Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## TINJAUAN HUKUM STATUS ANAK YANG LAHIR PADA SAAT CALON PASANGAN SUAMI ISTRI HANYA MELAKSANAKAN PROSESI NGIDIH BERDASARKAN ADAT BALI
Oleh: Nabila Anindya Putri bilanindyaputri@gmail.com Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia
Liza Priandhini lizaprihandhini@yahoo.com Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia
Naskah Diterima : 7 Agustus 2022 Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

## Abstrak
Pasal  49  UU  Perkawinan  menyebutkan  “anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah”.  Dalam melangsungkan perkawinan adat Bali terdapat beberapa prosesi-prosisesi secara adat dan keagamaan yang harus dilaksanakan secara keseluruhan agar perkawinan yang  dilangsungkan  bisa  dikatakan  sah  sebagai  prosesi  perkawinan.  Tulisan  ini memuat keinginan untuk mengetahui posisi dari kedudukan hukum terhadap anak dengan  kondisi  lahirnya  berasal  dari  orangtuanya  yang  hanya  melakukan perkawinan  dengan  prosesi ngidih (meminang).  Permasalahan  yang  diambil dalamn penulisan ini yaitu syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat Bali  dan  kedudukan  hukum  terhadap  anak  yang  dilahirkan  apabila  pasangan suami-istri  hanya  melaksanakan  prosesi  meminang  atau ngidih .  Penelitian  ini merupakan  penitilian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan ( statute approach ),  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ),  dan  pendekatan kasus  ( case approach )  suatu  hasil  penelitian  tersebut  menunjukan  perkawinan Adat  Bali    sahnya  perkawinan  dilakukan  dengan  adanya  acara  sederhana  yaitu acara mebyakaonan atau byakaonan hal  tersebut  berdasarkan  yurisprudensi Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Juli 1960, Selain itu menurut hukum adat Bali sahnya suatu perkawinan dengan adanya tri  upasaksi (tiga  saksi)  yaitu bhuta  saksi,  manusa  saksi,  dewa  saksi . Kedudukan  secara  hukum  anak  yang  dilahirkan  oleh  pasangan  suami  istri  yang hanya  melaksanakan  prosesi ngidih atau  meminang  dan  belum  melaksanakan upacara byakaon dan triupasaksi kedudukannya sebagai anak diluar perkawinan yang  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  serta  keluarga  ibunya. Supaya anak tersebut memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya harus terdapatnya suatu pengakuan dari ayah dan ibu bahwa anak tersebut merupakan bahwa dia merupakan ayah dari anak tersebut.
Kata Kunci: Perkawinan Adat Bali, Anak, Kedudukan Hukum
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## Abstract
Article 49 of the Marriage Law states that a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage. In carrying out traditional Balinese marriages, there are several traditional and religious processions that must be carried out as a whole so that a marriage can be said to be a legal marriage. The purpose of this paper is to find out the legal position of children born to husband-wife couples who  only  marry  with  the  ngidih  procession  (ask).  The  problems  taken  in  this writing are the legal requirements of a marriage according to Balinese customary law and the legal position of the child born if the husband and wife only carry out the procession of proposing or ngidih. This research is a normative legal research with  a  statutory  approach,  a  conceptual  approach,  and  a  case  approach.  The results  of  this  study  show  that  traditional  Balinese  marriages  are  valid  with  a simple event, namely the mebyakaonan or byakaonan event. This is based on the jurisprudence  of  the  Denpasar  District  Court  in  its  Decision  Number 602/Pdt/1960  dated  July  2,  1960.  In  addition,  according  to  Balinese  customary law, a marriage is valid in the presence of tri upasaksi (three witnesses), namely bhuta  witnesses,  human  witnesses,  and  gods  witnesses.  The  legal  position  of  a child born to a husband and wife who only carries out the ngidih procession or proposes and has not carried out the byakaon and triupasaksi ceremonies is his position as a child outside of marriage who only has a civil relationship with the mother and her mother's family. In order for the child to have a relationship with the father and his father's family, there must be an acknowledgment from the father and mother that the child is the father of the child.
Keywords: Balinese Traditional Marriage, Children, Legal Position

## I. PENDAHULUAN
Manusia  dengan  keberagamannya  merupakan  mahluk  dengan  sifat  sosial  yang memiliki ikatan antar individu dan tidak dapat hidup sendiri.  Hal ini turut terlihat dari  manusia  yang  memiliki  jenis  kelamin  berbeda  namun  tetap  saling membutuhkan  satu  sama  lain  sebagai  teman  hidup.  Pengaturan  bentuk  ikatan manusia antar jenis kelamin ini berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan adab manusia yang tertuang dalam norma-normal termasuk normal kesusilaan  dan  norma  agama  yang  saat  ini  diatur  oleh  lembaga  perkawinan sehingga  jalinan  hubungan  antar  individu  ini  dapat  dianggap  sah  berdasarkan norma yang berlaku. Perkawinan memiliki definisi yakni bentuk ikatan lahir batin antar  individu  pria  dan  individu  wanita  yang  memiliki  ikatan  hubungan  suami- istri. Hubungan ini memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan serta kekekalan sebagai  sebuah  keluarga  yang  didasarkan  oleh  Ketuhanan.  Pembentukan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
perkawinan  sendiri  akan  menimbulkan  hubungan  hak  serta  kewajiban  yang menempel  pada  masing-masing  individu  dalam  hubungan  perkawinan  tersebut dan berkaitan dengan hidup sebagai sebuah keluarga dan sifat kekeluargaan, status perkawinan, anak-anak, kepemilikan harta maupun warisan hingga faktor lainnya yang  berlaku  dalam  tatanan  kehidupan  seorang  individu  dalam  lingkungan masyarakat. 1 UU  Perkawinan  Pasal  2  ayat  1  menyatakan  bahwa  “suatu perkawinan  dikatakan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Melaksanakan perkawinan terdapat beberapa syarat  yang  harus  dipenuhi  yaitu  meliputi  “perkawinan  harus  didasarkan persetujuan dari kedua mempelai, untuk menikahi seseorang yang berusia dibawah 21  tahun  harus  mendapat  persetujuan  dari  kedua  orang  tua  mempelai”,  serta “perkawinan  hanya  diperbolehkan  ketika  pria  minimal  berusia  19  tahun  dan wanita  berusia  minimal  16  tahun,  kecuali  pengadilan  memberi  dispensasi”. Budaya turut andil dalam sebuah perkawinan yang mana dapat dijadikan sebagai sebuah  wadah  budaya  dengan  pengaturan  terkait  hubungan  antar  manusia  beda jenis  kelamin  termasuk  dalam  budaya  yang  dimiliki.  Budaya  sendiri  melihat perkawinan  sebagai  wadah  untuk  mencapai  tujuan  dalam  hal  mendewasakan individu  dan  beberapa  suku  dalam  kelompok  masyarakat  melihat  perkawinan sebagai bentuk pengaturan status sehingga individu yang melakukan perkawinan mendapatkan  pengakuan  berupa  status  tertentu.  Aturan  dibuat  untuk  mengatur hubungan  antar  manusia  yang  mana  di  Bali  sendiri  dikenal  sebagai awig-awig yang  memiliki  kedudukan  sama  dengan  hukum  yang  berlaku. Hukum  adat termasuk  didalamnya awig-awig ini  sifatnya  agamais  atau  religius  yang  mana acuan dasarnya berdasarkan kepada ajaran Tuhan.
Pasal  49  UU  Perkawinan  menyebutkan  “anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah”.  Hukum  ini memberikan akibat hukum yakni “mendapat perlindungan hukum, mendapatkan hak  sebagai  warga  Negara  Indonesia  dan  kepastian  hukum  dalam  perkawinan tersebut”  dilihat  dari  sahnya  sebuah  perkawinan  yang  terjadi.  Sebaliknya,
1 Widetya,  Alit  Bayu  Chrisna.  "Akibat  Hukum  Perceraian  Terhadap  Kedudukan  Perempuan  Dari Perkawinan  Nyerod  Beda  Kasta  Menurut  Hukum  Kekerabatan  Adat  Bali." PhD diss .,  Brawijaya University, 2015. h.2.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
perkawinan  yang  dilakukan  secara  tidak  sah  akan  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  anak  yang  dilahirkan  yang  mana  nantinya  anak  akan mendapatkan kesulitan terhadap hak sebagai seorang warna negara. 2 Hukum adat di  Bali  mendefinisikan  perkawinan  yang  terikat  dengan  agama  Hindu  sebagai agama  mayoritas.  Perkawinan  dianggap  sebagai  penjalinna hubungan  antar pria dan wanita yang sifatnya sakral serta suci dn merupakan bentuk penjalanan sebuah dharma bhakti kepada Tuhan serta hubungan yang dijalin haruslah didasari oleh bentuk  rasa  cinta  sebagaimana  tujuannya  adalah  untuk  mencapai  tujuan  yakni pemenuhan  kewajiban  manusia  yang  dituntut  untuk  melanjutkan  kehidupan dengan  cara  kewajiban  memiliki  seorang  anak. 3 Perkawinan  di  Bali  memiliki tujuan  yang  umumnya  sama  dengan  perkawinan  yang  ada  di  daerah  lain  di Indonesia  yakni  untuk  mendapatkan  penerus  generasi  dan  diharapkan  dapat menjadi perwujudannya dalam mencapai kebahagiaan serta keharmonisan dalam senuah perkawinan yang dilangsungkan. Selain itu, adapula tujuan yang sifatnya kekerabatan  sebagai  bentuk  untuk  meneruskan  keturunannya  menurut  garis keturunan keluarga bersangkutan sebagai wadah untuk mencapai nilai adat budaya serta  kedamaian  dan  untuk  menjaga  warisan  yang  dimiliki  keluarga.  Pada akhirnya,  perkawinan  juga  dilakukan  sebagai  bentuk  penebusan  dosa  orang  tua dengan  memiliki  keturunan  yakni  anak. 4 Perkawinan  di  Indonesia  maupun  di wilayah  lain  dianggap  penting  bagi  kehidupan  terutama  bagi  masyarakat  adat. Sistem perkawinan dalam adat Bali dikenal dengan 4 sistem perkawinan sebaagi berikut:
1. Meminang  ( mepadik )  merupakan  perkawinan  yang  didukung  dan  diawali oleh  adanya  persetujuan  yang  dilakukan  oleh  keluarga  pihak  mempelai wanita dan diterima oleh kedua kelompok keluarganya.
2. Ngerangkat ( ngerorod ) merupakan jenis perkawinan yang dilakukan  tanpa adanya persetujuan keluarga kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.
3. Nyentana (matrilokal)  merupakan  tata  cara  perkawinan  seperti  meminang namun  bedanya  proses  permintaan  persetujuan  dilakukan  oleh  pihak mempelai wanita.
2 Adam,  Sartika.  "Kedudukan  Anak  Yang  Lahir  Dalam  Perkawinan  Campuran  Di  Indonesia." Lex Privatum 1, no. 5 (2013):215.
3 Adnyani, Ketut Sari. "Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum." Pandecta Research Law Journal 11, no. 1 (2016): 48.
4 Anggraini,  Putu  Maria  Ratih,  and  I.  Wayan  Titra  Gunawijaya.  "Hukum  Adat  Kekeluargaan  Dan Kewarisan Di Bali." PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu 2, no. 1 (2020).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
4. Melegandang menjadi  sistem  yang  rumit  karena  memaksakan  proses perkawinannya tanpa adanya pemikiran perasaan. 5
Dalam melangsungkan perkawinan adat Bali terdapat beberapa  prosesi-prosisesi secara adat dan keagamaan yang harus dilaksanakan secara keseluruhan sehingga perkawinan yang dilangsungkan dapat dikatakan sah baik secara adat maupun di depan mata hukum. Dalam hal sistem perkawinan meminang ( memadik) pastinya sebelum prosesi perkawinan dilaksanakan terlebih dahulu terdapat prosesi ngidih , setelah  prosesi ngidih tersebut  selesai  maka  akan  dilanjutkan  ke  prosesi-prosesi berikutnya  seperti mekala-kalaan,  masakapan,  majauman. Lantas  bagaimana secara hukum kedudukan anak  yang dilahirkan ketika para pasangan suami istri hanya  melaksanakan  prosesi  ngidih  dan  tidak  dilanjutkan  ke  prosesi-prosesi berikutnya.  Suatu  perkawinan  menurut  hukum  adat  harus  dilaksanakan berlandskan adat dan kepercayaan yang berlaku pada wilayah daerah tertentu serta melaksanakan prosesi-prosesi yang sesuai dengan syarat sahnya suatu perkawinan menurut agama hindu. Hal tersebut dikarenakan perkawinan tidak hanya membuat akibat  hukum  terhadap  suami  atau  istri,  namun  juga  membawa  akibat  kepada kedudukan anak, hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis ingin mengakaji suatu permasalahan yang timbul dimasyarakat dengan judul ”Tinjauan Hukum Status Anak yang Lahir Pada Saat  Calon  Pasangan  Suami  Istri  Hanya  Melaksanakan  Prosesi Ngidih Berdasarkan Adat Bali”.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  juga  disebut  penelitian  hukum  doktrin,  juga  disebut  sebagai  penelitian kepustakaan atau studi dokumen. 6 Adapun pendekatan masalah yang digunakan untuk  memecah  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  perundang- undangan  ( statute approach ),  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ),  dan pendekatan kasus ( case approach ). Digunakan pendekatan perundang-undangan
5 Seniwati, Desak Nyoman. "Perkawinan Ngubeng Di Desa Pakraman Penataran Desa Mundeh Kauh Kecamatan  Selemadeg  Barat  Kabupaten  Tabanan." VIDYA  WERTTA :  Media  Komunikasi Universitas Hindu Indonesia 2, no. 2 (2019): 155-166.
6 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 8.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
artinya penulisan ini dilakukan dengan cara berpacu pada peraturan yang sedang berlaku  saat  ini.  Digunakan  pendekatan  konsep  dimaksudkan  konsep  hukum berupa doktrin/asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang di bahas dalam  penelitian  ini,  dan  digunakan  pendekatan  kasus  dimaksudkan  membantu peneliti untuk menemukan masalah-masalah serupa dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Syarat Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali
Perkawinan sudah menjadi sebuah bagian kehidupan manusia dengan melibatkan proses penyatuan antar pria dengaan wanita untuk menjalani kehidupan bersama- sama untuk menjadi pasangan. 7 Proses perkawinan sendiri melibatkan prosesi adat serta  budaya  yang  sakral  termasuk  bagi  masyarakat  adat  Bali  yang  melakukan prosesinya  berdasarkan  agama  yakni  agama  Hindu.  Sebuah  proses  perkawinan harus diyakinkan dan disiapkan dengan matang karena merupakan sebuah proses yang  sakral  serta  abadi  yang  mana  sejak  prosesi  tersebut  manusia  yang  terlibat dalam  sebuah  perkawinan  akan  memasuki  tahapan  hidup  baru  yakni Grshasa . 8
Pawiwahan  sendiri  juga  dikenal  dengan  “ inggih  punika  patemoning  purusa pradana,  malarapan  panunggalan  kayun  suka  cita  kadulurin  upasaksi  sekala niskala” yang artinya proses perkawinan merupakan proses pembentukan ikatan yang sakral antar seorang pria dan wanita yang dilandaskan oleh cinta yang juga didasari  oleh  kenyataan  duniawi  maupun  keyakinan  Hindu  Dharma.  Hal  inilah yang membuat proses perkawinan sendiri harus dilakukan dengan penentuan hari yang baik, proses upacaranya dipimpin oleh orang suci, melibatkan banyak pihak termasuk  masyarakat  adat  serta  keluarga  besar  dan  aturan-aturan  lainnya  yang telah  tertuang  dalam  aturan  adat  serta  aturan  tidak  tertulis  pada  kelompok masyarakat adat. Tiap proses upacaranya juga mengandung manka tersendiri yang sifatnya sakral dan menyimbolkan hal tertentu yang menyebabkan harus dilakukan
7 Putro, A. B. P. S., Qorni, U. D. I., Hermawan, H. A., Purwasaputri, R. A. G., & Pramulia, A. N. I. (2020). Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis , 1 (3), 1-20.
8 Juniarta, I. Made. "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Kamasan,  Kecamatan  Klungkung,  Kabupaten  Klungkung." Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha 1, no. 2 (2013).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
baik oleh mempelai dalam proses perkawinan yang dilakukan maupun keluarga besar masing-masing mempelai. 9
Perkawinan  sendiri  juga  dikenal  dengan  istilah  lain  bagi masyarakat  Bali  yakni lazim  disebut  dengan nganten yang  artinya  sama  juga  dengan  istilah makrab kambe , pawiwahan ,  atau pewarangan. Disebutkan  sebelumnya  bahwa  seluruh prosesi perkawinan yang dilakukan oleh dua individu masyarakat Bali melibatkan segala jenis simbolik dan urutannya pun dirangkai sedemikian rupa. Pelaksanaan dalam proses perkawinan masyarakat adat Bali sendiri memiliki tiga prosesii yang harus dilakukan. 10 Tentunya, prosesi pernikahan atau perkawinan yang dilakukam o.eh masyarakat adat Bali memiliki perbedaan dengan kelompok masyarakat adat di  wilayah  lainnya  di  Indonesia,  hal  ini  tentunya  menyesuaikan  dengan  tempat, waktu  serta  kondsii  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang  menyebabkan  adanya banyak variasi dalam prosesinya. Perkawinan masyarakat Bali akan dianggap sah jika  dapat  memenuhi  syarat  yang  dapat  membawa  pernikahan  tersebut  menjadi sahnya menurut Hukum Adat Bali yakni telan melalui upacara Mabyakaon yang juga  tercatat  dalam  yurisprudensi  Pengadilan  Negeri  Denpasar  dalam Keputusannya  Nomor  602/Pdt/1960  tanggal  2  Juli  1960.  Keputusan  ini menetapkan  bahwa  “suatu  perkawinan  dianggap  sah  menurut  hukum  adat  Bali apabila telah dilakukan pabyakaonan atau mabyakaon”. Demikian pula Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 281/Pdt/1966/PDT tanggal 19 Oktober 1966, yang  mengandung  dukungan  dari  Parisada  Hindu  Dharma  dengan  isinya  yakni anggapan  sahnya  sebuah  perkawinan  sendiri  didasari  oleh  indikator  sudah dilakukannya upacara. 11 Upacara Mabyakayon sendiri merupakan bentuk prosesi pembersihan  diri  dengan  tujuan  agar  diri  para  mempelai  dibersihkan  sehingga tidaklah kotor pada saat melakukan upacara.
Seperti  prosesi  perkawinan  yang  ada  di  wilayah  dan  masyarakat  adat  lainnya, prosesi  perkawinan  yang  berlangsung  bagi  masyarakat  adat  Bali  turut
9 Pradnya,  I.  Made  Adi  Surya.  "“Ephemeralization”  dalam  Pelaksanaan  Upacara  Perkawinan  Adat Bali." Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) 10, no. 1 (2020): 235-260.
10 Ibid
11 I  Nyoman  Widya  Loka  Natha,  I.  Nyoman  Widya,  And  Loka  Natha.  "Legalitas  Hukum  Parisada Dalam Pengesahan Perkawinan Adat Bali." Phd Diss ., Universitas Mataram, 2018.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
mengharuskan adanya saksi sebagai syarat mutlak dan wajib dan dilakukan oleh pihak mempelai laki–laki ( purusa ) untuk menghadirkan saksi sebagai pihak yang secara sah menyaksikan perkawinan mereka.  Proses perkawinan akan dikatakan tidak  sah  jika  tidak  menghadirkan  saksi  dalam  prosesnya.  Hal  ini  pun menyebabkan  proses  perkawinan  tersebut  tidak  valid  serta  tidak  akan mendapatkan  perlindungan  hukum  bagi  kedua  mempelai.  Dalam  pelaksanaan upacara Perkawinan dalam adat Bali terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu memenuhi Tri Upasaksi (tiga kesaksian) yang meliputi: 12
1) Dewa Saksi yaitu sesajen harus dipersmbahkan kepada Tuhan dalam agama Hindu disebut Ida Sang Hyang Widhi juga pada pemerajan/sanggah (tempat suci agama Hindu di rumah).
2) Manusa  Saksi  yaitu  upacara  perkawinan  harus  mengundang  dan mendatangkan saksi yakni pihak masyarakat serta keluarga dan diharuskan pula  untuk  menghadirkan  pihak  Prajuru  atau  perangkat  pimpinan  Desa Pakraman juga Suara Kulkul atau bunyi kentongan.
3) Bhuta Saksi yaitu adanya suatu perwujudan bersaksi kepada Bhutak ala yang mana  dalam  kepercayaan  agama  Hindu  dilakukan  serangkaian  upacara dengan menggunakan sesajen yang diletakkan dibawah.
Secara garis besar tri upaksasi diatas dijadikan acuan oleh seluruh masyarakat adat Bali sebagai syarat sahnya suatu upacara perkawinan. Apabila suatu perkawinan sudah  melaksanakan  prosesi  upacara  sesuai  dengan Tri  Upasaksi ,  maka  dapat dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mencapai tertib administrasi. Hasil wawancara dengan Dr. I Made Pria Dharsana, S.H. M.Hum. selaku akademisi hukum di Universitas Indonesia, prosesi perkawinan Adat Bali yang menggunakan prosesi mabyakaon dan tri upasaksi masih terus berlangsung dijalankan sebagai ritual proses pelaksanaan perkawinan sebagai syarat sah dari perkawinan secara Adat di Bali dan secara keagamaan di Bali. Dikarenakan dalam prosesi tersebut tidak hanya mempertemukan para mempelai pasangan yang mana prosesi  meliputi  hal  ini  keluarga  laki-laki  meminta  izin  kepada  keluarga perempuan untuk anaknya akan melangsungkan perkawinan dengan keluarga laki- laki dan akan melaksanakan hak dan kewajibannya di keluarga laki-laki. Selain
12 Relin DE, “Filosofis Hukum Perkawinan Masyarakat Hindu Bali” Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar."
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
melalui prosesi adat, perkawinan juga harus dicatat dalam hal administratif karena perkawinan  sendiri  turut  merupakan  sebuah  perbuatan  hukum  dan  dapat membantu pembuktian di depan mata hukum mengingat jika di masa mendatang perkawinan  yang  berlangsung  terjadi  sebuah  perbuatan  hukum  sehingga  dapat dibuktikan dalam bentuk suatu akta autentik. Hal ini dapat membantu memberikan perlindungan  dan  pelayanan  yang  tepattertib  dan  efisien.    oleh  negara  karena perkawinan  sendiri  menimpulkan  serangkaian  hak-hak  bagi  kedua  individu. Nantinya pencatatan perkawinan tersebut akan menerbitkan suatu akta perkawinan yang akan dipegang oleh masing-masing pria dan wanita.
B. Kedudukan  Hukum  Terhadap  Anak  Dilahirkan  Oleh  Pasangan Suami  Istri  Yang  Hanya  Melaksanakan  Prosesi Ngidih (Meminang).
Pasangan  antara  suami  dan  istri  yang  juga  dikenal  dengan  pasutri  yang  telah melaksanakan perkawinan memiliki tanggung jawab membentuk visi, misi serta membangun  rumah  tangga  yang  bahagia,  juga  nantinya  akan  memberikan keturunan  dengan  tingkat  intelektual.  Harapannya,  keturunan  dari  hasil perkawinan  ini  akan  dapat  berpengaruh  baik  itu  bagi  keberlangsungan  bangsa maupun negara. Keturunan sendiri merupakan sebuah bagian dari turunan leluhur, hal ini berarti keturunan dapat menjadi bagian dari penerus hubungan darah yang berasal dari dua insan manusia dengan terlibat pada hubungan daaerah. Menurut UU Perkawinan “anak yang sah dilahirkan dari perkawinan yang sah”. Dalam hal ini  “apabila  anak  tersebut  dapat  dikatakan  sah  secara  hukum  maupun  agama kiranya  terlaksananya  perkawinan  yang  sah.  Hukum  positif  menentukan  status dari anak tersebut melalui hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya”.
Indonesia adalah suatu Negara hukum, jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat  Indonesia  wajib  berlandaskan  pada  hukum.  Salah  satunya  anak merupakan  sebuah  keturunan  yang  wajib  memiliki  kedudukan  hukum  dalam hubungan keluarganya. Kedudukan hukum anak yang lahir namun orang tuanya hanya melalui prosesi ngidih ini, hal ini perlu dilihat apakah dalam prosesi ngidih tersebut dibarengi dengan prosesi yang sederhana yaitu prosesi byakaonan sesuai
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
yurisprudesi  PN  Denpasar  atau  juga  prosesi  yang  lebih  lengkap  yaitu  dengan melaksanakan tri  upasaksi ,  apabila  upacara ngidih tidak  diikuti  dengan  prosesi tersebut  maka  kedudukan  anak  lahirnya  berasal  dari  jenis  pasangan  tersebut merupakan anak diluar kawin. Maka dari itu, pasangan yang telah melaksanakan prosesi-prosesi  perkawinan  berdasarkan  keagamaan  dan  Adat  di  Bali  harus mencatatkan  perkawinannya  di  Pencatat  Perkawinan,  sehingga  perkawinannya dianggap  perkawinan  sah  secara  hukum  negara  di  Indonesia  dan  tercatat  di administrasi pemerintahan.  Hasil wawancara dengan Dr. I Made Pria Dharsana, S.H.  M.  Hum.  selaku  akademisi  hukum  di  Universitas  Indonesia,  pada  saat melaksanakan  prosesi  perkawinan  secara  Adat  Bali  terdapat  catatan  berupa formulir  yang  berisi  siapa  dengan  siapa  yang  telah  melaksanakan  prosesi perkawinan, perangkat adat yang memandu prosesi adat (pemimpin upacara adat), saksi  dari  perangkat banjar (RT  atau  RW),  dan  perangkat  tokoh  masyarakat.
Formulir ini nanti akan di tandatangani oleh semua yang telah disebutkan diatas kemudian melalui formulir ini yang akan nantinya akan di daftarkan ke pencatat perkawinan untuk melaksanakan administrasi berdasarkan peraturan di Indonesia, sehingga pasangan yang telah menikah ini akan mendapatkan Akte Perkawinan. Anak yang dilahirkan tanpa adanya pencatatan perkawinan maka, statusnya yang kurang jelas berdaarkan hukum berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  bahwasanya  “anak  diluar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan keperdataan dengan pihak ibu dan keluarga dari ibunya saja”. Sama halnya dalam ketentuan  UU  Perkawinan  Pasal  43  ayat  (1)  yang  menjelaskan  “Anak  yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Anak sendiri meskipun masih berada dalam kandungan ibunya atau masih berada di  dalam  perut  ibunya  telah  memiliki  ikatan  hukum  yang  mengakibatkan  anak tersebut  turut  terlindungi  melalui  kacamata  hukum.  Hal  ini  menyebabkan  anak tersebut  telah  dianggap  ada  dalam  kelompok  masyarakat  kita  meskipun  jika adanya  peristiwa  yang  tidak  diharapkan  seperti  anak  yang  meninggal  saat dilahirkan.  Namun  begitu,  anak  tidak  akan  dianggap  ada  jika  pada  saat  proses mengandung  maupun  proses  persalinan  anak  tersebut  meninggal  dunia.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Penekanan  yang  terlibat  dalam  kacamata  hukum  terdapat  pada  hak  mengingat anak  masih  belum  bisa  melakukan  kewajiban  sebagai  seorang  manusia. 13 Oleh sebab itu, baik ibu maupun keluarganya memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap segala jenis kebutuhan yang diperlukan meskipun ibu dalam perkawinan ini telah dipinang oleh laki-laki. Hal ini berbanding terbalik dengan posisi pihak laki-laki yang mana segala kebutuhan si anak serta kewajiban apapun bentuknya tidak  dibebankan,  meskipun  anak  tersebut  merupakan  anak  dari  perbuatannya sendiri.
Apabila setelah anak tersebut lahir dan baru dikatakan sah perkawinannya setelah melakukan upacara mabyakaon dan upacara tri upasaksi, maka kedudukan hukum anak  perlu  adanya  pengakuan  oleh  orang  tua  yang  bersangkutan  hal  ini  untuk menciptakan  ikatan  hubungan  darah  yang  sah  yang  dijalin  antara  anak  dengan pihak  ayahnya  yang  menjadi  orangtuanya. 14 Pengakuan  terhadap  anak  diluar kawin dapa diakui pula dengan cara sebagai berikut:
1. Pengakuan  secara  sukarela  dengan  posisi  diakuinya  berlandaskan  aturan yang berlaku. Pihak orang tua anak yakni ayah maupun ibu yang melahirkan seorang  anak  diluar  proses  perkawinan  yang  diakui  nantinya  akan menimbulkan hubungan jenis perdata antara anak dan orang tua yang telah mengakuinya sesuai dengan Pasal 280 Kuhperdata. Terdapat beberapa cara untuk melakukan pengakuan secara sukarela  “(a) Sesuai dengan Pasal 281 Kuhperdata Ibu dan Ayah atau kuasanya harus menghadap ke catatan  sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. (b) 281 ayat (2)  jo.  Pasal  272  Kuhperdata  dapat  dilakukan  pada  saat  perkawinan  orang tuanya  berlangsung  dan  dimuat  dalam  akta  perkawinan  (c)  Dapat dilakukannya dengan akta otentik seperti akta notaris (d) dengan akta yang dibuat  oleh  pencatatan  sipil  yang  dibubbuhkan  dalam  register  kelahiran catatan sipil”.
13 Suryawati, Ni Kadek Wulan, and I. Wayan Bela Siki Layang. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4, No. 3 (2018): 1-15.
14 Kusumadewi,  Yessy.  "Akibat  Hukum  Bagi  Anak  Luar  Kawin  Dalam  Pembagian  Warisan  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 36-49.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
2. Pengakuan Paksaan menjadi pengakuan yang terpaksa dan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya ke Pengadilan Negeri.
Agar anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUH Perdata “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang)”.
Anak  yang  lahir  dengan kondisi  orang  tuanya belum  atau  tidak  melangsungkan kawin  dapat  diakui  dalam  kurun  waktu  hingga  dilangsungkannya  perkawinann antara  orangtuanya  sendiri  dan  harus  tercantum  dalam  akta  perkawinannya. Pengakuan ini akan memberikan anak mereka kejelasan serta menjadi sah sebagai anak  dari  orang  tua  tersebut  juga  sah  terhadap  hak  yang  dimiliki  serta  secara perdata juga dianggapsah sebagai anak dari ibu yang memang sejak awal telah sah juga sah sebagai anak dari ayah maupun keluarga dari ayahnya.

## IV. PENUTUP
Dalam suatu perkawinan Adat Bali  sahnya perkawinan dilakukan dengan adanya acara  sederhana  yaitu  acara mebyakaonan atau byakaonan hal  tersebut berdasarkan  yurisprudensi  Pengadilan  Negeri  Denpasar  dalam  Keputusannya Nomor  602/Pdt/1960  tanggal  2  Juli  1960,  Selain  itu  menurut  hukum  adat  Bali sahnya suatu perkawinan dengan adanya tri upasaksi yaitu bhuta saksi, manusa saksi, dewa saksi . Kedudukan secara hukum anak dengan kondisi dilahirkan oleh pasangan  yang  hanya  melaksanakan  prosesi ngidih atau  meminang  dan  belum melaksanakan upacara byakaon dan triupasaksi kedudukannya sebagai anak diluar perkawinan yang hanya memiliki  kondisi  hubungan keperdataan dengan ibunya serta keluarga ibunya. Supaya anak tersebut memiliki kondisi hubungan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya harus terdapatnya suatu pengakuan dari dua insan orang tuanya bahwa anak tersebut merupakan bahwa ia merupakan ayah dari anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Waluyo,  Bambang, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  (Jakarta  :  Sinar  Grafika, 2008),
Jurnal:
Adam, Sartika. "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan  Campuran Di Indonesia." Lex Privatum 1, no. 5 (2013).
Adnyani,  Ketut  Sari.  "Bentuk  Perkawinan  Matriarki  Masyarakat  Hindu  Bali
Ditinjau  dari  Perspektif  Gender  dalam  Hukum." Pandecta  Research  Law Journal 11, no. 1 (2016).
Anggraini, Putu Maria Ratih and Gunawijaya (2020). Hukum Adat Kekeluargaan Dan  Kewarisan  Di  Bali. PARIKSA:  Jurnal  Hukum  Agama  Hindu ,  Vol.2,
No.1.
Anggraini,  Putu  Maria  Ratih,  and  I.  Wayan  Titra  Gunawijaya.  "Hukum  Adat Kekeluargaan  Dan  Kewarisan  Di  Bali." PARIKSA:  Jurnal  Hukum  Agama Hindu 2, no. 1 (2020).
Djuniarti,  Evi.  Perkawinan  “Pada  Gelahang”  Serta  Aspek  Hukum  Pembagian Harta Warisannya di Bali. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Vol. 20, No.3,
(2020).
I  Nyoman  Widya  Loka  Natha,  I.  Nyoman  Widya,  And  Loka  Natha.  "Legalitas Hukum  Parisada  Dalam  Pengesahan  Perkawinan  Adat  Bali." Phd  Diss .,
Universitas Mataram, 2018.
Juniarta, I. Made. "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Adat  Bali  Di  Desa  Kamasan,  Kecamatan  Klungkung,  Kabupaten Klungkung." Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha 1,  no.  2 (2013).
Kusumadewi, Yessy. "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 36-49. Pawana,  I  Gede.  (2019).  Prosesi  Upacara  Perkawinan  Adat  Bali  Di  Desa  Duda Timur. Pangkaja: Jurnal Agama Hindu ,Vol. 21, No. 2. hal.56-71
Pradnya,  I.  Made  Adi  Surya.  "“Ephemeralization”  dalam  Pelaksanaan  Upacara
Perkawinan Adat Bali." Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) 10, no. 1 (2020).
Putro, A. B. P. S., Qorni, U. D. I., Hermawan, H. A., Purwasaputri, R. A. G., & Pramulia,  A.  N.  I.  (2020).  Harmonisasi  Hukum  Perkawinan  Adat  Bali dengan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis , 1 (3).
Rahmayanti, Nadya. "Kedudukan Anak Angkat Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo." Diponegoro Law Journal 6, No. 1 (2017). Relin  DE,  “FILOSOFIS  HUKUM  PERKAWINAN  MASYARAKAT  HINDU BALI” Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar." Seniwati,  Desak  Nyoman.  "Perkawinan  Ngubeng  Di  Desa  Pakraman  Penataran Desa  Mundeh  Kauh  Kecamatan  Selemadeg  Barat  Kabupaten  Tabanan."
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia 2, no. 2 (2019).
Suryawati, Ni Kadek Wulan, and I. Wayan Bela Siki Layang. "Kedudukan Hukum Anak  Luar  Kawin  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan." Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu  Hukum 4,  No.  3 (2018): 1-15.
Widetya,  Alit  Bayu  Chrisna.  "Akibat  Hukum  Perceraian  Terhadap  Kedudukan
Perempuan  Dari  Perkawinan  Nyerod  Beda  Kasta  Menurut  Hukum
Kekerabatan Adat Bali." PhD diss ., Brawijaya University, 2015.