## E-PROCUREMENT MEMODERASI PENGARUH STRATEGI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PENGADAAN BARANG/JASA  DI NUSA TENGGARA BARAT
1 Febriyanti Amol
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Indonesia 1 febriyantiamol@gmail.com

## ABSTRACT
The objective of this reaserch is to know and analyze impact of e-procurement on transparancy and accountability strategies for the budget absrorption of goods/services in NTB. The population and sample in this study is the users from all instance in NTB  that using e-procurement (specifically e- purchasing based on e-catalogue). In this study did not use samples because all participants became respondents, 30 respondents. The analysis technique  is using Multiple Regression Model - Moderated Regression Analysis. The results is  the strategy of transparency and accountability has no significant on the absorption of goods/services procurement budgets in NTB.  Not only that, E-procurement also can  not  moderate  the  transparancy  and  accountability  strategy  for  the  budget  absrorption  of goods/services in NTB.
Keywords :  Electronic  Procurement,  Transparancy,  Accountability,  Budget  Absorption  of Goods/Sevices

## PENDAHULUAN
Good  Governance atau  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  pemerintahan  yang  baik merupakan  proses  penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  serta bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien, penghindaran  salah  alokasi  dana  serta  pencegahan  terhadap  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  (KKN)  baik  secara  politik  maupun  administratif  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2006), “Indonesia merupakan salah satu negara  yang  hingga  saat  ini,  tengah  berupaya  untuk  mewujudkan good  governance” Menurut  Purwanto  (2011),  “Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  melakukan perbaikan,  perubahan  dan  peningkatan  dalam  segala  bagian  di  instansi  pemerintahan, adapun  sektor-sektor  yang  menjadi  perhatian  khusus  Pemerintah  RI,  diantaranya  : pelayanan publik, perencanaan APBD dan pengadaan barang/jasa”.
Setiap  tahunnya  pemerintah  daerah  membuat  rencana  keuangan  tahunan  yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16 (2), APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja,
dan  pembiayaan.  Dalam anggaran  belanja,  terdapat  proporsi  belanja  untuk  pengadaan barang/jasa  yang  menggunakan  akun  belanja  barang/jasa  dan  belanja  modal  serta direncanakan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran setiap tahun (Juliani, 2014). Menurut Indonesia  Procurement  Watch (2011),  lebih  dari  30%  -  40%  anggaran  belanja dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaruh strategi transparansi terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa  Tenggara  Barat,  2)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  strategi akuntabilitas  terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan barang/jasa  di  Nusa  Tenggara Barat,  3)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh e-procurement terhadap penyerapan  anggaran  pengadaan  barang/jasa  di  Nusa  Tenggara  Barat,  4)  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh e-procurement terhadap strategi transparansi dalam penyerapan  anggaran  pengadaan  barang/jasa  di  Nusa  Tenggara  Barat,  5)  Untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh e-procurement terhadap  strategi  akuntabilitas dalam penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  pasal  1,  pengertian  pengadaan  barang/jasa  Secara  Elektronik atau e-procurement merupakan    pengadaan  barang/jasa  yang  dilaksanakan  dengan menggunakan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.

## Akuntabilitas
Istilah  akuntabilitas  berasal  dari  istilah  dalam  bahasa  Inggris accountability yang berarti  keadaan  untuk  dipertanggungjawabkan.  Menurut  Mardiasmo  (2006), “Akuntabilitas  adalah:  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan secara periodik”.
Sementara  itu  dalam  dunia  birokrasi,  akuntabilitas  suatu  instansi  pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good corporate governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan  atas  keputusan  dan  hasil  yang  dicapai,  sesuai  dengan  wewenang  yang dilimpahkan  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  mengelola  organisasi.  Prinsip akuntabilitas  digunakan  untuk  menciptakan  sistem  kontrol  yang  efektif  berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris.

## Transparansi
Transparansi berasal dari kata transparancy yang merupakan kata sifat transparan yaitu  kata  yang  menyatakan  keadaan  yang  transparan.  Menurut  Sabarno  (2007), “Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik”.    Sementara  itu,  Menurut  Kristianten  (2006),  “Transparansi dapat  diukur  melalui  beberapa  indikator:  1)  Kesediaan  dan  aksesibilitas  dokumen,  2) Kejelasan dan kelengkapan informasi, 3) Keterbukaan proses, dan 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi”.

## METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei menggunakan alat bantu kuesioner. Yang menjadi populasi survei dalam penelitian ini adalah : 1) Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  NTB,  2)  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Lombok  Barat,  3)  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Provinsi  NTB,  4)  Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi NTB, 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok  Barat.  Dalam  proses  pengumpulan  data,  teknik  yang  digunakan  adalah menggunakan  kuesioner,  dengan  jumlah  responden  adalah  sebanyak  30  responden, dimana pada setiap instansi terdiri atas : 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 2) Pejabat Pengadaan/  ULP,  3)  Pejabat  Penerima  Hasil  Pekerjaan  (PPHP),  4)  Bendahara,  5) Pengguna Barang/Jasa dan 6) Staf Pendukung Lainnya.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Transparansi (TRANS): Suatu kondisi dimana informasi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa mudah, bebas dan terbuka untuk diakses.
Akuntabilitas (AKUNT): Bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang/jasa.
E-Procurement (EPROC): Pengadaan barang/jasa secara online .
Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (ANGG): Terdiri atas APBD dan APBN.

## Uji Instrumen Penelitian: Uji Validitas dan Reliabilitas
Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana ketepatan atau kevalidan dan kelayakan suatu kuesioner sebagai alat ukur.
Teknik Analisis Data Moderated Regression Analysis (MRA) Menurut Ghozhali (2011), “ Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi”.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Menurut Umar (2010), “Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen,  independen  atau  keduanya  berdistribusi  normal,  mendekati  normal  atau tidak”.

## Uji Heterokedastisitas
Menurut  Umar  (2010),  “Uji  heterokedastisitas  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  dalam  sebuah  model  regresi,  terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  residual  suatu pengamatan ke pengamatan lain”.

## Uji Multikolinearitas
Menurut Umar (2010), “Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada  model  regresi  yang  diajukan  telah  ditemukan  korelasi  kuat  antar  variabel independen”.

## Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau uji F merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak.
Uji Koefisien Determinasi (Uji R 2 )
Menurut  Sugiyono  (2011),  “Uji  R 2 digunakan  untuk  mengetahui  presentasi sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen”.

## Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untk  mengetahui  pengaruh  dari e- procurement, transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan barang/jasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas dan Reliabilitas
Berikut ini merupakan hasil Uji Validitas untuk Variabel Transparansi, pada Tabel 1.

## Tabel 1

## Hasil Uji Validitas Transparansi
Item Pertanyaan Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Table (N=30, α = 0,05) Kesimpulan Pertanyaan 1 0.591 0.361 VALID Pertanyaan 2 0.783 0.361 VALID Pertanyaan 3 0.855 0.361 VALID Pertanyaan 4 0.704 0.361 VALID Pertanyaan 5 0.859 0.361 VALID

## Sumber Data : Hasil Pengolahan Data
Berikut ini merupakan hasil Uji Validitas untuk Variabel  Akuntabilitas, pada  Tabel 2.

## Tabel 2

## Hasil Uji Validitas Akuntabilitas
Item Pertanyaan Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Table (N=30, α = 0,05) Kesimpulan Pertanyaan 6 0.662 0.361 VALID Pertanyaaan7 0.412 0.361 VALID Pertanyaan 8 0.662 0.361 VALID Pertanyaan 9 0.723 0.361 VALID Pertanyaan 10 0.370 0.361 VALID Pertanyaan 11 0.430 0.361 VALID Pertanyaan 12 0.723 0.361 VALID Pertanyaan 13 0.503 0.361 VALID Pertanyaan 14 0.536 0.361 VALID Pertanyaan 15 0.709 0.361 VALID Pertanyaan 16 0.700 0.361 VALID Pertanyaan 17 0.761 0.361 VALID Pertanyaan 18 0.672 0.361 VALID Pertanyaan 19 0.686 0.361 VALID Pertanyaan 20 0.686 0.361 VALID Pertanyaan 21 0.570 0.361 VALID
Pertanyaan 22 0.572 0.361 VALID Pertanyaan 23 0.665 0.361 VALID Pertanyaan 24 0.645 0.361 VALID Pertanyaan 25 0.691 0.361 VALID

## Sumber Data : Hasil Pengolahan Data
Berikut ini merupakan hasil Uji Validitas untuk Variabel E-Procurement , pada  Tabel 3 Tabel 3
Hasil Uji Validitas E-Procurement Item Pertanyaan Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Table (N=30, α = 0,05) Kesimpulan Pertanyaan 26 0.382 0.361 VALID Pertanyaan 27 0.524 0.361 VALID Pertanyaan 28 0.460 0.361 VALID Pertanyaan 29 0.713 0.361 VALID Pertanyaan 30 0.754 0.361 VALID Pertanyaan 31 0.683 0.361 VALID Pertanyaan 32 0.596 0.361 VALID Pertanyaan 33 0.443 0.361 VALID Pertanyaan 34 0.732 0.361 VALID Pertanyaan 35 0.596 0.361 VALID Pertanyaan 36 0.477 0.361 VALID Pertanyaan 37 0.689 0.361 VALID Pertanyaan 38 0.650 0.361 VALID Pertanyaan 39 0.650 0.361 VALID Pertanyaan 40 0.678 0.361 VALID Pertanyaan 41 0.590 0.361 VALID Pertanyaan 42 0.689 0.361 VALID Pertanyaan 44 0.588 0.361 VALID Pertanyaan 45 0.487 0.361 VALID Pertanyaan 46 0.609 0.361 VALID Pertanyaan 47 0.647 0.361 VALID Pertanyaan 48 0.772 0.361 VALID Pertanyaan 49 0.527 0.361 VALID Pertanyaan 50 0.367 0.361 VALID Pertanyaan 51 0.545 0.361 VALID Pertanyaan 52 0.373 0.361 VALID Pertanyaan 53 0.700 0.361 VALID Pertanyaan 54 0.717 0.361 VALID Pertanyaan 55 0.638 0.361 VALID Pertanyaan 56 0.767 0.361 VALID Pertanyaan 57 0.484 0.361 VALID Pertanyaan 58 0.714 0.361 VALID Pertanyaan 59 0.583 0.361 VALID Pertanyaan 60 0.601 0.361 VALID

## Sumber Data : Hasil Pengolahan Data
Berikut  ini  merupakan  hasil  Uji  Validitas  untuk  Variabel  Penyerapan  Anggaran Pengadaan Barang/Jasa, pada  Tabel 4.

## Tabel 4 Hasil Uji Validitas Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa
Item Pertanyaan Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Table (N=30, α = 0,05) Kesimpulan Pertanyaan 61 0.384 0.361 VALID Pertanyaan 62 0.472 0.361 VALID Pertanyaan 63 0.669 0.361 VALID Pertanyaan 64 0.413 0.361 VALID Pertanyaan 65 0.622 0.361 VALID Pertanyaan 66 0.483 0.361 VALID Pertanyaan 67 0.518 0.361 VALID Pertanyaan 68 0.429 0.361 VALID Pertanyaan 69 0.381 0.361 VALID Pertanyaan 70 0.593 0.361 VALID Pertanyaan 71 0.397 0.361 VALID Pertanyaan 72 0.416 0.361 VALID Pertanyaan 73 0.667 0.361 VALID Pertanyaan 74 0.621 0.361 VALID Pertanyaan 75 0.573 0.361 VALID

## Sumber Data: Hasil Pengolahan Data
Berikut ini merupakan hasil Uji Reliabilitas Variabel Transparansi, Akuntabilitas, E- Procurement dan Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa pada Tabel 5
Tabel Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas
Sumber Data: Hasil Pengolahan Data

## Hasil Uji Regresi Berganda
Berikut ini merupakan hasil uji regresi dari penelitian ini yang dapat dilihat pada Tabel 6.

## Tabel 6 Hasil Uji Regresi Berganda
Variabel Koefisien Regresi Nilai t Sign Keterangan Constant 2.042 TRANS 2.713 1.152 0.261 Tidak Signifikan AKUNT -2.869 -1.423 0.168 Tidak Signifikan EPROC 0.201 0.106 0.916 Tidak Signifikan Interaksi TRANS.EPROC -0.732 -1.141 0.265 Tidak Signifikan Interaksi AKUNT.EPROC 0.8228 1.555 0.133 Tidak Signifikan Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Variabel Cronbach Alpha N of Item Transparansi 0.829 3 Akuntabilitas 0.744 5 E-Procurement 0.885 3 Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa 0.778 3

## Hasil Uji Asumsi  Klasik

## Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  hasil  grafik  dalam  pengolahan  data  tersebut , diperoleh  data  terdistribusi normal,  dimana  penyebaran  data  (titik)  telah  mengikuti  garis  diagonal  antara  0  (nol) dengan pertemuan sumbu Y dan Sumbu X.

## Hasil Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh grafik yang menunjukan titik-titik menyebar secara  acak  dan  tidak  membentuk  sebuah  pola  tertentu  yang  jelas,  maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heterokedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukan bahwa hasil estimasi regresi berganda layak digunakan untuk analisa lebih lanjut.

## Hasil Uji Multikolinearitas
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  dapat  diketahui  bahwa  besarnya  nilai  VIF  pada seluruh variabel tersebut adalah lebih kecil dari 5, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,  maka  dalam  persamaan  regresi  tidak  ditemukan  adanya  multikolinearitas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

## Hasil Uji Kelayakan Model
Uji kelayakan model terdiri atas uji F, uji R dan uji R 2 . Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak atau tidak.  Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai F sign adalah 0.000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model persamaan tersebut  layak  karena  lebih  kecil  dari  0.05.  Selain  itu,  diperoleh  nilai  R  untuk  model tersebut  adalah  0.843,  yang  berarti  terdapat  hubungan  antar  variabel  independen  dan dependen yang sangat kuat atau positif. Sementara nilai R 2 untuk model tersebut adalah 0.711  atau  71.1%,  yang  berarti  pengaruh  Variabel  Transparansi,  Akuntabilitas, E- Procurement terhadap  Penyerapan  Anggaran  Pengadaan  Barang/Jasa  di  NTB  sebesar 71.1% sedangkan sisanya 28.9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model  regresi  ini.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  masih  ada  variabel  lain  diluar  variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

## Hasil Uji Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 :  Strategi  transparansi  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.
H 2 :  Strategi  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.
H 3 : E-procurement berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.
H 4 : E-procurement memoderasi  strategi  transparansi  terhadap  penyerapan  anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat
H 5 : E-procurement memoderasi  strategi  akuntabilitas  terhadap  penyerapan      anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat
Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
1) Bila nilai signifikan < 0,05 maka H 0 ditolak, H a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang  signifikan  antara  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  2)  Bila  nilai signifikan  >  0,05  maka  H 0 diterima,  H a ditolak.  Artinya  tidak  terdapat  pengaruh  yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Keterangan:
H a = H 1 , H 2 , H 3 , H 4 , H 5
Berikut ini merupakan hasil Uji Hipotesis dapat dilihat pada Tabel 7, diantaranya sebagai berikut:

## Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis Variabel Koefisien Regresi Nilai t Sign Keterangan Constant 2.042 TRANS 2.713 1.152 0.261 Tidak Signifikan AKUNT -2.868 -1.423 0.168 Tidak Signifikan EPROC 0.201 0.106 0.916 Tidak Signifikan Interaksi TRANS.EPROC -0.732 -1.141 0.265 Tidak Signifikan Interaksi AKUNT.EPROC 0.8228 1.555 0.133 Tidak Signifikan
Sumber Data : Hasil Pengolahan Data

## Pengaruh  Strategi  Transparansi  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  Pengadaan Barang/Jasa Di Nusa Tenggara Barat
Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai signifikansi dari transparansi adalah 0.261 yang  berarti  strategi  transparansi  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diasumsikan transparansi dalam sistem  pengadaan  barang/jasa  berbasis e-procurement di  Nusa  Tenggara  Barat  perlu diperhatikan lagi baik itu dari LKPP maupun SKPD. LKPP dan penyedia barang/jasa harus  menyediakan  informasi  yang  transparan,  lengkap  dan update serta  memberikan kemudahan  dalam  mengakses  informasi  tersebut.  Kendala  yang  sering  dihadapi  oleh SKPD adalah server LKPP  tidak berjalan normal sehingga koneksi akses tidak berjalan dengan  baik,  informasi  yang  diperoleh  tidak  transparan  serta  kesulitan  untuk berkomunikasi  dengan  penyedia  barang/jasa.  Hal  tersebut  terlihat  dari  sulitnya berkomunikasi  dengan  penyedia  barang/jasa  via  telepon  maupun e-mail pada  saat melakukan e-purchasing dimana e-purchasing yang diproses oleh penyedia barang/jasa ≥ 3 hari,  sementara  peraturan  dari  LKPP  adalah  <  3  hari,    tidak  tersedianya  informasi mengenai  status jadwal  pengiriman  barang/jasa  dan  tarif  biaya  kirim  serta  status ketersediaan barang/jasa pada e-catalogue belum update. Sementara itu dari sisi SKPD, adanya kesulitan ketika melakukan e-purchasing dimana koneksi jaringan internet yang kurang  memadai,  adanya  kesulitan  untuk  mengecek  barang/jasa  yang  dikirim  oleh penyedia  mengingat  letak  geografis  yang  jauh.  Hal  ini  bisa  berdampak  pada  proses penyerapan  anggaran  barang/jasa,  apabila  barang/jasa  yang  dikirim  adalah  salah akibatnya akan membutuhkan waktu untuk melakukan proses pemgembalian dan lain sebagainya.  Selain itu, kontrak pengadaan barang/jasa > 15 hari adalah kurang efektif dan efisien serta kontrak perjanjian tidak bisa dijadikan sebagai jaminan karena pihak penyedia  bisa  sewaktu-waktu  membatalkan  kontrak  tersebut  Hal-hal  inilah  yang membuat  SKPD  enggan  untuk  menggunakan e-procurement dan  lebih  memilih  untuk melakukan pengadaan barang/jasa secara konvensional karena lebih efektif dan efisien.

## Pengaruh  Strategi  Akuntabilitas  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  Pengadaan Barang/Jasa Di Nusa Tenggara Barat
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  nilai  signifikansi  dari  akuntabilitas  adalah 0.168 yang berarti strategi akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diasumsikan akuntabilitas dalam sistem pengadaan barang/jasa berbasis online atau e-procurement di Nusa Tenggara Barat perlu diperhatikan lagi karena belum optimal. Hal tersebut terlihat dengan keenganan para pejabat  pengadaan  untuk  membuat  laporan  pertanggungjawaban  kepada  atasan, melakukan  pengecekan  terhadap  setiap  tahap  proses  pengadaan  barang/jasa  serta keengganan  dalam  melakukan  pengadaan  barang/jasa  melalui  portal  nasional  yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Beberapa hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh SKPD dalam melakukan proses pengecekan terhadap jalannya proses pengadaan  dikarenakan  kedua  belah  pihak  berada  dilokasi  yang  berbeda.  Selain  itu, pengadaan barang/jasa melalui portal nasional pun dianggap lama dan tidak pasti karena sewaktu-waktu  bisa  dibatalkan  oleh  pihak  penyedia.  Selain  itu,  juga  sering  terjadi persengkokolan  antara  para  pejabat  dengan  penyedia  barang/jasa  dalam  memperoleh bonus, tentunya hal ini dilarang oleh peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang atau  jasa,  namun  dari  sisi  penyedia  tidak  merasa  keberatan,  karena  dengan  adanya pemberian bonus seperti ini akan memperlancar proses pengadaan tersebut. Apabila tidak ada  pemberian  bonus  oleh  penyedia  barang/jasa  maka  proses  revisi  dokumen  akan berjalan  lamban  yang  berdampak  buruk  terhadap  proses  pencairan  dana  untuk pembayaran pengadaan tersebut kepada penyedia. Selain itu, untuk nominal pengadaan barang/jasa  yang  berjumlah  diatas  Rp  1.000.000.000  penyedia  akan  sulit  untuk mendapatkannya karena pihak SKPD sendiri akan meminta biaya tambahan lainnya.
Pengaruh E-procurement Terhadap Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Di Nusa Tenggara Barat
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  nilai  signifikansi  dari E-procurement adalah 0.916  yang  berarti E-procurement berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di  Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, H 3 tidak terbukti,  yang  berarti E-procurement tidak  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  maka  dapat  diasumsikan  bahwa  bahwa e- procurement berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya e-procurement, setiap SKPD merasa proses pengadaan barang/jasa menjadi terhambat dan lama dikarenakan waktu kontrak antara SKPD dan  pihak penyedia adalah > 30 hari. Seringkali e-procurement tidak berjalan sesuai  dengan  perjanjian  awal  dikarenakan  adanya  pembatalan  secara  sepihak  oleh penyedia dengan alasan kehabisan stock/discontinue sementara apabila pengadaan tersebut dilakukan tanpa melalui e-catalogue maka waktu yang dibutuhkan tidak begitu lama. Selain itu,  pada e-catalogue, status  ketersediaan barang/jasa  yang  ditayangkan    belum  di perbaharui, tidak tersedianya informasi mengenai   biaya kirim   ke  setiap daerah, tidak tersediannya informasi mengenai jadwal pengiriman barang serta berat barang setelah di- packing . Hal-hal inilah yang menjadi kendala bagi tiap SKPD di Nusa Tenggara Barat.
E-Procurement Memoderasi  Pengaruh  Strategi  Transparansi    Terhadap  Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Di Nusa Tenggara Barat
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  nilai  signifikansi E-procurement memoderasi strategi  transparansi  terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan  barang/jasa  di  Nusa Tenggara Barat, adalah 0.265 yang berarti bahwa E-procurement tidak memoderasi strategi transparansi  terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan  barang/jasa  di  Nusa  Tenggara Barat.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diasumsikan transparansi dalam sistem  pengadaan  barang/jasa  berbasis e-procurement di  Nusa  Tenggara  Barat  perlu diperhatikan lagi baik itu dari LKPP maupun SKPD. LKPP dan penyedia barang/jasa harus  menyediakan  informasi  yang  transparan,  lengkap  dan update serta  memberikan kemudahan  dalam  mengakses  informasi  tersebut.  Kendala  yang  sering  dihadapi  oleh SKPD adalah server LKPP  tidak berjalan normal sehingga koneksi akses tidak berjalan dengan  baik,  informasi  yang  diperoleh  tidak  transparan  serta  kesulitan  untuk berkomunikasi  dengan  penyedia  barang/jasa.  Hal  tersebut  terlihat  dari  sulitnya berkomunikasi  dengan  penyedia  barang/jasa  via  telepon  maupun e-mail pada  saat melakukan e-purchasing dimana e-purchasing yang diproses oleh penyedia barang/jasa ≥ 3 hari,  sementara  peraturan  dari  LKPP  adalah  <  3  hari,    tidak  tersedianya  informasi mengenai  status jadwal  pengiriman  barang/jasa  dan  tarif  biaya  kirim  serta  status ketersediaan barang/jasa pada e-catalogue belum update. Sementara itu dari sisi SKPD,
adanya kesulitan ketika melakukan e-purchasing dimana koneksi jaringan internet yang kurang  memadai,  adanya  kesulitan  untuk  mengecek  barang/jasa  yang  dikirim  oleh penyedia  mengingat  letak  geografis  yang  jauh.  Hal  ini  bisa  berdampak  pada  proses penyerapan  anggaran  barang/jasa,  apabila  barang/jasa  yang  dikirim  adalah  salah akibatnya akan membutuhkan waktu untuk melakukan proses pemgembalian dan lain sebagainya.  Selain itu, kontrak pengadaan barang/jasa > 15 hari adalah kurang efektif dan efisien serta kontrak perjanjian tidak bisa dijadikan sebagai jaminan karena pihak penyedia  bisa  sewaktu-waktu  membatalkan  kontrak  tersebut  Hal-hal  inilah  yang membuat  SKPD  enggan  untuk  menggunakan e-procurement dan  lebih  memilih  untuk melakukan pengadaan barang/jasa secara konvensional karena lebih efektif dan efisien.
E-Procurement Memoderasi  Pengaruh  Strategi  Akuntabilitas  Terhadap  Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Di Nusa Tenggara Barat
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  nilai  signifikansi E-procurement memoderasi strategi  akuntabilitas  terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan  barang/jasa  di  Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 0.133, yang berarti bahwa E-procurement tidak memoderasi strategi  akuntabilitas  terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan  barang/jasa  di  Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, H 5 tidak terbukti.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diasumsikan akuntabilitas dalam sistem pengadaan barang/jasa berbasis online atau e-procurement di Nusa Tenggara Barat perlu diperhatikan lagi karena belum optimal. Hal tersebut terlihat dengan keenganan para pejabat  pengadaan  untuk  membuat  laporan  pertanggungjawaban  kepada  atasan, melakukan  pengecekan  terhadap  setiap  tahap  proses  pengadaan  barang/jasa  serta keengganan  dalam  melakukan  pengadaan  barang/jasa  melalui  portal  nasional  yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Beberapa hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh SKPD dalam melakukan proses pengecekan terhadap jalannya proses pengadaan  dikarenakan  kedua  belah  pihak  berada  dilokasi  yang  berbeda.  Selain  itu, pengadaan barang/jasa melalui portal nasional pun dianggap lama dan tidak pasti karena sewaktu-waktu  bisa  dibatalkan  oleh  pihak  penyedia.  Selain  itu,  juga  sering  terjadi persengkokolan  antara  para  pejabat  dengan  penyedia  barang/jasa  dalam  memperoleh bonus, tentunya hal ini dilarang oleh peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang atau  jasa,  namun  dari  sisi  penyedia  tidak  merasa  keberatan,  karena  dengan  adanya pemberian bonus seperti ini akan memperlancar proses pengadaan tersebut. Apabila tidak
ada  pemberian  bonus  oleh  penyedia  barang/jasa  maka  proses  revisi  dokumen  akan berjalan  lamban  yang  berdampak  buruk  terhadap  proses  pencairan  dana  untuk pembayaran pengadaan tersebut kepada penyedia. Selain itu, untuk nominal pengadaan barang/jasa  yang  berjumlah  diatas  Rp  1.000.000.000  penyedia  akan  sulit  untuk mendapatkannya karena pihak SKPD sendiri akan meminta biaya tambahan lainnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Simpulan  hasil  penelitian  ini  dapat  dikemukakan  sebagai  berikut:1)  Strategi transparansi  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat. 2) Strategi akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan  barang/jasa  di  Nusa  Tenggara  Barat.  3) E- procurement berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan barang/jasa  di  Nusa  Tenggara  Barat.  4) E-procurement tidak  memoderasi  strategi transparansi  terhadap  penyerapan  anggaran  pengadaan  barang/jasa  di  Nusa  Tenggara Barat.    5) E-procurement tidak  memoderasi  strategi  Akuntabilitas  terhadap  penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat. 6) E-procurement bukan variabel moderator.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil maka saran yang dapat  diajukan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:    1)  Perlu adanya perbaikan pada jaringan internet/penambahan kuota internet di setiap SKPD agar tidak  menghambat  proses e-purchasing. 2) Informasi  mengenai  ketersediaan  barang/jasa pada ecatalogue harus update.  3) Menayangkan  harga  biaya  kirim  dengan  lengkap  pada portal pengadaan tersebut. 4) Menayangkan status pengiriman barang/jasa pada portal pengadaan  barang/jasa.  5)  Lamanya  kontrak  pengadaan  sebaiknya  <  30  hari  6) Pemberian  bonus  oleh  penyedia  barang/jasa  kepada  pejabat  pengadaan  dizinkan  oleh pihak LKPP. 7) Pihak SKPD juga harus proaktif terhadap jalannya proses pengadaan. 8) Untuk  pihak  LKPP  perlu  mengkaji  ulang  mengenai  peraturan/  regulasi  yang  sedang berjalan.  9)  Bagi  peneliti  selanjutnya  sebaiknya  melakukan  penelitian  dengan menggunakan  jumlah  sampel  yang  lebih  besar  agar  memberikan  hasil  penelitian  yang lebih baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah . Rineka Cipta. Jakarta.
Mardiasmo.  (2006).  Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Sarana  Good  Governance .  Jurnal  Akuntansi Pemerintah 2 (1). LKPP  (2015,  January  16). Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. . September 2, 2017.
https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden- nomor-4-tahun-2015
Purwanto,  E.  (2011). Mengapa  Harus  E-Procurement?. September  1,  2017. http://www.pusatlpse.kemenkeu.go.id/Eproc.
Sabarno,  H.  (2007). Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa .  Sinar  Grafika. Jakarta.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta. Umar, H. (2010). Desain Penelitian MSDM dan Perilaku karyawan . Raja Grafindo Persada. Jakarta
BPK (2003, April, 28). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara . September 2, 2017.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.bpk.go .id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf&ved=2ahUKEwij 4ZvW3MbvAhXt83MBHei2BNMQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw22FaMnkv _dklthylrQMHdu