## ANTESEDEN SENSITIVITAS ETIKA AUDITOR PAJAK
ABSTRACT. This research aims to test the influence of modern tax administration to  tax  auditor  ethical  sensitivity  in  DJP  (Direktorat  Jenderal  Pajak)  Jakarta Regional Office. Sample in this research is tax auditor in DJP Jakarta Regional Office.  Sample  selection  is  performed  based  on  purposive  sampling,  there  are 182 responder which have been fulfilling the conditions needed. Data collecting conducted by disseminating questionare. The analyzed use the multiple regression. Result of research shows that modern tax administration consist of officer ethics code, etics committee and renumeration have influence to tax auditor ethical sensitivity in DJP Jakarta Regional Office. The result shows that the effects of modern tax administration consist of officer ethics code, etics committee and renumeration to ethical sensitivity has R Square of 0,321 or 32,1%.
Keywords:  Modern  tax  administration,  Ethical  sensitivity,  Officer  ethics  code, Ethics committee, renumeration

## Tony Wijaya & Nerys Lourensius L.T STIE IEU Yogyakarta

## I. PENDAHULUAN
Tuntutan  profesi  akuntan  Indonesia  pada  masa  yang  akan  datang menghadapi tantangan yang semakin berat, untuk itu diperlukan kesiapan yang  menyangkut  profesionalisme  profesi.  Profesionalisme  suatu  profesi diwujudkan dalam sikap dan tindakan etis. Sikap dan tindakan etis akuntan sangat menentukan posisinya di masyarakat pengguna jasa profesionalnya. Bagi profesi akuntan, sikap dan tindakan etis akan menentukan keberadaan akuntan dalam peta persaingan antara rekan profesi akuntan dari negara lain (Ludigdo dan Machfoedz, 1999).
Radtke  (2000)  menyatakan  bahwa  pendidikan  etika  dalam  akuntansi didasarkan  pada  suatu  premis  bahwa  pengembangan  moral  dapat ditingkatkan melalui proses pendidikan. Ini dikuatkan oleh berbagai riset etika dalam bidang akuntansi seperti: identifikasi tujuan pendidikan etika dalam akuntansi; masalah-masalah etika dan kebutuhan untuk mengakses outcome  pengajaran  etika  dalam  akuntansi.  Studi  tentang  etika  telah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri (Ameen et
Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. II, No. 1, Hal 40-58
al., 1996; Radtke, 2000; Komsiyah dan Indriantoro, Rustiana, 2003). Subyek yang menjadi responden bervariasi dari kelompok profesional sampai pada kelompok mahasiswa. Hasil dari para peneliti tersebut bervariasi, dengan temuan bahwa ada perbedaan tentang etika diantara berbagai kelompok dan temuan sebaliknya bahwa tidak ada perbedaan tentang etika.
Etika  akuntan  telah  menjadi  issue  yang  sangat  menarik.  Di Amerika Serikat  issue  ini  antara  lain  dipicu  oleh  terjadinya  crash  pasar  modal tahun 1987 (Chua et al, 1994). Sedangkan di Indonesia, isu ini berkembang seiring  dengan  terjadinya  beberapa  pelanggaran  etika  yang  terjadi,  baik yang  dilakukan  oleh  akuntan  publik,  akuntan  intern,  maupun  akuntan pemerintah  (Machfoedz,  1999).  Untuk  kasus  akuntan  publik,  beberapa pelanggaran etika ini dapat ditelusuri dari laporan Dewan Kehormatan IAI dalam laporan pertanggungjawaban pengurus IAI periode 1990-1994 yang menyebutkan adanya 21 kasus yang melibatkan 53 KAP (Husada, 1996). Secara historis, akuntan merasa lebih etis dibanding dengan profesi-profesi lain, padahal isu pelanggaran etika yang dilakukan auditor semakin nyata terjadi.
Ini  seharusnya  tidak  terjadi  apabila  setiap  akuntan  mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan menerapkan etika secara memadai dalam pelaksanaan  pekerjaan  profesionalnya.  Pekerjaan  seorang  profesional harus  dikerjakan  dengan  sikap  profesional  pula,  dengan  sepenuhnya melandaskan  pada  standar  moral  dan  etika  tertentu.  Dengan  sikap profesionalnya, akuntan akan mampu menghadapi berbagai tekanan yang dapat muncul dari dirinya sendiri ataupun pihak eksternal. Kemampuan seorang  profesional  untuk  dapat  mengerti  dan  peka  terhadap  persoalan etika  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan  dimana  dia  berada. Menurut  Hunt  dan  Vitell  (1986)  kemampuan  seorang  profesional  sangat dipengaruhi  oleh  lingkungan  budaya  atau  masyarakat  dimana  profesi terrsebut  berada,  lingkungan  profesinya,  lingkungan  organisasi  atau tempat kerja serta pengalaman pribadinya. Sikap masyarakat yang pasif, sistem pengawasan yang masih lemah dari organisasi, kerjasama yang tidak sehat turut mempengaruhi perilaku etika auditor. Dalam hal ini, Sudibyo (1995)  menyatakan  bahwa  dunia  pendidikan  akuntansi  juga  mempunyai pengaruh  yang  besar  terhadap  perilaku  etika  akuntan  (Khomsiyah  dan Indriantoro,  1997).  Sikap  pandang  dan  kepekaan  terhadap  etika  yang dimiliki seseorang berinteraksi dengan nilai-nilai yang ditemuinya dalam profesi akan menghasilkan suatu sikap dan orientasi etika yang baru yang nantinya  akan  menentukan  tindakan  atau  keputusannya  sebagai  auditor dalam masalah etika.
Perkembangan issue etika juga menjadi bagian dari tax auditor di Kantor Pelayanan Pajak.  Persepsi negatif telah melekat pada sejumlah tax auditor di Kantor Pelayanan Pajak yang diduga telah melakukan tindakan kolusi dengan wajib pajak yang tidak patuh. Perilaku ini cenderung didorong oleh
perilaku  tidak  etis  tax  auditor  tersebut.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan oleh pemerintah guna meminimalkan perilaku tersebut antara lain dengan melakukan reformasi di bidang administrasi dengan menerapkan sistem administrasi pajak modern yang sudah digulirkan sejak tahun 2002 pada Kantor  Pelayanan  Pajak  WP  Besar  Satu  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak  WP Besar Dua. Pada tahun 2004 sistem administrasi pajak modern diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus  dan  pada  tahun  2008  direncanakan  sistem  administrasi  pajak modern telah diterapkan diseluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia.
Tujuan  diterapkannya  sistem  administrasi  pajak  modern  adalah mengamankan  penerimaan  Negara  dari  sektor  pajak  dan  pencitraan Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  positip.  Secara  eksternal  pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Wajib Pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar  dengan  nominal  besar  melainkan  wajib  pajak  yang  mengerti mengenai hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan informasi yang ada ternyata jumlah wajib pajak yang tergolong patuh masih sangatlah minim. Pada provinsi DKI Jakarta jumlah wajib pajak badan yang tergolong patuh hanya sebesar 262 dari tiga juta wajib pajak yang terdaftar, ini berarti hanya 0,000873% (Bisnis Indonesia, 27 Februari 2004). Sedangkan di kota Palembang pada lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Ilir hanya 50 wajib pajak badan yang terdaftar (Sriwijaya Post, 25 Maret 2004). Minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak, dan beratnya syarat- syarat  untuk  menjadi  wajib  pajak  patuh  (Bisnis  Indonesia,  27  Februari 2004).  Secara  internal  pemerintah  berusaha  meningkatkan  SDM  petugas pajak melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengupayakan perbaikan perilaku etis petugas pajak dengan remunerasi yang lebih baik dan disertai dengan menerapkan kode etik pegawai.
Dengan  sistem  administrasi  pajak  modern  diyakini  praktek-praktek KKN  pajak  melalui  jalur  apapun  bisa  diantisipasi.  Penerapan  sistem administrasi pajak modern diharapkan dapat memperbaiki citra Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan tax auditor pada khususnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh sistem administrasi pajak modern yang dilihat dari penerapan kode etik pegawai, komite kode etik dan remunerasi terhadap sensitivitas etika tax auditor di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus.

## Sistem Administrasi Pajak Modern
Visi  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  menjadi  model  pelayanan masyarakat  yang  menyelenggarakan  sistem  dan  manajemen  perpajakan kelas  dunia,  yang  dipercaya  dan  dibanggakan  masyarakat.  Untuk mewujudkan  visi  tersebut  Ditjen  Pajak  mengembangkan  beberapa  misi
dibidang  fiskal,  ekonomi,  politik  dan  kelembagaan.  Misi  Ditjen  Pajak  di bidang  fiskal  adalah  menghimpun  penerimaan  dalam  negeri  dari  sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan berdasarkan UU Perpajakan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi (Direktorat Jenderal Pajak,  2006).  Dalam  rangka  pelaksanaan  dari  rencana  pembangunan nasional jangka menengah 2004-2009, Ditjen Pajak telah memfokuskan diri pada pembangunan sistem administrasi pajak modern. Sistem administrasi pajak modern berupaya mengantisipasi praktek-praktek KKN pajak dalam rangka mewujudkan good governance.
Sistem  administrasi  pajak  modern  selain  memperbaiki  secara  total pelayanan  perpajakan  yang  ada  selama  ini  juga  mampu  mendukung optimalisasi pembangunan bank data pajak menunju bank data nasional yang dibutuhkan sebagai dasar dalam penerapan single identity number. Sistem administrasi pajak modern diharapkan mampu memperbaiki citra, memperbaiki kinerja organisasi dan memperbaiki sumber daya manusia.
Karakteristik  sistem  administrasi  pajak  modern  ditandai  dengan restrukturisasi sistem berupa:
1.  Struktur  organisasi  berdasarkan  fungsi  –  debirokratisasi  untuk pelayanan.
2.  Penggabungan dari KPP, KARIKPA dan KPPBB – melayani semua jenis pajak.
3.  Pemeriksaan hanya di KPP dengan konsep spesialisasi
4.  Keberatan dan Penyidikan dilakukan di Kanwil
5. Account Representatives (AR) – pengawasan dan pelayanan dengan konsep spesialisasi.
6.  Help Desk dengan teknologi knowledge base pada TPT ( service counter )
7.  Menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini
8.  SDM yang berkualitas tinggi
9.  Penerapan kode etik pegawai yang pelaksanaannya diawasi oleh komite kode etik pegawai
10. Sistem penggajian yang lebih baik
Secara  khusus  sistem  administrasi  pajak  modern  dibagi  menjadi  3 kelompok besar yaitu:

## Penerapan Kode Etik Pegawai
Dalam sistem administrasi perpajakan modern, kode etik pegawai DJP dilaksanakan berdasarkan :
1.  PP No.30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2.  PP No.42 tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
3.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan DJP stdt dengan KMK No.382/KMK.03/2002
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.03/2002 tentang Susunan, Tugas dan Wewenang Komite Kode Etik Pegawai di Lingkungan DJP.
5.  Peraturan  Menkeu  No.32/PMK.03/2007  tentang  Perubahan  Kedua  atas KMK No.222/KMK.03/2003 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan DJP.
6.  Peraturan Menkeu No.33/PMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan KPDJP dan Instansi Vertikal DJP.
Kode Etik Pegawai DJP mencakup 20 butir kewajiban pegawai DJP dan 12 larangan pegawai DJP. Jika melihat definisinya, menurut A.S. Hornby (1968),  Kode  Etik  terdiri  dari  kata  code  dan  conduct.  Kata  code  sendiri mempunyai tiga arti yaitu: pertama collection of law arranged in a system, kedua system of rules and principles that has been accepted by society or a  class or  group  of  people,  serta  ketiga  system of  signs.  Sedangkan  kata conduct mempunyai dua arti yaitu: pertama behavior (moral) dan kedua manner of directing or managing affairs. Oleh karena itu dengan Kode Etik ini diharapkan dapat:
1.  Mendefinisikan tingkah laku pegawai DJP yang dapat diterima semua pihak,
2.  Memberikan batasan yang jelas akan hak dan kewajiban para pegawai DJP maupun Wajib Pajak,
3.  Mendorong diwujudkannya pelayanan dengan kualifikasi atau standar yang tinggi,
4.  Memberikan kebanggaan kepada pegawai DJP akan predikatnya sebagai pelayan masyarakat,
5.  Memberikan citra yang baik kepada Direktorat Jenderal Pajak di mata stakeholders.
Penting  untuk  digarisbawahi  bahwa  pemberlakuan  Kode  Etik memerlukan  akseptansi  dan  komitmen  dari  semua  pihak  baik  dari organisasi, pimpinan, pegawai maupun Wajib Pajak sebagai stakeholders DJP, sehingga keberhasilan implementasinya akan sangat ditentukan oleh pihak-pihak tersebut.

## Komite Kode Etik
Pelanggaran  terhadap  kode  etik  pegawai  merupakan  pelanggaran disiplin pegawai dan atau pelanggaran hukum lainnya, dimana pengawasan dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  suatu  Komite  Kode  Etik  Pegawai DJP  yang  dibentuk  berdasarkan  keputusan  Menteri  Keuangan  No.223/ KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Susunan, Tugas dan Wewenang Komite Kode Etik Pegawai DJP.
Membangun komite yang efektif tidak boleh terlepas dari kacamata penerapan  prinsip  good  corporate  governance  secara  keseluruhan  yang independency,  transparency  dan  disclosure,  accountability,  responsibility
dan  fairness  menjadi  landasan  utama  dalam  menjalankan  organisasi. Komite harus bersikap adil dalam pengambilan keputusan, hal ini ditujukan kepada  semua  pihak,  terutama  dalam  penelaahan  terhadap  kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap standart operasional prosedur.

## Remunerasi   (Sistem Penggajian)
Modernisasi  di  kantor  DJP  akan  diikuti  dengan  peningkatan  gaji pegawai. Konsep modernisasi meliputi pemanfaatan sistem performance management untuk pengembangan karier dan pemberian insentif. Reward pada umumnya diwujudkan dalam bentuk uang, oleh karena uang adalah alat penukar yang paling mudah, merupakan alat standar dalam lalulintas perekonomian  negara  atau  antar  negara.  Guzzetta  (1996),  menyebutkan bahwa  sebuah  program  reward  yang  efektif  memiliki  empat  komponen dasar yaitu, kompensasi dasar pemberi layanan, struktur tabungan resiko, defisit yang menutupi resiko dan kompensasi reward.
Ada macam-macam cara untuk memberikan balas jasa kepada karyawan untuk  pekerjaan  yang  dilaksanakan.  Pada  pokoknya  balas  jasa  seorang karyawan dapat didasarkan pada waktu, hasil pekerjaan, serta gabungan waktu  dan  hasil  kerja.  Cara  berdasarkan  waktu,  berwujud  gaji  dengan jumlah tertentu yang dibayarkan per bulan kepada seorang karyawan. Cara ini digunakan bilamana sulit atau mahal biayanya untuk mengukur hasil pekerjaan karyawan yang bersangkutan. Cara berdasarkan hasil pekerjaan, diwujudkan dalam bentuk pembayaran yang dibayarkan berdasarkan besar kecilnya hasil pekerjaan. Cara berdasarkan gabungan waktu dan hasil kerja, diwujudkan dalam bentuk kombinasi antara waktu dengan hasil pekerjaan yang  dihasilkan  karyawan.  Misalnya:  gaji  khusus  merupakan  balas  jasa untuk  waktu  saja,  sedangkan  reward  diberikan  untuk  pekerjaan  yang dilaksanakan dengan baik. Dalam Modernisasi di kantor pusat DJP juga diikuti  dengan  pemberian  tunjangan  kegiatan  tambahan  untuk  pegawai kantor  wilayah  direktorat  jenderal  pajak.  Pemberian  tunjangan  kegiatan tambahan diberikan berdasarkan kinerja pegawai.

## II. HIPOTESIS & MODEL PENELITIAN
Kode  etik  diberlakukan  sebagai  pedoman  perilaku  anggota  dalam organisasi (Chua, 1994). Dalam zaman modern, selain profesi medis, ada banyak profesi lagi yang memiliki sebuah kode etik khusus, misalnya para pengacara, wartawan, akuntan, insinyur, dan psikolog. Banyak karyawan yang berkecimpung di bidang bisnis, terikat dengan salah satu kode etik profesi.  Pembuatan  kode  etik  merupakan  strategi  untuk  melembagakan etika  dalam  struktur  dan  kegiatan  organisasi.  Jika  organisasi  memiliki kode  etik  sendiri,  ia  mempunyai  beberapa  kelebihan  dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memilikinya. Kode etik dapat menjelaskan bagaimana anggota organisasi menilai tanggung jawab sosialnya. Kode etik
berfungsi dalam merumuskan standar etis yang jelas dan tegas untuk semua karyawan dan jangkauan tanggung jawab sosial perusahaan (Bertens, 2000). Munuera  dan  Roman  (2004)  menemukan  adanya  konsekuensi  dari  kode etik  terhadap  perilaku  kerja  karyawan.  Dengan  demikian  semakin  baik kode etik pegawai maka semakin tinggi sensitivitas etika pegawai. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1: Kode etik pegawai berpengaruh positif terhadap Sensitivitas Etika Tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus.
Kode etik pegawai DJP disusun sebagai pedoman bagi pegawai pajak untuk berlaku sesuai kode etik yang ditentukan sekaligus sebagai penilaian atas tindakan pegawai DJP. Komite Kode Etik disusun sebagai pengawas atas ketaatan pegawai DJP terhadap kode etik pegawai, komite berperan sebagai  controller  atas  tindakan  etis  pegawai  pajak. Alleyne  et  al  (2006) mengemukakan bahwa komite audit berperan dalam pengawasan auditor dalam  melakukan  audit  sehingga  mencegah  auditor  untuk  melakukan pelanggaran-pelanggaran.  Dengan  demikian  semakin  baik  pelaksanaan sistem  adminitrasi  pajak  modern  maka  semakin  tinggi  Sensitivitas  etika tax auditor pada Lingkungan Kantor DJP. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H2: Komite kode etik dan Remunerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Sensitivitas etika Tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus.
Sistem  administrasi  pajak  modern  merupakan  bentuk  antisipasi terhadap tindakan tidak etis pegawai DJP khususnya di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus. Tindakan tidak etis ditunjukkan dengan gejala untuk tidak bertindak etis atau sensitivitas etika dalam bekerja. Zekos (2004) mengemukakan  bahwa  tindakan  kolusi  didasari  oleh  tindakan-tindakan tidak etis pelakunya. Etika merupakan sumber moral dalam berperilaku, individu  yang  tidak  beretika  cenderung  melakukan  tindakan  kolusi dibandingkan yang memiliki etika. Sejalan dengan usaha untuk mencegah resiko godaan pemenuhan penghasilan, dalam sistem administrasi pajak modern  ditetapkan  remunerasi  berupa  pemberian  tunjangan  kegiatan tambahan dan diharapkan tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus akan berlaku etis. Santos et al (2004) menemukan bahwa pemberian  imbalan  atau  tunjangan  akan  meningkatkan  kinerja  pegawai karena imbalan atau tunjangan akan mendorong pegawai untuk bertindak secara etis. Roman & Munuera (2004) dalam penelitian juga menemukan bahwa  semakin  baik  sistem  kompensasi  yang  diberlakukan  dalam organisasi akan meningkatkan etika pegawai. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H3:  Remunerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sensitivitas etika Tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus.
Model penelitian yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

## Gambar 1 Model Penelitian

## III. METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah  DJP  Jakarta  khusus.  Jumlah  populasi  yang  cukup  besar  dan bervariasi  berdasarkan  karaktreristiknya. Akibatnya  jumlah  sampel  yang perlu  diambil  dalam  kondisi  demikian  ditentukan  dengan  karakteristik tertentu (Sekaran, 2003). Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling khususnya metode purposive sampling dengan  karakteristik  akuntan  dalam  bidang  pemeriksaan  pajak  serta memiliki masa kerja di atas 3 tahun.
Sumber data merupakan subyek dari data yang dapat diperoleh untuk penelitian.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sumber  data  primer.  Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Dalam penelitian ini seluruh instrumen diukur dengan 5 skala sikap Likert, yang nilainya dimulai dari angka 1 = sangat tidak setuju sampai dengan angka 5 = sangat setuju.
Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  variabel  bebas  dan  variabel terikat. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah sensitivitas etika. Sensitivitas  etika  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  ciri-ciri tindakan  yang  mendeteksi  kemungkinan  dalam  berperilaku  etis  sebagai gambaran  atau  proksi  dari  tindakan  etis  tax  auditor.  Variabel  ini  diukur dengan indikator kewajaran dalam menerima hadiah, penggunaan fasilitas kantor, imbalan dari wajib pajak, penggunaan wewenang dan kunjungan dari  wajib  pajak.  Variabel  bebas  (X)  dalam  penelitian  ini  adalah  sistem administrasi pajak modern yang terdiri dari kode etik pegawai (X1) yaitu aturan  yang  mengatur  tingkah  laku  pegawai  pajak  berbentuk  kewajiban dan larangan dari pegawai pajak dalam menjalankan tugas yang diukur dengan  indikator  bersikap  jujur  dan  lugas  dalam  menjalankan  tugas, berpenampilan dan berbusana sesuai dengan tuntutan tugas, berkewajiban memberikan informasi yang jelas lengkap dan benar kepada Wajib Pajak,
melaporkan secara tertulis jika ada situasi konflik kepentingan, melaporkan secara  tertulis  kepada  atasan  apabila  mengetahui  adanya  pelanggaran/ penyimpangan. Komite kode etik (X2) yaitu pengawasan dari komite pada pegawai dimana pengawasan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh suatu Komite  Kode  Etik  Pegawai  DJP  yang  dibentuk  berdasarkan  keputusan Menteri  Keuangan  No.223/KMK.03/2002  tanggal  14  Mei  2002  tentang Susunan, Tugas dan Wewenang Komite Kode Etik Pegawai DJP, variabel ini diukur  dengan  indikator  komite  menerima  pengaduan  atas  pelanggaran Kode  Etik,  berwenang  memanggil  dan  meminta  keterangan  kepada pegawai, meminta keterangan dari pihak lain dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, berwenang mengusulkan pemberian sanksi, melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran, menyerahkan berita acara penelitian atas pelanggaran. Remunerasi (X3) yaitu pemberian tunjangan kegiatan  tambahan  untuk  pegawai  kantor  wilayah  direktorat  jenderal pajak.  Pemberian  tunjangan  kegiatan  tambahan  diberikan  berdasarkan kinerja pegawai. Variabel ini diukur dengan indikator  tunjangan tambahan untuk  pegawai  DJP  adil  ,  tunjangan  tambahan  yang  saya  terima  sesuai dengan tanggung jawab, tunjangan tambahan  akan meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin kerja dan kepatuhan.

## IV. PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN

## Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Menurut Sekaran (2003) validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini validitas diuji meng¬gunakan factors analysis (Cooper dan Schindler,  2001).  Sebuah  faktor  dikatakan  valid  apabila  memiliki  factor loading berada pada kisaran 0.40 ke atas (Chia dalam Sekaran, 2003).

## Tabel 1.
Hasil Uji Validitas Variabel Factor Loading Kode Etik Pegawai P1 0,872 P2 0,674 P3 0,709 P4 0,741 P5 0,927 P6 0,729 P7 0,797 Komite Kode Etik
Hasil Uji Validitas Variabel Factor Loading P8 0,890 P9 0,836 P10 0,701 P11 0,912 P12 0,912 P13 0,793 Remunerasi P14 0,908 P15 0,901 P16 0,904 P17 0,951 Sensitivitas etika E1 0,787 E2 0,528 E3 0,736 E4 0,723 E5 0,695
Sumber: Data primer diolah, 2010
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  menggunakan  analisis  faktor  dapat diketahui  bahwa  seluruh  variabel  dalam  penelitian  ini  dinyatakan  valid karena memiliki factor loading > 0,4.

## Uji Reliabilitas
Pengujian  terhadap  reliabilitas  ditujukan  untuk  memastikan  bahwa responden benar-benar konsisten dengan jawaban yang diberikan dalam kuesioner tersebut. Pengujian  reliabilitas instrumen di¬laku¬kan dengan meng¬gunakan croncbach alpha dengan rule of thumb nilai 0,6 (Nunnaly, 1979) yang mana nilai ini harus di atas nilai r untuk dikatakan reliabel.

## Tabel 2.

## Hasil Uji Internal Consistency Reliability
Variabel Alpha Cronbach alpha Reliabilitas Kode etik pegawai 0,7854 0,6 Reliabel Komite kode etik 0,9598 0,6 Reliabel Remunerasi 0,6178 0,6 Reliabel Sensitivitas etika 0,7615 0,6 Reliabel Sumber: Data primer diolah, 2010
Berdasarkan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha, semua item yang  dikumpulkan  melalui  instrumen  penelitian  terbukrti  reliabel  atau handal karena alpha yang diperoleh lebih besar dari 0.6.

## Teknik Pengujian Asumsi Klasik
Ada  tiga  penyimpangan  asumsi  klasik  yang  cepat  terjadi  dalam penggunaan  model  regresi,  yaitu  multikoliniearitas,  heteroskedastisitas dan  autokorelasi  tidak  bersifat  BLUE  (Best  Linier  Unblased  Estimation), karenanya  perlu  dideteksi  terlebih  dahulu  kemungkinan  terjadinya penyimpangan tersebut dengan menggunakan:

## a. Uji Multikolinieritas
Pengujian  terhadap  Multikolinieritas  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  antara  variabel  bebas  itu  saling  berkorelasi.  Menurut  Sugiyono (2001) ada hubungan linear di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Jika hal ini terjadi maka sangat sulit untuk menentukan variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel terikat. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam penelitian ini maka digunakan korelasi matriks.
Dari perhitungan estimasi korelasi matrik dengan program SPSS versi 11, 0 dapat diketahui bahwa nilai VIF dari variabel kode etik pegawai (X1) sebesar 1,398 lebih kecil dari 5, maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel X1 dengan variabel Y. Nilai VIF dari variabel komite kode etik (X2) sebesar 1,426 lebih kecil dari 5, maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel  X2  dengan  variabel  Y.  Nilai  VIF  dari  variabel  remunerasi  (X3) sebesar 1,143 lebih kecil dari 5, maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel X3 dengan variabel Y. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat  bahwa  nilai  VIF  variabel  bebas  lebih  kecil  dari  5,  sehingga  tidak terjadi gejala korelasi antar variabel.

## b.  Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas  adalah  variasi  residual  tidak  sama  untuk  semua pengamatan.  Uji  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah  terjadi penyimpangan  model  karena  varian  gangguan  berbeda  antara  satu observasi ke observasi yang lain. Cara yang dilakukan untuk mendeteksi terjadinya  Heteroskedastisitas  dalam  varian  error  term  suatu  model regresi adalah dengan menggunakan metode Spearman Rank Correlation, apabila diperoleh r-hitung lebih kecil dari nilai kritis, berarti tidak terjadi penyimpangan dengan model regresi, demikian pula sebaliknya. Apabila nilai probabilitas dari residual lebih besar dari  = 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas begitu juga sebaliknya apabila nilai dari residual lebih kecil dari  = 0,05, maka akan terjadi gejala heteroskedastisitas.
Koefisien  korelasi  antara  residu  X1  adalah  sebesar  0,147  dengan probabilitas 0,080 yang nilainya > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara  residu  dengan  X1  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Koefisien korelasi  antara  residu  X2  adalah  sebesar  0,197  dengan  probabilitas  0,075 yang  nilainya  >  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  antara  residu dengan X2 tidak terjadi heteroskedastisitas. Koefisien korelasi antara residu X3  adalah  sebesar  0,142  dengan  probabilitas  0,072  yang  nilainya  >  0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara residu dengan X3 tidak terjadi heteroskedastisitas.

## c. Autokorelasi
Menurut  Algifari  (1997)  uji  Autokorelasi  dimaksudkan  untuk mengetahui  apakah  terjadi  korelasi  antara  anggota  serangkaian  data observasi  yang  diuraikan  menurut  waktu  (time  series)  atau  ruang  (cross sectional). Hal ini mempunyai arti bahwa suatu tahun tertentu dipengaruhi oleh tahun berikutnya. Untuk menguji ada tidaknya Autokorelasi ini dapat dilakukan  dengan  menggunakan  Watson  statistik,  yaitu  dengan  melihat koefisien korelasi Durbin Watson.
Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui nilai Durbin Watson (DW) sebesar  1,851.  Nilai  DW  terletak  antara  1,55  sampai  dengan  2,46  dengan kesimpulan  tidak  ada  autokorelasi  antar  masing-masing  variabel  bebas, sehingga  model  regresi  yang  terbentuk  dari  nilai  variabel  terikat  yaitu sensitivitas  etika  hanya  dijelaskan  oleh  variabel  bebas  yaitu  kode  etik pegawai, komite kode etik dan remunerasi.

## d. Uji Normalitas
Uji normalitas sebaran bertujuan untuk melihat normal atau tidaknya distribusi sebaran skor subjek pada suatu variabel yang dianalsis. Distribusi sebaran yang normal memiliki arti bahwa penelitian tergolong refresentatif atau  dapat  mewakili  populasi  yang  ada,  sebaliknya  apabila  sebaran tersebut tidak normal, maka disimpulkan bahwa subjek penelitian itu tidak refresentatif atau tidak dapat mewakili keadaan populasi yang sebenarnya, sehingga  hasilnya  tidak  layak  untuk  digeneralisasikan  pada  populasi tersebut. Kaidah uji signifikan yang digunakan adalah jika p> 0,05, maka tidak  ada  perbedaan  antara  sebaran  skor  subjek  sampel  penelitian  dan sebaran skor subjek pada populasi (sebarannya dikatakan tidak normal). Uji  normalitas  menggunakan  One-Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test. Berdasarkan hasil analisis One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diketahui bahwa semua data  variabel normal karena memiliki signifikansi <0,05.

## V. METODE ANALISIS DATA
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Pemilihan alat statistik untuk menganalisis data ini,
ditujukan untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan model. Model statistik tersebut yaitu:
Y  = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 +ε.
Keterangan: Y = Sensitivitas etika α   = konstanta X1 = Kode etik pegawai X2 = Komite kode etik X3 = Remunerasi β1-3  = koefisien regresi ε = error term.

## VI. ANALISIS DATA
Hasil regresi linier berganda dari pengaruh variabel kode etik pegawai, komite  kode  etik  dan  remunerasi  terhadap  sensitivitas  etika  tax  auditor ditunjukkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.

## Hasil Regresi Linier Berganda
Keterangan Unstandardize Coefficients Beta Sig t (Constant) 1,388 4,260 0,000 Kode Etik Pegawai 0,270 3,256 0,001 Komite kode etik 0,266 4,643 0,000 Remunerasi 0,095 2,961 0,014 R2 = 0,321
F-hitung = 28,069 Sign = 0,000
Sumber: Data primer diolah, 2010
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  pada  tabel  di  atas  dapat  disusun persamaan regresi pengaruh variabel kode etik pegawai, komite kode etik dan remunerasi terhadap sensitivitas etika tax auditor sebagai berikut:
Y = 1,388 + 0,270 X1+ 0,266 X2+ 0,095 X3 + e
Keterangan Y= Sensitivitas etika X1=Kode etik pegawai X2=Komite kode etik X3=Remunerasi
Dari  persamaan  hasil  regresi  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  kode  etik pegawai memiliki koefisien sebesar 0,270. Hal ini berarti setiap peningkatan variabel kode etik pegawai sebesar 100% akan meningkatkan sensitivitas etika sebesar 27,0%. Variabel komite kode etik memiliki koefisien sebesar 0,266. Hal ini berarti setiap peningkatan variabel komite kode etik sebesar 100% akan meningkatkan  sensitivitas etika sebesar 26,6%. Variabel remunerasi memiliki koefisien sebesar 0,095. Hal ini berarti setiap peningkatan variabel remunerasi sebesar 100% akan meningkatkan sensitivitas etika sebesar 9,5%. Berdasarkan  nilai  koefisien  masing-masing  variabel  dapat  diidentifikasi bahwa  variabel  yang  dominan  mempengaruhi  sensitivitas  etika  adalah kode etik pegawai.
Besarnya  nilai  pengaruh  tersebut  ditunjukkan  oleh  nilai  R2  =  32,1% yang menunjukkan persentase pengaruh kode etik pegawai, komite kode etik dan remunerasi terhadap perubahan tingkat sensitivitas etika sebesar 32,1%. Variabel lain yang menjelaskan variasi perubahan tingkat sensitivitas etika secara total selain kode etik pegawai, komite kode etik dan remunerasi sebesar 67,9%.
Analisis  berikut  ini  merupakan  uji  hipotesis  yang  bertujuan  untuk menguji pengaruh variabel kode etik pegawai terhadap sensitivitas etika tax auditor. Sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis dilakukan pengujian hubungan kausal menggunakan analisis Regresi Linier berganda dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut :
H1:   Kode  etik  pegawai  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Sensitivitas  etika  Tax  auditor  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  DJP Jakarta khusus.
Untuk menguji pengaruh variabel kode etik pegawai terhadap sensitivitas etika tax auditor dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas t-hitung 0,001 < 0,05. Dari hasil perbandingan tersebut dapat disimpulkan H1 diterima, yang berarti variabel kode etik pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap sensitivitas etika tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus. Semakin baik kode etik pegawai maka semakin tinggi tingkat sensitivitas etika tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP  Jakarta  khusus,  sebaliknya  semakin  buruk  kode  etik  pegawai  maka semakin rendah tingkat sensitivitas etika tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus.
Analisis berikut merupakan uji hipotesis yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel komite kode etik terhadap sensitivitas etika tax auditor. Sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis dilakukan pengujian hubungan kausal menggunakan analisis Regresi Linier Sederhana dengan cara  membandingkan  nilai  probabilitas  dengan  taraf  signifikansi  sebesar 0,05 atau 5%. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut :
H2:   Komite kode etik pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sensitivitas  etika  Tax  auditor  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  DJP Jakarta khusus.
Pengujian  pengaruh  variabel  komite  kode  etik  terhadap  sensitivitas etika tax auditor dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas t-hitung 0,000 < 0,05. Dari hasil perbandingan tersebut dapat disimpulkan H2  diterima,  yang  berarti  variabel  komite  kode  etik  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap sensitivitas etika tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus. Semakin tinggi pengawasan dari komite kode etik maka semakin tinggi tingkat sensitivitas etika tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus, sebaliknya rendah pengawasan dari komite kode etik maka semakin rendah juga tingkat sensitivitas etika tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus.
Analisis  selanjutnya  merupakan  uji  hipotesis  yang  bertujuan  untuk menguji pengaruh variabel kode etik pegawai terhadap sensitivitas etika tax auditor. Sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis dilakukan pengujian hubungan kausal menggunakan analisis Regresi Linier Sederhana dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut :
H3:   Remunerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sensitivitas etika Tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus.
Pengujian  pengaruh  variabel  remunerasi  terhadap  sensitivitas  etika tax  auditor  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  nilai  probabilitas  t- hitung 0,014 < 0,05. Dari hasil perbandingan tersebut dapat disimpulkan H3  diterima,  yang  berarti  variabel  remunerasi  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  sensitivitas  etika  tax  auditor  di  Lingkungan  Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus. Semakin baik sistem remunerasi maka semakin tinggi tingkat sensitivitas etika tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP  Jakarta  khusus,  sebaliknya  semakin  buruk  sistem  remunerasi  maka semakin rendah tingkat sensitivitas etika tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus.
Pengujian  pengaruh  variabel  kode  etik  pegawai,  komite  kode  etik dan remunerasi secara simultan terhadap sensitivitas etika menggunakan signifikansi  uji-F.  Berdasarkan  analisis  data  diketahui  F-hitung  adalah 28,069 dengan tingkat signifikansi 0,000. Signifikansi F-hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari sikap kode etik pegawai, komite kode etik dan remunerasi secara  simultan  berpengaruh  terhadap  variabel  terikat  yaitu  sensitivitas etika.
Kode etik disusun dan dikembangkan saat prinsiup etika diperlukan dalam dunia praktis serta dalam kebutuhan profesionalisme kerja (Freeman, 1996).  Kode  etik  merupakan  strategi  untuk  melembagakan  etika  dalam
struktur dan kegiatan organisasi. Jika organisasi memiliki kode etik sendiri, ia  mempunyai  beberapa  kelebihan  dibandingkan  dengan  perusahaan yang tidak memilikinya. Kode etik dapat menjelaskan bagaimana anggota organisasi menilai tanggung jawab sosialnya. Kode etik berfungsi dalam merumuskan standar etis yang jelas dan tegas untuk semua pegawai dan jangkauan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Semakin  baik  kode  etik yang disusun maka semakin baik tingkat sensitivitas etika tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus. Manfaat kode etik dapat dijelaskan sebagai berikut (Bertens, 2000), kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena  etika  telah  dijadikan  sebagai corporate culture. Kode etik pegawai berfungsi dalam merumuskan standar etis yang jelas dan tegas untuk semua pegawai dan jangkauan tanggung jawab sosial organisasi.
Komite Kode Etik berfungsi sebagai pengawas atas ketaatan pegawai DJP terhadap kode etik pegawai, komite berperan sebagai controller atas tindakan etis pegawai pajak. Alleyne et al (2006) mengemukakan bahwa komite audit berperan dalam pengawasan auditor dalam melakukan audit sehingga  mencegah  auditor  untuk  melakukan  pelanggaran-pelanggaran. Dengan  demikian  semakin  baik  pelaksanaan  sistem  adminitrasi  pajak modern maka semakin tinggi Sensitivitas etika tax auditor pada Lingkungan Kantor DJP. Semakin baik pelaksanaan komite kode etik maka semakin baik tingkat  sensitivitas  etika  tax  auditor  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  DJP Jakarta khusus.
Etika  merupakan  sumber  moral  dalam  berperilaku,  individu  yang tidak beretika cenderung melakukan tindakan kolusi dibandingkan yang memiliki  etika.  Sejalan  dengan  usaha  untuk  mencegah  resiko  godaan pemenuhan  penghasilan,  dalam  sistem  administrasi  pajak  modern ditetapkan  remunerasi  berupa  pemberian  tunjangan  kegiatan  tambahan dan  diharapkan  tax  auditor  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta Khusus akan berlaku etis. Santos et al (2004) menemukan bahwa pemberian imbalan  atau  tunjangan  akan  meningkatkan  kinerja  pegawai  karena imbalan atau tunjangan akan mendorong pegawai untuk bertindak secara etis. Roman & Munuera (2004) dalam penelitian juga menemukan bahwa semakin baik sistem kompensasi yang diberlakukan dalam organisasi akan meningkatkan etika pegawai.
Kompensasi  merupakan  bagian  dari  pengharapan  pegawai  dalam bekerja sebagai balas jasa atas pengabdian pegawai pada organisasi. Sesuai teori  Maslow,  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari-hari  pegawai membutuhkan  sesuatu  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  pemenuhan kebutuhan hidup. Apabila imbalan atau reward mencukupi atas kebutuhan pegawai maka pegawai akan bekerja secara optimal sehingga kinerjanya meningkat.  Dengan demikian semakin tinggi kompensasi maka semakin
tinggi  kinerja  pegawai  sebaliknya  semakin  rendah  kompensasi  maka semakin rendah kinerjanya. Kompensasi dapat berupa imbalan langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung dalam hal ini gaji dan sistem gaji  merupakan  balas  jasa  secara  langsung  pada  pegawai  berdasarkan pekerjaan  yang  dilakukan,  sehingga  cenderung  berperilaku  yang  sesuai prosedur organisasi atau taat aturan yang etis.

## VI. KESIMPULAN & SARAN
Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa adiministrasi pajak modern yang dilihat dari kode etik pegawai, komite kode etik dan remunerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sensitivitas etika tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus. Semakin baik penerapan kode etik pegawai, komite kode etik dan remunerasi maka semakin tinggi tingkat sensitivitas etika tax auditor di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus, sebaliknya semakin buruk penerapan kode etik pegawai, komite kode etik dan remunerasi maka semakin rendah tingkat sensitivitas  etika  tax  auditor  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta khusus.  Adiministrasi  pajak  modern  yang  diberlakukan  memberikan kontribusi bagi sensitivitas etika tax auditor di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  analisis  data,  penulis memberikan saran sebagai berikut:
Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung konsep pengaruh sistem administrasi pajak modern yang dilihat dari penerapan kode etik pegawai, komite kode etik dan remunerasi terhadap sensitivitas etika tax auditor. Bagi Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus, secara menyeluruh sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap sensitivitas etika tax auditor namun pengaruhnya  termasuk  kecil.  Faktor  yang  dominan  mempengaruhi sensitivitas etika tax auditor adalah kode etik pegawai sehingga faktor ini perlu dipertahankan sedangkan faktor numerasi perlu ditingkatkan karena faktor  ini  berpengaruh  paling  kecil  dibandingkan  faktor  lainnya.  Selain faktor kode etik pegawai, komite kode etik dan remunerasi, ada faktor lain yang mempengaruhi sensitivitas etika pegawai seperti orientasi etika dan komitmen organisasi (Khomsiyah dan Indriantoro 1997). Selain itu faktor demografi  seperti  gender,.  tingkat  pendidikan,  usia  juga  mempengaruhi sensitivitas individu (Rustiana, 2003).

## VII. DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu, Anggito. (2004). “Wajib Pajak Belum Patuh” Http: /Fiskal.depkeu. go.id
Adams, L.B. Malane.,L.F dan James W. Jr. (1994). “Auditing: Ethical Reasoning in Confidentiality Dicisions” , The CPA Journal
Algifari, 1997, Statistik Induktif , Yogyakarta:UPP AMP YKPN Alhusin, Syahri (2002), Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS.10 for Windows , Yogyakarta: J&J Learning.
Alleyne,  Philmore,  Howard  Michael  &  D  Greenidge  (2006). “The  Role  of Audit Committees In Barbados” . Corporate Governance Vol 6 No 5.
Ameen,  JC.  Gulfrey  dan  Mc  Millan  JJ.  (1996). “Gender  Differences  in Determining  the  Ethical  Sensitivity  of  Future  Accounting  Profesionals” , Journal of Business Ethics. Vol 15
Bertens, (2000). Pengantar Etika Bisnis , Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Chua, F.C., M.H.B. Perera, dan M.R. Mathews, (1994). Integration of Ethics into Tertiary Accounting Programmes in New Zealand and Australia. Dalam Accounting Education for the 21st Century: the Global Challenge, Edited  by  Jane  O.  Burns  dan  Belvesd  E.Needles  Jr.,  Edition  1.Sn: International Association for Accounting Education and Research.
Cooper, Donald P dan P.S. Shindler (2001). Business Research Methods . 7th Edition, Boston, McGraw Hill. Cooper, D.R. & Emory, C.W,. (2000), Business Research Methods, Fifth Edition, Chicago: Rhichard D. Irwin, Inc.
Dessler, Gary, (1997), Manajemen Sumber Daya Manusia (terjemahan), Jakarta:
Prenhallindo Guzzetta.D., (1996). Developing an incentive system for PHO physicianns, Journal Healthcare Financial management (HFM). ISSN: 0735-0732 Vol: 50 Iss: 2 Date: Feb 1996 P: 50-55.
Handoko,T. Hani, (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia . Edisi 2. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
Husada, Jan. (1996). “Etika Bisnis dan Etika Profesi dalam Era Globalisasi” Makalah KNA-KLB IAI Semarang
Indarti, MG Kentris (2001). “Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas penggunaan  sistem  informasi” Jurnal  Akuntansi  dan  Manajemen  edisi Desember 2001
Indriantoro,  Nur  (2000).  “Pengaruh  komputer  anxiety  terhadap  keahlian dosen  dalam  penggunaan  komputer” Jurnal  Akuntansi  dan  Auditing Indonesia Vol 4 no 2 Desember.
Khomsiyah,  dan  Nur  Indriantoro.  (1997).  “Pengaruh  Orientasi  Etika Terhadap Komitmen dan Sensitivitas Etika Auditor Pemerintah di DKI Jakarta” Makalah dalam Simposium Nasional Akuntansi 1
Ludigdo dan Machfoedz, Mas’ud. (1999). “Persepsi Akuntan dan Mahasiswa tentang Etika Bisnis” Jurnal Riset Akuntansi Indonesia vol 2 no 1 juni Madjid,  Nurcholish,  (1992),  Ajaran  Nilai  Etis  Dalam  Kitab  Suci  dan Relevansinya  Bagi  Kehidupan  Modern.  Dalam  Islam  Doktrin dan  Peradaban:  Sebuah  Telaah  Kritis  tentang  Masalah  Keimanan,
Kemanusiaan, dan Kemodernan. Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta,

## Desember
Mariani,  Merlin  (2004).  “Persepsi  Perusahaan  Perbankan  di  Palembang Terhadap Urgensi Komputerisasi Akuntansi” Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol 2 no 1 maret 2004. Nunnaly, Jum C. (1979). Psychometric Theory. McGraw-Hill:New Delhi. Nuryatno, Muh, dan Synthia Dewi, (2001). Tinjauan Etika Atas Pengambilan Keputusan  Auditor  Berdasarkan  Pendekatan  Moral. Media  Riset Akuntansi, Auditing & Informasi. Vol 1 No3.
Radtke,  R.R  (2000).  “The  Effect  of  Gender  and  Setting  on  Accountants’
Ethically Sensitive Decisions”. Journal of Business Ethics .
Roman, Sergio & Munuera, J Luis (2005). “Determinants and Consequences of  Ethical  Behaviour:  An  Empirical  Study  Of  Slespeople”. European Journal of Marketing Vol 39 No56.
Rustiana.  (2003).  “Studi  Empiris  novice  accountant:  Tinjauan  Gender,”
Jurnal Studi Bisnis. vol 1 no 2
Santos, Monica F, Mike Bourne and H, Russell (2004). “Executive pay and performance  Measurement  Practices  in  the  UK’ Measuring  Business Excellence.
Sarwoto, (1991). Dasar-Dasar Organisasi Dan manajemen, Ghalia, Jakarta Schuler,R.S., & Huber, V.L., (1993). Personal end Human Resource Management , Minessota: West Publishing Company Sekaran,  Uma,  (2003), “Research  Methods  for  Business:  A  Skill  Building Approach” , second edition, John Willey dan Sons, Inc.,New York Siagian, S.P., (1996). Manajemen Sumber Daya manusia . Edisi Kelima, Bumi Aksara Jakarta
Simamora,  H.,  (1997). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Edisi  ke  2,  STIE YKP, Yogyakarta Suandy, Erly. (2000). “Hukum Pajak” . PT Salemba Empat,  Jakarta Sugiyono, (2001), Metode Penelitian Bisnis, Bandung : Alfabeta Suseno, Franz Mafnis, (1997). Etika Dasar. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Wijaya,  Tony,  (2005),”Pengaruh  komputer  anxiety  terhadap  keahlian penggunaan komputer,” Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh . Vol. 6, No 1.
Zekos,  Georgios  I.  (2004).  “Ethics  Versus  Corruption  In  Globalization  ”. Journal of Management Development. Vol 23 No 7 pp631-647. Bisnis  Indonesia,  (2004). Kepatuhan  Wajib  Pajak  Rendah.  Bisnis  Indonesia , Http:/Klikpajak.com/artikel Sriwijaya Post, 25 Maret 2004. Kontribusi Pajak Bagi Daerah.