## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli 2022, 1176-1182 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2363

## Analisis Perbandingan antara Pengenaan Pajak Penjualan dan PPN akibat Perubahan PKP2B menjadi IUPK dan Adanya UU Cipta Kerja

## Shahnaz Arianne Amirah, Sri Trisnaningsih
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondence email: 20062020020.mak@student.upnjatim.ac.id
Abstrak. Kontraktor PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) Generasi Pertama dikenai peraturan khusus yaitu  pajak  penjualan  (PPn)  yang  seharusnya  pada  umumnya  dikenai  pajak  pertambahan  nilai  (PPN).  Penelitian  ini  memiliki beberapa  tujuan  ini  diantaranya  adalah  Menganalisis  lebih  mendalam  tentang  pengenaan  pajak  penjualan  nilai  pada  kontraktor PKP2B;  Untuk  menganalisis  lebih  dalam  tentang  pengenaan  pajak  pertambahan  nilai  pada  kontraktor  IUPK;  dan  Untuk menganalisis  dampak  adanya  Undang-undang  Cipta  Kerja  pada  Pajak  Pertambahan  Nilai  Batubara.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  berjenis  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  diantaranya  adalah  lebih  ekonomis  dalam  pembayaran  pajaknya  apabila dilakukan  penerapan  pajak  pertambahan  nilai  setelah  batubara  menjadi  barang  kena  pajak  daripada  pajak  penjualan;  Adanya Undang-undang Cipta Kerja yang  mengatur tentang batubara di kenai  pajak pertambahan  nilai  juga lebih menguntungkan untuk perusahaan  dan pemerintah;  adanya  temuan  bahwa saat mula  batubara  dikenai  pajak  menurut undang-undang  cipta  kerja adalah pada  bulan  November  2021,  tetapi  pada  kenyataannya  belum  menerapkan  pada  November  2021  untuk  transaksi  masuk, sedangkan  mengeluarkan  faktur  pajak  dengan  kode  010  untuk  transaksi  keluar  yaitu  penjualan  batu  bara  dikarenakan  tetap menganut PKP2B dan dikenai pajak penjualan, meskipun sudah berubah kontraknya pada januari 2022, tetap belum diberlakukan sampa dengan 18 April 2022 dikarenakan menunggu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022
Kata kunci : Batubara; Pajak Penjualan; Pajak Pertambahan Nilai; UU Cipta Kerja
Abstract.  Generation  I  PKP2B  contractors  are  subject  to  a  special  tax,  namely  sales  tax  which  should  generally  be  subject  to value added tax. There are several objectives of this research including deeply analize about the imposition of value sales tax on PKP2B contractors; Deeply analize about the imposition of value added tax on IUPK contractors; and To analyze the impact of the Job Creation Act on Coal Value Added Tax.This kind of research is qualitative research. This Research have some conclusion, include that it is more economical in paying taxes if the value added tax is applied after coal becomes taxable goods rather than sales tax; The existence of the Job Creation Law which regulates that coal is subject to value added tax is also more profitable for companies and the government; there was a finding that when coal was initially taxed according to the work copyright law, it was in  November  2021,  but  in  reality  it  had  not  been  implemented  in  November  2021  for  incoming  transactions,  while  issuing  tax invoices with code 010 for outgoing transactions, namely coal sales due to continuing to adhere to PKP2B and is subject to sales tax,  although  the  contract  has  changed  in  January  2022,  it  will  not  be  enforced  until  April  18,  2022  due  to  waiting  for Government Regulation number 15 of 2022
Keywords: Coal; Sales Tax; Value Added Tax; Omnibus Law

## PENDAHULUAN
Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak  yang sering  dijumpai  bagi  masyarakat  Indonesia  karena apabila  bertransaksi  jual  maupun  beli  diwajibkan  untuk dikenai  PPN  dari  harga  transaksi  nya.  Pajak pertambahan  nilai  (PPN)  memiliki  peran  yang  cukup penting  dikarenakan  melibatkan  berbagai  tingkatan masyarakat yang nantinya menghasilkan pengaruh besar untuk pemasukan negara, dikarenakan tiap-tiap masyarakat Indonesia dapat terlibat dalam transaksi yang mengandung  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  tidak memandang  kemampuan  keuangan  maupun  umur sehingga  memiliki  potensi  yang  besar.  Priantara  (2013) bahwa  Pajak  Pertambahan  Nilai  merupakan  pajak  tidak langsung  dari  konsumsi  dalam  daerah  pabean,  dengan kata  lain  beban  pajaknya  bisa  dipindahkan  pada  orang lain,  selama  pihak  yang  melakukan  pengalihan  pajak tersebut termasuk dalam kategori pengusaha kena pajak. Sebelum  diberlakukan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN) seperti  saat  ini,  Indonesia  sudah  mengenal  dan
memungut pajak atas lalu lintas barang sejak tahun 1950 yang  dikenal  dengan  nama  pajak  peredaran  (barang) tahun  1950.  Kemudian  di  tahun  1951,  pajak  peredaran tergantikan  oleh  Pajak  Penjualan  1951.  Sesuai  dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.03/2012  Tentang  Tata  Cara  Pemungutan, Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penjualan  dan Perlakuan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan/atau  Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  bagi  Kontraktor Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara Generasi  I,  dijelaskan  makna  dari  Pajak  Penjualan merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan/atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  di  dalam daerah  pabean  dalam  lingkungan  perusahaan  atau pekerjaannya.  Pajak  penjualan  ini  berlaku  mulai  tahun 1981  sampai  tahun  1985  dan  selanjutnya  tergantikan dengan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  sampai  dengan saat ini.
Tanpa terkecuali, perubahan tersebut pun diterapkan  pada  perusahaan  tambang  batubara  pula.
Shahnaz Arianne Amirah dan Sri Trisnaningsih, Analisis Perbandingan antara Pengenaan Pajak Penjualan dan PPN akibat

## Perubahan PKP2B menjadi IUPK dan Adanya UU Cipta Kerja
Tetapi,  Pada  tahun  2012  sampai  dengan  2021 Perusahaan  Tambang  Batubara  Generasi  Pertama,  salah satunya  adalah  PT.  Kaltim  Prima  Coal  melakukan penerapan pajak Khusus yang menjadi GAP antara teori dan praktek bahwa terdapat aturan khusus yang mengacu pada  kontrak  karya  PKP2B  yang  di  dalam  kontraknya terdapat  klausa  bahwa  seluruh  pajak  yang  tidak disebutkan  dalam  kontrak  akan  ditanggung  oleh pemerintah  sehingga  berdampak  pada  tidak  dikenainya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetapi  menerapkan kembali Pajak Penjualan sesuai dengan kontrak PKP2B. Hal  ini  menjadi  GAP  antara  teori  dan  praktek dikarenakan  seperti  yang  kita  tahu  bahwa  di  Indonesia yang  berlaku  adalah  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) tetapi  pada  prakteknyaa  Kontraktor  PKP2B  Generasi  1 tetap diterapkan pajak penjualan dan tidak dikenai pajak pertambahan  nilai.  Akan  tetapi,  kontrak  PKP2B  untuk PT.  Kaltim  Prima  Coal  berakhir  pada  Desember  2021 dan pada Januari 2022 ini resmi dilakukan perpanjangan kontrak  menggunakan  IUPK  yang  pastinya  juga mempengaruhi  pengenaan  pajak  penjualan  dan  pajak pertambahan  nilainya.  Ditambah  lagi  dengan  adanya Undang-undang  Cipta  Kerja  yang  didalamnya  terdapat peraturan  baru  yang  berdampak  pada  Pajak  Penjualan Batubara.  Tidak  hanya  itu,  pada  April  2022  ini  Tarif PPN baru pun mulai berlaku

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  berjenis kualitatif.  Munawaroh  (2012)  mengungkapkan  bahwa Metode  kualitatif  menggunakan  kategori  dan  deskripsi dalam  wujud  kata-kata,  seperti naturalistic  observation ( common  in  anthropology ), open-ended  interviews, document  analysis,  descriptive  and  self  reflective supplements  to  experiments,  case  study  or  life  histories , serta correlational studies .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Pajak  Penjualan  (Sales  tax)  di  PT.  Kaltim Prima Coal
PT.  Kaltim  Prima  Coal  (KPC)  terikat  dengan kontrak PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan  Batubara)  yang  mengakibatkan  adanya penerapan  pajak  khusus  di  PT.  Kaltim  Prima  Coal (KPC).  Penerapan  khusus  tersebut  diketahui  dari diterapkannya  kembali  Pajak  Penjualan  di  PT.  Kaltim Prima Coal (KPC). PKP2B (Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara) merupakan perjanjian  yang  dilakukan  antara  perusahaan  patungan antara  asing  dan  nasional  ataupun  perusahaan  swasta asing dengan Pemerintah RI. Penerapan pajak penjualan menurut  narasumber  yang  pertama  yaitu  Bapak  Puji Budistyawan 1 adalah sebagai berikut: “pajak pertambahan  nilai  itu  kan  setelah  munculnya sales  tax
1 Wawancara dengan Bapak Puji Budistyawan, 18 Mei 2022 di Kaltim Prima Coal
kan  ya. Sales  tax dulu  muncul  baru  pajak  pertambahan nilai.  Seharusnya  PKP2B  di  terapkan  mulai  1981, PKP2B  hanya  mengatur  tentang  pajak  penjualan  tidak mengatur  pajak  pertambahan  nilai  sehingga  perusahaan hanya menerapkan yang tertera di PKP2B aja yaitu pajak penjualan.  Pajak  pertambahan  nilai  kan  hitungannya baru daripada PKP2B”,
Sedangkan  penerapan  pajak  penjualan  menurut narasumber  kedua  yaitu  Bapak  Budi  Nanang 2 adalah sebagai  berikut:  “selama  PKP2B  kita  menerapkan salestax  sebelum  menjadi  IUPK.  Kita  menerapkan salestax  juga  melibatkan  PPN.  Pajak  penjualan  KPC mempunyai  lex  specialist  jadi  disini  ada  PMK  no  194 tahun  2012  ini  mengatur  tentang  PPN  yang  didalamnya juga  mengatur  tentang  salestax  atau  pajak  penjualan dimana  ada  17  kriteria  untuk  pajak  penjualan.  Untuk PPN  nya  mengatur  tentang  PPN  terutang  tetapi  tidak  di pungut  atau  kode  070.  Artinya  KPC  begitu  mendapat tagihan  atas  transaksi  PPN-nya  tidak  di  bayarkan.  Jadi pajak penjualan dan sales tax saling beriringan.”
PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) berlaku pada PT. Kaltim Prima Coal  (KPC)  sehingga  merujuk  pada  PMK  Nomor 194/PMK.03/2012  Tanggal  06  Desember  2012  Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran,  dan Pelaporan PPN dan/atau  PPnBM  Bagi  Kontraktor  Perjanjian  Karya Pengusahaan  Pertambangan  Batubara  Generasi  I.  Pada PMK  Nomor  194/PMK.03/2012  Tanggal  06  Desember 2012  mengatur  tentang  penyerahan  Barang  Kena  Pajak dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak (PKP) kepada perusahaan yang menandatangani kontrak PKP2B  Generasi  Pertama  dengan  keputusan  Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang Mewah  statusnya  menjadi  terutang  tidak  dipungut  atau dikenai kode 070 untuk PPN-nya.

## Subjek Pajak dan Objek Penjualan
Subjek  dari  pajak  penjualan  adalah  perusahaan tambang batubara yang menandatangani kontrak PKP2B Generasi Pertama dan merujuk pada PMK No 194 tahun 2012,  yaitu  PT  Katim  Prima  Coal.  Objek  dari  pajak penjualan sesuai hasil  wawancara dengan Narasumber 2 (Bapak  Budi  Nanang)  yaitu  seperti  di  bawah  ini:  ”17 item  jasa  yang  menjadi  kriteria  dalam  pmk  194  tahun 2012. Contohnya notaris, konsultan, biro perjalanan. Jika ada  transaksi  dengan  pihak  tersebut  maka  kpc  Harus terbebani  2.5%  untuk  sales  tax”.  Pajak  Penjualan mengatur 17 kategori Jasa dan 387 kategori barang yang termasuk dalam objek pajak. Penerapan pada PT. Kaltim Prima  Coal  (KPC)  serta  empat  perusahaan  yang  terikat kontrak PKP2B generasi I, hanya dikenai untuk kategori jasa  saja  yang  merujuk  ke  PMK  no  194/PMK.03/2012. Berdasarkan  17  jasa  yang  di  sebutkan,  masing-masing perusahaan  melakukan  pemisahan  pengelompokan  jasa
2 Wawancara dengan Bapak Budi Nanang, 22 April 2022 di Kaltim Prima Coal
Shahnaz Arianne Amirah dan Sri Trisnaningsih, Analisis Perbandingan antara Pengenaan Pajak Penjualan dan PPN akibat

## Perubahan PKP2B menjadi IUPK dan Adanya UU Cipta Kerja
yang  termasuk  pada  kategori  jasa.  Tabel  1  merupakan tujuh belas kategori tarif dan jasa yang merupakan objek Pajak  Penjualan  berdasarkan  PMK  No.  194/PMK. 03/2012.
Tabel 1. Tarif dan Jasa yang dikenakan Pajak Penjualan
No  Jenis Jasa Tarif 1. Notaris 2.5% 2. Pengacara, Prokurir 2.5% 3. Konsulen, Konsultan, Penilai 2.5% 4. Pengusaha Kantor Administrasi 2.5% 5. Akuntan Publik 2.5% 6. Makelar 2.5% 7. Komisioner 2.5% 8. Pemborong 2.5% 9. Pengusaha Biro Perencanaan 2.5% 10.  Pengusaha Reparasi / pemeliharaan 2.5% 11.  Pengusaha Perawatan Jasmaniah 2.5% 12.  Pengusaha asuransi Kerugian 2.5% 13.  Pengusahaan Persewaan barang Bergerak 2.5% 14.  Pengusaha Persewaan Ruangan 2.5% 15.  Pengusaha Biro Reklame dan Iklan 2.5% 16.  Pengusaha Binatu 2.5% 17.  Pengusaha Biro Perjalanan 2.5% Sumber: Data PMK No. 194/PMK. 03/2012
PT.  Kaltim  Prima  Coal  memberikan  contoh  jasa yang merupkana objek dari Pajak Penjualan diantaranya yaitu jasa atas pengangkutan batubara dari tambang (pit) dibawa  ke  tahap  selanjutnya  yaitu  proses  crusing (penghancuran) batubara. Contoh lainnya yaitu konveyor.  Jasa  dari  pengadaan  konveyor  termasuk  pada kategori pajak penjualan atas jasa dan masih ada banyak contoh langsung dari kategori jasa yang termasuk dalam pengenaan  pajak  penjualan  contohnya  pada  Tabel  1 nomor  14  yaitu  jasa  atas  persewaan  ruangan  yang  tidak di gunakan untuk tempat tinggal. PT. Kaltim Prima Coal jasa  tersebut  pada  penerapannya  adalah  sewa  tempat olahraga,  sewa  gedung  kantor.  Sehingga  perusahaan-lah yang melakukan pemisahan kategori yang merupakan 17 kategori jasa yang terhutang pajak penjualan.

## Yang Dikecualikan dari Pajak Penjualan
PMK  nomor  194  tahun  2012  dijelaskan  bahwa selain  yang  tercantum  pada  Tabel  1  tersebut  bukan merupakan objek pajak penjualan.

## Tarif Pajak Penjualan
Pajak  Penjualan  memiliki  tarif  dari  17  kategori jasa  sebesar  2,5  persen  dan  tata  cara  perhitungan  yakni dasar  pengenaan  pajak  di  kalikan  dengan  tarif  2,5 tersebut  sesuai  dengan  penjelasan  narasumber  1  (Bapak Puji  Budistyawan):  “DPP  dikalikan  2.5%  atas  jasa tertentu  di  PMK  194”.  Pada  Tabel  1  dapat  dilihat  tarif dari jasa yang dikenai pajak penjualan.
Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penjualan
Berdasarkan  PMK  No.  194/PMK.03/2012  pada Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pemungutan Pajak Penjualan yang merujuk pada ayat 1 dilakukan:
1. Pada  saat  perolehan  jasa  dan/atau  barang  dalam  hal pembayaran  dilakukan  setelah  perolehan  jasa dan/atau barang; atau
2. Pada  saat  pembayaran  dalam  hal;  (a)  Saat pembayaran  dilakukan  sebelum  perolehan  jasa dan/atau  barang;  dan  (b)  saat  pembayaran  dilakukan pada  saat  yang  sama  dengan  perolehan  jasa  dan/atau barang.
3. Pajak  Penjualan  yang  dipungut  harus  disetor  ke Kantor  Pos  dan/atau  Bank  Persepsi  paling  lambat Tanggal  15  (lima  belas)  bulan  berikutnya  setelah masa pajak berakhir.
Narasumber 2 (Bapak Budi Nanang): “kalau untuk salestax  atau  pajak  penjualan  batas  bayar  tgl  15  setiap bulannya.  Sementara  pelaporannya  sama  dengan  PPN. Kalau  ppn  normal  kan  batas  pembayarannya  pada  akhir bulan sama kaya pelapoannya. Perbedaannya hanya pada penyetoran  atau  pembayaran”.  PT.  KPC  merupakan pemungut  Pajak  Penjualan  wajib  menyetorkan  pajak penjualan  menggunakan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Masa Pajak Penjualan.
Tabel 2. Formulir SPT Pajak Penjualan No Kode Nama Form Keterangan 1. 1113 Pn Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan (SPT Masa PPn) Induk SPT Masa PPn 2. 1113 Pn 1 Lampiran SPT Masa Pajak Penjualan (Daftar Perolehan Barang dan/atau Jasa) Lampiran SPT Masa PPn

## Sumber: Data PT. Kaltim Prima Coal
Tabel  2  diatas  dapat  diketahui  bahwa  dalam melaporkan  SPT  Pajak  penjualan  terdapat  2  form  yaitu yang  pertama  dengan  kode  1113  Pn  yang  berarti  induk SPT  masa  PPn  serta  1113Pn  1  yang  berarti  lampiran SPT Masa PPn.

## Karakteristik Pajak Penjualan
Sesuai dengan hasil wawancara dengan Narasumber  1  (Bapak  Puji  Budistyawan):  “kalau  di penjualan hanya  jasa tertentu  saja yang ada di PMK No 194  tahun  2012,  muncul  juga  di  UU  darurat,  PP1979 juga  di  atur  disitu  jenis  pajak  tertentu  yang  dikenakan pajak penjualan. Kalo yg di PPN ada Positive list-nya di UU  PPN.  Sama  bedanya  tarifnya  2,5%  saja  di  jasa  jasa tertentu.  Kalo  PPN  sebelum  april  22  10%  setelah  april 11%  sama  pemungutannya  dan  penyetorannya”. Menurut  Narasumber  2  (Bapak  Budi  Nanang):  “jadi yang jelas perbedaannya adalah Presentase kalau di tarif umum sebelum 1 apil 10 persen kalo salestax ini tarifnya 2.5 persen. Keseluruhan hampir sama. Tetapi di salestax tidak  dikenai  sebagai  barang  kena  jasa.  Jadi  KPC  tidak bayar PPN-nya”

## Shahnaz Arianne Amirah dan Sri Trisnaningsih, Analisis Perbandingan antara Pengenaan Pajak Penjualan dan PPN akibat Perubahan PKP2B menjadi IUPK dan Adanya UU Cipta Kerja
Sehingga  karakteristik  yang  mencolok  dari  pajak penjualan  adalah  pada  tarif  sebesar  2,5%.  Pajak penjualan  hanya  diperuntukkan  perusahaan  batubara yang  terikat  kontrak  PKP2B  generasi  pertama  PT. Kaltim  Prima  Coal  adalah  salah  satunya.  Pada pengenaan  kembali  pajak  penjualan  hanya  dikenakan atas  jasanya  yang  terbagi  dalam  17  kategori  jasa sedangkan  barangnya  tidak.  Sesuai  dengan  penjelasan Mardiasmo, 2016), yaitu PPn 1951 memiliki  kelemahan sebagai berikut: (1) adanya pajak berganda; (2) memiliki tarif  yang  berbeda  (ada  9  macam  tarif),  sehingga menimbulkan kesulitan pelaksaannya; (3) tidak mendorong  ekspor;  dan  (4)  belum  dapat  mengatasi penyelundupan.
Timeline Perubahan Pajak Penjualan
dan

## Pertamabahan Nilai
Menurut  hasil  wawancara  dengan  narasumber  2 (bapak  Budi  Nanang)  adalah  sebagai  berikut:  “sejak tahun  2012  sampai  dengan  18  April  2022.  Meskipun peraturan  Undang-undang  Cipta  Kerja  muncul  pada November  2021  yang  menyatakan  bahwa  batubara menjadi barang kena pajak dan dengan diberlakukannya kontrak  IUPK  pada  Januari  2022,  PT.  KPC  tetap menerapkan  pada  18  April  2022  karena  menunggu  PP No 15 Tahun 2022”

## Sumber: data olahan
Gambar 1. Chart Perubahan undang undang Perpajakan
Gambar 1 diatas dapat diketahui bahwa perubahan undang-undang  perpajakan  di  Indonesia  berawal  dari tahun  1950  sampai  dengan  tahun  1951  diterapkan  pajak peredaran,  selanjutnya  ketika  tahun  1951  pajak peredaran digantikan dengan pajak penjualan sejak tahun 1951  sampai  dengan  tahun  1983.  Tahun  1983,  pajak penjualan tergantikan oleh pajak pertambahan nilai yang kita  ketahui  berlaku  sampai  sekarang.  Akan  tetapi  pada tahun 2012 muncul peraturan khusus dengan memberlakukan  kembali  pajak  penjualan  khusus  untuk perusahaan  tambang  batubara  khususnya  kontraktor PKP2B  Generasi  I  yakni  dengan  adanya  penerapan kembali pajak penjualan. Sejak tahun 2022 dikembalikan  lagi  pada  pajak  pertambahan  nilai  akibat perubahan  kontrak  PKP2B  menjadi  IUPK.  Menurut narasumber  2  (bapak  Budi  Nanang)  adalah  sebagai berikut: “IUPK KPC itu di terima di bulan Maret, namun berakhirnya  kontrak  KPC  itu  berakhir  tahun  2021 desember.  Awal  mula  IUPK  1  Januari  2022.  Periode
antara  Januari  sampai  Maret  masih  membayarkan salestax  karena  PP  nya  belum  keluar.  PP  No  15  tahun 2022.  Yang  menjadi  dasar  per  tanggal  18  April dikembalikan  lagi  ke  fungsi  normalnya  dengan  kode 010.  Namun  transaksi  yang  terjadi  1  Januari-  17  April 2022 kode-nya tetap 070 sehingga transaksi salestax nya masih beriringan langsung”
Pengenaan  kembali  pajak  penjualan  apabila  dikaitkan dengan  asas  pemungutan  pajak  dan  teori  pemungutan pajak
Fenomena unik yang saat ini terjadi yakni adanya perubahan penerapan peraturan khusus yang diberlakukan  khusus  perusahaan  yang  menandatangani PKP2B generasi pertama yaitu kebijakan dari pemerintah  untuk  PKP2B  generasi  pertama  diterapkan kembali  pajak  penjualan  berdasarkan  kontrak  PKP2B, aturan  pemerintah  tersebut  jika  dilakukan  analisis  serta dikaitkan  dengan  teori  pemungutan  pajak  serta  asas pemungutan  pajak.  Judisseno  (2004)  mengemukakan Teori  Pemungutan  pajak  diantaranya:  Asas Equality . Penekanan  pada  asas  equality  adalah  pentingakan seimbangnya menurut kemampuan dari tiap wajib pajak. Seharusnya saat pemungutan pajak diskriminasi tidak di perkenankan  antara  semua  wajib  pajak,  diwajibkan sesuai dengan  tingkat  kemampuan masing-masing maka untuk  tiap-tiap  wajib  pajak  yang  mempunyai  keadaan sama wajib juga dikenai pajak yang sama.
1. Asas Certainty .  Penekanan  dalam  asas  certainty adalah  tentang  penting  tidaknya  kepastian  pajak dengan  adanya  kepastian  hukum,  kepastian  subjek pajak,  yang  mengaturnya,  tata  cara  pemungutannya serta  objek  pajaknya  sehingga  wajib  pajak  tidak merasa  ragu  dalam  menjalankkan  kewajibannya melakukan pembayaran pajak dikarenakan semuanya sudah jelas.
2. Asas Convenience of Payment . Penekanan dalam asas Convenience  of  Payment ini  adalah  waktu  dan  saat yang  tepat  dalam  melakukan  pemenuhan  kewajiban perpajakan harus digaris bawahi.
3. Asas Efficiency .  Penekanan  dalam  asas efficiency adalah  penekanan  efisiensi  dalam  pemungutan  pajak yang  berarti  biaya  yang  keluar  dalam  melakukan pemungutan  pajak  tidak  diperkenankan  lebih  besar dari jumlah pajak yang dipungut.
Tidak  hanya  asas  “ The  Four  Maxims ”,  ada  juga beberapa teori tentang prinsip yang mendukung keadilan serta keabsahan sesuai dengan penjelasan, diantaranya: 1. Teori  Asuransi.  Penekanan  dalam  teori  asuransi adalah  Adil  dan  absahnya  pemungutan  pajak  sama dengan  yang  diberlakukan  di  asuransi,  yaitu pemberian perlindungan oleh negara untuk masyarakat  berbentuk  keamanan  dan  keselamatan jiwa  dan  juga  harta  benda  memerlukan  adanya pembayaran dalam bentuk pajak. Dalam pembayaran Pajak diibaratkan sama dengan pembayaran asuransi.
Shahnaz Arianne Amirah dan Sri Trisnaningsih, Analisis Perbandingan antara Pengenaan Pajak Penjualan dan PPN akibat

## Perubahan PKP2B menjadi IUPK dan Adanya UU Cipta Kerja
2. Teori kepentingan/Penekanan dalam teori kepentingan  adalah  keabsahan  dan  juga  keadilan dalam  melakukan  pungutan  pajak  mengacu  pada seberapa  besar  kepentingan  warga  tersebut  di  suatu Negara
3. Teori  Bakti.  Penekanan  dalam  teori  bakti  adalah dimana  negara  memiliki  hak  dalam  melakukan pemungutan  pajak  dari  masing-masing  warga  yang merupakan kelanjutan dari teori kepentingan.
4. Teori  Daya  Pikul/Penekanan  dalam  teori  daya  pikul adalah  dimana  kemampuan  bayar  pada  masyarakat tidak mengacu pada kepentingan
Berdasarkan  asas  pemungutan  pajak  dan  teori pemungutan  pajak  yang  sudah  dijelaksan  jika  dikaitkan dengan  fenomena  yang  terjadi  yakni  perusahaan  yang menandatangani kontrak PKP2B Generasi pertama tidak di  pungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  tetapi  menjadi pengenaan  kembali  Pajak  Penjualan  merujuk  pada PKP2B dikarenakan pemerintah melakukan pelanggaran Asas Certainty serta  Asas Equality dan  tidak  sesuai dengan  teori  kepentingan  dan  ternyata  dalam  kenyataan untuk  pajak  penjualan  di  PT  KPC  bukanlah  tergantikan melainkan terutang tidak dipungut. Pelanggaran pemerintah atas asas equality karena dalam asas equality terdapat penekanan tentang keseimbangan sesuai dengan tingkat kemampuan wajib pajak. Dikarenakan jika masih diterapkan Pajak pertambahan Nilai, pengkreditan pajak masukan tidak dapat dilakukan disebabkan oleh batubara yang  bukan  merupakan  objek  pajak  pertambahan  nilai merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  144  Tahun 2000.
Tidak  hanya  itu,  Pelanggaran  atas  asas  certainty juga  dilakukan  pemerintah  yaitu  dalam  asas  certainty dilakukan  penekanan  kepastian  pajak  dengan  adanya kepastian  hukum,  kepastian  subjek  pajak,  yang mengaturnya,  tata  cara  pemungutannya  serta  objek pajaknya sehingga  wajib pajak tidak merasa  ragu dalam menjalankkan  kewajibannya  melakukan  pembayaran pajak  dikarenakan  semuanya  sudah  jelas.  Tidak  hanya itu, terdapat dua peraturan pemerintah yang berlawanan. Pertama,  Penggantian  peraturan  oleh  pemerintah  terkait pengenaan  Pajak  Penjualan  diubah  menjadi  Pajak Pertambahan  Nilai  akan  tetapi  pada  isi  PKP2B  tertera klausa  yang  menyatakan  apabila  pajak  yang  diterapkan yakni  pajak  penjualan.  Oleh  karena  itu  harus  diberikan penjelasan  peraturan  oleh  pemerintah  yang  berlawanan tersebut  yang  memutuskan  bahwa  perusahaan  PKP2B generasi pertama terhutang pajak penjualan kembali dan tidak  dipungut  untuk  pajak  pertambahan  nilai.  Maka Pajak  Pertambahan  Nilai  masih  dilakukan  pelaporan berdasarkan  hasil  dalam  wawancara  yang  menjelaskan bahwa  tidak  dipungut  tetapi  supaya  DJP  tetap  mengerti besar  omsetnya.  Tidak  hanya  itu,  dalam  teori kepentingan ini penekanannya adalah tentang keabsahan dan  juga  keadilan  dalam  melakukan  pungutan  pajak mengacu  pada  seberapa  besar  kepentingan  warga
tersebut  di  suatu  Negara.  Ketidaksesuaian  yang dilakukan  oleh  pemerintah  yaitu  pada  teori  kepentingan dengan adanya penerapan pajak pertambahan nilaidikarenakan  apabila  diterapkan  pajak  pertambahan nilai maka akan terjadi penghambatan dalam pendapatan perusahaan demi kepentingan warga bahkan negara. PT. Kaltim  Prima  Coal  ini  memiliki  kontribusi  lebih  pada anggaran  negara  dan  juga  pengembangan  daerah terutama  pada  Sangatta,  Kutai  Timur,  Kalimantan Timur.

## Analisis  perbandingan  antara  pajak  penjualan  dan pajak pertambahan nilai
Perbandingan  diantara  pajak  pertambahan  nilai dan pajak penjualan dimana kedua pajak tersebut pernah dan  sampai  saat  ini  diberlakukan  di  PT  Kaltim  Prima Coal  yakni  mempunyai  adanya  persamaan  yaitu  kedua pajak  tersebut  adalah  pajak  yang  diterapkan  untuk  jual dan  beli  barang  maupun  jasa;  waktu  terhutang, penyetoran,  dan  pelaporan  dari  kedua  pajak  tersebut; perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan juga  sama  dimana  mengkalikan  dasar  pengenaan  pajak dengan  tarif.  Terdapat  juga  perbedaan  dari  pajak pertambahan  nilai  dan  pajak  penjualan  antara  lain  pada tarif  untuk  pajak  penjualan  terdiri  atas  macam-macam jenis  melainkan  dengan  pajak  pertambahan  nilai  yang memiliki satu macam saja; adanya pajak penjualan sejak tahun  1982  melainkan  untuk  pajak  pertambahan  nilai muncul  pada  tahun  1986  dan  penerapan  kembali  pajak penjualan yaitu di tahun 2012 hingga April 2022; Subjek dari  Pajak  penjualan  khusus  diperuntukkan  perusahaan PKP2B  generasi  pertama  ,  untuk  pajak  pertambahan nilai diperuntukkan umum; yang merupakan objek pajak penjualan  ialah  jasa  saja,  apabila  pajak  pertambahan nilai  di  perusahaan  lain  atau  di  PT  KPC  sebelum  2012 dan  setelah  kontrak  PKP2B  berubah  menjadi  IUPK tahun  2022  diperuntukkan  barang  serta  jasa;  Pajak penjualan memiliki tarif sebesar 2,5 persen untuk jasa di PT  KPC,  tetapi  untuk  pajak  pertambahan  nilai  pada perusahaan  lain  untuk  jasa diterapkan  sebesar 11 persen atau  di  PT  KPC  sebelum  tahun  2012  yakni  barang sebesar  10  persen  dan  jasa  sebesar  5  persen,  setelah kontrak  PKP2B  berubah  menjadi  IUPK  tahun  2022 yakni sebesar 11 persen diperuntukkan barang serta jasa; pada  pajak  pertambahan  nilai  terbagi  menjadi  pajak masukan  serta  pajak  keluaran  tetapi  tidak  ada  apabila pajak penjualan.
Jika  diamati  melalui  sisi  keekonomisan  dalam pembayaran pajaknya, lebih ekonomis dalam pembayaran  pajaknya  di  PT  Kaltim  Prima  Coal  apabila diterapkan  pajak  pertambahan  nilai  dengan  catatan bahwa  setelah  batubara  merupakan  barang  kena  pajak daripada  diterapkan  pajak  penjualan  karena  apabila dilihat dari tarifnya, memang benar tarif pajak penjualan untuk  jasa  adalah  2,5  persen  sedangkan  pajak pertambahan  nilai  untuk  jasa  sebesar  11  persen  dengan kata lain tarif pajak penjualan memang jauh lebih rendah
Shahnaz Arianne Amirah dan Sri Trisnaningsih, Analisis Perbandingan antara Pengenaan Pajak Penjualan dan PPN akibat

## Perubahan PKP2B menjadi IUPK dan Adanya UU Cipta Kerja
dari  pajak  pertambahan  nilai  tetapi  meskipun  tarifnya lebih  rendah,  pajak  penjualan  ditanggung  sebagai  biaya oleh  PT.KPC  sedangkan  apabila  pada  PPN  dapat  di perhitungkan  dalam  pajak  keluaran  maupun  pajak masukan  sehingga  lebih  ekonomis  menggunakan  pajak pertambahan  nilai  apabila  dengan  adanya  undang- undang  Cipta  Kerja  yang  menyatakan  bahwa  batubara merupakan objek pajak. Bukan itu saja, dari sisi lain PT. KPC  tidak  perlu  repot  mengisi  SPT  pajak  penjualan secara  manual  tiap  tanggal  15  setelah  masa  pajak kemudian  mengirimkannya  kepada  Direktorat  Jenderal Pajak  melalui  pos  atau  kurir  dan  menghemat  biaya  dan juga  meringankan  pekerjaan  untuk  karyawan  pula dikarenakan  tidak  double  lapor  dikarenakan  PPN  juga tetap  di  laporkan.  Melakukan  identifikasi  jasa  yang merupakan  jasa  kena  pajak  penjualan  harus  di garisbawahi  oleh  perusahaan.  Akibat  tidak  dikenainya pajak pertambahan nilai pada PT KPC memiliki dampak pada saat lapor pajak dimana pelaporan pajak penjualan dilakukan  serta  pelaporan  pajak  pertambahan  nilai  pun tetap  di  jalankan  untuk  keperluan  besarnya  omsetnya walaupun tidak dipungut.
Adanya  Undang-undang  Cipta  Kerja  yang  mengatur tentang batubara
Perubahan  peraturan  tentang  PPN  Batu  Bara sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja 2020.

## Pasal 4a Undang-undang PPN 1984
Terdapat  tambahan  atau  perubahan  tentang kategori  dari  jenis  barang  yang  tidak  termasuk  dalam objek  pajak  berdasarkan  pasal  4a  ayat  (2)  undang- undang  PPN  1984.  Pada  tambahan  atau  perubahan undang-undang  cipta  kerja  yaitu  menghilangkan  hasil pertambangan batu bara dari kategori barang yang bukan merupakan  objek  pengenaan  PPN.  Dengan  kata  lain semenjak  undang-undang  cipta  kerja  berlaku  maka  batu bara  yang  diambil  secara  langsung  melalui  sumbernya merupakan barang kena pajak pertambahan nilai.

## Sebelumnya:
Kategori  barang  yang  tidak  termasuk  kategori pengenaan  pajak  pertambahan  nilai  adalah  barang- barang yang termasuk kategori seperti di bawah ini: 1. Barang  hasil  pertambangan  atau  hasil  pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3. makanan  dan  minuman  yang  disajikan  di  hotel, restoran,  rumah  makan,  warung,  dan  sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi  di  tempat  maupun  tidak,  termasuk makanan  dan  minuman  yang  diserahkan  oleh  usaha jasa boga atau katering; dan
4. uang, emas batangan, dan surat berharga.
Menjadi :
Pasal  112  ayat  (2)  tentang  Pasal  4A  UU  PPN  dan PPnBM
Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan  Nilai  adalah  barang  tertentu  dalam kelompok barang sebagai berikut:
1. barang  hasil  pertambangan  atau  hasil  pengeboran yang  diambil  langsung  dari  sumbernya,  tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;
2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3. makanan  dan  minuman  yang  disajikan  di  hotel, restoran,  rumah  makan,  warung,  dan  sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi  di  tempat  maupun  tidak,  termasuk makanan  dan  minuman  yang  diserahkan  oleh  usaha jasa boga atau katering; dan 4. uang, emas batangan, dan surat berharga
Adanya undang-undang Cipta Kerja yang mengatur  bahwa  batubara  di  kenai  pajak  pertambahan nilai  juga  lebih  menguntungkan  untuk  perusahaan  dan pemerintah.  Apabila  sebelum  adanya  Undang-undang cipta  kerja batubara yang bukan objek pajak  merupakan salah  satu  penyebab  sengketa  sehingga  diberlakukan kembali  pajak  penjualan  dikarenakan  akhirnya  terjadi lebih  bayar  terus  menerus  selain  melanggar  PKP2B. Berbeda  dengan  mulai  tahun  2022  ini  menjadi menguntungkan  perusahaan  dan  pemerintah  karena dapat  di  kreditkan  pajak  keluaran  dan  masukannya akibat  batubara  sebagai  objek  pajak.  Tetapi  disini  saya menemukan  GAP  antara  teori  dan  praktek  di  antaranya adalah  saat  mula  batubara  dikenai  pajak  menurut undang-undang cipta kerja adalah pada bulan November 2021,  tetapi  pada  kenyataannya  PT.  Kaltim  Prima  Coal belum menerapkan pada November 2021 untuk transaksi masuk,  sedangkan  mengeluarkan  faktur  pajak  dengan kode  010  untuk  transaksi  keluar  yaitu  penjualan  batu bara  dikarenakan  tetap  menganut  PKP2B  dan  dikenai pajak  penjualan,  meskipun  sudah  berubah  kontraknya pada  januari  2022,  tetap  belum  diberlakukan  sampa dengan  18  April  2022  dikarenakan  menunggu  adanya Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2022.  Sehingga batubara  sebagai  objek  pajak  dan  pajak  penjualan  baru diberlakukan  mulai  Tanggal  18  April  2022  oleh  PT. Kaltim Prima Coal.

## SIMPULAN
Penerapan  kembali  pajak  penjualan  pada  saat PKP2B  berlaku  dan  batubara  bukan  merupakan  BKP jika  dikaitkan  dengan  teori  pemungutan  pajak  dan  asas pemungutan  pajak,  menunjukkan  bahwa  terdapat pelanggaran  yang  dilakukan  pemerintah  yaitu  Asas Certainty  serta  Asas  Equality  dan  teori  kepentingan. Penerapan  aturan  khusus  pada  PT  Kaltim  Prima  Coal yang  merupakan  perusahaan  yang  menandatangani Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara
Shahnaz Arianne Amirah dan Sri Trisnaningsih, Analisis Perbandingan antara Pengenaan Pajak Penjualan dan PPN akibat

## Perubahan PKP2B menjadi IUPK dan Adanya UU Cipta Kerja
(PKP2B)  Generasi  Pertama  adalah  pemberlakuan kembali  Pajak  Penjualan  merujuk  pada  PKP2B  tahun 1982 yang diberlakukan  sampai dengan kontrak PKP2B selesai.  Walaupun  Pajak  Penjualan  diterapkan  kembali, Pajak  Pertambahan  Nilai  tidak  tergantikan  namun  tetap ada  dan  dapat  dikatakan  dengan  status  terutang  tidak dipungut  serta  tetap  dilaporkan  seperti  biasa  dengan maksud  untuk  mengetahui  omset  transaksi-transaksi tersebut sehingga pajak pertambahan nilai dan penjualan tetap ada dan saling beriringan.
Pajak  Penjualan  yang  diterapkan  pada  PT  Kaltim Prima Coal adalah diperuntukkan jasa saja yang merujuk pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  194  tahun 2012.  Kategori  jasa  yang  termasuk  dalam  pajak penjualan  yaitu  sebanyak  17  jenis  jasa.  Tarif  pajak penjualan  atas  jasa  ini  yakni  sebesar  2,5  persen  dapat dilakukan  dengan  perhitungan  tarif  dikalikan  dengan dasar  pengenaan  pajak.  Perbandingan  antara  pajak pertambahan  nilai  dan  pajak  penjualan  dimana  kedua pajak  tersebut  pernah  dan  sampai  saat  ini  diberlakukan di  PT  Kaltim  Prima  Coal  yaitu  jika  diamati  melalui  sisi keekonomisan  dalam  pembayaran  pajaknya,  lebih ekonomis  dalam  pembayaran  pajaknya  di  PT  Kaltim Prima  Coal  apabila  diterapkan  pajak  pertambahan  nilai dengan  catatan  bahwa  setelah  batubara  merupakan barang  kena  pajak  daripada  diterapkan  pajak  penjualan karena  apabila  dilihat  dari  tarifnya,  memang  benar  tarif dari  pajak  penjualan  atas  jasa  ialah  2,5  persen,  akan tetapi  pajak  pertambahan  nilai  untuk  jasa  sebesar  11 persen  dengan  kata  lain  tarif  untuk  pajak  penjualan memang  jauh  lebih  kecil  dari  pajak  pertambahan  nilai tetapi  meskipun  tarifnya  lebih  rendah,  pajak  penjualan ditanggung  sebagai  biaya  oleh  PT.KPC  sedangkan apabila  pada  PPN  dapat  di  perhitungkan  dalam  pajak keluaran  maupun  pajak  masukan  sehingga  lebih ekonomis menggunakan pajak pertambahan nilai apabila dengan  adanya  undang-undang  Cipta  Kerja  yang menyatakan bahwa batubara merupakan objek pajak.
Adanya  Undang-undang  Cipta  Kerja  yang mengatur  tentang  batubara  di  kenai  pajak  pertambahan nilai  juga  lebih  menguntungkan  untuk  perusahaan  dan pemerintah.  Apabila  sebelum  adanya  Undang-undang cipta  kerja batubara yang bukan objek pajak  merupakan salah  satu  penyebab  sengketa  sehingga  diberlakukan kembali  pajak  penjualan  dikarenakan  akhirnya  terjadi lebih  bayar  terus  menerus  selain  melanggar  PKP2B. Berbeda  dengan  mulai  tahun  2022  ini  menjadi menguntungkan  perusahaan  dan  pemerintah  karena dapat  di  kreditkan  pajak  keluaran  dan  masukannya akibat  batubara  yang  merupakan  objek  pajak.  Tetapi disini saya menemukan GAP antara teori dan praktek di antaranya  adalah  saat  mula  batubara  dikenai  pajak menurut  undang-undang  cipta  kerja  adalah  pada  bulan November  2021,  tetapi  pada  kenyataannya  PT.  Kaltim Prima  Coal  belum  menerapkan  pada  November  2021 untuk  transaksi  masuk,  sedangkan  mengeluarkan  faktur pajak  dengan  kode  010  untuk  transaksi  keluar  yaitu
penjualan batu bara dikarenakan tetap menganut PKP2B dan  dikenai  pajak  penjualan,  meskipun  sudah  berubah kontraknya pada Januari 2022, tetap belum diberlakukan sampa  dengan  18  April  2022  dikarenakan  menunggu adanya  PP  Nomor  15  Tahun  2022.  Sehingga  batubara sebagai  objek  pajak  dan  pajak  penjualan  baru diberlakukan  mulai  tanggal  18  April  2022  oleh  PT. Kaltim Prima Coal.

## DAFTAR PUSTAKA
Judisseno,
Rimsky. 2004. Perpajakan.Jakarta ,
Gramedia
Mardiasmo.  2016. Perpajakan Edisi  Terbaru  2016 .
Yogyakarta, Andi
Munawaroh.  2012. Panduan  Memahami  Metodologi Penelitian . Malang, Intimedia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  114  Tahun  2000  tentang Jenis  Barang  dan  Jasa  yang  Tidak  Kena  Pajak Pertambahan Nilai.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  194/PMK.03/2012 tentang  Tata  Cara  Pemungutan,  Penyetoran,  dan Pelaporan  Pajak  Penjualan  dan  Perlakuan  Pajak Pertambahan  Nilai  dan/atau  Pajak  Penjualan  atas Barang Mewah Bagi Kontraktor Perjanjian  Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I Peraturan  Pemerintah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15 Tahun  2022  Tentang  Perlakuan  Perpajakan dan/atau  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
Priantara,  Diaz.  2013. Perpajakan  Indonesia .  Ed  2. Jakarta, Mitra Wacana Media