https://jim.usk. ac.id/sejarah

## Original Article
Penjatuhan  Pidana  pada  Pelaku  Tindak  Pidana  Penggelapan Dilakukan  Bersama-Sama  dalam  Jabatan  Secara  Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor. 777/PID.B/2021/PN.BKS)
Hotma Partogu Sitompul 1  , Hartanto 2 ,Warasman Marbun 3 , Siswantari Pratiwi 4 1,2,3,4 Universitas Krisdwipayana, Jakarta. Correspondence Author: Hotmasitompul2012@gmail.com 
Abstract:
Crime and violations are complex phenomena with various points of view, and comments or opinions about them often differ. Therefore, rule makers in Indonesia focus on creating and implementing regulations that apply to various  types  of  criminal  acts,  violations  of  public  order,  and  actions  that threaten state security. The Mustika Dini Als Dini case at the Bekasi District Court  shows  an  example  of  embezzlement  at  work.  The  defendant  was found guilty and sentenced to 3 years in prison, even though the sentence was  5  years.  This  shows  that  there  is  a  difference  between  the  criminal sanctions regulated in the Criminal Code and the judge's verdict. This case shows  the  importance  of  a  comprehensive  understanding  of  the  crime  of embezzlement,  including  the  differences  between  embezzlement  in positions in the private and government spheres, as well as the importance of  conformity  between  criminal  sanctions  and  judge's  sentences.  The research  method  used  is  research  that  will  be  analyzed  qualitatively. Qualitative  analysis  is  carried  out  by  grouping  the  data  obtained,  then sorting  it  based  on  its  relevance  to  the  research  topic.  The  data  is  then compiled  systematically  to  be  connected  and  analyzed  with  related regulations, so that conclusions can then be drawn to answer the problem. The  objectives  of  this  research  are  as  follows:  1.  To  Research  and  Study Continuous  Impositions  of  Criminal  Offenders  in  Occupation.2.  To Research and Study the Imposition of Sentences by Judges on Perpetrators of the Crime of Embezzlement in Office Continuously in Decision Number 777 / Pid.B / 2021 / PN. Bks. The results of the discussion in this research are  that  the  defendant,  Mustika  Dini,  was  proven  guilty  of embezzling  his position at FIF Pondok Gede Branch by using fictitious customer data. The defendant  was  charged  under  Article  374  of  the  Criminal  Code  and
sentenced  to  5  years  in  prison.  Based  on  the  discussion  above,  the Defendant  Mustika  Dini  was  legally  and  convincingly  proven  guilty  of embezzlement in office as charged in the first alternative indictment of the Public Prosecutor. The panel of judges sentenced the defendant to 3 years in  prison.  The  evidence  was  returned  to  witness  Brian  Izzatur  from  FIF Pondok  Gede.  The  defendant  is  burdened  with  court  costs.  Keywords: Embezzlement of Office, Differences in Sanctions, Suitability of Sentences.
Keywords :  Embezzlement  of  Office,  Differences  in  Sanctions,  Suitability of Sentences.
Abstrak :
Kejahatan  dan  pelanggaran  merupakan  fenomena  kompleks  dengan berbagai  sudut  pandang,  dan  komentar  atau  pendapat  tentangnya  pun sering kali berbeda. Oleh karena itu, pembentuk aturan di Indonesia fokus pada  pembuatan  dan  penerapan  peraturan  yang  berlaku  untuk  berbagai jenis  tindakan  kriminal,  pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum,  dan tindakan yang mengancam keamanan negara. Kasus Mustika Dini Als Dini di  PN  Bekasi  menunjukkan  contoh  penggelapan  dalam  pekerjaan. Terdakwa  terbukti  bersalah  dan  dijatuhi  hukuman  3  tahun  penjara, meskipun  tuntutannya  adalah  5  tahun.  Hal  ini  menunjukkan  adanya perbedaan  antara  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP  dengan  vonis hakim. Kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang  tindak  pidana  penggelapan,  termasuk  perbedaan  antara penggelapan  dalam  jabatan  di  ranah  swasta  dan  pemerintahan,  serta pentingnya  kesesuaian  antara  sanksi  pidana  dengan  vonis  hakim.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  akan  dianalisis  secara kualitatif.
Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan  data-data  yang  diperoleh,  untuk  selanjutnya  dipilah berdasarkan  relevansinya  terhadap  topik  penelitian.  Data  tersebut kemudian  disusun  secara  sistematis  untuk  dihubungkan  dan  dianalisis dengan  peraturan-peraturan  yang  terkait,  agar  selanjutnya  dapat  ditarik kesimpulan  guna  menjawab  permasalahan.  Tujuan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:1. Untuk Meneliti dan Mengkaji Penjatuhan Pidana Pada  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Jabatan  Secara  Berlanjut.2.  Untuk Meneliti  dan  Mengkaji  Penjatuhan  Hukuman  Oleh  Hakim  Pada  Pelaku Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan  Secara  Berlanjut  Dalam Putusan  Nomor  777  /  Pid.B  /  2021  /  PN.  Bks.  Hasil  pembahasan  dalam penelitian ini adalah Terdakwa, Mustika Dini, terbukti bersalah melakukan penggelapan  dalam  jabatan  di  FIF  Cabang  Pondok  Gede  dengan menggunakan data nasabah secara fiktif.  Terdakwa didakwa dengan Pasal 374 KUHP dan dituntut 5 tahun penjara. Berdasarkan pembahasan di atas, Terdakwa  Mustika  Dini  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  penggelapan  dalam  jabatan  sebagaimana  didakwakan  dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan pidana  penjara  selama  3  tahun  kepada  Terdakwa.  Barang  bukti dikembalikan kepada saksi Brian Izzatur dari FIF Pondok Gede. Terdakwa dibebani biaya perkara.
Kata Kunci: Penggelapan Jabatan, Perbedaan Sanksi, Kesesuaian Vonis.

## Pendahuluan
Suatu  kejahatan  dan  pelanggaran  merupakan  suatu  fenomena  yang  kompleks pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu  kejahatan  dan  pelanggaran  seringkali  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya.  Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan  yang  berlaku  kepada  tindakan  kejahatan-kejahatan  serta  pelanggaran  yang timbul  terhadap  ketertiban  umum,  tindak  pidana  kesusilaan,  dan  tindak  pidana  yang mengancam keamanan negara.
Suatu  perbuatan  yang  dibentuk  menjadi  kejahatan  dan  atau  pelanggaran dirumuskan  dalam  undang-undang  lantaran  perbuatan  itu  dinilai  oleh  pembentuk undang-undang  sebagai  perbuatan  yang  membahayakan  suatu  kepentingan  hukum. Dengan  menetapkan  larangan  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  disertai ancaman  atau  sanksi  pidana  bagi  barangsiapa  yang  melanggarnya  atau  bertindak melawan  hukum,  berarti  undang-undang  telah  memberikan  perlindungan  hukum  atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.
Salah  satu  perlindungan  hukum  yang  dimaksud  adalah  hukum  pidana  yang berfungsi  mengatur  dan  menyelenggarakan  kehidupan  masyarakat  agar  dapat  tercipta dan  terpeliharanya  ketertiban  umum.  Manusia  hidup  dipenuhi  oleh  berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain  tidak  saling  berlainan,  tetapi  terkadang  saling  bertentangan.  Dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingannya  ini,  manusia  bersikan  dan  berbuat.  Agar sikap  dan  perbuatannya  tidak  merugikan  kepentingan  dan  hak  orang  lain,  hukum memberikan  rambu-rambu  berupa  batasan-batasan  tertentu  sehingga  manusia  tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya  itu.  Fungsi  yang  demikian  itu  terdapat  pada  setiap  jenis  hukum, termasuk  dalamnya  hukum  pidana.  Oleh  karena  itu,  fungsi  yang  demikian  disebut dengan fungsi umum hukum pidana.
Perkembangan  tindak  kriminal  seiring  dengan  perkembangan  zaman  semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  modus  pelaku  tindak  kriminal  itu  sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.
Perkembangan  tersebut  sangatlah  mempengaruhi  berbagai  pihak/oknum  untuk melakukan  berbagai  cara  dalam  memenuhi  keinginannya,  yakni  dengan  menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu  bentuk  kerugian  yang  dialami  dari  seseorang  yang  menjadi  korban  dari  suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-undang Hukum pidana selanjutnya singkat dengan KUHP menempatkan perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  terhadap  harta  kekayaan  sebagai kejahatan  terhadapharta  kekayaan  yang  diatur  dalam  Buku  Ke-III  KUHP  tentang kejahatan.

## Tujuan Penelitian
Tujuan dalam peneltian ini adalah :
1. Untuk  Meneliti  dan  Mengkaji  Penjatuhan  Pidana  Pada  Pelaku  Tindak  Pidana Dalam Jabatan Secara Berlanjut.
2. Untuk  Meneliti  dan  Mengkaji  Penjatuhan  Hukuman  Oleh  Hakim  Pada Pelaku  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan  Secara  Berlanjut  Dalam  Putusan Nomor 777 / Pid.B / 2021 / PN. Bks

## Kajian Teori
Teoritis  adalah  konsep-konsep  yang  sebenarnya  merupakan  abstraksi  dari  hasil-
hasil  pemikiran  atau  kerangka  acuan  yang  ada  pada  dasarnya  untuk  mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.
Dalam  penulisan  tesis  ini,  suatu  teori  sangatlah  dibutuhkan  sebagai  dasar  suatu pemikiran,  adapun  teori-teori  yang  digunakan  Teori  Pemidanaan  Sebagaimana  telah terurai, Teori pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman.
Penghukuman  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  penjatuhan  pidana  dan  alasan- alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap  seseorang yang dengan putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  (incracht  van  gewijsde) dinyatakan  secara  sah  dan  meyakinkan  terbukti  melakukan  tindak  pidana.  Tentunya, hak  penjatuhan  pidana  dan  alasan  pembenar  penjatuhan  pidana  serta  pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.
Bahwa  pada  prinsipnya  tujuan  tersebut  termaksud  dalam  berbagai  teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan  dari  penggabungan  kedua  teori  pemidanaan  tersebut  lahir  satu  teori  pemidanaan lainnya. Adapun teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana:
Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien).
Teori  ini  juga  dikenal  dengan  teori  mutlak  atau  teori  imbalan  dan  teori  ini  lahir pada  akhir  abad  ke-18.  Menurut  teori-teori  absolut  ini,  setiap  kejahatan  harus  diikuti dengan  pidana,  tidak  boleh  tidak  tanpa  tawar  menawar.  Seseorang  mendapat  pidana karena telah melakukan kejahatan.
Jadi,  dalam teori ini,  pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan  oleh  negara  yang  bertujuan  menderitakan  penjahat  akibat  perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi  orang,  yang  dengan  jalan  menjatuhkan  pidana  yang  setimpal  dengan  perbuatan yang telah dilakukan.
Teori Relatif Atau Teori Tujuan (Doeltheorien). Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman  pada  tujuan  dan  maksud  hukuman  sehingga  ditemukan  manfaat  dari  suatu penghukuman  (nut  van  destraf).  Teori  ini  berprinsip  penjatuhan  pidana  guna menyelenggarakan  tertib  masyarakat  yang  bertujuan  membentuk  suatu  prevensi kejahatan.  Wujud  pidana  ini  berbeda-beda:  menakutkan,  memperbaiki,  atau membinasakan.  Lalu  dibedakan  prevensi  umum  dan  khusus.  Prevensi  umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan deli Teori Gabungan
Menurut  teori  gabungan  bahwa  tujuan  pidana  itu  selain  membalas  kesalahan Penjahat  juga  dimaksudkan  untuk  melindungi  masyarakat,  dengan  mewujudkan ketertiban.  Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif)  sebagai  dasar  pemidanaan,  dengan  pertimbangan  bahwa  kedua  teori  tersebut memiliki kelemahan- kelemahan:
Kelemahan  teori  absolut  adalah  menimbulkan  ketidakadilan  karena  dalam penjatuhan  hukuman  perlu  mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  ada  dan  pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
Kelemahan  teori  relatif  yaitu  dapat  menimbulkan  ketidakadilan  karena  pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut- nakuti sulit dilaksanakan.
Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh  pemidanaan  dilihat  sebagai  suatu  kritik  moral  dalam  menjawab  tindakan  yang salah.  Sedangkan  karakter  tujuannya  terletak  pada  ide  bahwa  tujuan  kritik  moral
tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.
Walaupun  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan  sarjana  mengenai  tujuan pidana  itu,  namun  ada  satu  hal  yang  tidak  dapat  dibantah,  yaitu  bahwa  pidana  itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian  juga  halnya  dengan  pidana  penjara  merupakan  sarana  untuk  memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarat.

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut
A. Pengertian Tindak Pidana Pengelapan
Penggelapan  diatur  dalam  Buku  II  KUHPidana  dalam  Bab  XXIV  yang merupakan  terjemahan  dari  verduistering  dalam  bahasa  Belanda.  Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut  bukan  suatu  kejahatan.  Pengertian  yuridis  mengenai  penggelapan  dimuat dalam  Pasal  372  yang  dirumuskan  sebagai  berikut:  “Barang  siapa  dengan  sengaja memiliki  dengan  melawan  hak  suatu  barang  yang  sama  sekali  atau  sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- “.
Menurut  Lamintang,mengemukakan  penjelasannya  mengenai  tindak  pidana penggelapan yaitu: Tindak  pidana sebagimana  tersebut dalam  Bab XXIV KUH
Pidana lebih tepat disebut  sebagai  “tindak  pidana  penyalahgunaan  hak”  atau “penyalahgunaan  kepercayaan”.  Sebab  inti  dari  tindak  pidana  tersebut  adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang  sebenarnya  dilarang  dan  diancam  pidana  dalam  ketentuan  tersebut. Selanjutnya,  Tongat  menegaskan  perihal  telaah  pengertian  tentang  penggelapan  ini bahwa:”Apabila  suatu  benda  berada  dalam  kekuasaan  orang  bukan  karena  tindak pidana,  tetapi  karena  suatu  perbuatan  yang  sah,  misalnya  karena  penyimpanan, perjanjian  penitipan  barang,  dan  sebagainya.  Kemudian  orang  yang  diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu mengusai barang tersebut untuk diri  sendiri  secara  melawan  hukum,  maka  orang  tersebut  berarti  melakukan penggelapan.
M. Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan yaitu: Penggelapan  adalah  digelapkannya  suatu  barang  yang  harus  dibawah kekuasaan  sipelaku,  dengan  cara  lain  dari  pada  dengan  melakukan  kejah  punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang  dilimpahkan  atau  dapat  dianggap  dilimpahkan  kepadanya  oleh  yang  berhak atas suatu barang.
Serta  Menurut  Adami  Chazawi  mengemukakan  penjelasannya  mengenai tindak  pidana  penggelapan  berdasarkan  Pasal  372  KUHPidana  yaitu  :  Perkataan verduistering  yang  kedalam  bahasa  kita  diterjemahkan  secara  harfiah  dengan penggelapan  itu,  bagi  masyarakat  Belanda  diberikan  secara  arti  luas  (figu  rlikj), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tida  k  terang  atau  gelap.  Lebih  mendekati  pengertian  bahwa  petindak menyalahgunakan  haknya  seb  agai  yang  menguasai  suatu  benda  (memiliki),  hak mana tidak boleh melampaui dari haknya se bagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.
Beberapa  pengertian  dan  penjelasan  mengenai  arti  kata  penggelapan  dapat
kita  lihat  pula  C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.  T  Kansil  mendefinisikan  penggelapan secara  lengkap  yaitu:  Penggelapan  yaitu  barang  siapa  secara  tidak  sah  memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan  karena  kejahatan,  ia  pun  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana,  misalnya Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai verduistering atau penggelapan.
Jadi,  dapat  diartikan  bahwa  penggelapan  adalah  suatu  perbuatan menyimpang  yang  menyalahgunakan  kepercayaan  orang  lain  yang  diberikan padanya dan awal barang itu berada ditangannya bukan karena dari hasil kejahatan.
Dalam  suatu  tindak  pidana,  mengetahui  secara  jelas  tindak  pidana  yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna  dan  definisinya  termasuk  tindak  pidana  penggelapan.  Penggelapan  berarti memiliki  barang  atau  sesuatu  yang  dimiliki  oleh  orang  lain  tetapi  tindakannya tersebut  bukan  suatu  kejahatan.  Dalam  Pasal  372  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  menegaskan:  Barang  siapa  dengan  sengaja  melawan  hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  diancam  karena penggelapan,  dengan  pidana  paling  lama  empat  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak sembilan ratus rupiah.
Tongat  mengemukakan  penjelasannya  mengenai  tindak  pidana  penggelapan yaitu :
“Tindak  pidana  sebagaimana  tersebut  dalam  BAB  XXIV  KUHP  lebih  tepat disebut  sebagai  “tindak  pidana  penyalahgunaan  hak”atau  “penyalahgunaan kepercayaan”.  Sebab,  inti  dari  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  BAB  XXIV  KUHP tersebut  adalah  “penyalahgunaan  hak”atau  “penyalahgunaan  kepercayaan”.  Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui  perbuatan  apa  yang  sebenarnya  dilarang  dan  diancam  pidana  dalam ketentuan tersebut.”
Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa:  Apabila  suatu  benda  berada  dalam  kekuasaan  orang  bukan  karena  tindak pidana,  tetapi  karena  suatu  perbuatan  yang  sah,  misalnya  karena  penyimpanan, perjanjian  penitipan  barang,  dan  sebagainya.  Kemudian  orang  yang  diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri  sendiri  secara  melawan  hukum,  maka  orang  tersebut  berarti  melakukan “pengelapan”.
Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut :
“Perkataan  verduistering  yang  kedalam  bahasa  kita  diterjemahkan  secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk),  bukan  diartikan  seperti  arti  kata  yang  sebenarnya  sebagai  membikin sesuatu  menjadi  tidak  terang  atau  gelap.  Lebih  mendekati  pengertian  bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak  mana  tidak  boleh  melampaui  dari  haknya  sebagai  seorang  yang  diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.”
Dari  beberapa  pengertian  dan  penjelasan  mengenai  arti  kata  penggelapan dapat  kita  lihat  juga  C.  S.  T.  Kansil  dan  Christine  S.  T.  Kansil  mendefinisikan penggelapan  secara  lengkap  sebagai  berikut  :  “Penggelapan;  barang  siapa  secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.
B. Proses  Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Pengelapan  Dalam  Jabatan Secara Berlanjut
Penegakan  hukum  menjadi  landasan  moral,  nilai  dan  etika  yang  menjadi adat, berasal dari bahasa latin (mos), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya di  tengah  masyarakat  sebagai  manusia  bermartabat.  Pelanggaran  dan  perbuatan melawan  hukum  harus  ada  penindakan  dalam  penegakan  hukum,  norma  hukum yang  hendak  ditegakkan  mencakup  pengertian  hukum  formal  dan  hokum  material. Hukum  formal  hanya  menyangkut  peraturan  perundang-undangan  yang  tertulis, sedangkan  hukum  material  mencakup  pula  pengertian  nilai-nilai  keadilan  yang hidup dalam Masyarakat.
Pengertian  penegakan  hukum  dan  penegakan  keadilan  sepintas  sepertinya sama,  namun  mengandung  arti  yang  sangat  berbeda  luas.  Penegakan  hukum  dapat dikaitkan  dengan  pengertian „law  enforcement’  dalam  arti  sempit,  sedangkan penegakan  hukum  dalam  arti  luas,  adalah  hukum  material,  merupakan  penegakan keadilan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas sebagai pedoman.
Penulis  memakai  istilah  Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  SH.  Yang menggambarkan  perbedaan  hukum  dalam  arti  sempit  dan  arti  luas.  Dalam  arti sempit,  penegakan  hukum  dilakukan  oleh  aparatur  Negara  yang  terlibat  dalam proses  tegaknya  hukum  itu,  dimulai  dari  saksi,  penyidik,  penasehat  hukum, penuntut, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu  terkait  dengan  kegiatan  pelaporan  atau  pengaduan,  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan,  pembuktian,  penjatuhan  vonis  dan  pemberian  sanksi,  serta  upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :
1.  Institusi  penegak  hukum  beserta  berbagai  perangkat  sarana  dan  prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2.  Budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,  termasuk  mengenai  kesejahteraan aaratnya, dan
3.  Perangkat  peraturan  yang  mendukung  baik  kinerja  kelembagaannya  maupun yang  mengatur  materi  hukum  yang  dijadikan  standar  kerja,  baik  hukum materielnya maupun hukum acaranya.
Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh suatu  aturan  hukum yang diancam dengan pidana. Syarat utamanya ada perbuatan pidana dan ada aturan pidana  yang  melarang.  Pengertian  mengenai  perbuatan  pidana  dipakai  oleh  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai kejahatan. Istilah kejahatan pada  hakekatnya  merupakan  kegiatan  perilaku  manusia  yang  bertentangan  dengan hukum dan norma sosial, namun istilah kejahatan tidak dapat digunakan begitu saja untuk  pengganti  perbuatan  pidana  yang  ada  dalam  pengertian  Strafbaar  feit. Perumusan Strafbaar feit merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan diancam  dengan  hukuman,  seperti  diterangkan  oleh  Simon  dalam  pendapatnya tentang Strafbaar feit yang harus memuat beberapa unsur, yaitu :
1.  Suatu  perbuatan  manusia  (menselijkt  handeling  een)  dengan  handeling dimaksudkan  tidak  saja  “een  doen”  (perbuatan),  akan  tetapi  juga  “een  nulaten” (mengabaikan);
2.  Perbuatan  itu  (yaitu  perbuatan  dan  mengabaikan)  dilarang  dan  diancam  dengan hukuman oleh undang-undang;
3.  Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan,
artinya dapat dipersilakan karena melakukan perbuatan tersebut.
Penegakan  hukum  merupakan  upaya  untuk  menjadikan  hukum  dalam  arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas sebagai pedoman. Penulis memakai  istilah  Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  SH.  Yang  menggambarkan  perbedaan hukum  dalam  arti  sempit  dan  arti  luas.  Dalam  arti  sempit,  penegakan  hukum dilakukan  oleh  Aparatur  Negara  yang  terlibat  dalam  proses  tegaknya  hukum  itu, dimulai  dari  saksi,  penyidik,  penasehat  hukum,  penuntut,  hakim,  dan  petugas lembaga pemasyarakatan.  Setiap  aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak- pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan  atau  pengaduan,  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pembuktian, penjatuhan  vonis  dan  pemberian  sanksi,  serta  upaya  pemasyarakatan  kembali (resosialisasi)  terpidana.  Dalam  proses  bekerjanya  aparatur  penegak  hukum  itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:
a.  Institusi  penegak  hukum  beserta  berbagai  perangkat  sarana  dan  prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
b.  Budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,  termasuk  mengenai  kesejahteraan aparatnya, dan
c.  Perangkat  peraturan  yang  mendukung  baik  kinerja  kelembagaannya  maupun yang  mengatur  materi  hukum  yang  dijadikan  standar  kerja,  baik  hukum materielnya maupun hukum acaranya.
Menurut  P.A.F.  Lamintang  mengatakan  bahwa  tindak  pidana  penggelapan dalam  jabatan  sama  halnya  seperti  korupsi  karna  perbuatan  ini  melawan  hukum yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  tujuan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri dengan  cara  menyalahgunakan  wewenang,  kesempatan  atau  sarana  yang  melekat pada  jabatannya  dan  berdampak  pada  kerugian  keuangan  perusahaan  ataupun negara.  Pada  dasarnya  perbuatan  penggelapan  adalah  perbuatan  pidana  sehingga termasuk  dalam  ranah  hukum  pidana.  Pelaku  penggelapan  dalam  jabatan  dengan diancam  pidana  penjara  maksimal  5  (lima)  tahun  sesuai  Pasal  374  KUHP  yang berbunyi:  “Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap barang  disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
Menurut  P.A.F.  Lamintang  mengatakan  bahwa  pelaku  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  bagi  mereka  yang  bukan  menjalankan  jabatan  umum dapat  dipidana  penjara  maksimal  5  (lima)  tahun.  Sedangkan,  bagi  pelaku  Tindak Pidana  Penggelapan  dalam  jabatan  bagi  mereka  yang  menjalankan  jabatan  umum dapat dipidana penjara minimal 3  (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,-  (seratus  lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Berkaitan  dengan  proses  penegakan  hukum  diperlukan  pembuktian,  oleh karena  itu  tindak  pidana  penggelapan  dilakukan  oleh  seorang  pelaku  terhadap korban  yang  dengan  maksud  untuk  menguasai  dan  menggelapkan  sesuatu  barang yang  dimilki  oleh  korban.  Pada  tindak  pidana  penggelapan  unsur-unsur  tersebut tidak  ditemukan  saat  mempelajari  modus  operandi  dalam  melaksanakan kejahatannya,  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  biasanya  langsung  mendatangi korban  untuk  suatu  keperluan  kejahatan,  namun  pembuktian  mengenai  tindak pidana  penggelapan  dilihat  dari  efek  yang  di  timbulkan  setelah  terjadinya  tindak pidana penggelapan.
Pembuktian  terhadap  tindak  pidana  penggelapan  tidak  difokuskan  pada modusnya  akan  tetapi  pada  unsur-unsur  pasalnya  yang  harus  dibuktikan  untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut. Proses pembuktian tersebut dimulai dengan
pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, surat, petunjuk, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah.
Dalam tindak pidana penggelapan, penegak hukum lebih melihat pada akibat yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  bukan  bagaimana  cara  pelaku  melakukan  tindak pidana. Upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan  tindak  pidana  penggelapan  termasuk  bidang  kebijakan  kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas,  yaitu  kebijakan  sosial  (social  policy)  yang  terdiri  dari  kebijakan  atau  upaya- upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat  (social  defence  policy).  Dengan  demikian,  sekiranya  kebijakan Penanggulangan  kejahatan  hipnotis  (politik  kriminal)  dilakukan  dengan menggunakan  sarana  penal  (hukum  pidana),  maka  kebijakan  hukum  pidana  (penal policy),  khususnya  pada  tahap  kebijakan  yudikatif/aplikatif  (penegakan  hukum pidana  in  concerto)  harus  memperhatikan  dan  mengarah  pada  tercapainya  tujuan dari  kebijakan  sosial  itu,  berupa  “social  welfare  and  social  defence”.  Tindak  pidana penggelapan  merupakan  kejahatan  yang  belum  di  atur  secara  jelas  dalam  KUHP, namun  telah  dirasakan  secara  nyata  oleh  masyarakat  efek  dari  tindak  pidana penggelapan  tersebut  yakni  kerugian  yang  ditimbulkannya.  Jadi,  dibutuhkan keberanian dan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dalam mengadilinya sesuai  petunjuk-petunjuk  atau  alat  bukti  lain  yang  telah  dihadirkan  dalam pengadilan agar keadilan dapat ditegakkan.
C. Bentuk-Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Dalam Jabatan Secara Berlanjut Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut  diatur  dalam  pasal  372,  373,  374,  375,  dan  376  KUHP.  Pasal  374  KUHP, tindak  pidana  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  menguasai  harta benda  yang  penyebabnya  adalah  adanya  ikatan  kerja,  dapat  dijatuhi  dengan hukuman  penjara  selama – lamanya  lima  tahun.  Sedangkan  tindak  pidana  secara berlanjut  tertera  dalam  Pasal  64  ayat  (1)  yang  menyatakan  antara  sebagian  atau sepenuhnya tingkah laku, meskipun tingkah laku tersebut itu merupakan kejahatan maupun pelanggaran, oleh karena hal ini dapat dipandang sebagai suatu tingkah laku dilakukan  secara  berkelanjutan  maka  hanya  satu  regulasi  hukum  saja  yang  dapat berlaku,  jika tidak sesuai, maka dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang paling berat.
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau  karena  pencarian  atau  karena  mendapat  upah  untuk  itu,  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pasal  374  KUHP  menyebutkan  secara  luas  pengertian  dari  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan,  namun  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  itu sendiri  terdiri  dari  unsur-unsur  subjektif  berupa  unsur  kesengajaan  dan  unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal
374  KUHP  berupa  perbuatan  memiliki,  unsur  objek  kejahatan  (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan  dalam  jabatan  yaitu  karena  adanya  hubungan  kerja,  sehingga  pada Pasal  374  KUHP  istilah  penggelapan  dalam  jabatan  dapat  dikatakan  tindak  pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:
1.  Terdakwa  diserahi  menyimpan  barang  yang  digelapkan  itu  karena  hubungan
pekerjaannya  (persoonlijke  dienstbetrekking),  misalnya  perhubungan  antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh
2.  Terdakwa  menyimpan  barang  itu  karena  jabatannya  (beroep),  misalnya  tukang binatu  menggelapkan  pakaian  yang  dicucikan  kepadanya,  tukang  jam,  sepatu, sepeda,  dsb  menggelapkan  sepatu,  jam  dan  sepeda  yang  diserahkan  kepadanya untuk diperbaiki.
Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun  membawakan  barang  orang  penumpang  dengan  upah  uang,  barang  itu digelapkannya.
Menurut  penulis,  beberapa  hal  berikut  dapat  digunakan  untuk  Pencegahan  Tindak Pidana Pengelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut, yaitu:
1.  Upaya  Preventif  adalah  upaya  dilakukan  untuk  menanggulangi  terjadinya  atau timbulnya  kejahatan  yang  pertama  kali.  Mencegah  kejahatan  lebih  baik  dari pada  mencoba  untuk  mendidik  penjahat  menjadi  lebih  baik  kembali, sebagaimana  semboyan  dalam  kriminologi  yaitu  usaha-usaha  memperbaiki penjahat  perlu  diperhatikan  dan  diarahkan  agar  tidak  terjadi  lagi  kejahatan ulangan.  Sebagai  contoh:  Dibuat  edukasi  dalam  bentuk  seminar  dan  training bagi  pejabat  dalam  suatu  perusahaan  untuk  memahami  peran  dan  fungsi jabatannya  serta  melaksanakan  tugas  dengan  baik,  atau  bisa  dilakukan  audit internal  maupun  audit  eksternal  setiap  bulannya  agar  memberikan  ke khawatiran  pada  pejabat  yang  ada  untuk  tidak  melakukan  tindak  pidana penggelapan dalam jabatannya.
2.  Upaya  Represif  adalah  suatu  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara konsepsional  yang  ditempuh  setelah  terjadinya  kejahatan.  Penanggulangan dengan  upaya  represif  dimaksudkan  untuk  menindak  para  pelaku  kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya  merupakan  perbuatan  yang  melanggar hukum  dan  merugikan  masyarakat,  sehingga  tidak  akan  mengulanginya  dan orang  lain  juga  tidak  akan  melakukannya  mengingat  sanksi  yang  akan ditanggungnya sangat berat. Sebagai contoh: perusahaan yang dirugikan dengan adanya  temuan  pejabat  tersebut  melakukan  penggelapan  di  proses  secara hukum perdata dan hukum pidana.
Akhir-akhir  ini  terdapat  kecenderungan  sebagian  dari  penegak  hukum  yang mengabaikan norma-norma hukum, yang semestinya dijadikan pedoman bagi setiap para  penegak  hukum  agar  tidak  melakukan  penegakan  hukum  yang  melanggar hukum.  Sering  terjadi  perbedaan  pandangan/pendapat  para  aparatur  penegak hukum  untuk  menegakkan  hukum  dalam  suatu  kasus,  sehingga  hukum  yang diterapkan  mengandung  kebenaran  yang  relatif,terkadang  bersifat  subjektif,  yang mengakibat  masyarakat  menjadi  korban.  Kesalahan-kesalahan  tersebut  perlu  dikaji dan dicari solusinya agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

## Metode

## Bentuk Penelitian
Menurut  Bambang  Sunggono,  bentuk  penelitian  terbagi  menjadi  3  (tiga),  yaitu Penelitian  Hukum  Normatif,  Penelitian  Hukum  Normatif  Empiris,  Penelitian  Hukum Empiris/Sosiologis.  Penelitian  Hukum  Normatif  adalah  suatu  kegiatan  yang  akan mengkaji  aspek-aspek  (untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  ada  di  dalam) internal  dari  hukum  positif.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  konsekuensi  dari  adanya pandangan  bahwa  hukum  merupakan  sebuah  lembaga  yang  otonom  yang  tidak mempunyai hubungan.
Sementara  itu,  Bambang  Waluyo  berpendapat,  penelitian  Hukum  Normatif Empiris  merupakan  metode  penelitian  hukum  yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan  di  masyarakat  atau  penelitian  yang dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya  yang  terjadi  di  masyarakat,  dengan  maksud menemukan  fakta-fakta  yang  dijadikan  data  penelitian  yang  kemudian  data  tersebut dianalisis  untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian  masalah.  Sedangkan  menurut  Depri  Liber  Sonata,  penelitian  Hukum Empiris/Sosiologis dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum.

## Jenis Bahan Hukum
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung yang dilakukan  melalui  metode  wawancara.  Adapun  data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  diperoleh  langsung  melalui  penelusuran  kepustakaan  atau  dan  dokumen resmi, yaitu buku-buku teori hukum, filsafat hukum dan buku-buku tentang penemuan hukum dan penafsiran hukum. Hal ini penting dilakukan penulis untuk memilah-milah kemudian  menganalisis  terhadap  peraturan/ketentuan  perundang-  undangan.  Data sekunder  ini  terdiri  atas  tiga  bahan  hukum  yakni  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier

## Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  yaitu  sumber  hukum  yang  menjadi  pengikat/landasan hukumnya  seperti:  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan lain-lain.

## Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yakni  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

## Bahan hukum tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  terhadap  sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan biografi.

## Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan  dengan  melakukan  studi  kepustakaan,  yaitu  peneliti  mengumpulkan bahan-bahan  hukum  dari  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan dalam  penelitian,  buku-buku,  artikel,  jurnal  ilmiah,  makalah,  hasil  penelitian  pakar hukum  dan  kliping  koran  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti.  Bahan-bahan hukum  yang  sudah terkumpul  kemudian  diklasifikasi  untuk  memudahkan  analisis  dan konstruksi.

## Metode Analisis Data
Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis  secara  kualitatif  dilakukan  dengan  cara  mengelompokkan  data-data  yang diperoleh,  untuk  selanjutnya  dipilah  berdasarkan  relevansinya  terhadap  topik penelitian.  Data  tersebut  kemudian  disusun  secara  sistematis  untuk  dihubungkan  dan dianalisis  dengan  peraturan-peraturan  yang  terkait,  agar  selanjutnya  dapat  ditarik kesimpulan  guna  menjawab  permasalahan.  Penyajian  data  dilakukan  secara  deskriptif dengan  cara  menggambarkan  dan  menjelaskan  hasil  yang  didapat  di  lapangan  dengan data dan teori yang ada, sehingga menjawab permasalahan.

## Bentuk Hasil Penelitian
Bentuk  hasil  penelitian  sesuai  dengan  tipe  penelitian  adalah  preskriptif  yakni menguraikan/menggambarkan  mengenai  fakta-fakta  yang  secara  nyata  terjadi  sebagai pencerminan  dari  kitab  undang-undang  hukum  pidana,  dan  undang-undang  lain  yang mengandung  ketentuan  tentang  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.

## Hasil
A.Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

## PUTUSAN
Nomor 777/Pid.B/2021/PN Bks

## DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA

## ESA
Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaanbiasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
Nama Lengkap : MUSTIKA DINI Als DINI; Tempat lahir : Brebes; Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10Juni 1994; Jenis Kelamin : Perempuan; Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Pangkalan Jati VII No.5 Rt.006 Rw.009
Kel/Cipinang Melayu, Kec. Makassar Jakarta Timur;
Agama : Islam Pekerjaan : Karyawan Swasta Pendidikan : SMP (Tamat)
Terdakwa Mustika Dini als Dini ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021. Terdakwa Mustika Dini áls Dini ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021.Terdakwa Mustika Dini als Dini ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut  Umum  sejak  tanggal  9  November  2021  sampai  dengan  tanggal  28 November  2021.Terdakwa  Mustika  Dini  als  Dini  ditahan  dalam  tahanan  rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal
16 Desember 2021.Terdakwa Mustika Dini als Dini ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim  Pengadilan  Negeri  Perpanjangan  Pertama  Oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri sejak  tanggal  17  Desember  2021  sampai  dengan  tanggal  14  Februari  2022. Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:
o Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Bekasi  Nomor  777/Pid.B/2021/PN  Bks tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
o Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
o Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
o Setelah  mendengar  keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  diajukan  ke  persidangan  oleh  Penuntut  umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN PERTAMA
Bahwa  ia  Terdakwa  MUSTIKA  DINI  Als  DINI  pada  tanggal  13  Januari  2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021, atau pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021  sampai  dengan  bulan  Juli  tahun 2021  bertempat  di Kantor  Cabang  Pondok  Gede tepatnya  di  Jl.Raya  Jati  Makmur  No.60  Rt.001,  Kec.Pondok  Gede  Kota  Bekasi  atau setidak-tidaknya  ditempat  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Bekasi  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara Terdakwa,  dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain,  yang  ada  padanya  bukan  karena kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  memegang  barang  untuk berhubungan  dengan  pekerjaannya  atau  jabatannya  atau  karena  ia mendapatkan  upah yang  mana  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  cara-cara sebagai berikut :
o Bahwa Terdakwa merupakan Karyawa FIF Cabang Pondok Gede yang bergerak dibidang  pembiayaan  terhadap  barang-barang  elektronik  yang  diajukan konsumen atau nasabah dengan alamat di Jl.Raya Jati Makmur No.60 Rt.001 Rw.008  Kec.Pondok  Gede  Kota  Bekasi  sejak  19  Agustus  2020  sebagai  sales marketing  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  mencari  nasabah  yang  ingin kredit,  membuat  pengajuan  aplikasi  kredit  dan  mendata  nasabah  yang  ingin kredit  berdasarkan  surat  keterangan  pengangkatan  kerja  No.06.FIF- PG/SK/EXT/2021 tanggal 22 september 2021;
o Bahwa awalnya FIF Cabang Pondok Gede berjalan sesuai rencana perusahaan hingga  pada  tanggal  14  Juni  2021  nasabah  FIF  Pondok  Gede  yaitu  saksi  Sri Murtini  dan  Saksi  Sri  Muryani  mendatangi  kantor  FIF  Pondok  Gede  untuk mengkonfirmasi  adanya  penagihan  pembayaran  pembelian  Handphone Samsung  yang  tidak  dibeli  dimana  Saksi  Sri  Murtini  tanggal  09  Juni  2021 menemukan  kejanggalan  pada  aplikasi  ada  nomor  kontak  baru  yang  tidak pernah  diajukan  pada  aplikasi  SPEKTRA  FIF  Nomor  1370010061921  dengan nilai Rp.9.084.000,00 (sembilan juta delapan puluh empat ribu) yang dimulai dari  tanggal  8  Juni  2022  sampai  dengan  tanggal  8  Juni  2022  masa penghabisan  kontrak  untuk  membayar  tagihan  pengajuan  pinjaman  kredit berupa 1 (satu) HP merk OPPO RENO 4, Saksi Sri Sumaryani tanggal 28 Juni
2021  menemukan  kejanggalan  pada  aplikasi  SPEKTRA  FIF  Nomor 137001203821 tanggal 28 Juni 2021 berupa 1 (satu) merk Samsung Type A72 kemudian  Saksi  BRIAN  IZZATUR  RAHMAN  selaku  Marketing  Officer  yang bertugas menjalin relasi dengan toko- toko dan memantau kerja bagi para Sales Spektra  melakukan  pengecekan  pada  Sistem  AR  milik  PT.FIF  atas  nama terdakwa  Mustika  Dini  didapat  39  (tiga  puluh  sembilan)  kontrak  dengan mencapai  Rp.241.417.000,00  (dua  ratus  empat  puluh  satu  juta  empat  ratus tujuh  belas  ribu  rupiah)  dari  tanggal  13  Januari  2021  sampai  dengan  02  Juli 2021 dengan perincian sebagai beriku :
o Atas  informasi  tersebut  Saksi  BRIAN  IZZATUR  RAHMAN  selaku  Marketing Officer PT.FIF Pondok Gede sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  melaporkan  kepada  pihak  yang berwajib.  Akibat  perbuatan  Terdakwa  maka  saksi  korban  menderita  kerugian sebesar  Rp.  241.417.000,-  (dua  ratus  empat  satu  juta  empat ratus  tujuh  belas ribu  rupiah). Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## DAKWAAN KEDUA
o Bahwa  ia  Terdakwa  MUSTIKA  DINI  Als  DINI  pada  tanggal  13  Januari  2021 sampai  dengan  tanggal  02  Juli  2021,  atau  pada  suatu  waktu  antara  bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 bertempat di Kantor FIF  Cabang  Pondok  Gede  tepatnya  di  Jl.  Raya  Jati  Makmur  No.60  Rt.001 Rw.008 Kec.Pondok Gede Kota Bekasi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Bekasi  yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  Hukum  dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu  dengan  tipu  muslihat  ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  yang  mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
o Bahwa Terdakwa merupakan Karyawa FIF Cabang Pondok Gede yang bergerak dibidang  pembiayaan  terhadap  barang-barang  elektronik  yang  diajukan konsumen atau nasabah dengan alamat di Jl. Raya Jati Makmur No.60 Rt.001 Rw.008  Kec.Pondok  Gede  Kota  Bekasi  sejak  19  Agustus  2020  sebagai  Sales Marketing dengan tugas dan tanggungjawab mencari nasabah yang ingin Kredit, membuat  pengajuan  aplikasi  kredit  dan  mendata  nasabah  yang  ingin  kredit berdasarkan Surat Keterangan pengangkatan kerja No.06.FIF-
PG/SK/EXT/XI/2021 tanggal 22 September 2021;
o Bahwa  awalnya  FIF  Cabang  Pondok  Gede  berjalan  sesuai  rencana  perusahaan hingga  pada  tanggal  14  Juni  2021  nasabah  FIF  Pondok  Gede  yaitu  saksi  Sri Murtini  dan  Saksi  Sri  Muryani  mendatangi  kantor  FIF  Pondok  Gede  untuk mengkonfirmasi  adanya  penagihan  pembayaran  pembelian  Handphone Samsung  yang  tidak  dibeli  dimana  Saksi  Sri  Murtini  tanggal  09  Juni  2021 menemukan  kejanggalan  pada  aplikasi  ada  nomor  kontak  baru  yang  tidak pernah  diajukan  pada  aplikasi  SPEKTRA  FIF  Nomor  1370010061921  dengan nilai Rp.9.084.000,00 (sembilan juta delapan puluh empat ribu) yang dimulai dari tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 masa penghabisan kontrak  untuk  membayar  tagihan  pengajuan  pinjaman  kredit  berupa  1  (satu) HP merk OPPO RENO 4, Saksi Sri Sumaryani tanggal 28 Juni 2021 menemukan kejanggalan pada aplikasi SPEKTRA FIF Nomor 137001203821 tanggal 28 Juni
2021 berupa 1 (satu) merk Samsung Type A72 kemudian Saksi BRIAN IZZATUR RAHMAN selaku Marketing Officer yang bertugas menjalin relasi dengan toko- toko dam memantau kerja bagi para sales Spektra melakukan pengecekan pada Sistem AR milik PT.FIF atas nama Sales Terdakwa Mustika Dini didapatkan 39 (tiga puluh Sembilan) kontrak fiktif  dengan mencapai Rp.241.417.000,00  (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tuju belas ribu rupiah) dari tanggal 13 Januari sampai dengan 02 Juli 2021.
o Atas  Informasi  tersebut  Saksi  BRIAN  IZZATUR  RAHMAN  selau  Marketing Officer PT.FIF Pondok Gede sehingga Terdakwa harus mepertanggungjawabkan perbuatannya dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Akibat Perbuatan Terdakwa maka saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.
241.417.000,- (dua ratus epat puluh satu juta tujuh belas ribu rupiah).
Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  pasal 378 KUHP.
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  di  persidangan; Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Menyatakan Terdakwa MUSTIKA DINI ALS DINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  PENGGELAPAN  DALAM  JABATAN sebanyak  Rp.241.417.000,-  (dua  ratus-empat  puluh  satu  juta  empat  ratus  tujuh  belas ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dalam Dakwaan Pertama.
Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  MUSTIKA  DINI  Als  DINI  dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) Bendel Kontrak Kerja. 1 (satu) Lembar slip gaji.
1 (satu) bendel pengajuan kredit aplikasi. 1 (satu) bendel purchase order (PO).
1 (satu) Bendel bukti pembayaran.

## Dikembalikan kepada Saksi BRIAN IZZATUR dari pihak FIF Pondok Gede
3. Menghukum  Terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar  permohonan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan  berjanji  tidak  mengulangi  lagi,  dan  memohon  hukuman  yang  ringan;  Setelah mendengar  tanggapan  Penuntut  Umum  terhadap  permohonan  Terdakwa  yang  pada pokoknya menyata tetap pada tuntutan pidana tersebut di atas;
Setelah  mendengar  Tanggapan  Terdakwa  terhadap  tanggapan  Penuntut  Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

## A. Pertimbangan Hakim dan Putusan
1. Pertimbangan Hakim
Menimbang,  bahwa  tehadap  dakwaan  Penuntut  Umum,  Terdakwa  tidak  mengajukan keberatan;
Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dakwaannya  Penuntut  Umum  telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Brian Azzatur Rahman, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
✓ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
✓ Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
✓ Bahwa  ada  kejadian  peristiwa  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  oleh Terdakwa;
✓ Bahwa  kejadian  peristiwa  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  oleh Terdakwa;
✓ Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 02 Juli 2021 bertempat  di  kantor  FIF  (Federal  Internasional  Finance)  Cabang  Pondok  Gede Jalan Raya Jati Makmur No. 60 Rt.001/008 Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasu;
✓ Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 ada konsumen yang bernama Sri Murtini datang ke  kantor  FIF  (Federan  Internasional  Finance)  dengan  maksud  utuk  menanyakan kontrak yang tidak diajukannya;
✓ Bahwa  saksi  mengecek  pengajuan  sdri  Sri  Murtini  dan  didapati  bahwa  sales  yang melakukan  pengajuan  tersebut  adalah  Terdakwa.  Lalu  saksi  bertanya  kepada Terdakwa  Apakah  benarada  yang  bernama  Sri  Murtini  mengajukan  kredit  atas barang berupa HP Vivo V21;
✓ Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan telah melakukan pengajuan fiktif atas nama sdri Sri Murtini atas barang berupa 1 (satu) buah  Handphone  merk  Vivo  V12  pada  tanggal  06  Juli  2021.  Selanjutnya  saksi mengecek  kontrak  lainnya  di  system  AR  milik  PT  FIF  (Federal  Internasional Finance)  atas  sales  atas  nama  Terdakwa,  dan  didapati  39  (tiga  puluh  Sembilan) kontrak  fiktif  dari  tanggal  13  januari  2021  sampai  dengan  02  Juli  2021,  dengan mencapai  kerugian  dari  pihak  PT.FIF  (Federal  Internasional  Finance)  sebesar 214.417.000,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh belas ribu rupiah);
✓ Bahwa  sebagian  besar  pembiayaan  handphone,  yang  mana  seolah-olah  korban melakukan transaksi padahal tidak;
✓ Bahwa  benar  Trdakwa  adalah  sales  di  PT.FIF  (Federal  Internasional  Finance); Internasional  Finance)  Cabang  Pondok  Gede  Jalan  Raya  Jati  Makmur  No.  60 Rt.001/008 Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasu;
✓ Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 ada konsumen yang bernama Sri Murtini datang ke kantor FIF (Federan Internasional Finance) dengan maksud untuk menanyakan kontrak yang tidak diajukannya;
✓ Bahwa  saksi  mengecek  pengajuan  sdri  Sri  Murtini  dan  didapati  bahwa  sales  yang melakukan  pengajuan  tersebut  adalah  Terdakwa.  Lalu  saksi  bertanya  kepada Terdakwa  Apakah  benarada  yang  bernama  Sri  Murtini  mengajukan  kredit  atas barang berupa HP Vivo V21;
✓ Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan telah melakukan pengajuan fiktif atas nama sdri Sri Murtini atas barang berupa 1 (satu) buah  Handphone  merk  Vivo  V12  pada  tanggal  06  Juli  2021.  Selanjutnya  saksi mengecek  kontrak  lainnya  di  system  AR  milik  PT  FIF  (Federal  Internasional Finance)  atas  sales  atas  nama  Terdakwa,  dan  didapati  39  (tiga  puluh  Sembilan) kontrak  fiktif  dari  tanggal  13  januari  2021  sampai  dengan  02  Juli  2021,  dengan mencapai  kerugian  dari  pihak  PT.FIF  (Federal  Internasional  Finance)  sebesar 214.417.000,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh belas ribu rupiah);
✓ Bahwa  sebagian  besar  pembiayaan  handphone,  yang  mana  seolah-olah  korban melakukan transaksi padahal tidak;
✓ Bahwa benar Tedakwa adalah sales di PT.FIF (Federal Internasional Finance);
✓ Bahwa  saksi  membenarkan  dokumen  berupa  purchace  Order  (PO)  (tanda  tangan bukti pemesanan barang) yang diperlihatkan kepadanya;
2. Sri Murtini, perembuan, di bawah sumpa menerangkan sebagai berikut:
✓ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
✓ Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan terhadap penyidik;
✓ Bahwa  saksi  mengetahui  adanya  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  oleh Terdakwa;
✓ Bahwa  saksi  mengetahui  kejadian  melalui  aplikasi  PT.  FIF  (Federal  Internasional Finance) yang saksi miliki;
✓ Bahwa  saksi  melihat  ada  pengajuan  kredit  atas  nama  saksi  padahal  saksi  tidak pernah mengajukan kredit tersebut;
✓ Bahwa selanjutnya saksi meminta nomor kontak Terdakwa, tetapi tidak ditemukan didalam system;
✓ Bahwa  sebelumnya  saksi  pernah  mengajukan  kredit  pembelian  atas  handpone namun  saksi  sudah  membayar  lunas  dan  tidak  sedang  mengajukan  permohonan kredit apapun;
✓ Bahwa saksi memperoleh tagihan atas pembiayaan pembelian handphone;
✓ Bahwa yang berhubungan langsung dengan saksi/pembeli adalah terdakwa;
✓ Bahwa  saksi  pernah  menjadi  konsumen  pada  PT.  FIF  (Federal  Internasional Finance);
✓ Bahwa saksi mengajukan kredit untuk membeli handphone;
✓ Bahwa saksi sudah melunasi pengajuan kreditnya;
✓ Bahwa ada kontrak baru tanpa tanda tangan dan tanpa sepengetahuan saksi;
✓ Bahwa  saksi  tidak  pernah  lagi  mengajukan  kredit  PT.  FIF  (Federal  Internasional Finance) setelahnya;
✓ Bahwa saksi mendatangi kantor FIF (Federal Internasional Finance) Pondok Gede;
✓ Bahwa  saksi  mendapat  informasisaksi  telah  mengajukan  kredit  handphone  merk Vivo padahal saksi tidak pernah mengajukannya;
✓ Bahwa yang tertera didalam permohonan kredit sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
✓ Bahwa tagihan atas pembayaran di bulan depannya;
✓ Bahwa saksi mempunyai aplikasinya dan saksi melihat dari aplikasinya;
✓ Bahwa nama aplikasinya FIF Grup
✓ Bahwa tidak tahu siapa yang mengajukan kredit atas nama saksi;
✓ Bahwa  setahu  saksi  Terdakwa  memang  pegawai  di  PT.FIF  (Federal  Internasioal Finance);
3. Bong Hendy Sugianto, di bawah ini menerankan sebagai berikut:
✓ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi;
✓ Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapat penyidik;
✓ Bahwa  saksi  mengena;  Terdakwa  sebagai  staf  PT  FIF  (Federal  Internasional Finance).
✓ Bahwa saksi tahu sdr. Brian adalah atasan Terdakwa :
✓ Bahwa  took  saksi  bekerjasama  dengan  PT  FIF  (Federal  Internasional  Finance) Pondok Gede
✓ Bahwa  system  pengajuan  kredit  melalui  staf  FIF  (Federal  Internasional  Finance)
lalu diproses, kalau sudah di acc dikirim Purchase Order (PO) yang ditangani oleh marketing  PT.  FIF  (Federal  Internasional  Finance)  dan  kemudian  barag dikeluarkan/diberikan kepada pembeli
✓ Bahwa  syarat  untuk  terbitnya  Purchase  Order  adalah  ada  tanda  tangan  dari  staf PT.FIF (Federal Internasional Finance).
✓ Bahwa selain terdakwa. Ada staf lain yaitu sdri. Dinda;
✓ Bahwa yang mengeluarkan barang yaitu Terdakwa;
✓ Benar  ini  Purchase  Order  yang  diterbitkan  (diperlihatkan  barang  bukti  berupa perincian barang yang diambil tapi tidak dilaporkan oleh Terdakwa);
✓ Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  kepadanya  Atas keterangan  saksi,  Terdakwa  membenarkannya.  Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
✓ Bahwa  Terdakwa  membenarkan  keterangan  yang  diberikan  dihadapan  Penyidik Polisi;
✓ Bahwa kejadian berawal di bulan Januari 2021 Terdakwa memakai data nama Sdr. Nurlaela  untuk  pengajuan  cicilan,  namun  tidak  diserahkan  kepada  sdr.  Nurlela akan tetapi diserahkan kepada tim untuk dikredit ulang:
✓ Bahwa  bulan  kedua  dan  ketiga  cicilan  lancar,  namun  selanjutnya  cicilan  macet; Bahwa jumlah semuanya ada 39 konsumen;
✓ Bahwa  tita  dana  yang  dinikmati  oleh  Terdakwa  Rp.  241.417.000,00  (dua  ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
✓ Bahwa Terdakwa memulai menggunakan data konsumen sejak bulan Januari 2021;
✓ Bahwa yang pertama kali Terdakwa pakai datanya adalah sdr. Nurlaela;
✓ Bahwa tujuan Terdakwa dalah untuk mengejar target penjualan agar tidak dipecat;
✓ Bahwa  Terdakwa  tidak  meminta  izin  kepada  pemilik  data  yang  Terdakwa  pakai identitasnya.Bahwa barangnya ada Handphone merk OPPO dan ada kulkas dan ada juga barang lainnya;
✓ Bahwa Terdakwa membenarkan ada nama Sri Murtini dan Aminullah;
✓ Bahwa yang dirugikan adalah PT. FIF (Federal International Finance);
✓ Bahwa kerugiannya seharga Rp.  241.417.000,00 (dua ratus  empat puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
✓ Bahwa Terdakwa membenarkan membayar cicilannya;
✓ Bahwa Terdakwa memperoleh  fee sebesar Rp500.000,00 (lima ratus  ribu rupiah) per item;
✓ Bahwa Terdakwa bekerja di PT FIF (Federal Internasional Finance) pada tanggal 13 Agustus 2020;
✓ Bahwa Terdakwa membenarkan Sdr. Sri Murtini pernah menjadi nasabah PT. FIF (Federal Internasional Finance);
✓ Bahwa Terdakwa membenarkan ada nasabah yang Bemama Sri Sumaryani;
✓ Bahwa yang diambil/dikredit oleh Sri Murtini adalah handphone;
✓ Bahwa yang diambil/dikredit oleh Sri Sumaryani adalah kulkas;
✓ Bahwa baik Sri Murtini maupun Sri Sumaryani belum lunas;
✓ Bahwa meskipun belum lunas masih bisa ambil barang dengan menggunakan data yang sama
✓ Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
✓ Bahwa Terdakwa sebagai sales;
✓ Bahwa  penghasilan  Terdakwa  di  PT.  FIF  (Federal  Internasional  Finance) tergantung  target  yang  dicapai,  paling  sedikit  Rp.  2.400.000,00  (dua  juta  empat ratus  ribu  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  4.100.000,00  (empat  juta  seratus  ribu rupiah);
✓ Benar  ini  data-data  konsumen  yang  saudara  pergunakan  dengan  tanpa  izin  yang bersangkutan (diperlihatkan barang bukti berupa data nasabah/konsumen kepada Terdakwa);
✓ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
✓ Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang  diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
✓ Bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  penipuan  di  dalam  pekerjaannya  yaitu  sebagai karyawan  PT.  FIF  (Federal  Internasional  Finance)  Cabang  Pondok  Gede  yang bergerak di bidang pembiayaan barang-barang elektronik atau nasabah;
✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 241.417.000,00  (dua  ratus  empat  puluh  satu  juta  empat  ratus  tujuh  belas  ribu rupiah)
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  apakah berdasarkan  fakta-  fakta  hukum  tersebut  diata  Terdakwa  dapat  dinyatakan  telah melakukan tindak pidana yang didakwa Kepadanya;
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas  bahwa  perbuatan  Terdakwa  dilakukan  di  dalam posisi (jabatan) Terdakwa sebagai Sales Marketing di FIF berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Kerja No.06.FIF- PG/SK/EXT/XI/2021 tanggal 22 September 2021 maka majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal  374  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yang  unsur-unsurnya  adalah  sebagai berikut:
1. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum;
2. Memiliki  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan  ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:
Ad.1. Setiap orang.
Menimbang  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  Terdakwa  mampu bertanggung  jawab  dan  dari  diri  Terdakwa  tidak  ada  ditemukan  alas  an  pembenar maupun  pemaaf  yang  sifatnya  dapat  menghapuskan  perbuatan  pidana  yang dilakukannya,  yang  dalam  hal  ini  Terdakwa  adalah  Terdakwa  Mustika  Dini  als  Dini perbuatan  pidana  yang  dilakukannya,  yang  dalam  hal  ini  Terdakwa  adalah  Terdakwa Mustika Dini als Dini;
Menimbang  bahwa  Terdakwa  juga  mengakui  identitasnya  sebagaimana  yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.
Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
Menimbang  bahwa  unsur  dengan  sengaja  dapat  diartikan  bahwa  pelaku mengetahui  dan  sadar,  hingga  ia  dapat  dipertanggungjawabkan  perbuatannya.  Jika dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur-sen diletakkan didepan unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang. Ini berarti, dengan melawan hukum harus diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Melawan  hukum  dapat  diartikan  bahwa  perbuatan  memiliki  itu  tanpa  hak  atau kekuasaan. Pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya atau bukan pemilik;
Menimbang  bahwa  dari  keterangan  saksi-saksi,  dan  keterangan  Terdkawa diperoleh  fakta  hukum  Bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  penipuan  di  dalam pekerjaannya  yaitu  sebagai  karyawan  PT  FIF  Cabang  Pondok  Gede  yang  bergerak  di bidang pembiayaan barang-barang elektronik atau nasabah;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan  tersebut  maka  unsur  ke-2 “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;
Ad.3.  Memiliki  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan  orang  lain  tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena kejahatan.
Menimbang ahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti  surat  diperoleh  fakta  hukum  bahwa  kejadian  berawal  di  bulan,  Januari  2021 Terdakwa memakai data atas nama Sdr. Nurlaela untuk pengajuarcicilan, namun tidak diserahkan kepada sdr. Nurlela akan tetapi diserahkan kepada tim untuk dikredit ulang, pada  bulan  kedua  dan  ketiga  cicilan  lancar,  namun  selanjutnya  cicilan  macet,  bahwa jumlah  semuanya  ada  39  konsumen,  bahwa  dana  yang  dinikmati  oleh  Terdakwa  + Rp241.417.000,00  (dua  ratus  empat  puluh  satu  juta  empat  ratus  tujuh  belas  ribu rupiah),  Terdakwa  memulai  menggunakan  data  konsumen  sejak  bulan  Januari  2021, yang pertama kali Terdakwa pakai datanya adalah sdr. Nurlaela;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan  tersebut  maka  unsur  ke-3 “memiliki  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  telah  terpenuhi  dan terbukti.
Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
Menimbang  bahwa  unsur  dengan  sengaja  dapat  diartikan  bahwa  pelaku mengetahui  dan  sadar,  hingga  ia  dapat  dipertanggungjawabkan  perbuatannya.  Jika dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur-sen diletakkan didepan unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang. Ini berarti, dengan melawan hukum harus diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Melawan  hukum  dapat  diartikan  bahwa  perbuatan  memiliki  itu  tanpa  hak  atau kekuasaan. Pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya atau bukan pemilik;
Menimbang  bahwa  dari  keterangan  saksi-saksi,  dan  keterangan  Terdkawa
diperoleh  fakta  hukum  Bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  penipuan  di  dalam pekerjaannya  yaitu  sebagai  karyawan  PT  FIF  Cabang  Pondok  Gede  yang  bergerak  di bidang pembiayaan barang-barang elektronik atau nasabah;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan  tersebut  maka  unsur  ke-2 “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;
Ad.3.  Memiliki  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan  orang  lain  tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena kejahatan.
Menimbang ahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti  surat  diperoleh  fakta  hukum  bahwa  kejadian  berawal  di  bulan,  Januari  2021 Terdakwa memakai data atas nama Sdr. Nurlaela untuk pengajuarcicilan, namun tidak diserahkan kepada sdr. Nurlela akan tetapi diserahkan kepada tim untuk dikredit ulang, pada  bulan  kedua  dan  ketiga  cicilan  lancar,  namun  selanjutnya  cicilan  macet,  bahwa jumlah  semuanya  ada  39  konsumen,  bahwa  dana  yang  dinikmati  oleh  Terdakwa  + Rp241.417.000,00  (dua  ratus  empat  puluh  satu  juta  empat  ratus  tujuh  belas  ribu rupiah),  Terdakwa  memulai  menggunakan  data  konsumen  sejak  bulan  Januari  2021, yang pertama kali Terdakwa pakai datanya adalah sdr. Nurlaela;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan  tersebut  maka  unsur  ke-3 “memiliki  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  telah  terpenuhi  dan terbukti.
Ad.  4.  Yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap  barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.
Menimbang  bahwa  dari  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  Terdakwa,  dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan data nasabah  FIF  secara  fiktif  dilakukan  oleh  Terdakwa  di  dalam  pekerjaannya  sebagai Karyawan  FIF  Cabang  Pondok  Gede,  Bekasi  dengan  posisi  (jabatan)  Sales  Marketing berdasarkan  Surat  Keterangan  Pengangkatan  Kerja  No.06.FIF-PG/SK/EXT/XI/2021 tanggal  22  September  2021  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  mencari  nasabah  yang ingin kredit;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan  tersebut  maka  unsur  ke-4 “yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan  ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untu itu telah terpenuhi;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  374  telah  erpenuhi, maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah  dikenakan penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan tersebut arus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan  terhadap Terdakwa  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Terdakwa  tetap berada dalam tahanan;
Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa:  1  (Satu)  Bendel  Kontrak  1  (satu) Lembar slip Gaji, 1 (Satu) bendel pengajuan kredit aplikasi, bendel Purchase Order (PO),
1  (satu)  Bendel  Bukti  Pembayaran  Terdakwa  harus  dikembalikan  kepada  Saksi  BRIAN IZZATUR dari pihak FIF Pondok Gede.
Menimbang,  bahwa  barang  bukti  yang  lainnya  tidak  mendapat  persetujuan penyitaan  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  Bekasi  oleh  karenanya  tidak  perlu dipertimbangkan  oleh  majelis  hakim;  Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana terhadap  Terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan:
Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di Persidangan.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang- undangan lain yang bersangkutan;

## Kesimpulan
Terdakwa, Mustika Dini, terbukti bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan di FIF Cabang Pondok Gede dengan menggunakan data nasabah secara fiktif. Terdakwa didakwa dengan Pasal 374 KUHP dan dituntut 5 tahun penjara. Terdakwa Mustika Dini terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  penggelapan  dalam  jabatan sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  pertama  Penuntut  Umum.  Majelis Hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  3  tahun  kepada  Terdakwa.  Barang  bukti dikembalikan  kepada  saksi  Brian  Izzatur  dari  FIF  Pondok  Gede.  Terdakwa  dibebani biaya perkara.

## Saran
-  Terdakwa  diharapkan  dapat  menyadari  kesalahannya  dan  tidak  mengulangi perbuatannya di masa depan.
-  FIF  diharapkan  dapat  meningkatkan  sistem  dan  pengawasan  internalnya  untuk mencegah terjadinya kembali kasus serupa.
-  Masyarakat  diharapkan  dapat  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan  transaksi keuangan, terutama dengan pihak yang tidak dikenal.

## References
Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. (2013). Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan , cetakan ke-2, Sinar Grafika, Bandung.
Adam  Chazawi,  (2003). Kejahatan  Terhadap  Harta  Benda.  Malang :  Bayumedia. Adhami Chazawi, (2008.) Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi . Alumni, Bandung.
Kansil;  C.S.T.,  Christin  S.T.  Kansil.  (2000). Kamus  Istilah  Aneka  Hukum .  Jakarta  : PustakaSinar  Harapan.  Andi Hamzah,  (2004). Asas-asas  Hukum  Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
Amran Suadi, (2010). Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika, Jakarta, Bina Cipta. Asshiddiqie,  Jimly,  (2008). Bahan  Orasi  Hukum  pada  acara  “Pelantikan  DPP  IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”. Bandung, 19 Januari.
Bambang Sunggono, (2003). Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: PT Raja. Bambang Waluyo,  (2002). Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  Jakarta:  Sinar  Grafika.
Djoko Prakoso, (2008). Hukum Penintensier di Indonesia , Yogyakarta: Liberty. Hartanto,  dkk.,  (2017). Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  Bekasi:  Cakrawala  Cendekia. Hartanto, (2019). Teori Hukum, Bekasi : Cakrawala Cendekia.
J.S.  Badudu  &  Sutan  Mohammad  Zain,  (2004). Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Jonaedi Effendi, (2015). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana , Jakarta: Kencana. R.  Soesilo,  (1995). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) ,  Bogor:  Politeria. Soerjono Soekanto, (2008). Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press. Soetikno, (2008). Filsafat Hukum Bagian I , Jakarta: Pradnya Paramita. Satjipto Rahardjo, (2008). Ilmu Hukum, cetakan ke-VIII , Bandung: Citra Aditologisnya, Jakarta: Fakultas Hukum UI.
Tongat, (2006). “ Hukum Pidana Materiil” . UMM Press. Malang. Wirjono  Prodjodikoro,  (2008). Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Bandung: Refika Aditama.