PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIMODERASI SOSIALISASI PERPAJAKAN
Anggun Rizqi Amalia 1 , Saiful Anwar 2
1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional

## “Veteran” Jawa Timur
119013010044@student.upnjatim.ac.id

## Abstrak
Pajak kendaraan bermotor merupakan pungutan pajak yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah provinsi,  akan  tetapi  masih  banyak  wajib  pajak  yang  melakukan  penunggakan  sehingga  timbul  adanya ketidakpatuhan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui dampak modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  serta  sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Penelitian  ini  diperoleh dari responden yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara.  Total  sampel  yang  digunakan  adalah  100  responden  dengan  perhitungan  menggunakan  rumus  slovin. Pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  yang  disebarkan  kepada  responden.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  Partial  Least  Square  (PLS)  pada  SmartPLS  4.0.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  Sedangkan  sosialisasi  perpajakan  mampu  memoderasi  pengaruh  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara.

## Kata kunci: Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan

## Abstract
Motor vehicle tax is a tax collection to fund the development of provincial areas, however there are still many taxpayers  who  are  in  arrears  so  that  non-compliance  arises.  This  research  was  conducted  with  the  aim  of testing  and  knowing  the  impact  of  modernization  of  the  tax  administration  system  on  motor  vehicle  taxpayer compliance and tax socialization can moderate the effect of modernization of the tax administration system on motor  vehicle  taxpayer  compliance.  This  type  of  research  uses  a  quantitative  approach.  This  research  was obtained  from  respondents  who  were  registered  as  motor  vehicle  taxpayers  at  the  North  Surabaya  SAMSAT Joint  Office.  The  total  sample  used  is  100  respondents  with  calculations  using  the  slovin  formula.  Collecting data using a questionnaire distributed to respondents. The data analysis technique used is Partial Least Square (PLS) in SmartPLS 4.0. The results showed that the modernization of the tax administration system had no effect on  motor  vehicle  taxpayer  compliance.  Meanwhile,  tax  socialization  was  able  to  moderate  the  influence  of modernization  of  the  tax  administration  system  on  motor  vehicle  taxpayer  compliance  at  the  SAMSAT  Joint Office, North Surabaya.
Keywords: Modernization of the tax administration system, taxpayer compliance, tax socialization

## PENDAHULUAN
Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak  daerah  yang  dipungut  untuk  mendanai pembangunan daerah provinsi. Setiap kabupaten/kota diberikan kewenangan oleh provinsi  untuk  melakukan  pemungutan  pajak kendaraan  bermotor  sendiri  melalui  Kantor Bersama SAMSAT. Viva et al. (2019) menyatakan bahwa  tujuan  dari  kebijakan  tersebut  agar memudahkan masyarakat ketika melakukan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor.  Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang memberikan kewenangan  tersebut.  Rincian  target  dan  realisasi penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  tahun
2018  hingga  2022  di  Kantor  Bersama  SAMSAT Surabaya Utara tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1 Target dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Target Realisasi % 2018 Rp 304.815.000.000 Rp 366.694.724.282 120,30% 2019 Rp 352.000.000.000 Rp 378.324.832.741 107,48% 2020 Rp 300.000.000.000 Rp 347.913.243.411 115,97% 2021 Rp 346.000.000.000 Rp 368.184.859.270 106,41% 2022 Rp 364.900.000.000 Rp 403.414.914.075 110,55%
Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara
Tabel diatas telah menunjukkan fakta bahwa target  SAMSAT  perlu  ditingkatkan  agar  tidak heran  ketika  terjadi  peningkatan  realisasi.  Hal  itu juga mengindikasikan bahwa lebih banyak
masyarakat  yang  patuh  daripada  yang  tidak  patuh. Meskipun  terjadi  fluktuasi,  sejak  tahun  2018 hingga  tahun  2022  pajak  kendaraan  bermotor memiliki  realisasi  penerimaan  yang  melebihi target. Namun, menurut Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara, pada tahun 2022 objek pajak yang terdaftar  di  Surabaya  Utara  sebanyak  460.867  dan masih  tercatat  ada  97.776  objek  pajak  dengan persentase sebesar 21% belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Permasalahan  ini  menjadi  suatu  pembeda  bahwa realisasi  pajak  yang  diterima  tidak  menutupi  fakta bahwa masih banyak masyarakat yang tidak patuh. Masyarakat yang melakukan penunggakan mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Prasetyo  (2020),  yang menyatakan  bahwa  ketertiban  masyarakat  dalam membayar  pajak  menjadi  salah  satu  masalah  yang belum terselesaikan, baik penunggakan pembayaran  maupun  keengganan  wajib  pajak untuk melaporkan pajaknya. Permasalahan tersebut perlu  dikaji  agar  optimalisasi  penerimaan  pajak kendaraan bermotor dapat terwujud.
Menurut Virgiawati et al., (2019), peningkatan  penerimaan  pajak  dapat  didorong dengan  adanya  sikap  patuh  oleh  para  wajib  pajak. Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  sikap  yang berkaitan  dengan  pembayaran  pajak  dan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Hal  ini  sejalan  dengan  Widajantie  et  al., (2019)  yang  menyatakan  bahwa  bentuk  patuh terhadap  peraturan  perpajakan  dapat  dilihat  dari banyaknya wajib pajak yang menuntaskan kewajibannya untuk membayar pajak.
Pelayanan  yang  baik  dapat  mendorong wajib  pajak  untuk  lebih  patuh  dalam  membayar pajak.  Menurut  Hingis  &  Oktariyanda  (2021), keluhan-keluhan  yang  dilontarkan  masyarakat adalah  menerima  pelayanan  kurang  baik  di  mana masih  marak  adanya  pungutan  liar  atau  calo  pada saat  proses  pelayanan  publik,  antrean  panjang, persyaratan  pelayanan  yang  dirasa  menyusahkan, serta  sarana  dan  prasarana  yang  kurang  memadai. Menurut  Nurcahyamita  (2018),  waktu  pelayanan SAMSAT  menjadi  permasalahan  wajib  pajak karena  pelaksanaannya  sama  dengan  jam  kerja wajib pajak, sehingga wajib pajak harus meninggalkan aktivitasnya untuk melakukan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor.  Akibatnya wajib  pajak  lebih  memilih  menggunakan  biro  jasa agar  pembayaran  pajak  dapat  dengan  cepat diselesaikan daripada mengurus sendiri di SAMSAT.
Kebutuhan  wajib  pajak  dalam  menerima pelayanan  publik  menyebabkan  adanya  tuntutan kepada pihak pemerintahan agar proses pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  dapat dilaksanakan  dengan  baik  (Hingis  &  Oktariyanda,
2021).  Tuntutan  tersebut  dapat  direalisasikan dengan  memberikan  inovasi-inovasi  baru  yang dapat  diterima  oleh  masyarakat,  baik  dari  segi pelayanan  maupun  tata  cara  administrasi.  Salah satu  cara  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  yaitu dengan meningkatkan sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang modern, handal, dan terkini.
Menurut Virgiawati et al., (2019), modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  yaitu inovasi  pemerintah  kepada  wajib  pajak  untuk memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  dalam melakukan  pembayaran  pajaknya.  Selain  di  kantor SAMSAT  secara  langsung,  wajib  pajak  juga  dapat memanfaatkan  SAMSAT Drive  Thru ,  SAMSAT Corner,  Payment  Point ,  SAMSAT  Keliling , e- SAMSAT, serta pengembangan SAMSAT ungulan lainnya.  Peningkatan  pelayanan  yang  diberikan pemerintah  melalui  berbagai  sistem  administrasi perpajakan  dilaksanakan  sesuai  dengan  kemajuan teknologi dan harapan bagi rakyat banyak.
Bukti  masih  banyaknya  wajib  pajak  yang melakukan  penunggakan  mengindikasikan  bahwa sistem administrasi perpajakan yang tersedia belum diterapkan  dengan  maksimal  oleh  masyarakat. Menurut  Bachmid  et  al.,  (2019),  Berbagai  sistem administrasi  diberikan  dengan  tujuan  untuk meminimalisir  keterlambatan  pembayaran  pajak karena  dapat  dilaksanakan  dimana  saja  dan  kapan saja. Akan tetapi, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait berbagai program yang dicanangkan  pemerintah  menyebabkan  sebagian wajib  pajak  masih  mengandalkan  SAMSAT  induk dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak cenderung membayar pajak melalui SAMSAT  secara  langsung  di  mana  hal  tersebut membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama  sehingga muncul adanya ketidakpatuhan.
Berdasarkan  fenomena  penunggakan  yang masih  dilakukan  oleh  sebagian  wajib  pajak  disaat pemerintah  telah  memberikan  berbagai  sistem administrasi perpajakan yang modern, ada kemungkinan bahwa wajib pajak belum mengetahui dan memahami terkait sistem administrasi yang dapat digunakan dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Menurut Meifari  (2020)  ketidakpatuhan  wajib  pajak  dapat dihindari  dengan  melakukan  sosialisasi  perpajakan yang  diselenggarakan  di  berbagai  media  secara interaktif sehingga masyarakat yang paham tentang manfaat  membayar  pajak  dan  berbagai  sistem administrasi  yang  dipilih  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  Widajantie  & Anwar  (2020),    aktivitas  sosialisasi  perpajakan  ini perlu  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode yang  tepat  secara  intensif  dan  efektif  sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.
Hasil  penelitian  dari  Wardani  &  Wati
(2018) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak.  Namun,  pada  penelitian yang  dilaksanakan  oleh  Widajantie  &  Anwar (2020)  sosialisasi  pajak  tidak  berdampak  pada kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Pada penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Marsaulina  & Putra  (2018)  modernisasi  pelayanan  perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak, serta sosialisasi perpajakan mampu memperkuat  modernisasi  pelayanan  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan penelitian yang dilakukan  Asra & Pratomo (2021) menyatakan bahwa sosialisasi tidak dapat memoderasi pengaruh struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi    terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Keterbaruan  penelitian  ini  yaitu  menjadikan sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi hubungan  antara  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  di  Kantor  Bersama  SAMSAT Surabaya  Utara.  Pada  penelitian  ini  mencoba menjadikan  wajib  pajak  di  Kantor  Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebagai subjek penelitian  karena  belum  didapati  penelitian  serupa dengan  subjek  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menguji dan mengetahui dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  serta  menguji  dan  mengetahui  bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Technology Acceptance Model (TAM)
Technology Acceptance Model (TAM)
merupakan  suatu  model  yang  digunakan  untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi dapat diterima oleh pengguna.  Penggunaan  sebuah  sistem  administrasi dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu perceived  usefulness yaitu  tingkatan  seseorang meyakini  penggunaan  sistem  tersebut  dapat meningkatkan  kinerja  pekerjaan, perceived  ease  of use adalah tingkatan seseorang meyakini penggunaan sistem tersebut tidak perlu menggunakan jerih payah yang besar, dan intention to  use ,  yaitu  kecenderungan  seseorang  dalam berperilaku  untuk  menggunakan  teknologi  (F.D, Davis,  1986).  Salah  satu  faktor  yang  dapat mempengaruhi  yaitu  persepsi  pengguna  ketika melihat  manfaat  dan  kemudahan  dari  penggunaan teknologi  informasi  menjadikakan  tindakannya dapat  menerima  teknologi  tersebut  (Irawati  et  al., 2020).

## Pajak Daerah
Berdasarkan
Undang-Undang
Republik
Indonesia  Nomor  34  Tahun  2000  tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah  bahwa pajak daerah dan retribusi daerah  merupakan  sumber  pendapatan  yang digunakan  untuk  mendanai  jalannya  pemerintahan daerah dan pembangunan suatu daerah, serta untuk memperkuat  otonomi  daerah yang  luas,  nyata,  dan bertanggung  jawab.  Pasal  1  menjelaskan  bahwa pajak  daerah  adalah  kontribusi  nyata  secara  wajib dan  bersifat  memaksa  oleh  wajib  pajak  tanpa imbalan  langsung  yang  seimbang  untuk  mendanai jalannya  pemerintahan  daerah.    Jenis  pajak  daerah provinsi  disebutkan  pada  pasal  2  yaitu  pajak kendaraan  bermotor  dan  kendaraan  di  atas  air,  bea baik  nama  kendaraan  bermotor  dan  kendaraan  di atas  air,  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermtoor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah  dan  air  permukaan  (Pemerintah  Indonesia, 2000).

## Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah  Dan  Retribusi  Daerah,  dijelaskan  bahwa Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  merupakan pajak  yang  dipungut  dari  kepemilikan  maupun penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor  adalah  segala  kendaraan  yang  digunakan di  seluruh  jalan  darat  dengan  ketentuan  memiliki roda  serta  gandengannya  dan  digerakkan  oleh peralatan  yang  dapat  mengubah  sumber  daya energi  tertentu  menjadi  tenaga  gerak  kendaraan tersebut.  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  juga mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor  16  Tahun  2020  Tentang  Penghitungan Dasar  Pengenaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, menyatakan  bahwa  perhitungan  dasar  pengenaan Pajak  Kendaraan  Bermotor  dihitung  dari  perkalian dua  unsur  pokok  yaitu  Nilai  Jual  Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot (Pemerintah Indonesia, 2009).

## Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan adalah upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam memanfaatkan  perkembangan  ilmu  dan  teknologi guna  memaksimalkan  target  penerimanaan  pajak. Pelaksanaan modernisasi ini merupakan wujud dari pelaksanaan good  governance ,  yaitu  penerapan sistem administrasi perpajakan yang akuntabel dan transparansi  melalui  teknologi  yang  semakin canggih  (Maulana  &  Yulianti,  2022).  Modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  untuk  pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  terus  digencarkan  agar masyarakat  terdorong  untuk  patuh  terhadap kewajiban  yang  harus  dibayarkan.  Pembaharuan sistem ini dapat memberikan manfaat bagi Negara, yakni  peningkatan  penerimaan  pajak.  Beberapa sistem administrasi perpajakan yang dapat
digunakan  oleh  wajib  pajak  yaitu  melalui  Kantor Bersama  SAMSAT,  SAMSAT corner ,  SAMSAT keliling, SAMSAT payment point , SAMSAT drive thru , dan e-SAMSAT. Berbagai alternatif pembayaran  PKB  diberikan  untuk  menghindari keterlambatan  pembayaran  pajak,  mendekatkan layanan  kepada  masyarakat,  menambah  pilihan pembayaran  PKB  bagi  wajib  pajak,  memberikan kenyamanan  bagi  wajib  pajak,  pembayaran  PKB secara  online  dapat  dilaksanakan  kapan  saja  tanpa perlu  mendatangi  Kantor  Bersama  SAMSAT,  dan memberikan efisiensi waktu bagi wajib pajak .

## Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi  perpajakan  merupakan  upaya pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  dengan  cara  memberikan  wawasan  dan pembinaan  agar  wajib  pajak  mengetahui  lebih lanjut  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan perpajakan  (Saputra  et  al.,  2022).  Dengan  adanya penerimaan sosialisasi dari pemerintah, maka akan memberikan  dampak  yang  positif  kepada  wajib pajak. Beberapa dampak tersebut yaitu wajib pajak mengetahui  apa  saja  metode  pembayaran  yang dapat  digunakan,  tata  cara  perpajakan,  serta memahami  pentingnya  pembayaran  pajak  bagi Negara.  Menurut  Wardani  &  Wati  (2018),  apabila tidak  dilakukan  sosialisasi  secara  efektif,    wajib pajak  akan  mengalami  kesulitan  untuk  membayar pajak.  Semakin  tinggi  intensitas  dilakukannya sosialisasi  perpajakan  oleh  pemerintah,  maka semakin  tinggi  pula  kepatuhan  yang  dimiliki  para wajib pajak dapat meningkat.

## Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kepatuhan perpajakan  adalah  keadaan yang mewajibkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Menurut Novasari  &  Ratnawati  (2020),  tingkat  kepatuhan merupakan  bentuk  kerelaan  yang  berpindah  dari wajib  pajak  dalam  menyelesaikan  tanggung  jawab perpajakannya  dari  kondisi  awal  menuju  kondisi yang lebih bagus maupun sebaliknya.
Salah  satu  bentuk  kepatuhan  tersebut  yaitu membayar  pajak  kendaraan  bermotor  (Maulana  M &  Yulianti,  2022).  Menurut  (Alfikri  et  al.,  2022), cara  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak yaitu  dengan  bertindak  tegas  untuk  penegakan hukum  perpajakan,  sehingga  wajib  pajak  akan sadar  atas  tindakan  ketidakpatuhannya.  Menurut (Sarlina  et  al.,  2019),  kepatuhan  wajib  pajak  dapat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  terkait akses  pajak,  fasilitas  pajak,  kualitas  pelayanan  dan reward  bagi  wajib  pajak  yang  patuh  dalam memenuhi kewajibannya.

## METODE

## Jenis Penelitian
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif  deskriptif,  yaitu  penelitian  dengan memberikan  deskripsi  terkait  data  menggunakan angka.  Objek  penelitian  ini  mencakup  variabel independen (X) yaitu modernisasi sistem administrasi  perpajakan,  variabel  dependen  (Y) yaitu  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (M).

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di  Kantor Bersama  SAMSAT  Surabaya  Utara.  Jumlah  objek pajak  yang  terdaftar  yaitu  sebanyak  460.867. penelitian  ini  tidak  melibatkan  seluruh  populasi menjadi  objek  penelitian,  sehingga  penentuan sampel menggunakan accidental sampling di mana penentuan  sampel  dilaksanakan  berdasarkan  siapa saja  yang  kebetulan  bertemu  dengan  peneliti  dan memiliki  kriteria  yang  sesuai  untuk  menjadi responden.  Sampel  yang  akan  digunakan  dapat ditentukan  dengan  menggunakan  rumus  slovin, yaitu sebagai berikut.
n=N1+N (e)2 Keterangan: n = ukuran sampel/jumlah responden N = jumlah populasi e  =  batas  toleransi  kesalahan  pengambilan  sampel (10%)
Cara penentuan sampel dalam penelitian ini adalah: n=460.8671+460.867 (0.1)2 n=460.8674609.67 n=99,97 n=100
Dengan  menggunakan  rumus  diatas,  dari 460.867  populasi  objek  pajak  yang  terdaftar  di Kantor  Bersama  SAMSAT  Surabaya  Utara,  maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 100 responden.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer berdasarkan  persepsi  responden  berupa  kuesioner yang disebarkan. Pengukuran variabel menggunakan  skala  ordinal  poin  1-5  dan  teknik pengukurannya menggunakan teknik likert. Teknik analisis  data  menggunakan  pendekatan Partial Least  Square (PLS)  pada  software  SmartPLS  4.0. analisis  data  dilaksanakan  melalui  tahap  outer model, inner model, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Karakteristik Responden
a. Karakteristik  responden  berdasarkan  jenis kelamin
Tabel 2. Jenis Kelamin Responden Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) Laki-Laki 70 70% Perempuan 30 30% Total 100 100%
Sumber: Data Primer Penelitian
Berdasarkan  kriteria  pada  tabel  2,  jumlah responden  laki-laki  sebanyak  70  orang  dan perempuan  sebanyak  30  orang.  Hal  ini  diartikan bahwa  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang terdaftar  di  SAMSAT  Surabaya  Utara  mayoritas laki-laki  di  mana  mereka  lebih  mampu  berpikir secara  rasional  dibanding  perempuan  yang  lebih mengandalkan  perasaan.  Hal  ini  juga  berkaitan dengan  penggunaan  kondisi  jalan  yang  mana  laki- laki  lebih  mudah  menguasai  dan  dapat  diandalkan daripada perempuan.
b. Karakteristik  responden  berdasarkan  jenis pekerjaan Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase (%) Tidak Bekerja 11 11% Karyawan Swasta 61 61% Wirausaha 17 17% PNS 5 5% Lainnya 6 6% Total 100 100% Sumber: Data Primer Penelitian
Berdasarkan kriteria pada tabel 3, mayoritas responden adalah karyawan swasta yang berjumlah 61  orang.  Pekerjaan  paling  sedikit  yaitu  PNS dengan  jumlah  5  orang.  Sedangkan  6  responden memilih  jenis  pekerjaan  lainnya  yaitu  terdiri  dari juru  parkir,  tukang,  mahasiswa,  pelajar,  dan purnawirawan TNI.
c. Karakteristik  responden  berdasarkan  lama kepemilikan kendaraan
Tabel 4. Lama Kepemilikan Kendaraan Responden Lama Kepemilikan Jumlah Persentase (%) <5 Tahun 33 33% 5-10 Tahun 28 28% >10 Tahun 39 39% Total 100 100% Sumber: Data Primer Penelitian Berdasarkan kriteria pada tabel 4, kepemilikan  kendaraan  paling  banyak  yaitu  39 responden  dengan  rentang  waktu  lebih  dari  10 tahun. Kepemilikan kurang dari 5 tahun terdapat 33
responden  dan  rentang  waktu  5  sampai  10  tahun ada  28  responden.  Jangka  waktu  kurang  dari  5 tahun termasuk kendaraan pembelian baru di mana pada rentang 5 sampai 10 tahun adalah masa untuk menikmati  kepemilikan  kendaraan.  Pada  usia kendaraan  mencapai  lebih  dari  10  tahun  biasanya akan  diperjualbelikan  mengingat  penggunaan mesin kendaraan juga mulai habis masanya.

## Outer Model
Tahapan pengujian outer model dilakukan dengan  uji  validitas  konvergen,  uji  validitas diskriminan, dan uji reliabilitas.

## Uji Validitas Konvergen
Pengujian validitas
konvergen
dilaksanakan  melalui loading  factor dengan  hasil memiliki  nilai  >0,7  dan  nilai  AVE  >0,5.  Apabila nilai  yang  ditunjukkan  telah  memenuhi  syarat tersebut  maka  dapat  dikatakan  telah  lulus  uji validitas konvergen.
1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Tabel 5. Nilai Loading Factor Tahap 1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indikator Nilai Loading Keterangan X1 0,775 Valid X2 0,832 Valid X3 0,781 Valid X4 0,683 Tidak Valid X5 0,328 Tidak Valid Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  nilai loading  factor indikator  variabel  modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  memiliki  2 indikator  dengan  nilai  <0,7  yaitu  X4  sebesar 0,683  dan  X5  sebesar  0,328.  Maka  dari  itu perlu adanya pengujian ulang untuk mendapatkan nilai yang valid.
Tabel 6. Nilai Loading Factor Tahap 2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indikator Nilai Loading Keterangan X1 0,801 Valid X2 0,905 Valid X3 0,709 Valid Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  seluruh indikator telah memenuhi syarat nilai loading factor karena memiliki nilai >0,7. Maka, nilai loading  factor  untuk  indikator  dari  variabel modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan dapat dinyatakan lulus uji konvergen.
2. Sosialisasi Perpajakan
Tabel 7. Nilai Loading Factor Tahap 1 Sosialisasi Perpajakan Indikator Nilai Loading Keterangan M1 0,728 Valid M2 0,718 Valid M3 0,720 Valid M4 0,512 Tidak Valid M5 0,724 Valid M6 0,790 Valid M7 0,437 Tidak Valid
Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023
Tabel  7  menunjukkan  bahwa  selurun indikator  telah  memenuhi  nilai  loading kecuali  indikator  M4  sebesar  0,512  dan  M7 sebesar  0,437.  Pengujian  ulang  dilakukan dengan mengeliminasi indikator tersebut.
Tabel 8. Nilai Loading Factor Tahap 2 Sosialisasi Perpajakan Indikator Nilai Loading Keterangan M1 0,758 Valid M2 0,715 Valid M3 0,726 Valid M5 0,738 Valid M6 0,795 Valid
Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023
Berdasarkan  tabel  8  diatas,  seluruh indikator  variabel  sosialisasi  perpajakan  telah memiliki  nilai  >0,7  dan  dapat  dinyatakan  lulus uji konvergen.
3. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Tabel 9. Nilai Loading Factor Tahap 1 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Indikator Nilai Loading Keterangan Y1 0,771 Valid Y2 0,744 Valid Y3 0,744 Valid Y4 0,393 Tidak Valid Y5 0,769 Valid Y6 0,419 Tidak Valid Y7 0,444 Tidak Valid Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023
Tabel  9  menunjukkan  bahwa  ada indikator  yang  belum  memenuhi  syarat  uji konvergen,  yaitu  indikator  Y4,  Y6,  dan  Y7 dengan  nilai  masing-masing  sebesar  0,393; 0,419;  dan  0,444.  Pengujian  ulang  dengan pengeliminasian perlu dilakukan pada indikator tersebut  agar  mendapatkan  nilai loading  factor yang valid.
Tabel 10. Nilai Loading Factor Tahap 2 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Indikator Nilai Loading Keterangan Y1 0,828 Valid Y2 0,859 Valid Y3 0,798 Valid Y5 0,742 Valid Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023
Pada  tabel  10  setelah  melalui  tahap  2, seluruh  indikator  menunjukan  nilai  >0,7 sehingga  dapat  dinyatakan  telah  lulus  uji konvergen.
Tabel 11. Nilai AVE Variabel Nilai AVE Keterangan X 0,655 Valid M 0,588 Valid Y 0,653 Valid Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023
Tabel  11  menunjukkan  seluruh  variabel memiliki nilai >0,5 dengan rincian variabel X sebesar  0,655,  variabel  Y  sebesar  0,653,  dan variabel  M  sebesar  0,558.  Berdasarkan  hasil tersebut,  maaka  dapat  dinyatakan  lulus  uji konvergen.

## Uji Validitas Diskriminan
Tabel  12.  Nilai Cross  Loading dari  Indikator Variabel M X Y M x Y P value M1 (0,758) 0,166 0,362 0,056 <0,001 M2 (0,715) 0,151 0,341 0,090 <0,001 M3 (0,726) 0,302 0,454 0,119 <0,001 M5 (0,738) 0,211 0,418 0,032 <0,001 M6 (0,795) 0,196 0,449 -0,004 <0,001 X1 0,219 (0,801) 0,094 -0,080 <0,001 X2 0,224 (0,905) 0,220 -0,083 <0,001 X3 0,251 (0,709) 0,140 0,127 <0,001 Y1 0,369 0,068 (0,828) -0,138 <0,001 Y2 0,437 0,246 (0,859) -0,309 <0,001 Y3 0,447 0,097 (0,798) -0,096 <0,001 Y5 0,491 0,226 (0,742) 0,007 <0,001 M x X 0,077 -0,021 -0,161 (1.000) <0,001
Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023
Uji  validitas  diskriminan  dilaksanakan melalui cross  loading dengan  nilai  >0,7  dan memiliki  nilai  AVE  yang  lebih  besar  dari  korelasi antarkonstruk  laten.  Tabel  12  menunjukkan bahwa masing-masing indikator  per variabel telah memiliki  nilai cross  loading yang  lebih  besar daripada  konstruk  lain  secara  vertikal.  Maka, seluruh indikator dari tiap variabel dapat dinyatakan lulus uji validitas diskriminan.

## Uji Reliabilitas
Tabel 13. Nilai Composite Relliability dan Cronbach’s Alpha Variabel Cronbach’s alpha Composite reliability X 0,744 0,856 M 0,802 0,807 Y 0,823 0,824
Sumber: Data Primer, Diolah SmartPLS 4.0 (2023)
Tabel  13  menerangkan  bahwa  nilai Cronbach’s  Alpha untuk  ketiga  variabel,  memiliki nilai  >0,7.  Nilai Composite  Relliability dari  ketiga variabel  juga  menunjukkan  nilai  >0,7  sehingga dapat  dinyatakan  lulus  uji  reliabilitas  dan  dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

## Inner Model
Pengujian  inner  model  ditunjukkan  melalui koefisien determinan (R-Square) yang menandakan besarnya kombinasi variabel independen mempengaruhi  nilai  variabel  dependen.  Nilai  R- square sebesar 0,75; 0,50; 0,25 dapat diinterpretasikan  sebagai  substansial,  moderat,  dan lemah.  Berikut  adalah  hasil  dari  koefisien determinan pada penelitian ini.
Tabel 14. Nilai R-Square Variabel R-Square R-Square adjusted Y 0,345 0,324
Sumber: Data Primer, Diolah SmartPLS 4.0 (2023)
Pada  tabel  14  menunjukkan  bahwa  nilai R-Square  masih  tergolong  lemah  dan  belum mencukupi untuk diinterpretasikan sebagai moderat karena  nilainya  masih  dibawah  0,50.  Nilai  R- square sebesar 0,345 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 34,5%  (0,345  x  100%)  dipengaruhi  variabel modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  dan sosialisasi  perpajakan,  sisanya  65,5%  dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

## Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilaksanakan  dengan menggunakan  software  SmartPLS  4.0.  Hal  ini dapat dijelaskan dengan melihat nilai t-value dan p- value pada masing-masing variabel. Berikut adalah gambar dari hasil pengujian.
Gambar 1. Hasil Uji Hipotesis
Dari gambar 1 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut.
Tabel 15. t-statistik dan p-value t-statistik p-value Hasil X -> Y 0,407 0,684 Ditolak M x X -> Y 2,045 0,041 Diterima
Sumber: Data Primer, Diolah SmartPLS 4.0 (2023)
Pada  tabel  15  menerangkan  bahwa  hasil penelitian  pada  hipotesis  pertama  yaitu  pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  menunjukkan  nilai  t-statistik  sebesar 0.407  dan  p-value  sebesar  0.684.  Hal  ini menandakan bahwa modernisasi sistem administrasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor.  Dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  pertama  ditolak  karena  tidak  sesuai dengan  syarat  diterimanya  nilai  t-statistik  >1,65 dan nilai p-value <0,05.
Hasil  penelitian  pada  hipotesis  kedua  yaitu pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor dimoderasi sosialisasi perpajakan  menunjukkan  nilai  p-value  sebesar 0,041  dan  t-statistik  sebesar  2,045.  Hal  ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi  dengan  signifikan  dan  berkorelasi positif  hubungan  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor.  Dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  kedua  diterima  karena  sesuai  dengan syarat  diterimanya  nilai  t-statistik  >1,65  dan  nilai p-value <0,05.

## Pembahasan
Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil  pengujian  H1  menunjukkan  bahwa variabel
modernisasi sistem administrasi perpajakan  tidak  memiliki  pengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Koefisien jalur dari variabel modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah positif dan
mengindikasikan  bahwa  jika  persepsi  responden terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor  juga  akan  meningkat.  Namun, modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Penelitian  ini  berkebalikan  dengan  penelitian Virgiawati  et  al.,  (2019)  dan  Viva  et  al.,  (2019) yang menyatakan bahwasannya modernisasi sistem administrasi  perpajakan  berpengaruh  secara  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Namun,  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian Asra & Pratomo (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Hal  ini  tidak  didukung  dengan  teori  TAM yang  menjelaskan  bahwa  penggunaan  sebuah sistem  dipengaruhi  oleh  manfaat  dan  kemudahan dari  teknologi  tersebut  di  mana  individu  yakin untuk melakukannya. Sehingga modernisasi sistem administrasi  perpajakan  belum  mampu  untuk menstimulus tujuan tersebut yang diakibatkan oleh para wajib pajak yang masih mengandalkan kantor induk  yaitu  Kantor  Bersama  SAMSAT  Surabaya Utara untuk membayar pajak meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai layanan yang bersifat lebih  mudah  dan  praktis.  Oleh  karena  itu, penggunaan  sistem  administrasi  perpajakan  yang belum  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  responden dapat memperlemah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  Dimoderasi  Sosialisasi Perpajakan
Hasil  pengujian  H2  menunjukkan  bahwa variabel sosialisasi perpajakan mampu memoderasi dengan  signifikan  pengaruh  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Koefisien  jalur  dari variabel  sosialisasi  perpajakan  sebagai  variabel moderasi  antara  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  adalah  positif.  Hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  sosialisasi  perpajakan mampu  memoderasi  pengaruh  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor  secara  positif  dan signifikan.  Apabila  persepsi  kondisi  sosialisasi perpajakan meningkat, maka pengaruh modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  juga  ikut meningkat.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  (Marsaulina  &  Putra,  2018)  dan (Hartinah et al., 2022).
Dasar  dari  teori  TAM  adalah  perilaku individu yang mengarah pada penggunaan
teknologi. Persepsi responden yang tidak mengetahui bagaimana sistem administrasi dijalankan  ataupun  responden  yang  tidak  memiliki keinginan  untuk  menggunakan  sistem  administrasi yang  modern,  maka  dapat  menurunkan  tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Begitu  pula  sebaliknya, wajib  pajak  yang  mau  menggunakan  layanan sistem  administrasi  perpajakan  dengan  maksimal akan  mampu  meningkatkan  tingkat  kepatuhan mereka.  Sosialisasi  perpajakan  di  sini  membantu para wajib pajak untuk mengenal lebih dekat sistem administrasi  yang  modern  agar  memudahkan mereka  dalam  mematuhi  peraturan  yang  berlaku dengan  melakukan  pembayaran  pajak  sehingga wajib  pajak  tidak  hanya  bergantung  melakukan pembayaran di kantor induk saja.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pengujian yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor.  penggunaan  modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  dapat  dikatakan belum  maksimal  dilakukan oleh  masyarakat  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Sosialisasi perpajakan  juga  mampu  memoderasi  pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  semakin  tinggi  program  sosialisasi perpajakan  yang  dilakukan  maka  akan  semakin meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor.

## Saran
Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas  cakupan  wilayah  populasi  maupun objek penelitian sehingga perolehan hasil penelitian akan  memiliki  tingkat  generalisasi  yang  tinggi. Untuk  penelitian  selanjutnya  juga  diharapkan menggunakan penambahan variabel maupun penggantian  variabel  sehingga  topik  penelitian menjadi bervariasi.

## Implikasi Penelitian
Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi penelitian  serupa.  Bagi  Badan  Pendapatan  Daerah, UPT  PPD  Surabaya  Utara,  dan  Kantor  Bersama SAMSAT  Surabaya  Utara  wajib  melakukan sosialisasi perpajakan secara terus menerus sebagai upaya  untuk  meningkatkan  penggunaan  sistem administrasi  modern  yang  telah  diciptakan, sehingga  wajib  pajak  dapat  membayar  pajak kendaraan bermotor dengan nyaman dan fleksibel.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  pada  penelitian  ini  adalah hanya  mengumpulkan  data  melalui  kuesioner
dengan  teknik accidental  sampling ,  sehingga  data yang  dihasikan  merupakan  gambaran  para  wajib pajak  yang  terdaftar  di  Kantor  Bersama  SAMSAT Surabaya Utara sebagai sasaran penelitian. Kuesioner  yang  dibagikan  kepada  responden  juga dapat mengandung pandangan subjektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfikri,  R.,  Sarwani,  S.,  &  Sayudi,  A.  (2022). Kepatuhan dalam membayar pajak
Kendaraan  bermotor  di  unit  pelayanan pendapatan daerah Banjarmasin 1 dan 2. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 5 (2), 877–894.
https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2060 Asra,  A.  G.,  &  Pratomo,  D.  (2021).  Pengaruh Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Dengan  Sosialisasi  Sebagai  Variabel Moderating. E-Proceeding  of  Management , 8 (6), 8311–8334. https://openlibrarypublications.telkomunivers ity.ac.id/index.php/management/article/view/ 17033
Bachmid,  R.  L.,  Santoso,  T.,  &  Zakariya.  (2019). Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Elektronik SAMSAT. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) , 11 (1),  1–11.  https://publik.untag- sby.ac.id/backend/uploads/pdf/3.pdf F.D,  Davis,  A.  (1986).  Technology  acceptance model  for  empirically  testing  new  end  user information  systems. Theory  and  Result, Unplublished Ph.D Dissertation Sloan: Sloan School  of Management, Massachusetss Institute of Technology (MIT), . https://doi.org/10.1126/science.146.3652.164 8
Hartinah,  D.  A.  S.,  Kusumawati,  A.,  &  Rasyid,  S. (2022).  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi :  Sosialisasi  Pajak  Sebagai Variabel  Moderasi. Owner , 7 (1),  195–218. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262 Hingis, L. R., & Oktariyanda, T. A. (2021). Inovasi Pelayanan  Pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  Melalui  Sambel  Bajak  (Sambil Belanja  Bayar  Pajak)  Di  Badan  Pendapatan Daerah  Provinsi  Jawa  Timur. Publika ,  253– 268. https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p253- 268
Irawati,  T.,  Rimawati,  E.,  &  Pramesti,  N.  A. (2020).  Penggunaan  Metode  Technology Acceptance  Model  (TAM)  Dalam  Analisis Sistem  Informasi  Alista  (Application  Of Logistic  And  Supply  Telkom  Akses). Is  The Best  Accounting  Information  Systems  and Information  Technology  Business  Enterprise This  Is  Link  for  OJS  Us , 4 (2),  106–120. https://doi.org/10.34010/aisthebest.v4i02.225 7
Marsaulina,  N.,  &  Putra,  R.  J.  (2018).  Pengaruh Modernisasi  Pelayanan  Perpajakan,  Sanksi Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Pajakan, Pengetahuan  Perpajakan  Kepada  Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan. Jurnal Online Internasional  &  Nasional , 6 (1),  1–17. www.journal.uta45jakarta.ac.id Maulana  M,  R.,  &  Yulianti,  D.  (2022). Pengaruh Pemanfaatan  Teknologi  Dan  Modernisasi Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  ( Studi  Kasus  Pada  WPOP  yang  Terdaftar  di KPP Mikro Piloting Majalengka ) . https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v 5i3.1137
Meifari,  V.  (2020).  Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak kendaraan  Bermotor  dengan  Sosialisasi Perpajakan  Sebagai  Variabel  Moderasi  di Kota  Tanjungpinang. Cash , 3 (01),  39–51. https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585 Novasari,  A.,  &  Ratnawati,  D.  (2020).  Pengaruh Ekstensifikasi  Pajak,  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak,  Dan  Pemeriksaan  Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Behavioral Accounting Journal , 3 (2), 115–128. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.102
Nurcahyamita, S. I. (2018). Implementasi Layanan Inovasi  Samsat  Keliling  Dalam  Upaya Meningkatkan  Pelayanan  Pembayaran  Pajak Kendaraan  Bermotor  Periode  2015-2018.
Photosynthetica , 2 (1), 1–13. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1021 0 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Penghitungan Dasar
Pengenaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 . (2020). Prasetyo, E. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor . 6 . https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ek uivalensi/article/view/436 Saputra,  D.,  Dewi,  R.  C.,  &  Erant,  G.  P.  (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal Manajemen  Pendidikan  Dan  Ilmu  Sosial , 3 (1), 56–67. https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841
Sarlina,  L.,  Kurniawan,  A.,  &  Umiyati,  I.  (2019).
Pengaruh  akses  pajak,  fasilitas,  kualitas pelayanan  dan  persepsi  adanya  reward terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor . 1 (2), 83–98.
https://doi.org/10.32670/fairvalue.v1i2.9 Sharini,  N.  A.,  &  Asyik,  N.  F.  (2021).  Pengaruh
Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan  Sosialisasi Perpajakan  Sebagai
Variabel  Moderating. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi . http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php /jira/article/view/3804 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34 Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 18  Tahun  1997  Tentang  Pajak  Dan  Retrbusi Daerah, (2000).
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009). Virgiawati,  P.  A.,  Samin,  &  Kirana,  D.  J.  (2019).
Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak,
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada Wajib  Pajak  Di  Samsat  Jakarta  Selatan).
Jurnal MONEX , 8 (2), 1–15.
http://dx.doi.org/10.30591/monex.v8i2.1234 Viva,  A.  A.,  Kowel,  L.  A.  A.,  &  Kalangi,  S.  J.
(2019).  The  Effect  Of  Taxpayer  Knowledge,
Taxpayer  Awareness  And  Modernization  Of Tax  Administration  System  To  Taxpayer Compliance  Of  Motor  Vehicles  In  South Minahasa  Regency. Tangkuman  4251  Jurnal
EMBA , 7 (3),
4251–4260.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/a rticle/view/25060/24760 Wardani,  D.  K.,  &  Wati,  E.  (2018).  Pengaruh Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Kebumen). Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 7 (1).
https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358 Widajantie,  T.  D.,  &  Anwar,  S.  (2020).  Pengaruh
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi  Pajak,  Dan  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat
Surabaya  Selatan). Behavioral  Accounting Journal ,
3 (2), 129–143.
https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103 Widajantie,  T.  D.,  Ratnawati,  D.,  Thamrin,  T.,  & Arifin,  M.  H.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Behavioral  Accounting  Journal , 2 (1), 41–53.