## INTEGRASI ASPEK LEGAL DAN MORAL DALAM HUKUM ISLAM
Oleh : Isa Agus Amsori
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) PEMALANG Email : isa_agus_amsori@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Dengan  detail Al-Qur`an membahas isu-isu fundamental  untuk membedakan mana yang  hak  dan mana yang  batil,  baik  dan  buruk, mana yang sesuai  kaidah moral dan mana yang imoral. Prinsip-prinsip ajaran Al-Qur`an ditempatkan sebagai standar prilaku yang dapat  diterima  dan  tidak  dapat  diterima, meskipun -dalam  perspektif  lebih  sempit- hukum  Islam tidak spesifik
membedakan  moral  dan  peraturan  hukum. Kaidah  hukum  dan  kaidah  moral memiliki  perbedaan  tujuan.  Hukum  bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dan ketenteraman  masyarakat,  sedangkan  moral  mempunyai  tujuan  untuk menyempurnakan  kehidupan individu seseorang. Kaidah  hukum terjabarkan  dari kaidah  moral,  karena  kaidah  moral  merupakan  kaidah  terpenting  dari  semua kaidah  yang ada. Hubungan hukum dan moral adalah moralitas; suatu perbuatan menyatakan bahwa  perbuatan  itu  sesuai  dengan  kaidah  moral, legalitas  suatu perbuatan  menyatakan  bahwa  perbuatan  itu  sesuai  dengan  kaidah  hukum. Pada prinsipnya, distingsi antara  hukum  dan  moral  terletak  pada  perbedaan  dalam tuntutan-tuntutan  yang  diajukan  oleh  kedua jenis  kaidah  itu dalam  konteks hukum.
Kata Kunci : Legal, Moral, dan Hukum Islam
A. Pendahuluan
Syari ’at Islam  dalam  kehidupan pemeluknya  menempati  kedudukannya yang  sangat  urgen,  suatu  kekuatan  yang dinamis dan sekaligus kreatif. Diskursus hukum  Islam  selalu  dinamis  dan  tidak kehilangan peran vitalnya serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat  yang  terus  berkembang dengan  munculnya  pemikiran  baru. Istilah  hukum  Islam  sebagai  pemaknaan al-fiqh  al-islâmî atau  dalam  konteks tertentu  dari asy- syarî’ ah al- Islâmî dan dalam  wacana  ahli  hukum  barat  dikenal Islamic  Law (Ahmad  Hasan  Ridwan, 2011: 168).
Substansi dari istilah-istilah tersebut, secara  fundamental  lahir  dari beragam mazhab  hukum  Islam (fikih) yang  memiliki  corak berbeda sesuai dengan  latar  belakang  sosiokultural  dan politik  di  mana  pemikiran  itu  tumbuh berkembang. Penggunaan term hukum Islam diperoleh dari terminologi Syari ’ ah, yang didasarkan atas kebijaksanaan dan demi mencapai kesejahteraan  umat.  Dalam  hal  ini sesuatu yang  berkaitan  dengan  rasa keadilan,  kasih  sayang,  kebijaksanaan dan  kebaikan.  Pengembangan  hukum Islam  tentunya  dapat  diiringi  dengan metodologinya  atau  filsafat  hukumnya.
Para mujtahid telah membangun kerangka metodologi yang ada perbedaannya  antara  satu  madzhab dengan  lainnya.  Perbedaan  pendapat dalam  pemikiran  hukum  Islam  tidak cukup  untuk  berbeda.  Namun  secara sungguh-sungguh untuk memahami wahyu, kemudian untuk mengamalkannya,  yaitu  hasil  ijtihad. Dengan  demikian  para  ahli  Islam  yang non-muslim,  tidaklah  masuk  dalam wilayah ijtihad ini. Jika mereka mendalami  Islam,  yaitu  status  kerjanya sebagai kajian akademis, bukan bagaimana  melakukan  ijtihad  dalam hukum Islam.
Pembahasan hukum  dan  moral dalam tradisi Barat adalah dalam rangka mencari  landasan  dan  formula  yang kokoh  bagi  berlakunya  suatu  hukum. Sedangkan  di  dalam  Islam,  gagasan pemikiran    para  ilmuan  Islam  terfokus pada  keyakinan  bahwa  hakekat  hukum adalah  hukum  Tuhan,  Dia  sendirilah yang  menjadi  sumber  hukum.  Wahyu yang  diturunkanNya  menjadi  landasan utama  dalam  hukum  Islam.  Hubungan antara  hukum  dan  moral  menjadi semakin  terlihat  penting  akhir-akhir  ini, karena  di  satu  pihak  ada  unsur  dalam kaum  muslimin  yang  mendesakkan syari’at  Islam  agar  segera  diterapkan, sementara ada pihak lain menolaknya.
Ada sebuah  keteratarikan  ketika membahas hukum manusia yang terpancar dari alam atau kodrat, kemudian  diterima  dan  menjadi  umum karena  secara  rasional  dapat  disadari manfaatnya  bagi  manusia.  Sedangkan hukum  ilahi  yang  diletakkan  Tuhan dalam  manusia  berupa  norma  moral umum  memainkan  peran  penting  karena menjadi  dasar  dan  sumber  hukum positif. Tercapainya tujuan kaidah moral secara  tidak  langsung  akan  membawa pengaruh  terhadap  upaya  pencapaian tujuan  kaidah  hukum  karena  pribadi yang  baik  cenderung  menaati  aturan- atuaran hukum yang merupakan pedoman  bagi  setiap  manusia  dalam kehidupan masyarakat.

## B. Hasil Temuan dan Pembhasan
1. Dialektika Moral Hukum
Sekuler dan Islam
Tujuan  hukum  untuk  mengatur pergaulan  hidup  secara  damai,  ditinjau dari aspek lahiriah yaitu untuk mencapai ketertiban  atau  kedamaian,  dan  jika  di tinjau  dari  aspek  batiniah  adalah  untuk mencapai  ketenangan  atau  ketentraman. Ruang  untuk    membuka  perspektif memahami  hukum  pembatasan  atau paksaan  hukum  harus  dilakukan  secara lebih proporsional. Prinsip “membahayakan  orang  lain”  memang penting  karena  bermaksud  melindung
hak orang lain untuk tidak dirugikan atau hak atas rasa aman atau tidak terancam.
Hukum adalah sebuah sarana spesifik, bukan suatu tujuan. Hukum, moralitas dan agama ketiganya  melarang pembunuhan. Namun demikian, hukum melarang pembunuhan ini dengan jalan menetapkan di dalam undang-undang bahwa seseorang melakukan  pembunuhan  maka  orang  lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan terhadap si pembunuh tersebut suatu tindakan paksa tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Moralitas membatasi dirinya pada keharusan, anda jangan membunuh (Kelsen, 2014 : 25).
Dengan  demikian,  prinsip  tersebut penting  untuk  membela  kedaulatan  atau otonomi  individu.  Disini  penting  untuk membedakan antara prilaku yang berkaitan dengan diri sendiri dan berkaitan dengan orang lain. Akan menjadi persoalan,  ketika  prilaku  murni  berkaitan dengan  diri  sendiri  sehingga  lepas  dari jangkauan  paksaan  hukum  atau  moral. Atau adakah prilaku yang secara eksklusif hanya  berkaitan  dengan  diri  sendiri,  dan karenanya  tidak  memiliki  efek  apapun bagi  orang  lain. Menurut  Judit  Shaklar, legalisme adalah sikap etis yang berpegang pada pandangan  bahwa  tindak tanduk moral semestinya berupa kepatuhan  kepada peraturan (Friedman, 2013 : 320).
Hukum tidak dibenarkan menutup peluang bagi individu untuk mengekspresikan  diri  sesuai  dengan pertimbangan  rasional  independennya sendiri. Misal adanya korupsi, mempunyai  dampak  negatif  terhadap kesejahteraan  publik  atau  kebaikan individu.  Kepentingan  publik  terancam ketika  korupsi  merajalela,  tetapi  pada saat  yang sama korupsi juga menggeroti individu,  maka  nilai  yang  secara  natural untuk  dibela  sedapat  mungkin  oleh setiap  individu.  Tentu  hal  ini  termasuk dalam  pertimbangan  moral  atau  watak moral  dan  bukan  hanya  legal.  Pada  saat itu  dimensi  moral  menjadi  substansi pertimbangan  hukum  yang  tidak  dapat dihindari walaupun akan disepakati pula oleh  para  penganut  postitivisme  hukum sekalipun (Ujan, 2009 : 137).
Kant membagi moralitas menjadi dua, yaitu  moralitas  heteronom  dan  moralitas otonom.  Moralitas  heterotonom  adalah sikap  di  mana  kewajiban  ditaati  dan dilaksanakan  bukan  karena  kewajiban  itu sendiri,  melainkan  karena  sesuatu  yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri, misalnya  ingin  mencapai  sesuatu  tujuan ataupun  karena  perasaan  takut  pada penguasa  yang  memberi  kewajiban.  Sikap seperti  ini  menghancurkan  moral.  Sedang moralitas otonom keasadaran manusia akan kewjibannya  yang  ia  taati  sebagai  sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena
diyakini sebagai hal baik.  Moralitas semacam ini  sebagai  otonomi  kehendak (autonomie  des  williens),  merupakan prinsip  tertinggi moralitas,  sebab  ia  jelas berkaitan  dengan  kebebasan,  hal  yang sangat  hakiki  dari  tindakan  makhluk rasional atau manusia (Tjahjadi, 1991 : 48).
Ada garis pemisah antara pertimbangan  hukum  dan  pertimbangan moral,  ketika  pelaku  kejahatan  harus dihukum  karena  pertimbangan  hukum, bukan  karena  pertimbangan  moral. Oleh karena itu, seorang harus dihukum karena melanggar  norma  hukum  dan  bukan karena  melanggar  norma  moral.  Distingsi ini  penting  karena  pelanggaran  secara substansial dapat melanggar norma hukum dan  norma  moral.  Akan  tetapi,  apabila negara mengambil keputusan untuk menghukum  seseorang,  maka  ia  dihukum semata-mata karena  pelanggaran  norma hukum, mengingat negara sebagai lembaga  politik  dan  bukan  sebagai lembaga moral. Seharusnya negara berkepentingan  mengelola  kepentingan umum berdasarkan norma hukum. Tuntutan  ini  tidak  akan  menimbulkan konflik  dengan  norma  moral  apabila norma  hukum  itu  sendiri  memang  adil (Tjahjadi : 139).
Louis  Henkin,  sebagaimana  dikutip Golding dalam  Tjahjadi  (1991 : 140), memberi  dukungan  khusus  kepada  Mill ketika  ia  menegaskan  perbedaan  antara
hukum  sebagai  institusi  publik  yng bertujuan  sosial  rasional  utilirarian,  dan moral  sebagai  lembaga  normatif  yang bersumber  dari  agama.  Dengan  menarik garis  pemisah  antara  hukum  dan  agama. Henskin  menolak  tindakan  melegislasi moralitas.  Menurutnya,  hanya  hukum yang  bertujuan  rasional  utilitarian  yang sah  disebut  hukum.  Sementara  moral yang yang mendapat basis dan sumbernya dari agama tidak diberlakukan dengan bantuan legislasi.
Setidaknya ada empat  perbedaan;
pertama,  hukum  lebih  dikodifikasikan daripada moralitas (hukum lebih dibukukan  daripada  moral), kedua, meski  hukum  dan  moral  mengatur tingkah  laku  manusia,  namun  hukum membatasi  diri  pada  tingkah  laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap bathin seseorang, ketiga,  sanksi  yang  berkaitan  dengan hukum  berbeda  dengan  sanksi  yang berkaitan  dengan  moralitas, keempat, hukum didasarkan atas kehendak masyarakat  dan  akhirnya  atas  kehendak negara  sedangkan  moralitas  didasarkan pada  norma-norma  moral  yang  melebihi para individu dan masyarakat.
Pandangan di  atas mengisyaratkan kepada  kita  ternyata  hukum dan  moral sebenarnya tidak dapat dipisahkan, melainkan  ia  harus  selalu  berdampingan. Hal  itulah  yang kemudian al-Ghazali
(1994 :  86), menyebut moral dengan istilah akhlak yang merupakan tabiat jiwa, yang  dapat  dengan  mudah  melahirkan perbuatan-perbuatan  dengan  perwatakan tertentu secara serta merta tanpa pemikiran dan  pertimbangan. Apabila  tabiat  tersebut melahirkan  perbuatan  baik  dan  terpuji menurut  akal  dan  agama,  tabiat  tersebut dinamakan  akhlak  yang  baik.  Apabila melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek,  maka  tabiat  tersebut  dinamakan akhlak yang jelek.
Dengan  kata  lain,  perbuatan  etis  itu bersifat deontologist dan berada di balik nalar. Russell berbeda lagi. Dia berpendapat bahwa perbuatan etis bersifat rasional. Justeru karena manusia rasional,  dia  melihat  perlunya  bertindak secara  etis.  Mengapa?  Bertindak  secara etis pada akhirnya pasti akan mendukung pencapaian interest (kepentingan) pelaku,  baik  interest  material  maupun non  material.  Dengan  istilah  lain,  nilai- nilai etis bersifat pragmatis atau utiliristik (Abdullah, 2002 : 17).
Ukuran  perseorangan  untuk  baik  dan buruk,  bagus  dan  jelek  berbeda  menurut perbedaan  persepsi  seseorang,  perbedaan masa,  dan  perubahan  keadaan  dan  tempat. Namun  demikian  dalam  setiap  masyarakat dalam  suatu  masa  ada  ukuran  umum, artinya ada ukuran yang diakui oleh seluruh atau  sebagian  besar  dari  anggotanya.  Bagi umat Islam pendasaran baik dan buruk bagi
perbuatan  adalah Al-Qur`an dan  al-Hadis (Djamil, 1999 : 148). Apa yang dinyatakan baik  oleh  kedua  sumber  itu,  maka  itulah ukuran  kebaikan,  dan  demikian  pula sebaliknya. Karena itu, integritas yang baik tidak  mungkin  diharapkan  di  luar  agama (Kabah, 2004 : 146).
Bahwa seluruh bidang hukum Islam yang  memiliki  landasan  tekstual  telah dikembangkan  secara  menyeluruh dan rapi  oleh fuqahâ.  Hukum  yang  belum sempat diungkapkan  secara  eksplisit tetapi  bisa  dikembangkan,  meskipun begitu  sesuai  dengan  teori  hukum tradisional yang bekerja di atas teks yang menentukan setiap ketentuan yang dihasilkan harus memiliki kaitan dengan kandungan literal dari teks baik langsung maupun  tidak  langsung.  Apa  yang tersedia  saat  ini  adalah  suatu  teori  yang dirancang  untuk  menjaga  keterkaitan antara  hukum  dengan  teks  ketika  teori itu  ternyata  bekerja  pada  sumber  yang terbatas (Saleh, 2009 : 149).
Dalam perpektif  ini, hukum  Islam menganggap  hubungan  seksual  diluar nikah  adalah  bentuk  kejahatan  dan kemaksiatan, kecuali hal itu antara suami dan  istri  atau  pada  masa  lalu  antara seorang majikan dengan budaknya. Pada saat yang sama pertanggungjawaban dari individu  itu  terhadap  perbuatan  zina, dalam  prakteknya,  untuk  mendapatkan hukuman  tidak  dapat  dipisahkan  dari
peraturan-peraturan  yang  berhubungan dengan  bukti  pelanggaran.  Hal  itu  harus ditetapkan  melalui  empat  orang  saksi, muslim  dewasa,  melihat  dengan  mata kepala  sendiri,  mempunyai  integritas karakter yang bisa dipercaya.
Di dalam kitab-kitab doktrin syariah juga menentukan ukuran-ukuran moralitas  yang  lain.  Semisal  kewajiban puasa  dalam  bulan  Ramadhan,  menahan diri berhubungan suami-istri saat sedang berpuasa, suatu peraturan yang mempunyai implikasi-implikasi  hukum tertentu.  Tuntutan  seorang  istri  terhadap maharnya,  umpamanya,  atau  status legitimasi  anaknya  dapat  bergantung kepada  apakah  hukum  menduga  sudah digauli atau belum
dalam perkawinannya. Tetapi akibat-akibat hukum  ini  bersifat  insidental,  peraturan itu  pada  dasarnya  adalah  moral  karena penyimpangan perbuatannya tidak menyebabkan adanya hukuman.
Betapapun, seorang yang betul-betul melanggar  kewajiban  puasa  ramadhan, atau  dengan  cara  lain  apapun,  harus bertobat  atas  dosanya,  baik  dengan membayar  puasa  pada  hari  lain  atau dengan  memberikan  sedekah.  Atau hukuman  rajam  bagi  pezina  juga  sangat sulit  untuk  diterapkan  karena  harus menghadirkan  empat  saksi,  muslim dewasa,  dan  melihat  dengan  mata kepalanya sendiri terkecuali ia
memberikan  pengakuan  sendiri  terhadap perbuatannya maka baru bisa dieksekusi hukuman  rajam.  Itupun  dengan  keadaan negara  tersebut  menerapkan  hukum Islam dalam pemerintahannya.
Pelanggaran  terhadap  etika  agama Islam  merupakan  pelanggaran  terhadap hukum Tuhan sebagaimana pelanggaran- pelanggaran lain yang karenanya pengadilan dapat memutuskan hukuman. Dalam  terminologi  syariah  Islam  adalah sebagai  undang-undang  hukum  dan undang-undang  moral.  Ini  merupakan susunan  komprehensif  dari  tingkah  laku manusia  yang  berasal  dari  otoritas tertinggi  dari  kehendak  Allah,  sehingga garis  pemisah  antara  hukum  dan  moral sama  sekali  tidak  begitu  jelas  tergambar seperti  halnya  dalam  masyarakat  Barat pada umumnya.
Sebarapa  jauh  yurispendensi  Islam, baik  dahulu  maupun  sekarang  dalam membedakan  antara  tingkah  laku  yang diinginkan  secara  etik  dan  yang  dapat dilaksanakan menurut hukum, atau seberapa  jauh  ia  menuntut  bahwa  hal  itu merupakan  kewajiban  pengadilan  untuk memaksa  seseorang  berkelakuan  secara ideal.  Sedangkan  pada  masyarakat  yang sudah  maju  adat  tersebut  tidak  lagi mencukupi.  Ini  karena  moral  adalah kebebasan pribadi dan cara berfikir setiap orang  tidaklah  sama,  sifat  dan  tingkah lakunya  pun  berbeda,  sehingga  banyak
sekali usaha baik yang mendapat tantangan dan hambatan.  Untuk mengatur segalanya  diperlukan  aturan  lain  yang tidak  didasarkan  pada  kebebasan  pribadi, tetapi  juga  mengekang  kebebasan  pribadi dalam  bentuk  paksaan,  ancaman  dan sanksi.  Aturan itulah  yang  disebut hukum (Raharjo,1991 : 27-28)
Dalam  beberapa  kasus,  memang benar,  sanksi-sanksi  hukum  yang  tepat dijatuhkan  karena  suatu  perbuatan  atau kelalaian seperti hukuman rajam (cambuk) bagi  orang  yang  menuduh  orang  berzina tapi  tidak  terbukti,  atau  hukum  potong tangan  bagi  orang  yang  mencuri.  Tetapi pada  umumnya  ajaran-ajaran Al-Qur`an semata-mata menunjukkan standar tingkah laku  tersebut  yang  dapat  diterima  oleh Allah  dan  menyatakan  akibat-akibatnya berkenaan  dengan  yang  dikenakan  teks nash.  Hukum  Islam  menganut  hukum kausalitas  (sabâbiyah)  yakni  adanya sesuatu  disebabkan  oleh  sesuatu pula, kewajiban  menerima  taklif  disebabkan seseorang yang akil, baligh, dewasa, sehat dan sadar (Muhaimin, 2012 : 299).
Perbedaan  antara  peraturan  yang dapat  dilaksanakan  menurut  hukum  dan peraturan  yang  diinginkan  secara  moral adalah  tentu  saja  bukan  perbedaan  antara peraturan  yang  tidak  dipatuhi.  Nilai  dan standar  yang  sebenarnya  yang  dengan  itu masyarakat  hidup  tidak  selalu  dan  tidak semata-mata yang dapat dilaksanakan oleh
pengadilan.  Sering  ada  kekuatan  yang lebih  kuat  untuk  memaksa  ketaatan standar  tingkah  laku  daripada  paksaan hukum.
Oleh  karena  itu,  dalam  pandangan masyarakat  Islam  hukum  dan  moralitas keagamaan  sering  digabungkan  secara rancu  dalam  filsafat  kehidupan  umum; sebetulnya ada paksaan  untuk mematuhi moral seperti halnya kewajiban melaksanakan  hukum.  Tetapi  pada prinsipnya, hanya memperhatikan perkara  yang  lebih  sempit  dari  peran yang dimainkan oleh pengadi lan syari’ah dalam  pelaksanaan  norma  tingkah  laku Islami.  Dan  bagi  pengadilan-pengadilan itu ada perbedaan nyata antara peraturan yang  dijalankan  menurut  hukum  dan yang diinginkan menurut moral.
Sebagaimana  aliran  hukum  alam, hukum  Islam  juga  tidak  memisahkan antara  hukum  dan  moral.  Hukum  Islam memandang  keduanya  sebagai  satu kesatuan  yang  tak  dapat  dipisahkan. Sebagai guide-line atau perangkat aturan,  hukum  tidak  bisa  berdiri  sendiri dalam interaksinya dengan  masyarakat. Sebaliknya, ia perlu disandingkan dengan  komponen  lain,  yaitu  moralitas yang  dalam  terminologi  agama  sering disebut tasawuf atau akhlaq karimah.
Dalam  Islam,  hukum  secara  luas dibagi  menjadi  dua  elemen  besar,  yaitu fiqh  ibadah  (ritual)  dan  fiqh  mu’amalah
(sosial).  Apa  yang  kemudian  disebut normatif  dalam  nomenklatur  hukum barat  sesungguhnya  memiliki  aspek persamaan  dengan  hukum  Islam  dalam pembagian pertama (fiqh ibadah). Disebut normatif lantaran diktum hukum semacam  ini  berwatak  statis  dan  tidak dapat  berkembang  mengikuti  irama perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat. Ini  bisa  dilihat  dalam  praktik  ritual keagamaan semisal shalat, puasa, membayar  zakat,  membaca Al-Qur`an dan lain-lain.
Elemen  yang  kedua  (mu’amalah) dalam nomenklatur hukum Islam merupakan  ketentuan-ketentuan  hukum berkaitan dengan persoalan sosial kemasyarakatan.  Elemen  fiqh  yang  ini dapat  mengalami  perubahan  sesuai konteks  perkembangan  masyarakat.  Apa yang  penting  dalam  fiqh  mu’amalah adalah bagaimana  mengapresiasi prnsip- prinsip  ajaran  agama  yang  dituangkan secara  garis  besar  oleh  teks  agama.  Hal ini  seperti  nilai-nilai  keadilan  (al- ‘ad âlah), kesetaraan (al-musâwat), permusyawaratan  (asy-syûrâ),  saling legawa  (at-tarâ ḍ i),  tidak  terselubung ( ‘adamu al -gharar), tidak ada pemaksaan (‘adamu al -`ikrâh), dan tidak spekulasi (‘adam al-muqâmarah).
Fungsi  hukum  bagi  manusia  adalah fitrah  sejak  dilahirkan  karena  manusia telah  memiliki  potensi-potensi  bawaan
yang  dapat  menjadikan  dasar  dalam pembentukan jiwa untuk menyadari akan pentingnya hukum. Intuisi dapat menuntun  manusia  untuk  menentukn kebenaran  yang datang dari Allah SWT, yang harus selalu terbina dalam lingkungan  kebenaran  tauhidullah  yang tertanam  sejak  berada  di  alam  ruh. (S. Praja, 2011 : 232)
2. Menikah Mut’ahkan
Legal
Moralism and Legal positivism
Istilah  sekular  yang  menjadi inti kata  sekulerisme  dan  sekulerisasi  itu berasal dari bahasa Latin yang mempunyai  dua pengertian  waktu  dan lokasi. Waktu menunjuk kepada sekarang  atau  kini,  sedang  lokasi menunjuk pada duniawi. Artinya tekanan makna  sekular  diletakkan pada periode tertentu di dunia yang dipandang sebagai suatu proses  sejarah.  Ini  berarti,  bahwa sekulerisme  adalah paham  atau  aliran dalam filsafat yang secara sadar menolak peranan  Tuhan  dan  wahyu  atau  agama dalam mengatur kehidupan manusia dan memusatkan perhatiannya semata-mata pada  masalah  dunia (Daud  Ali,  2012 : 23).
Bahkan  suatu  hal mengarah  kepada kehendak  untuk  berbuat  baik  terhadap sesama  manusia  bermuara  pada  suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan  prinsip-prinsip  rasional  dan moral.  Tetapi  kehendak  yang  sama
mendorong  orang-orang  juga  untuk membuat  suatu  aturan  hidup  bersama yang  sesuai  dengan  prinsi-prinsip  moral tersebut.  Hal  ini  dilaksanakan  dengan membentuk  suatu  sistem  norma  yang harus ditaati masyarakat tertentu.
Kehendak untuk mengatur hidup menghasilkan tiga macam norma: pertama, Norma moral yang mewajibkan tiap-tiap  orang  secara  batiniah. Kedua, norma-norma masyarakat, atau normanorma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum. Ketiga,Norma hukum, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
Norma moral bersifat subjektif, sebab berkaitan  dengan  suara  hati  subjek,  lagi menuntut  untuk  sungguh-sungguh  ditaati. Norma  sopan  santun  bersifat  objektif, karena  berhubungan  dengan  masyarakat dan  kebudayaan,  tidak  menuntut,  hanya mengundang  saja. Norma  hukum  bersifat objektif,  karena  kaitannya  dengan  negara, tetapi  menuntut  untuk  ditaati (Huijbers, 1995 : 64-65).
Perbedaan  hukum  dan  moral  (etika) dapat  diterangkan  lebih  lanjut  dengan mengingat akan suatu perbedaan prinsipil  dalam  menghadapi  norma- norma  moral  dan  hukum,  sebagaimana dikemukakan oleh Kant. Dalam
menghadapi norma-norma moral timbullah sikap moralitas, yakni penyesuaian  diri  dengan  batin;  di  sini
hati nurani menjadi motivasi sebenarnya dari  kelakuan  dan  tindakan-tindakan. Dalam  menghadap  norma-norma  yuridis timbullah sikap legalitas, yaitu penyesuaian  diri  dengan  apa  yang  telah ditentukan dalam undang-undang (Huijbers, 1995 : 66).
A. Reinach (1883-1917) sebagaimana dikutip Huijbers (1982 : 231-234),
mengatakan uraian Kant di  atas harus dilengkapi dengan uraian sebagai berikut: pertama, Norma moral mengenai  suara  hati  pribadi  manusia, norma  yuridis  berlaku  atas  dasar  suatu perjanjian. Kedua, Hak-hak  moral  tidak pernah  hilang  dan  tidak dapat  pindah kepada  orang  lain,  sedangkan  hak yuridis  dapat  hilang  dan  berpindah (sesuai  dengan  perjanjian). Ketiga, Norma  moral  mengatur  baik  batin maupun  hidup  lahir,  sedangkan  norma hukum  hanya  mengatur  kehidupan lahiriah  saja  (de  internis  praetor  non iudicat).
Dengan  demikian, hukum  haruslah bersih  dari  politik,  etika,  sosiologi  dan sejarah. Hukum hanya berurusan dengan bentuk  (forma)  tidak  berurusan  dengan isi (materia). Sedang keadilan sebagai isi hukum  berada  di  luar  hukum Oleh karena itu, Qodri A. Azizy (2004 :  203) menganggap gagasan-mengenai keadilan haruslah  menjadi  tema  di  dalam  politik, tidak  di  dalam  hukum.  Ilmu  hukum
adalah suatu hirarki mengenai hubungan normatif,  bukan  suatu  hubungan  sebab akibat. Kelsen hanya berbicara mengenai hukum  yang ada  (law  as  it  is),  tidak sebagai  yang  seharusnya  ada  (law  as ought  to  be).  Obyek  tunggal  hukum adalah  menentukan  apa  yang  dapat diketahui  secara  teoritis  tentang  tiap jenis  hukum  pada  tiap  waktu  dan  dalam tiap keadaan.
Semestinya  dikotomi semacam itu bisa dihindari sehingga seseorang beranggapan, bahwa keadaan bisa diputuskan  baik  dari  sudut pandang hukum atau moral, tapi memutuskan dari sudut pandang itu semahalnya mengecualikan  yang  satunya.  Inilah makna  klise  bahwa  suatu  tindakan tertentu mungkin secara moral tidak bisa diterima,  secara  hukum  hanya  tindakan ini  yang  benar  dan  bahkan  yang  lain (Kelsen, 2014 : 575).
Diskursus  hubungan  hukum  dan moral dalam perspektif pemikiran hukum terpola pada pertentangan pemikiran  antara  positivisme  dengan hukum kodrat.  Pokok  permasalahannya berkenaan  dengan  keabsahan  suatu aturan hukum (legalitas) sehingga mengikat  warga  masyarakat.  Namun hubungan  hukum  dan  moral  tidak terbatas  pada  persoalan  itu,  tapi  juga berkaitan  dengan  relasi  fungsional  yang bersifat  resiprokal  antara  hukum  dan
moral.  Baik  dalam  proses  pembentukan dan  penegakan    hukum,  maupun  dalam pengembangan dan penegakan moral, dan peranan  hukum  dalam  pembentukan moralitas  masyarakat. Singkatnya  hukum yang sebanarnya mempunyai empat unsur: (i)  perintah,  (ii)  sanksi,  (iii)  kewajiban (duty),  (iv)  kedaulatan / kekuasaan (sovereignty) (Azizy, 2004 : 202).
Dalam  praktek,  ternyata  faktor- faktor,  seperti  temperamen  psikologis hakim, kelas sosial hakim, dan nilai-nilai yang ada pada hakim, lebih berfungsi di dalam    pengambilan  keputusan  hukum daripada  “aturan”  yang  tertulis.  Holmes mengajak  untuk  bersikap  bersikap  dan bertindak  realistis  di  mana  realisme dipahami  sebagai  pengujian  ilmiah tentang  mengapa  putusan-putusan  itu  di dalam  kenyataannya  diambil.  Di  sini hakim mempunyai otoritas untuk menentukan  hukum  ketika  memberi keputusan  pengadilan,  meskipun  dalam beberapa  hal  putusannya  itu  tidak  selalu sama  dengan  apa  yang  tertulis  dalam undang-undang  atau  aturan  lainnya. Untuk  itu  moralitas  hakim  sangat menentukan kualitas hukum yang merupakan  hasil  putusan  pengadilan  itu. (Azizy, 2004 : 207)
Dalam perspektif ini, idealisme hukum  baru  yang terdiri  dari  sebagian metafisis dan sebagian sosiologis, membelok dan mulai menentang
positivisme  analitis  dan  berbalik  mulai menyelidiki  realitas  dalam  masyarakat modern  dalam  hubungannya  dengan hukum  modern (Friedman,  1990 : 187). Hal  tersebut, berpijak  dari  pertanyaan fundamental  esensi  hukum.  Karena hukum  merupakan  produk  bermacam- macam  filsafat  tentang  hidup  dan ideologi  politik  yang  memang  digemari dalam  peradaban  Barat,  di  mana  nilai akhir dan tujuan hidup memang berbeda satu sama lainnya (Azizy, 2000 : 177).

## 3. Persemaian Legal spesifikasi dan Moral Ideal Principle
Sistem  hukum  Islam  merupakan salah  satu  tiga  besar  sistem  hukum  di dunia, dimana yang kedua adalah roman law dan  sistem common  law (Azizy, 2004 : 104).  Masing-masing  dari  ketiga sistem  hukum  di  dunia  ini  mempunyai spesifikasi  tersendiri,  dan  dalam  waktu yang  bersamaan,  dapat  saling  mengisi dan sekaligus berkompetisi dalam sebuah sistem hukum yang berkembang. Aspek  hukum  Islam  merupakan  hukum agama  dan  juga  mengandung  hukum moral,  atau  memiliki  nilai  moralitas, sehingga  dalam  praktek  pengamalannya ada  konsekuensi  akhirat.  Dalam  konteks ini, banyak hukum Islam yng membudaya  dan  menjadi  kebiasaaan dalam  kehidupan  pemeluknya (Azizy, 2000 :  106).  Oleh  karena  ada  hubungan hukum  Islam  dan  hukum  umum,
sekaligus  adanya  positivisasi  hukum Islam dalam pembangunan hukum dalam sebuah negara tertentu.
Hukum  Islam  yang  berhubungan dengan  ranah  publik  seperti hudud, qishas dan  sejenisnya  adalah  hukum publik  yang  terkandung  dalam  syari’ah, sepenuhnya  dapat  dijadikan  landasan dan konsisten dengan konteks historisnya.  Akan  tetapi  tidak  dapat dijadikan  alasan  dan  tidak  secara konsisten  bersesuaian  dengan  konteks kekinian. Apa yang tersirat dalam hal ini adalah  hukum  Islam  sangat  dipengaruhi nuansa  sosial-budaya,  ekonomi,  politik masyarakat  Arab  diabad  ke  tujuh.  Oleh sebab  itu,  bukanlah  sikap  yang  bijak ketika  mengadopsi  apa  yang  ditetapkan dalam  nash  secara  literal  dan  formal legalistik tanpa lebih jauh mengapresiasi tujuan serta hikmah terdalam dari hukum tersebut (Arma, 2005 : 177-178). Karena setiap  hukum  yang  lahir  pasti  bertujuan mencari  kemaslahatan  dan  ini  sangatlah sesuai  dengan  prinsip maqâshid al- syarî ’ah , maka hukum harus menyesuaikan pada ruang dan waktu.
Tentu,  hukum  mestilah  memiliki sifat  adaftif,  berkembang, partikular, beragam sesuai dengan tuntutan lokalitas dan  tidak  kadaluwarsa.  Dalam  sejarah pemikiran hukum Islam, secara filosofis, sebagaimana  diteorikan  oleh  Coulson memang  dikenal  adanya  tarik  menarik
antara  wahyu  dan  akal,  kesatuan  dan keragaman, otoritarianisme dan liberalisme,  idealisme  dan  realisme, hukum dan moralitas, serta stabilitas dan perubahan (Saleh, 2009 : 88).
Ahli  hukum  Barat  menilai  hukum Islam  sebagai  hukum tidak  menerima logika  hukum  jika  tidak  dikatakan menolak  positivisme,  kecuali  J.N.D Anderson.  Coulson  sebagai  penganut dan pendukung positivisme, tertarik pada kepentingan  materiil  masyarakat  dan menilai  hukum  Tuhan  dari  sudut positivistik.  Hukum  Islam  menurutnya agamis  karenanya  bukan  hukum  dalam pengertian  modern.  Berbeda  dengan Coulson, Anderson menyatakan  bahwa hukum  Islam  juga  menjangkau  setiap segi  kehidupan  dan  setiap  bidang hukum.  Oleh  karena  itu,  dalam  teori hukum  Islam (u ṣūl  al -fiqh) tidak  dapat ditandingi oleh hukum manapun (Ridwan, 2011 : 168).
Secara  umum,  sistem  hukum  sebagai kumpulan  aturan  yang  ditentukan  oleh koherensi  pengertiannya  yang  terdalam, sehingga  setiap  sistem  hukum  merupakan kebutuhan  enterprise  yang  bukan tanpa tujuan. Hukum sangat berhubungan dengan  konsep  tujuan,  dan  keadilan merupakan tujuan tertinggi.  Hukum tanpa keadilan  dan  moralitas,  bukanlah  hukum dan  tidak  bisa  bertahan  lama.  Hukum Islam  memiliki  sumber  spesifik  yang
secara epistemologi disebut otoritas, rasio, intuisi  dan  empiris.  Otoritas  dibedakan menjadi  dua  jenis: (1)  Otoritas  manusia yang  berasal  dari  manusia  yang  disebut kesaksian,  (2)  Otoritas  Tuhan  dalam bentuk  wahyu  yang  diwahyukan  kepada Nabi  dan  merupakan  sistem  ketuhanan yang  menempatkan  Allah  SWT  sebagai penguasa tertinggi. Otoritas Tuhan memiliki  jangkauan rentang  waktu  abadi dan  bersifat  universal (Ridwan,  2011 : 171).
Wacana hukum Islam dalam kerangka  ilmu  berada  dalam  wilayah pemahaman  akal  terhadap  wahyu  Allah. Hukum  Islam  memuat  prinsip-prinsip aturan  yang  sifatnya  tetap  dan  abadi tetapi eksistensi aktivitas akal menjamin pelaksanaan hukum yang bersifat fleksibel.  Dalam  wilayah  inilah,  hukum Islam  dipahami  sebagai  wujud  upaya ilmiah  manusia  untuk  mengkaji  dan menyusun  prinsip-prinsip  wahyu  ke dalam sistem hukum yang manusiawi.
Memang  apabila  memahami hukum Islam  hanya  sebagai  kumpulan  peraturan yang  berasal  dari corpus  jurisprudence Islam yang terbentuk secara historis, maka hanya  sebagai  peninggalan  masa  lalu. Namun  hukum  Islam  terdiri  dari  tiga lapisan  norma  yang  meliputi:  (1)  norma- norma  dasar  (al-qiyâm  al-`asâsiyah),  (2) asas-asas  umum  (al-u ṣ ûl  al-kuliyyah),  (3) Peraturan-peraturan  kongkret  (al-a ḣ kâm
al-far ’ iyyah).  Peraturan  hukum  kongkret sebagian  besarnya  memang  merupakan kebutuhan saat itu, bila zaman berlalu dan muncul  berbagai  variabel  baru  yang  tidak ada  saat  dilakukan  ijtihad  terhadap peraturan tersebut maka peraturan itu akan kehilangan  relevansinya.  Dalam  asas hukum  Islam  sendiri  ditegaskan  bahwa tidak  diingkari  perubahan  hukum  karena perubahan  zaman menurut  Musthafa Abdurraziq  (2009 :  5), ada  tiga  syarat perubahan peraturan hukum yaitu: (1) ada tuntutan  untuk  melakukan  perubahan,  (2) peraturan  tersebut  tidak  menyangkut substansi  ibadah,  dan  (3)  perubahan  baru itu tertampung oleh nilai dan asas syari’ah lainnya.
Secara  fundamental ketiga poin  di atas  lebih  dekat  dengan filsafat  hukum Islam  terdiri  atas  sumber  hukum,  kaidah dan tujuannya (maqâ ṣ id al-tasyrî ’ ), sebuah tujuan atau rahasia (asrâr) yang sesungguhnnya  dari  perundangan  atau penerapan hukum Islam (tatbîq al-a ḣ kâm).
Tujuan itu  ada yang secara terang disebut langsung  oleh  Allah  dalam  firman-Nya, dan  ada  pula  yang  tersembunyi,  sehingga diperlukan upaya penggalian yang sesungguhnya untuk mengetahuinya dalam bentuk kegiatan kefilsafatan (philosophical  activities) (Koto,  2012 : 154).
Inti  pokok  dari  syariat adalah untuk manusia, asy-Syatibi dalam al
Muwâfaqat fî U ṣ ûl asy- Syarî’ ah, mengemukakan  bahwa  tujuan  pokok disyariatkan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan  cara  terpeliharanya  tiga  macam kebutuhan  manusia,  yaitu ḍ arûriyât, hâjiyât,  dan tahsîniyât bagi  manusia  itu sendiri (Koto, 2012 : 49).
Secara umum, prinsip-prinsip pokok yang  harus  selalu  menjadi  landasan  dan sasaran hukum Islam adalah;
1. Meraih  kemaslahatan  dan  menolak kemafsadatan ( ﺪﺳﺎﻔﻤﻟا ءردو ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺐﻠﺟ )
Ulama  menyimpulkan  prinsip  ini dengan  mengatakan  bahwa  meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan  adalah  prinsip  paling utama  dalam  pensyaratan  hukum Islam. Prilaku  manusia  ada  yang berimplikasi  pada  kemaslahatan  dan ada  pula  yang  berimplikasi  pada kemafsadatan.  Oleh  karena  syariat Islam  bertujuan  untuk  mengatur supaya  seluruh  perilaku  manusia berdampak pada kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat.
Dalam mencapai kemashatan ada tiga tingkatan yang harus diperhatikan, pertama, kemaslahatan pada yang diperbolehkan (ma ṣâ li ḣ al- mubâ ḣâ t), kedua,  kemaslahatan  pada yang dianjurkan (ma ṣâ li ḣ al-
mandûbât), ketiga, kemaslahatan pada  yang  diwajibkan  (ma ṣâ li ḣ al- wâjibât). Sedangkan  kemafsadatan memiliki  dua  tingkatan, pertama,
kemafsadatan  pada  yang  makruh (mafâsid al makrûhât), kedua,
kemafsadatan  pada  yang  diharamkan (mafâsid al-mu ḣ arramât) (Koto, 2012: 148)
Pemahaman  pengetahuan  pada kemaslahatan  dan  kemafsadatan  di dunia, sebagian besarnya dapat diketahui  melalui na ṣ .  Sedangkan nilai  kemaslahatan  dan  kemafsadatan di  akhirat  tidak  dapat  dianalisis melainkan dengan menggunakan petunjuk dalil naqli.
2. Memberikan kemudahan  dan  menolak kesukaran ( جﺮﺤﻟا ﻊﻓدو ﺮﯿﺴﯿﺘﻟا ﺐﻠﺟ )
Semua hal  yang  membuat  segala sesuatu  menjadi  sempit  dan  sulit harus  dihilangkan,  karena  agama diturunkan bukan untuk menimbulkan kesulitan  bagi  manusia,  melainkan kemudahan. Ada kaidah pokok
ﺮﯿﺴﯿﺘﻟا  ﺐﻠﺠﺗ    ﺔﻘﺸﻤﻟا “kesulitan  itu
mendatangkan kemudahan”.
Dari kaidah ini  adanya  dispensasi (rukh ṣ ah) dalam hukum Islam. Keringanan  dalam  lingkup  ibadah  dan sebagainya  dibenarkan  adanya  apabila memenuhi  sebab: 1). Kondisi  atau alasan  dalam  perjalanan,  2) Dalam kondisi  sakit,  3) Karena  terpaksa,  4)
Karena lupa, 5) Karena ketidaktahuan/belum mengerti, 6)
Karena  alasan  kekurangan  bersifat alamiah,  6) Karena  kesulitan  dan bencana global (Koto, 2012: 149, Lihat juga, Wahbah Azzuhaily, 2005: 123). Metodologi yang  dikandung  teks dapat  dikembangkan  hingga  mencakup seluruh bidang kegiatan manusia melalui prinsip umum (deduktif) dari hukum Islam yang  berangkat  dari  kasus-kasus  hukum spesifik  dalam  fiqh,  dan  dengan  meneliti ayat-ayat Al-Qur`an dan  Sunnah,  pemikir hukum  Islam  bisa  sampai  pada  prinsip umum  hukum  Islam,  yaitu  sebuah  pinsip- prinsip ini adalah hikmah hukum.
Di  sini keberadaan Al-Qur`an dan hadits  oleh  umat  Islam  dipandang memiliki  otoritas  yang  mengikat,  sebagai kemauan  kekuatan  di  luar  manusia, kemauan  yang  berada  di  bawa  otoritas kemanusiaan  manapun. Dengan  kata  lain, Al-Qur`an dan  hadits  merupakan  norma dasar  yang  mengikat,  karena  bagi  umat Islam keduanya adalah nash.
Hukum-hukum  yang  bersifat  umum ini  yang  bersendikan  prinsip-prinsip  yang kokoh  seperti  keadilan  yang  murni  dan kebajikan  yang  hahiki.  Orang-orang  barat menamakan prinsip-prinsip tersebut qanun samawi  atau  kanun  yang  kekal.  Prinsip- prinsip  yang  umum  ini  berlaku  di  segala negara  di  segala  bangsa  dan  di  setiap masa.  Pemeliharaan  hukum  mewujudkan
ide-ide  yang  tinggi,  baik  mengenai  hak, keadilan,  persamaan maupun  dalam memelihara  maslahat,  menolak  mafsadat serta memperhatikan keadaan dan suasana (as-Shidiqiy, 2001 : 286).

## C. Simpulan
Hubungan  antara  aspek  legal  dan moral  dalam  hukum  Islam, pada  aspek perbedaannya adalah dalam daya kerjanya.  Kaidah  hukum  bukan  hanya membebankan  kewjiban  pada  manusia (normatif), tapi juga memberikan kekuasaan (atributif) aturan untuk mengatur  kehidupan  bermasyarakat). Kaidah moral hanya membebanan kewajiban  saja  pada  manusia,  artinya semata-mata  bersifat  normatif untuk
mengatur  kehidupan  pribadi  manusia. Perbedaan  lainnya  berkenaan  dengan sifat  universalitas  yang  menjadi  ciri kaidah moral, dan sifat nasionalitas yang menjadi karakteristik hukum.
Hukum Islam
juga tidak memisahkan  antara  hukum  dan  moral. Hukum  Islam  memandang  keduanya sebagai  satu  kesatuan  yang  tak  dapat dipisahkan.  Sebagai  perangkat  aturan, hukum  tidak  bisa  berdiri  sendiri  dalam interaksinya  dengan  masyarakat. Dan perlu  disandingkan  dengan  komponen lain, yaitu moralitas yang dalam terminologi  agama (tasawuf  atau  akhlaq karimah).
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Amin. 2002. Filsafat  Etika Islam. Bandung : Mizan.
Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1994. Ihyâ` ‘Ul ûm  ad- Dîn, Vol. III. Kairo : Dar al Hadith.

## Ali,  Mohammad  Daud. 2012. Hukum
Islam: Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada
ash-Shidiqiy,  Hasbi. 2001. Falsafah Hukum  Islam. Yogyakarta :  Pustaka Rizki Putra.
Azizi, Ahmad  Qodri. 2000. Islam  dan Permasalahan  Sosial. Yogyakarta : LkiS.
___________. 2004. Eklektisisme Hukum Nasional. Yogyakarta : Gama
Media.
Djamil,  Fathurahman. 1999. Filsafat Hukum  Islam. Jakarta :  Logos Wacana Ilmu.
Friedmann,  W. 1990. Teori  dan  Filsafat
Hukum-Telaah  Kritis  atas  Teori-
Teori  Hukum, (terj.) Muhammad
Arifin. Jakarta : CV. Rajawali.
___________. 2013, The  Legal  System: A Social Science Perspective, (System Hukum persektif Sosial). terj. M.Chozim. Bandung : Nusa Media
Huijbers,  Theo. 1995. Filsafat  Hukum. Yogyakarta : Kanisius.
___________. 1982. Filsafat  Hukum Dalam  Lintasan  Sejarah. Yogyakarta : Kanisius.
H.L.A  Hart. Tth. The  Concept  of  Law. terj.  M.  Chozim. Bandung : Nusa Media

## Praja, Juhaya  S. 2011. Teori  Hukum
Islam  dan Aplikasinya. Bandung : Pustaka Setia.
Ka’bah,  Rifyal . 2004. Menegakkan Syariat  Islam  di  Indonesia. Jakarta : Khairul Bayan.
Koto,  Alaidin. 2012. Filsafat  Hukum
Islam. Jakarta :  Raja  Grafindo Persada.
Kelsen,  Hans. 2014. General  Theory  of
Law and State. terj. Raisul Muttaqien.
Teori  Umum  tentang  Hukum  dan
Negara. Bandung : Nusa Media
Mustofa. 2009. Hukum Islam Kontemporer. Jakarta : Sinar Grafika.
Nirwan,  Syafrin  Arma. 2005. Syari’at Islam: Antara  ketetapan  Nash  dan
Maqashid  Syari’ah . dalam  Adian
Husaini. Islam  Liberal,  Pluralisme Agama  dan  Diabolisme  Intelektual. Surabaya ; Risalah Gusti.
Rahardjo,  Satjipto. 1991. Ilmu  Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Ridwan,  Ahmad  Hasan. 2011. Dasar-
Dasar Epistemologi Islam. Bandung : Pustaka Setia.
Saleh,  Abdu l  Mun’im . 2009. Hukum Manusia  sebagai  Hukum  Tuhan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Tjahjadi, S.P. Lili. 1991. Hukum Moral-
Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Impearatif Kategoris. Yogyakarta
: Kanisius.
Ujan,  Andrea  Ata. 2009. Filsafat Hukum. Yogyakarta : Kanisius.