## Wajah Hukum

## Problem Hakim Mediasi dalam Melaksanakan Mediasi terhadap Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung
Qodariah Barkah 1 dan Abi Tandore 2
1,2 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Jalan Tulang Bawang 4 No 266 RT 34 RW 09 Kel. Lebung Gajah Sematang Borang, Palembang Dusun 1 RT 009/RW 005 Desa Keman Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Correspondence email: qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id, abitandore_uin@radenfatah.ac.id
Abstrak .  Pelaksanaan  mediasi  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kelas  IB  Kayuagung  pada  masa  pandemi  banyak  yang  belum berhasil,  sehingga  penulis  bertujuan  untuk  menemukan  problematika  hakim  mediator  dalam  melakukan  mediasi  tersebut. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan.  Data  lapangan  diperoleh  melalui  wawancara  langsung  dengan  hakim mediator  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1B  Kayuagung.  Metode  pendekatan  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris.  Hasil penelitian  ini  menemukan  ada  dua  hal  yang  menjadi problema  mediator, yaitu  aspek teknis  dan non  teknis. Aspek teknis  terkait keterbatasan  tenaga  ahli  dan  waktu,  sedangkan  aspek  non-teknis  terletak  pada  tekad,  ketidak  hadiran  para  pihak,  kurang  aktif mengikuti  dari  proses  mediasi,  kurang  keterbukaan  didalam  menyampaikan  permasalahan  serta  sifat  ego  masing-masing  pihak. Dengan  demikian,  hal  yang  dapat  dilakukan  adalah  menambah  mediator  khusus  yang  bersertifikat  dan  bukan  dari  hakim; mengupayakan pelatihan dan pembinaan terkait perkawinan serta keterampilan mediator dalam melakukan mediasi.
Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Kayuagung
Abstract . The implementation of divorce mediation at the Kayuagung Class IB Religious Court during the pandemic has not been successful, so the author aims to find the problems of the mediator judge in conducting the mediation. This research uses the type of  field  research.  Field  data  were  obtained  through  direct  interviews  with  mediator  judges  at  Pengadilan  Agama  Kelas  1B Kayuagung. The approach method uses an empirical juridical approach. The results of this study found that there are two things that  become  the  problem  of  the  mediator,  namely  technical  and  non-technical  aspects.  The  technical  aspect  is  related  to  the limitations  of  experts  and  time,  while  the  non-technical  aspect  lies  in  the  determination,  absence  of  the  parties,  less  active participation in the mediation process, lack of openness in conveying problems and the ego nature of each party. Thus, what can be done is to add  a  special  certified  mediator  and not from a judge; seek  training and  coaching  related to marriage  as  well as mediator skills in conducting mediation.

## Keywords: Mediation, Divorce, Kayuagung Religious Court

## PENDAHULUAN
Islam  telah  menetapkan  dasar-dasar  dan  menegakkan  sandaran  untuk  membangun  keluarga  dan  melindungi perkawinan dari perselisihan yang menimbulkan suasana yang kurang nyaman bahkan menimbulkan perselisihan atau konflik di dalam keluarga. 1 Perselisihan dan konflik tersebut dapat menimbulkan dampak pertengkaran bahkan dapat menyebabkan  terjadinya  perceraian. 2 Dalam  Islam  perceraian  merupakan  perbuatan  yang  tidak  dilarang,  namun dibenci  Allah.  Perceraian  dibolehkan  jika  perceraian  tersebut  merupakan  salah  satu  jalan  keluar  terhadap permasalahan rumah tangga. 3 Perceraian diartikan sebagai putusnya hubungan antara suami dan istri. 4
Angka perceraian di Indonesia dikategorikan cukup tinggi. Dalam persoalan ini, setiap perkara perceraian yang diajukan  ke  pengadilan  maka  wajib  melakukan  mediasi.  Tidak  sedikit  peneliti  yang  melakukan  penelitian  tentang keberhasilan mediasi di pengadilan, namun hasilnya menyatakan bahwa keberhadilan mediasi belum maksimal.
Seperti  penelitian  yang  dilakukan  Budianto,  beliau  meneliti  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama Bandung.  Hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  mediasi  sudah  dilaksanakan  sesuai  aturan  namun  hasilnya  tetap berjalan  kurang  baik,  belum  sesuai  dengan  harapan  Perma  No.  1  Tahun  2016. 5 Selain  itu,  Huzaimah  menyatakan
1 Asli yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga , (Jakarta: Amzah, 2012), 299.
2 Armansyah  Matondang,  “ Faktor-faktor  yang  mengakibatkan  perceraian  dalam  perkawinan”,  dalam  Jurnal  dan  Sosial Politik , (Medan:Universitas Medan), Volume 2/Februari 2014, 143
3 Fadhilah  Dkk,  “Talak  Suami  Pada  Saat  Istri  Hamil  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  Budaya  Lokal”, Muqaranah Volume 5 No. 1, (Juni 2021) : 46
4 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia , (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 92
5 Kun Budianto, “Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A”, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat Vol 18, no 1 , (Juni 2018):16
Qodariah  Barkah dan  Abi  Tandore,  Problem Hakim Mediasi  dalam Melaksanakan Mediasi  terhadap Kasus Perceraian  pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung
dalam  penelitiannya  bahwa  secara  fakta  mediasi  bahkan  menunjukkan  kesan  paradoks.  Artinya,  semakin  mediasi terhadap perkara perceraian diupayakan, maka kegagalan mediasi tersebut tetap saja tinggi. 6
Tidak  hanya  itu,  kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1B  Kayuagung  juga  mengalami  peningkatan, bahkan pada masa pandemi. Fenomena ini tentunya sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan, yang mana dalam prinsip  perkawinan  menginginkan  kehidupan  yang  rukun  serta  damai.  Mediasi  terhadap  perkara  perceraian  adalah wajib, artinya setiap perkara perceraian  akan  melalui proses mediasi dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan perkara oleh  hakim.  Mediasi  dilakukan  oleh  hakim  mediator  yang  dapat  dipilih  sendiri  oleh  para  pihak  atau  dapat  juga ditentukan  oleh  majelis  hakim  dengan  kesepakatan  para  pihak.  Mediator  wajib  bertugas  sesuai  yang  diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Aturan  mengenai  mediasi  semula  di  atur  dalam  PERMA  Nomor  01  Tahun  2008.  Akan  tetapi,  aturan  tersebut dinilai belum optimal karena belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi dan belum meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Oleh sebab itu, aturan mediasi tersebut direvisi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, diharapkan mediasi di pengadilan dapat  mengalami  peningkatan  keberhasilan.  Namun,  pada  kenyataanya  sesuai  data  yang  di  peroleh,  kegiatan memediasi  para  pihak  yang  dilaksanakan  pada  Pengadilan  Agama  Kelas  1B  Kayuagung  masih  minim keberhasilannya, sehingga percapaian tersebut belum sesuai harapan.
Adapun  data  laporan  hasil  mediasi  dua  tahun  terakhir  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1B  Kayuagung  adalah sebagai berikut: 7
Tahun Yang dimediasi Gagal Berhasil 2019 140 135 5 2020 147 145 2
Sumber: laporan mediasi pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020.
Berdasarkan  kepada  informasi  laporan  mediasi  tersebut,  diketahui  bahwa  pada  tahun  2019  perkara  perceraian yang  dimediasi  yaitu  sebanyak  140  perkara,  dengan  angka  keberhasilannya  adalah  5  perkara  perceraian.  Sedangkan pada tahun 2020 pada saat pandemi covid-19 perkara perceraian  yang dimediasi yaitu sebanyak 147 perkara dengan angka  keberhasilannya  adalah  2  perkara  perceraian.  Ada  peningkatan  perkara  perceraian  yang  dimediasi  dari  tahun 2019  ke  tahun  2020  yaitu  sebanyak  7  perkara  perceraian.  Namun  justru  keberhasilan  mediasinya,  terjadi  penurunan pada  saat  pandemi  covid-19  yaitu  pada  tahun  2019  perkara  perceraian  yang  berhasil  dimediasi  sebanyak  5  perkara perceraian sedangkan pada tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 sebanyak 2 perkara. 8
Menurut  keterangan  Humas  Pengadilan  Agama  Kelas  1B  Kayuagung,  Bapak  Alimmudin  yakni  tingkat keberhasilan  mediasi  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1B  Kayuagung  masih  belum  optimal.  Adannya proses  mediasi  ini  tentu  diharapkan  banyak  kasus  perceraian  yang  berhasil  didamaikan  dengan  dicabutnya  gugatan perceraian mereka dari pengadilan. 9
Namun,  pada  kenyataanya  sesuai  data  yang  di  peroleh,  kegiatan  memediasi  para  pihak  yang  dilakukan  hakim mediator  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1B  Kayuagung  masih  minim  keberhasilannya,  sehingga  pencapaian  tersebut belum  sesuai  harapan.  Tercatat  dari  tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2020,  perkara  yang  berhasil  di  mediasi  hanya berjumlah 7 perkara perceraian dari total 287 perkara.

## METODE Pendekatan penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris.  Pendekatan  ini  merupakan  suatu pendekatan yang melihat suatu permasalahan dari segi norma atau peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang ada  dalam  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  dalam  peneltian  ini  dilakukan  dengan  memadukan  data  yang  didapat  dari sumber utama dan sekunder.
Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan kajian tentang mediasi dalam PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan  melihat  aplikasinya  pada  pelaksanaan mediasi khusus kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung.
6 Arne  Huzaimah,  “Urgensi  Integrasi  antara  Mediasi  dan  Hakam  dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  dengan  Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama”, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat Vol 16, no 2 , (Desember 2016):10
7 Laporan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020
8 Laporan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020
9 Wawancara, Alimmudin, Pada Tanggal 23 Februari 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.
Qodariah  Barkah dan  Abi  Tandore,  Problem Hakim Mediasi  dalam Melaksanakan Mediasi  terhadap Kasus Perceraian  pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

## Rancangan kegiatan
Mengingat setiap penelitian membutuhkan waktu dalam penyelesaian penelitian, maka pada penelitian tentang problematika mediator terhadap mediasi kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini juga membutuhkan waktu untuk  menyelesaikan  penelitiannya.  Adapun  rancangan  kegiatan  terkait  dengan  proses  penyelesaian  penelitian  ini adalah dilakukan selama tiga bulan, yaitu Juni-Agustus 2021.

## Ruang lingkup atau objek
Setiap  penelitian  memiliki  ruang  lingkup  tersendiri  sebagai  pembatasan  terhadap  masalah  yang  akan  diteliti. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini terkait dengan problematika hakim mediator dalam mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19. Tidak hanya itu, objek penelitian juga sangat penting, sebab objek penelitian merupakan suatu sasaran yang hendak diteliti oleh peneliti dengan cara ilmiah. Objek penelitian dalam tulisan ini ialah pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian di pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung selama masa pandemi.

## Bahan dan alat utama
Bahan penelitian yang digunakan pada penelitian tentang problem hakim mediasi dalam melaksanakan mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum  tersier.  Ketiga  bahan  hukum  tersebut  dinamakan  sebagai  data  sekunder.  Pada  penelitian  ini  tidak  hanya menggunakan  data  sekunder  melainkan  juga  data  primer,  sebab  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris. Adapun data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung. Sedangkan data sekunder adalah sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer berupa peraturan hukum yang dikeluarkan dan disahkan oleh badan atau lembaga yang berwenang.  Adapun  bahan  hukum  primer  pada  penelitian  tentang  problem  hakim  mediasi  dalam  melaksanakan mediasi  terhadap  kasus  perceraian  pada  masa  pandemi  covid-19  adalah  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  suatu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan-penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  doktrin  para  ahli  yang  termuat  pada  buku,  artikel,  hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mediasi pada kasus perceraian.
3. Bahan hukum tersier
Bahan  hukum  tesier  merupakan  suatu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier didapatkan dari kamus-kamus hukum atau ensiklopedi hukum.
Alat  utama  yang  digunakan  pada  penelitian  tentang  problem  hakim  mediasi  dalam  melaksanakan  mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini adalah hasil wawancara dengan para hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung, sebab penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris.

## Tempat
Wilayah atau tempat penelitian dalam ini yaitu di Pengadilan  Agama Kelas 1B Kayuagung. Tepatnya di Jalan Letjen M. Yusuf Singgadekane Nomor 228 Kayu Agung, Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia.

## Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara sebagai berikut: 1. Observasi
Observasi  yaitu  melakukan  pengamatan  langsung  terkait  problem  hakim  mediasi  dalam  melaksanakan mediasi  terhadap  kasus  perceraian  pada  masa  pandemi  covid-19  serta  upaya  hakim  mediator  dalam  mengatasi problematika pada saat melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.
2. Wawancara
Wawancara  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  data  dengan  teknik  komunikasi  secara  langsung.  Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan beberapa Hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.
3. Dokumentasi
Dokumentasi  yaitu,  proses  pengumpulan  data-data  dari  arsip  atau  berkas-berkas  yang  diperlukan  untuk penelitian. Kemudian diinventarisir untuk dipelajari dan dikaji guna keperluan penelitian.
4. Definisi operasional variabel penelitian
Qodariah  Barkah dan  Abi  Tandore,  Problem Hakim Mediasi  dalam Melaksanakan Mediasi  terhadap Kasus Perceraian  pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung
Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan terkait istilah yang digunakan dan terdapat pada judul penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang problem hakim mediasi dalam melaksanakan mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 sebagai berikut: a. Hakim mediator
Hakim  mediator  dimaksudkan  orang  yang  membantu  para  pihak  yang  berperkara  dalam  proses perundingan  guna  mendapatkan  penyelesaian  perkara  secara  damai.  Seorang  mediator  di  pengadilan  agama harus bersikap netral, artinya ia tidak memihak terhadap siapapun. Selain itu, mediaor harus memiliki sertifikat sebagai  mediator.  Jika  mediator  yang  ditunjuk  adalah  hakim  pada  pengadilan,  maka  hakim  tersebut  bukanlah hakim yang memeriksa perkara para pihak.
b. Mediasi
Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  perkara  antara  para  pihak  dengan  proses  prundingan  guna mendapatkan  kesepakatan  yang  dibantu  oleh  seorang  mediator.  Mediasi  secara  bahasa  adalah  penyelesaian sengketa  dengan  menengahi. 10 Secara  istilah,  mediasi  berati  suatu  perjanjian  perdamaian. 11 Dengan  demikian, mediasi  merupakan  suatu  penyelesaian  perkara  dengan  melibatkan  pihak  ketiga.  Pihak  ketiga  tersebut merupakan mediator yang bertugas untuk menengahi para pihak. 12 c. Perceraian
Perceraian  secara  etimologi,  bearti  perpisahan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam  bahasa  Arab disebut furqah jamaknya furaq : furaqassawaj bearti  putusnya  perkawinan.  Amir  Syarifuddin  menjelaskan bahwa  putusnya  perkawinan  adalah  istilah  hukum  yang  di  gunakan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  untuk menjelaskan  perceraian  atau  berakhirnya  hubungan  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan. 13 d. Pandemi covid-19
Covid-19  adalah  penyakit  jenis  baru  yang  belum  pernah  diindentifikasi  sebelumnya  pada  manusia. Namun corona sendiri diambil dari bahasa latin yang bearti mahkota, sebab bentuk Virus corona memiliki paku yang  menonjol  menyerupai  mahkota  dan  corona  matahari. Virus  corona telah  memicu  wabah  di  kota  Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019, dan setelah itu menyebar keberbagai negara di belahan dunia. World Health Organization (WHO) mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. 14 5. Teknik analisis
Penelitian  tentang  problem  hakim  mediasi  dalam  melaksanakan  mediasi  terhadap  kasus  perceraian  pada masa  pandemi  covid-19  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris  yang  menggunakan  teknik  analisis  secara kualitatif. Secara kualitatif maksudnya mendeskripsikan kualitas serta data secara memadai yang dituangkan pada kalimat yang teratur dan logis.
Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data yang didapat dan diuraikan sesuai situasi dan kondisi yang ada dilapangan serta disimpulkan secara deduktif sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah. Kemudian diinterprestasikan, dengan demikian nampak rincian jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.

## HASIL

## Problem hakim mediasi dalam melaksanakan mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung
Mediasi  merupakan  proses  yang  harus  dilalui  sebelum  persidangan.  menurut  ketentuan  Pasal  4  Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu. Perkara Perceraian adalah salah satu  jenis  sengketa  yang  wajib  melalui  proses  mediasi  terlebih  dahulu  sebelum  dimulai  pemeriksaan  pokok  perkara perceraian  antara  suami  atau  istri  yang  mengajukan  gugatan  perceraian  di  Pengadilan  Agama.  Jika  tidak  melalui proses mediasi maka dianggap gugatannya batal demi hukum.
Mediasi  merupakan  salah  satu  jalan  keluar  untuk  menyelesaikan  masalah  dalam  Pengadilan.  Ditegaskan  juga pada  PERMA  No  1  Tahun  2016  mengenai  tugas  mediator  agar  bertugas  lebih  optimal  untuk  penyelesaian  kasus maupun  persengketaan  yang  terjadi.  Akan  tetapi,  selain  terdapatnya  kewajiban  bermediasi  pada  kasus  cerai,  tidak
10 Sujadi F.X., Penunjang Keberhasilan Proses Menejement, ( Jakarta CV Masagung, 1990) cet3, 36
11 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, ( Jakarta:Rineka Cipta, 2001), 487
12 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Presfektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional, (Jakarta  Kencana, Prenada Media Grub, 2009), 2
13 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munaqahat dan  Undang- undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2011), 190.
14 Utami,F.A. 2020. Apa itu Pandemi? (16 Maret 2020) https:/Puspensos.Kemensos.go.id. Diakses 28 juni 2021
Qodariah  Barkah dan  Abi  Tandore,  Problem Hakim Mediasi  dalam Melaksanakan Mediasi  terhadap Kasus Perceraian  pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung
sejalan terhadap kenyataan pada Pengadilan  Agama Kelas 1B Kayuagung disebabkan banyak  kasus  cerai pada masa pandemi covid-19. Hal ini tentunya ada suatu problem atau masalah yang menghambat proses mediasi secara efektif, ada  beberapa  problem  yang  mempengaruhi  keberhasilan  mediasi  yang  dilakukan  oleh  mediator,  tujuan  bermediasi pada  kasus  cerai  yaitu  mendamaikan  permasalahan  sehingga  menekan  jumlah  sengketa  pada  pengadilan,  namun faktanya bahwa banyak terjadi keputusan untuk cerai dan angka keberhasilan mediasinya yang rendah. 15 Berdasarkan hasil mewawancarai para hakim yang bertugas memediasi perkara pada Pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung, yang menjadi persoalan umum di kalangan hakim mediator dalam memediasi pihak yang ingin bercerai pada masa pandemi covid-19 yaitu sebagai berikut:
1. Waktu  yang  mediator  miliki  sangat  terbatas  dalam  mendamaikan  mereka  yang  bersengketa,  sebab  perkara  yang masuk  banyak  sehingga  pelaksanaan  mediasi  belum  optimal.  Kuantitas  kasus  yang  diselesaikan  pada  masa pandemi covid-19 perhari mencapai lima bahkan lebih. Selalu terjadi peningkatan kasus setiap bulannya, sehingga hakim  merasa  sulit  untuk  menyelesaikan  persoalan client melalui  jalur  perdamaian  dengan  optimal.  Waktu  yang terbatas  ini  mengakibatkan  mediator  harus  cepat  menyelesaikan  mediasi  sehingga  tidak  berlangsung  efektif. Umumnya  mediasi  berjalan  sekitar  15  hingga  20  menit  per  kasus.  Akan  tetapi  idealnya  adalah  menghabiskan waktu hingga 60 menit pada penyelesaiannya. 16 2. Itikad tidak baik dari para pihak. Mediasi yang berjalan di Pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung belum berhasil mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  ingin  bercerai  secara  signifikan.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  itikad baik  dari  kedua  belah  pihak  ataupun  salah  satu  pihak  yang  hendak  bercerai.  Terbukti  dari  peningkatan  jumlah kasus  perceraian  harus  diputus  secara verstek .  Sementara  itu  mediasi  sendiri  baru  bisa  dilaksanakan  apabila dihadiri oleh kedua belah pihak. 17
3. Keinginan  kuat  dari  para  pihak  untuk  bercerai. Salah  satu  problem  yang  dihadapi  hakim  mediator  dalam melakukan  mediasi  ialah  sering  sekali  salah  satu  pihak  atau  bahkan  keduanya  sudah  sangat  kuat  keinginannya untuk  bercerai  sehingga  akan  sulit  bagi  mediator  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  sebagaimana  yang diutarakan oleh Bapak Sudarman. bahwa dalam rangkaian proses mediasi tentunya bertujuan untuk mendamaikan kedua  belah  pihak  mediator  dalam  hal  ini  sudah  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  mendamaikan  para  pihak ketika proses mediasi berlangsung. Namun hal ini tentunya akan kembali kepada diri pasangan masing-masing, ada yang  mau  didamaikan  dan  ada  yang  tidak.  Artinya  sebagian  besar  para  pihak  yang  datang  ke  Pengadilan  Agama Kayuagung  sudah  80%  ingin  bercerai,  sehingga  proses  mediasi  yang  berjalan  cenderung  alot  dan  tidak  berjalan dengan  baik  dan  tentunya  hal  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  mediator  dalam  mendamaikan  kedua  belah pihak.  Bahkan  sering  kejadian  saat  bermediasi  sedang  terjadi  pasti  diantara  pihak  tersebut  memiliki  tekad  besar untuk berpisah. Mereka datang dengan keputusan bulat untuk berpisah sehingga tidak bisa lagi didamaikan. Maka kondisi tersebut sering menjadi problem yang dihadapi mediator dalam melakukan upaya perdamaian kepada para pihak. 18
4. Terjadi  pertengkaran  terus  menerus . Keberhasilan  mediasi  tentunya  akan  sangat  bergantung  kepada  kedua  belah pihak  dan  juga  akan  bergantung  kepada  seberapa  berat  atau  seberapa  fatalnya  masalah  yang  dihadapi  oleh  kedua belah  pihak.  Biasanya  pasangan  suami  istri  yang  mengajukan  perceraian  ke  Pengadilan  adalah  mereka  yang memang memiliki konflik rumah tangga yang sudah berlarut-larut dan selalu terjadinya percekcokan terus menerus antara  keduanya  dan  tidak  jarang  juga  dalam  percekcokan  ini  terjadinya  unsur  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga). Pihak  yang akan dimediasi juga  sering  emosional dan tidak dapat dikontrol. Menyebabkan  semua saran yang diberikan tidak bisa diterima karena merasa pandangan mereka lebih benar dan tidak bisa dipatahkan. Ketika pelaksanaan  mediasi  sering  terjadi  keributan  antar  pihak  yang  bersengketa.  Kejadian  seperti  ini  sering  menjadi alasan sulitnya para pihak untuk berdamai, sehingga nasihat dan pemahaman oleh mediator yang diberikan menjadi sia-sia. 19
5. Minimnya  ilmu  wawasan  suami  istri  dalam  membina  rumah  tangga  serta  hadirnya  orang  ketiga  dalam  rumah tangga  (Perselingkuhan). Minimnya  keberhasilan  mediasi  ini  bisa  terjadi  karena  kurangnya  ilmu  dan  wawasan suami istri dalam membina rumah tangga mereka, ditambah dengan faktor ekonomi apalagi faktor perceraian yang disebabkan  oleh  adanya  orang  ketiga,  yaitu  perselingkuhan.  Hal  tersebut  biasanya  akan  sangat  sulit  sekali  untuk didamikan. Lain halnya dengan kasus misalnya suami istri tidak memberi nafkah atau istri yang tidak taat terhadap suami itu biasanya masih bisa untuk didamaikan, akan tetapi jika perkara ini sudah menyangkut soal orang ketiga
15 Laporan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020
16 Wawancara dengan Hakim :  Malem  Puteh  Tanggal : 16 Juli 2021 jam 11.10 WIB
17 Wawancara dengan Hakim : Arqom Pamulutuan  Tanggal  : 16 Juli 2021 jam 10.20 WIB
18 Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tanggal : 16 Juli 2021 jam 10.20 WIB
19 Wawancara dengan Hakim : Alimuddin, Tanggal : 17 Juli 2021
Qodariah  Barkah dan  Abi  Tandore,  Problem Hakim Mediasi  dalam Melaksanakan Mediasi  terhadap Kasus Perceraian  pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung
atau perselingkuhan sangatlah sulit bahkan mungkin bisa dikatakan mustahil untuk bisa didamaikan. Sehingga satu pihak umumnya menjadi penyebab tidak suksesnya jalur bermediasi. 20
6. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Sering kali dalam kasus yang terjadi adalah keduanya sudah tidak lagi tinggal serumah atau istilahnya pisah ranjang dalam jangka waktu yang lama. Biasanya ketika dalam pemeriksaan hakim akan bertanya kepada para pihak apakah masih tinggal serumah atau sudah pisah dan kalaupun sudah pisah rumah atau pisah ranjang berapa lama pisah rumahnya. Hal ini penting untuk ditanyakan karena dari situ kita bisa ketahui  tingkat  keparahan  masalahnya.  Sebagaimana  yang  tadi  telah  disampaikan  bahwa  ada  yang  pisah  rumah baru  satu  minggu  dan  ada  juga  yang  sudah  berbulan-bulan  bahkan  salah  satu  pihak  sudah  tidak  diketahui  lagi keberadaannya. Hal ini juga menjadi penyebab banyaknya kasus yang diputus verstek. 21
7. Kedua bela pihak bersifat saling tertutup dan menuduh. Apabila setiap pihak menolak menjelaskan persoalan yang muncul dari permulaan hingga membesar, namun lebih memikirkan gengsi  serta  ego mereka maka  akan semakin sulit untuk dicapai perdamaian. Sehingga mediator akan semakin susah mendamaikan mereka. 22 8. Adanya kekecewaan terhadap pasangan. 23 Seperti suatu perlakuan dari suami maupun istri yang sudah melampaui batas  sehingga  tidak  dapat  dimaafkan,  menyebabkan  mediasi  gagal  karena  tidak  bisa  mendamaikan  keduanya. Contohnya kasus kekerasan kepada istri yang merupakan perlakuan kasar dan terus terjadi selama menjalin rumah tangga. Pihak yang terus disakiti selama berumah tangga mengakibatkan timbulnya stress sehingga tidak dapat lagi mempertahankan pernikahannya.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  dan  hasil  yang  peneliti  peroleh  dapat  disimpulkan  secara  umum  yaitu, mediator  dalam  menjalankan  tugas  tugas  serta  perannya  dalam  memediasi  kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama Kelas  1B  Kayuagung  sejatinya  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  prosedur  yang  berlaku  dalam  PERMA  No  1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Namun, berdasarkan data yang diperoleh ternyata masih banyak perkara yang belum berhasil didamaikan oleh mediator melalui proses mediasi. Alhasil hal ini mengindikasikan bahwa peran mediator  dalam  memediasi  kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kelas  IB  Kayuagung  belum  optimal  dan  belum efektif untuk mengurangi tingkat perceraian.

## Upaya  Hakim  Mediator  dalam  Mengatasi  Problematika  Pada  saat  Melakukan  Mediasi  Perkara  Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung
Penerapan proses bermediasi pada pengadilan sebagai langkah dalam menyelesaikan kasus perkawinan adalah berlandaskan pada syariat Islam. Disebabkan cerai merupakan keputusan halal namun tidak disukai Tuhan. Dijelaskan juga bahwa damai merupakan hal yang dianjurkan untuk mereka yang berselisih dalam kasus apapun, sehingga peran mediator sangat besar untuk mencegah perpisahan diantara para pasangan. Diantara anjuran untuk berdamai saat ada perselisihaan dijelaskan dalam al-Qur’an sebagai berikut:
“ Dan  jika  kamu  khawatir  terjadi  persengketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah  seorang  juru  damai  dari keluarga  laki-laki  dan  seorang  juru  damai  dari  keluarga  perempuan.  Jika  keduanya  (juru  damai  itu)  bermaksud mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  SWT.  memberi  taupuk  kepada  suami  istri  itu.  Sungguh,  Allah  Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. An-Nisa [4]: 35) 24
Dijelaskan  dalam  ayat  diatas  apabila  terdapat  perselisihan  pada  suami  istri,  disarankan  untuk  mengutus  dua mediator dengan tujuan mendamaikan kedua pihak tersebut. Dimana dua mediator memberikan nasihat dan solusi atas permasalahan  yang  terjadi  supaya  kedua  pihak  tidak  berpisah.  Dalam  hal  menjadi  mediator  diharuskan  berakal, muslim, baligh, serta adil. Peneliti menyatakan yaitu perintah untuk merukunkan pihak bersengketa pada an-Nisa’ ayat 35 diatas sejalan dengan praktik bermediasi  yang dijalankan Pengadilan, telah diwajibkan juga berdasarkan Pasal 17 ayat  (1)  PERMA  untuk  menyelesaikan  kasus  menggunakan  tahapan  bermediasi.  Dijelaskan  juga  di  Pasal  3  ayat  (1) diharuskan  juga  mediator  serta  pihak  bersegnketa  untuk  bermediasi  berdasarkan  tahapan  yang  dijelaskan  pada PERMA  No.  1  Tahun  2016,  apabila  tidak  sesuai  dengan  tahapan  yang  ditentukan,  maka  akan  dianggap  gagal berdasarkan  hukum.  Sehingga  bermediasi  adalah  solusi  untuk  menyelesaikan  kasus  diluar  pengadilan  berdasarkan perdamaian.
Terdapat  peranan  fundamental  dari  mediator  saat  dilaksanakannya  proses  bermediasi.  Kegagalan  ataupun kesuksesan mediasi biasanya dipengaruhi oleh teknik dan keahlian para mediator. Mereka akan disebut berhasil  jika sudah  meraih  perjanjian  damai  diantara  pihak  yang  bersengketa.  Dijelaskan  juga  pada  PERMA  mengenai  sikap mediator  yang  diwajibkan  untuk  bermediasi  dengan  oprimal  serta  patuh  terhadap  acuan  sikap  bermediasi,  hal  ini
20 Wawancara dengan Hakim : Alimuddin, Tanggal : 17 Juli 2021
21 Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tanggal  : 16 Juli 2021
22 Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tanggal  : 16 Juli 2021
23 Wawancara dengan Hakim : Bapak Arqom P. Tanggal : 16 Juli 2021
24 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2014)
Qodariah  Barkah dan  Abi  Tandore,  Problem Hakim Mediasi  dalam Melaksanakan Mediasi  terhadap Kasus Perceraian  pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung
berarti  diharuskan  mediator  untuk  menjaga  perilakunya  saat  memberikan  saran  dan  perdamaian  serta  menjalankan tugas  dengan  sebenarnya  tidak  hanya  sebagai  formalitas.  Diharuskan  juga  mediator  untuk  aktif  memberikan  upaya penyelesaian  masalah  agar  para  pihak  berdamai.  Selain  dituntut  keseriusan  pelaksanaan  tugas  pada  mediator,  usaha mendamaikan kasus cerai di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung sejak 2019 hingga 2020 sudah dilakukan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
Tekad  hakim  mediator  pada  Pengadilan  Agama  Kelas  1B  Kayuagung  terlihat  dari  usaha  dan  langkah-langkah yang  dilaksanakan  didalam  mengatasi  problematika  dalam  melakukan  mediasi  perkara  perceraian  masa  pandemi covid-19 diatas. Adapun upaya hakim mediator tersebut adalah sebagai berikut: 25
1. Menyediakan waktu yang panjang pada proses mediasi dengan harapan mampu menghambatkan dan menurunkan angka  dari  sengketa  perceraian.  Diharapkan  lembaga  pengadilan  memper  banyak  ahli  mediator  bersertifikat  yang bukan  dari  hakim  dan  mempunyai  skill  khusus  serta  berkemampuan  pada  bidangnya  sekiranya  mampu membimbing  secara  professional  dalam  menengahi  keluarga  menuju  perceraian.  Adanya  mediator  bersertifikat yang bukan dari hakim didambakan proses mediasi lebih maksimal. 26 2. Untuk  mencegah  adanya  pihak  yang  bersikap  tidak  komperatif,  atau  tidak  beritikat  baik  untuk  hal  ini  akan diberikan  sanksi  dari  pelanggaran  itikad  tidak  baik  tersebut  yang  di  jelaskan  dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2016 yang mengatur tentang para pihak harus beritikat baik tepatnya pada Pasal 7 dan ada juga akibat hukumnya apabila para  pihak  tidak  beritikad  baik  yaitu  terdapat  pada  Pasal  22  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  seperti  apabila pengguggat  tidak  beritikad  baik  maka  gugatan  perceraian  tersebut  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  dan  jatuhlah putusan serta dikenakan pula kewajiban membayar biayay mediasi. Sedangkan apabila tergugatlah yang dianggap tidak beritikad baik, maka terhadap gugatna tersebut diberi hukuman untuk membayar biaya mediasi. 27 3. Menasehati  bagi  para  pihak  agar  dapat  mempertahakan  rasa  kerharmonisan  rumah  tangganyadan  saling memaafkan.  Pernikahan  memiliki  ikatan  suci  danbernilai  ibadah,  walaupun  perceraian  ialah  tindakan  yang  halal, tetapi  di  benci  Allah Subhanu  wa  Ta’ala .Mengingatkan  dampak  yang  munculpasca  perceraian  dan  implikasi kepada  anak-anak  beserta  keluarga  besar.  Mengubah  status  mereka  yang  tidak  lagi  berkeluarga  namun  menjadi bercerai dapat berimplikasi pada pandangan warga di lingkungannya. 28
4. Tetap  ingat  akan  tujuan  serta  pemahaman  tentang  pernikahan  saat  memediasi  pihak  yang  berselisih,  dan meningatkan  ulang  tujuan  mereka  melakukan  pernikahan,  serta  menikah  adalah  salah  satu  hal  yang  Allah perintahkan  dan  hukumnya  sunnah  jika  dilakukan  akan  mendatangkan  pahala.  Membuka  pemikiran  akan  risiko setiap pihak yang berpisah mungkin saja memperoleh kemurkaan Tuhan dan berpengaruh juga pada psikologis dan pertumbuhan anak mereka. 29 5. Adanya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Negara  yaitu  dilaksanakan  oleh  Kementrian  Agama  sebagai  bagian  dari KUA yang menjadi pemberi nasihat, bimbingan, serta melestarikan pernikahan, supaya membimbing dan membina calon  suami  istri  yang  akan  melangsungkan  pernikahan.  Tujuannya  adalah  supaya  diberikan  wawasan  yang  luas dan  mental  yang  siap  menghadapi  berbagai  persoalan.  Diharapkan  bisa  berimplikasi  pada  penurunan  kasus  cerai karena ketidak siapan mereka duntuk berumah tangga sebagai usaha pencegahan. 30 6. Memberikan  wawasan  mengenai  keharusan  dan  hak  individu  dalam  berumah  tangga  serta  kepada  anak  mereka nantinya. Sebab, jika perceraian terjadi antara suami dan istri, tentunya mereka tidak dapat tinggal dalam satu. Hal ini  dapat  mengakibatkan  psikis  anak  menjadi  terganggu  dan  bisa  membuat  anak  menjadi broken  home. Selain mengingatkan hak dan kewajiban suami istri, adapun upaya yang dapat dilakukan hakim mediator yaitu memanggil pihak keluarga kedua belah pihak atau orang tua suami istri yang dapat memungkinkan membujuk bagi keduanya dalam mendamaikan para pihak. 31 7. Keahlian  mediator  dalam  membawa  suasana  pembicaraan  antara  mediator  dan  para  pihak  yang  dapat  berujung adanya  saling  keterbukaan  antara  keduanya  sehingga  suami  istri  tersebut  dapat  menyampaikan  segala permasalahan  yang  dihadapi.  Mediator  dapat  mempersilahkan  salah  satu  pihak  mencurahkan  isi  hati  atau perasaannya terkait permasalahan yang dihadapi yang kemudian setelahnya pihak lain secara bergantian agar tidak terjadinya  cekcok  antar  keduanya.  Apabila  kondisi  atau  situasinya  sudah  memuncak  atau  tidak  kondusif  lagi, mediator  dapat  menyela  untuk  memberi  sedikit  waktu  untuk  istirahat  dan  menenangkan  hati  dan  pikiran  masing- masing pihak dan yang selanjutnya dapat diteruskan kembali apabila situasi sudah tenang. 32
25 Wawancara dengan bapak Arqom Pamulutan Tanggal  : 16 Juli 2021
26 Wawancara dengan bapak Malem Puteh.Tanggal : 16 Juli 2021
27 Wawancara dengan bapak Arkom Pamulutan Tanggal : 16 Juli 2021
28 Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tanggal : 16 Juli 2021
29 Wawancara dengan Hakim : Alimuddin, Tanggal : 17 Juli 2021
30 Wawancara dengan Hakim : Alimuddin, Tanggal: 17 Juli 2021
31 Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tanggal : 16 Juli 2021
32 Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tanggal : 16 Juli 2021
Qodariah  Barkah dan  Abi  Tandore,  Problem Hakim Mediasi  dalam Melaksanakan Mediasi  terhadap Kasus Perceraian  pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung
8. Apabila  terdapat  perkara  perceraian  yang  dilatar  belakangi  dengan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT), upaya  mediator  yang  dapat  dilakukan  yaitu  menasihati  sekaligus  menjelaskan  tentang  ancaman  hukuman  bagi pelaku  KDRT  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga. Tujuannya yaitu dengan harapan pelaku KDRT dapat sadar akan perbuatannya dan berkomitmen untuk  tidak  mengulanginya  lagi  kedepannya  serta  dengan  harapan  setidaknya  mediasi  dengan  perkara  ini  dapat berhasil sehingga kedua belah pihak dapat bersatu kembali walaupun kecil kemungkinannya. 33
Berdasarkan  beberapa  usaha  telah  dilaksanakan  oleh  mediator  terlihat  semua  itu  tidak  berdampak  pada tingginya kesuksesan  tingkatan mediasi  terutama persoalan perceraian pada masa pandemi covid-19. Menurut bapak Arkom Pamulutan, berperan sebagai penengah pihak mediator telah berperan dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah  pihak.  Semaksimal  dan  sebaik  bagaimanapun  usaha  yang  mediator  lakukan  untuk  merukunkan  mereka  akan gagal  apabila  tidak  disertai  sikap  baik,  terutama  dari  pemohon  atau  penggugat  dalam  hal  menerima  dan  berdamai kembali hidup bersama. 34
Realitanya, menurut hakim mediator rata-rata pihak yang mendatangaiPengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung telah bertekad mengurus perceraian. Persoalan hati pangkal perceraian, hal ini terkait erat dengan ego, perasaan serta keluarga yang menyebabkan dilematis dalam berdamai dengan mediasi. Sebelum datang ke Pengadilan Agama, upaya pihak  keluarga  mendaimakan  sudah  dilakukan  tetapi  tidak  kunjung  berhasil.Alasan  meraka  datang  ke  Pengadilan Agama  ialah  meneruskan  dan  menyelesaikan  permasalahan  dikarenakan  hal  inilah  sering  mempersulit  mediator berhasil  mendamaikan  kedua  pihak.  Melalui  mediasi  mampu  mencapai  kesepakatan,  solusi  terbaik  serta terselesaikannya  masalah  penyebab  atas  persoalan  rumah  tangga  supaya  tidak  runtuh.  Dari  5  hakim  yang  ada  di Pengadilan  Agama  Kelas  1B  Kayuagung  hanya  3  orang  mempunyai  sertifikat  sebagai  mediator  dan  diputuskan  di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung didominasikan dengan perkara perceraian.

## SIMPULAN
Merujuk  kepada  penjabaran  hasil  riset  yang  diperoleh  sehingga  secara  keseluruhan  bisa  disimpulkan diantaranya:
1. Problematika  sebagai  mediator  saat  memediasi  kasus  cerai  pada  masa  pandemi  covid-19  di  Pengadilan  Kelas  IB Kayuagung, yaitu dari aspek teknis terkait keterbatasan tenaga ahli dan waktu, sedangkan aspek non-teknis terletak pada  tekad,  ketidak  hadiran  para  pihak,  kurang  aktif  mengikuti  dari  proses  mediasi,  kurang  keterbukaan  didalam menyampaikan permasalahan serta sifat ego masing-masing pihak berperkara cerai.
2. Upaya  untuk  lebih  mengoptimalkan  waktu  dalam  melakukan  mediasi  dan  menambah  mediator  khusus  yang bersertifikat  yang  bukan  dari  hakim,  mengupayakan  para  pihak  untuk  beritikad  baik  dan  mediator  dalam memberikan nasihat  kepada para pihak serta  mengingatkan akibat yang timbul setelah perceraian; dan upaya dari pihak  pemerintah  khususnya  pengadilan  dalam  hal  ini  perlunya  sosialiasi  pelatihan  dan  pembinaan  terkait perkawinan serta keterampilan mediator dalam melakukan mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung : Diponegoro, . 2014 Abbas, Syahrizal, Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional , Jakarta : Kencana, 2009.
Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta : Prenada Media Group, 2011.
Hadikusuma, Hilman, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 1992. Matondang, Armansyah. Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan . Dalam Jurnal dan Sosial Politik, (Medan: Universitas Medan), Vol.2/Feb 2014, 143. Yusuf As-Subki, Ali, Fiqih Keluarga , Jakarta, 2012. Laporan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020

## Jurnal
Budianto,  Kun.  “Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  I  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A”, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat Vol 18, no 1 , (Juni 2018)
33 Wawancara dengan bapak Arkom Pamulutan Tanggal: 16 Juli 2021
34 Wawancara dengan bapak Arqom Pamulutan,Tanggal  : 16 Juli 2021
Qodariah  Barkah dan  Abi  Tandore,  Problem Hakim Mediasi  dalam Melaksanakan Mediasi  terhadap Kasus Perceraian  pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung
Fadhilah,  Dkk,  “Talak  Suami  Pada  Saat  Istri  Hamil  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  Budaya  Lokal”, Muqaranah Volume 5 No. 1, (Juni 2021)
Huzaimah, Arne. “Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama”, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat Vol 16, no 2 , (Desember 2016)

## Peraturan perundang-undangan
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.