## MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA PANTAI MUARAREJA INDAH DI KELURAHAN MUARAREJA KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

## Firda Dwi Anjani
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jalan Ir. H. Djuanda 367 Bandung, firdaanjani1@gmail.com

## Aribowo
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jalan Ir. H. Djuanda 367 Bandung, aribowo_stks@yahoo.co.id

## Ade Subarkah
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jalan Ir. H. Djuanda 367 Bandung, ade_subarkah@poltekesos.ac.id

## Abstract
Social capital is a community asset that in its utilization can provide economic gain and social benefit. The research aims to know the description of: 1) Informant characteristics, 2) mutual trust in the management of tourism, 3) network or community networks in the management of tourism, as well as 4) values or norms that help the community in the management of tourism. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The informant in this study consisted of 6 people with different social status namely local people, village government, and tourism  conscious  group  members  (pokdarwis).  The  data  collection  techniques  used  in  this  study  were  in-depth interviews,  moderate  participatory  obesity  and  documentation  studies.  Data  validity  checks  are  used  through observation  and  triangulation  diligence.  Data  analysis  techniques  are  done  by  means  of  data  reduction,  data presentation, and withdrawal of conclusions. The results of the research shows that people's social capital in tourism management  is described as  weak, both  in  social capital  bonding, especially there is no knowledge exchange and information between the community and bridging social capital especially the network between the community and the  stakeholders  that  are  still  running  sporadic.  Based  on  the  results  of  the  research,  researchers  proposed  the program “Optimization  of  Bridging  Social  Capital  through  the  PEPEK  Program  (Strengthening,  Exchange  of Knowledge and Sustainability) in the Management of Muarareja Indah Beach Tourism in Muarareja Village, Tegal Barat District, Tegal City ".

## Keywords:
Social Capital; Trust; Networks; Norms; Management of Tourism

## Abstrak
Modal  Sosial  merupakan  aset  masyarakat  yang  dalam  pemanfaatannya  dapat  memberikan  keuntungan  ekonomi ( economic gain ) dan manfaat sosial ( social benefit ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang: 1) Karakteristik  informan,  2)  Rasa  saling  percaya  ( trust )  masyarakat  dalam  pengelolaan  pariwisata,  3)  Jaringan  atau jejaring masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, serta 4) Nilai atau norma yang melembaga bagi masyarakat dalam pengelolaan  pariwisata. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  6  orang  masyarakat  dengan  status  sosial  yang  berbeda  yaitu masyarakat setempat, pemerintah kelurahan, dan anggota kelompok sadar wisata (pokdarwis). Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  mendalam,  obeservasi  partisipatif  moderat  dan  studi dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data digunakan melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian  menunjukkan modal  sosial  masyarakat  dalam  pengelolaan  pariwisata  digambarkan  lemah,  baik  pada bonding  social  capital khususnya  belum  ada  pertukaran  pengetahuan  dan  informasi  antara  masyarakatnya  maupun  pada bridging  social capital khususnya  jejaring  antara  masyarakat  dan stakeholder yang  masih  berjalan  sporadis.  Berdasarkan  hasil penelitian,  peneliti  mengusulkan  program  “Optimalisasi Bridging  Social  Capital melalui  Program  PEPEK (Penguatan, Pertukaran Pengetahuan, dan  Keberlanjutan) dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai  Muarareja  Indah di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal”.
Kata Kunci:
Modal Sosial; Rasa Saling Percaya; Jaringan atau Jejaring; Nilai atau Norma; Pengelolaan Pariwisata

## PENDAHULUAN
Jalesveva  Jayamahe menjadi  motto seluruh  bangsa  Indonesia  dalam  rangka meningkatkan  peran  dan  ambisi  untuk mengembalikan  kejayaan  maritim  Indonesia. Klaim  tersebut  memiliki  landasan,  mengingat Indonesia  merupakan  negara  dengan  luas wilayah  laut  sebesar  2,7  km 2 atau  sekitar  70 persen dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Luasnya  wilayah  laut  Indonesia berbanding lurus dengan besarnya potensi yang dimiliki,  peneliti  dari  Pusat Penelitian Oseanografi  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI)
Puji Rahmadi, memaparkan  bahwa  nilai  kekayaan  laut Indonesia  mencapai  Rp.  1.772  triliun  atau setara  dengan  93  persen  dari  total  APBN Indonesia pada tahun 2018. Nilai kekayaan itu salah  satunya  bersumber  dari  potensi  wisata bahari.
Keseriusan  pemerintah  untuk  dapat mengelola dan menjaga wilayah perairan Laut Indonesia diwujudkan dalam lima pilar utama cita-cita  Indonesia  sebagai  poros  maritim dunia,  dimana  pada  pilar  ketiga  salah  satunya berisi komitmen mendorong pariwisata maritim  atau  pariwisata  bahari  berbasis masyarakat  lokal  dalam  rangka  peningkatan dan pengembangan masyarakatnya. Hal tersebut  selaras  dengan  prinsip  pengelolaan pariwisata  yang  dicanangkan World  Bank berupa Community  Based  Tourism atau pengelolaan  pariwisata  yang  dari,  oleh,  dan untuk masyarakat.
Prinsip  pokok  CBT  menurut  Sunaryo (dalam  Ahmad  dan  M.  Kholid,  2016) diantaranya mengikutsertakan anggota masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan, serta  adanya  kepastian  masyarakat  lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.  Mathieson  dan  Wall  (dalam Ahmad  dan  M.  Kholid,  2016)  menyatakan
bahwa ada tiga aspek yang mendasari pariwisata berbasis masyarakat yang berwawasan lingkungan  yaitu  terdiri  atas  aspek  lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya.
Pantai  Muarareja  Indah  yang  terletak  di Kelurahan  Muarareja  Kecamatan  Tegal  Barat Kota  Tegal  secara  tidak  langsung  menerapkan prinsip  CBT  dalam  pengelolaannya  yang ditunjukkan dengan diterapkannya aspek lingkungan  berupa  kawasan  pantai  yang dijadikan tempat kegiatan konservasi mangrove, kemudian  aspek  ekonomi  berupa  keterlibatan masyarakat  setempat  menjadi  pramuwisata, maupun aspek sosial budaya berupa diperkuatnya identitas masyarakat  dengan tetap dilaksanakannya  tradisi nyadran yang  dikemas menjadi atraksi wisata.
Francis  dan  Woodcock  (dalam  Wustari, 2015) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan oleh suatu kelompok atau masyarakat tidak akan terlepas dari yang namanya hambatan ( blockages ),  salah  satu  yang  dialami  adalah pelatihan yang kurang ( Poor Trainning ) karena jejaring  antar  masyarakat  yang  ada  belum menciptakan  fungsi  pertukaran  pengetahuan, serta jejaring dengan stakeholder masih berjalan sporadis, padahal terdapat keselarasan pandangan  antar  keduanya  yang  diwujudkan dengan adanya keselarasan kebutuhan masyarakat
dengan rencana program stakeholder. Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  kondisi ideal seyogyianya hambatan kurangnya pelatihan  tidak  terjadi,  oleh  karena  itu  peneliti ingin  mengeksplorasi  bentuk  dan  kondisi jejaring yang terjalin antara sesama masyarakat maupun  dengan stakeholder dalam  rangka pengelolaan  pariwisata.  Kemudian  peneliti bermaksud  meneliti  keberadaan,  bentuk,  serta kondisi  rasa  saling  percaya  dan  nilai  dalam jejaring  tersebut,  mengingat  konsep  Putnam (2000)  yang  mengatakan  bahwa  suatu  jejaring
tetap  ada  karena  adanya  rasa  saling  percaya antar  anggotanya  yang  diikat  oleh  nilai  yang saling menghargai, sehingga peneliti menggunakan  konsep  modal  sosial  sebagai fokus dalam penelitian ini.
Konsep modal sosial pada setiap tokoh yang merumuskan berbeda-beda karena didasarkan pada kondisi masyarakat di masing- masing tokoh tersebut. Seperti halnya pandangan  modal  sosial  menurut  Putnam (2000) menyatakan bahwa memandang modal sosial dari fenomena menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ( public distrust )  yang  kemudian  diikuti  bukan  hanya partisipasi  politik  yang  melemah  namun keanggotaan pada organisasi-organisasi sukarela  ( voluntary  organizations )  semakin menurun.
Padahal Putnam percaya bahwa asosiasi sukarela bukan hanya efektif menyalurkan  informasi,  tetapi  juga  ajang berinteraksi  dan  melakukan  transaksi  antar aktor-aktor  yang  terhimpun  di  dalamnya. Kemudian  dirinya  mengacu  pada  pendapat Bourdie dan Coleman bahwa interaksi tersebut yang  akhirnya  disebut  sebagai  jejaring  sosial dapat  menjadi  upaya  mengembangkan  modal sosial,  di  sinilah  Putnam  mulai  menaruh perhatian pada modal sosial.
Beberapa  ahli  yang  mengusulkan konsep modal sosial mengatakan bahwa modal sosial  merupakan  aset  masyarakat  yang diperoleh  karena  adanya  relasi  yang  terjalin. Termasuk  di  dalamnya  Putnam  (dalam Sunyoto  Usman,  2018)  menyatakan  bahwa modal  sosial  melekat  dalam  relasi  sosial  dan dibangun  melalui  jejaring  sosial.  Kemudian didukung dengan adanya tiga komponen yang terendap di dalamnya yaitu rasa saling percaya ( trust ),  jaringan  atau  jejaring  ( networks ),  dan nilai atau norma ( norms ).
1. Rasa Saling Percaya ( Trust ) Menurut Rudy Rapang (2013) mengatakan bahwa kata Trust jika diterjemahkan  dari  bahasa  Inggris  ke  dalam bahasa  Indonesia  memiliki makna  sebagai  kata benda  dan  kata  kerja.  Makna  kata  benda trust adalah kepercayaan (bersifat tunggal), sementara  makna  kata  kerja  adalah  proses mempercayai sesuatu (bersifat saling/ada interaksi),  karena  modal  sosial  merupakan  aset relasi sosial, maka makna trust dalam penelitian ini adalah rasa saling percaya.
James Coleman (dalam Sunyoto Usman, 2018)  menyatakan  bahwa  tindakan  kerjasama merupakan  wujud  melanggengkan trust yang muncul karena adanya kesamaan pandangan dan keinginan  untuk  terlibat.  Artinya trust dalam suatu hubungan tumbuh karena adanya kesamaan  pandangan,  dapat  berwujud  adanya kesamaan  tujuan  untuk  mencapai  sesuatu  yang kemudian  memunculkan  keinginan  untuk melakukannya secara bersama-sama, ditunjukkan  dalam  bentuk  keterlibatan  baik terlibat  secara  waktu,  dana,  tenaga,  pemikiran maupun suara (keputusan).
Selanjutnya Fukuyama (2002)
menyatakan  bahwa  bentuk  rasa  saling  percaya ( trust )  untuk  melanggengkan  jejaring  adalah adanya  perilaku  jujur.  Kemudian  penelti mengasumsikan  bahwa  untuk  meneliti  perilaku jujur  salah  satunya  adalah  adanya  keterbukaan antar  anggota  yang  terlibat  dalam  suatu hubungan, diantara contohnya adalah tranparansi dana.
Oleh  karena  itu,  peneliti  melakukan eksplorasi trust berkaitan  dengan  pandangan antar  masyarakat  maupun  dengan stakeholder tentang  konsep  pariwisata  untuk  pengelolaan pantainya,  bentuk  keterlibatan  pengelolaannya seperti apa, serta keberadaan perilaku jujur atau keterbukaan.
2. Jejaring atau Jaringan ( Networks ) Lawang  (2005)  menyatakan  bahwa jaringan atau jejaring adalah sumber pengetahuan yang menjadi dasar utama dalam pertumbuhan  kepercayaan,  artinya  melalui jaringan orang saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, saling  bantu  dalam  melaksanakan  atau mengatasi suatu masalah.
Sejalan  dengan  itu,  Putnam  (2000) menyatakan  bahwa  suatu  jejaring  dikatakan efektif  apabila  di  dalamnya  ada  pertukaran pengetahuan  dan  hubungan  yang  saling menguntungkan (timbal balik/ reciprocal relationship ).  Kemudian  Nan  Lin  (dalam Sunyoto  Usman,  2018)  menyatakan  bahwa suatu  jejaring  dikatakan  berdaya  apabila mampu memfasilitasi masyarakat memperoleh keuntungan  ekonomi  dan  manfaat  sosial  dari pihak  di  luar  masyarakatnya  atau  disebut sebagai  pemaksimalan  peran bridging  social capital .
Oleh  karena  itu,  peneliti  melakukan eksplorasi networks berkaitan dengan terlaksananya fungsi jejaring yang efektif yaitu ada  atau  tidaknya  pertukaran  pengetahuan antar masyarakat maupun dengan stakeholder , bentuk  hubungan  timbal  balik  yang  ada,  serta bentuk dan kondisi terlaksananya pemanfaatan bridging social capital .
3. Nilai atau Norma ( Norms )
Putnam  (dalam  Rusydan  Fathy,  2019) menyatakan  bahwa  nilai-nilai  terkandung  di dalam suatu jaringan sosial, artinya posisi nilai- nilai  menjadi  penting  sebagai  pengikat  atau perekat  untuk  kohesivitas  atau  pemersatu hubungan.
Schwart (dalam Lawang, 2005) menyatakan  bahwa  terdapat  empat  nilai  yang melekat  pada  modal  sosial  yaitu  pertama universalism yakni  nilai  tentang  pemahaman terhadap  orang  lain,  apresiasi,  toleransi  serta
proteksi terhadap manusia dan makhluk ciptaan Tuhan  lainnya.  Artinya  nilai  yang  disepakati antara  pihak  yang  terlibat,  kemudian  disebut nilai kerjasama.
Kemudian benevolence yakni  nilai tentang pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan  orang  lain.  Artinya  nilai  yang bertujuan  untuk  mensejahterakan  pihak  lain sehingga memuncukan keyakinan melanggengkan  hubungan,  atau  disebut  nilai keyaikinan.
Ketiga, Tradition yakni  nilai  yang mengandung  penghargaan,  komitmen  dan penerimaan terhadap tradisi dan gagasan budaya tradisional. Artinya nilai yang menjadi pedoman dalam berperilaku.
Keempat Comformity artinya  nilai  yang mengandung keselamatan, kehormatan, kestabilan  masyarakat  dalam  berhubungan dengan  orang  lain  dan  memperlakukan  diri. Kemudian  nilai  ini  akhirnya  disebut  nilai kerjasama.
Oleh  karena  itu,  peneliti  melakukan eksplorasi norms berkaitan  dengan  bentuk  dan kondisi nilai sebagai pedoman berperilaku, nilai kerjasama,  nilai  kebersamaan,  maupun  nilai keyakinan.
4. Bonding Social Capital
Bonding  social  capital yaitu  ikatan modal  sosial  yang  menunjukkan  hubungan orang-orang  dalam  situasi  yang  mirip  seperti keluarga  dekat,  kelompok  etnik,  kelompok keagamaan,  teman  dekat,  dan  tetangga.  Pada penelitian  ini  berkaitan  dengan  hubungan  antar masyarakatnya.
5. Bridging Social Capital
Bridging  social  capital yaitu  ikatan modal sosial yang melibatkan hubungan diantara orang-orang  yang  tidak  dekat  dan  berbeda. Bentuk ikatan tersebut seperti persahabatan yang tidak  erat,  dan  rekan  kerja.  Pada  penelitian  ini berkaitan  dengan  hubungan  antara  masyarakat
dengan stakeholder .
6. Pengelolaan Pariwisata Berbasis

## Masyarakat
Garrod (dalam Achmad dan M. Kholid, 2016) menyatakan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat (CBT) ini menjadikan masyarakat sebagai  potensi  yang  harus  dikembangkan dalam  rangka  memelihara  sumber  daya  alam dan  budaya  untuk  menjadi  daya  tarik  wisata. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  upaya memberdayakan masyarakat dengan mengikutsertakannya  dalam  setiap  kegiatan yang  ditujukan  untuk  peningkatan  kapasitas sumber  daya  manusia  dengan  salah  satunya menjadikan jejaring sebagai wadah pertukaran informasi mengenai kepariwisataan. Selain itu, pemerintah  sebagai  fasilitator  dan  pemangku kebijakan  lainnya  memberikan  motivasi  agar masyarakat bersedia berpartisipasi aktif dalam pembangunan  pariwisata  serta  tidak  membuat masyarakat setempat hanya merasa dimanfaatkan  atau  bahkan  merasa  terancam karena adanya pariwisata di daerahnya. 7. Peran Pekerja Sosial dengan Masyarakat
Community  worker atau community development  worker dalam A  Handbook  for Community  Development  Workers (2007) memiliki arti pekerja sosial makro memberikan informasi  kepada  anggota  masyarakat  dan membantu  memberdayakan  individu  dan masyarakat. Salah satu peran utamanya adalah untuk  membimbing  dan  mendukung  anggota masyarakat  yang  bekerja  di  proyek  berbasis masyarakat  seperti  proyek  mengembangkan aset  dan  sumberdaya  lokal  dalam  suatu masyarakat.
Peran pekerja sosial masyarakat dalam penelitian  ini  menurut  Jim  Ife  (2014)  terdiri atas peran teknis berupa melakukan pengumpulan  dan  analisis  data,  kemudian peran fasilitatif berupa memfasilitasi
pembentukan kelompok serta pemberian dukungan semangat. Selanjutnya peran representasional berupa mengembangkan jejaring  kerja  dan  menghubungkan  dengan sistem sumber, serta berikutnya peran edukasional  berupa  pemberian  penyadaran  dan pengetahuan misalnya dalam bentuk pelatihan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lincoln dan Guba (dalam  Moleong,  2017)  menyatakan  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang berlatar  alamiah,  artinya  peneliti  sebagai instrumen  kunci  dalam  penelitian  yang  terlibat dengan  informan  dan  kenyataan-kenyataan  di lapangan. Pendekatan kualitatif mampu mengemukakan fakta-fakta dan mengkaji secara mendalam  mengenai  suatu  fokus  penelitian, serta pencarian data bukan untuk membuktikan hipotesis.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  alasan peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif dalam penelitian ini, yaitu bermaksud mengemukakan  fakta-fakta  mengenai  bentuk dan kondisi modal sosial serta mengkaji secara mendalam  mengenai  setiap  aspek  dari  fokus penelitian yang mengenai modal sosial masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

## 1. Deskriptif
Penelitian  ini  menggunakan  model pendekatan  deksirptif.  Menurut  Nazir  (2009) menyatakan  bahwa  metode  deskriptif  adalah metode  yang  digunakan  dalam  meneliti kelompok  manusia,  fenomena  atau  peristiwa pada  masa  sekarang.  Kemudian  data  yang dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar  dan bukan  angka-angka,  serta  hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  pada  makna dibandingkan  generalisasi.  Tujuannya  yaitu untuk membuat tulisan secara sitematis, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan

## antara fenomena yang diteliti.
2. Sumber Data
Sumber data menurut Sugiyono (2017) terdiri  atas  sumber  data  primer  dan  sumber data  sekunder.  Sumber  data  primer  adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada  pengumpul  data,  artinya  sumber  data yang  diperoleh  oleh  peneliti  didapatkan langsung dari informan.
Sementara itu sumber data primer pada penelitian  ini  selain  dari  wawancara  yaitu dengan  observasi  partisipatif  moderat  pada aktivitas  mata  pencaharian  penduduk  dan aktivitas anggota
pokdarwis dalam menjalankan tugas kerja.
Sumber  data  sekunder  adalah  sumber data  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada  pengumpul  data,  misalnya  lewat dokumen.  Sumber  data  ini  diperoleh  melalui studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti.

## 3. Informan Penelitian
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah orang-orang  yang  terlibat  dan  memiliki kewenangan  dalam  pengelolaan  pariwisata. Pemlihan  informan  dilakukan  dengan  teknik sample . Kemudian teknik pengambilan sample  berupa non-probability  sampling dengan jenis Purposive .
Menurut Sugiyono (2017) non- probability  sampling merupakan  teknik pengambilan  sampel  yang  tidak  memberikan peluang/kesempatan  sama  bagi  setiap  unsur atau  anggota  populasi  untuk  dipilih  menjadi sampel, dan yang dimaksud purposive adalah teknik  pengambilan  sampel  sumber  data dengan  pertimbangan  tertentu,  misalnya pertimbangan bahwa orang tersebut dianggap paling  tahu  tentang  apa  yang  peneliti harapkan,  atau  orang  tersebut  merupakan penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian kualitatif  ini  dilakukan  pada natural  setting (kondisi  alamiah)  dengan  teknik  pengumpulan data  yaitu  wawancara  mendalam  ( in-depth- interview ),  observasi  partisipatif  moderat,  dan studi dokumen.
Menurut  Esterberg  (dalam  Sugiyono, 2017)  wawancara  mendalam  yaitu  pertemuan dua  orang  untuk  bertukar  informasi  dan  ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan  makna  dalam  suatu  topik tertentu.
Menurut  Sugiyono  (2017)  menjelaskan bahwa  studi  dokumentasi  merupakan  teknik pelengkap  dari  penggunaan  teknik  wawancara dan  observasi  dalam  penelitian  kualitatif. Peneliti  melakukan  studi  dokumentasi  dengan cara  mempelajari  dokumen,  laporan  ilmiah yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian,  serta foto kegiatan penelitian.
Menurut  Susan  Stain  back  (dalam Sugiyono,  2017)  menyatakan  yang  dimaksud observasi  partisipatif  moderat  yakni  peneliti dalam mengumpulkan data ikut dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya artinya peneliti mengikuti  kegiatan  yang  berhubungan  dengan fokus penelitian saja.
5. Pemeriksaan Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data dalam penelitian  kualitatif  menurut  Sugiyono  (2017) meliputi uji credibility , transferability, dependability, dan confirmability .
Uji  kredibilitas  merupakan  pengujian kepercayaan  terhadap  data  hasil  penelitian, dilakukan  dengan  perpanjangan  pengamatan, meningkatkan ketukunan, serta trianguasi baik waktu, sumber, maupun teknik.
Uji  keteralihan  ( transferability )  dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana membuat orang lain atau pembaca dapat memahami hasil penelitian,  oleh  karena  itu  menurut  Sugiyono
(2017)  peneliti  dalam  membuat  laporannya harus  memberikan  uraian  yang  rinci,  jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.
Uji kebergantungan data dalam penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan  cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, misalnya melalui kegiatan bimbingan.
Uji confirmability dilakukan  dengan mengecek data dan informasi mengenai proses dan hasil dalam penelitian.
6. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman (dalam  Sugiyono,  2017)  yaitu  terdiri  atas reduksi  data, display  data bisa  dalam  bentuk bagan maupun uraian singkat, serta kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL PENELITIAN
Hasil Penelitian memuat karakteristik informan, kondisi bonding social capital dan bridging social capital yang dirincikan dalam aspek  modal  sosial  baik trust,  networks, maupun norms .  Kemudian  disematkan  hasil observasi  untuk  keabsahan  data  dalam penelitian ini.
1. Karakteristik Informan Informan dalam penelitian ini berjumlah  6  (enam)  orang  yang  terdiri  atas masyarakat Kelurahan Muarareja dengan latar belakang  dan  status  sosial  yang  berbeda. Pemilihan  informan  ini  didasarkan  pada kriteria  informan  yang  telah  disusun, pertimbangan lurah sebagai pemegang kekuasaan wilayah, serta persetujuan informan yang bersangkutan.
Informan  tersebut  dianggap  dapat merepresentasikan kondisi modal sosial dalam pengelolaan  pariwisata,  dimana  terdiri  atas SW  seorang  pedagang  di  pantai  yang  juga sebagai  perintis  pokdarwis,  kemudian  HO
seorang  warga  masyarakat  yang  juga  anggota kepengurusan  pokdarwis  periode  pertama  dan saat  ini  masih  menjabat  sebagai  ketua  RW  di wilayah pantai berada.
Selanjutnya  ZA  merupakan  seorang lurah  yang  juga  menjadi  pembina  pokdarwis, kemudian  KI  merupakan  seorang  staff pemberdayaan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan administrasi pembentukan pokdarwis.
Kemudian RN merupakan ketua pokdarwis  dan  AB  merupakan  wakil  ketua pokdrwis,  dimana  keduanya  juga  merupakan masyarakat asli Kelurahan Muarareja.
2. Bonding Social Capital
1) Rasa Saling Percaya ( Trust )
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  adanya  kesamaan  pandangan berupa kesamaan harapan dan tujuan antar masyarakat  untuk  menjadikan  pantai Muarareja Indah dengan konsep pariwisata yaitu untuk pelestarian pantai dan penanggulangan abrasi, mengatasi masalah sosial, dan menghidupkan kegiatan ekonomi.  Seperti  pernyataan  Bapak  SW “Iya. Jadi yang jelas dengan adanya wisata ini.  Yang  pertama  kan  satu  merubah mindset (pola  pikir)  masyarakat,  ya  SDM lah  ya.  Yang  kedua  membuka  lapangan kerja, yang ketiga bisa merawat lingkungan secara  langsung  ya.  Jadi  secara  otomatis penghijauan yang ada di Muarareja ini bisa terjaga  dan  dilestarikan.”  (wawancara dengan  pedagang  di  pantai  Muarareja Indah, 6 Januari 2020).
Berikutnya  ditunjukannya  bentuk rasa saling percaya antar masyarakat salah satunya dengan keterlibatan suara
(keputusan) untuk memberikan izin penggunaan konsep pariwisata pada pantai Muarareja  Indah.  Seperti  pernyataan Bapak SW “Kalo secara keliling kita minta sumbangan  engga,  kita  secara  kelilingnya
minta  ijin  mau  jadiin  pantai  kita  jadi wisata aja, dikasih ijin aja bersyukur mba langsung  gerak.”  (wawancara  dengan pedagang  di  pantai  Muarareja  Indah,  6 Januari 2020).
Selanjutnya  ditunjukkan  bentuk rasa  saling  percaya  yang  bertujuan melanggengkan  hubungan  yaitu  adanya keterbukaan  antara  pokdarwis  sebagai representatif pengelola pariwisata dengan warga  masyarakat  dan  aparat  kelurahan maupun stakeholder terkait  transparansi dana  baik  pemasukan,  penggunaan, maupun  pengeluaran.  Seperti  pernyataan Bapak  AB  “Itu  kalo  itu  [laporan pertanggungjawaban]  yang  diundang semua  yang  dateng  seluruh  anggota pokdarwis  termasuk  warung  juga  terus pembina  juga kayak lurah Dinas Pariwisata,  Polsek  Tegal  Barat,  warga, terus  ada  wakil  tokoh  masyarakat.  kita berusaha  berorganisir  dengan  baik.” (wawancara dengan wakil ketua pokdarwis  Muarareja  Indah,  7  Januari 2020).
2) Jejaring atau Jaringan ( Norms ) Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya pertukaran pengetahuan yang terencana dan teragendakan antar masyarakatnya
termasuk antar pokdarwis dengan warga dan aparat kelurahan. Akibatnya masyarakat  masih  belum  mengetahui sapta pesona pariwisata dan memanfaatkan peluang dan peran dalam kawasan  pariwisata.  Seperti  pernyataan Bapak  SW  “Bahkan  waktu  itu masyarakat belum ada yang tahu apa itu pokdarwis. Ya termasuk sekarang ketuanya  Mas  RN  dulunya  belum paham.”  (wawancara  dengan  pedagang di  pantai  Muarareja  Indah,  6  Januari
2020).
Di sisi lain, jejaring yang terbentuk antar masyarakat untuk mengelola pariwisata menunjukkan adanya hubungan timbal  balik  yang  saling  menguntungkan diantaranya adalah adanya bentuk tanggung jawab sosial dari diterapkannya konsep  pariwisata  kepada  masyarakat yang  sebelumnya  telah  terlibat  dalam pemberian  izin.  Tanggung  jawab  sosial tersebut sebagai bentuk balasan berbentuk reward kepada masyarakat. Seperti pernyataan  Bapak  HO  “[bantuan  sosial] Ada  oh,  itu  sih  tadi  seperti  dana  sosial untuk  dana  kematian  untuk  masyarakat Muarareja,  terus  hari  keagamaan  islam, terus  hari-hari  besar  seperti  tujuhbelasan (hari  Kemerdekaan  RI).  Terus  ada santunan  untuk  orang-orang  jompo.  Ya tadi  dari  masyarakat  untuk  dan  oleh masyarakat.”  (wawancara  dengan  Ketua RW  II  Kelurahan  Muarareja,  6  Januari 2020).
3) Nilai atau Norma ( Norms )
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai atau norma yang terjalin antar masyarakat Kelurahan Muarareja dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  masyarakat Jawa Pesisir dan nilai agama Islam sebagai agama  mayoritas.  Nilai  yang  ada  berisfat mengikat  dan  menerapkan  ganjaran ( reward ) dan sanksi baik hukum maupun sosial.
Berikutnya  nilai  yang  ada  dalam hubungan  kerjasama  untuk  pengelolaan pariwisata  bersifat  melembaga,  salah satunya dibuktikan akan ketaatan masyarakatnya  terhadap  nilai  yang  telah disepakati  bersama  dalam  bentuk  tata tertib.  Seperti  pernyataan  Bapak  AB “ Kayak  misalnya  pokoknya  tutup  jam  6 sore, termasuk pas tahun baru. Karena kita
sesuai  tata  tertib  dan  keinginan  serta kesepakatan dengan masyarakat.”
(wawancara dengan wakil ketua pokdarwis  Muarareja  Indah,  7  Januari 2020).
3. Bridging Social Capital
1) Rasa Saling Percaya ( Trust )
Hasil  penelitian  menunjukkan
bahwa  adanya  kesamaan  pandangan antara  kebutuhan  masyarakat  dengan program stakeholder dalam hal ini adalah Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  rangka majunya  pariwisata.  Seperti  pernyataan Bapak  HO  “penanaman  penghijauan mangrove  sepanjang  pantai  (2  km)  itu per-pertak  dengan  ukuran  4x6,  itu pohonnya  di  dapat  dari  DLH  yang katanya  juga  mba  untuk  program konservasi  gitu.”  (wawancara  dengan Ketua  RW  II  Kelurahan  Muarareja,  6 Januari 2020).
Berikutnya  bentuk  rasa  saling percaya antara masyarakat dengan Dinas Lingkungan  Hidup  adalah  keterlibatan masyarakat untuk melakukan penanaman pohon yang diberikan oleh DLH. Seperti pernyataan Bapak RN  “Bapak saya dan masyarakat  yang  peduli  tadi  dapat perintah  dari  DLH  untuk  menanami cemara,  dari  ujung  barat  sampai sepanjang pantai 2 km ke ujung timur.” (wawancara  dengan  ketua  pokdarwis Muarareja indah, 7 Januari 2020).
2) Jaringan atau Jejaring ( Networks )
Hasil  penelitian  menunjukkan
belum  adanya  pertukaran  pengetahuan yang  terencana  dan  teragendakan  dalam jejaring  antara  masyarakat  dengan stakeholder yang  berwenang  khususnya Dinas  Pariwisata.  Seperti  pernyataan Bapak  RN  “Kalo  Dispar  tah  (itu)  juga fokusnya ke pelatihan atau study banding
mba,  seperti  kemarin  itu  di  Klaten  saya ikut  untuk  pelatihan  dan  ketemu  teman- teman  pokdarwis  se-Jawa  Tengah,  tapi cuma  saya  saja,  nah  ini  yang  saya harapkan  agar  merata  begitu  dapat pengetahuan  pariwisatanya.”  (wawancara dengan ketua pokdarwis Muarareja indah, 7 Januari 2020).
Di  sisi  lain  adanya  hubungan timbal  balik  yang  saling  menguntungkan antara masyarakat dengan stakeholder lain yaitu PT. Pacific Paint, dimana masyarakat diuntungkan karena mendapat bantuan  untuk  keindahan  pantai  yang berdampak pada kenaikan jumah pengunjung  dan  pendapatan,  sementara
PT.  Pacific  Paint  diuntungkan  dengan mendapat penghargaan Best CSR Program .
3) Nilai atau Norma ( Norms )
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai yang terjalin antara masyarakat  dengan stakeholder berupa nilai kerjasama dalam bentuk kesepakatan yang  bertujuan  saling  menguntungkan. Nilai  yang  ada  berisfat  mengikat  dan menerapkan ganjaran ( reward ) dan sanksi baik  hukum  maupun  sosial  seperti pemutusan  hubungan  kerjasama  dalam bentuk pemberhentian pemberian bantuan atau  tidak  menjadi  sasaran  program stakeholder lagi.
4. Hasil Observasi
Observasi  dilakukan  menggunakan teknik observasi partisipatif moderat dilaksanakan  pada  kegiatan  mayoritas  mata pencaharian  masyarakat  saat  bekerja  dan kegiatan  anggota  pokdarwis  saat  bekerja. Peneliti  melakukan  pengamatan  terhadap kegiatan  mereka  dari  jauh,  serta  berbincang sederhana kepada mereka.
Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa
dalam  bekerja  baik  antar  nelayan  atau  antar tani  tambak, atau antar  pedagang  prinsipnya saling  membantu  dan  bekerjasama.  Serta untuk  nelayan  dan  tani  tambak  pembagian upah masih sama rata belum ada pembagian berdasarkan  beban  tugas  kerja.  Hal  ini  yang melanggengkan  rasa  saling  percaya  antar masyarakatnya.
Kemudian  hasil  observasi  anggota pokdarwis dalam bekerja menunjukkan saling membantu  dan  kooperatif  dengan  tetap bekerja meskipun tidak diawasi langsung. Hal ini pula yang melembagakan nilai kerjasama yang terjalin antar masyarakatnya.
5. Kondisi  Modal  Sosial  Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa modal  sosial  masyarakat  dalam  pengelolaan pariwisata untuk bonding social capital (antar masyarakat)  bersifat  lemah,  karena  jejaring yang  terjalin  belum  menjalankan  fungsi pertukaran  pengetahuan  terkait  peran  dan potensi masyarakat dalam kawasan pariwisata.
Kemudian  modal  sosial  masyarakat untuk bridging  social  capital (antara masyarakat  dengan stakeholder )  masih berjalan  sporadis,  karena  jejaring  yang terjalin belum dimaksimalkan untuk melaksanakan fungsi pertukaran pengetahuan misalnya dalam bentuk pelatihan kepariwisataan maupun peningkatan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata.

## PEMBAHASAN
1. Pembahasan Bonding  Social  Capital dengan Kajian Teoritis Rasa  saling  percaya  dalam bonding social  capital bersifat  mendukung,  hal tersebut ditunjukkan dengan adaya kesamaan harapan  dan  tujuan  masyarakat  akan penerapan  konsep  pariwisata,  kemudian
dilanjutkan  dengan  keinginan  masyarakat untuk  terlibat  dalam  pengelolaan  pariwisata salah satunya terlibat dalam memberikan suara (keputusan) berupa izin. Hal ini sejalan dengan konsep  Coleman  (1989)  yang  menyatakan bahwa  hubungan  kerjasama  dapat  tejalin apabila  adanya trust yang  muncul  karena adanya  kesamaan  pandangan  dan  keinginan individu  untuk  terlibat.  Selain  itu  hasil penelitian  juga  afirmatif  dengan  konsep Fukuyama (2002) mengenai bentuk rasa saling percaya  untuk  melanggengkan  hubungan adalah perilaku jujur yang ditunjukkan dengan keterbukaan pada tranparansi dana pengelolaan pariwisata.
Jejaring  atau  jaringan  dalam bonding social  capital dikatakan  lemah,  hal  tersebut ditunjukkan  dengan  belum  adanya  pertukaran pengetahuan  antar  masyarakatnya  sehingga masyarakat  belum  mengetahui  peran  dan potensi dalam kawasan pariwisata. Hal tersebut kontradiktif  dengan  Fukuyama  (2002)  yang menyatakan  bahwa  suatu  jaringan  efektif menjadi  wadah  pertukaran  informasi  atau pengetahuan. Sementara untuk hubugan timbal balik  bersifat  saling  menguntungkan,  namun tetap  saja  jika  dalam  jejaring  terdapat  aspek yang  tidak  dipenuhi,  maka  pemanfaatan jejaring tersebut menjadi kurang optimal.
Nilai atau norma dalam bonding social capital bersifat  melembaga  sehingga  jejaring yang  terjalin  tetap  ada,  hal  ini  ditunjukkan dengan  antar  masyarakat  saling  menghargai yang  ditunjukkan  dengan  perilaku  taat  pada nilai  yang  menjadi  pedoman  berperilaku maupun  nilai  kerjasama  seperti  dalam  bentuk tata  tertib.  Hal  ini  selaras  dengan  Putnam (2000) yang menyatakan bahwa nilai merupakan  suatu  kewajiban  atau  obligasi sehingga  jika  tidak  ditaati  berdampak  pada menurunnya trust ( distrust ) kemudian menurunnya  partisipasi  dan  berdampak  pada
hilangnya jaringan.
Secara  keseluruhan bonding  social capital antar  masyarakat  bersifat  lemah karena belum adanya pertukaran pengetahuan dalam jejaring yang terjalin antar masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini sejalan dengan Putnam (2000) bahwa apabila modal sosial  sering  digunakan  maka  semakin optimal,  sehingga  bersifat  lemah  bukan karena  sering  digunakan  melainkan  karena belum optimal dimanfaatkannya.
Selaras  dengan  Fukuyama  (2002) yang  mengatakan  bahwa  modal  sosial dikatakan  berkembang  jika  di  dalam jejaringnya  terdapat  pertukaran  pengetahuan yang tumbuh dan berkembang.
Hal ini membuktikan bahwa pertukaran  pengetahuan  memiliki  peran penting  dalam  menetukan  kondisi  modal sosial.  Oleh  karena  itu,  kesimpulan bonding social capital dikatakan lemah karena belum adanya  pertukaran  pengetahuan  dikatakan sesuai.
2. Pembahasan Bridging  Social  Capital dengan Kajian Teoritis
Rasa  saling  percaya  dalam bridging social  capital bersifat  mendukung,  hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesamaan pandangan yang ditunjukan dengan adanya  kesamaan  kebutuhan  masyarakat dengan  program stakeholder .  Kemudian dilanjutkan  adanya  keterlibatan  masyarakat dalam  pengelolaan  pariwisata  diantaranya terlibat  dalam  memberikan  tenaga  berupa menanam  pohon  mangrove.  Hal  ini  sejalan dengan konsep Coleman (1989) menyatakan bahwa  hubungan  kerjasama  dapat  tejalin apabila  adanya trust yang  muncul  karena adanya  kesamaan  pandangan  dan  keinginan untuk terlibat. Selain itu hasil penelitian juga afirmatif  dengan  konsep  Fukuyama  (2002) mengenai  bentuk  rasa  saling  percaya  untuk
melanggengkan  hubungan  adalah  perilaku jujur  yang  ditunjukkan  dengan  keterbukaan pada tranparansi dana pengelolaan pariwisata.
Jejaring  atau  jaringan  dalam bridging social capital masih berjalan sporadis, artinya hubungan yang terjalin masih bersifat kadang- kadang  belum  teragendakan  dan  terencana secara  matang.  Serta  kegiatannya  masih seputar  kegiatan  itu-itu  saja  dan  bersifat pengulangan.  Sehingga  belum  maksimalnya peran  jejaring  karena  belum  adanya  kegiatan pertukaran pengetahuan atau bentuk kolaborasi.  Hal  tersebut  kontradiktif  dengan Nan Lin (2009) yang mengatakan bahwa peran bridging  social  capital adalah  memberikan keuntungan  dan  manfaat  pada  anggota  di dalam jejaring (mengatasi masalah masyarakat).
Nilai atau norma dalam bridging social capital bersifat  melembaga  sehingga  jejaring yang  terjalin  tetap  ada,  hal  ini  ditunjukkan dengan saling memberikan keuntungan antara masyarakat dengan stakeholder dalam menjalin hubugan kerjasama sehingga memunculkan nilai keyakinan untuk meneruskan  hubungan.  Hal  ini  afirmatif dengan  Putnam  (2000)  yang  menyatakan bahwa  nilai  merupakan  suatu  kewajiban  atau obligasi sehingga jika tidak ditaati berdampak pada  menurunnya trust ( distrust )  kemudian menurunnya  partisipasi  dan  berdampak  pada hilangnya jaringan.
Secara  keseluruhan bridging  social capital masih berjalan sporadis, karena belum adanya pertukaran pengetahuan antara masyarakat  dan stakeholder secara  terencana dan  teragendakan  serta  minimnya  kolaborasi dalam  pengelolaan  pariwisata.  Sehingga bridging  social  capital berjalan  sporadis  dan belum berkembang.
Hal  ini  selaras  dengan  Fukuyama (2002)  yang  mengatakan  bahwa  jika  belum
memaksimalkan peran pihak di luar masyarakat  untuk  mengatasi  masalah  di dalam  masyarakatnya,  maka  modal  sosial tersebut dikatakan belum berkembang.
3. Analisis Masalah
Masalah yang dialami oleh
masyarakat  Kelurahan  Muarareja  dalam pengelolaan  pariwisata  pantai  Muarareja Indah yaitu lemahnya bonding social capital dan  kurang  maksimalnya  peran bridging social capital dalam  pengelolaan  pariwisata.
Masalah tersebut diperoleh berdasarkan fakta dominan masalah dan gejala masalah sebagai berikut:
1. Fakta Dominan Masalah
a. Lemahnya  hubungan  interaksi  saling memberikan informasi maupun pengetahuan antar masyarakat
mengenai pengelolaan pariwisata;
b. Interaksi hubungan antara masyarakat dengan stakeholder yang masih berjalan sporadis.
2. Gejala Masalah
a. Gejala masalah dari lemahnya
hubungan interaksi saling memberikan informasi  maupun  pengetahuan  antar masyarakat  mengenai  pengelolaan pariwisata yaitu (1) warga masyarakat belum
memiliki pengetahuan
menyeluruh  mengenai  peran  warga masyarakat dalam kawasan pariwisata. (2)  pemerintah  kelurahan  belum memiliki  pengetahuan  menyuluruh mengenai peran pemerintah kelurahan dalam rangka mendukung pengelolaan pariwisata; (3) kelompok sadar wisata belum memiliki pengetahuan menyeluruh  mengenai  konsep  sapta pesona pariwisata dan peran pramuwisata;  (4)  pedagang  belum memiliki pengetahuan mengenai
konsep berdagang di kawasan
pariwisata.
b. Gejala masalah dari interaksi hubungan antara  masyarakat  dengan stakeholder masih berjalan sporadis yaitu (1) belum adanya  pertukaran  informasi  atau pengetahuan yang terarah antar masyarakat; (2) belum adanya kolaborasi pengelolaan pariwisata secara langsung dengan pokdarwis lain;
(3) belum adanya perkembangan kerjasama  dengan  perusahaan  untuk perkembangan pariwisata.
4. Analisis Kebutuhan
Hasil  analisis  kebutuhan  dijabarkan dalam gambar tabel berikut.
Gambar 1: Analisis Kebutuhan
Analisis  kebutuhan  di  atas  mengacu pada konsep Fukuyama (2002) yang mengatakan bahwa “ketika modal sosial dalam sebuah  masyarakat  tertentu  melemah,  maka dapat  digerakkan  ke  arah  kegiatan  yang melibatkan aktor-aktor lain di luar masyarakatnya. Atau modal sosial yang semula bersifat bonding social capital digeser ke arah bridging  social  capital .”  Hal  ini  sejalan  pula dengan konsep Putnam (2000) yang mengatakan  bahwa  “lemahnya  modal  sosial, bukan karena sering dipakai, melainkan karena modal  sosial  tidak  dipergunakan  secara maksimal”.
Pemaksimalan  peran bridging  social capital dalam  hal  ini  adalah  memaksimalkan
peran stakeholder yang berwenang memberikan  pengetahuan  atau  informasi mengenai  kepariwisataan  dan  sapta  pesona pariwisata, dimana stakeholder ini melakukan pertukaran  informasi  atau  pengetahuan dengan  masyarakat  menggunakan  teknik tertentu yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat.
Tidak  hanya  itu, stakeholder disini juga wajib memaksimalkan perannya sebagai Pembina  dalam  sturktural  kepengurusan pokdarwis  dengan  mengawasi  pengelolaan pariwisata  serta  menjadi broker yang menampung  masalah  dan  kebutuhan  untuk nantinya  disampaikan  kepada  Pemerintah Kota  dan  sistem  sumber  lain.  Setelah masyarakat  memiliki  jejaring  yang  berisi pertukaran  pengetahuan  dengan stakeholder ,
maka masyarakat dikatakan memiliki pengetahuan dasar untuk nantinya membangun  jejaring  yang  berisi  pertukaran pengetahuan dengan masyarakat lainnya yang belum  tergabung  dalam  jejaring  sebelumnya dengan  cara  memanfaatkan  kelompok  sadar wisata  yang  ada  untuk  membentuk  divisi- divisi  yang  diperlukan  dalam  rangka peningkatan  peran  masyarakat  di  kawasan potensi  pariwisata  (hasil  dari  pertukaran pengetahuan dengan stakeholder tadi), dimana divisi tersebut nantinya bertanggungjawab untuk menciptakan jejaring  antar  masyarakat  untuk  nantinya memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai peran masyarakat di kawasan potensi pariwisata, divisi ini dalam pelaksanaannya  dibimbing  oleh  pendamping yang  berasal  dari  Dinas  Pariwisata  untuk meciptakan kolaborasi hubungan.
Lalu,  dikarenakan  sudah  adanya pemaksimalan  peran stakeholder dalam jejaring  dengan  masyarakat  dan  adanya interaksi  pertukaran  informasi  antar  sesama
masyarakat,  maka  akan  berdampak  pada menguatnya bonding social capital masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

## 5. Analisis Sistem Sumber
Sistem  sumber  menurut  Allen  Pincus dan Anne Minahan (dalam Suradi, 2007) yang mengkategorisasikan  sistem  sumber  menjadi tiga  yaitu  sistem  sumber  informal,  sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Berikut penjabarannya: 1) Sistem Sumber Informal Sistem sumber yang akan
dioptimalkan diantaranya meliputi keluarga,  tetangga,  warga  masyarakat Kelurahan Muarareja, pokdarwis Muarareja Indah,  tokoh  masyarakat,  dan  sistem sumber  informal  lainnya  yang  dianggap dapat  memperkuat  modal  sosial bonding social capital dan memaksimalkan pemanfaatan bridging social capital dalam pengelolaan pariwisata.
2) Sistem Sumber Formal
Sistem  sumber  formal  yang  akan dioptimalkan  diantaranya  meliputi  Dinas Olahraga Pemuda Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal, Pemerintah, Perusahaan,  dan  dinas-dinas  terkait  serta sistem  sumber  formal  lainnya  yang dianggap  dapat  memperkuat  modal  sosial bonding social capital dan memaksimalkan pemanfaatan bridging social capital dalam pengelolaan pariwisata.
3) Sistem Sumber Kemasyarakatan
Sistem sumber kemasyarakatan
yang akan dioptimalkan diantaranya meliputi  program  dan  pelayanan  dari pemerintah yang dianggap dapat mendukung  upaya  memperkuat  modal sosial bonding social capital dan memaksimalkan pemanfaatan bridging social capital dalam pengelolaan pariwisata.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa modal  sosial  antar  masyarakat  atau bonding social  capital bersifat  lemah,  hal  ini  karena
fungsi pertukaran pengetahuan antar masyarakat berkaitan dengan informasi peran dan  potensi  masyarakat  dalam  kawasan pariwisata belum terlaksana secara terencana dan  teragenda,  sehingga  dapat  berdampak masyarakat  mengalami  hambatan poor trainning yang nantinya lebih lanjut
menyebabkan lambatnya pengelolaan pariwisata.
Berikutnya  hasil  penelitian  modal sosial  antara  masyarakat  dengan stakeholer berjalan  sporadis,  artinya  belum  adanya pertukaran  pengetahuan  misalnya  dalam bentuk pelatihan kepariwisataan untuk
masyarakat serta  minimnya kolaborasi stakeholder dengan  masyarakat.  Hasil  ini sesuai  dengan  hasil  penelitian  mengenai bonding  social  capital yaitu  karena  tidak maksimalnya  jejaring  dengan stakeholder berdampak  pada  belum  berfungsi  secara efektif  dan  optimalnya  jejaring  di  dalam masyarakat. Sehingga solusinya perlu memaksimalkan  peran stakeholder dengan masyarakat dalam jaringan kerjasama, kemudian penciptaan kolaborasi antar keduanya  dalam  jaringan  tersebut  yang nantinya berdampak pada berjalannya fungsi jejaring antar masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Nur  Yachya  dan  M.  Khoid
Marwardi. (2016). Pengelolaan
Kawasan  Wisata  Sebagai  Upaya
Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Berbasis  CBT  (Community  Based Tourism)  Studi  pada  Kawasan  Wisata
Pantai  Clungup  Kabupaten  Malang . Vol 39. No 2. Hal 107-115.
Babael,  Hamidreza,  et  al.  (2012). Bonding Bridging and Linking Social Capital and Empowerment Among Squatter
Settlements  in  Tehran,  Iran  World Applied Sciences Journal . Vol. 17. 1818- 4952. Hal 119-126.
Field John. 2010. Modal Sosial [terj]. Bantul :
Kreasi Wacana.
Fukuyama,  Francis.  (2002). Trust:  Kebajikan Sosial  dan  Penciptaan  Kemakmuran [terj] Rusiani. Yogyakarta: Qalam.
Hawkins, Robert. L, Katherine Maurer. (2009).
Bonding,  Bridging,  and  Linking  :  How Social Capital Operated in New Orleans following  Hurricane  Kathrina.    British Journal  of  Social  Work .  Vol  40.  1779- 1780.
Idrus Ruslan. (2014). Religiositas Masyarakat Pesisir ( Studi Atas Tradisi Sedekah Laut
Masyarakat Kelurahan Kangkung
Kecamatan  Bumi  Wara  Kota  Bandar
Lampung) . Vol 9. No 2. Hal 63-67.
Ife,  Jim  dan  Frank  Tesoriero.  (2014).
Community Developent (Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era Globalisasi)[terj] Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Lexy J Moleong. (2017). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya Offset.
Ministry  for  Public  Service  CDW.  (2007). A Handbook  for  Community  Workers.
Community Development Programme.
Moh. Nazir. (2009). Metode Penelitian. Bogor:
Ghaia Indonesia.
Robert  M.Z  Lawang.  (2005). Kapital  Sosial dalam Perspektif Sosiologik . Jakarta : FISIP UI PRESS.
Putnam,  Robert.  (2000). Bowling  Alone:  The
Collapse  and  Revival  of  American Community .  New  York:  Simon  and Schurster.
Rudy  Rapang.  (2013). Modal  Sosial  dalam Kelompok  Pemberdayaan  Masyarakat Perkotaan  (Studi  Tentang  Proses Terbentuknya  Modal  Sosial  Kelompok Pemerhati Anak dan Perempuan Crisis
Centre Cahaya Mentari) di Kecamatan
Sawahan  Surabaya  dalam  Perspektif
Teori Pertukaran Sosial . Thesis
Universitas Airlangga. Rusydan  Fathy.  (2019). Modal  Sosial:
Inklusivitas dan Pemberdayaan
Masyarakat . Vol 6. No 1. Hal 1-16.
Rusydi Syahra. (2003). Modal Sosial: Konsep dan  Apikasi  Jurnal  Masyarakat  dan Budaya . Vol 5. No 1. Hal 1-22.
Sugiyono. (2017). Cara Mudah Menyusun:Skripsi, Tesis, dan Disertasi.
Bandung : ALFABETA. Suradi. (2007). Membangun dan Memberdayakan  Masyarakat .  Vol  12.
No 2. Hal 22.
Sunyoto  Usman.  (2018). Modal  Sosial .
Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Suryo Sakti Handiwijoyo. (2012). Perencanaan  Pariwisata  Perdesaan Berbasis  Masyarakat .  Yogyakarta  :
Graha Ilmu.
Warren Mark A,dkk. Social Capital and Poor
Communities . Russell Sage Foundation
: New York.
Wustari L.H. (2015). Diagnosing Indonesian Organization Using Blockage Organization Inventory . Hal 16-17.

## Internet
Admin. (2018). Data Kementerian Pariwisata . Diakses dari Indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pari
wisata/wisata-indonesia-di-mata-dunia
Yudhistira Dwi Putra. (2017). Okezone News : Jalasveva  Jayamahe,  Hikayat  Kejayaan Laut  Nusantara  Masa  Kini.  Diakses  dari  : www.okezone.com/amp/2017/11/03/jalesv eva-jayamahe-hikayat-kejayaan-laut- nusantara-masa-kini-