PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR SELATAN.
Sitti Mispa
(STIEM Bongaya Makassar) sitti_mispa@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  self-assessment  system  and  tax audit  on  value  added  tax  revenue  (VAT)  at  KPP  Pratama  Southern Makassar.  Data  collection  is  using  secondary  data.  The  population  is  all individual  taxpayers  and  corporate  taxpayers  registered  as  taxable entrepreneurs  from  2015-2017  in  KPP  Pratama  Southern  Makassar,  while samples taken for VAT period SPT, Amount of SKPKB issued and Amount of realization of VAT receipts from  2015- 2017. This research uses the classic assumption  test  in  the  form  of  normality  assumptions,  multicolonity assumptions,  and  heteroscedasticity  assumptions.  Data  analysis  method uses multiple linear regression techniques. The results of this study indicate that  the  proposed  hypothesis  is  accepted  because  it  shows  positive  and significant  hypothesis  test  results.  This  means  that  the  self-assessment system and tax audit have a positive and significant effect on value added tax revenue (VAT).
Keywords :  Self-Assessment  System,  Tax  Examination,  Value  Added  Tax Revenue.

## I.  PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  penerimaan  bagi  Negara  dan  juga kewajiban  bagi  setiap  warga  negara.  Ditinjau  dari  sudut  keuangan  negara, pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  dalam  negeri.  Salah  satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara dari sektor perpajakan adalah  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) adalah  pajak  atas  konsumsi  dalam  negeri  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  dan atau Jasa Kena Pajak tidak langsung sebagai pengganti dari pajak penjualan (Hidayat dan Purnawa, 2017).
Untuk  lebih  memaksimalkan  penerimaan  pajak  terdapat  beberapa faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  penerimaan  pajak  diantaranya adalah  sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu Self assessment  system menurut  (Mardiasmo  2011)  yaitu  menjelaskan  bahwa Self  Assessment  System adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan.
Pemeriksaan  perlu  dilakukan  untuk  mendekteksi  adanya  kecurangan yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  dan  juga  mendorong  mereka  untuk membayar  pajak  dengan  jujur  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Pemeriksaan juga  dilakukan  jika  fiskus  mendapat  data  dari  pihak  ketiga  atau  lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri (Nindar,dkk. 2010).
Pemeriksaan  pajak  dapat  menimbulkan  rasa  diawasi  dan  efek  jera bagi Wajib Pajak yang melakukan penyimpangan karena akan dikenai sanksi administratif  atau  sanksi  pidana  jadi  dapat  disimpulkan  Pemeriksaan  pajak menjadi  aspek  pendorong  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Dengan demikian pemeriksaan akan mampu meningkatkan tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai dengan optimal (Trisnayanti dan Jati, 2015).
Terkait  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak yang  dikhususkan  pada  penerimaan  PPN,  beberapa  penelitian  telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah Trisnayanti dan Jati (2015) yang melakukan  penelitian  berjudul  Pengaruh self  assessment  system , pemeriksaan  pajak  dan  penagihan  pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil penelitian ini membuktikan Self assessement system ,  pemeriksaan  pajak  dan  penagihan  pajak  berpengaruh  positif terhadap PPN.
Ayuni,  dkk  (2012)  melakukan  penelitian  berjudul Self  Assessment System dan  Ketetapan  Pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  terhadap Tingkat  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  di  KPP  Pratama Kedaton  Bandarlampung  mengemukan  hasil  penelitiannya  secara  simultan Self  Assesment  system  dan  Ketetapan  Pelaporan  SPT  berpengaruh
terhadap  Tingkat  Penerimaan  PPN  dan  secara  parsial self  assessment system dan  ketetapan  Pelaporan  SPT  berpengaruh  terhadap  tingkat penerimaan PPN.
Sadiq,  dkk  (2015)  melakukan  penelitian Pengaruh  Self  Assessment System terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Hasil  penelitian menunjukkan    bahwa  secara  bersama-bersama  variabel  bebas  yang  terdiri jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN, dan SSP PPN yang  merupakan Self assessment  system berpengaruh  signifikan  terhadap  PPN  dan  sedangkan secara  parsial  PKP  terdaftar,  SPT  Masa  PPN,  dan  SSP  PPN  berpengaruh tidak signifikan terhadap PPN.
Gahara  dan  Sukmasari  (2016)  juga  melakukan  penelitian  Pengaruh self  assessment  system dan  penerbitan  surat  tagihan  pajak  terhadap penerimaan  pajak  pertambahan  nilai.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan jumlah  PKP  terdaftar  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penerimaan PPN,  Jumlah  SSP  disetor  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penerimaan  PPN,  STP  PPN  yang  diterbitkan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap penerimaan PPN.
Nursanti  dan  Padmono  (2013)  melakukan  penelitian  Pengaruh  self asssessment  system  dan  surat  tagihan  pajak  terhadap  penerimaan  PPN pada  pengusaha  kena  pajak  hasil  penelitiannya  secara  simultan  PKP,SPT, dan STP PPN berpengaruh positif den signifikan terhadap penerimaan PPN dan  secara  parsial,  PKP  dan  STP  PPN  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhdap penerimaan PPN.
Penelitian ini bertujuan :
1.  Untuk  mengetahui  pengaruh Self  Assessment  System terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  KPP  Pratama  Makassar Selatan.
2.  Untuk  mengetahui  pengaruh  Pemeriksaan  Pajak    terhadap  Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Makassar Selatan.
3.  Untuk  mengetahui  pengaruh Self  Assessment  System dan  Pemeriksaan pajak  secara  simultan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai pada KPP Pratama Makassar Selatan.

## II.  TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Self Assessment System
Pengertian self  assessment  system menurut  Rahayu  (2010) menjelaskan  bahwa: “Self  Assessment  System adalah  suatu  sistem perpajakan  yang  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk mematuhi dan melaksanakan sendir i kewajiban dan hak perpajakan”.
Adapun  pengertian self  assessment  system menurut  Mardiasmo (2011)  yaitu  menjelaskan  bahwa: “Self  Assessment  System adalah  suatu sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  Wajib  Pajak untuk menentukan sendiri besarnya yang terutang”.
a.  Prinsip Self Assessment System
Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitung pajak dilakukan oleh fiskus  (aparat  pajak).  Sistem  pemungutannya  dikenal  dengan  istilah official assessment  system .  Perpindahan  dari official  assessment ke self assessment  system inilah  yang  kemudian  ditandai  sebagai  reformasi perpajakan.
Prinsip self  assessment  system ini  tampak  pada  Pasal  12  UU  KUP. Berikut kutipannya:
1)  Setiap  Wajib  Pajak  wajib  membayar  pajak  yang  terutang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan, dengan  tidak  menggantungkan  pada  adanya  surat  ketetapan pajak.
2)  Jumlah  pajak  yang  terutang  menurut  surat  pemberitahuan  yang disampaikan  oleh  wajib  pajak  adalah  jumlah  pajak  yang  terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Indikator Self Assessment System
Indikator self  assessment  system dalam  penelitian  ini  menggunakan dasar  pemikiran  menurut  Rahayu  (2010). Pelaksanaan Self  Assessment System menyebabkan  Wajib  Pajak  mendapat  beban  berat  karena  semua aktivitas  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak
sendiri.  Bagi  Pengusaha  Kena  Pajak,  fungsi  Surat  Pemberitahuan  (SPT) adalah  sebagai  sarana  untuk  melaporkan  dan  mempertanggung-jawabkan perhitungan  jumlah  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
Berdasarkan  Indikator self  assessment  sytem yang  diuraikan  diatas maka  indikator self  assessment  system dalam  penelitian  ini  jumlah  SPT masa  PPN  di  KPP  Pratama  Makassar  Selatan  perbulan  dari  tahun  2015- 2017.

## Pemeriksaan Pajak
Pengertian  Pemeriksaan  Pajak  menurut  Pasal  1  ayat  (25)  Undang  - undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang  - undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  adalah  sebagai  berikut  pemeriksaan  adalah  serangkaian kegiatan  menghimpun dan  mengolah data, keterangan, dan/atau  bukti yang dilaksanakan  secara  objektif  dan  professional  berdasarkan  suatu  standar pemeriksaan  untuk  menguji  kepaatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan. Sedangkan           menurut Rahayu (2010), Pemeriksaan pajak  adalah  pengawasan  pelaksanaan  sistem  self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak harus berpegang teguh undang- undang perpajakan.
Adapun Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan  dasar  pemikiran  menurut  Rahayu  (2010)  adalah  sebagai berikut  Laporan    pemeriksaan  pajak  merupakan  dasar  untuk  penerbitan suatu  produk  hukum  perpajakan  yaitu  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)”.  Dari hasil penelitian diatas, indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  dari  tahun  2015-2017  pada KPP Pratama Makassar Selatan.

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dulu disebut sebagai Pajak Penjualan sejak  tanggal  1  April  1985  Pajak  Penjualan  diganti  menjadi  Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  indikator  penerimaan pajak  pertambahan  nilai  adalah  jumlah  realisasi  penerimaaan  PPN  di  KPP Pratama Makassar perbulan dari tahun 2015-2017.

## Kerangka Konseptual
Adapun Kerangka Konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator:
Jumlah SPT masa  PPN dari tahun 2015-2017
(Siti Kurnia Rahayu 2010:103)
Indikator :
1. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
 Jumlah SKPKB dari tahun
2015-2017
(Siti Kurnia Rahayu 2010:180)
Indikator :
Jumlah Realisasi
Penerimaan PPN dari
tahun 2015-2017
(Mahmudi,2010:143)

## Gambar 1 Kerangka Konseptual

## Catatan:
1. Diagram bentuk ellips : memuat tentang variabel penelitian.
2. Diagram bentuk kotak        : memuat tentang indikator variabel.
Self Assessment
System (X 1 )
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
(Y)
Pemeriksaan Pajak (X 2 )

## Hipotesis
Berdasarkan  latar  belakang,  rumusan  masalah  dan  kerangka  pikir atau  kerangka  konseptual  yang  telah  di  uraikan  sebelumnya,  maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Self  assessment  system berpengaruh  positif  dan  signifkan  terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
H 2 :  Pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
H 3 : Self  assessment  system dan  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## III.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan  di  Jl.  Urip  Sumoharjo  KM  4  GKN  I.  Makassar  441259. Populasi dalam penelitian ini seluruh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan  yang  diobservasi  setiap  bulannya  dari  tahun  2015  sampai  dengan tahun 2017 yaitu 36 bulan.
Sedangkan  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sehubungan dengan self assessment system , jumlah SPT masa PPN.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a.  Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan  yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Makassar. Tabel 1. Jumlah PKP yang terdaftar Tahun 2015-2017
Bulan Jumlah PKP terdaftar tahun 2015 Jumlah PKP terdaftar tahun 2016 Jumlah PKP tedaftar tahun 2017 1 3271 3940 4771 2 3325 3988 4795 3 3379 4052 4832 4 3449 4118 2856
b.  Jumlah  Target  dan  Realisasi  Penerimaan  PPN  di  KPP  Pratama

## Makassar Selatan.
Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun Target Penerimaan PPN Realisasi Penerimaan PPN 2015 Rp          685.884.618.949 Rp           613.808.045.693 2016 Rp          842.773.647.071 Rp           690.414.999.972 2017 Rp          726.438.672.500 Rp           779.547.487.174

## Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan

## c. Hasil Pengujian Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Pengujian dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smimov Test.
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 5 3498 4189 4884 6 3558 4189 4897 7 3608 4210 4918 8 3657 4269 4946 9 3702 4314 4960 10 3751 4350 4986 11 3792 4400 5000 12 3845 4445 5025 TOTAL 42835 56870 56870
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 36 Normal Parameters a,b Mean -.0000059 Std. Deviation 27269067737.587 51300 Most Extreme Differences Absolute .084 Positive .084 Negative -.062 Test Statistic .084 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Hasil pengujian normalitas menunjukan bahwa variabel independen  dan  dependen  memiliki  data  berdistribusi  normal.  Hal  ini ditunjukan  dari  nilai  probabilitas  (asymp.  Sig)  Kolmogorov-  Smimov Test yang di peroleh sebesar 0.200 nilai tersebut lebih besar dari 0.05 dengan demikian  pengujian regresi  untuk pengaruh self  assessment system dan pemeriksaan pajak  terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dilanjutkan.

## Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi ditentukan  adanya  korelasi  antara  variable  independen.  Model  regresi yang  baik  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  varaibel  independen.  Uji multikolonieritas  dapat  dilihat  dari  nilai tolerance dan Variance  Inflation Factor (VIF). Berikut ini adalah hasil output uji multikolonieritas:
Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

## Sumber: Hasil olah data
Berdasarkan tabel 4 maka dapat diketahui bahwa:
a)  Berdasarkan variabel self assessment system dengan SPT masa PPN (X1)  nilai  TOL  sebesar  0,999  lebih  besar  dari  0,10  dan  nilai  VIF  nya
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Hasil olah data
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1 (Constant) - 4826202 8320.17 2 41863409738. 829 -1.153 .257 Self Assessment System 3431157 1.344  14247271.857 .312  2.408 .022 .999  1.001 Pemeriksaan Pajak .965 .209 .598  4.620 .000 .999  1.001 a. Dependent Variable: Penerimaaan PPN
1,001  lebih  kecil  dari  10,00  sehingga  dapat  disimpulkan  variabel self assessment system tidak terjadi Multikolonieritas.
b)  Berdasarkan  variabel  pemeriksaan  pajak  dengan  SKPKB  (X2)  nilai
TOL  nya  sebesar  0,999  lebih  besar  dari  0,10  dan  nilai  VIFnya  1.001 lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan variabel pemeriksaan pajak tidak terjadi Multikolonieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model regresi  terjadi  ketidaksamaan variance  residual satu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain.Jika variance dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain  tetap,  dapat  disebut  homoskedastisitas  dan  yang berbeda  disebut  heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Dasar pengambilan keputusan  pada uji Heteroskedastisitas yakni :
a.  Jika  nilai  signifikansi  >  0,05,  kesimpulannya  adalah  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
b.  Jika  nilai  signifikansi  <  0,05,  kesimpulannya  adalah  terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 5. Uji Heterokedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -41579675410.690  21203560696.866 -1.961 .058 Self Assessment System 21947268.388 7217568.922 .466 3.041 .005 Pemeriksaan Pajak -.057 .105 -.083 -.540 .593
a. Dependent Variable: RES2 Sumber: Hasil olah data
Berdasarkan Output tersebut diketahui bahwa  nilai signifikan variabel Self  assessment  system (X1)  sebesar  0,005  lebih  kecil  dari  0,05  artinya terjadi  heteroskedastisitas  pada  variabel self  assessment  system dan  nilai signifikan  variabel  Pemeriksaan  pajak  (X2)  sebesar  0,593  lebih  besar  dari
0,05  artinya  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada  variabel  pemeriksaan pajak.  Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  data  ini  tidak  memenuhi  uji asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas.

## Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif, bertujuan untuk menyajikan sebuah ringkasan data yang  dapat  di  artikan  sebagai  upaya  mendeskripsikan  data.  deskriptif  ini dapat  memberikan  gambaran  bagaimana  hubungan  antara  variabel independen  dan  dependen.  Hasil  statistik  dari  masing  masing  variabel disajikan dalam bentuk sebagai  berikut.
Tabel 6. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

## Sumber: Hasil olah data
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa nilai  N  atau  jumlah  data  yang  valid  (sah  untuk  diproses)  adalah  36  sampel dengan  Mean  (rata-rata)  untuk self  assessment  system sebesar  2916.28, Mean  (rata-rata)  pemeriksaan  pajak  sebesar  6302402851.58  dan  Mean (rata-rata)  penerimaan  PPN  sebesar  57882514801.08  sedangkan  Standar Deviation untuk self assessment system sebesar 333.275, Standar Deviation pemeriksaan  pajak  sebesar  22728697621.225  dan  Standar  Deviation penerimaan PPN sebesar 36656283390.199.

## Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  berganda  bertujuan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya pengaruh  signifikan  antara  dua  atau  lebih  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat baik secarah parsial maupun simultan.

## Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N Penerimaaan PPN 57882514801.08  36656283390.119 36 Self Assessment System 2916.28 333.275 36 Pemeriksaan Pajak 6302402851.58  22728697621.225 36
Tabel 7. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda pada

## Sumber: Hasil olah data
Berdasarkan  tabel  7  diatas  diperoleh  persamaan  model  regresi berganda yaitu :
Y=  -48262028320.172 + 34311571.344 X1 + 0.965 X2 + e
Dari tabel 7 persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagi berikut:
1.  Nilai  koefisien  regresi self  assessment  system (B1)  sebesar 34311571.344 hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan self assessment system akan menyebabkan terjadi peningkatan penerimaan PPN sebesar 34311571.344 .
2.  Nilai  koefisien  regresi  pemeriksaan  pajak  (B2)  sebesar  0.965 hasil  ini menunjukkan  peningkatan  pemeriksaan  pajak  akan  menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN sebesar 0.965 .

## Hasil Pengujian Hipotesis

## 1.Uji Parsial (t-test)
Uji  parsial  (individu)  digunakan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  secara  individual.  Berikut
Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients
Standardi zed Coefficien ts T Sig. 95.0% Confidence Interval for B Correlations B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero- order Parti al Part 1 (Constant) - 482620 28320.1 72 418634 09738.8 29 - 1.153 .257 - 133433 775837. 198 369097 19196.8 54 Self Assessment System 343115 71.344 142472 71.857 .312  2.408  .022  532527 8.803 632978 63.885 .298  .387  .312 Pemeriksaa n Pajak .965 .209 .598  4.620  .000 .540 1.390 .591  .627  .598
a. Dependent Variable: Penerimaaan PPN
ini akan dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial.
- Variabel Self Assessment System (X1)
Hipotesis:
H0: Self  assessment  system tidak  berpengaruh  tehadap  penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan. H1: Self  assessment  system berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.
Berdasarkan  tabel  8  di  atas  di  peroleh  nilai  t hitung >  t tabel yaitu  2.408  > 2.034.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  H0  ditolak.  Sedangkan  dari  tingkat signifikansi  terlihat  bahwa  nilai  signifikansi self  assessment  system yaitu 0.022<0.05  yang  berarti  H0  ditolak  dan  H1  diterima.  Sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa self  assessment  system berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  pada  KPP Pratama Makassar Selatan.
-  Variabel Pemeriksaan Pajak
Hipotesis:
H0:  Pemeriksaan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.
H2:  Pemeriksaan  pajak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.
Berdasarkan hasil output pada tabel 4.8 diperoleh nilai thitung> ttabel yaitu  4.620  >  2.034  dan  hasil  ini  menunjukkan  bahwa  H0  di  tolak.  Hasil tingkat  signifikansi  pemeriksaan  pajak  yaitu  0.000  <  0.05,  hal  ini menunjukkan  bahwa  H0  ditolak  dan  H2  diterima.  Berdasarkan  hasil  yang diperoleh  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.

## Uji Simultan (f-test)
Pengujian  hipotesis  secara  bersama-sama  dilakukan  dengan menggunakan  Uji  F.  Uji  F  dilakukan  untuk  menguji  hubungan  signifikansi antara  variabel  bebas  dan  variabel  terikat  secara  keseluruhan.  Untuk mendapatkan  hasil  yang  menyakinkan  maka  akan  dilakukan  pengujian  f-
hitung dan  f-tabel  dengan tingkat signifikansi  0.05  atau  5%.  Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut.
Tabel 9. Uji Simultan (F-test)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diperoleh  nilai  Fhitung  >  Ftabel  yaitu 13.315 > 3.284  maka Ho ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan  nilai  (PPN)  secara  simultan.  Selain  itu  dapat  dilihat  nilai signifikansi  =  0.000  <  0.05  maka  Ho  ditolak  atau  dapat  dikatakan  koefisien regresi signifikan.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk  mengukur  seberapa besar  peranan  variabel  bebas  (independen)  yaitu self  assessment  system dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi  pada  variabel  terikat  (dependen).  Hasil  pengujian  diperoleh  sebagai berikut.

## ANOVA
a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression  2100283698448 3980000000.00 0 2 105014184922 41990000000. 000 13.315 .000 b Residual 2602607193469 9766000000.00 0 33 788668846506 053500000.00 0 Total 4702890891918 3745000000.00 0 35 a. Dependent Variable: Penerimaaan PPN
b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System
Sumber: hasil olah data

## Tabel 10. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

## Sumber: hasil olah data
Pada hasil perhitungan olah data, diperoleh angka Adjusted R square (R 2 )  adalah  0.413  yang  berarti  41,3%  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai (PPN)  di  KPP  Pratama  Makassar  Selatan  dijelaskan  oleh  variabel self assessment  system dan  pemerikasaan  pajak.  Sedangkan  sisanya  58,7%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Setelah  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik  dapat  disimpulkan  bahwa model regresi telah bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas dan  terlah  memenuhi  uji  asumsi  klasik.  Berdasarkan  nilai  koefisien  regresi self  assessment  system (B1)  sebesar  34311571.344  hasil  ini  menunjukkan bahwa  peningkatan self  assessment  system akan  menyebabkan  terjadi peningkatan  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  sebesar 34311571.344  demikian  pula  dengan  nilai  koefisien  regresi  pemeriksaan pajak  (B2)  sebesar  0.965  hasil  ini  menunjukkan  peningkatan  pemeriksaan pajak  akan  menyebabkan  terjadinya  peningkatan  penerimaan  pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0.965.
Pengaruh self  assessment  system dan  pemeriksaan  pajak  di  KPP Pratama  Makassar  Selatan  pada  tahun  2015  s/d  2017  menunjukkan  nilai T hitung untuk  variabel self  assessment  system (X1)  terhadap  pajak pertambahan  nilai  (PPN)  (Y)  2.408  lebih  besar  dari  nilai  Ttabel  (2.034), memiliki tingkat signifikan 0.022 karena tingkat signifikan lebih kecil dari pada
Model Summary b Model  R
R Squar e Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change F Change  df1 df2 Sig. F Change 1 .66 8 a .447 .413 28083248 503.442 .447  13.315 2 33 .000
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System b. Dependent Variable: Penerimaaan PPN
0,05 maka hal ini membuktikan bahwa self assessment system berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap    penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.
Sedangkan  nilai  Thitung  untuk  variabel  pemeriksaan  pajak  (X2) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Y) menunjukkan 4.620 lebih  besar  dari  nilai  Ttabel  2.034,  memiliki  tingkat  signifikan  0.000  karena tingkat  signifikan  lebih  kecil  0.05  maka  hal  ini  membuktikan  bahwa pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.
Dari  hasil  uji  simultan  diperoleh  nilai  Fhitung  >  F tabel yaitu  13.315 dengan  tingkat  signifikan  0.000  <  0.05.  Hasil  uji  tersebut  menunjukkan bahwa self  assessment  system dan  pemeriksaan  pajak  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  secara  simultan. Koefisien determinasi (R 2 ) adalah 0.447 ini berarti variabel penerimaan PPN dapat  dijelaskan  oleh  variabel self  assessment  system dan  pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan sebesar 44,7% sedangkan sisanya 55,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya  yang berjudul pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan  PPN  yang  dilakukan  oleh  Trisnayanti  dan  Jati  (2015)  yang menunjukkan  hasil  yang  positif  dan  signifikan  sebagaimana  telah  dijelaskan self  assessment  system dengan  jumlah  SPT  masa  PPN  dan  pemeriksaan pajak  dengan  jumlah  SKPKB  maka  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai (PPN) akan meningkat.
Dari  hasil  diatas  dapat  dilihat  bahwa  sebelum  melakukan  penelitian dengan self  assessment  system dan  pemeriksaan  pajak  nilai  rata-rata pertumbuhan  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  berfluktuatif. Namun  setelah  melakukan self  assessment  system dan  pemeriksaan  pajak akan  menyebabkan  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  mengalami peningkatan  yang  optimal.  Hasil  uji  ini  juga  memberikan  gambaran  bahwa dengan adanya penerapan self assessment system dan pemeriksaan pajak, dapat  meningkatkan  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan  yang  terdaftar
sebagai  pengusaha  kena  pajak  secara  sadar  melakukan  kewajiban perpajakannya dengan baik.

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Self  assessment  system berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penerimaan  pajak  pertambahan  nilai.  Artinya self  assessment    system pada  KPP  Pratama  Makassar  Selatan  sudah  berjalan  dengan  baik  dan menggambarkan bahwa wajib pajak badan sudah menjalankan kewajiban perpajakannya  secara  mandiri  dilihat  dari  penyampaian  SPT  wajib  pajak terdaftar.
2.  Pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhdap penerimaan  pajak  pertambahan  nilai,  walaupun  wajib  pajak  badan menunjukkan  nilai  pemeriksaan  pajak  yang  berfluktuatif,  artinya pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  KPP  Pratama  Makassar  Selatan terhadap  wajib  pajak  badan  yang  memiliki  tunggakan  atau  utang  pajak belum berjalan dengan maksimal.
3. Self assessment system dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan  terhdap  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai.  Besarnya pengaruh self  assessment  system dan  pemeriksaan  pajak  dalam memberikan kontribusi pengaruh terhdap penerimaan pajak pertambahan nilai  cukup  besar.  Jadi  semakin  tinggi self  assessment  system dan pemeriksaan  pajak,  maka  semakin  tinggi  pula  penerimaan  pajak pertambahan nilai.
Saran
KPP  Pratama  Makassar  Selatan  diharapkan  mampu  membenahi penerapan Self Assessment System agar berjalan dengan baik dan efektif. Namun  disamping  itu,  Kantor  pajak  juga  diharapkan  tetap  memberikan pengawasan dan penyuluhan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak menganai  kesadaran  akan  kewajibannya  dalam  perpajakan  dan  mengenai tata  cara  dalam  menjalankan Self  Assessment  System, selain  itu  juga disarankan  untuk  kantor  pajak  agar  Pemeriksaan  Pajak  secara  rutin  bagi
wajib pajak untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan atau tax evasion .

## DAFTAR PUSTAKA
Ayuni, Putri Dkk. (2012). Pengaruh Self Assessment System dan ketetapan surat  pemberitahuan  (SPT)  Terhadap  Tingkat  Penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  di  KPP  Pratama  Kedotan  Bandarlampung . Jurnal Riset Akuntansi dan manajeman, Vol. 1, No 1.
Damayanti,  Theresia  W  dan  Supramono.  2009.  Perpajakan  Indonesia.
Yogyakarta: Andi.
Erly, Suandy. (2011). Perencanaan Pajak Edisi 5 . Jakarta: Salemba Empat.
Fahrul, Ahmad. (2016). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar: Universitas Hasanuddin.
Halim,  Abdul,  dkk.  (2014). Perpajakan:  Konsep,  aplikasi,  contoh  dan  studi kasus . Jakarta: Salemba Empat.
Hidayat, Nurdin dan Purnawa ES, Dedi. (2017). Perpajakan Teori & Praktik . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Hidayat, Nur. (2013). Pemeriksaan Pajak . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nindar,  Muhammad  R.S.S.  Pengemanan,  H.  Sabijono.  2014.  Efektifitas Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Teguran  Dan  Surat  Paksa  terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Manado. Jurnal Emba 1(2). HAL: 1-10
Nursanti, Ika dan Padmono, Y.Y. (2013). Pengaruh Self Assessment System dan  Surat  Tagihan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai . Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 1(1) Januari.
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Andi.
Putri  ayuni,  Dkk.  (2012). Pengaruh  Self  Assessment  System  dan  ketetapan surat  pemberitahuan  (SPT)  Terhadap  Tingkat  Penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  di  KPP  Pratama  Kedotan  Bandarlampung . Jurnal Riset Akuntansi dan manajeman, Vol. 1, No 1.
Rahayu,  Siti  Kurnia.  (2010). Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan  Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Resmi,  Siti.  (2014). Perpajakan  Teori  dan  Kasus .  Yogyakarta:  Salemba Empat.
Sari, Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan . Bandung: Refika Aditama.
Sadiq, Melisa LD, Dkk. (2015). Pengaruh Self Asserssment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 7 No. 1.
Soemitro, R. dan Sugiharti, D. K. (2010). Asas dan Dasar Perpajakan 1. Edisi Revisi . Bandung: Penerbit Refika Aditama.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitaian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, R&D . Bandung: Alfabeta.
Sukardji, Untung. (2015). Pajak Pertambahan Nilai (PPN ). Jakarta: Rajawali Pers.
Sukmasari,  Dewi  dan  Gahara,  As  Shaumi.  (2016). Pengaruh  Self Assessment  System  dan    Penerbitan  Surat  Tagihan  Pajak  terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (Studi  Pada  KPP  Pratama  di Kota  Bandarlampung). Jurnal  Akuntansi  dan  keuangan.  Volume  21 nomor 1.
Syahruddin,  Herman,  Dkk.  (2015). Laboratorium  Pengelolaan  Data . Makassar:  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Makassar  (STIEM BONGAYA).
Trisnayanti,  Ida  Ayu  dan  I  Ketut  Jati.  2015. Pengaruh  Self  Assessment System,  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  pajak  pada  Penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) .  E-jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana 13.1:292
Undang-  Undang  Nomor  28  tahun  2007  tentang  Perubahan  ketiga  atas Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  ketentuan  Umum  dan  Tata  cara perpajakan (UU KUP).
Undang –  Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata cara Perpajakan.
Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Widodo,  Widi.  2010. Moralitas,  budaya  dan  kepatuhan  pajak .  Bandung: Alfabeta