## DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KECAMATAN SUGIO LAMONGAN
Siti Shoimah 1) , Martha Laila Arisandra 2) , Moh. Ali Wafa 3)
Prodi  Manajemen,  Universitas Islam Darul ‘Ulum 1) 2)
Prodi Akuntansi, Universitas Islam Darul ‘Ulum 3)
Email: sitishoimah@unisda.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Determinan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Religiusitas, Sanksi  Pajak,   Pelayanan  Fiskus,  dan  Tax  Amnesty).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak  Orang Pribadi yang berprofesi sebagai PNS di  Kecamatan  Sugio Kabupaten  Lamongan.  Teknik  Pengambilan  Sampel  menggunakan  kuota sampling yang berjumlah 32 responden melalui kuisioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 25 dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  Variabel  Religiusitas  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. ini ditunjukkan dengan nilai sebesar 4,20 dengan nilai signifikan sebesar 0,000.
Kata  Kunci: Sanksi  Pajak, Religiusitas, Pengetahuan  Perpajakan,  Pelayanan Fiskus,  Tax       Amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak

## DETERMINANTS CIVIL SERVANT TAX COMPLIANCE IN SUGIO LAMONGAN SUB-DISTRICT

## Abstract
This research aims to determine the Taxpayer Compliance (religiosity, tax sanctions, fiscal services and  tax  amnesty.  This  research  was  analytical  research  with  a  quantitative  approach. The population of this research is the taxpayer of Persons who work as civil servants in Sugio district of Lamongan. Sampling technique using sampling quota which amounted to 32 respondents, with data  collection  techniques  using  questionnaires.  The  collected  data  was  analyzed  using  SPSS program version 25 with multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that: there is positive effect of religiosity variable on taxpayer compliance indicated by t value of 4.205 and significance value of 0,00
Keywords: tax sanctions, religiosity, fiscal service, tax amnesty and taxpayer compliance

## A. PENDAHULUAN
Menurut Resmi (2018) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum.  Pengenaan  pajak  di  Indonesia  dibagi  menjadi
dua, yaitu pajak  pusat  dan pajak daerah.  Definisi Pajak Pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yang termasuk didalamnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak  daerah  adalah  pajak  yang  digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  daerah,  yang termasuk di dalamnya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran, pajak reklame,  pajak  hiburan  dan  pajak  bahan  bakar,  serta  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan (BPHTB).
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  yang  paling  besar  di  Indonesia.  Tabel  1 menyajikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai realisasi penerimaan negara tahun 2017-2021.  Total  penerimaan  pajak  memegang  peranan  yang  dominan  dibanding  dengan penerimaan  bukan  pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  presentase  penerimaan  pajak  5  tahun terakhir mencapai 70%,  sedangkan penerimaan bukan pajak tidak lebih dari 30%  dari total penerimaan negara.
Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2017-2021 Sumber Penerimaan Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Penerimaan Perpajakan 1 343 529,80 1 518 789,80 1 546 141,90 1 285 136,32 1 375 832,70 Penerimaan Bukan Pajak 311 216,30 409 320,20 408 994,30 343 814,21 357 210,10 Hibah 11 629,80 15 564,90 5 497,30 18 832,82 2 700,00 Jumlah 1 654 746,10 1 928 110,00 1 955 136,20 1 628 950,53 1 733 042,80
Sumber: BPS
Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak menjadi sangat penting terhadap sumber penerimaan negara. Seluruh wajib pajak tidak terkecuali PNS diwajibkan melaporkan pajaknya. PNS diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Terdapat  beberapa  masalah  dalam  sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  terutama  yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Kecurangan yang terjadi biasanya berupa keterlambatan pelaporan  SPT,  pembayaran  pajak  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  harus  dibayar,  maupun dalam hal menunggak pajak. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru mencapai 45,43 juta wajib pajak, hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) artinya baru sekitar 34,66%  dari  total  wajib  pajak  orang  pribadi  pekerja  dan  berpenghasilan  di  Indonesia  yang mendaftarkan  diri  atau  terdaftar  sebagai  wajib  pajak.  Fakta  ini  menunjukkan  tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih tergolong rendah.
Beberapa penelitian telah menunjukkan pentingnya nilai-nilai agama dalam Manajemen Sumber  Daya  Manusia  dan  perilaku  organisasi.  Studi  menunjukkan  bahwa  peerubahan organisasi  dicapai  melalui  penerapan  nilai-nilai  agama  di  tempat  kerja.  Mohdali  (2013) berpendapat  bahwa  peran  nilai-nilai  agama  dapat  mendorong  perilaku  yang  baik  dengan mendorong  perilaku  positif  dan  mengurangi  perilaku  negatif  untuk  perilaku  kepatuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Religiusitas adalah luasnya ilmu, kekuatan imannya, kekuatan ibadah dan penegakan aturannya serta kedalaman rasa  syukur  atas  agama  yang  dianutnya  (Nashori  dan  Mucharaman,  2002).  Beberapa  studi menunjukkan bahwa perilaku religius dapat memberikan dampak positif terhadap organisasi. Karena  ajaran  setiap  agama  pada  dasarnya  memerintahkan  untuk  berbuat  yang  baik  dan menghindari perbuatan yang tidak baik.
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pada 5 Juli  hingga  19  September  2021  pemerintah  mengumumkan kebijakan tax  amnesty sebagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Amnesti pajak ( tax amnesty ) adalah program pengampunan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  wajib  pajak  meliputi  penghapusan pajak  yang  seharusnya  terutang,  penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan,  serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2021 dan  tahun  sebelumnya  yang  belum  dilaporkan  dalam  SPT,  dengan  cara  melunasi  seluruh tunggakan  pajak  yang  dimiliki  dan  membayar  uang  tebusan.  Munculnya  kebijakan  ini  atas dasar  semakin  minimnya  wajib  pajak  dapat  menutupi  kekayaannya  di  luar  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sektor keuangan global semakin terbuka dan intensitas lalu lintas informasi semakin meningkat dari negara sat uke negara lainnya.
Namun  demikian,  untuk  mengatasi  permasalahan  pajak  tidak  cukup  hanya  dengan kebijakan tax amnesty . Perlu kebijakan lain untuk menciptakan kepatuhan masyarakat yang terhadap peraturan perpajakan. Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan  perlu  dilakukan  karena  dapat  memberikan  dampak signifikan pada penerimaan Negara.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  Apakah  Religiusitas,  Sanksi  Pajak, pelayanan fiscus dan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kalangan PNS di Kecamatan Sugio?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pengaruh  Religiusitas,  Sanksi  Pajak, Pelayanan Fiscus dan Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kalangan PNS di Kecamatan Sugio?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Obyek dalam penelitian ini adalah wajib  pajak  orang  pribadi  yang  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  Kecamatan  Sugio Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data dari BPS Lamongan, jumlah PNS di Kecamatan Sugio berjumlah 32 orang dengan rincian 24 staf, 6 eselon IV, dan 2 eselon III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan diukur dengan skala Likert . Selanjutnya hasil kuesioner dianalisis menggunakan analisis regresi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Regresi
Hasil  analisis  data  dengan  menggunakan  teknik  analisis  regresi  linier  berganda  adalah sebagaimana Tabel 2.
Tabel 2 Hasil Uji T Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4,026 3,797 1,060 ,297 Religiusitas ,734 , 175 ,642  4,205 ,000 Sanksi Pajak ,121 ,115 ,158  1,054 ,299 Pelayanan Fiskus ,025 ,083 ,038 ,296 ,769 Tax Amnesty -,050 ,090 -,073  -,553 ,584
Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 25
Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 2 maka selanjutnya akan dimasukan dalam persamaan regresi untuk model penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sebagai berikut.
Y = 4,026 + 0,734 religiusitas+ 0,121 sanksi pajak + 0,025 pelayanan fiskus -0,050  tax amnesty Dari model regresi linier berganda diatas, maka dapat disimpulkan:
1. Nilai konstanta sebesar 4,026 hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada pengaruh variabel independen yaitu religiusitas, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan tax amnesty maka nilai kepatuhan wajib pajak akan tetap sebesar 40,26%.
2. Variabel  religiusitas  memiliki  nilai  sebesar  0,734  yang  menunjukkan  bahwa  jika  ada peningkatan sebesar 1% pada variabel religiusitas maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 73,4% apabila faktor-faktor lainnya dianggap konstan.
3. Variabel sanksi pajak perpajakan memiliki nilai sebesar 0,121 yang menunjukkan bahwa jika ada  peningkatan  sebesar  1%  pada  variabel  sanksi  pajak  maka  akan  menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 121,1% apabila faktor-faktor lainnya dianggap konstan.
4. Variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai sebesar 0,025 yang menunjukkan bahwa jika ada peningkatan  sebesar  1%  pada  variabel  pelayanan  fiskus  maka  akan  menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar  2,5% apabila faktor-faktor lainnya dianggap konstan.
5. Variabel tax amnesty memiliki  nilai  sebesar  -0,050  yang  menunjukkan  bahwa  jika  ada peningkatan sebesar 1% pada variabel tax amnesty maka akan menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 5% apabila faktor-faktor lainnya dianggap konstan

## Koefisien Determinasi
Dari hasil uji tersebut didapat nilai Adjusted R Square sebesar 0,467 atau 46,7% . Hal ini menunjukkan  bahwa  46,7%  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  dijelaskan  oleh  empat  variabel independen  yaitu:  Religiusitas,  sanksi  pajak,  pelayanan  fiskus  dan tax  amnesty .  Sementara sebesar 53,3% (100% - 46,7%) dijelaskan oleh variabel independen lain.
Tabel 3 Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate  Durbin-Watson Dimension ,724 a ,524 ,467 2,042 2,243
Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 25

## Uji t (Parsial)
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara  parsial  atau individual berpengaruh terhadap variabel dependen.
Tabel 4 Hasil Uji t No Variabel T Hitung T tabel Sig Keterangan 1 Religiusitas 4,205 1,69389 0,000 Berpengaruh Positif 2 Sanksi Pajak 1,054 1,69389 0,299 Tidak Berpengaruh 3 Pelayanan Fiskus 0,296 1,69389 0,769 Tidak Berpengaruh 4 Tax Amnesty -0,553 1,69389 0,584 Tidak Berpengaruh
Sumber: Data diolah

## D. PEMBAHASAN

## Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  variabel  religiusitas  memiliki  nilai  sebesar  4,205  lebih besar  dari 1,69389 dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti religiusitas secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian telah menunjukkan penerapan nilai-nilai agama di tempat kerja dapat membawa perubahan organisasi  (Konz  dan  Ryan,  1999;  French  dan  Bell,  2000).  Salah  satu  aspek  penting  dari perubahan  organisasi  adalah  nilai-nilai  karyawannya.  Pada  umumnya  apapun  agama  yang dianut oleh seseorang selalu mengajarkan dan mendorong seseorang untuk selalu bertindak positif dan mencegah perilaku negatif.
Religiusitas  terbentuk  melalui  ajaran  dan  nilai-nilai  agama  yang  kuat  dan  positif  yang kemudian  mempengaruhi  perilaku  etis  di  masyarakat  di  lingkungan  sosial,  salah  satunya kepatuhan  pajak.  Damayanti  (2018)  berpendapat  bahwa  religiusitas  wajib  pajak  dapat memperkuat  kemauan  untuk  memenuhi  peraturan  perpajakan.  Setiap  agama  mengajarkan kepada pemeluknya untuk bertindak jujur dan mematuhi semua kewajiban hukum nasional, yaitu kewajiban melaporkan pajak secara jujur dan benar.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil analisis  data,  variabel  sanksi pajak memiliki nilai sebesar  1,054  lebih kecil  dari 1,69389 dengan nilai signifikannya sebesar 0,299 lebih besar dari 0,05 yang berarti sanksi  pajak  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tinggi  rendahnya  sanksi  pajak  tidak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak. Tidak tegasnya penerapan sanksi pajak membuat wajib pajak meremehkan sanksi yang ada  sehingga  tidak  membuat  wajib  pajak  jera  untuk  melanggar  peraturan  perpajakan, sekalipun sanksi yang diberikan cukup berat namun nyatanya penerapannya masih jauh dari kata tegas.
Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Winerungan (2015) yang mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini senada dengan hasil penelitian Andinata (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Susilawati dan Budhiarta  (2013),  Dharma  dan  Ariyanto  (2014),  dan  Ngadiman  dan  Huslin  (2015),  yang menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel pelayanan fiskus   memiliki   nilai sebesar 0,296 lebih   besar   dari 1,69389 dengan nilai  signifikannya  sebesar  0,769  lebih  besar  dari  0,05  yang  berati  pelayanan  fiskus  secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau tidaknya pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan interaksi yang dilakukan antara fiscus dan wajib pajak hanya 1 kali dalam setahun.  Selain  itu,  dengan self  assessment system  semua  proses  mulai  dari  penghitungan hingga pelaporan pajak bisa dilaksanakan secara daring.
Hasil dari penelitian ini mendukung hasil dari Dharma dan Ariyanto (2014), dan Andinata (2015)  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  fiskus  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian, variabel tax  amnesty memiliki  nilai sebesar  -0,553   lebih kecil  dari 1,69389 dengan nilai signifikannya sebesar 0,584 lebih besar dari 0,05 yang berarti tax  amnesty secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini menunjukkan  kebijakan tax  amnesty tidak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.
Pembayaran  atas  pajak  PNS  yang  ditanggung  pemerintah  membuat  kebijakan tax  amnesty tidak begitu diminati oleh para PNS.
Hasil dari penelitian ini mendukung hasil dari Suyanto dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa  kebijakan tax  amnesty tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Suyanto dkk (2016), Rahayu (2017), serta Ngadiman dan Huslin (2015) yang mengatakan bahwa program tax amnesty berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## E. Simpulan dan Saran

## Simpulan
Penelitian ini mengamati tentang pengaruh  religiusitas,  sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai PNS di lingkup Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini: 1) Variabel Religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Variabel pelayanan fiskus tida berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak. Selanjutnya 4) Variabel tax amnesty tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Saran
Berdasarkan hasil  penelitian  dan  simpulan,  maka saran  yang  dapat  diberikan  sebagai berikut: Sebagai Aparatur Sipil Negara yang pajaknya ditanggung oleh pemerintah, hendaknya harus memiliki pengetahuan dasar tentang perpajakan terutama Pajak Penghasilan Pasal 21. Bagi instansi yaitu pimpinan di Kecamatan Sugio diharapkan dapat memberikan evaluasi dan motivasi serta masukan- masukan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PNS. Hal- hal  lain  seperti  melakukan  kajian-kajian  agama,  peringatan  Hari  Besar  Agama  dapat dilaksanakan sebagai upaya menambah religiusitas para Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sugio.
Sebaiknya  untuk  peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah ukuran sampel dan memperluas  ruang  lingkup  penelitian  dengan  menambah  variabel  yang  ada,  sehingga  hasil penelitiannya lebih representative.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Damayanti,  TW  (2018).  Kepatuhan  Pajak:  Antara  Religiusitas  Intrinsik  dan  Religiusitas Ekstrinsik. Journal  of  Economics,  Business  and  Accountancy  Venture  (JEBAV) .  Vol.  21 (No.1), 41-49
Fatimah Hayati, Nugroho Herbirowo dan Purwaji Agus (2012), Kajian Aspek  Perpajakan WP Orang Pribadi PNS dalam Pemenuhan Kewajiban Self Assessment (Studi Kasus: Politeknik Negeri Jakarta ) , Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.11 No.2 Hal.95-102.
Fransisca  Trini  Ayu,  Ahmad  Afridian  Wirahadi,  dan  Endrawati,  (2013).  Faktor-  Faktor  Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan. Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 8 No. 2 , ISSN 1858-3687 Hal 45-59.
Mardiasmo (2 0 16), Perpajakan , Revisi, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta.
Ndekwa  Alberto  Gabriel  (2014),  Factors  for  Improving  Tax  Compliance  Among  Small  and Medium Enteprises in Tanzania, The International Journal Of Business & Management Vol 2 Issue 10, page:285-290
Ngadiman dan Huslin Daniel (2015), Pengaruh Sunset Policy , Tax Amnesty Dan Sankai Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Jakarta Kembangan), Jurnal Akuntansi , Vol. XIX, No. 02. Hal.225-241.
Pratiwi Putu A.E dan Supadmi Ni Luh (2016), Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak, E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15 No.1 Hal.27-54
Rahayu Nurulita (2017), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak, Jurnal  Akuntansi  Dewantara.  Vol.1,  No.1 Hal.15-30.
Rahayu  Siti  Kurnia  (2010), Perpajakan  Indonesia  Konsep  Dan  Aspek  Formal ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Resmi, Siti (2016), Perpajakan Teori dan Kasus , Salemba Empat, Jakarta.
Siahaan, Marihot Pahala (2018), Hukum Pajak Material Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Siat Christian Cahyaputra dan Toly Agus Arianto (2013), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya, Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, Hal.42-48.
Soemitro, Rochmat dan Sugiharti Dewi Kania (2010). Asas dan Dasar Perpajakan . PT. Refika Aditama, Bandung.
Suandy, Erly (2011), Hukum Pajak , Salemba Empat, Jakarta.
Sugiyono (2015), Metode Penelitian . Cetakan Ke 2, CV. ALFABETA, Bandung Sujianto Agus
Susilowati  Ketut  Evi  dan  Budiartha  Ketut  (2013).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  pada  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 . Hal.345- 357.
Sutedi, Adrian (2013), Hukum Pajak , Sinar Grafika, Jakarta.
Suyanto, Intansari Pasca Putri L.A , dan Indahjati Supeni (2016), Tax Amnesty. Jurnal Akuntansi Vol 4 No 2 Hal.9-22.
Suyanto dan Putri Ika Septiani (2017), Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty  (Pengampunan  Pajak),  dan  Motivasi  Membayar  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No.1 Hal. 49-56
Waluyo (2014), Akuntansi Pajak , Salemba Empat, Jakarta
Winerungan,  Oktaviane  Lidya,  (2013),  Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  WPOP  di  KPP  Manado  dan  KPP  Bitung, Jurnal  EMBA Vol.1 No.3 Hal. 960-970
Wulandari  Endah,  Hendra  Kartika,  dan  Chomsatu  Yuli,  (2016),  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  Pada  KPP  Pratama Surakarta), Seminar Nasional IENACO ISSN: 2337 – 4349 Hal.880-885.
Wurianti,  Exti  Lusiani  Ega  dan  Subardjo  Anang  (2015),  Analisis  Faktor–Faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Wilayah  Kpp  Pratama, Jurnal  Ilmu  &  Riset Akuntansi, Vol.4 No.6 Hal.1-15
www.bps. go .id (diakses  4  Februari  2022)  http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi- tingkat-kepatuhan-wajib-pajak (diakses 4 Februari 2022)
http:// www .pajak. go .id/content/amnesti-pajak (diakses 4 Februari 2022) http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14575tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/Pmk. 03/2010 (diakses 02 Februari 2022)