## DAMPAK PROGRAM DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI DI KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA
Feiby Vencentia Tangkumahat Vicky V. J. Panelewen Arie D. P. Mirah

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  village  fund  policy,  especially  on  the  implementation process of  village funds project  from planning, disbursement,  utilization  to  accountability. The research  was  conducted  on  seven  villages  receiving  the  village  fund  in  Pineleng  Sub-district, Minahasa District, North Sulawesi Province. This research was conducted for 3 (three) months from  January  to  March  2017.  This  research  uses  primary  and  secondary  data.  Primary  data comes from observations and interviews. The samples in this study were members of the village community in Pineleng Sub-district of Minahasa District in seven villages namely Sea, Sea One, Warembungan, Pineleng Dua Indah, Kali, Kali Selatan and Winangun Atas. Each village takes 10  (ten)  respondents  for  each  village  so  the  total  number  of  community  members  who  become sample is 70 (seventy) respondents. The results show that the village fund program in Pineleng Sub-district is running well, but for the future it is necessary to increase the capacity and skill of the  village  government  apparatus  in  order  to  support  the  implementation  of  this  program  to improve the economy and better society welfare.
Keywords: village  funding,  planning,  disbursement,  utilization,  accuntabilty,  economic improvement

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis kebijakan dana desa, khususnya pada proses penerapan dana desa dari perencanaan, pencairan, penggunaan sampai dengan pertanggungjawabannya.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  tujuh  desa  penerima  dana  desa  di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.  Penelitian ini dilaksanakan selama  3  (tiga)  bulan  dari  bulan  Januari  sampai  Maret  2017.  Penelitian  ini  menggunakan  data primer  dan  sekunder.  Data  primer  berasal  dari  pengamatan  dan  wawancara.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  anggota  masyarakat  desa  di  Kecamatan  Pineleng  Kabupaten  Minahasa  di tujuh  desa  yaitu  Sea,  Sea  Satu,  Warembungan,  Pineleng  Dua  Indah,  Kali,  Kali  Selatan  dan Winangun Atas. Setiap desa   diambil  10 (sepuluh) orang responden untuk setiap desa jadi total jumlah anggota masyarakat yang menjadi sampel yakni 70 (tujuh puluh) orang responden. Hasil penelitian  menunjukkan progam dana desa di  Kecamatan Pineleng  berjalan  cukup  baik,  namun untuk  kedepannya  diperlukan  adanya  peningkatan  kapasitas  dan  skill  dari  aparatur  pemerintah desa  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  program  ini  guna  meningkatkan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Kata kunci :   Dana  Desa,  perencanaan,  pencairan,  penggunaan,  pertanggungjawaban, peningkatan ekonomi

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembangunan nasional dan daerah merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kegiatan  pembangunan  desa.  Desa  merupakan basis kekuatan sosial  ekonomi, politik  yang perlu mendapat  perhatian  khusus  dan  serius  dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan  masyarakat  desa  sebagai  objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.  Desa  memiliki  hak  asal  usul tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  dan  berperan mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  Desa  telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga peru dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat, maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan sejatera.    Melalui  Dana  Desa  (DD),  desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan  dan  sosial  kemasyarakatan  desa secara  otonom.  Dana  Desa  akan  mendorong peningkatan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara intensif dan  efektif.  Pembangunan  pedesaan  sebagai sasaran  pembangunan,  guna  untuk  mengurangi berbagai  kesenjangan  desa  dan  kota  dan peningkatan  perekonomian  di  Desa.  Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa  untuk  menyelenggarakan  otonominya  agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan  keanekaragaman,  partisipasi  dan demokratisasi,  pemberdayaan  masyarakat.  Peran pemerintah  desa  ditingkatkan  dalam  memberikan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  serta mempercepat  pembangunan  dan  pertumbuhan ekonomi dan wilayah.
Dana  Desa  mulai  diberlakukan  sejak  tahun 2015  setelah  terbitnya  UU  Nomor  6  tahun  2014 tentang  Desa  dan  Peraturan  Pemerintah    Nomor  60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.    Namun  sebelum  adanya  anggaran  Dana Desa,  disetiap  desa  sudah  menerima  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  namun  jumlahnya  tergolong  kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian Dana perimbangan  yang  diterima  pemerintah  daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi
Dana  Alokasi Khusus.  Jadi  untuk  pembangunan fisik  belum  terlihat  kemajuannya  sebab  ADD itupula  dibagi  untuk  membiayai  operasional, kegiatan  non  fisik  dan  kegiatan  fisik.  Saat  ini pemerintah  desa  dapat  merasakan  bantuan keuangan  yaitu ADD,  Dana Desa  dan Dana bagi Hasil  pajak  dan  Retribusi.  Dana  Desa  langsung ditransfer  pemerintah  pusat  melalui  APBD kabupaten/Kota  dan  ditransfer  dari  pemerintah Kabupaten/Kota ke APB Desa.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis  kebijakan  dana  desa,  khususnya pada  proses  penerapan  dana  desa  dari perencanaan,  pencairan,  penggunaan  sampai dengan pertanggungjawabannya.

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  bagi  penentu  keijakan  untuk menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas program Dana Desa.

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pineleng  Kabupaten  Minahasa.  Alasan  pemilihan pemilihan  Kabupaten  Minahasa  sebagai  lokasi penelitian  karena  merupakan  daerah  yang  jumlah desa terbanyak di Provinsi Sulawesi Utara.
Tabel 1. Data Yang Dibutuhkan Dalam Penelitian
Variabel Data Penelitian
Jenis Data Sumber Data Dana Desa Perencanaan Penggunaan  Pemenuhan Kebutuhan Desa  Penguatan Kelembagaan Desa  Kegiatan Ekonomi Evaluasi Pertanggungjawaban
Primer Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder 1. Pengamatan langsung di lapangan dan
wawancara dengan pihak  aparatur  desa  dan masyarakat
2. Studi  dokumentasi  di
Kantor Hukum Tua, Kecamatan Pineleng dan Kabupaten Minahasa, dan BPS Peningkatan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Penyerapan Tenaga Kerja
Primer
Sekunder 1. Pengamatan langsung di lapangan dan
wawancara dan penyebaran kuisioner kepada masyarakat 2. Studi  dokumentasi  di
Kantor Hukum Tua, Kecamatan Pineleng dan Kabupaten Minahasa, dan BPS
Kecamatan  Pineleng  merupakan  salah satu  daerah  penerima  Dana  Desa  yang  cukup besar  disebabkan  jumlah  desanya  ada  14  desa
serta telah terjadi peningkatkan ekonomi masyarakat  di  Kecamatan  Pineleng  dengan adanya program dana desa. Penelitian berlangsung  selama  3  (tiga)  bulan  dari  bulan Januari sampai Maret 2017. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat  desa  Kecamatan  pineleng  Kabupaten Minahasa  yang  menerima  program  dana  desa bersumber pada APBN yang tersebar di 14 (empat belas) desa yang ada, peneliti hanya mengambil 7 desa  yang  akan  menjadi  sampel  yaitu  Sea,  Sea Satu,  Warembungan,  Pineleng  Dua  Indah,  Kali, Kali  Selatan  dan  Winangun  Atas  dan  10  (lima) orang  responden  untuk  setiap  desa  jadi  total jumlah masyarakat yang menjadi sampel yakni 70 (tujuh puluh) orang responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program
pemerintah dalam mempercepat  pembangunan  khususnya  di perdesaan  salah  satunya  adalah  program  dana desa  yang  bersumber  dari  APBN.  Dana  Desa adalah dana yang diberikan kepada Hukum Tua yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  yang  langsung  ditansfer  ke pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Minahasa,  hal ini di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2015 tentang  Perubahan  atas  PP  Nomor  60  Tahun 2014  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Adanya  program  Dana  Desa memberi ruang masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan  desa.  Ruang  partisipasi  yang lebih  terbuka  mendorong  masyarakat  untuk bergerak bersama dalam menyampaikan
aspirasinya.  Pendekatan top-down dan bottom up yang  didasari  partisipasi  aktif  masyarakat sesuai  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 terwujudnya dalam bentuk rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang dari  mulai  tingkat  desa  yaitu  Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa (Musrenbangdes),  sedangkan  untuk  tingkat kecamatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan  (Musrenbang  Kecamatan)  dan
Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbang  Kabupaten).  Hasil  Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenangdes) kemudian ditindaklanjuti bersama  antara  Pemerintah  desa  dan  BPD dalam  menyusun  Anggaran  dan  Belanja  Desa dengan membuat Peraturan Desa.
Dana  Desa  merupakan  dana  bantuan langsung  yang  dialokasikan  kepada  Pemerintah Desa  untuk  meningkatkan  sarana  pelayanan masyarakat,  kelembagaan  dan  prasarana  desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat,  yang  pemanfaatan  dan  administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Hukum Tua (Kepala Desa).  Penggunaan  Dana  Desa  berdasarkan Peraturan  Menteri  Desa  PDT  dan  Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2016  yaitu  untuk membiayai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan berskala  lokal  Desa  bidang  Pembangunan  Desa dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Program Dana  Desa  di  Kecamatan  Pineleng  berlangsung sejak  tahun  2015  sesuai  dengan  kebijakan Nasional  Pemerintah  Pusat,  dimana  untuk memacu  perkembangan  infrastruktur  di  daerah maka  diberikan  dana  tambahan  untuk  desa diperuntukan lebih besar pada bidang pembangunan. Di Kecamatan Pineleng Dana Desa Tahun  2015  pada  14  desa    dapat  dilihat  pada Tabel 2.
Tabel 2. Dana DesaTahun 2015 di Kecamatan Pineleng
No Nama Desa Jumlah Alokasi DD 1 Pineleng Satu 284.431.000 2 Pineleng Satu Timur 258.270.000 3 Pineleng Dua Indah 258.414.000 4 Kali 271.139.000 5 Kali Selatan 258.756.000 6 Warembungan 300.653.000 7 Sea Tumpengan 254.367.000 8 Sea Mitra 255.312.000 9 Sea Dua 256.596.000 10 Sea 314.873.000 11 Sea Satu 260.170.000 12 Pineleng Dua 274.987.000 13 Lotta 256.772.000 14 Winangun Atas 267.709.000 Selanjutnya pada periode kedua program  pemerintah  yakni  Tahun  2016    terjadi peningkatan besaran dana yang signifikan dapat dilihat pada Tabel 3.
Dari  2  (dua)  tahun  berjalannya  Program bantuan  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN dapat  dilihat  bahwa  dengan  adanya  peningkatan besaran  dana  di  tahun  2016  berarti  telah  terjadi
peningkatan  pembangunan  dan  infrastruktur  serta kemasyarakatan desa.
Tabel  3.  Jumlah  Dana  Desa  Tahun  2016  di  Kecamatan Pineleng No Nama Desa Jumlah Alokasi DD Rp. 1 Pineleng Satu 613.446.000 2 Pineleng Satu Timur 586.629.000 3 Pineleng Dua Indah 586.799.000 4 Kali 599.809.000 5 Kali Selatan 597.181.000 6 Warembungan 630.248.000 7 Sea Tumpengan 582.666.000 8 Sea Mitra 583.645.000 9 Sea Dua 584.970.000 10 Sea 644.555.000 11 Sea Satu 588.644.000 12 Pineleng Dua 603.805.000 13 Lotta 585.102.000 14 Winangun Atas 596.326.000
Program  dari  pemerintah  desa  terhadap fisik  makin  meningkat  seiring  semakin  besarnya dana  sehingga  peningkatan  ekonomi  pun  terjadi peningkatan. Selain untuk kegiatan pembangunan, dana desa tahun 2016 pada 14 (empat belas) desa di  Kecamatan  Pineleng  membiayai  kegiatan Posyandu  berupa  pemberian  makanan  tambahan bergizi  dan  penguatan  kader  posyandu  serta memberikan  bantuan  penyertaan  modal  usaha pada  BUMDesa  (antara  lain  pengelolaan  air bersih,  koperasi  simpan  pinjam,  sewa  menyewa kursi dan tenda) dan  juga untuk   membelian bibit bibit pertanian yang disalurkan kepada masyarakat  pertanian.  Kegiatan  ekonomi  dalam program  dana  desa  adalah  sarana  dan  prasarana pedesaan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang manfaatnya memperlancar  perekonomian  masyarakat  dan terciptanya  pemerataan  pendapatan,  kesempatan kerja  dan  berusaha  bagi  masyarakat  desa  dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa.  Pengelolaan  Dana  Desa  harus  berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi: a. Penyaluran  dana  harus  langsung  ditujukan kepada pengelola/penerima.
b. Rencana  kegiatan  dilakukan  secara  tertib  dan harus  dapat  diketahui  oleh  seluruh  lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan  baik  secara  teknis maupun administrasi.
d. Pelaksanaan  dana  desa  harus  sudah  selesai pada  akhir  bulan  Desember  tahun  anggaran yang sedang berjalan.
e. Hasil  kegiatan/proyek  yang  dibangun  menjadi milik  desa  dan  dapat  dilestarikan  serta
dikembangkan  oleh  pemerintah  desa  dan masyarakat.
Pengelola Dana Desa adalah dilaksanakan oleh  tim  pelaksana  yang  menjadi  pemegang kekuasaannya  adalah  Hukum  Tua/Kepala  Desa, Sekretaris  Desa  berfungsi  sebagai  koordinator pelaksana  teknis  pengelolaan  keuangan  desa (PTPKD)  dan  bendahara  dijabat  oleh  staf  pada urusan  keungan  desa  serta  kepala  seksi  bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.

## A. Perencanaan,  Pelaksanaan,  Evaluasi  dan Pertanggungjawaban DD
Secara  umum  perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi  dan  pertanggungjawaban  Dana  Desa  di Kecamatan  Pineleng  Kabupaten  Minahasa  telah berjalan  dengan  baik.  Berdasarkan  observasi  dan wawancara  kepada  Hukum  Tua,  Sekretaris  Desa dan  Aparat  Desa  dan  BPD  di  daerah  penelitian terlihat  bahwa  Pemerintah  Desa  selalu  membuat perencanaan  kegiatan  yang  bersumber  dari  Dana Desa  dengan  membuat  Daftar  Usulan  Rencana Kegiatan  (DURK).  Bagi  7  (tujuh)  Desa  di Kecamatan Pineleng yang menjadi daerah sampel, penyusunan  rencana  kegiatan  Dana  Desa  telah berjalan  dengan  baik  terbukti  dari  tersusunnya DURK, hal ini dikarenakan DURK menjadi syarat pencairan  dana  Desa  dan  penyusunan  DURK melibatkan masyarakat. Sehingga dapat disipulkan  bahwa  semua  desa  di  Kecamatan Pineleng  telah  menyusun  rencana  kegiatan  Dana Desa  melalui  DURK,  walaupun  dari  segi informasi kepada masyarakat  Desa  belum diterima sepunuhnya . Ada masyarakat yang tidak mengetahui program kegiatan yang akan dilaksanakan  dimana  sekitar  35,71%  menjawab tidak dan yang telah mengetahui rencana program dan  menjawab  64,29%  .  Sosialisasi  kepada masyarakat  belum  optimal.  Rincian  dapat  dilihat pada Tabel 4.
Tabel  4.  Pendapat  Responden  atas  Informasi  Rencana
Program Kegiatan Dana Desa Kategori Frekuensi Prosentase (%) Ya 45 64,29 % Tidak 25 35,71 % Jumlah 70 100
Pelaksana kegiatan di desa merupakan hal yang  harus dibahas dan  diputuskan peserta dalam dalam  Musrenbangdes  penyusunan  RKP  Desa. Prinsipnya  pelaksana  kegiatan  penyelenggaraan Pemerintah  Desa,  Pembangunan  Desa  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desadan  Pembinaan Kemasyarakatan  dilakukan  secara  swakelola.
Artinya  dilakukan  sendiri  oleh  masyarakat dibawah tanggungjawab Hukum Tua/Kepala Desa dan  dapat  diketuai  oleh  Kaur  (perangkat  desa) bidang  yang  sesuai  di  desa,  atau  diketuai  oleh warga desa yang dinilai memiliki kemampuan dan diputuskan melalui Musrenbangdes. Prinsip pelaksanaan  kegiatan  adalah  swakelola  desa. Artinya  dikelola  sendiri  oleh  masyarakat  desa yang dipimpin oleh Hukum Tua/Kepala Desa dan perangkat  desa.  Jenis  kegiatan  di  Desa  banyak sekali,  dan  dapat  dibedakan  di  desa  dalam kegiatan yang masuk dalam bidang:
1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pembangunan desa;
3. Pemberdayaan masyarakat desa;
4. Pembinaan kemasyarakatan desa.
Dengan  demikian,  pelaksana  kegiatan seyogyanya  mengikuti  jenis  dan  bidang  tersebut, dan mempertimbangkan kemampuan teknis pelaksananya. Pelaksanaan kegiatan dapat melibatkan  perangkat  dan  masyarakat  secara gabungan.
Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  sebagai indikator  keberhasilan  pelaksanaan  Dana  Desa antara lain:
1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya.
2. Meningkatnya  partisipasi  masyarakat  mulai dari Musrenbang desa dan pelaksanaa pembangunan desa.
3. Terjadi  sinergi  antara  kegiatan  yang  diayai Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.
4. Meningkatnya swadaya masyarakat.
5. Penyerapan  tenaga  kerja  lokal  pada  kegiatan pembangunan desa semakin meningkat.
6. Kelompok msyarakat penerima manfaat semakin meningkat jumlahnya.
7. Terjadi peningkatan pendapatan asli desa.
Pemerintah  Provinsi  wajib  membina  dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi  Dana  Desa  dan  Bagi  Hasil  dan  Retribusi Daerah  dari  Kab/Kota.  Pemerintah  Kabupaten wajib  membina  dan  mengawasi  pelaksanaan pengelolan keuangan desa. Berdasarkan observasi di  daerah  penelitian,  dan  hasil  wawancara diketahui bahwa pemerintah desa telah melaksanakan  kegiatan  Dana  Desa  yang  telah direncanakan  dalam  DURK    terlaksana  dengan baik.  Semua  kegiatan  Dana  Desa  di  Wilayah Kecamatan Pineleng telah berjalan dan diselesaikan  dengan  baik,  meskipun  dari  7(tujuh) desa  yang  menjadi  sampel  semua  terlambat menyelesaikan beberapa program kegiatan,
berdasarkan  wawancara  kepada  Para  Hukum Tua/Kepala  Desa  hal  ini  disebabkan  dana  yang ditransfer pada rekening desa terlambat dicairkan/ditransfer  oleh  Pemerintah  Kabupaten. Untuk  tahun  2016  sisa  dananya  ditransfer  pada pertengahan  bulan  desember  dan  ada  pula  pada akhir  bulan  desember.  Sehingga  pekerjaannya terlambat  dikerjakan  menyesuaikan  dengan  dana yang masuk.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  tujuan pemberian Dana Desa adalah:
1. Meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan  di  desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengendalian  pembangunan serta  partisipatif  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan,
kesempatan  kerja  dan  kesempatan  berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pembangunan sosial ekonomi masyarakat desa.
4. Mendorong  peningkatan  partisipasi  swadaya gotong royong masyarakat.
Dari  tujuan  pemberian  Dana  Desa  di  atas dapat  dipisahkan  antara  tujuan  yang  diharapkan langsung  dapat  tercapai,  yaitu  meningkatnya penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan dan  kemasyarakatan,  meningkatnya  kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian pembangunan  serta  mendorong  peningkatan partisipasi  swadaya  gotong  royong  masyarakat. Sedangkan  tujuan  antara  atau  tujuan  tidak langsung adalah meningkatnya pemerataan pendapatan,  kesempatan  kerja  dan  kesempatan berusaha  bagi  masyarakat  desa  dalam  rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

## Proses Membangun Prasarana dengan Dana Desa
a. Penyaluran  Dana  Desa  dari  RKUD  ke  RKD dilaksanakan oleh Bupati
b. Penyaluran  Dana  Desa  Tahap  I  dilakukan setelah  Bupati  menerima  Peraturan  Desa mengenai  APBDesa  dan  laporan  realisasi penggunaan  Dana  desa  tahun  anggaran sebelumnya dari Hukum Tua/Kepala Desa.
c. Pemerintah Desa mengajukan rencana penggunaan dana/RPD.
d. Pemerintah  Desa  mengirimkan  permohonan pencairan  kepada  Bupati  melalui  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  untuk dilakukan verifikasi/penelitian dokumen antara lain  APBDesa,  RPD,  LK/RAB  dan  Berita Acara  Musyawarah  Desa  dan  rekening  kas desa.
e. Selanjutnya berkas yang sudah diverifikasi dan lengkap  dikirikmkan  ke  PPKD  untuk  diproses dan direalisasi.
f. PPKD  menyalurkan  Dana  Desa  langsung  dari Kas Umum Daerah ke rekening kas pemerintah desa melalui Bank Sulut yang telah ditunjuk.
g. Pencairan  dana  di  bank  sulut  dilakukan  oleh Bendahara Desa dan Hukum Tua/Kepala Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD).
h. Bendahara  melaporkan  kepada  PTPKD.  Dan apabila  nantinya  untuk  realisasi  keuangan untuk kegiatan TPK harus meminta persetujuan  dari  PTPKD.  Selaku  pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
i. Kegiatan dilaksanakan oleh TPK dan kemajuan pelaksanaan kegiatan disertai dengan bukti – bukti pengeluaran yang sah.
Pengawasan  dana  dan  prasarana  dengan Dana Desa
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam pengawasan Dana Desa adalah sebagai berikut: 1. Hukum Tua/Kepala Desa melakukan pemeriksaan  minimal  3  bulan  sekali  terhadap pengelolaan  keuangan  Dana  Desa  yang dikelola oleh bendahara desa dengan membuat berita acara pemeriksaan kas.
2. Diluar organisasi Pemerintahan Desa pengawasan dilakukan oleh:
 Aparat  pengawas  fungsional  (internal  dan eksternal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 BPD  melaksanakan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  peraturan  desa  dan  peraturan kepala desa.

## Sanksi Pelaksanaan Dana Desa
Dalam  rangka  pelaksanaan  dana  desa yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku,  maka  bagi  desa  yang  penggunaannya tidak  sesuai  akan  diberikan  sanksi  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku antara lain mendapat teguran tertulis, pengembalian  dana  ke  kas  desa,  penggantian  tim pelaksana.  Berdasarkan  observasi  di  daerah
penelitian,  pemerintah  desa  selalu  mengevaluasi kesesuaian perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan  kegiatan  yang  bersumber  dari  Dana Desa.  Evaluasi  kegiatan  DD  dalam  bentuk kesesuai  perencanaan  dan  pelaksanaan  serta observasi  ke  lapangan  telah  dibuat  oleh  tiap-tiap desa.  Evaluasi  kegiatan  DD  penting  dilaksanakan untuk melihat telah sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan  program  DD  dengan  perencanaan kegiatan yang telah dibuat. Sesuai hasil penelitian di lapangan didapati pula bahwa belum semua tim pelaksana  kegiatan yang  mengerti akan tugas dan tanggung jawab mereka. Ketidakpahaman tentang cara  pelaksanaan  kegiatan  ini  disebabkan  oleh faktor  SDM  yang  masih  lemah,  serta  masih minimnya  pengetahuan  dan  ketrampilan  dari PTPKD  sehingga  pertanggungjawaban  keuangan seringkali terlambat disampaikan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa  disampaikan  Hukum  Tua/Kepala  Desa kepada  Bupati  berupa  laporan  semester  pertama dan  laporan  semester  akhir  tahun.  Laporan semester  pertama  berupa  laporan  realisasi APBDesa.  Laporan  realisasi  semester  pertama disampaikan  paling  lambat  bulan  juli  tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan  paling  lambat  pada  akhir  bulan januari  tahun  berikutnya.  Masyarakat  desa berpartisipasi  dalam  musyawarah  desa  untuk menanggapi  laporan  pelaksanaan  pembangunan desa  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Menurut  pendapat responden,  berdasarkan  pengamatan  mereka terhadap pemerintah desa selalu mempertanggungjawabkan  seluruh  penggunaan dana desa yang bersumber dari Dana desa dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dimana  sekitar  82,86  %  responden  menjawab  ya, ada  pertanggungjawaban  dan  17,14  %  menjawab tidak  ada.  Untuk  lebih  jelasnya  pendapat responden mengenai pembuatan SPJ oleh pemerintah  desa  dalam  penggunaan  DD  dapat dilihat pada Tabel 5 .
Tabel  5.  Pendapat  Responden  atas  Pertanggungjawaban
Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa Kategori Frekuensi Prosentase (%) Ya 58 82,86 % Tidak 12 17,14 % Jumlah 70 100
Jawaban  di  atas  juga  dipertajam  dengan jawaban  responden  atas  pertanyaan  apakah masyarakat  selama  ini  selalu memperoleh informasi  sosialisasi  atas  pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dapat dilhat pada Tabel 6.
Tabel  6.  Pendapat  Responden  atas  Memperoleh  Informasi Sosialisasi  atas  Pertanggungjawban  Penggunaan Dana Desa Kategori Frekuensi Prosentase (%) Ya 50 71,43 % Tidak 20 28,57 % Jumlah 70 100
Dari  70  responden  ,  71,43%  menyatakan bahwa  masyarakat  selalu  diberi  sosialisasi  atas pertanggungjawaban  penggunaan  Dana  Desa. Dengan  demikian  pada  era  sekarang  pada  level pemerintahan paling rendah (desa) kesadaran akan keterbukaan  informasi  dan  akuntabilitas  atas penggunaan dana-dana bantuan sudah dilaksanakan dengan baik dan objektif. Berdasarkan  observasi  di  daerah  penelitian,  dari 70  responden  menyatakan  merasakan  hasil  dari program  kegiatan  Dana  Desa  yaitu  sebanyak 87,14%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel  7.  Pendapat  Responden  atas  Hasil  Pelaksanaan Dana Desa Dapat Dirasakan Masyarakat Kategori Frekuensi Prosentase (%) Ya 61 87,14 % Tidak 9 12,86 % Jumlah 70 100
Berdasarkan  perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi  dan  pertanggungjawaban  program  Dana Desa di Kecamatan Pineleng Kabupeten Minahasa dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  proses  kegiatan program  Dana  Desa  di  Kecamatan  Pineleng  telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah  disusunnya  rencana  kegiatan  Dana  Desa, adanya penyelesaian  kegiatan Dana Desa, adanya evaluasi kegiatan serta telah disusunnya pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa.

## B. Dampak  Program    Dana    Desa  terhadap Peningkatan Ekonomi
Untuk mengetahui dampak program Dana Desa  terhadap  peningkatan  ekonomi  yang meliputi  pendapatan  masyarakat  digunakan  uji- beda rata-rata yaitu Paired Sample T-Test.
Tabel  8.  Hasil  Analisis  Perbedaan  Pendapatan  Masyarakat sebelum dan sesudah adanya Program Dana Desa Uraian Nilai (Rp) t-hitung Sig Pendapatan    (Sesudah ada  Dana  Desa  Tahun 2016) 3.072.142,86 16.092 0,000 Pendapatan  (Sebelum ada  Dana  Desa  Tahun 2014) 2.553.571,43 Perbedaan 518.571,429 Hasil Meningkat Nyata
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan  menggunakan  perangkat  lunak  SPSS Versi 20 seperti tertera pada lampiran 3 diperoleh hasil pengujian seperti pada Tabel 8. Berdasarkan Tabel  8  dapat  dijelaskan  bahwa  pendapatan masyarakat  secara  keseluruhan  sesudah  dan sebelum  ada  Program  Dana  Desa  menunjukkan adanya perbedaan. Pendapatan masyarakat sesudah  ada  program  Dana  Desa  memiliki pendapatan  rata-rata  yang  lebih  besar  disbanding pendapatan  masyarakat  sebelum  ada  program Dana Desa  dan  nyata berdasarkan uji-t pada taraf 16%. Dengan adanya Dana Desa, banyak kegiatan pembangunan  dilaksanakan  di  desa.  Peningkatan akselerasi  kegiatan  pembangunan  membawa dampak  positif  utamanya  pada  penyerapan  SDM berupa tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud adalah  tenaga  kerja  yang  melaksanakan  kegiatan pada  proyek  yang  didanai  bersumber  dari  Dana Desa,  baik  tenaga  kerja  dibayar  maupun  gotong royong  dan  pemberian  modal  usaha  kepada masyarakat melalui BUMDesa. Semenjak digulirkannya  Dana  Desa  mulai  tahun  2015 sampai dengan 2016 tenaga kerja yang diperlukan meningkat disebabkan anggaran yang didapat oleh Pemerintah Desa sudah bertambah besar sehingga program  kegiatan  pembangunan  fisik  menjadi lebih  banyak.  Banyak  sedikitnya  jumlah  tenaga kerja  yang  diikuti  terlibat  pada  kegiatan  yang didanai  DD  sangat  tergantung  pada  volume kegiatan  fisik  dan  pemberian  modal  usaha. Penyerapan  pada  masing-masing  desa  meningkat dengan  setiap  desa  bervariasi  sesuai  dengan banyaknya anggaran DD. Penyerapan SDM bukan hanya pada tenaga kerja pada pekerjaan fisik tapi juga  pada  pekerjaan  non  fisik  berupa  kader  di puskesmas,  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat. Berdasarkan  Dampak  Dana  Desa  terhadap pengembangan  ekonomi  di  Kecamatan  Pineleng Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa program  Dana  Desa  meningkatkan  pendapatan masyarakat  dan  adanya  penyerapan  tenaga  kerja yang  lebih  banyak.  Sehingga  hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  Dana  Desa  menfaat  yang positif  untuk  peningkatan  pembangunan  dan perekonomian desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik  kesimpulan  yaitu:  1.  Kebijakan  Program
Dana  Desa  (DD)  di  Kecamatan  Pineleng Kabupaten  Minahasa  berjalan  cukup  baik,  hal  ini terlihat dari kegiatan program Dana Desa berjalan sesuai dengan persiapan berupa penyusunan daftar usulan  rencana  kegiatan,  pelaksanaan  setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai tahap penyusunan pertanggungjawaban. 2. Perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng meningkat setelah adanya program Dana Desa. Ini disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur  berupa  pembangunan  jalan-jalan pertanian  maka  akses  untuk  pengangkutan  dari lokasi perkebunan lebih mudah sehingga mempercepat proses penjualan hasil-hasil pertanian.  Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil penelitian yang dikemukakan di atas , maka dapat diberikan  saran-saran  yang  nantinya  diharapkan dapat  memperbaiki  ataupun  menyempurnakan pelaksanaan  program  Dana  Desa  di  Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa masa datang. Saran yang  diberikan  yaitu:  1.  Sosialisasi  terhadap kebijakan Dana Desa diberikan kepada masyarakat  luas  sehingga  setelah  memahami kebijakan Dana Desa, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, ikut melestarikan hasil pelaksanaan Dana Desa serta ikut mengawasi  jalannya  Dana  Desa  sesuai  dengan ketentuan  yang ada. 2. Para pelaksana Dana Desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan, khusunya yang menyangkut pengelolaan dan pertanggung- jawaban keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisamita,  H.R.  2006. Membangun  Desa  Partisipatif. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Ahmadi. 2001,2002.http://www.materibelajar.i d).
Anonimous. 1992.
http://www.academia.edu//
Kebijakan Pemerintah di Era Modern Daldjoeni.  N.  1994. Geografi  Baru  Organisasi Keruangan  dalam  Teori  dan  Praktek.
Penerbit PT Alumni. Bandung
Jones. 1984. http://www.eprints.undip.ac.id. bab2.pdf
Kartasasmita.
2001. http://hermasyahlubis16.
blogspot.com/2016
Koestoer,  R.H.  1997. Perspektif  Lingkungan  Desa- Kota: Teori dan Kasus. Penerbit Universitas Indonesia . Jakarta.
Mahhali,K.  2005.  Analisis  Kebijakan  Fiskal  di  Era Otonom  Daerah.  Wahana  Hijau.  Jurnal Perencanaan  dan  Pengembangan  Wilayah. Vol.1 Nomor 1 Agustus 2005
Miraza,  B.H.  2005.  Peran  Kebijakan  Publik  dalam Perencanaan Wilayah. Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan  dan  Pengembangan  Wilayah Vol.1 Nomor 2 Desember 2005 Munir,B.2002. Perencanaan  Pembangunan  Daerah. Dalam  Perspektif  Otonomi  Daerah. Badan Penerbit, BAPPEDA Propinsi NTB.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.
Peraturan  Menteri  Desa  dan  PDTT  Nomor  21  Tahun 2015  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa Tahun 2016
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
Purba,  B.  2006.    Pengembangan  Pariwisata  terhadap Peningkatan  Kesejahteraan  Rakyat  dan Pengembangan  Wilayah  Kabupaten  Karo. Tesis PWD    Pascasarjana  Universitas Sumatera Utara.
Sugiyono.  2003.  Metode  Penelitian  Bisnis.  Cetakan Kelima : Penerbit CV. Alfebeta. Bandung. Sidik,  M.  2002. Dana  Alokasi  Umum:  Konsep, Hambatan  dan  Prospek  di  Era  Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. Simanjuntak, P.2003. Kajian singkat terhadap Kerangka  Strategi  Pembangunan  Sumatera Utara  dari  Sudut  pandang  Pertumbuhan (Pembangunan) Ekonomi.
Makalah Pembangunan Ekonomi. Diklat Perencanaan
Pembangunan Ekonomi Daerah (PPED)
Sinaga.  2004.    Pengaruh  Proyek  Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) terhadap Pembangunan  Desa  di  Kecamatan  Dolok Pamgaribuan Kabupaten Simalungun. Sirojuzilam. 2005. Regional Planning anda Development. Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan  dan  Pengembangan  Wilayah. Vol.1. Nomor 1 Agustus 2005. ---------------  dan  Mahalli,  K.  2010. Regional Pembangunan Perencanaan dan Ekonomi. Sitanggang, R. 2007. Pengaruh Program
Pengembangan  Prasarana  Perdesaan  (P2D) dalam  Pengembangan  Wilayah  Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
Suparno. 2001. http://ejournal.ip.fisipumul.ac.id /site/ Suprapta.  2006.  Ketergantungan  Wilayah  Kecamatan Mranngen  terhadap  Kota  Semarang. Tesis Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang. Todaro,  M.P.  2000. Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh Erlangga, Jakarta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 204 tentang Desa.
Werf. 1997. http://www.scribd.com/document/ 179536571/kebijakan pemerintah