## PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) DIKABUPATEN BADUNG

## Kadek Dedy Suryana
Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 (dedy.pinguinfm@gmail.com)
Abstrak  - Corporate  Social  Responsibility (CSR)  merupakan  sebuah  komitmen  dari suatu  perusahaan  untuk  memberikan  kontribusi  yang  lebih  pada  masyarakat,  baik melalui  tindakan  sosial  maupun  tanggung  jawab  lingkungan.  Di  Indonesia,  CSR dinyatakan  lebih  tegas  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  No.  40  Tahun  2007 (UUPT)  Pasal  40  Tahun  2007.  Melalui  undang-undang  ini,  perusahaan  wajib  untuk melaksanakannya,  tetapi  kewajiban  ini  bukan  suatu  beban  yang  memberatkan perusahaan.  Kabupaten  Badung  adalah  kabupaten  yang  pertumbuhan  ekonominya sangat  cepat.  Banyak  perusahaan  baik  lokal,  nasional  maupun  multi  nasional  yang beroperasi  di  Kabupaten  Badung.  Interaksi  antara  perusahaan,  masyarakat  dan pengaruhnya pada lingkungan sosial terasa meningkat. Oleh karena itu, pengaturan CSR di  Kabupaten  Badung  menjadi  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  dari  pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  sangat  relevan  dilakukan  kajian  ilmiah  dengan permasalahan  yaitu  apakah  pengaturan  CSR  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? dan serta mengapa  CSR  diwajibkan  bagi  Perseroan  Terbatas  di  Kabupaten  Badung  untuk membiayai  dan  memfasilitasi  program  pemerintah  daerah?.  Dari  permasalahan  yang timbul dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
Kata kunci : Pengaturan, CSR dan Perseroan Terbatas
Abstract  - Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  is  commitment  of  the  company  to contribute  more  to  the  public,  either  through  social  action  as  well  as  environmental responsibility.  In  Indonesia,  the  CSR  now  stated  more  emphatically  again  in  limited liability company act (UUPT) article 74 no. 40 year 2007. Through his legislation, the industry or the corporations are obliged to do it, but this obligation is not a burden that is  encumber.  Badung  Regency  is  a  regency  very  rapid  economic  growth.  Many companies  both  local,  national  and  multi-national  operating  in  Badung  regency.  The interaction  between  the  company,  the  community  and  its  influence  on  the  social environment noticeably increased. Therefore, the regulation of CSR in Badung becomes important things to note from the government, businesses and people.
Based  on  these  descriptions,  it  is  relevant  to  do  a  research  study  with  the problem  of  whether  the  regulation  of  CSR  in  Badung  Regency  Regulation  Number  6 Year 2013 About Corporate Social Responsibility is in conformity with Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company? and as well as why CSR is required for  the  Company  Limited  in  Badung  to  finance  and  facilitate  local  government programs  ?.  Of  the  problems  that  arise  can  be  seen  that  this  research  is  a  type  of normative  legal  research  using  the  approach  of  legislation  and  approach  to  the concept.
Keywords : Regulation, CSR and Limited Liability Company

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Konsep  awal  tanggung  jawab sosial  atau  yang  terkenal  dengan sebutan CSR secara akademisi diperkenalkan  oleh  Howard  R.  Bowen melalui karyanya yang berjudul “ Social Responsibilities  of  the  Businessmen”
Bowen telah memberikan landasan awal bagi  pengenalan  kewajiban  pelaku bisnis  untuk  menetapkan  tujuan  bisnis yang  selaras  dengan  tujuan  dan  nilai- nilai  masyarakat.  Bowen  mengacu kepada  kewajiban  pelaku  bisnis  untuk membuat  dan  melaksanakan  kebijakan, keputusan  dan  berbagai  tindakan  yang harus  mengikuti  tujuan  dan  nilai-nilai dalam suatu masyarakat. 41
Dunia Internasional  membingkai  konsep  CSR sebagai voluntary  based. Sementara  di Indonesia,  konsep  CSR  diformulasikan secara yuridis formal berbentuk perundang-undangan menjadi salah satu materi  dalam  UU  PT  dan  masih  dalam perbedaan orientasi ini menyebabkan di
41 Busyra Azheri, 2012, Corporate Social Responsibility  Dari  Voluntary  Menjadi Mandatory, PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, hal 19.
kalangan  para pelaku usaha  hingga  kini masih  terdapat  beberapa  perdebatan terhadap  pemberlakuan  CSR.  Sebagian menilai sebagai hak namun sebagai lain menerimanya sebagai kewajiban.
Adanya perdebatan CSR sebagai tanggung jawab sosial ( moral obligation )  ataukah  kewajiban  hukum
( legal  obligation ),  tidak  lain  berawal oleh ketidakkonsistenan pengaturan
CSR dalam UU PT, Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 47  Tahun  2012  Tentang  Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut dengan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang TJSL PT) hingga ke Perda Badung No.6 Tahun 2013 tentang TJSP. 42
Perbedaan orientasi dalam pasal- pasal  UU  PT  dengan  Perda  Badung No.6  Tahun  2013  Tentang  TJSP  telah menyebabkan terjadinya konflik norma. Dalam  hal  adanya  konflik  norma  maka yang  menjadi  fokus  permasalahan adalah  terkait  konflik  suatu  norma dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan, sehingga mengakibatkan
42 Budi Untung, 2014, CSR Dalam Dunia Bisnis, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, hal 89.
kesulitan  dalam  penerapan  ketentuan
tersebut bagi masyarakat, dan
diperlukan teknik analisis berupa
deskriptif  analitis  untuk  menjawab permasalahan yang ada. Tehnik analisis hukum  dalam  hal  ini  bertujuan  agar terpenuhi kepastian hukum dan keadilan dalam  pengaturan  CSR  di  Kabupaten Badung.  Kepastian  hukum  dalam  UU PT  hingga  Perda  Badung  No.6  Tahun 2013 Tentang TJSP sangat penting agar pelaksanaan  CSR  oleh  perusahaan  di masyarakat  dapat  dipenuhi  secara  baik (Munir Fuady, 2003: 20). 43

## Rumusan Masalah
Berpijak  dari  kondisi  adanya perbedaan  orientasi  dalam  pasal-pasal tersebut relevan dilakukan kajian ilmiah berjudul  “Pengaturan Corporate  Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung ” ,  dengan  rumusan  masalah yaitu :
1.  Apakah  pengaturan  CSR  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung
Nomor 6 Tahun 2013 Tentang
Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas?
2.  Mengapa  CSR  diwajibkan  bagi
Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung untuk membiayai dan memfasilitasi program pemerintah daerah?
43 Munir  Fuady,  2003, Aliran  Hukum Kritis:  Paradigma  Ketidakberdayaan  Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 20.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan disini adalah penelitian hukum normatif, dimana  penelitian  ini  akan  mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma  atau  kaidah  yang  berlaku  di masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku setiap orang. Dasar pertimbangan dipilihnya  jenis  penelitian  ini  terletak pada  kata kunci sebagai petunjuk  untuk menentukan  obyek  dan  tipe  penelitian ini  adalah  kata  “pengaturan”.  Kata  ini merupakan indikasi dari “fungsi
hukum”,  dan  karena  itu  obyek penelitian  ini  adalah  “korelasi  antara kualitas substansi hukum dengan fungsi hukum  dalam  mewujudkan  tujuan- tujuannya”.  Dalam  konteks  yang  lebih konseptual,  “korelasi  kualitas  substansi norma  hukum  dengan  kualitas  fungsi hukum  dalam  pewujudan  tujuan-tujuan hukum”. Selain itu, perbedaan orientasi dalam pasal-pasal UU PT dengan Perda Badung  No.6  Tahun  2013  Tentang TJSP  telah  menyebabkan  terjadinya konflik  norma.  Dalam  hal  adanya konflik norma maka yang menjadi fokus permasalahan  adalah  terkait  konflik suatu  norma  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam penerapan  ketentuan  tersebut  bagi masyarakat,  dan  diperlukan  teknik analisis  berupa  deskriptif  analitis  untuk menjawab  permasalahan  yang  ada. Tehnik  analisis  hukum  dalam  hal  ini bertujuan  agar  terpenuhi  kepastian hukum  dan  keadilan  dalam  pengaturan CSR  di  Kabupaten  Badung.  Kepastian
hukum  dalam  UU  PT  hingga  Perda Badung  No.6  Tahun  2013  Tentang TJSP  sangat  penting  agar  pelaksanaan CSR  oleh  perusahaan  di  masyarakat dapat dipenuhi secara baik,
Bahan  hukum  dalam  penelitian ini  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  primer  berupa  Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas,  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  47  Tahun  2012 Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Perseroan Terbatas,
Peraturan  Menteri  Negara  BUMN, Peraturan  Menteri  Sosial,  Peraturan Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  6 Tahun  2013  Tentang  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang.  Sedangkan bahan hukum sekundernya yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini seperti : hasil penelitian, dan hasil karya dari  para  pakar  di  bidang  hukum,  baik dalam  bentuk  buku-buku  teks,  jurnal, majalah dan artikel yang ada di internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepastian Hukum Pengaturan Csr Terhadap Perseroan Terbatas Di Kabupaten Badung
Konsep  CSR  telah  dikenal  sejak  tahun 1970,  yang  secara  umum  diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik
yang  berhubungan  dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.
Konsep  CSR  ini  sebenarnya  muncul sebagai  akibat  dari  gelombang  besar globabiliasi  perdagangan  internasional dan  gerakan  politik  demokrasi  yang ukuran-ukuran  prinsip  pelaksanaannya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia tetapi belum mampu dijalankan  secara  teratur  oleh  pejabat negara dan pemerintah Indonesia. Apabila dilihat dari sejarah perkembangan  CSR  maka  konsep  CSR dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Konsep CSR periode 1920-1959
Konsep  CSR  pada  periode  ini merupakan  kesadaran  moral  dan keikhlasan untuk membantu masyarakat melalui kegiatan
berderma  dan  kecintaan  kepada sesama  oleh  pelaku  usaha.  Konsep yang  melandasi  CSR  pada  periode ini adalah CSR merupakan tanggung jawab  moral  dari  pelaku  usaha melalui  kegiatan  kedermawanan  dan kecintaan manusia kepada sesamanya.
2. Konsep CSR periode 1960-1969
Konsep  CSR  pada  periode  ini merupakan  harga  diri  pengusaha  itu sendiri  berupa  tanggung  jawab  atas terwujudnya  nilai-nilai  kemanusiaan di  masyarakat.  Konsep  CSR  dalam periode  ini  adalah  CSR  yang
sebelumnya  merupakan  kewajiban moral  yang  bersifat  kedermawanan berkembang  menjadi  suatu  tolok ukur  harga  diri  dari  pengusahanya dengan mewujudkan nilai-nilai
masyarakat.
3. Konsep CSR periode 1970-1979
Konsep  CSR  pada  periode  ini merupakan  tanggung  jawab  dunia usaha  dalam  peningkatan  sektor lingkungan  sosial  di  masyarakat dalam  berbagai  aspek.  Konsep  CSR di  periode  ini  adalah  CSR  yang sebelumnya  mewujudkan  nilai-nilai masyarakat berkembang ke peningkatan sektor lingkungan hidup dan aspek-aspek lainnya yaitu ekonomi, etika, hukum dan
perusahaan yang bijaksana.
4. Konsep CSR periode 1980-1989
Konsep  CSR  pada  periode  ini merupakan  proses  menambah value perusahaan  dimana  tergantung  pada stakeholders operasional perusahaan.
Konsep CSR dalam periode ini mulai berkembangnya  teori stakeholders
(para  pemangku  kepentingan)  dalam melakukan CSR untuk meningkatkan nilai perusahaan.
5. Konsep CSR periode 1990-1999
Konsep  CSR  pada  periode  ini merupakan peningkatan ekonomi dan komunitas  dalam  masyarakat  secara keberlanjutan  melalui  harmonisasi dari lingkungan, ekonomi dan masyarakat.  Konsep  CSR  dalam periode  ini  berkembang  ke  konsep
keberlanjutan  dalam pelaksanaan CSR  yang  didasari  aspek  ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.
6. Konsep CSR periode 2000-saat ini
Konsep  CSR  pada  periode  tahun 2000  hingga  saat  ini  merupakan perhatian terhadap nilai-nilai masyarakat secara berkelanjutan. Perkembangan  berikutnya  Konsep CSR adalah pembangunan
berkelanjutan  dari  segala  aspek  oleh para pemangku kepentingan. Konsep CSR  adalah  strategi  bisnis  untuk pembangunan  berkelanjutan.  Konsep CSR adalah pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan lingkungan dan kualitas hidup. Perkembangan pemikiran terus
terjadi  terhadap  konsep  tersebut sehingga  perkembangan  berikutnya konsep  CSR  adalah  keberlanjutan aktivitas  sosial  perusahaan  kepada pemangku kepentingan. Konsep CSR adalah kejelasan sistem dari tindakan perusahaan  kepada  masyarakat  dan lingkungan.  Konsep  CSR  adalah kepedulian  secara  sukarela  kepada para pemangku kepentingan. Konsep CSR adalah tanggung jawab
perusahaan ke segala aspek dan para pemangku kepentingan. 44
Penerapan  CSR  di  perusahaan akan  menciptakan  iklim  saling  percaya didalamnya,  yang  akan  menaikkan motivasi  dan  komitmen  karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok dan
44 http://www.csrindonesia.com , diakses tanggal 10 Maret 2018.
stakeholders yang  lain  juga  telah terbukti  lebih  mendukung  perusahaan yang  dinilai  bertanggungjawab  sosial, sehingga  meningkatkan  peluang  pasar dan  keunggulan  kompetitifnya.  Dengan segala  kelebihan  itu,  perusahaan  yang menerapkan  CSR  akan  menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat.
Setidaknya  ada  tiga  alasan penting  mengapa  kalangan  dunia  usaha mesti  merespon  dan  mengembangkan isu  tanggung  jawab  sosial  sejalan dengan  operasi  usahanya.  Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat  dan  oleh  karenanya  wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya  memiliki  hubungan  yang bersifat  simbiosis  mutualisme.  Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan  salah  satu  cara  untuk merendam  atau  bahkan  menghindari konflik sosial.
Program  yang  dilakukan  oleh suatu  perusahaan  dalam  kaitannya dengan  tanggung  jawab  sosial  di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu :
a. Public Relations
Usaha  untuk  menanamkan  persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh
perusahaan.
b. Strategi defensif
Usaha  yang  dilakukan  perusahaan guna  menangkis  anggapan  negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap  kegiatan  perusahaan,  dan biasanya  untuk  melawan  „serangan‟ negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR  yang  dilakukan  adalah  untuk merubah  anggapan  yang  berkembang sebelumnya dengan menggantinya yang baru yang bersifat positif.
c.  Kegiatan  yang  berasal  dari  visi
perusahaan Melakukan program
untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau  kegiatan  perusahaan  yang  berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri.
Program  pengembangan  masyarakat  di Indonesia  dapat  dibagi  dalam  tiga ketegori yaitu :

## a. Community Relation
Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan
kesepahaman  melalui  komunikasi  dan informasi  kepada  para  pihak  yang terkait.  Dalam  ketegori  ini  program lebih cenderung mengarah pada bentuk- bentuk kedermawanan ( charity )
perusahaan.
b. Community Services
Merupakan  pelayanan  perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat  atau  kepentingan  umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan  yang  ada  di  masyarakat  dan pemecahan  masalah  dilakukan  oleh masyarakat sendiri sedangkan
perusahaan  hanyalah  sebagai  fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.

## c. Community Empowering
Adalah program-program yang berkaitan  dengan  memberikan  akses yang  lebih  luas  kepada  masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti  pembentukan  usaha  industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat  sudah  mempunyai  pranata pendukungnya dan
perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial yang  ada  tersebut  agar  dapat  berlanjut. Dalam  kategori  ini,  sasaran  utama adalah kemandirian komunitas.
Dari  sisi  masyarakat,  praktik CSR  yang  baik  akan  meningkatkan nilai-tambah  adanya  perusahaan  di suatu  daerah  karena  akan  menyerap tenaga  kerja,  meningkatkan  kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan  itu  sendiri  dengan  jalan membangun kerjasama antar
stakeholder  yang  difasilitasi  perusahaan tersebut  dengan  menyusun  program- program  pengembangan  masyarakat sekitarnya.
Memang  saat  ini  belum  tersedia formula  yang  dapat  memperlihatkan hubungan praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan
sehingga banyak  kalangan  dunia  usaha  yang bersikap skeptis dan mengganggap CSR tidak  memberi  dampak  atas  prestasi usaha,  karena  mereka  memandang bahwa CSR hanya merupakan
komponen  biaya  yang  mengurangi keuntungan. Praktek CSR akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi jangka panjang, karena dengan  melakukan  praktek  CSR  yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapat  tempat  di  hati  dan  ijin operasional  dari  masyarakat,  bahkan mampu  memberikan  kontribusi  bagi pembangunan berkelanjutan.
Oleh  karena  itu,  sifat  CSR  yang ada  di  Indonesia  yang  pada  mulanya bersifat  sukarela  menjadi  wajib  bagi perusahaan-perusahaan
untuk
menjalankan  program  CSR.  Tidak  ada alasan  bagi  perusahaan  untuk  tidak melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas  usahanya.  Agar  kewajiban  ini bersifat  imperatif  maka  harus  disertai dengan adanya regulasi sehingga Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Badung menerbitkan  Perda  Badung  Nomor  6 Tahun  2013  tentang  TJSP,  meskipun sebelum  telah  ada  klausul  CSR  dalam Pasal 74 UU PT.
Pengaturan  CSR  dalam  Perda Badung  Nomor  6  Tahun  2013  tentang TJSP,  bila  dianalisa  dengan  teori kepastian  hukum  menurut  Van  Kan yang  menyatakan  kepastian  hukum adalah  perangkat  hukum  suatu  negara yang  mampu  menjamin  hak  dan kewajiban  setiap  warga  negara,  dimana kepastian  dalam  atau  dari  hukum  yang memiliki arti, kepastian hukum tercapai jika  hukum  itu  sebanyak-banyaknya undang-undang,  tidak  ada  ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan  sistem  logis  dan  pasti),
dibuat  berdasarkan  kenyataan  hukum dan  di  dalamnya  tidak  ada  istilah  yang dapat  ditafsirkan  secara  berlain-lainan (tertutup),  ada  beberapa  pendapat  tidak setuju tentang Perda ini antara lain :
1.  CSR  adalah  kegiatan  yang  bersifat sukarela  ( valuntary )  bukan  bersifat kewajiban ( mandatory ). Pasal 74 UU PT memang sudah mengatur mengenai CSR, namun tetap memegang  sifat  sukarelaan  yaitu dengan memberikan kebebasan suatu perusahaan untuk melaksanakan
CSR, dan bukan bersifat mewajibkan suatu  perusahaan  untuk  membiayai dan/atau memfasilitasi Program Pemerintah  Daerah  sesuai  dalam Pasal  1  ayat  (5)  Perda  Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang TJSP.
2.  CSR  di  Negara  Eropa  yang  secara institusional  jauh  lebih  matang  dari Indonesia,  proses  regulasi  yang menyangkut  kewajiban  perusahaan berjalan  lama  dan  hati-hati.  Bahkan
European  Union sebagai  kumpulan negara yang paling menaruh
perhatian terhadap CSR telah menyatakan  sikapnya  bahwa  CSR bukan sesuatu yang akan diatur.
3.  Lingkup  dan  Pengertian  CSR  dalam Pasal  1  ayat  (5)  dan  ayat  (6)  Perda Badung  Nomor  6  Tahun  2013 tentang  TJSP  berbeda  dengan  Pasal 74  UU  PT  serta  pengertian  CSR dalam  pustaka  maupun  definisi resmi,  baik  yang  dikeluarkan  oleh Word  Bank maupun International Organization  for  Standardization
(ISO)  26000 Guidance  on  Social Responsibility.
4.  Pasal  1  ayat  (5)  dan  ayat  (6)  Perda Badung  Nomor  6  Tahun  2013
tentang  TJSP  telah  mengabaikan sejumlah prasayarat yang memungkinkan  terwujudnya  makna dasar  CSR,  yakni  sebagai  pilihan sadar, adanya kebebasan dan kemauan bertindak.
Keadilan Bagi Perseroan Terbatas Di Kabupaten Badung Dalam Penyelenggaraan Corporate  Social Responsibility Dewasa ini perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang  pesat  dengan  ditandai  semakin banyaknya  perusahaan  dalam  berbagai jenis  dan  kelompok  bidang  usaha. Secara  konseptual  dapat  memberikan kontribusi untuk kemajuan perekonomian nasinal  namun disisi lain juga  patut  diwaspadai  karena  sedikit banyaknya akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Banyak perusahaan  yang  tidak  peduli  terhadap lingkungan  sekitarnya,  mereka  hanya berpikir  berusaha  untuk  mencari  laba ( profit  oriented). Dalam  era  global  ini setiap perusahaan dituntut untuk melaksanakan  tanggung  jawab  sosial sebab sebagai salah satu pelaku ekonomi perusahaan tidak hanya
bertanggungjawab kepada investor
tetapi juga kepada masyarakat luas.
Namun  demikian,  masih  banyak perusahaan  yang  kurang  ingin  (enggan) untuk  melaksanakan  CSR  walaupun
telah  diwajibkan  oleh  hukum  di Indonesia.  Ada  beberapa  alasan  yang menjadi  persoalan  pelaksanaan  hukum tersebut.  Pertama,  CSR  masih dianggap beban  perusahaan.  Perusahaan  telah banyak mengeluarkan dana untuk pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya. Padahal ada tiga alasan penting mengapa pebisnis bersedia merepon dan mengembangkan agenda CSR :
1.  Perusahaan  adalah  salah  satu  sendi kehidupan masyarakat dan karenanya harus merespon permintaan masyarakat. Pergeseran harapan masyarakat  dan  karenanya  harus merespon  permintaan  masyarakat. Pergeseran harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan menuntut perusahaan melakukan CSR;
2.  Kepentingan  bisnis  dalam  jangka panjang  ditopang  oleh  semangat tanggung  jawab  sosial  itu  sendiri. Arena bisnis dan masyarakat memiliki relasi simbiosis mutualisme.  Kelangsungan  hidup perusahaan  tergantung  pada  upaya untuk  bertanggungjawab  terhadap masyarakat  sebagai  bagian  dari aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, kesejahteraan  masyarakat  tergantung keuntungan  yang  dihasilkan  dan tanggung jawab perusahaan;
3. Dengan CSR maka image perusahaan akan  terangkat  citranya  yang  pada akhirnya akan  memperkuat branding dari  perusahaan  itu  sendiri.  Kegiatan CSR  merupakan  salah  satu  cara untuk  mengurangi  atau  menghindari kritik  masyarakat,  dan  akhirnya
bermuara kepada mempengaruhi peraturan  pemerintah.  CSR  juga berkaitan  dengan  penguatan  citra perusahaan (corporate image) sebagai  salah  satu enabler dalam pemasaran,  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Citra  korporat  pada hakikatnya  adalah  persepsi  publik terhadap perusahaan. Dalam persepsi publik,  citra  perusahaan  terbentuk dari  asosiasi antara perusahaan sebagai subyek dan atribut-atributnya seperti  :  baik,  buruk,  berkualitas, peduli lingkungan, bertanggungjawab dan lain-lain.
Bahkan  CSR  terkait  dengan  prinsip
Good  Corporate  Governance yang meliputi  empat  hal  pokok,  yaitu fairness, transparency, accountability dan responsibility. Kedua, bahwa perusahaan adalah  institusi  privat  yang  tidak  perlu bertanggungjawab  terhadap  masalah sosial. Padahal interaksi antar perusahaan  dengan  masyarakat  sudah begitu  lekat.  Segala  kebutuhan  dan aktivitas hidup masyarakat telah dicukupi  dengan  berbagai  rupa  produk perusahaan. Sementara dukungan masyarakat  untuk  keberlanjutan  usaha juga  sangat  kuat.  Kondisi  ini  yang kemudian memunculkan
konsep Corporate  Citizenship, yaitu  bahwa perusahaan  adalah  bagian  dari  warga negara.  Oleh  karena  itu,  perusahaan harus  ikut  serta  dalam  dinamika persoalan-persoalan  sosial.  Untuk  itu dorongan  agar  perusahaan  semakin terintegrasi  dengan  masyarakat  atau Corporate Citizenship menjadi
kebutuhan  yang  mendasar.  Melalui wacana CSR diharapkan menjadi dorongan  kuat  bagi  lembaga  usaha untuk semakin peduli
dengan masyarakat,  terutamanya  di  sekitar perusahaan tersebut beroperasi.
Ketiga,  ada  beberapa  ketentuan yang  tidak  sama  dalam  menjelaskan CSR, yaitu :
1.Dalam  Undang-Undang  Nomor  25
Tahun  2007  tentang  Penanaman
Modal  tidak  ada  pembatas  terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya.  Pasal  15  mengatur  Setiap penanam modal berkewajiban:
a. Menerapkan  prinsip  tata kelola perusahaan yang baik;
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. Membuat  laporan  tentang kegiatan  penanaman  modal dan menyampaikannya kepada  Badan  Koordinasi Penanaman Modal; d. Menghormati tradisi budaya masyarakat  sekitar  lokasi kegiatan  usaha  penanaman modal; dan e. Mematuhi  semua  ketentuan peraturan perundangan- undangan.
2.Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas mengatur CSR dalam Pasal 74 :
a. Perseroan  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  di  bidang dan/atau  berkaitan  dengan
sumber  daya  alam  wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. b. Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan kewajiban Perseroan  yang  dianggarkan dan  diperhitungkan  sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai  Tanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
3.Pengaturan  CSR  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2001 tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi terdapat pada Pasal 40 ayat (5) ayat :
“Badan  Usaha  atau  Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas Bumi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  ikut  bertanggung jawab  dalam  mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat”.
Ayat (6) mengatur :
“Ketentuan
mengenai
keselamatan dan kesehatan kerja serta  pengelolaan  lingkungan hidup  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
4.Dalam PP No.47 Tahun 2012 Tentang TJSL PT Pasal 2 mengatur :
“Setiap  Perseroan  selaku  subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.
Sementara Pasal 3 mengatur :
1.  Tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2 menjadi kewajiban bagi Perseroan  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  di  bidang dan/atau  berkaitan  dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. 2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan  baik  di  dalam maupun  di  luar  lingkungan
Perseroan.
5.CSR  dapat  dipahami  pula  dalam Peraturan  Menteri  Negara  BUMN
Nomor.  PER-05/MBU/2007  Tanggal
27  April  2007  Tentang  Program Kemitraan  BUMN  dengan  Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Peraturan  yang  mengikat  BUMN, sebagaimana Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER- 05/MBU/2007 tentang Program
Kemitraan  Bina  Lingkungan,  yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER- 08/MBU/2013.  PKBL  terdiri  dari program perkuatan usaha kecil melalui  pemberian  pinjaman  dan bergulir  dan  pendampingan  (disebut dengan  Program  Kemitraan),  serta program pemberdayaan kondisi sosial  masyarakat  sekitar  (disebut Program  Bina  Lingkungan),  dengan dana  kegiatan  yang  bersumber  dari laba  BUMN  setelah  dikurangi  pajak sebesar  2  (dua)  persen,  maupun pemanfaatan  dana  BUMN.  BUMN wajib  membentuk  unit  kerja  khusus yang  menangani  langsung  masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
6.  Selain  tertuang  dalam  UU  PT,  UU PM,  UU  Migas,  PP  No.  47  Tahun 2012  Tentang  TJSL  PT,  hingga Peraturan  Menteri  Negara  BUMN Tentang  Program  Kemitraan  Bina
Lingkungan, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menerbitkan Perda  Badung  No.  6  Tahun  2013
Tentang  TJSP,  dimana  diuraikan beberapa ketentuan diantaranya :
Pasal 1 ayat (5) mengatur :
Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan yang  selanjutnya  disingkat  TJSP adalah  kewajiban  setiap  perusahaan untuk membiayai dan/atau memfasilitasi  Program  Pemerintah Daerah, yang terkait dengan peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi  maupun  lingkungan  alam berdasarkan  azas  kesetaraan  dan keadilan.
Ayat (6) :
Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak  dalam  suatu  bidang  usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian  yang  melakukan  kegiatan usaha  dengan  menggunakan  modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan. Dari beberapa persoalan tersebut adalah sebagian dari permasalahan yang dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan CSR. Secara khusus,
Kabupaten  Badung  adalah  kabupaten yang  pertumbuhan  ekonominya  sangat cepat.  Banyak  perusahaan  baik  lokal, nasional  maupun  multi  nasional  yang beroperasi di Kabupaten Badung.
Interaksi antara perusahaan, masyarakat dan  pengaruhnya  pada  lingkungan sosial terasa meningkat. Oleh karena itu, pengaturan  CSR  di  Kabupaten  Badung menjadi hal penting yang perlu perhatian dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat ( stakeholders).
Beberapa  contoh  perusahaan yang  telah menerapkan  program Corporate  Social Responsibility (CSR) antara lain : 45
1.  PT  Freeport  Indonesia  mengklaim
telah  menyediakan  layanan  medis
45 Isa  Wahyudi  dan  Busyra  Azheri,  2008, Corporate Social Responsibility, In-Trans Publishing, hal 47
bagi  masyarakat  Papua  melalui klinik-klinik  kesehatan  dan  rumah sakit modern di Banti dan Timika. Di bidang  pendidikan,  PT  Freeport menyediakan bantuan dana pendidikan  untuk  pelajar  Papua,  dan bekerjasama dengan pihak pemerintah Mimika melakukan peremajaan gedung-gedung dan sarana sekolah. Selain itu,
perusahaan  ini  juga  melakukan program  pengembangan  wirausaha seperti Komoro dan Timika.
2. Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Pertamina terlibat dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat, terutama di  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan lingkungan.  Pada  aspek  pendidikan, BUMN  ini  menyediakan  beasiswa pelajar  mulai  dari  tingkatan  sekolah dasar  hingga  S2,  maupun  program pembangunan  rumah  baca,  bantuan peralatan atau fasilitas belajar. Sementara  di  bidang  kesehatan Pertamina menyelenggarakan program pembinaan posyandu,
peningkatan  gizi  anak  dan  ibu, pembuatan  buku  panduan  untuk  ibu hamil  dan  menyusui  dan  berbagai pelatihan  guna  menunjang  kesehatan masyarakat.  Sedangkan  yang  terkait dengan persoalan lingkungan,
Pertamina  melakukan  program  kali bersih  penghijauan  seperti  DAS Ciliwung  dan  konservasi  hutan  di Sangatta.
3.  PT  HM  Sampoerna,  salah  satu perusahaan  rokok  besar  di  negeri  ini
juga  menyediakan  beasiswa  bagi pelajar  SD,  SMP,  SMA  maupun
Mahasiswa. Selain kepada anak-anak pekerja PT HM Sampoerna,
beasiswa  tersebut  juga  diberikan kepada masyarakat umum. Selain itu,
melalui  program  bimbingan  anak
Sampoerna,  perusahaan  ini  terlibat sebagai  sponsor  kegiatan-kegiatan konservasi dan pendidikan
lingkungan.
4.  PT  Coca  Cola  Bottling  Indonesia melalui Coca Cola Foundation
melakukan serangkaian aktivitas yang  terfokus  pada  bidang-bidang  : pendidikan, lingkungan, bantuan infrastruktu masyarakat, kebudayaan,
kepemudaan, kesehatan, pengembangan UKM, juga
pemberian  bantuan  bagi  korban bencana alam.
5.  PT  Bank  Central  Asia,  Tbk berkolaborasi  dengan  PT  Microsoft
Indonesia menyelenggarakan pelatihan IT bagi para guru SMP dan SMA Negeri di Tanggamus, Lampung.  Pelatihan  ini  sebagai pelengkap  dari  pemberian  bantuan pendirian  laboratorium  komputer untuk  beberapa  SMP  dan  SMA  di Gading  Rejo,  Tanggamus  yang merupakan  bagian  dari  kegiatan dalam program Bakti BCA.
6.  Nokia  Mobile  Phone  Indonesia  telah memulai  program  pengembangan masyarakat  yang  terfokus  pada lingkungan  dan  pendidikan  anak- anak perihal konservasi alam. Perusahaan ini berupaya
meningkatkan  kesadaran  sekaligus melibatkan kaum muda dalam proyek  perlindungan  orang  utan, salah  satu  fauna  asli  Indonesia  yang dewasa ini terancam punah.
7. PT Timah, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosialnya  menyebutkan  bahwa  ia telah  menyelenggarakan  program- program yang bertujuan meningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Perusahaan  ini  menyatakan  bahwa banyak  dari  program  tersebut  yang terbilang  sukses  dalam  menjawab aspirasi masyarakat diantaranya berupa  pembiakan  ikan  air  tawar, budidaya rumput laut dan pendampingan bagi produsen garmen.
8.  Astra  Group,  melalui  Yayasan Dharma  Bhakti  Astra  menyebutkan bahwa  mereka  telah  melakukan program pemberdayaan
UKM melalui  peningkatan  kompetensi  dan kapasitas  produsen.  Termasuk  di dalam  program  ini  adalah  pelatihan manajemen,  studi  banding,  magang dan bantuan teknis. Di luar itu, group Astra  juga  mendirikan  yayasan Toyota  dan  Astra  yang  memberikan bantuan  pendidikan.  Yayasan  ini kemudian  mengembangkan beberapa program seperti: pemberian beasiswa,  dana  riset,  mensponsori kegiatan ilmiah universitas,
penerjemahan  dan  donasi  buku-buku teknik, program magang dan pelatihan  kewirausahaan  di  bidang otomotif (Roby Akbar, 2008, Lubang
Hitam  CSR  Indonesia, available from. 46
Perusahaan  yang  melaksanakan
TJSP  adalah  perusahaan  atau  lembaga yang berorientasi memperoleh
keuntungan.  Ada  beberapa  konsep tentang Perusahaan. Menurut Black Law Dictionary  Corporation adalah  “ an entity  (usualy  a  business)  having authority  under  law  to  act  as  single person  distinct  from  the  shareholders who  own  it  and  having  rights  to  issue stock and exist indefinitely”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 huruf  b  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1982  tentang  Wajib  Daftar
Perusahaan, sebagai berikut
: Perusahaan  adalah  setiap  bentuk  usaha yang  menjalankan  setiap  jenis  usaha yang  bersifat  tetap  dan  terus  menerus, dan  yang  didirikan,  bekerja  serta berkedudukan  dalam  wilayah  negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
Menurut  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang disebutkan  bahwa  korporasi  adalah kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan yang  terorganisasi  baik  merupakan badan  hukum  maupun  bukan  hukum. Menurut  pengertian  ini,  yang  termasuk korporasi  bisa  juga  Badan  Hukum Yayasan, Perkumpulan/Persyarikatan,
46 Roby  Akbar,  2008, Lubang  Hitam  CSR Indonesia, available from :
http://robyakbar.wordpress.com/2008/04/24 /lubang-hitam-csr-indonesia/ , diakses pada tanggal 2 Januari 2018.
Rumah  Sakit,  Sekolahan,  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya.
Sementara  dalam  kajian  Perda Badung  Nomor  6  Tahun  2013  tentang TJSP,  Pasal  1  ayat  (6)  mengatur “Perusahaan  adalah  badan  usaha  yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan maupun perjanjian yang  melakukan  kegiatan usaha dengan menggunakan  modal,  serta  bertujuan memperoleh  keuntungan”.  Sehingga dapat  diartikan  bahwa  perusahaan ( Corporate )  yang  dimaksud  adalah setiap  badan  usaha,  baik  badan  hukum maupun  bukan  badan  hukum,  yang menjalankan  setiap  jenis  usaha  yang bersifat  tetap  dan  terus  menerus,  dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan  dalam  wilayah  Negara Republik  Indonesia,  baik  dimiliki  oleh swasta,  negara  maupun  pihak  asing untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Aspek keadilan pengaturan CSR di  Kabupaten  Badung  apabila  dikaji menggunakan teori keadilan
proporsional  menurut  Aristoteles  yakni “untuk  hal-hal  yang  sama  diperlukan secara  sama,  dan  yang  tidak  sama  juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”  bisa  dibilang  melanggar ketentuan dari Pasal 74 UU PT serta PP No.47  Tahun  2012  tentang  TJSL  PT karena dalam aturan tersebut pemerintah mewajibkan perusahaan
dalam  bentuk  Perseroan  Terbatas  untuk melaksanakan  CSR,  bukan  merambat luas  menjadi  setiap  perusahaan  yang
didefinisikan  dengan  setiap  badan usaha,  baik  badan  hukum  maupun bukan badan hukum, yang menjalankan setiap  jenis  usaha  yang  bersifat  tetap dan  terus  menerus,  dan  yang  didirikan, bekerja  serta  berkedudukan  dalam wilayah  Negara  Republik  Indonesia, baik  dimiliki  oleh  swasta,  negara maupun  pihak  asing  untuk  tujuan memperoleh keuntungan, sehingga tidak
adanya asas keadilan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak termasuk termasuk golongan PT. Berdasarkan penelusuran naskah akademik  Perda  Badung  Nomor  6
Tahun 2013 tentang TJSP yang
didasarkan  pada  analisis  akademik, logis  dan  argumentatif  dan  hasil konsultasi  dengan  seluruh  pemangku kepentingan di Kabupaten Badung yang mewajibkan  kepada  seluruh  perusahaan (baik  PT  maupun  non  PT)  untuk membiayai dan/atau memfasilitasi Program  Pemerintah  Daerah  yang terkait  dengan  peningkatan  kualitas kehidupan  masyarakat  baik  dalam bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan  alam  berdasarkan  azas kesetaraan  dan  keadilan  dikarenakan masih  ada  beberapa  permasalahan dihadapi  dalam  pelaksanakan  CSR  di Kabupaten Badung : 47
a. Tidak semua perusahaan-
perusahaan yang ada di Kabupaten Badung melaksanakan  Tanggung  Jawab Sosial,
47 John  Rawls,  2006, Teori  Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
b. Tidak  meratanya  pola  atau alokasi  Tanggung  Jawab  Sosial di masyarakat,
c. Masih  ada  program  tertentu yang belum sepenuhnya melibatkan  pemerintah  daerah dan stakeholder utama  dalam perencanaan program CSR d. Masih terbatasnya jumlah perusahaan  yang  menerapkan tiga  bidang  mendasar  CSR (Ekonomi, Sosial, dan
Lingkungan)  secara  terintegrasi dan holistik,
e. Adanya  kesenjangan  dokumen tertulis  dan  kenyataan  lapangan yang menyebabkan program tidak  berkelanjutan,  dan  hanya sekedar  jalan  saja.  Tidak  ada lembaga  yang  mengatur  dan mengawasi pelaksanaan CSR.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1.  Pengaturan  CSR  dalam  Pasal  1  Ayat (5)  dan  (6)  Peraturan  Daerah Kabupaten  Badung  Nomor  6  Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  bertentangan  atau  tidak sesuai dari konsep Pasal 74 Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  karena Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor  6  Tahun  2013  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan mewajibkan seluruh perusahaan (baik  PT,  Non  PT,  BUMN,  CV,
Firma,  UD  hingga  swasta  dan
Koperasi) untuk  membiayai dan/atau
memfasilitasi  Program  Pemerintah Daerah.  Hal  ini  sangat  merugikan perusahaan  kecil  yang  masuk  ke dalam golongan perusahaan Non PT, padahal  dalam  Pasal  74  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  yang diwajibkan melaksanakan CSR adalah PT dikarenakan PT itu Badan Hukum  dengan  profit  jauh  lebih besar dibandingkan perusahaan- perusahaan Non PT.
2.  CSR  diwajibkan  bagi  Perseroan
Terbatas di Kabupaten Badung untuk membiayai dan memfasilitasi program pemerintah daerah dikarenakan  pengaturan  mengenai CSR  atau  dalam  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Badung  Nomor  6  Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan  disebut  dengan  TJSP dapat meningkatkan peran stakeholder (pemerintah, pelaku
usaha, dan masyarakat) dalam
menciptakan  pembangunan  ekonomi berkelanjutan  guna  meningkatkan kemerataan  kualitas  kehidupan  dan lingkungan  yang  bermafaat,  baik bagi  perusahaan  perseroan  sendiri,
komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya

## Saran
1.  Saran  dalam  Rumusan  norma pengaturan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  dalam  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Badung  Nomor  6  Tahun
2013 tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan  Pasal  1  Ayat  (5)  dan  (6) sebaiknya diubah karena telah
menimbul konflik norma dan disesuaikan dengan konsep Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan (CSR) yang benar dan mengacu pada Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
2.  Pengaturan  CSR  bagi  perusahaan  di Kabupaten  Badung  harus  sesuai dengan  Pasal  74  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas,  sebab  Peraturan Daerah  tidak  boleh  bertentangan dengan  Undang-Undang  diatasnya yang sesuai dengan Teori Penjenjangan Norma ( Stufenbau Theory) , sehingga perusahaan- perusahaan  yang  diwajibkan  dalam melaksanakan CSR berdasarkan Pasal  1  Ayat  (5)  dan  (6)  Peraturan Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mendapatkan keadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dr.  I  Made  Arjaya,  SH.,  MH., sahabat-sahabat  saya,  Ida  Bagus  Bayu Brahmantya,  SH.,MH.,  Kadek  Sri Darmayanti,  SH.,MH.,  dan  A.A.  Ari Noprianta  SH.,MH.,  sebagai  pemberi masukan,  arahan,  dan  saran,  serta memberikan  bahan-bahan  hukum  yang sangat membantu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budi  Untung,  2014, CSR  Dalam  Dunia Bisnis, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta.
Busyra  Azheri,  2012, Corporate  Social
Responsibility  Dari  Voluntary Menjadi  Mandatory, PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Isa  Wahyudi  dan  Busyra  Azheri,  2008,
Corporate Social Responsibility, In-Trans Publishing.
John  Rawls,  2006, Teori  Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Munir  Fuady,  2003, Aliran  Hukum
Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan  Hukum, Citra
Aditya Bakti, Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2007  Nomor 106  dan  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  47  Tahun 2012  Tentang  Tanggung  Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan  Terbatas,  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012  Nomor  89  dan Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5305 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung Nomor  6  Tahun  2013  Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,  Lembaran  Daerah Kabupaten  Badung  Tahun  2013 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran  Daerah  Kabupaten Badung Nomor 6. Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  83 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  Di Kabupaten Badung, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 83.

## Internet
Roby  Akbar,  2008, Lubang  Hitam  CSR Indonesia, available  from  : http://robyakbar.wordpress.com/ 2008/04/24/lubang-hitam-csr- indonesia/,  diakses  pada  tanggal 2 Januari 2016.
http://www.csrindonesia.com, diakses tanggal 10 Maret 2016