licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Mahkamah Konstitusi Setengah-Hati: Final tetapi Tidak Mengikat dalam Kewenangan Pengujian Konstitusional erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Marcelino Ceasar Kishan 1 , Umbu Rauta 2 , Freidelino Paixao Ramos Alves de Sousa 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, kishanmarcelino@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO
This article aims to discuss the bindingness of constitutional review decisions of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI). In particular, this article looks at the relevance between the grand design of the nature of the MKRI decision in Article 24C paragraph (1) The 1945 Constitution of the Republic  of  Indonesia  (UUD  NRI  1945)  with  the  practice  of  constitution disobedience. Based on that issue, this article argues that the MKRI is designed not to have a final and binding decision, but only final decisions. Because based on  the  Supremacy-of-Text  Principle  which  is  coherent  with  the  concept  of applying law based on regulations in the Rule of Law, the non-appreance of binding phrases in Article 24C paragraph (1) of the 1945 UUD NRI 1945 makes the  decision  of  the  Constitutional  Court  in  the  authority  of  constitutional review has no binding legal force. Grammatical argumentation comes from interpretation with original meaning and textualism methods which find that the word final does not mean binding due the two words stand separately. By drawing on the concepts of strong-form judicial review and weak-form judicial review,  the  non-binding  nature  of  MKRI  decisions  can  legitimize  the disagreement. Because the indecisivenesss of the Constitution establish a half- hearted form of MKRI, namely the partial weak-form judicial review. Thus, the form  of  MKRI  is  a  strong  and  weak-form  judicial  review  that  makes  MKRI
decisions can be opposed. This article uses normative research methods with conceptual approach, statutory approach, and comparative approach.
Manuscript History:
Received: 2023-05-25
Accepted: 2024-03-25
Corresponding Author: Marcelino Ceasar Kishan, kishanmarcelino@gmail.co m Keywords : Constitutional Court; Final and Binding; The Rule of Law; Supremacy-of-Text Principle
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Kishan, M. C., Rauta, U., & Sousa, F. P. (2024). Mahkamah Konstitusi  Setengah-Hati:  Final  tetapi  Tidak  Mengikat dalam  Kewenangan  Pengujian  Konstitusional. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Tulisan ini hendak menganalisa sifat kekuatan mengikat ( bindingness ) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam kewenangan yudisial untuk menguji undang- undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
(Konstitusi/UUD  NRI  1945) 1 atau constitutional  review 2 .  Isu bindigness putusan  MKRI mencuat  akibatnya  adanya  pembangkangan  terhadap  putusan  MKRI  ( constitution disobedience )  yang  seharusnya  tidak  terjadi  di  negara  yang  menjadikan  peradilan konstitusional sebagai anti tesis terhadap supremasi parlemen. Sebab identitas dasar dari constitutional review dalam negara berasas supremasi konstitusi adalah regarded as binding on  other  departments  of  government (Michelman,  2004).  Tetapi,  fakta  tarik-menarik kepentingan  dari  pemerintah  (dalam  arti  luas)  mengakibatkan  praktik constitution disobedience tetap ada.
Dalam  data  yang  dipaparkan  oleh  hakim  konstitusi  Anwar  Usman  pada  sidang laporan  MKRI  tahun  2019,  dari  109  putusan  pengujian  undang-undang  oleh  MKRI  tahun 2013-2018 terdapat 22,01% putusan MKRI yang tidak dipatuhi, serta 5,5% putusan MK yang hanya dipatuhi sebagian ( Ningrum, Khanif, & Antikowati, 2022). Data tersebut menunjukan bahwa kepatuhan terhadap putusan MKRI bersifat dinamis yakni tidak terdapat kemutlakan bahwa  putusan  MKRI  absolut  dipatuhi, vice  versa .  Dari  kenyataan  tersebut,  tulisan  ini berposisi bahwa grand design bindingness putusan MKRI menjadi masalah hulu/dasar yang mengakibatkan adanya praktik constitution disobedience . Hal tersebut berangkat dari tidak adanya  frasa  “mengikat”  dalam  ketentuan  Pasal  24C  ayat  (1)  Konstitusi.  Poin  ini  pernah disinggung oleh Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar sebagai kesalahan fatal organ pembentuk undang-undang (Indrayana & Mochtar, 2007). Isu ini diupayakan selesai oleh legislator  dengan  memberikan  penafsiran  otentik  melalui  Penjelasan  Pasal  10  ayat  (1) Undang-Undang  No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, pasca adanya penafsiran tersebut, tampak tetap terjadi constitution disobedience . Dalam posisi ini, Penulis  hendak  menguraikan  rasionalisasi  teoretis-yuridis  terkait  korelasi  antara ketidaktegasan Konstitusi dengan constitution disobedience .
Secara gradual, Penulis beranjak dari konsep dasar Negara Hukum ( The Rule of Law ) yang menjadi lawan dari The Rule of Man . Dalam pemahaman dasar tersebut, prinsip yang harus dipertahankan dalam pembentukan Konstitusi dan interpretasi terhadap Konstitusi untuk mencapai Negara Hukum adalah Supremacy-of-Text Principle dengan penjelasan, “ The words of a governing text are of paramount concern, and what they convey, in their context, is what the text means (Scalia & Garner, 2012) .” Lebih lanjut dijelaskan oleh Justice Scalia yang bertolak dari asas the rule of law ialah: “ It’s the law that governs, not the intent of the lawgiver …  the  objective  indication  of  the  words,  rather  than  the  intent  of  the  legislature,  is  what constitutes the law (Kurnia, 2018) .” Oleh karena itu, seharusnya dalam peneguhan N egara Hukum,  Konstitusi  wajib  untuk  menciptakan  norma  yang  tegas  dan  lugas.  Hal  tersebut didasarkan  pada  pemahaman  hanya  aturan-aturan  tertulis  dalam  konstitusilah  yang memiliki  daya  ikat  pada  addresatnya.  Oleh  karena  itu  dalam supremacy-of-text  principle , norma yang tidak ada (tidak tertulis) otomatis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dasarnya tidak hanya terkait form yang berkaitan dengan arus pemikiran formalism , tetapi termasuk pada pemahaman masyarakat terkait unsur gramatikal dalam peraturan.
Posisi tersebut memberi preskripsi dasar bahwa constitution disobedience tidak lahir secara murni karena evil side dari Pemerintah terhadap putusan MKRI, tetapi didasari pula dari “legitimasi” Konstitusi yang “memperbolehkan” untuk tidak patuh pada Putusan MKRI. Scope Penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  prespektif  yang  jujur  untuk  mencegah konsekuensialisme negatif: sekalipun MKRI adalah peradilan konstitusional, akan tetapi apa
1 Untuk tidak membingungkan penggunaan istilah dalam tulisan ini, penggunaan kata “Konstitusi” ataupun akronim “UUD NRI 1945” merujuk pada Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Dalam  tulisan  ini, constitutional  review yang  dimaksudkan  oleh  Penulis  adalah judicial  review  on  the constitutionality of law sehingga konsep judicial review juga akan digunakan dalam tulisan ini.
yang diatur dalam Konstitusi adalah norma yang harus diakui – tidak ditambah-tambahkan atau  dikurangi.  Perspektif  tersebut  bertalian  erat  dengan  usaha  mempertahankan objektivitas dari penerapan peraturan. Untuk elaborasi yang lebih tajam tulisan ini beranjak dari  isu  hukum:  apakah  sifat bindingess putusan  MKRI  berdasarkan supremacy-of-text principle dan  korelasinya  terhadap constitution  disobedience ?  Jawaban  dari  isu  hukum tersebut memiliki nilai urgensi untuk memahami korelasi antara grand design putusan MKRI dengan kepatuhan terhadap putusan MKRI, serta dapat mendorong amandemen terhadap UUD NRI 1945.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  atau  disebut  juga  penelitian hukum doctrinal yang objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk  menggunakan  metode-metode  penelitian  sosial  pada  umumnya  (Bachtiar,  2018). Sehingga dalam jenis penelitian normatif, isu hukum yang hendak dijawab terkait masalah norma atau kaidah dalam suatu perundang-undangan (Bachtiar, 2018). Untuk memperluas preskipsi  Penulis,  penelitian  ini  menggunakan  tiga  pendekatan,  yakni  pendekatan konseptual  ( conseptual  approach ),  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ), dan pendekatan perbandingan ( comparative approach ).
Pendekatan Konseptual digunakan untuk mendalam doktrin-doktrin termasuk dan tidak terbatas pada Rules of Law dan Supremacy-of-Text Principle . Makna termasuk dan tidak terbatas  yang  Penulis  maksudkan  yakni  masuknya  konsep  lain  selain  dua  konsep  yang dicantumkan  oleh  Penulis  guna  mencegah  kedangkalan  penelitian  yang  terjebak  pada preposisi pada latar belakang penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami penerapan doktrin yang ditemukan pada pendekatan konseptual dalam sistem  hukum  Indonesia.  Pendekatan  perbandingan  dalam  penelitian  ini  bersifat  sebagai penunjang terhadap 2 (dua) pendekatan lainnya agar penelitian ini bersifat komprehensif. Setiap pendekatan tersebut digunakan untuk mencari kaidah normatif (kaidah ideal) yang hendak  menjadi  filter  untuk  menemukan  hukum.    Untuk  menunjang  penemuan  hukum dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa bahan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan. Untuk mempertegas doktrin- doktrin,  Penulis  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku-buku  hukum,  dan artikel  dalam  jurnal-jurnal  hukum.  Kemudian  sebagai  pelengkap Supremacy-of-Text Principle ,  Penulis  menggunakan  bahan  hukum  tersier  berupa  kamus  hukum  dan  kamus bahasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kekuatan Mengikat sebagai Sifat Normatif Constitutional Review
Madison  dalam  pidatonya  pada  23  Juli  1787  memberikan  konsep  yang  sederhana dari constitutional  review , yakni, “ Hukum yang melanggar konstitusi yang diterapkan oleh rakyat  sendiri,  akan  dianggap  batal  dan  tidak  berlaku  oleh  para  Hakim (Levy,  2005) .” Menurut  Daniel  Finck  sebagimana  dikuti  Kurnia  (2018),  salah  satu  prakondisi  agar constitutional  review dapat  dilaksanakan adalah  “ … the  constitution  must  establish  the judicial  means  for  guaranteeing  the  supremacy  of  the  constitution  over  l egislative  acts.” Constitutional review sebagai anti-tesis kedaulatan parlemen tercermin dari prakondisi yang ketiga,  sebab  dua  diantara  tiga  aspek  kedaulatan  parlemen  menurut  John  Alder  yang didasarkan pada pandangan Dicey adalah keabsolutan produk parlemen : “ … Kedua, validitas hukum  yang  dibuat  oleh  Parlemen  tidak  dapat  dipertanyakan  oleh  lembaga  lain… (Hermawan, 2020). ”
Sebagai  antitesis, constitutional  review hendak  menegaskan  bahwa  supremasi konstitusi adalah sifat fundamental dari negara hukum yang meletakan konstitusi sebagai
norma  tertinggi  dalam  hierarki  hukum  negara  sehingga  tidak  ada  keabsolutan  parlemen. Dalam  konteks  pengujian  produk  legislasi,  kewajiban  patuh  legislator  terhadap  putusan constitutional review melekat setidak-tidaknya pada legislasi jangka pendek atau menengah yang  diistilahkan  oleh  Tushnet  (2003) sebagai  “ short  to  medium  run” .  Oleh  Michelman, legislator  dapat  melakukan  perubahan  terhadap  hasil  putusan  badan  yudisial  tersebut hanya dengan melalui amandemen konstitusi. Selebihnya, revisi hanya dapat dilakukan oleh badan  yudisial  itu  sendiri.  Sehingga  tidak  ada  peran  bagi  legislator  untuk  mengajukan disagreement .  Jika  ditarik  pada  aspek The  Rule  of  Law dari  Tamanaha  (2009),  hal  ini merupakan prospek dari fungsi “ impose legal restraint on government official by imposing legal  limits  on  law-making  power ” .  Menjawab  persoalan  penegakan legal  restraint dari Thomas Hobbes: “ he that is bound to himself, is not bound (Tamanaha, 2009) .”
Sekalipun secara fundamental constitutional review adalah anti-tesis dari kedaulatan parlemen, akan tetapi tidak semua praktik constitutional review menjamin terjadi supremasi konstitusi. Prinsip tersebut dapat dijelaskan oleh Michelman yang merangkum pandangan Tushnet, yakni dikotomi weak-form judicial review dan strong-form judicial review . Dikotomi tersebut berkaitan dengan “ the final say on the matter ” dalam interpretasi konstitusi antara cabang  kekuasaan  pemerintahan.  Penentunya  pada  sifat  mengikat  dari  putusan judicial review .
Weak-form judicial review dijelaskan oleh Tushnet sebagai:
“ court asses legislation against constitutional norms, but do not have the final word on whether statutes comply with those norms. In some version, the court are directed to interpret legislation to make it consistent with constitutional norms if doing so is fairly possible  according  to  (previously)  accepted  standards  of  statutory  interpretation.  In other version the courts gain the additional power to declare statutes inconsistent with constitutional  norms,  but  not  to  enforce  such  judgments  coercively  against  a  losing party (Titon, 2018) .”
Sebaliknya, konsep strong-form judicial review dirangkum oleh Michelman (2004) dengan mendasarkan pada pandangan Tushnet sebagai berikut:
“ questions of the constitutionality of legislation are regularly brought before courts for resolution;  the  courts  address  these  questions  afresh,  with  a  substantial  degree  of independence  from  the  explicit  or  implicit  opinions  of  other  agents  in  the  system including  those  who  enacted  the  questioned  law;  the  resulting  judgments  of jurisdictionally  competent  courts  are  regarded  as  binding  on  other  departments  of government  unless  and  until  revised  either  by  judicial  decision  or  by  constitutional amendment;  and  the  result  of  a  judicial  declaration  of  a  legislative  enactment's unconstitutionality is that the enactment thenceforth is treated as invalid, voided of the force of law. ”
Bila  supremasi  konstitusi  dimaknai  sama  dengan  kewajiban  untuk  patuh  pada putusan peradilan konstitusional, maka supremasi konstitusi hanya tercermin dalam wujud strong-form judicial review . Sebab sifat kekuatan hukum mengikat adalah sifat fundamental dari strong-form judicial review . Hal tersebut terlihat secara tegas pada definisi sederhana Tushnet (2006) terkait strong-form judicial review , yakni: “ In a system of strong-form review, the courts' resolution of constitutional questions is final and binding on the political branches .” Menilik kembali pada rangkuman Michelman, hal ini dikategorikan sebagai “ the resulting judgments of jurisdictionally competent courts are regarded as binding on other departments of government …”. Sedangkan pada weak-form judicial review tidaklah mewajibkan adanya kepatuhan  legislator  terhadap  hasil  interpretasi  badan  yudisial  sebab:  “ judges'  rulings  on constitutional questions are expressly open to legislative revision in the short run (Tushnet,
2006) .” Sehingga putusan constitutional review dalam weak-form bersifat tidak mengikat. Dari  dikotomi  tersebut,  urgensi  untuk  adanya  sifat  mengikat  dalam constitutional  review bertujuan untuk menciptakan strong-form judicial review .
Oleh Tushnet, bentuk weak-form judicial review maupun strong-form judicial review tidaklah  bersumber  secara  politik  terkait  kepatuhan  pemerintah  terhadap  putusan constitutional review . Akan tetapi, kondisi suatu constitutional review memiliki weak-form ataupun strong-form didasarkan pada grand design badan yudisial pemegang kewenangan constitutional  review dalam  konstitusi:  “ Drafters  of  constitutions  have  recently  embraced weak-form judicial review because it appears to go a long way toward overcoming the well- known ‘countermajoritarian difficulty’ of strong -form judicial review (Tushnet, 2006) .” Secara lebih tegas: “ Strong-and weak-form systems operate on the level of constitutional design, in the sense  that  their  characteristics  are  specified  in  constitutional  documents  or  in  deep-rooted constitutional traditions (Tushnet, 2003) . ”
Interpretasi berdasarkan The Rule of Law as a Law of Rules
Konsep fundamental dari The Rule of Law yakni menentang Rule of Man adalah rasio klasik yang tidak hanya mencerminkan konsep kedaulatan hukum tetapi mengandung pula dimensi dasar terkait rasionalisasi sifat dasar manusia dan konsep penerapan hukum yang objektif. Secara umum, konsep hukum yang seharusnya mengatur bukan manusia menjawab realita  ketidakpastian  manusia  sebagaimana  penjelasan  Tamanaha  (2012): “It  is  to  be shielded from the familiar human weaknesses of bias, passion, prejudice, error, ignorance or whim. This sense of the rule of law is grounded upon fear and distrust of others .” Hal senada telah disinggung oleh Aristoteles: “ Therefore he who bids the law rule may be deemed to bid God and Reason alone rule, but he who bids man rule adds an element of the beast; for desire is a wild beast, and passion perverts the minds of rulers, even when they are the best of men. The law is reason unaffected by desire (Tamanaha, 2012) .”
Ketidakpastian  manusia  bertentangan  dengan  kepastian  hukum  yang  merupakan salah satu unsur  superior dari The Rule of Law sebagaimana dijelaskan Marzena Kordela (2008) ,  bahwa:  “ The  legal  certainty  as  the  superior  principle  of  the  system  of  formal principles of the rule of law (Cetak tebal oleh Penulis) justifies the legal validity of a defined group of values .” Dalam konsep yang berlapis-lapis, maksud kepastian hukum dalam The Rule of Law adalah “ provides predictability through law ” dengan adanya formal legality dari the rule of law itu sendiri. Dalam konsep Hayek yang dikutip Tamanaha (2012), adanya formal legality berfungsi untuk “ possible to foresee with fair certainty how the authority will use its coercive powers in given circumstance and to plan one’s individual affairs on the basis of this knowledge .” Sehingga  secara  praktikal, formal  legality adalah  wujud  pembatasan  hukum ( legal  restraint ) bagi  pemerintah  dalam  konsep The  Rule  of  Law yang  secara  kontekstual melekat  dalam government  of  laws  and  not  of  men .  Isu  ini  adalah  basis  dari  pengidealan aktualisasi nilai The Rule of Law sebab Kauper (1961) menegaskan bahwa: “ the Rule of Law means  the  subjection  of  governmental  authority  to  legal  restraint,  then  a  system  like  ours means the elevation of the Rule of Law concept to its highest level . ” Kauper menganalogikan salah  satu  wujud highest  level adalah  perlindungan  hak-hak  masyarakat  oleh  pengadilan. Analogi  Kauper  tersebut  sejatinya  mencerminkan  makna  substantif  dari The  Rule  of  Law yang mencangkup “ reference to fundamental rights, democracy, and/or criteria of justice or right (Titon, 2012) .” Sehingga pemenuhan formal legality adalah kewajiban paling mendasar oleh pemerintah.
Konsep  penerapan  hukum  yang  objektif  pun  dapat  dikembangkan  melalui  prinsip dasar The Rule of Law terutama untuk menjawab realitas penerapan hukum yang dijelaskan oleh Tamanaha (2012) : “ The idea of ‘the rule of law, not man’ has been forever dogged by the fact that laws are not self-interpreting or self-applying .” Justice Antonin Scalia menanggapi
realitas tersebut – bukan pandangan kepada pandangan Tamanaha – dengan menerapkan konsepnya  dalam peradilan  yakni The Rule  of  Law  as  a  Law  of  Rules .  Scalia sebagaimana dijelaskan  Calabresi  dan  Lawson  (2014) berpandangan  bahwa,  “ the  essence  of  law  is impersonal  rules  that  can  be  impersonally  applied .”  Lebih  spesifik,  Scalia (1989) mengistilahkan impersonal  rules sebagai general  rules yang  kemudian  menjadi vis  a  vis dengan personal discretion within the narrow context of law that is made by the courts . Dalam mengeksplorasi  dikotomi  tersebut,  Scalia  mengambil  kesimpulan  dengan  mengutip pendapat dari Aristoteles bahwa:
“I  stand  with  Aristotle,  then -which  is  a  pretty  good  place  to  stand-in  the  view  that ‘personal rule, whether it be exercised by a single person or a body of persons, should be sovereign only in those matters on which law is unable, owing to the difficulty of framing general  rules  for  all  contingencies,  to  make  an  exact  pronouncement.’  In  the  case  of court- made  law,  the  ‘difficulty  of  framing  general  rules’  arises  not  merely  from  the inherent nature of the subject at issue, but from the imperfect scope of the materials that judges are permitted to consult (Scalia, 1989) .”
Oleh  karena  itu,  ia  menutup  dengan  pendapat  bahwa  ia  “lebih  nyaman”  untuk  mengadili berdasarkan peraturan, yakni: “ Even where a particular area is quite susceptible of clear and definite rules, we judges cannot create them out of whole cloth, but must find some basis for them in the text that Congress or the Constitution has provided (Scalia, 1989) .”
Pendirian Scalia untuk mendasarkan pada peraturan adalah pendirian formalisme sebab eksklusif mencerminkan pendirian formalisme sebagiamana penjelasan Fred Schauer yang dikutip Nachbar (2020): “ [a]t the heart of the word ‘formalism,’ in many of its numerous uses, lies the concept of decision making according to rule .” Isunya adalah bagaimana relevansi antara memaknai law dalam The Rule of Law sebagai peraturan dengan kepastian hukum? Isu ini penting untuk dijawab guna mencegah klaim bahwa konsep Scalia hanyalah terkait aliran hukum formalisme yang mengutamakan form . Bila kepastian adalah jantung dari The Rule  of  Law ,  maka  harusnya  konsep  dari  Scalia  pun  harus  memenuhi  jantung  tersebut. Terkait  itu,  jawabannya  dapat  melihat  pada  penjelasan  Strauss  (2008)  terkait  sifat  dari peraturan: “ Rules  generally  make  matters  more  predictable;  they  reduce  the  danger  of arbitrary or discriminatory action; and they are usually easier and less expensive to apply.” Gambaran yang lebih jelas dikemukakan oleh Balkin (2014) terkait penggunaan peraturan: “ Adopters use fixed rules because they want to limit discretions …” Dasar rasionalisasi Scalia secara  praktikal  terkait vaque  standard yang  dapat  terjadi  dengan  penggunaan  diskresi dalam law-making oleh hakim yakni, “ And the trouble with the discretion-conferring approach to judicial law making is that it does not satisfy this sense of justice very well (Scalia, 1989) .” Sehingga efeknya pada diskresi: “ those discretionary ‘modes of analysis’ should be ‘avoided where possible’ and rules should be used instead (Strauss, 2008) .” Selain itu, menarik pada makna subsntatif dari The Rule of Law , Grégoire Webber, dkk sebagaimana dikutip Izzaty (2020) menegaskan  bahwa:  “ Without  positive  action  by  legislation,  and  positive  law  more generally, many human rights would fail to be realized.” Dengan demikian, pelandasan pada peraturan adalah kunci pemenuhan The Rule of Law secara statis maupun substantif.
Konsep yang dijelaskan Scalia dapat dikatakan terbatas pada penerapan hukum oleh Hakim, akan tetapi prinsip yang hendak digambarkan oleh Penulis ialah terkait isu peran peraturan dalam The Rule of Law yakni peraturan mencegah (membatasi) diskresi manusia yang  merupakan  semangat  dari The  Rule  of  Law sebagai  lawan  dari Rule  of  Man. Dalam kesimpulan  ini,  Penulis  menggunakan  penegasan  Twining  dan  Meirs  (2010): “The  long - standing  idea  that  citizens  should  be  subject  to  a  government  by  a  rules  and  not  of  men  is intended to exclude the possibility that they will be subject to the exercise of arbitrary power, for example deprive them of liberty or property or a means of livelihood.”

## DISKUSI
Bindingness Putusan MKRI berdasarkan Supremacy-of-Text Principle
Sub-bab ini hendak menafsir makna Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Penafsiran akan menggunakan metode interpretasi yang koheren dengan konsep The Rule of Law as a Law of Rules , akan tetapi Penulis tidak akan sepenuhnya menggunakan metode penafsiran Scalia – original  intent .  Penulis  menggunakan  metode  interpetasi textualism dan original intent . Pemilihan tersebut didasarkan pada prinsip supremacy-of-text principle yang diurai oleh Scalia.
Supremacy-of-Text  Principle menggunakan  teks  peraturan  sebagai  sumber  utama penafsiran. Sejalan dengan pemahaman peraturan sebagai jantung The Rule of Law . Rasionya dijelaskan Scalia dan Graner (2012) yakni : “ When deciding an issue governed by the text of a legal  instrument,  the  careful  lawyer  or  judge  trusts  neither  memory  nor  paraphrase  but examines the very words of the instrument. As Justinian’s Digest put it: A verbis legis non est recedendum .” Akar rasio tersebut dari nilai objektivitas penerapan peraturan. Sehingga teks dalam  peraturan  menjadi  hal  yang  krusial  karena  jika  melihat  kekuatan  mengikat  suatu peraturan, bagian yang memiliki kekuatan mengikat adalah norma-norma di dalamnya yang disusun dengan teks-teks itu sendiri. Secara a contrario , konsekuensi utama dari Supremacy- of-Text  Principle ialah  bila  suatu  ketentuan  tidak  diatur  secara expressis  verbis dalam peraturan,  maka  suatu  norma  tersebut  harus  dianggap  tidak  ada.  Sebab  kata-kata  dalam batang  tubuh  peraturan  adalah  jantung  dari Supremacy-of-Text  Principle .  Sehingga  suatu norma yang diakui adalah norma yang tertulis dalam batang tubuh peraturan, vice versa , norma yang tidak tertulis merupakan norma yang tidak diakui.
Pemahaman “harus tertulis” secara tegas sejatinya telah dipositifkan dalam sistem hukum Indonesia. Secara abstrak dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yakni pengakuan negara hukum dengan pemahaman menjadikan peraturan sebagai jantung The Rule of Law . Kemudian  secara  yuridis-teknis  diorientasikan  sebagai  salah  satu  asas  pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  s.t.d.t.d  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  P3)  yakni,  Asas  Kejelasan  Rumusan yang  bermakna: “ bahwa  setiap  Peraturan  Perundang-undangan  harus  memenuhi persyaratan  teknis  penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan,  sistematika,  pilihan  kata atau  istilah,  serta  bahasa  hukum  yang  jelas  dan  mudah  dimengerti  sehingga  tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya .”
Dengan asas tersebut, terdapat tuntutan kepada pembentuk undang-undang maupun penyusun konstitusi untuk menggunakan bahasa yang jelas karena secara prospektif hal ini akan  berkorelasi  dengan  daya  kerja  dari  undang-undang  maupun  undang-undang  dasar (Kurnia,  2014).  Sifat  jelas  tersebut  merupakan  gradual  dari  keharusan  tertulis.  Sehingga, suatu  ketentuan  yang  mengikat,  seharusnya  diawali  dengan  ketentuan  tersebut  bersifat tertulis, kemudian dituliskan secara jelas. Makna jelas tersebut pun juga bertalian dengan keharusan  untuk  menciptakan  kemanunggalan  arti  dalam  setiap  kata  dalam  suatu peraturan. Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi catatan penting terkait hal ini, yakni batasan pengertian atau definisi,  singkatan,  atau  akronim  tidak  perlu  diberi  penjelasan,  dan  karena  itu  harus dirumuskan  dengan  lengkap  dan  jelas  sehingga  tidak  menimbulkan  pengertian  ganda. Catatan tersebut memberi penekanan bahwa bahasa dalam peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan menimbulkan makna ganda.
Dengan keharusan untuk melekat pada bunyi peraturan, tidak jarang hasil penafsiran yang lahir adalah hal yang irasional, misalnya makna search and seizure dalam Olmstead v . United States. Namun, hal tersebut bukan kesalahan dari penafsir. Kesalahan melekat pada pembentuk peraturan sebagaimana ditegaskan Lord Esher MR dalam R. v . The Judge of the City of London Court: “ if the words of an Act are clear you must follow them, even though they lead  to  manifest  absurdity.  The  Court  has  nothing  to  do  with  the  question  whether  the legislature has committed an absurdity (Bhat & Mir, 2020) .” Penafsiran dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 pun harus demikian, yakni tegak lurus pada bunyi peraturan, bukan pada ekstentifikasi penafsiran yang keluar dari makna gramatikal apalagi pada intent penyusun Konstitusi  sebab:  “ It’s  the  law  that  governs,  not  the  intent  of  the  lawgiver  …  the  objective indication of the words, rather than the intent of the legislature, is what constitutes the law (Kurnia, 2014) .” Menarik makna yang timbul dari ekstentifikasi diluar batas gramatikal pun harus  dicegah  untuk  menghindari  gejala  sukarnya  pemahaman  hukum  oleh  masyarakat sebagaimana penjelasan Yus Badudu yang dikutip Sirajuddin (2016) : “… seolah-olah bahasa hukum  itu  bahasa  dengan  corak  sendiri,  yang  tidak  sejalan  dengan  bahasa  umum  yang digunakan  oleh  masyarakat.  Dengan  demikian  bahasa  hukum  menjadi  bahasa  yang  sukar dipahami …” Pandangan Yus Badudu searah dengan penegasan Scholten bahwa menafsir peraturan  dengan  menggunakan  bahasa  sehari-hari  merupakan  hal  yang  primer,  karena makna tersebut seyogianya yang mengikat masyarakat:
“Arti dari rumusan -rumusan menurut bahasa sehari-hari itulah yang pertama-tama harus  ditetapkan  pada  penemuan  hukum.  Secara  intuitif  setiap  penafsiran  undang- undang mengikat, maka dapatlah hal itu berarti lain daripada bahwa keputusan itu mengikat sebagaimana keputusan itu dimengerti oleh warga negara menurut bahasa sehari-hari? (Titon, 2018). ”
Metode yang koheren dengan prinsip patuh pada peraturan adalah textualism dan original meaning . Secara metodologis, textualism bertitik-tolak pada teks dengan penjelasan, “ focusing intently on the words of a given constitutional provision in splendid isolation (Titon, 2018) .”  Fokus  pada  teks -teks  mengakibatkan textualism menegaskan  bahwa  suatu ketentuan menjadi norma hukum apabila ketentuan tersebut dicantumkan secara eksplisit dalam peraturan tersebut dengan orientasi, “ See here, it says X (Titon, 2018) .” Bahan yang menjadi  sumber  penemuan  hukum  oleh textualist (orang  yang  menggunakan  metode textualism )  adalah  kamus  sebagaimana  dijelaskan  Amar  (1999) ,  yakni:  “ A  plain-meaning textualist might look to today's dictionaries to make sense of a contested term like ‘commerce’ or  ‘cruel’  or  ‘privileges’  or  ‘process,’ …”  Sedangkan metode original  meaning menekankan makna  yang  berusaha  diperoleh  secara  historis  dari  undang-undang  dasar  atau original public meaning ketika undang-undang disahkan (Titon, 2014) . Alasannya: “ the Constitution is a text, it should be interpreted according to its original meaning (Anonim, 2007) .” Dengan kata lain: “ that the Constitution should be interpreted to have the same applications it would have  been  given  when  ratified (Anonim,  2007) .”  Steven  D.  Smith sebagaimana  dikutip Laksono  (2014)  menjelaskan  bahwa original  meaning menafsir  berdasarkan  konteks the words ( in Historical Context ), kata-kata memiliki makna, yang diberikan oleh sesuatu seperti “aturan bahasa” pada saat itu, terlepas dari niat semantik penyusunnya. Jika yang dimaksud penyusun adalah A akan tetapi digunakan kata-kata yang (menurut aturan bahasa) berarti B,  maka  B  yang  benar  (Laksono,  2014).  Searah  dengan  konsep  Shidarta  (2017) :  “ Legal language must follow the laws of language (grammar) that widely known and commonly used by the public, including groups of the scientist .”
Terkait penafsiran Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, sebelum akan menafsir lebih jauh, Penulis akan membedah unsur-unsur dalam Pasal tersebut terlebih dahulu. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 secara utuh berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan t erakhir yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik  dan memutus perselisihan te ntang hasil pemilihan umum.”
Pasal a  quo terdiri  atas  3  (tiga)  unsur  utama  yakni,  tingkatan  persidangan  MKRI,  sifat putusan  MKRI,  dan  kewenangan  MKRI.  Selain  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  NRI  1945, kewenangan  MKRI  juga  seyogianya  diatur  pada  ayat  setelahnya  yakni  ayat  (2). Perbedaannya terletak pada sifat putusan dalam kewenangan itu. Berkaitan dengan konteks penelitian  ini,  Penulis  akan  terbatas  menganalisis  pada  sifat  putusan  MKRI  pada kewenangan constitutional  review ,  yakni  apakah  makna  final  dalam  sifat  putusan  MKRI (apakah final bermakna mengikat atau tidak?).
Melalui  metode  interpretasi textualism ,  rujukan  utama  untuk  mengetahui  makna Final adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  Tentu KBBI yang berlaku pada saat ini, landasannya sebagaimana dijelaskan Amar bahwa “ textualist … look to to day's dictionaries .” Apabila melihat pada KBBI, maka makna dari Final tidak berarti memiliki kekuatan hukum mengikat ( legally binding ). Sebab makna Final dalam KBBI adalah “ Final/fi·nal/ n 1 tahap (babak)  terakhir  dari  rangkaian  pemeriksaan  (pekerjaan,  pertandingan);  2  tahap penyelesaian .” Jika ditarik pada konteks hukum acara, maka Final hanyalah terkait tahapan persidangan.  Sedangkan  daya  cengkram  suatu  putusan,  dapat  dijelaskan  dengan  frasa mengikat yang oleh KBBI dimaknai sebagai:
“Mengikat/meng·i·kat/ v  1  mengebat;  mengeratkan  (menyatukan  dan  sebagainya) dengan  tali:  orang-orang  telah  ~  tangan  pencuri  yang  tertangkap  itu;  ~  kayu  api, memberkas  kayu  api;  2  menarik;  menawan:  cerita  yang  ~  hati; 3  wajib  ditepati: perjanjian  yang  ~,  perjanjian  yang  mengharuskan  kedua  belah  pihak menepatinya dengan sungguh-sungguh ; (cetak tebal oleh Penulis) … “
Dengan demikian menurut KBBI, Final dan mengikat adalah dua hal yang berbeda.
Penafsiran  melalui  metode  interpretasi  sekunder  yakni  metode original  meaning cukup sulit untuk dilakukan, sebab tidak terdapat pembahasan terkait definisi sifat putusan MKRI  yang  dibahas  pada  proses  amandemen.  Pembahasan  yang  lebih  dominan  terdapat pada original intent , walaupun tidak banyak dibahas pula (Laksono, 2014). Oleh karena itu, Penulis  akan  menggunakan Black  Law  Dictionary  7 th Edition yang  diterbitkan  pada  tahun 1999  untuk  menganalisis  makna  Final  yang  relevan  untuk  diadopsi  pada  proses amandemen. Alasan Penulis menggunakan kamus tersebut – selain hakikat original meaning melihat  pada original  public  meaning – yakni  untuk  menjawab  klaim  teks  ditafsir berdasarkan  konteks  hukum: “Thus,  to  understand  the  rules  of  law  and  legal  language,  in principle, they are one unit in a legal discipline. If you want to learn and understand the rule of law, you must use good legal language. Legal rules are composed of a systematic legal language (Mulya & Dikrurahman, 2022) .” Oleh karena itu, Penulis hendak menggunakan kamus yang bersinggungan dengan ilmu hukum untuk lebih presisi menganalisis peraturan.
Serupa dengan KBBI, Black Law Dictionary 7 th Edition pula mendikotomikan antara Final dalam Final Judgment dan mengikat dalam binding , serta tidak mengartikan mengikat sebagai bagian dari makna Final, sebagaimana makna final judgement , ialah: “ Final judgment. A court's last action that settles the rights of the parties and disposes of all issues in controversy, except for the award of costs (and, sometimes, attorney's fees) and enforcement of the judgment (Garner, 1999) . ” Sedangkan, makna binding adalah: “ Binding, adj. 1. (Of an agreement) that binds <a binding contract>. 2. (Of an order) that requires obedience <the temporary injunction was binding on the parties> (Garner, 1999) .” Makna mengikat dalam Black’s Law Dictionary
7 th Edition sejatinya  sama  persis  dengan  makna  mengikat  menurut  KBBI  berdasarkan penafsiran textualism . Sehingga baik dari metode interpretasi textualism maupun metode original meaning tidaklah dapat ditemukan bahwa makna Final adalah termasuk mengikat. Sehingga  putusan  MKRI  berdasarkan  dua  penafsiran  tersebut  adalah  Final  tetapi  tidak mengikat.  “Hukum” grand  design tersebut  terlihat  cukup  absurd  bagi  sebuah  lembaga pengadilan, namun demikianlah produk pembentuk Konstitusi.
Hasil penafsiran gramatikal tersebut menolak klaim bahwa final bermakna mengikat. Sehingga orientasinya bila suatu putusan hendak diatur final dan mengikat maka kedua kata tersebut  harus  melekat  dalam  suatu  materi  muatan  suatu  peraturan,  terutama  kata mengikat  (titik  kritis  Penelitian  ini).  Praktiknya  dapat  dilihat  di  Thailand,  Albania,  Irak, Kroasia dan Jerman:
Tabel 1. 1 Frasa Mengikat dalam Sifat Putusan Peradilan Constitutional Review Negara Dasar Peraturan Perundang-Undangan Materi Muatan Thailand Section 211 of The Constitution of the Kingdom of Thailand, 2017. “ The  decision  of  the  Constitutional  Court shall be final and binding on the National Assembly,  the  Council  of  Ministers,  Courts,
Independent Organs, and State agency .” Albania Article 131 paragraph (1) of The Constitution of the Republic of Albania, 1988. “ The  decisions  of  the  Constitutional  Court shall be final and binding for enforcement . ”
Irak Article 94 of The Constitution of the Republic of Iraq, 2005. “ Decisions of the Federal Supreme Court are final and binding for all authorities . ”
Kroasia Article 31 paragraph (1) of The Constitutional Act on The Constitutional Court of The Republic of Croatia number 49/2002. “ The  decisions  and  the  rulings  of  the Constitutional  Court are  obligatory  and every  individual  or  legal  person  shall obey them . ” Jerman Article 31 paragraph (1) of Germany Federal Constitutional Court Act, 1951. “ The decisions of the Federal Constitutional Court shall  be  binding upon  the constitutional organs of the Federation and of  the  Länder,  as  well  as  on  all  courts  and those with public authority . ”
Dalam norma-norma tersebut terdapat dua model untuk menegaskan sifat mengikat, yakni: model normatif yang menegaskan sifat mengikat dalam kata binding ; dan model praktis yang menegaskan sifat mengikat dengan tidak menggunakan kata binding , namun melalui melalui frasa  yang  lebih  praktikal,  misalnya “… are  obligatory  and  every  individual  or  legal  person shall obey them …” di Undang -Undang Kroasia. Perbedaan tersebut tidak menjadi persoalan, sebab  prinsip  yang  tetap  ditegaskan  dalam  ketentuan-ketentuan  tersebut  adalah  sifat putusan  mengikat  seharusnya  diatur  secara expressis  verbis karena  tidak  bisa diekstensifikasikan  dari  sifat  putusan  final.  Bahkan  dalam  ketentuan-ketentuan  tersebut, terdapat adressat yang spesifik terkait subjek yang harus mematuhi putusan constitutional review .
Relevansi  Kesalahan Grand  Design Mahkamah  Konstitusi  dengan Constitution Disobdience
Model grand  design MKRI  yang  “final  tetapi  tidak  mengikat”  tidak  sesuai  dengan wujud strong-form  judicial  review maupun weak-form  judicial  review .  Sebab storng-form judicial review adalah final dan mengikat, sedangkan weak-form judicial review adalah tidak final terkait the final say on the matter dan tidak mengikat. Makna oksimoron dalam grand design MKRI  menjadikan  MKRI  bersifat  setengah-hati  sebab  adanya  wujud  inkonsisten dalam sifat putusan MKRI: strong and weak-form judical review . Sifat tidak mengikat yang menjadikan  MKRI  memiliki  wujud weak-form  judicial  review parsial  (tidak  mengikat) mengakibatkan  terjadinya constitution  disobedience .  Rasionalisasinya  beranjak  dari Constitution  disobedience yang  memiliki  korelasi  dengan disagreement :  “ With  weak-form review,  legislators  have  alternatives  to  compliance  or  disobedience  where  they  strongly disagree with judges’ rulings (Carver, 2008) .” Adanya disagreement pun merupakan sifat dari weak-form  judicial  review ,  sebagaimana  ditegaskan  juga  oleh  Tushnet  (2006) :  “ One possibility  is  that  weak-form  review  invites  repeated  interactions  between  legislatures  and courts over constitutional meaning .”
Rasionalisasi  klaim  tersebut  dapat  melihat  pada  pandangan  Arnold  (2006)  yang menerjemahkan  ketentuan Article 31 paragraph (1)  of  Germany  Federal  Constitutional Court Act, 1951 (Lihat tabel 1.1), yakni : “ The basic provision in the Constitutional Court Act is Article  31.  Quite  generally  it  is  said  that  the  decisions  bind  all  constitutional  institutions .” Implikasi nya: “ This binding effect is extended beyond the parties of the case, having an effect ‘erga omnes’ (Arnold, 2006) .” Pandangan Arnold tersebut memperihatkan relevansi antara sifat  mengikat  melahirkan  kepatuhan  yang  sifatnya erga  omnes .  Komparasi  untuk menguatkan pandangan Arnold dapat melihat praktik constitutional review di Belanda yang sengaja dibentuk weak-form judicial review . Article 120 The Constitution of the Kingdom of the Netherlands menegaskan: “ The constitutionality of Acts of Parliament and Treaties shall not be reviewed by the courts. ” Dampak dari grand design tersebut mengakibatkan peradilan konstitusional  hanya  menjadi  penginterpretasi  konstitusi,  namun  tidak  memiliki efek apapun  terhadap  legislator  sebab  tidak  dapat  membatalkan  undang-undang  yang inkonstitusional  (Titon,  2018).  Praktik  di  Belanda  adalah  wujud  ekstrim  dari  kegagalan supremasi konstitusi. Namun, secara tidak langsung, wujud tersebut bisa saja terjadi pada MKRI  dengan  indikator  adanya disagreement dapat  menciptakan u-turn pada  supremasi parlemen.
Dalam sejarah peradilan Indonesia, peradilan dilemahkan karena kesalahan grand design dalam Konstitusi misalnya pernah terjadi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).  Dalam  pandangan  Todung  Mulya  Lubis  sebagaimana  dikutip  Asrun  (2004), hambatan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada masa MARI di bawah pemerintahan Soeharto di dasarkan pada lemahnya grand design dari kebebasan dan independensi sistem peradilan masa itu. Secara spesifik, isu tersebut bersumber dari Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang terasa sumir dan penjelasan kedua Pasal itu tidak menjabarkan sistem kebebasan dan kekuasaan kehakiman (Asrun,  2004).  Ketidakjelasan  itu  menimbulkan disagreement :  memungkinkan  lahirnya interpretasi lain dari wujud peradilan yang seharusnya.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas, konsep dasar negara hukum adalah hukum yang memerintah,  bukan  manusia.  Sehingga  jika  ditarik  dalam  penerapannya,  maka  setiap penerapan hukum harus berdasarkan pada peraturan. Itulah yang ditekankan oleh Scalia dalam konsep The Rule of Law as a Law of Rules. Sehingga peran pengadilan dalam penerapan hukum  adalah  menginterpretasi  peraturan,  bukan  membentuk  peraturan.  Bila  melihat secara  lebih  luas,  prinsip  yang  harus  diperhatikan  adalah  peraturan  berperan  untuk mencegah subjektivitas manusia, sehingga penerapan hukum harus berdasarkan peraturan.
Beranjak  dari  hal  itu,  Penulis  melakukan  interpretasi  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  NRI 1945  dengan Supremacy-of-Text  Principle sehingga  metode  yang  digunakan  adalah textualism dan original meaning . Hasil penafsiran makna final dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI  1945  adalah  final  tidak  bermakna  mengikat.  Sebab  menurut Supremacy-of-Text Principle , suatu sifat yang tidak diatur secara formal bukanlah bagian dari peraturan yang dibentuk secara formal. Sehingga Pasal a quo hanya memuat sifat final saja, tidak mengikat. Dalam gramatikalnya, final dan mengikat adalah dua kata yang terpisah. Makna gramatikal itu  kemudian  yang  dipahami  dan  mengikat  masyarakat.  Praktik  interpretasi  yang menjadikan  makna  final  mencangkup  makna  mengikat  adalah  bentuk  interpretasi  yang keluar dari batasan gramatikal yakni kemanunggalan arti. Serta wujud subjektivitas yang bersumber dari penafsiran original intent . Kemanunggalan arti itu sejatinya pun merupakan bagian  dari  batasan  yang  harus  dipatuhi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Hal tersebut menjadikan MKRI memiliki grand design semi strong-form judicial review : final but not legally binding . Dengan efek putusan MKRI tidak mutlak untuk dipatuhi, yang juga menjadikan MKRI tidak optimal menciptakan supremasi konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Asrun, M. A. (2004) Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto . ELSAM
Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum . Unpam Press.
Balkin, J. M.  (2014). Living Originalism . The Belknap Press of Harvard University Press Hermawan, M. I. (2020). Teori Penafsiran Konstitusi . Kencana.
Kurnia, T. S. (2014). Konstitusi HAM . Pustaka Pelajar.
_____________. (2018). Interpetasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008 . Mandar Maju.
Scalia,  A.,  Garner,  B.  A.  (2012). Reading  law:  The  interpretation  of  legal  texts .  St.  Paul: Thomson/West.
Sirajuddin.  (2016). Legislative  Drafting:  Pelembagaan  Metode  Partisipatif  dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Setara Press.
Twining, W., Miers, D. (2010) How to Do Things with Rules. Cambridge University Press.

## Bab dalam Buku
Levy, L. W. (2005). Judicial Review, Sejarah, & Demokrasi: Sebuah Pengantar. Dalam Leonard W.  Levy (ed), Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi . Nusamedia.
Tamanaha, B. Z. (2009). A Concise Guide to The Rule of Law. Dalam Gianluigi Palombella dan Neil Walker (eds), Relocating the Rule of Law . Hart Publishing.

## Artikel Jurnal
Anonim. (2007).  Original Meaning and Its Limits. Harvard Law Review Notes , 1279-1280. https://harvardlawreview.org/wp- content/uploads/2007/02/original_meaning.pdf
Bhat, S. A., Mir. M. (2020). Law of Interpretation to Fulfill the Aim and Object of Legislature: An Analysis. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research , 7(9), 802- 810. http://doi.one/10.1729/Journal.24627
Carver, P. (2008). Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative  Constitutional  Law,  Mark  Tushnet. Alberta  Law  Review ,  46(1),  243- 251. https://doi.org/10.29173/alr246
Indrayana, D., & Mochtar, Z. A. (2007). Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mimbar Hukum , 19(3), 437-454. https://doi.org/10.22146/jmh.19074
Izzaty,  R.  (2020).  Urgensi  Ketentuan  Carry-Over  dalam  Pembentukan  Undang-undang  di Indonesia. Jurnal Ham , 11(1), 85-98. http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.85- 98
Kauper, P. G. (1961). The Supreme Court and the Rule of Law. Michigan Law Review . 59(4).
531-552. https://www.jstor.org/stable/i254853
Kordela, M. (2008). The Principle of Legal Certainty as A Fundamental Element of The Formal Concept  of  The  Rule  Of  Law. Revue  du  Notariat ,  110,  587-605. https://doi.org/10.7202/1045553ar
Kurnia,  T.  S.  (2012).  Konsep  Negara  Berbasis  Hak  Sebagai  Argumen  Justifikasi  Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang. Jurnal Konstitusi , 9(3), 563-582. https://doi.org/10.31078/jk937
Lawson,  G. S., &  Calabresi, S.  (2014).  The  Rule  of  Law  as  a  Law  of  Law. Notre  Dame  Law Review , 90, 483-504. https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol90/iss2/1
Michelman, F., I. (2004). Justice as Fairness, Legitimacy, and the Question of Judicial Review:
A Comment. Fordham Law Review , 72(5), 1407-1420. http://fordhamlawreview.org/issues/justice-as-fairness-legitimacy-and-the- question-of-judicial-review-a-comment/
Mulya,  J.,  &  Dikrurahman,  D.  (2022).  The  Role  of  Legal  Language  in  Formulating  Written Legal  Rules  in  Indonesia. Budapest  International  Research  and  Critics  Institute- Journal , 5 (2), 11386-11394. https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4961
Nachbar,  T.  B.  (2020).  Twenty-First  Century  Formalism. University  of  Miami  Law  Review , 75(1), 113-189. https://repository.law.miami.edu/umlr/vol75/iss1/4
Ningrum, D. A. W., & Antikowati, A. (2022). Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi  untuk  Mengefektifkan  Asas  Erga  Omnes. Jurnal  Konstitusi ,  19(2),  314- 358. https://doi.org/10.31078/jk1924
Scalia, A. (1989). The Rule of Law as A Law of Rules. The University of Chicago Law Review, 56(4), 1175-1188. https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol56/iss4/1
Shidarta, S. (2017). Laws of Language  and Legal  Language: A Study of Legal Language in
Some Indonesian Regulations. Humaniora , 8 (1), 97-104.
https://doi.org/10.21512/humaniora.v8i1.3700
Soeroso, F. L. (2014). Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 11(1), 64-84. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1114/10
Strauss,  D.  A.  (2008).  On  the  Origin  of  Rules  (with  Apologies  to  Darwin):  A  Comment  on
Antonin Scalia's The Rule of Law as a Law of Rules. The University of Chicago Law Review, 75(3), 997-1013.
https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol75/iss3/2
Tamanaha B., Z. (2012). The History and Elements of The Rule of Law. Singapore Journal of Legal Studies, 140, 232-247. https://www.jstor.org/stable/24872211
Tushnet  M.,  V.  (2003).  Alternative  Forms  of  Judicial  Review. Michigan  Law  Review ,  101,
2781-2802. https://repository.law.umich.edu/mlr/vol101/iss8/9
_____________.  (2006).  Weak- Form  Judicial  Review  and  “Core”  Civil  Liberties. Harvard  Civil Rights , 41, 1-22.
https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir =1&article=1231&context=facpub

## Laporan
Arnold,  R.  (2006).  Interrelations  Between  The  Constitutional  Court  and  Ordinary  Court. European  Commission  for  Democracy  Through  Law  (Venice  Commission)  with  The Constitutional Court of Azerbaijan , 11. https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
JU(2006)044prog-e
Kamus
Garner, B. A. (ed). (1999) Black Law Dictionary 7 th Edition . West Publishing Company, College & School Division.

## Kamus Daring
Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. (2023). Diakses melalui https://kbbi.web.id.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003  Nomor  98,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  4316)  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226) sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2014  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Tahun  2014  Nomor  5, Tambahan Lembara Negara Nomor 5456) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 6554).
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran  Negara  Tahun  2011  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 5234)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2019 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Tahun  2019 Nomor  183,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  6398)  dan  sebagaimana  telah diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801).
The Constitution of the Republic of Albania, 1998.
The Constitution of the Republic of Iraq, 2005.
The Constitution of the Kingdom of Thailand, 2017.
The Constitution of the Kingdom of the Netherlands.
Germany Federal Constitutional Court Act, 1951.
The  Constitutional  Act  on  The  Constitutional  Court  of  The  Republic  of  Croatia    number 49/2002.