## PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI MAFIA TANAH SEBAGAI PERLINDUNGAN KEPADA PEMILIK HAK TANAH

## Hartana, Ayu Dewi Rachmawati
Universitas Bung Karno Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : hartana_palm@yahoo.com , ayu.dewi.rachmawati@undiksha.ac.id ,

## ABSTRAK
Tanah merupakan salah satu objek yang diatur dalam hukum Agraria, tanah yang diatur dalam  Hukum  Agraria  ini  bukanlah  tanah  dalam  berbagai  aspeknya,  melainkan  tanah  dari  segi hukum yang berhubungan langsung dengan hak milik atas tanah yang merupakan bagian langsung dari  permukaan  bumi.  Dengan  kurangnya  lahan  yang  ada  tetapi  banyaknya  pemilik  modal membuat  pemilik  hak  atas  tanah  menjadi  resah  karena  mafia  tanah  dengan  berbagai  modusnya merajalela  untuk  mendapatkan  tanah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  diupayakan  dapat mengatasi dan mengambil peran aktif dalam menangani kasus mafia tanah ini.
Kata Kunci : tanah, mafia, pemilik, pemerintah

## ABSTRACT
The  land  is  one  of  the  objects  regulated  in  Agrarian  Law,  the  land  regulated  in  this Agrarian Law is not land in its various aspects, but land from a legal perspective that is directly related to land ownership rights which are a direct part of the earth's surface. With the lack of existing land but a large number of capital owners, land rights owners are restless because the land  mafia,  with  its  various  modes,  is  running  rampant  to  acquire  the  land.  Therefore,  the government is trying to overcome and take an active role in dealing with this land mafia case.
Keywords : land, mafia, owner, government

## PENDAHULUAN
Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil beberapa  langkah  untuk  mengakhiri  Hukum  Agraria  di  masa  Kolonial  dan  segera  membentuk peraturan  baru  menjadi  Hukum  Agraria  Nasional  yang  sampai  saat  ini  masih  diterapkan  di Indonesia. Dalam Hukum Agraria Nasional memuat asas-asas dan peraturan-peraturan terpenting yang  terangkum  dalam  undang-undang  dan  menjadi  dasar  bagi  penjabaran  peraturan-peraturan selanjutnya. Kajian Yuridis yang berkaitan dengan tanah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  Lembaran  Negara  Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan  Lembaran Negara Nomor 2043,  yang dikenal  dengan sebutan UUPA  (Undang-Undang  Pokok  Agraria). 1 Dalam  UUPA  tidak  dijelaskan  secara  pasti  istilah tentang  tanah  hanya  terdapat  perbedaan  antara  pengertian  dari….bumi”  dan  “tanah”,  yang dirumuskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  dan  Pasal  4  ayat  (1).  Pengertian  bumi  yang  disebut  dengan tanah ialah permukaan bumi dan tubuh bumi yang berada di bawahnya serta berada di bawah air 2 sehingga meliputi daratan dan di bawah air termasuk air laut. Dengan demikian, pengertian tanah yang dijabarkan tadi bukan dalam pengertian fisik, tetapi tanah dalam pengertian yuridis.
1 Haji Arba, HUKUM AGRARIA INDONESIA , (Jakarta : Sinar Grafika : 2019), h. 2.
2 Pasal 1 ayat (4) UUPA jo Pasal 4 ayat (1) UUPA.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Tanah merupakan salah satu objek yang diatur dalam hukum Agraria, tanah yang diatur dalam  Hukum  Agraria  ini  bukanlah  tanah  dalam  berbagai  aspeknya,  melainkan  tanah  dari  segi hukum yang berhubungan langsung dengan hak milik atas tanah yang merupakan bagian langsung dari permukaan bumi. Tanah menjadi unsur penting bagi manusia dalam menjadi landasan dalam membangun sebuah tempat yang akan tercipta infrastuktur 3 yang akan ditempati oleh seseorang. Begitu pentingnya tanah dalam kehidupan sehari-hari yang membuat semua orang berpikir bahwa harus mempunyai tanah demi dapat bertahan hidup. Tanah juga dianggap sebagai salah satu aset berharga dengan nilai ekonomi yang tinggi karena dapat mempercepat pembangunan di berbagai belahan  negara  khususnya  Indonesia.  Dengan  pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  pesat  dan banyak,  pastinya  masyarakat  membutuhkan  tanah  sebagai  tempat  untuk  membangun  tempat berteduhnya  melalui  berbagai  cara  baik  cara  yang  sesuai  dengan  apa  yang  tertulis  di  undang- undang  atapun  secara  illegal  berdiri  di  tanah  orang  lain.  Semakin  sedikit  lahan  yang  tersedia sekarang dengan perbandingan permintaan untuk menjual tanah semakin banyak membuat harga tanah menjadi sangat meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan dari penjelasan  sebeumnya,  dampak  yang  terjadi  harga  tanah  bergerak  dengan  mengikuti  dinamika pembangunan sehingga jika dilihat dengan baik lahan di daerah perkotaan sekarang sudah sulit, artinya kalaupun ada harganya sangat mahal. Hal ini bisa berdampak positif untuk pemilik tanah dalam  meningkatkan  kesejahteraan. 4 Namun,  di  sisi  lain  berdampak  negatif  disebabkan  para pemilik modal berlomba-lomba untuk mendapatkan tanah bagaimanapun caranya baik secara legal maupun illegal.
Dengan  permintaan  pemilik  modal  akan  tanah  semakin  banyak,  sebab  itu  menjadi perhatian dar para mafia tanah yang mengandalkan keuntungan pribadinya. Kehadiran dari mafia tanah telah menimbulkan berbagai masalah dan sengketa tanah. Mafia tanah itu sendiri merupakan sebutan bagi mereka baik individu atau kelompok dan/atau organisasi yang tindakannya merampas hak  tanah  pihak  lain  dengan  sengaja  untuk  berbuat  kejahatan  yang  dapat  menimbulkan  serta menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan suatu kasus pertanahan. 5 Kasus pertanahan adalah  sengketa,  konflik,  atau  bahkan  perkara  tanah  yang  disampaikan  kepada  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang  /Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional, kantor pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan sebuah penanganan dan penyelesaian  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 6 Mafia  tanah memiliki beberapa cara untuk menguasai tanah, salah satunya dengan membeli tanah masyarakat dengan harga rendah yang sedang digarap di tanah negara, dengan begitu mereka juga menguasai hak atas tanah yang tidak diatur di dalam undang-undang berlaku. Kenyataanya, berbagai celah dimanfaatkan  sebagai  peluang  untuk  tujuan  tertentu,  yang  paling  umum  adalah  pemalsuan kepemilikan dokumen. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya konflik dan sengketa tanah suatu
3 Pasal  1  angka  65  PMK  Nomor  112/PMK.07/2017  tentang  Perubahan  atas  PMK  Nomor  50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
4 Damianus Krismantoro, 2022, Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), h. 6031.
5 Petunjuk Teknis Direktorat Tata Ruang dan Pemanfaatan Tanah, Nomor 1/Pedoman Teknis/DJ-VII/2018.
6 Sarima  Tiomora  Sinaga,  2022,    PEMBERANTASAN  MAFIA  TANAH  DEMI  TERCIPTANYA  GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN SIMALUNGUN, h 11.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian materil dan immateriil bagi bangsa Indonesia. Sebagian masyarakat  yang sebagai pemilik tanah merasa resah dengan adanya mafia tanah  ini,  sebab  semakin  minum  jumlah  lahan  yang  tersedia  sekarang  dengan  pertumbuhan penduduk yang dari tahun ke tahun semakin pesat menyebabkan mafia tanah akan sulit dibendung. Dengan  begitu,  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  tindakan  mafia  tanah  tidak  hanya  menghambat penyelesaian  kasus  pertanahan,  tetapi  juga  memberikan  kontribusi  kerugian  sosial,  sosial  dan ekonomi.
Dengan  begitu,  peran  pemerintah  menjadi  sangat  penting  dalam  mengatasi  mafia  tanah yang  meresahkan  pemilik  tanah  dan  negara.  Sebab,  perhatian  pemerintah  sangat  penting  untuk menciptakan good governance di masyarakat di tengah maraknya mafia tanah. Kepastian hukum juga merupakan teori yang dapat diterapkan pada persoalan pertanahan yang sangat kompleks ini, terutama  dalam  kaitannya  dengan  tujuan  utama  kepastian  hukum,  yaitu  diharapkan  dapat menghadirkan  rasa  aman  bagi  masyarakat  dengan  melindungi  hak-hak  masyarakat.  Dengan adanya tinjauan reformasi agraria yang telah direncakana oleh pemerintah dapat mencegah mafia tanah yang terus berkeliaran diantara masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Secara umum, data yang diperoleh berupa data sekunder, yang bersumber dari penelitian kepustakaan  dimana  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  sumber  pertamanya, melainkan  bersumber  dari  data-data  yang  sudah  terdokumenkan  dalam  bentuk  bahan-bahan hukum. 7 Sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer,  dan  sekunder  dan  Tersier. Sumber  data  primer  yang  dipakai  ialah  UUPA,  KUHP,  serta  Perautan  Perundang-undangan mengenai pertanahan. Sumber data sekunder digunakan untuk menjelaskan tentang sumber data primer seperti artikel, jurnal, media internet yaitu berita yang berkaitan tentang materi ini. Sumber Tersier berupa kamus besar Bahasa Indonesia.
Sedangkan jenis penelitian yang diambil ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan perundang-undangan, jurnal, dan  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  kasus  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  dan penanganannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kasus Mafia Tanah di Indonesia
Pentingnya tanah dalam kehidupan sehari-hari menggerakkan banyak orang selalu dituntut untuk  memperoleh  tanah  untuk  bertahan  hidup.  Dengan  mengetahui  luasnya  Indonesia  dengan memperhatikan wilayah-wilayah di berbagai provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya menjadi ajang untuk memperebutkan tanah yang tersisa berapapun  harganya.  Para  pemilik  modal  pun  tak  terkecuali  para  pejabat  bekerja  sama  dengan beberapa mafia tanah untuk mendapatkan tanah yang murah tetapi dengan lokasi yang strategis baik secara illegal maupun illegal. Beberapa kasus yang telah mencuat di portal berita mengenai mafia tanah tak kunjung usai.
Pertama, sertifikat atau akta tanah yang tumpah tindih sehingga merugikan pembangunan di  daerah  tersebut,  contohnya  di  Papua.  Kepala  Kantor  Wilayah  (Kakanwil)  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua, John Wiclif Aufa, A. Ptnh, mengungkapkan bahwa presiden telah
7 Zainuddin Ali, METODE PENELITIAN HUKUM , (Jakarta : Sinar Grafika : 2009), h. 106.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memerintahkan Menteri ATR BPN untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. 8 Selama ini ia telah bekerja sama dengan BPN Papua dalam memberantas mafia tanah, namun menurutnya mafia tanah tersebut bisa saja berada di BPN itu sendiri bukan dari luar. Beberapa pelapor melaporkan tentang  adanya  tumpang  tindih  sertifikat  tanahnya  dengan  tanah  lainnya  sehingga  membuat kerugian kurang lebih sebesar 4 M Rupiah.
Kedua, lahan-lahan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan tanahnya berupa sertifikat dan kesadaran masyarakat tersebut yang masih rendah untuk mendaftarkan kepemilikannya dalam bentuk sertifikat hak milik 9 sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh mafia tanah membuat surat palsu  mengenai  hak  milik  dari  tanah  tersebut.  Peristiwa  ini  mungkin  telah  terjadi  di  beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Kota Palangka Raya. Siti Hadijah selaku ahliwaris Hj Aluh Umi  melaporkan  kasus  dugaan  pemalsuan  dokumen  tanah  ke  Ditreskrimum  Polda Kalteng. 10 Lokasi  tanah  yang  disengketakan  di  Jalan  Tjilik  Riwut  Km  45  arah  Jalan  Tumbang Talaken dengan sertifikat No.304 gambar situasi tanggal, 03-11-1995 Nomor 2377 /95 luas 18.154 M2 yang sudah dimiliki Hj Aluh Umi sejak tahun 1995. 11 Ternyata setelah diketahui bahwa tanah tersebut  telah  dijual  kepada  seseorang,  yang  kenyataannya  tanah  tersebut  tidak  pernah  dijual ataupun mengalihkan tanah tersebut  kepada orang lain. Dengan begitu Siti  beranggapan bahwa telah  adanya  pemalsuan  surat  sertifikat  tanah  yang  diketahui  dari  data  palsu pengajuan  SHM melalui Program Tanah Sertipikat Langsung (PTSL).
Ketiga,  mereka  yang  merupakan  sidikat  secara  ilegal  mengakses  informasi  kepemilikan tanah  yang  disimpan  di  Sistem  Komputerisasi  Pekerjaan  Pertanahan  (KKP)  di  Kementrian ATR/BPN  sehingga  dapat  menggunakan  akses  ilegal.  Mereka  dapat  memasukkan  data, mengautentikasi,  dan  mengonfirmasi  perubahan  pada  data-data  lahan  yang  ingin  mereka manipulasi. Ini merupakan modus terbaru dari para mafia tanah dengan perentasan menggunakan super akun untuk dapat  mengakses ilegal agar masuk ke dalam Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan  (KKP)  di  Kementerian  ATR/BPN.  Menurut  Sunraiza  selaku  Irjen  Kementerian ATR/BPN dalam wawancaranya  mengatakan bahwa tidak tahu sudah beberapa data yang telah diubah  sehingga  sangat  sulit  untuk  mendeteksinya. 12 Hal  tersebut  sangat  ganjal  dikarenakan peretasan website Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional hampir tidak masuk akal bahwa mereka merentas website suatu badan hukum negara demi memanipulasi data tanah seseorang demi keuntungan pribadi mereka, sehingga membuktikan bahwa keamanan data  dalam  Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang  atau  Badan  Pertanahan  Nasional  sangat  buruk sehingga mafia tanah tersebut dapat bertindak.
Keempat, adanya campur tangan dari para aparat pemerintah salah satunya di peradilan di belakangnya dengan cara memberikan suap agar operasi mereka berjalan tanpa adanya hambatan, biasanya  mafia  tanah  membeli  tanah-tanah  tersebut  yang  masih  berperkara  di  pengadilan
8 Tumpang Tindih Sertifikat, Indikasi Adanya Mafia Tanah. (2022, December 20). Diakses pada 22 Desember 2022 dari https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/20/12/2022/tumpang-tindih-sertifikat-indikasi-adanya- mafia-tanah/
9 Putri Fransiska Purnama, UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI KOTA PALANGKA RAYA, literasi hukum, h. 28.
1.1 10 Apriando.  (2022,  Mei  28)    Menang  Perkara  Perdata,  Pemilik  Tanah  Laporkan  Pemalsuan Dokumen Ke Polda Kalteng.
Diakses pada 22 Desember 2022 dari
https://www.borneonews.co.id/berita/265183-menang-perkara-perdata-pemilik-tanah-laporkan-pemalsuan- dokumen-ke-polda-kalteng
11 Ibid.
12 Kiwi.  (2022,  Juli  20).  Polisi  Ungkap  Modus  Baru  Sidikat  Mafia  Tanah,  Maling  Tanah  Retas  Sistem Komputerisasi Pertanahan. Diakses 23 Desember 2022 dari
https://www.suarapemredkalbar.com/read/nasional/20072022/polisi-ungkap-modus-baru-sindikat-mafia-tanah- maling-tanah-retas-sistem-komputerisasi-pertanahan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kelanjutan dari mafia tanah juga sering menyiapkan kasus pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah melalui jalur resmi. Pengadilan perlu lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa semua gugatan yang diterimanya. Oleh karena itu, mafia tanah tidak dapat menguasai tanah yang tidak mereka  miliki  secara  sah.  Hal  tersebut  mengakibatkan  banyak  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  tetapi  bertentangan  isinya.  Akibatnya,  keputusan  tersebut  tidak  dapat ditegakkan atau dipaksakan dan pemilik sebenarnya tidak dapat menggunakan tanah tersebut

## Undang-Undang Yang  Mengatur Mengenai  Mafia  Tanah dan Perlindungan Bagi  Pemilik Tanah
Dari  sudut  pandang  hukum  formal,  kejahatan  terhadap  negara  adalah  perilaku  kriminal. Sebab  itu,  tindakan  apa  pun  dilarang  menurut  hukum  ini  harus  dihindari  dan  siapa  saja  yang melanggarnya  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Adapun  pelanggaran hak atas tanah mengacu pada pelanggaran hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal d dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA. Dalam pengertian ini, istilah hukum pertanahan juga diartikan sebagai hukum pemilikan tanah, yang meliputi seperangkat kekuasaan, kewajiban dan/atau larangan untuk mengurus hak seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tanah yang ditandai pada kepemilikan. Jika  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  tanah  akan  diancam  dengan pidana menurut undang-undang dan segala bentuk/cara memperoleh hak atas tanah tersebut dari seseorang  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berkaitan dengan  mafia  tanah  tidak  ada  undang-undang  khusus  mengenai  mafia  tanah  itu  sendiri  tetapi mengatur  bagaimana  cara/tindakan  yang  mereka  lakukan  untuk  mendapat  hak  tanah  tersebut. Mengenai  tindakan-tindakan  mafia  tanah  yang  sering  mereka  lakukan  dapat  dikenai  undang- undang sebagai berikut :
1. Kejahatan terhadap pemalsuan surat atau dokumen yang masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266, dan 274 KUHP
2. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP
3. Tindak pidana penggelapan hak yang berkaitan dengan barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan stellionaat yang diatur dalam pasal 385 KUHP.
4. Kejahatan  terhadap  pemberian  sumpah  palsu  dan  keterangan  palsu  sebagaimana  diatur dalam Pasal 242 KUHP. Yang dimaksud ialah Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik
5. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
6. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 /Prp/1960 mengenai larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yangg Berhak Atau Kuasanya
Menggunakan  Undang-Undang  Agraria  untuk  membasmi  mafia  tanah  belum dimanfaatkan  secara  efektif,  karena  itu,  para  penegak  hukum  sering  menghadapi  berbagai tantangan  ketika  menemukan  masalah  mafia  tanah,  sebab  mereka  tidak  hanya  mencari  tahu masalah mafia tanah, tetapi juga melaporkan adanya masalah pengesahan dokumen kepemilikan tanah. Kepastian hukum mengenai hukuman bagi para mafia tanah berupa penyelesaian konflik dan sengketa tanah sangat penting bagi masyarakat untuk menjamin keamanan hak atas tanahnya dan  memberikan  kepastian  hukum  yang  adil  bagi  masyarakat.  Untuk  dapat  mewujudkan  hal tersebut  diperlukan  penegakan  hukum  yang  tegas  dalam  penyelesaian  konflik  dan  sengketa pertanahan  tersebut  dan  Undang-Undang  di  atas  yang  dapat  mejadi  pacuan  dalam  memberikan hukum yang tegas kepada para mafia tanah yang semakin hari meresahkan masyarakat terutama pemilik  tanah.  Sebagai  pemilik  tanah  pun  juga  harus  memiliki  perlindungan  hukum  agar  tidak merasakan  dirugikan  oleh  mafia  tanah.  Perlu  adanya,  ketegasan  dari  para  penegak  hukum khususnya pejabat  yang berwenang.  Dalam tugasnya, Kementrian Agraria dan ATR/BPN ingin
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memberantas praktik yang dilakukan mafia tanah dengan bekerjasama dengan Kepolisian RI serta Kejaksaan  agung  untuk  membentuk  satuan  tugas  mafia  tanah.  Sebab,  Kementrian  pertanahan selama ini melakukan sertifikasi atas tanah melalui program PTSL kepada seluruh tanah-tanah di Indonesia.
Sebagai anugerah Tuhan dan sebagai sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan  masyarakat.  Tanah  menjadi  suatu  usulan  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial  bagi  bangsa Indonesia,  sehingga  perlu  adanya  campur  tangan  pemerintah  untuk  mengaturnya.  masalah  ini sesuai  dengan  amanat  konstitusi  dan  dasar  politik  hukum  agraria  yang  tertulis  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  Pasal  33  ayat  (3)  yang  berbunyi, “ Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya,  di  kuasai  oleh  negara  dan pergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat ”.  Konsep  bahwa  negara  menguasai tanah, air dan kekayaan sifat yang terkandung di dalamnya, maka bersamanya Domein Verklaring sebagaimana dinyatakan dalam Agrarische Besluit Stb. Tahun 1970 nomor 118 yang menyatakan bahwa  negara  sebagai  pemilik  tanah  di  seluruh  wilayah  Indonesia  bersama-sama  dengan  para pihak (rakyat) sepanjang tidak dapat membuktikan haknya, maka menjadi tidak berlaku. Dengan begitu,  kebijakan  politik  hukum  agraria  mengarah  pada  kebahagiaan  dan  kemakmuran  rakyat Indonesia berdasarkan falsafah bangsa yaitu pancasila. Meskipun UUD 1945 menyatakan bahwa tanah adalah kekayaan rakyat, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi. Ketimpangan  yang terjadi saat ini dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) mengganggu rasa keadilan sosial di masyarakat negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya  penting  untuk  membuka  penggunaan  tanah  rakyat  dan  memperkuat  hak-hak  rakyat  atas tanah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial- ekonomi mereka demi terwujudnya hak-hak dasar rakyat.
Permen  Agraria/Kepala  BPN  No.  18  Tahun  2021 tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak Pengelolaan  dan  Hak  Atas  Tanah.  Dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  ini  dapat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak atas sebidang tanah, serta hak lain yang telah didaftarkan agar dapat menggunakannya serta menunjukan diri sebagai pemegang hak  tersebut.  Didalam  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  pastinya  akan melibatkan  para  penegak  hukum,  terutama  pejabat  yang  berwenang.  Kasus  mafia  tanah  yang sewenang-wewenang telah mengambil hak tanah tersebut kepada pemilik tanah yang sah termasuk tindak  kejahatan  pidana.  Dalam  perlindungan  hukum  tentu  saja  akan  dikenakan  kepada  mafia tanah  jika  terjadi  suatu  pelanggaran  atau onrechtmatige  daad (perbuatan  yang  dilarang  oleh hukum) yang diatur dalam Pasal 1 ayat UUD tahun 1945. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah diatur dalam UUPA No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang bertujuan agar  pemegang  hak  atas  tanah  dapat  merasakan  perlindungan.  Dikarenakan,  salah  satu  aspek UUPA adalah pendaftaran tanah yang sangat penting karena berkaitan erat dengan perlindungan hak milik warga negara atas tanahnya sendiri dan perlindungan pemilik tanah yang sah.
Mengenai pendaftaran tanah, terdapat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai bentuk pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum  kepada  pemilik  hak  atas  tanah  berupa  bukti-bukti  yang  diperoleh  pada  akhir  acara pendaftaran  real  estat  berupa  Buku  Tanah  dan  Sertifikat  Tanah  yang  terdiri  dari  salinan  Buku Tanah dan Surat Ukur. 13 Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti bahwa negara menjamin  hak-hak  hukum  warga  negaranya  untuk  menjamin  perlindungan  hukum,  terutama terhadap penyalahgunaan kekuasaan massa terhadap pemilik tanah yang sah.
13 Aries S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia : 2005), h. 81

## Peran Pemerintah Dalam Permasalahan Mafia Tanah
Ketimpangan sosial yang dapat dilihat dari sekitar kita terutama pada daerah pendesaan, dimana banyaknya pemilik tanah dengan pemilik modal yang sangat berbanding terbalik. Itulah yang menjadi tujuan dari UUPA supaya mecegah monopoli pemilik modal kepada pemilik tanah. Misalnya petani, kepemilikan tanah mereka asih sangat rendah sehingga membuat mereka tetapi berada  di  garis  pengangguran  dan  kemiskinan.  Pengangguran  dan  kemiskinan  itu  hanya  bisa diatasi  jika  pemerintah  bersungguh-sungguh  melaksanakan  reforma  agraria,  artinya  reforma agraria adalah kehendak dan kesungguhan negara untuk menjamin pemilikan tanah bagi kaum tani dan  kaum  miskin.  Reforma  Agraria  merupakan  alat  atau  cara  yang  efektif  untuk  mencapai keberhasilan  pembangunan  karena  akses  terhadap  tanah  sangat  penting  untuk  pembangunan sosial-ekonomi, pengentasan kemiskinan dan kelestarian lingkungan  yang berkelanjutan. Tanah bukan hanya  faktor produksi, tetapi  juga faktor kekayaan,  prestise dan kekuasaan  atau otoritas. Salah satu kendala dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang telah diranjacang sejak Reformasi yang dilakukan pada Mei 1998 merupakan hasil dari banyaknya konflik dan sengketa tanah yang belum juga terselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam  penyusunan peraturan dan  kelompok  terkait  di  antara  badan-badan  tetap  yang  dapat  mencegah  atau  paling  tidak meminimalisir  konflik  dan  sengketa  tanah,  sehingga  ruang  lingkup  spekulan 14 dan  mafia  tanah dapat diminimalkan.
Pemerintah membuat program Reformasi Agraria dengan mengeluarkan peraturan reforma agraria.  Dalam  penindakan  kejahatan  pertanahan  dalam  rangka  pencegahan  dan  penyelesaian konflik,  khususnya  dalam  penegakan  hukum,  seharusnya  pemerintah  proaktif  dan  tidak  reaktif, dan pemerintah terkesan mengabaikan isu-isu yang berkaitan dengan pertanahan. Gagasan untuk membentuk satuan tugas untuk memberantas mafia tanah adalah usaha yang layak untuk dikejar. Namun,  itu  harus  secara  berkelanjutan,  tidak  hanya  bersifat  sementara.  Selain  kantor  negara, kejaksaan dan kepolisian, juga dosen hukum negara harus menjadi bagian dari tim.  Pada saat yang sama,  semangat  untuk  menciptakan  yurisdiksi  khusus  pertanahan  sangat  diperlukan  karena persoalan pertanahan saat ini dan ke depan semakin kompleks, luas cakupannya dan berimplikasi lintas sektoral.
Selain  itu  juga,  Meski  sudah  terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, campur tangan dari pemerintah tetap belum bisa efektif dalam melindungi pemilik tanah dari  kejahatan  mafia  tanah,  apalagi  mafia  tanah  terus  menyuap  oknum  pemerintah  untuk memenangkan suatu kasus. Sebab itu, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara khusus memerintahkan lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan  Agung  RI,  untuk  mengefektifkan  pemberantasan  kejahatan  yang  berkaitan  dengan Pertanahan. Namun, tidak hanya penegak hukum saja  yang  diinstruksikan dalam memberantas mafia tanah, tetapi peran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)  juga  turut  serta  dalam  membentuk  Satuan  Tugas  (Satgas)  Anti-Mafia  Tanah  sejak tahun 2017.
Selain  itu,  pemerintah  juga  telah  menerbitkan  Petunjuk  Teknis  Pemberantasan  Mafia Tanah,  yang  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  inisiatif  dan  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  mafia  tanah  di  Indonesia.  Terobosan  dari  pemerintah  dalam  melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah khususnya Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang  untuk  melaksanakan  percepatan  reforma  agraria,  dengan tujuan utama pelaksanaan kepastian hukum dan legalisasi tanah secara masif yang berguna untuk
14 Dalam  KBBI,  Spekulan  adalah  orang  yang  mencari  keuntungan  besar  (dalam  perniagaan  dan  sebagainya) dengan cara melakukan spekulasi (dugaan, perkiraan, dan sebagainya).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
meredam dan mencegah sengketa tanah dan maraknya mafia tanah. Ada beberapa faktor yang akan menentukan bagaimana mafia tanah dapat diberantas yaitu dimulai dengan keterlibatan yang kuat di semua tingkatan, mulai dari tingkat menengah ke bawah hingga tingkat RT/RW dan Kelurahan yang dibarengi oleh keseriusan dan keberanian untuk membasmi praktik mafia tanah.

## PENUTUP Kesimpulan
Dengan banyaknya modus dari praktik mafia tanah, Pemerintah telah menggerakan para penegak hukum membentuk satuan tugas untuk dapat memberantas mafia tanah yang merajalela, tetapi  bukan  berarti  hanya  ditangkap  saja,  namun  terdapat  beberapa  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  dapat  mengikat  serta  menghukum  tindakan  dari  praktik  mafia  tanah  yang merugikan pemilik danah serta masyarakat  dan  negara sehingga perlindungan terhadap pemilik tanah  dapat  terimplemantasi  dengan  baik.  Bagi  sebagian  masyarakat  kaum  petani  dan  kaum miskin, dengan adanya Reformasi Agraria dapat mengantisipasi dan mengurangi monopoli dari para pemilik odal yang hanya mencri keuntungan pribadi semata.

## Saran
Diharapkan  pemerintah  dan  seluruh  aparat  penegak  hukum  tetap  konsisten  memerangi mafia tanah atas dasar moral, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah milik masyarakat dan badan hukum serta memberikan perlindungan keperdataan kepada pemilik tanah dari para mafia tanah yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Dengan adanya Reforma Agraria diharapkan menjadi jalan untuk menciptakan pemerataan pemilikan tanah yang adil untuk kemakmuran serta keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z., 2009. METODE PENELITIAN HUKUM. Jakarta: Sinar Grafika.
Arisaputra, M. I., 2015. REFORMA AGRARIA DI INDONESIA. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
Arba, 2019. HUKUM AGRARIA INDONESIA. Jakarta: Sinar Grafika.
Reki, Natanael Dwi. 2018. PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA. (Skripsi Sarjana, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). http://repository.untag-sby.ac.id/458/
Chairunnazah. 2021. Perlindungan Hukum Pemilik Tanah Atas Penyalahgunaan Wewenang Oleh Mafia  Tanah  di  Kota  Banjarbaru  (Studi  Kasus  No  :  21/G/2014/PTUN.BJM ).  (Skripsi Diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB). http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8102/
Purnama,  P.  F.,  t.thn.  UPAYA  PEMBERANTASAN  MAFIA  TANAH  DI  KOTA PALANGKARAYA. Literasi Hukum, p. 28.
Hidayatulloh, M. A., 2020. MAFIA TANAH MENURUT KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN. Dinamika Hukum dan Masyarakat, 3(1), p. 6.
Sinaga,  S.  T.,  2022.  PEMBERANTASAN  MAFIA  TANAH  DEMI  TERCIPTANYA  GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN SIMALUNGUN. p. 11.
Krismantoro, D., 2022. Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah : Reforma Agraria di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), p. 6031.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Yunawati  Karlina,  I.  S.  P.,  2022.  PEMBERANTASAN  MAFIA  TANAH  DENGAN MENGGUNAKAN  INSTRUMEN  HUKUM  PIDANA  DI  INDONESIA. Jurnal  Res Justitia , 2(1).
Alfarizi,  K.,  2022. 4  Modus  Baru  Mafia  Tanah,  Polda  Metro  Jaya  :  Pemalsuan  Akun  Mantan Pejabat. [Online]
Available  at:  https://metro.tempo.co/read/1613330/4-modus-baru-mafia-tanah-polda- metro-jaya-pemalsuan-akun-mantan-pejabat-bpn
[Accessed 23 Desember 2022].
Anon., 2022. Tumpang Tindih Sertifikat, Indikasi Adanya Mafia Tanah. [Online]
Available  at:  https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/20/12/2022/tumpang- tindih-sertifikat-indikasi-adanya-mafia-tanah/ [Accessed 22 Desember 2022].
Apriando,  2022. Menang  Perkara  Perdata  Pemilik  Tanah  Laporkan  Pemalsuan  Dokumen  ke Polda Kalteng. [Online]
Available  at:  https://www.borneonews.co.id/berita/265183-menang-perkara-perdata- pemilik-tanah-laporkan-pemalsuan-dokumen-ke-polda-kalteng
[Diakses 22 Desember 2022].
Iqtishad Consulting, 2021. Problematika Mafia Tanah di Indonesia. [Online]
Available at: https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/problematika- mafia-tanah-di-indonesia
[Accessed 23 Desember 2022].
Kiwi,  2022. Polisi  Ungkap  Modus  Baru  Sidikat  Mafia  Tanah,  Maling  Tanah  Retas  Sistem Komputerisasi Pertanahan. [Online] Available at: https://www.suarapemredkalbar.com/read/nasional/20072022/polisi- ungkap-modus-baru-sindikat-mafia-tanah-maling-tanah-retas-sistem-komputerisasi- pertanahan
[Accessed 23 Desember 2022].
Petunjuk Teknis Direktorat Tata Ruang dan Pemanfaatan Tanah, Nomor 1/Pedoman Teknis/DJ- VII/2018
PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)