Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 3 Maret 2018

## FENOMENA MARAKNYA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

## Montisa Mariana
Universitas Swadaya Gunung Jati Email: montisa.mariana@gmail.com

## Abstrak
Kekerasan Dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) merupakan fenomena yang  umum  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat.  KDRT  banyak  terjadi  karena berbagai faktor, apakah itu perbedaan sudut pandang, atau masalah ekonomi, dan lain sebagainya.  Pada umumnya KDRT ini terjadi  pada pasangan wanita.  Secara konsepsi  budaya,  di  Indonesia  sendiri  memiliki  cara  pandang  budaya  patriarki. Budaya  yang  lebih  mengunggulkan  nasab  laki-laki  dan  laki-laki  sebagai  penentu kebijakan  dalam  rumah  tangga.  Namun  demikian,  dalam  masalah  kekerasan, Pemerintah  sendiri  sudah  berupaya  untuk  mengurangi  angka  KDRT  dengan kebijakan UU no 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  Namun  sepertinya  upaya  ini  belum  maksimal  karena  angka  kekerasan cenderung.  Latar  belakang  diberlakukannya  UU  Nomor  23  Tahun  2004  tersebut adalah  sebagai  bentuk  antisipasi  pemerintah  dalam  menekan  angka  kekerasan pada  perempuan.  Persoalan  Rumah  Tangga  merupakan  ranah  privat,  sehingga Kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  sering  tidak terekpose  kepada  pihak keluar,  akibatnya  kurang  tertangani  karena  orang  atau  pihak  terkait  tidak mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan. Selain karena faktor privat, ada faktor lain yang menyebabkan masalah kekerasan tersebut tidak sampai tertangani yaitu kuatnya budaya patriarki pada masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Perempuan

## Pendahuluan
Manusia  sebenarnya  diciptakan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  makhluk  yang sadar. Potensi yang dimiliki tersebut menjadi manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak  dan  pemikiran.  Melalui  kemampuan  berpikir  manusia  dapat  belajar  dari pengalaman dan memiliki ilmu pengetahuan. Melalui kehendaknya juga manusia dapat mengarahkan prilakunya agar menjadi positif dan baik. Sarana lain dalam meningkatkan pengalaman  dan  ilmu  pengetahuan  manusia  adalah  melalui  pengalaman  logika. Sementara  mengenai  sarana  dalam  memperbaiki  prilaku  adalah  melalui  etika  dan
estetika.  Bertumpu  pada  masalah  logika,  maka  manusia  merupakan  makhluk  berpikir yang  akan  senantiasa  mencari  kebenaran  melalui  cara  berpikir  yang  sistematis  dan komprehensif.  (Soekanto,  1985:5)  Bertumpu  pada  teori  dasar  kemampuan  manusia tersebut,  maka  pada  pada  dasarnya  manusia  memiliki  nilai-nilai  dan  kaedah-kaedah yang  melekat  pada  kehidupa  masyarakat.  Namun,  tidak  jarang  juga  nilai-nilai  idealis tersebut  tidak  sesuai  dengan  kondisi  atau  kenyataan  dilapangan.  Hal  tersebut menyebabkan timbulnya pertentangan antara harapan dan kenyataan. Hal tersebut sesuai dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Kant,  yakni  tentang  perbedaan  antara  apa  yang  ada (Fakta das sein) dan apa yang seharusnya (fakta das sollen). (Theo, 1995:45)
Di dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya manusia harus diperlakukan secara sama  dan  seimbang,  tanpa  perlu  melihat  latar  belakang  atau  jenis  kelamin.  Karena manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan berbagai macam keistimewaan, salah  satunya  adalah  hak  memiliki  kebebasan.  Menurut  JJ  Rosseau,  dalam  keadaan alamiah,  manusia  itu  bebas  dan  berdaulat  atau  otonom,  artinya  ia  tidak  taat  kepada siapapun.  Kebebasan  adalah  hak  milik  setiap  manusia  sejak  pertama  ia  dilahirkan  dan menghirup udara yang memberinya kehidupan, tidak ada hukum manusia satupun yang dapat merampas hak nya itu. Sebab hak nya itu didapatkannya dari hukum alam. Oleh karenanya,  ada  beberapa  kemungkinan  yang  menyebabkan  manusia  menerima keharusan.  Pertama,  jika  keharusan  itu  dari  luar  dirinya,  maka  pastilah  berasal  dari Tuhan  sendiri  atau  dari  sesama  manusia.  Sebab,  tidak  sesuatu  hal  pun  yang  lain  yang kedudukannya  lebih  rendah  daripada  manusia  dapat  memaksakan  keharusan  baginya. Jika  keharusan  itu  dari  luar  dirinya,  maka  pastilah  berasal  dari  sesama  manusia  yang secara politis terorganisir dalam suatu Negara, atau berasal dari tuntutan hidup bersama masyarakat atau Negara. Immanuel Kant menyatakan bahwa kewajiban itu berasal dari diri  sendiri.  Ini  dapat  terjadi  karena  setiap  individu  memiliki  kehendak  baik,  yaitu kehendak  berbuat  atas  dasar  motivasi  kewajiban.  Kewajiban  ini  perlu  untuk  berbuat sesuai hukum yang berlaku. (Sumaryono, 1987: 69)
Adanya  hak  manusia  untuk  mendapatkan  kebebasan  secara  penuh  akan  hilang ketika  ia  berbenturan  kepentingan  dengan  orang  lain  atau  terikat  kewajiban,  entah kebebasan  itu  akan  hilang  sedikit  atau  banyak  atau  bahkan  hilang  seluruhnya.  Suatu contoh  misalnya  dalam  masyarakat  kita,  hilangnya  kebebasan  seorang  laki-laki  atau perempuan  ketika  ia  terikat  dalam  suatu  perkawinan.  Perkawinan  membuat  dua
kepentingan  menjadi  satu,  menyelaraskan  antara  keduanya  sehingga  dapat menghasilkan  hasil  atau  keadaan  yang  positif  bagi  kedua  belah  pihak.  Yang  menjadi permasalahan  adalah,  tidak  setiap  perkawinan  dapat  memadukan  dua  kepentingan berhasil dengan baik.
Banyak  sekali  penyebab  mengapa  perkawinan  bisa  gagal.  Salah  satu  sebabnya adalah  kuatnya  budaya  patriarki  di  Indonesia  yang  mengakibatkan  terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Indonesia sendiri menganut  system  budaya  patriarki,  yaitu  menarik  garis  keturunan  dari  pihak  laki-laki. Hal  ini  mempunyai  banyak  implikasi  baik  positif  maupun  negatif.  Apabila  kita  runut, terjadinya  kesewenang-wenangan  terhadap  perempuan,  memang  terjadi  karena  budaya patriarki tersebut. Hal tersebut sudah sangat lama terjadi, dan salah satu tandanya adalah perbedaan yang diberikan sangat jelas terhadap laki - laki dan perempuan.
Pada  zaman dulu,  laki-laki mempunyai peluang untuk  melanjutkan pendidikan, sementara  perempuan  tidak  mempunyai  kesempatan  dan  hanya  diam  dirumah  karena nasibnya  sudah  ditentukan.  Cara  pandang  tersebut  didasari  oleh  adanya    pemahaman bahwa  seorang  perempuan  seberapa  pun  tingginya  pendidikan  akan  tetap  menjadi  ibu yang  hanya  mengurusi  rumah  tangganya.  Walaupun  ada  perubahan  di  zaman  RA Kartini,  dimana  beliau  sudah  memperjuangkan  kepentingan  kaum  perempuan  agar perempuan dapat mengapresiasikan diri dan mensejajarkan diri dengan laki-laki, dengan tetap  tidak  melupakan  kodratnya  sebagai  seorang  ibu  atau  lainnya.  Kuatnya  budaya Patriarki  juga  terlihat  pada  salah  satu  pasal  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Di  dalam  sebuah  perkawinan,  seorang  suami  diperbolehkan  untuk mempunya  pasangan  istri  lebih  dari  satu  (poligami)  namun  dalam  keterangan  tersebut dilanjutkan  dengan  syarat-syarat  tertentu.  Syarat  tersebut  diantaranya  adalah  seorang istri  tidak  bisa  menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  istri  misalnya  dikarenakan sang  istri  sakit  berat  atau  mendapat  cacat  badan,  atau  hal  lain  seperti  tidak  dapat memberikan keturunan.
Secara  tegas  istri  dituntut  untuk  dapat  melakukan  pelayanan  secara  sempurna terhadap  suami.  Jika  istri  mendapat  cacat  badan  atau  sakit  berat  maka  fungsi pelayanannya  menjadi  tidak  maksimal.  Jika  istri  tidak  dapat  memberikan  keturunan anak,  maka  fungsi  reproduksi  terganggu  dan  istri  lagi-lagi  dianggap  tidak  mampu melayani  suaminya  dengan  baik.  Tentu  hal  tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan
yang menyatakan bahwa suami istri haruslah saling setia dan menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing. Laki – laki dapat beristri lebih dari satu apabila terjadi hal- hal seperti yang penulis uraikan di atas, namun di dalam UU ini tidak diatur, bagaimana jika  lelaki  yang  berada  di  dalam  posisi  sakit  atau  tidak  dapat  memberikan  keturunan? Kuatnya  budaya  patriarki  dan  sifat  perempuan  yang  terbisaa  menerima  dan  pasrah, membuat seorang perempuan terkadang tidak memiliki posisi tawar di dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga.
Akibatnya, banyak terjadi kasus KDRT yang dilakukan seorang suami terhadap istri.  Di  Akhir  tahun  2016,  Komnas  Perempuan  Indonesia  mencatat  adanya  259.150 kasus  kekerasan  terhadap  perempuan.  (BBC.com)  Dimana  didalam  ranah personal/rumah  tangga,  kekerasan  yang  tertinggi  yaitu  kekerasan  terhadap  istri  5.784 kasus, kekerasan dalam pacaran atau KDP mencapai 2.171 kasus, kasus kekerasan anak perempuan 1.799 kasus, yang lainnya adalah kekerasan yang dilakukan mantan suami, pacar  serta  terhadap  pekerja  rumah  tangga.  Meninjau  lebih  lanjut  data  tersebut  maka, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang sangat memprihatinkan.
Tinggi  kasus    kekerasan  terhadap  perempuan  menandakan  bahwa  hal  ini haruslah  mendapat  perhatian  serius.  Data  ini  merupakan  peristiwa  kekerasan  yang berhasil  dilaporkan,  namun  ternyata  lebih  banyak  lagi  kasus  yang  tidak  dilaporkan  ke aparat  berwenang  oleh  korban  karena  berbagai  macam  alasan.  Karena  itulah,  penulis ingin membahas mengapa KDRT banyak terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana cara pencegahannya dilihat dari sudut sosiologi hukum.

## Metodologi Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  sebagai metodologinya.  Metode  kualitatif  merupakan  metode  yang diperoleh  melalui  data-data yang sudah terkumpul dan diinventarisir seseuai dengan kebutuhan masalah penelitian. Pengumpulan  data  sendiri  dilakukan  dengan  pendekatan  studi  literatur.  Studi  literatur sendiri  adalah  pendekatan  penelitian  yang  bisa  bilang  wajib,  mengingat  studi  literatur sendiri  dibutuhkan  untuk  pengumpulan  data  ilmiah  di  luar  kegiatan  pengumpulan  data primer.  Studi  literatur  peneliti  lakukan  dengan  mengumpulkan  sumber  literatur  seperti buku,  majalah,  paper,  hingga  karya  tulis  yang  bersinggungan  dengan  permasalahan yang  sedang  diteliti.  Data  yang  diperoleh  kemudian  penulis  analisis  menggunakan
analisis  deskriptif.  Analisis  ini  dilakukan  dengan  memberi  gambaran  atas  hasil penelitian. Hasil-hasil tersebut penulis gambarkan guna mencari kesimpulan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Manusia  hidup  di  dalam  masyarakat.  Selama  manusia  hidup  bersama  sebagai sekumpulan  individu-individu,  tentunya  manusia  haruslah  menaati  aturan-aturan  atau norma-norma  yang  dianut  masyarakat.  Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, Ia membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupannya.  Karena  itu  sebagai  makhluk  sosial,  kehidupan  manusia  dituntuk  untuk saling  bekerja  sama  dalam  bentuk  interaksi  sosial.  Interaksi  sosial  merupakan  bentuk kontrak  sosial  yang  satu  sama  lain  membutuhkan,  karena  itu  dalam  menjalaninya membutuhkan kerjasama. Dua jenis laki-laki dan perempuan telah Tuhan ciptakan, agar manusia saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Mereka diberikan anugerah untuk saling memberi dan menerima dalam masalah kasih dan sayang atau kongkritnya perkawinan yang syah.
Interaksi  sosial  merupakan  hubungan-hubungan  social  yang  dinamis, menyangkut  hubungan  antara  satu  individu  dengan  individu  lain,  ataupun  antara  satu kelompok  dengan  kelompok  lain.  Kontak  social  tidak  mungkin  akan  terjadi  apabila terjadi dua hal, diantaranya :
a. Adanya Kontak Sosial
b. Adanya Komunikasi
Di dalam kasus KDRT tentunya yang terjadi adalah kontak sosial yang negatif. Mengapa  negatif.?  Karena  kekerasan  terjadi  dalam  ruang  domestik  dan  tidak dikehendaki oleh satu pihak lainnya. Tentunya kontak sosial negatif tersebut merugikan pihak  lain  khususnya  yang  menjadi  korban  yang  dalam  hal  ini  adalah  perempuan. Kontak  sosial  yang  terjadi  diantara  suami  dan  istri  yang  hidup  di  dalam  satu  rumah tangga, oleh sosiologi disebut juga sebagai pertentangan atau pertikaian. Dalam kontak sosial, mesti akan bertemu dengan masalah ataupun pertikaian, dimana pertikaian akan melibatkan dua orang atau kelompok, mereka berusaha untuk mencapai kepentingannya dengan  jalan  melawan  pihak  yang  menjadi  ancaman  atau  hambatannya.  Akar-akar masalah dari terjadinya pertentangan antara lain:
1. Perbedaan  antara  orang-perorangan .  Perbedaan  pendirian  dan  cara  pandangan bisa juga menjadi menyebabkan bentrokan antara orang-perorangan..
2. Perbedaan  kebudayaan .  Perbedaan  kepribadian  adalah  salah  satu  pemicu  lainnya pertentangan.  Pada  dasarnya  kepribadian  itu  adalah  masalah  lingkungan  dan  latar belakang  individu.  Kepribadian  seseorang  dapat  terbentuk  oleh  adanya  situasi- kondisi masyarakat, norma atau budaya dalam bentuk pemikiran atau lainnya yang terjadi  di  lingkungannya.  Hal  inilah  yang  menjadi  penyebab  pertentangan  diantara kedua kepribadian yang berbeda latar belakang.
3. Bentrokan antara kepentingan-kepentingan . Bentrokan-bentrokan kepentingan  orang-perorangan  maupun  kelompok-kelompok  individu  adalah  hal lain  yang  menjadi  sumber  pertentangan.  Kepentingan  tersebut  dapat  bermacam- macam perwujudannya,  misalnya  kepentingan dalam ekonomi, politik,  pendidikan, dan  seterusnya.  Majikan  dan  buruh  misalnya,  mungkin  bertentangan  satu  dengan lainnya karena perbedaan kepentingan masing-masing pihak.
4. Perubahan-perubahan  sosial .  Perubahan-perubahan  sosial  yang  cepat  dalam masyarakat,  untuk  sementara  waktu  mengubah  nilai–nilai  dalam  masyarakat  tadi dan  menyebabkan  terjadinya  golongan-golongan  yang  berbeda  dengannya. Perbedaan  mengenai  system  nilai-nilai  sebagai  akibat  perubahan-perubahan  sosial menyebabkan suatu disorganisasi dalam masyarakat. Adanya dua kepribadian yang dijadikan satu di dalam suatu ikatan pernikahan tentunya bukan tanpa masalah.
Adanya  dua  kepribadian  yang  dijadikan  satu  di  dalam  suatu  ikatan  pernikahan tentunya  bukan  tanpa masalah.  Dua orang yang berbeda  latar  belakang, budaya,  status social  dan  lain  sebagainya  tentu  akan  saling  bergesekan  cepat  atau  lambat.  Perbedaan kepribadian  merupakan  satu  alasan  awal  terjadinya  pertikaian,  ditambah  lagi  adanya perbedaan  budaya  dan  pola  asuh  yang  tentunya  berbeda  apabila  mereka  berasal  dari wilayah yang tidak sama.
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, salah satu faktor dari penyebab terjadinya KDRT  adalah  kuatnya  budaya  patriarki  yang  dipercayai  oleh  masyarakat.  Mengapa demikian?  Sebab,  laki-laki  yang  merasa  sejak  awal  mempunyai  banyak  keistimewaan dibandingkan  perempuan,  akhirnya  mengakibatkan  adanya  perasaan  berkuasa  yang berlebihan pada diri laki-laki. Ketika perasaan lebih berkuasa tersebut tidak didampingi dengan  perasaan  welas  asih  terhadap  perempuan,  maka  yang  akan  terjadi  adalah
kesewenang-wenangan  yang  berujung  pada  terjadinya  kekerasan.  Tidak  ada  pola  yang jelas  untuk  menggambarkan  atau  meramalkan  karakteristik  perempuan  yang  menjadi korban KDRT. Begitupun juga dengan karakteristik laki-laki, tidak ada ciri khusus yang menjadi pelaku KDRT. Namun begitu terjadi KDRT di Indonesia merupakan fenomena yang  bisa  saja  terjadi  diberbagai  kondisi  atau  budaya,  artinya  masalah  tersebut merupakan fenomena lintas kelas, lintas suku dan lintas agama.
Menurut data LBH APIK Jakarta, bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dari  suami  memiliki  latar  belakang  yang  sangat  beragam.  Namun  demikian,  kaum perempuan  dari  kelas  sosial  menengah  maupun  atas  lebih  mengetahui  bagaimana  cara mendapatkan  pengaduan  KDRT.  Selain  itu,  kanyataan  yang  ada  menjelaskan  meski perempuan  bekerja  mencari  nafkah,  tidak  berarti  bahwa  ia  telah  mandiri  secara emosional  dan  social  dari pasangan hidupnya. Cukup banyak  perempuan bekerja  yang ternyata  mengalami  ketergantungan  secara  sosial  dan  emosional  pada  pasangan hidupnya  sehingga  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  kekerasan  yang  dialaminya. Sedangkan  umumnya  menjadi  subyek  kekerasan,  pada  dasarnya  memiliki  beberapa karakteristik umum, yaitu:
a. Menolak  mengakui  bahwa  ia  sedang  dalam  atau  melakukan  kekerasan,  serta cenderung  mengurangi,  menghilangkan  detail  penting,  berbohong  mengenai frekuensi dan keparahan tindak kekerasannya.
b. Tidak  mampu  berefleksi  dan  melihat  kesalahan  dan  kekurangan  diri,  sibuk menyalahkan pihak-pihak lain di luar dirinya, terutama istri atau pasangan hidup yang  menjadi  korban  kekerasannya.  Dengan  sendirinya  hampir  semua  pelaku juga  tidak  merasa  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  maupun  akibat  dari tindakannya.
c. Melihat prilaku yang ditampilkannya sebagai suatu hal yang wajar, seharusnya, tidak  perlu  dipertanyakan,  benar  dan  sesuai.  Tindakannya  merupakan konsekwensi  wajar  dari  tidak  ditaatinya  kemauannya,  atau  tidak  terpenuhinya keinginannya.
d. Menginternalisasi peran tradisional (eksesif) laki-laki yang harus menjadi kepala keluarga, dalam arti, harus didengar, ditaati dan diikuti kata-kata nya. Ia bereaksi sangat  cemas  sekaligus  marah  bila  pasangan  atau  anak  menyatakan  pandangan berbeda.  Ia  kemudian  melakukan  langkah–langkah  apapun,  termasuk  cara–cara
kekerasan untuk mengendalikan mereka. Cukup banyak pelaku kekerasan yang menganggap  istri  dan  anak  adalahhak  milik  yang  dapat  diperlakukan  sesuai dengan kemauannya.
e. Hampir semua bentuk emosi negative dipahami dan diekspresikan dalam bentuk kemarahan.  Kecemasan  akan  terlihat  kelemahannya  ditutupi  dengan  perilaku agresif dan kemarahan.
Menurut  teori  sosiologi,  pembentukan  kepribadian  individu  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  kebudayaan,  organisme  biologis,  lingkungan  alam  dan  lingkungan  sosial individu  tersebut.  Laki-laki  yang  tinggal  bersama  ibu  nya  yang  merupakan single parents mungkin  akan  berprilaku  baik  terhadap  perempuan  karena  melihat  perjuangan ibu  nya  dalam  membesarkan  dia.  Namun  sebaliknya,  lakillaki  yang  dari  kecil  hanya tinggal  bersama  ayahnya  karena  misalnya  ibunya  meninggalkan  dia,  akan  membentuk kepribadian laki-laki tersebut menjadi keras dan akan membentuk pemikiran negatif di kepalanya tentang seorang perempuan.
Dari  uraian  penulis  di  atas,  dapat  terlihat  bahwa  laki–laki  yang  melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah laki–laki yang tidak memiliki rasa percaya diri, entah karena  istrinya  memiliki  karir  atau  kehidupan  yang  lebih  cemerlang  dibanding  dirinya atau karena alasan lain. Selain itu perempuan yang menjadi korban kekerasan pun, pada intinya sudah terikat terlalu dalam dengan budaya bahwa perempuan di bawah laki-laki, bahwa  ketika  terjadi  pertengkaran  rumah  tangga,  semuanya  terjadi  karena  kesalahan perempuan. Pola pikir yang benar-benar harus diubah.
Maraknya  kasus  KDRT,  membuat  Pemerintah  menaruh  perhatian  lebih  serius dengan  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan KDRT,  karena  selama  ini  persoalan  kekerasan  hanya  mengacu  pada  satu  kodifikasi hukum  pidana  Indonesia  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  KUHP adalah peninggalan colonial Belanda yang diadopsi sebagai suatu Undang-Undang.
Dengan latar masalah tersebut, sudah tentu banyak kepentingan perempuan yang tidak  terakomodir  di  dalamnya.  Indonesia  belum  memiliki  perangkat  hukum  lain, sehingga  semua  persoalan  KDRT  masih  dialami  kaum  perempuan,  karena  mengacu pada Kitab Undang–Undang Hukum Pidana ( KUHP ), mulai dari persoalan pelecehan seksual,  KDRT,  perkosaan,  perdagangan  perempuan  sampai  dengan  persoalan  aborsi. Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  memberikan  satu  harapan  baru  bagi
masyarakat  khususnya  perempuan.  Walaupun  tidak  selalu  obyek  kekerasan  tersebut adalah perempuan, namun mau tidak mau harus diakui bahwa korban kekerasan tersebut didominasi  oleh  perempuan  dengan  adanya  berbagai  macam  latar  belakang.  Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT terbagi menjadi 4 hal :
1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Ekonomi, dan
4. Kekerasan Seksual
Dengan  adanya  Undang-Undang  ini,  pemerintah  berupaya  mengurangi  tindak atau  kasus  KDRT  yang  biasa  dialami  oleh  perempuan.  Upaya  ini  diharapkan  sebagai bentuk  perlindungan  dan  antisipasi  terhadap  maraknya  kasus  kekerasan  atau  KDRT. Melalui UU penulis harapkan agar masalah tersebut dapat diselesaikan dan berimplikasi pada kerukukan hidup baik di keluarga maupun masyarakat.
Namun didalam implementasi dan praktiknya, ternyata Undang-Undang tersebut belum maksimal. Artinya KDRT masih cukup banyak terjadi di masyarakat kita. Karena jika  mengacu  pada  angka  kasus  KDRT  masih  cenderung  meningkat.  Undang-Undang ini  ternyata  belum  dapat  menekan  angka  kekerasan  karena  persoalan  rumah  tangga selama  ini  dipercaya  sebagai  persoalan  domestik  yang  terjadi  dibalik  sekat.  Sehingga banyak  orang  yang  tidak  ikut  campur  bahkan  menganggap  itu  adalah  ranah  pribadi. Ketidaktahuan  dan  ketidakpedulian  ini  pada  akhirnya  menambah  korban-korban kekerasan di dalam rumah tangga, khususnya perempuan.

## Kesimpulan
KDRT  yang  umumnya  terjadi  pada  perempuan,  merupakan  fenomena  yang banyak terjadi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang diharapkan dapat menekan  maraknya  kasus  kekerasan  ternyata  belum  maksimal.  KDRT  masih  sering terjadi  dan  angka  kejadian  kasus  tersebut  masih  cenderung  banyak.  Banyak  hal  yang menjadi  faktor  penyebab  kasus  KDRT  itu  terjadi,  namun  apapun  alasannya  KDRT harus tetap direspon sebagai masalah yang perlu ditanggulangi. Sulitnya akses informasi KDRT  dikarenakan  masalah  tersebut  berada  pada  area  domestik  keluarga.  Sehingga sulit  sekali  untuk  terekspos  kepada  pihak  luar.  Terkadang  banyak  orang  tidak  tahu bahwa terjadi kekerasan di dalam keluarga. Selain itu, budaya patriarki yang kuat juga
menyebabkan  banyak  perempuan  menjadi  obyek  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)

## BIBLIOGRAFI
Eugenius  Sumaryono.  1987. Filsafat  Hukum  Sebuah  Pengantar  Singkat. Ctk.Pertama, Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
Gillian,  Gillin.  1954. Cultural  Sociology,  a  revision  of  An  Introduction  to  Sociology. cetakan ke-3. The Macmillan Company: New York.
Kimball Young, Raymond, W. Mack. 1959. Sociology and Social Life. American Book Company: New York.
Komnas  Perempuan.  2004. Peta  Kekerasan  Pengalaman  Perempuan  Indonesia. ctk.Pertama. Ameepro: Jakarta.
Leopold von Wiese, Howard Becjer. 1932. Systematic Sociology. John R. Wiley Sons: New York.
Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Yang  Berkeadilan  Gender  dalam  Penanganan  Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Soerjono Soekanto. 1974. Faktor – Faktor Dasar Interaksi Sosial dan Kepatuhan Pada Hukum – Hukum Nasional . Rajawali:  Jakarta.
______________. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar, ctk.Pertama. Rajawali:  Jakarta.
Theo Huijbers. 1995. Filsafat Hukum. ctk.Ketiga.  Kanisius: Yogyakarta.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga