Vol. 3 No. 6 (2023) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2195

## The Influence of Governance and Political Support on Corrupt Practices in Aceh Province
Muhammad Hasbi Arifuddin * , Werry Darta Taifur, & Fajri Muharja
Faculty of Economics and Business, Andalas University, Limau Manis, Pauh, Padang City, West Sumatera, Indonesia 25175

## Abstract
The study investigates how governance and political support affect the level of corruption in Aceh Province. To measure the level of corruption, the number of corrupt individuals involved in corruption cases that the court handled between 2019 and 2021 was taken into consideration. The governance aspect  was evaluated based on the achievements of Monitoring Control for Prevention (MCP)  and  performance  accountability,  while  political  support  was  assessed  by  the  support  provided  by  political  parties  in  the legislature to regional leaders. The negative binomial panel regression method with a fixed-effect approach was used to analyze the data collected from 24 local governments (provincial and district/city) in Aceh Province. The results indicate that governance has a significant  negative  impact  on  corruption.  Therefore,  it  is  crucial  to  consistently  improve  governance  by  enhancing  MCP achievements and performance accountability in local governments to combat corruption in Aceh Province. Improvement efforts can be made to optimize the role of APIP in overseeing the implementation of government, especially state financial management to be more effective and efficient.
Keywords: Accountability; Corruption; Governance; MCP; Political Support.

## 1. Introduction *
Korupsi membawa dampak kerugian yang luas, tidak hanya pada pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga pada seluruh lapisan  masyarakat.  Berbagai  penelitian  terdahulu  telah  memperlihatkan  dampak  negatif  korupsi  terhadap pembangunan  ekonomi  suatu  negara,  di  antaranya  meliputi  meningkatkan  pengeluaran  pemerintah  (Tanzi,  1998), menghambat  investasi  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri  (Blackburn et  al .,  2006),  dan  memperburuk  kemiskinan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Khan & Pillay, 2019). Bahkan, krisis ekonomi pada akhir  1990-an  yang  terjadi  di  Indonesia  diyakini  telah  diperburuk  oleh  merebaknya  praktik  korupsi  (Triwibowo, 2019).
Pada wilayah pemerintahan daerah, ancaman korupsi menjadi lebih nyata. Praktik korupsi yang massif mengakibatkan pelayanan  publik  menjadi  kurang  responsif,  kualitas  infrastruktur  yang  kurang  baik,  dan  penurunan  kesejahteraan masyarakat (Fatkuroji & Meilinda, 2022; Setiyono, 2017; Widyawati et al., 2023). Praktik koruptif dari pejabat publik atau  birokrat  sering  kali  merusak  proses  pencapaian  tujuan  tersebut  (Quah,  2009;  Shah,  2006).  Tindakan  korupsi bahkan  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  tidak  sehat  yang  berdampak  pada  terhambatnya  investasi  untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas (Tua & Mahi, 2022). Idealnya, alokasi  sumber  daya  publik  (baik  anggaran  maupun  sumber  daya  manusia)  dapat  dioptimalkan  untuk  pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Tetapi praktik koruptif yang dilakukan oleh birokrat  seperti  menerima  suap,  manipulasi  ( mark-up )  harga,  atau  penggelapan  anggaran  sering  mengakibatkan proyek-proyek  penting  seperti  pembangunan  jalan,  jembatan,  sekolah,  dan  fasilitas  kesehatan  menjadi  terbengkalai ataupun berkualitas buruk.
Berdasarkan hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW), terjadi peningkatan kasus korupsi sehubungan dengan proyek  infrastruktur  sebesar  50  persen  di  Indonesia  dalam  periode  tahun  2015  hingga  2018  (ICW,  2022).  Bahkan menurut ICW, sebanyak 53 persen tender publik  yang ada  di Indonesia  merupakan tender yang diperuntukkan pada proyek  konstruksi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sektor  konstruksi  memiliki  risiko  korupsi  yang  cukup  besar  di
* Corresponding author.
E-mail address : m.hasbiarifuddin@gmail.com
Indonesia.  Sementara  itu,  dari  aspek  penanganan  korupsi,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mengungkapkan bahwa penanganan perkara korupsi di tahun 2021 menunjukkan 127 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi, 20 orang di antaranya merupakan pimpinan daerah baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota, 30 orang anggota legislatif, serta 16 orang pejabat eselon (KPK, 2021). Selain birokrat, KPK juga menemukan berbagai profesi lain yang terlibat dalam praktik korupsi seperti advokat, swasta, bahkan korporasi (KPK, 2021).
Fenomena korupsi merefleksikan tata kelola pemerintahan yang buruk dan mereduksi efektivitas lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya (Shah, 2006; Tanzi, 1998). Maka untuk memastikan pemenuhan kebutuhan  dasar  pelayanan  publik  serta  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  perlu  perbaikan  terhadap  tata  kelola pemerintahan yang buruk dan memprioritaskan upaya pemberantasan praktik korupsi. Namun, kendala yang dihadapi dalam hal mengatasi praktik korupsi bukan hanya persoalan tata kelola, melainkan juga memiliki dimensi politik yang tak  bisa  diabaikan.  Quah  (2009)  berpandangan  bahwa  upaya  perbaikan  tata  kelola  yang  buruk  membutuhkan pemimpin politik yang jujur dan berkomitmen untuk memberantas korupsi.
Politik  memiliki  peranan  yang  sangat  signifikan  dalam  praktik  korupsi.  Praktik  korupsi  sering  kali  terjadi  dalam konteks politik, terutama pada masa pemilihan umum (Fatkuroji & Meilinda, 2022), dan dalam pengangkatan pejabat publik  serta  pengambilan  keputusan  publik  lainnya  (Abdullah  &  Asmara,  2012;  Perdana  &  Hanifuddin,  2023; Widyawati et al., 2023). Dukungan politik terhadap pimpinan daerah berpotensi memberikan ruang praktik korupsi di pemerintah  daerah.  Merujuk  pada  pandangan  Persson  et  al.  (1997)  mengenai check  and  balances di  antara  cabang kekuasaan  pemerintahan,  proses check  and  balances bisa  berjalan  dengan  baik  jika  ada conflict  of  interest antar cabang  kekuasaan,  sehingga  mampu  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  serta  meningkatkan akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengambilan  keputusan  khususnya  pada  proses  penyusunan  dan  penetapan kebijakan  publik.  Pada  konteks  ini, conflict  of  interest dapat  diinterpretasikan  sebagai  tidak  ada  kepentingan  dan dukungan politik yang sama antara eksekutif dan legislatif.
Wilayah  Provinsi  Aceh  memiliki  konteks  politik  dan  budaya  yang  unik.  Sebagai  daerah  dengan  status  Otonomi Khusus  (Otsus),  Aceh  memiliki  karakteristik  politik  yang  berbeda,  termasuk  kewenangan  untuk  membentuk  partai politik lokal dan menerapkan Syariat Islam (Yuliandri et al., 2019). Meskipun diberikan alokasi dana yang lebih besar daripada daerah lainnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2019 hingga  2021  tetap  tinggi.  Persentase  penduduk  miskin  di  Aceh  selama  periode  2019-2021  berada  pada  kisaran  15 persen,  sedangkan  persentase  penduduk  miskin  secara  Nasional  yang  hanya  berada  pada  kisaran  9.22  persen  dan 10.19  persen  pada  periode  yang  sama  (BPS,  2023).  Fenomena  ini  mencerminkan  ketidakseimbangan  antara  alokasi anggaran dan kesejahteraan masyarakat, yang mungkin erat kaitannya dengan praktik korupsi di tingkat daerah.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami hubungan antara tata kelola pemerintahan, dukungan politik, dan  praktik  korupsi  di  tingkat  pemerintahan  daerah  di  Provinsi  Aceh.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berhubungan dan berkontribusi terhadap terjadinya  praktik  korupsi.  Melalui  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  hubungan  ini,  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas dan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi di tingkat pemerintah daerah, terutama di Provinsi Aceh.

## 2. Literature Review

## 2.1. Rent-Seeking and Principal-Agent Problem
Berdasarkan  aspek  hukum  di  Indonesia,  korupsi  terjadi  karena  penyalahgunaan  kewenangan,  kesempatan  maupun sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh  karena  itu,  korupsi  cenderung  didefinisikan  sebagai  penyalahgunaan  kewenangan  untuk  keuntungan  pribadi. Namun  jika  merujuk  pada  aspek  ekonomi,  korupsi  diidentikkan  dengan  aktifitas  mencari  rente  atau rent-seeking. Menurut Krueger (1974), rent-seeking merupakan upaya mendapatkan keuntungan pribadi jauh melebihi keuntungan normal  melalui  manipulasi  atau  pengalihan  kebijakan  dan  sumber  daya  yang  harusnya  untuk  kepentingan  umum (Krueger, 1974).
Menurut Krueger (1974), aktivitas mencari rente merupakan bentuk respons pelaku usaha terhadap pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya pembatasan terhadap pemberian izin impor. Pemahaman mengenai keterlibatan birokrasi dalam aktivitas mencari rente dengan pelaku usaha akan lebih mudah dipahami melalui pemikiran Gordon Tullock  (1967)  yang  berpandangan  bahwa  harga  suatu  barang  tidak  hanya  ditentukan  oleh  biaya  bahan  baku,  biaya produksi, upah, dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, tetapi juga oleh social-cost .  Menurut Tullock, social-
cost tersebut  cenderung  dibayarkan  kepada  pejabat  publik  sehubungan  dengan  proses  perizinan  yang  rumit, kemudahan  dalam  berusaha,  bahkan  untuk  memonopoli  suatu  komoditas  tertentu. Social-cost yang  dibayarkan tersebut sebenarnya  merupakan bentuk suap kepada pejabat dalam tatanan birokrasi untuk  mempengaruhi kebijakan publik.
Nan  (2021)  menjelaskan  bahwa  istilah  korupsi  merujuk  pada  degradasi  sistem  organisasi  (pemerintahan)  yang seharusnya  berfungsi  dengan  baik  tetapi  kehilangan  fungsi  dasarnya.  Hal  ini  merupakan  dampak  dari  perilaku rent- seeking dan  persekongkolan  antara  pengusaha  dengan  birokrat  atau  pejabat  pemerintah  sehingga  kebijakan  yang dihasilkan  pemerintah  cenderung  tidak  akan  mampu  merespon  kebutuhan  masyarakat  dan  perubahan  yang  ada. Beberapa literatur setuju bahwa korupsi menghambat pembangunan ekonomi suatu negara atau disebut dengan istilah sand the wheel (Tanzi, 1998). Khan dan Pillay  (2019) menjelaskan bahwa korupsi dapat  memperburuk kemiskinan, bahkan Blackburn et al., (2006) meyakini bahwa perilaku mencari rente ini telah meningkatkan shadow economy atau perilaku  ilegal  dalam  perekonomian,  dan  menghambat  investasi  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri,  serta mengakibatkan ketidakpastian ekonomi.
Jika merujuk pada pola hubungan antara pelaku usaha dengan birokrasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka  harus  disadari  bahwa  ada  pola  hubungan  yang  lain,  yaitu  antara  birokrat  dengan  publik.  Penjelasan  mengenai pola hubungan yang kedua ini menggunakan teori Principal-Agent. Teori ini menjelaskan korupsi melalui hubungan antara pemberi wewenang ( principal ) dan agen sebagai pelaksana tugas (Banfield, 1985). Agen dapat memanfaatkan keterbatasan  informasi  atau  mengendalikan  tindakan  mereka  untuk  keuntungan  pribadi  dan  melanggar  kepercayaan principal (Heywood,  2016).  Maka  pada  konteks  pelaksanaan  pemerintahan,  korupsi  merupakan  perilaku  pejabat pemerintahan selaku agen yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya dan melanggar kepentingan masyarakat sebagai principal . Ahmad et al., (2022) menjelaskan bahwa teori principal-agent menekankan mekanisme yang tepat agar agent tidak melanggar kepentingan principal .

## 2.2. Pola Hubungan antara Birokrasi dan Dunia Usaha terhadap Korupsi
Alm  (2019)  menjelaskan  bahwa  kepatuhan  masyarakat  kepada  pemerintah  untuk  membayar  pajak  didasarkan  pada pelaksanaan pemerintahan yang baik atau good governance . Pada konteks yang ideal, dana yang telah dipungut dan diterima  oleh  pemerintah  akan  dikelola  secara  efektif  dan  efisien  untuk  kepentingan  publik.  Namun  sayangnya, pengelolaan  dana  tersebut  dapat  menjadi  kesempatan  bagi  individu  dalam  birokrasi  untuk  menjadi rent-seeker atau pencari  rente  dengan  menyalahgunakan  kewenangan  yang  ada  pada  dirinya  sebagai  pejabat  publik,  sehingga  dapat dipastikan bahwa ini merupakan sebuah masalah keagenan. Maryanti dan Elfindri  (2022) menjelaskan bahwa pelaku utama korupsi melibatkan birokrasi dan pengusaha. Birokrasi dalam hal ini melibatkan institusi pemerintahan (baik di tingkat eksekutif,  yudikatif, maupun legislatif). Oleh karena itu, aktivitas  mencari rente atau disebut dengan korupsi pada pemerintahan merupakan hasil dari persekongkolan buruk di antara dua aspek, yaitu birokrasi dan dunia usaha atau swasta.
Hubungan yang pertama yaitu antara birokrasi dan dunia usaha. Tullock  (1967) telah memberikan pemahaman yang cukup  mengenai  suap  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  kepada  birokrat  berdampak  pada  peningkatan  harga  pokok barang produksi. Hal ini merupakan insentif dari pelaku usaha kepada birokrat untuk dapat memperoleh kemudahan dalam  berusaha  atau  bahkan  memonopoli  komoditas  tertentu.  Sebagai  imbalan,  birokrat  akan  menyusun  kebijakan untuk  merealisasikan  keinginan  pelaku  usaha.  Apriliyanti  dan  Kristiansen  (2019)  dalam  penelitiannya  menjelaskan bahwa  korupsi  merupakan  praktik  kolektif  yang  memberikan  keuntungan  timbal  balik.  Lebih  lanjut,  mereka menjelaskan  bahwa  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  pemilik  bisnis  adalah  mendapatkan  kendali  atas  pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Shleifer  dan  Vishny  (1993)  berpendapat  bahwa  baik  pemerintah  eksekutif  maupun  legislatif  sangat  mungkin menggunakan kewenangan penyusunan kebijakan maupun aturan yang dimilikinya untuk mendapatkan suap. Bahkan menurut Shleifer, korupsi yang dilakukan oleh politisi bisa lebih besar daripada yang dilakukan oleh pejabat publik di eksekutif karena bisa memperoleh rente dari swasta maupun dari eksekutif. Maka hal ini merupakan sebuah anomali dalam pelaksanaan pemerintahan karena idealnya legislatif menjalankan fungsi check and balances terhadap eksekutif untuk mencegah korupsi.
Hubungan yang kedua adalah hubungan di antara birokrasi itu sendiri, yang melibatkan antara pemerintahan eksekutif dengan  legislatif  atau  politik.  Konsep  dasar  keterlibatan  legislatif  untuk  menjalankan  fungsi check  and  balances muncul dari ketidakmampuan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan secara langsung, maka publik mendelegasikan  fungsi  pengawasan  tersebut  kepada  perwakilannya  dalam  hal  ini  politisi  melalui  lembaga  legislatif
(Apriliyanti & Kristiansen, 2019; Persson et al., 1997). Namun sayangnya, tujuan antara perwakilan yang terpilih atau politisi dengan masyarakat tidak selalu sejalan, terutama ketika politisi memiliki kepentingan partai atau pribadi yang berbeda (Syahruddin & Taifur, 2002). Menurut Abdullah dan Asmara (2012) serta Widyawati et al., (2023) kebijakan pengalokasian  anggaran  pada  pemerintah  daerah  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  dukungan  politik  legislatif, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat korupsi pada pemerintah daerah.
Pemerintah  memiliki kewenangan untuk  mengelola anggaran publik  yang sering kali  menjadi objek persekongkolan antara eksekutif dan legislatif untuk melakukan korupsi. Setidaknya ada tiga jenis belanja pada pemerintah yang dapat dijadikan  objek  untuk  memperoleh  keuntungan,  yaitu  belanja  pegawai,  belanja  modal,  dan  belanja  hibah.  Belanja pegawai  mencakup  pada  gaji  dan  tunjangan  serta  honorarium  untuk  pegawai  pemerintah.  Gaji  atau  upah  yang diterima  oleh  pegawai  memiliki  hubungan  erat  dengan  tingkat  korupsi  (Lambsdorff,  2005;  Treisman,  2000).  Gaji bahkan dapat dijadikan sebagai celah untuk menguntungkan diri sendiri. Treisman (2000) menjelaskan bahwa politisi dapat memaksimalkan keuntungannya dengan mengalokasikan upah yang tinggi untuk dirinya.
Sedangkan  belanja  modal  merupakan  pengeluaran  pemerintah  untuk  memperoleh  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang memberi  manfaat  lebih  dari  satu  tahun.  Secara  sederhana,  belanja  modal  merupakan  pengeluaran  pemerintah  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  seperti  pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur.  Sayangnya, berbagai kasus korupsi yang terungkap ke publik cenderung merupakan kegiatan pembangunan ataupun pemeliharaan infrastruktur, bahkan melibatkan politisi maupun kepala daerah (Akbar et al., 2021; Fatkuroji & Meilinda, 2022).
Terakhir adalah belanja hibah yang merupakan pengeluaran pemerintah sebagai bantuan keuangan kepada pihak lain, seperti  organisasi  masyarakat,  perusahaan  daerah,  maupun  instansi  pemerintahan  lainnya.  Peruntukan  belanja  hibah telah  ditetapkan  secara  spesifik,  tidak  bersifat  wajib,  dan  tidak  diberikan  secara  terus  menerus.Adrian  dan  Adrison (2021)  menemukan  adanya  hubungan  positif  antara  besaran  bantuan  hibah  pemerintah  daerah  kepada  lembaga yudikatif seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian terhadap besaran jumlah kerugian daerah dan meningkatnya ketidakpatuhan  pada  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  besaran  belanja  hibah berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

## 2.3. Pengaruh Tata Kelola dalam Pemberantasan Korupsi
Kuncoro et al. (2013) menjelaskan bahwa definisi umum dari tata kelola atau governance mencakup institusi negara dan  politik.  Tata  kelola  yang  efektif  mencakup  berbagai  aspek  seperti  akuntabilitas,  transparansi,  birokrasi  yang efektif, dan proses check and balances (Kuncoro et al., 2013) . Lele (2019) menjelaskan bahwa tata kelola merupakan cara  menggunakan  kekuasaan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  dan  sosial  suatu  negara  untuk  menciptakan kondisi  yang  lebih  baik.  Hofheimer  (2006)  meyakini  bahwa  tata  kelola  yang  baik  merupakan  salah  satu  instrumen untuk  memberantas  korupsi.  Heywood  (2016)  menjelaskan  bahwa  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  akan  mampu mengubah persepsi individu sebagai pelaku, mendorong mekanisme pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif, serta meningkatkan akuntabilitas.
Ahmad et al., (2022) mengilustrasikan bahwa korupsi terjadi karena ketidakmampuan publik sebagai principal dalam mengawasi  perilaku  birokrat  atau  pejabat  publik  sebagai  agen  karena  akuntabilitas  yang  lemah.  Oleh  karena  itu, akuntabilitas  menjadi  akses  publik  untuk  mendorong  pejabat  publik  atau  birokrat  untuk  bekerja  memenuhi kepentingan  publik.  Publik  berhak  memperoleh  informasi  mengenai  tindakan  pemerintah,  keberhasilan  yang  telah dicapai,  dan  bahkan  hal-hal  yang  telah  ditargetkan  namun  belum  tercapai.  Hak  publik  untuk  memperoleh  informasi menimbulkan  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  melaporkan  hasil  kinerjanya  secara  akuntabel.  Pada  sistem pemerintahan  di  Indonesia,  kewajiban  tersebut  diatur  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  kinerja  merupakan  wujud kewajiban  instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  hasil  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  dalam mewujudkan misi instansi yang terukur dengan target yang telah ditetapkan.
Muhtar  et  al.,  (2018)  menggunakan  akuntabilitas  kinerja  untuk  mendeskripsikan  tata  kelola  pemerintahan  dan menemukan  bukti  bahwa  akuntabilitas  kinerja  berpengaruh  negatif  terhadap  korupsi.  Hal  yang  sama  dilakukan  oleh Fuadi dan Mabrur (2021), namun dengan hasil yang berbeda. Penelitian Fuadi dan Mabrur menemukan akuntabilitas kinerja  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  korupsi.  Pada  penelitian  lain  yang  menganalisis  hubungan  tata  kelola terhadap korupsi di Indonesia dilakukan oleh Rahayuningtyas dan Setyaningrum (2018). Tata kelola dalam penelitian Rahayuningtyas  dan  Setyaningrum  tersebut  diproksikan  dengan  akuntabilitas.  Hasilnya  menemukan  bahwa akuntabilitas  yang  ditunjukkan  dengan  pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  audit  dapat  mengurangi  kemungkinan terjadinya korupsi.
Selanjutnya,  ketika  upaya  pencegahan  korupsi  telah  dilaksanakan  maka  diperlukan  indikator  untuk  mengukur keberhasilannya. Keberhasilan pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi dapat diukur dengan capaian Monitoring Center  for  Prevention (MCP).  MCP  merupakan  aplikasi  yang  dikembangkan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),  serta  Kementerian  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan-RB)  untuk memantau  capaian  kinerja  pemerintah  dalam  mencegah  korupsi.  Tua  dan  Mahi  (2022)  mengungkapkan  bahwa besaran capaian MCP menunjukkan keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam pemberantasan korupsi. MCP  terdiri  atas  delapan  indikator  yang  merupakan  hasil  identifikasi  titik  rawan  korupsi,  yaitu  sektor  perencanaan dan penganggaran  APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan terpadu satu pintu, pengawasan oleh  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan  daerah,  dan  manajemen  aset  daerah.  Implementasi  pencegahan  korupsi  yang  dilakukan  pemerintah berdasarkan  indikator  tersebut  dilaporkan  dengan  menyampaikan  dokumen  terkait.  Sehingga  capaian  MCP menunjukkan implementasi pencegahan korupsi pemerintah daerah berdasarkan delapan indikator tersebut.
Abadi  (2023)  yang  mengevaluasi  efektivitas  implementasi  MCP  menemukan  strategi  perbaikan  MCP  memerlukan peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan independensi inspektorat daerah. Temuan ini sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang memprioritaskan penguatan independensi dan  kelembagaan  APIP  sebagai  salah  satu  upaya  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  KPK  bahkan  telah merekomendasikan  kepada Presiden  RI untuk  memperkuat  peran APIP  yang  meliputi tiga aspek  utama,  yaitu aspek kelembagaan,  serta  aspek  anggara  yang  menjamin  kecukupan  ketersediaan  anggaran  untuk  pelaksanaan  kegiatan pengawasan; dan aspek SDM baik dari jumlah maupun kompetensi teknis APIP (Abadi, 2023).

## 2.4. Pengaruh Dukungan Politik terhadap Proses Check and Balances
Selain tata kelola, politik juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat korupsi, seperti yang telah ditunjukkan dalam sejumlah penelitian (Abdullah & Asmara, 2012; Alt & Lassen, 2008; Fatkuroji & Meilinda, 2022; Perdana & Hanifuddin,  2023;  Wartiningsih,  2021;  Widyawati  et  al.,  2023).  Pada  konteks  negara  demokrasi,  pemisahan kekuasaan  antara  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  dianggap  sebagai  fondasi  politik  yang  esensial.  Persson  et  al. (1997)  menjelaskan  bahwa  pemisahan  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  mekanisme check  and  balances yang  dapat mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan.  Mereka  menekankan  bahwa  proses check  and  balances antara  cabang kekuasaan  bisa  berjalan  dengan  baik  jika  tercipta  konflik  kepentingan  antar  cabang  kekuasaan  tersebut  khususnya pada proses untuk penyusunan dan penetapan kebijakan publik.
Alt  dan  Lassen  (2008)  memperluas  pandangan  Persson  dengan  memasukkan  peran  partai  politik  dalam  dinamika kekuasaan.  Mereka  mengakui  bahwa  partai  politik  memiliki  peran  signifikan  dalam  mengatur  kekuasaan  eksekutif dan  legislatif.  Kedua  cabang  ini  sering  kali  dikendalikan  oleh  partai  politik  yang  berbeda,  yang  dikenal  sebagai divided government , atau oleh partai politik yang sama, yang disebut unified government . Pemisahan kekuasaan dalam perspektif ini mencerminkan dinamika agency-problem yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik.
Namun,  kajian  tentang  struktur  politik  ini  terus  berkembang.  Garmann  (2017)  mengembangkan  pandangan  Alt  dan Lassen  (2008)  dengan  mempertimbangkan  jumlah  partai  politik  yang  lebih  beragam.  Pemisahan  kekuasaan  dalam konteks Garmann dapat muncul dalam bentuk divided government ketika terdapat perbedaan mayoritas afiliasi partai politik di lembaga legislatif dan afiliasi atau koalisi partai yang mendukung pemerintahan eksekutif.

## 3. Research Method
Untuk  menguji  hipotesis  pada  penelitian  ini,  peneliti  harus  menentukan  bagaimana  mengukur  korupsi.  Sayangnya, berbagai  literatur  belum  menemukan  rumusan  pengukuran  korupsi  yang  seragam.  Beberapa  literatur  mengukur korupsi  berdasarkan  hasil  survey.  Namun  keakuratan  hasil  survey  masih  patut  dipertanyakan,  karena  cenderung bersifat  subjektif.  Tidak  ada  cara  untuk  mengetahui  apakah  pihak  yang  disurvey  memiliki  pemahaman  yang  cukup untuk memberikan pendapat yang tepat.
Pada sisi lain, pengukuran korupsi juga menggunakan data hukuman atau vonis pengadilan. Namun hal ini juga masih cenderung  kurang  tepat,  karena  vonis  pengadilan  hanya  menggunakan  data  kasus  korupsi  yang  terungkap,  belum mampu  mengukur  kejadian korupsi  yang tidak  terungkap atau  masih dalam tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.  Selain  itu,  pendekatan  pengukuran  korupsi  ini  cenderung  menggunakan  data  vonis  berdasarkan  tahun penanganan  di  pengadilan,  dan  mengabaikan  keterjadian  korupsi  berdasarkan  tahun  anggarannya,  sehingga  masih
Arifuddin et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2023, 3(6): 1071–1083
memunculkan bias. Oleh karena itu, penelitian ini  menggunakan data vonis pengadilan  berdasarkan tahun anggaran keterjadiannya.
Data  yang  digunakan  merupakan  data  panel  pada  24  Pemerintah  Daerah,  baik  Pemerintah  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota  di  Aceh,  periode  tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2021.  Pengukuran  korupsi  dilakukan  dengan menggunakan  jumlah  pelaku  atau  terdakwa  kasus  korupsi  yang  terjadi  berdasarkan  data  pada  pengadilan  Negeri Tipikor  Banda  Aceh.  Pengukuran  korupsi  menggunakan  data  berupa  kasus  korupsi  akan  lebih  baik  karena  memuat informasi  yang  lebih  riil  mengenai  terjadinya  korupsi  (Cordis,  2009).  Penggunaan  data  kasus  korupsi  berdasarkan tahun  anggaran  akan  memberikan  gambaran  riil  mengenai  keterjadian  kasus  korupsi  pada  pemerintah  daerah. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan adalah Capaian MCP Pemerintah Daerah, Nilai Temuan Audit BPK  pada  LHP  LKPD,  Capaian  AKIP  Pemerintah  Daerah,  serta  Dukungan  Politik  legislatif  terhadap  pimpinan daerah.

## 3.1. Pembentukan Model
Mempertimbangkan  data  korupsi  yang  digunakan  merupakan  jumlah  pelaku  korupsi  yang  berupa  data  cacah,  maka model  empiris  yang  digunakan  adalah  regresi  poisson.  Hardin  dan  Hilbe  (2018)  mengungkapkan  bahwa  regresi poisson dilakukan  untuk  menganalisis hubungan antara variabel independen dengan  variabel dependen yang berupa data cacah. Namun penggunaan regresi poisson mensyaratkan asumsi equidispersi atau kondisi nilai mean dan varians dari  variabel  terikat  bernilai  sama    ( E(Y)  =  Var(Y)  =  μ ),  karena  jika  terjadi  overdispersi  maka  hasil  analisis  dapat menjadi  tidak  akurat  dan  mempengaruhi  interpretasi  hasil  (Hardin  &  Hilbe,  2018).  Pengujian  pemenuhan  asumsi equidispersi  dapat  diketahui  dari  nilai deviance dan pearson  chi-squares dibagi  dengan  derajat  bebasnya,  jika memperoleh hasil lebih dari 1 maka terjadi overdispersi pada data (Hardin & Hilbe, 2018).
Jika  model  regresi  poisson  tidak  memenuhi  asumsi  equidispersi,  maka  model  regresi  binomial  negatif  merupakan metode  yang  dapat  digunakan  karena  model  ini  dapat  digunakan  dalam  keadaan  equidispersi  maupun  overdispersi (Hardin  &  Hilbe,  2018;  Ismail  &  Jemain,  2007).  Fungsi  peluang  Binomial  Negatif  (Molla  &  Muniswamy,  2012) adalah sebagai berikut:
𝑓(𝑦|𝜇𝛼) = 𝑟(𝑦+𝛼−1) 𝑦!𝑟(𝛼−1) ( 𝛼𝜇 1+𝛼𝜇 ) 𝑦 ( 1 1+𝛼𝜇 ) 𝛼−1
y merupakan variabel dependen berupa data cacah, µ adalah nilai harapan y , dan 𝛼 adalah parameter dispersi. Strategi empiris  dengan  menggunakan  model  binomial  negatif  untuk  mengetahui  hubungan  tata  kelola  dan  faktor  politik terhadap korupsi, dijelaskan sebagai berikut:
𝑌 𝑖 = 𝑒𝑥𝑝 (𝛽 0 + 𝛽 1 𝑋 1𝑖 +   𝛽 2 𝑋 2𝑖 + 𝑍 𝑖 𝛽 3 ) + 𝜀 𝑖
dengan predictor linear ln(μ 𝑖 ) =   𝑋 𝑖 ′ 𝛽 .  Y  merupakan  variabel  terikat  berupa count  variable yaitu  jumlah  pelaku korupsi,  X 1 dan  X 2 masing-masing  merupakan  variabel  bebas  utama,  dalam  hal  ini  tata  kelola  dan  faktor  politik,  Z merupakan  variabel  kontrol. μ adalah expected  count atau  ekspektasi  nilai count Y. 𝛽 0 , 𝛽 1 , 𝛽 2 , 𝛽 3 merupakan parameter  yang  ingin  diketahui.  Pada  model  binomial  negatif,  nilai 𝛽 tidak  menginterpretasikan  variabel  Y  secara langsung, namun diintrepretasikan sebagai log dari ekspektasi nilai count Y.
Terdapat dua pengujian parameter yang dilakukan yaitu menguji parameter dispersi dan  parameter koefisien regresi. Pengujian  parameter  dispersi  dilakukan  untuk  memeriksa  asumsi  equidispersi  pada  regresi  poisson,  sedangkan pengujian  parameter  koefisien  regresi  bertujuan  untuk  memeriksa  validitas  hasil  analisis.  Pengujian  parameter koefisien regresi menggunakan uji-G sebagai pengujian simultan dan uji wald secara parsial. Statistik uji-G mengikuti distribusi chi-square (X²) dengan derajat bebas p, di mana p = k + 1 yang merupakan banyaknya parameter. Jika nilai 𝐺 > 𝑋 (𝛼,𝑝) 2 ,  maka 𝐻 0 ditolak,  yang  berarti  minimal  satu  variabel  independen  dalam  model  berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi α%, dan dilanjutkan dengan pengujian parameter secara parsial menggunakan uji Wald. Statistik uji wald mengikuti distribusi chi-square (X²) dengan derajat bebas 1. Jika nilai 𝑊 𝑗 > 𝑋 (𝛼,1) 2 , maka 𝐻 0 ditolak, yang berarti variabel independen ke- j dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi α%.

## 3.2. Pemilihan Model
Pemilihan  model  estimasi  yang  tepat  bertujuan  untuk  memperoleh  hasil  yang  lebih  baik.  Ada  tiga  model  estimasi yang biasanya dilakukan untuk menentukan model estimasi yang terbaik, yaitu dengan common effect model (CEM),
fixed  effect  model (FEM),  dan  dengan random  effect  model (REM).  Pengujian  yang  dilakukan  untuk  menentukan pilihan model yang tepat dilakukan dengan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM).
Uji chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan pilihan model yang tepat, antara CEM atau FEM. Hipotesis 0 pada uji Chow adalah pilih CEM dan dapat diidentifikasi berdasarkan nilai probabilitas ( p-value ) pada FE. Jika p-value lebih besar dari alpha (0.05), maka H 0 diterima. Pengujian yang kedua adalah uji  hausman. Pengujian ini  dilakukan  untuk  menentukan  pilihan  model  yang  tepat,  antara  FEM  atau  REM.  Hipotesis  0  pada  uji  Hausman adalah pilih REM jika p-value lebih besar dari alpha (0.05). Terakhir, Uji LM merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan pilihan model yang tepat, antara REM atau CEM. Hipotesis 0 pada uji LM adalah pilih CEM jika jika p-value pada CE lebih besar dari alpha (0.05).

## 3.3. Definisi Operasional Variabel
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  jenis  variabel,  yaitu  dependen,  independen,  dan  kontrol.  Jumlah  pelaku  korupsi merupakan  variabel  dependen.  Sedangkan  variabel  independen  yang  digunakan  adalah  capaian  nilai  MCP,  capaian akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  dan  dukungan  partai  politik  legislatif  kepada  pimpinan  daerah.  Serta realisasi  belanja  pemerintah  berupa  belanja  pegawai,  belanja  modal,  dan  belanja  hibah  digunakan  sebagai  variabel kontrol untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih baik. Definisi operasional dan pengukuran variabel tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1. Defenisi Operasional dan Pengukuran variabel Variabel Definisi Pengukuran Sumber Data Hipotesa Variabel Dependen Pelaku Korupsi (Y) Jumlah  terdakwa  kasus  korupsi pada pemerintah daerah di Aceh Jumlah pelaku Kasus Korupsi yang terungkap SIPP PN Banda Aceh Variabel Independen Capaian MCP (X 1 ) upaya  pencegahan  korupsi  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Skor 0 – 100 MCP KPK (-) Akuntabilitas Kinerja (X 2 ) Akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan Kategori Capaian 1 = capaian D; 2 = capaian C; 3 = capaian CC; 4 = capaian B; 5 = capaian BB; 6 = capaian A; 7 = capaian AA. KemenPAN- RB (-)
Dukungan  Politik DPRD (X 3 ) Dukungan partai politik di legislatif terhadap pimpinan daerah 0 = unified government 1 = divided government KPU/KPUD (-)

## Variabel Kontrol
Belanja  Pegawai (Z 1 ) Realisasi  Anggaran  pemerintah daerah untuk kesejahteraan pegawai Logaritma Natural Belanja Pegawai LHP BPK (-) Belanja Modal (Z 2 ) Realisasi  Anggaran  pemerintah daerah untuk belanja modal Logaritma Natural Belanja Modal LHP BPK (+) Belanja Hibah (Z 3 ) Realisasi  Anggaran  pemerintah daerah untuk belanja hibah Logaritma Natural Belanja Hibah LHP BPK (+)

## 4. Results and Discussions

## 4.1. Analisis Deskriptif
Nilai  rata-rata  variabel  dependen  berupa  jumlah  pelaku  korupsi  sebesar  1.35  dengan  variansi  2.45  menunjukkan bahwa  setidaknya  dalam  setiap  korupsi  yang  terjadi  melibatkan  1  hingga  3  orang  pelaku.  Dua  variabel  yang merefleksikan aspek tata kelola adalah capaian MCP dan capaian akuntabilitas kinerja. Nilai rata-rata capaian MCP adalah 56.06 dengan variansi sebesar 16.54 yang mengindikasikan penyebaran data yang relatif tinggi. Capaian MCP terendah  pada  skor  25  sedangkan  yang  tertinggi  dengan  skor  87.  Sedangkan  untuk  capaian  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah dikategorikan menjadi 3. Hal ini dilakukan karena sebaran data capaian akuntabilitas berada pada kategori  2,  3,  dan  4.  Pada  capaian  AKIP  kategori  4  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  0.22  dengan  variansi  sebesar 0.419.  Sedangkan  capaian  AKIP  kategori  3  memiliki  nilai  rata-rata  0.5  dengan  nilai  varians  0.504,  serta  capaian AKIP kategori 2 memiliki nilai rata-rata 0.277 dengan varians sebesar 0.451. Nilai variansi yang tidak jauh dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebagian besar observasi memiliki capaian yang mendekati rata-rata.
Dukungan politik direfleksikan dengan dukungan partai politik legislatif terhadap pimpinan daerah. Dukungan politik legislatif  merupakan  variabel dummy yang  mengindikasikan  apakah  pimpinan  daerah  didukung  oleh  mayoritas anggota  DPRD  atau  tidak.  Pada  sampel  yang  diamati,  rata-rata  pimpinan  daerah  tidak  mendapatkan  dukungan mayoritas anggota DPRD atau divided dengan nilai 0.72. Variansi yang rendah sebesar 0.45 menunjukkan bahwa data cenderung  lebih  mendekati  rata-rata,  artinya  sebagian  besar  pimpinan  daerah  yang  diobservasi  tidak  memiliki dukungan politik legislatif atau divided .
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Obs Mean Std. Dev Min Max Pelaku Korupsi (Y) 72 1.347 2.445 0 16 Capaian MCP (X 1 ) 72 56.056 16.544 25 87 Akuntabilitas Kinerja (X 2 ) AKIP_4 72 0.222 0.419 0 1 AKIP_3 72 0.5 0.504 0 1 AKIP_2 72 0.277 0.451 0 1 DPDPRD_x3 72 0.722 0.451 0 1 BPegawai_z1 72 26.785 0.552 25.883 28.599 BModal_z2 72 26.146 0.569 25.267 28.782 BHibah_z3 72 23.953 1.429 18.801 28.297
Sumber : Data sekunder diolah, 2023 (menggunakan Stata 14MP)
Selain  tata  kelola  dan  dukungan  politik,  aspek  realisasi  belanja  pemerintah  berupa  belanja  pegawai,  belanja  modal, dan belanja hibah digunakan sebagai variabel kontrol. Pada variabel belanja pegawai diperoleh nilai rata-rata sebesar 520  miliar  rupiah,  nilai  variansi  sebesar  459  miliar  rupiah,  nilai  minimum  sebesar  174  miliar  rupiah,  dan  nilai maksimum  sebesar  2.63  triliun  rupiah.  Untuk  variabel  belanja  modal  diperoleh  nilai  rata-rata  sebesar  304  miliar rupiah,  standar  deviasi  sebesar  455  miliar  rupiah,  nilai  minimum  sebesar  94  miliar  rupiah,  dan  nilai  maksimum sebesar  3.16  triliun  Rupiah.  Sementara  itu,  variabel  belanja  hibah  diperoleh  nilai  rata-rata  sebesar  90  miliar  rupiah, standar deviasi sebesar 289 miliar rupiah, nilai minimum sebesar 146 juta rupiah, dan nilai maksimum sebesar 1.95 triliun rupiah. Standar deviasi  yang relatif tinggi pada  masing-masing variabel  menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam besaran belanja antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya.

## 4.2. Uji Parameter Dispersi
Regresi  poisson  mensyaratkan  asumsi  equidispersi  atau  kondisi  nilai mean dan  varians  dari  variabel  dependen bernilai sama (E(Y) = Var(Y) = μ), karena jika terjadi overdispersi maka hasil analisis dapat menjadi tidak akurat dan mempengaruhi  interpretasi  hasil.  Berdasarkan  Tabel  2,  diketahui  bahwa  nilai  varians  lebih  besar  daripada  mean (2.445  >  1.347).  Selain  itu,  hasil  pengujian  dengan  regresi  poisson  diperoleh  nilai deviance  (LR  test  of  alpha=0: chibar2(01))  sebesar  28.25 dan p-value  (Prob  >=  chibar2) sebesar  0.000.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa deviance yang  diamati  lebih  besar  dari  1,  serta p-value yang  sangat  rendah  mendekati  0.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa ada masalah equidispersi atau terjadi overdispersi pada sebaran data, sehingga model regresi binomial negatif lebih baik digunakan daripada regresi poisson (Hardin & Hilbe, 2018; Ismail & Jemain, 2007).

## 4.3. Pemilihan Model Regresi
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  panel,  sehingga  perlu  dilakukan  uji  pemilihan  model  untuk menentukan model regresi panel yang paling sesuai ( common effect (CE), fixed effect (FE), atau random effect (RE) ) untuk  digunakan  dalam  analisis  data  panel  sehingga  hasil  analisis  yang  diperoleh  akan  lebih  akurat  dan  dapat diandalkan.
Tabel 1 Hasil Uji Pemilihan Model pada Regresi Panel Binomial Negatif Uji Hipotesis Kriteria Hasil Uji Keputusan Uji Chow H0:  pilih  model  CE H1: pilih model FE Prob chi-square (FE) > α 0.0000 < 0.05 Tolak H0: pilih FE Uji Hausman H0:  pilih  model  RE H1: pilih model FE Prob chi-square > α 0.4098 > 0.05 Terima H0: pilih RE Uji LM H0:  pilih  model  CE H1: pilih model RE Prob. chi-square (CE) > α 0.0840 > 0.05 Terima H0 : pilih CE
Sumber : Data sekunder diolah, 2023 (menggunakan Stata 14MP)
Berdasarkan  hasil  uji  pemilihan  modeldiperoleh  hasil  bahwa common  effect  model merupakan  model  yang  terbaik. Tabel  3  menunjukkan  kriteria  pemilihan  model  regresi  terbaik.  Hasil  uji  Chow  menunjukkan  bahwa  model Fixed- Effect (FE) dipilih  sebagai  model yang lebih baik.  Selanjutnya,  hasil Uji Hausman juga  menunjukkan bahwa  model Random-Effect (RE) merupakan model yang lebih baik. Hasil kedua pengujian yang menunjukkan hal yang  berbeda, Oleh  karena  itu  dilakukan  uji  LM,  hasilnya  menunjukkan  bahwa  model common  effect (CE)  dipilih  sebagai  model yang lebih baik.

## 4.4. Uji Parameter Koefisien Regresi
Tabel 4. Hasil Uji Parameter Koefisien Regresi Variabel Model 1 Model 2 Model 3 Capaian MCP -0.033*** (0.014) -0.034*** (0.012) -0.041*** (0.015) Akuntabilitas Kinerja AKIP_3 -0.712* (0.417) -0.786* (0.429) -1.015* (0.588) AKIP_4 -1.167** (0.546) -1.107** (0.551) -1.697*** (0.619) Dukungan Politik Legislatif -0.350 (0.436) -0.461 (0.876) Belanja Pegawai 0.522 (0.780) Belanja Modal 0.157 (0.789) Belanja Hibah 0.086 (0.208) Cons 2.493 (0.336) 2.823 (0.823) -16.703 (10.379) Obs 72 72 72 Chi2 13.13 13.78 18.74 Prob > Chi2 0.004 0.008 0.0098 Log likelihood -105.055 -104.726 -102.247
Setelah  menentukan  model  estimasi  yang  digunakan  berupa  regresi  panel  binomial  negatif  dengan common-effect , dilakukan  pengujian  parameter  koefisien  regresi.  Hasil  pengujian  sebagaimana  yang  tersaji  pada  Tabel  4 menunjukkan  3  model  pengujian.  Model  1  menguji  hubungan  antara  aspek  tata  kelola  terhadap  korupsi,  kemudian model 2 menguji hubungan aspek tata kelola dan dukungan politik terhadap korupsi, serta model 3 menguji hubungan
aspek  tata  kelola  dan  aspek  dukungan  politik  ditambah  dengan  variabel  kontrol  berupa  realisasi  belanja  pemerintah (belanja pegawai, belanja modal, dan belanja hibah).
Nilai chi-square pada  Model  3  sebesar  18.74  dengan degree  of  freedom sebesar  7  pada  taraf  signifikansi  5  persen, maka diperoleh nilai chi-square tabel sebesar 14.067. Hal ini menunjukkan bahwa nilai G > 𝑋 (𝛼,𝑝) 2 , maka 𝐻 0 ditolak, artinya setidaknya ada satu variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5 persen. Sehingga model regresi panel binomial negatif dengan common-effect dapat digunakan untuk menganalisis hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.
Hasil  pengujian  sebagaimana  yang  tersaji  pada  Tabel  4,  nilai Log  Likelihood terendah  ada  pada  model  3  bernilai negatif 102.247, artinya model 3 merupakan model yang terbaik di antara model lainnya untuk menjelaskan data yang digunakan.  Pada  model  3,  terdapat  4  variabel  yang  berpengaruh  signifikan  pada  taraf  signifikansi  5  persen,  yaitu variabel capaian MCP dan variabel akuntabilitas dengan capaian 4 atau pada kategori B.

## 4.5. Pembahasan
Hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa capaian MCP dan akuntabilitas kinerja memiliki pengaruh negatif yang signifikan  terhadap  jumlah  pelaku  korupsi  pada  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Aceh.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin tinggi nilai variabel capaian MCP dan akuntabilitas kinerja, maka semakin kecil jumlah pelaku korupsi pada pemerintah  daerah  di  Provinsi  Aceh.  Pada  perspektif  teori principal-agent ,  MCP  dapat  dipandang  sebagai  bentuk pengendalian  untuk  mengatasi  masalah  keagenan  pada  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Aceh.  Hasil  estimasi menunjukkan  bahwa  setiap  peningkatan  satu  unit  MCP  akan  mengurangi  jumlah  pelaku  korupsi  sebesar  0,04  kali. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan nilai MCP sangat penting bagi pemerintah Daerah di Provinsi Aceh dalam upaya mencegah korupsi, khususnya mengurangi jumlah pelaku korupsi.
Temuan  ini  sejalan  dengan  Penelitian  Tua  dan  Mahi  (2022)  yang  menegaskan  bahwa  peningkatan  nilai  MCP berdampak pada peningkatan  investasi. Meskipun dalam penelitian tersebut  menggunakan variabel investasi,  namun masih ada korelasi antara korupsi dan investasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Blackburn et al. (2006) bahwa korupsi  menghambat  investasi  baik  dari dalam  maupun  luar  negeri.  Pengaruh  MCP  yang  begitu  signifikan  terhadap praktik  korupsi  mengindikasikan  bahwa  capaian  MCP  memang  merupakan  indikator  yang  tepat  untuk  mengukur keberhasilan pencegahan korupsi.  Abadi (2023) mengungkapkan bahwa MCP disusun berdasarkan  hasil identifikasi titik  rawan  korupsi  pada  instansi  pemerintah  baik  di  pusat  maupun  daerah,  serta  ada  rencana  aksi  yang  jelas  untuk melakukan pencegahan korupsi secara terintegrasi.
Sementara  itu,  capaian  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  secara  signifikan  pada  penurunan  jumlah  pelaku korupsi  sebanyak  1.70  kali.  Hasil  estimasi  pada  penelitian  ini  sejalan  dengan  Saputra  dan  Setiawan  (2021)  yang mengukur  korupsi  dengan  nilai  kerugian  daerah  berdasarkan  temuan  audit  BPK.  Pelaksanaan  pemerintahan  yang akuntabel  mampu  meningkatkan  peran  serta  Masyarakat  untuk  mengawasi  tindakan  pemerintah.  Hal  ini  sejalan dengan argumen Shah (2006) bahwa akuntabilitas yang efektif akan mengendalikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan  oleh  pejabat  publik,  yang  akan  mengurangi  korupsi.  Temuan  penelitian  ini  menguatkan  pengaruh akuntabilitas  terhadap  korupsi  karena  dengan  model  dan  data  pengukuran  korupsi  yang  berbeda,  masih  ditemukan hasil  yang  sejalan  sebagaimana  yang  telah  ditemukan  pada  penelitian  sebelumnya  yang  menemukan  pengaruh akuntabilitas terhadap penurunan tingkat korupsi maupun penanganan maslah korupsi secara optimal (Afriyanti et al., 2015; Muhtar et al., 2018; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Shah, 2006).

## 5. Conclusion
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  tata  kelola  berpengaruh  negatif  terhadap  korupsi  pada  pemerintah  daerah  di Provinsi  Aceh,  sedangkan  beberapa    variabel  lain  yang  telah  diuji  tidak  berpengaruh  signifikan.  Ini  menunjukkan bahwa  ada  hubungan  antara  korupsi  di  Provinsi  Aceh  terjadi  pada  pemerintah  daerah  dengan  capaian  MCP, akuntabilitas kinerja dengan capaian minimal B. Oleh karena itu, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk terus mendorong peningkatan capaian MCP dan akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah telah  mendukung  strategi  pemberantasan  korupsi.  Maka  dalam  hal  ini,  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Aceh  dapat
Arifuddin et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2023, 3(6): 1071–1083
meningkatkan  kualitas  dan  ketepatan  waktu  dalam  penilaian  MCP  dan  AKIP  sehingga  informasi  tersebut  dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah korupsi.
Kebijakan  pemberian  insentif  bagi  pegawai  pemerintah  harus  dikelola  secara  baik,  sesuai  dengan  beban  kerja  dan capaian  kinerjanya.  Pengawasan  terhadap  proses  perencanaan  dan  penganggaran  APBD  harus  ditingkatkan  dengan melibatkan  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)  khususnya  pada  belanja  modal  pemerintah,  sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terealisasi secara efektif dan efisien.
Harus  diakui  bahwa  penelitian  ini  memiliki  keterbatasan,  selalu  ada  kemungkinan  terdapat  faktor  lain  yang  tidak terobservasi  dalam  penelitian  ini,  namun  mampu  menjelaskan  hubungan  antara  tata  kelola  dan  dukungan  politik terhadap  praktik  korupsi  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Aceh.  Misalnya  variabel  dependen  yang  digunakan  masih berdasarkan  jumlah  pelaku  perkara  korupsi  yang  telah  memperoleh  vonis  dari  pengadilan,  belum  mencakup  pada kasus  korupsi  yang  terungkap  namun  masih  dalam  proses  di  Aparat  Penegak  Hukum  (APH).  Penelitian  selanjutnya dapat memperluas definisi operasional untuk variabel dependen dengan menggunakan kasus korupsi yang terungkap di publik  maupun  sedang diproses oleh  APH. Selain itu, penelitian  selanjutnya dapat  menganalisis hubungan antara jumlah pelaku korupsi dengan dampak korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara maupun daerah.

## References
Abadi,  M. P. (2023). Effectiveness of MCP in Overseeing  Government  ’ s Internal  Supervision :  A  Case  Study of Riau  ’  s  Local  Governments. Aptisi  Transactions  on  Technopreneurship  (ATT) , 5 (2),  190–204. https://doi.org/https://doi.org/10.34306/att.v5i2.305
Abdullah, S., & Asmara, J. A. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris Atas  Aplikasi  Agency  Theory  Di  Sektor  Publik. SSRN  Electronic  Journal , August  2008 . https://doi.org/10.2139/ssrn.1709142
Adrian,  A.,  &  Adrison,  V.  (2021).  Hibah  Kepada  Lembaga  Yudikatif  Dan  Kepatuhan  Pemerintah  Daerah Memulihkan  Kerugian  Keuangan  Daerah. Jurnal  Dinamika  Ekonomi  Pembangunan , 4 (1),  15–36. https://doi.org/10.14710/jdep.4.1.15-36
Ahmad,  A.  N.,  Sijabat,  H.  G.,  &  Manor,  U.  (2022).  Eradication  at  the  Crossroads:  Principal  Agent  and  Collective Action  as  a  Middle  Way  to  Eradicate  Corruption  in  Indonesia. Salus  Cultura:  Jurnal  Pembangunan  Manusia Dan Kebudayaan , 2 (1), 69–80. https://doi.org/https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i1.47
Akbar, K., Pasha Karim, Z., Fadlullah, N., & Siddiq Armia, M. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khsusus
Aceh dan Dampaknya
terhadap Pemberantasan Korupsi.
Integritas , 7 (1), 101–120. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719
Alm,  J.  (2019).  What  Motivates  Tax  Compliance?  In Journal  of  Economic  Surveys (Vol.  33,  Issue  2). https://doi.org/10.1111/joes.12272
Alt,  J.  E.,  &  Lassen,  D.  D.  (2008).  POLITICAL  AND  JUDICIAL  CHECKS  ON  CORRUPTION :  EVIDENCE FROM AMERICAN
STATE GOVERNMENTS. Economics & Politics , 20 (1), 33–61. https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2007.00319.x
Apriliyanti, I. D., & Kristiansen, S. O. (2019). The logics of political business in state-owned enterprises: the case of Indonesia. International  Journal  of  Emerging  Markets , 14 (5),  709–730.  https://doi.org/10.1108/IJOEM-08- 2018-0433
Banfield, E. C. (1985). Corruption as a Feature of Governmental Organization. Here the People Rule, Corruption as a Feature of Governmental Organization , 18 (3), 147–170. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-2481-2_8
Blackburn,  K.,  Bose,  N.,  &  Emranul  Haque,  M.  (2006).  The  incidence  and  persistence  of  corruption  in  economic development.
Journal
of Economic
Dynamics
and Control , 30 (12), 2447–2467. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2005.07.007
BPS.  (2023). Persentase  Penduduk  Miskin  Aceh .  https://aceh.bps.go.id/indicator/23/42/1/persentase-penduduk- miskin.html
Cordis, A. S. (2009). Judicial checks on corruption in the United States. Economics of Governance , 10 (4), 375–401.
https://doi.org/10.1007/s10101-009-0065-z
Fatkuroji, I., & Meilinda, S. D. (2022). Pilihan Publik Dalam Serial Kasus Korupsi Kepala Daerah. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 7 (2), 345–358. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799
Fuadi,  I.,  &  Mabrur,  A.  (2021).  Faktor-faktor  penentu  korupsi  pada  pemerintah  daerah  di  Indonesia. Indonesian Treasury  Review  Jurnal  Perbendaharaan  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik , 6 (4),  317–328. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.410
Garmann,  S.  (2017).  Political  budget  cycles  and  divided  government. Regional  Studies , 0 (0),  1–13. https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1316839
Hardin,  J.  W.,  &  Hilbe,  J.  M.  (2018). Generalized  Linear  Models  and  Extensions,  Fourth  Edition (Fourth).  Stata Press. https://www.stata-press.com/books/generalized-linear-models-and-extensions/
Heywood,  P.  M.  (2016).  Rethinking  Corruption :  Hocus-  Pocus,  Locus  and  Focus  . Slavonic  and  East  European Review , 95 (1). https://nottingham- repository.worktribe.com/index.php/preview/838326/Rethinking20corruption20-20FINAL.pdf ICW. (2022). Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020 (Issue April). https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Redflag_25042022.pdf
Ismail,  N.,  &  Jemain,  A.  A.  (2007).  Handling  Overdispersion  with  Negative  Binomial  and  Generalized  Poisson Regression Models Casualty Actuarial Society
Forum , Winter 2007. Society , 103–158. http://www.casualtyactuaries.com/pubs/forum/07wforum/07w109.pdf
Kerry  L.  Hofheimer.  (2006). The  Good  Governance  Agenda  of  International  Development  Institutions [Old Dominion University]. https://doi.org/10.25777/67he-3892
Khan, F., & Pillay, P. (2019). Corruption and its Repercussions on Employment, Poverty and Inequality: Rwanda and South Africa
Compared. Journal of Reviews on Global Economics , 8 (0), 1203–1212. https://doi.org/10.6000/1929-7092.2019.08.104
KPK. (2021). Laporan Tahunan KPK 2021 . https://web.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan
Krueger,  A.  O.  (1974).  The  Political  Economy  of  Rent-Seeking  Society. The  American  Economic  Review , 64 (3), 291–303. https://doi.org/10.2307/1808883
Kuncoro, A., Adrison, V., & Isfandiarni, I. (2013). Varieties of Governance of Public Goods Delivery in Indonesia : The  Case  of  Roads  after  Decentralization  and  Local  Democratization. Working  Paper  in  Economics  and Business , III (1), 1–44.
Lambsdorff,  J.  G.  (2005). Consequences  and  causes  of  corruption:  What  do  we  know  from  a  cross-section  of countries?
Lele, G. (2019). Asymmetric Decentralization and the Problem of Governance: The Case of Indonesia. Asian Politics and Policy , 11 (4), 544–565. https://doi.org/10.1111/aspp.12493
Maryati, S., & Elfindri. (2022). Ekonomi Anti Korupsi: Pendidikan Anti Korupsi dalam Konteks Ilmu Ekonomi dan pembangunan. In ץראה (Pertama, Issue 8.5.2017). Rajawali Press.
Molla,  D.  T.,  &  Muniswamy,  B.  (2012).  Power  of  Tests  for  Overdispersion  Parameter  in  Negative  Binomial Regression Mode. IOSR Journal of Mathematics , 1 (4), 29–36. https://doi.org/10.9790/5728-0142936
Muhtar,  Sutaryo,  &  Sriyanto.  (2018).  Corruption  in  Indonesian  local  government:  Study  on  triangle  fraud  theory.
International Journal of Business and Society , 19 (2), 536–552.
https://www.researchgate.net/publication/327403571_Corruption_in_Indonesian_local_government_Study_on_ triangle_fraud_theory/citation/download
Nan,  S.  (2021).  Study  on  the  Relation  of  Grassroots  Corruption  and  Government  Expenditure. Procedia  Computer Science , 199 , 1031–1035. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.130
Perdana,  A.,  &  Hanifuddin,  M.  (2023).  Pencegahan  korupsi  politik :  Penerapan  Sistem  Integritas  Partai  Politik  di
Partai Kebangkitan Bangsa. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 9 (1), 1–16.
https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.982
Arifuddin et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2023, 3(6): 1071–1083
Persson,  T.,  Roland,  G.,  &  Tabellini,  G.  (1997).  Separation  of  Powers  and  Political  Accountability. The  Quarterly Journal of Economics , 112 (4), 1163–1202. http://www.jstor.org/stable/2951269
Quah,  J.  S.  T.  (2009). Governance  and  Corruption :  Exploring  the  Connection  Linked  r . 16 (2),  119–135. https://www.jstor.org/stable/44288906
Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi.
EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 1 (4), 431–450.
https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597
Setiyono, B. (2017). Evidence From Four Case Studies. Politika , 8 (1), 27–62.
Shah,  A.  (2006).  Corruption and  Decentralized  Public  Governance.  In Policy  Research  Working  Paper (No.  3824). https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781847201515.00 029
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Andrei shleifer and robert. The Quarterly Journal of Economics , 108 (3), 599– 617. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2118402
Syahruddin,  &  Taifur,  W.  D.  (2002). The  Role  of  The  Regional  Assembly  in  Achieving  The  Objective  of Decentralization and Regional Perspectives in The Implementation of Decentralization . https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACR387.pdf
Tanzi,  V.  (1998).  Corruption  Around  the  World:  Causes,  Consequences,  Scope,  and  Cures. IMF  Working  Paper . https://doi.org/10.2307/3867585
Treisman,  D.  (2000).  The  Causes  of  Corruption. Journal  of  Public  Economics2 , 76 (3),  399–457. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00092-4
Triwibowo,  S.  (2019).  Public  Financial  Management  and  Corruption  In  Indonesia:  a  Panel  Cointegration  and Causality Analysis. Journal of Indonesian Economy and Business , 34 (3), 267–279.
https://doi.org/10.22146/jieb.50719
Tua, M., & Mahi, B. R. (2022). Analisis pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi swasta di tingkat kabupaten
/ kota
di
Indonesia. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 8 (2), 247–258.
https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.915
Tullock, G. (1967). The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft. Western Economic Journal , 5 (3), 224–232. https://doi.org/doi:10.1111/j.1465-7295.1967.tb01923.x
Wartiningsih.  (2021).  Apakah  tata  kelola  pemerintahan  dan  struktur  politik  mampu  menekan  kecenderungan terjadinya  korupsi  di  indonesia? Jurnal  Dinamika  Ekonomi  Pembangunan , 4 (2),  88–106.  https://doi.org/DOI: 10.14710/jdep.4.2.88-106
Widyawati, A., Setyanto, H., Evan,  A., & Justicea, N. (2023). Penerapan  whistleblowing system pada partai politik sebagai  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi. Integritas :  Jurnal  Antikorupsi , 9 (1),  71–84. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.983
Yuliandri,  Fahmi,  K.,  Amsari,  F.,  &  Kabullah,  M.  I.  (2019). Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Dana  Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Berdasarkan Prinsip Desentralisasi Asimetris . http://repo.unand.ac.id/37197/1/Laporan Penelitian SKIM Guru Besar...pdf