Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853  e-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 6, Juni 2020

## KESIAPSIAGAAN  WILAYAH  PADA  PUSKESMAS  SEBAGAI  FASYANKES TINGKAT  PERTAMA  DALAM  MENGHADAPI  PANDEMI  COVID-19 BERDASARKAN INDIKATOR SDM DAN SARANA PRASARANA

## Santosa
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Jawa Tengah Email: sekarlangits@yahoo.co.id

## Abstrak
Coronavirus Disease (COVID-19) merupakan jenis virus baru yang belum pernah ditelaah  sebelumnya.  Dalam  Penelitian  sebelumnya,  SARS  ditularkan  dari  kucing luwak (civet cats)  pada manusia serta MERS melalui unta ke manusia. Penularan manusia  ke  manusia  sangat  terbatas.  Penghambatan  serta  penanggulangan COVID-19  perlu  dijadikan  prioritas  yang  teresensial  dalam  setiap  peraturan pemerintahan. Lembaga pelayanan kesehatan di semua tingkatan/level diharapkan mematuhi indikator pemerintah pusat dan daerah setempat serta wajib menguatkan asas kinerja penghambatan serta penanggulangan epidemi local  serta membentuk kelompok  yang  ahli  dibidang  penghambatan  serta  penanggulangan  COVID-19 dengan  melibatkan  pemangku  kepentingan  terkait.  Pusat  Kesehatan  Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang penting bagi penduduk  di  Indonesia.  Puskesmas  merupakan  fasyankes  yang  berada  di  daerah tingkat  pertama  yang  senagian  besar  masyarakat  memanfaatkan  pelayanan tersebut,.  Metode  penelitian  menggunakan  deskriptif  eksploratif  dengan  desain penelitian  cross  sectional  study  melalui  kuesioner  yang  dibagikan  menggunakan google  form  dengan  link  http://bit.ly/KuesSantFKTP  yang  di  sebarkan  melalui Whatsapp  dan  Facebook  ke  seluruh  Puskesmas  sebagai  Fasyankes  Tingkat Pertama.  Penelitian  ini  menggunakan  total  sampel  responden  yang  telah  mengisi kuesioner  yang  dibagikan  menggunakan  google  form  sejumlah  216  responden. Kesimpulan  rata  rata  SDM  Puskesmas  sudah  disiapkan  oleh  Puskesmas  dimana Prosentase  diatas  84,3%.  sedangkan  SDM  yang  belum  disiapkan  di  Puskesmas dalam  Menghadapi  Pandemi  COVID-19  ini  Prosentasenya  15%.  Puskesmas sebagai Fasyankes tingkat pertama masih ada yang belum siap dalam hal sarana pelayanan  kesehatan  yang  meliputi  ruang  isolasi  yang  belum  tersedia  guna melakukan  tatalaksana,  kebutuhan  alat-alat  kesehatan,  dan  sebagainya  dalam menghadapi  Pandemi  COVID-19  dengan  prosentase  mencapai  65,3%  atau sejumlah 141 Puskemas dari 216 Puskesmas yang disurvey.
Kata kunci : Puskesmas, Kesiapsiagaan Wilayah, Pandemi,COVID-19

## Pendahuluan
Coronavirus (CoV)  merupakan  keluarga  besar  virus  yang  mengakibatkan penyakit  dengan  ditandai    dari  gejala  ringan  hingga  gejala  yang  berat.  Ada  dua  tipe coronavirus  yang  dikenal  mampu  sebabkan  penyakit  yang  memicu  gejala  berat  seperti halnya Middle  East  Respiratory  Syndrome (MERS)  serta Severe  Acute  Respiratory
Syndrome (SARS). Dalam penelitian sebelumnya  mengatakan bahwa SARS ditularkan dari  kucing  luwak  ( civet  cats ).  Gejala  akan  muncul  dalam  kurun  waktu  2-14  hari sesudah  paparan.  Tanda  klinis  secara  umum  pada  infeksi  coronavirus  adalah  gejala gangguan pernapasan yang mendadak disertai demam, batuk dan gangguan pernapasan. Pada kasus yang sulit bisa mengakibatkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal,  bahkan  kematian.  Berdasarkan  data  WHO  disebutkan  bahwa  kasus  COVID-19 semakin meningkat  serta  telah terjadi  transmisi  ke luar  wilayah  Wuhan  beserta  negara lainnya.  Data  yang  ada  hingga  tanggal  16  Februari  2020,  dilaporkan  bahwa  51.857 kasus konfimasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). Rincian negara serta jumlah  kasus  adalah    China  51.174  kasus  konfirmasi  dengan  1.666  kematian,  Jepang (53 kasus, 1 Kematian  serta 355 kasus di cruise ship Pelabuhan Jepang), Thailand (34 kasus),  Korea  Selatan  (29  kasus),  Vietnam  (16  kasus),  Singapura  (72  kasus),  Amerika Serikat (15 kasus), Kamboja (1 kasus), Nepal (1 kasus), Perancis (12 kasus), Australia (15  kasus),  Malaysia  (22  kasus),  Filipina  (3  kasus,  1  kematian),  Sri  Lanka  (1  kasus), Kanada  (7  kasus),  Jerman  (16  kasus),  Perancis  (12  kasus),  Italia  (3  kasus),  Rusia  (2 kasus),  United  Kingdom  (9  kasus),  Belgia  (1  kasus),  Finlandia  (1  kasus),  Spanyol  (2 kasus),  Swedia  (1  kasus),  UEA  (8  kasus),  dan  Mesir  (1  Kasus).  Beberapa  kasus  itu sudah ada sebagian pekerja kesehatan yang terpapar ((P2P). 2020).
WHO  merekomendasikan  bahwa  protokol  standart  untuk  pencegahan  sebaran infeksi  adalah  dengan  cuci  tangan  pakai  sabun  atau  desinfektan  dengan  teratur, mengimplemantasikan etika batuk dan bersin yang benar serta tidak melakukan kontak langsung  dan  menjaga  jarak  dengan  orang  yang  mengindikasikan  gejala  penyakit pernapasan  semisal  batuk  atau  bersin.  Disamping  itu,  pentingnya  penerapan  cegahan serta penanggulangan Infeksi (PPI)  ketika di Fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) terutama UGD ((P2P)., 2020).
Sebuah penelitian yang dilakukan secara observasional terhadap jenis penularan yang  dilakukan  pada  sembilan  ibu  post  partum,  ternyata  tidak  temukan  penularan vertikal dari ibu ke bayi yang baru lahir. Juga, pada penelitian deskriptif di Wuhan tidak menemukan  bukti  penularan  virus  melalui  hubungan  seks,  melainkan  sebagian  ahli mengatakan  bahwa  penularan  ketika  hubungan  seks  bisa  terjadi  dengan  rute  lain (Kementrian Dalam Negeri, 2020).
COVID-19  harus  dilakukan  pencegahan  serta  pengendalian  ditempat  tempat pada  prioritas  utama  dalam  segala  hal  memlalui  kebijakan  pemerintahan.  Pada  semua tingkatan  Institusi  kesehatan  diharapkan  mengikuti  petunjuk  dari  pemerintah pusat/daerah  setempat  dengan  tetap  menguatkan  asas  kinerja  penghambatan  serta penanggulangan  epidemi  local  serta  membangun  kelompok  ahli  penghambatan  serta penanggulangan  COVID-19  yang  mengikutsertakan  para  ahli  dan  pemangku kepentingan  terkait.  Konsolidasi  penghambatan  serta  penanggulangan,  asas  ilmiah, pengobatan  tepat  waktu,  prinsip  kinerja,  institusi-institusi  berkaitan  perlu  diatur  untuk merancang serta mengeskalasi kinerja serta solusi teknologi agar pencegahan COVID- 19  dapat  terpadu.  Negara  Indonesia  menganggap  perlu  dilakukan  percepatan penanganan  COVID-19  menggunakan  langkah  sigap,  sesuai,  fokus,  sistematis,  juga
sinergis  di  tiap  kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah.  Sesuai  dengan  evaluasi, Presiden  Joko  Widodo  menentukan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  7  Tahun 2020  perihal  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19).  Dalam  melakukan tugas,  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID- 19 dengan bantuan Sekretariat yang berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  (RI,  2016).  Gubernur  dan  Bupati/Wali  Kota  wajib  membangun  Gugus  Tugas Percepatan  Penanggulangan  COVID-I9  Daerah  dengan  mempertimbangan  kondisi  di daerah. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dalam melakukan tugasnya  bisa  mengikutsertakan/berkolaborasi  dengan  kementerian/intitusi  Pemerintah non  kementerian,  instansi  pemerintah  baik  pusat  atau  daerah,  swasta,  serta  lain  pihak yang dirasa penting (Kementrian Dalam Negeri, 2020).
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  manusia  yang  utama  dan  menjadi  prioritas yang  mendasar  bagi  kehidupan  (Rahmat,  2020).  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  atau Kota,  berkewajiban  untuk  mengoptimalkan  penyelenggaraan  dibidang  pelayanan kesehatan  termasuk  menjaga  mutu  pelayanan  kesehatan  dengan  melakukan  pelatihan pelatihan  terhadap  staf  medis  dan  unsur  yang  terkait  untuk  mencegah  dan mengendalikan adanya resiko infeksi nosokomial ditempat kerjanya. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) diharapkan mampu menentukan kebijakan pembangunan  kesehatan  di  daerah  diantaranya  adalah  pembinaan  terhadap  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas yang menjadi bagian tanggungjawab teknis DKK  untuk  membina  puskesmas  agar  bermutu  sehingga  dipercaya  oleh  masyarakat (JUNAIDI, 2009).
Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas)  merupakan  sarana  dan  prasarana pelayanan  kesehatan  yang  sangat  penting  bagi  penduduk  di  wilayah  Indonesia. Puskesmas merupakan sarana kesehatan level pertama bagi sebagian besar masyarakat, terutama  di  daerah.  Profil  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan  menyebutkan  bahwa kuantitas Puskesmas di Indonesia yaitu 9.993 unit di tahun 2018. Dari jumlah tersebut, sebanyak  3.623  unit  (36%)  telah  memiliki  layanan  rawat  inap.  Jawa  Barat  merupakan provinsi  dengan  jumlah  Puskesmas  terbanyak,  yakni  mencapai  1.069  unit.  Kemudian diikuti Jawa Timur dengan 967 unit di urutan kedua dan Jawa Tengah dengan 881 unit di  posisi  ketiga.  Jumlah  penduduk  yang  begitu  banyak  di  ketiga  provinsi  tersebut membutuhkan  sarana  kesehatan  yang  banyak  pula.  Sedangkan  jumlah  Puskesmas  di Kalimantan  Utara  hanya  56  unit,  paling  sedikit  di  Indonesia.  Sementara  berdasarkan rasio  jumlah  Puskesmas  di  setiap  Kecamatan,  wilayah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta menduduki  peringkat  pertama.  Di  Ibu  Kota  negara  tersebut  memiliki  rasio  7,3 Puskesmas  di  setiap  Kecamatan.  Di  urutan  kedua  Bali  dengan  rasio  2,11  dan  ketiga, Kalimantan Timur dengan rasio 1,78 Puskesmas di setiap Kecamatan. Secara nasional, rasio  Puskesmas  sebesar  1,39  di  setiap  kecamatan.  Sebagai  provinsi  dengan  rasio terendah,  yaitu  0,7  Puskemas  di  setiap  kecamatan  adalah  Papua  dan  Papua  Barat. Artinya,  belum  semua  kecamatan  di  kedua  provinsi  tersebut  memiliki  Puskesmas ((Kemenkes), 2018).
Puskesmas  merupaka  sarana  pelayanan  kesehatan  yang  mengadakan  upaya kesehatan  masyarakat  serta  kesehatan  perseorangan  level  pertama,  serta  lebih mementingkan  upaya  promotif  juga  preventif,  agar  meraih  kualitas  kesehatan masyarakat yang maksimal di area kinerjanya. Dalam mengimplementasikan  tugasnya, Puskesmas mengadakan fungsi yakni Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) serta Upaya kesehatan mayarakat (UKM level awal di area kerja. Dalam keberlangsungan fungsinya, Puskesmas  berwenang  untuk  melakukan  perencanaan  sesuai  analisis  persoalan kesehatan  masyarakat  serta  analisis  kebutuhan  pelayanan  yang  dibutuhkan  sampai dengan  memberikan  rekomendasi  terkait  masalah  kesehatan  masyarakat,  termasuk dalam  hal  ini  adalah  dukungan  bagi  sistem  kehati-hatian  dini  serta  feedback penanggulangan penyakit ( Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat , n.d.).
Visi  dan  Misi  pembangunan  kesehatan  yang  semestinya  dilaksanakan  oleh Puskesmas  ialah  pembangunan  kesehatan  yang  berdasarkan  dengan  arketipe  sehat, pertanggungjawaban  wilayah,  kemandirian  masyarakat,  pemerataan,  teknologi  tepat guna serta integrasi dan kesinambungan. Pada misi pembangunan kesehatan yang perlu dilaksanakan  oleh  Puskesmas  ialah  mendukung  tercapainya  visi  pembangunan kesehatan  nasional.  Misi  tersebut  adalah  mampu  mendorong  semua  pemangku kepentingan  untuk  bertanggungjawab  dalam  upaya  mencegah  juga  mengurangi  resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok  atau masyarakat sampai dengan upaya mengintegrasi  serta mengatur pelaksanaan UKM serta UKP lintas program juga lintas  sektor  serta  melaksanakan  Sistem  Rujukan  yang  dengan  dukungan  dari manajemen  Puskesmas  ( Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat , n.d.).
Puskesmas dikelompokan sesuai ciri wilayah kerja serta keahlian penyelenggaran.  Sesuai  ciri  wilayah  kerja,  Puskesmas  dibedakan:  Puskesmas  kawasan perkotaan,  Puskesmas  kawasan  pedesaan,  Puskesmas  kawasan  terpencil  atau  sangat terpencil.  Berdasarkan  kemampuan  pelaksanaan,  Puskesmas  dikelompokkan  menjadi Puskesmas non rawat inap serta Puskesmas rawat inap. Puskesmas non rawat inap ialah Puskesmas  yang  tidak  melaksanakan  pelayanan  rawat  inap,  melainkan  bantuan persalinan normal. Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber  daya  supaya  menyelenggarakan  pelayanan  rawat  inap,  berdasar  pertimbangan keperluan pelayanan kesehatan (RI, 2016).
Pedoman pelaksanakan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 di Indonesia telah disusun  oleh  Direktorat  Jendral  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  (P2P) Kementerian Kesehatan RI berdasarkan rekomendasi WHO sehubungan dengan adanya kasus  COVID-19  di  Wuhan,  China.  mencakup  surveilans  dan  respon  KLB/wabah, pengelolaan  klinis,  pemeriksaan  laboratorium,  pencegahan  serta  pengendalian  infeksi, pemeriksaan laboratorium dan kontak risiko ((P2P)., 2020).
Buku  Pedoman  yang  ada  memuat  beberapa  hal  tentang  deteksi  dini  di  wilayah kerja Puskesmas melalui peningkatan kegiatan surveilans rutin dan surveilans berbasis kejadian  yang  dilakukan  secara  aktif  maupun  pasif.  Kegiatan  dilakukan  mengandung
maksud untuk mendapatkan keberadaan indikasi pasien dengan pengawasan COVID-19 yang perlu cepat ditanggapi. Adapun kegiatan bentuk respon  bisa berbentuk verifikasi, rujukan  kasus,  investigasi,  pemberitahuan,  serta  tanggapan  penanggulangan.  Bentuk kegiatan  verifikasi  dan  investigasi  adalah  penyelidikan  epidemiologi.  Sedangkan, kegiatan  tanggapan  penanggulangan  antara  lain  penelaahan  serta  pemantauan  kontak, rujukan,  komunikasi  risiko  dan  pemutusan  rantai  penularan.  Termasuk  dalam  hal  ini adalah  kesiapsiagaan  menghadapi  infeksi  COVID-19  maka  Pemerintah  Pusat  dan Dinkes  melaksanakan  kesiapan  sumber  daya  yaitu  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) ,kesiapan  Sarana  dan  Prasarana  dan  juga  kesiapan  Pembiayaan  bagi  pasien  dalam pengawasan yang dirawat di RS ((P2P)., 2020).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  diatas,  peneliti  tertarik  untuk menganalisis  bagaimana  Kesiapsiagaan  Wilayah  pada  Puskesmas  sebagai  Fasyankes Tingkat  Pertama  dalam  Menghadapi  Pandemi  COVID-19  di  Indonesia  berdasarkan pada  pedoman  Kesiapsiagaan  Deteksi  Dini  Wilayah  yang  didalamnya  ada  indikator Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana Puskesmas di wilayah kerjanya.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  eksploratif  dengan  desain  penelitian cross  sectional  study  melalui  kuesioner  yang  dibagikan  menggunakan  google  form dengan  link  http://bit.ly/KuesSantFKTP  yang  di  sebarkan  melalui  Whatsapp  dan Facebook  ke  seluruh  Puskesmas  sebagai  Fasyankes  Tingkat  Pertama  selama  satu minggu.  Metode  pengambilan  sampel  adalah  probability  sampling.  Populasi  dalam penelitian ini adalah semua Puskesmas sebagai Fasyankes Tingkat Pertama yang dapat mengakses google form. Sampel dalam penelitian ini yaitu total sampel responden yang telah  mengisi  kuesioner  yang  dibagikan  menggunakan  google  form  sejumlah  216 responden
Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Puskesmas
Tabel 1 Distribusi Frekuensi berdasar Karakteristik Puskesamas dengan n (216) Karakteristik Puskesmas Frekuensi (n) Prosentase Puskesmas Rawat Jalan 110 50,9% Puskesms Rawat Inap 106 49,1% Total 216 100% Sumber: Data 2020
Penjelasan  Tabel  1  diatas  adalah  Puskesmas  Rawat  Jalan  lebih  banyak jumlahnya dari Puskesmas Rawat Inap sejumlah 110 (50,9%).
Tabel 2 Distribusi Frekuensi berdasar Karakteristik Wilayah Puskesamas dengan n (216) Karakteristik Wilayah Puskesmas Frekuensi (n) Prosentase Puskesmas Pedesaan 138 63,9% Puskesmas Perkotaan 75 34,7% Puskesmas Daerah Terpencil atau Sangat Terpencil 3 1,4% Total 216 100%
Penjelasan  Tabel  2  diatas  adalah  Pukesmas  Wilayah  Daerah  Terpencil atau  Sangat  Terpencil  sejumlah  3  (1,4%)  dan  Puskesmas  Wilayah  Pedesaan sejumlah 138 (63,9%).

## Tabel 3
Distribusi Frekuensi berdasar Status Akreditasi Puskesamas dengan n (216) Status Akreditasi Puskesmas Frekuensi (n) Prosentase Belum Terakreditasi 4 1,9% Sudah Terakreditasi 212 98,1% Total 85 100% Sumber: Data 2020
Penjelasan  Tabel  3  diatas  adalah  Pukesmas  yang  belum  terakreditasi sejumlah 4 (1,9%) dan Puskesmas yang sudah terakreditasi sejumlah 212 (98,1%). 2. Sebaran Jawaban Berdasar Kesiapsiagaan Wilayah Puskesmas sebagai Fasyankes Tingkat  Pertama  dalam  Menghadapi  Pandemi  COVID-19.  berdasar  Indikator SDM dan Sarana Prasarana
Tabel 4
Sebaran Jawaban Berdasar Kesiapsiagaan Wilayah Puskesmas sebagai Fasyankes Tingkat Pertama dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 berdasar Indikator SDM No  Komponen Survey Ya % Tidak %
B Kesiapsiagaan Sarana Prasarana 4 Kesiapan alat transportasi (ambulans) serta menjamin  bisa  berfungsi  dengan  baik untuk menagacu pada kasus. 189 87,5% 27 12,5%
5 Kesiapan  fasilitas  pelayanan  kesehatan diantaranya  mencakup  tersedianya  ruang isolasi  untuk  melaksanakan  tatalaksana, instrumen kesehatan dsb. 75 34,7% 141 65,3%
6 Kesiapan  ketersediaan  serta  fungsi  alat komunikasi  penyelarasan  dengan  unit-unit terkai 200 92,6% 16 7,4% 7 Kesiapan  barang  penunjang  pelayanan kesehatan  yang  diperlukan  antara  lain obat-obat  suportif  (lifesaving),  alat-alat kesehatan,  APD  serta  melengkapi  logistik lainnya. 155 71,8% 61 28,2% 8 Kesiapan  bahan-bahan  KIE  antara  lain brosur,  banner,  leaflet  serta  media  untuk melakukan  komunikasi  risiko  terhadap masyarakat. 200 92,6% 16 7,4% 9 Kesiapan pedoman kesiapsiagaan menghadapi  COVID-19  untuk  petugas kesehatan,  termasuk  mekanisme  atau prosedur tata laksana dan rujukan RS. 188 87% 28 13,0%

## Sumber: Data 2020
Penjelasan Pada Tabel.4 Diatas bahwa Kesiapsiagaan Wilayah Puskesmas sebagai  Fasyankes  Tingkat  Pertama  dalam  Menghadapi  Pendemi  COVID-19 berdasarkan  Indikator  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  didapatkan  rata  rata  SDM Puskesmas  sudah  disiapkan  oleh  Puskesmas  dimana  Prosentase  diatas  84,3%. sedangkan SDM yang belum disiapkan di Puskesmas dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 ini Prosentasenya 15%.

## Tabel 5
Sebaran Jawaban Berdasar Kesiapsiagaan Wilayah Puskesmas sebagai Fasyankes Tingkat Pertama dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 berdasar Indikator Sarana Prasarana
A Kesiapasiagaan SDM 1 Membentuk atau mengaktifkan TGC  di  Provinsi dan Kab/Kota. 198 91,7% 18 8,3% 2 Meningkatkan kapabilitas SDM dalam kesiagaan menangani COVID-19 dengan melakukan sosialisasi, table top exercises /drilling serta simulasi COVID-19 182 84,3% 34 15,7% 3 Meningkatkan jaringan kinerja surveilans dengan lintas program serta sektor terkait 211 97,7% 5 2,3%
Penjelasan Pada Tabel 5 Diatas bahwa Kesiapsiagaan Wilayah Puskesmas sebagai  Fasyankes  Tingkat  Pertama  dalam  Menghadapi  Pendemi  COVID-19 berdasarkan  Indikator  Sarana  Prasarana  didapatkan  rata  rata  sarana  prasarananya sudah disiapkan oleh Puskesmas dimana Prosentase diatas 87% , namun demikian ternyata  Puskesmas  sebagai  Fasyankes  tingkat  pertama  masih  ada  yang  belum
siap  dalam  hal  kesiapan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  diantaranya  mencakup adanya  ruang  isolasi  untuk  melaksanakan  tatalaksana,  instrumen  kesehatan  dsb. dalam menghadapi Pandemi COVID-19 dengan prosentase mencapai 65,3% atau sejumlah  141  Puskemas  dari  216  Puskesmas  yang  disurvey.  Selain  itu  juga Kesiapan  logistik  penopang  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  antara  lain obat-obat suportif ( lifesaving ), alat-alat kesehatan, APD serta melengkapi logistik lainnya  di  puskesmas  dirasa masih  belum  disiapkan  dalam  menghadapi  Pandemi COVID-19  ini  dengan  prosentase  28%  atau  sejumlah  16  Puskesmas  dari  216 Puskesmas yang disurvey.

## B. Pembahasan
Merujuk pada penanganan wabah COVID-19 di China, Departemen Kesehatan di tingkat kabupaten harus memanjamen dan mengimplementasikan pelacakan serta manajemen  kontak  dekat  dengan  institusi  terkait.  Orang-orang  yang  sudah  kontak dekat dengan orang yang suspek serta kasus yang terdiagnosis secara klinis (hanya di  Provinsi  Hubei),  atau  kasus  yang  sudah  diverifikasi,  atau  pembawa  (carrier) tanpa gejala harus mendapatkan observasi isolasi medis terpusat. Daerah yang tidak sesuai persyaratan bisa mengadopsi observasi medis isolasi berbasis rumah. Upaya dini  untuk  memantau  temperatur  tubuh  paling  kminim  2  kali  sehari  serta  pantau apakah kontak dekat mengindikasi adanya gejala serangan akut pernapasan maupun gejala  lainnya  serta  memantau  perkembangan  penyakit.  Periode  observasi  untuk kontak  dekat  yakni  14  hari  setelah  kontak  terakhir  dengan  kasus  COVID-19  atau pembawa (carrier) tanpa gejala (Kementrian Dalam Negeri, 2020).
Pelacakan kontak dekat digunakan untuk mengidentifikasi memiliki hubungan dekat  dengan  seseorang  yang  didiagnosis  dengan  penyakit  Coronavirus  (COVID- 19). Seseorang dari unit kesehatan umum setempat akan menghubungi kontak dekat setiap  hari  saat  individu  berisiko  terinfeksi  untuk  memantau  gejala-gejalanya. Kontak terdekat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita harus mengisolasi diri di rumah yaitu 14 hari setelah kontak terakhir dengan kasus yang dikonfirmasi. Orang-orang  yang  direkomendasikan  untuk  diisolasi  tidak  diperbolehkan  berada ditempat-tempat  umum,  semisal  pekerjaan,  sekolah,  penitipan  anak  maupun universitas.  Jangan  izinkan  pengunjung  masuk  ke  rumah.  Tidak  harus  memakai masker  di  rumah.  Jika  dip[erbolehkan,  hubungi  orang  lain  seperti  teman/keluarga, yang tidak diharuskan terisolasi, untuk mendapatkan makanan atau keperluan lain. Jika  harus  meninggalkan  rumah,  seperti  mencari  perawatan  medis,  diwajibkan mengenakan masker bedah.
Mengacu  dari  tahapan  pelaksanaan  Pandemi  COVID-19  di  China,  bahwa  di Indonesia  ada  institusi  layanan  kesehatan  dasar  yang  disebut  Puskesmas. Puskesmas  sebagai  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  yang  bisa diakses  serta  terjangkau  oleh  seluruh  masyarakat  di  wilayah  kerjanya  yang  secara adil  tanpa  memdiferensiasi  status  sosial,  ekonomi,  agama,  budaya  serta kepercayaan,  juga  mampu  menggunakan  teknologi  tepat  guna  yang  berdasarkan dengan  kebutuhan  pelayanan,  mudah  dimanfaatkan  juga  tidak  berpengaruh  buruk
bagi lingkungan serta mampu memadukan serta mengoordinasikan penyelenggaraan UKM juga UKP lintas program serta lintas sektor juga melakukan Sistem  Rujukan  yang  didukung  dengan  manajemen  Puskesmas  menjadi  sangat penting  disiapkan  sebagai  layanan  tingkat  pertama  dalam  menghadapi  Pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat luar biasa.
Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementrian  Kesehatan  telah  membekali  Puskesmas dengan  standar  opersional  yang  ada  dalam  bentuk  Pedoman  pelaksanakan kesiapsiagaan  menghadapi  COVID-19  di  Indonesia  yang  telah  disusun  oleh Direktorat  Jendral  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  (P2P)  Kementerian Kesehatan  RI,  bahkan training dan  simulasi  penanganan  pandemi  COVID-19  di Indonesia  telah  dilakukan  bekerja  sama  dengan  Gugus  Tugas  sesuai  dengan Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Meskipun demikian berdasarkan penelitian diatas didapatkan bahwa masih ada puskesmas yang belum menyiapkan SDM nya dalam hal  peningkatkan  kapabilitas SDM  dalam  kesiagaan  menangani  COVID-19  dengan  melaksanakan  sosialisasi, table  top  exercises / drilling juga  simulasi  COVID-19  sejumlah  15%  atau  34 Puskesmas  dari  216  Puskesmas  yang  disurvey,  hal  ini  dikarenakan  waktu penyebaran  COVID-19  ini  sangat  cepat  sehingga  ada  beberapa  Puskesmas  yang menjadi  responden  penelitian  ini  belum  sempat  melakukan  peningkatan  kapasitas SDM  dalam  kesiapsiagaan  menangani  COVID-19  dengan  sosialisasi, table  top exercises / drilling dan simulasi COVID-19 di wilayah kerjanya.
Sedangkan  pada  Indikator  Sarana  dan  Prasarana  dari  enam  komponen  survey didapatkan  bahwa  Puskesmas  sebagai  Fasyankes  tingkat  pertama  masih  ada  yang belum siap dalam hal kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya mencakup tersedianya ruang isolasi untuk melaksanakan tatalaksana, instrumen kesehatan dsb dalam  menghadapi  Pandemi  COVID-19  dengan  prosentase  mencapai  65,3%  atau sejumlah  141  Puskemas  dari  216  Puskesmas  yang  disurvey.Hal  ini  terjadi  karena selama  ini  Konsep  Puskesmas  seperti  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2014  Tentang  Pusat  Kesehatan Masyarakat,  tidak  mewajibkan  adanya  ruang  isolasi  dengan  jumlah  besar  baik  itu Puskesmas  dengan  Rawat  maupun  Rawat  Jalan  sehingga  disaat  kejadian  pandemi seperti  saat  ini  rata  rata  puskesmas  tidak  siap  begitu  juga  alat  kesehatan  yang mendukung  penanganan  wabah  COVID-19  karena  Puskesmas  tidak  disiapkan untuk pelayanan kesehatan lanjutan atau rujukan. Selain itu juga Kesiapan logistik penunjang  pelayanan  kesehatan  yang  dibutuhkan  antara  lain  obat-obat  suportif ( lifesaving ),  alat-alat  kesehatan,  APD  serta  melengkapi  logistik  lainnya dipuskesmas dirasa masih belum disiapkan dalam menghadapi Pandemi COVID-19 ini dengan Prosentase 28% atau sejumlah 16 Puskesmas dari 216 Puskesmas yang disurvey. Hal ini terjadi karena ketersedian logostik terutama APD (Alat Pelindung Diri)  di  awal  penangan  wabah  COVID-19  sangat  sangat  terbatas,  mengingat kebutunan  APD  dipenyedia  Alkes  juga  sangat  kekurangan  persedian  dikarenakan
permintaan  yang  sangat  besar  baik  untuk  konsumsi  APD  bagi  tenaga  medis  dan kesehatan di Puskesmas seperti Masker Bedah, Baju Hazmat, Masker N95 dan alat kesehatan  lainnya.  Pemenuhan  kebutuhan  yang  membutuhkan  waktu  inilah  yang menyebabkan  kebutuhan  APD  mengalami  kekurangan  di  Fasyankes  sehinga Pemerintah  Daerah  selaku  pengendali  Gugus  Tugas  COVID-19  di  daerah  harus berupaya  pengadaan  segera  guna  memenuhi  APD  di  Fasyankes  dalam  penangan wabah  COVID-19  tersebut,  karena  APD  merupakan  bagian  terpenting  dalam mencegah  proses  penularan  dari  pasien  ke  petugas  kesehatan  ataupun  petugas Puskesmas yang melayani pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

## Kesimpulan
Kesiapsiagaan  Wilayah  Puskesmas  sebagai  Fasyankes  Tingkat  Pertama  dalam Menghadapi Pendemi COVID-19 berdasarkan Indikator Sumber Daya Manusia (SDM) didapatkan  rata  rata  SDM  Puskesmas  sudah  disiapkan  oleh  Puskesmas  dimana Prosentase  diatas  84,3%.  Sedangkan  SDM  yang  belum  disiapkan  di  Puskesmas  dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 ini Prosentasenya 15%.
Kesiapsiagaan  Wilayah  Puskesmas  sebagai  Fasyankes  Tingkat  Pertama  dalam Menghadapi  Pendemi  COVID-19  berdasarkan  Indikator  Sarana  Prasarana  didapatkan rata rata sarana prasarananya sudah disiapkan oleh Puskesmas dimana Prosentase diatas 87%  ,  namun  demikian  ternyata  Puskesmas  sebagai  Fasyankes  tingkat  pertama  masih ada  yang  belum  siap  dalam  hal  kesiapan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  diantaranya mencakup  tersedianya  ruang  isolasi  untuk  melakukan  tatalaksana,  alat-alat  kesehatan dan  sebagainya  dalam  menghadapi  Pandemi  COVID-19  dengan  prosentase  mencapai 65,3% atau sejumlah 141 Puskemas dari 216 Puskesmas yang disurvey.
Kesiapan  logistik  penunjang  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  antara  lain obat-obat  suportif  ( lifesaving ),  alat-alat  kesehatan,  APD  serta  melengkapi  logistik lainnya  dipuskesmas  dirasa  masih  belum  disiapkan  dalam  menghadapi  Pandemi COVID-19 ini dengan Prosentase 28% atau sejumlah 16 Puskesmas dari 216 Puskesmas yang disurvey.

## BIBLIOGRAFI
(Kemenkes),  Data  Kementrian  Kesehatan.  (2018). Data  Kementrian  Kesehatan (Kemenkes). (2018) .
(P2P).,  Kementerian  Kesehatan  RI  Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian Penyakit.  (2020). Pedoman  Kesiapsiagaan  Menghadapi  Coronavirus  Disesase (Covid-19) . Jakarta.
Junaidi,  Nasrun.  (2009). Hubungan  Status  Akreditasi  Pusat  Kesehatan  Masyarakat (Puskesmas)  Dengan  Tingkat  Kepuasan  Pasien .  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Kementrian  Dalam  Negeri.  (2020). Pedoman  Umum  menghadapi  Pandemi  COVID  19 Bagi  Pemerintah  Daerah,  Pencegahan,Pengendalian,Diagnosis  dan  Manajemen . Jakarta.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat . (n.d.).
Rahmat, Basuki. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Syntax Idea , 2 (3), 1–11.
RI,  Kementrian  Kesehatan.  (2016). Data  Dasar  Puskesmas,  Kondisi  Desember  2015 . Jakarta.