## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Anita Theresia 1 , Adi Wijaya 2 , Muhamad Japri 3
1,2,3 Program S1 Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long anita.theresia@gmail.com
Submission   2020-04-10 Review 2020-05-03 Publication 2020-06-27

## ABSTRAK
Pandemic  Covid  19  yang  hingga  saat  ini  masih  kita  alami  tidak  hanya  memberi  dampak bagi seluruh umat manusia, tetapi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan harus bersiap dengan  segala  resiko  yang  mungkin  terjadi  saat  menjalankan  tugasnya.  Sebagai  garda terdepan yang setiap hari merawat pasien Covid-19 dengan resiko sangat tinggi terhadap penularan  virus  tersebut.  Perlindungan  hukum  bagi  para  tenaga  kesehatan  sering terabaikan,  seolah  mayarakat  apatis  dan  beropini  bahwa  itu  sudah  sebagai  tugas  dan tanggungjawab  sebagai  tenaga  medis. Resiko  penularan  virus  yang  tidak  hanya  bisa dialami  oleh  tenaga    kesehatan  itu  sendiri  tetapi  juga  anggota  keluarganya.  Penulis menggunakan  metode  library  research  atau  kajian  pustaka.  Riset  kajian  kepustakaan  ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan  masalah  yang  dibahas.  Berikut  kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Kata Kunci : tenaga kesehatan, perlindungan hukum, pandemic covid-19
Vol. 3 No. 2, Juni 2020

## Pendahuluan
Pandemi Corona Virus Diseases (Covid-19) sampai saat ini belum juga usai dan berdampak hampir  di  semua  sektor,  baik  kesehatan,  ekonomi,  pariwisata  maupun  tatanan  sosial masyarakat. Menurut data terbaru per tanggal 19 -12-2021 jumlah orang positif 4.260.544. Sembuh 4.111.619. Meninggal 144.002. Jumlah tersebut tersebar di 412 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.
Namun  demikian  tidak  mudah  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  sehingga  masih dijumpai banyaknya masyarakat yang belum mau memenuhi standar protokol pencegahan Covid-19. Negara dalam hal ini harus secara terus menerus mengedukasi masyarakat dan melakukan  penindakan  secara  tegas  kepada  masyarakat  yang  tidak  tertib,  karena  akan berdampak  pada  kerugian  bagi  orang  lain,  masyarakat  dan  Negara.  Masyarakat  tidak menyadari  bahwa  kondisi  “bandel”  tersebut  semakin  memperberat  tugas  para  tenaga kesehatan dalam menangani pasien Covid-19.
Kesehatan  merupakan hak  asasi  manusia  dan  salah  satu unsur  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh  karena  itu,  setiap  kegiatan  dan  upaya  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  nondiskriminatif, partisipatif,  perlindungan,  dan  berkelanjutan  yang  sangat  penting  artinya  bagi pembentukan  sumber  daya  manusia  Indonesia,  peningkatan  ketahanan  dan  daya  saing bangsa,  serta  pembangunan  nasional  adalah  sebagian  kalimat  dalam  penjelasan  Umum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Sampai saat ini kita masih menerapkan 6 M : mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak,  menjauhi  kerumunan,  mengurangi  mobilitas,  menghindari  makan  ditempat.  Yang bertujuan  untuk  mengurangi  penyebaran  virus  ini.  Walaupun  tidak  mudah  dalam mengedukasi  masyarakat,  yang  bersifat  apatis,  tetapi  rasa  optimis  harus  tetap  dibangun untuk keselamatan kita bersama.
Tenaga  kesehatan  adalah  garda  terdepan  yang  setiap  hari  merawat  pasien  Covid-19 dengan resiko sangat tinggi terhadap penularan virus tersebut. Perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan sering terabaikan, seolah mayarakat apatis dan beropini bahwa itu sudah sebagai tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga medis.
Tenaga  Kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan  upaya kesehatan. (pasal 1 UU Kesehatan jo Pasal 1 ayat 1 UU No 36 tahun 2014 Tentang tenaga Kesehatan).
Pasal  1  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular mengatur  bahwa  Wabah  penyakit  menular  yang  selanjutnya  disebut  wabah  adalah kejadian  berjangkitnya  suatu  penyakit  menular  dalam  masyarakat  yang  jumlah
Vol. 3 No. 2, Juni 2020
penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Penularan Covid-19 ini sudah berkategori  wabah  mengingat  penularan  sangat  cepat  dan  dengan  jumlah  penderita semakin meningkat pada waktu dan daerah tertentu.
Upaya  penanggulangan  terhadap  wabah  menular  dilakukan  dengan  mengikutsertakan masyarakat  secara  aktif  sudah  diatur  dalam  Pasal  5  UU  Wabah  Penyakit  Menular diantaranya  dengan  a).  Penyelidikan  epidemiologis,  b).  Pemeriksaan,  pengobatan, perawatan,  dan  isolasi  penderita,  termasuk  tindakan  karantina,  c).  Pencegahan  dan pengebalan, d). Pemusnahan penyebab penyakit, e). Penanganan jenazah akibat wabah, f). Penyuluhan kepada masyarakat, dan g). Upaya penanggulangan lainnya.

## Metode
Tipe dan Pendekatan Penelitian Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian  hukum normatif.

## Bahan Hukum
Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan.  Undang-Undang  Nomor  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan.    Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit Menular.

## Bahan Hukum dan Analisis
Penulis  menggunakan  metode  library  research  atau  kajian  pustaka.  Riset  kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan,  majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan
COVID-19  adalah singkatan  dari  CoronaVirus  Disease-2019,  yaitu  penyakit  menular  yang disebabkan  oleh  jenis  coronavirus  yang  baru  ditemukan.  Ini  merupakan  virus  baru  dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan,  Tiongkok, bulan Desember 2019.  Dimana penderitanya mengalami Gejala yang paling umum meliputi : demam, batuk, kelelahan,kehilangan rasa atau bau. Adapun Gejala yang sedikit tidak umum meliputi: sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi.
Infeksi ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan  yang  sering  dihasilkan  saat  batuk  atau  bersin.  Jarak  jangkauan  droplet biasanya  hingga  1  meter.  Droplet  bisa  menempel  di  benda,  namun  tidak  akan  bertahan lama  di  udara.  Waktu  dari  paparan  virus  hingga  timbulnya  gejala  klinis  antara  1-14  hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet.
Vol. 3 No. 2, Juni 2020
Sampai  saat  ini  belum  diketahui  penyebab  dari  virus  Corona,  tetapi  diketahui  virus  ini disebarkan  oleh  hewan  dan  mampu  menjangkit  dari  satu  spesies  ke  spesies  lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus Corona berasal dari Kota Wuhan di China dan muncul pada  Desember  2019.  Tindakan  pencegahan  untuk  mengurangi  kemungkinan  infeksi antara  lain  tetap  berada  di  rumah,  menghindari  bepergian  dan  beraktivitas  di  tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci.
Tenaga  Kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan  upaya kesehatan. Didalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi  suatu  hal  dari  hal  lainnya.  Menurut  Setiono,  perlindungan  hukum  adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati  martabatnya  sebagai manusia.
Pandemi  COVID-19  di  Indonesia  mengakibatkan  peningkatan  beban  yang  sangat  berat terhadap sistem pelayanan kesehatan di tanah air, termasuk pada tenaga kesehatan. Risiko yang  paling  kasat  mata  adalah  aspek  keselamatan  tenaga  kesehatan  terutama  di  lini terdepan, yang sangat rentan terpapar COVID-19 hingga berisiko mengancam keselamatan jiwa. Tercatat sudah lebih dari 200 Dokter dan ratusan tenaga medis lain meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 pada saat menjalankan tugas pelayanan kesehatan.
Selain  aspek  keselamatan  dan  perlindungan  dari  infeksi,  risiko  lain  yang  juga  sangat berpotensi  mempengaruhi  kualitas  hidup  dan  produktivitas  pelayanan  medis  tenaga kesehatan  kita  adalah  aspek  kesehatan  mental  termasuk  risiko burnout  syndrome atau keletihan mental. Tenaga kesehatan berpotensi terpapar dengan tingkat stres yang sangat tinggi,  namun  belum  ada  aturan  atau  kebijakan  yang  dapat  melindungi  mereka  dari  segi kesehatan mental.
Penelitian  yang  dilakukan  tim  peneliti  dari  Program  Studi  Magister  Kedokteran  Kerja Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia  (MKK  FKUI)  menunjukkan  fakta  bahwa sebanyak 83%  tenaga kesehatan  di  Indonesia  telah  mengalami burnout  syndrome derajat sedang  dan  berat  yang  secara  psikologis  sudah  berisiko  mengganggu  kualitas  hidup  dan produktivitas  kerja  dalam  pelayanan  kesehatan.  medis  karena  para  tenaga  kesehatan  ini bisa  merasa  depresi,  kelelahan  ekstrim  bahkan  merasa  kurang  kompeten  dalam
Vol. 3 No. 2, Juni 2020
menjalankan tugas, dan ini tentu berdampak kurang baik bagi upaya kita memerangi Covid 19 ini. Beberapa hal yang mengkhawatirkan terkait burnout syndrome adalah:
1. 83% tenaga kesehatan mengalami burnout syndrome derajat sedang dan berat.
2. 41%  tenaga  kesehatan mengalami  keletihan  emosi  derajat  sedang dan  berat,  22% mengalami  kehilangan  empati  derajat  sedang  dan  berat,  serta  52%  mengalami kurang percaya diri derajat sedang dan berat.
3. Dokter  yang  menangani  pasien  COVID-19,  baik  dokter  umum  maupun  spesialis, berisiko  2  kali  lebih  besar  mengalami  keletihan  emosi  dan  kehilangan  empati dibandingkan mereka yang tidak menangani pasien COVID-19
4. Bidan  yang  menangani  pasien  COVID-19  berisiko  2  kali  lebih  besar  mengalami keletihan emosi dibandingkan mereka yang tidak menangani pasien COVID-19
5. Masih  ada  tenaga  kesehatan  (2%)  yang  tidak  mendapatkan  alat  pelindung  diri (APD) dari fasilitas kesehatannya.
6. Sekitar 75% fasilitas kesehatan tidak melakukan pemeriksaan swab rutin dan 59% tidak melakukan pemeriksaan rapid test rutin bagi tenaga kesehatannya. COVID-19.
Perlindungan terhadap tenaga kesehatan juga telah diatur di dalam Pasal 8 dan 9 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 8 ayat (1) Undang- undang  tersebut  menyatakan  bahwa  Kepada  mereka  yang  mengalami  kerugian  harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan ganti rugi. Demikian juga di dalam Pasal 9 ayat (1) juga telah diatur secara  tegas  bahwa  kepada  para  petugas  tertentu  yang  melaksanakan  upaya penanggulangan  wabah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  dapat  diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 9 UU Wabah Penyakit  Menular  ini  sungguh  telah  adil  dan  sepadan  dengan  risiko  yang  dihadapi  oleh para tenaga kesehatan.
Di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan : Tenaga  kesehatan  berhak  mendapatkan  imbalan  dan  perlindungan  hukum  dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
Di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
a. memperoleh  pelindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
c. menerima imbalan jasa;
d. memperoleh  pelindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  perlakuan  yang sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia,  moral,  kesusilaan,  serta  nilai-nilai agama;
e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
f. menolak  keinginan  Penerima  Pelayanan  Kesehatan  atau  pihak  lain  yang bertentangan  dengan  Standar  Profesi,  kode  etik,  standar  pelayanan,  Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Vol. 3 No. 2, Juni 2020
Merujuk  pada  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan yang mengatur  soal  pelayanan  kesehatan  pada  waktu  bencana.  Perlindungan  hukum  dan kepastian  hukum  bagi  tenaga  kesehatan  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  adalah peluang  dan  sekaligus  dorongan  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  terbaik  bagi masyarakat di setiap wilayah Republik Indonesia.
Pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  menyediakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  bagi para  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  tugasnya.  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan.

## Kesimpulan
Tenaga Kesehatan  sebagai garda terdepan sudah seharusnya  mendapatkan perlindungan secara  khusus,  baik  perlindungan  dalam  bentuk  hukum  maupun  perlindungan  dalam bentuk  finansial  berupa  pemberian  APD  (Alat  Pelindung  Diri)  sehingga  pada  saat memberikan pelayanan pada pasien Covid-19,  saat  bertugas dapat terlindungi dari resiko tertularnya virus Covid-19. Peran dan tanggungjawab pemerintah sangat dibutuhkan guna memenuhi  hak-hak  tenaga  kesehatan  sebagai  garda  terdepan  dalam  penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

## Referensi
Covid19.go.id. Data Sebaran, (Diunggah tanggal 19 Desember 2021). Hadjon, P. M. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya  Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi, 2007.
Merdeka.com/Data  PPNI:  Perawat  Meninggal  Akibat  Covid-19,  (Diunggah  tanggal  19 Desember 2021)
Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Website  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia, 83%  Tenaga  Kesehatan  Indonesia Mengalami Burnout Syndrome Derajat Sedang dan Berat Selama Masa Pandemi COVID- 19 (diunggah 22 Desember 2021 pukul 09.28 wita).