## KONTRIBUSI HAKIM DALAM MENEKAN TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN MASA PANDEMI COVID-19
Asyraful Rijal Safruddin¹, Zulfahmi Alwi², Muhammad Fajri³ 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : asyraful234@gmail. com

## Abstrak
Pandemi Covid-19 menyebabkan permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang membuat dampak ekonomi atau nafkah sehingga mengakibatkan pasangan suami istri  berselisih terus menerus  hingga  tidak  dapat  didamaikan  lagi  kemudian  mengajukan  perceraiannya  di Pengadilan  Agama  Maros.  Perceraian  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus, meninggalkan salah satu pihak  akibat faktor ekonomi menjadi  alasan yang paling tinggi  di Pengadilan Agama Maros pada saat masa pandemi Covid-19. Hal tersebuat mendorong hakim menjadi peran pemutus perkara untuk menekan tingginya angka perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran, meninggalkan salah satu pihak akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Maros.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bertempat di Pengadilan Agama Maros, Kabupaten Maros. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primerdan sekunder, data primer adalah  sumber  data  yang  didapatkan  langsung  dari  lapangan  melalui,  wawancara  dan dokumentasi. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung pengumpul data/peneliti melalui orang lain atau dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancaradan dokumentasi.  Teknik  pengelolaan  data  dengan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi data.  Pengujian  keabsahan  data  menggunakan  triangulasi  sumber,  triangulasi  teknik  dan triangulasi  waktu.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Faktor  Penyebab  Perceraian  di Pengadilan  Agama  Maros  adalah  faktor  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus, meninggalkan salah satu pihak dan faktor ekonomi. Peran dan Upaya Hakim dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Maros dengan upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam  PERMA  No.  1  tahun  2016.  Peran  dan  Upaya  hakim  tersebut  selalu  memberikan nasehat-nasehat  kepada  pasangan  suami  istri,  upaya  ini  pulalah  yang  dapat  memberikan manfaat kepada keduanya. Implikasi dari penelitian ini diharapkanPengadilan Agama Maros menambah hakim  mediasi untuk  menghidari  kasus perceraian,  berharap agar  penelitian  ini dapat  memberi  pemahaman  terhadap  pembaca  khususnya  masyarakat  maros.  Dan  peneliti berharapagar kedepannya Pengadilan Agama Maros bisa memberi arahan  untuk memahami bahwa memulai sebuah keluarga bukanlah hal yang sepeleh tetapi membutuhkan ketenangan emosional dan tanggung jawab yang besar agar keluarga dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Kata Kunci: Kontribusi, Hakim, dan Menekan Tingginya angka Perceraian

## Abstract
The Covid-19 pandemic has caused problems for domestic life that have an economic impact or a livelihood, resulting in a husband and wife having continuous disagreements until they
Asyraful Rijal Safruddin, Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri
can  no  longer  reconcile  and  then  file  for  divorce  at  the  Maros  Religious  Court.  Divorce results  and  consequences  continue,  being  one  of  the  highest  parties in  the  Maros  Religious Court during the Covid-19 pandemic. This is what encourages judges to play the role of case breaker to reduce divorce rates as a result of decisions and leave one of the consequences of economic factors at the Maros Religious Court. This type of research is a qualitative research using an empirical juridical approach located at the Maros Religious Court, Maros Regency. Sources  of  data  in  this  study  are  primary  and  secondary  data  sources,  primary  data  are sources  of  data  obtained  directly  from  the  field  through  interviews  and  documentation. Secondary data is data that does not directly collect data/research through other people or documents.  Data  collection  methods  used  are  interviews  and  documentation.  Data management  techniques  with  data  reduction,  data  presentation  and  data  levers.  Testing the validity of the data using source triangulation, technical triangulation and time triangulation. The  results  of  the  study indicate  that  the  factors  that  cause  divorce  in the  Maros  Religious Court  are  risk  factors  and  are continuous,  leaving  one  party  behind  and economic  factors. The Role and Efforts of Judges in Suppressing Divorce Rates at the Maros Religious Court by means  of  reconciliation  or  mediation  as  regulated  in  PERMA  No.  1  of  2016.  The  role  and efforts  of  the  judge  always  provide  advice  to  married  couples,  this  effort  can  also  provide benefits to both. The implications of this research are expected for the Maros Religious Court to  add  mediation  judges  to  avoid  divorce  cases.  I  hope  that  this  research  can  provide  an understanding to the readers, especially the Maros people. And the researcher hopes that in the future the Maros Religious Court can give directions so that he understands that starting a family is not a small thing, but it takes calm and great responsibility so that the household becomes sakinah mawaddah warahmah.
Keywords: Contibution,Judge,and Reducing the High Divorce Rate

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  disahkan  oleh akad,  guna  membangun  keluarga  mawaddah,  dan  warahmah  dimana  di  dalam pernikahan  ada  banyak  peraturan  agama  dan  pemerintah  yang  harus  di  taati,  didalam ikatan pernikahan adalah komitmen sakral antara laki-laki dan perempuan. 1 Perkawinan dapat  dipandang  dari  dua  buah  sisi,  perkawinan  sebagai  sebuah  perintah  agama, sedangkan  disisi  lain  adalah  satu-satunya  jalan  penyaluran  sexs  yang  disahkan  oleh agama. 2 Hubungan  manusia  laki-laki  dan  perempuan  di  tentukan  agar  didasarkan  atas rasa  pengabdian  kepada  Allah  sebagai  khalid  dan  kebaktian  kepada  kemanusiaan  guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak- pihak  bersangkutan,  yang  dicerminkan  dalam  adanya  ketentuan  peminangan  sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah yang di persaksikan pula ihadapan masyarakat
1 Hilmi dan Abdul Halim Talli, “Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II”, Jurnal QadaunaVolume 1 (2020), hlm. 270
2 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Mut’ah”, Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 1 ( 2014), hlm. 2.
Asyraful Rijal Safruddin, H. Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri
dalam suatu perhelatan (walimah). 3 Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 4
Di indonesia sendiri mempunyai beberapa aturan tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  Merupakan  hukum  yang  mengatur  mengensi  tentang  perkawinan  yang mendapat  justifikasi  oleh  pemerintah  dengan  dikeluarkannya  inpres  Nomor  1  Tahun 1991. UU Nomor 7 Tahun 1989. 5 Untuk mencapai tujuan kemaslahatan dari perkawinan, diperlukan  banyak  hal  yang  harus  di  persiapkan  oleh  kedua  calon  mempelai,  terutama dari  segi  fisik  dan  mental,  kesiapan  fisik  dapat  berarti  kematangan  fisik,  sedangkan kesiapan  mental  dapat  berarti  kedewasaan  dalam  berfikir  dan  bersikap  serta  bijaksana dalam  berbagai  persoalan  kehidupan. 6 perkawinan juga  mempunyai  arti  dan  kedudukan yang  sangat  penting  dalam  tata  kehidupan  manusia  sebab  dengan  perkawinan  dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam  suatu  ikatan  suami-istri  menjadi  satu  keluarga,  selanjutnya  keluarga  juga  dapat berkembang  menjadi  kelompok  masyarakat  sehingga  tercapainya  tujuan  perkawinan ialah mencapai kehidupan berkeuarga. 7
Seperti halnya perkawinan, Perceraian di indonesia tidak hanya diarahkan oleh peraturan umum tetapi juga oleh peraturan islam dan peratura nstandar lingkungan, menyinggung Undang-undang  Reoublik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dalam baris  38  di  tentukan  bahwa  perkawinan  dapat  berakhir  karena  kematian,  cerai,  dan putusnya  perkawina.  Kemudian  dalam  pasal  39  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  RI Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juga  dinyatakan  bahwa  perceraian  harus diselesaikan  dibawah  pengawasan  sidang  pengadilan,  setelah  sidang  Pengadilan  gagal
3 Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telepon”, Jurnal Al-QadauVolume 2 Nomor 2 (2015), hlm. 2
4 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawianan 1974 , bab 1, pasal 1
5 Nurr  Aisya,  “Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Perkawianan  Dibawah  Umur”, Jurnal  al- QadauVolume 5 Nomor 2 (2018), hlm. 260
6 Muhammad  Fajri,  “Interpretasi  Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Perspektif Maslahat”, Jurnal al-QadauVolume 7 Nomor 1 (2020), hlm. 60
7 Muhammad  Saleh  Ridwan,  “Pernikahan  Dibawah  Umur  (Dini)”, Jurnal  Al-QadauVolume  2  Nomor1 (2015), hlm. 15
Asyraful Rijal Safruddin, Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri
untuk  menyelesaikan  para  pihak.  Selain  itu,  ayat  2  mengatur  bahwa:  untuk  bercerai, harus ada alasan yang baik bagi suami istri untuk tidak lagi hidup rukun, dan harus ada alasan  yang  baik  untuk  perceraian  dan  tidak  ada  harapan  untuk  rukun.  Kata  keluarga, pernikahan mereka  memang  hancur. 8 Dalam  proses  perceraian  sebelum  undang-undang perkawinan  ada,  prosedur  perceraian  sangat  sederhana  dan  tidak  ada  alasan  untuk keinginan  untuk  bercerai.  Kondisi  istri  sangat  lemah  sehingga  suami  dapat menceraikannya kapan saja tanpa biaya hidup setelah perceraiana. 9
Perceraian itu sebenarnya halal namun ada faktor yang tidak bisa dihindari diantaranya umumnya itu pernikahan dini yang faktonya mental, ego dan kesehatanbelum siap, serta, faktor  penyebab  pergaulan  bebas  yang  mengakibatkan  kawin  lari  dan  hamil  di  luar nikah. 10 Dalam  islam  sangat  memahai  hal  mengenai  perceraian,  karena islam  membuka jalan keungkinan terjadinya perceraian, baik dengan perkara cerai talak maupun dengan cerai  gugat  demi  menciptakan  keadilan  dan  kebebasan  kepada  pasangan individu  yang bersangkutan. 11 Suatu  perkawinan  tidak  ada  yang  bebas  dari  percekcokan  dan pertengkaran  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  antara  suami  istri  untuk  mengeluarkan perasaan yang dirasakan tidak baik. Dengan demikian keduanya dapat menyesuaikan diri hingga  muncul  keserasian,  keharmonisan,  mawaddah  dan  warahma.  Apabilah percekcokan  dan  pertengkaran  terjadi  terus  menerusdalam  suatu  keluarga  dan  tidak  di upayakan  cara  penyelesaian,  maka  keluarga  tersebut  akan  merasakan  kejenuhan  yang berakibat  perceraian,  meskipun  perceraian  tidak  diinginkan  dalam  sebuah  rumah tangga. 12
Jika  upaya  perdamaian  gagal  menemukan  kebaikan  antara  suami  dan  istri,  perceraian juga  dapat  di  rekomendasikan.  Islam  juga  berupaya  untuk  memperkuat  ikatan
8 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , (Penerbit Liberty, Yogyakarta 1986), hlm. 166
9 Hartini Tahir, “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesi” Jurnal Alqadau, Volume 1 No 2 (2014), h. 89
10 RahmatiaHL, “Studi Kasus Perkawinan dibawah Umur”, Al-Daulah Vol 5 No 1 (2016), h.144
11 Asman,  “Tingginya  Angka  Perceraian  di  Kabupaten  Sambas  Tahun  2019:  Studi  Pengembangan  di Pengadilan Agama”, Jurnal Al-QadauVolume 7 Nomor 1 (2020), hlm. 32
12 M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, “ Mengatasi Kejenuhan Suami-istri Perspektif Ulama Mazhab”, Mazahibuna, Vol 2 No 2 (2020), h.12
Asyraful Rijal Safruddin, H. Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri
pernikahan,  namun  tidak  mengajarkan  bahwa  pasangan  tidak  berpisah  seperti  halnya agama lain  jika  rumah  tangga  tidak  dapat  dipertahankan lagi  dan  jika  diteruskan akan menimbulkan  penderitaan  yang  panjang  maka  bagi  kedua  belah  pihak  dan  melampaui ketentuan Allah maka di perbolehkan untuk berpisah. 13
Guncangan  dalam  rumah  tangga  sering  terjadi apabila  salah  satu  hak  kewajiban  suami istri  tidak  dapat terpenuhi  dengan  sebagaiman  semestinya.  Hingga  berujunglah  dengan perceraian.  Perceraian  bisa  terjadi  dengan  banyak  faktor  beberapa  tahun  terakhir perceraian ditengah masyarakat semakin banyak terjadi terutama pada saat adanya Virus Covid-19  (Corona  Virus)  yang  pertama  kali  muncul  di  kota  wuhan  China  pada  akhir tahun 2019. 14 Upaya perdamaian yang dilakukan pihak netral atau hakim mediator tugas utamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalahyang disengketakan, dan membantu mereka melakukan penelilaian yang objektif  dari  keseluruhan  situasi.  Maka  dengan  demikian  pihak  yang  bersengketa  bisa saling memahami apa yang hendak dicapai oleh lawan sengketa mereka. 15
Pengadilan  adalah  lembaga  yang  diamanatkan  oleh  pemerintah  untuk  mewujudkan keadilan  bagi  masyarakat. 16 Dalam  hal  inih,  hakim  pengadilan  agama adalah  termasuk pelaku dan mempunyai tingkat kebebasan tertentu dalam menyatakan hasrat untukdiakui derta diperhitungkan pengaruhnya sebagai sesuatu hal yang penting dalam masyarakat. Selain itu peranan juga mempunyai arti luas dari pada tugasnya. 17 Pada dasarnya seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nialai hukum dan rasa keadilan
13 Yayu Purnama Intan dan Patimah, “Analisis Penebab Tingginya Volume Cerai Gigat (Studi Kasus di Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  1B  Tahun  2018-2019)”, Al-QadaunaVolume  2  Edisi  Khusus (2021), hlm. 3
14 Nanda  Mauliza,  Dkk,  “Perceraian  Pada  Masa  Panemi  Covid-19” Jurnal  El-HadhanahVolume  1 Nomor 2 (2021), hlm. 173 15 Abdul Halim Talli, “Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008” Jurnal Al-QadauVolumeNomor 1 (2015), hlm. 77
16 Asni, Perkembangan Maslahat dalam Putusan  Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, Ahkam Vol 24 No 1 (2014), h.105
17 Nur Aisya, “Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 1 (2018), hlm. 76
Asyraful Rijal Safruddin, Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri
yang hidup dalam masyarakat sesuai anjuran syariat. 18

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitiandigunakan  dalam  skripsi  ini  yaitu  penelitian  penelitian  lapangan  (field research) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan. pendekatan penelitian menggunakan  pendekatan  Yuridis  Empiris.Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  yakni  sumber  data  langsung memberikan  data kepada  pengumpulan  data.  Sumber  data  sekunder  yakni  sumber  yang  tidak  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  wawancara  dan  rekaman.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model Miles  dan  Huberman,  yang  meliputi:  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data, dan penarikan kesimpulan/validasi

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Maros Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros
Mengingat  kasus-kasus  yang  masuk  ke  Pengadilan  Agama  Maros  selama  tahun 2020,  lebih  dibanjiri  oleh  kasus-kasus  dengan  jenis  cerai  Gugatdan  cerai  talak, dengan  penyebab  kewalahan  oleh  masalah  moneter  dan  sosial.  Selanjutnya  dapat diketahui  bahwa  situasi  Cerai  Gugatdan  Cerai  Talak  di  Pengadilan  Agama  Maros. Perkara Perceraian Tahun 2020 di pengadilan Agama Maros:
18 Nurul Ainun Marfuah, Erlina, Nurnaningsih, “Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Harta Bersaa dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B), Qadauna, Vol 2 No 1 (2020), h. 28
Asyraful Rijal Safruddin, H. Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri
Tabel 1.1 No Jenis Perkara Terima Putus 1 Cerai Talak 161 149 2 Cerai Gugat 497 481
Sumber: Laporan Pelaksanaan Peradilan Agama Maros
Berdasarkan bagan tersebut, diketahui bahwa perkara perceraian pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Maros yaitu cerai talak 168 pada tahun 2019 menjadi 160 kasus sedangkan cerai  gugatmengalami  penurunan,  pada  tahun  2019  sebanyak  584  kasus sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 497 kasus. Perkara yang diterima yakni perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Maros sedangkan perkara yang diputus perkara yang sudah terdaftar dan sudah diputus. Adapun cerai talak yakni perceraian yang  diajukan  suami  kepada istri,  sedangkan  cerai  gugat  yakni  perceraian  yang  di ajukan istri kepada suaminya.
Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Maros  lebih  banyak  cerai  gugat  dari  pada  cerai talak  karena  perkembangan  zaman  sekarang  sudah  berbeda  dengan  zaman  dahulu, yang  mana  merupakan  aib  besar  bagi  seorang  istri  yang  mengajukan  perceraian, walaupun  istri  diperlakukan  tidak  baik  oleh  suami  atau  dipoligami  dan  semestinya istri tetap sabar karena dianggap aib jika istri yang mengajukan cerai deluan. Perkara Perceraian yang Masuk Tahun 2021 di Pengadilan Agama Maros:
Tabel 1.2
No Bulan Cerai Talak Cerai Gugat 1 Januari 16 73 1 Februari 11 59 3 Maret 17 61 4 April 13 31 5 Mei 5 31
Asyraful Rijal Safruddin, Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri
6 Juni 14 51 7 Juli 15 44 8 Agustus 11 41 9 September 19 36 11 Oktober 14 45 11 November 18 51 11 Desember 3 11 Jumlah 158 543 Sumber: Panitera Istansi Agama Maros
Dari bagan di atas, cenderung diduga bahwa cerai gugat di tahun 2020 lebih tinggi dari cerai talak, ini karena beberapa elemen keuangan ditinggalkan selama lebih dari dua tahun sehingga pasangan itu sekarang tidak bahagia selain itu ada juga bantuan dari  luar  untuk  situasi  ini.  keluarga,  sahabat  dan  lain-lain  untuk  mengajukan permohonan pemisahan secara hukum.
Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai penyebab perceraian“ Salah satu  pihak  meninggalkan  yang  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa  izin pihak  lain  dan  tanpa  ada  alasan  yang  sah  atau  karena  ada  hal  yang  lain  diluar kemampuannya.  Perkera  Perceraian  Dikabulkan  Tahun  2021  Pengadilan  Agama Maros:
Tabel 1.3 No Bulan Cerai Talak Cerai Gugat 1 Januari 7 13 1 Februari 11 39 3 Maret 15 51 4 April 7 38 5 Mei 11 19 6 Juni 14 41 7 Juli 11 49 8 Agustus 15 49
Asyraful Rijal Safruddin, H. Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri
9 September 11 35 11 Oktober 9 41 11 Desember 16 51 11 November 15 53 Jumlah 142 489 Sumber: Panitera Pengadilan Agama Maros
Dilihat  dari  bagan  tersebut,  jelas  kasus  perceraian  tahun  2021  di  Istansi  Agama Maros  mencapai  142  kasus  cerai  talak  dari  perceraian  yang  dikabulkan  dan  489 gugatan  yang  dikabulkan.    Adapun  maksud  atau  alasan  di  balik  perceraian  yang terjadi  di  Istansi  Agama  Maros  selama  dua  tahun  terakhir,  2020  dan  2021,  dapat diketahui bahwa sebagai berikut:
Tabel 1.4 No Alasan Perceraian Jumlah 1 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 788 2 Ekonomi 26 3 Meninggalkan salah satu pihak 289
Sumber: Panitera Pengadilan Agama Maros
Mengingat  pencarian  melalui  pertemuan  spesialis  bahwa  dalam  perpisahan  kita sering  melacak  banyak  faktor  atau  alasan  untuk  berpisah.  Menurut  saksi,  beberapa faktor  yang  menyebabkan  Perceraian,  antara  lain  perdebatan  dan  pertengkaran, meninggalkan salah satu pihak, disebabkan oleh variabel finansial.

## 2. Peran dan Upaya Hakim dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Maros
Hakim  memegang  peranan  yang  sangat  penting.  Ia  sebagai  penegak  hukum  dan keadilan,  serta  pejabat  negara  yang  mempunyai  tugas  mulia  dalam  mewujudkan negara  hukum,  memberikan  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat melalui  putusan  hukumnya  di  pengadilan.  Hakim  dalam  melaksanakan  perannya menangani  perkara  perceraian  merujuk  pada  tugas  dan  fungsinya,  yakni  tidak
Asyraful Rijal Safruddin, Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri
terlepas  dari  hukum  acara  yang  berlaku  dalam  lingkungan  pengadilan  agama, sehingga  peran  hakim  dalam  menekan  angka  perceraian  disini  bersifat  yuridis. Sedangkan  dalam  upaya  menekan  angka  perceraian  di  pengadilan  agama  maros secara optimal di upayakan hakim proses mediasi.
Berbagai  pekerjaan  dan  upaya telah  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Maros  dalam mengurus  perceraian,  salah  satunya  melalui  syafaat  mediasi.  Intervensi  dalam pemisahan  yang  sah  dapat  diketahui  bahwa  wajib  ketika  kedua  pemain  tersedia. Intervensi  itu  sendiri  merupakan  suatu  upaya  akomodatif  atau  keselarasan  yang ditujukan untuk mengakomodasi pasangan yang akan
Tabel 1.5
No Berhasil Tidak Berhasil Keterangan 1 8 80 Tahun 2020 2 5 99 Tahun 2021
Sumber: Panitera Pengadilan Agama Maros
Dari 638 kasus pada tahun 2020, hanya 8 kasus yang membuahkan hasil, sedangkan sisanya 80 kasus tidak membuahkan hasil. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 718 kasus,  5  kasus  berbuah  dan  99  kasus  tidak  efektif.  Dilihat  dari jumlah  kasus  yang berhasil  dimediasi  dalam  Inkuisisi  Maros  tahun  2020/2021,  dapat  disimpulkan bahwa  meskipun  banyak  kasus  yang tidak  dimediasi,  tentu  jauh  dari  hasil mediasi yang berhasil. Apa yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung, menginginkan proses mediasi  yang  setidaknya  memberikan  jalan  keluar  bagi  pasangan  yang  ingin bercerai,  tetapi  juga  dapat  dilihat  bahwa  hakim  pengadilan  agama  Maros  bekerja untuk mengurangi atau menekan angka perceraian.
Secara yuridis normatif, upaya kerukunan atau syafaat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan diganti lagi dengan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Mediasi.    Hakim  Memberikan Nasihat-Nasihat  Selama  Persidangan  Upaya  intuk  menekan  tingginya  angka
Asyraful Rijal Safruddin, H. Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri
perceraian  dengan  cara  mengoptimalkan  mediasi  sebagai  persyaratan  persyaratan. Mereka boleh menentukan mediator untuk mencari alternatif penyelesaian. Banyak kasus  yang  terjadi  dapat  diselesaikan  dengan  jalan  mediasi  (mendamaikan) antarakedua belak pihak ini menunjukkan bahwa peran dan hakim sangat dominan dalammendamaikan orang-orang yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.
Proses mediasi, serta rekomendasi dalam persidangan, merupakan salah satu wujud nyata  dari  sulitnya  perceraian.  Dalam  arti,  segala  upaya  harus  dilakukan  untuk menyelamatkan  hubungan  perkawinan  antara  suami  dan  istri  sebelum  mengakhiri perceraian.  Jadi  bahkan  jika  pernikahan  itu  akhirnya  harus  diputuskan  dengan perceraian, setidaknya Inkuisisi telah melakukan yang terbaik untuk menghentikannya.
Upaya yang dapat ditunjukkan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan hubungan perkawinan  dalam  keadaan  apapun.  Jaksa  akan  mempertimbangkan  kemungkinan mempertahankan pernikahan saat memberikan bimbingan di awal. Dengan anggapan bahwa  perpisahan  terakhir  benar-benar  terjadi,  itu  berarti  bahwa  hubungan pernikahan saat ini tidak dapat dilanjutkan.

## D. Penutup
Faktor  Penyebab  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Maros  yang  paling  sering menyebababkan  perceraian  dari  yang  tertinggi  dan  terendah  secara  beruntun  adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan faktor ekonomi. Data perceraian adalah faktor atau alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang paling banyak terjadi di Maros dalam kurun waktu 2020 dan 2021 berjalan,  jauh  melebihi  jumlah  perkara  perceraian  yang  di  sebabkan  oleh  faktor  atau alasan lainnya.
Peran dan Upaya Hakim dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Maros Secara Yuridis upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam  PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Mediasi merupakan peluang besar bagi hakim mediator untuk berperan dalam  upaya  menurunkan  angka  perceraian.  Peran  dan  upayanya  adalah
Asyraful Rijal Safruddin, Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri
mengoptimalkan mediasi dan memberikan nasihat setiap saat, dan upaya ini juga dapat menunjukkan  seberapa  jauh  hubungan  perkawinan  dapat  bertahan.  Saat  memberikan nasehat  di  persidangan,  hakim  melihat  kemungkinan  terjadi  pernikahan.  Jika  Anda akhirnya bercerai, itu berarti pernikahan tidak dapat dilanjutkan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .Penerbit Liberty, Yogyakarta 1986.

## Jurnal
Aisya,  Nur.“Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Perkawianan  Dibawah  Umur”. Jurnal  al- Qadau Volume 5 Nomor 2 (2018).Hlm. 260
Aisya,  Nur.  “Peranan  Hakim  Pengadilan  Agama  Dalam  Penerapan  Hukum  Islam  di Indonesia”. Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 1 (2018).Hlm. 76
Asni,  Perkembangan  Maslahat  dalam  Putusan    Perceraian  Akibat  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga di Pengadilan Agama, Ahkam Vol 24 No 1 (2014), Hlm. 105
Asman.“Tingginya  Angka  Perceraian  di  Kabupaten  Sambas  Tahun  2019:  Studi Pengembangan  di  Pengadilan  Agama”. Jurnal  Al-Qadau  Volume  7  Nomor  1 (2020).Hlm. 32
Fajri,  Muhammad.“Interpretasi  Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Perspektif Maslahat”. Jurnal al-Qadau Volume 7 Nomor 1 (2020). Hlm. 60
Hl,  Rahmatia,  “Studi  Kasus  Perkawinan  dibawah  Umur”, Al-Daulah Vol  5  No  1  (2016),
h.144
Hilmi  dan  Abdul  Halim  Talli.  “Analisis  Putusan  Hakim  Tentang  Silariang  Terhadap Pernikahan  Tanpa  Sepengetahuan Wali  Nikah  di  Pengadilan  Agama  Bantaeng  Kelas II”. Jurnal Qadauna Volume 1 (2020).Hlm. 270
Intan, Yayu Purnama dan Patimah. “Analisis Penebab Tingginya Volume Cerai Gigat (Studi Kasus di  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2018-2019)”. Jurnal Al- Qadauna 2 Edisi Khusus (2021).Hlm. 3
M.  Tahir  Maloko  dan  Arif  Rahman,  “  Mengatasi  Kejenuhan  Suami-istri  Perspektif  Ulama Mazhab”, Mazahibuna, Volume 2 No 2 (2020), Hlm.12
Asyraful Rijal Safruddin, H. Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri
Mauliza, Nanda,dkk. “Perceraian Pada Masa Panemi Covid-19”. Jurnal El-Hadhanah Volume 1 Nomor 2 (2021).Hlm. 173
Nurul  Ainun  Marfuah,  Erlina,  Nurnaningsih,  “Legal  Reasoning  Hakim  dalam  Menentukan Besaran  Harta  Bersaa  dalam  Perkara  Perceraian  (Studi  Putusan  Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B), Qadauna, Vol 2 No 1 (2020), Hlm. 28
Ridwan,  Muhammad  Saleh.“Perkawinan  Mut’ah”. Jurnal  Al-Qadau  Volume  1  Nomor  1 (2014).Hlm. 2.
Ridwan,  Muhammad  Saleh.“Pernikahan  Dibawah  Umur  (Dini)”. Jurnal  Al-Qadau  Volume  2 Nomor 1 (2015).Hlm. 15
Sabir,  Muhammad.  “Pernikahan  Via  Telepon”. Jurnal  Al-Qadau  Volume  2  Nomor  2 (2015).Hlm. 2
Tahir, Hartini, “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesi” Jurnal Alqadau, Volume 1 No 2 (2014), Hlm. 89
Talli, Abdul Halim. “Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008”. Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1 (2015).Hlm. 77

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia.Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawianan.