## REFORMASI MAQASHID SYARIAH KLASIK MENUJU PERSPEKTIF KONTEMPORER
Oleh: H. Abd. Wahid HS 1

## Email: abdwahidhs06@gmail.com
Abstract: Constructive  formulation  of  Islamic  jurisprudence  is  often deadlocked  in  addressing  contemporary  social  problems  so  it  demands  the birth  of  reformulation  efforts  towards  understanding  and  interpreting Islamic  teachings  not only  in  the field of jurisprudence  but  also about  fiqh proposals including the term Maqashid Syariah. The traditional or classical Maqashid concept has limitations and disadvantages as follows: its range is partial, individualistic, and limited in terms of its induction and generality. The  classical  maqashid  sharia  reformation  towards  a  contemporary perspective is done by renovating the following things: improvements in the reach,  subject, and  induction  of  traditional maqashid.  The classifications  of contemporary  maqashid  are  general  Maqashid  (al-Maqashid  al-‘ammah), special  Maqashid  (al-Maqashid  al-Khassah),  and  partial  Maqashid  (al- maqashid  al-juz’iyyah);  reforms  from  'safeguard'  and  'protection'  goals  to 'development' and 'human rights'. The purpose of this perspective reform is to be able to respond to global issues, and develop from just 'wisdom behind legal decisions' to practical plans for reform and reform.
Key words: Maqashid  Syariah, contemporary, classic

## Pendahuluan
Berbicara  kaitan  Islam  dengan  realitas,  problematika  kontemporer yang  terus  menerus  tampil  secara  dinamis  lebih  banyak  disoroti  dari perspektif    khazanah  keilmuan  fikih  daripada  sorotan  dari  perspektif akidah  dan  akhlak.  Fikih  sebagai  konstruksi  yuridis  Islam  lebih berhubungan langsung dengan sisi realitas yang dihadapi oleh masyarakat, meskipun  tidak  bisa  dinafi’kan  bahwa  tidak sedikit  persoalan  yang  tidak mampu  dijawab  secara  komprehensif  melalui  kacamata  fikih.  Banyaknya problematika  sosial  yang  tidak  ter cover dalam  kacamata  fikih  tersebut,
1 Dosen  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  Arab  STAI  Syaichona  Moh.  Cholil Bangkalan  Madura.
selain  karena  terbatasnya  cakupan  pembahasan  yang  telah  terkodifikasi dalam  sebuah  karya-karya  fikih  klasiknya  para  ulama,  juga  karena perubahan  dan  persoalan  yang  kian  beragam  yang  perbedaan  konteks dengan  rumusan-rumusan  klasik  baik  dari  segi  waktu,  tempat,  budaya maupun kemajuan ilmu pengetahuan kontemporer.
Kebuntuan  rumusan  konstruktif fiqh  Islamiyah menyikapi problematika sosial kontemporer inilah yang kemudian menuntut lahirnya upaya-upaya  reformulasi  terhadap  pemahaman-pemahaman  serta penafsiran ajaran Islam tidak sekedar dalam bidang fikih yang merupakan formulasi  konstruksif  hukum-hukum  Islam,  melainkan  juga  tentang  usul fikih  yang  merupakan  akar  produsen  hukum-hukum  fikih,  atau  bahkan akar  yang  lebih  mendalam  dan  lebih  fundamental  yang  menjadi  pijakan primer hukum Islam. Reformulasi terhadap pemahaman keagamaan agar menjadi pedoman yang kontekstual tentu terkait erat dengan kajian-kajian seputar Maqasid sebagai bagian inti syariat. Maqasih Syariah sebagai aspek inti dari penerapan syariah menjadi fondasi nilai filosofis yang di atasnya lahir  variasi-variasi  hukum  fikih  konseptual. Maqasid merupakan  usul syariah sedangkan fikih merupakan furu ’nya. Secara  etimologi,  terma  ‘ Maqasid ’  berasal  dari  bahasa  Arab دصاقم
(maqasid) yang  merupakan  bentuk  jamak  dari  kata دصقم ( maqshad ),  yang bermakna  maksud,  sasaran,  prinsip,  niat,  tujuan,  tujuan  akhir.  Terma  itu berarti telos (dalam  bahasa  Yunani). Maqasid  Syariah atau Maqasid hukum Islam  adalah  sasaran-sasaran  atau  maksud-maksud  di  balik  hukum  itu. Bagi sebagian teoritikus hukum Islam, Maqasid adalah pernyataan alternatif dari mashalih atau  kemaslahatan-kemaslahatan. Misalnya  Abdul Malik  al- Juwaini,  salah  seorang  kontributor  paling  awal  terhadap  teori Maqasid menggunakan  istilah Maqasid dan al-mashalih  al-ammah (kemashlahatan- kemaslahatan  umum)  secara  bergantian. 2 Abu  Hamid  al-Gazali  (w.  505 H/1111  M)  mengelaborasi  klasifikasi Maqasid yang  ia  masukkan  ke kategori kemashlahatan mursal  ( al-mashalih mursalah ),  yaitu  kemaslahatan yang  tidak  disebutkan  langsung  dalam nash Islam.  Pandangan  al-Gazali
2 Abdul  Malik  Juwaini, Ghiyas  al-Umam  fi  iltiyas  al-Zulam, Qatar:  Wazarah  al- Syu’un al-Diniyyah, 1400 H. Hlm 253.
diikuti oleh Fakhr al-Din al-Razi (w.606 H./1209 M.) dan al-Amidi (w. 631 H./1234 M). 3

## Mengenal Maqashid Syariah
Maqashid dalam Pergulatan Sejarah Intelektual
Cikal  bakal  lahirnya  konsep Maqashid  Syariah sebenarnya  sudah muncul  pasca  era  sahabat,  hanya  saja  di  era  itu  kajian Maqashid tidak tematik menjadi satu pembahasan dalam satu kitab. Al-Tirmidzi al-Hakim (w.  296  H/908  M)  yang  mula-mula  memperkenalkan  sebuah  karya mengenai Maqashid dengan judul bukunya al-Shalat wa Maqashiduha (Shalat dan Maqashid nya),  setelah  Al-Tirmidzi  ada  Abu  Zaid  al-Bakhili  (w.  322 H/933  M)  mengemukakan  sumbangsih  pemikirannya  tentang Maqashid dalam bidang muamalah dengan judul karya al-Ibanah ‘an ‘ilal al-Diyanah, disusul  setelahnya  oleh  Al-Qaffal  al-Kabir  (w.  365  H/975  M)  dengan sebuah karya berjudul Mahasin al-Syara’i’ , lalu di generasi selanjutnya ada Ibnu  Babawaih  al-Qummi  (w.  381  H/991  M)    juga  menulis  buku  tentang Maqashid dengan  judul ‘Ilal  al-Syara’i’ serta  Al-‘Amiri  al-Failasuf    yang memperkenalkan  karyanya  seputar Maqashid yang  berjudul al-I’lam  bi Manaqib al-Islam. 4
Demikian  beberapa  karya  mengenai Maqashid  Syariah yang  muncul dalam kisaran abad ke 3 dan ke 4. Hanya saja jangkauan kajiannya tidak terkonsep  secara  utuh  sebagaimana Maqashid  Syariah yang  dipopulerkan oleh  ulama  pakar Ushul  Fiqh di  abad  setelahnya  seperti  al-Juwaini,  Al- Ghazali, Al-Qarafi, dan Abu Ishaq al-Syathibi serta beberapa cendekiawan muslim lain yang memiliki andil besar dalam perumusan Maqashid Syariah.
Abad  ke  5  menjadi  babak  baru  dinamika  kajian Maqashid .  Banyak cendekiawan yang mulai merumuskan konsep-konsep mengenai Maqashid Syariah secara  tematik  dan  sistematis  sebagai  jawaban  atas  kompleksitas problematika sosial yang tidak dapat terakomodir oleh rumusan-rumusan literal  sebelumnya.  Menjelang  akhir  abad  ke  5,  adalah  Abu  al-Ma’ali  al-
3 Jasser  Auda, membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqasih  Syariat, Bandung: Mizan Pustaka. Hlm 33.
4 Jasser  Audah, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Syariah. Bandung:    Mizan Pustaka. 2008. Hlm 49.
Juwaini (w. 478 H/1085 M) melalui sebuah risalah Ushul Fiqh berjudul al- Burhan  fi Ushul al-Fiqh mulai mempromosikan gagasan tentang klasifikasi kebutuhan  yang  tegaskannya  sebagai Ushul  al-Syariat menjadi  lima tingkatan,  yaitu: dlaruri (kebutuhan  pokok), hajat  al-‘ammah (kebutuhan publik), mukramat (perilaku moral), mandub (anjuran-anjuran), dan sesuatu yang  tidak  tercantum  secara  khusus  dalam  kategori  di  atas. 5 Al-Juwaini mengemukakan  bahwa Maqashid hukum  Islam  adalah  memelihara ( ‘ishmah) keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta. 6
Teori Maqashid Al-Juwaini dilanjutkan muridnya bernama Abu Hamid al-Ghazali  (w.505  H/1111  M)  melalui  karangannya, al-Mustashfa .  Melalui kitab ini, al-Ghazali mengurutkan klasifikasi ushul al-syariah -nya al-Juwaini sesuai tingkat urgensinya, yaitu sebagai berikut: 1) agama, 2) jiwa, 3) akal, 4)  keturunan,  dan  5)  harta.  Al-Ghazali  adalah  cendekiawan  yang memperkenalkan istilah ‘penjagaan’ ( muhafadzah/hifdz) dan
mengemukakan  bahwa  setiap  bentuk  penjagaan  atas  lima  pokok  tujuan syariah  di  atas  adalah mashlahah. Sedangkan  yang  berpotensi  merusak eksistensi  lima  hal  tersebut  sebagai mafsadah. 7 Pasca  al-Ghazali, cendekiawan  yang  memiliki  kontribusi  besar  terhadap  perkembangan Maqashid adalah  Al-‘Izz  Ibn  ‘Abd  al-Salam  (w.  660  H/1209  M)  melalui sebuah karyanya berjudul Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam.
Gemilangnya  perkembangan  gagasan Maqashid di  kisaran  abad  ke  5 hingga abad ke 8 H mencapai puncaknya setelah munculnya Abu Ishaq al- Syathibi ( w. 790 H/1388 M) dengan sebuah karya berjudul al-Muwafaqat fi Ushul  al-Syariah .  Dengan  model  terminologi  kajian  yang  nyaris  serupa dengan  al-Juwaini  dan  al-Ghazali  tersebut,  al-Syathibi  mempromosikan formulasi penting bagi posisi Maqashid Syari’ah dalam hukum Islam. Ketika sebelum  al-Syathibi Maqashid hanya  diposisikan  sebagai mashalih  al- mursalah (kemaslahatan lepas; tidak teratur dalam Qur’an maupun Hadits), maka  gagasan  al-Syathibi  mereposisinya  menjadi  bagian  dari  dasar-dasar hukum  Islam.  Al-Syathibi  menilai  bahwa Maqashid merupakan  pokok- pokok  agama  ( Ushul  al-Din), kaidah-kaidah  syariah  ( Qawaid  Syariah ),  dan
5 Al-Juwaini, al-Burhan fi ushul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1997. Juz II Hlm 80.
6 ibid 7 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa. Hlm 438.
nilai-nilai  universal  agama  ( Kulliyat  al-Millah) 8 .  Dengan al-Muwafaqat -nya yang melengkapi banyak aspek dari gagasan Maqashid sebelumnya, buku tersebut  lalu  menjadi  buku  standart Maqashid  Syariah di  kalangan  ulama hingga abad ke 13 H/ 20 M. 9

## Konsep Maqashid Syariah Klasik
Sebagaimana  disampaikan  sebelumnya  bahwa  perkembangan Maqashid dalam  pergulatan  sejarah pemikiran ulama  klasik secara  umum terakomodir dalam gagasan fundamentalnya al-Syathibi melalui karyanya al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syariat dengan  berprinsip  pada  terminologi cendekiawan ushul  syariah pendahulunya  yaitu  al-Juwaini  dan  al-Ghazali yang  lalu  dilengkapi  dengan  gagasan  brilian  al-Syathibi  sendiri.  Kendati ada perbedaan varian sudut pandang dalam memposisikan Maqashid , -al- Ghazali  menilainya  sebagai mashalih  mursalah secara  umum  konsep Maqashid  Syariah berangkat  dari  konsensus  bahwa  keseluruhan  aturan syariat adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi umat baik di dunia  maupun  di  akhirat 10 .  Intinya,  titik  pijak  kajian Maqashid  Syariah adalah apa yang disebut dengan al-mashlahat .
Al-Syathibi  melalui al-Muwafaqat  Fi  Ushul  al-Syariat menegaskan bahwa  keseluruhan  ketetapan  atau  aturan  syariat  itu  dalam  rangka memelihara eksistensi Maqashid (tujuan) daripada syariat itu sendiri dalam kehidupan.  Tujuan  yang  hendak  dicapai  dibalik  ketentuan  syariat ( Maqashid  Syariat )  diklasifikasi  menjadi  tiga  varian  kebutuhan  yang disebutknya  sebagai al-kulliyat  al-syariat ,  yaitu;  1) dlaruriyyat (primer),  2) hajiyyat (sekunder),  dan  3) tahsiniyyat (tersier) 11 .  Dalam dlaruriyyat ditampilkan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga eksistensi lima hal ( dlaruriyyat  al-khams) yaitu: hifdz  al-din (menjaga  agama), hifdz  al-nafs (menjaga  jiwa), hifdz  al-nasl (menjaga  keturunan), hifdz  al-maal (menjaga harta benda), dan hifdz al-‘aql (menjaga akal pikiran). Sedangkan dimensi hajiyyat dan tahsiniyyat sebagai  aspek  yang  diperjuangkan  dalam  rangka
8 Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat. Juz II Hlm 6 9 Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Syariah. Bandung:  Mizan Pustaka. 2008. Hlm 56.
10 Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat. Juz III Hlm 220
11 ibid.
3. Keturunan 4. Harta benda 5. Akal 1. Agama 2. Jiwa
mengimplementasikan    dan  mengembangkan dlaruriyyat  al-khams itu.
Rumusan  al-Syathibi  inilah  yang  menolong  verifikasi  mana  yang  masuk kategori ushul dan furu’ dalam syariat.
Menjaga
Hajiyyat Tahsiniyyat (tersier) (Sekunder) (Primer) Dlaruriyyat TUJUAN KETETAPAN SYARIAT

## Kontemporisasi Maqashid Syariah
Perubahan background sosial  yang  sangat  dinamis  sebagai  segmen alokasi  ketentuan-ketentuan  yuridis  fikih  yang  diproduksi  dari  teori Maqashid  Syariat tradisional  melahirkan  pembaharuan  pradigmatik  tidak sekadar mengenai varian furu’ tapi juga mengenai fitur-fitur urgen dalam kerangka ushul yang tersaji melalui Maqashid Syariat yang selama berabad- abad  dipopulerkan  oleh  cendekiawan  muslim.  Abad  ke  20  M  telah menampilkan  beberapa  gagasan  segar  baru  yang  dinilai  lebih  relevan dengan  persoalan-persoalan  global  yang  aktual.  Para  teoritikus komtemporer mula-mula menampilkan kritik terhadap klasifikasi Maqashid tradisional  sebagaimana  dipopulerkan  al-Syathibi.  Sajian  tentang  kritik tersebut sebagaimana dipopulerkan Prof. Jasser Auda antara lain 12 ;

## a. Parsialitas Jangkauan Maqashid
Jangkauan tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para  penggagas Maqashid tradisional  itu  tidak  memasukkan  maksud khusus  dari  suatu  atau  sekelompok nash /hukum  yang  meliputi  topik
12 Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Syariah. Bandung:    Mizan Pustaka. 2008. Hlm 36.
fikih tertentu. Menurut kalangan cendekiawan kontemporer, jangkauan Maqashid idealnya  direnovasi  menuju  perbaikan  yang  lebih  sistematis dalam bidang klasifikasi jangkauannya.
Klasifikasi kontemporer membagi Maqashid menjadi tiga tingkatan:
1) Maqashid Umum (al-Maqashid al-‘Ammah) , adalah Maqashid yang dapat ditelaah  di  seluruh  bagian  hukum  Islam  seperti  rumusan Maqashid tradisional,  ditambah  usulan Maqashid baru  seperti  ‘keadilan’  dan ‘kemudahan’.  2) Maqashid Khusus (al-Maqashid  al-Khassah), adalah Maqashid yang  dapat  diobservasi  di  seluruh  isi  ‘bab’  hukum  Islam tertentu,  seperti  kesejahteraan  anak  dalam  hukum  keluarga; perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal; dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi. 3) Maqashid Parsial ( al-Maqashid al-Juz’iyyah ), yaitu  maksud-maksud  di  balik  suatu nash atau  hukum tertentu,  seperti  maksud  mengungkapkan  kebenaran  dalam mensyaratkan  jumlah  saksi  tertentu  dalam  kasus  hukum  tertentu, misalnya.

## b. Individualisme ‘Subjek Hukum’ Maqashid
Maqashid tradisional lebih berkaitan dengan individu
dibandingkan dengan keluarga, masyarakat atau umat manusia. Dalam rangka memperbaiki kekurangan teori Maqashid terkait jangkauan orang yang  diliputi  (yaitu  individual),  maka  ide Maqashid oleh  cendekiawan muslim  modern  dan  kontemporer  diperluas  hingga  mencakup jangkauan  manusia  yang  lebih  luas  yaitu  masyarakat,  bangsa,  bahkan umat  manusia.  Seperti  Ibnu  ‘Asyur  yang  memprioritaskan Maqashid yang berkaitan dengan kepentingan ‘bangsa’ atau umat di atas Maqashid seputar  kepentingan  individual.  Rasyid  Ridho  memasukkan  isu ‘reformasi’  dan  ‘hak-hak  wanita’  dalam  teori Maqashid nya;  serta  Yusuf al-Qardlawi  yang  banyak  membahas  tentang  ‘martabat  dan  hak  asasi manusia’ dalam kajian Maqashid nya.
Lebih  lanjut,  Jasser  Auda  mengatakan  bahwa  pemekaran jangkauan Maqashid membuatnya  dapat  merespon  isu-isu global,  serta
membuatnya  berkembang  dari  sekadar  ‘hikmah  dibalik  keputusan hukum’ menuju ‘rencana praktis untuk reformasi dam pembaruan’ 13

## c. Reformasi Induksi dan Keumuman Maqashid
Maqashid tradisional  dideduksi  dari  kajian  ‘literatur  fikih’ ketimbang  sumber-sumber  syariat  (al-Qur’an  dan  Sunnah).  Selain  itu, klasifikasi Maqashid tradisional  tidak  memasukkan  nilai-nilai  yang paling  umum  seperti  keadilan  dan  kebebasan.  Berangkat  dari  hasil koreksi  tersebut,  cendekiawan  kontemporer  memperkenalkan  teori Maqashid baru yang langsung digalinya dari nash . Menurut Jaser Auda, pendekatan  ini  akan  memungkinkan Maqashid melampaui  historisitas keputusan  fikih  dan  merepresentasikan  nilai  serta  prinsip  umum  dari nash. Maka, hukum-hukum yang detail (ahkam tafshiliyyat) dapat digali dari prinsip-prinsip yang menyeluruh (kulliyat).
Demikian beberapa kritik serta sebagian solusi yang disampaikan Jaser  Auda  sebagai  salah  satu  cendekiawan  yang  menjadi  salah  satu representasi  gagasan  kontemporerisasi Maqashid  Syariah melalui karyanya berjudul Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach, sebuah  karya  monomental  Jaser  Auda  yang  menjadi  media publikasi  gagasannya  tentang  Pendekatan  Sistem (A  Systems  Approach) dalam menggali hukum Islam.
Yang  tidak  kalah  urgen  tentang  gagasan  kontemporerisasi Maqashid adalah  konsep  rumusan  baru  yang  diviralkan  oleh cendekiawan Maqashid modern  berkenaan  dengan  sudut  pandang pemaknaan  terhadap dlaruriyyat  al-khams yang  selama  ini  menjadi standar  pemahaman  yang  diperkenalkan  sejak  abad  ke  5  H  tersebut. Cendekiawan Maqashid modern menggunakan terminologi kontemporer dalam  memaknai dlaruriyyat meskipun  diakui  oleh  Jaser  Auda  bahwa tidak sedikit mendapatkan penolakan dari kalangan cendekiawan yang lain.  Konsep  terminologi  modern  tersebut  antara  lain  sebagai  berikut: Reformasi  dari  tujuan  ‘Penjagaan’  dan  ‘Perlindungan’  menuju ‘Pengembangan’ dan ‘Hak-Hak Asasi’.
Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam perkembangan Maqashid di abad  ke  5  H/  12  M,  al-Ghazali  memperkenalkan  istilah hifdz atau muhafadzah (menjaga  atau  melindungi)  terhadap dlaruriyyat  al-khams . Dalam  perkembangan Maqashid di  abad  ke  20  M,  terminologi  yang digunakan dalam memposisikan dlaruriyyat al-Khams dari yang semula menggunakan istilah ‘penjagaan’ atau ‘perlindungan’ (hifdz/muhafadzah) menuju  ‘pengembangan’  dan  ‘hak-hak  asasi’. Hifdz  al-Din misalnya, yang  dalam Maqashid tradisional  dimaknai  sebagai  konsep ‘perlindungan  terhadap  agama’  dalam  kacamata  kontemporer diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu ‘kebebasan  kepercayaan’ (freedom  of  faiths) menurut  istilah  yang digunakan  Ibn  ‘Asyur, 14 atau  ‘kebebasan  berkeyakinan’  dalam ungkapan kontemporer lain.
Hifdz  al-Nafs dan Hifdz  al’Irdl yang  semula  bermakna ‘perlindungan  jiwa  raga’  dan  ‘perlindungan  kehormatan’  dalam perkembangan  kontemporer  diganti  oleh  ‘perlindungan  hak  asasi manusia’  dan  ‘perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia’  yang kemudian  menjadi  bagian  dari Maqashid  Syariat,  Hifdz  al-Nasl yang dalam  khazanah  bermakna  ‘perlindungan  keturunan’  dalam perkembangannya  berubah  menjadi  teori  berorientasi  keluarga.  Ibnu ‘Asyur  menjadikan  terma  ‘peduli  keluarga’  sebagai Maqashid hukum Islam.  Begitu  juga Hifdz  al-Maal yang  semula  bermakna ‘perlindungan harta’  berkembang  menjadi  istilah-istilah  sosio  ekonomi  yang  lebih familiar dan milenial seperti ‘pengembangan ekonomi’, ‘bantuan sosial’, ‘distribusi  uang’,  ‘masyarakat  sejahtera’  dan  ‘pengurangan  perbedaan antar kelas ekonomi sosial’. 15
Begitu pula konsep Hifdz al-‘Aql yang dalam khazanah tradisional klasik  dimaknai  ‘penjagaan/perlindungan  akal  fikiran’  dalam perkembangannya  juga  memasukkan  konsep  ‘pengembangan  pikiran ilmiah’ sebagai bagian dari Maqashid tersebut pun demikian ‘perjalanan menuntut  ilmu’,  ‘melawan  mentalitas  taklid’  dan  mencegah
14 Ibnu ‘Asyur, Maqashid Syariah al-Islamiyyah. Hlm 292.
15 Quttub  Sano, Qiraat  Ma’rifiyyat  fi  al-Afkar  al-Ushuli, edisi  1.  Kuala  Lumpur:  Dar  al- Tajdid. 2003. Hlm 157
mengalirnya  tenaga  ahli  ke  luar  negeri’  yang  juga  senafas  dengan gagasan Hifdz  al-‘Aql. 16 Lahirnya  gagasan-gagasan  baru  tersebut dimaksudkan  untuk  menerjemahkan  ulang positioning sumber-sumber ushul syariat agar tidak kehilangan aspek relevansinya dengan kemajuan dan tantangan global.

## Penutup
Reformasi Maqashid  Syariah klasik  menuju  perspektif  kontemporer merupakan  upaya  fundamental  untuk  senantiasa  memelihara  eksistensi jangkauan  fikih  sebagai  pedoman  individual,  spiritual,  dan  sosial. Problematika  sosial  berubah  kian  dinamis  yang  tidak  ter cover dalam yurisprudensi  fikih  klasik  lantaran  perbedaan  dalam  jangkauan  ruang waktu,  tempat  dan  kondisi  sosial  yang  melatarbelakanginya,  memberi peluang besar untuk tidak sekadar dicermati melalui pendekatan qiyas dan lainnya,  akan  tetapi  juga  melalui  upaya  reformasi  dalam  hal-hal  yang prinsip dalam formulasi hukum Islam yaitu perubahan perspektif di sektor filsafat hukum Islam yang terangkum dalam terminologi Maqashid Syariah . Formulasi Maqashid  Syariah klasik  yang  menjadi  landasan  filosofis konstruksi  hukum  Islam  sejak  puluhan  abad  lalu  dinilai  seringkali mencapai  titik  stagnasi  ketika  dihadapkan  pada  persoalan  kekinian  dan oleh karenanya senantiasa dilakukan perbaikan dan perubahan untuk tetap memelihara  eksistensi  jangkauan Maqasid  Syariah, inovasi  perspektif Maqashid klasik ini di  antaranya dalam hal reformasi dari Maqashid yang semua bermakna ‘Penjagaan’ dan ‘Perlindungan’ menuju ‘Pengembangan’ dan  ‘Hak-hak asasi’, begitupula reformasi dalam induksi dan  keumuman Maqashid ,  subjek  hukum,  dan  jangkauan  hukum Maqashid  Syariah . Dilaluinya proses ini tidak lain untuk mewujudkan eksistensi hukum Islam di tengah-tengah kehidupan global, membuatnya dapat merespon isu-isu global,  serta  membuatnya  berkembang  dari  sekadar  ‘hikmah  di  balik keputusan  hukum’  menuju  ‘rencana  praktis  untuk  reformasi  dan pembaruan.
16 Jaser  Auda. Membumikan  Huku  Islam  Melalui  Maqashid  Syariah. Bandung:  Mizan Pustaka. 2008. Hlm 57.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Hamid al-Ghazali. Tt. al-Mustashfa.
Al-Juwaini. 1997. al-Burhan fi ushul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Kutub al-Islami.
Al-Syathibi. Tt. al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat.
Asyur, Ibnu. Tt. Maqashid Syariah al-Islamiyyah.
Auda, Jasser. 2008. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah.
Bandung: Mizan Pustaka. 2
Sano, Quttub. 2003. Qiraat Ma’rifiyyat fi al-Afkar al-Ushuli, edisi 1. Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid.