Submission Review Process Revised Accepted Published 5-12-2019 11-12 s/d 26-12-2019 25-12-2019 30-12-2019 25-01-2020
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1  No. 1, Januari  2020 (71-80)
Published by: Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Kepercayaan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kota  Palembang (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur II,  Gandus, Jakabaring)

## Yunita Andini
Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yunitaandini14@yahoo.com

## Abstract
This research is related to Simultaneous General Election in 2019 which mainly focused on the research is to know the level of public trust in the General Election Commission (KPU) in carrying out General Elections and the factors that influence the level  of trust that objectively referred to General Elections Commission (KPU) of Palembang City.  In this research used the Mc. Knight theories of trust regarding the belief formation model was built initially before the parties had time to get to know each other through interactions and transactions. In the Mc. Knight theory, there are two concepts of interpersonal trust or trust intention and favorable trust such as virtue, integrity, competence, predictability and factors of the second trust, namely rational factors and relational factors. This type of research uses qualitative descriptive method with case study method in which data  collected  through  interview  and  documentation  techniques  with  analyzing  from  collecting data, reducing data, presenting data to the drawing conclusions. The source of the data in this study is how the community thinks about trust in the Elections Commission (KPU). The results of this study showed that after conducting General Elections there was a problem at the polling station (TPS) at Ilir Timur II District, Gandus, Jakabaring in Palembang City. Not only that, their trust in the Election Commission (KPU) of Palembang City was reduced which influenced by two factors i.e., firstly, Rational factors in which the Election Commission (KPU) has had commissioners in the general election with the appointed position and electoral district, Secondly, Relational factor ensures  that  commissioner  officials  can  be  elected  through  the  experience  of  strong  political institutions. Ultimately, for the next General Elections will be increased by the General Election Commission (KPU) employees in the Palembang City.

## Keywords: simultaneous general election, organizing general elections
Yunita Andini, Kepercayaan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kota Palembang(Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur II,  Gandus, Jakabaring), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020

## Abstrak
Penelitian  ini  terkait  dengan  Pemilihan  Umum  Serentak  pada  tahun  2019,  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)    dalam  melaksanakan  Pemilihan  Umum  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat kepercayaan. Objek dalam penelitian ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, teori yang digunakan teori kepercayaan menurut teori The Mc Knight mengenai model pembentukan kepercayaan dibangun pada awalnya sebelum pihak memiliki waktu untuk saling mengenal melalui interaksi  dan  traksaksi.  Dua  konsep  kepercayaan  Interpersonal  atau  niat  mempercayai  dan kepercayaan  yang  menguntungkan  seperti  kebajikan,  integritas,  kompetensi,  prediktabilitas  dan faktor-faktor  dari  kepercayaan  terbagi  dua,yaitu  faktor  rasional  dan  faktor  relasional.  Tipe penelitian  menggunakan  metode  Desktiptif  kualitatif  yaitu  dengan  metode  studi  kasus  berjenis penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini bagaimana pemikiran masyarakat tentang kepercayaan  terhadap  KPU.  Data  yang  dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara  dan mendokumentasikan. Data di analisa dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setelah terjadi adanya masalah di tempat  pemungutan  suara  (TPS)  pada  Kecamatan  Ilir  Timur  II,  Gandus,  Jakabaring  di  Kota Palembang,  berkurangnya  rasa  percaya  mereka terhadap  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota Palembang  dan  terdapat  dua  faktor  yang  mempengaruhi  kepercayaan  pertama,  faktor  Rasional dimana pihak KPU telah memiliki komisioner dalam pemilihan umum dengan jabatan dan dapil yang ditetapkan. Kedua, faktor Relasional ini meyakinkan bahwa pejabat komisioner dapat terpilih melalui  pengalaman  institusi  politik  yang  kuat.  Setidaknya  untuk  pemilihan  umum  yang  akan datang ditingkatkan lagi kinerja pegawai komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.
Keywords : pemilihan umum serentak, penyelenggaraan pemilihan  umum

## PENDAHULUAN
Demokrasi    menjadi  sistem  politik  yang  paling  banyak  dianut  oleh  negara-negara  didunia. Indonesia  salah  satunya    negara  yang  menjalankan  sistem  politik  demokrasi  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan, yang terdapat beberapa pilar yang menjadi  prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi Adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala salah satunya  adanya    pemerintahan  yang  terbuka,  akuntabel  dan  responsif,  adanya  perlindungan terhadap HAM, dan berkembangnya civil society dalam masyarakat.
Dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang  politik  demokrasi  pemiihan  umum  salah satu  sarana  kedaulatan  rakyat  bersama  dapat  memilih  wakil  dan  pemimpin  mereka  untuk menjalankan tugas pemerintah. Dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung seperti DPR, DPRD, DPD baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau  kepala  pemerintahan  seperti  Presiden,  Gubernur,  Bupati  atau  Walikota  secara  langsung. (Mikail, 2015)
Yunita Andini, Kepercayaan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kota Palembang(Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur II,  Gandus, Jakabaring), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Bentuk  pelaksanaan  pemilihan  umum  baik  dari  pemilihan  langsung  maupun  pemilihan tidak  langsung,  pemilihan  umum  secara  langsung  akan  mendatangi  tempat  pemungutan  suata (TPS) untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suara. Adapun surat suara terbuat dari kertas yang  dicetak  ataupun  fotocopy  dimana  surat  suara  tersebut  berisi  nama,  gambar,  no  urut  calon peserta dan panitia pemilihan umum akan menjelaskan kepada pemilih yaitu tata cara pemberian suara yang baik dan benar dalam pemilihan, baik dari mencoblos sampai kertas berlubang maupun memasuki kertas kekotak suara masing-masing. Adapun pemilihan umum secara tidak langsung akan  dilaksanakan  para  anggota  perwakilan  atau  lembaga  parlemen.  Pada  pemberian  suaranya pemilih  bisa  secara  langsung  memilih  dengan  cara  volting  atau  musyawarah  mufakat  sesuai kesepakatan bersama. (Apriani, 2019)
Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diatur mengenai Komisi Pemilihan Umum, baik dari KPU  Provinsi, dan maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten atau Kota sebagai lembaga pengawasan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai  peran  sebagai  penyelenggaraan  dalam  pemilihan  umum  di  Indonesia  yang  bersifat Nasional, Tetap, Mandiri. (Mikail, 2018)
Untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum salah satu nya penyelenggaraan pemilihan Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dituntut  untuk  independen  dan  non-partisipan.  Untuk  itulah terjadi beberapa revisi Undang-Undang tentang pemilihan umum pasca orde baru dalam Undang- Undang No 7 Tahun 2017 pasal 6 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum diatur lebih lanjut mengenai  badan-badan  lain  yang  bertugas  dalam  mewujudkan  pemilihan  umum.  Badan-badan tersebut terdiri atas:
1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Kota
4) Panita Pemilihan Kecamatan (PPK)
5) Panitia Pemunggutan Suara (PPS)
6) Pemungutan suara luar negeri (PPLN)
7) Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
8) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
Sebagai penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kota Palembang, Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  Kota  Palembang  mempunyai  peran  dimata  masyarakat  Kota  Palembang sebagaimana  komisi  pemilihan  umum  (KPU)  membuat  masyarakat  kota  palembang  lebih mempercayai  pada  pemilihan  umum  ditahun  2019  ini.  Karena  ketika  kepercayaan  publik  tidak tinggi  maka  berbagai  hal  bisa  terjadi  dari  keseluruhan  proses  dan  hasil  pemilu.  Didalam  istilah pemilihan umum serentak mempunyai arti sebagai penggabungan pelaksanaan pemilu. Pemilihan umum merupakan bagian dari pertama yang ada di Indonesia dalam sejarah selain itu tidak hanya memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di pemilihan  umum  tahun  2019  ini  juga  menjadi  momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pemilihan umum tersebut yang mengabungkan Pileg dan Pilpres menjadi satu pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2019. (Darmawan, 2019)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  metode  deskriptif  kualitatif,  lokasi  penelitian  yaitu Masyarakat  Kota  Palembang  Khusunya  Ilir  Timur  II,  Gandus,  Jakabaring.  Menggunakan  data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara dan Dokumentasi. Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi dilapangan sesuai  dengan  teori  dan  konsep  berdasarkan  data  jenis  penelitian  survei  yang  digunakan  untuk mengumpulkan informasi ke lapangan terbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  Kualitatif,  Kepercayaan  adalah  kemauan  seseorang  untuk  bertumpu  pada  orang lain  dimana  kita  memiliki  keyakinan  padanya.  Kepercayaan  merupakan  kondisi  mental  yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai.
Kepercayaan menurut Doney dan Canon dalam Aydin dan Ozer (2005) menjelaskan juga bahwa kepercayaan merupakan suatu proses hitungan (calculative process) antara biaya yang telah dikeluarkan berdasarkan dari hasil yang didapatkan. Pelayanan yang baik di terima sekarang dan akan  berdampak  berkelanjutan  kedepannya,  sehingga  dalam  hal  ini  service  quality  sangat berpengaruh positif terhadap trust. Selanjutnya menurut Gounaris dan Vanetis (2002), kepercayaan merupakan  actor  penting  dalam  menjalin  hubungan  secara  timbal  balik.  Disamping  itu,  secara empiris dapat diteliti peranan kualitas dan keterikatan sebagai penyebab adanya kepercayaan.
Kepercayaan  menurut  Bachman  dan  Zaher  (2006)  menyatakan  bahwa  kepercayaan dibangun  sebelum  pihak-pihak  tertentu  saling  mengenal  satu  sama  lain  melalui  interaksi  atau transaksi.  Menurut  Teori  The  McKnight  et  al.  (1998)  Model  pembentukan  kepercayaan  awal, model  yang  menawarkan  serangkaian  faktor  dan  proses  dimana  kepercayaan  dibangun  pada awalnya, sebelum pihak memiliki waktu untuk saling mengenal melalui interaksi atau transaksi. Dua konsep kepercayaan interpersonal diprediksi niat mempercayai (keinginan  yang  aman  berkomitmen  untuk  bergantung  atau  menjadi  rentan  terhadap  pihak  lain) dan  kepercayaan  yang  bisa  dipercaya  (keyakinan  aman  bahwa  pihak lain memiliki  atribut  yang menguntungkan, seperti kebajikan, integritas, kompetensi, dan prediktabilitas).
kepercayaan  atau  kepercayaan  antar  pribadi  merujuk  pada  kombinasi  niat  mempercayai atau kepercayaan yang bisa di percaya Disposisi untuk mempercayai asumsi bahwa secara umum orang  lain  dapat  dipercaya    dan  kepercayaan  berbasis  institusi  (kepercayaan  yang  dibuat  oleh situasi dan atau struktur konteksnya kondusif bagi kepercayaan adalah dua faktor yang diusulkan untuk mempengaruhi kepercayaan interpersonal. (Qibtiyah, 2019)
Adapun  beberapa  faktor  dari  kepercayaan  yaitu  1.  Rasional  yang  bersifat  strategis,  2. Relasional yang disebut afektif atau moralitis.
1) Faktor Rasional merupakan faktor yang bersifat strategis dan kalkulatif dengan kata lain orang dapat dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan profesional. Orang yang memberikan kepercayaan dapat memperkirakan apakah orang yang mendapat kepercayaan dapat melaksanakan tuntutan trustor tersebut. Pandangan bahwa munculnya kepercayaan  pada  umumnya  dari  faktor  rasional  dan  asumsi  bahwa  untuk  memberi kepercayaan  ( trust )  kepada  orang  lain  harus  terlebih  dahulu  mendapat  informasi  atau pengetahuan tentangnya.
2) Faktor  relasional  merupakan  faktor  yang  sering  disebut  afektif  atau    moralistis. Kepercayaan  relasional  berakar  melalui  etika  yang  baik  dan  berbasis  pada  kebaikan seseorang. Kepercayaan relasional memiliki dasar nilai yang disepakati suatu komunitas, gerak  hati,  dan  kepentingan  bersama.  Komunitas  memiliki  pertimbangan  sebelum memberikan kepercayaan dan sebuah perubahan tidak dibebankan pada satu orang saja. Teori relasional mengatakan kepercayaan merupakan hal yang terkondisi melalui budaya dan pengalaman, keyakinan mengenai orang yang dapat bekerja di institusi politik.
Hasil  dari  penelitian  ini  menggambarkan  bagaimana  kepercayaan  masyarakat  Kota  Palembang terhadap  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Palembang,  setelah  terjadinya  kendala-kendala yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mewakili Kecamatan Kota Palembang yaitu Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring seusai pemilihan umum serentak pada bulan April 2019 lalu yang berkaitan dengan teori kepercayaan menurut Mc Knight et al (1998) mengenai model pembentukan kepercayaan,  model  yang  menawarkan  serangkaian  faktor  dan  proses  dimana  kepercayaan dibangun pada awalnya sebelum pihak memiliki waktu untuk saling mengenal melalui  interaksi atau transaksi. (Budiyanto 2017)
Dua konsep kepercayaan Interpersonal diprediksi niat mempercayai (keinginan yang aman berkomitmen untuk bergantung atau menjadi rentan terhadap pihak lain) sebagaimana keinginan tersebut mulai muncul atau timbul tentang bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kepercayaan yang bisa dipercaya (keyakinan aman bahwa pihak lain memiliki  atribut  yang  menguntungkan  seperti  Kebajikan,  Integritas,  Kompetensi  dan Prediktabilitas)  adanya  tingkat  Pemilihan  Umum  disini  memiliki  atribut  yang  menguntungkan salah  satunya  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  yang  masih  melibatkan  dengan  kekeluargaan mereka. Adapun uraian dari pembahasan pada bab ini yaitu :

## Kepercayaan  Masyarakat  dalam  Pemilihan  serentak  Tahun  2019  pada  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang
Kepercayaan  adalah  kemauan  seseorang  untuk  bertumpu  pada  orang  lain  dimana  kita  memiliki keyakinan  padanya.  Kepercayaan  merupakan  kondisi  mental  yang  didasarkan  oleh  situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai.
Yunita Andini, Kepercayaan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kota Palembang(Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur II,  Gandus, Jakabaring), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Maka  peneliti  akan  menganalisis  kepercayaan  masyarakat  terhadap  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) sejak terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan di Tempat pemungutan suara (TPS) yang terdapat permasalahan atau kecurangan  maka  penulis  akan  menganalisis  dengan  teori  McKnight  model  pembentukan kepercayaan awal, model yang menawarkan serangkaian faktor dan proses dimana kepercayaan dibangun.  Ada  dua  konsep  kepercayaan  yaitu:  Pertama  Keinginan  yang  berkomitmen  untuk bergantung.  Sebagai  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  kepercayaan  publik  terhadap  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  dinilai  oleh  masyarakat  umum.  Pihak  dari  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) telah mempersiapkan kinerja dengan baik dan profesional sesuai dengan peraturan Undang- Undang untuk Pemilihan Umum serentak Presiden dan Legislatif yang diadakan pertama kali di Indonesia. Maksud dalam makna ini adalah bahwa dalam konsep pemerintahan masyarakat masih bergantung atau membutuhkan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di Indonesia maupun di Kota Palembang ini. Sebagaimana wawancara di TPS 17 Kecamatan Jakabaring
“oh iya kita sebagai masyarakat masih  membutuhkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena yang menjadi permasalahannya  itu ialah oknumnya bukan lembaga nya Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  kalau  perihal  kekurangan  surat  suara  itu  kemungkian  perihal keteledoran  tapi  saya  tetap  percaya  sama  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU  Kota  Palembang sebagai penyelenggara” (Wawancara dengan Sudiyon, Saksi TPS)
Dari  penjelasan  tersebut  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  harus    meningkatkan  tingkat kepercayaan  anggotanya  bahwa  kerjasama  memberikan  hasil  yang  melebihi  hasil  yang  lebih banyak dibandingkan apabila dikerjakan sendiri. Begitu juga dengan kepercayaan masyarakat Kota Palembang  terhadap  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang    merupakan  salah  satu  dari penyelenggaraan pemilihan umum yang  profesional, netral, dan integritas maka dari itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran penting dimana masyarakat bergantung dan menjadi beban besar dilimpahkan ke pundak Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Yang  kedua  adalah  Keyakinan  terhadap  pihak  lain  yang  memiliki  atribut  yang menguntungkan. Maksud dari makna ini adalah pelaksanaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di lapangan adalah  Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat menguntungkan untuk menjadi kantong-kantong pelaksanaan pemilihan umum. Tempat Pemunggutan Suara (TPS) adalah tempat pemungutan suara (TPS) bagi pemilih yang mensuarakan hak pilih mereka pada pemilihan umum yang berlangsung dalam waktu yang ditentukan bahkan seringkali tahunan. Tempat pemungutan suara  (TPS)  ini  Panitia  biasanya  menggunakan  salah  satu  kantor    Pemerintah,  tempat  tinggal pribadi, ataupun tanah kosong untuk dijadikan fasilitas dalam pemilihan, yang memantaunya atau membantu  pemilih  dalam  proses  pemilihan  umum  terjadi  itu  petugas  atau  panitia  tempat pemungutan suara (TPS) tersebut.
Yunita Andini, Kepercayaan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kota Palembang(Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur II,  Gandus, Jakabaring), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020

## Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang
Adapun  beberapa  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap KPU Kota Palembang yaitu:

## 1. Faktor Rasional
Faktor  Rasional  merupakan  faktor  yang  bersifat  strategis  dan  kalkulatif  dengan  kata  lain  orang dapat dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan profesional. Orang yang memberikan kepercayaan dapat memperkirakan apakah orang yang mendapat kepercayaan dapat melaksanakan  tuntutan  tersebut.  Adapun  salah  satu  dari  strategi  faktor  Rasional  salah  satunya Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Palembang  melakukan  sosialisasi  dengan  penyampaian sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  biasa  diadakan  di  kantor  lurah atau camat  merupakan  salah satu  tugas  penting  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum  serentak  tahun  2019 sesuai  dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2019 bahwasannya penyelenggaraan pemilihan  serentak  ini  berkaitan  dengan  tugas  dan  wewenang  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Kota  Palembang.  Dengan  adanya  sosialisasi  pemilihan  umum  serentak  ini  kepada  masyarakat diharapkan bisa berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serentak tahun 2019.

## 2. Faktor Relasional
Faktor  relasional  merupakan  faktor  yang  sering  disebut  afektif  atau    moralistis.  Kepercayaan relasional  berakar  melalui  etika  yang  baik  dan  berbasis  pada  kebaikan  seseorang.  Kepercayaan relasional  memiliki  dasar  nilai  yang  disepakati  suatu  komunitas,  gerak  hati,  dan  kepentingan bersama.  Komunitas  memiliki  pertimbangan  sebelum  memberikan  kepercayaan  dan  sebuah perubahan  tidak  dibebankan  pada  satu  orang  saja.  Teori  relasional  mengatakan  kepercayaan merupakan hal yang terkondisi melalui budaya dan pengalaman, keyakinan mengenai orang yang dapat bekerja di institusi politik.
Dari  faktor  Relasional  ini  mengatakan  Kepribadian  dari  lima  Komisioner  Komisi Pemilihan Umum di Kota Palembang dimana dari Kepribadian tingkah laku nya dan riwayat hidup merekatetapi  berhubung  lima  pejabat  Komisioner  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Palembang sedang  terjerat  kasus  atas  kekurangan  surat  suara  Pilpres    pada  pemilu  serentak  2019  ini  di Kecamatan Ilir Timur II dan pada bulan juli 2019 yang lalu maka segala tugas  Komisi Pemilihan Umum  Kota  (KPU)    Palembang  diserah kan  atau  sudah  dialihkan  ke  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan.
Mereka  lima  pejabat  Komisioner  KPU  Kota  Palembang  tidak  mempublik  kan  daftar riwayat  hidup  mereka  sesuai  dengan  peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Pengelolaan  dan  Pelayanan  Informasi  Publik  di  lingkungan  Komisi  Pemilihan  Umum, pada pasal 1 yang berbunyi informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik dan informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  pada  bab-bab  terdahulu  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kepercayaan masyarakat  Kota  Palembang  pada  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Palembang  pada  saat terjadinya  pemilihan  umum  serentak  yang  diadakan  pada  bulan  April  tahun  2019  lalu, berkurangnya  rasa  kepercayaan  masyarakat  terhadap  Institusi  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Kota Palembang khusunya yang terkait dengan lima oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, meskipun masyarakat lebih tidak mempercayai dengan oknumnya bukan institusinya tetapi dari kasus tersebut itu merusak nama baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang dan akibat dari kendala-kendala ini yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang khususnya di Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring.
Yunita Andini, Kepercayaan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kota Palembang(Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur II,  Gandus, Jakabaring), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Miriam Budiardjo, dasar-dasar Ilmu Politik , januari 2008, PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta, Cet. Ke-1 jilid 1, hal. 367
S. Aminah.Roikan, pengantar metode penelitian Kualitatif ilmu Politik , 2019, Prenademedia Group, Jakarta Timur, cet ke1, hal 61
Tim Legality.(2017). Undang-Undang Pemilihan Umum (pemilu) 2019 , Yogyakarta: Legality, cet. Mei 2018 Ke-1, h.19

## Jurnal
Apriani,  R.,  &  Maharani,  M.  (2019).  Strategi  Pemenangan  Pasangan  Calon  Herman  Deru  Dan Mawardi  Yahya  Pada  Pilkada  Sumatera  Selatan  Tahun  2018. Jurnal  Studi  Sosial  Dan Politik , 3 (1), 17-27. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4065
Budianto,  K.  (2017).  Kelembagaan  Politik  Islam:  Konsep  Konstitusi,  Legislasi,  Demokrasi,
Ummah  Dan  Syura’. Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 1 (2), 155-166.
https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4040
Darmawan, E., & Septiana, A. (2019). Analisis Fungsi Partai Politik Pada Pilkada Musi Banyuasin
2017 Jurnal Studi Sosial dan Politik , 3 (1), 28-41.
https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4066 Feryda Rinjani,dkk “ Kepercayaan Politik pada Pilar Demokrasi (suatu Analisis terhadap Independensi JSI Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Survey Pra Pilkada 2017)”
Vol.1 No 4, Summer 2016 hal.1
Firdaus, “ Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai upaya memulihkan kepercayaan dan memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi” Vol. 8, No.2, Summer 2014 hal.219 Henni Gusfa,dkk “ Model peran peradilan Etik dalam meraih Kepercayaan publik (studi kasus penyelenggara pemilu berintegritas dewan kehormatan penyelenggara pemilu periode 2012-2017” Vol 7 No.2 , Summer 2017 hal152
Ignatius Adiwidjaja,dkk Strategi kampanye Partai Politik dalam usaha Pemulihan Kepercayaan Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2014. Vol. 4, No.2, Summer 2014 hal.90
Mikail, K. (2015). Pemilu dan Partai Politik di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam , 15 (1), 107-148.
Mikail, K. (2018). Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Yang Mengandung Materi Muatan Ajaran Islam Di Kota Palembang. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam , 18 (2), 147- 166.
Nasution,  N.  (2017).  Ulama  dan  Politik:  Keterlibatan  Ulama  Sumatera  Selatan  dalam  Politik Praktis  dan  Community  Empowerment  Pada  Abad  XX. Jurnal  Studi  Sosial  Dan Politik , 1 (2), 126-144. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4038 Qibtiyah, M. (2019). Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya. Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 3 (1), 55-68. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.406
Yunita Andini, Kepercayaan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kota Palembang(Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur II,  Gandus, Jakabaring), Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Suranto,dkk “ pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarkat” , Summer 2015 hal.58 Ulber Silalahi “ Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Daerah Pasca Orde Baru ” Vol 11, No 2, Summer 2011