Volume 2  Issue 1,  March 2017:  pp.  416-428.  Copyright  ©  2018 HOLREV. Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at:
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme

## Legal Protection for the Impaired Creator by Plagiarism Act

## Guswan Hakim
Dosen Fakultas Hukum Halu Oleo E-mail: guswan_hakim@yahoo.com
Abstract: The  purpose  of  this  study  is  to  know  about  whether  the  applicable legislation in Indonesia has provided a clear and uniform definition related to the concept of plagiarism in the work of art, literature and scientific papers and Is the applicable  legislation  in  Indonesia  at  the  time,  has  provided  adequate  legal protection  for  the  aggrieved  creators  in  the  act  of  plagiarism  in  works  of  art, literature  and  scientific  work.  This  writing  uses  normative  writing  method,  the approach used in this writing is the approach of the law (Statute Approach). As for the results of the study is the Criminal Code does not recognize the term plagiarism otherwise  UUHC  does  not  mention  explicitly  but  plagiarism  implied  in  chapters 41,42,43 and 44 UUHC No. 28 Year 2014 which is called by exceptions and restrictions on  copyright,  while  copyright  violations  are  formulated  separately  in  different articles. UU Sisdiknas calls plagiarism without any further  explanation, but states that the act of plagiarism can be used as a basis for uprooting one's academic degree. While Permendiknas Number 17 of 2010 on prevention and prevention of plagiarism in  universities  has  provided  clarity  on  the  concept  of  plagiarism  action  and prohibited actions. and legal protection on UUHC, UU Sisdiknas and Permendiknas No. 17 Year 2010 is based on 5 parameters, namely the recognition of rights to the creator,  the  determination  of  plagiarism  as  a  crime,  the  formulation  of  criminal sanctions,  the  existence  of  additional  criminal  sanctions,  and  dispute  resolution mechanism. These parameters have provided legal protection for the most adequate creators.  to  the  perpetrators  of  plagiarism  can  be  accountable  Answer  Criminal, Administration and Civil and can be applied to the Institution.
Keyword: legal protection, plagiarism, responsibility.
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apakah peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  telah  memberikan  definisi  yang jelas dan seragam berkaitan dengan konsep tindakan plagiarisme dalam karya seni, sastra dan karya ilmiah dan Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini, telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta yang dirugikan dalam tindakan plagiarisme dalam karya seni, sastra
dan  karya  ilmiah.  Penulisan  ini  menggunakan  metode  penulisan  normatif, pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  undang- undang (Statute Approach). adapun hasil penelitian adalah KUHP tidak mengenal istilah  plagiarisme  sebaliknya  UUHC  tidak  menyebut  secara  eksplisit  akan  tetapi plagiarisme tersirat dalam Pasal 41, 42, 43 dan 44 UUHC No. 28 Tahun 2014 yang disebut  dengan  pengecualian  dan  pembatasan  hak  cipta,  sedangkan  pelanggaran hak cipta dirumuskan tersendiri dalam pasal yang berbeda. UU Sisdiknas menyebut plagiarisme  tanpa  ada  penjelasan  lebih  lanjut,  akan  tetapi  menyatakan  bahwa tindakan  plagiarisme  dapat  dijadikan  dasar  untuk  mencabut  gelar  akademik seseorang.  Sedangkan  Permendiknas  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  pencegahan dan  penanggulangan  plagiat  di  perguruan  tinggi  telah  memberikan  kejelasan konsep  tindakan  plagiarisme  beserta  tindakan  yang  dilarang.  dan  perlindungan hukum pada UUHC, UU Sisdiknas dan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 didasarkan pada  5  parameter  yaitu  pengakuan  hak  bagi  pencipta,  penetapan  plagiarisme sebagai  tindak  pidana,  perumusan  sanksi  pidana,  adanya  pidana  tambahan,  dan mekanisme  penyelesaian  sengketa.  Parameter  tersebut  telah  memberikan perlindungan  hukum  bagi  pencipta  yang  paling  memadai.  kepada  pelaku plagiarisme  dapat  dipertanggung  Jawab  secara  Pidana,  Administrasi  maupun Perdata serta dapat diterapkan kepada Institusi.
Kata kunci: perlindungan hukum, plagiarisme dan tanggung jawab.

## PENDAHULUAN
Plagiarisme di Indonesia tidak hanya terjadi dibidang akademik akan tetapi terjadi juga dibidang seni dan budaya. Dalam bidang akademik, selain kasus plagiarism yang terjadi di Institut Teknologi Bandung yang berakibat dibatalkannya gelar Doktor untuk Muhammad Zuliansyah,  dalam  karya  ilmiah  berjudul “ On  3D  Topological  Relationship ” ,  MZ  diduga menjiplak karya ilmuwan Siyka Zlatanova. Makalah itu dibawa MZ ke konferensi ilmiah di Chengdu, Cina pada September 2008. 1
Di  bidang  seni  dan  budaya,  ternyata  banyak  kasus-kasus  plagiarism  yang  juga menjadi perhatian publik misalnya: dibidang seni sastra, puisi karya Taufiq Ismail yang berjudul  kerendahan  hati’  juga  merupakan  puisi  jiplakan  (plagiat)  dari  karya  seorang penyair  klasik  asal  Amerika  Serikat,  Douglas  Mallo ch,  yang  berjudul  “ Be  the  Best  of Whatever  You  Are ” 2 .  Puisi  tersebut  mengundang  silang  pendapat  dari  para  sastrawan maupun orang awam, ada yang membela Taufiq Ismail dengan alasan “terinspirasi” tapi ada juga yang dengan keras mengatakan bahwa puisi tersebut adalah plagiarisme, silang
1 “ Gelar  Magister  Zuliansyah  Tak  Dicabut ”, Detikcom,  https://news.detik.com/berita/d-1344458/gelar- magister-zuliansyah-tak-dicabut, 23 April 2010. diakses pada tanggal 11 Januari 2018.
2 Wahyu  Chandra,  “ Motif  Dibalik  Tuduhan  Plagiarisme  Penyair  Taufik  Ismail ” , Kompasiana, https://www.kompasiana.com/wahyuch/motif-di-balik-tuduhan-plagiarisme-penyair-taufik- ismail_5500a6baa333119f6f511b49, 3 April 2011, diakses pada tanggal 11 Januari 2018.
pendapat  ini  berlangsung  sangat  seru  di  jejaring  sosial  baik  Facebook  maupun  Twitter selama berhari-hari.
Puisi karya Chairil Anwar yang berjudul “Karawang Bekasi” yang diduga juga ada indikasi plagiarisme dari karya penyair Amerika Serikat Archibald MacLeish yang berjudul “ The  Young  Dead  Soldiers  Do  Not  Speak ”  tetap  menimbulkan  polemik  sepanjang  masa, karena  sebagian  penyair  mengatakan  itu  adalah  plagiarisme  sedangkan  yang  lain termasuk HB Yassin menyatakan bahwa karya Chairil Anwar tersebut merupakan karya saduran dan bukan plagiarisme.
Selanjutnya di bidang seni musik kasus plagiarisme yang sempat menjadi perhatian publik adalah kasus plagiarisme lagu tema ( theme song ) dalam film “Ekskul” yang menjadi pemenang FFI 2006, yang ternyata menjiplak lagu tema “ The Gladiator ”. Kasus ini menuai protes besar dari Universal Music Indonesia dan mengirimkan somasi ke  produser film tersebut, akhirnya dewan juri FFI membatalkan kemenangan film tersebut.
Berbagai fenomena yang berkaitan dengan tindakan plagiarisme menjadi penting untuk dikaji karena faktanya tindakan tersebut terus menerus terjadi hal ini didukung oleh perkembangan  teknologi  informasi  dan  konvergensi  teknologi  yang  sangat  cepat  serta mudah diakses di Indonesia. 3
Berbagai  situs-situs  pelayanan  penjualan  informasi  secara online ,  yang  dengan sangat  gamblang  memperjual  belikan  hasil  karya  ilmiah  baik  berupa  skripsi,  tesis  dan berbagai disiplin ilmu. Situs-situs tersebut pada umumnya menampilkan tagline “jurnal skripsi  tesis-layan an  pencarian  data  24  jam”,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  tidak  ada yang gratis dari informasi yang disediakan, bahkan beberapa situs tersebut terang-terang memasang  harga,  misalnya  300  ribu  rupiah  untuk  skripsi,  500  ribu  rupiah  untuk  tesis. Situs ini juga melayani pengiriman data baik secara online dalam format Word ataupun PDF  melalui  email  ataupun  dalam  bentuk softcopy dalam  CD  ke  seluruh  wilayah Indonesia. 4
3 “ Marak, Plagiarisme Internet di Sekolah ”, Detikcom, http://inet.detik.com/cyberlife/d-1382658/marak- plagiarisme-internet-di-sekolah-,  21  Jun  2010, diakses  pada  tanggal  9  Januari  2018.  lihat  juga  artikel, “ Kisah Isu Plagiarisme Sekum PP Muhammadiyah ”, https://news.detik.com/berita/d-1428112/kisah-isu- plagiarisme-sekum-pp-muhammadiyah, 26 Agustus 2010, diakses pada tanggal 11 Januari 2018.
4 Pada halaman harga dan layanan, pemilik situs ini menampilkannya sebagai berikut: layanan kami 24 jam. Skripsi Rp 300 ribu Tesis Rp 500 ribu dan mungkin akan segera dinaikkan. Silakan SMS judul dan alamat  email  Anda,  kirim  ke  nomor  HP  081904051059  atau  Telp:  (0274)  7400200  kami  melayani pemesanan  dari  seluruh  kota  di  Indonesia.;  dari  Aceh  sampai  Papua  (termasuk  Dili-Timor  Leste  dan Malaysia).pengiriman berupa file via email sehingga langsung sampai pada hari ini juga, atau bisa melalui Pos/Tiki  (2-7  hari).  Layanan  ini  bersifat  referensi  atau  bahan  pembelajaran,  kami  tidak  mendukung plagiarisme. Kami melayani juga makalah dan terjemahan (Rp 20. 000/lembar). Mohon maaf, kami hanya
Situs seperti itu juga menampilkan disclaimer bahwa data yang disediakan hanya untuk  referensi  dan  tidak  mendukung  plagiarisme,  akan  tetapi  siapa  yang  dapat memberikan  jaminan  bahwa  data  tersebut  tidak  disalah  gunakan  dan  apakah  tindakan semacam  itu  dapat  dikenakan  ketentuan  sanksi  pidana  dalam  berbagai  peraturan perundangan di Indonesia ataukah tidak, hal ini yang membuat penelitian ini penting dan menarik untuk dilakukan.
Dalam  penelitian  ini  masalah  yang  dikaji  sebagai  berikut:  Apakah  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  pada  saat  ini,  telah  memberikan perlindungan  hukum  yang  memadai  bagi  pencipta  yang  dirugikan  dalam  tindakan plagiarisme dalam karya seni, sastra dan karya ilmiah?

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penulisan  normatif,  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  dan  mempelajari  data  yang  terdapat  dalam buku  dan  literatur, tulisan- tulisan  ilmiah,  dokumen-dokumen  atau  tulisan  para  ahli,  yurisprudensi  serta  berbagai macam  peraturan  perundang-undangan.  Metode  pendekatan  yang  dilakukan  yaitu pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ).  Pendekatan  undang-undang  ( statute approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditulis.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Konsep Plagiarisme dalam Berbagai UU di Indonesia
Perlindungan  hukum  pada  dasarnya  adalah  adanya  pengakuan  hak,  perumusan pelanggaran  hak  yang  bisa  termasuk  dalam  ranah  hukum  perdata,  pidana  maupun administrasi serta mekanisme penyelesaian sengketa, serta perumusan sanksi pidana atau administratif.
Dalam  KUHP  yang  merupakan  induk  dari  hukum  pidana  materiil,  maka perlindungan pencipta dapat ditinjau dari Aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana  dalam  artian  ini  sering  disebut  dengan  tindak  pidana  atau  perbuatan  pidana (berasal dari katastrafbaarfeit ), yang juga sering disebut delik (berasal dari kata delict ). Tindak  pidana  merupakan  rumusan  tentang  perbuatan  yang  dilarang  untuk  dilakukan
merespons yang serius saja. (Jurnal Skripsi Thesis, www.Jurnalskripsithesis.com, diakses pada tanggal 10 Januari 2018).
(dalam  peraturan  perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi  siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi, perbuatan ( feit ) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. 5
Namun  dalam  hal  pertanggungjawaban  tindak  pidana  untuk  bisa  meminta pertanggungjawaban seseorang, maka harus cukup bukti yang bisa membuktikan unsur kesalahan  pelaku  atas  suatu  tindakan  yang  orang  tersebut  lakukan.  Jadi  masalah pembuktian memegang perkara penting dalam penegakan hukum pidana.
Perlindungan  pencipta  dan  ciptaan  secara  tersirat  dapat  disimpulkan  dari ketentuan Pasal 380 (1) ke-1 KUHP.
Pasal 380 KUHP sebagai berikut: 6
1. Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau denda paling banyak lima ribu rupiah:
Ke-1 barang siapa menaruh suatu nama atau secara palsu di atas atau di dalam suatu kesusastraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan atau memalsu nama atau tiada  yang  asli,  dengan  maksud  supaya  karenanya  orang  mengira  bahwa  itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau di dalamnya tadi;
Ke-2 barang siapa dengan menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan  ke  Indonesia,  buah  hasil  kesusastraan,  kesenian  keilmuan  dan kerajinan yang di dalamnya atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama dan nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.
2. Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas.
Ketentuan  tersebut,  dapat  dikategorikan  dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan dalam  hal  jual  beli  walaupun  perbuatan  materiilnya  adalah  memalsukan.  Hal  ini  lebih ditekankan pada larangan melakukan jual beli barang misalnya lukisan, karya ilmiah dan kerajinan yang dipalsukan. Tujuan dari ketentuan pasal ini bukan melindungi hak cipta, tetapi  melarang  kebohongan-kebohongan  yang  keterlaluan  dibidang  karya  ilmiah,  seni dan kerajinan dengan cara membubuhkan nama atau tanda palsu.
5 Nikmah Fitriah, “ Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ”, Halu Oleo Law Review (HOLREV), Vol. 1, Issue 2, September 2017, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3643/3137, diakses pada tanggal 17 Februari 2018, hlm. 22.
6 KUHP dan KUHAP , Jakarta: Permata Pers, 2008, hlm. 126.
Selain itu, perbuatan pidana dalam Pasal 380 (1) ke-1 KUHP yang dibohongi adalah setiap  orang  yang  melihat  hasil  pekerjaan  tersebut  tanpa  disebutkan  akibat  dari kebohongan itu, baik pelaku maupun orang yang melihat. Jadi tindak pidana ini juga sudah terjadi,  misalnya  si  pemalsu  merasa  bangga  mempunyai  hasil  pekerjaan  dari  orang namanya  dipalsukan  itu  tanpa  perlu  merugikan  siapa  pun.  Selanjutnya  dari  ketentuan Pasal 380 (1) ke-2 KUHP menjelaskan bahwa orang dapat tertipu dengan membeli barang seni yang dipalsukan atau yang ditawari hasil pekerjaan tersebut.
Dalam  UUHC  pengakuan  atas  hak-hak  cipta  terbagi  dalam  dua  jenis  yaitu  hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ini meliputi hak penggandaan ( reproduction right ); hak penyebarluasan ( distribution right ); hak adaptasi ( adaptation right ) yang meliputi hak penerjemahan, hak administrasi, hak film; hak pertunjukan ( performance right ); hak atas rekaman  suara  ( mechanical  right );  hak  atas  program  siaran  ( broadcasting  right ). 7 Perwujudan perlindungan hukum atas hak ekonomi ini menjelma dalam penentuan jenis perbuatan yang dilarang beserta sanksi pidananya diatur dalam Pasal 112 UUHC.
Sedangkan  hak  moral  adalah  hak  yang  melekat  pada  pencipta,  yaitu  hak  untuk selalu  dicantumkan  nama  pencipta  dalam  setiap  ciptaannya  dan  hak  atas  keutuhan ciptaannya  terhadap  perubahan  isi  maupun  judul.  Hak  moral  ini  diatur  dalam  Pasal  5 UUHC sebagai berikut:
(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
a. tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  Ciptaan,  mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan
7 M.  Djumhana  dan  R.  Djubaidillah, Hak  Milik  Intelektual  (Sejarah,  Teori  dan  Prakteknya  di  Indonesia) , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. hlm. 51-54
wasiat  atau  sebab  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepemilikannya seperti hak ekonomi. Hak moral ini merupakan hak yang akan mengikuti karya cipta ke mana pun karya cipta itu beralih, hak ini biasa disebut dengan droit de suite karena tetap melekat pada ciptaan walaupun kepemilikan ciptaan tersebut sudah berpindah tangan.
Berkaitan  dengan  upaya  penyelesaian  sengketa,  UUHC  memberikan  cara  atau mekanisme bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya dengan  cara  atau  mekanisme  ADR,  arbitrase  atau  pengadilan  Niaga. 8 Dan  atau  perkara pidana. 9
a. Perkara perdata, Pasal 99 UUHC menyatakan:
(1) Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  pemilik  Hak  Terkait  berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
(2) Gugatan  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau  pameran  karya  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  atau produk Hak Terkait.
Selain itu pemegang hak cipta atau ahli warisnya juga berhak meminta putusan  provisi  atau  putusan  sela  kepada  Pengadilan  Niaga  agar memerintahkan  pelanggar  menghentikan  segala  kegiatan  pelanggaran  hak cipta agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta. 10
Gugatan perdata ini dapat di ajukan di Pengadilan Niaga 11 yang berkedudukan di  4  kota  besar  di  Indonesia  yaitu  Medan,  Jakarta,  Surabaya  dan  Makassar.
8 Pasal 95 UUHC.
9 Pasal 110 dan 112 UUHC.
10 Pasal 99 ayat (3) UUHC.
Sedangkan pelanggaran atas hak moral dari pencipta tetap dapat diajukan oleh pencipta atau ahli warisnya bila pencipta telah meninggal dunia.
b. Melalui  jalur  hukum  pidana.  Pasal  95  ayat  (4)  UUHC  No.  28  Tahun  2014 menetapkan bahwa Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk  Pembajakan,  sepanjang  para  pihak  yang  bersengketa  diketahui keberadaannya  dan/atau  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  harus  menempuh  terlebih  dahulu  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
c. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 95 UUHC ayat (1) menyatakan bahwa  Penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Berdasarkan pasal tersebut di  atas,  selain  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  perdata  dan  pidana,  para pihak juga dapat menggunakan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya bahkan sebelum dilakukan tuntutan pidana mediasi wajib dilakukan oleh para pihak terlebih dahulu.
Dari  analisis  UUHC  menunjukkan  bahwa  UUHC  telah  memberikan  perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan hak serta perumusan tindak pidana baik yang berkaitan dengan plagiarisme maupun yang berkaitan  dengan  pelanggaran  hak  cipta  beserta  sanksi  pidananya.  UUHC  juga memberikan  berbagai  alternatif  upaya  penyelesaian  sengketa  bagi  pencipta  yang dirugikan haknya, tanpa mengurangi hak pemerintah untuk menegakkan hukum hak cipta secara efektif.
Dalam Pasal 25 ayat (2)) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan secara langsung bahwa Lulusan perguruan tinggi yang karya  ilmiahnya  digunakan  untuk  memperoleh  gelar  akademik,  profesi  atau  vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Jadi, disebutkan secara langsung tindakan yang dilakukan (menjiplak)  dan pelakunya (lulusan perguruan tinggi) yang  merupakan plagiator,. Selain sanksi administratif, ada juga sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 70 UU  Sisdiknas sebagai  berikut:  “lulusan  yang  karya  ilmiah  yang  digunakannya  untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat  (2)  terbukti  merupakan  jiplakan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200, 000,000, 00 (dua ratus juta rupiah).”
Selain  mengatur  tentang  tindakan  plagiarisme.  UU  Sisdiknas  juga  melarang  dan menyatakan  sebagai  tindak  pidana  atas  penerbitan  ijazah  palsu  dan  penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 67, 68 dan 69 UU Sisdiknas sebagai berikut:
Pasal 67:
1. Perseorangan,  organisasi,  atau  penyelenggara  pendidikan  yang  memberikan ijazah, sertifikat  kompetensi, gelar  akademik,  profesi, dan/atau vokasi tanpa hak  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000, 000, 000, 00 (satu miliar rupiah)
2. Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat  (5)  dan  masih  beroperasi  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000, 000, 000, 00 (satu miliar rupiah).
3. Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan paling banyak Rp 1. 000, 000, 000, 00 (satu miliar rupiah).
4. Penyelenggara  pendidikan  jarak  jauh  yang  tidak  memenuhi  persyaratan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000, 000, 000, 00 (satu miliar rupiah).
Pasal 68:
1. Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik,  profesi,  dan/atau  vokasi  dari  satuan  pendidikan  yang  tidak memenuhi persyaratan pidana dengan pidana penjara paling lam lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000, 000, 00 (lima ratus miliar rupiah).
2. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,  dan/atau  vokasi  yang  diperoleh  dari  satuan  pendidikan  yang  tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  500.  000,  000,  00  (lima  ratus  juta rupiah).
3. Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan  singkatan  yang  diterima  dari  perguruan  tinggi  yang  bersangkutan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200. 000, 000, 00 (dua ratus juta rupiah).
4. Setiap  orang  yang  memperoleh  dan/atau  menggunakan  sebutan  guru  besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500, 000, 000, 00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 69
1. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500, 000, 000, 00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tanpa  hak  menggunakan  ijazah  dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3)  yang  terbukti  palsu  dipidana  dengan  pidana  paling  lama  lima  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  500.  000,  000,  00  (lima  ratus  juta rupiah).
Dari ketentuan UU Sisdiknas ini maka persoalan plagiarisme tidak lagi berada pada ranah  etika  ataupun  integritas  moral  akan  tetapi  sudah  masuk  dalam  ranah  hukum administrasi dan hukum pidana, dengan demikian dapat disampaikan bahwa UU Sisdiknas juga menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi korban tindakan plagiarisme. Selain  UU  Sisdiknas  dalam  Permendiknas  No.  17  Tahun  2010  tentang  pencegahan  dan penanggulangan  plagiat  di  perguruan  tinggi  telah  menguraikan  dengan  jelas  dan  rinci tentang tindakan plagiarisme, serta juga menguraikan dengan jelas sanksi administratif yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  (mahasiswa  dan  atau  dosen)  berkaitan  dengan tindakan  plagiarisme.  Berikut  ini  adalah  bentuk  sanksi  plagiat  yang  dilakukan  oleh mahasiswa dan dosen:
a. Sanksi bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme dalam  Pasal 12 ayat (1) Permendiknas  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan  Plagiat  di  Perguruan  Tinggi  yang  berbunyi:  Sanksi  bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
4. Pembatalan  nilai  satu  atau  beberapa  mata  kuliah  yang  diperoleh mahasiswa
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau
7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program
b. Sanksi bagi dosen yang melakukan plagiarisme diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Permendiknas  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  pencegahan  dan penanggulangan  plagiat  di  perguruan  tinggi  yang  berbunyi:  sanksi  bagi dosen/tenaga  kependidikan  yang  terbukti  melakukan  plagiat  sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (6) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian hak dosen/tenaga kependidikan
4. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
5. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat.
6. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan
7. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
8. Pembatalan  ijazah  yang  diperoleh  dari  perguruan  tinggi  yang bersangkutan.
Sedangkan jika yang bersangkutan menyandang sebutan guru besar/profesi/ahli peneliti  utama,  maka  yang  bersangkutan  diberikan  sanksi  tambahan  berupa pemberhentian  jabatan  dari  guru  besar/profesi/ahli  peneliti  utama  oleh  Menteri  atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau  atas  usul  perguruan  tinggi  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat  melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Pasal 12 ayat 5 Permendiknas No. 17 Tahun 2010). Dalam  Pasal  13  disebutkan  bahwa  penjatuhan  sanksi  administratif  sebagaimana  diatur dalam Pasal 12 dilakukan secara proporsional berdasarkan sikap batin pelaku (sengaja atau  lalai)  serta  tidak  menghapuskan  sanksi  yang  ada  pada  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Berdasarkan  analisis  atas  UUHC  dapat  dikatakan  bahwa  plagiarisme  yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan ketentuan UUHC merupakan tindak pidana yang melanggar hak moral dan hak ekonomi dari  pencipta, sedangkan pelanggaran atas hak ekonomi dari pencipta biasanya disebut dengan pembajakan hak cipta, selain itu kedua tindakan  tersebut  bisa  dilakukan  oleh  siapa  saja  (berlaku  umum).  Sedangkan  jika didasarkan  pada  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  pelaku  plagiarisme  diajukan  untuk mendapatkan pengakuan (integritas) sebagai pencipta dengan cara mencederai integritas pemilik hak cipta, sedangkan pembajakan hak cipta lebih ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara melanggar hak ekonomi pencipta.
Permendiknas No. 17 Tahun  2010 tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan telah memberikan perlindungan hukum yang memadai dengan adanya perumusan sanksi administratif  yang  jelas.  Permendiknas  No.  17  Tahun  2010  ini  memandang  bahwa plagiarisme  sebagai  tindakan  yang  tercela  secara  etis  dan  moral  akan  tetapi  tidak menganggap sebagai tindak pidana. Hal ini dapat dicermati dari rumusan sanksi berupa sanksi  administratif  dan  bukan  sanksi  pidana.  Hal  ini  bertentangan  dengan  ketentuan Pasal 25 UU Sisdiknas yang menyatakan plagiarisme adalah tindak pidana karena adanya sanksi  pidana  berupa  penjatuhan  pidana  penjara  dalam  kurun  waktu  tertentu  dan penjatuhan pidana denda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik UU Sisdiknas maupun Permendiknas No. 17 Tahun 2010 memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pencipta  yang  dirugikan  karena  tindakan plagiarisme,  seharusnya  antara  UU  Sisdiknas  dan  Permendiknas  No.  17  Tahun  2010 sejalan dan saling melengkapi.

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum pada UUHC, UU Sisdiknas  dan  Permendiknas  No.  17  Tahun  2010  didasarkan  pada  5  parameter  yaitu pengakuan hak bagi pencipta, penetapan plagiarisme sebagai tindak pidana, perumusan sanksi  pidana,  adanya  pidana  tambahan,  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa. Parameter  tersebut  telah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pencipta  yang  paling memadai  sehingga  pelaku  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  Pidana  ,  Administrasi maupun Perdata dapat juga diterapkan kepada Institusi.

## Daftar Pustaka

## Buku
M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia) , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

## Jurnal
Fitriah, Nikmah, “ Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ”, Halu Oleo
Law Review (HOLREV), Vol. 1, Issue 2, September 2017,
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3643/3137,  diakses  pada tanggal 17 Februari 2018.

## Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang  RI  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  Teknologi  dan  Transaksi Elektronik
PP  Mendiknas  No.  17  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Plagiat  di
Perguruan Tinggi

## Internet
“ Gelar  Magister  Zuliansyah  Tak  Dicabut ”,  Detikcom, https://news.detik.com/berita/d- 1344458/gelar-magister-zuliansyah-tak-dicabut,  23  April  2010.  diakses  pada tanggal 11 Januari 2018.
“ Marak,  Plagiarisme  Internet  di  Sekolah ”,  Detikcom, http://inet.detik.com/cyberlife/d-
1382658/marak-plagiarisme-internet-di-sekolah-,  21  Jun  2010,  diakses  pada tanggal 9 Januari 2018.
Chandra, Wahyu, “ Motif Dibalik Tuduhan Plagiarisme Penyair Taufik Ismail”, Kompasiana, https://www.kompasiana.com/wahyuch/motif-di-balik-tuduhan-plagiarisme- penyair-taufik-ismail_5500a6baa333119f6f511b49,  3  April  2011,  diakses  pada tanggal 11 Januari 2018.
Jurnal  Skirpsi  Thesis,  http://www.Jurnalskripsithesis.com,  diakses  pada  tanggal  10 Januari 2018.