Received: 2017-10-19 | Reviced: 2018-01-30 | Accepted: 2018-01-31 Indexed : DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI : https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146

## EKSISTENSI FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM INDONESIA
1 SISKA LIS SULISTIANI
1 Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Jl.Ranggagading No.8 Bandung 40116
Email: siscaassidq@yahoo.co.id
Abstrak : Ekonomi islam saat ini menjadi sistem ekonomi yang banyak diminati bahkan oleh negara-negara  maju  sekalipun,  yang  membedakan  dengan  sistem  ekonomi  lainnya  salah satunya  adalah  sumber  hukum  yang  mendasari  segala  aktifitas  ekonomi,  dan  dasar-dasar filosofis  hukum  islam  lainnya  yang  menjadi  landasan  dalam  pengembangan  ekonomi  Islam dimanapun  dan  dalam  bentuk  apapun,  serta  tidak  boleh  keluar  dari  koridor  syariah. Kemaslahatan merupakan tujuan  utama  dalam  aktifitas  ekonomi  Islam  dan  menjauhi  semua bentuk  kemadharatan.  Melalui  tulisan  ini  dengan  metode  penelitian  kualitatif,  dengan pendekatan  yuridis  normatif  melalui  studi  kepustakaan.  Sehingga  dengan  metode  tersebut dapat digali nilai-nilai filosifis dalam pengembangan ekonomi islam di Indonesia.
Kata Kunci: Ekonomi, islam, filsafat, hukum.
Abstract  :  Islamic  economics  today  is  an  economic  system  that  is  in  great  demand  by developed countries, which distinguishes it from other economic systems One of them is the source of law underlying all economic activities, and the philosophical foundations of other Islamic laws which are the foundation in the development of Islamic economics everywhere and in any form, and should not leave the sharia corridor. Welfare is the main objective in Islamic economic activity and away from all forms of kemadaaratan. Through this paper with the method of qualitative study, with normative juridical approach through literature study. With  this  method  can  be  explored  the  philosophical  values  in  the  development  of  Islamic economics in Indonesia.
Keywords: Economic,Islam,philosof, dan law.

## I   PENDAHULUAN
Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam  diperuntukkan  bagi  seluruh  ummat manusia  di  muka  bumi  dan  dapat diterapkan  dalam  setiap  waktu  dan  tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa  Islam  mempunyai  ajaran  yang lengkap dan sempurna ( syumul ).
Kesempurnaan  ajaran  Islam,    dikarenakan
Islam  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga  aspek mu’amalah yang meliputi  ekonomi,  sosial,  politik,  hukum, dan  sebagainya.  Sebagai  ajaran  yang komprehensif,  Islam  meliputi  tiga  pokok ajaran,  yaitu  aqidah,  syari’ah  dan  akhlak. Hubungan  antar  aqidah,  syari’ah  dan akhlak  dalam  sistem  Islam  terjalin sedemikian  rupa  sehingga  merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah
Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mu’amalah.  Ibadah  diperlukan  untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan  manusia  dengan  khaliq-Nya. Mu’amalah  dalam  pengertian  umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.
Salah  satu  aspek  penting  yang terkait  dengan  hubungan  antar  manusia adalah  ekonomi.    Ajaran  Islam  tentang ekonomi  memiliki  prinsip-prinsip  yang bersumber  Al-Quran  dan  Hadits.  Prinsip- prinsip  umum  tersebut  bersifat  abadi, seperti  prinsip  tauhid,  adil,  maslahat, kebebasan dan tangung jawab, persaudaraan,  dan  sebagainya.  Prinsip- prinsip  ini  menjadi  landasan  kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang  dan  dapat berubah  sesuai  dengan  perkembanga zaman  dan  peradaban  yang  dihadapi manusia.  Oleh  karena  itu  pentingnya mengetahui  filsafat  hukum  ekonomi  islam yang dalam hal ini untuk mengembangkan ekonomi  islam  yang  akan  dibahas  dalam tulisan ini.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif, yang dipergunakan dalam
penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan ( library  research )  yaitu  jenis  penelitian kualitatif yang data-datanya diperoleh dari buku,  kitab,  majalah,  surat  kabar,  jurnal dan  catatan  lainnya  yang  memiliki
relevansi  dengan  permasalahan  yang  akan dibahas.
Saat  pengumpulan  data,  untuk mempermudah  dalam  pembuatan  tulisan ini  dan  mendapat  kesimpulan  yang  tepat, dalam pengumpulan data penulis menggunakan  metode  dokumenter  yaitu mencari  data  mengenai  hal-hal  atau variabel yang berupa tulisan-tulisan, buku- buku,  artikel-artikel  yang  relevan  dengan tema penulisan ini.
Pada  penelitian  ini,  pengolahan data  hanya  ditujukan  pada  analisis  data secara deskriptif  kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan tersebut untuk selanjutnya  akan  dipelajari  dan  dianalisis muatannya,  sehingga  dapat  diketahui  taraf sikronisasinya,  kelayakan  norma,  dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Kualitatif dimaksudkan yaitu analisis yang bertitik  tolak  pada  usaha  penemuan  asas dari  informasi  yang  bersifat  monografis dan responden, memahami kebenaran yang diperoleh  dari  hasil  pengamatan  dan pertanyaan  kepada  sejumlah  responden baik  secara  lisan  maupun  tertulis  selama dalam melakukan kegiatan penelitian.

## II    PEMBAHASAN

## A. Pengertian Filsafat
Filsafat  berasal  dari  kata  Yunani, yaitu philosophia , gabungan antara philein yang  berarti  mencintai,  dan sophia berarti
kebijaksanaan. Orang yang berfilsafat atau orang  yang  melakukan  filsafat  disebut filsuf atau filosof artinya pencinta kebijaksanaan( Hasyimsyah  Nasution,  2002) . Selain itu, dalam bahasa Arab dikenal kata hikmah  yang  hampir  sama  dengan  arti kebijaksanaan,  kata  hikmah  atau hakiem dalam bahasa Arab dipakai dalam pengertian falsafah dan failasuf, namun tidak  semua  kata  hikmah  atau hakiem dapat diartikan falsah atau filsuf . ( Zainuddin Ali, 2006)
Menurut Filsuf Yunani  Plato ( 427- 347 SM) yang pendapat bahwa, filsafat itu adalah  pengetahuan  tentang  segala  yang ada( Endang Saiffudin Anshari, 1981) .
Adapun  Istilah  filsafat  pertama  kali dikenalkan  oleh  Pythagoras  (497  SM) istilah  ini  dipakai  oleh  Pythagoras  sebagai reaksi  terhadap  orang-orang  cendikiawan pada  masanya  yang  menamakan  dirinya sebagai “ahli pengetahuan”( Hanafi Ahmad, 1996) .  Selain  itu,  Filsuf  Heroklaitos  (540- 480  SM)  sudah  memakai  kata  falsafat untuk  menerangkan  hanya  tuhan  yang mengetahui  hikmah  dan  pemilik  hikmah, manusia  harus  puas  dengan  tugasnya  di dunia  sebagai  pencari  dan  pencipta hikmah. ( Clement, C.J. Webb , 1949)
Definisi  filsafat  secara  terminologi memiliki berbagai macam pengertian. Para filsuf mendefinisikan sesuai dengan
latarbelakang  pemikiran  kefilsafatan  yang dimilikinya,  seperti  :  Socrates  (469  –  399 SM)  : filsafat adalah suatu peninjauan diri yang  bersifat  reflektif  atau  perenungan terhadap  asas-asas  dari  kehidupan  yang adil dan bahagia ( principles of the just and happy). Plato  (  428  -348  SM  )  :  filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang kebenaran ( Gie Liang)
Maka  filsafat  tidak  didalami  dengan melakukan  eksperimen-eksperimen  dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan  masalah  secara  persis, mencari  solusi  untuk  itu,  memberikan argumentasi  dan  alasan  yang  tepat  untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan  ke  dalam  sebuah  proses dialektika.  Untuk  studi  falsafi,  mutlak diperlukan  logika  berpikir  dan  logika bahasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar.
( http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat.  diakses  10 April 2012. 20.59pm)

## B. Pengertian Hukum Mu’amalah dan Ekonomi Islam
Hukum  mu’amalah    merupakan rangkaian  dari  kata  “ hukum ”  dan  kata “ mu’amalah ”.  Kedua  itu  secara  terpisah, merupakan  kata  yang  digunakan  dalam
bahasa  Arab  dan  terdapat  dalam  Al- Qur’an,  juga  berlaku  dalam  bahasa Indonesia. “  hukum  mu’amalah ”  sebagai suatu  rangkaian  kata  telah menjadi  bahasa Indonesia  yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa  Indonesia  kata  ‘hukum’  secara mandiri  menurut  Amir  Syarifuddin  adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat,  disusun  orang-orang  yang diberi  wewenang  oleh  masyarakat  itu, berlaku  dan  mengikat  untuk  seluruh anggotanya.   ( Amir Syarifuddin,  2011)
Adapun mu’amalah dari kata ‘ amala yu’amilu  mu’amalatan yang berarti: beraksi,  bekerja,  berproduksi,  namun biasanya  dengan  kaitan  hukumnya  kata “ mu’amalah ”  di  sandingkan    dengan  kata “f iqh ”  yang  secara  bahasa  berarti  “ pemahaman”. ( Ali Athabik , 1996)
Adapun  pengertian  ekonomi  islam yang  terdiri  dari  dua  kata  ekonomi  dan islam. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial  yang  mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi,  dan  konsumsi  terhadap  barang dan  jasa.  Istilah  "ekonomi"  sendiri  berasal dari  bahasa  Yunani,  yaitu οἶκος  (oikos ) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος  (nomos )  yang  berarti  "peraturan, aturan,  hukum".  Secara  garis  besar, ekonomi  diartikan  sebagai  "aturan  rumah tangga"  atau  "manajemen  rumah  tangga."
Sementara  yang  dimaksud  dengan  ahli ekonomi  atau  ekonom  adalah  orang menggunakan  konsep  ekonomi  dan  data dalam bekerja. ( http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi.  diakses  8 Mei 2012, 20.07 pm)
Menurut  M.Akram  Kan  ekonomi islam  adalah “ Islamic  economics  aims  the study  of  he  human  falah    (well-being) achieved  by  organizing  the  resources  of the  earth  on  the  basic  of  cooperation  and participation”. Secara lepas dapat diartikan  bahwa  ilmu  ekonomi  islam bertujuan  untuk  melakukan  kajian  tentang kebahagian  hidup  manusia  yang  dicapai dengan  mengorganisasikan  sumber  daya alam  atas  dasar  bekerja  sama  dan partisipasi.  Definisi  yang  dikemukakan Akram Kan memeberikan dimensi normative  (kebahagiaan  hidup  di  dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisasi  sumber  daya  alam).
( Nurul Huda dkk. 2007)
Mengenai kaitannya dengan ekonomi  dan  mu’amalah  yaitu  dimana kedua  kata  tersebut  erat  kaitannya  dengan masalah  pendistribusian  sumberdaya  alam khususnya  harta  sehingga  kajian  ekonomi islam  menjadi  bagian  dari  kajian  fiqh mu’amalah.  Menurut  Muhammad  Yusuf Musa  berpendapat  bahwa  kajian  fiqh mu’amalah  itu  mencakup  pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum
mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam  bentuk  titipan  dan  pinjaman,  ikatan kekeluargaan,  proses  penyelesaian  perkara lewat pengadilan dan bahkan soal distribusi harta waris.( Dede Rosyada, 1992)
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat disimpulkan bahwa fiqh mu’amalah adalah mengetahui  ketentuan-ketentuan  hukum tentang  usaha-usaha  memperoleh  dan memperkembangkan  harta,  jula  beli, hutang  piutang,  dan  jasa  penitipan  di antara  anggota-anggota  masyarakat  sesuai keperluan  mereka,  yang  difahami  dari dalil-dalil  syara’  yang  terinci.  ( Dede Rosyada, 1992)
C. Filsafat

## Hukum Mu’amalah (Ekonomi Islam)
Filsafat  ekonomi,  merupakan  dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan  filsafat  ekonomi  yang  ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak  dicapai,  misalnya  tujuan  kegiatan ekonomi  konsumsi,  produksi,  distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan  fiskal,  dsb.  Filsafat  ekonomi Islam  didasarkan  pada  konsep  triangle: yakni  filsafat  Tuhan,  manusia  dan  alam. Kunci  filsafat  ekonomi  Islam  terletak  pada manusia  dengan  Tuhan,  alam  dan  manusia lainnya.  Dimensi  filsafat  ekonomi  Islam inilah  yang  membedakan  ekonomi  Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan  sosialisme.  Filsafat  ekonomi  yang
Islami,  memiliki  paradigma  yang  relevan dengan  nilai-nilai  logis,  etis  dan  estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan  ke  tengah  tingkah  laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan  juga  nilai-nilai  instrumental sebagai  perangkat  peraturan    permainan (rule  of  game )  suatu  kegiatan( Agustianto, 2011).
Salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan  antara  sistem  ekonomi  Islam dengan  sistem  ekonomi  lainnya  adalah pada  falsafahnya,  yang  terdiri  dari  nilai- nilai  dan  tujuan.    Dalam  ekonomi  Islam, nilai-nilai  ekonomi  bersumber  Al-Quran dan hadits berupa prinsip-prinsip universal.  Di  saat  sistem  ekonomi  lain hanya  terfokus  pada  hukum  dan  sebab akibat  dari  suatu  kegiatan  ekonomi,  Islam lebih jauh  membahas  nilai-nilai    dan  etika yang  terkandung  dalam  setiap  kegiatan ekonomi  tersebut.  Nilai-nilai  inilah  yang selalu  mendasari  setiap  kegiatan  ekonomi Islam.
Sistem  ekonomi  islam  sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun  komunis.  Ekonomi  islam  bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi  itu.  Sangat  bertolak  belakang dengan  kapitalis  yang  lebih  bersifat individual,  sosialis  yang  memberikan hampir  semua  tanggungjawab  kepada warganya  serta  komunis  yang  ekstrem,
ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan  serta  perkhidmatan  yang boleh  dan  tidak  boleh  di  transaksikan ( http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah ,  8  Maret  2017.  Diakses  20.54  Pm.).
Ekonomi  dalam  Islam  harus  mampu memberikan  kesejahteraan  bagi  seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan  dan  kekeluargaan  serta mampu  memberikan  kesempatan  seluas- luasnya kepada setiap pelaku usaha
Dasar syariah membimbing aktivitas ekonomi, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah  syariah.  Sedangkan  akhlak membimbing  aktivitas    ekonomi  manusia agar  senantiasa  mengedepankan  moralitas dan  etika  untuk  mencapai  tujuan.  Akhlak yang  terpancar  dari  iman  akan  mebnentuk integritas yang membentuk good corporate  governance dan  market  disiplin yang baik( Agustianto,) .
Filsafat  hukum  fiqh  mu’amalah atau falsafah  al-tasyri’  fi  al-mu’amalat istilah  sesuatu  yang  berkaitan  dengan hukum  islam  meliputi  tujuan  hukum ( maqashid ), prinsip   hukum (mabadi’ atau mahiyat ),  asas  hukum  atau usus  al-hukm , kaidah  hukum,  dan washatiyyat  wal harakiyah  fi  alhukm ( Atang  Abd.Hakim,
2011) .  Sedangkan  Hasbi  Ash  Shiddieqy menambahkan  ciri  khas,  serta  watak  dan tabi’at yang merupakan landasan pembentukan  dan  pembinaan  hukum
islam.  Maka  berdasarkan  hal  tersebut dalam makalah ini penulis akan membahas tujuan,prinsip,  asas,  kaidah,  dan  ciri  khas serta  tabi’at  sebagai  substansi  dari  filsafat hukum mu’amalah.

## D. Tujuan Filsafat Hukum Ekonomi Islam
Tujuan disyari’atkannya ketentuan- ketentuan  hukum  dalam  bidang  ini  adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang- orang  mukallaf  terhadap  harta  mereka, sehingga  tidak  dirugikan  oleh  tindakan orang  lain,  dan  dapat  memanfaatkan  harta miliknya itu untuk memenuhi kepentingan kehidupan  mereka.  Bahkan  lebih  jauh mereka dapat memperkembangkannya dengan  baik  tanpa  dihadapkan  pada kendala-kendala negatif yang dapat menekan  dinamika  pengembangan  harta tersebut, dengan sikap eksploitatif kelompok lainnya( Dede Rosyada. )
Menurut  Atang  Abd  Hakim  tujuan hukum berarti almaslahat adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai islam, yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmat  li  al-‘alamin ), sehingga  masyarakat  Indonesia  masa depan mengalami peningkatan kesejahteraan  ekonomi  di  atas  landasan prinsip syari’ah. Pemerataan kesejahteraan
tidak berarti tingkat kesejahteraan masyarakat harus sama, tetapi kesejahteraan yang berkeadilan, kesejahteraan  yang  proporsional,  yaitu kesejahteraan material dan immaterial( Atang  Abd.Hakim). Tujuan  ini diupayakan pencapaiannya oleh perbankan syari’ah  dengan  berpedoman  kepada prinsip  syari’ah.  Hal  ini  sesuai  dengan teori  manfaat  yang  dikembangkan  oleh Jeremy  Bentham  yang  mengatakan  bahwa manfaat umum adalah asas dalam mencapai  kebaikan  publik.(atang  Abd hakim)
Perwujudan al-hajjat di  ranah ekonomi  perbankan  syari’ah  bertujuan memelihara  harta  agar  terjaga  kehalalan dan  kesucian  (  ابيط  للاح  )  sehingga keturunan terpelihara dari konsumsi barang  yang  haram.hal  ini,  karena  ragam hajjat di  ranah  ekonomi  perbankan syari’ah  merupakan  bagian  dari  prinsip hukum islam bidang mu’amalah ( UU No.10 tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  UU  No.7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  Pasal  1  ayat (13) ,  yang  bertujuan  meraih  kebaikan  dan kemaslahatan masyarakat.

## E. Prinsip Hukum Ekonomi Islam
1) Prinsip  aqidah,  atau  prinsip  tauhid.
Prinsip  ini  merupakan  fondasi  hukum Islam, yang menekankan bahwa:
a) Harta  benda  yang  kita  kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai
pemilik hakiki. Kitaharus memperolehnya  dan  mengelolanya dengan  baik  ( al-thayyibat )  dalam rangka  dan  mencari  kemanfaatan karunia Allah ( ibtigha min fadhillah ).
b) Manusia dapat berhubungan langsung  dengan  Allah.  Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan  ketuhanan.  Sistem  ini bertitik  tolak  dari  Allah,  bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan  sarana  yang  tidak lepas  dari  syari’at  Allah( M.  Yusuf Qardhawi, 2010) .
2) Prinsip  Keadilan , Mencakup  seluruh aspek  kehidupan,  merupakan  prinsip yang  penting( Sjaichul  Hadi  Permono, 2010) . Sebagaimana Allah memerintahkan  adil  di  antara  sesama manusia  dalam  banyak  ayat  antara lain.
“ Sesungguhnya  Allah  menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat  mengambil  pelajaran”  (Qs.An- Nahl: 90)
“Apa  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang diberikan  Allah  kepada  Rasul-Nya  yang berasal  dari  penduduk  kota-kota  maka
adalah  untuk  Allah,  Rasul,  kerabat  Rasul, anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan orang-orang  yang  dalam  perjalanan, supaya  harta  itu  jangan  hanya  beredar  di antara  orang-orang  kaya  saja  di  antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu  maka  terimalah  dia.  Dan  apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah;  dan  bertakwalah  kepada Allah.  Sesungguhnya  Allah  sangat  keras hukuman-Nya.” (Qs.Al-Hasyr: 9)
3) Prinsip Al-Ihsan (berbuat  kebaikan), pemberian  manfaat  kepada  orang  lain lebih daripada hak orang lain itu.
4) Prinsip Al-Mas’uliyah
(accountabillty), pertanggung jawaban yang  meliputi  beragam  aspek,  yakni: pertanggung  jawaban  anttara  individu dengan  individu  ( mas’uliyah  al-
afrad ),  pertanggung  jawaban  dalam masyarakat  ( mas’uliyah  almujtama’ ).
Manusia dalam masyarakat
diwajibkan melaksanakan
kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara  keseluruhan  serta  tanggung jawab  pemerintah  ( mas’uliyah  al- daulah )  tanggung  jawab  ini  berkaitan dengan baitul mal.
5) Prinsip  keseimbangan  Prinsip Al- Wasathiyah (al-‘itidal , moderat, keseimbangan), syariat islam mengakui  hak  pribadi  dengan  batas- batas  tertentu.  Syari’at  menentukan keseimbangan  kepentingan  individu dan  kepentingan  masyarakat.  Hal  ini tampak  dari  beberapa  firman  Allah yang artinya:
و
﴿ ا ًروُسْحَّم اًموُلام ادُعْقاتاف ِطْسابْلا َّلُك ااهْطُسْبات  الَ او  اكِقُنُع  ٰىالِإ ًةالوُلْغام  اكاداي ْلاعْجات  الَ اَ

## ٢٩ ﴾
Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (Qs. al-israa: 29)
ِنيِطاايَّشلا انا اوْخِإ اوُنااك اني ِرِِّذابُمْلا َّنِإ ۖ ﴿ ا ًروُفاك ِهِِّب ارِل ُنااطْيَّشلا انااك او ٢٧ ﴾
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Qs.Al-Israa: 27)
َّزلا او ُهُلُكُأ اًفِلاتْخُم اع ْر َّزلا او الْخَّنلا او ٍتااشو ُرْعام  ارْياغ او ٍتااشو ُرْعَّم ٍتاَّناج اأاشناأ يِذَّلا  اوُه او ٍهِبااشاتُم  ارْياغ او اًهِبااشاتُم اناَّم ُّرلا او انوُتْي ۚ
ِهِدااصاح ام ْواي ُهَّقاح اوُتآ او  ارامْثاأ ااذِإ ِه ِراماث نِم اوُلُك ۖ اوُف ِرْسُت  الَ او ۚ ﴿  انيِف ِرْسُمْلا  ُّب ِحُي  الَ ُهَّنِإ ١٤١ ﴾
Dan  Dialah  yang  menjadikan  kebun-kebun  yang  berjunjung  dan  yang  tidak  berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang
bermacam-macam  itu)  bila  dia  berbuah,  dan  tunaikanlah  haknya  di  hari  memetik hasilnya  (dengan  dikeluarkan  zakatnya);  dan  janganlah  kamu  berlebih-lebihan. Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang  berlebih-lebihan  (Qs.Al-An’am: 141)
6) Prinsip  kejujuran  dan  kebenaran. Prinsip  ini  merupakan  sendi  akhlakul kariimah.
a) Prinsip  transaksi  yang  meragukan dilarang,  akad  transaksi  harus  tegas, jelas  dan  pasti.  Baik  benda  yang menjadi  objek  akad,  maupun  harga barang yang diakadkan itu.
b) Prinsip  transaksi  yang  merugikan dilarang.  Setiap transaksi  yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua  dan  pihak  ketiga  dilarang.
Sebagaimana sabda rasulullah saw:
لا" رارض لا و ررض
"
“ Tidak boleh membahayakan
(merugikan)  diri  sendiri  dan  tidak boleh  membahayakan  (merugikan) pihak lain. ”
c) Prinsip  mengutamakan  kepentingan sosial. Prinsip ini  menekankan
pentingnya  kepentingan  bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana  kaidah  fiqhiyah:  “  bila bertentangan  antara  kemaslahatan sosial  dan  kemaslahatan  individu, maka diutamakan kepentingan kemaslahatan sosial.”
d) Prinsip  manfaat.  Objek  transaksi harus  memiliki  manfaat,  transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
e) Prinsip  transaksi  yang  mengandung riba dilarang.
f) Prinsip  suka  sama  suka  (saling  rela,
‘ an taradhin ). Prinsip ini berlandaskan  pada    firman  Allah Swt:
ِِّم  ٍضا ارات ناع ًة ارااجِت انوُكات ناأ  َّلَِإ ِلِطاابْلاِب مُكانْياب مُكالا اوْماأ اوُلُكْأات  الَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّياأ ااي ْمُكن ۚ الَ او ْمُكاسُفناأ اوُلُتْقات ۚ ْمُكِب انااك ا َّاللَّ َّنِإ ﴿ اًمي ِح ار ٢٩ ﴾
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..” (Qs.An-Nisa: 29).
Received: 2017-10-19 | Reviced: 2018-01-30 | Accepted: 2018-01-31 Indexed : DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI : https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146
Prinsip  ini  juga  berlandaskan  hadits nabi  : “  tidak  lain  jual  beli  harus  melalui jalan suka sama suka”. (Hr. Ibnu Majah)
g) Prinsip Milkiah ,  kepemilikan  yang jelas.
h) Prinsip  Tiada  Paksaan.  Setiap  orang memiliki  kehendak  yang  bebas dalam  menetapkan  akad,  tanpa tunduk  kepada  paksaan  transaksi apapun,  kecuali  hal  yang  diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan  masyarakat.( Sjaichul Hadi Permono, 2010)

## F. Asas Hukum Ekonomi Islam
1) Tabadul  al-manafi  (pertukaran manfaat) , kerjasama (musyarakah), dan kepemilikan
Asas  pertukaran  manfaat  ( tabadul al-manafi )  direduksikan dari Qs.Al-Imran: 191.  Ayat  ini  menerangkan  bahwa  segala yang  diciptakan  oleh  Allah  Swt  memiliki nilai  kebaikan  dan  manfaat  bagi  manusia. Firman  Allah  adalah  aturan  dan  norma hukum yang bertujuan terciptanya kebaikan ( al-mashalih) manusia, dunia dan akhirat.  Norma  hukum  tersebut  oleh  para ulama  diinterpretasi  sehingga  melahirkan, salah  satunya,  norma  fiqh  muamalah. Norma  fiqh  muamalah  sebagai  bagian norma  hukum  islam  memiliki  tujuan  yang sama,  yaitu al-mashalih.  Al-mashalih
dapat  diartikan  manfaat  atau  kebaikan    ( Sjaichul Hadi Permono, 2010). Yang
dimaksudkan untuk dapat mendistribusikan  secara  merata  kepada seluruh  manusia,  dan  seluruh  elemen masyarakat,  bukan  sebuah  monopoli  demi kepentingan perorangan atau kelompok.
Pertukaran  manfaat    mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara  individual  maupun  kelembagaan. Oleh karenanya, dalam pertukaran manfaat terkandung norma kerjasama (almusyarakat).  Disamping  itu,  pertukaran manfaat  terkait  dengan  hak  milik  ( haq  al- milk) seseorang, karena perputaran manfaat  hanya  dapat  terjadi  dalam  benda yang  dimiliki,  walaupun  sebetulnya  hak milik  mutlak  hanya  ada  pada  Allah  Swt, sementara  manusia  hanya  memiliki  hak pemanfaatan.  Proses  pertukaran  manfaat melalui  norma al-musyarakat dan  norma haq-almilk berakhir  di  norma al-ta’awun (tolong-  menolong).  Dalam  Islam al- ta’awun hanya terjadi dalam kebaikan dan ketaqwaan  ( al-khairat  atau  al-birr  wa  al- taqwa )  serta  dalam  hal  yang  membawa manfaat bagi semua( Atang Abd.Hakim) .
2) Pemerataan kesempatan, ‘an
taradhin (suka sama suka atau kerelaan) dan  ‘adam al-gharar (tidak ada penipuan atau spekulasi)
Asas pemerataan adalah kelanjutan, sekaligus  salah  satu  bentuk  penerapan prinsip keadilan dalam teori hukum islam. Pada tataran ekonomi, prinsip ini menempatkan  manusia  sebagai  makhluk yang  memiliki  kesempatan  yang  sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber  daya  ekonomi  sesuai  dengan kemampuannya.  Disamping  itu,  asas  ini adalah  wujud  operasional  ajaran  islam tentang  perputaran  harta  yang  tidak  boleh hanya  berkisar  dikalangan  orang  kaya (al- aghnia ) 1 ,  sehingga  atas  dasar  ini  hak-hak sosial  dirumuskan.  Rumusan  hak-hak sosial di antaranya ialah teori perpindahan hak  milik,  sewa  menyewa,  gadai,  pinjam- meminjam  dan  utang  piutang.  Teori perpindahan  hak  milik  diimplementasikan oleh hukum islam dengan, contoh: jual beli yang  bisa  berupa  akad murobahah ,  salam atau  ishtina’,  zakat  infaq,  shadaqah, hibbah,  dan  waris,  sewa  menyewa  dengan al-isti’arat gadai  dengan al-rahn ,  dan pinjam meminjam dengan al-qardh . Teori- teori  ini  adalah  sarana  untuk  menciptakan iklim  perekonomian  yang  sehat  sehingga lalu  lintas  perniagaan  bisa  dirasakan  oleh semua  lapisan  masyarakat  secara  merata, tanpa adanya monopoli pihak tertentu.
1
ٰىاب ْرُقْلا يِذِل او ِلوُس َّرلِل او ِ َّ ِ ا فَلِل  ٰى ارُقْلا ِلْهاأ  ْنِم ِهِلوُس ار  ٰىالاع ُ َّاللَّ اءاافاأ اَّم ِنْبا او ِنيِكااسامْلا او  ٰىامااتايْلا او ِءاَيِنْغَ ْلْا  َنْيَب ًةَلوُد  َنوُكَي  َلا  ْيَك ِليِبَّسلا
ْمُكنِم ۚ اهان اام او ُهوُذُخاف ُلوُس َّرلا ُمُكااتآ اام او اوُهاتنااف ُهْناع ْمُكا ۚ اَّاللَّ اوُقَّتا او
ۖ ﴿ ِبااقِعْلا ُديِداش ا َّاللَّ  َّنِإ ٧ ﴾ Qs.Al-Hasyr:7
‘An taradhin merupakan salah satu asas  fiqh  mu’amalah.  Ia  berarti  saling merelakan  atau  suka  sama  suka.  Kerelaan bisa  berupa  kerelaan  melakukan  suatu bentuk muamalah, dan atau kerelaan dalam menerima  atau  menyerahkan  harta  yang menjadi  obyek  perikatan,  serta  bentuk muamalah  lainnya.  Ia  adalah  salah  satu prasyarata keabsahan transaksi bermuamalah  di  anatara  para  pihak  yang terlibat.  Disamping  itu,  ia  merupakan kelanjutan  dari  azas  pemerataan,  dan bersinergi  dengan  asas  ‘ adam  al-gharar , arinya prilaku ‘an taradhin memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharar  dalam  berbagai  bentuk  transaksi mu’amalah.  Hal  ini  dapat  terjadi,  karena ’adam  al-gharar merupakan  kelanjutan dari ‘an  tharadhin.  Al-gaharar ialah sesuatu  yang  tidak  diketahui  atau  tidak jelas  apakah  ia  ada  atau  tidak  ada.  Dalam gaharar ada  unsur  spekulasi  bahkan penipuan  yang  dapat  menghilangkan  ‘ an taradhin.  ‘adam  al-gharar mengandung arti  bahwa  pada  setiap  bentuk  muamalah tidak  boleh  ada  unsure gharar, yaitu  tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu  pihak  merasa  dirugikan  oleh  pihak lain  sehingga  menyebabkan  hilangnya unsure  kerelaan  dalam  melakukan  suatu transaksi.
3) Al-bir wa al-taqwa(Kebaikan dan
taqwa)
Asas al-birr wa al-taqwa merupakan  asas  yang  mewadahi  seluruh asas  muamalah  lainnya.  Yaitu  segala  asas dalam  lingkup  fiqh  mu’amalah  dilandasi dan  diarahkan  untuk al-birr  wa  al-taqwa .
Al-birr artinya  kebijakan  dan  berimbang atau proporsional atau berkeadilan.
Hukum islam melalui asas kebaikan  dan  ketaqwaan  menekankan bentuk-bentuk  muamalat  dalam  kategori ‘an taradhin, ‘adam al-gharar, tabadul al- manafi’ ,  dan  pemerataan  adalah  dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan saling membantu  antara  sesama  manusia  untuk meraih al-birr wa al-taqwa. Islam memberlakukan  asas  ini  dalam  semua aturan  bermuamalah,  termasuk  ekonomi perbankan  syari’ah,  agar  dipedomani  oleh seluruh  umat  manusia  tanpa  melihat  latar belakang  kelompok  dan  agama  yang dianut.  Ia  baru  diboleh  tidak  dipedomani hanya  untuk  memeperlakukan  orang  kafir yang memerangi, membunuh dan mengusir  umat  islam  dari  tempat  tinggal mereka( Qs. Al-Mumtahanah: 8-9) .
Prinsip  hukum  islam  sebagai  asas atau  pilar  kegiatan  usaha  dan  pedoman perbankan  syari’ah  dalam  mencapai tujuannya  itu  berkohorensi  dengan al-birr wa  al-taqwa. Artinya  asas-asas  hukum islam seperti’ an taradhin, tabadul manafi’,
‘adam al-gharar, ta’awun, al-adl
berorientasi kepada pemenuhan al-birr wa al-taqwa.

## G. Kaidah Hukum Ekonomi Islam
Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan  kaidah  fiqh  muamalah. Kaidah fiqh mu’amalah adalah
“ ىلع  لدي  ىتح  ةحابلإا  ةلماعملا  يف  لصلأا
"اهميرحت
(hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya ).
Ini  berarti  bahwa  semua  hal  yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada  ketentuan  baik  larangan  maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al- Qur’an  maupun  Al-Hadist),  maka  hal tersebut  adalah  diperbolehkan  dalam Islam.
Kaidah  fiqh  dalam  mu’amalah  di atas  memberikan  arti  bahwa  dalam kegiatan  muamalah  yang  notabene  urusan ke-dunia-an,  manusia  diberikan  kebebasan sebebas-bebasnya  untuk  melakukan  apa saja  yang  bisa  memberikan  manfaat kepada  dirinya  sendiri,  sesamanya  dan lingkungannya,  selama  hal  tersebut  tidak
ada  ketentuan  yang  melarangnya.  Kaidah ini didasarkan pada hadist Rasulullah yang berbunyi:  “مكايند  رومأب  ملعأ  متنأ” (kamu  lebih tahu atas urusan duniamu).
Bahwa  dalam  urusan  kehidupan dunia  yang  penuh  dengan  perubahan  atas ruang  dan  waktu,  Islam  memberikan kebebasan  mutlak  kepada  manusia  untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan  aturan-aturan  kaku  yang bersifat  dogmatis.  Hal  ini  memberikan dampak  bahwa  Islam  menjunjung  tinggi asas  kreativitas  pada  umatnya  untuk  bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola  kehidupan  ini,  khususnya berkenaan  dengan  fungsi  manusia  sebagai khalifatul-Lilah  fil  ‘ardlh (wakil  Allah  di bumi).
Efek  yang  timbul  dari  kaidah  fiqh mu’amalah  di  atas  adalah  adanya  ruang lingkup  yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum  mu’amalah,  termasuk  juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru  yang  muncul  dalam  fenomena kontemporer  yang  dalam  sejarah  Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip- prinsip  yang  dilarang  dalam  Islam. Sedangkan transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor:
• Haram zatnya
Di  dalam    fiqh  mu’amalah,  terdapat aturan  yang  jelas  dan  tegas  mengenai obyek  transaksi  yang  diharamkan,  seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya.  Oleh  karena  itu  melakukan transaksi yang berhubungan dengan obyek yang diharamkan tersebut juga diharamkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah fiqh:

## "هبلط مرح هلعف مرحام"
(setiap  apa  yang  diharamkan  atas obyeknya,  maka  diharamkan  pula  atas usaha dalam mendapatkannya).
Kaidah  ini  juga  memberikan  dampak bahwa setiap obyek haram yang didapatkan  dengan  cara  yang  baik/halal, maka  tidak  akan  merubah  obyek  haram tersebut menjadi halal.
• Haram selain zatnya
Beberapa  transaksi  yang  dilarang dalam  Islam  yang  disebabkan  oleh  cara bertransaksi-nya  yang  tidak  sesuai  dengan prinsip-prinsip  muamalah,  yaitu: tadlis (penipuan), ikhtikar (rekayasa pasar dalam supply), bai’ najasy (rekayasa pasar dalam demand), taghrir (ketidakpastian),  dan riba (tambahan).
• Tidak sah
Segala  macam  transaksi  yang  tidak
sah/lengkap  akadnya,  maka  transaksi  itu dilarang dalam Islam.
Ketidaksah/lengkapan  suatu  transaksi  bisa disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek,  dan ijab  kabul)  dan  syaratnya  tidak terpenuhi,  terjadi ta’alluq (dua  akad  yang saling  berkaitan),  atau  terjadi two  in  one
(dua  akad  sekaligus). Ta’alluq terjadi  bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan,  di  mana  berlakunya  akad pertama tergantung pada akad kedua. Yang seperti  ini,  terjadi  bila  suatu  transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi  ketidakpastian  ( grarar) akad  mana yang  harus  digunakan.maka  transaksi  ini dianggap tidak sah.

## H. Ciri Khas Hukum Ekonomi Islam
Sebagai  bagian  dari  hukum  islam, fiqh mu’amalah memiliki ciri khas seperti yang dimiliki hukum islam, yaitu kemanusiaan (insaniyah ), berakhlak
( akhlaqii) dan universal (‘aalamii ).
1) Kemanusiaan  ( insaniyah) artinya bahwa  hukum  yang  diletakkan  oleh islam  adalah  untuk  kebahagiaan manusia  duniadan  akhirat.  Hukum islam  adalah  hukum  yang  dengan seksama memberikan perhatian yang penuh kepada manusia,baik mengenai diri, ruh, akal,
usaha/pekerjaan,  hubungan  antara sesama,  ekonomi  politik  dan  yang lainnya,  maupun  pahala  dan  siksa. Oleh karenanya ia menjadikan manusia  sebagai  sumber  dari  segala sumber hukum dan sekaligus menjadikannya  sebagai  subyek  dan obyek hukum.
2) Akhlaqy ,  artinya  hukum  islam  itu sarat  dengan  nuansa  akhlaq,  etika dan moral. Kata “ al-akhlaq ” adalah plural  dari  kata khilq atau khuluq yang berarti al-sajiyat (perangai atau budi  pekerti), al-thabi’at (watak dasar, kelakuan ), al-‘adat (kebiasaan.  Secara  istilah ,  al-akhlaq ialah sifat  yang tertanam dalam jiwa yang  mendorong  untuk  melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan,
pengertian  ini  sejalan  dengan  yang ditawarkan  oleh  Imam  al-Ghazali dan Ibrahim Anis.
3) Ciri  khas    ketiga  ialah  universal artinya  bahwa  hukum  islam  bersifat dan  berlaku  umum.  Pemberlakuan UU  secara  umum  dan  menyeluruh bagi masyarakat diperlihatkan dalam aturan tentang pendiriandan kepemilikan  bank  syariah.  Ia  tidak hanya  diperuntukan  bagi  warga Negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia,  tetapi  juga  bagi  warga
negara  asing  atau  badan  hukum asing.  Dari  sini  tampak  bahwa  UU tidak  membatasi  dirinya  dengan sekat-sekat  agama,  warga  Negara, dan  tempat  tinggal  meskipun  dari sudut nama, bank Syariah bercirikan Islam.

## III   SIMPULAN
Dari  berbagai  penjelasan  di  atas, maka  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan bahwa  fiqh  mu’amalah  merupakan  ilmu yang  mempelajari  segala  prilaku  manusia dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan  dunia  akhirat.  Perilaku manusia  di  sini    berkaitan  dengan landasan-landasan  syariah  sebagai  rujukan berprilaku dan kecenderungan- kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal  tersebut  berinteraksi  dengan  porsinya masing-masing  sehingga  terbentuk  sebuah mekanisme  ekonomi  (muamalah)  yang khas  dengan  dasar-dasar  nilai  ilahiyah. Filsafat  hukum  fiqh  mu’amalah  atau falsafah  al-tasyri’  fi  al  mu’amalat istilah sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hukum islam  meliputi  tujuan  hukum  ( maqashid ),
prinsip      hukum  ( mabadi’  atau  mahiyat),
asas  hukum  atau usus  al-hukm ,  kaidah hukum,  dan washatiyyat  wal  harakiyah  fi alhukm .
Saran  yang  ingin  disampaikan penulis  dalam  makalah  ini  khususnya untuk  praktisi  ekonomi  Islam  dapat mengimplementasikan  nilai-nilai  ilahiah yang  terkandung  dalam  setiap  aspek transaksi  ekonomi  agar  tercapai  maslahah untuk semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Al-Quran Alkariim
Agustianto .Filsafat Ekonomi Islam. 2011. http://shariaeconomics.wordpress. com/2011/02/21/58/. Diakses 11.43.rabu 14 maret 2012
Ahmad, Hanafi. Pengantar Filsafat Islam., ed. 19 , Jakarta: PT Bulan Bintang 1996.
Ali, Zainuddin, Filsafat Hukum , Jakarta:
Sinar Grafindo, 2006.
Anshari, Endang Saiffudin, Ilmu Filsafat dan Agama , Surabaya: PT.Bina
Ilmu,1981.
Clement, C.J. Webb , A history of philosophy , London: Oxford
University Press, 1949.
Hakim, Atang Abd. Fiqh Perbankan Syari’ah . Bandung; Refika Aditama. 2011
Huda, Nurul dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis . Jakarta:
Kencana. 2007.
Liang, Gie. Pengantar Filsafat Ilmu
Jogjakarta : Leberty. Nasution, Hasyimsyah, Filsafat Islam ,
Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.
Rosyada, Dede, Hukum islam dan Pranata Sosial , Jakarta: Rajawali Press,
1992.
Shomad, Abd. Hukum Islam . Jakarta:
Kencana. 2010. Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 1 .
Jakarta: Kencana. 2011.
UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (13)
Permono, Sjaichul Hadi, Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial . Surabaya: Aulioa.2008. Qardhawi, M. Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1987. http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi.