Kewenangan KPPU Terhadap Persekongkolan Tender
Oleh

## Dewi Oktoviana Ustien
Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lakidende Unaaha dewioktoviana @yahoo.com

## Abstract
This  journal  discusses  the  criteria  used  to  determine  the existence of  conspiracies in tenders and KPPU's authority in cases  of  unfair  business  competition  in  tenders.  This  journal uses a method of doctrinal legal research or commonly called Normative legal research. Normative legal research is a legal research  conducted  by  examining  library  materials  or secondary data, or can also be called library legal research. Tender conspiracies that violate Article 22 of Law Number 5 Year 1999 and regarding the determination of administrative sanctions  granted  by  KPPU  are  always  the  most  common problems. There are six criteria that can be applied to prove the  existence  of  a  conspiracy,  but  if  two  of  the  criteria  are fulfilled then this can be said as a conspiracy.

## Abstrak
Jurnal ini membahas tentang kriteria yang di pergunakan untuk mengetahui  adanya  persekongkolan  dalam  tender  dan Kewenangan  KPPU  pada  kasus  persaingan  usaha  tidak  sehat dalam  tender.  Jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  doktriner  atau  biasa  di  sebut  penelitian  hukum Normatif.    Penelitian  hukum  normatif  merupakan  suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
Key Words:
KPPU's authority, Tender Collusion
pustaka  atau  data  sekunder,  atau  dapat  juga  dinamakan penelitian  hukum  kepustakaan.  Persekongkolan  tender  yang melanggar  Pasal  22  UU  No.5  Tahun  1999  dan  mengenai penetapan  sanksi  administratif  yang  diberikan  KPPU  selalu menjadi  permasalahan  yang  paling  sering  terjadi.Ada  Enam kriteria  yang  dapat  diterapkan  untuk  membuktikan  adanya suatu  persekongkolan,  akan  tetapi  apabila  dua  dari  kriteria terpenuhi maka hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai suatu persekongkolan.

## Pendahuluan
Pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  oleh  bangsa  Indonesia  saat  ini  adalah pembangunan  berkesinambungan  secara  bertahap  guna  meneruskan  cita-cita  bangsa untuk  mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  rangka  tercapainya tujuan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Di  era globalisasi  ini,  pembangunan  tersebut  dilaksanakan  secara  terpadu  dan  terencana  di segala sektor kehidupan.
F.X. Djumiadi menyatakan bahwa "Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat,  oleh  karena  itu  hasil-hasil  pembangunan  harus dapat dinikmati seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara  adil  dan  merata.  Berhasilnya  pembangunan  tergantung  partisipasi  rakyat  yang berarti  pembangunan  harus  dilaksanakan  secara  merata  oleh  segenap  lapisan masyarakat".
Oleh  karena  itu  hasil  -  hasil  pembangunan  harus  dapat  dinikmati  seluruh  rakyat sebagai  peningkatan  kesejahteraan  lahir  dan  batin  secara  adil  dan  merata.  Dalam mensukseskan  pembangunan  disegala  bidang  perlu  adanya  partisipasi  dari  seluruh lapisan  masyarakat  Indonesia  agar  terciptanya  tujuan  dari  Pembangunan  nasional tersebut. Pembangunan Nasional sangat banyak jenis dan macamnya, salah satu bentuk realisasi  dari  pembangunan  yaitu  pembangunan  proyek-proyek  sarana  dan  prasarana umum.  Dalam  pelaksanaannya,  pembangunan  proyek-proyek  ini  melibatkan  berbagai pihak  seperti  pemborong  (kontraktor),  PA  (Pengguna  Anggaran),  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK),  Pejabat  Pelaksana  Teknik  Kegiatan  (PPTK),  Pelaksanan  Lapangan (pengawas  lapangan),  Konsultan  Perencana,  Konsultan  Pengawas,  Arsitek,  Agraria, Pemerintah daerah dan sebagainya. Disamping itu di dukung dengan peralatan-peralatan
yang  canggih  yang  dibutuhkan  dalam  melaksanakannya  perlu  adanya  suatu  perjanjian dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
Menurut  Miriam  Budiarjo,  menyatakan  bahwa:  "Dalam  perjanjian  pemborongan yang  dilakukan  dengan  pemerintah,  pemerintah  dapat  mengadakan  perjanjian  yang mempunyai  sifat  yang  diwarnai  oleh  hukum  publik.  Perjanjian  berorientasi  pada kepentingan  umum  yang  bersifat  memaksa.  Di  dalam  kontrak  tersebut  tidak  ada kebebasan  berkontrak  dari  masing-masing  pihak,  karena  syarat-syarat  yang  terdapat dalam perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian  pemborongan  bangunan,  karena  hal  tersebut  menyangkut  keuangan  negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum".
Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa dalam perjanjian pemborongan salah satu pihak adalah pemerintah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan atau pihak yang memborongkan sedangkan pihak lainnya  adalah  pemborong atau kontraktor dalam hal ini  adalah  pihak  swasta.Pengertian  perjanjian  pemborongan  pekerjaan  terdapat  dalam Pasal  1601b  KUH  Perdata  yang  berbunyi:  "Perjanjian  pemborongan  kerja  ialah  suatu persetujuan  bahwa  pihak  kesatu,  yaitu  pemborong,  mengikatkan  diri  untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan”.Dalam praktek pengadaan barang dan/atau jasa lebih sering digunakan istilah  “tender”  yang  menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  berarti  "tawaran  untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang".   Sedangkan pada Kamus Hukum di artikan sebagai "suatu tawaran untuk mengajukan harga, memborong suatu pekerjaan atau untuk menyediakan barang-barang atau mengadakan kontrak".
Di  dalam  menjalankan  bisnis,  pelaku  usaha  menyelenggarakan  atau  mengikuti tender  yang  merupakan  salah  satu  cara  mendapatkan  kontrak  bisnis  dalam  skala  besar atau  memperluas  usaha.  Banyak  perusahaan  yang  secara  teratur  menyelenggarakan tender.  Beberapa  instansi  pemerintah  kini  telah  memuat  semua  tender  dan  investasi pemerintah di media cetak ataupun elektronik agar siapapun dapat mengikutinya. Dengan semakin berkembangnya kecanggihan tekhnologi khususnya tekhnologi komunikasi dan informatika,  di  tambah  dengan  semakin  berpengalaman  para  pelaku  usaha  sehingga sering  terjadi  tindakan  yang  dapat  mengakibatkan  persaingan  tidak  sehat,  yaitu persengkongkolan  dalam  tender  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  yang  di larang oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dengan lahirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengacu pada landasan  operasional  Undang  Undang    No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan tujuannya yang termuat pada pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. Pada ayat 2 disebutkan bahwa Komisi adalah suatu lembaga.
Perkembangan  yang  terjadi  dalam  kasus  persekongkolan  tender  pada  umumnya badan penyelenggara tender, bisa swasta atau pemerintah yang menjadi korbannya karena praktek bisnis tidak sehat ini. Tetapi kemudian bisa juga terjadi vertical conspiracies yaitu korupsi yang melibatkan pihak-pihak penyelenggara tender dan tentunya pihak yang di rugikan adalah para pelaku bisnis peserta tender yang di perlakukan secara tidak wajar. Dari uraian tersebut diatas, maka penulis menganalisis dengan judul "Kewenangan KPPU Terhadap Persekongkolan Tender".

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif yaitu suatu  penelitian  yang  secara  deduktif  dimulai  analisa  terhadap  pasal-pasal  dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada  ataupun  terhadap  data  sekunder  yang  digunakan.  Sedangkan  bersifat  normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang  hubungan  antara  satu  peraturan  dengan  peraturan  lain  dan  penerapan  dalam prakteknya.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kerangka Konseptual
Berbicara  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa  tidak  bisa  terlepas  dari  masalah tender. Tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai pengertian tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa (penjelasan pasal 22 UU No. 5/1999). Tawaran dilakukan oleh pemilik kegiatan/proyek, dimana pemilik dengan alasan keefektifan dan keefisienan apabila  proyek  dilaksanakan  sendiri  maka  lebih  baik  diserahkan  pihak  lain  yang mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan proyek/kegiatan.
Dalam  pengertian  tender  termasuk  dalam  ruang  lingkup  tender  antara  lain pertama,  tawaran  mengajukan  harga  (terendah)  untuk  memborong  suatu  pekerjaan. Kedua, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk mengadakan barang-barang. Ketiga, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menyediakan jasa. Terdapat tiga terminologi
berbeda  untuk  menjelaskan  pengertian  tender  yaitu  pemborongan,  pengadaan,  dan penyediaan.  Tiga  terminologi  tersebut  menjadi  pengertian  dasar  dari  tender,  artinya dalam  tender  suatu  pekerjaan  meliputi  pemborongan,  pengadaan,  dan  penyediaan.
Suatu pekerjaan/proyek ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan atau menyediakan barang/jasa yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara pemenang tender dengan  pemilik  pekerjaan.  Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS)  adalah  hasil  perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak  dan  keuntungan.    Dan  HPS  merupakan  juga  hasil  perhitungan  seluruh  volume pekerjaan  dikalikan  dengan  harga  satuan  ditambah  dengan  seluruh  beban  pajak  dan keuntungan.
Tender  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pemenang  tender  dalam  suatu  iklim tender yang kompetitif harus terdiri dari dua atau lebih pelaku usaha peserta tender. Dua atau lebih pelaku usaha akan berkompetisi dalam mengajukan harga dari suatu proyek yang  ditawarkan,  sehingga  apabila  peserta  tender  hanya  satu  maka  pilihan  pemilik pekerjaan menjadi lebih terbatas. Keterbatasan pilihan sangat tidak menguntungkan bagi pemilik pekerjaan karena ide dasar dari pelaksanaan tender adalah mendapatkan harga terendah  dengan  kualitas  terbaik.  Sehingga  dengan  keberadaan  lebih  dari  dua  peserta tender akan terjadi persaingan dalam pengajuan harga untuk memborong, mengadakan atau menyediakan barang/jasa.
KPPU  adalah  lembaga  Pengawas  Persaingan  Usaha  yang  dibentuk  berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1999 yang merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  merupakan  lembaga  baru  yang dikenalkan  oleh  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Dalam  Pasal  30  ayat  (1)  UU  5/1999  KPPU  bertujuan untuk  mengawasi  pelaksanaan  undang-undang,  dan  langkah  dasar  dalam  melakukan pengawasan  adalah  melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian,  kegiatan  usaha  dan  atau tindakan pelaku usaha, dan ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat. KPPU  diberi  status  sebagai  pengawas  pelaksanaan  UU  No  5  Tahun  1999.  Status hukumnya  adalah  sebagai  lembaga  yang  independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan
kekuasaan Pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden  atas  persetujuan  DPR.  Anggota  KPPU  dalam  menjalankan  tugasnya bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Ketentuan  ini  wajar  karena  KPPU  melaksanakan sebagian dari tugas tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintahan ada dibawah Presiden. Walaupun demikian, tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat  tidak  bebas  dari  campur  tangan  pemerintah.  Independensi  tetap  dijaga  dengan keterlibatan  DPR  untuk  turut  serta  menentukan  dan  mengontrol  pengangkatan  dan pemberhentian anggota KPPU.
Pada Peraturan KPPU No. 9 Tahun 2011 bahwa hukum persaingan usaha adalah "hukum  yang  mengatur  tentang  interaksi  perusahaan  atau  pelaku  usaha  di  pasar, sementara  tingkah  laku  perusahaan  ketika  berinteraksi  dilandasi  atas  motif-motif ekonomi". Persaingan  Usaha Tidak Sehat  adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 butir 6 UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Komisi  adalah  suatu  lembaga  Independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan kekuasaan Pemerintah atau pihak lain (Pasal 30 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999). Komisi terdiri dari Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang  anggota (Pasal  31 ayat  1 UU No. 5 Tahun 1999). Sanksi administratif merupakan sanksi kepada penyedia jasa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan kontruksi, pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi, pembekuan  izin  usaha,    dan  pencabutan  izin  usaha  (Pasal  42  UU  No.  18  Tahun  1999 tentang Jasa Konstruksi).

## a. Jenis-Jenis dan Proses Tender
Secara  tradisional  ada  empat  jenis  lelang  yang  digunakan  untuk  alokasi  suatu barang/jasa tunggal (a single item) yaitu:
1) Firt-Price  sealed-bid  auctions  yaitu  para  penawar  memasukkan  penawaran mereka  dalam  sebuah  amplop  tertutup  dan  secara  bersama  menyerahkannya kepada petugas lelang, amplop-amplop itu dibuka dan orang yang memasukkan penawaran paling tertinggi menang dan membayar harga persis sama yang dia tawar;
2) Second-price  sealed-bid  auctions  (Vickrey  auctions)  yaitu  para  penawar, memasukkan  penawaran  mereka  dalam  amplop  tertutup  secara  bersama menyerahkanyya kepada petugas lelang. Amplop-amplop itu dibuka dan orang
yang  memasukkan  penawaran  paling  tertinggi  menang,  tetapi  dia  membayar harga persis sama dengan penawaran harga tertinggi kedua;
3) Open  Ascending-bid  auctions  (Engllish  auctions)  yaitu  secara  terus  menerus dinaikkan  oleh  petugas  lelang  dengan  para  penawar  tersingkir  keluar  ketika harga  menjadi  terlalu  tinggi.  Hal  ini  berlangsung  terus  sampai  hanya  satu penawar yang memenangkan lelang dengan harga saat itu;
4) Open  Descending-bis  auctions  (Dutch  auctions)  yaitu  harga  di  mulai  dengan tingkat  yang  cukup  tinggi  untuk  menggentarkan  para  penawar  dan  secara berahap diturunkan sampai seorang penawar menunjukkan bahwa dia siap untuk membeli untuk  harga saat  itu. Dia memenangkan lelang dan membayar harga yang diajukan.
Macam-macam Pelelangan/ Tender yang ada di jaman modern, yaitu:
1) Pelelangan Umum yaitu tender yang diumumkan secara umum dan terbuka dan dapat disiarkan melalui media. (jumlah kontraktor yang mengajukan penawaran tidak dibatasi asal memenuhi kualifikasi).
2) Pelelangan  Terbatas  atau  dengan  Undangan  yaitu  pelelangan  yang  dilakukan melalui  undangan,pemborong  yang  diundang  sangat  terbatas  jumlahnya  dan telah  memenuhi  kualifikasi  juga  bonafiditas  baik  teknis,  administrasi  dan permodalan.
3) Pelelangan  dibawah  tangan  atau  Penunjukan  Langsung  artinya  ditunjuk  satu kontraktor yang dipercaya dan sudah dikenal kemampuanya atau bonafiditasnya dalam melaksanakan pekerjaanya.

## b. Persekongkolan Tender
Salah  satu  bentuk  tindakan  yang  dapat  mengakibatkan  persaingan  tidak  sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang  dilarang  oleh  Pasal  22  UU  No.  5  Tahun  1999.  Prinsip-prinsip  umum  yang perlu  diperhatikan  dalam  tender  adalah  transparansi,  penghargaan  atas  uang, kompetisi  yang efektif dan terbuka, negosiasi  yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian,  dan  non-diskriminatif.  UU  No.  5/1999  membagi  3  bentuk persekongkolan yaitu:
1) Persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
2) Persekongkolan  untuk  memperoleh  informasi  yang  dapat  diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
3) Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang/jasa.
Pada  Pasal  22  UU  No.  5  Tahun  1999  bahwa  "Persekongkolan  adalah  kerjasama yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan  pihak  lain  atas  inisiatif  siapapun  dan dengan  cara  apapun  dalam  upaya  memenangkan  peserta  tender  tersebut."    Dan menurut  Elyta  Ras  Ginting  bahwa  "Persekongkolan  dalam  tender  adalah bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dam/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." Monopoli  adalah pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau  lebih  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan  dikuasainya  produksi  dan  atau pemasaran  atas  barang  dan/  atau  jasa  tertentu  sehingga  dapat  menimbulkan persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  dapat  merugikan  kepentingan  umum  (Pasal  17 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999). Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang  yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian.  Monopoli  diartikan  sebagai  suatu  hak  istimewa  (previlege),  yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan  pasar.  Praktek  Monopoli  adalah  pemusatan  kekuatan  ekonomi  oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/ atau pemasaran  atas  barang  dan/  atau  jasa  tertentu  sehingga  dapat  menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum ( Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999).
Dan  Pelaku  Usaha  adalah  setiap  orang  perorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian,  menyelenggarakan  berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 1 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1999). Dari  ketentuan  Pasal  22  UU  No.  5  Tahun  1999  diketahui  unsur-unsur persekongkolan  tender  yaitu  adanya  dua  atau  lebih  pelaku  usaha,  adanya persekongkolan, terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (MMPT) dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

## 2. Kriteria Persekongkolan Tender
Untuk mengetahui telah  terjadi suatu  persekongkolan dalam sebuah tender, ada beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  agar  mendapat  indikasi  yang  kuat  yang berlandaskan hukum sehingga menghasilkan bukti yang riil. Dan hal ini yang diterapkan dalam  pemeriksaan  oleh  Tim  Pemeriksa  atau  Majelis  KPPU.  Bentuk  kegiatan
persekongkolan  tidak  harus  dibuktikan  dengan  adanya  perjanjian,  tetapi  bisa  dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.
Dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pihak lain di sini tidak terbatas hanya pernerintah saja, bisa swasta atau pelaku usaha yang ikut serta dalam tender  yang  bersangkutan.  Penjelasan  Pasal  22  menyarankan  bahwa  tender  adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang  atau  untuk  menyediakan  jasa.  Kegiatan  bersekongkol  rnenentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya (inherently) tender  dan  pemenangnya  tidak  diatur  dan  bersifat  rahasia  (walaupun  ada  tender  yang dilakukan secara terbuka).
Pasal  23  melarang  pelaku  usaha  untuk  bersekongkol  dengan  pihak  lain  untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklafisikasikan sebagai rahasia perusahaan  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  rahasia  dagang.  Sebutan  rahasia  dagang merupakan terjemahan dari istilah "undisclosed information", "trade secret", atau "know how".  Rahasia  dagang  tidak  boleh  diketahui  umum,  karena  selain  mempunyai  nilai teknologi.  la  juga  mempunyai  nilai  ekonomis  yang  berguna  dalam  kegiatan  usaha. Kerahasiaannya biasanya dijaga oleh pemiliknya. Mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 22 mengandung unsur atau kriteria yang dipergunakan dalam menetapkan adanya sebuah persekongkolan adalah adanya unsur pelaku usaha yang saling bekerjasama atau bersekongkol,  adanya  pihak  lain,  yang  mengatur  dan  menentukan  pemenang  dalam sebuah tender sehingga tercipta persaingan usaha tidak sehat.
Ada beberapa kriteria yang dapat diterapkan atau digunakan dalam mengindikasi adanya persekongkolan tender oleh KPPU yaitu:
a. Adanya dua pelaku usaha atau lebih yang saling bekerjasama;
b. Adanya Kesamaan dokumen teknis;
c. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;
d. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang atau jasa yang berada dalam satu kendali;
e. Adanya kesamaan/kesalahan dalam pengisisan dokumen;
f. Jaminan yang dikeluarkan penjamin yang sama dengan nomor seri berurutan.
Keenam  kriteria  diatas  merupakan  unsur  pokok  dalam  penetapan  terjadinya sebuah persekongkolan dalam usaha tender. Dari enam kriteria tersebut, apabila dua dari kriteria terpenuhi maka hal tersebut sudah dapat di katakan terjadi sebuah persekongkolan
yang melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Acuan tetapan kriteria yang telah di sebutkan di atas sangat membantu terutama KPPU dalam menetapkan adanya indikasi sebuah persekongkolan. Akan tetapi seringkali dalam menentukan ada atau tidak terjadinya suatu persekongkolan tidak serta merta dapat dibuktikan dengan mudah walaupun telah ada acuan kriteria dalam menetapkan bahwa hal tersebut adalah sebuah persekongkolan. Hal ini disebabkan karena terkendala dengan sifat  kerahasian  sebuah  dokumen  baik  itu  dokumen  perusahaan  ataupun  dokumen pendukung lainnya sehingga data yang diperlukan seringkali tidak didapatkan.

## 3. Wewenang KPPU
Kewenangan KPPU adalah kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 36 UU No. 5 tahun 1999. Dan arah pandang KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat  UULPM  (Undang-Undang  Larangan  Praktek  Monopoli)  adalah:"  Menjadi Lembaga  Pengawas  Persaingan  Usaha  yang  Efektif,  Kredibel  untuk  Meningkatkan Kesajahteraan Rakyat". Adapun wewenang Komisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:
a. Menerima  laporan  dari  masyarakat  dan  atau  dari  pelaku  usaha  tentang  dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
b. Melakukan  penelitian  tentang  dugaan  adanya  kegiatan  usaha  dan  atau  tindakan pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat;
c. Melakukan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  kasus  dugaan  praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau  oleh  pelaku  usaha  atau  yang  ditemukan  oleh  Komisi  sebagai  hasil penelitiannya;
d. Menyimpulkan  hasil  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  tentang  ada  atau  tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
e. Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan undang-undang ini;
f. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli,  dan  setiap  orang  yang  dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana angka 5 dan 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan  atau  pemeriksaan  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  undang- undang ini;
i. Mendapatkan,  meneliti, dan  atau  menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti  lainnya guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
k. Memberitahukan  putusan  Komisi  kepada  pelaku  usaha  yang  diduga  melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
l. Menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
Tindakan  administratif    yang  merupakan  salah  satu  kewenangan  KPPU  di  atur pada Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dapat berupa :
a. Penetapan  pembatalan  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
c. perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti menimbulkan  praktek  monopoli  dan  atau  menyebabkan  persaingan  usaha  tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
d. perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  penyalahgunaan  posisi dominan; dan atau
e. penetapan  pembatalan  atas  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan ataupenetapan pembayaran  ganti  rugi;  dan  ataupengenaan  denda  serendah-rendahnya  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
KPPU  berwenang  untuk  melakukan  penelitian  dan  penyelidikan  dan  akhirnya memutuskan  apakah  pelaku  usaha  tertentu  telah  melanggar  UU  No.5/1999  atau  tidak. Pelaku  usaha  yang  merasa  keberatan  terhadap  Putusan  KPPU  tersebut  diberikan kesempatan  selama  14  hari  setelah  menerima  pemberitahuan  putusan  tersebut  untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga semacam ini, KPPU bertindak demi kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu,  KPPU  harus  mementingkan  kepentingan  umum  dari  pada  kepentingan  perorangan
dalam menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli. 1 Hal ini sesuai dengan tujuan UU  No.5/1999  yang  tercantum  dalam  Pasal  3  huruf  a  UU  No.5/1999  yakni untuk“menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

## Kesimpulan
Setelah  dilakukan  pemaparan  dan  penjelasan  serta  dilakukan  pembahasan terhadap kriteria persekongkolan dan Kewenangan KPPU maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Enam  kriteria  yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  adanya  sebuah persekongkolan,  dan  apabila  dua  dari  kriteria  tersebut  terpenuhi  maka  sudah memenuhi  syarat  adanya persekongkolan,  yaitu terdapat  kesamaan dokumen teknis, seluruh  penawaran  dari  Penyedia  mendekati  HPS,  adanya  keikutsertaan  beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali, adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran dan Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
2. KPPU memiliki kewenangan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999

## Daftar Pustaka
A.  M.  Tri  Anggraini,  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Tidak  Sehat:  Per  se Illegal atau Rule of Reason (Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2003).
Charlie  Rudyat,  S.H.,  Kamus  Hukum  Indonesia-Internasional,  Pustaka  Mahardika, Jakarta.
Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, Wibowo, D., & Sinaga, H. (2005). Hukum Acara Persaingan Usaha. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Elyta Ras Ginting, Hukum Antimonopoli, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
F.X. Djumialdi, Perjanjian Pemborongan, (Jakarta; Bina Aksara, 1987).
Jonathan,  Sarwono,  Metode  Penelitiaan  Kuantatif  dan  Kualitatif  ,  Graha  Ilmu,
Yogyakarta, 2006.
Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Penerbit Alumni,
Bandung, 1997.
Masjchun  Sofwan,  Hukum  Bangunan  Perjanjian  Pemborongan  Bangunan,  Liberty, Yogyakarta,  1982.
Miriam Budiarjo, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Alumni, 1994). R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. Rachmadi Usman, Perkembangan Hukum Perdata, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003. Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009. Rulan, Rosdy, Metode Penelitian Publik, PT. Raja Grafindo Persada, Surabaya, 2003. Soejadi,  Pancasila  Sebagai  Sumber  Tertib  HUkum  Indonesia,  Lukman  Offset,
Yogyakarta, 1999.
Sri Soedewi Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1986. Trisno Yuwono-Silvita, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Arkola, Surabaya. Yahya, M, Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.