Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota
Rindiani 1 , Atika Tambusai 2
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara E-mail: kakakririn21@gmail.com 1 , atika.uinsu@ac.id 2
Article History:
Received: 20 April 2022 Revised: 20 Mei 2022 Accepted: 01 Juni 2022 Abstrak:  Dana  pensiun  dirancang  untuk  menjaga taraf  hidup  yang  layak  bagi  pekerja  dan  ahli warisnya  dengan  memberikan  penghasilan  setelah peserta  mencapai  usia  pensiun,  mengalami  cacat total  tetap  atau  meninggal  dunia.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses klaim di  BPJS  Ketenagakerjaan  cabang  Medan  Kota. Menjadikannya  panduan  yang  disosialisasikan, menjadi tolak ukur dan wawasan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan  dalam  proses  pengajuan  jaminan pensiun,  akan  membantu  mendorong  perkembangan keilmuan  khususnya  dalam  proses  pengajuan jaminan  pensiun.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif.  Penggunaan  metode dan pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan utama penelitian,  yaitu  mempelajari,  mendeskripsikan,  dan menganalisis  data  dan  informasi  sesuai  kebutuhan. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  dan penelitian  lapangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  prosedur  klaim  BPJS  Ketenagakerjaan merupakan  sistem  yang  cukup  kompleks,  namun dibuat  sesederhana  mungkin  untuk  kemudahan implementasi  di  lapangan.  Mengajukan  klaim  ke BPJS  Ketenagakerjaan  melalui  prosedur  yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Prosedur; Pengajuan; Klaim; Jaminan Pensiun.

## PENDAHULUAN
Secara  historis,  masalah  ketenagakerjaan  tampaknya  tidak  pernah  berakhir  selalu  terkait dengan  perlindungan,  upah,  tunjangan,  keadilan,  perselisihan  dan  penyelesaiannya,  masalah bimbingan  dan  pengawasan,  serta  masalah  peraturan  yang  mengatur  sektor  manusia.  Secara sosiologis,  dalam  kondisi  tertentu,  status  pekerja  atau  pekerja  dan  pengusaha  tidak  setara  dan tidak  seimbang.  Sebab,  pekerja  atau  buruh  seringkali  berada  pada  posisi  yang  kurang menguntungkan. Oleh karena itu, dalam dunia kerja, pekerja atau buruh merupakan orang yang harus dijamin haknya, dan salah satunya adalah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) Pasal 1 Ayat 2, Ketenagakerjaan berarti “setiap orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan mengabdi kepada masyarakat”. Oleh karena itu,  pekerja  menjadi  bagian  dari  penggerak  perekonomian  Indonesia  dan  pemerintah  harus
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
melindungi mereka melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
Secara  hukum,  status  pengusaha  dan  pekerja  adalah  sama  dalam  undang-undang ketenagakerjaan, artinya untuk standar pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah, pengusaha tidak akan membayar upah pekerja sesuka hati, karena pemerintah telah menetapkan kebutuhan pokok kehidupan pekerja.
Jaminan  sosial  ketenagakerjaan  adalah  program  publik  yang  memberikan  perlindungan kepada  pekerja  terhadap  risiko  sosial  ekonomi  tertentu  dan  dilaksanakan  dengan  menggunakan mekanisme  asuransi  sosial.  Bentuk  perlindungan  tenaga  kerja  di  Indonesia  harus  dilaksanakan oleh  setiap  pemberi  kerja  atau  pengusaha  yang  mempekerjakan  karyawan  untuk  bekerja  pada perusahaan,  dan  harus  dijunjung  tinggi.  Artinya,  dalam  hal  pemeliharaan  dan  peningkatan tunjangan, ditujukan untuk mengambil bentuk jaminan sosial tenaga kerja, yang biasanya wajib atau diamanatkan oleh UUD 1945.
Selanjutnya,  Indonesia  membentuk  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  melalui  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Melalui  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011, dibentuk Lembaga Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, badan  hukum  publik  yang  didirikan  oleh pemerintah  Indonesia  untuk  menyelenggarakan  skema jaminan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  kematian,  jaminan  hari  tua  dan  jaminan pensiun. Kajian ini akan membahas asuransi pensiun karena skema tersebut baru terbentuk sejak tahun  2015,  dan  masih  banyak  pekerja  yang  belum  mengetahui  manfaat  dari  program  pensiun, terutama dalam hal klaim.
Sebagai rencana untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia saat memasuki usia  pensiun,  asuransi  pensiun  dapat  diukur  dari  beberapa  aspek  kehidupan,  aspek  fisik  seperti kualitas  fisik,  lingkungan  alam,  aspek  spiritual  seperti  fasilitas  pendidikan,  lingkungan  budaya, aspek seperti moralitas, etika, dan penyesuaian adaptif.
Bagi  pemerintah,  skema  pensiun  juga  memiliki  tujuan  redistribusi  pendapatan  dan pengentasan kemiskinan. Sifat jaminan pensiun akan melindungi masyarakat dari ketidakpastian di  masa  depan.  Jaminan  pensiun  akan  dibayarkan  setiap  bulan  sejak  karyawan  pensiun  hingga 180 bulan. Jaminan tersebut diharapkan dapat memberikan kelangsungan hidup setelah tidak lagi menghasilkan uang. Bahkan sumbangan ini dapat diteruskan kepada anak jika karyawan tersebut meninggal dunia.
Namun,  masih  ada  ruang  untuk  perbaikan  dalam  proses  ini,  terutama  dalam  hal  klaim. Proses  pengajuan  klaim  masih  merupakan  proses  yang  banyak  orang  tidak  mengerti,  sehingga banyak  aspek  yang  dirugikan,  termasuk  tenaga  kerja.  Oleh  karena  itu,  seorang  individu  atau perusahaan  harus  memahami  prosedur  klaim  sehingga  ketika  terjadi  kasus  klaim  dapat diselesaikan dengan lancar.
Sebagai  alternatif,  peserta  dapat  menggunakan  layanan E-Claim BPJS,  layanan  berbasis teknologi  yang  memudahkan  pengguna  dalam  mengelola  ketenagakerjaan  pembayaran  BPJS secara  online.  Tentunya  hal  ini  memudahkan  peserta  yang  jauh  dari  cabang  BPJS Ketenagakerjaan,  cukup  menggunakan  laptop  dan  koneksi  internet,  prosesnya  juga  sangat sederhana.  Menggunakan  layanan E-Claim memang  memudahkan  peserta  dalam  proses  klaim, jadi jika menggunakan tersebut, bagaimana proses klaim jaminan pensiun?
Oleh karena itu, penting untuk memahami proses pencairan dana di BPJS Ketenagakerjaan Cabang  Medan  Kota, mengingat masih  banyak  aspek  khususnya  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan Cabang  Medan  Kota  yang  tidak  mengetahui  proses  pembayaran  klaim  pensiun.  Sehingga menyulitkan  mereka  dan  memungkinkan  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  melakukan penipuan.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  pertanyaannya  adalah  sebagai  berikut:  “Bagaimana
Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.”

## LANDASAN TEORI
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJSTK)  menyelenggarakan  sistem  jaminan  sosial nasional  berdasarkan  prinsip  kegotongroyongan,  nirlaba,  keterbukaan,  kehati-hatian, akuntabilitas,  portabilitas,  kepesertaan  wajib,  dana  resmi,  dan  hasil  pengelolaan  jaminan  sosial. Dana  jaminan  digunakan  semata-mata  untuk  pengembangan  proyek  dan  kepentingan  terbaik peserta.  BPJS  Ketenagakerjaan  pada  hakikatnya  merupakan  program  publik  yang  memberikan perlindungan bagi pekerja yang terpapar risiko sosial ekonomi tertentu. Isi utama dari penelitian ini adalah:
1. Prosedur
Prosedur berasal dari bahasa Inggris “ procedure ”, yang dapat diartikan sebagai cara atau prosedur.  Namun,  prosedur  sering  disebut  juga  dengan  kata  “prosedur”  dalam  bahasa Indonesia.  Menurut  kamus  manajemen,  prosedur  adalah  tata  cara  pelaksanaan  pekerjaan yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan. Biasanya, prosedur mencakup bagaimana, kapan, dan oleh siapa tugas itu harus dilakukan.
Menurut  Mulyadi,  prosedur  adalah  kegiatan  klerikal,  biasanya  melibatkan  beberapa orang  dalam  satu  departemen  atau  lebih,  untuk  memastikan  transaksi  korporasi  yang berulang ditangani secara seragam.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tata cara diartikan sebagai berikut:
a. Fase aktivitas menyelesaikan suatu aktivitas
b. Pendekatan langkah demi langkah yang jelas untuk pemecahan masalah Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  merupakan  tahapan  dimana  kegiatan yang  dapat memecahkan masalah  selesai.  Sebagai  contoh,  dalam  suatu  perusahaan  terdapat banyak  dokumen  dengan  jenis  dan  kepentingan  yang  berbeda-beda,  agar  dokumen  tersebut tampak  cepat  dan  mudah  ditemukan,  kita  harus  dapat  memilih  dokumen  berdasarkan  jenis dan minatnya, kemudian memasukkannya ke dalam kotak-kotak untuk menyediakan, untuk ini kita membutuhkan program yang baik. Dan benar berlaku untuk perusahaan.

## 2. Pengajuan
Pengajuan  adalah  bagian  dari  teks  negosiasi  ketika  penawaran  yang  dibuat  oleh  satu pihak  berbeda  dari  penawaran  yang  sebelumnya  dibuat  oleh  pihak  lain.  Inilah  yang menyebabkan  perbedaan  permintaan.  Penyampaian  juga  dapat  diartikan  sebagai  proses penyampaian,  komunikasi,  penyajian  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain.  Penyerahan  juga  dapat diartikan  sebagai  penjelasan  tentang  barang  atau  jasa  yang  diinginkan  oleh  suatu  pihak. Penawaran  adalah  proses  tawar  menawar  antara  dua  pihak,  yang  kemudian  dinegosiasikan antara penjual atau penyedia jasa dengan pembeli atau pengguna jasa.

## 3. Klaim
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim adalah klaim untuk mengakui kenyataan bahwa seseorang berhak atas sesuatu. Membandingkan dengan klaim asuransi syariah yang bersumber  dari  sumbangan  peserta  asuransi,  dapat  dilihat  sebagai  upaya  untuk menghilangkan  bahaya  yang  timbul  dari  terjadinya  risiko.  Klaim  BPJS  Ketenagakerjaan merupakan hasil pembayaran pendapatan bulanan atau biasa disebut iuran.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Klaim  adalah  klaim  atas  fakta  bahwa  seseorang  memiliki  hak  untuk  menuntut  sesuatu. Klaim adalah bentuk tindakan berbasis hak. Klaim adalah hak untuk menyatakan kebenaran tentang  sesuatu.  Menurut  Peter  Jones,  klaim  bisa  positif  atau  negatif.  Hak  yang  ditegaskan secara  positif  adalah  hak  untuk  menegaskan  apa  yang  memang  menjadi  haknya  (hukum), sehingga setiap perbuatan yang ditegaskan itu sesuai dengan haknya, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hak orang lain.
Klaim  adalah  hak  untuk  menuntut  sesuatu  dengan  cara  melanggar  hak  orang  lain (melawan  hukum),  atau  dengan  kata  lain  suatu  bentuk  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan hak,  sehingga  mudah  untuk  melukai  dan melanggar  hak  orang  lain.  BPJS  Ketenagakerjaan juga  mengalami  klaim.  Saat  mengajukan  klaim,  banyak  orang  yang  tidak  mengetahui prosedur pengajuan klaim.
Sehingga banyak pihak yang dirugikan, termasuk tenaga kerja atau perusahaan. Untuk itu  pemahaman  dalam  prosedur  klaim  seharusnya  diketahui  oleh  perseorangan  atau perusahaan  sehingga  jika  ada  kasus  klaim  dapat  segera  terselesaikan  tanpa  hambatan. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan, termasuk pekerja atau perusahaan. Oleh karena itu, seorang  individu  atau  perusahaan  harus  memahami  prosedur  klaim  sehingga  ketika  terjadi kasus klaim dapat diselesaikan dengan lancar.

## 4. Jaminan Pensiun
Jaminan  Pensiun  adalah  jaminan  sosial  yang  dirancang  untuk  memelihara  taraf  hidup yang  layak  bagi  peserta  dan/atau  ahli  warisnya  dengan  memberikan  penghasilan  setelah peserta  mencapai  usia  pensiun,  cacat  tetap,  atau  meninggal  dunia.  Manfaat  Pensiun  adalah jumlah  bulanan  yang  dibayarkan  kepada  peserta  yang  mendekati  usia  pensiun,  mengalami cacat tetap dan cacat total, atau kepada ahli warisnya pada saat peserta meninggal dunia.
Pada saat yang sama, batas usia untuk menerima manfaat pensiun ini telah ditingkatkan satu tahun dari usia awal 57 tahun, yang mulai berlaku pada Januari 2019. Dalam surat yang dibagikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pimpinan perusahaan di salah satu cabangnya,
Perubahan usia pensiun dari 57 menjadi 58 itu disebut-sebut sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 45/2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Pensiun. Pasal 15 Peraturan  Menteri  yang  diundangkan  pada  tanggal  30  Juni  2015  mengatur  bahwa  usia pensiun ditetapkan 56 tahun untuk pertama kalinya pada saat Peraturan ini mulai berlaku. Per Januari  2019,  usia  pensiun  diubah  menjadi  57,  dan  kemudian  meningkat  1  tahun  setiap  3 tahun.  Artinya,  usia  pensiun  akan  diubah  menjadi  58  tahun  pada  2022  dan  tiga  tahun setelahnya  hingga  mencapai  65  tahun.  Oleh  karena  itu,  mulai  1  Januari  2022,  usia  pensiun bagi pekerja akan diubah menjadi 58 tahun.
Peserta  Program  Jaminan  Pensiun  adalah  pekerja  yang  terdaftar  dan  telah  membayar iuran. Peserta adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu  yang  menerima  upah  meliputi:  pekerja  perusahaan  atau  pekerja  perseorangan.  Selain itu,  pemberi  kerja  dapat  berpartisipasi  dalam  skema  perlindungan  pensiun  tergantung  pada tahap partisipasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  kualitatif  dan  normatif.  Penggunaan  metode dan  pendekatan  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  utama  penelitian,  yaitu  mempelajari, mendeskripsikan,  dan  menganalisis  data  dan  informasi  sesuai  kebutuhan.  Teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jaminan  pensiun  adalah  jaminan  yang  menyelenggarakan  program  perlindungan  untuk mempertahankan  standar  hidup  yang  layak  ketika  peserta  kehilangan  atau  mengurangi pendapatannya  saat  memasuki  usia  pensiun  atau  menjadi  cacat  tetap.  Manfaat  berupa pembayaran  bulanan  atau  pembayaran  sekaligus  secara  tunai  apabila  peserta  mencapai  usia pensiun, cacat tetap, atau meninggal dunia.
Jaminan berbentuk uang tunai yang diterima setiap bulan, sebagai:
1. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai dengan meninggal dunia.
2. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat total akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia.
3. Pensiun  janda/duda,  diterima  oleh  janda/duda  peserta  sampai  meninggal  dunia  atau menikah lagi.
4. Pensiun  anak,  diterima  oleh  ahli  waris  peserta  sampai  dengan  usia  23  tahun,  bekerja atau  menikah.  Pensiun  anak  maksimum  dibayarkan  kepada  2  anak  dari  peserta  yang terdaftar.
5. Pensiun  orang  tua,  diterima  oleh  salah  satu  ahli  waris  dari  orang  tua  peserta,  sampai dengan meninggal dunia, bagi peserta tanpa suami/istri/anak.
Menurut  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  29  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Pengakhiran Manfaat Jaminan Pensiun, BPJS Pensiun dapat  membayar  manfaat  sekaligus  apabila:  Peserta  mencapai  usia  pensiun  dan  masa  iuran minimal  15  tahun  tidak  tercapai,  peserta mengalami cacat  total tetap  dan  terjadi  peristiwa  yang tidak memuaskan. masa kepesertaan setelah itu adalah 1 bulan dan kepadatan 80%, atau peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan 1 tahun dan tingkat kepadatan 80%.
Besarannya  ditentukan  dengan  rumus;  dan/atau  satu  kali  penerimaan  kas,  yaitu  jumlah seluruh iuran ditambah hasil pembangunan. Iuran jaminan pensiun ditentukan melalui PP No. 45 Tahun 2015 dan ditentukan sebesar 3% dari gaji bulanan, dimana 2% dibayar oleh pemberi kerja dan  1%  oleh  pekerja.  Per  Maret  2021,  batas  gaji  maksimum  yang  dihitung  iuran  adalah  Rp 8.754.600.
Peserta program pensiun adalah pekerja terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta adalah pekerja  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  selain  penyelenggara  negara,  yaitu  peserta  yang memperoleh upah, seperti pekerja perusahaan dan pekerja perseorangan. Selain itu, pemberi kerja dapat  berpartisipasi  dalam  skema  perlindungan  pensiun  tergantung  pada  tahap  partisipasi.  Usia maksimal  pekerja  yang  terdaftar  pada  pemberi  kerja  sebelum  memasuki  usia  pensiun  adalah  1 bulan. Untuk pertama kalinya, usia pensiun ditetapkan 56 tahun, terhitung sejak 1 Januari 2019, usia  pensiun  57  tahun,  1  Januari  2022  menjadi  58  tahun  dan  meningkat  satu  tahun  setiap  tiga tahun hingga usia pensiun 65 tahun.
Seperti  halnya  Jaminan  Hari  Tua,  Jaminan  Pensiun  dirancang  untuk  menjaga  taraf  hidup yang layak bagi peserta yang sudah tidak produktif lagi dan/atau ahli warisnya. Bedanya, jaminan hari tua dibayarkan secara rutin seperti penghasilan bulanan, sedangkan jaminan hari tua adalah pembayaran satu kali dalam bentuk tabungan.
Manfaat satu kali, juga dikenal sebagai manfaat satu kali, adalah saldo tunai dari akumulasi kontribusi  ditambah  hasil  pengembangan.  Sebagai  pemilik  usaha,  Anda  perlu  mengetahui  cara memeriksa  saldo  jaminan  pensiun  dan  cara  menarik  jaminan  pensiun  bagi  penerima  upah  agar dapat  memberikan  informasi  tersebut  kepada  karyawan,  terutama  yang  akan  memasuki  masa pensiun.
Ada  beberapa  cara  untuk  memeriksa  jaminan  pensiun.  Selain  langsung  datang  ke  kantor
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
BPJS  Ketenagakerjaan  setempat  dengan  membawa  KTP  dan  kartu  BPJS,  Anda  juga  bisa  cek saldo asuransi pensiun secara online.
a. Cek saldo pensiun BPJS Anda di ponsel Anda:
b. Download aplikasi BPJSTKU Mobile di Play Store atau App Store
c. Daftarkan akun pengguna dengan email aktif Anda dan masuk
d. Klik "Periksa Saldo"
Pembayaran  jaminan  pensiun  juga  dapat  dilakukan  secara  online.  Namun,  pastikan  untuk melengkapi semua persyaratan dokumentasi yang diperlukan sebelum mengajukan klaim jaminan pensiun secara online. Berikut adalah persyaratan untuk klaim jaminan pensiun:
1) Memasuki usia pensiun (58) dan berhenti bekerja;
2) Peserta mengalami cacat total tetap dan tidak dapat bekerja;
3) Peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun;
4) Siapkan dokumen asli dan salinan dokumen yang diperlukan.
Tata cara pengajuan Perlindungan Pensiun Online BPJS Ketenagakerjaan adalah:
a) Download  Form  7  (Formulir  Permohonan  Jaminan  Hari  Tua)  di  website  BPJS Ketenagakerjaan di sini;
b) Mengisi  formulir  dengan  mengisi  data-data  yang  diminta,  seperti  data  diri  peserta, nomor kartu peserta, data ahli waris, NPWP, dan lainnya;
c) Unggah formulir dan semua dokumen yang diperlukan ke Portal Layanan Klaim;
d) Cek status klaim dengan memasukkan Nomor Kartu Peserta (KPJ) Jamsostek;
e) Jangka waktu penyelesaian klaim adalah 15 hari sejak dokumen yang diajukan disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan;
f) Peserta atau ahli waris akan menerima pensiun bulanan dari rekening tabungan di bank;
g) Pensiunan  wajib  melakukan  konfirmasi  data  pensiunan  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan atau bank pembayar setiap 3 bulan sekali.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan merupakan  sistem  yang  cukup  kompleks namun  dibuat  sesederhana mungkin  untuk  kemudahan implementasi  di  lapangan.  Mengajukan  klaim  ke  BPJS  Ketenagakerjaan  melalui  prosedur  yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
Jika tidak hati-hati dalam proses klaim, bisa terjadi kesalahan yang bisa merugikan BPJS ketenagakerjaan  dan  tertanggung,  serta  bisa  berujung  pada  tuntutan  hukum  di  kemudian  hari. Karena seperti yang kita ketahui, suatu perjanjian dapat mengandung unsur kekuatan hukum.
Penulis  menyarankan  perusahaan  yang tidak  memiliki  program  pensiun  sama  sekali  dan perlu mempertimbangkan kewajiban pendanaan pesangon. Ada juga kebutuhan yang kuat untuk segera  memaksimalkan  sosialisasi  dan  pendidikan  yang  sedang  berlangsung  di  seluruh  negeri sehingga masyarakat luas (dengan partisipasi aktif perusahaan, setidaknya karyawannya sendiri) memahami pentingnya. Persiapkan kebutuhan finansial mereka di masa pensiun.

## DAFTAR REFERENSI
Farzana,  Reza  Rizky.  et.al.  (2019). Jaminan  Pensiun  Bagi  Pekerja  Kontrak  dalam  Rangka Meningkatkan  Kesejahteraan  Pekerja  Kontrak . Jurnal  Bina  Mulia  Hukum.  Volume  4.
Nomor 1. Fauzi, Wetria. (2019). Hukum Asuransi di Indonesia . Padang: Andalas University Press. Ichsan, Reza  Nurul.(2020). Pengaruh  Sistem  Informasi  Manajemen  Terhadap  Kinerja  Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan . Jurnal Ilmiah Metadata. Volume 2. Nomor 2. Kartikasari,  Dewi  dan  Muhammad  Hanri.  (ed.)  (2020) Pengaruh  Dana  Pensiun  Terhadap Partisipasi Kerja Lanjut Usia . Volume 25. Nomor 2. Kertonegoro,  Sentanoe.  (2008). Jaminan  Sosial  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia.  Cet.  I. Mutiara . Jakarta. Mahfud, Imam.  (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah . Madani Syari’ah. Vol. 4. No. 1. 2021.
Mulyadi , (2008). (2008). Sistem Akuntansi : Jakarta: Selemba Empat.
Sugiantoro, Dimas Putra dan Arinto Nugroho. (ed.). (2018). Analisis Yuridis Terkait Pengaturan Batas  Usia  Pensiun  Pekerja  Swasta  Sebagai  Penerima  Manfaat  Program  Jaminan Pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Volume 05. Nomor 01. Suharto,  Edi.  (2009 ).  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  Kajian  Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Rafika Aditama. Bandung .