## PEMETAAN PERKEMBANGAN EKONOMI ANTAR DAERAH DI INDONESIA
Fahrudin Ramly dan Ali Tutupoho Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

## ABSTRACT
Equitable distribution of development results in various regions has become a new paradigm in current national development policies. However, in reality, inequalities in development between regions, both between provinces and regions,  are  still  encountered.  This  study  aims  to  map  the  economic  development  between  regions  in  Indonesia. Referring to the amount of GRDP in each province and region, there is a huge difference. Provinces which are located in Java Island, have a large GRDP contribution to GDP. This means that the Indonesian economy is still concentrated in these areas.
Keywords : Economic Mapping, GRDP, Tabulation JEL Classisficatiom : P51, F43, C38

## PENDAHULUAN
Pengalaman pembangunan ekonomi di Indonesia sejak  awal  kemerdekaan  memiliki  perkembangan  yang kurang menggembirakan. Kondisi politik yang tidak stabil dan kabinet yang selalu silih berganti sehingga berakibat pada kebijakan ekonomi yang selalu berubah sepanjang waktu.  Pada  awal  kemerdekaan  perhatian  terhadap pembangunan  politik  lebih  diutamakan  daripada pembangunan  ekonomi. Tercatat selama periode 1960 – 1965,  pertumbuhan ekonomi hanya  sekitar  1,9 prosen (Dumairy, 1996).
Sejak  Orde  baru mulai  berkuasa  gagasan  tentang pembangunan ekonomi mulai mendapat perhatian yang serius  dalam  memulihkan  roda  perekonomian  dan memperoleh  hasil  secara  nyata.  Telah  dilaksanakan serangkaian  konsep  dan  program  ekonomi  dengan sistimatika  yang  jelas  dan  dapat  dilaksanakan  secara berkesinambungan.  Terjadi  peristiwa-peristiwa  penting bagi  perekonomian  Indonesia.  Perekonomian  tumbuh lebih  cepat  dan  mantap  dibandingkan  dengan  tahun- tahun sebelumnya.
Walaupun pada awalnya masih terdapat sejumlah kendala  yang  dihadapi  seperti,  ketidak  stabilan  politik, orientasi dan prioritas dalam kebijakan pemerintah yang terlalu mengejar sasaran-sasaran politik dan idiil, hubungan dengan  luar  negeri  khususnya  negara  Barat  yang  tidak terlalu  baik  dan  kecenderungan  idiologis  pemerintah untuk  mengatur  kegiatan  ekonomi  dengan  campur tangan langsung yang luas sekali (Yustika, 2007). Dengan perhatian  yang  serius  terhadap  bidang  ekonomi, pertumbuhan ekonomi  Indonesia sejak periode ini,
banyak  kalangan  menilai  pemerintah  berhasil meningkatkan  output  nasional  (Both  dan  Mc  Cawley, 1982). Namun dengan adanya krisis ekonomi tahun 1998 membuat  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  minus  13,1 prosen hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jauh lebih  buruk  daripada  kemerosotan  ekonomi  pada pertengahan tahun 1960-an. Di tengah gejolak ekonomi dan politik itulah menggema kata reformasi dalam artian mencari jalan keluar  dari krisis yang dihadapi. Menurut Basri (2002) kata reformasi pada waktu itu mengandung dua unsur yaitu: Pertama, perubahan ke arah yang lebih baik:  karena  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  dari pola  normal  atau  nilai-nilai  universal  atau  hukum  alam sebagaimana  tercermin  pada  berbagai  anomali  yang menjamur  di  dalam  hampir  segala  aspek  kehidupan. Kedua, pembaruan: karena sistim yang ada tidak mampu lagi merespon persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat perubahan internal dan eksternal.
Dengan berbagai kebijakan, maka Indonesia dapat keluar  dari  krisis  dan  kembali  lagi  kepada  kebangkitan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomisudah  mencapai  rata-rata  5%  per  tahun  yang menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang  tidak  lagi termasuk dalam kategori negara dengan pendapatan per kapita ”rendah”.
Walaupun demikian, banyak kalangan menilai, hasil pembangunan  selama  ini  belum  merata  dilihat  dari berbagai aspek. Ketidak merataan dapat dipandang dari sudut antar propinsi atau kawasan, antar daerah pedesaan dan kota serta antara golongan masyarakat. Atau dapat juga diklasifikasi berdasarkan dimensi modernitas, regional dan etnis. (Kuncoro,  2000). Pengalaman pembangunan
selama ini masih terpusat pada kawasan Indonesia Barat khususnya di Pulau Jawa. Kemajuan pembangunan pisik khususnya infrastruktur membuat daerah di Pulau Jawa semakin  berkembang  dibandingkan  dengan  daerah lainnya. Penekanan pada sektor modern yang umumnya berada  di  perkotaan,  sedangkan  sektor  tradisional  yang berada di pedesaan menjadi tertinggal.
Ketimpangan pembangunan merupakan fenomena  global  yang  terjadi  hampir  disetiap  negara. Kenyataan  ini  dapat  menegaskan  bahwa  proses pembangunan dapat memiliki trade off antara keharusan mengejar  pertumbuhan  ekonomi  dengan  upaya pemerataaan.  Pemerintah  sering  mengalami  dilematis antara imperative pertumbuhan  ekonomi  dan  kewajiban moral menciptakan keadilan sosial. Masalah ketimpangan menjadi rumit karena sering dikaitkan dengan kemiskinan ataupun keterbelakangan. Hasil dari beberapa penelitian masih memberikan kesimpulan yang berbeda. Terdapat sejumlah negara yang memiliki  pertumbuhan ekonomi yang  tinggi,  tetapi  kemiskinan  dan  ketimpangan meningkat,  kemiskinan  menurun  tetapi  ketimpangan meningkat  dan  kemiskinan  bertambah  tetapi ketimpangan  menurun.  Serta  kemiskinan  dan ketimpangan keduanya menurun,  Kuncoro (2000). Oleh karena  itu  tidak  salah  bila  disimpulkan  bahwa  kendati pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  umumnya menurunkan  kemiskinan  dan  ketimpangan,  tetapi pertumbuhan  ekonomi  tidak  menjamin  adanya penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

## LANDASAN TEORITIS
Pembangunan  ekonomi  sering  dipakai  secara bergantian  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Menurut Soelistyo (2003) pertumbuhan ekonomi ( economic growth ) adalah  proses  perubahan  ekonomi  yang  terjadi  pada negara  maju.  Pertumbuhan  ekonomi  biasa  digunakan untuk  menggambarkan  terjadinya  peningkatan  output (GDP)  secara  berkesinambungan  suatu  daerah  atau negara.  sedangkan  pembangunan  ekonomi  ( economic development ) adalah proses perubahan ekonomi pada negara yang sedang berkembang.
Menurut Boediono (1982) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.  Penekanannya  pada  tiga  aspek  yaitu  proses, output  per  kapita  dan  jangka  panjang.  Sebagai  suatu proses, maka  gambaran ekonomi bukan hanya terjadi pada suatu saat, tapi interkasi berbagai aspek dinamis dari suatu  perekonomian,  dengan  melihat  bagaimana  suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke
waktu.  Aspek  output  per  kapita  harus  dilihat  dari  sisi output total dibagi dengan jumlah pendiuduk. Sedangkan aspek  perspektif  waktu  jangka  panjang  melihat pertumbuhan  ekonomi  dalam  kecendrungannya  untuk jangka waktu yang sangat panjang.
Kemudian  Kuznets  dalam  Jhingan  (1994) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan  semakin  banyak  jenis  barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai  dengan  kemajuan  teknologi  dan  penyesuaian kelembagaan.
Untuk  mengetahui  terjadinya  pertumbuhan ekonomi  suatu  perekonomian  yaitu  dengan membandingkan  GNP  pada  tahun  tertentu  dengan tahun sebelumnya. Dapat ditulis:
Pertumbuhan ekonomi (G) =
% 100 1 1 x GNPt GNPt GNPt   
Di  negara  sedang  berkembang  seperti  Indonesia, terkait  erat  dengan  pembangunan  politik  dan  sosial sehingga ukurannya tidak hanya terbatas pada pendapatan nasional  daerah  atau  pendapatan  per  kapita.  Karena pembangunan  politik  dan  sosial  mempunyai  indikator yang  kualitatif,  maka  pembangunan  ekonomi  yang dimaksud di sini adalah proses perubahan ekonomi yang sifatnya  kuantitatif  dengan  menunjuk  pada  perubahan PDRB.
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  sangat ditentukan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain: Pertama , Sumber daya manusia ( Human Resources ) yang tidak hanya menyangkut kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya. Sumber daya manusia atau penduduk dapat mempunyai peran ganda.  Disatu  sisi  berperan  sebagai  produsen  yang bertindak  sebagai  pihak  yang  melakukan  kegiatan produksi atau bertindak sebagai tenaga kerja. Di sisi yang lain penduduk juga berperan sebagai konsumen di mana hasil  produksi  yang  dihasilkan  oleh  suatu  daerah digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. Jumlah  penduduk  yang  besar  menjadi  pasar  yang potensial bagi barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga pertemuan kekuatan supply dan demand terhadap barang dan jasa akan menghasilkan proses terjadinya peningkatan output  secara  berkesinambungan.  Akan  tetapi  jumlah yang  besar  yang  tidak  diikuti  dengan  kualitas  yang memadai tidak akan mempu menghasilkan output yang optimal. Demikian pula halnya jika tidak disertai dengan daya  beli  yang  cukup,  tidak  akan  menjadi  kekuatan permintaan yang riil, sehingga jumlah yang besar bukan
hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi akan tetapi justru menjadi beban pembangunan.
Kedua , Sumber daya alam ( Natural Resources ). Negara atau daerah yang dikaruniai sumber daya alam memiliki keunggulan  awal  karena  faktor endowment dibandingkan dengan negara atau daerah yang tidak memiliki sumber daya  alam  yang  memadai.  Peranan  sumber  daya  alam dalam  proses  pertumbuhan  ekonomi  mempunyai kontribusi  yang  penting.  Dornbusch  dkk  (2004) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat dialami oleh Amerika Serikat sekitar tahun 1802 dan 1870 adalah karena ketersediaan sumber daya alam dalam hal ini adalah  karena  berlimpahnya  tanah-tanah  subur  . Demikian  pula  dengan  peningkatan  tajam  PDB Norwegia  antara  tahun  1970  sampai  1990  juga  karena adanya penemuan dan perkembangan cadangan minyak mentah. Karena itu, faktor sumber daya alam menjadi faktor produksi penting dan terpisah dari faktor produksi lainnya, khususnya modal. Hal ini juga disebabkan oleh barang sumber daya merupakan bahan baku bagi kegiatan proses produksi selanjutnya dalam menghasilkan barang dan jasa lainnya. (Tietenberg, T, 1988).
Walaupun demikian pemilikan sumber daya alam yang melimpah bukanlah syarat mutlak untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini hanya bisa  terjadi  apabila  negara  tersebut  memiliki  faktor produksi  komplementer  seperti  sumber  daya  manusia, modal dan teknologi untuk dapat mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki.
Ketiga ,  Sumber  daya  modal  dalam  bentuk tangible capital berupa pabrik, peralatan dan sebagainya atau sosial overhead capital yang merupakan hasil investasi sektor publik. Ketersediaan  modal  tersebut  sangat  diperlukan  dalam proses produksi. Peranan modal atau tepatnya investasi dalam pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Harrod Domar dengan melihat adanya efek ganda yaitu disatu sisi sebagai permintaan output yang berupa barang modal, sedangkan  di  sisi  yang  lain  sebagai  penyedia tambahan barang  modal  yang  akan  meningkatkan  kapasitas produksi.  Jadi  investasi  mempunyai  efek  terhadap permintaan (AD) dan efek terhadap kapasitas produksi (AS). Atau dapat ditulis I  =  K. Hal ini dapat diartikan bahwa  pertumbuhan  stok  modal  (K)  menambah kemampuan  industri  untuk  menghasilkan  output potensial (Qp) yaitu output yang dapat dihasilkan sesuai dengan besar kecilnya kapasitas industri. Output potensial (Qp)  berbeda  beda  dengan  output  yang  benar-benar diproduksi atau direalilsasi (Qr) yang tergantung pada besar kecilnya  permintaan  agregat  (AD).  Semakin  kecil permintaan  agregat  semakin  kecil  output  riil  relatif
terhadap Qp yang berarti semaiin besar kapasitas produksi yang menganggur ( excess capacity ) dan sebaliknya. Harrod Domar menggambarkan hubungan antara stok modal dengan output potensial sebagai berikut: Qp =  hK, di mana h merupakan banyaknya unit output yang bisa dihasilkan dari setiap kapital. Teori Harrod Domar mengatakan bahwa hubungan antara K dan Qp adalah proporsional. Jadi apabila terdapat sejumlah I tertentu yang akan meningkatkan K, otomatis Qp juga akan meningkat secara  proporsional.  Hubungan  tersebut  dapat dirumuskan:
 Qp  =  h  =  hI. Keempat Teknologi.  Pertumbuhan  ekonomi  tidak bisa  berlangsung  dalam  jangka  panjang  tanpa menggunakan  teknologi  yang  semakin  maju.  Melalui teknologi proses produksi dapat ditingkan efektifitas dan efisiensinya.  Teknologi  yang  semakin  maju  dapat diterapkan  pada  penggunaan  sumber  daya  alam  yang sudah ada agar penggunaannya semakin efisien atau untuk memperoleh sumber daya alam yang baru.
Keempat faktor tersebut menjadi pilar utama bagi berlangsungnya  pertumbuhan  ekonomi.  Agar  pilar tersebut  bisa  berfungsi  dengan  baik,  maka  diperlukan dukungan faktor yang sifatnya non ekonomi (sosial, politik ataupun  budaya)  seperti  yang  dikatakan  oleh  Nurkse bahwa  pembangunan  ekonomi  berkaitan  dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik dan latar belakang historis. Demikian pula dengan Kaldor dengan mengatakan bahwa pengkajian terhadap dinamika pertumbuhan  ekonomi,  diluar  analisis  faktor  ekonomi membawa  kepada  pengkajian  terhadap  unsur-unsur penentu yang bersifat psikologis dan sosiologis.
Perbedaan potensi  yang  dimiliki  diantara berbagai daerah  dapat  menyebabkan  terjadinya  ketimpangan pertumbuhan. Demikian pula jika kebijakan pemerintah mengikuti  strategi yang berorientasi kepada pertumbuhan, cendrung untuk melahirkan ketimpangan.
Berbagai  penelitian  yang  pernah  dilakukan membuktikan bahwa tidak dapat disimpulkan adanya trade off antara pertumbuhan dan ketimpangan (Kuncoro, M. 1997)

## RUMUSAN MASALAH
Sehubungan  dengan  latar  belakang  yang  telah diuraikan,  maka  masalah  pokok  penelitian  adalah: “Bagaimana  pemetaan  perkembangan  ekonomi  antar daerah di Indonesia”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang sudah  diterbitkan  oleh  Biro  Pusat  Statistik  berupa perkembangan  PDRB  masing-masing  provinsi  dan kawasan di Indonesia dalam kurun waktu 2014 – 2018. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan análisis deskriptif atau tabulasi untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemetaan  ekonomi  regional  dilihat  dari  berbagai indikator variabel ekonomi makro atau bahkan variabel pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan tingkat ketimpangan pembangunan yang diukur dengan indeks Gini Ratio atau Indeks Williamson, tingkat  kemiskinan  dan  tingkat  pengangguran  terbuka. Penelitian ini hanya menentukan pertumbuhan ekonomi atau  besarnya  nilai  PDRB  masing-masing  daerah  atau kawasan yang digunakan. Pertumbuhan ekonomi dapat dianggap  sebagai  cerminan  dari  kapasitas  dan kemampuan  ekonomi  suatu  daerah  dan  merupakan sebuah  proses  secara  berkelanjutan  dalam  mengelola berbagai sumber daya pembangunan yang tersedia baik, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal bahkan penggunaan teknologi.
Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada periode 2014 sampai 2018 masih didominasi oleh kelompok propinsi di Kawasan Barat Indonesia dalam memberikan  kontribusi  terhadap  Produk  Domestik Bruto.  Pada  tahun  2014  Pulau  Sumatera  memiliki kontribusi sebesar 23,03 persen, Pulau Jawa sebesar 57,39 persen, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,87 persen Pulau Kalimantan sebesar 8,77 persen, Pulau Sulawesi sebesar 5,46 persen dan sisanya 2,31 persen dari  Maluku dan Papua.  Sehingga  secara  keseluruhan  Kawasan  Barat Indonesia  (Pulau  Sumatera,  Jawa  dan  Kalimantan) memberikan  kontribusi  terhadap  PDB  sebesar  89,18 persen  sedangkan  Kawasan  Timur  Indonesia  hanya sebesar 10,82 persen.
Kontribusi masing-masing pulau adalah Pulau Sumatera 23,02 persen Pulau Jawa sebesar 57,39 persen, kemudian Pulau Kalimantan 8,77 persen, Pulau Sulawesi 5,64 persen dan Nusa Tenggara dan Balu sebesar 2,87 persen, Maluku dan Papua 2,31 persen.
Untuk Pulau Sumatera, maka tiga Provinsi yang memiliki kontribusi terbesar adalah Provinsi Riau sebesar 6,36  persen,  Sumatera  Utara  sebesar  4,89  persen  dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,87 persen sedangkan yang  terkecil  adalah  Provinsi  Bengkulu  sebesar  0,42 persen. Hal ini dapat menjelaskan bahwa untuk daerah Pulau  Sumatera  terjadi  ukuran  perekonomian  regional
yang  tidak  proporsional  atau  terjadi  ketimpangan pembangunan. Perbedaan antara Provinsi yang tertinggi dengan yang terendah adalah sebesar 5,94 poin.
Pulau  Jawa  Provinsi  yang  memiliki  kontribusi terbesar  adalah  DKI  Jakarta  sebesar  16,50  persen  dan yang terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,87 persen.  Terjadi  perbedaan  sebesar  15,63  poin. Ketimpangan pembangunan antara DKI Jakarta dengan DI  Yogyakarta  sangatlah  signifikan.  Pulau  Kalimantan, maka  Provinsi  Kalimantan  Timur  memiliki  kontribusi yang  terbesar  yaitu  4,94  persen  dan  terendah  adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,55 persen. Terlihat bahwa  ketimpangan pembangunan  di  Pulau  ini  masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 4,39 poin.
Untuk Pulau Sulawesi, maka Provinsi Sulawesi Selatan  menempati  urutan  pertama  yaitu  sebesar  2,79 persen dan terendah Provinsi  Gorontalo sebesar 0,24 persen.  Terjadi  selisih  sebesar  2,55  poin.  Sedangkan  di kawasan  Bali  dan  Nusa  Tenggara,  maka  Provinsi  Bali memiliki  kontribusi  sebesar  1,46  persen  dan  terendah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  sebesar  0,64  persen. Terjadi  perbedaan  sebesar  0,82  poin.  Dan  Kawasan Maluku  dan  Papua,  maka  Provinsi  Papua  memiliki kontribusi tersbesar yaitu 1,25 persen dan terkecil Provinsi Maluku  Utara  sebesar  0,23  persen.  Selisihnya  hanya sebesar 1,02 poin.
Secara keseluruhan, tiga Provinsi yang memiliki kontribusi terbesar adalah masing-masing Provinsi DKI Jakarta memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDB yaitu sebesar 16,50 persen, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 14,40 persen dan 12,97 persen sedangkan yang terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 0,23 persen, Provinsi Gorontalo sebesar 0,24 persen dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,28  persen.  Atau  terdapat  selisih  antara  yang  tertinggi dengan yang terendah sebesar 16,27 poin.
Hal ini dapat difahami mengingat DKI Jakarta merupakan pusat ibu kota yang sekaligus menjadi pusat pendidikan,  perdagangan  dan  jasa  lainnya.  Daerah  ini sektor  yang  dominan  adalah  sektor  kategori  G  yaitu lapangan  usaha  Perdagangan  Besar,  Eceran,  Reparasi Mobil  dan  Motor  yang  memiliki  kontribusi  terhadap PDRB  DKI  Jakarta  sebesar  17,28  persen.  Sedangkan Provinsi  Maluku  Utara  sektor  yang  dominan  adalah Lapangan  Usaha  kategori  A  yaitu  Lapangan  Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
Sehingga dapat dikatakan bahwa secara sektoral Lapangan Usaha Jasa lebih memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan perekonomian daerah dibandingkan  dengan  Lapangan  Usaha  Pertanian, Kehutanan  dan  Perikanan.  Secara  ilustratif,  peringkat
masing-masing daerah provinsi berdasarkan nilai PDRB
pada tahun 2014 terlihat pada gambar 1 di bawah ini.
Gambar (1) Peringkat Provinsi Berdasarkan Nilai PDRB Tahun 2014 0 500 1000 1500 2000 Maluku Utara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Bengkulu Babel Papua Barat Kalimantan Utara NTT Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara NTB Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah DI Yogyakarta Aceh Kalimantan Barat Papua Kaimantan Selatan Jambi Bali Sumatra Barat Kepri Lampung Sulawesi Selatan Sumatra Selatan Banten Sumatra Utara Kalimantan Timur Riau Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur DKI Jakarta
Selama  periode  2014  –  2018  besaran  kontribusi pulau-pulau  dan  daerah  tersebut  tidak  mengalami perubahan yang drastis. Pada tahun 2018. Untuk Pulau Sumatera  mengalami  sedikit  perubahan  besarnya kontribusi  namun  tetap  dengan  urutan  peringkat  yang sama yaitu Provinsi Riau sebesar 5,04 persen atau turun sebesar 1,32 poin. Daerah ini terjadi perubahan kontribusi yang drastis. Sumatera Utara naik menjadi sebesar 4,95 persen  atau  0,06  poin,  dan  Provinsi  Sumatera  Selatan turun menjadi sebesar 2,80 persen atau turun sebesar 0,07 poin sedangkan yang terkecil adalah Provinsi Bengkulu sebesar 0,44 persen, namun naik sebesar 0,02 poin. Hal ini dapat menjelaskan bahwa untuk daerah Pulau Sumatera tidak mengalami pergeseran kontribusi secara signifikan. Perbedaan  antara  Provinsi  yang  tertinggi  dengan  yang terendah adalah sebesar 5,94 poin.
Pulau  Jawa  Provinsi  yang  memiliki  kontribusi terbesar adalah DKI Jakarta sebesar 17,34  persen naik sebesar 0,84 poin dan yang terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta tetap sebesar 0,87 persen. Terjadi perbedaan sebesar  16,47  poin.  Terjadi  kenaikan  ketimpangan pembangunan  antara  DKI  Jakarta  dengan  DI Yogyakarta.  Pulau  Kalimantan,  maka  Provinsi Kalimantan Timur masih  memiliki kontribusi  terbesar yaitu 4,26  persen terjadi kenaikan 0,69 poin dan terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,57  persen naik  sebesar  0,02  poin.  Terlihat  bahwa  ketimpangan pembangunan di Pulau ini masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 3,89 poin mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 0,50 poin.
Untuk  Pulau  Sulawesi,  maka  Provinsi  Sulawesi Selatan  menempati  urutan  pertama  yaitu  sebesar  3,09 persen  mengalami  peningkatan  sebesar  0,3  poin  dan terendah masih tetap Provinsi  Gorontalo sebesar 0,25 persen naik 0,01 poin. Terjadi selisih sebesar 2,85 poin mengalami  peningkatan  dibandingkan  tahun  2014. Sedangkan di kawasan Bali dan Nusa Tenggara, maka Provinsi Bali memiliki kontribusi sebesar 1,56 persen naik 0,1 poin dan terendah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar  0,66  persen  naik  sebesar  0,02  poin.  Terjadi perbedaan sebesar 0,90 poin. Dan Kawasan Maluku dan Papua, maka Provinsi Papua memiliki kontribusi terbesar yaitu  1,41  persen,  naik  sebesar  0,16  poin  dan  terkecil Provinsi Maluku Utara sebesar 0,24 persen naik 0,01 poin. Selisihnya hanya sebesar 1,17 poin, terjadi kenaikan sebesar 0,05 poin.
Secara  keseluruhan,  tiga  Provinsi  yang  memiliki kontribusi terbesar adalah masing-masing Provinsi DKI Jakarta  sebesar  17,34  persen  mengalami  peningkatan sebesar 0,84 poin, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat  masing-masing  sebesar  14,61    persen  dan  13,09
persen sedangkan yang terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 0,24  persen, Provinsi Gorontalo sebesar 0,25    persen  dan  Provinsi  Sulawesi  Barat  dan  Maluku sebesar  0,29  persen.  Atau  terdapat  selisih  antara  yang tertinggi dengan yang terendah sebesar 17,1 poin. Dan kondisi ini juga terjadi selama tahun 2014 – 2018, kecuali Provinsi Maluku pada tahun 2014 berada pada urutan terbawah  keempat,  namun  pada  tahun  2018  turun setingkat  dengan  Provinsi  Sulawesi  Barat.  Hal  ini menggambarkan bahwa percepatan pembangunan masih terjadi di Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah di luar Pulau Jawa.
Sehingga  secara  keseluruhan  Kawasan  Barat Indonesia masih dominan dalam kontribusinya terhadap PDB  yaitu  sebesar  88,27      persen  walaupun  terjadi penurunan  dari  tahun  2014  sebesar  0,91  poin  dan Kawasan Timur Indonesia sebesar  11,73  persen dan mengalami peningkatan sebesar 0,91 poin. Dapat menjadi indikasi bahwa skala dan aktifitas ekonomi antara wilayah Kawasan Barat Indonesia masih lebih besar dibandingkan dengan  Kawasan  Timur  Indonesia.  Secara  ilustratif, peringkat masing-masing daerah provinsi berdasarkan nilai PDRB pada tahun 2018 terlihat pada gambar 2 di bawah ini.
Gambar (2) Peringkat Provinsi Berdasarkan Nilai PDRB Tahun 2018
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Maluku Utara Gorontalo Maluku Sulawesi Barat Bengkulu Babel Papua Barat Kalimantan Utara NTT Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara NTB DI Yogyakarta Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Aceh Kaimantan Selatan Kalimantan Barat Jambi Papua Sumatra Barat Bali Kepri Lampung Sumatra Selatan Sulawesi Selatan Banten Kalimantan Timur Sumatra Utara Riau Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur DKI Jakarta
Secara  keseluruhan  selama  periode  2014  –  2018 terdapat daerah yang memiliki kontribusi PDRB terhadap PDB  nasional  yang meningkat setiap  tahun  seperti: Sumatera Utara (kecuali pada tahun 2018), Sumatera Barat (kecuali  pada  tahun  2018),  Bengkulu,  Lampung,  DKI. Jakarta,  Bali, Nusa  Tenggara Timur,  Kalimantan Barat, Kalimantan  Tengah,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua. Daerah yang kontribusinya berfluktuasi seperti; Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.  Sedangkan  yang  mengalami penurunan adalah Provinsi  Aceh,    Riau,  Bangka  Belitung,  Banten, Kalimantan  Selatan.  Kontribusi  yang  stabil  adalah  D.I. Yogyakarta, Maluku (kecuali pada tahun 2014 lebih besar dari  tahun-tahun  sesudahnya),  Maluku  Utara  (kecuali tahun 2018 naik dari tahun-tahun sebelumnya) Yang menarik dari gambaran di atas adalah daerah yang berada dalam kawasan Pulau Sulawesi mengalami kontribusi  yang  meningkat  termasuk  dua  daerah  hasil pemekaran  yaitu  Sulawesi  Barat,  Gorontalo.  Dapat dikatakan  bahwa  pada  kawasan  Pulau  Sulawesi  pada periode ini sudah memiliki kegiatan yang semakin intensif. Kerja sama kawasan Pulau Sulawesi bisa menjadi salah satu  penyebabnya.  Sedangkan  Kalimantan Timur  yang dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah justru kontribusinya fluktuatif. Provinsi Aceh yang sudah berada pada tahap pemulihan setelah bencana tsunami justru mengalami kontribusi yang menurun.
Perbedaan  perkembangan  ekonomi  antar  daerah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Alokasi  investasi  baik  PMA  ataupun  PMDN. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod Domar  yang  menerangkan  adanya  korelasi  positif antara  tingkat  investasi  dengan  pertumbuhan ekonomi.  Dapat  dikatakan  bahwa  investasi  yang rendah menyebabkan  kurangnya  kegiatan  ekonomi produktif.
2. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah.
3. Perbedaan persediaan SDA antar daerah.
4. Perbedaan kondisi demografis.
5. Kurang lancarnya perdagangan antar pulau.

## KESIMPULAN
Hasil  analisis  tabulasi  menggambarkan  bahwa perekonomian  Indonesia  dilihat  dari  perkembangan PDRB  masing-masing  daerah,  maka  masih  terlihat
dominasi daerah yang berada di kawasan Pulau Jawa dan Pulau  Sumatera.  Hal  ini  dapat  mengindikasikan  kalau perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di kedua kawasan ini.

## DAFTAR REFERENSI
Boediono,  1982, Teori Pertumbuhan  Ekonomi;  Seri  Sinopsis Pengantar  Ilmu  Ekonomi  No.  4 ,  BPFE-  UGM, Yogyakarta.
Dornbusch.  R,  dkk,  2004, Makroekonomi ,  (terjemahan Yusuf  Wibisono)  Edisi  Bahasa  Indonesia,  Media Globat Edukasi, Jakarta.
Jhingan M.L, 1975, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (terjemahan D. Guritno), Penerbit CV.  Radjawali, Jakarta.
Kuncoro, M. 1997, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan  Kebijakan, Penerbit,  UPP-AMP-YKPN, Yogyakarta. Soelistyo,  2003, Pengantar  Ekonomi  Makro ,  Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta. Tietemberg,  T,  1988, Environmental  Natural  Resource Ekonomics, Second  Edition,  Scott,  Foresman, London.