## POLEMIK DALAM KARIR PEREMPUAN INDONESIA
Ingesti Lady Rara Prastiwi 1 , Dida Rahmadanik 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 1,2
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya E-mail: didarahma@untag-sby.ac.id 2
Abstract : Gender equality refers to equal circumstances between males and females in fulfillment of rights and obligations, but discrimination based on "female" or "male" still occurs in all aspects of life. The issue of a woman's career is that she must choose to continue her steps in the workforce or take good care of her family and become a mother. That's because there's a cultural factor that says a woman's job revolves around taking care of the household. Even when women have pursued a high level of education, it is still better to concentrate on family or housework than to take advantage of the expertise of higher education. This study an to eximpose the polysis faced by Indonesian women in the midst of a career. Although women's duties are inherently responsible for their families, women are just as entitled as the space and time to brood or career to achieve their goals as men should be able to achieve their desires without having to pick a family or a career and think about the point of view of the people around them.
Key words: equality, women, career, culture
Abstrak: Kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, namun diskriminasi berdasarkan “perempuan” atau “laki-laki” masih banyak terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Dalam meniti sebuah karir perempuan harus menghadapi polemik, salah satunya adalah perempuan harus memilih untuk meneruskan kiprahnya dalam dunia kerja atau mengurus keluarga dengan baik dan menjadi ibu rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor budaya yang mengatakan bahwa pekerjaan seorang perempuan hanyalah berputar pada mengurus rumah tangga. Bahkan ketika perempuan telah menempuh jenjang pendidikan yang tinggi tetap dinilai lebih baik kalau berkonsentrasi pada keluarga atau kerja yang bersifat domestik dibandingkan memanfaatkan keahlian dari hasil pendidikan tingginya. PPerempuan juga berhak diberikan ruang dan waktu untuk berkiprah atau berkarir guna mencapai cita-citanya sama seperti laki-laki yang berhak mencapai keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau karir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar.
Kata kunci : kesetaraan, perempuan, karir, budaya

## Pendahuluan
Kesetaraan gender bukan lagi hal yang asing di telinga bangsa Indonesia. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki- laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan, hak-hak, dan kuasa. Contoh yang mencolok misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak dan rumah pada perempuan, sedangkan dalam hal mencari nafkah atau bekerja diberikan pada laki-laki.
Kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, namun diskriminasi berdasarkan “perempuan” atau “laki-laki” masih banyak terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Dalam hal menempuh karir, perempuan sering kali dihadapkan oleh situasi yang membingungkan. Pertanyaan “Karir atau keluarga?” seringkali dilontarkan kepada perempuan yang berkarir dan mereka di tuntut untuk memilih salah satu dari keduanya yang merupakan hal penting dalam hidup. Selain itu, Steorotip
masyarakat bahwa perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga (IRT) lebih baik dari pada menjadi wanita karir dan stigma bahwa perempuan berkarir tidak mengutamakan jodoh atau keluarga dapat menghilangkan motivasi para perempuan untuk terus meraih apa yang mereka inginkan. Menurut Indriyani (2009) menyatakan perempuan mempunyai dua peran yaitu tradisi dan transisi. Tradisi menyangkut peran perempuan dalam mengurus rumah tangga, sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga. Sedangkan transisi perempuan sebagai tenaga kerja aktif dalam mencari nafkah sesuai dengan pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki.
Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 49 ayat 1 bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang- undangan, pandangan miring tentang perempuan yang berkarir tidak serta merta luntur. Pengaruh budaya memegang peran penting terhadap pandangan tentang wanita karir. Contohnya dalam budaya Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan hanya miliki tugas macak, manak, lan masak (3M) . Pepatah tersebut lambat laun membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan,
melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Meskipun secara kodrati tugas perempuan adalah mengurus keluarga, perempuan juga berhak diberikan ruang dan waktu untuk berkiprah atau berkarir guna mencapai cita-citanya sama seperti laki-laki yang berhak mencapai keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau karir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar. Oleh karean itu penting untuk memaparkan polemik yang dihadapi oleh perempuan dalam meniti sebuah karir.
Istilah gender menurut Oakley (1972) berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Caplan (1987) menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing- masing (Zainuddin, 2006: 1). Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam
lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki- laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi.
Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Gender kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang kodrati. Misalnya peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga dan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik dan laki- laki dalam kerja publik. Dampak adanya pandangan tersebut menimbulkan bahkan menumbuhkan asumsi diskriminatif terhadap gender. Misalnya, bahwa perempuan (terutama di pedesaan) tidak perlu mendapat pendidikan yang tinggi atau bahkan jika perempuan sudah memiliki pendidikan tinggi pun, tetap dinilai lebih baik kalau berkonsentrasi pada keluarga
atau kerja yang bersifat domestik dibandingkan memenfaatkan keahlian dari hasil pendidikan tingginya.

## Kesetaraan Gender
Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dimana adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Berikut adalah parameter kesetaraan gender yang didalamnya terdapat indikator terkait kesetaraan gender yang terdiri dari:
1. Akses: mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yaqng akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Contohnya, perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan.
2. Partisipasi: memberikan kesempatan yang sama serta setara bagi laki-laki
dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap program kebijakan dan program pembangunan. Misalnya, perempuan boleh berpartisipasi dalam suatu partai politik.
3) Kontrol: ketentuan yang setara terkait dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Contohnya, Keberdayaan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya dengan berdaya guna dan berhasil guna.
4) Manfaat: menjamin bahwa suatu program atau kebijakan akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan menikmati manfaat dari hasil kerjanya untuk dirinya sendiri dan keluarga.
Menurut Bappenas, salah satu cara untuk mencapai kesetaraan gender adalah dengan meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Dari aspek tersebut, Bappenas menetapkan sasaran pengukuran Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dalam mengevaluasi kesetaraan dan keadilan gender yaitu, pencapaian pendidikan, partisipasi ekonomi dan keterwakilan dalam jabatan publik.
1. Pencapaian pendidikan : angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang pendidikan telah mencapai 100%, yang berarti bahwa perempuan dan laki-laki
mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah di semua jenjang pendidikan.
2. Partisipasi ekonomi: berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2010-2017, perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan, dan teknisi hanya mencapai 46,31% dan sumbangan pendapatan perempuan hanya mentok di 36,62%. Pada tahun 2018, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki, yakni hanya di angka
55% dan proporsi laki-laki dalam sektor tenaga kerja formal tercatat hampir dua kali lipat disbanding perempuan.
3. Keterwakilan dalam jabatan publik: berdasarkan Indeks Pemberdayaan
Gender Indonesia tahun 2010-2017, keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen adalah 17,32% dan komposisi anggota DPR RI tahun 2014-2019 didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 463 orang, sedangkan perempuan hanya 97 orang.
Melihat dari pencapaian tersebut, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki belum sepenuhnya tercapai di Indonesia dan masih perlu adanya evaluasi kebijakan atau program terkait kesetaraan gender.

## Pengaruh Budaya Jawa Dalam Kesetaraan Gender
Pengaruh budaya memegang peran penting terhadap pandangan tentang wanita karir. Contohnya dalam budaya Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa prempuan hanya miliki tugas 3M . Pepatah tersebut lambat laun membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan, melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Berbicara tentang kedudukan perempuan dalam budaya Jawa berada dalam posisi di bawah laki-laki, karena dalam Budaya Jawa peran laki-laki dikonsepkan pekerja publik (luar rumah), sedangkan perempuan dikonsepkan pekerja domestik (di dalam rumah tangga).
Dalam masyarakat Jawa dikenal istilah “ konco wingking ” (teman belakang) yaitu seorang istri. Hal teresbut menunjukkan bahwa perempuan tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan melakukan pekerjaan di belakang (di dapur). Batasan wilayah kerja perempuan dalam masyarakat Jawa sangat sempit, sejak masih kecil, anak perempuan telah ditancapkan dengan tugas-tugas domestik, meliputi sumur, dapur dan kasur. Sambil menanti jodoh, gadis Jawa biasanya diajari berdandan, memasak dan kegiatan yang berhubungan dengan melayani suami.
Ada masa gadis Jawa di mana dituntut untuk persiapan berumah tangga, biasanya mereka yang sudah dirasa cukup
umur untuk itu kemudian di ”pingit”, yaitu larangan untuk keluar rumah. Budaya ini pula yang menghambat pendidikan perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini R.A. Kartini, seorang pelopor emansipasi perempuan Indonesia, menyatakan bahwa faktor utama yang mendorong perjuangan R.A.
Kartini yaitu lingkungan Jawa. Hal ini tergambarkan melalui surat Kartini yang menyatakan bahwa Budaya masyarakat Jawalah yang mengkungkung perempuan. Perempuan dalam Budaya masyarakat Jawa, didudukkan dan diperankan sebagai keluarga dan masyarakat. Dalam rumah tangga, perempuan Jawa biasanya dituntut untuk melakukan 3M . Budaya Jawa memandang perempuan tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat yang beredar bahwa kaum perempuan tidak lain hanyalah seorang pelayan yang kedudukannya di bawah kaum laki-laki. Bagi masyarakat Jawa, anak perempuan harus memahami konsep unggah-ungguh (sopan santun). Perempuan harus bisa menjadi lakon yang baik dan menuruti semua perintah dari orang tuanya. Budaya patriarkis inilah yang kemudian hidup dan berperan besar untuk terus menyudutkan perempuan dengan peran gendernya. Selain mengenai sopan santun, anggapan bahwa anak perempuan kurang layak untuk mendapatkan hak pendidikan tinggi juga masih kental dalam masyarakat Jawa.
Prioritas atas hak pendidikan tinggi akan diberikan kepada anak laki-laki jika dalam satu keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan. Karena pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang kondisional, melihat bagaimana kondisi kemampuan keluarga. Jika terlahir dari keluarga yang mampu, maka bisa meraih pendidikan yang sama. Namun, jika hal tersebut terjadi di kalangan keluarga yang tidak berkecukupan, solusi utama adalah dengan memberi pendidikan tinggi kepada anak laki-laki sebagai pemimpin keluarga kelak. Karena mayoritas masyarakat mengatakan, “ anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya akan kembali ke dapur juga ”.
Menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki dan menganggapnya tidak berhak untuk berkecimpung dalam dunia publik merupakan salah satu bentuk kungkungan terhadap perempuan.
Pandangan-pandangan terkait perempuan yang timpang saat ini masih banyak sekali dijumpai, terutama dalam masyarakat Jawa Budayaonal. Mereka sangat memegang teguh keyakinan terhadap nenek moyang. Namun, sebagian dari mereka telah menerapkan teori kesetaraan gender dalam mendidik anak-anak mereka.

## Metode Penelitian
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah metode menuturkan data yang ada, misal situasi yang dialami, suatu hubungan, suatu kegiatan, pandangan, sikap, yang nampak, ataupun tatanan suatu proses yang sedang berlangsung dengan menggunakan analisis serta studi literatur. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan melakukan observasi atau pengamatan berdasarkan pada landasan teori sebagai teknik pengumpulan data agar penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Dalam kasus ini, teori gender, kesetaraan gender dan peran budaya Jawa dalam kesetaraan gender menjadi tolak ukur atau landasan dalam fokus penelitian polemik dalam karir perempuan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, lokus penelitian adalah Indonesia khususnya pada pulau Jawa, sedangkan yang menjadi situs penelitian ini adalah karir perempuan Indonesia. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana, yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus- menerus sampai tuntas dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Gender kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang kodrati.
Misalnya peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga dan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik dan laki-laki dalam kerja publik. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Di mana adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Berikut adalah parameter kesetaraan gender yang didalamnya terdapat indikator terkait kesetaraan gender yang
terdiri dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat
Menurut Bappenas, salah satu cara untuk mencapai kesetaraan gender adalah dengan meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Dari aspek tersebut, Bappenas menetapkan sasaran pengukuran Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dalam mengevaluasi kesetaraan dan keadilan gender yaitu, pencapaian pendidikan, partisipasi ekonomi dan keterwakilan dalam jabatan publik.
1) Pencapaian pendidikan: angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang pendidikan telah mencapai 100%, yang berarti bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah di semua jenjang pendidikan.
2) Partisipasi ekonomi: berdasarkan
Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2010-2017, perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan, dan teknisi hanya mencapai 46,31% dan sumbangan pendapatan perempuan hanya mentok di 36,62%. Pada tahun 2018, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan TPAK laki- laki, yakni hanya di angka 55% dan proporsi laki-laki dalam sektor tenaga
kerja formal tercatat hampir dua kali lipat disbanding perempuan.
3) Keterwakilan dalam jabatan publik: berdasarkan Indeks Pemberdayaan
Gender Indonesia tahun 2010-2017, keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen adalah 17,32% dan komposisi anggota DPR RI tahun 2014-2019 didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 463 orang, sedangkan perempuan hanya 97 orang.
Melihat dari hasil tersebut, tingkat perempuan yang bekerja memang lebih rendah daripada laki-laki, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kaca mata budaya yang menganggap bahwa pekerjaan perempuan hanyalah mengurus rumah dan keluarga. Budaya memegang peran penting terhadap pandangan tentang wanita karir. Pepatah 3M membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan, melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Meskipun telah dipaparkan dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 49 ayat 1 bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, hal tersebut tidak merubah konsep bahwa pekerjaan perempuan hanya berputar pada urus mengurus rumah.
Berbicara tentang kedudukan perempuan dalam budaya Jawa, dalam
menempuh karir pun, perempuan seringkali dihadapkan oleh situasi yang membingungkan antara memilih karir atau keluarga. Selain itu, prioritas atas hak pendidikan tinggi dalam Budaya Jawa akan diberikan kepada anak laki-laki jika dalam satu keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan. Karena pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang kondisional, melihat bagaimana kondisi kemampuan keluarga. Jika terlahir dari keluarga yang mampu, maka bisa meraih pendidikan yang sama. Namun, jika hal tersebut terjadi di kalangan keluarga yang tidak berkecukupan, solusi utama adalah dengan memberi pendidikan tinggi kepada anak laki-laki sebagai pemimpin keluarga kelak.
Bahkan jika perempuan sudah memiliki pendidikan tinggi pun, tetap dinilai lebih baik kalau berkonsentrasi pada keluarga atau kerja yang bersifat domestik dibandingkan memanfaatkan keahlian dari hasil pendidikan tingginya. Steorotip masyarakat tentang perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga (IRT) lebih baik dari pada menjadi perempuan yang karir dan stigma bahwa perempuan yang bekerja tidak mengutamakan jodoh atau keluarga dapat menghilangkan motivasi para perempuan untuk terus meraih apa yang mereka inginkan. Padahal perempuan berhak diberikan ruang dan waktu untuk berkiprah atau berkarir guna mencapai cita- citanya sama seperti laki-laki yang berhak
mencapai keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau karir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar.
Pelabelan perempuan yang bekerja diluar rumah juga mendapat stereotype yang negatif, sehingga terjadinya diskriminasi serta ketidakadilan yang merugikan. Salah satu contoh yang biasa terjadi apabila laki- laki marah di anggap hal yang wajar dan sebagai laki-laki yang tegas. Namun disaat perempuan marah di anggap sebagai individu yang emosional dan tidak dapat menahan diri. Perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan bagi perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik, bisnis, dan birokrat. Laki-laki sebagai pencari nafkah utama sehingga nafkah yang dihasilkan perempuan di anggap sebagai tambahan.

## Simpulan
Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Di mana adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta
kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
Budaya memegang peran penting terhadap pandangan tentang perempuan yang bekerja. Dalam budaya Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan hanya miliki tugas 3M, Pepatah tersebut lambat laun membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan, melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Meskipun telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 49 ayat 1 bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, hal tersebut tidak merubah konsep bahwa pekerjaan perempuan hanya berputar pada urus mengurus rumah.
Selain itu, prioritas atas hak pendidikan tinggi dalam budaya Jawa akan diberikan kepada anak laki-laki jika dalam satu keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan. Bahkan jika perempuan sudah memiliki pendidikan tinggi pun, tetap dinilai lebih baik kalau berkonsentrasi pada keluarga atau kerja yang bersifat domestik dibandingkan memanfaatkan keahlian dari hasil pendidikan tingginya. Steorotip masyarakat tentang perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga (IRT) lebih baik dari pada menjadi wanita karir
dan stigma bahwa wanita karir tidak mengutamakan jodoh atau keluarga dapat menghilangkan motivasi perempuan untuk terus meraih apa yang mereka inginkan.
Perempuan juga berhak diberikan ruang dan waktu untuk berkiprah atau berkarir guna mencapai cita-citanya sama seperti laki-laki yang berhak mencapai keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau karir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar. Seharusnya pemerintah membuka lebih banyak lowongan pekerjaan di sektor publik untuk perempuan.

## Daftar Pustaka
Sayyidah, Nadifah (2013). “ Konsep Gender Terhadap Peran Perempuan dalam Budaya Jawa ”. Jawa Tengah: STAI AL-
ANWAR.
Kemenpppa., Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan , Jakarta: Kemen PPPA [Internet], 2017
dalam www.kemenpppa.go.id
Fiji., Kepala Bappenas Tegaskan Peran
Perempuan Dalam Pembangunan Indonesia , Jakarta: Warta Ekonomi [Internet], 2019 dalam
https://m.wartaekonomi.co.id
Adrinof., Indeks Pembangunan Gender
(IPG) Terus Meningkat , Jakarta:
Bappenas
[Internet], 2015 dalam
www.bappenas.go.id
Bappenas., Kesetaraan Gender Akan
Meningkat Bila Permasalahan Gender
Terlebih Dahulu Diselesaikan , Jakarta:
Bappenas [Internet], 2017 dalam
www.bappenas.go.id
Indriyani, A. (2009). “Pengaruh Konflik
Peran Ganda dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Perawat Rumah Sakit (Studi pada Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah
Semarang)”. Tesis , Program Studi
Magister
Manajemen.
Program
Pascasarjana Universitas Diponegoro
Semarang.