## EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS IA
Oleh: Nanci Yosepin Simbolon Nancy Saragih Universitas Darma Agung, Medan
E-mail: nancisimbolon123@gmail.com nancysaragihgaringging12@gmail.com

## ABSTRACT
Mediation  is  an  obligation  that  must  be  taken  by  disputing  parties  who  wish  to resolve  disputes  in  court.  The  existence  of  mediation  in  civil  dispute resolution in court  is  regulated  in  the  Regulation  of  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of Indonesia  Number  1  of  2016  concerning  Mediation  Procedures  in  Courts  which contains  ten  principles  consisting  of  obligatory  mediation,  autonomy  of  the parties,  mediation  in  good  faith,  time  efficiency,  mediator  certification,  the mediator's  responsibility,  confidentiality,  financing,  repetition  of  mediation,  out- of-court  peace  agreements  that are an integral part in resolving disputes in court. The  method  used  in this discussion is a juridical empirical research method using a  qualitative  approach.  The results of this study indicate that the effectiveness and application  of PERMA No.1 of 2016 at the Lubuk Pakam District Court has been carried  out  well  as  stipulated  in  the  regulation.  The  application  of PERMA 2016 at the Lubuk Pakam District Court is not effective. The effectiveness of PERMA at the  Lubuk  Pakam  District  Court  is  still  very  low,  reaching  only  4.58%  in  2018 and  3.65%  in  2019.  Achievement  with  successful  cases  in  mediation  depends  on the  respective  parties.  Obstacles  or  constraints  from  the mediation regulation  are from the parties and the absence of advocate support.
Keywords: Effectiveness  of Mediation, Perma No.1 Year 2016, Good Faith

## ABSTRAK
Mediasi  merupakan  kewajiban  yang  harus  ditempuh  oleh  para pihak bersengketa yang  ingin  menyelesaikan  sengketa  di  Pengadilan.  Eksistensi  mediasi  dalam penyelesaian  sengketa  perdata  di  pengadilan  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  yang  memuat  sepuluh  prinsip  yang  terdiri  dari  mediasi  wajib ditempuh,  otonomi  para  pihak,  mediasi  dengan  itikad  baik,  efisiensi  waktu, sertifikasi  mediator,  tanggung  jawab  mediator,  kerahasiaan,  pembiayaan, pengulangan  mediasi,  kesepakatan  perdamaian  di  luar  pengadilan  yang  menjadi bagian  dalam  integral  dalam  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan.  Metode  yang digunakan  dalam  pembahasan  tersebut  adalah  metode    penelitian yuridis empiris dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan
bahwa  efektivitas  serta  penerapan  PERMA  No.1  Tahun  2016  di  Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah terlaksana dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan  tersebut.  Penerapan  PERMA 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memang kurang efektif. Keefektifan PERMA di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih  sangat  rendah  hanya  mencapai  4,58%  di  tahun  2018  dan  3,65%  di  tahun 2019.  Pencapaian  dengan  perkara  berhasil  di  mediasi  itu tergantung kepada para pihak  masing-masing  Hambatan  atau  kendala  dari    peraturan    mediasi    tersebut yaitu  dari  para  pihak  dan  tidak  adanya  dukungan  advokat.
Keywords: Efektivitas Mediasi, Perma No.1 Tahun 2016 , Itikad Baik
1. PENDAHULUAN Sengketa  ialah suatu perselisihan yang  terjadi  antara  dua  pihak/lebih yang saling mempertahankan persepsinya  masing-masing  dimana perselisihan  tersebut  dapat  terjadi karena adanya suatu wanprestasi dari pihak-pihak  atau  salah  satu  pihak dalam  perjanjian.Sengketa  biasanya bermula  dari  suatu  situasi  di  mana ada  pihak  yang  merasa  dirugikan oleh  pihak  lain.Pihak  yang  merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak  puasannya  kepada  pihak kedua.
Apabila  pihak  kedua  dapat menanggapi  dan  memuaskan  pihak pertama,  selesailah  konflik  tersebut, sebaliknya  jika  reaksi  pihak  kedua menunjukkan  perbedaan  pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda,  akan  terjadilah  apa  yang dinamakan  sengketa.  Mediasi  dapat diintensifkan dengan cara menggabungkan proses mediasi kedalam  prosedur  berperkara  di Pengadilan  Negeri.Proses  mediasi  di pengadilan  menjadi  bagaian  hukum acara perdata yang dapat memperkuat  dan  mengoptimalkan fungsi  lembaga  peradilan  dalam penyelesaian  sengketa  perdata  di Pengadilan Negeri. Reformasi birokrasi Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  yang berorientasi  pada  visi  terwujudnya
badan  peradilan  Indonesia  yang agung,sesuai  dengan  tugas  pokok pengadilan  yang  bersifat  memeriksa dan  memutus/ajudikatif.Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.1 Tahun 2016, sebagai upaya mempercepat,mempermudah dan mempermurah  proses  penyelesaian sengketa di Indonesia.Mediasi memberikan  akses  yang  lebih  besar kepada  pencari  keadilan  dengan melihat  itikad  baik  para  pihak  untuk menghadiri  mediasi  yang  diharapkan mampu untuk mengotimalkan efektivitas mediasi. Mediasi  merupakan  instrument efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,berbiaya ringan.Mediasi dimasukkan ke dalam proses  peradilan  formal  melalui PERMA  No.1  Tahun  2016.Semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan  penyelesaian  melalui mediasi  sebagaimna  dalam  pasal  4 ayat  (1)  PERMA  No.1  Tahun  2016. Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diurai  diatas,penulis  tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam.”Hal  ini  penting  agar  dapat diketahui bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata dengan mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun  2016,mediator  dan  pelaksana mediasi,hambatan  dan  upaya  untuk mengoptimalkan pelaksanaan mediasi  di Pengadilan Negeri,Aturan tentang  itikad  baik  sesuai  Perma No.1  Tahun  2016  agar  menjadikan mediasi  menjadi  pilihan  dalam penyelesaian  sengketa perdata.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Mekanisme penyelesaian sengketa  di  atur  dalam  sistem Hukum  Negara  ataupun  secara tradisional  telah menjadi sistem yang dipakai dalam kelompok masyarakat. i. Penyelesaian Di Dalam Pengadilan (Litigasi) Litigasi adalah  proses  gugatan  atas suatu  sengketa  yang  di  ritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya,  dimana  para  pihak memberikan kepada seorang pengambil  keputusan  (Hakim)  atas dua  pilihan  yang  bertentangan. Litigasi merupakan proses menyelesaikan  perselisihan  hukum di pengadilan  di  mana  setiap  pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan  dan  bantahan.Pasal  6  ayat (1)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”) berbunyi: “Sengketa  atau  beda  pendapat perdata  dapat  diselesaikan  oleh  para pihak  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.” Litigasi bersifat  formal  terkait dengan  hukum  acara,para  pihak saling beragumentasi,mengajukan alat  bukti,pihak  ketiga  (hakim)  tidak ditentukam oleh pihak dan keahliannya bersifat umum,prosesnya bersifat terbuka dan transparan  serta  hasil  akhirnya berupa  putusan  yang  didukung pandangan atau pertimbangan hakim.Kelemahan dari proses penyelesaian  sengketa  secara  litigasi adalah  proses yang berlangsung lama dan  berlarut-larut.  Untuk  mendapat putusan akhir yang  mengikat, menimbulkan  ketegangan  antar  para pihak yang bersengketa, kemampuan  pengetahuan  hukum bersifat umum, tidak bersifat rahasia. Kelebihan  litigasi  adalah  proses beracara jelas  dan ada protapnya. ii. Penyelesaian Di Luar Pengadilan ( Non Litigasi) Alternative  dispute  resolution (ADR) atau  alternatif  penyelesaian  sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian  sengketa  di  luar litigasi
(non litigasi ).

## 3. METODE PELAKSANAAN
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  yuridis  empiris. Penelitian  yuridis  empiris  merupakan istilah  lain  yang  digunakan  dalam penelitian  hukum  sosiologis,  dan dapat  pula  disebut  pula  dengan penelitian  lapangan.  Karena  penulis terjun  langsung  ke  lokasi  penelitian untuk  mencari  data  primer  melalui penelitian  lapangan  baik  melalui pengamatan ( observasi )  ataupun wawancara untuk menganalisa keefektifan  suatu  hukum.Penelitian jenis empiris ini  terdiri  dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan  Prosedur  Mediasi Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perdata  Di  Pengadilan  Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia Prosedur  mediasi  di  pengadilan dilakukan secara rahasia atau tertutup. Pemilihan tempat pelaksanaan  mediasi  sebagai  proses mediasi  di  pengadilan  berdasarkan kesepakatan  bersama  diantara  para pihak yang bersengketa. Ada beberapa  tahapan  mediasi  secara umum yaitu : 1. Tahap Pendahuluan Dimulai dengan konsultasi dengan  para  pihak  tentang  tempat dan  waktu  mediasi,identitas  pihak yang  hadir,aturan  tempat  duduk dan sebagainya.
2. Sambutan mediator
Dalam  hal  ini  mediator  menguraikan urutan  kejadian,  meyakinkan  para pihak  yang masih ragu, menerangkan peran  mediator  dan  para  pihak, menegaskan  bahwa  para  pihak  yang bersengketalah  “berwenang”  untuk mengambil  keputusan,  menyusun aturan  dasar  dalam  menjalankan tahapan,  memberikan  kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali  atas  proses,  mengkonfirmasi komitmen  para  pihak  terhadap proses.
3. Presentasi para pihak
Setiap  pihak  diberi  kesempatan untuk  menjalankan  permasalahannya kepada  mediator  secara  bergantian, tujuan  dari  presentasi  ini  adalah untuk memberikan kesempatan kepada  para  pihak  untuk  mendengar sejak  dini,  dan  juga  memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan  permasalahan  dari pihak lainnya secara langsung. 4. Identifikasi hal-hal yang sudah disepakati Salah  satu  peran  yang  penting  bagi mediator  adalah  mengidentifikasi hal-hal  yang  telah  disepakati  antara para  pihak  sebagai  landasan  untuk menjalankan  proses negosiasi. 5. Mendefenisikan dan mengurutkan permasalahan Mediator  perlu  membuat  suatu ‘struktur”  dalam  pertemuan  mediasi yang  meliputi  masalah-masalah  yang sedang  diperselisihkan  dan  sedang berkembang.
Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun “  daftar  permasalahan”  menjadi suatu agenda. 6. Negosiasi  dan  pembuatan keputusan
7. Pertemuan terpisah Untuk  menggali  permasalahan  yang belum  terungkap  dan  diangap penting guna tercapainya kesepakatan, untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi  bilaman  jalan  buntu, menjalankan  tes  realitas  terhadap para  pihal,  untuk  menghindarkan kecenderungan mempertahankan pendapat  para  pihak  pada  joint sessions,untuk meningkatkan kembaali  atas  hal-hal  yang  dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan  akibat  bila  tidak tercapai kesepakatan. 8. Pembuatan keputusan akhir Para  pihak  dikumpulkan  kembali guna mengadakan negosiasi akhir,dan  menyelesaikan  beberapa hal  dengan  rinci,  mediator  berperan untuk  memastikan  bahwa  seluruh permasalahan  telah  dibahas,  dimana para  pihak  merasa  puas  dengan  hasil akhir.
9. Mencatat keputusan Pada  kebanyakan  mediasi,  perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisannya,dan  ini  bahkan  menjadi suatu  persyaratan  dalam  kontrak mediasi.
10. Kata penutup
Mediator  biasanya  memberikan ucapan  penutup  sebelum  mengakhiri mediasi.
B. Kendala Dan Hambatan Dalam Penerapan Proses Mediasi  Di  Pengadilan  Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia 1. Faktor penegak hukum a.  Dari  Para  Hakim  (Mediator Hakim)
a. Mediator  bersikap  pesimis dengan  maksud  dan  tujuan mediasi  di  pengadilan  untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. b. Rendahnya motivasi mediator dari  hakim.  Banyak  hakim  di pengadilan  tingkat  pertama sebagai ujung tombak pelaksanaan  mediasi  tidak sepenuh  hati  menyelesaikan sengketa  yang    dihadapinya secara    damai  Hal    tersebut dilakukan  karena  mereka merasa hanya mendapat sedikit  manfaat  atau  bahkan tidak sama sekali.
c. Sulitnya  mengatur  waktu ( scheduling )  antara  mediator, dan  para  pihak.  Jika  para pihaknya  dalam  jumlah  yang banyak dan domisilnya berjauhan ( di luar kota) d. Tergantung  kepada  masing- masing  mediatornya  aktif atau  tidak  dalam  mediasi. Ada yang komitmen terhadap tujuan  adanya  mediasi  yaitu mengurangi penumpukan perkara,  ada  yang  merasa dibebani dengan adanya prosedur  mediasi  ini  yaitu menambah beban kerja. e. Anggapan  bahwa  mediasi yang  gagal  menambahi beban kerja pengadilan. f. Belum  adanya  pengaturan yang  rinci  mengenai  insentif bagi  hakim  yang  berhasil menjalankan fungsi mediatornya. b. Dari Para Advokat Dalam  hal  melakukan  mediasi, banyak  kuasa  hukum  yang  merasa kurang  yakin  terhadap  efektivitas dari  mediasi,  terutama  pada  segi kekuatan  eksekusi  kesepakatan  yang dicapai  nantinya.  Selain  itu  kuasa hukum    terbiasa    dengan   pola  pikir litigasi,  apalagi  jika  posisinya  kuat, kemengangan  dapat  dicapai  melalui litigasi  walaupun  mungkin    akan memakan    waktu   yang  lama  tetapi akan    lebih pasti  apabila  dijatuhkan dengan  putusan  akhir. c. Dari Para Pihak Pada dasarnya mediasi di Pengadilan merupakan  kewajiban  untuk  diikuti oleh  para  pihak  yang  berperkara. Tidak  mengikuti  proses  mediasi, maka  putusan    akan  batal  demi hukum.  Oleh  sebab  itu,  para  pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah  prosedur  yang  bersifat formalitas  belaka,  sehingga    banyak pihak  enggan  untuk  berdamai  pada saat mediasi. Kesulitan saat melakukan  perdamaian  oleh  para pihak  di  Pengadilan  Negeri  maupun Mahkamah Agung, sebenarnya dilatar  belakangi  adanya  faktor gengsi  belaka.  Para  pihak  yang berperkara  enggan    untuk  memulai suatu  perdamaian,  karena  didasari oleh  ego  para  pihak  masing-masing. Belum  lagi  apabila  para  pihak  yang berperkara  selalu  merasa  memiliki atas  obyek  sengketa,  terlebih  untuk kasus sengketa tanah.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian yang  telah  dijabarkan  oleh  penulis pada  bab-bab  sebelumnya,  maka
penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut : 1) Penerapan  proses  mediasi  di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara  umum  telah  berjalan sesuai  prosedur  yang  berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.  Dalam  praktiknya semua  perkara  yang  masuk  ke pengadilan  negeri  Lubuk  Pakan akan  dimediasi  terlebih  dahulu dan  apabila  perkara  tidak  di mediasi  maka  putusan  dianggap batal  demi  hukum.  Keberadaan Perma  Nomor  1  Tahun  2016  ini masih belum efektif penerapannya  di  Pengadilan Negeri  Lubuk  Pakam,  karena volume perkara yang diajukan di
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah  banyak  terlebih  lagi mediator  yang  tersedia  di Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakan hanyalah mediator hakim sedangkan seorang hakim mempunyai  tugas  yang  banyak dalam  memeriksa,  mengadili, dan memutus berbagai penumpukan  perkara  yang  telah diajukan  di  Pengadilan  Negeri Lubuk Pakam. 2) Kendala  yang  dialami  mediator dalam pelaksanaan mediasi dapat  dilihat  dari  para  pihak, dimana  jika  para  pihak  tidak mempunyai  itikad  baik  maka akan mempersulit mediator dalam  mencari  dan  menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan  proses  mediasi. Bahwa  mediasi  itu  hanya  akan efektif  jika  para  pihak  benar- benar ingin menyelesaikan sengketa  mereka  dengan  cara mediasi.  Jika  hanya  satu  pihak saja yang mempunyai itikad baik maka mediasi tidak akan berhasil.  Salah  satu  hal  yang juga  menjadi  penyebab  tidak berhasilnya  mediasi  ini  adalah pemahaman masyarakat mengenai  keberadaan  mediasi. Seharusnya mediasi dapat disebarluaskan atau disosialisasikan  dengan  baik agar  measyarakat  mengetahui betapa  pentingnya  medisi  dalam menyelesaikan  sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU-BUKU :
Abbas,  Syahrizal, Mediasi  :  Dalam Hukum  Syariah,  Hukum Adat  dan  Hukum  Nasional . Jakarta: Kencana, 2009.
Abdulkadir,  Muhammad, Hukum Acara  Perdata  Indonesia , Bandung  :  PT Citra Aditya
Bakti, 2008. Astarini,  Dwi  Rezeki  Sri, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CEPAT, Sederhana dan Biaya Ringan ,  Bandung:  Alumni, 2013 Bagir,Mannan, Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa dalam Varia Peradilan No.248 Juli 2006 . Denaldy,  Mauna, Mediator’s  Skill dalam Mahkamah Agung RI Mediasi  dan  Perdamaian, 2003.
Diah  Sulastri,Dewi, Kode  Etik  dan Pedoman Perilaku Mediator.  Disampaikan di
Kuliah Umum Mediasi, Badan Litbang Diklat Mahkamah  Agung  RI ,Mega Mendung,2015 Emerzon, Joni, Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi  dan  Arbitraes , Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama,2002 Frans Hendra,Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase  Nasional  Indonesia dan Internasional , Jakarta:Sinar  Grafika. Gunawan  Widjaja, Seri  Hukum Bisnis : Aternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta  :PT  Raja  Grafindo Persada, 2002. Goodpaster,  Gerry, Negosiasi  dan Mediasi  :  Sebuah  Pedoman Negosiasi  dan  Penyelesaian Sengketa  melalui  Negosiasi , Jakarta : ELIPS Project,1993
Harlien  Budiono, Ajaran  Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan , Bandung: Citra Aditya. Mertokusumo, Sudikno, Hukum
Acara  Perdata  Indonesia , Yogyakarta : Liberty,1988

## B.  PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945 Undang- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBG  (Rechtreglement  voor de Buitengewesten) Peraturan    Mahkamah    Agung Nomor    1    Tahun    2016
Tentang    Prosedur    Mediasi Di Pengadilan