## EKSAMINASI PUBLK SEBAGAI KONTROL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PTUN

## Bayu Lesmana Taruna

## Abstrak
Eksaminasi terhadap putusan hakim di pengadilan tata usaha negara belum berjalan  maksimal.  Hal  ini  disebabkan  belum  adanya  payung  hukum  yang  jelas yang  mengatur  tentang  eksaminasi  putusan  hakim  di  pengadilan  tata  usaha negara. Padahal eksaminasi putusan hakim di pengadilan tata usaha negara sangat diperlukan  untuk  tetap  menjaga  eksistensi  dan  obyektifitasnya  pengadilan  tata usaha  negara  dalam  memberikan  keadilan  bagi  masyarakat  dari  tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara/daerah.
Kata Kunci: Eksaminasi Publik, Penegakan Hukum, PTUN, Kontrol

## Pendahuluan
Membongkar  adanya  suap  di  pengadilan  administrasi  atau  tata  usaha  negara, memang  bukan  perkara  enteng.  Kejahatan  dalam  proses  peradilan  termasuk  dalam kategori Whitecollar Crime , yang dilakukan oleh orang-orang terpelajar dan profesional. Kesulitan terbesar mengadili kasus suap di pengadilan adalah sulitnya mencari bukti yang menunjukan adanya transaksi jual beli putusan di satu sisi, serta sulit menghadirkan saksi independen  di  sisi  yang  lain.  Karena  bisanya  dilakukan  secara  tertutup  secara  terbatas antara  penyuap  dan  yang  disuap  di  mana  kedua  pihak  berkepentingan  untuk  saling menutupi  kasusnya  untuk  menghindar  dari  jerat  UU  Suap  yang  berlaku  kepada  kedua belah pihak.
Praktek mafia di lembaga pengadilan tata usaha negara di Indonesia merupakan realitas  sosial  yang  sangat  sulit  diberantas  dan  dibuktikan  melalui  prosedur  yang  telah disediakan  oleh  sistem  hukum  administrasi  dan  hukum  acara  tata  usaha  negara.  Bukan saja karena praktek mafia tersebut dilakukan oleh para aparat penegak hukum itu sendiri, tetapi  juga  karena  para  aparat  penegak  hukum  dan  institusi-institusi  yang  memiliki otoritas  menentukan  kebijakan  tersebut  masih  hidup  dan  bekerja  dalam  wilayah  yang diselimuti oleh The Culture Of Corruption .
Dalam  rangka  reformasi  hukum  maka  perlu  dilakukan  pembenahan  terhadap lembaga  pengadilan  tata  usaha  negara  dan  lembaga  penegak  hukum  di  bidang administrasi  yang  membutuhkan  perencanaan  yang  terarah  dan  terpadu,  realistis  dan mencerminkan prioritas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan pula  agar  lembaga  hukum  tersebut  berdiri  secara  independen,  imparsial  dan  jujur ( Independent, Impartial  And  Honest  Judiciary ).  Selain  itu,  pembenahan  harus  didukung
pula  oleh  peningkatan  kualitas  dan  kemampuan  aparat  penegak  hukum  untuk  lebih profesional, memiliki integritas, berkepribadian, bermoral dan beretika yang luhur.
Sekitar tahun 2000 yang lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) memfasilitasi kalangan pergurauan tinggi untuk melembagakan eksaminasi yang dilakukan oleh publik. Hal ini tidak terlepasnya kalangan perguruan tinggi dan masyarakat terhadap banyaknya putusan  pengadilan  termasuk  juga  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  kian  menjauhkan diri dari rasa keadilan.
Munculnya  keinginan  lembaga  eksaminasi  publik    di  bidang  hukum administrasi  tidak  lepas  dari  banyaknya  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang kontroversial  dan  menyimpang  dari  substansi  hukum.  Disadari  atau  tidak,  hal  itu  telah memporak-porandakan sistem hukum terutama di bidang hukum administrasi dan hukum acara tata usaha negara yang ada di negara Indonesia.
Bagi  masyarakat  awam,  menjalankan  fungsi Social  Control ,  bukanlah  hal mudah,  terutama  dalam  melakukan  penilaian  apakah  keputusan-keputusan  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  peradilan  telah  memenuhi  standar  profesional  mereka.  Untuk saat  ini,  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  melakukan  penilaian terhadap  keputusan  itu,  baru  dimiliki  oleh  kalangan  terbatas,  terutama  di  kalangan penegak hukum sendiri maupun para akademisi.
Peran  akademisi  dan  masyarakat  untuk  melakukan  kontrol  melalui  eksaminasi ( Legal  Annotation )  sangat  diperlukan.  Produk  ilmiah  yang  dilahirkan  oleh  perguruan tinggi (akademis) dan masyarakat inilah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengujian  produk  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara.  Namun  saat  ini  kajian  ilmiah terhadap  produk  peradilan  terutama  di  bidang  hukum  administrasi  tidak  pernah  atau jarang  dilakukan.  Kalaupun  dilakukan,  hanya  menjadi  rutinitas  dari  mata  kuliah  yang wajib diajarkan, tidak lebih dari itu. Akibatnya kajian ilmiah atas putusan pengadilan tata usaha  negara  menjadi  barang  langka.  Padahal,  dengan  melihat  bobot  persoalannya  serta dengan  mempertimbangkan  lemahnya  internal  control,  korupsi  di  peradilan  tata  usaha negara  di  Indonesia  lebih  mungkin  dieliminasi  oleh  kekuatan-kekuatan  kritis  dalam masyarakat dan perguruan tinggi.
Namun,  kiprahnya  lembaga  eksaminasi  yang  tergolong  baru  tersebut  masih belum  teruji  kirah  dan  perannya  dalam  mempengaruhi  perilaku  yudisial  dalam  rangka untuk  ikut  mewujudkan  peradilan  tata  usaha  negara  yang  bersih  dan  berwibawa.  Oleh karenanya  keberadaan  lembaga  eksaminasi  publik  perlu  dikaji  dan  dievaluasi  terus menerus sebagai bentuk support dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut.
Usaha-usaha  untuk  mengembangkan  kegiatan  penilaian  terhadap  putusan peradilan tata usaha negara menjadi sangat strategis. Kegiatan demikian akan mendorong proses  reformasi  lembaga  pengadilan  tata  usaha  negara  dan  sekaligus  merangsang berkembangnya sikap kritis masyarakat terhadap putusan lembaga pengadilan tata usaha negara.

## Lembaga Eksaminasi Publik
Eksaminasi  berasal  dari  bahasa  Inggris Examination yang  berarti  ujian  atau pemeriksaan.  Dalam  kamus Black’s  Law  Dictionary  Examination diartikan  sebagai An Investigation,  Search,  Inspection ,  dan Interogation .  Atau  yang  dalam  kamus  bahasa Inggris-Indonesia  sebagai  ujian  atau  pemeriksaan.  Istilah  lain  yang  sama  dengan eksaminasi  adalah Legal  Annotation yakni  pemberian  catatan-catatan  hukum.  Pada dasarnya  proses  yang  dilakukan  dalam Legal  Annotation hampir  sama  dengan eksaminasi.
Sementara  imbuhan  istilah  publik  pada  kata  eksaminasi  lebih  bernuansa memberikan aksentuasi distingsi antara latar belakang pemikiran eksaminasi internal dan eksternal  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya.  Di  samping  itu,  dapat  juga  dimaknai sebagai pernyataan afirmatif kepada masyarakat,  bahwa eksaminasi  merupakan aktivitas yang  sejak  dari  inisiasi,  proses,  sampai  finalisasinya,  diasumsikan  dihajatkan  untuk kepentingan  masyarakat,  jadi  bukan  semata  untuk  kepentingan  kelompok-kelompok tertentu  dari  pihak-pihak  yang  bersengketa  di  pengadilan.    Dengan  demikian,  dalam konteks  eksaminasi,  istilah  publik  mestinya  juga  merujuk  kepada  kumpulan  masyarakat yang  sudah  teridentifikasi  sejak  awal  memang  mempunyai concern ,  komitmen,  dan konsistensi yang kuat terhadap isu-isu pemantauan peradilan.
Apabila  dihubungkan  dengan  konteks  eksaminasi  terhadap  produk  hukum peradilan  tata  usaha  negara,  eksaminasi  berarti  melakukan  pengujian  atau  pemeriksaan terhadap  produk-produk  peradilan  tata  usaha  negara.  Sementara  lembaga  eksaminasi publik sendiri adalah lembaga baru yang berkembang di kalangan masyarakat perguruan tinggi dan lembaga swadaya  masyarakat (LSM) sebagai bentuk partisipasi publik dalam turut mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.
Menurut  Sajipto  Rahardjo  (2003:  44),  kegiatan  eksaminasi  publik  sebagai bagian dari partisipasi publik terhadap hukum yang memiliki landasan ilmiah dan teoritis yang  cukup  kuat,  dan  karena  itu  berada  di  jalan  yang  benar.  Studi  hukum  kritis  di Indonesia masih memiliki dimensi lain apabila dihubungkan dengan keterpurukan negara
kita  saat ini  dan  memiliki  suatu  Mission  Sacree  untuk  membantu  bangsa  ini  keluar  dari keterpurukan  tersebut.  Studi  hukum  kritis  melalui  salah  satunya  adalah  kegiatan eksaminasi dapat membantu menolong Indonesia keluar dari penderitaannya sekarang ini dengan keberaniannya untuk mengajukan pemikiran dan aksi alternatif.
Lembaga  eksaminasi  sesungguhnya  bukan  hal  baru.  Sejak  tahun  1967, Mahkamah  Agung  sediri  sudah  menginstruksikan  pengujian  terhadap  putusan-putusan pengadilan yan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di setiap tingkatan pengadilan, yakni  pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Di  dalam  hukum  acara  positif  Indonesia,  lembaga  eksaminasi  tidak  termasuk dalam  sistem  peradilan.  SEMA  No.1  Tahun  1967  sebagai  satu-satunya  dasar  hukum keberadaan  lembaga  eksaminasi  di  Indonesia  waktu  itu,  hanya  mengatur  secara  sumir, tidak  ada  pengaturan  tentang  tujuan  yang  jelas  untuk  melakukan  eksaminasi.  Lembaga eksaminasi  menurut  SEMA  No.1  Tahun  1967  dilakukan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri terhadap  putusan  hakim  di  lingkungannya,  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi  terhadap putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri, dan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan- putusan hakim Pengadilan Tinggi.
Di  bidang  hukum  acara  tata  usaha  negara  atau  hukum  acara  administrasi, lembaga  eksaminasi  sangat  perlu  dibutuhkan  juga.  Hal  ini  mengingat  perkembangan proses  peradilan  tata  usaha  negara  tidak  menutup  kemungkinan  terdapat  praktek kontroversial.  Realitas  dan  fakta  di  lapangan  menunjukkan  ada  berbagai  putusan  hakim pengadilan  tata  usaha  negara  dianggap  tidak  obyektif,  yang  justru  banyak  merugikan pihak-pihak masyarakat dan menguntungkan pejabat tata usaha negara.
Saat  ini  harus  diakui  bahwa  keberadaan  lembaga  eksaminiasi  dalam  hukum acara administrasi negara atau hukum acara tata usaha negara belum ada dasar hukumnya. Sampai  saat  ini  belum  ada  landasan  hukum  yang  tetap  dan  tepat  dapat  dijadikan  dasar untuk  melakukan  eksaminasi  atau  pengujian  terhadap  putusan  pengadilan  tata  usaha negara. Namun dalam rangka kontrol terhadap munculnya praktek-praktek kontroversial pada  pengadilan  tata  usaha  negara  tidak  berlebihan  apabila  segera  dipikirkan  landasan hukum yang tetap dan tepat untuk mengakomodasi lembaga eksaminasi pada pengadilan tata usaha negara.

## Membangun PTUN Yang Bersih  Dan  Berwibawa
Peradilan tata usaha negara mempunyai 2 (dua) peran penting juga yakni peran formal dan yuridis materiil. Peran formal pengadilan tata usaha negara tidak lain adalah
untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  yakni  dalam  hal  ini  hak  individu  dari  masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu surat keputusan. Sementara peran yuridis materiil dari pengadilan tata usaha negara tidak  lain  dari  peran  yang  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No  9  tahun  2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
Peranan  pengadilan  tata  usaha  negara  tidak  dapat  disangsikan  lagi,  sebab dengan  lembaga  pengadilan  tata  usaha  negara  inilah  segala  yang  menyangkut  hak  dan tanggung  jawab  individu  dan  pejabat  negara/daerah  yang  terabaikan  dapat  diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya  dan  memaksa  kepada  pihak-pihak  agar  bertanggung  jawab  atas  perbuatan yang dilakukan  yang  merugikan pihak lainnya. Dalam hal ini sengketa yang  melibatkan anggota masyarakat dengan pejabat negara/daerah.
Dengan  demikian  pengadilan  merupakan  wadah  bagi  rakyat  pencari  keadilan untuk menutut apa yang menjadi hak mereka. Lembaga pengadilan seperti juga organisasi lainnya  mempunyai  tujuan  yang  sudah  ditetapkan  dalam  hukum  positif.  Tujuan  utama lembaga  pengadilan  adalah  terselenggaranya  negara  hukum  Republik  Indonesia.  Tujuan lembaga  pengadilan  sendiri  sering  kali  mengalami  perubahan  dari  masa  ke  masa, tergantung dari kebijaksanaan dari suatu negara (Rusli Muhammad, 2006: 6).
Tekanan-tekanan  dari  institusi-institusi  kekuasaan  negara  dan  kekuatan- kekuatan    lain  dengan  membawa  misi  ekonomi,  dan  terkadang  misi  politik  dihadapkan dengan  misi  keadilan  membuat  lembaga  peradilan  harus  menentukkan  pilihan,  apakah tetap eksis sebagai lembaga sentral pengemabng keadilan ataukah harus menjadi lembaga pinggiran  yang  tersingkirkan.  Demikian  juga  hal  tuntutan  kepada  pengadilan  tata  usaha negara.
Sekarang ini tekanan kepada lembaga pengadilan tata usaha negara bukan saja datang  dari  kekuasaan  negara  dan  kekuatan-kekuatan  berpengaruh  dalam  masyarakat, tetapi tekanan itu muncul juga dari berbagai kalangan masyarakat terutama para pencari keadilan,  sekalipun tekanan  tersebut  mempunyai  tujuan  yang  berbeda. Jika  tekanan  dari kekuasaan  negara  bertujuan  untuk  menjadikan  lembaga  pengadilan  tata  usaha  negara untuk  melindungi  kepentingan-kepentingannya,  tidak  demikian  halnya  dengan  tekanan dari masyarakat pencari keadilan yang meniti beratkan pada tujuan yakni mengembalikan tujuan pengadilan pada posisi sebagai lembaga penegak keadilan.
Pada dasarnya praktik peradilan yang tidak memuaskan masyarakat telah lama dirasakan.  Mochtar  Kusumaatmadja  mengajukan  setidaknya  ada  enam  faktor  yang
melatarbelakangi  ketidakpuasaan  masyarakat  terhadap  proses  peradilan  selama  ini. Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  Faktor  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  Pertama, Lambatnya  penyelesaian  perkara.  Kedua,  Adanya  kesan  hakim  kurang  berusaha memutuskan  perkara  dengan  sungguh-sungguh  yang  didasarkan  pada  pengetahuan hukumnya.  Ketiga,  Sering  kasus  penyuapan  atau  percobaan  penyuapan  terhadap  hakim tidak dapat dibuktikan. Keempat, Perkara yang diperiksa di luar pengetahuan hakim yang bersangkutan,  karena  kompleksitas  permasalahan  maupun  kemalasan  hakim  yang bersangkutan  untuk  membuka  buku  referensi.  Kelima,  Para  pengacara  yang  tidak profesional bertindak demi klien;. Keenam, Pencari keadilan sendiri tidak melihat proses pengadilan  itu  sebagai  suatu  cara  untuk  mencari  keadilan  menurut  hukum,  melainkan hanya sebagai sarana untuk memenangkan perkaranya dengan jalan apapun (A.M. Asrun, 2004 : 24).
Secara  normatif,  putusan  pengadilan  mengandung  dua  aspek  yaitu Procedural Justice dan Substantive  Justice . Procedural  Justice hubungannya  dengan  hukum  acara dan hukum pembuktian, sedangkan Substantive Justice berkaitan dengan diktum putusan. Pada  aspek Procedural  Justice berkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah  di  bidang penegakan  hukum.  Pada  bagian  ini  merupakan  awal  mula  proses  pengambilan  putusan suatu  perkara  diproses  dan  diajukan  ke  pengadilan  atau  tidak.  Berbeda  dalam  perkara pidana,  dalam  perkara  perdata  masalah Procedural  Justice ini  berkaitan  dengan keputusan  seseorang  yang  merasa  dirugikan  disebabkan  adanya  dugaan  perbuatan melawan hukum orang lain dan kemudian mengajukan keberatan (gugatan) kepada yang bersangkutan ke pengadilan. Putusan untuk menggugat seseorang atau lembaga tidak ada hubungannya  dengan  kebijakan  pemerintah,  melainkan  ditentukan  oleh  hubungan  yang tidak harmonis antara pengugat dan tergugat.
Idealnya  memang  demikian,  lembaga  pengadilan  tata  usaha  negara seharusnya mempunyai multiperan atau multifungsi. Namun demikian hal tersebut hanyalah sebuah harapan  dan  cita-cita  yang  entah  kapan  bisa  diwujudkan.  Masyarakat  pencari  keadilan berharap  banyak  terhadap  eksistensi  pengadilan  tata  usaha  negara  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  hak-haknya  akibat  dari  tindakan  sewenang-wenang  pejabat negara/daerah dalam mengeluarkan suatu surat keputusan.
Untuk  mendapatkan  hasil  yang  refresentatif,  rekonstruksi  lembaga  pengadilan perlu  diadakan  dan  diarahkan  kepada  persoalan-persoalan  yang  berhubungan  langsung dengan  lembaga  pengadilan  itu.  Terdapat  tiga  komponen  pokok  yang  perlu  mendapat perhatian  dalam  melakukan  rekonstruksi  lembaga  pengadilan,  yakni  faktor  struktur,
peraturan  hukum,  dan  personi  pengadilan.  Ketiga  faktor  itu  dipilih  karena  dalam kenyataan  sumber  masalah  yang  terjadi  dalam  lingkungan  lembaga  pengadilan  lebih banyak muncul dari ketiga komponen tersebut (Rusli Muhammad, 2006:185).
Sesungguhnya  apabila  pengadilan  tata  usaha  negara  bisa  menjalankan  fungsi sebagaimana  mestinya,  maka  cita-cita  bangsa  dan  negara  ini  dapat  diwujudkan. Pengadilan  tata  usaha  negara  memiliki  tanggung  jawab  besar  kepada  masyarakat  dalam melahirkan  putusan-putusan  yang  mencerminkan  keadilan  dan  kepastian  hukum  serta kemanfaatan.  Pengadilan  tata  usaha  negara  menjadi  tempat  mengayomi  harapan  dan keinginan masyarakat.

## Eksaminasi Publik Sebagai Kontrol Di PTUN
Ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  kinerja  aparat  penegak  hukum  dalam menjalankan proses peradilan menjadikan masyarakat semakin kritis dan terus mendesak pelembagaan partisipasi publik dalam memantau kinerja lembaga peradilan. Hal ini yang meyebabkan  munculnya berbagai lembaga yang ada di masyarakat  yang  khusus bekerja mengawasi kinerja pengadilan itu sendiri.
Dengan  dicabutnya  lembaga  eksaminasi  yang  ada  diinternal  kehakiman,  terasa semakin  menambah  kepincangan  proses  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Terlebih  lagi penegakan  hukum  yang  ada  di  pengadilan.  Dengan  demikian  pengadilan  akan  semakin tidak terkontrol lagi yang  pada akhirnya akan menyebabkan kediktatoran pengadilan itu sendiri.  Keadaan  ini  tidak  akan  menutup  kemungkinan  pada  praktik-praktik  yang  tidak benar dalam pengadilan.
Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sajipto Rahardjo (2006: 229), dari abad ke abad  kita  melihat  betapa  peran  pengadilan  berubah.  Perubahan  itu  terjadi  dari  peran pengadilan sebagai institusi hukum yang sempit dan terisolasi menjadi pengadilan untuk rakyat. Pengadilan yang terisolasi dinyatakan dalam ungkapan pengadilan sebagai corong undang-undang.  Semangat  aliran Legalistik-Positivistik yang  kuat  pada  abad  19  telah memberikan  landasan  teori  bagi  munculnya  pengadilan  terisolasi.  Isolasi  tersebut mengandung  asosiasi  ke  arah  kediktatoran  pengadian  ( Judical  Dictatorship ),  karena pengadilan  memutus  semata-mata  dengan  mengingat  apa  yang  menurut  tafsirannya dikehendaki  oleh  hukum  tanpa  harus  melibatkan  atau  mendengarkan  dinamika masyarakat.
Kondisi demikian terjadi juga di bidang pengadilan tata usaha negara. Harapan terhadap adanya pengadilan tata usaha negara yang dapat memberikan perlindungan hak-
hak  individu  dari  tindakan  sewenang-wenang  pejabata  negara/daerah  belum  terlaksana secara benar dan konsisten.
Eksaminasi  publik  terhadap  suatu  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara merupakan  bentuk  kontrol  publik  ( Social  Control )  terhadap  proses  penegakan  hukum melalui pengadilan. Eksaminasi merupakan salah satu bentuk pengawasan di lingkungan pengadilan, karena selain eksaminasi masih terdapat bentuk pengawasan lain baik secara internal  maupun  eksternal  sebagaiman  diatur  dalam  perundang-undangan.  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak percaya atau meragukan kualitas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat melakukan eksaminasi terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tersebut.
Pada dasarnya tujuan eksaminasi di lingkungan pengadilan secara umum adalah untuk  mengetahui  sejauh mana  pertimbangan  hukum  dari  hakim  yang  memutus  perkara tersebuttelah sesuia dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini, baik menyangkut  hukum  materil  maupun  hukum  formilnya,  serta  apakah  putusan  tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di samping itu untuk mendorong para hakim agar  membuat  putusan  dengan  pertimbangan  yang  baik  dan  profesional  (Susanti  Adi Nugroho, (2003:1).
Eksaminasi  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  pada  dasarnya  bukan  untuk mengoreksi,  mengubah  atau  memperbaiki  putusan  yang  telah  dijatuhkan.  Suatu  putusan yang  telah  dijatuhkan,  sekalipun  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  harus dihormati,  tidak  dapat  digangu  dan  harus  dianggap  benar  ( Res  Judicata  Pro  Vertitate Habetur )  sampai  diputus  lain  oleh  pengadilan  yang  lebih  tinggi  serta  memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Pada akhirnya eksaminasi publik paling tidak dapat memberikan Shock Therapy bagi para hakim untuk lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan tanpa melukai perasaan  keadilan  masyarakat.  Di  samping  itu  ekasminasi  dapat  memberikan  harapan kepada  pencari  keadilan  bahwa  pengadilan  tata  usaha  negara  masih  dapat  memberikan keadilan yang sesuai dengan kenyataan. Lebih daripada itu eksaminasi dapat memberikan kontribusi  pada  hukum  positif  terutama  di  bidang  pengawasan  terahadap  lembaga pengadilan tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Pada  akhirnya  eksaminasi    publik  terhadap  pengadilan  tata  usaha  negara diperlukan  untuk  menjaga  konsistensi  dan  obyektifitas  putusan  hakim.  Hakim  di pengadilan  tata  usaha  negara  akan  berhati-hati  dalam  memutuskan  suatu  perkara berdasarkan pada pertimbangan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

## Kesimpulan
Pengawasan terhadap praktik lembaga pengadilan tata usaha negara selama ini masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan kinerja lembaga pengadilan tata usaha negara menjadi sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penilaian ini setidaknya dapat dlihat dari konssitensi dan perjungan penegakan hukum di Indonesia.  Sebab  utama  dari  kurannya  pengawasan  terhadap  pengadilan  tata  usaha negara,  karena  tidak  adanya  eksaminasi  terhadap  kualitas  hasil  putusan  hakim  di pengadilan tata usaha negara.
Dalam  kenyataannya  eksaminasi  terhadap  putusan  hakim  di  pengadilan  tata usaha negara belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya payung hukum yang  jelas  yang  mengatur  tentang  eksaminasi  putusan  hakim  di  pengadilan  tata  usaha negara.  Padahal  eksaminasi  putusan  hakim  di  pengadilan  tata  usaha  negara  sangat diperlukan  untuk  tetap  menjaga  eksistensi  dan  obyektifitasnya  pengadilan  tata  usaha negara dalam memberikan keadilan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara/daerah.

## Daftar Pustaka
Adi  Nugroho,  Susanti,  2003, Sejarah  Dan  Pelaksanaan  Eksaminasi  Di  Lingkungan Peradilan,  Dalam  Eksaminasi  Publik  Partisipasi  Masyarakat  Mengawasi Peradilan , ICW, Jakarta
Asrun,  Muhammad  -  2004. Krisis  Peradilan  Mahkamah  Agung  Di  Bawah  Soeharto , ELSAM Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
Garner  A.  Bryan.  –  2004, Black’s  Law  Dictionary,  Eighth  Edition ,  West  Thomas Business, United States Of America.
Muhammad,  Rusli,  2006,  Potret  Lembaga  Pengadilan  Di  Indonesia,  Raja  Grafindo Persada Jakarta
Rahardjo,  Sajipto,  2003, Eksaminasi  Publik  Sebagai  Manifestasi  Kekuatan  Otonomi Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan  Hukum  Dalam  Eksaminasi  Publik , Indonesia Coruption Watch (ICW), Jakarta
............................,  2006, Sisi-Sisi  Lain  Dari  Hukum  Di  Indonesia ,  Cetakan  Kedua  Buku Kompas, Jakarta.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negra ,  Media Duta Jakarta.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung , Media Duta Jakarta.
Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009, Tentang  Kekuasaan  Kehakiman ,  Media  Duta Jakarta.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi,
Laporan Bulanan, dan Daftar Banding