## POLITIK  HUKUM  PENGANGKATAN  ORANG  ASLI PAPUA  DALAM  LEMBAGA  PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH DI PAPUA
THE  LEGAL  POLICY  OF  THE  APPOINTMENTS  OF INDIGENOUS PAPUANS IN THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE INSTITUTIONS IN PAPUA
Safiudin Safiudin a

## ABSTRAK
Pengangkatan orang asli Papua (OAP) untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Papua  (DPRP)  diatur  dalam  UU  21/2001.  Pada pemilu  legislatif  2004  dan  2009,  pengangkatan  anggota  DPRP dinyatakan tidak berlaku. Pengangkatan anggota DPRP diberlakukan kembali setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Perkembanganya, melalui Perubahan Kedua UU 21/2001, pemerintah menambah  kebijakan  afirmasi  yaitu  pengangkatan  OAP  untuk menjadi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)
Kabupaten/Kota.  Penelitian  ini  membahas:  (1)  faktor  apa  yang menyebabkan  berlakunya  pengangkatan  anggota  DPRP  yang sebelumnya  telah  dinyatakan  tidak  berlaku?;  (2)  bagaimana  politik hukum  afirmasi  politik  OAP  dalam  DPRD  Kabupaten/Kota?. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Pengamatan dan wawancara  dilakukan  untuk  melengkapi  data.  Hasil  penelitian:  (1) pengangkatan  anggota  DPRP  diberlakukan  berdasarkan  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 yang mengabulkan permohonan  organisasi  pejuang  Barisan  Merah  Putih  Papua  (BMP) yang menuntut pemberdayaan terhadap putra dan putri Pejuang Irian Barat; (2)  afirmasi  politik  OAP  di  DPRK  diberikan  untuk  memenuhi tuntutan dan kebutuhan nyata OAP, dimaksudkan untuk menambah jumlah OAP yang berperan dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan  kabupaten/kota,  sekaligus  meningkatkan  harkat  dan martabat  OAP.  Munculnya  tuntutan  afirmasi  politik  di  DPRK disebabkan  rendahnya  jumlah  OAP  yang  menjadi  anggota  DPRD Kabupaten/Kota.
Kata  kunci: orang  asli  papua;  dprp;  dprk;  otonomi  khusus  papua; afirmasi politik.

## ABSTRACT
The  article  6  (2)  of  UU  21/2001  governs  the  appointment  of  indigenous Papuans  (OAP)  to  the  Papua  People's  Representatives  Council  (DPRP); however, the central government deprived the provision in the 2004 and 2009 legislative  election  respectively.  Fortunately,  the  appointment  of  the  DPRP members was reinstated by the Constitutional Court ruling in 2010. Through
a IAIN  Fattahul  Muluk  Papua,  Jln.  Merah  Putih  Buper,  Yabansai,  Heram,  99224  Jayapura  Papua,  email: safiudin1279@gmail.com

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 7 Juni 2022
Artikel diterbitkan:
30 November 2022 DOI:
https://doi.org/10.23920/jphp .v4i1.916 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
the second amendment of Law 21/2021, the central government added an affirmative policy as a vehicle of OAP to be appointed as the member of Regency/municipality Regional People’s Representative Council (DPRD). This research discusses: (1) what are the factors causing the re-enactment of the DPRP which was  previously  abolished  by  the  central  government?;  (2)  how  is  the  legal  policy  of  OAP’s  political affirmation in the regency/municipality regional people’s representative council(DPRD)? the lega l policy of  the  appointment  of  OAP  to  the  DPRK.  This  research  employed  a  normative  juridical  approach  by collecting  secondary  and  primary  data.  Observation  and  interviews  were  used  to  gather  the  data.  The results of the study: (1) the verdict of the Constitutional Court No.116/PUU-VII/2009 granted the judicial review  plea  submitting  the  Front  of  Integrations  for  Papuan-Indonesian  (BMP)  demanding  the empowerment of Papuan warriors’ sons and daughters at the local government; (2) the legal policy of OAP to DPRK is enacted to fulfill the demand and real needs of Papuans. The political affirmation is intended to increase the number of OAPs who take roles in decision-making at the regency/municipality level, and to increase the dignity of OAPs. The small number of OAPs in DPRK based on the result of the 2019 legislative election caused the demand for political affirmation.
Keywords: Indigenous Papuans; DPRP; DPRK; Papua Special Autonomy; and Political Affirmations.

## PENDAHULUAN
Jumlah  anggota  dan  pengisian  kursi  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah merupakan  salah  satu  kekhususan  otonomi  Papua.  Lembaga  perwakilan  rakyat provinsi  menggunakan  nomenklatur  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua  (DPRP). Perbedaan  antara  DPRP  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  provinsi lain  terletak  pada  mekanisme  pengisian  kursi  dan  jumlah  anggota.  Anggota  DPRD provinsi  lain  dipilih  melalui  pemilihan  umum  (pemilu)  yang  jumlahnya  ditentukan dalam  undang-undang  (UU)  sesuai  jumlah  penduduk  provinsi  bersangkutan, 1 sedangkan DPRP terdiri atas anggota yang dipilih melalui pemilu dan anggota yang diangkat dari kalangan Orang Asli Papua (OAP). Anggota DPRP yang dipilih melalui pemilu  ditetapkan  dalam  UU  pemilu  sesuai  jumlah  penduduk  Papua,  sedangkan jumlah anggota yang diangkat sebanyak ¼ (satu per empat) dari jumlah anggota yang dipilih. 2 Dengan kata lain, terdapat penambahan kursi DPRP yang diisi OAP melalui pengangkatan.
Pemberlakuan  pengangkatan  OAP  untuk  mengisi  kursi  tambahan  DPRP  tidak serta  merta  bersamaan  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  (UU  21/2001).  Pemilu  legislatif  2004 adalah pemilu pertama untuk mengisi kursi DPRP dengan jumlah quota sebanyak 45 kursi. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) UU 21/2001, pemerintah menambah kursi DPRP sebanyak  ¼  (satu  per  empat) 3 dari  45  (empat  puluh  lima)  yaitu  11  (sebelas)  kursi sehingga  jumlah  seluruh  kursi  DPRP  pada  pemilu  legislatif  2004  sebanyak  56  kursi, namun seluruh kursi  DPRP diisi melalui pemilu. Pemerintah tindak memberlakukan mekanisme  pengangkatan  untuk  mengisi  11  (sebelas)  kursi  tambahan  DPRP.  Pada
1 Pasal 172 jo. Pasal 188 dan Lampiran IV U No. 7 Tahun 2017.
2 Pasal 6 Ayat (2) dan ayat (4) UU No.21 Tahun 2001.
3 Pasal 6 ayat (4) UU 2/2001 berbunyi: "Jumlah anggota DPRP adalah 1 1/4 (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".
pemilu  legislatif  2009,  walaupun  jumlah  kursi  DPRP  telah  mengalami  penambahan, namun pemerintah memberlakukan kebijakan bahwa pengisian kursi tambahan DPRP harus dilakukan melalui pemilu. Ketentuan pengangkatan anggota DPRP sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  6  ayat  (2) UU  21/2001  telah  dihapus  oleh  pemerintah  tanpa melakukan perubahan terhadap UU tersebut. 4
Pada  perkembangannya,  ketentuan  pengangkatan  OAP  untuk  mengisi  kursi tambahan  DPRP  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  6  UU  21/2001  dinyatakan berlaku  oleh  pemerintah  setelah  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi) Nomor 116/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada 01 Februari tahun 2010. Pada saat Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan tersebut, kursi tambahan DPRP telah diisi oleh para wakil partai politik peserta pemilu legislatif tahun  2009,  sehingga  proses  pengangkatan  anggota  DPRP  dari  unsur  wakil  OAP dilaksanakan  setelah  pemilu  legislatif  2014.  Pada  pemilu  legislatif  2014  dan  pemilu legislatif  2019,  anggota  DPRP  yang  dipilih  melalui  pemilu  berjumlah  55  orang, 5 dan anggota yang diangkat berjumlah 14 orang dari unsur OAP untuk mewakili masyarakat adat  sebagai  salah  satu  kekhususan  otonomi  Papua,  sehingga  jumlah  anggota  DPRP sebanyak 69 orang. 14 orang anggota DPRP yang diangkat tergabung dalam kelompok khusus yang terpisah dari fraksi partai politik.
UU 21/2001 tidak mengatur ketentuan pengangkatan anggota dan penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Pada 19 Juli 2021, pemerintah mengundangkan UU 2/2021 tentang perubahan kedua UU 21/2001. Dalam UU  2/2021,  terdapat  ketentuan  baru  yaitu  adanya  penambahan  kursi  DPRD Kabupaten/Kota  yang  diisi  dengan  cara  diangkat  dari  unsur  OAP,  sehingga nomenklatur  DPRD  Kabupaten/Kota  diubah  menjadi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Anggota DPRK terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui  pemilu  dan  anggota  yang  diangkat  dari  unsur  OAP.  Jumlah  anggota  yang dipilih diatur dalam UU pemilu sesuai jumlah penduduk kabupaten/kota, sedangkan anggota yang diangkat sebanyak ¼ (satu per empat) dari jumlah anggota yang dipilih, dan minimal 30 persen anggota yang diangkat berasal dari unsur perempuan. 6 Selain itu, UU 2/2021 mempertegas komposisi DPRP yang terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilu dan anggota yang diangkat dari unsur OAP, dan minimal 30 persen anggota yang diangkat berasal dari unsur perempuan. 7
Penelitian mengenai keterwakilan OAP dalam lembaga perwakilan rakyat daerah di  Papua  yang  dilakukan  sebelumnya  mengkaji  dari  tiga  aspek  yaitu  kontroversi
4 Pasal 6 ayat (2) berbunyi: "DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang- undangan".
5 Pasal 188 ayat (2c) dan Lampiran IV UU No. 7 Tahun 2017, quota DPRP sebanyak 55 kursi.
6 Pasal 6A ayat (1-2) dan Penjelasan Pasal 6A ayat (2) UU No.2 Tahun 2021.
7 Pasal 6 ayat ayat (1-2) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU No.2 Tahun 2021.
realisasi  pengangkatan  anggota  DPRP,  eksistensi,  dan  peran  anggota  DPRP  yang diangkat. Pertama ,  perbedaan  pandangan  diantara  elit  politik  tingkat  nasional  dan tingkat lokal  Papua  menyebabkan kelambanan realisasi  kursi  afirmasi DPRP. 8 Kedua , dalam perspektif kontrak sosial, keberadaan anggota DPRP yang diangkat tidak terlepas dari  eksistensi  masyarakat  adat  yang  diakui  konstitusi, 9 dan  wakil  OAP  di  lembaga DPRP  merupakan  salah  satu upaya  menciptakan  demokrasi  lokal  terutama  diskursif publik  dan  pembentukan  peraturan  daerah. 10 Ketiga ,  secara  kelembagaan,  anggota legislatif daerah yang diangkat belum memiliki posisi politik yang kuat karena faktor aturan hukum sehingga lemah dalam melaksanakan fungsi sebagai wakil masyarakat adat. 11 Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena membahas politik hukum  pemberlakuan  pengangkatan  anggota  DPRP  yang  sebelumnya  dihapus  oleh pemerintah, dan keterwakilan OAP di DPRK yang diatur dalam UU 2/2021.
Menurut Bintan R. Saragih, politik hukum merupakan kebijakan yang ditempuh negara  melalui  lembaga  negara  untuk  menetapkan  aturan  hukum  mana  yang  perlu diubah,  dipertahankan,  atau  aturan  hukum  perihal  apa  yang  perlu  dibentuk  agar penyelenggaraan  pemerintahan  berlangsung  tertib  dan  tujuan  negara  dapat  tercapai secara bertahap dengan berbagai pertimbangan. 12 Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum mencakup seluruh proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang tidak hanya melihat  rumusan-rumusan  aturan  hukum  melainkan  juga  latar  belakang,  mengapa, proses  serta  implikasinya. 13 UU  21/2001  telah  mengalami  dua  kali  perubahan  yaitu melalui UU 35/2008 dan UU 2/2021 dan hanya berlaku di provinsi yang ada di wilayah Papua. Tulisan ini membahas pemberlakuan pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dengan  melihat  dinamika  politik  di  provinsi  Papua  sebagai  faktor  penyebab  adanya aturan tersebut dalam UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Ketentuan  pengangkatan  anggota  untuk  mengisi  kursi  tambahan  DPRP  yang diatur dalam UU 21/2001 untuk mengisi kursi tambahan telah dihapus oleh pemerintah pada  pemilu  legislatif  2004  dan  pemilu  legislatif  2009  tanpa  melakukan  perubahan terhadap  UU  21/2001,  dan  pada  pemilu  legislatif  tahun  2014,  pemerintah memberlakukannya kembali setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan
8 Ode Jamal and Yan Dirk Wabiser, “Kontroversi Realisasi Kursi Afirmasi Anggota Legislatif dalam Otonomi Khusus Papua”, LIPI-Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indoenesia, Vol.45, No.2, Desember 2019, h. 191.
9 Nelwan  Ronsumbre and  Mohammad  Benny, “Keberadaan Perwakilan  Wilayah  Adat di Dewan Perwakilan  Rakyat Papua  (DPRP)  dalam Perspektif  Kontrak  Sosial  dan  Dalam  Perspektif  Representasi  d i  Provinsi  Papua”, Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, Vol.1, No.2, February 2018, h. 71.
10 Ne lwan Ronsumbre, Nandang Alamsah Deliarnoor, and Rahman Mulyawan, “Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur  Perwakilan  Wilayah  Adat  dalam  Perspektif  Demokrasi  Deliberatif  d i  Papua”, Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan, Vol.6, No.1, February 2020), h. 200.
11 Nelwan  Ronsumbre  and  Dede  Sri  Kartini,  “Perwakilan  Masyarakat  Adat di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua: Dinamika  dan  Relevansi  Pembentukan  d engan  Penguatan  Demokrasi  Deliberatif”, Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan, Vol.6, No. 2, May 2020, h. 346.
12 Bintan Regen Saragih, Politik Hukum , Cet. I, Bandung: CV. Utomo, 2006, h. 17.
13 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia , Cet. III, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, h.9-11.
pengangkatan anggota untuk mengisi kursi tambahan DPRK muncul dalam UU 2/2021 tentang  perubahan  kedua  UU  21/2001.  Terdapat  dua  fokus  penelitian  ini  yaitu:  (1) faktor  apa  yang  mempengaruhi  berlakunya  pengangkatan  OAP untuk mengisi  kursi tambahan  DPRP  yang  sebelumnya  dihapus  oleh  pemerintah?;  (2)  bagaimana  politik hukum  afirmasi  OAP  dalam  DPRK  sebagaimana  diatur  dalam  UU  2/2021  tentang perubahan kedua UU 21/2001?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  menggunakan bahan-bahan  hukum.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  antara  lain:  UUD  1945, Ketetapan  MRP  Nomor  IV  Tahun  1999,  Ketetapan  MPR  Nomor  IV  Tahun  2000,  UU 21/2001, UU 35/2008, UU 2/2021, UU Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  81/PUU-VIII/2010, Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU-XIV/2016,  dan  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:  RUU  21/2001,  naskah  akademik  perubahan  kedua  UU  21/2001,  RUU  2/2021, risalah  rapat  kerja  Panitia  Khusus  (Pansus)  RUU  2/2021,  risalah  sidang  Mahkamah Konstitusi  dalam  perkara  Nomor  41/PUU-XVII/2019.  Untuk  melengkapi  data  maka dilakukan  pengamatan, wawancara  secara  mendalam,  dan  melakukan  pengumpulan terhadap bahan-bahan non hukum antara lain: berita lokal Papua dan berita nasional, dan  hasil-hasil  penelitian  yang  telah  terpublikasi  dalam  jurnal  ilmiah.  Data  yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dilakukan pembahasan.

## PEMBAHASAN

## Dimensi Politik Hukum Afirmasi Politik OAP Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat di Papua
Penambahan kursi DPRP dan DPRK sebanyak ¼ (seper empat) dari kursi yang diisi  melalui  pemilu,  dan  pengisian  kursi  tambahan  dilakukan  dengan  cara  diangkat dari unsur OAP, secara konstitusional dapat dilihat dalam dua aspek. Pertama , sebagai bentuk  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  daerah  yang  bersifat  khusus sebagaimana diatur dalam  Pasal  18B ayat (1) UUD 1945. 14 Sesuai  ketentuan tersebut, masyarakat di daerah dapat menuntut kekhususan otonomi berdasarkan faktor-faktor tertentu. 15 Kedua , sebagai bentuk perlakuan khusus (afirmasi) sebagaimana diatur dalam
14 Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang".
15 Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah ,  Cet.  IV.  (Yogyakarta:  PSH-Fakultas  Hukum-Universitas  Islam Indonesia, 2005, h.16).

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 16 Meskipun anggota yang diangkat untuk menjadi anggota DPRP dan DPRK berasal dari unsur masyarakat adat dan mewakili masyarakat adat, namun keberadaan anggota lembaga perwakilan rakyat daerah yang diangkat bukan sebagai bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat Papua sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Secara konstitusional, kekhususan otonomi Papua terletak pada perlakuan  khusus  (afirmasi)  terhadap  OAP  yang  salah  satu  bentuknya  adalah keberpihakan dalam pemberdayaan di bidang politik (afirmasi politik).
Dari  aspek  politik  desentralisasi,  afirmasi  sebagai  kekhususan  otonomi  Papua terkait  dengan  keputusan  politik  yang  ditempuh  pemerintah  dalam  rangka mempertahankan  integrasi  bangsa  untuk  menjawab  aspirasi  masyarakat  asli  Papua yang  ingin  merdeka, 17 dengan  pemberian  kebijakan  Otsus  sesuai  aspirasi  OAP. 18 Menindaklanjuti TAP MPR Nomo IV Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor IV Tahun 2000, pemerintah bersama DPR membentuk UU 21/2001 yang secara khusus diberlakukan untuk  daerah  Papua.  Menurut  Hari  Sabarno,  otonomi  daerah  merupakan  pilihan kebijakan  yang  strategis  untuk  memelihara  kebersamaan  nasional  dengan mempertahankan  hakikat  khas  setiap  daerah. 19 Salah  satu  politik  hukum  yang  tetap dalam kebijakan otonomi di Indonesia menurut Bagir Manan yaitu adanya persamaan hak  setiap  warga  negara,  dan  kalaupun  ada  aturan  hukum  memberikan  hak  yang istimewa  kepada  warga  negara  tertentu  berdasarkan  ras  atau  agama,  semata-mata dilakukan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 20
Munculnya tuntutan afirmasi di bidang politik disebabkan adanya kesenjangan antara  OAP  dan  orang  non  Papua  dalam  berbagai  aspek  pembangunan  yang dilaksanakan  di  Papua  sebelum  berlakunya  otonomi  khusus.  Disatu  sisi,  tuntutan afirmasi bidang politik yang dimaksudkan OAP adalah menjadi tuan di negeri sendiri yang berarti mencakup jabatan legislatif daerah dan jabatan kepala/wakil kepala daerah bahkan jabatan  strategis  dalam  birokrasi.  Meskipun aspirasi  “menjadi  tuan  di negeri sendiri”  lebih  banyak  disuarakan  dan  didorong  oleh  para  elit  lokal, 21 dan  seringkali disalahgunakan karena banyaknya korupsi yang dilakukan para birokrat, politisi, dan pengusaha, 22 bahkan setelah terpilih menjadi pemimpin tidak memperhatikan hak-hak
16 Pasal  28H  ayat  (2)  UUD  1945  berbunyi:  "Setiap  orang  berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
17 Bab IV Bagian (g) Poin (1) dan (2) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999.
18 Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000.
19 Hari  Sabarno, Memandu  Otonomi Daerah  Menjaga Kesatuan Bangsa: Untaian  Pemikiran  Otonomi  Daerah , Cet. I,  Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 11.
20 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , …. Op.Cit. , h. 179.
21 Albertus Heriyanto, “Kepemimpinan Balim Dalam Masyarakat Multikultur”, Limen , Vol.15, No.1, Oktober 2018, h. 89 – 96.
22 Ikrar Nus a Bhakti and Natalius Pigay, “Menemukan Akar Masalah dan Solusi a tas Konflik Papua: Supenkah?”, Jurnal Penelitian Politik, Vol.9, No.1, 2016, h. 6 – 7.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
masyarakat  adat, 23 namun  tuntutan  tersebut  merupakan  keinginan  OAP  yang disebabkan jabatan politik dan birokrasi sebelum Otsus didominasi orang non Papua, dan  setelah  Otsus  diberlakukan,  jumlah  penduduk  luar  yang  datang  ke  Papua mengalami  peningkatan  sehingga  OAP  menjadi  terpinggir  karena  tidak  mampu bersaing di bidang sosial dan ekonomi. 24
Disisi  lain,  kebijakan  afirmasi  ditempuh  pemerintah  didasarkan  pada  politik hukum otonomi daerah bahwa terdapat perbedaan antara “daerah khusus” dan “daerah istimewa”  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  18B  ayat  (1)  UUD  1945.  Pemberian kekhususan pada suatu daerah khusus sesuai putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 25 bersifat  fleksibel  atau  tidak  mutlak  serta  disesuaikan  dengan kebutuhan  nyata  masyarakat  daerah  bersangkutan,  dan  apabila  kesetaraan  kualitas taraf  hidup  sudah  dicapai  maka  keberpihakan  dapat  dihilangkan.  Status  Papua merupakan  daerah  yang  bersifat  khusus  dan  bukan  sebagai  daerah  istimewa  seperti Naggroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dikaitkan dengan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU-XIV/2016 26 dan  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019 27 , politik hukum afirmasi bidang politik dalam sistem  otonomi  khusus  Papua  tergantung  kemauan  politik  pemerintah  dengan mempertimbangkan  pemenuhan  kebutuhan  nyata  OAP  serta  stabilitas  keamanan, integrasi bangsa, dan stabilitas kedaulatan negara.
Terkait dengan hubungan antara politik dengan hukum, hukum menurut Moh. Mahfud  MD  merupakan  formalisasi  berbagai  keinginan  dan  kehendak  politik  yang saling  bersaing  dan  berinteraksi. 28 Kebijakan  afirmasi  politik  terhadap  OAP  dalam bentuk pengangkatan menjadi anggota DPRP dan anggota DPRK melalui proses dan dinamika politik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Daniel S. Lev, struktur kekuasaan politik akan menentukan proses hukum karena hukum lebih banyak  sebagai  alat  politik,  namun  keseimbangan  politik  dan  kekuatan  sosial masyarakat akan menentukan apakah hukum dipengaruhi politik atau mempengaruhi politik. 29 Pemberlakuan  ketentuan  pengangkatan  anggota  OAP  untuk  mengisi  kursi tambahan DPRP dan kebijakan afirmasi OAP dalam DPRK menggambarkan hubungan antara  hukum  dan  politik.  Disatu  sisi  hukum  sebagai  produk  politik  dan  disisi  lain hukum menjadi dasar untuk menolak keinginan politik masyarakat.
23 Joseph Eliza Lopulalan, “Jati Diri Orang Asli Papua dalam Pusaran Otonomi Khusus d i Provinsi Papua Barat”, SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.15, No.1, 2018, h. 45 – 47.
24 Ave Lefaan, Heru Nugroho, and Mudiono, “Etnosentrisme dan Politik Representasi di Era Otonomi Khusus Papua”, Majalah Ilmiah Pembelajaran, Edisi Khusus, 2012, h. 10 – 12.
25 Pertimbangan hukum Putusan MKRI Nomor 81/PUU-VIII/2010 paragraf (3.20).
26 Pertimbangan hukum Putusan MKRI Nomor 34/PUU-XIV/2016 Paragraf (3.11-3.12).
27 Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019 paragraf (3.14).
28 Moh. Mahfud D, Politik Hukum di Indonesia, Op.Cit., h.7.
29 Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan Dan Perubahan) , Cet. I, Jakarta: LP3ES, 1990, h.xii.

## Penghapusan Pengangkatan Anggota DPRP Pada Pemilu Legislatif 2004 dan 2009
Kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk menghapus pengangkatan sebagai mekanisme  pengisian  kursi  tambahan  DPRP  didasarkan  beberapa  argumentasi. Pertama , ketentuan pengangkatan anggota DPRP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 mengacu pada sistem pemilu yang berlaku pada saat UU Otsus Papua dibentuk yaitu UU 3/1999 dan UU 4/1999 yang mengatur sistem pemilu legislatif tahun 1999. UU tersebut masih mengatur ketentuan pengangkatan sebagai salah satu mekanisme pengisian kursi lembaga DPR, DPRD tingkat provinsi, dan DPRD tingkat kabupaten/kota. Sistem pemilu legislatif tahun 2004 yang diatur dalam UU 12/2003 dan sistem  pemilu  legislatif  2009  yang  diatur  dalam  UU  10/2008  tidak  lagi  mengatur pengangkatan  anggota  legislatif  karena  adanya  perubahan  sistem  pemilu  legislatif. Dalam  rangka  harmonisasi  sistem  penyelenggaraan  pemilu,  maka  ketentuan pengangkatan  anggota  DPRP  yang  disebutkan  dalam  UU  21/2001  dinyatakan  tidak berlaku, sehingga seluruh kursi DPRP harus diisi melalui pemilu.
Kedua ,  kekhususan  otonomi  Papua  terkait  dengan  DPRP  dalam  pandangan Kementerian Dalam Negeri bukan terletak pada pengangkatan anggota, tetapi terletak pada penambahan jumlah anggota sebanyak ¼ (satu per empat) dari jumlah anggota yang  dipilih  melalui  pemilu.  Argumentasi  kedua  Kementerian  Dalam  Negeri  juga tercantum  dalam  Pasal  12  ayat  (2)  RUU  Otsus  Papua  yang  disusun  Panitia  Khusus (Pansus) DPR. Artinya penambahan anggota DPRP sebanyak ¼ (satu per empat) dari anggota DPRD Provinsi Papua merupakan salah satu kekhususan Papua yang sengaja dimasukan dalam kebijakan Otsus. Dalam rancangan UU Otsus Papua pertama yang disusun oleh para tokoh intelektual Papua tidak menyebutkan pengangkatan anggota DPRP. Ketentuan pengangkatan anggota DPRP muncul dalam sidang Pansus UU Otsus Papua.
Ketiga , keterwakilan masyarakat adat dan OAP berada di lembaga Majelis Rakyat Papua  (MRP)  sedangkan  DPRP  adalah  anggota  partai  politik  yang  dipilih  melalui pemilu. 30 Argumentasi ketiga Kementerian Dalam Negeri pada dasarnya sama seperti RUU Otsus Papua baik yang disusun oleh Tim Asistensi Papua maupun yang disusun oleh Pansus DPR 31 . Dalam Pasal 7 ayat (1-2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) RUU Otsus  yang  disusun  Tim  Asistensi  Papua,  lembaga  legislatif  provinsi  Papua  disebut Parlemen  Papua  yang  terdiri  dua  kamar.  Kamar  pertama  yaitu  MRP  sebagai representasi  OAP  terdiri  dari  perwakilan  masyarakat  adat,  perwakilan  agama,  dan perwakilan perempuan. Kamar kedua adalah DPRP yang anggotanya berasal dari unsur
30 Staf  Ahli Kementerian  Dalam Negeri dalam risalah  sidang  Mahkamah Konstitusi  dalam perkara  nomor 116/PUU- VII/2009, tanggal 04 November 2009, h.7-10.
31 Dua RUU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terlampir dalam Agus Sumule and Agus Sumule (ed), Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 271-336, h. 419-561.
partai politik yang dipilih melalui pemilu. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1-2) RUU  Otsus  Papua  yang  disusun  Pansus  DPR,  pelaksana  kekuasaan  legislatif  adalah DPRP  yang  anggotanya  dipilih  melalui  pemilu,  sedangkan  MRP  adalah  perwakilan OAP sebagai badan representasi kultural. Artinya, keterwakilan OAP dan masyarakat adat dalam lembaga pemerintahan lokal bukan di DPRP.

## Faktor  yang  Mempengaruhi  Berlakunya  Pengangkatan  Anggota  DPRP  yang Sebelumnya Dihapus Pemerintah
Tuntutan  pemberlakuan  pengangkatan  anggota  untuk  mengisi  kursi  tambahan DPRP  muncul  dari  organisasi  Pejuang  Barisan  Merah  Putih  Papua  (BMP)  yaitu gabungan berbagai organisasi masyarakat Papua yang pro-integrasi Papua-Indonesia. Salah satu demonstrasi besar-besaran terjadi pada 1 Mei 2007, dan Heemskercke Bonay sebagai pengurus BMP, putri Elias Jan Bonay gubernur Irian Barat tahun 1963 menjadi salah satu koordinator demonstrasi tersebut. Barnabas Suebu sebagai gubernur Papua yang juga sebagai pengarah Tim Asistensi Papua saat proses penyusunan RUU Otsus di Jayapura, menyampaikan aspirasi BMP kepada KPU Pusat, namun KPU Pusat menolak aspirasi BMP. Sebagai respon atas keputusan KPU Pusat, BMP melakukan demonstrasi besar-besaran  pada  22  Agustus  2008  yang  dipimpin  sekretaris  jenderal  BMP  Yonas Alfons Nusi untuk menolak pengisian kursi tambahan DPRP oleh partai politik. BMP meminta  pemerintah  untuk  menetapkan  kebijakan  pengangkatan  masyarakat  adat untuk mengisi kursi tambahan DPRP pada pemilu legislatif 2009 dengan argumentasi bahwa  Otsus  diberikan  untuk  OAP  yang  basisnya  pada  masyarakat  adat, 32 namun Kementerian Dalam Negeri tetap menolak aspirasi BMP.
Setelah pemilu legislatif 2009, Ramses Ohee sebagai ketua umum BMP sekaligus ketua  masyarakat  adat  (Ondofolo)  Heram-Waena  Jayapura,  dan  Yonas  Alfons  Nusi sebagai sekretaris jenderal BMP mengajukan permohonan pengujian Pasal 6 ayat (2) dan Pasal  6  ayat  (4)  UU  21/2001  kepada  Mahkamah  Konstitusi  dengan  maksud  agar  11 (sebelas) kursi tambahan DPRP diisi oleh wakil masyarakat adat. Terdapat dua tujuan atas tuntutan pengangkatan OAP untuk mengisi kursi tambahan DPRP. Pertama , BMP menganggap sebagian anggota DPRP periode 2004-2009 dan mayoritas anggota MRP periode  pertama  tahun  2005-2010  mendukung  aspirasi  pemisahan  Papua  dari  NKRI, karenanya  OAP  pro-NKRI  perlu  terlibat  dalam  lembaga  pemerintahan  Papua  untuk mengimbangi dominasi aspirasi merdeka dalam dinamika politik lokal. Wawancara: 33
“Saat itu, BMP dan kami pemuda dan mahasiswa melihat DPRP dan MRP lebih banyak  diisi  orang-orang  pro  merdeka,  dan  itu  membahayakan  NKRI  yang
32 Wawancara Ketua Dewan Pembina GEMAPI, Jayapura, 02 Desember 2021
33 Ibid.,
diperjuangan  orang  tua  kami,  termasuk  teteh  Ramses  Ohee  sejak  Pepera.  Supaya merdeka tidak mendomiasi maka kami harus ambil kursi afirmasi”.
Kedua,  BMP  menganggap  kebijakan  Otsus  hanya  dinikmati  para  elit pemerintahan lokal, sementara masyarakat adat dan OAP pro-NKRI tidak memperoleh manfaat  sedikitpun.  Penyatuan  Papua  sebagai  bagian  NKRI  dalam  pandangan  BMP merupakan  pilihan  politik  OAP  pada  saat  pelaksanaan  Penentuan  Pendapat  Rakyat (Pepera)  tahun  1969  yang  memilih  bergabung  dengan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI). Sebagai bentuk penghargaan, BMP meminta agar anak cucu mereka yang  tetap  setia  pada  NKRI  perlu  dilibatkan  dalam  pemerintahan  lokal.  Pernyataan ketua BMP. 34
“Kalau tidak ada Pepera. tidak ada Undang -Undang Otsus. harapan penuh dari seluruh anak cucu dari 1.026 orang ini yang menduduki tanah Papua bagian dari negara kesatuan RI. harus kita berikan kesempatan sebagai penghargaan kepada orang-orang adat. orang adat tanah Papua yang menentukan bahwa Irian Barat adalah bagian yang sah dari Republik Indonesia ini”.
Pengujian Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU 21/2001 sesuai permohonan BMP mulai diperiksa Mahkamah Konstitusi pada 7 September 2009 dan pengucapan putusan pada 1 Februari 2010. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan organisasi BMP. Pendapat hukum Mahkamah Konstitusi: 35
“Demi integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan guna memberi manfaat, perlakuan yang adil, kesetaraan, dan kesempatan kepada masyarakat asli Papua, yang didasarkan pada nilai-nilai dasar etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, demokrasi serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban  sebagai  warga  Negara  maka  11  (sebelas)  kursi  untuk  keanggotaan DPRP dengan cara diangkat harus tetap diberikan”.
Pendapat  hukum  Mahkamah  Konstitusi  didasarkan  beberapa  pertimbangan. Pertama , berbagai kebijakan pelaksanaan pembangunan di Papua belum memberikan keadilan dan kesejahteraan terhadap OAP yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan di berbagai sektor kehidupan termasuk di bidang sosial politik. Kedua, realisasi Otsus di Papua  perlu  memperhatikan  aspirasi  OAP  sebagai  salah  satu  upaya  penyelesaian berbagai masalah disintegrasi yang dihadapi negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1999 dan  Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 2000. Ketiga ,  adanya  pengakuan  dan  penghormatan  negara  terhadap  daerah-daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Keempat, pengisian kursi  tambahan DPRP dengan cara diangkat
34 Ramses  Ohee  dalam  Risalah  Sidang  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Perkara  Nomor  116/PUU-VII/2009,  tanggal  04 November 2009, h.32.
35 Pendapat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 paragraf (3.16.8).
merupakan  perlakuan  khusus  untuk  memberikan  peran  kepada  OAP  dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan di Papua untuk menjamin adanya perubahan kualitas OAP, dan kebijakan afirmatif tersebut sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 36
Saat putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan pada 1 Februari 2010, 11 (sebelas) kursi tambahan DPRP periode 2009-2014 telah diisi oleh para wakil partai politik peserta pemilu. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun kursi tambahan sudah diisi anggota  partai  politik  namun  pengangkatan  anggota  DPRP  harus  dilakukan  tetapi hanya berlaku satu kali. Untuk pemilu legislatif berikut dan seterusnya, kursi tambahan DPRP harus diisi melalui pengangkatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), 37 namun pemerintah Papua tidak menyelenggarakan pengangkatan anggota DPRP  periode  2009-2014  karena  Perdasus  belum  terbentuk.  Pimpinan  MRP  periode kedua  telah  meminta  DPRP  untuk  membentuk  Perdasus,  namun  pimpinan  DPRP memilih  untuk  menunda  pengangkatan  hingga  pemilu  legislatif  2014  karena keterbatasan anggaran daerah. Meskipun proses pengangkatan anggota DPRP periode 2014-2019 dilaksanakan pada tahun 2016 dan pelantikan pada 13 Desember 2017, namun pemilihan  anggota  DPRP  pada  pemilu  legislatif  2014  hanya  untuk  mengisi  55  kursi sesuai quota yang ditetapkan KPU.

## Politik Hukum Afirmasi OAP Dalam DPRK
Penambahan kursi DPRK dan pengangkatan OAP untuk menjadi anggota DPRK merupakan  alternatif  kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  yang  menolak  usulan beberapa anggota fraksi dan anggota DPD tentang pembentukan partai politik lokal. Usulan dalam sidang Pansus RUU 2/2021 disampaikan para anggota DPD dan anggota fraksi  DPR  yang  daerah  pemilihannya  berasal  dari  Papua  dengan  maksud  untuk mengakomodir  aspirasi  dan  tuntutan  masyarakat  adat  atas  rendahnya  keterwakilan OAP dalam lembaga DPRD di beberapa kabupaten/kota di Papua. Munculnya tuntutan dan  aspirasi  tersebut  karena  anggota  DPRD  di  beberapa  kabupaten/kota  yang mayoritas penduduknya berasal dari luar Papua sebagaimana Tabel 1 didominasi oleh orang non Papua.
36 Pendapat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 paragraf (3.16.1-3.16.5).
37 Ibid .

## Tabel 1
Jumlah OAP di beberapa DPRD Kabupaten/Kota di Papua
Kabupaten/Kota Jumlah Kursi OAP Kota Jayapura 40 13 Kab. Jayapura 25 7 Kab. Sarmi 20 7 Kab. Boven Digoel 20 4 Kab. Merauke 30 3 Kab. Keerom 20 5

## Sumber: DPRP
Di  Merauke,  masyarakat  adat  memalang  kantor  DPRD  menjelang  pelantikan anggota  DPRD  Merauke  karena  sebelumnya  mereka  telah  meminta  pemerintah  agar menetapkan  kebijakan  pengangkatan  anggota  DPRD  namun  tidak  diakomodir. 38 Di kota  Jayapura,  kekhawatiran  bahwa  suatu  saat  tidak  satu  pun  OAP  yang  menjadi anggota DPRD kabupaten/kota karena jumlah penduduk luar yang datang ke Papua terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahun,  menjadi  bahan  diskusi  bahkan  melalui group watshap. Kekecewaan masyarakat adat diungkapkan John Gobay, anggota DPRP yang diangkat mewakili masyarakat adat, pada sebuah kegiatan diskusi secara online: 39 “Semua  orang  di  dunia  ini  berhak  cari  makan,  tapi  jangan  sampe  makan  tuan tanah yang ada di negeri ini juga. tetapi hal-hal penting untuk mengatur regulasi daerah, untuk mengatur penganggaran, untuk mengatur pengawasan di dalam lembaga legislatif kasih dong kesempatan, baik itu bupati dan wakil bupati orang papua, DPRnya juga orang Papua. Kita ini su terlalu baik”.
Keinginan OAP sebenarnya “menjadi tuan di negeri sendiri” karena mereka yang memiliki hak ulayat atas tanah di Papua. Mereka terbuka dan menerima dengan baik setiap  orang  yang  datang  ke  Papua,  bahkan  hak  ulayat  mereka  tergusur  akibat pembangunan infrastruktur dan peningkatan jumlah penduduk yang datang ke Papua setiap  tahun.  Mereka  hanya  mengharapkan  kebesaran  jiwa  orang  non  Papua  agar membiarkan OAP menjadi pemimpin di atas tanahnya sendiri. Secara normatif, Pasal 28 ayat  (3)  UU  21/2001  mewajibkan  setiap  partai  politik  untuk  memprioritaskan  OAP dalam seleksi dan rekruitmen politik, namun ketentuan tersebut gagal meningkatkan jumlah  OAP  di  sejumlah  DPRD  kabupaten/kota  terutama  daerah-daerah  yang
38 News Potal Jubi, 19 Oktober 2019, https://jubi.co.id/jelang-pelantikan-masyarakat-adat-marind-palang-kantor-dprd- merauke/, diakses 2 Desember 2021.
39 John Gobay (anggota DPRP Periode 2019-2024) melalui diskusi zoom "menimbang Pembentukan Partai Politik Lokal Di  Papua"  yang  diselenggarakan  oleh  Gugus  Tugas  Papua  UGM  tanggal  25  Agustus  2020, https://www.youtube.com/watch?v=s3HiefpNjXc&t=5720s, diakses 02 Desember 2021.
mayoritas  penduduknya  orang  non  Papua.  Menurut  John  Gobay,  rekruitmen  partai politik  dalam  pencalonan  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  yang  lebih  banyak menggunakan politik uang mengakibatkan OAP bukan saja sulit terlibat dalam partai politik tetapi juga sulit terpilih dalam pemilu legislatif. 40
“Fakta DPRD di kabupaten/kota di Papua, ini, kalau model pemilihan yang berisi transaksi  dan  money  politic,  saya  yakin  anak-anak  papua  ini  agak  sulit  akan terpilih. Ini menyebabkan partisipasi anak Papua sangat minim dalam urusan di lembaga parlemen”.
Menjelang  perubahan  kedua  UU  21/2001,  terdapat  dua  aspirasi  dan  tuntutan yang dimunculkan oleh masyarakat asli Papua yaitu pembentukan partai  lokal yang secara  khusus  untuk  OAP,  dan  tuntutan  agar  pengangkatan  anggota  DPRD kabupaten/kota dari unsur OAP diakomodir dalam perubahan kedua UU Otsus Papua. Ketua  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  Papua  dan  anggota  DPRP  dari  unsur masyarakat adat 41 meminta pemerintah agar memberlakukan kebijakan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota, karena kemampuan OAP untuk besaing secara politik sangat  rendah.  Perlunya  mengakomodir  pengangkatan  anggota  DPRK  dalam perubahan  kedua  UU  21/2001  sekaligus  dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya kecemburuan  sosial  yang  kemungkinan  terjadi  di  masa  mendatang,  namun  kedua aspirasi tersebut tidak terntum dalam naskah akademik dan RUU perubahan kedua UU 21/2001 yang diusulkan pemerintah kepada DPR pada 4 Desember 2020. 42
Perubahan  kedua  UU  21/2001  pada  awalnya  terkait  dengan  rencana perpanjangan dana Otsus yang berakir pada bulan November 2021. Dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Perubahan Kedua UU 21/2001 bersama Menteri Dalam Ngeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Keuangan pada 8 April 2021, pemerintah hanya mengusulkan perubahan definisi provinsi Papua, besaran dana Otsus,  dan  penambahan  kewenangan  atas  pemekaran  provinsi,  namun  semua  fraksi memandang  usulan  pemerintah  belum  menjawab  berbagai  masalah  yang  terjadi  di Papua.  Wakil  ketua  Pansus  Yan  Permenas  Mandenas  meminta  pemerintah  agar menerima  usulan  setiap  fraksi  karena  menurutnya  Otsus  bukan  sekedar  pemberian anggaran tetapi perlu memperhatikan kebutuhan nyata OAP. 43 Pemerintah menerima pandangan Pansus dan membuka ruang untuk menerima usulan setiap fraksi termasuk usulan Komite I DPD-RI.
40 Ibid.
41 Humas  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  PAPUA  tanggal  16  Mei  2019,  https://dpr-papua.go.id/anggota-dprp- kursi-otsus-minta-alokasi-kursi-khusus-oap-di-dprd-kabupaten-kota/. diakses 02 Desember 2021.
42 BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 t entang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”, BPHN -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020, h. 108.
43 DPR-RI,  Risalah  Rapat  Kerja Pansus  RUU  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.21 Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tanggal 8 April 2021, h. 11-43.
Salah  satu  materi  yang  dibahas  dalam  rapat  Panja  Pansus  bersama  Tim pemerintah  dari  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, dan Kementerian Keuangan pada 5 Juli 2021 yaitu pembentukan partai politik lokal,  namun  pemerintah  menolak  dengan  mengacu  pada  putusan  Mahkamah Konstitusi: 44 Apabila  membaca  keterangan  pemerintah  yang  disampaikan  kepada Mahkamah Konstitusi dalam proses pemeriksaan permohonan pengurus Partai Papua Bersatu  yang  pernah  dibentuk  oleh  OAP,  alasan  politis  pemerintah  sesungguhnya adalah terkait dengan stabilitas integrasi bangsa. Bagi pemerintah, adanya pihak-pihak tertentu yang menginginkan kemerdekaan Papua sehingga partai politik lokal belum memungkinkan  untuk  diberlakukan  guna  menjaga  stabilitas  keamanan  dan ketentraman serta kedaulatan NKRI. 45
Atas  penolakan  pemerintah  terhadap  usulan  pembentukan  partai  politik  lokal yang  disampaikan  oleh  Pansus  RUU  2/2021,  sehingga  ketua  Pansus  Komarudin Watubun kemudian mengusulkan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota yang sebelumnya bukan sebagai bagian dari agenda pembahasan dalam perubahan kedua UU Otsus Papua. 46
“Jadi afirmasi itu bukan saja soal kasih -kasih uang itu, tapi masalah politik Papua. Usulan  saya  begini,  karena  di  provinsi  itu  juga  ada  pengangkatan  dari  Otsus, kalau memang tidak bisa diberikan dalam partai politik, apakah boleh dikasih saja kursi pengangkatan sampai kabupaten/kota, supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Nanti aturannya kita atu r secara detail”.
Usulan penambahan kursi  DPRK sebanyak ¼ (satu per empat) dari  kursi  yang diisi melalui pemilu, dan pengisian kursi tambahan tersebut diangkat dari unsur OAP mendapat persetujuan dari semua fraksi dalam rapat Pansus 12 Juli 2021. Tujuannya adalah  untuk  memenuhi  aspirasi  dan  tuntutan  yang  sedang  berkembang  di  Papua sesuai  dengan  kebutuhan  nyata  OAP,  yaitu  meningkatkan  jumlah  dan  peran  OAP dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan di tingkat kabupaten/kota di Papua. Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintahan kabupate/kota sangat terkait secara langsung dengan kebutuhan masyarakat akar rumput sehingga keterlibatan OAP dalam pengambilan kebijakan sangat diperlukan, untuk memastikan setiap keputusan dan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten/kota memperhatikan hak-hak OAP. Untuk  menjamin  keterlibatan  OAP  dalam  pengambilan  kebijakan  tingkat kabupaten/kota, maka pengangkatn OAP untuk mengisi kursi tambahan DPRK harus
44 Bahtiar  (Dirjen  Politik  dan  Pemerintahan  Umum  Kemendagri)  dalam  Risalah  Rapat  Panja  Pansus  RUU  Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tanggal 05 Juli 2021, h. 54.
45 Keterangan pemerintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019, paragraf (2.4).
46 DPR-RI, Risalah Rapat Panja Pansus RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001  tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tanggal 05 Juli 2021, h. 58-59.
dilakukan. Pemerintah menerima pengangkatan anggota DPRK sebagai afirmasi OAP bidang politi, 47 sekaligus melindungi dan mendorong adanya peningkatan harkat dan martabat OAP. 48
Berlakunya UU 2/2021, menambah jumlah kebijakan  afirmasi di bidang politik yang secara normatif tercantum dalam UU Otsus Papua. Selain pengangkatan anggota DPRP  dan  DPRK,  terdapat  lembaga  MRP  sebagai  representasi  kultural  OAP, gubernur/wakil  gubernur  harus  orang  asli,  bupati  dan  walikota  harus  OAP,  dan prioritas OAP dalam seleksi dan rekrutmen politik oleh partai politik. Melalui kebijakan afirmasi  politik  sebagaimana  diatur  dalam  UU  2/2021,  OAP  dapat  menjadi  anggota DPRK tanpa walaupun bukan sebagai anggota dan pengurus partai politik, dan tanpa melalui  pemilu  yang  membutuhkan  biaya  politik  yang  cukup  besar.  Meskipun demikian,  berbagai  bentuk  kebijakan  afirmasi  bidang  politik  tersebut  belum sepenuhnya memenuhi tuntutan OAP, krn kebutuhan nyata OAP yang sesungguhnya adalah  menjadi  tuan  di  negeri  sendiri  dengan  tidak  mengabaikan  hak  dan  eksistensi penduduk lain yang menetap di Papua.

## PENUTUP
Kekhususan otonomi Papua terkait DPRP sebenarnya hanya penambahan jumlah anggota,  dan  UU  21/2001  tidak  menyebutkan  pengangkatan  OAP  untuk  menjadi anggota DPRP. Ketentuan pengangkatan anggota DPRP dalam UU 21/2001 mengacu pada sistem pemilu legislatif tahun 1999. Pemilu legislatif 2004 dan pemilu legislatif 2009 tidak  mengenal  pengangkatan  sehingga  pemerintah  tidak  memberlakukan pengangkatan anggota DPRP. Berlakunya pengangkatan anggota DPRP berawal dari tuntutan organisasi BMP sebagai kelompok OAP yang pro integrasi Papua-Indonesia, yang  meminta  pengangkatan  wakil  masyarakat  adat  untuk  mengisi  kursi  tambahan DPRP,  namun  pemerintah  tidak  mengabulkan  aspirasi  mereka.  Pengurus  BMP kemudian  mengajukan  pengujian  Pasal  6  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  UU  21/2001  dan Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonan  tersebut.  Berlakunya  ketentuan pengangkatan  OAP  yang  mewakili  masyarakat  adat  untuk  mengisi  kursi  tambahan DPRP  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  rangka  integrasi  bangsa, pemberian kesempatan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil terhadap OAP.
Afirmasi  dalam  DPRK  dimaksudkan  untuk  memenuhi  tuntutan  sekaligus meningkatkan  harkat  dan  martabat  OAP.  Rendahnya  jumlah  masyarakat  asli  Papua yang  menjadi  anggota  DPRD  di  sejumlah  kabupaten/kota  di  Papua  menimbulkan tuntutan  masyarakat  adat  yang  meminta  pemerintah  agar  mekanisme  pengangkatan
47 DPR-RI,  Risalah  Rapat  Kerja  Pansus  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tanggal 12 Juli 2021, h. 18-77.
48 Penjelasan Umum Paragraf 3 UU No.2 Tahun 2021 .
anggota  DPRP  turut  diberlakukan  di  DPRD  Kabupaten/Kota.  Afirmasi  OAP  dalam DPRK pada awalnya bukan menjadi bagian dari agenda perubahan kedua UU Otsus Papua, tetapi muncul dalam sidang pembahasan Pansus bersama pemerintah. Beberapa fraksi  dalam  Pansus  mengusulkan  pembentukan  partai  politik  lokal  namun  usulan tersebut  tidak  disetujui  pemerintah.  Berhubung  pembentukan  partai  lokal  tidak diakomodir  oleh  pemerintah,  maka  Pansus  mengusulkan  penambahan  kursi  DPRK yang diisi dengan cara diangkat sebagai afirmasi politik, dan usulan tersebut disetujui pemerintah.
Afirmasi politik bagi OAP adalah menjadi tuan di negeri sendiri yang disebabkan adanya  kesenjangan  dalam  berbagai  aspek,  karena  itu  afirmasi  bidang  politik  perlu didukung  dengan  keberhasilan  afirmasi  bidang  ekonomi  yaitu  peningkatan kesejahteraan  OAP.  Terdapat  satu  tuntutan  afirmasi  politik  yang  mesti dipertimbangkan  pemerintah  yaitu  afirmasi  OAP  untuk  menduduki  jabatan  wakil bupati dan wakil walikota karena menjadi kebutuhan nyata masyarakat adat, bahwa orang yang menjadi pemimpin di suatu kabupaten/kota di Papua harus orang asli atau anak adat dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Pemberlakuan kebijakan tersebut akan mampu mengurangi kecemberuan sosial. Apabila mempertimbangkan stabilitas integrasi bangsa dalam kebijakan afirmasi bidang politik, sebaiknya pemerintah tidak melihat  masyarakat  Papua  dalam  dua  haluan  ideologi  pro-NKRI  dan  pro-merdeka, tetapi perlu juga memperhatikan bahwa terdapat aspirasi kelompok masyarakat yang murni memperjuangkan pemberdayaan dan perlindungan hak tradisional masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Lev,  Daniel  S. Hukum  dan  Politik  di  Indonesia  (Kesinambungan  dan  Perubahan) .  Cet.  I. Jakarta: LP3ES, 1990.
Manan,  Bagir. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah .  Cet.  IV.  Yogyakarta:  PSH-Fakultas Hukum-Universitas Islam Indonesia, 2005.
MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum di Indonesia . Cet. III. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
Sabarno,  Hari. Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa:  Untaian  Pemikiran
Otonomi Daerah . Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Saragih, Bintan Regen. Politik Hukum . Cet. I. Bandung: CV. Utomo, 2006.
Sumule, Agus, and Agus Sumule. Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua .
Gramedia Pustaka Utama, 2003.

## Jurnal
Ave Lefaan, Heru Nugroho, and Mudiono. “Etnosentrisme dan Politik Representasi di Era  Otonomi  Khusus  Papua.” Majalah  Ilmiah  Pembelajaran Khusus  (2012):  1 – 18. https://journal.uny.ac.id/index.php/mip/article/view/2801.
Bhakti, Ikrar Nusa, and Natalius Pigay. “Menemukan Akar Masalah dan Solusi  Atas Konflik Papua: Supenkah?” Jurnal Penelitian Politik 9, no. 1 (2016): 18.
Heriyanto, Albertus. “Kepemimpinan Balim Dalam Masyarakat Multikultur.” Limen 15, no.  1,  Oktober  (2018):  84 – 118.  Accessed  January  4,  2022.  http://stft- fajartimur.ac.id/jurnal/index.php/lim/article/view/18.
Jamal,  Ode,  and  Yan  Dirk  Wabiser.  “Kontroversi  Realisasi  Kursi  Afirmasi  Anggota Legislatif Dalam Otonomi Khusus Papua.” LIPI-Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indoenesia
45, no. 2 (n.d.): 185 – 193.
Lopulalan, Joseph Eliza. “Jati Diri Orang Asli Papua Dalam Pusaran Otonomi Khusus d i Provinsi Papua Barat.” SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 15, no. 1 (2018): 37 – 49.
Ronsumbre, Nelwan, and M ohammad Benny. “Keberadaan Perwakilan Wilayah Adat di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Dalam Perspektif Kontrak Sosial Dan Dalam Perspektif Representasi d i Provinsi Papua.” Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik 1, no. 2 (February 1, 2018): 67 – 74. http://journal.unpad.ac.id/responsive/article/view/20676.
Ronsumbre,  Nelwan,  Nandang  Alamsah  Deliarnoor,  and  Rahman  Mulyawan.
“Eksistensi dan  Kinerja  Legislatif  Dari  Unsur  Perwakilan  Wilayah  Adat  Dalam Perspektif  demokrasi  Deliberatif  d i  Papua.” Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan 6,  no.  1  (February  29,  2020):  188 – 202.  https://jurnal.unigal.ac.id/ index.php /moderat/article/view/3273.
Ronsumbre,  Nelwan,  and  Dede  Sri  Kartini.  “Perwakilan  Masyarakat  Ada t  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  Papua:  Dinamika  dan  Relevansi  Pembentukan  dengan Penguatan Demokrasi Deliberatif.” Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 6, no.
2  (May  31,  2020):  331 – 349.  https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/ article/ view/3400.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomo IV Tahun MPR 1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
Ketapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XVII/2019. BPHN  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  “Hasil  Penyelarasan  Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua.”  BPHN -Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia,  2020.  https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ- 20210416-100424-2303.pdf.
DPR- RI. “Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang -Undang Tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus Bagi Provinsi Papu a, Tanggal 12 Juli,” 2021. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211122-015010- 7245.pdf.
———. “Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tanggal 8 April 2021.” DPR-RI, 2021. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ- 20211122-015709-6370.pdf.
———. “Risalah Rapat Panja Pansus RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 20001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tanggal 05 Juli 2021,” 2021.  https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211122-125753- 1079.pdf.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 116/PUU-VII/2009.

## Sumber Lain
Ave Lefaan, Heru Nugroho, and Mudiono. “Etnosentrisme dan Politik Representasi di Era Otonomi Khusus Papua.” Majalah Ilmiah Pembelajaran Khusus (2012): 1 – 18. https://journal.uny.ac.id/index.php/mip/article/view/2801.
Bhakti, Ikrar Nusa, and Natalius Pigay. “Menemukan Akar Masalah dan Solusi  Atas Konflik Papua: Supenkah?” Jurnal Penelitian Politik 9, no. 1 (2016): 18.
Heriyanto, Albertus. “Kepemimpinan Balim Dalam Masyarakat Multikultur.” Limen 15, no.  1,  Oktober  (2018):  84 – 118.  Accessed  January  4,  2022.  http://stft-
fajartimur.ac.id/jurnal/index.php/lim/article/view/18.
Jamal,  Ode,  and  Yan  Dirk  Wabiser.  “Kontroversi  Realisasi  Kursi  Afirmasi  Anggota Legislatif  Dalam  Otonomi  Khusus  Papua.” LIPI-Majalah  Ilmu-Ilmu  Sosial Indoenesia 45, no. 2 (n.d.): 185 – 193.
Lopulalan, Joseph Eliza. “Jati Diri Orang Asli Papua Dalam Pusaran Otonomi Khusus d i Provinsi Papua Barat.” SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 15, no. 1 (2018): 37 – 49.
Ronsumbre, Nelwan, and Mohammad Benny. “Keberadaan Perwak ilan Wilayah Adat di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua  (DPRP)  Dalam  Perspektif  Kontrak Sosial dan  Dalam  Perspektif  Representasi  d i  Provinsi  Papua.” Responsive:  Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik 1, no. 2  (February  1,  2018):  67 – 74.  http://journal.unpad.ac.id/responsive/ article/view/20676.
Ronsumbre,  Nelwan,  Nandang  Alamsah  Deliarnoor,  and  Rahman  Mulyawan.
“Eksistensi dan Kinerja Legislatif Dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif  Demokrasi  Deliberatif  d i  Papua.” Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan 6, no. 1 (February 29, 2020): 188 – 202. https://jurnal.unigal.ac.id/ index.php/moderat/article/view/3273.
Ronsumbre,  Nelwan,  and  Dede  Sri  Kartini.  “Perwakilan  Masyarakat  Adat di  Dewan Perwakilan  Rakyat  Papua:  Dinamika  dan  Relevansi  Pembentukan  Dengan Penguatan Demokrasi Deliberatif.” Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 6, no.
2  (May  31,  2020):  331 – 349.  https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/ article/view/3400.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomo IV Tahun MPR 1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
Ketapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XVII/2019.

## BPHN  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  “Hasil  Penyelarasan  Naskah
Akademik RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.” BPHN -Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, 2020. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ- 20210416-100424-2303.pdf.
DPR- RI. “Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang -Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tanggal 12 Juli,” 2021. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211122-015010- 7245.pdf.
———. “Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua,  Tanggal  8  April 2021.” DPR -RI, 2021. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-
20211122-015709-6370.pdf.
———. “Risalah Rapat Panja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun  20001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua,  Tanggal  05  Juli
2021,” 2021. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS -RJ-
20211122-125753-1079.pdf.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 116/PUU-VII/2009.

## Sumber Lain
Papua Strategic Policy Forum. Menimbang Pembentukan Partai Politik Lokal di Papua
- YouTube.” Accessed December 30, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=s3HiefpNjXc&t=5720s. Harian Jubi Papua. “Jelang Pelantikan, Masyarakat Adat Marind Palang Kantor DPRD
Merauke  - I  Papua.”  Accessed  December  2,  2021.  https://jubi.co.id/jelang - pelantikan-masyarakat-adat-marind-palang-kantor-dprd-merauke/.
Dewan Perwakilan  Rakyat  Papua.  “Anggota  DPRP  Kursi  Otsus Minta Alokasi  Kursi
Khusus OAP Di DPRD Kabupaten/Kota - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA.” Accessed December 30, 2021. https://dpr -papua.go.id/anggota-dprp- kursi-otsus-minta-alokasi-kursi-khusus-oap-di-dprd-kabupaten-kota/.