BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA
Srikam Abdullah 1 , Anwar Cengkeng 2 , Sirajuddin 3

## ABSTRAK
Dalam penelitian ini terdapat tiga  pokok permasalahan, yakni 1) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan  hukum  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  di Indonesia?, 2) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011  tentang  Bantuan  Hukum?,  3)  Bagaimanakah  politik  hukum  terhadap  bantuan  hukum  di  daerah  pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Selanjutnya,  penelitian  ini  menghasilkan,  1)  bantuan  hukum diterapkan  mulai  zaman  kolonial  sebagai  perwujudan  keadilan;  2)  Undang-undang  nomor  16  tahun  2011 tentang  Bantuan  Hukum  merupakan  amanat  daripada  konstitusi  yang  dimaknai  bahwa  bantuan  hukum  ini merupakan salah satu bentuk hak asasi  manusia;  dan 3) dalam konteks perda perihal bantuan  hukum, tidak semua daerah memiliki Perda tentang Bantuan Hukum, sejak diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Secara kuantitas, ini masih jauh dari memadai untuk dapat memperluas layanan dan menjangkau seluruh masyarakat miskin di Indonesia.

## Kata Kunci : Politik Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin

## ABSTRACT
In this study, there are three main problems, namely 1) How was the legal politics of legal aid before the enactment of Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid in Indonesia? 2) What is the legal politics of legal aid according to Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid?, 3) What is the legal politics of legal aid in the regions after the enactment of Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid?. The research method used is a normative juridical research method. Furthermore, this research resulted in, 1) legal aid was applied from the colonial era  as  an  embodiment  of  justice;  2)  Law  number  16  of  2011  concerning  Legal  Aid  is  a  mandate  from  the constitution which means that legal aid is a form of human rights; and 3) in the context of local regulations on legal aid, not all regions have had local regulations on legal aid, since the enactment of the legal aid law. In terms of quantity, this is still far from sufficient to be able to expand services and reach all poor people in Indonesia.
Keywords: Political Law, Legal Aid, Poor Communities

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga  negaranya. 4 Sebagai  negara  yang menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  adalah menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.”
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
2 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
3 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
4 Suyogi Imam Fauzi, et. al ., Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin , Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 52.
Sebagaimana sebuah negara hukum, perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia ( human  rights )  harus  dimuat  dalam  konstitusi negara  dalam  hal  ini  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945),  sehingga  beberapa  pasal  dalam  UUD 1945  memuat  tentang    perlindungan  hak  asasi manusia. Salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang  mengatur  bahwa  “segala  warga  negara
bersamaan  kedudukannya  didalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”, dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 “fakir miskin dan anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara.” 5 Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari  setiap  individu  atau  warga  negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi  logis  dari  penetapannya  sebagai negara hukum. 6 Salah satu kebijakan yang dapat diambil  negara  untuk  melaksanakan  Pasal  27 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 adalah dengan memberikan bantuan hukum bagi warga miskin  dan  kurang  beruntung,  dikarenakan bantuan  hukum  merupakan  hak  setiap  warga negara.
Dasar pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum sebagai hak setiap  warga  negara,  adalah  bahwa  negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum  sebagai  sarana perlindungan  hak  asasi  manusia.  Sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.
Hal  ini  yang  menjadi  dasar  pemberian bantuan  hukum  oleh  negara  adalah  negara bertanggungjawab  terhadap  pemberian  bantuan hukum  bagi  orang  miskin,  sebagai  perwujudan akses  terhadap  keadilan (acces  to  justice) dan persamaan di depan hukum (equality before the law). Oleh  sebab  itu,  negara  mempunyai kewajiban  untuk  menyelenggarakan  bantuan hukum  bagi  masyarakat  miskin.  Salah  satu politik  hukum  negara  untuk  menyelenggarakan bantuan  hukum,  adalah  dengan  menciptakan atau membentuk regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan  bantuan  hukum  bagi  masyarakat miskin.  Sejak  tahun  2011  negara  telah mengesahkan  dan  mengundangkan  Undang-
5 Lihat  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945.
6 Sri Rahayu Wilujeng, “ Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis ”, Jurnal Humanika, Vol. 18 No.  2  Edisi  Juli-Desember  2013,  Fakultas  Ilmu  Budaya UNDIP: Semarang, hlm. 162.
Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum  (UUBH).  Undang-undang  ini  menjadi payung hukum penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah: 7 a. Menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. Mewujudkan  hak  konstitusional  segala warga  negara  sesuai  dengan  prinsip persamaan di dalam hukum;
c. Menjamin  kepastian  penyelenggaraan bantuan  hukum  dilaksanakan  secara merata  di  seluruh  wilayah  negara Republik Indonesia;
d. Mewujudkan  peradilan  yang  efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan  Pasal  2  menyatakan  semuanya ini  dilaksanakan  berdasarkan  asas  keadilan, persamaan kedudukan didalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.
Di Indonesia bantuan hukum sebagai suatu legal institusion (lembaga  hukum)  semua  tidak dikenal  dalam  sistem  hukum  tradisional,  dia baru dikenal sejak masuknya atau diberlakukannya  sistem  hukum  Barat  di Indonesia.
Adnan
Buyung Nasution 8 menyatakan  bahwa  bantuan  hukum  secara formal  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848  ketika  Belanda  terjadi  perubahan  besar dalam  sejarah  hukumnya.  Berdasarkan  asas konkordinasi, maka dengan firman Raja tanggal 16  Mei  1848  Nomor  1,  perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diperlakukan buat Indonesia (waktu itu bernama Hindia  Belanda),  antara  lain  peraturan  tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan  ( Reglement  op  de  Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie ) atau yang
7 Febri  Handayani, Bantuan  Hkum  Di  Indonesia , (Yogyakarta, 2016), hlm. 31.
8 Bambang  Sunggono, et.  al ., Bantuan  Hukum  dan Hak Asasi Manusia , (Bandung, 2009), hlm. 41.
lazim  diangkat  dengan  RO.  Mengingat  baru dalam  peraturan  hukum  itulah  diatur  untuk pertama  kalinya  "Lembaga  Advokat",  maka dapatlah  diperkirakan  bahwa  bantuan  hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada  tahun-tahun  itu,  dan  hal  itupun  baru terbatas  bagi  orang-orang  eropa  saja  di  dalam peradilan Raad  van  justitie .  Sementara  itu advokat  pertama  Indonesia  adalah  Mr.  Besar Mertokoesomo  yang  baru  membuka  kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923. 9 Dalam  hukum  positif  Indonesia  soal bantuan  hukum  ini  sudah  lama  diatur  dalam pasal  250  HIR.  Menurut  pasal  ini  advokat diminta  bantuan  hukumnya  apabila  ada permintaan  dari  orang  yang  dituduh  serta diancam  dengan  hukuman  mati.  Dengan demikian  pasal  250  HIR  tidak  mewajibkan advokat  untuk  memberikan  bantuan  hukum kepada  orang  yang  dituduh  atau  diancam hukuman  mati.  Pasal  250  HIR  tersebut,  juga lebih ditujukan kepada mereka yang bergolongan  kewarganegaraan  Eropa  atau Belanda,  pasal  ini  sarat  dengan  warna  unsur diskriminasi rasial. 10 Jadi, Pasal 250 HIR dalam prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda  dibandingkan  bangsa  Indonesia.  Daya laku pasal ini terbatas bila para advokat tersedia dan  bersedia  membela  mereka  yang  terkait dengan  perkara  pidana  serta  dituduh  dan diancam  hukuman  mati  dan  atau  hukuman seumur hidup.
Hingga  saat  ini,  bantuan  hukum  yang sekarang  ada  di  Indonesia  ini  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan  hukum.  Pastinya  pengaturan  ini  tidak serta merta ada dan lahir dari sebuah pemikiran belaka,  namun  melainkan  pengaturan  ini  lahir karena  adanya  suatu  kebutuhan  terhadap masyarakat  di  Indonesia.  Landasan  filosofis, empiris,  serta  politik  hukum  yang  ada merupakan sebuah landasan adanya pengaturan tentang  bantuan  hukum  ini.  Substansi  dari
9 Ibid, hlm. 24-25
10 Ibid., hlm. 42
11 Frans  Hendra  Winarta, Pro  Bono  Publico,  Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum , (Jakarta, 2009) hlm. 2
regulasi (adanya UUBH) tersebut mengharuskan para  penegak  hukum  terutama  advokat  sebagai pemberi  bantuan  hukum  untuk  memberikan bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  bagi  rakyat miskin  di  Indonesia,  terlebih  lagi  kewajiban tersebut  merupakan  kewajiban  secara  normatif bagi  advokat  sebagai officium  nobile (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun  2003  tentang  Advokat  (selanjutnya disebut  UU  Advokat)  untuk  memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu,  ras,  etnis,  keyakinan  politik,  strata sosial, ekonomi dan gender. 11
Namun, kesadaran masyarakat akan bantuan  hukum  atau  a ccess  to  law  and  justice cenderung  memprihatinkan,  berdasarkan  data dari  suatu  penelitian  menyatakan  bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah, telah  dilakukan  penelitian  kuantitatif  secara nasional  menunjukan  bahwa  56%  masyarakat tidak  dapat  menunjukan  satu  contoh  hak  yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%). 12
Berdasarkan  hal  tersebut,  terdapat  suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan  optimal  sehingga  dari  regulasi  tersebut belumlah mewujudkan access to law and justice bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan  suatu  persoalan  dalam  penerapan bantuan  hukum  yang  harus  dicari,  diteliti  dan diberikan  suatu  solusi  agar  penerapan  bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang dipaparkan  di  atas,  maka  diperoleh  beberapa perumusan masalah diantaranya: Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang  Bantuan  Hukum  di  Indonesia?,  2) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan
12 Op.  Cit., Suyogi  Imam  Fauzi,  hlm.  53,  mengutip Supra, Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan  di  Indonesia, Justice  for  the  Poor  Project  The World Back : Jakarta, hlm. 6
hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011  tentang  Bantuan  Hukum?,  dan  3) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum  di  daerah  pasca  berlakunya  Undang- Undang  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum?.    Sejalan  dengan  rumusan  masalah yang  telah  ditentukan,  maka  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  1)  untuk  mengidentifikasi politik hukum terhadap bantuan hukum sebelum Undang-Undang  No.  16  tahun  2011  tentang Bantuan Hukum, 2) Untuk menganalisis politik hukum  terhadap  bantuan  hukum  menurut Undang-Undang  No.  16  tahun  2011  tentang Bantuan Hukum, dan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis  politik  hukum  terhadap  bantuan hukum di daerah menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Yang melatarbelakangi  penelitian  ini  adalah  seperti apa  politik  hukum  bantuan  hukum  dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian ini  hanya  ditujukan  pada  peraturan  tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan. Metode pendekatan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif  kualitatif,  yang  merupakan  suatu metode untuk memperoleh gambaran mengenai suatu  permasalahan  yang  dibahas  berdasarkan analisis  yang  diuji  melalui  norma-norma  dan kaidah-kaidah hukum. selanjutnya dapat diperoleh  gambaran  dari  permasalahan  yang telah ditelti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bantuan  Hukum  Sebelum  Berlakunya Undang-Undang  No.  16  Tahun  2011 tentang Bantuan Hukum Bantuan  hukum  adalah  salah  satu  upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan termiskin  rakyat  kita.  Orang  kaya  sering  tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya.
Kekayaan  memberikan  perlindungan  hukum yang  lebih  aman  dan  juga  melestarikan ketidakadilan  hukum  antara  si  kaya  dan  si miskin maka dari itu ada anggapan bahwasannya hukum  itu  tumpul  keatas  dan  tajam  kebawah. Dalam  medan  berpikir  seperti  inilah  harus memandang  gerakan bantuan hukum itu sangat penting demi pengupayaan perjuangan terhadap rakyat  miskin.  Dari  berbagai  sudut  pandang yang  ada  maka  sudah  pantas  bahwasannya tujuan bantuan hukum itu perlu diperluas, tidak saja  terbatas  pada  bantuan  hukum  individual tetapi  juga  strukturalnya  dan  tidak  saja  di wilayah urban tetapi juga rural maksudnya tidak hanya  di  perkotaan  tetapi  di  pedesaan  karena masyarakat  yang  disebut  sebagai  subjek  untuk mendapatkan  hak  menerima  bantuan  hukum. Kesalahan gerakan bantuan hukum di Indonesia selama  ini  adalah  karena  gerakan  bantuan hukum kita terlalu individual dan bersifat kota.
Dari  sebuah  deskriptif  tersebut  jelas bahwasanya  bantuan  hukum  itu  kurang  merata padahal bantuan hukum di negara Indonesia ini sudah  dimulai  pada  tahun  1500  yang  lalu  dan pengaturan-pengaturan  selama  ini  yang  ada memiliki  alasan-alasan  tersendiri  atau  adanya tujuan  tertentu  yang  dapat  dimaksud  sebagai politik hukum dari bantuan hukum tersebut.
Dasar  Pemberian  Bantuan  Hukum  Di Indonesia  terdapat  pada,  1)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP);  2) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata (HIR/RBG)  Pasal  237  HIR/273  RBG;  3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara cuma-Cuma; 5) Intruksi Menteri Kehakiman RI No.  M  01-UM.08.10  Tahun  2006,  tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum; 6) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu  Melalui  Pengadilan  Negeri  dan Peradilan  Tata  Usaha  Negara;  dan  7)  Surat
Edaran  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan Umum  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  No. D.Um.08.10.10  tanggal  12  Mei  1998  tentang JUKLAK  Pelaksanaan  Bantuan  Hukum  Bagi Golongan  Masyarakat  Yang  Kurang  Mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Lebih jauh, arti dan tujuan program bantuan hukum  di  Indonesia  adalah  sebagaimana tercantum  dalam  anggaran  dasar  Lembaga Bantuan  Hukum  (LBH)  karena  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahannya sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  yang membutuhkannya;  2)  Membidik  masyarakat dengan  tujuan  membutuhkan  dan  membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum; dan  3)  Mengadakan  pembaharuan  hukum  dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang. Adapun  tujuan  Program  Bantuan  Hukum  yaitu berkaitan  dengan  aspek-aspek  yakni  perihal aspek  kemanusiaan  dan  aspek  peningkatan kesadaran hukum.
Bantuan hukum ini diberikan kepada orang yang tidak mampu, agar mereka bisa memperoleh  keadilan  sama  dengan  orang  yang ekonominya  sudah  mampan  di  dalam  suatu masyarakat. Hal ini selaras dengan acces to legal counsel sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam UN  Declaration  of  Human  Rights, di mana  setiap  orang  yang  dituntut  di  hadapan hukum  berhak  didampingi  oleh  seorang  atau lebih  advokat.  Dalam  hal  terjadi  sengketa  atau perselisihan  antara  seorang  yang  mampu  dan yang  tidak  mampu,  maka  si  miskin  dapat memperoleh  keadilan  melalui  pembelaan  dari seorang  pembela  umum  ( public  defender ) melawan  si  kaya  yang  dibela  adalah  advokat profesional.
Sesungguhnya, keberadaan lembaga bantuan  hukum  sangat  penting  di  tengah masyarakat  mengingat  prinsip  persamaan  di depan  hukum  atau equality  before  the  law . Selain dijamin dalam pasal 6 UN Declaration of Human  Rights (Deklarasi  Umum  Hak  Asasi Manusia  yang  dicetuskan  di  San  Fransisco tanggal  10  Desember  1948),  juga  disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Oleh karena itu, pembelan bagi orang tidak mampu  baik  itu  di  dalam  ataupun  di  luar pengadilan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan bukan  sekedar  pertolongan.  Sesungguhnya pengabaian  hak-hak  orang  yang  tidak  mampu justru akan dapat mengakibatkan gejolak sosial yang  tidak  perlu.  Lembaga  Bantuan  Hukum, sebenarnya  adalah  alat  peredam  yang  ampuh akan kemungkinan terjadinya gejolak sosial dan ketidakpuasan  kaum  miskin  yang  biasanya terlupakan.
Berdasar  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sekarang ini,  meskipun  bukan  sebagai  undang-undang khusus  tentang  bantuan  hukum,  namun  di dalamnya  dibuat  beberapa  pasal  dan  ayat mengatur  tentang  bantuan  hukum,  terutama dalam bab VII Pasal 67 sampai dengan Pasal 74. Dalam  pasal-pasal  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang bantuan hukum tersebut diatur mengenai hak memperoleh banatuan hukum, saat memberikan  bantuan  hukum,  pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dan wujud darpada bantuan hukum.
Selanjutnya, bantuan hukum yang terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 Tentang  Advokat  ini  merupakan  penjelasan yang  lebih  rinci  dari  bantuan  hukum  yang terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP).  Di  dalam  undang- undang nomor 18 tahun 2003 ini ada 13 bab dan 36  pasal,  diantara  bab-bab  dan  pasal-pasal tersebut mengatur tentang advokat, pengawasan hak  dan  kewajiban  advokat,  honorarium, bantuan  hukum  cumacuma,  advokat  asing, atribut,  kode  etik  dan  dewan  kehormatan advokat, serta organisasi advokat.
Sejak  berlakunya  undang-undang  advokat, maka  semua  istilah  yang  diberikan  kepada profesi  hukum,  seperti  advokat,  pengacara, penasehat  hukum,  konsultan  hukum  ataupun istilah  lain,  seperti  kuasa  hukum  dan  pembela disepakati  menjadi  satu  istilah  yaitu  advokat. Seiring  berjalannya  waktu,  pemerintah  saat  itu berencana  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah (PP)  yang  mengatur  kewajiban  advokat  untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
(prodeo).  Pemberian  bantuan  hukum  ini ditujukan  kepada  pencari  keadilan  yang  tidak mampu  yang  merupakan  amanat  Pasal  22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi :
“Advokat  wajib  memberikan  bantuan hukum  secara  cuma-cuma  kepada  pencari keadilan yang tidak mampu”.
2. Politik Hukum terhadap Bantuan
Hukum menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Dalam  upaya  mendapatkan  keadilan, khususnya  dalam  menghadapi  sebuah  perkara hukum,  tidak  jarang  seseorang  harus  meminta bantuan  kepada  individu  lainnya.  Secara profesional bantuan ini biasanya diberikan oleh seorang  pengacara  atau  advokat.  Seorang advokat  biasanya  akan  menganalisa  posisi perkara yang dihadapi individu peminta bantuan atau klien. Kemudian, advokat akan memberikan  tawaran  tindakan  hukum  yang dapat dilakukan baik secara litigasi maupun non- litigasi. Pemberian jasa hukum secara profesional ini tentu tidak lepas dari tarif biaya yang  harus  dibayar  oleh  klien  kepada  advokat. Bila  pilihan  advokasi  yang  dilakukan  adalah melalui proses litigasi di pengadilan, maka klien tentu  akan  mengeluarkan  biaya  tambahan, sehingga  tidak  mengherankan  bila  dalam mengurus sebuah perkara seorang individu dapat mengeluarkan  biaya  hingga  milyaran  rupiah. Hal semacam ini merupakan kendala yang telah ada sejak lama dan masih terus dirasakan hingga hari ini.
Bila seluruh proses untuk mendapatkan jasa pendampingan  hukum  harus  mengeluarkan biaya  yang  tidak  sedikit,  maka  secara  tidak langsung  telah  menutup  akses  atas  jaminan keadilan  terhadap  beberapa  pihak.  Pada  masa raja-raja inggris dikisahkan Alice seorang anak perempuan  miskin  yang  dituntut  di  depan persidangan  menghadap  kepada  sang  raja.  Ia mengadukan kesusahannya menghadapi tuntutan Thomas karena tidak ada satupun orang
13 Mauro  Cappelletti, et.  al ,  “ The  Emergence  of  a Modern  Theme  in  Legal  Aid:  Modern  Themes  and Variations ,” Stanford Law Review 24 (1972)
yang membantunya dan ia terlalu miskin untuk membayar biaya seorang pembela hukum “ Alice can get no justice at all, seeing that she is poor and this thomas is rich ”. Dari kisah inilah sajak curia pauperibus clausa est (Pengadilan tertutup bagi kaum miskin) populer dan memicu banyak pihak mencari solusi dari permasalahan ini. 13
Konsep bantuan hukum nampaknya menjadi  jawaban  atas  permasalahan  tersebut. Konsep  ini  muncul  erat  kaitannya  dengan pemenuhan akses atas keadilan khususnya bagi masyarakat miskin dan marginal. Bahkan, secara tegas dinyatakan bahwa konsep bantuan hukum merupakan  salah  satu  alternatif  terbaru  yang dimunculkan dalam upaya melindungi si lemah dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh si kuat ( to  hold  back  the  strong  from  oppressing  the weak ).
Bantuan  hukum  secara  sederhana  dapat dipahami  sebagai  segala  upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  memenuhi  hak-hak  kaum miskin dan marginal. Kegiatannya dapat berupa apa saja, pemberi bantuan pun dapat siapa saja selama  dapat  mengubah  struktur  timpang  yang menjerat  si  miskin,  sehingga  dapat  terlihat bahwa konsep bantuan hukum yang berkembang saat  ini  lebih  menitikberatkan  pada  tujuannya untuk menjamin hak kaum miskin dan marginal, dan  tidak  terlalu  mempersoalkan  prosedur ataupun  cara  yang  dilakukan  untuk  mencapai tujuan tersebut.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1  angka  1  dinyatakan  bahwa  Bantuan  Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan  Hukum  secara  cuma-cuma  kepada Penerima  Bantuan  Hukum.  Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut bertujuan untuk: 14 a. Menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
b. Mewujudkan  hak  konstitusional  segala warga  negara  sesuai  dengan  prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
14 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalah  dan Penerapan KUHP (Jakarta, 2002), hlm. 334
c. Menjamin  kepastian  penyelenggaraan Bantuan  Hukum  dilaksanakan  secara merata  di  seluruh  wilayah  Negara Republik Indonesia; dan
d. Menjamin  kepastian  penyelenggaraan Bantuan  Hukum  dilaksanakan  secara merata  di  seluruh  wilayah  Negara Republik Indonesia. 48)
Dalam  Penjelasan  umum  Undang-Undang bantuan hukum ini, dijelaskan bahwa selama ini, pemberian  bantuan  hukum  yang  dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses  keadilan  karena  terhambat  oleh ketidakmampuan  mereka  untuk  mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.
Dalam  keberlakuannya  Undang-undang No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum, banyak sekali peningkatan pada arah pengaturan baik  dan  bersifat  melindungi  pada  masyarakat miskin.  Untuk  lebih  jelasnya,  maka  akan diuraikan  perihal  landasan-landasan  daripada adanya undang-undang tersebut.
Berbicara  perihal  Undang-undang  No.  16 Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  maksud dan  tujuan  secara  rinci  telah  dijelaskan  dalam konsiderans  UU  No.  16  Tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum.  secara  garis  besar,  bantuan hukum  merupakan  jasa  yang  diberikan  oleh pemberi  bantuan  hukum  secara  Cuma-Cuma kepada  penerima  bantuan  hukum.  penerima bantuan  hukum  adalah  orang  atau  kelompok orang  miskin,  sedang  kan  pemberi  bantuan hukum  adalah  lembaga  bantuan  hukum  atau organisasi  kemasyarakatan  yang  memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun  2011.  Bantuan  Hukum  dilaksanakan berdasarkan asas: 15 a. Keadilan;
b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. Keterbukaan;
d. Efisiensi;
e. Efektivitas; dan
f. Akuntabilitas
48) Ibid ., hlm. 29-30
15 Lihat  Pasal  2  UU  No.  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum.
Maksud dari asas keadilan adalah menempatkan  hak  dan  kewajiban  setiap  orang secara  proporsional,  patut,  benar,  baik,  dan tertib.  Asas  persamaan  kedudukan  di  dalam hukum  adalah  bahwa  setiap  orang  mempunyai hak  dan  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum serta  kewajiban  menjunjung  tiggi  hukum.  asas keterbukaan  adalah  memberikan  akses  kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap,  benar,  jujur  da  tidak  memihak  dalam mendapatkan  jaminan  keadilan  atas  dasar  hak secara  konstitusional.  Asas  efisiensi  adalah memaksimalkan  pemberian  bantuan  hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan  pemberian  bantuan  hukum  secara  tepat. Selanjutnya  asas  akuntabilitas  adalah  bahwa setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan penyelenggaraan  bantuan  hukum  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Selanjutnya  pada  Pasal  3  Undang-Undang No.  16  ahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum dijelaskan  Tujuan  Bantuan  Hukum  itu  sendiri, yakni: 16
a. menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi penerima bantuan hku;
b. mewujudkan  hak  konstitusional  segala warga  negara  sesuai  dengan  prinsip persamaan kedudukan di dalam hukm;
c. menjamin  kepastian  penyelenggaraan bantuan hukum Indonesia; dan
d. mewujudkan  peradilan  yang  efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Bantuan  Hukum  Di  Daerah  Pasca Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16

## Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Di  dalam  UU  No  16  Tahun  2011  jelas disebutkan  bahwa  peran  pemerintah  dalam  hal ini  pemerintah  daerah  dalam  memberi  bantuan hukum  adalah  hanya  sebatas  memberikan bantuan dana atau pembiayaan bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Bantuan  pembiayaan  dari  pemerintah  kepada
16 Lihat  Pasal  3  UU  No.  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum.
masyarakat  miskin merupakan  kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan hukum  dan  pemenuhan  hak  bagi  masyarakat miskin  demi  terwujudnya  keadilan.  Dengan demikian permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah dengan membetuk dasar hukum  atau  Perda  tentang  Bantuan  hukum sehingga  Pemerintah  Daerah  wajib  dan  ada dasar untuk memberikan bantuan hukum dalam hal  pembiayaan  bagi  masyarakat  miskin  yang sedang berhadapan dengan hukum.
Dengan demikian implikasi dari adanya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini bagi  daerah  ialah  munculnya  Peraturan- Peraturan  Daerah  yang  mengatur  lebih  lanjut terkait  dengan  mekanisme  dalam  pemberian bantuan hukum. Implikasinya di daerah ialah:
a. Terwujudnya  batasan  dan  hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban,  dan  kewenangan  seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
b. Terwujudnya  sistem  penyelenggaraan bantuan  hukum  yang  layak  sesuai dengan  asas-asas  umum  pemerintahan dan korporasi yang baik;
c. Terpenuhinya penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan hukum.
Namun bantuan hukum secara implementasi  di  masyarakat  terdapat  suatu kejanggalan  yang  pada  akhirnya  menyebabkan suatu  persoalan-persoalan  pada  penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya access to law  and  justice bagi  rakyat  miskin.  Terdapat beberapa persoalan yang menghambat penerapan  bantuan  hukum  bagi  rakyat  miskin, yaitu:
a. Kerangka Hukum Normatif Pemberian Bantuan Hukum yang Tidak Bekerja
17 Donny  Ardyanto, Peran  Pemerintah  Daerah dalam Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan dan Bantuan Hukum , https://www.tifafoundation.org/peran-pemerintah-
b. Kurangnya Kesadaran Hukum dalam
Rakyat Miskin
c. Akses Menuju Peradilan Hanya Bersifat Formalitas
d. Diskriminasi dan Prosedur yang Rumit dalam Pendanaan Bantuan Hukum
e. Belum Adanya Pengawasan dalam
Penerapan Bantuan Hukum
Dalam  konteks  perda  perihal  bantuan hukum,  tidak  semua  daerah  memiliki  Perda tentang Bantuan Hukum, sejak diberlakukannya UU  Bantuan  Hukum,  baru  ada  13  peraturan daerah (perda) mengenai bantuan hukum tingkat provinsi  dan  39  perda  bantuan  hukum  tingkat kabupaten/kota. Secara kuantitas, ini masih jauh dari memadai untuk dapat memperluas layanan dan  menjangkau  seluruh  masyarakat  miskin  di Indonesia. Berdasarkan hasil Konsultasi Nasional mengenai Perda Bantuan Hukum yang diselenggarakan  Yayasan  Tifa  bersama  BPHN, BAPPENAS,  dan  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum  Indonesia  (YLBHI)  pada  tahun  2016, rendahnya  inisiatif  pemerintah  daerah  untuk membuat  perda  bantuan  hukum  banyak berkaitan  dengan  isu  pembagian  kewenangan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  serta kemauan politik pemerintah daerah. 17
Pada  daerah  Trenggalek  yang  merupakan domisili  kantor  peneliti  sebagai  advokat,  telah diterbitkan  Peraturan  Daerah  tentang  Bantuan Hukum    dan  Peraturan  Bupati tentang  Bantuan Hukum juga, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek  Nomor  5  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat  Miskin  dan  Peraturan  Bupati Trenggalek  Nomor  9  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
Semenjak  tahun  2015,  peneliti  telah bekerjasama  dengan  Pemerintahan  Daerah Trenggalek  dalam  memberi  bantuan  hukum kepada  masyarakat  miskin.  Pemberian  bantuan hukum  ini  sebagai  wujud  dari  implementasi yang  diamanatkan  UU  No.  16  Tahun  2011
daerah-dalam-pemenuhan-akses-terhadap-keadilan-dan- bantuan-hukum/,  dipublikasikan  pada  14  Juni  2017  dan diakses pada tanggal 3 Oktober 2019, pukul 18.30 wib.
tentang Bantuan Hukum yang diatur juga dalam kebijakan Perda dan Perbup Trenggalek. Dalam pelaksanaannya,  hemat  sepengetahuan  yang peneliti  alami,  maksud  dan  tujuan  dari  Perda tersebut  sudah  memberikan  rasa  keadilan  dan perlindungan  secara  hukum,  namun  demikian masih  adanya  birokrasi  yang  berbelit-belit (prosedur yang rumit) dan kurangnya pengentahuan  tentang  bantuan  hukum  pada masyarakat  awam.  Sehingga,  jika  hal  itu  bisa ditingkatkan  maka  masyarakat  akan  merasakan hadirnya pemerintah sebagai pemberi perlindungan hukum dan keadilan.

## KESIMPULAN
Mulai  zaman  kolonial,  bantuan  hukum  itu sudah  diterapkan  sebagai  mana  fungsinya. Namun  dari  segi  pengimplementasiannya, kebijakan-kebijakan  yang  ada  kurang  dapat dipahami  bagaimana  fungsi  dari  LBH.  Banyak masyarakat  miskin  yang  kurang  memahami hukum, serta kurangnya subyek bantuan hukum untuk menyentuh masyarakat kecil dipedesaan, sehingga  ada  anggapan  bahwa  bantuan  hukum hanya ada di pedesaan.
Undang-undang  Nomor  16  tahun  2011 tentang  Bantuan  Hukum  merupakan  amanat daripada  konstitusi,  dasar  pembentukannya mencerminkan  isi  daripada  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang diuraikan melalui latar belakang dalam landasan filosofis, sosiologis  dan  yuridis.  Yang  dimaknai  bahwa bantuan hukum ini merupakan salah satu bentuk hak  asasi  manusia,  dan  bantuan  hukum  ini diberikan  kepada  masyarakat  miskin,  orang- orang  yang  termarjinalkan,  masyarakat  adat terpencil serta kelompok masyarakat yang tidak mampu.
Dalam  konteks  perda  perihal  bantuan hukum,  tidak  semua  daerah  memiliki  Perda tentang Bantuan Hukum, sejak diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Secara kuantitas, ini masih jauh  dari  memadai  untuk  dapat  memperluas layanan  dan  menjangkau  seluruh  masyarakat miskin  di  Indonesia.  Rendahnya  inisiatif pemerintah  daerah  untuk  membuat  perda bantuan hokum merupakan alasan utama untuk
tidak dibuatnya perda tentang Bantuan Hukum. Ada  pun  daerah  yang  sudah  memiliki  perda bantuan hukum salah satunya adalah Kabupaten Trenggalek, yang  mana implemetasi dari perda tersebut telah berjalan sesuai maksud dan tujuan bantuan  hukum  namun  dalam  prosesnya  masih sering berbelit-belit dalam lingkup prosedur dan kurangnya  pengetahuan  masyarakat  awam tentang bantuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Cappelletti, Mauro. et. al . The Emergence of a Modern  Theme  in  Legal  Aid:  Modern Themes  and  Variations .  Stanford  Law Review
Handayani,  Febri.  2016, Bantuan  Hukum  Di Indonesia , Yogyakarta: Kalimedia.
Harahap,  M.  Yahya.  2002, Pembahasan Permasalah  dan  Penerapan  KUHP , Jakarta: Sinar Grafika
Harahap,  M.  Yahya.  2002, Pembahasan Permasalah  dan  Penerapan  KUHP ,
Jakarta: Sinar Grafika
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group
Muhammad,  Abdulkadir.  2004. Hukum  dan Penelitian  Hukum ,  Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti
Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 1998, Politik Hukum Indonesia , Jakarta.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta Sunggono,  Bambang.  (et.  al),  2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia , Bandung: CV. Mandar Maju.
Winarta,  Frans  Hendra.  2009, Pro  Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk  Memperoleh  Bantuan  Hukum ,
Jakarta: Gramedia
Perundang-undangan:
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Perkara
Nomor 006/PUU-II/2004, Tentang Pengujian  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2003  Tentang  Advokat  Terhadap
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana
Bantuan Hukum.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2010  Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

## Jurnal Ilmiah:
Fauzie,  Suyogi  Imam.  (et.  al), Optimalisasi Pemberian  Bantuan  Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi  Rakyat  Miskin ,  Jurnal  Konstitusi,
Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.
Ramdan,  Alie. Bantuan  Hukum  Sebagai Kewajiban  Negara  Untuk  Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin , Jurnal Konstitusi,  Volume  11,  Nomor  2,  Juni 2014.
Wilujeng,  Sri  Rahayu.  “ Hak  Asasi  Manusia: Tinjauan  dari  Aspek  Historis  dan Yuridis ”,  Fakultas  Ilmu  Budaya  UNDIP:
Semarang, Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013.
Browsing: Donny  Ardyanto, Peran  Pemerintah  Daerah dalam  Pemenuhan  Akses  Terhadap Keadilan dan Bantuan Hukum,
https://www.tifafoundation.org/peran- pemerintah-daerah-dalam-pemenuhan- akses-terhadap-keadilan-dan-bantuan- hukum/, dipublikasikan pada 14 Juni 2017