https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
Differences on Punishment between Qanun No. 6 Year 2014 on Hukum Jinayah and The Indonesian Criminal Law [KUHP]) (Perbedaan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia [KUHP])
Saifullah M.Yunus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh saifullahyunus12@gmail.com
Abstract: Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah has privileges such as caning  and  fines  with  pure  gold.  Privileges  like  this  will  certainly  cause  various problems, among them first, how the Aceh Government applies criminal law that is different from the law generally applicable in Indonesia while Aceh is subject to the Indonesian Government and is not an independent country that can freely form laws as it should. what does he want? Second, will there not be a conflict between the Aceh Jinayah Qanun and the Criminal Code in practice? Then what are the advantages and disadvantages of Qanun Jinayah when compared to the Criminal Code so that the Aceh Government prepares and implements the Qanun? This research is qualitative research by  conducting  studies  and  analysis  and  focusing  on  the  comparison  between  the criminal law contained in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayah and criminal law contained in the Criminal Code (KUHP) as the main reference and primary source of  criminal  law  in  Indonesia.  From  the  results  of  research  on  the  two  laws  and regulations above, this study concludes that there are some very significant differences between the  two  so  that  this  research  needs  to  be  read, analyzed, and  studied  more deeply by stakeholders in Aceh Province which aims to follow up and improve various legal means and instruments that can support its implementation.
Keywords: Cunning Punishment, Jinayat Law, KUHP, Aceh
Abstrak: Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah (hukum pidana) memiliki keistimewaan.  Dengan  keistimewaan  ini,  Aceh  menjadi  satu-satunya  provinsi  di Indonesia  yang  mendapat  legitimasi  untuk  menerapkan  beberapa  hukuman  pidana yang  berbeda  dengan  hukuman  pidana  yang  tercantum  dalam  KUHP yang  berlaku secara umum di Indonesia seperti hukuman cambuk dan denda dengan emas murni. Keistimewaan seperti ini pasti menimbulkan berbagai problem, di antaranya pertama, bagaimana Pemerintah Aceh menerapkan hukum pidana yang berbeda dengan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia sedangkan Aceh tunduk di bawah Pemerintah Indonesia  dan  bukan  sebuah  negara  yang  merdeka  yang  dapat  membentuk perundang-undangan  secara  leluasa  sebagaimana  yang  diinginkannya?  Kedua, apakah  tidak  akan  terjadinya  pertentangan  antara  Qanun  Jinayah  Aceh  dengan KUHP  di  dalam  praktik?  Lalu  apa  keunggulan  dan  kelebihan  Qanun  Jinayah  jika dibandingkan dengan KUHP sehingga Pemerintah Aceh menyusun dan menerapkan Qanun  tersebut?  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  melakukan studi dan analisis serta menitikberatkan kepada perbandingan antara hukum pidana yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang jinayah dan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan utama dan sumber primer hukum pidana di Indonesia. Dari hasil penelitian terhadap kedua  aturan  perundang-undangan  di  atas,  penelitian  ini  menyimpulkan  adanya beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya sehingga penelitian ini perlu  dibaca,  dianalisis  dan  dikaji  lebih  mendalam  oleh  para  pemangku  jabatan (stakeholder)  di  Provinsi  Aceh  yang  bertujuan  untuk  menindaklanjuti  dan menyempurnakan  berbagai  sarana  dan  perangkat  hukum  yang  dapat  mendukung penerapannya .
Kata Kunci: Perbedaan-Qanun Aceh No. 4 tahun 2014, KUHP

## A. Pendahuluan
Adapun yang dimaksud dengan jinayah dalam pembahasan ini adalah hukum pidana.  Ditinjau  dari  segi jenis  tindakan kejahatan,  hukum  di  Indonesia terbagi  dua yaitu hukum pidana dan hukum perdata.
Hukum  pidana  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  kejahatan  dan pelanggaran  terhadap  kepentingan  umum,  dan  perbuatan  tersebut  diancam  dengan pidana  yang  merupakan  suatu  penderitaan.  Keistimewaan  hukum  pidana  adalah memiliki  daya  paksa  yang  dapat  memaksa  seorang  calon  pelaku  kriminal  untuk mematuhi dan menaatinya dengan ancaman pidana yang akan menjeratnya. 1
1 Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 102.
Adapun jenis ancaman pidana yang terdapat di Indonesia berdasarkan pasal 10 KUHP terbagi dua yaitu pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana  kurungan,  pidana  denda  dan  pidana  tutupan.  Sedangkan  pidana  tambahan meliputi  pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan  barang-barang  tertentu  dan pengumuman putusan hakim.
Hukum  pidana  yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia  adalah  hukum  pidana warisan Belanda yang dikodifikasi dalam sebuah kitab Undang-undang yang disebut KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2

## B. Riwayat Singkat Hukum Pidana di Indonesia
Pada  zaman  penjajahan  Belanda,  pemerintah  Belanda  memberlakukan  dua macam hukum yaitu hukum yang berlaku untuk Belanda dan orang Eropa lainnya dan hukum untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang timur asing yang meliputi Cina, Arab, India/Pakistan). 3
Dengan pemilahan ini maka setiap kelompok memiliki kitab undang-undang hukum pidana tersendiri. Untuk orang Belanda dan orang Eropa lainnya diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana yang termuat dalam firman Raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 no. 54 (Staatsblad 1866 no. 55 mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867 sedangkan  untuk  orang  Indonesia  dan  orang  timur asing  lainnya  diberlakukan  kitab undang-undang  hukum  pidana  yang  termuat  dalam  Ordonantie  tanggal  6  Mei  1872 (Staatsblad 1872 no. 85) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873.
Seperti halnya di Belanda, kedua kitab undang-undang ini yang berlaku saat itu di Indonesia merupakan hasil jiplakan dari Code Penal yang berasal dari Perancis,
2 Sudarsono, 106.
3 Sudarsono, 106.
dimana  Kaisar  Napoleon  memberlakukannya  di  Belanda  ketika  Napoleon menaklukkan  Belanda  pada  awal  abad  ke-19.  Kemudian  pada  tahun  1886  Belanda membuat kitab undang-undang hukum pidana baru yang diberlakukan secara nasional dan sebagian besar mencontoh kitab undang-undang hukum pidana Jerman.
Indonesia  meniru  Belanda  dengan  membuat  kitab  undang-undang  hukum pidana  baru  (Wetboek  van  Strafecht  voor  Nederlandsch  Indie)  dengan  firman  Raja Belanda  tanggal  15  Oktober  1915  dan  mulai  berlaku  1  Januari  1918  sekaligus menggantikan  dua  kitab  undang-undang  hukum  pidana  yang  tersebut  di  atas  dan berlaku bagi semua golongan tanpa perbedaan.
Inilah KUHP yang saat ini berlaku secara nasional di Indonesia dimana pada tahun  1946  dikukuhkan  pemberlakuannya  secara  nasional  melalui  Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP ini sudah beberapa kali direvisi dan terakhir direvisi pada tahun 2001 melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. 4
Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku terdiri dari 19 bab dan 569 pasal dan akan direvisi dengan KUHP terbaru yang terdiri dari 766 pasal. 5 RUU perubahan KUHP sudah diajukan oleh Presiden kepada DPR RI dan termasuk dalam agenda legislasi nasional DPR RI periode 2015-2019. 6
Hukum  perdata  adalah  semua  hukum  yang  mengatur  kepentingan- kepentingan perorangan seperti hukum perkawinan, hukum kepemilikan suatu benda,
4 Erna Dewi dan Firganefi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2014), 73.
5 Firganefi, 74.
6 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hal. i
hukum jual beli dan perikatan/akad dan hukum pembuktian seperti pembuktian dengan saksi di pengadilan dan lain-lain.
Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata yang telah dikodifikasi terdiri dari 1973 pasal yang terhimpun dalam 64 bab yang diatur secara global  dalam  empat  buku.  Buku  pertama  tentang  orang,  buku  kedua  tentang kebendaan, buku ketiga tentang perikatan/aqad dan buku keempat tentang pembuktian dan kadaluwarsa. 7
Hukum  pidana  yang  berlaku  di  Provinsi  Aceh  adalah  hukum  jinayah  yang sebagiannya  sudah  diatur  dalam  qanun  Aceh  nomor  6  tahun  2014  tentang  qanun jinayah  yang  meliputi  10  jarimah  yaitu  khamar,  Maisir,  khalwat,  Ikhtilath,  Zina, pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah. Sedangkan hukum perdata yang berlaku di Aceh masih sama dengan yang berlaku di provinsi lain yaitu perkawinan,  warisan,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan  ekonomi syari'ah.
Dengan diizinkannya penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh melalui UU RI  Nomor  44  tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  keistimewaan  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh,  UU  Nomor  18  tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  yang  sudah diubah  dan  dibatalkan  dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  11  tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh dan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002  Tentang  Peradilan  Syariat  Islam  maka  Aceh  memiliki  kitab  Undang-undang hukum  jinayah  tersendiri  yang  berbeda  dengan  KUHP  dalam  sepuluh  masalah sebagaimana  telah  disebut  di  atas.  Kitab  Undang-undang  hukum  jinayah  yang
7 Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia , 137–39.
dimaksud adalah qanun Aceh  Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Qanun Hukum Jinayah yang mengatur 10 jarimah dan berbeda dengan aturan yang berlaku dalam KUHP.
Selain bidang jinayah, hukum Islam yang saat ini sudah berlaku di Provinsi Aceh  adalah  9  perkara  di  bidang  muamalah  yang  meliputi  perkawinan,  warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah berdasarkan pasal 49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Pemberlakuan hukum Islam di Aceh di bidang jinayah dan muamalah yang saat  ini  sudah  berjalan  diperkuat  lagi  melalui  keputusan  ketua  Mahkamah  Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada  Mahkamah  Syar’iyah  di  Provinsi  Aceh  yang  ditetapkan  pada  tanggal  06 Oktober 2004. 8
Sejauh  ini,  baru  dua  bidang  hukum  Islam  yang  sudah  berjalan  di  Provinsi Aceh yaitu bidang jinayah dan muamalah namun hukum Islam yang akan diterapkan di Aceh bersifat hampir mencakup segala aspek kehidupan, hal ini berdasarkan Pasal 125  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan Aceh bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh meliputi bidang ibadah, ahwal al -syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana),  qadha’  peradilan),  tarbiyah  (pendidikan),  dakwah,  syiar,  dan  pembelaan Islam.
Namun sampai saat ini pemerintah Aceh belum dapat menerapkan seluruhnya karena  untuk  penerapannya  membutuhkan  regulasi  yang  dituangkan  dalam  bentuk qanun. Oleh karena itu, tantangan pemerintah Aceh ke depan di samping dituntut untuk
8 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010), 450.
menerapkan syariat Islam juga dituntut untuk membuat qanun yang berkaitan dengan bidang-bidang yang telah disebutkan di atas.
Pekerjaan  ini  merupakan  tantangan  besar  karena  proses  pembuatan  sebuah qanun harus ditempuh melalui mekanisme pembuatan qanun yang rumit sebagaimana diatur  dalam  qanun  Aceh  Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara Pembentukan Qanun.
Qanun ini terdiri dari 10 bab dan 75 pasal. Qanun ini sebagai landasan hukum materiil bagi pelaksanaan hukum formil. Qanun ini disebut hukum materiil dan qanun acara  jinayat  disebut  hukum  formil  dalam  sistem  perundang-undangan  Indonesia. Walaupun  penetapan  Qanun  nomor  6 tahun  2014  tentang  jinayah lebih  kurang  satu tahun setelah ditetapkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat namun  kehadirannya  sangat  ditunggu  mengingat  hukum  acara  jinayat  tidak  dapat diterapkan tanpanya.
Di samping itu proses penetapannya sangat berliku karena terjadinya pro dan kontra  terhadap  pengesahannya.  Dilihat  dari  isinya,  qanun  ini  bisa  dikatakan  100% berdasarkan hukum Islam dan berbeda sekali dengan hukum jinayat yang berlaku di Indonesia saat ini.
Efek dari pro kontra tersebut adalah dikeluarkannya hukum jinayat terhadap jarimah  pembunuhan,  pencurian  dan  zina  yang  dilakukan  oleh  lelaki  muslim  yang sudah  menikah  ( muhshan )  dari  qanun  ini.  Oleh  karenanya  pembaca  tidak  akan menemukan pembahasan tentang ketiga jarimah di atas dan ‘uqubatnya dalam qanun ini. Qanun ini hanya berlaku di Provinsi Aceh sebagai satu-satunya daerah Istimewa yang  diberikan  otonomi  khusus  di  tiga  bidang  dimana  salah  satunya  adalah
kewenangan  penerapan  syariat  Islam  secara  kafah  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Qanun  Jinayah  ini  mulai  berlaku  1  (satu)  tahun  setelah  diundangkan. Ditetapkan  di  Banda  Aceh  pada  tanggal 22  Oktober  2014  bertepatan  27  Dzulhijjah 1435 dan berlaku pada tanggal 22 Oktober 2015.

## C. Perbandingan Antara Hukum Pidana dalam Qanun Jinayah dan KUHP
Izin  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  telah  membawa  perubahan  pada berubahnya  sumber  dan  rujukan  aturan  perundang-undangan  di  Aceh.  Hal  ini dikarenakan semua perangkat Pemerintah Aceh diharuskan mengacu kepada Alquran dan Sunah Rasulullah SAW di samping aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan peraturannya.
Adanya  perbedaan  hukum  dan  aturan  merupakan  konsekuensi  dari  izin tersebut.  Misalnya  adanya  perbedaan  dalam  hal  hukuman  dimana  Aceh  dapat menerapkan  hukuman  cambuk  sedangkan  di  provinsi  lain  tidak  dibolehkan.  Aceh dibolehkan  menerapkan  hukuman  kurungan  melebihi  enam  bulan  dan  juga  boleh menerapkan hukuman denda melebihi Rp. 50.000.000.
Kondisi  seperti  di  atas  bukan  merupakan  sebuah  kejanggalan  dan pertentangan apalagi dianggap pelanggaran terhadap kaidah “Lex Superior derogat lex inferior” karena  pemberian  izin  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  dikecualikan  dari ketentuan kaidah tersebut sehingga ini merupakan bagian pengkhususan dari ketentuan umum. 9
9 Moh. Fauzi, “Legislasi Pelaksanaan Syari’at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pergumulan Sosio-Politik Dan Tinjauan Hukum Tata Negara” (IAIN Ar-Raniry, 2009), 321.
Dalam  pembahasan  ini  akan  dijelaskan  perbandingan  hukum  pidana antara Qanun  Jinayah  dan  KUHP.  Berdasarkan  ruang  lingkup  Qanun  Jinayah  maka perbandingan difokuskan kepada sepuluh tindak pidana (jarimah) yang terdapat dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 yaitu:

## 1. Khamar (Minuman Keras)
Peminum,  penjual,  pembeli,  produsen  atau  yang  ikut  serta  dalam  berbagai bentuk kegiatan. Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat  Hudud  cambuk  40  (empat  puluh)  kali.  Setiap  Orang  yang  mengulangi perbuatan minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  memproduksi,  menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk  paling  banyak  60  (enam  puluh)  kali  atau  denda  paling  banyak  600  (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

## 2. Pidana Minuman Keras dalam KUHP tahun 1976
Barang siapa berada di jalan umum dalam keadaan mabuk, diancam denda maksimal  Rp.  225  (dua  ratus  dua  puluh  lima  rupiah).  Barang  siapa  dalam  keadaan
mabuk  merintangi  lalu  lintas  atau  mengganggu  ketertiban  atau  mengancam keselamatan orang lain atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu terlebih dahulu supaya jangan membahayakan  nyawa  atau  kesehatan  orang  lain  diancam  dengan  pidana  kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak Rp. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
Jika  melanggar  perbuatan  yang  sama  sebelum  lewat  satu  tahun  sejak pemidanaan pertama berkekuatan hukum maka pelaku dijatuhkan hukuman kurungan paling lama dua minggu (Pasal 492 KUHP /1960)
Penjual  minuman  keras  atau  wakilnya  yang  pada  waktu  menjalankan pekerjaannya itu memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur 16 tahun, diancam pidana kurungan maksimal 3 (tiga) minggu atau pidana denda paling tinggi Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah).

## Perbandingan
Jika dicermati secara seksama, terdapat perbedaan pada sasaran pelaku dan korban kriminal antara Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dengan KUHP yaitu:
1. Dalam  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  pelaku  peminum  minuman  keras  untuk dirinya, memberikannya, menyediakannya, membeli atau menjual untuk orang lain  baik  pembeli  berusia  anak  16  tahun  atau  lebih,  memproduksi, menyimpan/menimbun,  menjual,  atau  memasukkan  minuman  keras  dan mengulangi  perbuatan  di  atas  maka  tetap  dikenakan  hukuman.  Hal  ini menandakan  bahwa  tidak  ada  satu  tindakan  pun  yang  berhubungan  dengan minuman  keras  yang  ditolerir  oleh  qanun  baik  sifatnya  untuk  diri  sendiri maupun orang lain. Sedangkan dalam KUHP pemberian hukuman hanya untuk
tindakan tertentu saja dan tidak dikenakan hukuman bagi yang meminum untuk dirinya sendiri kalau tindakannya tidak merugikan orang lain.
2. Hukuman  yang  ditetapkan  dalam  qanun  akan  terasa  berat  dan  berpeluang menumbuhkan  efek  jera  kepada  pelaku  sedangkan  hukuman  dalam  KUHP kemungkinan besar pelaku tidak akan jera dan tidak takut melakukan pidana minuman keras karena hukuman paling berat berupa kurungan 3 minggu atau denda  berupa  uang  sebesar  Rp.  1.500,-  dan  minimal  hukuman  berupa  denda Rp.  225,-sedangkan  dalam  qanun  nomor  6  tahun  2014  hukumannya  bersifat tetap berupa cambuk 40 kali dan dapat ditambah maksimal 40 kali cambuk jika mengulangi perbuatan yang sama.

## 2. Maisir (Judi)
‘ Uqubat  pelaku maisir  dan  kadar  maisir . Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau  penjara  paling  lama  12  (dua  belas) bulan.  ‘uqubat  di  atas  jika  nilai taruhannya atau  keuntungannya  di  bawah  harga  2  (dua)  gram  emas  murni,  Sedangkan  jika melebihi  2  (dua)  gram  emas  murni  maka  diancam  dengan  ‘uqubat  Ta’zir  cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau  membiayai  Jarimah  Maisir  diancam  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

## Pidana Judi dalam KUHP
Perjudian terdapat dalam pasal 303 dan pasal 542 KUHP. Dalam pasal 303 disebutkan bahwa:
a. diancam  penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  atau  denda  paling  banyak  dua puluh lima juta rupiah bagi orang yang tanpa izin:
1. Sengaja  menawarkan  atau  memberikan  kesempatan  untuk  bermain  judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam sebuah perusahaan perjudian;
2. Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain  judi  atau  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  sebuah  perusahaan perjudian; dengan tanpa peduli apakah untuk menggunakan kesempatan tersebut diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;
3. Turut serta dalam sebuah permainan judi sebagai mata pencaharian.
4. Kalau  yang  bersalah  melakukan  kejahatan  tersebut  dalam  menjalankan pekerjaannya,  maka  haknya  untuk  menjalankan  pekerjaan  itu  dapat dicabut.
b. diancam penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah, bagi mereka yang:
1. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
2. Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat  yang  dapat  dikunjungi  umum,  kecuali  kalau  penguasa  yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
c. Diancam  penjara  paling  lama  enam  tahun  atau  denda  paling  banyak  lima belas juta rupiah, bagi mereka yang kembali melakukan perjudian sebelum lewat dua tahun dari pemidanaan pertama yang sudah tetap.

## Perbandingan
Jika  dilihat  dari  segi  kadar  taruhan  atau  perjudian,  maka  qanun  sudah membahas  secara lengkap  sehingga  tidak  ada  satu  kadar taruhan  pun  yang  ditolerir
untuk  diadakan  perjudian/taruhan.  Sedangkan  KUHP  tidak  menyebutkan  secara eksplisit batas harta yang dijadikan taruhan.
Dalam  KUHP  terdapat  pengecualian  dimana  ada  kesempatan  untuk dilegalkan perjudian yaitu jika seorang penguasa memberi izin maka perjudian dapat diadakan.  Sedangkan  dalam  Qanun  tidak  ada  pengecualian  dimana  semua  jenis perjudian dilarang dan tidak memberi wewenang kepada penguasa untuk melegalkan perjudian.
Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
a. Qanun  memandang  perjudian  itu  sesuatu  yang  berbahaya  dan  mendatangkan mudarat  baik  bagi  pelakunya  maupun  orang  lain  sehingga  semua  orang  dilarang tanpa  kecuali.  Sedangkan  KUHP  hanya  membatasi  perjudian  jika  dilakukan  di tempat umum sehingga bila dilakukan secara rahasia dan tersembunyi maka hal itu boleh-boleh saja walaupun merugikan pelakunya.
b. Qanun  memandang  perjudian  itu  berbahaya  sehingga  penguasa  pun  tidak berwenang  melegalkannya  karena  bukan  berarti  jika  penguasa  melegalkan perjudian maka bahayanya akan hilang. Sedangkan KUHP membolehkan perjudian jika penguasa suatu daerah memberi izin.

## 3. Khalwat
Pertama ,  Pelaku  dan  pemberi  fasilitas  khalwat.  Setiap  Orang  yang  dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak  10  (sepuluh)  kali  atau  denda  paling  banyak  100  (seratus)  gram  emas  murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau  mempromosikan  Jarimah  khalwat,  diancam  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk
paling  banyak  15  (lima  belas)  kali  dan/atau  denda  paling  banyak  150  (seratus  lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.
Kedua, kategori khalwat. Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja. Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan  daftar  keluarga  atau  persetujuan  pejabat  setempat,  tidak  dapat  dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut. Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat.

## Pidana khalwat dalam KUHP
Tidak ada pembahasan tentang khalwat dalam KUHP. Khalwat yang dimaksud di sini adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

## 4. Ikhtilath
Pertama, pelaku  dan  penyedia  fasilitas  ikhtilath.  Setiap  Orang  yang  dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara  paling  lama  30  (tiga  puluh)  bulan.  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja menyelenggarakan,  menyediakan  fasilitas  atau  mempromosikan  Jarimah  Ikhtilath, diancam  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir cambuk paling  banyak  45  (empat  puluh lima)  kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
Kedua, ikhtilath dengan anak . Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath atau menyediakan fasilitas ikhtilath dengan anak yang berumur di atas  10  (sepuluh)  tahun,  diancam  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling  banyak  45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
Ketiga, ikhtilath  dengan  mahram . Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan  Jarimah  Ikhtilath  dengan  orang  yang  berhubungan  Mahram  dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling  banyak  300  (tiga  ratus)  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  lama  30  (tiga puluh)  bulan,  dapat  ditambah  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  denda  paling  banyak  30  (tiga puluh) gram emas murni atau ‘uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

## Pidana Ikhtilath dalam KUHP
Tidak  ada  Tidak  ada  pembahasan  tentang  ikhtilath  dalam  KUHP.  Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan  suami  istri  dengan  kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

## 5. Zina
Pertama, pelaku zina, yang mengulangi perbuatan zina dan penyedia fasilitas zina . Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  jarimah  zina,  diancam  dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diancam  dengan  ‘Uqubat  Hudud  cambuk  100 (seratus)  kali  dan  dapat  ditambah  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  denda  paling  banyak  120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
Setiap  Orang  dan/atau  Badan  Usaha  yang  dengan  sengaja  menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling  banyak  100  (seratus)  kali  dan/atau  denda  paling  banyak  1000  (seribu)  gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.
Kedua, berzina dengan anak-anak. Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali, dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
Ketiga, berzina dengan mahram . Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah  Zina  dengan  orang  yang  berhubungan  Mahram  dengannya,  selain  diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali, dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
Keempat, hamil tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.
Kelima, Pengakuan  Telah  berzina . Seseorang  yang  mengaku  telah  berzina dapat  dijatuhi  ‘uqubat  hudud  cambuk  100  (seratus)  kali  setelah  ia  diminta  untuk bersumpah  oleh  hakim.  Pengakuannya  hanya  berlaku  untuk  dirinya  sendiri.  Setiap Orang  yang  telah  melakukan  Jarimah  Zina  dapat  mengajukan  permohonan  kepada hakim untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud.
Keenam, pembuktian zina dan tes DNA. Jika seseorang mengaku berzina dan menyebutkan  pasangan  yang  berzina  dengannya  namun  pasangan  tersebut
menyangkal,  maka  orang  yang  menuduh  pasangannya  wajib  menghadirkan  paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi. Jika  ia  tidak  dapat  menghadirkan  paling  kurang  4  (empat)  orang  saksi,  penuduh tersebut dianggap terbukti melakukan Qadzaf. Jika tertuduh atau pasangannya dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat hudud qadzaf hingga tertuduh melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat. Penuduh yang menyebutkan nama pasangan zinanya yang hamil akibat perbuatan zina, dapat membuktikan tuduhannya melalui  tes  DNA  ( Deoxyribo  Nucleic  Acid )  dari  bayi  yang  dilahirkannya.  Hasil  tes DNA menggantikan kewajiban penuduh untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

## Pidana Zina dalam KUHP
KUHP  Pasal  286  menyebutkan  hukuman  pidana  penjara  maksimal  9  tahun terbatas hanya bagi orang yang bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya dimana wanita tersebut berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
Adapun jika berzina secara suka sama suka maka tidak ada hukumannya.

## Perbandingan
Dari  pemaparan  dua  aturan  di  atas  tentang  pidana  zina  dapat  disimpulkan bahwa
Pertama, Qanun  Jinayah  lebih  komprehensif  dalam  segi  cakupan  isi  dan  sasaran sedangkan KUHP bersifat terbatas. Qanun Jinayah membahas semua bentuk perzinaan baik perzinaan secara sukarela maupun paksaan. Sedangkan KUHP hanya membatasi pada perzinaan yang dilakukan ketika seorang wanita dalam keadaan pingsan.
Kedua, ditinjau  dari  segi  hukuman  bagi  pelaku  zina,  Qanun  Jinayah menjatuhkan hukuman yang setimpal dan bersifat pasti yaitu hukuman cambuk 100 kali tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih sehingga tidak ada tawar menawar yang
mendapat  menimbulkan  efek  jera  pelakunya.  Sedangkan  KUHP  tidak  menetapkan batas minimal hukuman sehingga berpeluang terjadinya tawar menawar antara pelaku dengan  penegak  hukum  dan  bahkan  pelaku  berpeluang  bebas  jika  penegak  hukum lemah dan peluang untuk menimbulkan efek jera semakin berkurang. Oleh karena itu penegakan hukum mandul dan tumpul bahkan menyebabkan para pelaku zina semakin berani melakukan zina karena mereka memandang hukum dapat dipermainkan.

## 6.  Pelecehan seksual
Pertama, pelaku  pelecehan  seksual . Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
Kedua, pelecehan  seksual  terhadap  anak-anak. Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  melakukan  Jarimah  Pelecehan  Seksual  terhadap  anak,  diancam  dengan ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling  banyak  90  (sembilan  puluh)  kali  atau  denda  paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

## Pidana Pelecehan seksual/Perbuatan Cabul dalam KUHP pasal 289, 290, 291
Pasal  289  menyebutkan,  diancam  dengan  hukuman  penjara  paling  lama sembilan tahun, orang yang melakukan perbuatan cabul dengan cara kekerasan atau dengan  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  melakukan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  karena  ia  melakukan  perbuatan  yang  menyerang kehormatan kesusilaan.
Pasal 290 menyebutkan, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun:
1. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang ia ketahui sedang pingsan atau tidak berdaya
2. Orang  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang  yang  ia  ketahui  atau patut  diduga  bahwa  umurnya  belum  lima  belas  tahun  atau  jika  tidak  diketahui umurnya, yang bersangkutan belum waktunya dikawinkan.
3. Orang yang membujuk seseorang yang ia ketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum  lima  belas  tahun  atau  jika  umurnya  tidak  jelas,  yang  bersangkutan  belum waktunya  untuk  dikawinkan,  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
Pasal 291 menyebutkan, bila perbuatan cabul itu menyebabkan luka-luka berat, dijatuhkan  hukuman  penjara  paling  lama  dua  belas  tahun.  Sedangkan  jika menyebabkan kematian, dijatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal  292  menyebutkan,  orang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul dengan  seseorang  yang  sama  jenis  kelaminnya  yang  diketahui  atau  patut  diduga  ia belum dewasa, diancam hukuman penjara paling lama lima tahun.
Pasal 293 menyebutkan, orang yang membujuk seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam penjara paling lama lima tahun.
Pasal  294  menyebutkan  bahwa  diancam  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun:
1. Pejabat,  pengurus,  dokter,  guru,  pegawai,  pengawas  atau  pesuruh  di  penjara,  di tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang dimasukkan ke tempat tersebut;
2. Orang  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  anaknya,  anak  tirinya,  anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya, dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik dan dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.
Pasal 295 menyebutkan bahwa:
1. Diancam  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  orang  yang  menyebabkan  atau memudahkan  dilakukan  perbuatan  cabul  oleh  anaknya,  atau  orang-orang  yang penjagaannya diserahkan kepadanya;
2. Diancam  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun,  orang  yang  sengaja menghubungkan  atau  memudahkan  dilakukan  perbuatan  cabul.  Jika  yang bersangkutan  melakukan  perbuatan  cabul  itu  sebagai  pekerjaan  atau  kebiasaan maka hukuman dapat ditambah sepertiganya.
Pasal  296  menyebutkan,  diancam  hukuman  penjara  paling lama  satu  tahun empat bulan atau hukuman denda paling banyak lima belas ribu rupiah , orang yang sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan.

## Perbandingan
Qanun Jinayah membahas semua pelaku pelecehan sedangkan KUHP hanya membahas  secara  parsial  sehingga  menimbulkan  pemahaman  adanya  pelaku pelecehan seksual yang tidak terjerat hukuman.
Adanya  kesamaan  antara  Qanun  Jinayah dengan  KUHP  dalam  menjatuhkan hukuman lebih berat kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak atau orang yang tidak berdaya.

## 7. Pemerkosaan
Pelaku pemerkosaan terhadap orang dewasa, mahram dan anak-anak.
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang dewasa dan bukan mahramnya diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni,
paling  banyak  1.750  (seribu  tujuh  ratus  lima  puluh)  gram  emas  murni  atau  penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.
Sedangkan  pemerkosaan  terhadap  mahramnya  dan  anak-anak,  pelaku pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara  paling  singkat  150  (seratus  lima  puluh)  bulan,  paling  lama  200  (dua  ratus) bulan.

## Hukuman Pemerkosaan dalam KUHP
Masalah pemerkosaan diterangkan dalam pasal 285 KUHP bahwa orang yang dengan  kekerasan  atau  dengan  ancaman  kekerasan  memaksa  wanita  yang  bukan istrinya bersetubuh dengannya, diancam penjara paling lama dua belas tahun.

## Perbandingan
Qanun jinayah  menetapkan  hukuman  minimal  dan  maksimal  bagi  pelaku pemerkosaan  dan  menjatuhkan  hukuman  pemerkosaan  terhadap  anak  dengan hukuman  yang  lebih  berat.  Sedangkan  KUHP  hanya  menetapkan  batas  maksimal hukuman sehingga berpeluang ringannya hukuman bagi pelaku pemerkosaan dan tidak membedakan pemerkosaan terhadap anak-anak dan orang dewasa.

## 8. Qadzaf
‘Uqubat  bagi  pelaku  qadzaf . Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan Qadzaf diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali. Setiap Orang yang  mengulangi  perbuatan  qadzaf  diancam  dengan  ‘Uqubat  Hudud  cambuk  80
(delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.
Kedua, restitusi  bagi  korban  qadzaf.  Atas  dasar permintaan  tertuduh,  setiap orang  yang  dikenakan  ‘Uqubat  hudud  dapat  dikenakan  ‘Uqubat  Restitusi  paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni. Jika merujuk kepada pasal 7 qanun ini maka batas minimal restitusi ¼ dari 400 gram emas atau setara dengan 100 gram emas.
Ketiga, qadzaf yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Jika suami atau istri menuduh  pasangannya  melakukan  perbuatan  Zina,  ia  dapat  mengajukan  pengaduan kepada  hakim  dan  menggunakan  sumpah  sebagai  alat  bukti.  Sumpah  tersebut dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali. Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan Zina. Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya. Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima)  istri  menyatakan  bahwa  dia  bersedia  menerima  murka  Allah  di  dunia  dan  di akhirat  apabila  dia  berdusta  dengan  sumpahnya.  Suami  atau  istri  yang  dituduh sebagaimana tersebut di atas, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar. Penuduh yang tidak bersedia bersumpah dengan nama Allah akan dikenakan ‘uqubat hudud qadzaf yaitu cambuk 80 (delapan puluh) kali. Apabila suami dan  istri  saling  bersumpah,  keduanya  dibebaskan  dari  ‘Uqubat  Hudud  melakukan Jarimah  Zina  atau  Qadzaf.  Suami  dan  istri  yang  saling  bersumpah  sebagaimana
tersebut  di  atas,  akan  dikenakan  ‘Uqubat  Ta’zir  tambahan  diputuskan  ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.

## Hukuman Qadzaf dalam KUHP
Qadzaf adalah  menuduh  orang  lain  berbuat  zina. Dalam  pasal  310  KUHP disebutkan tentang pidana menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Hal ini tentu tidak hanya tuduhan zina tapi berlaku pada setiap tuduhan dan pencemaran nama baik yang bersifat umum.
Adapun  hukuman  bagi  para  penuduh atau  penyerang  kehormatan  orang lain dalam  KUHP  adalah  penjara  paling  lama  sembilan  atau  denda  paling  banyak  Rp. 4.500.  Jika  dilihat  dari  segi  hukuman  yang  dikenakan  bagi  pelaku  pencemaran  atau tuduhan di dalam KUHP, tentu hukuman tersebut tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Di samping itu tidak adanya batas minimal hukuman dan rendahnya nominal denda yang dikenakan tidak akan menumbuhkan efek jera.

## 9. Liwath (Homoseksual)
Pertama, setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
Kedua, Setiap  Orang  yang  mengulangi  jarimah  liwath  diancam  dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
Ketiga, setiap  Orang  yang  melakukan  liwath  dengan  anak,  selain  diancam dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  paling  banyak  100  (seratus)  kali  cambuk  atau  denda  paling
banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan, dapat  ditambah  dengan  cambuk  paling  banyak  100  (seratus)  kali  atau  denda  paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

## Hukuman Liwath (homoseksual) dalam KUHP
Dalam KUHP tidak disebutkan hukuman bagi pelaku pidana liwath.

## 10. Musahaqah (Lesbian)
Pertama,  s etiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  jarimah  musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
Kedua, setiap  Orang  yang  mengulangi  jarimah  musahaqah/lesbian diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
Ketiga, setiap Orang yang melakukan jarimah musahaqah dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan,  dapat  ditambah  dengan  cambuk  paling  banyak  100  (seratus)  kali  atau  denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

## Hukuman lesbian dalam KUHP tahun 1976
Dalam KUHP tidak disebutkan hukuman bagi pelaku pidana musahaqah.

## Daftar Kepustakaan
Anwar  ,  Moch, Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  (KUHP  buku  II) ,  Bandung:  Offset Alumni, 1982.
Abbas, Syahizal, Filosofi Hukum Jinayah Di Aceh , Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015
Ablisar, Madiasa, Hukuman CAMBUK Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , Medan: USU Press, 2011
Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam , Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015 Ali, Zainudin, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2007
Asshidiqie, Jimly, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, , Bandung: Angkasa, 1995 Az-Zulaily,  Wahbah, Mengenal  Hukuman  Hudud  (Zina,  Qadzhaf,  Mencuri, Merampok  dan  minum  arak) ,  Alih  Bahasa:  Asy  Syahid  Qutb,  Kelantan:  Dian Darulnaim Sdh. Berhad, 1992
Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama Di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2010. Ekaputra, Mohammad, Dasar-dasar Hukum Pidana , Medan: USU Prees, 2016 Fauzi,  Moh.  “Legislasi  Pelaksanaan  Syariat  Islam  Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam: Pergumulan Sosio-Politik Dan Tinjauan Hukum Tata Negara.” IAIN Ar-Raniry, 2009.
Firganefi, Erna Dewi dan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Jogjakarta: Graha Ilmu, 2014.
Hanafi, A, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1990 Lamintang,  Theo, Delik-Delik  Kejahatan  Khusus:  Kejahatan  Melanggar  Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Marsum, Jinayat (Hukum Pidana-Islam) , Jakarta: Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia,1984
Munajat, Makhrus, Dekontrasi Hukum Pidana Islam , Sleman: Logung Pustaka, 2004 Muslich,  Ahmad  Wardi, Pengantar  Dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2004
Nasution,  A.  Karim, Masalah  Surat  Tuduhan  Dalam  Proses  Pidana ,  Jakarta:  CV Pandjuran Tujuh, 1981
Pemerintah Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat , Aceh: 2014
Pemerintah  Daerah  Aceh,  Qanun  Aceh  Nomor  12  Tahun  2003  Tentang  Minuman Khamar  Dan  Sejenisnya  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  Tentang  Hukum Acara Jinayat,
Pemerintah  Daerah  Aceh,  Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2000  Tentang  Pelaksanaan Syariat Islam
Qudamah,  Muhammad  Abdullah  Bin, Al-Mugniy  A’la  Mukhtasar  Al-Kharaqiy , Jakarta: Almanar, 2000
Ritonga,  Bakti  dan  Zulkarnain  Lubis, Dasar-Dasar  Hukum  Acara  Jinayah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
Rosyada, Dede, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992
Sudarsono. Pengantar Tata Hukum Indonesia . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003. _______, Kamus Hukum, Edisi Baru, Jakarta: Rineka Cipta, 2005 Yafie, Alie , Ensiklopedi Hukum Pidana Islam , Jilid III, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, nd