Jayapangus Press Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi
Analisis Pedagogi Kritis Dan Asas Kepastian Hukum Atas Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 29/SE/V/2021 Tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Hani Subagio 1* , Hastangka 2 , Danang Prasetyo 3
1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia
2 Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia
3 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Indonesia
* hanisubagio@upnyk.ac.id

## Abstract
This research analyzes the principle of legal certainty on the Circular Letter of Yogyakarta  Special  Region  (DIY)  Governor  Number  29/SE/V/2021  about  playing  the Indonesia  Raya  national  anthem.  Since  the  issuance  of  the  letter,  there  have  been polemics  about  the  content  of  the  Circular  Letter  of  DIY  Governor  which  are considered  to  have  the  potential  to  be  materially  and  immaterially  detrimental  if  it  is going  to  be  implemented.  Other  polemics  arise  about  the  urgency  and  the  content material  substance  in  the  Circular  Letter  of  DIY  Governor  which  are  potentially contradicting other laws. Even though the Circular Letter is a product of policy, not a product  of  law,  it  is  juridically  impacting  institutions  under  the  policymaker.  The method used of this research is the normative law research approach. The primary data are the Circular Letter of DIY Governor Number 29/SE/V/2021, Law  Number 24/2009 about the national flag, language, symbol, and anthem. Meanwhile, the secondary data are  books  and  research  result  that  are  relevant  to  the  topic.  The  data  analysis  is conducted  by  using  positive  law  content  and  structural  analysis.  The  result  of  the research shows that the Circular Letter of DIY governor has content material that has the  potential  to  be  inconsistent  with  the  content  material  of  article  59  UU  Number 24/2009.  In  addition,  the  format  of  the  letter  does  not  meet  the  prevailing  terms.  In general, the content material of the Circular Letter of DIY Governor may occur of legal uncertainty in  the implementation. In addition,  in the perspective of  critical pedagogy, forcing a national education together with community activities will lead to resistance and apathy.

## Keywords:  Circular  Letter;  Critical  Pedagogy;  Indonesia  Raya  Anthem;  Legal Certainty Principle

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  asas  kepastian  hukum  Surat  Edaran  Gubernur  DIY Nomor  29/SE/V/2021  yang  menghimbau  tentang  kegiatan  memperdengarkan  lagu kebangsaan  Indonesia  raya.  Sejak  SE  Gubernur  DIY  dikeluarkan  muncul  polemik tentang  materi  muatan  Surat  Edaran  Gubernur  DIY  yang  diangkap  berpotensi merugikan  secara  material  dan  immaterial  atas  pelaksanaan  Surat  Edaran  Gubernur DIY. Pokok perdebatan yang lain tentang urgensi dan substansi materi muatan di dalam Surat  Edaran  Gubernur  DIY  yang  berpotensi  bertentangan  dengan  adanya  peraturan perundang  undangan  yang  lain.  Meskipun  surat  edaran  merupakan  produk  kebijakan bukan  produk  peraturan  perundang  undangan  tetapi  memiliki  dampak  secara  yuridis
kepada  institusi  yang  berada  di  bawah  pembuat  kebijakan  tersebut.  Motode  penelitian ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normative.  Data  primer  penelitian didapatkan dari Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 29/SE/V/2021 dan UU No 24/2009 tentang  UU  No.24/2009  tentang  bendera,  bahasa,  dan  lambang  negara,  serta  lagu kebangsaan. Data sekunder berasal dari buku, hasil penelitian, berita media online yang sesuai dengan  topik  penelitian  ini.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan analisis isi dan struktur hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat  Edaran  Gubernur  DIY  memiliki  materi  muatan  yang  dapat  berpotensi  pada inkonsistensi terhadap materi muatan pada pasal 59 UU No.24/2009.  Serta fomat penulisan surat  edaran  belum  memenuhi  kaidah  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Secara  umum  materi muatan  Surat  Edaran  Gubernur  DIY  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam pelaksanaan. Berdasarkan aspek pedagogi kritis, memaksakan pendidikan kebangsaan dalam kondisi masyarakat sedang menjalankan aktivitas pekerjaan akan menimbulkan resistensi dan apatisme.

## Kata  Kunci:  Surat  Edaran;  Pedagogi  Kritis;  Lagu  Indonesia  Raya;  Asas Kepastian Hukum

## Pendahuluan
Polemik  tentang  gagasan  nasionalisme  mulai  muncul  kembali  pada  periode paska  reformasi.  Upaya  untuk  menegaskan  kembali  jiwa  nasionalisme  dalam  bentuk peraturan perundang undangan dan komitmen politik semakin meningkat pada 10 tahun terakhir.  Aktualisasi  nilai  nasionalisme  dalam  bentuk  peraturan  perundang  undangan melalui  rasa  cinta  tanah  air  tertuang  dalam  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2019 tentang  aturan  pengelolaan  sumber  daya  nasional  untuk  pertahanan  negara  yang menegaskan tentang  nilai-nilai  bela negara terdiri atas cinta tanah  air, sadar berbangsa dan  bernegara,  setia  pada  Pancasila  sebagai  ideologi  negara,  rela  berkorban  untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2019b).  Salah  satu  gerakan  yang  melahirkan  gagasan  untuk  meningkatkan  rasa nasionalisme yang semakin merosot adalah gerakan Indonesia raya bergema. Legitimasi atas ide nasionalisme yang dilakukan dalam bentuk gerakan Indonesia raya bergema ini kemudian  menjadi  polemik  tentang  mendengarkan  lagu  Indonesia  raya  di  seluruh lapisan  masyarakat.  Perhatian  penting  dalam  studi  ini  adalah  analisis  atas surat  edaran (selanjutnya disingkat SE) yang dikeluarkan oleh Gubernur DIY Nomor 29/SE/V/2021 tanggal  18  Mei  2021  tentang  kegiatan  memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia raya  setiap  hari  pada  pukul  10.00  (Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, 2021).
Surat  edaran  ini  menjadi  perhatian  publik  tentang  pentingnya  menggugah semangat  nasionalis  yang  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  yang  bersifat  normatif. Dalam  studi  sosiologi  hukum  dan  hukum  normatif  proses  penormaan  nilai-nilai  dan hubungan  peraturan  perundang  undangan  satu  dengan  yang  lain  menjadi  perhatian utama.    Kajian  ini  akan  menganalisis  aspek  penormaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga negara  dalam  membuat  kebijakan  atau  peraturan  yang  mengikat  warga  negara  dan perspektif  pedagogi  kritis  dalam  membentuk  karakter  kebangsaan  di  masyarakat. Pandangan  yang  muncul  dari  kalangan  akademisi  tentang  terbitnya  Surat  Edaran Gubernur  DIY  Nomor  29/SE/V/2021  tanggal  18  Mei  2021  tentang  memperdengarkan lagu  kebangsaan  Indonesia  raya  setiap  hari  pukul  10.00  berpandangan  bahwa  surat edaran  tersebut  berpotensi  kontra  produktif  di  masyarakat  karena  memperdengarkan
lagu  kebangsaan  Indonesia  raya  dilakukan  pada  jam  sibuk  yang  banyak  aktivitas masyarakat  dan  harus  bersikap  berdiri  tegak  dengan  hormat.  Surat  edaran  tersebut berpotensi dapat bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi tentang tata  cara  memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  Raya.  Pandangan  akademisi yang  lain  melihat  surat  edaran  tersebut  dari  sudut  pandang  lain  bahwa memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  setiap  hari  secara  umum  tidak  ada masalah  selama  tidak  mengurangi  dan  membatasi  hak  asasi  manusia  (khusunya  hak sipil)  dan  hak  politik  warga  negara  yang  juga  diatur  dalam  undang  undang  yang  lain. Hal  yang  dikritik  terbitnya  surat  edaran  tersebut  adalah  persoalan  terkait  dampaknya terhadap nasionalisme itu sendiri.  Kekhawatiran yang muncul jika lagu Indonesia raya diperdengarkan  secara  terus  menerus.  Kemudian  jika  dipaksakan  oleh  sebuah  otoritas negara  berpotensi  pada  distorsi  makna  sakralnya  (Susanto,  2021).  Armaidy  Armawi, pakar  ketahanan  nasional  memberikan  tanggapan  yang  berbeda  terkait  surat  edaran Gubernur  DIY  tentang  memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  dinilai  sebagai langkah yang maju dalam merespon situasi dan kondisi saat ini. Menurutnya dari aspek geopolitik  kebijakan  memperdengarkan  lagu  Indonesia  raya  setiap  pagi  seperti  ini dianggap  akan  mengingatkan  pada  semangat  ikrar  dan  sumpah  serta  komitmen  para pendiri negara dalam membentuk bangsa dan negara Indonesia (Caesaria, 2021).
Perspektif  lain  dari  salah  satu  partai  politik  menyoroti  kebijakan memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya  ini  dinilai  tidak  substansial  dan seperti  model  kebijakan  negara  otoriter.  Kebijakan  tersebut  dianggap  kebijakan  yang prematur  dan  tanpa  studi  terlebih  dahulu  (Pertana,  2021).  Tujuan  dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta hukum  dalam produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, mengklarifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi  fakta  hukum  tersebut  untuk  mendapatkan  hubungan  normatif  yang jelas  pada  ranah  hukum  dan  ranah  disiplin  lain  yang  relevan  bagi  kehidupan  hukum, serta meletakkan perspektif pedagogi kritis dalam melihat fenomena tersebut. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi positif secara teoritis dan konseptual untuk  menjawab  problematika  pelaksanaan  produk  hukum  atau  kebijakan  yang berimplikasi secara yuridis di masyarakat.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  jeni  penelitian  hukum  normatif  dan  empirik.  Berdasarkan penelitian  hukum  normatif  materi  kajian  yang  digunakan  sebagai  data  primer  adalah  Surat Edaran  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  29/SE/V/2021  tentang memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya.  Sedangkan  aspek  sosiologi  hukum, sumber  data  yang  digunakan  adalah  terjadinya  surat  edaran  tersebut  berdasarkan  dari  gejala sosial yang berkembang di masyarakat.  Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  analisis  yuridis  dan  sosiologis,  serta  pedagogi  kritis.  Analisis  yuridis menekankan  pada  tinjauan  asas-asas  hukum  terhadap  materi  dan  substansi  surat  edaran Gubernur DIY. Pada analisis sosiologi hukum akan menekan aspek sosiologi hukum terhadap gejala sosial. Analisis pedagogi kritis melihat fenomena tentang pendidikan kebangsaan yang diajarkan  dalam  konteks  kekuasaan,  relasi  yang  dilihat  antara  aspek  normative  dan  edukatif dalam pendidikan kebangsaan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Lahirnya Surat Edaran Gubernur DIY
Surat  edaran  (SE)  merupakan  bentuk  salah  satu  produk  kebijakan  yang  dibuat oleh  pejabat  publik  untuk  memberikan  dasar  normatif  terhadap  pelaksanaan  kegiatan tertentu.  Surat  edaran  dapat  dibuat  pada  setiap  saat  tergantung  kebutuhan  dan kepentingan  pembuat  kebijakan  untuk  memberikan  petunjuk  dan  arahan  untuk melaksanakan  kegiatan  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  secara  umum. Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan perundang undangan yang terdapat pada pasal 7 tidak secara eksplisit  dijelaskan bahwa Surat  edaran  masuk  dalam  hierarkhi  tata  urutan  peraturan  perundang  undangan.  Pada pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  urutan  peraturan  perundang  undangan  adalah  UUD 1945,  ketetapan  majelis  permusyawaratan  rakyat,  undang-undang/peraturan  pemerintah pengganti  undang  undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden,  peraturan  daerah provinsi,  dan  peraturan  daerah  kabupaten/kota  (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2011). Begitu  juga  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2019  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga tidak ditemukan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019a).
Posisi  surat  edaran  pada  dasarnya  sebagai  peraturan  kebijakan  yang  dibuat  oleh institusi  negara  dan  mengikat  di  lingkungan  institusi  negara  atau  pemerintah  yang  ada. Surat  Edaran  Gubernur  DIY  tentang  kegiatan  memperdengarkan  lagu  kebangsaan Indonesia  raya  memiliki  posisi  sebagai  produk  kebijakan  pemerintah  daerah  yang mengatur  tentang  kegiatan  memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya.  Surat edaran  tersebut  terbit  sebagai  bentuk  upaya  untuk  meningkatkan  jiwa  dan  semangat nasionalisme serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan republik  Indonesia  (Sultan  Hamengku  Buwono  X,  2021).  Berikut  ini  gambar  dari  surat edaran tersebut.
Gambar 1. Surat Edaran Gubernur DIY No. 29/SE/V/2021 Tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
(Sumber: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021)
Surat  Edaran  di  atas  ditujukan  kepada  bupati/walikota  se-Daerah  Istimewa Yogyakarta,  pimpinan/kepala  perwakilan  instansi  pemerintah  pusat,  paniradya pati/inspektur/sekretaris  dprd/kepala  dinas  daerah/kepala  badan  daerah/kepala  satuan polisi  pamong  praja/kepala  biro/kepala  badan.  penghubung  di  lingkungan  pemerintah daerah  DIY,  pimpinan  badan  usaha  milik  negara/badan  usaha  milik  daerah,  pimpinan perusahaan  swasta.  Isi  dari  surat  edaran  tersebut  pertama , lagu  kebangsaan  Indonesia raya satu stanza supaya diperdengarkan di setiap pukul 10.00 WIB atau setiap pagi saat memulai  aktivitas  kegiatan.  Kedua , setiap  orang  yang  hadir  pada  saat  lagu  kebangsaan Indonesia raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dengan cara sikap sempurna, yakni wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Ide dasar dari surat edaran ini berlatar belakang dari  pandangan  pemerintah  daerah  telah  terjadi  krisis  semangat  nasionalisme  dan  rasa persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  maka  upaya  untuk  memperkuat  semangat  nasionalisme dengan memperdengarkan lagu kebangsaan  Indonesia raya. Cikal bakal  lahirnya SE ini dimulai  dari  inisiasi  sekelompok  masyarakat  yang  tergabung  dalam  gerakan  forum rakyat  yogya  untuk  Indonesia  (disingkat  For  You  Indonesia)  untuk  menguatkan semangat kebangsaan. Salah satu gagasan tersebut muncul  upaya untuk memperdengarkan  lagu kebangsaan Indonesia raya dengan istilah yang popular disebut Indonesia  raya  bergema  (Pangaribowo,  2021).  Istilah  Indonesia  raya  bergema  menjadi sarana publikasi dan media untuk mensosialisasikan Surat Edaran Gubernur DIY tentang memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia raya. Berpijak pada itu terbit Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 29/SE/V/2021 tentang memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia raya.

## 2. Perspektif Yuridis-Normatif Atas Materi Muatan Surat Edaran Gubernur DIY
Keberadaan  Surat  Edaran  Gubernur  DIY  Nomor  29/SE/V/2021  tentang memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya  telah  menimbulkan  polemik  dari aspek  substansi  materi  surat  edaran.  Pokok  persoalan  yang  mendasar  dapat  dibagi menjadi  dua  aspek.  Aspek  pertama,  melihat  dari  ide  dan  relasi  antara  memperkuat semangat  nasionalisme  dengan  memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya seperti  apa.  Kedua,  aspek  pelaksanaan  memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia raya yang dilakukan setiap hari dan setiap pukul 10.00 atau saat mulai aktivitas kegiatan. Pada  saat  pelaksanaan  ditemukan  bahwa  awal  memperdengarkan  lagu  kebangsaan Indonesia raya justru berlokasi di tempat tempat publik tidak sejalan dengan contoh dan materi  pokok  dari  surat  edaran  yang  akan  diarahkan  pada  institusi  pemerintah.  Pada prakteknya  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya  diperdengarkan  ke  para  pedagang,  tukang becak, dan rumah sakit. Pada saat lagu kebangsaan Indonesia raya diperdengarkan pada 20  Mei  2021  di  pasar  Wates  Kulon  Progo  menunjukkan  fenomena  masyarakat  yang terdiri dari pedagang pasar, pengunjung, tukang becak yang mendengar lagu kebangsaan Indonesia raya dengan cara berdiri dalam sikap sempurna (Zebua, 2021).
Setelah  menjadi  polemik  pemerintah  daerah  melakukan  pelurusan  atas  surat edaran yang disampaikan oleh sekretaris daerah. Pokok pelurusan atas SE Gubernur DIY terdapat tiga pokok utama yaitu: (1) SE sifatnya disesuaikan saja;   (2) lagu kebangsaan ini tidak untuk diperdengarkan di tempat yang tidak memungkinkan untuk berdiri tegak karena justru tidak menghormati; (3) SE tersebut tidak boleh diberlakukan sembarangan, kaku, dan serampangan di lapangan tanpa melihat situasi, lokasi, dan waktu (Wicaksono, 2021).  Namun  pencanangan  dan  sosialisasi  memperdengarkan  lagu  kebangsaan Indonesia  raya  tidak  fokus  pada  lembaga  pemerintah  secara  khusus  sebagaimana  yang ditunjuk oleh surat edaran gubernur tetapi justru ke tempat publik salah satunya pasar.
Gambar 2. Sejumlah Pedagang Melakukan Sikap Sempurna Pada Saat Lagu Indonesia Raya di Pasar Beringharjo (Sumber: Rahman, 2021)
Gambar 2 di atas menunjukkan suasana pencanangan dan sosialisasi SE Gubernur DIY  Nomor  29/SE/V/2021  tentang  memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya. Konsep awal tentang memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia raya yang ditujukan kepada  instansi  pemerintah  kemudian  dalam  prakteknya  masuk  ke  ranah  publik  atau tempat publik seperti mall , bandara, rumah sakit, pasar, dan institusi pendidikan. Analisis substansi  SE  Gubernur  DIY  dapat  ditunjukkan  dari  struktur  dari  SE  Gubernur  DIY tentang  memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya  secara  normatif  merupakan produk kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik untuk institusi terkait.  Dari aspek ilmu hukum  yang  menggali  dan  menganalisis  2  pendekatan  yaitu:  1)  kaidah  hukum  dan pengertian pokok di  dalam hukum,  2) kenyataan hukum (Mamudji,  2015). Berdasarkan dari  pendekatan  hukum  normatif  menunjukkan  bahwa  SE  Gubernur  DIY  Nomor 29/SE/V/2021  tentang  memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya  memiliki  muatan dan  kandungan  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengikat  dan  berhubungan  dengan  peraturan perundang  undangan  yang  lainnya.  Muatan  dari  SE  Gubernur  yang  memiliki  kandungan kaidah  hukum  secara  substansi.  Memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya,  dalam peraturan  perundang  undangan  lain  lagu  kebangsaan  telah  diatur  melalui  Undang  Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pasal  59, 60, dan 62  UU  N0.24 Tahun  2009 tentang  pengunaan lagu kebangsaan  Indonesia raya  menyebutkan  Pasal  59  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  lagu  kebangsaan  dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan: 1) sebagai pernyataan rasa kebangsaan, 2) dalam rangkaian  program  pendidikan  dan  pengajaran,  3)  dalam  acara  resmi  lainnya  yang diselenggarakan oleh organisasi,  partai  politik, dan kelompok masyarakat  lain, dan/atau 4) dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional.
Pasal 60 terkait tata cara penggunaan lagu kebangsaan: 1) lagu kebangsaan dapat dinyanyikan  dengan  diiringi  alat  musik,  tanpa  diiringi  alat  musik,  ataupun diperdengarkan  secara  instrumental.  Lagu  kebangsaan  yang  diiringi  alat  musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein. Lagu kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama. Pasal 62 Setiap orang yang hadir pada saat lagu kebangsaan  diperdengarkan  dan/atau  dinyanyikan,  wajib  berdiri  tegak  dengan  sikap hormat.  Berdasarkan  ketentuan  tentang  penggunaan  lagu  kebangsaan  dan  tata  cara penggunaan lagu kebangsaan menurut Undang Undang  No. 24 Tahun 2009 tentang bendera,
bahasa,  dan  lambang  negara,  serta  lagu  kebangsaan  telah  jelas  secara  normatif  penggunaan lagu  kebangsaan  tidak  dapat  serta  merta  diperdengarkan  setiap  hari,  di  tempat  publik sebagaimana  kegiatan  sosialisasi  SE  Gubernur  DIY  yang  melakukan  kegiatan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia raya di pasar, mall , bandara udara, dan rumah sakit.  Surat  Edaran  Gubernur  DIY  poin  1  dan  2  menyebutkan:  1)  bahwa  lagu  kebangsaan Indonesia raya satu stanza agar diperdengarkan di setiap pukul 10.00 WIB atau setiap pagi saat memulai aktivitas kegiatan,  2)  setiap orang  yang hadir pada  saat lagu  kebangsaan  Indonesia raya diperdengarkan dan/atau diyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.
Materi  muatan  pada  SE  Gubernur  DIY  Nomor  29/SE/V/2021  di  atas  menunjukkan potensi muatan materi yang dapat menimbulkan ketidakpastian atas pelaksanaan UU No. 24 Tahun  2009  tentang  bendera,  bahasa,  dan  lambang  negara,  serta  lagu  kebangsaan.  Asas ketidakpastian  dapat  terjadi  pertama,  karena  inkonsistensi  muatan  materi  yang  tercantum  di dalam SE Gubernur DIY dengan peraturan yang lain atau peraturan yang lebih tinggi. Kedua, bertentangan  dengan  asas  keserasian  dan  harmonisasi  dalam  bidang  pembentukan  peraturan perundang-undangan. Asas keserasian yang lain tertib sosial. Dalam prakteknya pelaksanaan SE Gubernur DIY terjadi secara sporadis. Misalnya di Bandara tidak terlaksana setiap pukul 10.00,  di  rumah  sakit  tidak  semua  melaksanakan  dan  mengikuti  SE  tersebut,  dan  beberapa melaksanakan di awal dan tidak pada pukul 10.00. Berdasarkan observasi peneliti ke beberapa pasar ditemukan bahwa tidak semua pasar di wilayah DIY memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia raya setiap pagi pukul 10.00 WIB. Pada perguruan tinggi tidak semua melaksanakan dan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia raya.
Muatan materi ini tidak terjadi sinkronisasi antara peraturan perundang undangan yang ada  secara  vertikal  dan  muatan  materi  antara  poin  1  dan  2  dapat  berpotensi  menimbulkan konflik normatif dan nilai dalam melaksanakan SE tersebut. Asas kepastian hukum atas posisi Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 29/SE/V/2021 dalam pelaksanaan memiliki standar ganda mengatur  ke  dalam  dan  mengatur  ke  luar.  Apabila  mengingat  kedudukan  gubernur  sebagai eksekutif menurut  undang undang pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur warga  masyarakat  dan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu,  kewenangan kepala daerah dalam hal ini gubernur dalam mengeluarkan keputusan dapat bersifat derivative dari pelaksanaan peraturan perundang undangan yang di atasnya maupun inisiatif daerah untuk mengeluarkan keputusan sesuai kebutuhan daerah atau masyarakat.  Namun dalam prakteknya aspek  inisiatif  atas  kebijakan  dan  kewenangan  mengeluarkan  keputusan  dapat  berpotensi kesewenang-wenangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sunarmi menjelaskan bahwa penguasa merupakan faktor politik pertama dan utama dalam perubahan kebijakan. Kekuasaan politik  dapat  dianggap  sebagai  suatu  kekuatan  nyata  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat dalam berbagai aspeknya semangat (Sunarni, 2016).
Berdasarkan  konteks  pengaturan  kehidupan  masyarakat  untuk  dapat  melakukan tindakan  politik,  pengaruh  kekuasaan  politik  tentang  memperdengarkan  lagu  kebangsaan Indonesia  raya menjadi lebih dominan daripada mengatur  hak hak  sipil  warga  negara untuk dapat hidup yang baik, sejahtera, dan mendapatkan rasa aman dan nyaman. SE Gubernur DIY Nomor  29/SE/V/2021  tentang  Memperdengarkan  lagu  Kebangsaan  Indonesia  raya  dalam pelaksanaan  terkesan  setara  dengan  peraturan  daerah  (Perda)  yang  dapat  mengikat  seluruh warga  masyarakat  di  wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Dengan  masifnya  pemberitaan oleh  media  menimbulkan  pemahaman  dan  penafsiran  oleh  masyarakat  bahwa  SE  Gubernur DIY  Nomor  29/SE/V/2021  menjadi  kewajiban  seluruh  masyarakat  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  SE  Gubernur  DIY  sebagai  produk  politik  hukum  daerah  sampai  sejauh  mana politik hukum ini dapat memberikan jaminan keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan  sosial,  menciptakan  ketenteraman  hidup  dan  memelihara  kepastian  hukum,  dan menangani  kepentingan  yang  berdampak  nyata  dalam  kehidupan  bersama  di  masyarakat secara konkret.
Gambar 3. Infografis Surat Edaran Gubernur DIY (Sumber: Nugraha, 2021)
Gambar  3  di  atas  menunjukkan  fakta  sosiologis  yang  muncul  secara  virtual tentang dinamika dan perkembangan masyarakat di media sosial memberikan informasi dan response atas terbitnya SE Gubernur DIY. Masyarakat virtual yang berada di dunia maya baik di media sosial dan group virtual melakukan pengiriman pesan poster tersebut untuk menjadi pandangan hukum dari masyarakat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.  Situasi  ini  menunjukkan  bahwa  SE  sebagai  produk  kebijakan  internal menjadi  produk  populis  yang  diviralkan  dan  dipopulerkan  melalui  saluran  media  baru dan teknologi informasi seperti group WA, Twitter, FB , dan media digital lainnya.
Gambar 4. Pencanangan Gerakan Indonesia Raya Bergema (Sumber: Raharjo, 2021)
Gambar  4  di  atas  menunjukkan  bahwa  SE  Gubernur  DIY  Nomor  29/SE/V/2021 tidak  semata  mata  sebagai  produk  kebijakan  untuk  internal  tetapi  menjadi  konsumsi publik.  Masyarakat  virtual  memahami  SE  ini  sebagai  gerakan  politik  dan  populisme yang  telah  menggeser  peran  dan  fungsi  surat  edaran  ini  menjadi  kebijakan  populis. Pemaknaan  atas  SE  pada  era  virtual  dan  digital  telah  membawa  masyarakat  virtual kepada pengaruh pada apa yang ditampilkan dan ditayangkan di  media menjadi  hukum sosial  yang  harus  dijalankan  dan  diadopsi.  Secara  substansi  materi  muatan  SE  ini berpotensi  bertentangan  dengan  asas  asas  dalam  peraturan  perundang  undangan  antara  lain ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Secara  yuridis  formal  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Nomor  80  Tahun  2012  tentang  pedoman  tata  naskah  dinas instansi pemerintah dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas, surat edaran digolongkan sebagai produk tata naskah dinas. Surat edaran didefinisikan sebagai naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu  yang  dianggap  penting  dan  mendesak  (Arsip  Nasional  Republik  Indonesia, 2014).
Oleh  karena  itu  idealnya  keberadaan  surat  edaran  hanya  sebatas  sebagai  alat komunikasi kedinasan yang berupa pemberitahuan kepada pejabat/pegawai internal. Hal ini dikarenakan posisinya hanya bersifat informative, dengan demikian surat edaran tidak boleh  mengatur  hal  yang  dapat  melampaui  kewenangan  dan  bertentangan  dengan peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  80  tahun  2012  juga telah mengatur susunan dan standar operasional prosedur pembuatan surat edaran secara baku  bahwa  batang  tubuh  surat  edaran  seharusnya  memuat  tiga  hal  yaitu  1)  alasan tentang  latar  belakang  perlunya  dibuat  surat  edaran,  2)  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  atau  naskah  dinas  lain  yang  dijadikan  dasar  pembuatan  surat  edaran,  3) pemberitahuan tentang hal tertentu yang sifatnya dianggap dianggap mendesak (Menteri, 2012).  Untuk  distribusi  SE  juga  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  tersebut  bahwa  surat edaran  disampaikan  dengan  surat  dinas/memorandum/nota  dinas  dari  pejabat  yang berwenang  kepada  pejabat  dan  pihak  terkait  lainnya.  Penyusunan  surat  edaran  yang kecenderungan  kurang  cermat  dan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pedoman  penyusunan naskah  dinas  dapat  menimbulkan  maladministrasi  atas  naskah  dinas  yang  diterbitkan oleh lembaga pemerintah.
Gambar 5. Format Baku Surat Edaran (Sumber: Kemenpanrb, 2012)
Berdasarkan  pada  format  surat  edaran  yang  telah  ditetapkan  oleh  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 80/2012 surat edaran memiliki muatan yang terdiri atas latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan  dasar  yuridis,  serta  isi  dari  surat  edaran  yang  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan. Apabila  meninjau  Surat  Edaran  Gubernur  DIY  Nomor  29/SE/V/2021  tentang memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya  belum  memenuhi  standar  format penulisan  SE  sebagaimana  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  No.80/2012.  Menurut  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  pedoman  tata  naskah  dinas  menjelaskan  bahwa surat  edaran  termasuk  kategori  naskah  dinas  arahan.  Naskah  dinas  arahan  didefinisikan dalam  peraturan  kepala  arsip  sebagai  naskah  yang  memuat  kebijakan  pokok  atau kebijakan  pelaksanaan  yang  harus  dipedomani  dan  dilaksanakan  dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk hukum yang bersifat  pengaturan,  penetapan,  dan  penugasan  (Arsip  Nasional  Republik  Indonesia, 2014).
Berdasarkan  definisi  di  atas  menunjukkan  bahwa  SE  merupakan bagian  dari naskah  dinas  arahan  memuat  kebijakan  pokok  atau  kebijakan  pelaksanaan yang menjadi  pedoman  bagi  penyelenggaraan  tugas  dan  kegiatan  setiap  lembaga.  Dalam hal  ini  materi  muatan  surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Gubernur  DIY  tentang memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya  dapat  menunjukkan  pemahaman yang beragam apakah itu bagian dari hal yang urgen dan berkaitan dengan kebijakan pokok  tata  kelola  pemerintahan  daerah  atau  sesuatu  di  luar  dari  koridor  pengaturan yang tidak perlu diatur di dalam surat edaran.
Gambar 6. Format Surat Edaran Menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional (Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2014)
Apabila  merujuk  pada  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas, muatan susunan dan format surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Gubernur  DIY  Nomor  29/SE/V/2021  belum sepenuhnya memenuhi  standar ketentuan dan pedoman pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dan Permenpan RB N0.80 Tahun 2012.  Surat  Edaran  yang  disusun  tidak  berdasarkan  pada  ketentuan  umum  yang berlaku  pada  peraturan  yang  lebih  tinggi  atau  peraturan  yang  lain  berpotensi  pada ketidakpastian  dan  kerancuan  dalam  keabsahan  surat  edaran  yang  diterbitkan  oleh institusi pemerintah.

## 3. Refleksi Surat Edaran Terhadap Hak Asasi Manusia
Pada dasarnya setiap orang memiliki hak dasar yang sama di depan hukum dan mendapatkan  jaminan  atas  kepastian  hukum.  Sebagaimana  di  atur  dalam  undanng undang  dasar  negara  republik  Indonesia  pasal  28  D  ditegaskan  bahwa  setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakukan yang sama di hadapan hukum.
Ketentuan  undang  undang  dasar  negara  republik  Indonesia  telah  mengatur secara  jelas  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum.  Suatu peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  memiliki  tujuan  yang  mengarahkan  pada kehidupan  yang  tertib  dan  damai.  Utsman  Sabian  menjelaskan  bahwa  kehidupan masyarakat  diatur  oleh  berbagai  aturan  sebagai  kaidah  kaidah  umum  untuk  dipatuhi atau  ditaati  bagi  yang  melanggarnya  akan  mendapatkan  sanksi  (Utsman,  2009). Keberadaan  Surat  Edaran  Gubernur  DIY  sebagai  salah  satu  bentuk  norma  hukum yang  bersumber  dari  negara  atau  pemerintah  memiliki  kerangka  untuk  memberikan pengaturan  kepada  masyarakat  agar  memiliki  tujuan  tertentu.  Tujuan  dari  penetapan peraturan  perlu  menegaskan  pada  ketentuan  ketentuan  normatif  yang  tidak melangggar peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang lain. Dari aspek sosiologi hukum  dapat  ditunjukkan  bahwa  terbitnya  Surat  Edaran  Gubernur  DIY  telah melahirkan berbagai penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaannya. Surat edaran ini  telah  berdampak  sosial  terhadap  ketidakpastian  pelaksanaan  surat  edaran  yang melihat  secara  kaku  dengan  melakukan  kegiatan  menyanyikan  lagu  Indonesia  raya yang dilakukan di perguruan tinggi pada pukul 10.00 pada acara akademik.
Temuan  observasi  yang  lain  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  surat  edaran ini  memiliki  akibat  secara  sosial  pelaksanaan  surat  edaran  di  masyarakat.  Kegiatan yang  dilakukan  dalam  memperdengarkan  dan  menyanyikan  lagu  kebangsaan Indonesia raya dilakukan secara sporadis dan tidak menentu di masyarakat dan tempat tempat  publik.  Ketidakpastian  dalam  memperdengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia raya  dari  masalah  waktu  dan  hari  menjadikan  surat  edaran  ini  dapat  menimbulkan dampak  sosial  di  masyarakat  yang  timbul  atas  produk  peraturan  tersebut.  Dampak sosial  yang  berpotensi  merugikan  hak  hak  sipil  warga  negara  sebagaimana  diatur dalam  Undang  Undang  Dasar  1945  tidak  ada  jaminan  dan  kepastian  hukum.  Begitu juga dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

## 4. Perspektif Pedagogi Kritis
Gerakan  Indonesia  raya  bergema  menjadi  upaya  yang  menarik  untuk  dilihat dari  perspektif  pedagogi  kritis.  Gerakan  Indonesia  raya  bergema  menjadi  salah  satu ikon  untuk  meningkatkan  rasa  nasionalisme  di  kalangan  masyarakat  dan  generasi muda.  Ide  ini  menjadi  bagian  dari  proses  transformasi  pendidikan  nilai-nilai
kebangsaan  melalui  lagu  Indonesia  raya.  Dalam  perspektif  pedagogi  kritis menawarkan  wacana  dan  kajian  kritis  atas  fenomena  dan  praktek  pendidikan  yang telah dilakukan baik untuk membentuk karakter peserta didik maupun kebijakan atau sistem  pendidikan  yang  mengarahkan  untuk  membentuk  manusia  dan  peradaban (Supratiknya,  2016).  Kebijakan  memperdengarkan  lagu  Indonesia  raya  melalui  surat edaran gubernur menjadi wacana yang menarik dari aspek pendidikan kritis. Apakah arah  dari  mendengarkan  lagu  Indonesia  raya  setiap  hari  sebagai  upaya  pendidikan kebangsaan. Perspektif pedagogi kritis melihat upaya pendidikan kebangsaan melalui menyanyikan  lagu  Indonesia  raya  merupakan  bagian  dari  mobilisasi  kelas  sosial tertentu  untuk  melakukan  dominasi  terhadap  masyarakat  dalam  proses  transformasi pendidikan  kebangsaan  yang  berpotensi  menimbulkan  kesalahpahaman  dan penafsiran  atas  ide  berbangsa  dan  bernegara  di  tengah  masyarakat  dalam  kondisi sedang  beraktivitas  untuk  mendapatkan  sumber  kehidupan  sehari  hari  (makan, minum)  bekerja  untuk  hidup.  Hegemoni  kekuasaan  yang  terlalu  kuat  dalam melakukan  transformasi  nilai-nilai  kebangsaan  dan  pendidikan  kebangsaan  tanpa melihat  pertimbangan  kondisi  sosial,  budaya,  dan  pendidikan  akan  berpotensi gagalnya  pemahaman  masyarakat  untuk  mencintai  bangsa  dan  negara.  Hakikat pendidikan kebangsaan untuk mendorong bagaimana perilaku masyarakat untuk dapat mencintai  bangsa  dan  negara.  Kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  ini  dapat ditumbuhkan dari kepedulian dan perhatian masyarakat tentang bangsanya (Budiman, 2018).  Untuk  itu,  lagu  kebangsan  dapat  menjadi  kegiatan  dan  media  untuk membangun  kesadaran  kritis.  Kesadaran  kritis  ini  merupakan  kemampuan  untuk melihat  esensi  dari  realitas,  memahami  struktur  terdalam  dan  realitas  mampu menangkap fenomena tersembunyi di balik realitas.
Fenomena  mendengarkan  lagu  kebangsaan  Indonesia  raya  dalam  konteks pedagogi kritis dapat berpengaruh terhadap pendidikan kebangsaan ketika hal itu tidak tepat  ditransformasikan  kepada  masyarakat  akan  berdampak  pada  pendidikan kebangsaan  tidak  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efesien  akan  menimbulkan resistensi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  di  atas  menunjukkan bahwa regulasi dan produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik atau institusi pemerintah  masih  belum  mencerminkan  kaidah-kaidah  hukum  yang  baik  atau memberikan asas kepastian terhadap pelaksanaan produk kebijakan atau peraturan yang dibuat.  SE  Gubernur  DIY  Nomor  29/SE/V/2021  berdampak  secara  yuridis  normatif  dan sosiologis dari  aspek  materi muatan  yang  dicantumkan  di dalam SE  tersebut. Aspek  yuridis normatif yang dapat menimbulkan inkonsistensi dan inkoheren terhadap peraturan yang lain. Aspek sosiologis dapat menimbulkan ketidakharmonisan sosial dalam pelaksanaan SE tersebut karena  potensi  menganggu  kenyamanan  dan  ketertiban  sosial,  serta  layanan  publik  dapat terganggu.  Apakah  dengan  SE  Gubernur  DIY  tersebut  bisa  meningkatkan  aspek  layanan publik  yang  baik  ketika  kegiatan  dilaksanakan  pada  saat  layanan  publik  berlangsung. Hambatan-hambatan sosiologis dan psikologi ini tidak dipertimbangkan dalam penyusunan SE Gubernur  DIY  tersebut.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  SE  ini  tidak  memenuhi  asas kepastian,  SE  ini  menimbulkan  multi  tafsir  di  dalam  pelaksanaan  di  masyarakat/instansi. Tujuan utama yang baik menjadi salah di dalam cara penetapannya.
SE  merupakan  produk  kebijakan  yang  mengikat  pada  institusi  dan  masyarakat tertentu  sebaiknya  dapat  dirumuskan  dan  disusun  dengan  mempertimbangkan  asas kepastian  hukum  dalam  upaya  melaksanakan  kegiatan  tersebut.  Asas  sinkronisasi  dan
harmonisasi  dengan  peraturan  yang  lain  supaya  tidak  berpotensi  bertentangan  dengan peraturan yang ada. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengukur hubungan nasionalisme dengan  memperdengarkan  lagu  Indonesia  raya  sampai  seberapa  jauh  apakah  memilki hubungan  langsung  atau  tidak  langsung.  Surat  edaran  baiknya  untuk  tidak  menjadi konsumsi  publik  dan  menimbulkan  situasi  yang  kurang  kondusif  karena  bisa  dipahami secara  berbeda.  Perlu  adanya  riset  asas  kemanfaatan  atas  SE  bagi  masyarakat,  pekerja, pedagang,  pegawai  pemerintah,  pegawai  BUMN,  pegawai  swasta,  perguruant  inggi, sekolah, siswa, mahasiswa. Untuk itu jika ketentuan materi yang diatur ingin menjadi di luar koridor hukum, baiknya dibuat pengaturan yang lebih luas dari sekedar SE. SE ini dikeluarkan untuk  internal  tetapi  muatannya  di  luar  dari  koridor  hukum.  Oleh  karena  itu  muatan  materi dalam  SE  perlu  ditinjau  ulang.  Berdasarkan  perspektif  pedagogi  kritis  menunjukkan  bahwa memperdengarkan  lagu  Indonesia  raya  setiap  hari  pada  ruang  publik  sebagai  media pembelajaran  kebangsaan  yang  dilakukan  kurang  tepat  akan  berdampak  pada  resistensi  dan kurang bermaknanya pendidikan kebangsaan kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka
Budiman,  I.  L.  (2018).  Mengukur  Budaya  Toleran  dan  Nasionalisme  di  Lingkungan Civitas  Akademika  UPN  “Veteran”  Jogjakarta. Paradigma:  Jurnal  Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan , 16 (2). Caesaria,  S.  D.  (2021). Pakar  UGM  Soroti  Kebijakan  Sri  Sultan  HB  X  Terkait  Lagu
Indonesia Raya . Retrieved Mei 24, 2021, from
https://www.kompas.com/edu/read/2021/05/24/140000971/pakar-ugm-soroti- kebijakan-sri-sultan-hb-x-terkait-lagu-indonesia-raya
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  (2012).
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah . https://legalitas.org/download/write_pdf.php?url=pdf/peraturan_menteri/kemente rian_pendayagunaan_aparatur_negara_dan_reformasi_birokrasi/2012/Peraturan- Menteri-Kementerian-Pendayagunaan-Aparatur-Negara-dan-Reformasi- Birokrasi-80-tahun-2012.pdf
Nasional  Republik  Indonesia,  A.  (2010).  Keputusan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  09  Tahun  2000  tentang  pedoman  penyusutan  arsip  pada lembaba-lembaga negara dan Badan-Badan Pemerntahan.
Nugraha, F. R. (2021). Sultan HB X Minta Lagu Indonesia Raya Diputar di DIY Setiap
Pagi . Retrieved Mei 19, 2021, from https://infografis.sindonews.com/photo/7926/sultan-hb-x-minta-lagu-indonesia- raya-diputar-di-diy-setiap-pagi-1621401621
Pangaribowo,  W.  S.  (2021). Pemerintah  DIY  Bakal  Wajibkan  Instansi-instansi Kumandangkan  ‘Indonesia  Raya’  Setiap  Pukul  10.00  WIB .  Retrieved  Mei  17, 2021, from https://regional.kompas.com/read/2021/05/17/175627878/pemerintah- diy-bakal-wajibkan-instansi-instansi-kumandangkan-indonesia-raya?page=all.
Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  (2021). Surat  Edaran  Gubernur  DIY No.  29/2021  Tentang  Memperdengarkan  Lagu  Kebangsaan  Indonesia  Raya . Retrieved  Mei  18,  2021,  from  https://jogjaprov.go.id/pengumuman/surat-edaran- gubernur-diy-no-292021-tentang-memperdengarkan-lagu-kebangsaan-indonesia- raya
Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2011/uu12-2011bt.pdf
Pemerintah Republik Indonesia. (2019a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU_Nomor_15_Tahun_2019.pdf Pemerintah Republik Indonesia. (2019b). Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  Untuk  Pertahanan Negara .  https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan- UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
Pertana,  P.  R.  (2021). Partai  Ummat  Kritik  Kebijakan  Sultan  Soal  ‘Indonesia  Raya’ Seperti Korut . Retrieved Mei  20, 2021, from https://news.detik.com/berita-jawa- tengah/d-5575849/partai-ummat-kritik-kebijakan-sultan-soal-indonesia-raya- seperti-korut
Raharjo,  R.  (2021). Pencanangan  Gerakan  Indonesia  Raya  Bergema  Berlangsung
Semarak . Retrieved April 17, 2023, from https://jogja.tribunnews.com/2021/05/20/pencanangan-gerakan-indonesia-raya- bergema-berlangsung-semarak
Rahman.  (2021). Indonesia  Raya  Berkumandang,  Pedagang  Beringharjo:  Siap  Grak! Retrieved  Mei  20,  2021,  from  https://gudeg.net/read/18174/indonesia-raya- berkumandang-pedagang-beringharjo-siap-grak.html
Sultan  Hamengku  Buwono  X,  S.  (2021).  Indonesia  Raya  Bergema  bangun  Semangat Kebangsaan. Harian Jogja , 1–1.
Sunarni. (2016). Sejarah Hukum . Jakarta: Prenadamedia. Supratiknya,  A.  (2016).  Pedagogi  kritis  &  pendidikan  tinggi. Retorik:  Jurnal  Ilmu Humaniora , 4 (1), 71–102. Susanto,  H.  (2021). Sultan  Wajibkan  ‘Indonesia  Raya’  Tiap  Pagi,  UPN  Yogya  Minta Dikaji  Ulang .  Retrieved  Mei  19,  2021,  from  https://news.detik.com/berita-jawa- tengah/d-5575078/sultan-wajibkan-indonesia-raya-tiap-pagi-upn-yogya-minta- dikaji-ulang
Utsman,  S.  (2009). Dasar-Dasar  Sosiologi  Hukum:  Makna  Dialog  Antara  Hukum  dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research) .
Wicaksono,  P.  (2021). Pemda  DIY  Luruskan  Surat  Edaran  Sultan  HB  X  soal  Setel
Indonesia Raya Tiap Pagi . Retrieved Mei 20, 2021, from https://nasional.tempo.co/read/1464072/pemda-diy-luruskan-surat-edaran-sultan- hb-x-soal-setel-indonesia-raya-tiap-pagi
Zebua,  D.  J.  (2021). Pedagang  hingga  Tukang  Becak  Kompak  Tunjukkan  Sikap Sempurna  Saat  ‘Indonesia  Raya’  Dikumandangkan .  Retrieved  Mei  20,  2021, from  https://pemilu.kompas.com/read/2021/05/20/171945978/pedagang-hingga- tukang-becak-kompak-tunjukkan-sikap-sempurna-saat-indonesia?page=all