DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 10 Juni  2024, Revised: 29 Juli 2024, Publish: 30 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023

## Lidya 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia, lidyamanik123@gmail.com
Corresponding Author: lidyamanik123@gmail.com
Abstract: The  State  and  the  Constitution  are  like  two  sides  of  an  inseparable  coin.  The constitution serves as the main legal foundation of a country. The urgency of the constitution makes a country must have a special institution that oversees it. In Indonesia, that institution is  called  the  Constitutional  Court  (MK).  As  a  constitutional  judicial  institution,  the Constitutional Court has responsibilities that are clearly stipulated in the constitution. These include  examining  laws  against  the  1945  Constitution  (UUD  1945)  or  what  is  known  as judicial  review,  adjudicating  disputes  over  election  results  and  the  like.  The  controversial decision of the Constitutional Court in 2023 regarding the age limitation of presidential and vice  presidential  candidates  raised  a  debate  regarding  the  minimum  age  requirement  for presidential  /  vice  presidential  candidates  under  40  years  and  the  decision-making  process which was laden with the interests of  the chairman of  the Constitutional  Court at  that time because he had a family relationship with potential candidates or parties who were strongly suspected of having an interest in the granting of the application. The problem formulation of this  research  is  1.  When  did  the  Constitutional  Court  Decision  become  effective?  2.  Is  the implementation  of  the  Constitutional  Court  Decision  Number  90/PUU-XXI/2023  in accordance with the Provisions of the Laws and Regulations? The formulation of the problem is answered using normative juridical research methods. The results showed that the impact of the Constitutional Court's decision on the registration of presidential and vice presidential candidates  in  the  2024  elections  was  filled  with negative  suspicions  because  the  process  of adjusting PKPU to the Constitutional Court's decision was carried out “recklessly”.
Keyword: Constitutional  Court  of  Indonesia,  Electoral  Justice  System,  Age  Limitation  for Presidential and Vice Presidential Candidates.
Abstrak: Negara  dan  Konstitusi  ibarat  dua  sisi  keping  mata  uang  yang  tak  terpisahkan. Konstitusi  berperan    sebagai  landasan  hukum  utama  bagi  negara.  Karena  pentingnya  peran konstitusi, setiap negara wajib memiliki lembaga khusus yang menjaga dan mengawalnya. Di Indonesia,  lembaga  itu  bernama  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Sebagai  lembaga  peradilan konstitusi, MK memiliki berbagai tanggung jawab yang diatur secara jelas dalam konstitusi, seperti  menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  atau yang sering dikenal dengan istilah judicial review , memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum dan sejenis lainnya. Putusan kontroversial MK pada 2023 mengenai pembatasan usia
calon  presiden  dan  calon  wakil  presiden  menimbulkan  perdebatan  berkenaan  dengan  syarat usia  minimal  Capres/  Cawapres  di  bawah  40  tahun  dan  proses  pengambilan  putusan  yang sarat  akan  kepentingan  ketua  MK  kala  itu  karena  memiliki  hubungan  keluarga  dengan kandidat  potensial  atau  pihak  yang  diduga  kuat  berkepentingan  atas  dikabulkannya permohonan  tersebut.  Penelitian  ini  merumuskan  beberapa  pertanyaan  penting:  1.  Kapan Putusan  MK  mulai  efektif  diberlakukan?  2.  Apakah  pemberlakuan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  sesuai  dengan  Ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan?. Pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK memiliki dampak yang signifikan terhadap pendaftaran  Capres  dan  Cawapres  dalam  pemilu  tahun  2024.  Namun,  proses  penyesuaian PKPU terhadap putusan MK tersebut penuh dengan dugaan negatif karena dilakukan dengan cara yang ―ugal-ugalan‖.
Kata  Kunci: Mahkamah  Konstitusi  Indonesia,  Sistem  Peradilan  Pemilu,  Pembatasan  Usia Capres Cawapres.

## PENDAHULUAN
Menerjemahkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  ke  dalam  tindakan  nyata merupakan  sebuah  proses  kompleks.  Di  balik  pertanyaan  "Bagaimana  putusan  MK diberlakukan?",terdapat  berbagai  rintangan  dan  pertimbangan  yang  perlu  diurai.  Pertama, muncul pertanyaan krusial: Apa saja tolok ukur  yang mendasari putusan  MK, khususnya di konteks Indonesia? Hal ini erat kaitannya dengan hubungan tak terpisahkan antara negara dan konstitusi.  Konstitusi,  sebagai  fondasi  hukum  utama,  memuat  prinsip-prinsip  fundamental dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Prinsip-prinsip  ini,  yang  tertuang  dalam  hukum  tertinggi negara,  menjadi  landasan  penting  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Salah  satu  instrumen  krusial  untuk  mengukur  tercapainya  keadilan,  demokrasi, dan  perlindungan  hak-hak  pemilih  adalah  peraturan  hukum,  terutama  yang  terkait  dengan pemilu. Aspek-aspek ini menjadi parameter esensial dalam menilai kualitas demokrasi.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  berpijak  pada  dasar hukum  yang  kuat.  Pasal-pasal  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), seperti Pasal 7 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 24C ayat (2), menjadi alasan pokok kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut diperkuat dengan Pasal 10  ayat  (2)  Peraturan  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  MK.  Pasal-pasal  tersebut  menetapkan peran  MK  dalam  menangani  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  atau  Wakil  Presiden  secara jelas.  Pelanggaran  yang  dimaksud,  sesuai  dengan  ketentuan  UUD  1945,  bisa  berupa konspirasi  jahat  terhadap  negara,  tindakan  merusak,  atau  pelanggaran  hukum  lainnya,  serta perilaku  tidak  layak  yang  dilakukan  demi  kepentingan  pribadi.  Pendelegasian  fungsi  ini kepada  MK  ,  sebagai  badan  hukum  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, mencerminkan  kokohnya  standar  hukum  dan  ketertiban  dalam  konstitusi  pasca-revisi.  Ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  memiliki  mekanisme  yang  kuat  untuk  menjaga  integritas pemimpin  tertingginya  melalui  pengawasan  konstitusional  yang  ketat.  Hal  ini  menunjukkan tanggung jawab bangsa Indonesia untuk menjaga kualitas regulasi dan pemerataan yang tiada tara  dalam  kerangka  otoritas  publik.  Menyerahkan  posisi  ini  kepada  Pengadilan  yang Didirikan  merupakan  tahap  penting  untuk  menjamin  tanggung  jawab  dan  keterusterangan dalam  otoritas  publik.  MK  sebagai  lembaga  yang  bebas  diharapkan  dapat  melaksanakan kewajibannya  secara  tidak  memihak  dan  ahli,  sehingga  putusan-putusan  selanjutnya  dapat diterima oleh semua pihak dan memperkuat sistem aturan mayoritas di Indonesia.
Melalui  posisinya,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mempunyai  peran  penting  dalam menjaga  kualitas  konstitusi  yang  tiada  tara  di  Indonesia,  khususnya  menjamin  setiap
peraturan  dan  pedoman  sesuai  dengan  standar  yang  dilindungi.Selain  kewenangan  yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan yang utama yaitu mengawasi dan mencegah pelanggaran  konstitusi  oleh  lembaga  negara  lainnya.  Tentu  saja  dalam  menjalankan fungsinya,  MK  harus  menjaga  keseimbangan  antara  menegakkan  supremasi  konstitusi  dan menghindari  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  dapat  mengarah  pada  dominasi  dalam  proses legislasi.  MK  juga  berperan  sebagai  menyelesaikan  permasalahan  pengambilan  keputusan politik  dan  perdebatan  kewenangan  antar  lembaga  negara.  Putusan-putusan  MK,  khususnya yang  bersifat  imajinatif,  sering  kali  berdampak  pada  elemen-elemen  yang  sudah  mapan. 2 Meskipun  demikian,  beberapa  keputusan  MK  terkadang  menuai  kontroversi  dan  dianggap mencolok  oleh  sebagian  masyarakat.  Hal  ini  menuntut  MK  untuk  selalu  mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Tahun 2023 telah menjadi  panggung  drama  politik  yang  penuh  gejolak,  dipicu  oleh  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023.  Keputusan  ini  memantik  obrolan  hangat,  terutama seputar batasan usia bagi calon wakil presiden yang memiliki kebiasaan tidak ideal,  yaitu di bawah  40  tahun.  Perbincangan  ini  semakin  memanaskan  suhu  politik  menjelang  pemilihan presiden tahun 2024.
Bermula  dari  Kajian  Hukum  Peraturan  Politik  yang  sedapat  mungkin  diperuntukkan bagi Cawapres, putusan  MK ini membuka pintu terbuka bagi kepala daerah  yang berusia di bawah 40 tahun untuk memilih dirinya sebagai pesaing resmi, mengingat mereka mempunyai wawasan  sebagai  pemimpin  otoritas  daerah.  Meskipun  demikian,  penyegaran  yang  sangat dibutuhkan  ini  disertai  dengan  gelombang  positif  dan  negatif.  Dari  satu  sudut  pandang, beberapa  pihak  mengundang  putusan  ini  sebagai  sebuah  langkah  ke  arah  yang  tepat  dalam membuka  ruang  bagi  generasi  muda  untuk  turut  serta  dalam  administrasi  publik.  Mereka berargumen  bahwa  batasan  usia  yang  kaku  dapat  menghambat  talenta-talenta  muda  yang kompeten  dan  berpotensi.  Di  sisi  lain,  tak  sedikit  yang  mempertanyakan  relevansi  batasan usia dan potensi nepotisme, mengingat salah satu hakim MK yang terlibat dalam persidangan memiliki hubungan keluarga dengan cawapres yang diuntungkan oleh putusan tersebut.
Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  seringkali  memicu  beragam  tanggapan  dan analisis dari para ahli hukum. Berikut beberapa contohnya ialah Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum  UGM,  menekankan  dampak  signifikan  putusan  MK  terhadap  reputasi  lembaga  itu sendiri dan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Denny Indrayana, pakar hukum tata negara,  mengecam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terkait  usia  cawapres  karena ketidaksempurnaan  mendasar  yang  dilindungi.  Muchamad  Ali  Safa'at,  Pengajar  Peraturan Perundang-undangan  Universitas  Brawijaya,  menyoroti  betapa  memalukannya  putusan Mahkamah  Konstitusi  dalam  menguji  keabsahan  Pasal  169  huruf  q  UU  Pemilu.  Sadli  Isra, hakim konstitusi, menekankan bahwa setiap sistem pemilu memiliki kekurangan  yang dapat diperbaiki tanpa mengubah sistem secara keseluruhan. Menurutnya, fokus harus pada aspek- aspek seperti partisipasi parpol, budaya politik, kesadaran pemilih, dan hak berekspresi. Salah satu  contoh  kontroversi  terkait  putusan  MK  adalah  keberlakuan  Pasal  3  ayat  (7)  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  yang  menyatakan  bahwa  pasangan  calon  dengan  suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres dengan dua pasangan calon. Aturan ini digugat karena dinilai bertentangan dengan Pasal 416 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold). Kasus ini menunjukkan kompleksitas isu-isu yang dihadapi MK dan beragam  perspektif  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  pengambilan  keputusan.  Dari  latar belakang penelitian diatas membawa pada perumusan permasalahan penelitian yang menjadi pokok utama di dalam penelitan ini yaitu Kapan sebuah Putusan Mahkamah Konsitusi mulai efektif  diberlakukan?,  selanjutnya  ialah  Apakah  Pemberlakuan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  sesuai  dengan  Ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan?.  Melalui  rencana  permasalahan  ini,  semacam  eksplorasi  yuridis  pembakuan
dilakukan  dengan  tujuan  untuk  melihat  susunan  peraturan  dan  pedoman  yang  berkaitan dengan permasalahan pengambilan keputusan politik, baik yang bersifat pasti maupun dalam pedoman tambahan yang khusus.
Penelitian bertujuan untuk tidak hanya mengidentifikasi permasalahan hukum Pemilu yang ada, tetapi juga melakukan analisis menyeluruh dan merumuskan rekomendasi konkret untuk revisi hukum Pemilu.

## METODE
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  normatif  dengan  fokus  pada  analisis produk  hukum  dan  dokumen  terkait  Pemilu.  Analisis  ini  mencakup  undang-undang, peraturan,  keputusan,  putusan  MK  dan  MA  terkait  sengketa  Pemilu,  serta  putusan  Bawaslu dan  DKPP,  juga  peraturan  dan  kebijakan  KPU  dan  Bawaslu.  Melalui  telaah  mendalam terhadap dokumen-dokumen tersebut, penelitian  ini juga mengakui pentingnya bahan-bahan non-hukum,  seperti  berita,  artikel  media,  laporan  penelitian,  dan  dokumen  sejarah.  Hal  ini didasarkan  pada  pemahaman  bahwa  prinsip-prinsip  hukum  sering  kali  dapat  diungkapkan melalui  materi  non-hukum  yang  relevan  dan  penting  untuk  melengkapi  analisis.  Dengan memadukan  sumber-sumber  ini,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  menghasilkan  rekomendasi yang komprehensif dan  berdampak  positif bagi  pengembangan hukum  Pemilu  di  Indonesia. Selain  pendekatan  normatif,  penelitian  ini  juga  memperkaya  pemahaman  dengan mengintegrasikan  bahan-bahan  non-hukum  yang  relevan.  Materi-materi  ini  mencakup  hasil eksplorasi  dari  berbagai  disiplin  ilmu,  seperti  teori  politik,  implementasi  kebijakan,  ilmu sosial,  dan  aspek  keuangan,  yang  dapat  memberikan  wawasan  lebih  luas  mengenai  situasi spesifik dan konsekuensi hukum terkait dengan isu-isu keputusan politik. Contoh materi tidak sah yang akan dikoordinasikan dalam pemeriksaan ini termasuk hasil eksplorasi, artikel berita dan media, serta laporan dan informasi terukur. Kombinasi materi non-hukum diyakini akan memberikan  pemahaman  yang  lebih  luas  mengenai  persoalan  ras  politik.  Contoh permasalahan  yang  akan  dikonsentrasikan  dengan  mempertimbangkan  materi  non-hukum termasuk permasalahan uang tunai pemerintahan, faktor non-formal, dan pembelian suara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mahkamah Konstitusi
Perjalanan  MK  dimulai  dari  perubahan  penting  yang  disetujui  melalui  Sidang  MPR pada tahun 2001. Revisi ini menegaskan peran vital Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B. Sebelum MK beroperasi secara resmi, Mahkamah Agung menjalankan sementara fungsi Pengadilan Konstitusi sesuai dengan Pasal  III  Ketentuan  Peralihan  UUD  1945  pasca  Amandemen  Keempat.  Pada  tanggal  13 Agustus  2003,  DPR  dan  Pemerintah  sepakat  terhadap  Rancangan  Undang-Undang Pembentukan  MK,  yang  kemudian  diundangkan  sebagai  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Dua  hari  setelahnya,  pada  tanggal  15  Agustus  2003, Presiden  secara  resmi  mengalihkan  tugas  tersebut.  MK  mulai  beroperasi  resmi  pada  15 Oktober  2003,  setelah  menerima  pelimpahan  kasus  dari  MA.  Sejak  saat  itu,  MK  telah memainkan  peran  penting  dalam  menjaga  aturan  dan  menyelesaikan  berbagai  sengketa  tata negara.
Meskipun  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  baru  mulai  beroperasi  setelah  amandemen UUD  1945,  konsep  judicial  review  sebenarnya  sudah  lama  diperdebatkan.  Salah  satu  tokoh yang  mendorong  gagasan  ini  adalah  Prof.  Muhammad  Yamin,  yang  percaya  bahwa dibutuhkan  sebuah  lembaga  khusus  dengan  kewenangan  untuk  menguji  undang-undang berdasarkan  konstitusi.  Namun,  idenya  mendapatkan  perlawanan  dari  Soepomo,  yang berargumen bahwa UUD 1945 tidak menganut prinsip trias politica ala Montesquieu. Sebagai alternatif,  Soepomo  mengusulkan  pembentukan  sebuah  pengadilan  khusus  atau
constitutioneelhof, untuk melaksanakan tugas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, mengambil  inspirasi  dari  model  yang  diterapkan  di  negara-negara  seperti  Austria, Cekoslowakia,  dan  Jerman.6  Alasan  tersingkirnya  pemikiran  Yamin  dan  Soepomo  saat  itu adalah  akibat  langsung  dari  ketidakmampuan  parlemen  yang  menetapkan  MPR  sebagai lembaga  negara  tertinggi  yang  ditujukan  kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Mahkamah Konstitusi (MK) adalah organisasi penting dalam kerangka berbasis demokrasi di Indonesia. Pengenalan  MK  didorong  oleh  kemajuan  pemikiran  sah  dan  kenegaraan  saat  ini  pada  abad ke-20, di mana kebutuhan akan sebuah organisasi yang memiliki kekuatan untuk menyaring pembelaan  peraturan  dan  pedoman  serta  menyelesaikan  perdebatan  antar  lembaga  negara semakin terasa.
Perkembangan  MK  di  Indonesia  diramaikan  oleh  pemikiran  Hans  Kelsen,  seorang pakar hukum asal Austria. Kelsen menerima bahwa pelaksanaan konstitusi harus benar-benar dipastikan dengan asumsi ada lembaga di luar badan legislatif yang mempunyai kewenangan untuk  menguji  keabsahan  peraturan  dan  mempunyai  hak  untuk  membatalkan  peraturan tersebut dengan asumsi peraturan tersebut dianggap tidak pantas. Hal ini merekomendasikan pendirian  badan-badan  yang  unik,  misalnya  pengadilan  luar  biasa  yang  disebut  Mahkamah Konstitusi.7    Pendahuluan  Peraturan  MK  ini  menegaskan  bahwa  berdirinya  Mahkamah Konstitusi  (MK)  merupakan  suatu  prestasi  yang  sangat  berarti  dalam  perjalanan  negara Indonesia.  Mahkamah  Konstitusi  hadir  sebagai  jawaban  terhadap  kebutuhan  akan  adanya lembaga otonom yang secara eksplisit menangani perkara-perkara mapan yang menjadi ranah penyelenggaraan  negara.  Kehadiran  Mahkamah  Konstitusi  menandakan  periode  lain sepanjang  keberadaan  pemerintahan  mayoritas  di  Indonesia.  Di  masa  lampau,  penafsiran konstitusi  seringkali  simpang  siur  dan  menimbulkan  berbagai  perdebatan.  Mahkamah Konstitusi  hadir  untuk  meluruskan  tafsir  konstitusi  dan  memastikan  bahwa  konstitusi dijalankan dengan teguh, sesuai dengan aspirasi rakyat dan nilai-nilai demokrasi.
Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan  memastikan  terwujudnya  supremasi  hukum.  Kewenangannya  dalam  mengadili  perkara konstitusional,  termasuk  memutus  sengketa  antar  lembaga  negara,  menjadikannya  sebagai penjaga  keseimbangan  dan  penengah  dalam  sistem  politik  Indonesia.  Mahkamah  Konstitusi bukan  hanya  sebagai  lembaga  peradilan,  tetapi  juga  sebagai  penjaga  nilai-nilai  mendasar bangsa yang tercermin dalam konstitusi. Untuk menjalankan tugas ini, MK memiliki beragam kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  mencakup  lima  pokok  utama.  Salah  satu  peran utamanya adalah memastikan bahwa Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, di mana MK berfungsi mengawasi agar peraturan yang dibuat oleh DPR dan Presiden sesuai dengan  konstitusi.  MK  juga  memainkan  peran  penting  dalam  menyelesaikan  perbedaan pandangan  mengenai  kekuasaan  antar  lembaga-lembaga  negara.  Secara  spesifik,  MK berperan  dalam  menetapkan  argumen  terkait  hubungan  kekuasaan  antar  lembaga  negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Selain itu, MK turut menangani disintegrasi partai politik,  termasuk  berwenang  membubarkan  partai  politik  yang  melanggar  konstitusi  atau pedoman hukum.
Kewenangan  selanjutnya  ialah  penutup  dari  perdebatan  mengenai  Hasil  Pemilihan Umum  yaitu  MK  mempunyai  wewenang  untuk  menentukan  pertanyaan-pertanyaan  yang berkaitan  dengan  hasil  pemilihan  umum,  seperti  tuduhan  penyajian  yang  keliru  atau pelanggaran.  Memberikan  kesimpulan  kepada  DPR  atas  teguran  Presiden  dan  Wakil Presiden, khususnya MK mempunyai kedudukan memberikan anggapan kepada DPR selama ini  untuk  menyalahkan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Pemberian  kekuasaan  yang  luas  ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi yang vital dalam kerangka pemungutan suara di Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dan menjamin bahwa segala peraturan dan pedoman serta kegiatan lembaga negara sesuai dengan konstitusi.
Kehadiran  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  sebuah  langkah  maju  dalam  memperkuat kualitas regulasi yang tiada tara dan mengakui kesetaraan yang sakral.
Satu  lagi  kewenangan  yang  digerakkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  adalah menyimpulkan  perbedaan  pendapat  mengenai  hasil  pemilu  yang  tidak  lepas  dari  Pasal  22E ayat (2) UUD 1945 yang menggarisbawahi tugas Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga ketertiban.  kesopanan  dan  keterusterangan  dalam  mengambil  keputusan.  MK  mempunyai posisi  untuk  menentukan  perbedaan  pendapat  mengenai  hasil  Pemilu  termasuk  berbagai pertemuan,  termasuk  pasangan  Capres  dan  Cawapres.  MK  dapat  menentukan  perdebatan yang  berkaitan  dengan  hasil  pemungutan  suara  pilpres,  seperti  klaim  pemerasan  atau pelanggaran.  Stephen  A.  Siegel,  pakar  hukum  terkemuka,  menggarisbawahi  bahwa memasukkan  pemungutan  suara  dalam  pemilu  mungkin  merupakan  tindakan  yang  paling sering dilakukan di  suatu negara, jauh lebih tua  daripada banyak hal  lain dalam hukum  tata negara. Penegasan ini menggarisbawahi  tugas utama pemungutan suara  mengingat  landasan sistem aturan mayoritas yang selama beberapa waktu telah ditetapkan sepanjang keberadaan peradaban manusia.8   Kelompok  ideologi  yang  terlibat  dalam  proses  pengambilan keputusan,  khususnya  dalam  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  bisa  mempengaruhi  seputar perolehan  suara  dalam  pemilihan  umum.    Sebagai  lembaga  penting,  MK  berperan  besar dalam  menyelesaikan  sengketa  suara  calon  anggota  DPD.  Biasanya,  konflik  terkait  hasil Pemilu  dituntaskan  melalui  jalur  hukum.  Pihak-pihak  yang  merasa  dihalangi  dapat mengajukan gugatan  kepada Pengadilan Negeri untuk ditangani dan dipilih. Selain itu, KPU dan  Panwaslu  turut  berperan  penting  dalam  mengawasi  dan  mengatur  proses  ini.  KPU bertugas  melaksanakan  keputusan  pemilu,  sementara  Panwaslu  memastikan  pelaksanaannya berjalan adil dan jujur.  Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyimpulkan perbedaan pendapat  mengenai  hasil  Pemilu  merupakan  salah  satu  landasan  penting  dari  kerangka berbasis  demokrasi  di  Indonesia.  Hal  ini  menjamin  bahwa  keputusan  diambil  secara  wajar, lugas dan akuntabel, dan bahwa hasil pemilu yang sesungguhnya dapat diterima oleh semua pihak.  Dalam  menjalankan  posisinya,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  berpegang  pada  standar- standar  fundamental.  Standar-standar  ini  menjadi  alasan  bagi  Mahkamah  Konstitusi  untuk menguraikan  dan  menguji  realitas  peraturan  positif,  serta  mendesak  undang-undang  untuk mencapai  keadilan  sejati.  Mahkamah  Konstitusi  memegang  teguh  prinsip  dasar  Supremasi Konstitusi.  Ini  berarti  bahwa  Undang-Undang  Dasar  merupakan  norma  hukum  tertinggi  di Indonesia. Setiap aturan dan pedoman yang berlaku harus selaras dengan konstitusi tersebut. Keadilan  yang  Cukup  Besar  dan  Sedang,  atau  setidaknya,  peraturan  harus  menyesuaikan masyarakat, bukan masyarakat yang tunduk pada peraturan. Hukum harus terus menciptakan dan  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  zaman  untuk  mencapai  keadilan  yang  lebih  tidak memihak.  Pemahaman  Tunggal  terhadap  Konstitusi,  yaitu  MK  mempunyai  kekuasaan tunggal untuk menguraikan konstitusi. Eksekutif Hukum Non-Progresif, khususnya MK tidak bergantung pada pengadilan yang berbeda, dan putusannya bersifat konklusif dan membatasi.
Mahkamah Konstitusi menggunakan beragam pendekatan dalam melaksanakan tugas, seperti  teknik  otentik,  tercetak,  dan  relatif.  Mahkamah  memastikan  bahwa  undang-undang yang  disusun  oleh  DPR  dan  Presiden  selalu  sejalan  dengan  konstitusi,  sehingga  hukum dijalankan  dengan  kesadaran  penuh,  menghormati  keinginan  individu  dan  aturan  mayoritas. Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  kehadiran  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  pasca amandemen  UUD  1945  menjadi  bukti  nyata  penguatan  konstitusionalisme  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia. MK berperan sebagai penjaga konstitusi, memastikan bahwa setiap kekuasaan  negara  berjalan  di  jalurnya  dan  tidak  melampaui  batas  kewenangan  yang  telah ditentukan.  MK  juga  hadir  sebagai  perwujudan  mekanisme  kontrol  tersebut,  bertugas mengawasi  dan  memastikan  bahwa  setiap  penyimpangan  penggunaan  kewenangan  dapat dikembalikan kepada posisi normatif atau sesuai dengan amanat konstitusi.

## Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  bukan  sekedar  lembaga  peradilan  biasa,  melainkan adalah  penjaga  konstitusi,  penegak  keadilan,  dan  pendorong  demokrasi  di  Indonesia. Putusannya  yang  mengikat  memiliki  kekuatan  hukum  yang  luas  dan  berdampak  pada berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Mahkamah  Konstitusi  memastikan  konstitusi ditegakkan,  keadilan  ditegakkan,  dan  hak  asasi  manusia  dilindungi.  Melalui  Putusan  MK, tidak  hanya  menyelesaikan  sengketa,  tetapi  juga  memengaruhi  sistem  hukum,  tata  negara, dan  kehidupan  sosial  sehingga  menjadi  preseden  penting  dan  mendorong  perubahan  hukum yang  lebih  adil.  Mahkamah  Konstitusi  memastikan  setiap  lembaga  negara  tidak  memiliki kekuasaan mutlak dan semuanya harus patuh pada konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengubah hukum serta kebijakan publik, memengaruhi hak dan kewajiban masyarakat, serta  mendorong  perubahan  sosial  dan  politik.  Putusan  MK  dalam  menguji  undang-undang terhadap  UUD  1945  mempunyai  kekuatan  legitimasinya  yang  sangat  besar.  Putusan  ini bersifat konklusif dan membatasi, artinya tidak dapat diuji atau diubah oleh pihak mana pun. Kekuasaan  sah  putusan  MK  diarahkan  pada  Peraturan  MK:  Pasal  47:  Putusan  MK  bersifat final  dan  mengikat  sejak  dibacakan.  Pasal  57:  Jika  putusan  MK  menyatakan  suatu  undang- undang tidak sesuai dengan UUD 1945, materi undang-undang tersebut kehilangan kekuatan hukum. Pasal 10: MK memiliki kewenangan final dalam putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif,  yang  berarti  putusan  tersebut  memiliki  kekuatan  eksekutorial  tanpa  perlu amandemen undang-undang
Dalam  menjalankan  kewenangannya  untuk  meninjau  peraturan  (UU)  terhadap  UUD 1945, Mahkamah Konstitusi bisa membuat berbagai keputusan yang membawa akibat hukum berbeda.  Keputusan  ini  bisa  berkisar  dari  memberikan  izin  sepenuhnya,  hingga  menolak dengan  tegas.  mengakui  sampai  batas  tertentu.  ,  diberhentikan,  sampai  tidak  diakui.  Setiap jenis  putusan  memiliki  hasil  yang  berbeda-beda.  Misalnya,  jika  putusan  tersebut mengabulkan permohonan, hal ini mengakibatkan pembatalan standar yang saat ini tidak sah secara hukum. Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang  akhir  dalam  menguji  peraturan  terhadap  UUD,  menjadikannya  keputusan  yang final dan mengikat.
Ini berarti keputusan Mahkamah Konstitusi tak bisa diganggu gugat atau diubah oleh siapapun. Berbeda dengan putusan badan hukum lainnya yang masih membuka ruang untuk upaya  hukum  seperti  permohonan,  kasasi,  atau  peninjauan  kembali.  Keputusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  memiliki  kekuatan  legitimasi  yang  tinggi.  Putusan  ini  bersifat  final  dan mengikat  karena  telah  melalui  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  secara  transparan  di hadapan publik.10 Artinya, putusan Mahkamah Konsitusi tidak dapat diuji atau diubah oleh pihak  manapun,  dan  harus  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh  penguasa  umum,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan masyarakat pada umumnya.
Dari kekuatan legitimasi putusan MK cenderung diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi  mempunyai  akibat  yang  tegas,  yaitu  Final  dan  Membatasi,  artinya  tidak  dapat diganggu gugat atau bahkan dibeda-bedakan oleh pihak manapun. Akibat selanjutnya adalah hilangnya kekuasaan legitimasi, apalagi jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu peraturan tidak sesuai dengan UUD 1945, maka materi undang-undang tersebut pada saat itu tidak  substansial.  Kemudian  hasil  selanjutnya  bersifat  eksutorial,  yang  mengandung  arti bahwa  putusan  Mahkamah  Suci  yang  bersifat  definitif  dan  dilindungi  dapat  dilaksanakan dengan cepat tanpa perlu adanya koreksi hukum.
Mahkamah  Konsitusi  juga  mempunyai  beberapa  dampak  penting,  yaitu  menjamin bahwa  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  sesuai  dengan  UUD  1945,  sehingga  mencegah penyalahgunaan kekerasan dan pelanggaran kebebasan individu. Konsekuensi lainnya adalah Mahkamah  Konstitusi  berubah  menjadi  pembela  hak-hak  istimewa  individu,  menjamin bahwa kebebasan dasar mereka terjamin dan terlindungi dari pelanggaran oleh peraturan atau
strategi yang tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi kekuasaan sah dari putusan MK merupakan komponen  penting  dalam  menjaga  keberlangsungan  konstitusi  di  Indonesia,  yang  berperan sebagai  penjaga  gerbang  sistem  aturan  mayoritas  dan  keadilan  yang  sakral  serta  menjamin bahwa konstitusi dihormati dan dilaksanakan untuk memahami konstitusi. tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.
Bayangkan sebuah situasi di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, memiliki kekuatan hukum yang membatasi. Tantangan ini harus ditangani melalui prosedur legitimasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal  10  ayat  (1)  dari  Undang-Undang  Pedoman  Administrasi.  Prosedur  regulasi  ini melibatkan  beberapa  tahap,  salah  satunya  adalah  DPR  RI  menyampaikan  usulan  peraturan baru  (RUU)  kepada  DPR  RI.  RUU  ini  harus  memuat  perubahan-perubahan  penting  untuk menyesuaikan undang-undang tersebut dengan putusan MK. Kemudian, DPR RI membahas RUU  tersebut  dan  kemudian  disahkan  menjadi  peraturan.  Tata  cara  selanjutnya  adalah Presiden  menandatangani  undang-undang  dan  selanjutnya  undang-undang  tersebut diumumkan  dalam  Surat  Kabar  Negara  Republik  Indonesia.  Dengan  adanya  proses Legitimasi,  diharapkan  perubahan  Undang-Undang  dapat  dijalankan  dengan  cermat  dan mengikuti  prosedur  yang  benar.  Proses  ini  menjamin  transparansi,  memfasilitasi  partisipasi masyarakat  dalam  memberikan  masukan,  serta  mempromosikan  diskusi  yang  konstruktif untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait.
Dengan  hadirnya  Mahkamah  Konstitusi  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam mengatur  dan  mengendalikan  siklus  administrasi  yang  dilakukan  oleh  DPR.  Pekerjaan  ini terbantu melalui kewenangannya untuk meninjau peraturan  yang bertentangan dengan UUD 1945.  MK  dapat  membatalkan  seluruh  atau  sebagian  peraturan  yang  dianggap  tidak  sesuai dengan  konstitusi.  Hal  ini  dilakukan  melalui  putusan  yang  berbeda,  misalnya  benar,  pada tingkat  tertentu  mengakui,  menolak,  atau  tidak  cocok.  Dalam  beberapa  kasus,  MK  juga memberikan ijtihad atau putusan baru untuk menjaga regulasi dan keadilan. Putusan-putusan tersebut  dapat  menjadi  acuan  penting  bagi  perbaikan  regulasi  di  Indonesia.  Setiap  putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memiliki  dampak  hukum  yang  bervariasi.  Khususnya,  putusan yang  mengabulkan  permohonan  dapat  membatalkan  suatu  standar  dan  menghilangkan kekuatan  hukumnya.  Selain  itu,  putusan  MK  memiliki  kekuatan  mengikat  yang  berlaku  di seluruh  wilayah  negara  atau  dikenal  dengan  istilah  "erga  omnes".  Ini  berarti  semua  pihak wajib mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut.
Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dihasilkan  dalam  Rapat Permusyawaratan  Hakim  (RPH)  yang  wajib  dihadiri  oleh  minimal  tujuh  Hakim.  Setelah putusan  dibuat,  pengumuman  dilakukan  dalam  sidang  terbuka  yang  juga  dihadiri  oleh minimal tujuh Hakim.
Berikut  adalah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas  permohonan  pengujian  hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibaca sebagai berikut:
Mengumumkan  bahwa  permohonan  dari  pihak  Penggugat  ditolak  karena  tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dari Peraturan No. 24 Tahun 2003. Menerima  permohonan  Advokat  dan  menyatakan  bahwa  beberapa  ayat,  pasal,  dan  bagian tertentu  dari  undang-undang  bertentangan  dengan  UUD  1945  Republik  Indonesia. Menemukan bahwa elemen-elemen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan  asumsi  penerapannya  bergantung  pada  alasan  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  56  ayat (2), ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) dari Peraturan Nomor 24 Tahun 2003.
"Menyetujui  permohonan  Pengacara",  "Menunjukkan  bahwa  proses  penyusunan undang-undang  tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945",  "Menyatakan  bahwa  undang-undang  tersebut  tidak memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat",  jika  permohonan  tersebut  memiliki  alasan  yang diharapkan sesuai dengan Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (2).
Menolak permohonan Pemohon jika undang-undang yang diuji tidak melanggar UUD 1945,  baik  dari  segi  pembuatan  maupun  isinya,  berdasarkan  Pasal  56  ayat  (5)  dalam  UU Nomor 24 Tahun 2003
Selain  mengeluarkan  putusan,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  juga  berwenang  untuk mengeluarkan  ketetapan  dalam  proses  pengujian  undang-undang  (UU).  Ketetapan  ini digunakan  untuk  mengatur  berbagai  hal  terkait  dengan  proses  pengujian  UU,  seperti: Menyatakan tidak berwenangnya MK untuk mengadili permohonan: "MK menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk  menangani  permohonan Pemohon  karena permohonan tersebut berkaitan dengan perselisihan pilkada,  yang bukan dalam lingkup tugas MK." Mendapatkan penarikan  banding:  "Mahkamah  Konstitusi  mengakui  penarikan  permintaan  Pengacara  dan meminta  pusat  Pendaftaran  untuk  menyimpan  penarikan  banding  dalam  Buku  Daftar  Kasus yang Telah Ditetapkan."
Meskipun  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memiliki  otoritas  untuk  menyatakan  bahwa norma-norma  dalam  undang-undang  bertentangan  dengan  UUD  1945,  MK  tidak  memiliki kekuasaan  sah  yang  membatasi.    Meskipun  demikian,  MK  tidak  dapat  menyangkal  atau mengubah  undang-undang  tersebut  sepenuhnya  dengan  alasan  tidak  mempunyai  kedudukan untuk  ―audit  regulatif‖.  Artinya,  MK  tidak  dapat  membuat  peraturan  baru  atau  mengubah peraturan  yang  sudah  ada.  Bagaimanapun,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  hanya  mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu norma dalam suatu peraturan (UU) yang pada saat itu tidak sah (tidak sah dan batal) karena bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 24C  ayat  (1)  UUD 1945  dan Pasal  58 Undang  –  Undang Nomor 24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  meninjau peraturan memiliki dampak sah dan bersifat prospektif, yang tidak berlaku surut.13 Artinya, putusan  MK  hanya  berlaku  pada  kejadian-kejadian  yang  terjadi  setelah  putusan  Mahkamah Konstitusi dibacakan, dan tidak membuat perbedaan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di bawah pengawasan ketat putusan Pengadilan yang Diteliti. Hingga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, undang-undang tersebut tetap berlaku dan dapat dijalankan. Ini  menunjukkan  bahwa  MK  tidak  memiliki  wewenang  untuk  segera  menghentikan pemberlakuan  sanksi  terhadap  undang-undang  tersebut.  Meski  begitu,  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  memberikan  permohonan  uji  hukum  UUD  1945  bersifat  ―konstitutif definitif‖. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan permohonan uji hukum UUD  1945  bersifat  ―konstitutif  yang  menentukan‖.  Jadi,  ketika  Mahkamah  Konstitusi menyatakan  bahwa  suatu  undang-undang  tidak  sesuai  dengan  UUD  1945,  putusan  tersebut benar-benar  memiliki  konsekuensi  nyata,  yaitu  undang-undang  tersebut  dibatalkan.    Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi  yang  mendukung permohonan pengkajian hukum dapat  menghasilkan  peraturan  baru  atau  membatalkan  aturan  yang  sudah  ada.  Hal  ini dimungkinkan  karena  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  kedudukan  untuk  menguraikan UUD  1945  dan  memutuskan  apakah  suatu  peraturan  sesuai  dengan  UUD  1945  atau  tidak. Dalam  situasi  khusus  ini,  Hakim  Suci  berperan  sebagai  "administrator  negatif".  Artinya, mereka  tidak  serta  merta  membuat  peraturan  baru,  namun  bisa  saja  membatalkan  peraturan yang sudah ada dengan asumsi peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
Dilihat dari peraturan penyidikan, MK mempunyai kekuasaan yang cukup besar yang bergantung pada beberapa hal:  Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam sistem kehakiman Indonesia, di mana ia memiliki otoritas untuk menilai kesesuaian Undang-Undang dengan  UUD  1945.  Melalui  fungsi  pengawasan  tersebut,  Mahkamah  memastikan  bahwa berbagai  institusi  negara  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  mereka  sesuai  dengan amanat  konstitusi.  Peran  vital  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memantau  penerapan  konstitusi tidak  dapat  diabaikan.  Dengan  otoritasnya,  Mahkamah  menjamin  bahwa  setiap  lembaga negara melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan semangat UUD 1945.
Relevansi  peran  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Negative  Legislator  adalah menonjolkan  fungsinya  dalam  meninjau  dan  mengoreksi  undang-undang  yang  ada. Mahkamah tidak merumuskan undang-undang baru, melainkan memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
Meskipun Mahkamah Konstitusi  (MK) tidak mempunyai  kedudukan langsung untuk membatalkan  peraturan  perundang-undangan  (UU),  namun  tugasnya  dalam  menjaga konstitusi  dan  menjaga  keadilan  tidak  dapat  dipertanyakan.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  menyatakan  suatu  peraturan  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  sah,  meskipun tidak serta merta membatalkan undang-undang, mempunyai kekuatan sah dan harus dipatuhi oleh  semua  pihak.  Penegasan  kekuatan  hukum  putusan  MK  ini  dimaksudkan  untuk memastikan  kepatuhan  dan  efektivitasnya  dalam  menjaga  konstitusi.  Hal  ini  diwujudkan dengan  aturan  yang  mewajibkan  pengumuman  putusan  MK  dalam  Berita  Negara.  Dengan pengumuman  ini,  seluruh  masyarakat  dan  institusi  terkait  menjadi  aware  dan  terikat  untuk mematuhi  putusan  MK.  Dengan  kewenangan  dan  perannya  yang  strategis,  MK  menjadi benteng terakhir dalam menjaga konstitusi dan menegakkan keadilan.

## Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Sebelum  membahas  implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU- XXI/2023, penting untuk memahami konteks hukum yang melatarbelakanginya. Pada tanggal 16  Oktober  2023,  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  11  keputusan  Pengujian  Undang- Undang  (PUU)  sekaligus.  Dua  di  antara  putusan  tersebut,  yaitu  PUU  90/2023  dan  PUU 91/2023, membahas tentang batasan usia jangka panjang bagi calon presiden dan calon wakil presiden  yang  diatur  dalam  Pasal  169  huruf  q  Peraturan  7/2017  tentang  Pemilihan  Umum. Sebelum  pengambilan  keputusan  terjadi,  terdapat  serangkaian  peristiwa  yang  menunjukkan adanya  peluang  rencana  penarikan  dan  penghapusan  penerapan  PUU  90/2023.  Hal  ini tergantung  pada  kesesuaian  data  yang  disajikan  oleh  Advokat  dan  Kandidat  Utama  dalam kedua  kasus  tersebut  (Kasus  90/2023  dan  91/2023),  meskipun  faktanya  peluang  awal  untuk menegaskan  penarikan/penarikan  permohonan  adalah  unik.  .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pencabutan dan pencoretan pencabutan perkara tersebut dilakukan dengan sengaja dan sangat diatur. Almas Tsaqibbirru Re A menguji Pasal  169 huruf (q) UU Ras melalui  sistem survei hukum di Mahkamah Suci (MK). Tujuan dari klaim tersebut adalah untuk membantu Gibran Rakabuming  Raka,  Pimpinan  Balai  Kota  Surakarta  periode  2020-2025,  yang  dinilai  Almas mempunyai  eksekusi positif dalam meningkatkan pembangunan keuangan Solo  hingga 6,25 persen.  Almas  menilai,  Gibran  berhak  maju  sebagai  pesaing  resmi  pada  pemilu  2024.  MK sedikit  banyak mengabulkan permohonan  Almas. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 169 huruf (q) dari UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sah,  kecuali  jika  diinterpretasikan  sebagai  "berusia minimal  40  tahun  atau  pernah/dalam  masa  jabatan  yang  dipilih  melalui  pemilu,  termasuk sebagai kepala daerah."
Almas  Tsaqibbirru  Re  A  memberikan  kepercayaan  kepada  tim  kuasa  hukum,  yang terdiri  dari  H.  Arif  Sahudi,  S.H.,  M.H.,  Utomo  Kurniawa,  S.H.,  Georgius  Limart  Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Ilyas Satria Agung, S.H., untuk menangani usulan yang  diajukannya.  demi  dalam  siklus  pemeriksaan  hukum  Pasal  169  huruf  (q)  Peraturan Keputusan  Politik  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Rombongan  pengacara  yang  merupakan perseorangan dari Afiliasi  Pemandu Sah Equity  Care ini beralamat di  Jalan alun-alun  Utara Nomor 1 Surakarta. Permohonan diajukan melalui surat kuasa tertanggal 2 Agustus 2023, di mana  Almas  Tsaqibbirru  Re  A  memberikan  otoritas  kepada  tim  kuasa  hukum  yang  terdiri dari H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawa, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah  Santoso,  S.H.,  dan  Ilyas  Satria  Agung,  S.H.,  untuk  mengurus  kasusnya. Permohonan  mereka  diterima  oleh  Mahkamah  Konstitusi  pada  7  Agustus  2023  setelah
diajukan  pada  3  Agustus  2023.  Kemudian,  permohonan  tersebut  dicatat  dalam  Buku Pendaftaran  Perkara  Konstitusi  Elektronik  pada  15  Agustus  2023  dengan  nomor  90/PUU- XXI/2023 dan mengalami revisi pada 12 September 2023.
Setelah  permohonan  Almas  Tsaqibbirru  didaftarkan,  MK  mengadakan  konsultasi pada tanggal 5 dan 19 September 2023 untuk memeriksa permohonan dan memperbaikinya. Pada tanggal 29 September 2023, Mahkamah Konstitusi mengakui permohonan Almas untuk mencabut perkara tersebut, namun Almas membatalkannya pada tanggal 30 September 2023. Setelah  melalui  rapat  musyawarah  hakim,  Mahkamah  Konstitusi  menugaskan  kembali majelis  hakim  untuk  memimpin  sidang  penegasan  atas  permohonan  Almas  pada  3  Oktober 2023. Dalam persidangan, Almas dengan tegas menyatakan keinginannya untuk melanjutkan permohonan  audit  hukum.  Atas  dasar  itu,  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  untuk mengabaikan permohonan pencabutan perkara. Mereka akan mempertimbangkan permintaan Almas untuk menguji Pasal 169 huruf (q) dari Peraturan Pemilihan Umum.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023,  terkait  dengan Peraturan  Pemilu,  ditegaskan  bahwa  peraturan  ini  adalah  komponen  krusial  dalam  sistem hukum  publik  di  Indonesia.  Setiap  regulasi  yang  diberlakukan  haruslah  bersifat  utuh  dan konsisten, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dari seluruh aturan hukum  di  negara  ini  sesuai  Pasal  2  Perpres  Nomor  12  Tahun  2011.  Selain  itu,  UUD  1945 memiliki  posisi  otoritatif  sebagai  landasan  fundamental  pengembangan  seluruh  peraturan (Pasal  3  (1)  PP  12/2011).  Peraturan  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Penyusunan  Pedoman Administrasi  (Peraturan  Cipta  Kerja)  menggarisbawahi  bahwa  cara  paling  umum  untuk membentuk pedoman otoritatif yang sukses harus diarahkan oleh beberapa standar kejelasan arah, landasan atau kerangka kewenangan yang tepat, kewajaran antar jenis, progresif sistem dan  materi  konten,  kapasitas  eksekusi,  keunggulan  dan  kelangsungan  hidup.  Pemanfaatan standar-standar  tersebut  dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  ras  politik  akan menjamin  bahwa  peraturan  ras  politik  selanjutnya  akan  sesuai  dengan  pokok-pokok Pancasila, UUD 1945, dan standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  menggarisbawahi  peran vital  Peraturan  Pemilu  dalam  kerangka  hukum  publik  Indonesia.  Setiap  peraturan  harus konsisten  dan  menyeluruh,  berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  dasar  hukum  tertinggi di  negara  ini,  merujuk  pada  Pasal  2  Perpres  Nomor  12  Tahun  2011.  Sebagai  fundamen penting,  UUD  1945  memainkan  peran  otoritatif  dalam  penyusunan  semua  regulasi  (Pasal  3 (1) PP 12/2011).   Kemudian ada peristiwa terkait  dengan penetapan jadwal  dan persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024, informasi tambahan bisa ditemukan dalam  PKPU  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Tahapan  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilu. Untuk tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal tahapan Pemilu Politik  2024  melalui  sebuah  keputusan  bersama.14  Jika  memperoleh  suara  lebih  dari  50%, akan ada putaran kedua  dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu  Serentak ini menguji peran serta partisipasi publik, serta keputusan politik oleh lembaga-lembaga seperti KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP.  Menariknya,  di  periode  yang  hampir  bersamaan  juga  akan dilaksanakan  Pilkada  Serentak  untuk  memilih  pemimpin  di  tingkat  daerah,  termasuk  kepala daerah  dan  pejabat  kota,  menjadikan  tahun  ini  masa  krusial  bagi  proses  demokrasi  di Indonesia.  Hal  ini  memunculkan  ketidakseimbangan  di  panggung  pemilu  antara  kedua kandidat, yang mungkin memperbesar tanggung jawab bagi koordinator dalam pengambilan keputusan  politik.  Walaupun  demikian,  hingga  kini  semua  tahapan  dalam  Putusan  Pemilu Serentak  Tahun  2024  berjalan  lancar  sesuai  rencana.  Tahapan  yang  diikuti  meliputi pendataan  warga,  pengecekan  kelompok  ideologi,  penetapan  jumlah  kursi  dan  wilayah konstituen,  serta  proses  seleksi  calon  anggota  DPD,  penetapan  calon  anggota  DPR,  DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten
Tak  hanya  Rencana  Penetapan  Pemilu  Tahun  2024,  tahapan  Pemilu  2024  juga  tidak bisa  dilepaskan  dari  penyusunan  program  dan  rencana  keuangan  serta  penyiapan  pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, penyegaran informasi warga dan pengumpulan catatan pemilih,  pendaftaran.  Tahap  selanjutnya  melibatkan  konfirmasi  afiliasi  politik  anggota, penentuan  kebijakan  politik,  distribusi  kursi,  dan  pembagian  wilayah,  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden,  serta  anggota  DPR,  DPD,  dan DPRD  di  tingkat  provinsi  dan  kota/kabupaten.  Tahapan  ini  meliputi  periode  kampanye  dan masa  tenang,  pelaksanaan  pemungutan  dan  penghitungan  suara,  verifikasi  hasil,  serta pengambilan  sumpah  jabatan  bagi  presiden,  wakil  presiden,  dan  anggota  legislatif  pada berbagai tingkat.
Tahap  selanjutnya  yang  sudah  dimulai  adalah  tahap  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden.  Kelompok-kelompok  ideologis  secara  efektif  membentuk  aliansi  untuk  menunjuk pejabat-pejabat  mereka  yang  memiliki  kebiasaan  buruk  dan  pendatang  baru.  Selain  itu, perlombaan politik rencananya akan terjadi pada November 2023 hingga Februari 2024. Misi tersebut ingin lebih terbatas dari sebelumnya, diyakini akan benar-benar ingin menampilkan adu mimpi, pemikiran, dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tahap  selanjutnya  yang  sudah  dimulai  adalah  tahap  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden.  Kelompok-kelompok  ideologis  secara  efektif  membentuk  aliansi  untuk  menunjuk pejabat-pejabat  mereka  yang  memiliki  kebiasaan  buruk  dan  pendatang  baru.  Selain  itu, perlombaan  politik  rencananya  akan  berlangsung  pada  November  2023  hingga  Februari 2024.  Misi  yang  dimaksudkan  lebih  terbatas  dari  sebelumnya,  diyakini  justru  ingin menampilkan persaingan mimpi, pemikiran, dan proyek yang bernilai bagi masyarakat.
Peraturan  Nomor  7  Tahun  2023  ini  cenderung  menetapkan  penetapan  capres  dan cawapres  yang  akan  datang  15  hari  sebelum  periode  visi  dan  misi  atau  biasa  yang  disebut kampanye.15  Untuk  sementara,  penetapan  calon  legislatif  diselesaikan  25  hari  sebelum periode  visi  dan  misi  atau  biasa  yang  disebut  kampanye.  Berdasarkan  PKPU  3/2022, pendaftaran para calon  untuk  Pemilu  2024 akan  dimulai  dari tanggal  19  Oktober hingga 25 November 2023, diikuti dengan presentasi rencana dan misi pada tanggal 28 November 2023. Dengan demikian, tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 ini diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2020 yang mencakup jadwal dan tahapan pemilu secara menyeluruh.
Lalu apa yang bisa dikatakan mengenai Putusan Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU- XXI/2023, dimana disadari bahwa MK mengesahkan sebagian dari putusan tersebut, hal ini dapat  digambarkan  sebagai  gambaran  yang  masuk  akal  akan  adanya  hubungan  yang harmonis  antara  DPR  dan  Mahkamah  Konstitusi.  Hubungan  ini  mencerminkan  upaya bersama yang disepakati kedua lembaga dalam menjaga kualitas regulasi yang tiada tara dan mengakui kesetaraan di Indonesia. DPR sebagai lembaga resmi dipercaya untuk menetapkan peraturan dan pedoman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan konstitusi. Barang sah ini  kemudian  diserahkan  ke  MK  untuk  melalui  proses  survei  hukum.  MK  sebagai  penjaga konstitusi  mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa  kesesuaian  peraturan  dengan  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Putusan  MK  Nomor  90/PUU-XXI/2023 menunjukkan besarnya tugas MK dalam menjamin sahnya produk hukum DPR sesuai dengan konstitusi.  Hal  ini  mencerminkan  hubungan  kerja  sama  dimana  DPR  dan  MK  saling mengandalkan dan memperkuat. DPR membuat  peraturan, dan MK menjamin perlindungan peraturan  tersebut.  Upaya  bersama  ini  merupakan  landasan  utama  keseluruhan  undang- undang di Indonesia, yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu.
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memiliki  peran  penting  sebagai  "negative  legislator" sesuai  dengan  Pasal  57  (2a)  UU  MK.  Dalam  kapasitas  ini,  MK  memiliki  wewenang  untuk membatalkan  peraturan  yang  dianggap  bertentangan  dengan  hukum.  Tugas  ini  dijalankan demi  memastikan  bahwa  semua  aturan  yang  berlaku  di  Indonesia  tetap  berlandaskan  pada UUD  1945.  16  Meskipun  Mahkamah  Konstitusi  bukanlah  lembaga  yang  berwenang  untuk
membuat  peraturan  seperti  legislatif,  perannya  dalam  menjaga  keselarasan  hukum  tetap sangat  penting.  Keterkaitan  khas  antara  kedua  lembaga  ini  memainkan  peran  krusial  dalam mewujudkan tatanan hukum yang adil dan bermartabat di Indonesia.
Salah satu gambaran substansial mengenai kiprahnya sebagai ―anggota parlemen yang negatif‖  atau  yang  biasa  disebut  "negative  legislator"  terdapat  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  6/PUU-V/2007.  Putusan  ini  membatalkan  beberapa  pasal  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pelanggar  Hukum  (KUHP)  yang  dianggap  bertentangan  dengan peluang  artikulasi  dan  penilaian  yang  dijamin  UUD  1945.  Dengan  kemampuan  ini, Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia  berfungsi  sebagai  badan  unik  yang  menjamin terlaksananya  pengaturan  yang  dilindungi  secara  meyakinkan.  MK  juga  menjamin  bahwa peraturan  dan  pedoman  yang  dibuat  oleh  badan  yang  berwenang  tidak  menyimpang  dari landasan yang dilindungi.
Putusan  MK  Nomor  90/PUU-XXI/2023  menjadi  pusat  perhatian  karena  terdapat beberapa kejanggalan, salah satunya KPU yang muncul belakangan ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran  masyarakat  umum  mengenai  kredibilitas  dan  kapasitas  KPU  dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan berdasarkan popularitas. Mengingat Pasal 8 ayat (1) huruf  c  Peraturan  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Koordinator  Pemilihan  Umum,  KPU mempunyai  tugas  dan  kedudukan  untuk  menyiapkan  dan  menetapkan  aturan  khusus  pada setiap tahapan pengambilan keputusan Politik. Selain itu, KPU juga mempunyai kewenangan untuk merencanakan pedoman KPU dan putusan KPU sebagai pedoman hukum pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) Peraturan Nomor 15 Tahun 2011. Kontroversi yang  dihadapi  KPU  dikhawatirkan  dapat  mengganggu  kelancaran  dan  kredibilitas penyelenggaraan  Pemilu.  Masyarakat  pun  mulai  mempertanyakan  kemampuan  KPU  dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh integritas dan profesionalisme.
Penting  bagi  KPU  untuk  segera  menyelesaikan  berbagai  kontroversi  yang  ada  dan memulihkan kepercayaan publik. Keterusterangan dan tanggung jawab menjadi kunci utama untuk  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  KPU.  Selain  itu,  KPU  perlu memperkuat  koordinasi  dan  korespondensi  dengan  berbagai  pihak  terkait,  seperti  Bawaslu, kelompok  ideologi,  dan  masyarakat  umum.  Hal  ini  penting  untuk  menjamin  pelaksanaan keputusan  yang lancar dan efektif. Menyelenggarakan Pemilu  yang berkualitas adalah salah satu  titik  dukungan  yang  signifikan  dalam  membangun  kekuatan  utama  bagi  KPU.  Oleh karena itu, KPU harus menjalankan kewajiban dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab  dan  keterampilan  yang  luar  biasa  untuk  mewujudkan  pemilu  yang  adil,  jujur,  dan bertanggung jawab.
Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menegaskan bahwa  Komisi  Pemilihan Umum (KPU)  telah  menjalankan  putusan  dengan  tepat  sesuai  Putusan  MK  Nomor  90/PUU- XXI/2023 mengenai pejabat dan calon pejabat yang memiliki rekam jejak kurang baik, tanpa mengubah  Pedoman  KPU  (PKPU)  Nomor  19  Tahun  2023.  Dalam  Putusan  MK  tersebut, ditegaskan bahwa kegiatan KPU tidak melanggar hukum. Data terkini dari pemeriksaan awal menunjukkan  bahwa  KPU  telah  bertindak  dengan  niat  tulus  dan  mengikuti  panduan  yang tepat  dalam  melaksanakan  putusan  ini.  Upaya  proaktif  KPU  juga  jelas  terlihat  dari  langkah mereka mengirim surat kepada para ketua kelompok ideologi yang akan berpartisipasi dalam Pemilu  2024  pada  17  Oktober  2023,  segera  setelah  mempertimbangkan  Putusan  MK.  Surat tersebut  memuat  data  mengenai  tahapan-tahapan  berikut  sehubungan  dengan  putusan  MK. Selain  itu,  KPU  juga  menunjukkan  tanggung  jawabnya  dengan  mengajukan  surat  tuntutan kuasa hukum kepada DPR pada 23 Oktober 2023. Maksudnya adalah mengkaji penyesuaian terhadap pedoman KPU terhadap Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023.  Meski  KPU  sudah  berupaya maksimal, namun rapat konferensi dengan DPR ditunda karena DPR sedang menjalani masa reses.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  KPU  telah  berupaya  untuk  kembali  ke  putusan  MK
secepat  mungkin.  Mohon  diingat  bahwa  putusan  MK  bersifat  konklusif  dan  membatasi, sehingga  KPU  wajib  menyetujuinya.  Penegasan  kembali  konklusivitas  putusan  Mahkamah Konstitusi  ini  diyakini  akan  memberikan  kepastian  hukum  dan  soliditas  politik  dalam penyelenggaraan  Pemilu  Tahun  2024.  Pada  Senin,  22  April  2024,  Mahkamah  Konstitusi membacakan  putusannya  terhadap  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Presiden  (PHPU) Pilpres  Tahun  2024.  Permulaan  sidang  pendahuluan  persoalan  keputusan  politik  resmi diakhiri  dengan  pemukulan  palu  oleh  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Suhartoyo  pada  pukul 08.59 WIB.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait langkah-langkah yang diambil oleh KPU serta syarat-syarat kandidat presiden dan wakil presiden menjadi dasar krusial dalam Pemilu 2024. Namun, penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang bersifat mundur menimbulkan kontroversi. Ini menimbulkan perdebatan sengit tentang prinsip non-retroaktif. Prinsip  hukum  ini  menegaskan  bahwa  undang-undang  berlaku  untuk  masa  depan  dan  tidak surut  ke  belakang.  Artinya,  tindakan  seseorang  harus  dinilai  berdasarkan  peraturan  yang berlaku  saat  itu  (lex  temporis  delicti).  Penggunaan  PKPU  secara  mundur  dalam  konteks Pemilu 2024 dikhawatirkan melanggar asas non-retroaktif. Sebab, PKPU tersebut mengubah aturan  yang  sudah  ada  sebelumnya,  sehingga  dapat  merugikan  pihak-pihak  yang  telah mendaftar  dan  memenuhi  syarat  berdasarkan  aturan  lama.  Ketidakpastian  hukum  yang muncul  akibat  perubahan  aturan  ini  dapat  menghambat  proses  Pemilu  2024.  Di  sisi  lain, mematuhi Putusan MK juga penting untuk menjaga kredibilitas dan supremasi hukum.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  90/PUU-XXI/2023  mengawali pembahasan  mengenai  penggunaan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  sebagai alasan  untuk  memberikan  toleransi  terhadap  pendaftaran  capres  dan  cawapres  .  Kontroversi ini  bermula  dari  PKPU  Nomor  19  Tahun  2023  yang  menetapkan  usia  minimum  untuk pendaftaran  sebagai  40  tahun,  yang  kemudian  ditanggapi  oleh  KPU  dengan  mengeluarkan Pedoman  KPU  Nomor  23  Tahun  2023  tentang  Koreksi  Putusan  Politik  Umum.  Pedoman terbaru  ini  menambahkan  syarat  usia  minimal  pencalonan  menjadi  40  tahun  atau  telah menduduki posisi kepala daerah melalui pemilihan. Perubahan persyaratan ini menimbulkan perdebatan  karena  dianggap  bertentangan  dengan  ketentuan  PKPU  Nomor  19  Tahun  2023. Meski  demikian,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  dari  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  sudah  sesuai  dengan  peraturan  dan pedoman  yang  berlaku.  Beberapa  poin  penting  terkait  perdebatan  dan  pelaksanaan  putusan tersebut  menjadi  sorotan  dalam  konteks  ini:  Dasar  Kontroversi:  Penggunaan  PKPU  sebagai dasar  penerimaan  pendaftaran  bakal  pasangan  calon,  Perbedaan  antara  PKPU  Nomor  19 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tanggapan Mahkamah Konstitusi : MK  menegaskan  bahwa  penerapan  Putusan  MK  Nomor  90/PUU-XXI/2023  telah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  juga  Perubahan  dalam  Peraturan KPU  Nomor  23  Tahun  2023  merupakan  konsekuensi  dari  Putusan  Mahmakah  Konstitusi Implikasi  :  Putusan  MK  membuka  peluang  bagi  calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang belum  berusia  40  tahun  untuk  mencalonkan  diri  jika  mereka  memenuhi  alternatif  syarat pencalonan,  Kontroversi  ini  menunjukkan  kompleksitas  dalam  penafsiran  dan  penerapan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mengeluarkan  pernyataan  kepada  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  terkait  beberapa  skenario  yang  berhubungan  dengan  Putusan  MK  Nomor 90/PUU-XXI/2023.  Pernyataan  ini  penting  karena  ada  penjelasan  khusus  yang  mendasari keputusan  politik  yang  ketat.  MK  menegaskan  bahwa  meskipun  ada  putusan  dari  MKMK Nomor  2/MKMK/L/11/2023,  yang  menyebutkan  adanya  pelanggaran  moral  serius  dalam penetapan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal ini tidak cukup membuktikan adanya nepotisme  yang  mengarah  pada  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  Presiden  dalam  mengubah kriteria pelamar.
Selain  itu,  MK  menyatakan  bahwa  hasil  akhir  dari  Putusan  MKMK  Nomor 2/MKMK/L/11/2023,  yang  dicantumkan  dalam  Putusan  MK  Nomor  141/PUU-XXI/2023, menunjukkan  bahwa  MKMK  tidak  memiliki  wewenang  untuk  membatalkan  legitimasi Putusan  MK.  Dugaan  pelanggaran  moral  oleh  DKPP  tidak  dapat  dijadikan  dasar  oleh  MK untuk  membatalkan  konsekuensi  pengesahan  dan  kepastian  terhadap  koordinator  pemohon yang tidak ditetapkan oleh KPU.

## KESIMPULAN
Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memiliki  kekuatan  hukum  yang  signifikan. Pasal  47  dalam  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  menegaskan  bahwa  keputusan  MK berlaku  segera  setelah  diumumkan  dalam  sidang  terbuka.  Ketika  MK  menguji  undang- undang terhadap UUD 1945, hasilnya mengikat semua warga negara, mencerminkan prinsip erga  omnes.  Keputusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat  ini  menempatkan  MK  sebagai pelindung  utama  konstitusi.  Karena  konstitusi  adalah  hukum  tertinggi  yang  harus  dipatuhi oleh  semua  pihak,  keputusan  MK  memastikan  konstitusi  dihormati  dan  hak  asasi  manusia dilindungi.
Meskipun  keputusan  MK  tidak  dapat  diubah  dan  harus  diikuti,  sering  kali  muncul dilema  dan  kontroversi  di  lapangan.  Contohnya  adalah  Putusan  MK  Nomor  90/PUU- XXI/2023 tentang syarat usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden, yang memicu berbagai  perdebatan  dari  segi  substansi  dan  proses  pengambilannya.  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  membuka  pendaftaran  calon  presiden  dan  wakil  presiden  pada  19  Oktober 2023 sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang menetapkan usia minimal 40 tahun. Namun,  pada  3  November  2023,  aturan  ini  direvisi  melalui  PKPU  Nomor  23  Tahun  2023, setelah  proses  pendaftaran  sudah  berjalan.  Penerapan  retroaktif  ini  mendapat  kritikan  tajam karena dianggap melanggar prinsip non-retroaktif, yaitu peraturan tidak boleh berlaku surut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan pendaftaran calon, serta bagaimana putusan final MK dapat disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh KPU.
Meski  KPU  selalu  patuh  pada  jadwal  pemilu  yang  ketat,  keputusannya  untuk mengubah  persyaratan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  berdasarkan  Putusan  MK  Nomor 90/PUU-XXI/2023  dapat  dimengerti.  Namun,  sorotan  muncul  ketika  terdapat  pelanggaran etik dalam proses putusan tersebut berdasarkan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.  Putusan  MKMK  ini  tidak  otomatis  membatalkan  keputusan  MK tersebut, dan MK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan MKMK. Dugaan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden menambah kompleksitas, tetapi MK tidak menemukan bukti kuat untuk mendukung tuduhan tersebut. Akhirnya, MK memutuskan untuk  tetap  memberlakukan  Putusan  Nomor  90/PUU-XXI/2023  dengan  alasan  kesesuaian dengan  hukum  yang  berlaku,  mempertimbangkan  keterbatasan  waktu  dan  pentingnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
Putusan  MK  diharapkan  mendorong  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  prosedur pendaftaran dan verifikasi  calon  presiden dan wakil presiden. Untuk mencapai  akuntabilitas dan  transparansi  dalam  pemilu,  diperlukan  langkah-langkah  strategis  seperti  sinergi  dan koordinasi  intens  antara  KPU,  DPR,  dan  pemerintah,  peningkatan  keterbukaan  informasi kepada  publik,  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  partisipasi  aktif  dari masyarakat  sipil,  serta  penegakan  hukum  yang  ketat  terhadap  pelanggaran  pemilu.  Upaya- upaya  ini  diharapkan  dapat  menjadikan  putusan  MK  sebagai  dasar  yang  kuat  untuk menciptakan pemilu yang lebih terbuka, akuntabel, dan demokratis.
Kekuatan  hukum  MK,  dedikasinya  dalam  menjaga  konstitusi,  serta  komitmennya terhadap  akuntabilitas  dan  transparansi  pemilu,  menempatkan  MK  sebagai  institusi  penting dalam  demokrasi  Indonesia.  Dengan  terus  memperkuat  perannya  dan  menumbuhkan
kepercayaan  publik,  MK  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

## REFERENSI
A.  Mukthie  Fadjar, Hukum  Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi ,  Jakarta,  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006
Bambang        Sutiyoso .        "Pembentukan        Mahkamah        Konstitusi        Sebagai        Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." Jurnal Konstitusi Volume 7. Nomor 6, 2010. Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia , Jakarta: LP3ES, 1990. Huda,  Ni‟matul. “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  dan Pelanggaran  Kode  Etik  Hakim  Konstitusi.” Dalam  Wajah  Hukum  dan  Demokrasi  di Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.
Mantry  Sonny,  M.  A.  hakim,  et  al. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Optik  Politik Hukum .  CV  Nuswantara, 2021
Muhadam    Labolo    dan    Teguh    Ilham, Partai    Politik    dan    Sitem    Pemilihan    Umum    di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2017
Parluhutan  Daulay,  Ikhsan  Rosyada. Mahkamah  Konstitusi  Memahami  Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Radita    Ajie .    "Batasan    Kebijakan    Pembentuk    Undang  -  Undang    (Open    Legal    Policy) dalam Pembentukan     Peraturan     Perundang-undangan     berdasarkan     Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016) Rio  Subandri. "Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023 Tentang   Persyaratan   Batas   Usia   Pencalonan   Presiden   Dan   Wakil Presiden." Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Volume 2. Nomo 1, 2024
Samsudin,  Muhammad  Iqbal. “A  Comparison  of  Judicial  Review  in  Indonesian Constitutional  Court  and  French  Constitutional  Council.” Indonesian  Comparative Law Review 5, no. 2 (2022).
Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI.  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi.  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI, 2010.
———. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden (2017).
———. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (2003) .