## MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan
jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 3 (2) (2019): 89-98
DOI: 10.21787/mp.3.2.2019.89-98
Keywords: Gapoktan, Empowerment, Agriculture, Local Goverment
Kata Kunci : Gapoktan, Pemberdayaan, Pertanian, Pemerintah Daerah
* Korespondensi Phone      : +62 838 5499 2200 Email       : hannifha91@gmail.com

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat,
10450 © Khanifatul Khusna, Ruri Fadhilah Kurniati, Mohammad Muhaimin
This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International License.

## Pengembangan Model Pemberdayaan Petani Padi melalui Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian
Khanifatul Khusna 1,* , Ruri Fadhilah Kurniati 2 , Mohammad Muhaimin 3 1,2 Universitas Teknologi Surabaya Jalan Balongsari Praja V/I Tandes, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 3 Universitas Muhammadiyah Jember Jalan Karimata No 49, Sumbersari, Jember, Jawa Timur Indonesia
Dikirim: 15 Juli 2019; Direvisi: 29 September 2019; Disetujui:  16 Oktober 2019
Abstract In 2016, Jember Regency was the largest rice production center in East Java, but there were still many rice farmers who were not empowered. In 2017, Jember Regency became one of the pilot projects of the Agromaritim Hulu Hilir Agriculture Program held by East Java Province. The purpose of this study is to describe the empowerment model of rice farmers by PEMDA as a function of empowerment. The research approach uses a qualitative approach. The technique of determining the informant using purposive sampling technique. The results showed that the model of empowerment of rice farmers carried out by the local government of Jember in the Agromaritim Upstream Program in the Field of Agriculture was a partnership empowerment model. Stakeholders in  this  program  include  the  government  of  East  Java  Province,  the  Office of Food and Horticulture Plants, Institute for Agricultural Technology Assessment, East Java Bank, Jasindo Insurance, GAPOKTAN Mitra Tani Sejati and Farmers. All stakeholders have different functions and roles in the success of the Agromaritim Upstream Downstream Agriculture Program. The results of the study show that the evaluation of the Agromaritim Upstream Program in Agriculture in 2018 is that this program is still experiencing problems in the downstream process.

## Intisari
Pada 2016 Kabupaten Jember merupakan sentral produksi padi terbesar di Jatim, namun masih banyak petani padi yang kurang diberdayakan. Tahun 2017, Kabupaten Jember menjadi salah satu pilot project dari Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian yang diselenggarakan oleh Provinsi Jatim. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan model pemberdayaan petani padi oleh PEMDA sebagai fungsi pemberdayaan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling . Hasil penelitian menunjukkan, model pemberdayaan petani padi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian adalah model pemberdayaan kemitraan.  S takeholder dalam program ini antara lain pemerintah Provinsi Jatim, Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian,  Bank Jatim, Asuransi Jasindo, GAPOKTAN Mitra Tani Sejati dan Petani. Seluruh stakeholder memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda dalam mensukseskan Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian. Hasil  penelitian menunjukkan evaluasi Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian tahun 2018 adalah program ini masih mengalami kendala pada proses hilirnya.

## MATRA PEMBARUAN
Jurnal Inovasi Kebijakan
Matra Pembaruan Vol 3 No 2 Hlm 89-98 Jakarta, November 2019 e-ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2085-5151 Diterbitkan Oleh BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## I. Pendahuluan
Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional Indonesia terlihat semakin nyata. Selama periode 2010-2014, rata- rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 10,26% dengan pertumbuhan sekira 3,90%. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekira 30,2% dari total tenaga kerja (Rahayu & Setyowati, 2016, p. 11).
Namun di lain sisi, luas lahan pertanian yang semakin sempit yang disebabkan oleh lahan perumahan dan lahan industri serta jumlah penduduk yang semakin tinggi, berdampak terhadap sulitnya pemenuhan komoditas pangan khususnya dan kehidupan generasi yang akan datang pada umumnya. Oleh karena itu, masalah pertanian menjadi sangat kompleks karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat sekarang dan yang akan datang (Isbah & Iyan, 2016, p. 45).
Menurut Damsar (2016, p. 114) petani dibedakan antara peasants dan farmers . Farmer dipahami sebagai petani yang menguasai faktor produksi secara memadai dengan tanah pertanian yang relatif luas, mengakumulasi surplus usaha pertaniannya sehingga memunyai modal yang relatif kuat dan memunyai jaringan dengan elit. Sedangkan peasanst (subsistence farmers) adalah petani yang menguasai sangat sedikit faktor produksi seperti tanah, yang hasilnya untuk kebutuhan subsisten. Petani ini hanya dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, dikenal sebagai petani gurem atau bahkan juga mereka yang tidak memiliki tanah dan menggantungkan hidupnya pada bagi hasil dan/ atau pengerjaan usaha pertanian. Istilah ini dikenal juga sebagai buruh tani.
Peasant atau yang biasa juga disebut sebagai petani kecil, buruh tani atau petani gurem merupakan golongan terbesar dalam kelompok petani di Indonesia. Rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar. Berdasarkan data di bawah ini, presentase jumlah petani gurem terhadap jumlah petani di Indonesia pada 2013 adalah sebesar 55,33%. Pada tahun 2018 presentase tersebut meningkat sebesar 58,07%
Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Petani Gurem, 2013 dan 2018
Tahun/ pertumbuhan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Jumlah Rumah Tangga Petani Gurem Tahun 2013 25 751 267 14 248 864
2018 27 222 773 15 809 398 Pertumbuhan Absolute 1 471 506 1 560 534 Persentase 5,71 10,95
Sumber: hasil survei pertanian antar sensus (SUTAS) 2018, BPS
Pusat
Pemilihan alternatif kebijakan perlu pengkajian secara mendalam, agar nantinya dapat menyentuh akar permasalahannya. Suatu alternatif kebijakan harus berdasarkan aspirasi atau tuntutan masyarakat. Baik itu kebijakan yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan (Yudartha, 2017, p. 70). Hasil penelitian (Tanziha, 2011, p. 98) menunjukkan 57,9% petani merupakan petani yang memiliki ketahanan pangan sedang, sedangkan 42,1% merupakan petani dengan ketahanan pangan rendah. Namun bila dilihat dari tingkat keberdayaannya dalam usaha tani, maka sebagian besar petani (52,6%) masuk dalam kategori tingkat keberdayaan rendah, tahan  pangan (57.9%),  sedangkan  42.1% lainnya  merupakan keluarga  yang  rawan pangan. Namun bila dilihat dari tingkat keberdayaannya  dalam  usaha  tani, maka  sebagian besar  petani  (52.6%)  masuk  dalam kategori tingkat keberdayaan rendah.
Permasalahan petani padi menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk segera diselesaikan terutama dalam hal pemberdayaan. Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan baik dalam bentuk program pemerintah maupun bimbingan teknis terkait peralatan pertanian modern bagi petani di daerah. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri (Sulistiyani, 2002, p. 79). Bhinardi (2017, p. 23) juga mengemukakan pemberdayan adalah memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain dan usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bhinadi, (2017, p. 24) juga menambahkan bahwa inti dari pemberdayaan masyarakat meliputi 3 hal yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering) dan terciptanya kemandirian.. Kendati demikian pelaksanaan pemberdayaan petani yang telah tersalurkan di masyarakat masih mengalami permasalahan yang begitu kompleks di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari harapan
dan kenyataan yang jauh berbanding terbalik apa yang diharapkan petani dengan bantuan yang diberikan pemerintah. Hasil yang diperoleh petani dengan lahan (sawah) yang digarap jauh dari apa yang diharapkan. Indikator keberhasilan suatu lahan garapan sawah yang menghasilkan padi tiap panen yang maksimal yaitu 9- 10 Ton/Ha (Ahmar, Mappamiring, 2016, p. 122).
Guna melakukan pemberdayaan petani maka sering kali pemerintah sebagai fasilitator harus membidik beberapa daerah dengan mempertimbangkan beberapa hal. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia sehingga program pemberdayaan sering kali diimplementasikan di provinsi ini. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi padi Provinsi Jawa Timur pada 2017 mencapai 13,13 juta ton atau sebesar 16,1% dari total produksi nasional. Menurut data  angka ramalam II, produksi padi nasional tersebut mencapai 81,38 juta ton, naik 2,56 persen dari tahun sebelumnya hanya 79,35 juta ton. Angka ramalan II (ARAM II) merupakan data yang dikeluarkan oleh BPS. ARAM II terdiri dari realisasi produksi Januari–April dan angka ramalan/perkiraan Mei–Desember berdasarkan keadaan luas tanaman akhir bulan April.
Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki tingkat produksi padi yang cukup tinggi. Produksi padi Kabupaten Jember sebesar 986 ton pada tahun 2017 atau sekitar 7,5% terhadap total keseluruhan produksi padi Provinsi Jawa Timur. Kesuksesan ini tidak lepas dari peran petani serta koordinasi dari pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah sebagai fungsi pemberdayaan bertujuan untuk menyelaraskan antara tingginya produksi padi dengan peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Jember. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Bidang Konsumsi dan Cadangan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indah Megawati mengatakan produksi padi di Kabupaten Jember merupakan yang tertinggi se-Indonesia.
“Saya ditugaskan Menko Perekonomian datang ke Jember karena produksi padi di Jember tertinggi di Indonesia, bukan hanya Jawa Timur, yakni sekira 1,4 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Berdasarkan data tahun 2017, pendapatan petani justru menurun, sedangkan di sisi lain produksi padi secara nasional meningkat. Kami akan melihat dan mencoba menghitung apakah peningkatan produksi berpengaruh pada pendapatan petani, sehingga Jember menjadi salah satu sample yang dilihat,” katanya usai panen padi di Dusun Krajan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur (Solichah, 2019). Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Jember
tahun 2018 menduduki peringkat 190 dari 416 kabupaten di Indonesia.  Hal ini berbanding terbalik dengan produksi padi yang melimpah di Kabupaten Jember. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani di Kabupaten Jember menyatakan, pemerintah daerah sudah memfasilitasi alat pertanian modern, akan tetapi hal tersebut tidak menguntungkan bagi petani sehingga petani kembali pada teknik tradisional. Dengan demikian petani masih belum memiliki keberdayaan yang kuat dalam hal kelembagaan dan perkembangan IPTEK. Selama ini, program-program yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Jatim maupun Pemerintah Kabupaten Jember terhadap para petani di Kabupaten Jember masih belum membidik sisi pemberdayaan petani secara menyeluruh. Program-program sebelumnya lebih berfokus pada bagian-bagian kegiatan pertanian, tidak melakukan program pemberdayaan secara komprehensif.
Oleh sebab itu, Kabupaten Jember menjadi pilot project Jawa Timur dalam Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian yang diterapkan mulai tahun 2018. Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian merupakan program yang dibuat untuk mempermudah petani dalam pengolahan dan pemasaran produk pertanian khususnya padi. Hal ini disebabkan karena petani masih kesulitan dalam melaksanakan dua hal tersebut. Pertanian  masih pada pengaturan di hulu saja. Program ini juga dirancang untuk memecahkan masalah pemasaran. Tujuan utama  program ini memberdayakan lembaga tani, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta kemitraan kerja sama. Program ini menawarkan sebuah produk yakni kredit hulu- hilir agromaritim yang berupa Kredit Investasi dan Modal Kerja. Pembiayaan tersebut meliputi, ketika panen dan pasca panen. Sehingga petani dapat meningkatkan hasil panennya (Ew, 2018).
Laily, Ribawanto, and Nurani (2014, p. 152) dalam penelitiannya menjelaskan, faktor pendukung utama keberhasilan pemberdayaan petani dan peningkatan ketahanan pangan adalah berjalannya program yang diadakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah,  sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia serta keterbatasan alat pertanian (Nuranto, 2013). Selain itu, Nuranto (2013, p. 64) menjelaskan bahwa faktor kesuksesan pemberdayaan petani padi dikarenakan beberapa faktor antara lain pelatihan teknis bagi para petani yang dilakukan oleh pemerintah serta perbaikan sistem pemasaran hasil panen baik secara individu maupun secara berkelompok.
Hasil evaluasi program tersebut menurut Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Hadi Sulistyo mengatakan, dalam evaluasi selama 2018, program hulu hilir ini  awalnya diragukan, namun
tatkala petani melihat hasilnya mereka ramai-ramai tertarik untuk ikut serta. Dari data Dinas Pertanian Provinsi Jatim, per bulan di Kabupaten Jember mampu mengalihkan beras kualitas premium sebanyak 50.000 ton, kemudian Kabupaten Jombang menghasilkan 168.539 ton untuk Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Ngoro dan 155.961 ton untuk Gapoktan Pojok Kulon. Sementara Gapoktan di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban mampu menghasilkan 167.700 ton, disusul Gapoktan di Kecamatan Singosari, Malang mengasilkan beras 20.000 ton (surabayapagi.com, 2019). Permasalahan pemberdayaan petani juga berhubungan langsung dengan masalah harga gabah yang kian hari kian menurun secara drastis pada saat panen raya (market glut), sampai saat ini masih menjadi dilema klasik sektor pertanian (Raharto, 2010, p. 83). Bahkan tidak jarang harga gabah petani turun dan berada di bawah harga dasar gabah. Manfaat harga dasar yang diharapkan oleh petani adalah harga yang mampu melindungi petani dari melimpahnya produksi padi pada saat panen raya, bukan jaminan harga sepanjang tahun (Raharto, 2010, p. 83). Dengan adanya power yang dimiliki, seseorang atau sekelompok orang diharapkan dapat mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengakses informasi, teknologi, modal, mengembangkan keterampilan dalam menemukan solusi atau masalah kehidupan. Oleh sebab itu, pemerintah membuat program revitalisasi kelembagaan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam pertanian. Revitalisasi kelembagaan pertanian dapat dilihat dari Peraturan Menteri Pertanian No 237 tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Dari berbagai program pemerintah yang berfokus pada masalah pertanian, program yang berkaitan dengan revitalisasi lembaga petani adalah program yang ditujukan untuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) (Indrawati 2016, p.337). Berdasarkan deskripsi di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan model pemberdayaan petani padi melalui Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian di Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dan mendeskripsikan pengembangan model pemberdayaan petani melalui Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian di Kabupaten Jember.

## II. Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Jember Kecamatan Silo Desa Sumberjati Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Mitra Tani Sejati. Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari 2019 sampai selesai. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif lebih tepat dilakukan sengaja
( purposive ) dan tidak dipersoalkan jumlahnya (Bungin, 2006). Key person dalam penelitian ini adalah Perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jember yang menangani masalah program hulu hilir agromaritim bidang pertanian. Informan selanjutnya menggunakan snowball sampling yang ditunjukkan oleh key person Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction , data display , dan conclusion  drawing/verification . Langkah-langkah dalam tahap reduksi antara lain. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik pengecekkan kredibilitas (derajat kepercayaan) data. Proses keteralihan dilakukan peneliti dengan uraian rinci dimana peneliti mencocokkan temuan- temuan penelitian dengan data yang diperoleh lewat rekaman atau wawancara dan hasil dokumentasi.

## III. Hasil dan Pembahasan
Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian merupakan program yang melibatkan banyak stakeholder. Salah satu stakeholder yang memiliki peranan sangat besar dalam pelaksanaan program ini adalah pemerintah daerah sebagai representatif dari pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu peran pemerintah daerah dalam program ini adalah sebagai fungsi fasilitator program.

## A. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator
Istilah pemerintahan daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Pasal 1 menyatakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.  Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dengan demikian yang dimaksud pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yaitu Bupati beserta perangkatnya.
Terdapat beberapa peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, salah satu tugas pokok pemerintah beserta perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut Rasyid dalam Agung (2017, p. 53) menjelaskan secara umum pemerintahan di semua bentuk masyarakat memiliki 3 fungsi dan peran yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan dimaksudkan bahwa pemerintahan harus mampu mengeluarkan atau menstimulan segenap kemampuan masyarakatnya untuk hidup mandiri dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dengan fungsi ini diharapkan kesejahteraan bersama tercapai.
Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura senantiasa menjalankan peran pemberdayaan kepada petani melalui beberapa program. Salah satu program yang tujuan utamanya kesejahteraan petani adalah Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian yang menjadi program pemerintah provinsi dengan pilot project 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jember menyatakan bahwa peran dinas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember hanya sekedar pendampingan dan fasilitator,
“ ….. Ada juga keterlibatan Bank Jatim dan Gapoktan Desa Sumber Jati, jadi kalau dinas dan pemerintah daerah perannya sebagai fasilitator dan juga sosialisasi”.
Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua Gapoktan Mitra Tani Sejati Kecamatan Silo Desa Sumberjati yang menjadi satu-satunya pilot project Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian Kabupaten Jember bahwa “dinas itu hanya memfasilitiasi saja mas, jadi biasanya mereka mengadakan sosialisasi dan menerangkan peralatan pertanian modern. Bupati menyetujui pencairan dana. Kalau bupati bilang tidak ya programnya ya gak jalan mas. Siapa yang mau tanda tangan kalau gak ada perintah dari bupati.” Selain melibatkan Gapoktan, pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian juga melibatkan beberapa stakeholder . Hal ini menunjukkan, selain menjalankan fungsi pemberdayaan pemerintah juga menjadi jembatan
atau fasilitator bagi para stakeholder agar dapat bersinergi dalam mencapai kesuksesan program tersebut. Stakeholder yang terlibat menurut informan dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura di antaranya, Dinas Koperasi, BPTP, Balai pelatihan Balong Gebang, Asuransi Jasindo sebagai penjaminnya, dan keterlibatan Bank Jatim dan Gapoktan Desa Sumber Jati.
Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mendorong agar setiap komponen masyarakat dan pihak swasta selalu bekerja sama dalam menyukseskan program- program pemerintah. Pemerintah sebagai fasilitator dapat dijelaskan, pemerintah harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam proses pembangunan daerah (khususnya pemerintah daerah). Peran pemerintah sebagai fasilitator jika dihubungkan dengan fungsi pemberdayaan memiliki keterkaitan bahwa pemerintah harus bergerak sebagai pendamping melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan. Selain itu, pemerintah sebagai fasilitator juga perlu melakukan pendampingan di bidang pendanaan ataupun permodalan dalam upayanya untuk memberdayakan masyarakat khususnya dalam penelitian ini petani.
Akan tetapi fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator juga berimplikasi terhadap hubungannya dengan Gapoktan Mitra Tani Sejati dan petani padi penerima program yang menjadi sasaran pemberdayaan. Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi Gapoktan Mitra Tani Sejati dan petani padi untuk mencapai tujuan pemberdayaan mulai awal pembibitan sampai pada pemasaran produk. Apabila Gapoktan Mitra Tani Sejati dan petani padi mempunyai kelemahan di bidang penguasaan teknologi pertanian, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan bagi petani dan Gapoktan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika Gapoktan Mitra Tani Sejati dan petani padi lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar Gapoktan Mitra Tani Sejati dan petani padi mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar Gapoktan Mitra Tani Sejati dan petani padi menjadi tidak tergantung. Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, (1) pemberian sesuatu baik berupa uang atau subsidi barang atau jasa. (2) keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. (3) kebijaksanaan yang tersendiri.
Oleh sebab itu, fungsi pemerintah sebagai fasilitator juga menguatkan peran Gapoktan sebagai fungsi kelembagaan dalam kegiatan pemberdayaan petani padi di Kabupaten Jember. Fungsi fasilitator yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam Program Hulu Hulir Agromatim Bidang Pertanian
juga menjadi dasar bagi Gapoktan Mitra Tani Sejati dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap petani padi. Sehingga kegiatan Gapoktan dalam program ini tidak terjadi ketimpangan karena didukung dengan peran pemerintah sebagai fasilitator.

## B. Pemberdayaan Petani melalui Gapoktan
Gapoktan sering kali digadang-gadang merupakan aktor paling tepat untuk menjadi alat penyalur program pemberdayaan oleh pemerintah kepada petani. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 67/ PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang pembinaan kelembagaan petani menjelaskan bahwa Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Dalam Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian, informan dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura menjelaskan, posisi gapoktan sebagai hilir petani sebagai hulu. Artinya gapoktan memiliki peran menciptakan outcome dalam bentuk beras premium yang memiliki nilai tambah bagi petani. Akan tetapi program hilir yang dilakukan oleh gapoktan masih belum berjalan maksimal. Pihak Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura menjelaskan bahwa Gapoktan menjalankan hilir. Dengan begitu harga bisa ditentukan oleh gapoktan dan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Harapannya secara langsung pendapatan petani akan naik.
Namun hal berbeda disampaikan oleh Ketua Gapoktan di Kecamatan Silo bahwa program hilir tidak berjalan karena pemerintah daerah tidak memfasilitasi program hilir dalam proses pencairan dana.  Sedangkan pihak Gapoktan Mitra Tani Sejati telah menyiapkan lahan seluas 3000 meter persegi sebagai persiapan program hilir. Menurut Ketua Gapoktan Mitra Tani Sejati dalam wawancara.
“Kami sebagai pengelola hilir, hulunyan kan petani, mereka itu kan perjanjiannya hasil dari petani masuk ke Gapoktan, permasalahannya masuk di Gapoktan tapi Gapoktan tidak difasilitasi, misalnya Gapoktan tidak dikasih modal, bagaimana kami bisa melakukan program kalau kami tidak difasilitasi. Kalau petani sebagai hulunya kan sudah dapat fasilitas dari pemerintah, padahal kami sudah siapkan harga dua digit di atas rata-rata karena mau meningkatkan nilai tambah bagi petani. Tapi apa mas, pemerintah saat kami mengajukan investasi hilirnya mereka tidak ada tanggapan, dari pemerintah daerah tidak mau tanda tangan pencairan investasi itu” Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan, Gapoktan dalam sebuah kebijakan pemerintah senantiasa diposisikan sebagai alat pelicin program. Gapoktan tidak
memiliki andil yang kuat dalam menjalankan program tersebut, dalam artian gapoktan tidak berdaya dan mandiri dalam pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Subejo et. al (2018, p. 112) fungsi kelembagaan petani cenderung bergeser, hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar. Masih banyak program atau pun kegiatan yang tumpang tindih tanpa memperhatikan sinergitas dan integritas lembaga petani. Selanjutnya Gapoktan juga menjadi lembaga gerbang ( gateway institution ) yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain diluarnya.  Pentingnya kelompok tani adalah sebagai penghantar antara masyarakat desa dengan masyarakat luar desa, karena : 1. Sebagai wadah membangun diri dan komunitasnya, 2. Sebagai wadah untuk proses belajar-mengajar, 3. Wadah menyelesaikan permasalahan, 4. Wadah mengelola inovasi, dan 5. Sebagai wadah menuju perubahan yang lebih baik (Hamid, 2018, p. 33) Jika ditinjau berdasarkan fungsinya, Gapoktan dalam implementasi suatu program berfungsi sebagai jembatan bagi petani dengan pihak luar yang tujuannya adalah memberdayakan petani di desanya. Menurut Syahyuti dalam Subejo et. al (2018) Gapoktan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian dan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Gapoktan Mitra Tani Sejati tujuan awal dibentuknya Gapoktan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, untuk meningkatkan taraf hidup petani agar lebih sejahtera. Selain itu tugas Gapoktan memotivasi para anak muda agar mau menjadi petani modern, yang terbuka dengan program pemerintah.
Namun Ketua Gapoktan tidak terlalu sulit mengajak pemuda menjadi petani. Pasalnya, meneruskan orang tuanya. Beberapa petani muda sering ikut kegiatan atau program pemerintah, ya sekira 60% petani muda sudah melek teknologi. Sementara jika petani yang sudah tua, hanya 50% persen yang mengikuti perkembangan teknologi.

## C. Model  Pemberdayaan  Petani  Pada Program hulu hilir agromaritim bidang pertanian
Berdasarkan temuan di lapangan dapat diketahui, model pemberdayaan petani padi adalah model pemberdayaan melalui kemitraan. Model pemberdayaan melalui kemitraan ini artinya pemerintah melibatkan beberapa stakeholder dalam melaksanakan programnya. Menurut Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura stakeholder yang rerlibat cukup banyak, seperti Dinas Koperasi,
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Balitbangtan, Kementan RI Atau BPTP, Balai Pelatihan Balong Gebang Nganjuk dan lain-lain sementara Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura  Kabupaten Jember hanya sebagai fasilitator dan dan sering mengadakan pelatihan teknis.
Sejalan dengan paradigma pembangunan sekarang telah bergeser dari Stated Centre ke Multy Centered yaitu pembangunan yang menempatkan pemerintah bukan satu-satunya pelaku pembangunan (Rosmaladewi, 2018, p. 80). Demikian pula dalam kemitraan multistakeholder dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat memfasilitasi lembaga lain sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian peran serta pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat (Rosmaladewi, 2018, p. 81).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka model pengembangan pemberdayaan petani padi melalui program hulu hulir agromaritim bidang pertanian dimulai dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan Bank Penyangga sebagai mediator penyalur pinjaman lunak. Selain dengan perbankan, pemerintah provinsi juga bekerja sama dengan asuransi sebagai penjamin. Dalam hal ini dapat disimpulkan adanya kerja sama antara sektor publik dengan sektor swasta.
Selanjutnya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jember mengajukan surat persetujuan perihal pencairan pinjaman lunak program hulu hilir agromaritim bidang pertanian kepada pemerintah kabupaten/kota. Setelah mendapatkan persetujuan, pemerintah kabupaten/ kota melanjutkan surat persetujuan tersebut ke pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya menuju proses pencairan dana pinjaman. Pada 2018, pencairan dana pinjaman lunak untuk program hulu telah berhasil dilakukan. Pencairan dana pinjaman lunak langsung diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Ketua Gapoktan terpilih yaitu Gapoktan Mitra Tani Sejati.
Akan tetapi pada 2019 pencairan dana untuk hilir tidak dapat dicairkan kerena terdapat kendala dari beberapa pihak yang terkait dengan program ini. Selain tidak difasilitasi dalam pencairan dana hilir oleh pemerintah kabupaten/kota, tidak berjalannya program hulu yang dilakukan oleh petani juga menjadi penyebab tidak cairnya dana program hilir. Tidak semua petani yang mendapat dana pinjaman dalam program hulu menjual hasil panen padi kepada Gapoktan Mitra Tani Sejati. Alasan tidak dijualnya hasil panen padi adalah karena Gapoktan Mitra Tani Sejati tidak mampu menampung banyaknya hasil panen padi seluruh
petani di Desa Sumber Jati. Pada akhirnya, hasil panen padi tersebut kembali lagi dijual ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah, akibatnya uang pinjaman tidak semuanya disetorkan ke Gapoktan.
Penunjukkan Gapoktan yang terpilih dalam Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian adalah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui seleksi kelayakan. Proses pemilihan Gapoktan dimulai dengan mengumpulkan Ketua Gapoktan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk dimintai keterangan mengenai potensi masing-masing Gapoktan.
Di sisi lain, latar belakang munculnya program hulu-hilir agromaritim bidang pertanian adalah untuk mengantisipasi rencana penghapusan alokasi anggaran subsidi pupuk untuk Provinsi Jawa Timur yang mencapai hampir Rp 6 triliun per tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar dari APBD Provinsi Jawa Timur di mana anggaran tersebut disalurkan kepada beberapa Gapoktan di Provinsi Jawa Timur yang memenuhi persyaratan sebagai modal untuk mengembangkan usaha pascapanen. Bank Jatim ditunjuk sebagai perbankan yang akan menyalurkan dana tersebut dengan mematok bunga 6 persen.
Adapun persyaratan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat mengikuti program ini salah satunya adalah memiliki IP (Indeks Pertanian) yang baik dalam artian mampu bertanam padi sebanyak tiga kali dalam setahun. Kecamatan kota yang menjadi pilot project Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian antara lain Jember, Jombang, Ngawi, Nganjuk, dan Malang. Di Kabupaten Jember sendiri, Kecamatan Silo Desa Sumber Jati dengan Gapoktan Mitra Tani Sejati telah memenuhi syarat tersebut.
Hal yang sama juga disampaikan oleh informan dalam penelitian ini yaitu pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura  Kabupaten Jember bahwa yang memenuhi kriteria cuma Kecamatan Silo Desa Sumber Jati dan dijadikan pilot project . Kecamatan Silo merupakan daerah dengan 3 kali tanam padi dalam setahun. Jadi terus menerus produksinya” Harapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan modal kerja yang disiapkan yang selanjutnya disalurkan melalui Bank Jatim, para petani yang tergabung dalam Gapoktan bisa membuka usaha baru seperti penjemuran, pengeringan, atau penggilingan padi. Program ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani hingga 60 persen. Akan tetapi program hulu hilir ini masih banyak mengalami kendala. Kendala yang sangat dirasakan sangat ketara adalah tidak berjalannya hilir yang dilakukan oleh Gapoktan.
Fakta yang sama juga diungkapkan oleh ketua gapoktan Mitra Tani Sejati bahwa kegiatan hilir masih belum bias berjalan, salah satu penyebabnya
adalah belum cairnya dana hilir yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur karena beberapa alasan dari pemerintah daerah Kabupaten Jember. Dampak negatif dari tidak berjalannya program hilir ini salah satunya adalah petani masih belum mampu memproduksi padi kualitas premium, saat ini masih terhenti pada padi medium.
“Masalahnya ada di hilirnya. Hilirnya sebenarnya jalan tapi hanya milik gapoktan sendirim, seharusnya hilirnya itu hilir pengadaan baru. Kan sebenarnya program hulu hilir ini keluarannya adalah beras premium, sekarang masih medium. Bantuannya berupa bantuan penggilingan kecil yang diberikan kepada gapoktan. Jadi hulu hilir ini terputus, jadi danaya yang dikeluarkan banyak di hulu sampai hilirnya gak keluar-keluar. Sebetulnya kalau jalan itu enak, petani itu menjual beras kepenerima hilir yaitu gapoktan. Kendala perbankan.  Yang belum cair juga ikut andil. Kalau pinjaman sudah cair jalannya bagus enak wes bisa untuk pembelian pengering” (Informan Dinas Holtikultura)
Keberhasilan suatu program pemerintah menurut Shobry (2017, p. 10) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal yang serupa juga dijelaskan Lubis (2015, p. 308), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi- konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Selain itu,  terdapat 4 faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan  yaitu komunikasi, sumber daya pendukung, disposisi, dan struktur birokrasi.
Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa terdapat kurangnya komunikasi langsung antara pemerintah Kabupaten Jember dengan Gapoktan penerima Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian. Akibatnya terjadi saling praduga antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, juga terjadi masalah terkait disposisi jabatan yang menyebabkan program hilir mengalami kemacetan. Faktor penyebab kemacetan program ini tidak dijelaskan dalam penelitian ini,
Salah satu kendala dalam implementasi program ini adalah komunikasi antar stakeholder yang harus senantiasa bersinergi seperti yang dijelaskan pada penjelasan di atas. Model pemberdayaan dengan menggunakan konsep kemitraan seperti pada program ini menuntut adanya kerja sama yang jelas antar pelaku atau aktor program. Adanya ketimpangan pada salah satu aktor akan merusak proses implementasi program yang lain, hal ini dikarenakan program hulu sampai hilir ini secara sinergi harus terus berjalan sesuai dengan alur dan grand desain yang telah ditetapkan sebelumnya.
Selain itu, kejelasan disposisi yang tepat dan benar pada setiap aktor penggerak program juga menjadi faktor penentu keberhasilan program. Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian ini terhambat juga dikarenakan ada kekosongan kekuasaan pada salah satu aktor yang bertugas untuk mendisposisikan dan mengajukan pencairan pinjaman dana hilir. Padahal, posisi yang kosong tersebut menjadi posisi sentral atau penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian ini. Selanjutnya kesesuaian struktur birokrasi berdasarkan hasil observasi menunjukkan adanya alur hierarki yang jelas, di mana pemerintah daerah sebagai fasilitator program telah menghubungkan pemerintah pusat yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan masyarakat yang diwakili oleh Gapoktan Mitra Tani Sejati. Evaluasi program juga berjalan dengan lancar karena adanya struktur birokrasi yang jelas. Hal ini menyebabkan laporan pertanggung jawaban pada setiap aktor menjadi jelas dan sesuai hierarki birorasi.
Meskipun terkendala masalah kekosongan kekuasaan pada salah satu stakeholder , program ini masih dapat diperbaiki dengan beberapa alternatif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Menurut Andhika (2018, p.15) ketika banyaknya kebijakan tingkat lokal yang dibatalkan maka difusi kebijakan dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Proses pembelajaran dan adopsi kebijakan terjadi melalui proses pilihan kebijakan dari tempat lain. Secara jelas dan tegas pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap akan melanjutkan program hulu hilir agromaritim bidang pertanian pada tahun 2019 dengan sasaran yang sama yaitu 5 (lima) Kabupaten yang menjadi pilot project program hulu hilir agromaritim ini. Berdasarkan hasil evaluasi 2018, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan koreksi dan perbaikan terhadap masalah dan kendala yang muncul saat implementasi program.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian menggunakan model Kemitraan multy stakeholder. Adapun model pemberdayaan petani padi diuraikan sebagai berikut. Pemerintah Provinsi Jatim telah mengalokasikan dana untuk kredit melalui Bank Jatim dan bank UMKM dengan bunga 6%/tahun. Bantuan kredit tersebut yang  digunakan oleh Gapoktan Mitra Tani Sejati  sebagai modal usaha pada kegiatan pascapanen. Akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh ketua Gapoktan, dana untuk hilir (pasca-panen) belum bisa dicairkan karena beberapa alasan. Kredit dari perbankan yang bernama Sarana Produksi Padi (SAPRODI) memberikan jangka waktu pelunasan selama 3 tahun. Sedangkan kredit yang digunakan untuk membeli alat pertaniaan yaitu drayer dan alat pembungkus Rice Milling Uni (RMU)
diberi jangka waktu pelunasan selama lima tahun. Dalam program ini petani tidak diperkenankan menggunakan pupuk subsidi dengan alasan agar petani tidak memiliki ketergantungan terhadap pupuk subsidi yang lambat laut  akan dihapus oleh pemerintah.
Stakeholder yang juga ikut berperan dalam program ini adalah asuransi dari Jasindo yang diberikan kepada para petani yang terkena program  ini.  Asuransi  Jasindo  profitnya  dibayar oleh pemerintah provinsi sebagai penyelenggara program. Asuransi Jasindo bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi kegagalan panen yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam program ini, petani dilatih menjadi farmer bukan lagi sebagai peasant . Artinya, petani melalui program ini akan secara berkala dilatih menjadi petani yang entrepreneur dan berorientasi bisnis. Petani farmer dilatih untuk menjual beras dengan kualitas premium.
Namun, program ini masih memiliki permasalahan pada program hilirnya yaitu Gapoktan kesulitan dalam hal memasarkan hasil panen petani dan beberapa petani masih ada yang menjual ke tengkulak. Karena proses pemasaran terhambat akibatnya petani kesulitan mengembalikan modal. Di lain sisi pemerintah juga belum menemui kesepakatan harga dengan beras yang dihasilkan oleh petani yang mengikuti program Hulu Hilir Agro Maritim ini.

## IV. Kesimpulan
Pengembangan model pemberdayaan petani padi melalui Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian di Kabupaten Jember merupakan aplikatif atau terapan dari model kemitraan multy stakeholder. Stakeholder yang terlibat antara lain dinas tanaman pangan dan holtikultura, Gapoktan Mitra Tani Sejati, Asuransi Jasindo, Bank Jatim dan masih banyak stakeholder yang terlibat. Dengan model kemitraan multy stakeholder ini mampu mengembangkan pemberdayaan petani padi mulai dari proses pembenihan sampai pada proses pemasaran hingga menghasilkan beras dengan kualitas premium. Akan tetapi program ini mengalami kendala pada proses hilirnya. Maksudnya adalah para petani pada proses hilir masih belum mampu untuk mengembalikan modal yang telah diberikan di awal dan Gapoktan Mitra Tani Sejati belum mampu menampung beras dari petani karena modal yang masih belum diterima. Pemerintah sebagai pengayom dalam program pemberdayaan perlu memerhatikan fungsi komunikasi dan koordinasi. Suatu program dapat berjalan dengan efektif melalui tersampaikannya tujuan program kepada seluruh stakrholder. Begitu juga dengan implementasi program pemberdayaan petani melalui program hulu hilir agromaritim juga
memerlukan koordinasi yang jelas dari pemerintah daerah kepada seluruh stakeholder. Pemerintah daerah seharunya melakukan sosialisasi dan pertemuan rutin dengan seluruh stakeholder agar hambatan yang muncul dalam program tersebut dapat cepat ditindaklanjuti

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Kemenristekdikti, Rektor UTS beserta jajarannya, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura  Jember, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Mitra Tani Sejati serta pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak tersebut dalam ucapan terima kasih ini.

## V. Daftar Pustaka
Agung, S. (2017). Pemerintahan Asli Masyarakat Adat: Sebuah Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis, Jawa Barat. Yogyakarta: Deepublish.
Ahmar, Mappamiring, & Parawangi, A. (2016). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten  Luwu  Timur.  Kolaborasi :  Jurnal Administrasi Publik, 2(2), 120–136. https:// doi.org/10.26618/kjap.v2i2.873 Bhinadi, A. (2017). Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.
Bungin, B. (2006). Metode Penelitian Kualitatif.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Damsar. (2016). Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana.
Ew. (2018). Ajak Petani Jember Jadi Entrepreneur, Dinas Pertanian Gelar Sosialisasi. Retrieved from https://jatim.tribunnews. com/2018/02/07/ajak-petani-jember- jadi-entrepreneur-dinas-pertanian-gelar- sosialisasi Hamid, H. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga , Kabupaten Gowa , Provinsi Sulawesi Selatan. Khazanah Ilmu Berazam, 1(3), 32–48. Retrieved from http://ejournal.ymbz.or.id/ index.php/1/article/view/43
Indrawati, N. N. (2016). Fungsi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bagi Petani Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. AntroUnairdotNet, 5(2), 335–348. Retrieved from http://journal.unair.ac.id/download- fullpapers-aune584c392b9full.pdf
Isbah, U., & Iyan, R. Y. (2016). Analisis Peran Sektor Dalam Perekonomian Dan Kesempatan Kerja Pertanian Di Provinsi Riau. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 7(19), 45–54. Retrieved from https://ejournal.unri.ac.id/
index.php/JSEP/article/viewFile/4142/4000
Laily, S. F. R., Ribawanto, H., & Nurani, F. (2014).
Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan
Ketahanan Pangan (Studi Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(1), 147–153. Retrieved from https://media. neliti.com/media/publications/77222- I D - p e m b e r d a y a a n - p e t a n i - d a l a m - meningkatkan-k.pdf Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPD) ( Studi Kasus : Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). Jurnal Universitas Islam Riau, 1(2), 304–317. Retrieved from http:// www.journal.uir.ac.id/index.php/PUB/article/
view/1067
Nuranto, G. P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi Organik (Studi Pemberdayaan Paguyuban Petani Al-Barokah Desa Ketapang Kecamatan Sususkan Kabupaten Semarang). Journal of Non Formal Education and Community Empowerment, 2(2), 56–60. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/ sju/index.php/jnfc/article/view/2800
Raharto, S. (2010). Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Pasar Perberasan Guna Peningkatan Nilai Tukar Petani serta Ketersediaan Pangan. JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics), 4(2), 83–88.
Retrieved from https://jurnal.unej.ac.id/index. php/JSEP/article/view/391
Rahayu, W., & Setyowati, N. (2016). Dinamika Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Solo Raya. Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture, 31(1),
11. https://doi.org/10.20961/carakatani. v31i1.11932
Rosmaladewi, O. (2018). Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.
Shobry, M. N. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program Urban Farming di Kabupaten Gresik. Kebijaan Dan Manajemen Publik, 5(2), 1–13. Retrieved from http://journal.unair.ac.id/KMP@faktor-yang- mempengaruhi-keberhasilan-pelaksanaan- article-11714-media-138-category-8.html Solichah, Z. (2019). Kemenko Perekonomian: Produksi Padi di Jember Tertinggi di Indonesia. Retrieved October 24, 2019, from https:// jatim.antaranews.com/berita/201277/ kemenko-perekonomian-produksi-padi-di- jember-tertinggi-di-indonesia-video
Subejo, Arifa, N. S. A. A., Mustofa, M. H., Indradewa, D., & Gadjah Mada University Press. (2018). Lima pilar kedaulatan pangan Nusantara. Yogyakarta: UGM Press.
Sulistiyani, A. T. (2002). Problema dan Kebijakan Perumahan di Perkotaan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5(3), 327–344. https://doi. org/10.22146/JSP.11101 surabayapagi.com. (2019). Program Hulu Hilir Agro- Maritim akan Dilanjutkan. Retrieved October 18, 2019, from http://www.surabayapagi. com:16007/gallery/program-hulu-hilir- agromaritim-akan-dilanjutkan
Tanziha, I. (2011). Model Pemberdayaan Petani Menuju Ketahanan Pangan Keluarga. Jurnal Gizi Dan Pangan, 6(1), 90. https://doi.
org/10.25182/jgp.2011.6.1.90-99
Yudartha, I. P. D. (2017). Alternatif Kebijakan Pertanian dalam Menghadapi Otonomi Desa di Kabupaten Tabanan. Matra Pembaruan, 1(2), 65–74. https://doi.org/10.21787/ mp.1.2.2017.65-74