## IMPLEMENTASI TEORI STRATEGI ILMU SOSIAL DAN HERMENEUTIKA HUKUM DALAM RANGKA MELAMPAUI PASAL 86 KUHAP
Rocky Marbun Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan e-mail : rocky.marbun08@gmail.com Naskah diterima : 07/02/2017, revisi : 05/04/2017, disetujui 12/5/2017
Abstrak
Dalam  proses  peradilan  pidana  yang  bertujuan  untuk  mencapai keadilan,  setiap  penegak  hukum  hendaknya  tidak  hanya  didasarkan dari pemahaman awal (pra-pemahaman) dari Pasal 86 KUHAP semata, namun,  harus  membuka  dan  menerima  keseluruhan  horison  atau cakrawala  pandang  peristiwa  hukum  dan  fakta  konkret  yang  terjadi. Bahkan perluasan cakrawala pandang tersebut hendaknya menyentuh secara futuristik terhadap kemungkinan-kemungkinan yang rasional.
Kata Kunci: Keadilan, KUHAP, Hermeneutika, Pidana, Hukum

## A. Pendahuluan
Gagasan  atau  ide  negara  hukum,  sebagaimana  termuat  dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD NRI 1945’), mengandung makna baik secara klasik maupun modern sebagai suatu asas yang mewajibkan kepada setiap penyelenggara negara selalu menjalankan kekuasaan dan kewenangannya  berdasarkan  hukum.  Namun  demikian,  asas  negara hukum  tersebut  tidak  dapat  berjalan  dengan  sendirinya,  oleh  karena hukum  itu sendiri  membutuhkan  institusi  untuk  menjalankan  apa  yang telah diamanatkan oleh hukum, maka melalui konsep kedaulatan rakyat muncullah  asas  demokrasi  yang  memunculkan  pemisahan  kekuasaan atau  pembagian  kekuasaan  berdasarkan  konstitusi,  sebagaimana diinginkan oleh ajaran klasik dari John Locke dan Monstequieu.
Asas  negara  hukum  dan  asas  demokrasi  merupakan  asas dwitunggal  kenegaraan  yang  seiringnya  waktu  pada  masa  kini  lebih dikenal  dengan  istilah  asas  negara  hukum  yang  demokratis konstitusional.  Penggunaan  asas  negara  hukum  yang  demokratis konstitusional  tersebut,  pada  setiap  negara  memiliki  wujud  dan  bentuk serta  tujuan  yang  berbeda-beda,  oleh  karena  dipengaruhi  falsafah masing-masing bangsa.
Bentuk,  wujud  dan  tujuan  asas  negara  hukum  yang  dianut  oleh Indonesia,  sebagaimana  termuat  dalam  Alinea  IV  Pembukaan  UUD  NRI 1945 yang menegaskan sebagai berikut:
“Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu pemerintah  negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  negara Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  negara Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/  Perwakilan,  serta  dengan  Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Berdasarkan  landasan  filosofis  tersebut,  maka  sebagai  suatu negara  hukum,  selain  mengikuti  bentuk  dasar  dari  rechtsstaat  pada keluarga  hukum  civil  law,  mengacu  pula  kepada  falsafah  pandangan hidup bangsa (philosophie grondslag) yaitu Pancasila.
Dalam  suatu  negara  hukum,  mengharuskan  adanya  pengakuan normatif  dan  empirik  terhadap  prinsip  supremasi  hukum,  yaitu  bahwa semua  masalah  diselesaikan  dengan  hukum  sebagai  pedoman  tertinggi dan segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, maupun  kehidupan  bermasyarakat  harus  didasarkan  kepada  hukum. Artinya,  segala  tindakan  harus  didasarkan  atas  peraturan  perundang- undangan  yang  sah  dan  tertulis.  Peraturan  perundang-undangan
tersebut  harus  ada  dan  berlaku  terlebih  dahulu  atau  mendahului perbuatan  yang  dilakukan. 1 Dengan  demikian,  konsep  Negara  Hukum pada  intinya  adalah  suatu  konsep/asas-asas  tentang  pengaturan terhadap  pembatasan-pembatasan  terhadap  Penyelenggara  Negara dalam  melakukan  pengaturan  terhadap  warganegaranya.  Pembatasan- pembatasan  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  yang  dalam ranah  hukum  pidana  dikenal  dengan  Asas  Legalitas.    Asas  Legalitas memiliki  dua  aspek  pemaknaan  yaitu  (a)  sebagai  pembatasan  terhadap kekuasaan    pejabat  negara  yang  merupakan  perlindungan  hukum terhadap  hak  asasi  masyarakat  dan  (b)  sekaligus  merupakan  dasar hukum baginya untuk menyelenggarakan fungsi kenegaraannya.
Secara  garis  besar  fungsi  kenegaraan  terdiri  atas  2  (dua)  jenis fungsi negara yaitu fungsi menentukan kebijaksanaan negara dan fungsi melaksanakan  kebijaksanaan  yang  telah  ditentukan.  Kebijaksanaan negara  yang  telah  dipilih/ditentukan  dan  dirumuskan  dalam  produk hukum, dalam pelaksanaannyakita dihadapkan dengan lembaga-lembaga pembentuk  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  lembaga  yang berwenang untuk mengadakan pembatasan-pembatasan tersebut. 2
Pembatasan-pembatasan  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari dilekatkannya  kekuasaan  bagi  organ-organ  pemerintahan  dalam penyelenggaraan  negara,  khususnya  dalam  melaksanakan  fungsi pemerintahan  dimana  salah  satunya  adalah  fungsi  penegakan  hukum dalam  ranah  pidana.  Salah  satu  bentuk  pembatasan  tersebut  adalah berkaitan  dengan  pembagian  kekuasaan  sebagai  konsekuensi  dari  asas negara hukum.
Menurut  FJ.  Stahl  bahwa  suatu  negara  hukum  (rechtsstaat) memiliki  4  (empat)  unsur  yaitu  berdasarkan  hak-hak  asasi;  untuk melindungi  hak-hak  asasi  tersebut  dengan  baik,maka  harus  ada
1 Rachmat  Trijono,  Dasar-Dasar  Ilmu  Pengetahuan  Perundang-Undangan,  Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014, hlm. 45.
2 Padmo  Wahyono,  Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 37.
pemisahan  kekuasaan  (trias  politica);  penyelenggaraan  negara  harus berdasarkan  undang-undang/Hukum;  dan  apabila  dalam  perlindungan hak  asasi  dengan  berdasarkan  undang-undang  masih  ada  pelanggaran hak asasi maka perlu ada peradilan administrasi. 3
Konsep  atau  gagasan  negara  hukum  yang  dikemukakan  oleh  FJ. Stahl  tersebut  dinamakan  sebagai  Negara  Hukum  Formil,  karena  lebih menekankan  pada  keberadaan  aspek  pemerintahan  yang  berdasarkan undang-undang.  Jika  kita  melihat  pengertian  dari  “rechtsstaat“  itu sendiri,  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Belanda  adalah “staatsvorm  die  het recht  air  hoogste  gezag  handhaafl”  yang  artinya,  bahwa  negara  hukum adalah sebuah bentuk negara (pemerintahan) yang menggunakan hukum sebagai kekuasaan pengatur yang tertinggi. 4
Pada  bidang  Hukum  dan  kekuasaan,  Soerjono  Soekanto menjelaskan  bahwa  di  dalam  konsep  Negara  Hukum  yang  ada memunculkan kekurangan-kekurangan, dimana hal tersebut dikarenakan  Negara  hanya  dipandang  sebagai  instrument  of  power semata,  maka  mulai  timbul  aliran-aliran  yang  menggangap  Negara sebagai agency of service. Sehingga muncullah konsep welfare state yang terutama memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektiva dan bahwa manusia bukanlah  semata-mata  merupakan  alat  kepentingan  kolektiva  akan tetapi juga untuk tujuan dirinya sendiri. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan ciri-ciri pokok dari welfare state adalah sebagai berikut: 5
1. Pemisahan  kekuasaan  berdasarkan  trias  politica  dipandang  tidak prinsipil  lagi.  Pertimbangan-pertimbangan  effisiensi  kerja  lebih penting  daripada  pertimbangan-pertimbangan  dari  sudut  politis,
3 Padmo  Wahyono,  Membudayakan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Jakarta:  Ind- HILL.co, 1991, hlm. 73
4 Agussurono,  Fiksi  Hukum  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013, hlm. 32.
5 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1983, hlm. 54-55.
sehingga  peranan  organ-organ  eksekutif  lebih  penting  daripada organ-organ legislative;
2. Peranan  negara  tidak  terbatas  pada  menjaga  keamanan  dan ketertiban  saja,  akan  tetapi  secara  aktif  berperanan  dalam penyelenggaraan  kepentingan  rakyat  di  bidang-bidang  social, ekonomi  dan  budaya,  sehingga  perencanaan  (planning)  merupakan alat yang penting dalam welfare state;
3. Welfare statemerupakan Negara Hukum Materiel yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
4. Dalam welfare state, hak milik tidak lagi dipandang sebagai hak yang mutlak,  akan  tetapi  akan  dipandang  mempunyai  fungsi  sosial,  yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
5. Adanya  kecenderungan  bahwa  peranan  Hukum  Publik  semakin penting  dan  semakin  mendesak  peranan  Hukum  Perdata.  Hal  ini disebabkan  karena  semakin  luasnya  peranan  Negara  dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.
Organ-organ  eksekutif  tersebut  memiliki  beban  tanggung  jawab dalam  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  --  penegakan  hukum  dalam ranah  hukum  pidana  --  adalah  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (untuk selanjutnya disebut “Kejaksaan”). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  (untuk  selanjutnya  disebut  “UU  No.  16/2004”) menegaskan  “Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”
Dalam  hal  pelaksanaan  kewenangan  menuntut  tersebut  patutlah dicermati  pada  Konsideran  Menimbang  huruf  b  UU  No.  16/2004  yang menegaskan  “bahwa  Kejaksaan  Republik  Indonesia  termasuk  salah  satu badan  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Maka,  perlu  pula  dicermati  Pasal  38  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang
Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (untuk selanjutnya  disebut  “UU  No.  48/2009”)  yang  menegaskan  “Fungsi  yang berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) meliputi:penuntutan;
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  Kejaksaan  dalam kaitannya  dengan  pelaksanan  fungsi  pemerintahan  tersebut  memiliki ketertundukan  kepada  kaidah-kaidah  yang  telah  ditetapkan  oleh Mahkamah  Agung  dalam  hal  fungsinya  dalam  peradilan  pidana.  Selain ketentuan  tersebut,  secara  spesifik  ketika  mengkaji  pelaksanaan  fungsi kejaksaan  dalam  hal  penuntutan  pada  perkara  pidana,  maka  Kejaksaan pula  diwajibkan  tunduk  kepada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut “Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  KUHAP”),  khususnya  pada  Pasal  2 KUHAP  yang  menegaskan  “Undang-undang  ini  berlaku  untuk melaksanakan  tata  cara  peradilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum pada  semua  tingkat  peradilan.”  Dan  pada  Pasal  3  KUHAP  yang menegaskan  “Peradilan  dilakukan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang ini.”
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  maka  Kejaksaan sebagai salah satu komponen dari Sistem Peradilan Pidana diwajib untuk tunduk  terhadap  asas-asas  peradilan  pidana,  dimana  pada  fokus penelitian  ini  adalah  terhadap  Asas  Peradilan  Cepat,  Sederhana  Dan Biaya Murah.
Menurut  R.  Soesilo  makna  dari  Hukum  Acara  Pidana  adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur mengenai: 6
1. Cara  bagaimana  harus  diambil  tindakan-tindakan  jikalau  ada sangkaan,  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana,  cara  bagaimana mencari  kebenaran-kebenaran  tentang  tindak  pidana  apakah  yang telah dilakukan;
6 R.  Soesilo,  Hukum  Acara  Pidana  (Prosedur  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum), Bogor: Politeia, 1982, hlm. 3.
2. Setelah  ternyata,  bahwa  ada  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu;
3. Cara  bagaimana  mengumpulkan  barang-barang  bukti,  memeriksa, menggeledah  badan  dan  tempat-tempat  lain  serta  menyita  barang- barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka;
4. Cara  bagaimana  pemeriksaan  dalam  sidang  pengadilan  terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan
5. Cara  bagaimana  putusan  penjatuhan  pidana  itu harus  dilaksanakan dan sebagainya.
Dengan  demikian,  salah  satu  terwujudnya  asas  tersebut  sangat berkaitan  erat  dengan  ketepatan  Kejaksaan  dalam,  bukan  hanya merumuskan  dakwaan  dan  tuntutan,  namun  pula  bergantung  kepada ketepatan dalam melaksanakan administrasi peradilan dan menentukan kompetensi  peradilan  yang  akan  memeriksa  dan  mengadili  suatu perkara pidana.
Penelitian  ini  diawali  dengan  titik  berdiri  internal  Peneliti terhadap suatu perkara pidana secara berlanjut yaitu pembunuhan dan pemerkosaan,  dimana  Tersangka  melakukan  perbuatan  pembunuhan terhadap korban (sdr Mat Diam) yang hendak kembali dari Teluk Kerang Pontian, Malaysia ke Kerinci Jambi (Indonesia). Korban tersebut dibunuh masih  dalam  ranah  hukum  Malaysia.  Terdakwa,  dalam  perjalanan menuju Karimun dan masih dalam ranah hukum Malaysia (ditengah laut) membuang  jasad  dari  korban  (Sdr  Mat  Diam).  Adapun  istri  korban, semenjak dari Teluk Kerang Pontian, Malaysia hingga sampai di Karimun telah mengalami pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman kekerasan menggunakan sebilah senjata tajam berupa parang. Diketahui  pula  bahwa  korban  pembunuhan  bukan  hanya  sekedar  Sdr Mat  Diam,  namun  terdapat  pula  korban-korban  lain  yang  hendak kembali  ke  Kerinci  Jambi  (Indonesia)  yaitu  Sdr  Supardi  dan  Sdr  Jazar, sehingga total korban adalah 3 (tiga) orang.
Pendeskripsian tersebut dapat dikaji melalui Putusan Pengadilan Negeri  Tanjung  Balai  Karimun  Nomor  147/Pid.B/2013/PN.TBK tertanggal  20  Februari  2014,  sedangkan  kejadian  perbuatan  pidana tersebut  terjadi  pada  2  Mei  2013.  Namun,  pada  pemeriksaan  dan persidangan  tersebut  yang  diperiksa  dan  diadili  hanyalah  perbuatan perkosaan  dengan  ancaman  kekerasannya  saja.  Sedangkan  perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dijadikan satu berkas atau  telah  dilakukan  pemisahan  penuntutan.  Bahkan  hingga  penelitian ini  dilaksanakan,  perbuatan  pembunuhan  yang  telah  dilakukan  masih belum dilakukan pendakwaan dan penuntutan.
Diskursus yang berkembang hingga melatarbelakangi pemisahan perkara  tersebut  adalah  penentuan  dari  locus  (tempat)  perkara  yang berimbas  kepada  penentuan  peradilan  umum  yang  memiliki kewenangan.  Hal  tersebut  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  86 KUHAP  yang  menegaskan  “Apabila  seorang  melakukan  tindak  pidana  di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  berwenang  mengadilinya.” Ketentuan  Pasal  86  KUHAP  tersebut  merupakan  hukum  formil  dari dianutnya  Asas  Personalitas  Aktif  dan  Asas  Personalitas  Pasif  (vide Penjelasan Pasal 86 KUHAP).
Penundaan  diperoses  secara  pidana  terhadap  dugaan pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  adalah  terkait  dengan permasalahan  jarang  tempuh  antara  Tanjung  Balai  Karimun  dengan Jakarta Pusat, yang berimbas kepada biaya perjalanan. Selain itu adanya kemungkinan gangguan keamanan terhadap proses perjalanan tersebut yang dapat saja berimbas kepada kaburnya si pelaku.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  Peneliti  mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:
“Apakah  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  melampaui  teks  otoritatif  pada Pasal 86 KUHAP?”

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian  yuridis normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  konseptual,  pendekatan undang-undang dan pendekatan filosofis.

## D. Analisis
Asas  negara  hukum  dalam  berbagai  literatur  tidak  bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara. Karena itu  Tahir  Azhary,  dalam  penelitiannya  sampai  pada  kesimpulan  bahwa istilah  negara  hukum  adalah  suatu  genus  begrip   yang  terdiri  dari  dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al Qur’an dan Sunnah yang  diistilahkannya  dengan  nomokrasi  Islam,  negara  hukum  menurut konsep  Eropa  kontinental  yang  disebut  rechtstaat,   menurut  konsep Anglo-Saxon menggunakan konsep rule of law, menurut konsep negara- negara  sosialis  menggunakan  konsep  socialist  legality  serta  konsep negara hukum Pancasila. Begitu juga Oemar Seno Adji menemukan tiga bentuk  negara  hukum  yaitu  rechtstaat  dan  rule  of  law,  socialist  legality dan  negara  hukum  Pancasila.  Menurut  Seno  Adji,  antara  rechtstaat  dan rule of law memiliki basis yang sama. Menurut Seno Adji, konsep rule of law  hanya  pengembangan  semata  dari  konsep  rechtstaats.  Sedangkan antara  konsep  rule  of  law  dengan  socialist  legality  mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, dimana rechtstaat dan rule  of  law  berkembang  di  negara  Inggris,  Eropa  kontinental,  dan Amerika  Serikat.  Sedangkan  socialist  legality  berkembang  di  negara- negara  komunis  dan  sosialis.  Namun  ketiga  konsep  itu  lahir  dari  akar yang  sama  yaitu   manusia  sebagai  titik  sentral  (antropocentric)  yang
menempatkan rasionalisme, humanisme, serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai. 7
Demikian  pula  dengan  Indonesia,  dimana  pada  awalnya,  bukan milik asli Indonesia, oleh karena menurut Satjipto Rahardjo, merupakan produk  yang  diadopsi  dari  luar  dan  dipaksakan  dan  melalui  proses transplantasi  berdasarkan  asas  konkordansi. 8 Namun  demikian,  konsep negara  hukum  versi  Indonesia  bukanlah  lahir,  sebagaimana  konsep negara  hukum  lainnya,  dari  reaksi  dari  kaum  liberalisme  terhadap penguasa  yang  absolut  dan  arbiter,  melainkan  berdasarkan  atas keinginan  bangsa  Indonesia  untuk  membina  kehidupan  negara  dan masyarakat yang lebih baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut cara-cara yang telah disepakati. 9 Menurut Peneliti, perbedaan- perbedaan  tersebut  dikarenakan  latar  belakang  sosial  budaya  yang berbeda-beda  pula.  Namun  demikian,  konsep  negara  hukum  Indonesia tidaklah  mungkin  terlepas  dari  pengaruhnya  terhadap  konsep-konsep yang telah ada terlebih dahulu.
Dalam  pandangan  Sudarta  Gautama  yang  menyamakan  istilah Negara  Hukum  dengan  rule  of  law.  Demikian  pula  dengan  pendapat Moch  Kusnardi  yang  menegaskan  bahwa  negara  hukum  sama  dengan rule  of  law. 10 Sedangkan  tokoh  hukum  Indonesia  yang  menggunakan istilah  rechsstaat  untuk  menggambarkan  Negara  Hukum  Indonesia adalah antara lain Djokosoetono dan M. Yamin. 11 Adapun menurut Otje Salman  dan  Anton  F.  Susanto,  pada  dasarnya  Negara  kita  sudah
7 Hamdan  Zoelva,  Negara  Hukum  Dalam  Perspektif  Pancasila,  Sumber: http://www.setneg.go.  id/index.php?option=com_content&task=view&id=3915 ,  diakses pada tanggal 7Agustus 2017.
8 Satjipto  Rahardjo,  Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyatnya,  Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. vii.
9 Bambang  Arumanadi  dan  Sunarto,  Konsepsi  Negara  Hukum  Menurut  UUD  1945, Semarang: IKIP Semarang Press, 1990, hlm. 106.
10 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum. Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 32.
menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan /  welfare state, sebagai mana  yang  terdapat  dalam  Pembukaan  UUD  1945  pada  alinea  ke empat. 12 Sedangkan  menurut  Sumrah  menjelaskan  bahwa  bagi Indonesia,  istilah  yang  kini  populer  itu  the  rule  of  law  tidak  lain  isinya dan  konsepsinya  daripada  rechtsstaat,  Etat  de  Droit,  Negara  atau pemerintah berdasarkan atas hukum. 13 Beberapa ahli hukum  Indonesia seperti  Oemar  Seno  Adji  dan  Padmo  Wahyono  berupaya  melahirkan konsep tersendiri tentang negara hukum khas Indonesia yang dia sebut dengan Negara Hukum Pancasila. 14
Terhadap  perbedaan  tersebut,  Padmo  Wahyono  menjelaskan bahwa  sejarah  kenegaraan    menunjukan  bahwa  pengisian  pengertian mengenai  negara  hukum  selalu  berkembang  sesuai  dengan  tingkat kecerdasan  suatu  bangsa.  Indonesia  ialah  negara  yang  berdasarkan hukum,  dengan  rumusan  rechtsstaat  sebagaimana  ditegaskan  oleh pembentuk  Undang-Undang  Dasar  (pra-amandemen,  Pen.),  dengan anggapan  bahwa  pola  yang  diambil  tidak  menyimpang  dari  pengertian Negara  Hukum  pada  umumnya  (genusbegrip),  disesuaikan  dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita. 15
Sedangkan  Philipus  M.  Hadjon  tidak  menyetujui  istilah  negara hukum disamakan dengan istilah rechtsstaat ataupun rule of law. Lebih- lebih  lagi  kalau  itu  dikaitkan  dengan  konsep  tentang  pengakuan  dan harkat  martabat  manusia.  Ia  juga  membedakan  Rule  of  Law  dan Rechtsstaat  berdasarkan  latar  belakang  dan  sistem  hukum  yang menopang  istilah  tersebut.  Konsep  Rechtsstaat  lahir  menentang absolutisme  sehingga  sifatnya  revolusioner.  Sebaliknya  konsep  Rule  of
12 Otje  Salman  S.  dan  Anton  F.  Susanto,  Teori  Hukum  (Mengingat,  Mengumpulkan, dan Membuka Kembali), Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 156-157.
13 Azhary, Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsur, Jakarta: UI-Press, 1995, hlm. 32-33.
14 Yance  Arizona,  Negara  Hukum  Bernurani:  Gagasan  Satjipto  Rahadjo  Tentang Negara  Hukum  Indonesia,  Kerja  Kerja  EPISTEMA  No.  04/2010,  Jakarta:  Epistema  Institute, 2010, hlm. 6.
15 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan ………. Loc.cit.
Law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi dan kriteria Rechtsstaat dan Rule of Law. Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa “konsep rechtsstaat” bertumpu atas dasar sistem hukum kontinental atau yang biasa disebut dengan Civil law, atau Modern Roman Law. Sedangkan konsep Rule of Law bertumpu pada sistem hukum common law. Karakter civil  law  adalah  “administratif”,  sedangkan  karakter  dari  sitem  hukum common law adalah “judicial”. Meskipun terdapat dualitas istilah negara hukum,  namun  kedua  istilah  di  atas  dapat  digunakan  dalam  makna negara  hukum.  Mengingat  keduanya  mempunyai  arah  yang  sama,  yaitu mencegah  kekuasaan  yang  absolut  dan  menjaga  serta  menjamin  hak asasi  manusia.  Perbedaan  dari  istilah  tersebut  hanyalah  terdapat  pada arti materiil atau isinya yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan  hidup  suatu  bangsa. 16 Pandangan  tersebut  yang melatarbelakangi pandangan Philipus M. Hadjon bahwa Indonesia tidak sama dengan rechtsstaat maupun dengan rule of law.
Azhary  berpandangan  bahwa  unsur-unsur  negara  hukum mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  sejarah  dan  perkembangan masyarakat  dari  suatu  bangsa.  Sejarah  dan  perkembangan  masyarakat setiap negara tidaklah sama, oleh karenanya pengertian dan unsur-unsur negara hukumnya pun berbeda pula. 17 Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo,  dalam  konteks  negara  hukum,  maka  penegakan  hukum mengatur  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Yang disebut  sebagai  keinginan-keinginan  hukum  di  sini  tidak  lain  adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan  hukum  itu.  Pembicaraan  mengenai  proses penegakan  hukum  ini  menjangkau  pula  sampai  kepada  pembuatan hukum.  Perumusan  pikiran  pembuat  undang-undang  (hukum)  yang
16 Philipus M.  Hadjon,  Perlindungan Hukum  bagi  Rakyat  di Indonesia, Jakarta: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.
17 Azhary, Op.cit., hlm. 1.
dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. 18
Secara  lebih  tegas  diutarakan  oleh  Padmo  Wahyono,  dimana paradigma  dunia  barat  yang  diawali  dari  anggapan  bahwa  manusia dilahirkan  bebas  dan  manusia-manusia  yang  bebas  ini  membentuk negara dengan suatu perjanjian bermasyarakat (social cotract). Sebelum ia membentuk negara maka ia telah memiliki hak-hak asasi, yang harus dilindungi  dan  menjadi  pembatas  daripada  negara  yang  dibentuknya. Cara  pandang  tersebut,  menurut  Padmo  Wahyono,  disebut individualistik  atau  asas  perseorangan.  Cara  pandangan  tersebut  tidak dianut  oleh  Indonesia  dalam  hidup  berkelompok,  baik  dalam  kerangka berbangsa,  bermasyarakat  maupun  dalam  bernegara.  Bangsa  Indonesia menganut  cara  pandanga  integralistik  sebagai  lawan  cara  pandangan individualistik.  Cara  pandangan  integralistik  Indonesia  tersebut  disebut sebagai asas kekeluargaan, yang memandang dalam hubungannya antara individu  dan  masyarakat,  maka  masyarakat  yang  diutamakan  namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. 19
Sedangkan Bernard Arief Sidharta menjelaskan melalui konsep Hukum Pancasila yang menghendaki adanya ketertiban dan keteraturan yang  bersuasana  ketenteraman  batin,  kesenangan  bergaul  di  antara sesamanya,  keramahan  dan  kesejahteraan  yang  memungkinkan terselenggaranya interaksi antar-manusia yang sejati. Karena itu, hukum yang  dijiwai  oleh  Pancasila  adalah  hukum  yang  berasaskan  semangat kerukunan.  Karena  itu  juga  hukum  secara  langsung  diarahkan  untuk mewujudkan  keadilan  sosial  yang  memberikan  kepada  masyarakat sebagai  kesatuan  dan  masing-masing  warga  masyarakat  kesejahteraan (material dan spiritual) yang merata dalam keseimbangan yang propor- sional.  Terpaut  pada  asas  kerukunan  adalah  asas  kepatutan.  Asas  ini juga adalah asas tentang cara menyelenggarakan hubungan antar-warga
18 Muchamad  Iksan,  Hukum  Perlindungan  Saksi,  Surakarta:  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 33.
19 Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum..........Op.cit., hlm. 15-16.
masyarakat yang di dalamnya para warga masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam kepantasan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial.  Juga  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  yang  sah  menurut hukum,  para  warga  masyarakat  diharapkan  untuk  memperhatikan kepantasan,  yakni  dari  para  warga  masyarakat  diharapkan  berperilaku sedemikian  rupa  hingga  tidak  merendahkan  martabatnya  sendiri  dan atau  orang  lain.  Sifat  lain  yang  memberikan  ciri  pada  Hukum  Pancasila adalah  asas  keselarasan.  Asas  ini  menghendaki  terselenggaranya harmoni  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Berdasarkan  asas  ini,  maka penyelesaian  masalah-masalah  konkret,  selain  harus  didasarkan  pada pertimbangan  kebenaran  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku,  juga harus  dapat  diakomodasikan  pada  proses-proses  kemasyarakatan sebagai  keseluruhan  yang  utuh  dengan  mempertimbangkan perasaan-perasaan  yang  sungguh-sungguh  hidup  dalam  masyarakat. Asas  kerukunan,  asas  kepatutan  dan  asas  keselarasan  sebagai ciri-ciri  khas  dari  Hukum  Pancasila  dapat  dicakup  dengan  satu  istilah, yakni  sifat  kekeluargaan.  Karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  Hukum Pancasila  adalah  hukum  bersemangat  kekeluargaan.  Semangat kekeluargaan  menunjuk  pada  sikap  yang  berdasarkannya  kepribadian setiap warga masyarakat diakui dan dilindungi oleh masyarakat. 20
Landasan  kefilsafatan  yang  membentuk  negara  hukum  Pancasila tersebut  yang  pada  akhirnya  merupakan  suatu  cara  pandang  atau paradigma dalam melakukan pengkajian terhadap Ilmu Hukum. Artinya, Pancasila  sebagai  suatu  ajaran  filsafat  memberikan  corak  tersendiri dalam Ilmu Hukum Indonesia. Dengan demikian, keseluruhan penalaran hukum  atau  argumentasi  yuridis  terhadap  fakta  konkret  hendaknya dikembalikan kepada Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila tersebut.
Bernard  Arief  Sidharta  yang  menjelaskan  bahwa  Ilmu  Hukum adalah  ilmu  praktikal  normologikal  yang  mempelajari  penerapan  dunia keharusan  (das  sollen)  ke  dalam  dunia  kenyataan  (das  sein),  yang
20 Bernard  Arief  Sidharta,  Filsafat  Hukum  Pancasila,  (Bahan  Ajar-unpublish), Bandung: FH-UNPAR, 2009, hlm. 9.
masalah  pokoknya  adalah  menentukan  apa  hukumnya  bagi  situasi konkret  tertentu.  Sehingga,  Ilmu  Hukum  mewujudkan  medan berkonvergensinya berbagai ilmu lain. Dalam berkiprahnya, Ilmu Hukum mencakup  atau  melibatkan  Sosiologi  Hukum,  Antropologi  Hukum, Sejarah Hukum  dan  Filsafat  Hukum  (Teori  Keadilan).  Maka,  pendidikan kemahiran  hukum  lewat  matakuliah  Logika,  Teori  Sistem,  Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik, Teori Argumentasi Yuridik dan Teori  Penemuan  Hukum,  beserta  pelatihannya  melalui  implementasi matakuliah  Pendidikan  dan  Latihan  Kemahiran  Hukum  dengan memberikan  landasan  kefilsafatan,  tujuan  dan  fungsi  hukum  melalui matakuliah  Filsafat  Pancasila,  Filsafat  Hukum,  Etika,  Etika  Profesi,  Hak Asasi Manusia, dan Ilmu Negara. 21
Hal  tersebut  tentunya  menjadi  suatu  permasalahan  tersendiri terhadap ranah aplikasi dari Ilmu Hukum ke  dalam praktek, khususnya Hukum  Pidana.  Walaupun  memang  Peneliti  tidak  memungkiri  atas adanya  kesamaan  objek  kajian  antara  Ilmu  Hukum  dengan  Praktek Hukum.  Praktisi  Hukum  seakan-akan  begitu  meyakini  bahwa  yang dipraktekkan  selama  ini  adalah  Ilmu  Hukum.  Padahal  apa  yang diterapkan dalam Praktek Hukum hanya Ilmu Hukum dalam arti sempit yaitu  Dogmatika  Hukum.  Sedangkan  dalam  arti  yang  luas,  menurut Widodo  Dwi  Putro,  bahwa  dalam  disiplin  ilmu  hukum,  sekurang- kurangnya  ada  tiga  tataran  disiplin  ilmu,  yaitu  Dogmatika  Hukum (rechtsdogmatiek),  Teori  Hukum,  dan  Filsafat  Hukum. 22 Dimana  Filsafat Hukum  mengkaji  hal-hal  yang  bersifat  sangat  abstrak  dan  salah  satu kajiannya adalah Teori Keadilan, dengan pendekatan spekulatif-evaluatif, sedangkan Teori Hukum memiliki tingkat abstraksinya berada di antara Ilmu Hukum  dan  Filsafat  Hukum  dan  dengan  pendekatan  ilmiah-positif teoretikal.  Adapun  Dogmatika  Hukum  (Ilmu  Hukum)  yang  memiliki
21 Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik  Yang  Responsif  Terhadap  Perubahan  Masyarakat,  Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2013, hlm. 107-109.
22 Widodo  Dwi  Putro,  Kritik  Terhadap  Paradigma  Positivisme  Hukum,  Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 4.
tingkat  abstraksinya  paling  kurang  dengan  pendekatan  normatif- evaluatif praktikal. 23
Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa pengakuan normatif dan  empirik  terhadap  prinsip  supremasi  hukum,  yaitu  berbasis  asas legalitas  sebagaimana  tertuang  dalam  peraturan  perundang- undanganhendaknya tidak merubah kegiatan penalaran hukum menjadi kegiatan  ilmiah  Ilmu  Sosial,  namun  Ilmu  Hukum  tetap  berpendirian sebagai  ilmu  normatif. 24 Dengan  demikian,  membangun  penalaran hukum  bagi  seorang  Jaksa  Penuntut  Umum  hendaknya  terlebih  dahulu bersumber  dari  sumber  hukum  formil  terlebih  dahulu,  yaitu  undang- undang, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin dan traktat/perjanjian.
Penalaran hukum atau argumentasi yuridis selain memliki fungsi dan  tujuan  untuk  meneguhkan  suatu  pendapat  ataupu  menolak  suatu pendapat,  apabila  dikaitkan  dengan  proses  penemuan  hukum,  maka memiliki  pula  fungsi  sebagai  keputusan.  Menurut  Bambang  Sutiyoso yang  menjelaskan  Penemuan  hukum  (rechtsvinding)  pada  dasarnya merupakan wilayah kerja hukum yang sangat luas cakupannya. Ia dapat dilakukan  oleh  orang  perorangan  (individu),  ilmuwan/peneliti  hukum, para  penegak  hukum  (hakim,  jaksa,  polisi  dan  pengacara/advokat), direktur perusahaan swasta dan BUMN/BUMD sekalipun. Namun dalam diskursus  penemuan  hukum,  lebih  banyak  dibicarakan  pada  upaya menemukan hukum oleh hakim, pembentuk Undang-undang dan peneliti hukum. 25 Demikian  pula  ditegaskan  oleh  Sudikno  Mertokusumo  yang menjelaskan  Penemuan  hukum  lazimnya  diartikan  sebagai  proses pembentukan  hukum  oleh  hakim  atau  petugas-petugas  hukum  lainnya
23 Bernard  Arief  Sidharta,  Disiplin  Hukum:  Tentang  Hubungan  Antara  Ilmu  Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (State of Art), bahan ajar unpublished, Bandung: FH UNPAR, 2009, hlm. 2.
24 Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Yang  Sistenatik  Yang  Responsif  Terhadap  Perubahan  Masyarakat,  Yogyakarta:  Genta Publishing, 2013, hlm. 76.
25 Bambang  Sutiyoso,  Metode  Penemuan  Hukum:  Upaya  Mewujudkan  Hukum  Yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta, UII Press, 2012, hlm. 65.
yang  diberi  tugas  melaksanakan  hukum  terhadap  peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. 26
Pendapat dari Bambang Sutiyoso lebih memiliki spektrum yang lebih luas daripada Sudikno Mertokusumo, namun keduanya mengakui bahwa  secara  umum  hakim-lah  yang  dipandang  sebagai  subyek  hukum yang  diberikan  kewenangan  melakukan  penemuan  hukum.  Pendapat tersebut  tidaklah  sepenuhnya  salah,  namun  pula  tidak  sepenuhnya benar.  Yang  membedakan  antara  penemuan  hukum  oleh  petugas- petugas  hukum  dengan  peneliti  hukum  adalah  sifat  kekuatan mengikatnya  dan  ketepatan  waktu.  Penemuan  hukum  yang  dilakukan oleh  petugas-petugas  hukum  (polisi-jaksa-hakim)  memiliki  kekuatan mengikat  sebagai  hukum  sehingga  terdapat  kewajiban  hukum  bagi siapapun  yang  terkena  keputusan  hukum  tersebut  dan  dibatasi  oleh waktu yang telah ditentukan dalam aturan-aturan hukum. Yang oleh J.A. Pontier disebut sebagai tindakan otoritas publik (tindakan pemerintah, overheidshandelen)  dan  merupakan  monopoli  otoritas  publik (overheidsmonopolie) sehingga
dapat memperoleh bantuan menggunakan kekerasan. 27 Maka, jelaslah kaitan antara penalaran hukum dengan  keputusan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  wujud  dari implementasi pelaksanaan kewenangannya.
Adapun  tehnis  pelaksanaan  penggunaan  sumber  hukum  formil tersebut,  maka  Peneliti  kembali  kepada  pandangan  dari  Bernard  Arief Sidharta  yang  menegaskan  kegiatan  ilmiah  Ilmu  Hukum  beranjak  dari pemaknaan  terhadap  Ilmu  Hukum  itu  sendiri,  yaitu  suatu  ilmu  yang menginventarisasi,  memaparkan  (artinya:  menginterpretasi  atau mengungkapkan),  mensistematisasi  dan  mengevaluasi  kaidah-kaidah hukum  positif  dan  keseluruhan  hukum  positif  (teks  otoritatif:  sumber hukum  formal)  yang  berlaku  dalam  suatu  masyarakat  atau  Negara
26 Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo,  Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 4.
27 J.A.  Pontier,  Rechtsvinding  (Penemuan  Hukum),  [Bernard  Arief  Sidharta-Pent.], Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, hlm. 8.
tertentu - dengan bersaranakan konsep-konsep, kategori-kategori, teori- teori,  klasifikasi-klasifikasi  dan  metode-metode  yang  dibentuk  dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut - yang terarah  untuk  mempersiapkan  upaya  menemukan  dan  menawarkan alternatif  penyelesaian  yuridik  terhadap  masalah  hukum  (mikro  dan makro)  yang  mungkin  terjadi  di  dalam  masyarakat  dengan  selalu mengacu pada positivitas, koherensi dan keadilan. 28
Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan penalaran hukum guna membangun argumentasi yang memiliki validitas hukum, adalah sebagai berikut:
1. Menginventarisasi;
2. Memaparkan (artinya: menginterpretasi atau mengungkapkan);
3. Mensistematisasi; dan
4. Mengevaluasi
Keempat  kegiatan  tersebut  diarahkan  kepada  kaidah-kaidah hukum  positif  dan  keseluruhan  hukum  positif  (teks  otoritatif:  sumber hukum  formal)  yang  berlaku  dalam  suatu  masyarakat  atau  Negara tertentu,  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yang  secara  khusus disepakati  oleh  para  ilmuwan  di  bidangnya  serta  melalui  kajian konseptual  dan  kajian  teoretis  yang  sesuai.  Kegiatan  Ilmu  Hukum tersebut  merupakan  upaya  yang  bertujuan  menemukan  dan menawarkan  alternatif  penyelesaian  yuridik  terhadap  masalah  hukum dengan berlandaskan kepada 3 (tiga) acuan dasar, yakni hukum sebagai putusan  yang  memiliki  otoritas  (positivitas),  hukum  sebagai  tatanan (koherensi),  dan  hukum  sebagai  keadilan  (justice), 29 yang  dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Positivitas,  maka  demi  terjaminnya  kepastian  hukum  dan prediktabilitas,  maka  proses  legal  reasoning  harus  selalu
28 Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia..........Op.cit., hlm. 30.
29 Sulistyowati  &  Shidarta  (Ed.),  Metode  Penelitian  Hukum.  Konselasi  dan  Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoensia, 2013, hlm. 142-149.
berdasarkan dan dalam kerangka tata hukum yang berlaku. Namun demikian,  kepastian  hukum  tersebut  hendaknya  tidak  terpaku  atau tidak  secara  ketat  mengacu  kepada  konsteks  pemahaman  dari Montesquieu,  bahwa  tugas  Hakim  dalam  konteks  hukum  pidana hanyalah  “qui  prononce  les  paroles  de  la  loi”  (corong  undang- undang).  Ataupun  mengacu  kepada  pendapat  John  Austin,  bahwa hukum  adalah  perintah  dari  pengusa,  dalam  arti  perintah  mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Karena  legal  reasoning  dan  menetapkan  hukum  dalam  positivitas, hendaknya  harus  bertumpu  atau  menautkan  diri  pada  apa  yang sudah  ada  dan  terbentuk  dalam  sejarah  dan  menjalani  proses menyejarah.  Dimana  sebagai  suatu  tata  hukum  terdiri  dari seperangkat  komplesitas  dari  aturan-aturan  hukum  (perundang- undangan dan hukum kebiasaan), yurisprudensi (penyelesaian yang diakui), dan doktrin (ajaran-ajaran yang berpengaruh). Hal tersebut dikarenakan,  dalam  dinamika  kesejarahannya,  sebagai  suatu “rancangan pengaturan” memerlukan interpretasi secara kontekstual dalam implementasinya, penekanan lebih terfokus pada ratio  dari  undang-undang  yang  bersangkutan  pada  kepentingan- kepentingan kemasyarakatan atau pada apa yang menjadi persoalan dalam  undang-undang  terkait,  yang  akan  memunculkan  kaidah hukumnya  bagi  situasi  konkret.  Jika  dicermati  proses  perubahan- perubahan dari suatu undang-undang, maka sebenarnya merupakan suatu  upaya  untuk  mencoba  menyelaraskan  antara  aturan  positif dengan semangat jiwa bangsa, yang selama ini dalam tataran praktis sangat merugikan masyarakat awam terhadap hukum. Ketimpangan antara  das  sollen  dan  das  sein  tersebut  lebih  banyak  disebabkan karena  ketidaksesuaian  nilai  dan  norma  yang  terkandung  di  dalam hukum  positif. 30 Oleh  karena  itu,  penggalian  nilai-nilai  yang  ada
30 Uraian  tersebut  tentunya  mengingatkan  kepada  kita  terhadap  ungkapan  yang disampaikan  oleh  Bagir  Manan  dimana  Bagir  Mananyangmenjelaskan  bahwa  setiap peraturan  perundang-undangan  memiliki  cacat  bawaan  (natural  defect)  dan  cacat  buatan
dalam  bangsa  Indonesia  dalam  usaha  pembaharuan  hukum  di Indonesia harus dilakukan agar hukum Indonesia masa depan sesuai dengan  sosio-politik,  sosio-filosofik,  dan  nilai-nilai  sosio-kultural masyarakat Indonesia. 31
2. Koherensi. Agar dapat dipatuhi dan diterapkan sedemikian sehingga tujuan pembentukannya dapat terwujud, maka dalam tata hukum itu tidak boleh ada inskonsistensi dan kontradiksi internal.Pembangunan  materi  hukum  (legal  substance)  atau peraturan  perundnag-undangan  di  Indonesia  hingga  kini  terus berlangsung  karena  peraturan  perundang-undangan  merupakan salah  satu  sendi  utama  dari  sistem  hukum  nasional.  Namun demikian,  masih  saja  ditemukan  peraturan  perundang-undangan yang  bermasalah,  baik  substansi,  proses  dan  prosedur,  maupun aspek  legal  drafting-nya.  Paling  tidak  ada  tiga  permasalahan  utama di bidang ini, yaitu: 32
a. Tumpang  tindih  dan  inskonsistensi  peraturan  perundang- undangan;
b. Perumusan  peraturan  perundang-undangan  yang  kurang  jelas; dan
c. Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya.
Menurut  Kusnu  Goesniadhie  S,  bahwa  yang  dimaksud  dengan Sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  adalah  penyelarasan
(artificial  defect),  dimana  hal  tersebut  merupakan  suatu  konsekuensi  dari    bentuk  hukum tertulis  (written  law)  yang  mengakibatkan  peraturan  tersebut  memiliki  jangkauan  yang terbatas—sekedar  opname  moment  dari  unsur-unsur  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya  dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali “out of date” bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan dipercepat.
31 Marcus  Priyo  Gunarto,  Asas  Keseimbangan  Dalam  Konsep  Rancangan  Undang- Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Vol.  24,  Nomor  1, Februari 2012, hlm. 86.
32 Achmad  M.  Ramli,  Koordinasi  dan  Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan, Makalah  dipresentasikan  pada  Semiloka  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  2008, diselenggarakan  oleh  Dewan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Nasional,  di  Hotel Bumikarsa, Jakarta, tanggal 11-13 Maret 2008, hlm. 1.
dan  penyelerasian  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ada  dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari  kegiatan  sinkronisasi  adalah  agar  substansi  yang  diatur  dalam produk  perundang-undangan  tidak  tumpang  tindih,  saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya  maka  semakin  detail  dan  operasional  materi muatannya.  Sinkronisasi  vertikal  dan  horisontal  menelaah  sampai sejauh  mana  hukum  positif  tertulis  yang  berlaku  bagi  suatu  bidang yang sama itu sinkron. 33
3. Keadilan.  Hukum  dimaksud  untuk  mewujudkan  pengaturan  hukum antar  manusia  yang  tepat,  artinya  yang  dapat  diterima  dan akseptabel  oleh  para  pihak  dan  juga  oleh  masyarakat.  Artinya, putusan  hukum  itu  harus  akseptabel  dalam  perspektif  keyakinan- keyakinan kemasyarakatan kontemporer yang mencakup keyakinan keagamaan,  pandangan  hidup,  nilai-nilai  kultural  pada  umumnya dan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan.
Bertitik tolak dengan situasi dan kondisi bahwa di dalam praktik selalu diketemukan ada suatu peristiwa hukum yang belum ada hukum atau perundang-undangan yang mengaturnya atau meskipun ada hukum dan undang-undangnya tetapi tidak lengkap atau tidak jelas, maka untuk memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat  dalam  mewujudkan keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan, 34 maka  untuk  kondisi peraturan  perundang-undangan  yang  kurang  lengkap  dan  kurang  jelas tersebut  hukumnya  dapat  diterapkan  terhadap  peristiwanya.  Dengan demikian,  pada  intinya  semua  peristiwa  hukum  membutuhkan  metode
33 Kusnu Goesniadhie S., Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan, Surabaya: PT. Temprina Media Grafika 2006, hlm. 23-24.
34 Esensi dari ketiga hal ini merupakan wujud dari tujuan hukum (modern) seperti yang diketemukakan oleh Gustav Radbruch dan juga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy  Bentham  yang  ketiganya  harus  muncul  dalam  tatanan  yang  proporsional  dalam pelaksanaan  hukum  dalam  masyarakat.  Untuk  hal  ini  lihat:  Achmad  Ali,  Menguak  Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm 62-63.
penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan suatu putusan hakim yang mencerminkan aspek kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweckmasigkeit) 35 di dalamnya. 36
Namun  demikian,  sejak  hukum  memasuki  era  aturan  tertulis, maka  berlakulah  adagium  “het  recht  hink  achter  de  feiten  aan”  (hukum selalu tertatih-tatih mengejar perubahan zaman). Sehingga, hukum selalu dimaknai sebagai suatu sistem logika tertutup (closed logical system) dan bersifat  mekanistik-linier,  legalistik-leksikal  dan  positivis-fomalitas belaka. Sehingga, ketika undang undang sebagai salah satu jenis produk hukum  sering  tak  mampu  mengikuti  laju  dan  dinamika  kehidupan masyarakat. Undang undang adalah moment opname, momentum realitas yang tertangkap saat itu. 37
Sehinnga,  terjadi  rasionalitas  dalam  menguasai  masyarakat menjadikan  kehidupan  sosial  sebagai  sesuatu  yang  terstruktur  dan distrukturkan. Sesuatu yang otentik, orisinil dan alami berubah menjadi sesuatu  yang  dirumuskan  kembali  secara  rasional,  baik  secara substansial  maupun  prosedural.  Maka  masyarakat  yang  alamipun berubah  menjadi  masyarakat  yang  dikonstruksikan  secara  sengaja. Rasionalisasi,  formalisasi  serta  birokratisasi  hukum  memberi  pukulan amat mematikan terhadap hukum pra-modern yang lebih berciri sosial- otentik dan alami itu. Proses yang terjadi bukan proses kemanusiaan tapi proses  hukum.  Hegemoni  suatu  tipe  hukum  baru  yaitu  tipe  hukum berbasis Negara (state based) telah meminggirkan institusi, pelaku serta proses  di  luar  tipe  hukum  yang  dominan.  Masalah dalam hukum  sudah
35 Bambang Sutiyoso, Op.cit., hlm. 28
36 Ketiga  unsur  tujuan  hukum  di  atas,  seharunya  mendapat  perhatian  secara proporsional,  seimbang.  Namun  di  dalam  praktik  tidak  selalu  mudah  mengusahakannya ketiga  dimunculkan  secara  seimbang.  Lihat:  Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo,  Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 2
37 Andi  Imran  Putra,  Peran  Prolegnas  Dalam  Perencanaan  Pembentukan  Hukum Nasional  Berdasarkan  UUD  1945  (Pasca  Amandemen),  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional (BPHN), 2008, hlm. 1.
bergeser  secara  substansial  dari  masalah  kebenaran  dan  keadilan menjadi keabsahan berbentuk prosedur. 38
Untuk mempersiapkan proses legal reasoning (penalaran hukum) tersebut  guna  mencapai  putusan  hukum  (proposisi  hukum)  secara rasional  bertanggung  jawab,  maka  kegiatan  ilmiah  Ilmu  Hukum mencakup  interpretasi  dan  sistematisasi  aturan-aturan  hukum. Mensistematisasi  hukum  berarti  menampilkan  ke  permukaan  serta menumbuh-kembangkan  sistem  hukum  yang  (sudah)  ada  di  dalam kesadaran  hukum  masyarakat  atau  membangun  sebuah  sistem  hukum berdasarkan  apa  yang  sudah  ada.  Mensistematisasi  juga  berarti  bahwa setiap  kali  hasil  interpretasi  terhadap  aturan  hukum  ditempatkan (diintegrasikan) ke dalam sistem hukum yang sudah ada.
Pancasila,  sebagai  satu-satunya  paradigma  yang  diakui  secara filosofis dan yuridis normatif, merupakan cara pandang dalam mengkaji permasalahan hukum pada Sistem Peradilan Pidana. Dalam hal ini, maka suatu  penalaran  hukum  hendaknya  beranjak  dari  pemahaman  bahwa titik  tolak  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  adalah  keyakinan  bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya; individu dan  kesatuan  pergaulan  hidupnya  (masyarakat)  merupakan  suatu kedwitunggalan.  Jadi  kebersamaan  dengan  sesamanya  atau  pergaulan hidup  itu  adalah  unsur  hakiki  dalam  eksistensi  manusia.  Unsur  raga, rasa,  dan  rasio  bersama-sama  mewujudkan  aspek  individualisme  dari manusia,  dan  unsur  rukun  mewujudkan  aspek  sosialitas  dari  manusia; aspek  individualisme  dan  aspek  sosialitas  tersebut  merupakan  suatu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  yang  satu  dari  yang  lainnya. 39
Sehingga,  dalam  membangun  argumentasi  hukum,  tidak  dapat  hanya terpaku  kepada  aspek  positivisme  semata,  namun  hendaknya  pula
38 Satjipto Rahardjo, Kemanusiaan, Hukum dan Teknokrasi, Semarang: UNDIP, 2005, hlm. 5-6.
39 Bernard Arief  Sidharta,  Refleksi Tentang Struktur  Ilmu  Hukum Sebuah  Penelitian Tentang  Fundasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  Sebagai  Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 173-174.
mengakomodir  aspek  sosiologis  sebagai  fakta  kemasyarakatan  yang terjadi saat ini.
Hal tersebut tentunya sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Hans-Georg  Gadamer  dalam  Teori  Hermeneutika  Hukumnya  bahwa permasalahan dalam Ilmu Hukum sebagai bagian dari
geisteswissenschaften  (Ilmu  Kemanusiaan)  tidak  dapat  berjalan  sendiri namun harus dipertemukan dengan Ilmu Sosial lainnya.
Berkaitan dengan penggunaan Hermeneutika dalam Ilmu Hukum, maka  tidaklah  mungkin  terlepas  dari  perbedaan  sudut  pandang  dan perkembangannya.  Dimana  pada  permulaan  karya  Schleiermacher, Hermeneutika  dikembangkan  sebagai  metode  atau  seni  untuk menafsirkan  dalam  upaya  memahami  naskah  (teks)  kuno.  Kemudian beranjak  dari  karya  Schleiermacher  tersebut,  Willhelm  Dilthey mengembangkan dan menggunakan Hermeneutika sebagai metode untuk Ilmu-Ilmu  Manusia,  khususnya  Ilmu  Sejarah.  Dan  oleh  Hans-Georg Gadamer  melalui  karyanya  “warheit  und  methode”,  mengembangkan Hermeneutika  sebagai  landasan  kefilsafatan  Ilmu-Ilmu  Manusia (geisteswissenchaften).  Dalam  karyanya  tersebut,  Hans-Georg  Gadamer turut  pula  memaparkan  mengenai  Ilmu  Hukum  Dogmatik  atau Hermeneutika  Yuridis  sebagai  salah  satu  eksemplar  cara  kerja Hermeneutika. 40 Dalam  pandangan  Satjipto  Rahardjo,  hermeneutika merupakan  sebuah  metode  yang  dipakai  untuk  mencari  kebenaran. Hermeneutika  diyakini  sebagai  filsafat  praktis  yang  menyandarkan  diri pada  eksistensi  teks  yang  bersifat  empiris.  Di  lain  sisi,  hermeneutika memperlakukan  teks  ini  dengan  cara  dialektis  hingga  mencapai pemahaman  (to  understanding  the  dialogue  of  the  interpreter  with  the next). 41 Dengan  demikian,  hermeneutika  tidak  hanya  berkutat  pada dimensi  menafsir  suatu  teks,  tetapi  juga  lebih  dari  itu,
40 Ibid., hlm. 95.
hermeneutikaberkenaan  dengan  kegiatan  konstruksi  atau  membangun teks tertentu yang bermakna. 42
Sejalan  dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh  Hans-Georg Gadamer tersebut, Bernard Arief Sidharta dalam membangun kegiatan ilmu  hukum  menjelaskan  pula  ketidakterlepasannya  dari  Ilmu  Sosial, yang dibangun melalui kegiatan sistematisasi eksternal. Menurut Azizah, bahwa  sistematisasi  eksternal  tersebut  dengan  menerapkan  metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (futurology). 43
Kegiatan  sistematisasi  eksternal  material  hukum  merupakan pintu masuk bagi pendekatan dekskriptif-nomologis 44 dan masukan ilmu- ilmu  sosial  (khususnya  ekonomi,  sosiologi,  antropologi,  sejarah,  ilmu politik),  etika  dan  pendekatan  antisipatif  ke  depan  (futurologi). Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dipandang  dari  sudut  ilmu  hukum merupakan  “ingredients”  yang  harus  diolah  menjadi  “adonan”  bagi  dan dalam pengembangan  ilmu hukum  untuk  memproduk  proposisi  juridis. Dengan melaksanakan fungsi sistematisasi eksternal, maka pengembangan  ilmu  hukum  sudah  dilakukan  dengan  mengacu  pada strategi  ilmu  sosial  yang  akan  memungkinkan  ilmu  hukum  menjadi hidup  dan  relevan  terhadap  dinamika  kehidupan  bermasyarakat  dan berNegara.  Namun,  pengolahan  akhir  sebagai  masukan  tersebut  tetap hanya  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  normatif (doktrinal)  yang  mengacu  pada  nilai  dan  kaidah.  Bagaimanapun  ilmu hukum  dalam  pengembanannya  selalu  harus  mengacu  atau  berintikan
42 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm.
1.
43 Azizah,  Asas  Keseimbangan  Dalam  Hukum  Persaingan  Usaha:  Pemaknaan  dan Pemfungsian Asas Keseimbangan Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Perjanjian  Penetapan  Harga  Berdasarkan  Pendekatan  Struktur  Pasar,  Ringkasan  Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013, hlm. 17.
44 Ilmu praktis nomologis berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi (menautkan tanggungjawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang  seharusnya  menjadi  kewajiban  subyek  tertentu  dalam  situasi  konkret,  namun  dalam kenyataannya apa yang seharusnya terjadi itu niscaya dengan sendirinya terjadi.
rasionalitas  nilai  dan  rasionalisasi  berkaidah  tanpa  mengabaikan rasionalitas-efisiensi dan rasionalitas kewajaran. 45
Berkaitan  dengan  makna  dari  hermeneutika  hukum  oleh  Hans- Georg  Gadamer  tersebut  di  atas,  maka  Bernard  Arief  Sidharta menjelaskan dengan melaksanakan fungsi sistematisasi-eksternal, maka pengembanan  Ilmu  Hukum  sudah  dijalankan  dengan  mengacu  kepada Strategi Ilmu Sosial yang memungkinkan Ilmu Hukum itu menjadi hidup dan  relevan  terhadap  dinamika  kehidupan  bermasyarakat  dan berNegara,  namun  pengolahan  akhir  berbagai  masukan  ini  tetap  hanya dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  normatif  yang  mengacu pada  nilai  dan  kaidah.  Bagaimanapun,  Ilmu  Hukum  dalam pengembanannya selalu harus mengacu dan berintikan rasionalitas-nilai dan rasionalitas-berkaidah tanpa mengabaikan rasionalitas-efesiensi dan rasionalitas-kewajaran. Dapat dikatakan sesungguhnya dalam pengembanan  Ilmu  Hukum  itu  sekaligus  mengakomodasikan  ke  dalam dirinya Psikologi Hukum, Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum  dan  Teori  Keadilan.  Dengan  demikian,  pengkajian  terhadap permasalahan hukum (mikro dan makro), dengan pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial  sebagai  pelengkap  dari  kegiatan  ilmiah  Ilmu  Hukum,  hendaknya tidak  merubah  kegiatan  tersebuat  menjadi  kegiatan  ilmiah  Ilmu  Sosial, dengan tetap berpendirian Ilmu Hukum sebagai ilmu normatif. 46
Sehingga  tak  salah  jika  kiranya  Satjipto  Rahardjo  melalui Paradigma  Hukum  Progresifnya  menyampaikan  kritikannya  terhadap aliran  positivisme,  yang  masih  sangat  mendominasi,  dimana  Satjipto Raharjo menegaskan pendapatnya sebagai berikut: 47
“Bahwa  positivisme  hukum  telah  gagal  untuk  menyajikan gambar  hukum  yang  lebih  benar.  Hal  ini  dibuktikan  dengan kemunculan  dari  berbagai  disiplin  yang  menginsyaratkan,
45 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur.........Op.cit., hlm. 193-194.
46 Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia.........Op.cit., hlm. 76.
47 Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hlm. 91.
bahwa  objek  studi  hukum  itu  tidaklah  sesempit  seperti  yang dipahami oleh para ilmuan hukum di abad ke-19.”
Terhadap  hegemoni  Paradigma  Positivisme  Hukum  dalam memahami  dan  menerapkan  suatu  undang-undang,  Satjipto  Rahardjo menjelaskan,  terkait  dengan  hal  tersebut,  menegaskan  bahwa  tatkala hukum  dalam  pengejawatahannya  dianggap  sebagai  teks,  maka  bahasa lah yang mengambil peranan dalam menentukan makna. Sehingga yang terjadi  adalah  permainan  bahasa  (language  game).  Yang  berakibat hilangnya  essensi  dari  gagasan  utuh  mengenai  hukum  itu  sendiri. Penggunaan  metode  penafsiran  gramatikal  secara  kaku  akan menimbulkan  persoalan  yang  sangat  mendasar,  yaitu  hilangnya  tujuan hukum - keadilan. 48
Dengan  demikian,  berkaitan  dengan  keragu-raguan  dalam melakukan  fungsi  dari  penuntutan,  oleh  karena  terbenturnya  Pasal  86 KUHAP dengan fakta-fakta konkret yang dapat diprediksi secara rasional. Maka,  ketidakmampuan  Pasal  86  KUHAP  dalam  mewujudkan  keadilan bagi  korban  dan  masyarakat  umum  tidaklah  dapat  tersandera  secara begitu saja. Memang patut dimaklumi, bahwa tindakan melampaui Pasal 86 KUHAP tersebut akan terbentur dengan pengajuan eksepsi komptensi oleh  Kuasa  Hukum.  Sehingga,  pada  upaya  melampaui  teks  otoritatif harus dapat ditangkap maknanya secara utuh dan keseluruhan.
Logika  hukum  yang  dapat  dikonstruksikan  adalah  kemuncullan asas  negara  hukum  kesejahteraan  (welfare  state)  yang  merupakan genusbegrip  dari  Negara  Hukum  Pancasila  jelas  memberikan  instrumen hukum kepada setiap pejabat publik berupa asas diskresi. Dalam hal ini, penggunaan  diskresi  tersebut  bukanlah  untuk  digunakan  pada  seluruh kasus,  namun  hanya  terhadap  kasus  yang  sejenis.  Kemuncullan  asas diskresi  tersebut  jelas  dikarenakan  adanya  keterbatasan  asas  legalitas dalam menjangkau fakta konkret dan ketersanderaan atas teks otoritatif yang berbentuk tertulis dan bersifat kaku.
Pada  sisi  lain,  kemampanan  Ilmu  Hukum  juga  dituntut  untuk dimiliki  oleh  hakim-hakim  dalam  mencermati  perkara  secara  utuh  dan keseluruhan.  Hakim  harus  dapat  menilai  ketidakadilan  yang  bersifat ekstrim  sebagai  akibat  prosedur  peradilan  yang  rasionalitas-kewajaran dan rasionalitas-efektifitasnya patut kembali dipertanyakan.
Sebagaimana amanah Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009, sikap positivistik hendaknya memperoleh asupan baru dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam  masyarakat.  Sehingga,  hakim  dapat  saja  mengabaikan  eksepsi kompetensi  yang  diajukan,  sepanjang  terdapat  hal-hal  yang  dapat dikonstruksikan sebagai kebuntuan hukum dalam menjangkau keadilan substantif dalam proses peradilan pidana.

## E. Simpulan
Berdasarkan  hal  tersebut  hal  tersebut  di  atas,  maka  suatu  rasio prosedural  tidak  dapat  berlaku  secara  absolut  dan  ditentukan  secara sepihak.  Oleh  karena,  apabila  basis  penalaran  hukum  dari  peradilan adalah  pencapaian  dari  keadilan  itu  sendiri,  maka  suatu  prosedural harus  dihasilkan  dari  kesepakatan  para  pihak  berdasarkan  konstruksi paradigma  Ilmu  Hukum  yang  dianut  oleh  suatu  bangsa/negara. Pemaksaan kehendak terpenuhinya prosedural secara rigorous tersebut justru  akan  memunculkan  dampak  terabaikannya  keadilan  bagi  pihak lain.
Permisalannya adalah ketika Pasal 86 KUHAP dipaksakan secara ketat  untuk  diterapkan,  sedangkan  melalui  perhitungan  yuridis  dan sosial  keamanan  dengan  memperhatikan  kondisi  geografis  justru  akan membahayakan,  maka  akan  memunculkan  akibat  hilangnya  keadilan bagi  korban  dan  masyarakat  dikarenakan  lepasnya  terdakwa  dalam perjalanan.
Sehingga,  proses  peradilan  pidana  dalam  mencapai  keadilan tersebut, setiap penegak hukum hendaknya tidak hanya didasarkan dari pemahaman  awal  (pra-pemahaman)  dari  Pasal  86  KUHAP  semata, namun,  harus  membuka  dan  menerima  keseluruhan  horison  atau
cakrawala  pandang  peristiwa  hukum  dan  fakta  konkret  yang  terjadi. Bahkan  perluasan  cakrawala  pandang  tersebut  hendaknya  menyentuh secara futuristik terhadap kemungkinan-kemungkinan yang rasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
Achmad  M.  Ramli,  Koordinasi  dan  Harmonisasi  Peraturan  Perundang- undangan,  Makalah  dipresentasikan  pada  Semiloka  Keselamatan dan  Kesehatan  Kerja  2008,  diselenggarakan  oleh  Dewan Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Nasional,  di  Hotel  Bumikarsa, Jakarta, tanggal 11-13 Maret 2008.
Agussurono,  Fiksi  Hukum  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013.
Andi Imran Putra, Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional  Berdasarkan  UUD  1945  (Pasca  Amandemen),  Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2008.
Azhary,  Negara  Hukum  Indonesia.  Analisis  Yuridis  Normatif  Tentang  Unsur-
Unsur, Jakarta: UI-Press, 1995.
Azizah, Asas Keseimbangan Dalam Hukum Persaingan Usaha: Pemaknaan dan
Pemfungsian Asas Keseimbangan Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan  Usaha  tentang  Perjanjian  Penetapan  Harga Berdasarkan  Pendekatan  Struktur  Pasar,  Ringkasan  Disertasi, Program  Studi  Doktor  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas Sriwijaya, 2013.
Bambang  Arumanadi  dan  Sunarto,  Konsepsi  Negara  Hukum  Menurut  UUD 1945, Semarang: IKIP Semarang Press, 1990.
Bambang  Sutiyoso,  Metode  Penemuan  Hukum:  Upaya  Mewujudkan  Hukum
Yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta, UII Press, 2012.
Bernard  Arief  Sidharta,  Disiplin  Hukum:  Tentang  Hubungan  Antara  Ilmu
Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (State of Art), bahan ajar unpublished, Bandung: FH UNPAR, 2009.
Bernard  Arief  Sidharta,  Filsafat  Hukum  Pancasila,  (Bahan  Ajar-unpublish),
Bandung: FH-UNPAR, 2009.
Bernard  Arief  Sidharta,  Ilmu  Hukum  Indonesia.  Upaya  Pengembangan  Ilmu Hukum  Sistematik  Yang  Responsif  Terhadap  Perubahan Masyarakat, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Bernard  Arief  Sidharta,  Ilmu  Hukum  Indonesia.  Upaya  Pengembangan  Ilmu Hukum  Yang  Sistenatik  Yang  Responsif  Terhadap  Perubahan Masyarakat, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Bernard  Arief  Sidharta,  Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum  Sebuah
Penelitian  Tentang  Fundasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu Hukum  Sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2009.
Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
Hamdan  Zoelva,  Negara  Hukum  Dalam  Perspektif  Pancasila,  Sumber:
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=3915, diakses pada tanggal 7Agustus 2017.
J.A.  Pontier,  Rechtsvinding  (Penemuan  Hukum),  [Bernard  Arief  Sidharta- Pent.], Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
Kusnu  Goesniadhie  S.,  Harmonisasi  Hukum  Dalam  Perspektif  Perundang- undangan, Surabaya: PT. Temprina Media Grafika 2006.
M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta: UII Press, 2014.
Marcus Priyo Gunarto, Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-
Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Jurnal  Mimbar Hukum, Vol. 24, Nomor 1, Februari 2012.
Muchamad  Iksan,  Hukum  Perlindungan  Saksi,  Surakarta:  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
Muhammad  Tahir  Azhary,  Negara  Hukum.  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-
Prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Kencana, 2003.
Otje  Salman  S.  dan  Anton  F.  Susanto,  Teori  Hukum  (Mengingat, Mengumpulkan,  dan  Membuka  Kembali),  Bandung:  Refika Aditama, 2004.
Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
Padmo  Wahyono,  Membudayakan  Undang-Undang Dasar  1945,  Jakarta:  Ind- HILL.co, 1991.
Philipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  di  Indonesia,  Jakarta: Bina Ilmu, 1987.
R.  Soesilo,  Hukum  Acara  Pidana  (Prosedur  Penyelesaian  Perkara  Pidana
Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum), Bogor: Politeia, 1982.
Rachmat  Trijono,  Dasar-Dasar  Ilmu  Pengetahuan  Perundang-Undangan, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Satjipto  Rahardjo,  Kemanusiaan,  Hukum  dan  Teknokrasi,  Semarang:  UNDIP, 2005.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2006.
Satjipto  Rahardjo,  Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Soerjono  Soekanto,  Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka
Pembangunan Di Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1983.
Sudikno  Mertokusumo  &  A.  Pitlo,  Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo,  Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993
Sulistyowati  &  Shidarta  (Ed.),  Metode  Penelitian  Hukum.  Konselasi  dan Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoensia, 2013.
Widodo  Dwi  Putro,  Kritik  Terhadap  Paradigma  Positivisme  Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
Yance Arizona, Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahadjo Tentang
Negara  Hukum  Indonesia,  Kerja  Kerja  EPISTEMA  No.  04/2010, Jakarta: Epistema Institute, 2010.