## Pendidikan Islam Multikultural Dalam Konteks Masyarakat Indonesia
Ali Wafa Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang; awafa9851@gmail.com
Abstrak: Tujuan  reset  ini memberikan  pemahaman,  kesadaran  dan  bagaimana bersedia berlaku adil tanpa melihat perbedaan dan keragaman budaya, etnis, agama, bahasa, serta aspek politik dan ekonomi. Sehingga tercipta sikap toleran terhadap perbedaan,  menghargai  tradisi  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang    mengandung unsur kebaikan, memiliki wawasan kebangsaan dan mencintai negaranya, serta  anti kekerasan.  Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  jenis  kepustakaan  yang mengkaji dari berbagai literatur baik buku, artikel jurnal, yang relevan dengan tema penelitian. Implikasi hasil penelitian: 1) mewujudkan masyarakat yang menghargai atau  mengakui  pluralitas  dan  multikulturalitas;  2)  mewujudkan  masyarakat  yang toleran  terhadap  perbedaan  dan  keragaman  budaya,  etnis,  agama,  bahasa,  serta aspek  politik  dan  ekonomi;  3)  mewujudkan  nasionalisme  bangsa  dengan  segala perbedaan  dan  keragamannya;  dan  4)  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dalam melayani tanpa melihat perbedaan dan keragaman.
Kata Kunci: Multikulturalisme, nilai-nilai, model-model pendidikan multikultural
Abstract: The purpose of this reset is to provide understanding, awareness and how to be willing to act fairly regardless of differences and diversity of culture, ethnicity, religion, language, as well as political and economic aspects. So as to create a tolerant attitude  towards  differences,  respecting  the  traditions  that  live  in  a  society  that contains elements of kindness, has national insight and loves his country, and is anti- violence. This research method is qualitative with a type of literature that examines various literature including books, journal articles, and the internet that are relevant to the research theme. The implications of the research results: 1) creating a society that respects or recognizes plurality and multiculturalism; 2) creating a society that is tolerant of differences and diversity of culture, ethnicity, religion, language, as well
as  political  and  economic  aspects;  3)  realizing  national  nationalism  with  all  its differences  and  diversity;  and  4)  realizing  a  just  society  in  service  regardless  of differences and diversity.
Keywords: Multicultural Education, values, multiculturalism model
Pendahuluan
Pendidikan  Islam  multikulural  menjadi  sangat  penting  bagi  masyarakat Indonesia, yang plural dan multikultural, karena terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Sebuah keseimbangan sangat diperlukan karena secara alamiah Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan. Sebagai bangsa  yang  plural  dan  multikultural,  Indonesia  telah  memperlihatkan keseimbangan  yang  patut  menjadi  teladan. Meski  Islam adalah  agama  mayoritas, namun negara telah secara seimbang memfasilitasi kepentingan umat agama lain.
Pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses penanaman dan transfer nilai-nilai. Di antara nilai yang dapat ditanamkan melalui pendidikan untuk  masyarakat  majemuk  adalah  nilai  kebangsaan,  nilai  kemanusiaan,  nilai kebudayaan,  dan  nilai  keagamaan.  Dalam  kerangka  ini,  pendidikan  nasional meletakkan  salah  satu  prinsipnya:  “bahwa  pendidikan  diselenggarakan  secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari semboyan yang sangat adil dan demokratis: “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan ini memiliki pengertian bahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang terdiri dari beragam suku dan ras, yang mempunyai budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda tetapi dalam kesatuan Indonesia. Semboyan ini mengandung seni manajemen untuk mengatur keragaman Indonesia, yang terdiri dari 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal, 13.000 pulau,  6 agama resmi, dan latar belakang kesukuan yang sangat beragam (Abdullah Aly, 2015).
Selain  itu,  kemajemukan  bangsa  Indonesia  dapat  dilihat  juga  dari  kondisi geografis  dan  sosio-kultural  bangsa  Indonesia  yang  beragam,  kompleks,  dan  luas serta  dari  dimensi  horizontal  dan  vertikal.  Dimensi  horizontal  dapat  dilihat  dari perbedaan etnis, agama, makanan, pakaian, bahasa daerah dan budaya. Sementara dimensi vertikal, kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat sosial budaya, ekonomi dan pendidikan (Penyusun, 2019).
Sebagai  masyarakat  majemuk  dan  multikultural,  Indonesia  memiliki  isu-isu sensitif,  seperti  isu  agama,  isu  minoritas  seperti  Ahmadiyah,  Syi’ah,  dan  aliran kepercayaan  lainnya.  Tidak  kalah  sensitifnya  adalah  hubungan  antara  etnis  non Tionghoa  dengan  Tionghoa  atau  sebaliknya,  juga  antar  suku  Dayak,  Melayu,  dan Madura.  Selain  itu,  mengingat  mayoritas  masyarakat  Indonesia  adalah  para penganut  agama  yang  taat,  maka  faktor  pemahaman  agama  juga  menentukan integerasi dan disintegerasi sosial. Pemahaman agama yang dianut bersifat pluralis, akan  menciptakan  integerasi  sosial.  Sebaliknya,  pemahaman  agama  yang  eklusif, akan memecahbelah dan menciptakan pertentangan (Osman, 2012). Masing-masing suku tersebut memiliki bahasa, adat dan tradisi yang berbeda-beda. Dari sisi agama,
suku  Jawa,  Sunda,  dan  Madura  identik  dengan  Islam.  Bali  identik  dengan  Hindu- Budha, dan Dayak, Manado, Kepulauan Maluku, Irian Jaya identik dengan Kristen. Bahkan  85%  masyarakat  Indonesia  beragama  Islam,  10%  umat  Kristiani,  dan Hindu-Budha sekitar 1,5% (Syam, 2013).
Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki angka keragaman tertinggi di dunia, baik dari sisi agama maupun budaya. Jumlah pulaunya lebih dari 17.000. Ada ratusan bahasa, budaya, dan agama. Sejarah Indonesia sesungguhnya sangat kaya terkait dengan pengelolaan keragaman (Wahab, 2015). Oleh karena itu, keragaman tersebut  perlu  dikelola  dengan  baik  melalui  alternatif  penanaman  nilai-nilai pendidikan  Islam  multikultural  sebagai  opsi  penanggulana  timbulnya  berbagai konflik yang disebabkan oleh keragaman. Penanaman nilai-nilai multikultural tentu harus  didukung  kebijakan  pemerintah,  tanpa  kebijakan  tersebut  pendidikan multikultural sebagai opsi penanggulangan konflik akan sulit.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  kepustakaan ( library  research ).  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  ada  dua,  yaitu: sumber data primer berupa buku, seperti yang ditulis Abdullah Aly, berdasarkan hasil  Penelitian  desertasinya  dengan  judul  “Pendidikan  Islam  Multikultural  di Pesantren, 2011. Kedua , KH. Muhammad Tholchah Hasan, dengan judul Pendidikan Multikultural:  Sebagai  Opsi  Penanggulangan  Radikalisme,  2016. Ketiga buku Zakiyuddin  Baidhawy  “Pendidikan  Agama  Berwawasan  Multikultural,  2005”. Keempat ,  Choirul  Mahfud  dengan  judul  “Pendidikan  Multikultural,  2021”;  dan kelima ,  buku  H.A.R.  Tilaar  “Multikulturalisme:  Tantangan-tantangan  Global  Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, 2004”.
Di samping beberapa buku ini, sumber primer yang digunakan adalah artikel jurnal  yang  relevan,  seperti  hasil  Penelitian  Dede  Rosyada,  2014  dengan  judul “Pendidikan  Multikultural  Di  Indonesia  Sebuah  Pandangan  Konsepsional. SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal ”. Termasuk artikel yang ditulis Parsudi Suparlan, 2002, yang berjudul “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Antropologi Indoensia , 69 ” dan lain-lain yang relevan (Sugiyono, 2017). Kemudian, dari  beberapa  sumber  data  primer  dan  sekunder  tersebut  digunakan  analisis kontens isi, dibandingkan dengan teori dan realitas kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Akar  kata  multikulturalisme  adalah  kebudayaan,  yakni  kebudayaan  dilihat dari perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Karena itu, melihat kebudayaan sebagai  pedoman  bagi  kehidupan  manusia  (Suparlan,  2002).  Secara  etimologis multikulturalisme  terdiri  dari  kata  “multi”  yang  berarti  plural  atau  berjenis-jenis dan  “kulturalisme”  berarti  kultur  atau  budaya.  Pulral  bukan  sekedar  pengakuan terhadap  keragaman  dan  perbedaan,  tetapi  juga  pengakuan  tersebut  yang mempunyai  implikasi  politis,  sosial,  dan  ekonomi.  Pluralisme  berakaitan  dengan prinsip-prinsip  demokrasi  dan  hak  hidup  kelompok  masyarakat  yang  ada  dalam suatu komunitas atau negara yang mempunyai budaya masing-masing. Paling tidak, ada dua ciri utama dalam multikulturalisme, yaitu: kebutuhan pengakuan ( the need
of recognition ), dan legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya (Tilaar, 2004).
Pendidikan multikultural berakar pada pengakuan hak asasi manusia. Dalam artian pendidikan multikultural berorientasi pada humanisme, yaitu kasih sayang dan  toleransi  tanpa  melihat  perbedaan  warna  kulit,  perbedaan  agama  dan keyakinan serta perbedaan kelas sosial. Tanpa kasih sayang dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut tidak mungkin dibangun bangsa yang kuat. Di dalam keragaman suatu masyarakat tersimpan kekuatan. Toleransi terhadap perbedaan yang ada di dalam masyarakat merupakan pengakuan terhadap kekuatan-kekuatan yang tersembunyi di dalam kelompok masyarakat yang plural (Tilaar, 2004:260).
Selanjutnya,  Fay  (1996),  Jary  dan  Jary  (1991),  dan  Watson  (2000) multikulturalisme  adalah  sebuah  ideologi  yang  mengakui  dan  mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan dan  kelompok  (Suparlan,  2002).  Yang  dimaksud  perbedaan  adalah  perbedaan individual  maupun  perbedaan  budaya.  Perbedaan  budaya  mendorong  upaya terwujudnya keragaman budaya sebagai sebuah corak kehidupan masyarakat yang mempunyai  keragaman  kebudayaan,  yaitu:  yang  saling  memahami  dan menghormati  kebudayaan  mereka  yang  berbeda  satu  dengan  lainnya,  termasuk kebudyaan kelompok minoritas (Parsudi, 2002).
Sementara,  gagasan  tentang  pendidikan  multikultural  di  Indonesia  sendiri banyak  perspektif,  sebagaimana  dijelaskan  (Tilaar,  2004)  yaitu:  pendidikan  yang mengajarkan  untuk  meningkatkan  penghargaan  terhadap  keragaman  etnik  dan budaya masyarakat masing-masing etnik tersebut. Dalam hal ini, peran kurikulum menjadi poin penting dalam menumbuhkan sikap toleran masyarakat dalam rangka mengurangi  ketegangan-ketegangan  yang  disebabkan  oleh  perbedaan  dan keragaman, khususnya dalam mengurangi prasangka negatif pada kelompok etnik lain yang berbeda (Tilaar, 2004).
Pendidikan  multikultural  adalah  pengajaran  menempatkan  nilai-nilai multikulturalisme sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yaitu: inklusif,  egaliter,  demokratis,  dan  humanis,  namun  tetap  kokoh  pada  nilai-nilai spiritual  dan  keyakinan  berdasarkan  al-Qur’an  dan  as-Sunnah.  Lebih  lanjut dijelaskan,  pendidikan  multikultural  tidak  harus  melaksanakan  pendidikan  yang terdiri  dari  berbagai  macam  suku,  budaya,  bahasa,  maupun  agama.  Tetapi bagaimana  memberikan  pemahaman  dan  kesadaran  untuk  berlaku  adil  kepada peserta didik tanpa melihat perbedaan suku, etnis, ras, budaya, agama, dan bahasa. Sehingga  tercipta  hidup  bersama,  saling  menghormati,  bekerja  sama,  tolong- menolong, gotong-royong dalam suasana hidup rukun dan damai dalam keragaman (Hasan, 2016).
Sleeter  dan  Grant  dalam  (Rosyada,  2014)  menjelaskan  bahwa  pendidikan multikultural  memiliki  empat  makna,  yakni:  1)  pengajaran  tentang  keragaman budaya  sebuah  pendekatan  asimilasi  kultural;  2)  pengajaran  tentang  berbagai pendekatan  dalam  tata  hubungan  sosial;  3)  pengajaran  untuk  memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat; dan 4) pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan.
Sementara (Baidhawy, 2005) memiliki perspektif sendiri tentang pendidikan
multikultural,  yaitu:  pendidikan  yang  menanamkan  empat  pilar  kesadaran;  1) pentingnya  hidup  bersama  dalam  keraragaman  dan  perbedaan  agama-agama;  2) menyemangati  relasi  antar  manusia  dengan  spirit  kesetaraan  dan  kesederajatan, saling  percaya,  saling  memahami,  dan  menghargai  persamaan  perbedaan  dan keunikan;  3)  independensi  dalam  situasi  saling  mendengar  dan  menerima perbedaan  perspektif  agama-agama  dalam  satu  dan  lain  masalah  dengan  pikiran terbuka;  dan  4)  sutau  kreasi  untuk  menemukan  jalan  terbaik  mengatasi  konflik antaragama  dan  menciptakan  perdamaian  melalui  sarana  pengampunan  dan tindakan anti kekerasan.

## Realitas Masyarakat Multikultural di Indonesia
Secara historis, munculnya masyarakat multikultural bukan hasil kebudayaan dan  bukan  pula  karena  faktor  lain,  melainkan  sebuah  realitas  yang  merupakan anugerah  Tuhan.  Multikulturalisme  merupakan  pemberian,  takdir  Tuhan  bukan faktor  bentukan  manusia.  Bahkan,  masyarakat  sudah  memahami  bahwa  setiap manusia terlahir berbeda-beda, baik fisik maupun non fisik, namun nalar kolektif masyarakat belum bisa menerima realitas setiap individua tau kelompok tertentu memiliki sistem keyakinan, budaya, adat, agama, dan tata acara ritual yang berbeda. Dalam  menghadapi  realitas  multikultural  tersebut  masyarakat  Indonesia  cukup beragam:  dengan  prasangka  negatif,  kecurigaan  dan  bahkan  kebencian  terhadap kelompok  lain  yang  berbeda  dengan  dirinya.  Tetapi  sebagian  lain  menghadapi dengan penuh prasangka baik sebagai sebuah anugerah Tuhan (Mahfud, 2021).
Bahkan  (Osman,  2012)  menegaskan,  sebelum  ilmuwan  berbicara  tentang munculnya  multikultural,  al-Qur’an  jauh  sebelum  itu  sudah  membicarkannya. Dalam pandangan Islam pembagian menjadi orang-orang dan kelompok lain yang memiliki asal yang sama diakui di dalam al-Qur’an (QS. 49:13). Allah menciptakan seluruh  umat  manusia  dari  jiwa  yang  satu.  Tapi  dalam  waktu  bersamaan,  Allah menghendaki manusia menjadi kaum dan golongan yang berbeda-beda dalam aspek rupa,  warna  kulit,  bahasa  dan  postur  tubuh.  Sebagaimana  ditegaskan  dalam  al- Qur’an surat al-Rum ayat, 30, ayat 22.
ۡلَأ َو  ۡمُكِتَنِسۡلَأ  ُفََٰلِت ۡخٱ َو  ِض ۡرَ ۡلۡٱ َو ِت ََٰو ََٰمَّسلٱ  ُقۡلَخ ۦِهِتََٰياَء  ۡنِم َو تََٰيٓ َلۡ  َكِلََٰذ يِف  َّنِإ  ۡۚۡمُكِن ََٰو
:مورلا [   َنيِمِلََٰعۡلِ ل
22 ] Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
Perbedaan  harus  dijadikan  sarana  untuk  saling  mengenal,  menyayangi,  dan bekerjasama,  dan  bukan  saling  bertikai.  Islam  menghargai  perbedaan  melalui konsep syu’ban  wa  qabailan ,  bersuku-suku  dan  berbangsa-bangsa,  namun hakikatnya  adalah  memiliki  kesamaan  dalam hablum  nin  al-nas ,  atau  tali persambungan kemanusiaan. Etnis yang satu tidak lebih baik dari lainnya, sebab ukurannya  bukan  warna  kulit,  bahasa,  dan  budayanya,  tetapi  nilai  ketakwaan terhadap Tuhan (Syam, 2013). Dalam ayat lain Allah juga menegaskan seperti dalam surat Hujurat, 49 ayat 13:
َّنِإ ۡۚ ا ٓوُف َراَعَتِل َلِئٓاَبَق َو اٗبوُعُش ۡمُكََٰنۡلَعَج َو  َٰىَثنُأ َو   رَكَذ نِ م مُكََٰنۡقَلَخ اَّنِإ  ُساَّنلٱ اَهُّيَأََٰٓي َأ
ۡمُكَم َر ۡك ِهَّللٱ َدنِع
:تارـُجـُحلا [   ٞريِبَخ ٌميِلَع َهَّللٱ َّنِإ  ۡۚۡمُكَٰىَقۡتَأ
31 ]
Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  takwa  diantara  kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Pengembangan  masyarakat  multikultural  sudah  dilakukan  oleh  rasulullah Muhammad  Saw  ketika  ia  membangun  kota  Madinah.  Jika  melihat  sejarah, masyarakat Madinah ketika itu dapat dikatan sebagai masyarakat yang plural dan multikulturalisme,  yang  terdiri  dari  Yahudi,  Arab  yang  masih  menganut  agama nenek  moyang,  Muhajirin  dan  Anshor.  Maka  agar  stabilitas  masyarakat  dapat diwujudkan, rasulullah mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka, yang dikenal dengan  “Piagam  Madinah  atau  Konstitusi  Madinah”.  Piagam  ini  menjamin kebebasan beragama, sosial dan politik (Yatim, 2018).
Salah  satu  bukti  pengembangan  tersebut  dengan  adanya  Piagam  Madinah, yang memuat minimal empat hal, yaitu: 1) mempersatukan segenap kaum muslimin dari  berbagai  suku  menjadi  suatu  ikatan;  2)  menghidupkan  semangat  gotong royong, hidup berdampingan, saling menjamin keamanan di antara sesame warga negara;  3)  menetapkan  bahwa  setiap  warga  masyarakat  mempunyai  kewajiban memanggul senjata; dan 4) menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan  pemeluk-pemeluk  agama  lain  dalam  mengurus  kepentingan  bersama. Mengingkari  Pluralisme  tersebut  pada  hakikatnya  mengingkari  sunnatullah  yang memang Allah ciptakan manusia dalam kategori bersuku, beretnis atau berbangsa yang berbeda-beda (Syam, 2013) sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas.
Dalam  konteks  bangsa  Indonesia,  sebagaimana  dijelaskan  Priyo  Baliyono (2013)  dalam  (Hasan,  2016)  menyebutkan  minimal  empat  faktor  yang menyebabkan  bangsa  Indonesia  menjadi  masyarakat  multikultural  dan  multiras; faktor sejarah Indonesia, geografis, bentuk fisik Indonesia, dan struktur geologi.
Pertama ,  faktor  sejarah  Indonesia.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negeri yang kaya dan subur. Semua diperlukan bangsa lain tumbuh di Indonesia. Karena itu, tidak heran jika Indonesia menjadi negeri incaran bagi bangsa lain. Sejak tahun 1605 M negara Indonesia telah dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Cina, Belanda dan Jepang. Bahkan jauh sebelum itu, pedagang Arab telah  datang  ke  Indonesia  diperkirakan  abad  ke-7/8  M.  oleh  karena  itu,  mereka tinggal dan menetap dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini menjadi Indonesia memiliki struktur ras, dan budaya yang makin beragam.
Kedua , faktor geografis. Jika dilihat secara geografis Indonesia berada di jalur persimpangan transportasi laut yang ramai dan strategis. Karen itu, banyak bangsa- bangsa  atau  para  pedagang  luar  singgah  ke  Indonesia  sekedar  untuk  berdagang, serti  pedagang  Arab,  India,  Portugis,  Spanyol,  Inggris,  Belanda,  Jepang  dan  Cina. Pedagang  Arab  diperkirakan  datang  ke  Indonesia  sejak  abad  ke-7/8  M.  Semua bangsa tersebut memiliki struktur budaya dan agama yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan masuknya unsur-unsur budaya baru ke Indonesia.
Ketiga ,  faktor  bentuk  fisik  Indonesia.  Jika  dilihat  dari  struktur  geologinya, bangsa  Indonesia  terletak  dipertemuan  tiga  lempeng  benua  besar.  Hal  ini menjadikan Indonesia berbentuk negeri kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Masing-masing  pulau  memiliki  karakteristik  fisik  sendiri-sendiri.  Untuk mempertahankan hidup, masyarakat di masing-masing pulau mempunyai cara yang berbeda-beda pula sesuai dengan kondisi fisik daerahnya. Oleh karena itu, masing- masing  pulau  juga  mempunyai  perkembangan  yang  berbeda-beda  pula,  seperti teknologi,  budaya,  seni,  dan  bahasa,  sehingga  akhirnya  membentuk  masyarakat multikultural.
Keempat , faktor perbedaan struktur geologi. Indonesia terletak di antara tiga pertemuan  lempeng,  yaitu  lempeng  Asia,  Australia,  dan  Pasifik.  Kondisi  ini menjadikan Indonesia mempunyai tiga tipe struktur geologi, yaitu tipe Asia dengan struktur geologi Indonesia Barat, tipe peralihan dengan struktur geologi Indonesia Tengah,  dan  tipe  Australia  dengan  struktur  geologi  Indonesia  Timur.  Perbedaan inilah  yang  mengakibatkan  adanya  perbedaan  ras,  suku,  etnis,  jenis  flora,  dan faunanya.
Kelima ,  faktor  imigran,  adanya  imigrasi  penduduk  dari  satu  daerah  ke Indonesia  dalam  jangka  waktu  yang  lama  dari  tahun  ke  tahun.  Perpindahan penduduk ke negara lain tentu ada motif tertentu, seperti motif ekonomi dan lain sebagainya (Tilaar, 2004). Jika melihat sejarah, sejak abad ke-4 M, seperti penganut agama Hindu-Budha sudah datang ke Indonesia, termasuk bangsa Arab pada abad ke-7  M  dengan  motif  ekonomi  dan  dakwah  Islam.  Disusul  pada  ke-14  M  banyak bangsa-bangsa Eropa juga datang ke Indonesia dengan ekonomi, agama, politik atau kekuasaan.  Mereka  mebawa  kebudayaan  dan  bahkan  membentuk  kelompok masing-masing sesuai suku, ras, etnis, agama dan budaya.

## Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural dalam konteks Indonesia
Nilai-nilai pendidikan  Islam multikultural yang  harus ditanamkan di tengah perbedaan  dan  keragaman  suku,  ras,  etnis,  budaya,  bahasa,  maupun  agama  bagi masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Beberapa nilai ini merupakan aplikasi dari nilai-nilai ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Qur’an maupun al-hadits. Dalam hal ini terdapat beberpa perspektif di antara para ahli sebagaimana dijelaskan  oleh  (Hasan,  2016)  tentang  nilai-nilai  pendidikan  multikultural,  yaitu inklusif,  egaliter,  demokratis,  dan  humanis.  Kemudian,  tentang  nilai-nilai  inklusif dalam  mengembangkan  kehidupan  masyarakat  multikultural  (Hasan,  2016) membagi  menjadi: tasamuh (toleransi), tawassuth (moderat), ta’awun (saling menolong),  dan tawazun (harmoni).  Namun,  sebenanya  beberapa  nilai  tersebut merupakan  sebuah  tawaran  atau  menajemen  untuk  mengurangi  dan  bahkan mencegah timbulnya konflik yang disebabkan oleh perbedaan dan keragamaan.
Nilai-nilai  inklusif  dalam  mengembangkan  kehidupan  masyarakat multikultural  yang  dikembangkan  oleh  (Hasan,  2016)  yaitu: pertama , tasamuh (toleransi) menjadi salah satu sikap dasar dan karakter ajaran Islam, sehingga Islam disebut  sebagai  agama  “kasih  sayang”  dengan  prinsip Islam  rahmatan  lil’alamin . Prinsip  atau  dasar  hubungan  orang  Islam  dengan  non  muslim  sudah  disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur’an, salah satu dalam al-Qur’an surat ali Imron ayat 159.
Kedua , tawassuth (moderat) menjadi identitas umat Islam seperti yang ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 143. Agama Islam membutuhkan pendekatan tawassuth dalam berbagai hal, sesuai dengan prinsip kemudahan dan menghindari kesulitan.  Islam  harus  menjaga  kesiapannya  untuk  dapat  hidup  Bersama  dengan berbagai  macam  bangsa  dan  umat  yang  berbeda-berbeda,  dapat  menampung beberapa aktivitas individu maupun kelompok, Lembaga maupun negara.
Ketiga, ta’awun (tolong menolong), merupakan salah satu karakter sosial yang terpuji  secara  universal,  bangsa  manapun  mengakuinya  sebagai  sikap  yang  baik, demikian  juga  agama  apapun  menilainya  sebagai  amal  perbuatan  yang  terpuji. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 2. Keempat , tawazun (harmoni) merupakan sikap dan orientasi hidup yang diajarkan Islam, sehingga manusia tidak terjebak  dalam  ekstremitas  dalam  hidupnya,  tidak  semata-mata  mengejar kehidupan  ukhrawi  dengan  mengabaikan  kehidupan  duniawi.  Dalam  konteks kehidupan  multikultural,  sikap  harmoni  harus  dijunjung  tinggi  agar  tercipta kehidupan yang damai (Hasan, 2016).
Sementara,  (Tilaar,  2004)  nilai-nilai  pendidikan  multikultural  yang dikembangkan  oleh  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  harmonis,  damai  dan toleran di dalam keragaman, yaitu: Pertama , nilai demokrasi: pengakuan terhadap hak asasi manusia tanpa membedakan perbedaan-berbedaan manusia atas warna kulit, agama, dan gender. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan dengan martabat yang sama tanpa membedakan akan warna kulit, asal-usul, agama, dan jenis kelamin Nilai demokrasi juga melahirkan pengenalan dan pengukuan terhadap budaya yang berjenis-jenis,  termasuk  mengakui  hak  asasi  manusia  di  dalam  kehidupan berbudaya  (Tilaar,  2004).  Sementara  menurut  (Rosyada,  2014).  nilai  demokrasi menjadi  ruh  kehidupan  masyarakat  dalam  membangun  persatuan  dan  kesatuan, membangun  kekuatan  dalam  kemajemukan,  serta  menghilangkan  sekat-sekat kultur,  ras,  bahasa  dan  agama  demi  kepentingan  bangsa  ke  depan,  yang  dituntut untuk semakin kompetitif dalam menghadapi persaingan global.
Kedua , menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), HAM bukan hanya dalam aspek politik,  tetapi  juga  hak-hak  ekonomi  dan  kebudayaan.  Dalam  artian,  HAM  untuk menghilangkan diskriminasi politik, ekonomi dan kebudayaan. Prinsip kesetaraan bukan hanya mengakui hak asasi secara individual, melainkan juga hak kelompok, kelompok mensuku, kelompok bangsa berdasarkan kebudayaannya dan kelompok antaragama (Tilaar, 2004:216).
Ketiga ,  toleransi:  sikap  menerima  terhadap  keragaman  tanpa  diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang berbeda, khususnya menyangkut warna kulit, agama,  dan  gender.  Tanpa  toleransi  terhadap  perbedaan  sulit  dibangun  suatu bangsa yang kuat. Toleransi dalam perbedaan yang hidup dalam suatu masyarakat berarti  mengakui  terhadap  kekuatan-kekuatan  yang  tersembunyi  di  dalam kelompok-kelompok  masyarakat  yang  plural.  Perbedaan  suku,  perbedaan  adat- istiadat,  budaya,  perbedaan  agama  tidak  boleh  menjadi  penghalang  untuk  hidup bersama sebagaimana dicita-citakan di dalam proklamasi kemerdekaan. Perbedaan justru mengajarkan kita untu membentuk suatu persatuan yang kuat.
Keempat , humanisme: rasa kasih sayang antar sesama dan toleransi di dalam keragaman dan perbedaan, seperti perbedaan warna kulit, perbedaan agama dan
keyakinan  serta  perbedaan  kelas  sosial.  Tanpa  rasa  kasih  dan  toleransi  di  dalam perbedaan-perbedaan  tersebut  tidak  mungkin  dibangun  suatu  bangsa  yang  kuat. Perbedaan merupakan kekuatan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, yang apa bila  dikelola  dengan  baik  akan  tercipta  kehidupan  yang  penuh  kasih  dan  penuh toleransi  sehingga  kekuatan  tersebut  menjadi  perekat  yang  sangat  kuat  dalam kehidupan masyarakat yang multikultural (Tilaar, 2004:260). Kelima , inklusivisme: sikap  terbuka  penuh  toleransi  dan  menghargai  perbedaan-perbedaan  yang  ada dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Sikap inklusif menumbuhkan  kesadaran akan  realitas  kehidupan  bangsa  Indonesia  yang  plural  dan  multikultural  (Tilaar, 2004:264).
Keenam ,  solidaritas  sosial, yaitu  rasa  keterikatan  kepada  kelompok masyarakat berdasarkan kebangsaan, bukan berdasarkan strata sosial, perbedaan suku,  ras,  etnis,  budaya,  maupun  agama  (Tilaar,  2004:120).  Menurut  (Mahfud, 2021:12)  rasa  solidaritas  adalah  pergumulan  yang  menginginkan  terciptanya pengakuan perbedaan atas yang lain tanpa merendahannya. Semangat solidaritas ini  menuntut  eliminasi  penguatan  identitas  kelompok  sebagai  superior  dengan mengurangi jarak social. Ketujuh , nasionalisme, merupakan pengakuan akan rasa kebangsaan yang kuat serta keadilan sosial bagi semua kelompok masyarakat, tanpa memandang kelompok apapun, termasuk pengakuan terhadap hak-hak kelompok masyarakat minoritas (Tilaar, 2004:121).

## Model Pendidikan Islam Multikultural dalam konteks Indonesia
Model-model dalam mengambangkan sikap terhadap realitas perbedaan dan keragaman suku, ras, jender, agama, pemikiran dan ideologi bangsa Indonesia untuk mewujudkan  masyarakat  hidup  damai  yiatu: Pertama ,  model uniformity ,  yaitu menekankan  persamaan-persamaan  esensial  babgi  semua  warga  negara  dan menyingkirkan  perbedaan-perbedaan.  Karena  perbedaan  menjadi  penyebab perpecahan masyarakat yang beragam (Schlesinger, 1997; Hirsch, 1994). Teori ini berangkat  dari  pandangan  seandainya  semua  warga  memiliki  keyakinan,  cara pandang, dan bahasa yang sama, maka masyarakat akan damai dan adil.
Kedua , model diversity recognition , yakni menekankan untuk menghargai dan mengakui  perbedaan  dan  keragaman  individual  maupun  kelompok  dan  menolak penekanan kepada keseragaman. Dengan kata lain, model diversity recognition ini memberikan kebebasan individu dan kelompok untuk hidup sesuai dengan nilai- nilai utamanya, termasuk nilai-nilai non liberal. Menurut teori ini, masing-masing harus  memperoleh  pengakuan  ( recognition )  setara.  Pengakuan  setara  kepada masing-masing,  membuat  mereka  diperlakukan  secara  adil  dan  perlakuan  adil. Indonesia  mengikuti  model  ini,  namun  masih  diskriminatif  dan  lebih menguntungkan kelompok-kelompok yang kuat secara ekonomi dan politik.
Ketiga , model dialog dan interaksi multikultural ( dialogue atau equity ), yang menekankan  pentingnya  masing-masing  kelompok  untuk  menjalin  kontak, komunikasi,  dialog  dan  interaksi  saling  memahami  budaya  masing-masing,  dan mengurangi prasangka antar kelompok (Allport, 1979). Dengan model ini masing- masing  kelompok  akan  lebih  mengenal  identitas  dirinya  dalam  perbdandingan dengan yang lain, masing-masing akan memiliki simpati dan empati terhadap nilai
dan kelompok lain, memiliki wawasan yang lebih luas dalam mencapai titik temu dan menyadari kepentingan dan jalan bersama.
Keempat , model keadilan sosial, ekonomi, dan politik bagi  semua kelompok masyarakat multikultural. Menurut teori ini dialog multikultural harus dilakukan. Tetapi,  dialog  multikultural  semata  tidak  memadai  karena  konflik  ras,  etnis  dan sosial bukan hanya karena ketidakpahaman tentang nilai, tradisi, atau keyakinan kelompok  lain  ( multicultural  literacy ),  melainkan  karena  diskriminasi  dan ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik (Banks, 1997&2001; Grant; Ogbu, 2001; Sleeter &McLaren, 1995). Menghilangkan diskriminasi dan membangun masyarakat yang  adil  secara  ekonomi  dan  politik  merupakan  basis  integerasi  masyarakat multikultural. Lebih lanjut Osman, penekanan kepada keadilan sangat sentral dalam Islam. Ia meyakini bahwa saling pengertian dan keadilan inilah yang menciptakan perdamaian.
Kelima ,  model  pluralisme,  yang  menekankan  saling  pengertian,  dialog, interaksi,  dan  kerjasama  sesuai  konsep  al-Qur’an  “ li  ta’arafu ”.  Fathi  Osman, meyakini  bahwa  Nabi  Muhammad  bukan  hanya  mengakui  kebebasan  dan kemajemukan, melainkan juga berdialog, berinteraksi dan membangun kerjasama dalam  kemajemukan  termasuk  dengan  kaum  Yahudi  sebagaimana  dalam  Piagam Madinah.

## Kesimpulan
Pendidikan  Islam  multikultural  merupakan  upaya  secara  kontinyu  untuk mengembangkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  Islami  yang  memiliki  kapasitas, profesionalitas,  dan  spiritualitas  yang  baik  dalam  kerangka  meningkatkan kompetensi bangsa dengan pemahaman, sikap dan perilaku yang mengedepankan kerukunan dan  toleran.    Indikator  pendidikan  Islam  multikultural  adalah  adanya pemahaman,  sikap  dan  perilaku  yang  mengedepankan  kerukunan  di  dalam masyarakat,  toleran  terhadap  perbedaan,  menghargai  tradisi  yang  hidup  dalam masyarakat yang  mengandung unsur kebaikan, memiliki wawasan kebangsaan dan mencintai negaranya, serta  anti kekerasan.
Pendidikan  multikultural  bukan  satu-satunya  solusi  dalam  mencegah timbulnya  beberapa  konflik  yang  disebabkan  oleh  perbedaan  dan  keragaman, melainkan  sebuah  tawaran  solusi  untuk  menanamkan  pemahaman,  kesadaran kolektif  terhadap  pluralitas  dan  multikulturalitas  bangsa.  Selain  itu,  pendidikan multikultural disebut sebagai manajemen konflik dalam keragaman. Nmun kedua konsep  ini  tidak  akan  berjalan  sesuai  harapa  bersama  secara  kolektif  tanpa didukung oleh kebijakan pemerintah.
Salah  satu  tawaran  pendidikan  multikultural  dalam  mengurangi  atau memanaje konflik perbedaan tersebut dengan cara menanamkan beberapa karakter atau nilai kepada peserta didik sebagai bangsa, yaitu: inklusif, egaliter, demokratis, dan  humanis.  Nilai-nilai  inklusif  yang  dimaksud  adalah tasamuh (toleransi), tawassuth (moderat), ta’awun (saling  menolong),  dan tawazun (harmoni).  Selain beberapa  nilai  ini,  juga  menawarkan  beberapa  model  pendidikan  yang  harus ditanamkan kepada peserta didik sebagai dari masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdullah  Aly.  (2015).  Studi  Deskriptif  Tentang  Nilai-Nilai  Multikultural  Dalam Pendidikan  Di  Pondok  Pesantren  Modern  Islam  Assalaam. Jurnal  Ilmiah Pesantren , 1 (1), 9–24. http://jurnal.assalaam.or.id/index.php/dfg/article/view/25/17
Baidhawy,  Zakiyuddin.  (2005). Pendidikan  Agama  Berwawasan  Multikultural . Jakarta: Erlangga.
Hasan,  Muhammad  Tholchah.  (2016). Pendidikan  Multikultural:  Sebagai  Opsi Penanggulangan Radikalisme (Abdul Wahid (ed.); Ketiga). Malang: Universitas Islam Malang.
Mahfud, Choirul. (2021). Pendidikan Multikultural (IX). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Osman,  Mohamed  Fathi.  (2012). Islam,  Pluralisme  &  Toleransi  Keagamaan: Pandangan  al-Qur’an,  Kemanusiaan,  Sejarah,  dan  Peradaban .  Jakarta: Democracy Project.
Penyusun, Tim Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi Beragama . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Rosyada, Dede. (2014). Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. SOSIO  DIDAKTIKA:  Social  Science  Education  Journal , 1 (1). https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1200
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (26th  ed.). Bandung: Alfabeta.
Suparlan, Parsudi. (2002). 22069-41363-1-SM. Jurnal Ketahanan Nasional, VI (1) . Suparlan,  Parsudi.  (2002).  Menuju  Masyarakat  Indonesia  yang  Multikultural.
Antropologi Indoensia , 69 . Syam, Nur. (2013). Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan (5th ed.). Yogyakarta: KANISIUS. Tilaar, H. A.R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional . Jakarta: PT Grasindo. Wahab, Abdul Jamil. (2015). Harmoni di negeri seribu agama : membumikan teologi dan fikih kerukunan . 15 (1), 174.
Yatim, Badri. (2018). Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, Cetakan ke-29 . Depok: Rajawali Pers.