Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)
Volume 9 No. 2 Tahun 2020

## PENGARUH TRANSPARANSI KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS ANGGARAN PADA KANTOR UPT DPPKD PANDEGLANG PROVINSI BANTEN
Ratu Sifa Ni’mah Rika Kartika Yuliah
ratu.sifa.ni’mah.binabangsa@gmail.com

## Universitas Bina Bangsa
Jl. Raya Serang-Jakarta Km. 03 No. 1B, 42124 Kota Serang, Provinsi Banten Indonesia
Received Date : 26.06.2020 Revised Date : 29.07.2020 Accepted Date : 05.08.2020

## PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG

## ABSTRAC T
The object of research is the effect of financial transparency on budget effectiveness,  with  the  aim  of  finding  out  how  much  influence  financial transparency has on budget effectiveness at the UPT DPPKD Pandeglang Office. The  research  method  used  is  a  quantitative  method.  The  method  used  in sampling takes saturated sampling. Then the data obtained were analyzed by descriptive statistical analysis, quantitative and inferential statistical analysis, namely simple linear regression. The results obtained by the correlation value of the  financial  transparency  variable  is  very  strong.  While  the  determinant coefficient  value  is  89.5%,  while  the  remaining  10.5%  is  influenced  by  other factors.  Hypothesis  testing  results  obtained  have  a  positive  and  significant influence  between  financial  transparency  variables on the effectiveness of  the budget in the UPT DPPKD Pandeglang Office.
Keywords: Financial  Transparency,  Budget  Effectiveness,  Accountability, Performance, Performance Management

## ABSTRAK
Objek penelitian mengenai pengaruh transparansi keuangan terhadap efektivitas  anggaran,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh transparansi keuangan terhadap efektivitas anggaran pada Kantor UPT  DPPKD  Pandeglang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kuantitatif.  Metode  yang  digunakan  dalam  melakukan  pengambilan  sampel secara sampling jenuh. Kemudian  data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan analisis    statistik   deskriptif,    kuantitatif    dan   analisis    statistik   inferensial yaitu  regresi  linear  sederhana.  Hasil  penelitian  diperoleh  nilai  korelasi  dari variabel transparansi keuangan adalah sangat kuat. Sementara nilai Koefisien Determinan sebesar 89,5%, sedangkan sisanya 10,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya.  Hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh  terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan  antara  variabel  transparansi  keuangan  terhadap  efektivitas anggaran di Kantor UPT DPPKD Pandeglang.
Kata  Kunci: Transparansi  Keuangan,  Efektivitas  Anggaran,  Akuntabilitas, Kinerja, Manajemen Kinerja

## PENDAHULUAN
Isu  tentang  kinerja  pemerintah  daerah dewasa  ini  menjadi  sorotan publik  karena  belum  menampakkan  hasil  yang  baik  yang dirasakan  oleh masyarakat.  Masyarakat  menuntut pemerintahan  mempunyai  kinerja  yang baik dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep  otonomi.  Kinerja    instansi    pemerintah    berkaitan  erat    dengan pengawasan, akuntabilitas transparansi. Pemantapan mekanisme akuntabilitas,  diperlukan  manajemen  kinerja yang  baik.  Penerapan  berbagai aturan  perundang-undangan  yang  ada  terkait  dengan  penerapan  konsep akuntabilitas    dan  transparansi    dalam    pengelolaan    keuangan  diharapkan dapat  mewujudkan  pengelolaan pemerintah  daerah  yang  baik  dan  berpihak kepada masyarakat.
Implementasi  akuntabilitas  dan  transparansi    dalam    pengelolaan keuangan daerah ini  diharapkan  mampu  meningkatkan  kinerja pemerintah daerah. Pengawasan  terhadap  pengelolaan keuangan  daerah  oleh  sangat penting  dilakukan,    karena    pengawasan    merupakan  suatu    usaha    untuk menjamin  adanya keserasian  antara  penyelenggaraan  tugas pemerintah  di pusat dan daerah, dan  menjamin kelancaran  penyelenggaraan  pemerintah secara  berdaya  guna  (Halim, 2013). Saat ini pemerintah daerah diwajibkan menerapkan e-budgeting dalam menyusun laporan pertanggung jawaban yang menggunakan  sistem  akuntansi  yang  diatur  oleh  pemerintah  pusat  dalam bentuk  Undang-undang  dan  Peraturan  Pemerintah  yang  bersifat  mengikat seluruh  Pemerintah  Daerah.  Sistem  perencanaan  anggaran  berbasis elektronik  atau  biasa  disebut e-budgeting dinilai  mampu  menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan.
Penerapan e-budgeting merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara/daerah  yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan ( reliable ) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor  59  tahun  UPT  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Pandeglang  Provinsi  Banten  merupakan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  cabang  dari  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten yang berbentuk pelayanan publik, berupa Kantor  SAMSAT  (Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap),  bekerja  sama dengan dua Instansi Terkait yaitu Asuransi Jasa Raharja, dan Pihak Kepolisian dari (Polres Pandeglang) yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan bagian Pajak Lain-lain yang memungut pada Pemungutan Pajak Air Permukaan.
UPT dari aspek  pengelolaan serta kinerja  pengelola anggaran  dilihat dari  sudut  pandang  tugas  Kepala  UPT  sebagai  Kuasa Pengguna  Anggaran (KPA) sebagai  pejabat yang ditetapkan oleh  Pengguna Anggaran  (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk  menggunakan
APBD.    Sebagaimana    definisi    PA,    definisi    KPA    tersebut  mengacu    pada definisi  KPA  dalam  pasal  1  angka  18  UU  No.  1 Tahun 2004. Pengguna Anggaran    yang    dimaksud    adalah    Kepala    Dinas    yang    terkait    dalam bidangnya  masing-masing,  Kepala  dinas  Sendiri  menunjuk  KPA  untuk mengelola  UPT  dan  anggaran  UPT  tersebut.Pengelolaan    anggaran    yang dilimpahkan  ke  KPA  ini  sudah  ada  di  PP nomor  58  tahun  2005  dan Permendagri  21  tahun  2011  yang  mengijinkan  PA untuk  melimpahkan sebagian  kewenangannya  kepada  Kepala  Unit  Kerja  pada SKPD sebagai Kuasa  Pengguna  Anggaran        (KPA),  dalam  pengadaan  barang/jasa  KPA bertindak  sebagai  PPK.  Sudah  banyak  SKPD  Provinsi/  Kabupaten/  Kota  di Indonesia,  tetapi  UPT  juga  masih  di bawah pengawasan Dinas yang terkait dalam  pelaporan  keuangan  karena sumber anggaran yang didapat oleh UPT DPPKD Pandeglang berasal dari DPPKD Provinsi Banten, oleh karena itu dalam melaporkan  keuangan,  UPT  disatukan  dengan  Laporan    UPT    yang    lainnya dalam laporan keuangan DPPKD Provinsi Banten. Agar pengelolaan anggaran dapat  dilaksanakan  pada  UPT  DPPKD  Pandeglang,  maka  diperlukan koordinasi dengan DPPKD Provinsi Banten dalam hal penggunaan anggaran untuk  membiayai    kegiatan-kegiatan    dalam    tugas    pokok  UPT  DPPKD Pandeglang untuk  memenuhi  tuntutan  dan  harapan  pemangku kepentingan ( stakeholder )    dalam    memperoleh    pelayanan  prima  dibidang  pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaannya  harus  berjalan  secara professional, transparan dan akuntabel.
Adapun Kegiatan/Pos Belanja UPT DPPKD Pandeglang APBD Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

## Tabel 1. Kegiatan/Pos Belanja APBD Tahun 2015
Kegiatan Kegiatan / Pos Belanja Pagu Anggaran Realisasi Sisa Anggaran (Silpa) I Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling 122.200500,- 118.386.500,- 3.814.000,- II Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor 144.959.100,- 139.361.550,- 5597.550,- III Pelaksanaan Pendataan Potensi Tunggakan PKB dan AP 55.432.400,- 48.020.400,- 7.412.000,- Jumlah 322.592.000,-  305.768.450,-  16.823.550,-
Sumber : UPT DPPKD Pandeglang, 2015
Sementara  kegiatan/pos  Belanja  APBD  tahun  2016  dapat  dilihat  pada tabel 2 berikut ini:

## Tabel 2. Kegiatan/Pos Belanja APBD Tahun 2016
Kegiatan Kegiatan / Pos Belanja Pagu Anggaran Realisasi Sisa Anggaran (Silpa) I Pelaksanaan Pendataan dan Penagihan Potensi Tunggakan PKB 121.642.500,- 103.013.900,- 18.628.600,- II Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor 198.919.500,- 189.139.500,- 9.780.000,- III Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling 155.780.500,- 140.144.504,- 15.635.996,- IV Pelaksanaan Penyuluhan Pajak Daerah 146.746.500,- 101.231.300,- 45.515.200,- Jumlah 623.089.000,-  533.529.204,-  89.559.796,-
Sumber : UPT DPPKD Pandeglang, 2016
Berdasarkan    data    pada    tabel    di  atas    pengelolaan    anggaran    UPT DPPKD  Pandeglang  untuk  realisasi  anggaran  dari  tahun  2015  hingga  2016 semakin  meningkat  yang didasari dari kegiatan  dan pengadaan barang/jasa terhadap pelayanan pajak daerah. Dasar pengelolaan  anggaran  serta  tugas DPPKD Provinsi Banten  dan  yang  dilimpahkan  ke UPT DPPKD Pandeglang menjadi    tugas    pokok    untuk    membantu    dinas    dalam  menjalankan pengelolaan anggaran yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh DPPKD Provinsi Banten  karena  mengikuti    Permendagri  nomor  21  tahun  2011  tentang kewenangan  PA  yang  dapat  dilimpahkan  kepada  KPA  diuraikan  dalam pasal 11 ayat 3a. Fenomena yang terjadi terkait transparansi di UPT DPKKD Pandeglang,  untuk  menghindari  kontrol  yang  berlebihan  dari  masyarakat, pihak UPT DPPKD Pandeglang melakukan pembatasan dari keterbukaan itu sendiri,  dimana  UPT DPPKD Pandeglang memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan  dan  mana  yang  tidak  perlu  sehingga  ada  kriteria  yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada  siapa    saja  informasi    itu   akan  diberikan.  Hal   ini  dilakukan    untuk menjaga supaya  tidak  semua  informasi menjadi  komsumsi  publik karena ada hal-hal  yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.    Selain itu,  perencanaan  anggaran  di  UPT DPPKD  Pandeglang  masih belum  berbasis e-budgeting sehingga  masih  rawan  terjadinya  korupsi , sertaanggaran tidak dilaksanakan tepat pada sasaran.
Penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi keuangan sangat diperlukan  agar  kualitas  anggaran  yang    dihasilkan    benar-benar    tercapai sesuai dengan  tujuan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. Semakin efektif dan efisien pengelolaan anggaran dengan prestasi capaian kerja sesuai dengan  dokumen  perencanaan,  unit  tersebut  dapat  dikatakan  baik  dalam kinerjanya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Keuangan Daerah
Istilah  keuangan  daerah  tidak  terlepas  dan  selalu  terkait  dengan anggaran  pendapatan  belanja  daerah  (APBD)  karena  keuangan  daerah tersebut telah ditetapkan dalam APBD. Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  58  Tahun  2005,  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam  rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya  dalam  batas-batas  kewenangan  daerah.  Keuangan  daerah dituangkan  sepenuhnya  kedalam  APBD.  APBD  menurut  peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.58  Tahun  2005  Tentang  pengelolaan keuangan  daerah  yaitu  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerahyang selanjutnya  disingkat  APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Transparansi
Selain  adanya  akuntabilitas  dalam  siklus  anggaran,  transparansi anggaran  juga  diperlukan  untuk  meningkatkan  pengawasan.  Transparansi merupakan  salah  satu  prinsip good  governance .  Mardiasmo  (2009) menyatakan  bahwa  transparansi  dibangun  atas  dasar  arus  informasi  yang bebas,  seluruh  proses  pemerintahan,  lembaga-lembaga  dan  informasi  perlu dapat  diakses  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  dan  informasi  yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau.
Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu  tentang  kebijakan  publik,  dan  proses  pembentukannya.  Informasi adalah  suatu  kebutuhan  penting  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pengelolaan  daerah.  Dengan  ketersediaan  informasi,  masyarakat  dapat  ikut sekaligus  mengawasi  sehingga  kebijakan  publik  yang  muncul  bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan  dan  manipulasi  yang  hanya  akan  menguntungkan  salah  satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

## Keuangan
Keuangan  merupakan  laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan.  Tujuan umum  keuangan  adalah  menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan, realisasi  anggaran,  arus  kas  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas  pelaporan yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

## Efektivitas Anggaran
Efektivitas  pada  dasarnya  berhubungan  dengan  pencapaian  tujuan atau  target  kebijakan  (hasil  guna).  Efektivitas  merupakan  hubungan  antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan ( spending wisely ).
Dalam  konteks  otonomi  daerah  efektifitas  anggaranmerupakan  jembatan untuk  mengantar  pemerintah  daerah  mencapai good  governance ,  yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsip dan akuntabel.  Efektifitas  anggarantersebut  harus  dioperasionalkan  dalam efisiensi, merupakan pencapaian keluaran ( output ) yang maksimum dengan masukan  tertentu  dengan  penggunaan  masukan  terendah  untuk  mencapai keluaran  tertentu.  Efisiensi  merupakan  perbandingan  keluaran/masukan ( output/input ) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Menurut  Juliansyah  (2014),  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kuantitatif,  karena  penelitian  ini  merupakan  metode  untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel.  Variabel tersebut diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Studi ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauhmana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi  dalam variabel lain. Derajat hubungan  variabel  dinyatakan  dalam  satu  indek  yang  dinamakan  koefisien korelasi. Koefisien Korelasi dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan  antar  variabel  atau  untuk  menyatakan  besar  kecilnya  hubungan kedua variabel.
Menurut  Juliansyah  (2014),  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kuantitatif,  karena  penelitian  ini  merupakan  metode  untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel.  Variabel tersebut diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Studi ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauhmana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Derajat hubungan  variabel  dinyatakan  dalam  satu  indek  yang  dinamakan  koefisien korelasi. Koefisien Korelasi dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan  antar  variabel  atau  untuk  menyatakan  besar  kecilnya  hubungan kedua variabel. Penelitian ini dilakukan di Kantor UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pandeglang.  Adapun  pengambilan  lokasi penelitian tersebut karena memiliki data yang dibutuhkan bagi bahan kajian dalam  penyusunan  penelitian  mengenai  pengaruh  transparansi  keuangan terhadap  efektivitas  anggaran.  Sedangkan  waktu penelitian  yang  digunakan
adalah selama 5 (lima) bulan dari mulai Bulan Oktober 2016sampai dengan Februari 2017.
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:23). Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda alam yang  lain.  Populasi  juga  bukan  sekedar  jumlah  yang  ada  pada  obyek  atau subyek  yang  dipelajari,  tetapi  meliputi  seluruh karakteristik atau  sifat  yang dimiliki  oleh  subyek  atau  obyek  itu.  Populasi  harus  memiliki  batasan  dan karakteristik sesuai tujuan penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah  pegawai Samsat  Kabupaten  Pandeglang yang  berjumlah  70  orang. Sampel  Dalam  penelitan  ini  yang  menjadi  populasi  adalah  pegawai UPT DPPKD  Pandeglang sebanyak 24  pegawai.  Karena  hanya  pegawai  ASN  yang melaksanakan kegiatan yang ada di UPT DPPKD Pandeglang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analsisis  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat diimplementasikan  beberapa  poin  penting  yaitu  Berdasarkan  frekuensi tanggapan responden terhadapvariabel transparansi keuangan (X) mayoritas responden menyatakan setuju walaupun terdapat beberapa responden yang menyatakan  tidak  setuju  terhadap  pernyataan  “ UPT  DPPKD  Pandeglang menyajikan laporan keuangan seperti kas, laporan laba rugi, laporan neraca, secara  transparan”  dan  pernyataan  “ Akses  untuk  memperoleh  dokumen publik  mudah  diperoleh ”.  Dari  tanggapan  responden  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  di  era  reformasi  ini  masih  saja  sulit  untuk  mengakses dokumen  publik  salah  satunya  laporan  keuanganseperti  tercantum  dalam Undang-undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP).  Dari  keseluruhan tanggapan  responden  terhadap  variabel  transparansi  keuangan  (X)  di  UPT DPPKD Pandeglang dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kualitas dari nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 71,375berada pada rentang 68 – 82 dengan kategori ”baik” .
Berdasarkan  frekuensi  tanggapan  responden  mengenai  variabel efektivitas anggaran (Y) mayoritas responden menyatakan setuju walaupun terdapat  beberapa  responden  yang  menyatakan  tidak  setuju  terhadap pernyataan  ” Pengelolaan    APBD    dilakukan    secara  ekonomis  untuk menghindari  pengeluaran  yang  boros  dan tidak produktif ” dan penrnyataan “Program    yang    ditargetkan    dapat  tercapai” . Dari  keseluruhan  tanggapan responden terhadap variabel efektivitas anggaran belanja (Y) di UPT DPPKD Pandeglang dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kualitas dari nilai rata-rata tanggapan respondensebesar 71,875 berada pada rentang 68 – 82dengan kategori ”baik” .
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  diperoleh  nilai  korelasi  dari variabel transparansi keuangan (X) terhadap efektivitas anggaran (Y) di UPT
DPPKDPandeglang  sebesar  r  =  0,895.  Artinya,  tingkat  korelasi  (hubungan) antara kedua variabel tersebut adalah “sangat kuat” berada pada rentang nilai korelasi 0,80 – 1,000. Adapun nilaiKoefisien Determinan (KD) sebesar 89,5%, danpersamaan  regresi  diperoleh  Y  =    5,126+0,793X.  Sedangkan  hasil pengujian  hipotesis  diperoleh  nilai  t  hitung  untuk  variabel  transparansi keuangan  (X)  terhadap  efektivitas  anggaran  belanja  (Y)  sebesar  =  2,506 sedangkan  nilai  t  tabel  =  2,064    dengan  sig.  α  =  0,05  dan  df  =  n -2.  Hal  ini menunjukkan diterimanya Ha yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan  antara  variabel  transparansi  keuangan  (X)  terhadap  efektivitas anggaran  (Y)  di  UPT  DPPKD  Pandeglang.  Pada  pembahasan  ini,  penulis mencoba  menggambarkan  setiap  kekuatan,  kelemahan,  serta  ancaman  dari Kantor Samsat Kabupaten Pandeglang dalam melakukan aktivitasnya.
Terdapat  suatu  gambaran  lingkungan  yang  mereka  hadapi  baik  dalam lingkungan organisasi itu sendiri (kekuatan dan kelemahan), maupun diluar lingkungan organisasi (peluang dan ancaman).
1. Kekuatan ( Strengths )  Kantor  UPT  DPPKDPandeglang  memiliki  kekuatan  yang secara umum dimiliki oleh para pegawai dalam menjalankan pekerjaannya, dan kekuatan  tersebut  mempunyai  kemampuan  dimasa  sekarang  dan  dimasa  yang akan datang. Adapun kekuatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
a. Memiliki budaya organisasi yang baik :Pegawai UPT DPPKDPandeglang selalu mematuhi  nilai-nilai  yang  harus  dianut  dan  dipatuhi oleh  mereka  sehingga mereka  dapat  bekerja  secara  maksimal,  berupa  kedispilan  apel  pagi  yang selalu  dilaksanakan  tiap  harinya,  kedisiplinan  kehadiran,  kedisiplinan kebersihan,  kedisiplinan  mengerjakan  pekerjaan  sesuai  tupoksinya,  dan pelayan  prima  kepada  wajib  pajak.  Hubungan  komunikasi  antara  atasan dengan bawahan,dan antara pegawai dengan wajib pajak terjalin dengan baik.
b. Verifikasi  data  objek  pajak  sudah  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,yaitu  : Pengumpulan  data  yaitu dengan  pencocolan  data dan  subjek  pajak  dengan keadaan  dilapangan,dan  dengan  data  yang  ada  di  sistem  komputer.  - Pencocokan klasifikasi objek pajak dengan NJOP yang sebenarnya dilapangan sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur.
c. Cara  Pembayaran  Pajak  yang  mudah  Dalam  Pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Banten khususnya (Serang, Cilegon, Pandeglang, Rangkasbitung  dan  Malingping)  dapat  dibayarkan  melalui  Kantor  Samsat terdekat,  Gerai  Samsat  terdekat,  dan  Mobil  Samsat  Keliling  yang  sudah  di tempatnya di tiap-tiap daerah.
d. Setiap  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  atau  Wajib  Pajak  Air  pemungutan pajaknya  sudah  diatur  dalam  Badan  Hukum  yang  jelas,  jadi  apabila  Wajib Pajak  tidak  membayar  pajak  dengan  ketentuan  yang  sudah  diatur  akan dikenakan denda tiap bulannya, atau dikenakan sanksi yang jelas.
2. Kelemahan ( Weakness ) Kantor UPT DPPKD Pandeglang Kelemahan adalah hal yang  menjadi  penghalang  bagi  instansi  pemerintahan  dalam  mengembangkan serta melaksanakan aktivitasnya. Kelemahan-kelemahan yang ada adalah sebagai
berikut :
a. Unit-unit  penyuluhan  kerja  sama  antar  pemerintah  daerah  masih  rendah terutama dalam penyediaan pelayanan dan penyuluhan diwilayah terpencil, wilayah perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
b. Sumber daya manusia dalam tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak  masih  rendah.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari  masih  banyaknya masyarakat  wajib  pajak  yang  menghindar  atau  menunda  membayar  pajak serta tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak daerah.
c. Jaringan sistem informasi pelayanan pajak belum optimalnya, karena masih sering mengalami gangguan ( off line ), yang mengganggu wajib pajak dengan menunggu lebih lama, karena itu wajib pajak sering mengeluh dengan waktu yang lama.
d. Meningkatnya  tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  tidak  tertagih karena terbatasnya sumber daya manusia untuk penagihan tunggakan pajak Kendaraan Bermotor.
e. Masih  minimnya  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  dalam bidang  perpajakan,  dan  penguasaan  dan  pemanfaatan  teknologi  belum optimal.
3. Peluang ( Opportunity ) Kantor UPT DPPKD Pandeglang
a. Adanya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah dan UU No 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
b. Jumlah  penduduk  yang  banyak  diharapkan  terjadinya  peningkatan  jumlah wajib  pajak  di  Kabupaten  Pandeglang  untuk  melaksanakan  pengontrolan terhadap sasaran target dan realisasinya, dengan pendataan yang tepat dan akurat akan lebih mudah.
c. Pertumbuhan  ekonomi  jenis  pajak  daerah  yang  dipungut  oleh  pemerintah daerah  mengalami  pasang  surut  sesuai  dengan  peraturan  Undang-undang yang  berlaku.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  telah  menambah beragam jenis pungutan pajak daerah yang dapat memberikan dampak positif terhadap  perekonomian  di  daerah.  Di  samping  itu,  untuk  mempertinggi perolehan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari komponen pajak daerah.
d. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan bertambahnya kendaran baru.
e. Potensi  pajak  salah  satu  unsur  dalam  peningkatan  pengelolaan  keangan daerah  adalah  penggalian  potensi  daerah  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  umum,  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  pembangunan daerah. Pajak daerah di Kabupaten Pandeglang mempunyai potensi sebagai penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan daerah.
f. Kewenangan daerah Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  pada  dasarnya  merupakan  kewenangan  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat
menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah.
4. Ancaman ( Threat ) Kantor UPT DPPKD Pandeglang
a. Kurangnya  pelaksanaan  penyuluhan  atau  sosialisasi  pembinaan  yang  terus dilakukan  oleh  aparat  terhadap  para  wajib  pajak  untuk  mengantisipasi berkembangnya  penyimpangan  pelaksanaan  perda  di  lapangan  dan mengantisipasi  adanya  kecenderungan  penurunan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).
b. Lemahnya  pengetahuan  IT  Selama  ini  pemanfaatan  Teknologi  Informasi dalam  bentuk website masih  kurang  optimal  penggunaannya.  Dengan pemanfaatan web maka  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  kepada masyarakat tentang pajak daerah, serta pemanfaatan dari dana pajak daerah tersebut bagi pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
c. Penegakan  hukum  yang  lemah  Kesadaran  disiplin  membayar  pajak  daerah dengan  penerimaan  sanksi  bagi  yang  melanggarnya  dari  satu  organisasi merupakan prasyarat yang harus dimiliki. Jika sanksi yang sudah ditetapkan tapi belum optimal dilaksanakan, maka langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan menjadi tidak terarah.
d. Kesadaran wajib pajak masih rendah untuk membayar pajak.
e. Nominal pajak yang tidak efektif secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan  biaya  pemenuhan  kewajiban  pajak  bagi  wajib  pajak  diharapkan seminimum  mungkin,  demikian  pula  benan  yang  dipikul  wajib  pajak. Perubahan  perundang-undangan  pajak  daerah  mengakibatkan  daerah memungut  pajak  yang  tidak  efektif  sehingga  pemungutan  pajak  justru menjadi beban yang sangat besar.
Berdasarkan hasil analisis SWOT sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, diperolehgambaran bahwa Kantor UPT DPPKDPandeglang mempunyai faktor  kekuatan,  kelemahan,  ancaman,  dan  peluang.  Oleh  karena  itu  dalam pembahasan  ini  penulis  akan  mencoba  meminimalkan  kelemahan  dan ancaman  yang  ada  di  Kantor  Samsat  Kabupaten  Pandeglang  dengan memanfaatkan  kekuatan  dan  peluang  yang  dimiliki.  Adapun  penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut :
1) Strategi Strenght – Opportunitties (S-O)
Strategi  ini  digunakan  untuk  menggunakan  kelebihan  yang  dimiliki oleh  Kantor  Samsat  Kabupaten  Pandeglang  dengan  memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada.
a. Penentuan tarif pungutan untuk Peraturan Gubernur sebagai dasar regulasi pungutan pajak daerah.
b. Mengoptimalkan  kegiatan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pajak daerah
c. Melaksanakan pendataan secara efektif
d. Membangun  kerjasama  dengan  swasta  dan  masyarakat  dalam pemungutan pajak daerah.
2) Strategi Weaknes – Opportunitties (W-O)
a. Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak
b. Melaksanakan diklat/bintek utuk aparatur pajak daerah dan wajib pajak
c. Adanya tim pembinaan pajak di Kecamatan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  hasil  penelitian  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan frekuensi tanggapan responden mengenai variabel transparansi keuangan  diKantor  UPT  DPPKD  Pandeglang  dapat  dikatakan  baik.  Hal  ini dibuktikan dengan penilaian kualitas dari nilai rata-rata tanggapan responden terhadap variabel transparansi keuangan sebesar 71,375berada pada rentang 68 – 82 dengan kategori ”baik” .
Berdasarkan  frekuensi  tanggapan  responden  mengenai  variabel efektivitas  anggaran  belanja  di  Kantor  UPT  DPPKD  Pandeglang  dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kualitas dari nilai rata-rata tanggapan responden terhadap variabel efektivitas anggaran belanja sebesar 71,875 berada pada rentang 68 – 82 dengan kategori ”baik” . Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  diperoleh  nilai  korelasi  dari variabel transparansi keuangan (X) terhadap efektivitas anggaran (Y) sebesar r = 0,895. Artinya, tingkat korelasi (hubungan) antara kedua variabel tersebut adalah “sangat kuat” berada pada rentang nilai korelasi 0,80 – 1,000. Adapun nilai  Koefisien  Determinan  (KD)  sebesar  89,5%,  sedangkan  sisanya  10,5% dipengaruhi  oleh  faktor  lainnya  dan  persamaan  regresi  diperoleh  Y  = 5,126+0,793X.  Sedangkan  hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh  nilai  t  hitung untuk  variabel  transparansi  keuangan  (X)  terhadap  efektivitas  anggaran belanja (Y) sebesar = 2,506 sedangkan nilai t tabel = 2,064 dengan sig. α = 0,05 dan df = n-2. Hal ini menunjukkan diterimanya Ha yang menyatakan terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  variabel  transparansi  keuangan  (X) terhadap efektivitas anggaran (Y) di UPT DPPKD Pandeglang.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  analisa  hasil  penelitian  dan  kesimpulan;  maka  penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:Manajemen UPT DPPKD Pandeglang agar  lebih  memaksimalkan    transparansi  keuangan.  Karena    Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya padaperaturan perundang undangan.
Kinerja  anggaran  UPT DPPKD  Pandeglang  harus  dapat  memanfaatkan  uang sebaik  mungkin  dengan  konsep value  for  money yang  berorientasi  kepada kepentingan  publik.  Hal  ini  berarti  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah tersebut  harus  mencerminkan  tiga  pilar  utama  yaitu  ekonomis,  efisien, efektifitas.
Manajemen  UPT  DPPKD  Pandeglang  agar  terus  memperhatikan pelaksanaan transparansi keuangan dan efektivitas anggaran, tentunya guna meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  keuangan  UPT  DPPKD Pandeglangke depan dalam rangka mewujudkan good governance .

## REFERENSI
Arifin  P  Soeria  Atmaja,  Keuangan  Publik  dalam  Perspektif  Hukum,  Teori, Kritik,  dan  Praktik,  Rajawali  Pers,  Jakarta,  2009,  Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, PT. Gramedia, Jakarta, 1986 Adrian  Sutedi,  Implikasi  Hukum  Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah,  Dalam Kerangka  Otonomi  Daerah,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2009  Hukum Keuangan Negara, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Muhammad  Djumhana,  Pengantar Hukum  Keuangan  Daerah dan Himpunan Peraturan  Perundang-Undangan  di  Bidang  Keuangan  Daerah,  Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007
Abdul  Halim,  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Edisi  Ketiga  Akuntansi  Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
Juli  Panglima  Siragih,  Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  dalam Otonomi, Ghalia Auditya, Lucy dkk. 2 013. “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Jurnal Fairness Vol. 2 No. 1 : 21-41.
Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE. Universitas Gajah Mada.
Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat. Bastian,  Indra.  2003.  Sistem  Akuntansi  publik  Untuk  Pemerintahan  Daerah Jakarta : Salemba Empat.
Chabib dan Suripto. 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung : Fokus Media.
Adrianto,  Nico.  Good  e-Government:  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik Melalui e-Government. Malang: Bayumedia Publishing 2007. Darsono. Manajemen Keuangan. Jakarta: Nusantara Consulting. 2009. Bastian,  Indra.  2001.  Akuntansi  Sektor  Publik  di  Indonesia.  Edisi  pertama. Yogyakarta.BPFE-Yogyakarta