## DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA EKONOMI TERHADAP INDIKATOR PEMBANGUNAN DI PULAU PAPUA
Ilma Ainun Fitriana 1 , Neli Agustina 2
1 BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2 Politeknik Statistika STIS E-mail: 1 ilma.ainun@bps.go.id, 2 neli@stis.ac.id

## Abstrak
Desentralisasi fiskal diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, pengembangan potensi daerah, meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Namun, keadaan tersebut tidak berlaku di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Keadaan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan belanja modal diatas rata-rata dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun indikator pembangunan daerah masih jauh dari indikator pembangunan secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara  desentralisasi  fiskal  dan  kinerja  ekonomi  terhadap  indikator  pembangunan  daerah.  Dengan menggunakan  analisis Partial  Least  Square-Structural  Equation  Modelling (PLS-SEM),  hasilnya menunjukkan  adanya  hubungan  positif  antara  desentralisasi  fiskal  terhadap  kinerja  ekonomi  serta terdapat  hubungan  yang  positif  antara  desentralisasi  fiskal  dan  kinerja  ekonomi  terhadap  indikator pembangunan.
Kata kunci : desentralisasi fiskal, kinerja ekonomi, indikator pembangunan, PLS-SEM

## Abstract
The implementation of fiscal decentralization is expected to accelerate public services, develop regional potentials, improve the economy and improve people’s welfare. However, this situation does not apply to  every  province  in  Indonesia.  The  condition  in  Papua  and  West  Papua  Provinces  having  capital expenditure above average and high economic growth rates, but indicators of regional development are still  in  concern.  This  study  aims  to  determine  the  relationship  between  fiscal  decentralization  and economic  performance  towards  indicators  of  regional  development.  By  using  Partial  Least  Square - Structural Equation Modelling (PLS-SEM) analysis, the results show that there is a positive relationship between  fiscal  decentralization  on  economic  performance.  In  addition,  there  is  also  a  positive relationship between fiscal decentralization and economic performance on development indicators.
Keywords : fiscal decentralization, economic performance, development indicators, PLS-SEM

## PENDAHULUAN
Sebelum reformasi, pemerintahan di
Indonesia  menganut  sistem  sentralisasi dimana pemerintah pusat memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengatur pemerintah daerah. Adanya sistem sentralisasi mengakibatkan adanya
kesenjangan  antar  daerah.  Pembangunan perekonomian  di  Pulau  Jawa  lebih berkembang  pesat  dibandingkan  di  pulau lainnya.  Adanya  kesenjangan  antar  daerah pada  masa  sebelumnya,  maka  dilakukan perubahan  kebijakan  pada  masa  reformasi yaitu adanya peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Sistem ini  berlaku  setelah  adanya  pengesahan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  (PKPD).  Undang-undang  tersebut mengalami  revisi  yaitu  UU  No.  32  Tahun 2004  tentang  pemerintah  daerah  dan  UU No.  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah.
Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan  wewenang  dan  kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan di daerahnya  (UU  No.  33  Tahun  2004). Dengan  kebijakan  ini  pemerintah  daerah dapat  menyelenggarakan  pembangunan sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh daerah tersebut. Pelaksanaan desentralisasi fiskal  diharapkan  dapat  mempercepat
pelayanan  publik,  pengembangan  potensi daerah  dan  keaktifan  dari  masyarakat daerah, sehingga dapat mewujutkan pengelolaan  pemerintahan  yang  lebih efektif,  efisien  dan  partisipatif.  Selain  itu,
dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan adanya kestabilan makroekonomi  dan  dapat  meningkatkan perekonomian  suatu  daerah  (Bird  dan Vaillancourt, 1998).
Pelaksanaan desentralisasi fiskal berkaitan  erat  dengan  pendanaan  daerah yang  bersumber  dari  APBN  maupun APBD.  Pada  kurun  waktu  2010-2016 alokasi  APBN  yang  diberikan  ke  daerah, cenderung mengalami peningkatan. Penerimaan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  PAD  dan DAU  yang  diterima  daerah  mengalami peningkatan  dari  tahun  2010-2016.  Selain itu,  keadaan  perekonomian  di  Indonesia mengalami  perkembangan  yang  cukup baik.  Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB) dari  tahun  2010  hingga  2016  mengalami peningkatan  dan  pada  tahun  2016  telah mencapai  Rp.  9,34  triliun.  Peningkatan PDB  juga  diikuti  dengan  indikator pembangunan yang semakin baik, ditunjukkan  pada  Gambar  1  adanya penurunan  tingkat  pengangguran  dan tingkat  kemiskinan  pada  level  nasional.
Selain  itu  juga  terjadi  peningkatan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan secara nasional.
Sumber: BPS diolah
Secara umum,
pelaksanaan desentralisasi  fiskal  mampu  meningkatkan perekonomian di daerah, namun pembangunan setiap daerah memiliki hasil yang  belum  optimal.  Terdapat  beberapa provinsi yang memiliki
tingkat ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi  serta  rendahnya  IPM  dibandingkan dengan level nasional. Gambar 1 menunjukkan adanya perbedaan persentase tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran  antar  provinsi.  Provinsi Papua  dan  Papua  Barat  memiliki  tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. IPM pada kedua provinsi tersebut merupakan IPM terendah di Indonesia pada tahun  2016,  hal  ini  dapat  dilihat  pada Lampiran  1.  Keadaan  ini  mengindikasikan bahwa  tujuan  pelaksanaan  desentralisasi fiskal  belum  tercapai  secara  optimal  di beberapa daerah.
Pendapatan yang diterima oleh setiap daerah digunakan untuk menunjang pembangunan daerah. Salah satunya dimanfaatkan  untuk  melakukan  belaja modal.  Tingkat  pengeluaran  untuk  belanja modal  cukup  tinggi,  seperti  digunakan untuk belanja lahan, mesin, banggunan dan lain-lain.  Besarnya  pengeluaran  belanja modal,  diharapkan  dapat  meningkatkan perekonomian maupun pembangunan daerah. Rata-rata persentase belanja modal mencapai  20,16  persen  dari  total  belanja daerah  tiap  provinsi.  Provinsi  Papua  dan Papua  Barat  merupakan  salah  satu  daerah yang  menggunakan  belanjanya  untuk belanja  modal  dengan  jumlah  yang  lebih tinggi dibandingkan rata-rata belanja modal tiap provinsi.
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di Pulau Papua mampu meningkatkan perekonomian  yang  dapat  dilihat  dari  laju pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi. Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), laju  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Papua  dan  Papua  Barat  pada  tahun  2015 berturut turut sebesar 4,15 persen dan 7,47 persen.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat  (Bird  dan  Vaillancourt,  1998). Namun,  keadaan  di  Pulau  Papua  tidak
diiringi  dengan  tuntasnya  permasalahan pembangunan  lainnya,  sehingga  tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan  yang  tinggi  serta  rendahnya kesejahteraan masyarakat. . Oleh karena itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  antara  kebijakan  desentralisasi fiskal,  kinerja  ekonomi  terhadap  indikator pembangunan, khususnya untuk wilayah di pulau  Papua.  Adanya  variabel  yang  tidak dapat  diukur  secara  langsung yaitu desentralisasi fiskal dan indikator pembangunan,  maka  digunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Beberapa penelitian menyatakan bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifikan positif  antara  desentralisasi  fiskal  dengan pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  Nobuo Akai  dan  Masayo  Sakata  (2002),  dengan menggunakan  pendekatan  desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan dan pengeluaran, menunjukkan  ada  hubungan  signifikan positif antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi. Jian Chu dan Xiao- Ping  Zheng  (2013)  dengan  menggunakan data  di  31  provinsi  di  China  menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi karena  adanya  modal  fisik,  tenaga  kerja, dan  modal  manusia.  Selain  itu  juga,  pada penelitian  Fadli  (2014)  terdapat  pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan. Penelitian yang hampir sama untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi dilakukan dengan metode Partial  Least  Square  –  Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dilakukan oleh  Louis  Chih-huang  Liu  (2017).  Dari hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal  terhadap  kinerja  perekonomian, desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan  dan  kinerja  keuangan  terhadap kinerja perekonomian.Berdasarkan penelitian  yang  telah  dilakukan,  hipotesis penelitian ini adalah (1) desentralisasi fiskal berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja ekonomi, (2) desentralisasi fiskal berpengaruh  signifikan  terhadap  indikator pembangunan, (3) Kinerja ekonomi berpengaruh  signifikan  terhadap  indikator pembangunan.

## METODOLOGI
Komponen  dari  indikator  pembangunan berupa  tingkat  pengangguran,  kemiskinan, ketimpangan  distribusi  pendapatan  dan Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM). Penelitian  Suwandi  dan  Waroka  (2013) serta  Hadi  Sasana  (2009)  menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  dan pengangguran  secara  langsung  dan  tidak langsung.  Pengaruh  secara  tidak  langsung dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi dapat menurunkan jumlah kemiskinan  dan  pengangguran,  sehingga desentralisasi fiskal penting untuk diterapkan.
Kemiskinan  adalah  suatu  keadaan seseorang  ataupun  sekelompok  orang dengan  kondisi  ketidakmampuan  secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dari sisi makanan dan non makanan (BPS, 2018). Besarnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok memengaruhi kemapanan  seseorang  untuk  hidup  di  atas standar  hidup  rata-rata.  Semakin  tinggi pertumbuhan  ekonomi,  semakin  rendah tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Teori  Kuznet  menyatakan  hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan  dengan  kurva  U  terbalik.. Ketimpangan distribusi
pendapatan dihitung  dengan  Indeks  Gini.  Distribusi pendapatan yang diharapkan adalah keadaan distribusi pendapatan yang merata. Ketimpangan rendah didapatkan pada awal pertumbuhan  ekonomi  dan  pada  puncak pertumbuhan  ekonomi  atau  keadaan  suatu negara  mencapai  kesejahteraan.  Terdapat titik  dimana  pada  pendapatan  per  kapita tertentu  mencapai  ketimpangan  maksimal. Keadaan  yang  terjadi  ini  dikarenakan adanya  perubahan  struktur  perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau dikenal  dengan  teori  Lewis.Produktivitas tenaga  kerja  menjadi  faktor  utama  dalam proses  perubahan  struktural  Todaro  dan Smith (2003).
Adanya  hubungan  yang  ambigu antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pada pertumbuhan ekonomi rendah,
ketimpangan  juga  rendah,  hal  ini  sejalan dengan teori Kuznet. Saat mempertahankan ketimpangan  pendapatan  pada  tingkat rendah, pertumbuhan ekonomi juga rendah, hal  ini  dapat  meningkatkan  kemiskinan. Ketimpangan pendaparan dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi, akan tetapi tingkat  ketimpangan  pendapatan  dapat dikontrol  dengan  pertumbuhan  ekonomi apabila  tingkat  kesempatan  kerja  dan produktivitas  suatu  negara  meningkat. Kesempatan  kerja  yang  tinggi  dapat memberikan  akses  untuk  masyarakat mendapatkan  pekerjaan.  Selain  itu  juga diperlukan  suatu  kebijakan  yang  memihak masyarakat miskin, agar perubahan struktur tidak  memperparah  kondisi  masyarakat miskin (Todaro dan Smith, 2003).
Oates  (1993)  menyatakan  bahwa adanya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.
Hal  ini  berkaitan  dengan  pengalokasian pendapatan  dan  kebijakan  yang  diambil oleh  pemerintah  daerah.  Dalam  penelitian Hariadi (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan  antara  desentralisasi  fiskal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Desentralisasi  fiskal  dapat mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Pemerintah yang efektif dan efisien mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan
pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan sehingga taraf kualitas manusia semakin  meningkat.  Terdapat  hubungan yang  positif  antara  desentralisasi  fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan  masyarakat.  Pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat juga  memiliki  hubungan  yang  positif (Suwandi dan Waroka, 2013).

## Metode Analisis
Dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan analisis  menggunakan  analisis  deskriptif berupa  tabel,  grafik,  dan  analisis  tipologi klassen.
Analisis tipologi klassen
digunakan untuk melihat pola pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, sehingga  dapat  mengklasifikasikan  daerah
menjadi empat kategori  yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tetapi tertekan,  daerah  berkembang  cepat,  dan daerah  tertinggal.  Selain  itu,  analisis inferensia yang digunakan untuk mengetahui  pengaruh  desentralisasi  fiskal, kinerja ekonomi terhadap indikator pembangunan, menggunakan analisis Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM).  Pengukuran  pada variabel  laten  desentralisasi  fiskal  adalah (1) derajat pembangunan yaitu rasio antara belanja modal dengan total belanja daerah, (2)  derajat  kemandirian  yaitu  rasio  antara PAD  dengan  total  belanja  daerah,  dan derajat  ketergantungan  yang  diukur  dari rasio  anatara  PAD  dengan  DAU.Variabel kinerja ekonomi diukur dengan pendapatan perkapita,  sementara  itu  variabel  indikator pembangunan diukur dengan tingkat pengangguran,  kemiskinan,  ketimpangan, dan IPM.
Langkah-langkah
dalam melakukan  analisis  PLS-SEM  dengan software adalah sebagai berikut:
1. Merancang  Model  Struktural  ( Inner
Model )
Model struktural atau inner model merupakan model persamaan simultan yang mengambarkan  hubungan  antara  varaibel laten  yang  akan  dilakukan  evaluasi (Ghozali,  2014).  Variabel  laten  yang digunakan  adalah  desentralisasi  fiskal, kinerja ekonomi, dan indikator pembangunan. Variabel laten yang berperan  sebagai  variabel  eksogen  adalah variabel desentralisasi fiskal, untuk variabel endogen  adalah  kinerja  ekonomi  dan indikator pembangunan.
2. Merancang Model Pengukuran
( Outer Model )
Model  pengukuan  atau  outer  model merupakan  teknik  yang  digunakan  untuk mengukur  signifikansi  hubungan  antara indikator yang teramati/dapat diukur dengan  variabel  laten  yang  disusun (Ghozali, 2014). Sehingga pada persamaan ini  dilihat  hubungan  antara  variabel  laten dengan  indikatornya.  Pada  penelitian  ini model  pengukuran  yang  digunakan  adalah model  reflektif.  Pengukuran  variabel  laten desentralisasi  fiskal  didasarkan  pada  (1) derajat pembangunan; (2) derajat
kemandirian; dan (3) derajat ketergantungan. Pengukuran kinerja ekonomi  menggunakan  nilai  pendapatan per  kapita.  Indikator  pembangunan  dalam penelitian ini menggunakan empat indikator  yaitu  (1)  tingkat  kemiskinan;  (2) tingkat ketimpangan; (3) tingkat pengangguran; dan (4) IPM.
3. Mengkonstruksi diagram jalur
Berdasarkan hubungan antara variabel laten dan hubungan antara variabel laten dengan indikator,  maka  diagram  jalur  yang menggambarkan model pada penelitian ini adalah seperti disajikan pada Gambar 2.
4. Mengkonstruksi  diagram  jalur  ke sistem persamaan dan estimasi
Gambar 2. Diagram Jalur hubungan antara variabel  dan  indikator  pada  model  PLS- SEM
Keterangan: DF:   Desentralisasi Fiskal KE:   Kinerja Ekonomi IP:   Indikator Pembangunan DP:   Derajat Pembangunan DK:   Derajat Kemandirian DT:   Derajat Ketergantungan PK:   Pendapatan per Kapita TP:   Tingkat Pengangguran TK:   Tingkat Kemiskinan TT:   Tingkat Ketimpangan IPM:  Indeks Pembangunan Manusia
Outer model /model pengukuran yg digunakan adalah model reflektif.
Inner  model /model  struktural,  hubungan antara variabel laten pada model struktural dapat  dinyatakan  dalam  sistem  persamaan berikut:
a.  Variabel laten desentralisasi fiskal
𝐷𝑃 = λ 𝐷𝑃 𝐷𝐹 + 𝜀 1 (1) 𝐷𝐾 = λ 𝐷𝐾 𝐷𝐹 + 𝜀 2 (2) 𝐷𝑇 = λ 𝐷𝑇 𝐷𝐹 + 𝜀 3 (3)
b. Variabel laten kinerja ekonomi . 𝑃𝐾 = λ 𝑃𝐾 𝐾𝐸 + 𝜀 4 (4) c. Variabel laten indikator pembangunan 𝑇𝑃 = λ 𝑇𝑃 𝐼𝑃 + 𝜀 5 (5) 𝑇𝐾 = λ 𝑇𝐾 𝐼𝑃 + 𝜀 6 (6) 𝑇𝑇 = λ 𝑇𝑇 𝐼𝑃 + 𝜀 7 (7) 𝐼𝑃𝑀 = λ 𝐼𝑃𝑀 𝐼𝑃 + 𝜀 8 (8) 𝐾𝐸 = 𝛾 11 𝐷𝐹 + 𝜁
1 (9)
𝛾 12 𝐷𝐹 + 𝛽 12 𝐾𝐸 + 𝜁 2 (10)
Evaluasi outer  model pada  model pengukuran  reflektif,  dilakukan  pada  jenis model  pengukuran  reflektif  antara  lain Convergen  validity , Discriminant  validity dan Composite  reliability. Evaluasi  yang dilakukan pada model struktural antara lain Estimasi koefisien jalur, Varian
explanation  of  endogenous  construct (R 2 ) dan Pengujian kecocokan model dengan Q 2 . Hipotesis  statistik  untuk inner  model , pengaruh  variabel  laten  eksogen  terhadap variabel laten endogen adalah: a.  Pengaruh  desentralisasi  fiskal  dengan kinerja ekonomi 𝐻 0 : 𝛾 𝑖 =  0  (desentralisasi  fiskal  tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi) 𝐻 1 : 𝛾 𝑖 ≠  0  (desentralisasi  fiskal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi) b.  Pengaruh  desentralisasi  fiskal  dengan indikator pembangunan 𝐻 0 : 𝛾 𝑖 =  0  (desentralisasi  fiscal  tidak berpengaruh terhadap indikator pembangunan) 𝐻 1 : 𝛾 𝑖 ≠  0  (desentralisasi  fiskal berpengaruh
terhadap
indikator pembangunan)
Hipotesis  statistik  untuk inner  model , pengaruh  variabel  laten  endogen  terhadap variabel laten endogen lainnya adalah:
𝐻 0 : 𝛽𝑖 = 0  (kinerja ekonomi tidak berpengaruh terhadap indikator pembangunan)
𝐻 1 : 𝛽 𝑖 ≠ 0 (kinerja ekonomi berpengaruh terhadap indikator pembangunan)
Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari BPS. Data yang digunakan  antara  lain  adalah  pendapatan perkapita,  tingkat  pengangguran,  tingkat kemiskinan,  tingkat  ketimpangan,  IPM, PAD, DAU, belanja modal dan total belanja daerah. Data yang digunakan pada analisis deskriptif adalah  data  pada  tingkat
kabupaten  kota  pada  tahun  2010-2015 dengan  40  kabupaten/kota,  sementara  itu data untuk membentuk model pada analisis inferensia adalah tahun 2014 dan 2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kinerja Ekonomi, Indikator Pembangunan dan Desentralisasi
Fiskal di Pulau Papua

## Kinerja Ekonomi
Rata-rata  pendapatan  perkapita  kabupaten kota  di  Pulau  Papua  dari  tahun  2010-2015 mengalami peningkatan. Kabupaten Mimika,  Teluk  Bintuni,  dan  Sorong merupakan daerah yang memiliki pendapatan perkapita jauh lebih tinggi dari daerah  yang  lain.  Perekonomian  ketiga daerah  tersebut  didominasi  oleh  sektor pertambangan  dan  industri  pengolahan. Pendapatan di Kabupaten Mimika sebagian besar  berasal  dari  pertambangan  yaitu sebesar  80  persen  dari  total  PDRB.  Jenis pertambangan  yang  ada  di  daerah  tersebut antara lain emas, perak dan tembaga. Salah satu perusahaan yang memiliki konstribusi besar  adalah  PT.  Freeport.  Keadaan  di Kabupaten  Sorong  didominasi  oleh  sektor industri  pengolahan  yaitu  lebih  dari  50 persen. Pada tahun 2016, Sorong ditetapkan sebagai  wilayah  untuk  pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Sementara  itu,  distribusi  pendapatan  di Teluk Bintuni sektor pertambangan sebesar 40  persen  dan industri  pengolahan  sebesar 50  persen.  Pendapatan  perkapita  yang selalu berada pada tingkat terendah adalah Kabupaten Pegunungan Arfak.
Perekonomiannya  didominasi  oleh  sektor pertanian,  peternakan  dan  perkebunan. Jenis peternakan yang digemari adalah jenis sapi potong, ayam, babi dan kambing.
Klasifikasi daerah dilihat dari pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan perkapita  dapat  menggunakan  analisis tipologi  klassen  (Gambar  3).  Pada  tahun 2010  dan  2015  terjadi  perubahan  pada klasifikasinya.  Proporsi  daerah  cepat  maju dan  cepat tumbuh  mengalami  peningkatan dan  daerah  relatif  tertinggal  mengalami penurunan.  Pada  tahun  2010  dan  2015 didominasi  oleh  daerah  maju  tetapi
tertekan.  Daerah  ini  memiliki  pendapatan per  kapita  diatas  rata-rata  pendapatan keseluruhan kabupaten namun, pertumbuhan  ekonomi  berada  dibawah rata-rata.  Sektor  utama  Pulau  Papua didominasi  sektor  pertambangan  dan penggalian serta sektor industri pengolahan. Pada  sektor  pertambangan  dan  penggalian dari tahun 2010-2015 cenderung mengalami  penurunan  dan  pada  industri pengolahan cenderung konstan.
Sumber: BPS, diolah
Gambar  3.  Persentase  kabupaten/kota berdasarkan  klasifikasi  menurut  analisis tipologi klassen di Pulau Papua tahun 2010 dan 2015

## Indikator Pembangunan
Setiap peraturan atau kebijakan yang dibuat diharapkan mampu meningkatkan pembangunan didaerahnya baik pembangunan  sosial  maupun  ekonomi. Pembangunan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan yang diterapkan. Indikator yang digunakan untuk melihat  pembangunan  suatu  daerah  antara lain tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran,  tingkat  ketimpangan  dan IPM. Kota Sorong memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi dibandingkan  daerah  lain.  Perbedaan tingkat pengangguran tertinggi dan terendah  sangat  jauh.  Rata-rata  tertinggi diantara  kurun  waktu  2010-2015  adalah pada  tahun  2014.  Tingkat  pengangguran tertinggi mencapai 19,20 persen sementara itu  terdapat  daerah  lain  yang  memiliki penduduk yang menganggur dengan jumlah yang  sedikit.  Pada  tahun  2015,  tingkat pengangguran tertinggi adalah Kota Sorong,
sedangkan  tingkat  terendahnya  adalah Kabupaten Lanny  Jaya,  Mamberamo Tengah dan Intan Jaya. Tingkat partisipasi angkatan  kerja  (TPAK)  dan  tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Lanny Jaya, Mamberamo  Tengah  dan  Intan  Jaya  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  Kota  Sorong, sehingga  jumlah  penduduk  yang  masuk dalam angkatan kerja di Kota Sorong lebih sedikit.  Semakin  tinggi  nilai  TPAK  maka tingkat  kompetisi  untuk  mendapatkan pekerjaan semakin tinggi. Tidak  hanya  pengangguran,  tingkat kemiskinan di Pulau Papua sangat memprihatinkan, dimana rata-rata kemiskinan di Pulau Papua pada tahun 2015 mencapai  29,37  persen,  sedangkan  tingkat kemiskinan  di  Indonesia  adalah  11,13 persen.  Perbedaan  yang  cukup  tinggi  ini mengindikasikan  bahwa  terdapat  banyak penduduk di Pulau Papua yang hidup tidak layak.
Tingkat  kemiskinan  tertinggi  adalah Kabupaten  Deiyai  dan  terendah  adalah Kabupaten  Merauke.  Tingkat  kemiskinan yang tinggi mengambarkan keadaan penduduk yang hidup serba kekurangan dan susah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar karena  memiliki  pendapatan  yang  rendah. Kota  Sorong  mengalami  peningkatan kemiskinan  dari  tahun  2010  ke  2015, sedangkan  daerah  lainnya  mengalami penurunan.  Keadaan  perekonomian  pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan,  namun  tingkat  pengangguran yang  ada  juga  mengalami  peningkatan. Tingginya  tingkat  kemiskinan  di  Kota Sorong diakibatkan karena adanya peningkatan  pengangguran  dan  tingginya rasio ketergantungan penduduk.
Tingkat  ketimpangan  suatu  daerah dapat  dilihat  dari  nilai  indeks  Gini  yang menunjukkan tingkat distribusi pendapatan penduduk  di  suatu  wilayah.  Tingkat ketimpangan tertinggi di Pulau Papua pada tahun 2015 sebesar 0,47 yaitu di Kabupaten Manokwari  dan  terendah  sebesar  0,14  di Yalimo. Tahun 2015 merupakan merupakan waktu dimana tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Manokwari  mencapai  tingkat  tertinggi dibandingkan dengan tahun lainnya.
Persentase  penduduk  miskin  yang  tidak bekerja sebesar 47,57 persen dan penduduk miskin yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan  disektor  formal. Pendapatan  di  sektor  informal  cenderung rendah.  Sementara  itu  tingkat  pendapatan perkapita  di  Manokwari  cukup  tinggi  dan mengalami  peningkatan  dari  tahun  2010- 2015. Pendapatan perkapita dan kemiskinan yang tinggi mengindikasikan bahwa pendapatan  yang  ada  dinikmati  oleh penduduk golongan atas atau yang memiliki pendapatan yang tinggi. Keadaan sebaliknya  ditunjukkan  pada  Kabupaten Yalimo yang memiliki pendapatan perkapita, tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang rendah.
Alat ukur lain yang dapat menggambarkan pembangunan adalah tingkat kesejahteraan yang dilihat dari nilai IPM  (UNDP,  2016).  Pada  kurun  waktu
2010-2015, nilai IPM di kabupaten/kota di Pulau Papua cenderung mengalami peningkatan.  Kebijakan-kebijakan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk Pulau  Papua.  Kebijakan  yang  mendukung adanya  peningkatan  kesejahteraan  seperti pembangunan  infastruktur  berupa  trans- Papua, pelabuhan dan bandara di beberapa tempat.  Kesejahteraan  tertinggi  berada  di Kota Jayapura  yang memiliki infrastruktur yang  memadai,  PDRB  yang  cukup  tinggi dan  akses  antar  daerah  yang  lebih  mudah. Sementara itu, Kabupaten Nduga memiliki tingkat IPM terendah, dimana level IPM di Nduga  memiliki  perbedaan  yang  cukup jauh dibandingkan dengan daerah yang lain. Rata-rata  IPM  di  Pulau  Papua  sebesar 56,26, sedangkan Kabupaten Nduga hanya 25,47. Tingginya perbedaan
IPM
menunjukkan  bahwa  tingkat  kesejahteraan penduduk  sangat  rendah.  Hal  dapat disebabkan  oleh  seringnya  terjadi  perang antar  suku  yang  dipicu  oleh  berbagai penyebab.  Selain  itu,  keadaan  infastruktur masih  sangat  minim  dalam  menunjang perekonomian maupun kesejahteraan. Pada tahun  2015,  Kabupaten  Nduga  belum memiliki  rumah  sakit.  Fasilitas  kesehatan juga masih minim, yaitu berupa puskesmas dengan jumlah 8 unit dan terdapat 11 dokter
umum.  Selain  fasilitas  kesehatan,  jumlah sekolah yang ada juga sedikit. Terdapat 22 sekolah dasar, 56 sekolah menegah pertama dan 1 sekolah menengah atas. Akses antar daerah  maupun  akses  menuju  fasilitas kesehatan  dan  pendidikan  masih  susah, sehingga  penduduk  banyak  yang  tidak melanjutkan sekolah dan jarang mendapatkan perawatan maupun pemeriksaan saat sakit.

## Desentralisasi Fiskal
Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan  kebebasan  terhadap  daerah untuk  mengatur  dan  mengoptimalkan potensi yang ada didaerahnya. Pelaksanaan desentralisasi  fiskal  dapat  dilihat  dari  sisi penerimaan  dan  pengeluaran.  Pada  tahun 2015, sebesar 66 persen dari belanja daerah digunakan  untuk  belanja  langsung  dan  34 persen  untuk  belanja  tidak  langsung  (BPS 2017,  diolah).  Peningkatan  perekonomian dan  pembangunan  daerah  lebih  ditunjang dari  belanja  langsung  terutama  belanja modal. Rata-rata derajat pembangunan dari tahun  2010-2015  cenderung  konstan. Derajat  pembangunan  yang  tinggi  pada tahun  2015  terjadi  di  Kabupaten  Teluk Bintuni dan Nduga. Teluk Bintuni merupakan  daerah  pertambangan  yang memiliki PAD yang tinggi, sehingga daerah tersebut  mampu  melakukan  pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang perekonomiannya.
Kabupaten Nduga merupakan daerah yang  memiliki  tingkat  pembangunan  yang kurang  baik.  Keadaan  tahun  2015  di Kabupaten  Nduga  berada  pada  tingkat kesejahteraan  dan  pendapatan  perkapita yang  berada  dibawah  rata-rata  dan  juga tingkat kemiskinan yang tinggi. Penggunaan  belanja  modal  diharapkan dapat menunjang Kabupaten Nduga menjadi daerah yang lebih baik.
Pembangunan fasilitas umum lebih ditingkatkan  seperti  pembangunan  rumah sakit  untuk  meningkatkan  kesejahteraan penduduknya. Belanja modal yang dikeluarkan tidak memberikan efek langsung,  sehingga  derajat  pembangunan yang  tinggi  pada  tahun  2015  belum
memberikan dampak pada tingkat pembangunan di tahun 2015.
(periode)
Ukuran Statistik 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Jumlah kabupaten/kota 40 40 40 40 40 40 Rata-rata 0,024 0,023 0,029 0,021 0,036 0,030 Nilai minimum 0,001 0,000 0,002 0,001 0,004 0,001 Nilai maksimum 0,116 0,114 0,258 0,094 0,124 0,108
Sumber: BPS 2017, diolah
Gambar 4. Derajat kemandirian kabupaten/kota di Pulau Papua tahun 2010-2015
(periode) Ukuran Statistik 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Jumlah kabupaten/kota 40 40 40 40 40 40 Rata-rata 0,051 0,023 0,056 0,026 0,064 0,064 Nilai minimum 0,001 0,000 0,008 0,002 0,006 0,002 Nilai maksimum 0,415 0,144 0,834 0,252 0,253 0,401
Sumber: BPS 2017, diolah
Gambar 5. Derajat ketergantungan kabupaten kota di Pulau Papua tahun 2010-2015
D er aja t keman d ir ian D er aja t ket er gan tu n gan
Derajat  kemandirian  dan  derajat ketergantungan  dari  tahun  2010-2015 berfluktuatif  (Gambar  4  dan  Gambar  5). Rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan  mengalami  penurunan  pada  tahun 2013.  Daerah  yang  memiliki  nilai  derajat kemandirian  dan  derajat  ketergantungan yang tinggi dan rendah hampir sama. Hal ini terjadi  karena  sebagian  besar  daerah bergantung  pada  pendapatan  yang  berasal dari  pusat  berupa  DAU  untuk  memenuhi kebutuhan daerahnya. Keadaan daerah yang memiliki  derajat  kemandirian  dan  derajat ketergantungan  yang  tinggi  merupakan daerah  yang  memiliki  PAD  tinggi. Kabupaten Mimika, Sorong, Jayapura, Kota Sorong  dan  Kota  Jayapura  merupakan daerah  yang  memiliki  derajat  tertinggi. Daerah  tersebut  memiliki  potensi  yang menjadi sumber pendapatan daerah.
Kabupaten  Mimika  merupakan  kabupaten dengan  hasil  tambang  yang  melimpah,
sehingga  daerah  mendapatkan  pajak  dari kegiatan  tersebut.  Adanya  pajak  yang diberikan
kepada daerah akan
meningkatkan  PAD  yang  diterima  oleh daerah.  Kota  Sorong  dan  Kota  Jayapura sebagai  ibu  kota  provinsi  menjadi  pusat perekonomian. Perekonomian daerah tersebut didominasi oleh industri pengolahan,  sehingga  adanya  perusahaan yang  dibangun  di  daerah  tersebut  akan memberikan
konstribusi
terhadap pendapatan daerah.
Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kinerja Ekonomi Terhadap Indikator Pembangunan di Pulau Papua
Evaluasi pada outer model digunakan untuk  melakukan  evaluasi  pada  indikator yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel laten  sehingga  mendapatkan  model  yang valid dan reliabel. Pengujian yang dilakukan  antara  lain convergen  validity dengan loading  factor dan Average Variance  Extracted (AVE) ,  discriminant validity dan composite reliability.
Loading factor menunjukkan besarnya  kontribusi  dari  masing-masing indikator  terhadap  varibel  laten  (lihat lampiran 7). Berdasarkan hasil penggolahan pada  SmartPLS,  menunjukkan  bahwa
semua  indikator  signifikan  pada  taraf  0,05 dan  nilai  mutlak  dari loading  factor lebih dari  >  0,5..  Sementara  itu,  ketiga  variabel laten  memiliki  nilai  AVE  lebih  dari  0,5, yang artinya bahwa instrumen valid dalam menjelaskan variabel latennya. Nilai loading  faktor dan  AVE  telah  memenuhi syarat,  sehingga  instrumen  yang  ada  pada model dapat digunakan untuk menjelaskan variabel latennya.
Tabel 1. Nilai Average variance extracted (AVE) dan Composite Reability
No.  Variabel Laten  Composite reability AVE (1) (2) (3) (4) 1.  Desentralisasi Fiskal 0,718 0,723 2.  Kinerja Ekonomi 0,722 0,683 3.  Indikator Pembangunan 1 1
Sumber: Hasil output di software SmartPLS 3
Pengujian  outer  model  yang  kedua adalah discriminant  validity ,  hal  ini dilakukan untuk melihat kesesuaian indikator  dalam  mengukur  variabel  laten. Pengujian  ini  dilakukan  dengan  melihat cross loading pada nilai loading factor pada saat mengukur variabel laten dibandingkan dengan nilai loading factor saat mengukur variabel  laten  yang  lain  dengan  indikator yang sama. Hasil pengolahan menunjukkan loading  factor yang  terbesar  pada  tiap indikator  terjadi  saat  menjelaskan  variabel laten  yang  ada  pada  model.  Hal  ini menunjukkan  bahwa discriminant  validity pada  semua  indikator  telah  sesuai  dalam mengukur variabe laten.
Evaluasi  pada  outer  model  juga melihat internal  consistency  reliability yang  dievaluasi  dari  nilai composite reability .  Evaluasi  ini  dilakukan  untuk mengukur  konsistensi  alat  ukur  dalam melihat  suatu  konsep  yang  digunakan adalah reliabel. Alat ukur dikatakan reliabel apabila  nilai composite  reliability (CR) lebih  dari  0,6  (Ghozali,  2014).  Pemilihan indikator  yang  digunakan  disesuaikan dengan  konsep  dapat  dikatakan  reliabel dalam mengukur variabel laten.
Evaluasi pada inner model dilakukan dengan  melihat  nilai  R2  pada  masing- masing  variabel  dependen  dan  nilai koefisien  jalur  (uji  t)  untuk  melihat signifikansi  antar  variabel  laten.  Nilai  R2 menunjukkan  baik  tidaknya  variabel  laten dalam  model.  Nilai  R2  pada  indikator pembangunan  lebih  tinggi  dibandingkan dengan kinerja ekonomi dalam menjelaskan keragaman variabel dalam model.
Sementara itu nilai Q2 dilakukan untuk uji
predictive  relevance yaitu  melakukan validasi  pada  model,  sehingga  dapat melihat seberapa baik nilai yang dihasilkan oleh  model  dan  estimasinya.  Semakin tinggi nilainya maka semakin baik variabel laten  eksogen  menjelaskan  variabel  laten endogen.  Hasil  pengolahan  menunjukkan nilai  Q2  bernilai  positif,  sehingga  model memiliki predictive  relevance atau  dapat dikatakan  variabel  laten  eksogen  telah sesuai  untuk  menjelaskan  variabel  laten endogen. Tabel 2. Estimasi Jalur dan Signifikansi Hubunga antar variabel laten Koefisien Jalur t- statistik p-value Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) Desentralisasi Fiskal => Kinerja Ekonomi 0,493 4,197 0,000  Signifikan Desentralisasi Fiskal => Indikator Pembangunan 0,452 3,656 0,000  Signifikan Kinerja Ekonomi => Indikator Pembangunan 0,494 4,749 0,000  Signifikan
Sumber: Hasil Output di software SmartPLS 3

## Persamaan 1
Kinerja  ekonomi  =  0,493  Desentralisasi Fiskal*
(11)
Dari  persamaan  (11)  didapatkan bahwa terdapat hubungan  yang  positif dan signifikan  antara  desentralisasi  fiskal dengan  kinerja  ekonomi.  Semakin  tinggi level  desentralisasi  fiskal,  maka  kinerja ekonomi daerah akan mengalami peningkatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  kurva
Keynesian pada  kurva  IS-LM  dan  AD-AS menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat
meningkatkan  output.  Desentralisasi  fiskal berkaitan  dengan  APBN  yang  merupakan pengeluaran  pemerintah.Salah  satu  tujuan dari  pelaksanaan  kebijakan  desentralisasi fiskal  yaitu  meningkatkan  perekonomian daerah.  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat dikatakan bahwa tujuan desentralisasi fiskal untuk  peningkatan  perekonomian  berhasil tercapai di Pulau Papua.
Komponen  dari  desentralisasi  fiskal pada  penelitian  ini  adalah  (1)  derajat pembangunan, derajat kemandirian, dan (3)
derajat  ketergantungan.  Hasil  dari  model yang dipilih mendapatkan bahwa (2) dan (3) memiliki  kontribusi  positif  dan  (1) kontribusi  negatif  terhadap  desentralisasi fiskal. Semakin  tinggi  nilai  (2)  dan  (3) maka    level    desentralisasi    fiskal  akan mengalami peningkatan dan juga sebaliknya,  sedangkan  pada  indikator  (1) menunjukkan  hal  yang  sebaliknya  yaitu semakin tinggi nilainya maka menurunkan level  desentralisasi  fiskal.  Hal  ini  dapat ditunjukkan  pula  dengan  pola  hubungan antara  komponen  desentralisasi  fiskal dengan perekeonomian (Lampiran 7).
Berdasarkan  alokasi DAU dari tahun 2014  hingga  2016,  dapat  dilihat  bahwa hampir  seluruh  kabupaten/kota  di  Pulau Papua  mengalami  peningkatan  (Lampiran 2).  Tidak  hanya  DAU  yang  mengalami peningkatan,  tetapi  PAD  juga  mengalami peningkatan, namun tidak sebanyak wilayah  yang  mengalami  peningkatan DAU.  Peningkatan  DAU  dan  PAD  pada tiap  daerah  mengakibatkan  PDRB  dan pendapatan  perkapita  juga  mengalami peningkatan  dari  tahun  2014  hingga  2016, kecuali Kabupaten Kaimana dan Kabupaten
Sorong  yang  mengalami  penurunan  pada pendapatan perkapita.
Belanja modal merupakan aset untuk jangka  panjang,  sehingga  besarnya  nilai belanja  modal  tidak  langsung  berpengaruh ditahun tersebut melainkan berpengaruh di tahun-tahun  berikutnya yang  diiringi dengan  pengembangan  yang  berkaitan dengan  peningkatan  perekonomian, seperti pelatihan, penambahan lapangan kerja, dan lain-lain.  Derajat  pembangunan  di  Pulau Papua  dari  tahun  2014  hingga  2016 mengalami  penurunan  (Lampiran  3). Keadaan  serupa  juga  dialami  oleh  banyak kabupaten  kota.  Hal  ini  dapat  menjadi indikasi bahwa kontribusi derajat pembangunan terhadap desentralisasi fiskal adalah negatif.

## Persamaan II (Indikator Pembangunan)
Indikator pembangunan = 0,452 Desentralisasi  Fiskal*+  0,494  Kinerja Ekonomi* (12) Persamaan  (12) menunjukkan bahwa variabel desentralisasi dan kinerja ekonomi memiliki  hubungan  yang  positif  dan signifikan terhadap indikator
pembangunan.
Peningkatan level
desentralisasi  fiskal  dan  kinerja  ekonomi mampu meningkatkan level pembangunan. Peningkatan  kinerja  ekonomi  memiliki dampak  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  desentralisasi  fiskal  sehingga peningkatan kinerja ekonomi lebih
berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan.  Pola  antara  desentralisasi fiskal  dengan  kinerja  ekonomi  lebih  jelas dibandingkan  dengan  pola  desentralisasi fiskal dengan indikator pembangunan. Oleh karena itu pengaruh kinerja ekonomi lebih tinggi  dibandingkan  dengan  desentralisasi fiskal terhadap indikator pembangunan.
Indikator  pembangunan  terdiri  dari tingkat  kemiskinan,  tingkat  ketimpangan, tingkat  pengangguran  dan  IPM.  Tingkat kemiskinan  memiliki  kontribusi  negatif terhadap pembangunan, sedangkan indikator  lainnya  memiliki  konstribusi positif dalam menjelaskan indikator pembangunan. Pada umumnya,
desentralisasi  fiskal  dan  kinerja  ekonomi memiliki  hubungan  yang  negatif  terhadap tingkat  kemiskinan,  tingkat  ketimpangan, dan  tingkat  pengangguran.  Keadaan  yang berbeda  ditunjukkan  pada  penelitian  ini yaitu tingkat pengangguran dan ketimpangan  memberikan  kontribusi  yang positif dalam pembangunan. Hal ini berarti bahwa  semakin  tinggi  pengangguran  dan ketimpangan,  level  pembangunan  semakin baik.
Keadaan di Pulau Papua menunjukkan bahwa semakin tinggi desentralisasi  fiskal  dan  kinerja  ekonomi dapat  meningkatkan  ketimpangan  antar daerah.  Menurut  Teori  Kuznet,  hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dengan kurva U terbalik. Pada awalnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi  akan  meningkatkan  ketimpangan dan pada satu titik tertentu akan menurunkan ketimpangan. Jika dilihat dari Teori  Kuznet,  keadaan  di  Pulau  Papua berada  pada  tahap  awal,  dimana  semakin tinggi  tingkat  pertumbuhan  ekonominya maka  distribusi  pendapatan  penduduknya semakin tidak merata. Hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Fadli  (2014)  menyatakan bahwa pada daerah timur Indonesia terdapat hubungan  yang  positif  antara  PAD, pertumbuhan
ekonomi dengan
ketimpangan.  Oleh  karena  itu,  semakin tinggi  nilai  PAD  maka  ketimpangan tersebut  akan  semakin  meningkat,  begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi.
Tingkat pengangguran juga memiliki hubungan yang positif. Keadaan ketenagakerjaan di Pulau Papua pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
mencapai  77,22  persen.  Tingginya  nilai TPAK menunjukkan bahwa penduduk usia 15  tahun  keatas  yang  masuk  sebagai angkatan  kerja  tinggi.  Tingginya  TPAK  di Pulau Papua tidak diiringi dengan tingginya penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan  bahwa  laju  TPAK  pada  tahun 2015  sebesar  1,03  persen,  namun  Tingkat Kesempatan  Kerja  (TKK)  mengalami penurunan  sebesar  1,07  persen.  Adanya ketidaksejalanan  antara  TKK  dan  TPAK dapat mengakibatkan
tingginya
pengangguran  walaupun  perekonomian daerah  tersebut  mengalami  peningkatan. Selain  itu,  tingkat  pendidikan  di  Pulau Papua  tergolong  rendah.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  rata-rata  lama  sekolah  pada tahun  2015  adalah  6,27  tahun  (lulus  SD) dan  Angka  Melek  Huruf  (AMH)  sebesar 70,83  persen.  Todaro  (2003)  menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan dasar untuk membentuk kapabilitas  manusia,  sehingga  seseorang memiliki  ketrampilan  yang  mendalam sehingga  dapat  mencapai  kehidupan  yang memuaskan  dan  bahasgia  dari  berbagai aspek. Oleh karena itu, pembangunan yang tinggi tidak secara langsung dapat menurunkan pengangguran.
Indikator pembangunan lainnya yaitu tingkat  kemiskinan  dan  IPM  memiliki hubungan yang sesuai dengan teori, dimana semakin  tinggi  kinerja  ekonomi  dan desentralisasi fiskal maka akan
menurunkan  jumlah  penduduk  miskin  dan menaikkan  tingkat  kesejahteraan  manusia yang  dilihat  dari  level  IPM.  Keadaan  di Pulau Papua menunjukkan tingkat kemiskinan  yang  tinggi  dan  IPM  yang rendah, sehingga perlu peningkatan perekonomian,  peningkatan  pendapatan daerah,  dan  rencana  jangka  panjang  yang lebih  matang  dalam  melakukan  belanja modal.  Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal dapat  meningkatkan  perekonomian  dan pembangunan.  Semakin  tinggi  tingkat perekonomian suatu daerah akan mempercepat pembangunan yang ada pada suatu  daerah.  Peningkatan  desentralisasi fiskal  dan  kinerja  perekonomian  dapat meningkatkan  pembangunan,  namun  juga diiringi oleh peningkatan ketimpangan dan pengangguran.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dipaparkan  dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:
1. Secara  umum,  tingkat  kemiskinan  dan pengangguran  di  kabupaten/kota  di Pulau Papua tahun 2010-2015 mengalami  penurunan,  namun  masih berada  di  atas  level  nasional.  Tingkat ketimpangan  dan  IPM  mengalami
keadaan yang lebih baik yaitu ketimpangan mengalami penurunan dan IPM  mengalami  peningkatan  akan tetapi tidak lebih baik jika dibandingkan dengan level nasional.
2. Pada tahun 2010-2015 di Pulau Papua, keadaan  kinerja  keuangan  yang  dilihat dari  derajat  pembangunan  memiliki nilai yang cenderung konstan,
sedangkan  derajat  kemandirian  dan derajat ketergantungan
lebih berfluktuatif. Pada kurun waktu tersebut, rata-rata pendapatan per kapita cenderung mengalami peningkatan serta  terjadi  penurunan  proporsi  pada daerah  relatif  tertinggal  serta  daerah maju tetapi tertekan dari tahun 2010 ke 2015.
3. Pelaksanaan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap peningkatan  kinerja  ekonomi  berupa pendapatan perkapita.
4. Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  dan kinerja  ekonomi  berpengaruh  positif terhadap peningkatan indikator pembangunan.
Saran  penelitian  yang  dapat  disampaikan antara lain:
1. Penggunaan  belanja  modal  harus diperhatikan  lagi  agar  dapat  tepat sasaran  untuk  jangka  panjang  dan sasaran  yang  dituju.  Belanja  modal dapat  digunakan  untuk  meningkatkan infrastruktur  berupa  fasilitas  kesehatan dan  juga  pendidikan  yang  merata. Selain  itu  dapat  digunakan  untuk membangun  akses  antar  daerah  untuk mempermudah  perekonomian  maupun sarana-prasarana lainnya. Adanya peningkatan akses tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan tingkat pendidikan diiringi dengan peningkatan lapangan  usaha  dapat  menurunkan tingkat pengangguran dan ketimpangan.
2. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan  PAD  dengan  menggali potensi  yang  ada  di  daerah  tersebut. Tidak  hanya  dari  hasil  alam  yang diunggulkan  tetapi  pemanfaatan  dan pengembangan dari sektor lain. Dengan
hal ini dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Untuk  penelitian  selanjutnya,  dapat membentuk indeks desentralisasi fiskal dan indikator pembangunan

## DAFTAR PUSTAKA
Akai,  Nobou  &  Sakata,  Masayo.  2002.
Fiscal  Decentralization  Contributes  to Economic  Growth:  Evidence  From State-Level Cross-Section Data for The United States . Jepang: Academic press, Journal of Urban Economic 52 , 93-108. Bird, M Richaard & Vaillancourt, Francois.
1998. Fiscal Decentralization in
Developong  Countries. New  York:
Cambridge University Press.
Badan  Pusat  Statistik.  2016.  Data  dan
Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015. Jakarta: BPS.
Badan  Pusat  Statistik.  2017.  Statistik
Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota
2015-2016. Jakarta: BPS.
Badan  Pusat  Statistik.  2016.  Penghitungan
dan Analisis Kemiskinan Makro
Indonesia 2016. Jakarta: BPS.
Badan  Pusat  Statistik.  2015.  Indeks
Pembangunan  Manusia  2014  Metode Baru. Jakarta: BPS.
Chu,  Jian  dan  Zheng,  Xiao  Ping.  (2013). China’s  Fiscal  Decentralization  and Regional  Economic  Growth. Jepang: The Japanese Economic Review Fadli, Faishal. 2014. Analyisis of Direct and indirect  effect  of  fiscal  desentralizatun and  regional  disparity  (case  study Provinces  in  east  and  west  indiknesia year 2006-2012). Indonesia: Journal of
economics and Sustainable development. Hariadi, Pramono. (2010). Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah. Jawa Tengah: Trikonomika Ghozali, Imam. (2014). Structural Equation Modeling  Metode  Alternatif  dengan Partial  Least  Square  (PLS)  edisi  4. Semarang: Universitas Diponegoro.Liu, Louis Chih-huang. 2017. Fiscal Decentralization,  Public  Govermence, and  Econoic  Perfomance  Examination of  Two  Pls-Sem  Models. Taiwan: Taiwan Journal of Democracy Mankiw, N. Gregory. 2012. Macroeconomics  Eigth  Edition .  New York: Worth Publishers. Oates Wallace E. (1993). Fiscal Desentralization and Ekonomic Development . National Tax Journal 46,
237-243.
Sasana,  Hadi.  (2009).  Analisis  Dampak
Pertumbuhan  Ekonomi,  Kesenjangan Antar  Daerah  dan  Tenaga  Kerja Terserap  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Jawa Tengah: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Suwandi dan Warokka, Ari. (2013). Fiscal Decentralization  and  Special  Local Autonomy: Evidence from an Emerging Market. Indonesia:  IBIMA  Publishing ( Journal of Southeast Asian research ) Todaro,  Michael  P  &  Smith,  Stephen  C.
2014. Economic  Development (12 th edition). United States.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Nilai IPM Provisi di Indonesia Tahun 2016
Sumber: BPS, 2017 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 PAPUA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
KALIMANTAN BARAT MALUKU UTARA
SULAWESI TENGAH
LAMPUNG MALUKU SUMATERA SELATAN KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH BENGKULU SULAWESI TENGGARA KALIMANTAN UTARA
JAMBI
JAWA TIMUR
KEP. BANGKA BELITUNG
SULAWESI SELATAN JAWA TENGAH JAWA BARAT SUMATERA UTARA INDONESIA
SUMATERA BARAT BANTEN SULAWESI UTARA KEP. RIAU KALIMANTAN TIMUR DI
Lampiran 2. Total nilai PAD, DAU dan belanja modal Pulau Papua tahun 2010-015 (dalam milyar rupiah)
Sumber: BPS 2017, diolah
Lampiran 3. Derajat pembangunan kabupaten/kota di Pulau Papua tahun 2010-2015
(periode)
Ukuran Statistik 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Jumlah kabupaten/kota 40 40 40 40 40 40 Rata-rata 0,337 0,315 0,325 0,324 0,322 0,332 Nilai minimum 0,172 0,089 0,070 0,139 0,162 0,159 Nilai maksimum 0,586 0,537 0,658 0,522 0,497 0,558
Sumber: BPS 2017, diolah D er aja t P emban gu n an 30000 2500 0 20000 15000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Periode PAD DAU Belanja Modal (mi lyar r upiah)
Lampiran 4. Klasifikasi kabupaten kota Pulau Papua menurut tipologi klassen 2010
Pendapatan perkapita > rata-rata pendapatan perkapita Pendapatan perkapita ≤ rata-rata pendapatan perkapita Pertumbuhan ekonomi > rata- rata pertumbuhan ekonomi Daerah cepat maju dan cepat tumbuh: 1. Jayapura 2. Teluk Bintuni 3. Sorong 4. Kota Jayapuara Daerah berkembang cepat: 1. Merauke 2. Jayawijaya 3. Nabire 4. Biak Nuumfor 5. Boven Digoel 6. Mappi 7. Asmat 8. Yahukimo 9. Pegunungan Bintang 10. Tolikara 11. Sarmi 12. Keerom 13. Warpen 14. Mamberamo Raya 15. Nduga 16. Lanny Jaya 17. Mambera mo Tengah 18. Yalimo 19. Puncak 20. Dogiyai 21. Intan Jaya 22. Deiyai 23. Fakfak 24. Kaimana 25. Manokwari 26. Kota Sorong Pertumbuhan ekonomi ≤ rata- rata pertumbuhan ekonomi Daerah maju tetapi tertekan: 1. Mimika 2. Raja Ampat Daerah relatif tertinggal: 1. Kepulauan Yapen 2. Paniai
3. Puncak Jaya
4. Sapori
5. Teluk Wodama 6. Sorong Selatan 7. Tabarauw 8. Maybat
Sumber: BPS, diolah
Lampiran 5. Klasifikasi kabupaten/kota Pulau Papua menurut tipologi klassen 2015
Pendapatan perkapita > rata- rata pendapatan perkapita Pendapatan perkapita ≤ rata-rata pendapatan perkapita Pertumbuh an ekonomi
> rata-rata pertumbuh an ekonomi Daerah cepat maju dan cepat tumbuh: 1. Jayapura 2. Nabire 3. Kota Jayapura
Daerah berkembang cepat: 1. Merauke 2. Paniai 3. Puncak Jaya 4. Yahukimo 5. Sarmi 6. Keerom 7. Waropen 8. Mamberamo Raya
9. Lanny Jaya 10. Yalimo 11. Puncak 12. Dogiyai 13. Intan Jaya 14. Deiyai 15. Fakfak 16. Manokwari 17. Kota Sorong Pertumbuh an ekonomi ≤ rata-rata pertumbuh an ekonomi Daerah maju tetapi tertekan: 1. Mimika 2. Boven Digoel
3. Teluk Bintuni 4. Sorong 5. Raja Ampat Daerah relatif tertinggal: 1. Jayawijaya 2. Kepulauan Yapen 3. Biak Numfor 4. Mappi 5. Asmat
6. Pegunungan Bintang 7. Tolikara 8. Supiori 9. Nduga 10. Mambero Tenggah
11. Kaimana
12. Teluk Wodama 13. Sorong Selatan
14. Tambrauw
15. Maybat
16. Manokwari Selatan
17. Pegunungan Arfak
Sumber: BPS, diolah

## Lampiran 6. Nilai loading factor
No.  Variabel Laten Indikator Loading Factor P- Value Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Desentralisasi fiskal Derajat Pembangunan -0,505 0,002 Dipertahankan Derajat Kemandirian 0,979 0,000 Valid Derajat Ketergantungan 0,978 0,000 Valid 2. Kinerja Ekonomi LN(Pendapatan perkapita) 1 3. Indikator pembangunan Tingkat Kemiskinan -0,805 0,000 Valid Tingkat Ketimpangan 0,721 0,000 Valid Tingkat Pengangguran 0,852 0,000 Valid IPM 0,932 0,000 Valid Sumber: Hasil output di software SmartPLS 3
Lampiran 7. Nilai Cross Loading
Lampiran 8. Hasil estimasi model PLS-SEM 3
Keterangan:
X1 : Derajat pembangunan
Y1 : Tingkat kemiskinan X2 : Derajat kemandirian Y2 : Tingkat ketimpangan X3 : Derajat ketegantungan Y3 : Tingkat pengangguran lnPPK  : logaritma natural dari pendapatan perkapita Y4 : IPM Indikator Desentralisasi Fiskal Kinerja Ekonomi Indikator pembangunan (1) (2) (3) (4) Derajat Pembangunan -0,505 0,006 -0,334 Derajat Kemandirian 0,979 0,493 0,707 Derajat Ketergantungan 0,978 0,555 0,658 Ln Pendapatan perkapita 0,493 1 0,717 Tingkat Kemiskinan -0,544 -0,548 -0,805 Tingkat Ketimpangan 0,443 0,520 0,700 Tingkat Pengangguran 0,641 0,603 0,852 IPM 0,648 0,686 0,932 Sumber: Hasil OUTPUT di software SmartPLS 3