Volume 2, Nomor 2, September 2022| p-ISSN: 2774-5169; e-ISSN: 2774-6496| 279-303

## Solusi Pencegahan Korupsi dalam Al- Qur’an
Budi Suhartawan
Sekolah Tinggi Ilmu Al- Qur’an (STIQ) Ar -Rahman Bogor
Email: budi.suhartawan@stiqarrahman.ac.id
Abstract:  Corruption  has  become  a  structural,  cultural  and  personal  problem.  It  is even categorized as a major crime that has created dangerous problems and threats because  it  can  damage  the  stability  and  security  of  the  state  and  also  the  moral decline of the people. This research aims to uncover and analyze how corruption is seen  in  the  Qur'an,  understand  what  types  of  corruption  are,  what  are  the  main factors of corrupt behaviour and what and how the Qur'an offers solutions regarding corruption  prevention.  The  method  used  in  this  study  is  a  thematic-based  library method that focuses on reviewing the literature related to the discussion theme. The results of this study are that the Qur'an provides solutions to prevent corruption by: first,  building  civil  society,  second,  improving  oneself  through  identity identification, third, building Good Governance (good governance), and actualizing values. tazkiyatun nafs.
Keywords: Al-Quran, Prevention, Corruption
Abstrak:  Korupsi telah menjadi  persoalan struktural, kultural  dan personal.  Bahkan dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  besar  yang  telah  memunculkan  masalah  dan ancaman berbahaya, karena dapat merusak stabilitas dan keamanan negara dan juga kemerosotan akhlak umat. Oleh karenanya pencegahan harus dilakukan dengan cara yang  luar  biasa  pula.  Satu  diantaranya  adalah  menggali  solusi  yang  terkandung dalam  Al- Qur’an  yang  berkaitan  dengan  pencegahan  korupsi.  Adapun  solusi pencegahan  korupsi  dalam  Al- Qur’an  adalah:  pertama,  membangun  masyarakat madani, kedua, memperbaiki diri lewat pengenal jati diri, ketiga, membangun Good Governance (pemerintahan yang baik), dan mengaktualisasikan nilai-nilai tazkiyatun nafs. Adapun Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan berbasis tematik. Metode deskriptif analisis.
Kata Kunci: Al-Quran, Pencegahan, Korupsi
Pendahuluan
Pandemi Covid 19 melanda Indonesia sejak diumumkan pada 2 Maret 2020. Mengakibatkan bangsa Indonesia harus mencari  solusi  yang tepat dalam mengatasi Covid  19.  Namun  solusi  belum  ditemukan  bahkan  angka  kasus  justru  melonjak terutama setelah Delta diumumkan sudah memasuki Indonesia. 1 Bersamaan dengan
1 Dikutip  dari  Badan  Litbangkes  Kementerian  Kesehatan  RI  melaporkan  kasus  varian  Delta  di Indonesia bertambah sebanyak 861 orang pada 21 Agustus 2021. Dengan penambahan itu, total kasus varian  Delta  di  Indonesia  saat  ini  tercatat  sebanyak  1.823.  Semua  kasus  tersebut  tersebar  di  31 provinsi di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari data sebelumnya. Pada 16 Agustus 2021, kasus varian Delta di Indonesia berjumlah 962 orang yang tersebar di 29 provinsi. Artikel ini telah tayang
virus Delta yang berkembang justru praktik korupsi semakin menunjukkan tajinya di tengah pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia. Sejumlah oprasi tangkap tagan (OTT) dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat pandemi termasuk dua  Menteri  baru  Presiden  Jokowi  Edy  Prabowo 2 dan  Juliari  Batubara 3 ,  Gubenur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, 4 Aa Umbara Sutisna Bupati Bandung Barat dan yang terbaru Bupati Bogor Ade Yasin. 5
Kasus  ini  adalah  bukti  bahwa  praktik  korupsi  sudah  masuk  ke  semua  lini kehidupan.  Tidak  peduli  dalam  keadaan  atau  situasi  apa  pun  korupsi  akan  terus berkembang.  Korupsi  adalah  kejahatan  multi  kompleks,  walaupun  terkesan  terkait tentang persoalan harta  namun, sangat  mencederai  setiap sistem yang ada. Apalagi Korupsi di Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai extra ordinary crime karena telah merusak,  tidak  saja  keuangan  negara  dan  potensi  ekonomi  negara,  tetapi  juga meluluh  lantahkan  pilar-pilar  sosio  budaya,  moral,  politik,  tatanan  hukum  dan keamanan  sosial.  Oleh  karena  itu,  pola  pemberantasannya  tidak  bisa  hanya  oleh instansi tertentu dan tidak juga dengan pendekatan parsial, namun harus dengan cara yang komperehensif. 6
Korupsi merupakan permasalahan serius yang telah lama tumbuh berkembang dalam  masyarakat.  Sejak  sekitar  tahun  1950-an  praktik  korupsi  di  Indonesia sebenarnya sudah mulai berkembang dan dirasakan harus segera dihentikan. Dengan kata  lain  di  Indonesia  telah  terjadi  proses  perluasan  praktik  korupsi  yang  tidak berusaha  untuk  dicegah  dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Karena  itu,  korupsi  di Indonesia  telah  menjalar  ke  berbagai  sektor  publik  dan  seakan-akan  telah  menjadi bagian  dari  budaya  Indonesia  sehingga  kemudian  sangat  sulit  untuk  diatasi  dan diberantas 7
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah untuk  mengungkap  dan  menganalisis  bagaimana  korupsi  dalam  pandangan  Al-
di Kompas.com dengan judul "Kasus Varian Delta di Indonesia Melonjak Tajam dari 962 Jadi 1.823", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/09445061/kasus-varian-delta-di- indonesia-melonjak-tajam-dari-962-jadi-1823?page=all .
2 https://www.detik.com/tag/edhy-prabowo Diakses  di  Pamulang  pada  hari  Sabtu  tanggal  24
September 2022 jam 09.09 Wib.
3 https://nasional.kontan.co.id/news/mantan-mensos-juliari-batubara-divonis-12-tahun-bui-lebih- tinggi-dari-tuntutan-kpk Diakses di Pamulang pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 09.12 Wib.
4 https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/28/201500065/kasus-korupsi-gubernur-sulsel-nurdin- abdullah-diduga-terima-rp-5-4-miliar?page=all  Diakses  di  Pamulang  pada  hari  Sabtu  tanggal  24 September 2022 jam 09.12 Wib.
5 https://www.hukumonline.com/berita/a/bupati-bogor-ade-yasin-tersangka-suap-pengurusan-laporan- keuangan-lt626a228e181de/?page=all .  Diakses  di  Pamulang  pada  hari  Sabtu  tanggal  24  September 2022 jam 09.12 Wib.
6 Abu Fida’ Abdur Rafi’, Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs, (Jakarta: 2006), Xi.
7 Tahta Alfina ‘Alim atul Millah, Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur`An , Jurnal Syariati, Program Studi Ilmu  Al- Qur`an  dan  Tafsir  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UNSIQ.  Vol.  II  No.  02,  November  2016, (Erry Riyana Hardjapamekas, 2003): xxi-xxii.
Qur’an,  memahami  apa  saja  jenis  korupsi,  apa  faktor  utama  perilaku  korupsi  serta apa dan bagaimana tawaran solusi Al- Qur’an tentang pencegahan koru psi.

## Pengertian Korupsi
Dalam pengertian korupsi terdapat banyak pendapat, dan ini tergantung pada sudut  pandang  setiap  orang  apa  dan  bagaimana  korupsi  itu  mengejawantah  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga kini belum terdapat adanya keseragaman dalam  merumuskan  pengertian  korupsi  tersebut.  Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa latin,  yaitu corupptio  atau  corruptus  yang  disalin  dalam  bahasa  Inggris  menjadi corruption  atau  corrupt,  dalam  bahasa Prancis menjadi  corruptin  dan  dalam  bahasa Belanda  menjadi corruptie.  Sehingga  dikenal  di  Indonesia  dengan  istilah  korupsi. Artinya bahwa korupsi adalah kebususkan, kebejatan dari  kebejatan, tidak amanah, dapat  disuap,  tidak  beretika  dan  bermoral,  melakukan  penyimpangan  yang  tidak manusiawi dan merusak generasi. Sedangkan menurut Andi Hamzah, dalam bukunya korupsi  itu  adalah  perbuatan  buruk,  busuk,  bejat,  suka  disuap,  perbuatan  yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral. 8
Sedangkan  dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  korupsi  berarti  rusak, buruk,  busuk,  suka  memakai  barang  (uang)  yang  dipercayakan  kepadanya,  dapat disogok,  dan  perbuatan  yang  buruk  seperti  penyelewengan  atau  penggelapan. 9 Sedangkan Budi Suhartawan mengutip dari bukunya Syamsul Anwar bahwa korupsi di istilahkan oleh Bank Pembangunan Asia dan Lembaga Transparansi Internasional sebagai  perilaku  mereka-mereka  yang  bekerja  di  sektor  publik  dan  swasta,  baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri  atau  memperkaya  diri  mereka  yang  berdekatan  dengannya  atau  merangsang orang  lain  berbuat  serupa  dengan  menyalahgunakan  kedudukan  yang  mereka emban. 10
Maka  dari  pengertian  tersebut,  penulis  menyimpulkan  bahwa  korupsi merupakan  satu  bentuk  kezaliman,  kebejatan  dan  kebusukan  yang  nyata  dalam kehidupan  bernegara,  karena  dengan  korupsi  secara  langsung  dapat  merugikan banyak  pihak  baik  dari  level  tertinggi  sampai  terendah.  Urian  tentang  pengertian korupsi  tersebut  juga,  menggambarkan  begitu  banyak  dan  luasnya  arti  dari  korupsi tersebut tergantung pendekatan dan perspektif apa yang digunakan.

## Faktor-Faktor Penyebab Korupsi
Adapun  beberapa  sebab  terjadinya  korupsi  terutama  di  Indonesia.  Berawal dari kondisi sosial ekonomi yang sangat rawan sehingga melakukan korupsi dengan
8 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1986), Cet. 1. 399. Baca Juga Buku M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Amzah, 2012), 33.
9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 527.
10 Budi Suhartawan, Pencegahan Korupsi Berbasis Al- Qur’an , (Jakarta: Program Pasca Sarjana PTIQ Jakarta,  2015),  26,  Syamsul  Anwar, Fikih  Anti  Korupsi  Persepektif  Ulama  Muhammadiyah  Majlis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah, (Jakarta: PSAP, 2006), 10.
motif mempertahankan hidupnya. Akan tetapi, kian lama motifnya bergeser menjadi ingin  memperoleh  kemewahan  hidup.  Penyebab  lain  berupa  kurang  dan  lemahnya mekanisme  organisasi  dan  kurang  berfungsinya  pengawasan  yang  tepat  dan  wajar ditingkat  negara  atau  organisasi.  Yang  berakibat  pada  lenturnya  imannya  ketika melihat  banyaknya  harta.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Baharuddin  Lopa sebagaimana  di  kutip  oleh  M.  Nurul  Irfan  dalam  bukunya,  beliau  mengatakan pengawasan yang kurang mendorong seseorang yang tidak kuat imannya melakukan praktik korupsi walaupun dia kaya. 11
Adapun  dalam  sudut  pandang  Penulis  bahwa  di  antara  hal  yang  mendasari terjadinya praktik  korupsi adalah adanya dorongan yang berasal  dari  pihak internal dan  eksternal,  sehingga  praktik  ini  menjadi  biasa  dan  berkembang.  Senada  dengan itu,  Andi  Hamzah  berpendapat  dalam  bukunya  di  mana  beliau  mengelompokkan secara  jelas  tentang  apa  yang  menjadi  faktor-faktor  yang  menyebabkan  orang Korupsi adalah:
1. Faktor  internal,  yaitu  faktor  yang  terdapat  dalam  diri  manusia  itu  sendiri  yang disebabkan oleh kelemahan iman atau tauhidnya, kurangnya akhlak al-karimah/moral (rakus,  tidak  jujur,  tidak  amanah,  tidak  adil),  kurangnya  ilmu  yang  mengantarkan kepada  keimanan  dan  lemahnya  mawas  diri  melalui  amalan-amalan  yang  diajarkan oleh ulama-ulama.
2. Faktor  eksternal,  yaitu  faktor-faktor  yang  terdapat  di  luar  diri  seseorang  yang meliputi antara lain: a) Ketiadaan dan kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menunjukkan korupsi.  b)  Kurangnya  gaji  atau  pendapatan  PNS  dibandingkan  dengan  kebutuhan- kebutuhan  setiap  hari  yang  makin  meningkat  (atau  banyaknya  pengeluaran dibandingkan  dengan  pemasukan).  c)  Latar  belakang  kebudayaan  dan  kultur  ke- Indonesia-an  yang  merupakan  sumber  atau  penyebab  orang  korupsi.    d)  Dari  segi manajemen  yang  sangat  kurang  efektif  dalam  hal  mengontrol  setiap  lini pemerintahan  dan  perusahaan,  sehingga  memberikan  peluang  untuk  berkorupsi.  e) Kemiskinan  bisa  menyebabkan  berubah  pikiran  untuk  melakukan  kejahatan  dan semacamnya.  f) Pembagian fasilitas yang tidak merata. g) Lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendorong untuk melakukan korupsi.
Kesimpulan Ilustrasi 0.1 Penyebab korupsi berdasarkan garis besar 12
11 Baharuddin Lopa, Masalah Korupsi Dan Pemecahannya , (Jakarta: PT. Kipas Putih Akasara, 1997),
1. M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam , 33.
12 Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia, Masalah Dan Pemecahnya . (Jakarta; Gramedia, 1986), 18- 25.
Di  samping  hal  di  atas  modernisasi  membawa  perubahan-perubahan  pada nilai  dasar  dalam  masyarakat,  juga  ikut  mengembangkan  korupsi.  Karena modernisasi  membuka  sumber-sumber  kekayaan  dan  kekuasaan  yang  baru. Hubungan-hubungan  sumber  yang  ini  dengan  kehidupan  politik  tidak  diatur  oleh norma-norma seperti pada masyarakat tradisional. sedangkan norma baru dalam hal ini adalah belum dapat diterima oleh golongan berpengaruh dalam masyarakat Pada penulisan yang lain bahwa Timbulnya kejahatan korupsi disebabkan  karena adanya niatan,  kesempatan  dan  kesempitan,  dengan  ditinjau  beberapa  faktor:    a).  Faktor mental  artinya  kemerosotan  moral  akibat  penyakit  mental  seperti:  rakus,  iri  hati, tamak, gila harta, gila jabatan, curang, tidak jujur, serakah, budak hawa nafsu, sakit jiwa,  penyalahgunaan  wewenang  dan  lain  sebagainya.  b).  Faktor  kondisi  sosial ekonomi  artinya:  kondisi  sosial  ekonomi  yang  tidak  sehat,  kemelaratan, pengangguran,  kekayaan  yang  meningkat  pada  golongan  minoritas.  Dan  belum berhasilnya usaha pemerataan hasil pembangunan. Dan c). Faktor sistem tata aturan, artinya; seperti pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh undang-undang, sistem manajemen yang sangat kurang dan tidak terbuka, sistem pengawasan yang kurang efektif dan lain sebagainya.
Kesimpulan Ilustrasi 0.2 Sisi Lain Penyebab Korupsi.
Sedangkan  dalam  sudut  pandang  mantan  ketua  KPK  Abdullah  Hehamahua mengatakan  di  antara  penyebab  terjadinya  korupsi  antara  lain;  sistem penyelenggaraan  negara  yang  keliru,  kompensasi  PNS  yang  rendah,  pejabat  yang serakah, law  enforcement  tidak  berjalan,  hukum  yang  ringan  terhadap  perilaku koruptor,  pengawasan  yang  tidak  efektif,  tidak  ada  keteladanan,  dan  budaya masyarakat yang kondusif yang cenderung patrealistik. 13
Maka  dalam  hal  ini,  Penulis  menyimpulkan  bahwa  penyebab  korupsi  tidak terlepas  dari  pengaruh  yang  datang  dalam  diri  dan  luar  diri  pelakunya,  kemudian didukung  dengan  sifat  yang  cenderung  serakah  dan  cinta  dunia  sehingga memudahkan dan mendorong seseorang melakukan korupsi.
Jenis-Jenis Korupsi
Dalam  sub  bab  ini  penulis  ingin  memaparkan  beberapa  jenis  yang  berkaitan tentang perilaku korupsi ditinjau dari segi bahasa, antara lain:

## 1. Ghulul
13 Abu Fida’ Abdur Rafi’, Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs, hlm. Xii-Xv.
Di  dalam  Al- Qur’an,  diuraikan  ayat -ayat  yang  berkaitan  dengan  bentuk korupsi dengan memandang korupsi secara definitif pada konteks kekinian. Bentuk- bentuk korupsi dalam Al- Qur’an antara lain: Ghulul .Term korupsi dalam Al- Qur’an salah satunya adalah dalam bentuk ghulul. Disebutkan dalam Q.S Ali Imran/3: 161.
اَم َو ََناَك َ ل َ  ي بَن َ نَا ََّلُغَّي َ ۗ َ نَم َو َ لُل غَّي َ ت أَي اَم ب ََّلَغ ََم  وَي َ ي ق لا َ ةَم َ ۗ ََّمُث َ ف َوُت ى َ لُك َ  س فَن اَّم َ تَبَسَك َ مُه َو ََل ََن  وُمَل ظُي
Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang  siapa  berkhianat,  niscaya  pada  hari  Kiamat  dia  akan  datang  membawa  apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak didzolimi.
Ayat  di  atas  menggunakan  term Ghulul  dalam  mengungkapkan  istilah korupsi. Ghulul  berasal  dari  kata  Ghalla-Yaghullu-Ghallan-Ghulu>lan  yang mempunyai  makna Kha>na  (berkhianat),  mengambil  sesuatu  secara  sembunyi- sembunyi. Ghulul juga dapat berarti penyalahgunaan jabatan, pencurian dana (harta kekayaan)  sebelum  dibagikan,  termasuk  di  dalamnya  adalah  dana  jaringan pengamanan  sosial. 14 Term Ghulul  lebih  sering  digunakan  dalam  istilah  mencuri harta  rampasan  perang  sebelum  dibagikan,  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam sebuah  riwayat Asbab  Al-Nuzul,  ayat  tersebut  yang  turun  ketika  perang  Badar, berkenaan dengan hilangnya sehelai permadani (qatifah) merah dan beberapa orang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah mengambilnya, lalu turunlah ayat tersebut sebagai bantahan terhadap tuduhan tersebut. 15
Secara etimologis kata ghulul berasal dari ghalala-yaghlilu masdar invinitive atau verbal  noun-nya  diartikan  sebagai  sangat  kehausan  dan  kepanasan.  Di  antara makna ghulu>l adalah khianat, adapun secara istilah, ghulûl adalah mengambil sesuatu dari ghanîmah (harta rampasan perang) sebelum pembagian. 16
Imam  al- Nawawi  Ra.,  berkata,  “Asal  arti ghulûl  adalah  khianat  secara mutlak, kemudian istilah ghulûl khusus digunakan dengan arti khianat dalam urusan ghanîmah. 17 Termasuk ghulûl  adalah  seseorang  mengambil  sesuatu  dari  Baitul  Mal kaum Muslimin, atau harta zakat dengan tanpa hak. Imam adz-Dzahabi Ra., berkata, Dosa  besar  yang  ke-22  adalah ghulûl  dari  ghanîmah,  yaitu  dari  Baitul  Mal  kaum muslimin, atau harta zakat. 18

## 2. Risywah
Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat)  dengan  maksud  meluluskan  suatu  perbuatan  yang  batil  (tidak  benar menurut syari’ah) atau membatilkan perbuatan yang hak.
14 Abu Abdillah Muhammad Fakhr al-Din al-Raziy, Tafsir Fakhr al-Raziy al-Mushtahar bi al-Tafsir al- Kabir wa Mafatih al-Ghayb, Vol. IX (Beirut: Dar al- Fikr, t.th), 71. Lihat juga M. Rawwas Qal’aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, Mu’jam Lughah al - Fuqaha’ (Beirut: Dar al- Nafa’is, 1985), 334
15 Jalal  al-Din  al-Suyutiy, Lubab  al-Nuqul  fi  Asbab  al-Nuzul ,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyy ah, 1971), 51-52.
16 Al- Mausû’ah al -Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah , 31/272.
17 Syarh Muslim , 4/216.
18 Adz-Dzahabi , Al- Kabâ‘Ir, 94.
َ نَع َ د بَع َ َّاللّ َ ن ب و  ر مَع ََلاَق ََق ََلا َُلوُس َر َ َّاللّ ىَّلَص ََُّاللّ َ ه يَلَع ََمَّلَس َو َُةَن عَل َ َّاللّ ىَلَع
ي شا َّرلا ي شَت  رُم لا َو
Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasûlullâh n bersabda, “Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap”. [HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313).
Pemberi  disebut  rasyi;  penerima  disebut  murtasyi;  dan  penghubung  antara rasyi dan murtasyi disebut ra’isy. 19 Risywah adalah dua orang atau kelompok saling berkaitan  yang  menerima  maupun  yang  menolak  secara  agama  mendapatkan hukuman  dalam  agama  sama.  Maka  ketika  yang  memberi  dan  menerima  salin bersepakat maka itu dikatakan korupsi yang terencana.
3. Ghasab
Menurut  bahasa ghasab adalah  mengambil  sesuatu  secara  paksa  dan  terang- terangan.  Sedangkan  menurut  istilah, ghasab berarti  menguasai  harta  (hak)  orang lain  dengan  tanpa  izin  (melampaui  batas). Ghasab ini  dilakukan  secara  terang- terangan, hanya saja tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Ghasab  merupakan  perilaku  menggunakan  barang  milik  orang  lain  tanpa seizin  pemiliknya.  Sebagai  salah  satu  contoh  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Mila  Nabila  Zahra  dkk.  di  mana  beliau  mencoba  melihat  fenomena ghasab  yang terjadi  di  Pesantren  Persatuan  Islam  67  Benda  Tasikmalaya.  Hampir  seluruh  santri mengetahui  fenomena ghasab  merupakan  hal  negatif,  namun  tetap  di  laksanakan. Perilaku  santri  dalam  melakukan ghasab  dapat  memicu  terjadinya  perilaku  ghasab lainnya.  Sehingga  timbullah anggapan  “Barang  siapa  yang  meng - ghasab,  pasti  dia akan  di- ghasab. 20 Perilaku  merupakan  tindakan,  sikap  atau  cara  berbuat  sesuai dengan apa yang selayaknya bagi seorang manusia.
Perilaku  sering  disebut  sebagai  moral  atau  akhlak  sesuai  dengan  ukuran- ukuran  nilai  di  masyarakat.  Semua  perilaku  terjadi  karena  dipelajari. Ghasab merupakan perilaku menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Perilaku ghasab  terjadi  karena  adanya  proses  belajar  yang  menyimpang.  Pola perilaku  (tingkah  laku)  menyimpang  terjadi  melalui  suatu  pergaulan  yang  akrab dalam  sebuah  interaksi.  Sebagaimana  Edwin  H.  Sutherland  menjelaskan  bahwa:  1) Tingkah laku jahat dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu proses interaksi; 2) tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab; 3)  seseorang  menjadi  menyimpang  karena  melihat  peluang  dalam  melakukan penyimpangan  daripada  melihat  hukum  yang  seharusnya  dipatuhi. Ghasab  sering terjadi di tempat yang banyak penghuninya. 21

## 4. Khianat
19 Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar , II, 226.
20 Mila Nabila Zahara, Wilodati, Udin Supriadi, Tinjauan Sosiologis Fenomena Ghasab di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Penyimpangan Sosial, Jurnal Sosietas, Vol. 8, No. 1, 2018, 471.
21 Mila  Nabila  Zahara,  Wilodati,  Udin  Supriadi,  Tinjauan  Sosiologis  Fenomena  Ghasab  Di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Penyimpangan Sosial, Sosietas, VOL. 8, NO. 1, (2018): 466.
Khianat  diartikan  dengan  perbuatan  tidak  setia;  tipu  daya;  perbuatan  yang bertentangan  dengan  janji. 22 Al-Qurthubi  mengatakan, Khianat  adalah  curang  dan menyembunyikan  sesuatu. 23 Al-Jâhizh  berkata, Khianat  adalah  melanggar  sesuatu yang  diamanahkan  orang  kepadanya,  berupa  harta,  kehormatan,  kemuliaan,  dan mengambil  milik  orang  yang  dititipkan  dan  mengingkari  orang  yang  menitipkan. Termasuk khianat  juga  apabila  tidak  menyebarkan  berita  yang  dianjurkan disebarkan,  mengubah  surat-surat  (tulisan-tulisan)  jika  dia  mengurusinya  dan mengubahnya dari maksud-maksudnya. 24
5. Sari>qah
Sari>qah adalah bentuk masdar dari kata Saraqa-Yasriqu-Saraqan, dan secara etimologis  berarti akhaza  ma>lahu  khufyatan  wahiilatan  (mengambil  harta  milik seseorang secara sembunyi-sembunyi). 25 Dalam terminologi fikih, as-sariqah adalah mengambil  harta  yang  dinilai  mulia  ( muhtaram)  milik  orang  lain  dari  tempatnya yang  layak  tanpa  ada  syubhat  secara  diam-diam. 26 Sedangkan  secara  istilah  adalah mengambil  harta  yang  terlarang  bagi  pihak  lain  dan  pengambilannya  secara  paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikit pun dan dengan cara sembunyi-sembunyi. 27 Muhammmad Al-Khatib Al- Syarbini (ulama Mazhab Syafi’i), Sari>qah secara bahasa  berarti  mengambil  harta  (orang  lain)  secara  sembunyi-sembunyi  dan  secara istilah  syara’  adalah  mengambil  harta  (orang  lain)  secara  sembunyi -sembunyi  dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. 28
Sedangkan Wahab Al-Zuhaili Sari>qah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam- diam  dan  sembunyi-sembunyi.  Di  antara  bentuk  penggunaan  kata  ini  adalah, istira>qus  sami’ (mencuri  dengar,  menyadap  pembicaraan)  dan musa>raqatun  nazhar (mencuri pandang). Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. 29

## 6. Hirbah
Hirbah  adalah  istilah  yang  merujuk  pada  tindakan  sekelompok bersenjata yang melakukan kekacauan, penumpahan darah, merampas harta, merusak kehormatan,  merusak  tanaman,  merusak  ternak,  keharmonisan  agama,  akhlak,  dan keamanan masyarakat, baik dari kalangan Muslim, ataupun non-Muslim ( zimmi atau 22 (link): https://kbbi.web.id/khianat di akses hari Ahad di Pamulang pada jam 08.50 pada hari Ahad 3 Januari 2021.
23 Al- Jâmi’ li Ahkâmil Qur’ân, 7, 395.
24 Tahdzîbul  Akhlâq,  31.  Dalam https://almanhaj.or.id/8226-khianat-dosa-besar-tanda-hari- kiamat.html . Di akses di Pamulang jam 08.53 pada hari Ahad 3 januari 2021.
25 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 99.
26 Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram , alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, 311.
27 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah , alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, 144.
28 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah , (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, 177.
29 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu  jilid  7 ,  alih  bahasa  Abdul  Hayyie  al  Kattani,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, 369
harbi).  Termasuk  dalam  hirabah  adalah  kejahatan-kejahatan  yang  dilakukan  oleh sindikat,  mafia,  kongsi  gelap,  dan  lain-lain. Hirabah/perampokan  adalah  tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik  dilakukan  di  dalam  rumah  maupun  di  luar  rumah,  dengan  tujuan  untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh  korban  atau  sekedar  bertujuan  untuk  melakukan  teror  dan  menakut- nakuti  pihak  korban. Hirabah  ini  sejenis  dengan qathi’ath thariq  (pembegal) dinamakan  demikan  karena  orang-orang  menjadi  enggan  melewati  jalan  lantaran takut  kepadanya.  Maka  dengan  orang  melakukan  itu  bisa  dikategorikan  sebagai pengganggu  orang  yang  mengganggu  berarti  melakukan  kemaksiatan  sama  dengan korupsi. 30

## Upaya Pemberantasan Korupsi Secara Nasional
Tujuan dari pembahasan ini adalah sebagai gambaran umum dari bagaimana pemberantasan korupsi secara nasional senapas dengan nilai-nilai Al- Qur’an. Karena memang  pemberantasan  korupsi  telah  menjadi  agenda  bangsa.  Semua  pihak menegaskan  tekadnya  untuk  mengatasi  dan  menganalisasi  sumber  keterpurukan bangsa.  Semua  orang  menyadari  bahwa  bangsa  ini  tidak  akan  bisa  bangkit  dari berbagai krisis tanpa adanya upaya sungguh-sungguh untuk membebaskan Indonesia dari  belitan  korupsi.  Gerakan  reformasi  sejak  awal  mengamanatkan  pemberantasan Korupsi  Kolusi  Nepotisme  (KKN).  Apalagi  konstitusi  kita  telah  memberikan landasan  bagi  agenda  ini.  Beberapa  undang-undang  secara  khusus  dibuat  untuk merealisasikan niat mulia ini. 31
Bukan  hanya  negara  yang  harus  hadir  dalam  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  namun  harus  melibatkan  semua  elemen  masyarakat  dari  yang  paling rendah  sampai  yang  paling  besar,  dari  tingkat  keluarga  sampai  tingkat  pimpinan tertinggi. Ghiroh  itu  harus  tetap  ada  di  mana  seorang  pemimpin  harus  menjadi pelindung  bagi  yang  dipimpin.  Apalagi  dalam  hal  yang  bernama  korupsi.  Adapun upaya pencegahan korupsi secara nasional, antara lain:
1. Belajar dari Negara Lain
Kisah  sukses  negara-negara  yang  mampu  bangkit  dari  keterpurukan  akibat korupsi  umumnya  dimulai  dari  komitmen  rakyat  dan  pemimpinnya  yang  kemudian diturunkan  dalam  berbagai  kebijakan.  Selain  dalam  bentuk  undang-undang, komitmen ini juga diwujudkan dalam pembentukan gugus kerja khusus, yang bersifat independen  dan  bertugas  khusus  untuk  memberantas  korupsi.  Pada  awal terbentuknya  lembaga  ini  lebih  karena  lembaga  penegak  hukum  yang  ada,  tidak mampu lagi menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi.
Perlu  dicatat  bahwa  pembentukan  lembaga  khusus  ini  tidak  semuanya berbuah  keberhasilan.  Diperlukan  analisis  lebih  lanjut  untuk  mengetahui  faktor- faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan lembaga pemberantasan korupsi di suatu
30 Ibnu Al-Ghazzi, Fathul Qorib , (Jakarta: Azzam, 2016), 445-446.
31 Nur  Rofiah,  Moh.  Masyhuri  Na’im,  Dkk, Nu  Melawan  Korupsi  Kajian  Tafsir  Dan  Fiqh, Jakarta: TKGNPK NU, 2006), 133.
Negara.  Sebagai  lembaga  pemberantas  korupsi  yang  relatif  baru,  KPK  perlu sebanyak  mungkin  mempelajari  perjalanan  dari  lembaga- lembaga  sejenis  “KPK”  di luar  negeri  untuk  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam  menentukan  arah kebijakan KPK di masa yang akan datang.
Mempelajari  kinerja lembaga sejenis  “KPK” d i  LN menjadi  penting karena; Sebagai lembaga yang akuntabel, KPK perlu secara periodik mengukur kinerja yang telah  dicapai  dengan  membandingkan  dengan  kinerja  yang  telah  dicapai  lembaga sejenis  KPK  di  Negara  lain.  Selain  itu  KPK  juga  perlu  untuk  mengetahui “ lesson learned ”  dari  proses  pemberantasan  korupsi  di  Negara  lain,  dan  secara  selektif menerapkannya di Indonesia.
Namun  bagaimanapun  juga,  mengadopsi  “ best  practices ”  yang  paling sempurna  pun,  tidak  akan  menjamin  keberhasilan  suatu  lembaga  anti  korupsi. “ Guidelines ”  yang  diturunkan  dari  “ best  practices ”  tersebut  tidak  akan  mungkin seluruhnya applicable di setiap negara karena pendirian komisi anti korupsi bersifat amat  spesifik  dan  didasarkan  pada  kebutuhan  khusus/prioritas  dari  tiap  negara melalui penilaian yang sistematis dengan konteks lokal/politik. 32
2. Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Tengah Masyarakat Muslim Indonesia  merupakan  negeri  muslim  terbesar  di  dunia.  Mayoritas  dalam jumlah,  umat  Islam  juga  memiliki  peran  yang  amat  besar  dalam  kehidupan kebangsaan.  Tak  hanya  dalam  ranah  sosial  budaya,  peran  umat  Islam  juga  sangat menonjol  dalam  kehidupan politik. Para tokoh Islam kini banyak menduduki posisi penting dalam ruang-ruang kehidupan publik baik dalam perekonomian, kebudayaan, pendidikan,  hukum,  birokrasi,  legislatif,  partai,  ormas,  militer  dan  sebagainya. Bahkan elit-elit penguasa mayoritas adalah umat Islam. 33
Maka  wajar  jika  dikatakan  jeleknya  Indonesia  adalah  jeleknya  umat  Islam. oleh  karena  itu,  membangun  Indonesia  meniscayakan  membangun  umat  Islam. demikian  juga  memberantas  korupsi-korupsi  di  Indonesia  mengharuskan pemberantasan  dalam  masyarakat  muslim.  Sesungguhnya  Islam  telah  dengan  jelas dan  tegas  melarang  korupsi.  Islam  sebagai  agama  kemaslahatan  manusia  telah memberikan  petunjuk  dan  bimbingan  kepada  pemeluknya  untuk  hanya  memakan harta yang halal dan menghindari sejauh-jauhnya memakan-makanan yang haram. Di antara  kemaslahatan  yang  hendak  diwujudkan  adalah  terpeliharanya  harta  dan  hak milik  seseorang  dari  kejahatan  orang  lain  dan  memelihara  harta  dari  pemanfaatan atau menggunakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah swt.
Oleh  karena  itu,  larangan  mencuri,  merampas,  mencopet  menipu  dan sejenisnya-terutama korupsi merupakan salah satu cara untuk memelihara keamanan harta  dari  kepemilikan  yang  sah.  Larangan  demikian  menjadi  keharusan,  karena  di
32 Direktur  Penelitian  dan  Pengembangan  KPK, Komisi  Anti  Korupsi  di  Luar  Negeri  (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya dan Tanzania) , (Jakarta, Oktober 2006), 3.
33 Nur Rofiah, Moh. Masyhuri Na’im, Dkk, Nu Melawan Korupsi Kajian Tafsir Dan Fiqh, 142.
dalamnya  mengandung  nilai  yang  diperjuangkan,  di  antaranya  nilai  keadilan, penghormatan terhadap hak milik orang lain, solidaritas, kejujuran dan amanah. 34
Dalam  pandangan  Islam,  perbuatan  korupsi  adalah  haram,  karena bertentangan  dengan Maqasid  Asy- Syari’ah .  Keharaman  berbuat  korupsi  ini dikarenakan  korupsi  melanggar  beberapa  prinsip.  Korupsi  adalah  perbuatan  curang dan penipuan yang secara langsung merugikan negara dan masyarakat. Ia melanggar prinsip perlindungan terhadap hak milik seseorang. Pada konteks penggelapan harta negara  dan  harta  publik,  aksi  korupsi  dapat  dikategorikan  sebagai  penghianatan terhadap prinsip amanah. 35
3. Pemberantasan Korupsi Dalam Konteks Bangsa
Menyimak  penyebab  terjadinya  korupsi,  dapat  disimpulkan  terkait  aspek- aspek manusia, regulasi, birokrasi, political will, komitmen, dan konsistensi penegak hukum  serta  budaya  masyarakat. 36 Untuk  itu  secara  garis  besar  strategi  yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut.
Pertama,  Peningkatan  Integritas  dan  Etika  Penyelenggara  Negara  dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas.
Lemahnya  integritas  dan  etika  penyelenggara  atau  aparatur  negara  menjadi penyebab  utama  terjadinya  penyimpangan  dan  penyalahgunaan  kewenangan  atau kekuasaan.  Aparatur  negara  merupakan  faktor  utama  keberhasilan  pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,  bersih, dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Tanpa aparatur yang berintegritas dan beretika mustahil program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, salah satu aspek utama dari program  reformasi  birokrasi  ialah  reformasi  aspek  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), karena  aspek  inilah  yang  nantinya  akan  mengimplementasikan  atau  menggerakkan semua program reformasi birokrasi. 37
Namun  demikian,  pembangunan  integritas  dan  etika  aparatur  negara  tidak dapat  dilakukan  secara  singkat  hanya  melalui  program  reformasi  birokrasi  belaka. Pembangunan integritas dan etika aparatur negara harus dilakukan secara simultan, sejak  di  bangku  sekolah  hingga  pendidikan-pendidikan  kedinasan.  Oleh  karena  itu, perlu ada reorientasi kurikulum pendidikan formal dan pendidikan kedinasan dengan memasukkan  nilai-nilai  luhur  bangsa  Indonesia,  baik  yang  bersumber  dari  agama, budaya  maupun  ideologi  bangsa  yaitu  Pancasila.  Nilai-nilai  luhur  tersebut  harus diaktualisasikan  dalam  setiap  kegiatan  penyelenggaraan  negara  agar  upaya membangun  integritas  dan  etika  aparatur  negara  dapat  diwujudkan  secara  kongkrit dalam  kehidupan  sehari-hari,  hingga  akhirnya  dapat  membentuk  aparatur  negara yang profesional dan berdisiplin tinggi.
34 Nur Rofiah, Moh. Masyhuri Na’im, Dkk, Nu Melawan Korupsi Kajian Tafsir Dan Fiqh, 144.
35 Nur Rofiah, Moh. Masyhuri Na’im, Dkk, Nu Melawan Korupsi Kajian Tafsir Dan Fiqh, 144.
36 Bambang walauyo, optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia, jakarta: 2014, Jurnal Yuridis Vol.  1  No.  2,  (Desember  2014):  175 – 182.  Makalah  disampaikan  pada  Orasi  Ilmiah  dalam  rangka Dies Natalis ke-14 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, tanggal 24 April 2014, 169 – 182.
37 Bambang Walauyo, optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia, Jakarta: 2014, Jurnal Yuridis Vol.  1  No.  2,  (Desember  2014):  175 – 182.  Makalah  disampaikan  pada  Orasi  Ilmiah  dalam  rangka Dies Natalis ke-14 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, tanggal 24 April 2014, 169 – 182.
Aparatur negara yang berintegritas dan beretika merupakan salah satu syarat bagi  terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan  bebas  KKN.  Di banyak  negara  penguatan  integritas  dan  etika  pejabat  publik  merupakan  salah  satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam memberantas atau setidak- tidaknya  mengurangi  korupsi  secara  efektif.  Lebih  jauh  lagi  adanya  integritas  dan etika  tersebut  dapat  memberikan  dukungan  bagi  terwujudnya good  governance. Dengan demikian, maka penguatan integritas dan etika merupakan suatu keharusan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan baik.
Kedua,  Pemantapan  dan  Percepatan  Reformasi  Birokrasi  Dalam  Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas KKN.
Reformasi  birokrasi  merupakan  suatu  upaya  untuk  menata  ulang  birokrasi pemerintahan  agar  mampu  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat. Reformasi  birokrasi  awalnya  mencakup  3  (tiga)  aspek  pokok  yaitu:  Kelembagaan (organisasi);  Ketatalaksanaan (business  process);  dan  sumber  daya  manusia (aparatur).  a)  Aspek  Kelembagaan  Reformasi  di  bidang  kelembagaan  diperlukan untuk menata ulang struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat fungsi dan  ukuran (right  sizing)  sehingga  tercipta  organisasi  modern  yang  mampu mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  secara  efektif,  efisien,  transparan,  dan akuntabel  serta  lebih  mengutamakan  pelayanan  kepada  masyarakat.  b)  Aspek Ketatalaksanaan  Reformasi  di  bidang  tata  laksana  diperlukan  agar  dalam  setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang sifatnya teknis yuridis maupun administratif mempunyai  panduan  yang  jelas  sehingga  hasil-hasilnya  dapat  terukur  dengan  jelas. Reformasi  ketatalaksanaan  dilakukan  dengan  membangun  sistem,  proses,  dan prosedur kerja (SOP) yang jelas, tertib, tidak tumpang tindih, sesuai dengan prinsip good  governance.  c)  Aspek  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Reformasi  di  bidang SDM, meliputi 3 (tiga) hal yaitu: perubahan pola pikir ( mindset), perubahan budaya kerja ( culture set), dan perubahan tata laku (behavior).
Melalui  reformasi  birokrasi  diharapkan  dapat  dibangun  profil  dan  perilaku aparatur  yang  berintegritas  tinggi,  berproduktivitas  tinggi,  dan  bertanggung  jawab, serta mengutamakan pelayanan masyarakat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif,  efisien,  transparan,  dan akuntabel.  Dengan  adanya  reformasi  birokrasi diharapkan  dapat  terwujud  organisasi  pemerintahan  yang  modern  yang mengutamakan  pelayanan  publik,  “ right  sizing ”  (tepat  ukuran  dan  tepat  fungsi) dengan  prosedur  kerja  yang  jelas  demi  terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan  yang baik (good governance). 38
Ketiga,  Pembangunan  Budaya  Anti  Korupsi  Masyarakat  Dalam  Rangka Membangun Sikap dan Mental Masyarakat yang Anti Korupsi
Upaya  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan  bebas KKN pada hakikatnya tidak bisa hanya dilakukan oleh aparatur negara atau instansi pemerintah.  Sebab  pada  hakikatnya stakeholder  kepemerintahan  yang  baik,  bersih, dan  bebas  KKN  itu  ada  3  (tiga),  yaitu:  negara,  sektor  swasta,  dan  masyarakat. Negara  atau  pemerintah,  konsepsi  pemerintahan  pada  dasarnya  adalah  kegiatan
38 Bambang Walauyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, 169 – 182.
kenegaraan,  tetapi  lebih  jauh  dari  itu  melibatkan  pula  sektor  swasta  dan kelembagaan masyarakat; sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan perdagangan,  perbankan,  dan  koperasi,  termasuk  kegiatan  sektor  informal;  dan masyarakat, dalam konteks kenegaraan, kelompok masyarakat pada dasarnya berada ditengah-tengah  atau  di  antara  pemerintah  dan  perseorangan,  yang  mencakup  baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. 39
Dengan demikian, maka sikap dan mental masyarakat terhadap praktik KKN dalam  penyelenggaraan  negara  juga  sangat  menentukan  upaya  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan  bebas  KKN.  Selama  ini  tata  nilai masyarakat  hanya  menghargai  seseorang  dari  aspek  materi  semata,  sehingga  sikap masyarakat banyak mentolerir perilaku koruptif. Apalagi bila hasil korupsi tersebut sebagian  disumbangkan  ke  masyarakat  untuk  kegiatan  sosial  maupun  keagamaan. Seolah-olah hal ini telah menghapuskan dosa-dosa para pelaku korupsi. Oleh karena itulah,  maka  perlu  meluruskan  tata  nilai  masyarakat  seperti  ini  karena  cenderung mendorong terjadinya praktik korupsi.
Upaya meluruskan tata nilai di masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pendidikan anti korupsi yang sudah dimulai sejak dini di bangku sekolah,  pembentukan  komunitas  masyarakat  anti  korupsi,  keteladanan,  dan kampanye anti korupsi yang dilakukan dalam berbagai media terutama media massa. Dengan gerakan kampanye anti korupsi yang masif serta penanaman nilai-nilai anti korupsi  sejak  dini,  diharapkan  dapat  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  betapa berbahayanya  korupsi  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Selain  itu  bagi pelaku  harus  menyadari  bahwa  keuntungan  yang  diperoleh  dari  korupsi  tidak sebanding  dengan  penderitaan  yang  akan  diterimanya  (menyesal  sampai  tujuh keturunan).  Dengan  tumbuhnya  kesadaran  seperti  itu,  diharapkan  mampu membentuk  sikap  dan  mental  masyarakat  yang  anti  korupsi.  Kondisi  demikian idealnya  diperkuat  dengan  pemahaman  dan  pengamalan  nilai-nilai  kebangsaan, Pancasila, dan Nasionalisme Indonesia. 40
Keempat,  Penegakan  Hukum  yang  Tegas,  Konsisten,  dan  Terpadu  Dalam Rangka  Mewujudkan  Keadilan,  Kepastian  Hukum,  dan  Kemanfaatan,  Yaitu Timbulnya Efek Jera Bagi Koruptor dan Mencegah Calon Koruptor
Penegakan  hukum  yang  konsisten  dan  terpadu  sangat  penting  bagi terwujudnya  pilar-pilar  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Pilar-pilar  keadilan  dan kepastian  hukum  merupakan  fondasi  utama  berjalannya  proses  demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab  demokratisasi  membuka  ruang  bagi  masyarakat  untuk  turut  berpartisipasi dalam  penyelenggaraan  negara. Selain itu, kepastian  hukum  juga sangat diperlukan
39 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemimpinan Yang Baik”, Bagian Kedua, (Membangun Sistem Manajemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan  produktivitas  Menuju  Good  Governance), (Bandung: Mandar Maju, 2012), 4-5.
40 Bambang Walauyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia , 169 – 182.
bagi  kalangan  usaha  dalam  berinvestasi  dalam  suatu  negara.  Sebab  tanpa  adanya kepastian  hukum,  maka  risiko  berusaha  tidak  dapat  diprediksi  sehingga  dapat menurunkan  iklim  investasi.  Kecilnya  angka  investasi  akan  memperkecil  lapangan kerja  baru  bagi  masyarakat,  sehingga  akan  terjadi  banyak  pengangguran  yang berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan bagi keamanan. 41
Dengan  demikian  tidak  seharusnya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi hanya ditumpukan pada satu lembaga saja. Bahkan para penegak hukum sadar akan pentingnya  keterpaduan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dengan dituangkannya  suatu  kesepakatan  bersama  antara  Kejaksaan  RI,  Polri,  dan  KPK Nomor: KEP-049/A/JA/03/2012, B/23/III/2012, Nomor: SPJ-39/01/03/2012, tanggal 29  Maret  2012.  Adapun  ruang  lingkup  kesepakatan  bersama  tersebut  meliputi  :  a) Pencegahan tindak pidana korupsi; b) Penanganan perkara tindak pidana korupsi; c) Pengembalian  kerugian  negara  perkara  tindak  pidana  korupsi;  d)  Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama ( whistle blower atau justice collaborator) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi; e) Bantuan personil dalam penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi;  f)  Pendidikan/pelatihan  bersama  dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi; g) Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi. 42

## Solusi Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Al-Quran
Al- Qur’an  sebagai  panduan  dalam  melaksanakan Kehidupan  di  dunia  ini. Sebagai  kitab  suci  Al-Quran  harus  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  setiap aktivitas,  sehingga  apa  yang  kita  lakukan  akan  menjadi  teratur  dan  tertata. Sebagaimana  Fazlur  Rahman  mengatakan  bahwa  Al- Qur’an  adalah  sebuah  kitab yang  sepenuhnya  ditujukan  kepada  manusia.  Tepatlah  ia  menyebut  dirinya  sebagai petunjuk bagi umat manusia (Hudan Li Al-Nas, 2:185). 43 Dan Al-Quran juga adalah sebuah teks, dan seperti juga semua teks yang lain,  dia  membutuhkan penafsiran. 44 Maka dalam hal ini ada hal yang teks membutuhkan penjelasan, maka penjelasan itu membantu menjadi sebuah petunjuk.
Sedangkan  Said  Aqil  Al-Munawar  mengatakan  bahwa  Al- Qur’an  adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al- Qur’an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dan sesamanya, serta manusia dengan  sekitarnya. 45 Sekalipun  Al-Quran  tidak  memberikan  petunjuk  langsung tentang  sesuatu  bentuk  pemberantasan  korupsi  sebagaimana  yang  dicita-citakan, namun tetap memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri khusus tentang pemberantasan korupsi,  namun  semua  itu  memerlukan  upaya  interpretasi  dan  pengembangan pemikiran  dalam  pemberantasan  korupsi.  Di  samping  itu  al- Qur’an  juga
41 Bambang Walauyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia , 169 – 182.
42 Bambang  Walauyo, Optimalisasi  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  2014), Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, (Desember 2014): 169 – 182.
43 Fazlur Rahman, Tema-Tema Pokok Al- Qur’an (Terj). (Bandung:  2017), Cet. 1, 1 44 Abdullah Saeed, Al- Qur’an Abad 21 Tafsir Kontekstual , (Bandung: 2016), 26.
45 Said Aqil Husain Al Munawar, Al- Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki , (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 3.
memerintahkan  kepada  umat  manusia  untuk  memikirkan  bagaimana  memberantas korupsi  dengan  solusi  alternatif  namun  memiliki  semangat  dan  nilai-nilai qur’anic dengan kualitas-kualitas terbaik. Dan sangat mungkin bagi umat manusia dan umat muslim  untuk  mengkonstruksi  suatu  gambaran  pemberantasan  korupsi  dalam perspektif  Al- Qur’an  berdasarkan  petunjuk  dan  isyarat  Al -Quran.    Sedangkan menurut M. Quraish Shihab Al-Quran mempunyai sekian banyak fungsi. 46 Di antara petunjuk Al- Qur’an dalam mencegah korupsi antara lain:
1. Membangun Masyarakat Madani
Masyarakat  yang  aman  adalah  masyarakat  yang  damai  penuh  keteduhan. Inilah  yang  menyebabkan  negara  Madinah  pada  zaman  Nabi  Muhammad  Saw., beliau  menjadikan  dan  membangun  masyarakat  dengan  risalah  kemanusian  yang mengayaomi semua pihak. Salah satu usaha untuk membangun masyarakat  madani beliau  membangun  masjid  sebagai  pusat  sentral  semua  aktivitas  bahkan  yang berkaitan  dengan  pemerintahan.  Selain  membangun  masjid  sebagai  tonggak  awal peradaban beliau juga menjadikan masjid sebagai tempat menyatukan visi dan misi bahkan cara pandang yang sama dan menyatukan umat muslimin di Madinah.
Kalau  kita  lihat  spirit  dalam  mempersatukan  ini  terinspirasi  dari  ayat  Surat Al-Hujurat/49: 10;
َّٰللا اوُقم تاَو ْمُكْيَوَخَا َْيَْب اْوُحِلْصَاَف ٌةَوْخِا َنْوُ نِمْؤُمْلا اَمنَِّا َنْوَُحَْرُ ت ْمُكملَعَل
Sesungguhnya  orang-orang  mukmin  itu  bersaudara,  karena  itu  damaikanlah  antara kedua  saudaramu  (yang  berselisih)  dan  bertakwalah  kepada  Allah  agar  kamu mendapat rahmat.
Dalam Al- Qur’an pada surat Al -Hasyr/59: 9;
َْيِْلْاَو َرامدلا وُءموَ بَ ت َنْيِذملاَو
امِّمِ ًةَجاَح ْمِهِرْوُدُص ِْفِ َنْوُدَِيَ  َلَْو ْمِهْيَلِا َرَجاَه ْنَم َنْوُّ بُِيُ ْمِهِلْبَ ق ْنِم َنا ٰلَع َنْوُرِثْؤُ يَو اْوُ تْوُا ى َناَك ْوَلَو ْمِهِسُفْ نَا ۗ  ٌةَصاَصَخ ْمِِبِ هِسْفَ ن محُش َقْوُّ ي ْنَمَو ٖ ٰلوُاَف ى
َنْوُحِلْفُمْلا ُمُه َك
Dan  orang-orang  (Ansar)  yang  telah  menempati  kota  Madinah  dan  telah  beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat  mereka.  Dan  mereka  tidak  menaruh  keinginan  dalam  hati  mereka  terhadap apa  yang  diberikan  kepada  mereka  (Muhajirin);  dan  mereka  mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dalam Al-Quran Surat Ali Imran/3: 64.
َأ َيَ ْلُق
َٰلِإ اْوَلاَعَ ت  ِباَتِكْلا َلْه
اَنُضْعَ ب َذِخمتَ ي  َلَْو اًئْ يَش ِهِب َكِرْشُن  َلَْو َمللا  ملِْإ َدُبْعَ ن  ملَْأ ْمُكَنْ يَ بَو اَنَ نْ يَ ب ٍءاَوَس ٍةَمِلَك ِمللا ِنوُد ْنِم ًبََبَْرَأ اًضْعَ ب
وُمِلْسُم منََِّبِ اوُدَهْشا اوُلوُقَ ف اْوملَوَ ت ْنِإَف
َن
Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutuan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian
46 M.  Quraish  Shihab, Membumikan  Al- Qur’an  Fungsi  Dan  Peran  Wahyu  Dalam  Masyarakat , (Bandung: Mizan, 2007), 36.
kita  menjadikan  sebagian  yang  lain  sebagai  tuhan  selain  Allah".  Jika  mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang- orang yang berserah diri (kepada Allah)".
Dari  tiga  ayat  ini  memberikan  konektivitas  terhadap  pembangunan masyarakat,  sehingga  semangat  pemersatuan  tersebut  menjadi  muncul.  Tindakan mempersatukan  dan  mempersaudarakan  kaum  muslim  antara  kaum  muslimin Muhajirin dan Ansor ini menjadi sebuah solusi untuk membangun sebuah masyarakat supaya  merasa  saling  memiliki  dan  bertanggung  jawab  secara  manusia  dan  agama. Langkah  ini  menjadikan  Madinah  menjadi  pusat  pemerintahan  yang  aman  dan nyaman penuh persaudaraan.
Persatuan  persaudaraan  ini  benar-benar  merupakan  tindakan  yang  sangat tepat dan bijaksana, karena bisa memecahkan banyak problem yang sedang dihadapi kaum  muslimin.    Maka  tidak  heran  Madinah  tertata  dalam  persaudaraannya.  Kita mengetahui masyarakat yang tertata dengan baik adalah yang secara sistemnya baik secara  individual  dan  kolektif.  Secara  spiritual  juga  berpengaruh  dalam  setiap  sisi kehidupan.  Maka  apabila  masyarakat  terbangun  dengan  sistem  yang  baik  akan menghasilkan  masyarakat  madani  dan  segala  bentuk  perbuatan  yang  merusak  dan merugikan  negara  akan  menjadi  terhalang  bahkan  tingkat  kerusakannya terminimalisir. Apalagi perbuatan praktik korupsi dengan adanya sistem masyarakat baik  akan  mengakibatkan  pencegahan  korupsi  secara  merata.  Yang  bagus  ada  pada diri  beliau  sehingga  semua  orang  akan  tertarik  kepada  beliau.  Setiap  kalimat  yang beliau  ucapkan,  pasti  ditaati  oleh  para  sahabat.  Setiap  kali  ada  bimbingan  atau pengarahan yang beliau sampaikan, maka mereka akan berbuat dan melaksanakan.
Maka  dengan  cara  ini  Nabi  bisa  membangun  masyarakat  yang  baru  di Madinah.  Masyarakat yang mulia,  mengagumkan yang dikenal sejarah.  Beliau juga mampu  memecah  berbagai  persoalan  yang  muncul  di  masyarakat,  yang  bisa dinikmati  manusia,  setelah  mereka  keletihan  dalam  kungkungan  kegelapan  atau kejahiliyahan.  Maka  dengan  gambaran  spiritual  yang  mengagumkan  seperti  ini, segala aspek kehidupan sosial masyarakat bisa menjadi sempurna, siap menghadapai segala  urusan  zaman.    Bahkan  perbuatan  korupsi  akan  menjadi  hilang  bahkan  tak akan  berani  menampakkan  dirinya.  Apalagi  Rasulullah  Saw.,  memiliki  semua  sifat utama sejak lahir dan batin. Kesempurnaan, keutamaan, akhlak mulia dan perbuatan.
2. Mengenal Diri Sebagai Manusia
Mengenal  diri  sebagai  manusia  merupakan  perintah  Allah  Swt,  kepada manusia.  Maka  hendaklah  manusia  memperhatikan  diri  apakah  dia  diciptakan. Dengan mengenal diri, maka manusia akan pandai menjaga dirinya. Artinya barang siapa yang kenal dirinya pasti mengenal tuhannya. Termasuk ketika manusia berbuat maksiat  seperti  korupsi,  maka  untuk  mencari  solusi  atau  bagaimana  mencegah korupsi  maka  kita  harus  menganal  semua  sisi  dari  diri  kita  harus  ada  kita  ketahui. Hal ini demi menemukan diagnosa tepat kenapa praktik korupsi ini bisa menjangkiti setiap  orang.  Salah  satu  cara  mengenal  diri  kita  adalah  memahami  kenapa  kita diciptakan  oleh  Allah  swt.  Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Surat  Az-Zariyat Ayat 56.

## و اَمََ ُتْقَلَخ منِْلْا َسْنِْلْاَو ملِْإ ِنوُدُبْعَ يِل
Dan  aku  tidak  menciptakan  jin  dan  manusia  melainkan  supaya  mereka  mengabdi kepada-Ku.
Dari ayat di atas betapa naifnya kita apabila kita melakukan korupsi yang di mana korupsi adalah perbuatan  keji. Yang jauh dari  kata bahwa kita adalah hamba yang  sepatutnya  untuk  beribadah.  Sedih  rasanya  setiap  hari  selalu  saja  ada  berita mengenai orang-orang besar yang korupsi, melakukan fraud yang merugikan banyak orang,  hanya  demi  kepentingannya  sendiri.  Apa  ya  yang  bisa  kita  lakukan  untuk mencegah  korupsi  ini  semakin  terjadi.  Semakin  banyaknya  kasus  korupsi  yang terbongkar sepertinya memberikan sedikit kelegaan juga. Bahwa masih ada harapan, kalau  pemerintah  punya  niat  yang  serius  untuk  memberantas  tindakan  yang merugikan  seperti  ini.  Tapi,  sadar  atau  tidak,  bahwa  sebenarnya  setiap  orang – termasuk kita – punya potensi untuk melakukan korupsi. tidak perlu menyelundupkan motor  Harley  di  pesawat  juga  bentuknya  atau  beli  barang  mewah  apalagi  korupsi bantuan sosial (bansos).
3. Membangun Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)
Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Ma'idah/5: 8 . َيَ اَهُّ يَأ َنيِذملا اوُنَمآ اوُنوُك َيِْماموَ ق ِمِلل َءاَدَهُش ِطْسِقْلِبَ َ َلَْو ْمُكمنَمِرَْيَ ُنآَنَش ٍمْوَ ق ٰىَلَع ملَْأ ْعَ ت اوُلِد َ اوُلِدْعا َوُه ُبَرْ قَأ ٰىَوْقم تلِل َ اوُقم تاَو َمللا َ منِإ َمللا ٌيِبَخ اَِبِ

## َنوُلَمْعَ ت
Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlaku tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.
Negara  sebagai  sistem  yang  terbangun  membutuhkan  tata  kelola  yang  baik  dan benar.  Salah  satu  caranya  adalah  membangun  pemerintahan  yang  baik  atau  adalah bahasa  ayat  di  atas  adalah  menegakkan  kebenaran  karena  Allah  Swt.  Ketika kebanaran itu bisa ditegakan maka akan lahir yang disebut dengan good governance (pemerintahan yang baik). Lalu apa yang dimaksud dengan istilah “government” dan “governance” sering  kali  dianggap  memiliki  arti  yang  sama  yaitu  cara  menerapkan otoritas  dalam  suatu  organisasi,  lembaga  atau  negara. Government  (pemerintahan) juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Governance diartikan sebagai mekanisme, praktik dan  tata  cara  pemerintahan  dan  warga  mengatur  sumber  daya  serta  memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan.
Implikasi  peran  pemerintah  sebagai  pembangunan  maupun  penyedia  jasa layanan  dan  infrastruktur  akan  bergeser  menjadi  bahan  pendorong  terciptanya lingkungan  yang  mampu  memfasilitasi  pihak  lain  di  komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga.
Adanya  tuntutan  yang  lebih  besar  pada  warga,  antara  lain  untuk  memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. 47
Bank  Dunia  memberikan  pengertian  bahwa good  governance  adalah  upaya penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggung jawab serta  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  and political framework  bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha  dalam  rangka  mengelola  sumber  daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat.
Secara  konseptual  pengertian good  dalam  istilah  good  governance mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai  tujuan  nasional,  kemandirian  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan keadilan  sosial.  Kedua,  aspek  fungsional  dari  pemerintah  yang  efektif  dan  efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional.
Sisi  lain  memaknai good  governance  sebagai  penerjemahan  kongkrit  dari demokrasi. Tegasnya, menurut E. B. Taylor, good governance adalah pemerintahan demokratis seperti yang dipraktikkan dalam negara-negara demokrasi maju di Eropa Barat  dan  Amerika  misalnya.  Demokrasi  sebagai  suatu  sistem  pemerintahan dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan yang baik karena paling merefleksikan sifat-sifat good  governance  yang  secara  normatif  dituntut  kehadirannya  bagi suksesnya  suatu  bantuan  badan-badan  dunia.  Ia  merupakan  alternatif  dari  sistem pemerintahan  yang  lain  seperti  totalitarinisme  komunis  atau  militer  yang  sempat populer di negara-negara dunia ketiga di masa perang dingin.
Konsep governance  (tata  kelola  pemerintahan)  merupakan  perluasan  dari konsep  goverrment  (pemerintahan),  karena  di  dalam governance  terkandung pengertian  bahwa  pemerintahan (goverment)  tidak  hanya  diselenggarakan  oleh pemerintah  sendiri,  tetapi  bersama-sama  dengan  aktor-aktor  di  luar  pemerintah, yaitu  masyarakat  luas  sebagai stakeholders.  Dari  sinilah  adanya  anggapan  bahwa pemerintah dirasakan tidak memadai dalam menyelesaikan kompleksitas yang ada di masyarakat,  sehingga  di  sinilah  letak  pentingnya  peran good  governance  untuk membagi otoritas pemerintah dengan masyarakat secara proporsional.
Ciri-Ciri Good  Governance  Dalam  dokumen  kebijakan  United  Nation Development Programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:  pertama,  Mengikut  sertakan  semua,  transparansi  dan  bertanggung  jawab, efektif  dan  adil.  Kedua,  Menjamin  adanya  supremasi  hukum.  Ketiga,  Menjamin bahwa  prioritas-prioritas  politik,  sosial  dan  ekonomi  didasarkan  pada  konsensus masyarakat. Dan keempat, Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin
47 Hetifa Sj, Sumarto. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance , (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1-2.
dan  lemah  dalam  proses  pengambilan  keputusan  menyangkut  alokasi  sumber  daya pembangunan. 48
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang  menekankan  pada  pentingnya  membangun  proses  pengambilan  keputusan publik  yang  sensitif  terhadap  suara-suara  komunitas.  Artinya,  proses  pengambilan keputusan  bersifat  hirarki  berubah  menjadi  pengambilan  keputusan  dengan  adil seluruh stakeholder.
4. Prinsip-Prinsip Good Governance
Negara  dengan  birokrasi  pemerintahan  dituntut  untuk  mengubah  pola pelayanan  diri  birokratis  elitis  menjadi  birokrasi  populis.  Di  mana  sektor  swasta sebagai  pengelola  sumber  daya  di  luar  negara  dan  birokrasi  pemerintah  pun  harus memberikan kontribusi dalam  usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita good  governance  pada  akhirnya  mensyaratkan  keterlibatan  organisasi kemasyarakatan  sebagai  kekuatan  penyeimbang  Negara.  Namun  cita-cita good governance  kini  sudah  menjadi  bagian  sangat  serius  dalam  wacana  pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.
Dari  berbagai  hasil  yang  dikaji  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu: 49 Partisipasi ( Participation), Penegakan hukum (Rule Of Law), Transparansi (Transparency),  Responsif  (Responsiveness),  Konsensus  (Consensus  Orientation), Kesetaraan  dan  keadilan (Equity),  Efektivitas  dan  efisien,  Akuntabilitas  dan  Visi Strategi (Strategic Vision)
Melihat  masalah  di  atas  Para  Ahli  sebenarnya  mengakui  bahwa  tidak  ada struktur  pemerintahan  terbaik  yang  dapat  diidentifikasi  dengan  jelas  untuk digunakan  sebagai  model  universal  bagi  negara-negara  berkembang.  Akan  tetapi setidaknya  diakui  bahwa Good  Gavernance  adalah  suatu  kondisi  di  mana  terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada  di  sektor  swasta  yang  sejajar,  bersamaan,  dan  berkeseimbangan  di  dalam peran yang saling mengontrol. 50
Bila  kita  kaitkan  dengan  syariah,  maka  apakah  hakikat Good  Gavernance dalam  prespektif  hukum  Islam.  Tidak  ada  rumusan  baku  mengenai  hal  ini.  Namun dari berbagai pernyataan yang terpancar di dalam berbagai ayat Al- Qur’an maka kita dapat  mengonstruksi Good  Gavernance  menurut  perspektif  Al- Qur’an.  Di  antara: Ayat tersebut adalah QS Hud: 61 dan QS al-Haj: 41. Ayat pertama menjelaskan misi
48 Hetifa  Sj,  Sumarto.  2003. Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance, (Bandung:  Yayasan  Obor Indonesia, 2007), 3.
49 Dede  Rosyada. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Masyarakat  Madani,  ( Jakarta:  ICCE  UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 182.
50 Mishra,  Satish  Candra. “ Pemerintah  dan  Pemerintahan:  Memahami  Ekonomi  Politik  Reformasi Institusi” Jurnal Reformasi Ekonomi , Vol 1 no. 2 (2005): 42.
utama  manusia  adalah  membangun  bumi.  Ayat  kedua  menegaskan  bahwa  orang- orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan salat, membayar zakat dan menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar . 51
Dari  kedua  ayat  di  atas  kita  dapat  merumuskan Good  Gavernance  dalam perspektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan  yang  berorientasi  pada  (1)  penciptaan  suasana  kondusif  bagi masyarakat  untuk  pemenuhan  kebutuhan  spiritual  dan rohaniyah-nya  sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan  zakat  (3)  Penciptaan  stabilitas  politik  diilhami  dari  amar  ma’ruf  dan nahi mungkar. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga governance yaitu: (a) Spiritual Governanace, (b) Economic Governance dan (c) political Governance. 52
Untuk  dapat  mewujudkan good  governance  dalam  tiga  aspek,  diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tata kelola pemerintahan  yang  baik.  Dengan  memperhatikan  ayat-ayat  Al- Qur’an  dan  sunnah Nabi Saw dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas- asas  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  yaitu:  syura,  meninggalkan  yang  tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan. Nilai dasar pertama adalah syura yang ditegaskan dalam Al- Qur’an/3: 159.
ِّٰللا َنِّم ٍةَْحََر اَمِبَف ْمَُلَ َتْنِل ِلْوَح ْنِم اْوُّضَفْ ن َلْ  ِبْلَقْلا َظْيِلَغ اًّظَف َتْنُك ْوَلَو َك ِرْمَْلْا  ِفِ ْمُهْرِواَشَو ْمَُلَ ْرِفْغَ تْساَو ْمُهْ نَع ُفْعاَف اَذِاَف ِّٰللا ىَلَع ْلمكَوَ تَ ف َتْمَزَع ۗ َّٰللا منِا َْيِْلِّكَوَ تُمْلا ُّبُِيُ
Maka  berkat  rahmat  Allah  engkau  (Muhammad)  berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka.  Sekiranya  engkau  bersikap  keras  dan  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekitarmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka  dan  mohonkanlah ampunan  untuk  mereka,  dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu. Kemudian,  apabila  engkau  telah  membulatkan  tekad,  maka  bertawakallah  kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.
Nilai  dasar  berikutnya  dalam  hukum  Islam  adalah  penegasan  Nabi  Saw mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna, Nabi bersabda,
Sebaik-baik  Islam  seseorang  adalah  bahwa  ia  meninggalkan  hal-hal  yang  tidak berguna (HR at-Tirmizi, Ahmad)
Dari  hadis  ini  dapat  diturunkan  asas  efisiensi  dalam  penyelenggaraan kepentingan publik. Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan. Penegasan mengenai  keadilan  dalam  sumber-sumber  Islam  banyak  sekali,  misalnya  dalam  Al- Qur’an surat Al -Maidah/5: 8.
َ ٰيَ ٰا َنْيِذملا اَهُّ ي ِِّٰلل َْيِْماموَ ق اْوُ نْوُك اْوُ نَم اَدَهُش ِطْسِقْلِبَ َء َلَْو ٰاَنَش ْمُكمنَمِرَْيَ ٰلَع ٍمْوَ ق ُن ۗ اْوُلِدْعَ ت  ملَْا ى ۗاْوُلِدْعِا ٰوْقم تلِل ُبَرْ قَا َوُه ى َّٰللا اوُقم تاَو ۗ منِا َّٰللا رٌْيِبَخ َنْوُلَمْعَ ت اَِبِ
Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Jadilah  kamu  sebagai  penegak  keadilan  karena Allah,  (ketika)  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah  kebencianmu  terhadap
51 Syamsul Anwar. 2007. Studi Hukum Islam Kontemporer , (Jakarta: RM Books, 2007), 43.
52 Syamsul Anwar. 2007. Studi Hukum Islam Kontemporer , 44.
suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Masalah  keadilan  secara  umum  dan  masalah  kepastian  hukum  merupakan jeritan  seluruh  masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik menghendaki  adanya  jaminan  kesamaan  akses  seluruh  warga  masyarakat  terhadap sumberdaya politik, ekonomi, dan administratif.
Tanggung  jawab  sebagai  nilai  dasar  syariah  dapat  diturunkan  asas responsivitas  dalam  pemberian  pelayanan.  Secara  khusus  asas  ini  dapat  pula disimpulkan  dari  firman  Allah  yang  menggambarkan  pribadi  Rasulullah  Saw.  yang sensitif terhadap penderitaan umatnya, Al- Qur’an/9: 128:
اَج ْدَقَل
ٌمْيِحمر ٌفْوُءَر َْيِْنِمْؤُمْلِبَ ْمُكْيَلَع ٌصْيِرَح ْمُّتِنَع اَم ِهْيَلَع ٌزْ يِزَع ْمُكِسُفْ نَا ْنِّم ٌلْوُسَر ْمُكَء Sungguh,  telah  datang  kepadamu  seorang  rasul  dari  kaummu  sendiri,  berat  terasa olehnya  penderitaan  yang  kamu  alami,  (dia)  sangat  menginginkan  (keimanan  dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.
Tanggung  jawab  sebagai  nilai  dasar  syariah  dapat  diturunkan  asas responsivitas  dalam  pemberian  pelayanan.  Secara  khusus  asas  ini  dapat  pula disimpulkan  dari  firman  Allah  Swt,  yang  menggambarkan  pribadi  Rasulullah  Saw yang sensitif terhadap penderitaan umatnya. Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali  kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.  Selain itu nilai  dasar  hukum  Islam  lainnya  adalah  amanah.  Di  dalam  konsep  amanah  itu terdapat suatu asas akuntabilitas.
Dalam hal ini, Al- Qur’an menegaskan dalam surat Al-Baqaraoh/2: 42.
ِلِطاَبْلِبَ مقَْلْا اوُسِبْلَ ت  َلَْو َنْوُمَلْعَ ت ْمُتْ نَاَو مقَْلْا اوُمُتْكَتَو Dan  janganlah  kamu  campuradukkan  kebenaran  dengan  kebatilan  dan  (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman pernyataan ayat ini adalah  adanya  asas  transparansi  termasuk  di  dalam  transparansi  dalam penyelenggaraan  birokrasi  untuk  pelayanan  publik.  Akuntabilitas  dan  transparansi adalah  kriteria  lainnya  yang  penting  dalam  suatu good  governance.  Nilai  dasar lainnya dalam ajaran dan hukum Islam adalah orientasi ke hari depan. Islam sangat menekankan  kepada  umatnya  agar  mereka  memperhatikan  hari  esok  dan  membuat perencanaan  dan  persiapan  untuk  menghadapi  hari  depan.  Di  dalam  Al- Qur’an ditegaskan:  ...dan  hendaklah  setiap  orang  memperhatikan  apa  yang  dipersiapkan untuk hari esok.
Dalam  Islam  diajarkan  dua  macam  hari  depan,  yaitu  akhirat  dan  hari  esok, diajarkan pula dalam Islam bahwa hari depan itu harus lebih baik dari hari ini. Dalam al- Qur’an  terdapat  isyarat -isyarat  mengenai  tiadalah  tuhanmu  meninggalkan  kamu dan  tidak  pula  dia  membencimu;  dan  sesungguhnya  hari  esok  adalah  lebih  baik bagimu dari hari yang telah lalu. Keseluruhan kutipan diatas menjelaskan keharusan
adanya visi yang jelas dalam  hidup setiap orang. 53 Sehingga dalam  hal pencegahan korupsi mampu dicegah secara sistem, terstruktur dan sistematis sesuai petunjuk Al- Qur’an.
5. Tazkiyatun Nafs
Dalam  mencegah  korupsi  dibutuhkan  Al- Qur’an sebagai  petunjuk  dalam mencegah  korupsi.  Maka  kalau  kita  gali  isi  dari  Al- Qur’an  kita  akan  menemukan istilah tazkiyatun  nafs.  Tazkiyatun  nafs  adalah  usaha  seseorang  meleraikan  atau melumpuhkan penyakit-penyakit jiwa, serta membersihkan diri dari sifat-sifat buruk ataupun sifat-sifat yang buruk atau tercela. Sehingga hatinya bisa terbebas dari hal- hal yang buruk. 54 Tazkiyatun nafs sangat erat kaitannya dengan qolb, karena dengan hati  yang  bersih  maka  seseorang  bisa  mengenal  tuhan  dan  pesan  tuhannya.  Maka ketika tazkiyatun nafsnya baik maka dia akan menemukan ketenangan batin di dalam hatinya. 55
Dengan ketenangan batin yang dia  miliki, akan mendorong dirinya  terbebas dari  perilaku  koruptif.  Karena  faktor  utama  koruptor  juga  diakibatkan  oleh  tidak tenangnya  hati  ketika  melihat  harta  yang  berakibat  pada  mendorong  terjadinya korupsi. Penyucian jiwa adalah masalah yang sangat penting dalam Islam, bahkan merupakan salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammmad Saw. 56
Allah Swt., menjelaskan hal ini dalam banyak ayat Al- Qur’an, di antaranya firman Allah Swt., dalam surat Al Baqarah/2: 151.
َزُ يَو اَنِتَيَآ ْمُكْيَلَع وُلْ تَ ي ْمُكْنِم ًلْوُسَر ْمُكيِف اَنْلَسْرَأ اَمَك َنوُمَلْعَ ت اوُنوُكَت َْلَ اَم ْمُكُمِّلَعُ يَو َةَمْكِْلْاَو َباَتِكْلا ُمُكُمِّلَعُ يَو ْمُكيِّك Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul di antara kamu yang membacakan  ayat-ayat  Kami  kepadamu,  dan  menyucikan  (diri)mu,  dan mengajarkan  kepadamu  Al  kitab  (Al  Qur-an)  dan  Al  Hikmah  (As  Sunnah),  serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.
Juga firman- Nya dalam surat Ali ‘Imran/3: 164,
ْيَلَع وُلْ تَ ي ْمِهِسُفْ نَأ ْنِم ًلْوُسَر ْمِهيِف َثَعَ ب ْذِإ َيِْنِمْؤُمْلا ىَلَع ُمللا منَم ْدَقَل ْنِم اوُناَك ْنِإَو َةَمْكِْلْاَو َباَتِكْلا ُمُهُمِّلَعُ يَو ْمِهيِّكَزُ يَو ِهِتَيَآ ْمِه
ٍيِْبُم  ٍللاَض يِفَل ُلْبَ ق
Sungguh  Allah  telah  memberi  karunia  (yang  besar)  kepada  orang-orang  yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri,  yang  membacakan  kepada  mereka  ayat-ayat  Allah,  mensucikan  (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur-an) dan Al Hikmah (As Sunnah).  Dan  sesungguhnya  sebelum  (kedatangan  Rasul)  itu,  mereka  benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
53 Syamsul Anwar. Studi Hukum Islam Kontemporer , (Jakarta: 2007, RM Books, 2007), 44-45.
54 Syed Mohamad Hilmy dan Syed Abdurrahman, Tazkiyatun Nafs Menurut Tasawuf, Dalam Jurnal Qolbu, Vol. 1. (5 Juni 2017), 88.
55 M. Rifqi Faldu Rahman, Udinsupriadi Dan Fahruddin, Model Pendidikan Tazkiyatun Nufus Sebagai Upaya Membentuk Akhlak Mulia Di Pondok Pesanteren Al Huda Kuningan Jawa Barat Dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta ‘Lim Vol. 15. No. 1 (2017):  39. Demikan Juga Yang Dikutip Oleh Ulin Ni’mah, Tesis, Konsep Tazkiyatun Nufs Dan Imflikasinya Terhadap Karakter Pada Kurikulum 2013 Telaah Kitab Ihya Ulummudin Karya Imam Al-Ghazali (Malang: 2018), 23.
56 Manhajul Anbiya’ fii Tazkiyatin Nufuus , 21
Makna  firman-Nya menyucikan jiwa  mereka  adalah  membersihkan  mereka dari  keburukan  akhlak,  kotoran  jiwa  dan  perbuatan-perbuatan  jahiliyyah,  serta mengeluarkan  mereka  dari  kegelapan-kegelapan  menuju  cahaya/hidayah  Allah Swt. 57
Pentingnya tazkiyatun  nafs  ini  akan  semakin  jelas  kalau  kita  memahami bahwa  makna  takwa  yang  hakiki  adalah  penyucian  jiwa  itu  sendiri. 58 Artinya ketakwaan kepada Allah Swt., yang sebenarnya tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan  berusaha  menyucikan  dan  membersihkan  jiwa  dari  kotoran-kotoran  yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah Swt.
Allah  Swt,  menjelaskan  hal  ini  dalam  firman-Nya,  Al- Qur’an  surat  Asy Syams/91: 7-10.
اَهامسَد ْنَم َباَخ ْدَقَو اَهامكَز ْنَم َحَلْ فَأ ْدَق اهاَوْقَ تَو اَهَروُجُف اَهَمَْلََأَف اَهاموَس اَمَو ٍسْفَ نَو Dan (demi) jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada  jiwa  itu  (jalan)  kefasikan  dan  ketakwaan.  Sesungguhnya  beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu (dengan ketakwaan) dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (dengan kefasikan).
Demikian juga Rasulullah Saw, dalam doanya:
ْقَ ت ىِسْفَ ن  ِتآ ممُهمللا
اَهامكَز ْنَم ُْيَخ َتْنَأ اَهِّكَزَو اَهاَو
اَهَلْْوَمَو اَهُّ يِلَو َتْنَأ Ya  Allah,  anugerahkanlah  kepada  jiwaku  ketakwaan,  dan  sucikanlah  jiwaku (dengan  ketakwaan  itu),  Engkau-lah  Sebaik-baik  Yang  Menyucikannya,  (dan) Engkau-lah  Yang  Menjaga  serta  Melindunginya. (H.R.  Muslim  dalam Shahih Muslim no. 2722).
Imam Maimun bin Mihran (seorang ulama tabi’in) berkata, “Seorang hamba tidak akan mencapai takwa sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi (introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian  jiwa) yang lebih ketat daripada seorang  pedagang  yang  selalu  mengawasi  sekutu  dagangannya  (dalam  masalah keuntungan dagang). Oleh karena itu, ada yang mengatakan jiwa manusia itu ibarat sekutu  dagang  yang  suka  berkhianat.  Kalau  Anda  tidak  selalu  mengawasinya, dia akan  pergi  membawa  hartamu  (sebagaimana  jiwa  akan  pergi  membawa agamamu). 59
Ketika  menerangkan  pentingnya tazkiyatun  nafs,  Imam  Ibnu  Qayyim  Al Jauziyyah  mengatakan,  Orang-orang  yang  menempuh  jalan  (untuk  mencari keridhaan)  Allah  Swt,  meskipun  jalan  dan  metode  yang  mereka  tempuh  berbeda- beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu (jiwa) manusia adalah penghalang  utama  bagi  hatinya  untuk  sampai  kepada  ridha  Allah  Swt.  Sehingga seorang  hamba  tidak  akan  mencapai  kedekatan  kepada  Allah  Swt.,  melainkan setelah  dia  berusaha  menentang  dan  menguasai  nafsunya  (dengan  melakukan tazkiyatun nafs).
57 Tafsir Ibnu Katsir , 1/267.
58 Manhajul Anbiya’ fii Tazkiyatin Nufuus , 19-20.
59 Imam Ibnul Qayyim, Ighaatsatul Lahfaan , 147 .

## Kesimpulan
Korupsi dapat diartikan sebagai kejahatan yang merusak setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara.  Adapun faktor utama korupsi adalah faktor internal, faktor eksternal dan faktor mental, faktor kondisi sosial ekonomi, faktor sistem tata aturan.
Adapun  cara  mencegah  korupsi  menurut  Al- Qur’an  adalah  membangun masyarakat  madani,  memperbaiki  diri  lewat  pengenal  jati  diri,  Membangun Good Governance (pemerintahan yang baik), dan mengaktualisasikan nilai-nilai tazkiyatun nafs. Dari sinilah dapat dipahami bahwa Islam melalui Al- Qur’an sebagai pedoman telah memberikan petunjuk secara konsep dan konteks mengenai pencegahan korupsi dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, manusiawi dan harmoni.

## Daftar Pustaka
Abdur Rafi’, Abu Fida’, Terapi Korupsi dengan Ta zkiyah al-Nafs (Penyucian Jiwa). Jakarta: Penerbit Republika, 2004. Anwar,  Syamsul. Fikih  Anti  Korupsi  Persepektif  Ulama  Muhammadiyah  Majlis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah, Jakarta: PSAP, 2006.
Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: RM Books, 2007.
Al  Bassam  dan  Abdullah  bin  Abdurrahman, Syarah  Bulughul  Maram,  alih  bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Al-Ghazi, Ibnu. Fathul Qorib, Jakarta: 2016.
Al  Munawar,  Said  Aqil  Husain. Al- Qur’an  Membangun  Tradisi  Kesa lehan  Hakiki, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Direktur  Penelitian  dan  Pengembangan  KPK, Komisi  Anti  Korupsi  di  Luar  Negeri (Deskripsi  Singapura,  Hongkong,  Thailand,  Madagascar,  Zambia,  Kenya  dan Tanzania), Jakarta, Oktober 2006.
Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1986.
Hetifa  Sj,  Sumarto. Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance,  Bandung:  Yayasan Obor Indonesia, 2003.
https://kbbi.web.id/khianat di akses hari Ahad di Pamulang pada jam 08.50 pada hari Ahad 3 Januari 2021.
Irfan, M. Nurul, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2012.
Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik. Shahih Fikih Sunnah, alih bahasa Khairul
Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
Lopa,  Baharuddin. Masalah  Korupsi  Dan  Pemecahannya,  Jakarta:  PT.  Kipas  Putih Akasara, 1997.
Mishra, Satish Candra. “Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi” Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol 1 (2) 2005.
Nasaruddin  dan  Abdussahid, Penanggulangan  Korupsi  Dalam  Perspektif  Al-Quran, Bima:  Institut  Agama  Islam  (IAI)  Muhammadiyah  Bima  Tajdid:  Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. 3 No. 1 April 2019.
Ni’mah, Ulin. Tesis, Konsep Tazkiyatun Nufs Dan Imflikasinya Terhadap Karakter Pada  Kurikulum  2013  (Telaah  Kitab  Ihya  Ulummudin  Karya  Imam  Al- Ghazali), Malang: 2018.
Rahman,  M.  Rifqi  Faldu.  Udinsupriadi  Dan  Fahruddin, Model  Pendidikan Tazkiyatun  Nufus  Sebagai  Upaya  Membentuk  Akhlak  Mulia  Di  Pondok Pesanteren  Al  Huda  Kuningan  Jawa  Barat Dalam  Jurnal  “Pendidikan  Agama Islam- Ta ‘Lim Vol. 15. No. 1 -2017.
Rahman, Fazlur. Tema-Tema Pokok Al- Qur’an (Terj). Bandung:  2017.
Rofiah,  Nur,  Moh.  Masyhuri  Na’im,  Dkk. Nu  Melawan  Korupsi  Kajian  Tafsir Dan Fiqh, Jakarta: TKGNPK NU, 2006.
Rosyada,  Dede. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Masyarakat  Madani,  Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
Saeed, Abdullah. Al- Qur’an Abad 21 Tafsir Kontekstual , Bandung: 2016.
Sedarmayanti, Good  Governance  “Kepemimpinan  Yang  Baik”,  Bagian  Kedua,
(Membangun  Sistem  Manajemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan  produktivitas Menuju Good Governance), Bandung: Mandar Maju, 2012.
Shiab,  M.  Quraish. Membumikan  Al- Qur’an  Fungsi  Dan  Peran  Wahyu  Dalam Masyarakat, Bandung: Mizan, 2007.
Suhartawan, Budi. Pencegahan Korupsi Berbasis Al- Qur’an , Jakarta: Program Pasca Sarjana PTIQ Jakarta, 2015.
Syed  Mohamad  Hilmy  Syed  Abdurrahman, Tazkiyatun  Nafs  Menurut  Tasawuf, Dalam Jurnal Qolbu, Vol. 1. 5 Juni 2017.
Tahdzîbul  Akhlâq,  hlm.  31.  Dalam  https://almanhaj.or.id/8226-khianat-dosa-besar- tanda-hari-kiamat.html.  Di  akses  di  Pamulang  jam  08.53  pada  hari  Ahad  3 januari 2021.
Tahta Alfina ‘Alimatul Millah, Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur`An, Jurnal Syariati, Program  Studi  Ilmu  Al- Qur`an  dan  Tafsir    Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UNSIQ. Vol. II No. 02, November 2016, Erry Riyana Hardjapamekas, 2003. Waluyo, Bambang. optimalisasi  pemberantasan korupsi di indonesia,  jakarta: 2014,
Jurnal  Yuridis  Vol.  1  No.  2,  Desember  2014,  hlm.  175 – 182.  Makalah disampaikan  pada  Orasi  Ilmiah  dalam  rangka  Dies  Natalis  ke-14  Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, tanggal 24 April 2014.