98 - 108

## MENGHINDARI KRISIS LEGITIMASI: KEBIJAKAN PENDIDIKAN AKUNTANSI DARI PERSPEKTIF KEPERILAKUAN

## AVOIDING CRISIS OF LEGITIMACY: ACCOUNTING EDUCATION POLICY FROM BEHAVIORAL PERSPECTIVE
Oleh:

## Ertambang Nahartyo
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

## Abstrak
Esai ini memberikan otokritik kepada pendidikan tinggi akuntansi dari perspektif pondasi teori yang digunakan dalam edukasi di bidang akuntansi.  Posisi yang saya ajukan merupakan ekstensi dan kontekstualisasi  kritik  yang  disampaikan  oleh  Ghoshal  (2005)  dan  Cohen  dan  Holder-Webb  (2006). Esai ini mendiskusikan bagaimana pendidikan akuntansi sedang mempertaruhkan legitimasinya dalam mempersiapkan akuntan yang andal dan berintegritas tinggi.  Pembahasan diperluas ke masalah krisis ideologi  dalam  pendidikan  akuntansi.  Salah  satu  akar  penyebab  penurunan  relevansi  pendidikan akuntansi, yaitu ketergantungan berlebihan terhadap teori ekonomika tradisional, dikupas.  Kemudian, esai  ini  menyampaikan  rekomendasi  kepada  institusi  penyelenggara  pendidikan  akuntansi  untuk mengadopsi perspektif keperilakuan yang lebih luas agar nilai ideal pendidikan akuntansi tetap dapat dicapai dan dipertahankan.
Kata Kunci: Krisis Legitimasi, Kebijakan Pendidikan Akuntansi, Perspektif Keperilakuan

## Abstract
This  essay  provides  self-criticism  to  higher  education  from  the  perspective  of  theory  used  as  the foundation  of  the  accounting  education.  I  propose  an  extension  and  contextualization  of  criticism delivered  by  Ghoshal  (2005)  and  Cohen  and  Holder-Webb  (2006).  This  essay  discusses  how accounting  education  puts  its  legitimacy  at  risk.  The  discussion  expands  to  the  crisis  of  ideology  in accounting education. In particular, I analyze one of the root causes of the decline in the relevance of accounting  education,  an  excessive  dependence  on  traditional  economics  theory.  Finally,  this  essay make  recommendations  to  accounting  education  providers  to  adopt  a  broader  perspective  of behavioral accounting.
Keywords: Crisis of Legitimacy, Accounting Education Policy, Behavioral Perspective
Ertambang Nahartyo 98 - 108

## PENDAHULUAN
Pendidikan  Akuntansi:  Legitimasi  yang Dipertaruhkan
Lebih  dari  satu  dasawarsa  yang  lalu, kekhawatiran  tentang  keberlanjutan  dan relevansi pendidikan akuntansi telah bermula.    Albrecht  dan  Sack  (2000), misalnya,  telah  menyuarakan  keprihatinan ini lewat monograf mereka yang monumental.    Dengan  dukungan  sponsor tiga  organisasi  besar  akuntansi  di  Amerika, Institute of Management Accountants (IMA),  American  Institute  of  Certified Public Accountants (AICPA), dan American Accounting  Association  (AAA),  serta  lima kantor  akuntan  publik  terbesar  di  dunia, studi yang dilaksanakan oleh kedua edukator akuntansi  di  atas  menyampaikan  pesan bahwa pendidikan akuntansi telah dirundung masalah kronis yang mengancam keberlanjutan profesi akuntansi.  Fakta yang mereka  ajukan  adalah  penurunan  kuantitas mahasiswa akuntansi yang bermutu, keengganan  para  akuntan  praktisi  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang lebih tinggi, dan banyaknya keluhan tentang pendidikan  akuntansi  yang  kedaluwarsa  dan memerlukan penanganan serius untuk mengembalikan kondisinya.
Sebuah  studi  yang  luar  biasa  dengan dukungan  segenap  institusi  akuntansi  yang luar biasa dengan hasil yang luar biasa pada jaman  itu. Apalagi, sejumlah  stigma terhadap  profesi  akuntansi  secara  umum berlaku  saat  itu.    Anjing  penjaga  aset korporat, penyedia jasa kleris tata buku yang kaku  dalam  penerapan  aturan,  dan  pembuat laporan keuangan yang tidak paham konteks sosial  merupakan  beberapa  cap  negatif terhadap  profesi  akuntansi.    Simpulan  yang diajukan  oleh  Albrecht  dan  Sack  bisa  jadi mengokohkan  stigma  yang  sudah  ada. Pendidikan  akuntansi,  menurut  mereka, terlalu  berkonsentrasi  pada  pembentukan tenaga  ahli  akuntansi  yang  piawai  dengan pekerjaan yang bersifat teknis tanpa pengetahuan yang memadai mengenai lingkungan  bisnis.    Pendidikan  akuntansi dipandang tidak cukup membekali
mahasiswa dengan ketrampilan dalam menghadapi  kehidupan  kompetitif  di  dunia nyata.
Kedua  akuntan  pendidik  tersebut kemudian  merekomendasi  langkah-langkah utama  untuk  merevitalisasi  pendidikan akuntansi.    Secara  garis  besar,  mereka mengusulkan,  selain  perubahan  pedagogi, perombakan  besar  kurikulum  akuntansi untuk menjamin relevansinya dengan kondisi  dunia  nyata  yang  didikte  oleh perubahan teknologi, globalisasi, dan peningkatan intensitas kompetisi.  Tegasnya, institusi pendidikan akuntansi harus mengadopsi filosofi fokus terhadap pelanggan  (customer  focus)  untuk  tetap berada  pada  kondisi  kompetitif  di  dalam pasar (halaman 65).
Sayang  sekali,  studi  ini  kemudian harus berhadapan dengan cobaan  yang lebih besar daripada sekadar kekhawatiran: skandal  Enron  yang  juga  melibatkan  Arthur Andersen,  salah  satu  kantor  akuntan  besar dunia  yang  juga  bertindak  sebagai  sponsor penelitian.  Fenomena ini memunculkan satu pertanyaan  yang  menggelisahkan  sebagian kita  sebagai  pelaku  pendidikan  akuntansi  di Indonesia.    Sebuah  pertanyaan  yang  sulit dijawab  bagi  sebagian  edukator  tetapi  amat mudah, sehingga bahkan dapat dikategorikan  sebagai  pertanyaan  retorik, bagi sebagian yang lain:
“Manakah  yang  berefek  lebih  besar terhadap dunia pendidikan akuntansi, skandal  keuangan  yang  berskala  mega seperti kasus Enron dan sederetan perusahaan  besar  lain  ataukah  kekhawatiran tentang  penurunan  minat  terhadap  dunia akuntansi? “
Bagi  saya,  ada  hal  yang  lebih  besar daripada  irelevansi  kurikulum  akuntansi dalam menghadapi permintaan pasar. Hubungan  antara  pendidikan  akuntansi dengan praktik akuntansi tidak boleh bersifat resiprokal  murni.    Pendidikan  akuntansi harus  dapat  memberikan  pengaruh  besar terhadap  dunia  praktik.    Namun,  pengaruh dunia praktik terhadap pendidikan akuntansi harus melewati filter ideologi yang

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Ertambang Nahartyo 98 - 108
bersumber  dari  filosofi  moral  yang  tepat. Gelombang  pengaruh  tanpa  saringan  dari praktik  dunia  global  merupakan  benih terjadinya  bencana  kemanusiaan  yang  lebih besar di kemudian hari.
Krisis Ideologi dalam Kurikulum Pendidikan Akuntansi Sorotan terhadap kelemahan
pendidikan  bisnis  berfokus  pada  dua  titik.
Pertama, kritik menunjuk pada ketidakmampuan  pendidikan  akuntansi  dan bisnis  dalam  membentuk  kepribadian  dan profesi  yang  berintegritas  (Adler,  2002). Kedua,  pendidikan  tinggi  bisnis  dituduh tidak dapat memainkan peran penting dalam mereduksi  efek  buruk  skandal  keuangan yang  terjadi  dengan  intensitas  yang  tinggi (Gioia, 2002).
Alih-alih menghasilkan pribadi lulusan yang dapat menopang upaya menuju kehidupan  yang  lebih  baik,  sekolah  bisnis ditunjuk sebagai salah satu sumber penyebab krisis  multidimensi  yang  secara  cepat menjalar  ke  beragam  domain  dan  area geografis.
Pendidikan  tinggi  dicap  sebagai  wahana upaya  besar  yang  ditujukan  untuk  tujuan sempit  dan  dangkal:  lapangan  pekerjaan. Sekolah  adalah  toko,  mahasiswa  menjadi pelanggan  atau  konsumen,  sedangkan  para dosen  adalah  wirausaha  penyedia  jasa pendidikan  praktis  yang  diarahkan  oleh logika  dan  kebijakan  pasar.    Pendidikan bermetamorfosa  menjadi  pelatihan  yang meninggalkan nilai-nilai kewargaan ( citizenship ) menuju ke nilai pemilik modal.
Lima buah prinsip governansi korporasi  ( corporate  governance ),  yaitu transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, independensi, dan keadilan direduksi maknanya sampai ke tataran pamrih finansial sempit para penyelenggara korporasi.    Prinsip  transparansi  memang dikaji,  namun  implementasinya  ditujukan sebagai  upaya  pengurangan  biaya  modal perusahaan.    Prinsip  akuntabilitas  memang dijadikan  materi  ajar,  tetapi  didominasi  dan dikontekstualkan dengan profitabilitas
korporasi. Pertanggungjawaban
( responsibility )  dipasung  dalam  wacana penggunaan modal yang efisien.
Independensi tampil sebagai upaya
managemen  korporasi  untuk  memperoleh penghargaan  pasar  yang  lebih  tinggi  dalam wujud  keuntungan  finansial.    Keadilan ( fairness )  ditunjukkan  dengan  beragam contoh  keberhasilan  pasar  memberikan insentif  kepada  mereka  yang  beruntung mempunyai kapital dan sumber daya besar.
Ilmu pengetahuan dipandang sebagai bentuk  investasi  dalam  model  korporasi. Namun  modal  tersebut  tidak  menghasilkan kembalian ( return ) dalam bentuk pertanggungjawaban  sosial,  keadilan,  dan wawasan  sebagai  insan  cendekia.    Dalam banyak  kesempatan,  pendekatan  akuntansi biaya  yang  mengedepankan  efisiensi  dan kalkulasi  manfaat-biaya  dengan  skopa  yang sempit  dalam  skala  yang  masif  telah mendangkalkan  makna  pendidikan.    Tidak mengherankan kalau di seputar kita kemudian  bermunculan  fenomena  yang mencerminkan  sinyalemen  di  atas,  seperti: aneka iklan pendidikan tinggi yang memberikan  jaminan  pekerjaan  setelah lulus,  pelacuran  akademik  untuk  tujuan pragmatis  non  etis,  dan  krisis  legitimasi pendidikan tinggi.
Segala peristiwa yang
memprihatinkan  dan  memalukan  dalam bidang keuangan selama beberapa dasawarsa terakhir membuka mata kita akan pentingnya  tata  kelola  dan  governansi  yang baik  pada  bidang  ini.    Kasus  kesalahan prosedur hingga penggelapan yang merupakan  kejahatan  kerah  putih  kelas tinggi telah mengakibatkan biaya sosial yang amat  tinggi.    Sementara  itu,  sistem  hukum yang ada lebih bersikap lunak terhadap jenis kejahatan  tersebut  dibandingkan  dengan perlakuan  terhadap  pelaku  kejahatan  kelas jalanan.    Lebih  parah  lagi,  sistem  politik yang  berlaku  semakin  memberikan  jalan pada  perilaku  korup  pada  semua  sendi institusi,  baik  eksekutif, legislatif,  yudikatif, hingga korporasi.

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Ertambang Nahartyo 98 - 108
Penyalahgunaan  wewenang  untuk memperkaya  diri  dengan  biaya  yang ditanggung  oleh  masyarakat  luas  tidak dilakukan  oleh  sedikit  orang.    Penyakit  ini sudah  mewabah  dan  bersifat  sistemik  pada hampir  segala  aspek  kehidupan  kita. Perilaku korup bukan lagi cerminan busuknya  beberapa  buah  pada  satu  pohon, melainkan  sudah  mengindikasikan  rusaknya seluruh  pohon  yang  ada  pada  suatu  kebun. Penanganan  yang  harus  dilakukan,  dengan demikian, bukan lagi hanya dengan pemberian  hukuman  pada  sejumlah  pelaku, melainkan  pencarian  sebab  musabab  utama dan menyelesaikannya secara tuntas.
Terdapat  paling  tidak  dua  perspektif sikap  yang  dimiliki  oleh  masyarakat terhadap  fenomena  di  atas.  Pertama,  dan yang paling populer, adalah sikap mengutuk keras  dan  menuntut  penjatuhan  hukuman yang setimpal bagi para pelakunya. Serentetan  skandal  keuangan  yang  telah terjadi  dianalisis  untuk  tujuan  penghakiman dan  pembalasan.    Harapannya,  dengan hukuman  yang  berat,  efek  jera  yang ditimbulkan  dapat  mencegah  calon  pelaku berikutnya dari kesalahan yang sama.
Kedua,  sejumlah  skandal  keuangan tersebut  dipandang  sebagai  sebuah  bentuk penyadaran. Dengan berasumsi bahwa dunia bisnis sekarang masih terbuai oleh permasalahan  rendahnya  integritas  dan belum  kentalnya  budaya  transparansi  dan akuntabilitas, maka skandal keuangan adalah alarm yang cukup efektif untuk membangunkan masyarakat dari ketidaksadarannya.
Sudah  jamak  fenomena  korupsi  dan skandal  keuangan  korporasi  dibahas  di ruang-ruang kelas perguruan tinggi. Analisis,  kajian,  dan  kemudian  sintesis  dan rekomendasi bertaburan dari institusi pendidikan yang
mengedepankan pendekatan  ilmiah  yang,  seringkali,  bebas nilai.    Gioia  (2002)  mensinyalir  adanya ambivalensi  peran  akademisi  dalam  upaya memerangi perilaku korup.  Dia menyatakan bahwa  banyak  akademisi  memandang  diri mereka  hanya  sebagai  pengamat  fenomena
korupsi dan penyelewengan finansial. Sebagai  pengamat,  para  akademisi  akan membatasi ruang gerak mereka dalam upaya praktis  pemberantasan  korupsi.    Jika  upaya praktis saja sudah terbatasi, maka ekspektasi terhadap  adanya  upaya  ideologis  hanyalah impian semata.
Lebih jauh, Gioia menekankan adanya  peningkatan  peranan  perguruan tinggi  bisnis  dalam  ‘perang  suci’  ini.    Dia merekomendasikan  pengajaran  etika  praktis yang  inheren  pada  mata  kuliah-mata  kuliah wajib bidang akuntansi, keuangan, pemasaran,  dan  sebagainya.    Komitmen individual  adalah  kunci  sukses  dalam  upaya di atas. Gioia menyadari bahwa rekomendasinya  tak  akan  mampu  melawan keseluruhan perilaku korup dalam efektivitas yang  sempurna.    Kerjasama  yang  erat dengan  bidang  lain  seperti  hukum,  media, politik,  dan  sebagainya  adalah  upaya  yang bisa ditempuh.
Adler  (2002)  sependapat  dengan Gioia dalam hal rekomendasi untuk memberikan pendekatan etis dalam kurikulum  di  sekolah  bisnis.    Menurutnya, pelajaran  etika  harus  didesain  ulang  dan diperkuat  untuk  menyadarkan  peserta  didik akan  rasa  tanggung  jawab  sosial  mereka. Namun,  berbeda  dengan  Gioia,  Adler menegaskan pentingnya  pendekatan struktur sosial  alih-alih  komitmen  individual  dalam penegakan perilaku etis.
Pertanyaan yang kemudian mengemuka dalam merespon kedua rekomendasi di atas adalah: apakah suguhan kurikulum  pada  sekolah  bisnis  sudah mempunyai  pilar yang  kokoh  secara ideologis dan diajarkan kepada peserta didik secara praktis? Dengan  kalimat lain, apakah muatan  mata  kuliah  dalam  kurikulum  bisnis sudah  mampu  memandu  perilaku  peserta didik  sehingga  ketika  mereka  lulus  dan berperan  sebagai  pelaku  bisnis  nyata, mereka  mempunyai  cukup  pengetahuan fundamental untuk berperilaku etis?

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Ertambang Nahartyo 98 - 108
Perspektif  Keperilakuan  pada  Edukasi Akuntansi
Akuntansi  adalah  sebuah  disiplin yang  pragmatis.    Artinya,  bidang  ini dibentuk dan dikembangkan dengan mengedepankan  kriteria  kemanfaatan  dan aplikabilitas  dalam  dunia  (bisnis)  nyata. Berangkat  dari  kebutuhan  akan  informasi untuk  pengambilan  keputusan,  akuntansi didesain untuk melayani kepentingan praktis para penggunanya. Pengembangan akuntansi kemudian diarahkan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas managerial  dan,  sebagai  konsekuensinya, peningkatan kesejahteraan pelaku bisnis.
Rasional,  objektif,  dan  logis  adalah istilah-istilah  yang  lebih  mempesona  bagi kita,  baik  sebagai  insan  ilmiah  ataupun awam, daripada antonimnya seperti emosional,  subjektif,  dan  absurd.    Ketiga kata  pertama  sering  ditempatkan  sebagai pujian  bagi  seseorang,  sedangkan  lawan katanya menempati posisi sebagai pencerminan  sifat  manusia  yang  cenderung lemah.    Berpikir  dan  bertindak  rasional menjadi  patokan  dasar  dalam  semua  aspek, termasuk pembuatan keputusan dan kebijakan  ekonomi  dan  bisnis.    Ilmu ekonomi  tradisional  mengasumsikan  bahwa manusia  adalah  makhluk  rasional.    Dalam pengambilan
keputusan manusia diasumsikan  mempunyai  semua  informasi yang  relevan,  berkemampuan  mengolah semua  informasi  tersebut  secara  objektif, dan  memiliki  daya  kognitif  yang  mampu menghindari semua bias dalam pengambilan keputusan  (Ariely,  2009).    Terlepas  dari sahih tidaknya asumsi rasionalitas, kekuatan keyakinan  terhadap  asumsi  tersebut  telah merasuki  lapangan  akademik  dan  bisnis praktis  (Ghoshal,  2005).    Ekonomika mengisyaratkan  bahwa  kesalahan  dalam pengambilan  keputusan  dapat  diperbaiki secara  cepat  lewat  mekanisma  pasar. Dengan  demikian,  asumsi  rasionalitas  dapat diaplikasikan  pada  beragam  keputusan,  dari keputusan investasi hingga pemilihan produk,  dari  penentuan  kebijakan  edukasi hingga penanganan bencana.
Ghosal (2005) dalam artikelnya yang provokatif,  “Bad  Management  Theories  are Destroying Good Management,”
menyampaikan  tantangan  kepada  para  ahli managemen  berkaitan  dengan  semakin menyempalnya  praktik  managemen  dari kaidah-kaidah etika dan kesejahteraan sosial. Sumantra Ghoshal secara spesifik mengajukan  keberatan  atas  landasan  teori yang  digunakan  dalam  pendidikan  bisnis yang  mendegradasi  manusia  ke  level pesimistik.    Serangkaian  teori  yang  menjadi arus  utama  dalam  pendidikan  managemen adalah  teori-teori  yang  bersumber  dari ekonomika tradisional. Manusia diasumsikan  bersifat  rasional  penuh  dalam pengertian mengedepankan kepentingan sendiri  ( self-interested  behavior )  dengan tendensi  maksimalisasi  laba.    Asumsi  ini tidak  hanya  mengeliminasi  aspek  emosi, cinta,  kasih  sayang,  dan  empati,  tetapi  juga merendahkan  kreativitas  dan  keadaban manusia.  Implikasinya,  manusia  adalah makhluk yang tak dapat dipercaya dan tidak bisa  diandalkan  dalam  proses  penciptaan kesejahteraan sosial. Teori-teori managemen dan keperilakuan  yang “buruk” kemudian bermunculan dengan basis asumsi di  atas.    Teori-teori  tersebut  menekankan pada pentingnya pengawasan dan pengendalian  yang  ketat  terhadap  manusia (dalam hal ini pekerja) dalam institusi bisnis.
Apakah  pemahaman  dan  adopsi terhadap  teori-teori  yang  “buruk”  tadi merugikan  pendidikan  akuntansi?    Dari perspektif  ilmu-ilmu  sosial,  jawabannya adalah  “ya”  dengan  intonasi  yang  kuat. Pengembangan  dan  adopsi  teori  pada domain ilmu-ilmu pasti tidak akan berpengaruh pada fenomena yang diteorikan.    Misalnya,  ketika  Copernicus berteori  Heliosentris,  di  mana  matahari adalah  pusat  tata  surya,  maka  fenomena pergerakan  benda-benda  angkasa  yang menjadi  objek  teori  Copernicus  tidak  akan terpengaruh dengan teori tersebut. Demikian  juga  ketika  Albert  Einstein mengemukakan  bahwa  energi  yang  tercipta akan sekuat massa elemen dikalikan kuadrat

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Ertambang Nahartyo 98 - 108
kecepatan cahaya, teori Einstein tersebut tak akan mengubah kenyataan penciptaan energi yang  sesungguhnya  terjadi.    Namun,  kasus yang  sama  tidak  terjadi  pada  ilmu-ilmu sosial.    Ghoshal  menyatakan  bahwa  teori- teori  ilmu  sosial  mempunyai  karakter swabukti  atau self-fulfilling .    Teori  yang dikembangkan  dan  kemudian  digunakan dalam  menjelaskan  fenomena  sosial  akan berperan besar mengubah fenomena tersebut menjadi seperti atau mendekati kondisi yang diteorikan.    Fenomena  sosial  adalah  fungsi dari  perilaku  manusia.    Teori  yang menjelaskan perilaku manusia besar kemungkinan
akan mengakibatkan
perubahan  perilaku,  sehingga  fenomena sosial pun akan mengalami modifikasi.
Apabila kita mengamati
perkembangan  pemikiran  ekonomika  yang ada, para pendukung ekonomika keperilakuan  menawarkan  sudut  pandang yang berbeda.  Ide sederhana dari bidang ini adalah  bahwa  manusia  mempunyai  aneka bias  dalam  berkeputusan  dan  berperilaku. Rasionalitas manusia terbatas pada kemampuan  kognitifnya  dalam  memperoleh dan mengolah informasi. Dalam kenyataannya,  tingkat  rasionalitas  yang dimiliki  manusia  berada  pada  tataran  di bawah tingkat rasionalitas yang diasumsikan oleh ekonomika tradisional.
Ihwal  yang  sama  berlaku  untuk bidang  akuntansi  keperilakuan.    Riset akuntansi  keperilakuan  selama  puluhan tahun  dikonsentrasikan  untuk  menemukan dan  menguji  pendekatan-pendekatan  yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan dalam  dunia  managemen  dan  bisnis. Kemanfaatan  riset  akuntansi  keperilakuan, sebagai konsekuensi cirinya yang pragmatis, diuji  dengan  pertanyaan  apakah  riset tersebut  mampu  mempengaruhi  praktik akuntansi.
Para periset akuntansi
mempublikasikan  kajian  ilmiah  mereka dengan  konteks  manfaat  praktis  dalam pengambilan  keputusan  dan  pembuatan kebijakan.    Hampir  semua  tulisan  ilmiah yang bersumber dari penelitian menyertakan
ekspektasi  kegunaan  hasil  riset  dari  sudut pandang rasional dunia nyata.
Ariely  (2009,  2010)  berargumen bahwa  manusia  melakukan  kesalahan- kesalahan  yang sama secara berulang-ulang. Perilaku tak rasional tersebut dapat diprediksi  dan  bersifat  sistematis,  bukan random  dan  unik. 1 Lebih  jauh,  Ariely menyatakan  bahwa  ekonomika  menjadi lebih masuk akal apabila ilmu ini mengakomodasi  realita  bagaimana  manusia sesungguhnya berperilaku  dan  bukan  hanya bagaimana manusia seharusnya berperilaku.
Tesis
Ariely mengisyaratkan terbukanya kesempatan bagi pelaku maupun periset  bisnis  dan  ekonomi  untuk  terus berupaya  memperbaiki  kesalahan  dalam pengambilan  keputusan  dan  penentuan kebijakan.  Jika kemungkinan kesalahan dan bias  tersebut  diakomodasi  dalam  proses keputusan,  maka  para  ahli  dan  pelaku  dapat menentukan  strategi,  metoda,  dan  alat keputusan  yang  tepat  sehingga  kualitas keputusan  yang  dihasilkan  akan  meningkat dan  kemudian  berpotensi  meningkatkan kesejahteraan manusia. Ariely juga mencatat  bahwa  banyak  risiko  bisnis  dan ekonomi yang dapat dihindari jika ketergantungan  terhadap  ilmu  ekonomi tradisional  dalam  penentuan  kebijakan dikurangi
dan digantikan dengan argumentasi  komplementer  yang  bersumber dari  bidang  atau  sudut  pandang  ilmu keperilakuan.
Pemikiran di atas mempunyai argumentasi  dan  hasil-hasil  penelitian  yang solid sebagai dasar pijakannya.  Semestinya, jika  kemudian  kita  bawa  ke  konteks pendidikan  akuntansi  (atau  bisnis  dalam pengertian  yang  lebih  luas),  kesejahteraan yang  meningkat  tajam  sebagai  akibat  dari peningkatan kualitas keputusan dan
1 Beberapa contoh klasik bias dan kesalahan dalam perilaku ekonomi diajukan oleh sejumlah ilmuwan, misalnya Amos Tversky dan Daniel Kahneman (1986). Serangkaian teori menjelaskan fenomena ini, misalnya teori prospek dan framing .

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Ertambang Nahartyo 98 - 108
kebijakan sudah dapat diakses dan dinikmati oleh  pelaku  bisnis  dan  masyarakat  luas sebagai  salah  satu  pemangku  kepentingan bisnis.  Namun kenyataannya, manfaat  yang diperoleh masih relatif sangat kecil dibandingkan dengan ekspektasi awal. Caplan (1989) memuji
perkembangan dan kontribusi riset akuntansi keperilakuan.    Sebagai  bidang  yang  relatif baru,  khasanah  teori  dan  metodologi  terus mengalami perkembangan yang pesat. Pendekatan  metodologis  yang  kontemporer misalnya  ditunjukkan  oleh  Parsons  (2007) yang mengkombinasikan eksperimen lapangan  dengan  laboratorium.    Riset  pun mencakup  semua  bidang  dalam  akuntansi: auditing (misalnya Bhattacharjee dkk, 2007), akuntansi  keuangan  (misalnya  Maines  dan McDaniel,  2000),  akuntansi  managemen (lihat  Chang,  Cheng,  dan  Trotman,  2008), sistem  informasi  (lihat  Mauldin,  2003), hingga  perpajakan  (contohnya  Boylan  dan Sprinkle,  2001).    Caplan  menengarai  bahwa riset  akuntansi  keperilakuan  masih  dalam proses  pencarian  model  (atau  model-model) yang  baku  dengan  rerangka  berpikir  yang lebih  kuat.    Namun  demikian,  masih menurut  Caplan,  masalah  utama  yang dihadapi oleh domain akuntansi keperilakuan tidak berkaitan dengan peningkatan  kualitas  riset,  melainkan  apati atau  ketidakpedulian  para  pihak  (pelaku bisnis  dan  penentu  kebijakan  ekonomi  dan bisnis) yang semestinya memperoleh keuntungan  utama  dari  riset  akuntansi keperilakuan.
Akuntansi  dan  Ideologi  Kemanusiaan:

## Trust and Empower
Ilmuwan  sosial  berbeda  dan  harus berbeda  dengan  ilmuwan  eksakta.    Karena ilmuwan sosial mempunyai pengaruh terhadap  perilaku  manusia  lewat  teori  yang mereka  kembangkan,  mereka  mempunyai tanggung jawab sosial dan moral  yang lebih besar daripada ilmuwan eksakta.  Peran teori di  dalam  khasanah  ilmu  sosial  bukan terbatas  hanya  pada  penjelasan  dan  prediksi fenomena, namun juga penciptaan
fenomena.    Realitas  kita  ciptakan  dan kemudian  kita  beri  makna,  bukan  sekadar kita  persepsi  dan  nilai.    Pengangkatan  teori ekonomika  tradisional  sebagai  teori  utama dalam  bisnis  akan  berakibat  perilaku  para aktor  bisnis  akan  menjadi  seperti  yang diteorikan.    Teori  yang  bebas  nilai  dan  tak bernuansa  moral  akan  membentuk  insan bisnis dengan kecenderungan yang jauh dari tatanan nilai dan moralitas pula.
Simaklah pendirian Milton Friedman yang luar biasa berikut ini (2002: 133, dalam Ghoshal, 2005: 79):
Few  trends  could  so  thoroughly undermine the  very foundations of  our  free society  as  the  acceptance  by  corporate officials  of  a  social  responsibility  other than  to  make  as  much  money  for  their stockholders as possible.
Tidak  mengherankan  jika  kewajiban  sosial korporasi  dewasa  ini  memang  ditujukan untuk peningkatan laba perusahaan dan nilai pemegang  saham.    Jiwa  sosial  dalam program-program kemanusiaan yang berasal dari  dana  sebagian  keuntungan  perusahaan dikerdilkan  sehingga  yang  berlaku  adalah aturan main transaksional ekonomi. Pendukung panji kapitalisme menolak tudingan  di  atas.    Forbes  dan  Ames  (2011: 31)  menulis,  “Democratic  capitalism  is moral  precisely  because  it  gives  people  the greatest  latitude  to  meet  their  needs  and desires  by  serving  those  of  their  fellow citizens.  Through  doing  so,  it  generates broad-based  prosperity.”    Sudut  pandang yang  diambil  oleh  Forbes  dan  Ames  tidak memungkinkan  mereka  untuk  melihat  dari sisi  yang  lain,  yaitu  bahwa  kebebasan memilih yang dimiliki oleh warga masyarakat  dalam  ekonomi  ditentukan  oleh kemampuan mereka mengakses sumber daya ekonomi  yang  terbatas.    Kemampuan  orang tentu  tidak  sama,  sehingga  moral  yang dimaksud  dalam  pernyataan  kedua  penulis tersebut  hanya  berlaku  bagi  para  pemilik modal  dengan  kekuatan  yang  memadai untuk memperoleh kesejahteraan.

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Ertambang Nahartyo 98 - 108
Pendidikan  akuntansi  dirancang  dan dikembangkan  sebagai  bentuk  pendidikan yang  mengedepankan  keterbukaan  dan kebebasan berpikir  yang mengkombinasikan ketrampilan  intelektual  dengan  identitas profesional.  PricewaterhouseCoopers (PwC, 2003)  mengklasifikasi  pendidikan  akuntansi menjadi  tiga  tataran  dengan  analogi  dunia penerbangan.    Tataran  terendah  adalah pendidikan  yang  membentuk  insan  dengan keahlian  teknis  seperti  halnya  seorang mekanik  pesawat.   Hasil pendidikan dengan level  ini  adalah  seorang  akuntan  dengan kemampuan  melaksanakan  pekerjaan  sesuai dengan prosedur operasional standar. Kedisiplinan  menaati  prosedur  dan  aturan main  sampai  ke  hal  yang  paling  kecil merupakan  penekanan  utama  klasifikasi  ini. Tingkatan  berikutnya  adalah  pendidikan yang menghasilkan individu dengan kemampuan  menyelesaikan  masalah  secara analitis seperti halnya seorang pilot. Kemampuan  kognitif  yang  lebih  tinggi diperoleh dari pendidikan bertaraf kedua ini. Akuntan  yang  dihasilkan  akan  menjadi pemikir  yang  mampu,  selain  belajar  dan mengaplikasi  prosedur  operasional  standar, mengambil keputusan
berdasarkan pemikiran kritis akan problematika akuntansi dan keuangan.  Tataran pemuncak adalah pendidikan
yang mampu menghasilkan  individu  penyedia  solusi kreatif  yang  berkarakter  kepemimpinan. Tidak  hanya  kemampuan  kognitif  yang dibentuk di sini, melainkan juga ketrampilan mengelola  emosi  dan  kreativitas.    Astronot adalah  analogi  yang  digunakan  untuk akuntan  yang  merupakan  hasil  pendidikan pada  level  ini.    Artinya,  seperti  halnya astronot  yang  menjelajah  ke  wilayah  yang belum pernah terjamah siapa pun sebelumnya,  akuntan  yang  dihasilkan  oleh tipe  pendidikan  seperti  ini  adalah  mereka yang  mempunyai  ketrampilan  pengambilan keputusan  kreatif  dengan  beragam  sudut pandang  dan  pendekatan.    Kebaruan  dan keunikan  adalah  produk  utama  dari  insan pada tataran ini.
PwC  (2003)  berpendapat  bahwa untuk  meningkatkan  kepercayaan  publik, pendidikan akuntansi harus memiliki kurikulum  yang  berkualitas,  mengajarkan integritas,  dan  mengedepankan  transparansi dan  akuntabilitas.    Pendidikan  tinggi, menurut Giroux (2010), mempunyai tanggung  jawab  tidak  hanya  dalam  proses pencarian kebenaran tetapi juga dalam upaya membentuk manusia yang memiliki kepekaan  akan  akuntabilitas  sosial  dan tanggung  jawab  kewargaan.    Akar  utama pendidikan  tinggi  bukanlah  komersial, seperti  yang  didiktekan  oleh  kekuatan  pasar bebas,  namun  moral  berlandaskan  pada nilai-nilai  publik.    Kompas  yang  digunakan dalam mengatur dan menjalankan pendidikan tinggi adalah ideologi pendidikan  yang  mengakomodasi  pemikiran terbuka  dan  kreatif,  warga  masyarakat  yang aktif, dan kesadaran akan hak dan kewajiban publik  bagi  para  pelakunya.    Paradigma pasar  bebas  dengan  korporatismenya  justru melanggar  aturan  dasar  kebebasan  karena menciptakan  pengaturan  yang  ketat  dalam wacana  ekonomi  dan  memperlakukan  insan akademis  sebagai  pekerja  yang  harus diawasi  dengan bentuk  pengawasan melekat dari atas ke bawah.
Jika akuntansi berkiblat pada kemauan  pasar  dengan  secara  konsisten menerapkan teori ekonomika secara eksklusif  sebagai  landasan  edukasinya,  baik pada  ranah  riset,  aplikasi  praktis,  maupun pengajarannya, maka terciptalah sikap mental  pelaku  bisnis  yang  mengacu  pada keyakinan distrust and control
(ketidakpercayaan dan pengendalian). Pendidikan akuntansi akan tetap menerapkan kurikulum  yang  bertolak  dari  anggapan dasar  bahwa  manusia  adalah  makhluk  yang tak  dapat  dipercaya  sehingga  diperlukan beraneka sistem untuk memastikan kerugian institusi tidak terlalu besar.
Profesi akuntansi adalah bidang yang memerlukan kepercayaan besar.  Pendidikan akuntansi  pun  semestinya  didesain  untuk menghasilkan
kepercayaan bagi keluarannya.    Kepercayaan  tidak  akan

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Ertambang Nahartyo 98 - 108
tercipta  dari  asumsi  pesimistik  tentang manusia.    Alih-alih  berkomitmen  eksklusif terhadap  kelemahan  manusia,  semestinya dunia pendidikan akuntansi juga memberikan  kesempatan  kepada  teori  yang menjelaskan  perilaku  manusia  dari  sudut pandang  manusiawi  yang  lebih  optimis. Beberapa  teori  yang  layak  mendapatkan tempat pada panggung pendidikan akuntansi, lebih spesifik  lagi  pada diskursus akuntansi  keperilakuan,di  antaranya  adalah teori  keabdian  ( stewardship  theory ,  Davis, Schoorman, dan Donaldson, 1997) dan teori keadilan prosedural (Lind dan Tyler, 1988).
Mekanisma  swabukti  akan  membuat insan produk pendidikan akuntansi memaknai  bisnis  dan  kehidupan  dari perspektif  pengabdian,  kehormatan,  dan keadilan  seperti  diisyaratkan  oleh  beragam riset  akuntansi  keperilakuan  berbasis  teori- teori  nontradisional  (misalnya  Chang  dkk, 2008).    Harapannya  akan  terjadi  pergeseran paradigma dari ketidakpercayaan dan pengendalian  menuju  kepercayaan  dan pemberdayaan  ( trust  and  empowerment ). Paradigma  terakhir  membuka  jalan  pada bisnis  yang  lebih  bermartabat  kemanusiaan dan berkepribadian moral dan sosial.

## SIMPULAN
Pendidikan  akuntansi  adalah  sebuah jalan menuju kesejahteraan dan
kemerdekaan  sosial.    Sudah  sepantasnya seluruh  elemen  yang  terlibat  di  sana  bahu membahu  dalam  mempertahankan  kebaikan jalan  tersebut.    Kebaikan  tersebut  dapat didefinisikan dengan pengertian yang dangkal seperti halnya kualitas dan relevansi kurikulum  hingga  pengertian  yang  lebih fundamental  seperti  nilai-nilai  kemanusiaan yang  komprehensif.    Pendidik  akuntansi dapat  mempersembahkan  proses  edukasi yang  lebih  terbuka  terhadap  cara  pandang optimis  atas  manusia  dengan  memberikan penekanan yang lebih pada konsep, aksi, dan riset  yang  mempromosi  kepentingan  umum. Dalam proses pendidikan seperti itu, peserta didik  akuntansi  diharapkan  menjadi  insan cendekia  yang  mengedepankan  martabat
kemanusiaan.    Keberhasilan  pasar  dan mekanismanya  bersumber  pada  pemahaman antarmanusia  akan  hak  dan  kewajiban masing-masing,  bukan  atas  dasar  saling curiga  akan  perilaku  aktor  lain  seperti  yang diimplikasi oleh teori ekonomika tradisional.
Tindakan perbaikan pendidikan akuntansi  dengan  cara  yang  lebih  substantif seperti yang disampaikan oleh esai ini bukan hanya akan meningkatkan relevansi kurikulum akuntansi, tetapi juga menempatkan  ilmu  sosial  sebagai  tuan rumah  pada  ranahnya  sendiri.    Tidak  akan terjadi subordinasi ilmu sosial terhadap ilmu pasti.    Tidak  akan  ada  lagi  perasaan inferioritas  ilmuwan  sosial.    Akuntansi, sebagai  penghuni  domain  ilmu  sosial  akan membentuk  standar  sendiri  yang  diturunkan dari  prinsip  ilmu  sosial  yang  berjiwa kemanusiaan yang beradab dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adler,  P.  2002.  Corporate  Scandals:  It’s Time  for  Reflection  in  Business Schools. Academy  of  Management Executive . 16 (3): 148-149.
Albrecht,  W.S.  dan  R.J.  Sack.  2000.
Accounting  Education:  Charting  the Course  through  a  Perilous  Future .
Sarasota,  FL:  American  Accounting Association.
Ariely, D. 2009. Predictably Irrational; The Hidden  Forces  that  Shape  Our
Decisions . London: HarperCollins Publishers . ________. 2010. The Upside of Irrationality; The Unexpected Benefits  of  Defying  Logic  at  Work and at Home . London:
HarperCollins Publishers .
Bhattacharjee,  S.,  M.J.  Maletta,  dan  K.K. Moreno.  2007.  The  Cascading  of Contrast Effects on Auditors’
Judgments  in  Multiple  Client  Audit Environments. The Accounting
Review . 82 (5): 1097-1117.

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Ertambang Nahartyo 98 - 108
Boylan, S.J. dan Sprinkle. 2001. Experimental Evidence on the
Relation  between  Tax  Rates  and Compliance:  The  Effect  of  Earned vs. Endowed Income. The Journal of the  American  Taxation  Association . 23 (1): 75-90.
Bradshaw,  D.  dan  S.  London.  2005. Shredded  Credibility?  The  MBA Industry May Be Facing A Shakeout. Financial Times . 29 April: 17.
Caplan,  E.H.  1989.  Behavioral  Accounting:
A Personal View. Behavioral Research
inAccounting . 1: 109-123.
Chang,  L.,  M.  Cheng,  dan  K.T.  Trotman. 2008.  The  Effect  of  Framing  and Negotiation  Partner’s  Objective  on Judgments About Negotiated Transfer Prices. Accounting, Organizations and Society . 33: 704–
717.
Cohen,  J.R.  dan  L.L.  Holder-Webb.  2006. Rethinking  the  Influence  of  Agency Theory  in  the  Accounting  Academy. Issues  in  Accounting  Education. 21
(1): 17-30.
Davis, J. H., F. D. Schoorman, L. Donaldson (1997). Toward A Stewardship Theory of Management.
Academy
of Management Review 22 (1): 20-47.
Forbes,  S.  dan  E.  Ames.  2011. How Capitalism  Will  Save  Us;  Why  Free People  and  Free  Markets  Are  the Best  Answer  in  Today’s  Economy .
New York: Crown Publishing Group.
Friedman, M. 2002. Capitalism and Freedom 40 th Anniversary  Edition.
Chicago:  The  University  of  Chicago Press.
Ghoshal, S.  2005.  Bad  Management Theories  Are  Destroying  Good Management  Practices. Academy  of Management Learning  &  Education .
4 (1): 75-91.
Gioia,  D.A.  2002.  Business  Education’s
Role  in  the  Crisis  of  Corporate Confidence. Academy of Management  Executive .  16  (3):  142-
144.
Giroux,  H.A.  2010.  The  Disappearing Intellectual  in  the  Age  of  Economic Darwinism. Global Research .
___________.  2002. The  Corporate  War Against Higher Education . Workplace . Grossman,  S.D.  dan  R.H.  Strawser.  1978. Accounting and Behavioral
Concepts:  A  Classroom  Approach. The  Accounting  Review. LIII  (2): 495-500.
Lind, E.A. dan T.R. Tyler. 1988. The Social Psychology  of  Procedural  Justice .
New York: Plenum Press.
Maines,  L.A.  dan  L.S.  McDaniel.  2000. Effects  of  Comprehensive-Income Characteristics  on  Nonprofessional
Investors’  Judgments:  The  Role  of Financial-Statement Presentation
Format. The  Accounting  Review .  75 (2): 179-207.
Mauldin,  E.G.  2003.  An  Experimental
Examination of Information Technology and Compensation
Structure  Complementarities  in  an Expert  System  Context. Journal  of Information Systems. 17 (1): 19-41.
Merino,  B.D.  2006.  Financial  Scandals: Another Clarion Call for Educational Reform  –  A  Historical  Perspective. Issues  in  Accounting  Education .  21 (4): 363-381.
Monsour,  E.  2007.  Teaching  Ethics  to Accounting Majors. The Tax Adviser .
May: 294-296.
Parsons, L.M. 2007. The Impact of Financial
Information and Voluntary
Disclosures on Contributions to Not-
For-Profit  Organizations. Behavioral Research  in  Accounting .  19:  179- 196.

## Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016
Ertambang Nahartyo 98 - 108
PricewaterhouseCoopers (PwC). 2003. Educating  for  Public  Trust:  The PricewaterhouseCoopers Position on
Accounting  Education .  New  York,
N.Y.:   PricewaterhouseCoopers.
Rynes, S.L., C.Q. Trank, A.M. Lawson, dan R. Ilies. 2003. Behavioral Coursework  in  Business  Education: Growing  Evidence  of  Legitimacy
Crisis. Academy  of  Management
Learning  and  Education .  2  (3):  269- 283. Titard,  P.L.,  R.L.  Braun,  dan  M.J.  Meyer. 2004. Accounting Education:
Response  to  Corporate  Scandals. Journal  of  Accountancy .  November: 59-65.
Tversky,  A.  dan  D.  Kahneman.  1986. Rational Choice and The Framing of Decisions. The  Journal  of  Business . 59 (4): S251-S278.