## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. VII No.1 Juni 2021 Page 1-14 jiap@uin-alauddin.ac.id
ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 TERHADAPT FREIGHT FOWARDING
(Studi Kasus Pada PT Cahaya Hikmah Logistik)
Alitha Rukayyah
Universitas Muslim Indonesia
Surel: alitha.rukayyah95@gmail.com

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume 7 Nomor 1 Halaman 1-14 Samata, Juni 2021
ISSN 2441-3017 e-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 2 Februari 2021 Tanggal Revisi: 23 Oktober 2020 Tanggal Diterima: 24 Mei 2021
Copyright:  Alitha  Rukayyah  (2021).  Analisis Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Dan Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  Terhadap Freight  Forwarding  (Studi  Kasus  Pada PT  Cahaya  Hikmah  Logistik).  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Peradaban  (1-14). https://doi.org/jiap.v6i1.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perhitungan PPh Pasal 23  dan  alternatif  perbandingan  PPN  terhutang  antara  transaksi reinvoicing dan reimbursement. Pendekatan  penelitian ini menggunakan riset  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  dilaksanakan  pada  PT.  Cahaya Hikmah  Logistik    Makassar.  Sumber  Data  yaitu  data  primer  dengan metode pengumpulan data yakni wawancara langsung di objek penelitian serta  dukungan  data  sekunder  lainnya  serta  metode  analisis  data  yang mengacu pada  pemanfaatan teori sebagai bahan pendukung  penelitian di lapangan.Hasil Penelitian ditemukan bahwa Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Cahaya Hikmah  Logistik  sudah  sesuai  dengan  dasar  hukum  Peraturan  Menteri Keuangan  No.141/PMK.03/2015.  Adanya  perbandingan  penerapan  PPN antara reinvoicing dan reimbursement.
Kata  Kunci  :  Freight  Forwarding,  PPh  23,  PPN,  reinvoicing, reimbursement This study aims to determine the process of calculating PPh Article 23 and the  alternative  comparison  of  payable  VAT  between  reinvoicing  and reimbursement  transactions.  This  research  approach  uses  a  qualitative research  approach.  The  research  was  conducted  at  PT.  Cahaya  Hikmah Logistik  Makassar.  Data  sources  are  primary  data  with  data  collection methods,  namely  direct  interviews  in  the  research  object  and  other secondary data support and data analysis methods that refer to the use of theory  as  supporting  material  for  field  research.  The  research  found  that the  application  of  Article  23  Income  Tax  (PPh)  for  freight  forwarding services  at  PT.  Cahaya  Hikmah  Logistics  is  in  accordance  with  the  legal basis of the Minister of Finance Regulation No.141 / PMK.03 / 2015. There is  an  comparison  of  the  application  of  VAT  between  reinvoicing  and reimbursement.
Keywords  :  Freight  Forwarding,  Value  Added  Tax  Article  23  Of  Income Tax, reinvoicing, reimbursement
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  salah  satu  sumber  penerimaan  yang  penting  dan digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  Negara  baik  pengeluaran  rutin maupun  pengeluaran  untuk  biaya  pembangunan  Negara.  Pungutan  pajak yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  seseorang  atau  bdan  tersebut berdasarkan  Undang-undang.  Pajak  digolongkan  kedalam  dua  jenis  yaitu pajak  langsung  dan  pajak  tidak  langsung.  Pajak  langsung  adalah  pajak yang  bebannya  harus  ditanggung  sendiri  oleh  wajib  pajak  yang bersangkutan  dan  tidak  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain.  Dengan  kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Pajak  langsung  biasanya  melekat  pada  orang  pribadi  si  wajib  pajak, sehingga  hak  dan  kewajibannya   tidak  dapat  dialihkan  ke  pihak  lain. Sedangkan  pajak  tidak  langsung  adalah  pajak  yang  bebannya  dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain.
Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan  perbuatan  atas  kejadian.Dengan  dikeluarkannya  pajak  akan dapat  membantu  meringankan  biaya  pembangunan  dan  dapat mensejahterakan  rakyat  Indonesia.  Pajak  tidak  hanya  pada  penjualan produk  saja  tetapi  jasa  seperti  pada Freight  Forwarding.  Semua  yang menghasilkan  keuntungan  akan  dikenakan  pajak.  Penerimaan  pajak merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  pembangunan  nasional  yang cukup  dominan.  Perubahan  struktur  ekonomi  dari  ekonomi  agraris  ke ekonomi  industri  mengakibatkan  semakin  meningkatnya  peran  pajak, khususnya  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  terhadap  pembiayaan pembangunan  nasional.  Menyadari  akan  hal  ini,  penggalian  dan  usaha peningkatan penerimaan pajak terus diupayakan.
Kemenkeu.go.id    pada  tahun    2019  mengemukakan  bahwa    realisasi pendapatan  negara  yang  mencapai  Rp1.957,2  triliun  (90,4%  dari  target APBN  tahun  2019)  .  Jika  dibandingkan  dengan  capaian  tahun  2018, realisasi  pendapatan  negara  tahun  2019  tersebut  tumbuh  0,7%. Penerimaan  negara,  menghadapi  tantangan  yang  cukup  berat,  baik  dari faktor eksternal maupun internal. Namun Indonesia masih tumbuh 5,05% hingga  akhir  Desember  2019.   Lebih  rinci,  realisasi  pendapatan  negara tersebut  terdiri  dari  penerimaan  perpajakan  sebesar  Rp1.545,3  triliun (86,5%  dari  target  APBN  tahun  2019),   Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  sebesar  Rp405  triliun  (107,1%  dari  target  APBN  tahun  2019)  dan hibah  sebesar  Rp6,8  triliun. Capaian  penerimaan  perpajakan  tersebut tumbuh  1,7%  dari  realisasi  di  tahun  2018  sebagai  dampak  perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian nasional.
TINJAUAN PUSTAKA Teori Kepatuhan (compliance theory)
Teori  kepatuhan (compliance  theory)  merupakan  teori  yang menjelaskan  mengenai  tingkat  kepatuhan  seseorang  terhadap  aturan seperti  pajak.  Menurut  Tahar  dan  Rachman  (2014)  kepatuhan  mengenai perpajakan  merupakan  tanggung  jawab  kepada  Tuhan,  bagi  pemerintah dan  rakyat  sebagai  Wajib  Pajak  untuk  memenuhi  semua  kegiatan kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.  Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

## Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada  pemerintah  yang  sifatnya dapat  dipaksakan  (sesuai  aturan)  tanpa  adanya  imbalan  langsung  dari pemerintah  yang  digunakan  untuk  kepentingan  rakyat.  Supramono  dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan  kegiatan  selain  yang  telah  dipotong  PPh  Pasal  21, meliputi  dividen,  royalti,  hadiah  dan  penghargaan,  sewa,  penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.
PPN  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  konsumsi  dalam  negeri  oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan  atau  perorangan  yang  membayar  pajak ini  tidak  diwajibkan  untuk menyetorkan langsung ke kas negara,
Freight Forwarding
Forwarder  adalah perusahaan  yang  memberikan  jasa freight forwarding. Istilah freight forwarding dalam bahasa Indonesia disebut Jasa Pengurusan  Transportasi.  Penghitungan  PPN  terutang  untuk  penyerahan jasa  pengurusan  transportasi (freight  forwarding)  dilakukan  dengan mengunakan  dasar  pengenaan  berupa  Nilai  Lain.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Keuangan  yang  berlaku  saat  ini,  nilai  Lain  sebagai  dasar pengenaan  PPN  untuk  penyerahan  jasa  pengurusan  transportasi  ( freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa   pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi ( freight charges) adalah 10% dari jumlah yang ditagih  atau  seharusnya  ditagih.  Dasar  hukum  PPh  Pasal  23 atas jasa freight
forwarding adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 .  Poin  terpenting  ada  di  Pasal  1  ayat  (3)  huruf  b angka 4
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Pendekatan    penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif  yang  merupakan  sebuah  metode  riset  yang  sifatnya  deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. (Abdul Manab, 2015)
Jenis dan Sumber Data
a. Data primer, yaitu  data yang diambil oleh peneliti langsung dari objek penelitian PT. Cahaya Hikmah Logistik
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti melalui kajian-kajian literature  atau  hasil  penelitian  sebelumnya.  Studi  literatur  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membaca ketentuan dan peraturan pajak yang terkait dengan PPh Pasal 23 dan PPN.
Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi,  yaitu  dengan  melakukan  evaluasi  yaitu  pengukuran terhadap  aspek  pengguna  jasa Freight  Forwarding  pada  objek penelitian
b. Wawancara,  yaitu  dengan  melakukan  tanya  jawab  langsung  kepada pihak-pihak  yang  berkompeten  guna  memperoleh  informasi  yang dibutuhkan dalam  penelitian ini.
c. Dokumentasi,  yaitu  dengan  mengumpulkan  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  subjek  penelitian  yaitu  faktur  pajak, invoice,  data customer
Teknik Analisis Data
a. Peneliti  mengumpulkan  komponen  –  komponen  yang  berhubungan dengan transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23
b. Menganalisis  penerapan  Pajak  Penghasilan  pada Freight  Forwarding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015
c. Menganalisis  pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) berdasarkan Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2013
Pengecekan Validasi Data
Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  perlu  diuji  validitas internalnya  yaitu  uji  Kredibilitas  ( creadibility)  merupakan  validitas penelitian  yang  berhubungan  pertanyaan  sejauh  mana  perubahan  yang diamati  dalam  suatu  eksperimen  benar-benar  hanya  terjadi  karena perlakuan  yang  diberikan  dan  bukan  pengaruh  faktor  lain.  Artinya,  hasil penelitian  harus  dapat  dipercaya  oleh  semua  pembaca  secara  kritis  dan dari responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi melakukan inquiry sedemikian  rupa  sehingga  kepercayaan  penemuannya  dapat  dicapai (Emzir, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1
Perhitungan PPh Pasal 23 (ber-NPWP) Atas Jasa Freight Forwarding PT. CHL Tahun 2019 NO Wajib Pajak Tarif NOP PPh 23 Terpotong 1 PT. RJL 2% Rp   16.729.000 Rp            334.580 2 PT. Antaran Express Proggressindo 2% Rp   21.418.000 Rp            428.360 3 PT. Aneka Jaya Sentosa 2% Rp   15.279.000 Rp            305.580 4 PT. Putra Alam Mandiri 2% Rp   44.610.500 Rp            892.210 5 PT.Indi Cargo 2% Rp     8.701.500 Rp            174.030 6 PT. PLN 2% Rp   99.945.000 Rp         1.998.900 7 PT. Karya Pratama 2% Rp   22.128.000 Rp            442.560 8 PT. Sinergia Beaute 2% Rp   17.867.500 Rp            357.350 9 PT. New Hope Indonesia 2% Rp   12.015.500 Rp            240.310 10 PT. Adijaya Perkasa 2% Rp   27.131.100 Rp            542.622
Sumber : PT. CHL (Data Diolah)
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  menunjukkan  bahwa  pemotongan  PPh pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Cahaya Hikamah Logistik selama tahun 2019 terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP adalah :
1. PT. Cahaya Hikmah Logistik  membayar jasa atas pengiriman kepada PT. RJL dengan nilai sewa sebesar Rp   16.729.000. PPh Pasal 23 yang dipotong  PT.  CHL  adalah:  2%  x  Rp.  16.729.000  =  Rp.  334.580,  Maka pembayaran  Rp.  16.729.000  dari  PT.  CHL  ke  PT.  RJL  telah  dipotong PPh  23  sebesar  Rp.  334.580  sehingga  jumlah  pembayaran  yang  harus diterima  oleh  PT.  RJL  adalah  Rp.  16.394.420  (+bukti  potong  PPh  23 sebesar Rp. 334.580).
2. PT. Cahaya Hikmah Logistik  membayar jasa atas pengiriman  kepada PT.  Antaran  Express  Proggressindo  dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp. 21.418.000.  PPh  Pasal  23  yang  dipotong  PT.  CHL  adalah:  2%  x  Rp. 21.418.000=  Rp.428.360.  Maka  pembayaran  Rp.  21.418.000  dari  PT. CHL  ke  PT.  Antaran  Express  Proggressindo    telah  dipotong  PPh  23 sebesar  Rp.428.360  sehingga  jumlah  pembayaran  yang  harus  diterima oleh PT. Antaran Express Proggressindo  adalah Rp. 21.418.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.428.360).
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
3. PT. Cahaya Hikmah Logistik  membayar jasa atas pengiriman  kepada PT.  Aneka  Jaya  Indah  Sentosa  dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp. 15.279.000.  PPh  Pasal  23  yang  dipotong  PT.  CHL  adalah:  2%  x  Rp. 15.279.000=  Rp.305.580,  Maka  pembayaran  Rp.  15.279.000  dari  PT. CHL ke PT. Aneka Jaya Indah Sentosa telah dipotong PPh 23 sebesar Rp.305.580 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Aneka Jaya Indah Sentosa  adalah Rp. 15.279.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.305.580).
4. PT. Cahaya Hikmah Logistik  membayar jasa atas pengiriman  kepada PT. Putra Alam Mandiri  dengan nilai sewa sebesar Rp. 44.610.500. PPh Pasal  23  yang  dipotong  PT.  CHL  adalah:  2%  x  Rp.  44.610.500= Rp.892.210,  Maka  pembayaran  Rp.  44.610.500  dari  PT.  CHL  ke  PT. Putra  Alam  Mandiri    telah  dipotong  PPh  23  sebesar  Rp.892.210 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Putra Alam Mandiri    adalah  Rp.  44.610.500  (+bukti  potong  PPh  23  sebesar Rp.892.210).
5. PT. Cahaya Hikmah Logistik  membayar jasa atas pengiriman  kepada PT. Indi Cargo  dengan nilai sewa sebesar Rp. 8.701.500. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: 2% x Rp. 8.701.500= Rp.174.030. Maka pembayaran  Rp.  8.701.500  dari  PT.  CHL  ke  PT.  Indi  Cargo  telah dipotong PPh 23 sebesar Rp.892.210 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Indi Cargo adalah Rp. 8.701.500 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.174.030).
6. PT. Cahaya Hikmah Logistik  membayar jasa atas pengiriman  kepada PT. PLN  dengan nilai sewa sebesar Rp. 99.945.000 PPh Pasal 23 yang dipotong  PT.  CHL  adalah:  2%  x  Rp.  99.945.000=  Rp.1.998.900.  Maka pembayaran  Rp.  99.945.000  dari  PT.  CHL  ke  PT.  PLN  telah  dipotong PPh 23 sebesar Rp.1.998.900 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima  oleh  PT.  PLN  adalah  Rp.  99.945.000  (+bukti  potong  PPh  23 sebesar Rp.1.998.900).
7. PT. Cahaya Hikmah Logistik  membayar jasa atas pengiriman  kepada PT.  Karya  Pratama  dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp.  22.128.000  PPh Pasal  23  yang  dipotong  PT.  CHL  adalah:  2%  x  Rp.  22.128.000= Rp.442.560,  Maka  pembayaran  Rp.  22.128.000  dari  PT.  CHL  ke  PT. Karya  Pratama  telah  dipotong  PPh  23  sebesar  Rp.442.560  sehingga jumlah  pembayaran  yang  harus  diterima  oleh  PT.  Karya  Pratama adalah Rp. 22.128.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.442.560).
8. PT. Cahaya Hikmah Logistik  membayar jasa atas pengiriman  kepada PT.  Sinergia  Beaute  dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp.  17.867.500  PPh Pasal  23  yang  dipotong  PT.  CHL  adalah:  2%  x  Rp.  17.867.500  = Rp.357.350,  Maka  pembayaran  Rp.  17.867.500  dari  PT.  CHL  ke  PT. Sinergia  Beaute  telah  dipotong  PPh  23  sebesar  Rp.357.350  sehingga jumlah  pembayaran  yang  harus  diterima  oleh  PT.  Sinergia  Beaute adalah Rp. 17.867.500 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.357.350).
9. PT. Cahaya Hikmah Logistik  membayar jasa atas pengiriman  kepada PT. New Hope Indonesia  dengan nilai sewa sebesar Rp. 12.015.500 PPh Pasal  23  yang  dipotong  PT.  CHL  adalah:  2%  x  Rp.  12.015.500= Rp.240.310,  Maka  pembayaran  Rp.  12.015.500  dari  PT.  CHL  ke  PT. New  Hope  Indonesia    telah  dipotong  PPh  23  sebesar  Rp.240.310 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. New Hope Indonesia  adalah  Rp.  12.015.500  (+bukti  potong  PPh  23  sebesar Rp.240.310).
10. PT. Cahaya Hikmah Logistik  membayar jasa atas pengiriman  kepada PT.  Adijaya  Perkasa    dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp.  27.131.100  PPh Pasal  23  yang  dipotong  PT.  CHL  adalah:  2%  x  Rp.  27.131.100  = Rp.542.622,  Maka  pembayaran  Rp.  27.131.100  dari  PT.  CHL  ke  PT. Adijaya  Perkasa    telah  dipotong  PPh  23  sebesar  Rp.542.622  sehingga jumlah  pembayaran  yang  harus  diterima  oleh  PT.  Adijaya  Perkasa adalah Rp. 27.131.100 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.542.622).
Tabel 2
Perhitungan PPh Pasal 23 (Non-NPWP) Atas Jasa Freight Forwarding PT. CHL Tahun 2019 NO Wajib Pajak Tarif NOP PPh 23 Terpotong 1 Toko Seputa 4% Rp 11.881.000    Rp             475.240 2 Gantos 4% Rp   1.542.900    Rp                61.716 3 Pak Jakardi 4% Rp   5.813.000    Rp             232.520 4 Toko Rahayu 4% Rp   4.891.100 Rp             195.644 5 Toko Pratama 4% Rp      479.000 Rp                19.160 6 Fitri 4% Rp   1.165.000    Rp                46.600 7 H. Rum 4% Rp      860.000    Rp                34.400 8 Anton Prakarsa 4% Rp      260.000 Rp                10.400 9 Diana Putri 4% Rp      210.000    Rp                  8.400 10 Lui Han 4% Rp      487.000    Rp                19.480
Sumber : PT. CHL (Data Diolah)
Sedangkan pada tabel 2  di atas, pemotongan PPh pasal 23 atas jasa freight  forwarding  pada  PT.  Cahaya  Hikmah  Logistik  selama  tahun  2019 terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah:
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
1. PT.  Cahaya  Hikmah  Logistik  membayar  jasa  atas  pengiriman  kepada Toko  Seputa  dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp.  11.881.000.  PPh  Pasal  23 yang  dipotong  PT.  CHL  adalah:  4%  x  Rp.  11.881.000  =  Rp.  475.240., Maka pembayaran Rp. 11.881.000  dari PT. CHL ke Toko Seputa telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 475.240 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Toko Seputa adalah Rp. 11.881.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 475.240),
2. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman  kepada Gantos    dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp.  1.542.900.  PPh  Pasal  23  yang dipotong  PT.  CHL  adalah:  4%  x  Rp.  1.542.900.=  Rp.61.716.,  Maka pembayaran Rp. 1.542.900.dari PT. CHL ke Gantos  telah dipotong PPh 23 sebesar Rp.61.716 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh  Gantos  adalah  Rp.  1.542.900.  (+bukti  potong  PPh  23  sebesar Rp.61.716).
3. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman  kepada Pak  Jakardi    dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp.  5.813.000.  PPh  Pasal  23 yang dipotong PT. CHL adalah: 4% x Rp. 5.813.000 = Rp. 232.520, Maka pembayaran Rp. 5.813.000 dari PT. CHL ke Pak Jakardi  telah dipotong PPh  23  sebesar  Rp.  232.520  sehingga  jumlah  pembayaran  yang  harus diterima oleh Pak Jakardi  adalah Rp. 5.813.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 232.520).
4. PT.Cahaya Hikmah Logistik  membayar jasa atas pengiriman  kepada Toko  Rahayu  dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp.  4.891.100.  PPh  Pasal  23 yang  dipotong  PT.  CHL  adalah:  4%  x  Rp      4.891.100  =  Rp.  195.644, Maka pembayaran Rp. 4.891.100  dari PT. CHL ke Toko Rahayu telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 195.644 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Toko Rahayu adalah Rp. 4.891.100 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 195.644).
5. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman  kepada Toko  Pratama    dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp.  479.000.  PPh  Pasal  23 yang  dipotong  PT.  CHL  adalah:  4%  x  Rp.  479.000  =  Rp.  19.160,  Maka pembayaran Rp. 479.000 dari PT. CHL ke Toko Pratama telah dipotong PPh  23  sebesar  Rp.  19.160  sehingga  jumlah  pembayaran  yang  harus diterima oleh Toko Pratama adalah Rp. 479.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 19.160).
6. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman  kepada Fitri  dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp.  1.165.000  PPh  Pasal  23  yang dipotong  PT.  CHL  adalah:  4%  x  Rp.  1.165.000  =  Rp.  46.600,  Maka pembayaran Rp. 1.165.000 dari PT. CHL ke Fitri telah dipotong PPh 23 sebesar  Rp.  46.600  sehingga  jumlah  pembayaran  yang  harus  diterima oleh  Fitri  adalah  Rp.  1.165.000  (+bukti  potong  PPh  23  sebesar  Rp. 46.600).
7. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman  kepada H.Rum  dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp.  860.000  PPh  Pasal  23  yang
dipotong  PT.  CHL  adalah:  4%  x  Rp.  860.000  =  Rp.  34.400,  Maka pembayaran Rp. 860.000 dari PT. CHL ke H.Rum telah dipotong PPh 23 sebesar  Rp.  34.400  sehingga  jumlah  pembayaran  yang  harus  diterima oleh  H.Rum  adalah  Rp.  860.000  (+bukti  potong  PPh  23  sebesar  Rp. 34.400).
8. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman  kepada Anton  Prakarsa  dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp.  260.000  PPh  Pasal  23 yang  dipotong  PT.  CHL  adalah:  4%  x  Rp.  260.000  =  Rp.10.400.  Maka pembayaran  Rp.  260.000  dari  PT.  CHL  ke  Anton  Prakarsa  telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 10.400 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Anton Prakarsa adalah Rp. 260.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 10.400).
9. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman  kepada Diana Putri  dengan nilai sewa sebesar Rp. 210.000 PPh Pasal 23 yang dipotong  PT.  CHL  adalah:  4%  x  Rp.  210.000  =  Rp.8.400,  Maka pembayaran Rp. 210.000 dari PT. CHL ke Diana Putri  telah dipotong PPh  23  sebesar  Rp.  8.400  sehingga  jumlah  pembayaran  yang  harus diterima  oleh  Diana  Putri    adalah  Rp.  210.000  (+bukti  potong  PPh  23 sebesar Rp. 8.400).
10. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman  kepada Lui  Han  dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp.  487.000  PPh  Pasal  23  yang dipotong  PT.  CHL  adalah:  4%  x  Rp.  487.000  =  Rp.  19.480,  Maka pembayaran Rp. 487.000 dari PT. CHL ke Lui Han telah dipotong PPh 23  sebesar  Rp.  19.480  sehingga  jumlah  pembayaran  yang  harus diterima  oleh  Lui  Han  adalah  Rp.  487.000  (+bukti  potong  PPh  23 sebesar Rp. 19.480).

## Tabel 3
Bukti Potong PPH 23 SPT Masa Januari-Desember 2019
PT. Cahaya Hikmah Logistik
BULAN NPWP Non NPWP NOP PPh Yang Terpotong NOP PPh Yang Terpotong JANUARI Rp   34.880.000 Rp        697.600 Rp     4.881.000  Rp      195.240 FEBRUARI Rp   38.980.000 Rp        779.600 Rp     1.893.100  Rp        75.724 MARET Rp   24.345.500 Rp        486.910 Rp     1.025.000  Rp        41.000 APRIL Rp   22.147.000 Rp        442.940 Rp     1.868.100  Rp        74.724 MEI Rp   15.317.000 Rp        306.340 Rp     1.561.000  Rp        62.440 JUNI Rp   23.251.200 Rp        465.024 Rp     1.195.000  Rp        47.800 JULI Rp   11.276.000 Rp        225.520 Rp        230.000  Rp          9.200 AGUSTUS Rp   21.514.500 Rp        430.290 Rp     2.432.000  Rp        97.280 SEPTEMBER Rp   18.078.900 Rp        361.578 Rp        998.000  Rp        39.920
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
OKTOBER Rp   41.282.500 Rp        825.650 Rp     1.509.000  Rp        60.360 NOVEMBER Rp   11.975.500 Rp        239.510 Rp     2.446.000  Rp        97.840 DESEMBER Rp   22.777.000 Rp        455.540 Rp     7.650.800  Rp      306.032 TOTAL Rp 285.825.100 Rp     5.716.502 Rp   27.689.000  Rp   1.107.560
Sumber : PT. CHL (Data Diolah)

## Gambar 1
Mekanisme Transaksi reimbursement
Gambar 2 Mekanisme Transaksi Reinvoicing
Perbedaan  PPN  Terhutang  antara  transaksi  reinvoicing  dan reimbursement berdasarkan  contoh kasus yang telah dibahas sebelumnya adalah  ditemukannya  selisih  yang  dapat  dinyatakan  sebagai  tax  saving (penghematan pajak). Jika transaksi menggunakan reinvoicing, maka PPN Terhutang  menjadi  lebih  kecil  jika  dibanding  dengan  transaksi menggunakan reimbursement.
Tabel 4
Perbandingan PPN reinvoicing dan reimbursement Masa PPN 2019 PPN Terhutang Tax Saving re-imbursement re-invoicing Januari Rp        129.200 Rp   113.700 Rp          15.500 Februari Rp        143.980 Rp   132.801 Rp          11.179 Maret Rp          99.216 Rp     80.100 Rp          19.116 April Rp        110.445 Rp   100.500 Rp           9.945 Mei Rp        120.000 Rp   109.600 Rp          10.400 Juni Rp          92.846 Rp     84.000 Rp           8.846 Juli Rp          90.500 Rp     78.900 Rp          11.600 Agustus Rp        100.200 Rp     89.000 Rp          11.200 September Rp          97.200 Rp     86.080 Rp          11.120 Oktober Rp          88.700 Rp     79.000 Rp           9.700 November Rp        109.433 Rp     99.003 Rp          10.430 Desember Rp        113.130 Rp   105.700 Rp           7.430 TOTAL Rp      1.294.850 Rp 1.158.384 Rp        136.466
Data Internal  PT. CHL yang telah diolah
Pada tabel 4 di atas  diperoleh bahwa  PT. CHL dalam menggunakan metode  transaksi  reimbursment  PPN  terhutangnya  pada  bulan  Januari sampai  desember  sebesar  Rp.1.294.850,  sedangkan  metode  transaksi reinvoicing  PPN  terhutangnya  pada  bulan  Januari  sampai  desember sebesar  Rp  1.158.384.  Sehingga    diperoleh  selisih  tax  saving  antara perhitungan reimbursment dan reinvoicing sebesar Rp. 136.466.
Dasar Hukum freight forwarding Sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir  denganUndang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  Jasa  freight forwarding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus  semua/sebagian  kegiatan  yang  diperlukan  bagi  terlaksananya pengiriman  dan  penerimaan  barang  melalui  transportasi  darat,  laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan,
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
sortasi,  pengepakan,  penandaan,  pengukuran,  penimbangan,  pengurusan penyelesaian  dokumen,  penerbitan  dokumen  angkutan,  perhitungan  biaya angkutan,  klaim,  asuransi  atas  pengiriman  barang  serta  penyelesaian tagihan  dan  biaya-biaya  lainnya  berkenaan  dengan  pengiriman  barang- barang  tersebut  sampai  dengan  diterimanya  barang  oleh  yang  berhak menerimanya.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Freight Forwarding Menurut  situs  Dirjen  Pajak,  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  (PPh  Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau  hadiah  dan  penghargaan,  selain  yang telah  dipotong  PPh Pasal 21.
PPh  Pasal  23  umumnya  terjadi  saat  adanya  transaksi  antara  dua pihak.  Pihak  yang  menerima  penghasilan  atau  penjual  atau  pemberi  jasa akan  dikenakan  PPh  pasal  23.  Pihak  pemberi  penghasilan  atau  pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Freight Forwarding Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  jasa  freight  forwarding  PT.  Cahaya Hikmah Logistik  dapat dilihat dalam beberapa transaksi sebagai berikut :
1. Jasa pengiriman barang melalui transportasi udara
2. Jasa pengiriman barang melalui transportasi laut dan darat
3. Jasa perantara dan handling barang
4. Jasa penerimaan barang
5. Jasa pengiriman barang dengan pengangkutan yang khusus
KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. CHL sebagai  perusahaan freight  forwarding  mulai  dari  perhitungan, penyetoran  hingga  pelaporan  sudah  sesuai  Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015.
2. Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  jasa freight  forwarding  PT.  Cahaya Hikmah Logistik  dapat dilihat dalam beberapa transaksi  yaitu jasa pengiriman  barang  melalui  transportasi  udara,jasa  pengiriman barang  melalui  transportasi  laut  dan  darat,jasa  perantara  dan handling  barang,  jasa  penerimaan  barang,  jasa  pengiriman  barang dengan pengangkutan yang khusus
3. Selisih tax  saving  antara  perhitungan  transaksi  reimbursment  dan transaksi reinvoicing pada PT. Cahaya Hikmah Logistik sebesar Rp. 136.466.
DAFTAR PUSTAKA Aristanti,  Widyaningsih.  2012.  Hukum  Pajak  dan  Perpajakan.  Bandung  :
ALFABETA
Abdul  Manab.  2015.  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif.
Tulungagung : Kalimedia
Akerina,  Enrico;  Jantje  J.  Tinangon  ;  Lidia  M.  Mawikere.  2017.  Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa  Freight Forwarding pada PT.  Energy  Logistics  Cabang  Manado.  Manado  :  Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 188-196
Bahar,  Aulidya.  2013.  Analisis  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  Atas  Jasa Freight  Forwading  pada  PT  Sikargo  Cabang  Makassar.  Makassar  :
.Jurnal Unversitas Hasanuddin Makassar
Bergas  Pamungkas,  Dimas.  2017. Mekanisme  Pelaksanaan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  Dan  Implementasi  E-faktur  Atas  Perusahaan  Forwarding  Pada  PT  Prima Internasional Cargo Masa Juni-Maret 2017. Jakarta : Tesis 2017_TA_PK_02414261
Chandra,  Y.,  &  Shang,  L.  (2017). An  RQDA-based  constructivist methodology for qualitative research. Qualitative Market Research: An International Journal, 20(1), 90–112. doi:10.1108/qmr-02-2016-0014
Conny R. S. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Grasindo Daud, Andromedha ; Harijanto Sabijono; Sonny Pangerapan. 2018. Analisis Penerapan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  PT.  Nenggapratama Internusantara.  Manado  :  Jurnal  Riset  Akuntansi  Going  Concern 13(2), 2018, 78-87
Darmayanti,  Novi.  2012.Analisis  Perhitungan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Surabaya : Volume 1, Nomor 3, Desember 2012
Eldabi,  T.,  Irani,  Z., Paul,  R.  J., &  Love, P.  E.  D.  (2002). Quantitative and qualitative  decision ‐ making  methods  in  simulation  modelling.
Management Decision, 40(1), 64–73.
Emzir.2014.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis  Data  Cetakan  4. Jakarta :Rajawali Pers
Harefa,  Idarni  ;  Titin  Ruliana  ;  EY.  Suharyono.  2018.  Analisis  Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  atas  jasa  Freight  Forwarding  pada  PT. Armada  Samudera  Samarinda.  Samarinda  :  Fakultas  Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
https://inggawidi.wordpress.com/2018/01/04/cargo-shipment-procedures/ https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-pertambahan-nilai-ppn/ https://www.kemenkeu.go.id/
John.  J  wild.  2015.  Evaluasi  Perhitungan  dan  Pelaporan  Pajak  PPh  pasal 23 atas Import Barang. Manado: Jurnal EMBA. Vol 1 No 3
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Khomariyah.  Siti.  2019.  Riset  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  Atas  Jasa Freight  Forwarding  Pada  PT.  Meratus  Indonesia  Cabang  Surabaya. Surabaya  :    Fakultas  Ekonomi  &  Bisnis  Universitas  Bhayangkara Surabaya
Kuncoro,  Mudrajad.  2013.  Metode  Riset  Untuk  Bisnis  dan  Ekonomi.
Jakarta; Erlangga.
Latifa,  Dina.  2020  .    Perhitungan  PPN  &  PPh  23  Atas  Jasa  Freight Forwarding . Artikel online-pajak
Lusiana,  Eva.  2015  .    Penerapan  Manajemen  PPN  dengan  Reimbusment Atas  Jasa  Freight  Forwarding  Reinvoicing  atau  Reimbursement  dan Dampaknya  Terhadap  Laporan  Arus  Kas  PT.MIP.  Surabaya: Penelitian Universitas Airlangga
Manurung,  Surya.  2010.  Analisis  Perlakuan    Pajak  Pertambahan  Nilai Atas Jasa Freight Forwarding  (Study Kasus Pada PT. BBTI ). Jakarta : Tesis FE UI, 2010.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kuangan Nomor 38/PMK.011/2013 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kuangan Nomor 141/PMK.08/2015.
Tentang penambahan jasa lain-lain
Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat
Reza Sondakh, Mattheus. 2013. Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh pasal 23 atas  Import Barang.
: Jurnal EMBA. Vol 1 No 3
Rukayyah, Alitha. 2016 . Analisis Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Sesudah  SKB  PPh  Pasa  23  Pada  PT.  Bank  Tabungan  Negara  KC Makassar. Makassar
Suandy, E. 2011, Hukum Pajak, Edisi Kelima: Salemba Empat, Jakarta. Sugiyono.  2011.  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2016.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta
Supramono  dan  Damayanti,  Theresia  Woro.  2015.  Perpajakan  Indonesia,
Mekanisme dan perhitungan. Yogyakarta : Andi
Umar.Husein,  2003.  “Metode  Penelitian  Untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis”,
Bandung: Andi.
Waluyo.  Ilyas,  Wirawan.2011,  Perpajakan  Indonesia.  Jakarta,  Salemba Empat
Waluyo 2014. Perpajakan Indonesia, Edisi Kesebelas Buku Satu., Salemba Empat, Jakarta