Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance
Budiyono

## Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Berhasilnya  penyelenggaran  pemerintahan  daerah  tergantung  dari  kinerja  unsur- unsur  pemerintahan  daerah.unsur  –unsur  pemerintahan  daerah  yaitu  pemerintah daerah  sebagai  lembaga  eksekutif  daerah  dan  DPRD  sebagai  lembaga  legislatf. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  merupakan  bagian  dari  Pemerintah Daerah  yang  memiliki fungsi  legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan  daerah  sebagai  sarana cheek  and  balance serta  diharapkan  agar fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  dapat  mewujudkan good governance. bahwa  fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap  pemerintah  daerah memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan Good  Governance di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya  rakyat  juga  ikut  serta  dalam  mengawasi  jalannya  pemerintahan daerah  yang  tercermin  dengan  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap pemerintah  daerah  (eksekutif  selaku  pelaksana  kebijakan).  Dengan  adanya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  terhadap  pemerintah  daerah  tentunya merupakan  cerminan  terlaksananya  mekanisme checks  and  balances - dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good governace) di daerah.

## Kata kunci :  Pengawasan DPRD, pemerintah daerah, fungsi pengawasan

## I. Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 didesain sebagai Negara Kesatuan.  Karenanya,  kedaulatan adalah  tunggal  atau  terpusat,  tidak tersebar atau terbagi-bagi pada negara  bagian  seperti  dalam  negara federal/serikat tetapi Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut desentralisasi 1
dalam
2 M.  Laica  Marjuki, Berjalan–Jalan  di Ranah  Hukum:  Otonomi  Daerah  Dalam Perspektif  Negara Kesatuan, Sekjend  MK RI, 2006. Hlm. 159
penyelenggaraan
pemerintahan.
Sistem  Pemerintahan  Daerah  di Indonesia,  menurut  UUD  1945 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan  baik  di  pusat  maupun di  daerah  dalam      Perubahan  Kedua UUD  1945  tentang  Pemerintahan Daerah  dalam  pasal  18,  dinyatakan sebagai berikut:
(1) Negara Kesatuan Republik
Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah propinsi dan daerah Propinsi  itu  atas  kabupaten  dan kota,  yang  tiap-tiap  propinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yang  diatur  dengan  undang- undang.
(2) Pemerintah daerah propinsi,
daerah  kabupaten,  dan  kota mengatur dan mengurus
(3) sendiri urusan pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.
(4) Pemerintahan  ddaerah  propinsi, kabupaten,  dan  kota  memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- anggotannya dipilih melalui pemilihan umum
(5) Gubernur,  bupati,  dan  walikota masing-masing  sebagai  kepala pemerintahan  daerah  propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sehubungan  dengan  itu,  UUD 1945 menggariskan tentang pembagian  kekuasaan  baik  secara vertikal maupun horizontal. Pembagian  secara  vertikal  lazim dikenal sebagai pembagian kekuasaan  antara  beberapa  tingkat pemerintahan,  sementara  pembagian secara  horizontal  menunjuk  pada pembagian fungsi-fungsi antara organ-organ kenegaraan. 2 Dalam  Pasal  18A  UUD  1945,
diamanatkan  hubungan  wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten  ,  dan  kota,  atau  antara propinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman  daerah.  Disamping  itu, hubungan keuangan, pelayanan
umum,  pemanfaatan  sumber  daya alam,  serta  sumber  daya  lainya antara  pemerintah  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  diatur  dan
2 Juanda,  Hukum  Pemerintahan  Daerah: Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala  Daerah,  Penerbit  P.T.  Alumni, Bandung, 2004, halaman 1
dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras berdasarkan  undang-undang.
Perubahan  terhadap  Pasal  18 tersebut dapat dilihat sejumlah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, paradigma yang dimaksud adalah : 3
1) Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan  berdasarkan  otonomi dan  tugas  pembantuan  (belaka).
Dimasa  depan  tidak  ada  lagi pemerintahan dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah 2) Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan  atas  dasar  otonomi seluas-luasnya.  Semua  fungsi pemeritahaan di bidang administrasi negara ( administratief regelen en bestur ) dijalankan oleh pemerintah daerah,  kecuali  yang  ditentukan oleh pemeriintah pusat;
3) Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan  atas  dasar  keragaman daerah.  Urusan  rumah  tangga tidak  perlu  seragam.  Peerbedaan harus  dimungkinkan  baik  atas dasar  kultural,  sosial,  ekonomi, geografi, dan lain sebagainya;
4) Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan  dengan  mengakui  dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat ( adatrechts  gemeenschap )  dan berbagai hak tradisionalnya.
Satuan  pemerintah  asli  dan  hak- hak  masyarakat  asli  atas  bumi, air, dan lain-lain wajib dihormati untuk sebesar-besarnya kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat setempat. 5) Pemerintahan daerah dapat disusun dan dijalankan
berdasarkan  sifat  atau  keadaan
3 Bagir  Manan,  M enyongsong  Fajar Otonomi  Daerah .  Pusat  Studi  Hukum (PSH),  Fakultas  Hukum  UII  Yogyakarta, 2001. halaman 229
khusus tertentu baik atas kedudukan  (seperti  Ibi  kota Negara), kesejarahan (seperti D.I. Yogyakarta), atau karena keadaan  sosial  kultural  (seperti D.I. Aceh dan Papua) 6) Anggota  DPRD  dipilih  langsung dalam  suatu  pemilihan  umum. Dimasa  depan  tidak  ada  lagi anggota  DPRD  (begitu  juga anggota DPR ) yang diangkat. 4 7) Hubungan  Pusat  dan  Daerah dilaksanakan  secara  selaras  dan adil.
Perubahan  paradigma  dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah  ini  terjadi  karena  adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan kita yang lebih demokratis  sehingga  menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap tuntutan-tuntutan baik individu  maupun  berbagai  kelompok sosial  di  dalam  masyarakat  sehingga lebih  mampu  mencerminkan  rasa keadilan di dalam masyarakat. 5
4 Pasal  24  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa: “Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah    sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dipilih dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh rakyat di daerah yang bersangkutan 5 Moh.  Mahfud  M.D., Pergulatan  Politik dan  Hukum  Di  Indonesia ,  Penerbit  Gama Media,  Yogyakarta,  1999,  hlm.  9.  Mahfud menjelaskan  bahwa konfigurasi politik  yang demokratis  akan    konfigurasi  yang  akan membuka  peluang  bagi  berperannya  potensi rakyat  secara  maksimal  untuk  turut  aktif dalam  menentukan  kebijakan  Negara  dan produk hukum yang dihasilkan dari konfigurasi  politik  yang  demokratis  adalah produk hukum yang karakternya
mencerminkan  pemenuhan  atas  tuntutan- tuntutan  baik  individu  maupun  berbagai kelompok  sosial  di  dalam  masyarakat sehingga  lebih  mampu  mencerminkan  rasa keadilan  di  dalam  masyarakat,  sedangkan konfigurasi  politik  yang  otoriter  adalah konfigurasi  politik  yang  menempatkan pemerintah pada posisi yang lebih dominant
Penyelenggaraan  pemerintahan daerah  di  Indonesia  sebagaimana yang  diamanatkan  UUD  RI  Tahun 1945  sebagai  hukum  dasar  yang tertinggi dalam negara, maka kebijakan  politik  hukum  yang  harus ditempuh  oleh  pemerintah  terhadap pemerintah daerah dengan memberikan  kewenangan  kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan pemberian  kewenangan  itu  harus diarahakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat secara luas disegala bidang dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2004  tentang  Pemerintahan  daerah huruf  b  dimana      Prinsip  pemberian otonomi  yang seluas-luasnya kepada daerah    dalam  arti  bahwa  daerah diberikan  kewenangan  mengatur  dan mengurus semua urusan pemerintahan  di  luar  yang  menjadi urusan  pemerintah  yang  ditetapkan dalam undang-undang. Sejalan dengan prinsip tersebut  dilaksanakan pula prinsip otonomi  yang nyata dan bertangung  jawab.  Prinsip  otonomi nyata  adalah  suatu  prinsip  bahwa untuk menangani urusan
dengan  sifat  yang  intervenvensionis  dalam menentukan  kebijakan  Negara  sehingga potensi  dan  aspirasi  masyarakat  tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional,  dan  produk  hukum  yang dihasilkan bersifat konservatif/ortodoks yaitu  produk  hukum  yang  karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan sangat dominant, sehingga proses pembuatan produk hukum
tidak mengundang partisipasi dan aspirasi
masyarakat secara sungguh-sungguh.
pemerintahan dilaksanakan atas tugas,  wewenang,  dan  kewajiban yang  senyatanya  telah  ada  dan berpotensi  untuk  tumbuh,  hidup  dan berkembang  sesuai  dengan  potensi dan  kekhasan  daerah.  Adapun  yang dimaksud  dengan  otonomi  yang bertanggung  jawab  adalah  otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar  sejalan  dengan  tujuan dan  maksud  pemberian  otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan  daerah  termasuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat yang merupakan bagian utama tujuan nasional. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan  otonomi  daerah harus tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan  beberapa  hal  antara lain  :a.  Kemampuan  meningkatkan kinerja  badan  eksekutif  dan  badan legislatif dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung  jawab,  b.  Pelaksanaan otonomi  daerah  tidak  menyimpang dari  amanat  undang-undang  tentang pemerintahan  daerah,  c.  Mendukung sepenuhnya  pelaksanaan  otonomi yang telah digulirkan oleh pemerintah, d. Terwujudnya kelembagaan  daerah  yang  mampu melaksanakan  kewenangan  daerah, kelembagaan dekonsentrasi, dan tugas  pembantuan  ( medebewind ),  e.
Memiliki  perangkat  daerah  yang mempunyai  kinerja  tinggi,  efisien,
dan efektif dalam mengelola pembangunan  daerah  dan  pelayanan publik menuju otonomi yang mandiri,  f.  Terciptanya  hubungan kemitraan    yang  harmonis  antara badan  eksekutif  dan  badan  legislatif daerah
sehingga pelaksanaan
otonomi  yang  demokratis  berjalan dengan baik. 6
Penyelenggaraan  pemerintahan di  Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan  pusat  atau  disebut pemerintah  dan  sistem  pemerintahan daerah.    Praktik  penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antarpemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep  sentralisasi  menunjuk- kan  karakteristik  bahwa  semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan  berada  di  pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan  urusan  pemerintahan yang menjadi  kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.
Pemerintahan daerah yang baik atau  pemerintahan  yang  bersih 7
( good  local governance)  merupakan issue yang paling mengemuka dalam pembahasan  kebijakan  pemerintahan dewasa  ini.  Tuntutan  gagasan  yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah  yang  baik  atau  yang  bersih adalah  sejalan  dengan  meningkatnya pengetahuan  masyarakat.  Salah  satu wujud tata kepemerintahan yang baik ( good  governance )  itu  terdapatnya citra  pemerintahan  yang  demokratis. Prinsip demokrasi yang paling
6 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, Penerbit, P.T. Rajagrafindo Persada, Jakarta,2005, Hlm.15.
7 Jimly Asshiddiqie, Penyelenggaraan Good Governance dalam RangkaPenegakan Nilai- Nilai  Konstitusi,  Menuju  Negara  Hukum
Yang  Demokratis ,  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005, Hlm. 45.
penting adalah meletakkan kekuasaan  di  tangan  rakyat  dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah  pokok  mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai  kebijaksanaan  pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan
rakyat.
Untuk itu perlu memperkuat tuntutan tersebut  maka  perlu  meningkatkan peran dan fungsi Pengawasan DPRD agar  eksekutif  dapat  menjalankan tugasnya  dengan  baik.  DPRD  harus bisa  menjadi  alat  kontrol  bagi jalannya  pemerintahan  agar  selalu sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat berdasarkan  ketentuan  perundangan yang berlaku.
II. Pembahasan

## 2.1.Konsep dasar good governance
Kata governance ,  diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “tata pemerintahan”. Dari pemahaman tersebut  diperoleh  gambaran  bahwa governance adalah  cara,  bagaimana kekuasaan  Negara  digunakan  untuk mengelola  sumber  daya  ekonomi  dan sosial  guna  pembangunan  masyarakat. Governance juga  bisa  diartikan  sebagai pelaksanaan  otoritas  politik  ekonomi, administrasi  untuk  mengelola  masalah nasional pada semua tingkatan. Persyaratan  minimal  untuk  mencapai good  governance adalah  transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
penegak hokum, efektifitas, dan keadilan. Keterlibatan  masyarakat  dalam setiap  jenjang  proses  pengambilan keputusan, terutama menyangkut masyarakat, misalnya dalam pengelolaan sumberdaya alam, akan menjadi semacam aktifitas  pendukung  pengelolaan  ( co- management )  yang  terdiri  atas  suara rakyat  dan  tindakan-tindakan responsive pemerintah. Governance di dukung oleh tiga  kaki  yakni  politik,  ekonomi  dan
administrasi.  Disamping  itu governance atau  tata  pemerintahan  memiliki  tiga domain yaitu: 1) Negara atau pemerintahan  ( state );  2).  Sektor  swasta atau  dunia  usaha  ( private  sektor ),  dan 3) masyarakat  ( society )
Ketiga  domain  diatas  berada dalam  kehidupan  berbangsa,  bernegara, dan  bermasyarakat.  Aktor  pemerintah berperan  dalam  pembuatan  kebijakan, pengendalian  dan  pengawasan.  Sektor swasta  lebih  banyak  sebagai  penggerak ekonomi.  Sedangkan  masyarakat  adalah sebagai  obyek  sekaligus  subyek  dari sektor  pemerintah  maupun  swasta. Karena  didalam  masyarakat  terjadi interaksi  politik,  ekonomi,  dan  sosial budaya. Governance yang  dijalankan oleh  ketiga  domain  tersebut  tidak sekadar  jalan  melainkan  harus  masuk kategori  baik  ( good ).  Perpaduan  antara kata good dan governance menimbulkan kosakata  baru  yaitu good  governance , yang dewasa ini menjadi sangat popular. Hal  ini  mencakup  mekanisme- mekanisme, proses-proses dan kelembagaan-kelembagaan yang dengan  mana  warga  negara  dan kelompok-kelompok  mengartikulasi- kan  kepentingannya,  mendapatkan hak-haknya  yang  dijamin  Undang- Undang,
melaksanakan kewajibannya  dan  mempertemukan perbedaan-perbedaan diantara mereka. Dari pengertian di atas maka Good Governance secara luas dimaknai  sebagai  adanya  kecakapan yang diperlukan dalam sebuah negara  untuk  mengelola  sumber- sumberdayanya  dan  permsalahan- permasalahannya secara terbuka, transparan,
bertangungjawab,
kesetaraan  perlakuan  dan  tanggap kepada kebutuhan rakyatnya.
2.1.  Fungsi  Pengawasan  DPRD terhadap pemerintah daerah
Salah satu wujud tata kepemerintahan  yang  baik  ( good governance )  itu  terdapatnya  citra
pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan  di  tangan  rakyat  dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah  pokok  mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai  kebijaksanaan  pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat. Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah  penyelenggara  urusan  DPRD dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dimaksudkan  dalam Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Kedudukan DPRD sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  UU  Nomor 32  Tahun  2004  implikasinya  adalah antara  kepala  daerah  dan  DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya.
DPRD  ditempatkan  kedalam susunan pemerintahan daerah bersama kepala daerah, pola hubungan  antara  kepala  daerah  dan DPRD  dilaksanakan  secara  sub ordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar DPRD terhadap semua kebijakan  yang  diterbitkan  oleh kepala  daerah,  sehingga  eksistensi DPRD  pada  masa  orde  baru  tidak lebih  hanya  sebagai  stempel  untuk melegalisasi  setiap  program  dan kegiatan  yang  diajukan  oleh  kepala daerah,  apalagi  harus  melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah. Setelah runtuhnya rezim orde baru, DPRD yang ditetapkan sebagai
lembaga  legislatif    daerah  dengan menguatnya peran dan fungsi DPRD terutama  fungsi  kontrolnya  terhadap pemerintah daerah.
Melihat  eksistensi  lembaga DPRD  di  era  otonomi  daerah,  maka sudah  sepantasnya  DPRD  dapat melaksanakan  fungsi-fungsi  yang dimilikinya  secara  lebih  optimal. Salah  satu  fungsi  yang  dimiliki  oleh DPRD  adalah  fungsi  pengawasan. Fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap pemerintah  daerah  merupakan  hal yang sangat penting untuk dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap pemerintah  daerah  memiliki  peran yang sangat penting dalam
mewujudkan Good  Governance di Indonesia  khususnya  di  daerah, karena  bagaimanapun  juga  DPRD adalah  lembaga  perwakilan  rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan  aspirasi  dan  sudah sepantasnya  rakyat  juga  ikut  serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan  daerah  yang  tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah  daerah  (eksekutif  selaku pelaksana kebijakan). Dengan
adanya  pengawasan  yang  dilakukan oleh  DPRD  terhadap  pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme checks and balances dalam  pengelolaan  tata pemerintahan yang baik (good governace) di daerah. Pasal 40 Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  disebutkan bahwa  “DPRD  merupakan  lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah”.  Dalam  UU  Nomor  27 Tahun  2009  juga  dijelaskan  bahwa DPRD  berkedudukan  sebagai  unsur penyelengara  pemerintahan  daerah.
Untuk wilayah provinsi maka disebut DPRD  provinsi  dan  untuk  wilayah kabupaten/kota maka disebut dengan DPRD kabupaten/kota.
Susunan  DPRD  terdiri  atas
anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui  pemilihan  umum.  Adapun alat kelengkapan DPRD terdiri atas ; pimpinan, Badan musyawarah, Komisi,  Badan  Legislasi  Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan,  dan  alat  kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan  tugasnya,  maka  alat kelengkapan  dibantu  oleh  sekretariat yang  berasal  dari  pegawai  negeri sipil (PNS). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
a. Legislasi, merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan  daerah  bersama  kepala daerah. b. Anggaran, merupakan fungsi DPRD yang bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang di dalamnya termasuk anggaran untuk  pelaksanaan  fungsi,  tugas, dan wewenang DPRD.
c. Pengawasan,  merupakan  fungsi DPRD  untuk  melaksananakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan  daerah,  dan  keputusan kepala  daerah  serta  kebijakan yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah daerah.
Selain  itu,  adapun  tugas  dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi : a. Membentuk  peraturan  daerah yang  dibahas  dengan  kepala
daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
b. Membahas dan memberikan persetujuan  rancangan  peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah yang diajukan oleh kepala daerah; c. Melaksanakan pengawasan terhadap  pelaksanaan  peraturan daerah  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya, peraturan kepala  daerah,  APBD,  kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; d. Mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada  Presiden  melalui  Menteri Dalam Negeri bagi DPRD
provinsi  dan  kepada  Menteri Dalam  Negeri  melalui  Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
e. Memilih  wakil  kepala  daerah dalam  hal  terjadi  kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan  kepada  pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. Memberikan persetujuan terhadap  rencana  kerja  sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. Membentuk  panitia  pengawas pemilihan kepala daerah;
j. Melakukan pengawasan dan meminta  laporan  KPUD  dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjaasama antar  daerah  dan  dengan  pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
Undang-Undang  Nomor  27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan  DPRD,  untuk  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  kepada DPRD  diberikan  diberikan  beberapa hak  dan  kewajiban.  Hak  DPRD dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya antara lain :
a. Hak  Interpelasi,  merupakan  hak DPRD untuk meminta keterangan  kepada  kepala  daerah mengenai  kebijakan  pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara; b. Hak  Angket,  merupakan  hak DPRD untuk melakukan penyelidikan  terhadap  kebijakan pemerintah  daerah  yang  penting dan  strategis  serta  berdampak luas  pada  kehidupan  masyarakat, daerah,  negara  yang  diduga bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Hak menyatakan pendapat,
merupakan  hak  DPRD  untuk menyatakan  pendapat  terhadap kebijakan pemerintah daerah mengenai  kejadian  luar  biasa yang  terjadi  di  daerah  disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya  atau  sebagai tindak  lanjut  pelaksanaan  hak interpelasi dan hak angket.
Sementara  itu  bagi  setiap anggota  DPRD  diberikan  hak-hak sebagai berikut :
a. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih;
e. Membela diri
f. Imunitas
g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas h. Protokoler i. Keuangan dan administratif. Adapun kewajiban bagi anggota DPRD antara lain : a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila; b. Melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan c. Mempertahankan dan
memelihara  kerukunan  nasional dan  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia; d. Mendahulukan kepentingan
negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
g. Manaati tata tertib dan kode etik;
h. Menjaga  etika  dan  norma  dalam hubungan  kerja  dengan  lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota;
i. Menyerap dan menghimpun
aspirasi konstituen melalui keunjungan kerja secara berkala;Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
j. Memberikan  pertanggungjawab- an  secara  moral  dan  politis kepada  konstituen  di  daerah pemilihannya.
Pengawasan DPRD melingkupi pengawasan  terhadap  pelaksanaan Perda  dan  peraturan  perundang- undangan  lainnya,  peraturan  kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah
daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Bukan hanya itu, sebagai bagian dari pemerintahan daerah,  DPRD  sesungguhnya  juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik. Tugas DPRD berkaitan dengan fungsi  pengawasan pertama sebagai Melaksanakan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  peraturan  daerah  dan peraturan perundang-undangan lainnya,  keputusan  walikota/bupati, APBD,  kebijakan  pemerintah  daerah dalam melaksanakan program pembangunan  daerah  dan  kerjasama internasional  (Pasal  78  (3)  UU 22/2003  dan  pasal  42  (3)  UU 32/2004), kedua Meminta  laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota  dalam  pelaksanaan tugas desentralisasi (Pasal 78 (6) UU
22/2003  dan  pasal  42  (8)  UU  No. 32/2004), ketiga DPRD  berwenang meminta  pejabat  negara  tingkat kabupaten/kota,  pejabat  pemerintah kabupaten/kota,  badan  hukum,  dan warga masyarakat untuk memberikan keterangan  tentang  sesuatu  hal  yang perlu  ditangani  demi  kepentingan bangsa dan negara (Pasal 82 UU No. 22/2003).
Susunan  pemerintahan  daerah otonom meliputi DPRD dan pemerintah daerah. DPRD dipisahkan  dari  pemerintah  daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan  pertanggungjawaban pemerintah  daerah  kepada  rakyat. Hak-hak  DPRD  cukup  luas  dan diarahkan  untuk  menyerap  serta menyalurkan  aspirasi  masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan. Fungsi DPRD dalam bidang pengawasan merupakan tindak lanjut dari  fungsi-fungsi  yang  diperankan
DPRD  sebelumnya  yaitu  fungsi legislasi dan fungsi anggaran, karena obyek-obyek  yang  diawasi  DPRD kebanyakan  merupakan  kebijakan- kebijakan  maupun  program-program hasil  dari  fungsi  legislasi  maupun anggaran,  oleh  karena  itu  fungsi pengawasan merupakan sebuah kesatuan  yang  tak  dapat  dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Menurut Undang-undamg
Nomor  32  Tahun  2004  dengan kebijakan  politik  yang  menganut prinsip  kesetaraan  dan  checks  and balances,  maka  otonomi  daerah menggunakan seluas-luasnya kewenangan membuat kebijakan daerah  untuk  memberi  pelayanan, peningkatan  peran  serta,  prakarsa, dan  penberdayaan  masyarakat  yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk menghindari  adanya  konflik  politik antara  kepala  Daerah  dengan  DPRD maka  perlu  hubungan  keduanya dijalankan  melalui  prinsip  “ Check and Balances ”  artinya  adanya keseimbangan  serta  merta  adanya pengawasan  terus  menerus  terhadap kewenangan  yang  diberikannya  . Dengan  demikian  anggota  DPRD dapat dikatakan memiliki akuntabilitas,  manakala  memiliki  “ rasa tanggung jawab “ dan “kemampuan” yang profesional
dalam menjalankan peran dan fungsinya  tersebut.  Terkait  dengan hal ini berpendapat bahwa mekanisme  “ Check  and  Balances ” memberikan peluang eksekutif untuk mengontrol legislatif. Walaupun harus  diakui  oleh  DPRD  ( Legislatif ) memiliki  posisi  politik  yang  sangat kokoh  dan seringkali  tidak  memiliki akuntabilitas politik karena berkaitan erat  dengan  sistem pemilihan  umum yang dijalankan. Dengan adanya keseimbangan  hak  dan  kewenangan
tersebut antara eksekutif dan legislatif  diharapkan  korupsi  yang marak  terjadi  di  DPRD  (legislatif) dapat  berkurang  seiring  dengan pematangan demokrasi dalam kehidupan  masyarakat.  Terwujudnya “ Clean and good governance ” merupakan harapan semua masyarakat. tujuan utama pengawasan bermaksud untuk memahami  apa  yang  salah  demi perbaikan  di  masa  datang,  dan mengarahkan seluruh kegiatan- kegiatan  dalam  rangka  pelaksanaan dari  pada  suatu  rencana  sehingga dapat  diharapkan  suatu  hasil  yang maksimal. Esensinya membantu agar sasaran  dapat  dicapai  secara  dini menghindari terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan pembocoran dana-dana pembangunan . Di dalam suatu sistem Pemerintahan  Daerah,  pengawasan merupakan  suatu  usaha  penertiban untuk menjamin terealisasinya segala ketentuan Undang-Undang, peraturan  keputusan  kebijaksanaan dan  ketentuan  daerah  itu  sendiri. Hasil  pengawasan  dapat  dijadikan bahan  informasi  atau  umpan  balik dari penyempurnaan baik bagi rencana  itu  sendiri  maupun  dalam mewujudkan  rencana  itu  sendiri. Pengawasan dalam organisasi pemerintah diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja  secara  efisien,  efektif  dan ekonomis. Pengawasan disini merupakan  unsur  penting  untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas  umum  pemerintahan  dan pembangunan  menuju  terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.  fungsi    pengawasan merupakan
suatu mekanisme
peringatan dini (early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Manfaat pengawasan adalah : 1. Terlaksanannya kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana; 2. Dapat dilakukan tindakan koreksi  yang  cepat  dan  tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan  yang  ditemukan terhadap  kebijakan  pemerintah daerah yang sudah direncankan 3. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan terhadap  kebijakan  pemerintah daerah.
4. Untuk  mencari  jalan  keluar  bila ternyata dijumpai kesulitan- kesulitan,  kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan kebijakan atau program pemerintah daerah ke arah perbaikan Pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang diharapakan atau menjadi kenyataan, maka  sangat  diperlukan  adanya pengawasan sebagai alat pengamanan dari perencanaan
dengan  tujuan  agar  kegiatan  yang direncanakan  dapat  berjalan  dengan hasil  yang  maksimal  seperti  yang menjadi  harapan  bersama.  Praktik fungsi  pengawasan  yang  dilakukan oleh  DPRD  terhadap  Pemerintah Daerah  dalam  rangka  mewujudkan good governancet agar dapat mencapai  tujuannya  tersebut.  DPRD harus  dapat  Memaknai  secara  benar fungsi dan  tujuan pengawasan, sehingga  dapat  menjadi  mekanisme check  &  balance yang  efektif, melakukan  optimalisasi  pengawasan agar dapat memberikan dapat
memberikan  pengaruh  yang  positif sesuai  dengan  yang  diharapkan  pada pengelolaan  pemerintahan  daerah, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, Perumusan standar,  sistem,  dan  prosedur  baku pengawasan DPRD, serta melibatkan partisipasi  masyarakat  dalam  proses pengawasan. Pengawasan yang dapat dilakukan DPRD terhadap Pemerintah  daerah  dalam  rangka mewujudkan good governance antara lain:

## Pengawasan Preventif
Pengawasan yang  dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan  suatu  kegiatan  atau kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan. Misalnya dengan  mengadakan  pengawasan terhadap  persiapan-persiapan  kerja, rencana anggaran,
rencana penggunaan  tenaga,  dan  sumber- sumber lain.

## Pengawasan Refresif
Pengawasan  terhadap  proses- proses  aktivitas  pemerintah  daerah. Pengawasan bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada  keadaan  semula,  baik  disertai atau tanpa sanksi. Bentuk pengawasan  yang  dilakukan  melalui post-audit dengan melakukan pemeriksaan  terhadap  pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya. Pengawasan    DPRD  pada  saat pembahasan anggaran. Dalam pengawasan  pendahuluan  ini  DPRD sangat  diharapkan  perannya  dalam meneliti  setiap  usulan  anggaran khususnya  dari  penyedia  layanan publik,  baik  dari  sisi  harga  layanan,
output  maupun  outcomes  dari  setiap jenis  layanan.  Sangat  diharapkan anggota DPRD melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan.  yang  dibuat  oleh  pihak eksekutif.  Dan  dari  alokasi  anggaran untuk  pelayanan  publik  juga  bisa diketahui  apakah  pemerintah  daerah akan  memberikan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  secara  memadai atau  tidak.  Selanjutnya    untuk memastikan  layanan  publik  berjalan sesuai  standar  yang  ditetapkan  dan memenuhi harapan masyarakat selama  pelayanan  dilakukan  dalam jangka  waktu  tertentu.  Pengawasan juga bisa diarahkan terhadap pelaksanaan  anggaran  atas  layanan publik atau masa perjalannya sebuah peraturan. serta  memastikan layanan publik  berjalan  sesuai  harapan,  juga diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan. Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan,  memperbaiki  atau meningkatkan kualitas layanan. Berdasarkan pengawasan tersebut  DPRD  dapat  melakukan tindakan antara lain. Tindakan perbaikan secara adminsitrasi misalnya  pembuatan  raperda  baru. Penghentian proyek maupun program. Selanjutnya berupa
tindakan  hukum.  Khusus  untuk tindak lanjut secara hukum ini DPRD harus  menyerahkan  otoritas  secara penuh pada otoritas  yang berwenang yaitu  kepolisian,  kejaksaan,  dan pengadilan  atau  kepala  lembaga- lembaga/komisi  pelayanan  publik bagi  daerah  yang  memiliki  lembaga ombudsman  atau  Komisi  Pelayanan Publik,  DPRD  dapat  melakukan tindakan  politik  yakni  sesuai  dengan
Pasal 43 UU No. 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sesungguhnya  memiliki  hak  legal
yang sewaktu-waktu dapat digunakan  sebagai  tindakan  politik dalam  mengukur  kinerja  pemerintah daerah.  Bahkan  tindakan  politik tersebut  bisa  berimplikasi  terhadap tindakan penegakan hukum.
III. Pentup Simpulan Fungsi pengawasan yang dilakukan  oleh  DPRD  terhadap Pemerintah  Daerah  dalam  rangka mewujudkan good  governancet agar dapat  mencapai  tujuanny.  DPRD harus  dapat  Memaknai  secara  benar fungsi dan  tujuan pengawasan,
sehingga  dapat  menjadi  mekanisme check  &  balance yang  efektif, melakukan  optimalisasi  pengawasan agar dapat memberikan dapat memberikan  pengaruh  yang  positif sesuai  dengan  yang  diharapkan  pada pengelolaan  pemerintahan  daerah, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, Perumusan standar,  sistem,  dan  prosedur  baku pengawasan DPRD, serta melibatkan partisipasi  masyarakat  dalam  proses pengawasan. Sebab  itu  disarankan  perlunya keikutsertaan masyarakat dalam melakukan  pengawasan  sehingga dalam penerapan kebijakan pemerintah  daerah  dapat  berjalan dengan  baik  serta  pererlu  disusun pedoman  pengawasan  oleh  DPRD sehingga fungsi pengawasan tersebut dapat berjalan lebih terarah.

## Daftar Pustaka
Bagir  Manan,  M enyongsong  Fajar
Otonomi Daerah . Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001. HAW.    Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi  di  Indonesia:  Dalam
Rangka  Sosialisasi  UU  No.  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit ,  P.T.  Rajagrafindo Persada, Jakarta,2005 Jimly  Asshiddiqie,  Penyelenggaraan Good Governance dalam RangkaPenegakan  Nilai-Nilai Konstitusi, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala  Daerah,  Penerbit  P.T. Alumni, Bandung, 2004 Moh Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia , Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 1999. M.  Laica  Marjuki, Berjalan  –Jalan di  Ranah  Hukum:  Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Sekjen MKRI
RI, 2006. Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang  Nomor  12/  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-perundangan. Undang-undang Nomor 27/2009 Tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD. Undang-undang Nomor 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. PP Nomor 23/2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah