## POLITIK IDENTITAS DAN REPRESENTASI POLITIK
(Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)
Juhana Nasrudin UIN Sunan Gunung Djati Bandung nasrudin_juhana@yahoo.com

## Abstract
Identity and representation are two significant things in human life. While religion and ethnicity are two things that become identity and representation of humans. The democratic process in Indonesia  is  inseparable  from  the  orientation  of  identity  politics  and  representation.  This research is qualitative in nature which focuses on research in the case of the second round of DKI regional elections in the period 2018-2022. The case will be analyzed using the theory of identity politics  and  political  representation.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  orientation  of identity politics and political representation influences the democratic process in the case of the 2018-2022 DKI elections.
Key Word: Identity Politic and Representasi Politic

## Abstrak
Identitas dan refresentasi adalah dua hal yang signifikan dalam kehidupan manusia. Sementara agama dan etnis adalah dua hal yang menjadi identitas dan refresentasi dari manusia. Proses demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari orientasi politik identitas dan representasi. Penelitian ini bersifat kualitatif yang memfokuskan penelitian pada kasus Pilkada DKI periode 2018-2022 putaran kedua. Kasus tersebut akan di analisis menggunakan  teori  politik  identitas  dan  refresentasi  politik.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa orientasi politik identitas dan representasi politik mempengaruhi proses demokrasi pada kasus pilkada DKI 2018-20122.
Kata Kunci: Politik Identitas, dan Refresentasi Politik

## PENDAHULUAN
Indonsia  adalah  negara  yang menjadi  wilayah  jalur  sutra,  berbagai etnis hidup didalam negeri khatulistiwa ini, baik etnis dari luar ataupun dalam negeri itu sendiri. Salah satu etnis yang mendominasi  negeri  tersebut  adalah etnis  Tionghoa.  Secara  historis  etnis Tionghoa  masuk  ke  Indonesia  pada abad  206  SM  –  220  M  melalui  jalur perdagangan. Bangsa Tionghoa datang bersamaan  dengan  eksfedisi  yang dilakukan  oleh  laksamana  Cheng  Ho sebanyak tujuh kali (Yuanzi, 2005:25).
Pembentukan  identitas  dapat terbentuk  baik  secara  parsial  maupun secara interaksial. hal inilah yang akan melahirkan  perubahan  sosial  ekonomi, sosial  politik,  sosial  itu  sendiri  dan sosial budaya. Identitas etnis dan agama adalah  dua  hal  yang  menjadi  elemen perubahan  sosial.  Proses  terjadinya politik  identitas  keagamaan  akan melahirkan dampak langsung maupun tidak  langsung  pada  perubahan  sosial begitupun sebaliknya (Sukamto, 2010:13).  Sedangkan  adanya  politik identitas etnisitas juga secara langsung atau  tidak  langsung,  nyata  atau
tersamar  melahirkan  perubahan  sosial. Tidak terkecuali pembentukan, penamaan  dan  penggunaan  identitas melahirkan pula perubahan sosial.
Terjadinya  interrelasi  antara identitas  dan  perubahan  sosial  adalah sebagai sesuatu yang bertentangan, baik secara  tersembunyi  atau  terang- terangan di antara warga, badan publik dan pasar3. Penerapan dan pengaktualisasian identitas pada seseorang  dapat  saja  mencerminkan atau  mewakili  dirinya  sendiri  maupun institusi  dalam  konteks  etnisitas  dapat terbentuknya masyarakat Jawa, Madura,  Bali,  Tionghoa,  Arab  dan sebagainya;  dalam  konteks  agama terjadi  dalam  Islam,  Kristen,  Katolik, Hindu,  Buddha  dan  Tridharma  atau Khong  Hu  Chu.  Identitas  dalam  diri seseorang dapat saja sekaligus mewakili institusi  baik  itu  etnisitas,  agama  dan nasionalitas (Sukamto, 2010:13).
3 Tiga kekuatan besar inilah yang secara  dominan  mewarnai  realitas kehidupan sehari-hari; warga menunjuk  kepada  di  satu  pihak individu  dan  dilain  pihak  masyarakat, namun  lebih  ditekankan  yang  tidak menyandang  peran  sebagai  badan publik  maupun  pelaku  pasar;  badan publik  adalah  representasi  dari  state yang dahulu bertugas untuk merealisasi welfare  state;  pasar  adalah  pelaku pasar,  konglomerasi,  baik  individu maupun  badan-badan  usaha;  yang menjadi soal justru terjadinya perselingkuhan di antara mereka dapat merusak hubungan dua di antara ketiga kekuatan besar tersebut.
Proses  demokrasi  di  Indonesia merupakan  proses  demokrasi  yang tidak  terlepas  dari  orientasi  identitas agama  dan  etnis.  Hal  ini  dapat  dilihat pada keikut sertaan partai-partai politik yang  mengikuti  pemilu  atau  pilkada sebelumnya. Proses demokrasi
khususnya dalam Pilkada saja seringkali tidak terlepas dari peran serta beragam  partai  dengan  berbagai ideologi  yang  ikut  merongrong. Berbagai  ragam  identitas  agama  dan etnis sering kali dijadikan alat politik.
Proses keterlibatan etnis Tionghoa pada perhelatan perpolitikan di Indonesia semakin berkembang dan semakin  mendominasi  hal  ini  dapat terlihat jelas diera presiden Jokowi yang berhasil  memenangkan  pemilu  tahun 2014. Identitas Tionghoa pada masa ini mulai  mendominasi  di  berbagai wilayah yang berada di Indonesia. Ada beberapa  fakta  yang  menguatkan pendapat  tersebut,  seperti  pada  kasus reklamasi kita dapat melihat bagaimana dominasi  etnis  Tionghoa  memainkan peranan dalam pembangunan reklamasi tersebut.Hal lain yang dapat di  jadikan  bukti  tersebut  adalah peranan  para  etnis  Tionghoa  yang kebanyakan  memegang  peranan  pada penguatan ekonomi nasional.Salah satu hal yang dapat dijadikan contoh dalam hal  ini  adalah  diangkatnya  Ahok menjadi  gubernur  DKI  menggantikan Jokowi  yang  pada  waktu  itu  berhenti karena  ikut  kontestasi  politik  menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Penguatan  identitas  politik  dan representasi  politik  secara  otomatis muncul  sebagai  dampak  dibukannya kran  partisipasi  politik  yang  dimulai sejak era refomasi hingga sekarang (Ana sabhana  dan  Suryani,  2016:21).  Dalam hal ini seolah terjadi pergulatan anatara masyarakat  pribumi  dan  non  pribumi. Pilkada  DKI  pada  tahun  2017  yang dimenangkan oleh Anis Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi potret baru bagi pergulatan politik identitas dan refresentasi  politik  di  Indensia  dimana pada waktu itu yang menjadi lawannya adalah  Ahok-  Djarot  pada  pemilihan putaran  kedua.  Dalam  hal  ini  Ahok-
Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018: 34-47
Djarot  menjadi  potret  identitas  dan refresentasi  non  muslin  dari  etnis Tionghoa  dan  Anis-Sandi  menjadi refresentasi Muslim pribumi.
Agar  tidak  terjadi  pelebaran pembahasan maka penelitian ini akan di fokuskan pada pembahasan pada kasus pada  Pilkada  DKI  periode  2018-2022 pada putaran kedua yang di ikuti oleh dua  pasangan  calon  Anis-sandi  dan Ahok-Djarot.  Berdasarkan  pada  fokus permasalahan  tersebut  di  atas  maka dapat  dirumuskan  pertanyaan  pokok penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah, apakah  orientasi  politik  identitas  dan refresentasi politik berpengaruh terhadap  Pilkada  DKI  periode  2018- 2022 terutama pada putaran kedua?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan  kualitatif.  Melalui  metode pengumpulan  data library  research . Data-data dalam penelitian ini diambil dari  sumber  kedua,  yaitu  dari  sumber buku-buku, e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel dan opini media cetak lokal  yang  ada  di  Indonesia.  yang diambil  melalui  website  dan  sumber dokumen  tertulis  lain,  yang  bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan data  untuk  bisa  dianalisis  dalam penelitian  ini.Kemudian  data  yang sudah  dikumpulkan  dari  berbagai sumber berupa buku-buku teks, e-book, jurnal  ilmiah,  hasil  penelitian,  artikel dan opini di
Yang  dimaksud  dengan  sumber tertulis  lain  ialah  sumber  yang  bukan dari  internet  tetapi  sumber  tersebut terkait  dengan  masalah  penelitian. Media  cetak,  website  dan  sumber dokumen tertulis lain dianalisis melalui pendekatan  konten  analisis  data  yang kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut.

## LITERATUR REVIEW Politik Identitas
Secara  teoritis  politik  identitas menurut  Lukmantoro  adalah  politis untuk  mengedepankan  kepentingan- kepentingan  dari  anggota-anggota suatu  kelompok  karena  memiliki kesamaan  identitas  atau  karakteristik, baik  berbasiskan  pada  ras,  etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari polit  ik  perbedaan.  Politik  Identitas merupakan  tidakan  politis  dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi  kebijakan,  penguasaan atas  distribusi  nilai-  nilai  yang dipandang  berharga  hingga  tuntutan yang  paling  fundamental,  yakni penentuan  nasib  sendiri  atas  dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan,  politik  identitas  tercermin mula dari upaya memasukan nilai- nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan  wilayah  pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus  sampai  dengan  munculnya gerakan  separa  tis.  Sementara  dalam konteks  keagamaan  politik  identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam  proses  pembuatan  kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.
Sedangkan Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitaspolitis (Cressida  Heyes,  2007).  Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok  dalam  konteks  yang  lebih luas.Jika  dicermati  Politik  identitas sebenarnya  merupakan  nama  lain  dari
biopolitik  yang  berbicara  tentang  satu kelompok  yang  diidentikkan  oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya  dari  suatu  titik  pandang. Sebagai  contoh  adalah  politik  ras  dan politik  gender.  (Hellner,  1994:4). Menurut Agnes Heller politik identitas adalah  gerakan  politik  yang  focus perhatiannya  pada  perbedaan  sebagai satu  kategori  politik  utama.  Politik identitas  muncul  atas  kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular,  dalam  bentuk  relasi  dalam identitas primordial etnik dan agama.
Namun, dalam perjalanan berikutnya,  politik  identitas  justru dibajak  dan  direngkuh  oleh  kelompok mayoritas untuk memapankan dominasi kekuasaan. Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan,  yang  justru  semakin mengeraskan perbedaan
dan mendorong  pertikaian  itu,  bukan berarti tidak menuai kritik tajam. Politik identitas seakan-
Akan meneguhkan adanya keutuhan  yang  bersifat  esensialistik tentang  keberadaan  kelompok  sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.
Agnes  Heller  mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan  gerakan  politik  yang  fokus perhatiannya pada perbedaan ( difference ) sebagai suatu kategori politik yang  utama  (Abdilah  S,  2002:  16).  Di dalam  setiap  komunitas,  walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bias dipungkiri bahwa di dalamnya  terdapat  berbagai  macam individu  yang  memiliki  kepribadian dan identitas masing-masing.
Jadi  secara  umum  teori  umum politik  identitas  dan  berbagai  hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi  menarik  dan  muncul  (salient)
untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama , ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela  identitas  yang  dimiliki  suatu kelompok. Kedua ,  ketika  proses  politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas  saling  berhadapan  dan  tidak ada  yang  dominan,  sehingga  tidak begitu  jelas  siapa  yang  akan  menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari.
Pemilihan  umum,  termasuk  pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan. Tinggal sekarang bagaimana  aktor-aktor  yang  terlibat  di dalamnya  mengelola  isu-isu  seperti etnis  dan  agama,  menjadi  hal  yang masuk pertaruhan.

## Representasi Politik
Menurut  Nuri  Suseno  dalam bukunya  yang  berjudul  Representasi Politik, bahwa perkembangan representasi  politik  dapat  diamati sejauh mana keberadaan Negara dalam pelaksanaan demokrasinya yang sangat dipengaruhi oleh perubahan fenomena politik. Viera dan Runciman mengatakan  bahwa  semua  negara modern  saat  ini  merupakan  negara perwakilan.  Representasi  yang  secara sederhana  diartikan  “menghadirkan yang  tidak  ada  atau  yang  tidak  hadir” berubah  untuk  memahami  praktik politik  demokrasi  (Nuri  Suseno, 2013:16).
Pada  awalnya,  menurut  Hanna Pitkin  representasi  sepanjang  sejarah tidak ada hubungan dengan demokrasi, ahkan tidak  identik dengan demokrasi itu  sendiri.  Demokrasi  dipandang sebagai pemerintahan rakyat sedangkan representasi adalah
menghadirkan  yang  tidak  hadir.
Tentunya ini sangat berlawanan.Demikian pula yang dikatakan  Benard  Manin  dalam  The Principles of Representative Government (1997), pemerintahan perwakilan tidak sama dengan demokrasi (Nuri Suseno, 2013:26).
Menurut perspektif Manin dalam melihat state dan civil sebagai representasi  politik  dari  perspektif demokrasi,  lembaga  yang  dipandang sentral didalam pemerintahan perwakilan  adalah  “ election ”  atau pemilihan  dengan  distinction.Sehingga dari  election  lahirlah  wakil-wakil politik. Menurut Hanna Pitkin, dikatakan layak seseorang wakil dalam perspektif  demokrasi  adalah  (1) authorization (otorisasi),  (2) substantive acting  for (tindakan  mewakili  dalam artian sesungguhnya), dan (3) accountability (pertanggungjawaban atau  penanggunggugatan).  Dari  sini, paradigma  yang  semula  menentang antara  represtasi  dengan  demokrasi berbeda  dapat  menemukan  benang merahnya (Nuri Suseno, 2013:30-31)
Repsentasi politik dari perspektif demokrasi cenderung dinamis,
sebagaimana yang diungkap oleh Laura Montanaro.
Montanaro melihat representasi politik dari intuisi normative demokrasi, bahwa representasi  tidak  harus  dari  election (representasi  electoral)  tetapi  adanya self  appointed  representation  yang berasal  dari  individu,  kelompok masyarakat  non  pemerintahan  (lokal, nasional, atau global). Demokrasi yang inklusif  memungkinkan  representasi politik  yang  tereklsusikan  untuk  hadir dan  terwakili  diarena  pengambilan keputusan.
Representasi politik sering dipahami  sebagai  keterwakilan  suatu pihak atas pihak lain. Namun konsep ini
bukan  berarti  menjadi  konsep  mutlak dari representasi. Seperti yang tercantum dalam kutipan berikut:
…the  very  notion  of  representation tells us that the represented is not present. Prevailing  conceptual  definitions  in  any period are shaped by its advocates who are themselves  formed  by  their  political representation  is  both  contingent  and contested,  a  complex  combination  of elements  that  is  ill-suited  to  simple definition  or  application... (…gagasan representasi menunjukkan bahwa pihak yang  direpresentasikan  tidak  hadir. Definisi-definisi  konseptual  yang  ada dalam suatu periode dibentuk oleh para penganjurnya, mereka sendiri dibentuk oleh konteks dan prioritas politik pada masanya.  Makna  representasi  politik, dengan  demikian,  [bersifat]  sementara dan  dapat  diperdebatkan,  sebuah kombinasi  yang  kompleks  dari  unsur- unsur  yang  kurang  cocok  bagi  definisi atau  penerapan  yang  sederhana…). (Nuri Suseno, 2013:25)
Kutipan  diatas  menunjukan bahwa konsep dari representasi politik tidak mudah dipahami dan didefinisikan  secara  universal.  Hal  ini dikarenakan  ada  banyak  perdebatan mengenai  makna  dari  representasi politik.  Representasi  politik  terlalu kompleks dan terdiri dari unsur-unsur yang  sukar  untuk  didefinisikan. Representasi politik tidak hanya seputar wakil  dan  pihak  yang  diwakilinya, namun lebih dari itu.
Menurut Hanna Pitkin, setidaknya  ada  4  pandangan  berbeda tentang  representasi  yakni  formal, substantif,  simbolis  dan  deskriptif. Pandangan  formal  dan  deskriptif melihat representasi pada way of acting atau acting  for. Sedangan  pandangan simbolis  dan  substantive  memandang dari way  of  being atau standing  for . Gambaran  representasi  dari  Pitkin
sendiri dianggap representasi tradisonal karena fokus yang kuat pada pemilu  baik  pada  gagasan  maupun praktik  serta  fokus  yang  kuat  pada karakter  dan  penampilan  perwakilan dari wakil disatu sisi dan mengabaikan yang  diwakili  disisi  lainnya  (Nuri Suseno, 2013:33-34).
Perkembangan  representasi  dan election  haruslah  dikaitkan  dengan state dan civil serta the people menurut Urbinati. Sehingga diperlukan pembenahan  pada  institusi-  institusi representasi  politik.  Teori  representasi politik  ini  tidak  semata  dikaitkan dengan  agen-agen  atau  institusi- institusi pemerintahan tetapi memandang representasi politik sebagai  bentuk  proses  politik  yang terstruktur  dalam  hubungan  diantara institusi-  institusi  dan  masyrakat sehingga  dengan  demikian  tidak terbatas  hanya  pada  pemusyawarahan atau  pengambilan  keputusan  didalam majelis.

## HASIL PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
Meritokrasi  Politik  dan  Politik Identitas di Indonesia
Pelaksanaan  Pilkada  DKI  2017 yang  sudah  berlalu,  merupakan  potret yang  menunjukkan  dimana  politik identitas yang cenderung mengarah ke isu suku, agama dan ras. Peranan suku, agama  dan  ras  berperan  sangat  kuat bahkan  terkristalisasi  sedemikian  rupa sehingga memberikan tekanan psikologis kepada masyarakat pemilih.
Proses politik semacam itu disadari atau tidak  akan  menggerus  dmokratisasi  di Indonesia.
Melihat fenomena tesebut, maka tidak  dapat  dipungkiri  lagi  Hal  lain yang  juga  perlu  dicermati  adalah masalah mikro politik yaitu relasi-relasi penguasaan  dalam  praktek  kehidupan
sehari-harinya  mengaku  sebagai  rezim kebenaran yang dikelola secara terstruktur dan diikut sertakan dengan membangkitkan  emosi  masyarakat sehingga  terjadi  marjinalisasi  sampai munculnya  label  "the  other",  seperti; perbedaan  agama,  perbedaan  gender, perbedaaan etnis dll.
Bahkan  keberhasilan  penerapan politik  identitas  di  DKI  pada  Pilkada 2017,  telah  menjadi  raw  model  bagi beberapa  daerah  untuk  menggunakan politik identitas sebagai pondasi utama bagi setiap kontestan untuk memenangkan  pertarungan  politik formal  dan  informal.  Partai-partai sudah  tidak  lagi  menjadi  representasi dan  wadah  maupun  alat  untuk  poses konsolidasi, dan komunikasi. Mendominasinya politik identitas dalam  ruang  publik  yang  sehari-hari sekarang  terjadi  dengan  gelombang yang begitu besar di media sosial b ukan hal  yang  patut  dirayakan,  karena sepertinya media sosial juga turut andil terjadinya segresi sosial secara horizontal yang makin melebar.
Praktek  demokrasi  di  Indonesia sepertinya  telah  beralih  menjadi perlombaan yang tak mengenal kawan maupun  lawan,  semuanya  dijalankan secara oligarchic  democracy yang  sangat akrab  dengan  politisasi  bertendensi SARA  dan  memecah  belah.Sentimen terhadap  etnis  minoritas  yang  terjadi hingga  kini  bisa  jadi  merupakan rekayasa  sosial  yang  dikonsepsikan oleh kelompok tertentu untuk menarik simpati masyarakat
Bahaya  dari  politik  identitas yang berlebihan adalah bisa berujungnya  pada  fasisme,  bahkan lebih buruk lagi yaitu separatisme dan masyarakat  yang  sudah  terasimilasi berdasarkan  identitas  tertentu,  dapat dengan  mudah  dimobilisasi  oleh kelompok yang ingin mencapai agenda
politiknya.  Politik  identitas  yang dijalankan  oleh  kelompok  tertentu, berupaya  memunculkan  negara  yang mono- identitas. Masyarakat Indonesia seakan  dibuat  hilang  ingatan  akan sejarah keragaman yang dimilikinya.
Secara  singkat,  politik  identitas tak  bisa  dilawan  dengan  politik identitas  "yang  lebih  lunak".  Ia  harus dilawan dengan politik yang mengutamakan  kepentingan  publik  di atas kepentingan pribadi. Hal lain yang juga  perlu  disikapi  adalah  jangan agama dibawa-bawa pada ranah politik. Agama cukup sebagai keyakinan hidup dan pedoman moral, baik dalam ranah individu  maupun  sosial,  karena  ajaran agama  menekankan  keimanan,  ritual peribadatan, dan moralitas, Sedangkan politik menekankan aturan main dalam perebutan  dan  pembagian  kekuasaan dalam  konteks  kehidupan  bernegara, karena  apabila  agama  digunakan sebagai sentimen pimodial dan etnisitas demi  kepentingan  politik,  maka  yang terjadi  adalah  politisasi  agama  yang berpotensi terjadinya kekerasan komunal secara horizontal, dan akibatnya spirit demokrasi yang sudah diperjuangkan  dengan  susah  payah oleh  kekuatan  rakyat  pada  tahun  1998 akan  sia-sia.  Dilain  pihak  peran  para pemimpin  agama  baik  dari  agama islam, protestan, katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu secara serempak bahu membahu harus mengarahkan umatnya untuk  tidak  terjebak  dalam  politisasi agama yang dilakukan oleh kelompok- kelompok  tertentu  demi  memenuhi syahwat politik kekuasaannya.
Persaingan Identitas Ekonomi-Politik, Agama dan Etnis Pada Pemilihan DKI
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  Provinsi  DKI  Jakarta  yang dilaksanakan  pada  tahun  2017  yang telah lalu merupakan sebuan fenomena
politik  yang  menarik  untuk  dikaji. Proses  demokrasi  tersebut  menjadi ajang  pertarungan  calon  gubernur (cagub) paling panas dan menghebohkan.  Ada  beberapa  faktor yang  perlu  diperhatikan  lebih  cermat pada kasus tersebut, diantaranya terkait dengan faktor ekonomi yang turut ikut serta mempengaruhi berjalannya pelaksanaan  demokrasi  di  ibu  kota tersebut.
Jika  didasarkan  pada  sejarah Nusantara,  agama  Islam  yang  menjadi keyakinan mayoritas penduduk pribumi  dibawa  oleh  para  saudagar Arab pada abad ke tujuh Masehi setelah sebelumnya  dikuasai  oleh  kerajaan Hindu-Budha  yang  dipengaruhi  oleh India  di  abad  pertama  Masehi. Gelombang  kedatangan  orang  India dan  Arab  ke  Nusantara  menjadi  titik awal  tumbuhnya  populasi  keturunan mereka  di  Indonesia  hingga  saat  ini, termasuk imigrasi besar ras Mongoloid- Tiongkok.  Pada  era  kolonial,  para pedagang Tionghoa bersama Arab dan India  memegang  peranan  besar  dalam perdagangan  Nusantara,  khususnya  di Batavia.  Awalnya,  orang  Cina  datang dan  menetap  di  Nusantara  sebagai buruh  dan  pekerja  yang  dibawa  oleh VOC  dan  Inggris,  kemudian  Belanda mengangkat  kelas  sosial  orang  Cina setara  dengan  orang  India  dan  Arab sebagai  perantara  dagang  Belanda dengan pribumi.
Jakarta merupakan pusat
perdagangan  dan  perekonomian  bagi kaum imgran. Sebagaian besar wilayahnya  diduduki  oleh  etnis keturunan Cina, diikuti Arab dan India. Etnis  Cina  dan  Arab  bahkan  memiliki perkampungan  sendiri  di  Jakarta. Kawasan pemukiman warga etnis Cina disebut pecinan. Etnis Cina menempati wilayah  yang  dipercaya  sebagai  jalur naga mulai dari Kelapa Gading, Sunter,
Keramat  Luar  Batang,  dan  Pluit  di Jakarta  Utara,  sampai  di  Glodok,  dan Jakarta Kota di Jakarta Barat. Etnis Arab punya  kampung  sendiri  di  Condet Jakarta  Timur  dan  etnis  India  banyak bermukim  di  rumah  susun  Bandar Kemayoran Jakarta Pusat.
Lantaran banyaknya warga etnis Cina  dan  Arab  di  Jakarta,  hal  ini  yang menjadi  kekuatan  primordial  bagi cagub  DKI  Jakarta  Ahok  dan  Anis Baswedan.  Identitas  Ahok  sebagai cagub keturunan Cina akan mendapatkan  dukungan  dari  warga Jakarta  etnis  Cina,  begitu  pula  dengan Anis  Baswedan  yang  merupakan keturunan  Arab  sudah  pasti  akan didukung  oleh  mayoritas  warga Condet, selain masing-masing memiliki basis  dukungan  pemilih  beridentitas rasional.  Sementara  Agus  Yudhoyono hanya berpotensi mendapatkan dukungan dari pemilih rasional.
Latar  belakang  identitas  yang berbeda dari kedua cagub, memberikan gambaran  polarisasi  dukungan  dan kekuatan finansial yang berbeda. Ahok pasti  akan  didukung  oleh  para pengusaha  atau  taipan  Cina  yang hampir menguasai perekonomian Indonesia,  khususnya  Jakarta.  Etnis Arab,  sebenarnya  tidak  memiliki riwayat  solidaritas  seperti  etnis  Cina, sehingga dukungan finansial dari Arab lokal  tidak  begitu  meyakinkan,  tetapi faktor  PKS  sebagai  partai  pengusung akan  menjadi  perantara  donasi  Arab untuk  Anis  Baswedan  karena  PKS memiliki  kedekatan  dengan  Kerajaan Arab Saudi dan Gerakan Tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin di berbagai negara Timur Tengah. Oleh karena itu, Pilkada DKI  Jakarta  akan  menjadi  ajang pertarungan  identitas  yang  memiliki kekuatan  besar  di  belakangnya,  yaitu antara Tiongkok dengan Timur Tengah.
Secara  politik,  identitas  itu mungkin  tidak  akan  ditunjukkan  di permukaan  oleh  para  cagub  karena tidak  menguntungkan  dan  sangat sensitif.  Tetapi  pada  tataran  praktis diakui  atau  tidak  dominasi  identitas diantara  kedua  cagub  akan  tampak terlihat.  Hal  itu  dibuktikan  dengan keberadaan  beberapa  fenomena  yang terjadi menjelang pilkada, seperti kasus yang  menjerat  Ahok  yang  disusul dengan  demontrasi  yang  dilakukan oleh umat Islam yang dkenal aksi damai 212. Dari fakta tersebut terlihat identitas itu eksis, menguat, dan berpotensi terus dikonstruksi untuk mendapatkan keuntungan  lain,  misalnya  dukungan finansial. Identitas tersebut tidak begitu saja hadir, tetapi melaui proses panjang yang memungkinkan untuk diidentifikasi dalam
proses pembentukan.  Identitas  itu  terbentuk melalui  artikulasi  dan  pilihan  posisi cagub-cawagub,  termasuk  penetrasi modal  dan  juga  dominasi  struktural partai pengusung.
Identitas  yang  terbentuk  dari pola primordial tersebut secara historis sudah lama menjadi solidaritas kolektif yang  saling  berlawanan.  Identitas kolektif  akan  menjelaskan  bagaimana suatu kelompok menciptakan, memperkenalkan,
dan mempertahankan identitas kelompoknya  sebagai sebuah  hal  yang prestise  untuk  melawan  kelompok lainnya.  Pertarungan  panjang  terjadi antara  Amerika  dengan  Cina  yang merupakan perseteruan ideologi kapitalisme  dengan  komunisme  yang berujung  pada  sentimen  identitas. Berbagai  kerusuhan  anti  Cina  di Indonesia  merupakan  kulminasi  dari ketidaksukaan  Amerika  dan  negara- negara  Eropa  dengan  komunis  Cina melalui tangan penduduk setempat.
Keberadaan  etnis  cina  atau tionghoa  menyimpan  sejarah  kelam pada  masa  dulu  ketika  kerusuhan  anti Cina  pernah  terjadi  di  Batavia  tahun 1740  yang  dikenal  sebagai  Geger Pacinan  atau  Tragedi  Angke  yang menelan korban lebih dari 10.000 orang Cina.  Peristiwa  rasialis  10  Mei  1963  di Bandung  yang  merembet  ke  berbagai kota  di  Jawa  Barat,  tahun  1972  di Pekalongan, tahun 1973 di Jakarta, Palu dan  Bandung,  peristiwa  Malari  tahun 1974,  tahun  1980  di  Ujung  Pandang, Solo  dan  Medan,  tahun  1995  di pekalongan,  Kerusuahan  sepanjang tahun  1997  hingga  tahun  1998  di berbagai  tempat  yang  berujung  pada kerusuhan  Mei  1998.  Hal  ini  rupanya berdampak  pada  proses  pembentukan etnis tionghoa yang secara strotipe dari etnis  lain  yang  non  tionghoa.  Jika diamati lebih seksama rupanya masalah ini  berpengaruh  terhadap  proses Pilkada DKI pada putaran kedua.
Dari  semua  etnis  yang  pernah ada  di  Indonesia,  etnis  Cina  paling sering  menjadi  korban  kemarahan pribumi. Hal itu terjadi karena sentimen identitas  diciptakan  oleh  Belanda dengan  membuat  undang-undang kependudukan  yang  memposisikan warga  pribumi  sebagai  inlander,  atau warga  negara  kelas  rendah,  sementara Cina  menduduki  kelas  atas  dan mendapatkan akses ekonomi yang tidak diberikan  kepada  penduduk  pribumi. Perlakuan diskriminatif tersebut membuat masyarakat pribumi memendam  kemarahan  terhadap  etnis Cina,  sehingga  kapan  pun  bisa  disulut oleh  pihak  luar  seperti  Amerika  yang memang  tidak  suka  dengan  Cina menjadi kerusuhan rasial.
Faktor lain yang sangat mempengaruhi  pada  proses  Pilkada DKI  adalah  faktor  agama.  Wlaupun peranan  agama  bukan  hal  yang
signifikan  dalam  proses  Pilkada tersebut.  tetapi  Agama  seringkali dijadikan  alat  politisasi  yang  ampuh untuk  menarik  simpati  para  pemilih dalam  menentukan  pilihannya.  Jika didasarkan  pada  kajian  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (  LIPI)  Pilkada Jakarta  2017  menunjukkan  adanya peningkatan intensitas kampanye berbasis  politik  identitas,  khususnya etnis  dan  agama.  Sementara  pemilih yang  memilih  didasarkan  agama hanaya 3,6%. (Kompas.com, 2017).
Dengan  demikian  kita  dapat melihat  ada  orientasi  politik  yang mengarah  kepada  identitas  ekonomi, agama  dan  ras.  Sebagaimana  yang terjadi  pada  kasus  Pilkada  DKI  pada putaran kedua yang dimenangkan oleh Anis-sandi.  Hal  tersebut  tidak  luput dari pengaruh politik identitas primordial  terkait  etnis  tionghoa  dan agama.  Ada  beberapa  fenomena  yang melatarbekangi naik turunnya elektabilitas  calon  kandidat  yang  maju putaran  kedua.  Jika  dicermati  masing- masing  dari  kedua  pasangan  calon keduanya memerankan identitas masing-masing.  Pasangan  kandidat Ahok-Djarot memainkan identitas tionghoa  dan  sekaligus  menjadi representasi  dari  ekonomi,  ras  dan Agama  tionghoa  yang  beragama katolik.  Pasangan  tersebut  mengalami penurunan elektabilitas ketika dihadapkan  pada  kasus  ahok  yang terjerat  hukum  penistaan  agama. Sedangkan pasangan Anis-Sandi mereka memerankan identitas ekonomi,  ras  dan  agama  Islam.  Secara ekonomi,  etnis  dan  agama  Anis-Sandi merepresentasikan bangsa arab.
Stereotipe  Publik  Terhadap  Para Calon Gubernur DKI Faktor  lain  yang  dapat  diamati dalam  kasus  Pilkada  DKI  adalah adanya  faktor  stereotipe  dari  publik
terhadap  pasangan  kandidat  Ahok- Djarot, terutama Ahok yang merupakan keturunan  ras  Tionghoa  dan  non muslim,  kemudian  Anis-Sandi,  Anis yang merupakan keturunan Arab. Fakta lain  yang  mempengaruhi  elektabiltas ahok  adalah  tidak  sedikit  publik  yang menilai  Ahok  sebagai  orang  yang arogan dan kasar walaupun terkadang kekasaran itu dimaknai sebagai ketegasan Ahok hal ini yang kemudian dinamakan  dengan  faktor  stereotipe yang mempengaruhi pada elektabilitas para  kandidat  Pilkada  DKI  tersebut.. Secara  teoritis  stereotype  adalah penilaian  terhadap  seseorang  hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan.  Stereotipe  merupakan jalan  pintas  pemikiran  yang  dilakukan secara  intuitif  oleh  manusia  untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks  dan  membantu  dalam pengambilan keputusan secara cepat.

## Representasi  Politik  dalam  Pilkada DKI
Selain  dari  penguatan  politik identitas  pada  proses  Pilkada  DKI, maka  dapat  diketemukan  juga  sebuah refresentasi politik yang ikut mewarnai porses  demokrasi  tersebut.  Jika  kita mau  menyelusuri  media  sosial,  maka kita  akan  menemukan  bagaimana  p roses artikulasi dan agregasi kepentingan  publik  kini  sudah  mulai difasilitasi
dalam berbagai perbincangan di grup-grup percakapan.
Penyebaran  berbagai  konten  informasi secara tidak langsung ikut menyuburkan
kampanye politik identitas.  Seringkali,  pesan  yang hendak  disampaikan  bersembunyi  di balik  wacana  soal  ketidakadilan, diskriminasi,  dan  pemihakan  pada golongan minoritas.
Representasi politik dalam pilkada  DKI  dapat  terlihat  lebih  jelas jika dicermati lebih mendalam. Hal itu dapat  dianalisis  dari  siapa  saja  partai pendukung  pasangan  calon  kandidat dan bagaimana karakternya. Seperti hal nya Ahok-Djarot yang merepresentasikan  dirinya  sebagai partai-partai  yang  berafiliasi  dengan kaum  tionghoa  sementara  Anis-Sandi merepresentasikan  dirinya  sebagai partai-partai  yang  berafiliasi  dengan kaum Arab atau Timur Tengah.

## Pengaruh  Identitas  Etnis  dan  Agama Pada PILKADA DKI 2017
Alasannya,  para  pemilih  DKI adalah  pemilih  yang  lebih  rasional, terdidik, dan lebih kritis. Memang, dari segi pendidikan, pemilih Jakarta sekitar 45-50  persen  berpendidikan  SLTA  dan sekitar  20-25  persen  berpendidikan perguruan  tinggi.Profil  pendidikan  ini jauh  lebih  baik  dibanding  rata-rata daerah  lain.  Akses  pemilih  Jakarta kepada informasi juga jauh lebih besar karena  relatif  tak  ada  bagian  Jakarta yang  sulit  diakses.Anggapan  umum mengatakan,  pemilih  yang  rasional, terdidik, dan kritis memiliki kecenderungan memilih dengan alasan- alasan yang tidak terkait identitas.
Berbagai  survei  yang  sudah dirilis ke publik juga relatif mengindikasikan  bahwa  faktor  etnis dan  agama  mungkin  tak  terlalu berpengaruh.  Hampir  semua  survei menunjukkan  Ahok  unggul  dibanding nama-nama  lain  yang  mungkin  jadi pesaingnya.
Jawaban  atas  pertanyaan  soal pengaruh  kedua  faktor  ini  juga menunjukkan hal yang sama. Misalnya, survei  Populi  Center  yang  dirilis Februari  lalu  menemukan  bahwa sekitar  73  persen  pemilih  tidak mempersoalkan  etnis  dan  hampir  50
persen  tidak  mempersoalkan  agama sangcalon  gubernur.Namun,  sejumlah asumsi dan data umum tersebut belum dapat membawa kita pada kesimpulan bahwa  faktor  etnis  dan  agama  tidak akan  berpengaruh  dalam  Pilkada  DKI nanti.
Identitas,  terutama  etnis  dan agama adalah faktor yang bersifat laten. Ia  ada  di  hampir  semua  masyarakat, terutama masyarakat yang multi-kultur seperti  DKI.  Akan  digunakan  atau tidak,  akan  berpengaruh  atau  tidak, tergantung pada sejumlah kondisi.
Pertama,  secara  umum,  semua survei menunjukkan tingkat popularitas yang sangat tinggi (hampir 100 persen) dan tingkat kepuasan yang juga  tinggi  (60–85  persen)  terhadap petahana.Di  pilkada  daerah  lain,  bila popularitas  dan  tingkat  kepuasan kinerja  petahana  mencapai  level tersebut,  biasanya  petahana  menjadi kandidat  yang  dominan.Namun angka elektabilitas spontan (top of mind) dari petahana DKI maksimal di angka 50-an persen.
Meskipun ini angka yang cukup aman  bagi  petahana  bila  bisa  bertahan sampai akhir, namun tetap menunjukkan  ada  gap  yang  besar dengan popularitas dan tingkat kepuasannya.Seperti  di  kebanyakan daerah  lain,  umumnya  pemilih  Jakarta tidak mempersoalkan etnis calon kepala daerah (70 persen). Namun, untuk etnis yang  berbeda  dengan  etnis  mayoritas, kita  harus  berhati-hati  membaca  data ini.
Di Amerika Serikat, para peneliti perilaku  memilih  (voting  behavior) mengenal teori atau fenomena "Bradley Effect."Ini soal para kandidat non-kulit putih  dalam  Pemilu  Amerika  Serikat yang  seringkali  unggul  dalam  survei, tapi kalah dalam pemilu sesungguhnya.Fenomena ini mulai jadi
perhatian ketika Tom Bradley, kandidat berkulit  hitam,  bertarung  dalam pemilihan  Gubernur  California  tahun 1982.  Dia  diprediksi  sangat  kuat  akan memenangkan  kursi  gubernur,  karena semua survei menunjukkan hal tersebut.
Pemenangnya  adalah  kandidat berkulit putih. Diduga kuat penyebabnya adalah, para pemilih kulit putih  dalam  survei  mengaku  tidak mempersoalkan  warna  kulit  kandidat, padahal mereka mempersoalkannya.Dalam survei, mereka tidak ingin dianggap rasis atau kurang  liberal/demokratis.  Bisa  saja fenomena  yang  sama  terjadi  dalam Pilkada DKI.Yang mungkin menunjukkan  juga  adanya  pengaruh identitas  adalah  elektabilitas  petahana yang masih rendah di kalangan Muslim (19 persen – SMRC, Oktober 2015), dan hampir  50  persen  pemilih  yang menginginkan  gubernur  beragama Islam (Populi Center, Februari 2016).
Sejumlah  indikasi  ini  seolah menjelaskan  mengapa  ada  gap  yang cukup  besar  antara  popularitas  dan kepuasan  kinerja  petahana  dengan elektabilitas  (terutama  top  of  mind), padahal  pesaing  yang  jelas  belum ada.Posisi  Ahok  sebagai  petahana, mungkin dapat mengurangi kemungkinan  pengaruh  faktor  etnis dan  agama  tersebut.  Argumen  yang bisa diajukan mungkin adalah argumen kinerja,  yang  mungkin  akan  diterima oleh  pemilih  Jakarta  yang  dianggap lebih rasional, terdidik dan kritis.
Pada Pilkada DKI putaran kedua para  kandidat  calon  masing-masing merepresntasikan siapa yang mendukungnya, apakah mereka merepresntasikan  partai  tertentu,  atau kelompok  ras  tertentu  atau  keyakinan agama tertentu. Kiranya pada pemilihan  Pilkada  DKI  hal  itu  ikut
mewarnainya  ada  beberapa  hal  yang akan  menguatkan  argumen  tersebut, salah  satunya  secara  jelas  kita  dapat melihat bahwa salah satu kandidat dari petahana yaitu Ahok ia seccara disadari atau tidak ia merepresentasikan partai- partai  yang  mendukungnya  dan kebanyakkan  yang  mendukungnya adalah  mereka  yang  seetnis  dan sekeyakinan,  sebaliknya  pasangan kandidat  Anis  dan  Sandi  mayoritas pendukungnya  adalah  masyarakat yang  seras  dan  seagama  juga  paratai pengusungnya  juga  partai-partai  yang cenderung bermuatan Islam.
Kasus  refresentasi  politik  pada Pilkada  DKI  dapat  kita  analisis  dari terjadinya  beberapa  fenomena  yang telah kita saksikan sebelum Pilkada DKI yang ikut merongrong mempengaruhinya seperti halnya kejadian  212  yang  dipelopori  oleh  FPI yang kemudian didukung oleh beberapa  ormas  Islam  termasuk  MUI hal  itu  dilatar  belakangi  oleh  dugaan penistaan  yang  dilakukan  oleh  Ahok terkait pidatonya di Kepulauan seribu. Fenomena  212  adalah  demo  yang dilakukan  oleh  umat  Islam  yang berdampak  juga  terhadap  perpolitikan di  DKI  dan  itu  terbukti  dengan kalahnya  Ahok  yang  jika  dilihat  dari data-data  yang  disampaikan  oleh beberapa media elektabilitasnya cukup tinggi mampu dikalahkan oleh pasangan Anis-Sandi. Faktor lain yang sangat mempengaruhi  pada  proses  Pilkada DKI  adalah  faktor  agama.  Wlaupun peranan  agama  bukan  hal  yang signifikan  dalam  proses  Pilkada tersebut.  tetapi  Agama  seringkali dijadikan  alat  politisasi  yang  ampuh untuk  menarik  simpati  para  pemilih dalam  menentukan  pilihannya.  Jika didasarkan  pada  kajian  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (  LIPI)  Pilkada
Jakarta  2017  menunjukkan  adanya peningkatan intensitas kampanye berbasis  politik  identitas,  khususnya etnis  dan  agama.  Sementara  pemilih yang  memilih  didasarkan  agama hanaya 3,6%. (Kompas.com, 2017).
Dengan  demikian  kita  dapat melihat  ada  orientasi  politik  yang mengarah  kepada  identitas  ekonomi, agama  dan  ras.  Sebagaimana  yang terjadi  pada  kasus  Pilkada  DKI  pada putaran kedua yang dimenangkan oleh Anis-sandi.  Hal  tersebut  tidak  luput dari pengaruh politik identitas primordial  terkait  etnis  tionghoa  dan agama.  Ada  beberapa  fenomena  yang melatarbekangi naik turunnya elektabilitas  calon  kandidat  yang  maju putaran  kedua.  Jika  dicermati  masing- masing  dari  kedua  pasangan  calon keduanya memerankan identitas masing-masing.  Pasangan  kandidat Ahok-Djarot memainkan identitas tionghoa  dan  sekaligus  menjadi representasi  dari  ekonomi,  ras  dan Agama  tionghoa  yang  beragama katolik.  Pasangan  tersebut  mengalami penurunan elektabilitas ketika dihadapkan  pada  kasus  ahok  yang terjerat  hukum  penistaan  agama. Sedangkan pasangan Anis-sandi mereka memerankan identitas ekonomi,  ras  dan  agama  Islam.  secara ekonomi,  etnis  dan  agama  Anis-Sandi merepresentasikan bangsa arab.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dengan  demikian  dari  uraian pembahasan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  perhelatan  politik pada Pilkada DKI putaran kedua tidak luput dari orientasi politik identitas dan representasi. Adapun bentuk orientasinya mengarah kepada orientasi ekonomi, agama dan ras. Ada beberapa alasan peneliti berkesimpulan
demikian, pertama; peneliti mengamati elektabilitas  pasangan  calon  pada Pilkada  DKI  putaran  kedua  melalui data-data  yang  disampaikan  oleh beberapa lembaga survey yang menghasilkan  bahwa  elektabilitas  dari kedua  kandidat  mengalami  fluktuasi hal ini dipengaruhi oleh beberapa kasus yang  ikut  mewarnai  perhelatan  politik di  DKI  tersebut.  Seperti  halnya  kasus yang  terkait  etnis  dan  Agama sebagaimana  yang  telah  dijelas  pada pembahasan diatas. Selain itu lebih jelas lagi terlihat pada kemenangan pasangan  calon  Anis-Sandi  yang memenangkan pemilihan putara kedua. Hal itu pun tidak terlepas dari beberapa faktor  yang  melatar  belakanginya, seperti  adanya  aksi  damai  212  terkait kasus hokum yang menjerat Ahok.

## Saran
Secara  objektif  penelitian  ini mengkaji  fenomena  sosial  yang  terjadi
di tengah masyarakat akibat menguatnya  orientasi  politik  identitas primordial  ekonomi,  etnis  dan  agama. Etnis dan agama sering kali di jadikan orientasi  politik  untuk  mencapai kemenangan dalam pertarungan politk para elit politik, fenomena Pilkada DKI juga tidak luput dari representasi politk yang  ikut  mewarnai  perhelatan  politik di  DKI  Jakarta  tersebut.  Hal  tersebut seharusnya  menjadi  bahan  perhatian kita  apakah  proses  demokrasi  mesti akan seperti ini?.
Perlu  di  ingat  bahwa  orientasi politik kearah identitas dan representasi politik  yang  melibatkan  ekonomi,  ras dan  agama  merupakan  hal  yang membahayakan.  Hal  itu  dikarenakan akan  menodai  proses  domkrasi  di Indonesia. Proses demokrasi yang telah dinodai  oleh  hal  semacam  itu  akan mengakibat hilangnya fungsi domokrasi itu sendiri.

## Daftar Pustaka Buku:
Ana  Sabhana  dan  Suryani.  2016.  Politik  Identitas  dan  Nasionalisme  Kebangsaan, Jakarta:LP2M Uin Syarif Hidayatullah
Castells, Manuel. 2003.The Power Of Identity: The Information Age, Economy, Society and Cultural, Vol II, Australia: Blacwell Publishing.
Cressida  Heyes.  2007.  Identity  Politic.  Amerika  Serikat:  Stanford  Encyclopedia  of Philosophy.
Fukuyama,  Francis.  2005.Memperkuat  Negara;  Tata  Pemerintahan  dan  Tata  Dunia Abad 21, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Nuri Suseno. 2013. Representasi Politik. Jakarta: Puskapol FISIP UI
Abdillah S., Ubed. 2002. Politik Identitas : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang:
Yayasan Indonesiatera
Yuanzhi,  Kong,  Silang  Budaya  Tiongkok-Indonesia,  (Jakarta:  Bhuana  Ilmu  Populer,
2005.

## Jurnal:
Harvey, Campbell R.  March 1991. “The World Price of Covariance Risk”. Journal of Finance. page 111-157
Sukamto,  2010.  Politik  Identitas  (Suatu  Kajian  Awal  dalam  Kerangka  dan  interaksi “Lokalitas  dan  Globalisasi”).  Jurnal  Sejarah  dan  Budaya  Universitas  Malang. Vol.2

## Website:
http://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/11072991/.ahok.effect.dan.kajian.lipi .soal.kampanye.politik.identitas.di.indonesia diakses 20 Januari 2018 http://www.klikanggaran.com/opini/perang-identitas-ekonomi-politik-di-pilkada- dki-jakarta-bagian-1.html. diakses 20 Januari 2018 https://www.kompasiana.com/lessy/pilkada-dki-jakarta-demokrasi-dan- runtuhnya-politik-identitas. diakses 20 Januari 2018 https://news.detik.com/kolom/d-3516295/pilkada-politik-identitas-dan-pil-pahit- demokrasi, diakses pada tanggal 20 Januari 2018
https://www.kompasiana.com/benjaminrasjid/59f09e7098182734ac2ed553/meritokr asi-politik-dan-politik-identitas-di-indonesia,  diakses  pada  tanggal  20  Januari 2018
http://news.liputan6.com/read/2497842/opini-pilkada-dki-dan-bradley-effect, diakses pada tanggal 20 Januari 2018.