MENELUSURI KENDALA HUKUM DALAM SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 TENTANG PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT TERHADAP ORGANISASI ADVOKAT SEBAGAI SATU-SATUNYA WADAH MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG

## ADVOKAT
1 Manganju H Simanullang, 2 John Pieris, 3 Abdul Goffar 1 Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
2,3 Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia Email: tim.advokat.mhs@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Sumpah, Advokat, Organisasi, Wadah, Kendali Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  dua  pertanyaan:  Pertama,  organisasi advokat  mana  yang  memiliki  wewenang  menjalankan  delapan  kewenangan yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2003  tentang  Advokat? Kedua,  apakah  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015  tanggal  25  September  2015  mengenai  Penyumpahan Advokat  bertentangan  dengan  hukum  yang  lebih  tinggi,  khususnya  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat?  Untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan  ini,  penelitian  menggunakan  berbagai  teori  hukum, seperti  teori  kewenangan,  teori  pembentukan  undang-undang,  teori  negara hukum, teori kepastian hukum, dan teori sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan  data  terkait  permasalahan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:  Pertama,  Organisasi  Advokat  yang  memiliki  wewenang  menjalankan delapan  kewenangan  sebagaimana  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai  satu-satunya  organisasi  advokat.  Kedua,  setelah  dianalisis  dengan berbagai  teori  hukum,  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015  tanggal  25  September  2015  tentang Penyumpahan Advokat ternyata bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, terutama  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat.  Saat  ini,
profesion  dan  organisasi  advokat  menghadapi  masalah  yang  perlu  diperbaiki dan diperkuat melalui perubahan hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. ABSTRACT Keywords: Oath, Advocate, Organization,  Container, Control This  research  aims  to  address  two  questions:  Firstly,  which  lawyer's organization is authorized to carry out the eight competencies regulated by Law Number 18 of 2003 concerning Advocates? Secondly, does the Letter from the Chief  Justice  of  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of  Indonesia  Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 dated September 25, 2015, regarding the Swearing-in of  Advocates,  contradict  higher  laws,  especially  Law  Number  18  of  2003 concerning  Advocates?  To  answer  these  questions,  the  research  employs various  legal  theories,  such  as  the  theory  of  authority,  legislative  theory,  the theory of the rule of law, the theory of legal certainty, and historical theory. The
Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
method used in this research is normative legal research, which aims to gather data  related  to  the  issues.  The  results  of  the  study  indicate  that:  Firstly,  the Advocate  Organization  authorized  to  carry  out  the  eight  competencies  as regulated by Law Number 18 of 2003 concerning Advocates is the Indonesian Advocates  Association  (Peradi)  as  the  sole  lawyers'  organization.  Secondly, after  being  analyzed  with  various  legal  theories,  the  Letter  from  the  Chief Justice  of  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of  Indonesia  Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 dated September 25, 2015, regarding the Swearing-in of  Advocates,  is  indeed  in  contradiction  with  higher  laws,  especially  Law
Number 18 of 2003 concerning Advocates. Currently, the legal profession and lawyers'  organizations  are  facing  issues  that  need  to  be  addressed  and strengthened through legal changes, legal structures, and legal culture.

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  menurut  peraturan  resmi,  proses  Penyumpahan  Advokat  diatur  oleh  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Namun, dalam kenyataan lapangan, proses ini diatur oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal  25  September  2015.  Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang Advokat  menetapkan  bahwa  Organisasi  Advokat  sebagai  satu-satunya  wadah,  seperti  yang dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (4),  Pasal  2  ayat  (2),  Pasal  28  ayat  (1),  dan  Pasal  32  ayat  (4), adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Ini berarti bahwa PERADI adalah hasil dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.
Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI)  adalah  organisasi  advokat  yang  disepakati oleh  delapan  organisasi  advokat  pendiri  sebagai  satu-satunya  wadah,  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  dan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi  telah  mengeluarkan  beberapa  keputusan,  seperti  Nomor  014/PUU- IV/2006, Nomor 103/PUU-XI/2013, Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Nomor 36/PUU-XIII/2015, yang menguatkan status PERADI sebagai wadah tunggal. PERADI, sebagai satu-satunya wadah profesi  advokat,  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  berbagai  hal,  termasuk menyelenggarakan  pendidikan  khusus  profesi  advokat,  menguji  calon  advokat,  mengangkat advokat,  membuat  kode  etik  advokat,  membentuk  Dewan  Kehormatan  Advokat,  membentuk Komisi  Pengawas,  melakukan  pengawasan,  dan  memberhentikan  advokat  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Organisasi  Advokat  mengalami  perpecahan  dan  kekacauan  dengan  banyaknya  organisasi advokat,  bahkan  ratusan,  yang  memiliki  wewenang  yang  sama  dalam  menjalankan  delapan kewenangan advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Perubahan  aturan  melalui  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015  Tanggal  25  September  2015  membuat  wadah  advokat  dari  tunggal (Single  Bar)  menjadi  banyak  (Multi  Bars).  Ini  mengakibatkan  masalah,  seperti  sulitnya mengontrol  advokat  dan  organisasi  advokat,  menurunnya  mutu  dan  integritas  advokat,  yang merugikan  masyarakat  pencari  keadilan.  Ketua  Mahkamah  Agung,  Prof.  M.  Hatta  Ali,  terlihat melakukan  tindakan  sewenang-wenang  dalam  menerbitkan  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015  Tanggal  25  September  2015  tentang penyumpahan  advokat.  Keputusan  ini  tidak  melibatkan  proses  yang  hati-hati,  seperti mendengarkan  pendapat  dari  pimpinan  Organisasi  Advokat,  seperti  yang  biasanya  dilakukan oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebelumnya  (Dr.  Harifin  A.  Tumpa,  S.H.,  M.H.)  dalam  Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.
Teori  negara  hukum  menyatakan  bahwa  lembaga-lembaga  yang  memiliki  kekuasaan  di Negara harus menggunakan kekuasaannya sesuai dengan aturan hukum. Ini berlaku juga untuk Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Mereka  harus  patuh  pada  hukum  dan  bertindak sesuai  dengan  peran  hukum,  bukan  melanggar  hukum  atau  konstitusi.  Surat  yang  dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada tanggal 25  September  2015  tentang  penyumpahan  advokat  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Keputusan ini juga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, seperti Nomor 014/PUU-IV/2006, Nomor 103/PUU-XI/2013,  Nomor  112/PUU-XII/2014,  dan  Nomor  36/PUU-XIII/2015.  Ketua Mahkamah Agung, dengan menerbitkan surat tersebut, telah melanggar kewenangan, asas-asas pembuatan  peraturan,  dan  kurang  hati-hati.  Ini  menyebabkan  kekacauan  dalam  organisasi  dan profesi advokat.
Salah  satu  alasan  Ketua  Mahkamah  Agung  menerbitkan  Surat  Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat pada tanggal 25 September 2015 adalah untuk  memastikan  hak-hak  pekerjaan  advokat,  seperti  hak  mendapat  penghidupan  yang  layak,
Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
imbalan  yang  pantas,  dan  perlakuan  adil  dalam  pekerjaan,  sesuai  dengan  undang-undang. Namun,  alasan  ini  dianggap  lemah  dan  terkesan  dipaksakan,  terutama  karena  masalah profesionalisme  advokat  yang  berbeda  dengan  pekerjaan  biasa  seperti  buruh.  Ini  adalah  isu penting  untuk  profesi  penegak  hukum,  termasuk  polisi,  jaksa,  dan  hakim.  Selain  itu,  terbitnya surat tersebut juga dipengaruhi oleh perpecahan organisasi advokat, di mana tidak ada kesatuan dalam pandangan antara organisasi advokat. Ini turut berkontribusi pada keputusan tersebut.

## METODE
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  secara khusus di Provinsi DKI Jakarta, penelitian dilakukan Tahun 2023 dengan metode penelitian yang deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan literasi/kepustakaan dan pendekatan konseptual. Jenis  penelitian  hukum  yang  diterapkan  adalah  yang  fokus  pada  aturan  dan  norma  yang  dapat ditemukan  di  perpustakaan  sebagai  data  sekunder,  seperti  peraturan-peraturan  hukum  yang terkait dengan subjek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Advokat dianggap sebagai Profesi Officium Nobile, yang artinya kedudukan mereka dalam suatu profesi adalah sangat terhormat. Setiap profesi memiliki kewajiban untuk menjalankan ilmunya dengan tulus, niat baik, dan kejujuran demi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, etika yang dimiliki setiap profesi menjadi dasar dan ukuran bagi setiap profesional agar selalu bertindak dan bekerja  dengan  integritas,  sesuai  dengan  sumpah  dan  kode  etik  yang  diterapkan.  Profesi  dan Organisasi  Advokat  perlu  dilindungi  dan  dijaga  agar  tetap  menjadi  profesi  yang  menghormati (Officium  Nobile)  dan  menjaga  martabat  sebagai  penegak  hukum  yang  terhormat.  Secara hukum, Organisasi Advokat di Indonesia diatur oleh prinsip Wadah Tunggal (Single Bar) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Namun, dalam kenyataannya, Organisasi  Advokat  di  Indonesia  menjadi  Wadah  Banyak  (Multi  Bars)  karena  pengaruh  dari Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015  pada tanggal 25 September 2015.
Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015  pada tanggal  25  September  2015  menyebabkan  masalah  hukum  dan  kebingungan,  khususnya  bagi profesi dan organisasi advokat di Indonesia. Sebelumnya, organisasi advokat di Indonesia adalah
Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
satu  wadah  tunggal  (Single  Bar),  tetapi  akibat  surat  tersebut,  menjadi  banyak  (Multi  Bars). Walaupun  kebebasan  untuk  berserikat  dan  berkumpul  dalam  profesi  advokat  diizinkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi hal ini tidak boleh mengganggu 8 kewenangan pokok  Organisasi  Advokat.  Kewenangan-kewenangan  tersebut  termasuk  penyelenggaraan pendidikan  keahlian  profesi  advokat,  pengujian  advokat,  pengangkatan  advokat,  mengajukan penyumpahan  advokat  ke  pengadilan  tinggi,  penindakan  advokat,  pemberhentian  advokat, pengawasan  advokat,  serta  pembentukan  kode  etik  dan  dewan  kehormatan  advokat  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat.  8  kewenangan  ini  hanya diberikan  kepada  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI)  sebagai  satu-satunya  wadah tunggal (Single Bar).
Advokat memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum, sama seperti hakim, jaksa, dan polisi. Mereka harus dihormati dan dijaga agar dapat memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi  Indonesia  sebagai  negara  hukum.  Salah  satu  tugas  advokat  adalah  menjaga  agar  pejabat hukum tidak melanggar aturan hukum, sehingga hak pencari keadilan tetap terlindungi. Namun, dengan dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada tanggal  25  September  2015  tentang  penyumpahan  advokat,  hal  ini  menyebabkan  kekacauan, melanggar  peraturan  yang  lebih  tinggi,  memecah  belah  organisasi  advokat,  dan  merugikan profesi advokat, khususnya masyarakat yang mencari keadilan. Seharusnya, peran advokat harus diperkuat dan dilindungi.
Peraturan  yang  lebih  rendah,  seperti  Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat, tidak boleh melanggar peraturan yang lebih  tinggi,  khususnya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat.  Ini  sesuai dengan  prinsip  Lex  Superiori  derogat  legi  inferiori,  yang  artinya  aturan  yang  lebih  tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Prinsip ini juga ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi,  seperti  Nomor  014/PUU-IV/2006,  Nomor  103/PUU-XI/2013,  Nomor  112/PUU- XII/2014, dan Nomor 36/PUU-XIII/2015.
Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Tiap  periode  kepemimpinan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  penegak  hukum  dan  Penjaga Konstitusi  memiliki  pandangan  yang  berbeda  terhadap  Organisasi  Advokat.  Ini  tampak  dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan berbeda. Masa Prof.Dr.Jimly Assiddiqie,S.H.  (2003-2008),  Prof.Dr.Mahfud  M.D.  (2008-2013),  dan  Dr.Hamdan Zoelva,S.H.,M.H.  (2013-2015)  memiliki  pendapat  yang  berbeda  terkait  dengan  Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang memiliki delapan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, seperti Nomor 014/PUU-IV/2006, Nomor 103/PUU- XI/2013,  Nomor  112/PUU-XII/2014,  dan  Nomor  36/PUU-XIII/2015,  menegaskan  bahwa PERADI  adalah  wadah  tunggal  yang  memiliki  kewenangan  pengangkatan  dan  penyumpahan. Sebaliknya,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  101/PUU-VII/2009  menyatakan  bahwa organisasi advokat lain, selain PERADI, juga dapat melakukan pengangkatan dan penyumpahan advokat.  Putusan  ini  menjadi  acuan  untuk  terbitnya  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015  pada  tanggal  25  September  2015  di  bawah  kepemimpinan Prof.Dr.M.Hatta Ali,S.H.,MH.
Masa  kepemimpinan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  sebagai  penegak  hukum memiliki  pemahaman  yang  berbeda  terkait  Organisasi  Advokat  sebagai  wadah  tunggal  dan delapan  kewenangannya.  Hal  ini  terlihat  dari  dua  surat  yang  dikeluarkan  oleh  dua  ketua Mahkamah Agung yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Surat pertama dikeluarkan oleh Dr.Harifin  A.Tumpa,S.H.,M.H  pada  tanggal  25  Juni  2010  dan  Surat  kedua  dikeluarkan  oleh Prof.M.Hatta Ali,S.H.,M.H pada tanggal 25 September 2015.
Surat pertama menyatakan bahwa Penyumpahan Advokat hanya boleh diusulkan oleh Pengurus Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI).  Sementara  Surat  kedua,  yang  diterbitkan  oleh Prof.M.Hatta  Ali,S.H.,M.H  pada  tahun  2015,  memiliki  pemahaman  dan  konteks  yang  berbeda terkait  Penyumpahan  Advokat.  Para  pendiri  organisasi  Advokat  dan  sebagian  besar  anggota Advokat  ingin  agar  Organisasi  Advokat  bersatu  dalam  wadah  tunggal,  yaitu  Perhimpunan
Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Advokat Indonesia (PERADI), sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, khususnya Pasal 28 dan Pasal 32.
Masyarakat  yang  mencari  keadilan  harus  dilindungi  dan  tidak  boleh  dirugikan  dalam  proses pencarian keadilan mereka. Peraturan hukum harus jelas dan tidak boleh dapat diartikan dengan berbagai cara yang bisa merugikan masyarakat umum. Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) R.I.  Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015  yang  berhubungan  dengan  penyumpahan  Advokat  telah membawa dampak negatif bagi Profesi dan Organisasi Advokat, yang merupakan profesi yang dianggap  mulia.  SKMA  tersebut  telah  memicu  banyak  Organisasi  Advokat  yang  berdiri  tanpa batas, menjadi tidak terkendali, merekrut dan mengangkat Advokat tanpa mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  (SKMA)  R.I.  Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015  tanggal  25 September  2015  tentang  Penyumpahan  Advokat  telah  mengubah  pendidikan  Advokat  menjadi bisnis  dan  merusak  standar  pengangkatan  dan  penyumpahan  Advokat  yang  telah  ditetapkan dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat.  Meskipun  Undang-Undang tersebut belum diubah, SKMA membuat seolah-olah telah ada perubahan.
Secara hukum, pengangkatan dan penyumpahan Advokat diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tetapi dalam praktiknya, SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal  25  September  2015  menjadi  aturan  yang  lebih  kuat.  Ini  berarti  surat  dari  Ketua Mahkamah  Agung  lebih  berlaku  daripada  Undang-Undang  yang  dibuat  oleh  Legislatif  dan Eksekutif.  Hal  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  konstitusi  Negara  yang  sangat mengkhawatirkan.
Menurut  Teori  Negara  Hukum  dan  Teori  Kewenangan,  Mahkamah  Agung  seharusnya  tidak memiliki hak untuk membuat aturan yang mengatur Profesi dan Organisasi Advokat, baik secara de jure (berdasarkan hukum) maupun de facto (kondisi nyata), selain dari apa yang sudah diatur dalam  Undang-Undang  Advokat  yang  merupakan  produk  dari  Pemerintah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Tidak  ada  ketentuan  yang  jelas  dalam  Undang-Undang  yang  memberikan wewenang untuk menguji materi atau formil guna membatalkan Surat Ketua Mahkamah Agung
Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Republik  Indonesia  Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015  tanggal  25  September  2015.  Keputusan untuk melakukan hal tersebut sepenuhnya tergantung pada kewenangan dan kehendak baik dari Ketua  Mahkamah  Agung  sendiri.  Hal  ini  terbukti  dari  Putusan  Permohonan  Nomor  40 P/HUM/2016,  di  mana  permohonan  pembatalan  SKMA  tersebut  oleh  Mahkamah  Agung dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa SKMA tersebut bukan bagian dari Judicial Review, yang seharusnya menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksanya.

## .

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting:
• Organisasi  Advokat  yang  Berwenang:  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)  adalah satu-satunya  organisasi  advokat  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  menjalankan  delapan tugas, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
• Ketidaksesuaian Surat Ketua Mahkamah Agung: Setelah dianalisis dengan menggunakan berbagai  teori  hukum,  ternyata  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015  tanggal  25  September  2015  tentang  Penyumpahan Advokat  bertentangan  dengan  hukum  yang  lebih  tinggi,  terutama  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
• Tantangan  Profesi  dan  Organisasi  Advokat:  Profesi  dan  organisasi  advokat  saat  ini menghadapi  masalah  yang  perlu  diperbaiki  dan  diperkuat  melalui  perubahan  dalam hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya  hukum.  Diperlukan  upaya  untuk  menyelaraskan regulasi  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang  lebih  tinggi  agar  keberlanjutan  profesi advokat dapat terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Mukti  Arto,  “Memahami  Makna  Negara  Hukum  Pancasila  Dan  Eksistensi  Pengembangan Peradilan  Agama,  Badilag.mahkamahagung.go.id”  [diakses  tanggal  05/09/2023  pukul 13.30 WIB]
Abdul Halim Barkatullah, Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, Jurnal UKSW Banjarmasin Universitas Lambung Mangkurat, 2013.
Abdul Mukti Fadjar, sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang,2016.
Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Adam Malik, “Kekuasaan Kehakiman: Penjelasan Lengkap Tentang  Pengadilan dan Peradilan”: https://www.situshukum.com/2020/08/kekuasaan-kehakiman.html [diakses tanggal 07/09/2023 pukul 09.30 WIB].
Agus  Sahbani,”Mengenali  dan  Fungsi  MA”  https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali- wewenang-dan-fungsi-ma-lt616d670382aab  [diakses  tanggal    01/09/2023  pukul  11.30 WIB].
Anindyadevi  Aurellia,  “Apa  itu  Organisasi,  Kenali  Ciri,  Tujuan  dan  Contohnya” https://www.detik.com/jabar/berita/d-6186277/apa-itu-organisasi-kenali-ciri-tujuan-dan- contohnya [diakses tanggal 31/03/2023 pukul.14.25 WIB]
Bagir  Manan,  Penelitian  di  Bidang  Hukum,  Jurnal  Puslitbangkum  ,  Pusat  Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Bandung, 1999.
Black Henry Campbell, Black’s Law Dictionary , Fifth Edition, West Publishing,Company, St. Paul, Minn, 1979.
Busroh, (et.al) Memahami Hukum Konstitusi Indonesia,Rajawali Pers, Depok, 2018.
CR19, “Ini Komentar Otto Hasibuan Soal Surat KMA” https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-komentar-otto-hasibuan-soal-surat-kma- lt5621365a71d7e {diakses tanggal 03/10/ 2023 pukul 18.30 WIB]. Diah Restuning Maharani, “Teori Kewenangan”,
http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html  [diakses    tanggal 14/07/2023 pukul 17.00 WIB].
Diana Kusumasari, “Prosedur Ujian Advokat” https://www.hukumonline.com/klinik/a/produser- ujian-advokat-
cl3636?utm_source=whatsapp&utm_medium=klinik&utm_campaign=shared_sosmed#! [Diakses tanggal 13 /09/2023 pukul 15.30 WIB].
Ditjen PP Kemenkumham, ‘Putusan PUU 101-2009 Advokat dirjen Pdf.”
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/litigasi/Putusan%20PUU%20101- 2009%20Advokad%20dirjen.pdf [diakses  tanggal 21/09/ 2023 pukul 15.15 WIB].
Fatwa  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor  052/KMA/V/2009  perihal  sikap  Mahkamah  Agung Terhadap Organisasi Advokat;
Frans  H  Winarta,  “Sejarah  Advokat  Indonesia  dan  Tokoh-Tokoh  Memperjuangkan  Rule  Of law”https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-advokat-indonesia-dan-tokoh-tokoh- memperjuangkan-rule-of-law-lt631aaffc1418b/?page=1  [diakses  tanggal  09/09/2023 pukul 19.55 WIB].
GuruPPKN, “Prinsip-Prinsip dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan” https://guruppkn.com/prinsip-prinsip-dalam-hierarki-peraturan perundang-undangan, [diakses tanggal 24/08/2023 pukul 12.30 WIB].
Hajar  M,  Model-Model  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum  Dan  Fikih,  Suska  Press, Pekanbaru,2015.
Hukum  Online,  “Empat  Profesor  Hukum  Komentari  SKMA  Sumpah  Advokat” https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-profesor-hukum-komentari-skma-sumpah- advokat-lt5624970ee3965 [diakses tanggal 03/10/2023 pukul 17.00 WIB].
Hukumonline, “Tafsir Mahakamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Soal Organisasi Advokat” https://www.hukumonline.com/berita/a/tafsir-mahkamah-agung-dan-mahkamah- konstitusi-soal-organisasi-advokat
Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
[lt614d4b0037b6d?utm_source=whatsapp&utm_medium=berita&utm_campaign=shared _sosmed [diakses tanggal 04/10/2023 pukul 12.30 WIB]. Hukumonline, Surat Ketua MA Penyumpahan Advokat”, https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-ketua-ma-penyumpahan-advokat- lt61e65e11b5d57 [ diakses tanggal 02/10/2023, pukul 15.30 WIB]. Hukumonline,” Mengenali Wewenang dan Fungsi MA” https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-wewenang-dan-fungsi-ma-
lt616d670382aab [diakses tanggal  01/09/2023 pukul 11.30 WIB].
Jimmly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Struktur  Ketatanegaraan Indonesia”, hhtp://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukanmahkamah-
konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/  [diakses  tanggal  29/08/2023  pukul 16.45 WIB]. KAI, “Putusan MK Momor 112/PUU/XII/2014”
https://www.kai.or.id/wp- content/uploads/2017/09/Putusan-MK-Nomor-112-PUU-XII-2014.pdf  [diakses  tanggal 21 /09/2023 pukul 16.50 WIB].
KBBI, “Profesi” https://kbbi.web.id/profesi [diakses tanggal 25/09/2023 pukul 13.35 WIB].
Kepanitraan Mahkamah Agung, “Surat KMA perihal Penyumpaam Advokat” https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/pengumuman/Surat%20KMA%20peri hal%20Penyumpahan%20Advokat.pdf  [diakses tanggal 20 /09/2023 pukul 15.00 WIB Keputusan Menteri Kehakiman RI No:M.07.UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal 16 Desember 1983. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)
M.Ali  Sariati,  Tesis:  Analisis  Yuridis  Terhadap  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015  Perihal  Penyumpahan  Advokat  ditinjau  dari  Pasal  28  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Program Mahgister (s2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2021. MKRI,  “Putusan  MK  dapat  menjadi  sumber  bahan  bagi  para  analisis  Hukum  I  Mahkamah Konstitusi”
hhtps://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18453&menu=2#:~:text=Oleh%ka rena%20itu%2C%20sambung%20Guntur,dengan%2Dundang%20itu%20sendiri  [diakses tanggal 02/10/2023 pukul 13.00 WIB].
MKRI,  “Risalah  Putusan  Nomor  66,71.79,12  PUU-VIII.2010  dan  30  PUU-IX/2011” https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Perkara%20Nom or%2066,71,79,12.PHPU.D-IX.2011%20Tanggal%2027%20Juni%202011.pdf  [diakses tanggal 21/09/2023 pukul 16.00 WIB].
MKRI,  “Risalah_Sidang  _5812-PERKARA  NOMOR  103  PUU-XI-2013  12  DESEMBER 2013”https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_5812_PER
KARA%20NOMOR%20103.PUU-
XI.2013.%2012%20DESEMBER%202013%20by%20indah.pdf [diakses tanggal 21/09/2023 pukul 16.25 WIB].
Niko  Ngani,  Motodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Hukum,Cet  ke-1,  Pustaka  Yustisia, Jakarta,2012.
Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
PBH-HAM, “Peradi dan SKMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015”
http://www.pbhham.com/2018/01/03/peradi-dan-skma-no-073kmahk-01ix2015/[  diakses tanggal 01/09/ 2023 pukul 17.45 WIB]
Peradi, “Kode etik Advokat” https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf, [diakses tanggal 19 /092023 pukul 15.00 WIB].
Peradi,  “Putusan  MK  Nomor  014  30  November  2006”    http://peradi.or.id/files/putusan-mk-no- 014-30-nov-2006.pdf [diakses tanggal 21/09/2023 pukul 14.30 WIB].
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sumpah atau Janji Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)    Nomor    3  tahun  2006  tentang Penyelenggaraan  Pendidikan Khusus  Profesi Advokat;
Peraturan  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)    Nomor  1  tahun  2006  tentang  Pelaksanan Magang untuk Calon Advokat;
Peraturan  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)    Nomor  1  tahun  2013  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2006  Tentang Pelaksanan Magang untuk Calon Advokat;
Peraturan  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)    Nomor  1  tahun  2015  tentang  Pelaksanan Magang untuk Calon Advokat;
Peraturan  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)    Nomor  2  tahun  2006  tentang  Perubahan Peraturan  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)    Nomor    1  tahun  2006  tentang Pelaksanan Magang untuk Calon Advokat;
Permohonan  Uji  Materil  SKMA  Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015  terhadap  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dimohonkan oleh Shalih Mangara Sitompul dkk Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indosia (PERADI) hasilnya Permohonan tidak dapat diterima.
Perpustakaan Lemhanas R.I. description . Lib.lemhanas.go.id/public/media/catalog diakses pada 29 Maret 2023
Petunjuk  Teknis  Peraturan  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)    Nomor  1    tahun  2006 tentang Pelaksanan Magang untuk Calon Advokat.
Produk Hukum Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2016 tanggal 21 Juli 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 014/PUU-IV/2006  tanggal 27 Nopember 2006; Putusan MK  No. 103/PUU-XI/2013 Tanggal 08 April 2014;
Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2015; Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 tanggal 7 Oktober 2019; Putusan MK No. 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;
S.Attamini,  Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Negara;Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan  Dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I-Pelita  IV,  Desertasi  untuk  memperoleh  gelar Doktor  dalam  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Pascasarjana  Universitas  Indonesia,  Jakarta, 1990.
Salim HS, (et.al) Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2016, hlm.33.
Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
Surat  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  Nomor AHU.2UM.0101-3122  tanggal  03  Agustus  2023  kepada  law  Firm  Manganju Hamonangan Simanullang,S.H.,C.L.A.
Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung  (KMA)  Nomor  57  Tahun  2016  Tentang  Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  (SKMA)  R.I.  Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015  tanggal  25 September 2015 Tentang Penyumpahan Advokat;
Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015  Tentang  Penyumpahan Advokat adalah menyalahi norma hukum.
Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  R.I.  Nomor  052/KMA/HK.01/III/2011  tanggal  23  Maret  2011 Perihal  Penjelasan  SKMA    No.  089/KMA/VI/2010  tanggal  25  Juni  2010  Tentang Penyumpahan Advokat;
Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  R.I.  Nomor  089/KMA/VI/2010  tanggal  25  Juni  2010  Tentang Penyumpahan Advokat;
Tim  Hukumonline,  “Sejarah  Organisasi  Advokat  Indonesia,  Memang  Penuh  Drama?’ https://www.hukumonline.com/berita/a/organisasi-advokat-indonesia-penuh-drama- lt6180974c5f4c6/?page=1 [diakses tanggal 09/09/ 2023 pukul 20.25 WIB].
Tri Jata Ayu Pramesti, “Sifat Fatwa Mahkamah Agung”
https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-fatwa-mahkamah-agung-cl1586  [  diakses tanggal 01/09/ 2023 pukul 13.30 WIB].
Undang-Undang   Nomor  18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
Undang-Undang    Nomor  12    Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  atas    Undang-Undang    Nomor  12    Tahun  2011  Tentang  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang  Nomor 16  Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang    Nomor  49  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia   Tahun 1945  (perubahan ke-empat); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
Wahyu Nugroho, “Pesan Mahmud MD untuk Peradi Otto Hasibuan”, https://nasional.sindonews.com/berita/1459303/13/pesan-mahmud-md-untuk-peradi-otto- hasibuan, [diakses tanggal 29/04/ 2023 pukul 16.25 WIB]. Wikipedia, “Lex Superior Derogat Legi Inferior”
https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_superior_derogat_legi_inferior, [diakses tanggal  01/09/ 2023, pukul 17.35 WIB].
Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Wikipedia, “Profesi & section” https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Profesi&action=edit&section=1 [diakses
tanggal 25/09/ 2023 pukul 15.50 WIB].
Wikipedia,  “Profesi”  https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi  [diakses  tanggal  25/09/2023  pukul 13.30 WIB].
Wikipedia,”  Rosabeth  Moss  Kanter”  https://en.wikipedia.org/wiki/Rosabeth_Moss_Kanter, [diakses tanggal 25/09/2023 pukul 15.15 WIB].
Yahman,  Nurtin  Tarigan,  Peran  Advokat  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional,  Prenamedia  Grup, Jakarta, 2019.
Zairin harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Depok,2020.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License