POLITIK IDENTITAS ERA ORDE BARU DI INDONESIA MEMASUKI ERA REFORMASI

## John Musa Renhoard
Asisten Dosen STT Cipanas
ABSTRACT: This article entitled "Identity Politics of New Order Era in Indonesia  Entering  Reformation  Era"  discusses  the  development  of relations between Christians and Muslims due to political policies during New Order government which had an impact after the government was ended. In this paper, it is first presented an outline of the history of New Order  government  and  then  continued  with  a  discussion  of  religious political  policies  during  the  administration.  The  discussions  were directed  at  several  events  that  took  place  at  the  beginning  of  the Reformation era and finally the impact of identity politics carried out by the  government.  In  this  paper  it  was  found  that  although  each  major event that took place in this nation did not have  a relationship with the two religions at that time, but with religious nuances at the end of New Order  government  between  the  two  religions  namely  Christianity  and Islam in some regions, identity politics happened in the government.
KEYWORDS: New Order, Christianity, Islam, reform.
ABSTRAK: Artikel  yang  berjudul  “Politik  Identitas  Era  Orde  Baru  di
Indonesia M emasuki Era Reformasi”
membahas mengenai perkembangan relasi di antara umat Kristen dan Islam akibat kebijakan- kebijakan  politik  di  masa  pemerintahan  Orde  Baru  yang  berdampak setelah  pemerintahan  tersebut  berakhir.  Dalam  tulisan  ini,  pertama disajikan  garis  besar  sejarah  pemerintahan  Orde  Baru  dan  kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kebijakan politik agama pada masa pemerintahan tersebut. Pembahasan fokus pada beberapa peristiwa yang  terjadi  di  awal  era  Refomasi  serta  dampak  politik  identitas  yang dilakukan  oleh  pemerintahan  tersebut.  Dalam  tulisan  ini  ditemukan
bahwa walaupun setiap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bangsa ini  tidak  memiliki  hubungan  dengan  kedua  agama  pada  masa  itu, namun dengan  adanya konflik bernuansa  agama di akhir pemerintahan Orde  Baru  di  antara  dua  agama  yaitu  Kristen  dan  Islam  di  beberapa daerah  menunjukkan  bahwa  terdapat  relasi  terjadinya  politik  identitas pada  awal  Reformasi  dengan  politik  identitas  yang  dimainkan pemerintahan Orde Baru.
KATA-KATA KUNCI: Orde Baru, Kristen, Islam, reformasi

## Pendahuluan
Konflik  bernuansa  suku,  agama,  ras  dan  antargolongan  (SARA)  yang terjadi  di  Indonesia  menjelang  berakhirnya  pemerintahan  Orde  Baru bukan  hanya  menimbulkan  korban  nyawa  dan  harta  benda,  tetapi  juga berdampak  panjang  dalam  hubungan  antarkelompok  masyarakat  di Indonesia  sampai  pada  Era  Reformasi,  secara  khusus  dalam  hubungan Kristen  dan  Islam.  Politik  identitas  yang  dimainkan  rezim  Orde  Baru secara  khusus  menjelang  kejatuhannya  menjadi  lembaran  kelam  politik identitas  di  Indonesia  yang  dampaknya  berlanjut  di  Era  Reformasi. Bahkan, hubungan antaragama di Indonesia yang dulu terjalin harmonis, kini pada tempat-tempat tertentu terbentuk cluster-cluster agama. Kondisi tersebut  menyebabkan  kecurigaan  antarpemeluk  agama  semakin menguat.  Maka  tidak  lagi  mengherankan  jika  hanya  karena  persoalan kecil dapat meledak konflik yang berujung pada aksi kekerasan. Apalagi di  era  teknologi  informasi  seperti  saat  ini,  media  sosial  (medsos)  yang sering menyebarkan aneka informasi yang sifatnya provokatif dan tanpa kendali,  membuat  kondisi  hubungan  antarmasyarakat  yang  peka  itu kerap menyulut konflik bernuansa SARA.
Melihat  maraknya  konflik  antarkelompok  menjelang  kejatuhan Orde  Baru  yang  terus  berlanjut  di  awal  Reformasi,  timbul  pertanyaan, bagaimanakah  politik  identitas  yang  dimainkan  Orde  Baru?  Apakah konflik  agama  di  akhir  era  Orde  Baru  itu  dipengaruhi  politik  identitas? Bagaimanakah  kondisi  hubungan  antaragama  di  awal  Era  Reformasi?
Apakah  konflik  agama  di  akhir  Orde  Baru  itu  memengaruhi  hubungan antarkelompok  masyarakat  di  Indonesia  pada  awal  Reformasi?  Tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.
Penelitian  ini  dibangun  berlandaskan  pada  paradigma  deduktif, dari  hal  umum  berupa  generalisasi  teori  politik  identitas  era  Orde  Baru kepada  hal-hal  khusus  terkait  konflik  agama  di  akhir  Orde  Baru  dan  di awal  Reformasi.  Pertama-tama  dibangun  sebuah  konstruksi  mengenai politik  identitas  Orde  Baru  sebagai  hasil  generalisasi  dari  fakta-fakta yang  dikumpulkan  melalui  dokumen-dokumen  sejarah.  Kemudian Setelah itu ditampilkan fakta-fakta mengenai konflik agama di akhir era Orde  Baru.  Selanjutnya  diuraikan  mengenai  kondisi  hubungan antaragama  di  awal  Reformasi,  secara  khusus  dalam  kaitan  dengan dampak politik identitas Orde Baru.
Dilihat  dari  jenisnya,  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian kepustakaan ( library research ) yang berusaha mengumpulkan buku-buku literatur  sebagai  data-data  primer  dan  sekunder,  dan  kemudian mempelajarinya  berdasarkan  pengumpulan  data  berupa  dokumentasi, baik  melalui  buku-buku  penelitian  sebelumnya  maupun  surat  kabar, jurnal  dan  sebagainya.  Sedangkan  sifat  dari  penelitian  ini  termasuk penelitian  deskriptif  analisis  yaitu  prosedur  pemecahan  masalah  yang diselidiki  dengan  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. 1

## Masa Orde Baru
Setidaknya  ada  tiga  tahapan  peristiwa  besar  yang  mengawali pemerintahan  Orde  Baru  yang  dipimpin  oleh  Soeharto,  dan  jatuhnya pemerintahan  Orde  Lama  yang  dipimpin  oleh  Soekarno  pada  masa  itu. Ketiga  tahap  peristiwa  itu  dimulai  dengan  timbulnya  suatu  peristiwa yang  kemudian  disebut  Gerakan  30  September  1965  antara  Angkatan
1 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.
Darat  (AD)  dengan  Soekarno  yang  didukung  oleh  PKI  (Partai  Komunis Indonesia) 2 dan  Panglima  Angkatan  Udara,  Omar  Dhani,  yang  puncak pemberontakannya  adalah  dibunuhnya  enam  jenderal  dan  seorang letnan. Hefner dalam bukunya menjelaskan mengenai peristiwa tersebut bahwa  tiga  di  antaranya  ditembak  mati  di  rumah  mereka  karena melawan,  sedangkan  yang  lainnya  dibawa  ke  markas  Angkatan  Udara (AU) di Halim, Jakarta Timur. Lalu di hadapan para kader PKI dan para perwira  militer  yang  ikut  memberontak,  mereka    dieksekusi  dan  mayat mereka (termasuk tiga jenderal yang telah dibunuh sebelumnya) dibuang ke  sebuah  lubang  sumur  (kelak  dikenal  dengan  nama  Lubang  Buaya). Jenderal  Abdul  Haris  Nasution,  perwira  paling  senior  lolos  dari  upaya penculikan  tersebut,  tetapi  naas  putrinya,  Irma  Suryani  Nasution, tertembak dalam serangan itu 3 . Para pemberontak merasa keadaan sudah dipegang  oleh  mereka  dengan  berdalih  bahwa  tindakan  mereka  itu merupakan  “pembersihan  dalam  tubuh  AD” ,  dan  mereka  merasa  telah menguasai  TNI  (Tentara  Nasional  Indonesia).  Tetapi    ternyata  mereka keliru  sebab  Panglima  Kostrad  Mayjen  Soeharto  yang  mereka  kira  akan mendukung gerakan itu, ternyata menanggapinya secara terbalik. Sebab Soeharto  menganggap  bahwa  langkah  para  pemberontak  tersebut merupakan  kekeliruan  yang  sangat  besar.  Soeharto  bahkan  melawan para  pemberontak  tersebut,  hingga  pada  suatu  tahap  Soeharto melakukan rencananya untuk menyerang Soekarno melalui propaganda untuk membatasi kekuasaan Soekarno saat itu.
Dan  yang  kedua,  melalui  TNI  yang  memobilisasi  ratusan  ribu relawan  sipil  di  berbagai  daerah  untuk  membantu  mendata,  menahan dan bahkan mengeksekusi kader-kader PKI dan membantai para anggota
2 Untuk lebih mendalami peristiwa ini, lihat: Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokrasi di
Indonesia , terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis, 2001), 115. Pembahasan dalam bagian ini hanya ringkasan dari tulisan Hefner.
3 Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia , terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis,
2001), 117.
PKI, khususnya di daerah-daerah yang  memiliki basis pendukung PKI 4 . Pada  tahapan  yang  kedua  seperti  yang  diuraikan  Benyamin  Fleming Intan,  dalam  bukunya  yang  menjelaskan  bagaimana  runtuhnya pemerintahan  Orde  Lama  ke  tangan  Orde  Baru  tidaklah  semudah membalikkan  telapak  tangan,  beberapa  upaya  seperti  yang  dijelaskan menyatakan bahwa adanya peran dari pihak tentara yaitu AD yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Soeharto menggunakan rakyat yang pada saat itu dimotori oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Angkatan 66 (generasi 1966) dari berbagai elemen pemuda, baik Muslim, Protestan dan  Katolik  yang  tergabung  dalam  KAMI  (Kesatuan  Aksi  Mahasiswa Indonesia)  dan  KAPPI  (Kesatuan  Aksi  Pemuda  dan  Pelajar  Indonesia) meminta  Soekarno  untuk  memenuhi  tiga  tuntutan  mereka;  yaitu  (i) membubarkan  PKI,  (ii)  membersihkan  kabinet  dari  semua  elemen komunis,  dan  (iii)  menurunkan  harga  bahan-bahan  pokok,  guna memerbaiki  kehidupan  ekonomi 5 .  Namun  seperti  yang  dijelaskan  oleh Intan  bahwa  Soekarno  yang  saat  itu  menjabat  sebagai  presiden  dan mendukung  PKI  tidak  dapat  memenuhi  tuntutan  mereka.  Intan menjelaskan  “ Sukarno,  however,  was  not  able  to  fulfill  their  demands,  and therefore  he  fell  from  power ”    yang  akhirnya  menurut  Boland,  pada  bulan Maret  1966  melalui  desakan  dan  kondisi  yang  dialami  oleh  Soekarno untuk memulihkan keadaan dan stabilitas negara maka Soekarno melalui surat kuasa yang dituliskannya memerintahkan Jenderal Soeharto untuk
4 Hefner, Civil , 122-124. Hefner menjelaskan bahwa tingkat pembantaian yang besar berakhir pada akhir Desember 1965, dan terus berlanjut dibeberapa tempat hingga pertengahan 1966. Dan juga eksekusi-eksekusi juga terulang di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1968 dan 1969, dengan jumlah korban sekitar 500 ribu orang dibunuh.
5 Benyamin Fleming Intan, “Public Religion” a nd the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis (New York: Peter Lang, 2006), 50. Buku ini merupakan Disertasi yang diselesaikannya di Boston College pada tahun 2004. Dalam disertasinya ini ia memberikan sumbangsih mengenai gagasan menjadikan Pancasila sebagai “agama publik” dan dasar negara di Indonesia yang multikultural ini. Lihat juga, B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972 , terj. Saafroedin Bahar (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985), 148, Boland menjelaskan bahwa dalam gerakan mahasiswa, yaitu KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang memiliki peran dalam melakukan aksi tersebut terdapat juga HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang amat kuat serta memiliki hubungan yang tidak resmi dengan Masyumi dan organisasi Muslim modern lainnya.
mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan dan stabilitas negara  serta  pemerintah  dan  melindungi  Soekarno  sebagai  “Presiden, Panglima  Tertinggi,  Pemimpin  Besar  Revolusi,  dan  Mandataris  Majelis Permusyawaratan Rakya”. 6 Namun ternyata menurut Hefner surat yang disebut  sebagai  Surat  Perintah  Sebelas  Maret  (Super  Semar)  tersebut yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto yang diduga moderat di kalangan  AD  ternyata  digunakan  untuk  melegitimasi  kekuasaannya untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang  akhirnya  menyerang  dan melumpuhkan  Soekarno. 7 Surat  tersebut  seperti  yang  dijelaskan  oleh Kansil dan Julianto dalam bukunya bahwa berdasarkan Surat Perintah 11 Maret  1966  itulah  Jenderal  Suharto  (pemegang  Super  Semar)  atas  nama Presiden/Panglima  Tertinggi  ABRI  pada  tanggal  12  Maret  1966 mengeluarkan Keputusan  Presiden No.1/3/1966 yang isinya menyatakan pembubaran  PKI  termasuk  semua  bagian  organisasinya  dari  tingkat pusat sampai daerah. Dan keputusan ini diperkuat oleh Ketetapan MPRS No.  XXV/MPRS/1966  yang  isinya  memperkuat  keputusan  Presiden tersebut yaitu membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai dan paham  yang  dilarang 8 hingga  pada  puncaknya  pada  tahap  yang  ketiga, di  mana  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Hefner  bahwa  pada  pertengahan Maret 1967, gerakan anti-Soekarno mencapai tahap akhir yang dramatis. Lebih  jauh  ia  menjelaskan  mengenai  peristiwa  tersebut  bahwa  dengan kekuatan  sekitar  80  ribu  personil  AD  yang  menguasai  ibu  kota,  MPR yang  bertugas  memilih  presiden  dan  merumuskan  GBHN,  memecat Soekarno  dari  kursi  kekuasaan  dan  mengangkat  Soeharto  sebagai penjabat  presiden,  dan  yang  setahun  kemudian  diangkat  menjadi
6 Boland, Pergumulan , 149.
7 Hefner , Civil , 132.
8 C.S.T. Kansil dan Julianto, Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (Jakarta:
Erlangga, 1982), 88. Kansil dan Julianto menjelaskan bahwa Ketetapan MPRS No.
XXV/MPRS/1966 itu dinyatakan bahwa setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuknya dan manifestasinya, dan penggunaan segala aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut, dilarang.
presiden  sepenuhnya.  Soeharto  kemudian  menamai  pemerintahannya dengan istilah: Orde Baru.

## Politik Identitas pada Masa Pemerintahan Orde Baru
Pada  pemerintahan  Orde  Baru  yang  dipimpin  oleh  Soeharto  itu, kalangan  Islam  yang  ikut  mendukung  penumpasan  PKI,  merasa  bahwa keinginan mereka akan terwujud karena “jasa - jasa” mereka cukup besar dalam  peristiwa  penumpasan  PKI  itu,  sehingga  mereka  menaruh harapan yang besar bagi pemerintahan yang baru tersebut, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Hefner, ia mengatakan bahwa:
Bagi  sebagian  dari  mereka,  pemerintahan  yang  baru  ini  tampak  akan menawarkan  kemungkinan  satu  “orde  yang  baru”, yang  bakal mengembalikan Islam ke posisi yang sah dalam kehidupan publik. 9
Hal  yang  sama  juga  dijelaskan  oleh  Boland,  bahwa  pada  periode  ini kalangan Islam politik sangat mengharapkan sekali cita-cita mereka yang semula  dapat  terwujud  di  dalam  pemerintahan  yang  baru tersebut. 10 Namun  keinginan  kalangan  politik  Islam  itu  kandas,  dan mereka  kembali  mendapatkan  kekecewaan  yang  mendalam,  karena ternyata  harapan  dan  keinginan  mereka  tidak  sejalan  dengan pemerintahan  yang  baru  tersebut.  Richard  Daulay  di  dalam  tulisannya menjelaskan  mengenai  sikap  pemerintahan  Orde  Baru  terhadap kalangan politik Islam sebagai berikut;
Selama  pemerintahan  Orde  Baru,  tidak  ada  peluang  bagi  gerakan  Islam politik untuk memperjuangkan cita-cita mendirikan negara Islam melalui jalur  politik.  Bahkan  semua  lembaga  keagamaan,  terutama Islam  sebagai agama  terbesar,  dijadikan  sebagai  alat  legitimasi  kebijakan-kebijakan pemerintah.  Soeharto  tidak  memusuhi  Islam  sebagai  agama,  karena  ia sendiri  dan  keluarganya  beragama  Islam,  tetapi  memusuhi  Islam  politik
9 Hefner, Civil, 114.
10 Lihat Boland, Pergumulan , 158.
yang berniat mendirikan negara Islam. 11
Hefner  mengatakan,  bahwa  sejak  awal  sudah  muncul  tanda-tanda  yang menunjukkan sikap ambivalensi sebagian penguasa Orde Baru terhadap organisasi  politik  umat  Islam,  lebih  jauh  ia  menjelaskan  bahwa pemerintahan lebih memilih langkah politik yang sifatnya menggabungkan  antara  kontrol  yang  keras  terhadap  Islam  politik  dan dukungan penuh terhadap Islam  spiritual 12 dengan strategi membentuk agama  sebagai  landasan  moralitas  publik  dan  sebagai  tameng  untuk menghadapi  pengaruh  liberalisme  Barat  dan  juga  sebagai  penangkal terhadap komunisme seperti yang dijelaskan oleh Hefner, yang bertujuan agar  agenda  politik  dari  kalangan  Islam  politik  tidak  berjalan  dan mengganggu  agenda-agenda  politik  dari  pemerintahan  yang  sedang berjalan tersebut.
Dapat  dikatakan  bahwa  di  awal  pemerintahan  yang  baru  itu, pemerintah  tersebut  sangat  menekan  gerakan  Islam  politik  yang  ingin menyalurkan  keinginan  mereka  melalui  pemerintahan  yang  baru berjalan. Yang berarti keinginan dan harapan kalangan politik Islam yang ingin  mendirikan  negara  Islam  melalui  jalur  politik  di  pemerintahan yang  baru  tersebut  mendapat  tantangan  yang  besar,  dan  yang  berarti harapan  tersebut  harus  disingkirkan  dari  pikiran  mereka,  karena pemerintahan  yang  sedang  berjalan  itu,  ternyata  memiliki  agenda- agenda politik tersendiri guna menjalankan pemerintahannya. Dan yang akhirnya  juga  membawa  kepahitan  bagi  kalangan  Islam  politik memasuki  pemerintahan  Orde  Baru  yang  dipimpin  oleh  Soeharto dengan  segala  agenda-agenda  politiknya  bagi  kepentingan  yang  lebih luas,  yaitu  terjaganya  ketenteraman  di  seluruh  wilayah  kesatuan
11 Richard M. Daulay, Agama & Politik di Indonesia: Umat Kristen di Tengah Kebangkitan Islam (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 85. Buku ini merupakan disertasi yang dipertahankannya di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada UGM), Program Studi Agama dan Lintas Budaya, pada tanggal 15 Desember 2014, dengan pembahasan mengenai sikap politik umat Kristen (Protestan) terhadap kebangkitan “Islam Politik” di Indonesi a pada Era Reformasi.
12 Hefner, Civil , 114.
Indonesia.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  langkah  yang  dilakukan  oleh Soeharto  adalah  mencari  dukungan  dari  ABRI  (Angkatan  Bersenjata Republik  Indonesia)  dengan  cara  memerkuat  dwifungsi  ABRI 13 pada masa  itu.  Daulay  menjelaskan  bahwa  pihak  ABRI  diposisikan  sebagai kekuatan  pertahanan  dan  keamanan  (hankam)  dan  sekaligus  sebagai kekuatan  politik 14 .  Oleh  karena  itu  tidak  heran  jika  di  masa-masa  awal pemerintahannya  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Daulay  bahwa  mayoritas jabatan  pemerintahan,  mulai  dari  menteri,  gubernur,  bupati/walikota sampai  kepala  desa  (lurah)  dipegang  oleh  personel  ABRI,  baik  yang sudah pensiun maupun yang masih aktif semuanya dikaryakan. Dengan begitu Soeharto mendapatkan dukungan yang  penuh dari ABRI sebagai pilar  utama  perpolitikan  di  Indonesia  pada  masa  itu.  Dari  sini  dapat dilihat  bagaimana  dukungan  ABRI  kepada  Soeharto  semakin  besar dalam pemerintahannya.
Selanjutnya ialah bagaimana Soeharto menekan dan menghilangkan  gerakan-geraka n  yang  dianggapnya  sebagai  “musuh” terhadap kemajuan dan ketenteraman bangsa ini, yaitu, pertama, dengan menekan gerakan Islam politik yang ingin kembali menghidupkan Partai Masyumi  sebagai  roda  perpolitikan  dari  Islam  politik  yang  ingin memerjuangankan  keinginan  mereka,  dan  yang  kedua  menghilangkan gerakan atau ideologi komunis di Indonesia dengan cara menumpas dan membubarkan  PKI  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas.  Dan  menurut Darmaputra,  bahwa  fokus  dari  pemerintahan  tersebut  “kembali  kepada jiwa dan makna asli dari Pancasila, dan melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen” 15 ,  dan  yang  berarti  kalangan  Islam  politik  kembali mengalami  tantangan  yang  begitu  besar  untuk  mewujudkan  keinginan dan harapan mereka yang begitu besar.
13 Untuk dapat memahami konsep Dwifungsi ABRI dapat dilihat dalam tulisan, Bilveer Singh , Dwifungsi ABRI: Asal-usul Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan , terj. Robert Hariono Imam (Jakarta: PT Gramedia, 1996), 44.
14 Daulay, Agama, 115.
15 Eka Darmaputera, Pancasila: Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 114.
Setelah  berkuasa  selama  20  tahun  pemerintahan  Orde  Baru  yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya mengubah sikapnya terhadap kalangan Islam politik seperti yang dijelaskan oleh Kirchberger dalam tulisannya:
Pada  pertengahan  tahun  1990-an  rezim  ORBA-Suharto  yang  merasa legitimasi  kekuasaannya  semakin  tergerus,  mulai  memperlihatkan perubahan  sikap  mendasar  yaitu  memberi  dukungan  pada  kekuatan Islam  Politik.  Kekuatan  Islam  Politik  dirangkul  untuk  memperkuat posisinya. 16
Demikian  juga  Daulay  menjelaskan  bahwa  perubahan  di  saat  usia Soeharto  sudah  semakin  tua  (69  tahun),  dan  ketika  kaum  intelektual Islam  sudah  sangat  kuat,  ia  mengubah  strategi  politik  konfrontatifnya terhadap  Islam,  yang  berlangsung  sejak  awal  Orde  Baru  sampai pertengahan tahun 1980-an menjadi akomodatif 17 dalam merangkul dan mendukung kalangan Islam politik.

## Masa Era Reformasi
Di  awal  era  Reformasi 18 dan  berakhirnya  Orde  Baru  terdapat  begitu banyak  peristiwa  buruk  yang  sampai  menelan  begitu  banyak  korban  di kalangan  masyarakat.  Hal  ini  seperti  yang  digambarkan  oleh  Crouch, dalam tulisannya:
The  collapse  of  the  New  Order  lifted  the  lid  on  simmering communal tensions in   many  regions  of  Indonesia.  During  the  New Order  violent  conflicts  between  local  ethnic  and  religious  communities had  broken  out  from  time  to  time,  but  from  1998  to  the  early  2000s  the extent and intensity of violence increased sharply. 19
16 Georg Kirchberger, “Problematik Ke kerasan dalam Pandangan Agama Kristiani ” dalam Jurnal Ledalero Vol. 17 no. 1 (Juni 2018).
17 Richard M. Daulay, Kristenisasi & Islamisasi: Umat Kristen dan Kebangkitan Islam Politik Pada Era Reformasi di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 3.
18 Lihat Daulay , Agama , 152. Mengenai lahirnya era Reformasi.
19 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia After Soeharto (Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2010), 242.
Senada dengan itu, mengenai ketegangan yang terjadi di bangsa ini, di dalam bukunya Myengkyo Seo juga menjelaskan bahwa:
“The  Asian  financial  crisis  in  1997  and  the  fall  of  Suharto  (19 21-2008),  the second President of Indonesia, in May 1998 brought about unprecedented levels of violence  and  criminality,  stemming  notably  from  Indonesia’s  religious geography. ” 20
Beberapa  peristiwa  besar  seperti  masalah  krisis  ekonomi  yang  menjadi awal  terjadinya  berbagai  benturan  di  akhir  era  Orde  Baru  dan  awal Reformasi  dapat  dilihat  bahwa  walaupun  awalnya  tidak  memiliki hubungan langsung dengan konflik bernuansa agama seperti kerusuhan Mei  1998  yang  merupakan  pintu  bagi  lahirnya  era  Reformasi  dengan kejatuhan  Soeharto.  Era  Reformasi  juga  menghapus  banyak  hal  yang berkaitan  dengan  pemerintahan  Orde  Baru,  termasuk  mengamandemen UUD  1945  yang  berkaitan  dengan  masa  jabatan  presiden.  Namun akhirnya  merembet  ke  masalah  hubungan  antaragama,  yaitu  benturan antara  atau  konflik  umat  Kristen  dengan  Islam  yang  dimulai  dengan berbagai  peristiwa  konflik  di  bangsa  ini  yang  akhirnya  menelan  begitu banyak  korban,  khususnya    umat  Kristen  di  berbagai  daerah.  Beberapa konflik  seperti  yang  dicatat  oleh  Aritonang  di  dalam  bukunya  di antaranya 21 :
- Kerusuhan di Jalan Ketapang Jakarta dan di Kupang, November 1998
- Kerusuhan di Poso pada tahun 1998-2002
- Kerusuhan di Ambon, tahun 1999-2002
- Ledakan bom di Malam Natal tahun 2000 di beberapa daerah, seperti di  Jakarta,  Sukabumi,  Mojokerto,  Bandung,  Pekanbaru,  Batam,  dan Mataram-Lombok.
Peristiwa-peristiwa  tersebut  dapat  dikatakan  memiliki  hubungan langsung  dengan  benturan  antara  Kristen  dan  Islam  yang  sangat
20 Myengkyo Seo, State Management of Religion in Indonesia (Abingdon: Routledge, 2013), 4.
21 Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 533-64.
merugikan,  bukan  hanya  kerugian  secara  ekonomi  dan  dari  segi infrastruktur  namun  juga  menelan  begitu  banyak  korban  jiwa.  Selain konflik-konflik  yang  sangat  merugikan,  muncul  juga  ketegangan berikutnya  dengan  lahirnya  beberapa  isu  yang  sangat  krusial  yang berkaitan  dengan  proses  islamisasi  oleh  kalangan  Islam  politik  yang memanfaatkan  era  Reformasi  yang  demokratis  ini,  dengan  usaha  dan cara yang  untuk mewujudkan keinginan mereka, di antaranya:
- munculnya  kembali  keinginan  untuk  memperjuangkan  kembalinya “tujuh kata” ke dalam Piagam Jakarta.
- undang-undang Syariat Islam di berbagai daerah.
Namun usaha mereka (Islam politik) untuk memasukka n kembali “tujuh kata” tersebut pada tahun 1999 -2004 melalui sidang tahunan MPR gagal. Namun bukan berarti keinginan mereka untuk mengislamkan negara ini berhenti.  Keinginan  dan  perjuangan  mereka  diteruskan  melalui  DPR melalui  diterapkannya  perda-perda  syariah  di  berbagai  daerah.  Dan usaha  penerapan  perda-perda  syariah  ini  dinilai  berhasil,  seperti  yang dijelaskan  oleh  Daulay,  bahwa  dalam  kurun  waktu  lima  belas  tahun terakhir  (1998-2013)  perjuangan  mereka  cukup  berhasil,  walaupun mereka  gagal  melakukan  perubahan  pada  pasal  29  UUD  1945  untuk memasukkan  prinsip  “syariat  Islam”. 22 Sementara  dalam  tulisannya Victor  Silaen  menyebutkan  beberapa  daerah  yang  telah  menerapkan syariat Islam:
Tercatat  antara  lain  di  Indramayu  dengan  Perda  Nomor  7  Tahun 1999, Sumatera Barat dengan Perda Nomor 11 Tahun 2001, ditambah lagi dengan  Instruksi  Wali  Kota  Padang  pada  7  Maret  2005.  Bengkulu memberlakukan  Perda  Nomor  24  Tahun  2000  serta  Instruksi  Nomor  3 Tahun  2004.  Solok  memberlakukan  Perda  Nomor  10  Tahun  2001,  serta Perda  Nomor  6  Tahun  2002.  Enrekang  dengan  Perda  Nomor  6  Tahun 2005,  Bulukumba  dengan  Perda  Nomor  4  Tahun  2003,  Maros  dengan Perda Nomor 15 Tahun 2005. Perda dengan substansi yang hampir sama
22 Daulay, Agama, 174.
telah dibuat dan  berlaku di Nusa Tenggara Barat, Takalar, Sinjai, Gowa, Bant en, Tasikmalaya, dan Cianjur.” 23
Dengan demikian setidaknya usaha tersebut mendapat angin segar dalam  proses  islamisasi  melalui  peraturan-peraturan  daerah  (perda syariah)  yang  disahkan  melalui  DPR  dan  DPRD  di  berbagai  daerah. Pemberlakuan  perda-perda  syariah  ini  tentunya  menimbulkan ketegangan  dan  kerugian  bagi  masyarakat  minoritas.  Sebab  dengan adanya  berbagai  perda  yang  mengarah  hanya  kepada  satu  agama  yaitu Islam,  membuat masyarakat pemeluk agama lain merasa terpinggirkan, dan  bahkan  menyulitkan  agama  lain  untuk  melakukan  aktivitas keagamaannya.
Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  umat  Kristen--walaupun terdapat  juga  agama-agama  yang  lainnya--mendapatkan  dampak  yang sangat  merugikan  dari  setiap  kebijakan  yang  diterapkan  oleh pemerintahan  yang  tidak  adil  dalam  memberikan  kebijakan-kebijakan yang  dibuat  karena  lebih  memilih  mendengarkan  suara  mayoritas melalui  setiap  keputusan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah,  baik  yang  ada  di  daerah  maupun  di  pusat,  malah  yang akhirnya juga menimbulkan ketegangan di antara kedua pemeluk agama ini.  Ketegangan  antara  lain,  mulai  dari  masalah  pembangunan  rumah ibadah  dengan  dikeluarkannya  SKB  No.1/1969,  dan  kemudian  revisi pada  tahun  2006,  yang  kemudian  menjadi  alat  legitimasi  bagi  sebagian ormas  untuk  melakukan  tekanan  dan  penutupan  terhadap  gereja- gereja 24 ,  kemudian  mengenai  UU  Perkawinan  tahun  1973  dan  juga munculnya  berbagai  peraturan  yang  bernuansa  syariah  di  berbagai daerah  di  Nusantara  ini.  Justru  kebijakan-kebijakan  tersebut  membuat ketegangan di antara penganut kedua agama itu semakin meningkat dan diwarnai  dengan  berbagai  konflik  hingga  sampai  saat  ini  dan  terus
23 Victor Silaen, “Tinjauan Kritis atas Perda -Perda Berm asalah” dalam Jurnal: Sociae Poliyes Vol. 5 no. 25 (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, 2007): 15.
24 Lihat Seo, State, 70.
meningkat.  Perda-perda  yang  bersifat  diskriminasi  ini  sebetulnya menjadi  sebuah  permasalahan  di  bangsa  ini,  dan  akan  semakin memburuk  dan  bias  membawa  bangsa  ini  ke  jurang  perpecahan (disintegrasi).

## Dampak Politik Identitas Era Orde Baru
Dampak politik identitas yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde  Baru  yang  digunakan  sebagai  alat  politik  untuk  dapat  menahan pergerakan  kaum  Islam  politik  sebenarnya  hanya    seperti  sebuah  keran yang  ditutup  sementara  untuk  menghentikan  gerakan  mereka  yang dapat  mengganggu  setiap  program  dari  pemerintahan  tersebut.  Oleh karena  itu  ketika  pemerintahan  Orde  Baru  yang  sudah  semakin  lemah dan  hampir  kehilangan  kekuatannya  karena  tidak  lagi  didukung  oleh kalangan militer, maka dalam situasi tersebutlah keran yang ditutup itu dibuka kembali sehingga pergerakan Islam politik di awal era Reformasi dan  di  akhir  masa  Orde  Baru  seperti  mendapat  angin  segar  bagi pergerakan mereka yang sempat terhenti itu. Hal ini dapat dilihat ketika kekuatan  Islam  politik  makin  kuat  dan  akhirnya  duduk  dalam pemerintahan dan berusahan mewujudkan keinginan mereka. Walaupun konstitusi  Undang  Undang  Dasar  1945  tidak  dapat  diubah    namun setidaknya  melalui  beberapa  perda-perda  syariat  yang  telah  diterapkan di  berbagai  daerah  telah  berhasil  dijalankan  dan  yang  akhirnya menimbulkan ketegangan yang sebenarnya ditakutkan oleh pemerintahan-pemerintahan  yang  sebelumnya.  Ketegangan-ketegangan tersebut bukan hanya terjadi secara politik melainkan juga dalam bentuk fisik yang akhirnya menimbulkan konflik antarsaudara setanah air yang menelan korban dengan jumlah yang sangat banyak di berbagai daerah. Dan  selain  konflik  yang  terjadi  timbul  juga  gerakan-gerakan  garis  keras untuk  memropagandakan  keinginan  mereka  untuk  mendirikan  negara Islam  dengan  menggantikan  ideologi  Pancasila.  Namun  yang  perlu dicatat  dan  diingatkan  dalam  tulisan  ini  bahwa  pergerakan  tersebut walaupun  sempat  menimbulkan  ketegangan  yang  besar  dan  sangat
merugikan  hal  itu  hanya  dilakukan  oleh  sebagian  elemen  masyarakat yang  tergabung  dalam  pergerakan  radikal.  Jumlah  mereka  sebenarnya kecil  jika  dibandingkan  mayoritas  masyarakat  dari  semua  elemen  yang ingin mempertahankan kesatuan negara ini.
Aritonang  menjelaskan,  hubungan  Kristen  dan  Islam  semakin memburuk memasuki Era Reformasi:
Setelah terjadinya pergantian rezim dari kekuasaan Orde Baru ke arah Era Reformasi  yang  begitu  pahit  karena  mengakibatkan  jatuhnya  sejumlah korban karena begitu banyaknya kerusuhan pada tahun-tahun terakhir di masa  akhir  kekuasaan  rezim  Orde  Baru  yang  dianggap  sebagai  tumbal, toh  diharapkan  membawa  hubungan  yang  lebih  baik  di  antara  umat Kristen dan Islam,...ternyata harapan itu tidak menjadi kenyataan, paling tidak sampai tahun 2002, bahkan sebaliknya cenderung memburuk. 25
Lebih  lanjut  ia  menjelaskan  bahwa  walaupun  dalam  masa-masa peristiwa  yang  mewarnai  jatuhnya  rezim  Orde  Baru  memasuki  Era Reformasi  tidak  memiliki  hubungan  langsung  dengan  hubungan  kedua agama ini namun peristiwa tersebut justru memiliki dampak buruk yang besar  bagi  kedua  agama,  hingga  menjelang  awal  pemerintahan  di  era Reformasi.  Senada  dengan  itu,    dalam  tulisan “ 50  Tahun  Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) ” yang menyoroti latar belakang masalah yang terjadi di masa-masa berakhirnya  pemerintahan Orde Baru menuju era Reformasi yang menimbulkan gejolak, dia  menuliskan bahwa:
Dalam  dasawarsa  ini,  terutama  pada  parohan  kedua,  volume  dan frekuensi  gejolak  dan  keresahan  semakin  besar  dan  gencar,  dan  sangat sering menjadikan gereja (bersama dengan WNI keturunan Cina) sebagai sasarannya.  Semua  itu  berpuncak  pada  tumbangnya  rezim  Orde  Baru melalui  gerakan  dan  proses  Reformasi  yang  menggelinding  sejak  awal 1998,  setelah  didahului  oleh  serangkaian  krisis  yang  bersifat  multi- dimensional sejak akhir 1997. 26
25 Aritonang, Sejarah, 513.
26 Jan S. Aritonang (peny.), 50 Tahun PGI Gereja di Abad 21: Konsiliasi untuk Keadilan,
Perdamaian dan Keutuhan Cipta an (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2000), 125.
Hubungan yang tidak baik di antara keduanya justru semakin meningkat di  masa  itu  yang  akhirnya  menimbulkan  konflik  yang  kian  terulang  di masa-masa sebelumnya dengan dampak yang begitu besar mengakibatkan ketidakharmonisan, ancaman disintegrasi, dan ketegangan  yang  begitu  mencekam  hingga  mengakibatkan  terjadinya berbagai macam peristiwa buruk yang terjadi di berbagai daerah seperti yang diuliskan oleh Benyamin Fleming Intan:
Never before in the Indo nesian history has this “old problem” of the place and  role  of  religion  been  so  severe  as  it  is  at  present.  This  growing problem has become not only intense and profound, but it has also caused so  much  violence  as  to  bring  the  whole  nation  to  the  brink  of disintegration. 27
Masalah  lama  yang  terjadi  di  masa  penjajahan  antara  kedua  agama  ini kembali terjadi lagi di masa yang sudah tidak lagi berhubungan dengan kolonial  atau  penjajahan  menimbulkan  ketegangan  yang  begitu  besar dan mengarah kepada konflik yang menelan  begitu  banyak korban dari kedua  belah  pihak.  Ketegangan  yang  terjadi  di  antara  kedua  kelompok umat  tersebut  menimbulkan  suatu  tantangan  yang  besar  dalam kehidupan  beragama  pada  bangsa  ini  yang  sejak  dahulu  kala  sudah hidup rukun sebagai masyarakat yang multikultural. Tantangan tersebut menjadi  sebuah  dorongan  bagi  setiap  agama  di  Indonesia  untuk  segera merespon  dalam  menata  kembali  kehidupan  beragama  yang  lebih harmonis  dan  toleran  dalam  suatu  bangsa  yang  hidup  dalam keberagaman ini.
27 Intan, “Public Religion” , 1. Beberapa data dan keterangan mengenai peristiwa yang menelan korban begitu banyak juga disajikan di awal pembahasannya. Setidaknya ada beberapa peristiwa yang terjadi, mulai dari tahun 1995-1997, yang terjadi di Jawa, dimana beberapa gedung gereja dirusak, dan pada tahun 1998 menyebabkan 1.198 orang terbunuh dan peristiwa yang mengakibatkan trauma yang mendalam bagi salah satu etnis, dan pada tahun 1999-2002 di Maluku antar umat beragama yaitu Kristen dan Islam yang menelan korban 10.000 orang terbunuh. Lihat juga, Robert W. Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis, 2001), 21. Hefner menjelaskan bahwa dalam lingkaran kekerasan anti-Kristen yang belum pernah terlihat dalam sejarah Indonesia, kira-kira 400 gereja, kebanyakan dimiliki jemaat Cina, dirusak atau dimusnahkan antara tahun 1997-1998 .

## Kesimpulan
Politik  identitas  yang  dimainkan  pemerintahan  Orde  Baru  untuk melatenkan  kekuasaannya,  ternyata  tidak  berhasil  menyelamatkan kekuasaan  Orde  Baru.  Terbukti,  konflik  agama  dalam  skala  yang  besar terjadi  pada  akhir  era  Orde  Baru,  politik  agama  yang  dimainkan  Orde Baru  tersebut  ternyata  berdampak  luas  hingga  era  reformasi.  Konflik dengan  skala  besar  yang  mengancam  integrasi  bangsa  terus  berlanjut pada  awal  era  Reformasi.  Pemerintah  sepatutnya  mewaspadai  usaha- usaha  politisasi  agama,  sebab  sikap  diam  pemerintah  akan  berdampak pada  terjadinya  disintegrasi  bangsa.  Politik  identitas  Orde  Baru  harus dibayar  mahal  dengan  konflik-konflik  berkepanjangan  di  awal  era Reformasi,  dan  hal  itu  mestinya  menjadi  alarm  bagi  pemerintah  dan semua  elemen  bangsa  supaya  tidak  mencoba-coba  memainkan  politik identitas.