Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September-2022, Vol.7, No.2, hal.13-23 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo.http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## TINJAUAN HUKUM E-COMMERCE DALAM MENGHIMPUN ZAKAT SECARA ONLINE
1 Arifatul Uyun
1 Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Surat E-mail: uyunarifatul@gmail.com

## Abstract
Zakat has a very important role in improving the welfare of the community. The existence  of  a  digital  e-commerce  platform  that  has started  to  provide  online zakat collection services can be a solution for people to pay zakat in the midst of  their  busy  lives.  This  paper  examines  how  the  review  of  online  zakat collection  is carried  out  by  e-commerce.  This type  of  research  is a  qualitative research using a juridical-normative approach. The data used are data related to  the  collection  of  zakat  through  e-commerce  services,  books,  journals,  and regulations governing zakat. The results of the study show that; first, the online zakat payment system can be done using the e-commerce application that has partnered  with  BAZNAS  in  the  zakat  payment  system.  Second,  in  the  view  of Islamic law, online zakat payments are considered legal and in accordance with the  provisions  of  Islamic  law.  Third,  in  juridical  studies,  e-commerce  or platforms  that  collect  zakat  online  can  be  classified  as zakat  collection  units, because  e-commerce  or  platforms  that  provide  services  in  paying  zakat  only have  the  task  of  collecting  zakat  funds,  which  then  zakat  funds  are  given  to BAZNAS. to be distributed to those entitled to receive it.
Keywords : Legal Review, E-commerce, Zakat

## Abstrak
Zakat  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Adanya  platform  digital  e-commerce  yang mulai  menyediakan  layanan  penghimpunan  zakat  secara  online,  dapat menjadi  solusi  bagi  masyarakat  dalam  membayar  zakat  di  tengah-tengah kesibukannya.  Tulisan  ini  mengkaji  tentang  bagaimana  tinjauan  terhadap pengumpulan  zakat  secara  online  yang  dilakukan  oleh  e-commerce.  Jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis-normatif.  Data  yang  digunakan  yaitu  data-data  yang berkaitan  dengan  pengumpulan  zakat  melalui  layanan  e-commerce,  buku- buku,  jurnal,  dan  peraturan  yang  mengatur  tentang  zakat.  Hasil  dari penelitian  menunjukkan  bahwa;  pertama,  sistem  pembayaran  zakat  secara online dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-commerce yang telah bermitra  dengan  BAZNAS  dalam  sistem  pembayaran  zakat.  Kedua,  dalam
pandangan  hukum  islam,  pembayaran  zakat  secara  online  dianggap  sah  dan sesuai  dengan  ketentuan  syariat  islam.  Ketiga,  dalam  kajian  yuridis,  e- commerce  atau  platform  yang  melakukan  pengumpulan  zakat  secara  online dapat digolongkan sebagai unit pengumpulan zakat, dikarenakan e-commerce atau platform yang menyediakan pelayanan dalam pembayaran zakat hanya memiliki tugas menghimpun dana zakat, yang kemudian dana zakat diberikan kepada BAZNAS untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima.
Kata Kunci: Tinjauan Hukum, E-commerce, Zakat
PENDAHULUAN
Salah  satu  rukun  islam  yang  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap masyarakat  yaitu  zakat.  Zakat  selain  mempunyai  hubungan  erat  dengan ketuhanan,  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  aspek  sosial.  Fungsi  zakat selain untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa, zakat juga berfungsi untuk  mendorong  kesejahteraan  ummat.  Hasil  riset  Pusat  Kajian  Startegis (Puskas)  BAZNAS  2020  menyebutkan  bahwa,  zakat  berhasil  mengentaskan 35%  mustahik  dari  kemiskinan.  Pengaruh  zakat  yang  besar  dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, berdampak pada 1.576 mustahik yang telah bertranformasi menjadi muzakki atau orang yang memberi zakat. Mustahik  yang  telah  bertransformasi  menjadi  muzakki  telah  mempunyai kehidupan yang layak. 1
Di  era  modern  ini,  manusia  membutuhkan  berbagai  inovasi  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  kewajibannya.  Inovasi  yang  perlu  dikembangkan terhadap system pembayaran zakat, melihat pengaruh besar zakat terhadap kesejahteraan  ekonomi  terhadap  masyarakat.  Perkembangan  tekhnologi yang semakin berkembang, tidak jarang digunakan oleh masyarakat sebagai alat bantu untuk menunaikan kewajibannya. Konferensi internasional world zakat  forum  (WZF)  tahun  2019  yang  mengusung  tema  Optimizing  Global Zakat Role Through Digital Technology, berangkat dari penerapan tekhnologi 4.0 yang kini dianggap sebagai keharusan dalam industry keuangan. Menurut Prof.  Dr.  Bambang  Sudibyo  MBA  CA  yang  merupakan  sekertaris  jenderal WZF,  penggunaan  dana  zakat  harus  memiliki  makna  startegis  untuk menegakkan  ukhuwah,  persaudaraan,  kolaborasi,  dan  solidaritas  di  antara negara-negara  muslim  dan  umat  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Untuk mencapai  tujuan  bersamaini,  gerakan  zakat  global  membutuhkan  platform untuk  merumuskan  solusi  efektif  untuk  masalah  multi-dimensi  di  dunia islam. 2
1 mediaindonesia  com  developer,  “Gerakan  Cinta  Zakat  Bantu  PemerintahTurunkan AngkaKemiskinan,” 15 April 2021, https://mediaindonesia.com/humaniora/398267/gerakan-cinta- zakat-bantu-pemerintah-turunkan-angka-kemiskinan.
2 Sambutan Prof. Dr. Bambang SudibyoselakuSekertarisJenderal WZF, dalam KonferensiInternasional  World  Zakat  Forum,  2019,  https://www.baznasjabar.org/news/world- zakat-forum-2019-optimalkan-peran-zakat-dengan-teknologi-digital
Penggunaan  tekhnologi  dalam  pengelolaan  zakat  digunakan  oleh Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  mulai  tahun  2016.  Dari  tahun  2016 kenaikan  persentase  penerimaan  zakat  dengan  platform  sebesar  1  persen, tahun 2019 mencapai 14 persen, dan pada tahun 2020 mencapai 30 persen. Pada  tahun  2019,  BAZNAS  mencatat  terdapat  42.030  muzakki  yang menyalurkan  zakat,  infak,  shadaqah  dengan  jumlah  total  75.471  transaksi melalui  platform  digital.  Dari  jumlah  tersebut  diperoleh  penghimpunan sebesar Rp. 41 Miliar, jumlah tersebut melebihi target sebesar Rp. 40 Miliar. 3
Perkembangan e-commerce atau platform belanja online saat ini juga banyak diminati oleh masyarakat, hal ini dikarenakan lebih mudah dan lebih cepat dalam membeli kebutuhan. Kebutuhan masyarakat dalam kemudahan untuk  membayar  zakat,  juga  dimanfaatkan  oleh  e-commerce  yang keberadaannya  juga  semakin  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat.  E- commerce  mulai  mengembangkan  pelayanan  dengan  menyediakan  layanan pembayaran  zakat  yang  dapat  dilakukan  secara  online.  Masyarakat  tidak perlu  lagi  antri  dan  pergi  jauh  untuk  membayar  zakat,  hanya  dengan menggunakan  tekhnologi  yang  ada  untuk  menunaikan  kewajiban  dalam membayar zakat.
Undang-undang  No  23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat menyebutkan terdapat tiga lembaga pengelola zakat yang diatur di dalamnya, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).  Layanan zakat yang dibuat oleh ecommers merupakan inovasi baru yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.  Keberadaan  e-commerce  dalam  menyediakan  layanan  tentang zakat  menjadi  menarik  untuk  dilakukan  kajian,  hal  ini  berkaitan  dengan pengaturan  pengelolaan  zakat  yang  diatur  dalam  Undang-undang  No  23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat.
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  tinjauan  hukum  layanan  e-commerce dalam  menghimpun  dana  zakat  dari  masyarakat.  Hal  ini  juga  untuk memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dalam  melakukan pembayaran zakat melalui layanan zakat yang disediakan e-commerce.

## METODE
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian  ini  yaitu  menggunakan  pendekatan  yuridis  dengan  mengkaji pembayaran  zakat  secara  online  melalui  e-commerce  yang  dikaji  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini  yaitu  menggunakan  sumber  data  primer,  yaitu  data  yang  berkaitan dengan  pembayaran  zakat  melalui  e-commerce  yang  kemudian  dianalisis dengan  peraturan  yang  berlaku.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan dokumentasi,  dengan  mengumpulkan  data-data  yang  berkaitan  dengan pengaturan  zakat  dan  peraturan  yang  terkait.Teknis  analisis  data  yang
3 https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531
digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analitis deskriptif, yaitu menyajikan  data  yang  berkaitan  dengan  penghimpunan  dana  zakat  dengan menggunakan  platform  digital,  yang  kemudian  dianalisis  dengan  peraturan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

## A. Pembayaran  Zakat  Secara  Online  Dalam  Pandangan  Hukum Islam
Kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  banyak,  dan  membutuhkan solusi  yang  sesuai  dalam  menyelesaikannya  termasuk  dalam  pembayaran zakat  yang  biasanya  dilakukan  secara  langsung.  Pembayaran  zakat  secara online  merupakan  pengembangan  dari  pembayaran  zakat  secara  langsung. Tujuan  dari  pengembangan  zakat  secara  online,  untuk  mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat.
Terdapat    syarat  dalam  zakat  yang  menjadi  syarat  dan  harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat. Dalam islam selain syarat wajib zakat yang  mengatur  tentang  orang  yang  mengeluarkan  zakat  dan  harta  yang dizakatkan,  juga  diatur  syarat  yang  menjadi  sahnya  zakat.  Syarat  sah  zakat terdapat  dua  yaitu  niat  dan  tamlik  (memberi  kepemilikan).  Dalam  islam apabila syarat tidak terpenuhi maka suatu pekerjaan dianggap tidak sah.

## a. Syarat Wajib Zakat
Sistem hukum Islam terdapat syarat wajib zakat yang menjadi sahnya zakat bagi seseorang. Syarat wajib zakat meliputi:

## 1) Muslim
Ulama  fiqih  sepakat  menyatakan  bahwa  yang  wajib  dikenai  zakat adalah orang muslim

## 2) Merdeka
Merdeka  artinya  orang  yang  terbebas  dari  kekuasaan  orang  lain, lawannya adala hamba sahaya atau budak. Para ahli fikih berpendapat bahwa budak tidak dikenai wajib zakat, karena secara hukum mereka tidak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap harta.

## 3) Baligh dan berakal
Syarat  ini  dikemukakan  oleh  madzhab  imam  Hanafi,  oleh  sebab  itu anak  kecil  atau  orang  gila  yang  memiliki  harta  mencapai  satu  nishab,  tidak dikenai  wajib  zakat,  karena  mereka  tidak  dituntut  dalam  beribadah  seperti sholat  dan  puasa.  Pendapat  mayoritas  Jumhur  Ulama  fikih  tidak  menerima pendapat Imam Hanafi. Jumhur Ulama berpendapat bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nishab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan Jumhur Ulama adalah bahwa teks-teks suci dalam Al Qur’an
dan  hadist  tidak  membedakan  apakah  pemiliknya  baligh  dan  berakal  atau tidak.
Pada  hukum  islam  selain  syarat  wajib  zakat  bagi  ummat  islam, terdapat pula syarat wajib harta yang dizakatkan, meliputi:
1) Milik penuh atau milik sempurna, artinya harta tersebut di bawah kontrol  atau  kekuasaan  orang  yang  wajib  zakat  atau  berada  di tangannya,  tidak  tersangkut  di  dalamnya  hak  orang  lain,  secara penuh  ia  dapat  bertindak  hukum  dan  menikmati  manfaat  harta tersebut.
2) Harta  berkembang,  artinya  harta  tersebut  dikembangkan  dengan sengaja  atau  memiliki  potensi  untuk  berkembang  dalam  rangka mendapatkan keuntungan.
3) Berlaku  satu  tahun  kepemilikan  harta  tersebut  telah  dimiliki seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan. 4
b. Syarat Sah Zakat
Dalam  zakat  terdapat  syarat  sah  zakat  yang  menjadi  dasar  dalam pelaksanaan zakat, yaitu:
1) Niat, para fuqaha bersepakat bahwasanya niat adalah suatu syarat membayar  zakat,  demi  membedakan  dari  kafarat  dan  sadaqah yang lain.
2) Memberi  kepemilikan.  Disyariatkan  pemberian  hak  kepemilikan demi  keabsahan  pelaksanaan  zakat,  yakni  dengan  memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak.
Penghimpunan    dan  pengelolaan  zakat  secara  online,  yang menggunakan  media  untuk  menghimpun  dan  menyalurkan  zakat,  dalam pelaksanaanya melihat syarat wajib dan syarat sah dalam zakat. Menunaikan zakat secara online dianggap sah apabila syarat wajib dan syarat sah dalam zakat  sudah  terpenuhi  dalam  pelaksanaanya.  Muzakki  sebagai  orang  yang mengeluarkan zakat mengucapkan niat yang menjadi syarat sah pertama dari zakat. Niat merupakan bagian dari penentu sah atau tidaknya suatu amalan, termasuk  dalam  pelaksanaan  zakat.  Tempat  niat  berada  di  hati,  sedangkan melafadzkan niat hukumnya sunnah. Muzakki yang hanya berniat dalam hati pada  saat  melakukan  pembayaran  zakat  secara  online,  maka  tetap  zakat tersebut tetap dihukumi sah.
Dalam  pandangan  beberapa  tokoh  mengenai  pembayaran  zakat secara  online,  melihat  ijab  qobul  yang  merupakan  suatu  yang  tidak terpisahkan dari zakat, dengan artian muzakki sebagai orang yang membayar zakat  menyerahkan  hartanya  kepada  orang  yang  berhak  menerima  dana zakat atau amil zakat. Direktur Badan Amil Zakat Nasional Irfan Syauqi Beik
4 Didiek Ahmad Supadie, dkk, Studi Islam II, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2015), hal. 165- 172
membolehkan  membayar  zakat  secara  online.  Transaksi  dalam  zakat  yang merupakan  transaksi    sosial  yang  tidak  mengharuskan  adanya  ijab  qabul seperti  dalam  transaksi  komersial.  Ijab  qabul  bukan  menjadi  penentu  sah atau  tidaknya  zakat.  Pelayanan  secara  online  dengan  mengirimkan  bukti melalui  email  yang  berisi  tentang  bukti  pembayaran  zakat,  niat  zakat  dan sebagainya,  menjadi  model  transaksi  ijab  qabul  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan masyarakat. 5

## B. Sistem Pembayaran Zakat Melalui Layanan Zakat E-commerce
Potensi zakat yang besar membutuhkan inovasi untuk meningkatkan zakat,  hal  ini  juga  dikarenakan  kebutuhan  masyarakat  yang  meningkat  dan membutuhkan waktu yang singkat untuk memenuhi kewajibannya, termasuk dalam  pembayaran  zakat.  Kemajuan  tekhnologi  dapat  menjadi  solusi  yang dapat  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  mempermudah  dalam  membayar zakat,  dengan  menggunakan  sistem  atau  aplikasi  yang  dibuat  untuk memudahkan  bagi  muzakki  dalam  membayar  zakat.  Pembayaran  zakat secara  online  mendapat  dukungan  dari  pemerintah,  dukungan  pemerintah ini  ditandai  dengan  kesiapan  BAZNAS  untuk  menerima  zakat  secara  online. Dalam  menghimpun  dana  zakat  secara  online,  BAZNAS  telah  menyediakan banyak sekali platform online yang dapat diakses oleh masyarakat. Terdapat lima  platform  yang  disediakan  BAZNAS  untuk  mendorong  zakat  digital, yaitu; 6
1) BAZNAS  Paltform,  yaitu  melalui  website  BAZNAS,  dan  program aplikasi bernama muzakki corner.
2) Commercial Platform, yakni mengembangkan kerjasama dengan e- commerce  seperti  Lazada,  Shoppe,  Blibli,  Elevenia,  dan  JD.ID. BAZNAS  juga  bekerja  sama  dengan  layanan  Fintech  seperti  OVO, Gopay, Linkaja, dan lainnya.
3) Social  media  platform,  yaitu  BAZNAS  mendorong  iklan  dan kampanye  melalui  sosial  media  untuk  mengajak  masyarakat berzakat, seperti Facebook, Twitter, Whatsaap, dan sebagainya.
4) Innovative  Platform,  yakni  BAZNAS  membuat  pelayanan  yan sifatnya inovasi melalui QR code.
5) Artificial Intelligence Platform, yaitu BAZNAS dalam berkampanye menggunakan  chatbot  pada  aplikasi  LINE  bernama  Zavira  (zakat virtual assistant) yang dapat ditemui di aplikasi LINE dengan nama akun BAZNAS, dan juga donasi menggunakan  Augmented Reality, yang memungkinkan para user men-scan setiap logo BAZNAS yang ditemui,  dan  akan  muncul  beberapa  fitur  menu  layanan  hingga pembayaran zakat.
5 https://ayosemarang.com/read/2020/05/19/57270/begini-penjelasan-ulama-soal-hukum-zakat- fitrah-online
6 https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531 , diakses 20 Maret 2021
Pembayaran zakat yang dilakukan dengan menggunakan e-commerce sangat mudah. Muzakki membuka platform yang akan digunakan, kemudian memilih menu zakat. Sistem yang ditawarkan oleh beberapa platform cukup beragam, ada  yang muzakki harus memasukkan sendiri nominal zakat yang akan  dikeluarkan,  atau  sudah  tersedia  beberapa  pilihan  sesuai  dengan kebutuhan dari muzakki dalam mengeluarkan zakat. Dalam membayar zakat dengan  menggunakan  e-commerce  seperti  shoppe,  tokopedia,  dsb,  juga terdapat  halaman  yang  memuat  tentang  bacaan  niat  untuk  mengeluarkan zakat.
Inovasi  dalam  menghimpun  dana  zakat  secara  online  juga  diakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu LAZ yang mulai mengembangkan penghimpunan zakat secara online yaitu dompet dhuafa. Lembaga Amil Zakat dompet  dhuafa  menyedikan  beberapa  sistem  yang  dapat  digunakan  oleh muzakki berupa website dan aplikasi. Pelayanan penghimpunan zakat secara online  dengan  website  atau  aplikasi  dapat  dilakukan  kapanpun  dan dimanapun,  sehingga  sangat  membantu  masyarakat  yang  membutuhkan waktu  yang  singkat  dan  mudah  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam membayar zakat.

## C. Tinjauan  Hukum  E-commerce  Dalam  Menghimpun  Dana  Secara Online
Dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat  tiga  lembaga  yang  diatur,  yaitu  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS),  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  dan  Unit  Pengumpulan  Zakat  (UPZ). Terdapat perbedaan yang mendasar dari tiga lembaga pengelola zakat yang telah diatur dalam Undang-undang pengelolaan zakat.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelola zakat  secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugas  sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam  menghimpun  dan  mengelola zakat,  BAZNAS  menyelenggarakan  fungsi  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian,  dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat,  serta  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  pengelolaan zakat.  Dalam  Undang-undang  No  23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat disebutkan terdapat tiga tingkatan Badan Amil Zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, Badan Amil Zakat Nasional  Provinsi  (BAZNAS  Provinsi)  yang  berkedudukan  di  Provinsi,  dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (BAZNAS Kabupaten/Kota) yang terletak di kabupaten/kota.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas yang juga diatur dalam  Undang-undang  pengelolaan  zakat.  BAZNAS  memiliki  tugas  dalam pengelolaan  zakat  yang  meliputi  perencanaan  pengumpulan,  pelaksanaan pengumpulan,  pengendalian  pengumpulan,  pendistribusian,  pendayagunaan zakat, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Kegiatan yang dilakukan  BAZNAS  dalam  pengelolaan  zakat,  dilaporkan  secara  tertulis
kepada  presiden  melalui  menteri  dan  kepada  Dewan  Perwakilan  Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
Salah  satu  lembaga  yang  juga  diatur  dalam  Undang-undang  No  23 tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat  yaitu  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ). Lembaga  Amil  Zakat  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat yang  memiliki  tugas  membantu  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan  zakat. Pembentukan  LAZ  wajib  mendapat  izin  menteri  atau pejabat  yang  ditunjuk  oleh  menteri.  Dalam  Undang-undang  No  23  tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  menteri,  yang  diberikan  apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 7
a. Terdaftar  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  islam  yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
d. Memiliki pengawas syariat
e. Memiliki  kemampuan  teknis,  administratif,  dan  keuangan  untuk melaksanakan kegiatannya
f. Bersifat nirlaba
g. Memiliki  program  untuk  mendayagunakan zakat  bagi kesejahteraan umat, dan
h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala
Selanjutnya lembaga yang diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2011  tentang  pengelolaan  zakat  yaitu  Unit  Pengumpulan  Zakat  (UPZ).  Unit Penghimpunan Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam pengumpulan zakat. Dalam hal ini BAZNAS berwenang  untuk  melakukan  pengumpulan  zakat  melalui  UPZ  dan/atau secara  langsung.  Pengumpulan  zakat  melalui  UPZ  dapat  dilakukan  dengan cara membentuk UPZ pada: 8
a. Lembaga negara
b. Kementrian/lembaga pemerintah non kementrian
c. Badan usaha milik negara
d. Perusahaan swasta nasional dan asing
e. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
f. Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing
g. Masjid negara
Dalam memaksimalkan pelaksanaan zakat, zakat harus dikelola secara melembaga  sesuai  dengan  syariat  islam  yang  amanah,  terintegritas, akuntabilitas,  memenuhi  kepastian  hukum  dan  keadilan  serta  bermanfaat untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan
7 Pasal 18 Undang-undang No 23 tahun 2011 tentangpengelolaan zakat
8 PeraturanPemerintahRepublik Indonesia No 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
zakat. 9 Zakat  mempunyai  kedudukan  yang  cukup  penting  dalam  kehidupan sosial perlu dikelola dengan baik dan benar untuk mewujudkan tujuan zakat sesuai  dengan  syariat  islam.  Pengelolaan  zakat  yang  benar  bertujuan  untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat. Selain  itu  pengelolaan  yang  zakat  yang  baik  juga  dapat  meningkatkan manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan penanggulangan kemiskinan.
Penggunaan  tekhnologi  seperti  penggunaan  e-commerce  dalam penghimpunan zakat, mengalami perkembangan yang cukup pesat dan juga berdampak  positif  dalam  pengumpulan  zakat,  karena  dipandang  cukup membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Layanan zakat yang  disediakan  oleh  e-commerce  dalam  menghimpun  dana  zakat  belum diatur  secara  jelas  dalam  Undang-undang  No  23  tahun  2011  tentang pengelolaan  zakat.  Layanan  yang  disediakan  oleh  e-commerce  dalam pelayanan zakat, dapat dikategorikan sebagai unit pengumpulan zakat (UPZ). E-commerce  dalam  menyediakan  layanan  zakat,  hanya  sebatas  dalam menghimpn dana zakat dari muzakki. E-commerce seperti shoppe, tokopedia, dan  sebagainya  kemudian  bekerjasama  dengan  BAZNAS  atau  LAZ  yang memiliki  wewenang  dalam  pendistribusian  zakat.  Hal  ini  juga  diatur  dalam Undang-undang  tentang  pengelolaan  zakat  yang  menyebutkan  BAZNAS sebagai pengelola zakat secara nasional, LAZ sebagai lembaga yang dibentuk masyarakat  yang  telah  memiliki  legalitas  yang  memiliki  tugas  membantu pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat,  sedangkan  UPZ satuan  organisasi  yang  dibentuk  BAZNAS  untuk  membantu  dalam mengumpulkan zakat.
E-commerce  seperti  shoppe,  tokopedia,  linkaja,  dll,  bermitra  dengan BAZNAS  dalam  melakukan  penghimpunan  zakat.  Pengumpulan  dana  zakat yang  telah  dibayarkan  oleh  muzakki,  dilakukan  oleh  e-commerce  atau platform  terkait.  Dana  zakat  yang  telah  terkumpul  kemudian  diserahkan kepada BAZNAS untuk didistribusikan kepada muzakki sesuai dengan syariat islam.
Salah  satu  hak  yang  didapatkan  oleh  amil  yaitu  hak  amil  zakat  yang telah  disebutkan  dalam  hukum  islam  maupun  hukum  positif.  Dalam  hal  ini Unit  Penghimpunan  Zakat  (UPZ)  dalam  menghimpun  dan  juga mendistribusikan zakat mempunyai hak, yaitu: 10
a. Unit  pengumpulan  zakat  (UPZ)  mendapatkan  bagian  hak  amil paling  banyak  12,5%  (dua  belas  koma  lima  persen)  dari  realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
9 MariyatulQibtiyah, PandanganTokoh Agama TerhadapSistemDistribusi Zakat Fitrah Model TukarAntarMuzakki, JurnalStudi Hukum Keluarga, Vol 3 Issue 1, 2019, 3
10 Pasal 35 ayat 8 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpulan zakat
b. Unit  pengumpulan  zakat  (UPZ)  yang  hanya  melakukan tugas  pengumpulan  zakat  paling  banyak  sebesar  5%  (lima persen dari hasil pengumpulan untuk operasional UPZ.
E-commerce  seperti  shoppe,  tokopedia,  dan  sebagainya  yang melakukan  penghimpunan  zakat  secara  online,  juga  mendapatkan  bagian dari  hak  amil  sesuai  dengan  peraturan  BAZNAS  yang  mengatur  tentang pembentukan  dan  tata  kerja  unit  pengumpulan  zakat.  UPZ  yang  melakukan pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat,  mendapatkan  hak  amil  sebesar 12,5%  dari  dana  yang  telah  dari  realisasi  tugas  pendistribusian  dan pendayagunaan  zakat.  Unit  penghimpunan  zakat  yang  membantu  BAZNAS dalam  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat,  mendapatkan  paling banyak 5% dari dana zakat yang telah terkumpul yang kemudian digunakan untuk biaya operasional unit pengumpulan zakat. Dalam hal ini e-commerce yang  melakukan  pengumpulan  zakat  secara  online  mendapatkan  hak  amil paling banyak 5% dari dana yang telah terkumpul.

## PENUTUP
Pembayaran  zakat  secara  online  merupakan  pengembangan  dalam melakukan  pembayaran  zakat.  Pembayaran  zakat  secara  online  melihat kebutuhan  masyarakat  yang  membutuhkan  waktu  yang  singkat  dan  mudah dalam setiap kegiatan termasuk dalam melakukan pembayaran zakat. Dalam pandangan hukum islam, pembayaran zakat secara online dianggap sah dan sesuai  dengan  ketentuan  syariat  islam.  Syarat  sah  zakat  terdapat  dua  yaitu niat  dan  juga  tamlik  (berpindahnya  barang  kepemilikan).  Ijab  qobul  yang menjadi  bagian  dari  zakat,  bukan  menjadi  syarat  sah  dalam  pelaksanaan zakat.
Sistem  pembayaran  zakat  secara  online  dilakukan  dengan  cara menggunakan  aplikasi  atau  melalui  web  yang  telah  tersedia.  Badan  Amil Zakat  Nasional  juga  telah  bermitra  dengan  beberapa  e-commerce  seperti shoppe,  LinkAja,  Gopay,  dll,  untuk  memudahkan  muzakki  dalam  membayar zakat.  Dalam  kajian  yuridis,  e-commerce  atau  platform  yang  melakukan pengumpulan  zakat  secara  online  dapat  digolongkan  sebagai  unit pengumpulan  zakat,  dikarenakan  e-commerce  atau  platform  yang menyediakan  pelayanan  dalam  pembayaran  zakat  hanya  memiliki  tugas menghimpun  dana  zakat,  yang  kemudian  dana  zakat  diberikan  kepada BAZNAS  untuk  didistribusikan  kepada  yang  berhak  menerima.  Unit pengumpulan  zakat  yang  membantu  BAZNAS  dalam  melakukan pengumpulan zakat dan mendistribusikan dana zakat, mendapatkan hak amil 12,5%  dari  realisasi  dana  zakat.  Unit  pengumpulan  zakat  yang  hanya melakukan pengumpulan dana zakat, mendapatkan dana 5% yang digunakan untuk biaya operasional UPZ.

## DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku
Rosadi,  Aden.Zakat  dan  Wakaf:  Konsepsi,  Regulasi,  dan  Implementasi. Bandung, SimbiosaRekatama. Media.
Qodir, Abdurrachman.Zakatdalamdimensimahdhah dan sosial. 1998. Jakarta. PT Raja GrafindoPersada.
Rasyid, Sulaiman. Fiqih Islam. 1994. Bandung. SinarBaruAlgesindo. Amirudin K. Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim.Surabaya. UIN SunanAmpel Surabaya.
Qadir,  Abdurrachman.Zakat  (DalamDimensiMahdhah  dan  Sosial).  2001.
Jakarta. PT Raja GrafindoPersada.
Aflah, Noor. Arsitektur Zakat Indonesia. 2009. Jakarta. Universitas Indonesia. Ahmad  Supadie,Didiek,dkk.  Studi  Islam  II.  2015.  Jakarta.  PT RajaGrafindoPersada.
Mu’iz,  Fahrur.PanduanMudah,  Lengkap,  dan  Praktistentang  Zakat.  2011.
Solo. TintaMadina. Sumber Jurnal Faisal,  Sejarah  Pengelolaan  Zakat  Di  Dunia  Muslim  dan  Indonesia (PendekatanTeoriInvestigasi-Sejarah Charles Peirce dan DefisitKebenaran Lieven Boeve), Lampung; IAIN Raden Intan) MariyatulQibtiyah, PandanganTokoh Agama TerhadapSistemDistribusi Zakat Fitrah  Model  TukarAntarMuzakki,  JurnalStudi  Hukum  Keluarga, Vol 3 Issue 1, 2019. Ma’rufah, Sheila ArdhillaYughi, Universitas Pamulang, PrefensiMuzakkidalamMembayar Zakat di Lembaga Zakat Formal, Jurnal Al Falah, Vol 3, No 2, 2018. Andi  Hidayat,  Muhklisin,  AnalisisPertumbuhan  Zakat  Pada  Aplikasi  Zakat Online  DompetDhuafa,  JurnalIlmiah  Ekonomi  Islam,  2477-6157; E-ISSN 2579-6534. Ruslan  Abdul  Ghofur,  AfifulIchwan,  Overview  The  Law  Of  Zakat  Payment Uses Fintech Islamic Perspective, Jurnal Al Infaq, ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453, Vol 11, No 2, 2020.
Sumber Online https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_D igital/531 https://ayosemarang.com/read/2020/05/19/57270/begini-penjelasan- ulama-soal-hukum-zakat-fitrah-online
Sambutan  Prof.  Dr.  Bambang  SudibyoselakuSekertarisJenderal  WZF,
dalamKonferensiInternasional  World  Zakat  Forum,  2019, https://www.baznasjabar.org/news/world-zakat-forum-2019- optimalkan-peran-zakat-dengan-teknologi-digital Kementrian Agama Republik Indonesia, DirektoratJenderalBimbinganMasyrakat Islam, DirektoratPemberdayaan Zakat, Modul Penyuluhan Zakat, 2013