## ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENATAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN (PKL) DI KOTA PALANGKA RAYA
(Studi Pedagang Kreatif Lapangan di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya)
Ferdy Rivaldo 1
ferdyrivaldo8@gmail.com
Sri Mujiarti Ulfah 2
sri.m.ulfa@gmail.com
Suprayitno 3 suprayitno@fisip.upr.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  how  the  performance  of  the Civil Service Police Unit in the arrangement of creative field traders in Palangka Raya City. To find out what are the factors that affect the performance of the Civil Service  Police  Unit  in  structuring  creative  field  traders  in  Palangka  Raya  City. The  theory  used  in  this  study  is  the  theory  of  organizational  performance according  to  Dwiyanto  (2008:50),  namely  productivity,  service  quality, responsiveness,  responsibility,  and  accountability.  The  research  method  used  is qualitative  research.  After  the  data  is  collected,  it  is  reduced  and  presented,  and after that a temporary conclusion is drawn about the data relating to the problems being  researched  and analyzed  after that only the final  conclusion is  drawn.  The performance of the Civil Service Police Unit in the Arrangement of Creative Field Traders in Palangka Raya City has been well implemented, it can be seen from the productivity,  service  quality,  responsiveness,  responsibility,  and  accountability. Human  resources,  infrastructure,  and  budget  are  factors  that  affect  the performance of the Civil Service Police Unit in the Arrangement of Creative Field Traders in Palangka Raya City.
Keywords: Performance, Arrangement, Traders

## PENDAHULUAN
Pedagang  Kaki  Lima  yang  sering  kita  sebut  dengan  PKL,  pada  umumnya adalah sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya seperti di pinggir jalan, atau dekat  dengan pengguna jalan umum. Keberadaan pedagang kaki  lima merupakan  suatu  bentuk  alternatif  lapangan  pekerjaan  bagi  orang  sulit mendapatkan  pekerjaan  atau  pengangguran.  Lapangan  pekerjaan  yang  semakin sulit  ikut  mendukung  semakin  banyaknya  masyarakat  yang  bermata  pencaharian sebagai  pedagang  kaki  lima.  Bentuk  tempat  dagangan  yang  digunakan  pedagang kaki  lima  dapat  dikelompokkan  menjadi;  Warung  semi  permanen  yaitu  berupa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi
dengan  meja  dan  kursi.  Kios  bentuk  sarana  ini  menggunakan  papan-papan  yang diatur  sedemikian  rupa  sehingga  menjadi  sebuah  bilik,  yang  mana  pedagang tersebut  juga  tinggal  di  dalamnya.  Dan  Gerobak  atau  kereta  dorong,  yang biasanya  digunakan  oleh  pedagang  yang  berjualan  makanan,  minuman,  atau rokok.
Dalam Undang-Undang  RI  No.23 Tahun 2014,  Tentang Pemerintah Daerah, pengertian  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  terdapat  dalam  Pasal  255,  ayat  1  yaitu; “Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dibentuk  untuk  menegakkan  Perda  dan  Perkada, menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketentraman,  serta  menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.
Di  beberapa  Kota  di  Indonesia  banyak  menemukan  permasalahan  yang diakibatkan  oleh  Pedagang  kaki  Lima  yang  yang  berjualan  di  bahu  jalan,  dan kawasan jalur hijau yang mengganggu pemandangan Kota.
Permasalahan terkait Pedagang Kaki Lima yang berada di Indonesia bisa kita ambil contoh di Kalimantan Tengah. Terdapat banyak Pedagang Kaki Lima  yang berjualan  di  sembarang  tempat  yang  mengganggu  ketertiban  jalan  umum  dan merusak  pemandangan  wajah  kota.  Dalam  Perda  Kota  Palangka  Raya  Nomor  4 Tahun 2013 Pengertian tentang Pedagang Kreatif Lapangan adalah pedagang yang didalam  usahanya  mempergunakan  sarana  dan  perlengkapan  yang  mudah dibongkar  pasang,  dipindahkan  atau  mempergunakan  tempat  usaha  yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah atau pihak lain.
Permasalahan  atas  keberadaan  Pedagang  Kreatif  Lapangan,  dimana  bila keberadaannya  tidak  diatur  dan  tidak  dibina  akan  menimbulkan  permasalahan dibidang pembangunan, tata ruang maupun gangguan ketertiban umum. Untuk itu Pemerintah Kota Palangka Raya membuat  suatu  Kebijakan Perda Kota Palangka Raya  Nomor  4  Tahun  2013  Tentang  Pengaturan,  Penertiban,  dan  Pengawasan Pedagang  Kreatif  Lapangan.  Untuk  mensosialisasikan  kebijakan  ini  maka  perlu adanya  koordinasi  antara  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  dengan  Satuan  Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kinerja
Menurut Husein Umar (2004:76) mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah keseluruhan  kemampuan  seseorang  untuk  bekerja  sedemikian  rupa  sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal.
Indikator kinerja organisasi menurut Dwiyanto, (2008:50) adalah :
1. Produktivitas,  yaitu  tidak  hanya  mengukur  tingkat  efisiensi,  tetapi  juga mengukur  efektivitas  pelayanan.  Produktivitas  pada  umumnya  dipahami sebagai rasio antara input dan output.
2. Kualitas Layanan, dijadikan indikator karena banyak pandangan negatif yang terbentuk  mengenai  organisasi  publik  muncul  karena  ketidakpuasan  publik terhadap  pelayanan.  Menurut  Dwiyanto  kepuasan  masyarakat  terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat,  menyusun  agenda  prioritas  pelayanan,  dan  mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas,  yaitu  menjelaskan  apakah  pelaksanaan  kegiatan  birokrasi publik  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang  benar dengan  kebijakan  organisasi,  baik  yang  eksplisit  maupun  implisit. Responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
5. Akuntabilitas, yaitu menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena  peneliti  ingin  mengamati,  merasakan,  berinteraksi  dengan  masyarakat langsung  untuk  mendapatkan  fakta  secara  lengkap  tentang  keadaan  sekitar, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.
Menurut  Nasution  (1988:5),  Penelitian  kualitatif  pada  hakekatnya  ialah mengamati  orang  dalam  lingkungan  hidupnya,  berinteraksi  dengan  mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

## HASIL PENELITIAN
1. Produktivitas
A. Input
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya  dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai  penegak  Perda  dan  Perkada  di  Kota  Palangka  Raya  dengan  melakukan kegiatan  patroli  rutin.  Dengan  melakukan  patroli  rutin  maka  Perda  dan  Perkada yang  sudah  ditetapkan  dapat  terjaga  dan  terlaksana  dengan  baik.  Input  dari produktivitas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya  dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Perda dan Perkada di Kota Palangka Raya melakukan patroli rutin yang dilaksanakan setiap 2 kali seminggu pada hari Sabtu dan  Minggu.  Jumlah  anggota  dalam  melaksanakan  patroli  biasanya  25  orang kurang  atau  lebih  dari  itu  sesuai  dengan  kebutuhan  personil  di  lapangan  untuk melakukan  penertiban.  Tempat-tempat  yang  menjadi  tujuan  penertiban berbeda-beda  tergantung  dari  laporan  masyarakat  ataupun  pengamatan  tim kelapangan.
B. Output
Berdasarkan hasil penelitian di Satpol PP Kota Palangka Raya dapat diketahui bahwa  telah  melaksanakan  penertiban  dan  patroli  rutin  dengan  baik.  Dikatakan baik karena sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu dari Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2011  tentang  Standar  Operasional Prosedur  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  dan  sudah  melakukan  patroli  rutin  telah dilaksanakan  sesuai  rencana.  Output  dari    Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  yaitu program  pengaturan,  penertiban,  dan  pengawasan  terhadap  Pedagang  Kreatif
Lapangan (PKL) adalah agar terciptanya keteraturan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Palangka Raya.
Dari  hasil  wawancara  terkait  produktivitas  kinerja  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kota Palangka Raya didapatkan bahwa sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat  melalui  patroli  rutin  yang  telah  dilaksanakan  yaitu  2  kali  seminggu  pada hari  Sabtu  dan  Minggu.  Patroli  rutin  dilaksanakan  sebagai  bentuk  tugas  yang dilaksanakan  untuk  menegakkan  Perda  dan  Perkada  di  Kota  Palangka  Raya. Dan  dalam  melakukan  kegiatan  patroli  atau  penertiban  berdasarkan  pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

## 2. Kualitas Layanan
Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya  dalam  hal  kualitas layanan  ini  sudah  terlaksana  dengan  baik,  dilihat  melalui  penertiban,  teguran, pembinaan  dan  sosialisasi  yang  sudah  dilakukan  kepada  Pedagang  Kreatif Lapangan  yang  berada  di  Jalan  Yossudarso,  akan  tetapi  para  Pedagang  Kreatif Lapangan yang tidak mau diatur
Data Jumlah PKL yang berada di Jalan Yossudarso Kota
Palangka Raya Tahun 2020 Tahun  Jumlah PKL yang berada di Jalan Yossudarso 2020 137 Pedagang Tabel 1.1 Data PKL dari Satpol PP Kota Palangka Raya tahun 2020 3. Responsivitas
Responsivitas  dari  kinerja  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  sudah  baik,  dapat dilihat  dari  sudah  adanya website yang  disana  sudah  memuat  informasi  kepada masyarakat  yang  berkaitan  dengan  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya,  dan masyarakat  juga  bisa  melaporkan  pengaduan  ke  Nomor  Resmi  atau  kirim  pesan ke  Email  yang  sudah  tertera  di website tersebut  dan  laporannya  akan  segera ditindaklanjuti. Terkait dengan relokasi yang sudah dibuat oleh pemerintah sudah terlaksana, akan tetapi sewa tempatnya mahal dan pedagang lebih tertarik kepada kawasan yang berada di jalur hijau yang sewa tempatnya lebih murah.
4. Responsibilitas
Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya  dalam  hal responsibilitas sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari    penertiban yang sudah  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku.  Dan  dalam  melakukan penertiban bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi,  dan pihak  Kepolisian untuk menertibkan  dan  melakukan  penindakan  kepada  Pedagang  Kreatif  Lapangan dalam hal pengamanan dan keamanan kepada masyarakat di Kota Palangka Raya.
5. Akuntabilitas
Kinerja  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  dalam  indikator  akuntabilitas  sudah terlaksana  dengan  baik,  dapat  dilihat  melalui  laporan  pertanggungjawaban  yang rutin  3  bulan  sekali  dan  tiap  pergantian  tahun  dilaporkan  menyeluruh    kepada Kepala Daerah. Dan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah dibuat website resmi Satpol PP Kota Palangka Raya yang disana sudah rutin disampaikan kepada  masyarakat  terkait  dengan  program-program  kegiatan  yang  sudah
dilakukan  ataupun  kegiatan  patroli  keliling.  Sehingga  adanya  keterbukaan  atau trasparansi  kepada  masyarakat  Kota  Palangka  Raya.  Namun  dalam  proses penertiban  yang  dilakukan  terjadinya  pembedaan  antara  satu  pedagang  dengan pedagang  yang  lainnya.  Jika  terjadinya  proses  penertiban  yang  dilakukan  oleh Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  haruslah  berlaku  adil  tanpa  membeda-bedakan antara  pedagang  yang  satu  dengan  yang  lain  yang  akan  menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
C. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Palangka Raya Dalam Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Di Kota Palangka Raya
Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya  dalam  penertiban Pedagang Kreatif  Lapangan dipengaruhi oleh 3 faktor  yaitu faktor Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta faktor Anggaran.

## 1. Sumber Daya Manusia
Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya  dalam  hal penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) tidak terlepas dari pengaruh faktor sumber  daya  manusia.  Selama  ini  faktor  sumber  daya  manusia  yang  menjadi permasalahan  dari  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya.  Karena  jumlah  personil anggota yang mereka punya sedikit, dan harus bekerja mengatur di wilayah Kota. Sehingga  dalam  soal  anggota  masih  kurang  cukup.  Jumlah  Anggota  Satpol  PP Kota  Palangka  Raya  Saat  ini  berjumlah  189  orang  pada  Tahun  2020.  Sumber Daya  Manusia  yang  Satpol  PP  Kota  Punya  berdasarkan  kualifikasi  Jabatan  PNS yaitu sebanyak 56 orang dan Tenaga Kontak yaitu sebanyak 133 orang. Sehingga dalam  hal  penertiban  PKL  yang  dilakukan  mendapatkan  sedikit  kendala  yang dihadapi dan harus bekerja sama dengan pihak yang berwenang seperti antara lain yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Polisi, TNI, Polisi Militer, dan Dinas Perhubungan untuk membantu melakukan pengamanan kepada masyarakat. Jumlah anggota ini tergolong sedikit karena tidak memungkinkan dengan anggota 189  orang  mampu  menertibkan  dan  menegakkan  Perda  di  lingkungan  Kota Palangka Raya.

## 2. Sarana dan Prasarana
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya  dalam  meningkatkan kinerjanya haruslah didukung oleh salah satu faktor yang penting yaitu sarana dan prasarana.  Dengan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  maka  kinerja  akan meningkat  dan  pekerjaan  akan  menjadi  semakin  baik  pula.  Dan  sebaliknya  jika sarana  dan  prasarana  yang  buruk  akan  berakibat  kepada  kinerja  yang  kurang optimal.  Saat  ini  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  sangat  membutuhkan  sarana prasarana yang lebih baik oleh karena, sarana dan prasarana yang ada kondisinya kurang baik dan ada juga yang tidak layak pakai.
Dari  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya  salah  satunya  adalah sarana  dan  prasarana.  Saat  ini  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  sangat
membutuhkan sarana dan prasarana yang baru karena dalam kondisi yang kurang baik  dan  ada  juga  yang  tidak  layak  pakai.  Oleh  sebab  itu,  sarana  dan  prasarana digunakan sebagai penunjang suatu kinerja.

## 3. Anggaran Biaya
Dalam  suatu  kinerja  yang  baik  maka  diperlukan  anggaran  yang  cukup. Seperti itulah Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya terkendala oleh kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal  penertiban  Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL)  di  Kota  Palangka  Raya. Anggaran  dibutuhkan  sebagai  penunjang  terlaksananya  suatu  kegiatan,  jika anggarannya kurang maka kegiatan tidak terlaksana secara optimal.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Palangka  Raya  dipengaruhi  3  faktor  yaitu  Sumber  Daya  Manusia,  Sarana  dan Prasarana,  serta  Anggaran  Biaya.  Hal  ini  perlu  diperhatikan  oleh  Pemerintah Daerah  untuk  kedepannya  agar  lebih  memperhatikan  apa  saja  yang  menjadi kekurangan  yang berada di  bawahnya  yaitu Satpol  PP Kota Palangka Raya. Jika semua  faktor  terpenuhi  maka  Kinerja  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  bisa  lebih optimal  dari  sebelumnya.  Demi  mewujudkan  Kota  Palangka  Raya  sebagai  Kota Cantik yang dicintai masyarakat Palangka Raya Kalimantan Tengah.

## PEMBAHASAN

## 1. Produktivitas
Produktivitas,  yaitu  tidak  hanya  mengukur  tingkat  efesiensi,  tetapi  juga mengukur efektivitas  pelayanan.  Produktivitas Satuan Polisi  Pamong Praja dapat diketahui dari input dan output. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan input Satpol PP Kota Palangka Raya sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat melalui patroli  rutin  yang  telah  dilaksanakan  yaitu  2  kali  seminggu  pada  hari  Sabtu  dan Minggu. Patroli rutin dilaksanakan sebagai bentuk tugas yang dilaksanakan untuk menegakkan Perda dan Perkada di Kota Palangka Raya.    Dan dalam melakukan kegiatan  patroli  atau  penertiban  berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2011  tentang  Standar  Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Dari  Output  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  Berdasarkan  hasil  penelitian  di Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  dapat  diketahui  bahwa  telah  melaksanakan penertiban dan patroli rutin dengan baik. Dikatakan baik karena sudah dilakukan sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku  yaitu  dari  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  54  Tahun  2011  tentang  Standar  Operasional  Prosedur  Satuan  Polisi Pamong  Praja,  dan  sudah  melakukan  patroli  rutin  telah  dilaksanakan  sesuai rencana. Output dari    Satpol PP Kota Palangka Raya  yaitu program pengaturan, penertiban,  dan  pengawasan  terhadap  Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL)  adalah agar  terciptanya  keteraturan,  ketertiban,  dan  kenyamanan  bagi  masyarakat  Kota Palangka Raya.
2. Kualitas Layanan
Menurut  Dwiyanto,  (2008:50)  kepuasan  masyarakat  terhadap  layanan  dapat dijadikan  indikator  kinerja  birokrasi  publik.  Keuntungan  utama  menggunakan
kepuasan  masyarakat  sebagai  indikator  kinerja  adalah  informasi  mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah    dan murah.
Informasi  mengenai  kepuasan  masyarakat  dapat  diperoleh  melalui  media massa  maupun  diskusi  publik.  Akses  informasi  mengenai  kepuasan  informasi mengenai  kepuasan  masyarakat  terhadap  kualitas  layanan  relatif  sangat  tinggi, maka  ini  bisa  menjadi  satu  ukuran  kinerja  organisasi  publik  yang  mudah  dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai organisasi publik.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  Kualitas  Layanan  yang  diberikan  oleh Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya  sudah  terlaksana  dengan  baik, dapat  dilihat  dari  pembinaan  dan  sosialisasi  yang  sudah  diberikan  kepada  para pedagang Kreatif Lapangan di Kota Palangka Raya. Namun, para pedagang masih tidak  mau  mengikuti  apa  yang  sudah  disosialisasikan  dan  tetap  berjualan  di tempat  di  kawasan  jalur  hijau  atau  dekat  dengan  jalan  umum,  dan  juga  akibat wabah  Pandemi  Covid-19  maka  proses  Pembinaan  dan  Sosialisasi  kepada  para Pedagang Kreatif Lapangan jadi terhambat. Sebenarnya pembinaan dan sosialisasi kepada Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) itu bisa dilakukan, dengan cara melalui media  online.  Anggota  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  bisa  mendatangi  para pedagang untuk mengundang mereka dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi secara  online.  Ini  dipergunakan  untuk  meminimalisir  pertemuan  secara  langsung dengan masyarakat dan tidak berkerumunan.

## 3. Responsivitas
Menurut  Dwiyanto,  (2008:50)  Responsivitas,  yaitu  kemampuan  birokrasi publik  untuk  mengenali  kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda  prioritas pelayanan,  dan  mengembangkan  program-program  pelayanan  publik  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  aspirasi  masyarakat.  Responsivitas  yang rendah  ditunjukan  dengan  ketidakselarasan  antara  pelayanan  dengan  kebutuhan masyarakat.  Hal  tersebut  jelas  menunjukan  kegagalan  organisasi  dalam mewujudkan  misi  dan  tujuan  birokrasi  publik.  Organisasi  yang  memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
Dari  hasil  wawancara  diatas  didapatkan  bahwa  responsivitas  dari  kinerja
Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  sudah  baik,  dapat  dilihat  dari  sudah  adanya website yang  disana  sudah  memuat  informasi  kepada  masyarakat  yang  berkaitan dengan  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya,  dan  masyarakat  juga  bisa  melaporkan pengaduan  ke  Nomor  Resmi  atau  kirim  pesan  ke  Email  yang  sudah  tertera  di website tersebut  dan  laporannya  akan  segera  ditindaklanjuti.  Terkait  dengan relokasi  yang  sudah  dibuat  oleh  pemerintah  sudah  terlaksana,  akan  tetapi  sewa tempatnya mahal dan pedagang lebih tertarik kepada kawasan yang berada di jalur hijau  yang  sewa  tempatnya  lebih  murah.  Relokasi  dibuat  untuk  mempermudah masyarakat bukan untuk mempersulit. Oleh karena itu pemerintah harus membuat relokasi tempat dengan biaya sewa murah dan tidak membebankan pedagang yang berjualan.  Dan  untuk  terciptanya  Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL)  yang  tertib dalam  berjualan  dan  tidak  mengganggu  pengguna  jalan  umum  apalagi  untuk berjualan di kawasan jalur hijau.
4. Responsibilitas
Menurut  Dwiyanto,  (2008:50)  Responsibilitas,  yaitu  menjelaskan  apakah pelaksanaan  kegiatan  birokrasi  publik  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.  Responsibilitas  bisa  saja  pada  suatu  ketika  berbenturan  dengan responsivitas.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Satpol PP Kota Palangka Raya dalam hal pelaksanaan  penertiban  Pedagang  Kreatif  Lapangan  berlandaskan  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2011 tentang  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Jadi setiap  pelaksanaan  kegiatan  maupun  dalam  pekerjaan  harus  sesuai  SOP  yang berlaku.  Namun,  dalam  melakukan  penindakan  atau  penertiban  yang  dilakukan terhadap  Pedagang  Kretaif  Lapangan  (PKL)  diusahakan  tidak  melakukan kekerasan karena itu dapat merusak citra Satpol PP Kota Palangka Raya di mata masyarakat. Dan dalam hal ini pimpinan harus bertindak tegas untuk memberikan perintah  kepada  anggotanya  untuk  tidak  melakukan  kekerasan  dan  harus  sesuai aturan dan peraturan yang berlaku.
5. Akuntabilitas
Menurut  Dwiyanto,  (2008:50)  Akuntabilitas,  yaitu  menunjukan  pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi  publik tunduk  pada para pejabat politik  yang  dipilih  oleh  rakyat.  Dan  akuntabilitas  diukur  dari  pertanggung jawaban  yang diberikan kepada pemerintah maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  akuntabilitas  Satpol  PP  Kota  Palangka Raya  sudah  terlaksana  dengan  baik,  pertanggungjawaban  kepada  Pemerintah Daerah  berupa  laporan  yang  dilaporkan  setiap  3  bulan  sekali,  dan  juga  setiap pergantian tahun dilaporkan menyeluruh pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah atau Walikota. Dan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah dibuat website resmi  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  yang  disana  sudah  rutin disampaikan  kepada  masyarakat  terkait  dengan  program-program  kegiatan  yang sudah  dilakukan  ataupun  kegiatan  patroli  keliling.  Sehingga  adanya  keterbukaan atau  trasparansi  kepada  masyarakat  Kota  Palangka  Raya.  Namun,  dalam  proses penertiban  yang  dilakukan  terjadinya  pembedaan  antara  satu  pedagang  dengan pedagang  yang  lainnya.  Jika  terjadinya  proses  penertiban  yang  dilakukan  oleh Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  haruslah  berlaku  adil  tanpa  membeda-bedakan antara  pedagang  yang  satu  dengan  yang  lain  yang  akan  menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
A. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Palangka  Raya  Dalam  Penataan  Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL)  Di Kota Palangka Raya
1. Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  merupakan  hal  yang  terpenting  terhadap  kemajuan suatu  organisasi.  Jika  sumber  daya  manusia  berkualitas  maka  akan  memajukan suatu organisasi, dan sebaliknya jika sumber daya manusia tidak berkualitas atau tidak memiliki keahlian maka berakibat pada menurunnya kinerja yang dihasilkan oleh  suatu  organisasi.  Maka  harus  adanya  pelatihan  kepada  para  anggota
organisasi dalam bekerja sehingga memiliki potensi atau keahlian dalam bekerja. Jika dalam suatu organisasi memiliki kekurangan dalam hal jumlah anggota, maka akan  berakibat  pada  kurang  optimalnya  dalam  hal  kinerja.  Oleh  sebab  itu,  dari sumber  daya  manusia  harus  berimbang  pada  jumlah  anggota  dan  keahlian  yang dimiliki.
Berdasarkan hasil penelitian, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam  hal  personil  anggota  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  dirasa  masih kekurangan,  yaitu  berjumlah  189  orang  dengan  kualifikasi  anggota  yang  sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 56 orang dan Tenaga Kontrak 133 orang. Dengan  jumlah  demikian  masih  disara  kurang  apalagi  dalam  hal  penertiban Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL)  di  Kota  Palangka  Raya.  Standarnya  jumlah anggota  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  yaitu  300  orang  baru  bisa  dikatakan optimal, dan dengan jumlah anggota 189 orang masih belum dikatakan tercukupi atau kurang dalam jumlah anggota.

## 2. Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  Prasarana  menjadi  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  dari  kinerja dalam suatu organisasi. Sarana dan Prasarana yang baik maka akan meningkatkan kualitas kinerja, sebaliknya jika sarana dan prasarana yang kurang baik maka akan berakibat dalam hal penurunan kualitas kinerja suatu organisasi.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya  mengalami  kekurangan dalam hal sarana dan prasarana. Dan terkait sarana dan prasarana yang ada masih dirasa belum optimal oleh karena banyak yang dalam kondisi kurang baik dan ada juga  tidak  layak  untuk  digunakan  sehingga  perlu  adanya  pergantian  baru,  untuk penunjang  terlaksananya  kinerja  menjadi  lebih  baik  dan  optimal.  Oleh  sebab  itu Pemerintah  Daerah  Kota  Palangka  Raya  dalam  hal  ini  mestinya  memberikan bantuan  yang lebih berupa materi dan dukungan untuk  Satpol PP Kota Palangka Raya agar terciptanya kinerja  yang lebih berkualitas dan tercukupinya dalam hal sarana dan prasarana.
3. Anggaran Biaya
Dalam  suatu  kinerja  yang  baik  maka  diperlukan  anggaran  yang  cukup. Seperti itulah Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya terkendala oleh kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal  penertiban  Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL)  di  Kota  Palangka  Raya. Anggaran  dibutuhkan  sebagai  penunjang  terlaksananya  suatu  kegiatan,  jika anggarannya kurang maka kegiatan tidak terlaksana secara optimal.
Berdasarkan  penelitian,  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya terkendala  dalam  hal  anggaran  terutama  dalam  hal  penertiban  Pedagang  Kreatif Lapangan  (PKL)  di  Kota  Palangka  Raya.  Anggaran  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  tidak  sebanding  dengan  apa  yang  dikerjakan  yaitu  untuk mengurus di wilayah Kota Palangka Raya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  sebagaimana  tersebut  diatas,  maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya Dalam Penataan  Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL)  di  Kota  Palangka  Raya  dilihat  dari indikator kinerja organisasi yaitu:
a) Produktivitas  sudah  terlaksana  dengan  baik,  dapat  dilihat  dari  patroli penertiban  yang rutin    dilaksanakan 2 kali dalam seminggu pada hari Sabtu dan Minggu .
b) Kualitas  Layanan  sudah  terlaksana  dengan  baik,  dapat  dilihat  melalui penertiban,  pembinaan,  dan  sosialisasi  yang  diberikan  kepada  Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).
c) Responsivitas sudah terlaksana dengan baik, dilihat melalui keterbukaan atau transparansi  yang  diberikan  untuk  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi atau  memberikan  pengaduan  yang  diperoleh  melalui website resmi  yang sudah  dibuat.  Dan  mendengarkan  aspirasi  dari  para  Pedagang  Kreatif Lapangan  untuk  dibuatkan  relokasi  tempat  untuk  berjualan  yang  strategis, aman dan nyaman.
d) Responsibilitas,  sudah  terlaksana  dengan  baik,  dilihat  melalui  setiap pelaksanaan dalam melakukan penertiban sesuai dengan SOP yang berlaku.
e) Akuntabilitas  sudah  terlaksana  dengan  baik,  dilihat  melalui  laporan pertanggung  jawaban  kepada  pemerintah  sudah  rutin  dilaporakan,  dan pertanggung  jawaban  kepada  masyarakat  sudah  dilakukan  melalui website yang  memberikan  info  lengkap  mengenai  program  kegiatan  Satpol  PP  Kota Palangka Raya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifudin, H. dan Beni Ahmad Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia. Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Bukhari, Burhan. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial Suatu Analisis Sosiologi UKS Volume 11 Nomor 1 Juni 2017. Universitas Syiah Kuala.
Dharma, S. 2013. Manajemen Kinerja . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar dan Aplikasi) .Malang: UMM Press.
Pasolong, H. 2007. Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta.
Purwadi, Gilang. 2007. Pedagang Kaki Lima . Bogor: Yudhistira. Widodo, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja . Malang: Bayumedia.
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengaturan,
Penertiban, dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri    Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar  Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengaturan,
Penertiban, dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja. Suprayitno,  S.,  Putri,  F.P.P.,  Triyani,  T.  (2019 ).  Strategy  on  the  National  Unity and Politics Agency (KESBANGPOL) in Maintaining Ethnicity and Religious Relations  Based  on  Huma  Betang  Philosophy  in  Central  Kalimantan . Budapest  Internasional  Research  And  Critics  InstituteJournal  (Birci-Journal. 2(3). 229-238. DOI : https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.629 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah