INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1599-1608 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Bumdes (Studi Di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor)
Raden Nur Indri Handayawati Mauludi 1 ✉ , Lina Aryani 2 , Evi Priyanti 3
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 1910631180195@student.unsika.ac.id 1 ✉
Abstrak
Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  terkecil  yang  memiliki  batas – batas  wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal – usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Membangun desa sama halnya dengan membangun  peradaban. Peradaban  yang  dimulai dari  hal  paling  mendasar  sebagai  kunci  penting pembangunan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Desa  merupakan  fondasi  dari  pembangunan ekonomi nasional, jika pada tingkat desa telah mampu mandiri secara finansial maka kesejahteraan masyarakat  dapat  diwujudkan  dengan  mudah  dan  indeks  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia otomatis  akan  meningkat.  Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  suatu  proses  memberikan  daya, kekuatan,  dukungan  serta  dorongan  motivasi  kepada  masyarakat  agar  dapat  mengembangkan potensi  yang  dimiliki.  Untuk  itu,  pemberdayaan  penting  dilakukan  untuk memberikan  kesempatan yang  sama  kepada  masyarakat  dalam  memperoleh  haknya  sebagai  masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  pemerintah  desa  Antajaya  dalam  pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Antajaya  Kecamatan  Tanjungsari  Kabupaten  Bogor.  Peran  kepala  desa  dalam pemberdayaan masyarat di desa Anatajaya masih tergolong BUMDES belum berkembang diakibatkan karena kurang sinergitas antara pemerintah desa, pengelola bumdes, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah  desa  Antajaya  telah  memberlakukan  serangkaian  kegiatan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  taraf  value  masyarakat  agar  dapat  memiliki  kualitas  ketenagakerjaan  yang  lebih mumpuni dari sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan.
Kata kunci : Desa, Pemberdayaan masyarakat, Desa Antajaya

## Abstract
The village as the smallest legal community unit that has territorial boundaries is authorized to regulate and manage the interests of its community based on local origins and customs that are recognized and respected by the state. Building a village is the same as building a civilization. Civilization starts from the most basic things as an important key to the development of the life of the nation and state. Villages are the foundation of national economic development, if at the village level they are financially independent,  the  welfare  of  the  community  can  be  realized  easily  and  the  welfare  index  of  the Indonesian people will automatically increase. Community empowerment is a process of providing power, strength, support and motivation to the community in order to develop their potential. For this reason, empowerment is important to provide equal opportunities to the community in obtaining their rights as a community. Empowerment of rural communities can also be seen as an effort to accelerate village development.  This  study  aims  to  determine  the role  of  the Antajaya village government in community empowerment in Antajaya Village, Tanjungsari District, Bogor Regency. The role of the village head in community empowerment in Anatajaya village is still classified as BUMDes which has not developed due to lack of synergy between the village government, bumdes managers, and the community. In this case, the Antajaya village government has implemented a series of activities with the aim of increasing the value of the community so that they can have a more qualified workforce than before. This study uses the method of documentation and direct observation to the field. Keywords: Village, Community Empowerment, Antajaya Village

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam melimpah dari Pulau Sumatera  hingga  Pulau  Papua,  dengan  potensi  yang  dimiliki  hari  ini  sejatinya  kekayaan tersebut mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah  memiliki  potensi  kekayaan  alam  yang  berbeda,  potensi  tersebut  dapat  berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya dan sumber daya modal yang dapat dikelola untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Membangun desa sama halnya dengan membangun peradaban. Peradaban yang dimulai  dari  hal  paling  mendasar  sebagai  kunci  penting  pembangunan  kehidupan berbangsa dan bernegara (Hayat, Turohman, & Cikusin, 2018). Desa merupakan fondasi dari pembangunan  ekonomi  nasional,  jika  pada  tingkat  desa  telah  mampu  mandiri  secara finansial  maka  kesejahteraan  masyarakat  dapat  diwujudkan  dengan  mudah  dan  indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia otomatis akan meningkat. Pembangunan desa berdaya menjadi salah satu hal krusial yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan ekonomi Indonesia  selaras  dengan  pendapat  ahli,  bahwasanya  hakikat  tujuan  dari  pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan
pencapaian tujuan dari berbagai  bidang (sosial, ekonomi,  pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan (Mone, Adisasmita, & Mediaty, 2013).
Konsep  “pemberdayaan”  berasal  dari  kata  dasar  “daya”  yang  mengandung  arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu “empowerment”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok  yang  lemah  yang  belum  mempunyai  daya/kekuatan  untuk  hidup  mandiri, terutama  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok/kebutuhan  dasar  hidupnya  sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan (Hamid, 2018).
Secara  konseptual  pemberdayaan  masyarakat  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu tindakan  sosial  dari  penduduk  sebuah  komunitas  yang  mengorganisasikan  diri  dalam membuat  perencanaan  dan  tindakan  kolektif,  untuk  memecahkan  masalah  sosial  atau memenuhi  kebutuhan  sosial  sesuai  dengan  kemampuan  dan  sumber  daya  yang  dimiliki (Sumodiningrat,  2009).  Dalam  pendapat  lain,  pemberdayaan  masyarakat  didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nila-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people centered (berpusat pada manusia), Participatory (partisipatif), empowering (memberdayakan), dan sustainable (berkelanjutan) (Alfitri, 2011).
Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang  rentan  dan  lemah,  sehingga  setelah  diberdayakan  mereka  memiliki  kekuatan  atau kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya.  Kebutuhan  dasar  ini  mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya  dan  memperoleh  barang/jasa  yang  dibutuhkan  dengan  kualitas  yang bagus.  Dalam  hal  ini  masyarakat  diharapkan  kan  mampu  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010).
Adapun  tujuan  utama  pemberdayaan  masyarakat  adalah  memberikan  kekuatan kepada  masyarakat,  khususnya  kelompok  lemah  yang  memiliki  ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan  ini  bisa  diakibatkan  karena  kondisi  internal  (persepsi  mereka  sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  utama,  dan  pada  akhirnya  akan  menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara sosial, budaya, dan hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya (Hamid, 2018).

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Menurut  Wahjudin  Sumpeno  (2011,  h.19)  pemberdayaan  adalah  upaya  yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut  mampu  berkembang  secara  mandiri.  Dengan  kata  lain,  pemberdayaan  sebagai upaya perbaikan wujud in terkoneksitas yang terdapat di  dalam suatu tatanan dan atau upaya  penyempurnaan  terhadap  elemen  atau  komponen  tatanan  yang  ditujukan  agar tatanan  dapat  berkembang  secara  mandiri.  Jadi  pemberdayaan  adalah  upaya  yang ditujukan  agar  suatu  tatanan  dapat  mencapai  suatu  kondisi  yang  memungkinkan  untuk membangun dirinya sendiri.
Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005, h.25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih  mandiri  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  mereka,  namun  sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.
Menurut  Psoinos  dan  Smithson  (dalam  Greasley,  2004:354-368)  pemberdayaan adalah  sebuah  persepsi  dan  keyakinan,  sebuah  posisi  yang  dimiliki  oleh  peneliti  yang mengambil  perspektif  pengalaman  pada  arti  pemberdayaan.  Pemberdayaan  merupakan sebuah pengalaman peneliti yang diyakini dapat memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat  yang  lemah  dalam  masyarakat  untuk  menimbulkan  rasa  percaya  diri  dan pengalaman masyarakat dalam mengatasi permasalahan.

## Pengertian Pemerintahan Desa
Menurut  Zakaria  dalam  Wahjudin  Sumpeno  (2011,  h.3)  menyatakan  bahwa  desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta  berada  di  bawah  pimpinan  desa  yang  dipilih  dan  ditetapkan  sendiri.  Sedangkan pemerintahan  desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh  masyarakat  dan  pemerintah  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (pusat kajian dinamika dan sistem pembangunan, (2007:4). Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa didirikan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang  beroperasi  di  perdesaan,  BUM  Desa  harus  memiliki  perbedaan  dengan  lembaga ekonomi  pada  umumnya.  Untuk  itu,  BUM  Desa  dimaksudkan  agar  keberadaan  dan kinerjanya  mampu  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  peningkatan kesejahteraan warga desa. Keberadaan dan kinerjanya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.
Terdapat ciri-ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:
a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
e. Keuntungan  yang  diperoleh  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes,BPD, anggota) (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007:4).
BUM Desa merupakan suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat yang menganut asas mandiri. Dalam Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang  BUM  Desa,  modal  awal  BUM  Desa  bersumber  dari  APB  Desa  yang  selanjutnya mendapat  penyertaan  modal  desa  dan  modal  masyarakat  desa.  Ada  beberapa  tujuan pendirian BUM Desa, diantaranya.
a. Meningkatkan perekonomian desa;
b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pendirian BUM Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, Partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan Sustainable. Untuk itu, perlu upaya yang serius  untuk pengelolaan BUM Desa agar mampu berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Penelitian  ini  dipilih  karena  untuk  menyajikan  data  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat mengenai  faktafakta  yang  ada  di  lapangan.  Dengan  menggunakan  desain  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  bertujuan  untuk  menggali  mengenai  fakta mengenai Pemberdayaan Masyarakat di Desa Antajaya. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian  dapat  memberikan  informasi  dan  yang  selengkap-lengkapnya  dan  relevan dengan  tujuan  penelitian.  Informan  penelitian  itu  staf-staf  di  Desa  Antajaya  sebagai informan kunci (key informan) yang secara langsung melakukan kegiatan di pemberdayaan masyarakat dan mempunyai pengetahuan tentang Pemberdayaan Masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Profil Desa Antajaya
Desa Antajaya  terletak di antara 644 – 70.83 Lintang utara  selatan dan 10721 – 10821’ bujur timur dengan Luas 797,2294  Ha. Yang terdiri dari 4 Dusun dengan 05  Rukun  Warga (RW)  dan 16 Rukun Tetangga (RT). Desa Antajaya yang letak Geografisnya di kaki Gunung Sangga Buana, sebagian wilayah Desanya ada yang di kelilingi oleh tempat aliran sungai yaitu:
➢ Sungai Cikembar membentang dari Timur ke Barat  di sebelah Utara.
➢ Sungai  Cigoha  membentang  dari  Timur  ke  Barat  di  sebelah  Selatan    kedua  sungai tersebut  bermata  air  dari  dua  Penampakan  gunung  yang  sama  bentuknya  di  sebut Gunung Kembar.
➢ Sugai  Cibeet  membentang  dari  selatan  ke  Utara  di  sebelah  barat  yang  bermata  Air Gunung Gede Cianjur.
➢ Sungai Ciomas membentang dari Utara keselatan di sebelah timur darei yangt bermata Air di Gunung Sangga Buan.
ORBITASI (JARAK DARI PUSAT)
➢ Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 KM
➢ Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Bogor: 62 KM
➢ Jarak dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat: 96 KM
➢ Jarak dari Ibu Kota Negara (Jakarta) : 81 KM
Desa Antajaya memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 5.987 jiwa pada tahun 2020  dan  memiliki  permasalahan  terhadap  ketenagakerjaan  yang  mana  banyak  dari masyarakat masih mencari pekerjaan. Permasalahan ini berbanding lurus dengan minimnya
angka pendidikan yang terdapat di desa Antajaya yang masih rendah, slain itu masyarakat desa  Antajaya  juga  masih  banyak  menggandrungi  pekerjaan  sebagai  petani  untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Sarana transportasi desa Antajaya juga masih minim karena belum terdapatnya angkutan umum untuk masyarakat. Meskipun seperti itu, dalam bidang telekomunikasi, desa Antajaya terus menggenjot angka infrastruktur telekomunikasi agar masyarakat dapat terhubung secara daring antar satu sama lain.
Cara Pemerintah Menentukan Lokasi Untuk Komoditas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa Antajaya dengan Pengelola BUMdes,  bahwa  menentukan  lokasi  untuk  dijadikan  tempat  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  tentunya  melalui  mekanisme  yang  di  tentukan,  diantara  musyawarah  antara Pemdes  dengan  pengurus  BUMDES  untuk  menentukan  lokasi,  setelah  diadakan musyawarah baru di adakan analisis secara umum baik dari segi manfaat maupun kendala yang akan di hadapi serta mencari solusinya.
Kepala  desa  Antajaya  menyatakan  bahwa  desa  Antajaya  ini  kaya  akan  hasil  kopi. Sehingga pemerintah dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk dijadikan komoditas harus  benar-benar  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  untuk  dimanfaatkan  secara maksimal, pemerintah memberlakukan beberapa strategi seperti memantau sumberdaya alam yang dilakukan, kondisi SDM yang terdapat di area yang akan dituju serta anggaran yang akan digunakan untuk menjalakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  berpendapat  bahwa,  potensi  dapat  terjadi apabila memenuhi 2 indikator sebagai berikut:
1. Dapat  maksimal  bila  dilakukan  pendekatan,  penyuluhan,  pengarahan,  penekanan terhadap unsur manusianya.
2. Dapat Maksimal bila ada Stimulus dalam bentuk Pendanaan, dan ini biasanya sering terjadi di desa Antajaya.
Oleh  sebab  itu  pemerintah  berupaya  untuk  mensosialisasikan  setiap  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  guna  informasi  dapat  sampai  ke  orang  yang  membutuhkan kegiatan tersebut, selain itu juga pemerintah terus melakukan inovasi terhadap kegiatan yang dilakukan agar rangkaian kegiatan dapat lebih efektif diterima oleh masyarakat. Dan juga  agar  dapat  memberikan  feedback  terhadap  anggaran  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah.
Strategi Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengkomunikasikan informasi tentang  agenda  pemberdayaan  masyarakat  agar  dapat  mencakup  seluruh  elemen masyarakat di desa Antajaya.
Berdasarkan hasil hasil wawancara dengan kepala desa Antajaya Dalam menangani permasalahan  ini,  menjelaskan  bahwa  pemerintah  berupaya  mensosialisasikan  agenda pemberdayaan  masyarakat  melalui  dua  instrument  utama  yakni  dengan  memanfaatkan infrastruktur dan suprastruktur. Informasi yang telah disampaikan berupa indak lanjut dari hasil musyawarah  BUMDES beserta Pemdes mensosialisasikan kepada masyarakat melalui rapat Minggon Desa, selanjutnya di sosialisasikan oleh aparatur lingkungan (RT, RW dan Kadus) di wilayah tugasnya masing-masing.
Dalam memadukan infrastruktur dan suprastruktur, pemerintah lebih fleksibel dalam mensosialisasikan  informasi  mengenai  pemberdayaan  masyarakat  dengan  cara mengsinergikan  informasi  dari  kepala  desa  hingga  jajaran  kadus,  RT,  RW  dengan menggunakan  media  daring  maupun  luring  agar  dapat  diketahui  oleh  setiap  individu. Secara daring, pemerintah menggunakan media sosial yang tersedia seperti Whtasapp Grup antar kadus, RT, RW. Oleh karenanya pemerintah selalu berupaya untuk menggenjot tingkat penggunaan telekomunikasi guna memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan juga dapat membantu sosialisasi agenda-agenda pemerintah.
Dengan  menggunakan  konsep  ini  pemerintah  dapat  memaksimalkan  sosialisasi program pemberdayaan masyarakat secara lebih menyeluruh terhadap setiap elemen yang terdapat di desa Antajaya. Untuk kedepannya pemerintah akan lebih membangun media secara daring secara lebih massif guna meningkatkan kampanye pemberdayaan masyarakat secara lebih menyeluruh.
Pelatihan yang Digunakan Untuk Memanfaatkan Komoditas di Desa Antajaya
Dalam  menentukan  pelatihan  yang  akan  dilakukan  untuk  pemberdayaan  desa, pemerintah tentunya akan memaksimalkan komoditas serta daya dukung dari masyarakat guna memperbesar potensi pengembangan desa. Desa Antajaya memiliki komoditas kopi yang cukup baik dengan luas perkebunan seluas 409 ha perkebunan rakyat diatas lahan milik Perum Perhutani.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  pemerintah  desa,  pemerintah  desa  dan pengelola  BUMdes  telah  mengadakan  pelatihan  keterampilan  dalam  mengelola  dan mengembangkan Kopi bekerja sama dengan instansi terkait diantaranya Dinas Pertanian dan Perkebunan termasuk dengan Balai Besar Pelatihan Kemendes. Sehingga masyarakat terampil dalam mengolah hasil panen kopi tersebut.
Strategi Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Desa  Antajaya  masih  memiliki  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi,  sebagai  desa  yang berada di Jawa  Barat, pemerintah desa Antajaya memberlakukan beragam strategi guna menuntaskan permasalahan ekonomi ini.
Berdasarkan hasil wawancara bersama pemerintah desa mensejahterahkan ekonomi masyarakat,  pemerintah  menyediakan  workshop  atau  pelatihan  yang  digunakan  untuk meningkatkan hardskill dan softskill masyarakat untuk menunjang value individu agar dapat mencari pekerjaan. Salah satu pelatihan yang diberikan di desa Antajaya adalah seperti yang telah dijelaskan di atas yakni pelatihan untuk mengolah kopi. Selain menggunakan strategi dalam  meningkatkan  value  per  kapita,  pemerintah  juga  memberikan  kesempatan  untuk masyarakat  agar  dapat  membangun  usaha  wiraswastanya  dengan  cara  memberikan kemudahan  untuk  mendapatkan  pinjaman  modal  untuk  pengembangan  usaha  sesuai dengan  kemampuan  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Dengan  menggunakan  kegiatan  ini, pemerintah berharap agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dapat menjadi peluang agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi.

## SIMPULAN
Membangun desa sama halnya dengan membangun peradaban. Peradaban yang dimulai  dari  hal  paling  mendasar  sebagai  kunci  penting  pembangunan  kehidupan berbangsa dan bernegara. Desa merupakan fondasi dari pembangunan ekonomi nasional, jika pada tingkat desa telah mampu mandiri secara finansial maka kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan mudah dan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia otomatis akan meningkat
1. Untuk menentukan lokasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi lingkungan  yang  dimusyawarahkan  sebelumnya  dengan  semua  pihak  terkait  antara pemerintah desa Antajaya dengan Pengelola BUMdes.
2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka pemerintah harus mensosialisasikannya kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  agar  terjalinnya  komunikasi  dengan  baik  dan pemahaman tentang BUMdes secara menyeluruh.
3. Untuk  menghasilkan  kualitas  pengolalan  sumber  daya  alam  (SDA)  yang  baik  harus diupayakan adanya pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pemerintah  bersama  Pengelola BUMdes harus mampu menggali potensi yang ada di Desa Antajaya dan dimaksimalkan sesuai dengan skala prioritasnya serta dibekali dengan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang terampil, dan menggait investor untuk pengembangan potensi sumber daya alam mampu  di  kelola  agar  menghasilkan  nilai  materi  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Antajaya.
Terkait  peran  kepala  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  desa  Antajaya  masih tergolong  BUMdes  belum  berkembang  diakibatkan  karena  kurang  sinergitas  antara pemerintah  desa,  pengelola  BUMdes,  dan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  pemerintah  desa Antajaya telah memberlakukan serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf value masyarakat agar dapat memiliki kualitas ketenagakerjaan yang lebih mumpuni dari  sebelumnya.  Selain  itu  desa  Antajaya  juga  berkembang  dengan  memanfaatkan perkembangan teknologi yang telah tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA
Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(1), 135-143.
Wahyuningsih,  R.,  &  Pradana,  G.  W.  (2021).  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. J urnal Publika, 9(2).
Handayaningrat,  Soewarno.  1994.  Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung.
Wrihatnolo, Randy R. Dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, (2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. CIVIS, 1(2).