…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA DIHADAPKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL
Oleh Yudi Asmar 1 , I Nengah Putra Apriyanto 2 , Lukman Yudho Prakoso 3 , Robby Moechammad Taufik 4 , Ansori 5 , I Nyoman Parwata 6 , Buddy Suseto 7 ,Priyanto 8 , Susilo Adi Purwantoro 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
Email: 4 kamalekumdeplek@gmail.com
Article History:
Received: 03-12-2022 Revised: 16-12-2022 Accepted: 23-01-2023
Abstract: Negara  Indonesia  adalah  Negara  Kepulauan  yang menganut  bentuk  Negara  Kesatuan  (Unitary).  Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi  untuk  menjadi  Poros  Maritim  Dunia.  Poros  Maritim Dunia  bertujuan  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas  Indonesia  sebagai  bangsa  maritim,  pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim  untuk  mewujudkan  pemerataan  ekonomi  Indonesia. Untuk  menuju  negara  Poros  Maritim  Dunia  akan  meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya,  hukum,  keamanan,  dan  ekonomi.  Penegakkan kedaulatan  wilayah  laut  NKRI,  revitalisasi  sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim,  rehabilitasi  kerusakan  lingkungan  dan  konservasi biodiversity,  serta  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  SDM kelautan. Jenis penelitian Strategi Kampanye Militer Kebijakan Poros  Maritim  Dunia  Dihadapkan  Dengan  Undang – Undang No.  32  Tahun  2014  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Ketahanan Nasianal  yang  akan  penulis  gunakan  adalah  deskriptif kualitatif  dengan  studi  kasus.  Penelitian  deskriptif  kualitatif merupakan  salah  satu  dari  jenis  penelitian  yang  termasuk dalam  jenis  penelitian  kualitatif.  Sudah  sewajarnya  Indonesia menjadi  poros  maritime  dunia  karena  ditunjang  dengan kondisi  geografis  dan  budaya  leluhur  bangsa  Indonesia  yang sejak  lama  dikenal  sebagai  Nusantara,  yaitu  bangsa  yang sangat ahli dalam bidang maritime. Dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, seharusnya Pemerintah, bersama TNI (TNI AL) bersama  dan  Pemerintah  daerah  yang  memilik  garisi  pantai, dilibatkan dalam penyusunan payung hukum terkait kebijakan Poros Maritim Dunia, sehingga tidak terjadi tumpeng tindih.

## Keywords:
Kebijakan, Maritim, TNI AL, Poros, Pertahanan

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan yang menganut bentuk Negara Kesatuan ( Unitary ). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
sebagai  negara  maritim  yang  besar,  kuat,  dan  makmur  melalui  pengembalian  identitas Indonesia  sebagai  bangsa  maritim,  pengamanan  kepentingan  dan  keamanan  maritim, memberdayakan  potensi  maritim  untuk  mewujudkan  pemerataan  ekonomi  Indonesia. (Arto, 2019)
Untuk  menuju  negara  Poros  Maritim  Dunia  akan  meliputi  pembangunan  proses maritim  dari  aspek  infrastruktur,  politik,  sosial-budaya,  hukum,  keamanan,  dan  ekonomi. (Suhirwan & Prakoso, 2019) Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor- sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan  lingkungan  dan  konservasi  biodiversity,  serta  peningkatan  kualitas  dan kuantitas  SDM  kelautan,  merupakan  program-program  utama  dalam  upaya  mewujudkan Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia  (Kominfo,  2021).  Presiden  Joko  Widodo memaparkan lima pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia itu. Adapun lima  pilar  utama  dalam  poros  maritim  dunia  adalah;  (1)  Pertama,  Membangun  kembali budaya  maritime;  (2)  Kedua,  Menjaga  dan  mengelola  sumberdaya  laut  dengan  fokus membangun  kedaulatan  pangan  laut  melaluipengembangan  industri  perikanan,  dengan menempatkan  nelayan  sebagai  tiang  utama;  (3)  Ketiga,  Pengembangan  infrastruktur  dan konektivitas  maritim  dengan  membangun  tol  laut, deep  seaport ,  logistik,  industri perkapalan,  dan  pariwisata;  (4)  Keempat,  Mengembangkan  diplomasi  maritim  dengan bersamasama  menghilangkan  sumber  konflik  di  laut;  Dan  (5)  Kelima,  Membangun kekuatan pertahanan maritim. (Prakoso, 2018)
Sistem  pertahanan  negara  harus  dapat  menjamin  keutuhan  wilayah,  kedaulatan negara dan keselematan bangsa. Salah satu yang menjadi system pertahanan negara adalah kemampuan  sebuah  negara  melaksanakan  kampanye  militer  jika  dibutuhkan.  Kampanye militer  adalah  sebuah  operasi  militer  dengan  skala  besar  terkait  operasi  militer  atau pertempuran membentuk bagian yang berbeda dari konflik yang lebih besar sering disebut perang. (Suhirwan L. Y., 2018)
Sistem pertahanan yang tangguh menjadikan sebuah negeri memiliki efek deterance atau efek penggentar bagi pihak mana saja yang berniat buruk mengganggu. Pasal 30 UUD 1945  menyatakan  bahwa  pertahanan  negara  merupakan  hak  dan  kewajiban  bagi  seluruh warga  negara  Indonesia.  Sehingga  sangat  diperlukan  kondisi  sumber  daya  manusia Indonesia  yang  berkarakter  dapat  membela  negaranya  jika  waktunya  diperlukan. Bagaimana  warga  negara  dapat  dimanfaatkan  untuk  sistem  pertahanan  negara  misalnya dalam pelibatan dalam kampanye militer, jika kondisi yang terjadi dalam masyarakat masih terdapat banyak konflik sosial (Ali, 2021)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  Strategi  Kampanye  Militer  Kebijakan  Poros  Maritim  Dunia Dihadapkan  Dengan  Undang – Undang  No.  32  Tahun  2014  Dalam  Rangka  Mewujudkan Ketahanan  Nasianal  yang  akan  penulis  gunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  studi kasus.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  salah  satu  dari  jenis  penelitian  yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini  menafsirkan  dan  menguraikan  data  yang  bersangkutan  dengan  situasi  yang  sedang
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya (Moleong J, 2014)

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Armada  II,  alasan  dipilihnya  tempat  penelitian  ini  didasari oleh luasnya wilayah yang harus dicaver oleh Armada II dan adanya pelabuhan-pelabuhan besar yang jika dihadapkan dengan Kebijakan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sangat relevan dengan pemberdayaan potensi maritim di wilayah Indonesia bagian timur, Peran TNI AL dan Pemerintah Daerah serta perkiraan ancaman yang akan dihadapi dalam  jangka  panjang  jika  benar-benar  Indonesia  menjadi  Poros  Maritim  Dunia. pelaksanaan penelitian mulai pada bulan September hingga Desember 2022

## Subjek dan Objek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki  keterkaitan dengan kebijakan  Poros  Maritim  Dunia  dan  peran  serta  fungsi  TNI  AL  dengan  gelar  satuannya dalam pemberdayaan Potensi  Maritim demi menjaga  kedaulatan  laut  Indonesia  yaitu:  (1) Pangarmada  II;  (2)  Gubernur  Jatim;  (3)  Aspotmar  Koarmada  II;  (4)  Kepala  Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya; (5) Danlantamal Surabaya
Obyek penelitian dari penelitian ini merupakan keterangan-keterangan yang didapat dari  subyek  penelitian  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  Poros  Maritim  Dunia  dan  peran serta  fungsi  TNI  AL  dengan  gelar  satuannya  dalam  pemberdayaan  Potensi  Maritim  demi menjaga kedaulatan laut Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyiapan Sarana Prasarana Aspek Udara yang Diharapkan Kebijakan Poros Maritim Dunia  Dihadapkan  Dengan  Undang – Undang  No.  32  Tahun  2014  Dalam  Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional.

## Kebijakan
Pemerintahan baru indonesia di bawah presiden Joko Widodo telah terpilih dalam pemilu  2014.  Joko  Widodo  sebelum  terpilih sebagai  presiden  jauh,  joko  widodo  dan  para pembatunya  telah  menyiapkan  dan  meluncurkan  agenda  pembangunan  baru  indonesia, yang  bertitik-tolak  dari  kebijakan  poros  maritim  ( maritime  axis )  dunia.  Kebijakan  ini mengungkapkan  penekanan  indonesia  pada  pembangunan  sektor  kelautan  di  berbagai aspek dalam masa pemerintahannya dalam rentang waktu tahun 2015-2019.
Poros  maritim  dunia  pun  muncul  dan  dikampanyekan  sebagai  kebijakan pemerintahan,  dengan  menjadikan  sektor  maritim  sebagai  pendulum,  panduan,  atau penentu,  sekaligus  tujuan  pembangunan  kabinet  kerjanya  (Prakoso  L.  Y.,  2020).  Dapat dikatakan, pencapaian sembilan agenda kerja pemerintahannya (Nawacita) terkait dengan implementasi pentingnya sektor maritim bagi ri, untuk mencapai tujuan negara, baik dalam jangka  pendek,  menengah,  maupun  panjang.  Dari  Nawacita,  para  menteri  kabinet  Joko Widodo menurunkan berbagai kebijakan pemerintah dalam programprogram aksi mereka di  tingkat  yang  lebih  rendah  dan  realistis.  Kebijakan  dan  program  aksi  yang  lebih  jelas tampak  dari  apa  yang  dilakukan  oleh  Kementeri  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP),  Susi Pudjiastuti, dengan jajaran kementeriannya. Langkahnya kemudian diikuti oleh pemangku kepentingan lainnya di pemerintahan, terutama TNI dan AL. Implementasi kebijakan Poros
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Maritim Dunia Pemerintahan Joko Widodo mengundang sikap reaktif dari negara-negara di dalam  dan  luar  kawasan  Asia  Tenggara.  Joko  Widodo  Negara  tetangga  di  dalam  kawasan Asia Tenggara dan negara besar di luar kawasan ada yang memperlihatkan sikap yang tidak mendukung  atau  menentang  apa  yang  dijalankan  secara  sepihak  oleh  Pemerintahan  Joko Widodo  (Prasetyo,  Prakoso,  &  Sianturi,  2021).  Sikap  ini  tentu  saja  dapat  mempengaruhi keharmonisan  dan  stabilitas  keamanan  yang  selama  ini  dalam  kondisi  relatif  kondusif  di kawasan.  Reaksi  yang  cenderung  resisten,  yang  ditunjukkan  secara  terbuka,  dan mengandung  pesan  pembalasan  (aksi  retaliasi)  dapat  mempengaruhi  interaksi  antar- negara di kawasan (Praditya, 2014).
Untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai  Poros  Maritim  Dunia  dunia  muncul  di  atas asumsi  dasar  bahwa:  (1)  Politik  luar  negeri  harus  relevan  dengan  karakter  suatu  negara secara  geografis,  atau  sesuai  dengan  latar belakang  sejarah dan  didukung  oleh  perspektif geopolitik dan geostrategisnya. Dalam hal ini, konsep Poros Maritim Dunia memiliki kaitan sejarah  dengan  Deklarasi  Juanda  13  Desember  tahun  1957,  Wawasan  Nusantara,  dan UNCLOS 1982 yang diratifikasi Indonesia. Konsep ini pula yang menjadi tema pokok pidato pelantikan  Presiden  Joko  Widodo  di  MPR  pada  Oktober  2014.  Peluncuran  konsep  Poros Maritim Dunia mengingatkan seluruh komponen bangsa bahwa selama ini Indonesia sudah terlalu  lama  meninggalkan  (matra)  laut,  sebagai  sumber  penghidupan,  yang  harust  idak boleh  lagi  dilhat  sebagai  pemisah,  namun  sebagai  penghubung  dan  pemersatu  Indonesia yang terdiri dari 13.466 pulau, sebaga isebuah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut 5,8 juta kilo meter persegi (termasuk ZEEI), dan dikelilingi 195.181 kiometer garis pantai, yang dihubungkan (disatukan) oleh laut. (Listiyono, Prakoso, & Sianturi, 2021)
Asumsi  dasar  selanjutnya  (2),  penetapan  konsep  tersebut  harus  dapat menjadikannya  sebagai  sumber  kekuatan  negara  di  abad  21,  sejalan  dengan  bergesernya tatanan  dunia  dari  bipolar  ke  unipolar,  dan  multipolar,  dengan  menguatnya  peran  aktor non-negara,  serta  tersingkirnya  konsep balance  of  power (morgenthau,  2010) . Yang  lahir pasca-perjanjian  westphalia.  Gagasan  poros  maritim  dunia  semakin  dielaborasi  presiden joko widodo pada indonesia summit di beijing dan pelabuhan nanjing, pada 8-12 nopember 2014,  selain  dalam  ktt  asean  di  naypyidaw,  myanmar,  pada  13  nopember  2014,  dengan hadirnya  5  unsur,  yakni:  (1)  budaya  maritim,  (2)  ekonomi  maritim,  (3)  konektifitas maritim, (4) ketahanan maritim, dan (5) diplomasi maritim. Adapun dengan menghidupkan kembali budaya maritim, bangsa indonesia diharapkan sudah harus meninggalkan budaya lama kontinentalnya yang berorientasi ke darat, agar dapat menjadi sebuah negara bahari, seperti  dalam  masa  majapahit  dan  sriwijaya.  Hanya  dengan  kehadiran  kultur  ini  pula, indonesia baru bisa menjadi sebuah kekuatan laut. Sedangkan, dengan komponen ekonomi maritim,  indonesia  dapat  membangun  basis  ekonomi  rakyatnya  di  sepanjang  jalur pelayaran  internasional,  dengan  kehadiran  pelabuhan-pelabuhan  bertaraf  internasional dan  keterhubungan  mereka  dengan  pelabuhan-  pelabuhan  tradisional  yang  sudah  ada sebelumnya di masa kolonialisme. Sebagai konsekuensinya, kebijakan poros maritim dunia yang diimplementasikan presiden joko widodo tidak dapat dipisahkan dari doktrin trisakti presiden sukarno, yakni kemandirin di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
Realisasi  poros  maritim  dunia  akan  tergantung  dari  pemberantasan illegalfishing , dan  upayamengurangi overfishing dan  merehabilitasi  kerusakan  laut  dan  lingkungan pesisir.  Sebagai  konsekuensinya  pula,  pembangunan  kekuatan  tni-al  untuk  mengawal
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
doktrin  poros  maritim  dunia  dan  menjadi  kekuatan  maritim  regional  yang  disegani, menjadi  diperlukan,  di  luar  pemanfaatan  alutsista  nirawak  ( drone ).  Di  sisi  lain,  perlu dilakukan  ekspansi  budidaya  laut  dengan  pemanfaatan  ZEE  secara  lebih  optimal,  yang dibantu  pembangunan  pasar-pasar  ikan  modern  dan  industri  pengolahan  ikan,  serta kegiatan coastal  shipping .  Menko  Kemaritiman,  Indroyono  Soesilo,  pada  akhir  Pebruari 2015,  menjelaskan  bahwa  maksud  dari  Poros  Maritim  Dunia  adalah  menjadikan kemaritiman sebagai komponen besar penggerak sekaligus pendulum yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju, karena hidup dari dan dengan laut. Melalui program Poros Maritim Dunianya, Pemerintah Joko Widodo mempunyai target menjadikan Indonesia naik kelas dari negara dengan tingkat menengah bawah ( lower middle income ) pada dewasa ini, dengan  penghasilan  per  kapita  penduduknya  US$  3.592,  ke  negara  dengan  tingkat penghasilan  menengah  atas  ( upper  middle  income ),  dengan  pendapatan  per  kapita penduduknya  mencapai  US$  10.000,  pada  tahun  2045.  Dalam  tingkat  ini,  diharapkan, Indonesia  menjadi  negara  maritim  yang  maju,  mandiri,  dan  kuat,  setara  dengan  Jepang, Korea  Selatan,  dan  Malaysia,  yang  terbebas  dari  perangkap middle  income  trap ,  dengan kemampuan  pemimpinnya  dalam  menyusun  strategi  jangka  panjang  yang  komprehensif dan tepat.
Kebijakan  Poros  Maritim  Dunia  dibangun  secara  realistis  dengan  menyadari  letak geopolitik dan geostrategis Indonesia yang sangat menguntungkan di antara 2 benua, yakni Benua  Asia  dan  Benua  Australia,  dan  samudera  besar,  yakni  Samudera  Pasifik  dan Samudera Hindia. (Hermawan, Prakoso, & Sianturi, 2021)
Sebagai pembuat kebijakan, apakah latar belakang perlunya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia .
Menurut  A  “Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  diakui  dunia  melalui The United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982), memiliki laut yang luas dan menjadi bagian integral dari wilayah negara yang tidak dapat dibagi-bagi, namun dapat  dibedakan  menurut  rezim  hukum  yang  mengaturnya.  Laut  yang  luasnya  2/3  dari seluruh  bagian  Negara  Kesatuan  Repubilik  Indonesia  sudah  seharusnya  dapat dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kesejahteraan  dan  keamanan  bangsa  Indonesia, meskipun  negara  lain  juga  masih  memiliki  hak  pemanfaatan  sebagaimana  diatur  dalam UNCLOS  1982.  Konvensi  Hukum  Laut  1982  atau  UNCLOS  1982,  Konvensi  tersebut  telah disahkan  dalam  hukum  nasional  melalui  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  tentang Pengesahan  United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  (Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  Tentang  Hukum  Laut).  Kedaulatan  atas  perairan  kepulauan  tersebut diperoleh  setelah  melalui  proses  penolakan  oleh  beberapa  negara  terhadap  Deklarasi Djuanda  pada  tanggal  13  Desember  1957  dan  perundingan  multilateral  yang  alot  selama lebih  dari  satu  dekade.  Masyarakat  internasional  akhirnya  mengakui  keinginan  kuat Indonesia  untuk  mewujudkan  kesatuan  tanah  air  dengan  melakukan  inovasi  hukum  yang dilakukan  melalui  pro  klamasi  unilateral  negara  kepulauan  menjadi  suatu  prinsip  hukum internasional.  Sebagai  konsekuensi  dari  posisi  lndonesia  yang  sangat  strategis  tersebut adalah  perairan  lndonesia  menjadi  sangat  penting  bagi  masyarakat  dunia  pengguna  laut, hal  tersebut  memberi  arti  bahwa  manakala  bangsa  lndonesia  mampu  memanfaatkan peluang  dan  tantangan  maka  akan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  bangsa  lndonesia
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
namun  demikian  perlu  diwaspadai  pula  manakalabangsa  lndonesia  tidak  mampu mengantisipasi dan mengelola kendala dan kerawanan yang timbul maka akan berdampak terhadap keamanan dan bahkan kedaulatan. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa perairan  Indonesia  pada  posisi  silang  dunia  dan  sejak  dulu  telah  digunakan  sebagai  jalur pelayaran dan perdaganggan internasional”.
Menurut  B  “Frekuensi  kapal  asing  yang  melintasi  wilayah  laut  yurisdiksi  nasional lndonesia juga semakin meningkat seiring bergesernya pusat kegiatan ekonomi dunia dari Atlantik  ke  Pasifik.  Sekitar  70  %  angkutan  barang  dari  Eropa,  Timur  Tengah  dan  Asia Selatan ke wilayah Pasifik dan sebaliknya melalui perairan lndonesia. (Ade Supandi, jurnal Pertahanan  2015).  Oleh  karena  itu  secara  geografis  sesungguhnya  Tuhan  telah menganugerahkan  kepada  Bangsa  lndonesia  suatu  posisi  yang  sangat  strategis  sebagai poros atau sumbu jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Namun demikian posisi strategis tersebut  meskipun  telah  dimanfaatkan  oleh  pengguna  laut,  tidak  serta  merta  lndonesia dapat  memperoleh  manfaat  sebesar-besarnya  untuk  kesejahteraan  rakyat,  apabila  hal tersebut  tidak  didukung  oleh  kemampuan  memanfaatkan  peluang  yang  ada.  Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pengertia n  “Maritim”  berkenaan  dengan  laut  dan berhubungan  dengan pelayaran  dan perdagangan  di  laut.  Sedangkan Kata  poros  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  berarti  sumbu  atau  gandar,  yang  dapat  diartikan  berada ditengah-tengah dan merupakan pusat dari pergerakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia  sebagai  Poros  Maritim  adalah  Indonesia  yang  menjadi  pusat  berbagai  hal  yang berkenaan dengan laut. (Harris, Prakoso, & Sianturi, 2021)
Menurut C “Kebijakan PMD (Poros Maritim Indonesia) mengungkapkan penekanan Indonesia  pada  pembangunan  sektor  kelautan  di  berbagai  aspek.  Presiden  Joko  Widodo memiliki  ambisi  untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai  PMD.  Hal  ini  ditegaskan  lagi  oleh Presiden dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal  13  November  2014  di  Nay  Pyi  Taw,  Myanmar.  Kebijakan  PMD  tersebut  berfokus pada  lima  pilar  utama, yaitu  :  (1)  Membangun  kembali  budaya  maritim karena  Indonesia adalah  negara  kepulauan,  jadi  bangsa  Indonesia  harus  menyadari  bahwa  identitas, kemakmuran,  dan  masa  depannya  sangat  ditentukan  oleh  pengelolaan  maritim,  (2) Pengelolaan  sumber  daya  laut  dengan  tujuan  kedaulatan  pangan  laut,  melalui pengembangan  industri  perikanan,  (3)  Mengutamakan  pengembangan  infrastruktur  dan konektivitas  maritim,  melalui  pembangunan  tol  laut,  industri  perkapalan,  dan  pariwisata maritim,  (4)  Melakukan  diplomasi  maritim melalui  peningkatan  kerjas  ama  m  aritim dengan  negara  lain,  untuk  mengurangi  potensi  konflik  perbatasan,  menangani  kejahatan trans  nasional  seperti  pencurian  ikan,  perompakan,  dan  pencemaran  laut  dan;  (5) Membangun  kekuatan  maritim  sebagai  bagian  dari  keamanan  maritim  dalam  menjaga kedaulatan  dan  kekayaan  maritim  Indonesia.  Menghadirkan  kembali  negara  untuk melindungi  segenap  bangsa  dan  memberikan  rasa  aman  pada  seluruh  warga  negara, melalui  politik  luar  negeri  bebas  aktif,  keamanan  nasional  yang  tepercaya  dan pembangunan  pertahanan  negara  Tri  Matra  terpadu  yang  dilandasi  kepentingan  nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim”.
Menurut  D,  pelabuhan  di  Indonesia  belum  terkelola  secara  ekonomis  dan  efisien. Akibatnya,  pelabuhan  belum  secara  optimal  berperan  sebagai  pendorong  daya  saing perekonomian  nasional  Tingkat  okupansi  tambatan  kapal  (57,6%),  rata-rata  waktu
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
persiapan  per-  jalanan  pulang  (turn  around)  (81,9  jam),  dan  waktu  kerja  sebagai persentase  waktu  turn  around  (2,4%)  masih  berada  di  bawah  standar  internasional.  Ini mengindikasikan  bahwa  kapal-kapal  terlalu  banyak  menghabiskan  waktu  di  tempat tambatan kapal atau mengantri di luar pelabuhan. Karena itu, biaya pelabuhan di Indonesia relatif  lebih  mahal  dibanding  dengan  biaya  pelabuhan  di  negara-negara  ASEAN  lain, Misalnya,  biaya  pelabuhan  (terminal  handling  charge)  untuk  kontainer  standar  45  di Indonesia  (Tanjung  Priok)  adalah  255  dolar  Amerika  per  kontainer,  lebih  mahal dibandingkan  di  Singapura  (243  dolar  Amerika),  Malaysia  (173  dolar  Amerika),  Thailand (155  dolar  Amerika),  dan  Filipina  (138  dolar  Amerika).  Tertutupnya  par-  tisipasi  sektor swasta  membawa  dampak  negatif  yang  signifikan  terhadap  penurunan  kualitas  dan kuantitas pelabuhan untuk mendukung peningkatan daya saing perekonomian. Ini terjadi karena  kemampuan  keuangan  negara  untuk  membangun  dan  memperbaiki  infrastruktur cenderung  menurun  seiring  tekanan  fiscal.  Sebagai  salah  satu  prasarana  transportasi, pelabuhan memiliki peran strategis untuk men-dukung sistem transportasi karena menjadi titik  simpul  hubungan  antardaerah/negara.  Selain  itu,  pelabuhan  menjadi  tempat perpindahan  intra  dan  antarmoda  transportasi  Dengan  demikian,  pelabuhan  memiliki fungsi  sosial  dan  ekonomi.  Secara  ekonomi,  pelabuhan  berfungsi  sebagai  salah  satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil- hasil  produksi.  Secara  sosial,  pelabuhan  menjadi  fasilitas  publik  tempat  berlangsungnya interaksi  antarpengguna  (masyarakat),  termasuk  interaksi  yang  terjadi  karena  adanya aktivitas perekonomian.
Menurut  E,  Kebijakan  Poros  maritime  memiliki  nilai  startegis  dalam  peningkatan ekonomi  daerah,  mengingat  sejarah  telah  membuktikan  bahwa  Indonesia  pernah mengalami  kejayaan  maritime  dimasanya,  perdangan  rempahrempah  saat  itu  menjadi magnet bagi dunia barat untuk melakukan pertukaran perdangan di Pelabuhan, hal inilah yang menguatkan kita bahwa kita mampu menjadi poros maritime dunia. Namun demikian disisi  lain  perlu  adanya  perimbangan  dan  antisipatif  dari  TNI  AL,  khususnya  Lantamal untuk  mengamankan  arus  kapal-kapal  dari  negara  lain  yang  akan  masuk  dan  keluar  di wialayah Pelabuhan yang menjadi tanggungjawabnya. Tentunya dengan bersinergi dengan seluruh kopmponen yang ada di daerah dan yang tak kalah penting kesiapan SDM personel Lantamal  dengan  merubah  Mainset  mereka  untuk  selalu  mengali  informasi  tentang perkembangan  dan  kebijakan  poros  maritime  indonesai  dihadapkan  dengan  tugas  pokok Lantama sendiri, belum lagi kesiapan Alat perlengkapan dan infrastrukturnya.

## Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Menurut A “UU No. 32 Tahun 2014 dibuat dan disahkan pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan tentang Kelautan. UU ini disambut momen yang tepat dengan  prioritas  agenda  politik  Presiden  RI  selanjutnya  yang  menginginkan  kembali membangun  Indonesia  sebagai  negara  maritim.  UU  ini,  muncul  sebagai  inisiatif  DPD  dan membutuhkan  waktu  dua  tahun  pembahasan  di  DPR,  sepertinya  oleh  penyusunnya difungsikan  sebagai  undang- undang  “payung”  atau  umum  bagi  beberapa  undang -  undang sektoral yang berkaitan dengan laut.
Menurut  D , Sebelum  diundangkannya  UU  Kelautan,  yurisdiksi  penanganan pelanggaran  hukum  di  wilayah  laut  terbagi  di  berbagai  lembaga,  antara  lain,  secara

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.2, No.8, Januari 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
tersendiri  dan  terpisah,  adalah;  (1)  TNI  Angkatan  Laut,  (2)  Polisi  Perairan (“Polair”), (3) Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (“Ditjen  Bea  Cukai”), (4)  Kejaksaan  Agung  RI,  (5) Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  (Armada  PLP/KPLP),  (6) Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (“KLHK”), ( 7)  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (“KKP”), (8) Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (“Kementerian  ESDM”), (9)  Kementerian Kebudayaan  dan  Pariwisata  (“Kemenbudpar”), (10)  Kementerian  Hukum  dan  HAM (“Kemenhukham”), ( 11) Kementerian Pertanian (“Kementan”) dan Kementerian Kesehatan (“Kemenkes”).
Sebelum UU ini diberlakukan, Bakorkamla yang dimandatkan dalam UU Perairan Indonesia bertugas  melakukan  koordinasi  di  antara  badan-badan  ini.  Bakorkamla,  yang  dahulu dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan  Bersenjata,  Menteri  Perhubungan,  Menteri  Keuangan,  Menteri  Kehakiman,  dan Jaksa  Agung,  kini  resmi  diubah  menjadi  Bakamla  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

## Gelar satuan TNI dalam Poros Maritim dan pemberdayaan poyensi maritime
Menurut A “TNI – AL sebagai bagian dari TNI mempunyai tugas menjaga keamanan wilayah  perbatasan  laut  dengan  negara  lain,  membangun  dan  mengembangkan  kekuatan matra  laut  dan  melaksanakan  pemberdayaan  wilayah  pertahanan  di  laut.  Salah  satu perwujudan  dari  pelaksanaan  tugas  tersebut  diatas  adalah  melakukan  gelar  kekuatan diseluruh  wilayah  tanah  air  yaitu  antara  lain  dengan  “ menggelar  satuan  yang  bertugas memberdayakan potensi maritim dihadapkan dengan pengamanan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia “ . Disatu sisi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan disegala sektor belum sesuai yang diharapkan sehingga berdampak pada pemenuhan alutsita TNI - AL dalam melaksanakan tugasnya.
Menurut  B,  Gelar  satuan  didaerah  diperlukan  untuk  membantu  pembinaan pemberdayaan potensi maritim yang ada di daerah. Salah satunya adalah menjaga potensi yang ada di laut bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Disisi lain kehadiran TNI AL di wilayah maritim indonesai juga menjaga potensi maritim yang ada tidak dimanfaatkan oleh negara  lain.  Untuk  itu  Pemerintah  akan  mendorong  dan  mensupport  setiap  kegiatan dimana TNI AL membantu warga pesisir untuk memberdayakan potensi maritimnya dalam menyiapkan  daerah  menjadi  salah  satu  bagian  dari  poros  maritim  dan  menjadikan pelabuhan didaerah menjadi bagian dari Jalur Tol Laut.
Menurut  C,  Kebijakan  poros  maritim  menjadikan  Lantamal  untuk  bergiat mempersiapkan dirinya dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan komponen yang ada didaerah untuk  memajukan  dan  mengamankan  pelabuhan-pelabuhan  yang  nantinya  akan dijadikan  bagian  pelabuhan  tol  laut.  Tentunya  pembangunan  SDM  harus  terus ditingkatnyan agar setiap personel Lantamal memahami tentang pentingnya Tol Laut dan Poros Maritim.
Bagaimana  payung  hukum  dan  konsep  gelar  kekuatan  Satuan  yang  bertugas melaksanakan  pemberdayaan  potensi  maritime  dihadapkan  pada  kemungkinan ancaman.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Menurut A “Ada beberapa payung hukum yang mengamanatkan TNI AL dalam gelar operasional pasukannya, payung hukum tersebut antara lain: (1) UU Nomor 3 tahun 2002 tentang  Pertahanan  Negara.  Dalam  aturan  ini  menyatakan,  bahwa  TNI  AL  merupakan komponen  utama  pertahanan  di  laut;  (2)  Doktrin  TNI  Tri  Dharma  Eka  Karma.  Di  mana fungsi  TNI  menjadi  penangkl  setiap  ancaman,  hambatan,  dan  gangguan  yang  menganggu negara menjadi penindak bagi setiap serangan atau ancaman yang telah memasuki wilayah Indonesia. Serta, menjadi pemulih ketika ancaman tersebut mulai hilang dan memulihkan keadaan  seperti  semula;  (3)  UU  Nomor  34  tahun  2004  tentang  TNI.  Dalam  aturan  ini menyatakan,  TNI  AL  mempunyai  tugas  sebagai  komponen  pertahanan  utama  matra  laut, menjaga  keamanan,  dan  melaksakan  penegakan  hukum  di  laut.  Ada  3  Komponen Fundamental yang Perlu Dimiliki Perwira TNI AL Kemudian juga melaksanakan diplomasi maritim  dan  angkatan  laut,  melaksanakan  pembangunan  kekuatan  TNI  AL  agar  dapat melaksanakan  tugas  pokoknya,  serta  melaksanakan  pemberdayaan  wilayah  pertahanan laut di seluruh Indonesia. (4) Doktrin TNI angkatan laut Jalasveva Jayamahe. Dalam doktrin ini  dinyatakan  peran  militer  dalam  penegakan  hukum  di  laut  serta  diplomasi  dan  peran dukungan.  (5)  United  Nastions  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  (UNCLOS)  82  dan universal rule.

## Hal apa saja yang bisa dilakukan TNI AL dalam pemberdayaan Potensi Maritim
Menurut  A,  Untuk  memberdayakan  potensi  maritim,  TNI  AL  telah  melaksanakan kegiatan  Pembinaan  Potensi  maritim  yang  dilakukan  dengan  beberapa  metode  kegiatan, yang  semua  kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  pemberdayaan  potensi maritim, Kegiatan tersebut antara lain berupa; (1) Bhakti TNI yaitu pelibatan TNI sebagai komponen  utama  pertahanan  negara  dalam  membantu  menyelenggarakan  kegiatan kemanusiaan  (civic  mission)  untuk  menangani  masalah-masalah  sosial  dan  kemanusiaan terkait dengan kemaritiman atas permintaan instansi terkait dan atau atas inisiatif sendiri yang  dilaksanakan  secara  bersama-sama  dengan  instansi  terkait  dan  masyarakat  tanpa mengabaikan  kesiapan  satuan;  (2)  Pembinaan  Ketahanan  Wilayah  (Bintahwil)  dan Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil) berbasis kemaritiman, yaitu segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan dan  pengendalian  dalam  rangka  mewujudkan  ketahanan  atau  perlawanan  wilayah maritime  yang  dinamis  dengan  meningkatkan  kepekaan,  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat  dalam  menangkal  setiap  ancaman,  gangguan,  hambatan  dan  tantangan  yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah dilaut; (3) Komunikasi Sosial, yaitu cara yang  diselenggarakan  oleh  satuan  jajaran  Angkatan  laut  yang  berhubungan  dengan perencanaan  dan  kegiatan  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kerjasama  berbasis potensi  maritim  dengan  segenap  komponen  bangsa  guna  terwujudnya  saling  pengertian dan  kebersamaan  yang  memungkinkan  timbulnya  keinginan  masyarakat  untuk berpartisipasi dibidang pertahanan .

## Peran Pemerintah Daerah dalam Poros Maritim
Menurut  H,  “Dengan  melaksanakan  sinergitas  bersama  komponen  Pemerintah, Satuan TNI AL yang ada di daerah dan komponen lain yang berkaitan dengan Poros Maritim untuk bersinergis dan bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dengan mengefektifkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti peran Lanal untuk melaksanakan pembinaan pemberdayaan Potensi maritim dan melaksanakan pengawasan terhadap  setiap  kapal-kapal  asing  yang  berlabuh  maupun  berlayar  di  wilayah tanggungjawab  Lanal,  Disisi  lain  Lanal  harus  mampu  melaksanakan  pengawasan  dan pengamanan  wilayah  pesisir  pantai  bersinergi  dengan  Satkowil,  Camat,  Danramil/Pos ALl/Kapolsek.
Pemerintah  daerah  harus  berkomitmen  untuk  membangun  infrastruktur  pelabuhan  dan meningkatkan  fasilitas  pelabuhan  serta  memberdayakan  potensi  pesisir,  berusaha  untuk mengkoneksikan  pelabuhan  dengan  Pemerintah  daerah  lain  sehingga  terhubung  dan terwujud  Tol  Laut  yang  menghubungkan  pelabuhan  satu  dengan  yang  lain.  Dengan demikian  maka  diharapkan  akan  dapat  menumbuhkan  dan  meningkatkan  perekonomian daerah dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN
(1) Sudah  sewajarnya  Indonesia  menjadi  poros  maritime  dunia  karena  ditunjang  dengan kondisi geografis dan budaya leluhur bangsa Indonesia yang sejak lama dikenal sebagai Nusantara, yaitu bangsa yang sangat ahli dalam bidang maritime. Tetapi, yang menjadi catatan  kita  semua  bahwa  banyak  hal  yang  harus  dibenahi  oleh  pemerintah  pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar kejayaan Indonesia sebagai penguasa maritime  bisa  diperoleh  kembali  dengan  memanaaat  segala  potensi  dan  kemampuan yang  ada.  Sudah  menjadi  tugas  kita  semua  untuk  mengembalikan  kembali  kejayaan Indonesia di bidang maritime dengan slogan “Jalasveva Jayamahe” Agar cita -cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritime dunia bisa terwujud.
(2) Satuan TNI AL yang bertanggungjawab terhadap pemberdayaan potensi maritim harus segera  dapat  menyesuaikan  dan  bersinergi  dengan  Pemerintah  sesuai  yang diamanatkan  dalam  Undang-undang  UU  Nomor  3  tahun  2002  tentang  Pertahanan Negara.  Dalam  aturan  ini  menyatakan,  bahwa  TNI  AL  merupakan  komponen  utama pertahanan di laut. Serta UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam undang-undang ini menyatakan, TNI AL mempunyai tugas sebagai komponen pertahanan utama matra laut, menjaga keamanan, dan melaksakan penegakan hukum di laut serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut di seluruh maritime Indonesia dengan kata lain bahwa TNI AL memiliki tugas “ memberdayaan sumber-sumber daya maritim yang ada di daerah  sebagai  penyangga  strategis  kepentingan  (Pertahanan  Negara)  Hanneg  aspek maritim/laut ” secara nasional.
(3) Pemerintaham Daerah harus diberikan pemahaman bahwa Pembinaan Potensi Maritim bukan  hanya  milik  TNI  AL,  atau  TNI  namun  secara  luas  Pembinaan  Potensi  Maritim adalah milik segenab bangsa Indonesia yang dilaksanakan secara terpadu sebagai wujud dari  kesadaran  bela  negara,  rasa  cinta  tanah  air  dan  wawasan  kebangsaan  terhadap NKRI,  dan  ini  tanggung  jawab  bersama  termasuk  didalamnya  unsur-unsur  yang  ada dalam  Pemerintahan  Daerah  sehingga  kita  dapat  mewujudkan  dan  mengembalikan kejayaan bangsa Indonesai dalam mewujudkan bangsa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
(4) Diperlukan  satu  kebijakan  kelautan  nasional  (national  ocean  policy)  yang  harus dirancang dengan sebaik-baiknya agar mampu mengembangkan pola pemanfaatan yang
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
berkelanjutan,  dan  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  pengelolaan  kelautan dimanai masa yang akan datang kawasan pesisir dan laut akan menjadi alternatif obyek pemanfaatan  dan  pembangunan  yang  sangat  potensial  bagi  masyarakat  dunia  karena semakin  minimnya  lahan  darat  oleh  karena  itu  pengelolaan  kawasan  pesisir  dan  laut harus  dapat  ditata  dan  dikelola  secara  terarah,  adil,  dan  terencana  dengan memperhatikan berbagai aspek demokratisasi maupun hak-hak asasi manusia, sejalan dengan  hal  tersebut  maka  penataan  dan  penegakan  hukum  dalam  pembangunan kawasan  pantai  dan  laut  perlu  mendapat  perhatian  secara  seksama  dan  integratif, khususnya  dengan  adanya  paradigma  Visi  Pembangunan  Nasional  yang  bertitiktumpu pada  pengelolaan  sumberdaya  kelautan  dan  mewujudkan  Indonesia  sebagai  Negara Poros Maritim Dunia yang bermartabat.
(5) Berhasil  atau  gagalnya  usaha  bangsa  Indonesia  dalam  mewujudkan  Indonesia  sebagai Poros  Maritim Dunia,  akan  sangat  dipengaruhi  oleh adanya  kepemimpinan  yang  kuat, bersih  dan  berwibawa  dan  dinamis,  terlebih-lebih  pada  masa-masa  darurat  dimana kepemimpinan  diperlukan  untuk  dapat  menjamin  kelangsungan  kehidupan  nasional yang  merdeka  dan  berdaulat.  Demikian  pula  kemampuan  manajemen  pada  semua eselon,  termasuk  kemampuan  implementasi  perlu  ditingkatkan  sesuai  dengan kepribadian Indonesia.
(6) Meningkatkan  ketahanan  nasional  dengan  cara  Meningkatkan  kemandirian  dalam pengelolaan  sumber  kekayaan  alam  khususnya  yang  terkandung  dilautan,  serta pemerataan penggunaan untuk kemakmuran rakyat.
(7) Mengoptimalkan  sumber  daya  maritim  untuk  kepentingan  Pertahanan  Nasional, penyelenggaraan  pertahanan  negara  selayaknya  diimplementasikan  melalui  upaya- upaya  seperti  pengelolaan  dan  pembinaan  sumber  daya  manusia  yang  mampu menunjang  penyelenggaraan  pertahanan  negara  sesuai  dengan  bidang  dan  profesinya yang  didukung  dengan  kesadaran  bela  negara  dari  seluruh  warga  negara.  Kemudian sarana  dan  prasarana,  struktur  dan  infra  struktur  yang  tersedia  hendaknya dikontribusikan  untuk  dapat  memberikan  dukungan  yang  optimal  dalam  upaya pertahanan negara sesuai dengan kemampuan dan situasi di daerah.

## Rekomendasi
(1) Dalam  mewujudkan  Poros  Maritim  Dunia,  seharusnya  Pemerintah,  bersama  TNI  (TNI AL)  bersama  dan  Pemerintah  daerah  yang  memilik  garisi  pantai,  dilibatkan  dalam penyusunan  payung  hukum  terkait  kebijakan  Poros  Maritim  Dunia,  sehingga  tidak terjadi tumpeng tindih kewenangan khususnya perangkat hukum dan aturan pelibatan dalam  pelaksanaan  pembentukan  indonesia  sebagai  poros  maritime  dunia.  TNI  AL memiliki  organisasi  yang  bertugas  untuk  memberdayakan  potensi  maritime  yakni Aspotmar  yang  paham  betul  bagaimana  mengelola  dan  memberdayakan  potensi maritime yang ada di daerah dihadapkan dengan penyiapan Ruang Alat Kondisi juang aspek Maritim/laut guna menyiapkan wilayah-wilayah pertahanan dilaut.
(2) Aspotmar  harus  berperan  aktif  dan  diberdayakan  dengan  selalu  melaksanakan koordinasi  dengan  Satuan  Komando  Kewilayahan,  Pemerintah  daerah,  terkait  dengan pencana  pembangunan  Poros  maritime,  pembangunan  koneksi  Tol  Laut  dihadapkan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan aspek laut/maritim secara aktif bukan pasif. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan koordinasi bersama komponen di daerah
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
saat  penyusunan  rencana  pembangunan  wilayah  (Musrenbang)  terkait  dengan kebijakan  pemerintah  dalam  mewujudkan  Poros  maritime  Dunia  Tentunya  dengan menerima masukan-masukan secara Bottom-up dari Babinpotmar ( Musrenbangdes ), Pos AL  ( Musrenbangcam )  sampai  dengan  Musrenbang  (Kadispotmar/Aspotmar).  TNI  AL harus berperang aktif melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut di seluruh maritime  Indon esia  dengan  memprioritaskan  “ memberdayaan  sumber-sumber  daya maritim  yang  ada  di  daerah  sebagai  penyangga  strategis  kepentingan  (Pertahanan Negara)  Hanneg  aspek  maritim/laut  ” secara  nasional.  Dengan  mengoptimalkan Pembinaan  Potensi  maritim  yang  diselenggarakan  sepanjang  masa,  guna  terwujudnya ruang, alat dan kondisi maritim Indonesia yang tangguh bagi kepentingan ekonomi dan pertahanan  negara  aspek  laut  melaluin  kegiatan  yang  berbasis  kemaritiman  dengan menggunakan  metoda  Bakti  TNI,  Bintahwil/Binwanwil  potensi  laun  dengan memberdayakan  nelayan  dan  melaksakan  Komunikasi  Sosial  serta  melaksanakan Pembinaan Potensi  maritim  dalam bentuk  Operasi  Pembinaan  potensi  maritimedalam lingkup  Operasi  Militer  Selain  Perang  (OMSP)  bersinergi  dengan  apparat  satuan komanda kewilayahan.
(3) Dihadapkan dengan gelar Satuan TNI AL, seyogjaynya pemerintah mengalokasikan dana khusus  untuk  penambahan  satuan  baru  dalam  rangka  gelar  Satuan  TNI  AL  yang bertugas  melaksanakan  Pembinaan  Potensi  Maritim  didaerah-daerah  yang  memiliki pantai.  Hal  ini  dihadapkan  dengan  dinamika  ancaman  bidang  maritime  saat Porosmaritime  diberlakukan  secara  terbuka  dan  terkoneksi  lewat  program  Tol  Laut yang dicanangkan pemerintah. Hal ini perlu segera di tindak lanjuti untuk mengeliminer ancaman-ancaman aspek maritime yang dapat mengganggun pelayaran sebagai akibat diberlakukannya  Poros  maritime  Dunia.  Dihadapkan  dengan  anggaran  pertahanan aspek  laut  yang  sangat  terbatas  maka  perlu Political  Will dari  pemerintah  untuk merumuskan  kebijakan  anggaran  dan  politik  anggaran  yang  mendukung  kebijakan mewujudkan Poros Maritim Dunia kepada Pembina Matra laut dengan membangun TNI AL  yang  tangguh,  efektif  dan  efisien  dengan  kekuatan  cadangan  yang  segera  dapat dikembangkan,  sepadan  dengan  tugas  yang  dihadapkan  dalam  rangka  perwujudan keamanan dan kedaulatan di laut dan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi yang mutakhir  yang  sedapat  mungkin  ditunjang  oleh  industri  nasional,  khususnya  industri Hankam  untuk  mencari  kemungkinan  pembuatan  loncatan-loncatan  kedepan  dalam pembangunan, sesuai dengan fungsi yang diemban oleh TNI AL
(4) Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  pesisir  pantai,  dalam  menjalankan  Sistem Pemerintahan  otonomi  Daerahnya  tidak  boleh  aleregi  terhadap  kehadiran  TNI  AL  di wilayahnya.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  Pembinaan  potensi  Maritim,  bukan  bagian intervensi TNI AL kepada Pemerintah Daerah akan tetapi Bintpotmar merupakan suatu Upaya,  pekerjaan  dan  kegiatan  dalam  rangka  membantu  Pemerintah  Daerah menyiapkan ketahanan wilayah dan Membantu daerah mensejahterakan rakyatnya. Hal ini  bukan  merupakan  militerisasi  namun  sesuai  amanah  Undang-  Undang  bahwa menyiapkan  sistem  pertahanan  semesta  merupakan  tugas  seluruh  komponen  bangsa. Pemerintah  daerah  juga  bertanggungjawab  aktif  untuk  membangun  infrastruktur Pelabuhan  yang  ada  di  wilayahya  agar  terhubung  dan  terkoneksi  dengan  Pelabuhan daerah sehingga terhubung menjadi jalur Tol Laut Indonesia.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ali,  I.  M.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Sianturi,  D.  (2021).  Strategi  Pertahanan  Laut  dalam Menghadapi  Ancaman  Keamanan  maritim  di  Wilayah  Laut  Indonesia. Strategi Pertahanan Laut , 6(2), 169 – 188.
[2] Arto,  R.  S.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Sianturi,  D.  (2019). Strategi  Pertahanan  Laut  Indonesia dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi. Strategi Pertahanan Laut.
[3] Harris,  A.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Sianturi,  D.  (2021).  Strategi  Pertahanan  Laut  dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. Strategi Pertahanan Laut, .
[4] Hermawan,  T.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Sianturi,  D.  (2021).  Strategi  Pertahanan  Laut Indonesia  Dalam  Analisa  Dampak  Dan  Upaya  Pemerintah  Mengamankan  Alur  Laut Kepulauan Indonesia. Strategi Pertahanan Laut, .
[5] Kominfo, K. (2021). Menuju Poros Maritim Dunia Kerja Nyata .
[6] Listiyono,  Y.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Sianturi,  D.  (2021).  Membangun  Kekuatan  Laut Indonesia  Dipandang  Dari  Pengawal  Laut  Dan  Detterence  Effect  Indonesia. Strategi Pertahanan Laut .
[7] Moleong  J,  L.  M.  (2014). Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Edisi  Revisi.  PT Remaja Rosdakarya.
[8] Praditya, Y. (2014). Pada paparan urgensi intelijen maritim untuk mendukung visi dan misi poros maritim Presiden Jokowi.
[9] Prakoso,  L.  Y.  (2018).  Strategi  Maritim  Penanganan  Kejahatan  Lintas  Negara  Di Perbatasan  Laut  Indonesia  Di Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara. Jrnal Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL .
[10] Prakoso,  L.  Y.  (2020).  Sea  defense  strategy  and  urgency  of  forming  maritime command center. Jurnal Pertahanan , 6,2,200-211,2020,.
[11] Prasetyo,  K.  A.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Sianturi,  D.  (2021).  Strategi  Pertahanan  Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim. Strategi Pertahanan Laut .
[12] Suhirwan,  L.  Y.  (2018).  Strategi  Pertahanan  Dalam  Penanganan  Kejahatan  Lintas Negara Di Perbatasan Laut Manado Sulawesi Utara Tahun 2017. Indonesia Qualitative Reseacher Association (IQRA) .
[13] Suhirwan, S., & Prakoso, L. Y. (2019). Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan Ancaman Asimetris di Selat Sunda. Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia .
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN