## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.3123
Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Kelompok Remaja Di Bandar Lampung
Nitaria Angkasa 1
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia
Article Info Abstract Corresponding Author: Nitaria Angkasa
 nitariapasa@gmail.com
Page: 146 - 155

## History:
Submitted: 10-01-2024 Revised: 20-05-2024 Accepted: 25-05-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ Crime Prevention, Youth, Bandar Lampung .]

## Kata Kunci:
[Pencegahan  Kejahatan,  Remaja,  Bandar Lampung.]
Copyright  ©  2023  by
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum .
Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial
4.0
International License .
[Article 2 of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia outlines the function of the police in maintaining order and security in society. The problem raised in this research is how to implement Article 3 of the National Police Chief's Regulation Number 7 of 2021 in preventing crimes committed by teenagers. As well as factors inhibiting the implementation of Article 3 of the National Police Chief's Regulation Number 7 of 2021 concerning Bhayangkara as a Builder of Community Security and Order by Bhabinkamtibmas in preventing crimes committed  by  groups  of  teenagers.  The  research  method  used  is  a systematic  approach  used  to  obtain  objective  and  accurate  data  in drawing  conclusions  or  solving  a  problem.  factors  inhibiting  the implementation  of  Article  3  of  the  National  Police  Chief's  Regulation Number 7 of 2021 concerning Bhayangkara as a Builder of Community Security and Order by Bhabinkamtibmas in preventing crimes committed by groups of teenagers.]

## Abstrak
[Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  menguraikan  fungsi  kepolisian  dalam memelihara  ketertiban  dan  keamanan  di  masyakarat.  Permasalahan yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  implementasi Pasal  3  Peraturan  Kapolri  Nomor  7  Tahun  2021  dalam  mencegah kejahatan  yang  dilakukan  oleh  remaja.  Serta  faktor  penghambat implementasi Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara  Sebagai  Pembangun  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat  oleh  Bhabinkamtibmas  dalam  mencegah  kejahatan  yang dilakukan  oleh  kelompok  remaja.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  dengan  pendekatan  sistematis  yang  digunakan  untuk memperoleh data yang obyektif dan akurat dalam menarik kesimpulan atau  memecahkan  suatu  masalah.  faktor  penghambat  implementasi Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Sebagai  Pembangun  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  oleh Bhabinkamtibmas  dalam  mencegah  kejahatan  yang  dilakukan  oleh kelompok remaja.]
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Setiap  anak  memiliki  hak  untuk  menjalani  hidup, pertumbuhan,  dan  perkembangan,  serta  berhak  mendapatkan perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  28  B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Damar,  2019).  Pada  periode remaja, terjadi  berbagai perubahan signifikan  baik dari segi psikis maupun  fisik  pada  seorang  anak.  Aspek  psikis  remaja  sering  kali menjadi  fokus  teori  perkembangan  remaja  yang  mengidentifikasi ketidakselarasan,  gangguan  emosional,  dan  gangguan  perilaku sebagai  hasil  dari  tekanan-tekanan  yang  mereka  alami  akibat perubahan  dalam diri mereka maupun lingkungan sekitarnya.  Jika tidak  diawasi  dengan  baik,  perubahan  psikis  dalam  tahapan perkembangan  remaja  dapat  berdampak  negatif  pada  kehidupan mereka.
Sebagaimana  dilansir  oleh  Kompas.com,  kenakalan  remaja, menurut  beberapa  psikolog,  dapat  dijelaskan  secara  sederhana sebagai tindakan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma atau  aturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Meskipun  fenomena kenakalan remaja dianggap sebagai sesuatu yang normal, perubahan signifikan yang terjadi ketika memasuki masa remaja, baik dari segi fisik  maupun  mental,  dapat  mempengaruhi  perilaku  remaja. Beberapa  perubahan  psikologis  mencakup  resistensi  terhadap aturan  yang  membatasi  kebebasan  mereka.  Akibatnya,  banyak remaja  cenderung  melakukan  tindakan-tindakan  yang  dianggap nakal.  Walaupun  kenakalan  remaja  sebagian  besar  bisa  dijelaskan oleh faktor alami, terkadang perilaku tersebut menjadi tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran orangtua memiliki dampak  yang  besar  dalam  membentuk  kepribadian  remaja  ini. (Kartini, 2014).
Kerjasama erat antara Polri dan masyarakat mempermudah kolaborasi  serta  usaha  penyelesaian  permasalahan  secara  lebih cepat  dan  efektif.  Ini  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  Polri sebagai  lembaga  penegak  hukum  yang  dipercayai  untuk  menjaga keamanan  dalam  negeri,  melaksanakan  berbagai  tugas  kepolisian seperti  menjaga  ketertiban  umum,  menegakkan  hukum, memberikan perlindungan, mengendalikan situasi, dan memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Polri  diakui  sebagai  lembaga  yang mendapat  dukungan  dari  masyarakat  lokal  dalam  menjalankan tugasnya, termasuk dalam melindungi hak asasi manusia.
Sebagai  alat  negara,  Polri  memiliki  peran  penting  sebagai pelindung masyarakat dalam berbagai situasi sosial. Perannya diatur dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  (UU  Polri) sebagai  lembaga  yang  memberikan  perlindungan  dan  pelayanan kepada  masyarakat  (Sadjijono,  2010).  Pasal  2  UU  Polri  (Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)  menjelaskan  bahwa  salah  satu  tanggung  jawab pemerintah  negara  bagian  adalah  melibatkan  fungsi  kepolisian dalam  mengatasi  isu-isu  keselamatan  dan  keamanan  masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (Nurianto, 2017).
Pada  dasarnya,  upaya  dan  inisiatif  untuk  memberantas kejahatan  secara  terintegrasi  dengan  inisiatif  perlindungan masyarakat  (perlindungan  sosial)  dan  mencapai  kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir atau utama dari kebijakan kriminal (Kurniawan,  2022).  Guna  mencapai  tujuan  ini,  lembaga  kepolisian nasional  membutuhkan  fungsi  kepolisian  yang  saling  terkait  dan terintegrasi  dengan  berbagai  bidang  praktik.  Salah  satu  fungsi kepolisian yang mencakup aspek ini adalah Satuan Bina Lingkungan (Satbinmas) yang terdapat di setiap Satuan Kepolisian Resor beserta Unit  Binmas  di  setiap  Polsek,  dengan  Bhabinkamtibmas  sebagai ujung tombaknya (Laning et al., 2018).
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Dalam  upaya  mewujudkan  pelayanan,  keamanan,  dan ketertiban  masyarakat,  terutama  dalam  pencegahan  kenakalan kelompok  remaja,  Bhabinkamtibmas  berperan  aktif.  Namun, pelaksanaan  tugas  ini  tidaklah  mudah,  terutama  menghadapi perilaku  negatif  remaja  yang  sulit  dipahami  dan  dimengerti.  Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang karakter generasi muda sangat  penting,  dan  kolaborasi  dengan  berbagai  pemangku kepentingan terkait diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan kenakalan  remaja  secara  bersama-sama.  Berdasarkan  pemaparan permasalahan  tersebut  diatas,  kemudian  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian terkait dengan Analisis Implementasi Pasal 3 Perkap  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Bhabinkamtibmas  Dalam Rangka  Pencegahan  Kejahatan  yang  Dilakukan  OlehKelompok Remaja (Studi pada Polresta Bandar Lampung).

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  tulisan  ini akan membahas mengenai:
1. Bagaimanakah  Implementasi  Peran  Bhayangkara  Pembina Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  Dalam  Pencegahan Kejahatan Kelompok Remaja di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah B.  Faktor  Penghambat  Peran  Bhayangkara  Pembina Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  dalam  Pencegahan Kejahatan Kelompok Remaja di Kota Bandar Lampung?

## II. METODE PENELITIAN
Dalam mengatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, penulis memilih untuk mengadopsi dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan  hukum  normatif  dan  pendekatan  empiris.  Pendekatan  ini dilakukan untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan obyektif. Data  sekunder,  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan penelitian  melalui  studi  kepustakaan,  diperoleh  melalui  kegiatan membaca,  mengutip,  menyalin,  mempelajari,  dan  menganalisis
literatur-literatur  atau  bahan  bacaan  yang  relevan  (Hidayat,  2023). Sementara  itu,  data  primer  adalah  informasi  yang  diperoleh  secara langsung dari hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian, yang dalam  hal  ini  dilakukan  di  Polresta  Bandar  Lampung.  Metode pengumpulan data melibatkan pengamatan dan wawancara (Andriyani, 2020).  Prosedur  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  lapangan dan  studi  pustaka  dengan  menggunakan  metode  pengamatan  dan wawancara. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik terhadap permasalahan yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban  Masyarakat  Dalam  Pencegahan  Kejahatan Kelompok Remaja di Kota Bandar Lampung.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  merupakan alat negara yang memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban  masyarakat,  melakukan  penegakan  hukum,  serta memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat melalui  tindakan preventif dan  represif sesuai dengan fungsinya. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan seluruh kegiatan masyarakat.
Guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri mengimplementasikan  kebijakan  strategis  berupa  pembinaan keamanan swakarsa, yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam  Pembinaan  Kamtibnas  atau  dikenal  sebagai  Pemolisian Masyarakat  (Community  Policing).  Tugas  pembinaan  kamtibnas merupakan tanggung jawab bagi semua anggota Polri, dengan fungsi pembimbingan,  pembinaan,  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat secara struktural dilakukan oleh Satbinmas di tingkat Polres, dengan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak di desa atau kelurahan yang menjadi pusat kamtibmas. Salah satu peran utama Bhabinkamtibmas adalah  sebagai  mediator  yang  berfungsi  sebagai  penengah  dalam
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
penyelesaian perselisihan dan fasilitator yang memberikan bantuan atau  fasilitas  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  sosial  di masyarakat, khususnya di desa atau kelurahan.
Polresta  Bandar  Lampung  menyampaikan  langkah-langkah yang  diambil  oleh  Bhabinkamtibmas  untuk  mencegah  kenakalan remaja,  termasuk:  (1)  secara  aktif  memberikan  pembinaan, penyuluhan,  dan  sosialisasi  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat dengan  bekerjasama  bersama  instansi  terkait  seperti  kelurahan, sekolah, dan forum-forum masyarakat. Pembinaan dan penyuluhan ini  dianggap  krusial  dilakukan  sejak  dini  agar  remaja  memahami konsekuensi  fatal  dan  potensi  pelanggaran  hukum  dari  tindakan kenakalan  remaja.  (2)  Melakukan  koordinasi  dengan  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  dan  tokoh  pemuda  melalui  partisipasi dalam rapat di kelurahan guna memahami setiap permasalahan kecil yang mungkin ada di masyarakat, dengan harapan dapat mencegah dan  meminimalisir  permasalahan  tersebut.  (3)  Melakukan  patroli rutin  dan  razia  di  lokasi-lokasi  yang  sering  dijadikan  tempat berkumpul  remaja,  baik  pada  jam  sekolah  maupun  setelah  pulang sekolah,  dengan  tujuan  mengawasi  interaksi  remaja  dan  menekan angka  kenakalan  remaja.  (4)  Mengajak  orang  tua  dan  masyarakat untuk  berperan  aktif  dalam  menjaga  keamanan  dan  ketertiban dengan melakukan pengawasan ekstra terhadap anak-anak mereka, sehingga  dapat  mencegah  mereka  terlibat  dalam  pergaulan  yang tidak sehat.
Untuk  menganalisis  penerapan  Pasal  3  Peraturan  Kepala Kepolisian  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Bhayangkara  Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dalam rangka pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja di  Kota  Bandar  Lampung,  dapat  diartikan  dengan  menggunakan Teori  Lawrence  M.  Friedman  dalam  konsep  "Sistem  Hukum." Menurut  teori  ini,  sistem  hukum  terdiri  dari  tiga  elemen  utama, yaitu:
1. Substansi Hukum
2. Struktur Hukum/Pranata Hukum
3. Budaya Hukum.
B. Faktor  Penghambat  Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan dan  Ketertiban  Masyarakat  dalam  Pencegahan  Kejahatan Kelompok Remaja di Kota Bandar Lampung.
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa permasalahan dalam penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi:
1. Faktor Hukum/Undang-Undang
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan
Pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja di wilayah hukum Kota Bandar Lampung pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum  yang  bersifat preventif atau  pencegahan. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Aipda  Rommy  Junistiyan, seorang  Anggota  Binmas  Polresta  Bandar  Lampung,  faktor-faktor yang  mempengaruhi  pencegahan  kenakalan  remaja  di  wilayah Bandar Lampung dijabarkan sebagai berikut:
1. Faktor Hukum/Undang-Undang
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan
Menurut  Thomas  R.  Dye,  studi  kebijakan  publik  mencakup gambaran usaha kebijakan publik, penilaian dampak dari kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis konsekuensi  berbagai  pernyataan  lembaga  dan  proses  politik terhadap kebijakan publik, serta penelitian mendalam tentang efek
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
berbagai  kebijakan  politik  pada  masyarakat,  baik  dampak  yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.
Dengan merujuk pada uraian di atas, dapat dianalisis bahwa faktor  penghambat  implementasi  Pasal  3  Peraturan  Kepala Kepolisian  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Bhayangkara  Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja di Kota Bandar  Lampung  sesuai  dengan  teori  kebijakan  publik  yang dikembangkan oleh Thomas R. Dye, yaitu " is whatever  government choose to do or not to do ."

## IV. KESIMPULAN
Implementasi  Pasal  3  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  oleh  Bhabinkamtibmas  dalam  upaya  pencegahan kejahatan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  remaja  di  Kota  Bandar Lampung  telah  diterapkan,  namun  belum  mencapai  tingkat  optimal disebabkan  oleh  adanya  faktor-faktor  penghambat,  sesuai  dengan prinsip  dalam  Teori  Lawrence  M.  Friedman  tentang  " Legal  System " yang mengidentifikasi tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Pasal 3 Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  7  Tahun  2021  oleh Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok  remaja  di  Kota  Bandar  Lampung  melibatkan  kurangnya perhatian  orang  tua  terhadap  anak-anak  mereka  dan  kurangnya penyuluhan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka. Dengan demikian,  peran Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polisi  Masyarakat  bisa  lebih  efektif,  sesuai  dengan  Teori  kebijakan publik  yang  dikembangkan  oleh  Thomas  R.  Dye,  yaitu  " is  whatever government choose to do or not to do ".

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Ayunindya, Y. (2017). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebebasan  Beragama  Dari  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . 1 – 12. Damar, V. (2019). Kejahatan Dalam Dunia Yang Terbalik ((L. Tjahjadi, Ed.)). Gramedia. Herlina, M., & Safarudin, S. (2019). Dampak Kejahatan Cyber Dan Informasi Hoax Terhadap Kecemasan Remaja Dimedia Online . Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi), 5(2). Hidayat, M. R. S. (2023). Skripsi Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Remaja (Klithih)(Studi Kasus Di Wilayah Polresta Yogyakarta).
Kartini, K. (2014). Kartini Kartono Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (1st ed.). Raja Grafindo Persada. Laning,  V.,  D.,  P.  D.,  &  Subardi,  T.  (2018). Kenakalan  remaja  dan penanggulangannya . PT. Cempaka Putih. Mulyaningsih,  S.  S.  (2016).  Analisis  peraturan  menteri  komunikasi  dan informatika nomor 19 tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan  negatif sebagai  pembatasan hak asasi manusia ditinjau dari  ketentuan  pasal  28j  ayat  (2)  undang-undang  dasar  negara republik Indonesia tahun 1945.
Sadjijono,  S.  (2010). Memahami  Hukum  Kepolisian (1st  ed.).  Yogyakarta:
LaksBang Pressindo.
Setiawan, I. (2022). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung).
Sukarnita,  P.  H.,  &  Surata,  I.  N.  (2021). Peranan  Profesi  Dan  Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng . Kertha Widya, 8(1), 38 – 66.
Tanjung,  Z.  (2023).  Peran  Bhabinkamtibmas  Polres  Tapanuli  Tengah  Guna Menekan  Terjadinya  Tindak  Pidana  dalam  Rangka  Terpeliharanya Kamtibmas di Kabupaten Tapanuli Tengah.

## Jurnal:
Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam  Penegakan  Hukum  Pidana.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial,  7(2), 135 – 144.
Erica, S. L., & Nuqul, F. L. (2020). Potensi Menjadi Pelaku Kejahatan Seksual Kaitannya  dengan  Harga  Diri  Remaja  Laki-Laki.  INQUIRY:  Jurnal Ilmiah Psikologi, 11(2), 67 – 79.
Evariana,  D.  (2023).  Pelaksanaan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Anak  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan Dihubungkan  dengan  Pasal  28b  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar 1945. AHKAM, 482 – 495.
Harahap,  C.  B.,  &  Sulhin,  I.  (2022).  Pengendalian  Kejahatan  Pada  Sub-
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
155
Kebudayaan  Gang  Klitih  (dalam  Paradigma  Kriminologi  Budaya). Deviance Jurnal Kriminologi, 6(1), 86.
Kalew, G. M., Mokalu, V. R., & Sopacoly, M. M. (2022). PAK yang Responsif dan Antisipatif Terhadap Kejahatan Seksual Online Pada Remaja. Jurnal Teologi Berita Hidup, 5(1), 231 – 254.
Listiana, E. V. A. (2016). Analisis Yuridis Ketentuan Aborsi Bagi Kehamilan Akibat Pemerkosaan Dalam Pasal 75 Dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dikaitkan Dengan Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia  Tahun1945. Novum: Jurnal Hukum, 3(2), 176 – 181.
Manurung,  E.,  Pandiangan,  H.  J.,  &  Sudjiarto,  T.  (2023).  Efektifitas
Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Program Sambang Desa/Kelurahan.  Innovative:  Journal  Of  Social  Science  Research, 3(5), 6546 – 6557.
Margaret, M., & Saputra, I. (2024). Implementasi Community Policing Dalam Pencegahan Tawuran Warga Di Wilayah Hukum Polsek Kebon Jeruk Jakarta  Barat.  Ikra-Ith  Humaniora:  Jurnal  Sosial  Dan  Humaniora,
8(2), 29 – 42.
Nurahman, D.,  & Sukardi, D. H. (2021).  Kebijakan Model Crime Prevention Through Social Development Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.  Ganaya:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora,  4(2),  520 – 530.
Nurianto, A. D. D. W. I. (2017). Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Dikaitkan dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di
Polrestabes Surabaya. NOVUM: Jurnal Hukum, 4(2), 11 – 25. Putra, M. F. P. (2020). Optimalisasi Penyuluhan Satuan Binmas Polres Salatiga
Kepada  Tokoh  Masyarakat  Guna  Cipta  Kondisi  Pemilu  2019  Yang
Kondusif. Indonesian Journal of Police Studies, 4(1), 257 – 300.
Rofifah, F. P., Santoso, A. P. A., Sarifah, A., Kahesti, D., Ijlal, F., Putri, A., Athalia,
H.,  Novian,  H.,  Arneta,  M.,  &  Sekar,  R.  (2023).  Kejahatan  Remaja
(Klitih) Sebagai Bentuk Pelanggaran Ham. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(06), 469 – 475.
Andriyani, J. (2020). Peran Lingkungan Keluarga dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam, 3(1), 86 – 98.