## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN INDRAMAYU
Ibrahim 1
Samugyo Ibnu Redjo 2 Neneng Yani Yuningsih 3
Pascasarjana Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran 1,2,3 Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung, 40135, Jawa Barat
Alamat email koresponden: Ibrahimdalil10@gmail.com

## ABSTRAK
Keberlangsungan  pasar  tardisonal  mempunyai  peranan  yang  sangat  startegis dalam peningkatan pendapatan pedagang pasar tradisional. Realitasinya, masih belum berjalan maksimal dari penerapan kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan,pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Menuai reaksi  protes  dari  pedagang  tradisional  di  Kabupaten  dan  terjadi  penuruanan pendapatan  ekonomi  pedagang  pasar  tradisional  di  Kabupaten  Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kualitatif. Pengumpulan data dilakukan teknik wawancara akan digunakan sebagai alat dalam riset kualitatif. informasi  yang  tidak  tercatat  dalam  dokumen,  informasi  dari  kejadian  dan kepribadan yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis model interaktif. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan,  dilakukan  dengan  bentuk  interaktif  dengan  proses  pengumpulan data sebagai suatu siklus. Hasil penelitian menunjukan, implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu masih blum sesuai dengan praktek di lapangan, terutama persoalan jarak antara pasar tradisional dan toko modern yang tidak sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2014, dan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu belum tegas dalam menertibkan toko  modern  yang  tidak  punya  ijin  dalam  realitasnya  masih  berdiri  dan beroperasi.
Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Perlindungan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

## PENDAHULUAN
Secara sosiologi dan kultural, makna filososfis sebuah pasar tidak hanya merupakan  jual  beli  barang  atau  jasa,  namun  merupakan  tempat  pertemuan warga  untuk  saling  interaksi  sosial  atau  melakukan  diskusi  informal  atas

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
permasalahan kota. Pemaknaan ini merefleksikan fungsi pasar yang lebih luas, namun  selama  ini  kurang  tergarap  pengelolaanya  dalam  berbagai  kebijakan. Kebijakan-kebijakan  yang  terkait  dengan  pengeloaan  pasar,  seperti  kebijakan perdagangan, tata ruang, dan perizinan lebih banyak berorientasi pada dimensi ekonomi dari konsep pasar. (Mariana & Paskarina, 2008)
Pasar tradisional menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 pasal 1 ayat (2) yakni, pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa  toko,  kios,dan  tenda  yang  dimiliki/dikelola  oleh  pedagang  kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil  dan  dengan  proses  jual  beli  barang  dagangan  melalui  tawar  menawar (Peraturan Presiden RI No. 112, 2007). Adapun keberadaan Pasar tradisional di Indonesia  berjumlah  14.182  unit.  Angka  ini  jauh  lebih  besar  dibanding  toko modern  sebanyak  1.131  unit  maupun  pusat  perbelanjaan  sebanyak  708  unit. Adapun persebaran pasar tradisional terbanyak terdapat di Jawa Timur (1.823 unit),  Jawa  Tengah  (1.482  unit),  dan  Sulawesi  Selatan  (940  unit).  Sedangkan daerah yang paling sedikit memiliki pasar tradisional adalah Kepulauan Bangka Belitung (54 unit), Kepulauan Riau (55 unit), dan Kalimantan Utara/Kaltara (57 unit). (BPS, n.d.)
Isu  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini,  yakni.  Maraknya pertumbuhan toko modern yang sangat pesat, karenanya. Mengundang reaksi protes  dari  para  pedagang  tradisional  skala  kecil  dan  menengah,  protes  itu ditunjukkan melalui aksi unjuk rasa puluhan pedagang yang tergabung dalam pedagang  pribumi  tradisional.  Persoalan  fundamental  para  pedagang  pasar tradisional  di  Kabupaten  Indramayu  atas  ijin  pendirian  toko  modern  cipto gudang rabat yang tidak sesuai dengan fungsinya. Toko modern cipto gudang rabat  dinilai  menyalahi  aturan  karena  berperan  ganda  yakni  sebagai distributor  sekaligus  melayani  penjualan  eceran,  kemudian  dari  radius jaraknya kurang dari 500 meter yang sudah ditentukan oleh Perda No.4 Tahun

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
2014. Hal ini sangat berkaitan pertumbuhan pendapatan dari pedagang pasar tradisional Kabupaten Indramayu.
Tabel.1 Sebaran Pasar Tradisional Toko Modern/Swalayan di Kabupaten Indramayu
(Data diolah dari Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Diskopindag Kabupaten Indramayu)
Dari  data  yang  diolah  dari  Dinas  Koperasi,  Ukm,  Perdagangan  dan Perindustian  di  Kabupaten  Indramayu,  hal  ini  menunjukan  sebaran  toko modern  lebih  pesat  dibandingkan  pasar  tradisional  dengan  jumal  140  toko modern.  Sedangkan  pasar  tradisional  berjumlah  13  yang  tersebar  di  daerah Kabupaten Indramayu, adapun pengelolaan dan pembiayaan pasar tradisional bersumber  dari  APBD  Kabupaten  Indramayu.  Maraknya  pertumbuhan  toko
No
Nama Pasar
Pengelola dan Pembiayaan  Nama Toko Modern Jumlah Toko Modern 1. Jatibarang Pemda/APBD dan BANPOP Alfamart 105 2. Karangampel Pemda/APBD dan BANPOP Indomart 27 3. Indramayu Pemda/APBD dan BANPOP Toserba Jogja 3 4. Bangkir Pemda/APBD dan BANPOP Toserba Surya 2
5.
Patrol Pemda/APBD 6. Hargeulis Pemda/APBD
7. Kandanghaur  Pemda/Tugas Pembantuan
8.
Losarang Pemda/APBD
9.
Sukra Pemda/APBD
10
Bondan Pemda/APBD
11 Bugel
Pemda/DAK
12
Anjatan Pemda/DAK 13 Singkakerta Pemda/DAK

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
modern sangat pesat di Kabupaten Indramayu, serta radius jaraknya berdekatan dengan  pasar  tradisional  Kabupaten  Indramayu  yang  tidak  sesuai  dengan subtansi  Perda  No.4  Tahun  2014  di  Kabupaten  Indramayu.  Hal  ini  menjadi persoalan  fundamental  bagi  para  pedagang  pasar  tradisional  yang  belum terselesaikan  dan  berdampak  aksi  masa  dari  para  pedagang  pasar  tradisional Indramayu, dan dinilai merugikan dari pendapatan pedagang pasar tradisional.
Tabel 2. Data Toko Modern dan Swalayan Tahun 2020 di Kabupaten
Indramayu. Toko Modern dan Swalayan di Kabupaten Indramayu No. Nama Jumlah Karyawan 1. Alfamart 105 630 2. Indomart 27 162 3. Toserba Jogja 3 242 4. Toserba Surya 2 207
(Data diolah dari Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten
Indramayu)
Dari  data  yang  diolah  dari  Dinas  Koperasi,  Ukm,  Perdagangan  dan Perindustian  di  Kabupaten  Indramayu,  hal  ini  menunjukan  sebaran  toko modern  dan  swalayan  terjadi  pertumbuhan  yang  lebih  pesat  dan  tersebar dibeberapa  titik  wilayah  Indramayu  dan  beberapa  toko  modern  tersebut  ada yang  jaraknya  atau  radisunya  sangat  berdekatan  dengan  pasar  tradisional dimana  tidak  sesuai  dengan  radius  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan tinjauan atas studi terdahulu yang dapat berguna sebagai “peta jalan” dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.
Adapun  penelitian  dari  Mariana  dan  Coroline  Paskarina  dalam  buku demokrasi  dan  politik  desentarlisasi yang  diterbitkan  oleh  Graha  Ilmu  (2008), dimana dalam bukunya menganalisis model revitalisasi pasar tardisional studi terhadap  Implementasi  perda  No.4  Tahun  2001  tentang  pengelolaan  pasar  di Kota  Bandung.  Penelitian  tersebut  melihat  Pasar  Tradisional  dari  aspek pengelolaan pasar tradisional dan konsep pemaknaan pasar.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
Dari  gambaran  terdahulu  yang  dilakukan  Mariana  dan  Coroline Paskarina, penelitian tersebut melihat Pasar Tradisional dari aspek pengelolaan pasar tradisional dan konsep pemaknaan pasar dan dari Ni Komang Devayanti Dewiyakni  (2018).  Penelitian  tersebut  membahas  dari  asepek  perlindungan hukum  bagi  pasar  tradisional  di  era  liberalisasi  perdagangan,  kemudian  dari Rusham  (2016),  penelitian  tersebut  dampak  pertumbuhan  pasar  modern terhadap  eksistensi  pasar  tradisional  mengembangkan  regulasi  model  cocok untuk Pedagang tradisional dan modern.
Perbedaan  penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  terletak  pada fokus  aktor-aktor  agen  kebijakan  dalam  mengimplementasikan  Perda  No.4 Tahun  2014  di  Kabupaten  Indramayu  dan  dalam  aspek  standar  atau  ukuran radius jarak pasar tradisional dan toko modern untuk direvisi. Kemudian untuk menganalisis  dan  mendeskripsikan  bagaimana  proses  implementasi  kebijakan perlindungan  pemberdayan  pasar  tradisional  Kabupaten  Indramayu,  sehingga hasil  penelitian  bisa  memberi  informasi  mengenai  realitas  dalam  proses implementasi kebijkan publik perlindungan pasar tradisional dan pengendalian pusat  perbelanjaan  toko  modern  bagi  masyarakat,  pemerintah  daerah  dan pedagang pasar tradisional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskrptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memusatkan pada pemecahan yang ada sekarang dengan  yang  sedang  berlangsung  dengan  jalan  mengumpulkan  data  lalu disusun  yang  kemudian  dianalisa  untuk  memperoleh  jawaban  Unsur analisisnya  adalah  keseluruhan  unsur  yang  terkait  secara  langsung  dalam implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Indramayu  tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di daerah Kabupaten Indramayu (Sugiono, 2015). Sebab itu, metode kualitatif jelas relevan digunakan dalam riset ini,  karena  riset  ini  berupaya  untuk  melihat  bagaimana  proses  implementasi

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
kebijakan  pemerintah  daerah  tentang  perlindungan,  pemberdayaan  pasar tradisional di Kabupaten Indramayu dan bagaiman peran aktor-aktor kebijakan dan  peran  birokarasi  dalam  pelaksanaan  perda  No.  4  Tahun  2014.  Kemudian proses  aktor  gerakan  pasar  tradisional  dalam  upaya  membangun  dan mengkonsolidasikan kepentingan-kepentingan dari masyarakat pasar tradisional,  baik  dalam  upaya  membangun  kesadaran,  memobilisasi  maupun proses dalam melakukan tindakan kolektifnya.

## KERANGKA TEORI

## a. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  kebijakan  publik  secara  sederhana  dapat  diartikan sebagai proses menerjemahkan pertauran ke dalam bentuk Tindakan, dalam praktinya  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang  begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Model pendekatakan top-down yang dirumuskan oleh van  Metter  dan  van  Horn  disebut  dengan  istilah A  model  of  the  policy implementations . Secara  rinci  variabel-variabel  implementasi  kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan  dan  sasaran  kebijakan  terlalu  ideal  (utopis),  maka  akan  sulit.  Van Meter  dan  Van  Horn,  (1975)  mengemukakan  untuk  mengukur  kinerja implementasi  kebijakan  tentunya  menegaskan  standar  dan  sasaran tertentu  yang  harus  dicapai  oleh  para  pelaksana  kebijakan,  kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut
2. Sumber daya kebijakan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan.  Setiap  tahap  implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.  Selain  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  finansial  dan  waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Derthicks  (dalam  Van  Mater  dan Van Horn, 1975) bahwa: ”New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”.
3. Karakteristik Agen pelaksana
Menurut  Van  Mater  dan  Van  Horn  (1975)  menyatakan  bahwa, karakteristik  organisasi  pelaksana  kebijakan  diarahkan  pada:  Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya besar pula agen yang dilibatkan.
4. Sikap atau kecenderungan ( Disposisition ) para pelaksana.
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebiajakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang  dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat  yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas ( top  down )  yang  sangat  mungkin  para  pengambil  keputusanya  tidak

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
pernah  mengetahui  bahkan  tidak  mampu  menyentuh  kebutuha, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaiakan.
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Menurut Van Horn dan Van Mater (1975) apa yang menjadi standar tujuan  harus  dipahami  oleh  para  individu (implementors ).  Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu  standar  dan  tujuan  harus  dikomunikasikan  kepada  para  pelaksana. Komunikasi  dalam  kerangka  penyampaian  informasi  kepada  para pelaksana  kebijakan  tentang  apa  menjadi  standar  dan  tujuan  harus konsisten dan seragam ( consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
Hal yang terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi  publik  dalam  perspektif  yang  ditawarkan  oleh  van  Metter dan van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan  kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan.  Lingkungan  yang dimaksud  termasuk  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Dan lingkungan yang tidak kondusif mendapat menjadi biang dari kegagalan kinerja  implementasi  kebijakan.  Oleh  sebab  itu,  upaya  untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
Model  implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan  oleh  Van  Meter dan  Van  Horn  tidak  hanya  menentukan  hubungan  antara  variabel independen dan variabel dependen utama, tetapi juga membuat eksplisit hubungan  antara  variable-variabel  independen.  Keterkaitan  tersebut merupakan  hipotesis  yang  dapat  diuji  secara  empiris,  dengan  asumsi bahwa indikator bisa dibangun dan data yang sesuai dapat dikumpulkan. Pendekatan masalah dengan cara ini, ada peluang yang lebih besar untuk menjelaskan  proses  di  mana  keputusan  kebijakan  yang  dilakukan dibandingkan  hanya  dengan  menghubungkan.  Selanjutnya,  hubungan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
antar  variabel  dalam  model  implementasi  kebijakan  Van  Meter  dan  Van Horn tergambar berikut:
Gambar 2.1 Model pendeketan The Policy Implementations Process
(Sumber: van Meter & van Horn (1975:463)
b. Pengelolaan  dan  Pemberdayaan  Pasar  Tradisional  serta  Penataan  Pusat Perbelanjaan Toko Modern.
1. Pengertian Pasar Tradisional
Secara sosiologi dan kultural, makna filososfis sebuah pasar tidak hanya merupakan jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan  warga  untuk  saling  interaksi  sosial  atau  melakukan  diskusi informal  atas  permasalahan  kota.  Pujo  Sugeng  Wahyudi  (2003)  dalam Mariana  dan  Paskariana  (2008).  Pemaknaan  ini  merefleksikan  fungsi pasar yang lebih luas, namun selama ini kurang tergarap pengelolaanya dalam  berbagai  kebijakan.  Kebijakan-kebijakan  yang  terkait  dengan pengeloaan  pasar,  seperti  kebijakan  perdagangan,  tata  ruang,  dan perizinan  lebih  banyak  berorientasi  pada  dimensi  ekonomi  dari  konsep pasar.  Lebih  lanjut,  pengertian  Pasar  tradisional  menurut  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2007  pasal  1  ayat  (2) adalah:
“Pasar  yang  dibangun  dan  dikelola  oleh  Pemerintah,  Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat  usaha

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
berupa  toko,  kios,  los  dan  tenda  yang  dimiliki/  dikelola  oleh pedagang  kecil,  menengah,  swadaya  masyarakat  atau  koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.”
Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional merupakan tempat jual  beli  yang  penjualnya  dan  pembelinya  merupakan  masyarakat  lokal dimana  pasar  tersebut  berada.  Pasar  dimiliki  oleh  masyarakat  banyak, tidak dimiliki oleh satu orang atau satu perusahaan tertentu. Jadi pasar tradisional  merupakan  penopang  perekonomian  masyarakat  banyak. Terdapat interaksi antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional lebih dari  sekedar  interaksi  jual  beli  saja,  melainkan  berbagai  informasi  di masyarakat.

## 2. Pengertian Pasar Modern
Selain  pasar  tradisional,  terdapat  pula  pasar  modern  yang  terdiri dari toko modern dan pusat perbelanjaan. Dalam penyebutannya, pasar modern  terdiri  dari  beberapa  jenis,  berikut  ini  adalah  penjelasannya menurut Utomo (Utomo, 2011):
1. Minimarket. Minimarket menurut Tambunan merupakan toko yang berukuran  relatif  kecil  dan  merupakan  pengembangan  dari  toko kelontong.  Bedanya  toko  kelontong  dikelola  secara  tradisional, sedangkan  minimarket  dikelola  secara  modern.  Minimarket umumnya hanya menjual bahan pokok atau kebutuhan sehari-hari yang terletak di daerah pemukiman.
2. Supermarket.  Menurut  Sopiah,  supermarket  adalah  bentuk  toko ritel  yang  operasinya  cukup  besar  dan  harga  barang  yang ditawarkan  rendah.  Dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumen,  seperti  daging,  hasil  produk  olahan,  makanan  kering, makanan basah, serta item-item produk non-food.
3. Hipermarket.  Hipermarket  menurut  Sopiah  adalah  toko  ritel  yang dijalankan  dengan  mengkombinasikan  model  discount  store,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
supermarket, dan warehouse store di satu tempat. Barang-barang yang  ditawarkan  lebih  lengkap  dari  kedua  jenis  toko  modern lainnya,  yakni  barang  kebutuhan  sehari-hari,  produk  grosir, hardware,  elektronik,bahan  bangunan,  perlengkapan  automobile, perabot rumah tangga, sampai furniture.
Dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun 2007  Tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaan  dan  Toko  Modern  pasal  1  disebutkan  dua  jenis  pasar modern, yakni pusat perbelanjaan dan toko modern. Pusat perbelanjaan merupakan  suatu  area  tertentu  yang  terdiri  dari  satu  atau  beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau  disewakan  kepada  pelaku  usaha  atau  dikelola  sendiri  untuk melakukan kegiatan perdagangan barang(Peraturan Presiden RI No. 112, 2007). Sedangkan toko modern merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri,  menjual  berbagai  jenis  barang  secara  eceran  yang  berbentuk Minimarket,  Supermarket,  Department  Store,  Hypermarket  ataupun grosir.
Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa toko modern dan pusat perbelanjaan merupakan pasar yang kepemilikannya dikuasai oleh suatu  perusahaan  atau  perorangan  dan  dikelola  dengan  manajemen modern.

## PEMBAHASAN
1. Pemetaan  dan  persebaran  lokasi  pasar  tradisional  di  Kabupaten Indramayu.
Tabel 3. Data Sebaran Pasar Rakyat Tradisional Kabupaten Indramayu No. Nama Pasar Jumlah Pedagang Pengelola 1. Jatibarang 1238 Pemda Kabupaten Indramayu 2. Karangampel 587 Pemda Kabupaten Indramayu 3. Indramayu 695 Pemda Kabupaten Indramayu 4 Bangkir 416 Pemda Kabupaten Indramayu 5 Patrol 665 Pemda Kabupaten Indramayu

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
Dari  data  yang  diolah  dari  Dinas  Koperasi,  UKM  Perdagangan  dan Perindustian  di  Kabupaten  Indramayu  menunjukan  sebaran  toko  modern lebih pesat dengan jumal 140 toko modern dan swalayan, sedangkan pasar tradisional  berjumlah  13  pasar  tradisonal.  Marakanya  pertumbuhan  toko modern  sangat  pesat  di  Kabupaten  Indramayu  sedangkan  dalam  radius jaraknya  berdekatan  dengan  pasar  tradisional  Kabupaten  Indramayu  yang tidak  sesuai  dengan  subtansi  Perda  No.4  Tahun  2014  di  Kabupaten Indramayu. Hal ini menjadi persoalan fundamental bagi para pedagang pasar tradisional yang belum terselesaikan.

## a. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN INDRAMAYU.
Berdasarkan penelitian, penataan jarak pasar Tradisional dengan Toko Modern masih belum sesuai dengan radius jarak yang ditentukan oleh Perda No.4  Tahun  2014  di  Kabupaten  Indramayu,  serta  masih  banyaknya pendirian  toko  modern  dan  minimarket  yang  tidak  memiliki  ijin  dari pemerintah daerah. Sedangkan sektor informal termasuk pasar tradisional berperan  penting  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Tujuan  dari  Peraturan  Daerah  Nomer  4  Tahun  2014  bertujuan  untuk memberdayakan pengusaha mikro,kecil menengah, dan koperasi serta pasar tradisional  pada  umumnya,  agar  mampu  berkembang,  bersaing  tangguh, maju,  mandiri,  dan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  memberikan perlindungan kepada usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan pasar tradisional dan pasar  modern  sehingga  sektor  pasar  tradisional  tidak  terganggu  dengan
6. Hargeulis 724 Pemda Kabupaten Indramayu 7. Kandanghaur 66 Pemda Kabupaten Indramayu 8. Losarang 110 Pemda Kabupaten Indramayu 9. Sukra 219 Pemda Kabupaten Indramayu 10. Bondan 273 Pemda Kabupaten Indramayu 11. Bugel 34 Pemda Kabupaten Indramayu 12. Anjatan 124 Pemda Kabupaten Indramayu 13. Singkakerta 84 Pemda Kabupaten Indramayu

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
hadirnya  pasar  modern,  selain  itu  diperlukan  pemberdayaan  kepada  para pedagang  tradisional  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia yang  ada  di  dalam  pasar  tersebut,sehingga  pasar  tradisional  mampu bersaing dengan pasar modern.
Proses  implementasi  kebijakan  perlindungan,  pemberdayaan  pasar tradisional  di  Kabupaten  Indramayu  menggunakan  kreteria;  ukuran  dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan  konsisi  sosial,  ekonomi  dan  politik,  dikarenakan  beberapa  faktor diantaranya ada beberapa diantarnya, Van Meter dan Van Horn, (1975):
a) Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  dalam  konteks  implementasi  kebijakan perlindungan,pemberdayaan  pasar  tradisional  di  Kabupaten  Indramayu, proses  implementasi  kebijakan  dapat  diukur  tingkat  keberhasilannya melalui  standar  atau  ukuran  dan  tujuan  yang  rumit  pada  tujuan keseluruhan keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn, (1975). Dari data yang disampaikan diatas, terlihat ada beberapa faktor standar atau ukuran tujuan yang mempengaruhi jalannya komunikasi yaitu :
1. Sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.
2. Standar  dan  tujuan  kebijakan  memiliki  hubungan  erat  dengan disposisi para pelaksana
3. Arah  disposisi  para  pelaksana  ( implementors )  terhadap  standar  dan tujuan kebijakan
Hal ini dapat ditunjukan dengan adanya data dan hasil wawancara terlihat  bahwa  pemerintah  daerah  beserta  DPRD  Kabupaten  Indramayu dan  dinas  terkait  yakni  Dinas  koperasi,  perindustrian  dan  perdgangan kabupaten Indramayu dan DPMTPS Kabupaten Indramayu beserta Satpol PP  Kabupaten  Indramayu  memkasimalkan  untuk  menjalankan  Perda No.4  Tahun  2014  di  Kabupaten  Indramayu,  melalui  beberapa  program yang  sudah  mulai  dijalankan  yaitu  revitalisasi  bangunan  pasar tradisional. Sehingga pasar tidak melulu diasumsikan sebagai pasar yang kumuh  dan  kotor  akan  tetapi  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
bersih, kemudian menindak tegas bagi toko modern yang tidak mematuhi subtansi dari Perda No.4 Tahun 2014.
b) Komunikasi  antar  organisasi,  merupakan  mekanisme  sekaligus  syarat utama  dalam  menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan perlindungan,pemberdayaan  pasar  tradisional  di  Kabupaten  Indramayu. Melihat  sejauh  mana  para  implementor  kebijakan  melakukukan koordinasi  dan  komunuikasi  di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  untuk melaksanakan  implementasi  kebijakan  perlindungan,pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Hal ini ditunjukan dari data dan  hasil  wawancara  dengan  Dinas  Koperasi,  Perindustrian  dan Perdgangan  Kabupaten  Indramayu,  terlihat  ada  beberapa  proses komunikasi  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  koperasi,  perindustrian  dan perdgangan kabupaten Indramayu dengan cara:
1. Konsolidasi kebijakan yang tepat.
2. Sosialisasi yang terjun langsung ke lokasi/penyuluhan.
3. Pelayanan melalui telepon, sms, email dan website.
4. Komunikasi secara formal dan informal.
5. Koordinasi antar organisasi dan pejabat pejabat tekait, dan
6. Koordinasi antar sub-sub bagian.
Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh Dinas koperasi, perindustrian dan perdgangan  kabupaten  Indramayu  sudah  dijalankan  sesuai  SOP  yang sudah  ditentukan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Indramayu, begitupun  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  DPMTSP  Kabupaten Indramayu  menjalankan  komunikasi  sesuai  dengan  SOP  yang  sudah ditentukan  oleh  pemerontah  daerah.  Sebagai  benang  merah  dapat dikatakan  bahwa  konfergensi,  konsolidasi  kebijakan  dan  integrasi kebijakan  muncul  sebagai  fenomena  actual  dalam  pengembangan kebijakan public disetiap daerah.(Nugroho, 2016).

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
c) Menurut Van Mater dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa Karakteristik agen  pelaksana  meliputi  organisasi  organisasi  formal  dan  organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  serta  cocok  dengan  agen  pelaksanaanya,  Dalam konteks  implementasi  kebijakan  perlindungan,  pemberdayaan  pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Hal ini ditunjukan dari data dan hasil wawancara  dengan  Dinas  Koperasi,  Perindustrian  dan  Perdgangan Kabupaten  Indramayu,  terlihat  ada  beberapa  proses  komunikasi  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  koperasi,  perindustrian  dan  perdgangan kabupaten Indramayu dengan cara:
a. Pelaksana yang mempunyai kejujuran dan transparan.
b. Pelaksana yang berkomitmen dan bertanggung jawab.
c Sifat/watak yang demokratis dan profesional
d.Pelaksana yang paham, cepat, dan mudah Sesuai aturan dan SOP yang ada.
e. Tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa  karakteristik  agen  pelaksana  yang  dilakukan  oleh  Dinas koperasi,  perindustrian  dan  perdgangan  kabupaten  Indramayu  sudah sesuai  dengan  SOP,  ,  melalui  pembagian  tugas  dan  kewenagan  dari setiap sub bidang bagian yang ada di Dinas koperasi, perindustrian dan perdgangan  kabupaten  Indramayu  dengan  menjunjung  transparan, cepat  dan  berkomitmen  dalam  menjalankan  Perda  No.4  Tahun  2014 tentang perlindungan, pemverdayaan pasar tradisional.
d) Hal  terakhir  yang  perlu  diperhatikan  guna  menilai  kinerja implementasi kebijakan  publik  yang  ditawarkan  oleh  van  Metter  &  van  Horn  adalah sejauh  mana  lingkungan  eksternal  turut  mendorong  keberhasilan kebijkan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud adalah

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat  menjadi  biang  keladi  dari  kegagalan  kinerja  implementasi kebijakan, dalam konteks ini ditunjukan terjadi dinamika protes pedagang pasar  tradisional  mengenai  jarak  radius  dengan  toko  modern,  sehingga berdampak  pada  pertumbuhan  pendapatan  pedagang  pasar  tradisional dan  kelompok-kelompok  kepentingan  dimobilisasi  menentang  terhadap kebijakan  yang  tidak  sesuai  dengan  praktek  di  lapangan.  Dari  data  dan hasil  wawancara  dengan  pemerintah  daerah  dan  DPRD  Kabupaten Indramayu terlihat ada beberapa proses lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dengan cara:
1. Pembatasan radiusn jarak anatara pasar tradisional dan toko modern 2. Program revitalisasi bangunan pasar tradisional
3. Adanya evaluasi dan sikap tegas dari implementor
4. Memiliki pedoman Standard Operasional Prosedur (SOP) yang memadai yang dimiliki oleh setiap implementor
Berdasarkan  hasil  wawancara,  penulis  dapat  menyimpulkan pemerintah  daerah  Kabupaten  Indramayu  beesrta  implementor  sudah sesuai  dengan  SOP,  melalui  pembatasan  radius  jarak  antara  pasar tradisional  dan  toko  modern  dan  program  revitalisasi.  Oleh  karena  itu, implementasi  kebijakan  perlindungan,pemberdayaan  pasar  tradisional  di Kabupaten Indramayu, harus memeperhatikan kekondusifan lingkuangan eksternal. Implementasi kebijakan public pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2008).
b. Faktor  hambatan  dalam  proses  implementasi  kebijakan  perlindungan, pemberdayaan  pasar  tradisional  di  Indramayu  dan  Penataan  toko modern.
Dalam  proses  implementasi  Perda  No.4  Tahun  2014  Kabupaten Indramayu terdapat hambatan yang dihadapi meliputi:

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
1. Ketidaktegasan  pemerintah  daerah  Kabupaten  dalam  menjalankan keputusan dari Mahkamah Agung (MA) dan dikabulkan dengan putusan tentang  Pencabutan  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  Besar  Toko Modern Cipto Gudang Rabat Indramayu. Dalam realitasnya masih berdiri dan  masih  beroperasi  dari  Toko  Modern  Cipto  Gudang  Rabat  yang jarakanya  kurang  dari  500  m  dari  pasar  induk  pasar  tradisional Indramayu.
2. Ketidaksesuain  Perda  No.4  Tahun  2014  dengan  realitasnya,  mengingat pasar modern berdekatan dengan pasar tradisional. Indramayu Pasal 11, yakni.  Minimarket  dapat  dibangun  dengan  jarak  minimal  500  m  (lima ratus meter) dari pasar tradisional, 500 m (lima ratus meter) dari usaha kecil sejenisnya yang terletak dipinggir jalan kolektor dan arteri. Sekalipun sudah  ada  ketentuan  bahwa  pasar  modern  tidak  boleh  dibangun  dalam radius 500 meter dari pasar induk tradisional, dalam realitasinya sampai saat  ini  masih  cukup  banyak  toko  modern  mini  market  yang  beroperasi dan  ada  yang  belum  mendapatkan  ijin  serta  ijinya  belum  diperpanjang akan tetapi dibiarkan beroperasi.
3. Sangat tinggi dari keinginan masyarakat untuk mendirikan toko modern dan  pasar  swalayan,  cukup  banyak  para  pelaku  usaha  pendirian  toko modern  yang  tidak  memperdulikan  kondisi  social,  ekomoni  pasar tradisional.  Sehingga  di  Kabupaten  Indramayu  terdapat  indikasi minimarket dan toko modern yang melakukan pelanggaran.
4. Dinas  Koperasi,  perindustrian  dan  perdagangan  Kabupaten  Indramayu mengalami hambatan ketika melakukan penindakan bagi pedagang pasar yang  melanggar  batas  jualan  yang  sudah  ditentukan  oleh  kepala  pasar tradisional Indramayu.
5. Program  revitalisasi  bangunan  pasar  tradisional  mendapat  respon  yang tidak  baik  bagi  pedagang  pasar  tradisional,  mengingat  penyewaan  ruko atau tempat dari bangunan baru terkesan mahal dibandingan ruko atau tempat yang sekarang ditempati bagi pedagang pasar.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
Alasan  alasan  lain  berkaitan  hambatan  implementasi  kebijakan  dalam menjalankan  kebijakan  daerah  atau  program  ini  adalah  sebagai  politik  satu terhadap satu dan juga semakin berkurangnya kredibiltas pemerintah di mata masyarakat,  politik  satu  terhadap  satu  mengidentifikasi  gejala  pertumbuhan melalui  partisipasi  langsung  kelompok-kelompok  dan  individu  dalam  segala aspek prosepek kebijakan.(O.Jones, 1996).

## SIMPULAN
Komitmen  dari  pemerintah  daerah  Kabupaten  Indramayu  dalam memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional di Kabupaten Indramayu tertuang  dalam  peraturan  daerah  Nomer  4  tahun  2014.  Perlindungan  yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu salah satunya adalah dengan cara memberlakukan jarak/radius sebagaimana tertuang pada pasal 11 dalam Perda No.4 Tahun 2014, bahwa minimarket dapat dibangun dengan jarak minimal  500  m  (lima  ratus  meter)  dari  pasar  tradisional,  500  m  (lima  ratus meter)  dari  usaha  kecil  sejenisnya  yang  terletak  dipinggir  jalan  kolektor  dan arteri.  Perlindungan  terhadap  pasar  tradisional  juga  dapat  dilakukan  dengan cara  memperketat  proses  perijinan  dan  penegakan  hukum.  Semakin berkembangnya  pasar  modern  dengan  berbagai  bentuknya,  antara  lain disebabkan  oleh  lemahnya  penegakan  hukum.  Aparat  penegak  hukum khususnya  aparat  penegak  hukum  daerah  tidak  melakukan  fungsi  dan tugasnya dengan baik, pasar modern berkembang dengan pesat dan melakukan penetrasi  terhadap  pasar-pasar  tradisional  sehingga  dalam  perkembangannya lebih mudah menemukan pasar modern daripada pasar tradisional Sementara itu  pemerintah  melakukan  revitalisasi  bangunan  pasar  tradisional  sehingga dapat mampu berdaya saing untuk menumbuhkan pendapatan pedagang pasar tradisional.
Kemudian dalam proses implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan  pasar  tradisional  terdapat  beberapa  hambatan  yang  dihadapi sebagai berikut:

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
a. Ketidaktegasan  pemerintah  daerah  Kabupaten  dalam  menjalankan keputusan  dari  Mahkamah  Agung  (MA)  dengan  putusan  tentang Pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Modern Cipto Gudang Rabat Indramayu, dalam realitasnya masih berdiri dan beroperasi.
b. Ketidaksesuain Perda No.4 Tahun 2014 dengan realitasnya, mengingat pasar modern berdekatan dengan pasar tradisional.
c. Sangat  tinggi  dari  keinginan  masyarakat  untuk  mendirikan  toko modern dan pasar swalayan di Kabupaten Indramayu.
d. Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Indramayu mengalami  hambatan  ketika  melakukan  penindakan  bagi  pedagang pasar yang melanggar batas jualan yang sudah ditentukan oleh kepala pasar tradisional Indramayu.
e. Program revitalisasi bangunan pasar tradisional mendapat respon yang tidak baik bagi pedagang pasar tradisional, mengingat penyewaan ruko atau tempat dari bangunan baru terkesan mahal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta, cv.
Andriani, N. M. dan M. M. (2013). Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta. Teknik PWK , Vol. 2 No.
BPS. (n.d.). Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan Menurut Klasifikasi 2019 . 2019. Retrieved November 2, 2021, from
https://www.bps.go.id/indicator/173/1875/1/sebaran-pasar-dan-pusat- perdagangan-menurut-klasifikasi.html
Fure, H. (2013). Lokasi, Keberagaman produk, harga dan kualitas pelayanan pengaruhnya terhadap minal beli pada pasar tradisional. EMBA , Vol. 1 No. , 275.
Huberman, M. B. M. & A. M. (2014). ANALISIS DATA KUALITATIF (Mulyanto). Penerbit: Unoversitas Indonesia (Press)-jAKARTA.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
E-ISSN 2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.981
Mariana, D., & Paskarina, C. (2008). Demokrasi & Politik Desentralisasi . Graha Ilmu.
Ni Komang Devayanti Dewi. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Pasar Tradisional di Era liberalisasi Perdagangan. Jurnal.Undip , Volume 14, . https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20232 Nugroho, R. (2008). PUBLIC POLICY . PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta.
Nugroho, R. (2016). Kebijakan publik di Indonesia . Penerbit Pelajar Anggota IKAPI.
O.Jones, C. (1996). Public Policy (B. Budiman (ed.)). PT RajaGrafindo Persada.
Peraturan Presiden RI No. 112. (2007). Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan Dan Toko Modern. Peraturan Presiden Republik Indonesia , 1 , 22. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42157/perpres-no-112- tahun-2007
Radhy, F. (2008). No Title . Republika.
Rosidi. (2014). Proses dan hasil evaluasi kebijakan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar tradisional. In Universitas Padjajaran . Universitas Padjajaran.
Rusham. (2016). Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional . Vol 10 No , 153–166.
https://media.neliti.com/media/publications/154535-ID-analisis-dampak- pertumbuhan-pasar-modere.pdf
Sugiono. (2015). METODE PENELITIAN KUALITATIF . Alfabeta, cv.
Sulistyastuti, E. agus purwanto & D. ratih. (2015). Implementasi kebijakan publik, konsep dan aplikasinya di Indonesia . Penerbit Gaya Media.
Utomo, T. J. (2011). Persaingan bisnis ritel: tradisional vs modern. Fokus Ekonomi , Vol 6. No. , 125–126.