INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 38-50 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran Biro Organisasi Sekertariat Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Konsep Value for Money
I Putu Ekayana 1 ✉ , I Dewa Ayu Putri Wirantari 2
Universitas Udayana Bali Email: ekayana66@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Value for Money merupakan    konsep pengelolaan sektor publik  yang didasarkan pada tiga elemen utama  yaitu  ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  apakah anggaran Kantor Sekertariat Daerah Bali telah memenuhi persyaratan nilai yang ditetapkan  dari segi keuangan, efisiensi dan efektivitas. Informasi diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa program Badan Organisasi Setda Provinsi Bali tahun 2021 – 2022  memenuhi persyaratan nilai Value for Money, menunjukkan hasil yang ekonomis, efisien dan efektif.
Kata Kunci: Pengukuran Kerja, Konsep Value for Money
Abstract
Value  for  Money  is  a  public  sector  management  concept based  on three  man  elements:  economy, efficiency,  and  effectiveness.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  whether  the  Bali  Regional Secretariat Office budget has met the requirements of value for money in terms of finance, efficiency and  effectiveness.  Information  was  obtained  through  interviews  and  documentation.  The  analysis method used is descriptive qualitative method. The results of the study found that the Bali Provincial Secretariat Organization Agency program for 2021 - 2022 met the requirements of Value for Money, showing economical, efficient and effective results.
Keywords: Measurement of Work, Value for Money Concept

## PENDAHULUAN
Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam pemerintahan untuk menganalisis akuntabilitas  dalam  menghasilkan  pelayanan  publik  menjadi  lebih  baik.  Pada  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonomi  untuk  memusatkan  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah  berdasarkan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) dapat diukur dengan menggunakan konsep value for  money.  Value  for  money  merupakan  konsep  penilaian  atau  pengukuran  kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja yang mengacu kepada tiga elemen utama  yaitu  Ekonomi,  Efisiensi,  dan  Efektivitas.  Melalui  konsep  ini  dapat  memberikan informasi berupa indikator apakah (dana) yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya.
Tabel 1. Penelitian Terdahulu Nama Judul Variabel Hasil Penelitian Sumber Nindy Cahya Feriska Sari (2014) Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010- 2013) Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Penerapan konsep melalui value for money Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah daerah
Kabupaten Sumenep periode
t i ahun 2010-2013 secara
keseluruhan adalah baik https://jurnalmahasi swa.unesa.ac.id Wayan Cipta (2014) Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Value For Money Variabel, Penerimaan Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah https://ejournal.undi
ksha.ac.id/
Atas Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Tahun 2007-2011 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007- 2011 secara total berada pada kategori sangat baik. Isna Ardila (2015) Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kinerja Keuangan, Pendekatan value for money Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah
efektif dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, tetapi tetap
diperlukan adanya peningkatan pelayanan agar lebih baik lagi. https://Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 2015 journal.umsu.ac.id Kevin R.M (2015) Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikatkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung Kinerja Pendapatan Asli Daerah Hasil penelitian, menunjukkan pemerintah Kota Bitung secara umum dapat dikatakan sangat efektif. Dilihat dari tingkat keserasian, secara umum belum serasi karena kinerja PAD pada
belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung. https://ejournal.unsrat.ac.id/
Akuntansi  Pemerintahan  adalah  akuntasi  yang  berkaitan  dengan  bidang  keuangan Negara dari anggaran hingga pelaporan, termasuk pengaruh yang ditimbulkan (Sujarweni, 2015  :  18).  Akuntansi  pemerintahan  memiliki  fungsi  yaitu  mengadakan  laporan  dan membantu  mengawasi  pelaksanaan  anggaran  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku (Sadeli, 2015 : 6).   Dalam suatu organisasi, kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan.  Kinerja  ( performance)  adalah  tingkat pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran, tujuan, misi  dan visi organisasi yang  digunakan  sebagai tolak ukur (Mahsun, 2013 : 25). Pengukuran  kinerja  ( performance  measurement)  menurut  Mahsun  (2013:26)  digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan  strategi  sehingga  dapat  meningkatkan    kualitas  pengambilan  keputusan  dan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009 : 121), pengukuran kinerja pada organisasi sektor bertujuan  untuk  menilai  pencapaian  suatu  strategi  melalui  alat  ukur  finansial  dan nonfinansial.
Anggaran adalah dokumen berupa penerimaan dan pengeluaran yang akan dicapai pada waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim dan Kusufi 2017:48). Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran
di antaranya jumlah produk dan harga jualan untuk tahun depan (Sasongko dan Parulian 2015:2). Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2017:219) antara lain yaitu untuk landasan dalam memilih sumber dan investasi dana, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan, serta merasionalkan sumber dan investasi dana agar mencapai hasil maksimal. Menurut Nafarin (2013:5), seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat  dikelompokan  kedalam  empat  fungsi  pokok  yaitu  fungsi planning,  organizing, actuating, dan controlling.
Menurut  Mahmudi  (2013  :  83) value  for  money  merupakan  konsep  dalam  yang memiliki  pengertian  penghargaan  terhadap  nilai  uang. Value  for  money  menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi (pemerolehan sumber daya tertentu pada harga yang terendah),  efisiensi  (hubungan  antara input  dan  output  yang  mana  digunakan  untuk mencapai output  tertentu)  dan  efektivitas  (hubungan  antara  output  dan  tujuan,  dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, strategi dan prosedur dalam mencapai  tujuan).  Indikator value  for  money  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  indikator  alokasi biaya  (ekonomis  dan  efisiensi)  dan  indikator  kualitas  pelayanan  (efektivitas).  Penerapan konsep value for money dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan  diantaranya  yaitu:  ekonomis  dalam  pengadaan  dan  alokasi  sumber  daya, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009 : 130).
Mahmudi (2013 : 83-84) menjelaskan bahwa, ekonomi terkait dengan pengkonversian input berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi  input sekunder  berupa tenaga kerja, bahan, kerangka kerja, dan produk modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Tingkat ekonomi diukur dengan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja dengan persentase tingkat pencapaiannya.
𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 = 𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕 𝑶𝒖𝒕𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

## Keterangan:
Output   = Presentasi yang diperoleh dari suatu kegiatan

## Input
= Presentase nilai ekonomi
Semakin kecil  rasio efisiensi maka  kinerja pemerintah daerah  semakin baik.  Kriteria efisiensi pengukuran kinerja yaitu < 90% berarti sangat efisien, 90 s.d. 99% berarti efisien, 100%  berarti  cukup  efisien,  dan  >  100%  berarti  tidak  efisien.  Mahmudi  (2013  :  86) menjelaskan bahwa, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka
semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berpusat pada input dan efisiensi pada output, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil).
Tingkat  efektivitas  dapat  dilihat  dengan  mengukur  perbandingan  antara  realisasi pendapatan dengan anggarannya dengan persentase tingkat pencapaiannya.
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝒆𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 = 𝑶𝒖𝒕𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

## Keterangan:
Outcome   = Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan Output    = Presentase yang diperoleh dari suatu kegiatan
Semakin  tinggi  rasio  efektivitas,  maka  kemampuan  daerah  semakin  baik.  Kriteria efektivitas pengukuran kinerja keuangan yaitu ≥ 100% berarti efektif, 85 s.d. 99% berarti cukup efektif, 65 s.d. 84% berarti kurang efektif, dan ≤ 65 berarti tidak efektif .

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian berupa studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Bali  berdasarkan konsep value  for  money,  sehingga  hasil  analisis  yang  diperoleh  hanya  berlaku  untuk Pemerintah Provinsi Bali.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bali dengan mengambil data dari Biro Organisasi Sekertariat Daerah. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan selesai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  Laporan  Keuangan  Biro  Organisasi  Sekertariat  Daerah Provinsi  Bali  periode  tahun  2021  sampai  dengan  tahun  2022  untuk  mengukur  kinerja anggaran berdasarkan konsep value for money yaitu dengan menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.
Pengukuran kinerja Anggaran Biro Organisasi Sekertariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali didasarkan pada data keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Jasa.
Tabel 2. Laporan Keuangan Biro Sekertariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021 –
2022 *Dalam Rupiah (Rp) Tahun  Anggaran Belanja Realisasi Belanja Lebih/(Kurang) % 2021 2.941.795.075,00 2.927.641.388,00 14.153.687 0,99 2022 3.210.920.000,00 3.164.447.718,00 46.472.282,00 0,98
Sumber Data: data sekunder yang diolah
Anggaran belanja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan terutama pada belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Realisasi belanja Pemerintah Provinsi  Bali  juga  mengalami  peningkatan  hampir  mencapai  target  anggaran  yang ditetapkan, hanya sekitar 2% sampai 3% dari total anggaran yang tidak terealisasi. Hal ini mencerminkan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  perencanaan. Berikut adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Organisasi Sekertariat Daerah Di Bali untuk mengetahui hasil evaluasi kinerja kegiatan di tahun 2021-2022.
Tabel 3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021- 2022
N O Program & Kegiatan FISIK KEUANGAN Target Realisasi % Target Realisasi % 20 21 2022 202 1 202 2 20 21 202 2 2021 2022 2021 2022 202 1 202 2 A Belanja Barang dan Jasa 1 Belanja Bolpont 50 0 Bu ah 3195 Buah 500 Bua h 319 5 Bua h 10 0 100 3.600.000  24.560.000 3.600.000 24.560.00 0 100 100 2 Belanja Post IT 52 5 Bu ah 480 Buah 525 Bua h 480 Bua h 10 0 100 8.997.000 5.424.000 8.997.000 5.424.000  100 100 3 Belanja Binder Clips 13. 07 5 Ko ta k 12.800 Kotak 13.0 75 Kot ak 12.8 00 Kot ak 10 0 100 121.800.0 00 128.536.000  121.739.700 128.500.1 80 99 99 4 Belanja Map Folio 10. 90 0 Bu ah 11.072 Buah 10.9 00 Bua h 11.0 72 Bua h 10 0 100 57.605.00 0 60.896.000 57.605.000 60.896.00 0 100 100
5 Belanja Tinta Botol 54 0 Bo tol 384 Botol 540 Bot ol 384 Bot ol 10 0 100 76.750.00 0 52.760.000 76.743.400 52.760.00 0 99 100 6 Kalkulator - 16 Buah - 16 Bua h - 100 - 2.000.000 - 2.000.000 - 100 7 Belanja Kertas Foto 15 75 Pa ck 1120 Pack 157 5 Pac k 1120 Pac k 10 0 100 41.580.00 0 28.568.000 41.580.000 28.568.00 0 100 100 8 Belanja Veburator 70 Bu ah 32 Buah 70 Bua h 32 Bua h 10 0 100 2.625.000 1.260.000 2.625.000 1.260.000 100 100 9 Belanja Odner 35 0 Bu ah 1192 Buah 350 Bua h 1192 Bua h 10 0 100 9.625.000  42.423.000 9.625.000 42.423.00 0 100 100 10 Belanja Kertas HVS 20 75 Ri m 2110 Rim 207 2 Rim 2110 Rim 99 100 122.475.9 35 121.880.000  122.073.400 121.880.0 00 99 100 B Belanja Jasa Kantor 1 Belanja Kawat/Faksi mili/Internet 25 Pa ke t 65 Paket 20 Pak et 55 Pak et 8 0 8 4 17.400. 000 47.850.00 0 11.522.341 35.037.77 0 6 6 7 3 2 Belanja Jasa THL 16 Or an g 16 Oran g 16 Ora ng 16 ora ng 1 0 0 1 0 0 474.600 .000 549.360.0 00 469.430.25 0 535.936.8 16 9 9 9 8 3 Belanja Surat Kabar - 1000 Paket - 100 0 Pak et - 1 0 0 - 7.200.000 - 7.200.000 - 1 0 0 4 Belanja Jasa Tenagakerja Sopir 12 Or an g 12 Oran g 12 Ora ng 12 Ora n g 1 0 0 1 0 0 42.000 .000 42.000.00 0 42.000.000 38.500.00 0 1 0 0 9 1 5 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 28 Or an g 28 Oran g 28 Ora ng 28 Ora n g 1 0 0 1 0 0 17.472 000 17.472.00 0 15.413.250 17.466.12 0 8 8 9 9
6 Belanja Iuran Asuransi Ketenagakerj a an 28 Or an g 28 Oran g 28 Ora ng 28 Ora n g 1 0 0 1 0 0 3.144. 960 3.150.000 2.774.385 3.143.931 8 8 9 9 C Belanja Persyaratan Bermotor 1 Belanja Jasa Service 2 Ka li, 2 Ke nd a ra an 2 Kali, 2 Kenda raan 2 Kali, 2 Ken d araa n 2 Kali, 2 Ken d araa n 1 0 0 1 0 0 10.000. 000 32.000.00 0 9.995.115 28.314.30 6 9 9 9 7 2 Belanja Penggantian Suku Cadang 2 Ke nd a ra an 2 Kenda raan 2 Ken d araa n 2 Ken d araa n 1 0 0 1 0 0 58.500. 000 47.000.00 0 58.450.000 46.695.73 8 9 9 9 9 3 Belanja bahan bakar minyak/gas 2 Ke nd a ra an 2 Kenda raan 2 Ken d araa n 2 Ken d araa n 1 0 0 1 0 0 30.000. 000 47.772.00 0 29.700.847 29.700.84 7 9 9 6 6 4 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 2 Ke nd a ra an 2 Kenda raan 1Ke n dar aa n 2 Ken d araa n 5 0 1 0 0 4.700.0 00 5.061.000 1.269.900 5.061.000 2 7 1 0 0 5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2 Ke nd a ra an 2 Kenda raan 1 Ken d araa n 2 Ken d araa n 5 0 1 0 0 2.800.0 00 5.061.000 620.000 5.061.000 2 2 1 0 0 D Belanja Cetak dan Pengadaan 1 Belanja Cetak Baliho dan Roll Baner 26 Kegi atan 24 Kegi atan 26 Kegi atan 24 Kegi atan 10 100
39.7 50.0 00 58.800. 000 39.748. 000 56.795.00 0 99 98
2 Belanja Pengadaa n FC dan Surat Edaran 721.3 14 Kali 278.8 73 Kali 721. 3 14 Kali 278. 8 73
Kali 10 100 263. 341. 161 225.43 3.000 263.32 5.200 225.409.0 00 99 99 E Belanja Sewa 1 Belanja
Sewa
Gedung/K a ntor 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 10 100
79.6 00.0 00 120.00 0.000 79.600. 000 118.500.0 00 100 98 F Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1 Belanja Sewa Kendaraan Mitsubishi Pajero 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 10 100 12.2 50.0 00 12.250. 000 12.200. 000 12.200.00 0 99 99 G Belanja Sewa Perlengka pan dan peralatan Kantor 1 Belanja Sewa Tenda 1 Kali - 1 Kali - 10 - 74.0 00.0 00 - 74.000. 000 - 100 - 2 Belanja Sewa Sound System 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 10 100 48.0 00.0 00 35.000. 000 48.000. 000 34.500.00 0 100 99 3 Belanja Sewa AlatAlat Studio 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 10 100 39.9 00.0 00 39.900. 000 39.900. 000 39.900.00 0 100 - H Belanja Makanan dan Minuman 1 Belanja Makanan dan 26 Kali 12 24 Kali 12 26 Kali 12 24 Kali 12 10 100 271. 736. 040 357.40 0.000 271.49 8.750 356.579.0 00 99
xxx
3 Belanja Honorium Satuan Pengelolah Barang 21 Orang 7 Kegiatan - 21 Orang 7 Kegiatan - 100  -  31.800.000 - 31.800.000 - 100  -
Sesuai  hasil  penelitian Input  tiap  kegiatan  dapat  dilihat  dalam  kolom  realisasi keuangan Biro Organisasi Sekertariat Daerah yang dapat dilihat dalam table 4.2 tentang Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Organisasi Sekertariat Daerah Tahun 2021-2022. Oleh karena itu, maka dalam analisis Value For Money elemen ekonomi setiap kegiatan pada  tahun  2021-2022  setelah  dimasukan  kedalam  formula  pengukuran  ekonomi  maka hasilnya diperlihatkan pada table 4.3 berikut ini:
Tabel 4. Tabel Pengukuran Ekonomi Kegiatan Biro Organisasi Sekertariat Daerah
Program Kegiatan 2021 2022 Nilai Input Input Tingkat Ekonomi (%) Nilai Input Input Tingkat Ekonomi (%) Belanja Barang dan Jasa Belanja Bolpoint 3.600.000 3.600.000 100 24.560.000 24.560.000 100 Belanja Post  IT 8.997.000 8.997.000 100 5.424.000 5.424.000 100 Belanja Binder Clips 121.800.000 121.739.700 99 128.536.000 128.500.180 99 Belanja Map Folio 57.605.000 57.605.000 100 60.896.000 60.896.000 100 Belanja Tinta Botol 76.750.000 76.743.400 99 52.760.000 52.760.000 100 Kalkulator - - - 2.000.000 2.000.000 100 Belanja Kertas Foto 41.580.000 41.580.000 100 28.568.000 28.568.000 100 Belanja Veburator 2.625.000 2.625.000 100 1.260.000 1.260.000 100 Belanja Odner 9.625.000 9.625.000 100 42.423.000 42.423.000 100 Belanja Kertas HVS 122.475.935 122.073.400 99 121.800.000 121.800.000 100 Belanja Jasa Kantor Belanja Kawat/Faksimili/Inter net 17.400.000 11.522.341 66 47.850.000 35.037.770 73 Belanja Jasa THL 476.600.000 469.430.250 99 549.360.000 535.936.816 98 Belanja Surat Kabar - - - 7.200.000 7.200.000 100 Belanja Jasa Tenagakerja Sopir 42.000.000 42.000.000 100 42.000.000 38.500.000 91 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 17.472.000 15.413.250 88 17.472.000 17.466.120 99 Belanja Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 3.144.960 2.774.385 88 3.150.000 3.143.931 99 Belanja Persyaratan Kendaraan Belanja Jasa Service 10.000.000 9.995.115 99 32.000.000 28.314.306 97 Belanja Penggantian Suku Cadang 58.500.000 58.450.000 99 47.000.000 46.695.738 99
M Belanja Honorium Pegawai honorer 1 Honorium Narasumber Kegiatan 6 Orang 2 Kegiatan - 6 Orang 2 Kegiatan - 100  -  30.000.000 - 30.000.000 - 100  -
Bermotor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 30.000.000 29.700.847 99 47.772.000 29.700.847 66 Belanja Pajak Kendaraan 4.700.000 1.269.900 27 5.061.000 5.061.000 100 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.800.000 620.000 22 5.061.000 5.061.000 100 Belanja Cetak dan Pengadaan Belanja Cetak Baliho dan Roll Baner 39.750.000 39.748.000 99 58.800.000 56.795.000 98 Belanja Pengadaan FC dan Surat Edaran 263.341.161 263.325.200 99 225.433.000 225.409.000 99 Belanja Sewa Belanja Sewa Gedung/Kantor 79.600.000 79.600.000 100 120.000.000 118.500.000 98 Belanja Saran Mobilitas Belanja Sewa Kendaraan Mitsubishi Pajero 12.250.000 12.200.000 99 12.250.000 12.200.000 99 Belanja Sewa Perlengkapan dan Belanja Sewa Tenda 74.000.000 74.000.000 100 - - - Peralatan Kantor Belanja Sewa Sound System 48.000.000 48.000.000 100 35.000.000 34.500.000 99 Belanja Sewa Alat- Alat Studio 39.900.000 39.900.000 100 39.900.000 39.900.000 100 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 271.736.040 271.498.750 99 357.400.00 0 356.579.000 99 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.000.000 6.000.000 100 28.800.000 27.780.000 99 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.500.000 7.170.000 84 3.000.000 0 0 Belanja Pakaan Dinas Harian (PDH) 39.750.000 39.750.000 100 60.000.000 57.354.000 97 Belanja Pakaan Belanja Pakaan Batik Tradisional - - - 41.000.000 40.909.000 99 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 228.010.000 226.675.000 98 395.850.000 393.879.000 98 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 479.692.979 476.025.522 99 408.400.000 407.425.657 99 Service Komputer 12.850.000 12.844.728 99 10.000.000 10.000.000 100 Belanja Pemeliharaan Peralatan Service AC 9.000.000 9.000.000 100 1.600.000 1.600.000 100 Belanja Honorium Tenaga Ahli 116.700.000 116.650.000 99 161.200.000 161.050.000 99 Belanja Honorium Belanja Honorium Satuan Pengelolah 45.240.000 44.890.000 99 - - -
PNS Keuangan Belanja Honorium Satuan Pengelolah Barang 31.800.000 31.800.000 100 - - - Honorium Narasumber Kegiatan 30.000.000 31.800.000 100 - - - Belanja Honorium Pegawai
Honorer JUMLAH

## SIMPULAN
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  analisis  data  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  analisis  dari  aspek  ekonomi  disimpulkan  bahwa  kinerja  dinilai cukup ekonomis dengan rasio hampir 100% pada tahun 2021 mencapai 93,76% dan pada  tahun  2022  sebesar  94,89%.  Hal  ini  mengindikasikan  efisiensi  penggunaan anggaran yang baik dan dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan.
2. Berdasarkan  hasil  analisis  dari  aspek  efisiensi  disimpulkan  bahwa  kinerja  dinilai efisien dengan rasio tahun 2021 mencapai 107,76% dan pada tahun 2022 mencapai 100,02%  dengan  mayoritas  kegiatan  dikatakan  efisien.  Meskipun  terdapat  satu kegiatan,  yaitu  Belanja  Makan  dan  Minum  Kegiatan  pada  tahun  2022,  yang dianggap tidak efisien karena tidak ada realisasi, namun anggaran tetap diberikan sebesar 3.000.000.
3. Berdasarkan hasil analisis dari aspek efektivitas, rasio efektivitas pada tahun 2021 menunjukkan rata-rata mencapai 105,92%, namun hanya terdapat 3 kegiatan yang dapat  dianggap  efektif,  yaitu  Belanja  Kawat/Faksimili/Internet,  Belanja  Pajak Kendaraan Bermotor,  dan Belanja Surat Tanda  Kendaraan Bermotor. Pada tahun 2022,  meskipun  terdapat  97,81%  efektivitas  secara  keseluruhan,  namun  terdapat satu program kegiatan, yaitu Belanja Makan dan Minum Kegiatan, yang tidak dapat dianggap efektif karena anggaran tidak terealisasi. Oleh karena itu, evaluasi kinerja program kegiatan Biro Organisasi Sekertariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali perlu dilakukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  penggunaan  anggaran  yang  lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Darise,  Nurlan.  2008.  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (Akuntansi  Sektor  Publik).  Indeks.
Jakarta.
Halim,  Abdul.  2007.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Salemba Empat. Jakarta.
Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi 1.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UI Press : Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  21  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press Yogyakarta.
Sadeli, Lili M. 2015. Accounting Theory. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.