## PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KAITANNYA DENGAN QANUN ACEH PASAL 9 AYAT 1 TAHUN 2015

## Mawardi
Prodi Perbandingan Agama Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Email: mawardidjuned@gmail.com
Diterima tgl, 02-04-2016, disetujui tgl 25-04-2016
Abstract: Social  diversities  in  a  nation  state  is  inevitable  due to  knowledge,  sensory,  intelligent and  communication  barriers.    In  social  interaction,  this  limitation  creates  groupings  in  a  society known  as  identity.  Unfortunately,  constellation  among  identities  not  only  produced  collaboration but often resulted in violence and casualties. This unfavorable constellation generally takes place in the transition period during which the country is still concentrating on improving its mechanisms towards a fair, transparent and open democratic system. The maintenance of religious harmony in Aceh is regulated in Aceh Qanun, Article 9, paragraph 1 of 2015. This article aims to describe the implementation of religious harmony in its connection with the article. The local Government has done three  measures to  maintain  religious  harmonies such  as  the establishment of  FKUB (Forum for  Religious  Harmony)  and  its  Advisory  Board  and  Understanding  and  Socialization  of  Joint Regulation of the Ministry of Religion and Ministry of Interior No. 9 of 2006 / No. 8 of 2006
Abstrak: Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  keragaman  memiliki  akar  mendalam berdasarkan  keterbatasan  pada  pengetahuan,  penginderaan,  akal  dan komunikasi  bahasa. Keterbatasan  ini  dalam  interaksi  sosial  melahirkan  pengelompokan-pengelompokan  dalam masyarakat  sebagai  identitas.  Sayangnya  konstelasi  antar  identitas  tidak  hanya  melahirkan kerjasama  tetapi  seringkali  berbuntut  kekerasan  dan  menelan  korban.  Konstelasi  yang  tidak menguntungkan  ini  umumnya  dalam  masa  transisi,  negara  masih  berkonsentrasi  memperbaiki mekanisme  menuju  sistem  demokrasi  yang  adil,  transparan  dan  terbuka.  Dalam  pemeliharaan kerukunan umat beragama, Aceh berpedoman pada Qanun Aceh pasal 9 Ayat 1 tahun 2015. Artikel ini  mencoba mendeskripsikan  pelaksanaan  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  dalam  kaitan dengan  pasal  tersebut  di  atas. Untuk  mewujudkan  pemeliharaan kerukunan  umat  beragama Pemerintah  Aceh  sudah  melaksanakan  tiga  langkah,  meliputi  pembentukan  Forum  Kerukunan Umat  Beragama  (FORKUB/FKUB),  pembentukan  Dewan  Penasehat  Forum  Kerukunan  Umat Beragama dan Pemahaman serta Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006.
Keywords: Qanun, kerukunan, pemeliharaan, pemerintah Aceh.

## Pendahuluan.
Sejak  Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan menyatakan keberadaannya sebagai  satu  bangsa,  sudah  sangat  jelas  bahwa  bangsa  Indonesia  adalah  sebuah  bangsa dengan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan dan keberagaman tidak saja terlihat dari suku,  etnis, kebudayaan  namun  juga  pada  keaneragaman  agama.  Kemajemukan masyarakat  Indonesia  merupakan  realitas,  kekayaan  dan  kekuatan  bangsa  serta  anugerah Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Namun  kemajemukan  itu  pada  sisi  lain  dapat  mengundang
kerawanan  sosial  yang  mengganggu  kerukunan  umat  beragama  serta  mengancam persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak ditangani secara arif dan bijaksana. 1
Perkembangan  pembangunan  dalam  berbagai  bidang,  selain  membawa  dampak kemajuan dan dinamisnya kehidupan sosial masyarakat juga membawa dampak tersendiri terutama  dalam  penataan  kehidupan  yang  harmonis  sesuai  dengan  adat,  tradisi  dan kearifan-kearifan  lokal  serta  harmoni  lingkungan.  Pada  sisi  lain  interaksi  sosial  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya.  Soerjono  Soekanto dalam  bukunya menyebutkan  bahwa suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya  kontak  sosial  (social-contact)  dan  adanya  komunikasi.  Dinamika  perkembangan sosial  yang  berubah  cepat  akibat  reformasi  dan  globalisasi  serta  kemajuan  teknologi komunikasi (media massa) berdampak pada merosotnya integritas dan moral masyarakat, serta makin berkurangnya peran figur sentral dan figur moral di tengah-tengah kehidupan masyarakat.  Hal  ini  pada  gilirannya,  dapat  mengundang  timbulnya  berbagai  reaksi  sosial yang berbeda atau bertentangan dengan moral agama di kalangan masyarakat. 2
Beberapa tahun terakhir ini, kekerasan yang berasal dari isu sentimen agama terjadi di  beberapa  wilayah  Republik  Indonesia.  Tragedi  Ambon,  Poso  dan  Aceh  Sampit  serta konflik  di  beberapa  daerah  yang  lain  merupakan  konflik  sosial  yang  bernuansa  SARA. Ketentraman  hidup  bermasyarakat  sangat  terganggu  oleh  kerentanan  yang  luar  biasa terhadap  isu  agama  tersebut.  Sedikit  saja  identitas  keagamaan  disinggung,  maka  reaksi yang  akan ditimbulkannya  sangat  besar.  Reaksi  tersebut  sampai  saat  ini  hampir  berupa kekerasan dengan berbagai tingkat eskalasinya. Eskalasi kekerasan berbaju SARA ini telah menciptakan  suasana  yang  senantiasa  mencemaskan bagi hubungan  antar  umat  beragama di  masyarakat.  Agama  sering  dijadikan  titik  singgung  paling  sensitif  dan  eksplosif  dalam pergaulan  masyarakat  yang  majemuk.  Isu  agama  adalah  salah  satu  isu  yang  dapat menciptakan konflik. 3
Kerawanan  sosial  dapat  terjadi  akibat faktor-faktor  non-agama  dan  faktor-faktor agama  seperti  pendirian  tempat  rumah  ibadat,  penyiaran  agama,  penodaan  agama, peringatan  hari-hari  besar  keagamaan,  perkawinan  antar  pemeluk  beda  agama  dan sebagainya. Dalam usaha mengatasi kerawanan sosial, mewujudkan serta memelihara dan mengembangkan  kehidupan  masyarakat  yang  rukun, saling  pengertian  dan  saling menghormati  perlu  peran  negara (pemerintah) yang  cukup  besar.  Peran  tersebut sebenarnya  telah  tertuang  dalam  berbagai  peraturan  yang  berkaitan  dengan  kebebasan beragama,  kegiatan  keagamaan  dan  pemeliharaan  kerukunan  antar  umat  beragama. Menurut  Muhammad  Jamin,  di  lingkungan  internal  masing-masing  kelompok  agama, masih  terdapat  pemikiran  dan  perilaku  kegamaan  yang  sempit  dan  dipandang  kurang mengembangkan ajaran-ajaran agama yang bersifat universal.
Kecurigaan  yang  berlebihan  dari  aparat  pemerintah  terhadap  aktivitas  para  ustadz atau  da’i  kadang  masih  dirasakan.  Pemberitaan  pers  juga  kadang  dipandang  sebagian masyarakat  masih  mengeksploitasi  permasalahan  antar  kelompok  agama  tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pada segi-segi keamanan dan keharmonisan hubungan antar kelompok masyarakat.
Pada akhir tahun 2015, Gubernur Aceh didesak untuk segera mengesahkan Qanun Aceh Tentang Kerukunan Umat Beragama yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Demikian salah satu dari rekomendasi Rapat Kerja (Raker) Forum
1 Sudjangi, Kultural  Kehidupan  Antar  Umat  Beragama  di  Indonesia,  (Jakarta:  Puslitbang,  Depag RI, 1998), 3.
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Unversitas Indonesia Press, 1998), 34.
3 Ibid., 36.
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se Aceh, yang berlangsung dari 16 s.d 18 November 2015 di Banda Aceh. Panitia  pelaksana H. Juniazi, S.Ag. M.Pd. yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh mengatakan bahwa para peserta Raker meyakini bahwa regulasi yang selama ini ada tentang kerukunan umat beragama, penyiaran agama, permasalahan pendirian rumah ibadah, penyebaran aliran sesat, penistaan agama dan pelaku kekerasan atas nama agama lain, khususnya untuk Aceh, dinilai belum cukup kuat untuk menjerat pelaku ke meja hukum. Maka, untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku inilah, dibutuhkan regulasi yang kuat. 4
Selain itu, Peserta Raker FKUB ini juga meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil segera menyelesaikan masalah Aceh Singkil secara komprehensif dan tuntas, sesuai kesepakatan tanggal 12 Oktober 2001 antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Umat Beragama di Aceh Singkil berdasarkan aturan yang ada, dengan mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mufakat serta kearifan lokal masyarakat Aceh Singkil. Peserta Raker menilai kinerja dan kiprah FKUB masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor intern seperti pendanaan, program kerja dan kinerja FKUB, maupun persoalan ekstern seperti dinamika umat beragama yang tengah berkembang.
Oleh karena itu, FKUB sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, masih memerlukan peningkatan dan optimalisasi program disertai langkah-langkah nyata dan dukungan pemerintah daerah sebagai tindak lanjut perintah dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Juniazi menambahkan bahwa, peserta Raker FKUB juga meminta Gubernur Aceh dan Bupati/Walikota di Aceh untuk mendanai FKUB sebagaimana perintah PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2011. FKUB memandang bahwa persoalan yang terjadi, baik di internal umat Islam, maupun persoalan antar umat beragama yang terjadi beberapa waktu terakhir sebagai masalah kita bersama, sehingga perlu dicari akar masalah dan jalan keluar serta berusaha secara bersama-sama untuk mencegah berbagai potensi konflik dan menyelesaikan setiap masalahnya.
Peserta Raker meminta FKUB pada semua tingkat untuk meningkatkan koordinasi eksternal dengan instansi terkait seperti; Kementerian Agama, Kesbangpol dan Linmas, Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan (Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI) serta juga perlu membangun jaringan dengan semua stakeholder terkait lainnya dalam pembinaan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Provinsi Aceh. Di samping itu, diperlukan langkah-langkah dan strategi guna memberdayakan FKUB dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam memelihara kerukunan umat beragama. Raker ini juga merekomendasikan tentang perlunya peningkatan pemahaman dan saling pengertian serta mendorong partisipasi dan kerja sama umat beragama, pemuka agama dalam memperkuat dasar-dasar KUB guna membangun dan memelihara harmoni sosial dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional. Maka, selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kerukunan umat beragama ini.
Hasil  Raker secara umum menyimpulkan bahwa dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Aceh, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang intensif antara pemuka (tokoh) agama dengan pemerintah. Demikian juga dibutuhkan
4 DPRAceh.http://www.rri.co.id/bandaaceh/post/berita/220061/ragam/dpr_aceh_didesak_sahkan_qa nun_tentang_kerukunan_umat_beragama.html. Di Akses 3 Maret 2016
kesadaran yang tinggi untuk saling menghargai perbedaan dan toleransi antara umat beragama. 5
Jadi,  sebenarnya  negara  mempunyai  peran  yang  cukup  besar  dalam  upaya pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama.  Selain  sebagai  mediator  atau  penengah  dalam setiap  konflik  yang  terjadi,  negara  juga  berkewajiban  menjamin  kemerdekaan  tiap penduduk  untuk  memeluk  agama  dan  beribadah  menurut  agama  dan  kepercayaannya masing-masing.  Serta  mengatur  mengenai  kerukunan  umat  beragama  dan  kegiatan keagamaan yang selama ini menimbulkan konflik dan berakhir dengan disintegrasi bangsa. Pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  pada  dasarnya  juga  merupakan  pemeliharaan kerukunan  nasional  dan  hal  ini  bukan  hanya  tanggungjawab  Pemerintah  Pusat.  Setelah diterapkannya otonomi daerah di Aceh,maka pemeliharaan kerukunan umat beragama juga menjadi  kewajiban Daerah, dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  yang  dipimpin  oleh  Kepala Daerah beserta perangkat yang ada berdasarkan Qanun Aceh pasal 9 ayat 1  Tahun 2015.

## Tinjauan Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
Menurut  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama  adalah keadaan hubungan sesama  umat  beragama  yang  dilandasi  toleransi,  saling  pengertian,  saling  menghormati, menghargai  kesetaraan  dalam  pengamalan  ajaran  agamanya  dan  kerjasama  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. 6
Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal ini menegaskan bahwa  wakil  kepala  daerah  mempunyai  tugas  membantu  kepala  daerah  dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah. Rumusan pasal ini dapat dipandang sebagai jembatan  yang  sangat  baik  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  antara  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  dengan yang  menjadi kewenangan  pemerintahan  daerah.  Seperti diketahui,  dalam  melaksanakan  urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan atau urusan pemerintah pusat, terdapat sejumlah instansi  vertikal  di  daerah.  Kendatipun  tidak  dimaksudkan  sebagai  bentuk  intervensi terhadap  masing-masing  instansi,  koordinasi  atas  pelaksanaan  tugas  instansi  vertikal  di daerah ini, menjadi tanggung jawab kepala daerah.
Untuk  mengetahui  tentang  kerukunan  umat  beragama  di  Aceh  dapat  dilihat    dari interaksi  antara  Muslim  dan  non-Muslim  dalam  kehidupan  sehari-hari  seperti  di  Kota Banda  Aceh.  Apabila  kita  amati,  Kota  Banda  Aceh  sangat  berpotensi  bagi  semua  umat baragama untuk menetap  di  Aceh,  karena  umat  non-Muslim  baik  Kristen,  Hindu  dan
5 Raker yang berlangsung selama tiga hari ini difasilitasi oleh Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh dan diikuti kurang lebih oleh seratus peserta yang terdiri dari pengurus FKUB Aceh dan FKUB Kabupaten/Kota se Aceh, serta Kakankemenag dan Kabankesbangpol dan Linmas se Aceh. Raker diisi oleh beberapa narasumber dari perwakilan Gubernur Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kepala Badan Kesbangpol Aceh Pangdam Iskandar Muda, Kepala Polda Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Ketua FKUB Provinsi Aceh dan Kepala Sub Bagian Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Aceh. Kegiatan Raker ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. M. Daud Pakeh.
6 Sambutan  Menteri  Agama  RI  pada  Sosialisasi  Peraturan  Bersama Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 atau Nomor 8 Tahun 2006.www.depag.go.id/konten.php?nama=DariMenteri&op=detail_dari_menteri&id=41.  Diakses  3  Maret 2016
Budha  mereka  bersama-sama  mendapat  peluang  yang  besar  untuk  bekerja  dan  hidup  di Aceh. Umat non-Muslim hampir menguasai 50% dari perdagangan dan usaha wiraswasta di  Kota  Banda  Aceh.  Dari  sini  nampak  bahwa  perbedaan  agama  dan  dominasi  Islam sebagai  mayoritas,  dengan pelaksanaan  Syari`at  Islam  di  Aceh, tidak  membuat  mereka takut dan terhambat untuk terus maju dan berkiprah untuk memajukan ekonomi Aceh dan Indonesia  pada  umumnya.  Menjadi  pemandangan  biasa  ketika  kita  melihat  orang-orang Islam  berbelanja  di  tempat  non-Muslim, atau karyawan  mereka adalah  Muslim,  mereka biasa  bercengkrama  dan  minum  kopi  di  warung-warung  seolah-olah  tidak  ada  perbedaan antara meraka. 7

## Kepala Daerah dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
Pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  di  tingkat  Provinsi  menjadi  tugas gubernur  dibantu  oleh  kepala  kantor  wilayah  departemen  Agama  Provinsi.  Gubernur bertugas  dan  berkewajiban  membina  bupati/  wakil  bupati  dan  walikota/  wakil  walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kehidupan beragama. Pemeliharaan kerukunan  umat  beragama di  tingkat  kabupaten/  kota  menjadi  tugas  bupati/  walikota dibantu  oleh  kepala  kantor  wilayah  departemen  agama  kabupaten/  kota.  Bupati/  walikota bertugas dan berkewajiban membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dibidang  kehidupan  beragama.  Pelaksanaan tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan dilakukan oleh camat dan di wilayah kalurahan/ desa dilakukan oleh lurah/ kepala desa melalui camat sehingga terwujudnya kerukunan umat beragama di masyarakat.
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama terdapat  di dalam Qanun Aceh pasal 9 ayat 1 Tahun 2015. Pasal tersebut menegaskan  bahwa  dalam  menyelenggarakan  otonomi  daerah Kepala  Daerah/Wakil Kepala  Daerah mempunyai  kewajiban  melindungi  masyarakat,  menjaga  persatuan, kesatuan  dan  kerukunan  nasional,  serta  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik.  Menjaga kerukunan  nasional  dapat  diwujudkan  salah  satunya  dengan  memelihara  kerukunan  umat beragama. Walaupun terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang agama, tetapi  pemeliharaan  atau  penjagaan  kerukunan  umat  beragama  jelas  menjadi  kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
Di  samping  itu,  Qanun  Aceh Pasal  9  ayat  (1) Tahun  2015 juga  memerincikan tentang tugas-tugas FKUB, seperti berikut: 8
1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota
4. Melakukan  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  di  bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan dan pemberdayaan umat beragama
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
Selain  anggota  FKUB  juga  dibentuk  Dewan  Penasihat  FKUB  di  tingkat  provinsi dan  kabupaten/kota.  Dewan  penasihat  ini  berfungsi  untuk  memberdayakan  FKUB  dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tugas dewan penasihat tersebut antara lain:
7 Ibid..
8 Qanun  Aceh, Tentang  Pemeliharaan    Kerukunan  Umat  Beragama  dan  Pendirian  rumah Ibadah,Tahun 2015
1. Membantu  kepala  daerah  dalam  merumuskan  kebijakan  pemeliharaan  kerukunan umat beragama
2. Memfasilitasi  hubungan  kerja  FKUB  dengan  pemerintah  daerah  dan  hubungan antar  sesama  instansi  pemerintah  di  daerah  dalam  pemeliharaan  kerukunan  umat beragama.

## Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Menurut  Pasal  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  9  Tahun  2006/  Nomor  8  Tahun  2006,  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  atau FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka  membangun,  memelihara,  dan  memberdayakan  umat  beragama  untuk  kerukunan dan  kesejahteraan.  Pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  adalah  upaya  bersama  umat beragama  dan  Pemerintah  di  bidang  pelayanan,  pengaturan  dan  pemberdayaan umat beragama.  Dengan  demikian,  maka  umat  beragama  bukanlah  objek  melainkan  adalah subjek  di  dalam  upaya  pemeliharaan  kerukunan,  maka  keanggotaan  FKUB  terdiri  atas pemuka-pemuka agama setempat.
Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota  paling  banyak  17  orang.  Pemuka  Agama  adalah  tokoh  komunitas  umat beragama, baik  yang  memimpin  ormas  keagamaan  maupun  yang  tidak  memimpin  ormas keagamaan, yang  diakui  dan  atau  dihormati  oleh  masyarakat  setempat  sebagai  panutan. Peran  pemuka-pemuka  umat  beragama  sangat  penting  artinya  dalam  rangka menformulasikan  berbagai  visi,  ide,  dan  tindakan  nyata  dalam  menciptakan  dan mewujudkan  kerukunan  antarumat  beragama  di  Indonesia.  FKUB menjadi  tempat memusyawarahkan berbagai  masalah  keagamaan  lokal  dan  mencari jalan  keluarnya. Komposisi  keanggotaan  FKUB  provinsi  dan  kabupaten/kota  ditetapkan  berdasarkan perbandingan  jumlah  pemeluk  agama  setempat  dengan  keterwakilan  minimal  1  (satu) orang  dari  setiap  agama  yang  ada  di  provinsi  dan  kabupaten/kota.  FKUB  dipimpin  oleh 1(satu)  orang  ketua,  2  (dua)  orang  wakil  ketua,  1(satu)  orang  sekretaris,  1(satu)  orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota yang pembentukannya dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

## Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Dalam membangun hubungan kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan  FKUB  dibutuhkan  kerjasama  yang  intens,  interaksi  yang  komunikatif  serta  relasi yang  saling  melengkapi  serta  saling  memberi  penguatan.  Disadari  bahwa  hubungan peranan  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam  pemberdayaan  FKUB  masih  terdapat kelemahan,  kekurangan,  keterbatasan,  tidak  maksimal  dan  tidak  optimal.  Hal  ini  sangat mempengaruhi  peran  dan  fungsi  FKUB  sebagaimana  diamanatkan  dalam  PBM  Nomor  9 dan  8  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala Daerah  Dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. 9
Dalam  rangka  memperkokoh  komitmen  kebangsaan  serta  memperteguh  4  pilar dalam berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) maka diperlukan  kesadaran  bersama  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan  FKUB.
9 Muh.  Jamin. Makalah  disampaikan  dalam  Workshop  “Pemahaman  dan  Sosialisasi  Peraturan Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  9  Tahun  2006  dan  Nomor  8  Tahun  2006. Surakarta. 1997
Fenomena  kehidupan  beragama  yang  terjadi  selama  beberapa  tahun  belakangan  ini  perlu mendapat  tanggapan  yang  positif  dari  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  serta  berbagai kalangan  menyangkut  masalah  keadilan,  kerukunan,  dan  kesejahteraan  masyarakat. Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  memang  telah  banyak  berbuat,  baik  secara  langsung maupun  dengan  cara  memfasilitasi  berbagai  kagiatan  yang  berkaitan  dengan  kerukunan nasional  dan  ketertiban  masyarakat.  Pemerintah  juga  telah  membangun  Kawasan  Desa Binaan,  membentuk kader  pemeliharaan  kerukunan  dan  perdamaian  (peace  making  dan peace  keeping),  serta  melaksanakan  kegiatan  pengembangan  wawasan  multikultural bersama tokoh-tokoh agama tingkat pusat dan daerah.
Pemerintah  juga  sudah  melaksanakan  program  kerjasama  dengan  organisasi kemasyarakatan  dan  LSM  dalam  rangka  pendampingan,  pembelajaran  serta  penanaman nilai  wawasan  kebangsaan.  Berbagai  kegiatan  tersebut  sesungguhnya  telah  banyak membuahkan  hasil,  yang  membawa  kehidupan  beragama  dan  kerukunan  umat  beragama semakin  kondusif.  Mengingat  bahwa  kehidupan  dan  kerukunan  umat  beragama  bersifat dinamis  dan  rentan  terhadap  pengaruh  lingkungan  global  serta  berbagai  aspek  kehidupan nasional  maka  kerukunan  umat  beragama  harus  dipelihara  secara  terus-menerus  dan terarah.  Oleh  karena,  itu  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi tuntutan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya. 10
Sehubungan  dengan  itu,  Kongres  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  ke  III merumuskan  peran  yang  berkaitan  dengan  tugas, wewenang,  dan  tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan FKUB sebagai berikut: Pertama, menegaskan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan wajib,  yaitu  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat, melindungi  masyarakat,  menjaga  persatuan,  kesatuan,  dan  kerukunan  nasional  termasuk kerukunan  umat  beragama  serta  keutuhan  NKRI. Kedua, pemerintah  dan pemerintah daerah  meningkatkan  peran  FKUB  sebagai  mitra  di  dalam  membangun  dan  memelihara kerukunan  umat  beragama,  sehingga  dapat  memberikan  sumbangan  bagi  pemecahan problem  keadilan  dan  kesejahteraan  di  dalam  kehidupan  masyarakat. Ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah  melakukan  kewajiban  secara  konsisten  memberikan  fasilitas dukungan anggaran melalui APBN/APBD untuk pelaksanaan tugas pokok FKUB.

## Kesimpulan
Pemeliharaan  kerukunan  nasional di  Aceh dilaksanakan  dalam  bentuk pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  yang  berpedoman  pada  ketentuan  Qanun  Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015 . Kerukunan umat beragama yang bersumber dari tingkah laku atau  pola  perilaku  masyarakat  dalam  pengelolaannya  tidak  sepenuhnya  dapat menggunakan  pendekatan peraturan  atau  legalistis  tetapi dibutuhkan  peran  serta  dan partisipasi masyarakat untuk dapat mewujudkan kerukunan umat beragama.
Keragaman  memiliki  akar  terdalam  dalam  diri  bangsa,  yakni  keterbatasan  sumber pengetahuan,  panca  indera,  akal  dan  bahasa.  Keterbatasan  diri  dalam  interaksi  sosialnya, melahirkan  pengelompokan  di  masyarakat  hingga  menjadi  identitas.  Konstelasi antar identitas tidak hanya melahirkan kerjasama tetapi juga seringkali berbuntut kekerasan dan menelan  korban  sehingga  diperlukan  harmonisasi  untuk  memperkuat  keragaman  dan menghindari malapetaka.
Harmonisasi  keragaman  harus  datang  dari  dalam  diri,  bukan  dari  luar.  Kesadaran tersebut  adalah  kesadaran  eksistensial,  yakni  perbedaan  dan  keragaman  yang  tidak  bisa
10 http://sulut.kemenag.go.id/file/dokumen/DRAFKOMISIB.pdf. diakses pada tanggl 5 Maret 2016
ditolak. Wajar jika umat manusia tidak seluruhnya memiliki kesadaran ini, meski ada pihak yang  ingin  menghempaskan  pihak  lainnya  demi  kekuasaan  publik.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  ketegasan  pemerintah  dalam  menegakkan  hukum  yang  berlaku dan menciptakan ruang gerak yang adil, transparan dan bertanggung jawab.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Sudjangi, Kultural  Kehidupan  Antar  Umat  Beragama  di  Indonesia,  Jakarta: Puslitbang,
Depag RI, 1998.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Unversitas  Indonesia  Press, 1998.
Muh.  Jamin. Makalah  disampaikan  dalam  Workshop  “Pemahaman  dan  Sosialisasi Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Surakarta. 1997.
Sambutan  Menteri  Agama  RI  pada  Sosialisasi  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2006  atau  Nomor  8  Tahun  2006. www.depag.go.id/konten.php?nama=DariMenteri&op=detail_dari_menteri&id=41, diakses 3 Maret 2016
DPRAceh.http://www.rri.co.id/bandaaceh/post/berita/220061/ragam/dpr_aceh_didesak_sa hkan_qanun_tentang_kerukunan_umat_beragama.html.
Qanun  Aceh, Tentang  Pemeliharaan    Kerukunan  Umat  Beragama  dan  Pendirian  rumah Ibdah,Tahun2015
http://sulut.kemenag.go.id/file/dokumen/DRAFKOMISIB.pdf, diakses pada tanggl 5 Maret 2016