• Natsri Anshari
Peran Perwira Hukum dalam Operasi Militer
• Devy Sondakh Aspek-aspek  Hukum  Humaniter  dalam  Kejahatan  Perang yang Dilakukan olehAnggota DinasAngkatan Laut
• Salvador Gedeon de Jesus Soares Status  dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Private  Military Contractor  menurut  Hukum  Humaniter  dan  Hukum  Nasional
Amerika Serikat (Studi Kasus: Blackwater USA di lrak)
• Fria Almira Pelanggaran  Hukum  Humaniter  terhadap  Tawanan  Perang lrak  oleh  Tentara Amerika  Serikat  (Studi  Kasus:  Penyiksaan Tawanan Perang lrak di PenjaraAbu Ghraib)
• Nobuo Hayashi Introduction to International Criminal Law
• •
• Laporan  International  Bar  Association  tentang  Mahkamah Pidana lnternasional (ICC)
• Terjemahan  Konvensi  Den  Haag V tahun 1907 tentang  Hak­ hak dan Kewajiban-kewajiban  Negara Netral dalam  Perang di Darat
Diterbitkan  atas kerjasama  dengan  FRR  Law  Office

## JURNAL HUKUM HUMANITER
Diterbitkan oleh Pusat  Studi  Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor Universitas Trisakti
Dewan  Redaksi  Kehormatan: Prof. KGPH. Haryomataram,  S.H. Prof. Timothy L. H. McCormack Prof.  Dr. Andi Hamzah,  S.H. Michael Cottier,  LL.M.,  Ph.  D
Brigjen. TNI  (Purn) PLT. Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  (Chk.)  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M.
Rudi M.  Rizki,  S.H.,  LL.M. Fadillah Agus,  S.H.,  M.H.
Pemimpin  Redaksi: Arlina Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota  Redaksi: Andrey Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji Wibowo, S.H., M.H Kushartoyo  Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia Zuhra, S.H., LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
5ekretariat: Ade Alfay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi,  S.E. Agung Wibowo,  Amd
Alamat  Redaksi: Pusat Studi  Hukum Humaniter dan HAM  (terAs) FH-USAKTI JI.  Kyai Tapa No. 1, Gedung H Lt. 5 Kampus A Grogol Jakarta 11440 Tlp./Faks.: (021 )563-7747 E-mail: jurnal_humaniter@yahoo.co.id
Jurnal  Hukum H umaniter terbit setiap  enam  bulan  pada bulan April  dan  Oktober

## EDITORIAL
Segala  puji  dan  rasa  syukur  hanya  kami  panjatkan  ke hadirat  Allah  Ta'ala  sehingga  atas  perkenanNYA  jualah  maka JURNAL  HUKUM  HUMANITER  ini  dapat  hadir  kembali  di tangan para  pembaca.

## Pembaca yang budiman,
JURNAL HUKUM HUMANITER edisi ke tujuh ini menyajikan beberapa  artikel  utama,  yang  membahas  salah  satu  topik dalam  hukum  humaniter,  yaitu  bagaimana  peranan  seorang perwira  hukum  dalam  suatu  sengketa  bersenjata  khususnya menjelang  perencanaan  maupun  persiapan  operasi-operasi militer.  Dibahas  pula  mengenai  kejahatan  yang  dilakukan dalam  peperangan  di  laut,  yang  menguji  kembali  berlakunya asas-asas  hukum  humaniter  dalam  sengketa  bersenjata internasional. Di samping  itu,  diketengahkan juga tulisan yang masih  berkaitan  dengan  masalah  privatisasi  jasa  militer  pada edisi  sebelumnya,  namun  kali  ini  khususnya  yang  dilakukan oleh Private  Military  Company  Blackwater Amerika  Serikat  di Irak.  Masalah  pelanggaran-pelanggaran  hukum  humaniter juga dibahas dalam edisi ini, khususnya  perlakuan dari tentara Amerika  Serikat  kepada  tawanan  perang  Irak  di  Penjara  Abu Ghraib.  Sebagai  artikel  pendukung,  Redaksi  memilih  artikel yang  membahas  mengenai  prinsip  tanggung-jawab  pidana individu  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  intemasional seperti kejahatan  perang.
Adapun  mengenai  isi  "Kolom"  kali  ini  memuat  laporan perkembangan  terbaru  dari  Mahkamah  Pidana  Internasional, yang  terutama  menyoroti  aspek-aspek  hukum  acara  dalam Kamar-kamar Peradilan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Sedangkan  untuk  terjemahan  pef)an11an  internasional  di bidang  hukum  humaniter,  disajikan terjemahan  Konvensi  Den Haag  V  tahun  1907  mengenai  Hak-hak  dan  Kewajiban­ kewajiban  Negara  Netral  dan  Orang-orang  Netral  dalam Perang di Darat.
Penerbitan  JURNAL  HUKUM  HUMANITER  untuk  edisi Oktober 2008  ini  terwujud  berkat kerjasama  dengan  FRR Law Office,  yang  telah  berkomitmen  dalam  rangka  mengembang­ kan  hukum  humaniter  di  Indonesia.  Akhirnya  kami  meng­ harapkan  tulisan-tulisan  ilmiah  dari  berbagai  kalangan masyarakat  pemerhati  hukum  humaniter,  dan  juga  masukan dari  pembaca  berupa  kritik  maupun  saran  konstruktif  bagi perbaikan di masa yang akan datang.
Selamat membaca.
Redaksi
JURNAL  HUKUM  HUMANITER Vol.  4.  No.  7

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him 1 .   Natsri Anshari
Peran  Perwira  Hukum dalam Operasi Militer. . . . . . . .  ..  ..   1222
2.  Devy Sondakh
Aspek-aspek  Hukum  Humaniter  dalam  Kejahatan Perang  yang  Dilakukan  oleh  Anggota  Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional . .  ..  ..  .. . .  .. .   1248

## 3.  Salvador Gedeon  de Jesus Soares
Status  dan  Pertanggungjawaban  Hukum Private Military  Contractor Menurut  Hukum  Humaniter  dan Hukum  Nasional  Amerika  Serikat  (Studi  Kasus:
Blackwater USA di Irak) . . . .  ..  . .. . .  ..  .. . .  .. .. .. . .  ..  .. . .  ..  ..  ..  ..  .  1288

## 4.  Fria Almira  Mardiatiwi
Pelanggaran  Berat  Hukum  Humaniter  (Studi  Kasus tentang Tawanan Perang Irak di Penjara Abu Ghraib) . . . . 1317

## ARTIKEL PENDUKUNG

## Nobuo Hayashi
Introduction  to  International Criminal Law. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1355

## KOLOM
1 .   Laporan International  Bar  Association tentang
Mahkamah  Pidana  Internasional (ICC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1365
2.  Terjemahan  Konvensi  Den  Haag  V  1907  tentang Hak-Hak  dan  Kewajiban-kewajiban  Negara  Netral dan Orang-orang Netral dalam Perang di  Darat . . . . .  ..  .  1398

## STATUS  DAN  PERTANG G U NGJAWABAN
H U KUM

## PRIVA TE  MILITARY CONTRACTOR M E N U RUT  H U KUM
H UMANITER  DAN  H U KUM  NASIONAL

## AM ERI KA  SERI KAT
(STU DI  KASUS: BLACKWA TER  USA
DI  I RAK)

## Salvador  Gedeon  de Jesus  Soares1

## Abstrak
Private  Military Contrador  (selanjutnya  disebut Military Contractol) merupakan  mantan  personel  militer  yang  dipekerjakan  oleh perusahaan  militer  swasta  atau  yang  yang  dikenal  dengan  sebutan Private  Military  Company (PMC).  Maraknya  penggunaan military contrador dalam  konflik  bersenjata  seperti  yang  terjadi  di  Irak  telah menimbulkan  permasalahan  dalam  hukum  internasional,  khususnya hukum  humaniter  internasional  terkait  dengan  penggunaan military contrador.  Artikel  ini  membahas  mengenai  status  hukum  dan pertanggungjawaban  hukum military contrador berdasarkan  hukum humaniter  internasional dan  hukum  nasional  Amerika  Serikat.
Kata  Kund: status  hukum private  military contractor, blackwater U5i4, perang antar  negara.
1 Salvador  Gedeon  de  Jesus  Soares,  adalah  mahasiswa  Fakultas  Hukum
Universitas  Trisakti  yang  mengambil  Jurusan  Hukum  Internasional,  dapat dihubungi  di:  salvadorkokain71@yahoo.com
1289 menurut Hukum  Humaniter dan  Hukum  Nasional Amerika  Serikat (Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)

## A.  Pendahuluan
PMC  adalah  perusahaan  komersial  multinasional  yang didirikan secara  hukum  yang  menawarkan  jasa-jasa  termasuk jasa  yang  memiliki  potensi  untuk  menggunakan  kekerasan dalam  sebuah  cara  yang  sistematik atau  cara-cara  militer  dan atau  menyalurkan  atau  meningkatkan  potensi  militer  yang ya ng  dimiliki  oleh  kliennya. 2 PMC  merupakan fenomena  pasca berakhirnya  era  Perang  Dingin,  yang  berperan  dalam mengurangi  otoritas  dari  pemerintahan  negara,  yang disebabkan  oleh  dimulainya  privatisasi,  pengurangan  jumlah personel  angkatan  bersenjata  di  dunia,  dan  adanya  rasa ketidakamanan  global  yang  ditimbulkan  oleh  krisis  ekonomi global.  Pertumbuhan  PMC  dalam  satu  dekade  terakhir  telah menandai  sebuah  perubahan  yang  besar  dalam  monopoli legitimasi  penggunaan  kekerasan  oleh  negara  berdasarkan prinsip-prinsip  delegasi  dan  pengawasan.  Tempat  aktif  untuk PMC  terkadang  berada  di  dalam  area-area  di  mana  otoritas negara  telah  runtuh  atau  tidak ada.  Menurut Carlos  Ortiz,  PMC adalah  suatu  perusahaan  yang  didirikan  secara  huku m   yang mendapatkan  keuntungan  dengan  penyediakan  pelayanan termasuk  potensial  penggunaan  kekuatan  secara  sistematis dan  dengan  cara-cara  militer,  dan/atau  pemindahan  potensial tersebut  kepada  negara  klien  mereka  melalui  pelatihan,  atau praktek-praktek  lainnya,  seperti  dukungan  logistik,  pengadaan peralatan,  dan  pengumpulan  informasi  intelijen.  PMC  dapat juga  didefinisikan  sebagai  perusahaan  sipil  yang  terdaftar secara  khusus  dalam  ketentuan  kontrak  militer  (instruksi  dan simulasi  program),  operasi  dukungan  militer  (dukungan logistik), kemampuan  operasional (penasehat  pasukan khusus,  fungsi  kontrol  komando,  komunikasi,  dan  intelijen),
2 Carlos  Ortiz, The  Private  Military  Company:  An  Entity  at  the  Center  of Overlapping  Spheres  of  Commercial  Activity  and  Responsibility (Washington : Global Regulation), 2004, him. 60.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
Status dan  Pertanggungjawaban Hukum Private  Military Contrador Menurut Hukum Humaniter dan  Hukum Nasional Amerika Serikat 1290 (Studi Kasus: Blackwater USA di Irak) dan/atau  pemberian  peralatan-peralatan  militer  kepada negara  atau  organisasi-organisasi  yang  diakui  pada  tingkat domestik atau  internasional. 3
Sehingga secara  umum  pengertian  PMC  dapat  merupakan sebuah  perusahaan  yang  untuk  keuntungannya  menyediakan pelayanan  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  kekuatan  militer nasional,  termasuk  pelatihan  militer,  intelijen,  logistik,  dan tugas  pertempuran, juga  menjaga  keamanan  dalam  daerah­ daerah konflik. 4
Keadaan  pasca  Perang  Dingin  telah  membantu  per­ tumbuhan  PMC  di  mana  kondisi  tersebut  telah  menciptakan pasar  bagi  PMC.  Dengan  runtuhnya  Blok Timur yang  ditandai dengan  runtuhnya  Uni  Soviet telah  menciptakan  instabilitas di negara-negara  yang  menjadi  sekutu  Uni  Soviet,  di  mana negara-negara  tersebut  gagal  untuk  menjaga  keamanan dalam negerinya,  PMC melihat situasi tersebut sebagai sebuah respons  pasar yang  secara  spesifik tidak dapat dipenuhi  oleh pemerintahan dan organisasi internasional .  5
Afrika  merupakan  tempat  di  mana  pasar  tersebut  meng­ alami  pembentukan  dan  tempat  di  mana  PMC  berkembang dari  bentuk  yang  diujicobakan  hingga  menjadi  bagian  politik dan  ekonomi  global  pasca  Perang  Dingin  dan  dengan berkembangnya  PMC  maka  telah  terjadi  pendelegasian  akan pengawasan  dan  otoritas  aspek  struktur  keamanan  kepada PMC  karena  ketiadaan  alternatif  yang  cepat  dan  bersifat publik.  Konsekuensi  dari  berakhirnya  Perang  Dingin  adalah penurunan  jumlah  personel  angkatan  bersenjata  dunia. Sebagai  contoh,  Amerika  Serikat  telah  melakukan  pengura-
3 Fred  Schreier  and  Marina  Caparini, Privatising  Security:  Law,  Practice  and Governance  of Private  Military  and Security  Companies (Geneva :  Geneva  Centre for the Democratic Control of Armed  Forces,  2005),  him. 17. 4 Carlos Ortiz, op.cit., him. 60.
5 Private
Military Company, (On-Line), tersedia di: (16 Juli 2009).
JURNAL HUKUM  HUMANITER Vol . 4. No. 7
1291 menurut Hukum Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat (Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)
ngan  personel  angkatan  bersenjatanya  dari  jumlah  2,2  juta pesonel  aktif  pada  akhir  dasawarsa  1980-an  menjadi berjumlah  1,4  juta  personel  pada  tahun  1999.  Pada  tahun 2000,  personel  aktif  diperkirakan  1,38  juta,  berjumlah  64% dari  total jumlah pada tahun  1989. Antara tahun  1989  sampai tahun  2000, Angkatan  Darat,  Angkatan  Udara,  dan  Angkatan Laut  Amerika  Serikat  masing-masing  telah  melakukan pengurangan  hingga  35%  jumlah  personelnya,  dan  Marinir Amerika  Serikat  melakukan  pengurangan  personelnya  12%. Penurunan  jumlah  personel  dalam  Angkatan  Bersenjata Amerika  Serikat  telah  menghasilkan  sumber  yang  tetap  dan berlimpah  akan  personel  militer  yang  terlatih  dalam  berbagai tingkat.  Penurunan jumlah personel angkatan bersenjata tidak hanya  terjadi di Amerika  Serikat dan  negara-negara  bekas Uni Soviet,  tetapi  juga  terjadi  di  dalam  negara-negara  sekutu mereka.  Akibat  lain  dari  berakhirnya  Perang  Dingin  adalah terjadi  juga  kekosongan  kekuasaan.  Di  beberapa  wilayah  di dunia,  seperti  di  negara-negara  bekas  sekutu  Uni  Soviet  dan di  Afrika,  terjadi  konflik dan  perang  saudara  yang  meningkat pesat.  Periode  sejak  meningkatnya  kekacauan  tersebut telah menyebabkan  instabilitas  dalam  negeri  yang  menyebabkan beberapa  negara  menjadi  negara-negara  gagal (failed states) karena  tidak  memiliki  angkatan  bersenjata  yang  cukup  untuk mempertahankan  ketertiban  di  dalam  negeri.  Untuk  negara­ negara  yang  lemah,  tidak  adanya  dukungan  dari  negara­ negara  adidaya dan ketidakmampuan mereka untuk menjamin keamanan  warganya  maka  berpaling  pada  PMC  karena  PMC mampu  menyediakan  sarana-sarana  untuk  menjamin  kontrol politik  dan  menjaga  peraturan-peraturan  yang  berlaku termasuk  menyediakan military  contractor yang  dapat melakukan  pekerjaan  sebagai  petugas  keamanan (personal security detail).
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol.  4.  No. 7
Menurut Hukum Humaniter dan  Hukum Nasional Amerika Serikat 1292 (Studi Kasus: Blackwater USA di Irak)
Penggunaan  terbesar military  contractor dilakukan  oleh Amerika  dalam  konflik  bersenjata  di  Irak,  terutama military contractor dari  PMC Blackwater  USA. Penggunaan military contractor tersebut oleh Amerika  Serikat  di  Irak  mendapatkan perhatian yang  luas  di  mana  empat  orang military contractor Blackwater  USA terbunuh  secara  keji  di  Fallujah,  Irak  pada tahun  2004;  pembunuhan  pengawal  Wakil  Presiden  Irak, Raheem  Kahlif  oleh military  contractor  Blackwater  USA, Andrew  J.  Moonen  pada  tahun  2006;  serta  insiden penembakan  di  Lapangan  Nisoor,  Baghdad  Irak  yang menewaskan  17  warga  sipil  Irak  oleh military  contractor Blackwater USA pada tahun 2007.
Berdasarkan  keadaan  yang  terjadi  Irak  tersebut  timbul pertanyaan  mengenai status hukum dan  pertanggungjawaban hukum  berdasarkan  hukum  humaniter  internasional.  Serta, mengingat bahwa  PMC Blackwater  USA bermarkas di  Amerika Serikat dan  para military contractor yang  terlibat dalam kasus­ kasus  tersebut  merupakan  warga  negara  Amerika  Serikat, disewa  oleh  pemerintah  Amerika  Serikat  dan  Amerika  Serikat merupakan  negara  terbesar  markas  dan  penyewa military contractor dan  PMC,  sehingga  menimbulkan  pertanyaan mengenai  status  hukum  dan  pertanggungjawaban  hukum dalam  hukum  nasional  Amerika  Serikat.  Artikel  ini  berusaha menjawab  dua  hal  yaitu :  bagaimana  status  hukum military contractor dalam  hukum  humaniter  internasional  dan  hukum nasional  Amerika  Serikat;  dan  bagaimana  pertanggung­ jawaban  hukum military  contractor dalam  hukum  hukum humaniter internasional dan hukum nasional Amerika  Serikat.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER Vol . 4. No.  7
1293 menurut Hukum  Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat (Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)

## B.  Prinsip  dan  Konsep  Hukum  Humaniter  serta
Ketentuan  Hukum  Nasional  Amerika  Serikat menyangkut Status Hukum Military Contractor
1.  Prinsip Pembedaan ( Distinction Principle}
Penentuan  status  hukum military contractor, dalam  hal  ini military  contractor yang  berasal  dari  PMC Blackwater  USA,
harus  memperhatikan pnns1p pembedaan (distinction
principle) yang  diatur  dalam  Pasal  1,  2,  dan  3 Hague Regulations, Pasal  13  Konvensi  Jenewa  I  dan  II,  Pasal  4A Konvensi  Jenewa  III  1949,  Pasal  43  dan  Pasal  44  Protokol Tambahan  I  1977.  Prinsip  pembedaan  digunakan  untuk membedakan  antara  kombatan  yang  ikut  serta  secara langsung  dalam  permusuhan  dan  orang  sipil  yang  harus dilindungi  dalam  konflik  bersenjata.  Penjelasan  mengenai prinsip  pembedaan  ini  dibantu  oleh Commentary Pasal  4 Konvensi  Jenewa  III  1949  yang  turut  serta  mengatur  prinsip pembedaan  mengingat tidak adanya Commentary bagi Hague Regulations dan  berdasarkan Commentary Pasal  4  Konvensi Jenewa  III  1949  menyatakan  bahwa  kriteria-kriteria  dalam Pasal  1  Hague  Regulations  1907  harus  dipenuhi  agar  bisa mendapatkan  status  sebagai  kombatan,  yaitu :  dipimpin  oleh seorang yang  bertanggung jawab atas bawahannya,  memakai tanda/emblem yang dapat dilihat dari jauh,  membawa senjata secara  terbuka,  dan  melaksanakan  operasinya  sesuai  dengan hukum dan kebiasaan perang.
Prinsip  pembedaan yang  diatur dalam Hague  Regulations, Konvensi  Jenewa 1949, dan  Protokol  Tambahan  I  1977 memberikan  kategori-kategori  status  hukum  bagi  seseorang yang  berada  di  daerah  konflik,  yaitu  kombatan (combatanfj yang  terdiri  dari  anggota  angkatan  bersenjata,  milisi,  dan anggota  korps  sukarela,  gerakan  perlawanan  yang  ter­ oganisasi ( organized  resistance  movemenfj,  levee  en  masse,

## Menurut Hukum Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat
1294 (Studi Kasus: Blackwater USA di Irak)
seorang  yang  mendampingi  angkatan  bersenjata (person accompanying  the  force) dan  kesatuan  paramiliter (para­ militarn atau  aparat  penegak  hukum  bersenjata (armed law enforcement agenc)l).
Untuk  kombatan  dapat  disimpulkan  bahwa military contractor tidak  dapat  digolongkan  sebagai  kombatan (anggota  angkatan  bersenjata,  milisi,  dan  korps  sukarela) sesuai  dengan  Pasal  1 Hague  Regulations, Pasal  13  Konvensi Jenewa  I  dan  II  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2) Konvensi Jenewa  III  1949,  Pasal 43  ayat  (1) dan  (2)  Protokol Tambahan  I  1977  karena  tidak  memenuhi  dua  kriteria,  yaitu : tidak  memiliki  seorang  yang  bertanggung  jawab  atas bawahannya  dan  tidak  melaksanakan  operasinya  sesuai dengan  hukum dan  kebiasaan perang.
Menyangkut m1'litary  contractor, berdasarkan  Pasal  2 Hague  Regulations, Pasal  13 ayat  (2)  huruf  (a)  dan  Pasal  43 ayat  (2)  Protokol  Tambahan  I  1977  pun  tidak  dapat digolongkan  sebagai  non-kombatan  karena  bukan  merupakan bagian  dari  angkatan  bersenjata,  memiliki  tugas yang  sangat berbeda  dibandingkan  dengan  non-kombatan,  terlibat langsung  dalam  permusuhan  atau  pertempuran,  serta menggunakan  senjata  api  yang  digolongkan  sebagai  per­ senjataan  berat  dan  tidak  menggunakan  senjata  perorangan ringan (light individual weapon).
Military  contractor tidak  dapat  dimasukkan  sebagai seorang  yang  mendampingi  angkatan  bersenjata (person accompanying  the  force), karena  berdasarkan  Pasal  13  (4) Konvensi  Jenewa  I  dan  II  dan  Pasal  4A  ayat  (4)  Konvensi Jenewa  III  1949, terdapat perbedaan  mengenai  tugas  utama yang  diembannya.  Jika  seorang  yang  mendampingi  angkatan bersenjata  memiliki  tugas  utama  untuk  memenuhi  kebutuhan dari  angkatan  bersenjata  yang  didampinginya,  maka military contractor memiliki  tugas  untuk  melakukan  pengawalan  bagi
1 295 menurut Hukum  Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat (Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)
pejabat-pejabat  tinggi  atau  kendaran-kendaraan  suplai  atau bahkan  mengawal  orang  yang  mendampingi  angkatan bersenjata,  terutama supply  contractor dalam  menjalankan tugasnya.
Berdasarkan  Pasal  1 3  ayat  (2)  Konvensi  Jenewa  I  dan  II 1949 dan  Pasal 4A ayat (2)  Konvensi Jenewa  III  1949, military contractor bukanlah  gerakan  perlawanan · yang  teroganisasi ( organized  resistance  movement) karena  walaupun  merupa­ kan  warga sipil tetapi military contarctor tidak memenuhi  dua kriteria  dari  em pat  kriteria  kombatan  yaitu :  memakai tanda/emblem  yang  dapat  dilihat  dari  jauh  dan  membawa senjata  secara  terbuka  tetapi  tidak  memenuhi  kriteria : dipimpin  oleh  seorang  yang  bertanggung-jawab  atas bawahannya  dan  dalam  menjalankan  operasinya  sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
Sesuai  dengan  Pasal  2 Hague  Regulations 1907,  Pasal  13 ayat (6) Konvensi Jenewa I dan II 1949, dan Pasal 4A ayat (6) Konvensi  Jenewa  III  1949, military  contractor tidak  dapat dinyatakan  sebagai levee  en masse karena  bukan  merupakan penduduk  dari  wilayah  yang  belum  diduduki  yang  secara spontan  mengangkat  senjata  secara  terbuka  yang  tidak memiliki  waktu  untuk mengatur diri  dan  dalam  melaksanakan tugasnya, military contractor tidak  mengindahkan  hukum  dan kebiasaan perang.
Military contractor di daerah  konflik tidak dapat dinyatakan sebagai  kesatuan  paramiliter (paramilitam atau  aparat penegak  hukum  militer (armed  law  enforcement  agency) sesuai  dengan  Pasal  43  ayat  (3)  Protokol  Tambahan  I  1977 karena  istilah  paramiliter  dan  a parat  penegak  hukum  militer adalah  untuk  menggantikan  istilah  aparat  kepolisian (police force) dan merupakan  bagian dari  organ  pemerintah sehingga sangat  jelas  bahwa military  contractor bukanlah  kesatuan

## Status dan  Pertanggungjawaban Hukum Private  Military Contractor Menurut Hukum Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat
1296 (Studi Kasus: Blackwater USA di Irak)
paramiliter (paramilitar/) atau  aparat  penegak  hukum  militer (armed law enforcement agenc)l).
2.  Konsep  Kombatan  yang  Tidak  Sah ( Unlawful

## CombatanfJ
Konsep  mengenai  kombatan  yang  tidak  sah ( unlawful combatant) hingga  saat  ini tidak diatur secara  ekspilisit dalam hukum  humaniter  internasional.  Definisi  yang  diberikan kepada  golongan  ini  pun  tidak  jelas,  tetapi  mendapatkan persetujuan  secara  umum  bahwa unlawful  combatant adalah individu atau seseorang, termasuk warga  sipil, yang ikut serta dalam  permusuhan  yang  mana  sebenarnya  individu  atau seseorang  tersebut  tidak  berhak  untuk  ikut  serta  secara langsung dalam permusuhan atau  pertempuran dan  bila jatuh ke  tangan  pihak  lawan  maka  tidak  berhak  mendapatkan perlindungan  dan  status  sebagai  tawanan  perang  dan  dapat dihukum  sebagai  kriminal  berdasarkan  hukum  domestik negara  yang  menahannya  serta  keikutsertaan  dalam  per­ musuhan  merupakan  pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.6
Pada  saat  ini  yang  dapat dikategorikan  sebagai  kombatan yang  tidak sah ( unlawful  combatant) adalah  tentara  bayaran (mercenar/), tentara  anak (child  so/diet), dan  mata-mata (spn. Dari  ketiga  kategori  tersebut,  yang  paling  mendekati military  contractor adalah  tentara  bayaran (mercenary) sehingga  dalam  penentuan  status  hukum military  contractor dapat  dilakukan  melalui  pendekatan  tentara  bayaran. Pengaturan  mengaenai tentara  bayaran dilakukan dalam Pasal 47  Protokol  Tambahan  I  1977  dan  Konvensi  Internasional Menentang  Rekrument,  Penggunaan  dan  Pelatihan  Tentara
6 Knut  Dorman,  "The  Legal  Situation  of  Unlawful/Unprivileged  Combatant", International  Review  of  the  Red  Cross,  Vol.  85  Number 849  (March  2003),  him. 46-47.
1 297 menurut Hukum Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat
(Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)
Bayaran (International  Convention  against  the  Recruitment, Use,  Financing  and  Training  of Mercenaries) atau  yang  lebih dikenal dengan U.N. Mercenary Convention  1989.
Pasal  47  ayat  (1)  Protokol  Tambahan  I  1977  menyatakan bahwa  tentara  bayaran  tidak  berhak  atas  status  sebagai kombatan dan status sebagai tawanan perang bila tertangkap.
Military  contractor  Blackwater  USA di  Irak  dapat  memenuhi Pasal  47  ayat  (1)  Protokol  Tambahan  I  1977  sehingga  dapat dihukum secara  kriminal tanpa  memiliki  hak sebagai  tawanan perang  karena  keikutsertaan military  contractor  Blackwater USA dalam  permusuhan  di  Irak secara  tidak sah7  dan operasi yang  dilakukan  oleh Blackwater  USA tanpa  persetujuan  dari pemerintah  Irak. 8
Pasal  47  ayat  (2_)  Protokol  Tambahan  I  1977  memberikan kriteria-kriteria tentara  bayaran sebagai berikut:
a.  Specially  recruited locally  or abroad in  order  to  fight in  an armed conflict;
b.  Take a direct part in  the hostilities;
c.  Motivated  to  take  part in  the hostilities  essentially  by  the desire  for private  gain  and,  in  fact,  is  promised,  by  or on behalf of a  Party  to  the  conflict,  material  compensation substantially  in  excess  of  that  promised  or  paid  to
7 Adam  Zagorin  and  Brian  Bennet, Blackwater's (On-line), tersedia  di ( 1 7 September 2007).
8 Dalam  menjalankan  operasi  di  Irak, military  contractor, khususnya military contractor  Blackwater  USA membutuhkan  persetujuan  dari  pemerintah  Irak, bentuk  dari  persetujuan i t u  adalah  dalam  bentuk  lisensi  kerja  yang  d ikeluarkan oleh  pemerintah.  Lisensi  kerja  bagi Blackwater telah  lama  ingin  dicabut  oleh pemerintah  Irak,  karena  dalam  menjalankan  operasinya Blackwater tidak memperhatikan  hukum  dan  kebiasaan  perang  dan  terkadang · bertindak berlebihan  atau  bahkan  menjurus  brutal  kepada  warga  sipil  Irak.  Tetapi, belakangan  d iketahui bahwa selama  ini, military contractor  Blackwater  USA tidak memiliki  lisensi  dari  pemerintah  Irak  dan  diketahui  setelah  terjadinya  insiden penembakan di  Lapangan Nisoor,  Baghdad.
Menurut Hukum Humaniter dan  Hukum Nasional Amerika Serikat 1 298 (Studi  Kasus: Blackwater  USA di Irak)
combatants  of similar ranks  and  functions  in  the  armed forces of that Party;
d Neither a national of a Party to  the conflict nor a resident of territory controlled by a Party to the conflict;
e.  Not  a  member  of  the  armed  forces  of  a  Party  to  the conflict; and
t Has  not been  sent by a State  which  is  not a  Party to  the conflict on official duty as a member of its armed forces.

## Kriteria-kriteria tersebut pun turut diadopsi  ke  dalam Pasal
1  U.N.  Mercenary  Convention 1989  dengan  penambahan dalam  Pasal 2  U.N.  Mercenary  Convention 1989,  sebagai berikut:
a.  Specially  recruited  locally  or  abroad  for  the  purpose  of participating in  a concerted act of violence aimed at:
(1)  Overthrowing  a Government or otherwise undermining the constitutional order  of a State;  or
(2)  Undermining  the territorial integrity of a State;
b.  Motivated to  take part therein  essentially by the desire  for significant private gain and is  prompted by the promise  or payment of material compensation;
c.  Neither  a  national  nor  a  resident  of  the  State  against which such an act is  directed;
d . Has not been sent by a State on official duty; and
e.  Is  not  a  member  of  the  armed  forces  of  the  State  on whose territory the act is  undertaken.
Kriteria-kriteria  yang  ditentukan  dalam  Pasal  47  ayat (2) dan  Pasal 1  U.N.  Mercenary  Convention  1989 bersifat kumulatif  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang  untuk  dapat dinyatakan  sebagai tentara  bayaran,9  tetapi dalam  pertemuan
9 Commentary for Geneva Conventions 1949 (Geneva:  International Committee of the  Red Cross) 2005.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol . 4. No. 7
1299 menurut Hukum Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat (Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)
para  ahli  hukum  humaniter  internasional  yang  diadakan  di Jenewa,  Swiss  pada  tahun  2005,  seorang  ahli  hukum humaniter  internasional  menyatakan  bahwa  agar  seseorang memenuhi  keenam  kriteria  sebagai  tentara  bayaran  sangat sulit  sehingga  diputuskan  cukup  memenuhi  tiga  dari  enam kriteria  tersebut.10  Menurut  Lindsey  Cameron,  Pasal  47 Protokol  Tambahan  I  1977  adalah  instrumen  yang  "tidak berguna" karena sangat sulit untuk memenuhi keenam kriteria yang  telah  ditetapkan  dalam  pasal  tersebut,  serta  kurang efektifnya  pasal  tersebut  dalam  konflik  bersenjata  non internasional seperti di Irak atau di tempat lainnya  di dunia.11
Terkait  dengan  status  hukum military contractor, khusus­ nya military  contractor  Blackwater  USA di  Irak,  tetap  sulit untuk  memenuhi  kriteria-kriteria  tersebut  di  atas  karena keberadaan  dan  tugas military  contractor  Blackwater  USA di Irak  tidak  memenuhi  empat  kriteria  dalam  Pasal  47  ayat (2) dan  Pasal  1 U.N.  Mercenary  Convention 1989,  yaitu : secara nyata  ikut serta secara  langsung dalam permusuhan (sub ayat (b)), motivasinya  adalah  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi dan dijanjikan kompensasi materi dalam jumlah sangat besar  atau  sesuai  dengan  jumlah  yang  diterima  oleh kombatan  dalam jabatan atau fungsi tertentu dalam  angkatan bersenjata (sub  ayat  (c)), bukan  merupakan  warga  negara dari  negara  yang  bersengketa,  bukan  pula  penduduk  yang berdiam  di  sebuah  wilayah  yang  dikuasai  oleh  salah  satu peserta  konflik (sub  ayat  (d)),  dan tidak dikirim  oleh  negara
10 "Expert Meeting  on  Private  Military  Contractors: Status and  State  Responsibility for  Their  Actions",  (Makalah  yang  dikeluarkan  dalam  konferensi  internasional yang  diselenggarakan The  University  Centre  for International  Humanitarian  Law di Jenewa, Swiss, 29-30 Agustus 2005),  him. 22. 1 1 Lindsey Cameron, "Private  Military C · >mpanies: Their Status under International Humanitarian  Law  and Its Impact on  heir  Regulations",  International  Review  of the  Red  Cross,  Vol. 88 Number 863 (S ptember 2006),  him.  582.
JURNAL HU KUM HUMANITER Vol. 4. N · >. 7
Menurut Hukum Humaniter dan Hukum Nasional Amerika  Serikat 1 300 (Studi Kasus: Blackwater USA di Irak)
yang  bukan pihak-pihak yang  bersengketa (sub  ayat  (f)).  Sub ayat (b) merupakan kriteria yang paling sulit  untuk dibuktikan dan  dipenuhi  oleh military contractor  Blackwater  USA di  Irak karena adanya  kerancuan  mengenai kata "keikutsertaan" tidak menjelaskan  apakah  merupakan  tindakan  bela  diri  (defensif) atau  menyerang  (ofensif) .  Tetapi military  contractor Blackwater  USA memenuhi  dua  kriteria,  yaitu secara  khusus direkrut di dalam  atau  di luar negeri  untuk  berperang  dalam sengketa  bersenjata (sub  ayat  (a))  dan bukan  merupakan anggota  angkatan  bersenjata  dari  salah  satu  pihak  yang bersengketa (sub ayat (e)). Pasal 2  U.N.  Mercenary  Convention  1989 membahas mengenai  kriteria-kriteria  terkait  kegiatan  subversif,  seperti penggulingan  suatu  pemerintahan  atau  gangguan  terhadap integritas  wilayah  atau  konstitusi  negara  sehingga  bila dikaitkan  dengan military  contractor  Blackwater  USA, maka military  contractor  Blackwater  USA tidak  memenuhi  kriteria­ kriteria  tersebut  karena  yang  dilakukan  oleh  mereka  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  bertujuan  untuk mendukung  pemerintahan  Irak  bentukan  Amerika  Serikat. Sehingga  berdasarkan  Pasal  47  Protokol  Tambahan  I  1977 dan U.N.  Mercenary  Convention  1977,  military  contractor, khususnya military contractor Blackwater USA di Irak bukanlah tentara  bayaran  karena  hanya  memenuhi dua kriteria saja.
Military contractortidak dapat dimasukkan sebagai tentara bayaran,  karena  selain  tidak  memenuhi  kriteria-kriteria  dalam Pasal  47  ayat (2) Protokol  Tambahan  I  1977  dan U.N. Mercenary  Convention  1989, penetapan  status  military contractor  sebagai  tentara  bayaran  mendapatkan  tentangan dari  Amerika  Serikat  sebagai  pengguna  terbesar  dari military contractor karena military contractor menurut Amerika  Serikat sangat berbeda  dengan tentara  bayaran  dan Pasal 47 Protokol Tambahan I  1977 hanya  mengatur aktivitas tentara  bayaran  di
Status dan  Pertanggungjawaban Hukum Private Military Contractor
1301 menurut Hukum Humaniter d a n  Hukum Nasional Amerika Serikat (Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)
era  pasca  dekolonisasi  Afrika  dan  tidak  ditujukan  untuk mengatur penggunaan military  contractor.12 Menurut Katherine Fallah, istilah military contractordan PMC digunakan oleh  negara  pengguna  dan  pelaku-pelaku  korporasi  sebagai suatu  pengecualian  karena  tidak  adanya  instrumen  hukum humaniter  internasional  yang  dapat  dijadikan  rujukan  untuk mendefinisikan  mereka.  Oleh  karena  itu  mereka  tidak terlindungi  atau  terikat  dengan  hukum  humaniter  sehingga terhindar dari status sebagai tentara  bayaran.13
Military contractor, khususnya military contractor Blackwater  USA bisa  digolongkan  sebagai  kombatan  yang tidak sah ( unlawful combatant) yang  merupakan  kategori baru kombatan yang tidak sah selain tentara  bayaran, tentara anak, dan  mata-mata. Military  contractor bisa  dimasukkan  sebagai kombatan yang tidak sah,  karena  sesuai  dengan definisi yang dikemukan  oleh  Knut  Dormann  bahwa military  contractor, khususnya military contractor  Blackwater  USA/ adalah  warga sipil  karena  merupakan  pensiunan  anggota  angkatan bersenjata Amerika  Serikat atau  negara  lainnya  sehingga tidak berhak  untuk  ikut  serta  secara  langsung  dalam  permusuhan atau pertempuran.
Keikutsertaan military  contractor, khususnya military contractor  Blackwater  USA di  Irak,  merupakan  pelanggaran terhadap  hukum  kebiasaan  humaniter,  karena  bukan merupakan  anggota  angkatan  bersenjata,  milisi,  anggota korps  sukarela,  gerakan  perlawanan  bersenjata,  orang  yang mendampingi  angkatan  bersenjata, levee  en  masse, atau anggota  paramiliter/aparat  penegak  hukum  bersenjata.  Oleh karena  itu, military  contractor, khususnya military  contractor
12 John  Milliard,  Milliard  References.  (On-line),  tersedia  di (15 Juni 2008).
13 Katherine  Fallah, "Corporate Actors:  the  Legal  Status of Mercenaries  in Armed Conflict" International  Review of the  Red  Cross,  Vol.  88  N umber 863  (September 2006),  him. 602.
Menurut Hukum Humaniter dan  Hukum Nasional Amerika Serikat 1302 (Studi  Kasus: Blackwater  USA di Irak)
Blackwater  USA dapat  dinyatakan  sebagai  kombatan  yang tidak sah.
3. Millitary  Contractor menurut  Hukum  Nasional Amerika  Serikat
Pengaturan status hukum military contractor dalam hukum nasional  Amerika  Serikat  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Federal Amerika  Serikat ( U.S.  Code).
Pengaturan  mengenai  status  hukum military  contractor dalam  hukum  nasional  Amerika  Serikat diatur dalam Judul 18
Bab 212 Seksi 3267 Subseksi (1)  U.S.  Code, yaitu : 1.  The · term  ''employed  by  the  Armed  Forces  outside  the United States'' means- A.  employed as- i .   a civilian employee of-
1. the  Department  of  Defense  (including  a nonappropriated  fund  instrumentality  of  the Department);  or
IL  any  other  Federal  agency,  or any  provisional authority,  to  the  extent  such  employment relates  to  supporting  the  mission  of  the Department of Defense overseas;
ii.  a  contractor  (including a  subcontractor at any  tier) of-
L  the  Department  of  Defense  (including  a nonappropriated  fund  instrumentality  of  the Department);  or
IL  any  other  Federal  agency,  or  any  provisional authority,  to  the  extent  such  employment relates  to  supporting  the  mission  of  the Department of Defense overseas; or iii.  an  employee  of a  contractor  (or  subcontractor  at any tier) of-
1 303 menurut Hukum Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat
(Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)
l the  Department  of  Defense  (including  a nonappropriated  fund  instrumentality  of  the Department);  or
fl any  other  Federal  agency,  or  any  provisional authority,  to  the  extent  such  employment relates  to  supporting  the  mission  of  the Department of Defense overseas. "
B.  present  or  residing  outside  the  United  States  in connection  with  such  employment; and
C not a national of or ordinarily resident in  host nation.
Berdasarkan  hukum  nasional  Amerika  Serikat, military contractor, khususnya military  contractor  Blackwater  USA di Irak  diberikan  status  sebagai  orang  yang  dipekerjakan  oleh Angkatan  Bersenjata  di  Luar  Amerika  Serikat (Persons Employed  by  the  Armed  Forces  outside  the  United States). Karena, military  contractor, khususnya military  contractor Blackwater  USA/ dipekerjakan  oleh  Departemen  Pertahanan Amerika  Serikat  atau  departemen  setingkat  lainnya  dalam pemerintahan Amerika  sesuai  dengan  Paragraf (A),  bertempat tinggal  di  luar  wilayah  Amerika  Serikat  sehubungan  dengan pekerjaan  yang  diterima  sesuai  Paragraf  (B),  dan  bukan merupakan warga  negara dari negara  di  mana  ia  ditempatkan sesuai dengan Paragraf (C).

## C.  Prinsip  dan  Konsep  dalam  Huku m   Humaniter  dan
Ketentuan  H ukum  Nasional  Amerika  Serikat menyangkut Pertanggungjawaban  Hukum Military Contractor
Pertanggungjawaban  terkait  dengan  penggunaan military contractor, khususnya military  contractor  Blackwater  USA di Irak  terbagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  pertanggungjawaban secara  umum  dan  pertanggungjawaban  secara  khusus.
Menurut Hukum Humaniter dan  Hukum  Nasional Amerika Serikat 1304 (Studi  Kasus: Blackwater USA di  Irak)
Pertanggungjawaban secara umum  dilakukan  melalui Responsibility  of State  for Internationally  Wrongful Acts 2001/ sedangkan  pertanggungjawaban  secara  khusus  dilakukan berdasarkan  hukum  humaniter  dalam  Pasal 3  Hague Conventions IV 1907, Pasal  5 1   Konvensi  Jenewa  I,  Pasal 52 Konvensi Jenewa  II,  Pasal 131 Konvensi Jenewa  III,  Pasal 148 Konvensi Jenewa  IV 1949, dan  Pasal 9 1 Protokol  Tambahan  I 1977.
Dalam  artikel  ini  pertanggungjawaban  secara  khusus dibebankan  kepada  negara  karena  berdasarkan  Teori Tindakan  Negara (Act  of  State  Theor-YJ, yaitu  pemberian kekuasaan  dari  negara  untuk  menjalankan  fungsi  organ negara  sehingga  tindakannya  dapat  dinyatakan  sebagai tindakan  negara.  Maka  berdasarkan  teori  tersebut  beban pertanggungjawaban  dapat  dibebankan  kepada  Amerika Serikat  karena  melalui  kontrak  yang  diberikan  oleh  Amerika Serikat  melalui  Departemen  Pertahanan  Amerika  Serikat, Departeman  Negara  Amerika  Serikat  atau  departemen setingkat  kepada military  contractor, khususnya military contractor  Blackwater  USA dalam  menjalankan  tugasnya  di Irak sehingga tindakan dari military contractor Blackwater USA dapat  dinyatakan  sebagai  tindakan  pemerintah  Amerika Serikat dan  bila terjadi  suatu  pelanggar maka  Amerika  Serikat harus  bertanggung-jawab  atas  pelaggaran  tersebut  sehingga merupakan  pertanggungjawaban  negara (state  responsibilit)l)
Amerika  Serikat sebagai negara  penyewa (hiring state).

## 1.  Pertanggungjawaban  Berdasarkan
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001
Pasal  5 Responsibility  of  States  for  Internationally Wrongful  Acts  2001 menyatakan  bahwa  segala  tindakan perorangan  atau  badan  hukum yang  bukan  merupakan  organ negara  dapat dianggap tindakan negara  bila orang atau badan
1 305 menurut Hukum  Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat (Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)
hukum  tersebut  menerima  kewenangan  oleh  hukum  nasional untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Andrew  Clapham yang  menyatakan  bahwa  tindakan military  contractor dapat menimbulkan  pertanggungjawaban  negara,  karena  baik military contractor atau  PMC diberikan  kekuasaan oleh  hukum untuk  melaksanakan  otoritas  dari  elemen-elemen  pemerin­ tahan  atau  di  mana military  contractor atau  PMC  bertindak berdasarkan  instruksi  atau di bawah  kendali sebuah  negara.14 Berdasarkan  Pasal 5 di  atas,  Amerika  Serikat  tetap  bisa dimintai  pertanggungjawaban  atas  pelanggaran-pelanggaran yang  dilakukan  oleh military  contractor  Blackwater  USA, karena  Amerika  Serikat sebagai  negara  penyewa  berdasarkan kontrak  dengan Blackwater  USA melalui  Departemen Pertahanan Amerika  Serikat atau  Departemen Negara Amerika Serikat  telah  memberikan  jalan  kepada mHitary  contractor Blackwater  USA untuk  menjalankan  fungsi  pemerintahan  dan fungsi  pemerintahan yang diberikan  kepada m1ltary contractor Blackwater  USA adalah  fungsi  menjalankan  pengamanan. Dalam  menjalankan  fungsinya  dapat  menggunakan kekerasan,  sehingga  bila  terjadi  pelanggaran  maka  dapat dibebankan  kepada  pemerintah  Amerika  Serikat,  seperti dalam  kasus  penembaka n   Andrew  J .   Moonen  dan penembakan  di  lapa . ngan  Nisoor,  Baghdad.  Oleh  karena  itu Amerika  Serikat  harus  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan upaya-upaya  ganti  rugi  berupa  perbaikan (reparation) terhadap  kerugian,  baik secara  materil  maupun  moril  sesuai dengan  Pasal 3 1   Responsibility  of States  for  Internationally Wrongful Acts 2001.
14 Andrew  Clapham,  "Human  Rights  Obligations  of  Non-State  Actors  in  Conflict Situations", International Review of the  Red  Cross, Vol.  88,  No.  863  (September 2006),  him. 558-559.
Menurut Hukum Humaniter dan  Hukum Nasional Amerika Serikat 1306 (Studi Kasus: Blackwater USA di Irak)
Selanjutnya,  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh Amerika  Serikat  dapat  dibagi  menjadi  pertanggungjawaban secara  perdata  dan  pertanggungjawaban  secara  pidana. Pertanggungjawaban  secara  perdata  dapat  dilakukan  oleh Amerika  Serikat  sesuai  dengan  bentuk-bentuk  pertanggung­ jawaban  yang  ditentukan  dalam  Pasal 34  Responsibility  of States  for Internationally  Wrongful Acts 2001, yaitu  restitusi (restitution), kompensasi (compensation), atau  pelunasan (satisfaction). Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh Amerika  Serikat dalam  kasus Andrew J.  Moonen, yaitu dengan pembayaran  kompensasi  sebesar  USD 1 5.000 kepada keluarga  Raheem  Khalif  dan  penyampaian  permintaan  maaf secara  formal  kepada  keluarga  Raheem  Khalif15  sesuai  Pasal 37 ayat (2)  Responsibility  of  States  for  Internationally Wrongful Acts 2001, sedangkan  dalam  kasus  penembakan  di lapangan  Nisoor,  Baghdad,  pemerintah  Amerika  Serikat . melakukan  pembayaran  kompensasi sebesar  USD 8.000 untuk setiap  keluarga  korban  dari 17 warga  sipil  Irak yang  tewas.16 Untuk  pertanggungjawaban  secara  pidana,  Amerika  Serikat juga bertanggung jawab secara  pidana, yakni  harus mengadili military contractor yang  melakukan  pelanggaran-pelanggaran hukum  sesuai  dengan  hukum  pidana  yang  berlaku  dalam hukum nasional Amerika Serikat berdasarkan  Pasal 37 ayat (1) Responsibility  of  States  for  Internationally yang  mengatur mengenai  pelunasan  yang  tidak  dapat  digantikan  dengan restitusi atau dengan  kompensasi.
15 Blackwater  Portrayed  As  Out  of  Control,  (On-line),  tersedia  di: on
Oktober 2007). 16 Ibid.
1 307 menurut Hukum  Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat (Studi  Kasus: Blackwater USA di  Irak)
2 . P e rta n g g u n g j a wa b a n   Berd a s a r ka n  H u k u m
H u ma n iter
Pertanggungjawaban  negara  secara  diatu r  pula  dalam hukum  humaniter  bila  negara  yang  bersangkutan  melanggar ketentutan-ketentua n   dalam  hukum  humaniter.  Pelanggara n­ pela nggara n   ya ng  d i l a ku ka n   oleh military  contractor Blackwater  USA adalah  kejahatan-kejahatan  perang ( war crimes) karena  sering  menjadika n   warga  sipil  atau  popu lasi sipil  Irak  sebagai  sasaran  sera ngan  (Pasal  51  ayat  (2)  dan Pasal  85  ayat  (3)  huruf  (a)  Protokol  Tamba han  I  1977)  dan mela kukan  pembunuhan  denga n   sengaja  (Pasal  50  Konvensi Jenewa  I  1949,  51  Konvensi  Jenewa  II  1949,  130  konvensi Jenewa  III  1949,  dan  Pasal  147  Konvensi  Jenewa  IV  1949), sebagai  contohnya  adalah  kasus  pembunuhan  Raheem  Kahlif oleh  Andrew  J.  Moonen  dan  insiden  penembaka n  di  lapangan N isoor,  Baghdad.
Sesuai  dengan  Pasal  51  Konvensi  Jenewa  I,  Pasal  52 Konvensi  Jenewa II, Pasal  131  Konvensi Jenewa  III,  Pasal  148 Konvensi  Jenewa  IV  1 949  ya ng  menyatakan  bahwa  setiap negara  tidak  bisa  dan  tidak  boleh  menghindar  dari  tanggung jawab  yang  berhubungan  dengan  terjadinya  suatu  pelang­ garan,  maka  Amerika  Serikat  pun  tidak  bisa  melepaskan ta nggung  jawab  atas  pelanggara n-pela nggaran  yang  dilaku­ kan oleh military contractor Blackwater USA.
Pertanggungjawaban  dalam  hukum  humaniter  dapat digolongka n  menjadi  dua, yaitu :  pertanggungjawaban  perdata d a n   perta n g g u ngjawa ban  pidana .  Perta nggungjawaban perdata  diatu r  dalam  Pasal 3 Hague  Convention IV 1907 dan Pasal  91  paragraf  pertama  Protokol  Tambahan  I  1977  ya ng mengatur  pemberian  kompensasi.  Pemberian  kompensasi dalam dalam  Pasal 3 Hague  Convention IV 1907 dan  Pasal  9 1 paragraf pertama  Protokol  Ta mbahan  I  1 977  dapat  dilakukan bila  memang  dibutuhkan  untuk  dilakukan  pembayaran
JURNAL HU KUM  HUMANITER Vol . 4. N o . 7
Menurut Hukum  Humaniter dan Hukum  Nasional Amerika  Serikat 1308 (Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak) kompensasi.  Pihak  Peserta  Agung  harus  bertanggung-jawab atas  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang menjalankan  tugas  dalam  angkatan  bersenjatanya.  Terkait dengan  kasus-kasus  yang  melibatkan military  contractor Blackwater  USA, pembayaran  kompensasi  telah  dilakukan kepada  keluarga  korban  seperti  pemberian  kompensasi kepada  keluarga  Raheem  Khalif  dan  keluarga  korban penembakan  di  lapangan  Nisoor.  Sedangkan  dalam  konvensi Jenewa 1949, pemberian  kompensasi  tidak  diatur  secara khusus dalam konvensi tersebut.
Untuk  pertanggungjawaban  pidana,  dalam  hukum humaniter  diatur  dalam  Pasal 49 Konvensi  Jenewa  I 1949,
Pasal 50 Konvensi Jenewa  II 1949, Pasal 129 Konvensi Jenewa III 1949, dan  Pasal 146 Konvensi  Jenewa  IV 1949 yang mengatur  mengenai  sanksi-sanksi  pidana (penal  sanctions) yang  dapat  digunakan  untuk  menghukum  para  pelaku  yang melanggar hukum internasional, khususnya  hukum humaniter.
Terkait  dengan  kasus  pelanggaran-pelanggaran military contractor  Blackwater  USA, Amerika  Serikat  dibebani tanggung  jawab  untuk  menjatuhkan  sanksi-sanksi  pidana sesuai  dengan  ketentuan  hukum  nasionalnya.  Hal  itu misalnya, War  Crime Act  1996 yang  dapat  digunakan  untuk mencari  dan  mengadili  warga  negara  Amerika  Serikat, personel  militer  Amerika  Serikat,  serta military  contractor, termasuk military contractor Blackwater  USA yang  melakukan kejahatan-kejahatan  perang.  Sehingga  dengan  ditetapkannya War  Crime Act  1996 maka  Amerika  Serikat  telah  melakukan pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  Pasal 49 ayat (a) dan  (b)  Konvensi  Jenewa  I 1949, Pasal 50 (a)  dan  (b) Konvensi  Jenewa  II 1949, Pasal 129 (a)  dan  (b)  Konvensi Jenewa  III 1949, serta  Pasal 146 (a) dan (b)  Konvensi Jenewa N 1949.
Status  dan  Pertanggungjawaban  Hukum Private  Military Contractor
1 309 menurut Hukum  Humaniter dan  Hukum  Nasional Amerika Serikat (Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)

## 3. Pertanggungjawaban  Berdasarkan  Hukum  Nasional Amerika Serikat
Military  contrador  Blackwater  USA ya ng  terlibat  dalam pelanggaran-pelanggaran  berat  di  Irak,  seperti  dalam  kasus penembakan  Raheem  Khalif  dan  insiden  Lapangan  Nisoor, Baghdad  meru pakan  warga  negara  Amerika  Serikat  sehingga Amerika  Serikat  sebagai  negara  yang  menganut  prinsip nasionalitas  aktif,  yaitu  negara  yang  dapat  melaksanaka n yurisdiksi terhada p warganegara nya d a n   tidak  wajib menyerahkan  warganegaranya  yang  telah  melakukan  suatu tindaka n   pidana  di  luar  negeri  ke  negara  lain,  sehingga Amerika  Serikat  merasa  tidak  memiliki  kewajiba n   untuk menyera hkan military contrador Blackwater  USA yang terlibat dalam  kedua  kasus  tersebut  kepada  Ira k   untuk  dihukum berdasarkan  hukum  nasional Irak.  Dengan tidak menyerahka n warga  negaranya  maka  Amerika  Serikat  memiliki  ta nggung jawab  untuk  menghukum  dan  mengadili  sesuai  dengan huku m   nasional  Amerika  Serikat  agar military  contrador Blackwater  USA dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatan­ nya .  Peraturan  perundang-undangan  ya ng  dapat  digunakan untuk  menghukum military contrador dalam  hukum  nasional Amerika  Serikat  adalah :  War Crime  Ad  199&7 dan Military Extraterritorial Jurisdidion Ad ( M EJ A ) 2000.18
17 War  Crimes  Act 1996 merupakan  undang-undang  yang  digunakan  untuk menghukum  kejahatan-kejahatan  perang  yang  dilakukan  baik  di  dalam  atau  di luar  wilayah  Amerika  Serikat  oleh  personel  militer  Amerika  Serikat  atau  warga negara  Amerika Serikat.
18 Milttary  Extraterritorial Jurisdiction  Act 2000 merupakan  undang-undang  yang dikeluarkan  oleh  Kongres  Amerika  Serikat  untuk  mengembangkan  atau memperluas  Judul ( Title) 18  Kitab  Undang-undang  Hukum  Amerika  Serikat  dan memperluas  yurisdiksi  hukum  Pengadilan  Federal  Amerika  Serikat  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  di  luar  wilayah  Amerika  Serikat  oleh  personel  militer Amerika  Serikat  atau  orang  yang  dipekerjakan  atau  mendampingi  Angkatan Bersenjata Amerika  Serikat.
Menurut Hukum Humaniter dan  Hukum Nasional Amerika Serikat 1 3 10
(Studi  Kasus: Blackwater USA  di Irak)
a.  Berdasarkan War Crime A ct 1996
Kasus pembunuhan Raheem  Khalif oleh Andrew J.  Moonen dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  perang,  karena merupakan  pelanggaran  berat  terhadap  ketentuan  Konvensi Jenewa 1949 dan  Protokol  Tambahan  I 1977, yaitu  "pem­ bunuhan  yang  disengaja" yang  melanggar  Pasal 5 1 Konvensi Jenewa  I 1949, Pasal 52 Konvensi Jenewa  II 1949, Pasal 130 Konvensi Jenewa  III 1949, dan  Pasal 147 Konvensi Jenewa  IV 1949 dan  juga  Judul 18 Bab 1 18, Seksi 2441, Subseksi  (d), Paragraf (1), Klausula (c) subklausula ( 1), yang juga  mengatur mengenai "pembunuhan yang disengaja".
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Andrew  J.  Moonen  yang menyebabkan  kematian  Raheem  Khalif  sesuai  dengan Commentary Pasal 130 Konvensi  Jenewa  III 1949 dan  Pasal 149 Konvensi  Jenewa  IV 1949 mengenai "pembunuhan  yang disengaja':  yaitu  pelanggaran-pelanggaran  yang  disengaja yang  menyebabkan  kematian.  Sehingga,  Andrew  J.  Moonen dapat  dikenakan  pidana  penjara  seumur  karena  pelanggaran yang  dilakukannya  termasuk  tindak  pidana  pembunuhan tingkat  dua,  karena  dilakukan  dalam  pengaruh  alkohol sehingga  dilakukan  tanpa  ada  rasa  kebencian  dan  tanpa  ada perencanaan  sebelumnya,  sesuai  dengan  Judul 18 Bagian  1 Bab  51 Seksi  1 1 1 1  subseksi  (a)  dan  (b)  Kitab  Undang-undang Hukum  Federal Amerika  Serikat.
Sedangkan  dalam  insiden  Lapangan  Nisoor,  Baghdad dapat  digolongkan  sebagai  "pembunuhan  yang  disengaja" karena  telah  membunuh  dengan  sengaja 17 warga  sipil  Irak dan  pembunuhan  tersebut  dilakukan  tanpa  adanya  provokasi sesuai  dengan Commentary Pasal 130 Konvensi  Jenewa  III 1949 dan  Pasal 149 Konvensi  Jenewa  IV 1949 mengenai "pembunuhan  yang  disengaja':  yaitu  pelanggaran-pelang­ garan  yang  disengaja  yang  menyebabkan  kematian.  Karena merupakan  pembunuhan,  maka  dalam  perundang-undangan
Status  dan  Pertanggungjawaban Hukum Private  Military Contractor
1 3 1 1 menurut Hukum Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat (Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)
Amerika  Serikat, military  contractor  Blackwater  USA yang melakukan  penembakan,  yaitu  Paul  Slough,  Donald  Ball, Dustin  Heard,  Evan  Liberty,  Nick  Slatten,  dan  Jeremy Ridgeway  dapat dikenakan  pidana  penjara  seumur  hidup.  Hal itu  disebabkan  dilakukan  ta npa  adanya  kebencian  dan  tanpa perencanaan  sebelumnya,  sehingga  sesuai  dengan  Judul 18 Bagian 1 Bab 51 Seksi 1 1 1 1 subseksi  (a)  dan  (b)  Kitab Undang-u nda ng  Hukum  Federal  Amerika  Serikat  dan  selain pidana  penjara, military contractor Blackwater  USA dapat  pula dihukum  dengan  pidana  mati  karena  telah  melakukan  suatu kejahatan  pera ng  ya ng  dilaku kan  di  luar Amerika  Serikat  dan telah  menyebabkan 17 warga  sipil  Irak  kehilangan  nyawa keti ka  bertugas  di  wilayah  Ira k  sesuai  dengan  Bab 1 18, Seksi 2441, Subseksi  (a)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Federal Amerika  Serikat.
b.  Berdasarkan Military  Extraterritorial  Jurisdiction

## Act(MEJA) 2000
Pada  kasus  Raheem  Khalif,  Andrew  J.  Moonen  dapat d ikenai  sanksi  pidana  lebih  dari  satu  tahun,  karena  terbukti telah  melakuka n   pembunuhan  dan  dilakukan  di  dalam  Zona Hijau  Baghdad  ketika  ditugaskan  atau  mendampingi Angkata n Bersenjata Amerika  Serikat sesuai dengan  Bab 212 Seksi 3261 Subseksi  (a)  Paragraf (1) Kitab  Undang-undang  Hukum Federal  Amerika  Serikat  sehingga  dapat  dikenakan  pidana penjara  seumur  hidup,  karena  termasu k  tindak  pidana pembunuhan  tingkat  dua,  dikarenaka n   dilakukan  dalam pengaruh  alkohol  sehingga  dilakukan  ta npa  ada  rasa kebencian  dan  tanpa  ada  perenca naan  sebelumnya,  sesuai dengan Judul 18 Bagian 1 Bab 51 Seksi 1 1 1 1 subseksi  (a) dan (b)  Kitab Undang-undang Hukum  Federal Amerika  Seri kat.
Menurut Hukum Humaniter dan  Hukum Nasional Amerika Serikat 1312 (Studi Kasus: Blackwater USA d i  Irak )
Pada  kasus  insiden  di  Lapangan  Nisoor, 19 military contractor  Blackwater  USA dapat  dikenakan  pidana  penjara lebih  dari  satu  tahun  karena  dilakukan  di  dalam Special Maritime and  Territorial Jurisdiction Amerika  Serikat.  Sehingga sesuai  dengan  Bab 212 Seksi 3261 Subseksi  (a)  Paragraf ( 1) Kitab  Undang-undang  Hukum  Federal  Amerika  Serikat. Pemilihan  pengadilan  distrik  untuk  mengadili  kasus  tersebut dipilih  Pengadilan  Distrik  Columbia,  Washington,  Amerika Serikat  karena  perbuatan  yang telah  dilakukan  kelima military contractor  Blackwater  USA dilakukan  di  luar  yurisdiksi Pengadilan  Federal  Amerika  Serikat  dan  juga  para  terdakwa bertempat  tinggal  di  luar  Amerika  Serikat,  yaitu  di  Kuwait, maka  untuk  pelimpahan  berkas  ke  pengadilan  dapat diajukan kepada  Pengadilan  Distrik  Columbia,  sesuai  dengan  Bab 2 1 1 Seksi 3238 Kitab  Undang-undang  Hukum  Federal  Amerika Serikat.
Perbuatan  yang  dilakukan  dalam  insiden  penembakan  di Lapangan  Nisoor oleh para military contractor Blackwater  USA adalah  melakukan  pembantaian (manslaughtef) secara sukarela  dengan  unsur  kesengajaan  dalam  perselisihan  yang tiba-tiba  terjadi  dan  keinginan  besar (heat  of passion) untuk melakukan  tindakan tersebut atas 14 korban  warga  sipil  Irak, sesuai  dengan  Bab 5 1 Seksi 1 1 12 Kitab  Undang-undang Federal  Amerika  Serikat.  Selain  tuduhan  melakukan  pem­ bantaian,  lima  personel  Blackwater  tersebut  turut  didakwa dengan  tuduhan  percobaan  melakukan pembantaian (attempt to  commit manslaughtefj terhadap 16 warga  sipil Irak, · sesuai dengan  Bab 51 Seksi 1 1 13 Kitab  Undang-undang  Hukum Federal  Amerika  Serikat.  Atas  kepemilikian  dan  penggunaan senjata  api  oleh Military  Contractor  Blackwater  USA, yaitu
19 Insiden  penembakan  di  Lapangan  Nisoor,  Baghdad  merupakan  satu-satunya pelanggaran  yang  dilakukan  oleh military  contrador, khususnya military contrador Blackwater  USA yang  pernah  diadili.
1313 menurut Hukum Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat (Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)
sebuah  senapan  penembak  jitu  SR-25,  sejumlah  senapan mesin  dengan  jenis  M4A1  dan  M-240,  serta  sejumlah  bahan peledak  (M-203  dan  sejumlah  granat)  turut  didakwakan dengan  dakwaan  penggunaan  serta  bongkar-muat  sebuah senjata  api  selama  dan  berhubungan  dengan  sebuah kejahatan  kekerasan (using  and discharging  a  firearm  during and in  relation  to  a  crime  of  violence), sesuai  dengan  Bab 44 Seksi  924  Subseksi ( c)  Paragraf  (B)  Kitab  Undang-undang H ukum Federal Amerika Serikat. Petanggungjawaban military  contractor  Blackwater  USA dalam  hukum  Amerika  Serikat  terbagi  menjadi  dua,  yaitu : berdasarkan  hukum  federal  dan  hukum  negara  bagian. Berdasarkan  hukum  federal  dapat  dikenai  pidana  penjara antara  5-50  tahun  dan  berdasarkan  hukum  negara  bagian Washington20  dapat  dikenai  pidana  penjara  seumur  hidup karena  telah  melakukan  kejahatan  kelas  A (class  A  felon)l). Hal  itu  disebabkan  mereka  telah  melakukan  pembantaian (manslaughter) secara  sukarela  dengan  unsur  kesengajaan dan  keinginan  besar (heat of passion). Dalam hukum nasional Amerika  Serikat  pun  berlaku  yurisdiksi  berbarengan ( concurrent  jurisdiction) dan  berdasarkan  yurisdiksi  ber­ barengan,  maka  yang  dapat  mengadili  dan  menjatuhkan hukum  pidana  bagi  para  personel Blackwater  USA tersebut adalah  Pengadilan  Distrik  Columbia  dengan  menggunakan Hukum  Federal  Amerika  Serikat, 21  sehingga  para  personel Blackwater  US4 tersebut  dapat  dikenai  pidana  penjara 5-50
20 Pada  kasus  ini  digunakan  hukum  negara  bagian  Washington,  karena Pengadilan  Distrik  Columbia  terletak  di  negara  bagian  Washington,  sehingga menggunakan hukum  negara  bagiannya.
21 Menggunakan  Hukum  Federal  Amerika  Serikat,  karena  digunakan Military Extraterritorial Jurisdiction  Act  2000 yang  memperluas  Hukum  Federal  Amerika Serikat.  Hukum  Federal  Amerika  Serikat  juga  berlaku  apabila  timbul  kasus mengenai yurisdiksi terhadap  individu (personal jurisdidion).
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No.  7
Menurut Hukum Humaniter dan  Hukum Nasional Amerika Serikat 1 3 14 (Studi  Kasus: Blackwater USA di Irak)
tahun  dan  tidak  menutup  kemungkinan  pidana  penjara seumur hidup.

## D.  Kesimpulan
Status  hukum military  contractor berdasarkan  hukum humaniter adalah sebagai  kombatan  yang tidak sah ( unlawful combatant). Hal  itu  disebabkan,  keikutsertaan military contractor dalam  permusuhan  tidak  sah  karena  bukan merupakan  kombatan  (anggota  angkatan  bersenjata,  milisi, anggota  korps sukarela), levee en masse, gerakan  perlawanan yang  terorganisasi,  orang  yang  mendampingi  angkatan bersenjata, atau paramiliter/aparat penegak hukum
bersenjata.  Dalam  hukum  nasional  Amerika  Serikat, military contractor dinyatakan  sebagai  orang  yang  ditugaskan  oleh angkatan  bersenjata  di  luar  Amerika  Serikat (persons employed  by  the  armed  forces  outside  the  United  States) sesuai  Judul 18 Bab 212 Seksi 3267 Subseksi (1) Kitab
Undang-undang Hukum Federal Amerika  Serikat.
Mengenai pertanggungjawaban
hukum dibebankan kepada  negara  apabila  negara  tersebut  adalah  negara penyewa (hiring  state)  military  contractor. Dalam  hukum internasional  hal itu  diatur  secara  umum dalam Responsibility of  States  for Internationally  Wrongful Acts 2001  dan  secara khusus  dalam  hukum  humaniter  diatur  dalam  Pasal 3  Hague Conventions IV 1907,  Pasal  5 1  Konvensi Jenewa  I 1949, Pasal 52 Konvensi  Jenewa  II 1949, Pasal 131 Konvensi  Jenewa  III 1949, Pasal 148 Konvensi  Jenewa  IV 1949, dan  Pasal 9 1 Protokol Tambahan I 1977 dengan sanksi-sanksi pidana (penal sanctions) diatur  dalam  Pasal 49 Konvensi  Jenewa  I 1949, Pasal 50 Konvensi Jenewa  II 1949, Pasal 129 Konvensi Jenewa III 1949, serta  Pasal 146 Konvensi  Jenewa IV 1949. Dalam hukum  nasional Amerika  Serikat,  pertanggungjawaban  hukum bagi military contractor diatur dalam War Crime Act 1996 yang
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
1 3 1 5 menurut Hukum Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat (Studi  Kasus: Blackwater  USA di Irak)
diatur  dalam  Judul  18,  Bagian  I,  Bab1 18,  Seksi  2441  Kitab Undang-undang  Hukum  Federal  Amerika  Serikat  dan Military Extraterritorial Jurisdiction  Act 2000 yang  turut  diatur  dalam Judul  18,  Bab  212,  Seksi  3261  dan  3262  Kitab  Undang­ undang Hukum  Federal Amerika  Serikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Blackwater  Portrayed As Out  of Control,  (On-line), tersedia di :
on water 2007.
Cameron,  Lindsey,  "Private  Military  Companies:  Their  Status
Under International  Humanitarian Law and Its Impact on
Their Regulations'� International Review of the Red Cross Vol. 88 Number 863  (September 2006).
Clapham,  Andrew,  "Human  Rights  Obligations  of  Non-State Actors  in  Conflict Situations",  International  Review of the Red  Cross Vol. 88 Number 863 (September 2006).
Commentary  for  Geneva  Conventions  1949, Geneva :
International Committee of the Red Cross,  2005.
Dorman,  Knut,  "The  Legal  Situation  of  Unlawful/Unprivileged Combatant",  International  Review  of  the  Red  Cross Vol. 85 Number 849  (March  2003).
Expert  Meeting  on  Private  Military  Contractors:  Status  and
State  Responsibility  for  Their  Actions/ Geneva :  The University  Centre  for  International  Humanitarian  Law,
2005.
Fallah,  Katherine,  "Corporate  Actors:  the  Legal  Status  of Mercenaries  in  Armed  Conflict'�  International  Review  of the Red Cross Vol. 88 Number 863  (September 2006).
Miliard,  John,  Miliard  Reference.  (On-line),  tersedia  di
2008.
Ortiz,  Carlos, The Private  Military  Company:  An  Entity  at  the Center  of Overlapping  Spheres  of  Commercial Activity
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
Menurut Hukum Humaniter dan Hukum Nasional Amerika Serikat 1316 (Studi Kasus: Blackwater USi4 di Irak)
and  Responsibility, (Washington:  Global  Regulation), 2004.
Private Military Company, (On-Line), tersedia di:

## 2009.
Schreier,  Fred  and  caparini,  Marina,  Privatising  Security:  Law, Practice  and  Governance  of  Private  Military and  Security Companies  Jenewa :  Geneva  Centre  for  the  Democratic Control of Armed Forces, 2005.
Zagorin,  Adam  and  Bennet,  Brian,  Iraq  Limits  Blackwater's Operations.  (On-line),  tersedia  di
2007.