Penerapan  Asas  Peradilan:  Studi  Kekurangan  Hakim  Di  Pengadilan Agama Sentani-Papua
Amri 1 *
1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Email: amrigede91@gmail.com
Articcle Information
Article History:
Received : 01-04-2023 Revised : 13-11-2023 Accepted : 21-11-2023 Published : 27-11-2023
Keyword:
Implementation; Pricnciples of Justice; Judges;
Religious Courts;;

## Abstract
The  conditions  that  occurred  in  the  Sentani–Papua  Religious  Court experienced the limitations of a judge who had a dual role as a mediator. of course,  these  conditions  will  have  an  impact  on  the  application  of  the Principle of Justice which is fast, simple and low cost in the Sentani-Papua Religious Court. So this study aims to find out how the strategy carried out by the Sentani Religious Court in implementing the Judicial Principle with these conditions and sites. This research was conducted through interviews, observations  and  documentation.  If  we  look  at  this  research  shown  to  an institution, this research is a field study based on Qualitative research. The results showed that the Sentani Religious Court in implementing the Judicial Principle  (Fast,  Simple,  Low  Cost)  with  existing  limitations  has  several strategies  for  how  the  judicial  principle  must  be  enforced.  The  strategy carried  out  is  first,  the  application  of  the  single  judge  in  Examining, Adjudicating, advocating and deciding. Second, the Placement of Legal Aid Institutions  to  Manage  Legal  Aid  Posts  located  in  the  Sentani  Religious Court. Third, the acceptance of certified non-judge mediators so that judges in  the  Sentani  Religious  court  no  longer  need  to  concurrently  serve  as mediators.

## Abstrak
Kondisi  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Sentani–Papua  mengalami keterbatasan seorang Hakim yang memiliki peran ganda sebagai mediator. tentunya  kondisi  tersebut  akan  mengalami  dampak  terhadap  penerapan Asas  Peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  di  Pengadilan
Agama  Sentani-Papua.  Maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  strategi  yang  dilakukan  Pengadilan  Agama  Sentani  dalam mengimplementasikan  Asas  Peradilan  dengan  kondisi  dan  situsi  tersebut. Penelitian  ini  dilakukan  melalui  wawancara,  Observasi  dan dokumentasi.
Jika  kita  lihat  penelitian  ini  ditujukan  kepada  suatu  lembaga  maka penelitian  ini  yaitu  studi  lapangan  yang  didasarkan  kepada  penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengadilan Agama Sentani dalam  mengimplementasikan  Asas  Peradilan  (Cepat,  Sederhana,  Biaya Ringan)  dengan  keterbatasan  yang  ada  memiliki  beberapa  strategi  untuk bagaimana  caranya  asas  peradilan  harus  ditegakkan.  Strategi  yang dilakukan  yaitu  pertama,  penerapan  hakim  tunggal  dalam  Memeriksa, Mengadili,  dan  memutus.  Kedua,  Penempatan  Lembaga  Bantuan  Hukum untuk  Mengelola  Pos  Bantuan  Hukum yang berada  di  Pengadilan  Agama Sentani.  Ketiga,  penerimaan  mediator  non  hakim  bersertifikat  sehingga hakim  di  pengadilan  Agama  Sentani  tidak  perlu  lagi  merangkap  sebagai mediator.

## PENDAHULUAN
Seorang  Hakim  di  dalam  Lembaga  Peradilan  adalah  sesosok  orang  yang sangat  Subtansial  bagi  jalanya  roda  peradilan.  Hakim  adalah  sebagai  pengadil perkara,  Hakim  sebagai  penilai  atau  yang  biasa  kita  sebut  juri,  serta  hakim bermakna orang  yang  bijaksana. 1 Dari tiga komponen tersebut hakim  merupakan unsur utama dalam pengadilan yang secara etimologi seseorang yang memutuskan. 2 Setiap  apapun  profesinya  akan  dihadapkan  mengenai  ruang  lingkup  tugas  dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitupun seorang hakim harus paham tugas dan kewajibannya dalam menjalankan pekerjaanya di setiap unit lembaga peradilan yang  mereka  tempati. 3 Dalam  Peraturan  undang-undang  di  Indonesia  mengenai kekuasaan kehakiman, seorang hakim dalam menjalankan pekerjaannya atau tugas dan fungsinya yaitu dimulai dari menerima berkas perkara hingga memutus perkara tersebut. 4 Dengan demikian jabatan fungsional seorang hakim dalam menjalankan tugas  dan  fungsinya  sangatlah  banyak  dan  berat,  sehingga  hakim  harus  fokus terhadap pekerjaanya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengadilan  Agama  yaitu  Lembaga  Peradilan  di  bawah  Mahkamah  agung yang  berfungsi  sebagai  penyelenggara  untuk  mengadili  perkara  perdata  bagi masyarakat yang  beragama Islam. 5 Dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Agama  sebelum  hakim  memutus  maka  perkara  gugatan  tersebut  harus  melalui tahap  mediasi. 6 Mediasi  adalah  sebual  alternative  penyelesaian  sengketa  yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam rangka menemukan jalan penyelesaian dan perdamaian. Tata cara dalam melakukan mediasi didalam pengadilan sudah diatur didalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016.  Dalam Perma tersebut disebutkan bahwa yang dapat menjadi mediator yaitu dari kalangan
1 Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h.23.
2 Nur  Iftitah  Isnantiana,  Legal  Reasoning  Hakim  Dalam  Pengambilan  Putusan  Perkara Pengadilan, Islamadina , Vol.18, No.2, 2017, h. 41
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
3 Dely  Bunga  Saravistha,  ‘PERAN  GANDA  HAKIM  SEBAGAI  MEDIATOR  Magister Hukum Udayana •’, Magister Hukum Udayana , Vol.5, No.1, 2016, h. 32–42.
4 Fajriyah  Afriyanti, Undang  -  Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman , Jakarta: Budi Mulia, 2009, h. 8
5 Andi  Intan  Cahyani,  ‘Peradilan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  Di  Indonesia’, Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan  Hukum  Keluarga  Islam ,  Vol.  6,  No.1,  2019,  h.119 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.
6 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  Dan  Hukum  Nasional , Depok: Kencana, 2009, h.23.
umum  yang  mempunyai  sertifikat  Mediator terakreditasi  oleh  Mahkamah  Agung dan Hakim Pengadilan Agama tersebut.
Perma  No.  1  Tahun  2016  disebutkan  bahwa  dalam  melakukan  mediasi  di dalam  pengadilan  dapat  dilakukan  atau  dibantu  oleh  seseorang  yang  memiliki sertifikat mediator yang sudah terakreditasi Oleh Mahkamah Agung. Tetapi dalam Perma  tersebut  juga  tidak  ada  larangan  Hakim  sebagai  mediator.  Dengan diperbolehkannya seorang hakim dapat menjadi mediator, maka Pengadilan Agama Sentani-Papua  selama  ini  dalam  menjalankan  mediasi  hakimlah  yang  selalu menjadi  mediator  tanpa  bantuan  dari  pihak  luar  yang  mempunyai  sertifikat Mediator. Pembolehan seorang Hakim menjadi mediator dalam menangani perkara tentunya akan menjadi permasalahan bagi Pengadilan Agama Sentani – Papua yang memiliki  kekurangan  hakim  diwilyah  kerjanya.  Dari  pengamatan  tersebut munculah pemikiran penulis bahwa jumlah hakim yang sedikit sangat tidak mudah menjalankan  semua peran gandanya sebagai  mediator kemudian Pengadilan  juga dituntut untuk menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan (Asas Contante Justitie ). 7 Dengan permasalahan tersebut dan melihat aturan Perma Nomor 1 Tahun 2016 maka dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama  Sentani-Papua  seharusnya  dapat  melibatkan  pihak  luar  yang  memiliki sertifikat mediator.
Menurut manajemen pengelolaan pekerjaan bahwa aktivitas pekerjaan yang banyak dan kemudian dilakukan dengan keterbatasan sumber daya manusia, maka dapat mempengaruhi lamanya pekerjaan akan terselesaiakan serta ketidakfokusan seseorang  mengerjakanya. 8 Begitupun  sebaliknya  dalam  kasus  di  Pengadilan Agama  Sentani,  dimana  seorang  hakim  yang  menurut  penulis  masih  kurang selanjunya  memiliki  pekerjan  ganda  sebagai  mediator  menjadi  indikator  dapat berdampak  kepada  lamanya  proses  penanganan  perkara  di  pengadilan  tersebut. Tentunya  hal  ini  akan  menjadi  sebuah  hambatan  dan  kendala  yang  akan  terjadi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sentani harus memiliki strategi atau cara agar
7 Prianter Jaya Hairi, ‘Antara Prinsip Peradilan Sederhana , Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi’, Negara Hukum , Vol. 2, No.1, 2011, h.  151–78.
8 Amri  Amri,  “Jayapura  City  Kua  Strategy  In  Implementing,” Dusturiyah:  Jurnal  Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 12, no. 2 (2022): 96–110.
bagaimana  memaksimalkan  segala  kekurangan-kekurangan  dalam  menerapkan asas Peradilan
Argumentasi  penulis  bahwa  indicator  kekurangan  Sumber  daya  Manusia serta tuntutan hakim merangkap menjadi mediator dalam menjalankan tugas fungsi pekerjaanya akan mempengaruhi kinerja utama orang tersebut.  Dalam penelitian Ilyas, dkk (2017) menjelaskan bahwa seorang hakim merangkap menjadi mediator adalah sebuah tugas tambahan yang dapat mengganggu dan memperlambat putusan perkara.  Dalam  penelitian  ini  juga  menunjukan  bahwa  hakim  merasa  terbebani karena  akibat  mempunyai  tugas  tambahan  tersebut. 9 Seperti  halnya  Pengadilan Agama yang mengutamakan prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan biaya ringan harus  dapat  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut.  Dengan  tugas  seorang  hakim merangkap  menjadi  mediator yang kemudian  masih kurangnya seorang hakim di Pengadilan Agama Sentani dapat mempengaruhi  proses penyelesaian sengketa di pengadilan menjadi Lama sehingga prinsip peradilan yang cepat belum terwujud. Menurut  Penelitian  (2017)  menunjukan  bahwa  pihak  luar  sebagai  mediator (bersertifikat)/non  hakim  sangat  membantu  dalam  penyelesaian  Sengketa  di Pengadilan  dan  ketidakberpihakan  serta  kenetralan  akan  sangat  membantu  untuk memperoleh kesepakatan. 10 Sehingga dengan argumentasi tersebut maka penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  strategi-strategi  Pengadilan  Agama Sentani dalam mengimplementasikan Peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan ( Contante Justitie ) dengan kondisi dan situasi kekurangan Sumber dayanya.
Dari  aspek  penelitian  yang  akan  ditulis  disini,  pembahasan  penelitian  – penelitian  terdahulu  yang  dijabarkan  terkait  Asas  Peradilan  masih  banyak  yang perlu  dikaji  dalam  perspektif  yang  berbeda.  Dalam  penelitianya  Made  Witama (2019)  memberikan  gambaran  bahwa  masih  terdapatnya  pengadilan  umum  yang sulit menerapkan asas peradilan dalam perkara pidana, hal ini diakibatkan karena jumlah  kasus  yang  sangat  banyak  dan  kurangnya  tempat  sidang  yang  ada. 11
9 Ilyas Ilyas, Syahrizal Abbas, and Iman Jauhari, “Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Syar’iyah Jantho,” Syiah Kuala Law Journal 1, no. 1 (2018): 83–100, https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12241.
10 Septi Wulan Sari, ‘Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016’, Ahkam: Jurnal Hukum Islam , Vol.5, No.1, 2017, h.16  <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1- 16>.
11 Made Witama Mahardipa and Ratna Artha Windari , Ni Putu Rai Yuliartini, “Implementasi Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya  Ringan  Pada Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri
Penelitian Made dan Sayyed Akhyar bahwa salah satu hambatan dalam menerapkan asas peradilan di lingkungan peradilan umum ialah banyaknya perkara yang masuk serta  banyaknya  saksi  dalam  pembuktian. 12 begitupun  juga  dalam  penelitian  lain bahwa  indikator  hambatan  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  menerapkan  asas peradilan dikarenakan adanya para pihak dalam perkara cerai gugat dalam perkara hak  nafkah,  hak  asuh,  harta  bersama  terintegrasi  secara  terpisah  dalam perkaranya. 13 Dari  penelitian-penelitian  tersebut  diatas  menggambarkan  bahwa banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas asas peradilan menjadi terhambat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dimana  penelitian dihasilkan  melalui  perilaku  atau  pengamatan  seseorang  yang  diamati  oleh peneliti. 14 Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini yaitu penelitian empiris atau studi kasus yang mana penelitian dikembangkan dengan melihat tingkah laku suatu kelompok masyarakat, organisasi maupun lembaga–lembaga terkait. 15 Selanjutnya dalam sebuah penelitian dikenal dengan sumber data yaitu dari mana asal data yang kita  peroleh  untuk  penelitian  ini. 16 Dari  jenis  penelitian  ini  sumber  data  yang digunakan  melalui  sumber  data  sekunder  dengan  melakukan  pengamatan, Wawancara  dan  Mencari  dokumen  yang  berhubungan  dengan  penelitian. Kemudian  penelitian  ini  juga  menggunakan  sumber  data  primer  yaitu  data-data yang  diperoleh  dari  buku  atau  jurnal-jurnal  ilmiah  lainya. 17 Setelah  data-data penelitian  sudah  terkumpulkan,  selanjutnya  data  tersebut  akan  diproses  melalui
Singaraja Kelas I B,” E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum 2, no. 3 (2019): 181–91. 12 Sayed  Akhyar,  “Efektivitas  Pelaksanaan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli,” Syiah Kuala Law Journal , Vol. 3, No. 3, 2019, h. 380–394, https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583.
13 Mizaj  Iskandar  Liza  Agustina,  “Penerapan  Asas  Peradilan Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , Vol. 3, No. 1, 2019, h. 241–266.
14 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosda Karya, 2005, h. 4
15 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  (Jakarta:  Bineka Cipta, 2010) h. 41
16 Suharsim Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010) h. 12
17 Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian:  Sutau  Pendekatan  Praktik,  (,Jakarta:  Bineka Cipta, 2010) h. 126
tahap Editing , Organizing dan Analysing . Sehingga dengan metode penelitian yang dilakukan  akan  menemukan  sebuah  hasil  terkait  hambatan  Pengadilan  Agama Sentani-  Papua  serta  usaha  yang  dilakukan  Pengadilan  Agama  agar  eksis  dalam mengimplementasikan asas peradilan.

## PEMBAHASAN

## A. Analisis Yuridis Mengenai Asas Peradilan
Penjelasan  Mengenai  Asas  Peradilan  ialah  suatu  bentuk  pekerjaan  hakim yang  dituntut  untuk  menyelesaikan  perkara  tidak  terlalu  lama.  Asas  tersebut diberlakukan  dengan  tujuan  pelayanan  yang  lebih  baik  sehingga  kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  peradilan  akan  semakin  tinggi. 18 Karena  pada dasarnya  Masyarakat  dalam  hal  ini  pencari  keadilan  mengharapkan  agar  proses berperkara di pengadilan diselesaikan secepatnya dan pemeriksaan dilakukan tidak berbelit yang menimbulkan proses sampai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Menurut Yahya Harahap bahwa peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu suatu  proses  pemeriksaan  yang  membutuhkan  waktu  tidak  lama.  Akan  tetapi menurut  Harahap  meskipun  pengadilan  menerapkan  proses  yang  cepat  dan sederhana  namun  tidak  mengurangi  penilaian  terhadap  hukum  dan  keadilan. 19
Dengan  demikian  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  adalah  proses  dimana sebuah  pengadilan  memutus  perkara  dilakukan  secepat-cepatnya  dan  tidak mengurangi rasa keadilan.
Dalam lembaga peradilan di Indonesia salah satunya Pengadilan Agama yang berwenang  untuk  mengadili  perkara  perdata tidak  dapat terlepas  dengan  prinsip- prinsip  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Peraturan  penerapan  asas  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan  dalam  peradilan  agama  sudah  diatur  didalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama. 20 Peratauran  tersebut menjelaskan  bahwa  untuk  mewujudkan  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  yang
18 Mizaj Iskandar, Liza Agustina, ‘Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh’, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , Vol.3, No.1, 2019, h. 241–266.
19 M.Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  Dan  Acara  Peradilan  Agama ,  Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, h. 45
20 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1998, h. 54.
maha esa, maka peradilan dipandang perlu melakukan dengan cara sederhana, cepat dan  biaya  ringan. 21 Ada  dua  pokok  subtansi  yang  harus  diperhatikan  oleh Pengadilan  Agama  dalam  mengimplementasikan  Asas  ini,  yang  pertama  ialah memiliki  sikap  berimbang  yaitu  sikap  dimana  dalam  proses  pemeriksaan  tidak terburu-buru  atau  bahkan  sengaja  diperlama.  Kemudian  pokok  substansi  yang kedua ketepatan dan penilaian yaitu hakim memutus perkara dengan tergesa-gesa demi  menciptakan  peradilan  yang  cepat.  Namun,  putusan  tersebut tidak  berdasar kepada maslahah dan keadilan para pihak yang bersengketa. 22 Oleh karena itu asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat dipisahkan dalam proses hukum acara di  pengadilan  agama.  Artinya  jika  proses  beracara  ditentukan  dengan  sederhana maka persidangan juga cepat, sehingga biaya yang ditimbulkan dalam berperkara akan juga murah.
Adanya  Instruksi  yang  mewajibkan  seluruh  Lembaga  Peradilan  dapat menerapkan  asas  peradilan,  tentunya  semua  peradilan  seluruh  Indonesia  dapat mengimplementasikanya.. Dalam asas ini tidak hanya secara keseluruhan ditujukan kepada  lembaga  Peradilan.  Namun,  hakim  tentunya  dapat  mengimplementasikan asas  ini  dalam  beracara  di  Pengadilan  misalnya  hakim  harus  mempunyai  sikap moderat  yang  artinya  hakim  dalam  memutus  maupun  memeriksa  tidak  boleh terburu-buru atau diperlambatkan. Selanjutnya hakim tidak boleh membuat putusan yang  tidak  berkeadilan  serta  memanipulasi  pemeriksaan. 23 Mengacu  pada  hal tersebut, mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan  antara  Institusi  dan  sumber  daya  yang  ada  di  dalam.  Selama  asas  itu dapat  diterapkan  tentunya  lembaga  peradilan  dalam  hal  ini  Pengadilan  Agama Sentani-Papua wajib melaksanakannya.
Pengadilan  Agama  sebagai  pengadilan  perdata  tentunya  mempunyai ketentuan  dalam  mengimplementasikan  asas  sederhana.  Tugas  dan  fungsinya dalam  mengimplementasikanya  dapat  dilihat  dari  proses  hukum  formil  yang
21 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2005, h.114.
22 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar,Iyah , Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 43.
23 Mizaj Iskandar, Liza Agustina, ‘Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh’, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , Vol.3, No.1, 2019, h. 241–266
diterapkan dilembaga peradilan tersebut. Hukum formil disini  ialah  hukum acara yang  diterapkan  oleh  lembaga  peradilan  agama.  Dalam  memahami  hukum  acara perdata  yaitu  meliputi  bagaimana  orang  harus  menyelesaikan  masalah  dan mendapatkan  keadilan  dari  majelis  hakim. 24 Dalam  hukum  acara  perdata dipengadilan  dilihat  juga  bagiamana  Pengadilan  Agama  melakukan  proses pemeriksaan perkara.  Dalam peraturan Undang-undang tentang Peradilan Agama menyebutkan  bahwa  proses  pemeriksaan  dilakukan  setelah  adanya  pengajuan permohonan  atau  gugatan.  Setelah  itu  pihak  Pengadilan  akan  melakukan  proses pemanggilah  para  pihak  untuk  memeriksa  perkara  didalam  persidangan  sampai perkara  tersebut  diputus. 25 Dengan  melihat  proses  pemeriksaan  hingga  putusan yang memerlukan waktu yang lama serta mempertimbangkan asas peradilan, maka Pengadilan Agama dituntut untuk memutus perkara yang ditangani secara cepat.

## B. Pelaksanaan Mediasi di Dalam Pengadilan
Kata Mediasi bermakna “posisi di tengah” dalam makna tersebut menunjukan peranan  pihak  ketiga  dalam  melakukan  tugasnya  sebagai  penengah  para  yang bersengketa  untuk  menyelesaikan  sengketanya.  Selanjutnya  kata  di  tengah  juga menunjukan  makna “Keadilan”  yaitu seseorang sebagai pihak ketiga  yang  netral atau  tidak  berpihak  kepada  salah  satu  pihak  yang  bersengketa. 26 Sedangkan menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 mediasi ialah cara penyelesaian para pihak melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  dengan  dibantu mediator. Mediasi adalah salah satu bentuk alternatif Penyelesaian Sengketa yang ada di Indonesia. Mediasi dibedakan menjadi dua yaitu mediasi di pengadilan dan diluar pengadilan. Mediasi di pengadilan sudah diatur didalam Perma No. 1 tahun 2016  sehingga  dalam  bermediasi  di  pengadilan  mengikuti  semua  aturan  yang berlaku didalam Perma tersebut misalnya tata cara bermediasi, waktu pelaksanaan mediasi  dan  orang  yang  dapat  menjadi  mediator. 27 Sedangkan  mediasi  diluar
24 Amri and Dkk, Hukum Perdata (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2016), h. 45.
25 Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati, “Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa,” Jurnal Hukum Media Bhakti 2, no. 2 (2018): 138–51, https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32.
26 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  Dan  Hukum  Nasional , Depok: Kencana, 2009, h.78
27 Takdir  Rahmadi, Mediasi  Penyelesaian Sengketa  Melalui Pendekatan  Mufakat ,  Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2022, h.154.
pengadilan juga dipayungi Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,    undang-undang  ini  menjelaskan  bahwa mediasi  didasarkan  kepada  itikad  baik  dengan  menyampingkan  penyelesaian litigasi di Pengadilan. 28 Artinya bahwa mediasi di dalam pengadilan hanya terdapat didalam  kasus-kasus  perdata  di  Indonesia,  oleh  karena  itu  Mediasi  di  dalam Pengadilan sudah diatur didalam hukum ketatanegaraan di Indonesia.
Mediasi di dalam pengadilan itu sendiri sering disebut dengan mediasi litigasi karena  proses  dan  tahapannya  sudah  diatur  di  dalam  aturan  Pengadilan  Perdata Melalui  Perma  No.1  Tahun  2016.  Didalam  Perma  tersebut  menjelaskan  dan menyebutkan  terkait  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  tahapan-tahapan  serta siapa saja yang dapat menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Kemudian waktu pelaksanaan  mediasi di Pengadilan terhitung setelah para pihak atau  hakim  majelis  menunjuk  mediator  yaitu  40  hari  kerja  diluar  pemeriksaan perkara,  dan  waktu  tersebut  dapat  diperpanjang  selama  14  Hari. 29 Menurut Penelitian  Chrisna  (2021)  bahwa  Implementasi  Peraturan  tentang  Mediasi  di Pengadilan  sangat  penting  untuk  diterapkan  di  Pengadilan  karena  semua  perkara perdata  yang  masuk  harus  dilakukan  mediasi  terlebih  dahulu 30 Dengan  demikian begitu  pentingnya  mediasi  di  dalam  pengadilan  maka  setiap  pengadilan  harus paham  bagaimana  memahami  semua  aturan  yang  berhubungan  dengan  mediasi yang kemudian dapat dilaksankan aturan tersebut.
Mediasi  di  Pengadilan  tidak  terlepas  dari  sosok  seorang  pihak  ketiga  yang membantu untuk melakukan kesepakatan perdamaian yaitu seorang mediator. Jika ingin  menjadi  mediator  harus  dipastikan  terlebih  dahulu  kiranya  tidak  ada  unsur kepentingan dengan para pihak yang bersengketa. 31 Kepentingan tersebut misalnya mediator mengabulkan permintaan salah satu pihak karena salah satu pihak tersebut adalah Saudaranya atau mempunyai kepentingan ekonomis terhadap permasalahan
28 R. Lestari, ‘Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia’, Jurnal Ilmu Hukum Riau , Vol.3, No.2, 2013, h. 80
29 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, h.35.
30 Chrisna  Bagus  Edhita  Praja,  Budi  Agus  Riswandi,  and  Khudzaifah  Dimyati,  ‘Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta’, Kertha Patrika , Vol.43, No.3, 2021, h. 275 <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>.
31 Gatot Sumartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, h.134.
yang  sedang  menjadi  sengketa. 32 Sedangkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  juga mensyaratkan  untuk  menjadi  mediator  ialah  wajib  memiliki  sertifikat  mediator yang  diterbitkan  oleh  Mahkamah  Agung  atau  Lembaga  pelaksana  pelatihan mediator  terakreditasi  oleh  Mahkamah  Agung.  Fungsi  Mediator  tidak  hanya sebagai juru damai namun mediator juga berfungsi sebagai katalisator dan pendidik para pihak yang bersengketa. 33 Begitu pentingnya mediator dalam bermediasi maka sangat relevan sekali dengan aturan yang berlaku mengenai keikutsertaan pihak luar untuk dapat menjadi mediator dengan syarat dan ketentuan berlaku.
Proses mediasi di dalam Pengadilan menurut Perma No 1 Tahun 2016 jangka waktunya  dapat  dilaksanakan  30  hari  terhitung  sejak  hakim  pemeriksa  perkara menetapkan  perintah  untuk  mediasi.  Waktu  lamanya  proses  mediasi  tidak  serta merta  harus  30  hari  namun  bisa  menyesuaikan  situasi  dan  kondisi  saat  mediasi berlangsung.  Tentunya  dalam  proses  mediasi  selalu  menginkan  menjalin kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa  tidak  berkepanjangan  misalnya  jika proses perundingan dapat disepakati lebih cepat maka tidak perlu menunggu waktu 30  hari.  Waktu  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  sudah  3  kali  mengalami perubahan yang awalnya 14 hari kemudian 40 hari dan aturan yang baru sekarang diturunkan  menjadi  30  hari.  Proses  yang  lama  akan  mempengaruhi  lambatnya proses  beracara  di  pengadilan.  Maka  dapat  kesimpulan  bahwa  studi  kekurangan hakim  yang  juga  memiliki  tugas  tambahan  dapat dipastikan  akan  mempengaruhi lamanya pemeriksaan.
Walaupun dalam peraturan mediasi disebutkan bahwa di Pengadilan Agama memiliki batas waktu 30 hari, namun implementasi dilapangan tergantung kepada para  pihak  yang  akan  dimediasi  nantinya.  Menurut  Ketua  Pengadilan  Agama Sentani  bahwa  pelaksanaan  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  sangat  beragam tergandang ada yang satu kali mediasi, dua kali mediasi hingga satu minggu.  Hal tersebut dikatakan oleh  hakim Pengadilan  Agama Sentani  sebagai Mediator, saat diwawancarai:
32 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  Dan  Hukum  Nasional , Depok: Kencana, 2009, h.69
33 Margono  Suyud, ADR  Dan  Arbitrase:  Proses  Pelembagaan  Dan  Aspek  Hukum ,  Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h. 60.
Pelaksanaan  mediasi  para  pihak  ada  indikasi  untuk  berdamai, sehingga kami saat mediator terus mengejarnya sampai kesepakatan damai kedua  belah  pihak.  Kemudian  lamanya  mediasi  dipengadilan  juga  akibat permintaan salah satu pihak kaukus (pertemuan tersendiri) dan Pemanggilan pihak yang akan dimediasi tidak memiliki itikad baik dalam bermediasi. 34
Jadi dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa aturan maksimal 30 hari dalam  melakukan  mediasi  di  Pengadilan,  tidak  serta  merta  belaku  di  lapangan, karena dapat terlaksana lebih cepat dari semestinya.

## C. Strategi  Pengadilan  Agama  Sentani  -  Papua  Dalam  Menerapkan  Asas Peradilan
Dapat kita ketahui bahwasanya sebuah Lembaga Peradilan dalam melakukan penerapan Asas nya (Cepat, Sederhana, Biaya Ringan) perlu didukung oleh sarana dan  prasarana  yang  memadai.  Menurut  Widowati  mengatakan  sebuah  lembaga pengadilan  jika  sarana  prasarana  seperti  Sumber  daya  manusianya  dan  sarana pendukung  untuk  melakukan  pekerjaan  tidak  difasilitasi  maka  akan  mengalami hambatan  lembaga  peradilan  tersebut  menerapkan  asas  Peradilan  tersebut. 35 Jika kita melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Sentani menurut data yang diperoleh, pengadilan tersebut masih kurang sarana sumber daya manusianya yaitu Hakim. Menurut penelitian seperti disebutkan dilator belakang diatas Pengadilan Agama  hanya  memiliki  2  (Dua)  Hakim  dan  Ketua  Pengadilan  Agama  sebagai hakim. Ini artinya bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sentani hanya ditangani oleh 3 (Tiga) orang hakim. 36 Akhirnya muncul pertanyaan apakah dengan kondisi kurangnya hakim tersebut bagaimana proses pemeriksaan majelis berjalan, kemudian  ditambah  para  hakim  tersebut  juga  merangkap  sebagai  mediator. Menurut Perma No 1 Tahun 2016 memang tidak dilarang hakim menjadi mediator namun tidak boleh hakim yang menangani perkara ikut menjadi mediator lagi. Oleh karenanya  dapat  disimpulkan  permasalahan  akan  muncul  di  Pengadilan  Agama Sentani  dalam  menerapkan  Asas  Peradilan  (Cepat,  sederhana,  biaya  ringan)  jika sarana yang kurang belum terpenuhi.
34 Ketua Pengadilan Agama, Wawancara, Sentani, 01 September 2022
35 Widowati,  ‘Hambatan  Dalam Implemantasi  Asas  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan’, Jurnal Hukum Yustitiabelen , Vol.7, No.1, 2021 h. 94–114.
36 Ketua Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, Kota Jayapura, September 2022.
Menurut  Teori  Manajemen  Organisasi  bahwa  Lembaga  pemerintahan memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan, karena dalam rangka menjalankan aktivitas  untuk  melayani  masyarakat  dengan  maksimal. 37 Dengan  kewajiban sebagai  Lembaga  Peradilan  untuk  melayani  masyarakat  dengan  maksimal  dan cepat,  maka  tentunya  Pengadilan  Agama  Sentani  dituntut  taat  melaksanakanya dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sumber daya manusia adalah hal paling utama untuk menjalankan sebuah organisasi pemerintahan. 38 Namun,  dari  hasil  penelitian  penulis  melihat  adanya  usaha  yang dilakukan  Pengadilan  Agama  Sentani-Papua  dalam  menerapkan  Asas  Peradilan (Cepat,  Sederhana  dan  Biaya  Ringan)  dalam  melayani  masyarakat  dalam berperkara. Karena menurut Ketua Pengadilan Agama Sentani banyak strategi yang dapat dilakukan untuk melakukanya, 39 di antaranya:
a. Penggunaan Hakim Tunggal Dalam Pemeriksaan Perkara
Hakim merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum, karena hakim mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  menyelesaikan  permasalahan hukum. 40 Hakim  sebagai  seseorang  yang  menjalankan  fungsi  peradilan  yaitu memutus,  mengadili  dan  memeriksa  sesama  majelis  Hakim.  Jika  kita  berbicara mengenai  majelis  hakim  tentunya  kita  akan  membahas  beberapa  hakim  yang menangani  perkara  untuk  diperiksa,  diadili  dan  diputus.  Pada  dasarnya  susunan majelis  hakim  jika  perkaranya  banyak  maka  bentuk  majelisnya  sekurang- kurangnya tiga orang hakim. Namun, dalam keadaan tertentu dengan dalih keadaan dan  situasi  sehingga  dapat  menggunakan  hakim  tunggal  atau  Satu  hakim  dalam menangani perkara. Misalnya dalam keterkaitan perkara mengenai pidana anak atau praperadilan dalan undang-undangnya dalam menyelesaikan perkara tersebut dapat menggunakan  hakim  tunggal.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwasanya  penggunaan
37 Invancevich, Perilaku Dan Manajemen Organisasi , Jakarta: Erlangga, 2008), h. 20.
38 Eryana,  ‘Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan Desa’, Iqtishaduna Journal , Vol.1, No.2, 2018, h. 89–95.
39 Bapak Zuhry (Ketua Pengadilan Agama Sentani), Wawancara, Kota Jayapura, September 2022.
40 Boy  Nurdin, Kedudukan  Dan  Fungsi  Hakim  Dalam  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia , Bandung: PT. Alumni, 2012
hakim tunggal dapat diterapkan dimanapun peradilan berada dengan melihat situasi dan kondisi tertentu. 41
Berdasarkan  problematika  yang  ditemukan  dilapangan  terkait  masalah kekurangan Hakim di Pengadilan Agama tentunya harus dapat mengimplementasikan  Asas  Peradilan  (Cepat,  Sederhana  dan  Biaya  Ringan) diwilayah kerjanya. Dengan demikian Pengadilan Agama Sentani sebagai lembaga peradilan tentunya harus memasang strategi agar pelaksanaan Perkara tidak lambat. Menurut  hasil  penelitian  yaitu  selain  Perkara  Yang  masuk  di  Pengadilan  Sentani masih  sedikit setiap tahunnya sehingga  menjadi dasar  masih kesanggupan  hakim dalam menangani perkara. 42 Walaupun perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sentani  Masih  sedikit  namun  jika  di  terapkan  hakim  majelis  dalam  menangani Perkara  dengan  menggunakan  3  orang  hakim  tentunya  masih  kesulitan  dalam menerapkan asas peradilan. Sehingga dengan keterbatasan hakim yang berjumlah hanya 3 orang hakim maka Pengadilan Agama Sentani dalam menangani perkara yang masuk menggunakan Hakim Tunggal. Dengan izin Mahkamah Agung terkait Penggunaan  Hakim  tunggal  di  Pengadilan  Agama  Sentani  dalam  memeriksa, menyidang dan memutus perkara maka sangat membantu dalam mengimplementasikan Asas Peradilan.
b. Pendirian dan Penggunaan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum ) di Pengadilan Agama
Undang  –  Undang  1945  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  setiap  orang mempunyai  hak  pemberlakuan  yang  adil  dihadapan  hukum  atas  perlindungan, pengakuan serta kepastian hukum. Sehingga jaminan negara terhadap setiap orang ini  harus  dapat  diimplementasikan  melalui  Undang-undang  tentang  akses masyarakat  dalam  memperjuangkan  keadilan  di  muka  Hukum.  Secara  peraturan perundang-undangan  saat  ini  dalam  melayani  akses  bantuan  hukum  kepada masyarakat sudah termaktub di dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang  tentang  peradilan  agama  bahwa  setiap  pengadilan  membentuk POSBAKUM  (Pos  Bantuan  Hukum)  guna  melayani  masyarakat  untuk
41 Adisti  Pratama  Ferevaldy  dan  Ghansham  Anand,  ‘Kedudukan  Hakim  Tunggal  Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Adisti’, Adhaper , Vol.3, No.2, 2017, h. 205–226.
42 Bapak Raswin (Sekertaris Pengadilan Agama), Wawancara, Sentani, September 2022.
mendapatkan layanan hukum. 43 Oleh karena itu apabila kita melihat peraturan yang berlaku  tentunya  Keberadaan  Posbakum  ini  tidak  hanya  sebagai  proposisi  untuk membantu masyarakat tetapi  juga akan  membantu Institusi Peradilan akan dalam mengimplementasikan Asas–asas peradilan.
Asas Sederhana dalam penerapan di Pengadilan Agama tidak terlepas kepada kemudahan  beracara  di  Pengadilan.  Misalnya  masyarakat  tidak  wajib menggunakan  jasa  advokat  atau  masyarakat  tidak  kesulitan  untuk  memperoleh bantuan  dalam  membuat  gugatan.  Sehingga  dengan  penerapan  asas  sederhana  di Pengadilan  Agama  Sentani  dapat  dilihat  dengan  keberadaan  Lembaga  Bantuan Hukum  yang  mengelola  Pos  Bantuan  Hukum  di  Pengadilan  Tersebut.  Hasil pengamatan  melihat  bahwa  penggunaan  jasa  Posbakum  di  Pengadilan  Agama sudah  berjalan  sangat  lama.  Pengadilan  Agama  bekerjasama  dengan  Lembaga Bantuan Hukum Perguruan tinggi dalam melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan mengenai proses beracara di pengadilan Agama Sentani. Sehingga dengan keberadaan  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  mengelola  Pos  Bantuan  Hukum  di Pengadilan  Agama  Sentani  tentunya  dapat  membantu  pengadilan  tersebut  untuk focus kepada penanganan perkara saja. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran  Posbakum  yang  dikelola  oleh  mitra  kerja  sangat  membantu  Pengadilan Agama Sentani dalam menerapkan asas peradilan.
c. Penggunaan Jasa Mediator Non Hakim Bersertifikat
Perma  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  mediasi  mengatakan  bahwa  seorang Hakim  di  pengadilan  diperbolehkan  untuk  menjadi  Mediator  para  pihak  yang bersengketa.  Namun,  dalam  Perma  Tersebut  tidak  diperbolehkan  hakim  yang menangani  perkara  menjadi  mediator  perkaranya  tersebut. 44 Jika  kita menyimpulkan terkait Perma tersebut maka dapat dicontohkan semisal Perkara A ditangani  Hakim  tunggal  bernama  Fullan,  maka  si  Fullan  tersebut  tidak  dapat menjadi mediator Perkara A, dan harus Hakim lain yang menjadi mediator Perkara A tersebut. Dengan melihat kondisi Pengadilan Agama Sentani terkait keterbatasan hakim  yang  berjumlah  3  Orang  maka  sangat  sesuai  jika  Pengadilan  tersebut
43 Lalu Muhammad Taufik, ‘Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)’, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , Vol. 5, No.3, 2017, h. 463, https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.430.
44 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
menerapkan  hakim  tunggal  dalam  menangani  perkara  karena  jika  diterapkan sekurang-kurangnya 3 Majelis Hakim maka tidak ada orang yang menjadi mediator untuk menangani perkara. Oleh karena itu Pengadilan Agama Harus mengakomodir Mediator  NonHakim  untuk  membantu  Proses  Mediasi  Di  Pengadilan,  sehingga dengan  keberadaan  Mediator  non  hakim  proses  penanganan  perkara  akan  lebih cepat dan sederhana.
Menurut  Surjiwo  mangukusumo  bahwasanya  keberadaan  mediator  non hakim  bersertifikat  dalam  berperan  melakukan  mediasi  di  Pengadilan  tidak mempengaruhi efektivitas keberhasilan kesepakatan para pihak yang berperkara. 45
Kemudian  Jika  berbicara  mengenai  kualitas  mediator  non  hakim  tidak  kalah berbeda dengan kualitas mediator Hakim dalam mendamaikan para pihak. menurut penelitian  –  penelitian  terdahulu  menyatakan  bahwa  persentase  keberhasilan mediaasi  oleh  mediator  non  hakim  lebih  besar  dibandingkan  mediator  hakim sendiri. 46 Sehingga dalam penelitian ini menunjukan Bahwa keberadaan mediator non  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Sentani  belum  pernah  ada  sejak  Pengadilan Agama  tersebut  berdiri.  Menurut  hasil  penelitian  faktor  belum  menggunakan mediasi  non  hakim  karena  masih  sedikitnya  perkara  yang  ditangani  Pengadilan Agama  Sentani  dan  penerapan  hakim  tunggal  dalam  menangani  perkara.  Namun demikian  walaupun  para  hakim  masih  dapat  merangkap  menjadi  mediator,  sejak ada  memorandum  Mahkamah  Agung  mengenai  kepatuhan  Pengadilan  untuk menerima mediator non hakim 47 serta agar semakin baik pengimplementasian asas peradilan  maka  Pengadilan  Agama  Sentani  menerima  2  (Dua)  orang  mediator NonHakim bersertifikat.
45 Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, dan Sumiyati Sumiyati, ‘Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa’, Jurnal Hukum Media Bhakti , Vol.2, No.2 2018, h. 138–151
<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>.
46 Rizky Kurniyana Rizky dan Muchamad Coirun Nizar, ‘Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019’, ADHKI: Journal of Islamic Family Law , Vol.3, No.1, 2021, h. 69–82 <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47>.
47 Memorandum  Ketua  Kamar  Pembinaan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 134/Tuaka  Bin/M/IX/2022, Perihal  Kepatuhan  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Pertama  Dalam Menerima  Permohonan  Pendaftaran/Penempatan  Mediator  Non  Hakim  Bersertifikat  Ke  Dalam Daftar Mediator Pengadilan (Indonesia, 2022).

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Sebagai  lembaga  Peradilan  maka  Pengadilan  Agama  Sentani-Papua  harus mampu  menunjukan  jati  diri  terhadap  eksistensi  penerapan  asas  peradilan  yang sudah  ditentukan.  Sehingga  dengan  kekurangan-kekurangan  serta  keterbatasan yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Sentani-Papua  yaitu  kekurangan  Hakim  dan keterbatasan  mediator  dalam  menangani  perkara.  Sehingga  dengan  keterbatasan dan kekurangan tersebut maka Pengadilan Agama Sentani melakukan strategi untuk mengimplementasikan Asas Peradilan (Cepat, Sederhana, Biaya Ringan). Strategi– strategi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sentani diantaranya yaitu pertama menggunakan jasa mediator non Hakim bersertifikat dalam melakukan mediasi di Pengadilan.  Kedua  penempatan  Lembaga  Bantuan  Hukum  untuk  mengelola  Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Sentani. Dan strategi yang ketiga yaitu menerapkan Proses penanganan Perkara menggunakan Hakim tunggal. Dengan demikian dengan startegi-stretegi yang dilakukan tersebut dapat membantu proses  beracara  di  Pengadilan  Agama  Sentani  dengan  cepat  dan  Sederhana. Implikasi teoritik yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai evaluasi pelaksanaan  pengadilan-pengadilan  dalam  menerpakan  asas  peradilan.  dengan melihat  situasi  dan  kondisi  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Sentani  tentunya diharapkan  pemerintah  dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia mendata semua peradilan yang perlu ditambah sumber daya manusianya dalam hal ini seorang hakim. Dengan melihat realita di Pengadilan Agama Sentani yang mana Hanya  memposisikan  3  orang  hakim  selanjunya  mereka  merangkap  sebagai mediator maka dipastikan dapat mempengaruhi kinerja dalam melayani masyarakat dengan  cepat.  Oleh  karenanya  Mahkamah  Agung  sebagai  puncak  pimpinan lembaga  peradilan  di  Indonesia  tentunya  mempunyai  kewenangan  untuk menambah Hakim Pengadilan Agama Sentani-Papua yang masih kurang.

## SARAN
Penelitian  ini  dapat  merekomendasikan  kepada  pihak-pihak  terkait  yang berhubungan  dengan  penyebaran  keberadaan  Hakim-hakim  di  setiap  Pengadilan Agama  di  setiap  wilayah  masing-masing  agar  diperhatikan.  Karena  dalam penelitian  ini  terlihat  bahwasanya  masih  adanya  pengadilan  yang  kekurangan
hakim,  sehingga  setiap  perkara  perdata  islam  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama selalu  digunakan  hakim  tunggal.  Memang  penggunaan  hakim  tunggal diperbolehkan. Namun, akan ditakutkan mempengaruhi dalam mengimplementasikan asas peradilan (Cepat, Sederhana, Biaya Ringan). Kemudian juga agar posisi Hakim di Pengadilan Agama lebih difokuskan kepada pemeriksaan perkara, maka setiap Pengadilan Agama dapat mencari mediator non hakim yang bersertifikasi. Dengan keberadaan  mediator non hakim dalam  memediasi perkara sengketa  di  Pengadilan  Agama,  hakim  akan  lebih  focus  kepada  pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara yang masuk di Pengadilan Agama tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abbas,  Syahrizal, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  Dan  Hukum Nasional , Depok: Kencana, 2009
Afriyanti, Fajriyah, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Jakarta: Budi Mulia, 2009
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta: Bineka Cipta, 2010
Arto,  Mukti, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
Harahap,  M.Yahya, Kedudukan  Kewenangan  Dan  Acara  Peradilan  Agama , Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
Invancevich, Perilaku Dan Manajemen Organisasi , Jakarta: Erlangga, 2008
K, Tri Rama, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
Lubis, Sulaikin, and Dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005
Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  &  Mahkamah  Syar,Iyah , Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosda Karya, 2005
Nurdin,  Boy, Kedudukan  Dan  Fungsi  Hakim  Dalam  Penegakan  Hukum  Di Indonesia , Bandung: PT. Alumni, 2012
Rahmadi,  Takdir, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat ,
Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2022
Sembiring,  Jimmy  Joses, Cara  Menyelesaikan  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan: Negosiasi,  Mediasi,  Konsiliasi  Dan Arbitrase, Jakarta:  Transmedia  Pustaka, 2011
Sumartono, Gatot, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
Suyud, Margono, ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum , Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

## Jurnal:

## Agustina, Mizaj Iskandar Liza, ‘Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan
Biaya  Ringan  Dalam  Kumulasi  Cerai  Gugat  Dan  Harta  Bersama  Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh’, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , Vol.3, No.1, 2019
Akhyar,  Sayyed  “Efektivitas  Pelaksanaan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli,” Syiah Kuala Law Journal , Vol. 3, No. 3, 2019
Amri  Amri,  “JAYAPURA  CITY  KUA  STRATEGY  IN  IMPLEMENTING,”
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan , Vol. 12, No. 2,
2022
Anand,  Adisti  Pratama  Ferevaldy  dan  Ghansham,  ‘Kedudukan  Hakim  Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Adisti’, Adhaper , Vol.3, No.2,
2017
Cahyani,  Andi  Intan,  ‘Peradilan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  Di Indonesia’, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , Vol.6,
No.1 2019 https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483
Eryana,  ‘Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kinerja  Pengelolaan Keuangan Desa’, Iqtishaduna Journal , Vol. 1, No.2 2018
Hairi,  Prianter  Jaya,  ‘Antara  Prinsip  Peradilan  Sederhana  ,  Cepat  Dan  Berbiaya Ringan  Dan  Gagasan  Pembatasan  Perkara  Kasasi’, Negara  Hukum ,  Vol.2, No.1 2011
Isnantiana,  Nur  Iftitah,  ‘Legal  Reasoning  Hakim  Dalam  Pengambilan  Putusan Perkara Di Pengadilan’, Islamadina , Vol.18, No.2 2017
https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920
Lestari,  R.,  ‘Perbandingan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Mediasi  Di
Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia’, Jurnal Ilmu Hukum Riau , Vol.3, No.2, 2013
Praja,  Chrisna  Bagus  Edhita,  Budi  Agus  Riswandi,  and  Khudzaifah  Dimyati, ‘Urgensi  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Cipta’,
Kertha Patrika , Vol. 43, No.3, 2021 https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04
Rahmayati, T. Elfira, ‘Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier’, Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) , Vol.3, No.1, 2020
https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10920
Rizky,  Rizky  Kurniyana,  and  Muchamad  Coirun  Nizar,  ‘Tingkat  Keberhasilan Mediasi  Oleh  Hakim  Dan  Non-Hakim  Di  Pengadilan  Agama  Purwodadi Tahun  2019’, ADHKI:  Journal  of  Islamic  Family  Law ,  Vol.3,  No.1,  2021 https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47
Saravistha,  Dely  Bunga,  ‘PERAN  GANDA  HAKIM  SEBAGAI  MEDIATOR’, Magister Hukum Udayana , Vol.5, No.1, 2016
SARI,  SEPTI  WULAN,  ‘Mediasi  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2016’, Ahkam:  Jurnal  Hukum  Islam ,  Vol.5,  No.1,  2017 https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16
Sunarsi,  Dessy,  Yuherman  Yuherman,  and  Sumiyati  Sumiyati,  ‘Efektifitas  Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa’, Jurnal Hukum Media Bhakti , Vol.2, No.2, 2018 https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32
Taufik, Lalu Muhammad, ‘Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Agama  Mataram)’, Jurnal  IUS  Kajian  Hukum Dan Keadilan , Vol.5, No.3, 2017, https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.430
Widowati,  ‘Hambatan  Dalam  Implemantasi  Asas  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya Ringan’, Jurnal Hukum Yustitiabelen , Vol.7, No.1, 2021
Witama,  Made  Mahardipa  and  Ratna  Artha  Windari  ,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini, “Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya  Ringan  Pada Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B,” E-Journal Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan  Ilmu  Hukum , Vol. 2, No. 3, 2019

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia, 2012)
Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Memorandum  Ketua  Kamar  Pembinaan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  134/Tuaka  Bin/M/IX/2022, Perihal  Kepatuhan  Ketua  Pengadilan Tinggi  Pertama  Dalam  Menerima  Permohonan  Pendaftaran/Penempatan Mediator  Non  Hakim  Bersertifikat  Ke  Dalam  Daftar  Mediator  Pengadilan (Indonesia, 2022)

## Wawancara:
Ketua  Pengadilan  Agama  Sentani,  Wawancara,  Kabupaten  Jayapura  (Sentani)  – Papua
Sekertaris Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, Kabupaten Jayapura (Sentani)
– Papua
Panitera Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, Kabupaten Jayapura (Sentani)  - Papua