Journal of Management and Bussines (JOMB) Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2022 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: 10.31539/jomb.v4i2.4507

## KUALITAS LAPORAN KEUANGAN MEMEDIASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN
Diana Santika Dewi 1 , Endah Susilowati 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2
18013010010@student.upnjatim.ac.id 1 , endah.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  sistem  pengendalian  internal terhadap  akuntabilitas  keuangan  dengan  kualitas  laporan  keuangan  sebagai  variabel mediasi  dengan  studi  kasus  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Pemerintah Kabupaten  Jember.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Metode pengumpulan  data  dengan  metode  survei.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer melalui  penyebaran  kuesioner  kepada  responden.  Sampel  yang  ditentukan  dengan metode  purposive  sampling  dengan  kriteria  yang  ditentukan  sebanyak  90  responden. Teknik analisis menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan, a) variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan memiliki nilai t  statistik 12,345 > t tabel  1,96 dan P Value 0,000 < 0,05;  b) variable  kualitas laporan keuangan  terhadap  dengan  akuntabilitas  keuangan  memiliki  nilai  t  statistik  5,656  >  t tabel 1,96 dan P Value 0,000 < 0,05; c) variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas  laporan  keuangan  memiliki  nilai  t  statistik  2,787  >  t  tabel  1,96  dan  P  Value 0,006  <  0,05.  Simpulan,  sistem  pengendalian  internal  memberikan  kotribusi  atas kualitas  laporan  keuangan,  sistem  pengendalian  internal  memberikan  kotribusi  atas akuntabilitas  keuangan,  akuntabilitas  keuangan  memberikan  kontribusi  atas  kualitas laporan  keuangan,  serta  kualitas  laporan  keuangan  memediasi  sistem  pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan.
Kata  Kunci :  Akuntabilitas  Keuangan,  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Sistem Pengendalian Internal

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  internal  control  system  on  financial accountability with the quality of financial reports as a mediating variable with a case study  on  the  Regional  Apparatus  Organization  (OPD)  of  the  Jember  Regency Government. This research is a quantitative research. Methods of data collection with the survey method. The data used is primary data through distributing questionnaires to respondents.  The  sample  determined  by  purposive  sampling  method  with  the  specified criteria  is  90  respondents.  The  analysis  technique  uses  the  SmartPLS  3.0  application. The  results  showed,  a)  the  internal  control  system  variable  on  the  quality  of  financial reports has a t statistic value of 12.345 > t table of 1.96 and a P value of 0.000 <0.05; b) the variable quality of financial reports with regard to financial accountability has a statistical  t  value  of  5.656  >  t  table  of  1.96  and  a  P  Value  of  0.000  <0.05;  c)  the internal control system variable on the quality of financial reports has a t statistic value of  2.787  >  t  table  of  1.96  and  a  P  Value  of  0.006  <0.05.  In  conclusion,  the  internal control system contributes to the quality of financial reports, the internal control system contributes  to  financial  accountability,  financial  accountability  contributes  to  the quality  of  financial  reports,  and  the  quality  of  financial  reports  mediates  the  internal control system on financial accountability.
Keywords : Financial Accountability, Quality of Financial Statements, Internal Control System

## PENDAHULUAN
Indonesia  memasuki  era  revolusi  industri  4.0,  seiring  dengan  adanya perubahan  pada  sistem  pemerintahan  salah  satunya  peran  akuntansi  sektor  publik. Terjadinya  perubahan-perubahan  tersebut  pada  bidang  yang  terutama  berhubungan dengan  penyelenggaraan  pemerintah.  Badan  resmi  yang  bertugas  untuk  memeriksa laporan  keuangan  dari  pemerintah  pusat,  kementriaan,  pemerintah  provinsi,  serta pemerintah  daerah  adalah  Badan  Pemeriksa  Keuagan  (BPK).  Maraknya  kasus  temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berlanjut hingga saat ini memberikan dampak semakin  tingginya  tuntutan  masyarakat  akan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah (Puspitawati  &  Effendy,  2021).    Untuk  mewujudkan  tuntutan  tersebut  diperlukan adanya  upaya  kolaboratif  dalam  menyediakan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan pemerintah  sehingga  mendapatkan  hasil  yang  konsisten,  andal,  dan  disusun  sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku (Zulvia et al., 2021).
Salah satu indikator akuntabilitas adalah kualitas dari laporan keuangan. Untuk mengukur  kualitas  laporan  keuangan  diperlukan  pemeriksaan  yang  komperhensif  dan berkala.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  akan  memeriksa  laporan  keuangan  pada  setiap periode  pelaporan  dan  memberikan  opini  mengenai  gambaran  kualitas  atau  kewajaran laporan  keuangan  tersebut.  Ada  empat  jenis  opini  yang  dikeluakan  olek  BPK  yaitu Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP),  Pendapat Tidak Wajar, serta Tidak Memberikan Pendapat (Idawati & Eleonora, 2020).
Peningkatan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan salah satu hasil  dari  sistem  pengendalian  intern  yang  dilakukan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan penelitian Nurlis & Yadiati (2017), yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, diantarannya yaitu efektivitas pengendalian internal. Namun pada  kenyataanya  terkadang  masih  ditemukan  kelemahan-kelemahan  dari  suatu  sistem pengendalian  internal  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  serta  akuntabilitas  laporan keuangan.
Gambar 1. LKPD Kabupaten Jember Tahun 2011-2020 Sumber: jatim.bpk.go.id (2021)
Berdasarkan data yang penulis peroleh gambar 1.1 dari website jatim.bpk.go.id Kabupaten Jember pada tahun 2020 mendapatkan opini Tidak Wajar. Sebelum LHP atas LKPD  Tahun  Anggaran  2020  diserahkan,  BPK  telah  meminta  tanggapan  kepada Pemerintah Kabupaten Jember atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi  yang  akan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Jember.  Dengan  demikian, rekomendasi  BPK  atas  beberapa  permasalahan  yang  ditemukan  dalam  pemeriksaan diharapkan  dapat  ditindaklanjuti  dengan  baik  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Jember sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Adapun  fenomena  yang  terjadi  pada  pemerintah  Kabupaten  Jember  yaitu Bupati Jember menggelar pres konferensi pada Selasa 7 Januari 2022 untuk meluruskan informasi  mengenai  pejabat  yang baru dilantik  yang berstatus  terpidana kasus  korupsi. Berdasarkan  data-data  diatas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  masih  terdapat kelemahan-kelemahan  dari  sistem  pengendalian  internal  di  Kabupaten  Jember  yang berpengaruh  terhadap  kualitas  informasi  dari  laporan  keuangan  yang  disajikan. Permasalahan  kelemahan  sistem  pengendalian  akuntansi  dan  pelaporan  lainnya,  antara lain  sistem  informasi  akuntansi  dan  pelaporan  tidak  memadai,  sistem  informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, dan  entitas  terlambat  menyampaikan  laporan.  Berdasarkan  penelitian-penelitian
terdahulu serta fenomena-fenomena yang penulis temukan pada lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Diantaranya lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)  pada  lembaga  pemerintah  yang  mempengaruhi  pencapaian  akuntabilitas keuangan serta kualitas laporan keuangan  yang dihasilkan. Berdasarkan latar belakang tersebut  maka  dilakukan  kajian  untuk  mengetahui  pengaruh  sistem  pengendalian internal  terhadap  akuntabilitas  keuangan  dengan  kualitas  laporan  keuangan  sebagai variabel  mediasi  dengan  studi  kasus  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember.

## KAJIAN TEORI
Teori Keagenan ( Agency Theory)
Jensen & Meckling  (1976) menyebutkan bahwa adanya kontrak dimana satu atau lebih ( principal ) menyewa orang lain ( agent ) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada  agen.  Menurut  sudut  pandang  teori  keagenan  diatas.  Hubungan  antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen.
Teori  keagenan  ( Agency  Theory )  sebuah  teori  yang  menjelaskan  hubungan principal  sebagai  pihak  pertama  dengan  agent  sebagai  pihak  lainnya  yang  terikat kontrak perjanjian. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Menurut Abdulah dan Halim tahun 2006 dalam Asmara (2010), salah satu pihak ( principal ) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain ( agent ) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan  pekerjaan  seperti  yang  dinginkan  oleh  prinsipal  (dalam  hal  ini terjadi pendelegasian wewenang. Teori keagenan bisa diterapkan pada organisasi publik (Lane,  2003).  Penerapan  teori  keagenan  pada  sektor  publik  ini  sangat  penting dilaksanakan  agar  dapat  menganalisa  berbagai  komitmen  untuk  kebijakan  yang berkaitan  dengan  publik  yang  terkait  pada  permasalahan  yang  kontraktual,  yakni mengenai informasi tidak simetris ( asymmetric information ), moral hazard, dan adverse selection (Abdulah & Halim, 2006).
Teori Stewardship ( Stewardship Theory)
Menurut Davis & Donaldson (1997), teori stewardship mengasumsikan bahwa
ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi dimana manajemen ( stewards )  tidaklah  termotivasi  oleh  tujuan-tujuan  individu  tetapi  lebih  ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk  kepentingan organisasi/masyarakat ( principal) .
Oleh karena itu, teori ini tepat digunakan untuk penelitian pada organisasi pemerintah.
Pemerintah  Kabupaten  Jember  dituntut  untuk  menghasilkan  kualitas  laporan keuangam  sehingga  terciptanya  akuntabilitas  keuangan  yang  baik  dan  benar  di Indonesia, sehingga secara tidak langsug Pemerintah Kabupaten Jember dapat dikatakan sebagai pelayan ( steward) yang akan bekerja sesuai dengan kepentingan bersama yaitu untuk kepentingan rakyat selaku principal pemilik sumber daya.
Podrug  (2011)  menyatakan  bahwa  kepetingan steward dan principal sebenarnya tidak sama, tetapi steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada tindakan kooperatif, misalnya  dengan  melakukan  efisiensi  biaya  dan  peningkatan  kualitas  atau  kinerja. Implikasi  pada penelitin  ini bahwa seluruh OPD  Pemerintah Kabupaten Jember secara kolektif  dan  kooperatif  mengarahkan  seluruh  kemampuan  dan  kualitasnya  pada maksimalisasi  sistem  pengendalian  internal,  demi  menghasilakn  kualitas  laporan keuangan dan terciptanya akuntabilitas keuangan yang dapat dipertangungjawabkan.

## Sistem Pengendalian Internal
Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah  menjelaskan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  adalah  proses integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh  pegawai  diselenggarakan  secara  menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  meliputi  kegitan  yang  efektif  dan  efisien,  kehandalan  laporan  keuangan, pengamatan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengendalian  akuntansi  yang  merupakan  bagian  dari  struktur  pengendalian intern  meliputi  kebijakan  dan  prosedur  yang  terutama  untuk  menjaga  kekayaan  dan catatan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian administrasi meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Salah satu keuntungan bagi  manajemen adalah untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek operasi
dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan.

## Kualitas Laporan Keuangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  menyatakan  bahwa  untuk menghasilkan  laporan  keuangan  yang  bemanfaat  bagi  para  penggunanya,  maka informasi  yang  di  dapat  dari  laporan  tersebut  harus  berkualitas  dan  berguna  dalam pengambilan  keputusan.  Dengan  demikian,  kualitas  laporan  keuangan  tersebut  dapat tercermin dari karakteristik kualitatif. Namun, untuk prasyarat normatif yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Menurut Beest et  al., (2009) hal  yang paling fundamental dalam karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  adalah  menentukan  konten  informasi.  Peningkatan  konten informasi dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Namun, tidak dapat menentukan kualitas  pelaporan  keuangan  sendiri.  Tanjung  (2013)  mengemukakan  bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri  dari informasi  yang bermanfaat,  andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

## Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  untuk  menyampaikan  pertanggungjawaban  atau untuk  menjawab, menerangkan  kirnerja  dan  tindakan  sesorang/badan  hokum/  pimpinan kolektif suatu oragnisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau berkewenangan untuk meminta  pertanggungjawaban  (Azizah,  2020).  Mardiasmo  (2018)  akuntabilitas  adalah sebuah  kewajiban  melaporkan  dan  bertanggungjawab  atas  keberhasilan  ataupun kegagalan  misi  oragnisasi  dalam  mencapai  hasil  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Menurut  Bastian  (2010)  akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  meyampaikan pertanggungjawaban atau, menjawab menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hokum dan pimpinan kolektif atau ragnisasi kepada pihak yang memiliki hak ata berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban.  Tim  Studi Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah–BPKP,  akuntabilitas  adalah  perwujudan kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  atas pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran–sasaran  yang
telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Sistem pengendalian internal merupakan suatu prosedur yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan karyawan. Prosedur sistem pengendalian internal berguna  untuk  mewujudkan  tujuan  organisasi  secara  efektis  dan  efisien  (Sumaryati  et al.,  2020).  Sistem  pengendalian  internal  yang  baik  akan  mempermudah  pengarahan, pengawasan  serta  pendeteksian fraud. Sehingga  laporan  keuangan  yang  disajikan mempunyai  informasi  yang  andal  dan  berkualitas.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Adrian et al., (2019), bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hal tersebut tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lestari  et  al.,  (2021)  yang menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan.

## Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan
Pelaporan  keuangan  pada  lembaga  pemerintahan  bertujuan  menyajikan informasi  yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan,  serta  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  dan  transparansi  pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya  yang ada  untuk  kepentingan  masyarakat  umum.  Laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh pemerintah harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan diantaranya adalah relevan, andal,  dapat  dipahami  dan  dapat  diperbandingkan.  Standar-standar  dalam  pelaporan keuangan  tersebut  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menunjukkan  akuntabilitas  entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  kualitas  suatu  laporan  keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan suatu  entitas  atau  instansi  terkait.  Penelitian  yang  dilakukan  Ridzal  (2020) mengemukakan hasil yang sama yaitu kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Asfiryati  (2017)  menunjukkan  hasil  sebaliknya  yakni  kualitas  laporan  keuangan  tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan
Penerapan sistem pengendalian internal yang baik dapat meminimalisir resiko adanya kecurangan atau fraud, membantu tercapainya tujuan organisasi melalui proses atau  kegiatan  yang  efektif  dan  efisisen  serta  memastikan  setiap  proses  mengenai pelaporan  pemerintah  terlaksana  dengan  baik.  Hal  tersebut  memungkinkan  pemerintah untuk  menyajikan  laporan  keuangannya  lebih  berkuaitas  dan  dapat  dipercaya masyarakat  yang  akan  meningkatkan  akuntabilitas  keuangan  pemrintah  (Noor  et  al., 2020).  Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Purbasari  &  Bawono  (2017), bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Namun hal  tidak sejalan dengan penelitian  yang dilakukan oleh  Oktaviani  & Sari  (2020)  yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  metode  kuantitatif. Objek pada  penelitian  ini  adalah  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  berada  pada  lingkungan Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam  bentuk  badan  dan  dinas  di  Pemerintah Kabupaten Jember. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan jenis skala Likert . Pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling.  Purposive sampling merupakan  teknik  pengambilan  sampel  yang  menggunakan  pertimbangan tertentu.  Sampel  yang  diambil  adalah  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  bagian  akuntansi/ penatausahaan  keuangan  yang  telah  memahami  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah. Penentuan  jumlah  sampel  dapat  dilakukan  dengan  cara  perhitungan  statistik  yaitu dengan menggunakan Rumus Slovin.
Adapun  kriteria  yang  digunakan  dalam  pengambilan  sampel  ini  adalah  status pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), lama bekerja dibagian yang sama minimal 2  (dua)  tahun,  dan  penanggung  jawab  atas  laporan  keuangan  pada  OPD  terkait,  serta sehat  jasmani  dan  rohani.  Jenis  penelitian  ini  berupa  data  primer.  Data  primer merupakan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  objek  yang  diteliti  dan  data tersebut diperoleh dari kuesioner yang disebarkan.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  bantuan  program komputer SmartPLS atau Partial  Least  Square .  Analisis  data  ini  menggunakan  model
pengukuran  atau outer  model dan  model  struktural  atau inner  model .  Pengujian hipotesis  ini  dilakukan  jika  nilai  T- statistics lebih  tinggi  dibandingkan  nilai  T- table , berarti hipotesis diterima. Untuk tingkat keyakinan 95% atau α = 5% maka nilai T- table untuk hipotesis satu ekor ( one tailed ) adalah ≥ 1,96.

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  kuesioner. Kuesioner  yang  disebar  berjumlah  99  di  29  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) Kabupaten Jember. Kuesioner yang kembali berjumlah 91 kuesioner. Namun terdapat 8 kuesioner  yang  tidak  kembali  dan  1  kuesioner  kembali  namun  tidak  diisi.  Sehingga, hanya 90 kuesioner  yang dapat digunakan menjadi sampel dan dianalisis atau 90,91%. Identitas  reponden  berdasarakan  usia  didominasi  oleh  umur  <  45  tahun  sebanyak  41 responden.  Dari  90  responden  adalah  sama  yaitu  45  reponden  pria  dan  45  responden wanita.  Sedangkan  berdasarakan  pendidikan  terakhir  didominasi  oleh  S1  sebanyak  54 respoden.  Selanjutnya,  berdasarkan  jabatan  didominasi  oleh  staf  sub  bagian  keuangan sebanyak 61 responden dan pangkat/golongan adalah didominasi pangkat atau golongan III  sebanyak  51  responden  serta  lama  berkja  didominasi  >15  tahun  sebanyak  58 responden.

## Tabel 1. Rangkuman Hasil Olahan SmartPLS
Variabel AVE) Cronbach’s Alpha Composite Reliability R 2 Q 2 Sistem Pengedalian Internal (X 1 ) 0.616 0,969 0,971 Akuntabilitas Keuangan (Y) 0.864 0,922 0,950 0,622  0,522 Kualitas Laporan Keuangan (Z) 0.732 0,975 0,978 0,613  0,439
Sumber: Data diolah (2022)
Berdasarkan tabel 1. didapatkan hasil Average Variance Extracted (AVE ) lebih dari  0,50  (>0,50),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  validitas  konvergen  dapat memenuhi  syarat.  Nilai Cronbach  Alpha dan Composite  Reliability, masing-masing variabel  memiliki  nilai cronbach  alpha dan nilai composite  reliability lebih  dari  0,70 (>0,70),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  variabel  telah  memenuhi rule  of thumb dari uji realibilitas artinya keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabiltas yang tinggi.  Tabel  1.1  dapat  dilihat  juga  bahwa  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  diatas, besarnya pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat adalah pengaruh sistem
pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan adalah sebesar 0,622 atau 62,2% sedangkan  sisanya  37,8%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian  ini.  Selanjutnya,  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas laporan  keuangan  sebesar  0,613  atau  61,3%  sedangkan  sisanya  38,7%  dijelaskan  oleh variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Sedangkan,  nilai  Q 2 di  atas, besarnya pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat adalah pengaruh sistem pengendalian  internal  terhadap  akuntabilitas  keuangan  adalah  sebesar  0,522.  Berarti dapat  dilihat bahwa  hubungan tersebut  memiliki nilai  predictive relevance karena nilai Q 2 >  0.  Selanjutnya,  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan keuangan  sebesar  0,439.  Berarti  dapat  dilihat  bahwa  hubungan  tersebut  memiliki  nilai predictive  relevance karena  nilai  Q 2 >  0.  Dengan  demikian,  dari  hasil  tersebut  maka model ini dapat dinyatakan memiliki goodness of fit yang baik.

## Hasil Analsis Data
Uji  pada path  coefficient ini  akan  menunjukkan  seberapa  kuat  pengaruh  dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarakan skema inner model yang telah  ditampilkan  gambar,  dan  juga  pada  tabel path  coefficient dapat  menjelaskan pengaruh terbesar hingga terkecil.
Tabel 2. Hasil Pengujian Pengaruh Langsung ( Path Coefficient) Model Sampel Asli (O) T Statistik P Values SPI (X1)  KLK (Z) 0,783 12,345 0,000 KLK (Z)  AK (Y) 0,545 5,656 0,000 SPI (X1)  AK (Y) 0,286 2,787 0,006
Sumber: Data diolah (2022)
Dapat  dijelaskan  pada  tabel  1.2  bahwa  pengaruh  terbesar  ditunjukan  pada pengaruh  variabel  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan dengan  nilai  sebesar  12,345.  Kemudian,  pengaruh  terbesar  kedua  adalah  pengaruh variabel kualitas laporan keuangan terhadap dengan akuntabilitas keuangan nilai sebesar 5,656. Pengaruh terbesar ketiga adalah pengaruh  variabel  sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai sebesar 2,787.
Berdasarkan  Tabel  1.2 Path  Coefficient, untuk  menentukan  signifikan  atau tidaknya dilihat dari p ValueI dimana hasil analisis yang diperoleh (Nilai T-table untuk
= 5% adalah 1,96) dapat disimpulkan hasil nilai yang dihasilkan pada variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai t statistic sebesar 12,345 yang p value 0,000 dapat dijelaskan nilai t statistik 12,345 > t tabel 1,96 dan P Value 0,000 < 0,05. Maka secara statistic Ho ditolak atau Ha diterima artinya variabel sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
Selajutnya  nilai  pada  variabel  kualitas  laporan  keuangan  terhadap  dengan akuntabilitas keuangan nilai t statistik sebesar 5,656 yang p value 0,000 dapat dijelaskan nilai t statistik 5,656 > t tabel 1,96 dan P Value 0,000 < 0,05. Maka secara statistic Ho ditolak  atau  Ha  diterima  artinya  variabel  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Kemudian,  nilai  yang  dihasilakan  pada variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai t statistik sebesar 2,787 yang p value 0,000 dapat dijelaskan nilai t statistik 2,787 > t tabel 1,96  dan  P  Value  0,006  <  0,05.  Maka  secara  statistic  Ho  ditolak  atau  Ha  diterima artinya  variabel  kualitas  laporan  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas keuangan.
Tabel 3.
Efek Tidak Langsung Spesifik ( Indirect Effect ) Model Sampel Asli (O) T Statistik P Values SPI (X1)  KLK (Z)  AK (Y) 0,426 4,616 0,000
Sumber: Data diolah (2022)
Analisis ini untuk menjelaskan hasil pengaruh signifikan secara tidak langsung atau  menggunakan  mediasai.  Tabel  3  diatas  menunjukkan  bahwa  variabel  kualitas laporan  terbukti  sebagai  variabel  mediasi  antara  variabel  sistem  pengendalian  internal dengan  akuntabilitas  keuangan,  dengan  kata  lain  sistem  pengendalian  internal berpengaru terhadap akuntabilitas keuangan melalui kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat  dilihat  nilai  t  statistik  4,616  >  t  tabel  1,96  atau p-value 0,000  <  0,05  serta koefisien  menunjukkan  arah  postif  sebesar  0,426  artinya  kualitas  laporan  keuangan memediasi  secara  positif  dan  signifikan  antara  sistem  pengendalian  internal  dan akuntabilitas  keuangan.  Peneliti  telah  menemukan  hasil  dari  pengujian  tidak  langsung bahwa  kualitas  laporan  keuangan  adalah  mediasi.  Hal  tersebut  tidak  dituangkan  ke dalam  hipotesis,  sehingga  kualitas  laporan  keuangan  memediasi  sistem  pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  didapatkan  hasil  bahwa  sistem  pengendalian internal dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan. Maka, hal ini menggambarkan  bahwa  semakin  baik  sistem  pengedalian  internal  maka  akan mendorong  terciptanya  kualitas  laporan  keuangan  yang  baik  pula.  Sehingga  laporan keuangan  yang  disajikan  mempunyai  informasi  yang  andal  dan  berkualitas.  Hasil tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zulvia  et  al.,  (2021).  Sistem Pengendalian  Internal  adalah  proses  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  dilakukan secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  diselenggarakan  secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi meliputi kegitan yang efektif dan efisien,  kehandalan  laporan  keuangan,  pengamatan  aset  negara,  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan  (Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah).
Stewardship  theory memandang  pemerintah  sebagai  institusi  yang  dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Kaitan dengan  teori stewardship dalam  penelitian  ini  ialah  untuk  menjaga  kepercayaan  dari masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk bertindak sesuai dengan kepentingan  publik  dengan  menghasilkan  kualitas  laporan  keuangan.  Berdasarkan Peraturan  Pemrintah  Nomor  71  Tahun  2010  menyatakan  bahwa  untuk  menghasilkan laporan  keuangan  yang  bemanfaat  bagi  para  penggunanya,  maka  informasi  yang  di dapat  dari  laporan  tersebut  harus  berkualitas  dan  berguna  dalam  pengambilan keputusan.  Dengan  demikian,  kualitas  laporan  keuangan  tersebut  dapat  tercermin  dari karakteristik kualitatif. Namun, untuk prasyarat normatif yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sehingga dengan adanya sistem pengendalian internal  yang  baik  akan  berdampak  pada  kualitas  laporan  keungan  yang  semakin  baik pula.

## Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  didapatkan  hasil  bahwa  kualitas  laporan keuangan dapat memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil tersebut sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Puspitawati  &  Effendy,  (2021). Pelaporan keuangan pada lembaga pemerintahan bertujuan menyajikan informasi  yang berguna  untuk  pengambilan  keputusan,  serta  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dan transparansi  pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya  yang  ada  untuk  kepentingan masyarakat umum.
Laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  pemerintah  harus  memenuhi  standar yang  sudah  ditetapkan  diantaranya  adalah  relevan,  andal,  dapat  dipahami  dan  dapat diperbandingkan.  Pemerintah  Kabupaten  Jember  dituntut  untuk  menghasilkan  kualitas laporan keuangam sehingga terciptanya akuntabilitas keuangan  yang baik dan benar di Indonesia, sehingga secara tidak langsug Pemerintah Kabupaten Jember dapat dikatakan sebagai pelayan ( steward) yang akan bekerja sesuai dengan kepentingan bersama yaitu untuk kepentingan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Sehingga, semakin baik kualitas  laporan  keuangan  yang  disajikan  maka  akan  semakin  meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan
Hasil dari perhitungan yang didapat bahwa sistem pengendalian internal dapat memberikan  kontribusi  terhadap  akuntabilitas  keuangan.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Puspitawati  &  Effendy,  (2021).  Penerapan  sistem pengendalian  internal  yang  baik  dapat  meminimalisir  resiko  adanya  kecurangan  atau fraud, membantu tercapainya tujuan organisasi melalui proses atau kegiatan yang efektif dan efisisen serta memastikan setiap proses mengenai pelaporan pemerintah terlaksana dengan  baik.  Hal  tersebut  memungkinkan  pemerintah  untuk  menyajikan  laporan keuangannya lebih berkuaitas dan dapat dipercaya masyarakat yang akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.
Berkaitan dengan teori agensi ini adalah pemerintah daerah (eksekutif/ agent ) dengan DPRD (legislatif/ principal ) sebagai bagian dari perwakilan masyarakat (publik) (Halim,  2007).  Disini  agen  merupakan  eksekutif  yang  memperoleh  amanat  dari principal  yaitu legislatif. Implikasi teori ini terhadap penelitian ini adalah akuntabilitas
keuangan  yang  merupakan  bentuk  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas  dan  kegiatan  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam sebuah  pertanggungjawaban  kepada  pihak  principal  yang  mempunyai  hak  serta kewenangan  dalam  sebuah  pertanggungjawaban  tersebut. Sehingga  dengan meningkatnya  sistem  pengendendalian  internal  secara  efektif  akan  menciptakan akuntabilitas keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai Variabel Mediasi
Hasil dari pengujian tidak langsung, peneliti telah menemukan bahwa kualitas laporan keuangan adalah mediasi. Hal ini tidak dituangkan ke dalam hipotesis, sehingga kualitas  laporan  keuangan  sebagai  variabel  mediasi  sistem  pengendalian  internal terhadap  akuntabilitas  keuangan.  Walaupun  dalam  penelitian  ini  kualitas  laporan keuangan tidak diuji  sebagai  variabel  mediasi.  Namun,  peneliti telah menganalisis dan menguji,  sehingga  kualitas  laporan  keuangan  memediasi  sistem  pengendalian  internal terhadap akuntabilitas keuangan adalah hasil temuan/kebaruan dalam penelitian ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai sistem pengendalian internal memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal memberikan  kontribusi  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan,  dan kualitas  laporan  keuangan  memberikan  kontribusi  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  keuangan.  Serta  kualitas  laporan  keuangan  memberikan  kotribusi  positif dan  signifikan  sebagai  variabel  mediasi  melalui  sistem  pengendalian  internal  terhadap akuntabilitas keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah S., & Halim, A. (2006). Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah  dalam  Hubungannya  dengan  Belanja  Pemerintahan  dan  Sumber Pendapatan.
Jurnal
Akuntansi
Pemerintah, 2 (2), 17-32.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2168571
Asfiryati,  D.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan
Penyajian  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi
Pada Skpd Kota Dumai).
JOM Fekon , 4 (1), 1986–1999.
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13269
Asmara, J. A. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBA)  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, 3 (2), 155-172 . https://jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/336/321
Azizah,  A.  (2020).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Kualitas  Sumber  Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 1 (1), 1–14. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2810
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga . Jakarta: Erlangga
Beest,  F.  V.,  Braam,  G.,  &  Boelens,  S.  (2009).  Quality  of  Financial  Reporting:
Measuring  Qualitative  Characteristics. NiCE  Working  Paper  09-108, https://www.researchgate.net/publication/254877109_Quality_of_financial_repo rting_measuring_qualitative_characteristics
Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. Academy of Management Review, 22 (1), 20-47. https://www.jstor.org/stable/259223
Halim,  A . (2007). Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta: Salemba Empat
Idawati,  W.,  &  Eleonora,  L.  (2020).  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  dan Akuntabilitas  Keuangan  dalam  Mewujudkan  Kualitas  Laporan  Keuangan. Equity , 22 (2), 153–172. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1367
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. Journal Of Financial Economics , 3 (4), 305–360.
Lane, L. (2003). Management and public organization: The principal-agent framework. University of Geneva and National University of Singapore. Working paper . Lestari, N. K. T., Yuesti, A., & ... (2021). Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan  Teknologi  Informasi  Sebagai  Variable Moderasi.
KARMA , 1 (3), 921–931. http://e-
journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/2843
LKPD . (2021) . LKPD Kabupaten Jember Tahun 2011-2020. www. jatim.bpk.go.id Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan . Yogyakarta: Andi
Noor, M. T., Fidiana, F., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan. Vol  5  No  2  Pengaruh  Kompetensi Aparatur  Sipil  Negara,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas , 5 (2), 8–29.
Nurlis,  &  Yadiati,  W.  (2017).  The  Influence  of  Internal  Control  Effectiveness, Information  Technology  Utilization  and  Human  Resources  Competence  on Local  Government  Financial  Reporting  Quality  (Survey  on  SKPD  Banten Provincial  Government  and  Serang  City). Research  Journal  of  Finance  and Accounting , 8 (12), 111–124.
Oktaviani,  M.  A.,  &  Sari,  D.  P.  (2020).  Pengendalian  Intern  terhadap  Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 21 (1), 186–193.
Podrug,  N.  (2011).  The  StrategicRrole  of  Managerial  Stewardship  Behaviour  for Achieving  CorporateCitizenship. Ekonomski  Pregled,  62 (7-8),  404-420. https://hrcak.srce.hr/73038
Puspitawati, L., & Effendy, M. M. (2021). Effect of Internal Control, Resource Quality Human  and  Information  Technology  on  the  Quality  of  Financial  Statements  in the  City  of  Padang  Region  Government  Institution. Jurnal  Aksi  Reformasi Government dalam Demokrasi , 9 (1), 43–58. https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4372
Presiden  RI.  (2008). Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876 Presiden  RI..  (2010). Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan .  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no- 71-tahun-2010
Ridzal,  N.  A.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Laporan  Keuangan  terhadap  Akuntabilitas
Kinerja  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten Buton. Financial: Jurnal Akuntansi , 6 (1), 87–97. https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135
Sumaryati,  A.,  Novitasari,  E.  P.,  &  Machmuddah,  Z.  (2020).  Accounting  Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local  Government  Financial  Statements  in  Indonesia. The  Journal  of  Asian Finance, Economics and Business , 7 (10), 795–802.
https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n10.795
Tanjung,  A.  H.  (2013). Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Berbasis  Akrual. Bandung: Alfabeta
Zulvia,  D.,  Marta,  L.,  Magdalena,  M.,  Zusmawati,  &  Widayati,  R.  (2021).  Pengaruh Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap  Kualitas  laporan  Keuangan  di  Lembaga  Pemerintah  Daerah  Kota Padang. Jurnal  Internasional  Ekonomi  dan  Bisnis  Terapan , 2 (1),  72–83. https://ijeba.makarioz.org/index.php/ijeba/article/view/71