## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN HOTEL BATIK YOGYAKARTA
M. Shidqon Prabowo Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang Email: shidqonhamzah@yahoo.com

## Abstract
This research is intended to explain the scientific study framework for legal writing, namely: first, to find out the legal protection measures for hotel service users/consumers provided by hotel business operators to Batik Hotel service users, in Yogyakarta. And second, to find out how the responsibility of Batik Hotel entrepreneurs towards Batik Hotel service users for lost items.  This  research  has  done  at  the  one-star  hotel  which  is  located  in  the  municipality  of Yogyakarta  explained  the  security  assurance  of  goods  and  /  or  services  in  today's  business world, in the form of quality of service either quality, security, and safety that are devoted to service users / consumers and entrepreneurs. The study was conducted at the Hotel Batik in the Yogyakarta Municipality and explained the legal protection carried out in the form of quality, security,  and  safety  that  is  specific  to  service  users/consumers  and  business  people.  In  this study, the method used is Empires/Juridical Normative because it uses primary data as the main source, while the research specification is descriptive analysis in the method of collecting data through library data and field data to provide information that can support the process of this research.  The  results  in  this  study,  namely  business  operators  (batik  hotels)  while  serving consumers or users of batik hotel services, have provided maximum legal protection and the application of legal protection has been felt and expressed by batik hotel service users well.
Keywords: Protection Law, Consumer, and Hotel.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujan  untuk  menjelaskan  kerangka  studi  ilmiah  penulisan  hukum,  yaitu: pertama,  untuk  mengetahui  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  jasa hotel/konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha hotel kepada pengguna jasa Hotel Batik, di Yogyakarta. Dan kedua, untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengusaha Hotel Batik terhadap pengguna jasa Hotel Batik atas barang yang hilang. Penelitian dilakukan di Hotel Batik yang berada di kotamadya Yogyakarta dan menjabarkan mengenai perlindungan hukum yang  dilakukan  baik  berupa  mutu,  keamanan,  dan  keselamatan  yang  dikhususkan  kepada pengguna jasa/ konsumen dan pelaku usaha. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu secara  Emperis/Yuridis  Normatif  karena  menggunakan  data  primer  sebagai  sumber  utama, sedangkan  sedangkan  spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analisis  dalam  metode pengumpulan data melalui data kepustakaan dan data lapangan untuk memberikan keterangan yang dapat mendukung terhadap proses penelitian ini. Adapun hasil dalam penelitian ini, yaitu pelaku  usaha  (hotel  batik)  selama  melayani  konsumen  atau  pengguna  jasa  hotel  batik  telah memberikan  perlindungan  hukum  yang  semaksimal  mungkin  dan  penerapan  perlindungan hukum telah dirasakan dan dinyatakan oleh pengguna jasa hotel batik secara baik.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, dan Hotel.

## LATAR BELAKANG
Negara  Indonesia  sekarang  ini,  dalam  masa memperbaiki  stabilitas  politik,  keamanan, dan  perekonomi  yang  hancur  karena  krisis moneter  yang  berkepanjangan.  Perbaikan situasi  dan  kondisi  politik,  keamanan,  dan khususnya  di  bidang  ekonomi  Nasional Indonesia ini sesungguhnya untuk meningkatkan  kembali  kesejahteraan  yang hanjur  dan  trauma  karena  krisis  yang berkepanjangan, dan juga untuk menciptakan  perlindungan  hukum  terhadap konsumen/pengguna jasa hotel di  Indonesia yang mana sering terjadi peristiwa-peristiwa dilingkungan hotel yang sekarang ini marak terjadi.  Misalnya  peledakan  bom  di  jalan Legian Kute Bali yang menewaskan ratusan orang  baik  pengguna  jasa  hotel  ataupun bukan pengguna jasa, kecelakaan helipkopter  yang  terjadi  di  Hotel  Sahid Jakarta  yang  merusak  bangunan  dari  Hotel Sahid  tersebut,  dan  pengeboman    mobil  di Hotel    JW  Maarioot  yang  bertempat  di daerah  mega  kuningan  Jakarta,  peristiwa diatas untuk mengentakan nurani, menguakkan  alam  bahwa  sadar  kita  yang selama  ini  terlena  oleh  gemerlap  eforia reformasi.” 1 Perlindungan  hukum  terhadap pengguna jasa hotel sangatlah penting untuk meningkatkan  kualitas  kinerja  dari  pelaku usaha hotel tersebut,   khususnya hotel  yang berada  di  kodya  Yogyakarta  atas  jaminan kepastian  barang  dan/atau  pelayanan  jasa pada dunia usaha sekarang ini, yang berupa kualitas  pelayanan  terhadap  pengguna  jasa hotel  khususnya  yang  berada  di  kodya Yogyakarta  yang  bertempat  di  Hotel  Batik baik berupa mutu, keamanan, dan keselamatan  yang  dikhususkan  kepada pengguna jasa/ konsumen dan pelaku usaha.
Salah  satu  bidang  dunia  usaha  yang sedang diprioritaskan oleh negara kita untuk memperbaiki perekonomian Nasional adalah di bidang insdrustri pariwisata khususnya di bidang  usaha  penyedian  sarana    akomodasi
1 Faisal  Basri, Kita  Harus  Berubah ,  Cet.  I (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005), 9.
atau penginapan, atau yang sering kita kenal yaitu dibidang perhotelan.
Usaha  dibidang  ini  sangat  berkembang dengan pesat karena usaha ini ditunjang oleh beberapa faktor  yang antara lain:  1) Negara kita  telah  terkenal  akan  potensi  wisata, dimanca  negara  (baik  potensi  wisata  alam ataupun  wisata  kebudayaan  yang  dimiliki oleh  masyarakat  yang  sangat  beragam  atas kebudayaan  masing-masing);  2)  Usaha dibidang  hotel  ini  merupakan  salah  satu pemberi  devisa  yang  sangat  besar  bagi negara kita; 3) Usaha dibidang hotel ini dapat membuka  lapangan  pekerjaan  yang  besar bagi  masyarakat  Indonesia;  4)  Usaha dibidang  ini  sebagai  salah  satu  usaha  yang dibutuhkan oleh para wisatawan yang datang dari  manca  negara  (luar  negeri),  ataupun domestik (dalam negeri), untuk bermalam di daerah  yang  dikunjunginya  dalam  waktu yang tidak tertentu.
Usaha sarana penyedian akomodasi atau hotel ini berkembang dengan cepat di daerah- daerah,  yang  ditandai  dengan  banyaknya pariwisata  dimana  daerah  tersebut  banyak berdiri usaha hotel.
Khususnya  daerah  Yogyakarta,  yang merupakan  salah  satu  daerah  yang  sering dikunjungi  oleh  para  wisatawan  manca negara (luar negeri) dan wisata domestic(dalam negeri), daerah ini memiliki potensi  wisata  baik,  wisata  alam  ataupun wisata kebudayaan masyarakat yang beragam, dan daerah ini juga letaknya sangat mudah  dijangkau  dari  seluruh  penjuru nusantara.
Sehubungan  dengan  rangkaian  peranan yang  panjang  ini  penulis  bermaksud membahas  peranan  dari  bidang  perhotelan. Salah satu aspek dari bidang perhotelan yang dianggap  cukup  berperan  adalah  masalah jaminan keselamatan dan ganti rugi terhadap pengguna  jasa  Hotel  Batik  baik  berupa barang ataupun jiwa.
Masalah yang sering terjadi sekarang ini khususnya  di  Hotel  Batik  antara  lain:
pengguna  jasa  hotel  mengalami  kehilangan (terjadinya  pencurian  uang  dan  pencurian barang terhadap pengguna jasa di lingkungan Hotel  Batik)  yang  menimbulkan  kerugian bagi  pengguna  jasa  hotel  ataupun  pelaku usaha  Hotel  Batik,  kerugian  dapat  berupa kerugian  uang  dan    barang  milik  pengguna jasa ataupun jiwa pengguna jasa hotel.
Karena  semakin  ramainya  orang  yang menginap  di  hotel  maka  semakin  banyak orang  menitipkan  barangnya,  sehingga semakin  kompleks  masalah-masalah  yang dihadapi  oleh  pihak  penerima  barang  atau pihak hotel. Kemudian karena tamu-tamu itu membawa  barang-barang  yang  mungkin tidak dibawah langsung ke kamar hotel tetapi di  titipkan  dahulu  kepada  pihak  hotel, demikian  juga  dengan  kendaraan  yang diparkir  di  halaman  hotel.  Dalam  praktek perhotelan  para  pengusaha  dan  pengurus hotel  membatasi  tanggung  jawab  mereka dengan  menempelkan  pengumuman  bahwa mereka  tidak  bertanggung  jawab  tentang hilangnya barang-barang berharga yang tidak dititipkan secara khusus. 2
Penitipan  barang  yang  terjadi  di  hotel dilakukan dengan dengan lisan atau tertulis, secara  nyata  atau  anggapan  saja.  Bila dilakukan secara lisan atau anggapan, apakah cukup dengan diserahkannya barang tersebut,  dan  bila  secara  tertulis  atau  nyata dengan akta dibawah tangan yang diserahkan setelah barang dititipkan, sehingga disinilah timbul  hubungan  hukum  antara  pengurus hotel  dengan  penitipan  barang.  Para  tamu hotel kebanyakan kurang mengetahui secara jelas mengenai adanya perjanjian yang dapat timbul  sehubungan  adanya  orang  yang menginap  di  hotel  berarti  dia  telah melakukan  beberapa  perjanjian  .  Soebekti menamakan  sebagai  perjanjian  campuran. Dalam  hal  orang  yang  menginap  di  suatu hotel,  terdapat  suatu  perjanjian  campuran yang  tidak  saja  berupa  menyewa  kamar, sebab ia dapat makan dan juga mendapatkan pelayanan. 3
2 Soebekti, Aneka  Perjanjian (Bandung: Alumni, 1985), 125.
Tetapi dalam hal ini pihak pelaku usaha Hotel  Batik  untuk  menjamin  perlindungan hukum  bagi  pengguna  jasa  hotel  sudah  ada aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak Hotek  Batik  tersebut,  dimana  pihak  pelaku usaha  Hotel  Batik  sudah  memberi  tahu tentang  barang-barang  yang  berharga    yang dimiliki pengguna jasa hotel harus dititipkan ke saffetybox /atau  tempat  penitipan  barang tanpa  adannya  pungutan  biaya  dari  pihak Hotel  Batik.  Dalam  hal  ini  pula  para pengguna jasa hotel sering kali mengabaikan aturan dari pihak Hotel Batik sehingga dalam penanganan  kasus  diatas  apabila  terjadi kehilangan  baik  uang  ataupun  barang  pihak Hotel Batik tidak bertanggung jawab karena ada  batasan  tertentu    tersebut  karena  sudah ada aturan dari pihak hotel.
Tetapi tidak begitu saja bagi pelaku usaha Hotel  Batik  ataupun  hotel-hotel  lain khususnya  hotel  berbintang  satu  untuk melindungi  para  pengguna  jasa  hotel  dan menjamin kenyamanan dan ketentraman.
Mengingat  usaha  hotel  ini  dijalankan melibatkan  orang  banyak  dan  penggunanya untuk umum, sehingga menimbulkan masalah-masalah  dalam  menjalankan  usaha ini,  maka  dari  sinilah  penulis  ingin menjabarkan tentang apa dan bagaimana para pelaku  usaha  hotel  di  kodya  Yogyakarta dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  pengguna  jasa  hotel  /konsumen setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tulisan merumuskan  permasalahan  sebagai  berikut, yaitu pertama, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Hotel Batik yang diberikan oleh pelaku usaha Hotel Batik di Kota Yogyakarta? Dan kedua , sejauh  mana  tanggung  jawab  penggusaha Hotel  Batik  Yogyakarta  terhadap  barang- barang  para  pengguna  jasa  Hotel  Batik  atas barang yang hilang?
3 Soebekti, Hukum  Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1979), 15.

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  tentang  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  bukanlah  suatu  yang baru. meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan  penelitian  yang  secara  spesifik yang  berkaitan  dengan  perhotelan.  berikut beberapa  karya  yang  terdokumentasikan terkait  permasalahan  yang  dikaji,  yaitu pertama, Arfian  Setiantoro,  et  al.,  dalam “Urgensi  Perlindungan  Hukum  Konsumen dan  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce  di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Penelitian  menunjukkan  bahwa  perangkat hukum di Indonesia saat ini belum mengatur secara lengkap perlindungan hukum terhadap konsumen  dalam  transaksi  e-commerce. Mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang tersedia  adalah  baik  melalui  peradilan maupun  di  luar  peradilan.  Lembaga  non- litigasi  seperti  BPSK,  ODR  maupun  ACCP diharapkan dapat lebih melindungi konsumen  untuk  menemukan  win-win solution.  Di  masa  mendatang,  perlindungan konsumen  haruslah  bersifat  preventif  dan diperlukan  sinergisitas  antar  peraturan  yang dibuat pemerintah agar terdapat perlindungan  hukum  yang  semakin  lengkap bagi konsumen. 4
Kedua, Widi  Nugrahaningsih  dan Mira  Erlinawati  dalam  “Implementasi Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumenterhadap Bisnis  Online”.  Jurnal  ini  menjelaskan bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektifitas  UUPK  yaitu;  Pemerintah  kurang responsif terhadap perkembangan masyarakat dalam transaksi elektronik, tidak adanya  peraturan  yang  secara  teknis memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap  adanya  transaksi  online,  pelaku usaha  dan  konsumen  tidak  memahami  hak dan kewajibannya. Kesimpulan dari
4 Arfian  Setiantoro,  et  al.,  “Urgensi Perlindungan  Hukum  Konsumen  dan  Penyelesaian Sengketa  E-Commerce  di  Era  Masyarakat  Ekonomi ASEAN”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 7, No. 1 (April, 2018): 1.
5 Widi  Nugrahaningsih  dan  Mira  Erlinawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
penelitian ini, LPKSM sebagai perpanjangan dari pemerintah telah aktif namun tidak ada kebijakan  yang  secara  teknis  mengatur  dan melindungi  konsumen  dalam  transaksi elektronik, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas  UUPK  adalah  pemerintah  yang kurang  responsif,  ketidaktahuan  terhadap Konsumen dan pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya. 5
Ketiga, Ali  Mansyur  dan  Irsan Rahman  dalam  jurnal  “Penegakan  Hukum Perlindungan  Konsumen  sebagai  Upaya Peningkatan  Mutu  Produksi  Nasional”. Penelitian  ini  menginformasikan  bahwa bahwa standardisasi mutu produksi bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta  mewujudkan  kelancaran  perdagangan dan  iklim  usaha  yang  sehat,  mewujudkan pemenuhan hakhak konsumen, dan meningkatkan kualitas prodak yang bermutu; selanjutnya  tanggung  jawab  pelaku  usaha dalam  menjamin  mutu  produksi  adalah memberikan pemenuhan hak-hak konsumen, konsepsi dari kegiatan yang dilarang kepada pelaku  usaha  dalam  bentuk  regulasi  untuk tidak  memproduksi  produk  yang  berbahaya dan  tidak  bermutu,  dan  upaya  standardisasi mutu  produksi  nasional;  sedangkan  upaya penegakan  hukum  perlindungan  konsumen dalam meningkatkan mutu produksi nasional adalah  melalui  upaya  standardisasi  mutu produksi,  upaya  preventif  perlindungan konsumen  serta  penyelesaian  sengketa, penuntutan dan pemberian sanksi baik  pada aspek pidana, perdata dan admininstratif. 6 Keempat, Aisyah  Ayu  Musyafah  et al., dalam jurnal yang berjudul “Perlindungan  Konsumen  Jasa  Pengiriman Barang  dalam  Hal  Terjadi  Keterlambatan Pengiriman Barang”. Dengan menggunakan metode  yuridis  empiris  dengan  analisis kualitatif, menghasilkan bahwa penggantian
tentang  Perlindungan  Konsumenterhadap  Bisnis Online”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01 (Juli, 2017): 27.
6 Ali Mansyur dan Irsan Rahman, “Penegakan Hukum  Perlindungan  Konsumen  sebagai  Upaya Peningkatan  Mutu  Produksi  Nasional”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 1 (April, 2015): 1.
kerugian  berbeda  pada  masing-masing perusahaan penyedia jasa pengiriman barang. Perbedaan terletak dari permasalahan  pengiriman  seperti  kerusakan barang, kehilangan barang serta keterlambatan.  Kerugian  immateriil  yang dialami  oleh  konsumen  dalam  hal  terjadi keterlambatan  barang  ternyata  belum  dapat diganti  kerugiannya.  Hal  inidikarenakan dasar pelaku usaha memenuhi prestasi adalah sebuah  kontrak  baku  yang  mana  terdapat pembatasan  jika  pelaku  usaha  tidak  berbuat sesuai yang diperjanjikan dan menyebabkan kerugian  immateriil,  maka  hal  itu  termasuk dalam  kategori  wanprestasi.  Bentuk  ganti kerugian  wanprestasi  adalah  sesuatu  yang dapat  dinilai  dengan  materi  sesuai  dengan yang  sudah  disepakati  sebelumnya  pada kontrak dan konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi yang bersifat immateriil. 7
Dari  keempat  penelitian  yang  telah dipaparkan  di  atas,  secara  khusus  peneliti tersebut memiliki perbedaan dengan permasalahan dalam penilitian ini. Perbedaan  yang  paling  jelas  di  sini  adalah pemilihan  tinjauan  dari  segi  etika  bisnis Islam dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Hal inilah letak perbedaan studi ini  dengan  studi-studi  yang  telah  dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang  akan  digunakan  untuk penulisan  hukum  adalah  metode  penelitian empiris  dan  normatif.  Penelitian  empiris yaitu metode penelitian yang bersumber dari lapangan  yang  akan  dikaji,  Sedangkan penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengacu pada peraturan perundang-
7 Aisyah Ayu Musyafah et al., “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang dalam Hal Terjadi Keterlambatan  Pengiriman  Barang” Jurnal  Law Reform, Vol. 14, No. 2 (2018): 151-152.
8 Peter Mahmud Marzuki memberikan penjelasan  bahwa  penelitian  hukum  normatif  adalah suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum,  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Lihat  Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum,
undangan. 8 Bahan  Penelitian  terdiri  dari:  a) bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan  yang mempunyai  kekuatan  mengikat  seperti norma  dasar  maupun  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No 8 Tahun 1999  tentang  perlindungan  konsumen, Undang-Undang  No.  9  Tahun  1990  tentang Kepariwisata;  b)  bahan  Hukum  Sekunder, yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil  penelitian  karya  ilmiah  dari kalangan  hukum,  makalah,  artikel,  dan tulisan  ilmiah  yang  lain  yang  relevan  bagi permasalahan yang diteliti; c) bahan Hukum Tersier,  yaitu  bahan  yang  memberikan petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder  yang  berupa kamus  umum,  majalah,  surat  kabar  dan jurnal-jurnal ilmiah.
Penelitian ini menggunakan penelitian  kepustakaan (library  research) yaitu  studi  dokumen  dengan  mengkaji berbagai sumber kepustakaan seperti peraturan  perundang-undangan,  buku-buku, majalah,  surat  kabar,  serta  dokumen- dokumen  lainya  yang  relevan  dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh  data  sekunder  dan  penelitian lapangan (field  research) ,  yaitu  penelitian dilaksanakan  dengan  melakukan  penggalian informasi terhadap responden secara langsung  (wawancara)  ke  lokasi  penelitian untuk  memperoleh  data  yang  diperlakukan yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti  selain  itu,  informasi  yang  lebih mendalam melalui wawancara juga diperoleh
(Jakarta:  Kencana,  2007),  35.  Hal  tersebut  senada dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh  Mukti  Fajar  dan Yulinto Ahmad, dimana penelitian hukum merupakan penelitian  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan sistem norma. Sistemn orma yang dimaksud yaitu  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian serta doktrin (ajaran). Lihat Mukti Fajar dan Yulinto Ahmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.
dari  nara  sumber  yang  berkompeten  sesuai objek penelitian.
Untuk  memperoleh  data  sekunder yang  diperlukan  dalam  penelitian  normatif ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu  dengan  mengkaji  berbagai  peraturan perundang-undangan  atau  literatur  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian. Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  yaitu  metode  yang  digunakan  akan melihat  permasalahan  berdasarkan  hukum tertulis  maupun  tidak  tertulis. 9 Sedangkan obyek  penelitian  ini  mengambil  di  lokasi Hotel  Batik  di  daerah  Yogyakarta.  Subyek Penelitian ini adalah pengguna jasa/konsumen Hotel Batik.
Dalam  analisis  data,  data  sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti  tersebut  diatas,  kemudian  disususn secara sistematis sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas hukum,  kaidah  hukum,  dan  ketentuan  yang berkaitan,  selanjutnya  data  penelitian  yang diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif.  Data yang diperoleh dalam penelitian akan dikaji secara  logis  dan  mendalam,  hasil  analisis akan disajikan secara diskriptif.

## KONSEP DASAR Perlindungan Hukum
Subtansi  dasar  dari  suatu  sistem  hukum mempunyai  tiga  (3)  komponen  yaitu:  (1) struktur  hukum  yang  mengacu  pada  bentuk dan kedudukan pranata hukum yang terdapat dalam  system  hukum;  (2)  substansi  hukum yang  merupakan  kumpulan  dari  nilai-nilai, asas-asas  dan  norma  hukum  yang  ada  atau dikenal dengan istilah law in the books dan;
9 Suatu  penelitian  normatif  tentu  harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus  tema  sentral suatu penelitian. Peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat: comprehensive (norma-norma  hukum  yang  ada  di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis) , all-inclusive (kumpulan  norma  hukum  tersebutcukup mampu  menampung  permasalahan  hukum  yang  ada, sehingga  tidak  akan  ada  kekurangan  hukum) ,
(3)  budaya  hukum  dari  suatu  masyarakat yang menjadi subjek hukumnya.
Landasan  yuridis  tertinggi  dalam hukum  positif  di  Negara  kita  yang  terkait dengan  masalah  perlindungan  hukum  bagi semua  warga  Negara  adalah  UUD  1945, yakni  dalam  pasal  27  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  semua  warga  Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan,  wajib  menjujung  tinggi hukum  dan  pemerintahannya  itu  dengan tidak  ada  kecualinnya.  Pasal  ini  pada dasarnya memberikan landasan konstitusional  bagi  upaya  perlindungan hukum  karena  secara  jelas  tersurat  adanya asas equality before the law.
Menurut istilahnya, arti kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat untuk berlindung/perbuatan  melindungi. 10 Sedang arti  kata  hukum  menurut  Kamus  Hukum adalah  peraturan-peraturan  yang  bersifat memaksa  yang  menentukan  tingkah  laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat  oleh  badan-badan  resmi  yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan-tindakan. 11 Berdasarkan pengertian diatas, maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menentukan  tingkah  laku  manusia  dalam lingkungan  masyarakat  yang  dibuat  oleh badan resmi.
Perlindungan hukum merupakan salah  satu  perwujudan  dari  fungsi  hukum untuk mencapai tujuan yaitu menyelenggarakan  keadilan  dan  ketertiban.
systematic (disamping  bertautan  antara  satu  dengan yang lain,norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara  hierarkis).  Lihat  Jhonny  Ibrahim, Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif (Malang: Banyumedia, 2006), 302-303.
10 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 28.
11 J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 31.
Dengan  demikian  hukum  akan  benar-benar bermanfaat  dan  mampu  memenuhi  tuntutan keadilan,  serta  dapat  menjamin  kepastian hukum  bagi  semua  pihak  yang  berpayung kepada hukum. 12
Imanuel Kant mengemukakan, bahwa tujuan hukum dibentuk sebagai sarana menyesuaikan  hubungan  antara  anggota masyarakat  agar  terpelihara  kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang akan berpengaruh terhadap kepentingan sosial. 13 Hukum  merupakan  jembatan  untuk membawa  tata  dan  dinamika  kehidupan masyarakatnya  kepada  ide  yang  dicita- citakan,  sehingga  materi  hukum  harus diwujudkan  dalam  realitas  sosial,  budaya, politik, dan suasana hukum masyarakatnya. 14

## Perlindungan Konsumen
Perlindungan Konsumen, termasuk di dalamnya  perlindungan  terhadap  pengguna jasa  hotel,  adalah  upaya  yang  terorganosir yang  di  dalamnya  terdapat  unsur-unsur pemerintah,  konsumen,  dan  pelaku  usaha yang  jujur  dan  bertanggung  jawab  untuk meningkatkan  hak-hak  konsumen.  Dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah”segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan  hukum  kepada  konsumen”. Tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan konsumen ini tidak lain adalah:
a. untuk  memberdayakan  konsumen  dalam memilih,  menentukan  barang  dan/atau jasa  kebutuhannya  dan  menutut  hak- haknya;
b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen  yang  memuat  unsur  kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi, dan c. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha yang  mengenai  pentingnya  perlindungan
12 Sudargo  Gautama, Hak  Milik  Intelektual dan Perjanjian Internasional;TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bhakti,  1994) , 35.
13 Imanuel  Kant  disadur  dari  Roscu  Pound, Pengatar  Filsafat  Hukum, terj.  Mohamad  Rodjab (Jakarta: Penerbit Bharata, 1972), 11.
konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  jujur dan bertanggung jawab.
Kepastian  hukum  yang  dijamin dalam  rangka  perlindungan  bagi  konsumen ini diupayakan seimbang dengan tumbuhnya kesadaran,  kemampuan,  dan  kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri dari berbagai ekses negatif pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau  jasa  kebutuhannya.Pemberdayaan konsumen  juga  bertujuan  agar  konsumen memiliki  daya  tawar  yang  relatif  seimbang dengan pelaku usaha. 15

## Konepsi tentang Perhotelan
Salah  satu  bidang  dunia  usaha  yang  sedang diprioritaskan  oleh  negara  kita  untuk memperbaiki perekonomian Nasional adalah di bidang insdrustri pariwisata khususnya di bidang  usaha  penyedian  sarana    akomodasi atau penginapan, atau yang sering kita kenal yaitu dibidang perhotelan.
Usaha dibidang ini sangat berkembang  dengan  pesat  karena  usaha  ini ditunjang  oleh  beberapa  faktor  yang  antara lain:  1)  Negara  kita  telah  terkenal  akan potensi wisata, dimanca negara (baik potensi wisata alam ataupun wisata kebudayaan yang dimiliki  oleh  masyarakat  yang  sangat beragam  atas  kebudayaan  masing-masing); 2) Usaha dibidang hotel ini merupakan salah satu  pemberi  devisa  yang  sangat  besar  bagi negara kita; 3) Usaha dibidang hotel ini dapat membuka  lapangan  pekerjaan  yang  besar bagi  masyarakat  Indonesia;  4)  Usaha dibidang  ini  sebagai  salah  satu  usaha  yang dibutuhkan oleh para wisatawan yang datang dari  manca  negara  (luar  negeri),  ataupun domestik (dalam negeri), untuk bermalam di daerah  yang  dikunjunginya  dalam  waktu yang tidak tertentu.
14 Sunaryati  Hartono, Apakah  The  Rule  of Law itu? (Bandung: Alumni, 1976), 17.
15 Meuthiah,  Ika, Rahasia  Dagang  dan Perlindungan Konsumen. http.www.lkht.net.id. Diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

## PEMBAHASAN DAN DISKUS Upaya  Perlindungan  Hukum  terhadap Pengguna Jasa Hotel
Upaya perlindungan hukum  yang dilakukan oleh  pelaku  usaha  hotel  Batik  Yogyakarta kepada  pengguna  jasa  yang  berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di hotel Batik Yogyakarta.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4  huruf  (a)  yang  mengatur  tentang  hak kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan para pengguna jasa, yang antara lain:
a. Dari  segi  keamanan  dilingkungan  hotel batik bagi pengguna jasa hotel. Dalam  hal  pelaku  usaha  hotel memberikan  perlindungan  keamanan dan  keselamatan  bagi  pengguna  jasa dilingkungan  hotel  batik  yang  bentuk pemberian  perlindungan  tersebut  antara lain:
1) Pihak  pelaku  usaha  hotel  batik membentuk  badan  atau  depertemen yang mengurus keamanan di lingkungan hotel.
Departement  keamanan  ini
dikenal  dengan  istilah  satpam  yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan  dan  keselamatan  baik  itu pengguna jasa  hotel, karyawan hotel serta  barang-barang  yang  dibawa oleh pengguna jasa hotel. Satpam hotel dalam menjalankan tugasnya menjaga
keamanan
dilingkungan hotel
bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat. Setiap pengguna jasa hotel yang  akan  menginap,  pelaku  usaha hotel  selalu  melaporkan  data  orang- orang  yang  menginap  kepolisi  dan bila  terjadi  adanya  penyalahgunaan hotel  yang  dilakukan  oleh  pengguna jasa (melakukan judi didalam  kamar tamu  hotel,  melakukan  perencanaan perbuatan  maker,  melakukan  pesta narkoba  dan  lain-lain),  maka  pihak hotel  langsung  menghubungi  pihak kepolisian.
2) Untuk barang berharga  yang dibawa oleh pengguna jasa hotel (uang, jam,
kamera digital, passport bagi wisatawan  asing  atau  dokumen- dokomen    penting,  dan  lain-lain), pihak  hotel  menyediakan  fasilitas kotak penyimpan yang disebut Safety Box dan  tidak  dipungut  biaya penyimpanan.  Dalam  hal  ini  pihak hotel memberikan pengumuman yang ditempel ditempat yang strategis  agar dapat  dilihat oleh para pengguna  jasa  hotel,  jika  pengguna jasa  hotel  tidak  menitipkan  barang berharganya  kepada  pengelola  hotel (disimpan dalam kotak
pengamanan/safety box) dengan dalih  tidak  mengetahui  tentang pengumuman  yang  telah  dipasang oleh  pihak  hotel  batik,  maka  pihak hotel tidak pertanggung jawab untuk mengganti  barang  berharga  milik pengguna  jasa  hotel  jika  terjadi kehilangan dilingkungan hotel.
3) Untuk  kendaraan  yang  dibawa  oleh pengguna jasa, satpam hotel bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atau penjagaan terhadap setiap kendaraan yang berada dilingkungan  hotel,  namun  pihak hotel  tidak  bertanggung  jawab  atas kendaraan  yang  hilang  dilingkungan hotel tersebut.
4) Untuk  menjaga  barang-barang  milik pengelola hotel pihak hotel (aksesoris kamar, dan fasilitas hotel yang berada didalam  kamar  para  pengunjung) pihak hotel selalu melakukan pengecekan  terhadap  sarana  kamar setelah para pengunjung
meninggalkan  kamar  ( cek-out ).  Hal ini dilakukan oleh pihak hotel kerena pihak hotel sering mengalami kehilangan barang.
5) Untuk  keselamatan  para  pengguna jasa hotel.
Pelaku  usaha  hotel  disini memberikan  jaminan  keselamatan bagi  pengguna  jasa  hotel.  Namun pihak  hotel  tidak  memberikan  ganti rugi atau kompensasi apapun kepada
pengguna jasa hotel yang mengalami kecelakaan  dilingkungan  hotel  yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa hotel.
Bagi  pengguna  jasa  hotel yang mengalami kecelakaan didalam lingkungan  hotel  yang  diakibatkan oleh  kesalahan  dari  pihak  pelaku usaha hotel maka pihak pelaku usaha hotel akan melakukan ganti rugi atau kompensasi.
Tindakan ini dilakukan karena pelaku usaha hotel pihak pelaku usaha tidak mendaftarkan  para  pengguna  jasa kepada pihak asuransi.
b. Dari  Segi  Kenyamanan  Bagi  Pengguna Jasa hotel Batik.
Dalam  hal  ini  pelaku  usaha  hotel berusaha  membuat  senyaman  mungkin bagi  para  pengguna  jasa  hotel,  hal  ini disebabkan oleh:
i. Pengguna jasa hotel telah membayar upah  atau  sejumlah  uang  kepada pelaku  usaha  hotel  batik,  sehingga kewajiban  dari  pelaku  ysaha  harus dijalankan  dengan  baik  dengan  cara memberikan  pelayanan  kenyamanan bagi para pengguna jasa.
ii. Hal  ini  disebabkan  kode  etik keprofesionalan dari pihak hotel yang harus dijalankan oleh masing-masing pelaku  usaha  hotel,  walaupun  kode etik  ini  tidak  memiliki  sanksi  yang tegas,  namun  kode  etik  ini  sangat dipegang  dan  dilaksanakan  oleh pelaku  usaha  hotel,  karena  hal  ini menyangkut  dengan  martabat  dari hotel tersebut nama baik dari tersebut dan  hal  ini  mempengaruhi  jumlah para pengguna jasa hotel itu sendiri.
c. Dari  Segi  Pelayanan  Yang  Diberikan Oleh Pelaku Usaha Hotel. Pelayanan  yang  diberikan  dibagi
menjadi dua yaitu:
1) Pelaku usaha mengharuskan kepada setiap karyawan untuk memberikan pelayanan yang menyenangkan untuk  memberikan  pelayanan  yang
menyenangkan  kepada  pengguna jasa  hotel  (tutur  kata  yang  ramah dalam  menjawab  pertanyaan  dari pengguna  jasa,  melakukan  secara cepat  pelayanan  yang  diminta  oleh pengguna  jasa  hotel  karyawan diwajibkan untuk melakukan senyum  terhadap  pengguna  jasa hotel).
2) Pihak hotel dalam hal ini memberikan  kesempatan  kepada pengguna jasa yang ingin melakukan complain terhadap pelayanan  ataupun  fasilitas  yang ada didalam hotel itu sendiri dengan cara menghubungi manager personalia atau melalui Front Office hotel ( Kantor depan hotel ). Hal  ini dilakukan oleh pihak sangat memerlukan  masukan  atau  sarana dari pengguna jasa hotel agar hotel tersebut dapat memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik bagi pengguna jasa hotel.
Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha hotel batik kepada pengguna jasa hotel, yang antara lain;
1) Dari segi keamanan yang diberikan oleh  pihak  hotel  kepada  pengguna jasa hotel batik.
2) Keamanan  kendaraan  pengguna jasa hotel batik Para  pengguna  jasa  hotel merasa  puas  atas  keamanan  yang diberikan  oleh  pihak  hotel,  dimana para  pengguna  jasa  hotel  tidak merasa khawatir terhadap kendaraan  yang  dibawa  oleh  para pengguna jasa hotel.Hal ini ditandai dengan  tidak  adanya  kejadian kehilangan  kendaraan  yang  dibawa oleh pengguna jasa hotel.
3) Keamanan  bagi  barang  pemilik yang  dibawa  oleh  pengguna  jasa hotel batik
Para  pengguna  jasa  hotel merasa  aman  terhadap  barang
miliknya,  dimana  para  pengguna jasa  hotel  ini  belum  pernah mengalami kehilangan barang miliknya  didalam  hotel.  Apabila terjadi  kecurian/kehilangan  barang maka  ada  akibat  hukum  yang timbul.
Pada dasarnya kecurian/kerusakan/kehilangan dapat  terjadi  karena  kesalahan  atau kelalaian. Jika kecurian/kerusakan/kehilangan  itu terjadi  karena  adanya  kesalahan,
maka  masih  harus  ditinjau  lagi perkasus.
Apabila  terjadi  kehilangan tanpa  adanya  kesalahan  dari  pihak penitip  (tamu  hotel),  dalam  arti penitip  belum  meminta  kembali barangnya,  maka  seperti  pada penitipan  barang  pada  umumnya, pihak pengusaha hotel harus bertanggung  jawab  atas  kehilangan barang-barang tersebut secara sepenuhnya, artinya harus mengganti  sebesar  barang-barang yang dititipkan semula.
Adapun  cara  penggantian barang-barang tersebut adalah sebagai berikut;
1) Apabila  barang-barang  yang dititipkan  itu  berupa  uang  atau cek,  maka  pihak  hotel  harus mengganti sesuai dengan jumlah seperti yang tertera pada surat  tanda  terima  titipan semula.
2) Apabila yang hilang itu berupa barang-barang, maka cara penggantianya ada tiga
kemungkinan,  yaitu pertama , barang  yang  hilang  tersebut ditaksir harganya sesuai dengan harga pasaran umum, kemudian pihak  hotel  mengganti  dengan uang. Kedua , penggantian sesuai  dengan  jenis  dan  sama merk yang setara dengan harga barang  semula.  Dan ketiga,
apabila kemungknan yang pertama dan kedua telah ditempuh,  sedangkan  pihak tamu  atau  pemilik  barang tersebut tetap tidak mau menerima, maka ditempuh kemungkinan ketiga yaitu tamu atau pemilik barang tersebut di suruh  memberi  sendiri  barang yang dikehendaki sesuai dengan barang yang hilang dan pihak  hotel  akan  mengganti biaya pembelian tadi. Apabila terjadi kerusakan  atas  barang-barang yang  dititipkan,  maka  dilihat terlebih dahulu keadaan kerusakan  atau  kecurian  dari barang tersebut yang dititipkan itu.  Kalau  kerusakan/kecurian itu disebabkan karena kesalahan  dari  petugas  yang menerima  titipan,  misalnya,
ceroboh, kurang hati-hati sehingga  barang  itu  rusak, maka  pihak  pengusaha  hotel harus  bertanggung  jawab  atas kerusakan barang
tersebut.Apabila  rusak  atau turunya  nilai  barang  atau kecurian  barang  karena  sifat barang  itu  sendiri,  maka  pihak hotel  tidak  bertanggung  jawab atas kerusakan atau kemunduruan barang yang dititipkan.
Dalam hal tersebut maka pihak menitipkanlah yang  bertanggung  jawab,  ini sesuai dengan pasal 1715 ayat 2 KUHPerdata: “Kemunduran-kemunduran yang  dialami  barangnya  diluar kesalahannya si penerima titipan,  adalah  atas  tanggung jawab,  hanya  saja  disini  pihak hotel membantu untuk membuat surat keterangan bahwasanya barang milik tamu
itu  hilang  karena  kecurian  di hotel tersebut.
3) Keamanan dalam menggunakan  fasilitas  yang ada. Para pengguna jasa
hotel  merasa  aman  dan  puas dalam  menggunakan  fasilitas yang ada.
d. Dari segi pelayanan bagi pengguna jasa hotel batik.
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yang mengambil data dari  15  responden  pengguna  jasa  hotel batik  di  Yogyakarta  yang  diteliti  dan yang  bukan  berasal  dari  bukan  teliti menyatakan bahwa pengguna jasa hotel batik  menyatakan  puas  akan  pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel.
Bentuk pelayanan yang dirasakan  oleh  pengguna  jasa  hotel antara  lain:  1)  Pelayanan  pada  saat penerimaan  tamu  dan  pada  saat pengguna jasa hotel menggunakan hotel (menginap).  Dimana  pelayanan  yang diberikan  oleh  karyawan  hotel  batik sangat  ramah,  ditambah  para  karyawan banyak  memberikan  senyum  serta ditambah dari tutur bicara yang sopan; 2) Dari  segi  pelayanan  informasi.  Dalam hal ini karyawan memberikan informasi kepada  para  pengguna  jasa  hotel  yang membutuhkan informasi. Informasi yang  diberikan  oleh  karyawan  secara rinci  dan  jelas  sehingga  para  pengguna jasa  hotel  batik  dapat  memahami informasi yang diberikan oleh karyawan; 3) Pelayanan pengaduan atau complain. Para pengguna jasa hotel batik merasa  puas  atas  pelayanan  pengaduan yang diberikan pelaku usaha hotel batik. Kepuasan ini disebabkan oleh tanngapnya  pelaku  usaha  terhadap complain yang dilakukan pengguna jasa
16 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar , Cet. 4 (Yogyakarta: Liberty, 1996), 23.
hotel  batik  (pelaku  usaha  langsung bereaksi terhadap complain yang dilakukan).
Jaminan  Perlindungan  Hukum  yang Diberikan Peraturan Perundang- Undangan Setiap manusia mempunyai suatu kepentingan sekaligus merupakan penyadang kepentingan. Kepentingan merupakan suatu tuntutan perorangan ataupun kelompok yang nantinya diharapkan akan terpenuhinya.
Dalam kehidupanya, manusia dikelilingi  berbagai  bahaya  yang  dapat mengancam  kepentingan  manusia  tersebut, sehingga menyebabkan kepentingannya dilanggar pihak lain atau bahkan kepentinganya tersebut  tidak dapat  tercapai. Agar  kepentingan  manusia  itu  dilanggar pihak  lain,  maka  diperlukanlah  suatu perlindungan terhadap kepentingan manusia. Perlindungan hokum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang untuk menangani  terjadinya  pelanggaran  terhadap kepentingan manusia.
Dalam  pelaksanaan  perlindungan hukum  ada  3  (tiga)  unsur  menurut  Sudikno Mertokusuma 16 harus  diperhatikan  secara berimbang  yaitu  keadilan (gerechtingkeid), kemanfaatan
(zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (rechssicherheit) .Pelaksanaan  perlindungan hukum yang bersifat adil dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.Tidak  ada  indikasi  negative terhadap  keadilan  yang  ditegakan  melalui peraturan perundang-undangan hingga siapapun yang berkepentingan dapat membuktikan  dan  merasakan  asas equality before  the  law .Dengan  adanya  keadilan semacam ini, secara nyata masyarakat dapat mengambil  manfaat  berupa  ketenangan  dan ketentraman  dalam  melakukan  berbagai aktifitas  tanpa  khawatir  terlanggar  hak  dan
kepentinganya. Apalagi dengan terwujudnya perlindungan  yustiabel  melalui  peraturan perundang-undangan yang menempati posisi sebagai  rujukan  dan  landasan  dasar,  maka masyarakat  akan  memperoleh  sesuatu  yang mereka  harapkan  dalam  naungan  kepastian hukum benar-benar pasti.
Menurut  Talcott  Parsons,  hubungan produsen dan konsumen dapat dilihat sebagai sebuah  sistem  dimana  sistem  terdapat  sub- sub  sistem  yang  terkonfigurasi  secara tertentu, tiap-tiap sub sistem selain terpasang dalam posisi tertentu, juga mengemban tugas tertentu.  Sistem  sosial  terbentuk  dari tindakan-tindakan  individu,  akan  tetapi tindakan  individu  tersebut  bergerak  kearah keseimbangan  dan  stabilitas.  Tuntutan  dan kebutuhan  akan  keseimbangan  inilah  yang membuat  manusia  tidak  sepenuhnya  dalam keadaan  bebas,  tetapi  sebaliknya  terkondisi untuk terikat pada struktur dimana ia berada. Setiap  sistem  sosial  selalu  mempunyai  4 (empat)  dimensi  yaitu:  Kultural,  sosial, struktur/  politik,  dan  ekonomi. 17 Prinsip- prinsip  dasar  ini  menurut  Parsons  adalah bersifat  semesta  dan  mengendalikan  semua tipe  perilaku  manusia  yang  melintas budaya. 18
Kegiatan usaha
perhotelan, khususnya usaha hotel/penginapan, merupakan  jenis  yang  termasuk  dalam kategori  usaha  yang  sangat  diatur  oleh pemerintah.Hal  ini  dilakukan  karena  usaha perhotelan  sangat  membantu  perekonomian Negara  kita  dan  juga  keamanan  terhadap wisatawan.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka untuk  menjamin  peningkatan  perlindungan hukum  terhadap  pengguna  jasa  hotel  pada perusahaan  perhotelan,  menciptakan  sistem perhotelan  yang  aman  dan  tangguh,  dan mendukung  perkembangan  usaha  disektor
17 Dimensi  Kultural  berkaitan  dengan  nilai- nilai yang menjadi orientasi perilaku seseorang karena dianggap baik dan mulia. Dimensi sosial dari perilaku berkaitan  dengan  kesepakatan  norma  yang  menjadi pengarah  yang  perilaku  sosial  dalam  kelompok. Dimensi  politik  berkaitan  dengan  tujuan-tujuan tertentu  secara  rasional  dipilih  oleh  si  pelaku, termasuk  cara,  alat  serta  tekhnik  untuk  mencapai
perhotelan,  maka  dikeluarkan  undang- undang  yang  khusus  mengatur  mengenai perhotelan  yaitu  UU  No.  9  Tahun  1990 Tentang Kepariwisataan dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Tanggung Jawab Penggusaha Hotel Batik Yogyakarta terhadap Barang-barang para  Pengguna  Jasa  Hotel  Batik  atas Barang yang Hilang
Dalam  rangka  pemenuhan  tanggung  jawab hotel terhadap barang-barang para tamu yang menginap, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa peraturan yang ada hubunganya  dengan  tanggung  jawab  hotel terhadap  barang  yang  dibawa  para  tamu, yakni  peraturan  yang  ada  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  mengenai hal ini diatur dalam pasal 1720 KUHPerdata yang menyebutkan: ‘Mereka adalah bertanggung  jawab  tentang  pencurian  atau kerusakan  pada  barang-barang  kepunyaan para penginap, baik pencurian itu dilakukan atau kerusakan itui diterbitkan oleh pelayan- pelayan atau lain-lain dari rumah penginapan maupun oleh setiap orang lain”.
Pasal 1711 KUHPerdata juga menyebutkan:  “Mereka  tidak  bertanggung jawab  tentang  pencurian-pencurian  yang dilakukan  dengan  kekerasan,  atau  yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang  telah dimasukan sendiri oleh penginap”. Ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan Internasional dalam bidang perhotelan  yang biasanya menjadi dasar setiap peraturan tata tertib perhotelan. Dalam peraturan Internasional  dalam  bidang  perhotelan  ini mengenai  tanggung  jawab  hotel  diatur sebagai  berikut:  a.  Pengusaha  hotel  tidak bertanggung  jawab  atas  kehilangan  ataupun kerusakan  harta  milik  tamu  kecuali  dalam
tujuannya.  Sedangkan  dimensi  ekonomi  berkaitan dengan  persoalan  alokasi/distribusi  sumberdaya bersama  dalam  kelompok.  Lihat  Talcott  Parson  dan Edward  Shils, Toward  a  General  Theory  of  Action (London: Cambridge, 1976), 7.
18 Lihat Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik  dan  Modern, terj.  Robert  M.Z.  (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), 99-113.
keadaan-keadaan  yang  berikut:  1)  Tamu telah  menitipkan  dan  pemilik  hotel  atau petugasnya  yang  diberi  wewenang  telah memerima  barang  titipan  dan  jelas-jelas dititipkan  dengan  maksud  demi  terjaminya keamanan,  selain  itu  pemilik  hotel  atau petugas-petugas  yang  diberi  wewenang untuk  itu  memberikan  tanda  terima  kepada tamu,  yaitu  tanda  terima  yang  khusus dipergunakan  untuk  diperlukan  itu;  2) Pemilik hotel atau petugas-petugasnya dapat dikatakan  telah  lalai  apabila  dia  ternyata telah  tidak  berhasil  menjaga  keamanan barang-barang  milik  tamu  dengan  sebaik- baiknya;  b.  Tanggungan  atas  penitipan  di dalam Cloack  Room hanya  terbatas  pada pakaian  pribadi  yang  dititipkannya  saja,  hal ini  tetap  mengharuskan  bahwa  barang  atau pakaian itu diserahkan kepada yang bertanggung  jawab  di  dalam  hal  ini  dan kepada  penitip  diberikan  pula  tanda  terima; c. Pemilik hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan  atau  kerusakan  dari  barang- barang  milik  tamu:  1)  Bila  barang  itu tertinggal  di  dalam  mobil  tamu  sendiri, sementara  mobil  itu  berada  di  dalam  garasi atau tempat parker mobil di halaman hotel; 2) Bila  pegawai  hotel  yang  atas  permintaan tamu  sendiri  menjalankan  mobil  itu  sendiri menjalankan  mobil  itu  dari  atau  ke  dalam garasi,  tanpa  sesuatu  izin  dari  pihak pengusaha hotel; d. Pertanggungan sebagaimana disebutkan didalam bagian a. 1) dan 2) tersebut di atas sampai dengan jumlah maksimum  sebaimana  ditetapkan  di  dalam Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan di masing-masing negara.
Dalam  praktek  sebagaima  tercantum dalam  peraturan  tata  tertib  hotel,  biasanya pengusaha hotel atau losmen mencantumkan suatu ketentuan sebagai berikut “Hotel tidak bertanggung  jawab  atas  adanya  kehilangan barang-barang  atau  kerusakan-kerusakan, kecuali barang-barang tersebut telah dititipkan kepada Front Office Cashier ”. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut  di  atas,  baik  dari  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, Peraturan Internasional  di  bidang  hotel  maupun
ketentuan tata tertib hotel atau losmen, maka terlihat  adanya  perbedaan  tentang  tanggung jawab pemilik atau pengusaha hotel terhadap barang-barang yang dibawa para tamu.
Dalam  rangka  perlindungan  hukum terhadap  pengguna  jasa  terutama  mengenai barang-barang, pihak hotel melalui pegawainya  yang  tergabung  dalam  House Keeping  Departement  melakukan  tindakan- tindakan  sebagai  berikut:  1)  Mengawasi orang-orang yang keluar masuk ke atau dari hotel  batik;  2)  Mencari  atau  mencatat identitas  dari  tamu-tamu  hotel  atau  setiap orang  yang  keluar  masuk  dari  atau  ke  hotel batik;  3)  Mengawasi  dan  mencatat  barang- barang  yang  dibawa  oleh  para  tamu  hotel, baik  pada  waktu    masuk  atau  pada  waktu keluar dari hotel batik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah  dilakukan  mengenai  perlindungan hukum  terhadap  pengguna  jasa  hotel berbintang  satu  di  hotel  batik,  yaitu  pelaku usaha  (hotel  batik)  selama  melayani konsumen  atau  pengguna  jasa  hotel  batik telah memberikan perlindungan hukum yang semaksimal mungkin dan penerapan perlindungan  hukum  telah  dirasakan  dan dinyatakan  oleh  pengguna  jasa  hotel  batik secara baik. Tanggung jawab pemilik/pengusaha  hotel  batik  terhadap barang  para  pengguna  jasa  hotel  batik  yang menginap, dalam perjanjian penitipan barangnya  hanya  diperuntukan  bagi  barang yang  berada  di  Front  Office  saja,  tidak meliputi barang tamu  yang dibawa kedalam kamar hotel.
Apabila
terjadi kehilangan/kecurian/kerusakan barang- barang  terhadap  pengguna  jasa  hotel  batik yang  tidak  dititipkan  di  Front  Office pemilik/pengusaha hotel batik tidak bertanggung  jawab,  tetapi  apabila  barang tersebut  hilang  di  tempat  penitipan/Front Office  maka  pihak  hotel  batik  wajib mengganti  barang  tersebut.  Pada  peristiwa kehilangan maupun kecurian yang terjadi di hotel,  pemberian  ganti  kerugiannya  di selesaikan secara damai. Sehingga peristiwa
tersebut  tidak  sampai  ke  pengadilan  sebab akan  mengurangi  nama  baik  Hotel  Batik. Perjanjian  penitipan  barang  di  Hotel  Batik dilakukan secara tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri,  Faisal. Kita  Harus  Berubah ,  Cet.  I.
Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005.
Fajar, Mukti dan Yulinto Ahmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Gautama,  Sudargo. Hak  Milik  Intelektual dan  Perjanjian  Internasional;  TRIPs, GATT,  Putaran  Uruguay .  Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1994.
Hartono, Sunaryati. Apakah The Rule of Law itu? Bandung: Alumni, 1976.
Ibrahim,  Jhonny. Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif. Malang: Banyumedia, 2006.
Johnson, Doyle Paul. Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert M.Z. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.
Mansyur, Ali dan Irsan Rahman. “Penegakan
Hukum Perlindungan Konsumen sebagai  Upaya  Peningkatan  Mutu Produksi Nasional”, Jurnal Pembaharuan  Hukum, Vol.  II,  No.  1 (April, 2015). Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007. Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum;
Suatu  Pengantar ,  Cet.  4.  Yogyakarta:
Liberty, 1996. Meuthiah,  Ika. Rahasia  Dagang  dan
Perlindungan
Konsumen. http.www.lkht.net.id.  Diakses  pada tanggal 10 Maret 2019.
Musyafah, Aisyah Ayu et al. “Perlindungan Konsumen  Jasa  Pengiriman  Barang dalam  Hal  Terjadi  Keterlambatan Pengiriman  Barang” Jurnal  Law Reform, Vol. 14, No. 2 (2018).
Nugrahaningsih,  Widi  dan  Mira  Erlinawati.
“Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenterhadap
Bisnis  Online”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 01 (Juli, 2017). Parson, Talcott dan Edward Shils. Toward a General  Theory  of  Action. London: Cambridge, 1976. Pound,  Roscu. Pengatar  Filsafat  Hukum,
terj. Mohamad Rodjab. Jakarta:
Penerbit Bharata, 1972. Setiantoro, Arfian et al. “Urgensi Perlindungan  Hukum  Konsumen  dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN”,
Jurnal  Rechtsvinding, Vol.  7,  No.  1 (April, 2018).
Simorangkir, J. C. T. Kamus Hukum . Jakarta: Aksara Baru, 1987.
Soebekti. Aneka  Perjanjian .  Bandung: Alumni, 1985.
_______. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa, 1979.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan  Bahasa. Kamus  Besar Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka, 1988.