History: Received  : 25 November 2023 Revised : 10 Januari 2024
Accepted  : 29 Februari 2024
Published  : 2 M ei 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 2, (2024), April: 1081 - 1087 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i2.4224

## PENERAPAN HUKUM ANTIMONOPOLI UNTUK MENGATASI MASALAH PERSAINGAN YANG TIDAK SEHAT DALAM EKONOMI DIGITAL
Syah Ezra Haganta Purba 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: ezrapurba17@gmail.com 1)

## Abstrak
Makalah  ini  mengulas  mengenai  kepentingan  menerapkan  hukum  persaingan  untuk  menangani  isu persaingan tidak sehat dalam ekonomi digital. Perkembangan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan konsumen  dan  merusak pasar. Tulisan ini  menyelidiki kasus-kasus dan kerangka  hukum  yang relevan mengenai  penggunaan hukum  persaingan untuk mengatasi masalah ini serta menjaga persaingan yang fair dalam ekonomi digital.

## Kata Kunci: Hukum antimonopoli, persaingan usaha, ekonomi digital, praktik monopoli, regulasi

## Abstract
This paper  discusses  the importance  of applying  antitrust  law in  addressing  unfair  competition  issues  in  the context of the  digital  economy.  The digital  economy  has brought  about  significant  transformations  in  the  way business  is conducted,  but it has also given rise  to the risk of unfair  competition  that can harm  consumers  and undermine  markets. Through  case analysis  and  relevant  legal frameworks,  this  paper  analyzes how antitrust  law can  be used  to address such issues  and  maintain  fair  competition  in  the digital  economy.

## Keywords:  Antitrust  law,  Business Competition,  Digital  Economy,  Monopoly  Practice, Regulation

## PENDAHULUAN
Bidang  teknologi  dan  informasi  mengalami  perkembangan  yang  cepat  saat  ini, mempengaruhi  hampir  semua  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  pertukaran  barang dan  jasa.  Perkembangan  ini  telah  membawa  perubahan  besar  bagi  perekonomian Indonesia,  menggeser  dari  ekonomi  konvensional  ke  ekonomi  digital  (Effendi,  2020). Cara  tradisional  dalam  perdagangan  barang dan  jasa  tidak  lagi  cukup.  Interaksi  antara pembeli  dan  penjual  yang dulunya  dilakukan  secara  tatap  muka  kini  dapat  dilakukan secara  online  melalui  internet.  Dengan  perkembangan  digital  ini,  masyarakat  dapat dengan  cepat  mengakses  berbagai  layanan  seperti  askes,  e-commerce,  pendidikan, informasi,  dan berkomunikasi  dengan orang di seluruh  dunia (Tan & Zhou, 2021). Dalam era ekonomi  digital  yang terus  berkembang,  persaingan  yang sehat  menjadi  kunci  untuk
Masalah Persaingan  Yang  Tidak  Sehat Dalam Ekonomi  Digital
mendorong  inovasi,  efisiensi,  dan  keberlanjutan  ekonomi.  Namun,  dalam  konteks  ini, masalah  persaingan  yang  tidak  sehat,  seperti  praktik  monopoli  dan  dominasi  pasar, dapat  timbul.  Oleh  karena itu,  penerapan  hukum  antimonopoli  yang efektif  diperlukan untuk menangani  masalah ini dalam ekonomi  digital.  Persaingan  yang tidak sehat  dalam ekonomi  digital  sering  kali  disebabkan  oleh  dominasi  perusahaan  besar  seperti  Google, Amazon,  dan  Facebook.  Untuk  mencegah  terjadinya  monopoli  atau  oligopoli, pemerintah  telah  mengeluarkan  aturan  anti monopoli  yang mengatur  persaingan  usaha di pasar.
Persaingan  yang tidak sehat  dalam  ekonomi  digital  dapat  diatasi  dengan  mendorong persaingan  yang  sehat  melalui  undang-undang  antimonopoli.  Undang-undang  ini memiliki  peran  yang  sangat  penting  karena  bertujuan  untuk  membuat  harga  menjadi lebih  kompetitif  dan meningkatkan  jangkauan produk  yang tersedia  bagi konsumen.
Tinjauan  ini  bertujuan  untuk  mengilustrasikan  beberapa  regulasi  dan  kendala  yang menjadi  fokus  studi  literatur.  Hal  ini  akan  menjadi  penting  dalam  menentukan  bidang studi  agar  tetap  relevan  dengan  tantangan  yang diuraikan  sebelumnya.  Berikut  adalah makna etimologis  dari judul  penelitian  ini:
Istilah  persaingan  tidak  sehat  menunjukkan  adanya  praktik-praktik  curang  yang dapat  mengarah  pada unsur  pidana.  Persaingan  yang ketat  akan meningkatkan  kualitas produk  dan  pelayanan  kepada  konsumen.  Untuk  memastikan  ekonomi  pasar  dapat berfungsi  dengan  baik  dan  menguntungkan  lebih  banyak  orang,  diperlukan  banyak pesaing  yang  dapat  berpartisipasi  dalam  persaingan  efektif  secara  bebas  dan bertanggung  jawab, serta mencegah  perilaku  monopoli  dan persaingan  usaha  yang tidak sehat.
Persaingan  bisnis  yang sehat  sangat penting  untuk  memastikan  kinerja  ekonomi  yang baik.  Sebuah  perusahaan  tidak  dapat  berkembang  secara  normal  tanpa  adanya persaingan  usaha  yang  sehat.  Sayangnya,  praktik  monopolistik  dan  praktik  lainnya sering  terjadi  di pasar.
Secara normatif,  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999 memiliki  cakupan  yang luas. Undang-undang  ini  mengatur  tentang  perjanjian  yang  dilarang,  termasuk  masalah oligopoli,  penetapan  harga, pembagian  wilayah,  pemboikotan,  kartel,  trust,  oligopsoni, dan perjanjian  tertutup.  UU ini juga mencakup  kegiatan yang dilarang  seperti  monopoli, monopsoni,  penguasaan  pasar, dan  persekongkolan.  Selain  itu,  undang-undang  ini  juga mengatur  tentang  keberadaan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  sebagai lembaga  yang  bertugas  mengawasi  pelaksanaan  undang-undang  ini  dan  langsung bertanggung  jawab kepada  presiden  (Rumadi  Ahmad,  DKK, 2019).
Bentuk-bentuk  Praktik Monopoli  dan Persaingan  Usaha Tidak  Sehat terdiri  dari:
1. Perjanjian  yang dilarang
2. Kegiatan  yang dilarang
3. Penyalahgunaan  posisi  dominan
Jika dilihat  dari  tujuan  dibentuknya  UU Nomor  5 Tahun  1999 yang melarang  praktek monopoli  dan persaingan  usaha tidak sehat, tujuannya sejalan dengan upaya pemerintah untuk  melindungi  masyarakat.  Dalam  konteks  ekonomi  digital,  persaingan  yang tidak sehat  dapat  terjadi  sebagai  hasil  dari  dominasi  pasar  oleh  perusahaan-perusahaan  besar atau  praktik-praktik  monopoli  yang melanggar  hukum.  Oleh  karena  itu,  UU tersebut hadir  untuk  mencegah  praktik-praktik  yang merugikan  konsumen  dan  merusak  pasar, serta  untuk  memastikan  bahwa persaingan  dalam  ekonomi  tetap  adil  dan sehat.
Menurut  UU Nomor  5 Tahun  1999 pasal  1 butir  1, Monopoli  adalah  penguasaan  atas produksi  dan/atau  pemasaran  barang  dan/atau  penggunaan  jasa  tertentu  oleh  suatu pelaku  usaha  atau suatu  kelompok  usaha. Persaingan  usaha  tidak sehat  (curang)  adalah suatu  persaingan  antara  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi  dan/atau pemasaran  barang atau  jasa dilakukan  dengan  cara melawan  hukum  atau  menghambat persaingan  usaha. Sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun  1999 pasal 1 butir 6, 'Persaingan curang  (tidak  sehat)'  adalah  persaingan  antara  pelaku  usaha  dalam  menjalankan kegiatan produksi  dan/atau pemasaran  barang dan/atau jasa yang dilakukan  dengan cara tidak jujur atau melawan  hukum atau menghambat persaingan  usaha. Situasi ini diyakini dapat  membentuk  posisi  monopoli  dengan  cara diskriminasi  pihak-pihak  tertentu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  instrumen  kunci  bagi  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  dengan  tujuan  mengungkap  kebenaran  secara  sistematis,  metodis,  dan konsisten.  Prosedur  penelitian  melibatkan  analisis  dan  pengolahan  data  yang  telah diperoleh.  Karena  penelitian  merupakan  alat  untuk  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  maka  teknik  penelitian  yang  diterapkan  harus  selalu  disesuaikan  dengan disiplin  ilmu  yang  menjadi  objek  penelitian.  Penulisan  penelitian  ini  menggunakan teknik  penulisan  sebagai  berikut:
1. Jenis  Penelitian:  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif, yang  mengkaji  regulasi  perundang-undangan  dan  mempelajari  putusan.  Sifat penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yang  merupakan  studi  yang  menggunakan landasan  ilmiah  untuk  memahami  peristiwa  yang terjadi,  dan  diterapkan  dengan menggunakan berbagai metodologi  terkini.  Pokok bahasan yang akan diteliti  dalam tulisan  ini  adalah  akibat  hukum  dari  kebijakan  antimonopoli  dalam  persaingan usaha.  Studi  ini  juga  didasarkan  pada  upaya  membangun  visi  menyeluruh  dari masalah  penelitian,  diartikulasikan  dalam  kata-kata,  gambaran  holistik,  dan kompleks  untuk  membantu  klarifikasi  temuan  penelitian.
2. Metode  Penelitian:  Teknik  riset  yang diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  riset normatif,  yang mengkaji  konseptualisasi  hukum  berdasarkan  regulasi  perundang - undangan  (law  in  book)  serta  norma-norma  yang  menjadi  tolak  ukur  perilaku manusia  (law  in  action)  dengan  pendekatan  undang-undang  dan  analitis. Pendekatan  Analitis  bertujuan  untuk  memahami  makna  konseptual  yang
terkandung  dalam  aturan  dan  regulasi,  serta  bagaimana  penggunaannya  dalam praktik.  Strategi  ini  diterapkan  untuk  menyesuaikan  undang-undang  saat  ini dengan  realitas  di  sekitarnya.
3. Data  serta  sumber  data:  Data  sekunder  diterapkan  dalam  penyelidikan  ini,  serta mengandung  karakteristik  sebagai berikut:
a. Data sekunder  seringkali  dalam kondisi  siap  pakai.
b. Peneliti  sebelumnya  membentuk  serta  mengisi  formulir  serta  isi  data sekunder.
c. Data sekunder  yang tidak  dibatasi  oleh  waktu  ataupun  lokasi.
Data sekunder  yang diterapkan  dalam riset  ini  dikelompokkan  menjadi:
a. Sumber hukum primer  adalah dokumen  hukum otoritatif  yang memiliki  otoritas, seperti  undang-undang,  catatan  dinas,  dan  risalah  dalam  penyusunan  regulasi perundang-undangan.  Bahan hukum  primer  yang diterapkan  dalam  penelitian ini  antara lain  UU Nomor  5 Tahun  1999 pasal  1 butir  1 UU Antimonopoli,  yang mendefinisikan monopoli sebagai  penguasaan  atas  produksi dan/atau pemasaran  barang  dan/atau  atas  penggunaan  jasa  tertentu  oleh  suatu  pelaku usaha  atau  suatu  kelompok  usaha.  Dokumen  hukum  sekunder,  seperti  jurnal mengenai  kredit  bank,  erat  kaitannya  dengan  bahan  hukum  utama  dan  dapat membantu  dalam  analisis  serta  pemahaman  informasi  hukum primer.
b. Dokumen  hukum  tersier,  termasuk  bahan  pendukung  penulisan  seperti  data online.
4. Analisis  Data: Analisis  data  kualitatif  diterapkan  dalam  penelitian  ini.  Metodologi kesimpulan  deduktif  diterapkan  dalam  prosedur  riset  ini.  Strategi  ini  digunakan untuk  menarik  kesimpulan  dengan  mengidentifikasi  fakta-fakta  luas  sebagai  inti permasalahan, kemudian menambahkan  konsep-konsep tertentu sebagai penjelasannya.  Dengan  pendekatan  ini,  peneliti  memulai  dengan  teori  atau prinsip umum  yang kemudian  diterapkan  pada  data  yang dikumpulkan  untuk  mencapai kesimpulan  yang lebih  spesifik.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Penerapan Hukum Antimonopoli untuk Mengatasi Masalah Persaingan yang Tidak Sehat dalam Ekonomi Digital
Krisis  keuangan Asia  yang menyebabkan melemahnya  perekonomian  Indonesia  pada masa  Orde  Baru  ternyata  dapat  dijadikan  pelajaran  yang  berharga.  Pada  masa  itu, pemerintah  Indonesia  merespons  krisis  tersebut  dengan  menerbitkan  Undang-Undang Nomor  5 Tahun  1999 dan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999. Dua  undang-undang ini memiliki  dampak yang signifikan  dalam meningkatkan  kinerja perusahaan,  baik dari segi  operasional  bisnis,  organisasi,  manajemen  keuangan,  maupun  aspek  hukum.
Pembangunan  bidang  ekonomi Indonesia diarahkan  kepada  terwujudnya kesejahteraan  rakyat  yang  adil  dan  makmur,  sesuai  dengan  amanat  dan  cita-cita Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Oleh  karena  itu,  dalam  Pasal  2
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  ditetapkan  asas  demokrasi  ekonomi  sebagai dasar  pembangunan  bidang  ekonomi.  Artinya,  pelaku  usaha  di  Indonesia  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  harus  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan memperhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan  pelaku  usaha  dan  kepentingan umum.  Pasal  ini  mensyaratkan  asas  demokrasi  ekonomi  yang juga  menjadi  dasar  bagi pelaku  usaha dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya di  Indonesia.
Pengesahan  UU Nomor  5 Tahun  1999 tentang  Larangan  Pembatasan  Persaingan  dan Praktek  Usaha  Tidak  Sehat  serta  pembentukan  Otoritas  Antitrust  Indonesia,  Komisi Pengendalian  Persaingan  Usaha  (KPPU),  menandai  upaya  besar  pemerintah  Indonesia untuk  melaksanakan  reformasi  struktural  menuju  persaingan  usaha  yang  sehat  di Indonesia.  Eksistensi  KPPU  bertujuan  untuk  mengontrol  penerapan  UU No.  5  Tahun 1999.  Dalam  kerangka  ini,  UU memberikan  kewenangan  kepada  KPPU  sebagai  tugas kepolisian  untuk  menangani  perkara,  melakukan  penyidikan,  dan  mengeluarkan putusan  terhadap  pengusaha  yang terbukti  melakukan  praktik yang melanggar undang - undang  tersebut.
Penerapan  hukum  antimonopoli  dalam  ekonomi  digital  sangat  penting  untuk menangani  persoalan  persaingan  yang  tidak  sehat  dan  mendorong  persaingan  yang sehat  antara  pelaku  industri. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil  untuk mematuhi hukum persaingan dalam konteks ekonomi digital:
a. Pemantauan  dan  pencegahan  merger  yang  berbahaya:  Pemerintah  dan  regulator perlu  secara aktif mengawasi  merger  dan akuisisi  perusahaan  digital  besar.  Mereka harus  mengevaluasi  dampaknya  terhadap  persaingan  dan,  bila  diperlukan, mengambil  langkah-langkah  pencegahan.  Contohnya,  mereka bisa menolak  merger yang menyebabkan dominasi  pasar  atau menghambat persaingan  yang sehat.
b. Penetapan  batasan  untuk  praktik  bisnis  yang  merugikan:  Undang-undang antimonopoli  harus  mengatur  praktik  bisnis  yang merugikan  yang dilakukan  oleh perusahaan  besar  dalam  ekonomi  digital.  Misalnya,  praktik  pembundelan  yang tidak  adil,  penentuan  harga  diskriminatif,  atau  penyalahgunaan  posisi  dominan harus  dilarang  atau diatur  dengan  tegas.
c. Meningkatkan  transparansi  data: Pemerintah  dapat  mendorong  transparansi  dalam penggunaan  data  oleh  perusahaan-perusahaan  digital  dengan  mengharuskan mereka  untuk  memberikan  laporan  periodik  mengenai  penggunaan  data,  praktik privasi,  dan  kebijakan  keamanan  data.  Transparansi  yang  lebih  besar  dapat membantu  mencegah  penyalahgunaan  data  oleh  perusahaan  yang memiliki  posisi dominan.
d. Mendorong  persaingan  dan inovasi:  Otoritas  regulasi  harus  mendorong  masuknya pesaing  baru  dan  inovasi  dalam  industri  digital.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan memberikan  insentif  kepada  startup  dan  perusahaan  kecil  untuk  memasuki  pasar, memberikan  akses yang adil ke infrastruktur  digital,  serta melindungi  hak kekayaan intelektual  untuk mendorong  inovasi.
e. Kolaborasi  internasional:  Karena  sifat  global  ekonomi  digital,  kerja  sama internasional  dalam  penerapan  hukum  antimonopoli  juga penting.  Negara-negara harus  saling  berbagi  informasi  dan  pengalaman  dalam  menangani  masalah persaingan  yang tidak  sehat  di  ekonomi  digital.  Ini  dapat  dilakukan  melalui  kerja sama  antara  otoritas  regulasi  dan  organisasi  internasional  yang  berfokus  pada persaingan,  seperti  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO)  atau  Badan  Persaingan OECD.
Penerapan  hukum antimonopoli  dalam ekonomi  digital  adalah langkah penting  untuk menciptakan  lingkungan  persaingan  yang sehat  dan memberikan  peluang  yang adil  bagi semua  pelaku  industri.  Upaya  kolaboratif  dari  pemerintah,  otoritas  regulasi,  dan lembaga internasional  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan ini.

## SIMPULAN
Penerapan  hukum  antimonopoli  merupakan  langkah  penting  untuk  memastikan pembangunan  ekonomi  digital  yang  adil  dan  berkelanjutan.  Ini  memberikan  lebih banyak  peluang  kepada  pesaing  kecil  dan  perusahaan  baru,  mendorong  inovasi,  dan melindungi  kepentingan  konsumen.
Dengan  menerapkan  hukum  antimonopoli  yang  efektif,  pemerintah  dan  regulator dapat  menciptakan  lingkungan  yang sehat  dan  kompetitif  untuk  ekonomi  digital  serta memastikan  bahwa  persaingan  yang  sehat  tetap  menjadi  pilar  utama  pertumbuhan industri.

## DAFTAR PUSTAKA
)
Abd.  Thalib  dan Mukhlisin  (2017), Aneka  Hukum Bisnis  Modern,  Depok,  Raja Grafindo Persada
Ahmad  Sabirin,R. H. H. (2021), Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  di Era Ekonomi  Digital,  JURNAL  PERSAINGAN  USAHA      Vol.  02  Fakultas  Hukum Universitas  Trisakti
Aldo  Suhartono  Putra  (2021),  HUKUM  PERSAINGAN  4.0:  ISSUE  BIGDATA, ARTIFICIAL  INTELLIGENCE DAN  BLOCKCHAIN  DALAM  KONTEKS HUKUM PERSAINGAN  USAHA  DI ERA  INDUSTRI  EKONOMI DIGITAL,  Jurnal  Program Magister  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Volume  1 Nomor  3
Asril  Sitompul  (2019)  ,Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,PT  Citra Aditya  Bakti
Edbert Gani Suryahudaya (2020), PANDUAN  PELAKSANAAN  METODE PENELITIAN DENGAN  TEMA-TEMA  SENSITIF,h.50-60
Effendi,  B.  (2020).  Pengawasan  Dan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Bisnis  Digital  (E- Commerce)  Oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam    Praktek Persaingan  Usaha Tidak  Sehat. Syiah Kuala  Law Journal
Januar Jalu Anggoro  (2017) , Pelanggaran  Hukum Persaingan  Usaha Dalam Perdagangan Sapi  Impor  di  Jabodetabek  (Studi  Putusan  KPPU  No.:10/kppu-i/2015),  Skripsi Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung
M.  Afif  Hasbullah  (2020),  PENEGAKAN  HUKUM  PERSAINGAN  USAHA  DALAM SEKTOR  EKONOMI  DIGITAL,  Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  dan Akuntansi)   Universitas  Islam  Darul  Ulum Lamongan, Indonesia,  Vol.  4 No. 1
Meita  Fadhilah  (2019),  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Oleh  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Kerangka  Ekstrateritorial,  Fakultas Hukum,  Universitas  Padjadjaran  Bandung,  Bandung,  Indonesia
Melisa  Setiawan  Hotana  (2018),  Industri  E-Commerce  Dalam  Menciptakan  Pasar  Yang Kompetitif  Berdasarkan  Hukum  Persaingan  Usaha,  Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune  Volume  I
Ning  Herlina  (2019),  S.H.,  M.Hum  KEWENANGAN  KPPU  (Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha)  DALAM  PENEGAKAN  HUKUM  ANTIMONOPOLI,  Jurnal Magister  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Palembang  Sumatera Selatan
P. Akman  (2019), “An  Agenda  for Competition  Law and Policy  in the Digital  Economy,” Journal  of European  Competition  Law & Practice,  vol.10
Prof.  Dr.  H.  Sudiarto,S.H.,M.Hum  (2021),  Pengantar  Hukum  Persaingan  Usaha  di Indonesia,Prenada  Media,
Putu  Samawati  (2018),  Monopoli  BUMN  Dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan Usaha,Malang,Tunggal  Mandiri,  cetakan 1 november
Rombot,  R.  J.  T.  (2020),  Peranan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam Menyelesaikan  Sengketa  Usaha  Perdagangan  Menurut  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat. Lex Privatum
Rumadi  Ahmad,  dkk,  (2019),  FIKIH  PERSAINGAN  USAHA,  Lakpesdam  PBNU (Lembaga  Kajian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia-Pengurus  Besar Nahdlatul  Ulama)  bekerjasama  dengan  KPPU  (Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha)
Suyud  Margono  (2018),  Hukum  Anti  Monopoli,Sinar  Grafika,Rawamangun,cetakan ketiga
Tan,  G., &  Zhou,  J. (2021),  The  effects  of  competition  and  entry  in  multi-sided  markets.
The  Review  of Economic  Studies