p-ISSN  2355-0236    e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Des,  2015  (3)2:124-130 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## Peran Strategis PKN Dalam Membangun Budaya Hukum Yang Berkeadaban

## Sakman
Dosen FKIP Universitas Palangka Raya

## Abstrak
Terciptanya budaya hukum yang berkeadaban merupakan cita-cita luhur founding fathers  kita dalam mendirikan Negara  Republik  Indonesia  ini.  Salah satu  cara  untuk  membangun  budaya hukum  yang  berkeadaban  adalah melaksanakan PKn dalam arti luas atau citienzhip education yang mencakup sasaran dunia persekolahan melalui school  civic  education  dan  masyarakat  luas  melalui  community  civic  education  (Cogan,  1999).    Pendidikan kewarganegaraan secara tegas memberikan gambaran kepada kita bahwa pendidikan kewarganeg araan itu harus ditujukan  untuk  membentuk  warganegara  yang  cerdas  dan  baik  yaitu  warganegara  yang  memiliki  karakter budaya  hukum  yang  berkeadaban  sesuai  degan  nilai-nilai  pancasila.  Aspek-aspek  kompetensi  dalam  PKn mencakup pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganeg araaan (civic skills), dan watak  atau  karakter  kewarganegaraan  (civic  dispositions),  ketiga  aspek  tersebut  harus  dikembangkan  secara seimbang untuk melahirkan warga negara yang memiliki budaya hukum yang berkeadaban  sesuai dengan nilai- nilai pancasila. Budaya hukum terbentuk dari kebiasaan masyarakat, kebiasaan masyarakat terbentuk dari watak atau karakter individu dalam masyarakat itu sendiri.
Kata  Kunci: PKn, Budaya Hukum

## PENDAHULUAN
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menyatakan bahwa pemerintah Negara Indonesia dibentuk antara lain untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mendapatkan kehidupan bangsa  yang  cerdas  dalam  arti  yang  luas  tentu  diperlukan  warganegara  yang  cerdas  juga dalam  arti  yang  luas.  Upaya  untuk  mencerdaskan  warganegara  dapat  ditempuh  melalui program  pendidikan  nasional,  sebagaimana  hal  tersebut  tersurat  dalam  pasal  31  UUD  1945 ayat (3), “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa  yang  diatur  dengan  undang-undang”.  Cerdas  yang  dimkasudkan  dsini bukan  hanya  cerdas  secara  intelektual,  tetapi  juga  cerdas  secara  spiritual,  emosional  dan social,  dengan  kata  lain  bahwa  warganegara  Indonesia  yang  seyogyanya  dikembangkan  itu adalah  individu yang cerdas pikirannya, perasaannya, dan perilakunya. Oleh sebab itu proses pendidikan  tidak  bisa  dilepaskan  dari  proses  kebudayaan  yang  pada  akhirnya  akan mengantarkan  menjadi  manusia  yang  berbudaya  dan  berkeadabaan,  termasuk  mengantarkan manusia  menjadi  insan  yang  memiliki  budaya  hukum  yang  berkeadaban.  Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu subyek pembelajaran mengemban visi dan misi untuk membentuk  kepribadian  yang  wajib  diberikan  seluruh  lembaga  pendidikan  di  Indonesia. Kemampuan  negara  suatu  negara  untuk  hidup  berguna  dan  bermakna,  serta  mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya, disertai berkehidupan mengglobal, sangat  memerlukan  pembekalan  ilmu  pengetahuan  dan  seni.  Pendidikan  kewarganegaraan secara  sistematik  dalam  rangka  perwujudan  kewarganegaran  berkaitan  dan  berjalan  seiring dengan  perjalanan  pembangunan  kehidupan  berbangsa  dan  fungsi  dan  tujuan  pendidikan nasional  berdasarkan  pancasila  dan  UUD  1945  pendidikan  bernegara.  Pendidikan  nasional kita  hakikatnya  adalah  pendidikan  kewarganegaraan  agar  dilahirkan  warganegara  Indonesia yang  berkualitas baik dalam  disiplin social dan  nasional, dan etos kerja,  dalam produktivitas
p-ISSN  2355-0236    e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Des,  2015  (3)2:124-130 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
kerja, dalam kemampuan  intelektua l  dan professional dalam tanggung  jawab kemsyarakatan, kebangsaan,  kemanusiaan  serta  dalam  moral,  karakter  dan  kepribadian.  Pendidikan kewarganegaraan  berkontribusi  penting  dalam  pembentukan  moral  dan  karakter  yang  baik bagi seluruh rakyat Indonesia. karakter warga negara yang baik" merupakan tujuan universal yang  ingin  dicapai  dari  pendidikan  kewarganegaraan  di  negara-negara  mana  pun  di  dunia. Ada banyak ragam nomenklatur pendidikan kewarganegaran di sejumlah negara (Kerr, 1999). Ini menunjukkan  bahwa pembentukan  karakter warganegara yang baik tidak bisa dilepaskan dari kajian pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Sebagai contoh, di Ka nada pembentukan karakter  warganegara  yang  baik  melalui  pendidikan  kewarganegaraan  diserahkan  kepada pemerintah  negara-negara  bagian.  Di  negara  bagian  Alberta  (Kanada)  kementerian pendidikannya telah memberlakukan kebijakan pendidikan karakter bersama sama pendidikan karakter melalui  implementasi dokumen The Heart of the Matter: Character and Citizenship Education  in  All .  Dalam  konteks  Indonesia,  di  era  Orde  Baru  pembentukan  karakter warganegara  tampak  ditekankan  kepada  mata  pelajaran  seperti  Pendidikan  Moral  Pancasila (PMP)  maupun  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  bahkan  Pendidikan Sejarah  Perjuangan  Bangsa  (PSPB). Di  era  pasca-Orde  Baru,  kebijakan  pendidikan  karakter pun  ada  upaya  untuk  "menitipkannya"  melalui  Pendidikan  Agama  disamping  Pendidikan Kewarganegaraan.   Perkembangan pendidikan  kewarganegaraan di Indonesia sampai dengan saat ini, dapat dikatakan bahwa baik dalam tataran konseptual  maupun dalam tataran praksis terdapat  kelemahan  paradigmatik  yang  sangat  mendasar.  Yang  paling  menonjol  adalah kelemahan  dalam  konseptualisasi  pendidikan  kewarganegaraan,  penekanan  yang  sangat berlebihan  terhadap  proses  pendidikan  moral  yang  behavioristik,  ketidak  konsistenan penjabaran  dimensi  tujuan  pendidikan  nasioanal  ke  dalam  kurikulum  pendidikan kewaranegaraan  dan  keterisolasian  proses  pembelajaran  nilai  pancasila  dengan  konteks dispilin keilmuan dan social  budaya (Eddy  lion:64). Terjadinya  perubahan  paradigma makro konstitusional  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  sesuai  dengan UUD  1945,  telah  diundangkan  undang-undang  RI  No.  20  Tahun  2003  tentang  sisdiknas menggantikan  UU  RI  No.  2  tahun  1989  tentang  sisdiknas.  Di  dalam  UU  Sisdiknas  No.  20 Tahun  2003  ini  ditegaskan  bahwa  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  maupun kurikulum  pendidikan  tinggi  wajib  memuat  pendidikan  kewarganegaraan  (pasal  37  ayat  (1) dan  (2)  ).  Kita  menyaksikan  betapa  masih  lebarnya  kesenjangan  antara  konsep  dan  muatan nilai yang tercermin dalam sumber-sumber normative konstitusional dengan fenomena sosial, cultural,  politik,  ideologis,  penegakan  hukum  dan  religiositas  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  Indonesia  samapai  dengan  saat  ini.  Dalam  media massa  tercetak,  televisi  dan  media  social  lainnya  setiap  saat  kita  menyaksikan  kondisi paradoksal  antara  nilai  dan  fakta,  seperti  tindak  kekerasan,  pelanggaran  lalulintas, kebohongan publik, arogansi kekuasaan, korupsi kolektif, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, konflik antar pemeluk agama,  konflik antar etnik, pemalsuan  ijasah, demonstrasi yang  cendrung  anarkis  dan  banyak  lagi  yang  lainnya.  Bukankah  semua  pihak  yang  terlibat dalam  situasi  paradoksal  itu  adalah  orang-orang  yang  sebagian  besar  berpendidikan  dan mengetahui?  Lalu  mengapa mereka melakukan  hal itu?.

## Hakikat dan Peran Pendidikan Kewaraganegaraan
Hakikat  pendidikan  kewarganegaraan  adalah  upaya  sadar  dan  terencana  untuk mencerdaskan kehidupan  bangsa bagi warganegara dengan  menumbuhkan  jati diri dan  moral bangsa  sebagai  landasan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  dalam  belanegara,  demi kelangsungan  kehidupan  dan  kejayaan  bangsa  dan  negara.  Standarisi  pendidikan kewarganegaraan  adalah  pengembangan:  (1)  Nilai-nilai  cinta  tanah  air;  (2)  Kesadaran berbangsa  dan  bernegara;  (3)  Keyakinan  terhadap  Pancasila  sebagai  ideology  Negara;  (4) Nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (5) Kerelaan berkorban untuk
p-ISSN  2355-0236    e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Des,  2015  (3)2:124-130 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
masyarakat, bangsa, dan negara, serta; (6) Kemampuan awal belanegara (Budimansyah:2010). Dari  pengembangan  standarisasi  pendidikan  kewarganegaraan  tersebut  nampak  bahwa  Pkn berfungsi  sebagai  sarana  pembinaan  watak  bangsa (nation  and  character  building) dan pemberdayaan warganegara, dalam hal inilah PKn memiliki peran strategis untuk membangun budaya  hukum  yang  berkeadaban  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Pembinaan karakter  yang  baik  pada  masyarakat  akan  melahirkan  kebiasaan  yang  baik,  kebiasaan  yang baik akan melahirkan budaya yang baik termasuk dalam hal  ini budaya hukum. Membangun karakter  merupakan  proses  yang  kompleks  dan  memerlukan  waktu  yang  lama  dan  tidak pernah  selesai,  oleh  sebab  itu  membangun  karakter  bangsa  seyogyanya  melibatkan  berbagai komponen  bangsa,  baik  pada  tataran  supra  maupun  infra  struktur  politik,  teoritis  maupu praktisi,  berbagai  komponen  pendidikan  seluruh  jenjang  dan  jenis,  serta  partisipasi  seluruh warganegara. Salah satu komponen penting yang berperan dalam pembinaan karakter bangsa adalah  pendidikan,  khususnya  pendidikan  formal,  artinya  bahwa  pedidikan  formal  melalui berbagai  mata  pelajaran  memiliki  peran  dan  sekaligus  tanggung  jawab  dalam  membina karakter yang secara khusus mata pelajaran PKn memiliki peran strategis dan tanggung jawab yang  sangat  berat  sebagai  pendidikan  karakter  bangsa.  Dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa  maka  PKn  mengembang  visi  yaitu  terwaujudnya  mata  pelajaran  yang berfungsi  sebagai  sarana  pembinaan  watak  bangsa  dan  pemberdayaan  waraga negara.  Visi mata  pelajaran  PKn  tersebut  sejalan  dengan  fungsi  pendidikan  nasional  Indonesia sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU  RI  nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan nasioanl  yang  menyatakan  bahwa:  pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa  (pasal  3).  Dari  visi  PKn  tersebut  kemudian  dijabarkan  ke dalam  misi  mata  pelajaran  PKn  yaitu  membentuk  warga  Negara  yang  baik  yakni  warga Negara  yang  sanggup  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan  bernegara, dilandasi  oleh kesadaran politik,  kesadaran hukum, dan kesadaran moral.   Dengan dasar visi dan misi maka tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah memupuk kesadaran bela  negara  dan  berfikir  koprehensif  integral    dalam  rangka  ketahanan  nasional  sebagai Geostrategi  Indonesia,  dengan  didasari:  (1)  Kecintaan  kepada  tanah  air;  (2)  Kesadaran berbangsa  dan  bernegara;  (3)  Memupuk  rasa  persatuan  dan  kesatuan;  (4)  Keyakinan  akan ketangguhan  Pancasila (5) Rela berkorban  demi  bangsa dan bernegara.

## Aspek-aspek kompetensi dalam PKn
Pendidikan  kewarganegaraan  merupakan  salah  satu  subyek  pembelajaran  mengemban visi  dan  misi  untuk  membentuk  kepribadian  yang  wajib  diberikan  seluruh  lembaga pendidikan  di  Indonesia.  Kemampuan  negara  suatu  negara  untuk  hidup  berguna  dan bermakna,  serta  mampu  mengantisipasi  perkembangan,  perubahan  masa  depannya,  disertai berkehidupan  mengglobal,  sangat  memerlukan  pembekalan  ilmu  pengetahuan  dan  seni. Pendidikan  kewarganegaraan  berkontribusi  penting  dalam  pembentukan  karakter  dan demokrasi  yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula dalam aspek pelaksanaan pembelajaran,  sebagaimana  di  kemukakan  oleh  JOHN  I.  Goodlad,  bahwa  terpenuhinya  misi pendidikan sangat  tergantung pada  kemampuan guru untuk  menanamkan  nilai-nilai karakter terhadap  peserta  didik,  serta  kemampuan  guru  untuk  menjadi  role  model  dalam  penerapan nilai-nilai karakter. Dalam hal penerapan nilai-niai karakter tesebut maka dalam pembelajaran PKn  dikembangkan  beberapa  aspek  kompetensi. Aspek-aspek  kompetensi  yang  hendak dikembangkan  dalam  pembelajaran  PKn  mencakup  pengetahuan  kewarganegaraan (civic knowledge) ,  keterampilan  kewarganegaraan (civics  skills) dan  watak  atau  karakter kewarganegaraan (civics dispositions) . Hal tersebut sejalan dengan konsep Bejamin S.Bloom tentang  pengembangan  kemamampuan  siswa  yang  mencakup  ranah  kognitif,  psikomotorik dan afektif. Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) menyangkut
p-ISSN  2355-0236    e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Des,  2015  (3)2:124-130 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
kemampuan akademik-keilmuan  yang  dikembangkan dari berbagai teori atau konsep  politik, hokum dan moral, sedangkan dimensi  keterampilan kewarganegaraan (civics skills) meliputi keterampilan  intelektual (intelektual  skills) dan  keterampilan  berpartisipasi (participation skills) dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Kompetensi  yang  paling  subtantif  dan esensial dalam mata  pelajaran pendidikan  kewarganegaraan adalah  kompetensi watak/karakter  kewarganegaraan (civics  dispositions) .  Kompetensi  watak  /karakter kewargaegaraan (civics  dispositions) dapat  dikatakan  sebagai  muarah  dari    pengembangan kedua  kompetensi  sebulumnya.  (Rahmat,  2009:32). Menurut  Margaret  S.  Branson  (dalam Budimansyah & Suryadi  , 2008:33) komponen  pendidikan kewarganegaraan yaitu: pertama, Civics Knowledge berakitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga  negara.  Aspek  ini  menyangkut  kemampuan  akademik-keilmuan  yang  dikembangkan dari  berbaga i teori atau konsep politik, hokum dan  moral. Dengan  demikian, mata pelajaran PKn  merupakan  bidang  kajian  multidisipliner.  Secara  lebih  terperinci  materi  pengetahuan kewarganegaraan  meliputi  pengetahuan  tentang  hak  dan  tanggung  jawab  warganegara,  hak asasi  manusia,  prinsip-prinsip  dan  proses  demokrasi,  lembaga  pemerintahan  dan  non- peerintahan,  identitas  nasional,  pemer intahan  berdasar  hokum (rule  of  law) dan  peradilan yang  bebas  dan  tidak  memihak,  konstitusi,  serta  nialai-nilai  dan  norma-norma  dalam masyarakat. Berdasarkan National  Standars  and  Civics  Framework  for  the  1998  National Assesment  of  Education  Progress  (NAEP) (Branson,  1998),  komponen  pengetahuan keawargnegaraan  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  lima  pertanyaan  penting  yaitu:  (1)  apa kehidupan  kewarganegaraan,  politik  dan  pemerintahan;  (2)  apa  fondasi-fondasi  system politik;  (3)  bagaiamana  pemerintahan  yang  dibentuk  oleh  konstitusi    mengejawantahkan tujuan-tujuan,  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  demokrasi;  (4)  hubungan  antar  suatu  Negara dengan Negara-negara lain dan posisinya dalam masalah-masalah internasional; (5) apa peran warganegara dalam demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan seyogyanya harus  sesuai  dengan  lima  hal  tersebut  untuk  melahirkan  warganegara  yang  memiliki pengetahuan  kewarganegaraan  yang  memadai. Kedua , Civics  Skills meliputi  keterampilan intelektual (intelektual  skills) dan  keterampilan  berpartisipasi (participation  skills) dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Menurut  Quigley  (dalam  Budimansyah  2010),  secara koseptual civics  disponstisions meliputi  sejumlah  karakteristik  kepribadian,  yakni: Civility atau  keadaban    (hormat  pada  orang  lain  dan  partisipatif  dalam  kehidupan  masyarakat), individual  responsibility atau  tanggung  jawab  individual, self-discipline atau  disiplin  diri  , civics-mindednes atau  kepekaan  terhadap  kewargaan, open-mindednes (terbuka,  skeptic, mengenal ambiguitas), compromise (prinsip konflik dan batas-batas kompromi), toleration of diversity atau  toleransi  atas  keberagaman, patience  and  persistence atau  kesabaran  dan ketaatan, compassion atau  keterharuan, generosity atau  kemurahan  hati, and  loyality  to  the nation  and  its  principles atau  kesetiaan  pada  bangsa  dan  segala  aturannya. Ketiga, civics disposition (watak/karakter  kewarganegraan),  komponen  ini  sesungguhnya  merupakan dimensi  yang  paling  subtantif  dan  esensial  dalam  mata  pelajaran  PKn.  Dimensi  watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muarah utama dari kedua dimensi sebelumnya , hal ini sesuai dengan  visi,  misi serta tujuan PKn  yang  menekankan aspek watak, karakter, serta sikap  dari  peserta  didik. Selanjutnya  Dalam  lampiran  pemendiknas  No.  22  Tahun  2006 dikemukakan bahwa ”Mata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan ( Civic Education )  merupakan  mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang mempu memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga  Indonesia  yang  diamanatkan  Pancasila  dan  UUD  1945”.  Konfigurasi  atau  kerangka sistemik  PKn  dibangun  atas  dasar  paradigma  sebagaai  berikut; Pertama, PKn  secara kurikuler  dirancang  sebagai  subyek  pembelajaran  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan potensi  individu  agar  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang  berakhlak  mulia,  cerdas,
p-ISSN  2355-0236    e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Des,  2015  (3)2:124-130 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
partisipatif, dan bertanggung jawab. Dalam mengembangkan potensi individu yang berakhlak mulia,  cerdas,  partisipatif,  dan  bertanggung  jawab,  pembelajaran  dalam  PKn  harus  diberi stimulus  yang  sesuai  dengan  perkembangan  anak. Kedua PKn  secara  teoritik  dirancang sebagai  subjek  pembelajaran  yang  memuat  dimensi-dimensi  kognitif,  afektif,  dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks subtansi  ide,  nilai,  konsep,  dan  moral  Pancasila.  Dimensi  kognitif  dilihat  dari  materi pembelajarannya  yang  berupa  pengetahuan  tentang  kependudukan.  Dimensi  afektif,  PKn dalam  pembelajarannya  tidak  hanya  memperhatikan  segi  materi  tap i  juga  penerapan  sikap sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  PKn  diperlukan  untuk  membentuk  sikap  yang  positif  dalam kehidupan  sehari-hari.  Dalam  perkembangan  pembentukan  sikap  sangat  diperlukan  karena sikap  yang  ditanam  pasti  akan  muncul  dikemudian  hari.  Hal  ini  sangat  diperlukan  terutama untuk zaman yang sekarang ini, zaman dimana segala informasi dapat diakses dengan mudah, sehingga  dikhawatirkan  kurang  mampu  menghadapi  gempuran  opini  dan  ideologi  yang mengancam  pemikiran  mereka.  PKn  disini  berperan  untuk  mendidik  seseorang  berjiwa demokrasi  yang  berlandaskan  pada  Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia. Ketiga ,  PKn secara  pragramatik  dirancang  sebagai  subjek  pembelajaran  yang  menekankan  pada  isi  yang mengusung  nilai-nilai  ( content  embedding  values )  dan  pengalaman  belajar  ( learning experiences ) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu di wujudkan dalam kehidupan sehari- hari.  Nilai-nila i  yang  diajarkan  dalam  PKn  tidak  hanya  sekadar  dilafalkan  tetapi  harus  ada implementasi  dalam  kehidupan.  Melalui  pengalaman  belajar  yang  dapat  membekas  didalam jiwa  anak  sehingga  nilai  tersebut  merasuk  dalam  individu.  Pembelajaran  tentang  sikap demokrasi juga demikian, harus dipraktikkan secara kontinue agar tercipta rasa toleransi antar manusia. Dari  aspek-aspek  tersebut  diatas  dapat  disampaikan  bahwa  PKn  memiliki  peran yang sangat strategis untuk melahirkan warganegara yang baik, mempunyai kompetensi yang handal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Warganegara yang dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa  mengamalkan  nilai-nilai  pancasila  maka  dapat  dipastikan  bahwa  warganegara tersebut tidak akan berbuat curang atau perbuatan negatif lainnya sehingga terc iptalah budaya hukum  yang  berkeadaban  dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat.  Untuk  mewujudkan  aspek- aspek tersebut maka pola pendidikan kewaranegaraan harus mengalami perubahan, mulai dari kurikulum  PKn, model  pembelajaran  PKn dan penilaian  PKn.

## PKn dan Budaya Hukum yang Berkeadaban
Secara  formal  pendidikan  kewaraganegaraan  mulai  diajarkan  pada  tingkat  satuan pendidikan  dasar  sampai  pada  tingkat  perguruan  tinggi.  Aspek-aspek  yang  dikembangkan dalam pembelajaran yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan watak atau karakter kewarganegaraan. Pusat kurikulum Balitbang Depdiknas  telah menyusun dan  mengembangkan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  kewarganegaraan  yang  baru sebagai  respon  dalam  menghadapi  perubahan  masyarakat  Indonesia  yang  mengalami  proses demokratisasi.  Adapun  tujuan  mata  pelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  itu  antara  lain  : ( 1)  Berfikir  secara  kritis,  rasional,  dan  kreatif  dalam  menghadapi  isu  kewarganegaraan. ( 2)  Berpartisipasi secara bermutu dan  bertanggungjawab,  dan  bertindak secara cerdas dalam kegiatan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. ( 3)  Berkembang  secara  positif  dan demokratis  untuk  membentuk  diri  berdasarkan  karakter-karakter  masyarakat  Indonesia  agar dapat  hidup  bersama  dengan  bangsa-bangsa  lainnya. (4) Berinteraksi  dengan  bangsa-bangsa lain  dalam  percaturan  dunia  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi dan komunikasi. Dari tujuan tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan kewrganegaraan    sangat  mengutamakan  pembentukan  karakter  bagi  peserta  didik  agar menjadi  warganegara yang dapat diandalkan  untuk  membangun  bangsa dan Negara ini.
p-ISSN  2355-0236    e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Des,  2015  (3)2:124-130 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Pentingnya  komponen  karakter  kewarganegaraan   yaitu  untuk  membekali  peserta  didik agar  dapat  menjadi  warga  negara  yang  berbudaya  hukum  dengan  menguasai  sejumlah karakter,  antara  lain:  (1)  Memberdayakan  dirinya  sebagai  warganegara  yang  independen, aktif,  kritis,  dan  bertanggungjawab  untuk  berpartisipasi  secara  efektif  dan  efisien  dalam berbagai  aktifitas  masyarakat,  politik  dan  pemerintahan  pada  semua  tingkatan  (daerah  dan nasional). (2) Memahami bagaimana warganegara melaksanakan peranan, hak, dan tanggung jawab  personal  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan  masyarakat  pada  semua  tingkatan (daerah  dan  nasional).  (3)  Memahami,  menghayati,  dan  menerapkan  nilai-nilai  budi  pekerti, demokrasi,  hak asasi  manusia, dan  nasionalisme dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara.  (4).  Memahami  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dalam kehidupan  sehari-hari.
Pendidikan  Kewarganegaraan memiliki dan sejalan dengan tiga fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan  sebagai  wahana  pengembangan  warganegara  yang  demokratis  yakni mengembangkan  kecerdasan  warganegara  ( civic  intellegence ),  membina  tanggung  jawab warganegara  ( civic  responsibility )  dan  mendorong  partisipasi  warganegara  ( civic participation ).  Tiga  kompetensi  warganegara  ini  sejalan  pula  dengan  tiga  komponen pendidikan  kewarganegaraan  yang  baik  yaitu  pengetahuan  kewarganegaraan  ( civic knowledge ), ketrampilan kewarganegaraan ( civic skills ), dan karakter kewarganegaraan ( civic dispositions ) (Branson. 1998).
Dengan  demikian  seorang  warga  negara  pertama-tama  perlu  memiliki  pengetahuan kewarganegaraan  yang  baik,  terutama  pengetahuan  di  bidang  politik,  hukum,  dan  moral dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Selanjutnya  seorang  warga  negara  diharapkan memiliki  keterampilan  secara  intelektual  maupun  secara  partisipatif  dalam  kehidupan berbangsa dan negara. Pada akhirnya, pengetahuan dan keterampilannya  itu akan membentuk suatu  watak  atau  karakter  yang  mapan,  sehingga  menjadi  sikap  dan  kebiasaan  hidup  sehari- hari.  Watak,  karakter,  sikap  atau  kebiasaan  hidup  sehari-hari  yang  mencerminkan  warga negara  yang  baik  itu  misalnya  sikap  religius,  toleran,  jujur,  adil,  demokratis,  menghargai perbedaan,  menghormati  hukum,  menghormati  hak  orang  lain,  memiliki  semangat kebangsaan yang kuat, memiliki  rasa kesetiakawanan sosial,  dan lain-lain.
Dengan terbentuknya sikap atau kebiasaan warganegara seperti tersebut diatas maka akan berpengaruh  positif  terhadap  budaya  hukum  warganegara,  yaitu  budaya  hukum  yang  sesuai dengan  etika  nilai-nilai  pancasila  sebagai  dasar  Negara  dan  sekaligus  sebagai  sumber  dari segala  sumber  hukum  di  Indonesia.  Warganegara  seperti  inilah  yang  mampu  bersaing manakala  Masyarakat  ekonomi  asean  sdh  berlaku  sebagai  dampak  dari  globalisasi.  Hukum yang  dijalankan  sesuai  dengan  etika  dan  nilai-nilai  pancasila  maka  itulah  hukum  yang berkeadaban.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi,  Idrus.  (2005).  Pendidikan  Demokrasi  dalam  Konteks  Masyarakat  Madani:Tinjauan Sosial  Kultural.Bandung:  Nasional  Seminar  Civics  Education.
Budimansyah  Dasim  (2010).  ”Penguatan  Pendidikan  Kewarganegaraan  Untuk  Membangun Karakter Bangsa”,Widya  Aksara Press: Bandung.
Branson, Margaret Stimman, (1998), The Role  of Civics  education: A fortcoming Education Policy  Tas  Force    Position    Paper  from  the  communicatarian    Network,    Calabasas: CCE.
p-ISSN  2355-0236    e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Des,  2015  (3)2:124-130 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Eddy,  2014.  Problem  dan  Prospek  pendidikan  kewarganegaraan  dalam  mewujudkan demokrasi  yang berkeadaban. Jurnal  pips,  vol.  1 no. 1 juni  2014.
Herdianto  Heri, 2010. Cerdas, kritis  dan aktif berwrganegara, erlangga Rahmat,  2009.  Peran  strategis  PKn  untuk  membangun  Karakter  bangsa  di  era  global.
Prosiding  seminar  internasioanl  pendidikan  kewarganegaraan  12  desember  2009. Laboratorium  PKn UPI.
Winataputra  S.  Udin  dan  Budimansyah  Dasim,  2012.Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam Perspektif  Internasional(Konteks,Teori,  dan  Pembelajaran).  Widya  Aksara  Press: Bandung.
Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.Bandung:  Alfabeta.