Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): 121-133 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
PENGHULU DAN ANGKA KREDITNYA DALAM PENCATATAN ISBAT NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RANOWULU

## Suparmo Saleh
Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000 Email: salehsuparmo@gmail.com
Frangky Suleman
Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000 Email: frangkysuleman@iain-manado.ac.id

## Zakiyuddin Abdul Adhim
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Email: abduladhim95@gmail.com

## ABSTRACT
This  paper  examines  the  chiefs/penghulu,  credit  scores,  and  problems  at  the  Office  of  Religious Affairs  (KUA)  of  Ranowulu  District,  Bitung  City.  The  adequacy  of  credit  numbers  is  one  of  the absolute conditions in the promotion and position of the chief in question. The reference for the rules in carrying out their duties refers to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Permenpan-RB) Number 9 of 2019 concerning the Functional Position of the Penghulu.  One  of  the  activities  that  are  expected  to  be  able  to  collect  credit  score  debris  is  the recording of marriages resulting from the marriage certificate from the Religious Courts. Even in Muslim community life, there are still many wedding events that only pay attention to the validity of the  religious  aspect  without  paying  attention  to  the  mandate  of  Article  2,  paragraph  2  of  the Marriage Law. If the conditions and pillars of marriage have been fulfilled, then they feel enough. This  is  evident  from  the  fact  that  there  are  still  many  applications  for  registration  of  marriage certificates  submitted  to  the  KUA.  Of  course,  it  must  be  re-analyzed  so  that  all  parties  can understand  it.  This  study  aims  to  determine  the  chiefs’  duties  and  credit  scores  in  recording marriage  certificates.  This  research  uses  normative  juridical  analysis,  with  the  nature  of  the research being descriptive and analytic. The study results show that the registration of marriages through  marriage  certificates  is  separate  from  the  Permenpan-RB  above.  Therefore,  recording marriage certificates at the KUA is seen as nothing more than a policy to assist the Religious Courts and  interested  communities  so  that  the  legality  of  their  marriages  is  protected  by  the  state, regardless of the rank of the chiefs, who has no additional duties.
Keywords: chief; credit number; marriage certificate.

## ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji tentang penghulu, angka kredit serta problematikanya di Kantor Urusan Agama (KUA)  Kecamatan  Ranowulu,  Kota  Bitung.  Kecukupan  angka  kredit  menjadi  salah  satu  syarat mutlak  dalam  kenaikan  pangkat  dan  jabatan  dari  penghulu  bersangkutan.  Sandaran  aturan  yang menjadi  rujukan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional  Penghulu.  Salah  satu  kegiatan  yang  diharapkan  mampu  mengumpulkan  puing-puing angka kredit adalah melalui pencatatan pernikahan hasil isbat nikah dari Pengadilan Agama. Padahal di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  muslim  masih  cukup  banyak  ditemukan  peristiwa pernikahan  yang  hanya  memperhatikan  keabsahaan  dari  aspek  keagamaan  saja  tanpa memperhatikan  amanat  Pasal  2  ayat  2  dari  UU  Perkawinan.  Bila  syarat  dan  rukun  nikah  telah terpenuhi maka mereka merasa cukup. Ini terbukti masih banyaknya permohonan pencatatan isbat nikah  yang  diajukan  ke  KUA.  Tentu  hal  itu  harus  dianalisa  kembali  agar  semua  pihak  dapat memahaminya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tugas  penghulu  dan  angka  kreditnya dalam pencatatan isbat nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan sifat  penelitian  adalah  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pencatatan pernikahan  melalui  isbat  nikah  tidak  termaktub  dalam  Permenpan-RB  di  atas.  Oleh  sebab  itu, pencatatan isbat nikah di KUA dianggap tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk membantu pihak Pengadilan  Agama  dan  masyarakat  yang  berkepentingan  agar  legalitas  perkawinan  mereka dilindungi  oleh  negara,  tanpa  melihat  kepangkatan  dari  penghulu  yang  tidak  memiliki  tugas tambahan.
Kata kunci: penghulu; angka kredit; isbat nikah.

## PENDAHULUAN
Terbitnya  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  9 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Tahun 2005  tentang  Jabatan  Fungsional  Penghulu  dan  Angka  Kreditnya  menjadi kegembiraan  tersendiri  bagi  penghulu.  Bagaimana  tidak,  dalam  beberapa  poin Permenpan ini memberikan “angin segar” bagi penghulu dalam peningkatan karir dan  perpanjangan  masa  tugas.  Permenpan  nomor  9  ini  menjadi legal  standing pelaksanaan  tugas  pokok  kepenghuluan  bagi  penghulu  yang  bertugas  di  Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan .
Namun disadari atau tidak oleh para penghulu, dalam pelaksanaan tugas di KUA  terdapat  sejumlah  kegiatan  yang  melibatkan  penghulu  tapi  tidak  ter- cover dalam aturan sebagaimana tersebut di atas, salah satu diantaranya adalah pencatatan pernikahan  hasil  isbat  nikah  oleh  Pengadilan  Agama  oleh  penghulu  di  KUA (Usman et al., 2021; Zainuddin, 2022)
Ini  tentu  menjadi  kelesuan  tersendiri  bagi  penghulu  sebagai  pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan  kepenghuluan,  dan  bimbingan  masyarakat  Islam  (Burhanudin, 2014; Aminuddin et al., 2019)
Hal  inilah  yang  membuat  Penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai pencatatan isbat nikah yang dihubungkan dengan tugas pokok penghulu dalam  butir  kegiatan  kepenghuluan  yang  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk tulisan yang diberi judul : Penghulu dan Angka Kreditnya dalam Pencatatan Isbat Nikah (Analisis Terhadap Permenpan Nomor 9 Tahun 2019).
Adapun  terkait  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  angka  kredit penghulu  termasuk  manajerial  kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  adalah Sudrajat et al. (2019) yang menyatakan sistem manajemen ASN yang berdasarkan prestasi  tidak  begitu  diimplementasikan  dengan  baik.  Begitu  juga  perekrutan tenaga-tenaga professional di bidangnya seperti yang diungkapkan oleh Purohit & Martineau  (2016).  Sedangkan  penelitian  dari  Ananta  &  Winiarti  (2013)  secara umum  membahas  gap  kompentensi  melalui  penggunaan  metodenya,  begitu  juga melalui penelitian dari Arsi & Partiwi (2012) yang mengulas pemetaan kompetensi yang serahurnya seimbang.
Ulasan  di  atas  menjadi  bahan  kajian  pada  tulisan  ini  dengan  tujuan diantaranya  ;  1.  Dapat  mengetahui  tugas  pokok  penghulu  dalam  kegiatan kepenghuluan, 2. Dapat mengetahui angka kredit bagi penghulu dalam pencatatan isbat  nikah  di  Kantor  Urusan  Agama  kecamatan  Ranowulu,  dan  3.  Dapat mengetahui analisa Permenpan-RB nomor 9 tahun 2019 terhadap tugas penghulu dalam pencatatan isbat nikah di KUA.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): 121-133 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Manfaat dari penulisan ini yakni bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis diharapkan  dapat  menambah  referensi  bagi  penelitian  berikutnya,  khususnya penelitian  hukum  tentang  pelaksanaan  pencatatan  isbat  nikah  oleh  penghulu  di KUA,  serta  diharapkan  mampu  memberikan  informasi  tentang  pelaksanaan pencatatan  isbat  nikah  oleh  penghulu  di  KUA.  Sementara  manfaat  praktisnya adalah diharapkan dapat  dijadikan rujukan oleh penghulu  serta pihak-pihak  yang berwenang  dalam  pencatatan  isbat  nikah  di  Indonesia  untuk  mengkaji  kebijakan utama terkait dengan pelaksanaan pencatatan itbat  nikah di  KUA sebagai  bagian dari tugas kepenghuluan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  yuridis,  yaitu mengkaji  norma  hukum  dan  bahan-bahan  kepustakaan  berupa  sumber-sumber tertentu  seperti  dokumen-dokumen  termasuk  juga  literatur  bacaan  lainnya  yang berkaitan dengan penghulu dan tugas kepenghuluan, serta angka kreditnya dalam pencatatan isbat nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field  research), dengan  metode  kualitatif  yaitu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun lokasi yang dijadikan lahan penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.
Adapun  sifat  penelitian  adalah  deskriptif  analatis  untuk  menggambarkan masalah  yang  dihadapi  oleh  penghulu  dalam  memperoleh  angka  kredit  dalam pencatatan  isbat  nikah  di  lapangan  (Nazir,  2005),  mulai  dari  latar  belakang  serta dampak  dari  permasalahan  tersebut.  Penelitian  ini  mengambil  data  primer  dari peraturan  perundang-undangan,  beberapa  petunjuk  teknis  yang  diterbitkan  oleh Kementerian Agama, serta data-data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranowulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penghulu dan Angka Kredit
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penghulu diartikan sebagai Kepala Urusan agama Islam di  kabupaten atau kota. Dalam aturan perundang-undangan, Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan  kegiatan  pelayanan  dan  bimbingan  nikah  atau  rujuk,  pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
Dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Sipil  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2019 Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Jabatan Fungsional  Penghulu  adalah  jabatan  sebagai  pegawai  pencatat  nikah  atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk  melakukan  pelayanan  dan  bimbingan  nikah  atau  rujuk,  pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): 121-133
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Jenjang Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas: a. Penghulu Ahli Pertama; b. Penghulu Ahli Muda;  c. Penghulu Ahli Madya; dan d. Penghulu Ahli Utama. Yang patut  digarisbawahi  dan  dimaknai  dalam  ayat  6  diatas  adalah  bahwa  Penghulu merupakan  pejabat  yang  diberikan  kewenangan  sebagai  pencatat  nikah  atau perkawinan (Fauzi, 2019).
Permenpan-RB diatas mengatur secara rinci tugas pokok Penghulu beserta angka kreditnya. Karena penghulu merupakan jabatan fungsional, maka salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatannya dinilai berdasarkan kecukupan angka kredit yang dimiliki oleh penghulu bersangkutan yang merupakan akumulasi angka kredit dari  seluruh  butir  kegiatan  yang  dilaksanakan.  Penilaian  atas  kegiatan kepenghuluan  berdasarkan  bukti  fisik  yang  diajukan  oleh  penghulu  kepada  Tim Penilai  sesuai  dengan  jenjang  jabatan  masing-masing  penghulu  (Rosliana  et  al., 2019).
Unsur   kegiatan   tugas   Jabatan   Fungsional   Penghulu yang dapat dinilai Angka  Kreditnya,  terdiri  atas:  a.  Unsur  Utama;  dan  b.  Unsur  Penunjang.  Unsur utama  sebagaimana  dimaksud  terdiri  atas,  pendidikan,  pelayanan  dan  bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, bimbingan masyarakat Islam dan pengembangan profesi (Ridwan, 2020).
Tugas penghulu di semua jenjang jabatannya dalam pencatatan pernikahan termasuk dalam unsur utama yakni Pelayanan dan Bimbingan Nikah Rujuk yang didalamnya  terdapat  butir  kegiatan  yang  meliputi:  1.  Perencanaan  kegiatan kepenghuluan; 2. Pemeriksaan permohonan nikah atau rujuk; 3. Bimbingan calon pengantin;  4.  Pelayanan  nikah  atau  rujuk;  dan  5.  Bimbingan  perkawinan (Syarifuddin, 2018).
Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Angka Kredit juga diartikan sebagai satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai  oleh  Penghulu  dalam  rangka  pembinaan  karir  yang  bersangkutan. Sementara  besaran  nilai  Angka  kredit  dari  setiap  butir  kegiatan  kepenghuluan tersebut diatur pula dalam Permenpan-RB tersebut.

## Pencatatan Isbat Nikah dan Ruang Lingkupnya
Isbat Nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu isbat dan  nikah.  Isbat  berasal  dari  kata  “ asbata,  yusbitu,  isbatan ”  yang  artinya “menetapkan” (Munawir, 2011). Sedangkan kata nikah berasal dari kata “ an-nikah ” yang  secara  istilah  fiqh/hukum  Islam  adalah  “Akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqan  ghaliizhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan  ibadah”  (juga  tertuang  dalam  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam). Pernikahan juga dimaknai sama dengan perkawinan. Isbat nikah juga sering disebut dengan Pengesahan Nikah (Amien, 2012).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): 121-133 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Secara  singkat  dijelaskan  bahwa  ketentuan  mengenai  isbat  nikah  hanya dijumpai dalam regulasi perundang-undangan, namun tidak dijumpai dalam kitab- kitab fikih klasik maupun kontemporer. Oleh sebab itu, tentang syarat isbat nikah ini hanya dapat dilihat dalam aturan perundang-undangan. Isbat nikah (penetapan nikah)  pada  dasarnya  adalah  penetapan  suatu  perkawinan  yang  sudah  dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam (Sururie, 2017).
Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan  yang  sesungguhnya  dan  diistilahkan  dengan jurisdictio  voluntair . Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada  pemohon,  yang  memohon  untuk  ditetapkan  tentang  sesuatu  yaitu  penetapan nikah. Sementara Perkara voluntair merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara  permohonan  tidak  dapat  diterima,  kecuali  kepentingan  undang-undang menghendaki demikian. Bahwa perkawinan ini sudah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah namun pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang memiliki kewenangan yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka dari  itu  pasangan  suami  istri  yang  berkehendak  memperoleh  penetapan (pengesahan)  nikah,  terlebih  dahulu  harus  mengajukan  permohonan  pengesahan nikahnya ke pengadilan agama (Huda, 2014).
Perkawinan  yang  memenuhi  syarat  dan  rukun  pernikahan  secara  agama saja,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  fikih  berbagai  madzhab,  dengan  demikian adalah sah menurut hukum negara. Hal ini dikarenakan Undang Undang Nomor 1 tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dalam  pasal  2  ayat  (1)  menyatakan  bahwa perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya bahwa negara mengakui keabsahan suatu pernikahan  yang  dilaksanakan  sesuai  agama  dan  kepercayaan  masing-masing. Namun  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  ini  tentu  secara akademik  sangat  luas  sekali.  Dalam  hukum  Islam,  terdapat  fikih  Maliki,  fikih Hanafi, fikih Syafii, fikih Hambali serta fikih madzhab yang lain yang masih ada hingga  saat  ini.  Artinya,  tidak  dilakukan  pencatatan  di  depan  Pegawai  Pencatat Nikah (PPN) tidak juga mengurangi sahnya perkawinan.
Hanya  saja  melangsungkan  pernikahan  tidak  dihadapan  PPN  tentu  tidak akan  mendapatkan  perlindungan  serta  kepastian  hukum.  Sebagaimana  hal  itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pernikahan semacam ini dimaknai dengan nikah sirri, nikah secara agama atau nikah dibawah tangan. Dengan demikian, walaupun pernikahannya dianggap sah  secara  hukum  negara,  tetapi  sebagai  perbuatan  hukum  pernikahannya  tidak diakui dan tidak dilindungi oleh negara disebabkan tidak adanya bukti tercatatnya pernikahan oleh lembaga yang diakui oleh negara . Ini tentu akan mengakibatkan tidak terjaminnya hak-hak dalam pernikahan manakala terjadi perceraian termasuk hak  memperoleh  warisan  ataupun  pensiun,  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak anak,  misalnya  dalam  membuat  akta  kelahiran,  serta  hak  waris  (Suaib  &  Ishak, 2018).
Ini  berarti  bahwa  isbat  nikah  bisa  diajukan  salah  satunya  apabila  pernah terjadi  nikah  sirri,  nikah  dibawah  tangan,  nikah  secara  agama,  atau  apapun namanya,  dengan  berbagai  macam  alasan,  asalkan  nikahnya  itu  dilakukan  tidak dibawah pengawasan PPN, maka pernikahannya itu tidak mendapat perlindungan dan  kepastian  hukum  sebagaimana  disebutkan  diatas.  Supaya  mendapatkan perlindungan dan kepastian hukumnya, maka orang yang sudah pernah melakukan nikah sirri harus mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) ke Pengadilan Agama (PA) (Oelangan, 2013).
Pengadilan  Agama  pada  dasarnya  akan  menerima  dan  memeriksa permohonan  isbat  nikah  tersebut  melalui  pemeriksaan  lengkap  pada  tahap-tahap persidangan.  Jika  terbukti  perkawinan  tersebut  sah  secara  agama  dalam  arti terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan  tidak  membedakan  baik  perkawinan  tersebut  terjadi  sebelum  berlakunya Undang-Undang Perkawinan maupun perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

## Pencatatan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu
Isbat nikah hasil putusan Pengadilan Agama kemudian oleh pasangan suami istri  disampaikan  ke  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama kecamatan untuk dicatatkan dan diterbitkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah berupa Buku Nikah kepada pasangan suami istri tersebut.
Pencatatan  Perkawinan  secara  jelas  disebutkan  dalam  Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku” . Dalam Undang-undang ini juga selain dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu,  disamping  itu  tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan adalah  sama  halnya  dengan  pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat- surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Republik  Indonesia  Nomor  34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada  pasal  1  ayat  1  disebutkan  bahwa  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  yang selanjutnya  disingkat  KUA  Kecamatan  adalah  unit  pelaksana  teknis  pada Kementerian  Agama,  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
Selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dari ketujuh misi Kemenag diatas, semuanya terurai dalam tugas dan fungsi KUA antara lain:
1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. Pengelolaan  dokumentasi  dan  sistem  informasi  manajemen  KUA Kecamatan;
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;  Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
6. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
7. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
Dengan demikian, dalam  mewujudkan visi dan misi  tersebut  diatas peran Kantor Urusan Agama sangat penting sekali. Ini dikarenakan KUA sebagai garda terdepan  serta  perpanjangan  tangan  Kementerian  Agama  yang  bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama dalam pencatatan pernikahan. Misi itu pula yang diemban oleh KUA kecamatan Ranowulu yang merupakan salah satu KUA kecamatan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara-Indonesia yang mewilayahi 11 kelurahan yaitu: 1. Pinokalan, 2. Danowudu, 3. Dua Sudara, 4. Tewaan, 5. Apela Satu, 6. Apela Dua, 7. Kumersot, 8. Karondoran, 9. Pinasungkulan, 10. Batu Putih Atas,  11.  Batu  Putih  Bawah.  Pencatatan  Isbat  Nikah  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  kecamatan  secara  spesifik  diatur  dalam  3  ayat  pada  Pasal  25  Peraturan Menteri  Agama  (Permenag)  Republik  Indonesia  nomor  20  tahun  2019  tentang Pencatatan Pernikahan.
Pada  ayat  1  pasal  25  Permenag  tersebut  dijelaskan  :  “Pencatatan  Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan : “Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA  Kecamatan  tertentu  untuk  mencatat  isbat  nikah,  pencatatan  dilakukan  atas dasar: a. surat permohonan pencatatan isbat; dan  b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan  isbat  nikah  pada  KUA  Kecamatan”.  Dan  pada  ayat  3  dijelaskan  : “Dalam hal isbat nikah dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN LN”.
Pasal 25 dalam Permenag inilah yang saat ini kemudian menjadi sandaran hukum  bagi  pihak  Kantor  Urusan  Agama  dalam  melaksanakan  pelayanan pencatatan  isbat  nikah  di  KUA  termasuk  di  KUA  kecamatan  Ranowulu.  Dalam pelayanan pencatatan isbat nikah di KUA kecamatan Ranowulu, selain membawa Surat Putusan Isbat nikah dari Pengadilan Agama, pasangan suami istri turut serta melampirkan persyaratan administratif  lainnya berupa: 1). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  (KTP),  2).  Fotokopi  Kartu  Keluarga,  3).  Fotokopi  akta  kelahiran,  4). Fotokopi  ijazah  terakhir,  5).  Fotokopi  KTP  2  orang  saksi,  6).  Materai  10.000  (2 lembar), 7). Pas foto latar biru ukuran 4x6 = 1 lembar, 3x4 = 4 lembar dan 2x3 = 4 lembar dengan menggunakan busana muslim (berkopiah/berjilbab).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): 121-133 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Persyaratan  diatas  dibawa  oleh  pasangan  suami  istri  ke  KUA  kemudian diperiksa  semua  dokumennya  dan  selanjutnya  dicatat  dalam  akta  nikah  serta diterbitkan  buku  nikahnya.  Sejak  berlakunya  Permenag  nomor  20  tahun  2019, pencatatan  isbat  nikah  di  KUA  kecamatan  Ranowulu  dengan  sebab  nikah  sirri berjumlah 6 peristiwa, sedangkan total peristiwa dan pencatatan nikah yang telah ditangani berjumlah 82 pasang.
Tabel 1. Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Ranowulu
No. Tahun Jumlah Peristiwa Nikah Jumlah Pencatatan Isbat Nikah Jumlah Pencatatan (3+4) 1 2 3 4 5 2. 2019 22 3 25 3. 2020 21 1 22 4. 2021 19 1 20 5. 2022 (Januari sd. November) 20 1 21 Total Jumlah 82 6 88
Sumber : Data Kantor Urusan Agama kecamatan Ranowulu
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun pencatatan isbat nikah di KUA  kecamatan  Ranowulu  selalu  ada  sekalipun  jumlahnya  tidak  signifikan. Namun hal itu cukup berbanding dengan jumlah peristiwa nikah yang ada. Apabila hal ini dirata-ratakan dengan asumsi setiap 20 peristiwa nikah dalam 1 tahun ada 1 pencatatan  isbat  nikahnya,  maka  di  KUA  kecamatan  yang  jumlah  peristiwa nikahnya mencapai ratusan hingga ribuan pasang per tahun, maka akan ada jumlah pencatatan isbat nikah yang cukup signifikan di KUA kecamatan tersebut.
Apalagi  tren  isbat  nikah  di  tahun-tahun  belakangan  ini  cukup  terbuka dengan adanya program Layanan Isbat Nikah Terpadu yang digelar oleh Pengadilan Agama  Bitung bekerjasama dengan Kementerian Agama  Kota  Bitung dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bitung. Kenyataan ini menunjukkan bahwa isbat nikah masih menjadi “alternatif” pilihan bagi pasangan suami istri yang belum mengantongi legalitas pernikahan untuk mendapatkan buku nikah dari KUA. Bila hal  ini  dibiarkan,  maka  kondisi  kelesuan  penghulu  dalam  pencatatan  isbat  nikah akan  bisa  berdampak  pada  sikap  acuh  tak  acuh  terhadap  putusan  isbat  nikah. Apalagi pencatatan pernikahan hasil isbat di KUA tidak dipungut biaya alias gratis sehingga tidak ada biaya pengembalian dari negara selayaknya biaya jasa profesi saat melaksanakan pengawasan akad nikah di luar balai nikah.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): 121-133 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## Penghulu dan Angka Kreditnya dalam Pencatatan Isbat Nikah
Bila  mencermati  dan  menganalisis  tugas  pokok  penghulu  dalam Permenpan-RB  diatas,  tidak  disebut  dan  ditemukan  satupun  butir  kegiatan kepenghuluan dalam semua jenjang jabatannya yang “memerintahkan” atau paling tidak menjelaskan tentang kegiatan pencatatan pernikahan atas isbat nikah di KUA. Akibat  tidak  tersedianya  kegiatan  pencatatan  isbat  nikah  dalam  kegiatan kepenghuluan,  maka  tidak  ada  angka  kredit  yang  tersedia  bagi  penghulu  saat melaksanakan pencatatan tersebut. Sementara angka kredit merupakan salah satu syarat  dalam  kenaikan  pangkat  dan  jabatan  fungsional  Penghulu.  Padahal  dalam proses  pencatatannya,  terlebih  dahulu  akan  dilaksanakan  pemeriksaan  dokumen berkas  permohonan  terhadap  pasangan  suami  istri  yang  bersangkutan  (Farabi, 2020).
Cukup menjadi alasan tentunya jika hal ini menjadi kelesuan tersendiri bagi Penghulu  tatkala  ada  pasangan  suami  istri  yang  hendak  mencatatkan  isbat  nikah mereka  di  Kantor  Urusan  Agama.  Isbat  nikah  yang  hendak  dicatatkan,  oleh sebagian  penghulu,  terkadang  dianggap  sebagai  beban  tugas  atau  menambah- nambah urusan saja. Hal ini pula cukup dirasakan sebagai “kerugian” oleh penghulu pada KUA kecamatan Ranowulu. Ini cukup beralasan mengingat jumlah peristiwa pernikahan  di  KUA  kecamatan  Ranowulu  per  tahunnya  terbilang  sangat  minim. Sehingga  bila  pencatatan  isbat  itu  masuk  dalam  kegiatan  kepenghuluan  dan  bisa meraup  angka  kredit,  maka  akan  menggedor  semangat  penghulu  untuk melaksanakan tugas pencatatan tersebut.
Namun  setelah  dianalisa,  anggapan  bahwa  isbat  nikah  yang  hendak dicatatkan dianggap sebagai beban tugas atau menambah-nambah urusan saja tidak sepenuhnya benar, dan dapat dibilang keliru. Bahkan penghulu tidak perlu lesu atau merasa  rugi  dengan  hal  itu,  sebab  kewenangan  pencatatan  isbat  nikah  di  KUA sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang juga merupakan Penghulu  dengan  tugas  tambahan  sebagai  Kepala  KUA,  bukan  kepada  Penghulu yang tidak diberikan tugas tambahan dimaksud. Dan karena salah satu kewenangan serta  tanggungjawab  sebagai  Kepala  KUA  itulah,  maka  diberikan  angka  kredit kepadanya.
Pada  pasal  21  ayat  4  Permenag  nomor  20  tahun  2019  disebutkan  bahwa Akta Nikah dan Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. Sebagai Kepala  KUA,  Penghulu  mendapatkan  tambahan  Angka  Kredit  15%  (lima  belas persen)  dari  Angka  Kredit  penjenjangan  untuk  kenaikan  pangkat  setingkat  lebih tinggi  (Permenpan-RB  Pasal  41  ayat  1),  dan  diberikan  untuk  satu  kali  kenaikan pangkat/jenjang selama melaksanakan tugas (Permenpan-RB Pasal 41 ayat 2). Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana bagan berikut:
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): 121-133 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Gambar 1. Proses angka kredit pada pencatatan nikah di KUA Ranowulu
Angka  Kredit  15%  sebagaimana  dimaksud  diberikan  karena  jabatan tambahannya  sebagai  Kepala  KUA,  yang  didalamnya  juga  dapat  dimaknai mencakup kewenangan serta tanggungjawabnya dalam pencatatan isbat nikah. Dan karena  Penghulu  yang  tidak  mendapatkan  tugas  sebagai  Kepala  KUA  tidak mendapatkan  kewenangan  menandatangani  buku  nikah,  maka  penghulu  yang bersangkutan tidak pula mendapatkan angka kredit dari pencatatan isbat nikah.
Bagi penghulu tanpa tugas tambahan sebagai Kepala KUA, dalam kegiatan kepenghuluan yang berkaitan dengan isbat nikah dapat  melaksanakan tugas yakni mengkaji  dan  melakukan  kegiatan  koordinasi  dengan  instansi  lintas sektoral/vertikal/dan  lembaga  keagamaan  tentang  nikah  siri  sehingga  dapat mendapatkan angka kredit dari butir kegiatan dimaksud.
Namun  demikian,  penulis  berpandangan  bahwa  alangkah  baiknya  bila rangkaian  pencatatan  isbat  nikah  di  KUA  dapat  pula  diberikan  angka  kreditnya kepada  penghulu,  secara  keseluruhan  tanpa  memandang  tugas  tambahannya sebagai  Kepala  KUA,  berupa  kegiatan  pemeriksaan  dokumen  permohonan pencatatan  isbat  nikah  disamping  kegiatan  kepenghuluan  lainnya  yang  berkaitan dengan nikah siri yaitu dengan menambahkannya dalam Permenpan-RB nomor 9 tahun 2019 tanpa mengabaikan serta ditunjang oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Permenpan-RB Nomor  9  Tahun  2019  tidak  mencantumkan  butir  kegiatan  kepenghuluan  tentang pencatatan  isbat  nikah.  Kewenangan  pencatatan  isbat  nikah  di  KUA,  mulai pemeriksaan  dokumen  hingga  diterbitkannya  akta  dan  buku  nikah,  diberikan
Penghulu
Penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA Penghulu tanpa tugas tambahan sebagai Kepala KUA Melaksanakan pencatatan itbat nikah Tidak memiliki kewenangan pencatatan itsbat nikah Mendapat angka kredit
Tidak mendapat angka kredit
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): 121-133
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
sepenuhnya  kepada  Penghulu  yang  diberikan  tugas  tambahan  sebagai  Kepala Kantor  Urusan  Agama.  Karena  tugas  tambahannya  sebagai  Kepala  KUA,  maka penghulu  mendapatkan  tambahan  angka  kredit.  Namun  alangkah  baiknya  proses pencatatan  isbat nikah di  KUA dapat  dimasukkan dalam kegiatan kepenghuluan. Kegiatan tersebut berupa kegiatan pemeriksaan dokumen permohonan pencatatan isbat  nikah  serta  diberikan  angka  kredit  kepada  seluruh  penghulu  disamping kegiatan  kepenghuluan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  nikah  siri,  yaitu  dengan menambahkannya  dalam  peraturan  atau  regulasi  tanpa  mengabaikan  peraturan perundang-undangan lainnya.

## REFERENSI
Amien, M. (2012). Kepastian Hukum “Isbat Nikah” terhadap Status Perkawinan (Penelitian  Asas,  Teori,  Norma  dan  Praktik  Penerapannya  dalam  Putusan Pengadilan) . Puslitbang Kumdil.
Aminuddin, H., Ma’mun, T. N., Dienaputra, R.  D., &  Sudjana, U. (2019). THE FUNCTION  AND  POSITION  OF  PENGHULU  IN  RAFFLES  KITAB HUKUM  MANUSCRIPT (1814). Journal of  Indonesian  Islam , 13 (1), 177– 199.
Ananta,  P.  W.,  &  Winiarti,  S.  (2013).  Sistem  Pendukung  Keputusan  Dalam Penilaian  Kinerja  Pegawai  Untuk  Kenaikan  Jabatan  Pegawai  Menggunakan Metode Gap Kompetensi (Studi Kasus Perusahaan Perkasa Jaya Compuretail). Jurnal Sarjana Teknik Informatika , 1 (2), 574–583.
Arsi,  R.  M.,  &  Partiwi,  S.  G.  (2012).  Analisis  Beban  Kerja  untuk  Menentukan Jumlah  Optimal  Karyawan  dan  Pemetaan  Kompetensi  Karyawan  Berdasar Pada Job Description (Studi Kasus: Jurusan Teknik Industri, ITS, Surabaya). Jurnal Teknik ITS , 1 (1), A526--A529.
Burhanudin,  J.  (2014).  The  Dutch  Colonial  Policy  on  Islam:  Reading  the Intellectual  Journey  of  Snouck  Hurgronje. Al-Jami’ah:  Journal  of  Islamic Studies , 52 (1), 25–58.
Farabi, A. (2020). The State Penghulu vs The Non-State Penghulu: The Validity and  Implementing  Authorities  of  Indonesian  Marriage. Justicia  Islamica , 17 (2), 343–364.
Fauzi,  M.  L.  (2019).  Registering  Muslim  marriages:  Penghulu,  Modin,  and  the struggles  for  influence. Al-Jami’ah:  Journal  of  Islamic  Studies , 57 (2),  397– 424.
Huda,  M.  (2014).  Yurisprudensi  Isbat  Nikah  Dalam  Pasal  7  Kompilasi  Hukum Islam. Religi: Jurnal Studi Islam , 5 (1), 43–71.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): 121-133
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Munawir, A. W. (2011). Al Munawir Kamus Arab-Indonesia . Pustaka Progressif.
Nazir, M. (2005). Metode Penelitian Cetakan Keenam . Penerbit Ghalia Indonesia.
Oelangan,  M.  D.  (2013).  Isbat  Nikah  Dalam  Hukum  Islam  Dan  Perundang- Undangan Di Indonesia. Pranata Hukum , 8 (2), 137–147.
Purohit,  B.,  &  Martineau,  T.  (2016).  Issues  and  challenges  in  recruitment  for government doctors in Gujarat, India. Human Resources for Health , 14 (1), 1– 14.
Ridwan.  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kenaikan  Pangkat/Jabatan Fungsional Penghulu Pada KUA Dalam Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Jurnal Perspektif , 13 (2), 111–121.
Rosliana,  L.,  Kusumaningrum,  M.,  Hidayah,  K.,  Arieyasmieta,  W.  L.,  &  others. (2019).  Strategi  Pemetaan  Kompetensi  pada  Seleksi  Calon  Penghulu  di Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Kalimantan  Timur  dan Kalimantan Utara. Jurnal Borneo Administrator , 15 (3), 293–312.
Suaib,  R.,  &  Ishak,  A.  (2018).  Eksistensi  Peran  Penghulu  dalam  Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran. Al-Mizan , 14 (2), 202–219.
Sudrajat, T., Kunarti, S., & Hartini, S. (2019). Bridging The Legal Gap Between Open Selection and Internal Selection of State Civil Apparatus Promotion In Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 255 (1), 12–53.
Sururie,  R.  W.  (2017).  Polemik  Di  Seputar  Hukum  Isbat  Nikah  Dalam  Sistem Hukum  Perkawinan  Indonesia. Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , 11 (2), 233–246.
Syarifuddin,  S.  (2018).  Fungsionalisasi  Jabatan  Penghulu  Dan  Pengaruhnya Terhadap Kinerja KUA Kecamatan Di Kota Manado. Potret Pemikiran , 19 (2).
Usman, A. M., & others. (2021). Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan  Kepala  KUA  Dalam  Perspektif  Peraturan  Menteri  Agama  Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara. Harmoni , 20 (1), 144–165.
Zainuddin,  A.  (2022).  Legalitas  Pencatatan  Perkawinan  melalui  Penetapan  Isbat Nikah. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law , 2 (1), 60–72.