## TINGKAT INSIDENSI  PEMOTONGAN SAPI BETINA BUNTING DAN KARAKTERISTIK FETUS DI RUMAH POTONG HEWAN KOTA AMBON
D. F. Souhoka *) , Astri. D. Tagueha, Rajab
Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon 97233
* Email : demisouhoka@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat insidensi pemotongan sapi betina bunting dan karakteristik fetus  sapi  yang  dibuang  di  RPH  Kota  Ambon.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Variabel yang diamati meliputi jumlah sapi yang dipotong, karakteristik betina yang dipotong (jumlah, berat badan dan asal), dan karakteristik fetus sapi yang dibuang (jumlah, jenis kelamin, dan panjang badan). Data dianalisis secara diskriptif menggunakan  grafik  dan  table.  Uji  t  dilakukan  untuk  membandingkan  ukuran  tubuh  fetus  berdasarkan  jenis kelaminnya. Hasil penelitian menunjukan tingkat insidensi pemotongan sapi betina bunting 34%, telah melampaui batas toleransi 12%. Ditemukan 53 fetus yang terdiri dari 30 fetus betina dan 23 fetus jantan. Rata-rata berat fetus sapi 2160,17 gram dan rata-rata panjang tubuh 32,68 cm.
Kata kunci : Insidensi pemotongan, betina bunting, fetus, rumah potong hewan

## THE INCIDENCE RATE OF PREGNANT COWS SLAUGHTERED AND FOETAL CHARATERISTICS AT THE AMBON TOWN ABATTOIRS

## ABSTRACT
The  objectives  of  this  research  were  to  investigate  the  incidence  of  pregnant  cows  slaughtered  and  to  explore incidence level of foetal wastage at the abattoirs in Ambon city. Data collection were held at the abattoirs from three weeks observations. The notion of the research was a case study investigation. The variables were number of cattle slaughtered, characteristics of cows slaughtered [number, body weight, and origin of cows], and characteristics of foetal wastage [number, sex, body weight, and body length]. Data were descriptively analyzed and the graphically presented.  t-test  was  also  used  to  compare  body  measures  of  foetuses  based  on  its  sex.  The  results  showed  that incidence of pregnant cows slaughtered was 34% which is higher than the tolerance limit 12%. There were 53 fetuses found consisted of 30 females and 23 males. Average fetuses weight was 2160.17 grams and 32.68 cm body length.
Key words: Slaughtered incidence, pregnant cows, foetal, abattoir

## PENDAHULUAN
Program peningkatan populasi ternak dilakukan melalui  peningkatan  kelahiran,  peningkatan  produksi dan  produktivitas,  pengendalian  pemotongan  betina produktif, pengendalian penyakit dan penyediaan bibit bermutu  (Dirjen  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan, 2019  ;  Ariningsih,  2014).  Program  tersebut  belum membuahkan  hasil  yang  signifikan,  terutama  pada temuan pemotongan sapi betina produktif  yang  terjadi di  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  (Tawaf  dkk.,  2013  ; Rasminati dkk., 2009).  Menurut UU Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan pemotongan betina produktif hanya diijinkan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya kebutuhan  penelitian,  atau  tujuan  pengendalian  dan penanggulangan  penyakit.  Kenyataannya  di  lapangan tidaklah  demikian,  ternak  betina    bunting  masih
disembelih  untuk  pemenuhan  kebutuhan    konsumen. Hingga kini belum ada pihak terlapor yang diberi sanksi peringatan secara tertulis, dikenakan denda, penghentian  aktifitas  produksi,  pencabutan  ijin  hingga sanksi kurungan atau pembayaran denda.
Pemotongan  betina  produktif  berstatus  bunting merupakan  fenomena  umum  dihampir  semua  rumah potong  hewan  (RPH),  dan  diperkirakan  terdapat pemotongan  secara  nasional  terhadap  150.000  sampai 200.000 ekor sapi betina produktif per tahun (Dwiyanto, 2011  ;  Priyanto,  2011).  Sebagaimana  dilaporkan Soejosopoetro (2011) bahwa terdapat pemotongan 199 ekor  sapi  betina  dalam  kurun  waktu  2  bulan  di  RPH Malang.  Persentase  lebih  tinggi  ditemukan  di  RPH Makassar,  yaitu  200  sampai  300  ekor  per  minggu (Isnaenul,  2016).  Lebih  lanjut  Aritonang  (2017) melaporkan rata-rata peningkatan   angka pemotongan
per  bulan  di  Provinsi  Jambi  mencapai  20,99  %  dan 17,53  %  berturut-turut  untuk  sapi  dan  kerbau  betina yang masih memiliki kemampuan untuk berreproduksi lagi.
Berbagai  faktor  berkontribusi  diperkirakan cukup  kompleks  yaitu  berasal  dari  peternak,  rantai pemasaran,  hingga  pengawasan  oleh  institusi    terkait yang berwenang. Hal lainnya adalah tekanan sosial dan kemudahan  akses  penjualan  merupakan  faktor  yang mendominasi  di  tingkat  peternak  (Mappigau  dkk., 2012). Implementasi UU Nomor 14 tahun 2014 pasal 18 ayat  4  sampai  6  melalui  tindakan  sosialisasi, monitoring,  dan  evaluasi  yang  tidak  pernah  dilakukan oleh  instansi    berwewenang  juga  menjadi  faktor penyebabnya (Isnaenul, 2016).
Hingga saat ini belum ada kajian empirik tentang pemotongan betina bunting sebagai salah satu indikator kasus  pemotongan  betina  produktif  di  RPH  Ambon. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat insidensi  pemotongan  sapi  betina  bunting  dan  tingkat insidensi pembuangan fetus sapi  serta karakteristiknya di RPH Kota Ambon.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di rumah potong hewan (RPH) Kota Ambon selama dua bulan yaitu pada bulan september sampai oktober 2018, menggunakan metode studi  kasus  dengan  teknik  investigasi.  Observasi
dilakukan setiap hari dengan mencatat jumlah sapi yang dipotong, pemeriksaaan saluran reproduksi betina yang dipotong.  Fetus  yang  ditemukan  ditimbang  dan pengukuran panjang fetus untuk mengidentifikasi umur dan jenis kelamin fetus.
Variabel yang diamati meliputi asal sapi, jumlah pemotongan,  tingkat  insidensi  pemotongan  betina bunting,  tingkat  insidensi  pembuangan  fetus,  dan karakteristik fetus.
Data  yang  dikumpulkan  dikualifikasi  menurut variabel  yang  diteliti,  dianalisis  secara  dekskriptif. Insidensi  pemotongan  sapi  betina  bunting  (IPSBB) didapat dari jumlah betina bunting dibagi dengan total pemotongan dikali seratus.
𝐼𝑃𝑆𝐵𝐵 = jumlah betina bunting
total pemotongan 𝑥 100%
Insidensi  penemuan  fetus  (IPF)  didapat  dari jumlah  fetus  dibagi  dengan  total  pemotongan  kali seratus persen.
𝐼𝑃𝐹 = jumlah fetus total pemotongan 𝑥 100% Selanjutnya dilakukan uji t untuk membandingkan  ukuran  tubuh  fetus  berdasarkan  jenis kelamin.  Analisis  data  dengan  bantuan  software MINITAB versi 17.0.
Tabel 1. Asal Sapi yang Dipotong Di RPH Kota Ambon
Asal sapi Jantan Betina Jumlah Ekor % Ekor % Ekor % Pulau Seram 89 22,8 115 29,4 204 52,2 Pulau Buru 67 17,1 120 30,7 187 47,8 Total 156 39,9 235 60,1 391 100

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika  aktivitas  pemotongan  sapi  di  Rumah Potong  Hewan  (RPH)  Kota  Ambon  berjalan  seiring dengan aktivitas ekonomi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan daging sapi sehari-hari di pasar yang kian meningkat sehingga jumlah pemotongan sapi pun meningkat terutama saat hari raya keagamaan.

## Asal  Sapi yang Dipotong
Hasil penelitian memperlihatkan persentase sapi terbanyak didatangkan dari Pulau Seram  yaitu sebesar 52,2 %, sedangkan Pulau Buru sebesar 47,8 % dari total sapi yang dipotong selama waktu penelitian (Tabel 1). Persentase  betina  yang  didatangkan  dari  kedua  pulau tersebut  ke  RPH  kota  Ambon  untuk  dipotong  hampir berimbang,  masing-masing  Pulau  Buru  30,7  %  dan Pulau  Seram  29,4  %  dari  total  sapi  yang  didatangkan selama waktu penelitian.
RPH  Kota  Ambon  melayani  pemotongan  Sapi yang  didatangkan  dari  berbagai  pulau  di  sekitar  pulau
Ambon.  Selama  masa  penelitian  ini  berlangsung  total sebanyak 391 ekor Sapi yang dipotong, dengan rincian sapi yang berasal dari pulau seram sebanyak 204 ekor (52,2%)  dan  Pulau  Buru  187  ekor  (47,8  %).  Kedua pulau  tersebut  merupakan  daerah  pengembangan  sapi potong  di  Propinsi  Maluku  karena  potensi  lahan  dan ketersediaan  pakan  ternak  berupa  rumput  dan  limbah pertanian  untuk  pakan  ternak  yang  memadai.  Terlebih lagi  Pulau  Buru  yang  karakteristik  pertaniannya  yang berbasis  sawah  irigasi  yang  dilakukan  oleh  para transmigran  asal  Pulau  Jawa,  ketersediaan  jerami  dan dedak padi tersedia sebagai pakan ternak selain rumput dan hijauan pakan ternak lainnya (Alam dkk., 2014).
Jumlah  sapi  betina  yang  didatangkan  ke  RPH kota  Ambon  dari  kedua  pulau  tersebut  cukup berimbang,  yang  dapat  diartikan  bahwa  kesadaran untuk  tidak  menjual  sapi  betina  pun  masih  sama rendahnya.  Selain  itu  dapat  pula  diartikan  bahwa kebutuhan  dan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh peternak dari kedua pulau tersebut, terkait urgensi atau pun keterpaksaan penjualan sapi betina betina mungkin
pula mirip yakni persoalan kebutuhan uang tunai untuk membiayai usaha peternakan dan rumah tangganya.

## Angka Pemotongan Sapi
Tingkat  pemotongan  sapi  jantan,  betina,  dan betina  bunting  di  RPH  Kota  Ambon  selama  periode  3 minggu pengamatan seperti tertera pada Tabel 2. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  pemotongan sapi  betina  lebih  tinggi  dibandingkan  sapi  jantan. Jumlah sapi betina baik bunting maupun tidak bunting yang dipotong cenderung fluktuatif dari total sebanyak
235  ekor,  dan  terlihat  pada  minggu  pertama  sebanyak 81 ekor, minggu kedua 82 ekor dan pada minggu ketiga sebanyak 72 ekor.
Pemotongan sapi jantan meskipun lebih sedikit jumlahnya juga fluktuatif, dari 52 ekor pada minggu I, 50  ekor  di  minggu  II,  dan  54  ekor  di  minggu  III  atau total  sebanyak  156  ekor.  Sebaliknya,  pada  sapi  betina bunting kecenderungannya justru meningkat yaitu  dari 23  ekor  di  minggu  I  (14,39  %),  menjadi  28  ekor  di minggu II (17.5 %) dan 30 ekor di minggu III (19.2 %) (Tabel 2).
Tabel 2. Rekapitulasi Data Pemotongan Sapi Selama Bulan Oktober di RPH Kota Ambon
Minggu Jumkah Pemotongan (ekor) Jumlah jantan (ekor) Jumlah betina (ekor) Bunting Tidak bunting I 133 52 23 58 II 132 50 28 54 III 126 54 30 42 Total 391 156 81 154
Persentase  pemotongan  sapi  jantan  dan  betina berdasarkan data penelitian yaitu 40 % dan 60 %. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemotongan sapi betina memang  telah  terjadi  di  RPH  Kota  Ambon  dan jumlahnya sangat besar. Total pemotongan sapi betina selama  3  minggu  masa  pengamatan  adalah  235  ekor atau 60 % dari jumlah keseluruhan sapi yang dipotong. Hasil ini menunjukan terdapat 78 ekor sapi betina yang dipotong  tiap  minggu  atau  11  ekor  setiap  harinya, sementara  pemotongan  sapi  jantan  lebih  rendah,  yaitu 52 ekor tiap minggu atau 2 ekor setiap harinya. Temuan ini  sungguh    merupakan  suatu  ironi  ditengah  upaya pemerintah mengampanyekan implementasi UU No. 41 Tahun  2014  dalam  hal  pelarangan  pemotongan  sapi betina  produktif  untuk  mendukung  produktifitas  sapi potong dan swasembada daging di Indonesia.
Hasil  pengamatan  di  lapangan  menunjukkan harga  penjualan  sapi  betina  dan  betina  bunting  lebih murah  dibandingkan  penjualan  sapi  jantan  sehingga pedagang  akan  lebih  gencar  berkunjung  di  usaha peternakan  kecil  untuk  menggoda  peternak  yang membutuhkan  uang  tunai  guna  membiayai  berbagai keperluan  keluarga.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  para  tukang  jagal,  diketahui  bahwa  sapi-sapi jantan sengaja dipasok untuk  penjualan pada hari–hari tertentu,  misalnya  menjelang  Idul Fitri atau Idul  Adha yang harganya 2–3 kali lebih tinggi dari hari biasa. Sapi- sapi tersebut biasanya ditempatkan di lokasi penampungan  sementara  karena  lokasi  RPH  tidak memungkinkan, selain itu juga menghindari kecurigaan dari  petugas  dinas  setempat.  Strategi  ini  akan mendatangkan  keuntungan  berlipat  ganda  bagi pedagang  pengumpul.  Fayerni  dan  Muchenje  (2013) menyatakan bahwa kondisi  keuangan para petani   dan ketidakpedulian  terhadap  status  kebuntingan  ternak merupakan  alasan  penjualan  dan  pemotongan  sapi betina bunting di antara berbagai alasan lainnya seperti depresi  atau  tekanan  di  pasar  ternak  sapi,  tingginya
permintaan  pasar  dan  kepercayaan  takhayul  tentang penggunaan atau konsumsi daging betina bunting.
Purba  dan  Hadi  (2012)  mensinyalir  bahwa pemberlakuan  pelarangan  pemotongan  sapi  betina produktif  menjadi  tidak  efektif  karena  terlalu  kuatnya posisi  bisnis  pedagang  besar  di  daerah.  Pemerintah daerah  tidak  bisa  berbuat  banyak  dalam  menyikapi permasalahan  ini  karena  terbatasnya  dana  pemerintah daerah  untuk  membeli  ternak  sapi  betina  produktif tersebut.  Jalan  lain  yang  bisa  ditempuh  pemerintah adalah  memberikan  insentif  yang  memadai  bagi peternak  untuk  menunda  penjualan  betina  produktif terutama  hingga betina bunting selesai partus.
Gambar 1.   Tingkat  Insidensi Pemotongan Sapi Betina Bunting di RPH Kota Ambon

## Tingkat Insidensi Pemotongan Sapi Betina
Secara keseluruhan, tingkat insidensi pemotongan  sapi  betina  bunting  selama  periode penelitian  mencapai  21  %  jika  dirinci  per  minggu, terlihat  ada  peningkatan  dari  17  %  pada  minggu  I mencapai  24  %  di  minggu  III  (Gambar  1).  Walaupun menunjukan  kecenderungan  serupa,  ada  perbedaan
17 21 24 MINGGU I MINGGU II MINGGU III Insidensi Pemotongan
Sapi Betina Bunting (%)
angka pemotongan pada tiap minggu seperti diuraikan pada Gambar 1.
Penelitian  ini  juga  membuktikan  bahwa  cukup banyak sapi betina bunting yang dipotong di RPH Kota Ambon,  jumlahnya  mencapai  81  ekor  selama  periode pengamatan  dengan  tingkat  insidensi  60  %.  Data  ini dapat diartikan pula ada 27 ekor sapi betina bunting per minggu atau 4 ekor sapi betina bunting yang dipotong tiap  hari.  Jika  sapi-  sapi  tersebut  berada  pada  kisaran umur 2-3 tahun, berarti masih ada 3 tahun laginya untuk bereproduksi.  Dengan  demikian,  pemotongan  81  ekor betina bunting tersebut berarti memusnahkan 324 ekor generasi berikutnya. Apabila data tersebut diprediksikan  dalam  1  tahun  dengan  catatan  ada  45 minggu efektif untuk bekerja, maka potensi pemotongan betina bunting di RPH mencapai 1215 ekor sapi  betina  bunting  per  tahun  dan  demikian  juga memusnahkan  3645  ekor  generasi    yang  dapat dihasilkan selama masa produktifitasnya.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  rasio pemotongan  sapi  betina  bunting  per  total  pemotongan mencapai  21  %.  Angka  ini  telah  melampaui  batas toleransi yaitu  12 % seperti yang dikemukakan Agung dkk.  (1981).  Insidensi  pemotongan  sapi  bunting  yang sangat  besar  di  RPH  Kota  Ambon  tersebut  dengan sendirinya  juga  berimplikasi  pada  keraguan  tentang efisiensi  inspeksi  antemortem  yang  dilakukan  oleh petugas  kesehatan  hewan  pemerintah  kota  dan keseriusan  pemerintah  kota  dalam  melestarikan sumberdaya genetik sapi dan peningkatan produktifitas sapi  di  provinsi  Maluku.  Tentunya  temuan  ini  secara harafiah  menggambarkan  inefisiensi  peran  petugas pemerintah  dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan. Hasil  wawancara  dengan  beberapa  petugas  inspeksi diketahui  bahwa  kedisiplinan  dalam  mematuhi  waktu pemotongan dan waktu inspeksi juga merupakan salah satu  hambatan  dalam  pelaksanakan  inspeksi  dan pencatatan.  Menurut  Mossberger  dan  Wolman  (2003) inspeksi atau monitoring dimaksudkan untuk mengetahui  kendala-kendala  serta  mengantisipasi masalah  yang  timbul  atau  akan  timbul  sehingga  dapat diambil tindakan sedini mungkin.
Pemotongan ternak sapi bunting bukan saja tidak etis  namun  juga  tidak  ekonomis  mengingat  potensi ekonomi  anak  sapi  setelah  umur  sapih  dapat  dijual (Swai et al., 2015). Kondisi keuangan para petani dan ketidakpedulian  terhadap  status  kebuntingan  ternak merupakan  alasan  penjualan  dan  pemotongan  sapi betina  bunting  di  antara  alasan  lainnya  seperti  depresi atau tekanan di pasar ternak sapi, tingginya permintaan, dan  kepercayaan  takhayul  tentang  panggunaan  atau konsumsi daging betina bunting ataupun fetus (Fayerni dan Muchenje, 2013). Alhaji (2011) mengatakan bahwa dampak  dari  pemotongan  sapi  betina  bunting  yakni berkurangnya  populasi  serta  masyarakat  (pembeli) dipaksa  untuk  mengkonsumsi  daging  berkualitas rendah. Alhaji et al. (2015) menyatakan bahwa kerugian keuangan  akibat  pemotongan  induk  sapi  bunting mencapai rata-rata per tahun sekitar US $ 290.000.

## Tingkat Insidensi Penemuan Fetus Sapi
Hasil  penelitian  menunjukan  tingkat  insidensi penemuan  fetus  sapi  di  RPH  Kota  Ambon  selama periode  pengamatan  meningkat  dari  0,28    atau  28  % pada minggu I ke 0,34 atau 34 % pada minggu kedua, dan  0,41  atau  41  %  pada  minggu  ketiga  (Gambar  2). Semua  fetus  yang  ditemukan  akan  dibuang    karena sudah  dianggap  sebagai  limbah  dari  RPH.  Terkait penyebab  fenomena  peningkatan  jumlah  limbah  fetus dari  pemotongan  induk  bunting  tersebut  di  RPH  Kota Ambon perlu ada penelitian lebih detail tentang hal itu. Faktor  desakan  keuangan  pada  waktu-waktu  peternak membutuhkan  uang  mungkin  saja  menjadi  pendorong utama.
Gambar 2.  Tingkat Insidensi Penemuan Fetus Sapi Di RPH Kota Ambon
Menurut  Alhaji (2011) dan Alhaji et al. (2015), kecenderungan  penjualan  betina  bunting  untuk dipotong  pada  musim  hujan  cenderung  berkaitan dengan  ketersediaan  pakan  yang  cukup  yang mempengaruhi  postur  dan  bobot  badan  jual  induk, sedangkan  induk  bunting  dijual  pada  musim  kering sebagai  konpensasi  kesukaran  pakan  ternak  dan  untuk menutup ongkos pakan ternak. Cadmus and Adesokan (2010)menjelaskan pada musim panas di Nigeria terjadi kekeringan  dan  pakan  ternak  susah  didapat,  sehingga peternak  berkeputusan  untuk  menjual  ternak  betina buntingnya sebelum mati akibat kelaparan dan uangnya dapat  digunakan  untuk  rumah  tangganya  menutupi kesukaran hidup selama kekeringan.

## Karakteristik Fetus Sapi yang Dibuang
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terjadi pemotongan  81  ekor  sapi  betina  bunting,  dengan demikian  dipastikan  terdapat  81  ekor  fetus  yang dibuang sebagai limbah (Tabel 3). Dari jumlah tersebut 53  ekor  fetus  berhasil  diidentifikasi  jenis  kelaminnya, yakni 30 ekor berjenis kelamin betina sedangkan jantan 23  ekor.  Jumlah  sapi  bunting  yang  dipotong  di  RPH Kota Ambon yang telah melalui ambang batas toleransi (>  12  %)  tentu  juga  menyisakan  limbah  fetus  yang sangat  banyak  juga  (81  ekor)  bagi  lingkungan  sekitar RPH.  Cadmus  and  Adesokan  (2010)  menyatakan  jika pelayanan di RPH dan inspeksi dilakukan dengan baik
0,28 0,34
0,41 MINGGU I MINGGU II MINGGU III
maka  secara  dini  dapat  dicegah  pemotongan  ternak betina bunting dan mencegah adanya limbah fetus.
Berdasarkan  fetus  yang  teridentifikasi  jenis kelaminnya,  lebih  banyak  ditemukan  fetus  betina  (30) ekor  dibandingkan  fetus  jantan  (23)  ekor.  Artinya, selama  kurun  waktu  pengamatan  yanghanya  tiga minggu sebanyak 53 ekor bakal anak sapi telah dibunuh
dan  dibuang,  padahal  bakal  anakan  tersebut  jika indukannya dipelihara sampai melahirkan dan demikian pula anaknya diselamatkan dan dipelihara hingga umur lepas  sapih,  akan  berkontribusi  dalam  menambah kekayaan  plasma  nutfah  sapi  lokal  dan  lebih  bernilai ekonomis serta tidak berdampak pada polusi lingkungan oleh darah dan bangkai ternak.
Tabel 3. Jumlah Fetus Sapi yang Dibuang  di RPH Kota Ambon
Minggu Jumlah fetus (ekor) Fetus jantan (ekor) Fetus betina (ekor) Kelamin tidak teridentifikasi (ekor) I 23 3 11 9 II 28 10 9 9 III 30 10 10 10 Jumlah 81 23 30 28
Tabel 4. Rata-Rata Pengukuran Fetus yang Dibuang Pada RPH Kota Ambon
Jenis kelamin Bobot badan (gram) Panjang badan (cm) Rata-rata t-test Rata-rata t-test Jantan 2732,63 -1,52 ts 40,22 -1,39 ts Betina 4282,47 46,30
ts : tidak signifikan (p > 0,05)
Tabel 5.  Perbedaan Umur Gestasi, Berat Badan, dan Panjang Badan Fetus yang Jenis Kelaminnya Diidentifikasi dan Tidak Teridentifikasi
Jenis kelamin Rata-rata umur gestasi (bln) Rata-rata berat badan (gram) Rata-rata panjang badan (cm) Jantan 4,89 2732,63 40,22 Betina 5,37 4282,47 46,3 Tidak teridentifikasi 1,68 40,8 7,96
Rata-rata  bobot  fetus  yang  dibuang  di  RPH adalah 2141,17 gram dengan panjang badan 30,33 cm. Data bobot dan panjang fetus tersebut menggambarkan stadium  fetus  selama  masa  kebuntingan.  Rata-rata bobot badan dan panjang badan fetus per jenis kelamin seperti  terlihat  pada  Tabel  4.  Rataan  bobot  badan  dan panjang  fetus  jantan  berturut-turut  2732,63  gram  dan 40,22  cm,  sedangkan  pada  fetus  betina  rataannya sebesar 4282,47 gram untuk berat badan dan 46,30 cm untuk  panjang  badan  (Tabel  4).  Hasil  analisis  statistik menunjukkan  tidak  terdapat  hubungan  antara  jenis kelamin dengan berat badan fetus yang dibuang di RPH Kota  Ambon  (p  >  0,05),  demikian  pula  tidak  ada korelasi  antara  jenis  kelamin  dengan  panjang  badan fetus (p > 0,05).
Merujuk  pada  kajian  Lyne  (1960)  tentang perkembangan  pre-natal  dari  spesies Bos  taurus dan pertimbangan  bahwa  maksimal  bobot  badan  sapi  bali pada  saat  lahir  adalah    50  %  dari  bobot  spesies Bos taurus pada  umumnya,  maka  diperkirakan  rata-rata fetus  yang dibuang berasal dari umur kebuntingan 5-6 bulan.  Sedangkan  secara  spesifik,  rata-rata  umur  fetus berdasarkan jenis kelamin yaitu, 4,89 bulan untuk fetus jantan  dan  5,37  bulan  untuk  fetus  betina  (Tabel  5).
Selain  53  fetus  yang  diidentifikasi  jenis  kelaminnya, terdapat juga 28 ekor yang tidak berhasil diidentifikasi. Berdasarkan perhitungan rata-rata berat badan (Tabel 5) diperkirakan  kelompok  fetus  masih  dalam  bulan  ke-2 perkembangan pre-natal.
Mao et  al. (2008)  menyatakan  bahwa pertumbuhan  fetal  dan  perkembangannya  merupakan suatu proses kompleks  yang  bekaitan dengan interaksi antara  potensi  genetik,  faktor  lingkungan,  dan  suplai nutrisi  selama  kebuntingan  induk  sapi  serta  berbeda pula  menurut  jenis  kelamin  fetus.  Selanjutnya dikatakannya, perkembangan berat badan berawal pada umur  kebuntingan  induk  sapi  3  bulan  hingga  lahir, sedangkan  perkembangan  organ  tubuh  mulai  dari  usia kebuntingan  3  bulan  hingga  9  bulan.  Misalnya perkembangan hati dan jantung fetus sapi perkembangannya  cepat  pada  tahapan  ketiga  periode kebuntingan.  Perbedaan  jenis  kelamin  fetus  dapat tampak pada usia kebuntingan induk sapi 60 hari.
Hasil  penelitian  menunjukan,  fetus  asal  sapi betina  yang  dipotong  dan  akhirnya  menjadi  limbah berada  pada  stadium  perkembangan  pre-natal  yang bervariasi,  mulai  dari  awal  kebuntingan  hingga  yang siap  lahir.  Dengan  demikian,  terbukti  bahwa
pemotongan  sapi  betina  bunting  di  RPH  secara langsung  telah  mengurangi  populasi  sapi.  Krog et  al. (2018)  menyatakan  penentuan  umur  fetus  dapat diketahui  secara  fetometrik  dari  panjang  badan,  lebar kepala,  panjang  kerpala,  dapat  berbeda  hasilnya menurut perbadaan jenis kelamin. Lebih lanjut Taylor et al. (2017)  mengatakan  bahwa  banyak  faktor  yang mempengaruhi berat dan panjang fetus yang dihasilkan seekor  ternak  induk,  diantaranya  adalah  faktor  nutrisi induk,  kondisi  suhu  lingkungan,  paritas,  dan  genotif induk.  Misalnya,  pembatasan  nutrisi  yang  berlebihan bagi  induk  selama  paruh  waktu  setengah  hingga  2/3 akhir kebuntingan dapat mengurangi pertumbuhan dan perkembangan  fetus.  Induk  sapi  muda  akan  berespons berbeda  dengan  induk  sapi  tua  terhadap  pembatasan nutrisi yang berakibat pada respons yang berbeda pula pada pertumbuhan dan perkembangan fetus.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat  disimpulkan  yaitu  :  (1)  tingkat  insidensi pemotongan  sapi  betina  bunting  di  RPH  Kota  Ambon cenderung  meningkat  setiap  minggunya  dan  telah melampaui  batas  toleransi  yaitu  12%.  Begitu  banyak induk  bunting yang  dipotong mengindikasikan lemahnya pemeriksaan antemortem pada sapi-sapi yang hendak  dipotong;  dan  (2)  tingkat  insidensi  penemuan fetus  sapi  di  RPH  Kota  Ambon  cenderung  meningkat tiap  minggu.  Jika  dibandingkan  per  jumlah  sapi terpotong, maka insidensi penemuan fetus sapi sebesar 0,21 atau 21 %.
Perlu  adanya  pengawasan  ketat  oleh  pihak veteriner selama proses pemeriksaan antemortem pada semua  sapi-sapi  yang  akan  dipotong  di  RPH  Kota Ambon,  serta  perlu  penegakan  aturan  dan  sanksi terhadap pelaku pemotongan sapi betina produktif dan induk bunting, dan juga bagi petugas pemerintah yang tidak  disiplin  dalam  melakasanakan  tugasnya  untuk pencatatan dan inspeksi ternak di RPH Kota Ambon.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  A.,  S.  Dwijatmiko,  dan  W.  Sumekar.  2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Budidaya Ternak Sapi Potong Di Kabupaten Buru. Agrinimal. 4(1): 28-37.
Agung, K., S. Djojowidagdo, Arito, dan Sunardi. 1981.
Inventarisasi  Polusi  Supply  Ternak  Potong. Kerja  Sama  Dinas  Peternakan  Daerah Tingkat I Jawa Tengah Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Alhaji,  N.  B.  2011.  Prevalence  and  Economic Implication  of  Calf  Foetal  Wastage  in  An Abatoir  in  On  Northcentral  Nigeria. Trop Anim Health Prod. 43:587-590.
Alhaji, N. B., L. A. Odetokun, A. Shittu, J. Onyango, U.
M.  Abubakar,  I.  A.  Muraina,  F.  O.  Fasina,
and H. S. Lee. 2015. Time-Series Analysis of Ruminant Foetal Wastage at A
Slaughterhouse  in  Northcentral  Nigeria Between  2001  and  2012. Onderstepoort Journal of Veterinary Research. 82(1): 1010- 1023. DOI: 10.4102/ojvr.v82il.1010 .
Ariningsih,  E.  2014.  Kinerja  Kebijakan  Swasembada Daging  Sapi  Nasional. Forum  Penelitian Agro Ekonomi. 32(2): 137-156.
Aritonang,  M.  W.  2017.  Kecenderungan  Pemotongan Sapi dan Kerbau Betina Produktif di Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan . 20(1): 17-24. DOI: https://doi.org/10.22437/ jiiip.v20i1.4063 .
Cadmus,  S.  I.  B.,  and  H.  K.  Adesokan.  2010.  Bovine fetal  wastage  in  Southwestwrn  Nigeria:  a survey of some abattoirs. Trop Anime Health Prod . 42 : 617-621.
[Dirjen] Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2019. Pedoman Pelaksanaan UPSUS SIWAB, Upaya Khusus Percepatan Peningkatan  Populasi  Sapi  dan  Kerbau Bunting.  Jakarta:  Kementerian  Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan RI.
Dwiyanto, K. 2011. Inovasi Pendukung Ternak Rakyat.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dalam: Sinar Tani Edisi 30 Maret – 5 April 2011, No. 3399 Tahun XLI, Jakarta.
Fayerni,  P.  O.,  and  V.  Muchenje.  2013.  Maternal Slaughter  at  Abattoirs:  History,  Causes, Cases  and  the  Meat  Industry. Springerplus. 2: 125.
Isnaenul, M. 2016. Implementasi UU No. 18 tahun 2009 Pasal  18  ayat  2  Tentang  Pelarangan Pemotongan  Sapi  Betina  Produktif  di  RPH Kota  Makasar.  [Skripsi].  Makasar:  Fakultas Peternakan Universitas Hasanudin.
Krog, C. H., J. S.  Agerholm,  and S.  S.  Nielsen. 2018. Fetal  Assessment  for  Holstein  Cattle.  Ploss On November 19.
Lyne, A. G. 1960. Pre-Nataln Gowth in Cattle.CSIRO, Division  of  Animal  Physiologi,  Parramatta, NSW. Australia.
Mao, W. H., E. Albrecht, F. Teuscher, Q. Yang, R. Q. Zhao,  and  J.  Wegner.  2008.  Growth  and Breed-related Changes of Fetal Development in  Cattle. Asian-Aust.  J.  Anim.Sci .  21(5): 640-647.
Mappigau, P., S. N. Sirajuddin., K. Kasim, V. Lestari, dan  S.  Rohani.  2012.  Perilaku  Sapi  Potong dalam  Penjualan  Sapi  Betina  Produktif (Kasus  Pada  Sentra  Produksi  Sapi  Bali  di
Sulawesi  Tenggara). http://repository.unhas. ac.id . [29/08/2018].
Mossberger, K, and H. Wolman. 2003. Policy Transfer as a Form of Prospective Policy Evaluation: Challenges  and  Recommendations. Public Administration  Review. 63(4):  428  –  440. DOI: 10.1111/1540-6210.00306.
Priyanto,  D.  2011.  Strategi  Pengembangan  Usaha Ternak  Sapi  Potong  Dalam  Mendukung Program  Swasembada  Daging  Sapi  dan Kerbau  Tahun  2014. Jurnal  Litbang Pertanian . 30(3): 108-116.
Purba,  H.  J.,  dan  P.  U.  Hadi.  2012.  Dinamika  dan Kebijakan  Pemasaran  Produk  Ternak  Sapi Potong  di  Indonesia  Timur. Jurnal  Analisis Kebijakan Pertanian . 10(4): 361–373.
Rasminati,  N.,  S.  Utomo,  dan  D.  A.  Riyadi.  2009. Pemotongan Sapi Betina Produktif di Rumah
Potong Hewan di Daerah Istimewa
Yogyakarta . Sains Peternakan. 7(1): 20-24.
Soejosopoetro,  B.  2011.  Studi  Tentang  Pemotongan Sapi  Betina  Produktif  di  RPH  Malang. J.
Ternak Tropika . 12(1): 22-26.
Swai, E. S., A. A. Hayghaimo, A. A. Hassan, and B. S. Mhina.  2015.  The  Slaughter  of  Increased Number of Pregnant Cows in Tanga Abattoir, Tanzania: A Cause for Concern?. Journal of Veterynary Research 82(1): 947-951.
Taylor,  R.  K.,  C.  T.  LeMaster,  K.  S.  Mangrum,  R.  E. Ricks,  and  N.  M.  Long.  2017.  Effect  of Maternal Nutrien Restriction During Early or Mid-Gestation  Without  Realimentation  on Maternal Physiology and Foetal Growth and Development in Beef Cattle. Animal . 12(2): 1-10. DOI: 10.1017/S175173111700163X.
Tawaf,  R.,  O.  Rachmawan,  dan  C.  Firmansyah.  2013. Pemotongan Sapi Betina Umur Produktif dan Kondisi  RPH  Di  Pulau  Jawa  dan  Nusa Tenggara. Prosiding  Workshop  Nasional  : Konservasi  dan  Pengembangan  Sapi  Lokal . Fakultas  Peternakan  Unpad  Bandung,  13 Nopember 2013. p. 1-14.
Available online at journal homepage: http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/agrinimal