Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 5 (1), 2023: 44-60 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.10452
email correspondence: faridmawardi@iainmadura.ac.id Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2023 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

## Problematika Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh Ijarah

## Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Hofifatur Khoriah
Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

## Abstrak:
Madura  sebagai  penghasil  garam  nasional  diharap  menjadi pemasok  garam  nasional,  hanya  saja  menyisakan  masalah dalam  proses  produksinya  terutama  pada  mekanisme  upah pekerja  garam  sehingga  kajian  ini  fokus  pada  bagaimana sistem  pengupahan  kuli  garam  dan  bagaimana  perspektif Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap  sistem  pengupahannya  di Desa  Lembung  Kecamatan  Galis  Kabupaten  Pamekasan. Penelitian  ini  penelitian  empiris  (field  research)  dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan riset ini adalah pelaksanaan pengupahan  kuli  garam  yang  terjadi  di  Desa  Lembung  ialah berdasarkan  kesepakatan  secara  lisan  yaitu  setelah  selesai bekerja  panen  garam  langsung  dibayar,  namun  terkadang dibayarkan terlambat 5-7 hari setelah kerja panen garam, tanpa ada  kejelasan  waktu  dan  konfirmasi.  Adapun  perspektif Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap  sistem  pelaksanaan pengupahan  kuli  garam  di  Desa  Lembung  melanggar ketentuan  ijarah  karena  menyalahi  perjanjian  yang  sudah disepakati,  sebab  terkadang  dibayar  terlambat  dari kesepakatan  pembayaran  yang  semestinya  tanpa  ada konfirmasi. (Madura as a national salt producer is expected to become a national salt supplier, but it only leaves problems in the production process, especially in the wage mechanism for salt workers, so this study focuses on how the wage system for salt  workers  is  and  what  the  perspective  of  Sharia  Economic Law is on the wage system in Lembung Village, Galis District, Pamekasan Regency. . This research is empirical research (field research)  with  a  qualitative  approach.  The  conclusion  of  this research is that the implementation of wages for salt workers in Lembung Village is based on a verbal agreement, namely after completing work on salt harvesting, they are immediately paid, but  sometimes  they  are  paid  5-7  days  late  after  work  on  salt harvesting,  without  clear  timing  or  confirmation.  As  for  the Sharia  Economic  Law  perspective  on  the  salt  worker  wage implementation  system  in  Lembung  Village,  it  violates  the
Perspektif Fiqh Ijarah
provisions  of  ijarah  because  it  violates  the  agreed  agreement, because  sometimes  they  are  paid  late  from  the  proper  salary agreement without any confirmation.)
Kata Kunci :
Upah, Pekerja Garam, Ijarah
Pendahuluan
Madura  sebagai  sentra  penghasil  garam  terbesar  di  Indonesia tentunya  menyimpan  banyak  harapan  masyarakat  untuk meningkatkan pendapatan demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Salah satu titik daerah penghasil garam adalah Desa Lembung, Kecamatan  Galis,  Kabupaten  Pamekasan.  Hanya  saja  terdapat ketimpangan  dalam  pengupahannya.  Lumrahnya  para  kuli  garam mendapatkan upah usai mereka bekerja. Hanya saja terkadang upah tidak langsung dibayarkan atau ditangguhkan sampai . Sementara itu ada  semacam  perjanjian  tidak  tertulis  bahwa  pemilik  usaha  garam akan membayar upah mereka dalam jangka waktu lima hingga tujuh hari  setelah  pekerjaan  rampung  dengan  kisaran  masa  panen  garam rata-rata lima belas hari.
Faktanya pemilik usaha garam terkadang telat membayar upah hingga  melampaui  perjanjian  yang  disepakati,  bahkan  ada  yang terbayar  hingga  masa  panen  garam  berikutnya.  Dalam  konteks  ini tentu para pekerja garam yang dirugikan sehingga tak ayal fenomena ini mendapat sorotan secara hukum ekonomi syariah, untuk mencari fakta dan data seputar bagaimana sistem pengupahan kuli garam dan bagaimana  perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap  sistem pengupahannya  di  Desa  Lembung  Kecamatan  Galis  Kabupaten Pamekasan.

## Metode
Bagian  Metode  biasanya  merupakan  bagian  terpanjang  kedua dalam  Abstrak.  Ini  harus  berisi  informasi  yang  cukup  untuk memungkinkan  pembaca  memahami  apa  yang  telah  dilakukan  dan pertanyaan-pertanyaan  penting  yang  harus  dijawab  dengan  singkat oleh bagian Metode. Pada bagian ini, setidaknya penulis menjelaskan jenis penelitian yang digunakan (empiris/lapangan atau normatif/pustaka),  pendekatan  penelitian,  jenis  data  dan  metode analisis  data  yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  yang dikaji.

## Akhmad Farid Mawardi Sufyan dan Hofifatur Khoriah
Riset  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan kulaitatif  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Bogdan  dan  Taylor yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati. 1 Selain itu riset ini termasuk penelitian hukum empiris (Field Research). Model  penelitian  ini  berkaitan  dengan  pendapat  dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan  kata  lain,  penelitian  ini  mengungngkapkan  implementasi hukum  yang  ada  dalam  masyarakat  melalui  perbuatan  yang dilakukan  oleh  masyarkat. 2 sumber  data  primer  penelitian  ini  adalah wawancara  yang  diperoleh  langsung  tentang  sistem  pelaksanaan pengupahan  dan  lainnya. 3 Data  penelitian  diolah  dan  dicek keabsahannya dengan melakukan triangulasi dan pengamatan. 4

## Pengertian, Rukun dan Macam-macam Ijarah
Ijarah  adalah  perjanjian  sewa-menyewa  suatu  barang  dalam waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa,  atau  Ijarah  adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atau suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan  jasa. 5 Ada  beberapa  definisi  Ijarah  yang  dikemukakan  oleh ulama  fiqh.  Menurut  ulama’  syafiiyah  ijarah  adalah  suatu  akad  atas suatu  kemanfaatan  dengan  pengganti.  Menurut  hanafiyah  bahwa ijarah  adalah  untuk  membolehkan  kepemilikan  manfaat  yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan  ulama  Malikiyah  dan  Hanabilah,  ijarah  adalah menjadikan  milik  suatu  kemanfaatn  yang  mubah  dalam  waktu tertentu  dengan  pengganti.  Selain  itu  yang  menerjemahkan  ijaroh sebagai  jual  beli  jasa  (upah-mengupah),  yakni  mengambil  manfat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang 6 .
1 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm 4.
2 Samsu, Metodologi  Penelitian:  Teori  Dan  aplikasi  Peneltian  Kualitatif,  Mixed Method, Serta Research Development, ( Jambi: Pusaka, 2017), 63.
3 Lexy  J  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2014), 157.
4 Sugiono, Metodelogi Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2012), 410.
5 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Prenada Media: Jakarta, 2012), 247.
6 Mahmuidatus  Sa’diyah, Fiqh  Muamalah  II  Teori  dan  Praktik ,  (Jepara:  Unisnu Press, 2019), 71-72.
Perspektif Fiqh Ijarah
Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas  barang  atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  dengan  suatu  imbalan yang  tidak  iikuti  dengan  pemindaha  hak  milik  atas  barang  yang disewa. Subtansi akad ijaroh terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu 7 . Menurut  Fatwa  DSN  MUI  No.  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang pembiayaan  ijarah,  yang  dimksudkan  dengan  ijarah  adalah pemindhan  hak  pakai  atas  suatu  barang  atau  jasa  dalam  waktu tertentu  melalui  pembayaran  sewa  atau  upah,  tanpa  diikuti  dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 8
Dasar  hukum  ijarah  adalah  firman  Allah  QS. At-Thalaq:6 sebagai berikut: 9 ﻓَﺎِ ﻥ ﺍَﺭ ﺿَ ﻌ ﻦَ ﻟَ ـ ﻜُ ﻢ ﻓَﺎٰ ﺗُﻮ ﻫُ ﻦﱠ ﺍُ ﺟُ ﻮﺭَ ﻫُ ﻦﱠ
Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah upahnya. (QS. At-Talaq: 6). 10
Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum  islam,  seperti  yang  di  ungkapkan  dalam  ayat  bahwa seseorang  itu  boleh  menyewa  orang  lain  untuk  menyusui  anaknya tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa- menyewa. Selain itu dari ‘Abdullah Bin ‘Umar Nabi Muhammad Saw bersabda;
ﺃُﻋْ ﻄُ ﻮﺍ ﺍﻷَ ﺟِﻴْ ﺮَ ﺃَﺟْ ﺮَﻩُ ﻗَﺒْ ﻞَ ﺃَﻥْ ﻳَ ﺨِ ﻒ ﱠ ﻋَﺮَ ﻗُﻪُ
Berikan  kepada  seorang  pekerja  upahnya  sebelum  keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah). 11
Maksud  dari  Hadits  di  atas  menjelaskan  bahwa  seseorang yang mempekerjakan orang lain harus segera membayarkan upahnya setelah  selesai  ketika  si  pekerja  meminta  walau  keringatnya  tidak kering  atau  keringatnya  telah  kering,  karena  menunda  upah  dalam islam  padahal  mampu  merupakan  kedzaliman.  Menurut  M.  Ali
7 Harurn, Fiqh  Muamalah, (Surakarta:  Muhamaddiyah  University  Press,  2017), 122. 8 Imam  Mustofa, fiqih  Muamalah  Kontemporer, (Depok:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2018), 57.
9 Wasilatur  Rohmaniyah, Fiqih  Muamalah  Kontemporer, (Pamekasan:  Duta Media Publising, 2019), 127.
10 Al-Quran At:Thalaq: 6.
11 Ibn  Hajar  Al-Asqalani, Bulugh  al-Maram  Terj.  Irfan  Maulana  Hakim (Jakarta;
Mizan Pustaka, 2009), 153.

## Akhmad Farid Mawardi Sufyan dan Hofifatur Khoriah
Hasan  syarat-syarat  Ijarah  adalah;  a)  Syarat  bagi  kedua  orang  yang berakad  adalah  telah  baligh  dan  berakal  (Mahzab  Syafi’i  dan Hambali).  Dengan  demikian  apabila  orang  itu  belum  atau  tidak berakal seperi anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), Maka ijarahnya tidak  sah.  Berbeda  dengan  Mahzab  Hanafi  dan  maliki  bahwa  orang yang  melakukan  akad  tidak  harus  mencapai  usia  baligh,tetapi  anak yang  telah  mumayiz  pun  boleh  melakukan  akad ijarah dengan ketentuan  yang  disetujui  oleh  walinya;  b)  Kedua  belah  pihak  yang melakukan  akad  menyatakan  kerelaanya  untuk  melakukan  akad Ijarah itu,  apabila  salah  seorang  keduanya  terpaksa  melakukan  akad maka akadnya tidak sah; c) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui  secara  jelas,  sehingga  tidak  terjadi  perselisihan  dibelakang hari  jika  manfaatnya  tidak  jelas,  maka  akad  itu  tidak  sah;  d)  Objek ijarah itu  dapat  diserahkan  dan  dipergunakan  secara  langsung  dan tidakada cacatnya.
Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh  menyewa  sesuatu  yang  tidak  dapat  diserahkan,  dimanfaatkan langsung  oleh  penyewa.  Umpamanya  rumah  atau  toko  harus  siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain; e) Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi  atau  tempat  prostitusi.  Demikian  juga  tidak  boleh menyewakan  rumah  kepada  non-muslim  untuk  tempat  ibadah mereka. 12
Menurut  jumhur  ulama,  rukun ijarah adalah  sebagai  berikut;
1) Aqid yaitu  mu’jir  (orang  yang  menyewakan)  dan musta’jir (orang yang  menyewa);  2) Shighat yaitu  sesuatu  yang  didasarkan  dari  dua pilihan  yang  berakad  yang  menunjukkan  atas  apa  yang  ada  dihati keduanya  tentang  terjadinya  suatu  akad.  Hal  itu  dapat  diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut biasa disebut ijab dan qabul ; 3) Ujrah (uang sewa atau upah) yaitu sesuatu
12 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003), 227.
Perspektif Fiqh Ijarah
yang  dibayarkan  sebagai  ganti  manfaat  disyaratkan  diketahui jumahnya  oleh  kedua  belah  pihak,  baik  dalam  sewa-menyewa maupun  upah-  mengupah;  4)  Manfaat,  baik  manfaat  dari  suatu barang  yang  disewa  atau  jasa  dan  tenaga  dari  orang  yang  bekerja menghilangkan  perselisihan  antara  kedua  belah  pihak.  Penentuan upah  atau  sewa  ini  boleh  didasarkan urf atau  adat  kebiasaan.  Asal dilakukan  atas  kerelaan  dan  kejujuran;  5)  Imbalan  yang  diberikan harus  berupa  harta  yang  bernilai  dan  harus  diketahui  kuantitasnya dengan  cara  melihat  atau  mesifatinya.  Sebab  imbalan  atau  upah adalah  harga  untuk  manfaatkan  yang  telah  didapatkan,  sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas. 13
Akad ijarah dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). Al-ijarah yang bersifat manfaat atas  benda,  umpamanya  adalah  sewa  menyewa  rumah,  toko, kendaraan,  pakaian,  dan  perhiasan.  Apabila  manfaat  yang  di bolehkannya  syara’  untuk  dipergunakan,  maka  para  ulama  fiqh sepakat meyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Ijarah yang bersifat  manfaat  atas  pekerjaan  (jasa)  ialah  dengan  cara memperkerjakan  seseorang  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan. ijarah seperti  ini,  menurut  para  ulama  fiqh,  hukumnya  boleh  apabila  jenis pekerjaan  itu  jelas,  seperti  buruh  bangunan,  tukang  jahit,  buruh pabrik,  dan  tukang  sepatu.  Ijarah    seperti  ini  ada  yang  bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya  untuk  kepentingan  orang  banyak,  seperti  tukang  sepatu,
buruh  pabrik,  dnan  tuang  jahit.  Kedua  bentuk ijarah terhadap pekerjaan  ini  (buruh.  Tukang,  dan  pembantu),  menurut  para  ulama fiqh,  hukumnya  boleh.  Terkait  dengan  hl  ini.  Termasuk  menyewa terhadap  manfaat  atas  karya  seseorang  berupa  hak  kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek, dagang dan sebagainya 14 .
Para  ulama  fiqh  menyatakan  bahwa  akad ijarah berakhir apabila; a) Objek yang hilang atau musnah; b) Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad ijarah telah berakhir; c) Pembatalan Akad; d) Menurut  Mahzab  Hanafi,  Akad  berakhir  apabila  salah  seorang meninggal  dunia  karena  manfaat  tidak  dapat  diwariskan.  Berbeda
13 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 117-118.
14 Harun, Fiqh Muamalah , (Surakarta: MU Press,2017), 124-125.

## Akhmad Farid Mawardi Sufyan dan Hofifatur Khoriah
dengan  jumhur  ulama,  akad  tidak  berakhir  (batal)  karena  manfaat dapat diwariskan. 15
Sistem,  Syarat,  Pelaksanaan,  Standar  Pengupahan  dan  Gugurnya Upah.
Jika ijarah itu  suatu  pekerjaan,  maka  kewajiban  pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain,  jika  akad  sudah  berlangsung  dan  tidak  disyaratkan  mengenai pembayaran  dan  tidak  ada  ketentuan  penangguhannya.  Allah memerintahkan  kepada  para  pemberi  pekerjaan  untuk  berlaku  adil, berbuat  adil  dan  dermawan  kepada  para  pekerja.  Kata  kerabat diartikan  sebagai  karyawan,  sebab  para  pekerja  tersebut  merupakan bagian  dari  perusahaan,  seandainya  bukan  karena  jerih  payahnya tidak  mungkin  usaha  majikan  itu  bisa  berhasil.  Begitupula,  bila  Jika dalam  persyaratan  perjanjian  kerja  ada  ditentukan  syarat  yang  telah disetujui bersama, bahwa upah pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan  wajib  memenuhi  syarat  tersebut  yaitu  membayar  upah pekerja  sebulan  sekali  mengikuti  persyaratan  pejanjian  kerja  yang mereka buat dan setujui bersama. Penundaan upah secara sewenang- wenang  kepada  pekerja  dilarang  dalam  islam,  akan  tetapi  harus disegerakan. 16 Adapun  syarat-syarat 17 yang  berkenaan  dengan  upah  dalam hukum  Islam  adalah  sebagai  berikut;  a)  Upah  harus  dilakukan dengan  cara-cara  musyawarah  dan  konsultasi  terbuka,  sehingga dapat  terwujudkan  di  dalam  diri  setiap  individu  pelaku  ekonomi, rasa  kewajiban  moral  yang  tinggi  dan  dedikasi  yang  loyal  terhadap kepentingan umum; b) Upah harus berupa mal mutaqawwin dan upah tersebut  harus  dinyatakan  secara  jelas.  konkrit  atau  dengan menyebutkan  kriteria-kriteria,  karena  upah  merupakan  pembayaran atas nilai manfaat. Nilai tersebut diisyaratkan harus diketahui dengan jelas;  c)  Upah  hendaklah  jelas  dengan  bukti  dan  ciri  yang  bisa menghilangkan  ketidak  jelasan  dan  disebutkan  besar  dan  bentuk
15 Siswadi, Pemberian  Upah  Yang  Benar  Dalam  Islam  Upaya  Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan, “Jurnal Ummul Qura”, (2 Agustus 2014), 112.
16 Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah,  Penerjemah  Nor  Hasanuddin, (Jakarta;  Pena Pundi Aksara, 2006), 22.
17 Syarat  adalah  ketentuan  atau  perbuatan  yang  harus  dipenuhi  sebelum melakukan  suatu  pekerjaan  atau  ibadah.  Tanpa  memenuhi  ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan yang dianggap tidak sah.
Perspektif Fiqh Ijarah
upah; d) Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  akad;  e)  Upah  tersebut  bisa dimanfaatkan  oleh  pekerja/kuli  untuk  memenuhi  kebutuhan kehidupannya dan keluarganya; f) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama,  tidak  dikurangi  dan  tidak  ditambahi.  Upah  harus  sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang  diberikan  banyak  dan  beraneka  ragam  jenisnya,  sedangkan upah  yang  diberikan  tidak  seimbang.  Sedangkan  berharga maksudnya  adalah  upah  tersebut  dapat  diukur  dengan  uang;  g) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat. 18
Pelaksanaan  upah  ini  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  yang saling  berkaitan.  Hal  itu  mempertimbangkan  bentuk  dan  jenis pekerjaan  dengan  menentukan  bentuk  dan  jenis  pekerjaan  sekaligus menentukan siapa pekerja yanga akan melakukan pekerjaan tersebut adalah  penting,  agar  dapat  diketahui  seberapa  besar  kadar pengorbanan  yang  dikeluarka.  Juga  disyaratkan  agar  ketentuan  bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi ijarah tersebut berlangsung  secara  jelas,  setiap  transaksi ijarah disyaratkan  harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah. Selain  itu  Penegasan  upah  dalam  kontrak  kerja  merupakan sesuatu  yang  harus  diketahui,  hal  ini  untuk  mencegah  terjadinya perselisihan  dikemudian  hari.  Jika  kewajiban  dari  pekerja  sudah dipenuhi  kepada  majikan,  maka  untuk  itu  hak  pekerja  tidak  boleh diabaikan  tanpa  memberi  gaji  sesuai  waktu  yang  dijanjikan  untuk memenuhi  haknya  sebagai  pekerja.  Seorang  pekerja  hanya  berhak atas  upahnya  jika  ia  telah  menunaikan  pekerjaannya  dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan  syarat-syarat  antar  mereka.  Syekh  Qaradhawi  mengatakan bahwa  bekerja  yang  baik  merupakan  kewajiban  karyawan  atas  hak upah  yang  diperoleh,  demikian  juga  memberikan  upah  merupakan kewajiban  peusahaan  atas  hak  hasil  kerja  karyawan  yang diperolehnya. 19
Dalam  menentukan  besarannya,  upah  harus  dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, bahkan survei
18 Fauzan  Adhim,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Upah  Teanaga Kerja pada PT. Global Perkasa”,  41.
19 Wiranti, Tinjauan  Yuridis  Perubahan  Ketentuan  Upah  Pekerja  Pada  Undang- Undang No. 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## Akhmad Farid Mawardi Sufyan dan Hofifatur Khoriah
sehingga  dapat  terwujudkan  dalam  diri  setiap  individu  pelaku ekonomi  rasa  kewajiban  moral  yang  tinggi  dan  dedikasi  yang  loyal terhadap  kepentingan  umum.  Hal  itu  dengan  memperhatikan beberapa hal. Pertama, kelayakan upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja  harus  mencerminkan  keadilan,  dan  mempertimbangkan berbagai  aspek  kehidupan.  Upah  yang  diberikan  kepada  seseorang selain  seharusnya  sebanding  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  telah dikeluarkan,  seharusnya  cukup  juga  bermanfaat  bagi  pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.
Kedua,  adil  bagi  kedua  belah  pihak  (Pemberi  kerja  dan Kuli/Pekerja).  Islam  menetapkan  pilihan  untuk  membatalkan  akad apabila  jelas  bahwa  seorang  pekerja  ditipu  dalam  hal  upahnya. Demikianlah  hal-hal  yang  dihargai  agar  pekerja  tidak  sampai mengalami perlakuan dzalim dan layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima oleh pekerja. Selain itu, pekerja juga tidak boleh mendzolimi majikan dan tidak meminta bayaran yang melebihi batas kemampuan  majikan  untuk  memberikan  upah.  Islam  mengajarkan bagaimana  menetapkan  upah  yaitu  dengan  tidak  melakukan kedzaliman  terhadap  buruh/kuli  maupun  majikan.  Ketiga,  tidak menunda-nunda  pembayaran. Mu’ajir sebagai  pemakai  jasa berkewajiban  membayar  upah  kepada  buruh  yang  telah  selesai melaksanakan pekerjaanya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah saat pekerjaan itu sempurna atau akhir pekerjaan sesuai kesepakatan, jangan ditunda-tunda. 20
Upah bisa saja gugur dengan beberapa sebab, sepeti kematian orang  yang  mengupah  atau  yang  diupah  tidak  membatalkan  akad pengupahan,  jika  orang  yang  mengupah  meninggal  dan permintaanya  sudah  dikerjakan  oleh  orang  yang  diupah,  maka keluarganya  wajib  memberikan  upah  kepada  buruh  tersebut meninggal  sebelum  menerima  upahnya  maka  ahli  waris  yang menerima  upah  tersebut.  Namun  bila  buruh  meninggal  sebelum menyelesaikan  pekerjaanya  urusannya  menjadi  perdata  yang  perlu diselesaikan secara adil. 21
Standarisasi  pengupahan  dalam  Fiqh  Mu’amalah  Upah disebut juga dengan ujrah , ujrah berasal dari kata al-ajru arti menurut
20 Fuad Riyadi “ Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam” Iqtishadia, 1 (Maret 2015) , 175-179.
21 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 121.
Perspektif Fiqh Ijarah
bahasanya  ialah al-‘iwadh yang  arti  dari  bahasa  indonesianya  ialah ganti dan upah. Standar upah seorang pekerja/kuli menurut Hizbut Tahrir  ditakar  berdasarkan  jasa  atau  manfaat  tenaganya,  bukan diukur sesuai seberapa besar tenaga yang dicurahkan. Besar kecilnya tenaga yang dikeluarkan bukan merupakan standar pengupahan dan juga  bukan  standar  jasa  bagi  dirinya. 22 Dalam  al-Mujam  al-Wasit disebutkan  standarisasi ujrah ,  standar ujrah yang  diterima  pekerja adalah  upah  yang  mencukupi  si  pegawai  untuk  hidup  dengan kehidupan yang tenang dan nyaman. Bukan hal yang diperselisihkan lagi  di  kalangan  fuqaha,  pembayaran ujarah adalah  sesuatu  yang harus  disegerakan.  Seorang  majikan  tidak  boleh  menunda  atau melambat-lambatkan  penunaian ujrah ,  padahal  ia  mampu membayarkannya dengan segera. Pekerja yang dalam akad Kontrak kerja digaji bulanan, maka di  akhir  bulan  harus  segera  dibayarkan  gajinya.  Demikian  juga pekerja  harian,  setelah  selesai  bekerja  sehari  itu,  gajinya  harus dibayarkan.  Rasulullah  SAW  mengibaratkan  jarak  waktu  pemberian upah  dan  selesainya  pekerjaan  keringat  jangan  sampai  keringatnya mengering,  Al  Munawi  berkata,  diharamkan  menunda  pemberian gaji/upah  padahal  mampu  menunaikannya  tepat  waktu.  Maksud memberikan  gaji/upah  sebelum  keringat  si  pekerja  kering  adalah ungkapan  untuk  menunjukkan  diperintahkannya  memberikan  upah setelah  pekerjaan  itu  selesai  ketika  si  pekerja/kuli  meminta  walau keringatnya  belum  kering. 23 Menurut  Pasal  1  Ayat  30  UU  No.  13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  kuli/buruh  yang ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan,  atau  peraturan  perundang-undangan,  termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya  atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Namun,  dalam  menetapkan  besarnya  upah,  pengusaha dilarang  membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah  minimum  yang telah ditetapkan pamerintah setempat (Pasal 88 E (2) Undang-Undang No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Kluster  Ketenagakerjaan).
22 Ahmad Syakur, “ Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam ”, Universum, Vol 9, No.1 (januari 2015)
23 Andi Mardiana dan Kadir Dina, “ Sistem Pengupahan Dalam Islam ” Gorontalo Development, 1(April 2014) 20.

## Akhmad Farid Mawardi Sufyan dan Hofifatur Khoriah
Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Pamerintah Pusat  menetapkan  kebijakan  pengupahan  sebagai  salah  satu  upaya mewujudkan  hak  pekerja/buruh  atas  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan. (Pasal 88 ayat (1) (2) undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja)  (Kluster  ketenagakerjaan)/(UU  No.11/2020 Ciptaker). 24

## Pengupahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Sistem  upah  merupakan  kebijakan  dan  strategi  yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja/kuli. Kompensasi ini merupakan bayaran/upah yang diterima oleh kuli sebagai balas jasa atas  hasil  kerja  mereka.  Bagi  pekerja/kuli  masalah  sistem  upah merupakan masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Mengenai  kebolehan  upah-mengupah  para  ulama  sepakat tidak  seorangpun  yang  membantah  kesepakatan  ini,  karena  Allah mensyariatkan upah atau ijarah tujuannya untuk kemaslahatan umat dan  tidak  ada  larangan  melakukan  kegiatan  upah,  selagi  tidak bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  atau  ketentuan  syariat  Islam. 25
Allah  SWT  menegaskan  tentang  imbalan  ini  dalam  Qur’an  Surat  Al Taubah: 105 yang berbunyi:
ﻭَﻗُ ﻞِ ﺍﻋْ ﻤَﻠُ ﻮﺍ ﻓَ ﺴَ ﻴَﺮَ ﻯ ﺍﻟﻠﱠ ﻪُ ﻋَ ﻤَﻠَ ﻜُ ﻢْ ﻭَﺭَ ﺳُ ﻮﻟُ ﻪُ ﻭَﺍﻟْ ﻤُ ﺆْﻣِ ﻨُﻮ ﻥَ ◌ۖ ﻭَ ﺳَﺘُ ﺮَﺩﱡ ﻭ ﻥَ ﺇِﻟَ ﻰٰ ﻋَﺎ ﻟِﻢِ ﺍﻟْﻐَ ﻴْ ﺐ ِ ﻭَﺍﻟ ﺸﱠ ﻬَﺎ ﺩَﺓِ ﻓَﻴُﻨَ ﺒﱢﺌُ ﻜُ ﻢْ ﺑِﻤَ ﺎ ﻛُﻨْ ﺘُﻢْ ﺗَﻌْ ﻤَﻠُ ﻮ ﻥَ Dan katakanlah: “ Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang  mukmin  akan  melihat  pekerjaanmu  itu,  dan  kamu  akan dikembalikan  kepada  Allah  Yang  Maha  mengetahui  akan  ghaib  dan  yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. ” 26 (QS. Al- Taubah: 105)
Dalam Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa  yang  telah  kita  kerjakan.  Selai  itu  ditopang  oleh  hadits  Riwayat Ibnu Majah:
24 Bustoro Aly, Buku Undang-undang ketenagakerjaan Republik Indonesia, (Jakarta;
PT. Serambi Semesta Distribusi, 2018) hal. 15
25 Fifi Harianti, Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi Di Desa Lerang 26 Al-Quran At:Taubah:105
ﺃُﻋْ ﻄُ ﻮﺍ ﺍﻷَ ﺟِﻴْ ﺮَ ﺃَﺟْ ﺮَﻩُ ﻗَﺒْ ﻞَ ﺃَﻥْ ﻳَ ﺠِ ﻒ ﱠ ﻋَﺮَ ﻗُﻪُ
Berikan  kepada  seorang  pekerja  upahnya  sebelum  keringatnya kering . (HR. Ibnu Majah) Maksud  ayat  dan  hadits  tersebut  adalah  bersegeralah menunaikan  hak  pekerja  setelah  selesainya  pekerjaan 27 .  Karena seseorang kuli berhak atas upahnya jika ia telah selesai menunaikan pekerjaanya dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan bersama. Karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat  yang  menghalalkan  yang  haram  atau  sebaliknya. 28 Islam melarang bagi seseorang yang melakukan suatu kerjasama dilakukan secara curang. Islam juga memerintahkan kita untuk selau menepati janji, apabila ada yang melanggarnya maka itu termasuk orang yang munafik.  Islam  menganjurkan  apabila  bermu'amalah  tidak  secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan  hendaknya  ditulis.  Hal  ini dianjurkan karena islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik.
Idealnya, Pengupahan adalah bayaran yang diterima para kuli setelah  selesai  bekerja.  Ada  macam-macam  sistem  pembayaran seperti  dibayar  perhari,  ada  juga  yang  dibayar  perbulan,  ada  yang selesai  bekerja  langsung  dibayar.  Menurut  fatwa  DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat)  atas  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.  Penjelasan  tersebut  sudah  jelas  bahwa  upah  yang  diberikan harus sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Apabila dari salah satu pihak tidak memenuhi janjinya maka dikatakan wanprestasi. 29 Islam mengancam Mu’ajir yang  menunda  pembayaran  atau  bahkan  tidak memberikan upah pekerja dengan balasan yang sangat menyakitkan di  akhirat,  sebab  kelalaian  tersebut  adalah  dosa.  Islam  memandang berat  hal  ini  dan  mengingatkan  kepada  setiap mu’ajir bahwa  di  hari
27 Muhammad  Nurul  Hafis,  Hendi  Herijanto,  “Pengupahan  Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outschorcing ”, Jurnal Islaminomic ,Vol 7, No. 1, (April 2016): 13
28 Nurul  Huda,  “ Pengaruh  Penangguhan  Upah  Terhadap  Jasa  Penanaman  Padi Menurut Konsep Ijarah ”,  68-69.
29 Imam  Mustofa, fiqih  Muamalah  Kontemporer, (Depok:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2018),  57.

## Akhmad Farid Mawardi Sufyan dan Hofifatur Khoriah
56
kiamat  nanti  Allah  akan  memusuhi  orang  yang  tidak  memberikan imbalan kerja kepada pekerjanya. 30
Upah  dalam  Islam  menjelaskan  bahwa  Islam  menetapkan pilihan  untuk  membatalkan  akad  apabila  jelas  bahwa  seorang pekerja/kuli  ditipu  dalam  hal  upahnya.  Demikianlah  hal-hal  yang dihargai agar pekerja/kuli tidak sampai mengalami perlakuan dzalim dan layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima. Mu’ajir berkewajiban  membayar  upah  kepada  buruh  yang  telah  selesai melaksanakan pekerjaanya. Islam menganjurakan untuk mempercepat  pembayaran  upah  saat  pekerjaan  itu  sudah  sempurna atau akhir pekerjaan sesuai kesepakatan jangan ditunda- tunda. 31
Seorang pekerja/kuli hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan  pekerjaan  dengan  semestinya  dan  sesuai  dengan kesepakatan,  karena  umat  Islam  terikat  dengan  syarat-syarat  anatar mereka.  Syekh  Qaradhawi  mengatakan  bahwa  bekerja  yang  baik merupakan  kewajiban  pekerja/kuli  atas  hak  upah  yang  diperoleh, demikian  juga  memberikan  upah  merupakan  kewajiban Mu’ajir atas hasil hak kerja kuli/pekerja yang diperolehnya.
Menurut  pasal  1  ayat  30  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan,  upah  adalah  hak  pekerja/kuli  yang  diterima  dan dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pemberi  kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja dan kesepakatan. 32 Oleh  karena  itu  pemilik  lahan  harus  membayarkan upah kuli sesuai kesepakatan yang sudah disepakati jangan menunda upahnya  karena  mereka  juga  membutuhkan  upah  tersebut  untuk memenuhi nafkah keluarganya.
Pengupahan Pekerja Garam vis a vis Hukum Ekonomi Syariah Idealnya, Pengupahan adalah bayaran yang diterima para kuli setelah  selesai  bekerja.  Ada  macam-macam  sistem  pembayaran seperti  dibayar  perhari,  ada  juga  yang  dibayar  perbulan,  ada  yang selesai  bekerja  langsung  dibayar.  Para  kuli  bekerja  untuk  memanen garam  milik  orang  lain  setelah  selesai  memanen  langsung  dibayar oleh  juragan  sebagai  pemakai  jasa  yaitu  berupa  nasi  dan  uang.
30 Arman  Walian,  “Upah  Berkeadilan  ditinjau  dari  perspektif  Islam” Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol 5, No. 2 (Desember 2017)
31 Fuad Riyadi, Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam, Iqtishadia, 1 (Maret 2015), 175-179
32 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan
Perspektif Fiqh Ijarah
Namun terkadang ada juragan yang menunda upah para kuli dengan alasan  tidak  punya  uang  dan  sebagainya.  Upah  dalam  Islam berdasarkan  prinsip  keadilan  yang  melarang  keras  unsur-unsur penindasan  seperti  memperlambat  ataupun  menunda  pembayaran upah  terutama  sekali  jika  pemilik  lahan  berkemampuan  untuk memenuhinya  karena  perbuatan  penundaan  seperti  itu  merupakan kedzaliman yang terlarang.
Berdasarkan  wawancara  dengan  pekerja  garam  disimpulkan bahwa  pengupahan  yang  dilakukan  sudah  sesuai  kebiasaan  di  Desa Lembung, yakni dengan upah diberikan kepada pada pekerja setelah selesai pekerjaannya. Hal ini lumrah berlaku baik di kalangan pekerja maupun  persepsi  pemilik  lahan/usaha  garam.  Kendala  yang dihadapi  oleh  kuli  garam  untuk  memanen  adalah  cuaca  yang  selalu menjadi  patokan  untuk  memanen.  Hal  itu  karena  jika  cuaca  buruk akan berdampak pada hasil garam yang minim. 33
Tentang  mekanisme  dan  besaran  pengupahan  disimpulkan bahwa  pekerja  garam  lumrahnya  diupah  sebesar  Rp.15.000  dan sebungkus  nasi.  Kendala  yang  dialami  ketika  terpaksa  harus menunda  upah  para  kuli  garam  disebabkan  pemilik  lahan  tidak punya  biaya  untuk  membayar  upah  karena  panen  harus  tetap dilakukan  sesuai  jadwal  sementara  garam  belum  laku  terjual.  Bila kemudian  panen  garam  ditunda  maka  resikonya  garam  mengering dan  gagal  dipanen.  Penundaan  ini  diumumkan  pada  di  akhir pekerjaan  panen  rampung  dan  dijanjikan  untuk  dibayar  saat  garam laku  dibeli  pengepul.  Hanya  saja  terkadang  hal  ini  tidak  sesuai dengan  janji  pemilik  lahan,  dan  itu  terjadi  tanpa  konfirmasi  dan pengumuman  lebih  lanjut. 34 Dengan  kondisi  ini  pekerja  garam mengaku dirugikan serta diperlakukan tidak adil dan merasa menjadi korban kebijakan sepihak. 35
Hal ini tentu melanggar aturan dalam Islam karena perbuatan ingkar janji. Berperilaku amanah sangatlah dianjurkan oleh Islam dan orang  yang  tidak  amanah  disebut  pengkhianat,  termasuk  salah  satu ciri orang munafik. Pengkhianatan merupakan perbuatan yang sangat
33 Misra’i, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (17 Januari 2022) dan Lawe, Kuli Garam, Wawancara Langsung, (19 Januari 2022).
34 Herman,  Pemilik  Lahan,  Wawancara  Langsung,  (17  Januari  2022),  Topek, Kuli  Garam,  Wawancara  Langsung,  (19  Januari  2022)  dan  Dar,  Kuli  Garam, Wawancara Langsung, (19 Januari 2022).
35 Timah, Masyarakat Desa Lembung, Wawancara Langsung, (22 Januari 2022).

## Akhmad Farid Mawardi Sufyan dan Hofifatur Khoriah
keji  dan  sebaiknya  pemilik  lahan  yang  sudah  di  beri  kepercayaan seharusnya  menepati  janjinya  agar  tidak  mengecewakan  para  kuli. Apalagi  Upah  dalam  Islam  berdasarkan  prinsip  keadilan  yang melarang  keras  unsur-unsur  penindasan  seperti  memperlambat ataupun  menunda  pembayaran  upah  terutama  sekali  jika  pemilik lahan  berkemampuan  untuk  memenuhinya  karena  perbuatan penundaan  seperti  itu  merupakan  kelalaian  mu’jir  yang  harus dipertanggungjawabkan.
Dalam  problematika  di  sini  pemilik  lahan  melanggar perjanjian,  dimana  perjanjian  disini  terkadang  mereka  melakukan kesepakatan dengan mengatakan di akhir bahwa pemilik lahan akan membayar  para  kuli  setelah  dibayar  oleh  pengepul.  Perjanjian  yang dilakukan  dari  selesai  memanen  kira-kira  5-7  hari  akan  dibayar  tapi terkadang  lebih  dari  perjanjian  terkadang  ada  juga  yang  sampai panen  lagi  tanpa  pemberitahuan  atau  konfirmasi  lagi  kepada  para kuli.  Pemilik  lahan berkewajiban  membayar  upah  kepada  kuli  yang telah  selesai  melaksanakan  pekerjaanya.  Upah  hendaklah  jelas dengan  bukti  dan  ciri  yang  bisa  menghilangkan  ketidak  jelasan  dan disebutkan besar dan bentuk upah.

## Penutup
Kesimpulan  riset  ini  adalah  pelaksanaan  pengupahan  kuli garam yang terjadi di Desa Lembung ialah berdasarkan kesepakatan secara  lisan  yaitu  setelah  selesai  bekerja  panen  garam  langsung dibayar, namun terkadang dibayarkan terlambat 5-7 hari setelah kerja panen  garam,  tanpa  ada  kejelasan  waktu  dan  konfirmasi.  Adapun perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap  sistem  pelaksanaan pengupahan kuli garam di Desa Lembung melanggar ketentuan i jarah karena menyalahi perjanjian yang sudah disepakati, sebab terkadang dibayar  terlambat  dari  kesepakatan  pembayaran  yang  semestinya tanpa ada konfirmasi lagi.

## Daftar Pustaka
Afrizal., Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Agung,  Anak  Putu, Metodologi  Penelitian  Bisnis, Malang:  UB  Press, 2012.
Al-Asqalani  Ibn  Hajar, Bulugh  al-Maram  terj.  Irfan  Maulana  hakim , Jakarta: Mizan Pustaka, 2009
Perspektif Fiqh Ijarah
Aly  Bustoro, Buku  Undang-undang  ketenagakerjaan  Republik  Indonesia , Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi, 2018.
Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah ,  Depok:  PT  Raja  Grafindo, 2007.
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitain Kualitatif, Jakarta: Recika Cipta, 2018.
Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif , Jakarta: Kencana, 2017. Buna’i, Penelitian  Kualitatif, Pamekasan:  Perpustakaan  STAIN Pamekasan Press, 2008.
Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
Hasan,  M.  Ali, Berbagai  Macam  Transaksi  Dalam  Islam ,  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, 2003
Hafis  Muhammad  Nurul,  Herijanto  Hendi,  “Pengupahan  Perspektif
Ekonomi  Islam  Pada  Perusahaan  Outschorcing”, Jurnal Islaminomic , 2016.
Kartikasari,  Dwi, Pembayaran  Upah  Dengan  Cicilan  Ditinjau  Dari Hukum Islam , Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019. Lubis,  Suhrawardi  dan    Waji,  Farid, Hukum  Ekonomi  Islam ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Maimun, Hukum Ketenagakerjaan; Suatu Pengantar, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , Jakarta; Prenada Media, 2012. Mardiana  Ardi, Sistem  Pengupahan  Dalam  Islam, Gorontalo Development, 2014.
Moleong,  Lexy  J., Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2014.
Molyatiningsih,  Sri., Implementasi  Sistem  Upah  Gabah, Skripsi,  IAIN
Madura, Pamekasan, 2019. Tim  Penyusun., Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah , Artikel,  Makalah,
Proposal  Penelitian  Skripsi ,  Pamekasan:  STAIN  Pamekasan,
2018. Prastowo,  Andi, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Yogyakarta:  Ar  Ruzz Media, 2001.
Pusat  Bahasa  Depdiknas, Kamus  Besar  bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka, 2006.
Rahayu  Devi, Buku  ajar  Hukum  Ketenagakerjaan, Surabaya:  Scopindo Media Pustaka, 2019.

## Akhmad Farid Mawardi Sufyan dan Hofifatur Khoriah
Ramadhani  Dadan, Ekonomi  Islam:  Akuntansi  Dan  Perbankan  Syariah (Filosofis  dan  Praktis  di  Indonesia  Dan  Dunia), Boyolali:  CV Markumi, 2019.
Rohmaniyah,  Wasilatur, Fiqih  Muamalah  Kontemporer ,  Pamekasan: Duta Media Publising, 2019.
Sabiq  Sayyid, Fiqh  al-Sunnah;  Terj.  Nor  Hasanuddin ,  Jakarta:  Pena pundi Aksara, 2006.
Samsu, Metodologi  Penelitian:  Teori  dan  aplikasi  Penelitian  Kualitatif,
Mixed Method, serta Research Development, Jambi: Pusaka, 2017. Sridadi  Ahmad  Riski, Pedoman  Perjanjian  Kerjasama, Malang: Empatdua Media, 2016.
Shodik, Ahmad Nur, Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Buruh Tani di Desa  Rejasari  Kota  Banjar  Jawa  Barat, Yogyakarta:  UIN  Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2008.
Siswadi,  “Pemberian  Upah  Yang  Benar  Dalam  Islam  Upaya Pemerataan  Ekonomi  Umat  Dan  Keadilan”, Jurnal  Ummul
Qura, 2014. Solihin,  Ahmad  Ifham, Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah ,  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Sugiono, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif  Dan  R&D , Bandung: Alfabeta, 2009.
Sugiono, Metodologi Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2012. Suhendi,  Hendi, Fiqh  Muamalah ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2005.
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah , Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Syafe’i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001. Teleumbanua  Dalimana, Hukum  Ketenagakerjaan, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  13  Tahun  2003  tentang
Ketenagakerjaan.
Utami,  Malianawati, Pemberian  Upah  Pekerja ,  Jakarta:  Pena  Media, 2012.