ISSN 2798-0243, Vol 3, No 1, 2023, 9-20
Pelayanan  Mobil  Yan  Starpa  dalam  Pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)
(Yan  Starpa  Car  Service  in  Payment  of  Rural  and  Urban Land and Building Tax (PBB P-2))
Luh Putu Dinda Yunita 1* , Nyoman Diah Utari Dewi 2 , Luh Riniti Rahayu 3
Program Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai, Denpasar 1,2,3
dindasilverlinig@gmail.com 1* , diah.utari@unr.ac.id 2 , junraltulisanku@gmail.com 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 30 Maret 2023 Revisi 1 pada 3 April 2023
Revisi 2 pada  6 April 2023
Disetujui pada 11 April 2023
Abstract:
Purpose: to describe the quality, factors that hinder and efforts that can be made to improve service quality.
Research  methodology : The  method  used  in  this  research  is descriptive qualitative research method.
Results: The results showed that starpa car services in the payment of rural and urban land and building taxes (PBB P-2) have not been effective in terms by martini and lubis of three approaches, namely the source approach (resource approach), process approach (process approach) and goal approach (goal approach). ) due to the lack of facilities and infrastructure that are used as well as human resources that are reliable enough to operate all existing applications on starpa cars  and  an  inadequate  internet  network  for  services  to  remote villages. Efforts that must be made to increase the effectiveness of starpa  car  services  in  paying  land  and  building  taxes  in  rural  and urban areas (PBB P-2) are to add infrastructure and increase human resources  that  are  reliable  enough  to  be  able  to  use  existing applications in starpa car services.
Limitations: This research is still analyzed descriptively and only uses a few informants.
Contribution: This  research  can  be  used  as  evaluation  material, input  and  suggestions  in  making  a  policy  in  an  effort  to  improve starpa car services.
Keywords: Public  Services,  Theory  of  Effectiveness,  Mobile Service Cars, Rulal and Urban Land and Building Taxes.
How to Cite: Yunita, L.P.D., Dewi, N.D.U., Rahayu, L.R. (2023). Pelayanan  Mobil  Yan  Starpa  dalam  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Jurnal  Studi Ilmu Sosial dan Politik, 3(1), 9-20.

## 1. Pendahuluan
Dibentuknya suatu pemerintahan pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan  tidaklah  dibentuk  untuk  melayani  diri  sendiri  tetapi  untuk  melayani  masyarakat, menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap  individu  dapat  mengembangkan  kemampuan  dan kreatifitasnya untuk tujuan bersama (Gibran, Jaddang, & Ardiansyah, 2021). Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat melalui proses dan mekanisme pemerintahan. Pemerintah memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan  warga  Negara.  Untuk  mengimplementasikan  fungsi  tersebut,  pemerintah  melakukan aktivitas  pelayanan,  pengaturan,  pembinaan,  koordinasi  dan  pembangunan  dalam  berbagai  bidang. Layanan itu sendiri disediakan pada berbagai lembaga atau institusi pemerintah dengan aparat sebagai pemberi layanan secara langsung kepada masyarakat (Afero, Rosalia, & Budiono, 2022).
Pelayanan publik merupakan suatu hal yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dengan melihat  adanya  keberadaan  pemerintah  dan  birokrasi.  Dalam  konteks  penyelenggaraan  pelayanan publik,  merupakan  aktor  kunci  yang  bertanggung  jawab  atas  upaya  pemenuhan hak-hak  masyarakat
(Muhamad,  Budiani,  Chamidah,  Kardiyati,  &  Adjie,  2022).  penyelenggaraan  pelayanan  publik merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kewajiban  pemerintah  untuk  terus  mensejahterakan masyarakat.  Masyarakat  merupakan  pelanggan  dari  pelayanan  publik,  juga  memiliki  kebutuhan  dan harapan  pada  kinerja  penyelenggara  pelayanan  publik  yang  profesional.  Sehingga  tugas  pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah adalah wajib memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dan  harus  selalu  berupaya  untuk  memberikan  pelayanan  yang  mudah  untuk  dijangkau  oleh  semua masyarakat  dan  mampu  memuaskan  masyarakat  (Tuhana  &  Daerobi,  2022).  Adanya  implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 23  tahun  2014  pasal  1  Ketentuan  Umum  Tentang  Pemerintahan  Daerah  menyebutkan  bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap daerah di Indonesia harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dengan  standar  minimal.  Pelayanan  publik  memiliki  peranan  penting  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  semakin  baik  pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat  akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Pelayanan  publik  dapat  dikatakan  efektif  apabila  masyarakat  mendapatkan  kemudahan  dalam  hal pelayanan  yang  diberikan  sehingga  lebih  cepat,  hemat,  murah,  responsif  dan  produktif.  Efektivitas merupakan  salah  satu  pencapaian  yang  ingin  diraih  oleh  sebuah  organisasi  agar  dapat  memuaskan masyarakat  sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Tingkat  efektivitas  dapat  diukur  dengan membandingkan antara rencana dan target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan rencana maka hasil itu dikatakan tidak efektif.  Langkah  awal  yang  harus  dijalankan  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  lebih optimal  kepada  masyarakat  adalah  mulai  melaksanakan  pembenahan  struktur  organisasi  pelayanan yang lebih desentralis, inovatif, fleksibel, dan responsif, serta memperbaiki sistem dan prosedur yang lebih efektif dan efisien. Penerapan e-government paling baik jika dilakukan dalam bidang-bidang yang dianggap terkait erat dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Salah satu penerapan e-government dalam menyedikan  pelayanan  publik  adalah  dengan  meningkatkan  sistem  dan  layanan  melalui  berbagai program  inovasi  berbasis  masyarakat  dengan  menggunakan  Teknologi  Komunikasi  dan  Informasi. Dengan  adanya  inovasi  tersebut  diharapkan  masyarakat  menjadi  cepat  tanggap  terhadap  sistem pengelolaan  dan  kebijakan  dan  ikut  berperan  aktif  dalam  mendukung  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah. Era otonomi ini memacu pemerintah daerah untuk menggali lebih banyak potensi yang ada di daerah terutama pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar  besarnya  kemakmuran  rakyat (Arismayani, Yuniarta, Ak, Si, & Yasa, 2017).
Salah satu pembiayaan suatu negara sangat bergantung pada potensi sumber daya yang dimilikinya dan ini disebut juga sumber pendapatan, salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan salah satu komponen penting  dalam  penerimaan  negara,  karena  besarnya  kontribusi  pajak  terhadap  penerimaan  negara sehingga  pajak  dapat  mempengaruhi  jalannya  roda  pemerintahan  dan  pembangunan  di  negara Indonesia.  Besar  kecilnya  pajak  akan  menentukan  kapasitas  anggaran  Negara  dalam  membiayai pengeluaran  Negara,  baik  untuk  pembiayaan  pembangunan  maupun  untuk  pembiayaan  rutin.  Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan  tidak  mendapat prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat ditunjuk,  dan tujuannya  adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang diselenggarakan pemerintah. Atau dengan kata lain bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang  mempunyai  kaitan  langsung  dengan  masyarakat  seperti  penyediaan  fasilitas  umum  (Hartini  & Suwandewi, 2022).
Kemampuan  daerah  dalam  menggali  sumber-sumber  keuangan  dan  mengelolanya  tidak  lepas  dari peran  pemerintah  dalam  menghimpun  pendapatan  daerah.  Kemampuan  pembiayaan  ini  merupakan kriteria  penting  untuk  menilai  secara  nyata  kemampuan  daerah  untuk  mengelola  urusan  rumah tangganya sendiri. Tanpa adanya pembiayaan yang cukup maka, tidak mungkin suatu daerah secara
optimal  mampu  menyelenggarakan  tugas  dan  kewajiban  dan  segala  kewenangan  yang  melekat dengannya  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri.  Sebaliknya,  jika  kemampuan  pembiayaannya besar,  maka kemampuan  daerah  untuk  mengatur  rumah  tangganya  semakin  besar. Diimplementasikannya  kebijakan  desentralisasi  fiskal,  sejalan  dengan  diberikannya  otonomi  yang lebih  luas  kepada  daerah  kabupaten  dan  kota, telah  membuka  peluang  bagi  para pemerintah  daerah untuk  memaksimalkan  pendapatan  asli  daerah.  Otonomi  memberikan  kewenangan  kepada  daerah untuk mengatur diri sendiri baik dalam menentukan kebijakan maupun menentukan peraturan lainnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah. Dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat  menjadikannya  sebagai  peluang  untuk  mengembangkan  potensi  ekonomi  di  daerahnya.  Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD), khususnya bersumber dari  pajak  daerah  perlu  ditingkatkan.  Dalam  mengoptimalkan  upaya  peningkatan  pendapatan  asli daerah (PAD), seringkali belum maksimal karena kompleksitas permasalahan akibat adanya kebijakan desentralisasi fiskal atau otonomi daerah.
Dalam rangka  memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari  sumber-sumber  pendapatan  yang  potensial  seraya  mengoptimalkan  sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah adalah memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua komponen ini merupakan komponen yang sangat manjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari  perolehan  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  komponen  yang  memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah ialah sebagai berikut:
Pajak daerah dapat diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan suatu daerah, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut, sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan pribadi atau badan. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya akan disingkat menjadi PBB-P2.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  merupakan  pajak  yang dikenakan pada bumi dan bangunan berdasarkan pada keadaan objeknya, bukan subjek pajaknya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) merupakan salah satu bagian dari PAD yang cukup memegang peran sentral dan diberikan ruang khusus untuk memberikan pelayanannya.
Adapun  dasar  pemikiran  dan  alasan  pokok  dari  pengalihan  Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah, antara lain:
1. Secara konseptual Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut
2. Pengalihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  diharapkan  dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
4. Berdasarkan praktek di banyak negara, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) termasuk dalam jenis local tax.
Tujuan  pengalihan  pengelolaan  Bumi  dan  Bangunan  Pendesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah:
1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. Memberikan  peluang  baru  kepada  daerah  untuk  mengenakan  pungutan  baru  (menambah  jenis pajak daerah dan retribusi daerah)
3. Memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  dalam  perpajakan  dan  retribusi  dengan  memperluas basis pajak daerah
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tariff pajak
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah
Dengan diterimanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) sebagai pajak daerah, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya dengan meningkatkan pelayanan agar pajak daerah berupa PBB P-2 ini tercapai secara maksimal. Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  Kabupaten  Buleleng  mempunyai  kewenangan  dalam melaksanakan  pemungutan  pajak  daerah,  salah  satunya  pajak  PBB  P-2.  Salah  satu  tugas  Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng yaitu merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan, penetapan target, evaluasi serta menyajikan informasi pendapatan asli daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan BPKPD Kabupaten Buleleng dibantu oleh satu sekretariat, lima bidang dan tiga unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Khusus bidang pendapatan yang menangani tata kelola pemungutan pajak daerah yaitu Bidang Penagihan dan Evaluasi serta Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak serta dibantu  dengan  ketiga  UPTD  PAD  yang  ada  dikabupaten  Buleleng.  Pada  awal  tahun  berkenaan ditetapkan  target  pendapatan  yang  disusun  berdasarkan  potensi  pajak  darah.  Berbagai  upaya  dan inovasi dilakukan dalam merealisasikan pencapaian target pajak tersebut.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan asli daerah atau yang biasa di sebut UPTD PAD tebentuk pada  tahun  2018  dengan  Peraturan  Bupati  Buleleng  No  27  Tahun  2018  yang  mempunyai  tugas melaksanakan  pemungutan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  meliputi  pelayanan  administrasi  kepada wajib pajak, retribusi daerah, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2). Serta untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pendapatan Asli Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan pelayanan administrasi pajak dan retribusi daerah;
2. pelaksanaan pelayanan penerimaan setoran pajak dan retribusi daerah;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pendataan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan sistem official assessment . Dalam sistem ini, pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus melalui kegiatan pendataan yang  dilakukan  secara  berkala.  Dengan  demikian,  fiskus  mempunyai  kewajiban  untuk  selalu memperbaharui  data  yang  terkait  dengan  objek  pajak,  sehingga  jumlah  pajak  yang ditetapkan  dalam surat  pemberitahuan  pajak  terhutang  (SPPT)  sesuai  dengan  keadaan  objek  pajak  terkini  dan  pajak tersebut dibebankan kepada pemilik objek pajak yang sesungguhnya. SPPT PBB-P2 merupakan sistem official  assessment, yaitu  wajib  pajak  dinyatakan  saat  terutang  pajaknya  jika  wajib  pajak  sudah menerima SPPT PBB- P2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah menjadi Kegiatan rutin tahunannya. Tetapi permasalahan disini bahwa banyak SPPT PBB P-2 yang muncul ganda, datanya tidak valid dan objek pajak tersebut sudah berpindah kepemilikan tetapi  tidak dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Kemungkinan karena kurangnya pengetahuan informasi dari masyarakat atau wajib pajak itu sendiri dan kurangnya sosialisasi dari petugas ke masyarakat.  Masalah SPPT  PBB  P-2  tersebut  menjadi  salah  satu  hal  yang  menyebabkan  tidak  efisien  dan  efektifnya pengadministrasian  pajak  bumi  bangunan  Perdesaan  dan  perkotaan  (PBB  P-2).  Berdasarkan  Hasil observasi awal potensi penerimaan PBB-P2 sangatlah tinggi,  terlihat dari jumlah ketetapan PBB-P2 semakin bertambah setiap tahunnya, yang mengakibatkan tagihan PBB-P2 terhutang yang akan dibayar oleh wajib pajak juga semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan BPKPD Kabupaten Buleleng yang dibantu melalui unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus optimal dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Beberapa
inovasi diluncurkan dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses pelayanan Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  sehingga  harapan  pemerintah  kabupaten Buleleng ini dapat merangsang kepedulian masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya.
Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 900/065.13/IV/2021 tentang penetapan Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng: 1. Call Center Pelayanan Pajak Daerah
Media komunikasi dalam memberikan informasi pelayanan pajak daerah pada BPKPD Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan secara mobile yaitu pada aplikasi WhatsApp . 2. Mobil Keliling Yan Starpa
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah di Kabupaten Buleleng khususnya pelayanan PBB-P2, BPKPD Kabupaten Buleleng memberikan pelayanan dengan metode jemput bola dengan mendatangi desa-desa di setiap kecamatan guna memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam mengurus SPPT PBB-P2 dan pembayarannya.
3. Cetak SPPT PBB secara online
Merupakan terobosan BPKPD Kabupaten Buleleng dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk  mencetak  sendiri  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT)  PBB-P2  kapan  saja  dan dimana saja melalui link yang telah disiapkan.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng memiliki tiga (3) UPTD  (unit  Pelaksana  Teknis  Daerah)  Pendapatan  Asli  Daerah  (UPTD  PAD)  guna  membantu mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah. UPTD PAD dibagi menjadi 3 wilayah kerja, yaitu wilayah    timur,  barat  dan  tengah.  Wilayah  UPTD  PAD  Buleleng  I  yang  berada  di  wilayah  timur kabupaten Buleleng membawahi tiga kecamatan yaitu kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula dengan jumlah desa sebanyak 37 desa dan 114 dusun . Adanya mobil yan starpa (Pelayanan Sadar taat bayar pajak) sebagai sebagai salah satu inovasi pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) yang berada di UPTD PAD Buleleng I yang telah diuji coba kehadirannya pada bulan Oktober tahun 2020 sebelum dikeluarkannya SK inovasi dari kepala BPKPD  pada  awal  tahun  2021.  Munculnya  mobil  yan  starpa  ini  dikarenakan  selain  memudahkan pelayanan  pembayaran  PBB  P-2  karena  terdampak  efek  kondisi  pandemi  dan  untuk  memberikan pilihan  kepada  wajib  pajak  guna  mempermudah  proses  pelayanan  pembayaran  yang  nantinya  akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan  dan  perkotaan  (PBB  P-2).  Selain  itu,  mobil  yan  starpa  ini  ada  karena  melihat  kondisi geografis kabupaten Buleleng yang lebih banyak daerah perdesaan atau pegununan serta perbukitan, sehingga pelayanan pembayaran dan pelayanan administrasi lainnya yang dilakukan selama ini kurang maksimal baik karena faktor lokasi wajib pajak dengan lokasi pembayaran yang cukup jauh ataupun karena  terlalu  lamanya  waktu  proses  pembayaran  yang  dilakukan  secara  manual  dan  kurang transparansi yang terjadi serta masyarakat atau wajib pajak juga bisa mendapatkan lebih banyak pilihan cara pembayaran dan melakukan pelayanan pembayaran dan  administrasi lainnya.
Mobil yan Starpa ini dapat membantu UPTD PAD Buleleng I dalam melaksanakan pemungutan pajak PBB apalagi saat ini, kita masih berada pada kondisi pandemi Virus Corona ( Covid-19) dan juga masih banyak piutang pajak PBB P-2 ini yang belum terverifikasi dengan data yang valid dikarenakan banyak nomor  objek  pajak  di  surat  pemberitahuan  pajak  terhutang    (NOP  SPPT  PBB  P-2)  yang  ganda . Kemudahan yang terdapat dalam administrasi pelayanan mobil yan strapa yaitu pelayanan pembayaran dengan mendatangi langsung wajib pajak yang berada di wilayah perdesaan yang ada di wilayah UPTD PAD Buleleng I.
Hasil identifikasi masalah awal bahwa efektivitas pelayanan mobil yan starpa dalam pembayaran pajak bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  (PBB  P-2)  di  UPTD  PAD  Buleleng  I.  Dari  beberapa uraian yang terdapat di latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 1. Jumlah pengguna mobil yan starpa di tahun 2020 belum maksimal karena saat pelaksanaan tahap uji coba di bulan September 2020
2. Pengguna layanan mobil yan starpa tahun 2021 hanya sebesar 25 % dari jumlah wajib pajak yang ada yang disebabkan karena waktu pelayanan mobil yan starpa yang terlalu singkat dengan wilayah yang sangat luas
3. Terkendala sistem verifikasi yang terbatas
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pelayanan mobil yan starpa  serta  kendala  yang  dihadapi  sekaligus  upaya-upaya  yang  dilakukan  pada  dalam  pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) di UPTD PAD Buleleng I.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
Martini and Lubis (2009), memberi tiga pendekatan yang diperlukan dalam menilai efektivitas, yaitu: 1. Pendekatan  sumber  ( resource  approach )  yaitu  mengukur  efektivitas  melalui input .  Pendekatan mementingkan adanya keberhasilan organisasi guna mendapatkan sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang selaras dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses ( process approach ) yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan  sasaran  ( goals  approach )  yaitu  dimana  pusat  perhatian  pada  output,  menilai keberhasilan organisasi guna mencapai hasil ( output ) yang sesuai dengan rencana.
Menurut Makmur (2015), kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas antara lain: 1. Ketepatan  waktu.  Waktu  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting,  dan  tidak  akan  bisa  datang kembali,  waktu  sangat  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  dari  suatu  organisasi. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  penggunaan  waktu  dengan  semaksimal  mungkin  agar  tercapai efektivitas.
2. Ketepatan  perhitungan  biaya.  Biaya  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan kegiatan,  biaya  juga  sangat  mempengaruhi  kelancaran  dari  kegiatan  suatu  organisasi,  kurangnya jumlah pendanaan atau biaya dapat menghambat kegiatan organisasi, sehingga dapat menimbulkan ketidak efektipan.
3. Ketepatan  dalam  pengukuran.  Setiap  kegiatan  pasti  memiliki  ukuran,  guna  menentukan  porsi pendukung  yang  akan  digunakan,  oleh  kaena  itu  perlu  adanya  ketepatan  dalam  pengukuran  agar tercipta efektivitas.
4. Ketepatan  dalam  menentukan  pilihan.  Kesalahan  dalam  memilih  suatu  pilihan  pasti  akan menimbulkan  penyesalan  di  kemudian  hari.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  pemilihan  pilihan- pilihan yang tepat agar tercapai efektivitas.
5. Ketepatan berfikir. Manusia dianugrahi otak oleh Tuhan untuk berfkir, sehingga harus dimanfaatkan dengan  sebaikbaiknya.  Salah  satunya  yaitu  dengan  berfikir  dengan  tepat  untuk  mencapai  suatu tujuan yang telah ditetapkan dan ingin di capai.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah Keberhasilan aktivitas organisasi juga tidak dapat lepas dari peranan  kepemimpinan.  Dimana  pemimpin  tersebut  memberikan  perintah  harus  jelas  dan  mudah dipahami, sehingga dapat dilakukan dengan mudah.
7. Ketepatan sasaran. Terdapat sasaran yang sifatnya untuk jangka pendek  maupun jangka panjang, pemilihan sasaran dalam jangka waktu yang tepat akan mendukung terciptanya suatu efektivitas.
8. Ketepatan  dalam  menentukan  tujuan.  Tujuan  yang  ditetapkan  dengan  jelas  akan  mendukung kegiatan  organisasi  untuk  mencapai  efektivitas,  karena  dengan  tujuan  yang  jelas,  maka  proses pencapaian 36 tujuan akan terarah dan dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan tujuan yang hendak di capai.
Menurut Gibson et al (dalam Tika (2006)) berpendapat bahwa kriteria efektifitas organisasi terdiri dari lima (5) unsur yaitu :
1. Produksi  :  sebagai  kriteria  dari  efektivitas  yang  mengacu  pada  ukuran  hasil  keluaran  utama organisasi. Adapun ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan lain sebagainya.
2. Efisiensi : merupakan ukuran efektivitas yang mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka dalam organisasi, dimana efisiensi ini merupakan perbandingan antara input dan output yang
dihasilkan oleh organisasi.
3. Kepuasan : merupakan suatu bentuk efektivitas yang mengacu pada keberhasilan dari organisasi, dalam memenuhi kebutuhan pegawai maupun pelanggannya.
4. Keadaptasian: merupakan kemampuan dari organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi.
5. Kelangsungan  Hidup  :  kemampuan  dari  organisasi  dalam  melakukan  pengembangan  terhadap organisasinya, sehingga dapat tetap menjaga eksistensinya.
Menurut  Emitai  (Indrawijaya,  2010),  pendekatan  pengukuran  efektivitas  terdiri  dari  empat  kriteria, yaitu:
1 Adaptasi,  pada  kriteria  ini  dipersoalkan  kemampuan  orang  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya.
2 Integritas, pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
3 Motivasi,  dalam  kriteria  ini  dilakukan  pengukuran  mengenai  ketertarikan  dan  hubungan,  antara pelaku organisasi dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4 Produksi,  yaitu  usaha  pengukuran  efektivitas  organisasi  dihubungkan  dengan  jumlah  dan  mutu keluaran organisasi, serta intensitas kegiatan suatu organisasi.
Sedangkan Duncan (2005), menyatakan bahwa ukuran efektivitas adalah sebagai berikut: 1 Pencapaian Tujuan
Pencapaian  tujuan  adalah  keseluruhan  upaya,  pencapaian  tujuan  harus  dipandang  sebagai  suatu proses.  Pencapaian  tujuan  terdiri  dari  beberapa  faktor,  yaitu:  kurun  waktu  dan  sasaran  yang merupakan target konkret
2 Integrasi
Integrasi  yaitu  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  untuk  mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3 Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaaan sarana prasarana dan tenaga kerja.
Dari  berbagai  pendapat  tentang  teori  yang  ada  diatas,  maka  dalam  penelitian  ini  penulis mempergunakan  teori  efektivitas  yang  diungkapkan  oleh  Martani  dan  Lubis  (2009:55)  dengan mengunakan  indikator  pendekatan  diantaranya  pendekatan  sumber  ( resource  approach ),  pendekatan proses  (p rocess  approach )  dan  pendekatan  sasaran  ( goals  approach )  karena  teori  tersebut  memiliki kesesuaian dengan kajian masalah yang di diteliti dalam penelitian ini, yang menghasilkan analisa yang lebih akurat dan lebih sederhana dalam mengukur efektivitas pelayanan Mobil Yan Starpa

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini didesain dengan menggunakan penelitian kualitatif.  Pada  dasarnya  penelitian  kualitatif dapat  diartikan  sebagai  suatu  penelitian  yang  dilakukan  secara  mendalam  karena  memahami  makna ataupun  proses  subyek  penelitian  yang  diangkat  dengan  asumsi  dasar  bahwa  penelitian  dengan pendekatan  kualitatif  lebih  menekankan  pada  proses  deduktif  dan  induktif  serta  analisis  terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Penelitian ini menggunakan model studi kasus ( case study ). Penelitian studi kasus didefinisikan sebagai salah satu jenis penelitian kualitatif yang berfokus dalam meneliti sebuah fenomena atau isu yang sedang terjadi di sebuah grup atau  komunitas  yang  biasanya  identik  dengan  penelaahan  pengaplikasian  atau  pengimplementasian suatu  strategi  atau  model  (Ary  dkk.,  2010:25).  Dalam  penelitian  ini,  fenomena  berupa  efektivitas pelayanan  pajak  PBB  P-2  melalui  mobil  YAN  STARPA  diamati  untuk  mengumpulkan  data  terkait alasan, kendala, dan startegi dalam meningkatkan pembayaran PBB P-2 di UPTD PAD Buleleng I.
Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam
penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling  technique /teknik  dengan  tujuan  tertentu  diterapkan dalam menentukan informan penelitain. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, Studi dokumentasi dan Penelusuran Data Online. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Efektifitas  Pelayanan  Mobil  Yan  Starpa  dalam  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di UPTD PAD Buleleng I
Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Bagian terpenting dalam konsep efektivitas sesungguhnya ialah target atau sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang  telah  disepakati  secara  maksimal, tujuan  harapan  harapan  yang  dicita-citakan  atau  suatu  kondisi  tertentu  yang  ingin  digapai  oleh serangkaian proses. Martini and Lubis (2009), memberi tiga pendekatan yang diperlukan dalam menilai efektivitas, dijelaskan sebagai berikut:

## 4.1.1 Pendekatan sumber (resource approach)
Menurut Martini and Lubis (2009), pendekatan sumber ( resource approach ) yaitu mengukur efektivitas melalui input.  Pendekatan mementingkan  adanya keberhasilan  organisasi guna  mendapatkan  sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Efektivitas melalui input pendekatan sumber mementingkan adanya keberhasilan Mobil Yan Starpa di UPTD PAD Buleleng I guna  mendapatkan  sumber  daya,  baik  fisik  maupun  non  fisik  yang  selaras  dengan  kebutuhan  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dapat disimpulkan terkait indikator pendekatan sumber ( resource approach ) dengan apa yang di uraian di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa efektivitas pelayanan mobil yan starpa dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) di UPTD PAD Buleleng I dilihat dari indikator pendekatan sumber ( resource approach ) belum efektif, walaupun pelayanan yang diberikan  sudah  sesuai  dengan  standar  pelayanan  yang  berlaku,  namun   masih  kesulitan  untuk menjangkau daerah terpencil dengan medan yang susah dilalui, masih kurangnya armada sehingga tidak bisa menjangkau semua masyarakat yang ada dan juga masih kurang sarana prasarana seperti perangkat komputer untuk memproses pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P- 2), kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk memperlancar verifikasi dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2)
Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gie (2012), menyatakan  bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah perlengkapan dan fasilitas sarana prasarana. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2019)  yang  menunjukkan  Pelayanan  Publik  di RSUD  I  Lagaligo  Kabupaten  Luwu  Timur belum sepenuhnya  efektif  dilihat  dari  indikator  pendekatan   sumber  dimana  sarana  dan  prasarana  kurang mendukung efektivitas pelayanan seperti ruangan yang kurang memadai, fasilitas teknologi informasi dan ketersediaan fasilitas pendukung layanan. Penelitian yang sama yang dilakukan oleh Yoga (2019), yang  menunjukkan bahwa Efektivitas layanan e-Samsat dalam upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan  di  Provinsi  Riau  belum  efektif  dikarenakan  ketersediaan  fasilitas  pendukung  yang  masih kurang memadai, ketergantungan jaringan internet dan server yang dapat mengalami crash.

## 4.1.2 Pendekatan proses (process approach)
Menurut  Martini  and  Lubis  (2009),  pendekatan  proses  ( process  approach )  yaitu  untuk  mengetahui sejauh  mana  efektivitas  pelaksanaan  program  dari  semua  kegiatan  proses  internal  atau  mekanisme organisasi.  Pendekatan proses  yaitu  untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  pelaksanaan  program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme Mobil Yan Starpa di UPTD PAD Buleleng I dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dapat disimpulkan terkait indikator pendekatan proses ( process approach ) dengan apa yang di uraian di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa efektivitas pelayanan mobil yan starpa dalam
pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) di UPTD PAD Buleleng I dilihat dari indikator pendekatan proses ( process approach ) belum efektif, walaupun pelayanan yang berikan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku tetapi terdapat kendala yaitu adanya  ganguan  jaringan  internet  maupun  terdapat  lokasi blank  spot serta  kurangnya  sosialisasi penyampaian  informasi  mengenai  jadwal  pelaksanaan  pelayanan  mobil  yan  starpa  sehingga mempengaruhi jumlah wajib pajak yang  menggunakan layanan mobil yan starpa dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2).
Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Duncan (2005), yang menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas diperlukan keseluruhan upaya/suatu proses dalam pencapaian tujuan. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Subadi    (2020)  menunjukkan  bahwa program  Mobil  Keliling  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Membayar  Pajak  PBB  P-2    di  Kabupaten Tabalong terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan standar pelayanan walaupun ada kendala jadwal yang kurang informatif yang diterima masyarakat sehingga tidak sampai ke semua telinga masyarakat yang dituju.

## 4.1.3 Pendekatan sasaran (goals approach)
Menurut Martini and Lubis (2009), pendekatan sasaran ( goals approach ) yaitu dimana pusat perhatian pada output, menilai keberhasilan organisasi guna mencapai hasil ( output ) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan sasaran yaitu dimana pusat perhatian pada output , menilai keberhasilan Mobil Yan Starpa UPTD PAD Buleleng I guna mencapai hasil ( output ) yang sesuai dengan rencana dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya dapat disimpulkan terkait indikator pendekatan sasaran ( goals approach ) dengan apa yang di uraian di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa efektivitas pelayanan mobil yan starpa dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) dilihat dari indikator pendekatan sasaran ( goals approach ) belum efektif, walaupun dalam memberikan pelayanan sudah sesuaikan dengan apa yang masyarakat butuhkan dengan melakukan jemput bola ke desa desa dengan menggunakan sistem online dalam pembayaran PBB P-2 tetapi ada kesadaran masyarakat yang kurang mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) sehingga mereka tidak mau melakukan pembayaran  karena  kurangnya  edukasi  tentang  pentingnya  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan  (PBB  P-2).  Dan  ketidak  tepat  sasaran  menyasar  masyarkat  di  suatu  desa dimana masyarakat tersebut mayoritas bekerja sebagai buruh kuli bangunan atau yang tidak ada saat di siang hari bahkan Ketika di desa ada upacara adat sehingga tidak ada yang menggunakan layanan mobil yan starpa.
Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Makmur (2015), yang menyatakan bahwa salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas adalah  ketepatan sasaran, dimana pemilihan sasaran dalam jangka waktu yang tepat akan mendukung terciptanya suatu efektifitas. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh   Kristiana  (2020),  yang  kesimpulannya adalah penegakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB- P2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB- P2. Penegakan sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan efektivitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  PBB-P2  di  Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung Kabupaten  Badung.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  edukasi  dan  sosialisasi  menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) Faktor - Faktor yang menjadi penghambat  pada pelayanan mobil yan starpa dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) di UPTD PAD Buleleng I.
Dalam  melaksanakan  pelayanan  mobil  yan  starpa  dalam  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) di UPTD PAD Buleleng I tentunya masih ada faktor- faktor yang menghambat  keberhasilan  kegiatan  tersebut.  Adapun  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam pelayanan  mobil  yan  starpa  dalam  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan (PBB P-2) di UPTD PAD Buleleng I terutama dari indikator pendekatan sumber ( resource approach )
diantaranya  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  atau  profesional,  sarana  dan prasarana  (armada  kendaraan)  di  wilayah  UPTD  PAD  Buleleng  I  sehingga  tidak  bisa  menjangkau seluruh wajib pajak yang ada. Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Martini and Lubis (2009), yang menyatakan bahwa indikator pendekatan sumber ( resource approach ) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur efektivitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Yoga  (2019),  faktor  penghambat  Efektivitas  pelayanan  Elektronik  Samsat  dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali diantaranya adalah sumber daya manusianya dan  sarana  prasarana  pendukungnya.  Penelitian  yang sama yang dilakukan oleh Yoga  (2019),  yang menunjukkan  bahwa  faktor penghambat  efektivitas  layanan  e-Samsat  dalam  upaya  peningkatan penerimaan  pajak  kendaraan  di  Provinsi  Riau  ketersediaan  staf  yang  belum  sepenuhnya  dapat diandalkan,  ketersediaan  fasilitas  pendukung  yang  masih  kurang  memadai,  ketergantungan  jaringan internet dan server yang dapat mengalami crash.
Dari  pendekatan  proses (process  approach), faktor-faktor  penghambatnya  anatara  lain  yaitu  adanya gangguan jaringan internet atau bahkan adanya daerah yang terdapat blank spot . Penelitian yang sama yang dilakukan oleh Yoga (2019), yang menunjukkan bahwa faktor penghambat efektivitas layanan e- Samsat dalam upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan di Provinsi Riau adanya ketergantungan jaringan internet dan server yang dapat mengalami crash. Serta kurangnya sosialisasi tehadap jadwal pelayanan mobil yan starpa sehingga informasi ini tidak sampai terdengar keseluruh telinga masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putra (2022), Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan program inovasi kumara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Klungkung  adalah  salah  satunya kurangnya sosialisasi.
Sedangkan  dari  pendekatan  sasaran  ( goal  approach ),  faktor  penghambatnya  antara  lain  kurangnya kesadaran  masyarakat  tentang  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  (PBB  P-2)  serta kurang tepat sasaran mencari wajib pajak saat masyarakat lagi ada kegiatan upacara adat di desanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Kristiana (2020), yang kesimpulannya adalah penegakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB- P2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB- P2. Penegakan sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan efektivitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  PBB-P2  di  Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung Kabupaten  Badung.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  edukasi  dan  sosialisasi  menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2)

## 4.2 Upaya-Upaya yang dilakukan pada pelayanan mobil yan starpa dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) di UPTD PAD Buleleng I
Dalam  meningkatkan  pelayanan  mobil  yan  starpa  dalam  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2) di UPTD PAD Buleleng  I diperlukan melakukan upaya-upaya untuk mencapai keberhasilan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pada pelayanan mobil yan starpa dalam  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  perkotaan  dan  perdesaan  (PBB  P-2)  di  UPTD  PAD Buleleng  I  terutama  dilihat  dari  ketiga  indikator  pendekatan  yaitu  pendeaktan  sumber  ( resource approach ),  pendekatan  proses  (process  approach)  dan  pendekatan  sasaran  ( goal  approach )  adalah meningkatkan  layanan  mobil  yan  starpa  dengan  menambahkan  sumber  daya  manusia  yang  lebih profesional  dan  menambah  waktu  pelayanan  seperti  mengikuti  paruman  subak  dan  melakukan kegiatan  dihari  libur  dengan  program sweet  Sunday disetiap  hari  minggu,  memfasilitasi  sarana prasarana yang memadai seperti jaringan internet dan armada kendaran dan fasilitas penunjang yaitu perlengkapan komputer untuk disegala kondisi dan lingkungan, mempermudah syarat dan ketentuan pelayanan dan kerjasama dengan kepala desa setempat untuk memfasilitasi jaringan internet ataupun tempat strategis seperti lapangan umum, pasar desa, kantor desa maupun balai banjar sebagai tempat terpusat wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2). Memeperbanyak sosialisasi untuk memberikan informasi tentang jadwal pelayanan mobil yan starpa serta edukasi agar meningkatkan kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan
bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P-2)
Untuk  mencapai  efektivitas  pelayanan  diperlukan  faktor  pendekatan  sumber  ( resource  approach ) Martini and Lubis (2009), Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh  Firdaus  (2019),  menunjukkan  bahwa  strategi/upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan efektivitas pelayanan di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan juga dan meningkatkan sumber daya manusia.  Dan didukung oleh penelitian Kristiana (2020), yang kesimpulannya adalah penegakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Penegakan sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan efektivitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa edukasi  dan  sosialisasi  menumbuhkan  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2)

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  serta  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Efektivitas pelayanan mobil yan starpa dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) di UPTD PAD Buleleng I  pendekatan sumber belum efektif, dilihat dari masih kurangnya  armada  dan  sarana  prasarana  jaringan  internet  dan  juga  masih  kesulitan  untuk menjangkau daerah terpencil, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk memverifikasi gambar peta yang ada disertifikat sehingga memperlambat waktu pelayanan Dilihat dari pendekatan proses  belum  efektif,  dikarenakan  jadwal  mobil  yang  belum  teratur  dan  jangka  waktu  pelayanan mobil yan starpa yang terlalu singkat yang melayani suatu desa. Dilihat dari pendekatan sasaran juga belum efektif, walaupun dimana pelayanan ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat tetapi ada beberapa desa yang tidak merasakan sasaran yang tepat saat dikunjungi oleh mobi yan starpa 2. Adapun yang menjadi faktor penghambat pelayanan mobil yan starpa dalam pembayaran pajak bumi dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  (PBB  P-2)  di  UPTD  PAD  Buleleng  I    terutama  adalah fasilitas jaringan internet yang belum memadai sehingga terkadang sulit untuk mengakses di lokasi layanan  Mobil  Yan  Starpa,  kurangnya  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana  (armada kendaraan)  dan  peralatan  komputer  di  wilayah  UPTD  PAD  Buleleng  I  sehingga  tidak  bisa menjangkau seluruh wajib pajak yang ada. Serta kurangnya sosialisasi penyampaian jadwal mobil yan strapa dan jadwalnya terlalu singkat untuk diam di desa.
3. Adapun  upaya-upaya  yang  dilakukan  pada  pelayanan  mobil  yan  starpa  dalam  pembayaran  pajak bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  (PBB  P-2)  di  UPTD  PAD  Buleleng  I    adalah meningkatkan layanan Mobil Yan Starpa dengan menambahkan sumber daya manusia yang lebih profesional,  memfasilitasi  sarana  prasarana  yang  memadai  seperti  jaringan  internet  dan  armada untuk  disegala  kondisi  dan  lingkungan,  serta  menambah  perlengkapan  komputer  yang  memadai untuk  memperlancar  proses  pelayanan.  Memperbanyak  sosialisasi  untuk  penyampaian  informasi mengenai jadwal mobil yan starpa dan terus mengedukasi kesadaan masyarakat. Menambah waktu pelayanan diluar jam kantor yaitu dengan mengikuti kegiatan paruman subak dan mengikuti kegiatan sweet Sunday
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini baik adalah sebagai berikut:
1. Bagi Badan Pengolaan Keuangan dan Pendapatan Daearah khususnya UPTD PAD Buleleng  agar lebih  memperhatikan  pembuatan  jadwal  mobil  keliling  yan  starpa  ini  guna  mendapatkan  sasaran wajib pajak yang diharapkan
2. Bagi Badan Pengolaan Keuangan dan Pendapatan Daearah khususnya UPTD PAD Buleleng  agar mengusulkan penambahan penguat internet ke Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  Provinsi Bali.
3. Bagi wajib pajak agar bisa membantu dan mendukung program dan kegiatan dengan taat membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2)
4. Bagi peneliti lainnya diharapkan bisa dijadikan acuan untuk meneliti lebih lanjut terkait efektivitas pelayanan mobil keliling.

## Referensi
Afero, D., Rosalia, F., & Budiono, P. (2022). Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Perspektif Desentraslisasi Pembangunan. Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas , 1(2), 151-159.
Arismayani, N. L., Yuniarta, G. A., Ak, S., Si, M., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) Undiksha, 8 (2).
Duncan, T. (2005). Principle Of Advertising and IMC, International Edition, Edisi Kedua. New York: McGrawHill.
Firdaus,  R.  (2019).  Efektivitas  Pelayanan  Administrasi  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. Journal I La Galigo: Public Administration Journal, 2 (2), 61-71.
Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas , 1(1), 69–82. https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291 .
Gie. (2012). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.
Hartini, M. L. S., & Suwandewi, P. A. M. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca  Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan. Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, 1 (1), 13-23.
Indrawijaya, I. (2010). Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi. Bandung: Refika Aditama. Kristiana,  k.  J.  (2020).  P engaruh  Penegakan  Sanksi  Pajak,  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 Di Kabupaten Badung . Tesis Magister Administrasi Publik. Universits Ngurah Rai. Diunduh tanggal 8 Nopember 2022.
Makmur. (2015). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan . Bandung: Refika Aditama. Martini, & Lubis. (2009). Efektivitas Pelayanan Publik. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo. .
Muhamad,  M.,  Budiani,  S.  R.,  Chamidah,  N.,  Kardiyati,  E.  N.,  &  Adjie,  M.  (2022).  Peran  Bumdes dalam  Pembangunan  Pariwisata  Berkualitas  dan  Berkelanjutan  di  Lereng  Sumbing,  Desa Temanggung,  Kecamatan  Kaliangkrik,  Kabupaten  Magelang. Yumary:  Jurnal  Pengabdian kepada Masyarakat , 2(4), 211-220.
Peraturan perundang – undangan Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Bupati Buleleng Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PAD Buleleng Putra,  M.  S.  (2022).  Efektivitas  Program  Inovasi  Kumara  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Tesis Magister Administrasi Publik. Universits Ngurah Rai. Diunduh tanggal 8 Nopember 2022.
Tika. (2006). Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Bhumi Aksara.
Tuhana,  A.  S.  M.,  &  Daerobi,  A.  (2022).  Evaluasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Upaya Meningkatkan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Studi  Ekonomi  dan  Kebijakan Publik, 1 (1), 25-43.
Yoga,  A.  S.  (2019). Efektivitas  Layanan  E-Samsat  Riau  Dalam  Upaya  Peningkatan  Penerimaan Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Provinsi  Riau  (Studi  Kasus  Upt  Pengelolaan Pendapatan  Simpang  Tiga  Bapenda  Provinsi  Riau). Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif Kasim Riau.