How to cite: Lidya Dwi Putri, Fajri Mohammad Mekka (2022) Keterlibatan Notaris Dalam Kejahatan dan Pelanggaran di Pasar Modal (Studi Kasus Aksi Korporasi oleh PT Star Pacific, Tbk), (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12976 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022
KETERLIBATAN NOTARIS DALAM KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI PASAR MODAL (STUDI KASUS AKSI KORPORASI OLEH PT STAR PACIFIC, TBK)

## Lidya Dwi Putri, Fajri Mohammad Mekka
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia E-mail: lidyadwi1999@gmail.com, fajriputra@yahoo.com

## Abstrak
Pasar  modal  memainkan  peran  penting  dalam  pembangunan  nasional,  yang bertujuan  untuk  mempromosikan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi,  stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Ini berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan publik untuk  mengumpulkan  dana  dengan  menarik  investasi  dari  masyarakat  melalui instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Pengungkapan berdiri sebagai prinsip penting di pasar modal, menjaga kepentingan investor. Manipulasi pasar  diyakini  sebagai  penyebab  utama  jatuhnya  pasar  saham  tahun  1929  dan penurunan ekonomi selanjutnya selama Depresi Hebat. Indonesia, yang belajar dari krisis  moneter  1997-1998,  menyadari  pentingnya  pengawasan  pasar  modal. Sementara jumlah investor di pasar modal Indonesia terus meningkat, hal itu juga menyebabkan  peningkatan  kejahatan  dan  pelanggaran.  Notaris  adalah  salah  satu profesi utama yang mendukung pasar modal Indonesia. Peran mereka melibatkan penyusunan  dokumen  hukum  seperti  anggaran  dasar,  akta  pembubaran,  dan perjanjian  yang  berkaitan  dengan  kontrak  investasi  kolektif  dan  penjaminan sekuritas.  Sejak  2012,  Otoritas  Jasa  Keuangan  bertanggung  jawab  untuk mengawasi pasar modal negara. Mengingat daya tawar investor relatif lebih lemah dibandingkan perusahaan publik, maka kejahatan dan pelanggaran di pasar modal cenderung  lebih  banyak  terjadi.  Penelitian  ini  berfokus  pada  pemeriksaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam kegiatan pasar modal, khususnya melalui studi kasus aksi korporasi hak memesan efek terlebih dahulu PT Lippo E- Net Tbk, yang kemudian berubah nama menjadi PT Star Pacific, Tbk. Tujuannya adalah  untuk  mengeksplorasi  tantangan  dan  isu  yang  terkait  dengan  pelanggaran tersebut dalam konteks pasar modal.
Kata kunci: pasar modal; notaris; pelanggaran.

## Abstract
The capital market plays a vital role in national development, aiming to promote
equity, economic growth, stability, and societal well-being. It serves as a means for public companies to raise funds by attracting investments from the public through financial instruments like stocks, bonds, and mutual funds. Disclosure stands as a crucial  principle  in  the  capital  market,  safeguarding  the  interests  of  investors. Market  manipulation  is  believed to have been a  leading cause of  the 1929 stock market crash and the subsequent economic decline during the Great Depression. Indonesia,  having  learned  from  the  1997-1998  monetary  crisis,  recognizes  the importance  of  capital  market  supervision.  While  the  number  of  investors  in Indonesia's capital market continues to rise, it has also led to an increase in crimes and  violations.  Notaries  are  among  the  key  professions  supporting  Indonesia's capital  market.  Their  role  involves  drafting  legal  documents  such  as  articles  of association,  dissolution  deeds,  and  agreements  related  to  collective  investment contracts and securities underwriting. Since 2012, the Financial Services Authority has  been  responsible  for  overseeing  the  country's  capital  market.  Given  the relatively  weaker  bargaining  power  of  investors  compared  to  public  companies, crimes and violations in the capital market tend to be more prevalent. This study focuses on examining violations committed by notariesin capitalmarket activities, specifically  through  acasestudy  of  PTLippo  E-Net  Tbk's  preemptive  rights corporate  action,  which  later  changed  its  name  to  PT  Star  Pacific,  Tbk.  The objective is to explore the challenges and issues associated with these violations within the context of the capital market.

## Keywords: capital market; notary; violation.

## Pendahuluan
Pasar  modal  memiliki  peranan  penting  demi  menunjang  pelaksanaan pembangunan  nasionaluntuk  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  dan  stabilitas ekonomi  nasionalkearah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Pasar  modal  sebagai  salah satu sarana bagi pendanaan usaha bagi perusahaan publik (emiten) melalui masyarakat pemodal untuk berinvestasi pada instrumen keuangan sepertisaham, obligasi, reksadana, dan  lain  sebagainya.  Salah  satu  prinsip  dalam  pasar  modal  untuk  melindungi  investor adalah keterbukaan ( disclosure ). Pelanggaran prinsip ini berkaitan dengan kejahatan di pasar modal yang meliputi jual beli saham berdasarkan informasi orang dalam ( insider trading ), penerapan “ window dressing ” atas laporan keuangan, pemalsuan dan penipuan, penyimpangan penggunaan dana dalam prospektus, dan sebagainya. Sebelum berlakunya Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (“UU  Pasar  Modal”), kejahatan di bidang pasar modal berkaitan dengan Pasal  264 KUH Pidana (pemalsuan surat), 378 KUH Pidana (penggelapan), dan Pasal 179 s.d. Pasal 196 KMK 1548 yang mengatur ketentuan yang lebih luas ( extended clause ) dari pemalsuan dan penipuan.
Perkembangan regulasi kejahatan dalam pasar modal di Amerika Serikat bermula saat  hukum  negara  bagian  pertama  sekali  menggunakan  istilah  “manipulasi  pasar.” Meskipun  demikian,  lebih  dari  80  tahun  setelah  penggunaan  istilah  tersebut,  peradilan
negara  bagian  Amerika  Serikat  belum  menemukan  kesepahaman  mengenai  ketentuan hukum atau sanksi dari manipulasi pasar. Pada saat Great Depression, manipulasi pasar diduga menjadi alasan utama dari kejatuhan pasar saham dan ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 1929. Sebagaimana dalam kasus GFL Advantage Fund, Ltd. v. Colkitt pada tahun  1985,  bahwa  Regardless  of  whether  market  manipulation  is  achieved  through deceptive trading activities or deceptive statements as to the issuing corporation’s value, it is clear that the essential element of the claim is that inaccurate information is being injected into the marketplace.
Dari kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa elemen utama dari manipulasi pasar adalah  masuknya  informasi  yang  tidak  akurat  dalam  pasar  modal.  Pada  tahun  1934, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau Securities and Exchange Commission (“SEC”) menerbitkan Securities Exchange Act yang secara spesifik melarang manipulasi pasar  yang  pada  waktu  itu  cakupannya  dengan insider  trading masih  diperdebatkan. Berdasarkan data statistik dari SEC, terdapat 237 kasus insider trading yang memperoleh penegakan hukum administratif, dan 229 kasus untuk manipulasi pasar sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
Perkembangan  regulasi  mengenai  sanksi  administrasi  terhadap  pelanggaran  di pasar  modal  di  Cina  berawal  pada  1  Juli  1999  di  mana  China  Securities  Regulatory Commission  (“CSRC”)  menerbitkan  The  Provisional  Rules  on  Stock  Issuance  and Trading of 1993. Kasus pelanggaran pertama di Cina terjadi pada tanggal 28 Januari 1994 di  mana  divisi  perantara  sekuritas  Shanghai  dari  XiangFan  Trust  and  Investment  yang merupakan  anak  perusahaan  dari  Agricultural  Bank  of  China  dikenakan  denda  oleh CSRC. Divisi perantara sekuritas ini diduga melakukan perdagangan orang dalam atau insider trading , manipulasi pasar, dan perdagangan efek melalui akun investor. Maka dari itu, divisi perantara sekuritas ini dituntut untuk mengembalikan seluruh keuntungan dari perdagangan  efek  sebesar  16.711.808  yuan  atau  sekitar  USD  2  miliar,  dan  membayar denda sebesar 2 (dua) miliar yuan atau sekitar USD 240.000. Perusahaan perantara ini juga dihentikan sementara dari perdagangan efek selama dua bulan. Meskipun tidak ada individu  yang  dikenakan  sanksi  administratif  atau  pidana,  kasus  ini  merupakan  upaya pertama penegakan hukum atas pelanggaran dalam pasar modal di Cina.
Di Indonesia, krisis moneter terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 yang menunjukkan  betapa  pentingnya  pengawasan  pasar  keuangan  dan  pasar  modal.  Data statistik  publik  yang  dikeluarkan  oleh  PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  (“KSEI”) pada bulan Februari 2023, terdapat  sebanyak 10.623.731 jumlah investor pasar modal. Hal ini meningkat sebanyak 3,03 % dari tahun 2022 yaitu sebanyak 10.311.152 jumlah investor.  Peningkatan  jumlah  investor,  memberikan  dampak  positif  bagi  pasar  modal. Pertambahan jumlah investor ini terus diharapkan oleh KSEI di tahun 2023 yang dapat bertumbuh 20% hingga 30% dari pencapaian tahun sebelumnya. Meskipun pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan dan memiliki potensi bagi perkembangan ekonomi bangsa,  terdapat  kecenderungan  meningkatnya  kejahatan  dan  pelanggaran  di  pasar modal.  Sebagai  salah  satu  instrumen  perekonomian,  pasar  modal  tidak  luput  dari penyalahgunaan para pihak demi memperkaya dirinya secara melawan hukum. Otoritas
Jasa Keuangan telah mencatat terdapat 162 kasus pelanggaran di bidang pasar modal, dan 33 kasus di antaranya dilakukan oleh lembaga profesi dan penunjang pasar modal. Data ini  menunjukkan  bahwa  sekitar  20,3%  kasus  pelanggaran  di  pasar  modal  melibatkan profesi penunjang pasar modal.
Sejak 31 Desember 2012, kewenangan pengawasan di bidang pasar modal yang dahulu berada di BAPEPAM beralih sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara independen dan di luar pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Salah  satu  wujud  pengawasan  yang memberikan perlindungan hukum bagi investor adalah melalui penegakan hukum secara administratif, perdata, dan pidana. Perlindungan hukum bagi investor menjadi kunci dari kegiatan pasar modal, karena kejahatan dan pelanggaran dalam pasar modal sering kali merupakan  kejahatan  ekonomi  “ white  collar  crime ”.  Kecenderungan  kejahatan  dan pelanggaran  dalam  pasar  modal  menjadi  lebih  tinggi  dikarenakan  investor  memiliki bargaining  power yang  lebih  rendah  daripada  perusahaan  publik  dengan  komposisi kepemilikan  dan  akses  informasi  yang  lebih  menguntungkan.  Hal  ini  membuat pembahasan  mengenai  kejahatan  dan  pelanggaran  dalam  pasar  modal  menjadi  relevan khususnya yang melibatkan profesi penunjang tertentu. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas mengenai pelanggaran Notaris dalam kegiatan pasar modal dengan studi kasus aksi korporasi hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue oleh PT Lippo E-Net Tbk yang berubah nama menjadi PT Star Pacific, Tbk.

## Hasil Penelitian
1. Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Pasar Modal
Kejahatan  di  bidang  pasar  modal  adalah  kejahatan  yang  khas  dilakukan  oleh pelaku  pasar  modal  dalam  kegiatan  pasar  modal.  Secara  internasional,  kasus-kasus kejahatan dibidang pasar modal bermodus tidak jauh berbeda. Pemerintah melalui Badan Pengawas  Keuangan  (“BPK”)  berupaya  keras  untuk  mengatasi  dan  mencegah  tindak kejahatan  di  pasar  modal  indonesia  dengan  berbagai  cara  antara  lain  menertibkan  dan membina  pelaku  pasar  modal  sebagai  tindakan  preventif,  dan  menuntaskan  kejahatan dibidang  pasar  modal  sebagai  tindakan  represif.  Tugasyang  diemban  BPK  tidaklah ringan,  oleh  karenaitu  BPKdiberikan  kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan sampai dengan meneruskan penuntutan kepada kejaksaan atas dugaan  terjadinya  tindak  kejahatan.  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal(“UUPasar Modal”) telah menggariskan jenis-jeniskejahatan atau tindak pidana di bidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik  yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian  atau  perampokan  mobil,  akan  tetapi  lebih  mengandalkan  pada  kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
UU Pasar Modal mengklasifikasikan beberapa aksi kejahatan sekelompok orang di pasar modal secara aksi kejahatan yang menggugat pidana seperti: a. Bagian yang tidak
terdapat  kesesuaian  pencatatan  tindakan  bidang  pasar  modal;  b.  Pengelola  permodalan atau  kelompok;  c.  Sekelompok  yang  terbuka  atau  tidak  mengambil  kepada  orang  lain untuk  menyelenggarakan  kesalahan  ketentuan  pada  hal-hal  tentang  UU  Pasar  Modal tindak pidana sesuai Pasal 103, 104, 105, 106, 107.
Sedangkan  Pelanggaran  pada  pasar  modal  memiliki  individualitas  yang bertentangan atas bentuk kesalahan kepada bagian lain. Pelanggaran atas dasar ketentuan undang-undang  hukum  pasar  modal  mewujudkan  peristiwa  yang  terancam  dibuat  oleh sekelompok  yang  bercampur  tangan  di  pasar  modal.  Pelanggaran  pasar  modal menggambarkan  kesalahan  perilaku  mengenai  manajerial.  Terdapat  3  (tiga)  norma pelanggaran yang lumrah secara berlangsung, yaitu:
a. Pelanggaran yang sebagai subjektif b. Kesalahan yang dilakukan secara golongan
c. Kesalahan yang dilakukan terbuka dari kelompok Bentuk kejahatan pasar modal yang biasa  ditemukan  ialah:  Penipuan  menurut  UU  Pasar  Modal  Pasal  90  huruf  c  adalah membuat  pernyataan  tidak  benar  mengenai  fakta  material  atau  tidak  mengungkapkan fakta material agar pernyataan  yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi  pada  saat  pernyataan  dibuat  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  atau menghindarkan  kerugian  untuk  diri  sendiri  atau  pihak  lain  atau  dengan  tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Ancaman pidana dan denda yang begitu berat dapat dianggap wajar mengingat kegiatan perdagangan efek melibatkan banyaknya  pemodal  dan  jumlah  uang  yang  amat  besar.  Bila  dibandingkan  dengan KUHPPasal378 ancaman hukumannya paling lama adalah 4 (empat) tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan. Sedangkan dalam KUHP Pasal390 ancaman hukumannya adalah paling lama 2 tahun 8 bulan penjara.

## 2. Manipulasi Pasar dan manipulasi harga
Manipulasi  pasar  dan  manipulasi  harga  merupakan  tindak  pidana  yang pengaturannya hanya berlaku bagi kegiatan di bursa efek, khususnya terkait perdagangan efek  atau  saham  yang  terdaftar  di  bursa  efek.  Manipulasi  pasar  dan  manipulasi  harga dapat  berbentuk  manipulasi  terhadap  perdagangan  efek  dan  manipulasi  terhadap  harga efek.  Tindakan  manipulasi  pasar  dan  manipulasi  harga  merupakan  tindakan  yang dilakukan dengan perantaraan anggota bursa, baik secara sendiri maupun secara bersama- sama,  yang  dapat  memberikan  gambaran  bahwa  transaksi  efek  atau  harga  efek  yang terjadi adalah sesuai dengan kekuatan pasar.
3. Insider Trading
Insider  Trading adalah  Perdagangan  efek  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang tergolong orang dalam perusahaan, perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi oleh adanya suatu informasi orang dalam. Batasan pengertian insider trading pada mulanya hanya  mengenai  transaksi  yang  dilakukan  oleh  orang  dalam.  Namun  seiring  dengan perkembangan zaman, batasan insider trading menjadi banyak sekali karena peraturan- peraturan  yang  dibuat  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  agar  dapat  tercipta  suatu keteraturan dalam pasar modal dengan mengakomodasi seluruh pihak yang bersangkutan tanpa harus ada yang merasa dirugikan. Dengan demikian keterbukaan informasi menjadi
hal yang fundamental bagi para investor, maka dalam setiap transaksi sekuritas, informasi tersebut  akan  dijadikan  acuan  bagi  investor  untuk  mengambil  keputusan menginvestasikan modalnya dalam pasar modal. Harga saham akan terkoreksi, sehingga nilai  per  saham  akan  naik  jika  ada  informasi  material  yang  positif  mengenai  saham tersebut. Sebaliknya dengan informasi material yang negatif, maka secara otomatis harga saham akan turun.
4. Tindakan lain yang dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal
Setiap  pihak  yang  tanpa  izin,  persetujuan  atau  pendaftaran  melakukan  kegiatan dibidang  pasar  modal  sebagai  lembaga  kliring  dan  penjaminan  atau  lembaga penyimpangan  dan  penyelesaian,  perseroan  reksa  dana,  perusahaan  efek  penasihat investasi, penyelenggara jasa kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, serta profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi lain yang ditetapkan pemerintah.
Selain kejahatan pasar modal, terdapat pelanggaran di bidang pasar modal yang memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan  jenis  pelanggaran  di  bidang  lain. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal merupakan hal  yang  rawan dilakukan oleh pihak  yang terlibat  di  pasar modal. Menurut Pasal  110 Ayat (1) UU Pasar Modal, yang termasuk dalam pelanggaran adalah sebagai berikut:
a. Menurut  Pasal  103  Ayat  (2)  UUPasar  Modal,  setiap  pihak  (wakil  Penjamin  Emisi Efek,  Wakil  Perantara  Pedagang  Efek,  atau  wakil  Manajer  Investasi  hanya  orang perorangan) yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin dari Bapepam.
b. Menurut Pasal 105 UU Pasar Modal, Manajer Investasi dan/atau pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan Pasal 42 yaitu menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi manajer investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Reksa Dana.
c. Menurut  Pasal  109  UU  Pasar  Modal,  Bapepam  diberikan  kewenangan  untuk melakukan  pemeriksaan  terhadap  setiap  pihak  yang  diduga  telah,  sedang,  atau mencoba  melakukan  atau  menyuruh,  turut  serta,  membujuk  atau  membantu melakukan pelanggaran Undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
Pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang  undangan  dibidang  pasar  modal merupakan  hal  yang  rawan  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  di  pasar  modal. Pelanggaran  di  bidang  pasar  modal  merupakan  pelanggaran  yang  sifatnya  teknis administratif. Ada 3 (tiga) pola pelanggaran yang lazim terjadi  yaitu secara individual; secara berkelompok; dan secara langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.
Pelaku yang terlibat adalah pihak-pihak yang berpendidikan cukup tinggi. Adapun yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah emiten atau perusahaan publik dan pihak- pihak  yang  mempunyai  posisi  strategis  di  dalam  perusahaan  seperti  direksi  yang mempunyai posisi strategis di dalam perusahan seperti direksi, komisaris, dan pemegang saham utama. Pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah para profesional di bidang pasar modal, seperti penasihat investasi, manager investasi, akuntan, konsultan hukum,  penilai  dan  notaris.  Pelanggaran  di  bidang  pasar  modal  terbagi  menjadi  dua
kelompok yaitu:
a. Dari  sifat  administratif,  berkaitan  dengan  kewajiban  menyampaikan  laporan  atau dokumen tertentu kepada Bapepam dan/atau masyarakat. Laporan dimaksud adalah laporan berkala atau laporan yang bersifat insidentil  yang berisikan informasi atau fakta materiil yang penting dan relevan mengenai peristiwa atau kejadian yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
b. Dari sifat teknis berkaitan dengan masalah perizinan, persetujuan dan pendaftaran di Bapepam. UU Pasar Modal membagi pelanggaran yang bersifat teknis ini dalam dua jenis  yaitu  pelanggaran  dan  kejahatan.  Akibat  yang  ditimbulkan  dari  kasus pelanggaran  yang  terjadi  dapat  menimbulkan  akibat  yang  berantai  atau  meluas.
Kerugian dialami oleh para investor atau pialang yang terlibat langsung dalam suatu transaksi, perusahaan  yang efeknya diperdagangkan. Jika pelanggaran terus terjadi tanpa  ada  penanggulangan  secara  hukum  dan  sarana,  maka  pasar  modal  bisa mendapatkan penilaian negatif, berakibat investor tidak mau masuk dan yang sudah ada akan keluar.
5. Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Notaris sebagai  pejabat  umum  yang  membuat  akta  autentik,  kebanyakan  diketahui  hanya membuat akta tanah, padahal peran notaris tidak hanya ruang lingkup tersebut melainkan juga berperan dalam bidang Pasar Modal. Keberadaan notaris dalam pasar modal, juga diatur  melalui  Pasal  64  UU  Pasar  Modal,  yang  menyatakan  bahwa  notaris  merupakan salah  satu  pelaku  di  pasar  modal  dan  merupakan  salah  satu  profesi  penunjang  pasar modal. Untuk melakukan kegiatan dalam pasar modal, Notaris terlebih dahulu mendapat izin  dan terdaftar dari Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) dan mematuhi kode etik, standar profesi  yang  ditetapkan  asosiasi  profesi  Notaris,  serta  pengaturan  yang  berkaitan  di bidang pasar modal.
Notaris  dalam  ruang  lingkup  pasar  modal,  terlibat  dalam  pembuatan  anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) bagi emiten, perusahaan public, perusahaan efek, serta kontrak- kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Kontrak Penjamin  Emisi,  Akta  Pembubaran  dan  Likuidasi  Reksadana.  Notaris  juga  berperan dalam  pembuatan  berita  acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS);  menyusun pernyataan keputusan RUPS untuk persiapan go public dan setelah go public ; meneliti keabsahan penyelenggaraan RUPS; meneliti perubahan AD tidak terlepas materi pasal- pasal dari AD yang bertentangan dengan pengaturan undang-undang.
Notaris yang berkegiatan di pasar modal berperan dalam pembuatan akta relaas berupa berita acara RUPS dan bertanggung jawab pula terhadap:
a.  memastikan tempat penyelenggaraan RUPS telah sesuai di wilayah kerja notaris;
b.  memeriksa sekaligus memastikan pengumuman dan pemanggilan RUPS telah sesuai dengan undang-undang dan AD;
c.  memeriksa  agenda  rapat  untuk  penentuan  kuorum  kehadiran  dan  pengambilan
keputusan;
d.  memeriksa  Daftar  Pemegang  Saham  adalah  pemegang  saham  yang  berhak  hadir dalam RUPS dan kuasanya;
e.  memeriksa  kuorum  kehadiran  dan  pengambilan  keputusan  untuk  memastikan keabsahan apakah telah sesuai dengan undang-undang dan AD;
f.  Memastikan bahwa pihak-pihak yang mengajukan pertanyaan, tanggapan, keberatan mengenai yang dibicarakan dalam agenda rapat adalah pihak yang memiliki saham atau  wakilnya  yang  memiliki  hak  suara  yang  sah,  sekaligus  memastikan  bahwa perubahan anggaran dasar tersebut telah sesuai dengan peraturan.

## 6. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan dan Pelanggaran di Pasar Modal
Menurut  UU  Pasar  Modal,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memiliki  tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan harian terhadap Pasar Modal. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menciptakan pasar modal yang teratur, adil, dan efisien, serta melindungi kepentingan para pemodal dan masyarakat secara umum. Dalam menjalankan fungsi ini, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada pelaku  pasar  modal,  memproses  pendaftaran  untuk  kegiatan  Penawaran  Umum, menerbitkan  peraturan  pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  perundang-undangan  pasar modal,  serta  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, perusahaan pembiayaan, dan lembaga lain yang mengelola  dana  masyarakat,  diatur  dalam  undang-undang  lain.  Prinsip  tata  kelola  dan asas  yang  berlaku  menekankan  pentingnyaOJKmemilikistruktur  dengan  prinsip " checksand  balances ".  Untuk  mewujudkannya,  pengaturan  dan  pengawasan  harus dipisahkan secara jelas. Dewan Komisioner OJK bertanggung jawab atas fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan melalui pembagian tugas  yang jelas untuk mencapai  tujuan  OJK.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  OJK  berpegang pada  prinsip  independensi,  kepastian  hukum,  kepentingan  umum,  keterbukaan, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas. Prinsip ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas OJK di bidang pasar modal.
Kejahatan dan pelanggaran di pasar modal dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk  kelalaian  oleh  pelaku  pasar  modal,  kekurangan  dalam  integritas  dan profesionalisme aparat terkait, serta kelemahan dalam peraturan  yang berlaku. Apabila terjadi  pelanggaran  terhadap  perundang-undangan  pasar  modal  atau  ketentuan  lain  di bidang  pasar  modal,  OJK  akan  mengambil  peran  sebagai  penyidik  dan  melakukan pemeriksaan  terhadap  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut.  Jika  pelanggaran telah  terbukti,  OJK  akan  menetapkan  sanksi  kepada  pelaku  yang  terlibat  setelah mempertimbangkan masukan dari bagian pemeriksaan dan penyidikan OJK. Penetapan sanksi akan dilakukan oleh ketua OJK.
Apabila  pihak  yang  terkena  sanksi  menerima  putusan  tersebut,  mereka  akan melaksanakan  semuayang  telah  ditetapkan  oleh  OJK.  Namun,  jikasanksiyang  telah
ditetapkan  tidak  dapat  diterima  atau  tidak  dilaksanakan,  seperti  dalam  kasus ketidakpatuhan  atas  pengenaan  denda  yang  telah  ditetapkan  oleh  OJK  terhadap  pihak yang  diduga  melakukan  pelanggaran,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  proses penuntutan.  Kasus  akan  diserahkan  kepada  pihak  Kejaksaan  sebagai  lembaga  yang berwenang untuk melakukan penuntutan.
Penegakan hukum untuk kejahatan dan pelanggaran di pasar modal adalah suatu proses  yang penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Kejahatan di pasar modal memiliki karakteristik khas yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Salah satu karakteristik khasnya adalah objek tindak pidana yang berupa informasi. Para pelaku tidak mengandalkan kemampuan fisik, melainkan kemampuan membaca situasi pasar dan memanfaatkan kepentingan pribadi. Karakteristik lainnya adalah sulitnya pembuktian dalam kasus kejahatan di pasar modal, serta  dampak  pelanggaran  yang  dapat  berakibat  fatal  dan  meluas.  UU  Pasar  Modal membedakan  tindak  pidana  di  pasar  modal  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  pelanggaran pasar  modal  yang  melibatkan  sanksi  administratif,  pidana,  dan  perdata.  Tindak  pidana diartikan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan  hukum  dengan  ancaman  sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh aturan hukum, dengan catatan bahwa larangan tersebut  ditujukan pada tindakan atau kejadian yang timbul akibat perilaku seseorang, sementara ancaman pidana ditujukan pada orang yang melakukan tindakan tersebut.
Beberapa kejahatan dan pelanggaran yang sering terjadi di pasar modal meliputi insider trading , manipulasi pasar, pengungkapan informasi yang salah atau menyesatkan, penipuan  investasi,  dan  tindakan  melawan  hukum  lainnya.  Salah  satu  jenis  kejahatan yang  paling  terkenal  dan  sulit  dibuktikan  adalah insider  trading ,  yang  merujuk  pada tindakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  tertentu  yang  berada  di  dalam organisasi  perusahaan.  Selain  itu,  perdagangan  orang  dalam  memiliki  karakteristik khusus  yang  membedakannya  dari  kejahatan  pasar  modal  lainnya.  Tindak  pidana  di bidang  pasar  modal  memiliki  karakteristik  khas  yang  membedakannya  dari  kejahatan fisik  seperti  pencurian  atau  perampokan  mobil.  Salah  satu  karakteristiknya  adalah "barang" yang menjadi objek tindak pidana adalah informasi. Pelaku tindak pidana dalam pasar  modal  mengandalkan  kemampuan  untuk  membaca  situasi  pasar  dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, terdapat  unsur objektif dalam tindak pidana di bidang pasar modal, yang berkaitan dengan keadaan di mana tindakan pelaku  dilakukan.  Dapat  diartikan  bahwa  unsur  objektif  adalah  faktor  eksternal  yang terkait dengan keadaan di mana tindakan pelaku dilakukan. Selain unsur objektif, terdapat unsur subjektif dalam tindak pidana, yang berkaitan dengan diri pelaku atau yang melekat pada dirinya, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku.
Tindak pidana penipuan dalam kegiatan pasar modal terkait dengan perdagangan efek, yang mencakup kegiatan penawaran, pembelian, dan penjualan efek. Kegiatan ini dapat terjadi dalam konteks penawaran umum, transaksi di bursa efek,  maupun di luar bursa  efek,  yang  melibatkan  efek  dari  emiten  atau  perusahaan  publik.  Pengungkapan
peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham harus dilakukan dalam batas waktu 2 (dua) hari kerja. Penegakan hukum merujuk pada tindakan pendeteksian dan pemberian hukuman  terhadap  pelanggaran  hukum.  Pasar  modal  mencakup  kegiatan  penawaran umum  dan  perdagangan  efek  dari  perusahaan  publik,  serta  melibatkan  lembaga  dan profesi  yang  terkait  dengan  efek  tersebut.  Pasar  modal  berfungsi  sebagai  saluran keuangan  yang  menghubungkan  pemilik  modal  (masyarakat  atau  investor)  dengan peminjam  dana  (pengusaha  atau  pihak  emiten).  Pertumbuhan  pasar  modal  telah memperluas kegiatan ekonomi karena pelaku ekonomi, baik perusahaan swasta, individu, maupun pemerintah, dapat memperoleh kebutuhan keuangan melalui pasar modal.
Dalam  UU  Pasar  Modal,  selain  sanksi  perdata  dan  administratif,  juga  terdapat sanksi pidana. OJK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pidana, tetapi hanya dapat memberikan sanksi administratif kepadapelaku tindak pidana di pasar modal. Namun, menurut UU Pasar Modal, sanksi pidana tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana. OJK tidak memiliki wewenang untuk  memberikan sanksi pidana  kepada  Perseroan  Terbatas  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  di  pasar  modal. Namun, OJK dapat memberikan sanksi administratif. Penting untuk dicatat bahwa sanksi administratif  ini  tidak  diintegrasikan  ke  dalam  sistem  pertanggungjawaban  pidana berdasarkan UU Pasar Modal. Dalam UU Pasar Modal, OJK memiliki kewenangan dalam melakukan  pemeriksaan  dan  penyidikan.  Jika  terdapat  dugaan  tindak  pidana  selama proses pemeriksaan, OJK dapat memutuskan untuk meningkatkan ke tahap penyidikan. OJK  memiliki  diskresi  yang  besar  dalam  menentukan  apakah  pemeriksaan  perlu ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak. Jika OJK memutuskan
Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 dan Peraturan Nomor X.K1 mengenai  Keterbukaan  Informasi  Yang  Harus  Diumumkan  ke  Publik.  untuk  tidak melanjutkan ke tahap penyidikan, OJK masih memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran di pasar modal.
Menurut  Pasal  49  yang  mengatur  tentang  penyidikan,  selain  Pejabat  Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, beberapa Pegawai Negeri Sipil  yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang  khusus  sebagai  penyidik  sesuai  dengan  Ketentuan  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana.  Penyidik  OJK  memiliki  wewenang  untuk  menerima  laporan, pemberitahuan, atau pengaduan terkait tindak pidana di sektor jasa keuangan. OJK dapat melakukan  penelitian  untuk  memverifikasi  kebenaran  laporan  atau  keterangan  dengan memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan serta barang bukti dari individu yang diduga melakukan tindak pidana atau sebagai  saksi  dalam tindak pidana  di  sektor jasa keuangan.
7. Penegakan  Hukum  Bagi  Notaris  yang  Terlibat  Dalam  Kejahatan  dan Pelanggaran Di Pasar Modal
Pada dasarnya karakteristik dari kejahatan dalam  pasar modal adalah informasi sebagai  objek  dengan  pelaku  yang  memiliki  kemampuan  dalam  membaca  situasi  dan memanfaatkan  situasi  tersebut  demi  kepentingan  pribadi.Terdapat  beberapa  alasan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal yaitu kesalahan pelaku; kelemahan
aparat  dalam  konteks  integritas  dan  profesionalisme;dan  kelemahan  regulasi. Keterlibatan  Notarissebagaiprofesipenunjang  pasar  modal  dalam  kejahatan  atau pelanggaran  di  pasar  modal  berkaitan  dengan  alasan-alasan  di  atas,  tetapi  perlu memperhatikan poin mengenai integritas dan profesionalisme dari Notaris sebagai profesi yang  mulia  ( officium  nobile ).  Dari  poin  ini,  terdapat  dugaan  adanya  peran  aktif  dari profesi  tertentu  dalam  kejahatan  atau  pelanggaran  seperti  memberikan  fasilitas  kepada klien untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran tertentu.
Di Uni Eropa, Solicitors’ Compensation Fund (“SCF”) dibentuk pada tahun 1990- an untuk membayar kerugian materiil yang disebabkan oleh Solicitors yang memfasilitasi berbagai  bentuk  kejahatan  yang  terorganisir  dan  sistematis.  Ditinjau  dari  perspektif situational  opportunity ,  beberapa  kejahatan  yang  melibatkan Solicitors terjadi  karena menangani uang klien dalam jumlah besar sehingga terdapat risiko yang demikian tinggi untuk terlibat dalam kejahatan yang dapat memberi keuntungan bagi dirinya. Pada waktu itu  terdapat  upaya  untuk  mengawasi  perilaku  profesi solicitors melalui  kode  etik Solicitors’ Practice Rules 1990 dan Guide to the Professional Conduct of Solicitors yang secara  substansial  mendorong  orientasi  pada  pelayanan  masyarakat  dan  menegakkan integritas, independensi dan reputasi yang baik.
Sebagaimana  regulasi  mengenai Solicitors di  Uni  Eropa,  terdapat  regulasi mengenai  profesi  Notaris  melalui Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik  dari Ikatan Notaris Indonesia. Bagi Notaris yang memiliki spesifikasi di Pasar Modal, terdapat ketentuan  dalam  Peraturan  OJK  Nomor  67/POJK.04/2017  tentang  Notaris  yang Melakukan Kegiatan di Pasar.
Berikut  tabel  mengenai  ketentuan  sanksi  bagi  Notaris  yang  melakukan pelanggaran di bidang pasar modal:

## Dasar Hukum
Pasal 37 POJK 67/2017 Pasal 40 POJK 67/2017 Pasal 42 ayat (1) POJK 67/2017 Pasal 42 ayat (2) POJK 67/2017 Pasal 103 UU Pasar Modal UU Jabatan Notaris Pasal 264 KUHP

## Pelanggaran
Ketentuan dalam POJK 67/2017, Tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (Pasal 17 ayat (1) huruf c), Terlambat menyampaikan laporan berkala kegiatan Notaris (Pasal 17 ayat (3)) dan laporan perubahan data dan informasi mengenai Notaris (Pasal 17 ayat (4)), Tidak menyampaikan laporan berkala kegiatan Notaris (Pasal 17 ayat (6)) dan laporan  perubahan  data  dan  informasi  mengenai  Notaris  (Pasal  17  ayat  (7)),  Tidak terdaftar di Bapepam (sekarang OJK) [Pasal 64 ayat (2) UU Pasar Modal], Pasal 16, 19, 32, 37, dan 54, Pemalsuan akta otentik.

## Sanksi
1. Peringatan tertulis
2. Denda
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pembekuan kegiatan usaha
5. Pencabutan izin usaha
6. Pembatalan persetujuan
7. Pembatalan pendaftaran
Pembekuan  surat  tanda  terdaftar  profesi  selama  1  (satu)  tahun.  Denda  sebesar Rp100.000  untuk  masing-masing  laporan  per  hari  keterlambatan  /  Maks.  Rp3.000.000 per  laporan.  Denda  sebesar  Rp5.000.000  per  laporan.  Ancaman  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.
1. Peringatan tertulis 2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian dengan hormat
4. Pemberhentian tidak hormat
Pidana penjara 8 (delapan) tahun
Berdasarkan kasus Notaris A, ia menjadi Turut Terlapor atas RUPSLB yang tidak sah karena terdapat  kuasa dari salah satu  pemegang saham  dari luar negeri  yang hadir tanpa  memenuhi  syarat  formil.  Notaris  A  dikenakan  sanksi  administratif  berupa pembekuan  praktik  Notaris  selama  3  (bulan).  Notaris  A  tidak  memeriksa  bahwa  si pemberi kuasa ialah pemegang saham yang hadir dalamRUPS, dan penerimakuasa ialah yang  berhak  mewakiliberdasarkan  apa  yang  tertulis  dalam  surat  kuasa  terhadap penyelenggaraan  RUPSLB  III  tertanggal  27  November  2008.  Notaris  A  melanggar beberapa ketentuan di antaranya:
1. Pasal  66  UU  Pasar  Modal,  yaitu  Notaris  selaku  profesi  penunjang  pasar  modal wajib  menaati  kode  etik  dan  standar  profesi  yang  ditetapkan  oleh  Ikatan  Notaris Indonesia;
2. Pasal 4 ayat (2) UU Jabatan Notaris, yaitu Notaris harus menyatakan sumpah/janji notaris dalam menjalankan jabatannya yang mengharuskan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak;
3. Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait dalam perbuatan hukum.
4. Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris, yaitu Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak  berpihak,  amanah,  saksama,  penuh  rasa  tanggung  jawab,  berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
5. Berkaitan  dengan  kekuatan  surat  kuasa  asing  yang  dipergunakan  di  Indonesia, terdapat beberapa ketentuan yang berlaku yaitu:
a. Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Pengesahan  Konvensi Penghapusan  Persyaratan  Legalisasi  Terhadap  Dokumen  Publik  Asing (“Permenlu 2/2021”);
b. Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri (“Permenlu 13/2019”);
c. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum  Tata  Cara  Hubungan  dan  Kerjasama  Luar  Negeri  oleh  Pemerintah Daerah (“Permenlu 9/2006”);
d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (“SEMA 6/1994”).
Oleh karena kasus terjadi pada tahun 2009, maka ketentuan yang relevan dengan kasus  ini adalah SEMA 6/1994  dan Permenlu  9/2006.  Berdasarkan ketentuan tersebut, surat kuasa asing yang dipergunakan di Indonesia harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Maka dari itu,  surat  kuasa  asing  yang  tidak  mendapatkan  legalisasi  sebelum  digunakan  penerima kuasa  dalam  surat  tersebut  untuk  hadir  dalam  RUPSLB  dapat  dituntut  pembatalannya karena dianggap tidak berkekuatan hukum. Dalam hal ini, Notaris A seharusnya bersifat cermat dan hati-hati dalam memeriksa pihak yang hadir dalam RUPSLB karena terdapat kuota kehadiran  yang harus dipenuhi agar RUPSLB dapat terlaksana. Kehadiran pihak yang tidak berwenang dalam RUPSLB memberikan celah untuk dibatalkannya RUPSLB apabila  ternyata  ketidakberwenangan  pihak  tersebut  mempengaruhi  pemenuhan  kuota kehadiran RUPSLB.
Berdasarkan  Pasal  79  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPSLB dapat diselenggarakan berdasarkan inisiatif Direksi sendiri, atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
Kuasa dari Luar Negeri yang Tidak Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia," Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , Vol 5, No. 1 (Agustus 2022), hlm. 299.  per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham  dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau atas permintaan Dewan  Komisaris.  Dengan  tidak  dipenuhinya  kuota  kehadiran,  maka  RUPSLB  dapat dinyatakan  tidak  sah.  Maka  dari  itu,  Notaris  perlu  memperhatikan  dasar  kewenangan pihak yang hadir dalam RUPSLB.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Notaris  sebagai  profesi penunjang  pasar  modal  perlu  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  menjalankan profesinya.  Terdapat  beberapa  ketentuan  yang  mengatur  sanksi  dan  penegakan  hukum bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terlebih lagi terlibat dalam kejahatan di pasar modal. Ketentuan sanksi administratif bagi Notaris yang melakukan pelanggaran dalam UU Jabatan Notaris adalah peringatan tertulis, denda, sampai pada pemberhentian secara sementara/ hormat/ tidak hormat. Namun POJK Nomor 67 Tahun 2017 mengatur lebih mendetail  sampai  pada  pengenaan  denda,  pembekuan/  pembatasan/  pencabutan  izin usaha,  dan  pembatalan  persetujuan/  pendaftaran  sebagai  Notaris  di  pasar  modal  yang
merupakan  spesifikasi  dari  profesi  Notaris.  Menurut  kami,  ketentuan  hukum  yang mengatur  sanksi  bagi  pelanggaran  Notaris  perlu  dikaji  implementasinya  agar  dapat menilai efektivitas keberlakuan hukum.

## Kesimpulan
Karakteristik  pelanggaran  dalam  kegiatan  pasar  modal  sangat  beragam.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  para  pelakunya,  pola  pelanggarannya,  akibat  yang  ditimbulkan  serta ancaman sanksinya. Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal dan pelaku yang  berkegiatan  di  pasar  modal  dalam  hal  pembuatan  akta  autentik  untuk  penerbitan efek  dan  akta-akta  pendukung  yang  diperlukan  dalam  kegiatan  pasar  modal.  Dalam menjalankan  jabatannya,  notaris  perlu  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dalam pasar modal, Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.
Berdasarkan  UUPasar  Modal,  OtoritasJasaKeuangan  memilikikewenangan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran di pasar modal melalui pemeriksaan dan penyidikan jika terdapat dugaan tindak pidana. Ketentuan sanksi administratif bagi Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  dalam  UU  Jabatan  Notaris  adalah  peringatan tertulis,  denda,  sampai  pada  pemberhentian  secara  sementara/  hormat/  tidak  hormat. Namun POJK Nomor 67 Tahun 2017 mengatur lebih mendetail sampai pada pengenaan denda,  pembekuan/  pembatasan/  pencabutan  izin  usaha,  dan  pembatalan  persetujuan/ pendaftaran  sebagai  Notaris  di  pasar  modal  yang  merupakan  spesifikasi  dari  profesi Notaris.

## BIBLIOGRAFI
Adji, Indriyanto Seno. (2002). Korupsi dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni.
Arifardhani,  Yoyo.  (2020). Hukum  Pasar  Modal  di  Indonesia:  Dalam  Perkembangan . Ed. 1. Jakarta, Kencana.
Ary  Suta,  I  Putu  Gede.  (2000). Menuju  Pasar  Modal  Modern .  Jakarta:  Yayasan  SAD Satria Bhakti.
Balfaz, Hamud M. (2012). Hukum Pasar Modal di Indonesia . Jakarta: PT Tata Nusa.
Gaffar,  Afan.  (2006). Politik  Indonesia:  Transisi  Menuju  Demokrasi .  Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Kansil, dan Christine Kansil. (2002). Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal. Cet 2. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Moeljatno. (1987). Azas-azas Hukum Pidana . Jakarta: Bina Aksara.
Nasarudin, M. Irsan, Ivan Yustiavandana dan Arman Nefi. (2014). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia . Cet. 8. Jakarta: Prenada Media.
Nefi,  Arman.  (2020). Insider  Trading:  Indikasi,  Pembuktian,  dan  Penegakan  Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Prasetyo, Teguh. (2014). Hukum Pidana . Jakarta: Rajawali Pers. Cet. V.
Prayitno,  Roesnastiti.  (2005). Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Sebagai  Pejabat Pembuat Akta . Jakarta: Sinar Harapan.
Rahadiyan, Inda. (2013). Hukum Pasar Modal di Indonesia . Yogyakarta: UU Press.
Serfiyani,  Cita  Yustisia,  R.  Serfianto  D.  Purnomo  dan  Iswi  Hariyani.  (2017). Capital Market Top Secret - Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal . Ed. I. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Thong Kie, Tan. (2001). Serba-Serbi Praktek Notaris . Cet. 2. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
Tavinayati, Yulia Qamariyanti. (2009). Hukum Pasar Modal di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika.
Abidin, Zaenul, Jordan Alexander W. dan Zaenal Alim. (2022). Kekuatan Hukum Surat Kuasa  dari  Luar  Negeri  yang  Tidak  Dilegalisasi  oleh  Kedutaan  Besar  Indonesia." Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) . Vol 5. No. 1. hlm. 293-303.
Ambarsari, Inda Rahadiyan dan Diah Ayu, (2018). “Ketiadaan Batas Waktu Suspensi dan
Implikasinya  terhadap  Perlindungan  Investor  Pasar  Modal  Indonesia. ”  Jurnal Hukum Ius Quia Iustum . Vol. 25. No. 2.
Ananda, Zelin Amalia Tri, et al . (2016). “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Efek yang Mengandung Unsur Tindak Pidana dalam Pasar Modal Indonesia . ” Diponegoro Law Journal .
Asril, Juli. (2018). “Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik dan Peranannya Dalam Pasar Modal.” Jurnal Ilmiah MEA . Vol. 2. No.2.
Balfas,  Hamud  M.  (1994).  “Kejahatan  Di  Pasar  Modal:  Sebuah  Perkenalan.” Jurnal Hukum dan Bangunan. No 3. Tahun XXIV.
Chen, Zhiwu. (2003). “Capital Market and Legal Development: The China Case.” China Economic Review 14 . Hlm. 451-472.
Fox, Merritt B., Lawrence R. Glosten, dan Gabriel V. Rauterberg. (2018). “Stock Market Manipulation and Its Regulation.” Yale Journal on Regulation . Vol. 35. No. 1. Hlm. 67-156.
Haidar,  Fadilah.  (2015).  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Terhadap  Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia.” Jurnal Cita Hukum FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . Vol. 3. No. 1. Hlm. 149
Kolompoy,  Monica.  (2016).  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Dalam  Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia.” Lex Privatum . Vol. IV. No. 2. Hlm. 26- 33.
Middleton, David  J. dan Michael  Levi.  (2004). “The Role of Solicitors in  Facilitating ‘Organized Crime’: Situational Crime Opportunities and Their Regulation.” Crime, Law and Social Change . Vol 42 No. 2-3. Hlm.123-162.
Muhaling, Stinky, et al . (2021). “Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana di  Bidang  Pasar  Modal  yang  Berlaku  di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.” Lex Privatum. Vol. IX. No. 8.
Raganatha,  Berinda  Sylvia.  (2017).  “Tinjauan  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi Korporasi  yang  Melakukan  Insider  Trading  Dalam  Pasar  Modal .”  Jurnal  Ilmu Hukum . Vol 2. No. 1.
Santiago, Faisal. (2017). “Implementation of the Role of Notary Through Capital Market in  the  Era  of  ASEAN  Economic  Community.” International  Journal  of  Civil Engineering and Technology (IJCIET) . Vol 8. Issue 9.
Sambuaga, Defrando. (2015). “Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1995.” Lex Privatum . Vol. IV.
Satrio,  Bambang.  (2003).  “Pengaruh  Stock  Terhadap  Likuiditas  dan  Return  Saham  di
Bursa Efek Indonesia.” Jurnal Manajemen atau Kewirausahaan . Vol. 8. No. 16.
Siagian,  Sihol.  (2004). “ Misleading  Information,  Manipulation  and  Insider  Trading . ” Prosiding: Transaksi di Pasar Modal: Obligasi .
Sutrisno,  Denny  dan  Imam  Subekti.  (2000).  “Aktivitas  Volume  Perdagangan  Dan Peristiwa Spread Saham.” Jurnal Pasar Modal Universitas Brawijaya . Vol. 2. No.
2.
Wiriadinata,  Wahyu.  (2014). “ Investigator  Issue  in  Financial  Service  Crime  in Indonesia.” Indonesia Law Review Journal . Vol. 4. No. 3.
Imantiati, Neni Sri dan Diana Wiyanti. (2000). “Perlindungan Hukum Terhadap Investor dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar.” Mimbar Nomor 4 Tahun XVI.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijke  Wetboek],  diterjemahkan  oleh  R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU Nomor 8 Tahun 1995, LN Tahun 1995 No. 64 TLN No. 3608.
Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 111 TLN No. 5253.
Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 No.3 TLN No. 5491.
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal , PP Nomor 45 Tahun 1995, LN Tahun 1995 No. 86 TLN No. 3617.
Peraturan  Pemerintah  tentang  Perubahan  atas  PP  Nomor  45  Tahun  1995  Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal , PP Nomor 12 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 27 TLN No. 4372.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, POJK Nomor 67/POJK.04/2017, LN Tahun 2017 Nomor 288 TLN Nomor 6156.
Artha Adventu. “KSEI Targetkan Investor Pasar Modal Tumbuh 30 Persen di 2023.”
Detikfinance. “Bapepam Periksa Rights Issue Lippo E-Net.”
Oke  Finance. “Lippo E-Net Ganti Nama Jadi Star Pacific.”
Prezi. “Bentuk Pelanggaran dan Kejahatan Notaris Pasar Modal,”
Teti Purwanti.  "OJK  catat  162 Kasus  Pelanggaran pasar Modal
Sepanjang 2022."

## Copyright holder:
Lidya Dwi Putri, Fajri Mohammad Mekka (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: