## JURNAL WIDYA BHUMI

## PILIHAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG UNTUK MANAJEMEN SUMBER DAYA TANAH PERTANIAN (SAWAH) DI KABUPATEN SLEMAN
Rita Asmara 1 *, Yuyun Purbokusumo 2
1  2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 * Koresponden email: asmararita73@gmail.com

## ABSTRACT
Regional development integration in regions can be successful with a holistic and long-term spatial arrangement. Rice fields' role as a rice-producing space in Sleman (Sleman) district began to shift in tandem with broader social changes such as changes in economic structure and demographics. The purpose of this article is to identify policy planning and analyze the consistency of spatial planning policies, such as the protection of sustainable food agricultural land (paddy fields). The qualitative research method was used, along with descriptive analysis. The study's findings indicate that spatial planning  policies  are  consistent  internally  and  horizontally,  but  not  vertically.  Internal  policy consistency occurs as a result of the Sleman Regional Government fulfilling the mandate of the spatial planning law by ratifying a number of regional policies. Horizontal policy consistency can be seen in the coordination  between agencies/services  in providing  perspectives and  technical considerations based on the spatial plan. Vertical policy inconsistency occurs when the Sleman Regional Government does  not  impose  a  fine/imprisonment  in  accordance  with  the  provisions  of  the  RTRW  but  instead issues a warning letter to perpetrators of space utilization violations. Essentially, the conversion of paddy fields occurs as a result of the landowner's intentionality and the encouragement of business actors who invest their capital.
Keywords : Agricultural land conversion, land use policy choices, spatial planning

## INTISARI
Keterpaduan pengembangan wilayah di daerah dapat berhasil melalui penataan ruang yang holistik dan berkelanjutan. Peran sawah sebagai ruang penghasil beras di kabupaten Sleman (Sleman) mulai bergeser  seiring  perubahan  sosial  yang  lebih  luas  termasuk  perubahan  struktur  ekonomi  dan demografi.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  perencanaan  kebijakan  dan  menganalisis konsistensi kebijakan penataan ruang termasuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (sawah). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat konsistensi kebijakan penataan ruang secara internal dan horizontal, namun tidak konsisten secara vertikal. Konsistensi kebijakan secara internal terjadi karena Pemda Sleman telah menjalankan amanat undang-undang penataan ruang dengan mengesahkan sejumlah peraturan daerah (perda) untuk melindungi lahan sawah yaitu Perda LP2B. Perda RTRW 2021-2041, perda izin pemanfaatan ruang dan satu peraturan bupati tentang RDTR. Konsistensi kebijakan secara horizontal terlihat dari  adanya  koordinasi  antar  instansi/dinas  dalam  memberikan pandangan dan pertimbangan teknis berdasarkan rencana tata ruang. Ketidakkonsistenan kebijakan secara vertikal terjadi  ketika  Pemda  Sleman  tidak  memberikan  hukuman  denda/penjara  sesuai  ketentuan  RTRW tetapi berwujud surat peringatan terhadap pelaku pelanggar pemanfaatan ruang. Pada dasarnya alih fungsi lahan sawah terjadi karena unsur kesengajaan pemilik tanah dan dorongan pelaku usaha yang menginvestasikan modalnya.
Kata Kunci : Alih fungsi lahan pertanian, pilihan kebijakan penggunaan tanah, penataan ruang

## A. Pendahuluan
Setiap  negara  di  dunia  sedang  berupaya  menghadapi  tantangan  ketahanan pangan dengan membangun sistem pangan dan pertanian yang efisien dan tangguh. Meskipun  Indonesia  disebut  sebagai  negara  agraris,  bukan  berarti  membangun
Vol. 2, No. 2 October 2022
Received Oct 13 th , 2022
Accepted Nov 5 th , 2022
Published Nov 11 th , 2022
pertanian  di  Indonesia  menjadi  pekerjaan  yang  mudah  dan  sederhana  (Pujiriyani, 2022; Sianipar & G Tangkudung, 2021). Meski demikian, pertanian Indonesia mampu tetap  tumbuh  dan  konsisten  berkinerja  serta  mengendalikan  tekanan  inflasi,  saat ekonomi  negara-negara  lain  mengalami  kontraksi  pada  pertengahan  tahun  2020 hingga saat ini (Kurniawati, 2020; Gatra, 2022; Trihusada, 2022). Sektor ini tumbuh positif  dan  konsisten  sebesar  16,24%  pada  kuartal  II  2020  (Ika,  2022),  serta berkontribusi rata-rata USD 1 triliun atau 14% dari PDB nasional pada satu dekade terakhir  (Kusnandar,  2022).  Padai  sisi  produksi,  pertanian  Indonesia  juga  mampu menunjukkan ketangguhannya dan kondusif sejak 2019 dengan swasembada beras, sebagai  komoditi  pangan  utama  (Yunianto,  2022).  Produksi  beras  nasional  tahun 2019 hingga 2021 berturut-turut adalah 31,31 juta ton, 31,36 juta ton dan 31,33 juta ton  atau  surplus  2,38  juta,  2,13  juta  dan  1,31  juta  (Khasanah  &  Astuti, 2022;Yunianto,  2022).  Oleh  karena  itu, The  International  Rice  Research  Institute ( IRRI )  menganugerahkan  penghargaan  kepada  pemerintah  Indonesia  atas  sistem pertanian-pangan yang tangguh dan swasembada beras tahun 2019-2021.
Ketercapaian sistem pertanian-pangan Indonesia yang tangguh membutuhkan keterpaduan pengembangan wilayah, kecukupan ketersediaan lahan sawah melalui kebijakan penataan ruang yang holistik-berkelanjutan (Sutaryono, 2016). Selain itu, Pemerintah Indonesia berupaya mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah sebagai salah  satu  penyebab  menurunnya  luas  lahan  sawah  (Prabowo  dkk.,  2020). Pemerintah  Indonesia  juga  mengesahkan  sejumlah  kebijakan  untuk  melindungi lahan pangan (sawah) dari desakan pembangunan atau pemanfaatan ruang lainnya (Kementerian  ATR/BPN,  2020).  Namun  demikian,  sejak  diundangkannya  Undang- Undang (UU) 40 tahun 2009 beserta aturan turunan lainnya (peraturan pemerintah dan  peraturan  menteri)  tentang  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B) (sawah) alih fungsi lahan sawah masih terus terjadi. Alih fungsi lahan sawah terjadi secara  nasional  dengan  rata-rata  per  tahun  mencapai  150.000-200.000  ha    pada periode tahun 1990 s/d 2019 (Kementerian ATR/BPN, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa  telah  terjadi  ketidakberdayaan  kebijakan  rencana  tata  ruang  untuk mengendalikan  laju  alih  fungsi  lahan  sawah.  Salah  satu  alasannya  adalah  karena belum semua kabupaten/kota mengakomodasi LP2B ke dalam rencana tata ruang utamanya dalam bentuk peta dan daftar/tekstual (Agro Indonesia, 2021).
Alih  fungsi  lahan  sawah  juga  terjadi  di  Kabupaten  Sleman,  yang  merupakan salah  satu  daerah  penyangga  utama  produksi  beras  dan  penyedia  lahan  sawah beririgasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (BPS, 2021). Berdasarkan updating peta  penutupan  lahan  skala  1:50.000  menggunakan  Citra  SPOT  6  dan  7,  Sleman memiliki luas sawah cukup banyak yaitu 22.342,92 ha pada tahun 2017, 22.212,38 tahun 2019 dan 22.155 ha tahun 2020 (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman, 2021).  Namun  demikian,  berdasarkan  data  tersebut,  luas  sawah  di  Sleman mengalami  penurunan seluas 187, 87 ha dalam tempo 4 tahun. Bahkan alih fungsi lahan  sawah  masih  juga  terjadi  yaitu  sekitar  30%  dari  400  hektar  sawah  di Kecamatan (Kapanewon) Minggir (berada di barat daya dari ibukota Sleman) (Suryo, 2022). Minggir menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan Sleman Barat, namun
ketika lahan hijau (sawah) di kawasannya dijadikan lahan kuning (non sawah) oleh Pemda  melalui  kebijakan  tata  ruang,  maka  lahan  sawah  tersebut  akan  dibangun sejumlah proyek pembangunan oleh pelaku usaha, pemerintah pusat-daerah (Nadia &  Harini,  2022).  Seperti  proyek  pembangunan  untuk  unit  perumahan/jasa penduduk, sarana jalan tol Yogyakarta outer ring road , hingga jalur rel kereta api dari dan menuju Bandara Internasional Yogyakarta (Rahadi, 2021; Suryo, 2022). Dampak lain akibat pembangunan yang menargetkan tanah sawah adalah surutnya debit air untuk mengaliri sawah sekitar karena kebocoran air atau air terbuang sia-sia (Sidik, 2021).
Secara  umum  faktor  pendorong  terjadinya  alih  fungsi  lahan  sawah  di  daerah karena sawah mempunyai kelebihan fisiografi yaitu topografinya relatif datar (tidak memerlukan cut  and  fill ketika  membangun),  ketersediaan  airnya  cukup  serta umumnya dekat dengan sarana jalan. Namun demikian, jika tidak dihentikan maka alih fungsi lahan sawah berdampak pada hilangnya lahan pertanian yang produktif dan  mengancam  swasembada  beras,  berkurangnya  lapangan  pekerjaan  di  sektor pertanian, serta dependensi yang cukup tinggi atas impor beras (Sutaryono, 2016).
Pada  sisi  lain,  realitas  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  ruang  dan perlindungan  lahan  sawah  di  Sleman  harus  segera  dievaluasi.  Seiring  adanya kebijakan  otonomi  daerah,  keserasian  regulasi  penataan  ruang  dan  pembuatan perizinan  investasi  oleh  pemda  kabupaten/kota  kepada  warganya  menjadi  salah satu  kunci  dalam  mendesain  aktivitas  pembangunan  di  wilayahnya.  Namun demikian  segenap  permasalahan  seperti:  muatan  dalam  regulasi  penataan  ruang sering kali kurang operasional di ranah praktik; pengawasan di lapangan yang kurang efektif; koordinasi antar stakeholder yang belum maksimal, menjadikan penertiban pemanfaatan ruang dan perlindungan lahan sawah tidak berjalan efektif (Sutaryono dkk.,  2021).  Penelitian  ini  akan  memfokuskan  permasalahan  tentang  konsistensi kebijakan penataan ruang yang telah dibuat Pemda Sleman dalam melindungi lahan sawah.
Kabupaten Sleman dipilih menjadi lokus penelitian karena mengalami alih fungsi lahan yang relatif tinggi dan sudah menetapkan perda LP2B untuk menindaklanjuti UU  No.  41  Tahun  2009.  Kajian  ini  ingin  menindaklanjuti  sekaligus  mengevaluasi temuan Budiono (2019) yang menyatakan bahwa pelaksanaan peraturan yang jelas dan  tegas  disertai  insentif  yang  cukup  dapat  mencegah  alih  fungsi  lahan  sawah. Kebaruan kajian ini terletak pada evaluasi secara spesifik atas konsistensi kebijakan Pemda  Sleman  secara  internal,  horizontal  dan  vertikal  dalam  pengendalian  alih fungsi lahan sawah. Dan sepengetahuan penulis, belum ada tulisan sejenis di media online maupun offline yang membahas tema terkait. Namun demikian terdapat satu kajian  yang  hampir  memiliki  kesamaan  tujuan  namun  berbeda  pembahasan  dan lokasi  kajian,  yaitu  penelitian  Janti  (2016).  Penelitian  Janti  (2016)  membahas perencanaan  kebijakan  dan  pengimplementasian  perlindungan  lahan  pangan  di Kabupaten Bantul. Padahal daerah tersebut belum memiliki perda LP2B pada saat dilaksanakan penelitian oleh peneliti.
Pada  akhirnya,  perubahan  kondisi  sosial  dan  ekonomi  termasuk  demografi meniscayakan perubahan kebijakan dalam penataan ruang di Sleman. Oleh karena itu  kajian  ini  akan  mengevaluasi  konsistensi  kebijakan  penataan  ruang  khususnya perlindungan  sawah  dalam  keseluruhan  wilayah  kabupaten  daripada  penelitian Nadia & Harini (2022) yang mengambil lokasi peneitian Sleman Barat. Evaluasi atas konsistensi  kebijakan  tersebut  juga  pada  akhirnya  akan  memiliki  dampak  yang signifikan  dalam  suatu  proses  tata  kelola  perlindungan  dan  ketersediaan  lahan sawah berkelanjutan pada masa mendatang. Oleh karenanya, artikel ini bertujuan mengevaluasi konsistensi kebijakan Pemda Sleman secara internal, horizontal dan vertikal pada setiap agenda pembangunan di wilayahnya.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif dengan wawancara sebagai salah  satu  teknik  pengumpulan  data  primer  (Maryudi  &  Fisher,  2020).  Sleman ditetapkan  sebagai  lokasi  penelitian  karena  memiliki  laju  alih  fungsi  sawah  yang tinggi dan telah mempunyai regulasi perlindungan lahan sawah. Selain wawancara pengumpulan data primer juga dilaksanakan dengan observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumentasi yang berasal dari jurnal, buku, laporan yang diterbitkan secara online dan offline oleh instansi seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,  Badan  Pusat  Statistik.  Data  primer  dan  sekunder  yang  terlah  terkumpul difokuskan  untuk  mengevaluasi  konsistensi  kebijakan  pemerintah  Kabupaten Sleman dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah.
Pihak-pihak  yang  menjadi  sumber  data  dan  informasi  dalam  kajian  ini  yaitu Pegawai  yang  bekerja  pada  dinas/instansi/lembaga  yang  terkait  dengan pengendalian  alih  fungsi  lahan  sawah  di  Kabupaten  Sleman.  Seperti,  Dinas Pertanahan  dan  Tata  Ruang,  Dinas  Pertanian,  Pangan  dan  Perikanan,  Kantor Pertanahan,  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  serta pakar/akademisi  di  Lingkungan  Sekolah  Tinggi  Pertanahan  Nasional.  Setelah  data primer  dan  sekunder  terkumpul,  kami  menganalisisnya  dengan  analisis  kualitatif deskriptif  yaitu  dimulai  dari  reduksi  data,  penyajian  data  hingga  penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

## C. Instrumen Kebijakan Penataan Ruang untuk Perlindungan Lahan Sawah di Kabupaten Sleman
Kebijakan  penataan  ruang  merupakan  hasil  perencanaan  tata  ruang  dengan menentukan  struktur  ruang  dan  pola  ruang  untuk  memenuhi  kebutuhan pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan  (Yudhanto  dkk.,  2021).  Tata  ruang dengan  penekanan  pada  kata  “tata”  adalah  pengaturan  susunan  ruangan  suatu wilayah/daerah  (kawasan)  sehingga  tercipta  persyaratan  yang  bermanfaat  secara ekonomi,  sosial  budaya  dan  politik,  serta  menguntungkan  bagi  perkembangan masyarakat di wilayah tersebut (Tenrisau, 2019). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal
1  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  (UUPR) mengatur agar setiap pemda kabupaten/kota merencanakan penataan ruang.
Adapun  prosesnya,  pemda  setempat  memulai  dengan  merencanakan, kemudian  memanfaatkan  lalu  mengendalikan  ruang  atas  pembangunan  yang berada  di  wilayahnya.  Oleh  karenanya  dalam  merencanakan  pembangunan tersebut,  pemda  harus  memiliki  pola  pikir  yang  berwawasan  ke  masa  depan (Leunupun  &  Papilaya,  2019).  Pada  tahap  pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian ruang,  pemda  setempat  memerlukan  standar  operasional  prosedur  dalam  hal perizinan dan pengawasan untuk menjaga arah rencana tata ruang serta pemberian punishment /sanksi  yang  berefek  jera  terhadap  para  pelanggar  perencanaan  tata ruang (Dawe dkk., 2014). Prosesnya dapat diawali dengan melakukan pengecekan atas  izin  yang  dimohonkan  terhadap  realitas  pelaksanaan  di  lapangan.  Apabila ditemukan ketidakcocokan pelaksanaan perizinan, maka pemda dapat memberikan sanksi  kepada  pelanggar.  Oleh  sebab  itu,  pada  tahap  pengendalian  pemanfaatan ruang,  memerlukan  dokumen  perencanaan  ruang  yang  baik,  teliti  dan  dilengkapi dengan daftar/tekstual serta peta yang rinci (skala 1:5000). Tanpa dokumen dengan kriteria  tersebut  maka  penindakan  terhadap  para  pelanggar  pemanfaatan  ruang akan terhambat karena pembuktian atas apa yang dilanggar dan pengenaan pasal yang menjerat tidak sinkron.
Secara  umum,  Gambar  2  menampilkan  kedudukan  antara  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP)  Nasional,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJP daerah terhadap RTRW Nasional dan daerah.
Gambar 1. Kedudukan RTRW Nasional terhadap RTRW Daerah
Sumber: UUPR dan Subki (2018) dengan penyesuaian Berkenaan dengan Kabupaten Sleman dan sebagai penjabaran RTRW Provinsi DIY, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (7) UUPR, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Sleman  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  (Perda)  kabupaten.  Perda  tersebut awalnya  adalah  Perda  No.  12  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
(RTRW)  Kabupaten  Sleman  Tahun  2011-2031.  Selanjutnya,  Perda  RTRW  tersebut diperbarui  dengan  Perda  No.  13  Tahun  2021  tentang  RTRW  Kabupaten  Sleman Tahun  2021-2041  karena  mengantisipasi  dan  memberikan  jalan  keluar  atas kebutuhan lahan akibat dinamika pembangunan Sleman yang teraktual. Selain itu, perubahan perda RTRW lama tersebut dimaksudkan untuk menyinergikan program prioritas  pembangunan  nasional/pusat  dengan  program  pemerintah  provinsi  DIY. Program prioritas tersebut utamanya di bidang infrastruktur, seperti: pembangunan jalan  tol  DIY-Surakarta  ataupun  DIY-Bawen, peralihan jalan  provinsi menjadi jalan nasional dan updating proyek strategis nasional (DPTR, 2021). Perda RTRW Sleman periode 2021-2041 tersebut disusun berdasarkan dengan Permen ATR/KBPN 1/2018 yang telah direvisi menjadi Permen ATR/KBPN No.11/2021 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUPR, dan Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selanjutnya, berdasarkan RTRW Sleman baru tersebut, Pemda Sleman dalam operasional pelaksanaan pemanfaatan ruang telah  menyusun  rencana  rinci/detail  tata  ruang  (RDTR)  dengan  pendekatan  nilai strategis dan/atau kegiatan di setiap zona kawasan.
Berdasarkan SK Bupati No. 32.7/Kep.KDH/A/2019 tentang pembagian wilayah Sleman  dalam  rangka  penyusunan  RDTR  Kawasan,  Sleman  dapat  dibagi  menjadi empat  kawasan  berdasarkan  karakteristik  wilayah  yaitu  kawasan  Sleman  Timur, Sleman  Tengah,  Sleman  Utara  dan  Sleman  Barat.  Kawasan  Sleman  Utara  akan dipusatkan  pada  kegiatan  kegunungapian,  wisata  alam  dan  pemukiman  di Kapanewon Cangkringan, Pakem, Turi dan Tempel. Kawasan Sleman Tengah untuk kegiatan  pendidikan,  permukiman  perkotaan  dan  pariwisata  yaitu  di  Kapanewon Sleman,  Mlati,  Ngaglik,  Depok,  dan  Gamping.  Kawasan  Sleman  Timur  difokuskan untuk  kegiatan  wisata  budaya  peninggalan  sejarah  dan  permukiman  yaitu  di Kapanewon Berbah, Ngemplak, Kalasan dan Prambanan. Sedangkan Sleman Barat dipusatkan  untuk  kegiatan  budidaya  pertanian,  agrobisnis  dan  agrowisata  dan pemukiman yaitu di Kapanewon Minggir, Sayegan, Moyudan dan Godean.
Hingga akhir tahun 2021 Pemda Sleman baru mengesahkan satu RDTR berbasis peraturan bupati (Perbup) di kawasan Sleman Timur, yaitu Perbup No. 3 Tahun 2021. Selain itu, satu RDTR berbasis peta interaktif dengan skala 1:5000 di kawasan Sleman Barat dapat diakses secara online melalui https://gistaru.atrbpn.go.id/rdtrinteraktif/ (ATR/BPN,  2022).  Setidaknya,  peta  interaktif  tersebut  dapat  menghindarkan investor dari kesalahan dan penipuan. Keberadaan RDTR di setiap kawasan memiliki konsekuensi nyata terhadap perbandingan skala yang lebih rinci, yaitu 1:5000 atau satu  centimeter  di  peta  mewakili  50  meter  di  lapangan.  Penyebab  belum disahkannya RDTR kawasan Sleman Barat adalah adanya penyesuaian penyusunan RDTR  dari  Permen  ATR/KBPN  1/2018  yang  direvisi  dengan  Permen  ATR/KBPN 11/2021 serta update data di tahun 2019 (Hapsari, 2019). Oleh karenanya, hingga awal  November  2022,  secara dejure RDTR  kawasan  Sleman  Barat  belum mendapatkan pengesahan dari Bupati Sleman, yang senyatanya kawasan tersebut ditetapkan sebagai lumbung pangan Sleman.
Meski demikian, untuk melindungi lahan pangan tersebut, Pemda Sleman telah mengesahkan  Perda  Sleman  No.  6  Tahun  2020  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan.  Adapun  target  luas  lahan  pertanian  pangan  di Sleman adalah seluas 18.482,04 ha. Luasan tersebut secara tekstual telah sinkron dengan target luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam Perda No. 5 tahun 2019 tentang RTRW DIY. Namun demikian secara spasial, lokasi LP2B tersebut masih  menggunakan  skala  1:50.000  sehingga  dalam  pemberian  izin  pemanfaatan ruang mayoritas kurang akurat. Hal yang sama juga berlaku bagi Pemda Sleman yang tidak  bisa  sepenuhnya  mengandalkan  pada  RTRW  pada  tingkat  kabupaten  (Perda No.13/2021), karena dokumen RTRW tersebut hanya bisa menggambarkan fungsi lahan secara umum. Sebagai contoh, jika Pemda Sleman berpedoman kepada peta RTRW  kabupaten ataupun peta LP2B skala 1:50.000, maka analoginya adalah satu centimeter di peta mewakili setengah kilometer kondisi nyata di lapangan. Hal ini akan  berakibat  timbulnya  masalah  posisi,  luas  dan  akurasi  terhadap  izin  ataupun perlindungan lahan pangan terhadap alih fungsi lahan sawah.
Berdasarkan data dari inas Pertanahan dan Tata Ruang (2022), luas alih fungsi lahan  pertanian  ke  non-pertanian  sejak  2016  hingga  2021  tercatat  berturut-turut sebesar 61,67 ha; 79,42 ha; 86,07 ha; 68,61 ha; 84,93 ha; dan 67,85 ha. Meskipun dari segi toleransi luasan alih fungsi lahan masih sesuai target RPJP ataupun RPJM Kabupaten  Sleman,  yaitu  di  bawah  100  ha/tahun,  namun  harapan  pada  tahun mendatang, dengan terbitnya perda LP2B Sleman dan 2 peta RDTR  tersebut dapat mempertahankan keseluruhan lahan sawah total secara tekstual. Harapan lainnya, pengintegrasian peta LP2B ke dalam RDTR pada empat kawasan pada tiga tahun ke depan  segera  terwujud.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  terjaminnya  ketersediaan lahan pangan (sawah) begitu pula dengan beras sebagai bahan pangan di Sleman.
Melihat masih ada RDTR yang belum disahkan menjadi perda dan konsistennya alih  fungsi  lahan  pertanian  <100  ha/tahun  maka  Pemda  Sleman  telah  membuat rancangan  peraturan  daerah  di  kawasan  Sleman  Barat  dan  Tengah  (Dinas Pertanahan  dan  Tata  Ruang,  2022).  Selain  itu,  pemda  Sleman  juga  melakukan pengetatan  dan  perbaikan  instrumen  kebijakan  pengendalian  alih  fungsi  sawah yakni: Peraturan Bupati Sleman No.3 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sleman No. 44 Tahun  2017.  Peraturan  Bupati  Nomor  3  Tahun  2015  mengatur  tentang  Izin Pemanfaatan  Ruang  (Perda  Izin  Pemanfaatan  Ruang)  pada  saat  pelaksanaan. Perizinan yang sesuai dengan mekanisme dalam standar operasional prosedur (SOP) menjadi  kunci  pamungkas  terhadap  tindakan  pemanfaatan  ruang.  Perda  tersebut memuat lima jenis izin yang berkaitan dengan penggunaan lahan, yaitu: Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Lainnya. Oleh karenanya, setiap perubahan bentuk penggunaan lahan akan melalui perizinan sesuai dengan permohonannya.
Ketentuan pelaksanaan Perda Izin Pemanfaatan Ruang adalah Peraturan Bupati Sleman No. 21 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, Pemda Sleman mengandalkan Badan  Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah  (BKPRD)  dalam  mengeluarkan  izin. Namun demikian, dinas-dinas yang tergabung dalam BKPRD perlu mengintegrasikan
program  dan  kegiatan  pembangunan  supaya  sesuai  dengan  daya  dukung  daya tampung  lingkungan  (integrasi  KLHS,  RDTR,  RTBL).  Selanjutnya,  Perda  Izin Pemanfaatan Ruang memuat sanksi administratif, pidana dan/atau denda bagi pihak yang melanggar perizinan. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa pada skala lebih rinci dan praktik di lapangan, Pemda Sleman seyogyanya berpedoman pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi sebagai acuan. Kemudian, updating citra sebagai basemap atau peta dasar pemberian izin setidaknya ditinjau ulang paling lama tiga tahun sekali (Yoo & Lee, 2022). Selanjutnya, pemda Sleman seyogyanya  mensosialisasikan  layanan  permohonan  perizinan  secara  inklusif, seperti aplikasi sistem informasi perizinan online terpadu (Junarto, 2022).
Peraturan  lainnya  adalah  Peraturan  Bupati  Nomor  44  Tahun  2017    mengatur tentang  pengendalian  pemanfaatan  ruang  (Perda  Pengendalian  Pemanfaatan Ruang). Perda Pengendalian Pemanfaatan Ruang menjadi bagian penting pada saat pelaksanaan  pemanfaatan  ruang  apabila  tidak  sesuai  dengan  perizinan.  Oleh karenanya,  agar  memberikan  efek  jera  bagi  pihak  atas  perbuatan  melanggar  izin, maka  pemda  memerlukan  pedoman  dalam  kegiatan  pengendalian.  Pedoman tersebut  setidaknya  memuat  ketentuan  terbaru  yaitu:  penilaian  pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan penilaian perwujudan RTRW Sleman (apabila belum ada RDTR kawasan). Selanjutnya, pedoman pengendalian memuat pemberian  insentif  dan  disinsentif  pemanfaatan  ruang  serta  pengenaan  sanksi ataupun  penyelesaian  sengketa  ketidakcocokan  dengan  rencana  tata  ruang. Kemudian,  pemda  Sleman  dapat  meningkatkan  sinkronisasi  dan  mengevaluasi anggaran  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Peningkatan  peran  serta  masyarakat dan  penguatan  kerja  sama  antar  pemda  juga  dapat  dijadikan  opsi  untuk mengefektifkan pengendalian ruang.
Kelengkapan pilihan instrumen kebijakan sebagaimana yang telah disebutkan mulai  dari  RTRW  Sleman,  Perda  Pemanfaatan  Ruang,  Perda  Pengendalian  Ruang hingga  RDTR,  menjadikan  laju  alih  fungsi  lahan  pangan  (sawah)  di  bawah  100 ha/tahun.  Keberhasilan  tersebut  tidak  terlepas  dari  upaya  Pemda  Sleman mempengaruhi  warga  masyarakat  baik  secara  ekonomis  dan  komunikatif.  Secara ekonomis  Pemda  Sleman  tergerak  untuk  memberikan  subsidi  sertipikasi kepemilikan terhadap lahan sawah. Selain itu pemda juga memberikan bantuan alat produksi dan meringankan pajak PBB. Secara komunikatif, pemda telah memasang plang  informasi  di  kawasan  pertanian  guna  menghindarkan  terjadinya  alih  fungsi lahan. Kejelasan instrumen dan keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian alih  fungsi  lahan  sawah  tersebut  bertujuan  untuk  mendukung  kemajuan  sosial ekonomi dan demografi penduduk Sleman. Sekaligus menjaga ketersediaan sawah sebagai salah satu faktor mempertahankan swasembada beras.
Selain itu, terjalinnya kolaborasi antara Pemda Sleman dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) semakin menjadikan kuat dalam pengendalian alih fungsi  lahan  sawah.  Keduanya  menyeleksi  dan  memberikan  keputusan  perizinan atas permohonan perubahan penggunaan lahan masyarakat/pelaku usaha melalui rapat koordinasi dengan intensitas dua kali seminggu. Kepatuhan masyarakat dalam
memanfaatkan  lahan  pun  ikut  mempengaruhi  kebijakan  yang  telah  ada.  Semakin banyak pelanggaran prosedur perubahan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha menjadikan pemda merevisi dan melengkapi dengan instrumen  kebijakan  yang  lebih  detail,  mengikat  dan update .  Contohnya  adalah disahkannya RTRW terbaru, RDTR Kawasan Sleman Timur, tersedianya draft RDTR di Sleman Barat dan Timur serta peta interaktif RDTR secara online .
D. Konsistensi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Sleman Konsistensi  Kebijakan  Internal .  Perrin  &  Baysse-Lainé  (2020)  menyebutkan bahwa kebijakan memiliki konsistensi internal jika memuat tiga elemen kunci yaitu definisi  masalah,  tujuan  dan  instrumen.  Dalam  mendefinisikan  masalah  kebijakan dilakukan  dengan  cara  menganalisis  data  dan  informasi  yang  relevan  dengan masalah  tersebut.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pembinaan  dan Pengawasan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2019, Kabupaten  Sleman  mempunyai  potensi  bencana  yaitu  letusan  Gunung  Merapi, banjir,  kekeringan,  kebakaran  dan  tanah  longsor,  kekurangan  pangan.  Selain  itu, Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang mempunyai perkembangan pesat dan mampu  menjadi  daya  tarik  investor.  Contohnya  adalah  terdapatnya  sejumlah perguruan  tinggi  yang  berstatus  negeri  dan  swasta  serta  mempunyai  udara  yang sejuk.  Pertumbuhan  pembangunan  yang  pesat  di  Kabupaten  Sleman  tersebut mempengaruhi  pemanfaatan  lahan  dan  konversi  lahan  dari  pertanian  ke  lahan terbangun secara besar-besaran.
Pada  sisi  lain,  lahan  pertanian  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  khususnya ekonomi lemah juga semakin menyempit. Berdasarkan Lampiran VII tentang Matrik Indikasi Program Utama Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2021- 2041, luas lahan pertanian untuk peningkatan produksi pertanian tanaman pangan seluas 21.113 Ha dan mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi 19.131 Ha. Luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman berkurang lebih dari 100 Ha per tahun. Oleh karenanya  RTRW  sifatnya  wajib  sebagai  acuan  bagi  penyelenggara  pembangunan agar tidak ada masalah, mampu mengantisipasi bencana serta menciptakan ruang hidup yang nyaman dan berwawasan lingkungan. Namun demikian dengan belum seluruh  kawasan  di  Kabupaten  Sleman  belum  ada  RDTRnya  maka  belum  lengkap pula  dokumen  hukum  yang  mengatur  pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian pemanfaatan  ruang.  Oleh  karenanya  alih  fungsi  lahan  yang  terjadi  belum  dapat dikendalikan dengan maksimal.
Selanjutnya,  konsistensi  kebijakan  dapat  ditinjau  dari  tujuannya  yaitu mewujudkan  ketertiban  dalam  masyarakat,  melindungi  hak  yang  dimiliki masyarakat,  mewujudkan  kerentanan,  kedamaian  dan  kesejahteraan  masyarakat. Perda  Kabupaten  Sleman  Nomor  13  Tahun  2021  merupakah  salah  satu  legalitas pemerintah  dalam  pemanfaatan  ruang.  Perda  dimaksud  bertujuan  untuk mewujudkan  ruang  kabupaten  yang  tanggap  terhadap  bencana  dan  berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berdaya saing. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, Pemerintah Kabupaten Sleman
melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang membuat rencana tata ruang (Wawancara dengan  Rini  Andrijani,  2019).  Menurut  wawancara  dengan  Sutaryono  (2019), akademisi  tersebut  menyebutkan  bahwa  jika  tujuan  yang  telah  ditetapkan  tidak tercapai,  maka  telah  terjadi  inkonsistensi  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Oleh karenanya,  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  telah  melakukan  penataan  kawasan khususnya  kawasan  budidaya.  Kawasan  budidaya  tersebut  merupakan  kawasan tempat masyarakat melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Kawasan budidaya di Sleman  terdiri  atas  kawasan  peruntukan  hutan  rakyat,  pertanian,  perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.
Konsistensi kebijakan secara internal juga terkait dengan instrumen kebijakan Pemda Sleman yang telah dikeluarkan pemerintah terkait dalam mencapai tujuan penataan  ruang  yang  dicita-citakan.  Pemda  Sleman  telah  mengesahkan  kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu Perda No. 6 Tahun 2020. Pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian  juga  dilakukan  oleh  Pemda  dengan pengesahan  Perda  tentang  pemberian  perizinan,  insentif,  disinsentif  dan  sanksi administrasi berupa surat peringatan. Perizinan dimaksud adalah berkaitan dengan penggunaan lahan yaitu izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan dan izin lainnya.
Konsistensi  Kebijakan  Vertikal. Penyusutan  lahan  pertanian  terutama  lahan sawah  beririgasi  teknis,  menunjukkan  adanya  dinamika  pembangunan  dan perkembangan  perekonomian  serta  demografis.  Kabupaten  Sleman  merupakan salah satu daerah yang juga mengalami penyusutan lahan pertanian (sawah) yang beralih fungsi ke non pertanian namun masih sesuai ketentuan dalam RPJP/RPJM Kabupaten.  Oleh  karena  itu,  Pemda  Sleman  melalui  Dinas  Pertanian,  Pangan  dan Perikanan; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)  senantiasa  memperbaiki  koordinasi  dan  mengintegrasikan  program- program untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian.
Adapun program yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten  Sleman  menurut  penjelasan  Bapak  Aris  Wibawa,  di  antaranya  dengan membuat  regulasi  perlindungan  lahan,  fasilitasi  legalisasi  kepemilikan  lahan, bantuan  sarana  fisik  pertanian,  dan  pemberian  sanksi.  Pada  program  fasilitasi legalisasi  kepemilikan  lahan  pertanian,  pemerintah  daerah  memberikan  bantuan kepada  masyarakat  pemilik  lahan  pertanian  yang  lahan  pertaniannya  belum bersertifikat.  Lahan  pertanian  tersebut  akan  disertifikatkan  oleh  Dinas  Pertanian, Pangan  dan  Perikanan  dengan  menanggung  semua  biaya  legalisasi.  Pemilik  lahan yang  disertifikasikan  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menandatangani  surat pernyataan bahwa lahan pertanian tersebut tidak akan beralih fungsi menjadi lahan non  pertanian.  Pada  daerah  budidaya  lahan  pertanian,  pemerintah  daerah  juga memberikan  bantuan  sarana  produksi  pertanian,  seperti  mesin  produksi  dan sebagainya  yang  menunjang  kegiatan  pertanian  dan  mempermudah  para  petani dalam memproses hasil pertanian di wilayah tersebut.
Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman adalah memfokuskan  pengendalian  alih  fungsi  lahan.  Kegiatannya  antara  lain
melaksanakan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang, monitoring dan evaluasi tata  guna  tanah,  serta  melakukan  pembinaan  penataan  ruang.  Kegiatan pengawasan bertujuan untuk memberikan sanksi administrasi kepada pemrakarsa pemanfaatan  ruang  yang  tidak  berizin  ataupun  yang  izinnya  ditolak.  Berdasarkan hasil penelitian tahun 2019, pengawasan oleh dinas tersebut telah terlaksana pada 47  Desa  (DPTR,  2018).  Namun  demikian,  pemberian  sanksinya  sebatas  sanksi administrasi  kepada  para  pelanggar  izin  yaitu  surat  peringatan  (SP)  pertama,  SP kedua, dan SP ketiga. Oleh karenanya, untuk meminimalkan sanksi tersebut, Dinas Pertanahan  dan  Tata  Ruang  melakukan  pemasangan  papan  peringatan  kawasan pertanian guna mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah ke non pertanian. Pada bulan April dan Mei 2019 telah di  pasang 10 titik yang tersebar di 10  Desa,  yaitu Wukirsari,  Purwomartani,  Umbulmartani,  Sardonoharjo,  Donoharjo,  Sukoharjo, Pondokrejo,  Ambarketawang,  Margodadi,  dan  Sidomoyo.  Selanjutnya,  kegiatan monitoring dan evaluasi perizinan bertujuan untuk memonitor aktivitas di lapangan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Izin Perubahan Penggunaan Tanah  (IPPT).  Hingga  akhir  2018,  Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang  Kabupaten Sleman telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tanah Desa sebanyak 44 izin. Izin tersebut terdiri dari izin perubahan fungsi, izin pelepasan dan izin sewa menyewa di 4 kecamatan dan 16 desa (DPTR, 2018). Terakhir, kegiatan pembinaan penataan ruang bertujuan memberikan pembinaan agar pemrakarsa melaksanakan ketentuan dalam perizinan (DPTR, 2018).
Pemda  Sleman  melalui  BKAD  juga  memberikan  bantuan  berupa  keringanan pembayaran  PBB  bagi  pemilik  lahan  pertanian.  Bantuan  tersebut  berupa pemotongan pajak pembayaran PBB. Pemotongan pembayaran pajak PBB dilakukan kepada pemilik lahan pertanian yang notabene secara administrasi maupun realitas di  lapangan  masih  merupakan  lahan  sawah.  Pemotongan  pajak  tersebut  sudah dilakukan mulai tahun 2019.
Konsistensi Kebijakan Horizontal. Konsistensi kebijakan horizontal dapat dilihat dari  operasi  pelaksanaan  kebijakan,  hubungan  operasional  antar  pemangku kepentingan  serta  koordinasi  tentang  perizinan  antar  instansi/dinas  terkait. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Ruang, yakni Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015. Di antara izin pemanfaatan ruang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain izin prinsip, izin lokasi,  izin  penggunaan  pemanfaatan  tanah,  izin  mendirikan  bangunan  dan  izin lainya.
Pertimbangan teknis pertanahan (pertek) dalam penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pertek pertanahan juga sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada  perusahaan  untuk  memperoleh  tanah  yang  diperlukan  dalam  rangka penanaman modal yang berlaku. Selain itu, pertek pertanahan digunakan sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman  modalnya.  Pertek  pertanahan  diberikan  juga  dalam  penerbitan  Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). Pertek tersebut memuat ketentuan dan syarat
penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah,  sebagai  dasar  pemberian  izin  kepada pemohon  untuk  melakukan  perubahan  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanahnya. Dengan  demikian,  pertimbangan  teknis  pertanahan  menjadi  persyaratan  dalam penerbitan Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).
Izin  Lokasi  dan  Izin  Penggunaan  Pemanfaatan  Tanah  serta  permohonan  izin lainnya  di  bahas  di  tingkat  Badan  Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah  (BKPRD) Kabupaten  Sleman  yang  berposisi  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, dan sejak tahun 2019 BKPRD berubah menjadi Tim Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah  (TKPRD).  Permohonan  izin  di  mulai  melalui  2 (dua)  pintu,  yakni  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu (DPMPPT) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. DPMPPT melayani permohonan usaha/non usaha untuk tanah-tanah umum. Sedangkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  melayani  permohonan  usaha/non  usaha  untuk  tanah  kas  desa.  Izin  yang dimohonkan  sebelum  disetujui  atau  tidak  disetujui  atau  direkomendasikan  akan melalui sebuah proses rapat koordinasi lintas sektoral.
Evaluasi  kebijakan  secara  horizontal  dapat  diketahui  dari  ada  tidaknya  rapat koordinasi  dalam  penentuan  izin.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  Pemda Sleman  sebelum  memberikan  keputusan  perizinan  selalu  berkoordinasi  dalam bentuk rapat kerja yang dilaksanakan seminggu dua kali. Rapat koordinasi tersebut terdiri dari dua tahap yang melibatkan instansi terkait, yakni Dinas Pertanahan dan Tata  Ruang  (DPTR),  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda),  Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP), Dinas Kesehatan Lingkungan  Hidup  (KLH),  Dinas  Pertanian,  Pangan  dan  Perikanan,  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Satpol  PP),  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan Terpadu (DPMPPT), dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
Adapun tahapan dalam koordinasi tersebut yakni tahap kelompok kerja (Pokja) TKPRD  dan  tahap  Pleno  TKPRD.  Tahap  kelompok  kerja  (Pokja)  Tim  Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah dengan anggota semua kepala SKPD terkait. Secara definitif terdiri dari para pejabat eselon III di dinas terkait. Namun dalam pelaksanaan koordinasi pada level Pokja dapat di disposisikan/diwakilkan ke pejabat eselon IV. Pada level ini bisa diputuskan apakah permohonan di tolak/di terima/direkomendasikan tanpa forum yang lebih tinggi di TKPRD. Tahapan koordinasi selanjutnya adalah tahap Pleno TKPRD. Rapat koordinasi pada tahap Pleno diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah dengan anggota semua kepala SKPD terkait. Tahap koordinasi pada level ini anggota TKPRD yang terdiri dari Kepala SKPD yang merupakan pejabat eselon III, untuk tidak diwakilkan ke pejabat eselon IV.
Kewenangan  pemberian  izin  di  Kabupaten  Sleman  ada  di  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.  Permohonan  untuk  pemanfaatan  tanah  kas  desa  keputusan  ada  di  Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, sedangkan permohonan izin selain pemanfaatan tanah kas  desa  kewenangan  pemberian  izin  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT). Sedangkan untuk penandatanganan izin oleh Bupati
atau didelegasikan ke Kepala OPD. Dalam proses koordinasi baik pada tahap pokja maupun  tahap  pleno,  masing-masing  instansi/dinas  terkait  diminta  untuk memberikan  pertimbangan  teknis  terkait  lahan  yang  dimohonkan  izin  perubahan pemanfaatan  lahannya.  Pertimbangan  teknis  yang  diminta  adalah  pertimbangan dari  aspek  masing-masing  dinas  baik  positif  maupun  negatifnya,  serta  aspek manfaatnya  bagi  pemohon  maupun  bagi  lingkungan  sekitarnya.  Pandangan  dan pertimbangan teknis masing-masing OPD mengikuti rencana tata ruang.

## E. Kesimpulan
Pertumbuhan ekonomi dan demografi meniscayakan perubahan penggunaan tanah  dari  pertanian  menjadi  non  pertanian  untuk  kegiatan  pembangunan  di Sleman. Salah satu wujud komitmen Pemda Sleman untuk mencapai keterpaduan pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan menetapkan instrumen kebijakan penataan  ruang  berdasarkan  potensi  sumber  daya  alam  pada  masing-masing wilayah. Pemda Sleman telah merevisi Perda No. 12 Tahun 2012 menjadi Perda No. 13  Tahun  2021  tentang  RTRW  Kabupaten  Sleman  Tahun  2021-2041  dalam mengantisipasi pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan serta melindungi lahan  pertanian  sawah  dari  alih  fungsi  ke  non  pertanian.  Selain  RTRW,  Pemda Sleman juga mengesahkan instrumen hukum seperti Perda LP2B, Peraturan Bupati Sleman No.3 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Sleman No. 44 Tahun 2017. Namun demikian,  efektivitas  pengendalian  pemanfaatan  ruang  khususnya  sawah  belum sepenuhnya  berfungsi  dengan  baik  karena  Sleman  baru  memiliki  dua  RDTR  dari empat kawasan yang ditetapkan.
Konsistensi  kebijakan  dalam  pemenuhan  luasan  lahan  LP2B  (Sawah)  telah terlihat dalam perencanaan dan perlindungannya pada Perda LP2B Sleman, RTRW Sleman  2021-2041.  Konsistensi  pemenuhan  luas  lahan  sawah  pada  kedua  perda tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan pada Perda RTRW DIY. Pemda Sleman menargetkan pemenuhan luas LP2B sebesar 18.482,04 ha yang tersebar di empat kawasan  dan  dua  diantaranya  telah  divisualisasikan  melalui  peta  RDTR  interaktif. Tidak  hanya  itu,  komitmen  Pemda  Sleman  juga  tercermin  dalam  pelaksanaan perlindungan lahan sawah yaitu dengan melakukan pencegahan dan menahan laju alih fungsi lahan sawah kurang dari 100 ha/tahun serta mampu mempertahankan luas  lahan  sawah  di  atas  22  ribu  ha  Tahun  2021.  Namun  demikian  pada  tahap pengawasan  dan  pengendaliannya,  Pemda  Sleman  belum  konsisten  menegakkan pengenaan  sanksi  pidana  kurungan  dan/atau  denda  bagi  pelaku  alih  fungsi  lahan pertanian. Pemda sebatas memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan dan memaksimalkan pemasangan plang informasi keberadaan kawasan LP2B.

## Daftar Pustaka
Agro Indonesia. (2021,  October 11). 263 Kabupaten/Kota Telah Tetapkan K/LP2B . Http://Agroindonesia.Co.Id/. http://agroindonesia.co.id/263-kabupaten- kota-telah-tetapkan-k-lp2b/
ATR/BPN. (2022, October 1). RDTR Interaktif .
Https://Tataruang.Atrbpn.Go.Id/LayananInformasi/.
https://gistaru.atrbpn.go.id/rdtrinteraktif/
BPS,  P.  D.  I.  Y.  (2021).  Analisis  Statistik  BPS  Provinsi  D.I.  Yogyakarta. Badan  Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta , 08 .
Budiono, A. (2019). Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi. Jurnal Jurisprudence , 9 (1). https://doi.org/10.23917/jjr.v9i1.8294
Dawe, D., Jaffee, S., & Santos, N. (2014). Rice in the Shadow of Skyscrapers : Policy Choices in a Dynamic East and Southeast Asian Setting . https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20797
Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang.  (2022). Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintahan  Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Sleman . https://pertaru.slemankab.go.id/14545/laporan-akuntabilitas-kinerja- instansi-pemerintahan-dinas-pertanahan-dan-tata-ruang-kabupaten-sleman- tahun-2021/
Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang  Sleman.  (2021,  April  5). Updating  Peta Penutuplahan Skala 1:50.000 Tahun 2020 . Https://Pertaru.Slemankab.Go.Id/. https://pertaru.slemankab.go.id/9053/updating-peta-penutuplahan-skala- 150-000-tahun-2020/
Gatra,  S.  (2022,  October  9).  Menahan  Inflasi,  Menggenjot  Sektor  Riil.
Https://Money.Kompas.Com/ , 1 – 2. https://money.kompas.com/read/2022/09/10/073000726/menahan-inflasi- menggenjot-sektor-riil?page=all
Hapsari,  A.  (2019,  October  25).  RDTR  Sleman  Timur  Ditarget  Rampung  Tahun  Ini.
Suaramerdeka.Com ,  1 – 2.  https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-
04114454/rdtr-sleman-timur-ditarget-rampung-tahun-ini Ika, A. (2022, January 24). Mentan: PDB Sektor Pertanian Konsisten Tumbuh Positif sejak 2020- 2021. Kompas.Com , 1 – 2.
https://money.kompas.com/read/2022/01/24/143000426/mentan-pdb- sektor-pertanian-konsisten-tumbuh-positif-sejak-2020-2021?page=all
Janti,  G.  I.  (2016).  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Guna
Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Ketahanan Nasional , 22 (1).
https://doi.org/10.22146/jkn.16666
Junarto,  R.  (2022).  Agrarian  reform:  the  reflection  on  the  performance  of  the agrarian reform task force (GTRA) in the special region of Yogyakarta. Inovasi ,
19 (2), 133 – 145. https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.492 Kementerian ATR/BPN. (2020, November 4). Talk Show : Perlindungan Lahan Sawah
Berkelanjutan  Untuk  Ketahanan  Pangan  Masa  Depan .  Direktur  Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Ruang. https://www.youtube.com/watch?v=HNU0QSVmGWg
Khasanah, I. N., & Astuti, K. (2022). Luas Panen Dan Produksi Padi Di Indonesia 2021.
BPS 2022 , 7 (1). https://www.bps.go.id/publication
Kurniawati,  S.  (2020).  Kinerja  Sektor  Pertanian  di  Indonesia. Prosiding  Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020 . ISBN: 978- 602-53460-5-7
Kusnandar, V. B. (2022, February 15). Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDB Nasional (2010-2021). Https://Databoks.Katadata.Co.Id/ , 1 – 3. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/ini-kontribusi- sektor-pertanian-terhadap-ekonomi-ri-tahun-
2021#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,%2C28% 25%20terhadap%20PDB%20nasional.
Leunupun,  P.,  &  Papilaya,  F.  S.  (2019).  Analysis  of  Rice  Field  Area  Conversion  in Sleman Regency from 2000 to 2015, Using High-Resolution Satellite Imagery (Case  Study:  Ngaglik,  Mlati  and  Depok  Sub-District). Journal  of  Applied Geospatial Information , 3 (1). https://doi.org/10.30871/jagi.v3i1.1223 Maryudi, A., & Fisher, M. (2020). The power in the interview: A practical guide for identifying the critical role of actor interests in environment research. Forest and Society , 4 (1). https://doi.org/10.24259/fs.v4i1.9132
Nadia, H., & Harini, R. (2022). Agricultural Land Carrying Capacity in West Sleman Regency 2014-2020. Proceedings of the 2nd International Conference on Smart and  Innovative  Agriculture  (ICoSIA  2021) ,  255 – 265.  https://www.atlantis- press.com/proceedings/
Perrin,  C.,  &  Baysse-Lainé,  A.  (2020).  Governing  the  coexistence  of  agricultural models: French cities allocating farmlands to support agroecology and short food chains on urban fringes. Review of Agricultural, Food and Environmental Studies , 101 (2 – 3). https://doi.org/10.1007/s41130-020-00105-z
Prabowo, R., Bambang, aziz nur, & Sudarno. (2020). Pertumbuhan Penduduk Dan Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian. Jurnal  Ilmu-Ilmu  Pertanian , 16 (2),  26 – 36. http://dx.doi.org/10.31942/mediagro.v16i2.3755
Pujiriyani,  D.  W.  (2022).  Reforma  Agraria  untuk  Kedaulatan  Pangan:  Problem
Ketidakberlanjutan  dan  Limitasinya. Widya  Bhumi , 2 (1), 39 – 53.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23
Sianipar, B., & G Tangkudung, A. (2021). Tinjauan Ekonomi, Politik dan Keamanan
Terhadap Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah Sebagai Alternatif Menjaga  Ketahanan  Pangan  di  Tengah  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Keamanan Nasional , 6 (2). https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.479
Sidik,  H.  (2021,  October  26).  KPPD  Sleman  tekan  laju  alih  fungsi  lahan.
Https://Jogja.Antaranews.Com/ , 1 – 2.
https://jogja.antaranews.com/berita/343086/kppd-sleman-tekan-laju-alih- fungsi-lahan
Subki,  R.  M.  (2018).  DAMPAK  PERTUMBUHAN  PENDUDUK  TERHADAP
PERKEMBANGAN  RUANG  KOTA  SANGATTA. Jurnal  Arsitektur  ZONASI , 1 (1). https://doi.org/10.17509/jaz.v1i1.11532
Sugiyono. (2016). Sugiyono, Metode Penelitian. Uji Validitas .
Suryo,  W.  (2022). Alih  Fungsi  Lahan  Marak,  Sleman  Rentan  Krisis  Pangan . https://rri.co.id/yogyakarta/sosial/pariwisata/1411771/alih-fungsi-lahan- marak-sleman-rentan-krisis-
pangan%3Futm_source%3Dnews_main%26utm_medium%3Dinternal_link%2 6utm_campaign%3DGeneral%2520Campaign&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&g oogle_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D41df85deaac1564c:T M%3D1665463548:C%3Dr:IP%3D103.154.221.18- :S%3DT_03INc9MFk7OhyBZbntoX4%3B+path%3D/%3B+domain%3Dgoogle.c om%3B+expires%3DTue,+11-Oct-2022+07:45:48+GMT Sutaryono. (2016, November 12). Lahan Pangan Berkelanjutan . Repository.Stpn.Ac.Id. http://repository.stpn.ac.id/3604/
Sutaryono,  S.,  Nurrokhman,  A.,  &  Lestari,  N.  D.  (2021).  Penguatan  Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Pengembangan Kota , 9 (2). https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.154-165 Tenrisau, A. (2019). Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Penegakan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Terhadap Rencana Tata Ruang Dihubungkan Dengan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang. Aktualita (Jurnal Hukum) , 2 (2). https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.4817 Trihusada,  P.  (2022,  August  12). Petani  Padi  Ikut  Menahan  Laju  Inflasi . Https://Indonesia.Go.Id/.
https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5511/petani-padi-ikut-menahan- laju-inflasi?lang=1
Yoo,  J.,  &  Lee,  C.  (2022).  A  New  Methodology  for  Updating  Land  Cover  Maps  in Rapidly Urbanizing Areas of Levying Stormwater Utility Fee. Applied Sciences (Switzerland) , 12 (7). https://doi.org/10.3390/app12073254
Yudhanto,  F.,  Katon  Prasetyo,  P.,  &  Sudibyanung,  S.  (2021).  Kesesuaian  Dokumen Perencanaan  Pengadaan  Tanah  Bendungan  Karian  dengan  UU  Pengadaan Tanah di Kabupaten Lebak. Widya Bhumi , 1 (1). https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.8 Yunianto,  F.  (2022,  August  16).  Bulog:  Penghargaan  IRRI  bukti  produksi  beras nasional meningkat. Https://Www.Antaranews.Com/ , 1 – 2. https://www.antaranews.com/berita/3062321/bulog-penghargaan-irri-bukti- produksi-beras-nasional-meningkat