## KONFLIK ETNIK MADURA DAN MELAYU SAMBAS: TINJAUAN KONFLIK KEKERASAN JOHAN GALTUNG

## Atem

## Abstract
This  article  aims  to  discusses  Johan  Galtung's  perspective  in  analyzing  the  conflict  that occurred  between  the  Madura  and  Malay  ethnic  groups  in  Sambas  through  the  concept  of violence. The conflict has been seen as a natural process in community life with the cultural, religious,  and  ideological  elements  involved.  The  conflict  in  1999  between  Madura  and Malay  in  Sambas  regency  happened  sporadically  and  formed  into  violence.  The  conflict  is constructed  as  negativity  and  an  unwanted  event.  Theorists  see  that  conflict  can  be understood as both a positive and a negative thing. Johan Galtung is one of the theorists who see  a  conflict  with  multidisciplinary  analysis.  He  introduced  the  violence  concept  in  three dimensions: structural violence, direct  violence,  and cultural violence. This  article uses the qualitative method with a descriptive approach through textual reality analysis and literature review.
Keyword: Johan Galtung, Conflict, Violence

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  memahami  pemikiran  Johan  Galtung  dalam menganalisis konflik  yang terjadi antaretnik Madura dan Melayu di Sambas melalui konsep kekerasan.  Konflik  dipandang  sebagai  proses  alamiah  dalam  kehidupan  masyarakat  yang sering  terjadi  dengan  melibatkan  unsur-unsur  kebudayaan,  agama  dan  ideologi.  Kerusuhan yang  terjadi  tahun  1999  antara  etnik  Madura  dan  Melayu  Kabupaten  Sambas  terjadi  secara sporadis dan telah termanifestasikan dalam bentuk kekerasan. Selama ini konflik dikonstruksi sebagai  suatu  peritiwa  negatif  dan  tidak  diinginkan.  Para  teoritisi  melihat  konflik  dapat dipahami sebagai suatu hal yang positif dan juga negatif.  Johan Galtung salah seorang tokoh yang  melihat  konflik  dengan  cara  analisis  mulitidisipliner,  ia  memperkenalkan  konsep kekerasan kedalam  tiga  dimensi,  yakni  kekerasan struktural  ( structural violence ), kekerasan langsung  ( direct  violence ),  dan  kekerasan  kultural  ( cultural  violence ).    Tulisan  ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis realitas teksual dan sumber data kepustakaan ( literature review ) yang relevan.
Kata kunci : Johan Galtung, konflik, Kekerasan

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  akan  selalu  berhubungan  dengan  orang  lain  baik antarindividu, kelompok, dan relasi mereka dengan struktur masyarakat serta lembaga secara luas.  Hubungan  yang  terjalin  tersebut  tidak  dapat  menepis  muatan  persatuan,  perubahan, perselisihan dan bahkan permusuhan yang muncul dalam sebuah konflik. Perbedaan berbagai latar  belakang  yang  dimiliki  masyarakat  dalam  konteks  negara  Indonesia  tidak  mampu
selamanya  diharmonisasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  sehingga  tidak  jarang  muncul pertentangan  dalam  kelompok  masyarakat  dengan  latar  belakang  budaya,  etnis,  maupun agama.  Perlu dipahami tentang negeri ini adalah adanya fakta vulnerable society (masyarakat rentan)  Indonesia,  ada  tiga  ciri  mendasar  yakni:  1)  tingginya  tingkat  segregasi  sosial;  2) rendahnya  ketermapilan  partisipasi  politik  demokrasi;  3)  terisolasinya  dalam  pulau-pulau kecil (Susan, 2010).
Indonesia seringkali diwarnai  konflik antaretnik,  konflik terjadi disebabkan berbagai faktor  dan  beragam  bentuk,  tidak  sedikit  konflik  yang  muncul  ke  permukaan  dalam  bentuk benturan fisik dan kekerasan, namun terkadang juga tidak bersifat aktif atau tersembunyi. Di Kalimantan  Barat  konflik  etnik  juga  seringkali  terjadi,  pertama  kali  konflik  antar  entik muncul  di  Kalimantan  Barat  pada  tahun  1962  dan  terus  berulang  hingga  tahun  1999  yang melibatkan  beberapa  etnik  di  Kalimantan  Barat  seperti  Madura,  Melayu,  Dayak  dan  Tiong Hoa (sering disebut entis Cina). Salah-satu konflik antaretnik yang paling mencekam terakhir kali terjadi pada tahun 1999 antara kelompok masyarakat etnik Madura dan etnik Melayu di Kabupaten  Sambas.  Konflik  yang  terjadi  banyak  memakan  korban  dan  menimbulkan traumatik yang mendalam bagi kedua belah pihak.
Potensi-potensi  konflik  pada  dasarnya  dapat  dilihat  dengan  menggunakan  tinjauan- tinjauan  dari  teori  koflik  yang  ada,  seperti  dengan  melihat  struktur,  karakter,  budaya,  dan demografi  masyarakat.  Berbagai  aspek  harus  dilihat  untuk  meninjau  konflik  baik  secara teoritis maupun faktual.  Aspek teoritis konflik banyak pandangan sehingga mengkaji konflik dapat dilihat dari berbagai sisi atau mengkaji berdasarkan pandangan, sehingga hasilnya akan lebih  luas  (Sulaeman,  2010).  Kasus  konflik  antarentik  Madura  dan  Melayu  di  Sambas, sebenarnya  dapat  dilihat  melalui  strotipe  yang  telah  tertanam  pada  masing-masing  etnik yakni,  masyarakat  Melayu  dikenal  dengan  karakternya  yang  pengalah,  pemalu,  patuh  pada adat  dan  taat  beragama  sedangkan  masyarakat  Madura  karakternya  dikenal  kasar,  keras, mudah  terseinggung,  arogan  dan  mau  menang  sendiri  (Setiadi,  2005).    Perbedaan  setreotif kedua  kelompok  tersebut  dapat  menunjukan  betapa  tingginya  potensi  konflik  yang  dapat terjadi, karakter masyarakat Madura seperti yang telah dijelaskan sangat bertentangan dengan karakter  masyarakat  Melayu  begitu  pula  sebaliknya,  oleh  karenanya  tinjauan  teoritis diperlukan  untuk  mengkaji  potensi-potensi  tersebut.  Perbedaan  budaya  maupun  sikap masing-masing kelompok dalam menjalin hubungan pada dasarnya bukanlah suatu  masalah mutlak,  akan  tetapi  perbedaan  tersebut  akan  mendapatkan  penolakan  dari  salah  satu kelompok  ketika  adanya  perbedaanya  yang  dianggap  merugikan,  mengganggu  dan  bahkan
mengancam  keharmonisan  salah  satu  kelompok  yang  berpotensi  menjadi  konflik.    Potensi dan penyebab konflik merupakan akar untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif terhadap konflik yang terjadi yang kemudian dapat digunakan sebagai landasan analisis guna mendapatkan  jalan  keluar  untuk  meredakan  dan  menyelesaikan  konflik.  Terkadang  tidak jarang  orang-orang  yang  mengabaikan  pentingnya  mengidentifikasi  dan  memahami  potensi maupun  penyebab  konflik  yang  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  dalam  melakukan rekonsiliasi konflik. Berikut akan digambarkan pemahaman konflik perspektif Johan Galtung dalam konteks konflik Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas.

## TINJAUAN PUSTAKA
Sebelum  lebih  jauh  memahami  pemikiran  Johan  Galtung  terhadap  konflik,  secara umum  konflik  dapat  diartikan  sebagai  eksisnya  suatu  pertentangan  yang  terjadi  baik antarindividu,  antarkelompok  maupun  individu  dan  kelompok  terhadap  suatu  nilai-nilai tertentu.  konflik  itu  sendiri  merupakan  bagian  alamiah  dari  keberadaan  dan  ditakdirkan menjadi  sebuah  realitas  bagi  manusia  yang  bekerja  bersama  (Ungerleider,  2008).  Senada dengan  itu  (Avruch,  1998)  juga  memandang  bahwa  konflik  merupakan  ciri  dari  semua manusia  sebagai  masyarakat  dan  berpotensi  menjadi  aspek  pada  semua  hubungan  sosial. Sebagaimana  Coser  (dalam  Ulum,  2013)  melihat  bahwa  dalam  prosesnya  konflik  bersifat instrumental  baik  dalam  pembentukan,  penyatuan  dan  pemeliharaan  struktur  sosial. Kemudian konflik ini menurut Seymour-Smith (1986; dalam Thakore, 2013) dipandang oleh Marxian bahwa memang dibangun kedalam suatu sistem sosial sebagai stimulus utama untuk perubahan  sosial.  Berarti  pada  dasarnya  dalam  sebuah  hubungan  sosial  kaitannya  dalam kehidupan manusia sebagai bagian dari masyarakat tidak dapat menghindari konflik, karena ia akan tetap muncul sebagai bagian proses yang alamiah dan tetap eksis dimana konflik ini mampu menciptakan perubahan-perubahan pada ruang lingkup  yang lebih luas yakni sistem sosial.
Pandangan yang sedikit berbeda diutarakan oleh Wallensteen (2002) yang menyoroti konflik dari aspek penguasaan sumber daya, dimana ia memandang konflik ialah situasi yang dimana  terdapat  lebih  dari  satu  kelompok  yang  menginginkan  sumber  yang  langka  pada waktu  yang sama. Selaras  dengan itu,  Appelbaum,  dkk (1999) menilai  konflik juga sebagai proses interaksi sosial  yang mengacu pada perebutan klaim atas sumber daya, kekuasan dan status,  kepercayaan  dan  preferensi  serta  keinginan  lainnya.  Dengan  begitu  melihat  pada sumber  konflik  itu  sendiri  hampir  tidak  terbatas  sebagaimana  konflik  itu  merupakan
fenomena  alam  dalam  hubungan  sosial  seperti  yang  disinggung  sebelumnya.  Hanya  saja konflik hampir selalu dikaitkan pada destruktif antagonisme  yang dimanifestasikan kedalam bentuk hubungan yang tidak nyaman, kekerasan ataupun perang. Kemudian gagasan konflik semacam  ini  memicu  untuk  mencoba  menghindari  konflik  pada  tahap  awal  sehingga  pada akhirnya membuat situasi yang skalanya semakin meluas.
Terkait  dengan  situasi  tersebut  Galtung  (2004)  dalam  bukunya  berjudul  “ Transcend and  Transform  an  Introduction  to  Conflik  Work, ”  menjelaskan  bahwa  konflik  itu  sendiri memiliki  4  tingkatan  (level)  meskipun  demikian  tingkatan  ini  sendiri  tidak  ia  maksudkan untuk menggambarkan tinggi atau rendahnya level konflik karena semua konflik itu terlahir dalam  keadaan  sama  dan  mempunyai  persamaan  untuk  di  olah  atau  direkayasa  ataupun  di transformasikan.
Keempat level konflik yang diklasifikasikan Galtung (2004) itu terbagi berikut:
a. Konflik  Mikro,  yaitu  antarindividu  yang  mana  lebih  pada  adanya  kontradiksi kepentingan  dalam  diri  individu  (diri  sendiri)  ataupun  individu  lainnya,  sehingga terdapat kecenderungan adanya pertentangan batin terhadap apa yang diinginkan atau sulitnya penentuan keputusan yang melibatkan orang lain.
b. Konflik  Meso,  pada  tahap  ini  kebimbangan  atau  kontradiksi  antarindividu  tidak  lagi menjadi fokusnya namun sudah melangkah pada penglibatan orang-orang dalam suatu kelompok yang berkaitan dengan kelompok lainnya.
c. Konflik  Makro:  ruang  lingkup  konflik  makro  digambarkan  Galtung  pada  kategori yang  sudah  melibatkan  antarbangsa  dan  negara,  termasuk  juga  antarnegara  dengan negara.
d. Konflik  Mega.  Pada  tingkatan  terakhir  ini  konflik  sudah  dianggap  paling  besar cakupannya  dikarenakan  sudah  terjadi  dalam  konteks  hubungan  kewilayahan  dan negara dengan peradaban dan bangsa sebagai anggotanya.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  kajian  deskriptif melalui  analisis  sumber  kepustakaan  yang  relevan.  Ciri  dari  jenis  penelitian  kualitatif  dapat dilihat  dengan  jenis  pendekatan  ini  menekankan  pada  penggalian,  penjelasan,  dan pendeskripsian  pengetahuan  secara  etik,  emik,  dan  holistic  (Atem  dan  Niko,  2020).
Pengumpulan  data  melalui  telaah  sumber-sumber  literatur (literature  review )  dan  realitas tekstual  sebagai  sumber  data  yakni  baik  berupa  jurnal,  buku,  ataupun  dokumen-dokumen terkait yang dipilih kemudian di reduksi untuk di refleksikan dan dianalisis serta disajikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km 2 atau sekitar 4,36% dari luas Provinsi  Kalimantan  Barat.  Terdiri  dari  19  kecamatan  dan  193  desa/kelurahan  dan  terletak diantara  1‟23” Lintang  Utara  dan  108‟39” Bujur  Timur  dengan  batas-batas  wilayah  antara lain:  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Negara  Malaysia,  Laut  Natuna;  sebelah  timur berbatasan  dengan  Negara  Malaysia,  Kabupaten  Bengkayang;  sebelah  selatan  berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang; dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna. Berdasarkan hasil Sensus tahun 2020, penduduk Kabupaten Sambas berjumlah sekitar  629.905  jiwa.  Suku  Mayoritas  terdiri  dari  Melayu,  Dayak  dan  Tiong  Hoa  (cina) Kelompok masyarakat etnis Madura tidak lagi menjadi bagian dalam demografi di Kabupaten Sambas setelah konflik atau kerusuhan yang terjadi tahun 1999 yang menyebabkan terusirnya etnis Madura dari Kabupaten Sambas.
Dilihat  dari  sejarah  kependudukan  di  Kabupaten  Sambas,  bahwa  kehadiran masyarakat Madura ke Sambas sudah ada cukup lama, menurut Achadiyat (dalam Arkanudin, 2006) Orang  Madura  di  Kalimantan  Barat  adalah  pendatang  dari  Bangkalan  Madura menjelang akhir abad kesembilan, dan baru mulai tinggal di wilayah ini sekitar tahun 1920, dengan  niat  untuk  mencari  lahan  yang  lebih  subur  selain  di  pulau  asalnya.Versi  lain menyebutkan  bahwa  migrasi  pertama  etnis  Madura  terjadi  pada  tahun  1902  yang  ditandai dengan kedatangan mereka di Ketapang, kemudian berlanjut pada tahun 1910 ketika mereka tiba  di  Pontianak  dan  pada  tahun  1920-1930  tiba  di  Sambas.  Migrasi  selanjutnya  terjadi dalam  jumlah  besar  pada  tahun  1930  yang  secara  sengahja  didatangkan  oleh  pemerintah Belanda.  Sedangkan  berdasarkan oral  history ,  bahwa  etnis  Madura  telah  datang  ke Kalimantan  Barat  sejak  abad  ke-18,  yakni  seiring  dengan  kedatangan  mereka  bersama anggota  pasukan  kerajaan  Mataram  (Setiadi,  2005).  Seiring  waktu  pertambahan  jumlah penduduk Madura di  Kalimantan Barat  semakin  meningkat  terutama di  Kabupaten Sambas, terlebih  lagi  ketika  adanya  program  transmigrasi  yang  di  lakukan  oleh  pemerintah,  jumlah populasi masyarakat Madura yang ada semakin padat.
Kehadiran  masyarakat  Madura  di  kabupaten  Sambas  memberikan  pola  kehidupan baru  bagi  masyarakat  setempat  terutama  dalam  hal  matapencaharian  atau  tenaga  kerja.
Banyak  diantara  masyarakat  Madura  yang  bekerja  dalam  bidang-bidang  pekerjaan  kasar, seperti,  buruh  tani,  penarik  becak,  supir,  pedagang  kecil-kecilan  dan  menjadi  awak  kapal penyebrangan. Namun tidak sedikit pula diantara mereka yang tergolong ekonomi tinggi, hal ini umumnya terjadi bagi masyarakat  yang telah lama menetap di Sambas, sehingga mereka telah memiliki lahan, modal, dan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih baik seperti kontraktor, pengelola tambang dan perdagangan, dan sebagian diantaranya juga menjadi petani, peternak sapi  dan kambing. Masyarakat  Madura dalam  bekerja juga dikenal  ulet, rajin, dan memiliki keterampilan yang tinggi.  Beberapa penelitian menerangkan bahwa kelompok etnis Madura turut  mengembangkan  jangkauan  penetrasinya  jauh  lebih  luas  apabila  dibandingkan  dengan etnis  pendatang  lainya  yang  ada  di  Kalimantan  Barat  seperti,  Jawa  dan  Sunda,  yakni  tidak hanya  dalam  bidang  pertanian  dan  ekonomi  namun  juga  dalam  bidang  sosial-politik  seperti menjadi  anggata  DPRD  setempat  (Pelly,  1999).    Mereka  sangat  menjunjung  tinggi  nilai persaudaraan  diantara  sesama  kelompoknya,  hubungan  antarmasyarakat  Madura  sangat  erat dan terikat, walaupun tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat yang terpenting adalah asal  daerahnya  sama,  yakni  dari  pulau  Madura.  Hubungan  yang  tejalin  dalam  kelompok masyarakat  ini  menggambarkan  pola  kehidupan  masyarakat  yang  eksklusif.  Bagi  mereka membantu  dan  menolong  orang  dari  daerah  asalnya  adalah  suatu  kewajiban,  mereka  harus mau menerima pendatang musiman dari madura serta berusaha mencarikan pekerjaan untuk mereka (Achadiyat 1989; Arkanudin 2006).
Kehidupan  masyarakat  Madura  di  Sambas  yang  berdampingan  secara  langsung dengan masyarakat Melayu, secara tidak langsung telah mempertemukan berbagai perbedaan mendasar  baik  kebudayaan,  karakter,  sikap  dan  perilaku  maupun  pola  hubungan  sosial dianatar kedua etnis tersebut.  Masyarakat Melayu sebagai masyarakat setempat telah dikenal sebagai  kelompok  masyarakat  yang  ramah,  pengalah,  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai agama.  Istilah  Melayu  itu  sendiri  menurut  Alqadrie  (dalam  Bahari,  2008)  lebih  merupakan media identifikasi dari pada sebagai kelompok etnik dalam artian ikatan primordialistik dan identik beragama Islam.  Agama telah menjadi salah satu indikator penting dalam pelabelan kelompok  etnis  Melayu,  seperti  ketika  masyarakat  dari  etnis  Dayak  memeluk  agama  Islam maka  sering  diidentikan  sebagai  etnik  Melayu,  anggapan  ini  telah  menjadi  pemahaman umum bagi etnik Dayak dan Melayu.
Di  Kabupaten  Sambas  masyarakat  Melayu  dikenal  sebagai  kelompok  masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, menjunjung kuat hubungan sesama entis dan antaretnis serta nilai-nilai gotong royong, tidak suka permusuhan dan dikenal sangat penyabar sehingga juga
sering  dianggap  penakut.  Orang  Melayu  banyak  yang  bekerja  sebagai  pegawai  negeri,  di bidang  politik  maupun  instansi  pemerintahan,  dan  yang  tinggal  di  desa  bekerja  sebagai petani,  dan  nelayan.  Adanya  pandangan  bahwa  pekerjaan  sebagai  pegawai  pemerintahan dianggap  sebagai  pekerjaan  yang  terhormat  dalam  kalangan  masyarakat  Melayu,  membuat mereka berlomba-lomba menguasai bidang pemerintahan dan masih minimnya yang menjadi pengusaha (pelaku ekonomi), jika ada jumlahnya masih sedikit dan hanya bergerak di sektor ekonomi  mikro  (Bahari,  2008).  Kehidupan  etnis  Madura  dan  Melayu  di  kabupaten  Sambas yang  berlangsung  sudah  begitu  lama  tidak  menjamin  terikatnya  rasa  kekeluargaan  maupun kekerabatan,  justru  sebaliknya  perbedaan  yang  mendasar  dari  kedua  etnis  tidak  jarang mumunculkan  perselisihan-perselisihan  dalam  skala  kecil,  namun  selalu  dapat  diselesaikan dengan  cara-cara  musyawarah  maupun  kesepakatan.  Akan  tetapi  interaksi  dalam  lintas budaya  yang  pasti  memiliki  perbedaan-perbedaan  serta  dimensi  sikap  yang  memunculkan berbagai presepsi, prasangka dan isu-isu yang kaitannya dengan budaya dari kelompok etnis lain  sehingga  menjadi  pemicu  konflik  yang  sulit  dihindarkan,  dan  ketika  konflik  mucul kepermukaan eskalasinya dapat menjadi luas dan mengakar.

## PENYEBAB KONFLIK MADURA DAN MELAYU SAMBAS
Sepertinya tidak satupun masyarakat yang ada dibelahan dunia yang tidak mengalami konflik.  Hanya  saja  intensitas,  dan  luas  cakupan  konflik  serta  wilayah  terjadinya  yang menjadi pembeda konflik tersebut. Ralp Dahrendorf meyakini bahwa konflik muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem  tidak  akan  mungkin  terlibat  dalam  konflik.  Dahrendorf  menyebutnya  sebagai “ integrated into a common frame of reference ”.  Sehingga konflik dapat dikatakan tidak akan terjadi apabila setiap kelompok atau individu sebelumnya tidak terjalin suatu proses interaksi, komunikasi  maupun  hubungan-hubungan  interpersonal, ingroup atau outgroup ,  baik  dalam intesitas  yang  tinggi  maupun  intesitas  rendah.  Relasi  yang  terjalin  antarkelompok  dengan bermacam  perbedaan  latar  belakang  baik  nilai,  budaya  dan  keyakinan-keyakinan  tertentu yang  dianut  oleh  tiap-tiap  kelompok  dalam  keseharian  kehidupan  mereka  tidak  serta-merta selalu  dapat  diterima,  perbedaan-perbedaan  kecil  dapat  menjelma  menjadi  potensi  konflik yang jauh lebih besar, dan saat  terjadi  gesekan dan benturan pada batas-batas  yang dimiliki kedua kelompok maka konflik akan muncul.  Tidak salah jika konflik juga dipandang sebagai proses sosiasi yang mana dapat membangun asosiasi antara individu maupun kelompok akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan terjadi disasosiasi, yakni adanya intraksi permusuhan dan  perselisihan  antar  masyarakat,  yang  mana  menurut  pernyataan  Simmel  (dalam  Susan,
2010)  bahwa: “ The actually dissociating elements are the causes of the conflict-hatred and envy, want and desire ”, kecemburuan, kebencian, keinginan dan nafsu adalah akar penyebab dari disasosiasi.
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  konflik  seringkali  diikuti  oleh  bentuk-bentuk kekerasan,  seperti  perang  dan  pembantaian,  sama  halnya  dengan  konflik  yang  terjadi  di Kabupaten  Sambas  telah  termanifestasikan  dalam  bentuk  kekerasan  fisik,  yang  mana benturan  tersebut  menimbulkan  banyak  korban.  Konflik  etnis  yang  melibatkan  kelompok masyarakat  Madura  bukanlah  pertama  kali  terjadi  di  Kalimantan  Barat,  sebagaimana  yang telah  banyak  tercatat  dalam  beberapa  literatur,  hasil  penelitian  maupun  publikasi  media, sebelum pecahnya konflik  di  Kabupaten Sambas  telah terlebih dahulu  terjadi  konflik antara Masyarakat  etnis  Dayak  dengan  Madura  namun  konflik  tersebut  mereda  walaupun  tidak hilang sepenuhnya, dan kembali mencuat kepermukaan saat konflik yang terjadi di Sambas. Yang  terlibat  konflik  pada  tahun  1999  tersebut  hanya  masyarakat  Melayu  yang  ada  di Sambas,  dan  tidak  ada  keterlibatan  etnis  Melayu  di  luar  Kabupaten  Sambas,  namun  perlu diketahui bahwa pada konflik yang terjadi secara sporadis tersebut juga turut melibatkan etnis Dayak  akan  tetapi  dalam  skala  kelompok  yang  jumlahnya  sedikit.  Tidak  banyak  yang mengetahui  bahwa  masyarakat  Dayak  turut  terlibat  saat  konflik  di  Sambas,  karena  etnis Dayak yang terlibat jumlahnya sedikit maka orang-orang lebih mengenal konflik yang terjadi hanya diantara dua etnis, meskipun kenyataannya dapat dikatakan bahwa konflik di Sambas merupakan  konflik  yang  melibatkan  tiga  kelompok  etnis,  karena  keterlibatan  etnis  Dayak bukanlah  sebagai  kelompok  „penengah‟  namun  juga  berperan  sebagai  pihak  yang  turut menentang  kelompok  etnis  Madura,  maka  dalam  konflik  tersebut  etnis  Melayu  dan  Dayak memiliki kepentingan yang sama.
Akar  penyebab  konflik  yang  terjadi  di  Sambas  masih  mengundang  pertanyaan  dan belum  mendapatkan  jawaban  yang  jelas.  Walaupun  beberapa  catatan  menunjukan  bahwa penyebab  terjadinya  konflik  pada  tahun  1999  tersebut  karena  adanya  insiden  pembunuhan yang  dilakukan  oleh  salah  satu  etnis,  namun  hal  tersebut  sebenarnya  bukanlah  akar  dari konflik  itu  sendiri.  Apabila  ditinjau  lebih  mendalam  maka  akan  dapat  ditemukan  bahwa penyebab  konflik  itu  jauh  lebih  kompleks  dan  telah  muncul  jauh  sebelum  insiden pembunuhan  tersebut  terjadi.  Mengungkapkan  sumber  konflik  memang  tidak  hanya  dapat berpusat pada satu titik saja atau hanya melihat bagaimana kedua belah pihak berkonfrontasi dipermukaan,  akan tetapi perlu dilakukan pendekatan terhadap sumber dan penyebab konflik secara  lebih  komprehensif,  yakni  mengaitkan  berbagai  proses  sosial  baik,  nilai,  sikap,
kebiasaan  maupun  pola  tindakan,  demografi,  serta  situasi  yang  mengarah  pada  sumber- sumber konflik, sehingga nantinya dapat dihasilkan resolusi konflik yang tepat sesuai dengan penyebab atau sumber konflik itu sendiri.
Pada  dasarnya  dapat  dikatakan  bahwa  konflik  yang  terjadi  antara  etnis  Madura  dan Melayu  di  Kabupaten  Sambas,  Memiliki  kesamaan  penyebabnya  dengan  konflik-konflik antar etnis  yang sebelumnya terjadi  di  Kalimantan Barat,  seperti konflik  Masyarakat  Dayak dan Madura, kesamaan penyebab terjadinya konflik tersebut adalah adanya perbedaan sosial budaya. Pertemuan beberapa etnik yang berbeda latar belakang kehidupan sosial budaya pada suatu  tempat  pemukiman  sangat  potensial  menimbulkan  konflik.  Menurut  Watson,  (dalam Arkanudin,  2006) konflik  hampir  selalu  terjadi  dalam  pertemuan  sosial  yang  melibatkan orang  lebih  dari  satu  etnik  yang  menganut  kebudayaan  berbeda.  Dimana  dalam  konteks konflik di Sambas benturan fisik  yang terjadi dipermukaan dapat dipandang sebagai pemicu konflik,  sedangkan  penyebab  konflik  itu  sendiri  telah  hadir  beriringan  dalam  proses-proses sosial  yang  terjadi  yang  kadang  jarang  dianggap  sebagai  sumber  konflik.  Maka  dalam pemetaannya perbedaan pola kehidupan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kebiasaan sikap dan perilaku,  pelapisan  dalam  kehidupan  sosial  dan  strotipe-strotipe  antaretnik  serta  situasi  kala itu dilihat sebagai sumber atau penyebab konflik yang dapat dianggap lebih berpengaruh.
Kebiasaan, sikap, perilaku, dan pola kehidupan sosial dalam satu kelompok etnis yang terakumulasi  dalam  suatu  budaya  dapat  membangun  streotipe-streotipe  dan  memunculkan isu-isu  sebagai  pemicu  konflik.    Menurut  Suparlan  (2006)  potensi  konflik  ditandai  dengan munculnya  perasaan  tertekan  pada  seseorang  atau  dikarenkan  perbuatan  pihak  lawan, sehingga  tidak  mampu  untuk  melawan,  menolak  ataupun  menghindarinya.    Telah dikemukakan  sebelumnya,  secara  umum  masyarakat  Madura  yang  tinggal  di  Kalimantan Barat  khususnya  di  Kabupaten  Sambas,  cendrung  hidup  dalam  masyarakat  secara kolektivitas,  dalam  budaya  kolektivitas  ini  individu  melebur  dalam  hubungan-hubungan eksklusif  dalam  ikatan  keluarga  dan  kelompok  sesama  etnis.  Sehingga  pola  hubungan solidaritas  yang terbangun menjadi  sangat  kuat.  Etnik Madura mempunyai karakter percaya diri,  berani,  secara  fisik  kuat  dan  pekerja  keras,  sederhana,  hemat,  idak  memilih  jenis pekerjaan, bersedia diupah rendah dan patuh pada pimpinan tradisional dan agama (Alqadrie, 1999;  Arkanudin,  2006).  Pola  kehidupan  kelompok  yang  ekslusif  dan  tidak  sulit  melebur dalam  kelompok  lain  menimbulkan  batas-batas  ( boundries )  menjadi  simbol  dari  kelompok masyarakat  itu  yang  sangat  tampak  pada  mereka  pendatang  baru.  Sedikit  berbeda  dengan masyarakat yang telah lama menetap atau pendatang lama, mereka lebih ramah, bisa berbaur,
kurang  eksklusif  dan  kurang  memaksakan  kehendak  dibanding  pendatang  baru ( Alqadrie, 1999).
Batas  yang  ada  pada  masyarakat  Madura  menjadi  lebih  terasa,  karena  notabennya sebagai  masyarakat  pendatang  dimana  menjadi  etnis  monoritas  dari  segi  jumlah  kelompok masyarakatnya,  dan  dalam  keminoritasan  sebagai  kelompok  kecil  tersebut,  mereka  mampu membangun kekuatan secara sosial-politik yang turut didukung situasi rezim saat itu. Situasi tersebut  mengancam  kesempatan  kerja  dan  kepemilikan  yang  secara  perlahan  dapat berpindah dari anggota kelompok etnis Melayu ke pendatang Madura, melalui kekerasan dan intimidasi  sebagai  faktor  utama  penyebab  konflik  antar  etnis  madura  dan  Melayu  Sambas (Alqadrie, 1999) . Hal itu membuat bentangan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat setempat  muncul  semakin  tajam  sehingga  terbangun  citra  negatif  dalam  skala  kelompok masyarakat  yang  besar.  Maka  tesis  yang  dapat  dimunculkan  dalam  hal  ini  ialah  bahwa kondisi-kondisi  yang  berlangsung  tersebut  mengundang  munculnya  kekuatan  ( power ) dominasi dalam jumlah etnik oleh masyarakat Melayu. Yaitu kekuatan yang disadari dengan memanfaatkan  jumlah  kelompok  etnis  yang  besar  dan  membangun  solidaritas  sebagai  satu- kesatuan untuk mencerminkan kekuasaan yang digunakan sebagai kekuatan dalam konflik.

## KONFLIK KEKERASAN ETNIS MADURA-MELAYU SAMBAS
Rasa  kasih  sayang  dan  empati  seumpama  selembar  lapisan  yang  sangat  tipis  yang tidak  sanggup  menjaga  harmonisasi  hubungan  secara  tetap.  Masyarakat  sebagai  manusia yang  selalu  mencoba  membangun  pengetahuan-pengetahuan  dan  kaedah-kaedah  sebagai norma  sosial  guna  mengatur  relasi-relasi  yang  dibangun  dalam  struktur  masyarakat  yang rentan  mengalami  pertentangan.  Kondisi-kondisi  ini  yang  kemudian  membuat  terjadinya krisis relasi antara sesama kelompok masyarakat yang selalu berusaha menunjukan identitas diri  masing-masing  baik  individu  maupun  kelompok,  dan  subyek-subyek  ini  dalam  kondisi relasi  yang  krisis  berusaha  saling  menjatuhkan.  Kekerasn  sering  digunakan  sebagai instrument  dan  dianggap  sebagai  cara  yang  paling  masuk  akal  dalam  kondisi  seperti  itu. Adanya pertentangan dan kekerasan menjadi kajian yang menarik bagi sosok Johan Galtung, ia muncul sebagai tokoh sekaligus akadimisi yang secara konfrehensif mengkaji konflik dan perdamaian,  pengaruh  bidang  ilmu  Matematika  yang  ia  tempuh  saat  sarjana  turut mempengaruhi  pondasinya  sebagai  tokoh  positivis.  Galtung  juga  disebut  sebagai  pelopor dalam  menganalisis  konflik  dengan  pandangan  multidisipliner,  yakni  analisis  konflik  yang pada  dasarnya  mempertimbangkan  kepentingan  pragmatis  analisis  konflik  (Susan,  2010).
Dalam  menganalisa  konflik  Galtung  turut  menekankan  pada  aktor,  isu  dan  proses  konflik oleh karenanya Galtung (2009) juga mengartikan bahwa konflik merupakan ketidakcocokan antara  sistem  sosial  aktor  dengan  tujuan  mereka.    Maka  analisis  konflik  menjadi  lebih menyeluruh  yang  kemudian  dapat  digunakan  sebagai  landasan  untuk  membangun penyelesaian konflik atau perdamaian.
Pemikiran Galtung (1967) dalam mengkaji konflik dan  perdamaian dapat  diterapkan untuk memahami konflik etnis yang terjadi antara Madura dan Melayu Sambas. Pemahaman umum yang diketahui bahwa konflik yang terjadi antaretnik di Kabupaten Sambas pada tahun 1999 adalah konflik kekerasan, kejadian tersebut secara langsung dapat disaksikan pada saat itu  dan  kekerasan  yang  terjadi  secara  sporadis  tersebut  menimbulkan  banyak  korban  dari berbagai kalangan, laki-laki dan perempuan serta anak-anak (umumnya pada etnis Madura). Galtung  sendiri  melihat  kekerasan  dengan  membaginya  kedalam  tiga  dimensi  kekerasan yakni,  kekerasan  struktural  ( structural  violence ),  kekerasan  langsung  ( direct  violence ),  dan kekerasan budaya ( cultural violence ).
1. Kekerasan  struktural  merupakan  bentuk  ketidakadilan  yang  ditandai  dengan  tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia ( human need ) dikarenakan suatu sistem yang ada.
Pada  kondisi  ini  terdapat  intervensi  yang  melibatkan  lembaga-lembaga  militer  melalui kebijakan yang otoriter menimbulkan rasa tidak aman pada masyarakat. Bentuknya dapat berupa  pengangguran  akibat  sistem,  adanya  diskriminasi  terhadap  ras  dan  agama  oleh struktur sosial dan politik bahkan hingga hilangnya akses untuk memperoleh pendidikan, kesehatan secara adil dan bebas dan terjadi kelaparan hingga kematian (Susan, 2010).
2. Kekerasan langsung ( direct violence ). Ditandai dengan adanya tindakan saling melukai, membunuh orang lain atau penyerangan yang melibatkan bertemunya dua kelompok atau lebih.
3. Kekerasan  Budaya  ( cultural  violence ).  Kekerasan  model  ini  dapat  menjadi  dasar munculnya kekerasan struktural dan kekerasan langsung, seperti yang diungkapkan oleh Galtung  (1990)  bahwa  kekerasan  budaya  melibatkan  aspek-aspek  kebudayaan  seperti ideologi  dan  agama,  Bahasa,  seni  dan  lainnya  sebagai  legitimasi  atau  justifikasi kekerasan struktural dan kekerasan langsung, yang mana nilai-nilai dari budaya dijadikan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan atau konflik.
Kekerasan  yang  terjadi  pada  konflik  Madura  dan  Melayu  sambas  memungkinkan mencakup  ketiga  dimensi  kekerasan  yang  dikemukakan  oleh  Galtung.  Keterkaitan  ketiga kekerasan tersebut dapat dijelaskan berikut:
Pertama ,  konflik  antar  entis  di  Sambas  atau  dikenal  dengan  sebutan  kerusuhan Sambas  adalah  bentuk  dari  kekerasan  struktural.  Dilahat  dalam  skala  makro  dapat  diamati situasi  pada  tahun  1999  merupakan  fase  terjadinya  transisi  era  Orde  Baru  ke  Transformasi dengan runtuhnya rezim Suharto pada tahun 1998.  Runtuhnya pemerintahan Orde  Baru ini seakan memberi kebebasan baru bagi rakyat Indonesia yang mana mereka yang sebelumnya dikekang oleh otoritas rezim dan militerisasi serta tertekan dalam berbagai situasi kemudian bangkit  atas  kekuatan  mereka  sendiri  namun  namun  dalam  situasi  seperti  itu  mereka  masih terhimpit  dalam  situasi  sosial-ekonomi  yang  buruk.  Diketahui  tahun  1998-2003  merupakan rentang  dimana  banyak  terjadi  kerusuhan  antarsuku-bangsa,  yang  mana  penyebabnya  tidak jauh  berbeda,  mulai  dari  kesenjangan  ekonomi  atau  dikemas  dalam  faktor  etnis  dan  agama, perlakuan  diskriminatif  atau  terjadinya  rekayasa  sosial  (Pelly,  1999).  Kondisi  tersebut  juga didukung dengan terjadinya krisis moneter di  Asia Tenggara termasuk  Indonesia  yang turut menggiring  berbagai  gejolak  potensi  konflik  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  walaupun kondisi itu bukanlah faktor utama penyebab terjadinya konflik antar etnis di Sambas, namun tetap menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam pada skala makro.
Kedua, kekerasan  langsung  dalam  konflik  Madura  dan  Melayu  Sambas  dapat dikatakan  sebagai  konsep  kekerasan  Galtung  yang  paling  sesuai.  Ciri-ciri  kekerasan  yang telah digambarkan dalam dimensi kekerasan langsung hadir dalam konflik antaretnis tersebut, yakni banyaknya korban yang meninggal akibat pembunuhan disertai perusakan harta benda dan  pengusiran  etnis  Madura  dari  tempat  tiggalnya  (Susan,  2010).  Penyerangan  oleh kelompok  etnis  Melayu  terjadi  secara  besar-besaran  serta  melibatkan  kelompok  kecil masyarakat  etnis  Dayak  yang  turut  mengusir  kelompok  etnis  Madura.  Peristiwa  ini menyebabkan  banyak  korban  yang  terluka,  dan  tidak  sedikit  pula  yang  terbunuh  serta menyebabkan terusirnya etnis Madura dari kabupaten Sambas. Korban yang terbunuh dalam peristiwa  konflik  tersebut  kurang  lebih  1.200-an  jiwa,  dan  dampak  benturan  fisik  tersebut menyebabkan  masyarakat  Madura  yang  terpaksa  diungsikan  berjumlah  59.999  jiwa  atau 9.935  kepala  keluarga ( Setiadi,  2005).    Tidak  hanya  penyerangan  terhadap  masyarakat namun,  bangunan-bangunan  serta  hewan  ternak  dan  sesuatu  yang  menggambarkan  etnis Madura turut dimusnahkan. Kondisi init dengan jelas telah menggambarkan betapa besarnya kekerasan langsung yang terjadi dalam kerusuhan di kabupaten Sambas.
Ketiga ,  Hubungan  yang  terjalin  antar  etnis  Madura  dan  Melayu  Sambas  telah dijelaskan  sebelumnya  menggambarkan  adanya  kekerasan  budaya.  Pandangan-pandangan negatif  yang  tergambar  dalam  karakter  masyarakat  etnis  Madura  terutama  pada  pendatang baru  sangat  melekat  dikalangan  masyarakat  Melayu.  Misalnya,  masyarakat  Madura  dikenal dengan  selalu  membawa  senjata  tajam  (arit),  karakter  tempramen,  mengadakan  acara-acara seperti pernikahan secara eksklusif, begitu juga dengan pendirian tempat ibadah (masjid) dan pergaulan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang turut menjadi pemicu konflik.
Relasi  ketiga  kekerasan  ini  dinyatakan  oleh  Galtung  (1990)  dengan  menyebut kekerasan  langsung  sebagai  „kejadian  atau  peristiwa‟,  kekerasan  struktural  sebagai  „proses‟ dengan hubungan atas dan bawah  (hubungan vertikal) sedangkan kekerasan budaya sebagai sebuah  variasi  yang  permanen.  Oleh  karenanya  kekerasan  budaya  yang  dikatakan  Galtung dapat  menjadi  penggerak  munculnya  kekerasan  langsung  dan  kekerasan  struktural. Kekerasan langsung yang dijelaskan sebelumnya telah cukup menggambarkan peristiwa yang mencekam  dimana  terjadi  peristiwa  yang  terkesan  kejam  dan  sadis  ditandai  dengan banyaknya  orang-orang  yang  terbunuh.  Setelah  terusirnya  etnis  Madura,  suasana  konflik lambat-laun  mereda  dan  kembalinya  aktivitas  masyarakat  Melayu  seperti  semula.  Berbeda dengan  masyarakat  etnis  Madura,  kehidupan  pasca  konflik  dikalangan  masyarakat  Madura menjadi  jauh  lebih  sulit,  mereka  hidup  di  pengungsian  dan  sebagian  kecil  tinggal  rumah- rumah kerabat. Situasi pasca konflik inilah yang kemudian memunculkan kembali kekerasan struktural  terhadap  etnis  Madura.  Kondisi  pengungsian  tidak  layak  huni,  pengap,  kotor, berbau  karena  banyak  sampah  berserakan,  ditambah  lagi  saluran  air  bersih  tidak  lancar semakin mempersulit kehidupan warga pengungsian, tidak jarang diantara mereka mengidap penyakit baik penyakit kulit atau diare dan bahkan berbagai penyakit yang dialami pengungsi menyebabkan kematian (Setiadi, 2005).
Hidup  tanpa  kepastian  dialami  oleh  masyarakat  Madura  dalam  pengungsian  dalam rentang waktu yang sangat lama, bantuan yang didapatkan seperti keperluan bahan pokok dan uang  tunjuangan  yang  pada  awal  mengungsi  berjalan  lancar,  namun  kemudian  tersendat dengan  alasan  keterbatasan  dana  dan  karena  ketidaksiapan  pemerintah  menghadapi  situasi konflik  yang berlangsung saat  itu.   Kekerasan terus dirasakan pengungsi  pada tahap hingga tahap relokasi, yang mana tidak jarang terjadi penolakan oleh warga tempat dimana program relokasi  ditujukan.  Saling  klaim  lahan  antara  pemerintah  dan  warga  sering  terjadi,  yang disebabkan  tidak  adanya  koordinasi  pemerintah  dengan  warga  setempat.  Situasi  seperti  itu menempatkan  para  pengungsi  yakni  masyarakat  Madura  terjebak  dalam  posisi  „korban‟.
Kejadian  dan  situasi  seperti  itu  tampak  memperlihatkan  kekurangseriusan  aparat  birokrasi dalam menangani pengungsi dan terkesan dari penanganan pengungsi yang dilakukan dengan model  proyek  dan  kurang  menekankan  aspek  kemanusian  (Setiadi,  2005).  Gambaran kekerasan-kekerasan  yang  dialami  masyarakat  Madura  pasca  konflik  Sambas  semakin kompleks.  Peristiwa  kerusuhan  tersebut  membangun  kembali  kekerasan  langsung  dan kekerasan struktural yang dirasakan di lokasi yang berbeda
Upaya  rekonsiliasi  sebenarnya  sudah  cukup  banyak  dilakukan  oleh  pemerintah ataupun  lembaga-lembaga  non  pemerintah,  namun  sejauh  ini  belum  ada  hasil  dianggap menunjukkan  keberhasilan  upaya  tersebut.  Sampai  saat  masing-masing  etnik  terkesan membatasi  diri  untuk  menjalin  interaksi.  Traumatik  yang  dialami  oleh  kedua  belah  pihak menjadi  salah  satu  penghambat  terjadinya  rekonsiliasi.  Pemerintah  sendiri  menganggap bahwa  persoalan  konflik  telah  selesai.  Hubungan  rekonsiliasi  seakan  tidak  dibutuhkan  lagi kedepannya karena kedua komunitas etnis sudah terkonsentrasi pada asumsi masing-masing, khususnya  etnis  melayu  Sambas  menganggap  hal  tersebut  sudah  berjalan  sebagaimana mestinya  dan  terkesan  mengabaikan  kepentingan  satu  sama  lain  akan  perdamaian  (Bahari, 2008).

## KESIMPULAN
Konflik  merupakan  proses  alamiah  memang  tidak  bisa  dilepaskan  dalam  suatu hubungan  sosial  dimana  sumber-sumber  penyebab  konflik  hampir  tidak  terbatas.  perbedaan sikap,  nilai-nilai,  kebiasan  perilaku  dan  situasi  dalam  kehidupan  sosial  antar  kelompok masyarakat  merupkan  hal  yang  sangat  mudah  menjadi  pemicu  konflik.  Perbedaan  ini  dapat diakumulasikan  sebagai  sebuah  budaya.  Perbedaan  budaya  yang  dimiliki  etnis  Madura  dan Melayu Sambas sangat terbangun kontraduktif. Galtung telah menganalisis hubungan sebab- akibat atau interaksi  yang memungkinkan terciptanya konflik sosial dikenal dengan segitiga konflik,  meliputi  tiga  dimensi  yang  saling  memiliki  hubungan  satu  dengan  yang  lainnya, yakni  sikap,  perilaku  dan  kontradiksi.  Secara  umum  sikap  dan  perilaku  kedua  enik  adalah simbol  yang  meinterprestasikan  budaya  masing-masing.  Penyerapan  makna  dari  simbol- simbol  sebagai  komponen  budaya  tersebut  yang  menjadi  buruk  atau  tidaknya  citra  yang dibangun.  Oleh  karena  sangat  perlu  melihat  budaya  yang  dimiliki  kedua  kelompok masyarakat  yang  terlibat  konflik,  sebagai  akar  untuk  meninjau  penyebab  permasalahan, dengan melakukan pemetaan penyebab konflik. Sebagaimana telah dilihat hubungan konflik
yang  menimbulkan  kekerasan  begitu  juga  membangun  perdamaian  dalam  konflik  harus meninjau akar penyebabnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alqadrie,  I.  1999.  Konflik  Etnis  di  Ambon  dan  Sambas  Suatu  Tinjauan  Sosiologis. Jurnal Antropologi Indonesia . Vol.58 hlm. 36-57
Applebaum, S; Abdallah, C; Shapiro, B.(1999), The self directed team: a conflcit resolution analyysis. Team Performance Management , Vol 5  (2) hlm. 60-77
Arkanudin.  2006.  Menelusuri  Akar  Konflik  Antaretnik  di  Kalimantan  Barat. Jurnal Mediator , vol 7 (2) hlm.185-193
Atem  dan  Niko  (2020)  Persoalan  Kerawanan  Pangan  pada  Masyarakat  Miskin  di  Wilayah Perbatasan  Entikong  (Indonesia-Malaysia)  Kalimantan  Barat. Jurnal  Surya Masyarakat . Vol. 2 (2) hlm. 94-104
Avruch, K. 1998. Culture and conflict resolution . Washington, D.C:  United States Institute of peace press.
Bahari, B. 2008. Model Komunikasi Lintas Budaya Dalam Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Melayu Dan Madura Di Kalimantan. Jurnal Ilmu Komunikasi , Vol 6 (2) hlm. 1- 12
Galtung,  J.  1967. Theories  of  Peace  a  Synthetic  Approach  to  Peace  Thinking .  International Peace Research Institute: Oslo
Galtung, J. 2009. Theories of Conflict Difinitions, Dimensions, Negotiations, Formation, The Goal Dimension: Drives vs Consumption
Galtung, J. 2004. Transcend and Transform an Introduction to Conflict . London: Pluto Press
Galtung. J. 1990. Cultural Violence . Journal of Pcacc Kcscarch , vol. 27 (3) hlm. 291-305
Suparlan,  P.  2006.  Konflik  Sosial  dan  Alternatif  Pemecahannya. Jurnal  Antropologi Indonesia . Vol. 30 (2) hlm. 138-150
Pelly  U.  1999.  Akar  Kerusuhan  Etnis  di  Indonesia  Suatu  Kajian  awal  Konflik  dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi. Jurnal Antropologi Indonesia . 58 , hlm.  27- 35
Wallensteen,  P.  2002. Understanding  Conflict  Resolution  War,  Peace  and  The  Global System . London: Sage Publishing
Setiadi.  2005. Korban  Menjadi  Korban  perempuan  madura  pascakonflik  sambas . Yogyakarta:  Kerjasama  Ford  Foundation  dengan  Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Sulaeman,  M.  2010.  Dasar-Dasar  Konflik  dan  Model  Resolusi  Konflik  Pada  Masyarakat Desa Pantura Jabar. Jurnal Sosiohumaniora , Vol. 12 (2) hlm. 175– 190
Susan,  N.  2010. Pengantar  Sosiologi  Konflik  dan  Isu-Isu  Konflik  Kontemporer .  Jakarta: Kencana
Thakore,  D.  2013.  Conflict  and  Conflict  Management. IOSR  Journal  of  Business  and Management , vol 8 (6) hlm. 7-16
Ulum,  R.  2013.  Prospek  Pembangunan  Masyarakat  Pasca  Konflik  Sambas . Jurnal  Analisa, vol, 20 (1) hlm. 25-35
Ungerleider,  J.  (2008).  Conflict.  In:  Halverson,  C.B.,  Tirmizi,  S.A.  (eds)  Effective Multicultural  Teams:  Theory  and  Practice.  Advances  in  Group  Decision  and Negotiation,  vol  3.  Springer,  Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6957- 4_8
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. 2021. Kabupaten Sambas dalam Angka, 2021. Retrieved from
https://sambaskab.bps.go.id/publication/2021/02/26/5db67f9b36ce1ec913f96ae0/ kabupaten-sambas-dalam-angka-2021.html , 15 juli 2022