PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 6, NOMOR 1 EDISI MEI  2022 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Model Tata Kelola  PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua (Penerapan Result Based Management), Boy Piter Nizu Kekri dan Hesti Murwaniputri, PP 12 – 20

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Didasari berbagai tantangan dalam pembangunan yang terdapat di Provinsi Papua, pemerintah dituntut kreatif dan memiliki inovasi untuk pembangunan di Provinsi Papua, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kesetaraan dan mengurangi kesenjangan pembangunan di Provinsi Papua seperti dilansir dalam PUPR (2021) bahwa pemerintah berkomitmen sebagai penyedia infrastruktur di tanah Papua yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan, mengurangi tingkat kemahalan dan bagaimana negara berkomitmen dalam pemerataan pembangunan. Komitmen ini tergambar jelas melalui alokasi APBN Kementerian PUPR bahwa tahun anggaran 2021 sekitar Rp 6,12 T dialokasikan untuk memicu pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), peningkatan jalan dan jembatan, permukiman, dan akses perumahan bagi masyarakat. Hal serupa dipertegas dalam KSP (2021) bahwa pembangunan di Provinsi Papua harus masif dan merata sebagai modal pengungkit kesejahteraan masyarakat dan hal ini pun menjadi harapan Presiden RI Joko Widodo untuk Provinsi Papua.
Kebijakan nasional terkait pelaksanaan PON XX tahun 2021 Provinsi Papua (PON XX/ PON XX Papua) merupakan strategi percepatan pembangunan sehingga diharapkan pemerintah Papua mampu mengungkit perkembangan sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya. Pelaksanaan PON XX tahun 2021 Provinsi Papua juga memperhatikan strategi kewilayahan  dimana  lokus  pelaksanaan  PON  XX  meliputi  Kabupaten  Merauke  (Anim  Ha),  Kota  Jayapura  (Mamta), Kabupaten Jayapura (Mamta), dan Kabupaten Mimika (Mee Pago). Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung sukses pelaksanaan PON XX tahun 2021, APBN periode tahun anggaran 2018-2021 dialokasikan  diperkirakan  mencapai  total  angka  Rp  10,43  T  (Kompas,  2021).  Tentunya  alokasi  ini  ditujukan  untuk pembangunan  infrastruktur  baru  sejumlah  cabang  olahraga  di  pertandingkan  PON  XX  Tahun  2021.  Dikutip  dalam Presidenri (2021), menjadi suatu kebanggaan bagi Provinsi Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahwa saat ini terdapat stadion yang memiliki kualitas terbaik di antara Asia Pasifik berada di tanah Papua. Dukungan kapasitas fiskal yang besar dalam rangka mensukseskan PON XX Tahun 2021, tentunya tidak hanya berdampak pada sukses prestasi pelaksanaan PON XX, namun memberikan efek langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
Boy Piter Nizu Kekri 1 boypiters.kekri@feb.uncen.ac.id
Hesti Murwaniputri 2 hesti.murwaniputri@feb.uncen.ac.id
1-2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih,

## A b s t r a k s i :
Penelitian ini memiliki tujuan umum, merumuskan proses kebijakan tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua. Model penyusunan tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua menerapkan pengembangan model interaksi miles dan huberman serta results based management (RBM). Penelitian ini memaksilkan data kualitatif melalui sumber data sekunder, konsep dokumentasi data dan informasi melalui studi kepustakaan melalui teknik web scraping. Metode analisis data dan interpretasi ialah konten analisis. Hasil penelitian ini menemukan kecenderungan expert evidence menyatakan (1) Assessment: Memperhatikan pemanfaatan uttilitas infrastruktur dan kebijakan tata kelola pasca PON XX tahun 2021 Provinsi Papua; (2) Envision: PON XX tahun 2021 Provinsi Papua harus berdampak pada sosial ekonomi dan rasa nasionalisme masyarakat Papua; (3) Plan: Penyusunan kebijakan tata kelola pemanfaatan PON XX tahun 2021 Provinsi Papua. Berbagai konten yang diperoleh dari expert evidence, menjadi dasar dalam penyusunan hirarki kebijakan tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua. Result Based Management menemukan terdapat 4 luaran level impact yang menjadi tantangan pengelolaan pasca PON XX tahun 2021 Provinsi Papua dimasa mendatang, pada level outcome terdapat 4 luaran, sedangkan untuk level output dan level process masing-masing terdapat 6 luaran, selanjutnya level hirarki input membutuhkan minimal 5 luaran.
Kata Kunci : Results Based Management, Manajemen Strategik, PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua

## MODEL TATA KELOLA PON XX TAHUN 2021 PROVINSI PAPUA (PENERAPAN RESULT BASED MANAGEMENT)
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 6, NOMOR 1 EDISI MEI  2022 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Model Tata Kelola  PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua (Penerapan Result Based Management), Boy Piter Nizu Kekri dan Hesti Murwaniputri, PP 12 – 20
Papua. Oleh sebab itu, poin penting ialah pengelolaan investasi yang besar perlu dikelola dengan baik khususnya aset pasca  pelaksanaan  PON  XX  Tahun  2021,  sehingga  investasi  negara  dalam  bentuk  utilitas  infrastruktur  dapat dioptimalkan oleh  Provinsi  Papua. Melalui  beberapa narasi  tentang  tujuan  dan  harapan pelaksanaan  PON  XX, serta alokasi  kapasitas  fiskal  yang sangat  besar  guna  mendukung  investasi  PON  XX,  maka  perlu  dipetakan  perencanaan model tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua dengan menerapkan konsep result based management (RBM).

## B. Tujuan Penelitian
Fokus substansi pada manajemen strategi pengelolaan kebijakan PON XX tahun 2021 Provinsi Papua, sehingga tujuan  umum  penelitian  ini  merumuskan  proses  kebijakan  tata  kelola  PON  XX,  sedangkan  secara  khusus  tujuan penelitian sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi potensi teoritis pengembangan model kebijakan pengelolaan PON XX tahun 2021.
2) Memetakan model tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua berdasarkan result based management (RBM).
3) Menyediakan temuan ilmiah sebagai dasar perencanaan kebijakan pasca PON XX tahun 2021.

## LANDASAN TEORI

## A. Kajian Teori
1. Konsep Olahraga Nasional
Menurut UUD No.3/2005 bahwa pada pasal (3) menyebutkan Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan  jasmani,  rohani,  dan  sosial  serta  membentuk  watak  dan  kepribadian  bangsa  yang  bermartabat, sedangkan  pasal  (4)  menjelaskan  bahwa  Keolahragaan  nasional  bertujuan  memelihara  dan  meningkatkan kesehatan  dan  kebugaran,  prestasi,  kualitas  manusia,  menanamkan  nilai  moral  dan  akhlak  mulia,  sportivitas, disiplin,  mempererat  dan  membina  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  memperkukuh  ketahanan  nasional,  serta mengangkat  harkat,  martabat,  dan  kehormatan  bangsa.  Selain  itu  Konsep  Olahraga  Nasional  dijelaskan  secara operasional  melalui  PP  No.16/2007  dengan  tegas  pada  Pasal  (10),  Ayat  (1)  Pekan  olahraga  nasional diselenggarakan dengan tujuan: a) memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; b) menjaring bibit atlet potensial;
c) meningkatkan prestasi olahraga.

## 2. Konsep Pengembangan PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua
Konsep  dikutip  dari  dokumen  Bappeda  (2015)  konteks  penyelenggaraan  PON  XX  di  Provinsi  Papua,  maka perumusan visi PON XX di Provinsi Papua kedepan, ialah terwujudnya pengembangan infrastruktur dan ekonomi wilayah, untuk mendukung penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua. Sebagai bagian dari upaya menjadikan Papua  sebagai  pusat  pembinaan  dan  pendidikan  olahraga  berprestasi  internasional  di  Indonesia  Timur  dan Rumpun Melanesia. Terdapat upaya umum yang hendak dilaksanakan yaitu:
a.  Mengembangkan  Infrastruktur  Olahraga  dan  Infrastruktur  wilayah  pendukung  penyelenggaraan  PON  XX  di Provinsi Papua.
b. Mengembangkan perekonomian wilayah dan pariwisata daerah.
c. Mewujudkan upaya pemanfaatan aset dan kelembagaan pengelolaan aset pasca PON XX di Provinsi Papua.

## 3. Goal Setting Theory
Dikemukakan  oleh  Locke  (1968)  sebagai  teori  utama  (grand  theory)  yang  mengatakan  adanya  hubungan  yang tidak terpisahkan antara penetapan tujuan dan kinerja. Luneburg (2011) hal serupa juga ditegaskan bahwa kinerja atas sasaran (tujuan) memiliki dampak yang kuat bagi perilaku komponen organisasi dan hasil kinerja pada sebuah kelembagaan.

## 4. Result Based Management (RBM)
Ialah sebuah pendekatan . Kusek dan Rist (2004) menyatakan RBM  merupakan alat pengukur performansi yang membantu  pihak pembuat  policy  dan  keputusan  dalam  menyelusuri  perkembangan  dan pengaruh dari  program, kegiatan  ataupun  policy  yang  dibentuk.  Menurut  Solechan  dan  Prasandy  (2016)  bahwa  Evaluasi  performansi terhadap  organisasi  sangat  penting  dilakukan  untuk  memahami  bagaimana  manajemen  berkontribusi  terhadap
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 6, NOMOR 1 EDISI MEI  2022 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Model Tata Kelola  PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua (Penerapan Result Based Management), Boy Piter Nizu Kekri dan Hesti Murwaniputri, PP 12 – 20
tujuan dan strategi organisasi. Selain itu, konsep Result Based Management (RBM) menurut IPQI (n.d) merupakan strategi manajemen melalui umpan balik melingkar untuk meraih sasaran strategis. Melalui RBM, semua individu yang berkontribusi langsung atau tidak langsung, memetakan semua proses bisnis, produk dan jasa mereka, untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi mereka terhadap outcome atau dampak. Outcome organisasi bisa berupa: Output fisik: seperti kuantitas produk, bentuk, jumlah atau perubahan rupa, Perubahan : seperti perubahan mutu, komitmen, keterlibatan. Atau bisa kontribusi terhadap tujuan yang lebih tinggi (higher goal).

## METODE PENELITIAN
Lokus  pelaksanaan  penelitian  ini  ialah  Provinsi  Papua,  sedangkan  pendekatan  ilmiah  menerapkan  konsep  induktif melalui asumsi utama bahwa perencanaan kebijakan tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua yang baik, sepatutnya mendorong kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada proses manajemen data dan informasi, data kualitatif merupakan rujukan  utama,  beberapa  konsep  mengatakan  seperti  dalam  Nugrahani  (2014)  menginterpretasikan  data  berdasarkan pengkajian, untuk mencari makna dan implikasinya yang lebih luas sebagai hasil penelitian, data itu dapat memperkaya, jika benar-benar  detail,  terfokus  dan  padat  tentang  pandangan  partisipan.  Menurut  sumbernya  maka  pengumpulan  data sekunder  melalui  teknik  studi  kepustakaan  merupakan  keputusan  utama  penelitian  ini,  implementasi  pengumpulan  data sekunder  pada  media  online  melalui  strategi  web  scraping,  Ayani  et  al  (2019)  menyatakan  proses  pengambilan  sebuah dokumen  semi-terstruktur  dari  internet,  umumnya  berupa  halaman  website  dan  menganalisis  dokumen  tersebut  untuk diambil data tertentu dan digunakan bagi kepentingan lain.

## Sumber: Penulis, Tahun 2022

## Gambar 1. Pengembangan Model Analisis Data
Model analisis data penelitian ini menggabungkan proses model interaksi miles dan huberman, serta result based  management  melalui  teknik  konten  analisis.  Beberapa  tahapan  dalam  proses  analisis  data  model pengembangan ini: (1) Tabulasi dan analisis opini expert evidence (interaksi miles dan huberman), berdasarkan kriteria  manajemen  kinerja  assessment,  plan,  dan  envision.  Hasil  pada  tahapan  ini  ialah  hasil  analisis kecenderungan opini expert evidence terkait asumsi pengelolaan kebijakan PON XX tahun 2021 Provinsi Papua yang mampu mendorong kinerja pembangunan di Provinsi Papua.
Tabel 1. Tabulasi dan analisis opini expert evidence Unit Analisis Sumber Data Fokus Expert Evidence 1 2 3 4 5 assessment Media Online - - - - - ∑ Nilai - - - - - envision Media Online - - - - - ∑ Nilai - - - - - plan Media Online - - - - - ∑ Nilai - - - - - Sumber: Penulis, Tahun 2022
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 6, NOMOR 1 EDISI MEI  2022 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Model Tata Kelola  PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua (Penerapan Result Based Management), Boy Piter Nizu Kekri dan Hesti Murwaniputri, PP 12 – 20
(2) Penyusunan Result Based Management (RBM), melalui hasil pemetaan opini expert evidence ditemukan konten yang berasal pemerintah dan non pemerintah, terkait perencanaan pengelolaan dan juga dampak dari PON XX tahun 2021. Hasil utama  yang  ditemukan  dalam  tahapan  ini  ialah  kerangka  logis  tata  kelola  PON  XX  tahun  2021  Provinsi  Papua  sebagai berikut.
Tabel 2. Model Tata Kelola PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua Hierarchy Performance Means Of Verification Assumption Result Impact - - Outcome - - Implementation Output - - Process - - Input - -

## Sumber: Solechan & Prasandy, Tahun 2016

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  UU  No.3/2005  pekan  olahraga  nasional  (PON)  adalah  pesta  rakyat  ini  membentuk  watak  dan kepribadian bangsa dengan tujuan mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, penelitian ini menafsirkan bahwa pelaksanaan PON XX Tahun 2021, sebagai  bentuk strategi pembangunan di  Provinsi Papua dengan tujuan tidak hanya pada sebuah ajang prestasi secara nasional, namun pasca pelaksanaan PON XX meninggalkan sejumlah sumber daya baik fisik dan non fisik. Konsekuensi ketersediaan sumber daya pasca PON XX, wajib adanya perencanaan tata kelola sehingga  ada  kejelasan  pemetaan sesuai  dengan kewenangan  dan  tanggungjawab.  Urgensi  perencanaan  kebijakan  tata kelola  pasca  PON  XX,  bahwa  sejumlah  sarana  dan  prasarana  harus  dimanfaatkan  sesuai  dengan peraturan  perundang- undangan,  selain  itu  mampu  memberikan  dampak  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  ini  meyakini  bahwa optimalisasi investrasi sumber daya baik fisik dan non fisik PON XX, secara serius melalui perencanaan kebijakan tata kelola mampu menjadi motor penggerak daya saing pembangunan, di Provinsi Papua dimasa yang akan datang. Aset PON dapat dijadikan sebagai alat pemantapan sumber daya manusia di Papua pada bidang olahraga, selian itu juga aset tersebut dapat menjadi  input  pembangunan  daerah  di  Provinsi  Papua.  Beberapa  catatan  empiris  bahwa  pelaksanaan  PON  XVII  di Kalimantan Timur, seperti penelitian Gani (2008) menemukan pada saat pelaksanaan PON mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan volume usaha, modal, akses pembiayaan, kelembagaan UMKM.
Momentum  pelaksanaan  PON  XX  Tahun  2021  Provinsi  Papua  sudah  tentu  memberikan  dampak  pada  masyarakat dengan  skala  usaha  kecil  dan  menengah.  Namun  menjadi  tantangan  secara  kebijakan  nasional  maupun  daerah  ialah keberlanjutan pasca pelaksanaan PON XX. Jika ditelusuri banyak sekali kasus mengenai kurang optimalnya pengelolaan kebijakan pasca pelaksanaan agenda besar nasional, penelitian ini memiliki asumsi kondisi tersebut terjadi akibat kurang siapnya instrumen pengelolaan tata kelola. Penelitian ini mencoba memetakan opini pemangku kepentingan yang berasal dari golongan pemerintah pada level pusat dan daerah, berdasarkan konten yang dimuat pada media online resmi. Secara umum  opini  pemangku  kepentingan  pada  penelitian  ini  disebut  sebagai  expert  evidence  mengharapkan  momentum pelaksanaan PON XX perlu optimal memanfaatkan utilitas infrastruktur yang telah terbangun, sehingga ada dampak sosial ekonomi, daya saing manusia di Papua, serta mendorong daya saing pembangunan nasional di wilayah Timur Indonesia. Beberapa fakta empiris penelitian ini  menurut konten dari expert evidence dengan klasifikasi berdasarkan arah kebijakan sektoral yaitu: infrastruktur, ekonomi, tata kelola, nasionalisme, dan agenda internasional.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 6, NOMOR 1 EDISI MEI  2022 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Model Tata Kelola  PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua (Penerapan Result Based Management), Boy Piter Nizu Kekri dan Hesti Murwaniputri, PP 12 – 20
Tabel 1. Tabulasi dan Analisis Opini Expert Evidence Analisis Sumber Data Fokus Expert Evidence (%) Infrastruktur  Ekonomi Tata kelola Nasionasilme Agenda Internasional Assessment  1. sport.detik.com 2. ekonomi.bisnis.com 3. liputan6.com 4. papua.inews.id 5. jubi.co.id 6. indonesia.go.id 7. bappeda.papua.go.id 27.27 18.18 40.91 9.09 4.55 Envision 1. sport.detik.com 2. liputan6.com 3. kompas.com 4. news.detik.com 5. jawapos.com 6. infopublik.id 7. indonesia.go.id 8. bappeda.papua.go.id 18.18 31.82 18.18 22.73 9.09 Plan 1. kemenpora.go.id 2. news.detik.com 3. liputan6.com 4. regional.kompas.com 5. medcom.id 6. republika.co.id 7. id.berita.yahoo.com 8. bisnis.tempo.com 9. tribunnews.com 10.71 14.29 35.71 14.29 25.00

## Sumber: Data diolah, Tahun 2022
Unit analisis assessment, melalui 7 media online ternyata sebanyak 40,91 persen memiliki ungkapan bahwa tata kelola PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua menjadi penting, salah satu ungkapan dalam media online Jubi (2021) Presiden Joko Widodo, mempertegas bahwa, setelah pelaksanaan PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua selesai, venue yang terbangun tidak boleh terbengkalai. Selain itu juga 27,27 persen kekuatan akses ketersediaan Infrastruktur yang telah disediakan saat ini harus mendapatkan perhatian serius mengenai tata kelola kebijakan, ungkapan dalam Kencana (2021) Infrastruktur hoki outdoor,  telah  memperoleh  sertifikasi  oleh  Federation  Internationale  de  Hockey,  Stadion  Papua  Bangkit,  mengantongi museum rekor dunia Indonesia, dan fasilitas akuatik telah mendapatkan pengakuan sertifikasi oleh federation internationale de natation (FINA).
Untuk  unit  analisis  Envision,  harapan  besar tergambar  dari  ungkapan  dalam  media  online,  bahwa  selain  kemajuan utilitas infrastruktur, 31.82 persen konten expert evidence mengharapkan adanya dampak terukur pada pembangunan sosial ekonomi bagi  masyarakat  Provinsi  Papua,  selain  itu  22.73  persen  bahwa pasca pelaksanaan  PON  XX  di  Papua  mampu menumbuhkan rasa nasionalisme.
Sedangkan unit analisis  Plan, sama halnya dengan sebelumnya bahwa konten yang mendapatkan perhatian  expert evidence  ialah  tata  kelola  sebanyak  35,71  persen,  tata  kelola  menjadi  penting  untuk  mendapatkan  arahan  strategis  dari pemerintah  daerah  Provinsi  Papua  dan  pemerintah  pusat.  Dalam  Syahputra  (2021),  Menpora-RI  menegaskan  bahwa, pemerintah daerah perlu mempersiapkan perencanaan pengelolaan infrastruktur pasca PON XX Tahun 2021. Selanjutnya perhatian  mendesak  lainnya  ialah,  memanfaatkan  peluang  ini  dalam  upaya  memperluas  dampak  ekonomi  dan  juga memperkokoh rasa nasionalisme di Provinsi Papua.
Melalui  narasi  yang  dihimpun  pada  media  online  yang  terbagi  dalam  unit  analisis  assessment,  envision,  plan menggambarkan kecederungan konten mereka, dalam penelitian ini kami sebut sebagai harapan expert evidence terhadap
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 6, NOMOR 1 EDISI MEI  2022 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Model Tata Kelola  PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua (Penerapan Result Based Management), Boy Piter Nizu Kekri dan Hesti Murwaniputri, PP 12 – 20
manajemen strategi pemerintah daerah Provinsi Papua ataupun pemerintah pusat, dalam rangka pemanfaatan sumber daya PON  XX.  Pemetaan  hasil  konten  analisis  diatas  perlu  dirumuskan  lebih  lanjut,  kedalam  konsep  manajemen  strategi sehingga mampu memetakan hirarki manfaat secara jelas. Berikut hasil pemetaan model tata kelola PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua.
Tabel 2. Model Tata Kelola PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua Hierarchy Performance Means Of Verification Assumption Result Impact 1. Tingginya rasa nasionalisme di Provinsi Papua; 2. Terbentuknya daya saing sumber daya pemuda Provinsi Papua; 3. Tumbuhnya ekonomi inklusif di Provinsi Papua; 4. Kurangnya angka kesenjangan dan kemiskinan ; Dampak jangka panjang yang diharapkan dari pasca PON XX Papua Tahun 2021. Dampak ini dapat terlaksana, apabila kerangka hirarki level outcome dapat dihasilkan. Outcome 1. Papua rumah bagi keberagaman kekayaan etnik di Indonesia; 2. Provinsi Papua sebagai rumah atlit berprestasi bagi Indonesia emas; 3. Penyelenggaraan agenda olahraga pada tingkat nasional dan internasional (Asia Pasifik); 4. Kolaborasi n-helix untuk pengelolaan infrastruktur PON XX Papua; Hasil pada level Outcome, memiliki keterkaitan dengan capaian implementasi, pada kualitas dan kuantitas hirarki level output. Implementation Output 1. Tingkat kerukunan umat di Provinsi Papua; 2. Pertumbuhan ekonomi non tambang; 3. Digitalisasi UMKM; 4. Pelatihan terfokus untuk atlit/pelatih Papua, persiapan agenda olahraga internasional; 5. Kerjama sama pengelolaan aset  PON XX Papua; 6. Pemanfaatan venue PON XX Papua secara regular dan terencana; Hasil pada level output, memiliki keterkaitan dengan capaian implementasi, pada kualitas hirarki level process. Process 1. Konsistensi event olahraga yang diselenggarakan oleh Koni Provinsi Papua; 2. Pemberdayaan olahraga sejak dini; 3. Pemantapan pengelolaan aset venue Pon XX Papua;
4. Optimalisasi asset sebagai upaya kemandirian fiskal;
5. Penyediaan Regulasi terkait pengelolaan Venue PON XX; 6. Kerjasama dengan swasta dan perguruan tinggi, dalam pemanfataan aset PON XX; Hasil pada level Process, memiliki keterkaitan dengan kualitas kebijakan pada hirarki level input. Input 1. Penyediaan Kelengakapan administrasi pengelolaan pasca PON Hasil pada level Input, memiliki keterkaitan dengan tujuan utama
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 6, NOMOR 1 EDISI MEI  2022 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Model Tata Kelola  PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua (Penerapan Result Based Management), Boy Piter Nizu Kekri dan Hesti Murwaniputri, PP 12 – 20
Hierarchy Performance Means Of Verification Assumption XX Papua; 2. Dukungan alokasi otonomi khusus; 3. Dukungan APBD Papua/Kab/kota dalam penyediaan anggaran pasca- PON XX Papua; 4. Dukungan APBN, melalui mekanisme transfer pemerintah pusat; 5. Penyediaan rencana pengembangan pemanfaatan infrastruktur venue pasca-PON XX Papua;
pemanfaatan tata kelola PON XX.

## Sumber: Data diolah, Tahun 2022
Pemetaan model tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua merupakan bagian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.  Result  based  management  mengarahkan  kebijakan  perlu  diambil  berdasarkan  fakta-fakta  ilmiah,  hal terpenting pengambilan kebijakan publik terkait tata kelola PON XX berbasis pada tantangan atau permasalahan. Sesuai dengan pemetaan fokus expert evidence diharapkan adanya perubahan mendasar bagi Provinsi Papua konten ini tercermin pada model result based management, kami sebut sebagai capaian level impact yaitu: (1) tingginya rasa nasionalisme, (2) terbentuknya  daya  saing  sumber  daya  pemuda,  (3)  tumbuhnya  ekonomi  inklusif,  (4)  kurangnya  angka  kesenjangan  dan kemiskinan. Inilah hasil pemetaan kondisi yang diharapkan melalui pelaksanaan PON XX, sehingga setiap konten ini dapat diklasifikasikan berdasarkan level hirarki sehingga menjadi rujukan dalam proses kebijakan tata kelola pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Guna mencapai level hasil pada hirarki  outcome, maka cukup penting untuk melaksanakan strategi/kebijakan yang menghasilkan luaran: Papua rumah bagi keberagaman kekayaan etnik di Indonesia, rumah atlit berprestasi bagi Indonesia emas,  penyelenggaraan  agenda  olahraga  pada  tingkat  nasional  dan  internasional  (Asia  Pasifik),  kolaborasi  n-helix  untuk pengelolaan  infrastruktur  PON  XX  di  Papua.  Tentunya  capaian  level  hirarki  outcome  tidak  dapat  hanya  di  motori  oleh pemerintah  daerah  Provinsi  Papua,  perlu  adanya  orietansi  manajemen  strategi  yang  serupa  dengan  pemerintah  daerah, selain  itu  koordinasi  dan  bentuk  kesepakatan  dengan  pemerintah  pusat  mengenai  capaian  hirarki  level  outcome  ini. Konsekunsi logis dari kerangka model result based management bagi pemerintah daerah Provinsi Papua ialah kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam kerangka pengelolaan sumber daya fisik atau non fisik PON XX Papua. Pada konteks berpikir  kerangka  logis  ini  pencapaian  level  outcome  akan  bergantung  pada  kualitas  dan  kuantitas  capaian  pada  level implementasi,  setidaknya  penelitian,  peneliti  menemukan  minimal  masing-masing  adanya  6  luaran  level  output  dan  level process, sedangkan pada level input membutuhkan minimal 5 luaran. Model tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua perlu disusun dengan kerangka logis yang jelas, sehingga adanya tanggungjawab serta orientasi peran yang sama antar level pemerintahan. Penelitian ilmiah ini memberikan konsep berpikir berbasis pada hasil, sehingga perlu adanya interpretasi lebih  lanjut  terkait  luaran  pada  masing-masing  hirarki  level  capaian,  melalui  pemikiran  dan  konsep  pada  setiap  expert evidence yang berada di pemerintah daerah Provinsi Papua, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

## PENUTUP
Penelitian ini  memberikan  potensi  referensi  ilmiah  guna  proses  pengambilan  kebijakan melalui  interaksi  miles  dan huberman,  dengan  temuan  penelitian  kecenderungan  expert  evidence  sebagai  berikut:  (1)  Assessment:  Memperhatikan pemanfaatan  uttilitas  infrastruktur  PON  XX,  kebijakan  tata  kelola  pasca  PON  XX;  (2)  Envision:  PON  XX  Papua  harus berdampak  pada  sosial  ekonomi  dan  rasa  nasionalisme  masyarakat  Papua;  (3)  Plan:  Penyusunan  kebijakan  tata  kelola pemanfaatan  PON  XX.  Berbagai  konten  yang  diperoleh  dari  expert  evidence,  menjadi  dasar  dalam  penyusunan  hirarki kebijakan tata kelola PON XX tahun 2021 Provinsi Papua. Result Based Management menemukan terdapat 4 luaran level impact  yang  menjadi  tantangan  pengelolaan  pasca  PON  XX  dimasa  mendatang,  pada  level  outcome  terdapat  4  luaran, sedangkan  untuk  level  output  dan  level  process  masing-masing  terdapat  6  luaran,  selanjutnya  level  hirarki  input membutuhkan minimal 5 luaran.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 6, NOMOR 1 EDISI MEI  2022 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Model Tata Kelola  PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua (Penerapan Result Based Management), Boy Piter Nizu Kekri dan Hesti Murwaniputri, PP 12 – 20
Minimnya  referensi  ilmiah  terkait  manajemen  strategik  pada  pengelolaan  pasca  PON  menjadi  pertimbangan penelitian  ini,  adapuan  keterbatasan  penelitian  induktif  ialah  expert  evidence  dominan  berasal  dari  birokrat  pemerintah pusat. Untuk itu menjadi pertimbangan pada studi lanjutan guna memperkaya konten yang diharapkan expert evidence pada lingkup  pemerintah  daerah  Provinsi  Papua  dan  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota.  Selain  itu  juga  jika  telah  tersedia regulasi  yang  mempedomani tata  kelola  PON  XX,  dapat  dijabarkan  sesuai  kewenangan  result  based  management  serta menyusun tolak ukur kinerja pada masing-masing level hirarki.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayani, Dhita Deviacita., Helen Sasty Pratiwi., dan Hafiz Muhardi. 2019. Implementasi web scraping untuk pengambilan data pada situs marketplace. JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi). Vol. 7, No. 4. Hal:  257-262.
Bappeda. 2015. Masterplan Infrasturktur dan Pengembangan Ekonomi PON XX di Provinsi Papua. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua. Kota Jayapura.
Gani,  I.  (2008).  Dampak  Penyelenggaraan  PON  XVII  Terhadap  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Lokal  di  Provinsi Kalimantan Timur. INOVASI (Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen), 4(1). 265-270.
IPQI.  (n.d).  Mengenal  Result-Based  Management.  Diakses  pada  3  Oktober  2021.  https://ipqi.org/mengenal-result-based- management/.
Jubi. (2021, 4 Oktober). Menpora ingatkan tak ada venue yang terbengkalai pasca-PON XX. Diakses pada 6 Oktober 2021. https://jubi.co.id/menpora-ingatkan-tak-ada-venue-yang-terbengkalai-pasca-pon-xx/.
Kencana, M. R. B. (2021, 2 Oktober). Jokowi Minta Infrastruktur PON XX Dorong Geliat Ekonomi Papua. Liputan6. Diakses pada  3  Oktober  2021.  https://www.liputan6.com/bisnis/read/4673905/jokowi-minta-infrastruktur-pon-xx-dorong- geliat-ekonomi-papua
Kompas. (2021, 4 Oktober). Sri Mulyani Ungkap PON XX Papua Habiskan Duit APBN Rp.10,43 Triliun.  Diakses pada 10 Oktober 2021. https://money.kompas.com/read/2021/10/04/093428726/sri-mulyani-ungkap-pon-xx-papua-habiskan- duit-apbn-rp-1043-triliun?page=all.
KSP.  (2021).  Pembangunan  Infrastruktur  Modal  Mencapai  Tujuan  Kesejahteraan  Papua.  Diakses  pada  3  Oktober  2021. https://ksp.go.id/pembangunan-infrastruktur-modal-mencapai-tujuan-kesejahteraan-papua.html.
Kusek,  J.  Z.,    Rist  R.  C.  (2004).  Ten  Steps  to  a  Results-Based  Monitoring  and  Evaluation  System  :  A  Handbook  for Development Practitioners.Washington DC: The World Bank
Locke, E. A. (1968). Toward A Theory of Task Motivation and Incentives. Organizational Behavior and Human Performance,
3(2).157-189.
Luneburg, F. C. (2011). Goal Setting Theory of Motivation. International Journal Management, Business, and Administration, 15(1), 1-6.
Nugrahani. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Cakra Books.
Syahputra,  E.  (2021,  4  Oktober).  Menpora  Ingatkan  Pemda  Rawat  Fasilitas  Olahraga  Pasca  PON  Papua.  Detiknews.
Diakses  pada  10  Oktober  2021.  https://news.detik.com/berita/d-5753053/menpora-ingatkan-pemda-rawat-fasilitas- olahraga-pasca-pon-papua.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007.Penyelenggaraan Keolahragaan. Jakarta.
PUPR. (2021, 1 April). Infrastruktur papua dan papua barat terus dibangun kementerian pupr, dari jalan hingga pemukiman. Diakses  pada  10  Oktober  2021.  https://www.pu.go.id/berita/infrastruktur-papua-dan-papua-barat-terus-dibangun- kementerian-pupr-dari-jalan-hingga-pemukiman.
Presidenri, (2021, 2 Oktober). Presiden Jokowi Resmi Buka PON XX Papua Tahun 2021.Diakses pada 10 Oktober 2021. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-resmi-buka-pon-xx-papua-tahun-2021/.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI  BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 6, NOMOR 1 EDISI MEI  2022 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN  BISNIS): Model Tata Kelola  PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua (Penerapan Result Based Management), Boy Piter Nizu Kekri dan Hesti Murwaniputri, PP 12 – 20
Solechan, A.,  Prasandy, T. (2016). Rancang Bangun Tata Kelola Kinerja Perguruan Tinggi Menggunakan IT Balanced Scorecard. Jurnal Sistem Informasi Bisnis, 6(1), 84–89.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005. Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta.