## EFEK RACHET  DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI SUMATERA BARAT
Putri Intan Permata Sari putriintanpermatasari@upiyptk.ac.id , Akuntansi, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
Ronni Andri Wijaya
awheronniwijaya@yahoo.co.id , Akuntansi, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
Deni Saputra
denisaputra@upiyptk.ac.id , Akuntansi, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
Agam Mei Yudha
agammeiyudha@upiyptk.ac.id , Manajemen, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

## Abstrak
Praktik  efek ratchet ing  timbul  dalam  penyusunan  anggaran  yang  mengarah  kepada  bentuk perilaku  oportunistik  dengan  cara  mengubah  kesesuaian  anggaran real pada  saat  tahun berjalan sebelum akhir tahun anggaran. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji adakah di dalam anggaran pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah daerah terdapat praktik efek ratchet .  Bentuk  penelitian  yang  dilakukan  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif. Jenis  data  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder  yang  diperoleh  dari Laporan Realisasi Anggaran SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat periode 2018-2019. Di  dalam  penelitian  ini,  terdapat  jumlah  populasi  yang  digunakan  sebanyak  50  SKPD Provinsi  Sumatera  Barat  serta  teknik  dalam  pengambilan  sampel  yang  dilakukan  didalam penelitian  ini  dengan    menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Pengujian  hipotesis  yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi linear sederhana. Hasil penelitian membuktikan bahwa terjadinya efek ratchet dalam anggaran pendapatan asli daerah dan anggaran belanja daerah.
Kata Kunci : efek ratchet , anggaran, pendapatan asli daerah, belanja daerah

## THE RACHET EFFECT IN THE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGETS OF SKPD IN THE PROVINCE OF WEST SUMATERA

## Abstract
The practice of the ratcheting effect arises in the preparation of the budget which leads to a form  of  opportunistic  behavior  by  changing  the  suitability  of  the  real  budget  during  the current year before the end of the fiscal year. The purpose of this research is to test whether there is a practice of ratchet effect in the local government revenue and expenditure budget. The  form  of  this  research  is  quantitative  descriptive  research.  The  type  of  data  used  in  this study is secondary data obtained from the Budget Realization Report of the SKPD of the West Sumatra  Province  for  the  2018-2019  period.  In  this  study,  there  were  50  population
organizations  used  in  the  Province  of  West  Sumatra  Province  and  the  sampling  technique used  in  this  study  was  using  purposive  sampling  technique.  Hypothesis  testing  conducted  in this study is to use a simple linear regression model. The results of the study prove that there is a ratchet effect in the regional original revenue budget and regional expenditure budget.
Keywords : ratchet effect, budgeting, locally generated revenue, local government spending

## PENDAHULUAN
Dengan diterapkannya sistem pemerintahan di Indonesia secara desentralisasi melalui peraturan  yang  tercantum  di  dalam  undang-undang.  Undang-undang  yang  dimaksud  adalah Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  maka  segala  bentuk kegiatan pemerintahan diurus sendiri oleh daerahnya termasuk penyusunan dan pengalokasian anggaran.  Di  Indonesia  ada namanya anggaran pemerintah daerah yang  disebut juga dengan APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Abdullah  &  Junita,  2016).  Di  dalam anggaran, adanya sesuatu yang dibutuhkan yaitu penyesuaian dan revisi yang seiring dengan adanya  meningkatnya  kebutuhan,  adanya  suatu  kejadian  yang  mengakibatkan  anggaran tersebut  diralat  kembali  dan    adanya  kelebihan  dana  anggaran  yang  muncul  dari  tahun sebelumnya pada suatu daerah  (Anessi-Pessina et al., 2012). Didalam realisasi penganggaran, terdapat  dua  kemungkinan  yaitu  sesuatu  yang  telah  direalisasikan  berbeda  dengan  yang dianggarkan,  dapat  mengalami  kekurangan  anggaran,  dan  dapat  juga  mengalami  kelebihan anggaran. Lee &  Plummer (2007) menjelaskan bahwa perubahan  anggaran adalah hal  yang pantas terjadi, ini disebabkan adanya peningkatan anggaran pemerintah karena kemungkinan, pemerintah  melihat  ada  sesuatu  hal  yang  serius  harus  diselesaikan  sehingga  terjadinya perubahan  anggaran  tersebut.  Adapun  yang  menjadi  perhatian  disini  yaitu  mengenai  sisa anggaran pada periode tahun yang lalu yang akan dikalkulasikan nantinya untuk perencanaan anggaran  tahun  yang  akan  datang.  Hal  ini  dapat  dikatakan,  penyusunan  anggaran  tersebut sudah  mengikuti  besaran  dan  telah  mengikuti  pola  anggaran  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  lah yang    disebut  dengan budget  ratcheting .  Forrester  &  Mullins  (1992).  Anggaran  pemerintah sendiri  merupakan  suatu  proses  politik  sehingga  mengakibatkan  pengganggaran  yang  masih bersifat tertutup dan melibatkan sedikit politisi dan birokrasi (Andrean & Sari, 2020). Hal ini akan  membuat  anggaran  tidak  ditampilkan  secara  transparan  dan  memberikan  ruang  kepada pemerintah  untuk  melakukan  penyelewengan  penggunaan  anggaran.  Dalam  Isaken  (2005) menyatakan  bahwa  meskipun  perencanaan  anggaran  tidak  memiliki  kaitan  langsung  dengan uang  sacara  riil  tetapi  penyusunan  anggaran  akan  memberikan  celah  bagi  pemerintah  untuk melakukan  tindakan  korupsi  dengan  melakukan  pembayaran  aktual  atau  transfer  uang  pada tahap realisasi.
Nurhayati  &  Suhendar  (2018)  menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya budget  ratcheting merupakan  sebuah  upaya  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  gambaran  kinerja  di  masa lalu  dalam  rangka  untuk  memperbaiki  dan  merevisi  pencapaian  target  suatu  hal  yang  akan menjadi  objek  penganggaran  tersebut. Budget  ratcheting juga  merupakan  suatu  keadaan dimana pihak yang berkepentingan yang menentukan pembuatan perencanaan target di masa yang akan datang, dengan berdasarkan  acuan target  kinerja saat  ini.  Istilah ratcheting dalam anggaran  pemerintah  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Weitzman  (1980)  dengan mengembangkan  model  dimana  perencana  ekonomi  menggunakan  kinerja  saat  ini  sebagai dasar  parsial  untuk  menetapkan  target  kinerja  untuk  periode  berikutnya  yang  kemudian disebut  dengan ratchet  principle .  Di  dalam  penyusunan  anggaran  dengan  efek ratchet ini, adanya  suatu  dorongan  perilaku  untuk  mengambil  keuntungan  dengan  cara  mengubah realisasi  anggaran  yang  telah  berjalan  sebelum  jangka  waktu  anggaran  tersebut  berakhir.
Analisis  teori  keagenan  menyatakan  bahwa  pihak  yang  berkepentingan  atau  prinsipal  dapat menjadikan  kinerja  agen  pada  tahun  sebelumnya  sebagai  patokan  dengan  tujuan  dapat memperkuat jumlah penyusunan anggaran kinerja periode di masa yang akan datang (Fisher et al. (2006; Weitzman (1980)). Pernyataan ini diperkuat oleh Susanto & Halim (2018) yang memiliki  hasil  kesimpulan  bahwa  di  ruang  lingkup  pemerintah  daerah  masih  ada  temuan mengenai  efek ratchet yang  berperilaku  menguntungkan  untuk  kepentingan  pribadi  atas fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh daerah tersebut sehingga menimbulkan asimetri informasi yang  dilakukan  dengan  cara  pemberian  insentif  bagi  pihak  penyusun  anggaran  agar  dapat melancarkan  praktik  tersebut  demi  keuntungan  pribadi,  sehingga  praktik  efek ratchet merupakan tindakan sikap dan perilaku yang ingin menguntungkan diri sendiri ini selalu ada antara  prinsipal  dan  agen  (Indjejikian  &  Nanda,  1999).  Hal  inilah  yang  akan  menimbulkan kesalahan informasi atau asimetri informasi sehingga adanya ke keliruan bagi principal dalam menilai  kapasitas  riil  kinerja  agen  tersebut,  sehingga  terciptalah  slack,  dan  manipulasi anggaran  terhadap  aktivitas  riil  (Bouwens  &  Kroos,  2011). Kegiatan  perilaku  yang  seperti inilah  yang  dapat  mendorong adanya  kecendrungan  terhadap  suatu  aktivitas  yang  melebihi kapasitas sehingga anggaran yang telah ditetapkan digunakan tidak akan mencukupi sehingga, terbentuklah perubahan anggaran. Tentu ini menjadi peluang bagi pihak yang berkepentingan tersebut  untuk  melakukan  perilaku  tersebut  yang  menguntungkan  dirinya  sendiri (Lee  & Plummer, 2007).
Di  dalam  penganggaran  sektor  publik,  terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang membahas  dengan  berbagai  konteks  mengenai  efek ratchet diantaranya  adalah  penelitian yang  dilakukan  oleh  Abdullah  &  Junita  (2016)  menyatakan  bahwa  setiap  pihak,  baik  itu pengusul  anggaran  maupun  pemberi  persetujuan,  memiliki  kepentingan  masing–masing sehingga ketika penyusunan anggaran dilakukan, maka terjadilah masalah  keagenan sehingga budget  ratcheting dapat  menjadi  salah  satu  unsur  yang  mengakibatkan  kenaikan  belanja daerah  tersebut  sehingga  penganggaran  perencanaan  kinerja  perbandingannya  akan  jauh dibandingkan dengan realitanya. Hal ini justru mengakibatkan kerugian nantinya dan akhirnya pendapatan asli daerah tidak mampu menutupi belanja daerah.  Andrean & Sari (2020) yang melakukan  penelitian  dengan  objek  pada  19  kabupaten  dan  kota  provinsi  sumatera  barat periode  2013-2017  yang  juga  mendukung  penelitian  terdahulu  sebelumnya  dengan memberikan  penjelasan  dengan  adanya  perlakuan budget  ratcheting akan  meningkatkan belanja daerah  di  akhir tahun berjalan, hal  ini tentu lama kelamaan mengakibatkan kerugian besar  dan  berdampak  pada  krisis  keuangan  pada  daerah,  sehingga  nanti  untuk  kedepannya pencairan  dana  bagi  daerah  yang  membutuhkan  perbaikan  fisik  sangat  sulit  akibat  dari perilaku  kepentingan  pribadi  tersebut.  Dipenelitian  ini  juga  menyimpulkan  bahwa  dari  19 kabupaten  dan  kota  di  sumatera,  dimana  kota  Palembang  memiliki budget  ratcheting tertinggi.  Pratiwi  et  al.  (2020)  menyatakan  bahwa  terdapat  korelasi  antara budget  ratcheting dengan  kinerja  pada  Kota  Baubau  periode  2014-2016.  Arsani  &  Sihombing  (2020) menyimpulkan  bahwa  adanya  indikasi asymmetric  ratchet terhadap  komponen  pengeluaran pada saat situasi pandemi di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya perencanaan anggaran yang  menjadi  patokan  adalah  anggaran  tahun  sebelumnya,  tetapi  bukan  tahun  sebelumnya lagi.  Hal  ini  dikarenakan,  tahun  tersebut  tidak  bias  dijadikan  patokan  karena  tahun  tersebut masih keadaan normal dan belum terjadi pandemi sehingga anggaran tahun sebelumnya atau yang sudah terjadi pandemi, itulah yang dijadikan sebagai penentu anggaran periode saat ini, karena  pada  periode  tahun  sebelum-sebelumnya  sudah  tidak  bisa  dijadikan  pedoman  dalam perencanaan  penganggaran,  karena  situasi  sudah  berubah  yaitu  situasi  pandemi.  Karena  itu, dilakukanlah  suatu  perubahan  anggaran  yang  kemudian  nanti  akan  dibandingkan  antara anggaran  yang  telah  direncanakan  dengan  anggaran  yang  telah  berjalan  sampai  kebutuhan tersebut telah terpenuhi (varian anggaran) (Bawono et al., 2012). Adapun penelitian terdahulu yang selanjutnya memperkuat  penelitian terdahulu sebelumnya yaitu penelitian  Nurhayati &
Suhendar  (2018)  yang  juga  membahas  mengenai budget  ratcheting. Dalam  pernyataan penelitian  ini,  praktik budget  ratcheting akan  menambah  belanja  daerah  sehingga  kelebihan anggaran  tersebut  sebagian  besar  dijadikan  sebagai  keuntungan  pribadi.  Selanjutnya penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marlina  (2019)  pada  kabupaten  dan  kota  di  provinsi  aceh tentang budget  ratcheting yang  menggambarkan  bahwa  efek ratcheting tersebut,  telah mempengaruhi anggaran belanja daerah sehingga antara perencanaan dengan realitanya tidak sesuai dan jauh dari penganggaran yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan  oleh  Susanto  (2018)  mengenai    efek ratchet yang  memiliki  pandangan  bahwa akibat  adanya  efek ratchet ini  sangat  mempengaruhi    pendapatan  asli  daerah  (PAD),  hal  ini dikarenakan kelebihan anggaran tersebut tidak kembali lagi ke kas daerah, jadi lama kelamaan kas daerah yang dari pendapatan daerah makin berkurang. Begitu juga belanja langsung, juga menjadi  imbas  masalah  tersebut  karena  anggaran  untuk  kedepannya  pencairannya  tidak efisien lagi. Di samping itu penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Andrean & Sari (2020)  yang  membahas  mengenai  efek ratchet dengan  melakukan  suatu  pengembangan pengujian  terhadap  ruang  lingkup  kewenangan  organisasi  perangkat  daerah  untuk menjelaskan dengan lebih luas lagi fenomena yang tergambar pada perilaku efek rachet pada penganggaran pemerintah daerah di Sumatera Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Agency Theory
Agency  theory merupakan  teori  yang  menjelaskan  bagaimana  kontra  antara  prinsipal dan agen. Yang dimaksud prinsipal disini adalah pihak yang memberi perencanaan,  mengatur dan mengambil keputusan terhadap agen dan saling bekerjasama dalam melaksanakan tujuan tersebut,  dimana  pemerintah  yang  berwenang  mendapatkan  nama  baik  karena  bertanggung jawab  dengan  baik  mengenai  apa  yang  diamanahkan  kepada  mereka,  dan  sebaliknya masyarakat  mendapatkan  kepuasan  dalam  menikmati  hasil  dari  yang  diamanahkan  kepada pemerintah  tersebut  (Anton,  2010).  Dalam  hal  ini,  rakyat  merupakan  prinsipal  dan  pejabat pemerintah  sebagai  agen.  Pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  menjalankan pemerintahan dan memberikan informasi terkait dengan sesuatu yang telah dijanjikan tersebut kepada  masyarakat.  Realita  yang  terjadi,  masyarakat  menjadi  kurang  puas  terhadap  hal  itu, karena  ada  ketidak  sesuaian  antara  hasil  dengan  yang  telah  dijanjikan  sebelumnya (Afryansyah,  2013).  Setyaningrum  &  Syafitri  (2012)  menyatakan  bahwa  dengan  adanya hubungan  keagenan  tersebut  akan  menimbulkan  masalah  asimetri  informasi  dimana  pihak agen  atau  pemerintah  memiliki  informasi  yang  lebih  banyak  dari  pada  pihak  prinsipal  atau masyarakat, bahkan banyaknya informasi di pihak pemerintah, tidak semua yang dinyatakan dengan  benar.  Persoalan  ini  semakin  menjadi  nyata  ketika  masyarakat  tidak  memiliki  saran atau  intitusi  formal  untuk  mengawasi  kinerja  pihak  agen  agar  bias  dikontrol  dengan  baik, sehingga perilaku moral hazard dapat terjadi dengan mudah.

## Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah di Indonesia
Dalam  proses  penganggaran  pemerintah  di  Indonesia  selalu  dilakukan  usaha  untuk perbaikan  seperti  penerapan  anggaran  berbasis  prestasi  kerja.  Penerapan  sistem  anggaran berbasis kinerja dengan kriteria evaluasi kinerja dilakukan untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran  di  tingkat  kementerian  negara/lembaga  maupun perangkat  daerah  yang  merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang Laporan Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan diikuti dengan Permendagri Nomor 65  Tahun  2007  serta  Permendagri  Nomor  73  Tahun  2009  mengenai  evaluasi  kinerja pemerintah  daerah  berikut  penyusunan  peraturan  daerah  yang  memberikan  legitimasi
ketercapaian kinerja pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Bentuk sederhana yang harus dipenuhi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ini adalah (Robinson & D., 2009):
1. Informasi  mengenai  sasaran  dan  hasil  dari  pengeluaran  pemerintah  dalam  bentuk indikator kinerja dan evaluasi program sederhana
2. Proses  penyusunan  anggaran  yang  dirancang  untuk  memfasilitasi  penggunaan informasi tersebut.

## Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  atau  yang  disebut  dengan  APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Siklus penyusunan  APBD  diaali  dengan  penyampaian  kebijakan  umum  (KUA)  APBD  sebagai landasan penyusunan rancangan APBD kepada DPRD. Berdasarkan KUA APBD, Pemerintah Daerah  bersama  DPRD  membahas  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementera  (PPAS)  untuk dijadikan  acuan  penyusunan  anggaran  bagi  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD). Kepala  SKPD  elanjutnya  menyusun  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  SKPD  (RKA-SKPD) berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan  belanja  untuk  tahun  berikutnya  setelah  tahun  anggaran  yang  sudah  disusun. Rencana  Kerja  dan  Anggaran  ini  kemudian  disampaikan  kepada  DPR  untuk  dibahas  dalam pembicaraan pendahulua  RAPBD.

## Efek Ratchet pada Penganggaran Pemerintah Daerah
Efek ratchet dalam penyusunan anggaran muncul dalam bentuk perilaku oportunistik eksekutif  dengan  memodifikasi  realisasi  anggaran  tahun  berjalan  menjelang  akhir  tahun anggaran.  Dengan  adanya  efek  ratchet  maka  anggaran  pada  periode  mendatang  akan  sama dengan  anggaran  periode  berjalan  ditambah  penyesuaian  (efek ratchet )  yang  ditentukan berdasarkan  selisih  pada  periode  berjalan.  Efek ratchet pada  anggaran  pemerintah  berkaitan dengan  kerugian  masyarakat  akibat  pertumbuhan  anggaran  yang  tidak  efisien  (Lee  & Plummer, 2007).
Penelitian  ini  akan  berfokus  pada  efek ratchet yang  muncul  dalam  proses penganggaran  melalui  penggunaan  anggaran  pada  dua  komponen  APBD,  yaitu  Pendapatan Daerah  dan  Belanja  Daerah.  Pendapatan  daerah  merupakan  semua  hak  daerah  yang  diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  sedangkan  belanja daerah  adalah  kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagi  pengurang  nilai  kekayaan bersih dalam epriode tahun anggaran.

## Hipotesis Penelitian

## Efet Ratchet pada Penganggaran Pendapatan Daerah
Penganggaran  pendapatan  daerah  adalah  sebuah  perencanaan  yang  dilakukan  dengan mempertimbangkan  peraturan  terkait  objek  pendapatan  khusus  atau  potensi  yang  ada  pada daerah  tersebut  untuk  penentuan  target  pendapatan  yang  diatur  di  dalam  (UU,  PP,  Perda), seperti  data  potensi  pajak  dan  retribusi  daerah,  tren  proporsi  penerimaan  pajak  dan  retribusi daerah,  serta  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  selama  periode  tertentu  (Susanto  & Halim, 2018). Pemerintah sebagai pelaku pihak yang memberikan wewenang, peraturan juga sering  banyak  mengalami  permasalahan  atau  kendala  berupa  bias  dan  kesalahan  ( error ) sehingga  terkadang  target  pendapatan  dapat  ditentukan  lebih  tinggi (overforecast) atau  juga lebih rendah (underforecast), hal ini tergantung pada tujuan kebijakan yang ingin dicapai oleh pemerintah  dalam  situasi  dan  kondisi  tertentu  (Voorhees,  2006).  Apabila  adanya  target peningkatan  jumlah  pendapatan  pada  tingkat  tertentu,  jika  dilihat  dari  basis  realisasi
pendapatan tahun sebelumnya, hal ini akan menjadi keputusan atau kebijakan bagi pemerintah untuk  meningkatkan  belanja/pengeluaran  pada  tahun  berikutnya.  Hal  demikian  disebut dengan pro  cyclical  ratchet dalam anggaran  (Marlowe, 2009). Berdasarkan pemaparan yang telah  diuraikan,  maka,  dapat  diungkapkan    hipotesis  pertama  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
H 1 : Terjadi efek ratchet dalam penganggaran Pendapatan Daerah

## Efek Ratchet pada Penganggaran Belanja Daerah
Pemerintah  sebagai  agen,  disamping  semua  informasi  yang  ada  olehnya,  dia  juga sebagai  pengambil  keputusan  dan  kebijakan  yang  akan  ditetapkannya  terutama  dalam kegiatan  belanja  daerah.  Didalam  komponen  belanja  daerah  dalam  APBD  terdiri  dari  dua yaitu  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung.  Perilaku  efek rachet ini  sangat menimbulkan kerugian yang besar bagi keuangan daerah itu, serta berimbas kepada keuangan Negara.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  agen  yang  bersikap  ingin  mencari  keuntungan  sendiri dalam  penganggaran  belanja  dengan  cara  meningkatkan  perkiraan  anggaran  periode selanjutnya.  Dengan  keadaan  yang  seperti  ini  otomatis  berimbas  kepada  pertumbuhan anggaran yang tidak efisien untuk periode selanjutnya, karena banyak dana yang dikeluarkan untuk  membiayai  sesuatu  yang  sifatnya  kurang  bermanfaat,  sehingga  adanya  modifikasi anggaran  tersebut  untuk  nantinya  menjadi  keuntungan  tersendiri  bagi  agen  tersebut  (Lee  & Plummer,  (2007);  Marlowe  (2009)).  Adanya  perilaku  rasa  ingin  menguntungkan  diri  sendiri itu  dalam  pelaksanaan  belanja  pemerintah,  dinyatakan  dengan  lebih  banyaknya  respon  yang mendukung  kepada  varian  positif (overspending) dibandingkan  dengan  varian  negatif (underspending). Banyaknya  respon  yang  mendukung  kepada  varian  positif (overspending) inilah  yang  menjadi  dasar  dalam  penentuan  anggaran  dimasa  yang  akan  datang  (Lee  & Plummer,  2007).  Jadi,  dengan  demikian  dalam  belanja  pemerintah  cendrung  mengalami peningkatan  anggaran  untuk  periode  selanjutnya,  sehingga  otomatis  akibatnya  anggaran belanja pemerintah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Marlowe, 2009). Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  diuraikan,  maka,  dapat  diungkapkan    hipotesis  kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 2 : Terjadi efek ratchet dalam penganggaran belanja daerah.

## METODE

## Jenis dan Sumber Data
Pada  penelitian  ini,  adapun  sumber  data  yang  diperoleh  peneliti  yaitu  dari  Badan Keuangan  Daerah  melalui  website  DPKD  Provinsi  Sumatera  Barat  (dpkd.sumbarprov.go.id, 2020).  Adapun  jenis  penelitian  ini  bersifat  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  Organisasi  Perangkat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat pada periode 2018-2019.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  SKPD  yang  terdapat  pada  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Barat  yang  berjumlah  50  SKPD.  Teknik  pengambilan  sampel  yang dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:
1. Ketersediaan data
2. Memiliki komponen Pendapatan Asli Daerah dan komponen Belanja Daerah
3. Merupakan data APBD terbaru atau pembaharuan terakhir.
Dari kriteria tersebut diperoleh 24 SKPD yang memiliki komponen PAD dan 42 SKPD yang memiliki komponen Belanja Daerah.

## Model dan Pengukuran Vaiabel
Efek ratchet dalam  anggaran  organisasi  perangkat  daerah  Provinsi  Sumatera  Barat diukur dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh (Weitzman, 1980):
(1)
Kemudian  dimodifikasi  kembali  oleh  (Lee  &  Plummer,  2007)  dengan  model  persamaan sebagai berikut:
Model  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  efek ratchet pada  anggaran pendapatan daerah maupun pada anggaran belanja daerah, dimana:
: Anggaran pada tahun berjalan
: Anggaran pada tahun sebelumnya
: Realisasi pada tahun sebelumnya
Koefisien : Penyesuaian untuk varian positif Koefisien : Penyesuaian untuk varian negatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan  maka  diperoleh  statistik deskriptif untuk total belanja daerah dan pendapatan asli daerah yang disajikan dalam tabel 1 berikut.

## Tabel 1. Statistik Deskriptif Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Pendapatan Asli Daerah Belanja Daerah underforecast overforecast underspending overspending SKPD % SKPD % SKPD % SKPD % 2018 21 84% 4 16% 42 100% 0 0% 2019 15 60% 10 40% 22 52% 20 48% Rata-Rata 72% 28% 76% 24%

## Sumber: Diolah Peneliti
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum underforecast dan underspending memiliki  nilai  yang  lebih  tinggi  daripada overforecast dan overspending dengan  rata-rata underforecast dan underspending masing-masing  sebesar  72%  dan  76%.  Susanto  &  Halim (2018)  menjelaskan bahwa underforecast dapat  dikatakan penetapan target  pendapatan lebih rendah  dari  kapasitas  fisik  yang  sesungguhnya,  jadi  hal  ini  yang  menimbulkan  kesenjangan anggaran  ( slack )  dalam  menetapkan  anggaran  belanja  daerah  sedangkan  dilihat  dari  sisi underpending dapat dilihat bahwa kenyataan dalam pencapaian kinerja anggaran belanja yang ditetapkan, itu lebih tinggi dibandingkan realisasi atau capaian kinerja anggaran belanja tahun sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa penetapan target anggaran yang berbasis kinerja, terjadinya  perilaku  penyusun  anggaran  yang  bias  dan  juga  terjadinya asymmetric  ratchet dalam menetapkan target tersebut.
(2)

## Hasil Pengujian Hipotesis
Dengan  pengolahan  yang  menggunakan  SPSS  25,  hasil  pengujian  statistik  adalah menunjukkan  hasil  dari  nilai  koefisien ratcheting dalam  anggaran  pendapatan  dan  anggaran belanja daerah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat. Adapun syarat untuk menyatakan bahwa adanya  efek ratcheting dalam  anggaran  daerah  yang  berdasarkan  rancangan  pengujian hipotesis apabila   ≠ 0 (Marlina, 2019).
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Pendapatan Daerah
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta Pendapatan Daerah 1 (Constant) 8315434 99.903 799299387 2.234 .104 .918 ) 1.062 .491 .292 2.162 .036 ) -.842 .349 -.327 -2.416 .020

## Sumber: Data Diolah
Pada  tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  nilai  koefisien  untuk  varian  positif  Pendapatan Daerah  sebesar  1,062  dimana  hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadinya  efek ratchet dalam anggaran  pendapatan  asli  daerah  sedangkan  untuk  varian  negatif  tidak  terjadi  efek rathet didalam  penyusunan  anggaran  pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat masalah keagenan dalam menetapkan anggaran pendapatan daerah yang dapat terlihat ketika pengusul  anggaran  dan  pemberi  persetujuan  atas  usulan  anggaran  tersebut  memiliki kepentingan  pribadi  atau  perilaku  oportunistik  yang  diakomodir  dalam  anggaran.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andrean  &  Sari  (2020)  yang menyatakan bahwa terjadinya efek ratchet dalam penganggaran pendapatan asli daerah.
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Belanja Daerah
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta Belanja Derah 1 (Constant) 4341454107.707  3334771820.162 1.302  .197 ) .435 .167 .277 2.597  .011 ) .074 .095 .084 .784  .435

## Sumber: Data Diolah
Pada  tabel  3  menunjukan  bahwa  baik  koefisien  varian  positif  maupun  varian  negatif anggaran belanja daerah menunjukkan terjadinya efek ratchet. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Halim (Susanto & Halim, 2018), sangat mendukung terhadap hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa terjadinya efek ratcheting pada penganggaran belanja dalam APBD. Hal ini jelas bahwa baik itu underspending maupun overspending merupakan varian anggaran yang  sangat  penting  untuk  menentukan  anggaran  belanja  di  masa  depan  (Arsani  & Sihombing,  2020).  Larkey  &  Smith  (1989)  menyatakan  bahwa  dalam  proses  perencanaan penganggaran  pada  pemerintah  daerah,  itu  tidak  akan  lepas  dari  yang  namanya  perkiraan belanja,  dan  juga  peramalan  pendapatan.  Hal  inilah  yang  dijadikan  agen  peluang  untuk memodifikasi  anggaran  tersebut.  Begitu  juga  dengan  pernyataan  (Smith  &  Bertozzi,  1996) menjelaskan yang paling berpengaruh terhadap besaran varian, itu adalah agency yang selalu berupaya  memaksimalkan  anggarannya.  Sedangkan  menurut  pandangan  Isaken    (Isaken, 2005)  dan  Abdullah  (Abdullah,  2012)  memandang  bahwa  pada  setiap  tahapan  penyusunan
anggaran selalu mencari celah untuk bagaimana anggaran yang ditetapkan memiliki kelebihan jumlah  nantinya,  hal  ini  dilakukan  atas  persetujuan  kerjasama  antara  pengusul  anggaran dengan  pemberi  persetujuan  dan  pengesahan  anggaran  tersebut.  Pada  setiap  proses penyusunan anggaran tersebut, terdapat ruang terjadinya praktik korupsi.
Hasil  penelitian  mengenai  efek ratchet pada  pendapatan  daerah  dan  belanja  daerah selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2018) yang menyatakan bahwa akibat adanya  efek ratchet ini  yang  terjadi  di  dalam  dua  komponen  APBD  yaitu  pada  komponen pendapatan asli daerah (PAD) dan komponen belanja langsung sangat mempengaruhi. Artinya disini  adanya  peningkatan  belanja  daerah  dan  belanja  langsung  yang  disebabkan  oleh kepentingan  yang  hanya  menguntungkan  diri  pribadi  tersebut.  Arsani  &  Sihombing  (2020), Susanto & Halim (2018), Leone & Rock (2002), Lim (2011) menyatakan bahwa peningkatan anggaran  pendapatan  untuk  masa  yang  akan  datang,  jika  memiliki  kaitan  dengan  anggaran pendapatan yang memiliki varian positif maka disinilah terjadinya ratcheting dan sebaliknya peningkatan anggaran pendapatan di masa mendatang tidak memiliki kaitan dengan anggaran pendapatan yang memiliki varian negatif. Begitu juga dengan anggaran belanja, yang paling banyak mendapat respon lebih besar dalam penentuan anggaran untuk masa yang akan datang adalah varian negative jika dibandingkan dengan varian positif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  dapat  diperoleh  hasil kesimpulan  bahwa  efek ratchet terjadi  dalam  penganggaran  pemerintah  daerah  SKPD Provinsi  Sumatera  Barat  baik  dalam  penganggaran  belanja  daerah  maupun  anggaran  PAD. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  timbulnya asymmetric  ratchet dan  perilaku  oportunistik  dalam penyusunan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Rekomendasi  untuk  penelitian selanjutnya  untuk  memperbanyak  sampel  penelitian  dengan  lingkup  yang  lebih  luas  dan menambah data penelitian dengan periode anggaran yang lebih panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.  (2012). Perilaku  Oportunistik  Legislatif  Dan  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhinya:  Bukti  Empiris  Dari  Penganggaran  Pemerintah  Daerah  Di Indonesia . Https://Repository.Ugm.Ac.Id/95020/
Abdullah,  S.,  &  Junita,  A.  (2016).  Bukti  Empiris  Tentang  Pengaruh  Budget  Ratcheting Terhadap  Hubungan  Antara  Pendapatan  Sendiri  Dan  Belanja  Daerah  Pada Kabupaten/Kota Di Aceh. Modus
Journals , 28 (2), 185–201. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24002/Modus.V28i2.850
Afryansyah,  R.  D.  (2013).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengungkapan  Informasi Akuntansi  Di  Internet  Oleh  Pemerintah  Daerah. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah , 2 , 702–712. Andrean,  A.,  &  Sari,  V.  F.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja Daerah  Dan  Budget  Ratcheting  Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal  Eksplorasi Akuntansi , 2 (1), 1984–2000. Http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jea/Article/View/191 Anessi-Pessina, E., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2012). Budgeting And Rebudgeting In Local Governments:  Siamese  Twins? Public  Administration  Review , 72 (6),  875–884. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1111/J.1540-6210.2012.02590.X
Anton,  F.  (2010).  Towards  Stewardship  Theory  Manajemen. Majalah  Ilmiah  Informatika , 1 (2), 61–80.
Arsani,  A.  M.,  &  Sihombing,  P.  R.  (2020).  Budget  Ratcheting  In  Indonesia  And  The Implementation  Of  Performance-Based  Budgeting  System  During  Pandemic. Jurnal
Mantik , 4 (1),
172–180.
Https://Iocscience.Org/Ejournal/Index.Php/Mantik/Article/View/726
Bawono, I. R., Halim, A., & Lord, B. (2012). Public Sector Performance Measurement  And Budget  Allocation:  An  Indonesian  Experiment. Presented  At  6th  Nz  Management Accounting Conference .
Bouwens,  J.,  &  Kroos,  P.  (2011).  Target  Ratcheting  And  Effort  Reduction. Journal  Of Accounting And Economics , 51 (1–2), 171–185. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1016/J.Jacceco.2010.07.002
Dpkd.Sumbarprov.Go.Id. (2020). Lra Skpd . Https://Dpkd.Sumbarprov.Go.Id/Lra-Skpd.Html Fisher, J. G., Frederickson, J. R., & Peffer, S. A. (2006). Budget Negotiations In Multi-Period Settings. Accounting, Organizations
And Society , 31 (6), 511–528. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1016/J.Aos.2005.12.008
Forrester,  J.  P.,  &  Mullins,  D.  R.  (1992).  Rebudgeting:  The  Serial  Nature  Of  Municipal Budgetary Processes. Jstor , 52 (5), 467–473. Https://Doi.Org/10.2307/976806
Indjejikian,  R.,  &  Nanda,  D.  (1999).  Dynamic  Incentives  And  Responsibility  Accounting.
Journal Of Accounting And Economics , 27 (2), 177–201. Https://Doi.Org/10.1016/S0165-4101(99)00009-9
Isaken, J. (2005). The Budget Process And Corruption. U4issue , 3 .
Https://Www.Cmi.No/Publications/2559-The-Budget-Process-And-Corruption
Larkey, P. D., & Smith, R. A. (1989). Bias In The Formulation Of Local Government Budget Problems. Policy Sciences , 22 (2), 123–166.
Https://Link.Springer.Com/Article/10.1007/Bf00141382
Lee, T. M., & Plummer, E. (2007). Busget Adjustments In Response To Spending Variances: Evidence  Of  Ratcheting  Of  Local  Government  Expenditures. Journal  Of  Management Accounting Research , 19 (1), 137–167.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.2308/Jmar.2007.19.1.137
Leone,  A.  J.,  &  Rock,  S.  (2002).  Empirical  Tests  Of  Budget  Ratcheting  And  Its  Effect  On Managers’  Discretionary  Accrual  Choices. Journal  Of  Accounting  And  Economics , 33 (1), 43–67. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1016/S0165-4101(01)00044-1 Lim,  D.  (2011). Budget  Ratcheting  And  Agency  Problem [The  University  Of  Texas  At Dallas].
Https://Search.Proquest.Com/Openview/645bff2b5a582753650116019d2d5eb8/1?Pq- Origsite=Gscholar&Cbl=18750&Diss=Y
Marlina,  L.  (2019).  Efek  Ratcheting  Dalam  Anggaran  Belanja  Daerah  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Akbis , 3 (1), 39–47. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35308/Akbis.V0i0.1019
Marlowe,  J.  (2009).  Budget  Variance,  Slack  Resources,  And  Municipal  Expenditures. Ssrn . Https://Doi.Org/Https://Dx.Doi.Org/10.2139/Ssrn.1505646
Nurhayati,  N.,  &  Suhendar,  D.  (2018).  Pengaruh  Budget  Ratcheting  Terhadap  Hubungan Antara Pendapatan  Asli  Daerah Dan Belanja  Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Iii Cirebon. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi , 4 (1), 29–32. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.25134/Jrka.V4i1.1429
Pratiwi, E. T., Abdullah, R., Abdullah, L. O. D., & Dja’wa, A. (2020). The Effect Of Budget Ratcheting  On  Financial  And  Non-Financial  Performance. Proceedings  Of  The  4th International Conference On Management, Economics And Business (Icmeb 2019) , 23– 27. Https://Doi.Org/10.2991/Aebmr.K.200205.006
Robinson, M., & D., L. (2009). A Basic Model Of Performance-Based Budgeting. Technical Notes And Manuals , 09 (01), 1–12.
Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan
Indonesia , 9 (2), 154–170. Https://Doi.Org/10.21002/Jaki.2012.10
Smith,  R.  W.,  &  Bertozzi,  M.  (1996).  Principals  And  Agents:  An  Explanatory  Model  For Public Budgeting. Journal  Of Public Budgeting, Accounting &  Financial Management , 10 (3). Https://Www.Emerald.Com/Insight/Content/Doi/10.1108/Jpbafm-10-03-1998- B001/Full/Html
Susanto,  A.  A.  (2018).  Varian  Anggaran  Dan  Peran  Akuntansi  Pertanggungjawaban  Pada Penganggaran  Pemerintah  Daerah. Ekbis:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 1 (2). Https://Doi.Org/10.14421/Ekbis.2017.1.2.1055
Susanto, A. A., & Halim, A. (2018). Efek Ratchet Pada Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik , 1 (1), 88–96.
Https://Doi.Org/10.22146/Jaap.35337
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah . (2014).
Voorhees, W. R. (2006). Consistent Underestimation Bias, The Asymmetrical Loss Function, And  Homogeneous  Sources  Of  Bias  In  State  Revenue  Forecasts. Journal  Of  Public Budgeting, Accounting & Financial Management , 18 (1), 61–76. Weitzman, M. (1980). The “Ratchet Principle” And Performance Incentives. Bell Journal Of Economics ,
11 (1),
302–308.
Https://Econpapers.Repec.Org/Article/Rjebellje/V_3a11_3ay_3a1980_3ai_3aspring_3ap _3a302-308.Htm