## Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia

## Vinsensio M. A. Dugis

## Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dan Australia untuk  memperkuat  kembali  hubungan  bilateral  Indonesia  Australia? Pertanyaan  ini  tepat  untuk  diangkat,  mengingat  Presiden  Joko  Widodo (Jokowi)  resmi  dilantik  ketika  hubungan  Indonesia-Australia  sekali  lagi berada  pada  titik  rendah  menyusul  terkuaknya  upaya  skandal  penyadapan yang  dilakukan  para  agen  intelijen  Australia  terhadap  sejumlah  petinggi Indonesia.  Situasi  kemudian  semakin  memburuk  menyusul  penolakan Presiden Jokowi atas permohonan grasi dua terpidana mati warga Australia yang  dinyatakan  bersalah  tahun  2006  sebagai  otak  perencanaan penyelundupan  heroin  dari  Bali.  Tulisan  ini  berpendapat  bahwa  kedua pemerintahan  dapat  belajar  pada  praktek  yang  pernah  dilakukan  semenjak pertengahan  tahun  1980an,  yaitu  membangun  kembali  hubungan  bilateral yang  diawali  dengan  diplomasi  pertemanan.  Komunikasi  hotline  langsung antar  pemerintah  kedua  belah  pihak  diperluas  sementara  hubungan  antar- orang tidak saja diperluas tetapi juga diperdalam. Cara ini membuka banyak kesempatan  bagi  kedua  pihak  dapat  menemukan  kepentingan-kepentingan serupa,  yang  selanjutnya  tentu  saja  menjadi  benih-benih  unggul  demi membangun kerjasama yang semakin lebih berarti ke depan.
Kata Kunci: hubungan bilateral, diplomasi, diplomasi pertemanan
What  the  current  governments  of  Indonesia  and  Australia  can  do  to restrengthen its bilateral relationship? This question is timely to be raised up, as  President  Joko  Widodo  (Jokowi)  assumed  his presidency  when  Indonesia- Australia  relationship  was  once  again  at  its  low  point  following  the revelations  of  Australia’s  spy  agencies  targeted  Indonesia’s  high  ranking officers.  The  relationship  further  deteriorated  following  the  refusal  of President  Jokowi  over  the  request  clemency  from  death  sentence  of  two Australians,  found  guilty  in  2006  of  being  the  ringleaders  of  a  gang  which plotted to smuggle heroin out the country from Bali. This paper is on the view that in order to revitalize the bilateral relationship of Indonesia and Australia, both  governments  can  learn  from  what  once  utilized  since  the  1980s,  that  is building  relations  by  a  so-called  setting  up  a  mateship  diplomacy.  Direct hotline communications between officers needs to be broadening while at the same  time  people-to-people  contact  at  large  needs  to  be  deepened.  This way would  give  both  side  ample  vanues where  both  governments  could  see  more shared  similiarties of  interests,  which eventually  becoming fertile  seeds for  a further meaningful collaborations.
Keywords : bilateral relationship, diplomacy, mateship diplomacy,
Sejarah  hubungan  bilateral  Indonesia-Australia  semenjak  tahun  1945 senantiasa  diwarnai  grafik  turun  naik  (Dugis  1997).  Terdapat  periode dimana  hubungan  kedua  negara  tetangga  ini  begitu  hangat,  dekat  dan stabil,  tetapi  ada  juga  momen  dimana  hubungan  tersebut  dingin, menjauh dan penuh kegaduhan (Catley & Dugis 1998). Siklusnya ibarat mengikuti  putaran  roda roller-coaster, situasi  hubungan  yang  krisis umumnya  disusul  dengan  berbagai  upaya  perbaikan  yang  dilakukan kedua pihak menuju titik kedekatan yang stabil .
Salah  satu  isu  yang  senanatiasa  menjadi  pertanyaan  luas  publik semenjak  kampanye  pemilihan  presiden  tahun  2014  ialah  bagaimana Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  mengelola  hubungan  luar  negeri Indonesia.  Satu  dari  banyak  isu  yang  ketika  itu  sempat  mencuri perhatian  adalah  menyangkut  prospek  hubungan  Indonesia-Australia. Perhatian  muncul  menyusul  terkuaknya  skandal  penyadapan komunikasi  yang  dilakukan  agen  mata-mata  Australia  terhadap sejumlah  pejabat  tinggi  di  Indonesia,  termasuk  Presiden  Susilo Bambang  Yudoyono  (SBY).  Terkuaknya  skandal  penyadapan  ini, membuat geram pemerintah Indonesia. Desakan permintaan maaf tidak digubris pihak Australia, dan hal ini mengakibatkan Jakarta memanggil pulang  untuk  sementara  waktu  Duta  Besar  Indonesia  untuk  Australia pada  tanggal  19  November  2013,  sebagai  bentuk  protes  keras  terhadap sikap  Australia.  Tidak  berhenti  disitu,  sehari  setelah  pemanggilan pulang  Duta  Besar  itu,  Indonesia  secara  resmi  menangguhkan pelaksanaan kerjasama di bidang hukum dan militer ( military and law enforcement  cooperation )  (Roberts  &  Habir  2014,  90).  Hubungan persahabatan Jakarta-Australia yang selama dua periode kepemimpinan Presiden  SBY  diwarnai  kestabilan,  kali  ini  kembali  mengalami gangguan,  ditandai  dengan  ketegangan  diplomatik  yang  berlangsung (Prabaningtyas 2013).
Walau  demikian,  upaya  perbaikan  nampaknya  dilakukan  kedua  belah pihak. Meskipun untuk sementara waktu Indonesia tanpa Duta Besar di Canberra,  komunikasi  di  tingkat  elit  tetap  berjalan.  Hasilnya  terlihat ketika Indonesia pada akhir bulan Mei 2014 memutuskan untuk kembali mengirim Duta Besar ke pos di Canberra yang sempat kosong semenjak November  2013.  Tidak  lama  setelah  ini,  tanggal  4  Juni  2014  Perdana Menteri  Australia,  Tony  Abbott,  menemui  Presiden  SBY  di  Batam. Abbott  menyambangi  Batam  karena  menyesuaikan  dengan  jadwal Presiden SBY yang ketika itu akan membuka MTQ di Batam. Salah satu yang  dianggap  signifikan  dari  upaya  normalisasi  hubungan  ini  ialah kunjungan  Wakil  Presiden  Budiono  ke  Australia  pada  bulan  Agustus 2014.  Walaupun  demikian,  proses  normalisasi  hubungan  ini  belumlah sepenuhnya  pulih  sebagaimana  situasi  sebelum  terkuaknya  skandal penyadapan.
Di  bawah  warisan  kondisi  „mendinginnya‟  hubungan  bilateral  inilah Presiden Jokowi naik menjadi orang nomor satu di Indonesia (Connelly 2014).  Kehadiran  Perdana  Menteri  Tony  Abbott  pada  saat  pelantikan Presiden  Jokowi  memberi  signal  jelas  bahwa  pihak  Australia  antusias memperbaiki hubungan bilateral dengan Indonesia. Tetapi, tanda-tanda membaiknya hubungan ini rupanya pupus menyusul keputusan eksekusi terhadap  dua  warga  Negara  Australia  terpidana  mati  kasus penyelundupan narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumuran. Protes keras  pihak  pemerintah  dan  publik  Australia  terhadap  keputusan tersebut, serta berbagai upaya lain yang dilakukan pemerintah Australia, tidak  menggoyahkan  keputusan  Indonesia.  Puncaknya  ketika  Presiden Jokowi  menolak  permintaan  grasi  dari  pihak  Australia  atas  kedua terpidana  mati  tersebut  (Roberts,  2015).  Eksekusi  tetap  berjalan,  dan sebagai  bentuk  protes  pemerintah  Australia,  Duta  Besar  Australia  di Jakarta  ditarik  kembali  ke  Canberra  (Scott  &  Chatterjee  2015). Hubungan kedua negara kembali jatuh ke titik yang semakin rendah.
Semenjak  itu  berbagai  upaya  normalisasi  kembali  dilakukan.  Sebulan sejak  ditarik,  Duta  Besar  Australia  untuk  Jakarta  kembali  menempati posnya di Jakarta. Upaya memperkuat kembali hubungan kedua negara bersahabat ini tentu membutuhkan waktu. Dalam kaitannya dengan itu, sebagaimana  diungkap  di  awal  tulisan  ini,  Jakarta  dan  Canberra  dapat mengambil pelajaran dari apa yang pernah dilakukan pemerintah kedua negara sejak pertengahan tahun 1980an, yaitu mengembangkan fondasi hubungan  bilateral  yang  dibangun  dengan  asas  pertemanan,  baik  pada level  pemerintahan  maupun  pada  level  masyarakat  ( people-to-people relationship ).  Fondasi  hubungan  ini  disebut  Diplomasi  Pertemanan ( Mateship Diplomacy ), sebuah bentuk diplomasi yang pernah dibangun dan  dikembangkan  pemerintah  kedua  negara  menyusul  memburuknya hubungan  Australia-Indonesia  akibat  tulisan  wartawan The  Sydney Morning  Herald, David  Jenkins,  dalam  edisi  10  April  1986  harian tersebut.  Tulisan  ini  menyingkap  kembali  ( revisited )  bagaimana bangunan  hubungan  tersebut  dibentuk,  dan  pelajaran  apa  yang  dapat dipetik  untuk  membangun  hubungan  Indonesia-Australia  yang  lebih bermakna ke depannya.

## Jenkins Affair & Mateship Diplomacy
Dalam  edisi  10  April  1986,  David  Jenkins,  wartawan The  Sydney Morning  Herald, menguraikan  tentang  bisnis  keluarga  Soeharto  dan kroni-kroninya.  Ia  menganalogikan  keberuntungan  keluarga  Soeharto dengan  keluarga  Marcos  di  Philipina  yang  mengantarkan  ke kejatuhannya  akibat people’s  power revolution (Jenkins  1986a,  1; 1986b,  7).  Peristiwa  ini  menyebabkan  Pemerintah  Indonesia  bereaksi keras, menganggap artikel itu bohong dan menghina (Walters 1986a, 1).
Di  Jakarta,  Menlu  Indonesia  memanggil  Dubes  Australia  dan  di Canberra,  Dubes  Indonesia  mengajukan  surat  protes  kepada  Menlu Ausralia  berkaitan  dengan  artikel  Jenkins.  Tanggal  12  April  1986, Menristek Habibie membatalkan secara sepihak rencana kunjungannya ke  Australia  (Byrnes  1986a,  1-4).  Tidak  lama  kemudian,  Indonesia menolak  perpanjangan  visa  masuk  jurnalis  Australia  dan  melarang masuk sembilan orang jurnalis yang  ingin meliput kunjungan Presiden AS,  Ronald  Reagan,  ke  Bali  (Walters  1986b,  1).  Hubungan  semakin memburuk  ketika  Indonesia  secara  sepihak  menunda  perundingan mengenai batas landas kontinen di Celah Timor (Byrnes 1986b, 1-4).
Menghadapi  sikap  Indonesia,  Australia  tidak  tinggal  diam.  Tanggal  21 April  1986,  secara  sepihak  Australia  mencabut  hak  berlabuh  nelayan tradisional  Indonesia  pada  pulau-pulau  di  sekitar  Kepulauan  Ashmore dan  Laut  Timor  yang  menjadi  wilayah  Australia  (Hurst  1987,  349). Tetapi  hari  berikutnya,  Indonesia  menolak  visa  masuk  bagi  turis-turis Australia. Akibatnya, 180 orang turis asal Australia tertahan di Bandara Ngurah  Rai  Bali  dan  bahkan  sebagian  ada  yang  terpaksa  berangkat  ke tempat  tujuan  lain  atau  kembali  ke  Australia.  Di  Bandara  Polonia, Medan,  empat  turis  Australia  dipaksa  kembali  ke  Kuala  Lumpur  dan seorang  pilot  Australia  yang  menerbangkan  pesawat  Australia  dari Colombo,  Sri  Lanka,  dan  melakukan  transit  di  Medan  menghadapi interogasi ketat sebelum diijinkan menginap semalam ( Tempo 1986).
Menghadapi  pencabutan  visa  masuk  ini,  Australia  melakukan  protes diplomatik  keras  melalui  Dubes  Australia  di  Jakarta.  Di  Canberra, Menlu Australia memanggil  Dubes Indonesia untuk menjelaskan kasus ini  (Nagy  1986).  Karena  protes  ini,  Indonesia  melunakkan  sikap, menarik kembali tindakan pencabutan visa bagi turis Australia (Byrnes 1986c,  1-4).  Meski  demikian,  sejumlah  pejabat  Indonesia  tetap mengecam  sikap  media  Australia.  Dengan  sangat  emosional,  Menteri Penerangan, Harmoko, mendeskripsikan tulisan Jenkins sebagai model jurnalisme alkohol yang jauh dari kebenaran ( Merdeka, 24 April 1986). Panglima  ABRI,  Jenderal  Beni  Moerdani,  mengatakan  tulisan  Jenkins merupakan  kampanye  yang  mencoreng  dan  menghina  Kepala  Negara, suatu  bukti  usaha  campur  tangan  masalah  dalam  negeri.  Moerdani sampai  mengatakan,  Indonesia  tidak  menganggap  penting  bantuan militer Australia kepada Indonesia (Kassim 1986, 1).
Kasus  ini,  dikenal  luas  sebagai  Jenkins  Affair,  telah  mengakibatkan hubungan  bilateral  Indonesia-Australia  memasuki  tahapan  yang  paling dingin. Implikasinya mempengaruhi berbagai aspek hubungan. Namun demikian,  pemerintah  kedua  Negara  menyadari betul  bahwa meskipun banyak  perbedaan  antara  Indonesia  dan  Australia,  Jenskins  Affair sebaiknya segera berakhir.
Dalam perdebatan di Parlemen Australia, 29 April 1986, PM Bob Hawke mengatakan,  pemerintahnya  tetap  serius  membangun  hubungan  yang konstruktif dengan Indonesia. Walaupun demikian, Hawke berargumen, Indonesia  harus  menerima  kenyataan  Australia  sebagai  negara  dengan sistem  pers  bebas  dan  pemerintah  tidak  mempunyai  kontrol  absolut seperti  halnya  di  Indonesia.  Untuk  itu,  kedua  pemerintah  harus meninggalkan  semua  perbedaan  dan  mencari  formula  terbaik  untuk memperbaiki  hubungan  bilateral  ( Commonwealth  Parliamentary Debates, House of Rep., 1986, 2627-8).
Tidak  lama  kemudian,  pernyataan  ini  diikuti  oleh  beberapa  tindakan nyata. Tanggal 17 Mei 1986, Menteri Imigrasi Australia, Chris Hurford, diutus mengunjungi Jakarta, mengawali upaya diplomatik memperbaiki hubungan.  Meski  tidak  dinyatakan  secara  terbuka,  hasil  kunjungan  ini nampaknya  positif.  Hurford  mendapat  undangan  untuk  mengunjungi langsung  Timor  Timur  (Byrnes  1986d,  12).  Momentum  positif  ini berlanjut ketika Menlu Australia, Bill Hayden, mengadakan pertemuan penting  dengan  Menlu  Indonesia,  Mochtar  Kusumaatmadja,  di  Manila 28  Juni  1986.  Di  akhir  pertemuan  itu  Menlu  Australia  mengeluarkan pernyataan bahwa di samping terjadinya krisis akibat pemuatan artikel Jenkins, hubungan kedua negara berjalan seperti biasa. Meski demikian, krikil-krikil  yang  mengganjal  hubungan  belum  berhasil  seluruhnya disingkirkan.  Upaya  Canberra  mempengaruhi  Indonesia  mencabut larangan masuk bagi jurnalis Australia belum berhasil. Jurnalis terakhir asal  Australia  yang  bekerja  untuk Australian  Financial  Review tetap harus meninggalkan Jakarta pada akhir 1986 setelah visa kerjanya tidak diperpanjang.
Untuk mengatasi ini, Menlu Hayden melakukan upaya diplomatik lain. Pada  bulan  Mei  1987,  Hayden  melakukan  persinggahan  di  Jakarta dalam  lawatannya  ke  Eropa.  Ia  mengadakan  diskusi  penting  dengan para pejabat Indonesia, termasuk dengan Presiden Soeharto, mengenai larangan  masuk  bagi  jurnalis  Australia.  Hayden  nampaknya  sadar bahwa  semakin  lama  masalah  ini  tidak  teratasi,  semakin  banyak  pula potensi  kesulitan  yang  akan  timbul  (Byrnes  1987,  2).  Meski  belum mendapat  hasil  maksimal,  Hayden  mendapat  indikasi  bahwa kemungkinan  larangan  masuk  bagi  jurnalis  Australia  ke  Indonesia segera berakhir (Peake 1987).
Hingga  akhir  1987,  hubungan  Indonesia-Australia  secara  berangsur membaik.  Perundingan  mengenai  landas  kontinen  Celah  Timor  dibuka kembali.  Awal  1988,  mulai  beredar  khabar  bahwa  larangan  masuk terhadap jurnalis Australia segera dicabut. Hal ini terbukti benar, ketika Februari  1988  Indonesia  mengijinkan  Asosiasi  Pers  Australia ( Australian  Associated  Press/ AAP)  mendirikan  bironya  di  Jakarta.  Ini dilanjutkan  dengan  kunjungan  Menteri  Pos-Telekomunikasi  dan
Pariwisata,  Soesilo  Soedarman,  bulan  Agustus  ke  Australia.  Inilah kunjungan  resmi  pejabat  pemerintah  Indonesia  semenjak  Jenkins Affair,  yang  sekaligus  mengindikasikan  kesediaan  Indonesia  untuk memperbaiki  hubungan  dengan  Australia  (Hidayat  1988;  Ecclesston 1988).
Di  dalam  semua  upaya  memperbaiki  hubungan  ini,  peran  yang dimainkan  Menlu  kedua  negara,  Bill  Hayden  dan  Mochtar Kusumaatmadja,  sangat  substansial.  Keduanya  tidak  saja  berhasil menginisiatifi usaha-usaha diplomatik perbaikan hubungan, tetapi juga mampu meletakkan dasar yang cukup kokoh demi perbaikan hubungan bilateral  lebih  lanjut  antara  Indonesia  dan  Australia.  Pada  akhir  tahun 1988 kedua Menlu ini digantikan oleh Gareth Evans di Australia dan Ali Alatas di Indonesia.
Meskipun  kedua  Menlu  baru  diwarisi  situasi  hubungan  yang  positif, keduanya mengakui bahwa tugas-tugas yang dihadapinya tidak mudah. Dalam  sebuah  wawancara  pada  tahun  1995,  Alatas  mengatakan  bahwa salah  satu  tugas  yang  dianggapnya  urjen  ketika  pertamakali  ditunjuk menjadi  Menlu  adalah  mengatasi  hubungan  bilateral  Indonesia- Australia  yang  tidak  stabil  ( Kompas, 28  Mei  1995,  2).  Sementara  itu, semenjak  awal  Evans  memperlihatkan  keinginan  kuat  untuk memperluas  bidang-bidang  kerjasama  antar  kedua  negara  termasuk pada  level  multilateral.  Ia  berargumen  bahwa  jika  pemerintah  kedua negara  dapat  menemukan  kepentingan-kepentingan  yang  identik  tidak saja pada level bilateral tetapi juga  pada level multilateral, kedua negara mampu  menciptakan  hubungan  bilateral  yang  lebih  kuat  (Ecclesston 1988b, 13). Dengan demikian, semenjak awal kedua Menlu mempunyai persepsi  yang  sama  tentang  pentingnya  hubungan  Indonesia-Australia dan  keduanya  pun  berkeinginan  untuk  membangun  dan  mengarahkan hubungan  tersebut  ke  dalam  situasi  yang  masuk  akal  ( sensible ) dan produktif.
Hanya  beberapa  minggu  setelah  diangkat,  Menlu  Evans  mengunjungi Jakarta tanggal 22 hingga 25 Oktober 1988. Walau ini adalah kunjungan resmi  pertamanya  sebagai  Menlu  ke  Jakarta,  Evans  mendapat kesempatan untuk mendiskusikan banyak masalah dengan para pejabat Indonesia.  Evans  sendiri  menilai  kunjungannya  ini  bernilai  positif karena  dia  mampu  melakukan  konsolidasi  personal  yang  dianggapnya merupakan  basis  yang  menguntungkan  bagi  pengembangan  hubungan bilateral  Indonesia-Australia  selanjutnya  (Scott  1988,  11).  Di  Australia, banyak kalangan yang menilai kunjungan ini berhasil (Dallmeyer 1988, 3).
Bulan  Maret  1989,  Menlu  Alatas  melakukan  kunjungan  balasan  ke Australia, suatu kunjungan yang oleh sebagian media Australia dianggap
menunjukkan  wajah  persahabatan  Indonesia  (Williams  1989,  3).  Di samping  itu,  dapat  dipastikan  bahwa  kunjungan  ini  menunjukkan dengan  jelas  respons  positif  Indonesia  terhadap  pikiran-pikiran  yang sebelumnya  telah  dikaji  selama  kunjungan  Evans  ke  Jakarta.  Ini tergambar  dari  apa  yang  dinyatakan  Alatas  bahwa  dia  sependapat dengan  rekannya  Evans  yang  menilai  pentingnya  hubungan  bilateral kedua negara (Alatas 1989, 88).
Setelah terlibat dalam diskusi tiga hari yang intens, kedua Menlu secara resmi  bersepakat  bahwa  disamping  berbagai  perbedaan  yang  ada, Indonesia  dan  Australia  mempunyai  banyak  kepentingan  yang  setara dalam  berbagai  bidang  dan  hal  ini  diakui  merupakan  titik  tolak  untuk membangun  hubungan  yang  stabil.  Secara  resmi  hasil  pembicaraan kedua  Menlu  disebut  Kerangka  Kerjasama  Baru  Hubungan  Indonesia- Australia ( A New Framework for the Australia-Indonesia Relationship ) yang diringkas sebagai berikut.
Pertama,  kedua  Menlu  “…  affirmed  the  common  desire  of  their  two Governments  for  good-neigbourly,  mutually  beneficial  relations,  and agreed  to  a  new  framework  for  the  future  conduct  of  the relationship”. Kedua, sepakat menyelenggarakan diskusi level meneteri secara regular yang  dilakukan  sebagai  “…  forum  for  frequent  consultation  and cooperation  in  the  management  of  relations  between  the  two  nations, and  annual  official  talks  will  be  reinstitued”.  Ketiga,  bahwa  “The Australia  Indonesia  Ministerial  Meeting  (AIMM),  to  be  constituted  by the Foreign Ministers of the two countries (and  other Ministers as and when appropriate), will be convened at least every 18 months, or more frequently  if  circumstances  so  require”,  yang  tujuannya  adalah  “to review  development  in  Australia-Indonesia  relations  with  the  objective of  cooperative  management  of  the  relationship  between  the  two countries” dan “to consult on regional and global political and economic issues of concern to Australia and Indonesia” ( Backgrounder 1989). Di samping itu, kedua Menlu juga sepakat untuk mengadakan pembicaraan reguler  pada  tingkat  pejabat  senior  yang  kemudian  dikenal  dengan Pertemuan  Pejabat  Senior  Australia  Indonesia  ( Australia  Indonesia Senior  Officials  Meeting/ AISOM).  Pertemuan  AISOM  direncanakan setahun sekali atau sesuai kebutuhan ( Backgrounder 1989).
Selain  kesepakatan  di  atas,  kedua  pihak  juga  setuju  terhadap  dua  hal lain.  Pertama,  pembentukan  Institut  Australia  Indonesia  yang  tugas utamanya  adalah  membantu  pemerintah  kedua  pihak  untuk mengidentifikasi  bidang-bidang  praktis  di  mana  pengertian  yang  lebih baik  bisa  diperluas.  Kedua,  Evans  dan  Alatas  juga  sepakat  membina hubungan  personal  yang  lebih  baik  dan  berniat  untuk  lebih  sering menggunakan  hubungan  telepon  langsung  ( hotline  channels )  yang
dianggap  penting  untuk  mendukung  hubungan  diplomatik  Australia- Indonesia selanjutnya (Bruer 1989, 3).
Kerangka  kerjasama  baru  di  atas  jelas  merupakan  kesepakatan  resmi baru  yang  dibangun  untuk  memperbaiki  dan  sekaligus  meningkatkan mutu  hubungan  bilateral  Indonesia-Australia.  Untuk  itu,  beberapa  hal perlu diberi catatan khusus. Kerangka kerjasama ini mengakui kendala- kendala masa lalu yang dihadapi dalam rangka memperbaiki hubungan bilateral,  dan  sekaligus  mengakui  dibutuhkannya  langkah  lebih  lanjut untuk  membangun  manajemen  hubungan  baru.  Penekanan  pada keuntungan-keuntungan  bilateral,  menunjukkan  bahwa  kedua  pihak bermaksud  mewujudkan  hubungan  melalui  kerjasama-kerjasama  yang bersifat  konkrit  dan  pragmatis,  yang  dianggap  potensial  mencegah terjadinya krisis.
Muatan  kerangka  kerjasama  baru  itu  juga  memperlihatkan  adanya keyakinan    keduabelah  pihak,  bahwa  selain  jaringan  hubungan  yang dibangun  pada  dan  melalui  tingkat  diplomatik  resmi,  hubungan- hubungan yang sifatnya personal antar para pejabat yang duduk dalam institusi-institusi  resmi  juga  perlu  dibangun.  Ini  dianggap  mempunyai kontribusi  penting  terhadap  upaya-upaya  penyelesaian  konflik, sekaligus  menjadi  salah  satu  langkah  untuk  menjembatani  perbedaan- perbedaan  persepsi  dan  pandangan  politik  yang  muncul  akibat perbedaan  budaya.  Langkah  ini  diawali  dengan  kesepakatan  kedua Menlu  untuk  sesering  mungkin  menggunakan  jaringan  komunikasi langsung  ( hotline  chanels ).  Inilah  titik  yang  menandai  lahirnya Diplomasi  Pertemanan  ( Mateship  Diplomacy )  dalam  hubunga Indonesia-Australia.
Selanjutnya,  melalui  kerangka  kerjasama  baru  ini,  kedua  pihak membangun  diskursus  baru  dalam  mengelola  hubungan  bilateral. Kerangka  kerjasama  ini  mengandung  argumen-argumen  dan kesepakatan-kesepakatan  baru  tentang  bagaimana  hubungan  bilateral kedua  negara  seharusnya  dikelola  agar  efektif  dan  produktif,  termasuk mengkonsentrasikan  kerjasama  pada  bidang-bidang  di  mana  kedua negara mempunyai kesetaraan kepentingan  ( common interest ). Hal ini diyakini  mampu  menjadi  faktor  yang  memberi  motivasi  ( motivating factor )  terhadap  stabilitas  hubungan  di  masa  depan.  Kerangka kerjasama ini secara tidak langsung „meminggirkan‟ ( sideline ) argumen lama  mengenai  perbedaan  kultur  sebagai  sumber  sekaligus  kendala terhadap  sulitnya  menciptakan  hubungan  bilateral  yang  stabil. Perbedaan kultur adalah fakta yang memang sulit diubah. Tetapi dengan memberi  dasar  argumen  baru — penekanan  pada  soal  keuntungan timbal balik yang seimbang dari setiap kerjasama yang dibangun kedua negara — perbedaan kultur tidak lagi dipandang sebagai kendala utama,
justru  sebaliknya  dilihat  sebagai  potensi  di  mana  kedua  negara  dapat membangun kerjasama yang seimbang.
Muatan kerangka kerjasama baru secara implisit juga mengesampingkan  pandangan  lama  bahwa  pihak  Australia-lah  yang paling  berkepentingan  terhadap  terciptanya  hubungan  baik  antara Indonesia dan Australia. Kesepakatan untuk bekerjasama dalam banyak bidang  mengindikasikan  bahwa  pihak  pemerintah  Indonesia  dan Australia  mempunyai  tanggungjawab  bersama  ( twin  responsibility )  di dalam menjaga stabilitas hubungan. Keinginan kedua pihak untuk juga menjalin  kerjasama  pada  isu-isu  berskala  regional  dan  global, menunjukkan  kehendak  kuat  mengarahkan  substansi  hubungan bilateral dari yang tadinya hanya terfokus pada isu-isu politik-keamanan berskala  sempit,  ke  suatu  format  yang  lebih  luas,  mencakup  lebih banyak persamaan-persamaan kepentingan.

## Momentum Keating
Ketika  Paul  Keating  terpilih  menjadi  Perdana  Menteri  Australia  pada bulan  Desember  1991,  Diplomasi  Pertemanan  mendapat  momentum baru. PM Keating memutuskan melakukan kunjungan resmi luar negeri pertamanya  ke  Indonesia,  suatu  keputusan  yang  jelas  menunjukkan bahwa ia berkeinginan  untuk semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia. Keating-lah PM Australia yang pernah menyatakan bahwa  tidak  ada  negara  yang  lebih  penting  bagi  Australia  selain Indonesia. Bahkan dia juga pernah mengakui bahwa salah satu prioritas terpenting yang dipikirkannya sesaat setelah terpilih menjadi PM adalah menjamin berlangsungnya hubungan bilateral Indonesia-Australia yang stabil. Inilah alasan utama mengapa dia memutuskan untuk melakukan kunjungan pertama ke Indonesia (Keating 1995, 201-6).
Keating  berargumen,  sudah  terlalu  lama  kedua  negara  hanya memfokuskan  hubungannya  pada  isu-isu  politik  yang  eksklusif. Akibatnya, tidak banyak orang Australia mengerti pentingnya Indonesia, termasuk  kemajuan  ekonomi  yang  telah  dicapainya  serta  peluang- peluang  yang  dapat  dimanfaatkan  Australia  (Keating  1995,  201-6). Pandangan  demikian  nampaknya  disetujui  oleh  Presiden  Soeharto. Karena  itu,  dalam  kunjungan  pertama  Keating  ke  Jakarta  kedua pemimpin sepakat bahwa segera perlu dibentuk suatu mekanisme resmi untuk  menjembatani  hubungan  kedua  negara.  Realisasinya,  kedua pemimpin sepakat membentuk Forum Kementerian Indonesia-Australia ( Australia-Indonesia  Ministerial  Forum/ AIMF)  yang  beranggotakan terutama  Menteri-Menteri  dengan  portofolio  ekonomi  (Keating  1995, 201-6).
Struktur  AIMF  terdiri  dari  dua  kelompok  kerja  utama,  kerjasama  di bidang pertanian dan makanan serta kerjasama di bidang perdagangan, industri dan investasi. Kelompok kerja pertama terdiri dari enam gugus kerja ( taskforce ); daging dan peternakan, susu, manajemen pertanahan dan air, pengembangan dan penelitian pertanian, pemrosesan makanan, dan  pemrosesan  makanan  termasuk  sistem  penyimpanan,  transportasi dan  distribusinya. Kelompok kerja kedua terdiri atas tiga sub-kelompok utama; perdagangan dan investasi termasuk jasa, hak milik  intelektual, dan  kerjasama  di  bidang  industri  yang  secara  khusus  meliputi pembuatan  kapal,  standard  industri,  komponen  otomatik,  konstruksi dan  konsultasi  teknik,  tekstil,  pakaian  dan  alas  kakai  ( footwear ), manajemen lingkungan, aerospace, telekomunikasi,  tenaga listrik, serta perlengkapan  medis  dan  ilmu  pengetahuan  (East  Asia  Analytical  Unit 1994, 337).
Struktur  AIMF  di  atas  dengan  jelas  menunjukkan  betapa  luasnya bidang-bidang  potensial  yang  dapat  dikelola  bersama  Indonesia  dan Australia. Di samping itu, struktur ini memungkinkan kedua pemerintah untuk meningkatkan substansi diskursus baru hubungan bilateral kedua negara  ke  suatu  tingkat  yang  lebih  konkrit.  Dengan  kata  lain, pemerintah  Indonesia  dan  Australia  berhasil  menterjemahkan  ide-ide yang  termuat  dalam  kerangka  kerjasama  1989,  ke  dalam  kebijakan- kebijakan yang lebih konkrit dan jelas ( visible ).
Aspek  penting  lain  yang  terlihat  dari  kunjungan  pertama  Keating  ke Jakarta  adalah  langkahnya  meneruskan  gaya  Diplomasi  Pertemanan yang telah dirintis Menlu Gareth Evans dan Ali Alatas. Keating memulai suatu  bentuk  hubungan  personal  yang  dekat  dengan  Soeharto.  Sudah umum  diketahui  bahwa  semenjak  itu  PM  Keating  cukup  sering mengadakan hubungan telepon langsung dengan Presiden Soeharto dan mengadakan  konsultasi  langsung  terhadap  berbagai  hal.  Selama  empat tahun menjadi PM, Keating melakukan kunjungan resmi sebanyak enam kali.  Jika  dibandingkan  dengan  PM  sebelumnya,  Bob  Hawke,  dalam sembilan  tahun  sebagai  PM  dia  hanya  sekali  mengunjungi  Indonesia. Dengan demikian, Keating mempunyai rekor tersendiri.
Studi  lain  juga  menunjukkan  bahwa  faktor  Keating  ini  jugalah  yang berpengaruh  terhadap  perubahan  sikap  Indonesia  terhadap  Kerjasama Ekonomi  Asia  Pasifik  ( Asia  Pacific  Economic  Cooperation/ APEC). Pengaruh  diplomasi  Keating  dan  hubungannya  yang  dekat  dengan Soeharto, membantu mendorong Indonesia yang tadinya agak ragu-ragu dengan  ide  perdagangan  bebas  APEC,  menjadi  salah  satu  negara  yang sangat  mendukung  (Rezasyah  1994,  320-32).  Diplomasi  Pertemanan Keating-lah  yang  cukup  instrumental  terhadap  tercapainya  Deklarasi Bogor,  melalui  mana  anggota  APEC  sepakat  membuka  kawasan perdagangan  bebas  antar  anggota  yang  dimulai  tahun  2020.  Adalah
model  diplomasi  yang  sama  ini  juga  yang  membantu  Indonesia  dan Australia  mencapai  kesepakatan  bersejarah,  penandatanganan perjanjian keamanan pada bulan Desember 1995 (Lowry 1996).
Secara  garis  besar,  apa  yang  disepakati  melalui  Kerangka  Kerjasama Baru  1988  segera  diwujudkan  oleh  pemerintah  kedua  negara.  Seperti telah  disepakati,  Konsultasi  Tingkat  Menteri  yang  terjadwal delapanbelas bulan sekali, segera dimulai. Pertemuan pertama diadakan di Bali pada 1990 dan kedua di Canberra tahun berikutnya. Kunjungan setingkat  menteri,  termasuk  kunjungan  pimpinan  militer,  meningkat drastis. Antara 1989-1991 saja misalnya, empatbelas menteri Indonesia mengunjungi  Australia  (Effendi  1991,  6-7).  Kunjungan-kunjungan serupa dari pihak Australia juga meningkat drastis. Dalam kapasitasnya sebagai  Menteri  Luar  Negeri  dan  Perdagangan,  Senator  Gareth  Evans misalnya,  telah  melakukan  lawatan  resmi  sebanyak  empatbelas  kali antara  1988-1995  (Evans  1996,  13).  Jumlah  ini  melebihi  duapuluh  kali jika kunjungan resmi Evans antara 1994-1996 juga ikut dihitung. Secara umum,  antara  Agustus  1988-Juni  1994  berlangsung  87  kali  kunjungan bilateral  setingkat  menteri,  35  dari  Indonesia  dan  52  dari  pihak Australia Evans and Grant 1995, 201-2). Dari jumlah kunjungan timbal balik yang meningkat ini, tentu saja cakupan isu dan kepentingan yang dibicarakan meliputi banyak hal.
Bersamaan  dengan  meningkatnya  lalulintas  kunjungan  pejabat pemerintah  antar  kedua  negara,  upaya-upaya  kerjasama  pada  tingkat multilateral antara Indonesia dan Australia juga mulai digalakkan secara aktif.  Bidang  yang  paling  menonjol  adalah  kerjasama  kedua  negara dalam rangka mencari solusi penyelesaian konflik Kamboja. Tidak dapat dipungkiri  bahwa  kerjasama  pemerintah  kedua  negara  mempunyai kontribusi besar terhadap penyelesaian komprehensif masalah Kamboja pada tahun 1993. Dalam rangka ini, Menlu kedua negara, Gareth Evans dan  Ali  Alatas,  kembali  memperlihatkan  kerjasama  yang  saling mendukung, dan kedekatan hubungan kedua Menlu banyak membantu diplomasi  kedua  negara  dalam  penyelesaian  masalah  Kamboja  (Evans 1994, 1-14).
Kecenderungan  membaik  dan  meningkatnya  saling  pengertian  antar kedua  negara  semakin  terlihat  ketika  pada  bulan  Juli  1991,  Indonesia mengangkat  Sabam  Siagian,  jurnalis  senior,  menjadi  Duta  Besar Indonesia  untuk  Australia.  Inilah  kali  pertama  dalam  sejarah Pemerintahan Orde Baru, seorang jurnalis diangkat menjadi Duta Besar, meskipun praktek demikian sudah cukup sering di tahun 1950-an.
Mengingat  bahwa  Sabam  adalah  seorang  jurnalis  senior  yang  syarat pengalaman,  pengangkatannya  tentu  saja  signifikan  dalam  konteks hubungan  Indonesia-Australia.  Keputusan  pemerintah  Indonesia
menunjuk  dan  mengangkat  Sabam  Siagian  jelas    mengindikasikan bahwa Indonesia memberi perhatian serius terhadap hubungan baiknya dengan  Australia.  Sebagai  seorang  jurnalis  senior  berpengalaman, Sabam diperkirakan figur pilihan tepat untuk pos Duta Besar Indonesia di  Canberra.  Pengalamannya  diharapkan  mampu  menanggulangi potensi  terganggunya  hubungan  kedua  negara  akibat  cara-cara pemberitaan  pers  Australia.  Keputusan  ini  tentu  saja  dilandasi  dengan tujuan  yang  baik,  yaitu  mempertahankan  stabilitas  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  hubungan  bilateral  Indonesia-Australia.  Alasan ini  diakui  oleh  Menlu  Alatas  sebagaimana  yang  dikatakannya  setelah pengambilan  sumpah  Duta  Besar  Sabam  Siagian.  Menlu  Ali  Alatas mengatakan  bahwasanya  pengangkatan  sebagai  Duta  Besar  Baru Indonesia  di  Australia,  secara  khusus  bertujuan  untuk  memperkuat interaksi  dan  dialog  yang  lebih  baik  dengan  masyarakat  Australia, terutama  dengan  masyarakat  pers  dan  organisasi-organisasi  non- pemerintah (Hill 1991, 7).

## Simpulan: Menatap ke Depan
Diplomasi Pertemanan ( Mateship Diplomacy ) adalah bentuk hubungan diplomasi  yang  dikembangkan  sebagai  mekanisme  pendukung hubungan  diplomasi  resmi.  Diplomasi  ini  menekankan  pentingnya hubungan  personal  antar  pejabat  yang  sifatnya  tidak  resmi,  suplemen terhadap  mekanisme  diplomatik  resmi,  dan  bisa  berwujud  berbagai aktivitas.  Wujud  yang  paling  penting  adalah  penggunaan  saluran komunikasi  langsung  ( hotline  chanels )  antar  top  elit,  seperti  misalnya antara Menteri Luar Negeri atau antara Presiden dan Perdana Menteri.
Sosok  low-profile  Presiden  Jokowi  nampaknya  sangat  cocok  untuk kembali  membuka  model  diplomasi  serupa.  Metode  “blusukan”  yang kerap  dipakai  sebagai  cara  mendekatkan  diri  langsung  dengan masyarakat,  tentu  menjadi  modal  yang  kuat  untuk  membangun “Diplomasi  Blusukan”  ( Blusukan Diplomacy)  di  dalam  menata hubungan  Jakarta-Canberra.  Gaya  Presiden  Jokowi  tentu  sangat potensial memberi ruang terhadap meningkat dan meluasnya hubungan personal  ( people-to-people  relations )  antara  Indonesia  dan  Australia. Presiden  Jokowi  boleh  saja  minim  latarbelakang  urusan  politik  luar negeri,  tetapi  sebagaimana  pernah  dinyatakannya  secara  terbuka bahwasanya boleh saja dia mempunyai wajah seorang yang berasal dari kampung,  tetapi  dia  mengakui  mempunyai  otak  internasional;  “I  may have  the  face  of  someone  who  comes  from  village,  but  I  have  an international brain (Bland 2014).
Karir bisnis Jokowi sebelum terjun ke politik telah mengantarnya untuk berhubungan  bisnis  di  berbagai  belahan  dunia.  Visi  politik  luar
negerinya  yang  menekankan  asas  fungsional  dari  pertemanan  yang dibangun  tentu  juga  potensial  mengoptimalkan  sinergi  kepentingan  di berbagai bidang antara Indonesia dan Australia. Hal ini penting karena melihat  Diplomasi  Pertemanan  antara  Australia  dan  Indonesia  sejak tahun  1988  yang  tumbuh  dari  kesadaran  bersama  atas  realitas hubungan  bilateral  yang  rentan  terhadap  isu-isu  politik  sempit;  hak asasi manusia, persepsi Australia tentang ancaman dari Utara, dan gaya pers  Australia  dalam  memberitakan  tentang  Indonesia.  Dalam prosesnya, kesadaran bersama ini perlu direalisasikan oleh Menteri Luar Negeri kedua Negara saat ini, sebagaimana Ali Alatas dan Gareth Evans, menyepakati Kerangka Kerjasama Baru 1989. Kedua pihak merasa perlu bidang-bidang  kerjasama  diperluas  tidak  saja  pada  tingkat  bilateral tetapi juga pada tingkat multilateral.
Fakta  telah  membuktikan  bahwa  pola  diplomasi  serupa  dipomasi pertemanan  –apakah  nantinya Blusukan  Diplomacy- mempunyai peranan  potensial  yang  dapat  disumbangkan  terhadap  stabilitas hubungan  Indonesia-Australia.  Di  samping  terciptanya  mekanisme resmi  yang  berfungsi  meningkatkan  bidang-bidang  kerjasama  yang semakin  luas,  hubungan  baik  yang  dikembangkan  antar  elit  kedua negara,  ternyata  menciptakan  suasana  yang  konstruktif  ketika  kedua pihak  menghadapi  konflik  yang  potensial  mengganggu  stabilitas hubungan.
Terdapat  momentum  baru  yang  juga  potensial  menjadi  modal memperkokoh  hubungan  Indonesia-Australia  ke  depan,  yaitu  naiknya Malcolm  Turnbull  menggantikan  Tony  Abbott.    Gaya  foto  selfi  yang dilakukan Malcolm Turnbull ketika diajak blusukan Presiden Jokowi ke Pasar Tanah Abang dalam kunjungannya ke Jakarta baru-baru ini, boleh jadi  indikasi  kuat  bahwa  kedua  pemimpin  ini  siap  memperkokoh kembali  hubungan  Indonesia-Australia  dengan  mengkombinasikan Blusukan  Diplomacy  ala  Jokowi  dengan Selfie  Diplomacy ala  Perdana Menteri  Turnbull.  Jika  prinsip-prinsip  dasar  sebagaimana  diuraikan  di atas  diletakkan  kembali  dengan  gaya  kepemimpinan  kedua  pemimpin baru ini, maka niscaya hubungan Garuda dan Kanguru akan secepatnya kembali stabil seperti sediakala.

## Daftar Pustaka

## Buku
Catley,  Bob  &  Dugis,  Vinensio,  1998.  Australian  Indonesian  Relations Since 1945, The Garuda and The Kangaroo. Aldershot: Ashgate.
Effendi, Buchari, 1991. “Indonesia-Australia Economic Relations,” dalam H.  da  Costa. Australian  Aid  to  Indonesia, editor.  Melbourne,
Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
Evans,  Gareth,  1994.  “The  Comprehensive  Political  Settlement  to  the Cambodian  Conflict:  An  Exercise  in  Cooperating  for  Peace,” dalam  Hugh  Smith. International  Peace  Keeping,  Building  on the Cambodian Experience, editor. Canberra, Australian Defence Studies Centre.
-------- & Grant, Bruce, 1995. Australia’s Foreign Relations In the Wolrd of the 1990s, 2nd ed. Melbourne: Melbourne University Press.
--------, 1996. “Australia and Indonesia: Neighbours for half a Century,” dalam Colin Brown. Indonesia, dealing with a neighbour, editor. St. Leonards, NSW: Allen & Unwin.
Keating,  Paul,  1995.  “Australia  and  Indonesia,”  dalam  Mark  Ryan. Advancing  Australia,  The  Speeches  of  Paul  Keating,  Prime Minister, editor. Sydney: Big Picture.

## Artikel Jurnal
Alatas, Ali. 1989. “Some Thoughts on Indonesian-Australian Relations,” Jurnal Luar Negeri, 12.
Hurst,  John.  1987.  “A  Clash  of  Culture;  Indonesia  and  the  Australian Media,” The Australian Quarterly, Spring and Summer.

## Tesis
Dugis,  Vinsensio.  1996.  “Australian-Indonesia  Relations:  A  Study  of Political,  Economic  and  Defence  Cooperation”,  MA  Thesis submitted at the Department of Politics, University of Adelaide, Australia.

## Artikel Media Cetak & Online
Bruer,  Mark,  1989.  “Evans  and  Alatas  reestablish  a  close relationship,” The Age, 4 March. Byrnes,  Michael,  1986a.  “Indonesian  Minister  cancels  trip  after newspaper article,” Australian Financial Review, 14 April.
--------,  1986b.  “Jakarta  freezes  border  talks,” Australian  Financial Review, 17 April. --------,  Greg  Earl,  and  Tony  Grant-Taylor.  (1986c).  “Indonesia  backs down  as  moderates  prevail,” Australian  Financial  Review, 24 April.
--------,  1986d.  “Hurford  visit  aims  to  rebuild  relations,” Australian Financial Review, 19 May.
--------, 1987. “Hayden working to heal rift between Canberra - Jakarta,” Australian Financial Review, 5 May. Dallmeyer,  James,  1988.  “Indonesian  talks  „excellent,  constructive‟,”
Canberra Times, 24 October.
Ecclesston,  Roy,  1988a.  “Neigbours  who  don‟t  want  to  know  us,” The Weekend Australia, 20-21 August. --------, 1988b.  “Evans‟ twofold strategy,” The Australian, 27 October. Hidayat,  Syarif,  1988.  “Indonesia  Benar-Benar  Mau  Dekat  Dengan Australia,” Angkatan Bersenjata, 12 September.
Hill,  David,  1991.  “Jakarta‟s  new  man  in  Canberra,” Inside  Indonesia, No. 28.
Jenkins,  David,  1986a.  “After  Marcos  now  the  Soeharto  millions,” The Sydney Morning Herald, 10 April. --------,  1986b.  “The  Quiet,  Bald  Moneymaker  of  Jakarta‟s  Elite,” The Sydney Morning Herald, 10 April.
Kassim,  Yang  Razali,  1986.  “Row  Over  Sydney  Morning  Herald Articles — Murdani  Blasts  Aussie  paper,” The  Strait  Times, 22 April.
Nagy,  Anthony,  1986.  “Envoy  Puts  on  Bold Front  in  Visa  Shuffle,” The Age, 24 April.
Peake, Ross, 1987. “Indonesia may soon lift ban on journalists,” The Australian, 5 May. Robert, George, 2015. “Bali Nine: Indonesian president defends refusal to  grant  clemency  to  Andrew  Chan,  Myuran  Sukumaran  and other drug criminals”, http://www.australiaplus.com/international/2015-02-12/ [diakses 18 November 2015]. Scott,  Jason  &  Chatterjee,  Neil,  2015.  “Indonesia  Executions  Spur Australia to Recall Ambassador”, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-28/ [diakses 18 November 2015]. Scott,  Keitt,  1988.  “Trade  with  Indonesia  outranks  human  rights,”
Canberra Times, 29 October.
Walters, Patrick,  1986a. “Article not true, says Indonesia,” The Sydney Morning Herald, 14 April.
--------, 1986b. “Journalists face Indonesian ban,” The Sydney Morning Herald, 15 April.
Williams,  Louise,    1989.  “Visit  sets  scene  for  Jakarta  meetings,” The Sydney Morning Herald, 27 February. Kompas, 28 Mei 1995.
Merdeka, 22 April 1986. Tempo, 3 Mei 1986.

## Working Paper
Connelly,  Aaron  L.,  2014. Indonesian  foreign  policy  under  President Jokowi, Lowy Institute Analysis Paper. Lowry,  Bob,  1996. Australia-Indonesia  Security  Cooperation:  For Better or Worse? Working paper No. 299, Canberra, Strategic & Defence Studies Centre of Australian National University. Robert,  Christopher  B.  &  Habir,  Ahmad  D.,  2014. Australia’s  relations with  Indonesia;  Progress  despite  economic  and  socio-cultural constraints? , National Security College Issue Brief No. 11.

## Dokumen Resmi
East  Asia  Analytical  Unit,  Department  of  Foreign  Affairs  and  Trade, 1994. Expanding  Horizons,  Australia  and  Indonesia  into  the 21st Century. Canberra, AGPS.
Backgrounder, No. 467, 15 March 1989. Commonwealth Parliamentary Debates, House of Rep., Vol. 148, 1986.
*****