Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa e-ISSN : 2621-4105

## Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web

## Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia faizemery@upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis pengaturan hukum terkait dengan phising yang  kabur agar dapat menjawab permasalahan hukum yaitu apakah sudah sesuai dengan unsur keadilan yang merupakan suatu cita-cita hukum. Penelitian membahas bahwa aturan hukum pidana saat ini perlu diadakan  perubahan  agar  memperhatikan  semua  pihak  (korban  dan  masyarakat)  untuk  dapat dikembalikan keadaannya berdasarkan UU ITE. Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan 2 poin: pertama; bahwa aturan hukum pidana saat ini masih berorientasi pada sistem pemidanaan  lama  sesuai  dengan  teori  pembalasan  pidana  yang  tertuju  kepada  hukuman  pelaku tersebut dan hak atas korban terabaikan. Kedua; tidak ada pengaturan pidana mengenai ganti rugi yang  mengatur  secara  konkret  tindak  pidana phising tersebut.  Kebaharuan  dalam  penelitian  ini yaitu  melengkapi  studi  yang  dilakukan  pada  penelitian  sebelumnya  yang  hanya  memberikan pidana  penjara  terhadap  pelaku  sebagai  bentuk  hukuman  ganti  kerugian  dari  si  pelaku  dan  tidak ada pertanggungjawaban pribadi dari pelaku untuk mengembalikan kerugian secara materiil yang dialami oleh korban.
Kata kunci : Cyber Crime ; Pengaturan Hukum; Phishing ; Tindak Pidana.

## Abstract
This study aims to analyze legal arrangements related to vague phishing in order to answer legal problems, namely whether it is in accordance with the elements of justice which is a legal ideal. The research discusses that the current criminal law rules need to be changed to pay attention to all parties (victims and the community) to be restored to their situation based on the ITE Law. This research method is a normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The  study  yielded  2  points:  first;  That  the  current  criminal  law  is  still  oriented  towards  the  old penal  system  in  accordance  with  the  theory  of  criminal  retaliation  which  is  aimed  at  the punishment  of  the  perpetrator  and  the  rights  of  the  victim  are  ignored. Second;  There  is  no criminal  arrangement  regarding  compensation  that  concretely  regulates  the  crime  of  phishing. The  novelty  in  this  study  is  that  it  complements  studies  conducted  in  previous  studies  that  only provide imprisonment for perpetrators as a form of compensation from the perpetrator and there is no personal responsibility from the perpetrator to return material losses suffered by the victim. Keywords : Cyber Crime; Legal Regulation; Law Enforcement; Phising
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  saat  ini  membuat masyarakat  semakin  mudah  dalam  memberikan  dan  menerima  informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi  informasi  ibarat  seperti  pedang  bermata  dua,  di  satu  sisi  membawa dampak  positif  dan  di  sisi  lain  membawa  dampak  negatif. 1 Perkembangan teknologi  informasi  telah  mengakibatkan  perubahan  perilaku  pada  masyarakat. Selain  itu,  perkembangan  teknologi  informasi  menjadikan  dunia  seakan  tanpa batas  ( borderless ). 2 Perkembangan  teknologi  informasi  juga  membentuk masyarakat  dunia  baru  yang  tidak  lagi  dihalangi  oleh  batas-batas  teritorial  dan telah  membalikkan  segalanya  yang  jauh  jadi  dekat  dan  yang  khayal  jadi  nyata. Namun  di  balik  kemajuan  itu,  juga  telah  melahirkan  keresahan-keresahan  baru dengan munculnya kejahatan yang canggih yaitu cyber crime . 3
Cyber  crime walaupun  bersifat  virtual  akan  tetapi  dikategorikan  sebagai tindakan dan perbuatan  hukum  yang  nyata. Secara yuridis dalam hal ruang cyber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi  hukum  konvensional    untuk    dijadikan    objek    dan  perbuatan,    sebab jika  cara  ini   yang  ditempuh   akan terlalu  banyak  kesulitan dan hal-hal  yang lolos  dari  jerat  hukum.  Kegiatan cyber adalah  kegiatan  virtual  yang  berdampak sangat  nyata,  meskipun  alat  buktinya  bersifat  elektronik.  Subjek  pelakunya  pun harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. 4 Phising sendiri adalah jenis penipuan online yang akan dikaji dala penelitian  ini  yaitu  merupakan  suatu  metode  untuk  melakukan  penipuan  dengan cara  mengelabui  target  menggunakan  alamat  situs  palsu  dengan  maksud  untuk mencuri data privasi milik target. Phising berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu fishing yang  artinya  “memancing”,  istilah  “memancing”  di  sini  digunakan untuk  menjebak  korban  agar  memasukan  informasi  pribadi  milik  korban  dengan maksud  tertentu, phising sendiri  sering  disebarkan  para  pelaku  melalui e-mail korban, e-mail disini  digunakan  pelaku  untuk  menyebarkan  situs  palsu  dengan maksud menjebak korban yang dituju oleh pelaku.
1 Tony  Yuri  Rahmanto,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis  Transaksi Elektronik,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019): 31–52, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52.
2 Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  Erifendi  Churniawan,  and  Femmy  Silaswaty  Faried,  “Upaya Regulasi  Teknologi  Informasi  Dalam  Menghadapi  Serangan  Siber  Guna  Menjaga  Kedaulatan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 275–95, https://doi.org/https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2773/1814.
3 Andri Winjaya Laksana, “Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif,” Jurnal Hukum Unissula 35, no. 1 (2019): 52–76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i1.11044.
4 Muhammad  Anthony  Aldriano  and  Mas  Agus  Priyambodo,  “Cyber  Crime  Dalam  Sudut  Pandang Hukum Pidana,” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 1 (2022): 2169–75,
https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947.
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
Tercatat,  telah  disampaikan  oleh  Ketua  Pengelola  Nama  Domain  Internet Indonesia  (Pandi),  Yudho  Giri  Sucahyo  menjelaskan  bahwa  jumlah phishing dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai 34.622.  Jumlah serangan phishing unik  yang  dilaporkan  pada  Q3  (kuartal  3)  2022  sebanyak  7.988.  Sektor  bisnis yang  paling  menjadi  sasaran  serangan phishing pada  Q3  2022  adalah  lembaga pemerintahan,  sedangkan  jumlah  domain  unik  yang  digunakan  untuk  serangan phishing pada  Q3  2022  sebanyak  181  kasus. Cyber  crime dalam  bentuk phising mengenai peraturannya yakni UU ITE, tidak mengatur secara khusus juga bentuk perlindungan  bagi  para  korban  atas  kejahatan  dalam  sebuah  transaksi  elektronik tersebut.
Berdasarkan novelty terdahulu  yang  membahas  mengenai phising seperti penelitian  oleh  Gulo  (2022). 5 Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pengaturan  hukum terhadap  pelaku cyber  crime dalam  bentuk phising berdasarkan  UU  ITE  adalah tidak bisa terjerat sanksi pidana karena di dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE  tidak  terdapat  unsur  kebohongan  yang  merugikan  orang  lain  yang menyebabkan  telah  terjadinya  kekosongan  hukum  tentang  pengaturan  hukum terhadap cyber  crime dalam  bentuk phising berdasarkan  UU  ITE.  Penelitian  ini terdapat kelemahan yaitu menjelaskan tidak bisa dikenakan Pasal 35 jo . Pasal 51 ayat 1 UU ITE. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu tidak adanya pasal yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana phising .  Penelitian  kedua  oleh  Vikran (2021). 6 Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  membahas  tentang phising menurut  UU ITE  yang  dapat  disebut  sebagai  sebuah  tindak  pidana,  akan  tetapi  unsur  yang terdapat  dalam  pasal-pasal  UU  ITE  belum  benar-benar  menjelaskan  mengenai konsep  tindak  pidana phising secara  terperinci  karena  konsep phising faktanya tidak  hanya  mengenai  perbuatan  memanipulasi  dokumen  elektronik  agar  korban menganggap  bahwa  dokumen  tersebut  sebagai  dokumen  yang  asli.  Kelemahan dalam  penelitian  ini  yaitu  tidak  ada  bahasan  pengaturan  hukum  kepada  pelaku tindak pidana phising .
Penelitian  ketiga  dilakukan  oleh  Diniyah  (2022). 7 Hasil  dari  penelitian  ini adalah perlindungan hukum terhadap korban adalah pelaku tindak pidana phising dikenakan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 Ayat (1) serta Pasal 35 UU ITE juga dapat digunakan  untuk  menjerat  pelaku  tindak  pidana cyber  crime  phishing ini.  Selain itu pelaku tindak pidana cyber crime phishing dapat dikenakan Pasal 40 Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi.  Penelitian  ini  terdapat kelemahan  yaitu  tidak  membahas  perlindungan  hukum  dalam  Pasal  45A  ayat  1 UU  ITE.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dari  tinjauan  pustaka  tersebut  dapat
5 Ardi  Saputra  Gulo,  Sahuri  Lasmadi,  and  Khabib  Nawawi,  “Cyber  Crime  Dalam  Bentuk  Phising Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,” PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law 1, no. 2 (2021): 68–81, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574.
6 Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y, “Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE,” Jurist- Diction 4, no. 6 (2021): 2525–48.
7 Khanifah  Jannatul  Diniyah,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Cyber  Crime Phishing,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika 28, no. 5 (2022).
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
ditemukan  titik  persamaan  dan  perbedaan  dengan  penelitian  ini.  Adapun  titik persamaannya  yakni  sama-sama  membahas  mengenai  modus  terjadinya  tindak pidana phising .  Perbedaan  dari  ketiga  penelitian  ini  adalah  ketiga  jurnal  tersebut tidak  ada  yang  membahas  mengenai  ganti  kerugian  terhadap  korban  secara konkret  sedangkan  penelitian  ini  menjelaskan  mengenai  ganti  kerugian  secara konkret.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan  hukum  terkait dengan phising yang  kabur  agar  dapat  menjawab  permasalahan  hukum  yaitu apakah  sudah  sesuai  dengan  unsur  keadilan  yang  merupakan  suatu  cita-cita hokum.
2. METODE
Metode penelitian ini menggunakan 2 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual approach ).  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  kepustakaan  atau studi  dokumen,  karena  penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan  tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  yang  lain. 8 Spesifikasi penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  yaitu  pendekatan  yang  dimaksud  untuk melihat dengan seksama serta menganalisis semua undang-undang serta peraturan lain  yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dihadapi  saat  ini. 9 Penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif  yaitu  dengan  melakukan pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan (library research) .  Penelitian  kepustakaan  adalah  jenis  penelitian  dengan  cara mengumpulkan  bahan-bahan  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian  yang  berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, berbagai macam literatur, dan dari penelitian ini. Sumber bahan  hukum  yang  penelitian  ini  gunakan  yaitu  bahan  hukum  primer  dan sekunder.
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoratif, artinya,  mempunyai  otoritas.  Bahan  hukum  terdiri  dari  perundang-undangan, catatan-catatan resmi. 10 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk  Seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia  Dan  Mengubah  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan
8 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2018).
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana prenada media group, 2013).
10 Suratman and Phillips Dilla, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015).
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
Saksi dan Korban (UU PSK). Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku- buku,  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian,  makalah  dan  lain  sebagainya  yang  relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penelitian ini antara lain: buku, serta jurnal hukum. Teknik analisis data yang digunakan  yakni  dengan  cara  analisis  kualitatif  yang  dijelaskan  secara  deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pertanggunggjawaban pidana terhadap pelaku.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Phising Perlindungan  data  pribadi  dalam  mencegah  terjadinya phising sangat diperlukan dalam hal ini. Perlindungan data pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat umum dan bersifat spesifik. Bersifat umum berarti data pribadi yang diperoleh  secara  umum  dalam  akses  layanan  publik  atau  tercantum  dalam identitas  resmi.  Data  pribadi  bersifat  spesifik  berarti  bahwa  data  pribadi  tersebut bersifat  sensitif  terhadap  keamanan  dan  kenyamanan  kehidupan  pemilik  data pribadi, selain itu untuk mendapatkan data pribadi yang berisifat spesifik tersebut harus persetujuan dulu dari pemilik data pribadi. 11 Terdapat beberapa karakteristik kejahatan dalam dunia siber diantaranya, Cyberpiracy yang merupakan perbuatan dimana  pelaku  mencetak  ulang  sebuah software atau  bisa  juga  sebuah  informasi yang  nantinya  akan  didistribusikan  melalui  teknologi  komputer,  lalu  ada cybertrespass di  mana  bertujuan  untuk  meningkatkan  sebuah  sistem  keamanan dalam  akses  sebuah  komputer  pada  suatu  organisasi  atau  individu, cybervandalism menggunakan teknologi untuk membuat program yang bertujuan mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data pada komputer, dan cybersquatting , kejahatan yang berhubungan dengan nama domain atau situs, dengan kata lain pelaku membuat sebuah web yang mirip atau identik dengan web milik suatu perusahaan yang bertujuan untuk menarik keuntungan. Dari berbagai macam  jenis  kejahatan  yang  telah  diuraikan  diatas,  yang  menjadi  poin  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  kejahatan cybersquatting yang  mana  secara  spesifik yaitu phising .
Phising merupakan  salah  satu  tipe  kejahatan  yang  patut  diwaspadai  karena ketelitian dan kecermatan dalam penggunaan media elektronik  merupakan faktor utama  agar  tidak  terjerat phising ini.  Di  Indonesia  banyak  sekali  yang memanfaatkan  jaringan  internet  mengikuti  perkembangan  global  mulai  dari penggunaan  media  sosial  sampai  transaksi  perbankan  menggunakan  media elektronik  yang  cenderung dijadikan sasaran oleh pelaku cyber  crime dalam tipe phising ini. Cyber  crime dalam  bentuk phising adalah  suatu  kejahatan  kejahatan siber  yang  membuat  pemalsuan  data  di  suatu website palsu  yang  tampilannya
11 Husni  Kurniawati  and  Yunanto  Yunanto,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyalahgunaan  Data Pribadi  Debitur  Dalam  Aktivitas  Pinjaman  Online.,” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022):  102–14, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290.
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa e-ISSN : 2621-4105
mirip  dengan website aslinya,  tetapi  mempunyai  tujuan  yang  sama  untuk mendapatkan  informasi  mengenai  indentitas  orang  lain  yang  akan  digunakan dengan illegal tanpa sepengetahuan pemilik asli tersebut. 12 Pengetahuan pengguna yang  dangkal  pada  alat  teknologi  merupakan  penyebab  terjadinya phising , sehingga pengguna teknologi harus diberikan ilmu tentang pengoperasian sebuah teknologi  karena  seperti  yang  dijelaskan  diatas  bahwa  pengetahuan  pengguna yang  dangkal  yaitu  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya phising .  Ada  sebuah teori  yang  menyatakan, crime  is  product  of  society  its  self artinya  bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. 13
Penelitian  ini  membahas  mengenai  Pengaturan  hukum phising yang dianggap  telah  terjadinya  kekaburan  hukum  mengenai  pengaturan  hukum terhadap cyber  crime dalam  bentuk phising karena  tidak  adanya  pasal  yang mencantumkan  ganti  kerugian  terhadap  korban  secara  konkret.  Pra  terbentuknya UU  ITE,  kasus cyber  crime di  Indonesia  diadili  dengan  menerapkan  pasal  yang memiliki  kesesuaian  unsur  dalam  KUHP  sehingga  pemidanaan  kepada  para pelaku cyber  crime menggunakan  KUHP  ini.  Dalam  KUHP,  ketentuan  pidana pada kasus cyber crime berbentuk phising dapat digunakan berdasarkan pasal 378 KUHP.  Pengaturan  hukum  terhadap cyber  crime dalam  bentuk phising diatur  di dalam  Pasal  378  KUHP  tentang  penipuan  sebagaimana  yang  diketahui  bahwa phising secara  umum  merupakan  tindakan  penipuan.  Penipuan  yang  dirumuskan di  dalam  Pasal  378  KUHP  adalah:  “Barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam  karena  penipuan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun”. Penggunaan  Pasal  378  KUHP  dalam  pemidanaan  terhadap  kasus cyber  crime hanya  dilakukan  berdasarkan  penafsiran  dikarenakan  terdapat  perbedaan  jenis tindak pidana cyber crime dengan tindak pidana konvensional yang ada, walaupun metode phising dan  penipuan  dalam  KUHP  ada  kesamaan  unsur  perbuatannya akan  tetapi  tetap  ada  perbedaan  mulai  dari  bentuk  tindak  pidana,  dalam menentukan locus  delicti sampai tempos  delicti -nya.  Tindak  pidana cyber  crime adalah suatu pengelompokkan dari jenis tindak pidana yang merupakan golongan baru,  dikarenakan cyber  crime mengikuti  perkembangan  teknologi  yang  sedang berkembang  pesat.  Hal  tersebut  memerlukan  adanya  suatu  aturan  khusus  yang jelas  dalam  menangani  tindak  pidana cyber  crime ini.  Karena  apabila  hanya
12 Mia  Haryati  Wibowo  and  Nur  Fatimah,  “Ancaman  Phishing  Terhadap  Pengguna  Sosial  Media Dalam  Dunia  Cyber  Crime,” JoEICT  (Journal  of  Education  And  ICT) 1,  no.  1  (2017):  1–5, https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/joeict/article/view/69.
13 Abdul  Wahid  and  Mohammad  Labib, Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime) (Bandung:  pt  refika aditama, 2010).
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
mengandalkan  penafsiran  saja  akan  membuat  terbenturnya  suatu  tatanan  hukum sehingga membuat praktik penegakan hukum kurang maksimal.
Barda  Nawawi  Arief  mengungkapkan,  KUHP  yang  direncanakan  berbeda dari  pokok  pemikiran  keseimbangan  monodualistik,  dalam  arti  memperhatikan keseimbangan  dua  kepentingan  antara  kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan individu.  Pandangan  monodualistik  inilah  yang  biasanya  dikenal  dengan  istilah “ Daad-dader  Strafrecht ”,  yaitu  hukum  pidana  yang  memperhatikan  segi-segi objektif dari perbuatan dan juga segi-segi subjektif dari orang/ pembuat. 14 Sudarto berpendapat juga bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Sedang Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. 15
Hukum  pada  prinsipnya  merupakan  pengaturan  terhadap  sikap  tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya diberikan sanksi oleh negara. Meskipun dunia cyber adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat, setidaknya ada dua hal  yakni:  Pertama, masyarakat  yang  ada di  dunia maya  adalah masyarakat  yang  ada di  dunia nyata, masyarakat  memiliki  nilai  dan  kepentingan  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang  dilakukan  oleh  masyarakat  memiliki  pengaruh  dalam  dunia  nyata,  baik secara  ekonomis  maupun  non  ekonomis. 16 Pembentukan  hukum  hendaknya mengarahkan  kepada  hakikat  hukum  ( law  truth ).  Artinya,  pembentukan  undang- undang  merupakan  suatu  cara  untuk  memajukan  dan  melindungi  kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan di atas yang lain. 17 Hukum sebagai salah  satu  sub  sistem  kemasyarakatan  tentunya  diharapkan  dapat  berlaku  dan bekerja  di  masyarakat  sebagaimana  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri. 18 Bahwa sejatinya  hukum  akan  selalu  tertinggal  dengan  perkembangan  masyarakat.  Oleh karena  selalu  tertinggal  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat tersebut,  maka  hukum  diberlakukan  semata-mata  untuk  memenuhi  tuntutan
14 Marcus  Priyo  Gunarto,  “Asas  Keseimbangan  Dalam  Konsep  Rancangan  Undang-Undang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Jurnal Mimbar Hukum 24, no. 1 (2012): 83–97, https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16143.
15 Subaidah  Ratna  Juita,  Amri  Panahatan  Sihotang,  and  Supriyadi  Supriyadi,  “Penerapan  Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 271–85, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938.
16 Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Jakarta: PT Tatanusa, 2012).
17 Widiatama  Widiatama,  Hadi  Mahmud,  and  Suparwi  Suparwi,  “Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar Membangun  Negara  Hukum  Indonesia,” Jurnal  Usm  Law  Review 3,  no.  2  (2020):  310–27, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.
18 Arif  Hidayat  and  Zaenal  Arifin,  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59,
https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa e-ISSN : 2621-4105
perkembangan masyarakat. 19 Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan  apa  yang  harus  dilakukan,  apa  yang  boleh  dilakukan  serta  apa  yang dilarang.  Salah  satu  bidang  dalam  hukum  adalah  hukum  pidana  yaitu  mengatur tentang  aturan  perbuatan-perbuatan  tertentu  yang  dilarang.  Sedangkan  tindak pidana, merupakan perbuatan  yang dilarang oleh suatu aturan hukum  yang mana disertai ancaman (sanksi). 20
UU  ITE  yang  dikenakan  kepada  pelaku phising ,  jenisnya  adalah  tindak pidana  penjara  dan  tindak  pidana  denda,  tidak  adanya  ancaman  sanksi  pidana tambahan.  Jadi  sistem  pidana  yang  dipakai  tidak  ada  inovasi  jenis  sanksi  pidana yang  khas  untuk  tindak  pidana  di  bidang  informasi  dan  transaksi  elektronik. 21 Pengaturan  hukum  tindak  pidana phising ganti  kerugian  terhadap  korban  pelaku dijerat  Pasal  28 ayat  (1)  UU  ITE, ketentuan pidananya dapat  dilihat dalam  Pasal 45A  ayat  (1)  diatur  bahwa:  “Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  atau  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 22
UU  ITE  hanya  menjelaskan  bahwa  bentuk  dari  pemenuhan  hak  atas perlindungan bagi para korban dalam sebuah transaksi elektronik atau cyber crime ini  hanya  diberikan  solusi  berupa  bentuk  penyelesaian  perkara  berupa  ketentuan pemidanaan  yang  ditujukan  kepada  pelaku  tindak  pidana  dimana  hal  tersebut tercantum  pada  Pasal  45A  ayat  (1)  UU  ITE  hukumannya  adalah  pidana  penjara dan/atau  pidana  denda.  Pemidanaan  terhadap  pelaku  untuk  menegakkan  hukum bagi  para  korban  dianggap  sebagai  langkah  yang  tepat  sehingga  kebanyakan bentuk  ketentuan pidana  yang tercantum dalam  UU  ITE dan juga KUHP, dibuat dengan  pemberian  sanksi  berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda  karena  dirasa sudah  bisa  terselesaikan  perkara  tersebut  dengan  memberikan  efek  jera  terhadap pelaku.  Sehingga,  pidana  penjara  dan  pidana  denda  bagi  pelaku  tindak  pidana dirasa  tidak  optimal  dalam  melindungi  dan  memenuhi  hak  para  korban  untuk mengganti  kerugian  secara  materiil  yang  tidak  sepatutnya  korban  alami,  terlebih khusus  bagi  korban cyber  crime yang  perekonomiannya  lemah.  Hal  ini  pun dianggap  juga  sebagai  hak  warga  negara  untuk  mendapat  jaminan,  dan perlindungan hukum yang seadil-adilnya.
19 Sugeng  Riyadi,  “Efektifitas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan,” Jurnal Usm Law Review 1, no. 2 (2019): 121–37, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262.
20 Dwi Harmono et al., “Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara,” Jurnal Usm Law Review 3, no. 2 (2020): 296–309, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2823.
21 Supanto,  “Perkembangan  Kejahatan  Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime)  Dan  Antisipasinya Dengan Penal Policy,” Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 1 (2016): 52–70, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718.
22 Muhammad Kamran and Maskun Maskun, “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum
Telematika,” Balobe Law Journal 1, no. 1 (2021): 41–56,
https://doi.org/https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501.
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
Gagasan  keadilan  dalam  pengaturan  hukum  ini  menjadi  salah  satu  kajian sentral  dalam  ilmu  hukum.  Pentingnya  gagasan  keadilan  dalam  ilmu  hukum membuat  keadilan  adalah  “jantung”  dari  kajian  ilmu  hukum. 23 Keadilan  punya dua  nilai  sekaligus,  yaitu  nilai  yang  sifatnya  universal  dan  nilai  yang  sifatnya kontekstual. 24 Nilai universal keadilan bersifat abstrak tetapi menjadi rujukan dan pijakan  hukum  dari  berbagai  sistem. 25 Universalitas  nilai  keadilan  bersifat melampaui  bangsa  atau  negara  bahkan  melampaui  berbagai  sistem  hukum  yang ada. 26
Hal  ini  jelas  bertentangan  dengan  Teori  Keadilan  Restoratif  yang mendukung  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  bukan  kepada  upaya  memberi penderitaan terhadap pelaku, namun berusaha memberi beban pada pelaku untuk bertanggung  jawab  sebesar  kerugian  yang  ditimbulkan  kepada  korban  dan masyarakat.  Teori  Keadilan  Restoratif  dinilai  juga  dapat  menjadi  dasar  filosofis penerapan  pidana  penjara  sebagai ultimum  remedium, sehingga  Teori  Keadilan Restoratif lebih menyuluhkan kepada sanksi pidana yang bersifat moneter seperti pidana denda maupun pidana ganti rugi. 27 Hal serupa juga diungkap dalam buku dan  disertasi  supanto  yang  mengajukan  “kebijakan  formulasi  hukum  pidana ekonomi” yang tertuang adanya kesamaan pandangan yaitu “sanksi pidana penjara sebagai  sanksi  subsider  dan ultimum  remedium . 28 Pada  konteks  ini,  maka restorative  justice salah  satunya  diperlukan  untuk  menjaga  harmonisasi  sosial. restorative  justice tidak  hanya  melihat  hukum  pidana  sebagai  perintah  dan larangan  dari  negara,  tetapi  melihat  hukum  pidana  sebagai  bagian  dari  realitas kemasyarakatan  yang  memerlukan  terpenuhinya  keseimbangan  di  masyarakat. Restorative  justice pada  hakikatnya  memiliki  orientasi  sebagai  upaya  untuk menghadirkan  harmonisasi  di  masyarakat. 29 Titik  fokus  dari restorative  justice adalah  penjagaan  dan  perlindungan  nilai  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  serta relasi yang proporsional antara korban dan pelaku. 30
23 Abdul  Wahid,  “Keadilan  Restoratif:  Upaya  Menemukan  Keadilan  Substantif?,” Jurnal  Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 307–21, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793.
24 A’an  Efendi  and  Fradhana  Putra  Disantara,  “Post  Conditionally  Unconstitutional  of  Job  Creation Law: Quo Vadis Legal Certainty?,” Yuridika 37, no. 2 (2022): 345–82,
https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.33364.
25 Christopher  J.  Insole, Kant  and  the  Divine:  From  Contemplation  to  the  Moral  Law (New  York: oxford university, 2020).
26 Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan
Trading,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 19–31,
https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875.
27 T.J.  Gunawan, Keseimbangan  Nilai  Pidana  Penjara  Dan  Pidana  Denda  Perspektif  Penology Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi (Jakarta: kencana, 2022).
28 Supanto, Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Ekonomi  Dalam  Menghadapi  Perkembangan Globalisasi Ekonomi (Surakarta: UNS Press, 2015).
29 Nany Suryawati and Martika Dini Syaputri, “Harmonization of the Application of Customary Law and  Positive  Law  in  Village  Communities  of  Malang  Regency,” International  Journal  of  Applied  Business and International Management 6, no. 2 (2021): 1–12,
https://doi.org/https://doi.org/10.32535/ijabim.v6i2.993.
30 Jesus  Vega,  “Legal  Philosophy  as  Practical  Philosophy,” Journal  for  Constitutional  Theory  & Philosophy of Law 34 (2018): 67–95, https://doi.org/https://doi.org/10.4000/revus.3859.
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
Kerugian materiil bagi korban tindak pidana cyber crime berbentuk phising ini,  restitusi  adalah  metode  yang  tepat.  Seperti  dalam  Pasal  1  angka  11  yang menyebutkan  bahwa  “restitusi  berupa  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Hal ini diatur juga dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang  menyebutkan,  “perlindungan  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban yang  wajib  dilaksanakan  oleh  LPSK  atau  lembaga  lainnya  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  ini.  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban yaitu  masih  bersifat  fakultatif,  karena  tergantung  pada  keputusan  LPSK  untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban tersebut. Kelemahan lainnya yaitu : undang- undang  ini  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  pada  tindak  pidana  apa  saja  restitusi tersebut dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak serta merta memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut. Pengajuan hak korban atas restitusi  menjadi  suatu  ketidakpastian,  yang  bermuara  pada  ketidak-pastian  jenis atau  kualifikasi  tindak  pidana  sebagai  syaratnya.  Aturan  umum  KUHP  tidak mengenal  jenis  ‘pidana  ganti  rugi’.  Pidana  bersyarat  yang  memuat  ganti  rugi dalam  Pasal  14c  KUHP  tentang  pidana  bersyarat  pada  dasarnya  tidak  bersifat pidana  dan  hanya  sekedar  pengganti  untuk  menghindari  ataupun  tidak  menjalani pidana. 31 Ganti  rugi  dalam  KUHP  Pasal  14c  tentang  pidana  bersyarat  hanya sebagai  syarat  khusus  bagi  terpidana  agar  tidak  menjalani  pidana  pokok,  yaitu kalau  hakim  tidak  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  terhadap  pelaku. Ditetapkannya  syarat  khusus  berupa  ganti  rugi  hanya  bisa  diberikan  hakim berdasarkan  putusannya  berupa  pidana  penjara  paling  lama  1  tahun  atau  pidana kurungan dan juga syarat khusus ini hanya bersifat fakultatif.
Hukum  pidana  harus  dijadikan  sebagai  upaya  efektivitas  dan  se  efisien mungkin  untuk  mengembalikan  keadaan,  sehingga  ada  2  hal  penting  yang diperlukan disini, yaitu: pertama , kesetaraan pidana penjara dengan sanksi pidana lain bersifat  ekonomi seperti denda. kedua , penerapan keadilan restoratif  sebagai upaya  pengembalian  keadaan  antara  pelaku,  korban,  dan  negara.  Sebagaimana diungkap  oleh  Marilyn  Armour  dengan  teori  keadilan  restoratif  yang  melihat “kejahatan  adalah  hubungan  yang  rusak  antara  tiga  pemain:  pelaku,  korban  dan komunitas”. 32 Perubahan  konsep  pemidanaan  ini  diperlukan  dikarenakan  akibat yang  ditimbulkan  oleh  pidana  penjara  lebih  besar  efek  negatifnya  dan  tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan angka kejahatan. 33
31 Barda Nawawi  Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: Citra aditya bakti, 1998).
32 Marilyn  Armour,  “‘Restorative  Justice:  Some  Facts  and  History,’” Tikkun 27,  no.  1  (2012), https://doi.org/https://doi.org/10.1215/08879982-2012-1012.
33 Alison  Liebling,  “Prisons  in  Transition,” International  Journal  of  Law  and  Psychiatry 29,  no.  5 (2006): 422–30, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2006.03.002.
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
3.2  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Cyber  Crime Dalam Bentuk Phising
Kejahatan  yang  terjadi  di  dunia  maya  lahir  akibat  dampak  negatif  dari perkembangan teknologi, kejahatan yang terjadi dari berbagai bentuk dan jenisnya tersebut  membawa  konsekuensi  terhadap  perlindungan  hukum  penggunanya  hal ini  penting  mengingat  bahwa  setiap  manusia  harus  dilindungi  sesuai  dengan harkat  dan  martabatnya  sebagai  manusia. 34 Korban  yang  dirugikan  oleh  tindak pidana phishing dapat menuntut ganti rugi. Aturan ganti rugi untuk korban tindak pidana  dapat  dilakukan  melalui  cara,  yaitu:  Pertama , melalui  penggabungan perkara  ganti  kerugian.  Kedua , melalui  gugatan  perbuatan  melawan  hukum. Ketiga , melalui  permohonan  restitusi.  Penggabungan  perkara  ganti  rugi  diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa, “jika suatu perbuatan yang menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu  pemeriksaan  perkara  pidana  oleh pengadilan  negeri  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain,  maka  hakim  ketua sidang  atas  permintaan  orang  itu  dapat  menetapkan  untuk  menggabungkan perkara  gugatan  ganti  kerugian  kepada  perkara  pidana  itu.”  Permohonan penggabungan  ganti  kerugian  berdasarkan  ketentuan  Pasal  98  ayat  (2)  KUHAP diajukan  selambat-lambatnya  sebelum  penuntut  umum  mengajukan  tuntutan pidana.  Pada  saat  korban  tindak  pidana  meminta  penggabungan  perkara  ganti kerugian  maka  pengadilan  harus  menimbang  tentang  kewenangannya  untuk mengadili  gugatan  tersebut,  tentang  kebenaran  dasar  gugatan  dan  tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.
KUHAP  ini  ada  beberapa  kelemahan  salah  satunya  bersifat  fakultatif  dan bergantung  pada  permohonan  korban  untuk  mengajukan  permohonan penggabungan  ganti  kerugian.  Padahal  tidak  semua  korban  kejahatan  tahu  jika hak-hak  korban  untuk  mengajukan  permohonan  tersebut  selambat-lambatnya sebelum  penuntut  umum  mengajukan  tuntutan  pidana  kepada  si  terdakwa,  selain itu juga sikap aparat penegak hukum yaitu jaksa dan juga hakim yang sering kali tidak  menginformasikan  korban  karena  tidak  diwajibkan.  Kelemahan  KUHAP yang  lainnya  yaitu  tidak  dapat  diajukannya  gugatan  ganti  kerugian  secara imateriil.  Kerugian  materiil  pun  hanya  terbatas  yaitu  ganti  rugi  hanya  diberikan kepada korban yang mengalami kerugian secara langsung.
Penyelesaian  perkara  pidana  di  Indonesia  tidak  bisa  hanya  melihat  pada nasib  si  pelaku,  akan  tetapi  korban  yang  dalam  hal  ini  yang  patut  diperhatikan yaitu  menderita  kerugian  materiil  maupun  imateriil  juga  memerlukan perlindungan.  Kedudukan  korban  dalam  KUHP  dan  KUHAP  belum  optimal dikarenakan  KUHP  dan  KUHAP  belum  secara  konkret  merumuskan  ketentuan yang  secara  konkret  atau  langsung  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap korban dan tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi)  yang sebenarnya
34 Dheny Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 4, no. 1 (2013): 98–113.
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
sangat  bermanfaat  bagi  korban  dan  keluarga  korban. 35 Pengaturan  tindak  pidana terhadap  pelaku phising ini  lebih  condong  kepada  memberikan  hukuman  kepada si  pelaku  dengan  pidana  penjara  dan  juga  pidana  denda  yaitu  dengan  Pasal  45A ayat  1  UU  ITE.  Sedangkan  ganti  rugi  terhadap  korban  tidak  dicantumkan peraturannya  secara  konkret  dan  jelas.  Satjipto  Raharjo  berpendapat  bahwa perlindungan hukum seharusnya bisa memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  di  berikan  kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum berfungsi  juga  untuk  mewujudkan  perlindungan  yang  sifatnya  tidak  sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk  mereka  yang  lemah  dan  belum  kuat  secara  sosial,  ekonomi  dan  politik untuk  mendapatkan  keadilan  sosial. 36 Kasus  penipuan online phising yang  telah terjadi  seperti  ini,  penanggulangannya  saat  ini  adalah  pelaku  dianggap  telah mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dengan  menjalani  pidana  penjara.  Jika korban  ingin  mendapatkan  hartanya,  korban  harus  melalui  jalur  hukum  perdata dengan  mengajukan  gugatan  kepada  pelaku.  Itu  pun  belum  tentu  berhasil. Pemidanaan  atau  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan seringkali  tidak  mencapai  tujuan  pemidanaan  tersebut  dan  bahkan  tidak  berhasil mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri. 37 Hal ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi, bahwa hukum pidana positif saat ini lebih tertuju terhadap perlindungan korban ‘in  abstrakto’ dan  secara  tidak  langsung.  Hal  ini  dikarenakan  tindak pidana  positif  tidak  dilihat  sebagai  perbuatan  melanggar  kepentingan  hukum seseorang  (korban)  secara  pribadi  dan  konkret,  tetapi  hanya  dilihat  sebagai pelanggaran  norma/tata  tertib  hukum ib  abs  trakto .  Oleh  karena  itu,  bukan pertanggungjawaban  terhadap  kerugian/penderitaan  korban  secara  langsung  dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi. 38
Berdasarkan  hukuman  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelaku penipuan online phising ini memang hanya dikenakan Pasal 35 ayat 1 jo . Pasal  51  ayat  1.  Hal  ini  sesuai  dengan  Teori  Retributif,  dalam  teori  tersebut hukuman  diberikan  karena  pelaku  kejahatan  harus  menerima  hukuman  tersebut sebagai  akibat  kesalahan  pelaku.  Hukuman  menjadi  retribusi  yang  adil  bagi kerugian  yang  diakibatkan  oleh  perbuatannya.  Menurut  teori  ini  hukuman  layak diberikan  kepada  pelaku  kejahatan  atas  pertimbangan  bahwa  pelaku  kejahatan terbukti  melakukan  suatu  kejahatan.  Hukuman  mengekspresikan  bahwa  pelaku
35 Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Sinar grafika, 2014).
36 Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial  Technology  Berbasis  Peer  To  Peer  Lending,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  162–73, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268.
37 Noveria  Devy  irmawanti  and  Barda  Nawawi  Arief,  “Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman  Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (2021): 217–27, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227.
38 Maya  Indah, Perlindungan  Korban:  Suatu  Perspektif  Viktimologi  Dan  Kriminologi (Jakarta: Kencana, 2014).
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
kejahatan  memiliki  tanggung  jawab  atas  pasal  hukum  yang  dilanggarnya. 39 Penjatuhan  pidana  ganti  rugi,  walaupun  begitu  tidak  serta  merta  menghapuskan adanya pidana penjara kepada pelaku kejahatan terhadap harta benda. Jika pidana penjara  sama  sekali  dihilangkan,  akan  berdampak  pada  berkurangnya  efek  jera bagi pelaku kejahatan terhadap harta benda. Mereka kemungkinan berpikir bahwa kejahatan ini dapat  mudah dilakukan karena dengan mudah dapat  ditebus. Harus ada  pengecualian  penerapan  pidana  ganti  rugi  sebagai  pidana  pokok.  Terhadap kasus-kasus  pengulangan  ( recidive ),  atau  kejahatan  terhadap  harta  benda  yang jumlahnya  besar,  berencana,  bersama-sama,  atau  korbannya  orang  yang  tidak mampu, maka penjatuhan pidana penjara tetap diperlukan. 40
Perlindungan  terhadap  korban  hanya  diartikan  sebagai  perlindungan  secara tidak langsung dengan mencegah terjadinya kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila  pelaku  nya  telah  dipidana.  Perlindungan  korban  menjadi  limitatif  dalam konsep ini, dan tidak memberikan wawasan bagi upaya pencarian 'acces to Justice and  fair  treatment  to  the  victim' maupun  pemikiran  terhadap compensation, restitution,  dan  assistance .  Bentuk  perlindungan  korban  secara  langsung,  yaitu hak korban untuk memperoleh 'acces to justice and fair treatment, compensation, restitution,  and  assistance merupakan  reaksi  terhadap  fokus  perhatian  hukum pidana yang menempatkan korban sebagai 'forgotten person' .
4. PENUTUP
Pengaturan  hukum  tindak  pidana  penipuan online berupa phising perlu dilakukannya  perubahan  terhadap  Undang-Undang  ITE  tersebut  dengan merumuskan  konsep phising dengan  konkret  serta  merubah  isi  dan  unsur  pada Pasal 45A ayat 1 agar kemudian Pasal 45A ayat 1 tersebut dapat diterapkan agar seorang korban bisa mendapat perlindungan hukum yang adil sesuai dengan asas dan  prinsip “equality  before  the  law”. Hal  ini  bertujuan  untuk  diupayakannya pembaharuan  hukum  pidana  agar  bisa  tercapainya  suatu  keadilan  dengan  cara membangun  sebuah  rancangan  hukum  pidana  berbasis  keadilan  restoratif  yang berdaya jera. Perlu adanya regulasi yang mendorong penerapan pidana ganti rugi. Sesuai dengan Teori Keadilan Restoratif seharusnya pelaku perlu mengembalikan apa  yang  sudah  pelaku  itu  rampas  keuntungannya  dari  korban.  Jika  pelaku  tidak bisa  mengembalikan  barulah  sang  pelaku  dilelang  hartanya  dan  apabila  tidak cukup harta yang dilelang itu baru diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  juga diwajibkan  membayar  sejumlah  denda  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku.  jika  tidak  sanggup  bayar  denda  baru  di  pidana  penjara
39 Ibnu  Artadi,  “Menggugat  Efektivitas  Penerapan  Pidana  Penjara  Pendek  Menuju  Suatu  Proses Peradilan Yang Humanis,” Jurnal Hukum pro Justitia , 2006.
40 Erdianto  Effendi,  “Penjatuhan  Pidana  Ganti  Rugi  Sebagai  Pidana  Pokok  Dalam  Kejahatan Terhadap Harta Benda,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 617–32, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355.
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
karena  pidana  penjara  merupakan  upaya  terakhir  penegakan  hukum (ultimum remedium).

## DAFTAR PUSTAKA
Aldriano,  Muhammad  Anthony,  and  Mas  Agus  Priyambodo.  “Cyber  Crime Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Pidana.” Jurnal  Kewarganegaraan 6,  no.  1 (2022): 2169–75. https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947. Armour, Marilyn. “‘Restorative Justice: Some Facts and History.’” Tikkun 27, no. 1 (2012). https://doi.org/https://doi.org/10.1215/08879982-2012-1012. Artadi,  Ibnu. “Menggugat  Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek  Menuju Suatu Proses Peradilan Yang Humanis.” Jurnal Hukum pro Justitia , 2006. Butarbutar,  Elisabeth  Nurhaini. Metode  Penelitian  Hukum .  Bandung:  refika aditama, 2018.
Devy  irmawanti,  Noveria,  and  Barda  Nawawi  Arief.  “Urgensi  Tujuan  Dan Pedoman  Pemidanaan  Dalam  Rangka  Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan Hukum  Pidana.” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 3,  no.  2  (2021):
217–27. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227.
Diniyah,  Khanifah  Jannatul.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana Cyber  Crime  Phishing.” Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum  Dinamika 28,  no.  5 (2022).
Efendi, A’an, and Fradhana Putra Disantara. “Post Conditionally Unconstitutional of  Job  Creation  Law:  Quo  Vadis  Legal  Certainty?” Yuridika 37,  no.  2 (2022): 345–82. https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.33364.
Effendi,  Erdianto.  “Penjatuhan Pidana Ganti Rugi  Sebagai  Pidana Pokok Dalam Kejahatan  Terhadap  Harta  Benda.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2 (2022): 617–32. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355.
Gulo, Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, and Khabib Nawawi. “Cyber Crime Dalam Bentuk  Phising  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.” PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law 1,  no.  2  (2021):  68–81. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574.
Gunarto, Marcus Priyo. “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Jurnal Mimbar Hukum 24, no. 1 (2012): 83–97. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16143.
Gunawan,  T.J. Keseimbangan  Nilai  Pidana  Penjara  Dan  Pidana  Denda Perspektif  Penology  Melalui  Pendekatan  Analisis  Ekonomi .  Jakarta: kencana, 2022.
Harmono,  Dwi,  Kadi  Sukarna,  Diah  Sulistyani,  and  Muhammad  Junaidi.
“Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara.” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 296–309.
https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2823.
Hidayat,  Arif,  and  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio- Equilibrium Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147– 59. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Indah,  Maya. Perlindungan  Korban:  Suatu  Perspektif  Viktimologi  Dan Kriminologi . Jakarta: Kencana, 2014.
J.  Insole,  Christopher. Kant  and  the  Divine:  From  Contemplation  to  the  Moral Law . New York: oxford university, 2020.
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
Juita,  Subaidah  Ratna,  Amri  Panahatan  Sihotang,  and  Supriyadi  Supriyadi. “Penerapan  Prinsip  Individualisasi  Pidana  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Perpajakan.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  2  (2020):  271–85. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938.
Kamran, Muhammad,  and Maskun Maskun. “Penipuan Dalam Jual  Beli  Online: Perspektif Hukum Telematika.” Balobe Law Journal 1, no. 1 (2021): 41–56. https://doi.org/https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501.
Kurniawati,  Husni,  and  Yunanto  Yunanto.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Debitur  Dalam  Aktivitas  Pinjaman  Online.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 102–14.
https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290.
Laksana,  Andri  Winjaya.  “Pemidanaan  Cybercrime  Dalam  Perspektif  Hukum Pidana  Positif.” Jurnal  Hukum  Unissula 35,  no.  1  (2019):  52–76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i1.11044.
Lestari,  Rohmini  Indah,  and  Zaenal  Arifin.  “Godaan  Praktik  Binary  Option Berkedok  Investasi  Dan  Trading.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1 (2022): 19–31. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875.
Liebling,  Alison.  “Prisons  in  Transition.” International  Journal  of  Law  and Psychiatry 29, no. 5 (2006): 422–30.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2006.03.002.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  prenada  media group, 2013. Nawawi Arief, Barda. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra aditya bakti, 1998.
Priyonggojati, Agus. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan  Financial  Technology  Berbasis  Peer  To  Peer  Lending.”
Jurnal Usm Law Review 2, no. 2 (2019): 162–73. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268.
Putra  Y,  Vikran  Fasyadhiyaksa.  “Modus  Operandi  Tindak  Pidana  Phising Menurut UU ITE.” Jurist-Diction 4, no. 6 (2021): 2525–48. Rahmanto,  Tony  Yuri.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019): 31–52. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52.
Riyadi,  Sugeng.  “Efektifitas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan  Dan  Pemberdayaan  Zakat  Dalam  Rangka  Mengentaskan Kemiskinan.” Jurnal  Usm  Law  Review 1,  no.  2  (2019):  121–37. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262.
Setiyawan,  Wahyu  Beny  Mukti,  Erifendi  Churniawan,  and  Femmy  Silaswaty
Faried. “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber  Guna  Menjaga  Kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 275–95.
https://doi.org/https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/277
3/1814.
Sitompul,  Josua. Cyberspace,  Cybercrime,  Cyberlaw,  Tinjauan  Aspek  Hukum Pidana . Jakarta: PT Tatanusa, 2012. Sunarso,  Siswanto. Viktimologi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana .  Jakarta:  Sinar grafika, 2014.
Revised: 7-3-2023
Accepted: 21-4-2023
Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa
e-ISSN : 2621-4105
Supanto. Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Ekonomi  Dalam  Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi . Surakarta: UNS Press, 2015.
———.  “Perkembangan  Kejahatan  Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime)  Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy.” Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 1 (2016):
52–70. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718.
Suratman,  and  Phillips  Dilla. Metode  Penelitian  Hukum .  Bandung:  Alfabeta, 2015.
Suryawati, Nany, and Martika Dini Syaputri. “Harmonization of the Application of  Customary  Law  and  Positive  Law  in  Village  Communities  of  Malang Regency.” International  Journal  of  Applied  Business  and  International Management 6, no. 2 (2021): 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.32535/ijabim.v6i2.993. Vega,  Jesus.  “Legal  Philosophy  as  Practical  Philosophy.” Journal  for Constitutional  Theory  &  Philosophy  of  Law 34  (2018):  67–95. https://doi.org/https://doi.org/10.4000/revus.3859.
Wahid,  Abdul.  “Keadilan  Restoratif:  Upaya  Menemukan  Keadilan  Substantif?” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 307–21. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793.
Wahid,  Abdul,  and  Mohammad  Labib. Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime) . Bandung: pt refika aditama, 2010.
Wahyudi,  Dheny.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan  Cyber Crime Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 4, no. 1 (2013): 98–113. Wibowo, Mia Haryati, and Nur Fatimah. “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna
Sosial  Media  Dalam  Dunia  Cyber  Crime.” JoEICT  (Journal  of  Education And ICT) 1, no. 1 (2017): 1–5. https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/joeict/article/view/69. Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. “Ideologi Pancasila Sebagai  Dasar  Membangun  Negara  Hukum  Indonesia.” Jurnal  USM  Law Review 3, no. 2 (2020): 310–27. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.