## PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAMBI
Abdul Wahab 1) , Tona Aurora L 2) , Susfayetti 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The purpose of this study was to test empirically the effect that there is a Local Taxes , Levies, and Other Revenue Expenditure Against The Legitimate Government Jambi partially and simultaneously
Naturalness  based  research  site,  the  type  of  study  used  survey  research  is  a  type  of  research.  Survey methods  used  to  find  the  effect  of  a  particular  treatment,  the  research  methods  used  in  this  survey  research approach  is  quantitative  research  methods.  Quantitative  research  is  in  process  the  data  using  descriptive  and inferential statistical methods. Descriptive statistics were used to analyze statistical data in ways that describe or depict  the  data  that  has  been  collected  as  is  without  intending  to  generally  accepted  conclusions  or generalizations. The research hypothesis tested using Ordinary Least Squere method (OLS). With this analysis of  the  influence  of  independent  variables  on  the  dependent  variable  under  study  can  be  known.  Regression equation  models  were  used  to  test  the  hypothesis  Local  Taxes,  Levies,  and  Other  Revenue  Authorised  affect Expenditure in Jambi Province.
Research  results  is  that  the  partial:  Local  Taxes  significant  negative  effect  on  local  shopping  districts  / cities in Jambi Province during the period 2003 to 2012. 1.1 Thus the hypothesis which states that significantly influence  the  Local  Tax  Expenditures  in  the  District  and  the  City  of  Jambi  province  can  not  be  accepted  or rejected. Retribution significant negative effect on local shopping districts / cities in Jambi Province during the period  2003  to  2012.  Thus  the  hypothesis  which  states  that  1.2  Retribution  significant  effect  on  regional expenditure in the District and the City of Jambi province can not be accepted or rejected. Revenue (PAD) Other legitimate significant positive effect on local shopping districts/cities in Jambi Province during the period 2003 to  2012.  1.3  Thus  the  hypothesis  which  states  that  significantly  influence  the  Local  Tax  Expenditures  in  the District  and  the  City  of  Jambi  Province  acceptable.  In  Simultaneous,  Local  Taxes,  Levies,  and  Other  Local Revenue  Authorised  Expenditure  positive  impact  on  the  county  and  city  of  Jambi.  Local  Taxes  Levies  ,  and Other Revenue Expenditure Against significant effect in the District and the City of Jambi Province.
Keywords: Local Taxes , Levies , and Other Revenue and Expenditure Who Legal .

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menguji  secara  empiris  bahwa  terdapat  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  Yang  Sah  Terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah  Jambi  secara parsial dan secara simultan.
Berdasarkan  kealamiahan  tempat  penelitian,  maka  jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah  jenis penelitian survey. Metode survey digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu, metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  dengan  pendekatan  survey  ini  adalah  metode  penelitian  kuantitatif.  Penelitian kuantitatif  ini  dalam  mengolah  datanya  menggunakan  metode  statistik  deskriftif  dan  inferensial.  Statistik deskriftif  adalah  statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode Ordinary Least Squere (OLS) .  Dengan  analisis  ini  pengaruh  variabel  independent  terhadap  variabel  dependent  yang  diteliti  bisa diketahui.  Model  persamaan  regresi  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  yang  berbunyi  Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  Sah  berpengaruh  terhadap  Belanja  Daerah  di Provinsi Jambi.
Hasil Penelitian adalah bahwa secara parsial : Pajak Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  selama  periode  tahun  2003  hingga  2012.  Dengan  demikian hipotesis  1.1  yang  menyatakan  bahwa  Pajak  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  di Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jambi  tidak  dapat  diterima  atau  ditolak.  Retribusi  Daerah  berpengaruh  negatif tidak  signifikan  terhadap  belanja  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  selama  periode  tahun  2003  hingga
2012.  Dengan  demikian  hipotesis  1.2  yang  menyatakan  bahwa  Retribusi    Daerah  berpengaruh  signifikan terhadap Belanja Daerah  di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi tidak dapat diterima atau ditolak.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya yang sah berpengaruh positif  signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi  Jambi  selama  periode  tahun  2003  hingga  2012.  Dengan  demikian  hipotesis  1.3  yang  menyatakan bahwa  Pajak  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jambi dapat  diterima.  Secara  Simultan,  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Daerah  di  kabupaten  dan  kota  Provinsi  Jambi.  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi.
Kata Kunci:   Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Belanja Daerah.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Mekanisme  penyusunan  anggaran  telah  diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atas perubahan UU No.22  tahun  1999,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri  No.13  tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami  revisi  menjadi  Permendagri  No.  59  tahun 2007  tentang  Perubahan  Permendagri  No.13  tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Permendagri  No.32  tahun  2008  tentang  Pedoman Penyusunan  Anggaran  Penyusunan  Belanja  Daerah tahun  2009.  Mekanisme  penganggaran  ini  melibatkan berbagai  pihak  yang  mempunyai  latar  belakang  yang berbeda  baik  dari  tingkat  pemahaman  terhadap anggaran maupun dari kepentingan terhadap anggaran.
Reformasi  membawa  banyak  perubahan  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  Republik Indonesia  tercinta.  Salah  satu  dari  sekian  banyak reformasi  yang  membawa  kepada  suatu  perubahan adalah  reformasi  hubungan  pemerintah  pusat  dengan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah.  Otonomi  daerah  pada  hakekatnya  adalah kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat. Bastian  (2006:2)  menyatakan  bahwa  otonomi  daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan  keputusan  daerah  berkaitan  dengan pengelolaan  sumber  daya  yang  dimiliki  sesuai  dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut.
Otonomi  daerah  menuntut  pemerintah  daerah untuk  dapat  memberikan  pelayanan  yang  sebaik- baiknya  kepada  masyarakat,  salah  satu  bentuk pelayanan  tersebut  adalah  memberikan  informasi  yang transparan  dan  akuntabel  Otonomi  daerah  merupakan hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur dan  mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No.32 tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  yang  telah menggantikan  UU  No.  22  tahun  1999.  Pelaksanaan kebijakan  pemerintah  Indonesia  tentang  Otonomi Daerah,  dimulai  secara  efektif  pada  tanggal  1  Januari 2001,  merupakan  kebijakan  yang  dipandang  sangat demokratis  dan  memenuhi  aspek  desentralisasi  yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan  untuk  lebih  meningkatkan  kesejahteraan  dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan  berdemokrasi,  keadilan,  pemerataan,  dan pemeliharaan  hubungan  yang  serasi  antara  pusat  dan daerah dan antar daerah (dalam Sidik et al, 2002).
Sebagai  konsekuensi  di  dalam  melaksanakan otonomi  daerah,  pemerintah  kabupaten  dituntut  untuk mampu  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan  dan  kemasyarakatan  yang  menjadi kewenangannya.  Hal  ini  menandakan  bahwa  daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  merupakan  tolak ukur  bagi  daerah  dalam  menyelenggarakan  dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar  sumbangan  PAD  terhadap  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  akan  menunjukkan semakin  kecil  ketergantungan  daerah  kepada  pusat. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli  Daerah  terdiri  atas  hasil  Pajak  Daerah,  hasil Retribusi  Daerah,  hasil  Pengelolaan  Kekayaan  yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
Mardiasmo  dkk,  (2000:3-4)  menyatakan  bahwa sisi  pendapatan,  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah  daerah  untuk  menghasilkan  prediksi pendapatan  daerah  yang  akurat,  sehingga  belum  dapat dipungut  secara  optimal.  Dalam  UU  No.32/2004 disebutkan  bahwa  untuk  pelaksanaan  kewenangan Pemda,  Pempus  akan  mentransfer  Dana  Perimbangan yang  terdiri  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  bagian  daerah  dari  Dana Bagi  Hasil  yang  terdiri  dari  pajak  dan  sumber  daya alam.  Disamping  dana  perimbangan  tersebut,  pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli  Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain- lain  pendapatan.  Kebijakan  penggunaan  semua  dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Seharusnya  dana  transfer  dari  Pempus  diharapkan digunakan  secara efektif dan  efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.
Pengelolaan  keuangan  daerah  sangat  besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat  menjadi  daerah  yang  kuat  dan  berkuasa  serta mampu  mengembangkan  kebesarannya  atau  menjadi tidak  berdaya  tergantung  pada  cara  mengelola keuangannya.  Pengelolaan  daerah  yang  dilakukan secara  ekonomis,  efisien,  dan  efektif  atau  memenuhi value  for  money serta  partisipasi,  transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  selanjutnya  mengurangi jumlah  pengangguran  serta  menurunkan  tingkat kemiskinan.  Untuk  pengelolaan  daerah  tidak  hanya dibutuhkan  sumber  daya  manusia,  tetapi  juga  sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.
Anggaran  daerah  atau  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan  yang  utama  bagi  pemerintah  daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan  kapabilitas,  efisiensi,  dan  efektifitas pemerintah  daerah.  Anggaran  daerah  seharusnya dipergunakan  sebagai  alat  untuk  menentukan  besarnya pendapatan,  pengeluaran,  dan  pembiayaan,  alat  bantu
pengambilan
keputusan dan perencanaan pembangunan,  alat  otoritas  pengeluaran  di  masa  yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat  koordinasi  bagi  semua  aktivitas  di  berbagai  unit kerja.  Anggaran  sebagai  instrumen  kebijakan  dan menduduki  posisi  sentral  harus  memuat  kinerja,  baik untuk  penilaian  secara  internal  maupun  keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat  kemiskinan.  Kinerja  yang  terkait  dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  merupakan  alat  utama  pemerintah  untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah  untuk  mengelola  perekonomian  negara. Sebagai  alat  pemerintah,  APBN  bukan  hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan  hak  legislasi,  penganggaran,  dan  pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi  instrumen  untuk  mensejahterakan  rakyat  dan mengelola  perekonomian  negara  dengan  baik.  Tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelolanya,  Pemda  diwajibkan  menyiapkan  laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban  kepala  daerah,  yang  meliputi Neraca  Daerah,  Laporan  Perhitungan  APBD,  Nota Perhitungan  APBD,  dan  Laporan  Aliran  Kas.  Neraca Daerah  menunjukkan  posisi  keuangan  Pemda  pada tanggal tertentu, Laporan Perhitungan  APBD dan Nota Perhitungan  APBD  memuat  informasi  tentang  kinerja keuangan  Pemda  selama  periode  anggaran  tertentu (meliputi  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan),  dan Laporan  Aliran  Kas  menyajikan  informasi  mengenai kemampuan Pemda dalam menghasilkan dan menggunakan kas dari aktifitas-aktifitas yang dilaksanakannya  (operasi,  investasi,  dan  pendanaan). Dari  Laporan  APBD,  dapat  dianalisis  sumber  dan penggunaan  dana  oleh  pemda  selama  satu  tahun  fiskal (Halim,  2002).  Sumber  dana  tersebut  tercantum  dalam APBD  yang  mencakup transfer dana perimbangan dari Pempus.Untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus  akan  mentransfer  dana  perimbangan,  yang terdiri  dari  DAU,  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan Bagian  daerah  dari  Bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak. Di  samping  dana  perimbangan  tersebut,  Pemda memiliki  sumber  pendanaan  sendiri  berupa  PAD, pinjaman daerah, maupun Lain-lain penerimaan daerah yang  sah.  Kebijakan  penggunaan  semua  dana  tersebut diserahkan  kepada  Pemda.  Seharusnya  dana  transfer dari  Pempus  diharapkan  digunakan  secara  efektif  dan efisien  oleh  Pemda  untuk  meningkatkan  pelayanannya kepada  masyarakat.  Kebijakan  penggunaan  dana tersebut  sudah  seharusnya  pula  dilakukan  secara transparan dan akuntabel.
Realisasi  pendapatan  pemerintah  Provinsi  Jambi pada  tahun  2012  mencapai  Rp2.662,91  miliar
(terealisasi  122,08%  dari  APBD-P),  sementara  itu realisasi belanja mencapai Rp2.559,27 miliar (92,51%). Jika  dibandingkan  dengan  semester  lalu,  realisasi tersebut meningkat masing-masing sebesar 30,44% dan 92,51%.
Pada  tahun  2012,  realisasi  pendapatan  Provinsi Jambi  mencapai Rp2.662,91 miliar atau  melebih target APBD-P  yang  sebesar  Rp2.181,29  miliar.  Berdasarkan jenisnya,  pendapatan  terbesar  masih  tergantung  dari transfer  pemerintah  pusat  Rp1.665,59  miliar  (62,55%) sementara,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Jambi baru  mencapai  Rp995,65  miliar  (37,39%).  Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, pendapatan pemerintah  provinsi  Jambi  meningkat  Rp576,21  miliar atau  21,64%  dari  pendapatan  tahun  2011  yang  sebesar Rp1.635,67 miliar. Peningkatan tersebut bersumber dari meningkatnya  pendapatan  transfer  mencapai  Rp558,47 miliar (33,53%).
Pajak daerah yang merupakan sumber kemandirian  suatu  provinsi  menyumbangkan  30,35% (Rp808,26  miliar)  dari  total  pendapatan  Jambi. Meningkatnya  pajak  tersebut  juga  seiring  dengan bertambahnya jumlah kendaraan di Jambi.
Adapun  perkembangan  Belanja  Daerah  Provinsi Jambi  selama  tahun  2012  ditunjukkan  dengan  nilai realisasi  belanja  Provinsi  Jambi  yang  mencapai Rp2.559,27 miliar atau mencapai 92,51% dari APBD-P yang  sebesar Rp2.766,57 miliar. Berdasarkan jenisnya, belanja  terbesar  masih  ditujukan  untuk  belanja  operasi Rp1.575,06  miliar  (61,54%)  sementara,  realisasi belanja  modal  sebesar  Rp682,90    miliar  (26,68%). Apabila  dibandingkan  dengan  tahun  lalu,  belanja pemerintah  provinsi  Jambi  meningkat  Rp802,00  miliar atau  31,34%  dari  belanja  tahun  2011  yang  sebesar Rp1.757,27 miliar.
Berdasarkan  jenisnya,  realisasi  belanja  terbesar adalah untuk belanja operasi yang mencapai Rp1.575,06  miliar  (61,54%)  kemudian  diikuti  dengan belanja modal Rp682,90 miliar (26,68%). Dirinci lebih lanjut, penyaluran terbesar adalah untuk belanja barang Rp596,88  miliar  (terealisasi  90,73%)  diikuti  belanja pegawai  Rp531,43  miliar  (terealisasi  93,72%)  dan belanja  jalan,  irigasi  dan  jaringan  Rp470,16  miliar (terealisasi  95,02%).  Semakin  meningkatnya  realisasi belanja  untuk  infrastruktur  akan  berdampak  pada efisiensi  biaya  yang  timbul  dari  sisi  transportasi  dan distribusi.

## 1.2 Rumusan Masalah
Sebagaimana  telah  dikemukakan  di  dalam  uraian diatas  maka  permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini dapat  dirumuskan  ke  dalam  bentuk  pertanyaan  sebagai berikut:
a. Apakah  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  Yang  Sah berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jambi  secara parsial ?
b.   Apakah  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  Yang  Sah berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jambi  secara simultan ?

## 1.3   Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  secara  umum  mencoba  menjawab dua  kekurangan  utama  yang  dimiliki  oleh  penelitian- penelitian  terdahulu.  Sedangkan  secara  lebih  spesifik, tujuan penelitian ini adalah :
a Menguji  secara  empiris  bahwa  terdapat  Pengaruh Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Lain-lain Pendapatan  Asli  Daerah  Yang  Sah  Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi secara parsial.
b Menguji  secara  empiris  bahwa  terdapat  Pengaruh Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Lain-lain Pendapatan  Asli  Daerah  Lainnya  Yang  Sah Terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  dan  Kota di Provinsi Jambi secara simultan.

## 2. KERANGKA PEMIKIRAN
Dengan  bergulirnya    UU  Nomor  22  tahun  1999 tentang  Pemerintahan  daerah  dan  UU  Nomor  25  tahun 1999  tentang   Perimbangan   Keuangan  Pemerintahan Pusat  dan  Daerah,  dan  aturan  pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan UU RI Nomor 33 tahun 2004 tentang    Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat. Sebagai  konsekuensi  di  dalam  melaksanakan  otonomi daerah,  pemerintah  kabupaten  dituntut  untuk  mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan  yang  menjadi kewenangannya.  Hal  ini  menandakan  bahwa  daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  merupakan  tolak ukur  bagi  daerah  dalam  menyelenggarakan  dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar  sumbangan  PAD  terhadap  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  akan  menunjukkan semakin  kecil  ketergantungan  daerah  kepada  pusat. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli  Daerah  terdiri  atas  hasil  Pajak  Daerah,  hasil Retribusi  Daerah,  hasil  Pengelolaan  Kekayaan  yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
Pengelolaan  keuangan  daerah  sangat  besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat  menjadi  daerah  yang  kuat  dan  berkuasa  serta mampu  mengembangkan  kebesarannya  atau  menjadi tidak  berdaya  tergantung  pada  cara  mengelola keuangannya.
Pemahaman  APBD  terus  bergulir  dari  orde  lama sampai  pada  era  pasca  reformasi.  Di  era  orde  lama,
Mamesah (1995:20) dalam Halim (2007:19)
mengatakan  bahwa  APBD  adalah  rencana  operasional keuangan  pemerintah  daerah,  dimana  pada  satu  pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi- tinginya  guna  membiayai  kegiatan-kegiatan  dan proyek-proyek  daerah  selama  satu  tahun  anggaran tertentu,  dan  di  pihak  lain  menggambarkan  perkiraan dan  sumber-sumber  penerimaan  daerah  guna  menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Pada era orde baru  Wajong  (1962:81)  dalam  Halim  (2007:19) mengatakan  bahwa  APBD  adalah  rencana  pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu  ketika  badan  legislatif  (DPRD) memberikan  kredit  kepada  badan  eksekutif  (kepala daerah)  untuk  melakukan  pembiayaan  guna  kebutuhan rumah  tangga  daerah  sesuai  dengan  rancangan  yang menjadi  dasar  ( grondslag )  penetapan  anggaran  dan yang  menunjukkan  semua  penghasilan  untuk  menutup pengeluaran.
Pada  era  pasca  reformasi  bentuk  APBD  banyak mengalami  perubahan  yang  cukup  mendasar.  Bentuk APBD  yang  pertama  didasari  oleh  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun  2002  tentang pengurusan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan perhitungan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah. Pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa :
a APBD  merupakan  pengelolaan  keuangan  daerah yang  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  Peraturan Daerah.
b APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan,
c Pendapatan  Daerah  berasal  dari  Pendapatan  Asli Daerah.
d Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 menyebutkan  bahwa  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  adalah  rencana  keuangan  pemerintah  daerah yang  harus  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah dengan  DPRD  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah.
Menurut  UU  No.  17  Tahun  2003,  pendapatan daerah  adalah  hak  pemerintah  daerah  yang  diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih.  Pendapatan Daerah  (basis  kas)  adalah  penerimaan  oleh  bendahara umum  daerah  atau  oleh  entitas  pemerintah  lain  yang menambah  ekuitas  dana  lancar  dalam  periode  tahun anggaran  yang  bersangkutan.  Penerimaan  tersebut menjadi  hak  pemerintah  dan  tidak  perlu  dibayar kembali  oleh  pemerintah.  Pendapatan  Daerah  (basis akrual)  adalah  hak  pemerintah  yang  diakui  sebagai penambah  nilai  kekayaan  bersih.  Yuwono  dkk, (2005:107)  menyatakan  bahwa  pendapatan  daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah
dan  diakui  sebagai  penambahan  nilai  kekayaan  bersih dalam  satu  tahun  anggaran  dan  tidak  perlu  dibayar kembali oleh pemerintah.
Lebih  lanjut  Halim  (2007:96)  menyatakan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  semua penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi asli  daerah.  Sesuai  UU  No.33  Tahun  2004,  apabila kebutuhan  pembiayaan  suatu  daerah  lebih  banyak diperoleh  dari  subsidi  atau  bantuan  dari  pusat,  dan nyata-nyata  kontribusi  PAD  terhadap  kebutuhan pembiayaan  tersebut  sangat  kecil,  maka  dapat dipastikan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah  itu  masih sangat  lemah.  Kecilnya  kontribusi  PAD  terhadap kebutuhan  pembiayaan  sebagaimana  yang  tertuang dalam  APBD  merupakan  bukti  kekurangmampuan daerah  dalam  mengelola  sumber  daya  perekonomian terutama  sumber-sumber  pendapatannya.    Pasal  157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004  menjelaskan  bahwa  sumber  Pendapatan  Asli Daerah  terdiri  atas  hasil  Pajak  Daerah,  hasil  Retribusi Daerah,  hasil  Pengelolaan  Kekayaan  yang  Dipisahkan, dan  Lain-lain  PAD  yang  Sah.  Simanjuntak  (2003:32) menyatakan  bahwa  Pajak  Daerah  adalah  pajak-pajak yang  dipungut  oleh  daerah-daerah  seperti  provinsi, kabupaten  maupun  kotamadya  berdasarkan  peraturan daerah  masing-masing  dan  hasil  pemungutannya digunakan  untuk  pembiayaan  rumah  tangga  daerahnya masing-masing.  Sumitro  (1987:15)  Retribusi  ialah pembayaran  pada  negara  yang  dilakukan  oleh  mereka yang menggunakan jasa-jasa. Jenis lain-lain Pendapatan Asli  Daerah  yang  Sah  sesuai  UU  No.  33  Tahun  2004 disediakan  untuk  menganggarkan  penerimaan  daerah yang  tidak  termasuk  dalam  jenis  Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah,  dan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah  yang  Dipisahkan  antara  lain:  hasil  penjualan kekayaan  daerah  yang  tidak  dipisahkan  secara  tunai atau  angsuran/cicilan,  jasa  giro,  pendapatan  bunga, penerimaan  atas  tuntutan  ganti  kerugian  daerah, penerimaan  komisi,  potongan  ataupun  bentuk  lain sebagaimana  akibat  dari  penjualan  atau  pengadaan barang  dan  jasa  oleh  daerah,  penerimaan  keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  landasan  teori dapat  dibuat  kerangka  konseptual  yang  akan  diteliti seperti pada gambar berikut:

## Gambar. 1 Kerangka Pemikiran
Keterangan :

## Garis pemikiran
Area Penelitian
Hipotesis sebagai suatu keterangan sementara dari suatu fakta  yang dapat diamati yang dirumuskan untuk menggambarkan  hubungan  antara  dua  variabel. (Arikunto,  2002).  Dari  kerangka  pemikiran  diatas  dan sesuai  dengan  rumusan  masalah  serta  tujuan  penelitan ini  maka  peneliti  mengajukan  beberapa  hipotesis berikut :
H 1.1 :  Pajak  Daerah  berpengaruh  signifikan  Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi secara parsial.
H 1.2 :  Retribusi Daerah berpengaruh signifikan Terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  dan Kota Provinsi Jambi secara parsial.
H 1.3 :  Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  Yang  Sah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jambi secara parsial.
H 2 :  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Lain-lain Pendapatan  Asli  Daerah  Yang  Sah  berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jambi  secara simultan.
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  dan  perumusan hipotesis, maka model pikiran tergambar dalam bentuk Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Lain- lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  Sah  secara  parsial terhadap  Belanja  Daerah.  Dan  pengaruh  Pajak  Daerah,
Retribusi  Daerah,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Asli Daerah  yang  Sah  secara  simultan  terhadap  Belanja Daerah.

## Gambar. 2 Model Penelitian

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Selama  periode  tahun  2003  hingga  2012, perkembangan pajak daerah, retribusi daerah dan Lain- lain  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  sah  serta belanja  daerah  di  Provinsi  Jambi,  secara  umum mengalami  peningkatan  rata-rata  pertahun,  kecuali penerimaan retribusi daerah yang mengalami penurunan. Untuk lengkapnya lihat tabel 1 berikut :
Tabel. 1
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2003 s.d. 2012 (dalam jutaan rupiah)
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  diatas,  dapat dibentuk  perhitungan  yang  menganalisis  pengaruh pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  lain-lain  PAD  yang Sah  terhadap  Belanja  Daerah  di  kabupaten  dan  kota Provinsi  Jambi  yang  disesuaikan  dengan  definisi operasional  variabel  penelitian  ini  dimana  variabel bebasnya  ( Independent  Variable )  adalah  pajak  daerah, retribusi  daerah  dan  lain-lain  PAD  yang  sah,  dan variabel  terikat  ( Dependent  Variable )  adalah  Belanja
Daerah.  Sehingga  data  variabel  dapat  disajikan  seperti tabel 2 berikut ini :
Tabel. 2 Data Variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain PAD yang sah dan Belanja Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi
Periode Tahun 2003 s.d. 2012 (dalam jutaan rupiah)
Selanjutnya  data  tersebut  diuji  terdahulu  validitas dan reliabilitasnya sebelum diuji dengan asumsi klasik, uji  statistik  dan  uji  hipotesis  untuk  mendapatkan kesimpulan atas hasil perhitungannya.

## 3.1   Uji Validitas dan Reliabilitas

## 1) Uji Validitas
Uji  validitas  instrumen  pengukuran  dimaksudkan untuk  mengetahui  ketepatan  dan  kecermatan  suatu  alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur dikatakan  mempunyai  validitas  tinggi  apabila  alat tersebut  memberikan  hasil  ukur  yang  sesuai  dengan maksud yang dilakukannya pengukuran.
Uji  validitas  dalam  penelitian  menggunakan analisis  butir  (item)  yakni  dengan  mengkorelasikan skor  tiap  item  dengan  skor  total  per  kontrak  ( contruct ) dan  skor  total  seluruh  item.  Dalam  output  SPSS, analisis item/butir tersebut dinyatakan sebagai Corrected Item-Total Correlation dan batas kritis untuk menunjukkan  item  yang  valid  pada  umumnya  adalah 0,30.  Sehingga  nilai Corrected  Item-Total  Correlation di  atas  0,30  menunjukkan  item  yang  valid/sahih (Ghozali, 2005).
Tabel. 2 Hasil Pengujian Validitas
Hasil  pengujian  validitas  pada  tabel  3  diatas diketahui nilai Corrected Item-Total Correlation berada diatas  0,3  yaitu  pajak  0,635,  Retribusi  0,423,  Pad lainnya  0,768  dan  belanja  0,728.  Berarti  bahwa  data tersebut adalah valid.

## 2) Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  melihat  sejauh mana  hasil  suatu  pengukuran  dapat  dipercaya. Penelitian  ini  pengukuran  konsistensi  tanggapan responden ( internal consistency ) menggunakan koefisien alpha  cronbach .  Ambang  batas  koefisien alpha ( Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items ) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,853 > 0,6 sebagaimana disarankan oleh Hair et al . (1995). Berarti datanya adalah realibel.
Tabel. 3 Hasil Uji Reliabilitas

## Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,080 ,853 4

## 3.2 Uji Asumsi Klasik

## 1)   Pengujian Normalitas Data
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel  independen  atau  keduanya  mempunyai distribusi  normal  ataukah  tidak.  Dengan  kata  lain  Uji normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam model  regressi,  variabel  dependen  dan  variabel independen  keduanya  mempunyai  distribusi  normal ataukah  tidak.  Model  regressi  yang  baik  adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk  melihat  normalitas  digunakan  data  uji  statistik. Test  sederhana  yang  dapat  dilakukan  adalah  nilai Skewness atau Kurtosis .  Jika  nilai Zhitung  >  Ztabel , maka  distribusi  tidak  normal.  Pada  tingkat  signifikasi 5%  nilai  Z tabel =  1,96.  Jadi  jika  nilai Zhitung yaitu ZSkewness , dan ZKurtosis < Ztabel (1,96) , maka data terdistribusi  normal  dan  model  tersebut  memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2005:77).
Tabel. 4 Hasil Uji Normalitas
Pada  tabel  4  d  iatas  diketahui  bahwa  keseluruhan nilai Zskewness dan Zkurtosis berada  dibawah  nilai 1,96 sehingga terbukti bahwa data terdistribusi normal. Pengujian normalitas data dapat juga dilakukan dengan menggunakan  teknik Uji  Kolmogorov-Smirnov (Uji  K- S)  dan  sebagai  dasar  penolakan  atau  penerimaan keputusan  normal  tidaknya  distribusi  data  ditetapkan pada  taraf  signifikan  alpha  0,05.    Data  terdistrbusi normal  jika  nilai  probabilitas  Z  (normal)  berada  antara atau sama dengan 0 dan1,96 atau Pr(0 ≤ Z ≤ 1,96).
Selanjutnya  perhitungan  uji  normalitas  dengan pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dapat dilihat dari sajian pada tabel 5 berikut ini :

## Tabel. 5 Hasil Uji Normalitas
Pada  tabel  5  di  atas  diketahui  bahwa  keseluruhan nilai Kolmogorov-Smirnov  Z berada  diantara  nilai  0 dan  1,96  sehingga  terbukti  bahwa  data  terdistribusi normal.
Normalitas  data  juga  dapat  dilihat  dengan tampilan uji histogram (berbentuk seperti lonceng) dan normal  P-P  Plot  of  regression  standarized  residual (garis lurus) berikut ini :
Gambar. 3 Uji Histogram

## 2)   Pengujian Heterokedastisitas
Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi  adanya  penyebaran  atau  pancaran  dari variabel-variabel. Selain itu juga untuk menguji apakah dalam  sebuah  model  regressi  terjadi  ketidaksamaan varian  dari  residual  dari  satu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain.  Jika  varian  dari  residual  dari pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  tetap,  maka disebut  homokedastisitas,  dan  jika  varians  berbeda disebut  heteroskedastisitas.  Model  regressi  yang  baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Heterokedastisitas  dilakukan  dengan  melihat  ada tidaknya  pola  tertentu  pada  grafik scatterplot dimana dasar  analisanya  dapat  dilihat  (1)  jika  titik-titik  yang membentuk  pola  yang  teratur  (bergelombang,  melebar kemudian  menyempit  maka  mengidentifikasikan  telah terjadi  heterokedastisitas. jika  tidak  ada  pola  yang  jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu.

## Gambar. 4 Uji Heterokedastisitas
Standar  Residual  yang  disajikan  pada  tabel  6 berikut menunjukan angka maximum adalah 1,386 atau berada  dibawah  nilai  kritis  pada  α  5%  dan  df=1  yaitu
3,8414  ( 1,386 <  3,8414)  berarti  bahwa  residual  model tidak termasuk heteroskedastisitas .
Tabel. 6 Hasil Uji Heterokedastisitas

## 3)   Pengujian Autokorelasi
Pengujian  asumsi  ke-empat  dalam  model  regresi linier  klasik  adalah autocorrelation .  Untuk  menguji keberadaan autocorrelation dalam  penelitian  ini digunakan  metode Durbin-Watson  test, dimana  angka- angka  yang  diperlukan  dalam  metode  tersebut  adalah dl,  du, 4  – dl, dan  4  – du. Jika  nilainya  mendekati  2 maka  tidak  terjadi  autokorelasi,  sebaliknya  jika mendekati 0 atau 4 terjadi autokorelasi (+/).
Informasi pada tabel 7 berikut ini diketahui bahwa nilai  Durbin-Watson  adalah  1,481.  Nilai  ini  mendekat nilai  2  positif,  artinya  bahwa  model  regresi tidak mengandung  unsur  autokorelasi atau  tidak  terdapat hubungan yang sama pada setiap variabel baik variabel dependen maupun variabel independen.

## Tabel. 7
Hasil Uji Autokorelasi

## 4)   Pengujian Multikolinearitas
Uji  Multikolinieritas bertujuan  untuk  mengetahui adanya  hubungan  yang  sempurna  antar  variabel independen  dalam  model  regressi..  Metode  untuk mendiagnose adanya multicollinearity dilakukan dengan  diduganya  korelasi  (r)  diatas  0,70  (Singgih Santoso, 1999:262).

## Tabel. 7 Hasil Uji Multikolinearitas
Dari  tabel  7  diketahui  bahwa  koefisien  korelasi yang ditunjukan oleh Eigenvalue adalah 0,162 & 0,022
dan  0.002  <  0,7  berarti  bahwa  pada  model  ini tidak terdapat
multikolineritas antar
variabel independennya.

## 3.3 Uji Statistik

## 1)   Analisis Regresi
Berdasarkan  perhitungan  dengan  SPSS  diperoleh hasil seperti yang tersaji pada tabel berikut ini :

## Tabel. 8 Hasil Uji Statistik Analisis Regresi
Berdasarkan  tabel  8  maka  model  persamaan  pada penelitian  tentang  pengaruh  pajak  daerah,  retribusi daerah,  lain-lain  PAD  yang  Sah  terhadap  Belanja Daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Jambi adalah :
Y  =  5808517,170  –  61,235  X 1 –  89,196  X 2 + 80,307 X 3
Dimana :
Y   = Belanja Daerah
X 1 = Pajak Daerah
X 2 = Retribusi Daerah
X 3 = Lain-lain PAD yang Sah
Dari  persamaan  dapat  dijelaskan  bahwa  pengaruh variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  adalah  sebagai berikut :
a) Intercept  atau  konstanta  menunjuk  nilai  positif ( 5808517,17 )  berarti  bahwa  belanja  daerah  sudah terbentuk  jika  variabel  yang  mempengaruhinya belum ada atau terpenuhi.
b) Koefisien Variabel X 1 = – 61,235 dijelaskan bahwa dari  setiap  1  Rupiah  besaran  Pajak  daerah menyebabkan  perubahan  penurunan  sebesar  61,235 Rupiah pada Belanja Daerah.
c) Koefisien  Variabel X2 = –  89,196 dijelaskan  bahwa dari  setiap  1  Rupiah  besaran  Retribusi  daerah menyebabkan  perubahan  penurunan  sebesar  89,19 6 Rupiah pada Belanja Daerah.
d) Koefisien  Variabel X3 = 80,307 dijelaskan  bahwa dari setiap 1 Rupiah besaran lain-lain PAD yang sah menyebabkan perubahan peningkatan sebesar 80,30 7 Rupiah pada Belanja Daerah.
Dari  ketiga  variabel  yang  mempengaruhi  belanja daerah, hanya lain-lain PAD yang sah yang mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan atau
pertumbuhan  belanja  daerah  di  kabupaten  dan  kota Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 s.d. 2012.

## 2)   Nilai Determinasi
Uji  determinasi  (r 2 )  adalah  hasil  analisis  regresi yang  menunjukkan  sifat  persamaan  regresi  yang  ada antara  variabel  bebas  dan  variabel  terikat,  semakin tinggi  koefisien  determinasinya  maka  persamaan regresi  tersebut  semakin  baik.    Hasil  yang  diperoleh dari  program  SPSS  berupa  tingkat    persamaan  sifat yang  mampu  dijelaskan  oleh  variabel  independent terhadap  variabel  dependent  ditunjukan  besaran  nilai determinasinya.

## Tabel. 9 Hasil Uji Statistik Nilai Determinasi
Hasil  yang  diperoleh  dari  program  SPSS  berupa tingkat    persamaan  sifat  yang  mampu  dijelaskan  oleh variabel  independent  terhadap  variabel  dependent ditunjukan  besaran  nilai  determinasinya  dikemukakan dalam  tabel  9  di  atas,  diketahui  nilai  koefisien determinasinya  yang  ditunjukan  oleh  r 2 (R-Square) adalah 0,652 atau 65,2%, hal ini berarti bahwa variabel bebas  (pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  Lain-lain PAD  yang  sah)  mampu  menjelaskan  variabel  terikat (Belanja  Daerah)  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi Jambi  berdasarkan  data  adalah  sebesar  65,2%, sedangkan  sisanya  34,8%  dijelaskan  oleh  variabel  lain diluar model persamaan.

## 3.4 Uji Hipotesis

## 1)  Secara Parsial
Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan  dapat  dilakukan  dengan  cara  Uji  signifikansi (pengaruh  nyata)  variabel  independen  (Xi)  terhadap variabel  dependen  (Y)  baik  secara  parsial  dilakukan dengan  menggunakan  uji-t  pada  level  5%  (α  =  0,05) adalah  1.725  (tabel).  Jika  t-hitung  >  t-tabel  (α,  n-k-l), maka  H 0 ditolak;  dan  Jika  t-hitung  <  t-tabel  (α,  n-k-l), maka H 0 diterima.
Jika  dilihat  pada  tabel  8  di  atas,  secara  parsial diperoleh  nilai  t  hitung  dari  masing-masing  variabel bebas adalah sebagai berikut :
a) Uji  t  hitung  pada  variabel  Pajak  daerah  adalah  p- value  0,301  >  0,05  dan  t-hitung    -1,131  ternyata lebih rendah dari nilai  t tabel (satu sisi atau α=0,05) dengan  adalah  1.725  (atau  -1,131  <  1.725)  maka berada  pada  daerah  H 0 diterima  dan  Ha  ditolak. Artinya  Secara  parsial,  Pajak  daerah  berpengaruh tidak  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah.  Artinya Besaran  Pajak  daerah  bukanlah  salah  satu  ukuran yang  mampu  menurun  Belanja  Daerah.  Dengan demikian  Hipotesis  1.1  (H 1.1 )  yang  menyatakan bahwa  Pajak  daerah    berpengaruh  signifikan
terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  dan  Kota Provinsi Jambi secara parsial adalah tidak terbukti.
b) Uji t hitung pada variabel Retribusi daerah adalah p- value  0,360  >  0,05  dan  t-hitung    -0,990  ternyata lebih rendah dari nilai  t tabel (satu sisi atau α=0,05) dengan  adalah  1.725  (atau  -0,990  <  1.725)  maka berada  pada  daerah  H 0 diterima  dan  Ha  ditolak. Artinya Secara parsial, Retribusi daerah berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Belanja Daerah. Artinya Besaran Retribusi daerah bukanlah salah  satu  ukuran  yang  mampu  menurun  Belanja Daerah. Dengan demikian Hipotesis 1.2 (H 1.2 ) yang menyatakan  bahwa  Retribusi  daerah    berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi secara parsial adalah tidak terbukti.
c) Uji t hitung pada variabel  Lain-lain PAD  yang Sah adalah  p-value  0,120  >  0,05  dan  t-hitung    1,812 ternyata lebih tinggi dari nilai  t tabel (satu sisi atau α=0,05)  dengan  adalah  1.725  (atau  1,812  >  1.725) maka  berada  pada  daerah  H 0 ditolak  dan  Ha diterima.  Artinya  Secara  parsial,  Lain-lain  PAD yang  Sah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Daerah.  Artinya  Besaran  Lain-lain  PAD  yang  Sah mampu  meningkatkan  Belanja  Daerah.  Dengan demikian  Hipotesis  1.3  (H 1.3 )  yang  menyatakan bahwa  Lain-lain  PAD  yang  Sah  berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten dan  Kota  Provinsi  Jambi  secara  parsial  adalah terbukti  atau  H 0 ditolak.  Angka  t  hitung  yang  lebih dari  besaran  variabel  Belanja  Daerah  menunjukan bahwa setiap terjadi perubahan Lain-lain PAD yang Sah  akan  berdampak  pada  perubahan  Belanja Daerah secara positif yaitu jika Lain-lain PAD yang Sah meningkat maka Belanja Daerah meningkat dan sebaliknya.

## 2)  Secara Simultan
Uji  ini  digunakan  untuk  menguji  keberartian pengaruh  dari  seluruh  (Simultan)  variabel  independen secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen adalah dengan  menggunakan  uji-F.  Jika F-hitung > F- tabel (α, k-1, n-l), maka H 0 ditolak; dan Jika F-hitung < F-tabel (α, k-l, n-k), maka H 0 diterima.
Jika  dilihat  pada  tabel  9  di  atas,  secara  simultan diperoleh  nilai  F  hitung  adalah  3,751  dengan signifikansi  0,079.  ternyata  lebih  tinggi  dari  nilai    F tabel  (satu sisi atau α=0,05) adalah 3,14 (atau 3,751 > 3,14)  maka  berada  pada  daerah  H 0 ditolak  dan  Ha diterima.  Dengan  demikian  rumusan  masalah  dan hipotesis 2 pada penelitian ini yang menyatakan bahwa Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Lain-lain  PAD yang  Sah  berpengaruh  signifikan  Terhadap  Belanja Daerah  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jambi  secara simultan  adalah  terbukti.  Artinya  ketiga  faktor  Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah secara serentak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap  perubahan  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  dan Kota Provinsi Jambi.

## 4.    SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1.   Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
a.   Secara parsial:
1) Pajak Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap
belanja daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  selama periode  tahun  2003  hingga  2012.  Dengan demikian  hipotesis  1.1  yang  menyatakan  bahwa Pajak  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi tidak dapat diterima atau ditolak.
2) Retribusi  Daerah  berpengaruh  negatif  tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  selama periode  tahun  2003  hingga  2012.  Dengan demikian  hipotesis  1.2  yang  menyatakan  bahwa Retribusi    Daerah  berpengaruh  signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi tidak dapat diterima atau ditolak.
3) Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang sah  berpengaruh  positif    signifikan  terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 hingga 2012. Dengan demikian  hipotesis  1.3  yang  menyatakan  bahwa Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang sah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Daerah  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jambi dapat diterima.
b.   Secara Simultan:
Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  Sah  berpengaruh  positif terhadap  Belanja  Daerah  di  kabupaten  dan  kota Provinsi Jambi. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh signifikan  Terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi.

## 4.2.   Saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian,  dan  untuk penyempurnaan penelitian ini, disarankan :
a.   Agar Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat maka pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jambi perlu  meningkatkan  PAD  Lainnya  yang  Sah  secara intensif dan aktif.
b.   Walaupun  Pajak  daerah  dan  Retribusi  daerah mempengaruhi belanja secara negatif pada penelitian ini,  namun  mengingat  pengaruhinya  yang  tidak signifikan,  maka  peningkatan  pemungutan  Pajak daerah dan Retribusi daerah tetap dilakukan sebagai sumber pendapatan daerah.
c.   Untuk  peneliti  selanjutnya  diharapkan  jumlah populasi  dan  sampel  lebih  diperluas  pada  tingkat nasional  dan  data  yang  digunakan  dalam  bentuk bulanan  atau  triwulan  sehingga  hasilnya  menjadi lebih  baik  dan  juga  dapat  menambah  variabel- variabel  lain  seperti  Penerimaan  Lainnya  yang
diduga dapat mempengaruhi Belanja Daerah.

## DAFTAR REFERENSI
Amirudin.  (2009). Identifikasi  dan  Analisis  Faktor- faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi
Dokumen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  dengan  Dokumen  Kebijakan  Umum Anggaran  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta  TA  2008). Tesis  S2 .  Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
Abdullah, S. (2008). Pengalokasian Belanja fisik dalam Anggaran  Pemerintahan  Daerah  :  Studi Emperis  atas  Determinan  dan  Konsekwensinya terhadap Belanja Pemeliharaan. Laporan Penelitian. Bengkulu.
Baridwan,  Zaki.  (2000). Sistem  Informasi  Akuntansi . Edisi Kedua. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
Bastian, Indra. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik .
Salemba Empat. Jakarta.
Davey,  K. J. (1988). Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Terjemahan Anarullah. Dkk. UI-Press. Jakarta.
Devas,  et  al.  (2007)  . Keuangan  Pemerintah  Daerah  di Indonesia. Terjemahan  Marsi  Maris.  UI-Press. Jakarta.
Eka  Saputra,  Andra.  (2007). Analisis  Kemampuan Keuangan  Daerah  dan  Pengaruhnya  terhadap Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara. Tesis  Program  Pascasarjana  Ekonomi  USU. Medan.
Elmi,  Bacrul.  (2002). Keuangan  Pemerintah  Daerah Otonom di Indonesia. UI-Press. Jakarta.
Erlina.  Sri  Mulyani.  (2007). Metodologi  Penelitian. USU Press. Medan
Ghozali,  Imam.  (2005). Analisis  multivariate  dengan program  SPSS .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  Abdul.  (2001).  Anggaran  daerah  dan  “fiscal stress”  (sebuah  studi  kasus  pada  Anggaran daerah  provinsi  di  Indonesia). Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Indonesia 16 (4): 346-357.
_______.  (2002).  Analisis  varian  pendapatan  asli daerah  dalam  laporan  perhitungan  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota di  Indonesia.  Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada, Disertasi , tidak diterbitkan.
Halim,  Abdul.  (2007). Akuntansi  Keuangan  Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
Halim,  Abdul.  2004. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)
terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah:  Study Kasus  Kabupaten  /Kota  di  Jawa  dan  Bali. Jakarta.
Halim,  Abdul  &  Sukriy  Abdullah.  (2006).  Hubungan dan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintah  Daerah: Sebuah  Peluang  Penelitian  Anggaran  dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah . (Online),  http://  www.  bppk.  depkeu.  go.id/ index.php/ 2008050578).
Handayani,  Hj.  Rr.  Sri.  2010. Pengaruh  Rasio Keuangan  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah) Artikel.
Irawan, Prasetya. (2000). Pengembangan Sumber Daya Manusia . STIE LAN Press, Jakarta.
Kaho, Josef Riwu. (2001). Prospek Otonomi Daerah di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. PT.  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Kesit,  Bambang  Prakosa.(2003). Pajak  dan  Retribusi Daerah. UII Press. Yogyakarta.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29  tahun
2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah  serta  Tata  Cara  Penyusunan  APBD, Pelaksanaan  Tata  Usaha  Keuangan  Daerah  dan Penyusunan Perhitungan APBD.
Koswara, E. (2001). Otonomi Daerah Untuk Demokrasi  dan  Kemandirian  Rakyat. Yayasan Pariba. Jakarta.
Kusumayoni.  (2004). Analisis  Kemampuan  Keuangan Daerah Dalam Membiayai Pengeluaran Daerah di  Kab.  Klungkung. Tesis  S2  PPS  UNPAD. Bandung (tidak dipublikasikan).
Mangunkusumo,  Srikandi  Cipto.  2012. Analisis
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Terhadap  Alokasi Belanja Daerah (ABD) (Studi Pada Kabupaten/Kota  Provinsi  Wilayah  Pulau  Jawa Periode 2009-2011) , Tesis. Universitas Gunadarma.
Mardiasmo.  (2005). Akuntansi  Sektor  Publik .  Andi Yogyakarta.
Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. 2000. Perhitungan Pajak  dan  Retribusi  Daerah  di  Kabupaten Mangelang. Laporan  Akhir  Kerjasama  Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM.
Maulida, Novi Pratiwi. (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. Tesis S2 UII. Yogyakarta.
Musgrave,  Richard  A.  Peggy  B.  Musgrave.  (1993). Keuangan  Negara  Dalam  Teori  dan  Praktek.
Erlangga. Jakarta.
Panggabean,  Henri  Edison  H.  2009. Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja Daerah  Di  Kabupaten  Toba  Samosir ,  Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  2008  tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
Redjo,  Samagio  Ibnu.  (1998). Keuangan  Pusat  dan Daerah. BKU  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas Ekonomi  Pascasarjana  Kerjasama  Universitas Padjajaran. Bandung. Republik Indonesia,
------------------,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
------------------,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
------------------,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
------------------,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  29  Tahun  2002  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
------------------,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
------------------,  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
------------------,  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri Nomor  26  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
------------------, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sembiring,  Sri  Hayati  BR,  2009. Analisis  Pengaruh Belanja  Modal  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap Belanja Pemeliharaan Dalam Realisasi  Anggaran  Pemerintahan  Kabupaten Dan  Kota  Di  Propinsi  Sumatera  Utara ,  Tesis, Univ Sumatera Utara
Simanjuntak, Oloan. (2003). Hukum Pajak. Nomensen- press. Medan.
Sri  Mulyani.  (2003). Statistik  Untuk  Ekonomi .  UI- Press. Jakarta.
Sugiono.  (2001). Statistik  Non  Parametrik  untuk Penelitian. Alfebeta. Bandung.
Sumitro, Rohmat. (1987). Azas dan Dasar Perpajakan .
Eresco. Bandung.
Suparmoko. (2002). Ekonomika Publik Untuk Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah. Andi. Yogyakarta.
Syamsi,  Ibnu.  (1994). Dasar-Dasar  Kebijaksanaan Keuangan Negara. Rineka Cipta. Jakarta.
Trihendradi, C. (2006). SPSS 15. Andi Yogyakarta.
Yuwono,  Sony.  Dkk.  (2005). Penganggaran  Sektor Publik. Bayumedia Publising. Surabaya.
Yani,  Ahmad.  (2008). Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia.
Rajagrafindo Persada. Jakarta
www.jambiprov.go.id
www.bi.go.id