## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.354

## Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Karawang
Aam Hernita Sriwulan 1* , Puti Priyana 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia. Jl. H.S. Ronggowaluyo, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, 41361, Indonesia
* Correspondence email: aamhernita14@gmail.com 1* , puti.priyana@fh.unsika.ac.id 2
Abstrak. Pelaksanaan pinjam meminjam uang di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Karawang berdasarkan kesepakatan antara  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  memberikan  modal  untuk  pengembangan  usaha.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan pemberian pinjaman tersebut masih ditemui permasalahan-permasalahan berupa ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam  meminjam uang  pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  X  di  Karawang,  bagaimana  bentuk  dan  faktor  penyebab  terjadinya wanprestasi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) X di Karawang, serta bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang  dilakukan  oleh  pihak  Lembaga  Keuangan  (LKMS)  X  di  Karawang. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  pelaksanaan  perjanjian  pinjam  meminjam  pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  X  di Karawang terikat dengan perjanjian tertulis,  bentuk wanprestasi  yang terjadi  berupa  tidak  melaksanakan prestasi,  melaksanakan prestasi  tapi  sebagian,melaksanakan  prestasi  tetapi  terlambat.  Faktor terjadinya  wanprestasi,  ketidaktegasan  dalam  pengambilan keputusan, kurangnya koordinasi, penyalahgunaan dana pinjaman, dan bisnis tidak berjalan lancar. Upaya penyelesaiannya adalah penagihan intensif, penerbitan surat peringatan, panggilan nasabah, perpanjangan jangka waktu pinjaman dan sita jaminan.
Kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Perjanjian Pinjam Meminjam; Wanprestasi
Abstract. The  implementation  of  lending  and  borrowing  money  at  the  Karawang  Islamic  Microfinance  Institution  (LKMS)  is based  on  an  agreement  between  the  two  parties  with  the  aim  of  providing  capital  for  business  development.  However,  in  the implementation  of  these  loans,  problems  are  still  encountered  in  the  form  of  broken  promises  or  defaults  made  by  the  debtor customer.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  the  implementation  of  the  loan  and  loan  agreement  at  the  Islamic Microfinance  Institution  (LKMS)  X  in  Karawang,  what  are  the  forms  and  factors  that  cause  defaults  to  occur  at  the  X  Sharia Microfinance Institution (LKMS) in Karawang, and how the efforts to  resolve default carried out by the X Financial Institution (LKMS) in Karawang. This study uses a normative juridical method. Based on the results of research on the implementation of the lending  and  borrowing  agreement  at  the  Sharia  Microfinance  Institution  (LKMS)  X  in  Karawang,  it  is  bound  by  a  written agreement,  the  form  of  default  that  occurs  is  in  the  form  of  not  performing  achievements,  performing  achievements  but  partly, implementing achievements but too late. Factors occur in default, uncertainty in decision making, lack of coordination, misuse of loan  funds,  and  business  not  running  smoothly.  Efforts  to  solve  it  include  intensive  collection,  issuance  of  warning  letters, customer summons, extension of loan terms and collateral seizure.

## Keywords: Sharia Microfinance Institutions; Lending and Borrowing Agreements; Default

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  berkembangnya  pertumbuhan  perekonomian  suatu  negara  membuat  kebutuhan  ekonomi masyarakatnya  pun  ikut  berkembang,  perkembangan  yang  paling  spesifik  yaitu  disektor  keuangan  yang  sangat membutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dan berpengaruh dalam menjalankan perekonomian suatu negara.
Karena mayoritas masyarakat di  Indonesia beragama islam, maka dari itu  hadirlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah  (LKMS)  ditengah  kehidupan  masyarakat.  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  adalah  merupakan suatu lembaga keuangan berbadan hukum  dengan sistem pelaksanaan operasional usahanya  yaitu untuk memberikan pelayanan  jasa  keuangan  berbasis  prinsip  syariah.  Kegiatan  yang  dilakukan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (LKMS)  berfokus  pada  bentuk  pembiayaan  bukan  dalam  bentuk  simpanan.  Pembiayaan  disini  berdasarkan  Pasal  1 ayat (3) Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (UU-LKM) dapat diartikan sebagai :
“Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  oleh  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  kepada  masyarakat  yang  harus dikembalikan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.” 1
Dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)    harus  berdasarkan  pada ketetuan  dan  fatwa  yang  telah  ditetapkan  dan  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Serta  diwajibkan
1 Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (UU-LKM)
Aam  Hernita  Sriwulan  dan  Puti  Priyana,  Wanprestasi  dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  Pada  Lembaga Keuangan Mikro Syariah Karawang
membentuk  Dewan  Pengawas  Syariah  atau  disebut  DPS  yang  bertugas  untuk  mengawasi,  memberikan  nasihat  dan saran  kepada  direksi  dan/atau  pengurus  Lembaga  Keuangan  Mikro  sesuai  dengan  ketentuan  dan  prinsip-prinsip syariah.  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  menjalankan  kegiatannya  harus  berada  dalam  satu  wilayah Desa/Kelurahan,  Kecamatan  atau  Kabupaten/Kota.  Apabila  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  melakukan kegiatan usahanya lebih dari satu wilayah Kabupaten/kota, maka Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tersebut diwajibkan merubah kegiatan usahanya menjadi bentuk Bank.
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari beberapa bentuk lembaga yang diantaranya ialah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal Wat Tanmil (BMT), Koperasi Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya  yang  telah  diatur  dan  ditentukan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Nomor  12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 2
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)  saat ini telah banyak hadir di Daerah Karawang dengan berbagai bentuk  lembaga,  yang  bertujuan  untuk  membantu  dan  memberikan  pinjaman  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan dana.  Adapun  para  peminjam  yang  selanjutnya  disebut  nasabah  debitur  yang  mengajukan  pinjaman  pada  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  Karawang  ini    berasal  dari  masyarakat    ekonomi  kelas  menengah  kebawah  dan  sebagian kecil dari Pegawai Negeri Sipil.
Pelaksanaan  pemberian  pinjam  meminjam  yang  dilakukan  oleh  pihak  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (LKMS)  dan  pihak  peminjam  atau  nasabah  debitur  itu  berdasarkan  atas  suatu  perjanjian  tertulis.  Akan  tetapi  pada kenyataannya  masih  banyak  ditemukan  suatu  permasalahan  dalam  pelaksanaan  tersebut,  diantaranya  adalah  adanya suatu perbuatan ingkar janji atau yang bisa kita sebut sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah debitur.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  masalah  hukum  utama  yang  akan  dianalisis  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimana  pelaksanaan  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  X  di Karawang?,  bagaimana  bentuk  dan  faktor  penyebab  terjadinya  wanprestasi  pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (LKMS)  X  di  Karawang?,  serta  bagaimana  upaya  penyelesaian  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  Lembaga Keuangan (LKMS) X di Karawang?.

## METODE Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  karena  bahan  pustaka  yang digunakan  sebagai  bahan  utama  dalam  penelitian  ini  merupakan  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  norma  dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan yang sudah ada. 3
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan  adalah deskriptif analisis,  yaitu bentuk analisis data penelitian  untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. 4 Analisis tersebut dilakukan pada data primer dan data sekunder  yang  berkaitan  dengan  Wanprestasi  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  Pada  Lembaga Keuangan Mikro Syariah Karawang.

## Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  metode  penelitian  lapangan  dengan  mewawancarai  informan  sekaligus  narasumber  yang  telah ditentukan  sebelumnya  untuk  mendapatkan  informasi  dan  data  terkait  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Serta penelitian kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau yang bisa disebut dengan data sekunder.

## Analisis Data
Dalam penelitian ini data hasil penelitian yang telah  terkumpul dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu seluruh  data  baik  primer  dan  data  sekunder  diklasifikasikan  atau  dikelompokkan  sesuai  dengan  permasalahan kemudian dianalisis dan disajikan kedalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Karawang, karena merupakan lokasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah X (LKMS) Karawang beroperasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
3 Soerdjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  suatu  tinjauan  singkat ,  (Jakarta:Grafindo  Persada, 1994), hlm. 13.
4 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif , (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 126.
Aam  Hernita  Sriwulan  dan  Puti  Priyana,  Wanprestasi  dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  Pada  Lembaga Keuangan Mikro Syariah Karawang
Pelaksanaan perjanjian Pinjam Meminjam pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) X di Karawang Pelaksanaan pinjam meminjam uang di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Karawang didasarkan pada perjanjian tertulis yang mengikat  kedua belah pihak dimana surat perjanjian ini diterbitkan oleh  Lembaga  Keuangan Mikro  Syariah  (LKMS)  Karawang.  Perjanjian  pinjam  meminjam  diatur  di  dalam  Pasal  1754  KUH  Perdata,  yang berbunyi :
“Suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  berjanji  akan  memberi  kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”. 5
Tata cara pelaksanaan melakukan perjanjian pinjam meminjam adalah sebagai berikut :
1. Peminjam mengajukan  permohonan kepada pihak Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) Karawang.
2. Pihak  Lembaga  Keuangan  Mikro  syariah  Karawang  (LKMS)  akan  memeriksa  kelengkapan  syarat  syarat  berkas yang telah ditentukan.
3. Pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Karawang melakukan survey usaha ke Lokasi usaha peminjam.
4. Pihak  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  Karawang  membuat  analisa  keuangan  terhadap  usaha peminjam.
5. Setelah  membuat  analisa  keuangan  terhadap  usaha  si  peminjam,  dilanjutkan  dengan  pengajuan  terhadap  Komite Lembaga Keuangan Mikro syariah Karawang.
6. Melalui  pertimbangan  setelah  peninjauan  usaha  pinjaman  akan  disetujui  dan  kemudian  dicairkan  kepada  pihak peminjam.

## Bentuk dan Faktor Wanprestasi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) X di Karawang
Pengertian  mengenai  wanprestasi  atau  ingkar  janji  dapat  kita  lihat  pada  ketentuan  Pasal  1243  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi :
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan/perjanjian mulai diwajibkan, bila  debitur  walaupun  telah  dinyatakan  lalai,  tetapi  lalai  untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang harus  diberikan  atau  tidak  dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukan  dalam  waktu  yang  melampaui waktu yang telah ditentukan.”
Menurut Ahmad Miru, wanprestasi atau ingkar janji dapat berupa perbuatan-perbuatan yang antara lain : 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 6
Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian pinjam meminjam pada Lembaga keuangan mikro syariah Karawang diantaranya :
1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
Bentuknya adalah tidak melakukan apa yang telah disanggupi dalam perjanjian yang telah disepakati. pihak peminjam  telah  lalai  dalam  melaksanakan  perjanjian  sebagaimana  yang  telah  disepakati    dengan  pihak  lembaga keuangan  syariah  cabang  Karawang  dengan  tidak  melunasi  pinjaman  selama  3  (tiga)  kali  berturut-turut  berikut dengan margin keuntungan yang harus dibayarkan.
Dalam  pelaksanaannya,  bentuk  peringatan  diberikan  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah  berupa  3  kali peringatan  berupa  pemberian  surat  peringatan.  Jika  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  bulan  Nasabah  Debitur  tidak memenuhi  prestasinya  maka  pihak  Lembaga  Keuangan  akan  memberikan  surat  teguran  pertama,  selanjutnya  jika dalam  pemberian  surat  pertama  nasabah  debitur  tidak  memiliki  iktikad  baik  untuk  melaksanakan  prestasinya sebagaimana  yang  tercantum  dalam  surat  peringata  pertama,  maka  3  (tiga)  bulan  setelah  itu  pihak  lembaga keuangan akan mengirimkan surat peringatan kedua. Terakhir, jika berselang dari 6 (enam) bulan nasabah debitur juga tidak melaksanakan prestasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah, maka pihak lembaga keuangan syariah mengeluarkan  surat  peringatan  ketiga,dan  atas  peringatan  ketiga  ini  jika  nasabah  debitur  tidak  memiliki  iktikad baik terhadap lembaga keuangan syariah, maka nasabah debitur dinyatakan wanprestasi.
2. Melaksanakan prestasi tetapi sebagian.
5 Penjelasan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
6 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Rajawali Pers, Jakarta: 2007, hlm. 74
Aam  Hernita  Sriwulan  dan  Puti  Priyana,  Wanprestasi  dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  Pada  Lembaga Keuangan Mikro Syariah Karawang
Bentuknya  adalah  melakukan  apa  yang  diperjanjikan  akan  tetapi  hanya  sebagian.  peminjam  atau  nasabah debitur  tidak melunasi angsuran pinjaman  sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Si peminjam  hanya  membayar  bunga  pokok  dari  total  pembiayaan  yang  disalurkan,  padahal  dalam  perjanjian ditetapkan bahwa si peminjam harus membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan berikut dengan margin keuntungannya.
3. Melaksanakan prestasi akan tetapi terlambat.
Bentuknya  adalah    peminjam  tidak  melaksanakan  prestasi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  surat  perjanjian yang  mengikat  para  pihak.    ketika  sudah  tidak  memenuhi  prestasi  pihak  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (LKMS) Karawang  akan mengeluarkan surat peringatan  satu, dua dan tiga serta melakukan pemanggilan nasabah untuk segera melunasi pinjaman uang yang telah diberikan sebagaimana yang ditentukan  dan disepakati di dalam perjanjian. kadangkala si peminjam baru membayar angsuran pinjaman setelah dilakukan pemanggilan oleh pihak lembaga keuangan syariah  Mikro Karawang. 7
Menurut Abdul kadir Muhammad, terjadinya suatu wanprestasi atau ingkar janji dapat disebabkan oleh  adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:
1. Keadaan memaksa ( overmacht / force mejeur ).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai. 8
Adapun  yang  menjadi  faktor  terjadinya  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  di Lembaga Keuangan Mikro syariah Karawang diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan saat pemberian pinjaman.
Maksudnya  disini  adalah  ketika  nasabah  debitur  ingin  mengajukan  pinjaman  dan  telah  memenuhi  syarat serta  prosedur  yang  ada,  kadangkala  komite  mempertimbangkan  pemberian  pinjaman  adalah  digunakan  sebesar- besarnya  dengan  tujuan  dan  pemikiran  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Karena  hal  tersebut  itulah  sangat  jarang ketika  nasabah  debitur  telah  memenuhi  syarat  dan  prosedur  yang  ada,  permohonan  pengajuan  pinjaman  ditolak oleh komite.
2. Kurangnya koordinasi yang terjalin antara pihak kantor dan pihak survey usaha.
Maksudnya disini adalah koordinasi yang terjadi kadangkala sangat rendah antara satu pegawai dan pegawai lainnya dalam hal pencapaian tujuan sebagaimana  yang telah ditetapkan.  Kurangnya koordinasi ini menyebabkan kurangnya komunikasi yang baik sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal.
3. Penyalahgunaan dana pinjaman oleh si peminjam/nasabah debitur.
Dalam  hal  pemberian  pinjaman  dimana  pinjaman  yang  ditujukan  adalah  pinjaman  yang  diberikan  dengan tujuan pengembangan usaha kadangkala tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh nasabah debitur. Uang pinjaman yang diberikan  justru  digunakan  untuk  membeli  barang  barang  pribadi  dan  habis  untuk  kebutuhan  sehari  hari  karna pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang oleh  nasabah debitur. Karena hal inilah yang membuat nasabah debitur  sulit  untuk  melunasi  angsuran  pinjaman  yang  akan  dbayarkan  kepada  pihak  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah (LKMS) Karawang.
4. Usaha peminjam tidak berjalan dengan lancar.
Kadangkala  nasabah  debitur  dalam  mengembangkan  serta  menjalankan  usahanya  menghadapi  berbagai kendala  diluar  kendali  nasabah  debitur.  Sehingga  hal  ini  menyebabkan  nasabah  debitur  tidak  mampu  melunasi pinjamannya  terhadap  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  Karawang.  Kendala-kendala  yang  dihadapi mulai  dari  faktor  persaingan  usaha  dilingkungan  yang  sangat  ketat,faktor  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh pemerintah  setempat  misalnya  terhadap  pandemik  covid  19  yang  sedang  dihadapi  saat  ini  ,  pemerintah menghimbau untuk menghindari keramaian. 9

## Upaya  penyelesaian  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  X Karawang
Adapun  untuk  upaya  penyelesaian  wanprestasi  atau  ingkar  janji  yang  terjadi  pada  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah (LKMS) X yang ada di Karawang yaitu :
1. Penagihan secara Intensif setiap bulan .
7 H.  Sukamdi,  Wawancara,  Manajer  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  X  di  Karawang,  pada  tanggal  5  Januari  2021, pukul 13.20 WIB
8 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, (Bandung Citra Aditya Bakti,2000), hlm.250.
9 H.  Sukamdi, Wawancara ,  Manajer  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  X  di  Karawang  ,  pada  tanggal  5  Januari  2021, pukul 13.20 WIB
Aam  Hernita  Sriwulan  dan  Puti  Priyana,  Wanprestasi  dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  Pada  Lembaga Keuangan Mikro Syariah Karawang
Cara  ini  dilakukan  dengan  cara  memeriksa  pembukuan  dan  laporan  hasil  pembayaran  para  peminjam  tiap bulannya.  apabila  ada  peminjam  yang  telah  menunggak  selama  1  (  satu  )  bulan  maka  petugas  akan  menelfon peminjam dengan cara mengingatkan pembayaran angsuran pinjaman.
2. Pemberian surat peringatan
a. Surat Peringatan Satu
Cara ini dilakukan apabila nasabah debitur telah terbukti tidak melunasi angsuran pinjamannya selama 2 ( dua  )  bulan  berturut  turut,  surat  ini  diberikan  sebagai  peringatan  pertama  agar  si  peminjam  segera  melunasi pinjamannya.
b. Surat Peringatan Dua
Cara ini dilakukan apabila nasabah debitur terbukti telah tidak melunasi angsuran pinjamannya selama 3 ( tiga  )  bulan  berturut  tutut,  surat  ini  diberikan  sebagai  peringatan  kedua  agar  di  peminjam  segera  melunasi pinjamanya.
c. Surat Peringatan Tiga
Cara ini dilakukan apabila  nasabah debitur terbukti telah tidak melunasi pinjamannya  selama 6 ( enam) bulan  berturut  turut.  surat  ini  merupakan  surat  peringatan  terakhir  agar  si  peminjam  segera  melunasi pinjamannya.
3. Pemanggilan nasabah peminjam yang wanprestasi guna musyawarah.
Pada tahap ini pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) X di Karawang akan menanyakan kepada nasabah  debitur  mengapa  ia  tidak  mampu  melunasi  pinjamannya  dan  menawarkan  untuk  mencari  solusi  terbaik guna mempermudah kedua belah pihak.
4. Perpanjangan jangka waktu angsuran pinjaman.
Setelah  dilakukan  musyawarah  mufakat  sehingga  akan  terdapat  solusi  dan  persetujuan  antara  kedua  belah pihak,  jika  memang  memungkinkan  akan  dilakukan  perpanjangan  masa  angsuran  pinjaman,  hal  ini  dilakukan mengingat  tujuan  dari  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  X  di  Karawang  adalah  untuk  kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, salah satu cara yang ditempuh dalam hal mencapai tujuan kekeluargaan dalam sengketa yang terjadi dilakukanlah perpanjangan jangka waktu angsuran pinjaman.
5. Sita jaminan
Apabila  dalam  proses  musyawarah  mufakat  tidak  menemukan  solusi  dan  persetujuan  antara  kedua  belah pihak, maka pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) X di Karawang akan melakukan sita jaminan pada jaminan yang dijaminkan oleh pihak nasabah debitur ketika meminjam uang.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan diantaranya :
1. Pelaksanaan  perjanjian  pinjam  meminjam  di  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  X  di  Karawang berdasarkan  pada  kesepakatan  bersama  dimana  dalam  perjanjian  tersebut  berisi  hak  dan  kewajiban  yang  harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.
2. Bentuk dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Lembaga Keuangan  Mikro  (LKMS)  X  di  Karawang  diantaranya  adalah  ketidaktegasan  dalam  pengambilan  keputusan  saat hendak memberikan pinjaman, kurangnya koordinasi antara pihak kantor dan pihak survey usaha, penyalahgunaan dana pinjaman oleh peminjam, dan usaha peminjam tidak berjalan dengan lancar.
3. Adapun upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro (LKMS) X di Karawang diantaranya    penagihan  secara  intensif  setiap  bulan,  pemberian  surat  peringatan,  pemanggilan  nasabah  peminjam yang wanprestasi guna musyawarah, perpanjangan jangka waktu kredit dan sita jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad  dan  Rilda  Murniati,  Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  Dan  Pembiayaan,  Bandung  Citra Aditya Bakti,2000.
Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta:Rajawali Press,2007 . Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat , Jakarta:Grafindo Persada, 1994.
Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif , Jakarta,Kencana 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata