Verdinand  Robertua,  Angel  Damayanti,  Riskey  Oktavian,  Lubendik  Sigalingging,  Fuji  Yemima Theresa  Silalahi  (2023) Implementasi  Paradiplomasi  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan
Timur  dalam  Satuan  Tugas  Iklim  dan  Hutan  Gubernur, (7)  10, Doi  10.36418/syntax-
literate.v7i10.13361 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7 No. 10 Oktober 2022

## IMPLEMENTASI PARADIPLOMASI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  KALIMANTAN  TIMUR  DALAM  SATUAN  TUGAS  IKLIM  DAN HUTAN GUBERNUR
Verdinand Robertua, Angel Damayanti, Riskey Oktavian, Lubendik Sigalingging, Fuji Yemima Theresa Silalahi
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia
E-mail: Verdinand.robertua@uki.ac.id, angel.damayanti@uki.ac.id, riskey.oktavian@uki.ac.id, lubendik.sigalingging@uki.ac.id, fuji.yemima@uki.ac.id

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2016  sudah  disahkan  sehingga  Pemerintah Indonesia  wajib  menyerahkan  laporan  implementasi  Perjanjian  Paris  kepada UNFCCC setiap tahun. Serupa dengan Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Peraturan Presiden No.  59  tahun  2017.  Kajian  paradiplomasi  lingkungan  Indonesia  masih  sangat terbatas.  Empat  tema  besar  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  sejarah paradiplomasi, implementasi paradiplomasi di Indonesia, studi kasus paradiplomasi lingkungan  dan  dinamika  organisasi  internasional  hybrid.  Melalui  studi  kasus keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Satgas GCF, penelitian ini akan melibat dinamika keterkaitan antara empat tema besar di  atas. Penelitian ini akan mengambil data primer dari diskusi terbatas dengan para pemangku kebijakan, akademisi  dan  aktivis  lingkungan.  Data  sekunder  akan  diperoleh  melalui  surat kabar, media elektronik, jurnal dan buku serta publikasi resmi lainnya. Terdapat dua luaran  yang  menjadi  kebaharuan  dalam  studi  lingkungan  global.  Pertama, desentralisasi di Indonesia menjadi kesempatan besar bagi pemerintah subnasional untuk mengembangkan paradiplomasi lingkungan seperti yang ditunjukkan dengan Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan  mengesahkan  sembilan  peraturan daerah, delapan peraturan gubernur, satu surat keputusan gubernur dan satu surat edaran gubernur  yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 16  tahun  2016  tentang  Perjanjian  Paris  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  59  tahun 2017  tentang  Sustainable  Development  Goals.  Kedua,  penelitian  ini  menemukan bahwa  Satgas  GCF  dioptimalkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur sebagai  media  pembelajaran  dan  pertukaran  informasi  khususnya  dalam  isu pemindahan ibukota negara dan hibah Bank Dunia.
Kata  kunci: Paradiplomasi  Lingkungan;  Kalimantan  Timur;  Perjanjian  Paris;  SDGs;
Satgas GCF.

## Abstract
Law Number 16 of 2016 has been passed so that the Government of Indonesia is required to submit a report on the implementation of the Paris Agreement to the UNFCCC every year. Similar to the Paris Agreement, the Government of Indonesia has  also  ratified  the  Sustainable  Development  Goals  through  Presidential Regulation No. 59 of 2017. Studies of Indonesia's environmental paradiplomacy are still  very  limited.  Four  major  themes  discussed  in  this  study  are  the  history  of paradiplomacy, the implementation of paradiplomacy in Indonesia, case studies of environmental  paradiplomacy  and  the  dynamics  of  hybrid  international organizations.  Through  a  case  study  of  the  involvement  of  the  East  Kalimantan Provincial  Government  in  the  GCF  Task  Force,  this  research  will  involve  the dynamics of linkages between the four major themes above. This research will draw primary  data  from  limited  discussions  with  policymakers,  academics  and environmental  activists.  Secondary  data  will  be  obtained  through  newspapers, electronic media, journals and books as well as other official publications. There are  two  outcomes  that  are  new  in  the  study  of  the  global  environment.  First, decentralization in Indonesia is a great opportunity for subnational governments to develop  environmental  diplomacy  as  shown  by  the  East  Kalimantan  Provincial Government by passing nine regional regulations, eight governor regulations, one governor's  decree  and  one  governor's  circular  which  are  derivative  regulations from  Law  Number  16  of  2016  concerning  the  Paris  Agreement  and  Presidential Regulation  Number  59  of  2017  concerning  Sustainable  Development  Goals. Second,  this  study  found  that  the  GCF  Task  Force  was  optimized  by  the  East Kalimantan  Provincial  Government  as  a  medium  for  learning  and  information exchange, especially in the issue of relocating the national capital and World Bank grants.
Keywords: Environmental Paradiplomacy; East Kalimantan; Paris Agreement; SDGs; GCF Task Force.

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2016  sudah  disahkan  sehingga  Pemerintah Indonesia wajib menyerahkan laporan implementasi Perjanjian Paris kepada UNFCCC setiap  tahun.  Serupa  dengan  Perjanjian  Paris,  Pemerintah  Indonesia  juga  sudah meratifikasi  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  melalui  Peraturan  Presiden  No.  59 tahun 2017. Ratifikasi kedua perjanjian internasional ini oleh Indonesia memperlihatkan kebijakan  luar  negeri  Indonesia  yang  turut  aktif  dalam  penyelesaian  masalah-masalah global.
Ratifikasi  Perjanjian  Paris  dan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  tentu membutuhkan  strategi  komprehensif  yang  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  dan keuangan yang memadai. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso  Monoarfa,  Indonesia  membutuhkan  dana  sebesar  Rp.  67.000  Triliun  untuk mengimplementasikan  TPB  di  Indonesia  dan  terdapat  selisih  dana  yang  masih  belum tercukupi oleh Pemerintah Indonesia sebesar Rp 14.000 Triliun (Bisnis.com, 2022).
Untuk  implementasi  Perjanjian  Paris,  Indonesia  membutuhkan  Rp.  3.461  Triliun sampai tahun 2030 atau sekitar 343 Triliun setiap tahun (Liputan6.com, 2022). Kebutuhan dana  untuk  Perjanjian  Paris  dan  TPB  dapat  terjawab  melalui  kerjasama  pendanaan bersama  donor-donor  internasional.  Skema  pendanaan  TPB  dan  Perjanjian  Paris  yang ditawarkan kepada investor pun beragam mulai sukuk hijau, perdagangan karbon, utang berbungan sangat rendah hingga hibah internasional bagi Indonesia. Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur/Governors’ Climate and Forest Taskforce/Satgas GCF ini menjadi salah  satu  instrumen  bagi  Pemerintah  Indonesia  dalam  pendanaan  mitigasi  dampak perubahan  iklim.  Dengan  keberadaan  34  provinsi,  416  kabupaten  dan  98  kota,  potensi manfaat dari paradiplomasi lingkungan Indonesia dapat dioptimalkan.
Menurut  Setzer  (2013),  paradiplomasi  lingkungan  berfokus  kepada  peran pemerintah  provinsi/kabupaten/kota  dalam  perundingan  internasional  terkait  isu-isu lingkungan hidup. Selain potensi manfaat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, peran  pusat  kajian  seperti  Center  for  Security  and  Foreign  Affairs  (CESFAS)  Prodi Hubungan  Internasional  UKI  dan  Pusat  Kajian  Otonomi  Daerah  Prodi  Ipol  UKI  dapat lebih  signifikan.  Penelitian  ini  berfokus  kepada  paradiplomasi  lingkungan  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Satuan Tugas Iklim dan Hutan  Gubernur/Governors’  Climate  and  Forest  Taskforce/Satgas  GCF.  Kajian paradiplomasi lingkungan Indonesia masih sangat terbatas.
Kalimantan Timur memiliki luas wilayah sekitar 12,7 juta Ha dengan luas kawasan hutan sebesar 54% atau sekitar 6,5 juta Ha.  Laju deforestasi pada periode tahun 2006- 2016 meliputi beberapa tutupan lahan yaitu pada tutupan lahan tambak seluas 11.046 Ha, pada  kawasan  pembukaan  tanpa  izin  seluas  39.746  Ha,  untuk  tutupan  lahan  pertanian seluas 72.302 Ha, pada lahan pembakaran liar seluas 76.789 Ha sedangkan untuk kawasan tambang seluas 112.340 Ha, pada tutupan lahan hutan tanaman seluas 156.000 Ha dan pada tutupan lahan perkebunan sawit kawasan yang terdeforestasi seluas 676.188 Ha.
Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) yang sangat tinggi, berdasarkan perkiraan emisi gas rumah kaca (GRK) bersih pada tahun 2012 – 2015 emisi gas rumah kaca dari sektor energi sekitar 45%  dan  sektor  perubahan  tutupan  lahan  sebesar  44%.  (Pusat  Data  dan  Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM, 2019).
Gambar 1 Kontribusi emisi GRK Kalimantan Timur.
Sumber: (Badan Litbang Pertanian - Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2014)
Emisi  GRK  dari  perubahan  tutupan  lahan  terjadi  ketika  cadangan  karbon  baik  di atas  tanah  maupun  di  dalam  tanah  akan  membusuk  (terdekomposisi)  atau  dibakar (Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  (IPCC)  Working  Group  I.,  2007). Cadangan  karbon  di  atas  permukaan  tanah  adalah  cadangan  karbon  pada  tanaman terutama pohon-pohon di hutan. Deforestasi dan degradasi hutan alam (hutan sekunder dan primer) yang ada di Kalimantan Timur dari tahun 2000–2015 berkontribusi sebesar 44% terhadap emisi gas rumah. Pada tanaman diatas permukaan, cadangan karbon juga berada dalam tanah. Cadangan karbon di dalam tanah terbesar berada pada tanah gambut. Cadangan  karbon  di  tanah  gambut  yang  terganggu  oleh  pembukaan  atau  pengeringan lahan juga menghasilkan emisi karbon dioksida.
Perubahan  iklim  di  Kalimantan  Timur  yang  diakibatkan  oleh  deforestasi  dan degradasi  hutan  dipengaruhi  oleh  kondisi  tata  kelola  dan  kepemilikan  lahan.  DDPI (Dewan  Daerah  Perubahan  Iklim)  Provinsi  Kalimantan  Timur  mengutarakan  bahwa terjadinya  perubahan  iklim  di  Kalimantan  Timur  sebagian  besar  disebabkan  karena penurunan luasan hutan yang cukup drastis.
Ada  tiga  persoalan  besar  terkait  perubahan  iklim  yang  dikemukakan  oleh  DDPI, yaitu  pertumbuhan ekonomi yang dari tahun 1970an – 2009 terus menurun, bencana alam ekologis yang semakin meningkat eskalasinya dalam skala dan frekuensi dan Kalimantan Timur  menempati  posisi  ketiga  di  Indonesia  dalam  menghasilkan  Gas  Rumah  Kaca. Perubahan  iklim  global  yang  terjadi  di  dunia  dapat  berpengaruh  terhadap  pergeseran musim yang mengakibatkan perubahan awal tanam.  Iklim yang tidak stabil berpengaruh terhadap curah hujan  yang terjadi di  Indonesia. Sebagian besar pulau Kalimantan akan mengalami musim penghujan yang lebih banyak dan apabila hal ini jika tidak diantisipasi secara tepat dapat berpengaruh terhadap kondisi pertanian.
Musim hujan dengan frekuensi dan curah hujan tinggi dapat mengakibatkan banjir di  beberapa  daerah  di  Kalimantan,  hal  ini  tentunya  akan  berpengaruh  terhadap  hasil panen, bahkan ada sebagian daerah yang mengalami gagal panen akibat banjir. Dampak perubahan  iklim  bisa  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  serangan  OPT (Organisme Penganggu Tanaman), fluktuasi suhu dan kelembaban udara yang semakin meningkat  mampu  menstimulasi  pertumbuhan  dan  perkembangan  OPT  merupakan
Sektor Energi 49% Perubahan Tutupan Lahan 44% Pertanian dan Peternakan 4%
limbah 3%
beberapa  pengaruh  perubahan  iklim  yang  berdampak  buruk  terhadap  pertanian  di Indonesia.
Gambar 2. Peta Kalimantan Timur
Melihat  dampak  deforestasi  dan  perubahan  iklim  terhadap  Kalimantan  Timur, Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  telah  mengimplementasikan  berbagai  langkah mitigasi dampak perubahan iklim seperti penyusunan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019  tentang  Adaptasi  dan  Mitigasi  Perubahan  Iklim,  bergabung  aktif  dalam  Satuan Tugas Iklim dan Gubernur (Satgas GCF), sampai ke kerjasama dengan Bank Dunia dalam pendanaan  kegiatan  mitigasi  perubahan  iklim.  Peluang  pendanaan  mitigasi  dampak perubahan iklim sangat besar khususnya melalui REDD+.
Melalui  REDD+,  negara-negara  maju  wajib  memberikan  bantuan  finansial  dan teknologi  dalam  perlindungan  hutan  yang  mengandung  keanekaragaman  hayati  yang sangat tinggi dan potensi penyerapan karbon dunia. Dalam konteks REDD+, Norwegia telah  berkomitmen  memberikan  bantuan  1  Miliar  USD  kepada  Indonesia.  Selain Norwegia, Australia dan Uni Eropa pun berkomitmen mencairkan bantuan keuangan dan teknologi kepada Indonesia dalam konteks REDD+.
Satgas GCF dibentuk atas dasar keprihatinan pemimpin lokal dan provinsi terhadap lambatnya kemajuan implementasi Perjanjian Paris dan dukungan yang lemah dari negara terhadap masyarakat adat. Satgas GCF dibentuk melalui penandatanganan Deklarasi Rio Branco  pada  tanggal  11  Agustus  2014  di  Rio  Branco,  Brasil.  Satgas  GCF  dapat dikategorikan  sebagai  organisasi  internasional  karena  beranggotakan  negara bagian/provinsi beberapa negara (Manalu, 2016).
Seperti  yang  diuraikan  dalam  tabel  2,  Satgas  GCF  memiliki  visi  untuk memberdayakan  pemimpin  pemerintahan  provinsi  dalam  program  yurisdiksional  yang berkaitan dengan pertumbuhan rendah karbon. Untuk merealisasikan visi tersebut, satgas GCF  memiliki  misi  yaitu  meningkatkan  kualitas  kepemimpinan  gubernur  dalam  level internasional,  nasional  dan  lokal,  meningkatkan  kualitas  aparatur  sipil  negara  dalam implementasi program mitigasi perubahan iklim, meningkatkan peluang pendanaan dan investasi  yang  pro-lingkungan,  dan  memastikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat adat.
Indonesia  sebagai  sebuah  negara  dengan  wilayah  hutan  yang  sangat  luas  sangat berkepentingan  terhadap  satgas  GCF  ini.  Terdapat  enam  gubernur  dari  Republik Indonesia yang bergabung dalam satgas GCF yaitu Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat,  Kalimantan  Utara,  Kalimantan  Tengah,  Papua  Barat,  dan  Papua.  Peran  dan pengaruh dari Satgas GCF menjadi  sangat  penting untuk  diteliti melihat keunikan dari program  satgas  GCF  yang  menekankan  kepada  REDD+  dan  yurisdiksi  berkelanjutan serta jejaring kerja antara satgas GCF dengan donor internasional.
Melalui  Satgas  GCF,  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  berharap implementasi  mitigasi  dampak  perubahan  iklim  dapat  mengalami  percepatan  karena peluang  pendanaan  dan  transfer  teknologi  dari  negara-negara  maju.  Selain  itu, keterlibatan  Pemprov  Kalimantan  Timur  dalam  Satgas  GCF  dapat  berdampak  positif kepada pemberdayaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia di Pemprov Kalimantan  Timur  khususnya  dalam  bermitra  dengan  organisasi  internasional  dan negara-negara sahabat.
Paradiplomasi  Lingkungan  Indonesia  merupakan  sebuah  bidang  kajian  penelitian yang masih baru sehingga studi kasus keterlibatan Pemprov Kalimantan Timur di Satgas GCF  menjadi  penting  untuk  diteliti.  Melalui  penelitian  ini,  kendala-kendala  yang dihadapi Pemprov Kalimantan Timur dalam keterlibatannya di Satgas GCF dan dinamika hubungan  antara  pemerintah  provinsi  dengan  pemerintah  pusat  dibahas  secara komprehensif.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  Grønmo,  (2020). Dalam  analisis  data  peneliti  menganalisis  secara  induktif  maupun  kualitatif  untuk memperkuat  hasil  analisis  yang  lebih  mendalam.  Peneliti  menggunakan  teknik-teknik tersebut  untuk  dijadikan  sebagai  instrumen  kunci  untuk  menunjang  keberlangsungan penelitian.  Peneliti  fokus  pada  kondisi  ilmiah  yang  merupakan  objek  dalam bereksperimen.
Dalam  hal  ini  peneliti  menfokuskan  penelitiannya  dalam  menganalisa  kebijakan- kebijakan  terkait  restorasi,  penanganan  serta  penanggulangan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Peneliti juga menggunakan jenis kualitatif tipe deskriptif analitik .Neuman (2014).
Sumber  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  sumber  data  primer  dan  data sekunder. Data sekunder berasal dari buku dan majalah atau sumber ilmiah, arsip berupa
dokumen pribadi atau juga dokumen resmi. Peneliti akan menggunakan sumber data dari bahan bacaan seperti jurnal ilmiah, buku, serta informasi dari media massa di internet. Bahan  bacaan  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  bacaan  yang  bertemakan  dan berhubungan dengan politik dan paradiplomasi lingkungan Indonesia dalam studi kasus keterlibatan pemerintah Provinsi di Indonesia.
Untuk metode studi kasus dalam kualitatif, penelitian ini memperoleh data dengan menggunakan  teknik  wawancara  secara  mendalam  dengan  informan  kunci.  Informan kunci  pertama  dalam  adalah  staff  pemerintahan  dari  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur  yaitu  Ir.  E.A.  Rafiddin  Rizal,  S.T.,  M.Si,  IPM  yang  menjabat  Kepala  Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rizal telah berkarir sebagai aparatur sipil  negara  sejak  24  tahun  yang  lalu.  Pendidikan  sarjana  diperoleh  dari  Departemen Teknik  Geologi  Universitas  Gadjah  Mada,  dan  dilanjutkan  dengan  menyelesaikan pendidikan  magister  di  Departemen  Ilmu  Lingkungan  di  Universitas  Mulawarman. Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Rizal bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
Informan kunci kedua yang diwawancarai berasal dari Satgas GCF yaitu Syahrina D.  Anggraina.  Syahrina  adalah  Country  Coordinator  Satgas  GCF  untuk  Indonesia  dan sudah bertugas di Satgas GCF sejak awal tahun 2022. Selain menjabat sebagai Country Coordinator, Syahrina juga menjabat sebagai Director untuk Carbon and Environmental Research Indonesia. Beberapa proyek yang dikerjakan Syahrina antara lain Preparation for  VCS-REDD+  Project  at  Badas  Peat  Dome,  Brunei  Darussalam  dan  Renewable Energy for Electrification Programme 2.
Dalam wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur,  tim  peneliti  mengajukan  tiga  pertanyaan  yang  sifatnya terbuka  (open-ended)  yaitu  1)  Bagaimana  koordinasi  antara  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur dengan Satgas GCF dalam implementasi Perjanjian Paris (UU Nomor 16  tahun  2016)  dan  Perpres  SDGs  (Perpres  no  59  tahun  2017)  2)  Apa  yang  menjadi tantangan  dan  peluang  dalam  kerjasama  antara  Pemerintah  Provinsi  Kalimantar  Timur dengan  Satgas  GCF?  3)  Usulan  dan  rekomendasi  apa  yang  dapat  diberikan  oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari kerjasama dengan Satgas GCF?
Dalam wawancara mendalam dengan Country Coordinator Satgas GCF, tim peneliti mengajukan  tiga  pertanyaan  yang  sifatnya  terbuka  (open-ended)  yaitu:  1)  Bagaimana koordinasi  antara  Satgas  GCF  dengan  Pemerintah  Pusat  (seperti  Kementerian  Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemerintah Daerah dalam implementasi  Perjanjian  Paris  dan  SDGs?  2)Apa  yang  menjadi  tantangan  dan  peluang dalam kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Satgas GCF? 3) Usulan dan rekomendasi apa yang dapat diberikan oleh Satgas GCF dalam meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur?

## Hasil dan Pembahasan
Dengan  latar  belakang  dan  kajian  pustaka  yang  telah  disusun  dalam  bab-bab sebelumnya, tim peneliti melaksanakan wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang  terlibat  langsung  dalam  implementasi  paradiplomasi  lingkungan  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mitigasi isu-isu perubahan iklim. Bab ini terbagi dalam dua  sub-bab  yaitu  sub-bab  pertama  berjudul”Implementasi  Paradiplomasi  Lingkungan sebagai Dampak Desentralisasi di Indonesia” dan sub-bab kedua berjudul ”Satgas GCF sebagai media pembelajaran dan pertukaran informasi”.
Di dalam kedua sub-bab ini dipaparkan mengenai data-data penting yang diperoleh Tim peneliti, analisis data, relevansi dengan teori dan kajian pustaka hingga kebaharuan yang diperoleh penelitian ini. Setelah mempelajari analisis data dan kebaharuan penelitian ini, Tim peneliti mengambil kesimpulan dan saran bagi peneitian berikutnya.
A. Implementasi Paradiplomasi sebagai Dampak Desentralisasi di Indonesia
Paradiplomasi Kaltim terkait erat dengan desentralisasi yang diimplementasikan  di  Indonesia  dimana  muncul  peluang  dan  kesempatan  bagi gubernur dan walikota/bupati untuk menggagas kerjasama dengan kabupaten/kota/provinsi lain begitu besar, bahkan kerjasama yang sifatnya lintas batas. Gubernur Kaltim Awang Faroek (masa bakti 2008-2018) dan Isran Noor (masa bakti 2019-sekarang)  menggunakan  peluang  dan  kesempatan  yang  muncul  dalam  sistem desentralisasi  untuk  mengembangkan  gagasan-gagasan  terkait  strategi  penanganan perubahan  iklim  melalui  implementasi  Perjanjian  Paris  dan  SDGs  di  tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  sudah  menghasilkan  regulasi  yang dihasilkan  bersama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur terkait perubahan iklim ini. Peneliti menemukan 9 (Sembilan) peraturan daerah, 8 (satu) peraturan gubernur dan 1 (satu) surat keputusan gubernur serta 1 (satu) surat edaran gubernur yang terkait dengan perubahan iklim seperti yang terlihat di tabel 1. Kalau melihat jumlah peraturan daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  terkait  perubahan  iklim  maka  terlihat  lebih  jelas  komitmen  yang  dimiliki gubernur juga dimiliki oleh anggota parlemen provinsi.
Ketertarikan masyarakat Kaltim terkait isu perubahan iklim tidak terlepas dari profil provinsi yang terdampak akibat eksploitasi alam yang berlebihan. Kalimantan Timur memiliki tambang alam yang bernilai ekonomis tinggi seperti batu bara, minyak bumi  dan  gas  alam.  Selain  itu,  Kaltim  juga  memiliki  wilayah  hutan  lindung  yang begitu  luas.  Pengelolaan  sumber  daya  alam  di  Kaltim  terkesan  koruptif  sehingga berdampak buruk bagi masyarakat seperti polusi udara yang menjadi bencana parah bagi Kalimantan di tahun 1998/9 dan tahun 2015/6. Rencana pembenahan pengelolaan sumber  daya  alam  menjadi  rencana  yang  dinanti-nantikan  oleh  masyarakat  yang tercermin dalam penyusunan peraturan daerah.
Di  dalam  Peraturan  daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  tentang  adaptasi  dan mitigasi perubahan iklim misalnya, tertulis bahwa “Provinsi Kalimantan Timur sangat rentan  terhadap  perubahan  iklim,  sehingga  perlu  kebijakan  dan  strategi  dalam
pengelolaan dampak perubahan iklim melalui aksi adaptasi dan mitigasi”. Kondisi ini sesuai dengan bencana kebakaran hutan dan bencana banjir serta tanah longsor yang menjadi  ancaman  nyata  bagi  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Terkait perubahan  iklim,  Pemerintah  Provinsi  telah  menyusun  peraturan  daerah  sebagai strategi mitigasi perubahan iklim yaitu:

## Tabel 1
Daftar Peraturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Terkait Perubahan Iklim Tahun Jenis Aturan Tentang 2013 Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 1/2013 Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 2/2013 Penanggulangan Bencana Daerah Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 8/2013 Rencana Penyelenggaraan Reklamasi pasca tambang Surat Edaran Gubernur No. 180/1375-HK/2013 Moratorium izin pertambangan, perkebunan dan kehutanan 2014 Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 1/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 7/2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 39/2014 Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur 2015 Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 1/2015 Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 15/2015 Pedoman Penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 17/2015 Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa Sawit  di Provinsi Kalimantan Timur Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 38/2015 Petunjuk Pelaksanaan Reklamasi dan Revegetasi Lahan serta Penutupan Lubang Tambang Batu Bara
SK Gubernur Kalimantan Timur No. 660-2/K/569/2015 Pembentukan tim pengukuran, pelaporan dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim 2016 Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 1/2016 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 49/2016 Pengaturan Pemanfatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan 2017 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 35/2017 Izin Pemanfaatan Pertambangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 9/2017 Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim 2018 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 1/2018 Penataan Pemberian Ijin dan Non Perijinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 7/2018 Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan 2019 Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 7/2019 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

## Sumber: Olahan peneliti
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  berbagai  peraturan  daerah  ini  adalah Perjanjian Paris dan SDGs telah terinstitusionalisasikan ke level nasional dalam bentuk Undang-Undang Perjanjian Paris dan Perpres no 59 tahun 2017 tentang SDGs serta terinstitusionalisasikan  ke  level  daerah  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah,  Peraturan Gubernur  dan  Surat  Edaran/Keputusan  Gubernur.  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang paling aktif di dalam menginstitusionalisasikan Perjanjian Paris dan SDGs ke dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur. Paradiplomasi lingkungan menjadi lebih efektif ketika peraturan daerah dan peraturan gubernur yang diundangkan merupakan turunan dari perjanjian internasional dan undang-undang.
Dalam  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Pemprov Kalimantan  Timur,  kinerja  implementasi  Paradiplomasi  terkait  isu  perubahan  iklim terlihat  dari  Deklarasi  Kaltim  Green  yang  dilanjutkan  dengan  penerbitan  Peraturan Gubernur  Kalimantan  Timur  nomor  22/2011.  Pemprov  Kalimantan  Timur  juga mempublikasikan Master Plan Perubahan Iklim di Kalimantan Timur pada tahun 2016 dan Strategi dan Rencana Aksi dan Pencapaian REDD+, Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK dengan Pergub Kaltim No 39/2014.
Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Pemprov  Kalimantan  Timur  lebih  detail menjelaskan  paradiplomasi  Kaltim  dengan  mengatakan:  Bukti  keseriusan  provinsi Kaltim dalam urusan perubahan iklim dengan menerbitkan Perda Kaltim No. 7/2019 tentang  Adaptasi  dan  Mitigasi  Perubahan  Iklim  dengan  tujuan  adalah  menjamin
terwujudnya transformasi ekonomi Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau melalui penyusunan  rencana  pembangunan  daerah  dan  tata  ruang  dan  mewujudkan pembangunan rendah emisi dan meningkatkan kemampuan daerah dan sektor untuk beradaptasi (Resiliesi) terhadap dampak perubahan iklim.
Upaya pemprov dalam implementasi Paris Agreement dan NDC ini juga bisa kita lihat pada beberapa peraturan gubernur, perda, dan SK Gubernur mendukung. Di antaranya  misalnya  tadi  Perda  Kaltim  No  7  tahun  2018  tentang  Pembangunan Perkebunan  Berkelanjutan,  Perda  Kaltim  No  7  tahun  2019  tentang  Adaptasi  dan Mitigasi  Perubahan  Iklim,  Pergub  Kaltim  No.  12  tahun  2021  tentang  Kriteria  Area dengan Nilai Konservasi Tinggi dan seterusnya. Termasuk juga SK Gubernur Kaltim No. K.672.2020 tentang penetapan peta indikatif ekosistem esensial Provinsi Kaltim. Ini di dalam hal untuk mendukung Kaltim Hijau (Rizal, 2022).
Perda Kaltim No.7/2019 tidak hanya menjadi retorika tetapi diimplementasikan di dalam operasionalisasi pemerintahan. Dua temuan yang menarik terkait implementasi Perda Kaltim No.7/2019 adalah Peraturan Gubernur No. 27/2022 tentang pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim. DDPI dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Timur sebagai tulang punggung dalam kolaborasi banyak pihak di dalam percepatan implementasi  Perjanjian Paris dan SDGs di  Kalimantan Timur. Anggota DDPI  ditunjuk  langsung  oleh  Gubernur  dan  anggotanya  berasal  dari  akademisi, aparatur sipil negara dan masyarakat sipil. Saat ini Prof. Dr. Daddy Ruhiyat menjadi ketua DDPI yang merupakan dosen dari Universitas Mulawarman.
Temuan kedua yang menarik juga adalah pembangunan sistem monitoring dan verifikasi.  Untuk  dukungan  sistem  monitoring  REDD+  Pemerintah  Provinsi  sudah membentuk sistem monitoring dan verifikasi Provinsi Kaltim yang teritegrasi dengan Sistem  Registry  Nasional  dan  SISREDD+  yaitu  melalui  akses  ke  website http://mrv.kaltimprov.go.id.  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  juga  sudah mengintegrasikan sistem monitoring dan verifikasi REDD+ di dalam Pergub Kaltim Nomor 39 tahun 2014 RAD GRK Kaltim 2010-2030.
Implementasi  paradiplomasi  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur merupakan manfaat yang dirasakan dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah  di  Indonesia.  Di  dalam  kajian  pustaka,  terdapat  pendapat  yang  pesimis  dan optimis terhadap implementasi otonomi daerah. Otonomi daerah identik dengan raja- raja kecil karena merebaknya kasus korupsi yang melibatkan gubernur/walikota/bupati.  Pembiayaan  kampanye  politik  yang  begitu  besar  dan praktek  politik  uang  menjadi  faktor  utama  peningkatan  kasus  korupsi  di  berbagai wilayah.
B. Satgas GCF sebagai Media Pembelajaran dan Pertukaran Informasi
1. IKN
Kalimantan  Timur  dihadapkan  kepada  persoalan  baru  yaitu  pemindahan ibukota dari Jakarta ke IKN Nusantara yang wilayahnya akan diletakkan di wilayah administratif  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Persoalan  ini  menjadi  sulit  ketika pembangunan  ibukota  baru  beresiko  menggagalkan  rencana  pengurangan  emisi
karbon  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh WALHI,  pembangunan  IKN  berpotensi  justru  memperparah  krisis  air  di Kalimantan Timur dan mempercepat kerusakan area konservasi mangrove di Teluk Balikpapan (WALHI, 2022).
Presiden  Joko  Widodo  telah  menetapkan  sebagian  wilayah  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  (PPU)  dan  Kabupaten  Kutai  Kertanegara  di  wilayah administrasi  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagai  wilayah  administrasi  untuk  ibu kota baru. Luas ibu kota baru ini direncanakan 256.000 hektar. Rencana Pemerintah untuk  memindahkan  ibukota  tentu  menuai  kontroversi.  WALHI  dan  Greenpeace mengkritisi  rencana  tersebut  karena  berpotensi  memperparah  krisis  air  dan meningkatkan  emisi  karbon  akibat  penggunaan  batu  bara  untuk  memenuhi kebutuhan listrik ibu kota baru.
Kalimantan  memiliki  ekosistem  yang  unik  karena  memiliki  luas  lahan gambut  yang  sangat  potensial  menyerap  karbon.  Lahan  gambut  memiliki karakteristik yang unik karena kemampuannya menyerap karbon dua kali lipat lebih besar dari lahan organik. Lahan gambut juga memiliki potensi menghasilkan karbon yang sangat besar apabila dihadapkan dalam kondisi kering. Oleh karena itu, lahan gambut harus berada dalam kondisi basah sehingga mampu menjalankan fungsinya menyerap karbon dan air. Kebakaran hutan yang luar biasa di tahun 1998 dan 2015 merupakan dampak dari kerusakan lahan gambut yang diduga akibat konversi lahan gambut menjadi perkebunan.
Di  dalam  menghadapi  situasi  alam  Kalimantan  Timur  dan  kepentingan pembangunan  IKN,  Satgas  GCF  menjadi  media  pembelajaran  dan  pertukaran informasi karena pengalaman negara anggota Satgas GCF Brazil yang juga pernah memindahkan ibukota dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960. Berdasarkan pemaparan  Walhi,  pemindahan  ibukota  dari  Rio  de  Janeiro  ke  Brasilia  justru menimbulkan  berbagai  masalah  baru  seperti  kesenjangan  yang  melebar  antara penduduk yang kaya dan miskin dan penumpukan utang luar negeri.
Berbekal  pengalaman  Brazil  tersebut,  Satgas  GCF  memberikan rekomendasi  kepada  Pemprov  Kalimantan  Timur  agar  terus  mendorong  Otorita IKN mengadopsi pembangunan berkelanjutan di dalam pembangunan IKN seperti yang dilakukan Pemprov Kalimantan Timur melalui visi Kaltim Green.
Seperti yang diungkapkan dalam kutipan berikut: Itu beberapa pertanyaan yang  dari  kami  GCF  TF  sempat  utarakan  tapi  tentunya  dalam  hal  ini  kami mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Kaltim kita tidak bisa mengelak dari pembangunan bahkan isu perubahan iklim pada akhirnya harus mengakui ada beberapa hal ya for the sake for development memang kita bisa apa ya terlalu ideal gitu  kan  harapannya  bahwa  Pemerintah  Kaltim  bisa  menyeimbangkan  kedua kepentingan ini bahwa memang IKN akan ada di situ, pembangunan pembukaan hutan mungkin akan terjadi tapi bagaimana kemudian kita bisa offsetting dari loss yang  mungkin  akan  timbul  dan  juga  bagaimana  Pemerintah  Kaltim  tetap  bisa meneruskan  visi  Kaltim  Green-nya  ke  depan  bisa  juga  terus  apa  istilahnya
melanjutkan  apa  yang  sudah  dilakukan  saat  ini  misalnya  dengan  program  FCPF dengan mempertahankan level emisinya supaya tidak semakin meningkat dengan adanya  IKN  misalnya  gitu  upaya-upaya  itu  mudah-mudahan  bisa  dilakukan  oleh pemerintah Kaltim untuk tadi menyeimbangkan yang mungkin kita bilang dengan environmental  damage.  Agak  terlalu  keras  gitu  ya  tapi  mungkin  sedikit  lost  gitu karena adanya kegiatan pembangunan baru di wilayah Kaltim (Anggraini, 2022).
Selain potensi masalah lingkungan hidup, pemindahan ibukota ke IKN juga berpotensi  memunculkan  konflik  administrasi  kekuasaan.  Otorita  IKN  telah dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2022  tentang  Ibu  Kota Negara  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  62  tahun  2022  tentang  Otorita  Ibu  Kota Negara. Berbeda dengan pemerintahan provinsi yang gubernur/walikota/bupatinya dipilih melalui pemilihan umum, Otorita IKN bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN dipilih langsung oleh Presiden. Sebagian  wilayah  Kaltim  akan  diserahkan  ke  Otorita  IKN  dan  pengelolaanya langsung dibawah Presiden.
Terkait  IKN,  GCF  menawarkan  rekomendasi  kebijakan  bagi  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  pembagian  wewenang  administrasi  antara Otorita  IKN  dan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Meskipun  nantinya Otorita IKN sepenuhnya di bawah Presiden, GCF mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan  Timur  untuk  merekomendasikan  kepada  Otorita  IKN  untuk mengadopsi  pembangunan  berkelanjutan  seperti  yang  sudah  dilaksanakan Gubernur Awang Faroek dan Isran Noor.
Dalam  wawancara  dengan  GCF,  rekomendasi  yang  disampaikan  bagi Kaltim adalah: “memang kalau boleh blak-blakan gitu ya ketika ada kabar bahwa Kaltim  akan  menjadi  lokasi  IKN  mix  feeling  mungkin  ya  kalau  boleh  dibilang. Yang pertama selamat bagi Kaltim. Yang kedua kita tentunya kan mempertanyakan bagaimana nantinya keaktifan dari Kaltim di GCF TF sendiri begitu kan karena bisa jadi  kebijakan-kebjakan  yang  diterapkan  di  Kaltim  akan  ada  bagian  yang  dalam tanda kutip diintervensi oleh pemerintah pusat  gitu  sementara semangatnya GCF TF adalah pemerintah subnasional. Kita belum bisa menjawab itu semua saat ini tetapi  yang  menjadi  concern  kamu  juga  salah  satunya  mungkin  yang  tadi  pak Abraham  juga  sudah  sebutkan  bagaimana  pengelolaan  lingkungan  selanjutnya ketika otoritas untuk pengelolaan itu tidak sepenuhnya ada di Kaltim.
Anggaplah misalnya memang Kaltim punya visi tadi ya ada Kaltim Green yang selama ini sudah berjalan. Apakah itu masih akan terus dilakukan ketika ada pengaruh  dari  pemerintah  pusat.”  (Anggraini,  2022).  Satgas  GCF  menawarkan kesempatan  bagi  pemerintah  provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  adaptasi  dengan ibukota baru IKN. Di dalam menghadapi berbagai persoalan di provinsi, aparatur sipil  negara  memiliki  berbagai  instrument  yang  dapat  dipakai  di  dalam  mencari solusi  terhadap  persoalan-persoalan  tersebut.  Kerjasama  dengan  organisasi internasional  dan  negara  mitra  masih  belum  dioptimalkan  sebagai  instrumen penyediaan  rekomendasi  kebijakan  bagi  pemerintah  provinsi.  Dalam  berbagai
pertemuan tahunan GCF, masing-masing gubernur dapat berdiskusi terkait masalah yang  dihadapi  pemerintahannya  dan  mendapatkan  saran  masukan  yang  telah diimplementasikan wilayah provinsi anggota GCF.
Paradiplomasi  masih  dilihat  sebagai  sarana  bagi  pemerintah  provinsi  di dalam  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  atau  asistensi  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dari  negara  maju  ke  negara  berkembang.  Salah  satu  tujuan  diplomasi lingkungan, menurut Shouqiu dan Voigts (1993), adalah mendapatkan keuntungan ekonomi dari kerjasama yang digagas dalam bidang isu lingkungan hidup. Melalui studi  kasus  GCF,  tujuan  paradiplomasi  adalah  tidak  hanya  mendapatkan keuntungan ekonomi tetapi juga forum tukar-menukar informasi dan tempat yang dapat  digunakan  bagi  para  pemimpin  pemerintah  subnasional  untuk  belajar mengenai  kebijakan  dan  sistem  politik  yang  sudah  digunakan  oleh  pemerintah subnasional anggota GCF.
2. Forest Carbon Facility Partnership (FCPF)
Pada  tanggal  8  November  2022,  Bank  Dunia  mengumumkan  bahwa Kalimantan Timur memperoleh pendanaan awal sebesar 320 Miliar Rupiah untuk Emissions Reduction Payment Agreement yang tindak lanjut dari program Forest Carbon  Facility  Partnership  (FCPF)  dengan  total  anggaran  bagi  Indonesia  1,6 Triliun Rupiah. Bank Dunia akan memberikan hibah kepada Indonesia untuk setiap pengurangan emisi yang berasal dari pengurangan deforestasi dan kerusakan hutan. FCPF merupakan program Bank Dunia yang bertujuan untuk membantu negara di dalam  implementasi Reducing  Emissions  from  Forest  Degradation  and Deforestation (REDD+).
Terdapat 47 negara partisipan dalam FCPF ini dan sudah ada 15 negara dari semua  negara  partisipan  yang  menerima  hibah  FCPF  termasuk  Indonesia. Pendanaan FCPF ini berasal dari negara-negara maju seperti Finlandia, Denmark, Kanada  dan  juga  perusahaan  multinasional  seperti  BP.  FCPF  terdiri  atas  dua program besar yaitu Carbon Fund dan Readiness Fund. Carbon Fund adalah hibah yang  diberikan  kepada  setiap  pengurangan  emisi  yang  sudah  diverifikasi  Bank Dunia  dan  Readiness  Fund  merupakan  hibah  yang  diberikan  dalam  membantu negara di dalam persiapan implementasi REDD+.
Satgas GCF merupakan salah satu mitra Bank Dunia di dalam implementasi FCPF  sehingga  lebih  banyak  asistensi  yang  diberikan  Satgas  GCF  kepada pemerintah subnasional di dalam memenuhi standard dan kriteria FCPF. Di dalam wawancara dengan Country Coordinator untuk  Indonesia, Syahrina D. Anggraini menyampaikan  bahwa  pemerintah  provinsi  Kalimantan  Timur  sangat  aktif melakukan  pembelajaran  implementasi  REDD+  di  dalam  berbagai  pertemuan tahunan Satgas GCF.
Delegasi Kalimantan Timur adalah delegasi yang paling aktif dari ketujuh pemerintah  provinsi  yang  menjadi  anggota  Satgas  GCF  di  Indonesia.  Berikut kutipan wawancaranya: “Dan Kaltim sendiri memang memiliki sudah selain dari reputasi  dan  memang  kenyataannya  sudah  memiliki  enabling  condition  untuk
pengelolaan isu perubahan iklim termasuk juga REDD+ ini mungkin yang paling baik di antara 7 anggota GCF TF saat ini dan beberapa hal yang jadi tantangan kami terutama  GCF  TF  untuk  melanjutkan  kerjasama  dengan  pemerintah  provinsi  itu kurangnya dukungan dari pimpinan provinsi daerah.
Jadi misalnya kalau gubernurnya tidak terlalu punya visi untuk lingkungan untuk isu perubahan iklim kegiatan-kegiatan kami mungkin juga kurang didukung atau kadang delegasi tidak diberikan izin untuk menghadiri annual meeting di luar negeri. Tapi tidak demikian halnya dengan Kaltim. Kaltim selalu hadir dalam setiap annual  meeting  selalu  diupayakan  hadir  dalam  setiap  pertemuan-pertemuan regional  dan  selalu  menjadi  anggota  yang  aktif  untuk  sharing  informasi  untuk memberikan masukan termasuk ketika kami menyusun juga kegiatan breakdown dari  Manaus  Action  Plan  untuk  Indonesia.  Kaltim  termasuk  yang  memberikan masukan  konkrit  bagaimana  Manaus  Action  Plan  untuk  Indonesia  itu diformulasikan.” (Anggraini, 2022).
Implementasi  paradiplomasi  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  di dalam  Satgas  GCF  ternyata  berdampak  terhadap  status  dan  reputasi  Kalimantan Timur  di  dalam  tata  kelola  lingkungan  lokal,  nasional,  dan  internasional. Pengerahan  sumber  daya  finansial  dan  sumber  daya  manusia  Kalimantan  Timur dalam Satgas GCF menghasilkan insentif finansial berupa hibah FCPF dari Bank Dunia.  Menurut  Bank  Dunia,  Kalimantan  Timur  menjadi  provinsi  yang  pertama menerima hibah FCPF di Indonesia dan di wilayah Asia Pasifik. Pemberian hibah Bank Dunia ini sangat menarik karena tidak hanya berkaitan dengan insentif dalam kerangka kerja REDD+ tetapi juga berdampak terhadap persepsi pemerintah pusat, organisasi internasional dan pemerintah provinsi di Indonesia terhadap Kalimantan Timur.
Satgas  GCF  merencanakan  berbagai  pertemuan  dengan  enam  provinsi anggota Satgas GCF yang berasal dari Indonesia untuk mendengar pengalaman dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengenai proses memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Keberhasilan Kalimantan Timur di dalam memperoleh hibah Bank Dunia akan memotivasi pemerintah provinsi lainnya di Indonesia untuk berpartisipasi dalam FCPF.
Berikut kutipan wawancara dengan Satgas GCF:“Jadi Kaltim sudah diminta untuk  menjadi  salah  satu  pembicara  di  acara  Yukatan  nanti  berbagi  pengalaman bagaimana FCPF carbon fund di Kaltim dikembangkan dan bagaimana sampai pada akhirnya  bisa  mendapatkan  Advance  Payment  dari  World  Bank  yang  ke  depan diharapkan  dari  Kaltim  mudah-mudahan  bisa  lebih  menginspirasi  lagi  memang sudah ada konkritnya ya jadi mungkin Pak Rizal masih ingat bahwa Kalbar selalu menyatakan upaya-upaya Kalbar saat ini untuk bisa mendapatkan akses berbagai pendanaan internasional itu juga terinspirasi dari Kaltim itu salah satu contoh nyata dari  Bagaimana  pengaruh  Kaltim  di  kegiatan-kegiatan  GCF  TF  bisa  menjadi semangat mungkin bisa dibilang semangat bagi anggota-anggota GCF TF lainnya.
Sehingga nantinya kalau pendanaan dari World Bank ini sudah masuk sudah ada  benefit  sharing  plan  yang  dilaksanakan  sudah  ada  evaluasi  lebih  lanjut  dari kinerja  FCPF  harapan  kami  memang  dari  GCF  TF  bisa  menjadi  fasilitator  bagi diseminasi pengalaman Kaltim ini. Mudah-mudahan tidak hanya bagi anggota kami lainnya tapi juga bagi provinsi-provinsi  yang berhutan di  Indonesia  yang saat ini belum jadi anggota GCF TF” (Anggraini, 2022).
Keberhasilan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  di  dalam  menerima hibah FCPF tentu membawa tanggung jawab lebih besar bagi Gubernur Kalimantan Timur  dan  jajarannya.  Pemanfaatan  hibah  FCPF  harus  sesuai  dengan  asas akuntabilitas, transparansi dan inklusif. Dana hibah akan diawasi secara ketat oleh lembaga  penegak  hukum  sehingga  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  perlu mengimplementasikan  sistem  pengelolaan  dana  hibah  yang  terbuka  dan  terpadu. Selain  itu,  perlu  dipertimbangkan  mengenai  keberlanjutan  dana  hibah  FCPF mengingat pelaksanaan FCPF di sebuah wilayah memiliki batas waktu yaitu lima tahun.  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  perlu  melakukan  diversifikasi pendanaan  REDD+  melalui  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  donor internasional dan nasional dengan asistensi Satgas GCF.

## Kesimpulan
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  Country  Coordinator  Satgas  GCF  Indonesia,  kami memiliki beberapa kesimpulan:
Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan menggunakan kerangka  kerja  hukum  yang  sah  yaitu  tata  kelola  desentralisasi  yang  memberikan wewenang  dan  hak  bagi  pemerintah  provinsi  untuk  bergabung  dalam  organisasi internasional atau menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi negara sahabat sejauh sama-sama menguntungkan pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.
Satgas GCF menjadi media pembelajaran dan pertukaran informasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke  IKN  dan  hibah  FCPF  oleh  Bank  Dunia.  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur menerima  manfaat  dalam  setiap  pertemuan  rutin  dalam  konteks  Satgas  GCF  dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima informasi dari pemerintah subnasional yang  telah  terlibat  dalam  rencana  pemindahan  ibukota  dan  hibah  Bank  Dunia  dan sekaligus  menyebarkan informasi  keberhasilan Pemerintah Provinsi  Kalimantan Timur dalam memperoleh hibah FCPF.

## BIBLIOGRAFI
Akib, M. (2013). Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Anggraini,  S.  (2022,  December  16).  Governors'  Climate  and  Forest  Taskforce.  (R. Oktavian, Interviewer)
Aspinall,  E.,  &  Berenschot,  W.  (2019). Indonesia's  Patronage  Democracy. Ithaca: Cornell University Press.
Badan Litbang Pertanian - Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2014, September 4). Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Kalimantan Timur .
BBC. (2015, Oktober 17). Ada Korupsi di Balik Kabut Asap .
Bisnis.com.  (2022,  September  2). Kepala  Bappenas  Ungkap  Kebutuhan  Dana  SDGs Capai Rp67 Kuadriliun .
Desdiani, N. A., Afifi, F. A., Cesarina, A., Sabrina, S., Husna, M., Violeta, R. M., . . . Halimatussadiah,  A.  (2021,  Desember).  Climate  and  Environmental  Financing  at Regional Level: Amplifying and Seizing the Opportunities .
Djausal, G. P., & Sanjaya, F. J. (2019). Paradiplomasi Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung  dalam  Kerangka  Masyarakat  ASEAN  2025. Lampung:  Universitas Lampung.
Fishbein,  G.,  &  Lee,  D.  (2015). Early  Lessons  from  Jurisdictional  REDD+  and  Low Emissions Development Programs. Arlington.
Gregorio, M. D., Massarella, K., Schroeder, H., Brockhaus, M., & Pham, T. T. (2020). Building  authority  and  legitimacy  in  transnational  climate  change  governance: Evidence  from  the  Governors’  Climate  and  Forests  Task  Force. Global Environmental Change , 1-9.
Grønmo,  S.  (2020). Social  Research  Method:  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed Approaches. London: Sage.
Hidayat,  H.  (2005). Politik  Lingkungan:  Pengelolaan  Hutan  Masa  Orde  Baru  dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Independent  Evaluation  Group.  (2012,  March  1). Global  Program  Review:  Forest Carbon Facility Partnership.
Kirana,  G.  (2014,  December  1). Decentralization  Dilemma  in  Indonesia:  Does Decentralization Breed Corruption?
Koehn, P. (2008). Underneath Kyoto: Emerging Subnational Government Initiatives and Incipient  Issue-Bundling  Opportunities  in  China  and  the  United  States. Global Environmental Politics , 53-77.
Lecours,  A.  (2002).  Paradiplomacy:  reflections  on  foreign  policy  and  international relations of regions . International Negotiations , 91-114.
Liputan6.com.  (2022,  September  2). Jalankan  Paris  Agreement,  Indonesia  Butuh  Rp 343,32 Triliun per Tahun .
LPEM FEB UI. (2021). Climate and Financing at the Regional Level: Amplifying and Seizing the Opportunities. LPEM-FEB UI Working Paper , 1-17.
Manalu, E. I. (2016). Konsep Sustainable Development Principle dalam Deklarasi Rio Branco (Kolaborasi Sub-Nasional Governors Climate and Forest Task Force) dan Status  Hukum  Negara  Bagian  dan  Provinsi  Penandatangan  Deklarasi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
McBeath, J., & Wang, B. (2008). China's Environmental Diplomacy. American Journal of Chinese Studies , 1-16.
Mukti, T. A. (2020). Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia. Yogyakarta: The Phinisi Press.
Mukti,  T.  A.,  Fathun,  L.  M.,  Muhammad,  A.,  Sinambela,  S.  I.,  &  Riyanto,  S.  (2021). Paradiplomacy  policies  and  regional  autonomy  in  Indonesia  and  Korea. Jurnal Hubungan Internasional , 139-152.
Neuman, L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.
Essex: Pearson.
Pontianak Post. (2016, 2 25). Revisi Perda Karhutla . Retrieved 9 12, 2018
Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM. (2019).
Inventarisasi Emisi GRK Sektor Energi. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Rizal, R. (2022, December 15). Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Gcf Task Force: Dalam Mendukung Perjanjian Paris Agreement dan NDC. (R. Oktavian, Interviewer)
Robertua,  V.  (2016).  Multi-stakeholder  Initiative  for  Sustainable  Development:  An English School Perspective . Jurnal Sospol , 154-170.
Robertua, V., & Sigalingging, L. (2019). Indonesia Environmental Diplomacy Reformed: Case  Studies  of  Greening  ASEAN  Way  and  Peat  Restoration  Agency. Andalas Journal of International Studies , 1-15.
Robertua,  V.,  Oktavian,  R.,  &  Sigalingging,  L.  (2022).  Implementasi  Diplomasi Lingkungan  Indonesia  dalam  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  Riau. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 11154-11183.
Setzer, J. (2013). Environmental paradiplomacy: the engagement of the Brazilian state of São Paulo in international environmental relations. London:  London School of Economics and Political Science.
Shouqiu,  C.,  &  Voigts,  M.  (1993).  The  Development  of  China's  Environmental Diplomacy. Pacific Rim & Law Journal , 19-42.
Surwandono,  &  Maksum,  A.  (2020).  The  Architecture  of  Paradiplomacy  Regime  in Indonesia: A Content Analysis. Global: Jurnal Politik Internasional , 77-99.
Tavares,  R.  (2016). Paradiplomacy:  Cities  and  States  as  Global  Players. New  York: Oxford University Press.
VoA  Indonesia.  (2006,  Desember  4). Indonesia  Minta  Singapura  Tidak  ‘Kekanak- Kanakan’ Soal Kabut Asap . Retrieved Desember 13, 2016
WALHI. (2022). Ibukota Baru Buat SIapa? Jakarta: WALHI.

## Copyright holder:
Verdinand Robertua, Angel Damayanti, Riskey Oktavian, Lubendik Sigalingging, Fuji Yemima Theresa Silalahi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: