Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 9 September 2019

## PENERAPAN PEMBELAAN HAK KEPEMILIKAN TANAH OLEH LBH SGJI

## DI DESA SUKAJADI KECAMATAN CIBALIUNG KABUPATEN PANDEGLANG

## Mustamid
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bumi Nusantara (AMIK BN) Email: mustamidamspdshmh@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  Pengimplementasian  nilai  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  indonesia  di  masyarakat  Desa  Sukajadi  dengan  dilakukannya pembelaaan  hukum    terhadap  hak  kepemilikan  tanah  yang  telah  dikuasai  oleh pemerintah  daerah  Pandeglang  oleh  LBH  SGJ  Indonesia  dan  mencari  solusi pemecahan  masalah,  dalam  penelitian  ini  permasalahan  yang  akan  dibahas yaitu Apakah  kepemilikan  tanah  oleh  masyarakat  sudah  mendapatkan  keadilan  dari Negara?, bagaimana negara dapat menjamin kepemilikan tanah masyarakat agar tidak dirampas pihak lain ?, Strategi apa yang diberikan Negara dalam melindungi tanah  masyarakat?,  apa  kendala  yang  terjadi  dalam  penegakkan    keadilan terhadap  kepemilikan  tanah  adat/hak  milik  ?.  Metode  Penelitian  yang  digunakan Penelitian  ini  Deskriptif  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  digunakan  untuk memahami  fenomena  mengenai  apa  yang  dialami  subjek  penelitian.  Tehnik pengambilan  subyek  menggunakan  purposive  sampling,  pengumpulan  data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) pengimplementasian sila ke-5 di  masyarakat  Desa  Sukajadi    dapat  dilakukan  dengan  melakukan  klarifikasi  dan komfirmasi kepada pemerintah kabupaten pandeglang melalui LBH SGJ Indonesia 2)  Kendala  yang  dialami,  yaitu  pertama  pemerintah  desa  tidak  memberikan pelayanan  maksimal  kepada  masyarakat  (terkesan  menutup-nutupi),  kedua pemerintah  desa  tidak  mendukung  masyarakat  yang    menuntut  hak  atas kepemilikan  tanah,  3)  solusi  yang  diberikan  yaitu  Pemerintah  kabupaten pandeglang  harus  mengembalikan  hak  kepemilikan  tanah/  membeli  tanah  milik masyarakat dan meberikan tindakan hukum atau sangsi hukum kepada pihak-pihak yang melakukan  penyerobotan/perampasan tanah.
Kata kunci : Implementasi , Pancasila dan hak kepemilikan

## Pendahuluan
Indonesia sebagai negara maritim, Indonesia juga harus memiliki kedaulatan di depan negara lain sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan dan kepemilikan sumber daya  yang  dimiliki  (Simarmata,  2017). Pengembangan  sikap  adil  terhadap  sesama manusia,  kesamaan  kedudukan  terhadap  hukum  dan  HAM,  keseimbangan  antara  hak dan kewajiban merupakan sikap  yang tercermin dari pengamalan nilai Pancasila  yakni sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” . Fungsi dari
nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  sila  ke-5  ini  berfungsi  sebagai  tujuan  negara. Kebanyakan  orang  percaya  bahwa  ketidak  adilan  harus  dilawan  dan  dihukum,  banyak gerakan  Sosial  dan  Politis  diseluruh  dunia  yang  berjuang  menegakkan  keadilan.  Tapi, banyaknya  jumlah  dan  variasi  teori  keadilan  memberikan  pemikiran  bahwa  tidak  jelas apa  yang  dituntut  dari  keadilan  dan  realita  ketidak  adilan,  tapi  faktor  ekonomi  juga sangat mempengaruhi langkah untuk penegakan keadilan. Masyarakat dengan ekonomi yang  kurang  tidak  bisa  menuntut  hak  nya  yaitu  kepemilikan  tanah  yang  sudah  sekian tahun  dirampas  haknya, Sejak  dahulu  tanah  memiliki  daya  tarik  tersendiri  dan selalu berkaitan  dengan  kekuasaan.  Seorang  bangsawan  dikatakan  kaya  jika  dia  memiliki sejumlah tanah  yang  luas.  Tanah  menjadi  target  penguasaan  sebuah  resim atau  dinasti yang  berkuasa,  perang  selalu  berakhir  dengan  hasil  yang  mengakibatkan  pihak  kalah memberikan  tanah  mereka  kepada  pihak  yang  menang.  seperti  yang  terjadi  pada masyarakat  Desa  Sukajadi  Kecamatan  Cibaliung  Kabupaten  Pandeglang,  tanah  milik leluhurnya  dikuasai  oleh  Pemerintah  daerah  dengan  dibangunnya  pasar  Cibaliung  di atas tanah tersebut, akhirnya ahli waris minta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Sunan  Gunung  Jati  Indonesia  untuk  mengurus  masalah kepemilikan tanah tersebut.
Lembaga  Bantuan  Hukum  Sunan  Gunung  Jati  Indonesia    dibentuk  dan didirikan atas dasar ingin mengimplementasikan dan mewujudkan dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  menegaskan  bahwa “Negara  Indonesia  adalah Negara  Hukum” Pasal  4  Ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  :  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum.  Pemberian  bantuan  hukum  disini meliputi  menjalankan  kuasa,  mendampingi,  mewakili,  membela,  dan  atau  melakukan tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan  hukum  penerima  bantuan  hukum.  Bantuan hukum dimaksud adalah meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dam tata usaha negara  baik  litigasi  maupun  nonlitigasi  (Nomor,  16AD).  Dengan  kata  lain  bertujuan membantu  masyarakat  yang  tidak   mampu    secara  ekonomi  maupun  kedudukan  strata sosial di bawah. Selain itu terdorong karena keinginan dalam penegakkan keadilan dan kedudukan yang sama di depan hukum. Jika kita lihat memang dalam berbagai contoh kasus  sering  kali  hukum  tumpul  keatas  akan  tetapi  sangat  tajam  ke  bawah, disinilah Lembaga  Bantuan  Hukum  Sunan Gunung  Jati  Indonesia  tampil  dalam  membantu masyarakat menengah ke bawah dalam proses hukum.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulakan  bahwa  tujuan  negara  Indonesia adalah  menjadikan  bangsa  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil  dan  makmur. Menjelaskan  bahwa  nilai  Keadilan  Sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan  makmur  secara  lahiriah  maupun  batiniah.  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  berhak  mendapatkan  keadilan  diantaranya  baik  dalam  bidang  hukum, ekonomi,  politik  dan  kebudayaan  sehingga  terciptanya  masyarakat  yang  adil  dan makmur.
Nilai keadilan di Indonesia sudah mulai berkurang atau luntur, hal ini dibuktikan dengan  adanya  konflik  tentang  keadilan  yang  terjadi  di  Desa  Sukajadi  Kecamatan Cibaliung  Kabupaten  Pandeglang.  Untuk  itu,   penulis  sangat  tertarik  untuk  melakukan penelitian  tentang  nilai  keadilan  dalam  penerapan  pembelaan  hak  kepemilikan  tanah milik  adat    yang  didampingi  oleh  LBH  SGJ  Indonesia  selaku  kuasa  hukumnya,  maka peneliti  mengambil  Judul “Implementasi  Sila  ke  Lima  Pancasila  Dalam  Penerapan Pembelaan  Hak  Kepemilikan  Tanah  oleh  LBH  &  HAM  SGJI  Di  Desa  Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang “

## Metode Penelitian
Seluruh  rangkaian  penelitian  ini  dilaksanakan  berdasarkan  jenis  penelitian kualitatif  melalui  pendekatan  deskriptif.  Pengertian  jenis  penelitian  kualitatif  adalah prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati  (Lexy,  2002).  Penelitian  ini dilakukan di Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, dilaksanakan pada  bulan  Agustus  sampai  dengan  bulan  Desember  2018.  Subyek  penelitian  yaitu individu,  benda  atau  organisme  yang  dijadikan  sumber  informasi  yang  dibutuhkan dalam pengumpulan data (Arikunto, 2010).

## Hasil dan Pembahasan
Selain  melakukan  observasi  terhadap  subyek  yang  diteliti,  peneliti  juga melakukan  pengumpulan data-data maupun surat-surat yang ada hubungannya dengan obyek  yang  sedang  diteliti,  termasuk  melakukan  wawancara  untuk  mendapatkan informasi mengenai permasalahan tanah adat yang belum terselesaikan dengan baik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  1  orang  ahli  waris,  2  orang  kepala  desa Desa Cibaliung dan Desa Sukajadi dapat di deskripsikan sebagai berikut. Bahwa tanah milik    Almarhum  Bapak  Kaladin  dan  Almarhumah  Ibu  Armiah  yang  telah  dibangun Pasar Cibaliung secara sepihak tanpa prosedur hukum  yang benar, maka dalam hal ini selaku  Ahli  warisnya  Bapak  Karmali  dan  Bapak  Lali  menuntut  agar  tanah  tersebut dikembalikan  pada  ahli  warisnya.  Untuk  memperjuangkan  agar  apa  yang  menjadi haknya dikembalikan, maka ahli waris Bapak Karmali meminta bantuan hukum  kepada Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Sunan  Gunung  Jati  Indonesia  yang  menjadi  kuasa hukumnya.  Tanah  tersebut  sudah  bertahun-tahun  dan  turun-temurun  menjadi  miliknya dengan bukti rincikan Desa Cibaliung Nomor : 262 perail C 53 seluas 5.500 meter pada SPPT  atas  nama  Bapak  Karmali  selaku  ahli  waris  dari  Bapak  Almarhum  Kaladin, sedang Persil 53 d seluas 3700 meter  dalam SPPT atas nama Bapak Lali, anehnya pada peta bidang persil tersebut tidak dimunculkan dalam gambar, hal ini sudah sangat jelas ada  indikasi  ketidak  wajaran  dan  ada  oknum  yang  bermain  untuk  mencari  keuntungan secara pribadi secara melawan hukum dan telah mendholimi Bapak Karmali selaku ahli waris  dan  pemilik  tanah  yang  sah.  Indikasi  ini  benar-benar  terstruktur,  masif  dan sistematis  tidak  menutupkan  kemungkinan  melibatkan  pejabat  yang  ada  di Pemerintahan  Kabupaten  Pandeglang  dan  mungkin  juga  ada  oknum  pada  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang, juga oknum setempat pemerintahan desa.
Yang  menjadi  keawaman  para  ahli  waris  dan  ketidak  mengertiannya,  karena tidak  sekolah  sehingga  tidak  terpikirkan untuk  membuat  Sertifikat  atas  tanah  tersebut. Bila  ditanyakan  kepada  ahli  waris  jelas  tidak  mempunyai  Sertifikat,  hanya  bukti rinncikan  di  Desa  Cibaliung  Kecamatan  Cibaliung  Kabupaten  Pandeglang  Provinsi Banten  yang  dikeluarkan  dan  ditanda  tangani  oleh  Kepala  Desa  Cibaliung  Ahmad Huzaeni  tanggal  30  Nopember  2018  Nomor  :  177/Ds-2012/XI/2018  tidak  berubah masih  atas  nama  Almarhum  Bapak  Kaladin  dan  Almarhumah  Ibu  Armiah  yaitu  bapak kandung  dan  ibu  kandung  bapak  Karmali  dan  bapak  Lali,  begitu  juga  Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten  Pandeglang  Nomor  Obyek  Pajak  :36.01.030.011.000-1034.7  atas  Karmali dan SPPT NOP 36.01.030.011.000.0614.7 atas nama Lali, yang bersangkutan bertahun- tahun  membayar  pajaknya  namun  tiba-tiba  pada    tahun  2008    SPPT  tersebut  tidak dimunculkan  kembali  tanpa  pemberitahuan  yang  jelas.  Melihat  adanya  seperti  ini  ahli
waris  mencoba  meminta  penjelasan  kepada  pemerintahan  desa  setempat  namun  tidak ada  hasil  yang  diharapkan,  ahli  waris  merasa  kebingungan  harus  meminta  penjelasan pada siapa lagi, dengan rasa kekecewaan dan kekesalan itu yang didapatkan. Disinilah peran pemerintahan desa harus hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara  terbuka  dan  profesional  sehingga  masyarakat  merasa  puas  dan  merasakan kehadiran pemerintah desa di saat mayarakat membutuhkannya dan pemerintahan desa adalah  abdi  masyarakat  dan  abdi  negara  harus  bisa  memberikan  pelayanan  secara maksimal  dan  profesional.  Dengan  sikap  pemerintahan  desa  yang  kurang  responsip terhadap  keluhan  masyarakat  dalam  mencari  keadilan  terkait  tanahnya  yang  telah dirampas secara sepihak.
Apabila  kita  kaitkan  dengan  pengamalan  pada  sila  ke  5  Pancasila  “  Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sangat diperlukan kehadiran pemerintah baik dari pemerintahan  terendah  yaitu  pemerintahan  desa  sampai  daerah  yang  dipimpin  oleh seorang  Bupati  dan  pemerintahan  Pusat  Presiden.  Pastilah  rakyat  akan  merasakan kemerdekaan yang sebenarnya rasa adil dan makmur dapart dirasakan.
Sebagai  seorang  kepala  desa  sejak  menjabat  hendaknya  menanggalkan  segala kepentingan  yang  bersifat  pribadi  mengedepankan  kepentingan  rakyatnya,  karena Kepala  desa  bisa  menjabat  sebagai  Kepala  desa  karena  dipilih  oleh  rakyatnya,  maka berkewajiban  sebagai  pemegang  amanat  harus  memberikan  pelayanannya  secara maksimal pada rakyatnya.
Berdasarkan  data  yang  dianalisis  dari  hasil  observasi  dan  wawancara Pembahasan Pengamalan nilai Pancasila sila ke- 5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia)  sebagai berikut:
Implementasi  nilai-nilai  Pancasila  sila  ke-5  berdasarkan  respon  dari  hasil wawancara  denga  ahli  waris  dan  kepala  desa  yaitu  ahli  waris  telah  memberi  kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sunan Gunung Jati Indonesia  untuk menuntut haknya, sesuai dengan visi dan misi (4) LBH Sunan Gunung Jati Indonesia.
VISI : “ LBH SUNAN GUNUNG JATI adalah Lembaga Bantuan Hukum yang didirikan  untuk  memberikan  manfaat  untuk  semua  warga  negara  tanpa  membedakan latar belakang dan golongan. Baik suku, bahasa dan agama diutamakan mengedepankan nilai-nilai  Religius,  Bermartabat,  Berkualitas,  Profesionalime  dan  Mandiri  dan senantiasa mengakkan keadilan dan kebenaran yang hakiki”.
Kalau  dikaitkan  dengan  sila  ke-  5  yaitu  bahwa  seluruh  warga  negara  indonesia berhak  mendapatkan  keadilan  tanpa  membedakan  golongan  ,dengan  melakukan pembelaan    terhadap  keluarga    ahli  waris    untuk  memperoleh  hak  atas  tanah  yg dimilikinya yang selama ini telah dikuasai oleh pihak lain.
MISI  :  “ Menegakkan  Supremasi  Hukum  (Law  Enforcement),  perlakuan  yang sama  atas  diri  setiap  orang  di  muka  hukum  dengan  tidak  mengadakan  pembedaan perlakuan (Equality before the Law) “ dan Azas Praduga tidak bersalah (Presumption of innocence).  Membrikan  jasa  hukum  baik  di  dalam  Pengadilan  maupun  diluar pengadilan yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela,  dan  melakukan  tindakan  lain  untuk kepentingan klien”.
Implementasi dari sila ke- 5 yaitu  : Di sini keadilan harus ditegakan dan adanya pembelaan  terhadap  hak-haknya,  memberikan  tindakan    hukum  atau  sangsi  hukum kepada  pihak-pihak  yang  melakukan  penyerobotan  atau  perampasan  atas  tanah  adat tersebut.

## Kesimpulan
Memperhatikan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  secara  mendalam    pada bagian  terdahulu,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi    nilai-nilai  Pancasila sila ke 5 dalam penerapan pembelaan hak kepemilikan atas tanah adat di Desa Sukajadi Kecamatan  Cibaliung    Kabupaten  Pandeglang    yang  dikuasakan  ke  Lembaga  Bantuan Hukum  (LBH&  HAM)  Sunan  Gunung  Jati  Indonesia  belum  maksimal  sebagaimana yang diharapkan oleh Pemberi Kuasa agar tanah yang telah dikuasai oleh Pemerintahan Kabupaten Pandeglang dikembalikan kepada ahli warisnya. Kendala yang dihadapi ada beberapa faktor antara lain kurang maskimalnya pelayanan pemerintahan desa setempat dalam  memberikan  data  dan  dokumen  terkait  tanah  tersebut,  Pemerintahan  Kabupaten Pandeglang  yang  dalam  hal  ini  adalah  Bupati  juga  tidak  memberikan  jawaban  atau tanggapan  atas  permasalahan  tanah  tersebut,  termasuk  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten  Pandeglang  yang  semestinya  sebagai  wakil  rakyat  harus  pekah terhadap  permasalahan  rakyatnya  dan  tentunya  memanggil  Bupati  Pandeglang  untuk didengar dalam rapat komisi, sama sekali tidak jelas.
Disinilah  sangat  dibutuhkan  kehadiran  negara  dalam  melaksanakan  dan mewujudkan  amanat  Sila  ke  5  Pancasila “Keadilan  Sosial  Bagi  seluruh  rakyat Indonesia” Suatu  keniscayaan  keadilan  dapat  ditegakkan  tanpa  adanya  dukungan pemerintah.

## BIBLIOGRAFI
Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian . Jakarta: rineka cipta.
Lexy, J. M. (2002). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Rosda Karya .
Nomor,  U.-U.  R.  I.  (16AD).  tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum. Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor , 104 .
Simarmata,  P.  (2017).  Hukum  Zona  Ekonomi  Eksklusif  dan  Hak  Indonesia  Menurut Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1983. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 2 (2), 108–123.