e-ISSN : 2621-4105

## KEWENANGAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ADVOKAT SUATU KAJIAN PERMENRISTEKDIKTI NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM PROFESI ADVOKAT (PPA)

## Harry Setiawan
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  kewenangan  organisasi  advokat  dalam menyelenggarakan  pendidikan  advokat.  Pasal  5  ayat  (1)  UU  Advokat  menerangkan  bahwa yang  dimaksud  adalah  advokat  sebagai  salah  satu  perangkat  dalam  proses  peradilan  yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  dampak  dari  terbitnya  Peraturan  Menteri  Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  (Permenristekdikti)  No.  5  Tahun  2019  tentang  Program Profesi  Advokat  (PPA)  membuat  publik  bertanya-tanya  karena  Pangkal  persoalannya, prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat dan juga belum ada kesepakatan yang jelas dan pasti antara kedua pihak yaitu Kemenristek dengan Organisasi Advokat terkait dengan  mekanisme  pelaksanaan  PPA  kedepan  seperti  apa.Dari  latar  belakang  tersebut  dua permasalahan  pokok  yaitu:  (1)  Bagaimana  Kewenangan  Organisasi  Advokat  dalam Pendidikan  Advokat  sesuai  dengan  Permenristekdikti  No.5  Tahun  2019  tentang  Program Profesi  Advokat  (PPA)  ;  (2)  Bagaimana  Pengaturan  ideal  Organisasi  Advokat  dalam Pendidikan  Advokat  sesuai  dengan  Permenristekdikti  No.5  Tahun  2019  tentang  Program Profesi  Advokat  (PPA).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif-diskriptif  melalui pendekatan  yuridis  sosiologis.  Simpulan  yaitu  Kewenangan  organisasi  advokat  dalam Permenristekdikti  No.  5  Tahun  2019  yaitu  masih  melekat    serta  turut  andil  dan  tetap  harus bekerjasama  untuk  menjalankan  Pendidikan  Profesi  Advokat.  Dengan  belum  adanya kesepakatan antara organisasi advokat dan kemenristekdikti terkait dengan Permenristekdikti No.5  Tahun  2019  tentang  Program  Profesi  Advokat  (PPA),  maka  mekanisme  pelaksanaan PPA  ini  belum  jelas  dan  pasti.  Sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  dalam  melaksanakan Pendidikan Profesi Advokat yang terbaru nanti memiliki kualitas tinggi.
Kata Kunci : Kewenangan; organisasi; advokat
e-ISSN : 2621-4105

## ADVOCATE ORGANIZATION AUTHORITY IN ADMINISTRATION OF ADVOCATES EDUCATION PERMENRISTEKDIKTI NO. 5 OF 2019 ABOUT ADVOCATE PROFESSION PROGRAM (PPA)

## Harry Setiawan
Master of Law, University of Semarang, Semarang

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the authority of advocate organizations in conducting advocate education. Article 5 Section (1) of the Lawyer Law explain that Lawyer as one of the set  in  litigation  which  has  an  equal  position  with  other  law  enforcer  in  carrying  out  its functions  to  uphold  law  and  justice,  the  impact  of  the  Ministerial  Decree  of  Research, Technology  and  Higher  Education  Regulation  Number  5  of  2019  about  the  Lawyer Professional Program makes the public wonder because of the of the problem, because of the beginning of  this procedure  is  considered  to violate  the  process  of  appointing  lawyers  and also there is no clear and definitive agreement between the two parties namely the Ministry of Research and Technology with Lawyer Organizations related to the future implementation mechanism  of  Lawyer  Professional  Program  what  will  happen  in  the  future.  Based  on background there is two formulation of the problem are: (1) How about Authority of Lawyer Organizations  in  Lawyer  Education  in  accordance  with  Ministerial  Decree  of  Research, Technology  and  Higher  Education  Regulation  Number  5  of  2019  about  the  Lawyer Professional  Program;  (2)  What  is  the  ideal  rules  for  Lawyer  Organizations  in  Lawyer Education  in  accordance  with  Ministerial  Decree  of  Research,  Technology  and  Higher Education Regulation Number 5 of 2019 about the Lawyer Professional Program. This study uses  a  qualitative-descriptive  method  through  a  sociological  juridical  approach.  The conclusion  is  the  authority  of  Lawyer  organizations  in  Ministerial  Decree  of  Research, Technology  and  Higher  Education  Regulation  Number  5  of  2019  about  the  Lawyer Professional Program that is still attached, contributing and still must work together to carry out  Lawyer  Professional  Education.  With  the  absence  of  an  agreement  between  Lawyer organizations  and  the  Ministry  of  Research,  Technology  and  Higher  Education  related  to Ministerial Decree of Research, Technology and Higher Education Regulation Number 5 of 2019 about the Lawyer Professional Program, the mechanism for implementing this Lawyer Professional Program is unclear and uncertain. Causing uncertainty in carrying out the most recent Lawyer Professional Education will have high quality.
Keywords : Authority; Organizations; Lawyer.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  menjamin  kebebasan  untuk  berserikat  dan berkumpul  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28E  ayat  (3)  UUD  Tahun  1945  yang kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  24  Undang-Undang  HAM.  Perwujudan kebebasan  untuk  berserikat  dan  berkumpul  antara  lain  yaitu  kebebasan  untuk mendirikan  organisasi.  Negara  dan  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia harus selalu menjadi titik  tolak  dan  tujuan  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjiwai  keseluruhan  pasal  dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  dijamin  pula  secara  internasional  di  dalam UDHR  dan  ICCPR.  Seiring  berjalanya  waktu  sejak  profesi  ini  dikenal  secara universal , maka profesi tersebut sudah dijuluki sebagai officiumnobile (profesi mulia).
Profesi  advokat  itu  mulia,  karena  ia  mengabdikan  dirinya  kepada  kepentingan masyarakat dan bukan pada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk menegakan hak- hak asasi manusia. di samping itu, advokat pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah order klien dan tidak pilih bulu siapa lawan klien nya, apakah golongan kuat,  penguasa,  dan  sebagainya.  Dalam  perkembanganya  Sebuah  bangsa  beradap pastilah mencita-citakan untuk memiliki penegak hukum atau penyelenggara profesi hukum  yang  baik,  sebab,  melalui  penyelenggara  hukum  ini  persoalan-persoalan yuridis yang menimpa masyarakat dapat diharapkan penyelesaianya. 1
Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, yang saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advice hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum,
1 Abdul  Wahid,  Moh.  Muhibbin.  Etika  Profesi  Hukum  Rekontruksi  Citra  Dunia  Peradilan  di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing hlm.134
e-ISSN : 2621-4105
ia dapat melakukan secara prodeo atau pun atas dasar mendapatkan honorarium/fee dari klien. 2
Implikasinya, Advokat harus berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap  warga  negara  dan  juga  wajib  memberikan  bantuan  hukum  bagi  orang  yang kurang  atau  tidak  mampu  dalam  beracara  di  pengadilan  baik  itu  diluar  maupun didalam pengadilan.
Sekitar awal tahun 2019 terbit Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) pada  22  Januari  2019  dan  diundangkan  dalam  berita  negara  pada  24  Januari  2019. Intinya,  Permenristekdikti  ini  mengatur  prosedur  menjadi  advokat  harus  menjalani PPA yang diselenggarakan organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi (fakultas hukum) berakreditasi B.
Seperti  termuat  dalam  Pasal  2-5  Permenristekdikti  itu,  lamanya  masa  studi PPA ini paling cepat 2 semester (1 tahun) dan paling lama 6 semester (3 tahun) dengan bobot  24  satuan  kredit  semester  (sks)  dengan  wajib  mencapai Indeks  Prestasi Kumulutaif (IPK)  minimal  3,00.  Serta  setelah  dinyatakan  lulus,  maka  peserta mendapat  gelar  profesi  Advokat  yang  diberikan  oleh  Perguruan  Tinggi  yang bersangkutan berikut sertifikatnya. Hal  ini mendapat tanggapan negatif dari kalangan advokat atau organisasi advokat. Apalagi Permenristekdikti ini belum ada sosialisasi ke  tiap  organisasi  advokat  yang  menyelenggarakan  PKPA  selama  ini.  Ini  seakan seperti dipaksakan dalam penerbitanya.
Implikasinya atau dampak dari terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat  (PPA)  membuat  publik  bertanya-tanya  karena  Pangkal  persoalannya, prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat seperti diatur Undang- undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah berjalan selama ini. Mulai menempuh pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), ujian profesi advokat (UPA)
2 Rahmat  Rosyadi,  Advokat  dalam  Perspektif  islam  dan  Hukum  Positif      (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2003) hal. 17.
e-ISSN : 2621-4105
yang  diselenggarakan  organisasi  advokat,  magang  selama  2  tahun,  pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi setempat.
Berikut  merupakan  tabel  perbedaan  antaraPermenristekdikti  dengan  Undang- undang advokat :
Tabel.1.
Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang PPA Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus jika:
a. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;
b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat; dan
c. memperoleh Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

## Pasal 5
1) Mahasiswa Program Profesi
Advokat yang dinyatakan lulus
berhak memperoleh:
a. gelar Advokat; dan

## Pasal 2
(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

## Pasal 3
e-ISSN : 2621-4105
b. sertifikat Profesi Advokat.
2) Gelar Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Sertifikat Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, bekerja sama dengan perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Untuk dapat diangkat menjadi
Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
e-ISSN : 2621-4105
i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Maka ketentuan untuk menilai apakah Permenristekdikti itu selain bertentangan dengan  Undang-Undang  Advokat,  juga  bertentangan  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016 mengenai uji Pasal 2 ayat (1) UU  Advokat  yang diputus  inkonstitusional  bersyarat.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  itu  hanya mengamanatkan  penyelenggaraan  PKPA  dilakukan  organisasi  advokat  dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum atau sekolah tinggi hukum yang  berakreditasi  B,  namun  untuk  hal  tersebut  belum  ada  kepastianya  untuk merumuskan  kebijakan  bersama  guna  terkait  Permenristekdikti  No.  5  tahun  2019. Padahal di dalam aturan  Permenristekdikti No. 5 tahun 2019 Pasal 7 yang berbunyi untuk Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: harus memiliki perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan Organisasi Advokat.
Bagi  KAI,  Permenristekdikti  No.  5  tahun  2019  itu  berlebihan  dan melampaui kewenangan  Undang-undang  Advokat  Advokat  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No. 95/PUU-XVI/2016,” ujar Tjoetjoe saat dihubungi Hukum online di Jakarta, Senin
e-ISSN : 2621-4105
(25/3/2019).  Baca  Juga:  Pemerintah  Ubah  Cara  Rekrutmen  Advokat,  Sejalan  atau Bertentangan  dengan  Undang-undang  Advokat,  serta  terkait  belum  adanya kesepakatan  untuk  merumuskan  suatu  kebijakan  antara  organisasi  advokat  dan kemenristekdikti terkait dengan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi  Advokat  (PPA),  maka  dari  itu  nantinya  mekanisme  pelaksanaan  Program Profesi Advokat ini belum jelas dan pasti.
Tjoetjoe  mengakui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  95/PUU-XIV/2016 menyebutkan  penyelenggara  PKPA  adalah  organisasi  advokat  dengan  keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. Namun, Pasal 2 ayat  (2)  Permenristekdikti  No.  5  tahun  2019  penyelenggaraan  PPA  (bukan  PKPA) adalah  perguruan  tinggi  yang  bekerja  sama  dengan  organisasi  advokat.  Jadi, Permenristekdikti  No.  5  tahun  2019  dinilai  telah  ‘menyandera’  pelaksanaan  PKPA yang  dilaksanakan  organisasi  advokat,  dan  tentunya  Menristekdikti  telah offside, sebutnya. 3

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimanakah  kewenangan  organisasi  Advokat  dalam  penyelenggaraan Pendidikan  Advokat  sesuai  dengan  Permenristekdikti  No.  5  tahun  2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA)?
2. Bagaimana  pengaturan  yang  ideal  organisasi  Advokat  dalam  Penyelenggaraan Pendidikan  Advokat sesuai  dengan  Permenristekdikti  No.5  Tahun  2019  tentang Program Profesi Advokat (PPA)?

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. dengan.  Pendekatan  adalah  cara  pandang  dalam  memilih  spektrum  ruang  bahasan yang  diharapkan  mampu  memberi  kejelasan  uraian  dari  substansi  karya  ilmiah. 4 Memperhatikan  apa  yang  menjadi  permasalahan  dari  penelitian  ini,  maka  metode pendekatan  yang  dipilih  untuk  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian
3 https://www.kai.or.id/dpp-kai/14781/permenristekdikti-pengangkatan-advokat-dinilai- kesampingkan-uu-dan-putusan-mk-2.html , diakses 25 Maret 2019
4 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Jakarta  ;Prenada  Media  Group, 2016), hlm. 156.
e-ISSN : 2621-4105
hukum yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder. 5
Penelitian hukum normatif tentang Implementasi Upah Minimum Sektoral Kota Dalam  Penetapan  Upah  Minimum  Kota  Semarang  Suatu  Kajian  Undang–Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan    ini  dimulai  dengan  melakukan inventarisasi hukum positif, dalam hal ini yang penulis kumpulkan adalah peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Pengupahan.  Jika  mengacu  pada  buku karangan  Soerjono  Soekanto  yang  berjudul  “Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat”, penulis melakukan penelitian ini dengan pendekatan perundang- undangan ( statute approach ) dimana penelitian yang penulis lakukan ini merupakan taraf singkronisasi horizontal antar peraturan perundang-undangan.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif-diskriptif.karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang dibahas dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan tentang Kewenangan Organisasi  Advokat  dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan  Advokat  sesuai  dengan Permenristekdikti  No.  5  Tahun  2019  tentang  Program  Profesi  Advokat  (PPA)  dan Pengaturan  ideal  Organisasi  Advokat  dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan  Advokat sesuai dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA).

## D. PEMBAHASAN
1. Kewenangan  Organisasi  Advokat  dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan Advokat  sesuai  dengan  Permenristekdikti  No.  5  Tahun  2019  tentang Program Profesi Advokat (PPA)
Suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila organisasi tersebut dan organ- organnya  dapat  menjalankan  fungsi  dan  perannya  sesuai  dengan  apa  yang digariskan maupun yang diatur oleh Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat termasuk angga
5 Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta : PT. Rja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.
e-ISSN : 2621-4105
ran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik advokat yang melekat pada profesi tersebut.
Dalam  praktek  penegakan  hukum  di  Indonesia,  seringkali  para  penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal. Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan  sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam  ketentuan  undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam UU Advokat tersebut ditegaskan bahwa  seorang  advokat  berstatus  sebagai  penegak  hukum,  bebas  dan  mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
Penempatan  advokat  sebagai  sub  sistem  dalam  sistem  peradilan  pidana sejajar  dengan  subsistem  yang  lain  (kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan  saja  bagi  pencari  keadilan  ( Justisiabel ),  tetapi  juga  demi  kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang advokat bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan.
Ketentuan  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Advokat  memberikan  status kepada  Advokat  sebagai  penegak  hukum  yang  mempunyai  kedudukan  setara dengan  penegak  hukum  lainnya  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan.
e-ISSN : 2621-4105
Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat.
Lebih  lanjut  lagi  dalam  pertimbangannya,  Mahkamah  Konstitusi menyatakan  bahwa  “karena  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Advokat menyebutkan,  Organisasi  Advokat  merupakan  satu-satunya  wadah  profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang- Undang  ini,  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  profesi Advokat,  maka  organisasi  Peradi  sebagai  satu-satunya  wadah  profesi  Advokat pada  dasarnya  adalah  organ  negara  dalam  arti  luas  yang  bersifat  mandiri ( independent state organ ) yang juga melaksanakan fungsi negara ( vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004 )”. 6
Implikasi  dari  diakuinya  Peradi  sebagai  satu-satunya  wadah  profesi Advokat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Advokat  maka  Peradi menjadi satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk: 7
a. melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat Pasal 2 ayat (1);
b. pengujian calon Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf f;
c. pengangkatan Advokat Pasal 2 ayat (2);
d. membuat kode etik Pasal 26 ayat (1);
e. membentuk Dewan Kehormatan Pasal 27 ayat (1);
f. membentuk Komisi Pengawas Pasal 13 ayat (1);
g. melakukan pengawasan Pasal 12 ayat (1), dan;
h. memberhentikan Advokat Pasal 9 ayat (1);
Di  dalam  Permenristekdikti  No.  5  Tahun  2019  tentang  Program  Profesi Advokat (PPA) dalam pelaksanaanya Perguruan Tinggi harus memiliki kerjasama sesuai Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 yang mana  berbunyi memiliki  perjanjian  kerja  sama  antara  perguruan  tinggi  dengan  Organisasi Advokat;
Terkait  dengan  kewenangan  Organisasi  Advokat  tersebut  diatas,  maka  Peradi masih  mempunyai  kewenangan  absolut  untuk  melaksanakan  pendidikan  profesi Advokat. Berdasarkan Peraturan Peradi No. 3 tahun 2006 tentang Penyelenggarakan
6 Ibid ., hlm. 153.
7 Ibid ., hlm. 342.
e-ISSN : 2621-4105
Pendidikan Khusus Profesi Advokat diatur bahwa Peradi dapat bekerjasama dengan pihak  lain  untuk melaksanakan  PKPA.  Setiap institusi/lembaga  yang  ingin  menjadi mitra  Peradi  dalam  pelaksanaan  PKPA  (mitra  pelaksana  PKPA)  harus  mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Peradi yang tertuang dalam surat perjanjian. 8
Pada  kenyataanya  yang  diterapkan  sampai  saat  ini  adalah  Peradi  masih memegang  kewenangan  penuh  dalam  menentukan  penyelenggaraan  pendidikan profesi advokat dan bekerjasama dengan lembaga/institusi yang telah mempunyai izin sebagai  lembaga  penyelenggara  pendidikan  formal  atau  non-formal  dari  Menteri. Sehingga  untuk  menjadi  Advokat,  calon  Advokat  harus  melewati  tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
2. Mengikuti dan Lulus Ujian Profesi Advokat (UPA);
3. Mengikuti Magang di Kantor Advokat selama dua tahun;
4. Pengangkatan dan Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi.

## 2.  Pengaturan  Ideal  Organisasi  Advokat  Dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan Advokat Sesuai Dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)
Pelaksanaan  PPA  yang  sesuai  dengan  Permenristekdikti  No.  5  Tahun  2019 belum  juga  ada  kepastian,  mengingat  dari  pihak  Kemenristekdikti  dan  organisasi advokat itu sendiri yang belum ada kesepakatan terkait pelaksanaanya nantinya, oleh karena itu seharusnya ada kesepakatan untuk merumuskan kebijakan terlebih dahulu mengenai  apa  saja  persiapan  dan  pelaksanaan  PPA  kedepanya,  apalagi  mekanisme seperti apa juga belum ada, hal inilah yang belum jelas Dasar hukum penyelenggaraan profesi di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  Tinggi  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  Undang-Undang  Pendidikan Tinggi).  Berdasarkan  Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi,  terdapat  3  (tiga)  jenis pendidikan  tinggi  yaitu  pendidikan  akademik,  pendidikan  vokasi,  dan  pendidikan
8 Pasal 3 ayat 1 Peraturan Peradi Nomer 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat .
e-ISSN : 2621-4105
profesi.  Pendidikan  profesi  sebagaimana dinyatakan  pada  Pasal  17  ayat  (1)  undang undang  tersebut,  Pendidikan  Tinggi  setelah  program  sarjana  yang  menyiapkan mahasiswa  dalam  pekerjaan  yang  memerlukan  persyaratan  keahlian  khusus.  Lebih lanjut lagi, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan  profesi  dapat  diselenggarakan  oleh  Perguruan  Tinggi  dan  bekerja  sama dengan Kementerian, Kementerian Lain, dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menegaskan  bahwa  program  profesi  merupakan  pendidikan  keahlian  khusus  yang diperuntukkan  bagi  lulusan  program  sarjana  atau  sederajat  untuk  mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
Jika  kedua  belah  pihak  ini  yaitu  organisasi  advokat  dan  dari  pihak Kemenristekdikti bersepakat untuk menyelenggarakan PPA sesuai Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, maka dalam  Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program  profesi  ini  nantinya  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan Menteri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  Tinggi  dan  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  menyatakan  bahwa  sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis , atau subspesialis . Sertifikat profesi tersebut diterbitkan oleh  Perguruan  Tinggi  bersama  dengan  Kementerian,  Kementerian  Lain,  Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan/atau Organisasi Profesi. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti tentang SNPT) menyatakan bahwa masa beban belajar penyelenggaraan program pendidikan profesi  yaitu  paling  lama  3  (tiga)  tahun  akademik  setelah  menyelesaikan  program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling  sedikit  24  (dua  puluh  empat)  sks.  Selanjutnya  Pasal  17  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian
e-ISSN : 2621-4105
pembelajaran  lulusan  yang  ditargetkan  oleh  program  studi  dengan  indeks  prestasi kumulatif  (IPK)  lebih  besar  atau  sama  dengan  3,00  (tiga  koma  nol  nol)  dan  yang terbaru  yaitu  dalam  Permenristekdikti  No.5  Tahun  2019  tentang  Program  Profesi Advokat  (PPA)  Selanjutnya  mahasiswa  program  profesi  yang  lulus  berhak memperoleh sertifikat profesi.
Ibu  Sri  Murni,  S.H  selaku  Ketua  Pendidikan  Khusus  Profesi  Advokat Universitas 17 Agustus Semarang
Menurut Ibu Sri Murni, S.H. menyatakan bahwa :
“…Dalam hal penerbitan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi  Advokat  (PPA)  yang  terbaru  ini,  pihak  universitas  masih  menunggu kepastian apakah kedepanya mekanisme dalam menyelenggarakan Pendidikan advokat ini akan berubah mengikuti Permenristek yang baru ini, ataukah masih sama  dengan  yang  digunakan  selama  ini  sesuai  peraturan  dari  organisasi advokat. Tentunya hal tesebut masih dalam wacana belum serta merta kejelasan dan kepastianya kapan akan dimulainya…”
Peradi sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan amanat Undang- Undang  Advokat  sebagai  wadah  tunggal  organisasi  advokat  yang  diberikan  dengan kewenangan multak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi Advokat sudah tidak berjalan sesuai dengan harapan Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi  Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri ( independent state organ ) yang juga melaksanakan fungsi negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat bahwa pembentukan Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri dalam hal ini adalah Peradi adalah dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, kewenangan yang diberikan kepada Peradi juga meliputi melakukan pengujian calon Advokat yang mana  ujian  tersebut  merupakan  ujian  mengetahui  sejauh  mana  kompetensi  calon Advokat.  Pengujian  calon  advokat  tersebut  dikenal  dengan  Ujian  Profesi  Advokat (UPA). Dengan demikian, Peradi seharusnya dapat menjaga standar kompetensi dan mutu  para calon  Advokat.  Namun  pada kenyataannya,  konflik  internal  yang  terjadi
e-ISSN : 2621-4105
didalam  tubuh  Peradi  yang  masih  berkepanjangan  hingga  saat  ini  memberikan implikasi negatif terhadap standar kompetensi dan kualitas calon Advokat.
Secara Ideal, jika kedua belah pihak sepakat antara organisasi advokat dengan pihak dikti tersebut untuk bekerja sama dan duduk bersama membahas pelaksanaan PPA  ini  akan  seperti  apa  nantinya,  terlepas  dengan  Pendidikan  Profesi  Advokat sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi yang mana seharusnya dalam pelaksanaannya harus  tetap  mengacu  pada  Permenristekdikti  tentang  SNPT.  Di  dalam Permenristekdikti  tersebut  diatur  mengenai  standar  minimal  yang  harus  dipenuhi dalam  penyelenggaraan  pendidikan  profesi  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  16 ayat  (1)  huruf  e  yang  menyatakan  bahwa  masa  beban  belajar  penyelenggaraan program  pendidikan  profesi  yaitu  paling  lama  3  (tiga)  tahun  akademik  setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
Lebih lanjut lagi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Permenristekdikti tentang SNPT mengatur bahwa 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas:
1. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dan
3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
Namun pada kenyataannya penyelanggaraan PKPA yang dilakukan selama ini hanya  berjalan  dalam  waktu  kurang  lebih  1-3  bulan  tergantung  dari  mitra penyelenggara  PKPA  yang  telah  disetujui  oleh  Peradi.  Dengan  singkatnya  waktu penyelenggaraan  PKPA  tersebut  tentunya  berdampak  pada  belum  terpenuhinya standar sebagaimana disebutkan diatas. Sehingga Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang berjalan saat ini belum memenuhi standar minimal pendidikan profesi berdasarkan Permenristekdikti tentang SNPT.
Harry Setiawan
e-ISSN : 2621-4105
Terkait dengan kompetensi pendidikan profesi, berdasarkan lampiran Permenristekdikti tentang SNPT, Lulusan Program Profesi wajib memiliki: 9
1. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan  memiliki  kompetensi  kerja  yang  minimal  setara  dengan  standar kompetensi kerja profesinya;
2. mampu membuat  keputusan  yang  independen  dalam  menjalankan  pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
3. mampu  mengomunikasikan  pemikiran/argumen  atau  karya  inovasi  yang bermanfaat  pengembangan  profesi  dan  kewirausahaan,  yang  dapat  dijadikan untuk  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  dan  etika  kepada  semua masyarakat terutama dalam masyarakat profesinya;,
4. mampu melakukan evaluasi  secara  kritis terhadap  hasil  kerja  dan  keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
5. mampu  meningkatkan  keahlian  keprofesiannya  pada  bidang  yang  khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
6. mampu  meningkatkan  mutu  sumber  daya  untuk  pengembangan  program strategis organisasi;
7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
8. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
9. mampu  mengembangkan  dan  memelihara  jaringan  kerja  dengan  masyarakat profesi dan kliennya;
10. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
11. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
12. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam  rangka  peningkatan  mutu  pendidikan  profesi  atau  pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan serta menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
Menurut Natanael Ruddy P, S.Sos, selaku seorang pegawai Kemenristekdikti Kota
Semarang.
“…Penerbitan  Permenristekdikti  No.5  Tahun  2019  tentang  Program  Profesi Advokat (PPA) yang terbaru ini, sudah sesuai karena dalam profesi itu seharusnya dilalui  berdasarkan  pendidikan  yang  lebih  lama,  sehingga  perlu  masuk  didalam kurikulum  yang  mana  nantinya  seperti  pendidikan  notaris  dll.  Agar  kedepanya dapat menyiapkan calon advokat yang lebih berkualitas dan matang …”
9 Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan  dari  standar  kompetensi  lulusan  program  profesi  tersebut  diatas, tentunya  tidak  dapat  dicapai  dengan  model  pendidikan  yang  singkat.  Maka  dari  itu Pendidikan PKPA yang bukan hanya untuk menyiapkan calon Advokat menghadapi Ujian Profesi Advokat melainkan menyiapkan standar lulusan profesi yang kompeten sehingga siap untuk menjadi seorang Advokat yang handal. Hal tersebut diperburuk dengan  adanya  konflik  yang  berkepanjangan  didalam  tubuh  Peradi  yang  semakin mengurangi  standarisasi  kompetensi  dan mutu  calon  advokat.  Hal  tersebut  ditandai dengan  masing-masing  kubu  pecahan  dari  Peradi  menyelenggarakan  Ujian  Profesi Advokat masing-masing sehingga disinyalir bahwa standarisasi daripada Ujian profesi tersebut tidak seragam.
Pendidikan Profesi Advokat yang sejatinya merupakan pendidikan profesi yang bertujuan pada penguasaan pengetahuan dan kecakapan kompetensi untuk berpraktek. Pendidikan  Profesi  lebih  diarahkan  pada  menghasilkan  tenaga  profesional  yang memiliki  kemampuan  kecakapan  atau  kompetensi  standar  dan  kinerja  standar. Sehingga  untuk  menjamin  mutu  pendidikan  Advokat  tentunya  harus  sesuai  dengan Kerangka  Kulaifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  sebagaimana  diatur  berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional.
Pemberian  kewenangan  terhadap  organisasi  Advokat  (dalam  hal  ini  Peradi) dalam penyelenggaraan pendidikan profesi Advokat serta sertifikasi profesi Advokat tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Peradi harus mengontrol kompetensi dan kualitas  dari  Advokat  agar  fungsi  dari  pada  Advokat  sebagai  salah  satu  penegak hukum bisa berjalan dengan baik. Standarisasi dan mutu profesi advokat harus jelas dan selalu dijaga oleh Peradi. Namun pada kenyataannya kewajiban tersebut belum dilaksanakan dengan baik oleh Peradi.
Menurut Natanael Ruddy P, S.Sos, menyatakan bahwa :
“…Dalam Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) memuat berbagai aturan terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Advokat yang  terbaru  sehingga  melibatkan  dari  pihak  universitas  yang  mempunyai
e-ISSN : 2621-4105
Akreditasi Minimal B dengan kualifikasi pelaksanaan hingga sampai 24 SKS. Yang  masuk  didalam  suatu  kurikulum  universitas.  Hal  tersebut  beliau menyatakan bahwa terkait penerbitan Permenristek itu sudah layak dan memang seharusnya  yang  namanya  Pendidikan  Profesi  masuk  ke  dalam  Kurikulum Universitas...”
Adapun yang menjadi Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat sesuai Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat :
1) Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”);
2) Mengikuti Ujian Profesi Advokat (“UPA”);
3) Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat;
4) Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

## E. PENUTUP
Advokat  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Advokat  merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini. Pasal 5 ayat (1)  UU  Advokat  menerangkan  bahwa  yang  dimaksud  adalah  advokat  sebagai  salah satu  perangkat  dalam  proses  peradilan  yang  mempunyai  kedudukan  setara  dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Dengan  belum  adanya  kesepakatan  antara  organisasi  advokat  dan kemenristekdikti untuk merumuskan kebijakan terkait dengan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA), maka mekanisme pelaksanaan PPA  ini  belum  jelas  dan  pasti.  Sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  dalam melaksanakan  Pendidikan  Profesi  Advokat  yang  terbaru  nanti.  Adapaun  di  dalam Permenristekdikti  No.  5  Tahun  2019 tentang  Program  Profesi  Advokat  (PPA)  yang mana pelaksanaanya melalui Perguruan Tinggi harus memiliki kerjasama sesuai Pasal 7  ayat  (1)  Permenristekdikti  No.  5  Tahun  2019  yang  mana    berbunyi  memiliki perjanjian  kerja  sama  antara  perguruan  tinggi  dengan  Organisasi  Advokat,  Terkait
e-ISSN : 2621-4105
dengan  kewenangan  Organisasi  Advokat  tersebut  diatas,  organisasi  advokat  masih mempunyai kewenangan yang absolut hal itu dibuktikan dengan Undang-undang No. 18 tahun 2003 Pasal 2 Ayat (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang  berlatar  belakang  pendidikan  tinggi  hukum  dan  setelah  mengikuti  pendidikan khusus  profesi  Advokat  yang  dilaksanakan  oleh  Organisasi  Advokat.  (2) Pengangkatan  Advokat  dilakukan  oleh  Organisasi  Advokat,  untuk  melaksanakan pendidikan profesi Advokat meskipun nantinya melalui Kurikulum Universitas.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdul Wahid, Moh. Muhibbin. Etika Profesi Hukum Rekontruksi Citra   Dunia Peradilan di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing
Asshiddiqie,Jimly, dan Safa‟at, M. Ali. 2006. Theory Hans KelsenTentang Hukum, Cet
I, Sekretariat Jendreral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI: Jakarta C.S.T. Kansil, 2003, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum , Pradnya Paramita: Jakarta Fajar, Mukti  ND dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Frans  Hendra  Winarta.1995. Advokat  Indonesia  Citra,  Idealisme  dan  Keprihatinan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Hans Kelsen. 2016. Teori Hukum Murni Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung:
Nusa Media.
Lawrence  M.  Friedman.  2011.  Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial.  Bandung:  Nusa Media
Moleong, 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Mukti  Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
P. Sibuea, Hotma. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta: Erlangga
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Pt. Ghalia Indonesia
Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, Suryono, Hasan. 2015. Konsep Dasar Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan. Yogyakarta:
Ombak
Harry Setiawan
e-ISSN : 2621-4105
Rahardjo, Satjipto.2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas Rahmat  Rosyadi.  2003.  Advokat  dalam  Perspektif  islam  dan  Hukum  Positif  Jakarta: Ghalia Indonesia
Riduan Syahrani. 1999 Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung : Penerbit Citra Aditya
Bakti

## MAKALAH
- Ilhamdi  Taufik,  Laporan  Penelitian  Tentang  Implikasi  Hukum  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  Tentang  Advokat  Terhadap  Keberadaan  Organisasi  Advokat  DI Indonesia, 30 Agustus 2012.
- Makalah  Akhtiar  Salmi.  2001.  Sumbangan  Pemiklran  Terhadap  Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat.

## UNDANG-UNDANG
Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  Dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat

## INTERNET
- https://www.kai.or.id/dpp-kai/14781/permenristekdikti-pengangkatan-advokat- dinilai-kesampingkan-uu-dan-putusan-mk-2.html , diakses 25 Maret 2019
- dwika.“keadilan dari dimensi system hukum”, http://hukum.kompasiana.com, dikses 20 mei 2019).