Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 | Hal. 1 – 11

## Hegemoni Ideologi Penguasa terhadap Guru Pendidikan Kewarganegaraan
Zulkarnain a, 1*
a Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia 1 Zulkarnainmuhsinin@gmail.com* *korespondensi penulis
Informasi artikel

## ABSTRAK
Diterima: 07-12-2017 Disetujui: 02-04-2020
Kata kunci:
Pendidikan
Kewarganegaraan
Guru PAP Hegemoni Singapura Artikel  ini  menganalisis  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Singapura  secara  kritis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu agenda nasional di Singapura memiliki kedudukan penting dalam memberikan pemahaman  kewarganegaraan dalam rangka mempersiapakan warga negara muda untuk masa depan Singapura. Sistem pendidikan Singapura yang terpusat dan kontrol ketat mengakibatkan pendidikan kewarganegaan sangat  rentan  terjadi  politisasi  dan  ideologisasi  warga  negara  melalui  pendidikan. Bahkan  banyak  penelitian  membuktikan  bahwa  pemerintah  dibawah  pemerintahan People’s  Action Party (PAP)  menggunakan  cara  otoriter  dalam  mempertahankan  dan melanggengkan kekuasaanya melalui pendidikan. Upaya pelanggengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dengan pemerintahan ( soft authoritarian ) otoriter lunak atau sebagian ahli mengatakan otoriter dengan artian Gramscian yang biasa di sebut  “hegemoni”.  Hegemoni  merupakan  upaya  seseorang  atau  sekolompok  orang (negara)  dalam  mempertahan  atau  dominasi  kekuasanya  dengan  cara  damai  bukan dengan cara kekerasan. Dengan penelitian kepustakaan dan metode deskriptif analitis kritis berupa buku dan penelitian relevan, makalah ini ingin menunjukkan bagaiamana PAP  berusaha  menafsirkan  ideologinya  dengan  hegemoni  yang  dilakukan  kepada guru-guru  Pendidikan  kewarganegaraan.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  tidak semua  guru  terhegemoni  oleh  kebijakan  pendidikan  kewarganegaraan  yang  ketat  di Singapura.

## ABSTRACT
Keywords: Citizenship education Teacher PAP Singapore Hegemony The ideological hegemony of the authorities towards the citizenship education teacher. This paper wishes to conduct a critical analysis of Citizenship Education in Singapore. Citizenship education as one of the national agenda in Singapore has an important position in providing citizenship understanding in order to prepare young citizens for the future of Singapore. Singapore's centralized education system and strict controls  lead  to  highly  vulnerable  citizenship  education  politicization  and ideologization  of  citizens  through  education.  In  fact,  many  studies  show  that  the government  under  the  People's  Action  party  (PAP)  is  using  authoritarian  ways  to defend and perpetuate its power through education. The attempts by the Singapore government with the soft authoritarian government or some experts say authoritarian with the usual Gramscian meaning "hegemony". Hegemony is the effort of a person or group of people (state) in maintaining or dominating his power in a peaceful way not by violence. With literature research and critical analytical descriptive methods in the form of relevant books and research, this paper wants to show how the PAP seeks to interpret its ideology with the hegemony done to teachers of citizenship education. The  study  concludes  that  not  all  teachers  are  hegemonized  by  Singapore's  strict citizenship education policy..
Copyright © 2020 (Zulkarnain). All Rights Reserved
How to Cite: Zulkarnain. (2020). Hegemoni Ideologi Penguasa terhadap Guru Pendidikan Kewarganegaraan . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 19(2), 1-11. DOI: 10.21009/jimd.v19i02.4975
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan
Pada  era  globalisasi  saat  ini  pendidikan menjadi sangat penting. Karena bekal pendidikan mampu  meningkatkan  sumber  daya  manusia suatu  negara.  Sumber  daya  manusia  (SDM) melalui  pendidikan  merupakan  modal  yang berharga  untuk  tetap  berdiri  tegak  ditengah- tengah persaingan global (Supardi, 2013, hlm. 1- 2). Dalam membangun suatu negara pendidikan menjadi  sebuah  keharusan  yang  mutlak  di lakukan  negara  dalam  menunjang  cita-cita  dan tujuan  setiap  negara.  Setiap  negara  di  dunia memiliki cara  tersendiri untuk  membangun  dan mempersiapakan  generasi  penerus  bangsanya salah  satu  yang  banyak  negara  gunakan  adalah dengan  mengembangkan  warga  negara  muda dengan pendidikan.
Dalam sebuah sistem pendidikan ada tiga hal yang  sangat  mendasar  dalam  mengembangkan suatu  pendidikan  nasional  suatu  negara  antara lain:  (1)  peserta  didik,  (2)  guru,  (3),  kurikulum. Guru sebagai menyusun proses pembelajaran di kelas memiliki peran yang sangat penting karena guru  merencanakan  dan  menentukan  cara, metode, strategi, model pembelajaran yang akan digunakan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas.dalam proses pembelajaran tiga komponen di atas tidak bisa dipisahkan satu dengan  yang  lainnya  (Suparlan,  2011,  hlm.  11). Setiap system pendidikan nasional suatau negara tentu  peran  pemerintah  sebagai  sutradara dibaliknya tidak mungkin terelakkan (Sim, 2008, hlm.  743-  744).  Proses  perencanaan  yang dilakukan oleh guru berdasarkan kurikulum yang telah  disusun  oleh  pemerintah  yang  berkuasa dan  dilakuakan    pengembangan  materi  ajar ( Learning  material  develovment )  oleh  guru  atau pendidik. Jika diibartakan maka kurikulum adalah “kitab  suci”,  maka  silabus  dan  R encana Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  merupakan penjabara n  dari  “kitab  suci”  yang  berupa kurikulum.  Secara  sederhana  kurikulum  tidak akan  pernah  bisa  berjalan  tanpa  ada  peran  guru dalam proses pembelajaran.
Pendidikan  tidak  akan  pernah  jauh  dari peran  penguasa  dalam  mengontrol  dan mengendalikan pendidikan melalui kebijakn yang dibuatnya.  Pembelajaran  melalui  sekolah merupakan  salah  satu  proses  pembentukan pengetahuan. Negara melalui kurikulum nasional seakan  berdiri  di  sisi  lain  dalam  proses pembentukan pengetahuan (Pradipto, 2007, hlm. 221).  Berdasarkan  beberapa  penelitian,  negara Singapura  merupakan  salah  satu  negara  yang mengontrol  ketat  pendidikanya,  khususnya
pendidikan kewarganegaraan di bawah kekuasaan Partai tindakan rakyat ( Peoples’s Action Party ) (Sim &  Print,  2008,  hlm.  705,  ).  Hal  ini  diakibatkan oleh  banyak  hal  salah  satunya  adalah  gejolak politik  global  yang  terjadi  di  berbagai  belahan dunia  sehingga  pendidikan  kewarganegaraan menjadi  salah  satu  pendidikan  yang  dikontrol secara ketat oleh negara-negara di asia termasuk Singapura (Sim, 2011, hlm. 221). Oleh sebab itu Singapura  terus  melakukan  inovasi  kebijakan dalam menjaga stabilitas politik melalui kebijakan pendidikan.
Pengaruh People’s  Action  Party (PAP)  dalam perkembangan  politik,  ekonomi  dan  pendidkan di Singapura  tidak  bisa  terelakkan.  Isu  ekonomi merupakan sumber utama legitimasi politik PAP sehingga  ia  mampu  bertahan  hingga  sekarang (Sim,  2011,  hlm.  222-223).  Dalam  menjaga  dan menjalankan kekuasaan politiknya PAP menggunakan filosofi “lebih penting membangun  kehidupan    warga  negara  baik daripada  ideologi politik”.  Dengan  kata  lain ekonomi yang kuata merupakan prioritas utama dalam membangun Singapura. Bahkan ada slogan di Singapura rakyat akan mengikuti apapun aturan yang di buat oleh PAP asalkan rakayat sejahtera. Hal  ini  mengakibatkan  lemahnya  rakyat  sipil dalam  berbagai  bidang  kebijakan  publik  (Sim, 2011, hlm. 222). Ketika gejolak politik dunia terus berubah, dimana beberapa negara bahkan beganti rezim  oleh  sebab  itu  maka  pemerintah  PAP berusaha memasuki dunia pendidikan untuk tetap menjaga kekuasaanya.
Pendidkan
kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan  yang  memilik  konribusi  dalam menajga stabilitas politik di Singapura. Hegemoni negara  terhadap  pendidikan  kewarganegaraan sangat  penting  untuk  di  kaji  karena  pendidikan kewarganegaraan    tidak  pernah  lepas  dari  latar belakang sejarah dan struktur politik suatu negara (Kerr, 1999).
Pembanguan  generasi  muda  suatu  negara merupakan  salah  satu  tujuan  pendidikan kewarganegaraan diberbagai negara (Kerr, 1999) termasuk negara Singapura. Kemajuan Singapura dalam  berbagai  hal  tidak  lepas  dari  peran pendidikan  di  negara  tersebut.  Salah  satu  yang menjadi  prioritas  pemerintah  Singapura  sejak melepas diri dari Malaysia pada tahun 1965 adalah bagaimana membangun ekonomi yang kuat dan warga  negara  muda  sebagai  penerus  bangsanya salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan yaitu sejak tahun 1959 dengan sebutan Ethics sebelum keluar dari Malaysia  pada bulan  agustus  tahun  1965 (Gopnath  &  Sharpe,
2004,  hlm.  122;  Sim,  2011,  hlm.  221-222;  Lee, 2013). Pendidikan kewarganegaraan di Singapura memiliki  sejarah  pajang  dalam  perkembangnya sejak tahun 1959 ketika masih menjadi bagian dari Malaysia hingga tahun 2010 tercatat 12 kali terjadi perubahan kurikulum pendidikan kewarganegaraan  di  Singapura  (Gopnathan  & Bakar, 2013, hlm. 15; Lee: 2013, hlm. 246-248). Sejarah pendidikan kewarganegaraan ini menjadikan  Singapura  sangat  penting  untuk  di bahas karena setiap negara memiliki sejarah dan latar  belakang  yang  berbeda  di  setiap  negara. Terlepas dari itu Singapura merupakan salah satu representasi kemajuan pendidikan di Asia bahkan di dunia.
Perkembangan suatu pendidikan tidak akan pernah  jauh  dari kebijakan  politik  dan  ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa begitu  juga  dengan  negara  Singapura.  Sejak melepas  diri  dari  Malaysia  hingga  sekarang Singapura hanya dikuasai oleh satu partai politik yaitu Partai tindakan rakyat ( People’s Action Party ) PAP  (Sim,  2011,  hlm.  221-222).  PAP  telah menguasai perpolitikan di Singapura hingga saat ini  dan  berkuasa  penuh  atas  parlemen  di Singapura  (Hefner,  2007,  hlm.  147).  Dominasi politik  yang  dilakuka  oleh  PAP  tentu  membuat para  partai  oposisi  memanggap  PAP  sebagai partai  yang  otoriter  dalam  mempertahankan kekuasaanya. Dominasi yang dilakukan oleh PAP tidak  hanya  pada  ranah  politik  bahkan pemerintahan di bawah ideologi PAP melakukan intervensi    secara  ketat  kepada  guru-guru khusunya  guru  pendidikan  kewarganegaraan  di Singapura hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh  Jasmine B-Y. Sim  & Murray Print  pada  tahun  2 009  tentang  “ Citizenship education  in  Singapore:  kontrolling  or  empowering teacherunderstanding  and  practice?” dan  pada  tahun yang  sama  ia  juga  mengulas  kembali  bagaimana hegemoni  yang  dilakukan  oleh  negara  terhadap pendidikan kewarganegaraan di Singapura dalam artikelnya  yang  berjudul  “  State, Teachers  and Citizenship  Education  in  Singapore  Schools ”.  Pada tahun  2011  Jasmine  B-Y.  Sim      kembali melakukan  penelitian  tentang  “ Sosial  studies  and citizenship for participation in Singapore: how one state seeks t o inﬂuence its citizens ” dalam hasil penelitianya ia  mengemukakan  bahwa  Singapura  adalah contoh  dari sebuah  negara  di mana  ada  kontrol terpusat dari kurikulum sekolah dan di mana para pemimpin politik mempunyai pengaruh langsung terhadap  pendidikan  kewarganegaraan.  Hal  ini dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan melalui  kebijakan  pendidikan.  Bahkan  ada
penelitian yang sangat menarik dan mecengangkan dari pendidikan kewarganegaraan di Singapura yakni dari penelitian yang dilakukan oleh Yeow-Tong Chia, pada tahun 2016 tentang “ Singapore  General  Election  2015  and  the  Role  of Citizenship Education ” kemenangan PAP merupakan bentuk representasi dari keberhasilan pendidikan  kewarganegaraan  di  Singapura, karena pendidikan kewarganegaraan di Singapura sebagai instrumen penguatan posisi PAP di mata masyarakat  Singapura.  Keberhasilan  PAP  pada tahun  2015  merajai  perpolitikan  di  Singapura merupakan  sesuatu  yang  lumrah  karena  PKn merupakan kepanjngan tangan dalam membentuk budaya politik di Singapura.
Tindakan  otoriter  pemerintah  Singapura bukanlah  negara  otoriter  biasa  namun  lebih kepada  negara  yang  hegemonik  ala  gramscian (lihat  Sim,  2011),  dimana  rakyat  tidak  merasa terhegemoni (lihat Kalidjernih, 2010) oleh negara, karena  segala  kebutuhan  ekonomi  terpenuhi, bahkan warga negara Singapura tidak peduli akan hal tersebut  selama  negara  memberikan  fasilitas dan  tempat  tinggal  maka  partai  yang  berkuasa akan tetap di pilih. Singapura sebagai pengusung ekonomi  pragmatis  sangat  rentan  terjadai dekradasi loyalitas, patriotisme dan nasionalisme Singapura. Oleh sebab itu, pentingnya pendidikan kewarganegaraan  sebagai  pendidikan  yang bertujuan untuk menjaga agar warga negara muda Singapura  memahami  sejarahnya,  cinta  tanah airnya,  dan  loyal  terhadap  negaranya.  Dominasi politik yang dilakukan PAP sangat mempengaruhi  setiap  sendi-sendi  pendidikan, salah satu sendi pendidikan yang sangat penting adalah  guru,  guru  tak  luput  dari  pengaruh kebijkana pedndidikan yang dibuat oleh penguasa (PAP) hal didukung oleh hasil penelitian  Mark C. Baildon & Jasmine B. Y. Sim  pada tahun 2006 tentang    “ Notions  of  criticality:  Singaporean  teachers’ perspectives of critical thinking in sosial studies ”, dalam artikel ini penulis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Singapura mempengaruhi pemahaman  g uru  tentang    “berfikir  kritis”. Kurikulum yang diterapkan pada mata pelajaran sosial  studies (nama  PKn  sebelum  diganti  pada tahun  2010  menjadi Charater  and  citizenship Education , Lihat Ministry of Education , 2014) sangat menekan guru untuk tidak berfikir kritis terhadap pemerintah.    Hal  ini  semakin  menguatkan hubungan  antara  politik  dan  pendidikan  di Singapura.  Dominasi  politik  satu  partai  yang mempengaruhi kebijakan pendidikan kewarganegaraan menjadikan pendidikan kewarganegaraan  Singapura  sangat  menarik
untuk  di  bahasa  sebagai  rujukan  dinamika pendidikan kewarganegaraan internasional.
Berdasarkan  latar  tersebut  artikel  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  guru, kurikulum, perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Singapura melakukan proses pembelajaran  di tengah-tengah hegemoni dengan kontrol ketat yang dilakukan oleh pemerintah di bawah  ideology People’s  Action  Party (PAP)  di Singapura  sebagai  salah  satu  negara  pendidikan terbaik di Asia.

## Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa  penelitian  kepustakaan  ( library  research ) yang bersumber dari jurnal dan buku-buku yang memiliki  keterkaitan  kajian  upaya  pemerintah Singapura dalam menghegemoni guru pendidikan kewarganegaraan di Singapura.

## Hasil dan pembahasan Hegemoni dalam Pendidikan
Upaya teoritis yang dilakukan oleh seorang Antonio  Gramci    merupakan  suatu  produk pencarian  hubungan  antara  teori  dan  praktik dalam tradisi marxisme. Salah satu teori Gramci yang  popular  yang  berlandaskan  pemikiran Marxisme  adalah  teori  Hegemoni  (Amin, 2014:102;  Pramono,  2014:75-78;  Kalidjernih, 2010:58).
Hegemoni  menurut  Gramsci  akan  berhasil jika terjadi sebuah kesepatakatan tanpa paksaan, kesepakatan ini tentu hasil dari proses belajar atau dengan  kata  lain  Hegemoni  adalah  hubungan edukasional  ( education  realtionship ).  Hubungan  ini membentuk civil  society yang  terletak  dasar-dsar dari kekuasaan. Disinilah peran lembaga-lembaga sosial ideologis, seperti hokum, pendidikan, mass media, agama (Tilaar, 2003, hlm. 77).
Dalam  prinsip  hegemoni  Gramsci  ada  dua prinsip  yang  sangat  mempengaruhi  kebijakan pendidikan  suatu  negara  antara  lain:  1)  Perang posisi  ( war  position ),  2)  demokratisaisi kehidupan sosial.  Secara  sederhana  hegemoni  Gramsci menyatakan  bahwa  pendidikan  sebagai  alata perlawan  hegemoni  sekaligus  sebagai  arena hegemoni itu sendiri.Tilaar (2003:121-122) dalam bukunya  “kekuasan  dan  pendidikan  “ menyatakan  bahw  pendidikan  dan  hegemoni sangat erat hubunganya. Proses pendidikan yang dikuasia  oleh  negara  merupakan  sarana indoktrinasi untuk melestarikan atau melanggengkan kekuasaan yang ada. Lebih lanjut ia  mengemukakan  bahwa the  hidden  curriculum tampak dengan jelas betapa suatu kelompok atau
kelas  dalam  masyarakat  memasukkan  nilai-nilai ideologinya melalui proses pendidikan, meskipun hal  ini  melanggar  aturan  konstitusi  sekalipun. Pendidikan  akhirnya  bukan  memperdayakan tetapi  membuat  pembodohan.  Salah  satu pendidikan  yang  rentan  terjadi  pemasukan ideologi penguasa tau kelompok tertentu adalah pendidikan kewarganegaraan.
Selain Gramsci salah satu tokoh pendidikan dunia  yang  mengkritik  keras  tentang  hegemoni yang  dilakukan  oleh  negara  dalam  dunia pendidikan  adalah  Hendry  Giroux.  Ia mengemukakan  bahwa  pendidikan  lebih  dari sekedar reproduksi kebudayaan untuk memperkuat  mereka  yang  sudah  kuat  dalam masyarakat  dan  mempertahankan  marginalisasi terhadap mereka yang lemah. Seharusnya sekolah menjadi  medan  untuk  melakukan  perlawanan, pergulatan, perjuangan kultural, dan penentangan terhadap  hegemoni  budaya  yang  melahirkan stigmatisasi,  penindasan,  dan  pengabain  sebaian besar  manusia  (Palmer,  2015,  hlm.  526-527; Haryatmoko, 2010, hlm. 187-190). Lebih lanjut ia mengatakan  bahwa  sekolah  seharusnya  menjadi medan reproduksi dan transformasi kebudayaan, bukan mereproduksi budaya semata. Giroux  menawarkan  pendidikan  kritis radikal dalam melawan hegemoni penguasa yang mengontrol  ketat  suatu  pendidikan.  Dimana melalui  pendidikan  radikal  para  pendidik  dan peserta  didik  mempertanyakan  ideology  dan kebudayaan  siapa  yang  direpresentasikan  dalam suatu kebijakan pendidikan. Hubungan kurikulum,  pendidikan  dan  sekolah  dapat  saling bertentangan  yang  perlu  dibongkar  agar  tidak terus  menerus  mendapat  legitimasi.  Oleh  sebab itu  para  pendidik  adan  peserta  didik  perlu menyelidiki  siapa  yang  membuat  kurikulum, untuk  siapa  kurikulum  di  buat  dan  atas kepentingan apa kurikulum dibuat.
Dalam  mengembangkan  pendidikan  kritis Giroux mengatakan bahwa belajar dan mengajar merupakan  sebuah  aktivitas  politik  semata (Palmer,  2015,  hlm.  531).  Dan  sekolah merupakan medan perjuangan untuk memperoleh  makna  dan  kekuasaan.  Untuk mengatasi  hal  tersebut  dibutuhkan  intelektual transformative  yang  menggugah  kesadaran pendidik  dan  peserta  didik  tentang  berbagai permasalahan  dan  membangun  kesadaran pendidik  dan  peserta  didik  sebagai  agen  kritis dalam  mempertanyakan  kebijkan  politik  dalam dunia pendidikan.
Hegemoni  Ideologi  dalam  Pendidikan  di Singapura
Pendidikan  sangat  erat  kaitnya  dengan masalah-masalah  ideologi,  terutama  dalam mengembangkan  apa  yang  dianggap  nilai  yang sesuai  dalam  masyarakat  dan  membangun  rasa identitas  nasional  (Bell  &  Stevenson,  2006). Dalam  hal  ini  ideologi  PAP  sebagai  penguasa politik  dan  kebijakan  pendidikan  di  Singapura. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kebijakan  pendidikan bilingual  (dua  Bahasa)  dan  pendidikan nasionalnya  yang  bertujuan  untuk  melakukan perubahan  sosial  dan  perubahan  prilaku  warga negaranya  (Sim,  2011).  Melalui  kebijkan kurikulum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah Singapura  maka  hegemoni  akan  berlangsung hingga pengajaran pada level sekolah dan kelas- kelas di seluruh sekolah di Singapura.
Michael  Apple  (2004)  dalam  bukunya “ Curriculum  and  Ideology ”  menjelaskan  bahwa sekolah    tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan politik  dan  ekonomi  (Hidayat,  2013,  hlm.  124). Globalisai  yang  terjadi  berbagai  belahan  dunia membuat liberalisme berkuasa di berbagai bidang kehidupan  salah  satunya  dunia  pendidikan. Pendidikan  sangat  erat  hubunganya  dengan struktur kekuasaan di dalam masyakat dan negara (Arif,  2014,  hlm.  122-123).  Negara  memiliki peran  penting  dalam  menafsirkan  ideologinya melalui arena pendidikan dengan jalan kekuasaan ( power ),  pengaruh  ( influence ),  konflik  dan  alokasi nilai-nilai  otoratif  ( authoritative  allocation  of  velues ) (Samsuri,  2011,  hlm.  42-43).    Tidak  bisa dipungkiri  pendidikan  di  Singapura  tidak  lepas dari  pengaruh  kekuasaan  politik  dan  ekonomi sejak  merdeka  dari  Inggris  dan  lepas  dari pemerintahan federasi Malaysia pada tahun 1965 (Tan  &  Chew,  2008,  hlm.  147-148).  Intervensi politik  pendidikan yang dilakukan  negara dalam membuat  pendidik  (guru)    mau  tidak  mau mengikuti apa  yang  di instruksikan  oleh  negara. Begitu  juga  di  Singapura  dalam  upaya mempertahankan  kekuasaanya,  para  penguasa menggunakan  pendidikan  untuk  menciptakan kesadaran  palsu  warga  negara  sehingga  warga negara terhegemoni oleh kekuatan ekonomi dan kesejahteraan yang dibangun oleh penguasa yang berkuasa sehingga  tidak kritis dalam menanggapi isu  sosial,  politik  dan  ekonomi.  Bahkan  Soek- Fang Sim (2006) dalam artikelnya yang berjudul Hegemonic  authoritarianism  and  singapore:  Economics, ideology and the asian economic crisis” hegemoni yang dilakukan  oleh  pemerintah  di Singgapura  (PAP) membuat  rakyat  Singapura  mendukung  penuh PAP bahkan saat krisis tahun  1997 yang melanda
Asia  pasifik.  Penelitian  lain  yang  menunjukkan bahwa  dominasi  politik  PAP  di  Singapura merupakan  hasil  hegemoni  secara  kontinuitas Kenneth Paul Tan, seorang pengajar di Lee Kuan Yew  School  of  Public  Policy,  National  University  of Singapore pada tahun 2012 tentang “ The Ideology of Pragmatism:  Neo-liberal  Globalisation  and  Political Authoritarianism  in  Singapore ”,  dalam  artikelnya secara  tegas  mengatakan  bahwa  dominasi  satu partai  di  Singapura  merupakan  hasil  ideologis yang dilakukan secara kontinu yang menyebarkan retorika  pragmatisme  untuk  menghubungkan gagasan  kesuksesan  yang  mengesankan  untuk menarik  modal  global  masuk  ke  Singapura, namun  disisilain  untuk tetap  menjaga  semua  itu maka  pemerintah  PAP  harus  menjaga  stabilitas politik sehingga kekuasaan  tetap terjaga.
Pentingnya  pendidikan  sebagai  instrument pencapaian  tujuan  politik  dan  sosial merupakan sesuatu  yang  lumrah  (Sim,  2011,  hlm.  223). Sehingga  penyediaan  pendidikan  merupakan kunci  untuk  mencapai  membangun  masyarakat yang  dicita-citakan.  Pemerintah  memiliki  tugas membangun    warga  negara  muda  kearah  masa depan  negara  yang  lebih  baik,  sehingga  sekolah menjadi  sangat  penting  dalam  membangun  hal tersebut.  Sekolah  menjadi  tempat  utama pendidikan  kewarganegaraan    meskipun  hal  itu juga  bisa  di  dapatkan  di  keluarga,  media  dan komunitas lainya. Dengan kata lain  sekolah tetap menjadi sumber utama pendidikan kependudukan bagi kaum muda dan satu jalan di mana pemerintah dapat mempertahankan tingkat kontrol  dan  akuntabilitas  yang  tinggi.  Dengan demikian,  di  Singapura  pendidikan  adalah instrumen utama untuk pendidikan kewarganegaraan, dengan fokus untuk menumbuhkan  loyalitas  nasional,  patriotisme, rasa memiliki, dan komitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam tujuan pembangunan nasional (Sim, 2011, hlm. 224).
Meskipun guru di Singapura “selalu diminta secara  ideologis  untuk  membentuk  identitas tertentu'”,  namun  mereka  tetap  "pembaca"  dari kurikulum  dan  teks  dan  praktik  pedagogik  dan, oleh  karena  itu,  mereka  memiliki  kemampuan untuk  membuat    makana  dari  tafsir  mereka sendiri '(Nozaki 2005,  hlm.    8).  Demikian  pula, Thornton  (2005,  hlm.  10-26)  dalam  bukunya tentang “ Teaching sosial studies that matter: Curriculum for  active  teaching” mencirikan  para  guru  sebagai kurir instruksional instruksional, yang mencerminkan  peran  mereka  yang  terkenal sebagai  pengendali  dari  apa  yang  diajarkan  dan bagaimana  hal  itu  diajarkan  di  kelas.  Penjagaan
gerbang  guru  menyiratkan  bahwa  ada  banyak kemungkinan pendidikan dalam kurikulum studi sosial. Konsekuensinya, sebuah kurikulum bukan sekadar  produk  yang  dikembangkan  oleh  para ahli sebagai naskah untuk guru tapi juga sebuah kelas di mana kurikulum yang sama dapat disusun dan  diajarkan  dengan  cara  yang  tak  terhitung jumlahnya,  memungkinkan  guru  menafsirkan bahkan kurikulum yang ditentukan.

## Hegemoni  Negara  dalam  Pendidikan  di Singapura
Pemerintah Singapura di bawah PAP dalam mempertahankan  kekuasaanya  menggunakan sistem  “ soft  authoritarianism ”  atau  otoritariansime lunak.  Dalam  sistem  ini,  biasanya  negara-negara ini  memerintah  atas  nama  konstitusionalisme namun  sering  menggunakan  undang-undang untuk  menekan  aktivitas  politik  dari  warga negara.  Dalam  pemerintahan  otoriter  lunak, negara  membangun  sebuah  sistem  pendidikan untuk  mendisiplinkan  pemilih    (warga  negara) daripada  membangun  warga  negara  yang  kritis dan informstif, hal ini disebabkan adanya ketidak percayaan  pemerintah atas warga negara. Dalam system  ini  tugas  warga  negara  Singapura    pasif, hanya  bertugas  legitimasi  rezim  yang  berkuasa (pemerintah  dibawah  PAP),  sedangkan    tugas negara hanya memberikan keamanan dengan cara menyortir    warga  negara  yang  merepotkan  atau mengusik pemerintahan, bahkan tak segan-segan menegeksekusi  orang-rang  yang  berlawanan dengan  politik  penguasa.(Mohamed  &  Turner, 2013,  hlm.  339-340;  Ardila,  2014,  hlm.  1-11; Imam,  2016,  hlm.  1-3).  Dalam  system  ini kewajiban  warga  negara  terhadap  negara  lebih penting  dari  pada  negara  kepada  warga  negara demi  kepentingan  nasional  suatu  negara  dalam hal ini negara Singapura.
Partai tindakan  rakyat  ( People’s  Action  Party ) yang  kemudian  disingkat  PAP  merupakan  satu- satunya  partai  yang  berkuasa  dan  memiliki kekuasaan  penuh  atas  kendali  pendidikan, ekonomi  dan  politik  di  Singapura.  Sejak  keluar dari  federasi  Malaysia  pada  tahun  1965  negara Singapura  muda  saat  itu  mulai  tertatih-tahih dalam  membangun  ekonomi  karena  tidak  ada sumberdaya  alam  yang  dikembangkan  sehingga hanya dengan ekonomi pragmatis agar Singapura tetap bertahan (Ardila, 2014, hlm. 1-3, Sim, 2005, hlm. 62). Diluar keberhasilan PAP dengan kader- kadernya  membangun  ekonomi  Singapura memiliki  masalah  tidak  kalah  penting  dimana gejolak  poilitik  dunia  dan  sikap  pragmatisme
warga  negara  yang  mengancam  masa  depan generasi penerus di Singapura.
Sistem  pendidikan  terpusat  di  Singapura, pengembangan  kurikulum  dimulai  di  tingkat pemerintahan tertinggi. Pendidikan kewarganegaraan  melalui  kendaraan  studi  sosial pada  kurikulum  2001  sampai  2010  adalah kurikulum  yang  direncanakan  dengan  cermat dengan  tujuan  yang  digambarkan  dengan  jelas untuk  mereproduksi  pandangan  elit  masyarakat Singapura  secara  budaya.  Atau  dengan  kata  lain kurikulum  pendidikan  merupakan  representasi dari  ideology  penguasa  di  Singapura  (PAP), sehingga ada kesenjangan  besar antara apa  yang diinginkan untuk terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi  di  kelas.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Jasmine  B-Y.  Sim  dan  Murray Print  pada  2009  tentang “ citizenship  education  in Singapore:  kontrolling  or  empowering  teacher understanding  and practice?” menunjukkan  bahwa guru merupakan pintu terakhir dalam pemerintah dalam  membangun  pengetahuan  melalui pandangan elit-elit atau ideology partai pengusa di Singapura.
Pendidikan  Kewarganegaraan  merupakan komponen inti dari sistem pendidikan Singapura. Sejak  tahun  1997,  negara  Singapura  telah berusaha memasukkan elemen kunci kewarganegaraan  ke  dalam  program  unik  dan komprehensif yang disebut Pendidikan Nasional atau  “ national education” (NE), yang diperkenalkan oleh  Kementerian  Pendidikan  pada  tahun  1997 (Sim, 2001, 2011; Sim & Print  2009; Lee, 2013; Ho,  2010).  Tiga  tujuan  utama  pendidikan kewarganegaraan dari sistem pendidikan Singapura  adalah:  mempromosikan  kesetiaan kepada negara Singapura, melestarikan tradisi dan nilai  budaya  dan  rasial  yang  berbeda,  dan memelihara  harmoni  budaya,  agama  dan  rasial (Singapore Ministry of Education, 2004). Hegemoni yang dilakukan oleh  pemerintah dalam pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dalam  hasil  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Li- Ching Ho  pada tahun 201 0 tentang “ Don’t Worry, I’m  Not  Going  to  Report  You”:    Education  for Citizenship  in  Singapore ”  hasil  temuan  dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  siswa  dalam menginternalisasikan  nilai-nilai  dan  cita-cita negara secara kritis, hal ini dapat dilihat dari tiga tema    kunci  yang  dominan  dalam  temuan penelitian  yakni,  cita-cita  nasional  tentang kemajuan  dan  consensus,  kosep  yang  ketat  dan yang  terakhir  sangat  kurangnya  pendapat  atau argumentasi  yang  berlawanan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  hegemoni  negara  terus
direproduksi  oleh  guru  sebagai  pintu  terakhir dalam  menjaga  kekuasaan  pemerintah  dan menekan  agar  warga  negara  tidak  kritis  dalam menangggapi isu-isu nasional.
Secara umum hegemoni melalui pendidikan kewarganegaraan  di Singapura  dapat  dilihat  dari agenda Pen didikan Nasional “ National Education ” (NE).  NE  merupakan  bentuk  pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung di Singapura. Kewarganegaraan  dalam  konteks  Pendidikan Nasional bersifat nasionalistik dan komunitarian yang  metupakan  interpretasi  dari ideologi partai penguasa  (PAP)  atau  lebih  dekat  dengan  tradisi negara  republik  yang  menekankan  tanggung jawab  dan  tugas,  dan  mengeyampingkan kepentingan individu demi kebaikan bersama dan ranah  publik.  Ini  bertentangan  dengan  tradisi kewarganegaraan liberal yang menekankan status, Dan  hak  individu  yang  terkait  dengannya,  di mana  hak-hak  ini  dilindungi  oleh  batas-batas konstitusional kekuasaan pemerintah (Kymlicka, 2002).  Pendidikan  Kewarganegaraan  terlihat dalam pelayanan kepada bangsa, budaya bersama dan  nilai-nilai  bersama,  yang  mencerminkan pemerintah mengejar pendidikan kewarganegaraan  untuk  memenuhi  kebutuhan nasional  negara  Singapura.  Persoalannya  adalah bagaimana  mendamaikan  kebutuhan  kesetiaan warga  negara  terhadap  rezim  yang  berkuasa dengan  hak  partisipasi  demokratis  yang  sama pentingnya. Pendidikan Nasional tidak diajarkan sebagai mata pelajaran spesifik di sekolah-sekolah di  Singapura,  namun  dimasukkan  ke  dalam kurikulum  Melalui  mata  pelajaran  seperti  studi sosial  dan  pendidikan  kewarganegaraan.  Studi sosial  dan  pendidikan  kewarganegaraan  adalah kendaraan  utama  untuk    Pendidikan  Nasional ( National  education )  kemudian  disingkat  menjadi NE. studi sosial dan Pendidikan kewarganegaraan diperkenalkan  ke  semua  sekolah  di  tingkat  atas pada tahun 2001, pada saat itu siswa berusia 15- 16  tahun.  Ini  adalah  subjek  terpadu  yang  wajib dan  patut  perhatikan,  focus  studi  sosial  dan kewarganegaraan adalah upaya pada peningkatan kesadaran  akan  isu-isu  nasional,  yang  berkaitan dengan  sejarah,  Pembangunan  ekonomi  dan sosial Singapura, serta regional dan internasional isu  yang  berdampak  positif  pada  Singapura (MOE, 2006).
Pemerintah  berasumsi  bahwa    dengan mengetahui perkembangan Singapura, para siswa akan percaya diri untuk menatap masa depan, dan akibatnya  lebih  partisipatif.  Dengan  demikian, kurikulum  studi  sosial  dan  pendidikan kewarganegaraan    merupakan  konstruksi  yang
tidak bisa lepas dari politik dan ideologi penguasa (Sim,  2009,  hlm.  708-709).    Sehingga,  yang mencerminkan  pandangan  dunia  tertentu  dan ideologi  dominan  yang  melayani  kelompok kepentingan  tertentu.  Pemerintah  Singapura melalui Ministery of education (MOE) yang kuat dan terpusat,  Memiliki  konsepsi  ideal  tentang masyarakat  dan  kewarganegaraan  dan  ini  harus disampaikan kepada siswa dalam hal pengetahuan dan  nilai  yang  menonjol,  untuk  membantu mereka  menjadi  orang-orang  yang  percaya  diri setia dalam seperangkat kebenaran tertentu yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat.  Dan  sementara  semua  pemerintah, dengan tingkat yang berbeda-beda, mengendalikan  pendidikan  kewarganegaraan sebagai  sarana  untuk  mendidik  warga  masa depan,  hanya  sedikit  negara-negara  demokrasi yang  menyatakan  menggunakan  tingkat  kontrol seperti  yang  ditemukan  di  Singapura  salah  satu negara yang melakukan kontrol seperti ini adalah Indonesia pada masa Orde baru dengan politisasi pendidikan kewarganegaraan. Dalam mengerakkan  kontrol  tersebut,  pemerintah Singapura  percaya  bahwa  sistem  pendidikannya mampu membuat warga negara patuh mengikuti arahannya.
Dalam buku teks pendidikan
kewarganegaraan di Singapura sangat menekankan  pada  prestasi-prestasi  yang  di peroleh  oleh  PAP  sehingga  sangat  sulit menemukan  kekurangan  dan  kritik  terhadap pemerintah  oleh  warga  negara,  bahkan  ada konsepsi  bahwa  pendidikan  di  Singapura memang  harus  di  tentukan  oleh  pemerintah terlihat dari ungkapan dalam wacana pendidikan Singapura  yaknik  “ fhater  knows  the  best ”  artinya bahwa pemerintahlah satu-satunya yang menegetahui  pendidikan  seperti  apa  yang dibutuhkan  oleh  warga  negara  Singapura  (Sim, 2011,  hlm.  757-758).  Harapan  ini  belum  tentu tercapai,  hal  ini  disebabkan  ketegangan  antara kebijakan pemerintah dan praktik pendidikan di sekolah  yakni  antara  Pendidikan  Nasional  dan praktik pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Hegemoni terus dilakukan oleh pemerintah di  sekolah-sekoah,  dimana  pemerintah  PAP menjadikan sekolah-sekolah sebagai sekutu untuk menyusun  sistem  pendidikan  nasional  terpadu dari  ketentuan  etnis  yang  terpecah  dan  dipihak secara  politis  yang  diwarisi  dari  bahasa  Inggris. Secara  ekonomi,  langkah  semacam  itu  juga diperlukan untuk membangun keterampilan dan sikap  yang  diperlukan  untuk  industrialisasi (Sharpe & Gopinathan, 2002). Sistem pendidikan
terpusat  dan  dikendalikan  oleh  pemerintah, menempatkan tangan para penguasa sebagai alat ideologis  yang  penting.  Sim  (2011,  hlm.  244) menatakan  melalui  pendidikan    warga  negara harus diubah menjadi warga negara yang sangat terorganisir  dan  sangat  disiplin,  semuanya menarik ke arah yang sama dengan rasa semangat dan  pengorbanan  pribadi  untuk  kepentingan nasional.  Sejak  awal,  pemerintah  menerapkan kebijakan untuk menanamkan nilai di sekolah dan kebutuhan  ekonomi  pendidikan.  Secara  efektif, warga  harus  meninggalkan  politik  dan menyerahkan  semua  urusan  politik  pada  PAP. Kebajikan  kewarganegaraan    ( civic  virtue )  maknai sebagai  persaudaraan  akar  rumput,  di  mana orang-orang berorganisasi untuk saling membantu  tanpa  memiliki  ambisi  atau  ideologi politik  (Sim,  2011,  hlm.  244).  Akibatnya, kebijakan  pragmatis  menyebabkan  warga  yang semakin tidak dilepas yang dicirikan mementingkan  diri  sendiri  dan  materialistis, dengan  pola  pikir  umum  untuk  tunduk  pada pemerintah  yang  berkuasa  (dalam  hal  ini  PAP) (Sim, 2011:244-245).
Hegemoni
Guru

## Pendidikan Kewarganegaraan di Singapura
Dalam  kurikulum  sistem  pendidikan terpusat  di  Singapura  dan  kontrol  ketat  oleh pemerintah,  Studi  sosial  dan  pendidikan kewarganegaraan  ,  sebagai  inti  Pendidikan Nasional  merupakan  subjek  yang  direncanakan dengan  cermat  dengan  tujuan  yang  jelas  untuk mereproduksi  pandangan  elit  masyarakat Singapura.  Bagaiaman  sesungguhnya  warga negara  Singapura  yang  idela  menurut  para  elit poitik. Hal ini ditransmisikan guru kepada siswa dalam  hal  pengetahuan  dan  nilai  yang  penting luntuk membantu siswa  menjadi orang percaya dan    setia    kepada  negara.  Dalam  hal  ini  guru pendidikan  kewarganegaraan  memiliki  posisi strategis dalam membangun pengetahuan peserta didik  tentang  bagaimana  manusia  Singapura sesungguhnya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sim,  J.  B.Y  pada  tahun  2011  “ Simple  ideological “Dupes” of Nation Government s? Teacher Agency and Citizenship  Education  in  Singapore ”  menunjukkan hasil yang menarik, dimana meskipun guru 'selalu diminta  secara  ideologis  untuk  membentuk identitas  tertentu',  namun  mereka  tetap "pembaca"    kurikulum  dan  teks  dan  praktik pedagogis  oleh  karena  itu,  mereka  memiliki kemampuan  untuk  membuat  makna  mereka sendiri.  Guru  sebagai  kurator  kurikuler-
instruksional  menunjukkan  bahwa  ada  banyak kemungkinan  praktik    pendidikan  dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Konsekuensinya,  sebuah  kurikulum  bukan sekadar  produk  yang  dikembangkan  oleh  dari tangan  para  elit  sebagai  naskah  untuk  guru  tapi juga  sebuah  peraktik  pembelajaran  di    kelas dimana kurikulum yang sama dapat disusun dan diajarkan  dengan  cara  yang  tak  terhitung jumlahnya, hal ini memungkinkan memungkinkan  guru  memiliki  multi  tafsir  atau bahkan  kurikulum  ditentukan  sendiri  oleh  guru (Sim, 2011). Sistem  pendidikan  dipusatkan  di  bawah kendali  pemerintah,  menempatkan  guru  sebagai alat  ideologis  yang  penting.  Pendidikan kewarganegaraan difokuskan untuk menumbuhkan  loyalitas  nasional,  patriotisme, rasa memiliki, dan komitmen untuk berpartisipasi aktif  dalam  tujuan  pembangunan  nasional.  Di bawah  pendidikan  kewarganegaraan  pemerintah ini  berfokus  pada  sosialisasi  politik  dan  moral. Siswa  diajar  isu-isu  masalah  nasional  seperti kerukunan  rasial  dan  religius,  pertumbuhan ekonomi  dan  keamanan  nasional,  dan  peran mereka dalam mendukung proyek nasional, yang menekankan  diterimanya status  quo (Tan  and Chew,  2004).  Populasi  dianggap  sebagai  warga negara yang sangat terorganisir dan sangat disiplin yang  menarik  ke  arah  yang  sama  dengan  rasa semangat  dan  pengorbanan  pribadi  untuk kepentingan  nasional.  Guru    di  Singapura  pada umumnya  diharapkan  agar  tidak  menagajar pembelajaran  yang  membangun  kekeritisan kepada  siswa  karena  hal  itu  akan  mengancam stabilitas  negara  dan  hal  ini  merupakan  sebuah tindakan yang tidak tepat dilakukan oleh seorang PNS sehingga keritisan menjadai hal yang sangat rentan dalam pendidikan Singapura. Fakta diatas menunjjukkan  pemerintah  hanya  menempatkan guru  hanya  sebagai  alat  yang  efektif  dalam menjaga satus  quo pemerintah    yang  berkuasa (Baildon & Sim, 2014, hlm. 402-422). Sebuah  penelitain  yang  dilakukan  oleh Jasmine  B-Y.  Sim  &  Murray  Print,  pada  tahun 2009    tentang “ Citizenship  education  in  Singapore: kontrolling  or  empowering  teacher  understanding  and practice?”. Adapun  data  ini  didapat  melalui penelitian yang dilakukan selama tiga tahun yang melibaatkan 8 guru dari 4 sekolah menegah atas di Singapura. Sapel dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan  sekolah  tempat  mengajar,  gender, Etnis,  latar  belakang  pendidikan  dan  lama mengajar.
Dalam penelitian ini peneliti
mengungkapkan  ada  tiga  karakteristik  orientasi pedagogis  guru Pendidikan kewarganegaraan di Singapura, pertama Guru  sebagai  pendidik nasionalistik , Kedua, Guru sebagai pendidik yang peduli secara sosial , ketiga, Guru sebagai pendidik yang berorientasi pada orang atau peserta didik .
a. Guru sebagai Pendidik Nasionalistik
Setengah  dari  guru  studi  sosial  dan pendidikan  kewarganegaraan  yakni,  Peter,  Vind, Leong,  dan  Carolyn  dapat  dianggap  sebagai pendidik nasionalistik, meskipun dengan variasi. Bagi mereka, seperti yang dirangkum oleh Leong, 'Kewarganegaraan  terikat  pada  bangsa,  jika bangsa ini ada, kita adalah warga negara ... bangsa ini memberi kita identitas kita.' Bangsa ini adalah rujukan  utama  mereka,  dengan  tema  dominan nasionalisme  yang  berjalan  melalui  pemahaman mereka  dalam    praktek  studi  sosial  dan pendidikan  kewarganegaraan.  Nasionalisme berarti  dukungan  bagi  bangsa,  yang  oleh,  Peter dan  Leong,  digambarkan  dalam  hal  “membela bangsa,  menjaga  kedaulatan  kita”,  hal  ini dipengaruhi oleh  pengalaman  wajib militer yang mereka  pernah  lewati.  Sebaliknya,  para  wanita melihat dukungan sebagai 'berkontribusi kembali kepada  masyarakat',  di  mana  Vind  berbicara tentang 'melakukan dengan baik dalam pekerjaan Anda  untuk  berkontribusi  pada  ekonomi,  dan membantu  Singapura  bergerak  maju.'  Para  guru memiliki  kesadaran  nasional  yang  setara. Pelajaran yang diajarkan adalah 'untuk melahirkan atau  mempersiapkan  siswa  untuk  mengetahui tentang  negara  ini,  memahami  masa  lalu  dan tantangan Singapura,' dengan implikasi yang jelas bagi  warga  negara  karena  'ini  adalah  tanggung jawab kita'.
b. Guru  sebagai  pendidik  yang  peduli secara sosial
Sepasang  guru,  Marcus  dan  Frida,  dapat dicirikan  sebagai  pendidik  yang  peduli  secara sosial  dengan  partisipasi  sebagai  tema  yang dominan.  Guru  berusaha  untuk  'secara  aktif melibatkan orang-orang di komunitas mereka di mana kehidupan dilewati ... berpartisipasi dalam penyebab  dan  masalah  lokal.'  'Semakin  banyak yang  berpartisipasi,'  Frida  mencatat,  'semakin kuat  rasa  keterikatan  dan  keterikatan'  Society adalah  referensi  utama  mereka  ,  'Orang-orang yang hidup bersama sebagai sebuah komunitas', dengan  'keprihatinan  bersama  dan  institusi bersama “jaringan hubungan saling ketergantungan”  dan  penghormatan  terhadap
perbedaan.'
Hubungan
erat antara kewarganegaraan dan masyarakat tersirat di mana anggota  terikat  oleh  rasa  komunitas,    identitas mereke  ditentukan  dengan  referensi  dan berpartisipasi  di  dalam  kelompoknya.  Oleh karena  itu,  individu  bukanlah  inti,  tapi  penting sejauh  dia  adalah  bagian  dari  masyarakat. Gagasan  guru  tentang  kebaikan  bersama  dan kesadaran  sosial  tidak  menunjukkan  komitmen nasionalistik,  namun  merupakan  ungkapan tanggung  jawab  terhadap  orang  lain  karena begitulah  cara  orang  bersikap  satu  sama  lain terhadap orang lain.
c. Guru sebagai Pendidik yang Berorientasi pada Peserta didik
Guru yang terakhir yakni, David dan Ying, dapat dicirikan sebagai pendidik yang berorientasi pada peserta didik. Perkembangan pribadi adalah tema yang dominan, fokusnya adalah 'keseluruhan pribadi, dan seumur hidup.' Hal ini berkaitan dengan pengembangan konsep diri dan efektivitas pribadi yang  positif,  dan  kesempatan untuk  pertumbuhan  individu  dan  pemenuhan diri. Dalam tipe ini guru memberikan tanggapan kepada  negara  yang  dianggap  paternalistik  dan otoriter,  guru  mengatakan “ Kami  seperti anak- anak yang membutuhkan disiplin melalui undang- undang  dan  peraturan  yang  keras,  yang dimaksudkan untuk mensosialisasikan warga agar menyetujui.  "Ini  untuk  kebaikan  kita,  negara mengatakan,  untuk  stabilitas  ekonomi."  Rasa pasif  dan  tidak  berdaya  dirasakan  oleh  warga negara termasuk guru.
Lanjutan  dari  penelitian  ini  pada  tahun terakhir  mengungkapkan    bahwa  delapan  guru pendidikan  kewarganegaraan  yang  dipekerjakan tidak  terhegenmoni,  meskipun  mereka  adalah pegawai pemerintah  dalam  keadaan  yang  sangat terorganisir dengan pendidikan kewarganegaraan yang sangat preskriptif. Sebagai gantinya, empat pendekatan  pedagogis  diidentifikasi:  ekspositori dan sangat terkontrol, rasionalistik dan persuasif, interaktif  dan  partisipatif,  dan  konstruktif  dan eksperiensial.  Keempat  pendekatan  ini  terkait dengan bagaimana guru mengkonseptualisasikan kewarganegaraan.  Guru memiliki  orientasi  yang  bervariasi  terhadap kewarganegaraan dan sejumlah kewarganegaraan yang  disepakati  dengan  cara  yang  berbeda  dari wacana  resmi.  Orientasi  ini  ditandai  oleh  tiga sikap dominan: nasionalistik, perhatian sosial, dan berorientasi pada orang.
Tidak  hanya  guru  yang  diintervensi secara  ketat  namun  materi  pembelajaran  yang disampaikan  dalam  mata  pelajaran  Pendidikan kewarganegaraan  juga  di  kontrol  ketat  oleh pemerintah  sehingga  materi-materi  tersebut dapat merepsentasikan keberhasilan dan kesuksesan Singapura dibawah kekuasaan politik PAP  selama  bertahun-tahun  (Sim,  2009). Terdapat  Empat  tema  luas  diidentifikasi  dalam konsep  pendidikan  kewarganegaraan  mereka, yaitu  rasa  identitas,  hak  dan  tanggung  jawab, partisipasi dan sejarah nasional.

## Simpulan
Guru merupakan gerbang terakhir pemerintah dalam melanggengakan kekuasaanya. Dalam konteks guru di  Singapura adalah pegawai negara  dan  oleh  karena  itu,  menerima  apa  yang menjadi kebijakn pemerintah. Sebagai penerima, guru  diharapkan  melakukan  apa  yang  diminta oleh  mereka  oleh  badan  pendidikan,  kurikulum resmi,  dan  sekolah.  Secara  khusus,  para  guru diharapkan  menyampaikan  pesan  Pendidikan Nasional  ( national  education )  melalui  pengajaran studi sosial, dengan pendidikan kewarganegaraan yang  berorientasi  pada  pembangunan  bangsa. Tujuan kurikulum studi sosial dinyatakan secara eksplisit,  materi  pelajaran  yang  ditentukan, dengan materi instruksional yang dikembangkan MOE untuk memastikan kesetiaan warga negara. Namun,  para  guru  bukanlah  pemancar pengetahuan  eksternal  yang  dengan  mudah dipengaruhi  oleh  kurikulum  nasional  meskipun sebagian guru masih menerapkan sesuai dengan instruksikan oleh pemerintah. Ada beberapa guru mengkonseptualisasikan  kewarganegaraan  dari berbagai  sudut  pandang,  yaitu, nasionalistik , perhatian  sosial,  dan  berorientasi  pada  orang, dengan  dua  yang  terakhir  berbeda  dari  wacana resmi.  Akibatnya,  serangkaian  pendekatan pedagogis  terkait  dengan  sikap  nasionalistik, perhatian  sosial,  dan  orang-orang.  Masing- masing,  mereka  adalah  ekspositori  dan  sangat terkontrol,  ratifitis,  dan  pada  saat  bersamaan bersifat persuasif, interaktif dan partisipatif, dan konstruktif dan eksperiensial.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  jelas  telah membuktikan  bahwa,  hegemoni  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Singapura  melalui  kebijakan pendidikan  kewarganegaraan  dalam  upaya menjaga status quo tidak berhasil seperti apa yang diharapkan.  Analisis  di  atas  dari  delapan  guru hanya  4  guru  yang  menerapkan  sesuai  dengan instruksi  pemerintah  yang  tersurat  dalam kurikulum  pendidikan  kewarganegaraan.  Atau
dengan kata lain,  hegemoni berupa pengontrolan secara  ketat  tidak  sepenuhnya  berhasil. Kedelapan  guru  tersebut  menunjukkan  bahwa konseptualisasi kewarganegaraan mereka merupakan  bagian  integral  dari  pemahaman tentang  apa  yang  mereka  lakukan  atas  nama pendidikan  kewarganegaraan  dalam  studi  sosial. Konseptualisasi mereka bervariasi dan mempengaruhi pendekatan terhadap pendidikan kewarganegaraan, pengalaman yang akan dialami siswa,  jenis  keterampilan  yang  akan  mereka kembangkan,  jenis  pesan  yang  akan  mereka terima  tentang  kehidupan  kolektif  mereka,  dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  kita dapat  menyimpulkan  bahwa  tidak  sepenuhnya benar  persepsi  yang  mengatakan  guru terhegemoni oleh negara meskipun kontrol ketat dilakukan  oleh  pemerintah  dan  begitu  juga dengan  guru  pendidikan  kewarganegaraan Singapura  meskipun  telah  mendapat  pelatihan dengan  baik  pada  pendidikan  kewarganegaraan atau dengan kata lain, tidak semua pendidik atau guru  di  Singapura  terhegemoni  oleh  kekuasaan PAP  dengan  penguatan  ekonomi  sebagai  alat legitimasi politiknya. Hal ini tentu bisa dijadikan sebagai  refleksi  bagi  para  pendidik  atau  guru pendidikan  kewarganegaraan  di  seluruh  dunia agar tidak begitu saja menerim atau terhegemoni oleh  aturan  yang  dibuat  oleh  penguas.  Akan tetapi,  guru  harus  mampu  menyesuaikan kebutuhan  peserta  didik  agar  menjadi  warga negara muda yang baik.

## Referensi
Amin,  M.  (2014).  Pokok-pokok  Pemikiran Antonio  Gramsci  dan  Relevansinya dengan   pendidikan. dalam buku pendidikan  pos  modernism.  Yogyakarta:
Ar-Ruzmedia.
Apple,  M.  W.  (2004). Curriculum  and ideology. New York: Routledge. Gopnathan, S.   & Bakar, 2013. Globalization, Curriculum  Reform,  Vision  and  Discourses , sebuah bab  dalam buku   globalization and the Singapore  curriculum from policy and classroom. Singapore:  Springer.
Ardilla, A.F. (2014). Demokrasi   semu di Singapura  pada  Masa  Pemerintahan  Lee Kuan  Yew.  Dalam jurnal  hubungan internasional Vol 1, No 2.
Baildon, M. C. & Sim, J.B.Y. (2009). Notions of criticality: Singaporean teachers’ perspectives  of  critical  thinking  in  sosial
studies.  Dalam  jurnal Cambridge  Journal  of Education Vol. 39, No. 4, pp, 407 – 422.
Chia,  Y.T.  (2016).  Singapore  General  Election 2015  and  the  Role  of  Citizenship Education. Dalam jurnal The Round Table,
Vol. 105, No. 2, pp 149 – 160. Djamarah, S.B. (2010). Guru dan Anak Didik dalam  Interaksi  Edukatif. Jakarta:  Rineka cipta Gopinathan, S & Sharpe, L.(2004). New Bearings for  Citizenship  Education  in  Singapore. Bab dalam buku   citizenship  Education in Asia and Pasific concepts  and issues.  Hongkong:  Springer  and  Bussines Media.
Hefner,  R,  W.  (2007).  Politik  Multikultural.
Yogyakarta: Kanisius
Imam, M.A.H. (2016). Sistem pemerintahan soft- autoritharian Singapura  di  tengah  arus demokrasi. Dalam Jurnal  Pemerintahan dan Politik Volume 1 no.2, hal 1-5.
Kalidjernih,F.K. (2010). Kamus Studi
Kewarganegaraan: Perspektif   Sosiologikal Dan Political . Bandung:Widya   Aksara Press. Ministry of education Singapore, (2016). C haracter and  Citizenship  Educatin  Pre-university .
Singapore: Student develovment Curriculum Devision Ministry of education Singapore.
Mohamed,  K.N.  &  Turner,  B.S.(2013) Governing as gardening:  reflections  on soft  authoritarianism  in  Singapore. Dalam jurnal citizenship studies, volume 17, no,3-4. Pp.339-352.
Nozaki,  Y.,  Openshaw,  R.,  &  Luke,  A. (2005). Struggles  over  difference:  Curriculum, texts,  and  pedagogy  in  the  Asia-Pacific . New York: SUNY Press.
Palmer,  J.A.  (2015). Ide-Ide  Brilian  50  Pakar Pendidikan  Kotemporer:  Paling  Berpengaruh  di dunia Pendidikan Modern .   Yogyakarta: IRCiSoD.
Pramono, M. (2014). Melacak Basis Epistemologi Antonio Gramsci. Dalam bukua   Epistemologi Kiri. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia
Rupert,  M.  (2010). Antonio  Gramsci .  Dalam Edniks,  J  &  Vaughan,  N.W.  Teori-teori Kritis   Menentang  Pandangan  Politik Internasional. Yogyakarta: Baca.
Samsuri, (2011). Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Diantara Pustaka Indonesia
Sim,  J.  B.Y  (2011).  Simple  ideological “Dupes”  of  Nation  Governments?
Teacher  Agency  and  Citizenship Education  in  Singapore.  Sebuah  bab dalam buku Citizenship Pedagogies in Asia and  Pacific.  London  New  York: Springer.
Sim,  J.B.Y  &  Print,  M.  (2005).  Citizenship Education and Sosial Studies in Singapore: A  National  Agenda.  Dalam  jurnal International Journal of Citizenship and Teacher Education Vol 1, No. 1, pp 58-73.
Sim,  J.B.Y  &  Print,  M.  (2009).  Citizenship education  in  Singapore:  controlling  or empowering  teacher  understanding  and practice?  Dalam  jurnal Oxford  Review  of Education Volume 35 , no.6, Pp705-723. Sim, J.B.Y. (2011). Sosial studies and citizenship for  participation  in  Singapore:  how  one state seeks to influence its citizens. Dalam jurnal Oxford  Review  of  Education  Vol.  37, No. 6, pp. 743 – 76.
Sim.  J.B.Y  &  Print.  M.  (2009).  Citizenship Education  In  Singapore:  Kontrolling  Or Empowering  Teacher  Understanding And Practice. Dalam jurnal British Journal of Educational Studies, ISSN Vol. 57, No.  4 , pp 380 – 399.
Sim.  J.B.Y  &  Print.  M.  (2009).  The  State, Teachers  and  Citizenship  Education  In Singapore  Schools.  Dalam  jurnal Oxford Review of Education Vol. 35, No. 6,  pp. 705 – 723.
Suparlan,  (2008). Menjadi  Guru  Efektif .
Yogyakarta: Hikayat Publishing.
Tan,  K.P  (2012).  The  ideology  of  pragmatism: neoliberalisation
and
political authoritarianism  in  Singapoe.  Dalam Journal of Contemporary Asia Vol. 42, No. 1, pp. 67 – 92. Thornton,  S.J.  (2005) Teaching  sosial  studies  that matter:  Curriculum  for  active  teaching .  New York: Teachers’ College Press. Tilaar, H. A.R. (2003). Kekuasaan dan Pendidikan . Magelang: Indonesia Tera Tilaar,
H. A.R. (2016). Kebijakan
Pendidikan .Yogyakarta: Pustaka Pelajar