## KEKUATAN  MENGIKAT  PUTUSAN  BADAN  PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN  PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg- Sbr/Ii/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg)

## Suhendriyatno
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti Email: suhendriyatno69@gmail.com

## ABSTRAK
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  merupakan  lembaga  penunjang  dalam  bidang  quasi peradilan.  Oleh  karenanya,  keputusan  BPSK  bersifat  final  dan  mengikat.  Artinya  putusan tersebut  tidak  mungkin  lagi  untuk  dilakukan  upaya  hukum,  dinyatakan  sebagai  putusan  yang mempunyai  kekuatan  hukum.  Putusan  BPSK  mestinya  harus  dipandang  sebagai  putusan  yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, apabila dibandingkan prinsip ( res judicata pro vitatate  habetur )  tersebut  dengan  Pasal  56  Ayat  (2)  UUPK,  ternyata  para  pihak  masih  bisa mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri.  Kejadian  tersebut  disebabkan  karena  lemahnya kedudukan  dan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  UUPK  terhadap  BPSK  terutama  menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan jumlah kasus yang telah diselesaikan oleh BPSK Kota Padang dan jumlah kasus yang diputus BPSK Kota Padang berlanjut ke PN Padang Kelas IA terhitung dari tahun 2016 sebanyak 15 kasus, tahun 2017 sebanyak 26 kasus, kemudian tahun 2018 sebanyak 61 kasus. Timbul permasalahan bagaimanakah kekuatan mengikat putusan BPSK dihubungkan dengan putusan PN Padang Kelas IA dalam perkara  Nomor:03/PTS/BPSK- PDG-SBR/II/2019  dan  Perkara  Nomor:29/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN  PDG? Kedua,  dan bagaimana  putusan  PN  Padang  Kelas  IA  terhadap  sengketa  konsumen  dalam  perkara Nomor:03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 yang telah diputus oleh BPSK sebelumnya. Penelitian ini  adalah  merupakan  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis. Metode  pendekatan  yang digunakan  adalah yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung  pendekatan yuridis empiris . Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis . Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat  diketahui  bahwa: Pertama, putusan  BPSK  dalam  perkara  sengketa  konsumen  memiliki kekuatan  mengikat  yang  sama  dengan  putusan  PN  No:03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019  dan Perkara  No:29/  PDT.SUS-BPSK/2019/PN  PDG,  sepanjang  tidak  ada  keberatan  dari  para  pihak dan dimintakan penetapan eksekusi ke PN meskipun putusan BPSK tidak menggunakan irah-irah title  eksekutorial.  Penyelesaian  sengketa  melalui  BPSK  merupakan  suatu  bentuk  penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa dan sebagai  konsekuensi  dari  kesepakatan  pihak  yang  bersengketa  tersebut,  maka  penyelesaiannya akan lebih bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak. Kedua, putusan PN Pdg  Kelas  IA  terhadap  sengketa  konsumen  No:03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019  yang  telah
diputus  oleh  BPSK  sebelumnya  merupakan  keberatan  terhadap  putusan  arbitrase  yang  masuk di  PN  Pdg  Kelas  IA  merupakan  keberatan  atas  upaya  hukum  yang  ditempuh  khusus  untuk keberatan terhadap putusan BPSK. Dimana inti dari upaya hukum keberatan   itu sendiri terletak pada  sejauh  mana    konsumen  dapat  membuktikan  bahwa  badan  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  telah  menerapkan  dan  memberikan  pertimbangan  hukum  yang  cukup  serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan, Notaris

## PENDAHULUAN
Sebelum diberlakukannya Undang-undang  Perlindungan  Konsumen begitu banyak dan kompleksnya  permasalahan  kosumen,  namun  tidak  banyak  dari  permasalahan  yang  ada  dapat diselesaikan baik melalui mekanisme peradilan maupun perdamaian. Salah satu penyebab tidak selesainya sengketa konsumen tersebut adalah belum diaturnya masalah perlindungan konsumen secara tersendiri ( lex specialis ) dan tidak adanya lembaga sebagai representatif dari kasus-kasus tersebut. 1
Untuk  lebih  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang  mempunyai sengketa  dengan  produsen  dan  sebagai  tindak  lanjut  hak  konsumen  berupa  hak  untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara  patut  dan  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan  atau  penggantian,  apabila barang  dan  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya,  maka  sengketa  tersebut  dapat  diselesaikan  melalui  mekanisme  di  dalam  peradilan maupun diluar peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat (UUPK), menyatakan “Setiap konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang berada dilingkungan peradilan umum”. Kemudian Pasal 48 mengatur lebih lanjut, “Penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  mengacu  pada  ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang  berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.
Penyelesaian Pasal 48 UUPK di atas sudah sangat jelas bahwa sengketa yang berkenaan dengan  pelanggaran  hak-hak  konsumen  dilingkungan  peradilan  umum  tetap  bersumber  pada hukum acara yang berlaku, seperti KUHP, Herziene Indonesische Reglement (HIR). Berdasarkan Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dilakukan  Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Sengketa konsumen biasanya diselesaikan melalui peradilan umum, baik untuk gugatan perdata maupun pidana. 2
Keberadaan badan ini adalah merupakan amanat dari UUPK yang kemudian dipertegas oleh  Keputusan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2005  tentang  Pembentukan  Badan  Penyelesaian
1 Hadi  Setia  Tunggal, Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen ,  Harvarindo, Jakarta, 2004, hlm.12.
2 Yusuf  Shofie, Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.8.
Sengketa  Konsumen  di  4  (empat)  Kota  dan  Kabupaten,  salah  satunya  adalah  Kota  Padang. Keberadaannya  dapat  dimanfaatkan  pula  oleh  selain  warga  Kota  Padang  sesuai  dengan  bunyi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  Pasal 2  yang berbunyi setiap konsumen  yang dirugikan atau ahli warisnya dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  BPSK,  di  tempat  domisili  konsumen  atau  pada  BPSK yang terdekat.
Ketentuan  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  penyelesaian  sengketa  konsumen  di luar pengadilan dilakukan oleh BPSK. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa apabila BPSK memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha  tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri,  maka  akan  melakukan  upaya  hukum  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Kejadian  tersebut disebabkan  karena  lemahnya  kedudukan  dan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  UUPK  terhadap BPSK  terutama  menyangkut  putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat  namun  dapat  dilakukan dua kali upaya hukum keberatan dan upaya hukum kasasi. Sebenarnya kedudukan BPSK adalah sebagai  lembaga  Negara  independen  atau  lembaga  negara  komplementer  dengan  tugas  dan wewenang yang atributif untuk melakukan penegakan hukum perlindungan konsumen.
BPSK  merupakan  lembaga  penunjang  dalam  bidang  quasi  peradilan.  Oleh  karenanya, keputusan  BPSK  bersifat  final  dan  mengikat  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  54  Ayat  (3). Makna  final  yang  dimaksud  dalam  putusan  BPSK  adalah  final  pada  tingkat  BPSK  saja sedangkan pada tingkat Pengadilan putusan BPSK tidak bersifat final atau masih dapat dilakukan upaya  hukum  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  dan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Sementara perlindungan  Konsumen  yang  bersifat  final  dan  mengikat  belum  melindungi  konsumen  karena ketentuan yang bertentangan mengenai arti putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.
Sehubungan  dengan  permasalahan  tersebut  di  atas,  keberadaan  BPSK  saat  ini  sudah mengalami  perkembangan  karena  sudah  semakin  banyaknya  masyarakat  yang  mulai  mengenal BPSK  walaupun  masih  diperlukan  publikasi  lagi.  Berkembangnya  BPSK  terbukti  dari  semakin bertambahnya  BPSK  dibeberapa  kabupaten  atau  kota  di  Indonesia.  Sedangkan  secara  yuridis aturan-aturan  yang  mengatur  tentang  BPSK  sendiri  ada  yang  masih  dirasakan  BPSK  kurang efektif bahkan tidak menutup kemungkinan juga pernah mengalami permasalahan atau kendala yang secara tidak langsung dapat menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh pihak BPSK Kota Padang dalam proses penyelesaian sengketa.
Permasalahan  yang  muncul  dalam  eksekusi  putusan  BPSK,  sebagaimana  dijelaskan dalam  Pasal  54  Ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  karena  putusan  BPSK  yang bersifat  final  dan  mengikat.  Final  berarti  penyelesaian  sengketa  mestinya  sudah  berakhir. Mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Prinsip suatu putusan  yang  tidak  mungkin  lagi  untuk  dilakukan  upaya  hukum,  dinyatakan  sebagai  putusan yang  mempunyai  kekuatan  hukum  pasti.  Sehubungan  dengan  itu  putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  mestinya  harus  dipandang  sebagai  putusan  yang  mempunyai  kekuatan hukum  yang  tetap.  Namun,  apabila  dibandingkan  prinsip  ( res  judicata  pro  vitatate  habetur ) tersebut dengan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, ternyata para pihak masih bisa mengajukan keberatan
ke  Pengadilan  Negeri  paling  lambat  14  hari  setelah  pemberitahuan  putusan  BPSK.  Hal  ini bertentangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.
Berdasarkan  penelitian  diketahui  bahwa  jumlah  kasus  yang  diselesaikan  BPSK  Kota Padang terhitung dari tahun 2016 sebanyak 15 kasus, tahun 2017 sebanyak 26 kasus, kemudian tahun 2018 sebanyak 61 kasus.  Hal ini apabila diperhatikan dari perkembangan tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Sedangkan jumlah kasus yang diputus BPSK Kota Padang berlanjut ke Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA,  terhitung  dari  tahun  2016  sebanyak  14  kasus,  tahun  2017 sebanyak  3  kasus,  kemudian  sampai  tahun  2018  sebanyak  3  kasus.  Hal  ini  menunjukkan penurunan  dari  tahun  ke  tahun.  Selama  ini  terdapat  kecenderungan  bahwa  apabila  BPSK memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri,  maka  akan  melakukan  upaya  hukum  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Kejadian  tersebut disebabkan  karena  lemahnya  kedudukan  dan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  UUPK  terhadap Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  terutama  menyangkut  putusan  yang  bersifat  final  dan mengikat.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  perumusan  masalah  yang diajukan sebagai pokok kajian penelitian ini adalah:
a. Bagaimanakah kekuatan mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dihubungkan  dengan  putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  dalam  perkara  Nomor: 03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 dan Perkara Nomor: 29/ Pdt.Sus -BPSK/2019/PN PDG?
b. Bagaimanakah  putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  terhadap  sengketa  konsumen dalam  perkara  Nomor:  03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/  2019  yang  telah  diputus  oleh  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebelumnya?

## METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam tesis  ini  dilakukan  pendekatan yuridis  normatif. Pendekatan yuridis  normatif adalah  pendekatan  dengan  menggunakan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  atau  yang  berlaku.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif analitis yaitu suatu  penelitian  yang  menggambarkan  tentang  kekuatan  mengikat  putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

## PEMBAHASAN
A. Kekuatan  Mengikat  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) Dihubungkan  Dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  Dalam  Perkara Nomor  03/PTS/BPSK-PDG-SBR/  II/2019  dan  Perkara  Nomor  29/PDT.SUS- BPSK/2019/PN PDG
Sebelum membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Padang   Kelas IA terhadap sengketa  konsumen  dalam  perkara  Nomor  03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019  yang  telah diputus oleh BPSK dan perkara Nomor 29/PDT.SUS-BPSK/2019/PN PDG, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang Putusan BPSK, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat
(1)  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 350/MPP/Kep/12/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, final berarti penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus berakhir dan  selesai  di  BPSK,  sedangkan  putusan  yang  mempunyai  kekuatan    hukum    yang    tetap adalah    putusan    yang  menurut  ketentuan  undang-undang  tidak  ada  kesempatan  lagi  untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut.  Jadi dengan kata lain putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.  Dalam putusan yang sudah menjadi tetap ini terdapat 3 (tiga)  macam  kekuatan  yaitu  kekuatan  mengikat,  kekuatan  bukti,  dan  kekuatan  untuk dilaksanakan.  Dengan  kata  lain  selama  putusan  belum memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi.
Pasal  42  Ayat  (1)  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan    Tugas  dan  Wewenang  BPSK,  bahwa  dalam ajudikasi  para  pihak  melepaskan  hak  mereka  untuk  memutuskan  sengketa  mereka  sendiri dan sebagai gantinya mempercayakan kepada ajudikator. Tetapi dalam mediasi penyelesaian sengketa  ditentukan  ditentukan  oleh  kesepakantan  para  pihak  sendiri,  mediator  sebagai pihak  ketiga  hanya  membantu  para  pihak  merundingkan  suatu  perjanjian,  tetapi  tidak membuat putusan yang bersifat substantive bagi penyelesaian sengketa. Konsiliator di dalam penyelesaian sengketa juga memberikan putusan, hanya saja putusan tersebut tidak mengikat para pihak yang bersengketa, sebagaimana dengan putusan arbitrator.
Pada  dasarnya  putusan  Majelis  BPSK  dibedakan  atas  2  (dua)  jenis  putusan,  yaitu putusan  BPSK  dengan  cara  konsiliasi,  mediasi,  dan  arbitrase.  Yang  membedakan  kedua putusan  tersebut  adalah  menyangkut  substansi  isi  putusan,  putusan  BPSK  dengan  cara arbitrase isinya memuat tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. Sementara itu, putusan dengan cara konsiliasi dan mediasi diterbitkan adalah semata–mata berdasarkan surat  perjanjian  perdamaian  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  yang bersengketa.
Ketentuan  Pasal  42  Ayat  (1)  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  BPSK  yang menyatakan  bahwa  putusan  BPSK  merupakan  putusan  yang  final  dan  telah  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap.  Final  berarti  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  melalui BPSK  harus  berakhir  atau  selesai  di  BPSK,  dan  tidak  boleh  dilakukan  upaya  hukum  oleh kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Prinsip res  judicata  vitatate  habetur (suatu  putusan yang  tidak  mungkin  lagi  untuk  dilakukan  upaya  hukum  dinyatakan  sebagai  putusan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  pasti).  Berdasarkan  prinsip  demikian  putusan  BPSK  harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Putusan  BPSK  dapat  dikatakan  memenuhi  ciri  undang-undang  arbitrase  modern yang  dapat  membawa  putusan  arbitrase  menjadi  efektif,  Undang-undang  arbitrase menyampingkan  campur  tangan  yang  luas  dari  pihak  peradilan  umum.  Apabila  ditelaah lebih  jauh  mengenai  kekuatan  putusan  BPSK,  maka  kita  akan  dihadapkan  pada  suatu
ketidakpastian  hukum  dari  beberapa  ketentuan  dalam  UUPK  dan  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  yang  saling  bertetangan. Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Juncto Pasal 41 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK menyatakan bahwa konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  keputusan  BPSK  diberitahukan. Ketentuan dalam Pasal ini membuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan putusan  BPSK.  Bila  dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal  54  Ayat  (3)  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999 Juncto Pasal  42  Ayat  (1)  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini jelas bertetangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.
Apabila  dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal  41  Ayat  (3)  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas dan  Wewenang  BPSK,  maka  dapat  diketahui  bahwa  ternyata  istilah  final  putusan  BPSK hanya  dimaknai  pada  upaya  banding,  tetapi  tidak  termasuk  upaya  mengajukan  keberatan kepada  Pengadilan  Negeri,  yang  ternyata  atas  putusan  Pengadilan  Negeri  ini  UUPK  dan Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/  2001  masih membuka  lagi  kesempatan  untuk  mengajukan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung.  Upaya terakhir  ini  berbeda  dengan  upaya  terakhir  yang  dikenal  dalam  Undang-undang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  karena upaya terakhir dalam undang-undang tersebut adalah banding  ke Mahkamah Agung (Pasal 72 Ayat 4).
Adanya  peluang  mengajukan  keberatan  atas  putusan  BPSK  kepada  pengadilan sesungguhnya memiliki hakikat yang sama dengan upaya banding putusan BPSK. Keduanya adalah sama menganulir sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase yang dilakukan oleh BPSK.  Apabila  putusan  arbitrase  oleh  BPSK  benar-benar  bersifat  final  dan  mengikat, tentulah jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen diluar Pengadilan paling lama hanya 21  (dua  puluh  satu)  hari.  Peluang  mengajukan  keberatan  atas  putusan  BPSK  kepada Pengadilan  Negeri  dan  bahkan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  adalah  bentuk  campur tangan  yang  demikian  besar  dari lembaga  peradilan  umum  terhadap  penyelesaian sengketa melalui BPSK. Campur tangan yang demikian besar bukanlah ciri arbitrase modern.
Putusan  yang  sudah  menjadi  tetap  tidak  dapat  diganggu  gugat,    artinya  sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Putusan yang  sudah  menjadi  tetap  memperoleh  kekuatan  pasti  yang  bersifat  mengikat.  Dalam peribahasa  hukum  dikatakan res  judicata  proveritate  habitur artinya  putusan  yang  pasti dengan sendirinya mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak berkewajiban untuk memenuhi putusan tersebut. Dalam bagian pernyataan itulah diterapkan suatu hak atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
Akibat dari kekuatan hukum mengikat putusan itu ialah apa yang telah diselesaikan dan  diputus  oleh  hakim  tidak  boleh  diajukan  lagi  kepada  hakim.  Kepastian  dari  putusan adalah  prinsip  umum  yang  diakui  dalam  peradilan.  Apabila  suatu  perkara  sudah  pernah diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  dan  telah  memperoleh  kekuatan  pasti  yang  bersifat mengikat, perkara yang demikian itu tidak dapat diulangi lagi karena tidak akan memperoleh akibat hukum.
Putusan  hakim  yang  sudah  menjadi  tetap  dapat  digunakan  secara  posotif  apabila Penggugat  mendasarkan  tuntutannya  pada  putusan  hakim,  dapat  digunakan  secara  negatif apabila  Tergugat  menolak  tuntutan  dengan  alasan  tuntutan  itu  telah  pernah  diputus  oleh hakim. Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak.
Suatu  putusan  mempunyai  kekuatan  mengikat  yang  negatif  kalau  belum mempunyai  kekuatan  hukum  yang  pasti  dan  sejak  mempunyai  maka  putusan  yang  belum memperoleh    kekuatan  mengikat    yang  positif.  Maka  putusan  yang  belum  memperoleh kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat positif. Putusan yang telah dijatuhkan  harus  dianggap  benar  dan  sejak  diputuskan  para  pihak  harus  menghormati  dan mentaatinya.
Asas  kekuatan  mengikat  adalah  terikatnya  para  pihak  pada  perjanjian  itu  tidak semata-mata  terbatas  pada  apa  yang  diperjanjikan,  akan  tetapi  juga  beberapa  unsur  lain sepanjang  dikehendaki  oleh  kebiasaan  dan  kepatutan  serta  moral.  Asas  kekuatan  mengikat atau asas Pucta Sunt Servanda dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang  membuatnya.  Isi  pasal  tersebut  dapat  menjelaskan  bahwa  perjanjian  yang  dibuat mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian saja, bukan pihak lain yang tidak terkait dalam  perjanjian  tersebut.  Dengan  adanya  perjanjian  yang  telah  disepakati  maka  tidak  ada alasan  para  pihak  untuk  tidak  melakukan  prestasi.  Jika  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi.
Bila ketentuan asas tersebut diatas dihubungkan dengan kesepakatan yang termuat didalam  ketentuan  Pasal  52  butir  (a)  UUPK  yang  disebutkan  bahwa,  BPSK  dalam melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  melalui  3  (tiga)  cara alternatif  penyelesaian  sengketa  yaitu  konsiliasi  atau  mediasi  atau  arbitrase.  Dalam  hal  ini konsumen  dan  pelaku  usaha  membuat  kesepakatan  untuk  memilih  salah  satu  cara penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  ada  di  BPSK  tersebut,  selanjutnya  majelis  BPSK wajib  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  konsumen  menurut  pilihan  yang  telah disepakati dan para pihak wajib untuk mengikutinya.
Hasil  penyelesaian  sengketa  mediasi  dan konsiliasi adalah  kesepakatan  para  pihak yang prosesnya dibantu oleh anggota BPSK sebagai mediator atau konsiliator, maka putusan yang dikeluarkan BPSK tidak lebih dari suatu pengesahan terhadap kesepakatan para pihak, dan  tidak  akan  ada  putusan  yang  akan  dikeluarkan  oleh  BPSK  tanpa  adanya  kesepakatan para pihak. Putusan BPSK hanya memberikan kekuatan hukum bagi kesepakatan yang telah
disetujui  oleh  para  pihak  untuk  kemudian  dipatuhi.  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  BPSK berbentuk penetapan dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha.
Jika para pihak sudah sepakat memilih salah satu mekanisme penyelesaian sengketa mengalami  kegagalan  dalam  membuat  kesepakatan,  maka  para  pihak  tersebut  tidak  dapat melanjutkan  proses  penyelesaian  sengketanya  dengan  menggunakan  mekanisme  lainnya yang  sebelumnya  tidak  dipilih.  Penyelesaian  selanjutnya  hanya  dapat  dilanjutkan  melalui badan peradilan umum, hal mana menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK  tidak  berjenjang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  Ayat  (2)  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001.  Berbeda  halnya  bila  para pihak memilih cara penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase di  BPSK, para pihak yang  bersengketa  dapat  mengemukakan  masalah  mereka  kepada  BPSK  dan  memberinya wewenang  untuk  memberikan  putusan  yang  kemudian  mengikat  para  pihak  yang bersengketa.  Jika  para  pihak  tidak  menerima  atas  putusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh BPSK, maka para pihak dapat mengajukan keberatan  ke Pengadilan Negeri dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan tersebut diucapkan oleh majelis BPSK.
Konsep  dasar  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  arbitrase  di  BPSK  mirip dengan proses  di Pengadilan Negeri, dimana arbiter memberikan putusan yang menurutnya paling adil, dan putusan arbiter adalah mengikat sebagaimana putusan hakim karena  BPSK adalah pilihan yang telah dipilih oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak antara konsumen  dan  pelaku  usaha.  Perbedaan utamanya  adalah  bahwa  arbiter  bukanlah  lembaga peradilan  yang  dimiliki  Negara,  melainkan  orang-orang  yang  biasanya  dipilih  oleh  para pihak yang bersengketa, atas dasar reputasi dan keahlian mereka. Jadi konsep dasar putusan arbitrase  BPSK,  mirip  dengan  putusan  Pengadilan  Negeri  yaitu  memiliki  kekuatan memaksa,  meskipun  kedua  belah  pihak  sama-sama tidak  dapat  menyetujuinya  dan  putusan arbitrase BPSK tidak memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Berdasarkan  penelitian  di  lapangan  tergambar  bahwa  yang  menjadi  alasan  bagi masyarakat  memilih  penyelesaian  sengketa  melalui  BPSK.  Karena  dalam  BPSK  beracara dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  cepat  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  38 Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan  Majelis  wajib  menyelesaikan  sengketa  dalam  jangka  waktu  21  hari  terhitung sejak  gugatan  diterima  oleh  BPSK  kemudian  biaya-biaya  persidangan  tersebut  dalam penyelesaian  sengketa  diambil  dari  dana  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  atau APBD  Kota  Padang  dengan  demikian  para  pihak  tidak  dipungut  biaya  yang  besar  dalam menyelesaikan sengketa di BPSK, kemudian kelebihan dalam persidangan BPSK karena ada prosedur  konsiliasi  dan  mediasi  yang  menghasilkan  keputusan  yang  bersifat  kesepakatan para pihak dalam hal ini bersifat win win solution , dimana para pihak akan mendapatkan hak sebagaimana  yang  dimintakan  begitu  juga  pihak  lain  akan  memenuhi  hak  tersebut  secara langsung  setelah  kesepakatan.  Keputusan  BPSK  mempunyai  kedudukan  hukum  yang  tetap
dan  final  seperti  diatur  oleh  Pasal  42  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  dan  dapat  dimintakan  eksekusi  oleh  BPSK  ke  Pengadilan Negeri tempat konsumen dirugikan.
Kekuatan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa aturan  yang terkait dengan BPSK dalam UUPK dan  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  BPSK  beserta peraturan pelaksanaan lainnya amat terbatas, kurang jelas dan bahkan beberapa subtansinya saling bertentangan.
Begitu  pula  sejak  terbentuknya  BPSK  Kota  Padang  (07-09-2006)  berdasarkan Keputusan  Menteri  Perdagangan  Nomor  602/M-DAG/KEP/7/2006  tentang  Pengangkatan Anggota  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Kota  Padang.  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Kota  Padang  telah  menyelesaikan  beberapa  perkara  sengketa konsumen.
Kasus-kasus yang telah diselesaikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang,  memiliki  beberapa  keistimewaan  dalam  suatu  penyelesaian  sengketa  konsumen melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  yang diselesaikan dengan cara Konsiliasi dan Mediasi. Sedangkan mengenai pelaksanaan suatu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  Kota  Padang  ini,  maka  seperti  telah  diketahui  bersama  bahwa  pada  asasnya berdasarkan Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 setiap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat (final and binding) dan dalam  rangka  pelaksanaannya  berdasarkan  Pasal  57  dimintakan  permohonan  eksekusi kepada  Pengadilan  Negeri  di  tempat  Konsumen  yang  dirugikan,  dalam  hal  ini  Pengadilan Negeri  Kota  Padang.  Tetapi  berdasarkan  Pasal  56  Ayat  (2),  maka  sebagai  pihak  yang dirugikan, apabila pihak Konsumen yang merasa tidak puas terhadap putusan Majelis Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  pihak  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  upaya hukum  “Keberatan”  kepada  Pengadilan  Negeri  setempat  yang  dalam  hal  ini  adalah Pengadilan Negeri  Kota Padang, untuk kemudian yang terhadapnya masih dapat dilakukan lagi upaya hukum “Kasasi” kepada Mahkamah Agung.  Hal ini menunjukkan bahwa peran Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  masih  efektif  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  konsiliasi,  dimana  putusannya  dapat  diterima  oleh  para  pihak  secara sukarela tanpa mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri.
Suatu  putusan  badan  peradilan  tidak  akan  ada  artinya,  manakala  tidak  dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Pada dasarnya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum  yang  pasti  atau inkracht  van  gewijsde harus  dapat  dijalankan.  Oleh  karena  itulah, putusan  suatu  badan  peradilan  harus  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  yaitu  "kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat- alat  negara.  Adapun  yang  memberi  kekuatan  eksekutorial  atau  yang  menjadi  persyaratan pada  suatu  putusan  untuk  dapat  dilaksanakan  secara  paksa  adalah  bahwa  secara  normatif setiap  putusan,  baik  putusan  pengadilan  maupun  putusan  arbitrase  harus  memuat  kepala
putusan atau disebut irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa".  Kepala  putusan  inilah  yang  memberi  kekuatan  eksekutorial  terhadap  suatu putusan.    Bahkan  tidak  hanya  putusan  pengadilan  dan  putusan  arbitrase  yang  harus mencantumkan  irah-irah  atau  kepala  putusan,  akan  tetapi  akte  notaris  seperti  grose  akta hipotik  ( grose  akta  van  hypotheek )  dan  grose  akta  pengakuan  hutang  ( notarieele schuldbrieven )  harus  mencantumkan  kepala  putusan  "Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa".  Kepala  akta  tersebut  merupakan  syarat  yang  mesti  ada  agar kata  notariil  di  muka  memiliki  nilai  kekuatan  sarna  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.
B. Putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  Terhadap  Sengketa  Konsumen  Dalam Perkara  Nomor  03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019  Yang  Telah  Diputus  Oleh  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebelumnya
Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  yang memeriksa dan  memutus  perkara perdata pada  tingkat  pertama,  telah  menjatuhkan  putusan  dengan  putusan  perkara  Nomor: 29/PDT.SUS-BPSK/2019/PN  PDG  dalam  perkara  gugatan  antara:  PT.  Cimb  Niaga  Auto Finance,  berkedudukan  di    Menara  Sentraya  Lt.  28  Jl.  Iskandarsyah  Raya  Nomor  1A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fernando Chandra, S.H, C.P.L beralamat di Komp. Villaku Indah I Blok B Nomor 21 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Penggugat Keberatan dengan Hendra Gunawan (lawan), bertempat tinggal di Jl. Adinegoro Nomor 25 C RT. 02 RW. 04 Kelurahan  Bungo  Pasang  Kecamatan  Koto  Tangah  Kota  Padang,  sebagai    Termohon Keberatan.
Bahwa  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Padang  Provinsi Sumatera  Barat  tersebut  telah  diberitahukan  dan  disampaikan  kepada  Pemohon Keberatan/Penggugat/dulunya Tergugat oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, sehinggga gugatan ini masih dalam tenggang waktu  yang ditentukan dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yakni dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
Bahwa  Pemohon  Keberatan/Penggugat/dulunya  Tergugat  sangat  keberatan  dan tidak  sependapat  dengan  pertimbangan  hukum  maupun  putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Kota  Padang  karena  putusan  tersebut  cacat  formal,  bertentangan dengan  aturan  hukum,  baik  secara  formil  maupun  materil  sehingga  harus  dibatalkan  atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Bahwa  terhadap  putusan  sebagaimana  tersebut  diatas,  Pemohon  mengajukan keberatan  karena  dalam  proses  penentuan  keputusan  terhadap  suatu  pelanggaran  aspek formal dan terkandung suatu keterangan tidak sebagaimana sebenarnya, sehingga keputusan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  telah  cacat  hukum  selanjutnya  mutlak  harus dibatalkan
Bahwa  pelanggaran  aspek  formal  dalam prosedur  penyelesaian  sengketa  di  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan  bahkan  terkandung  suatu  keterangan  tidak sebagaimana sebenarnya berdasarkan pada dalil-dalil dan fakta-fakta sebagai berikut:
1) Bahwa  dalam  sidang  pertama  pemilihan  arbiter,  pelaku  usaha/tergugat  hadir  dan  telah menunjukan  arbiter  dari  pelaku  usaha  yang  mewakili  kepentingan  hukumnya,  namun pada sidang arbitrase yang kedua dan seterusnya, pelaku usaha tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya atau pihak yang mewakili, meskipun telah dipanggil patut sebanyak 3 (tiga) kali;
2) Bahwa  pertimbangan  sebagaimana  yang  tertera  di  atas  tidak  sebagaimana  fakta  yang sebenarnya,  karena  pemohon/tergugat  sama  sekali  tidak  pernah  menyetujui  untuk menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang melalui arbitrase dan tidak pernah menyetujui penunjukkan Arbiter tersebut;
3) Bahwa ketika menghadiri panggilan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang pemohon/tergugat tidak menyetujui memilih penyelesaian melalui arbitrase, namun pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terus memaksa pemohon/ tergugat untuk  menyetujui  menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase,  sehingga  pemohon/tergugat bersikap terhadap panggilan kedua dan ketiga tidak menghadirinya;
4) Bahwa pemohon/tergugat tidak pernah menanda tangani persetujuan pemilihan arbiter;
5) Bahwa  pemohon/tergugat  tidak  pernah  menanda  tangani  formulir  pemilihan  cara penyelesaian arbitrase untuk menyetujui kesepakatan melalui penyelesaian arbitrase;
6) Bahwa oleh karena itu, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut telah cacat hukum karena disamping melanggar prosedural formal yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan juga terkandung suatu keterangan tidak benar, sehingga keputusan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan patut untuk dibatalkan.
Keberatan  yang diajukan oleh pemohon/tergugat telah diatur dalam Pasal 56  Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Meski dalam Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, bahwa dalam  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  tidak  ada  upaya  banding  dan  kasasi.  Pasal tersebut  seharusnya  bersifat  meniadakan  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  untuk membatalkan putusan yang telah dikeluarkan melalui arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.  Faktanya,  terdapat  peluang  keberatan  terhadap  putusanyang  telah  dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen,  yang secara langsung mematahkan sifat final dan mengikat undang-undang itu sendiri.
Pada Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari  kerja  setelah  menerima  pemberitahuan  putusan  tersebut.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase itu sendiri tidak benar-benar final atau akhir  dari  suatu  perkara  yang  diharapkan  diselesaikan  dengan win-win  solution di  badan yang menyediakan alternatif penyelesaian sengketa dan berujung pada litigasi yang bersifat win-lose dalam putusannya.
Keberatan  yang  diajukan  Pemohon  pada  dasarnya  merupakan  hal  lumrah.  Karena peluang keberatan itu sendiri terbuka selebar-lebarnya demi keadilan yang dicari. Keberatan itu  pun  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  gugatan  baru  maupun  banding,  melainkan  sebuah
upaya  hukum.  Upaya  hukum  keberatan  guna  memperbaiki  putusan  yang  dianggap  tidak benar  atau  tidak  sesuai  dengan  undang-undang.  Akan  tetapi  dengan  adanya  peluang keberatan  terhadap  suatu  upaya  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  seperti  pada arbitrase  dapat  mempengaruhi  minat  masyarakat  untuk  menyelesaikan  perkara  melalui arbitrase karena tidak adanya kepastian hukum yang diinginkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
a. Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam  perkara  sengketa  konsumen memiliki  kekuatan  mengikat  yang  sama  dengan  putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor: 03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019  dan  Perkara  Nomor:  29/PDT.SUS-BPSK/2019/PN PDG, sepanjang tidak ada keberatan dari para pihak dan dimintakan penetapan eksekusi Pengadilan  Negeri  meskipun  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  tidak menggunakan  irah-irah  title  eksekutorial.  Penyelesaian  sengketa  melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan  yang  didasarkan  pada  kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa  dan  sebagai konsekuensi  dari  kesepakatan  pihak  yang  bersengketa  tersebut,  maka  penyelesaiannya akan  lebih  bersifat  sukarela  dan  tidak  dapat  dipaksakan  oleh  salah  satu  pihak  kepada pihak lainnya. Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan wajib ditaati oleh  para  pihak  yang  membuatnya  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  45  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
b. Putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  terhadap  sengketa  konsumen  Nomor 03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/ 2019 yang telah diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  sebelumnya,  merupakan  keberatan  terhadap  putusan  arbitrase  yang  masuk di  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  IA  tidak  dapat  dikatakan  gugatan  baru  maupun banding, keberatan tersebut adalah upaya hukum yang ditempuh khusus untuk keberatan terhadap  putusan  arbitrase  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan. Dimana inti dari upaya hukum keberatan itu sendiri terletak pada sejauh mana konsumen dapat  membuktikan  bahwa  badan  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  telah menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
B. Saran
1. Mengingat  terdapatnya  disharmonisasi  antara  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  54 Ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang disatu pihak menentukan bahwa suatu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat  final  dan  mengikat  (final  and  binding)  dengan  Pasal  56  Ayat  (2)  Juncto Pasal 58 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum Keberatan ke Pengadilan  Negeri  dan  Kasasi  ke  Mahkamah  Agung  di  lain  pihak,  maka  hendaknya
dilakukan revisi melalui mekanisme amandemen terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga dapat tercapai kepastian hukum bagi para pihak yang akan mencari keadilan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum perlindungan konsumen.
2. Guna menghindari kesan bahwa suatu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya  di  atas  kertas  saja  karena  masih  dimungkinkannya  dilakukan  upaya  hukum keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  setempat  dan  Kasasi  ke  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia,  maka  sebaiknya  pada  revisi  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  yang akan  datang  lebih  diatur  secara  jelas  mengenai  kekuatan  hukum        dari  suatu  putusan Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen beserta dengan proses pelaksanaannya.  Dalam hal  ini  bagi  Pengadilan  atau  Hakim  yang  menghadapi  perkara  sengketa  konsumen sepantasnya  menunjukan  sikap  proaktif  sebagai  pembentuk  hukum  melalui  metode interpretasi yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru  &  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan Konsumen ,  Devisi  Buku  Perguruan Tinggi  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Az.  Nasution, Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Suatu  Pengantar, PT.  Diadit  Media,  Jakarta, 2002.
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) ,  Gunung  Agung, Jakarta, 2002.
Erman  Rajagukguk, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Mandar  Maju, Bandung, 2000.
Gunawan  Widjaya  &  Ahmad  Yani, Hukum    Tentang    Perlindungan    Konsumen ,      Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
Hans  Kelsen, Teori  Umum  Hukum  dan  Negara  (Suatu  Kajian  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Diskriftif Empirik) , Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
Hadi  Setia  Tunggal, Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen , Harvarindo, Jakarta, 2004.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 1996.
Yusuf    Shofie, Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Menurut  Undang-undang      Perlindungan Konsumen  (UUPK)  Teori  dan  Praktek  PenegakanHukum ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan BPSK.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  301.MPP/Kep/10/  2001  tanggal  24 Oktober  2001  tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian Anggota    dan    Sekretariat BPSK.
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350.MPP/Kep/12/  2001  tanggal  10 Desember  2001  tentang  Tugas  dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen.
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  605.MPP/Kep/8/  2002  tanggal  29 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri  Nomor  235/  DJPDN/VII/2001 Tentang  Penanganan  Pengaduan  Konsumen  Yang  Ditujukan  Kepada  Seluruh  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prof/Kab/Kota.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri  Nomor  795/  DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.