JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 9 Nomor 2  2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) UNIVERSITAS HINDU NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online) I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/JPM

## PRINSIP MODERAT DALAM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA (PTKIS)
(Studi PTKIS di Provinsi Lampung)
Oleh: Erina Pane 1 , Kartika S 2 , Ahmad Fauzan 3
UIN Raden Intan Lampung erinapane@radenintan.ac.id 1 ,  kartika@radenintan.ac.id 2 , ahmadfauzan@radenintan.ac.id 3
Diterima: 02 April 2023, Direvisi: 01 Juli 2023, Diterbitkan: 31 Agustus 2023

## Abstract
Private  Islamic  higher  education  institutions  (PTKIS)  are  experiencing  rapid growth, including in Lampung Province, which has been supported by the establishment of  Kopertais  Wilayah  XV  Lampung  since  2020.  This  field  study  aims  to  explore  the importance of a moderate attitude in quality assurance in PTKIS. The objects of this study are  representatives  of  various  types  of  universities,  namely  Islamic  institutes  (IAI), Islamic  colleges  (STAI),  Islamic  education  colleges  (STIT),  Islamic  economics  and business colleges (STEBI), and Islamic law colleges (STIS). The results of the study show that  a  moderate  attitude  is  essential  for  the  effective  implementation  of  the  quality assurance system. This is because the outcomes of the quality assurance system, both SPMI and SPME, will serve as a benchmark for the governance of PTKIS, which has a significant impact on the sustainability of all PTKIS activities. Therefore, PTKIS must prioritize moderate attitudes, such as fairness, balance, openness, and proportionality in the quality assurance system.
.
Keywords: Moderation, Quality Assurance, PTKIS

## I. PENDAHULUAN
Dinamika pendidikan pada lembaga  pendidikan  tinggi  ialah  terkait pengelolaan penjaminan mutu. Penjaminnan  mutu  pada  lembaga pendidikan,  khususnya  pada  perguruan tinggi bagaikan ruh dari perguruan tinggi tersebut. Namun, bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) hal itu begitu terasa berat sebab perguruan tinggi swasta sebagian besar  beroperasional  mengandalkan pemasukan  hanya  dari  SPP  mahasiswa
saja. Dampaknya ialah segala tata kelola perguruan  tinggi  akan  sangat  terbatas untuk  diimplementasikan,  termasuk  di dalamnya  adalah  sistem  penjaminan mutu.
Perguruan  Tinggi  Keagamaan
Islam  Swasta  (PTKIS)  mau  tidak  mau harus  mempersiapkan  diri  sebagai lembaga  pendidikan  mau  tidak  mau harus  tunduk  pada  sistem  pendidikan nasional. Di dalamnya terdapat prosedur, pedoman, aturan dan informasi
mengenai  tata  kelola  perguruan  tinggi. PTKIS  sebagai  lembaga  pendidikan yang  dikelola  oleh  masyarakat  tentu memiliki keterbatasan. Ini bukan berarti bahwa  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN) luput dari kekurangan. Hal yang menjadi dasar ialah pengelolaan perguruan tinggi tentu  memiliki  dinamikanya  masing- masing.
Penjaminan mutu perguruan tinggi tentu  harus  diduduki  oleh  orang  yang memiliki kompetensi dan kemauan yang kuat untuk menjadmin mutu pendidikan pada perguruan tinggi tersebut. Apabila PTKIS  tidak  memiliki  SDM  yang dimaksud,  maka  sistem  penjaminan mutu akan dilaksanakan dengan
seadanya.  Tentu,  hal  ini  sangat  tidak ideal  dalam  tata  kelola  sistem penjaminan  mutu  perguruan  tinggi.  Di sisi  lain,  sebagaimana  telah  disebut  di atas,  faktor  kondisi  keuangan  PTKIS juga  menjadi  faktor  yang  memengaruhi sistem penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi. Di sisi lain, kesadaran yang  rendah  dari  seluruh  civitas akademika  PTKIS  terkait  sistem penjaminan juga mendorong terbatasnya tata  kelola  sistem  penjaminan  mutu perguruan  tinggi  yang  akan  berdampak pada akreditasi PTKIS tersebut. Artikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis implementasi  sikap  moderat  dalam penjaminan  mutu  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS)  di
Provinsi  Lampung.  Populasinya  ialah seluruh  PTKIS  yang  berjumlah  33. Sedangkan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  keterwakilan  jenis  perguruan tinggi, yakni Institut Agama Islam (IAI), Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  (STAI), Sekolah  Tinggi  Ilmu  Tarbiyah  (STIT), Sekolah Tinggi Ekonmi dan Bisnis Islam (STEBI),  dan  Sekolah  Tinggi  Ilmu Syari’ah (STIS).
Artikel ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya, pertama dilakukan oleh Nashruddin, Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Merevitalisasi Pemahaman Moderasi pada Lembaga Pendidikan di
Indonesia. (Nashruddin  2020) Kedua,
Edy  Sutrisno, Aktualisasi  Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan .(Edy Sutrisno  2019) Ketiga ,  Dadan  F. Ramdhan,  Hariman  Surya  Siregar, Manajemen  Mutu  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) .(Dadan  F.  Ramdhan,  Hariman Surya  Siregar  2019) Keempat, Muh.
Fitrah,  Ruslan,  Hendra, Urgensi  Sistem Penjaminan  Mutu  Internal  Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. (Muh.  Fitrah,  Ruslan,  Hendra,
2018) Kelima, Aswin  Bancin, Sistem Penjaminan  Mutu  Perguruan. (Aswin Bancin 2017)

## II. PEMBAHASAN
2.1 Moderasi Dalam Pendidikan Islam Islam adalah agama yang moderat dalam  pengertian  tidak  mengajarkan sikap ekstrim dalam berbagai aspeknya.
(Tim  Penyusun  2012)    Moderasi  Islam adalah  sebuah  pandangan  atau  sikap yang  selalu  berusaha  mengambil  posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan  dan  berlebihan  sehingga salah  satu  dari  kedua  sikap  yang dimaksud  tidak  mendominasi  dalam pikiran  dan  sikap  seseorang.  Dengan kata  lain,  seorang  Muslim  moderat adalah  Muslim  yang  memberi  setiap nilai  atau  aspek  yang  berseberangan bagian  tertentu  tidak  lebih  dari  porsi yang  semestinya.  (Tim  Penulis  2020)
Moderasi  Islam  sesungguhnya  telah dikenal  dalam  dalam  tradisi  Islam  itu sendiri. (Iffati Zamimah 2018) Adapun  aspek  dalam  moderasi beragama antara lain:
2.1.1 Adil ( ‘Adl )
Salah satu sikap aktif wasathiyyah adalah  adil  dalam  arti  menempatkan sesuatu  pada  tempatnya.  (M.  Quraish Shihab 2020) Dalam kehidupan multikultural  diperlukan  pemahaman dan  kesadaran  multibudaya  yang menghargai  perbedaan,  kemajemukan dan  sekaligus  kemauan  berinteraksi dengan  siapapun  secara  adil.  (Agus Akhmadi 2019)
2.1.2 Keimbangan ( Tawazun )
At-tawazun ,  yakni  menetapkan keseimbangan  dalam  pertimbangan eksistensi  kehormatan  yang  terdiri  dari jasmani (jasad), al-aql (akal), dan ar-ruh (roh).  (Muhidin,  Muhammad  Makky, Mohamad  Erihadiana,  2021)  Dalam konteks pendidikan, kesimbangan bermakna  bahwa  segala  aspek  dalam pendidikan  Islam,  harus  memiliki kesimbangan dalam bergaitan kaitannya.
Misalnya, target dalam pendidikan Islam harus  disesuaikan  atau  diseimbangkan dengan  keadaan.  Dengan  demikian, muncul sikap tawazun.
2.1.3 Keterbukaan/Tranparansi Keterbukaan ini bermakna kejujuran,  ekspose  data  serta  kegiatan pendidikan di suatu lembaga pendidikan.
2.1.4 Proporsional ( I’tida l) Moderasi khususnya dalam bidang pendidikan sesungguhnya telah mendapat  perhatian  dari  Kementerian Agama.  Hal  ini  tercermin  pada  12 program unggulan Kementerian Agama.
Hal ini menurut Edy Sutrisno disebabkan karena  moderasi  bertumpu  pada  sikap. (Edy Sutrisno 2019)
2.2 Tata  Kelola  Sistem  Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Perguruan  Tinggi  adalah  satuan pendidikan  yang  menyelenggarakan
Pendidikan  Tinggi.  (Undang-Undang Pendidikan  Tinggi  2012)  Perguruan tinggi  sampai  saat  ini  masih  menjadi suatu  lembaga  yang  berpengaruh terhadap  peradaban  manusia.(James  J. Duderstadt  2000)  Pendidikan  tinggi merupakan  barang  publik.  Makna  dari pendidikan  tinggi  merupakan  barang publik  adalah  bahwa  pendidikan  tinggi mampu menghasilkan sekumpulan besar eksternalitas yang tidak hanya menguntungkan  individu,  tetapi  juga masyarakat.  (Andriyani  Kusumawati 2018) Pelaksanaan pembelajaran di Perguruan  Tinggi  tentunya  harus berbeda  dengan  pendidikan  menengah dan dasar. Peserta didik pada perguruan tinggi  adalah  orang  dewasa  dengan kompleksitasnya sebagai manusia.(Dian
Rahadian 2016)  Pendidikan tinggi tidak hanya  memberikan  pengajaran  kepada peserta didik tetapi juga harus mencakup pembentukan sikap dan kepribadian. (Sri Hudiarini  2017)  Pendidikan  tinggi selanjutnya berasaskan kebenaran ilmiah;  penalaran;  kejujuran;  keadilan; manfaat;  kebajikan;  tanggung  jawab; kebhinnekaan;  dan  keterjangkauan. (Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi 2012) Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; Mengembangkan  Sivitas  Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil,  berdaya  saing,  dan  kooperatif melalui  pelaksanaan  Tridharma;  dan Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  dengan  memperhatikan  dan menerapkan nilai Humaniora. (Undang- Undang Pendidikan Tinggi 2012) Good  University  Governance adalah penerapan adanya Good Corporate Governance dalam Perguruan Tinggi  untuk  tujuan  meningkatkan kualitas  Perguruan  Tinggi  tersebut dalam aspek Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi,  dan  Keadilan. Good University  Governance ini  mampu menjamin keberlangsungan hidup perguruan  tinggi  dalam  melakukan pengelolaan manajemen yang berkualitas. Good University Governance diyakini mampu mengurangi  munculnya  fraud,  hal  ini karena Good  University  Governance akan  meningkatkan  pengawasan  dan meningkatan pertanggungjawaban pengelolaan  di  perguruan  tinggi.  (Ni Nyoman Ayu Suryandari 2021.) Konsep good university governance (GUG)  menurut  Hernard dan  Mitterle,  merupakan  elemen terpenting  di  perguruan  tinggi  karena konsep  ini  digunakan  untuk  tindakan antisipasi,  perancangan,  pelaksanaan, pengawasan  dan  penilaian  terhadap efektivitas  dan  efisiensi  dari  suatu perguruan  tinggi.  Sehingga  tujuan  dari GUG adalah untuk peningkatan kualitas
perguruan  tinggi,  peningkatan  daya saing antar perguruan tinggi, peningkatan  mutu  internal  manajemen perguruan tinggi dan tercapainya kinerja yang  diharapkan.    GUG  ini  juga diharapkan  mampu  memenuhi  keingin stakeholders perguruan tinggi. (Reschiwati,  Wiwik  Pratiwi,  Adji Suratman, Ida Musdafia Ibrahim 2021) Sistem tata kelola perguruan tinggi dapat  diwujudkan  secara  bertahap namun  terprogram.(Abdul  Kadir  2013) Kenyataanya  di  Indonesia, Good University Governance belum dijalankan  dengan  maksimal  untuk meraih  pencapaian  kinerja  yang  telah diharapkan.(Ivan Yudianto, Sri Mulyani,
Mohamad Fahmi, Srihadi Winarningsih 2021) Good  University  Governance dapat  berjalan  dengan  prinsip rule  of law, transparansi, responsiveness, consencuss orientation, equity, effectiveness and efficiency ,
accountability dan strategic vision . (Emi Nurfadlillah 2017) Transparacy,
responsibility dan fairness berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  perguruan tinggi.(Zaky  Machmuddah  2019)  Tata kelola sistem penjaminan mutu pendidikan  tinggi  terbagi  menjadi  dua jenis,  yakni  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksteral (SPME). Sistem penjaminan  mutu  pendidikan  tinggi menjadi  dasar  tata  kelola  perguruan tinggi.

## 2.3 PTKIS di Provinsi Lampung
Provinsi Lampung adalah gerbang Sumatera,  suatu  daerah  tumbuh  dan berkembang,  termasuk  dalam  hal pendidikan.  Lampung,  memiliki  begitu banyak  lembaga  pendidikan,  termasuk Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Swasta  (PTKIS).  PTKIS  ini  kemudian berdiri di bawah naungan Koordinatorat Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Swasta (Kopertais).
Kementerian  Agama  memiliki perhatian  yang  sangat  baik  terhadap
Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam
Swasta  (PTKIS).  Salah  satu  Kopertais baru berdasar SK Dirjen Pendis Nomor: 7340  itu  adalah  adanya  Koordinatorat
Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Swasta  (Kopertais)  baru  di  Lampung yang  diamanahkan  kepada  UIN  Raden Intan  Lampung.  Kopertais  tersebut dinamakan  Kopertais  Wilayah  XV Provinsi  Lampung.  Kopertais  Wilayah
XV  Lampung  adalah  Koordinatorat
Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Swasta  hasil  pemekaran  dari  Kopertais VII  Wilayah  Sumateta  Bagian  Selatan yang  meliputi  Provinsi  Sumatera Selatan,  Bengkulu,  Bangka  Belitung, dan  juga  Lampung.  Kopertais  Wilayah XV Lampung akan memberikan pelayanan kepada 33 PTKIS dengan 104 Program Studi, baik pada tingkat sarjana,
magister, bahkan doktoral
2.3.1 Institut Ma’arif NU Metro Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro  adalah  perguruan  tinggi  yang dikelola  oleh  Lembaga  Pendidikan Ma’arif  NU  Kota  Metro. Institut  Agama Islam  Ma’arif  NU  Metro  memiliki  tiga fakultas,  antara  lai:  Fakultas  Syariah, Fakultas  Tarbiyah  serta  Fakultas
Usuluddin  dan  Dakwah.(IAIM  NU Metro 2021) Visi  IAIMNU  Metro  Lampung yaitu “Pada Tahun 2027 IAIMNU Metro Lampung  menjadi  Sentral  Pendidikan Islam  yang  unggul,  berakhlak  mulia, kompetitif  dan  profesional  pada  tingkat wilayah  Sumatera  dalam  pengkajian, pengembangan,  pengintegrasian  dan penerapan  keilmuan  yang  berlandaskan Islam Ahlusunnah  Waljamaah  An- Nahdliyah ”.(IAIM NU Metro 2021) Misi Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro adalah Menghasilkan sarjana yang memiliki keilmuanintegral; Memberikan dasar-dasar akhlak terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta melakukan pembinaan moral kegamaan; Menghasilkan  sarjana  yang  memiliki kemandirian dan daya saing; Melakukan pengembangan keilmuan melalui penelitian;  Memberikan  kontribusi  dan keteladan  dalam  kehidupan  masyarakat
atas dasar nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah. 1 Tujuan  SPMI  IAIM  NU  Metro adalah:  Menguatkan  sistem  pendidikan dengan  fokus  menghasilkan  lulusan yang  kompeten,  cerdas  dan  bermoral;
Meningkatkan  kegiatan  penelitian  dan pengabdian  pada  masyarakat  sehingga institut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan; Meningkatkan  kapasitas  sumberdaya dan  kelembagaan  IAIM  NU  Metro; Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh  civitas  akademika  IAIM  NU Metro. Unit  SPMI  di  IAIM  NU  Metro terbagi  menjadi:  Penjaminan  Mutu dilakukan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT)  Penjaminan  Mutu  IAIM  NU Metro; Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab  atas  terbentuknya organisasi  mutu  dan  terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit; Pelaksana Program yaitu Ketua Jurusan, ketua  prodi  dan  Kepala  pusat  studi bertanggungjawab  atas  tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program  dan  tercapainya  tandar  mutu serta pengawasan mutu; Asesor internal sebagai  tim  yang  akan  menilai  kinerja unit  terhadap  target  sasaran  mutu;  Unit Audit  Internal  sebagai  mitra  Unit Penjaminan  Mutu  dalam  melakukan audit  terhadap  kepatuhan  terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal  dan  eksternal.(Tim  Penyusun 2016)
2.3.2 STAI Yasba Kalianda Visi Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAI)  Yasba  Kalianda  adalah  sebagai lembaga  yang  berkualitas  dan  memiliki keluasaan  ilmu/intelektual,  kedalaman spiritual dan ketinggian profesionalisme di  tingkat  regional  pada  tahun  2025. Dengan Misi: Penyelenggaraan pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian dan  pengabdian  kepada  masyarakat dalam  bidang  ilmu  pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang Islami;
1 Ibid
Mengembangkan  dan  menyebarluaskan ilmu  penegtahuan,  teknologi  dan  seni budaya  yang  Islami;  Memberikan keteladanan  ( akhlakulkarimah) dalam kehidupan  atas  dasar  nilai-nilai  Islam dan budaya Indonesia.
Strategi  yang  digunakan  dalam pelaksanaan  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam (STAI Yasba) Kalianda adalah: Mengoptimalkan  semua  Sumber  Daya Manusia  dan  sumber  daya  lain  yang dimiliki,  untuk  dapat  dilibatkan  dalam kemajuan  STAI  Yasba  Kalianda; Mensosialisasikan  program  penjaminan mutu  kepada  sivitas  akademika  STAI Yasba  Kalianda  secara  sistematis  dan berkelanjutan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik; Mengimplementasikan Sistem Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI) dengan  model  penetapan,  pelaksaaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara sistemik dan berkelanjutan; Melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi (Baik Universitas  maupun  Sekolah  Tinggi) yang lebih baik dengan lembaga lainnya dalam rangka mempercepat peningkatan mutu  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam
Yasba Kalianda.
Melibatkan  alumni,  dunia  usaha dan  pemerintahan  sebagai  pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu STAI Yasba Kalianda; Melakukan Workshop/Bimtek/pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPM STAI Yasba Kalianda, dan secara   khusus pelatihan  sebagai  auditor  internal; Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan  SPM  STAI  Yasba  Kalianda kepada  para  pemangku  kepentingan secara  periodik.  Meningkatkan  status akreditasi di setiap Prodi.

## 2.3.3 STIT Darul Fatah
STIT  Darul  Fattah  berada  di bawah  naungan  Yayasan  Darul  Fatah Bandar  Lampung.  Berdirinya  STIT  DF ini  bermula  dari  sebuah  Ma’had  Aly
Darul  Fatah  (MA  DF)  akhirnya  pada tahun 2007 mendapatkan izin operasional secara resmi dari Direktorat Jendral  Pendidikan  Tinggi  Islam Departemen Agama Republik Indonesia dengan  Jurusan  Tarbiyah  Progam  Studi
Pendidikan Bahasa Arab di bawah STIT, dengan SK. Dirjen No. Dj.I/220.D/2007 tanggal  28  Mei  2007.  Dan  tahun  2009 mendapatkan  izin  perpanjangan  dengan nomor  Dj.I/690/2009  tanggal  12 November  2009.  Kemudian  pada  tahun 2011,  Jurusan  Pendidikan  Bahasa  Arab STIT  DF  terakreditasi  BAN  –PT,  dan kemudian  di  tahun  2016  Melakukan reakreditasi yang kedua. Hingga saat ini STIT  Darul  Fattah  sudah  terakreditasi baik institusi maupun program studinya.
Visi  STIT  Darul  Fatag  ialah Terwujudnya  STIT  DF  Tahun  2025 Menjadi Referensi Terdepan Studi Islam Di Lampung. Dengan Misi: Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat Yang Didasari Oleh Syariat ( Insya’ Ta’limy, Dirasah wal Buhust wa Khidmat al Mujtma’ ); Membentuk Insan Akademik  Yang  Berakhlakul  Karimah Dan  Profesional  ( Takwin  Maharat Thalabah  Akadimiya );  Memperbaiki mutu  SDM,  sarana  dan  prasarana, manajemen  akademik  ( Islah  Thoqoh Basyariah  wal  idariyat  al  Jami’ah ); Menjalin  kerjasama  kemitraan  dengan pihak  lain  ( Aqd  Tafahum  wata’awun Khoiri  maa  al  akhorin ).(STIT  Darul Fatah 2021) Dalam  mengimplementasi  SPMI, LPM  STIT  Darul  Fattah  menjalankan uraian kegiatan sebagai berikut: Membentuk  dan  memfungsikan  unit kerja  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab  untuk  menerapkan  SPMI  dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG ( Good University Governance ); Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta  prosedur  penjaminan  mutu;
Menerapkan  semua  prosedur  dan mekanisme  untuk  mencapai  standar mutu  secara  fleksibel  tanpa  mengubah tujuan;  Mendokumentasikan  semua kebijakan,  prosedur,  dan  standar  mutu dengan  baik  dan  dapat  diakses  dengan
mudah  oleh  semua  sivitas  akademika dan  stakeholders  lain;  Membangun  dan menjaga  hubungan  koordinasi  dan jejaring  kerja  ( networking )  yang  efektif dan  konstruktif  dengan  badan/institusi eksternal,  terutama  Badan  Akreditasi Nasional  dan  Lembaga  Profesi  lainnya dalam  penerapan  SPM;  Melakukan bench  marking  yang  efektif  untuk meningkatkan  mutu.(Tim  Penyusun 2019)

## 2.3.4 STIS Sultan Fatah
Visi  STIS  Sultan  Fatah  ialah Menjadi  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Syariah yang  unggul  dan  kompetitif    dalam pendidikan, pengkajian, dan pengembangan  hukum  Islam  dan  ilmu hukum secara integratif, yang berwawasan  keislaman,  kemanusiaan, keindonesiaan,  di  kawasan  regional Sumatera  pada  tahun  2035.  Sedangkan Misinya adalah: Melaksanakan pendidikan  yang  berkualitas  dalam hukum  Islam  dan  ilmu  hukum  terkait secara  integratif,  baik  dalam  hukum perdata/kelauarga,  hukum  ekonomi, hukum  tata  negara,  hukum  pidana,  dan sebagainya; Melakukan penelitian, pengkajian,  dan  pengembangan  hukum Islam,  dan  ilmu  hukum  terkait  di bidangnya;  Melaksanakan  pengabdian pada masyarakat sesuai bidangnya serta kerjasama  yang  simbiotif  dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri. Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal (SPMI)  STIS  Sultan  Fatah  Lampung Utara  dirancang,  dilaksanakan  dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan  dengan  berdasarkan  pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).  Dengan  model  ini  maka yang  dimaksud  "Penetapan"  adalah: Institut  dan  setiap  unit  dibawahnya menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin  dicapai  melalui  strategi  dan serangkaian  aktivitas  yang  tepat.
Terhadap  pencapaian  tujuan  dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan  kearah  yang  lebih  baik secara berkelanjutan. Pada  setiap  aktivitas  untuk mencapai  tujuan  tersebut  ditetapkan
standar  SPMI  sebagai  pengukur  kinerja atas  capaian  tujuan.  Ditetapkan  pula manual  SPMI  sebagai  petunjuk  praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi  dan  ditingkatkan  mutunya. Secara  kelembagaan  di  tingkat  Institut pemegang  kepentingan  SPMI  STIS Sultan Fatah Lampung Utara terdiri atas Senat  Institut,  Pimpinan  Institut, Lembaga dan UPT Sedangkan di tingkat Jurusan  atau  Program  Studi,  SPMI ditangani  oleh  Gugus  Kendali  Mutu Jurusan/Prodi.

## 2.3.5 STEBI Lampung
Sekolah  Tinggi  Ekonomi  dan
Bisnis  Islam  (STEBI)  Lampung  berdiri berdasarkan Keputusan Izin Operasional Direktur  Pendidikan  Islam  Kementrian
Agama  Republik  Indonesia  Nomor: 2646 Tahun 2017. Perguruan tinggi yang sekarang  bernama  Sekolah  Tinggi Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  (STEBI) Lampung  ini  baru  terbentuk  dan memiliki 2 program studi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dan kami masih perlu melakukan pengembangan- pengembangan menjadi lembaga pendidikan agama yang diarahkan untuk mencetak intelektual-intelektual muslim. Pada  tahun  akademik  2017/2018
Sekolah  Tinggi  Ekonomi  dan  Bisnis Islam  (STEBI)  Lampung  memulai kegiatannya  untuk  menjadi  perguruan tinggi riset yang unggul dan kompetitif. Nah  dari  kemampuan  Sekolah  Tinggi Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  (STEBI)
Lampung  untuk  menjadi  perguruan tinggi  riset  ditunjang  lingkungan penelitian  yang  memadai;  koleksi perpustakaan yang lengkap; laboratorium yang komplit; kemampuan mengakses  data  dan  informasi  melalui sistem.(STEBI Lampung 2021) Visi  STEBI  Lampung  ialah Menjadi  Sekolah  Tinggi  Ekonomi  dan Bisnis Islam yang memiliki keunggulan kompetitif dalam Kajian Ilmu Ekonomi Syariah dan Perbakan Syariah berwawasan  global,  berkarakter  dan Enterprenuership Berbasis IT pada tahun 2024.  Sedangkan  Misinya  adalah Menyelenggarakan Tridharma Perguruan  Tinggi  dengan  berbasis
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi terkini. Mengembangkan dan menerapkan IPTEK di bidang Ekonomi sesuai Dinamika Globalisasi. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan  Tinggi  di  bidang  Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Pengelolaan Sumberdaya yang Berwawasan ke Islaman. Menyelenggarakan Pembelajaran Berbasis  Kewirausahaan  dan  Berbasis ICT.(STEBI Lampung 2021) Kebijakan  Mutu  merupakan  arah, landasan  dan  dasar  utama  dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan  mutu  di  Sekolah  Tinggi Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  Lampung. Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal (SPMI)  Sekolah  Tinggi  Ekonomi  dan Bisnis  Islam  Lampung  adalah  kegiatan sistemik  dan  sistematis  di  Sekolah Tinggi  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam Lampung yang didorong oleh kebutuhan dan  kesadaran  internal  ( internally driven ) untuk menjamin mutu penyelenggaraan  perguruan  tinggi  di Sekolah  Tinggi  Ekonomi  dan  Bisnis Islam Lampung. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan  kinerja  penyelenggaraan Tri Dharma di Sekolah Tinggi Ekonomi dan  Bisnis  Islam  Lampung  secara konsisten dan berkelanjutan.
Cakupan  implementasi  Sistem
Penjaminan  Mutu  Internal  adalah  pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian  dan  Peningkatan  Standar Mutu  Perguruan  Tinggi.  Program
Penjaminan  Mutu  Sekolah  Tinggi Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  Lampung dilaksanakan  secara  konsisten  dan berkelanjutan  untuk  menjamin:  1) kepuasan  pelanggan  dan  pemangku kepentingan ( stakeholders ), 2) transparansi, 3) efisiensi dan efektivitas, dan 4) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi  Sekolah  Tinggi  Ekonomi  dan Bisnis Islam Lampung. Stategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI Perguruan  Tinggi  tercapai  diantaranya: 1)  Melakukan  mobilisasi  sumberdaya
yang
dimiliki. 2) Meningkatkan
kerjasama  antar stakeholder secara sinergi. 3) Sosialisasi program sehingga stakeholder memahami dokumen kebijakan  yang  dibuat  dan  dapat diimplementasikan  dengan  baik  pada setiap  program.  4)  Melakukan  siklus SPMI  dengan  mengimplementasikan metode PPEPP.
2.4 Tata  Kelola  Penjaminan  Mutu
PTKIS di Lampung Tabel 1 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
PTKIS di Provinsi Lampung Dari  tabel  di  atas,  hampir  semua dokumen  yang  dibutuhkan  oleh  PTKIS pada  sistem  penjaminan  mutu  sudah sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Meski demikian,  ada  beberapa  dokumen  yang belum dimiliki oleh PTKIS. Hal ini tentu menjadi  catatan  bagi  PTKIS  dimaksud. Seluruh  dokumen  penjaminan  mutu harus  dimiliki  sebagai  acuan  dalam pengelolaan  PTKIS  sehingga  mampu berjalan  sesuai  ketentuan  yang  ada. Kekurangan  ini  tentu  harus  diperbaiki agar dokumen yang dibutuhkan menjadi lengkap.  Kelengkapan  dokumen  sistem penjaminan  mutu  akan  menjadi  acuan Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai lembaga yang tuguaskan  oleh  negara  sebagai  Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
2.4.1  Faktor  Pengaruh  Tata  Kelola Penjaminan  Mutu  PTKIS  di Lampung Implementasi tata kelola penjaminan  mutu  pada  PTKIS  di Lampung  tentu  tidak  terlepas  dari
berbagai  faktor  yang  memengaruhinya. Adapun  faktor  tersebut  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 2 Faktor Pengaruh SPMI PTKIS di Lampung
Perguruan Tinggi swasta, termasuk  PTKIS  adalah  lembaga pendidikan yang segala macam kegiatan operasionalnya bertumpu secara mandiri di  bawah  naungan  sebuah  yayasan pendidikan. PTKIS harus mampu sebijak dan  sebaik  mungkin  memanfaatkan segala  sumber  daya  yang  ada  untuk menjamin kelancaran dan keberlangsungan  kegiatan  pendidikan yang  diberikan.  Dengan  demikian, PTKIS  harus  siap  dalam  segala  hal terkait  operasional  kampus,  termasuk tata  kelola  penjaminan  mutu,  baik Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal (SPMI)  maupun  Sistem  Penjaminan Mutu  Eksternal  (SPME)  yang  terkait dengan akreditasi. Memingat  segala  kondisi  PTKIS yang ada, ternyata tata kelola penjaminan mutu tidak bisa terlepas dari SDM  yang  dimiliki,  sarana  dan prasarana, serta dorongan dari pimpinan. Hal  tersebut  bila  tidak  terpenuhi  akan berdampak  pada  operasional  kampus yang  akan  membuatnya  menjadi  lebih baik.
Sedangkan  minimnya  kesadaran akan pentingnya penjaminan mutu serta SDM  yang  paham  tentang  hal  tersebut, sarana  dan  prasarana  bahkan  tidak memanfaatkan teknologi kekinian adalah  bentuk  penghambat  dari  proses penjaminan  mutu  pada  PTKIS  di Provinsi Lampung. Seluruh civitas akadmeika PTKIS
harus  saling  mengingatkan  serta  bahu-
No.  Faktor Pendukung Faktor Penghambat 1 Dukungan  dari Pimpinan PTKIS Minimnya  Kesadaran dan Pemahaman
2 Kesiapan SDM Keterbatasan SDM 3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kekurangan  Sarana dan Prasarana 4 Belum Memaksimalkan Sistem Teknologi Informasi Pendidikan No PTKIS Kebijakan Mutu Manual Mutu Standar Mutu S O P Formu lir Mutu 1. IAI  Ma’arif NU Metro ü ü ü ü ü 2. STAI  Yasba Kalianda ü ü ü x x 3. STIT Darul Fattah ü ü ü x ü 4. STIS  Sultan Fatah ü ü ü x ü 5. STEBI Lampung ü ü ü x x
membahu  dalam  menjalankan  sistem penjaminan  mutu.  Ketika  sistem penjaminan  mutu  telah  berjalan  sesuai prosedur, maka operasional PTKIS akan berjalan  dengan  baik,  bahkan  akan meningkat. Dampak lainnya adalah bila PTKIS telah dikenal memiliki integritas dalam penjaminan mutu, maka daya tarik minat masyarakat juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah mahasiswa dan mengembangkan PTKIS  ke  arah  yang  lebih  baik  dan relevan sesuai visi dan misi, tujuan serta harapan PTKIS itu sendiri. 2.4.2 Prinsip Moderat dalam Penjaminan  Mutu  PTKIS  di Lampung Tatakelola Perguruan Tinggi harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Segala  aspek  dalam  aturan tersebut  harus  dipenuhi  sebagai  modal awal  dalam  memberikan  layanan pendidikan  tinggi.  Untuk  itu,  berbagai hal  penting  harus  dipersiapkan  sebagai acuan  dalam  operasionalnya,  seperti kebijakan  mutu,  manual  mutu,  standar mutu, SOP dan formulir mutu.
PTKIS di Provinsi Lampung yang menyebar  hampir  di  seluruh  wilayah memiliki  karakteristik  yang  berbeda, sebagaimana jenis pergutuan tinggi yang berbeda pula. Perbedaan jenis perguruan tinggi  tersebut  tidak  membebaskannya dari  seluruh  aspek  Sistem  Penjaminan Mutu  Internal  (SPMI)  sebagaimana disebutkan di atas.
Pimpinan PTKIS sekalu pemegang utama komando tata kelola PTKIS, mesti melaksanakan  upaya  manajerial  yang baik.  Upaya  manajemerial  ini  meliputi seluruh  aspek  tata  kelola  PTKIS. Pimpinan PTKIS harus memantau upaya perencaraan, pelaksanaan, hingga evaluasi  seluruh  kegiatan  yang  ada  di PTKIS tersebut. Termasuk di dalamnya menjadi  motor  penggerak  dalam  proses penjaminan mutu pendidikan. Pimpinan PTKIS dalam mendukung  upaya  penjaminan  mutu terlihat  dari  dikeluarkannya  kebijakan mutu  yang  menjadi  arahan  kepada  unit yang kemudian ditunjuk dalam penjaminan mutu pendidikan di lembaga
perguruan  tinggi  tersebut.  Wujud dukungan pimpinan PTKIS ini tertuang dalam  berbagai  hal  terkait  dalam penjaminan mutu.
Penjaminan  mutu  pada  lembaga pendidikan tinggi haruslah diamanahkan kepada  Sumber  daya  manusia  (SDM) yang memiliki kemampuan. Kemampuan  SDM  tersebut  meliputi pemahaman, pelaksananakan dan upaya menggerakan  semua  pihak  dalam tujuannya  demi  mewujudkan  budaya mutu pendidikan. Kesiapan SDM dalam pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi  ini  adalah  buah  dari  dukungan pimpinan  PTKIS  yang  menyadari pentingnya  proses  penjaminan  mutu. Lebih  lanjut  kesiapan  SDM  ini  juga didukung  oleh  berbagai  pelatihan  yang ada terkait penjaminan mutu.
SDM  yang  menempati  posisi sebagai  penjamin  mutu  pendidikan haruslah  SDM  yang  juga  memahami proses  pendidikan  tersebut.  Untuk  itu, pada  PTKIS  yang  ada  di  Lampung menempatkan  dosen  tertentu  untuk menempati  posisi  sebagai  penjamin mutu di kampus masing-masing. Dosen tersebut kemudian dikategorikan sebagai dosen dengan tugas tambahan. Kehadiran  dosen  sebagai  pelaksanan penjaminan mutu menjadi suatu hal patut diapresiasi dan dinilai baik.  Lebih lanjut,
SDM  yang  menempati  posisi  sebagai penjamin  mutu  akan  tergantung  pada kesiapan  seluruh  pihak  yang  terlibat. Dengan demikian, kerjasama yang baik dan  komunikasi  yang  terbangun  akan menjadi jalan yang memudahkan dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Lembaga, unit atau badan penjaminan  mutu  yang  ada  di  PTKIS sesungguhnya  telah  dilengkapi  dengan sarana dan prasarana guna menjalankan tugas  dan  kewajibannya.  Ruang  kerja yang  terpisah  dengan  ruang  yang  lain adalah  tanda  dari  berjalannya  sistem penjaminan  mutu  internal  pada  kampus tersebut.
Masih  adanya  kekurangan  pada
Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal (SPMI) di PTKIS di Provinsi Lampung menunjukkan  bahwa  SPMI  tersebut harus memperoleh perbaikan. Sebab, hal
ini menjadi sangat penting sebagai acuan dalam  memberi  layanan  pendidikan, terlebih  kekosongan  tersebut  pada  SOP (Standar  Operasional  Prosedur)  dan formulir  mutu  sebagai  bentuk  hasil evaluasi  layanan  pendidikan  yang diberikan.
Demi  menunjang  kelangusngan penjaminan  mutu,  maka  sikap  moderat bisa dijadikan sebagai salah satu pijakan. Sikap  moderat  dalam  pendidikan  yang tertuang  dalam  sikap  adil,  berimbang, transparan  serta  proporsional  dapat diimpelemtasikan  dalam  penjaminan mutu perguruan tinggi, khususnya pada PTKIS di Provinsi Lampung.
Adil  dalam  hal  ini  bisa  dimaknai dengan  sikap  menempatkan  sesuatu sesuai  dengan  yang  sebagaimana mestinya.    Artinya  dalam  menjalankan sistem  penjaminan  mutu,  seluruh  pihak yang  terlibat  harus  bersikap  adil.  Tidak hanya  kepada  sesama,  melainkan  juga adil  terhadap  pelaksanaan  sistem penjaminan mutu.
Berimbang memiliki makna segala hal  terkait  penjaminan  mutu  harus disesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada. Meski demikian, dalam prosesnya tidak boleh bertentangan dengan standar yang ditetapkan  SN-Dikti.  PTKIS  harus mampu menyadari kondisi riil yang ada serta  menyesuaikan  dengan  sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan. Transparansi dalam sistem penjaminan  mutu  artinya  keterbukaan dalam  segala  proses  penjaminan  mutu. Transparansi ini dilakukan oleh seluruh pihak  terkait  penjaminan  mutu,  mulai dari  pimpinan  hingga  unit  pelaksana teknis penjaminan mutu PTKIS. Proporsional menjadi sikap terakhir  dalam  moderasi  penjaminan mutu  PTKIS.  Proporsional  ini  ialah bahwa PTKIS harus menjalankan sistem penjaminan  mutu  sesuai  dengan  porsi atau  kebutuhannya  masing-masing. Dalam  sistem  penjaminan  mutu  yang terpenting  ialah  terpenuhi  standar  yang ditetapkan oleh SN-Dikti serta dokumen penjaminan mutu tiap PTKIS.
Semua  sikap  moderat  dalam penjaminan mutu PTKIS harus dimiliki oleh  seluruh  SDM  yang  ada  di  PTKIS,
tidak  hanya  bertumpu  pada  SDM  yang terfokus dalam bidang penjaminan mutu saja. Sebab, dalam penyelenggaraannya, seluruh pihak dalam PTKIS secara tidak langsung  terhubung  dengan  sistem penjaminan  mutu.  Pada  akhirnya,  jika sikap  ini  telah  terwujud,  maka  mutu pendidikan di PTKIS akan terjamin.

## III. SIMPULAN
Sikap  moderat  sangat  diperlukan pada  implementasi  penjaminan  mutu, khususnya pada PTKIS. Hal ini menjadi penting  karena  hasil  dari  penjaminan mutu,  baik  SPMI  maupun  SPME  akan menjadi  tolak  ukur  tata  kelola  PTKIS yang akan berdampak pada keberlangsungan seluruh kegiatan kampus.  PTKIS  harus  mengedepankan sikap  moderat,  seperti  adil,  memilih jalan terbaik, berimbang dalam penjaminan  mutu  sehingga  SPMI  dan SMPE  membuahkan  hasil  yang  terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan. Rekomendasi PTKIS harus sangat memperhatikan mutu pendidikan melalui  sistem  penjaminan  mutu.  Mutu pendidikan yang kemudian terjawantahkan  dalam  akreditasi  adalah orientasi  tata  kelola  perguruan  tinggi. Untuk  itu,  PTKIS  harus  menempatkan tim  penjaminan  mutu  yang  solid  dan mampu  bekerja  keras  untuk  menjamin mutu pendidikan yang ditawarkan selain berpedoman pada SN-dikti.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir.  2013.  “Tata  Kelola Perguruan  Tinggi  di  Era  ITC.” 19(1):66.
Agus  Akhmadi.  2019.  “Moderasi Beragama  Dalam  Keragaman
Indonesia.” 13(2):54. Andriyani  Kusumawati.  2018. Perilaku Konsumen dan Pemasaran Pendidikan Tinggi . Malang: Universitas Brawijaya Press. Aswin Bancin. 2017. “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.” 9.
Dadan  F.  Ramdhan,  Hariman  Surya Siregar.  2019.  “Manajemen  Mutu
Perguruan  Tinggi  Keagamaan
Islam Swasta (PTKIS).” 3(1).
Dian  Rahadian.  2016.  “Pergeseran Paradigma  Pembelajaran  Pada Pendidikan Tinggi.” 2(1):2.
Edy  Sutrisno.  2019.  “Edy  Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan.” 12(1):1. Emi  Nurfadlillah.  2017.  “Tata  Kelola Pendidikan: Studi Tentang Gerakan Ayo Sekolah Di Kabupaten  Bojonegoro  Dilihat Dari Perspektif Good Governance Dan Sound Governance.” 5(3):11. IAIM NU Metro. 2021. “Profil IAIM NU Metro Lampung.” Diambil (https://iaimnumetrolampung.ac.i d/sample-page/). IAIM  NU  Metro.  2021.  “Visi  dan  Misi IAIM  NU  Metro.”  Diambil (https://iaimnumetrolampung.ac.i d/visi-dan-misi/). Iffati  Zamimah.  2018.  “Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan  (Studi  Penafsiran Islam  Moderat  M.  Quraish Shihab),.” 1(1):75. Ivan  Yudianto,  Sri  Mulyani,  Mohamad Fahmi,  Srihadi  Winarningsih. 2021.  “The  Influence  of  Good University Governance and Intellectual  Capital  on  University Performance in Indonesia.” 10(1). James J. Duderstadt. 2000. A University For  21st  Century .  Michigan:  The University of Michigan Press.
M.  Quraish  Shihab.  2020. Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama . Ciputat: Lentera Hati.
Muh.  Fitrah,  Ruslan,  Hendra,.  2018.
“Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal  Terhadap  Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi.” 4(1).
Muhidin, Muhammad Makky, Mohamad
Erihadiana,.  2021.  “Moderasi dalam  Pendidikan  Islam  dan
Perspektif  Pendidikan  Nasional.” 4(1):24.
Nashruddin.  2020.  “Aktualisasi  Nilai- Nilai  Pendidikan  Islam  dalam Merevitalisasi Pemahaman Moderasi pada Lembaga Pendidikan di Indonesia.” 9(1). Ni  Nyoman  Ayu  Suryandari.  2021. “Good  University  Governance.” Diambil  1  September  2021
(https://www.kompasiana.com/ak untansiunmas/5da94df2097f3604
d87fc465/good-university- governance).
Reschiwati,  Wiwik  Pratiwi,  Adji
Suratman,  Ida  Musdafia  Ibrahim. 2021.  “Implementation  Of  Good University  Governance  In  Private Higher  Education  Institutions  In Indonesia  .  Journal  of  Soythwest Jiaotong  University,  Vol.  56,  No. 23, 2021, h. 295.” 56(23):259. Sri  Hudiarini.  2017.  “Penyertaan  Etika Bagi  Masyarakat  Akademik  Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi.” 2(1):1. STEBI Lampung. 2021. “Sejarah STEBI Lampung.” Diambil (https://stebilampung.ac.id/tentan g-kami/sejarah/). STEBI Lampung. 2021. “Visi dan Misi STEBI Lampung.” Diambil (https://stebilampung.ac.id/tentan g-kami/visi-dan-misi/). STIT  Darul  Fatah.  2021.  “Profil  STIT Darul Fatah.” Diambil (https://stit.darulfattah.ac.id/profil/ ). Tim  Penulis.  2020. LIterasi  Moderasi Beragama Di Indonesia . Bengkulu: Zigie Utama.
Tim  Penyusun.  2012. Tafsir  Al-Qur’an Tematik: Moderasi Islam . Jakarta: Kementerian Agama.
Tim  Penyusun.  2016. Kebijakan  Mutu Institut  Agama  Islam  Ma’arif  NU Metro . Metro: IAIM NU Metro.
Tim  Penyusun.  2019. Kebijakan  Mutu STIT  Darul  Fattah  Bandar Lampung . Bandar Lampung: STIT Darul Fatah. Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi. 2012.Vol. 6. Zaky  Machmuddah.  2019.  “Peranan Good  University  Governance Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi.” 8(2):167.