## PENERAPAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK ( HT- El ) DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI
Oleh Elfazahra Suardi 1)
Abdul Razak Nasution 2)
Syaiful Asmi Hasibuan 3)
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 1,2,3)
E-mail:
elfazahrasuardi@gmail.com 1)
abdulrazak@gmail.com 2)
syaifulasmi@gmail.com 3)

## ABSTRACT
In  the  context  of  improving  land  services  with  world  standards,  the  Ministry  of  ATR/BPN through Permen ATR/BPN Number 5 of 2020 gave birth to a service that has been integrated through  the  service  of  Electronic  Mortgage  Rights  (HT-el).  The  key  to  the  success  of  this service  is  the  involvement  of  working  partners  consisting  of  banks  and  PPAT,  so  that creditors  can  access  information  related  to  HT  services  that  are  applied  to  the  land  office. This research was conducted using empirical legal research methods that use empirical facts taken  from  human  behavior,  both  verbal  behavior  obtained  from  interviews  and  real behavior through direct observation. Through this research, it is known how the role of the parties  involved  in  HT-el  services,  the  differences  between  Conventional  HT  and  HT-el  as well as the obstacles and obstacles in the implementation of services. The existence of HT-el services  provides  time  certainty,  cost  transparency,  ease  of  monitoring  mortgage  services and  increases  public  confidence  in  the  ATR/BPN  Ministry  in  land  services  in  accordance with its motto, namely "Serving, Professional, Reliable.
Keywords: Service, Land Office, HT-el

## ABSTRAK
Dalam  rangka  peningkatan  pelayanan  pertanahan  yang  berstandar  dunia,  Kementerian ATR/BPN melalui Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2020 melahirkan suatu pelayanan yang sudah terintegrasi melalui pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT- el ). Kunci kesuksesan dari  pelayanan  ini  adalah  pelibatan  mitra  kerja  yang  terdiri  dari  bank  dan  PPAT,  sehingga kreditor  dapat  mengakses  informasi  terkait  layanan  HT  yang  dimohonkan  ke  kantor pertanahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku verbal  yang  didapat  dari  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui pengamatan  langsung.  Melalui  penelitian  ini  diketahui  bagaimana  peran  para  pihak  yang terkait  dalam  pelayanan  HT- el ,  perbedaan  HT  Konvensional  dengan  HT- el serta  hambatan dan  kendala  dalam  pelaksanan  pelayanan.  Dengan  adanya  pelayanan  HT- el memberikan kepastian  waktu,  transparansi  biaya,  kemudahan  memonitoring  pelayanan  hak  tanggungan dan  menambah  kepercayaan  masyarakat  terhadap  Kemeterian  ATR/BPN  dalam  pelayanan pertanahan yang sesuai dengan motto nya yaitu “ Melayani, Profesional, Terpercaya.
Kata kunci: Pelayanan, Kantor Pertanahan, HT- el

## 1. PENDAHULUAN.
Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional  yang kemudian  disebut  dengan  Kementerian ATR/BPN merupakan lembaga yang memberikan  pelayanan  publik  di  bidang pertanahan  dengan  salah  satu  misinya adalah “Menyelenggarakan
Pelayanan Pertanahan dan Penataan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  yang berkualitas,  cepat,  mudah,  terjangkau,  dan terukur”
Di era digital  pada  saat sekarang ini Kementerian ATR/BPN
melakukanterobosan modernisasi  pelayanan  pertanahan  dengan menerapkan  aplikasi e-Government yang guna  memudahkan  masyarakat  dengan memanfaatkan  perkembangan  teknologi informasi  dan  juga  membangun  pelayanan dan mitra melalui layanan elektronik. Salah satu pelayanan pertanahan yang menggunakan  sistem  elektronik  adalah Pelayanan  Hak  Tanggungan  (HT).  Untuk menerapkan  pelayanan  hak  tanggungan terintegrasi secara elektronik guna meningkatkan Pelayanan Hak
Tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan,  ketepatan  waktu,  kecepatan, kemudahan  dan  keterjangkauan  untuk pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi  dan  kebutuhan  masyarakat,  telah ditetapkan  Permen  ATR/BPN  Nomor  9 tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian dicabut  dan diganti  dengan Permen  ATR/BPN  nomor  5  tahun  2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik  yang  selajutnya  disebut  dengan Pelayanan HT- el .
Mustofa  dan  Aditya  dalam  Exaudia (  2020,5  ),  menjelaskan  adanya  dukungan dan  saling  keterikatan  antara  Kementerian ATR/BPN  dan  mitra  kerja  merupakan kunci  sukses  pelayanan  publik  di  bidang pertanahan.  Kerjasama  Kantor  Pertanahan dan  mitra  kerja  dalam  rangka  mewujudkan
pelayanan HT- el yaitu menyediakan sistem layanan terintegrasi yang dapat diakses oleh kreditor  dan  PPAT  (Pejabat  Pembuat  Akta Tanah)  sebagai  pengguna  layanan  HT- el dan  tak  kalah  penting  peranan  dari  Kantor Pertanahan itu sendiri selaku pelaksana.
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya Permen  ATR/BPN  No  5  tahun  2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi Secara Elektronik dapat menyelesaikan permasalahan dalam penerapan  pelayanan  HT- el pada  Kantor Pertanahan  Kota  Binjai  yaitu  pihak-pihak yang  terkait  dalam  penyelesaian  HT- el, perbedaan efesiensi HT Konvensial dengan HT- el dan  hambatan  dan  kendala  dalam pelaksanaan pelayanan HT- el.
Kota  Binjai  yang  memiliki  luas  ± 90,24  km²  yang  letaknya  tidak  jauh  dari Ibukota dari Provinsi  Sumatera  Utara  yaitu Medan.  Dikarenakan  letaknya  yang  tidak jauh sehingga akses- akses dalam pengerjaan  penelitian  ini  memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan juga  Kantor  Pertanahan  Kota  Binjai termasuk  dalam  5  Kantor  Pertanahan pertama  yang  menerbitkan  HT- el di Provinsi Sumatera Utara.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode  penelitian  hukum empiris.  Menurut  Soerjono  Soekanto  dan Sri  Mamudji  “penelitian  hukum  empiris yaitu  suatu  metode  penelitian  hukum  yang menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang diambil  dari  perilaku  manusia,  baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang dilakukan  melalui  pengamatan  langsung. Penelitian  empiris  juga  digunakan  untuk mengamati  hasil  dari  perilaku  manusia yang  berupa  peninggalan  fisik  maupun arsip 3 ”.  Dalam  penelitian  ini  data  yang digunakan  adalah  data  primer yang merupakan  data  yang  diperoleh  langsung dari  masyarakat  atau  pengguna  HT- el, pihak-pihak  penyelengara  yaitu  Kantor Pertanahan beserta mitra melalui wawancara  serta  bahan  hukum  primer meliputi  peraturan  perundang-undangan
terkait  HT- el .  Dan  sebagai  data  sekunder meliputi,  buku,  hasil  penelitian,  jurnal  dan literatur  lain  yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan terkait dengan hak tanggungan elektronik.
Alasan  memilih  metode  penelitian empiris  ini  adalah  karena  adanya  pihak- pihak  yang  terkait  dalam  hal  pelaksanaan
pelayanan  HT- el sehingga  diperlukannya wawancara untuk
mendapatkan data,informasi  atau  fakta  lapangan  yang nyata  terhadap  permasalahan  yang  akan diteliti  dan  akan  dikolerasikan  pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku,
Gambar 1. Tampilan HT-el
apakah  sudah  sejalan  dan  selaras atau  tidak.  Wawancara  ini  akan  dilakukan kepada  Pejabat  atau  staf  pada  Kantor Pertanahan  Kota  Binjai  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  pelayanan  HT- el , PPAT  selaku  mitra  terkhusus  PPAT  yang ada  di  Kota  Binjai  dan  juga  pihak perbankan yang ada di Kota Binjai.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dimana  dalam  pemerintah  selalu berusaha  dalam  memajukan  institusi  yang maju  dengan  mengikuti  perkembangan teknologi informasi, pemerintah menerapkan kebijakan baru, tuntutan zaman  yang  mewajibkan  kemudahan  akses pelayanan  kepada  masyarakat,  yang  mana pelayanan sudah harus bertransformasi dari basis  pelayanan  manual  menjadi  basis pelayanan  digital.  Salah  satunya  adalah aplikasi  E -Government yang  bertujuan untuk memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan  dengan  cara  melakukan  suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah  dengan  masyarakat  dan  bagi orang  lain  yang  berkepentingan,  dengan
melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet).
Hak  Tanggungan  Elektronik  atau yang selanjutnya disebut HT- el merupakan terobosan layanan pertanahan yang diluncurkan  oleh  Kementerian  ATR/BPN dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Transformasi pelayanan  hak  tanggungan  dari  pelayanan konvensional  menuju  pelayanan  berbasis elektronik  merupakan  langkah  yang  dalam rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan publik.  Dengan  menggunakan  teknologi informasi  dan  melibatkan  pihak  ketiga sebagai  mitra,  HT- el dapat  dilaksanakan dengan  efektif  dan  lebih  efisien.  Aplikasi Mitra Kerja
Jasa Keuangan
( mitra.atrbpn.go.id )  merupakan  aplikasi yang  digunakan  oleh  pihak  ketiga  untuk mengakses  layanan  HT- el .  Adapun  pihak ketiga  yang  dimaksud  terdiri  atas  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dan  Bank selaku kreditor.
Mekanisme pendaftaran HT- el dijelaskan dalam Permen ATR/BPN
Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara
Elektronik. Sebelum melaksanakan pendaftaran  HT- el ,  PPAT  dan  Kreditur selaku  pengguna  layanan  wajib  terdaftar sehingga mendapatkan akses untuk menggunakan
Aplikasi Mitra Kerja.
Berikut  merupakan  tahapan  pelaksanaan pelayanan HT- el :
a. PPAT mendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)  untuk  memperoleh  kode akta dengan mengisi seluruh informasi  yang  terdapat  dalam APHT,  seperti  data  akta,  identitas debitur,  identitas  kreditur,  saksi- saksi,  persetujuan  para  pihak,  data sertipikat,  serta  dokumen  lainnya yang  termasuk  dalam  persyaran permohonan HT- el.
b. Bank  selaku  kreditor  membuat berkas  hak  tanggungan  dengan mencari  data  sesuai  dengan  kode akta  dan  mengunggah  dokumen pendukung dalam
bentuk elektronik,  selanjutnya  terbit  Surat Perintah  Setor  (SPS).  Pembayaran di  Bank  dapat  dilaksanakan  dalam waktu  3  (tiga)  hari  setelah  tanggal pengajuan permohonan.
c. Setelah  dilaksanakan  pemeriksaan berkas dan pembayaran telah dikonfirmasi, maka Kantor Pertanahan  melakukan  pencatatan Hak  Tanggunan  pada  buku  tanah dan  memeriksa  konsep  Sertipikat HT- el. Kemudian Kreditur melakukan pencatatan pada
sertipikat  hak  atas  tanah  atau HMSRS dengan menempelkan hasil cetak  catatan  yang  diterbitkan  oleh sistem.  Produk  layanan  HT- el akan terbit 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran permohonan
dikonfirmasi. Produk yang dihasilkan  berupa  Sertipikat  Hak
Tanggungan  yang  ditandatangani secara elektronik oleh Kepala
Kantor  Pertanahan  dan  catatan  Hak
Tanggungan  pada  buku  tanah  dan Sertipikat  hak  atas  tanah  atau HMSRS.
Berdasarkan  Permen  ATR/BPN  No 5 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) “ Komponen penyelenggara  Pelayanan  HT- el, terdiri dari :
1. Kementerian selaku penyelenggara ; 2. Kantor Pertanahan selaku pelaksana: dan
3. Kreditor,  PPAT  atau  pihak  lain yang  ditentukan  oleh  kementerian selaku pengguna. Penyelenggara sistem HT- el bertanggung jawab atas penyelenggaraan  Sistem  HT-el  dan tunduk
pada ketentuan peraturan perudang- undangan. Pelaksana sistem HT- el merupakan komponen Penyelengara Sistem HT- el yang  berwenang  memeriksa  dan mengesahkan  hasil  pelayanan  HT- el dan tunduk pada peraturan perundang- undangan. Pengguna Sistem HT- el merupakan  yang  memanfaatkan  Sistem HT- el yang disediakan oleh Penyelengara.
Pengguna Sistem HT- el berdasarkan Permen  ATR/BPN  No  5  Tahun 2020 Pasal 7 ayat (1)
meliputi :
4. Kreditor: dan
5. PPAT  atau  pihak  lain  yang ditentukan oleh Kementerian.
Kreditor  merupakan  perseorangan  / badan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.    Pengguna terdaftar  berhak  menggunakan  sistem  HT- el dengan  segala  fitur  pendukungnya  dan wajib  tunduk  pada  syarat  dan  ketentuan yang  diatur  dalam  sistem  HT- el dan kementerian  berwenang  menindak  segala bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Pengguna Terdaftar. Penerapan pada Kantor  Pertanahan  Kota  Binjai  yang menjadi  kreditor  adalah  bank-bank  yang sudah  terverifikasi  dan  juga  PPAT  sebagai pengguna yaitu PPAT yang sudah terverifikasi
pada website
https://mitra.atrbpn.go.id/
Pelayanan HT- el yang dilaksanakan oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Binjai  sejak akhir  Desember  2019.  Pada  tahun  2020
HT- el pada Kantor Pertanahan Kota Binjai masih diberlakukan secara Hybrid dan  di  tahun  2021  sudah semua  dilakukan  secara  elektronik. Pelayanan  HT- el dari  Januari  2021 sampai akhir Januari 2022 sejumlah 1055 permohonan.
Permen ATR/BPN No 5 tahun 2020 tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi  Secara  Elektronik,  dilihat dari isi pasal demi pasalnya sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan
Pelayanan  HT- el yang  dilaksanakan seluruh Indonesia terkhusus pada Kantor Pertanahan  Kota  Binjai  sudah  memadai dan  mendukung  untuk  dilaksanakannya HT- el .  Pada  awal  pelaksanaannya  jelas
adanya  keluhan  dan  kendala  dari  PPAT karena  keterbatasan  SDM  yang  selama ini mereka tidak menggunakan komputer tapi  seiring  berjalanannya  waktu  sudah tidak ada masalah lagi.
Dalam Permen No 9 Tahun 2019 tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi  secara  Elektronik  “Debitur harus  pemegang  hak  pada  sertipikat” sehingga HT Konvensional masih diberlakukan,  maka  dengan  itu  pada Permen  ATR/BPN  No  5  Tahun  2020 dihapuskan  sehingga  Pelayanan  HT- el sejak  2021  sudah  secara  elektronik terkhusus Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Binjai.
Gambar 2. Tampilan Aplikasi
Tabel 1. Perbedaan Pelaksanaan HT Konvensional dan HT - el HT Konvensional HT- el Adanya interaksi  tatap  muka antara Secara    online    sehingga    tidak    perlukan kembali kreditor,PPAT dan Kantor Pertanahan setempat interaksi tatap muka Loket pendaftaran hanya buka pada jam kerja Pedaftaran  dapat  dilakukan  kapan  saja walaupun hari libur Harus antri di loket pendaftaran Mendaftar  secara  online  melalui  sistem  HT- el Persyaratan dan kelengkapan dokumen berupa Persyaratan  dan  kelengkapan  di  scan  dan di fotokopi dan asli dokumen upload pada sistem
Sertipikat  HT  jadi  setelah  7  hari  atau
lebih Sertipikat HT terbit tepat waktu yaitu 7 hari Sertipikat HT di ambil pada Kantor Pertanahan Sertipikat HT dikirim melalui email Sertipikat  tanah  telah  diberi  catatan  dan diambil Catatan  pada  sertipikat  dikirim  melalui  email dan kembali pada Kantor Pertanahan ditempel sendiri oleh kreditor Dibutuhkan    ruang    penyimpanan    warkah hasil Warkah    telah    tersimpan    dalam    bentuk digital pendaftaran HT pada sistem Konvesional  seringnya  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah(  PPAT)  sebagai  kuasa  bolak balik ke kantor pertanahan untuk pengurusan  HT.  Firly  Mutia  SH,  M.Kn juga menjelaskan kelebihan dalam pelaksanaan  HT– el ini  bisa  dimana  saja pengerjaannya  sehingga  lebih  fleksibel. Menurut  Yuli  Christy  Shintara  Aruan  ( Operator  HT- el Bank  Sumut  Binjai  ) dengan  adanya  pelayanan  HT– el ini  lebih simpel  dan  mempercepat  pekerjaan  dari pihak bank .
Walaupun dalam pengerjaan
pelayanan HT– el ada kelebihannya tetapi memungkin adanya kendala dan hambatan.  Kendala  dalam  pelaksanaan HT– el yang  dihadapi  oleh  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  ,bank  dan juga  Petugas  pada  Kantor  Pertanahan Kota Binjai yaitu :
1. Menurut pengalaman dari PPAT Firly Mutia, SH, M.Kn. bahwa sudah siap pelaksanaan Cek Bersih Sertipikat  , waktu masuk  HT– el tidak  bisa  di input dan diharuskan penyesuaian  data  sertipikat, memiliki  2  pemilik  hak  aktif dan belum validasi.
2. Menurut pengalaman dari
Dewi  Asrina  (  anggota  PPAT Muchairani,SH,  M.Kn)  dalam pelayanan HT-el yaitu apabila ditolak HT-el nya pemberitahuannya kurang spesifik.  Dan  juga  untuk menginput syarat- syarat
dokumen  pada  aplikasi  masih tedapat kelambatan;
3. Fairuz  menjelaskan  sebagai petugas pelaksana HT– el pada
Kantor Pertanahan Kota Binjai  kendala  yang  dihadapi adalah  kurangnya  ketelitian, kelengkapan dan kualitas scan dokumen-dokumen permohonan  HT– el yang  di upload  oleh  PPAT  dan  Pihak
Bank sehingga menunda perjalan berkas dari permohonan  HT– el dan  juga dengan 7 hari jatuh temponya berkas  permohonan  HT– el apabila  tidak  diperiksa  oleh petugas  pelaksana  dan  sudah masuk  hari  ke  7  maka otomatis sertipikat HT– el terbit  dan  ini  akan  mendapat teguran  dari  pusat  dan  kantor wilayah . Belum  siapnya masyarakat  apabila  kreditor adalah perorangan ;
4. Yulia  Christy  Shintara  Aruan ( Operator HT- el Bank Sumut Binjai  )  menjelaskan  kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan  HT– el adalah pada  saat  aplikasi  website HT- el erorr sehingga pekerjaan tidak efesien .
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  petugas  pelaksana  HT– el ,  PPAT dan  pihak  bank,  dalam  pelaksanaan pelayanan HT– el pada Kantor Pertanahan Kota  Binjai  khususnya  pendaftaran  Hak
Tanggungan dimulai dari adanya kesepakatan  antara  debitur  dan  kreditur untuk  melakukan  Perjanjian  Kredit  (PK) dengan jaminan sertipikat hak tanah yang kemudian  berhadapan  dengan  Pejabat
Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dengan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan  yang  disebut  juga  APHT yang  sebelumnya  sertipikat  hak  tanah dilakukan  pengecekan  sertipikat  secara elektronik melalui
website https://htel.atrbpn.go.id/
dengan melakukan  pelayanan  cek  bersih  online guna  menghindari  jaminan  palsu  atau tidak  sesuai  dalam  pembuatan  APHT. Hasil dari cek bersih sertipikat hak tanah ini ada dua yaitu sesuai dan tidak sesuai, apabila  sesuai  maka  untuk  pembuatan APHT ini dapat dilakukan. Apabila hasil dari cek bersih ini tidak sesuai maka akan di cek kembali oleh petugas pada Kantor Pertanahan  Kota  Binjai  atau  diterbitkan Surat  Keterangaan  Pendaftaran  Tanah (SKPT) online.
APHT beserta
kelengkapan berkasnya  di  unggah  oleh  PPAT  pada website https://mitra.atrbpn.go.id/
dilanjutkan dengan pendaftaran HT  yang dilakukan  oleh  pihak  bank  yang sudah terverifikasi sebagai kreditor berdasarkan APHT yang telah didaftarkan oleh PPAT dan  kemudian  diperiksa  kembali  oleh pihak kreditor sebelumnya tanpa mendatangi  Kantor  Pertanahan  Kota Binjai.  Pihak  Kreditor  sebagai  operator melakukan pembuatan berkas dan melengkapi  data  APHT  yang  sudah dibuat oleh PPAT serta mengunggah file surat  permohonan  pemasangan  HT  yang kemudian  mencetak  Surat  Perintah  Setor (SPS)  dimana  tertera  jumlah  yang  akan dibayarkan dan akan mendapatkan Nomor  Transaksi  Penerimaan  Negara (NTPN) yang merupakan kode pembayaran yang akan dibayarkan melalui bank-bank yang ditunjuk. Setelah
dibayarkan maka terbitlah kwitansi tanda pembayaran.
Tugas  selanjutnya  dilakukan  oleh Petugas  Pelaksana  HT– el pada  Kantor Pertanahan Kota  Binjai  yaitu memproses berkas permohonan HT– el dimana berkas digital yang telah diupload akan diperiksa kembali oleh petugas pelaksana HT– el .  Ada  2  hasil  keputusan  terhadap berkas  permohonan  HT– el yang  telah diperiksa  yaitu  berkas  sudah  sesuai  dan tidak sesuai. Apabila berkas permohonan sudah  sesuai  dengan  APHT  beserta berkas  pendukung  lainnya  dan  syarat- syarat  kelengkapan  telah  terpenuhi  maka sertipikat HT– el dapat diterbitkan dikirimkan  melalui  email  supervisor kreditor  dan  PPAT  mendapat  notifikasi bahwa  sertipikat  HT– el tersebut  telah terbit.  Apabila  tidak  sesuai,  maka Petugas
Pelaksana HT– el akan menangguhkan permohonan HT– el tersebut sampai pihak dari bank (kreditor)  atau  PPAT  memperbaikinya dengan  tempo  tidak  melewati  5  hari setelah  berkas  permohonan  didaftarkan dikarenakan  tempo  penyelesaian  HT– el ini hanya 7 hari kalender. Apabila belum ada  perbaikan  dari  pihak  bank  (kreditor) dan  PPAT  setelah  5  hari  berkas pemohonan didaftarkan maka permohonan  HT– el dibatalkan  dan  biaya yang  telah  dibayarkan  tidak  dapat dikembalikan apabila ingin mendaftarkan kembali  harus  memulai  lagi  dari  awal. Jika terjadi force majeure yang mengganggu sistem HT– el yang menyebabkan  hasil  pelayanan  seperti sertipikat  HT– el tidak  dapat  diterbitkan, maka permohonan yang diajukan dianggap  batal.  Dalam  hal  ini,  Kreditor dapat  mengajukan  permohonan  kembali dan  biaya  yang  dibayarkan  sebelumnya digunakan  untuk  penggantian  biaya pelayanan  HT– el dengan  ketentuan subjek dan objek pendaftaran yang sama.
Tabel 2. Penerapan HT-el pada Kantor Pertanahan Kota Binjai.
HT Konvensional HT- el Penerapan HT- el pada Kantor Pertanahan Kota Binjai
Adanya  interaksi  tatap muka  Tidak perl u tatap muka  Sudah  diberlakukan untuk antar a kreditor,PPAT dan karena permohonan pelayanan HT– el Kantor Pertanahan setempat dilakukan melalui sistem Loket pendaftaran hanya buka Pedaftara n dapat  dilakukan Sudah diberlakuka n, aka n tetapi pada jam kerja kapan  saja walaupu n hari adanya kesepakatan antara Petugas libur Kantor  Pertanahan  Kota  Binjai dengan    PPAT    untuk    dihari libur tidak    melakukan  pembayaran SPS dikarenakan jatuh tempo terbitnya HT– el 7  hari  kalender  bukan 7 hari kerja. Harus antri di loket pendaftaran Mendafta r secara  online  Untuk  pendaftaran  HT-el  sudah melalui sistem HT- el secara  online,  untuk  HT  yang dahulunyadidaftarkan secara konvensional(Manual),  maka untuk  penghapusan  HT  (Roya) nya tetap melalui Roya Manual. Persyaratan dan  kelengkapan Persyaratan dan kelengkapan Sudah dilaksanakan dokume n berupa  fotokopi  dan di    scan  dan    di    upload pada asli dokumen sistem Sertipikat  HT  jadi  setelah  7 hari Sertipikat  HT  terbit  tepat Pada  Kantor Pertanaha n Kota atau lebih waktu  yaitu  7 hari Binjai sudah diberlakukan Sertipikat  HT  di  ambil  pada  Sertipikat HT dikirim Sertipikat    HT- el dikirim melalui Kantor Pertanahan melalui email email Sertipika t tanah tela h diberi Catata n pad a sertipikat Catatan  pada  sertipikat  dikirim
catatan  dan  diambil  kembali dikiri m melalui email  dan melalui  email  dan  ditempel sendiri pada Kantor Pertanahan ditempel sendiri oleh kreditor oleh kreditor Dibutuhkan ruang penyimpanan Warka h tela h tersimpan Warkah  telah tersimpa n dalam warkah hasil pendaftaran HT dalam  bentuk digita l pada bentuk digital pada sistem sistem HT– el termasuk  layanan  secara
eletronik  yang  diharapkan  memberikan kepastian  waktu,  trasnparansi  biaya  dan memberikan kemudahan
dalam memonitoring  proses  dalam  pelayanan hak tanggungan serta mengurangi interaksi tatap muka yang diketahui sejak pertengahan  tahun  2019  ini  pandemi covid-19 yang terjadi, dan juga HT– el ini dapat  menghindari  kecurangan  dan tindakan yang dapat merugikan masyarakat  dan  negara  seperti  korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. SIMPULAN.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  pada  Kantor  Pertanahan  Kota Binjai    tentang  Penerapan  HT- el pada Pelayanan  Kantor  Pertanahan  Kota  Binjai dapat ditarik kesimpulan yaitu :
1. Bahwa  salah  satu  dari  misi  dari
Kementrian ATR/BPN yaitu menyelenggarakan pelayanan pertanahan yang berstandar dunia yang  dimulai  dari  Pelayanan Pertanahan yang terintigrasi secara elektronik yaitu Pelayanan Hak  Tanggungan  sesuai  dengan
Permen  ATR/BPN  No  5  Tahun 2020;
2. Kantor  Pertanahan  Kota  Binjai telah  menerapkan  Pelayanan  HT- el sesuai dengan Permen ATR/BPN No 5 Tahun 2020 ;
3. Masih  terdapat  kendala  dan hambatan dalam pelaksanaan
pelayanan  HT- el pada  Kantor Pertanahan Kota Binjai yaitu
a. Pada saat berkas permohonann HT– el sudah  terdaftar  kadang kala  website  HT- el error sehingga menunda perjalanan berkas dan waktu menjadi terbuang;
b. Dalam    hal    mengupload scan    dokumen    kurangnya ketelitian,    kelengkapan dan kualitas scan dokumen- dokumen permohonan HT– el yang  di  upload  oleh PPAT  dan  Pihak  Bank sehingga mempersulit pemeriksaan  berkas  oleh petugas dan dapat mengakibatkan ditangguhkannya permohonan HT– el;
c. Berlakunya  7  hari  masa penyelesaian sertipikat HT- el menjadi  kelebihan dan  kekurangan  dalam pelaksanaannya;
d. Masih kurangnya
penjelasan  yang  spesifik dari  petugas  pelaksana HT- el dalam hal penyampaian di tangguhkannya berkas
permohonan HT- el;
e. Validadi Buku Tanah yang terkadang tidak sesuai dengan fisik Sertipikat yang menghambat  pengecekan sertipikat;
f. Belum  siapnya  masyarakat apabila kreditor adalah perorangan;
g. Dengan  adanya  pelayanan HT- el memberikan kepastian waktu, transparansi biaya, kemudahan memonitoring pelayanan  hak  tanggungan serta mengurangi  pertemuan tatap  muka  secara  tidak langsung yang akan mengurangi  tindakan  yang merugikan  masyarakat  dan negara seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; h. Menambah kepercayaan masyarakat terhadap Kemeterian ATR/BPN dalam pelayanan pertanahan yang  sesuai  dengan  motto nya  yaitu  “  Melayani,
Profesional, Terpercaya”.
Saran Diharapkan kedepannya Kementerian ATR/BPN melakukan Update Sistem  secara  rutin  untuk  mempercepat pelayanan  pertanahan  dan  menghindari aplikasi yang error dan juga Sosialisasi dari Kantor  Pertanahan  kepada  Bank  dan Notaris  bahwa  pelayanan  Hak  Tanggunan saat ini menggunakan sistem elektronik dan wajib  didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan sesuai  dengan  Permen  ATR/BPN  No 5/2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
Kantor  Pertanahan  Kota  Binjai dapat  membenahi  kendala  dan  hambatan yang  masih  ada  dalam  pelaksanaan pelayanan HT–el yaitu dalam hal perbaikan mutu  jaringan  website  pelayanan  HT –  el , pelayanan-pelayanan pertanahan yang
mendukung dalam hal percepatan
pelayanan HT–el dan juga  kesigapan  dari pihak-  pihak  yang  ikut  andil  dalam pelaksanaan penyelesaian HT–el.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku Fajar,  Mukti &  Yulianto Achmad.  (2010)
Dualisme Penelitian Hukum
Empiris  & Normatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Indrajit,  Richardus  Eko.  (2002). Buku Pintar  Linux : Membangun  Aplikasi  e- Government .Jakarta: PT Elex Media
Komputindo.
Nurasa, Akur & Dian Aries Mujiburohman.
(2020). Buku  Ajar  Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah . Yogyakarta: STPN Press.

## Jurnal dan Karya Ilmiah
Mustofa,  FC  &  Aditya,  T  2009,  “ Aplikasi layanan informasi pertanahan berbasis  web services ”,  Jurnal
Bhumi, vol. 1, no. 1.
Andiyanto,  Krisnawan  2020,  “ Penerapan
Pendaftaran Hak Tangungan Terintegrasi  Secara  Elektonik  Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru”. Jurnal Jukum Kenotariatan, vol.06, No.1. Margaret,  A  T  P    2021,  “ Pelaksanaan Pelayanan Hak Tanggungan Secara
Elektronik  (Studi    di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Tanjung  Jabung)”. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan.

## Peraturan Perudang-undangan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional No  4  Tahun  1997  tentang  Standar Pelayanan  Kementerian  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala Badan Pertanahan
Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan  Nasional  No  9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional No 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.