## ANALSIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Oleh : Abdul Aziz Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon e-mail : razi_ratnaaziz@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Dalam  setiap  pembiayaan  pasti  ada risiko  yang  timbul  sebagai  akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman,  sementara  di  bank  syariah  disebut  pem-biayaan,  sedangkan  untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit)  dalam  persentase  yang  sudah  ditentukan  sebelum-nya.  Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu,  persyaratan  pengajuan  kredit  pada  perbankan  syariah lebih  ketat  dari perbankan  konven-sional  sehingga  risiko  kredit  dari  perbankan  syariah  lebih kecil  dari  perbankan  konvensional. maka  dapat  dikatakan  bahwa  risiko pembiayaan  musyarakah  pada  lembaga  keuangan  syariah  adalah  suatu  yang normal mengingat bahwa di setiap bisnis apa pun dan dimanapun potensi risiko pasti ada. Walau demikian, terjadinya risiko yang tentu dapat menghadang dapat dihadapi  dengan  berbagai  cara.  Misalnya,  risiko  itu  langsung  dihadapi  dengan cara  mempersiapkan  diri  dengan  mempersiapkan  kemungkinan-kemungkinan yang  terjadi,  atau  dengan  cara  mentransfer  sebagian  tanggungan  melalui lembaga  asuransi. Hal  yang  sama  dapat  ditemui  pada  risiko  pembiayaan musyarakah  pada  lembaga  keuangan  syariah.  Dimana  risiko  pembiayaan musyarakah, baik yang berupa wanprestasi, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional  atau  pun  lainnya  memang  akan  berdampak  pada  besar  kecilnya kerugian yang akan didapat. Karena itu, pengelolaan atas risiko tersebut menjadi penting.  Demikian  pula  pengendalian  risiko  pembiayaan  musyarakat  terhadap risiko kredit dan risiko operasilan pada lembaga keuangan syariah harus menjadi perhatian bagi para pengelola lembaga keuangan tersebut.
Keywords : Risiko, Pembiayaan, Musyarakah dan Mudharabah.

## ABSTRACT
In any financing there must be a risk that arises as a result of failure by a counterparty to fulfill its obligations. At commercial banks, the financing referred to  loans,  while  in  Islamic  banks  are  called  estab-financing,  while  for  the remuneration  given  or  received  at  commercial  banks  in  the  form  of  interest (interest loan or deposit) within a specified percentage before her. Islamic bank, measured  by  the  level  of  remuneration  for  the  results  of  the  business  system.  In addition, the credit application requirements more stringent Islamic banking from banking Convent-sional so that the credit risk of Islamic banking is smaller than conventional  banking.  it  can  be  said  that  the  risk  of  Musharaka  financing  in
Islamic  financial  institutions  is  a  normal  considering  that  in  any  business whatsoever  and  wherever  there  is  definitely  potential  risks.  However,  the occurrence  of  certain  risks  that  can  confront  can  be  dealt  with  in  various  ways. For example, the risk was immediately faced with how to prepare to prepare for the possibilities that occur, or by transferring the majority of dependents through insurance  agencies. The  same  thing  can  be  found  in  the  risk  of  Musharaka financing in Islamic financial institutions. Where the risk of Musharaka financing, either in the form of default, liquidity risk, market risk, operational risk, or else it is going to have an impact on the size of losses that will be obtained. Therefore, the  management  of  such  risks  is  important.  Similarly,  risk  control  musyarakat financing to credit risk and risk operasilan on Islamic financial institutions should be a concern for the managers of the financial institutions.
Keywords: Risk, financing, Musharakah and Mudarabah.

## Pendahuluan
Landasan Hukum dan Prinsip Dasar Musyarakah adalah Al- Qur’an dan Al- Hadits. Al- Qur’an  merupakan  sumber  penggalian  dan  pengem -bangan  ajaran Islam  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan  manusia.  Untuk  melakukan  penggalian dan  pengembangan  pemahaman  terhadap  al- Qur’an  dipersyaratkan  suatu kualifikasi  kemampuan  tertentu  guna  menghasilkan  pemahaman  yang  baik mengenai  berbagai  perilaku  kehidupan  manusia,  termasuk  dalam  bidang ekonomi 1 .  Dan  salah  satunya  adalah  ayat  terkait  peseroan  tentang  musyarakah. Dalam al- Qur’an, Surat Ash -Shad, ayat 24 dikatakan:
Artinya: “Daud  berkata:  ‘Sesung guhnya  dia  telah  berbuat  dzalim  kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan se- sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini’. Dan Daud mengetahui  bahwa  Kami  mengujinya;  maka  ia  me-minta  ampun  kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat” .
1 Lihat Lukman Fauroni dalam Jurnal Millah Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008, h. 123
Dalam al- Qur’an, Surat al -Maidah, ayat 1 dikatakan pula bahwa:
Artinya: “Hai  orang -orang  yang  beriman,  penuhilah  akad-akad  itu.  Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)  dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguh nya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki- Nya” . Dari  dua  ayat  di  atas,  secara  tidak  langsung  berkenaan  dengan  perseroan yang  oleh  Taqiyuddin  an-Nabhani  dihukumi  mubah,  sebab  ketika  Nabi  SAW diutus,  banyak  orang  telah  mempraktikkan  perseroan  (syirkah),  lalu  Rasulullah mendiamkan (mengakui) tindakan mereka. Sehingga pengakuan beliau ter-hadap tindakan  banyak  orang  yang  melakukan  syirkah  tersebut  merupakan  dalil  syara’ tentang kemubahannya 2 .
Al-Hadits  atau  Sunnah  sebagai  sumber  kedua  yang  me-rupakan  penjelasan rinci dari sumber pertama (al- Qur’an) harus menjadi landasan dan rujukan dalam memecahkan  berbagai  segi  kehidupan,  harus  diyakini  bahwa  bimbingan  dan arahannya  mampu  menghantarkan  manusia  pada  kesuksesan  dan  kebaha-giaan lahir dan batin, dunia dan akhirat 3 . Berkenaan dengan landasan syirkah dalam al- Hadits  berarti  hadits-hadits  tersebut  berbicara  tentang  syirkah  sebagaimana  akan dijelaskan berikut ini:
Daud  berkata:  "Sesungguhnya  Dia  telah  berbuat  zalim  kepadamu  dengan meminta  kambingmu itu  untuk  ditambahkan  kepada  kambingnya.  dan Sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang  berserikat  itu  sebahagian mereka  berbuat  zalim  kepada  sebahagian  yang  lain,  kecuali  orang-orang  yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud  mengetahui  bahwa  Kami  mengujinya;  Maka  ia  meminta  ampun  kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.
Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:
ﯿﺣ ﻲﺑا ﻦﻋ نﺎﻗﺮﺑﺰﻟا ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﻲﺼﯿﺼﻤﻟا نﺎﻤﯿﻠﺳ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻨﺛﺪﺣ

## ةﺮﯾﺮھ ﻲﺑا ﻦﻋ ﮫﯿﺑا ﻦﻋ ﻲﻤﯿﺘﻟا نﺎ
ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ ﻦﻣ ﺖﺟﺮﺧ ﮫﻧﺎﺧ اذﺎﻓ ﮫﺒﺣﺎﺻ ﺎﻤھﺪﺣا ﻦﺨﯾ ﻢﻟﺎﻣ ﻦﯿﻜﯾﺮﺸﻟا ﺚﻟﺎﺛ ﺎﻧا لﻮﻘﯾ ﷲ نا لﺎﻗ ﮫﻌﻓر
Allah swt. Berfirman: ’Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak menghianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak
2 Taqyuddin  an-Nabhani, An-Nidlam al-Iqtishadi  fil  Islam. Terj., Membangun  Sistem  Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 2000, h. 153
3 Syahidin,  dkk., Moral  dan  Kognisi  Islam. Bandung:  Alfabeta,  Cet.  3,  2009,  h.  75.  Untuk  lebih lengkap  dapat  pula  baca  pada Islamic Methodology  in  History, karangan  Fazlur  Rahman  dalam terjemahan Membuka Pintu Ijtihad. Bandung: Pustaka, 1984, h. 38
telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” . (HR. Abu Daud, yang disahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

## Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ’Amr bin ”Auf:
Perdamaian  dapat dilakukan  di  antara  kaum  muslimin  kecuali  perdamaian yang  mengharamkan  yang  halal  dan  atau  meng-halalkan  yang  haram;  dan  kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalakan yang haram.”

## Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat
pada saat itu.
Dari  hadits  yang  diriwayatkan  Abu  Daud  dapat  diketahui  bahwasannya adanya perintah untuk membangun kepercayaan antar rekan kerja, sehingga dapat diketahui  bahwa  Allah  SWT  akan  memberkahi  orang  yang  bekerjasama  ketika keduanya  saling  percaya  tidak  ada  kebohongan  atau  berkhianat  atas  kesepakatan yang  telah  disetujui  oleh  keduanya.  Hal  ini  menunjukkan  kecintaan  Allah  SWT kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi  amanat  kerjasama  dengan  menjauhi  pengkhianatan 4 ,  sebagai-mana  dalam praktek syirkah (musyarakah) ini.
Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/ VI/2000 tentang pembiayaan  musyarakah  disebutkan  bahwa  pembiayaan  musyarakah  yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Menurut  fatwa yang  sama  pembiayaan  musyarakah  memiliki  keunggulan dari  segi  kebersamaan  dan  keadilan,  baik  dalam  berbagi  keuntungan  maupun resiko  kerugian. Karenanya,  model  musyarakah  yang  dalam  fiqh  dimasukkan dalam  bentuk  transaksi  muamalah,  oleh  ijma  ulama  dibolehkan.  Bahkan  Ulama Ushul fiqh, menyatakan dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

## ﮫﻓﻼﺧ ﻲﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻟا لد ﺎﻣ ﻻا ﺔﺣﺎﺑﻻا ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺻﻻا
Artinya: ”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh di-lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya .”

## Prinsip Dasar Musyarakah
Agar  sesuai  dengan  aturan  dan  norma  Islam,  lima  unsur  keagamaan,  yang ditekankan  dalam  banyak  literatur – termasuk  di  bidang  ekonomi  dan  bisnis – harus diterapkan dalam perilau investasi adalah: a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba), b) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat; c) Pelarangan  produksi  barang  dan  jasa  yang  bertentangan  dengan  hukum  Islam
4 Ilfi Nur Diana, Hadits-Hadits Ekonomi. Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 149
(haram); d) Penghindaran  aktivitas  ekonomi  yang  melibatkan maysir (judi)  dan gharar (transasksi yang tidak jelas); e) Penyediaan takaful (asuransi Islam) 5 .
Lima  unsur  ini  melekatkan  identitas  keagamaan  terhadap  sistem  perbankan dan  keuangan  Islam  (LKS)  baik  yang  bersifat macrofinancial atau  pun microfinancial yang  menjadi  prinsip-prinsip  pembiayaan  Islam. Musyarakah merupakan produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat  keuntungan  bank  ditentukan  dari  besarnya  keuntungan  usaha  sesuai dengan  prinsip  bagi  hasil.  Pada  produk  bagi  hasil  keuntungan  ditentukan  oleh nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati  di  muka 6 ,  bukan  suku  bunga  (rate  of  interest). Pada  prinsipnya syirkah atau musyarakah itu  ada  dua  macam,  yaitu; syirkatul amlak (kepemilikan) dan syirkatul uqud (terjadi karena kontrak). Syirkatul amlak mengandung  dua  karakteristik,  yaitu;  (1) ikhtiyari terjadi  karena  kehendak  dua orang atau lebih untuk berkongsi, dan (2) jabari terjadi karena kedua orang atau lebih  tidak  dapat  mengelak  untuk  berkongsi  misalnya  dalam  pewarisan.  Sedang syirkatul  uqud yang  merupakan  perkongsian  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk berkongsi/mitra modal, kerja atau keahlian sebagaimana pada produk pembiayaan musyarakah ini.
Prinsip  pembiayaan  syariah,  pinjaman  berbunga  dan  musyarakah  dapat dikatakan  mewakili  dua  alternatif  yang  berlawanan.  Transaksi  berdasarkan musyarakah menjadi  jalan  tengan  antara  keduanya.  Dalam  musyarakah,  pihak pengusaha menyertakan modalnya disamping modal dari investor. Dengan begitu, ia  juga  terbebani  risiko  kehilangan  modal.  Di  sinilah  letak  perbedaanya musyarakah  dan  pinjaman  berbunga.  Karena  pihak  pengusaha  juga  turut menanamkan  modalnya,  ia  dapat  meng-klaim  persentase  laba  yang  lebih  besar. Jadi, hanya dengan prinsip bagi hasil produk pembiayaan musyarakah dapat ber- bentuk mufawadah (kemitraan tidak terbatas dan sejajar) atau pun kemitraan yang bersifat terbatas ( syirkatul ’inan ).
Sebagaimana  dalam produk  pembiayaan  mudharabah, dimana  keuntungan dibagi  sesuai  dengan  proporsi  yang  di-sepakati  bersama.  Acuan  untuk memberikan hak keuntungan dari produk pembiayaan musyarakah adalah modal, partisipasi  aktif  dalam  bisnis,  dan  pertanggungjawaban.  Maka  prinsipnya,  ke- untungan  harus  didistribusikan  di  antara  para  mitra  bisnis  ber-dasarkan  proporsi yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Bagian  keuntungan  tiap-tiap  pihak  harus dinyatakan  sebagai  proporsi  atau  persentase.  Namun,  mereka  pun  harus  berbagi kerugian – jika  terjadi – sesuai  dengan  kontribusi  modal  masing-masing 7 .  Inilah prinsip utama bagi-rugi hasil dalam produk pembiayaan musyarakah.

## Pengertian Musyarakah
Musyarakah  secara  bahasa  diambil  dari  bahasa  arab  yang  berarti mencampur.  Dalam  hal  ini  mencampur  satu  modal  dengan  modal  yang  lain
5 Mervyn  K.  lewis  dan  Latifa  M.  Algoud, Islamic  Banking. Terjemahan.  Jakarta:  Serambi  Ilmu Semesta, 2007, h. 44
6 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alfabeta, 2010, h. 50
7 Mervyn  K.  lewis  dan  Latifa  M.  Algoud, Islamic  Banking. Terjemahan.  Jakarta:  Serambi  Ilmu Semesta, 2007, h. 64
sehingga  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Kata syirkah dalam bahasa  arab berasal dari kata syarika ( fi’il madhi ), yashruku ( fi’il mudhari’ ), syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata  dasar);  yang  berarti  sekutu  atau syarikat (kamus al Munawar). Menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti men- campurkan  dua  bahagian  atau  lebih  sehingga  tidak  boleh  di-bedakan  lagi  satu bahagian  dengan  bahagian  lainnya. Jadi,  kata Musyarakah berasal  dari  bentuk kata sy-r-k atau al-Syirkat yang  menurut  bahasa  (lughah)  berarti  penggabungan (campuran) salah satu dari macam harta dengan lainnya, tanpa membedakan antar keduanya 8 , walau tidak satu pun dari kata tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian kerjasama dalam dunia bisnis.
Tetapi  terdapat  beberapa  versi  dalam  al- Qur’an  dan  juga  beberapa keterangan dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama yang menyatakan keabsahan musyarakah untuk  dilaksanakan  dalam  dunia  bisnis 9 ,  menjadi  sebuah istilah yang diartikan sebagai pencampuran salah satu dari macam harta  dengan harta  lainnya  sehingga  tidak dapat  dibedakan  di  antara  keduanya. 10 Adapun pengertian musyarakah menurut  isthilah,  empat  madzhab  memberikan  definisi yang berbeda-beda; 1) Mazhab Maliki ” An Ya’dzana kullu wahid min syarikaini li shahibihi wa an yathasarrafa fi maal lahuma ma’a ibqai ha q al-tasharrufi li kuli minhuma”. (Salah satu dari dua orang memberikan izin kepada salah satu lainnya untuk  mengolah  harta  mereka  dan  keduanya  berhak  atas  harta  itu);  2) Mazhab Syafi’i ” al- ijtima’  fi  isthihqaq  au  tasharufin”. (berserikat  dalam  berbisnis  atau kepemilikian).  3) Mazhab Hambali ” Syubut al- haq fi syain lisnain fa akhsar ’ala jihat al- syuyu’”. 11 (menetapkan kepemilikian suatu barang antara dua orang atau lebih  dalam  suatu  usaha  bersama),  4) Mazhab  Hanafi ” ’ibarat  an  aqd  baina  al - mutasyarikaini  fi  ra’sil  maal  wa  ribhi” (perjanjian  antara  dua  orang  dalam pengembangan modal dan keuntungan).
Dari  empat  definisi  tersebut  di  atas,  mazhab  Hanafi  lebih  tepat  dalam mengartikan  pengertian syirkah sebagai  suatu  perjanjian  atas  dua  orang  untuk mengelola  harta  benda  secara  bersama-sama  dan  keuntungan  dibagi  secara proporsional. Dan  dari  pengertian  mazhab  Hanafi  inilah  kemudian, syirkah dipopulerkan  dalam  dunia  perbankan  sebagai  suatu  produk  pembiayaan  Islami. Sehingga  dapat  definisikan  secara  luas  bahwa syirkah adalah  akad  kerjasama antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  di  mana  masing-masing pihak  memberikan  kontribusi  dana  (atau  amal/expertise)  dengan  kesepakatan bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan  ditang  gung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan. 11
Penerapan  yang  dilakukan  Bank  Syariah, musyarakah adalah  suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau
8 Dr. Isa Abduh, al- ‘Uqud al -Syariyah al- Muhakamah lil Mu’aamalat al -Maliyah al- Mu’asyirah, (Cairo: Darul al- I’thisam, 1977), h. 48
9 Jusmaliani (Ed.), Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008, h. 428
10 Abdurrahman  Al  Jaziri, Al  Fiqh  Alaa  al  Madzahibul  Arba’ah, (Lebanon  :  Darul  Fikri,  1994), Jilid 3, h. 63
11 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Dimasqi: Dar al-Fikr, 1985), h. 792
11 M.  Syafei  Antonio, Bank  Syariah  Suatu  Pengenalan  Umum, (Jakarta:  Tazkia  Institute  dan  BI, 1999) Cet. ke-I, h. 129
proyek  secara  bersama-sama  dengan  nasabah  sebagai  inisiator  proyek  dengan suatu  jumlah  berdasar  kan  prosentase  tertentu  dari  jumlah  total  biaya  proyek dengan  dasar  pembagian  keuntungan  dari  hasil  yang  diperoleh  dari  usaha  atau proyek  tersebut  berdasarkan  prosentase  bagi-hasil  yang  telah  ditetapkan  terlebih dahulu. 12 Jadi, akad  musyarakah merupakan  bagian  dari  produk-produk perbankan  yang  merupa  kan  ” suatu  pembiayaan/penanaman  dana  dari  dua  atau lebih  pemilik  dana  dan/atau  barang  untuk  menjalankan  usaha  ter-tentu  sesuai syariah  dengan  pembagian  hasil  usaha  antara  kedua  belah  pihak berdasarkan nisbah  yang  disepakati,  sedangkan  pembagian  kerugian  berdasarkan  proporsi modal masing- masing” . 13 h
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  secara  ilustratif  dapat  digambarkan dalam bentuk kema erikut ini:
KEUNTUNGAN BAGI HASIL Sesuai porsi kontribusi modal (nisbah) Proyek/Usaha Modal & Tenaga/Keahlian Modal Nasabah diangsur Bank Syariah Proposal 4 1 2 2 3 3 SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Keterangan:
a) Nasabah (Mudharib/pengelola) mengajukan proposal ber-kaitan dengan usaha yang  akan  dijalankan  kepada  pihak  Bank  karena  dirinya  (nasabah)  tidak mempunyai modal penuh.
b) Proposal ajuan pihak nasabah terkait dengan proyek atau usaha disetujui oleh pihak Bank  dengan  penyertaan  modal  secara  bersama-sama  dengan  nasabah baik  fifty-fifty  (setengah-setengah)  maupun  tidak  fifty-fifty  (mungkin  bank penyertaan modalnya 70, pihak nasahab 30) dengan catatan saling suka sama suka dan telah bersepakat untuk membiayai suatu proyek/usaha. Karena pihak bank sudah percaya bahwa nasabah mampu menjalankannya dengan baik.
c) Keuntungan  akan  dibagi  kedua  belah  pihak  sesuai  dengan  modal  masing- masing;
12 Indra  Jaya  Lubis, Tinjauan  Mengenai  Konsepsi  Akuntansi  Bank  Syariah, Disampaikan  pada Pelatihan – Praktek  Akuntansi  Bank  Syariah  BEMJ-Ekonomi  Islam,  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta, 2001. h. 18
13 Republika, Direktori Syariah Edisi Julis 2010, h. 30
d) Angsuran  dalam  pembayaran  modal  usaha  sebagaimana  pada  point  (2) diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## Tujuan/Manfaat Musyarakah
Tujuan  atau  manfaat  pembiayaan  musyarakah bagi  bank dapat  berupa: a) Sebagai  salah  satu  bentuk  penyaluran  dana; b) Memperoleh  pendapatan  dalam bentuk  bagi  hasil  sesuai  pendapatan  usahayang dikelola; c) Akad musyarakah digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal  bagi  usaha  atau  proyek  yang  ber-sangkutan. d) Karena  setiap  mitra  tidak dapat  menjamin  modal  mitra  lainnya  maka  setiap  mitra  dapat  meminta  mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa  hal  yang  menunjukkan  adanya  kesalahan  yang  disengaja  ialah pelanggaran  terhadap  akad,  antara  lain  penyalahgunaan  dana  pembiayaan,  mani pulasi  biaya  dan  pendapatan  operasional,  pelaksanaan  yang  tidak  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Jika  tidak  ter-dapat  kesepakatan  antara  pihak  yang  bersengketa, ke-salahan  yang  disengaja  harus  dibuktikan  berdasarkan  badan  arbitrase  atau pengadilan.
Sama  halnya  tujuan  dan  manfaat  musyarakah  pada  bank,  bagi  nasabah pembiayaan  musyarakah  dapat  berguna; a) Memenuhi  kebutuhan  modal  usaha melalui  sistem  kemitraan  dengan  baik 14 . b) Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. c) Laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas  maupun  aktiva  lainnya)  atau  sesuai  nisbah  yang  disepakati  semua  mitra. Sedangkan  rugi  dibebankan  secara  proporsional  sesuai  dengan  modal  yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya). c) Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen  mau-pun  menurun.  Dalam musyarakah permanen,  bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlah nya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mita akan menjadi pemilik usaha tersebut 15 .
Jadi tujuan dan manfaat  pembiayaan musyarakah pada  Lembaga Keuangan Syariah  secara  prinsip  dapat  menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak,  yaitu  dari pihak  lembaga  (bank)  maupun  pihak nasabah  (investor).  Karenanya  yang terpenting  dari  itu  adalah  harus  saling  percaya  dan  bertanggungjawab,  serta amanah dalam menjalankan kemitraan usaha itu sendiri.

## Jaminan dan jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah Jaminan Pembiayaan Musyarakah
Jaminan  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  agunan  adalah  harta  benda  milik debitur  atau  pihak  ketiga  yang  diikat  sebagai  alat  pembayar  jika  terjadi
14 Bank  Indonesia, Kodifikasi  Produk  Perbankan  Syariah. Direktorat  Perbankan  Syariah  Bank Indonesia, 2008, h. B-5
15 http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923150928 .  Didown-load,  09  Oktober 2011.
wanprestasi  terhadap  pihak  ketiga.  Jaminan  dalam  pembiayaan  memilki  dua fungsi  yaitu: Pertama,  untuk  pembayaran  hutang  seandainya  terjadi wanprestasi atas pihak ketiga, yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua,  sebagai  akibat  dari  fungsi  pertama,  atau  sebagai  indikator  penentuan jumlah  pembiayaaan  yang  akan  diberikan  kepada  pihak  debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.
Jaminan dalam  pengertian  yang  lebih  luas  tidak  hanya  harta  yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemam puan hidup usaha yang dikelola  oleh  debitur.  Untuk jaminan  jenis  ini, diperlukan  kemampuan  analisis dari officer pembiayaan  untuk  menganalisa circle  live usaha  debitur  serta penambahan  keyakinan  atas  kemampuan  debitur  untuk  mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah 16 .
Menurut Soebekti 17 jaminan yang bai dapat dilihat dari: a) Dapat membantu memperoleh  pembiayaan  bagi  pihak  ketiga; b) Tidak  melemahkan  potensi  pihak ketiga  untuk  menerima  pembiayaan  guna  meneruskan  usahanya; c) Memberikan kepastian  kepada  bank  untuk  mengeluarkan  pembiayaan  dan  mudah  diuangkan apabila terjadi wan-prestasi. Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi  pendukung  atau  penguat  bagi  bank  untuk  memberikan  pem-biayaan  bagi pihak  ketiga.  Akan  tetapi  sebaiknya  jaminan  bukan  lah  syarat  mutlak  pemberian pembiayaan  melainkan  sebagai  penguat  dari  penilaian  analisa  kemampuan  bayar dari  pihak  ketiga  yang  diperoleh  dari  penilaian  aset  dan  usaha  yang  dijalan-kan oleh pihak ketiga (debitur) 18 .
Jaminan  diberikan  selanjutnya  perlu  dilakukan appraisal guna  mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminkan. Penilaian atau appraisal didefinisikan sebagai  proses  menghitung  atau  mengestimasi  nilai  harta  jaminan.  Proses  dalam member-kan  suatu  estimasi  didasarkan  pada  niali  ekonomis  suatu  harta  jaminan baik  dalam  bentuk properti  berdasarkan  hasil  analisa  fakta-fakta  obkjektif  dan relevan  dengan  menggunakan  metode  yang  berlaku. Barang  jaminan  dapat dikategorikan  menjadi  tiga  yaitu: 1) tangible (berwujud),  seperti:  tanah, kendaraan,  mesin,  bangunan  dll; 2) Intangible (tidak  berwujud),  seperti;  hak paten, Franchise, merk dagang, Hak cipta, dan; 3) Surat-surat berharga.
Kedudukan  jaminan/kolateral  bagi  pembiayaan  memiliki  karakteristik khusus.  Tidak  semua  properti  atau  harta  dapat  dijadikan  jaminan  pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu 19 :
a) Marketability, yakni  adanya  pasar  yang  cukup  luas  bagi  jaminan  sehingga tidak sampai melakukan banting harga;
b) Ascertainably of value, yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu;
c) Stability of value, yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya;
16 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 h. 281
17 Soebekti, Jaminan-Jaminan  untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia. Bandung: Alumni, h. 29
18 http://rindaasytuti.wordpress.com/2009/08/29/jaminan-dalam-pembiayaan-di-lks/ .  Didownload, Kamis, 09 Oktober 2011.
19 Ibid.
d) Transferability,  yaitu  harta  yang  dijaminkan  mudah  dipindah  tangankan  baik secra fisik maupun yuridis;
e) Secured,  yakni  barang  yang  dijaminkan  dapat  diadakan  pengikatan  secara yuridis formal sesuai dengan hukkum dan perundang-undangan  yang berlaku apabila terjadi wan-prestasi.
Selanjutnya  Jaminan  akan  diikat  dengan  hukum  pengikatan.  Hal  ini mengacu pada surat edaran Bank  Indonesia (SE-BI) No 4/248/UPPK/PK tanggal 16  Maret  1972  disebutkan  untuk benda-benda  yang  tidak  bergerak  memakai lembaga jaminan hipotik, Hak Tanggungan dan fiducia.
Keberadaan  jaminan  dalam  pembiayan  di  perbankan  syariah  tidak  dapt dinafikan sangat diperlukan atau menempati posisi  yang cukup penting.  Jaminan memberikan secured tersendiri ter-hadap bank atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan bench-mark plafon jumlah pembiayaan yang akan diberikan.
Lembaga  keuangan  syariah  yang  berfungsi  sebagai  penyalur  dana masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang  dibelikan  bank  untuk  nasabah-nya.  Pembiayaan  hanya  diberikan  apabila produknya  telah  ada  terlebih  dahulu.  Dengan  metode  ada  barang  dulu,  baru  ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa atau mengadakan produk.  Selanjutnya  barang  yang  dibeli/diadakan  menjadi  jaminan  (collateral) hutang 20 .
Menurut  Nadratuzzaman  Hosen 21 ,  bank  syariah  memang  mengenakan agunan  atau  jaminan  pada  beberapa  pembiayaan  yang  dikembangkannya, meskipun berbentuk pembiayaan musyarakah. Alasan utama adanya agunan pada bank syariah adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential) dalam menyalurkan  dana  pihak  ketiga.  Alasan  semacam  ini  memang  dapat  diterima, karena dana yang disalurkan ke-masyarakat bukan hanya dana milik bank sendiri, tetapi ada  juga  dana  yang  berasal  dari  pihak  ketiga  yang  harus  dilindungi  oleh bank syariah.
Secara  fiqh,  adanya  agunan  yang  dijalankan  oleh  bank  syariah  dapat dibenarkan  dari  sisi  memutus  jalan  bagi  nasabah  untuk  berbuat  tidak  disiplin (moral hazard) dalam proses pembayaran. Metode semacam ini dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah sad adz-dzari'ah. Menurut Pasal 8 UU 10/1998 menyatakan kewajiban  bagi  bank  dalam  memberikan  pem-biayaan  syariah,  mempunyai keyakinan  berdasarkan  analisis  mendalam  atas itikad dan  kemampuan  serta kesanggupan Nasabah Debitur mengembalikan pembiayaan. Terdapat lima pokok yang  perlu  dikaji  seksama  oleh  Bank  sebelum  memberi  fasilitas  pembiayaan terhadap  nasabahnya,  yakni:  (1)  watak,  (2)  kemampuan,  (3)  modal,  (4)  agunan, dan (5) prospek usaha.
Agunan  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang  dipersyarat- kan  Undang- undang untuk diperjanjikan antara Bank dengan  Nasabahnya dalam pembiayaan. Agunan  sendiri  ditetapkan  menjadi  2  jenis,  yang  wajib  serta  agunan  tambahan. Agunan  wajib  dapat  hanya  berupa barang,  proyek  atau  hak  tagih  yang  dibiayai
20 Karnaen  A.  Perwatatmadja, Membumikan  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia. Depok:  Usaha  Kami, 1996, h. 14
21 http://www.niriah.com/konsultasi/wirausaha/4id19.html .  Didownload  pada  hari  Ahad,  09 Oktober 2011. Jam 03:38
dengan  pembiayaan.  Sedangkan  agunan  tambahan  adalah  barang  yang  tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai 22 .
Akan  tetapi  menurut  Fatwa  DSN  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan  Mudharabah  (Qiradh) menyatakan  pada  Ketetapan  Pertama: Ketentuan  Pembiayaan  butir  7:  Pada  prinsipnya,  dalam  pembiayaan  mudharabah tidak  ada  jaminan,  namun  agar  mudharib  tidak  melakukan  penyimpangan, Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  dapat  meminta  jaminan  dari  mudharib  atau pihak ketiga.  Jaminan  ini  hanya  dapat  dicairkan  apabila  mudharib  terbukti melakukan  pelanggaran  terhadap  hal-hal  yang  telah  disepakati  bersama  dalam akad.
Kemudian di Ketentuan  nomor 3 huruf a butir 3  Fatwa DSN  No. 08/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah,  menyatakan: ”Pada  prinsipnya, dalam  pembiayaan  musyarakah  tidak  ada  jaminan,  namun  untuk  menghindari terjadinya  penyimpangan,  LKS  dapat  meminta  jaminan” .  Begitu  pun  dalam  PBI 7/46/PBI/2005  Pasal  6  huruf  o  untuk  Mudharabah  dan  Pasal  8  huruf  o  untuk Musyarakah, menetapkan:
”Bank  dapat  meminta  jaminan  atau  agunan  untuk  meng -antisipasi  risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan”.
Kesimpulan  dari  ketentuan-ketentuan  tersebut  adalah Bank  dalam memberikan  pembiayaan  Mudharabah  atau  Musyarakah  diperkenankan mengambil  jaminan,  tetapi  pencairannya  hanya  dapat  dilakukan  bilamana Nasabah:  (a)  Terbukti  melakukan  pelanggaran  (penyimpangan)  terhadap  syarat dan kondisi akad; (b) lalai; dan/atau (c) curang.
Hal  ini  berarti,  khusus  untuk  pembiayaan  Mudharabah  dan  Musyarakah, jaminan tidak berfungsi sebagai Second Way-Out, pengganti pengembalian modal yang  ditanamkan  Bank  di  usaha/  proyek  Nasabah. Tetapi  sebagai  ganti  rugi adanya  pelanggaran,  kelalaian  dan  kecurangan  Nasabah.  Faktor  analisis  resiko inilah yang membedakan fungsi jaminan dalam pembiayaan Mudharabah/Musyarakah  dengan  pembiayaan  lain  terutama  yang  berbasis  jual beli (Murabahah, Salam, Istishna’) atau Kredit. Murabahah atau Kredit misal nya, bilamana  pengembalian  macet  dengan  alasan  apapun,  bank  dapat  meminta pengganti  dana  yang  dikeluarkannya  dengan  pencairan  jaminan/agunan. Selebihnya  berkenaan  dengan  penjaminan,  terutama  permasalahan  adminis-trasi pendaftaran  serta  pencatatan  (security attachment),  adalah  sama  sebagaimana penjaminan pada umumnya.

## Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah
Sama  halnya  sistem  atau  prinsip mudharabah atau qiradh, syirkah  atau musyarakah juga  merupakan  perkongsian  antara  orang  dengan  orang  lain  akan tetapi  dalam  syirkah,  satu  sama  lain  lebih  memberikan  kontribusi  berupa kerjasama  dalam  hal  pengolahan  modal  bersama  untuk  dibisniskan.  Berbeda dengan qiradh bagi shahibul  maal (pemilik  modal) tidaklah  mengelola  harta tersebtu, akan tetapi  yang melaksanakan dan menjalankan pengembang-an bisnis
22 http://azzanurlaila.blogspot.com/2009/06/analisa-pengenaan-jaminan-colla-teral .html
hanya  dari  pihak  pengelola  (amil),  bukan shahibul  maal. Adapun  kerugian  tidak dibebankan pada si pengelola, melainkan pada harta yang dipunyai oleh shahibul maal.  Jadi,  transaksi  syirkah  dilandasi  adanya  keinginan  para  pihak  kerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. 23
Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak kerja-sama dapat berupa dana, barang  perdagangan  (trading  asset),  kewira-swastaan  (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti  hak  paten  atau qoodwill,  kepercayaan/reputasi  (credit  worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang 24 .
Adapun kata yang menunjukan aktivitas pembagian dan perkongsian banyak sekali  dalam  al- Qur’an.  Nabi  Musa  as,  berdoa  memohon  kepada  Allah  Swt  agar harum,  saudaranya,  bersekutu  dalam  misi  besarnya,  berdakwah  pada  Fir’aun;  “ yaitu  harun,  saudaraku,  teguhkanlah  dengan  dia  kekuatanku  dan  jadikanlah  dia sekutu  bagi  urusanku” 25 . Begitu  juga,  Islam  membenarkan seorang  muslim berdagang  dan  berusaha  secara  perorangan,  membenarkan  juga  penggabungan modal  dengan  temannya  dalam  bentuk  perkongsian  (syariat) dagang  yang berbagai bentuk 26 .
Dari  segi  bahasa, syirkah atau syarikah bermakna  peng-gabungan  dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lain 27 . Dalam bahasa inggris dikenal dengan partnership, sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kemitraan”, “persektutan”, “perking - sian”, atau “perseroan” dan yan g terakhir akan digunakan oleh penulis.
Sedangkan  menurut  syara’,  para  ahli  fiqh  maupun  para  ekonom  muslim mendefinisikan  syirkah  sebagai  transaksi  antara  dua  orang  atau  lebih,  yang keduanya sepakat melakukan kerja yang bersifat financial yang bertujuan mencari keuntugan. Menurut Hanifah, syirkah adalah istilah bagi sesuatu aqad antara dua pihak  yang  berkongsi  tentang  modal  dan  laba.  Menurut  Madzhab  Malikiyah, Syirkah  ialah  ijin  seseorang  untuk  men-tasharufkan  hartanya  kepada  orang  lain seperkongsian dengan tetap meletakannya hak tasaruf masing-masing 28 .
Hasan  Yakub  dalam Fiqul Muamalah, mengartikan syirkah sebagai  suatu perjanjian  antara  dua  orang  dalam  modal  dan  laba  atau  pekerja  dan  laba.  Semua bentuk  usaha  yang  me-libatkan  dua  pihak  atau  lebih  dimana  mereka  bersama- sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud.
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  Faisal  Afif  dan  kawan-kawan, menyatakan  bahwa  Syirkah  merupakan  suatu  perseroan  antara  dua  pihak  atau lebih  dalam  satu  proyek,  dimana  masing-masing  pihak  berhak  atas  segala keuntungan  dan  tanggung  jawab  akan  segala  kerugian  yang  terjadi  sesuai perjanjian kedua belah pihak.
23 Adiwarman, Ibid., h. 90
24 Ibid.
25 Q.S. Thaha, 20;32-33
26 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakart, 1995, h. 250
27 Taqyuddin an-Nabhani, Ibid., h. 153
28 Nejatullah Siddiqi, Riba dalam Pandangan al- Qur’an dan Masalah Perbankan, RajaGrafindo, Jakarta, 1956, h. 8
Adapun  M.  Nejjatullah  Sidiqqi  menjelaskan  bahwa  syirkah  sebagai keikutsertaan dua orang atau lebih dalam satu usaha tertentu dengan jumlah modal yang  telah  ditetapkan  berdasar  kan  perjanjian  bersama-sama  menjalankan  suatu usaha dan pembagian yang ditetukan 29 .
Dari  beberapa  definisi  yang  telah  disebutkan  di atas,  ter-dapat  kesepakatan bahwa Syirkah mengacu  kepada  kerja-sama  antara  dua  orang  atau  lebih,  untuk mengembangkan modal ber-sama berdasarkan profit loss-sharing (PLS). Dengan perkataan  lain Syirkah merupakan  perseroan  yang  berlangsung  dimana  harta kekayaan dipegang bersama antara dua pemilik atau lebih 30 .
Berdasarkan  definisi-definisi  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dijadikan  suatu ketentuan umum dalam pembiayaan syirkah, yaitu diantaranya adalah 31 :
1. Semua  modal  disatukan  untuk  dijadikan  modal  proyek  syirkah  dan  dikelola bersama-sama.  Setiap  pemilik  modal  berhak  turut  serta  dalam  menentukan kebijakan  usaha  yang  dijalan  kan oleh  pelaksanaan  proyek.  Pemilik  modal dipercaya untuk menjalankan proyek syirkah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: Menggabungkan  dana  proyek  dengan  harta  pribadi,  menjalankan  proyek syirkah  dengan  pihak  lain  tanpa  ijin  pemilik  modal  lainnya,  memberi pinjaman kepada  pihak  lain,  disetiap  pemilik  modal  dapat  mengalihkan  penyertaan  atau digantikan  dengan  pihak  lain. Setiap  pemilik  modal  dianggap  mengakhiri kerjasama  apabila: Menarik  sendiri  dari  persyarikatan,  meninggal  dunia dan menjadi tidak cakap hukkum. 2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka  waktu  proyek  harus  diketahui  bersama.  Keuntungan  dibagi  sesuai  porsi kesepakatan sedangkan  kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi  modal. 3.
Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam aqad.
Dari  ketiga  ketentuan umum  tersebut,  secara  formal  hukum  positif  Islam, diperbolehkan,  sebab  ketika  Nabi  Muhammad  Saw  diutus  banyak  orang  yang telah  mempraktikan  perseroan,  lalu  Rasulullah  Saw  diamkan  tindakan  mereka. Sehingga  engakuan  beliau  terhadap  tindakan  beliau  yang  melakukan  perseroan ter- sebut merupakan dalil shara’ tentang keblehannya 32 .
Dalam  ekonomi  Islam  (baca; fiqh  muamalah)  perseroan  ini  dapat digolongkan dalam dua bentuk; perseroan milik (non kontrak) dan perseroan uqud (kontrak). Perseroan hak milik adalah terhadap zat barang seperti perseoran dalam suatu  zat  barang  yang  diwarisi  oleh  dua  orang,  atau  yang  menjadi  pembelian mereka, atau hibah yang diterbitkan oleh seseorang untuk mereka, maupun  yang lain.  Sedangkan  yang  kedua  yang  disebut  perseroan  transaksi  (syirkah uqud, kontrak),  karena  yang  menjadi  objektif  adalah  pengembangan  hak  milik 33 .  Dan dibagi  menjadi  dua  bentuk;  ikhtiariyah  (sukarela)  dan  jabariyah  (terpaksa),  jika hal itu tidak dapat dibagi dan mereka enggan untuk diajak kerjasama 34 .
29 Ibid., h. 1
30 Abdul Rahman Do’i, Muamalah, Srigunting, Jakarta, 1996, h. 34
31 Dikutip dari Adiwarman, Ibid., h. 91
32 Taqyuddin, Ibid., h. 155
33 Ibid.
34 Umar Chapra, Towards...., h. 235
Jadi,  esensi  dari  perseroan  hak  milik  ditandai  dengan  kepemilikan  hak bersama yang telah dianggap sebagai kerja-sama dalam artian yang luas karena ini terjadi  bukan  dengan  persetujuan  bersama  untuk  berbagai  hasil  dan  resiko.  Oleh karena itu, dalam ilmu fiqh ini tidak dibahas secara mendetail.
Dari  pada itu,  Al-Ghazali  membagi  perseroan uqud terbagi  menjadi  empat bagian,  yaitu:  perseroan mufawadah (hak  dan  tanggung  jawab  sepenuhnya), al- abdan (tenaga  ketrampilan dan  manajemen), al-wujuh (niat b a’i ,  sale),  jaminan (kredit dan kontrak) dan al-inan (hak dan tanggungjawab terbatas). 1) Syirkah al- mufawadah (hak  tanggung  jawab  sepenuhnya).  Dalam  hal mufawadah masing- masing  pihak  harus  dewasa  meberikan  kontribusi  sama besar  terhadap  modal, sam-bungan  resiko  rugi  laba,  mempunyai  hak  penuh  untuk  berbuat  atas  nama orang  lain  dan  secara  bersama-sama  bertanggung  jawab  atas  leabilitas  kerja rekanan kerja mereka meskipun bisa saja realita semacam itu telah dicatat dalam kegiatan  bisnis  sehari-hari.  Menurut  Al-Ghazali,  Syirkah  semacam  ini  dianggap tidak  syah,  karena  salah  satunya  terdeapat  adanya  perbedaan  dalam  modal.  Ia menganggap  bahwa  transaksi  seperti  ini  tidak  sah  dan  bahil. 35 Meskipun sebetulnya ketidakbolehan-nya belum jelas alasannya mengapa tidak diperbolehkan. 2) Syirkah  al-Abdan.  Dalam syirkah  al-abdan,  para  mitra  atau kongsi menyumbangkan keahllian (skill) dan tenaga untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modal. Menurut Al-Ghazali, bahwa dalam menetapkan kemitraan ini hanya  sekedar  jadi  pengelola,  tanpa  memberikan  investasi.  Dengan  kata  lain, pihak  yang  melakukan  bisnis  ini  hanya  mengan  dalkan  upah  atas  pekerjaannya. Bisa  jadi  bisnis  ini  identik  dengan  konsultan  yang  mengandalkan  jasa  upah, terhadap  klien.  Akan  tetapi  Al-Ghazali  membatalkan  kontrak  semacam  ini, dengan  tanpa  alasan  yang  jelas. 3) Syirkah  al-Wujuh.  Dalam syirkah  al  wujuh para mitra menyumbangkan goodwill (profesi) mereka, credit worthitnes mereka, dan  hubungan-hubungan  (kontrak-kontak)  mereka  untuk  mempromosikan  bisnis mereka  tanpa  menyetorkan  modal.  Maka, al-Ghazali  dalam  hal  ini,  sebagai kontrak-kontrak  diatas  dianggap  tidak  memenuhi  syarat  syahnya  Syirkah. 36 40 Syikah  Al-Inan.  Terhadap  kontrak-kontrak  al  mufawadah,  al  wujuh,  al  abdan, kata  Al-Ghazali tidak  boleh  dilakukan  noleh  para  bisnismen  dan  pegusaha  tanpa alsan  yang  jelas.  Menurutnya,  kontrak  yang  benar  dan  syah  adalah  apa  yang disebut Syirkah  ‘Inan .  Karena  syirkah  ‘inan  mencampurkan  modal  anggota - anggota  mitra  untuk  mentasharufkan  (dijalan kan  untuk  usaha  bersama)  dengan system profit lost-sharing principle 37 .
Melihat empat pembagian perseroaan (syirkah) tersebut di atas, Al-Ghazali mensyaratkan pada kontrak ini tidak boleh dengan modal uang, melainkan harus berupa  barang-barang  (komoditas). Karena  menurutnya,  jika  kontrak  (syirkah) dengan  dimodalkan  uang  maka  akan  bercampur  dengan qiradh 38 . Dari  uraian tersebut  jelaslah  bahwa,  Al-Ghazali  hanya  mem-bolehkan  kontrak  atau aqd al- inan,  sedangkan  tiga  yang  lainnya  tidak  boleh  karena  dianggap  tidak  memenuhi
35 al-Ghazali, Ihya..., h. 73
36 al-Ghazali, Ibid., h. 74
37 Ibid., Jilid 3., h. 73
38 Ibid.
syarat-syarat  syirkah.  Hal  ini  berbeda  dengan  para  ulama  ahli  fiqh  yang membolehkan semua jenis syirkah seperti tersebut diatas.
Namun  demikian,  pada  prinsipnya,  ia  mengakui  bahwa syirkah atau Musytarakah adalah  instrument  penting  yang  telah  dikenal  sejak  dulu  dalam bentuk joint fenture (musyarakah atau perseroan) antara dua orang atau lebih, dan masing-masing  modal  untuk  diproduktifkan (dikelola)  secara  bersama-bersama. Bahkan  dalam  operasioanal  perbankan Islam, syirkah  atau mudharabah menjadi peroduk andalan, sebab dalam bentuk ini lah proses kerjasama akan terjalin baik antara  nasabah  pihak  bank  maupun  investor  lain  yang  akan  menginvestasikan kelebihan  modalnya. Dan  yang  lebih  utamanya  adalah  pembeda  antara  produk lembaga keuangan syariah dengan konvensional.
Jika  dalam qiradh modal  hanya  perseorangan  maka,  dalam syirkah modal ditanggung  bersama  serta pengelolaannya  pun  tidak  dibedakan  pada  satu  orang melainkan  dijalankan  oleh  orang  pemegang  saham  (investor), sedangn qirad, modal  sepenuhnya  dijalankan  oleh mudharabah. Al-Ghazali  hanya  memberikan tata kelola akad ini, sebagaimana ulama-ulama pendahulu, yaitu dengan prasyarat rukun  dan  syarat,  serta  cara  pengelolaannya  harus  sesuai dengan  prinsip muamalah dalam Islam.
Namun  demikian  dalam  perkembangan  akad  musyarakah  pada  lembaga keuangan  syariah  (LKS),  disamping  prinsip  kepemili  kan  musyarakah  dengan jalan syirkatul  amlak dan syirkatul  uqud yang  jenisnya  sebagaimana  tersebut  di atas, pengembangan akad syirkah dengan produk pembiayaan kepemilikan rumah tidaklah  cukup  dengan  hanya  musyarakah  biasa.  Karena  itu,  produk  pembiayaan akad  ini  dikenal  sebagai Musyarakah  Mutanaqisah (MM)  adalah  akad  yang terbentuk karena adanya kerjasama antara bank dan pembeli rumah, yang berbagi hak  kepemilikan  akan  sebuah  rumah,  yang  diikuti  dengan  pembayaran  ke- pemilikan  setiap  bulannya  dan  perpindahan  kepemilikan  sesuai  dengan  proporsi yang  sudah  dibayarkan.  Sehingga  akad  MM  ini  dikatakan  sebagai  sebuah  akad dengan  konsep  kemitraan  berkurang.  Mayoritas  ulama  Islam  setuju  dengan  akad Musyarakah Mutanaqisah ini. (Adi Supriadi)
Musyarakah mutanaqisah merupakan produk turunan dari akad musyarakah yang  merupakan  bentuk  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih.  Sementara mutanaqisah berasal  dari  kata yatanaqishu-tanaqish-tanaqisahan-mutanaqishun, yang berarti mengurangi secara bertahap. (M. Nadratuzzaman Hosen)
Jadi, musyarakah  mutanaqisah (diminishing  partnership)  adalah  bentuk kerjasama  antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang  atau aset. Dimana  kerjasama  ini  akan  mengurangi  hak  kepemilikan  salah  satu  pihak sementara pihak  yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perindahan kepemili- kan  ini  melalui  mekanisme  pembayaran  atas  hak  kepemilikan  yang  lain.  Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.
Adapun  produk  pembiayaan  untuk  akad Musyarakah  Mutanaqisah ini berupa  kemitraan  antara  bank  dan  konsumen  yang  sama-sama memiliki kepemilikan  di  dalam  rumah  yang  ingin  dimiliki  oleh  konsumen.  Berikut  adalah Gambar VI.2 skema Musyarkah Mutanaqisah ini.

## Skema Pembiayaan Rumah dengan akad MM
Tahapan dari skema yang digambarkan diatas adalah se-bagai berikut:
a) Konsumen melakukan identifikasi serta memilih rumah yang diinginkan;
b) Konsumen  bersama-sama  dengan  bank  melakukan  kerjasama  kemitraan kepemilikan  rumah,  sehingga  bank  dan  konsumen  sama-sama  memiliki rumah sesuai dengan proporsi investasi yang dikeluarkan;
c) Konsumen  membayar  biaya  sewa  per  bulan  dan  dibayarkan  ke  bank  sesuai dengan proporsi kepemilikan;
d) Konsumenpun  melakukan  pembayaran  kepada  bank  atas  ke-pemilikan  atas rumah yang masih dimiliki oleh bank.
Dari  tahapan-tahapan  tersebut,  terdapat  dua  kontrak  per-janjian  yang  harus dilakukan  agar  akad Musyarakah  Mutanaqisah ini  dapat  berjalan.  Perjanjian pertama  adalah  Perjanjian  kemitraan  antara  bank  dengan  konsumen,  untuk bersama-sama  memiliki  sebuah  rumah.  Dan  secara  bertahap,  konsumen  akan membayarkan  sejumlah  dana  yang  disepakati  untuk  membeli  status  kepemilikan rumah yang dimiliki oleh bank.
Perjanjian  yang  kedua  adalah  Perjanjian  sewa-menyewa  (Ijarah),  dimana konsumen  membayar  biaya  sewa  setiap  bulan-nya  kepada  pemilik  rumah. Dikarenakan  pemilik  rumahnya  adalah  bank  dan  konsumen,  maka  uang  sewa tersebut  harus  dibagi  sesuai  dengan  proporsi  kepemilikan  rumah  tersebut. Dan aktivitas  ini  dilakukan  sampai  konsumen  memiliki  proporsi  kepemilikan  sebesar 100%.
Perhitungan  dari  skema  diatas dapat  digambarkan  didalam  contoh berikut. Misalkan  penjual  rumah  hendak  menjual  rumahnya  di  harga  Rp. 100,000,000.  Dan  ada  seorang  pembeli  B  yang  ingin  membeli  rumah  tersebut dengan mengajak Bank A untuk bermitra melalui akad Musyarakah Mutanaqisah.
Maka  kontrak  pertama  yang  dilakukan  adalah  dimana  Bank  A  harus mengadakan  perjanjian  kemitraan  (Musyarakah)  dengan  pembeli  B  untuk membeli rumah. Misalkan Bank A membeli rumah dengan harga Rp. 80,000,000
dan  pembeli  B  membayar  rumah  tersebut  pada  harga  Rp.  20,000,000.  Maka proporsi  ke-pemilikan rumah  tersebut  adalah  80%  Bank  A,  dan  20%  adalah konsumen.  Dan  setiap  bulannya,  pembeli  B  akan  melakukan  pembelian kepemilikan dari Bank A sebesar Rp.500,000.
Kontrak  yang  berikutnya  adalah  kontrak  Ijarah  diantara  Bank  A  dengan pembeli  B,  dimana  pembeli  B melakukan  pem-bayaran  sewa  kepada  Bank  A setiap  bulannya,  misalkan  pada  harga  Rp.  500,000.  Dari  Rp.  500,000  ini,  akan dibagi  berdasarkan  proporsi  kepemilikan.  Jika  proporsi  Bank  A  80%,  maka  dari uang  sewa  yang  pertama,  bank  akan  mendapat  upah  sewa  sebesar Rp.  400,000. Dan konsumen akan mendapat Rp. 100,000, dengan proporsi kepemilikan hanya 20%. Untuk memperjelas, berikut Gambar VI.2 adalah skema awal dari akad MM ini.

## Skema Pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah
Pada  akad  Musyarakah  Mutanaqiash  ini,  arus  pembayaran  perlu  diamati secara  cermat  karena  akad  ini  dapat  dikatakan  sebagai  akad  yang  sangat  rinci dalam  perhitungan  arus  kasnya.  Berikut  adalah  tabel  arus  kas  masuk,  sewa,  dan perubahan ke-pemilikannya. Sebagaimana dalam gambar  berikut ini:

## Skema Pembayaran akad Musyarakah Mutanaqisah
Kolom-kolom diatas menggambarkan proses arus kas masuk dan keluar bagi bank  penerbit  produk  pembiayaan  syariah,  yang  akan  dijelaskan  berikut  ini: a) Bulan:  Merupakan  jangka  waktu  urutan  bulan sampai  dengan  bulan  yang disepakati.b) Biaya  sewa:  Biaya  yang  dikeluarkan  oleh  konsumen  dengan  akad Ijarah  yang  dibayarkan  kepada  pemilik  rumah.Pada  tabel  diatas,  biaya  sewanya adalah  sebesar  Rp.500,000.    c) Pembelian  Kepemilikan:  Setiap  bulannya, konsumen  membeli  kepemilikan  akan  rumah  dari  bank  sesuai  dengan  ke- sepakatan.  Dalam  contoh  ini,  pembayaran  kepemilikan  yang  dilakukan  oleh konsumen  adalah  sebesar  Rp.  500,000  setiap  bulan. d) Total  Pembayaran  Tiap Bulan:  Jumlah  uang  yang  harus  di-keluarkan  oleh  konsumen  untuk  membayar sewa  dan  membeli  kepemilikan  rumah  dari  bank.  Kolom  ini  merukan  penjum-
lahan dari kolom  Biaya  Sewa dan Kolom Pembelian Ke-pemilikan. Pada  contoh ini,  konsumen  harus  membayar  sebesar  Rp.1,000,000  setiap  bulannya. e) Proporsi Konsumen: Komposisi kepemilikan konsumen ter-hadap total aset dalam bentuk  presentase.  Dalam  contoh  ini,  konsumen  pada  awal  transaksi  memiliki proporsi  kepemilikan  sebesar  20  %.  Dan  proporsi  ini  akan  terus  ber-tambah seiring dengan pembayaran yang dilakukan setiap bulan, sampai dengan proporsi kepemilikan  konsumen  mencapai  angka  sebesar  100  %. f) Sewa:  Kolom  ini merupakan pendapat yang diterima oleh konsumen dan bank atas uang sewa yang dibayarkan  setiap  bulannya.  Namun,  besaran  yang  diterima  berubah  setiap bulannya, disesuaikan dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki baik oleh bank, maupun  oleh  konsumen.  Pada  contoh  bulan  ke-1  dari  tabel  di  atas,  konsumen menerima  Rp.100,000  sebagai  hasil  perkalian  uang  sewa  Rp.  500,000  dengan proporsi  kepemilikan  bulan  ke-0  sebesar  20%.  Namun,  uang  sewa  ini  tidak dibayarkan  kepada  konsumen  langsung,  namun  digunakan  untuk  membeli kepemilikan  rumah. g) Ekuitas:  Besaran  kepemilikan  atas  rumah  dalam  bentuk mata uang yang digunakan (Rupiah). Ekuitas konsumen semakin bertambah setiap bulan  dengan  menjumlahkan  ekuitas  bulan  sebelumnya  dengan  pembelian kepemilikan,  dan  uang  sewa  yang  diterima  konsumen.  Pada  contoh  bulan-1, ekuitas konsumen  adalah sebesar Rp.20,600,000,  yang merupakan penjumalahan ekuitas  konsumen  bulan  ke-0,  Rp.20,000,000  dengan  pembelian kepemilikan sebesar Rp.500,000 dan uang sewa yang diteruma konsumen Rp.100,000. h) Arus Kas: Kolom ini merupakan uang masuk yang diterima oleh bank setiap bulannya. Kolom  ini  sama  dengan  Total  Pem-bayaran  Setiap  Bulan.  Diakhir  periode  bank dapat menghitung keuntungan yang diperoleh dengan menjumlah keuntungan dan dikurangi dengan uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli rumah pada bulan ke-0.

## Perhitungan Bagi Hasil dan Risiko Pembiayaan Perhitungan Bagi Hasil Musyarakah
Dalam  makalah  Adi  Supriadi mengenai  “ Manajemen  Risiko  Pembiayaan Musyarakah”, dikatakan  bahwa  keuntungan  atau  pendapatan musyarakah dibagi di  antara  mitra musyarakah ber-dasarkan  kesepakatan  awal  sedangkan  kerugian musyarakah di-bagi  diantara  mitra musyarakah secara  proporsional  berdasarkan modal yang disetorkan.
Laba  diakui  sebesar  bagian  lembaga  keungan  syariah  (bank)  sesuai  nisbah yang  disepakati yaitu  ;  1) Rugi  diakui  secara  proporsional  sesuai  dengan kontribusi  modal. 2) Apabila  musyarakah  permanen  melewati  satu  periode  pe- laporan maka laba diakui sesuai nisbah yang disepakati, pada periode berjalan dan rugi  diakui  pada  periode  terjadinya  kerugian  dan  meng-urangi  pembiayaan musyarakah.  3) Apabila  musyarakah  menurun  melewati  satu  periode  pe-laporan terdapat  pengembalian  sebagian  atau  seluruh  modal maka  laba  diakui  sesuai nisbah saat terjadinya dan rugi diakui secara proporsional sesuai kontribusi modal dengan  mengurangi  pembiayaan  musyarakah.  4) Pada  saat  akad  diakhiri,  laba yang  belum  diterima  dari  mitra    musyarakah: a) Pada  musyarakah  performing, laba  diakui  sebagai  piutang  kepada  mitra.  b) Pada  musyarakah  non  performing, laba  tidak  diakui  tapi  diungkapkan  dalam  catatan  laporan  keuangan. c) Apabila
terjadi  kerugian  dalam musyarakah akibat  kelalaian  atau  penyimpangan  mitra musyarakah,  mitra  yang  melakukan  kelalaian  tersebut  menanggung  beban kerugian  itu yaitu  rugi  seperti  tersebut  dalam  butir  7  diperhitungkan  sebagai pengurang  modal  mitra,  kecuali  mitra  mengganti  dengan  dana  baru dan apabila terjadi  kerugian  bank  yang  lebih  tinggi  dari  modal  mitra  yang  ada,  maka  bank mengakuinya  sebagai  piutang musyarakah jatuh  tempo. (PSAK  59:  Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 47-51)

## Contoh Pembiayaan Musyarakah
1. Pembiayaan  Musyarakah  dengan Nisbah menurun :Jenis  Pembiayaan: Musyarakah,  limit  Pembiayaan: Rp.  20.000.000.000,00,  tujuan  Pembiayaan: Modal kerja produksi penambangan batu bara, jangka Waktu : 52 bulan (s.d. 01 Januari 2014), angsuran  Pokok: Saldo menurun, dengan angsuran pokok  dibayar setiap  triwulan. Jadwal  angsuran  pokok  seperti  terlampir. Nisbah  bagi  hasil ditetapkan berdasarkan sales/revenue dengan Expected return 16% pa. Dibayar setiap ada sales/sewa atas asset perusahaan. 2. Pembiayaan Musyarakah  dengan Nisbah  tetap : Jenis  Pembiayaan: Musyarakah, limit pembiayaan: Rp. 80.000.000,00,  tujuan pembiayaan: Modal  kerja  pembelian  bahan bangunan, jangka waktu : 31-12-2009  s/d  20-12-2014  (60 bln), angsuran pokok: saldo menurun, dengan angsuran pokok dibayar setiap bulan, nisbah bagi hasil : 0,584 %  dari expected  sales sebesar  Rp  1,8  miliar  per  tahun/setara dengan expected return sebesar 22 % pa.

## Risiko Pembiayaan Musyarakah
Pembayaran kewajiban bagi hasil kepada LKS sebagaimana contoh tersebut di  atas,  melekat  pada  kinerja  usaha  debitur.  Bila  omset  usaha  meningkat  maka bagi  hasil  kepada  LKS  juga  meningkat,  begitu  juga  sebaliknya,  bahkan  sangat mungkin  yang  dibagikan  bukan  hasilnya  tetapi  malah  kerugiannya.  Namun demikian,  pada  prakteknya  LKS  tidak  ikut  menanggung  kerugian  tersebut,  LKS hanya  kehilangan kesempatan  (opportunity) untuk  mendapatkan  hasil  usaha  dan keterlambatan  pembayaran  atas  pokok  hutang  debitur. Hal  ini  berbeda  dengan jenis  pembiayaan  berbasis  jual  beli,  di  mana  kualitas  pembayaran  kewajiban debitur tidak terlalu berhubungan dengan kinerja usahanya. Artinya jika si debitur sudah membayar kewajiban yang fix itu, maka debitur sudah dianggap memenuhi kewajiban walaupun sebenarnya mungkin usahanya sedang menurun.
Mitigasi  terhadap  resiko  ini,  diantaranya  melalui  monitoring  intensif terhadap cash  flow usaha  debitur,  melakukan review secara  periodik  terhadap target  omset  usaha  debitur  agar  pada  saat  terjadi  penurunan  omset, pricing pembiayaan yang telah ditetapkan bank dapat segera disesuaikan. Penggolongan kemampuan membayar ditentukan sebagai berikut:
Realisasi Omset/ Proyeksi Omset Kolektibilitas Kualitas ≥ 80% Lancar Perform ≥  80%,  ada  tunggakan  pokok Dalam Perhatian Perform
≤ 90 hari
Khusus
30% - 80%,  ada tunggakan pokok 90 – 120 hari Kurang Lancar Non Perform ≤  30%  sampai  tiga  bulan berturut-turut, ada  tungga kan pokok 120 – 180 hari Diragukan Non Perform ≤  30%  lebih  dari  tiga  bulan berturut-turut, ada  tungga kan pokok lebih dari 180 hari Macet
Non Perform
Sumber: SE  BI  No.8/22/DPbs  tgl  18  Oktober  2006 dalam  Makalah  Adi Supriadi, T.Th.
Kerugian  yang  diderita  LKS  pada  saat  debitur  menjadi non  perform, seketika  menjadi  kerugian  bagi  LKS.  LKS  akan  ke-hilangan opportunity (kesempatan)  untuk  mendapatkan  bagi  hasil  saat  itu  juga.  Sedangkan  pada pembiayaan berbasis jual beli, margin terhadap pembiayaan yang telah ditetapkan di  awal  masih  dapat  ditagih  dan  menjadi  tunggakan  debitur  yang  harus diselesaikan  kepada  LKS.  Pada  kondisi  ini  LKS  masih  memiliki  potensi mendapatkan  margin  yang  belum  dibayar/  tertunggak. Mitigasi  yang  dapat dilakukan  saat  debitur  menjadi  non  perform  yang  dapat  dilakukan  oleh  bank adalah  dengan  memberikan  diskon  terhadap  pricing  yang  sudah  ditetapkan  oleh LKS di awal pembiayaan, sampai usaha nasabah kembali pulih. Serta melakukan penjadwalan  ulang  terhadap  angsuran  pokok  musyarakah  yang  akan  dan  telah jatuh tempo.
Berdasarkan  keterangan  dan  contoh  di  atas,  maka  produk  pembiayaan musyarakah,  baik  musyarakah biasa  maupun musyarakah  mutanaqisah 39 rentan terhadap  risiko-risiko  sebagai  berikut: a) Risiko  pembiayaan  (credit  risk) adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank  umum,  pembiayaan  disebut  pinjaman,  sementara di  bank  syariah  disebut pem-biayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum  berupa  bunga  (interest  loan atau deposit)  dalam  persentase  yang  sudah ditentukan sebelum-nya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi  hasil  dari  usaha.  Selain  itu,  persyaratan  pengajuan  kredit  pada  perbankan syariah  lebih  ketat  dari  perbankan  konven-sional  sehingga  risiko  kredit  dari perbankan  syariah  lebih  kecil  dari  perbankan  konvensional.  Oleh  sebab  itu  pada sisi  kredit,  dalam  aturan  syariah,  bank  bertindak  sebagai  penjual,  sementara nasabah sebagai pembeli musyarakah. Dengan demikian debitor yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapat prioritas. Oleh sebab itu, risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank  syariah  tidak  akan  mengalami negative  spread,  karena  dari  dana  yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pen-dapatan, bukan bunga seperti di bank  biasa. Namun  demikian,  risiko  pembiayaan  bisa  terjadi  pada  produk
39 Akad musyarakah  mutanaqisah merupakan  gabungan  dari  akad musyarakah dan akad  ijarah maka ketentuan yang berlaku pada akad musyarakah dan ijarah berlaku dalam akad musyarakah mutanqisah. Jusmaliani, Ibid.,2008, h. 444
musyarakah  disebabkan  oleh  nasabah  wanprestasi atau default. Karena  pada umumnya  pelunasan  pembiayaan rumah  cicilan,  dalam  bentuk  akad musyarakah mutanaqisah misalnya  20  sampai  25  tahun,  sehingga  mempunyai  risiko kredit cukup besar.  Ketidakmampuan  nasabah  menunaikan  kewajibannya  untuk membayar  angsuran  setiap  bulan  ber-akibat  pada  kegagalan  kontrak  yang  dapat menyebabkan  munculnya  kerugian  pihak  bank  syariha. b) Risiko  pasar,  risiko pasar dapat terjadi pada pembiayaan musyarakah disebabkan oleh pergerakan nilai tukar  jika  pembiayaan  atas  dasar  musyarakah  dalam  bentuk  valuta  asing. Berdasarkan  bank  Indonesia,  sebagai  bank  umum  dengan  prinsip  syariah,  maka Bank Syariah hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai  tukar  yang  dapat  menyebabkan  kerugian  Bank. Ketentuan  pasar  akan menyebabkan  terjadinya  fluktuasi  harga  suatu  barang.  Perbedaan  wilayah  atas kerjasama  musyarakah  tersebut  akan  menyebabkan  perbedaan  harga.  Jadi  bank syariah  tidak  bisa menyamaratakan  harga.  Di-samping  itu,  dalam  pembiayaan kepemilikan  barang  dengan  skim  musyarakah  mutanaqisah,  misalnya,  bentuk pembelian  barang  secara  bersama-sama  antara  pihak  bank  syariah  dengan nasabah.  Dimana  kepemilikan  bank  akan  berkurang  sesuai  dengan  besaran angsuran  yang  dilakukan  nasabah  atas  pokok  modal  bank  bersangkutan. Disamping  besaran  angsuran  yang  harus  dibayar  nasabah,  dalam  skim musyarakah  mutanaqisah  ter-dapat  harga  sewa  yang  harus  dibayar  nasabah  tiap bulannya  sebagia  kompensasi  keuntungan  bank. Dalam  sewa  dapat  berfluktuasi sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  saat  berlangsungnya  akad  kerjasama  tersebut. Sewa  yang  ditentukan  atas  obyek  barang  akan  dipengaruhi  oleh;  (1)  waktu terjadinya  kesepaktan,  (2)  tempat/wilayah,  (3) supply  dan  demand atas  barang tersebtu. c) Risiko  Kepemilikan,  dalam  pembiayaan  musyarakah  mutanaqisah, status  kepemilikan  barang  masih  menjadi  milik  bersama  antara  pihak  bank  dan nasabah.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  pembiayaan  MM,  dimana  kedua pihak  ikut  menyertakan  dananya  untuk  membeli  barang. Pada  saat  transfer kepemilikan  barang,  pihak  nasabah  dapat  menguasai  kepemilikan  barang sepenuhnya  setelah  dilakukan  pembayaran  bagian  bank  syariah  oleh  nasabah beserta  besaran  uang  sewa  yang  disepakati  bersama. d) Risiko Regulasi,  praktek MM  untuk  pembiayaan  barang  terikat  dengan  peraturan  atau  regulasi  yang berlaku.
Salah  satu  regulasi  yang  diberlakukan  untuk  pola  MM  adalah  masalah pembebanan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada  kepemilikan  barang. Pengenaan  PPN  didasarkan  atas  UU  No.  18  Tahun  2000  yang  merupakan perubahan atas UU No. 8 Tahun 1983. Dimana penyerahan barang kena pajak dan jasa  kena  pajak  merupakan  obyek  pajak  di  dalam  UU  PPN  dan  Pajak  Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang ini menyatakan bahwa segala jenis barang, berwujud baik bergerak  atau pun tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan obyek PPN. e) Risiko operasional, risiko operasional juga dapat terjadi pada  produk  pem-biayaan  musyarakah  dengan  disebabkan  oleh internal  fraud antara lain pencatatan  yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidakpastian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam  akuntansi/pencatatan  maupun  pelaporan. Menurut  definisi Basle Committe,  resiko  operasional  adalah  resiko  akibat  dari  kurangnya  sistem
informasi  atau  sistem  pengawasan  internal  yang  akan  menghasilkan  kerugian yang  tidak  diharapkan.  Resiko  ini  lebih  dekat  dengan  ke-salahan  manusiawi (human  error),  adanya  ketidakcukupan  dan  atau  tidak  berfungsinya  proses internal,  kegagalan  sistem  atau  adanya  problem  eksternal  yang  mempengaruhi opera-sional  bank.  Tidak  ada  perbedaan  yang  cukup  signifikan  antara  bank syariah  dengan  model  produk  pembiayaan  musyarakah  dan  bank  konvensional terkait dengan risiko operasional.

## Pengendalian Risiko Pembiayaan Musyarakah
Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan ke-untungan setinggi- tingginya,  secara  simultan  mereka  harus  juga  memperhatikan  adanya kemungkinan  risiko  yang  timbul  me-nyertai  keputusan-keputusan  manajemen tentang  struktur  aset  dan  liabilitasnya.  Secara  spesifik risiko-risiko yang  akan menye-babkan  bervariasinya  tingkat  keuntungan  bank  meliputi  risiko  likuiditas, risiko  kredit,  risiko  tingkat  bunga  dan  resiko  modal.  Bank  syariah  tidak akan mengahapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku dual banking  system meningkatnya  tingkat  bunga  di  pasar  konvensional  dapat  ber- dampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat ada-nya nasabah yang menarik  dana  dari  bank  syariah  dan  ber-pindah  ke  bank  konvensional 40 . Ada beberapa  ketentuan  dalam  identifikasi  Risiko  Pem-biayaan,  yaitu: 1) Identifikasi risiko  pada level individual  dilakukan  dengan  melihat  perubahan  kualitas pembiayaan, credit  rating,  atau  perubahan  pada  komponen-komponen  dalam credit  rating. 2) Individual  risk  faktor  utama  yang  perlu  diidentifikasi  adalah: Kondisi bisnis, Manajemen, Keuangan, Jaminan. 3) Identifikasi risiko pada level portofolio  dilakukan  dengan  melihat  perubahan  portofolio  atas  dasar rating atau perubahan VaR credit risk.
Pada  kebijakan  risiko  pembiayaan  secara  umum,  ada  be-berapa  ketentuan sebagai  berikut: a) Bank  harus  melakukan  identifikasi  risiko  pembiayaan  yang melekat pada produk dan aktivitasnya; b) Untuk jasa pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan  harus  memperhatikan  kondisi  keuangan  nasabah  dan  kemampuan membayar  tepat  waktu  serta  jaminan  dan  agunan; c) Untuk  kegiatan treasury, penilaian  risiko  harus  memper-hatikan  kondisi  keuangan counterparty, rating, karakteristik instrumen, jenis dan transaksi dan kondisi likuiditas pasar. Penilaian risiko  ini  meliputi:  (1) Business  risk (risiko  bisnis  yang  dibiayai);  (2) Shrinking risk (risiko  berkurangnya  nilai  pem-biayaan mudharabah/musharakah);  (3) Character risk (risiko karakter buruk mudharib). Pengendalian Risiko Likuiditas; 1) Mempunyai  rencana  pendanaan  darurat  (contingency  funding  plan)  untuk menghindari  terjadinya  kesulitan  (short  fall)  likuiditas. 2) Melakukan  uji  coba contingency  funding plan  secara  berkala. 3) Melakukan  kaji ulang  terhadap strategi,  memelihara  hubu-ngan  dengan  nasabah,  diversifikasi  simpanan,  dan kemam-puan Bank untuk menjual aset likuid, serta harus mengetahui jumlah dana yang akan diterima dari pasar.
40 http://www.ekisonline.com/component/content/article/37-keuangan/230--ke untungan-dan- resiko-bank-syariah.html
Tugas  Treasury  baik  diperusahaan  perbankan  ataupun  di  perusahaan corporate tidaklah  banyak  perbedaan  walaupun  Treasury  perbankan  sering diartikan  memiliki  kemampuan  mem-peroleh  spread  margin  melalui  transaksi beresiko  sementara  treasury  pada  corporate  relatif  bertindak  untuk  memenuhi kebutuhan  pendanaan  dan  selalu  menghindari  resiko. Tugas  Treasury Management  khususnya  dalam  dunia  per-bankan  selalu  dilengkapi  dengan kelompok  Dealer  sebagai  ujung  tombaknya  dalam  suatu  ruangan  yang  biasa disebut  Dealing  Room,  ruang  mana  dilengkapi  dengan  segala  instrument  yang diperlukan untuk memperoleh informasi keuangan seperti monitor secreen Reuter atau  Telerate  dari  seluruh  penjuru  dunia. Dengan  memperoleh  informasi  yang cepat Treasury dengan  cepat  melakukan  antisipasinya  untuk  melakukan pemagaran  risiko  yang  mungkin  terjadi melalui  berbagai  macam  teknik  hedging yang  dimilikinya.  Selain  itu  tugas  Treasury  juga  menjaga  agar  biaya  dana  yang terhimpun  berada  pada  titik  terendah  sementara  harga  jual  dana  mampu memperoleh  harga  tertinggi  sehingga  spread  margin  akan  dicapai  pada  titik maksimal.
Oleh  karena  fungsinya  sedemikian  rupa  maka  seorang  Treasury Bank/Corporate  akan  selalu  dipilih  dari  pejabat-pejabat  yang  memiliki kemampuan tinggi dan sensitivitas yang tinggi pula. Treasury akan selalu menjadi sekretaris  ALCO atau  Asset  Liability Committee suatu Bank  yakni suatu komite yang  memiliki  fungsi  yang  sangat  strategis  sifatnya  terutama  dalam  menghadapi situasi  yang  berubah  agar  taktik  dan  strategi  yang  diambil  perusahaan  selalu berada pada alur yang benar. Seorang Treasury dianggap orang yang paling tahu mengenai  pergerakan  Pasar  Uang/Modal  ataupun  Pasar  Valuta  baik  didalam negeri  maupun  pasar  dunia,  disamping  kemampuannya  menyeim-bangkan struktural  pendanaan  Bank/Perusahaan.  Pasar  Global  diartikan  pasar  dimana kekuatan Demand dan Supply sama kuat-nya dalam sepanjang waktu, ini artinya bahkan seorang Treasury harus mampu berantisipasi ke pasar (baik dalam maupun luar negeri) selama 24 jam penuh agar Bank/Perusahaannya selalu aman terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

## Pengendalian Risiko Kredit Pembiayaan Musyarakah
Menurut  Bank  Indonesia,  dalam  rangka  mengejar  partum-buhan  aset, berdasarkan RBB selama tahun 2010 rata-rata bank syariah akan tumbuh minimal 20%  per  tahun  dan  dalam  mengejar  pertumbuhan  tersebut  Strategi  bisnis  bank- bank  syariah  pada  tahun  2010  secara  umum  lebih  mengarah  pada  penyaluran pembiayaan  untuk  segmen  usaha  konsumer  dan  mikro, yang  dinilai  memiliki risiko relatif rendah dan dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.
Namun pada kenyataannya pada pembiayaan mikro berupa gadai ditemukan kasus-kasus  pelanggaran  pada penyaluran  pem-biayaan  mikro  dan  gadai  dalam frekuensi dan jumlah yang cukup signifikan mempengaruhi kinerja bank. Hal ini merupakan  dam-pak  dari  kuatnya  tekanan  dari stakeholder kepada  manajemen untuk  mencapai  target  rencana  bisnis,  sehingga  mengabaikan  mitigasi  risiko operasional  maupun  penyediaan  infrastruktur  pendukung  sistem  pengendalian intern  yang  menyebabkan  terjadinya  praktik-praktik  perbankan  yang  kurang prudent dan  atau  kekurangsesuaian  dengan  etika  bisnis  bank.  Selain  per-
masalahan  pada  penyaluran  pembiayaan  mikro  dan  gadai,  Bank  Indonesia  juga mencatat adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian  yang dilakukan oleh bank  akibat  lemahnya  pemahaman  bank  terhadap  ketentuan  kehati-hatian  antara lain ketentuan BMPK dan restrukturisasi.
Atas  permasalahan-permasalahan  tersebut,  Bank  Indonesia  telah  melakukan pembinaan  dan  meminta  komitmen  bank-bank  terkait  untuk  melakukan  tindakan korektif  antara  lain  melakukan  perbaikan  pada  kebijakan  dan  prosedur, penyempurnaan  tekno-logi  sistem  informasi,  penguatan  manajemen  risiko, peningkatan  kontrol  dan monitoring terhadap  usaha  debitur,  serta  meng- optimalkan fungsi Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern.
Rasio Non Performing Financing (NPF) perbankan Syariah posisi September 2010  menunjukkan  kondisi  yang  relatif  stabil  yakni  tercatat  sebesar  3,95% dibandingkan  posisi  Desember  2009  yakni  sebesar  3,99%.  Bank-bank  syariah pada  prinsipnya  telah  berupaya  melakukan  perbaikan  antara  lain  melalui  proses restrukturisasi  dan  pencarian  investor baru  dalam  rangka  mem-perkuat  struktur keuangan  debitur  bermasalah.  Namun  demikian,  upaya  tersebut  belum sepenuhnya dapat menekan rasio NPF ke level minimal mengingat beberapa bank memiliki permasalahan debitur yang bersifat struktural, sehingga upaya perbaikan belum  dapat  menunjukkan  hasil  optimal  dalam  jangka  pendek. Risiko  kredit diperkirakan  masih  akan  menjadi  fokus  per-hatian  pengawasan  pada  tahun mendatang  mengingat  perbaikan  kelemahan  sistem  pengendalian  risiko  kredit akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan format yang ideal yang sesuai dengan skala usaha masing-masing bank syariah 41 .

## Pengendalian Risiko Operasional Pembiayaan Musyarakah
Hal-hal  yang  secara  signifikan  mempengaruhi  risiko  opera-sional  pada umumnya,  dan  pada  khususnya  risiko  oeprasional  pembiayaan  musyarakah  pada perbankan  syariah  adalah  teknologi  sistem  informasi  khususnya core  banking system, dan kompetensi sumber daya manusia. Secara umum, core banking system yang  dimiliki  oleh  per-bankan  syariah  saat  ini  masih  belum  memadai  apabila dibanding  kan  dengan  skala  usaha  bank,  apalagi  untuk  mampu  bersaing  dengan perbankan konvensional. Hal ini telah disadari oleh kalangan perbankan syariah, sehingga  pada  saat  ini  bank-bank  syariah  tengah  gencar  melakukan pengembangan  pada core  banking  system tersebut.  Namun,  hal  ini  menemui beberapa  kendala  seperti  proses  dan  implementasi  yang  membutuhkan  waktu yang cukup panjang, disamping biaya investasi yang relatif besar.
Di  sisi lain  pertumbuhan  perbankan  syariah  belum  didukung  oleh penambahan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM).  Keterbatasan SDM  tersebut  telah  menimbulkan  fenomena turn  over antar  bank  syariah  yang cukup  tinggi,  sehingga  bank-bank  syariah  yang  memiliki  SDM yang  kompeten dan  memadai  hanyalah  bank-bank  yang  mampu  memberikan  insentif  yang  lebih tinggi  atau  memiliki  program  pengembangan  SDM  syariah  secara  mandiri. Keterbatasan kompetensi SDM tersebut, menyebabkan masih terjadinya kesalahan
41 Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, Outlok Bank Syariah, 2010, h. 25
dan  kelemahan  dalam  pelaksanaan  operasional  bank  dan  mempengaruhi kepatuhan bank melaksana kan ketentuan yang berlaku.
Kelemahan  pada  operasional  bank-bank  syariah  antara  lain  tercermin  dari tingkat  pengaduan  nasabah  yang  diterima  oleh  bank.  Berdasarkan  pemantauan Bank  Indonesia,  selama  tahun  2010  terjadi  peningkatan  pengaduan  nasabah terutama  terkait  sistem  jaringan  bank  (ATM),  atau  pelaksanaan  operasional pembiayaan  berupa  pelanggaran  prosedur  yang  merugikan  nasabah  baik  secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat permasalahan-permasalahan tersebut di atas hanya dapat diatasi dengan pengembangan infrastruktur operasional bank secara berkesinambungan, maka diperkirakan pada tahun 2011, risiko operasional masih  menjadi  salah  satu  risiko  utama  yang  mem-pengaruhi  profil  risiko perbankan syariah secara umum 42 .

## Penutup
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa risiko pembiayaan  musyarakah  pada  lembaga  keuangan  syariah  adalah  suatu  yang normal  mengingat  bahwa  di  setiap  bisnis  apa  pun  dan  dimanapun  potensi  risiko pasti ada. Walau demikian, terjadinya risiko yang tentu dapat menghadang dapat dihadapi  dengan  berbagai  cara.  Misalnya,  risiko  itu  langsung  dihadapi  dengan cara  mempersiapkan  diri  dengan  mempersiapkan  kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, atau dengan cara mentransfer sebagian tanggungan melalui lembaga asuransi.
Hal  yang  sama  dapat  ditemui  pada  risiko  pembiayaan  musyarakah  pada lembaga  keuangan  syariah.  Dimana  risiko  pembiayaan  musyarakah,  baik  yang berupa  wanprestasi,  risiko  likuiditas,  risiko  pasar,  risiko  operasional  atau  pun lainnya  memang  akan  berdampak  pada  besar  kecilnya  kerugian  yang  akan didapat.  Karena  itu,  pengelolaan  atas  risiko  tersebut  menjadi  penting.  Demikian pula pengendalian risiko pembiayaan musyarakat terhadap risiko kredit dan risiko operasilan  pada  lembaga  keuangan  syariah  harus  menjadi  perhatian  bagi  para pengelola lembaga keuangan tersebut. Wallahu a’lam bi shawab
42 Ibid., h. 26

## DAFTAR PUSTAKA
Lukman Fauroni dalam Jurnal Millah Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008. Taqyuddin  an-Nabhani, An-Nidlam  al-Iqtishadi  fil  Islam. Terj., Membangun
Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif  Islam. Surabaya:  Risalah  Gusti, 2000.
Syahidin, dkk., Moral dan Kognisi Islam. Bandung: Alfabeta, Cet. 3, 2009, h. 75. Untuk  lebih  lengkap  dapat  pula  baca  pada Islamic  Methodology  in History, karangan  Fazlur  Rahman  dalam  terjemahan  Membuka  Pintu Ijtihad. Bandung: Pustaka, 1984.
Ilfi Nur Diana, Hadits-Hadits Ekonomi. Malang: UIN Malang Press, 2008. Mervyn  K.  lewis  dan  Latifa  M.  Algoud, Islamic  Banking. Terjemahan.  Jakarta:
Serambi Ilmu Semesta, 2007.
M.  Nur  Rianto  Al-Arif, Dasar-Dasar  Pemasaran  Bank  Syariah. Bandung: Alfabeta, 2010.
Isa  Abduh, al- ‘Uqud  al -Syariyah  al- Muhakamah  lil  Mu’aamalat  al -Maliyah  al- Mu’asyirah, (Cairo: Darul al- I’thisam, 1977) . Jusmaliani  (Ed.), Investasi  Syariah:  Implementasi  Konsep  pada  Kenyataan Empirik. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
Abdurrahman  Al  Jaziri, Al  Fiqh  Alaa  al  Madzahibul  Arba’ah, (Lebanon:  Darul Fikri, 1994),  Jilid 3.
Wahbah  az-Zuhaily, al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuhu, (Dimasqi:  Dar  al-Fikr, 1985).
M.  Syafei  Antonio, Bank  Syariah  Suatu  Pengenalan  Umum, (Jakarta:  Tazkia Institute dan BI, 1999) Cet. ke-I.
Indra  Jaya  Lubis, Tinjauan  Mengenai  Konsepsi  Akuntansi  Bank  Syariah, Disampaikan  pada  Pelatihan – Praktek Akuntansi  Bank  Syariah  BEMJ- Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001.
Republika, Direktori Syariah Edisi Julis 2010.
Bank  Indonesia, Kodifikasi  Produk  Perbankan  Syariah. Direktorat  Perbankan
Syariah Bank Indonesia, 2008.
http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923150928 . Didown-
load, 09 Oktober 2011.
Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia,  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum  Indonesia. Bandung: Alumni.
http://rindaasytuti.wordpress.com/2009/08/29/jaminan-dalam-pembiayaan-di-lks/ . Didownload, Kamis, 09 Oktober 2011.
Karnaen  A.  Perwatatmadja, Membumikan  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia. Depok: Usaha Kami, 1996.
http://www.niriah.com/konsultasi/wirausaha/4id19.html . Didownload  pada  hari Ahad, 09 Oktober 2011.
http://azzanurlaila.blogspot.com/2009/06/analisa-pengenaan-jaminan- collateral .html
Nejatullah  Siddiqi, Riba  dalam  Pandangan  al- Qur’an  dan  Masalah  Perbankan, RajaGrafindo, Jakarta, 1956. http://www.ekisonline.com/component/content/article/37-keuangan/230- keuntungan-dan-resiko-bank-syariah.html Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, Outlok Bank Syariah, 2010.