## PENGARUH FEMINISME TERHADAP CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA

## Agus Toni
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun agustoni03@gmail.com
Abstrak: Islam sebagai agama yang dapat memayungi setiap kepentingan manusia dalam menjaga dan memperjuangkan hak-haknya. Sebagai agama samawi yang fungsi ajaranya dapat dirasakan oleh seluruh makhluk terlebih oleh manusia tanpa terkecuali menjustifikasi terhadap relevansi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Diskriminasi pada manusia baik dalam kontek strata dan status sosial merupakan perwujuadan perilaku egoisme superior yang berakibat pada pengebirian kebebasan pihak-pihak lemah. Perempuan sebagai manusia yang diidentikkan sebagai sosok yang lemah dan inferior menjadi doktrinasi dalam budaya yang kurang sensitif  terhadap ajaran agama yang menekankan persamaan derajat. Dalam realitanya ajaran Islam menolak akan diskriminasi sosial karena setiap manusia memiliki hak yang sama dan adapun yang membedakan terletak pada tingkat ketaqwaannya. Oleh karena itu dalam masalah hukum keluarga yang menyangkut pengambilan kemaslahatan dari solusi permasalahan sumi- istri dalam bentuk cerai gugat merupakan bagian peletakan syariat Islam dalam menjalankan fungsinya sebagai pembawa rahmat kepada manusia tanpa pilih kasih dan tanpa melihat faktor genderisasi. Pihak istri untuk memperjuangkan nilai feminimisme nya diberi kebebasan untuk mengajukan gugatan dengan dalih sebagaimana yang undangkan baik dalam hukum positif, maupun hukum Islam sebagai legalitas yang secara formilnya.
Kata Kunci: Gugat Cerai, Feminisme, Genderisasi.

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam menjadikan tata aturan yang difirmankan Allah SWT (al-Qur’an) dan Hadits
menjadi legitimasi untuk menggapai keselarasan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bahkan prinsip-prinsip dan hukum Islam mengakulturasi dengan hukum adat dan hukum positif  yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia begitu juga dalam hal sosial budaya. Islam dengan ajaranya mengklasifikaikan tatanan aturan sebagai bekal hidup manusia kedalam tiga bentuk yaitu dibidang aqidah, syariah dan muamalah. Islam menerapkan prinsip syariah dan muamalah dalam hubunganya  dengan  aktifitas  manusia  sebagai  makhluk  beragama  (Islam)  dan sebagai makhluk sosial.
Sistem keluarga yang dibangun atas dasar nilai Islam menempatakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akan memperoleh hak dan kewajiban. Praktik kehidupan sosial pada masa Nabi Muhammad saw. diakui telah menempatkan posisi perempuan dalam kedudukan yang setara dengan laki- laki. Struktur patriarki pada masa jahiliah dibongkar Islam dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang pada masa sebelumnya tidak diberikan. 1 Jikalau ditemukan adanya perbedaan antara laki laki dan perempuan dalam rumah tangga semata-mata berada pada taraf  menjalankantugas dan tanggung jawab diantara keduanya untuk mempola atau mengatur rumah tangga yang baik sesuai dengan kewajibannya. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki peran sentral dalam menafkahi dan memberikan kenyamanan terhadap istri dan anak-anaknya. Sebaliknya seorang perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga berperan dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga dan memfungsikan setiap materi yang diterima dari suami guna merealisasikan nafkah yang diberikan untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak.
Selaras dengan perkembangan informasi dan zaman berakibat pada pergeseran makna dan budaya dalam memahami dan menjalankan akan fungsi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Meskipun pada zaman Rasulullah status perempuan telah memperoleh legitimasi kesetaraan akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, namun hal tersebut masih belum mampu membias pada elemen-elemen yang lebih luas. Dalam ilmu fiqh klasik juga disebutkan bahwa terdapat ruang feminisme bagi perempuan untuk mengajukan perceraian dengan syarat-syarat yang sudah diatur.
Selain daripada itu, asal-usul feminisme religius dalam agama kristen ditandai dengan munculnya gerakan pada abad -19 yang menuntut persamaan akses
1 Asghar Ali Enginer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam , Terj. Farid Wajdi Dan Cicik Farcha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994), 55–58.
terhadap jabatan pendeta (ministry) dan hak menafsirkan Injil. 2 Selanjutnya bersamaan dengan bertambahnya akses informasi dan kebebasan dalam memperoleh pendidikan, pada abad 19 kaum perempuan memperoleh angin segar untukmenyuarakan kemerdekaan hak sebagaimana yang dikemukanan oleh Elizabeth Candy Stanton dan Matilda Joslyn Gage bahwa sejarah kristiani semata- mata dibangun berdasarkan pada ketidaksetaraan jenis kelamin dan pelemahan terhadap perempuan yang meliputi banyak hal. 3
Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya nilai feminisme dalam masyarakat, berimplikasi pada tata aturan berumah tangga yang berkeadilan. Salah satu bentuk akibat adanya nilai feminisme terhadap keluarga adalah terbukanya ruang bagi perempuan menyuarakan keadilan dalam melakukan perceraian (cerai gugat) yang mana pada runut historisnya hak akan cerai berada pada tangan laki-laki (cerai talak). Sejalan dengan perkembangan zaman pada dewasa ini,regulasi yang mengatur akan perkawinan yaitu UU No 1 tahun 1974 maupun pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai payung hukum untuk pihak tertentu dalam mengajukan perkara dipengadilan agama memiliki kontribusi besar dalam menjamin hak hak setiap individu. Reaksi yang muncul dari adanya nilai feminisme serta regulasi yang mengaturnya adalah munculnya perkara cerai gugat (cerai yang diajukan oleh perempuan) yangmendominasi dibandingkan dengan laki-laki (cerai talak) bahkan mengalami peningkatan jumlah kuantitas pada setiap tahunnya sebagaimana pada tahun 2018 yang dilansir oleh detik.com dari website Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/4/2019), sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu, inisiatif  perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. 4 Jumlah perkara perceraian tersebut (tahun 2018) mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2017 yaitu sebagaimana data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam “Statistik Indonesia 2018, sebuah publikasi kompilasi data statistik tahunan di Indonesia, jumlah seluruh kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 adalah sebanyak 374.516 kasus perceraian. 5
2 Sue Morgan, Pendekatan Feminisme, Dalam Peter Connoly, Ed, Aneka Pendekatan Studi Agama (Yogyakarta: LKIS, 2007), 65.
3 Morgan, 65.
4 “Hampir-Setengah-Juta-Orang-Bercerai-Di-Indonesia-Sepanjang-2018,” News.Detik.Com , accessed July 26, 2019, https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di- indonesia-sepanjang-2018.
5 “Tiga-Provinsi-Dengan-Jumlah-Perceraian-Tertinggi,” accessed July 26, 2019, https://smartlegal.id/
Fenomena diatas menunjukkan besarnya pengaruh pihak istri dalam mengajukan perceraian terlepas sebab masalah yang melatar belakanginya. Dampak dalam perceraian tidak hanya berimbas pada pihak yang berpekara tetapi dapat merambah pada anak dan sosial kultural. Maka dengan permasalahan diatas perlu perhatian khusus dari cendekiawan atau pakar hukum Islam dalam mereformulasi regulasi yang mengatur perkawinan sehingga mampu menekan tingkat partisipasi perceraian dimasyarakat serta mampu mengambil hakekat dalam konsep mitsaqan gholidzan dalam perkawinan.

## FEMINISME DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM KELUARGA
Feminisme adalah sebuah gerakan yang menuntut emansipasi atau kesetaraan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Secara luas pendefinisian feminisme adalah advokasi kesetaraan hak- hak perempuan dalam hal politik, sosial, dan ekonomi. 6
Islam dalam ajaranya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengabdian, satu-satunya perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikanatau merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah swt. Hal ini ditegaskan sebagaimana dalam firman Allah swt :
“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadiakn kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agam kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.” (Q.S. al-Hujurat: 13)
Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak masuk surga, sama-sama diperbolehkan turut berpartisipasi dan berlomba-lomba mengerjakan kebajikan, mengabdi kepada masyarakat, negara dan agama. Dasar persamaan ini ditegaskan dalam al-Qur’an:
“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/.
6 “Feminisme,” accessed July 26, 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme#cite_note-1.
kerjakan”. (Q.S. an-Nahl: 97)
Feminisme dalam Islam tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari barat, khususnya yang ingin menempatkan laki- laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminisme Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan sebagai sub ordinat laki-laki.Feminisme inilah yang oleh Mahzar disebut dengan Pasca Feminism Islam integratif, yang menempatkan perempuan sebagai kawan laki-laki untuk membebaskan manusia dari tarikan naluri kehewanan dan tarikan keserbamesinan di masa depan. 7
Dalam institusi keluarga yang diinginkan oleh para feminis adalah sama rata, dimana antara suami-istri mendapat hak dan kesempatan yang sama dalam segala hal. Suami dan istri harus memiliki peluang dan hak yang sama dalam segala hal. Menurut Fatima Mernisi, jika hak-hak wanita merupakan masalah bagi kaum laki-laki Muslim modern, hal itu bukanlah karena al-Quran ataupun Nabi SAW, bukan pula karena tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit laki-laki. 8
Hak individu laki-laki dan perempuan, menurut Rahmat Djatnika, dibagi kepada dua bagian berikut.
a. Hak thabi’i, yaitu hak manusia yang berlaku menurut fitrahnya, menurut asal kejadiannya, bahwa keadaan itu adalah menjadi hak manusia, seperti hak hidup dan hak merdeka. Hak hidup adalah hak manusia menurut fitrahnya yang diberikan Allah kepadanya menurut kadar ketentuan yang telah ditentukan. Karena itu, kewajiban manusia lainnya untuk memelihara dan menghormati hidup manusia yang lainnya. Sejak manusia menjadi manusia sebagai mahkluk baru, mulai dari pembuahan di dalam rahim ibu, dia telah menjadi manusia dengan pertumbuhannya yang telah mendapat hidup yang tidak boleh dibagi yang lainnya untuk menganiaya, apalagi membunuhnya. Pengguguran bayi dalam kandungan dengan tidak ada sebab yang dibolehkan syarat adalah perbuatan kriminal, yakni pembunuhan, yang merupakan pelanggaran hak hidup si bayi tersebut.
Hak merdeka adalah hak manusia yang merupakan fitrahnya. Tidak boleh bagi yang lain mengganggu kemerdekaan orang lain yang menjadi haknya. Sejak
7 Armahedi Mahzar, Wanita Dan Islam: Suatu Pengantar Untuk Tiga Buku (Bandung: Pustaka, 1994).
8 Fatima Mernissi, Wanita Di Dalam Islam (Bandung: Pustaka, 1994).
manusia hidup di dunia ini, maka dia telah pula mendapatkan hak merdeka, tidak boleh bagi yang lain memperbudak dan melanggar kemerdekaannya, haknya harus dihormati oleh orang lain. Kemerdekaan seseorang berarti kebebasan berpikir, berbicara, berkehendak, dan sebagainya, dalam batas- batas yang telah ditentukan dalam norma hidup dan kehidupan. Pokok- pokok norma ini telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang berarti menghormati dan dibatasi oleh kemerdekaan tidak melanggar hak-hak yang lainnya sehingga kemerdekaan bukan berarti kebebasan yang sewenang- wenang. Dalam ajaran Islam, manusia adalah merdeka sejak ia dilahirkan oleh ibunya, tidak seorangpun yang diperkenankan memperbudak orang lain.
b. Hak yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan, yaitu hak yang dijamin berdasarkan peraturan yang dibuat manusia. Hal ini ditentukan oleh pembuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang harus dianut oleh orang-orang yang tunduk di bawah kekuasaannya. Pengakuan hak-hak ini lebih bersifat politis karena terserah kepada siapa yang berkuasa membuat undang-undang atau peraturan-peraturan di kawasannya. Apa pun macam hak itu pelaksanaannya terserah kepada ide yang dianut oleh yang berkuasa membuat undang-undang tersebut. Hak-hak manusiatersebut merupakan hak individu, laki-laki dan perempuan, di lingkungan keluarga dalam masyarakat. 9
Islam pada hakekatnya memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk berkecimpung dalam kegiatan politik, ini terlihat pada banyak ayat dalam al-Qur’an yang memerintahkan amar ma’ruf dan nahi munkar . Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggung jawab atas bidang ini. Menurut suatu riwayat, pernah terjadi kaum perempuan menetapkan mahar yang cukup tinggi untuk suatu pernikahan pada konsdisi ekonomi mereka sudah cukup. Melihat hal itu, Umar bin Khattab khawatir bahwa gejala ini akan terus berlanjut, maka Umar menetapkan batas mahar itu maksimal 400 dirham. Pandangan ini ditentang oleh seorang perempuan Quraisy, yang mengatakan, “tidakkah tuan telah mendengar bahwa Allah swt. telah berfirman yang artinya :
“dan kamu sekalian telah memberikan kepada salah seorang diantara perempuan- perempuan itu harta yang banyak, maka janganlah sekali-kali kamu mengambilnya sedikit pun” (Q.S. an-nisa: 20).
9 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer (Bogor: Gralia Indonesia, 2010), 70.
Volume 7, Nomor 2, Desember 2019 153
Mendengar hal itu, Umar langsung menjawab, “semoga Allah memberikan ampunan-Nya, semua orang ternyata lebih pandai daripada Umar.” Riwayat lain menyebutkan bahwa saat itu Umar menjawab, “Ibu benar dan Umar yang salah”. Kemudian ia naik mimbar dan menarik keputusannya. 10
Riwayat ini menunjukkan bahwa bagaimana sikap seorang perempuan Islam terhadap khalifahnya yang terkenal cakap dan adil. Dia menyampaikan kebenaran dengan tidak ada rasa takut dan gemetar, untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintahnya sendiri.
Menurut John Struart Mill sebagaimana dikutip oleh Ratna Megawangi, untuk mencapai kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, perlu adanya perubahan segala undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan institusi keluarga yang patriarki. Setidaknya ada tiga aspek yang ingin dihindari dari hukum perkawinan yang ada, yaitu anggapan bahwa suami sebagai kepala keluarga, anggapan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak- anak, dan anggapan bahwa istri bertanggung jawab atas pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga. 11
Meskipun terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Amina Wadud Muhsin berpendapat bahwa ini bukanlah hal yang esensial. Yang lebih penting lagi, menurut Amina menentang nilai-nilai yang diatributkan kepada perbedaan ini. Nilai-nilai yang dirujukkan ini menggambarkan perempuan sebgai makhluk yang lemah, inferior, mewarisi kejahatan, tidak mempunyai kemampuan intelektual dan lemah di bidang spiritual. Penilain seperti ini digunkana untuk mengatakan, bahwa perempuan tidak cocok memikul tugas-tugas tertentu, atau tidak pantas punya jabatan dan peranan dalam berbagai bidang dalam masyarakat. 12
Al-Qur’an mengakui fungsi laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Namun, tidak ada aturan rinci yang mengikat  mengenai  bagaimana  keduanya  berfungsi  secara  kultural.  Spesifikasi semacam ini akan mempersempit dan mengurangi nilai al-Qur’an dari ayat-ayat yang bersifat kultural – sebuah pernyataan yang sering dipraktikkan secara keliru. Anjuran-anjuran  yang  ada  dalam  al-Qur’an  adalah  melebihi  ruang  dan  waktu.
10 Yanggo, 101.
11 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda ? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender (Bandung: Mizan,
1999), 119.
12 Charles Kurzman, Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global (Jakarta: Paramadina, 2003), 193.
Perbedaan jenis kelamin dan perbedaan fungsi jenis kelamin mempengaruhi persepsi tingkah laku yang tepat secara moral dalam suatu masyarakat. Sepanjang merupakan petunjuk moral, al-Qur’an berhubungan dengan persepsi moralitas tanpa memperdulikan pemisahan jenis kelamin yang ada – yang diterapkan oleh individu dalam berbagai masyarakat. 13

## PERCERAIAN DAN LEGALITAS YANG MENGATURNYA
Perceraian merupakan serangkaian hukum keluarga.Dalam literatur hukum Islam, hukum keluarga dikenal dengan istilah al-ahwâl al-shakhsiyyah.Al-Ahwâl merupakan jamak dari alhâl yang berarti urusan atau keadaan.Sedang al-shakhsiyyah berasaldari kata al-shakhs yang berarti orang atau manusia. Al- Shakhsiyyah itu sendiri berarti kepribadian atau jati diri. Perceraian merupakan alternatif  terhadap pertikaian pada keluarga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik dan akan berakibat pada kemadharatan kesalah satu pihak jika hubungan perkawinan di pertahankan.
Sebagaimana pada KHI ditetapkan bahwa alasan-alasan perceraian adalah : pertama , salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabok, pemadat, atau pejudi yang sukar disembuhkan; kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; ketiga , salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih lama lagi setelah perkawinan berlangsung; keempat, salah satu pihak melakukan tindak kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, kelima, salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang akibatnya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri; keenam, terjadi perselisihan terus menerus antar suami istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali; ketujuh , suami melanggar taklik thalaq; dan kedelapan , peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 14
Dalam hukum Islam perceraian dapat dilakukan oleh pihak laki-laki sebagai suami yang sering disebut talaq maupun perempuan selaku pihak istri yang disebut Khulu’ . Adapun pemahaman mengenai dua istilah perceraian tersebut dijelaskan dibawah ini.
13 Kurzman, 195.

## 1. Thalaq
Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thalaq , yang secara etimologi berarti :
ديقلا لح ةغل وهو قالطلا
“Talaq secara bahasa adalah melepaskan tali.” 15
Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, pengertian perceraian didefinisikan sebagai berikut:
ةيجوزلا ةق العلا ءاهنإو جاوزلا ةطبار لح وه قالطلا
“Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”. 16
Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, bahwa istilah perceraian dapat dimaknai dengan :
حاكنلا ةلازا هن أب حالطص إلا ىف قالطلا
“Thalaq secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.” 17
Perceraian atau talak yang dikenal juga dengan istilah cerai gugat adalah pemutusan hubungan suami-istri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariah Islam dan/atau sah menurut syariah dan negara. Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia dihindari. Namun Islam memberi jalan keluar apabila ia dapat menjadi jalan atau solusi terbaik bagi keduanya.Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1976 disebutkan mengenai putusnya hubungan perkawinan ini, dalam tiga golongan dalam pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. 18
Perjalanan keluarga yang harmonis menjadi keharusan untuk diterapkan guna
15 Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, Fathul Mu’in Bisyarhi Qurratal ‘Ain (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, tt), 112.
16 As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah , Jilid II (Mesir: Daar al-Fikr, 1983), 206.
17 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala-Madzahib al-Arba’Ah , Jilid IV (Mesir: Daar al-Fikr, 1989), 278.
18 Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 194.
merealisasikan tujuan utama dalam pernikahan. Wujud keluarga harmonis dapat dilihat dari bentuk komunikasi dan hubungan emosional yang baik. Kondisi yang memaksa dalam perceraian sebagai tangga menuju kehidupan yang lebih dalam berkeluarga dan tujuan ini menjadi orientasi pada pertimbangan di bolehkannya perceraian dalam perspektif  Islam. Baik regulasi yang bersifat positif  dan normatif dibuat untuk memberikan legalitas pada setiap tindakan sebagai solusi terakhir pada permasalahan keluarga.
Di Indonesia peraturan-peraturan tentang perceraian menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hukum pernikahan. Sehingga diIndonesia peraturan tentang hukum kekeluargaan disusun dalam bentuk UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam (KHI) dan hukum adat setempat. Penting kiranya suatu aturan yang baku guna menjamin kontinuitas perkawinan dan menjamin hak-hak setiap individu yang melakukan perkawinan. Sebagaimana pernyataan Cicero selaku pemikir Italia bahwa dalam suatu komunitas diperlukan peraturan gunakan mencapai kesejahteraan dan jaminan terhadap hidup yang layak. Dalam penerapannya peraturan-peraturan direalisasikan oleh suatu lembaga yang sudah dikonstruk oleh institusi negara yaitu Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA).
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi kediaman penggugat. 19
Undang-undang perkawinan dibentuk karena kebutuhan masyarakat yang sejak zaman kerajaan Islam (sebelum Barat menjajah Indonesia)  telah memiliki Peradilan Agama (dengan berbagai nama, seperti Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syari’ah, dan Pengadilan Surambi). 20
Banyak penulis mengakui bahwa Pengadilan Agama telah ada sebelum penjajah datang ke Indonesia. Snouck Hurgronje dalam tulisan yang berjudul ”Nedrland en de Islam” menyebutkan bahwa Peradilan Agama sebagai suatu badan disebut Mohammedaansche volksintelling . Ia menganjurkan agar Hindia Belanda tidak
19 Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).
20 John Ball, Indonesian Legal History (1602-1848) (Sydney: Oughtershaw Press, 1982), 37–48.
perlu turut campur dalam urusan Peradilan Agama. 21
Kewenangan Peradilan Agama secara tegas dinyatakan dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58. Dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58 dinyatakan bahwa “jika diantara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka yang menjatuhkan keputusannya adalah ahli agama Islam; akan tetapi, segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa, pengadilan biasa yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mempertimbangkan keputusan tali agama dan supaya keputusan itu dijalankan. 22
Hukum adat adalah hukum non statutair, dimana sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Karena itu dalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975 berpendapat, bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama. 23
Semua itu membuktikan bahwa hukum sangat berperan bagi kehidupan manusia. Memang seperti disimpulkan L.J. Van Apeldoorn, “setiap saat hidup kita (manusia) dikuasai oleh hukum. 24 Hukum (inhern di dalamnya hukum Islam) mencampur urusan manusia  sebelum ia lahir, dan masih mencapurinya setelah meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu (janin) dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati. 25
Sama halnya dengan sistem-sistem hukum yang lain, yang hidup dan berlaku diberbagai belahan bumi yang berbeda-beda, sistem hukum Islam, terutama hukum keluarganya, masih tetap eksis dan terus berlaku di dunia Islam. Termasuk di Indonesia yang peraturan perundang-undangannya mengakui eksistensi hukum keluarga Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di samping
21 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), 17. 22 Mubarok, 29.
23 Muchsin, Ikhtisar Sejarah Hukum (Jakarta: Stih Iblam, 2004), 6.
24 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990), 6.
25 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 3.
sistem-sistem hukum keluarga yang lainnya. 26 Dari sekian banyak negara Islam, atau negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dan bahkan di negara-negara berpenduduk muslim minoritas sekalipun, hukum keluarga Islam benar-benar menjadi hukum yang hidup ( fiqhul  hayah atau living law) dan diamalkan oleh keluarga-kelurga muslim. Oleh karena itu hal terpenting untuk dipelajari dalam memahami kontek keluarga adalah hukum perkawinan.

## 2.  Gugat Cerai
Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu keputusan pengadilan. Baik undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai cara mengajukan gugatan menghendaki bahwa harus ada campur tangan pengadilan, yang dalam hal ini adalah pengadilan agama bagi gugatan yang diajukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut Islam. 27
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. 28 Bahkan gugatan perceraian sebagaimana pada Kompilasi Hukum Islam pasal 133 disebutkan gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak istri setelah lampau dua tahun terhitung sejak pihak tergugat meninggalkan rumah secara berturut-turut dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. 29
Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukum yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 16 huruf  c KHI, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum.
Gugatan perceraian karena alasan antar suami dan istri terus menerus terjadi
26 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2,” n.d.
27 Soetojo P., Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 134.
28 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 596.
29 “Kompilasi Hukum Islam Pasal 133.”
Volume 7, Nomor 2, Desember 2019 159
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut. 30 Dalam kaitanya dengan pengajuan gugatan perceraian dapat diajukan oleh istri jika ditemukan penganiayaan yang dilakukan oleh suami sehingga membahayakan jiwa atau mengakibatkan luka-luka yang membahayakan pihak penggugat. 31
3. Khulu’
Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu’ sebagimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan cara thalaq. Islam memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan khulu’ bila suami tidak mau atau tidak mampu memberi nafkah, berbuat serong, tidak menggaulinya dengan baik atau pemabok, dan sebagainya. Hal ini sebagimana ditegaskan dalam firman Allah swt Q.S. al-Baqarah ayat 229.
Khulu’ adalah jalan keluar bagi istri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan selain yang bisa melahirkan fasakh , istri memberikan semacam ganti rugi atas pemberian suami, seperti mahar, nafkah, dan lain-lain, agar suami bersedia dengan rela hati menjatuhkan talak kepadanya. Akibat khulu’ , suami tidak bisa rujuk tanpa persetujuan dan kesediaan bekas istri. 32
Menurut para fuqaha, khulu’ kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebgai ‘iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan khulu’ , mubara’ah maupun thalaq . Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu thalaq atas dasar ‘iwadh sebagi tebusan dari istri dengan kata-kata khulu’ (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara’ah (pembebasan). 33
Dasar hukum disyariatkannya khulu’ ialah  firman  Allah  dalam  surat  al- Baqarah ayat 229 yang artinya:
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang
30 Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia , 596. 31 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 51. 32 Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer , 122. 33 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 220.
ma'ruf  atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”
Sebagai dasar hukum dari hadits, sebagaimana dikemukakan oleh al-Shan’ani bahwa  istri  Tsabit  bin  Qais  bin  Syams  bernama  Jamilah  datang  menghadap Rasulullah SAW mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut :
“Ya Rasulullah, terhadap Tsabit bin Qais saya tidak mencelanya tentang budi pekerti dan agamanya, namun saya membenci kekufuran (terhadap suami) dalam Islam.”
Terhadap pengaduan Jamilah ini  Rasulullah SAW bersabda padanya : “ Bersediakah engkau mengembalikan kebun kepadanya (Tsabit) ?” Jamilah menjawab: Ya (bersedia). Kemudian Rasulullah memanggil Tsabit lalu bersabda kepadanya:
“Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia (istrimu) satu talak”
Firman Allah dan hadits Rasulullah tersebut di atas menjadi dalil disyaria’atkannya khulu’ dan sahnya terjadi khulu’ antara suami dan istri. Khulu’ itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri, sedangkan istri menjadi tersiksa. Khulu’ itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Khulu’ itu dibolehkan ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. Khulu’ menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunnah hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapi kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya. 34
Perbedaan khulu’ dan thalaq dalam hal waktu dijatuhkannya ialah bahwa khulu’ boleh terjadi di waktu mana tidak boleh terjadi thalaq , sehingga khulu’ boleh terjadi ketika istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah digauli. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah khulu’ pada waktu tidak boleh terjadi thalaq. Tentang status perceraian karena khulu’ dapat dikemukakan bahwa bila seorang
suami telah melakukan khulu’ terhadap istrinya, maka dengan khulu’ itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali, segala urusan bekas istri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna pelepasan dirinya sendiri. Oleh karena itu, status perceraian karena khulu’ adalah sebagai thalaqba’in bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan ‘iwad yang telah diterimakan kepadanya itu, namun suami tetap tidak berhak merujuk bekas istrinya, dan meskipun bekas istri rela untuk menerima kembali ‘iwadh dimaksud. Bila bekas istri bersedia, maka bekas suami yang telah meng khulu’ itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri itu dengan rukun dan syarat sebagai lazimnya akad nikah. 35 Khulu’ sendiri  sebenarnya  dibenci  oleh  syari’at  yang  mulia  seperti  halnya thalaq. Semua akal dan perasaan sehat menolak khulu’ hanya saja Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah SWT.
Penjelasannya, kalau terjadi perselisihan antara suami istri, maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lian. Mungkin istri sudah tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah. Maka tiada jalan penyelamat kecuali dengan dengan khulu’ , yaitu dengan membayar sejumlah uang agara suami menthalaqnya sehingga dia selamat dari beban perkawinan, kalau suaminya mau mengabulkan permintaan istri tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 148 disebutkan bahwa seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu’ , menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasanya. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. 36

## PENUTUP
Feminisme sebagai labelitas atas pergerakan persamaan hak yang dilakukan kaum perempuan yang selama ini merasa berada dibawah intimidasi superior laki-laki. Baik hukum agama samawi dan ardi serta hukum positif  menolak akan
35 Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1988), 194–196.
36 Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia , 600.
adanya sikap diskriminasi sosial dan merendahkan hak asasi yang melekat pada manusia dan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi.Al- Qur’an mengakui fungsi laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Namun, tidak ada aturan rinci yang mengikat mengenai bagaimana keduanya berfungsi secara kultural.
Cerai gugat dan khulu’ sebagai solusi untuk kemaslahatan kedua belah pihak (suami-istri) jika kunci islah dalam pertikaian maupun perkara yang menyebabkan munculnya perceraian dalam sebuah perkawinan. Kewenangan yang diberikan kepada wanita (istri) sebagai penyeimbang serta meminimalisir sikap kesewenangan laki-laki (suami) dalam memperlakukan istri sebagai partner hidup dalam sebuah keluarga. Pada hakekatnya istilah khulu’ dan cerai gugat memilki maksud yang sama yaitu mengakhiri pernikahan meskipun secara tata cara yang berbeda. Dalam khulu’ ada istilah iwadl yang diberikan pihak istri kepada laki-laki supaya dapat menceraikan istrinya. Adapun gugat cerai yang dikenal pada Pengadilan Agama di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum postif yang  berlaku  di  Indonesia  menafikan  istilah iwadl yang diberikan istri kepada suami.
DAFTAR PUSTAKA Apeldoorn, L.J. Van. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990. Ball, John. Indonesian Legal History (1602-1848) . Sydney: Oughtershaw Press, 1982.
Darajat, Zakiyah. Ilmu Fiqh . Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1988. Enginer, Asghar Ali. Hak-Hak Perempuan Dalam Islam . Terj. Farid Wajdi Dan Cicik Farcha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA, 1994.
“Feminisme.” Accessed July 26, 2019. https://id.wikipedia.org/wiki/ Feminisme#cite_note-1.
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat . Jakarta: Prenada Media Group, 2008. “Hampir-Setengah-Juta-Orang-Bercerai-Di-Indonesia-Sepanjang-2018.” News.Detik.Com . Accessed July 26, 2019. https://news.detik.com/ berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia- sepanjang-2018.
Jaziri, Abdurrahman al-. Al-Fiqh ‘Ala-Madzahib al-Arba’Ah . Jilid IV. Mesir: Daar al-Fikr, 1989.
Kompilasi Hukum Islam . Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004. “Kompilasi Hukum Islam Pasal 133,” n.d.
Kurzman, Charles. Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global . Jakarta: Paramadina, 2003. Mahzar, Armahedi. Wanita Dan Islam: Suatu Pengantar Untuk Tiga Buku . Bandung: Pustaka, 1994. Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz al-. Fathul Mu’in Bisyarhi Qurratal ‘Ain . Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, tt. Megawangi, Ratna. Membiarkan Berbeda ? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender . Bandung: Mizan, 1999.
Mernissi, Fatima. Wanita Di Dalam Islam . Bandung: Pustaka, 1994. Morgan, Sue. Pendekatan Feminisme, Dalam Peter Connoly, Ed, Aneka Pendekatan Studi Agama . Yogyakarta: LKIS, 2007.
Mubarok, Jaih. Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia . Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015.
Muchsin. Ikhtisar Sejarah Hukum . Jakarta: Stih Iblam, 2004. P., Soetojo. Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia . Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
Rasyidi, Lili. Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia . Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
Sabiq, As-Sayyid. Fiqh As-Sunnah . Jilid II. Mesir: Daar al-Fikr, 1983. Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) . Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004. Suma, Muhammad Amin. Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
“Tiga-Provinsi-Dengan-Jumlah-Perceraian-Tertinggi.” Accessed July 26, 2019. https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi- dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/.
“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanPasal 2,” n.d. Yanggo, Huzaemah Tahido. Fikih Perempuan Kontemporer . Bogor: Gralia Indonesia, 2010.