## ANALISIS  STANDAR  PROMOSI  KESEHATAN  DI  RUMAH  SAKIT  UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH
Zakiyah 1 , Donal Nababan 2 , Netti Etalia Brahmana 3
123 Universitas Sari Mutiara Indonesia Jalan Kapten Muslim No. 79 Medan
1 zakiah301172@gmail.com, 2 nababandonal78@gmai.com, 3 brahmananetti@gmail.com

## ABSTRAK
Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan yang tidak hanya menyedikan pelayanan kuratif dan  rehabilitatif,  namun  juga  menyediakan  pelayanan  preventif  dan  promotif.  Penelitian  ini merupakan  Jenis  Penelitian  Kualitatif  yang  menganalisis  standar  promosi  kesehatan  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Munyang  Kute  Redelong  Kabupaten  Bener  Meriah.  Cara mengumpulkan data dengan wawancara  mendalam,  studi dokumen dan observasi. Informan penelitian  sebanyak  5  orang,  yaitu  3  orang  petugas  rumah  sakit,  1  orang  pasien  rawat  inap dan1 orang keluarga pasien. Hasil penelitian, saat ini unit PKRS sudah terbentuk, manajemen sudah  membuat  kebijakan  tertulis  yang  di  buat  dalam  sebuah  SK  penunjukan  penanggung jawab  PKRS,  struktur  serta  uraian  tugasnya.  PKRS  memiliki  4  orang  tenaga  pelaksana promosi  kesehatan.  Unit  PKRS  tidak  mengelola  dana  sendiri  untuk  kegiatannya,  sarana prasarana  tersedia  walaupun  belum  cukup.  Pendokumentasian  telah  dilakukan,  evaluasi kegiatan  PKRS  dilakukan  oleh  manajemen  belum  rutin  dan  belum  sesuai  dengan  standar Permenkes-RI nomor 44 tahun 2018.
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan PKRS baru sebatas penyampaian informasi  kesehatan,  struktur  dan  uraian  tugas  sudah  tersedia,  namun  terbatas  dalam  hal koordinasi  dalam  kegiatan    PKRS  tersebut.  Disarankan  kepada  Manajemen  RSUD-MKR untuk memberikan pelatihan teknis tentang cara-cara memberikan promosi kesehatan kepada pasien dan pengunjung Rumah Sakit.
Kata  kunci :  Promosi  kesehatan,  Rumah  Sakit,  Promosi  kesehatan  di  rumah  sakit,  standar promosi kesehatan Rumah Sakit

## ABSTRACT
The hospital  is a  service facility that not  only provides curative and  rehabilitative services, but  also  provides  preventive  and  promotive  services.  This  research  is  a  type  of  qualitative research  that  analyzes  health  promotion  standards  at  the  MunyangKuteRedelong  Regional General  Hospital, BenerMeriah  Regency. The  way to  collect  data is, by in-depth  interview, document study and observation. The research informants were 5 people, namely 3 hospital staff,  1  inpatient  patient  and  1  patient's  family.  The  results  of  the  research,  currently  the PKRS  unit  has  been  formed,  the  management  has  made  a  written  policy  that  is  made  in  a decree  on  the  appointment  of  the  person  in  charge  of  the  PKRS,  its  structure  and  job description. PKRS has 4 health promotion implementers. The PKRS unit does not manage its own  funds  for  its  activities,  the  infrastructure  is  available  even  though  it  is  not  enough.
Documentation  has  been  carried  out,  the  evaluation  of  PKRS  activities  carried  out  by management  is  not  routine  and  not  in  accordance  with  the  standards  of  Permenkes-RI number 44 of 2018.
The  conclusion  of  this  study  shows  that  PKRS  activities  are  only  limited  to  the  delivery  of health information, structures and job descriptions are available, but are limited in terms of coordination in the PKRS activities. It is recommended to theManagement of RSUD-MKR to provide  technical  training  on  ways  to  provide  health  promotion  to  patients  and  hospital visitors.
Keywords: Health  promotion,  Hospital,  Health  promotion  in  hospital,  Hospital  health promotion standard

## PENDAHULUAN
PerkembanganPromosi  Kesehatan  tidakterlepasdariperkembangansejarah  Kesehatan Masyarakat  di  Indonesia  dan  dipengaruhi  juga  oleh  perkembanganPromosi  Kesehatan International  yaitudimulainya  program  Pembangunan  Kesehatan  Masyarakat  Desa  (PKMD) pada  tahun  1975  dan  tingkatInternasionaltahun  1978  Deklarasi  Alma  Ata  tentang Primary Health Care tersebutsebagaitonggaksejarahcikalbakalPromosi Kesehatan (Siregar, 2020).
Sebelum  istilah  promosi  kesehatan  diperkenalkan,  masyarakat  lebih  mengenal pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan menurut Green (1980) adalah “ Any combination of learning’s experiences designed to facilitate voluntary adaptations of behavior conducive to  health ”  (kombinasi  dari  pengalaman  pembelajaran  yang  di  desain  untuk  memfasilitasi adaptasi prilaku yang kondusif untuk kesehatan secara sukarela (Hendriani & Hadi, 2020).
Pada  tahun  1984, World  Heath  Organization (WHO)  mengubah  istilah  pendidikan kesehatan  menjadi  Promosi  Kesehatan.  Perbedaan  kedua  istilah  tersebut  yaitu  pendidikan kesehatan  merupakan  upaya  untuk  mengubah  prilaku  sedangkan  promosi  kesehatan  selain merubah  prilaku  juga  mengubah  lingkungan  sebagai  upaya  untuk  menfasilitasi  kearah perubahan  prilaku  tersebut.  Istilah Health  Promotion (Promosi  Kesehatan)  ini  secara  resmi disampaikan  pada  Konferensi  Internasional  tentang Health  Promotion di  Ottawa,  Canada pada  tahun  1986.  Pada  konferensi  tersebut Health  Promotion didefinisikan  sebagai “The
process of enabling peoples to increase controls  over, and to  improved their health” yaitu proses  yang  memungkinkan  seseorang  untuk  mengontrol  dan  meningkatkan  kesehatan. Definisi ini mengandung pemahaman bahwa upaya promosi kesehatan membutuhkan adanya kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  cara  untuk  memelihara,  meningkatkan  dan melindungi kesehatan baik perorangan maupun masyarakat(Nurdianna, 2018).
Istilah Health Promotion (Promosi Kesehatan) sebenarnyasudahmulaidicetuskansetidaknya pada tahun 1986, ketikadiselenggarakannyaKonferensiInternasionalpertamatentang Health
Promotion di Ottawa,  Canada  pada  tahun  1986.  Pada  waktuitudicanangkan ”the  Ottawa  Charter”, yang didalamnyamemuatdefinisisertaprinsip-prinsipdasarPromosikesehatan.  Namunistilahtersebut pada  waktuitu  di  Indonesia  belumterlalupopulersepertisekarang.  Pada  masa  itu,  ist ilah  yang cukupterkenalhanyalahPenyuluhan Kesehatan, selainitumuncul pula istilah-istilahpopuler lain seperti KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), Social Marketing (PemasaranSosial) dan MobilisasiSosial(Adventus et al., 2016).
BerdasarkanPiagam Ottawa ( Ottawa Charter , 1986) sebagaihasilrumusanKonferensiInternasionalPromosi Kesehatan Di Ottawa-Canada, menyatakanbahwaPromosi Kesehatan
adalahupaya yang
dilakukanterhadapmasyarakatsehinggamerekamau dan mampuuntukmemelihara dan meningkatkankesehatanmerekasendiri. Batasan promosikesehatan ini mencakup 2 dimensiyaitukemauan dan kemampuan. SehinggatujuandariPromosi Kesehatan itusendiriadalahmemampukanmasyarakatdalammemelihara dan meningkatkankesehatanmereka dan menciptakansuatukeadaan, yakniperilaku dan lingkungan yang  kondusifbagikesehatan.  DengandemikianpenggunaanistilahPromosi  Kesehatan  di Indonesia  tersebutdipicu  oleh  perkembangan  dunia  Internasional.  Nama  unit Health Education di  WHO  baik  di  Hoodquarter,  Geneva  maupun  di  SEARO  India,  juga
sudahberubahmenjadi  unit Health  Promotion .  Nama  organisasiprofesiInternasional  juga mengalamiperubahanmenjadi International  Union  For  Health  Promotion  and  Education (IUHPE) .
IstilahPromosi
Kesehatan
tersebut juga ternyatasesuaidenganperkembanganpembangunankesehatan  di  Indonesia  sendiri  yang mengacu pada paradigmasehat(Pratiwi, 2017).
RumahSakitsebagaiinstitusipelayanankesehatantingkatrujukanmempunyaitugasmemb erikanpelayanankesehatanperorangansecaraparipurna yang meliputipromotif,  preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayananpromotif dan preventif di RumahSakitdapatdiwujudkanmelaluipenyelenggaraan
PKRS.
UntukituRumahSakitberperanpentingdalammelakukanPromosi  Kesehatan  baikuntukPasien, KeluargaPasien, SDM RumahSakit, PengunjungRumahSakit, maupun Masyarakat SekitarRumahSakit(M, 2019)(Adventus et al., 2016).
Penyelenggaraan  PKRS  telahdiaturdalamPeraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor004 Tahun 2012
tentangPetunjuk Teknis
Promosi
Kesehatan RumahSakit. Namunseiringdenganperkembanganilmupengetahuan dan kebutuhanhukumsertakebutuhanmasyarakatdalammemperoleh  PKRS  yang  efektif,  efisen, dan  berkualitasserta  yang  berdampak  pada  terjadinyaperilakuhidupsehat  pada  Pasien, KeluargaPasien,  sumberdayamanusiaRumahSakit,  PengunjungRumahSakit,  dan  Masyarakat SekitarRumahSakit, makaperludilakukanrevisiterhadapPeraturan Menteri Kesehatan Nomor004  Tahun  2012  tentangPetunjuk  Teknis  Promosi  Kesehatan  RumahSakit(Hendriani & Hadi, 2020).
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Nomor  44  tahun 2018  Tentang  penyelenggaraan  Promosi  Kesehatan  Rumah  Sakit.  Promosi  Kesehatan RumahSakit  yang  selanjutnyadisingkat  PKRS  adalah  proses  memberdayakanpasien, keluargapasien, sumberdayamanusiaRumahSakit, pengunjungRumahSakit, dan
masyarakatsekitarRumahSakituntukberperansertaaktifdalam
proses asuhanuntukmendukungperubahanperilaku
dan
lingkungansertamenjaga dan meningkatkankesehatanmenujupencapaianderajatkesehatan yang optimal.Rumahsakitdalammeningkatkanmutupelayananmemerlukanstandaruntukmemaksimal kan proses pelayananmelaluiPromosi Kesehatan RumahSakit (PKRS) (Menkes, 2018).
Promosikesehatanmempunyaipengertian
dan arti yang sangat
relevan.PengertianpromosikesehatanmenurutPermenkes
No. 44 tahun 2018 tentangpenyelenggaraan PKRS adalah
prosesuntukmemberdayakanmasyarakatmelaluisuatukegiatanmenginformasikan,mempengaru hi  dan  membantumasyarakatagar  berperanaktifuntukmendukungperubahanperilaku  dan lingkungansertamenjaga dan meningkatkankesehatanmenujuderajatkesehatan yang optimal(Menkes, 2018).
Dari hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan informan  yaitu penanggung jawab  bagian  promosi  kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Munyang  Kute  Redelong Kabupaten  Bener  Meriah  menunjukkan  bahwa  sampai  saat  ini  bulan  maret  tahun  2021 masalah  yang  dihadapi  adalah  sangat  kurangnya  tenaga  SDM  untuk  promosi  kesehatan, diantaranya  belum  ada  yang  mengikuti  pelatihan  tentang  pelaksanaan  PKRS,  yang mengakibatkan  pelaksanaan  kegiatan  promosi  kesehatan  belum  memenuhi  standar,  dimana standar yang harus terpenuhi sesuai standar Promosi Kesehatan Rumah Sakit pada Peraturan Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  44  tahun  2018  yaitu  Rumah  Sakit  harus  memiliki  regulasi tentang  pelaksanaan  PKRS    dan  adanya  rencana  strategis  ditetapkan  oleh  Direktur  Rumah Sakit yang memuat promosi kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, SDM Rumah Sakit dan masyarakat  sekitar  Rumah  Sakit.  Dan  juga  Direktur  Rumah  Sakit  membuat  Regulasi mengenai  organisasi  PKRS  beserta  tugas  pokok,  fungsi  dan  wewenang  pengelola  PKRS, bentuk organisasi disesuaikan dengan tipe atau kelas Rumah sakit.
Realita  yang peneliti temukan dari  informan adalah  belum  semua regulasi terpenuhi,
Kegiatan  promosi  kesehatan  dilaksanakan  oleh  masing-masing  instalasi/Unit  kerja.  Hal  ini berarti  setiap  instalasi/unit  kerja  memiliki  otoritas  langsung  untuk  melaksanakan  kegiatan promosi  kesehatan.  Dengan  demikian  kegiatan  yang  dilakukan  tidak  terintegrasi  dengan keseluruhan  organisasi  promosi  kesehatan  rumah  sakit,  monitoring  dan  evaluasi  promosi kesehatan  belum  dilakukan  secara  rutin    oleh  petugas  PKRS  mengingat  kurangnya  tenaga. Tenaga yang ada saat ini 1 orang sarjana kesehatan masyarakat, 2 orang tenaga Bidan dan 1 orang tenaga kesehatan lingkungan.
Berdasarkan  latar belakang diatas  Penelitiinginmenganalisis standar PKRS di  RSUD
MunyangKuteRedelongKabupatenBenerMeriah yang mempunyaivisi “TerwujudnyaRumahSakitUmum Daerah
MunyangKuteRedelongmenjadiRumahSakitkepercayaanmasyarakat” denganMisi “Memberikanpelayanan  yang  bermutu  dan  bernuansaIslami,  meningkatkansarana  dan prasarana, meningkatkankualitas SDM, mengembangkanpelayananunggulan dan meningkatkankesejahteraanpegawai”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  untuk  menganalisa  standar promosi  kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Munyang  Kute  Redelong  Kabupaten Bener Meriah.Informankunciatau
“ key informant ”
merupakansumberinformasiutamadariaspekatausubstansi yang akandipelajaridalamstudikualitatif.Setiap
penelitian kualitatifdapatmenetapkankriteriainformansesuaidengankebutuhan penelitian.  Adapun subjek yang akan dijadikan Informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Bagian Tatausaha, Kabib Keperawatan, Kepala Unit PKRS, 1 orang pasien dan 1 orang keluarga pasien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Munyang  Kute  Redelong  Kabupaten  Bener Meriah
Kabupaten Bener Meriah terbentuk pada tahun 2004, merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Aceh Tengah. Wilayah administrasi terdiri dari 10 kecamatan, 13 mukim dan 233  desa,  dengan  ibu  kota  kabupaten  terletak  di  Redelong.  Jumlah  penduduk  kabupaten Bener  Meriah  per  kecamatan    tahun  2020  berjumlah  161.342  jiwa.  Jumlah  tersebut  adalah jumlah  penduduk  dari  kecamatan  Timang  Gajah  21.880  jiwa,  kecamatan  Pintu  Rime  Gayo 14.752  jiwa,  kecamatan  Bukit  29.489  jiwa,  kecamatan  Wih  Pesam  24.938  jiwa,  kecamatan Bandar  28.261  jiwa,  kecamatan  Syiah  Utama  2.  147  jiwa,  kecamatan  Permata  20.366  jiwa, kecamatan  Bener  Kelipah  4.984  jiwa,  kecamatan  Mesidah  5.199  jiwa  dankecamatan  Gajah Putih 9.326 jiwa.
Pemerintah  kabupaten  Bener  Meriah  bertanggung  jawab  sepenuhnya  dalam penelenggaraan Pembangunan Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan  masyarakat di wilayah kabupaten Bener Meriah.
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Munyang  Kute  Redelong  kabupaten  Bener  Meriah berdasarkan keputusan Bupati Nomor : 440/147/SK/2020 tentang penetapan Badan Layanan Umum  Daerah(BLUD).  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Munyang  Kute  Redelong  Kabupaten Bener Meriah merupakan rumah sakit milik Pemda Kabupaten Bener Meriah dan diurus oleh Pemda Kabupaten dan telah teregistrasi sejak 26 Juni 2009 dengan Nomor Surat Izin 188.45- 266/SK/2009, tanggal surat izin 23 April 2009 dari Bupati Bener Meriah dengan sifat Tetap. Setelah  melangsungkan  prosedur  Akreditasi  Rumah  Sakit  seluruh  Indonesia  dengan  proses Pentahapan I (5 Pelayanan) diberikan status Lulus.

## Pelayanan dankinerja Rumah Sakit
Adapun pelayanan yang disediakan untuk masyarakat diantaranya:
1. Pelayanan gawat darurat:
a. IGD.
b. PONEK.
c. NICU.
d. Laboratorium.
e. UTDRS.
f. Fisiotherapy.
g. Radiologi.
h. Farmasi.
2. Ruang rawat inap:
a. ICU.
b. Ruang Rawat Bedah.
c. Ruang Rawat Anak.
d. Ruang Rawat Penyakit Dalam.
e. Ruang Rawat Kebidanan.
f. Ruang Rawat Kelas I dan Kelas II.
g. Ruang Rawat RITN.
h. Ruang Rawat PINERE.
i. Ruang Rawat Jiwa.
j. Ruang Rawat THT/Mata.
3. Pelayanan Bedah Central.
4. Pelayanan Rawat Jalan.
a. Poly Penyakit Dalam.
b. Poly Penyakit Mata.
c. Poly Penyakit Anak.
d. Poly Obgyn.
e. Poly Gigi.
f. Poly Bedah.
g. Poly THT.
h. Poly Jantung.
i. Poly Jiwa.
j. Poly Kulit.
k. Poly Umum.
5. Pelayanan Gizi.
6. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.
7. Pelayanan Ambulans/Mobil Jenazah.
8. Pelayanan Laundry.
9. Pelayanan Rekam Medik.
10. Pengelolaan Limbah.
11. Pelayanan Administrasi Manajemen.
Masukan (input) kebijakan manajemen tentang promosi kesehatan

## 1. Komitmen Kebijakan
Saat ini RSUD Munyang Kute Redelong  telah memiliki Struktur dan kegiatan tentang promosi kesehatan, tugas tersebut diberikan kepada Unit PKRS yang dituangkan dengan surat keputusan  yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang  Kute Redelong  yaitu  seorang  Direktur.    Unit  PKRS  berkoordinasi  dengan  bidang  keperawatan, yang mengkoordinir kegiatan PKRS adalah kepala ruangan PKRS.
Struktur  Organisasi  adalah  suatu  kerangka  yang  menunjukan  semua  kegiatan  pencapaian tujuan organisasi,  hubungan antar fungsi, dan juga tanggung jawabnya (Reksohadiprojo dan handoko, 1992: 74).
Bahwa Struktur Organisasi  adalah gambaran kerangka atau susunan  hubungan antar  fungsi, bagian atau posisi dan juga menunjukan hirarki organisasi atau struktur sebagai wadah untuk menjalankan  wewenang,  tanggung  jawab  serta  sistem  pelaporan  terhadap  atasan.  Pada akhirnya  struktur  organisasi  akan  memberikan  stabilitas  dan  kontinuitas  yang  dapat memungkinkan organisasi tetap berjalan walaupun orang-orang didalamnya datang dan pergi. Struktur  organisasi  ini  dapat  membantu  menghindari  atau  mengurangi  kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas.
Dari  hasil  penelitian  mengenai  komitmen  kebijakan  tertulis,  Rumah  Sakit  Umum  Munyang Kute Redelong Kabupaten  Bener Meriah telah membuat SK penunjukan penanggung jawab Unit PKRS dan juga uraian tugasnya.
Dari hasil wawancara dengan informan  1 :
“Rumah itu merasa perlu membuat kebijakan, karena banyak program tentang kesehatan dan rumah sakit itu adalah  suatu tujuan masyarakat untuk berkunjung,,,berobat di rumah sakit...untuk meneruskan semua informasi, kita membutuhkan yang namanya pkrs,,adalah promosi kesehatan di rumah sakit,,, intinya  rumah  sakit  sudah  membuat  regulasi  secara  tertulis,,  untuk  uraian tugasnya  dan  anggota  yang  ada  di  dalamnya....pkrs  sudah  mempunyai struktur,  karena  di  rumah  sakit  itu  wajib  mempunyai  struktur  yang  telah  di tetapkan berdasarkan SK direktur rumah sakit umum munyang kute redelong,, sehingga  kita tau  siapa  yang bertanggung  jawab  disitu, apa uraian  tugasnya dan  mereka  membagi  masing-masing  tugas  kepada  yang  ada  di  struktur tersebut..
Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab PKRS, bahwasanya SK yang di terima yang dibuat secara kolektif, tidak ada uraian tugas khusus pelaksanaan PKRS di  dalam  regulasi  tersebut.  Struktur  Unit  PKRS  tidak  dipajang  di  dinding,  tetapi  yang  ada hanya  dikomputer, saat komputer rusak maka tidak bisa terlihat.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Fitri  Nurdianna  (2017)  Rumah  Sakit  Universitas Airlangga  Surabaya  telah  memiliki  Unit  PKRS  yang  diketuai  oleh  Dr.  Merryana  Adriani, SKM, M.Kes. Upaya promosi kesehatan yang ada tidak hanya dilakukan oleh tim PKRS saja,
namun  juga  dilakukan  oleh  perawat  dan  dokter  pada  setiap  Poly.  Tim  PKRS  rumah  sakit memiliki perencanaan untuk kegiatan promosi kesehatan secara berkala, baik setiap minggu, bulan  dan  tahun.  Selainitu  Unit  PKRS  juga  telah  melaksanakan  sosialisasi  mengenai perencanaan  kegiatan  promosi  kesehatan  ke  seluruh  jajaran  Rumah  Sakit  Universitas Airlangga.

## 2. Tenaga SDM pengelola promosi Kesehatan
Sumber  daya  manusia  adalah  ilmu  dan  seniyang  mengatur  hubungan  dan  peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat (Hasibuan, 2016).
Dari  hasil  penelitian  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Munyang  Kute  Redelong  Kabupaten Bener Meriah, dari hasil wawancara di peroleh informasi dari informan 2 yaitu:
“Kebijakan  manajemen  untuk  menentukan  SDM  promkes  di  rumah  sakit ini,,,,itu sesuai dengan struktur dan SK dari Direktur, jadi sesuai struktur dan SK  itu  manajemen  menentukan  SDM  di  bidang  PKRS  ini,  dikepalai  oleh kepala  ruangan,  karena  Tipe  C  dikepalai  oleh  kepala  ruangan    dan  ada beberapa  bagian  yang  di  susun  dalam  struktur  manajemen.  Kalau  menurut saya  masalah  SDM    promkes  PKRS  ini,  memang  klo  kita  tinjau  dilapangan SDM nya sudah memadai karena kalau menurut di tipe rumah sakit kita tipe C itu strukturnya sangat kecil,,,”
Tenaga  pelaksana  PKRS  harusnya  di  pilih  yang  mampu  dan  memiliki  pengetahuan  tentang promosi kesehatan, sebaiknya berpendidikan minimal S1 dan mampu menyampaikan pesan- pesan  kesehatan,  bisa  merubah  sikap  pengunjung  jadi  ingin  tahu  tentang  kesehatan  lebih banyak. Petugas PKRS seharusnya lebih aktif dalam memberikan promosi kesehatan, mampu membuat  inovasi  yang  lebih  menarik  sehingga  pengunjung  Rumah  Sakit  lebih  antusias  dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang informasi kesehatan.
Hasil  penelitian  Agustin  (2003)  jumlah  tenaga  PKRS  di  PK  Saint  Carolus,  SDM  untuk tingkat rumah sakit berjumlah 15 orang dan cukup memadai, dengan pendidikan minimal S1 di  bidang  kesehatan  dan  telah  mengikuti  lokalatih  tentang  PKRS.  Selain  sebagai  pelaksana
PKRS seluruh tenaga telah mempunyai tugas pokok dan fungsi utama. Untuk PKRS tingkat pasien, petugas belum terlatih dan jumlahnya di rasa masih perlu di tambah.

## 3. Ketersediaan Dana
Menurut Drs.Kustadi Arinta : “yang dimaksud dengan dana adalah sejumlah uang atau sumber  lain  yang  disisihkanbuat  tujuan  penyelenggaraan  kegiatan  tertentu/  mendapatkan objek tertentu yang sesuai dengan ketentuan danpembatasan khusus dan yang disusun sebagai satuan keuangan dan pembukuan tersendiri”.
Dalam  hal  perencanaan  dana  untuk  pelaksanaan  kegiatan  PKRS  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Munyang  Kute  Redelong  Kabupaten  Bener  Meriah,  penganggaran  dana  untuk kegiatan PKRS disampaikan oleh informan 1 yaitu :
“Sebenarnya  pkrs  itu  mengelola  anggaran  sendiri  sebenarnya,,,cuman beberapa  bulan  kebelakangan  ini  karena  kita  terkait  dengan  pandemi sehingga anggaran untuk mereka itu tidak dapat mereka anggarkan,,, karena kita fokus menangani pandemi dan beberapa pasien,,,, jadi kita alihkan ke situ istilahnya  refocusing  ya,  anggaran,,  sehingga  yang  masih  bisa  kita  anggap tidak memakai anggaran dia bisa berjalan,,anggarannya itu kita pangkas dan kita  tempatkan  ke  anggaran  yang  lebih  urgent,,sehingga  tahun  ini  kita  tidak menganggarkan  terhadap  promkes  tersebut,,  namun  bila  mereka  meminta untuk  kebutuhan  rumah  sakit,,  kita  penuhi  semaksimal  mungkin  karena promosi kesehatan itu penting untuk meningkatkan mutu pelayanan”.
Dari  hasil  wawancara  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Munyang  Kute  Redelong  Kabupaten Bener Meriah diketahuai sebenarnya anggaran untuk  kegiatan PKRS ada dianggarkan, akan tetapi  saat  ini  dan  dari  beberapa  bulan  sebelum  ini  terjadi  pandemi,  sehingga  anggaran tersebut dialihkan untuk kepentingan lain yaitu untuk penangan kasus Covid-19. Akan tetapi jika unit PKRS membutuhkan, pihak rumah sakit tetap mengalokasi untuk kegiatan PKRS.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Larasanti,  A  (2017)  bahwa  ketersediaan  dana  untuk pelaksanaan  PKRS,  RSU  Haji  Surabaya  telah  mempunyai  dana  khusus.  Untuk  pengadaan dana tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengajuan proposal ke pihak Direksi. Dana tersebut akan di buat anggarannya, hal ini dilakukan supaya jelas dana tersebut dalam penggunaannya.
Sebagaimana telah disampaikan oleh salah satu dokter RSU Haji Surabaya. Adapun masalah anggaran  PKRS  ini,  akan  di  pertanggung  jawabkan  kembali  ke  jajaran  Direksi  yaitu  Wadir Umum dan Keuangan.

## 4. Ketersediaan sarana prasarana
Menurut Moenir (2006) sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama/  alat  langsung untuk  mencapai tujuan. Misalnya:  tempat tidur, toilet, tempat sampah, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang berfungsi secara tidak  langsung  untuk  mencapai  tujuan.  Contoh  prasarana  yaitu:  lahan,  bangunan,  gedung, ruangan yang ada didalamnya.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Munyang  Kute Redelong  Kabupaten  Bener  Meriah,  diketahui  bahwa  pihak  rumah  sakit  telah  menyediakan sarana  prasarana  yang  dapat  di  manfaatkan  oleh  petugas  PKRS  dalam  melakukan  kegiatan promosi kesehatan, yang di sampaikanoleh informan 2, yaitu:
“Kalau masalah Fasilitas pkrs, ruangannya sudah ada meja dan lainnya, tapi kalau  kita  bilang  sudah  lengkap,  tidak  lengkap,,  karena  banyak kekurangannya  tapi  kita  berusaha,  dari  rumah  sakit  ini  berusaha  untuk membenahi  masalah  pasilitas, contohnya: perlu  dia  pengeras suara, infocus, semua  sarana  prasarana  pokoknya  untuk  pkrs  ini  kita  usahakan  sesuai dengan kebutuhan pkrs itu sendiri, ada sebagian belum terpenuhi, tapi sudah direncanakan..”.
Terkait  dengan  sarana  dan  prasarana  sebenarnya  bisa  dikatakan  sudah  memadai  dan  sudah dapat di pergunakan, hanya sedikit kekurangannya yang secara bertahap akan dipenuhi, dan tidak terkendala dalam pelaksanaan kegiatan PKRS.
Hal ini juga sejalan dengan penelitian Gusti (2008) bahwa keterbatasan sarana dan prasarana promosi kesehatan di Rumah Sakit akan mempengaruhi kinerja petugas.
Hasil  penelitian Larasanti, A (2017)  menunjukkan  lebih  lengkapnya  fasilitas  yang ada. Saat ini pihak RSU Haji Surabaya telah memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk pelaksanaan
PKRS. Fasilitas tersebut berupa  media cetak maupun  media elektronik  yang  masing-masing penempatannya  dapat  dijangkau  oleh  seluruh  elemen  rumah  sakit.  Media  cetak  seperti: banner,  leaflet, brosur, spanduk dan juga melalui media elektronik seperti televisi, komputer, LCD dan lain sebagainya secara umum sudah tersedia.

## 5. Ketersediaan pendokumentasian
Dokumentasi  menurut  Sugiono(2015:329)  adalah  suatu  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  data  dan  informasi,  dalam  bentuk  buku,  arsip,  dokumen,  tulisan  angka  dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
Kegiatan pendokumentasian dilakukan sebagai bentuk laporan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.  Pendokumentasian  dalam  hal  ini  adalah  pencatatan  dan  pelaporan  bagaimana suatu  kegiatan  tersebut  telah  terlaksana.  Terkait  perencanaan  pendokumentasian  pro mosi kesehatan, saat ini pihak Rumah Sakit telah melakukan kegiatan tersebut. Pendokumentasian ini  dibuat  sebagai  bentuk  laporan  kegiatan  yang  di  dalamnya  terdapat  foto-  foto  dan  video pelaksanaan promosi kesehatan. Hal ini sesuai pernyataan informan 3 :
“Pendokumentasian  ada,  jadi  setiap  kegiatan  misalnya  kita  pigi  keliling  ke selasar, nanti kita ke taman gitu misalnya kami lagi  melarang kebetulan ada yang  merokok,,,  satu  yang  melarangsatu  orang  yang  ambil  foto  terus kemudian misalnya ada yang bentang tikar, ada yang jemur-jemuran di taman kekgitu    ,,  itu  kami  larang,  kasihkan  pengertian,  kami  edukasikan  sambil  di foto,,,jadi  semua  kegiatan  kami  tu  Alhamdulillah  ada  dokumentasinya,  ada tercatat,,,”.
Dari  hasil  penelitian  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Munyang  Kuta  Redelong Kabupaten Bener Meriah, unit PKRS melakukan pendokumentasian semua kegiatan, baik itu berbentuk  notulen,  foto-foto,  catatan  kegiatan,  juga assesmen promosi  kesehatan  di  laporan rekam medis pasien rawat inap.
Dari  hasil  penelitian  Muzakir  (2016)  upaya  pendokumentasian  kegiatan  promosi kesehatan  rumah  sakit  di  RSU  Cut  Meutia  diketahui  bahwa  dalam  perencanaannya  upaya pendokumentasian  tersebut  sudah  ditunjuk  dari  bagian  umum  Instalasi  PKRS  untuk
melakukan  upaya  pendokumentasian  dalam  bentuk  foto,  video  dan  laporan  tertulis.
Pendokumentasian  kegiatan  dianggap  sangat  penting  dan  bermanfaat  untuk  melihat bagaimana  pelaksanaannya  dan  mengevaluasi  kegiatan  yang  telah  dilakukan,  sekaligus sebagai  bentuk  laporan  pelaksanaan  kegiatan,    pendokumentasian  dalam  bentuk  laporan tertulis seperti pengarsipan, daftar hadir peserta, handout materi maupunfoto kegiatan.

## 6. Evaluasi  kegiatan PKRS
Menurut  Anne  Anastasi  (1978),  Evaluasi  adalah  suatu  proses  sistematis    untuk menentukan  sejauh  mana  tujuan  instruksional  tersebut  di  capai  oleh  seseorang.  Evaluasi merupakan  kegiatan  atau  aktivitas  untuk  menilai  sesuatu  secara  terencana,  sistematik  serta juga terarah dengan berdasarkan tujuan yang jelas.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Munyang  Kute Redelong  Kabupaten  Bener  Meriah,  pihak  manajemen  Rumah  Sakit  tetap  melaksanakan evaluasi kegiatan pelaksanaan PKRS yang di sampaikan olen informan ke 2 yaitu:
“  Evaluasi  itu  sangat  perlu,,  kenapa?  Setiap  program  yang  kita  lakukan  di rumah  sakit  ini  apalagi  program  pkrs  itu  perlu  kita  evaluasi,,,evaluasi  ini untuk  mengetahui  kinerja,  apakah  kinerjanya  sudah  optimal  atau  belum,,, melalui evaluasi inilah kita mengetahui apakah pkrs itu sudah berjalan sesuai tupoksinya atau belum... Evaluasi yang kita lakukan antar lain yaitu mengecek apa programnya yang sudah dijalankan,,apakah sudah sesuai.”
Terkait  dalam  hal  evaluasi  kegiatan,  pihak  manajemen  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Munyang  Kute  Redelong  Kabupaten  Bener  Meriah  merasa  sangat  perlu  mengevaluasi kegiatan  PKRS,  karena  program  PKRS  merupakan  suatu  upanya  meningkatkan  mutu pelayanan di rumah sakit ini. Akan tetapi evaluasi yang dilakukan tidak rutin, sehingga pihak manajemen tidak mengetahui perkembangan yang terjadi.
Fokus  dari  evaluasi  itu  sendiri  adalah,  pihak  yang  bertanggung  jawab  seharusnya melakukan    Monitoring  dan  Evaluasi  terhadap  intervensi  Promosi  Kesehatan;  dan Meninjauan terhadap kebijakan, pedoman/panduan, dan Standar Prosedur Operasional (SPO).
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  Agustin  (2003),  permasalahan  tidak  adanya evaluasi  dalam  penyelenggaraan  promosi  kesehatan  di  PK  Sint  Carolus,  dimana  kegiatan promosi  kesehatan  belum  pernah  di  evaluasi  baik  oleh  manajemen  RS,  Departemen Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Begitu  pula  pelaksanaan  evaluasi  promosi  kesehatan  di  RS  Cipto  Mangunkusumo juga  dirasa  belum  cukup  ideal,  dimana  kendati  belum  ada  SOP  terkait  promosi  kesehatan yang mengharuskan untuk melakukan evaluasi promosi kesehatan, namun pada kenyataannya beberapa  pihak  sebagai  informan  mengaku  telah  melakukan  upaya  evaluasi  walaupun  tidak secara struktural dan tertulis. (Sangkot, 2008).

## KESIMPULAN
1. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah  telah  membentuk  unit  kerja  PKRS  yang  ditanggung  jawabi  oleh  seorang Kepala Ruangan, telah memiliki regulasi dan uraian tugas.
2. Tersedianya sarana prasarana untuk kegiatan PKRS.
3. SDM  yang  ada  belum  pernah  mendapatkan  pelatihan  tentang  pelaksanaan  kegiatan PKRS.
4. Belum adanya dana yang khusus dikelola unit PKRS.
5. Pendokumentasian  telah  dilaksanakan  oleh  unit  PKRS,  baik  berbentuk  notulen, laporan dan foto.
6. Evaluasi kegiatan PKRS telah dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit.

## SARAN
Diharapkan  kepada  Bidang  yang  membawahi  Unit  PKRS  betul-betul  memperhatikan kebutuhan dalam hal pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit agar berjalan dengan  baik  dan  hasil  sesuai  yang  diharapkan,  hendaknya  memfasilitasi  pelatihan  guna meningkatkan  SDM,  memenuhi  kebutuhan  berupa  dana,  sarana  prasarana  dan    media
promosi  kesehatan  sesuai  standar  dan  mengevaluasi  kegiatan  secara  berkala  sesuai  dengan standar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adventus,  Jaya,  I.  M.  M.,  &  Mahendra,  D.  (2016).  Buku  Ajar  Promosi  Kesehatan. Pusdik SDM Kesehatan ,  6–8.
Depkes RI. (2018). PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 44 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT .
Hendriani, A. D., & Hadi, E. N. (2020). EVALUASI STANDAR PROMOSI KESEHATAN
RUMAH  SAKIT  DI  RUMAH  SAKIT  UMUM  DAERAH  dr.  SOEKARDJO  KOTA TASIKMALAYA. Jukema  (Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  Aceh) , 6 (1),  29–42.
https://doi.org/10.37598/jukema.v6i1.798
Hidayati,  A.  S.  (2016). Gambaran  Pelaksanaan  Promosi  Kesehatan  Pada  Instalasi  Rawat Jalan Ditinjau Dari Pendekatan Precede Proceed Fase Lima dan Enam (Studi Kualitatif di Rumah Sakit Paru Jember) .
International  Conference  Health  Promotion.  1986.  Ottawa  Charter  for  Health  Promotion.
Makalah  presiding  The  1st    International  Conference  on  Health  Promotion  yang diselenggarakan di Ottawa. Diadakan oleh  WHO  Regional  Office  For Europe. Ottawa: WHO Regional OfficeFor Europe.
Kusumawardani, dkk, cetakan ke 3 2017.  Penelitian kualitatif dibidang kesehatan:  penerbit
PT kanisius Yogyakarta.
M, D. G. E. (2019). Promosi KesehatanRumah Sakit . 1–5.
Muzakir.  (2016). UPAYA  PROMOSI  KESEHATAN  DI  RUMAH  SAKIT  UMMUM  CUT MEUTIA  KABUPATEN  ACEH  UTARA .  UNIVERSITAS  SUMATERA  UTARA
MEDAN.
Nurdianna,  F.  (2018).  Pelaksanaan  Promosi  Kesehatan  Di  Rumah  Sakit  Universitas
Airlangga Surabaya. Jurnal PROMKES , 5 (2), 217.
https://doi.org/10.20473/jpk.v5.i2.2017.217-231
Nurmala, dkk tahun 2018 Promosi kesehatan. Surabaya : penerbit Airlangga  University Fress Notoatmodjo,Soekidjo. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Rineka Cipta : Jakarta.
Prahesti,  M.  G.  (2018a).  Analisis  Pemenuhan  Standart  Promosi  Kesehatan  Rumah  Sakit  di
Rumah Sakit Islam Surabaya. Jurnal PROMKES , 6 (1).
https://doi.org/10.20473/jpk.v6.i1.2018.23-34
Prahesti,  M.  G.  (2018b).  EVALUASI  STANDAR  PROMOSI  KESEHATAN  DI  RUMAH
SAKIT  ISLAM  SURABAYA  EVALUATION  STANDARD  HEALTH  PROMOTION IN ISLAMIC HOSPITAL SURABAYA Monica Galih Prahesti dengan pelayanan prima . Sedangkan PKRS. Jurnal Promkes , Vol. 6 (No. 1), 23–34.
Pratiwi, N. (2017). Promosi Kesehatan Menurut Ottawa Charter. In 27 Januari (pp. 1–3).
Siregar, P. A. R. A. H. Z. A. (2020). Promosi Kesehatan Lanjutan Dalam Teori Dan Aplikasi.
In Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling (Vol.  53,  Issue  9).
http://repository.uinsu.ac.id/9183/1/Buku Promosi Kesehatan Cover dan Isi.pdf
Susilowati,  Kementerian  Kesehatan  RI  tahun  2016  tentang  bahan  ajar  promosi  kesehatan: pusat  pendidikan  sumber  daya  manusia  kesehatan  Badan  pengembangan  dan pemberdayaan sumber manusia kesehatan.
Wardani,  Ika  Novita,  Yanik  Muyassaroh,  Murti  Ani.  2016.  Buku  Ajar  Promosi  Kesehatan
Untuk Mahasiswa Kebidanan. Jakarta: Trans Info Media.
World  Health  Organization  (2002)  Prevention  and  Promotion  in  Mental  Health.  Geneva:
World Health Organization.
World Health Organisation (1986) Ottawa Charter for Health Promotion. Copenhagen: World
Health Organisation.
http://niningprastiwi27.blogspot.com/2017/01/promosi-kesehatan-menurut-ottawa-

## charter.html
Saleh, Rahmi. 2016. Sejarah Promosi Kesehatan. Diambil
dari: www.scribd.com/document/331670763/Makalah-Sejarah-Promosi-Kesehatan .
________, 2018. RencanaStrategis Dinas Kesehatan Aceh. Tahun 2017 - 2022. Banda Aceh : Dinas Kesehatan Aceh