## STRATEGI TERINTEGRASI UNTUK PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KOTA SURAKARTA
Integrated Strategy for Management of Cultural Heritage Area in the City of Surakarta
Pratomo Aji Krisnugrahanto 1 , Denny Zulkaidi 2
1 Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB
2 Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB pratomoajik@gmail.com
Naskah diterima  : 11 Febuari 2020 Naskah diperiksa  : 15 April 2020 Naskah disetujui  : 17 September 2020
Abstract. Every  cultural  heritage  has  different  strategic  management  depends  on  its  context. This research focused on the lack of good management strategy for Cultural Heritage Area in Surakarta City. The aims of this study is to formulate an integrated strategic management for cultural heritage areas in Surakarta City. This research used qualitative exploratory methodology with inductive approach. Primary data were obtained from field observations and interviews with sources related to cultural preservations, while secondary data were obtained from Surakarta City planning documents. The strategic management aimed for the community and government, therefore the internal variable is the condition of four aspects strategic management owned by the community and the city government, while the external variable is from outside the community and the city government. This research produces 73 strategy formulations which are summarized into 43 formulations based on the predicated similarity. The designation of strategy for managing Cultural Heritage Area is divided into two parts, which are 13 strategies for the scale of Surakarta City and 30 strategies for each region. Management integration can be seen from these strategies that are divided into each aspect to support the management of Cultural Heritage Area in Surakarta City.
Keywords: Strategic Management, Cultural Heritage Area, Surakarta City
Abstrak . Setiap cagar budaya membutuhkan strategi pengelolaan yang berbeda sesuai dengan konteks cagar budaya. Keberadaan bangunan dan kawasan cagar budaya menjadi permasalahan tersendiri bagi perkembangan kota Surakarta. Sampai saat ini, kota Surakarta belum memiliki strategi pengelolaan kawasan cagar budaya yang terintegrasi. Penelitian ini merumuskan strategi pengelolaan kawasan cagar budaya yang terintegrasi di kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer diperoleh dari observasi KCB dan wawancara dengan narasumber terkait cagar budaya, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan kota Surakarta. Strategi pengelolaan ditujukan masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta sehingga variabel internal adalah kondisi aspek strategi pengelolaan yang dimiliki masyarakat dan pemerintah kota, sedangkan variabel eksternal adalah kondisi aspek strategi pengelolaan dari luar masyarakat dan pemerintah kota. Penelitian ini menghasilkan 73 rumusan strategi yang kemudian diringkas menjadi 43 rumusan berdasarkan kesamaan predikat dan makna. Peruntukan strategi terbagi dalam 13 strategi pengelolaan kawasan cagar budaya untuk skala kota Surakarta, 30 strategi pengelolaan kawasan cagar budaya untuk setiap kawasan. Integrasi pengelolaan dapat diketahui dari adanya 17 strategi yang merupakan ringkasan dari 43 strategi dan digolongkan sesuai aspek pengelolaan kawasan cagar budaya.
Kata kunci : Strategi Pengelolaan, Kawasan Cagar Budaya, Kota Surakarta

## 1. Pendahuluan
Keberadaan cagar budaya dilihat dari urgensinya dapat dikatakan sebagai aset budaya dan bentuk warisan budaya dari sebuah peradaban. Kawasan dan bangunan cagar budaya adalah identitas yang melekat pada suatu kota untuk menandai perkembangannya dari masa ke masa (Hasan 2017). Setiap daerah pada dasarnya memiliki cagar budaya yang dapat menunjukkan hasil perkembangan peradaban masyarakatnya, sehingga dalam kehidupan perkotaan, cagar budaya menjadi penting untuk dilestarikan.
Pada perkembangannya, cagar budaya sebagai sumber daya yang tak terbarukan memerlukan strategi dalam pengelolaan agar tetap lestari sekaligus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (Budiharjo 1989) Secara umum, terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan cagar budaya, khususnya dalam pengelolaan kawasan cagar budaya (KCB). Adapun permasalahan pengelolaan KCB di Indonesia antara lain adalah penetapan status KCB yang belum jelas, perencanaan pengelolaan KCB yang tidak tuntas, penetapan zonasi yang kurang melindungi, serta adanya konflik  pemanfaatan  dan  pengelolaan  dalam KCB (Rahardjo 2013).
Terlepas dari adanya beberapa permasalahan tersebut, saat ini secara internasional maupun lokal telah dilakukan berbagai upaya pengelolaan cagar budaya. Secara internasional, (Unesco 2008) telah membuat dokumen Guideline Outstanding Universal Value dalam pengusulan World Heritage Cities. Di Indonesia, untuk menangani masalah pengelolaan kawasan cagar budaya tersebut, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam skala bangunan cagar budaya, pemerintah telah mengeluarkan Permen PU Nomor: 01/ PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan 2015).
Upaya pengelolaan cagar budaya secara internasional maupun nasional tampaknya masih ada beberapa kekurangan. Hal ini terlihat dari belum adanya peraturan pemerintah (PP) tentang cagar budaya yang menjadi penting dalam acuan teknis pelaksanaan pengelolaan KCB. Pengelolaan cagar budaya dewasa ini sudah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ketiadaan pengelolaan cagar budaya akan mengancam pemeliharaan keseimbangan yang harmonis. Yang terburuk adalah dapat mengancam keberadaan kota bersejarah itu sendiri (Tanudirjo 2002). Dalam konteks ini, perlu adanya kajian tentang pengelolaan kawasan cagar budaya (KCB).

## 1.1   Permasalahan
Kota Surakarta merupakan salah satu permukiman tua di Indonesia yang menyimpan berbagai peninggalan kebudayaan ( tangible- intangible ) sejak zaman prasejarah hingga zaman sejarah modern pascakemerdekaan Indonesia (Qomarun dan Prayitno 2007). Berbagai peninggalan tersebut saat ini dikenal sebagai bangunan dan kawasan cagar budaya yang memiliki potensi sebagai wisata sejarah. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Kota Surakarta memiliki banyak bangunan dan kawasan cagar budaya yang terletak di pusat kota.
Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai upaya pelestarian cagar budaya, di antaranya dengan membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) melalui keputusan wali kota, tetapi masih terdapat beberapa persoalan dalam proses implementasi pelestariannya. Persoalan praktis dalam penelitian ini adalah tidak terintegrasinya kinerja antardinas dan instansi dalam upaya pelindungan dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Surakarta. Pada dasarnya, persoalan muncul karena adanya perbedaaan karakteristik cagar budaya yang membutuhkan strategi pengelolaan cagar budaya yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Perbedaan
Strategi Terintegrasi Untuk Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surakarta, Pratomo Aji Krisnugrahanto, Denny Zulkaidi
karakteristik yang dimaksud adalah berkaitan dengan status cagar budaya, lingkungan cagar budaya, dan aktor/ stakeholder dalam cagar budaya. Adapun persoalan penelitian dalam hal ini adalah belum adanya strategi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Surakarta yang terintegrasi.
SWOT pada dasarnya merupakan salah satu cara dalam merumuskan strategi. Pengertian strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dari suatu organisasi/ perusahaan sebagai respons terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal, dan dirumuskan berdasarkan apa yang dapat terjadi dan apa yang diharapkan terjadi di masa depan (Rangkuti 2009).
SWOT atau yang sering juga disebut TOWS menggambarkan alternatif strategi yang didasarkan dari hasil analisis SWOT. Mencocokkan faktor-faktor kunci internal dan eksternal merupakan bagian tersulit dalam mengembangkan matriks SWOT dan memerlukan penilaian yang baik, serta tidak ada penggabungan yang terbaik (Osborne
2007) Penetapan faktor internal dan eksternal menjadi dasar penyusunan matriks SWOT.
Berangkat dari persoalan penelitian tersebut, maka tulisan ini akan merumuskan strategi pengelolaan kawasan cagar budaya yang terintegrasi di Kota Surakarta. Adapun langkah untuk mencapai rumusan strategi pengelolaan KCB adalah merumuskan komponen S, W, O, dan T dalam pengelolaan kawasan  cagar  budaya;  mengidentifikasi persoalan dan potensi pada setiap aspek strategi pengelolaan (legal, kelembagaan, fisik, dan pembiayaan); merumuskan dan menyusun matriks SWOT setiap kawasan cagar budaya.

## 1.2   Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah (Gambar 1). Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah konsep bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya, dan pengelola cagar budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yang termasuk dalam istilah “cagar budaya” adalah
Gambar 1. Peta Sebaran KCB Kota Surakarta (Sumber: Bappeda Kota Surakarta, 2011)
benda, struktur, situs, bangunan dan kawasan, yang  masing-masing  memiliki  definisi  dan batasan tersendiri.
Adapun maksud batasan cagar budaya adalah benda, bangunan, atau struktur yang memenuhi kriteria:
a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 2010). Kawasan cagar budaya (KCB) adalah  satuan  ruang  geografis  yang  memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri yang khas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 2010).
Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 2010). Secara umum, pengelolaan cagar budaya terdiri dari empat (4) aspek pokok, yaitu aspek fisik, aspek legal, aspek kelembagaan, dan aspek pembiayaan (Tanudirjo 2002).
Dalam hal pengelola Cagar Budaya Kota Surakarta, peneliti membatasi ruang lingkup pengelola internal adalah pemerintah kota (pemkot) dan masyarakat Kota Surakarta. Adapun pengelola eksternal adalah pemerintah pusat, provinsi, dan investor yang berasal dari luar Kota Surakarta.
Ruang lingkup wilayah adalah sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 646/1- 2/1/2013 tentang Penetapan Bangunan- Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah di Kota Surakarta yang dilindungi Undang- undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah ditetapkan ada 4 Kawasan Cagar Budaya, yaitu sebagai berikut.
1. Kawasan Keraton Kasunanan
2. Kawasan Puro Mangkunegaran
3. Kawasan        Lingkungan        Permukiman Baluwarti
4. Kawasan Lingkungan Permukiman Laweyan

## 2. Metode
Berdasarkan metodenya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada paradigma filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah instrumen penelitian (Moleong 2009).
Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian terapan. Penelitian terapan ( applied research ) merupakan penelitian yang dirancang untuk memberikan jawaban praktis atas masalah nyata atau menjelaskan kebutuhan praktisi secara langsung dan spesifik (Sugiyono 2012). Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian eksploratif. Pada dasarnya, penelitian eksploratif digunakan untuk memecahkan problem/isu/topik baru yang sangat sedikit diketahui sehingga ide penelitian umumnya tidak dapat diformulasi dengan baik pada tahap awal.
Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui persoalan terkait pelaksanaan upaya pengelolaan kawasan cagar budaya Kota Surakarta, serta berbagi permasalahan dan faktor yang mempengaruhinya. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi fisik bangunan dan lingkungan
Strategi Terintegrasi Untuk Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surakarta, Pratomo Aji Krisnugrahanto, Denny Zulkaidi
kawasan yang sesungguhnya ( eksisting ) pada wilayah penelitian. Hal ini dilakukan untuk menilai kondisi dan melihat karakteristik permasalahan dalam kawasan cagar budaya kota Surakarata. Adapun penggolongan data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari observasi kawasan cagar budaya (KCB) dan wawancara dengan narasumber dari Solo Heritage Society , Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR), Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surakarta. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) Surakarta 2015- 2035, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta 2011-2031, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta 2016-2021.
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis spasio-temporal, analisis SWOT, analisis 5C’s strategy . Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data berupa dokumen- dokumen (literatur) dalam tinjauan mengenai permasalahan tentang kondisi, karakteristik, dan upaya pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Surakarta. Adapun analisis spasio-temporal melalui teknik overlay yang dimaksud adalah dengan membandingkan peta lama Kota Surakarta tahun 1500, 1821, 1853, 1873, 1943 terhadap peta rupabumi Indonesia (RBI) saat ini. Fungsi analisis spasio-temporal dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran  dan  identifikasi  perubahan  dari dahulu hingga saat ini (tahun 1500-2017) dalam Kawasan Cagar Budaya Kota Surakarta, serta menjelaskan sejarah perkembangan kota Surakarta sejak awal mula berdirinya tahun 1500 hingga saat ini.
Analisis SWOT digunakan sebagai salah satu cara perumusan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan ( strengths ) dan peluang ( opportunities ), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan
( weakness ) dengan faktor internal kekuatan ( strengths ) dan kelemahan ( weaknesses ) (Rangkuti 2009).
Dalam perkembangan lebih lanjut, strategi yang dihasilkan dalam analisis SWOT dipadukan dengan strategi yang dikembangkan oleh Osborne (2007). Ada  lima strategi dasar yang diungkapkan oleh Osborne dan Plastrik, yang masing-masing strategi mencakup beberapa pendekatan dan alat untuk metodenya yang dikategorikan sebagai pendongkrak utama perubahan yang disebut sebagai Lima Strategi ( 5C’s strategy )”. Adapun keterkaitan antara analisis SWOT dengan 5C’s strategy dapat dilihat pada Gambar 2.
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa strategi 5C tersebut bertujuan untuk melihat skala prioritas/restrukturisasi berbagai strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT/Matriks SWOT. Strategi struktural dalam hal ini adalah strategi 5C’s strategy dan strategi budaya/ culture strategy merupakan bagian dari 5C’s strategy.
Strategi 5C diperoleh setelah analisis SWOT yang diperoleh dari hasil tabulasi silang terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang berpengaruh terhadap strategi pengelolaan KCB Kota Surakarta.
Gambar 2. Keterkaitan Analisis SWOT dan Strategi 5C (Sumber: Osborne 2007)
Analisis SWOT menghasilkan empat set alternatif strategi. Empat set alternatif strategi tersebut dijelaskan sebagai berikut (Rangkuti 2009).
a.   Strategi SO Strategi SO merupakan strategi yang dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan yang strategis ( growth oriented strategy ). b.   Strategi ST Strategi ST merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah menggunakan kekuatan untuk dimanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi.
c.     Strategi WO Fokus strategi dalam situasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal, sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.
d.     Strategi WT Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan internal yang dimiliki serta menghindari ancaman eksternal.
Melalui analisis SWOT dapat dilakukan analisis faktor internal-eksternal secara komprehensif sehingga pada akhirnya dapat terumuskan strategi pengelolaan kawasan cagar budaya kota Surakarta.
Strategi pengelolaan kawasan cagar budaya yang dihasilkan dari analisis SWOT selanjutnya dikategorikan ke dalam strategi 5C berdasarkan skala prioritas, strategi mana yang lebih utama untuk dilakukan dan strategi mana yang mendukung dan mengontrol strategi utama tersebut.
Adapun 5C’s Strategi sebagai berikut (Osborne 2007):
1.    Strategi Inti ( Core Strategy / C-1 ) Strategi pengelolaan kawasan cagar budaya harus memiliki core (inti), di mana diartikan bahwa harus ada inti dari hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar budaya. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari upaya pengelolaan cagar budaya.
2.    Strategi Konsekuensi ( Consequence Strategy / C-2 ) Setiap pelaksanaan strategi inti yang akan dilakukan harus bisa memprediksikan consequences (konsekuensi). Dari potensi yang ada pasti terdapat beberapa hal yang tidak diinginkan terjadi. Oleh karena itu, kita harus bisa memprediksikan dan memperhitungkan konsekuensi dari pelaksanaan strategi inti. 3.      Strategi Pelanggan ( Customer Strategy / C-3 )
Pelaksanaan strategi pengembangan sistem perkotaan juga memerlukan customer (pelanggan) untuk melancarkan segala proses yang ingin dicapai. Pelanggan yang dimaksud adalah investor, masyarakat, pengelola, dan wisatawan kawasan cagar budaya.
KCB Tradisional (Kasunanan-Baluwarti) KCB Modern (Pura Mangkunegaran-Laweyan) 1. Privatisasi terhadap bangunan yang tinggi (tertutup pada perubahan) 1.Adanya sentra industri batik Laweyan dan Pasar Ngarsopuro di Mangkunegaran (bisa sustain secara ekonomi) 2.Tidak bisa sustain secara ekonomi, khususnya dalam perawatan bangunan (bergantung pada pemerintah) 2. Pemerintah mudah melakukan intervensi program 3. Pemerintah tidak terlalu bisa mengintervensi program
Tabel 1. Karakteristik Kawasan Cagar Budaya Kota Surakarta (Hasil analisis 2019)
Strategi Terintegrasi Untuk Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surakarta, Pratomo Aji Krisnugrahanto, Denny Zulkaidi
4.      Strategi Pengendalian ( Control Strategy / C-4 )
Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar budaya diperlukan pengawasan ( controlling ) agar semuanya bisa terkendali dan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan itu sangatlah penting untuk dilakukan dan dapat dilakukan dengan strategi menetapkan peran dan fungsi pengelola sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. 5.     Strategi Budaya ( Culture Strategy/C-5 ) Strategi terakhir dalam proses pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar budaya juga perlu mempertimbangkan culture (budaya) masyarakat.
Analisis strategi 5C dapat membantu menstrukturkan strategi yang telah terbentuk melalui analisis SWOT. Penelitian ini pada akhirnya menghasilkan strategi 5C, strategi untuk kota dan setiap KCB, serta strategi untuk setiap  aspek  pengelolaan  KCB  (aspek  fisik, aspek legal, aspek kelembagaan, dan aspek pembiayaan).

## 3.    Hasil dan Pembahasan
3.1  Karakteristik KCB Kota Surakarta
Kondisi karakteristik Kawasan Cagar Budaya Kota Surakarta berdasarkan studi literatur dan sejarah fisik perkembangan kota, maka dapat dibedakan dalam Tabel 1.
Karakteristik KCB nantinya akan berpengaruh pada perumusan strategi untuk skala KCB. Hal ini dilakukan agar strategi yang dihasilkan dapat sesuai dan berjalan sesuai dengan kaidah pengelolaan cagar budaya.

## 3.2   Faktor Internal-Eksternal Pengelolaan KCB
Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor- faktor yang berasal dari pemerintah dan warga masyarakat kota Surakarta, sedangkan faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari luar kota Surakarta (regulasi/
kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, investor).
Batasan tersebut menjadi dasar proses pemilahan data untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal aspek-aspek strategi pengelolaan kawasan cagar budaya (Tabel 2).
Faktor internal dan eksternal yang telah ditetapkan kemudian dipilah dan disederhanakan untuk dikelompokkan berdasarkan komponen S, W, O, T setiap aspek pengelolaan kawasan cagar budaya yang terdiri dari Strengths, Weaknesses, Opportuinities , dan Threats . Dari adanya komponen S, W, O, T, setiap aspek pengelolaan KCB menjadi acuan penyusunan matriks SWOT setiap kawasan cagar budaya yang menghasilkan strategi pengelolaan kawasan cagar budaya.
Adapun tujuan dari strategi pengelolaan kawasan cagar budaya Kota Surakarta adalah melestarikan kawasan cagar budaya Kota Surakarta untuk kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini menghasilkan 73 rumusan strategi pengelolaan kawasan cagar budaya. Rumusan strategi tersebut dihasilkan melalui analisis matriks SWOT setiap KCB Kota Surakarta). Adapun rincian rumusan strategi masing-masing KCB adalah sebagai berikut.
1.     KCB Keraton Kasunanan
KCB Keraton Kasunanan memiliki 21 rumusan strategi dengan rincian enam (6) strategi S-O, lima (5) strategi W-O, lima (5) strategi S-T, lima (5) strategi W-T 2.     KCB Pura Mangkunegaran KCB Keraton Pura Mangkunegaran memiliki 19 rumusan strategi dengan rincian lima (5) strategi S-O, lima (5) strategi W-O, empat (4) strategi S-T, lima (5) strategi W-T 3.     KCB Permukiman Baluwarti KCB Permukiman Baluwarti memiliki 16 rumusan strategi dengan rincian lima (5) strategi S-O, tiga (3) strategi W-O, empat (4) strategi S-T, empat (4) strategi W-T
4.     KCB Permukiman Laweyan
KCB Permukiman Laweyan  memiliki 17 rumusan strategi dengan rincian lima (5)
strategi S-O, tiga (3) strategi W-O, empat (4) strategi S-T, lima (5) strategi W-T
Pada proses lebih lanjut, strategi tersebut  akan  diklasifikasikan  menurut  skala prioritas ( 5C’s Strategy ) dan untuk siapa strategi tersebut dapat diberlakukan. Dalam proses pemilihan untuk siapa strategi tersebut diberlakukan, maka dapat diperjelas bahwa dari 73 strategi jika memiliki peruntukan yang sama akan masuk ke dalam strategi untuk
Kota Surakarta (Strategi Umum), sedangkan untuk yang peruntukan berbeda/ spesifik akan dimasukkan ke dalam strategi khusus kawasan cagar budaya.
Strategi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Surakarta yang berjumlah 73 strategi menurut pelaksanaanya dapat disusun kembali menjadi menjadi 43 strategi untuk Pemerintah Kota (skala kota) dan 30 strategi untuk Kawasan Cagar Budaya (skala
Gambar 3. Proses Reduksi Strategi Pengelolaan KCB Kota Surakarta (Sumber: Penulis) Internal Eksternal Fisik Bangunan dalam Kawasan yang dikelola oleh Pemkot Surakarta, pribadi/komunitas Bangunan dalam Kawasan yang dikelola pemerintah pusat pemerintah provinsi Legal Peraturan perundangan yang telah disusun Pemkot Surakarta: 1.  Perda Nomor 10 Tahun   2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya 2. Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda Keputusan Walikota Nomor  646/1- R/1/2013 tentang Penetapan Bangunan- Bangunan     dan       Kawasan    Kuno Bersejarah Peraturan perundangan tentang cagar budaya yang berlaku nasional: 1. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kelembagaan 1. SKPD Pemerintah Kota Surakarta, yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya ( Disbud; Dispar; DPUR Cipta Karya ) 2. LSM pemerhati Cagar Budaya ( Soerakarta Heritage Society; Solososietet ) 3. Pemilik Bangunan 1. Pakar cagar budaya ( Balai Pelestari Cagar   Budaya; Balai Arkeologi. Puslit Arkenas )
2. Pemerintah provinsi    dan pusat (Disbudpar Provinsi Jateng Kemendikbud) 3.  Investor Pembiayaan Alokasi APBD Kota Surakarta dalam program kegiatan SKPD yang mengelola kawasan cagar budaya; donasi perseorangan, biaya pribadi pemilik BCB
1.  Bantuan swasta/CSR
2.  Bantuan hibah luar negeri 3.  Donasi dari NGO
Tabel 1. Faktor Internal dan Eksternal Kawasan Cagar Budaya Kota Surakarta (Hasil analisis 2019)
Strategi Terintegrasi Untuk Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surakarta, Pratomo Aji Krisnugrahanto, Denny Zulkaidi
kawasan). Rumusan tersebut dilakukan proses reduksi, diagram reduksi rumusan strategi yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3 di atas.

## 3.3 Strategi Pengelolaan KCB Skala Kawasan
Strategi seluruh KCB di Kota Surakarta adalah 30 strategi dengan rincian setiap strategi setiap KCB adalah delapan (8) strategi KCB Kasunanan; enam (6) strategi KCB Permukiman Baluwarti; delapan (8) strategi KCB Mangkunegaran; delapan (8) strategi KCB Permukiman Laweyan.
Pada dasarnya strategi pengelolaan untuk skala kawasan disesuaikan dengan karakteristik kawasannya. Adapun perbedaan strategi yang dihasilkan sesuai karakteristik KCB adalah sebagai berikut:
1.  Strategi pengelolaan KCB Kasunanan dan Permukiman Baluwarti dengan karakteristik tradisional (tertutup pada perubahan) memerlukan pendekatan secara bottom-up seperti community based tourism atau community based heritage. Hal ini diperlukan mengingat tingginya privatisasi terhadap bangunan oleh pihak
keraton dan masyarakat Baluwarti. Kelemahan pendekatan ini adalah diperlukannya waktu yang cukup lama dan konsisten dalam pelaksanaanya.
2.  Strategi pengelolaan KCB Mangkunegaran dan Permukiman Laweyan dengan karakteristik modern (terbuka pada perubahan) pada intinya adalah diperlukan adanya kesepakatan antara berbagai stakeholder pengelola KCB. Dalam hal ini dapat dilakukan pendekatan top-down oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan pengelolaannya semua stakeholder sepakat akan intervensi/program yang diberlakukan dalam kawasan.

## 3.4  Strategi 5C Pengelolaan KCB Skala Kota
Keluaran strategi skala Kota Surakarta, dalam hal ini berjumlah 13 strategi. Rumusan strategi  tersebut  diklasifikasikan  melalui Strategi 5C untuk menstrukturkan strategi dan melihat skala prioritasnya dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Adapun jejaring dari strategi 5C seperti pada Gambar 4. Dari adanya jejaring strategi 5C tersebut, dapat diketahui strategi inti dan
strategi pendukung. Dalam hal ini, strategi inti pengelolaan KCB skala Kota adalah menciptakan sistem keterpaduan antar aspek pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Adapun jumlah rincian strategi 5C:
a. Core Strategy/C-1 : 1 rumusan (Menciptakan sistem keterpaduan antar aspek pengelolaan KCB). Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari pengelolaaan, dengan terintegrasinya antaraspek pengelolaan dan upaya pelestarian yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Surakarta.
b. Consequences Strategy/C-2 : 2 rumusan
(Menyusun peraturan pengelolaan KCB melalui pendekatan bottom-up (partisipasi masyarakat) dan komunikasi dua arah dalam penyusunan peraturan pengelolaan KCB sehingga diharapkan dalam pelaksanaanya para stakeholder dapat saling mengawasi. Menyusun rencana revitalisasi dan pengembangan infrastruktur melalui upaya penguatan citra kawasan yang berkaitan dengan sarana-prasarana dan utilitas kawasan, seperti kapasitas jalan, jalur sepeda, parkir, pedestrian, lampu jalan, dan lain sebagainya yang disesuaikan fungsi dan karakteristik kawasan).
c. Costumer Strategy /C-3 : 4 rumusan (Menciptakan atraksi wisata baru dalam Kawasan Cagar Budaya; Memperkuat citra KCB yang relevan melalui kebijakan pelestarian dan pengembangan, dalam hal ini adalah dengan adanya pemberian makna baru bangunan dan kawasan cagar budaya yang relevan, tidak hanya terpacu pada konsep adaptive reuse yang beroientasi pada output (fungsi bangunan).
d. Control Strategy/C-4 : 4 rumusan (melibatkan aktor pengelola bangunan dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan KCB). Secara eksplisit, dalam hal ini dapat dilakukan melalui program prioritas penetapan status kawasan dan bangunan cagar budaya (aspek legal) serta pembuatan SOP/
modul pengelolaan KCB untuk setiap aktor pengelola berdasarkan otoritasnya masing- masing.
e. Culture Strategy/C-5 : 2 rumusan (meningkatkan keterampilan dan minat masyarakat dalam pengelolaan KCB, revitalisasi aset intangible cultural heritage dalam KCB) Hal tersebut akan dapat meningkatkan usaha lokal dalam industri pariwisata dan bertambahnya jumlah tenaga kerja local dalam bidang pariwisata sehingga meningkatkan perekonomian (PAD) dari bidang pariwisata.

## 3.5 Strategi Aspek Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Surakarta
Berdasarkan pada strategi 5C yang memiliki inti “menciptakan sistem keterpaduan antar aspek pengelolaan Kawasan Cagar Budaya”, maka penting untuk mengetahui klasifikasi  strategi  setiap  aspek  pengelolaan KCB di Kota Surakarta. Strategi setiap aspek berperan penting dalam penanganan pengelolaan KCB yang terintegrasi. Integrasi dalam hal ini adalah saling terkait antar satu aspek dengan aspek lainnya dan interdependensi (saling ketergantungan) antar-KCB sehingga dapat tercipta sistem keterpaduan antaraspek. Proses klasifikasi diambil dari 43 strategi hasil reduksi 73 strategi KCB.
Adapun inti dari strategi setiap aspek pengelolaan KCB Kota Surakarta adalah sebagai berikut.
1.      Aspek Fisik
Menata kawasan sebagai langkah lanjut dari Detail Engineering Design (DED) kawasan dan revitalisasi kawasan.
2.      Aspek Legal Menerbitkan peraturan wali kota (perwali)
yang mengatur model pemberian insentif bagi pelestari bangunan-bangunan bernilai sejarah di kota Solo.
3.      Aspek Kelembagaan - Melibatkan perencana kota, BPMPT, dan komunitas pemerhati cagar budaya
Strategi Terintegrasi Untuk Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surakarta, Pratomo Aji Krisnugrahanto, Denny Zulkaidi
dalam pembangunan dan pengelolaan cagar budaya
- Membentuk komunitas pengelola dan pemilik cagar budaya dalam KCB
4.      Aspek Pembiayaan
- Mempersiapkan anggaran untuk penetapan objek diduga BCB dalam kawasan
-       Memberikan bantuan dana dan tenaga/ konservator pemeliharaan bangunan.

## 4.     Penutup
Penelitian ini menghasilkan 73 rumusan strategi pengelolaan kawasan cagar budaya Kota Surakarta yang dapat terbagi dalam 4 set alternatif strategi dengan karakteristik kondisi yang berbeda. Pada tahapan selanjutnya diringkas menjadi 43 strategi berdasarkan kesamaan makna predikatnya. Sesuai dengan tujuan penelitian yang merumuskan strategi pengelolaan KCB yang terintegrasi di Kota Surakarta, maka ringkasan 43 tersebut diklasifikasikan  menurut  pelaku  strateginya (13 Strategi Pengelolaan KCB Skala Kota; 30 Strategi Pengelolaan KCB Skala Kawasan; 17 Strategi Aspek Pengelolaan KCB).
Integrasi strategi pengelolaan pada dasarnya lebih menekankan pada penanganan strategi pengelolaan yang telah terbentuk untuk kota dan setiap KCB. Strategi setiap aspek berperan penting dalam penanganan pengelolaan KCB yang terintegrasi. Integrasi dalam hal ini adalah saling terkait antara satu aspek dengan aspek lainnya dan interdependensi (saling ketergantungan) antar-KCB sehingga dapat tercipta sistem keterpaduan antaraspek.
Pada dasarnya, seluruh rumusan strategi tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kota dan masyarakat kota Surakarta, dan tujuan strategi pengelolaan adalah melestarikan Kawasan Cagar Budaya Kota Surakarta melalui upaya pengelolaan Kawasan Cagar Budaya untuk kesejahteraan masyarakat.
Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah dapat menjadi contoh aplikasi
perumusan strategi pengelolaan KCB perkotaan, khususnya kota yang memiliki tumpang tindih dalam ideologi tata ruangnya (ideologi prakolonial, kolonial, pascakolonial). Strategi pengelolaan dalam penelitian ini juga telah memperhatikan karakteristik setiap KCB sehingga dalam pelaksanaan strateginya memerlukan pendekatan yang berbeda.

## 4.1 Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Surakarta agar strategi yang telah dirumuskan dapat berjalan dan terintegrasi adalah:
1.     Aspek Fisik Menetapkan prioritas penataan kawasan cagar budaya berdasarkan kepentingan dan kondisi eksisting kawasan.
2.     Aspek Legal
- Melakukan penyempurnaan terhadap peraturan wali kota supaya lebih lengkap, konkret dan jelas dalam hal pengendalian bangunan dan kawasan, penetapan kawasan, dan penetapan status bangunan. Hal ini berhubungan dengan adanya potensi penambahan KCB di Kota Surakarta - Pembuatan panduan-panduan pendukung peraturan seperti modul pelestarian cagar budaya sesuai karakteristik kawasan berserta SOP, panduan kriteria dan batasan bangunan, serta panduan pengelolaan cagar budaya
3.     Aspek Kelembagaan
- Melakukan perbaikan mekanisme dan penguatan koordinasi dalam pemerintah Kota Surakarta terkait pengelolaan kota pusaka yaitu SKPD terkait (Bappeda, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas PU Cipta Karya)
- Membuka peran serta masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya - Koordinasi pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan cagar budaya yang baik antara pemerintah, swasta, TACB, dan masyarakat.
4.      Aspek Pembiayaan
- Mengalokasikan dana khusus dalam APBD untuk penataan dan pelestarian kawasan dan bukan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat saja, tetapi juga membuat mampu menganggarkan sendiri untuk pengelolaan kawasan. -   Pengkajian dan penetapan sistem insentif disinsentif, kompensasi, dan bantuan pemeliharaan kepada para pemilik BCB untuk  menghindari  perubahan  fisik  dan fungsi.

## 4.2   Kelemahan Penelitian
Penulis menyadari masih terdapat batasan-batasan yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Adapun kekurangan dalam penelitian ini adalah:
Belum mempertimbangkan perspektif pelindungan secara detail, khususnya program pelestarian cagar budaya dalam KCB yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surakarta;
2.     Tidak menemui  pengelola/pemilik bangunan dalam KCB;
3.     Tidak melakukan observasi internal bangunan dalam KCB.

## 4.3 Saran
Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan identifikasi  dampak  perubahan  fungsi bangunan cagar budaya di kawasan cagar budaya Kota Surakarta terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat di sekitarnya;
Wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap pemilik/pengelola bangunan dalam KCB; Melakukan kajian dan observasi interior bangunan dalam KCB.
4.4  Ucapan Terima Kasih
Penelitian ini dapat selesai tidak lepas atas bantuan berbagai pihak berupa moral
maupun materil. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta yang telah membantu penulis dalam pengambilan data. Terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta yang telah berkenan untuk menjadi narasumber serta memberi informasi tentang kondisi upaya pelestarian Cagar Budaya Kota Surakarta.

## Daftar Pustaka
Budiharjo, Eko & Sidharta. 1989. Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hasan, Basri. 2017. “Pentingnya Sinergisme dalam Pengelolaan Cagar Budaya.”
BPCB Sumatera Barat .
Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Osborne, David. 2007. “Reinventing Government:  What  a  Difference  a Strategy Makes.” 7 h Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government 26-29 June 2007, Vienna, Austria , January: 26–27.
Peraturan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2015. “Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan.” Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/ PRT/M/2015 .
Qomarun, dan Budi Prayitno. 2007.
“Morfologi Kota Solo (Tahun 1500-
2000).” Dimensi (Jurnal Teknik Arsitektur) 35 (1): hlm 80-87. https://
doi.org/10.9744/dimensi.35.1.hlm. 80-
87.
Rahardjo, Supratikno. 2013. “Beberapa
Permasalahan Pelestarian Kawasan 1.
1.
2. 3.
Strategi Terintegrasi Untuk Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surakarta, Pratomo Aji Krisnugrahanto, Denny Zulkaidi
Cagar Budaya dan Strategi Solusinya.” Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur 7 (2): 4–17.
Rangkuti, Freddy. 2009. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono. 2012. Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Metode Penelitian.
Tanudirjo, Daud A. 2002. “Dari Abdi Negara Menjadi Abdi Masyarakat, Masa Depan Pengelola Sumberdaya Arkeologi di Indonesia”. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.

## UNESCO, World Heritage Centre. 2008.
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.

## Peraturan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 2010.

## LAMPIRAN MATRIKS SWOT
SWOT KCB Keraton Kasunanan S S1 : Penyusunan urban design zonasi kawasan dengan pertimbangan heritage S2 : Perawatan berkala lanjutan revitasilasi 1955-201 S3 : Penyusunan Regulasi hukum melalui Perda/Perwal S4 : Pengendalian izin reklame dalam Kawasan S5 : Manajemen stakeholder (pemerintah, swasta, LSM, komunitas,per guruan tinggi, masyarakat) S6 : Sosialisasi pelestarian bangunan bernilai sejarah (FGD) S7 : Alokasi dana pelestarian dari APBD Kota Surakarta W W1 : Privitasisasi pihak Keraton Kasunanan dalam pengelolaan fisik bangunan W2 : T erjadi pelanggaran pembangunan/pemanfaatan bangunan dalam  kawasan (alih fungsi dan kepemilikan yang tidak  sesuai prosedur) W3 : T idak ada lembaga khusus skala kota dan kawasan yang menangani pengelolaan KCB W4 : T idak ada transparansi pengelolaan DAK Pemerintah O O1 : Penyusunan DED kawasan keraton Kasunanan
O2 : Penyusunan DED redesain
AlunAlun Lor dan Alun-Alun Kidul, Masjid Kauman
O3 : Pemasangan penanda ( signage ) dan reklame yang sesuai dengan konsep Kawasan O4 : Mempunyai status KCB tingkat kota dan  nasional O5 : Adanya kegiatan wisata edukasi sejarah oleh  komunitas (SHS, walking tour ) O6 : Adanya dokumen kajian dan riset dari Balai  Arkeologi dan Balai Pelestari Cagar Budaya  JawaT engah O7 : Mendapat alokasi dana hibah dan DAK dari  pemerintah pusat-provinsi O8 : Adanya alokasi dana hibah/CSR dari  perusahaan di Surakarta
S1-S2-O1-O2: 1.  Penataan kawasan  sebagai langkah lanjut dari  DED kawasan  dan revitalisasi kawasan 2. Perawatan Masjid Kauman sesuai dengan kaidah  pelestarian UU Cagar Budaya S1-S2-S4-O3: 3. Pengendalian izin reklame kawasan dengan sosialisasi agar citra KCB Keraton tetap terjaga S3-O4: 4.  Penyusunan panduan khusus mengenai kriteria batasan
dan aturan yang jelas tentang penetapan BCB golongan A, B, dan C S5-S6-O5-O6: 5.  Pembentukan dan  pengembangan sistem tata kelola dan badan koordinasi pengelolaan
KCB (keraton-pemkot- masyarakat) S7-O7-O8: 6.   Penggalian potensi baru dalam kawasan (kuliner , atraksi seni, event budaya) W1-O1-O2-O3: 1. Pelibatan pihak keraton dalam revitalisasi, pelestarian, dan pengelolaan bangunan dalam KCB Keraton Kasunanan 2. Pembuatan zonasi KCB Keraton Kasunanan dalam rangka carrying capacity wisatawan yang dalam pembuatannya melibatkan pihak Keraton, DPUPR, Disbud, Dispar W2-W3-O4-O5-O6: 3. Pelibatan perencana kota, BPMPT , dan komunitas pemerhati cagar budaya dalam pembangunan dan pengelolaan cagar budaya W4-O7-O8: 4. Pemberian bantuan pemeliharaan bangunan kepada pemilik perseorangan 5. Pelibatan dan peran serta masyarakat permukiman Baluwarti dalam pengelolaan dana pelestarian bangunan dan kawasan (skala kecamatan-kelurahan) Matriks SWOT KCB Keraton Kasunanan (Hasil analisis, 2019)
T
T1 : Kunjungan wisatawan yang tidak terkendali  pada peak season T2 : T idak ada peraturan pemerintah yang jelas  tentang prosedur pelestarian Kawasan T3 : UU Cagar Budaya masih bersifat formalitas T4 : T ermasuk menjadi objek wisata strategis KSN  Joglosemar
T5 : Pelestarian bangunan dalam kawasan  ber gantung dari dana pemerintah pusat dan provinsi karena status KCB Nasional S1-S2-T1: 1. Pembuatan pedoman rute wisata dalam kawasan dengan acuan DED yang ada S3-T1: 2. Pemasangan penanda rute wisata dalam kawasan S4-S5-S6-T2-T3-T4: 3. Pemasangan  reklame
tentang  ajakan  kesadaran pelestarian  cagar budaya 4. Pengembangan kerjasama dengan pelaku dunia pariwisata (pihak swasta/investor) berskala regional- nasional-internasional S7-T5: 5. Penerbitan peraturan wali  kota (perwali) yang mengatur model pemberian insentif bagi pelestari bangunan-bangunan bernilai sejarah di kota Solo W1-T1: 1.  Pembuatan kajian/riset nilai penting
bangunan Keraton oleh Balai Arkeologi dan BPCB Jateng 2. Pembuatan wisata  edukasi historis tentang
bangunan Keraton Kasunanan W2-W3-T2-T3-T4: 3.  Penyusunan kriteria dan batasan yang jelas mengenai  pemugaran yang diperbolehkan
terhadap bangunan cagar budaya 4.  Penyusunan panduan pengelolaan yang disepakati
antara pemerintah, pihak keraton, dan masyarakat W4-T5: Perwali mengatu r model pemberian insentif bagi pemilik Bangunan Cagar Budaya sebagai tindak lanjut dari Perda No 10/ 2013 tentang Bangunan Cagar Budaya
Matriks SWOT KCB Pura Mangkunegaran (Sumber: Hasil analisis, 2019) SWOT KCB Pura Mangkunegaran S S1 : Penyusunan DED kawasan Pura Mangkunegaran yang telah disusun S2 : Penyusunan DED kawasan masjid Al-W ustho telah disusun S3 : Penyusunan DED kawasan Ponten Kestalan  pengembangan sebagai ikon sanitasi nasional, perawatan pasca revitalisasi yang telah dilakukan tahun 2014 S4 : Pemasangan penanda ( signage ) dan reklame yang sesuai dengan konsep Kawasan S5 :  Penyusunan regulasi hukum melalui peraturan daerah  atau peraturan walikota S6 : Pengendalian izin reklame dalam kawasan S7 : Adanya komunitas pedagang pasar Ngarsopura dalam kawasan Pura Mangkunegaran S8 : Alokasi dana pelestarian dari APBD Kota Surakarta W W1 : Pembuatan paving block pada halaman depan Pura Mangkunegaran W2 : Kurangnya tenaga ahli/pemandu wisatawan  dalam wisata edukasi sejarah W3 : Kunjungan wisatawan yang tidak terkendali pada peak season W4 : T erjadi pelanggaran pembangunan/pemanfaatan bangunan dalam kawasan (alih fungsi dan  kepemilikan yang tidak sesuai prosedur) W5 : T idak ada lembaga khusus skala kota dan kawasan yang menangani pengelolaan KCB W6 : T idak ada transparansi pengelolaan DAK  Pemerintah O O1 : Pembangunan spot-spot gedung pelestarian  kesenian, pembangunan show r oom kerajinan
yang mendukung wisata O2 : Perawatan terhadap nilai ekologis kawasan  dengan perawatan vegetasi dan pohon di sekitar
kawasan O3 : Mempunyai status KCB tingkat Nasional O4 : Adanya kegiatan wisata edukasi sejarah (SHS, W alking T our ) O5 : Mendapat alokasi dana hibah dan DAK dari  pemerintah pusat-provinsi O6 : Adanya alokasi dana hibah/CSR
S1-S2-S3-O1-O2
:
1. Penyelenggaraan wisata sejarah edukasi dalam KCB 2. Sosialisasi dan pengenalan Ponten Kestalan sebagai ODTW baru dalam KCB S5-S6-O3 : 3. Penyempurnaan perda dan perwal sebagai bentuk pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya tingkat nasional S7-S8-O4-O5-O6 : 4.  Pengembangan kerja sama antara pedagang pasar dengan Surakarta Heritage Society (SHS) dengan menjadikan pasar sebagai objek wisata sejarah baru (edukasi sejarah  dan keunikan Pasar Ngarsopura) 5. Penggalian potensi baru dalam kawasan (kuliner , atraksi seni, event budaya) W1-W2-W3-O1-O2 : 1. Penyelenggaraan event /festival kebudayaan dengan
tempat halaman depan Pura Mangkunegaran 2. Pelatihan tenaga ahli dan pemandu wisata kawasan dengan melibatkan pihak Pura Mangkunegaran dan Pemerintah kota W4-O3 :
3. Penetapan bangunan dalam kawasan yang diduga sebagai cagar budaya untuk menghindari terjadinya perubahan fisik dan fungsi W5-W6-O4-O5-O6 : 4. Pembentukan komunitas pengelola dan pemilik cagar budaya dalam KCB 5. Pemberian bantuan pemeliharaan bangunan
T
T1 : Pemanfaatan bangunan dalam KCB oleh  swasta/BUMN T2 : T idak ada peraturan pemerintah yang jelas  tentang prosedur pelestarian kawasan T3 : UU Cagar Budaya masih bersifat formalitas T4 : T ermasuk menjadi objek wisata strategis KSN  Joglosemar
T5 : Pelestarian bangunan dalam kawasan  ber gantung dari dana pemerintah pusat dan provinsi karena status KCB Nasional S1-S2-S3-S4-T1: 1. Pembuatan rute wisata dengan acuan DED dan pemasangan penanda rute wisata dalam kawasan S5-S6-T2-T3: 2. Pembuatan SOP/modul pelestarian bangunan dalam kawasan S7-T4: 3. Pasar Ngarsopura sebagai objek wisata baru dan tempat penyelenggaran event /festival kebudayaan (Festival Jenang) S8-T5: 4. Penerbitan peraturan wali kota (perwali) yang mengatur model pemberian insentif bagi pelestari bangunan- bangunan bernilai sejarah di kota Solo W1-T1 : 1. Pemanfaatan halaman depan Pura Mangkunegaran
sebagai venue acara swasta/BUMN dan tempat parkir dengan sistem ticketing
W2-W3-T1 : 2. Siner gi dan koordinasi peran serta pengelola KCB Pura Mangkunegaran (swasta/BUMN, Pemkot) W4-T1-T2 : 3. Penyusunan panduan pengelolaan yang disepakati antara pemerintah, pihak keraton, dan masyarakat W5-T4 : 4. Pengembangan kerja sama pemerintah pusat- provinsi-kota dalam pengelolaan KCB W6-T5 : 5. Perwali mengatur model pemberian insentif bagi pemilik Bangunan Cagar Budaya sebagai tindak lanjut dari Perda No 10/ 2013 tenta ng Bangunan Cagar Budaya
Matriks SWOT KCB Permukiman Baluwarti (Hasil analisis, 2019) SWOT KCB Permukiman Baluwarti S S1 : Penyusunan DED kawasan permukiman baluwarti  secara lebih khusus S2 : Pengembangan konsep jelajah pusaka di kawasan  Baluwarti dan sekitarnya S3 : Penyusunan regulasi hukum melalui peraturan daerah  atau peraturan walikota S4 : Pengendalian izin reklame dalam kawasan S5 : Manajemen
stakeholder
S6 : Sosialisasi pelestarian bangunan bernilai sejarah (FGD) S7 : Pelestarian toponimi kawasan sesuai sejarah kawasan/ kampung S8 : Alokasi dana pelestarian dari APBD Kota Surakarta W W1 : Privitisasi pemilik dan pengelola bangunan W2 : Sebagian besar bangunan merupakan milik  pribadi W3 : Pelestarian dan pengelolaan bangunan dilakukan  secara mandiri oleh pemilik bangunan W4 : T erjadi pelanggaran pemanfaatan bangunan  dalam kawasan (alih fungsi dan kepemilikan yang  tidak sesuai prosedur) W5 : T idak ada lembaga khusus skala kota dan kawasan yang menangani pengelolaan KCB W6 : T idak ada transparansi pengelolaan DAK  pemerintah O O1 : Perawatan bangunan secara berkala terhadap  bangunan sejarah O2 : Penataan koridor Jln. Vetera n, Jln. Yos Sudarso O3 : Adanya kegiatan wisata edukasi sejarah (SHS, walking tour )
O4 : Peningkatan sosialisasi dan nilai edukasi  kepada masyarakat KCB O5 : Adanya dokumen kajian dan riset O6 : Mempunyai status KCB tingkat kota dan  nasional
O7 : Mendapat alokasi dana hibah dan DAK dari  pemerintah (pusat, provinsi) S1-S3-S4-O1-O2-O6-O7 : 1. Pemintakatan kawasan sebagai langkah lanjut dari DED kawasan dan revitalisasi kawasan 2. Persiapan anggaran untuk penetapan objek diduga BCB  dalam kawasan S2-O1-O2 : 3. Pembuatan wisata jelajah pusaka yang mengenalkan sejarah asal usul dan nilai penting serta riwayat konservasi bangunan Kawasan Baluwarti (20 ndalem pangeran ) S5-S6-S7-O3-O4-O5
:
4. Pembuatan kajian/penelitian tentang potensi cagar
budaya dan atrak si wisata budaya dalam kawasan (sanggar seni/tari) 5. Pengenalan sejarah toponimi berdasarkan kajian ilmiah kawasan dalam wisata walking tour yang diadakan SHS W1-W2-W3-01-02 : 1. Pembuatan zonasi KCB Permukiman Baluwarti dalam rangka carrying capacity wisatawan yang dalam pembuatannya melibatkan pihak war ga Baluwarti, Keraton DPUPR, Disbud, Dispar W4-W5-W6-O3-O4-O5-O6-O7 : 2. Pembentukan dan penetapan komunitas pemilik/ pengelola kawasan yang disepakati antara war ga Baluwarti dan Pemkot Surakarta 3. Peningkatan peran serta TACB Kota Surakarta yang dapat dibantu oleh TACB provinsi Jateng/Nasional dalam pelatihan SDM pengelola Kawasan
T
T1 : T idak terkontrolnya pemanfaatan bangunan  dalam kawasan T2 : Pemanfaatan bangunan yang berdampak alih  fungsi bangunan T3 : Kunjungan wisatawan yang tidak terkendali  pada peak season T4 : T idak ada peraturan pemerintah yang jelas  tentang prosedur pelestarian kawasan
T5 : UU Cagar Budaya masih bersifat formalitas T6 : T ermasuk menjadi objek wisata strategis KSN  Joglosemar
T7 : Pelestarian bangunan dalam kawasan  ber gantung dari dana pemerintah pusat dan provinsi karena status KCB Nasional S1-S2-T1-T2-T3-T4-T5 : 1. Pelaksanaan revitalisasi kawasan (20 ndalem pangeran yang memiliki niali historis tinggi untuk mencegah perubahan fisik oleh pengembang S8-T7 : 2. Penerbitan Perwal tentang model pemberian insentif bagi pelestari bangunan dalam Kawasan S5-S6-S7-T6 : 4. Sosialisasi nilai penting bangunan dan kawsan cagar budaya kepada stakeholder /pengembang KSN Joglosemar 5. Penetapan toponimi kawasan/nama kampung sebagai ODTW baru dalam kawasan yang mampu menjual cerita asal-usul topononimi W1-W2-W3-T1-T2-T3-T4-T5 : 1. Menetapkan bangunan yang diduga cagar budaya dalam kawasan untuk mencegah penelantaran dengan sengaja oleh pemiliknya 2. Pengawasan fungsi bangunan oleh TACB, BPCB, dan Dinas Kebudayaan 3. Pembuatan kajian sejarah/ nilai penting bangunan dalam KCB oleh Dinas Kebudayaan dan balai Arkeologi Yogyakarta sebagai dasar pelestarian bangunan dalam kawasan W5-T6-T7 : 6. Pelibatan peran aktif komunitas dan tokoh masyarakat dalam pengelolaan kawasan sebagai objek wisata KSN Joglosemar
Matriks SWOT KCB Permukiman Laweyan (Hasil analisis, 2019) SWOT KCB Permukiman Laweyan S S1 : Penyusunan DED kawasan permukiman Laweyan S2 : Perawatan dan perbaikan terhadap bangunan bernilai  budaya dengan tetap menjaga nilai keasliannya S3 : Pemasangan penanda ( signage ) dan reklame yang sesuai dengan konsep Kawasan S4 : Pengembang an kawasan budaya dengan mewadahi aset budaya kawasan dan aktivitas budaya masyarakat S5 : Pelestarian toponimi kawasan sesuai sejarah kawasan/ kampung S6 : Perekeonomian masyarakat yang mandiri karena  merupakan sentra industri batik W W1 : Privitasisasi pemilik dan pengelola bangunan W2 : Sebagian besar bangunan merupakan milik pribadi W3 : Limbah industri batik mencemari sungai Kawasan Laweyan W4 : T erjadi pelanggaran pemanfaatan bangunan dalam kawasan (alih fungsi dan kepemilikan yang tidak  sesuai prosedur) W5 : T idak ada lembaga khusus skala kota dan Kawasan yang menangani pengelolaan KCB W6 : T erbatasnya dana pelestarian bangunan Kawasan W7 : T idak ada transparaasi pengelolaan DAK  pemerintah O O1 : Pembangunan spot-spot gedung pelestarian  kesenian, signage , show r oom kerajinan O2 : Mempunyai status KCB tingkat kota O3 : Adanya kegiatan wisata edukasi sejarah (SHS, walking tour ) O4 : Mendapat alokasi dana hibah dan DAK dari  pemerintah pusat-provinsi S1-S2-S3-O1-O2 : 1. Pemintakatan kawasan dan penyelenggaraan
event / festival kebudayaan dengan latar bangunan dalam Kawasan Laweyan 2. Mensosialisasikan pemasangan reklame/sarana promosi yang sesuai/tidak mengaggu citra kawasan S4-S5-O3
:
1. Kerja sama dengan SHS dalam pengenalan atraksi seni/ budaya dalam area kawasan (proses pembuatan batik) 2. Peningkatan dan pemberdayaan
kualitas dan inovasi industri batik Laweyan S6-O4 : 3. Penerapan kebijakan pariwisata berkelanjutan
pada pengelola wisata yang memanfaatkan atraksi wisata dalam bangunan cagar budaya (edukasi proses pembuatan batik) W1-W2-W3-O1-O2 : 1. Pelibatan pemilik/pengelola bangunan dan war ga permukiman dalam acara/Ikebudayaan dalam Kawasan W4-O 3: 2. Peningkatan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan sesuai Perda, dan Perwal W5-W6-W7-O3-O4 : 3. Pelibatan dan peran serta masyarakat permukiman Laweyan dalam pengelolaan dana pelestarian bangunan dan kawasan (skala kecamatan- kelurahan)
T
T1 : T idak terkontrolnya pemanfaatan bangunan  dalam kawasan
T2 : Pemanfaatan bangunan yang berdampak alih  fungsi bangunan T3 : T idak ada peraturan pemerintah yang jelas  tentang prosedur pelestarian kawasan T4 : UU Cagar Budaya masih bersifat formali T5 : T ermasuk menjadi objek wisata strategis  KSN Joglosemar
T6 : Merupakan kawasan bisnis strategis bagi  investor S1-S2-S3-T1-T2-T3-T4 : 1. Pembuatan saluran pengolah limbah industri batik dalam kawasan yang tercantum dalam DED 2. Pelaksanaan revitalisasi kawasan (bangunan sepanjang koridor Jln. Dr Rajiman) yang memiliki lokasi strategis dan nilai ekonomi tinggi untuk mencegah perubahan fisik oleh pengembang S5-T5 : 3. Pengkajian toponimi kawasan/nama kampung sebagai ODTW baru dalam kawasan yang mampu menjual cerita asal-usul topononimi S6-T6 : 4. Pemberian kebijakan yang dapat mencegah pemilik menjual bangunannya, dengan sistem insentif atau kompensasi W1-W2-T1: 1. Sosialisasi prosedur penglolahan limbah industri batik dengan melibatkan pemkot dan pelaku industri batik W3-T1-T2 : 2. Sosialisasi nilai penting cagar budaya bangunan dan kawasan Laweyan kepada war ga Laweyan W4-W5-T4-T5 : 3. Penyusunan kriteria dan batasan yang jelas tentang pemugaran yang diperbolehkan terhadap bangunan  cagar budaya dalam kawasan 4. Penyusunan panduan pengelolaan yang disepakati antara pemerintah, pihak war ga Baluwarti, dan masyarakat W6-W7-T4-T6 : 5. Penyusun sistem insentif disinsentif, kompensasi, bantuan dan kemudahan perizinan bagi pemilik BCB yang lebih rinci (dalam bentuk SOP pada SKPD yang terlibat: Disbud, Dispar , Dinas Pelayanan Pajak, DPUPR)