## TUGAS DAN WEWENANG PPAT DALAM MEMBUAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
Teuku Muhammad Hari Ikhrom a , Febrian a , Elmadiantini a
a Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: teukum65@gmail.com
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 2 Mei 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1616

## Abstrak:
Peminjaman  dana  pada  lembaga  pembiayaan  merupakan  alternatif  yang  dapat  di  tempuh  oleh masyarakat  yang  membutuhkan,  pinjaman  dana  dengan  pengajuan  jaminan  hak  tanggungan  di dalamnya  memberikan  keuntungan  timbal  balik  bagi  masyarakat  mapun  pihak  perbankan.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  Kewenangan  PPAT  dalam  pembuatan  akta  pemberian  hak tanggungan sebagai bukti pengikatan agunan kredit bagi perbankan, serta menjelaskan tanggungjawab hukum  PPAT  terhadap  akta  pemberian  hak  tanggungan  yang  dibuat  dihadapannya  sebagai  jaminan kredit.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Hasil  penelitian  ini  menegaskan  bahwa tugas  dan  wewenang  PPAT  dalam  membuat  akta  pemberian  hak  tanggungan  di  dahului  dengan pembuatan akta perjanjian kredit, kemudian sebagai asccesoirnya maka di buatkanlah hak tanggungan sebagai  jaminan  pengikat  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  perbankan  untuk menghindari kemungkinan terburuk apabila kreditur cidera janji. Setelah itu, PPAT akan membuatkan akta  pemberian  hak  tanggungan  dan  surat  kuasa  membebankan  hak  tanggungan  dan  kemudian  di daftarkan  pada  BPN.  PPAT  harus  menjalankan  tugas  jabatannya  dengan  teliti  dan  hati-hati  karena apabila  tidak  berlaku  demikian  maka  bisa  jadi  perbuatannya  tersebut  berpotensi  menjadi  sumber permasalahan di kemudian hari dan dapat menjerat notaris dalam pusaran permasalahan. PPAT dapat di  tuntut  pemenuhan  tanggung  jawab  berupa  sanksi  pidana,  perdata  maupun  administrasi  apabila terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  kesalahan  dan  ataupun  turut  serta  dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada.
Kata Kunci: Akta Autentik; Kredit; Hak Tanggungan; PPAT

## Abstract:
Borrowing funds from financial institutions is an alternative that can be taken by people in need, loan funds with the application of mortgage guarantees in it provide mutual benefits for the community and the banking sector. The purpose of this study is to analyzing the authority of a PPAT in making a deed of granting mortgage rights as evidence of binding credit collateral for banks, as well as explaining the  legal  responsibilities  of  a  PPAT  for  the  deed  of  granting  mortage  made  before  him  as  credit guarantees.  This  research  is  a  normative  research  using  a  law-based  approach,  scientific  works, books, journals related to the theme of writing. This study uses primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study confirm that the duties and authority of a PPAT in making a deed of  granting  mortage  are  preceded  by  making  a  credit  agreement  deed,  then  as  an  accesoir  then  a mortgage  is  made  as  a  binding  guarantee  to  provide  legal  protection  for  banks  to  avoid  the  worst possibility  if  the  creditor  breaks  his  promise.  After  that,  the  PPAT  will  make  a  deed  of  granting mortage and a power of attorney for encumbering mortgages and then register them with BPN. PPAT must  carry  out  their  duties  carefully  and carefully  because if  this is not  the  case,  then  their  actions could potentially become a source of problems in the future and can ensnare the PPAT in a vortex of
problems.  PPAT  can  be  required  to  fulfill  their  responsibilities  in  the  form  of  criminal,  civil  and administrative  sanctions  if  they  are  legally  and  convincingly  proven  to  have  made  mistakes  and  or participated in committing acts that are contrary to existing provisions.
Keywords: Authentic deed; Credit; Mortgage right; Land deed maker’s office

## LATAR BELAKANG
Pemberian  Kredit  kepada  masyarakat  melalui  perbankan  tentunya  dilakukan  dengan  suatu perjanjian  kredit  antara  pemberi  dengan  penerima  kredit  sehingga  terjadi  hubungan  hukum antara  keduanya,  perjanjian  kredit  biasanya  dibuat  oleh  pihak  pemberi  kredit  yaitu  bank, sedangkan  debitur  hanya  mempelajarinya  dan  memahaminya  saja.  Namun  demikian  sudah seharusnya perjanjian kredit ini sudah sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari kedua belah  pihak  dikarenakan  perjanjian  kredit  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  dalam pemberian, pengelolaan dan pelaksanaanya karena adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak  yang  bisa  kita  sebut  debitur  dan  kreditur,  karena  apabila  debitur  menandatangani perjanjian  kredit  yang  dianggap  mengikat  kedua  belah  pihak  dan  berlaku  sebagi  Undang- Undang bagi keduanya. 1
Pemberian  kredit  yang  dilakukan  oleh  bank  sebagai  suatu  lembaga  keuangan,  sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan  hukum bagi semua  pihak  yang  berkepentingan.  Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan  atas  tanah  untuk pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap  kreditor-kreditor  yang  lain.  jika  debitor  cidera  janji,  kreditor  pemegang  Hak Tanggungan  berhak  menjual  melalui  pelelangan  umum  tanah  yang  dijadikan  jaminan menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan,  dengan  hak mendahulu dari para kreditor-kreditor lainnya. 2
Perjanjian  Kredit  adalah  perjanjian  pendahuluan  dari  penyerahan  uang.  Perjanjian pendahuluan  ini  merupakan  hasil  permufakatan  antara  pemberi  dan  penerima  pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya2 Oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit  tidak  terbatas  pada  apa  yang  telah  dijelaskan  diatas  akan  tetapi  lebih  luas  lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil .  Sebagai  perjanjian  prinsipil,  maka  perjanjian  jaminannya  adalah  assesoirnya.  Ada  dan berakhirnya  perjanjian  jaminan  bergantung  pada  perjanjian  pokok.  Arti riil ialah  bahwa terjadinya  perjanjian  kredit  ditentukan  oleh  penyerahan  uang  oleh  bank  kepada  nasabah debitor. Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan di sana sini diadakan penyesuaian seperlunya. 3
Biasanya  pihak  bank  telah  mempunyai  draft  tersendiri,  dimana  para  pihak  dapat mengisi  data  pribadi  dan  data  tentang  pinjaman  yang  diambil,  sedangkan  jangka  waktu  dan bentuknya  sudah  dicetak  secara  baku.  Apabila  debitur  menerima  semua  ketentuan  dan persyaratan  yang  ditentukan  oleh  bank,  maka  debitur  berkewajiban  untuk  menandatangani perjanjian  kredit  tersebut.  Apabila  debitur  menolak,  maka  debitur  tidak  perlu  untuk menandatangani  perjanjian  kredit  tersebut.  Selanjutnya  untuk  dapat  terjadinya  suatu perjanjian,  maka  ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  salah  satunya  adalah  sepakat,
1 Sutan Remi Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan(Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan) (Bandung: Alumni, 1999), 26.
2 C.S.T kansil dan Cristian S.T Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum (Jakarta: Pradya Paramita, 2006), 51.
3 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 71.
sehingga  dengan  ditandatanganinya  perjanjian  kredit  tersebut  berarti  berlakulah  perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. 4
Perjanjian  kredit  bank  mempunyai  tiga  ciri  yang  membedakan  dari  perjanjian peminjaman  uang  yang  bersifat riil .  Ciri  pertama  adalah  sifatnya  konsensuil,  dimana  hak debitur  untuk  dapat  menarik  atau  kewajiban  bank  untuk  menyediakan  kredit,  masih tergantung  kepada  telah  terpenuhinya  seluruh  syarat  yang  ditentukan  di  dalam  peminjaman kredit.  Ciri  kedua,  adalah  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  kepada  debitor  tidak  dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh debitur, tetapi kredit harus  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan  di  dalam  perjanjian  kreditnya.  Ciri ketiga,  adalah  bahwa  kredit  bank  tidak  selalu  dengan  penyerahan  secara riil ,  tetapi  dapat menggunakan cek dan atau perintah pemindah bukuan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa  perjanjian  kredit  bank  bukan  suatu perjanjian  pinjam-mengganti  atau pinjammeminjam uang sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPerdata. 5
Undang-undang  Perbankan  tidak  menjelaskan  hubungan  hukum  pemberian  kredit dengan  nasabah  sebagai  peminjam.  Salah  satu  dasar  yang  cukup  jelas  bagi  bank  mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, dimana  disebutkan  bahwa  kredit  diberikan  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan pinjammeminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit perbankan  tersebut  dapat  dibuat  dengan  akta  otentik  ataupun  dengan  perjanjian  di  bawah tangan.  Dalam  hal  perjanjian  kredit  perbankan  yang  dibuat  di  bawah  tangan,  maka  peran notaris  adalah  melegalisir  perjanjian  kredit  di  bawah  tangan  tersebut.  UU  Perbankan  tidak jelas mengatur mengenai bentuk perjanjian kredit perbankan harus dibuat secara tidak tertulis atau  tertulis  melalui  perjanjian  di  bawah  tangan  atau  bahkan  harus  dengan  perjanjian  yang dibuat oleh notaris atau akta otentik (norma kabur). Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 12 UU Perbankan hanya menyebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  pinjammeminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain.  Ketentuan  ini  tidak mengatur agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. 6
Pemberian kredit diikuti dengan pemberian jaminan bertujuan memberikan kepastian hukum  kepada  kreditur  bahwa  kreditnya  akan  tetap  kembali  walaupun  kreditur  melakukan wanprestasi.  Mariam  Darus  Badrulzaman  mengemukakan  bahwa  jaminan  adalah  suatu tanggungan  yang  diberikan  oleh  seorang  debitur  dan  atau  pihak  ketiga  kreditur  untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Pemberian kredit merupakan salah satu cara dari  lembaga  keuangan  untuk  mencari  keuntungan  juga  bertujuan  untuk  membantu masyarakat  yang  memerlukan  dana  atau  modal  kerja,  dengan  dana  tersebut  diharapkan masyarakat  dapat  mengembangkan  usahanya,  mekanisme  pemberian  kredit  dengan  jaminan perorangan  ini  dilakukan  dengan  memegang  prinsip  kehati-hatian,  pemberian  kredit  dengan jaminan perorangan lebih kepada faktor kepercayaan dan prospek dari kegiatan usaha debitur, apabila  pemberi  kredit  dan  penerima  kredit  serta  pihak  lain  yang  terkait  mendapat perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan. 7
4 Ashadi L. Diab, “Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat,” Jurnal Al-‘Adl Vol 10, No (2017): 8.
5 Sutan  Remi  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  Dan  Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2009), 199.
6 Ida Bagus Gede Geni Wastu, “Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pada Bank BPR,” Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas vol. 1, no. ISSN : 2502–8960 (2017): 85.
7 Mariam  Darus  Badrulzaman, Permasalahan  Hukum  Hak  Jaminan  Dalam  Hukum  Bisnis (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2000), 12.
Suatu  perjanjian  kredit  sebagai  perjanjian  pokok  dapat  diberi  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT).  SKMHT  merupakan  sebuah  surat  kuasa  yang dibuatkan  atau  diberikan  oleh  pemberi  agunan  atau  pemilik  tanah  sebagai  pihak  pemberi kuasa kepada penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa melakukan pemberian atas hak tanggungan kepada kreditor atas tanah milik pemberi kuasa . SKMHT diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang  Hak  Tanggungan  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan,  oleh karena  itu  sangatlah  penting  mengetahui  proses  pembebanan  Hak  Tanggungan  agar perjanjian kredit dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kenyataannya, walaupun  perjanjian  kredit  tersebut  sudah  dilakukan  dengan  prinsip  kehati-hatian,  tetapi dapat terjadi permasalahan dari debitur. 8
Pada  dasarnya  pembebanan  Hak  Tanggungan  wajib  dilakukan  sendiri  oleh  Pemberi Hak Tanggungan, dan apabila Pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  maka  didalam  kebutuhannya  wajib  menunjuk  pihak  lain sebagai kuasanya dengan dibuatnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berbentuk akta otentik. Sedangkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan juga menentukan bahwa SKMHT wajib dibuat dengan akta Notaris dan akta PPAT. Dengan kata lain, sekalipun harus dibuat dengan akta otentik namun pilihannya bukan hanya dengan akta notaris saja, tetapi dapat pula dibuat dengan akta PPAT. 9
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  wajib  menolak  permohonan  untuk  membuat Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  apabila  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  (SKMHT)  tidak  dibuat  sendiri  oleh  Pemberi  Hak  Tanggungan  atau  tidak memenuhi  persyaratan  mengenai  muatannya.  Persyaratan-persyaratan  mengenai  muatannya tersebut  menunjukan  bahwa  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT) memang  sengaja  dibuat  khusus  untuk  tujuan  pemasangan  Hak  Tanggungan,  kemudian mencerminkan  adanya  kepastian  hukum,  kepastian  subjek  dan  objek  haknya,  kepastian tanggal  pembuatannya  sehingga  sulit  untuk  dibantah  mengenai  keabsahannya.  Didalam pemasangan  dan  pendaftaran  Hak  Tanggungan  dalam  kondisi  tertentu  diperlukan  terlebih dahulu  pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT),  terkait  dengan kondisi objek Hak Tanggungan.
Pasal 15 UUHT menegaskan bahwa kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada  ayat  (3)  dan  ayat  (4),  terkait  dengan  ayat  (3)  tesebut  ditegaskan  bahwa  dengan  surat kuasa  membebankan  hak  tanggungan  mengenai  hak  atas  tanah  yang  sudah  terdaftar  wajib diikuti  dengan  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  selambat-lambatnya  1  (satu) bulan sesudah diberikan, sedangkan dalam ayat (4) ditegaskan surat kuasa membebankan hak tanggungan  mengenai  hak  atas  tanah  yang  belum  terdaftar  wajib  diikuti  dengan  pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.
Pemberian  Hak  Tanggungan  diawali  dengan  janji  untuk  memberikan  Hak Tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  tertentu  yang  dituangkan  di  dalam  dan merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  perjanjian  kredit  yang  bersangkutan  atau
8 Setyaningsih & Anis Mashdurohatun, “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Antara  Kreditur  Dan  Debitur  Dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan  Di Purwokerto,” Jurnal Akta Volume 5,  (2018): 25.
9 Rachmadi Usman, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Djambatan, Jakarta, 1999, Hal. 119.
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Tata cara pendaftaran Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUHT, yaitu: 10
1) Setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh  PPAT  dilakukan  oleh  para  pihak,  PPAT  mengirimkan  APHT  yang bersangkutan  dan  warkah  lain  yang  diperlukan  oleh  Kantor  Pertanahan. Pengiriman  tersebut  wajib  dilakukan  oleh  PPAT  yang  bersangkutan  selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT itu;
2) Pendaftaran  Hak  Tanggungan  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  dengan membuatkan  buku  tanah  Hak  Tanggungan  dan  mencatatnya  dalam  buku  tanah yang  menjadi  obyek  Hak  Tanggungan  serta  menyalin  catatan  tersebut  pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan;
3) Tanggal  buku  tanah  Hak  Tanggungan  adalah  tanggal  hari  ketujuh  setelah penerimaan  secara  lengkap  surat-surat  yang  diperlukan  bagi  pendaftarannya  dan jika  hari  ketujuh  itu  jatuh  pada  hari  libur,  buku  tanah  yang  bersangkutan  diberi tertanggal hari kerja berikutnya
Pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan secara konvensional atau manual dijalani sepenuhnya  oleh  PPAT  (atau  melalui  petugasnya)  dengan  cara  membawa  berkas-berkas tersebut  ke  kantor  pertanahan,  membayar  biaya  pendaftaran  hak  tanggungan,  dan menyerahkan  berkas-berkas  tersebut  kepada  petugas  loket  di  kantor  pertanahan.  Kantor pertanahan  akan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  data-data  yang  diserahkan  dalam  berkas permohonan  pendaftaran  hak  tanggungan.  Kantor  pertanahan  kemudian  melakukan pendaftaran  dengan  membuat  buku  tanah  hak  tanggungan,  memberikan  catatan  pada  buku tanah  objek  yang  menjadi  jaminan  hak  tanggungan  dan  menyalin  catatan  tersebut  pada sertipikat hak atas tanah yang menjadi objek jaminan hak tanggungan tersebut. Pada tahap ini hak tanggungan telah berhasil didaftarkan dan telah memenuhi  asas publisitas sehingga hak tanggungan telah lahir dan mengikat seluruh pihak, termasuk pihak ketiga. Kantor pertanahan kemudian  akan  menyerahkan  sertipikat  hak  tanggungan  dan  sertipikat  asli  hak  atas  tanah yang  telah  dibubuhi  catatan  hak  tanggungan  kepada  PPAT  (atau  petugasnya)  sebagai pemohon  pendaftaran  hak  tanggungan  untuk  kemudian  diserahkan  kepada  pemegang  hak tanggungan.
Oleh karena itu, pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dilakukan penyederhanaan  proses  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Dengan  terbitnya  Permen  Agraria  Nomor  5 Tahun  2020,  Pemerintah  Indonesia  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  Hak Tanggungan  yang  memenuhi  asas  keterbukaan,  ketetapan  waktu,  kecepatan,  kemudahan, efektifitas  dan  efisiensi.  Terbitnya  Permen  yang  bersangkutan,  berkonsekuensi  kepada perubahan  tata  cara  pemberian  Hak  Tanggungan  yang  semula  dilakukan  secara  manual menjadi berbasis pada sistem elektronik yang terintegrasi.
Proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dilaksanakan pengguna terdaftar dengan  mengajukan  permohonan  layanan  hak  tanggungan  melalui  sistem  HT-el.  Serta dilakukan  pembuatan  surat  pernyataan  mengenai  pertanggungjawaban  keabsahan  dan kebenaran  dokumen  elektronik  yang  diajukan.  Baik  permohonan  dan  surat  pernyataan
10 Setyaningsih & Anis Mashdurohatun, “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Antara  Kreditur  Dan  Debitur  Dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan  Di Purwokerto.”
tersebut  diajukan  dalam  bentuk  dokumen  elektronik.  Selain  persyaratan  tersebut  ada  juga syarat  berupa  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  atau  Hak  Milik  Satuan  Rumah  Susun  yang  harus atas nama debitur. 11
Sejatinya  penggunaan  HT-el  dalam  proses  pendaftaran  serta  roya  Hak  tanggungan masih  memiliki  esensi  yang  sama,  hanya  saja  pelaksanaannya  bergantung  pada  sistem elektronik yang sudah terintegrasi satu sama lainnya. Dengan pengisian formulir pada laman HT-elektronik,  hal  ini  memberikan  tugas  dan  tanggungjawab  hukum  yang  lebih  pada  tiap pihak yang menggunakan aplikasi HT-elektronik karena wajib berhati-hati dalam menginput berkas  karena  nantinya  jika  terjadi  kesalahan  akan  ada  rekam  jejak  yang  tertinggal  dan berppotensi menjadi permasalahan dikemudian hari.
Pembuatan  akta  pemberian  hak  tanggungan  diharapakan  dapat  memberikan  jaminan kepastian  hukum  mengenai  hak  jaminan  atas  tanah  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Apabila  debitor  cidera  janji,  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  berhak  menjual  melalui pelelangan  umum  tanah  yang  dijadikan  jaminan  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  memiliki  hak  mendahulu  daripada  kreditor-kreditor  yang  lain. menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses pemberian hak tanggungan, ada  banyak  sekali  pihak  yang  terlibat  didalamnya  dan  semuanya  saling  berkaitan.  Ketika proses  pengajuan  hak  tanggungan,  beberapa  proses  dan  mekanisme  harus  dilalui,  dan didalamnya  memerlukan  jasa  dari  PPAT  selaku  pejabat  umum  yang  berwenang  melakukan pemberesan  terkait  akta  pertanahan.  PPAT  disini  merupakan  penjembatan  yang menghubungkan  antara  kreditur  selaku  pihak  perbankan  agar  mendapatkan  jaminan perlindungan  atas  biaya  yang  telah  mereka  keluarkan  dan  debitur  selaku  nasabah  yang mendapatkan pembiayaan dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang diberikan. 12
Berdasarkan  uraian latar belakang diatas  maka  yang menjadi  rumusan masalah  yang dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  kewenangan  PPAT  dalam  pembuatan  akta pemberian  hak  tanggungan  yang  memuat  klausula  kuasa  mutlak  sebagai  bukti  pengikatan agunan  kredit  bagi  perbankan  dan  bagaimana  tanggungjawab  hukum  PPAT  terhadap  akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dihadapannya sebagai jaminan kredit.

## METODE
Penelitian yang akan dilakukan merupakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau meneliti  dari  bahan-bahan  hukum,  seperti  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  hukum positif,  aturan-aturan  hukum,  dan  kaedah-kaedah  hukum. 13 Bahan-bahan  hukum  yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengolahan  dengan  cara  terstruktur  dan  sistematis terhadap  bahan-bahan  yang  ada.  Selanjutnya,  dianalisis  dengan  mempergunakan  penafsiran hukum secara teleologis  dan fungsional yang kemudian ditarik kesimpulan mempergunakan metode deduktif.

## ANALISIS DAN DISKUSI
11 I  Wayan  Jody  Bagus  Wiguna, Tinjauan  Yuridis  Terkait  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Secara  Elektronik, Acta Comitas, Vol 05 No 01 April 2020 e-ISSN: 2502-7573, hlm. 84
12 Muhammad Adda, “Batasan Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Tanah,” n.d., 65.
13 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.
Kewenangan  dan  tanggungjawab  PPAT  dalam  pembuatan  akta  pemberian  hak tanggungan  yang  memuat  klausula  kuasa  mutlak  sebagai  bukti  pengikatan  agunan kredit bagi perbankan
Di  Indonesia  dapat  kita  ketahui  bahwa  ada  beberapa  lembaga  terkait  pemberian  hutang  dan jaminan.  Jaminan  dibedakan  ke  dalam  2  bentuk,  yaitu  jaminan  umum  dan  jaminan  khusus. Jaminan  umum  adalah  jaminan  yang  timbul  dari  undang-undang  dan  berlaku  umum  bagi semua kreditor yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (selanjutnya  disebut  dengan  KUHPerdata),  sedangkan  jaminan  khusus  adalah jaminan yang timbul dari perjanjian, misalnya adalah gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia dan  jaminan  penanggungan.  Jaminan  khusus  terbagi  ke  dalam  jaminan  perorangan  dan jaminan  kebendaan.  Inti  dari  jaminan  perorangan  adalah  kesanggupan  pihak  ketiga  sebagai penjamin  untuk  melakukan  kewajiban  apabila  debitor  tidak  melakukan  kewajibannya, sehingga hak kreditor terhadap pemenuhan kewajiban hanya dapat dituntut kepada penjamin (bersifat persoonlijk ).  Jaminan  kebendaan  adalah  jaminan  yang  memberikan  hak  kepada kreditor  untuk  memanfaatkan  suatu  benda  milik  debitor  dalam  hal  debitor  cidera  janji. Jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang lebih baik bagi kreditor karena ada benda berharga  tertentu  milik  debitor  yang  dipegang  atau  terikat  dengan  kreditor  sehingga  debitor akan  berusaha  sebaik-baiknya  untuk  melunasi  utangnya  dan  kedudukan  kreditor  yang didahulukan  dan  dimudahkan  dalam  pengambilan  pelunasan  atas  piutangnya  dari  hasil penjualan benda yang dijaminkan tersebut. 14
Diantara  berbagai  lembaga  jaminan  yang  dikenal  di  Indonesia,  hak  tanggungan dianggap  sebagai  lembaga  jaminan  yang  paling  disukai  oleh  pihak  kreditor  karena  paling aman  dan  efektif,  karena  tanah  sebagai  obyek  hak  tanggungan  memiliki  sifat  yang  mudah dijual, harganya relatif meningkat dari waktu ke waktu, mempunyai bukti hak dan sulit untuk digelapkan, juga memberikan hak istimewa kepada kreditor. Hak tanggungan secara eksplisit diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  (selanjutnya  disebut  dengan  UUHT). Pasal 1 angka 1 UUHT mengartikan hak tanggungan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada  hak  atas  tanah  untuk  menjamin  pelunasan  suatu  utang  yang  memberikan  kedudukan utama pada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. 15
Hak tanggungan memiliki 4 (empat) ciri utama, yaitu:
a) Droit  de  preference ,  yaitu  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada pemegang hak tanggungan, yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 UUHT.
b) Droit de suite , yaitu hak tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada, yang diatur dalam Pasal 7 UUHT.
c) Memenuhi  asas  spesialitas  dan  asas  publisitas.  Asas  spesialitas  diatur  dalam Pasal 11 ayat (1) UUHT, yang mengatur bahwa identitas para pihak, objek hak tanggungan  dan  besarnya  nilai  tanggungan  harus  termuat  dengan  jelas  dalam Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (selanjutnya  disebut  dengan  APHT).  Asas publisitas  diatur  dalam  Pasal  13  UUHT  bahwa  pemberian  hak  tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
14 Lastuti  Abubakar,  “Telaah  Yuridis  Perkembangan  Lembaga  dan  Objek  Jaminan  (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)”, Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 12, Nomor 1, 2015, hlm. 2
15 Denico Doly, “Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya”, Negara Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2011, hlm. 114.
d) Pelaksanaan  eksekusi  yang  mudah  dan  pasti,  yang  diatur  dalam  Pasal  26 UUHT.
Keempat ciri utama hak tanggungan tersebut baru berlaku dan mengikat seluruh pihak yang  berkepentingan  apabila  hak  tanggungan  telah  lahir  dengan  sempurna  yang  dibuktikan dengan terbitnya sertipikat hak tanggungan. Lahirnya hak tanggungan dilaksanakan melalui 2 tahap  kegiatan,  yaitu  tahap  pemberian  hak  tanggungan  dan  tahap  pendaftaran  hak tanggungan.  Pemberian  hak  tanggungan  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  UUHT  yang menegaskan  bahwa  pemberian  Hak  Tanggungan  didahului  dengan  janji  untuk  memberikan Hak  Tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  tertentu,  yang  dituangkan  di  dalam  dan merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  perjanjian  utang  piutang  yang  bersangkutan  atau perjanjian  lainnya  yang  menimbulkan  utang  tersebut.  Dari  rumusan  pasal  tersebut,  terlihat bahwa  tahap  pertama  dimulai  dengan  dibuatnya  suatu  perjanjian  pokok  berupa  perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan pinjam meminjam  uang  antara  kreditor  dan  debitor,  untuk  kemudian  diikuti  dengan  pemberian  hak tanggungan.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  pemberian  hak tanggungan  merupakan  perjanjian  accesoir.  Perjanjian  pembebanan  hak  tanggungan  harus dinyatakan dalam APHT. APHT adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang  berisi  pemberian  hak  tanggungan  kepada  kreditor  tertentu  sebagai  jaminan  untuk pelunasan piutangnya. 16
Pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan secara konvensional atau manual dijalani sepenuhnya  oleh  PPAT  (atau  melalui  petugasnya)  dengan  cara  membawa  berkas-berkas tersebut  ke  kantor  pertanahan,  membayar  biaya  pendaftaran  hak  tanggungan,  dan menyerahkan  berkas-berkas  tersebut  kepada  petugas  loket  di  kantor  pertanahan.  Kantor pertanahan  akan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  data-data  yang  diserahkan  dalam  berkas permohonan  pendaftaran  hak  tanggungan.  Kantor  pertanahan  kemudian  melakukan pendaftaran  dengan  membuat  buku  tanah  hak  tanggungan,  memberikan  catatan  pada  buku tanah  objek  yang  menjadi  jaminan  hak  tanggungan  dan  menyalin  catatan  tersebut  pada sertipikat hak atas tanah yang menjadi objek jaminan hak tanggungan tersebut. Pada tahap ini hak tanggungan telah berhasil didaftarkan dan telah memenuhi  asas publisitas sehingga hak tanggungan telah lahir dan mengikat seluruh pihak, termasuk pihak ketiga. Kantor pertanahan kemudian  akan  menyerahkan  sertipikat  hak  tanggungan  dan  sertipikat  asli  hak  atas  tanah yang  telah  dibubuhi  catatan  hak  tanggungan  kepada  PPAT  (atau  petugasnya)  sebagai pemohon  pendaftaran  hak  tanggungan  untuk  kemudian  diserahkan  kepada  pemegang  hak tanggungan.
Oleh karena itu, pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dilakukan penyederhanaan  proses  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Dengan  terbitnya  Permen  Agraria  Nomor  5 Tahun  2020,  Pemerintah  Indonesia  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  Hak Tanggungan  yang  memenuhi  asas  keterbukaan,  ketetapan  waktu,  kecepatan,  kemudahan, efektifitas  dan  efisiensi.  Terbitnya  Permen  yang  bersangkutan,  berkonsekuensi  kepada
16 Dwina  Natania, et.all,  Penyampaian  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  Oleh  PPAT  Setelah diberlakukannya  PERMEN/KBPN  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terimtegrasi Secara  Elektronik ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Unpad  ISSN:  2614- 3542 EISSN: 2614-3550 Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 276
perubahan  tata  cara  pemberian  Hak  Tanggungan  yang  semula  dilakukan  secara  manual menjadi berbasis pada sistem elektronik yang terintegrasi.
Terkait  dengan  tanggungjawab  Hukum  PPAT  dalam  pembuatan  akta  pemberian  hak tanggungan  sebenarnya  hubungan  hukum  antara  Notaris  dan  PPAT  sangat  di  perlukan peranannya.  Ketika  perjanjian  kredit  akan  dilaksanakan  maka  Notaris  wajib  membuat  akta perjanjian  kredit  yang  mengikat  debitur  dan  kreditur,  setelah  itu  seketika  setelah  akta perjanjian  kredit  selesai,  maka  kemudian  jabatan  PPAT  lah  yang  meneruskan  pekerjaan dengan  membuat  APHT  dan  SKMHT,  pembuatan  akta  pembebanan  ini  di  lakukan  sebagai dasar dari perbuatan hukum terkait dengan perjanjian kredit.
Setelah  proses  pemberian  atau  pembebanan  Hak  Tanggungan  yang  ditandai  dengan pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT),  maka  langkah  selanjutnya dilakukannya  pendaftaran  APHT  di  Kantor  pertanahan.  Untuk  selanjutnya  berkas  tersebut diserahkan dengan cara  datang ke Kantor Pertanahan dan dapat  dikirim  dengan pos tercatat selambatlambatanya  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  penandantanganan  APHT  atau  disampaikan melalui  penerima  Hak  Tanggungan  atau  disampaikan  melalui  penerima  Hak  Tanggungan yang  bersedia  menyerahkan  kepada  Kantor  Pertanahan  tanpa  membebankan  biaya penyampaian  berkas  tersebut  pada  pemberi  Hak  Tanggungan.  Berkas  yang  telah  sampai  di Kantor Pertanahan  akan  ditandatangani  oleh Petugas Kantor Pertanahan yang ditunjuk  serta memberi cap dan tanggal penerimaan pada lembar kedua surat pengantar sebagi tanda terima dan  menyampaikan  tanda  terima  tersebut  kepada  PPAT  yang  bersangkutan.  Setelah ditentukan bahwa berkas yang bersangkutan sudah lengkap maka Kepala Kantor Pertanahan mendaftar  Hak  Tanggungan  yang  bersangkutan  dengan  membuatkan  buku  tanah  dan sertifikat tanah hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek Hak Tanggungan, yang tanggalnya adalah hari ketujuh setelah tanggal tanda terima. Apabila hari ketujuh jatuh pada  hari libur, maka buku tanah Hak Tanggungan dan pencatatan diatas diberi tanggal hari kerja berikutnya. 17
Fungsi  pendaftaran  hak  tanggungan  pada  proses  jaminan  kredit  pada  kantor pertanahan  adalah  karena  kantor  pertanahan  merupakan  lembaga  publikasi  yang  berwenang melakukan  pengurusan  terkait  dengan  masalah  pertanahan.  PPAT  selaku  penyedia  jasa hukum  yang  berwenang  membuat  akta  autentik  sejatinya  harus  memperhatikan  tugas-tugas sebagaimana mestinya dengan tetap menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian. 18
Setiap  persoalan  dan  tindakan  hukum  yang  dilakukan  akan  menimbulkan konsekuensi, oleh karena nya Notaris dan atau PPAT wajib melakukan pekerjaannya dengan teliti,  cermat  dan  hati-hati,  karena  bisa  saja  karena  kelalaiannya  membuat  mereka  harus bertanggungjawab  atas  perbuatan  mereka.  Tanggung  jawab  Notaris  dan  ataupun  PPAT sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi PPAT itu sendiri yang berhubungan dengan akta yang di buatnya, diantaranya adalah:
a) Tanggung jawab secara perdata, Kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris  adalah  konstruksi  perbuatan  melawan  hukum  (pasal  1365  KUHPerdata). Secara  lebih  rinci  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  luas  adalah  apabila perbuatan tersebut :
1) Melanggar hak orang lain;
17 Sutan Remi Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi  Oleh  Perbankan(Suatu  Kajian  Mengenai  Undang-Undang  Hak  Tanggungan) (Bandung:  Alumni, 1999).
18 Salim  HS, Teknik  Pembuatan  Akta  Satu  (Konsep  Teoritis,  Kewenangan  Notaries,  Bentuk  Dan Minuta Akta) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 11.
2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3) Bertentangan dengan kesusilaan;
4) Bertentangan  dengan  kepatutan  dalam  memperhatikan  kepentingan  diri  dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Pertanggungjawaban  perdata  telah  diatur  dalam  Pasal  84  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  mempunyai  2  (dua)  jenis pertanggungjawaban  perdata.  Notaris  bertanggungjawab  secara  perdata  apabila  akta yang  di  buatnya  menjadi  perbuatan  melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum disini  dalam sifat  aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain.  Sedangkan  pasif,  dalam  artian  tidak melakukan  perbuatan  yang  merupakan  keharusan,  sehingga  pihak  lain  menderita kerugian.  Jadi  unsur  dari  perbuatan  melawan  hukum  disini  yaitu  adanya  perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
b) Tanggungjawab PPAT secara administrasi, Pertanggungjawaban administrasi juga dapat dikenakan sanksi berupa:
1) Teguran lisan;
2) Teguran tertulis;
3) Pemberhentian sementara;
4) Pemberhentian dengan hormat;
5) Pemberhentian dengan tidak hormat.
c. Tanggung jawab PPAT secara Pidana,
Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum. Larangan  tersebut  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  yang melanggar  larangan  tersebut.  Pertanggung  jawaban  pidana  merupakan  pertanggungjawaban atas kesalahan atau pertanggungjawaban mutlak.  Suatu  kesalahan dapat  berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Melihat dari Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 KUHP, terhadap ppat  tidaklah  semata-mata  melindungi  ppat  untuk  membebaskan  adanya  perbuatan  pidana yang dilakukannya tetapi mengingat ppat mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal  1  angka  1  pp  24  tahun  2016  tentang  Jabatan  ppat  apakah  perbuatan  yang  telah dilakukannya  pada  saat  membuat  akta  ppat  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Tanggung  jawab  ppat  secara  pidana  atas  akta  yang  dibuatnya.  Pidana  dalam  hal  ini  adalah perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  ppat  dalam  kapasitasnya  sebagai  Pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada  umumnya,  artinya  adalah  ppat  dapat  di  jerat  dengan  tuntutan  pidana  apabila  terbukti secara sah telah melakukan atau memasukkan suatu unsur pidana dalam akta autentik yang di buatnya dan turut serta dalam melakukan perbuatan pidana.

## KESIMPULAN
Kewenangan PPAT dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang memuat klausula kuasa  mutlak  sebagai  bukti  pengikatan  agunan  kredit  bagi  perbankan  adalah  tidak  di perbolehkan.  Pembuatan  APHT  dalam  proses  pendaftaran  hak  tanggungan  sejatinya  harus tunduk  dan  mengikuti  peraturan  yang  ada,  ppat  dilarang  membuat  dan  memasang  APHT yang  didasari  dari  surat  kuasa  mutlak  karena  kedudukan  surat  kuasa  mutlak  yang  di  larang dan  tidak  boleh  di  lakukan.  Pembuatan  akta  pemberian  hak  tanggungan  yang  di  dasari  dari surat  kuasa  yang  memuat  klausula  kuasa  mutlak  tidak  dapat  di  berlakukan  dan  BPN  wajib menolak permohonan pendaftaran hak tanggungannya karena terdapat syarat yang melanggar ketentuan  terkait  pembuatan  surat  kuasa  yang  memuat  klausula  mutlak.  Tanggungjawab
hukum  PPAT  terhadap  akta  pemberian  hak  tanggungan  yang  dibuat  dihadapannya  sebagai jaminan kredit dapat berupa tanggungjawab secara pidana, perdata dan administrasi. Notaris dan  PPAT  merupakan  satu  kesatuan  jabatan  yang  bertugas  secara  bersama-sama  ketika melakukan  pemberesan  terkait  pendaftaran  hak  tanggungan  yang  diawali  dengan  perjanjian kredit,  PPAT  wajib  menjalankan  tugas  jabatannya  dengan  memperhatikan  prinsip  ketelitian dan kehati-hatian, apabila terdapat kesalahan dan atau sampai merugikan pihak tertentu maka PPAT  tersebut  dapat  di  mintai  tanggung  jawab  berupa  sanksi  pidana,  perdata  maupun administrasi,  sesuai  dengan  apa  perbuatan  dan  konsekuensi  yang  di  timbulkan  karena perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashadi L. Diab. “Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat.” Jurnal  Al-‘Adl Vol  10, No (2017): 8.
C.S.T  kansil  dan  Cristian  S.T  Kansil. Pokok-Pokok  Etika  Profesi  Hukum .  Jakarta:  Pradya Paramita, 2006.
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana, 2007.
Ida  Bagus  Gede  Geni  Wastu.  “Kekuatan  Hukum  Perjanjian  Kredit  Dibawah  Tangan  Pada Bank BPR.” Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas vol. 1, no. ISSN : 2502–8960 (2017): 85.
Mariam  Darus  Badrulzaman. Permasalahan  Hukum  Hak  Jaminan  Dalam  Hukum  Bisnis . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Muhammad  Adda.  “Batasan  Kewenangan  Notaris  Dan  PPAT  Dalam  Membuat  Akta  Yang Berkaitan Dengan Tanah,” n.d.
Salim HS. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta) . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Setyaningsih  &  Anis  Mashdurohatun.  “Peranan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Pemberian Hak  Tanggungan  (APHT)  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Antara  Kreditur  Dan  Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto.” Jurnal Akta Volume 5,  (2018): 189. Sutan  Remi  Sjahdeini. Hak  Tanggungan  Asas-Asas  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan(Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan) . Bandung: Alumni, 1999.
———. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia . Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2009. Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.