Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  di Desa  Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten  Bombana

## INFO PENULIS
Joko Tri Brata Universitas Sulawesi Tenggara joko_tribrata@yahoo.co.id
+6281245629964 Sitti Jawiah Universitas Sulawesi Tenggara StJawiah@yahoo.com Darlis Fisip   Unsultra Darslissospol@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 1, April 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Brata,  J.  T.,  Jawiah,  S.,  &  Darlis.  (2024).  Partisipasi    Masyarakat    dalam    Pembangunan    di  Desa Waemputang  Kecamatan  Poleang  Selatan  Kabupaten    Bombana. Arus Jurnal  Sosial  dan  Humaniora,  4 (1), 135-144

## Abstrak
Keberadaan masyarakat untuk membangkitkan partisipasi, sangat ditentukan oleh kearifan, keuletan dan kualitas dari anggota masyarakat dengan budaya masyarakat dan partisipasi  menjadi  kata  kunci dalam    pembangunan,    Tujuan  umum  penelitian  adalah  mendeskripsikan  bentuk  partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  Desa  Waemputang  Kecamatan  Poleang  Selatan Kabupaten  Bombanan  dengan  Tujuan  Khusus  penelitian  adalah  mendeskripsikan  partisipasi masyarakat  dari  aspek  ;  (1)  perencanaan,  (2)  aspek  pelaksanaan  pembangunan;  dan  (3)  aspek Pengawasan pelaksanaan pembangunan. Metode Penelitian adalah dengan desain penelitian kualitatif menggunakan partisipan secara acak kepada mereka yang memneuhi kriteria sudah bermukim diatas 20 tahun, penggunakan metode observasi dan wawancara, sementara itu teknik analisa data dengan triangulasi.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa    perencanaan  yang  partisipatif  selain    telah menjadi    kata    kunci    dalam    pembangunan,    juga  menjadi    salah    satu    karakteristik    dari penyelenggaraan    pemerintah    yang    baik  Keterlibatan  masyarakat  Desa  Waemputang  Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, terlihat dari kegiatan Perencanaan yang mereka ikuti, kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan serta kegiatan dalam pengawasan pembangunan. Melihat dampak penting  dan  positif  dari  partisipatif  masyarakat,  yaitu  dengan  adanya  partisipasi  masyarakat diharapkan  dapat  membangun  rasa  memliki  yang  kuat  antar  masyarakat  terhadap  hasil-hasil pembangunan yang ada, dimana pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal  penyusunan  rencana.  Keterlibatan  masyarakat  dapat  berupa:  (1)  peningkatan  kapasitas,  (2) partisipasi  dalam  pengumpulan  informasi, dan  (3) partisipasi  usulan  alternatif    kepada  pemerintah tingkat  atasnya  dalam  hal  perencanaan,  bentuan  masyarakat  dalam  bentuk  uang  dan  tenaga  dalam kegiatan  pelaksanaan  pembangunan  serta  kegiatan  peneguhan  hak  dan  kewajiban  sesuai  regulasi yang ada dalam Undang Undang Desa.
Kata Kunci : partisipasi masyarakat, perencanaan, pengawasan

## Abstract
The  existence  of  the  community  to  generate  participation,  is  largely  determined  by  the  wisdom, tenacity and quality of community members with community culture and participation being keywords in development. The general objective of the study is to describe the form of community participation in  the  implementation  of  development  in  Waemputang  Village,  South  Poleang  District,  Bombanan Regency  with  the  Specific  Objective  of  the  research  is  to  describe  community  participation  from aspects of; (1) planning, (2) aspects of development implementation; and (3) aspects of supervision of development  implementation.  Research  Method  is  a  qualitative  research  design  using  participants randomly to those who meet the criteria of having lived over 20 years, using observation and interview methods,  while  data  analysis  techniques  with  triangulation.  The  results  showed  that  participatory planning has not only become a keyword in development, but also one of the characteristics of good government  administration  The  involvement  of  the  people  of  Waemputang  Village,  South  Poleang District, Bombana Regency, can be seen from the planning activities they participate in, activities in the implementation  of  development  and  activities  in  supervising  development.  See  the  important  and positive impact of partisipatory. Seeing the important and positive impact of community participation, namely  community  participation,  it  is  hoped  that  it  can  build  a  strong  sense  of  belonging  between communities  towards  the  results  of  existing  development,  where  basically  the  community  can  be actively involved from the early stages of planning preparation. Community involvement can be in the form  of:  (1)  capacity  building,  (2)  participation  in  information  collection,  and  (3)  participation  in alternative proposals to the upper level government in terms of planning, community support in the form of money and energy in development implementation activities and activities to strengthen rights and obligations in accordance with regulations in the Village Law.
Keywords : community participation, Planning, supervision

## A. Pendahuluan
Diera  pembangunan  sekarang  ini  keberadaan  masyarakat  yang  tangguh  diharapkan mampu  memberikan  ilham,  dorongan  serta  arah  kepada  anggota  masyarakat  lain,  sekaligus pula  sanggup  menjadi  teladan  yang  menarik  bagi  masyarakat.    Demikian  halnya  untuk membangkitkan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  kehidupan  sosial  mayarakat  desa,  sangat ditentukan  oleh  kearifan,  keuletan  dan  kualitas  dari  anggota  masyarakat  yang  dimiliki menggerakkan  orang  lain  agar  dapat  bekerja  secara  sadar  dengan  mempergunakan  budaya sesuai perkembangan masyarakat tersebut.
Guna kesinambungan pembangunan desa, maka peranan masyarakat tidak bisa diabaikan karena  keberhasilan  suatu  pembangunan  utamanya  pembangunan  masyarakat  desa  bukan hanya ditentukan oleh peranan dari kalangan pemimpin dalam hal ini pemerintah, akan tetapi juga ditentukan oleh peranan masyarakat, termasuk pemimpin informal dalam kedudukannya yang  lebih  dekat  dengan  masyarakat,  sehingga  mereka  lebih  memahami  pula  aspirasi  dan keinginan  masyarakat.  Dengan  demikian  tokoh  msyarakat  dapat  menjembatani  untuk mempengaruhi  anggota  kelompok  atau  warga  masyarakat  dan  memegang  peranan  penting dalam  menunjang  pembangunan  masyarakat  desa.  Dalam  kaitan  dengan  pembangunan, disebukan  bahwa  pembangunan  masyarakat  desa  menurut  Tjokrowinoto  (1999:35)  dapat dilakukan  berdasarkan  3  azas,  diantaranya:  (1)  azas  pembangunan  integral,  (2)  azas kekuatan  sendiri,  (3)  azas  pemufakatan  bersama.
Dalam kaitan dengan pembangunan desa, bentuk partisipasi   selain   telah   menjadi   kata kunci   dalam   pembangunan,   juga menjadi   salah   satu   karakteristik   dari   penyelenggaraan pemerintah    yang    baik.  Secara    etimologi,    partisipasi    berasal    dari    bahasa    inggris “ participation ”   yang berarti  mengambil  bagian/keikutsertaan.  Dalam  kamus  lengkap  Bahasa Indonesia  dijelaskan  “partisipasi”  berarti:  hal  turut  berperan  serta  dalam  suatu  kegiatan, keikutsertaan,  peran  serta.  Secara  umum  pengertian  dari  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  adalah keperansertaan  semua anggota atau wakil-wakil masyarakat  untuk ikut membuat  keputusan  dalam  proses  perencanaan  dan  pengelolaan  pembangunan  termasuk  di dalamnya  memutuskan  tentang  rencana-  rencana  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan,  manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan  dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

## B. Metodologi

## 1. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang didasari oleh penggunaan penalaran  induktif  dan  percaya  bahwa  terdapat  banyak  perspektif  yang  diungkapkan, serta berfokus pada fenomena sosial (Emzir, 2012).
2. Partisipan
Masyarakat  secara  sengaja  dipilih  secara  acak,  dengan  kriteria:  (1)  masyarakat  Desa Waemputang  yang  bermukin  diatas  20  tahun  karena  dimanknai  sangat  faham  akan kondisi lokasi penelitian; (2) aparat desa yang menjadi informan tambahan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara.  Observasi  dilakukan untuk  mengamati  aktivitas  mahasiswa  dalam  kegiatan  pembangunan  desa,  serta keaktifan  masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan  akan  pelaksanaan  pembangunan. Adapun  teknik  wawancara  untuk  menggali  informasi  tentang  bagaimana  implmentasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan desa.
4. Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  trianggulasi  yang  terdiri  atas reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Proses  reduksi  data  dilakukan dengan    mengidentifikasi  dan  mengklasifikasikan  respons  masayarakat  dalam  kegiatan perencanaan Selanjutnya menyajikan data dari hasil pengelompokan sesuai dengan topik penelitian. Tahap  terakhir  ialah menarik  kesimpulan dari  hasil  interpretasi setelah  data disajikan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Hasil
Desa  Waemputang  Kecamatan  Poleang  Selatan  terletak  di  Kabupaten  Bombana dengan luas wilayah 69,40 km2 dan memiliki lima dusun yaitu dusun pajjongang dengan luas  wilayah  15,12  km2,  dusun  tanjung  bainang  dengan  luas  wilayah  14,7  km2,  dusun kampung baru dengan luas wilayah 14,6 km2, dusun bajo dengan luas wilayah 13,9 km2 dan dusun maccimpolong dengan luas wilayah 13,6 km2.
Desa  waemputang  memiliki  batas  wilayah  yang  sebelah  utara  berbatasan  dengan Desa  Kalibaru,  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Garis  Pantai  Nelayan,  sebelah  timur berbatasan  dengan  Desa  Laea  dan  sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  garis  Pantai Nelayan atau Selat kabaena.
Tabel  1 ;  Nama Dusun, Luas Wilayah serta Jumlah KK
No Nama Dusun Luas Wilayah Jumlah KK Jumlah Penduduk L P 1 Pajjongang 15,12 km 2 136 224 250 2 Kampung Baru 14,6 km 2 141 238 251 3 Tanjung Bainang 14,7 km 2 71 140 115 4 Bajo 13,9 km 2 79 125 140 5 Maccimpolong 13,6 km 2 189 298 353 Jumlah 69,40 km 2 797 1.025 1.109 Sumber Data : Kantor Desa Waemputang
Dalam  konteks  dengan  penharaian  sehari  hari  masyarakat,    masyarakat  Desa Waemputang dikenal sebagai Masyarakat yang memiliki sumber pendapatan dan hampir semua  masyarakat  bekerja  secara  merangkap,  artinya  bahwa  ada  Masyarakat  yang bekerja  sebagai  peternak  tetapi  dia  juga  bekerja  sebagai  nelayan,  ada  juga  Masyarakat yang  bekerja  sebagai  petani  tetapi  juga  bekerja  sebagai  nelayan,  ada  Masyarakat  yang bekerja  sebagai  nelayan  tetapi  dia  juga  bekerja  sebagai  peternak  dan  petani  serta perkantoran,  dan  juga  ada  yang  bekerja  sebagai  perkantoran  tetapi  dia  juga  bekerja sebagai nelayan, peternak dan petani atau pengusaha, dan sumua jenis pekerjaan lainnya. Sehingga  untuk  menentukan  atau  mengelompokkan  jenis  mata  pencaharian  masyarakt Desa Waemputang sangat sulit karena kebanyakan Masyarakat memiliki banyak sumber
mata pencaharian dalam satu kepala rumah tangga dalam menafkahi keluarganya. Tetapi secara  keseluruhan  mata  pencaharian  yang  paling  menonjol  pada  Masyarakat  Desa Waemputang yaitu petani, peternak, nelayan, perkantoran dan pengusaha. Kelima sumber mata pencaharian tersebut merupakan sumber mata pencaharian pokok pada Masyarakat desa waemputang.

## 2. Pembahasan
Temuan  penelitian  berkaitan  dengan  (1)  Fokus  perencanaan  berdasarkan  pada masalah  dan kebutuhan, dimana salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada  kepentingan  masyarakat,  yaitu  berdasarkan  pada  masalah  dan  kebutuhan  yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses  untuk  mengetahui,  menggali  dan  mengumpulkan  masalah  dan  kebutuhan- kebutuhan  bersifat local yang berkembang dimasyarakat.
Kegiatan ini idealnya dilakukan setiap saat dan paling kurang satu tahun sekali karena merupakan  bagian  dari  proses  perencanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan  setahun sekali.  Kegiatan  penyelidikan  dimulai  dari  tingkat  terendah  sampai  yang  tertinggi  dalam Desa Waemputang, dimana dapat dicontohkan bahwa melalui mekanisme  Ketua RT dibantu perangkatnya  mengumpulkan  warga  untuk  menggali  dan  mengumpulkan  masalah- masalah dan  kebutuhan  masyarakat, sehingga  diperoleh  daftar  masalah  dan  kebutuhan secara  menyeluruh  yang  perlu  diseleksi  lebih  lanjut  untuk  dipilih  mana  masalah  dan kebutuhan  yang  dianggap  prioritas  untuk  dijadikan  usulan  prioritas  dalam  tahapan musrenbang . Sebelum  penyeleksian  masalah  dan  kebutuhan,  terlebih  dahulu  dilakukan review terhadap masalah dan kebutuhan yang diusulkan, ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran  dan  validitas  keadaan  masyarakat  dan  lingkungan  RT  secara  menyeluruh. Informasi  yang  teridentifikasi  meliputi  berbagai  masalah,  potensi  dan  kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial serta sarana dan prasarana lingkungan.  Adapun  kriteria  masalah  dan  kebutuhan  yang  dapat  diproses  lebih  lanjut antara lain: (1) merupakan kebutuhan mendasar; (2) masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak; (3) dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat; (4) tersedia potensi atau sumber  daya.  Pihak  yang  bertugas  mereview  adalah  Ketua  RT  beserta  perangkatnya. Selanjutnya  melakukan  penentuan  prioritas  di  tingkat  RT.  Penentuan  prioritas  harus dilakukan  berdasarkan  pengkajian/analisis  masalah  melalui  pembobotan/rangking  dan pengelompokkan  masalah  dan  kebutuhan.  Penentuan  prioritas  dalam  berbagai  tingkatan tentunya dengan skala prioritas yang sesuai tingkatannya.
kedua  yaitu  masyarakat  mempunyai  peluang  yang  sama  dalam  perencanaan,  maka dibutuhkan  kerja  keras  Kepala  Desa  dalam  mengupayakan  kerja  sama  serta memperhatikan  aspirasi  masyarakatnya  yang  tentunya  akan  berbuah  dukungan  dari warga.  Masyarakat  dipersepsikan  turut  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa. Hubungan  yang  baik  antara  Kepala  desa  dan  masyarakatnya  dapat  menumbuhkan kepercayaan  masyarakat  serta  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses perencanaan pembangunan.
Hasil      temuan      di      lapangan      menunjukkan      bahwa      proses      musyawarah perencanaan  pembangunan  (Musrenbang)  di  Desa  Waeputang  Kecamatan  Poleang Selatan,  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Ryadi  dan  Bratakusumah  (2003) bahwa  perencanaan  pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  perumusan alternatif-alternatif atau Keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta- fakta  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  untuk  melaksanakan  suatu  rangkaian kegiatan/aktifitas  kemasyarakatan  baik  yang  bersifat  fisik  (material)  maupun  non  fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Implikasi dari teori di atas, menekankan pada proses atau bentuk kegiatan yang berlangsung, namun kegiatan tersebut  membutuhkan  upaya  profesional  atas  data  dan  fakta  sehingga  keputusan yang diambil atau alternatif yang dipilih dapat dilaksanakan pada waktu tertentu. Berdasarkan hasil temuan penelitian, disimpulkan bahwa untuk beberapa tema atau rencana  pembangunan,  perencanaan  pembangunan  belum  memperhatikan  aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Seperti dalam beberapa kesempatan,  masyarakat  belum  merasakan  kegiatan  penjaringan  aspirasi  masyarakat dilakukan  di  level  dusun  sehingga  hanya  perwakilan  masyarakat  saja  yang  bisa menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Hanya sebagian kecil aparat desa
yang  ada  di  Desa  Waemputang  yang  memperhatikan  aspirasi  masyarakat  dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
Seperti  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  bahwa  seperti  halnya  dengan  wilayah lain, bahwa musrenbang  tingkat Kecamatan  antara Februari-Maret yang dihadiri pihak terkait  yang  telah  ditentukan.  Perencanaan  pembangunan  yang  diputuskan  dalam musrenbang Kecamatan   merupakan   hasil   memaduserasikan   antara   prioritas   usulan dari  berbagai  desa  dengan  prioritas  usulan  desa.  Usulan  yang  terakomodasi  dalam prioritas    kegiatan    kecamatan    adalah    usulan    yang    mempunyai    kaitannya  dengan sinergitasnya, yaitu usulan kegiatan yang memang mempunyai keterkaitan dengan usulan kegiatan  yang  diusulkan  oleh  masyarakat  melalui  Muswayah  Perencanaan  yang  ada  di Desa.
Mekanisme  perencanaan  pembangunan  yang  diatur  dalam  peraturan  Bupati sebagaimana    yang    telah    diuraikan    sebelumnya.    Namun    tidak  semua  Desa menyelenggarakan  proses  perencanaan  pembangunan  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengatahuan Kepala desa, perangkat desa, dan  masyarakat  dalam  memahami  peraturan  tersebut,  sehingga  proses  perencanaan pembangunan  diselenggarakan  berdasarkan  mekanisme  yang  biasa  dilakukan sebelumnya.
Temuan  penelitian  berdasarkan  pengawasan  pelaksanaan  pembangunan,  maka diperoleh  kesimpulan  bahwa  bentuk  pengawasan  masyarakat  kepada  pelaksanaan pembangunan desa dapat  dalam  bentuk  melembaga  dan  tidak  melembaga.  Pengawasan melembaga  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  cara-cara terlembaga,seperti  temu  wicara,  petisi,  pernyataan  sikap,  rekomendasi,  resolusi  dan demosntrasi  damai.  Sedangkan  pengawasan  yang  tidak  melembaga,  yaitu  pengawasan yang  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  terlembaga  misalnya  demonstrasi  liar, penyebaran  pamflet-pamflet  yang  tidak  sopan,  caci  maki,  pemogokan  umum, pemboikotan, pembangkangan, sabotase dan perusakan.
Secara  umum  bentuk  Partisipasi  masyarakat  pada  pengawasan  pembangunan  di Desa  Waeputang  Kecamatan  Poleang  Selatan,  juga  sama  dengan  daerah  lain,  dimana  di rujuk    dan  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa,  pada  BAB  VI pasal 68 di jelaskan bahwa masyarakat Desa berhak :
1.  Meminta  dan  mendapatkan  informasi  dari  pemerintah  Desa  serta  mengawasi kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2.  Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
3.  Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab  tentang  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa,  pelaksanaan pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa.
Pada paragraf 3 pasal 82 tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa, dijelaskan bahwa:
1.  Masyarakat  Desa  berhak  mendapatkan  informasi  mengenai  rencana  dan pelaksanaan pembangunan Desa.
2.  Masyarakat  Desa  berhak  melakukan  pemantauan  terhadap  pelaksanaan pembangunan Desa.
3.  Masyarakat  Desa  melaporkan  hasil  pemantauan  dan  berbagai  keluhan  terhadap pelaksanaan  pembangunan  Desa  kepada  pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa.
4.  Pemerintah  Desa  wajib  menginformasikan  perencanaan  dan  pelaksanaan  rencana pembangunan  jangka  menengah  Desa,  rencana  kerja  pemerintah  Desa,  dan anggaran  pendapatan  dan  belanja  Desa  kepada  masyarakat  Desa  melalui  layanan informasi  kepada  umum  dan  melaporkan  dalam  musyawarah  Desa  paling  sedikit satu tahun sekali.
5.  Masyarakat  Desa  berpartisipasi  dalam  musyawarah  Desa  untuk  menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

## 2.1. Partisipasi dalam Perencanaan
Untuk Desa Waemputang, musrenbang selalu di lakukan setiap tahunnya. Walaupun sudah  rutin  dilakukan,  namun  dalam  kenyataannya  musrenbang  Desa  Waemputang, belum  dilakukan  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  keterlibatan  masyarakat  dalam musrenbang  belum  mewakili  seluruh  masyarakat  kecamatan  Desa  Waemputang. Walaupun pandangan dari aparat desa Waemputang menyatakan bahwa semua yang saya undang sudah mewakili semua unsur masyarakat, yang  dari setiap perwakilan desa itu ada 4 unsur yaitu, Kepala desa, LPMD, Tokoh masyarakat, dan PKK, dan nara sumber dari Kantor Kecamatan. (Wawancara tanggal 9 April  2024),
Kalau hal tersebut di ajukan kepada masyarakat yang  tidak mengikuti Musrembang, maka  diperoleh  informasi  bahwa  proses  perencanaan  pembangunan,  melalui Musrembang,  adalah  sesuatu  yang  tidak  dipahami  oleh  masyarakat,  kapan dilaksanakannya    dan    untuk    apa    proses    tersebut  dilaksanakan.    Kegiatan  yang dilaksanakan  pada  tataran  masyarakat  hanya  terbatas  musyawarah  (temu  para  tokoh masyarakat)  dalam  Desa  Waeputang  dan  juga  terkadang  dihadiri  oleh  perwakilan masyarakat  dalam  pertemuanyang  kecil.    Hal  ini  sehingga  dikatakan  oleh  yang  tidak berpartisipasi  bahwa  banyak  usulan  dan keinginan  mereka  yang    yang  hilang  di  tengah jalan  bahkan  banyak  yang  tidak  terakomodir  oleh  model  perencanaan  yang  ada. (Wawancara tanggal 12 April  2024)
Dalam pengamatan peneliti, bahwa kegiatan pertemuan yang berkaitan dengan baik perencanaan  pembangunan  dan  pelaksanaan  pembangunan  sebenarnya  tidak  hanya dilakukan  dalam  forum  musrenbang  saja,  diselenggarakan  forum-forum  lain  di  luar musrenbang  bila  dibutuhkan.  Ketika  ada  program  atau  kegiatan  yang  sumber  dananya dari  yang  lain,  misalnya  dari  Dana  Desa  dan  bahkan  Program  Alokasi  Dana  Desa  yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten.
Temuan penelitian, juga sesuai apa yang dikemukakan Geddesian (dalam   Soemarmo 2005:26)  yang  menekankan  bahwa  pada  dasarnya  masyarakat  dapat  dilibatkan  secara aktif  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  di  Desa  Waemputang,  dengan menekankan pada faktor yang disebutkan antara lain ;
1.   Peningkatan kapasitas dan sumberdaya masyarakat
Peningkatan  kapasitas  ini,  dapat  melalui  Pendidikan    ataupun  pelatihan      untuk masyarakat      Desa  Waemputang,  baik  mengenai  perencanaan  pembangunan maupun kegiatan lain.  Hal ini berdampak pada  kemampuan para tokoh yang ikut pelatihan untuk mampu  mengkomunikasikan  kembali  kepada masyarakat  secara luas.
2.   Partisipasi aktif dalam pengumpulan  informasi Dalam  hal  pengumpulan  informasi,  temuan  penelitian  belum  dilaksanakan secara  menyeluruh    di  Desa  Waemputang,  hanya  sebagian  kecil  tokoh  yang mapu  melakukannya,  sehingga  perlu  dilakukan  keterbukaan  akan  informasi informasi  secara  kontinyu  (terus  menerus)  baik  itu  infirmasi  formal  maupun informasi pelengkap yang akan dipakai pada saat dilakukan perencanaan.
3. Partisipasi  dalam  memberikan  alternatif    usulan  kepada  Pemerintah  diatasnya. sebagian besar masyarakat memberikan alternatif   rencana   dan   usulan   kepada pemerintah,   meskipun   alternative rencana  dan   usulan    yang    disampaikan belum  memenuhi  sifat  spesifik, terukur dan dapat dijalankan.
Jika  dilihat  dari  proses  perencanaan  pembangunan  di  Kecamatan  Desa Waemputang  Kecamatan  Poleang  Selatan,    prinsip    dasar    di    atas        belum dikembangkan,    mengingat    beberapa    keterbatasan  akan  sumber  daya  manusia, keterbatasan    pemahaman  masyarakat  dan  aparatur  pemerintah  baik  pemerintah Desa  maupun  pemerintah  di  tingkat  kecamatan  akan  proses  perencanaan pembangunan.

## 2.2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan
Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan  perencanaan.  Segi positif dari  partisipasi  dalam  pelaksanaan  adalah  bahwa  bagian  terbesar  dari  program termasuk  penilaian  kebutuhan  dan  perencanaan  program  yang  telah  selesai dikerjakan.
a.  Sumbangan Materi
Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu  penggerak  utama  yang  menentukan  dalam  menyelenggarakan pembangunan. Upaya di lakukan termasuk di dalamnya kemampuan pemerintah dalam  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  menghimpun  dana  yang  cukup untuk  menyelenggarakan  pembangunan  secara  berkelanjutan.  Keterlibatan masyarakat  Desa  Waemputang  dalam  bentuk  sumbangan  materi  adalah partisipasi  anggota  masyarakat  yang  secara  sukarela  menyumbangkan  untuk pembangunan.
Seperti yang disampaikan Kepala Desa Bapak Abdul Rahman pada tanggal 18 april  2024  di  kantor  Desa  Waemputang,  ketika  ditanyakan  mengenai  bentuk sumbangan  materi  yang  diberikan  oleh  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan, beliau mengatakan bahwa:
”Tidak,  biasanya  tenaga  saja  yang  diberikan  langsung  dari masyarakat sekitar”.
Salah  satu  bentuk  partisipasi  dalam  proses  pembangunan  yang  merupakan wujud  dari  rasa  tanggung  jawab  masyarakat  adalah  ada  sikap  mendukung terhadap  proses  pembangunan  antara  lain  ditunjukkan  melalui  partisipasi  aktif atau  tenaga.  Sejalan  dengan  pendapat  diatas  sesuai  dengan  yang  dikemukakan oleh  Bapak  Aswan  S.H  selaku  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  di  kantor Desa  Waemputang  pada  wawancara  tanggal  18  April  2024,  yang  mengatakan bahwa:
“Partisipasi  yang  terbesar  adalah  partisipasi  dalam  bentuk  ide  atau pikiran  dan  dilanjutkan  oleh  partisipasi  dalam  bentuk  tenaga”.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  desa  antara  lain  adalah  partisipasi  dalam  bentuk  ide atau pikiran, dan partisipasi dalam bentuk tenaga.
Kepala Desa Bapak Abdul Rahman, pada wawancara tanggal 18 April 2024 di kantor Desa Waemputang, beliau menambahkan:
“Jika  ada  pembangunan  yang  dilakukan  terkadang  saya  turut  terlibat langsung kadang juga tidak, salah satu pembangunan yang hadiri dan terlibat langsung ialah pembangunan jalan tani”.
Dari hasil wawancara bahwa kepala Desa turut andil dalam pembangunan salah satunya pembangunan jalan tani.
Kemudian  peneliti  melakukan  konfirmasi  kepada  masyarakat  Desa Waemputang,  apakah  bentuk  sumbangan  tenaga  saja  yang  diberikan  oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Waemputang. Bapak Sudirman salah  satu  masyarakat  saat  kami  wawancarai  pada  tanggal  19  April  2024 menegaskan bahwa:
“Dalam  diskusi  pembangunan  juga  kami  biasanya  menyampaikan bahwa  masyarakat ingin berpartisipasi untuk pembangunan dan dapat membantu dalam bentuk tenaga”. Dari hasil wawancara tersebut bahwa salah  satu  masyarakat  Desa  waemputang  membenarkan  partisipasi dalam bentuk tenaga.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dari  Bapak  Darwis  selaku  Sekretaris  Desa Waemputang  di  kantor  Desa  waemputang  pada  tanggal  18  April  2024,  saat ditanya  mengenai  pertanyaan  yakni  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan apakah terlibat secara langsung, beliau mengatakan bahwa: “
Iya tentu masyarakat disini terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan”.
Masyarakat  akan  lebih  mempercayai  program  kegiatan  pembangunan apabila  mereka  dilibatkan  dalam  persiapan  dan  perencanaanya,  karena  mereka akan  lebih  mengetahui  seluk  beluk  program  kegiatan  tersebut  dan  akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.  Bapak Sudirman salah  satu  Perwakilan  Masyarakat  dan  Kelompok  Tani  Desa  Waemputang  saat wawancara pada tanggal 19 April 2024, menambahkan ;
Dalam  kegiatan  pelaksanaan  pembangunan  yang  dilakukan  di  Desa Waemputang  dari  bentuk  fisik  partisipasi  masyarakat  sudah menunjukkan  keaktifan  atau  keikutsertaan  masyarakat  dalam pelaksanaan  pembangunan  tersebut  dapat  dilihat  dari  bentuk partisipasi tenaganya dari kegiatan gotong royong untuk pembangunan, ini tidak luput dari peranan RT, RW dan Kepala Dusun.
Alasan  informan  memberikan  jawaban  faktor  kesadaran  pribadi  yang merupakan pendorong masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan karena adanya suatu kepedulian atau kesadaran untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun  tidak  langsung  dalam  pembangunan  tersebut.  Sesuai  dengan  hasil wawancara  salah  satu  tokoh  masyarakat  yang  bernama  Bapak  Sudirman  saat wawancara  pada  tanggal  19  April  2024  mengenai  bagimanakah  bentuk sumbangan  materi  yang  diberikan  oleh  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan, dan beliau menggambarkan bahwa:
Alasan  kami  ikut  berpartisipasi  karena  kami  masih  punya  rasa solidaritas  yang  tinggi  sesama  warga  masyarakat  untuk  saling membantu. Kami juga memang terbiasa akan kerja  gotong royong, tapi terkadang terkendala karena ada yang kerja.
Indikasi  ini  memperlihatkan  bahwa  betapa  besar  kesadaran  masyarakat Desa Waemputang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
b.  Keterlibatan Sebagai Pelaksanaan Pembangunan
Partisipasi  pada  tahap  ini  maksudnya  adalah  keterlibatan  seseorang  pada tahap pelaksanaan pekerjaan. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun  material/barang  serta  ide-ide  sebagai  salah  satu  wujud  partisipasinya pada pekerjaan tersebut.
Bapak  Aswan  selaku  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  pada wawancara tanggal 18 April 2024 di kantor Desa Waemputang, mengenai sejauh apa  keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap  proyek  pembangunan  infrastruktur yang akan dilaksanakan, beliau mengatakan:
Aktif semua dan jika diakan  Musrenbang  maka semua perwakilan  baik dari  Anggota DPRD, Dinas Kesehatan, Sekolah, Pertanian, dan tentunya Camat  menyempatkan  waktu  dalam  menghadiri  pertemuan.  Semua pemerintahan  yang  ada  disesa  ini  hadir  pada  saat  Musrenbang berlangsung.
Keikutsertaan masyarakat dan undangan yang datang secara sukarela untuk terlibat  atau  melibatkan  diri  dalam  pembangunan  mensyaratkan  adanya kepercayaan,  peluang  dan  kesempatan  yang  di  berikan  oleh  pemerintah  desa kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan sangat besar.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dari  Bapak  Darwis  selaku  Sekertaris  Desa Waemputang  pada  tanggal  18  April  2024  terkait  pertanyaan  yang  sama bagaimana keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek yang akan dilaksanakan, beliau menjelaskan:
Pembangunan  fisik  di  Desa  Waemputang  sudah  mulai  berjalan  setelah pemerintah  memberikan  bantuan  dana  untuk  desa.  Sarana  prasarana yang  dibangun  berguna  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  masyarakat pedesaan  dan  meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Tingkat keterlibatan masyarakat Desa Waemputang dirasa cukup baik dan juga tingkat  partisipasi  dalam  keberlanjutan  pelaksanaan  pembangunan dapat dikatakan terwujud dengan baik.

## 2.3. Partisipasi dalam Pengawasan
Dalam  pembangunan  desa  perlu  adanya  pengawasan  pembangunan  yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Pengawasan bukanlah semata-mata tugas  dari  pemerintah  saja,  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab  masyarakat  itu sendiri,  sehingga  dapat  menghindari  penyimpanganpenyimpangan  terhadap pembangunan  yang  ada  di  desa.  Dalam  hal  ini  untuk  menggerakkan  partisipasi masyarakat  itu  perlu  adanya  motivasi  yang  bersifat  kekeluargaan,  informasi  yang terbuka kepada masyarakat serta memberikan keteladanan yang tampak dan dapat di rasakan oleh masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  yang  kurang  aktif  dalam  pembangunan  dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak  berjalan dengan  baik,  karena masyarakat yang  ikut  aktif  dalam  pembangunan  dapat  membantu  pengawasan  pembangunan sehingga  pembangunan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Pengawasan  pembangunan merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  memiliki  objek  yang  sama  mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Perencanaan  pembangunan  desa  merupakan  suatu  model  paduan  penggalian potensi  dan  gagasan  pembangunan  desa  yang  menitikberatkan  pada  partisipasi masyarakat. Konsep ini di landasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang mengakar  dan  budaya  masyarakat  Indonesia.  Gotong  royong  bertumpuh  pada keyakinan  bahwa  setiap  warga  masyarakat  memiliki  hak  untuk  memutuskan  dan merencanakan  apa  yang  terbaik  bagi  diri  dan  lingkungan  serta  cara  terbaik  dalam upaya  mewujudkannya.  Tanpa  adanya  keikut  sertaan  masyarakat  dalam merencanakan dan memutuskan pembangunan yang ada di desa, hal itu tidak akan berjalan dengan baik.
Bentuk pengawasan masyarakat kepada pelaksanaan pembangunan desa dapat dalam  bentuk  melembaga  dan  tidak  melembaga.  Pengawasan  melembaga  yaitu pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  cara-cara  terlembaga,seperti temu wicara, petisi, pernyataan sikap, rekomendasi, resolusi dan demosntrasi damai. Sedangkan  pengawasan  yang  tidak  melembaga,  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan dengan cara yang tidak terlembaga misalnya demonstrasi liar, penyebaran pamflet- pamflet  yang  tidak  sopan,  caci  maki,  pemogokan  umum,  pemboikotan, pembangkangan, sabotase dan perusakan.
Hasil simpulan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan  di Desa Waemputang, sudah cukup baik dan  berjalan  sesuai  keadaan  desa.  Walaupu  tidak  sama  dengan  harapan  umum, tetapi  bentuk  partisipasi  sudah  terlihat  dan  masih  membutuhkan  pendalaman  dan bahkan peningkatan/

## D. Kesimpulan
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa,  perencanaan  yang  partisipatif  selain    telah menjadi    kata    kunci    dalam    pembangunan,    juga  menjadi    salah    satu    karakteristik    dari penyelenggaraan   pemerintah   yang   baik. Secara   etimologi,   partisipasi   berasal   dari  bahasa inggris  “ participation
Keterlibatan  masyarakat  Desa  Waemputang  Kecamatan  Poleang  Selatan  Kabupaten Bombana,  terlihat  dari  kegiatan  Perencanaan  yang  mereka  ikuti,  kegiatan  dalam  pelaksanaan pembangunan serta kegiatan dalam pengawasan pembangunan.
Melihat  dampak  penting  dan  positif  dari  partisipatif  masyarakat,  yaitu    dengan  adanya partisipasi  masyarakat  diharapkan  dapat  membangun  rasa  memliki  yang  kuat  antar masyarakat terhadap  hasil-hasil  pembangunan  yang  ada,  dimana pada  dasarnya  masyarakat dapat dilibatkan  secara  aktif  sejak tahap awal  penyusunan  rencana.  Keterlibatan  masyarakat
dapat  berupa:  (1)  peningkatan  kapasitas,  (2)  partisipasi  dalam  pengumpulan  informasi, dan  (3)  partisipasi  usulan  alternatif    kepada  pemerintah  tingkat  atasnya  dalam  hal perencanaan, bentuan masyarakat dalam bentuk uang dan tenaga dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan  serta  kegiatan  peneguhan  hak  dan  kewajiban  sesuai  regulasi  yang  ada  dalam Undang Undang Desa.

## E. Referensi
Abe, A. (2002). “ Perencanaan Daerah Partisipatif”. Solo: Pondok Edukasi Bob, Sugeng Hadiwinata . Bandung: Universitas Padjadjaran.
Brata,  J.  T,  dkk,  (2022).  Model  Perencanaan  Partisipatif  Masyarakat  Desa  Alebo  Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan”. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH), 2 (1), April 2022 (halaman 37-46).,  ISSN: 2808-1307 http://jurnal. ardenjaya.com/index.php/ajsh©
Conyers,  D.  (1994).Perencanaan  Sosial  di  Dunia  Ketiga:  Suatu  Pengantar.Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press,
Conyers,  D.,  &  Hills,  P.  (1992).  An  Introduction  to  Development  Planning  in  The  Third  World.
Jhon Wiley dan sons. New york Hasibuan,
Emzir. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.
Milles, M. B., & Hubberman, A. M. (2014). Ana lisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto . UI Percetakan, Jakarta. Patton, Adri. 2005 Riyadi  &  Bratakusumah,  D.  S.  (2003). Perencanaan  Pembangunan    Daerah  Strategi  Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah . PT  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Royat,  S.  (2008). Sistem  Pengelolaan  Informasi ,  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) Mandirijakarta
Soekartawi.  (1990). Prinsip  Dasar  Perencanaan  Pembangunan:  dengan  pokok  bahasan  khusus perencanaan pembangunan daerah . CV. Rajawali. Jakarta.
Soemarmo.  (2005).  Analisis  Pelaksanaan  Pendekatan  Partisipatif  Pada  Proses  Perencanaan Pembangunan  Di  Kota  Semarang  (Studi  Kasus  Pelaksanaan  Penjaringan  Aspirasi Masyarakat  Di  Kecamatan  Banyumanik), Tesis,  Magister  Administrasi  Publik,  Universitas Diponegoro, Semarang.
Sumarto,  Sudarno,  Usman,  S.,  &  Mawardi,  S.  (1997)  ‘ Agriculture’s  Role  in  Poverty  Reduction: Bringing Farmers to the Policy Fomulation Process’ [Peran Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan:  Melibatkan  Petani  ke  dalam  Proses  Perumusan  Kebijakan].  Agriculture  Sector Strategy Review. Jakarta: Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia Tjokroamidjojo. (1989). Perencanaan Pembangunan . Jakarta: CV. Haji Masagung. Tjokrowinoto, Tjokrowinoto, M. (1999). Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi . Yogyakarta: Kreasi Wacana Todaro, Michael, &Todaro. (1977). Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga . Erlangga, Jakarta. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.