Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Analisis Yuridis terhadap Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan  : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015

## INFO PENULIS
Rahmad Satria Universitas rahmadsatria@upb.ac.id
Rizki Amalia Fitriani Universitas Panca Bhakti rizki.amalia@upb.ac.id +62895707087618
Agustinus Astono
Universitas Panca Bhakti agustinusastono@upb.ac.id Purwanto
Universitas Panca Bhakti purwanto@upb.ac.id

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 2, Agustus 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Satria,  R.,  Fitriani,  R.  A.,  Astono,  A.,  &  Purwanto.  (2022).  Analisis  Yuridis  terhadap  Judicial  Review Mahkamah  Konstitusi  dalam  Kaitannya  dengan  Proses  Penyidikan:  Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (2), 60-67

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan judicial  review yang  dilakukan  oleh Mahkamah  Konstitusi  dengan  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  ada  tiga,  antara  lain  studi  pustaka,  berupa  kajian artikel-artikel  yang  menulis  tentang judicial  review yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Wawancara  yang  dilakukan  pada  beberapa  Penyidik  Polri  dari  Direktorat Reserse dan  Kriminal Umum Polda Kalbar. Dokumentasi berupa rekaman wawancara. Hasil  penelitian  ini  adalah  tindakan judicial  review yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang  mewajibkan  bagi  Penyidik  untuk  memberitahukan  dan  menyerahkan  surat perintah dimulainya penyidikan kepada Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari  setelah  dikeluarkannya  surat  perintah  penyidikan  menimbulkan  permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan.
Kata Kunci: Judicial Review , Mahkamah Konsitusi, Penyidikan.

## A. Pendahuluan
Terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (Safa’at,  2019)  Nomor:  130/PUU-XIII/2015 tertanggal  15  November  2016  merupakan  terobosan  baru  terhadap  hukum  acara  pidana Nasional yang selama ini diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Terobosan  baru  yang  diberikan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  130/PUU- XIII/2015  terletak  dalam  hal  penyampaian  Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP), dimana pemberian SPDP tidak hanya wajib disampaikan Penyidik kepada Penuntut Umum akan tetapi juga wajib disampaikan kepada Terlapor dan Korban/Pelapor.
Penyidikan  merupakan  tahapan  penyelesaian  perkara  pidana  setelah  penyelidikan  yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika  diketahui  ada  tindak  pidana  terjadi,  maka  saat  itulah  penyidikan  dapat  dilakukan berdasarkan  hasil  penyelidikan.  Pada  tindakan  penyelidikan,  penekanannya  diletakkan  pada tindakan  “mencari  dan  menemukan”  suatu  “peristiwa”  yang  dianggap  atau  diduga  sebagai tindakan  pidana.  Sedangkan  pada  penyidikan  titik  berat  penekanannya  diletakkan  pada tindakan  “mencari  serta mengumpulkan  bukti”.  Penyidikan  bertujuan membuat terang  tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.
Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  merupakan  surat  yang  dikeluarkan oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tengah  dilakukan  penyidikan  terhadap  suatu  perkara  (Zikry  &  Rekan,  2016).  SPDP  akan direspon  oleh  penuntut  umum  dengan  menunjuk  Jaksa  peneliti  untuk  mengikuti  proses penyidikan.
Tanpa  SPDP(Hariyanto,  2019),  penuntut  umum  tidak  dapat  mengetahui  penyidikan  yang dilakukan  oleh  penyidik,  dan  tentunya  mengakibatkan  alur  prapenuntutan  penuntut  umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum menjadi tidak maksimal (Hariyanto, 2019).
Tindakan  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  dalam  KUHAP  memiliki  tujuan  untuk dapat  meletakkan  dasar-dasar  kerja  sama  dan  koordinasi  fungsional  serta  merupakan  sarana pengawasan  secara  horizontal  antara  instansi  penegak  hukum  yang  terkait,  dalam  rangka mewujudkan  proses  penanganan  perkara  pidana  yang  dilaksanakan  secara  cepat,  sederhana, dan  biaya  ringan  (Tiranda  et  al.,  2019).  Di  samping  itu,  tindakan  pemberitahuan  dimulainya penyidikan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  Penuntut  Umum  untuk  melakukan prapenuntutan.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat ( final and binding ) (Rubaie, 2018).  Maksud  dari  bersifat  final  dan  mengikat  adalah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  secara langsung  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  sejak  diucapkan  dan  tidak  ada  upaya  hukum  yang dapat ditempuh.

## Abstract
This article aims to describe the judicial review carried out by the Constitutional Court with  the  issuance  of  the  Constitutional  Court  Decision  Number  130/PUU-XIII/2015 which  caused  problems  in  the  law  enforcement  process,  especially  the  investigation process.  The  method  used  is  qualitative.  Three  data  collection  techniques  were  used, including a literature study, in the form of a study of articles written about the judicial review conducted by the Constitutional Court. Interviews were conducted  with several Polri  investigators  from  the  Directorate  of  General  Investigation  and  Criminal Investigation  of  the  West  Kalimantan  Police.  Documentation  in  the  form  of  recorded interviews.  The  result  of  this  study  is  a  judicial  review  activity  carried  out  by  the Constitutional  Court  with  the  issuance  of  the  Constitutional  Court  Decision  Number 130/PUU-XIII/2015 which requires investigators to notify and submit a warrant for the commencement  of  the  investigation  of  the  Reported  Party within 7  (seven)  days  after the  issuance  of  the  report.  The  investigation  warrant  creates  problems  in  the  law enforcement process, especially the investigation process.
Keywords: Judicial Review, Constitutional Court, Investigation
Mahkamah  Konstitusi  dalam  pertimbangan  putusannya  terhadap  isi  Pasal  109  ayat  (1) KUHAP  menyatakan  adanya  keterlambatan  pengiriman  SPDP  dari  penyidik  kepada  Jaksa Penuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan  itu  harus  disampaikan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum,  menyebabkan  tidak  adanya kepastian  hukum  terkait  penanganan  perkara  tersebut.  Menurut  Mahkamah  Konstitusi penyampaian SPDP kepada penuntut umum adalah kewajiban penyidik sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan  terlapor dan pelapor.
Pentingnya Terlapor dan Korban/Pelapor mendapatkan SPDP dimaksudkan agar Terlapor dapat  mempersiapkan  bahan-bahan  pembelaan  dan  juga  dapat  menunjuk  Penasihat  Hukum yang  akan  mendampinginya.  Sedangkan  bagi  Korban/Pelapor,  SPDP  dapat  dijadikan momentum  untuk  mempersiapkan  keterangan  atau  bukti  yang  diperlukan  dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.
Begitu  pula  dalam  hal  batas  waktu  bagi  penyidik  untuk  menyampaikan  SPDP  kepada Penuntut  Umum,  Terlapor  dan  Korban/Pelapor  adalah  paling  lama  7  (tujuh)  hari,  karena sebelum  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  130/PUU-XIII/2015,  kadang  kala penyidik baru menyampaikan SPDP tidak jauh waktunya dari penyerahan berkas perkara untuk dilanjutkan pada proses penuntutan.
Atas  dasar  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  130/PUU-XIII/2015,  maka institusi Polri juga menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  (Perkap  No.  6  Tahun  2019),  di  mana pengaturan masalah SPDP tercantum di dalam Pasal 14, yang menyatakan bahwa:
(1) SPDP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  ayat  (3)  dikirimkan  kepada penuntut umum,  pelapor/korban,  dan  terlapor  dalam  waktu  paling  lambat  7  (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
(2) SPDP paling sedikit memuat:
a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
b. waktu dimulainya penyidikan;
c. jenis  perkara,  pasal  yang  dipersangkakan  dan  uraian  singkat  tindak  pidana  yang disidik;
d. identitas tersangka; dan
e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
(3) Identitas  tersangka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  d,  tidak  perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka.
(4) Dalam  hal  Tersangka  ditetapkan  setelah  lebih  dari  7  (tujuh)  hari  diterbitkan  Surat Perintah  Penyidikan,  dikirimkan  surat  pemberitahuan  penetapan  tersangka    dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.
(5) Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.
Namun  dalam  realitanya,  sejak  Terlapor  menerima  tembusan  Surat  Pemberitahuan Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  dari  penyidik  justru  terlapor  melarikan  diri,  sehingga menghambat jalannya proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan. Sehubungan  dengan  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU-XIII/2015 yang  mewajibkan  bagi  Penyidik  untuk  memberitahukan  dan  menyerahkan  surat  perintah dimulainya  penyidikan  kepada  Terlapor  dalam  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah dikeluarkannya  surat  perintah  penyidikan,  maka  secara  teori  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan perbuatan judicial review (hak uji materiil).

## B. Metode

## 1. Studi Pustaka
Teknik ini digunakan untuk melihat penelitian-penelitian tentang judicial review yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi. Selain artikel, peneliti juga menggunakan beberapa contoh skripsi  yang  ditulis  oleh  mahasiswa  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Universitas  Tanjungpura
Pontianak  dan  Universitas  Panca  Bhakti  Pontianak.  Kedua  sumber  ini  dijadikan  data  utama dalam menentukan prosedur penelitian nilai karakter.

## 2. Wawancara
Teknik  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  data  tentang  dampak  terbitnya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU-XIII/2015  dari  Penyidik  Polri  dari  Direktorat  Reserse dan  Kriminal  Umum  Polda  Kalbar.  Selain  itu  juga  untuk  mengungkapkan  kondisi  proses penegakan  hukum,  khususnya  proses  penyidikan  setelah  terbitnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

## 3. Dokumentasi
Teknik  ini  digunakan  untuk  dijadikan  data  pendukung  dan  menguatkan  paparan  atau deskripsi artikel ini. Dokumentasi berupa rekaman suara diperlukan, untuk membuat deskripsi tentang sajian data wawancara.

## C. Hasil dan Pembahasan
Peranan penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya pada jajaran terdepan dalam  mengungkap  tindak  pidana.  Penyidikan  ini  dilakukan  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti-bukti  yang  pada  tahap  pertama  harus  dapat  memberikan  keyakinan, walaupun  sifatnya  masih  sementara,  kepada  penuntut  umum  tentang  apa  yang  sebenarnya terjadi  atau  tentang  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  serta  siapa  tersangkanya.  Apabila berdasarkan keyakinan tersebut, penuntut umum berpendapat cukup alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera disidangkan.
Sifat  dasar  dari  penyidikan  adalah  mencari  kebenaran  materiil  yaitu  kebenaran  yang disesuaikan dengan fakta yang sebenar-benarnya. Dalam penyidikan perkara, kebenaran yang mutlak  sulit  untuk  diperoleh,  walaupun  demikian  bukti-bukti  dapat  ditemukan  sebanyak- banyaknya, sehingga paling tidak mendekati kebenaran materiil.
Penyidik  mempunyai  kewajiban  untuk  secepatnya  melakukan  tindakan  penyidikan  jika mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga  sebagai  suatu  tindak  pidana,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  106  KUHAP (Muhhamad, 2007). Apabila dari laporan atau aduan atas dugaan tindak pidana yang ternyata diyakini  oleh  pejabat  yang  berwenang  bahwa  telah  terjadinya  suatu  tindak  pidana,  maka selanjutnya  dilakukanlah  proses  penyidikan,  yang  ditandai  dengan  diterbitkannya  Surat Perintah  Penyidikan  (Sprindik)  oleh  pejabat  yang  berwenang  dengan  disertai  penunjukan pelaksana  tugas  penyidikan  melalui  surat  perintah  tugas  (Pangaribuan,  Aristo,  Mufti,  Zikry, 2017).
Setelah  diterbitkannya  Surat  Perintah  Penyidikan  (Sprindik)  dan  ditunjuk  penyidik  yang bertugas  untuk  melakukan  penyidikan,  penyidik  wajib  memberitahukan  penyidikan  tersebut kepada  penuntut  umum  dalam  format  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP) (Kusnadi, 2017). Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dimana jika penyidik telah  mulai  melakukan  penyidikan,  maka  penyidik  memberitahukan  hal  itu  kepada  Penuntut Umum  secara  tertulis  yang  disebut  dengan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan (SPDP).
Selain  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP  di  atas,  ada  juga  ketentuan  administatif  penyidikan internal yang mengatur mengenai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), yang dapat ditemukan pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan (“Perkap No. 14 Tahun 2012”) yang kemudian diganti dengan Pasal 1 angka 16, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindakan Pidana (“Perkap No. 6 Tahun 2019”).
Dengan dikeluarkannya Sprindik dan SPDP oleh pejabat yang berwenang (biasanya atasan penyidik), belum tentu sudah memuat penetapan tersangka atas seseorang, karena esensi dari penyidikan  adalah  upaya  penyidik  mengumpulkan  alat  bukti  guna  menemukan  tersangkanya. Penetapan  tersangka  biasanya  ditetapkan  dalam  suatu  produk  hukum  yang  lain,  misalnya melalui Surat Penetapan Tersangka atau Surat Panggilan Tersangka.
Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka  setelah  Sprindik  dikeluarkan  akan  diterbitkan  juga  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang paling sedikit memuat:
a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
b. waktu dimulainya penyidikan;
c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
d. identitas tersangka; dan
e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
Dari ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Sprindik dan SPDP sebagai “surat teknis” dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu: pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum.
Namun  fakta  yang  terjadi  selama  ini,  SPDP  baru  disampaikan  setelah  penyidikan berlangsung  lama,  maksud  berlangsung  lama  artinya  bahwa  tidak  ada  aturan  mengenai tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan SPDP kepada penuntut umum. Di samping itu, kadang kala SPDP baru disampaikan pada tahap akhir penyidikan, bahkan bersamaan dengan penyerahan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  tindak  pidana.  Tertundanya  penyampaian  SPDP oleh  penyidik  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  bukan  saja  menimbulkan  ketidakpastian  hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor.
Oleh karena itu, pada tanggal 1 Oktober 2015, Choky Risda Ramadhan selaku Ketua Harian Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  (MaPPI FHUI)  selaku  pemohon  I,  Carolus  Borromeus  Beatrix  Tuah  Tennes  selaku  Aktivis  Hak  Asasi Manusia selaku pemohon II, Usman Hamid selaku Aktivis Hak Asasi Manusia selaku pemohon III,  serta  Andro  Supriyanto  selaku  Musisi  Jalanan  selaku  pemohon  IV,  telah  mengajukan permohonan pengujian    Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Judicial  review  merupakan  mekanisme  yudisial  yang  lazim  dipraktekkan  dalam  negara demokrasi,  sebagai  instrumen  untuk  menjaga  konsistensi  produk  perundang-undangan  yang berlaku.  Selain  itu,  judicial  review  merupakan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  institusi peradilan  untuk  melakukan  pengujian  apakah  sebuah  peraturan  perundang-undangan bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  (higher  law).  Secara umum, kelahiran judicial review di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh kurang  terlindunginya  hak  asasi  manusia  dan  banyaknya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh negara (raja) secara semena-mena.
Ada beberapa alasan mengapa judicial review (Sánchez, 2021) diperlukan. Pertama, hukum merupakan produk politik, sehingga hukum sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh konstelasi politik  yang  melahirkannya.  Akibatnya,  tidak  sedikit  lahir  produk  perundang-undangan  yang mencerminkan  kekuatan  politik  dominan.  Kedua,  adanya  kemungkinan  ketidaksesuaian, bahkan  bertolak  belakang  antara  suatu  produk  perundang-undangan  dengan  ketentuan peraturan yang lebih tinggi.
Hampir  setiap  negara  menjadikan  judicial  review  sebagai  instrumen  penting  dalam menjaga konsistensi peraturan  perundang-undangan  walaupun  dengan  bentuk  yang  berbeda- beda. Namun, hal itu tidak terjadi di Indonesia. Sejak awal, kekuasaan kehakiman memang tidak didesain guna memiliki kewenangan melakukan judicial review. Hal itu, terlihat dari konstitusi yang  berlaku  dan  perkembangan  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia,  sejak  era  kemerdekaan hingga sekarang.
Judicial reviewdi Indonesia sendiri dijalankan oleh dua lembaga Negara yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) (Butt, 2019). Dalam pembagian tugasnya di bagian judicial  review oleh  Mahkamah  Konstitusi(Cisneros,  2020)  diamanatkan dalam  Pasal  24C  ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  mana  Mahkamah Konstitusi  berwenang  mengadili  pada tingkat  pertama dan terakhir  yang  putusannya  bersifat final  untuk  menguji  UU  terhadap  UUD.  Sedangkan judicial  review Mahkamah  Agung  diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan  “Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji  peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU…”.
Dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada judicial  review yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Sebagai  pengawal  dan  penafsir  konstitusi,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  peran penting dalam memelihara ketentuan-ketentuan dalam konstitusi supaya tidak terjadi “huruf- huruf mati” yang tertulis indah dalam buku-buku, melainkan terjelma dan ditaati dalam praktik kehidupan bernegara (Rafiuddin, 2013).
Para  pemohon  dalam  perkara judicial  review terhadap  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  tergabung  dalam  berbagai  elemen  meliputi  peneliti,  aktivis  dan  juga sekaligus  korban  dari  ketidak-jelasan  koordinasi  fungsional  penyidik  dan  penuntut  umum,
berharap melalui permohonan ini dapat turut aktif dalam memperbaiki sistem peradilan pidana di  Indonesia  guna  menjamin  kepastian  hukum  dalam  proses  peradilan  pidana,  mencegah adanya  perlakuan  diskriminatif  dan  tentunya  mengharapkan  tercapainya  cita-cita  konstitusi yang  menginginkan  Indonesia  menjadi  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  hak asasi manusia. Permohonan pengajuan uji materil dilakukan terhadap isi Pasal 14 huruf b dan huruf  i  KUHAP,  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP,  Pasal  138  ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP  dan  Pasal  139 KUHAP.
Mahkamah Konstitusi berdasarkan berbagai pertimbangan hukum, akhirnya menghasilkan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017,  yaitu mengadili:
1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1981  Nomor  1976,  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  3209)  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  secara  bersyarat  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai  “Penyidik  wajib  memberitahukan  dan  menyerahkan  Surat  Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan”.
3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik      Indonesia sebagaimana mestinya.
Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya bersifat final, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final adalah putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan  dan  tidak  ada  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh.  Sifat  final  dalam  putusan Mahkamah  Konstitusi  ini  mencakup  pula  kekuatan  hukum  mengikat  (final  and  binding). Sementara  sifat  mengikat  bermakna  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  hanya  berlaku  bagi para  pihak,  akan  tetapi  berlaku  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Sifat  mengikat  tersebut berarti putusan Mahkamah Konstitusi sejak diputuskan oleh hakim telah mempunyai kekuatan hukum. Jadi sifat mengikat sudah melekat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sudah berlaku dan segera dieksekusi.
Dari  beberapa  pasal  yang  terdapat  di  dalam  KUHAP  yang  diajukan  kepada  Mahkamah Konstitusi  untuk  dilakukan  uji  materiil,  ternyata  hanya  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP  saja  yang dikabulkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang  berkenaan  dengan  penyampaian  Surat  Perintah Dimulainya  Penyidikan  (SPDP),  dimana  pemberian  SPDP  tidak  hanya  wajib  disampaikan Penyidik  kepada  Penuntut  Umum  akan  tetapi  juga  wajib  disampaikan  kepada  Terlapor  dan Korban/Pelapor.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  pertimbangan  putusannya  terhadap  isi  Pasal  109  ayat  (1) KUHAP  menyatakan  adanya  keterlambatan  pengiriman  SPDP  dari  penyidik  kepada  Jaksa Penuntut Umum  dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan  itu  harus  disampaikan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum,  menyebabkan  tidak  adanya kepastian  hukum  terkait  penanganan  perkara  tersebut.  Menurut  Mahkamah  Konstitusi penyampaian SPDP kepada penuntut umum adalah kewajiban penyidik sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan Terlapor dan Pelapor.
Alasan  Mahkamah  didasarkan  pertimbangan  bahwa  terhadap  Terlapor  yang  telah mendapatkan  SPDP,  maka  yang  bersangkutan  dapat  mempersiapkan  bahan-bahan pembelaan dan  dapat  menunjuk  penasihat  hukumnya.  Sedangkan  bagi  korban/pelapor  dapat  dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan atas laporannya.
Begitu  pula  dalam  hal  batas  waktu  bagi  penyidik  untuk  menyampaikan  SPDP  kepada Penuntut  Umum,  Terlapor  dan  Korban/Pelapor  adalah  paling  lama  7  (tujuh)  hari,  karena sebelum  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  130/PUU-XIII/2015,  kadang  kala penyidik baru menyampaikan SPDP tidak jauh waktunya dari penyerahan berkas perkara untuk dilanjutkan pada proses penuntutan.
Dengan  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  130/PUU-XIII/2015  memang memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  Terlapor  dalam  proses  penyidikan  karena mewajibkan bagi Penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan
Namun  dalam  tataran  implementasinya,  justru  menimbulkan  permasalahan  hukum  baru karena  dengan  adanya  penyampaian  SPDP  kepada  Terlapor  dalam  waktu  paling  lambat  7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, maka Terlapor malah melarikan diri.
Pada hakikatnya hukum merupakan sebuah aturan yang diharapkan dapat dijadikan sarana dalam  memberikan  keteraturan  dan  ketertiban  pada  kehidupan  bermasyarakat  yang  tidak dapat  dilepaskan dari  berbagai macam nilai  dan   struktur  sosial  yang  selalu  berkembang  dan tumbuh di masyarakat, sehingga secara tidak langsung hukum harus dapat beradaptasi dengan kondisi  sosial. Gustav  Radbruch  menyebutkan  ada  3  (tiga)  tujuan dari  hukum,  yaitu  keadilan, kepastian  dan  kemanfaatan  (Bruggink  &  Sidharta,  1996).  Berkaitan  dengan  tujuan  tersebut dapat terlihat bahwa harus adanya sinergi antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Namun  dalam  kenyataannya,  asas  kepastian  hukum  seringkali  berbenturan  dengan  asas keadilan  hukum  dan  asas  kemanfaatan  hukum.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU-XIII/2015  mengenai  penyampaian  Surat  Perintah Dimulainya  Penyidikan  (SPDP),  dimana  pemberian  SPDP  tidak  hanya  wajib  disampaikan Penyidik  kepada  Penuntut  Umum  akan  tetapi  juga  wajib  disampaikan  kepada  Terlapor  dan Korban/Pelapor.
Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan  dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Hal ini selaras dengan adagium “ Ubi ius incertum, ibi ius nullum ” (dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum) (Halim, 2010).
Apabila  ditinjau  dari  asas  kepastian  hukum,  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 sudah memberikan kepastian hukum bagi Terlapor, namun ditinjau dari  asas  kemanfaatan  hukum  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU- XIII/2015  justru  menghambat  atau  menemukan  kendala  dalam  proses  penegakan  hukum, khususya proses penyidikan.
Seharusnya  Mahkamah  Konstitusi  juga  mempertimbangkan  dampak  dari  penyampaian Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  kepada  Terlapor  dapat  menyebabkan  Terlapor merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti  bahkan  melarikan  diri.  Selain  itu,  dalam  proses penyidikan tidak dapat ditentukan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor/Tersangka karena setiap kasus memiliki tingkat kesulitan yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  klasifikasi  kasusnya.  Oleh  karena  itu,  penyampaian  Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  juga  akan  disesuaikan  dengan  penanganan kasus yang akan disidik oleh Penyidik Polri, jadi penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak dapat ditentukan batas waktunya.

## D. Kesimpulan
Tindakan judicial  review yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dengan  terbitnya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU-XIII/2015  yang  mewajibkan  bagi  Penyidik untuk  memberitahukan  dan  menyerahkan  surat  perintah  dimulainya  penyidikan  kepada Terlapor  dalam  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  dikeluarkannya  surat  perintah penyidikan  menimbulkan  permasalahan  dalam  proses  penegakan  hukum,  khususnya  proses penyidikan.
Seharusnya  Mahkamah  Konstitusi  juga  mempertimbangkan  dampak  dari  penyampaian Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  kepada  Terlapor  dapat  menyebabkan  Terlapor merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti  bahkan  melarikan  diri.  Selain  itu,  dalam  proses penyidikan tidak dapat ditentukan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor/Tersangka karena setiap kasus memiliki tingkat kesulitan yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  klasifikasi  kasusnya.  Oleh  karena  itu,  penyampaian  Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  juga  akan  disesuaikan  dengan  penanganan
kasus yang akan disidik oleh Penyidik Polri, jadi penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak dapat ditentukan batas waktunya.

## E. Referensi
Butt, S. (2019). Judicial Reasoning and Review in the Indonesian Supreme Court. Asian Journal of Law and Society . https://doi.org/10.1017/als.2018.26 Bruggink, J.J.H., & Sidharta, A. (1996). Refleksi Tentang Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cisneros, B. (2020). Challenging the call: Should sports governing bodies be subject to judicial review? International  Sports  Law  Journal , 20 (1–2).  https://doi.org/10.1007/s40318-020- 00165-9
Hariyanto,  E.  (2019).  Eksistensi  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  Dalam  Diskursus Kepentingan Korban. Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum , 11 (1). https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.459
Mahfud MD. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , Jogjakarta: Gama Media. Muhammad, Rusli. (2007). Hukum Acara Pidana Kontemporer , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Pangaribuan,  Aristo,  Mufti,  A.,  Zikry,  I.  (2017). Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers, h. 53.
Rafiuddin.  (2013). Penalaran  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian  Undang- Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003- 2010) , Jakarta: Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Rubaie, A. (2018). Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2). https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.697 Safa’at,  M.  A.  (2019).  Kekuatan  Mengikat  dan  Pelaksaan  Putusan  MK.  In Makalah,  Malang Universitas Brawijaya .
Salim HS. (2010). Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sánchez, O. V. (2021). The restrictions to the judicial review and the constitutional paradigm in Mexico:  Back  to  the  past?  In Cuestiones  Constitucionales (Vol.  1,  Issue  44). https://doi.org/10.22201/IIJ.24484881E.2021.44.16167
Zikry,  I.,  &  Rekan.  (2016). Pra  Penuntutan,  Ratusan  Ribu  Perkara  Disimpan,  Puluhan  Ribu Perkara Hilang, Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Pra Penuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012 – 2014 , Jakarta: LBH Jakarta dan MAPPI FH UI.