ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
SYARAT SAHNYA SUATU JUAL-BELI ONLINE PADA PERJANJIAN/ KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA
Samuel Situmorang 1
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen samuel.situmorang@uhn.ac.id !)

## Abstract
The development of technology is very fast and has resulted in social change at this  time.  Bassicly,  social  change  arise  because  humans  are  dynamic  to  fullfil needs. Before the advent of the internet, sellers and buyers could only trade in conventional  markets.  Now,  internet  has  become  a  place  for  sellers  to  offer products and can be seen and purchased directly by buyers. Sellers and buyers meet via internet and carry out electronic commerce activities. Laws are fast in responding  to  technological  developments  can  certainly  result  in  strong regulations  in  the  field  of  electronic  information  and  transaction.  Electronic contract is an agreement made through the electronic systems. Every agreement in Indonesian law requires certain conditions to be valid. The conditions that are required  for  the  validity  of  agreements  in  Indonesian  laws  are  something  to discussed  in  relation  to  development  of  technology  electronic  information  and transactions.

## Abstrak
Perkembangan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan perubahan sosial pada saat  ini.  Pada  dasarnya,  perubahan  sosial  muncul  karena  manusia  bersifat dinamis untuk memenuhi kebutuhannya. Sebelum munculnya internet, penjual dan pembeli hanya bisa berdagang di pasar konvensional. Kini, internet telah menjadi tempat  bagi  penjual  untuk  menawarkan  produk  dan  dapat  dilihat  dan  dibeli langsung  oleh  pembeli.  Penjual  dan  pembeli  bertemu  melalui  internet  dan melakukan kegiatan perdagangan elektronik. Hukum yang cepat dalam merespon perkembangan  teknologi  dapat  menghasilkan  regulasi  yang  kuat  di  bidang informasi dan transaksi elektronik. Kontrak Elektronik adalah perjanjian dilakukan melalui Sistem Elektronik . Setiap perjanjian dalam hukum Indonesia membutuhkan suatu  syarat-syarat  tertentu  agar  sah.  Syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian dalam hukum Indonesia adalah sesuatu yang perlu dibicarakan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

## Info Artikel
Diterima :  15 November 2022
Revisi     :  18 November 2022 Terbit     :  28 Desember 2022
Key words: Cyberlaw, E-Commerce, E- Contract.
Kata Kunci: Hukum Cyber, Hukum Siber, Perdagangan Elektronik, Perjanjian Elektronik, Kontrak Elektronik.
Corresponding Author :
Samuel Situmorang 1 Email: samuel.situmorang@uhn.ac.id !
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  berkembang  sangat  cepat  pada  zaman  sekarang  ini. Perkembang  teknologi  tersebut  dipergunakan  oleh  banyak  orang  agar  tidak  ketinggalan  zaman  dalam pergaulannya di masyarakat. Selain daripada hal tersebut kemajuan dalam bidang teknologi juga mempermudah masyarakat  dalam  mendukung  kehidupannya  dalam  menjalankan  aktivitas  sehari-hari.  Mulai  dari  alarm handphone yang membangunkan kita setiap pagi, kompor dan penanak nasi yang dipergunakan untuk menyiapkan sarapan, kendaraan  untuk mengantarkan sampai ke suatu tempat, laptop dan smartphone untuk kita belajar, bekerja,  dan  beraktivitas,  melakukan  pembelian  serta  penjualan  suatu  barang,  dan  teknologi  lain  yang  kita pergunakan sehari-hari sangat penting untuk menunjang kegiatan yang dilakukan dalam berbagai aspek. Hukum perlu hadir karena adanya suatu tingkat perkembangan teknologi yang tinggi dan cepat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta masyarakat mempergunakannya sehari-hari.
Ada adagium yang menyebutkan ubi socieatas ibi ius yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum.  Menurut Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M dan Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.H menyatakan adagium tersebut memberi gambaran yang lengkap tentang hubungan hukum dengan masyarakat, yakni: 1
1. Tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat ;
2. Hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka ;
3. Hukum dibentuk oleh, dan diberlakukan untuk masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa orang yang hidup bersama orang lain di suatu tempat, maka mereka memerlukan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian, ketertiban, dan tujuan hukum lainnya untuk mengatur dan mendukung sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Hukum hadir dalam masyarakat karena diperlukan dan perkembangan masyarakat juga harus diiringi dengan perkembangan hukum agar hukum dan masyarakat dapat berjalan selaras.
Prof.  Bernard  Arief  Sidharta,  S.H  dkk  menyatakan :  “ Di  dalam  masyarakat  dengan  sendirinya  timbul sistem  pengendali  sosial  ( social  control)  terhadap  perilaku  warga  masyarakatnya.  Dalam  perkembangannya, sistem pengendalian sosial ini telah mengalami transformasi, dan memunculkan apa yang disebut sistem hukum, yang  kepatuhan  dan  penegakannya  tidak  diserahkan  sepenuhnya  kepada  kemauan  bebas  masing-masing masyarakat,  melainkan  dapat  dipaksakan  secara  terorganisasi  oleh  masyarakat  hukum  yang  pada  tingkat perkembangannya  dewasa  ini  terorganisasi  secara  politikal  berbentuk  badan  hukum  publik  yang  disebut
1 Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, Hlm. 146.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
negara.” 2 Negara membuat suatu hukum tertulis untuk mengatur kepatuhan dan penegakan untuk mengendalikan kegiatan  di  dalam  masyarakatnya.  Hal  tersebut  diperlukan  untuk  menciptakan  keadilan,  ketertiban,  dan kemanfaatan.
Prof. Dr. Emeritus John Gilissen dan Prof. Dr. Emeritus Fritz Gorle menyatakan bahwa: “ hukum adalah suatu  produk  hubungan-hubungan  dan  perimbangan-perimbangan  kemasyarakatan  maka  di  dalam  proses penciptaan  dan  perkembangannya  ditentukan  sejumlah  aspek  hubungan-hubungan  perimbangan-perimbangan tersebut. ” 3 Dalam  proses  perkembangan  hukum  terdapat  juga  aspek  interaksi-interaksi  dalam  masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum, yakni: 4
1. Faktor-faktor politik ;
2. Faktor-faktor eknomi ;
3. Faktor-faktor agama dan ideologi ; dan
4. Faktor-faktor kultural.
Faktor-faktor  tersebut  mempengaruhi  perkembangan  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  di  tengah-tengah masyarakat. Selain dari faktor-faktor tersebut, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum  menulis mengenai ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sebagai  aspek  pengubah  hukum dan  menyatakan  bahwa:  “berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah corak kehidupan masyarakat termasuk dari segi kehidupan  hukumnya. 5 Faktor-faktor  politik,  faktor-faktor  ekonomi,  faktor-faktor  agama  dan  ideologi,  faktor- faktor  kultural,  dan  faktor-faktor  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  mengubah  kehidupan masyarakat,  misalnya  faktor  teknologi  yang  dahulu  masyarakat  melakukan  jual-beli  secara  konvensional sekarang sudah mempergunakan internet, tanda tangan yang dahulu dilakukan di atas kertas sekarang sudah menggunakan suatu teknologi sehingga pengunaan kertas berkurang.
Dalil  yang  selalu  dikemukakan  adalah,  bahwa  masyarakat  itu  senantiasa  berubah,  tidak  ada  yang statis. 6 Perubahan  masyarakat  tersebut  muncul  karena  pada  dasarnya  masyarakat  selalu  dinamis  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Perubahan  masyarakat  yang  dikehendaki  pembangunan  adalah  perubahan masyarakat  yang  teratur,  terkendali,  efektif,  dan  efisien. 7 Tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  perubahan
2 Bernard Arief Sidharta, dkk, Pengemban Hukum Teoritis Refleksi Atas Konstelasi Disiplin Ilmu, Bandung: Logoz Publishing, 2015, Hlm. 1- 2.
3 John Gilissen dan Frits Gorle, disadur oleh: Freddy Tengker, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2009, Hlm. 91.
4 Idem .
5 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, Hlm. 161.
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung:, Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm: 190
7 Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Op.cit , Hlm. 174.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
masyarakat yang  dikehendai  pembangunan adalah  meningkatkan  peradaban manusia,  kualitas hidup  manusia, baik kesehatan, intelektualitas, kesejahteraan, maupun kesenangan hidupnya.
Di  Indonesia  terdapat  pencetus  hukum  pembangunan  yang  sangat  tersohor  yakni  Prof.  Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Konsep pemikirian beliau diakari dengan konsep Law as a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound penganut aliran pragmatic legal realism. Konsep Roscoe Pound tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,  S.H.,  LL.M  karena:  “ pengembangan  konsepsional  dari  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan masyarakat  di  Indonesia  lebih  luas  jangkauan  dan  ruang  lingkupnya  dari  tempat  kelahirannya  sendiri  karena beberapa hal: 8
1. Lebih  menonjolnya  perundang-undangan  dalam  proses  pembaruan  hukum  di  Indonesia,  walaupun yurisprudensi juga memegang peran, berlainan dengan keadaan di Amerika Serikat dimana teori Pound itu  ditujukan  terutama  pada  peranan  pembaharuan  daripada  keputusan-keputusan  pengadilan, khususnya keputusan Supreme Court sebagai mahkamah tertinggi . ….. ;
2. Sikap yang menunjukan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi mechanistis dari konsep law as a tool of social engineering. Aplikasi mekanistis demikian yang digambarkan dengan kata tool akan mengakibatkan hasil yang banyak berbeda dari penerapan legisme yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras. ….. ;
3. ….  Dengan  demikian,  perumusan  resmi  itu  sesungguhnya  merupakan  perumusan  pengalaman masyarakat Indonesia menurut sejarah. …”
Perbedaan  konsep Law as a  tool  of  social  engineering  yang  dilahirkan oleh  Roscoe Pound  terdapat beberapa  perbedaan  dengan  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  oleh  Prof.  Dr.  Mochtar Kusumaatmadja,  S.H.,  LL.M,  karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  sejarah/  pengalaman  hidup  yang  dilalui oleh para pihak yang mencetuskan
teori-teori  tersebut.  Menurut  pendapat  penulis  teori  Prof.  Mochtar  Kusumaatmadja,  S.H.,  LL.M  lebih tepat mengingat bahwa Indonesia lebih menonjolkan pada undang-undang dan lebih sesuai dengan pengalaman bangsa Indonesia dan pengalaman hidupnya karena berkebangsaan Indonesia.
Tujuan  social  engineering  adalah  untuk  membangun  suatu  struktur  masyarakat  sedemikian  rupa, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan-kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, dengan seminimum mungkin
8 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2006, Hlm. 83-84.
benturan  dan  penerobosan. 9 Pembangunan  suatu  hukum  agar  masyarakat  mendapatkan  kesejahteraan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dalam  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  diikuti  juga  melihat  apakah  hal tersebut  dapat  berjalan  dengan  lancaran  sehingga  gesekan  yang  ditimbulkan  tidak  terlalu  besar.  Kemajuan teknologi  berdampak  pada  berubahnya  cara  sebagian  besar  masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Perkembangan teknologi tersebut juga berdampak kepada pembangunan suatu hukum yang diterapkan agar tercipta suatu keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum yang
Suatu masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena bersifat dinamisnya tata kehidupan masyarakat. Perubahan dalam bidang teknologi dapat pula menjadi hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Hal tersebut sesuai dengan pendapat William F. Ogburn yang menyatakan bahwa: penemuan- penemuan  baru  dalam  bidang  teknologi  merupakan  faktor  utama  penyebab  terjadinya  perubahan-perubahan sosial karena penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat. 10 Perkembangan tersebut didorong  untuk  mensejahterakan  masyarakat  lewat  jalur  teknologi  sehingga  dalam  melaksanakan  kegiatan bisnisnya  masyarakat  dapat  dengan  mudah  dan  cepat.  Perkembangan  teknologi  ikut  mempengaruhi perkembangan bisnis suatu masyarakat. Pada masa sekarang ini kegiatan bisnis sangat banyak didukung oleh sarana teknologi, sehingga mempermudah bagi para pihak yang menguasai teknologi dapat dengan mudah dalam menawarkan serta mengembangkan bisnis lewat internet. Perkembangan teknologi juga merubah suatu keadaan sosial  masyarakat  yang  dahulu  hanya  menggunakan  pasar  sebagai  tempat  bertemunya  penjual  dan  pembeli, sekarang internet menjadi wadah untuk menawarkan produk yang akan dijual oleh penjual dan dapat langsung dibeli oleh pembeli.
Perubahan  dalam  masyarakat  terbagi  berdasarkan  waktu,  pengaruhnya  bagi  masyarakat,  dan kehendak. Perubahan masyarakat diklasifikasikan atas 3 (tiga) bentuk, yakni: 11
1. Perubahan  yang  terjadi  secara  lambat:  perubahan  yang  bersifat  evolutis,  cenderung  tidak direncanakan, berlangsung lambat, berlangsung dalam waktu lama, dan terjadi dengan sendirinya.
2. Perubahan  yang  terjadi  secara  cepat:  perubahan  yang  bersifat  revolusioner,  cenderung  bersifat mendasar, dan menyangkut sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat.
3. Perubahan  yang  pengaruhnya  kecil:  perubahan  yang  tidak  mengakibatkan  pengaruh-pengaruh  yang tidak berarti bagi suatu masyarakat.
9 Satjipto Rahardjo, Op.cit , Hlm. 298.
10 Jusmadi Sikumbang, Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Medan: Pustaka Bangswa Press, 2013, Hlm. 219.
11 Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Op.cit . Hlm. 174-175.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
4. Perubahan yang pengaruhnya besar: perubahan yang menimbulkan akibat-akibat yang besar terhadap masyarakat.
5. Perubahan  yang  dikehendaki/  Perubahan  yang  direncakan  (planned-change):  perubahan  yang didasarkan pada pola atau rencana tertentu yang ditetapkan mendahului perubahan itu.
6. Perubahan  yang  tidak  dikehendaki  (unin-tended-change)/  Perubahan  yang  tidak  direncanakan (unplanned change): perubahan yang berada di luar jangkauan dan kontrol masyarakat.
Masyarakat selalu berubah seiring perkembangan masyarakat dan teknologi. Perubahan teknologis ini dapat dirumuskan sebagai suatu perubahan dalam pola tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan cara- cara, seni-seni, ilmu-ilmu berindustri, bertransportasi, dan pengambilan bahan-bahan mineral, kadang-kadang ia juga diperluas sampai kepada seni-seni dan ilmu-ilmu biologi. 12 Manusia yang hidup pada zaman sekarang ini banyak menggunakan sarana teknologi untuk menunjang setiap aktivitas dalam sendi-sendi kehidupannya. Peran teknologi  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia  sehingga  hukum  perlu  hadir  dalam  rangka  pembangunan. Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui  internet  (Internet  Connection  Network),  peradaban  manusia  dihadapkan  pada  fenomena  baru  yang mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. 13
Manusia  melakukan  suatu  perubahan  agar  apa  yang  telah  dicapai  hari  ini  dapat  bertambah  dengan melakukan  perubahan  tersebut.  Dalam  perspektif  global  pembangunan  sebagai  suatu  cara  pengubahan masyarakat yang terpola dan terstruktur dimaksudkan untuk meningkatkan peradaban manusia, kualitas hidup manusia,  baik  kesehatan,  intelektualitas,  kesejahteraan,  maupun  kesenangan  hidupnya. 14 Pentingnya  suatu perkembangan dalam bidang teknologi lebih memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitasnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, dan bidang lainnya sehingga hal yang dicapi tingginya tingkat bidang-bidang tersebut dan tercapai kesejahteraan.
Ada banyak sekali mengenai perubahan di dalam masyarakat yang dahulu tidak ada sekarang menjadi ada. Pada zaman sekarang ini jual-beli banyak dilakukan secara elektronik, tidak konvensional lagi. Penjual dan pembeli dapat bertemu di media internet untuk menawarkan atau membeli barang yang dibutuhkannya. Terdapat juga aplikasi untuk melaksanakan hal tersebut seperti shopee, tokopedia, marketplace pada aplikasi facebook, dll.  Dalam  pembelian  barang  di  aplikasi  shopee,  pembeli  dapat  memilih  barang  yang  dibutuhkan,  brand  dari
12 Ibid, Satjipto Rahardjo, Hlm. 197.
13 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama, 2009, Hlm. 2.`
14 Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Op.cit , Hlm. 174.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
barang  tersebut,  harga,  cara  pembayaran,  serta  jasa  pengiriman.  Hal  tersebut  terjadi  tanpa  pembeli  harus bertemu dengan penjual dan melihat barang yang akan dibelinya.
Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini mencakup berbagai sektor termasuk sektor dalam bidang perdagangan. Perkembangan tersebut harus memiliki manfaat positif untuk bangsa dan negara. Indonesia harus mampu mendayagunakan teknologi informasi telematika untuk keperluan memperbesar kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang karena dengan teknologi telematika mampu memanfaatkan  pasar yang lebih  luas. 15 UMKM  yang menggunakan  teknologi  dalam menjalankan bisnisnya  sudah  pasti  dapat  memperoleh pasar yang lebih luas karena dengan memasarkan produk di internet dapat langsung dilihat dan dibeli orang lain produk  di  toko  online  tersebut  meskipun  penjual  dan  pembeli  terpisah  jarak.  Hadirnya  teknologiHal  tersebut bedampak pada cakupan pasar yang lebih luas dari toko konvensional yang harus dikunjungi secara langsung untuk melihat atau membeli produk yang dijualnya.
Pada zaman perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat diperlukan kehadiran hukum agar terjadi  suatu  ketertiban  dan  keteraturan.  Kegiatan  jual-beli  yang  dahulu  dilakukan  bertemunya  penjual  dan pembeli secara langsung sudah mengalami pergeseran karena hadirnya teknologi, sehingga penjual dan pembeli dapat bertemu di dunia digital. Penjual dapat menawarkan barang dagangannya hanya melalui internet sehingga jangkauan  pasar  yang  dihasilkan  lebih  luas  jika  hanya  menggunakan  cara  konvensional  yakni  dengan menjajakannya di toko, sehingga pembeli yang sangat jauh dari tempat si penjual dapat mengakses produk yang dijual oleh penjual. Pembeli juga mendapatkan keuntungan dari teknologi tersebut. Pembeli cukup melihat produk yang dijual di internet dan dapat langsung melakukan pembelian terhadap produk tersebut tanpa harus ke toko penjual.  Berdasarkan  judul “Syarat  Sahnya  Suatu  Jual -Beli  Online  Pada  Perjanjian/  Kontrak  Elektronik  Di Indonesia” dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana landasan hukum jual-beli online di Indonesia?
2. Bagaimana syarat sahnya suatu perjanjian jual-beli online di Indonesia?

## METODOLOGI PENELITIAN
Istilah  “metodologi”  berasal  dari  kata  “metode”  yang  berarti  “jalan  ke”,  namum  demikian,  menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: 16
a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian ;
b. Suatu tekhnik yang umum bagi ilmu pengetaghuan ;
15 Hinca IP Pandjaitan, Membangun Cyberlaw Indonesia Yang Demokratis, Jakarta: IMPLC, 2005, Hlm. 14.
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2018, hlm. 5.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## c. Suatu tertentu untuk melaksanakan prosedur.
Penulis dalam tulisan ini menggunakan metode penelitan hukum normatif/ yuridis normatif. Penelitian hukum normatif  mencakup  penelitian  terhadap  azas- azas  hukum,  dapat  merupakan  penelitian  “fact  finding”/  bahan pustaka yang disebut data sekunder belaka. 17 Jenis data dalam penelitian ini adalah: 18
a. Bahan Hukum Primer
b. Bahan Hukum Sekunder
c. Bahan Hukum Tersier

## HASIL DAN PEMBAHASAN Landasan Hukum Jual Beli Konvensional Di Indonesia
Jual-beli  sudah  dilakukan  oleh  manusia  sejak  zaman  dahulu.  Sebelum  dikenal  mata  uang  jual-beli dilakukan  dengan  sistem  barter  (pertukaran  barang  dengan  barang).  Uang  muncul  seiring  dengan perkembangan zaman sehingga jual-beli dilakukan dengan pertukaran barang dengan uang. Tempat bertemunya penjual  dan  pembeli  dinamakan  pasar.  Penjual  dan  pembeli  bertemu  secara  langsung  pada  suatu  pasar konvensional.
Jual-beli  merupakan  suatu  perjanjian.  Pengertian  perjanjian  berdasarkan  Pasal  1313  KUHPerdata:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut maka dalam suatu perjanjian terdapat 2 pihak yakni satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, di dalam jual-beli pihak-pihaknya ada penjual dan pembeli yang memiliki kewajibannya masing-masing.
Pengertian  jual-beli  terdapat  di  dalam  Pasal  1457  KUHPerdata  yang  be risi:  “ Jual  beli  adalah  suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang  lain untuk membayar  harga yang dijanjikan.” Pihak  penjual  menyerahkan  suatu  kebendaan/  barang  dan pihak  pembeli  membayar  harga  yang  telah  disepakati  para  pihak.  Penjual  dan  pembeli  memiliki  kesepakatan mengenai barang dan harga dalam suatu jual-beli serta para pihak memiliki kewajibannya masing-masing yang diatur  oleh  hukum  positif.  Kewajiban-kewajiban  penjual  terdapat  dalam  Pasal  1473-1512  KUHPerdata  dan kewajiban-kewajiban pembeli terdapat dalam Pasal 1513-1532 KUHPerdata.
Kapan  suatu  kesepakatan  dalam  jual-beli  menjadi  unsur  yang  esensial  dalam  suatu  jual-beli. Kesepakatan dalam jual-beli terdapat dalam Pasal 1458 KU HPerdata yang berisi: “Jual -beli itu dianggap telahj
17 Idem, hlm. 51.
18 Idem, hlm. 52.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
terjadi  antara  kedua  belah  pihak,  seketika  setelah  orang-orang  ini  mencapai  sepakat  tentang  kebendaan tersebut  dan  harganya,  meskipun  kebendaan  itu  belum  diserahkan,  maupun  harganya  belum  dibayar. Berdasarkan  Pasal  1458  KUHPerdata  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kesepakatan  dalam  jual-beli terjadi jika penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan mengenai benda dan harga.

## Landasan Hukum Jual Beli Online Di Indonesia
Pasal 1 Ayat (3) Undang Udang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara  hukum.” Negara  Indonesia  dalam  melaksanakan  segala  perbuatan  harus  berdasarkan  hukum  yang berlaku. Penjelasan  UUD  1945  menyatakakan  bahwa:  “ Negara  Indonesia  berdasar  atas  hukum,  (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).” Menurut Joeniarto, asas negara hukum mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan negara tindakan penguasa harus didasarkan hukum bukan didasarkan kekuasaan atau  kemauan  penguasa  belaka  dengan  maksud  untuk  membatasi  kekuasaan  penguasa  serta  melindungi kepentingan  masyarakat,  yaitu  perlindungan  terhadap  hak  asasi  anggota  masyarakatnya  dari  tindakan sewenang-wenang. 19
Menurut Budi Suhariyanto, S.H., M.H ada 2 hal yang membuat teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia, yakni: 20
1. Teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti computer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya.
2. Memudahkan transaksi bisnis.
Teknologi  informasi  memacu  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  permintaan  alat  untuk melaksanakan suatu bisnis secara online serta memudahkan terlaksananya transaksi bisnis karena para pihak tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Perkembangan teknologi juga harus didukung oleh sarana untuk mengoperasikannya seperti computer dan jaringan internet serta sumberdaya manusia yang mengerti untuk melakukan bisnis secara online.
Pada masa sekarang ini internet berkembang pesat dalam segi kehidupan manusia. Banyak sendi-sendi kehidupan manusia mulai berubah yang dahulu tidak menggunakan internet menjadi menggunakan internet salah satunya adalah jual-beli yang sebelum ada internet hanya secara konvensional setelah internet dapat diakses secara luas dan masif banyak sekali melakukan jual-beli online. Perubahan yang sangat besar tersebut harus
19 Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bunga Rampai Memperkuat Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019, hlm. 154.
20 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021, hlm. 1.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
didukung  oleh  pengetahuan  penjual  menggunakan  internet,  pembeli  menggunakan  internet,  pembayaran elektronik, dan aturan yang jelas mengenai jual-beli online agar terdapat kepastian hukum dalam jual-beli online.
Perkembangan internet berakibat membentuk suatu pasar dalam bentuk digital dan para pihak yang ingin melakukan suatu hubungan bisnis tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Penjual dalam menawarkan barang/ jasanya hanya mengambil gambar dan video lalu memasukan ke internet/ media sosial/ situs jual beli. Pembeli dapat  melihat  setiap  saat  barang/  jasa  yang  dibutuhkannya  dan  membandingkan  harga,  brand,  dan  kualitas produk yang ditulis oleh penjual hanya melakukan pencarian di internet saja. Kesepakatan mengenai suatu hal yang diperjanjikan dapat berlangsung tanpa bertemu. Pembayaran dengan menggunakan pembayaran elektronik.
Ciri  yang  membedakan  antara  jual  beli  online  dengan  jual  beli  konvensional,  yaitu  jual  beli  online menggunakan  perjanjian  yang  dilakukan  tidak  dalam  bentuk  tertulis  maupun  lisan  melainkan  melalui  sistem elektronik  dengan  menggunakan  komputer  yang  terhubung  dengan  jaringan  internet  yang  kemudian  disebut kontrak elektronik. 21 Pada suatu jaringan internet penjual dan pembeli melakukan kesepakatan untuk menjual dan membeli  suatu  barang.  Penjual  dan  pembeli  juga  tidak  bertemu  secara  langsung  seperti  halnya  jual-beli konvensional, pihak-pihak itu terhubung melalui aplikasi atau situs dan berkomunikasi mengenai barang, harga, cara pengiriman dan lain-lain melalui jaringan internet. Perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli juga tidak di dalam sebuah kertas melainkan melalui elektronik.
Perkembangan  teknologi  informasi  mempunyai  manfaat  positif  untuk  menunjang  aktivitas  manusia seperti  jual-beli  online,  selain  daripada  itu  terdapat  juga  dampak  negatif  dari  kemajuan  tersebut  seperti penipuan yang menimbulkan efek merugikan bagi penggunanya. Menurut Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H: Mayoritas kegiatan  manusia  dalam  bermasyarakat  dan  bernegara  di  Indonesia,  termasuk  kegiatan  di  bidang  teknologi informasi  dan  komunikasi  diatur  oleh  hukum.” 22 Penting  hadirnya  suatu  hukum  dalam  suatu  perkembangan teknologi  informasi  agar  tercipta  suatu  kemakmuran,  keadilan,  kepastian,  ketertiban,  kemanfaatan  bagi  para pihak yang menggunakan teknologi internet.
Jual  beli  online  lazim  disebut  sebagai e-commerce.  Laudon  dan  Laudon  (1998)  mendefinisikan electronic commerce sebagai: “ The process of buying and selling goods electronically by consumers and from company  to  company  through  computerized  business  transaction ”,  ada  tiga  poin  utama  dalam electronic commerce yaitu:
21 Annisa Putri N, Abdurrahman Konoras, Muhammad Hero Soepeno, “Tanggungjawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online”, Lex Privatum, Vol. IX, No. 6, Mei 2021, hlm. 16.
22 Widodo,  Hukum  Pidana  di  Bidang  Teknologi  Informasi  Cybercrime  Law  Telaah  Teoritik  dan  Bedah  Kasus,  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, 2021, hlm. 9.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
1. adanya proses baik penjualan maupun pembelian secara elektronis.
2. adanya konsumen atau perusahaan.
3. jaringan penggunaan komputer secara on-line untuk melakukan transaksi bisnis. 23
Jual beli online/ e-commerce seperti jual beli konvensional hanya saja menggunakan media elektronik seperti internet dalam melakukan komunikasi, penjualan, pembelian, dan pembayaran.
Hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  transaksi  komersial  elektronik  menurut  Sugeng  S.P.,  S.H.,  M.H adalah sebagai berikut: 24
a. Pembeli atau konsumen ( buyer)
Hak  pembeli  adalah  menerima  jasa  dan  barang  yang  dibeli,  kewajibannya  adalah  membayar  sesuai harga dan waktu yang telah disepakati.
b. Penjual ( merchant)
Hak penjual adalah menerima pembayaran sesuai harga dan waktu yang telah disepakati. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang/ jasa sesuai kesepakatan.

## c. Provider ( Webhosting)
Hak provider adalah menerima pembayaran sewa space hosting dari penjual yang menggunakan web hosting tersebut untuk situs transaksi online, sedangkan kewajiban dari provider adalah menyediakan space  hosting,  memberikan  data  dan  informasi  yang  benar,  menjamin  keamanan  saat  transaksi berlangsung,  memastikan  proses  transmisi data  berlangsung  dengan  baik,  dan menjamin  data  yang ditransmisikan bukan merupakan data illegal atau melanggar ketentuan hukum.
d. Bank
Hak  dari  bank  adalah  menerima  pembayaran  jasa  keuangan  dari  pihak  yang  menggunakan  jasa tersebut, termasuk biaya transfer dan biaya administrasi, sedangkan kewajiban bank adalah menjamin bahwa  uang  yang  ditransaksikan  sampai  ke  tujuan,  serta  menjamin  keamanan  saat  transaksi berlangsung.
e. Jasa Pengangkutan ( Cargo) 23 Didi Achjari, Potensi Manfaat dan Problem di E-Commerce,
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kOdPqQ7fE14J:https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/download/39173/22 214&cd=47&hl=id&ct=clnk&gl=id.
24 Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 2020, Hlm. 119.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Hak dari jasa pengangkutan adalah menerima pembayaran atas jasa cargo/ pengangkutan, sedangkan kewajibannya adalah adalah mengangkut barang yang diinstruksikan sampai ke tujuan dan memastikan bahwa barang tersebut tidak rusak selama pengiriman.
Pada  setiap  jual-beli  online  selalu mennggunakan  suatu  kontrak  elektronik  berbeda  dengan  jual-beli konvensional yang menggunakan perjanjian di atas kertas. Definisi dari kontrak elektronik dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik: “K ontrak  Elektronik  adalah  perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui  Sistem Elektronik.” Kontrak  elektronik  berdasarkan  pasal  tersebut  adalah  suatu  perjanjian  dapat  juga  berjenis perjanjian  jual-beli,  akan  tetapi  dibuat  dalam  sistem  elektronik.  Suatu  kontrak  elektronik  berlaku  hukum perjanjian karena kontrak elektronik tersebut pada dasarnya adalah suatu perjanjian.
Pasal  18  Ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik berisi: “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Para pihak yang melaksanakan suatu perbuatan hukum jual-beli online terikat pada suatu kontrak elektronik yang mengikat para pihak. Hal tersebut seperti asas hukum perjanjian yakni asas pacta sunt servanda.
Perjanjian jual-beli online dapat terjadi antar pelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan customer. Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom jenis transaksi elektronik dapat digolong menjadi Business to Business (komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis) dan Business to Consumer (transaksi jual beli secara online antara penjual dan konsumen/ pembeli) dengan karakteristik sebagai berikut: 25
1. Business to Business:
a. Trading Partner  yang sudah saling mengenal dan memiliki hubungan yang cukup lama melakukan pertukaran informasi atas dasar kebutuhan dan kepercayaan ;
b. Pertukaran  data  secara  berulang-ulang  dan  berskala  dengan  format  yang  telah disepakati, jadi service yang digunakan antar sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama ;
c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner lainnya untuk mengirim data ;
d. Model  yang  umum  digunakan  pear  to  pear,  dimana  processing  intelegence  dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis
2. Business to Consumer:
25 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit, hlm. 151-152
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
a. Terbuka untuk umum, semua informasi disebarkan secara umum ;
b. Service yang digunakan bersifat umum sehingga dapat digunakan semua orang ;
c. Service yang diberikan berdasarkan permintaan ;
d. Sering  menggunakan  client-server,  konsumen/  client  menggunakan  sistem  berbasis web sedangkan penyedia barang/ jasa berada di server.
B  to  C  lebih dekat kepada  jual-beli  online  antara  penjual dan pembeli.  Pedagang  dapat  memberikan informasi secara general barang yang akan diperdagangkannya melalui internet. Pembeli dapat melihat barang yang diperdagangkan tersebut melalui internet dan jika tertarik dapat melakukan pembelian serta pembayaran melalui  transfer,  kartu  kredit,  pembayaran  di  Indomaret/  Alfamart/Alfamidi  ,dan  cara  pembayaran  lainnya sesuai dengan situs atau aplikasi jual-beli online yang dipakai oleh pembeli.
Pasal 1 Angka 17 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  berisi:  “Kontrak  Elektronik  adalah  perjanjian para pihak  yang  dibuat  melalui  Sistem Elektronik.” Pada  suatu  jual-beli  online  perjanjian  dibuat  melalui  sistem elektronik. Sehingga tidak digunakan kertas ( paperless). Hal tersebut juga berdampak pada tanda tangan yang dibubuhkan oleh para pihak, tidak dengan tanda tangan konvensional melainkan tanda tangan elektronik.
Transaksi  jual  beli  secara  online  tidak  dapat  terlepas  dari  ketentuan-ketentuan  hukum  perikatan (khususnya  perjanjian)  sebagaimana  diatur  dalam  KUHPerdata  yang  sampai  saat  ini  masih  menjadi  landasan hukum  transaksi  jual  beli  online,  mengingat  transaksi  ini  pada  dasarnya  merupakan  pengembangan  dari perjanjian  jual  beli  secara  umum. 26 Jadi,  jual-beli  online  yang  merupakan  suatu  perkembangan  teknologi informasi memakai landasan hukum yakni Kitab Undang Undang Hukum Perdata terutama mengenai perikatan pada Buku III dan Buku III BAB V khusus mengenai jual-beli. Selain daripada itu karena hukum mengalami suatu perkembangan  karena  kemajuan  teknologi  informasi,  maka legal  substance  mengenai  jual-beli  online  juga mengalami perkembangan, yakni pengaturan melalui jual-beli online terdapat dalam  Undang Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Menurut Hukum Di Indonesia
Pada suatu masyarakat yang berkembang saat ini terdapat suatu fenomena yang sangat berkembang pesat  yakni  mengenai  jual-beli  online.  Jual-beli  online  tersebut  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  kehidupan masyarakat karena adanya suatu perkembangan teknologi informasi. Perkembangan tersebut berdampak positif
26 Annisa Putri N, Abdurrahman Konoras, Muhammad Hero Soepeno, Op.cit , hlm. 24.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
maupun  negatif  sehingga  diperlukan  hukum  sebagai  sistem  pengendali  sosial  terhadap  perilaku  warga masyarakatnya  agar  tercipta  suatu  tujuan  hukum  yakni  kepastian,  ketertiban,  keamanan,  dan  keteraturan. Hukum diperlukan hadir pada suatu hal yang terjadi di masyarakat termasuk juga dalam perkembangan teknologi informasi  tersebut.  Transaksi  perdagangan  dengan  memakai  media  elektronik  ( e-commerce)  menimbulkan beberapa  hal  yang  menjadi  permasalahan  dalam  menjalankan  jual-beli  online  di  Indonesia.  Ketika  seseorang hendak melakukan suatu transaksi, misalnya saja pembelian barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai masalah hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tanda tangan digital yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut, pembayaran transaksi,  dan  sebagainya. 27 Selain  daripada  hal  tersebut  penulis  menambah  bahwa  syarat  sahnya  suatu perjanjian dalam jual-beli online juga termasuk permasalahan hukum dalam e-commerce. Hal tersebut penting untuk  mengetahui  apakah  jual-beli  online  yang  dilakukan  oleh  penjual  dan  pembeli  tersebut  sah  berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Perjanjian  jual-beli  online  sudah  semakin  berkembang  dalam  kehidupan  sehari-hari  warga  negara Indonesia  bahkan  dunia.  Perkembangan  dalam  sektor  teknologi  tersebut  memerlukan  suatu  perkembangan hukum  karena  pada  dasarnya  hukum  dibuat  dengan  maksud  agar  terciptanya  suatu  hal  yang  teratur  dalam aspek-aspek  kehidupan  masyarakat.  Terciptanya  suatu  keteraturan  dalam  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat dalam suatu perkembangan teknologi informasi salah satunya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Transaksi  elektronik  dalam  hal  ini  adalah  jual  beli  online  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan, 28 Kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Jual-beli online pada dasarnya adalah suatu perjanjian sehingga hukum dalam menentukan syarat sahnya itu dapat dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian ataupun kontrak elektronik.
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berisi: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
27 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit, hlm. 136.
28 Rosyta Zulfa Wibowo, Problematika Perjanjian Jual-Beli Online Melalui Media Sosial (Studi pada Pedagang Pakaian di Beteng Trade Center Surakarta), Privat Law, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 396, https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60047/35006
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal. ”
Mengenai  4  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  menurut  1320  KUHPerdata  tersebut,  dapat  dijabarkan  sebagai berikut:
a. Syarat sepakat artinya perjanjian tersebut tidak sah jika terjadi karena:
1) kekhlifan baik terhadap subjek ( error in persona) maupun objek (error in materia) ;
2) ada paksaan fisik maupun psikis ;
3) ada suatu penipuan.
b. Syarat cakap artinya perjanjian tersebut tidak sah jika pihak yang membuat perjanjian:
1) belum dewasa (berdasarkan KUHPerdata 21 tahun, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai usia dewasa di beberapa peraturan tertulis) ;
2) di bawah pengampuan (dungu, gila, mata gelap, boros) ;
3) wanita yang telah bersuami (telah dicabut berdasarkan SEMA 3 Tahun 1963)
c. Syarat  hal  tertentu  artinya  barang  yang  menjadi  objek  perjanjian  adalah  barang  yang  dapat diperdagangkan, dapat ditentukan jenisnya, dapat dihitung, barang yang sudah ada, dan barang yang akan ada kecuali warisan yang belum dibuka.
d. Syarat sebab yang halal artinya perjanjian tersebut tidak boleh mengenai sesuatu yang dilarang oleh undang-undang serta tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
Syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut termasuk juga syarat sahnya suatu jual-beli, karena jual-beli juga merupakan suatu perjanjian. Jadi, syarat sahnya suatu perjanjian jual-beli mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdata.
Selain daripada yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, syarat  sahnya suatu perjanjian terutama mengenai perjanjian/ kontrak elektronik diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berisi: “Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak;
b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terdapat hal tertentu; dan
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
d. objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan,. kesusilaan, dan keterti ban umum.”
Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berisi: “ Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:
a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
b. informasi yang  tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
c. terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
d. dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. terdapat hal tertentu; dan
f. objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan,  dan ketertiban umum.”
Dalam  suatu  perjanjian  ada  suatu  kesepakatan  yang  menjadi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian.  Ada beberapa teori lahirnya kesepakatan dalam teori-teori perjanjian menurut Sugeng, S.P., S.H., M.H, yakni: 29
a. Teori Pernyataan (Uithingstheorie)
Menurut  teori  pernyataan,  kesepakatan  (toesteming)  terjadi  pada  saat  pihak  yang  menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
b. Teori Pengiriman (venzendtheorie)
Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan jawaban penerimaan atau akseptasi.
c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie)
Teori  pengetahuan  berpendapat  bahwa  kesepakatan  terjadi  apabila  pihak  yang  menawarkan  itu mengetahui adanya akseptasi.
d. Teori Penerimaan (Ontvangstheorie)
Menurut teori penerimaan, bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya akseptasi, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
29 Sugeng, Op.Cit , Hlm. 112-113.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Selain dari pendapat ahli tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga memuat mengenai kesepakatan dalam jual- beli yakni Pasal 1458 KUHPerdata yang berisi: “Dalam suatu perjanjian jual beli, kesepakatan terjadi apabila para pihak telah sepakat mengenai suatu barang dan harga meskipun barang tersebut belum dikirim.” Menurut Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berisi:
(1) “ Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
(2) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
a. tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
b. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh Pengguna Sistem Elektronik. ”
Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berisi:
(1) “Kesepakatan dianggap telah terjad i secara sah dan mengikat apabila Penerimaan Secara
Elektronik telah sesuai dengan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik.
(2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Penerimaan Secara Elektronik dengan Penawaran Secara Elektronik, maka para pihak dianggap belum mencapai kesepakatan.”
Perkembangan suatu teknologi informasi berdampak pada suatu perkembangan terhadap hukum. Pada suatu perjanjian konvensional mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi  maka  muncul  yang  namanya  suatu  perjanjian/  kontrak  elektronik.  Hal  tersebut  berdampak  pada perkembangan  terhadap  hukum  untuk  menentukan  syarat  sahnya  kontrak  elektronik.  Pasal  1320  KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian mirip dengan syarat sahnya suatu kontrak elektronik yang terdapat dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik  terdapat  tambahan  mengenai  syarat  sahnya  suatu  kontrak  elektronik,  yakni  sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik dan informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## KESIMPULAN
Jual  beli  secara  online  merupakan  suatu  perjanjian,  Pada  dasarnya  suatu  perjanjian    diatur  dalam KUHPerdata.  Selain  daripada  KUHPerdata,  pengaturan  jual-beli  online  juga  terdapat  dalam  Undang  Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Jual-beli online merupakan suatu perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian terdapat di dalam 1320 KUHPerdata. Selain daripada hal tersebut, syarat sahnya suatu jual-beli online juga terdapat di dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa Putri N, Abdurrahman Konoras, Muhammad Hero Soepeno, “Tanggungjawab Para Pihak Dalam Transaksi
Jual Beli Online ” , Lex Privatum, Vol. IX, No. 6, Mei 2021,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34797
Emma Nurlaela Sari, “Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subj ektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur ” , Poros Hukum Padjadjaran, Vol 1, No. 1, November 2019, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/236/199
Muhammad Kamran dan Maskun, “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika” , Balobe Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2021, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/501/267 Rosyta Zulfa Wibowo, Problematika Perjanjian Jual-Beli Online Melalui Media Sosial (Studi pada Pedagang Pakaian di  Beteng  Trade  Center  Surakarta),  Privat  Law,  Vol.  9,  No.  2,  Juli-Desember  2021, https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60047/35006
Setia Putra, “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E- Commerce”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, Februari-Juli 2014, https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2794/2727

## Buku
Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana, 2009.
Bernard Arief Sidharta, dkk, Pengemban Hukum Teoritis Refleksi Atas Konstelasi Disiplin Ilmu, Bandung: Logoz Publishing, 2015.
Budi  Suhariyanto,  Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime)  Urgensi  Pengaturan  dan  Celah  Hukumnya,
Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021.
Didik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  Cyber  Law  Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi,  Bandung:  Refika Aditama, 2009.
Hinca IP Pandjaitan, Membangun Cyberlaw Indonesia Yang Demokratis, Jakarta: IMPLC, 2005. John Gilissen dan Frits Gorle, disadur oleh: Freddy Tengker, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2009.
Jusmadi Sikumbang, Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013. Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2006, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung:, Citra Aditya Bakti, 2000.
Sekretaris  Jendral  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia,  Bunga  Rampai  Memperkuat  Peradaban  dan Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2018. Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 2020. Widodo,  Hukum  Pidana  di  Bidang  Teknologi  Informasi  Cybercrime  Law  Telaah  Teoritik  dan  Bedah  Kasus, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021.

## Peraturan perundang-undangan
Undang Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik