## PERSEPSI ORANG TUA SISWA DAN GURU TENTANG PENDIDIKAN DASAR GRATIS

## Syamsu Alam Hamid*

## ABSTRACT
This study aimed to determine 1 ) whether they ( parents and teachers ) have a clear  understanding  of  the  free  education  policy  2  ).  How  their  perceptions  about  the meaning of " free " in the administration of education services as well as the role and responsibility  of  government  stork  ,  parents  and  other  stakeholders  in  the implementation  of  free  primary  education  policy  .  3  )  How  do  they  think  about  the model of implementation of free primary education policy , including the role of society in overseeing the program. (FGD - Focus Group Discussion ) is used as the primary method to achieve the objectives of this research . Parents of students and teachers realize that education is the main factor and the needs of future asset depan.Biaya important as  education  becomes  a  major  factor  when  parents  want  to  send  their anaknya.Terutama of families of middle economic strata , feel experiencing difficulties with respect to the cost of education is getting more expensive . This is due in addition to the rising prices of basic needs is also the need for additional school expenses necessary to  improve  the  quality  of  education  of  children,  also  there  is  still  performed  peraktek school  tuition  fees  .  In  addition  BOS  considered  not  effective  in  helping  parents  to overcome the limitations of school needs.
Keywords : Perception , Education , Free .

## PENDAHULUAN
Disebutkan  dalam  UUD  45  (amandemen)  dan  Undang  Undang No.20/2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  bahwa  pendidikan  dasar merupakan  hak  dari  setiap  warga  negara  dan  oleh  karena  itu  setiap  warga negara  (usia  7-15  tahun)  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar.  Dalam  rangka pencapaian  pendidikan  dasar  secara  universal,  pemerintah  dan  pemerintah daerah  wajib  menjamin  tersedianya  anggaran  guna  terselenggaranya pendidikan  dasar  bagi  setiap  warga  negara  tersebut,  khususnya bagi golongan keluarga  yang  tidak  mampu,  dan  hal  ini  akan  dituangkan  dalam  kebijakan pendidikan dasar gratis (free basic education policy).
Sejauh  mana  kebijakan  pendidikan  dasar  gratis  ini  dapat  mencapai pendidikan  dasar  universal  sangat  tergantung  pada  definisi  tentang  apa  yang disebut  ’gratis’  serta  kondisi  dimana  kebijakan  tersebut  dilaksanakan, termasuk kemampuan fiscal pemerintah dan pemerintah daerah.
*) Staf Pengajar Kopertis Wil. IX Sulawesi  DPK pada FKIP – UNASMAN
Dalam  konteks  perhitungan  biaya  untuk  implementasi  kebijakan tersebut,  perlu  dilakukan  analisa  yang  tajam  tentang  berbagai  standar pelayanan  pendidikan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Standar  Nasional Pendidikan termasuk SPM (Standar Pelayanan Minimum) bidang pendidikan – sebagai  basis  dalam  perhitungan  satuan  biaya  (unit  cost)  untuk penyelenggaraan layanan pendidikan dasar.
Guna  pembantu  pemerintah  Indonesia  dalam  implementasi  kebijakan pendidikan  dasar,  Bank  Dunia  melalui  Dana  Hibah  Belanda  (Dutch  Trust Fund)  akan  membiayai  studi  yang  memberikan  masukan  kebijakan  kepada pemerintah  tentang  alternatif  terbaik  dalam  melaksanakan  kebijakan pendidikan  dasar  gratis.  Khususnya  studi  tersebut  akan  menggali  3  aspek pokok: i) analisis konsep; ii) analisa budget; iii) strategi implementasi.
Untuk memperkaya studi tersebut, perlu dimasukkan informasi tentang persepsi  orang  tua  siswa  dan  guru  mengenai  konsep  pendidikan  dasar  gratis melalui  sebuah  studi  tambahan.  Luaran  dari  studi  tambahan  ini  adalah informasi tentang bagaimana persepsi orang tua siswa dan guru mengenai arti ’gratis’  dalam  pendidikan,  serta  bagaimana  persepsi  mereka  tentang  berbagai tanggung jawab yang berbeda dari pemerintah, orang tua siswa dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dasar.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  permasalahan  yang  ingin dianalisis  adalah;  1)  Apakah  mereka  (orang  tua  siswa  dan  guru)  mempunyai pemahaman yang
Jelas  tentang  kebijakan  pendidikan  gratis  sebagaimana  yang  tersurat  dalam amandemen  UUD  1945  serta  Undang-Undang  No.20  Tahun  2003  tentang Siasdiknas.  2).  Bagaimana  persepsi  mereka  tentang  arti  ”gratis”  dalam penyelenggaraan  Layanan  pendidikan  serta  bagaimana  peran  dan  ranggung jawab  dari  pemerintah,  orang  tua  siswa  dan  berbagai  pemangku  kepentingan dalam  implementasi  kebijakan  pendidikan  dasar  gratis.  3)  Bagaimana pendapat  mereka  tentang  model  implementasi  kebijakan  pendidkan  dasar gratis termasuk peran masyarakat dalam mengawasi jalannya program.

## METODE PENELITIAN
Diskusi  kelompok  terfokus  (FGD-  Focus  Group  Discussion)  digunakan sebagai  metoda  utama  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  ini.FGD  yang melibatkan 8 hingga 12 orang peserta perkelompok ini di Fasilitasi oleh seorang Fasilitator    dan  Notulis  (Note  taker).  Fasilitator  dan  notulis  berasal  dari kalangan  Perguruan  Tinggi  dan  LSM  setempat.  Sebelum  terjun  kelapangan terlebih  dahulu  mereka  mendapatkan  arahan  (briefing)  yang  diberikan  oleh konsultan ahli, terutama yang berkaitan etika dan tehnik-tehnik kefasilitatoran, juga pendalaman pertanyaan kunci sesuai panduan diskusi kelompok yang telah disiapkan. Untuk keperluan studi ini telah dikembangkan 1 set panduan diskusi
kelompok  serta  kerangkan  pertanyaan  pokok  dan  tambahan  yang  telah disetujuan oleh konsultan ahli.
Studi  ini  dilakukan  di  Kota  Makassar  pada  3  (tiga)  kecamatan  terpilih yang mewakili kategori ekonomi kaya, sedang dan miskin. Pemilihan kecamatan dengan  strata  ekonomi  tersebut  didasarkan  atas  kategori  yang  dikembangkan pada program Bantuan Langsung Tunai yang disempurnakan (Conditional Cash Transfer  Program).  Pemilihan  Kecamatan  kecamatan  dengan  menggunakan strata  ekonomi  tersebut  akan  dikaitkan  dengan  pemilihan  peserta  FGD  yang akan mewakili kelompok masyarakat kaya, sedang dan miskin.
Sebagaimana  yang  dibahas  pada  sub  pembahasan  Peserta  FGD,  pada setiap  kecamatan  dilakukan  1  (satu)  kali  FGD  dengan  peserta  orang  tua  siswa yang menggambarkan strata ekonomi kecamatan dimaksud. Selain itu dilakukan 1  (satu)  kali  FGD  dengan  peserta  guru  dan  kepala  sekolah  yang  pesertanya direkrut  dari  keterwakilan  3  (tiga)  kecamatan  terpilih.Dengan  demikian ditingkat Kota Makassar secara keseluruhan dilakukan 4 (empat) kali FGD.
FGD  1;  peserta  adalah  orang  tua  siswa  dari  keluarga  miskin  yang bertempat  tinggal  di  kecamatan  miskin  terpilih  (Kecamatan  Ujung  Tanah). Jumlah peserta FGD 12 orang, dengan komposisi orang tua yang anaknya masih sekolah  di  SD/MI/SMP/MTs  (negeri  atau  swasta),  termasuk  orang  tua  yang memiliki  lebih  dari  satu  anak  yang  sedang  bersekolah.  Juga  direkrut  orang  tua dari  anak  yang  putus  sekolah.  Komposisi  peserta  telah  diupayakan  seimbang antara  laki  dan  perempuan.  Termasuk  yang  direekrut  satu  orang  peserta  dari anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat.
FGD  2;  peserta  adalah  orang  tua  siswa  dari  keluaraga  menengah  yang bertempat  tinggal  di  kecamatan  ekonomi  menengah  terpilih  (Kecamatan Rappocini).  Jumlah  peserta  FGD  12  orang,  dengan  komposisi  orang  tua  yang anaknya  masih  sekolah  di  SD/MI/SMP/MTs  (negeri  atau  swasta),  termasuk orang  tua  yang  memiliki  lebih  dari  satu  anak  yang  sedang  bersekolah.  Juga merekrut  orang  tua  dari  anak  yang  putus  sekolah.  Komposisi  peserta  telah diupayakan seimbang antara laki dan perempuan. Termasuk yang direekrut satu orang peserta dari anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat.
FGD  3;  peserta  adalah  orang  tua  siswa  dari  keluaraga  kaya  yang bertempat  tinggal  di  kecamatan  ekonomi  kaya  terpilih  (Kecamatan  Mariso). Jumlah pesertaFGD 12 orang, dengan komposisi orang tua yang anaknya masih sekolah  di  SD/MI/SMP/MTs  (negeri  atau  swasta),  termasuk  orang  tua  yang memiliki lebih dari satu anak yang sedang bersekolah. Juga merekrut orang tua dari  anak  yang  putus  sekolah.  Komposisi  peserta  telah  diupayakan  seimbang antara  laki  dan  perempuan.  Termasuk  yang  direekrut  satu  orang  peserta  dari anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat.
FGD  4;  peserta  adalah  guru  dan  kepala  sekolah  dari  beberapa  sekolah yang  berlokasi  dikecamatan  ekonomi  kaya,  menengah  dan  miskin    terpilih. Jumlah  peserta  FGD  ini  dibatasi  maksimun  10  orang,  dengan  komposisi  guru
dan  kepala  sekolah  tingkatan  SD/SMP  (MI/MTS)  baik  negeri  ataupun  swasta. Pemilihan  peserta  dari  kelompok  orang  tua  siswa  menurut  strata  ekonomi (miskin,  sedang  dan  kaya)  dilakukan  secara  purposive  setelah  terlebih  dahulu mempertimbangkan  masukan  dari  masyarakat  setempat.Konsultasi  dengan masyarakat  setempat  ini  merupakan  keharusan  agar  Peneliti  (Fasilitator)  tidak salah dalam memilih peserta diskusi.

## HASIL PENELITIAN

## Gambaran Umum Wilayah Studi
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Mariso,  Kecamatan  Rappocini dan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dengan gambaran singkat lokasi sebagai berikut; Kecamatan Mariso merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota  Makassar  dengan  batas-  batas  wilayahnaya;  disebelah  utara  dengan Kecamatan  Ujung  Pandang,  disebelah  timur  Kecamatan  Mamajang  disebelah selatan Kecamatan Tamalate, dan disebelah barat berbatasan selat makassar.
Kecamatan  Mariso  merupakan  daerah  datar  dengan  topografi ketinggian wilayah sampai dengan 500 m dari permukaan laut. Luas wilayahnya 1,84 Km2, dengan jumlah penduduk 52.803 jiwa yang terdiri penduduk laki-laki :  25,893  jiwa  dan  perempuan  sekitar  26.910  jiwa.  Dengan  demikian  ratio  jenis kelamin  adalah  sekitar  96.225  yang  berarti  setiap  100  orang  pendudAdauk perempuan terdapat sekitar 96 orang penduduk laki-laki.
Secara umum penduduk dikomunitas ini cukup beragam dari segi suku, agama  dan  penduduk.  Rata-rata  mereka  berpendidikan  menengah  keatas dengan  mata  pencaharian  sebagai  pedagang,  pengusaha/wiraswasta,  karyaman swasta  dan  PNS.  Sedangkan  gambaran  karakteristik  (latar  belakang  sosial) responden  (peserta  diskusi)  di  Kecamatan  Mariso  ini,  menunjukkan  pekerjaan yang  menonjol  adalah  yang  mewakili  pengusaha  muda  dan  karyawan  swasta dengan  umur  responden  antara  29  -47  tahun,  sedangkan  tingkat  pendidikan responden  pada  umumnya  Sarjana  (Diploma  III  3  orang,  S1  4  orang  dan  S2  1 orang). Sisanya 4 orang dari SMA dan yang sederajat.
Kecamatan  Rappocini  merupakan  salah  satu  dari  14  Kecamatan  di Kota  Makassar  yang  berbatasan  dengan  Kecamatan  Panakkukang  disebelah utara,  Kecamatan  Panakkukang  dan  Kabupaten  Gowa  disebelah  timur, Kecamatan  Tamalate  disebelah  selatan  dan  Kecamatan  Mamajang  dan Kecamatan Makassar di sebelah barat.

## Karakteristik Orang Tua Siswa.
Besarnya  partisipasi  orangtua  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan anak  banyak  dipengaruhi  oleh  karakteristik  dan  latar  belakang  sosial    dari orang  tua.Olehnya  itu,  sangat  penting  untuk  melihat  karakteristik  dan  latar belakang sosial orang tua yang dideskripsikan sebagai berikut :
Jumlah  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  38  orang      (16  laki-laki atau  42%%  dan  22  perempuan  atau  58%),  yang  terdiri  dari  Kecamatan Mariso; 12 orang (8 laki-laki, 4 perempuan), Kecamatan Rappocini; 12 orang (4 laki-laki  dan  8  perempuan)  serta  Kecamatan  Ujung  Tanah  14  orang  (4  laki- laki,  10  perempuan).    Besarnya  jumlah  responden  perempuan  dikarenakan survei  diadakan  pada  siang  hari,  sedangkan  sebagian  besar  dari  Ayah  bekerja pada  siang  hari,  begitu  juga  rata-rata  rumah  tangga  yang  diundang  untuk menghadiri FGD (fokus group discussion) lebih memilih mengutus Ibu Rumah Tangga,  karena  Ibu  Rumah  Tangga  dianggap  lebih  mengetahui  seluk  beluk pengurusan pendidikan anak-anaknya.

## TEMUAN POKOK DAN ANALISIS HASIL STUDI.
Dalam  analisis  data-data  lapangan  yang  diperoleh  pada  tiga  wilayah  ' penelitian, dapat digamabarkan sebagai berikut :

## Persepsi Mengenai Kebutuhan Pendidikan.
Berdasarkan  hasil  FGD antara warga  miskin,  menengah  dan guru  dari tiga wilayah penelitian, diperoleh simpulan bahwa pada prinsipnya para orang tua  dan  guru  menganggap  pendidikan  penting  bagi  anak-anak  mereka,  dan apapun  yang  terjadi  orang  tua  memiliki  niat  atau  cita-cita  untuk menyekolahkan  anaknya  setinggi-tingginya.  Hanya  yang  menjadi  kendala utama  adalah  masalah  biaya  pendidikan,  karena  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari, terutama keperluan dapur saja sudah pas-pasan.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari beberapa pendapat  orang  tua  dan guru  pada data  berikut:  Pendidkan  anak-anak  di  Cambayya  Ujung  Tanah,memang  rata- rata rendah, ya…biasanya hanya sampai SD. Bahkan banayak yang tidak tamat, sudah  berhenti  sekolah.faktor  utama  karena  tidak  punya    biaya…..Sebenarnya para  orang  tua  berkeinginan  anaknya  bersekolah  tinggi.  Tapi  keadaan  yang memaksa. Anak anak juga banyak yang tidak terpanggil bahkan malas bersekolah karena  keadaan  kita  terbatas.  Rata-rata  warga  disini  bekerja  sebagai  nelayan, penjual  ikan  dan  buruh.kami  termasuk  penduduk  berekonomi  lemah.sesuai faktanya memang orang tua menyekolahkan anaknya …..ya asal sekolah….karena  mau  pilih  sekolah  yang  bagus  berkualitas,  pasti  dites  dan biayanya  mahal.jadinya  …anak-anak  disini  sekolah    diwilayah  pinggiran.karena pengaruh  lingkungan  dan  bekerja  membantu  orang  tua….rata-rata  anak-anak tidak teratur sekolahnya.jadi sekolah tapi tidak tekun belajar.
Sekarang    ini  warga  masyarakat  sudah  mengetahui  pentingnya  ada sekolah  agar  anak-  anak  memiliki  keterampilan  untuk  masa  depannya.,,,apalagi sudah sering dijanjikan oleh Pemerintah untuk menggratiskan pendidikan…..hanya  saja  banyak  penghambatnya  juga,  ya…terutama  pada anaknya  yang  malas  sekolah….juga  karena  ada  persaingan……..anak-anak  kita disini  tidak  mampu  orang  tuanya,  jadi  tidak  bisa  ikut  les  atau    proram
tambahan……apalagi  kalau  ada  pembayaran  lain  lagi,  seperti  beli  buku paket………dan  biasaanya  hanya  sampai  SD  saja.  Untuk  sekolah  ke  yang  lebih tinggi, mengalami kesulitan.
Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketehui bahwa sebenarnya semua  masyarakat  berpersepsi  bahwa  pendidikan  itu  penting  dan  sangat dibutuhkan, baik sebagai kebanggaan orang tua, kewajiban orang tua, dan juga sebagai  pembekalan  orang  tua  terhadap  anak-anaknya.  Cita-cita  mereka  untuk menyekolahkan  anaknya  sangat  tinggi,  tetapi  kendala  utama  adalah  biaya sekolah  dan  ketidak  mampuan  mereka  untuk  mengakses  pelayanan  pendidikan yang bermutu.

## Persepsi tentang biaya sekolah.
Upaya peningkatan mutu pendidikan  perlu didukung oleh semua pihak yang  menjadi  tanggung  jawab  bersama,  hal  ini  bisa  terlaksana  jika  para penyelenggara  pendidikan  terutama  pihak  sekolah  dan  komite  sekolah  punya kesungguhan  dan  i’tikad  baik  memajukan  pendidikan.  Sebab  sesuai  realita dilapangan  keberadaan  penyelenggara  sekolah  (kepala  sekolah  dan  jajarannya, komite  sekolah),  dipersepsikan  hanya  menjadi  beban  masyarakat  (para  orang tua  siswa)  dimana  setiap  tahunnya  selalu  saja  ada  celah  yang  dimanfaatkan untuk  melakukan  berbagai  pungutan.  Dengan  demikian  para  orang  tua  yang menginginkan  agar  penyelenggaraan  sekolah  betul-betul  digratiskan,  justru merasa  hanya  dijadikan  sebagai  sapi  perahan  atas  praktek-praktek  eksploitasi, seperti  penjualan  buku  pelajaran,  buku  LKS,  bahkan  penggalangan  dana  yang melibatkan  komite  sekolah  pada  awal  tahun  ajaran  baru  melalui  sumbangan uang  pembangunan.  Fakta-fakta  hasil  FGD  pada  orang  tua  siswa  dipaparkan sebagai berikut : Susana Pak, nakke keluarga kasiasi, tena pammali bukunna, terus- teruski disuruh beli buku Cetak, kamma kammanne gurua cetak buku, nampa nasuru balli anak-anakka, lampa tena kulle ammali ri tampai maarai ri gurua tompa, lampa ia  tonji  tentukan  hargana.  (susah  Pak,  Saya    keluarga  miskin,  tidak  ada  pembeli buku,  sering-sering  disuruh  beli  buku  cetak/LKS.guru  yang  siapkan  lalu  anak yang  beli,  daan  tidak  bisa  beli  ditempat  lain,  hargaanya  sudaj  ditentukan guru.(Daeng Kulle).
Pengalaman  saya.  Saya  punya  anak  di  SD.  sebagai  orang  tua  sangat bersyukur  dengan  adanya  pendidikan  gratis,  seperti  dibebaskan  SPP.hanya  saja masih sering ada biaya-biaya lain yang ditarik dilingkungan sekolah, seperti KTK yang  diharuskan  dibeli,  ada  perlombaan  keindahan  sekolah  yang  dibebankan keanak,  Jadi  memang  sudah  tidak  ada  lagi  biaya  SPP,  tetapi  pembayaran  lain masih  ada  terutama  pada  tahun  ajaran  baru  dengan  pungutan  uang  sumbangan dan  pungutan-pungutan  lainnya  sangat  rentan  untuk  disalah  gunakan  dan  itu sudah  banyak  contoh  kejadaian;  beberapa  Kepala  Sekolah  dan  pengurus  komite sekolah diperiksa di Kejari Makassar.(Ros)
Kalau    kita  lihat  sekarang  kurikulum  sering  berubah-ubah.Inilah  yang dimanfaatkan  untuk  bisnis  buku  pelajaran  setiap  semester.secara  kasat  mata terlihat  terjadi  kolusi  antara  guru  dan  penerbit  yang  mengeksploitasi  anak-anak dan orangbtua.(Irwan)
Katanya    ada  uang  BOS.  Ada  kejaadaian  anak  dapat  bea  siswa seharausnya  dipanggil  kita  orang  tuanya  untuk  membicarakan,  ini  malah  diatur sendiri  pihak  sekolah,  jadi  tidak  ada  komuniukasi  dengan  orang  tua  murid, sehingga  bea  siswa  tidak  jadi  diterima  karena  katanya  dialihkan  kebiaya lain.Orang  tua  tidak  mendapatkan  penjelasan  yang  lengkap  tentang  dana BOS,…Apa Tujuannya ?.....item-item mana saja yang dibayarkan ? (Sam)
Sebenarnya  orang  tua  dari  kelompok  ekonomi  rendah  menyadari pentingnya pendidikan anak, namun karena kendala biaya dan ketidak mampuan memanfaatkan  akses  layanan  pendidikan  yang  baik  dan  bermutu  membuat beberapa  orang  tua  kurang  termotivasi  mengusahakan  dan  memperjuangkan pendidikan  anaknya  sehingga  banyak  anak  yang  putus  sekolah.  Tidak  lanjut sekolah  setelah  tammat  SD  bahkan  ada  orang  tua  bersikap  yang  penting bersekolah,  tidak  perlu  disekolahkan  disekolah    yang  mutunya  bagus.Seperti pengungkapan dibawah ini :
Jai pabayaranna punna lanjuki, bajikangnga assulumi, katambang inrang nakana  gurua    (banyak  pembayaran  jikalau  lanjut,  lebih  baik  berhenti  saja, daripada nanti bertambah lagi pinjaman. (Sam).
Disini  ada  sekolah  DDI,  mudah  masuknya,  pembayaran  tidak  susah, biar anak-anak  tidak  masuk  sekolah  satu  minggu,  tidak  apa-apa.  Terpaksa  anak saya disitumi
saja sekolah, karena tidak memberatkan pembayarannya…..sewaktu-waktu  juga  bisa  cari  kerja.  Itulah  resikonya  sekolah murah….tapi tidak dijamin mutunya. (Pit).
Sementara dari orang tua kelas menengah keatas, sebagian beranggapan bahwa  peningkatan  pendidikan  yang  bermutu  hanya  bisa  dicapai  jika  didukung oleh  dana  pembiayaan  sekolah  yang  mencukupi.  Oleh  karena  keuangan  sekolah yang  diperoleh  dari  pemerintah  tentu  terbatas  untuk  menyelenggarakan pendidkan  yang  bermutu  baik  dari  segi  kualitas  tenaga  pengajarnya,  sarananya, maupun  pengembangan  program  pembelajarannya,  maka  wajar  orang  tua membantu  dan  berpartisipasi  dalam  pembiayaan  penyelenggaraan  pendidikan, yang penting dikelolah secara transparan dan bertanggung jawab.
Berdasarkan  hasil  FGD  tersebut  diatas,  maka  diketehui  bahwa  para orang  tua  (terutama  dari  warga  ekonomi  rendah)  menganggap    biaya  sekolah sudah  digratiskan,  namun  tetap  saja  diperlukan  adanya  pengeluaran  tambahan yang  harus  ditanggung   orang  tua,    termasuk  adanya  praktek-praktek  pungutan dari guru/sekolah.hal ini dirasakan  peserta cukup memberatkan. Kondisi ini yang menyebabkan  para  oaring  tua  siswa  dari  kalangan  ekonomi  rendah  terpaaksa menempuh  menyekolahkan  anaknya  seadanya  saja,  karena  mereka  tidak  punya akses  untuk  menyekolahkan  anaknya  pada  sekolah-sekolah  yang  bermutu.
Berbeda  dari  orang  tua  siswa  dari  kalangan  menengah  keatas,  sebagaian memaklumi  kalau  penyelenggaraan  pendidikan  itu  memberi  kesempatan  orang tua  untuk  berpartisipasi  dari  segi  pembiayaan  untuk  menjamin  kualitas  mutu pendidkan.

## Persepsi tentang iuran sekolah.
Iuran  sekolah  adalah  seluruh  jenis  iuran  yang  dibayar  orang  tua  ke sekolah,    menurut  orang  tua  dari  strata  ekonomi  rendah  (miskin)  seharusnya sekolah sekarang betul-betul gratis, tidak ada lagi pembayaran lain(iuran sekolah) baik  negeri  maupun  swasta.  Sedangkan  dari  kelompok  ekonomi  menengah  dan yang  lebih  mapan,  sebagian  menginginkan  agar  sekolah  negeri  tidak  perlu memungut  iuran  oleh  karena  pemerintah  sudah  menyiapkan  subsidi  pendidikan dalam  rangka  program  wajib  belajar  9  tahun.  Sebagian  orang  tua  lagi berpendapat  sebaiknya  sekolah  negeri  tetap  memungut  iuran  dengan  alasan, sekalipun  sekolah  negeri  di  subsidi  oleh  pemerintah  tetapi  belum  tentu  dapat membiayai  dan  memenuhi  kebutuhannya.  Terutama  pada  sekolah-sekolah  yang dianggap  mempunyai  pengelolaan  proses  belajar  mengajar  dengan  mutu  yang bagus  tentu  membutuhkan  pembiayaan  yang  cukup  memadai.Hanya  saja pembayarannya  bisa  diatur  dengan  sistem  silang  yang  disesuaikan  kemampuan ekonomi  orang  tua.  Yang  kategori  kaya  mensubsidi  yang  lemah.    Hal  tersebut dapat dilihat pada fakta-fakta sebagai berikut ini: ……Untuk pendidikan 9 tahun tidak  perlu  iuran  karena  pemerintah  yang  harus  menanggungnya,    dana pendidikan  yang  dari  pepemrintah  kan  uang  rakyat  juga,  tetapi  pelaksanaanya banyak  yang  diselewengkan.  Ada  BOS  sekolah  tidak  mencukupi  tapi  ada  BKS, dana  BKS  itu  sampai  sofanya  sekolah ada  dananya  tersedia  kurang lebih ada 16 jenis  bantuan  untuk  pendidikan  dasar.  Untuk  SD  dan  SMP  sekolah  negeri  tidak usah  bayar  lagi,  karena  guru  juga  sudah  dilipatgandakan  gajinya,perhatikan sekarang  guru  rata-rata  sudah  pakai  mobil.  Dana  BOS,  dana  BKS  ada  untuk peralatan olah raga dan seni itu. anggarannya sampai 20 juta.(Alimuddin).
Uang iuran sekolah dishare antara sekolah dan orang tua terutama untuk program-program  media  pengembangan  kreatifitas  anak.  ……Tergantung ekonomi orang tua, yang miskin dibebaskan saja (tidak membayar apapun), tetapi yang  kaya  tetap  membayar,  apalagi  jika  dilakukan  dengan  kebersamaan,  bias semua berpartisipasi, orang kaya menyumbang uang, mungkin orang miskin bisa menyubang pada kegiatan yang memerlukan tenaga.(Iviet).
Sedangkan  peersepsi  guru  dan  kepala  sekolah  tentang  “bagaimana sebaiknya  sekolah  negeri,  apakah  diizinkan  untuk  meminta  iuran  dari  orang  tua agar dapat menutupi kebutuhan sekolah” ? Ada guru yang menyatakan sebaiknya tidak  ada  lagi  pungutan  untuk  iuran  sekolah  negeri,  agar  anak-anak  betul-betul sekolah  (terutama  dari  keluarga  miskin)  agar  tidak  mengalami  hambatan  lagi untuk mengikuti proses belajar mengajar dan memungkinkan bisa menyelesaikan pendidikannya dari tingkat SD sampai atamat minimal SMP.
Tetapi sebagian besar guru berpandangan sebaiknya sekolah negeri tetap memungut  iuran  terutama  pada  keluarga  kaya.  Mereka  cenderung  agar  iuran sekolah  tetap  diterapkan  untuk  sekolah-sekolah  favorit  atau  sekolah  unggulan. Penerapan  iurannya  dibedakan  antara  keluarga  kaya  dan  keluarga  miskin. Keluarga kaya tetap dikenakan iuran  dan keluarga miskin dibebaskan dari iuran sekolah  melalui  subsidi  silang  yang  diterapkan  secara  tepat  dan  konsisten.Sebab jika  system  subsidi  silang  ini  bisa  dilaksanakan,  diharapkan  dapat  mengurangi gap/jarak  antara  keluarga  kaya  dan  keluarga  miskin.  Penerapan  system  ini  juga memberi  peluang  pada  anak-anak  dari  golongan  keluarga  miskin  untuk mendapaatkan  pelayanan  akses  terhadap  pendidikan  yang  bermutu.  Berikut penuturan  peserta  FGD  :  …..kalau  iuran  sekolah  mau  diteraapkan,  bisa  dengan menggunakan  sistem  subsidi  silang,  hanya  perlu  terlebih  dahulu  ada  data  yang akurat  tentang  klasifikasi  kesejahteraan  orangb  tua  siswa  yang  masuk  kategori kaya,  sedang  dan  miskin.  Inilah  model  sekolah  gotong  royong  yang  bisa membangu    kebersamaan  semua  strata  masyarakat.Jangan  hanya  anak  dari keluarga  mampu  saja  yang  bisa  menyeekolahkan  anaknya  pada  sekolah  favorit (sekolah  unggulan),  tetapi  anak-anak  dari  kelaurga  miskin  juga  bisa  bersekolah yang bermutu dengan sistem subsidi silang.
Dalam  rangka  menerapkan  sistem  subsidi  silang,  maka  syarat  utama yang harus ada adalah tersedianya data klasifikasi kesejahteraan orang tua siswa. Jadi perlu  pemetaan atau sensus social yang akurat diterima oleh seluruh warga orang tua siswa.Untuk menginisiasi ini, perlu dilibatkan komite sekolah agar hasil penentuan  tingkatan  kesejahteraan  social  orang  tua  siswa  legitimate  dan  bisa diterima semua pihak.
Pada  peraktek  yang  pernah  dilakukan  oleh  orang  tua  siswa    tergambar Iuran  pengeluaran  biaya  sekolah  menurut  besarnya  beban  pengeluaran  pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tingkat Sekolah Dasar:
SD Besarnya Biaya (Rp) 1. Uang buku pelajaran 2. Uang baju seragam 3. Uang komite 4. Uang UAN/UAS 5. Uang jajan 6. Uang ekstrakurikuler 7. Uang transport 8. Uang gedung/sumbangan awal tahun 9. Uang kursus/les sekolah 10. Uang computer Rp. 150 ribu – 250 ribu Rp. 120 ribu Rp. 20 ribu (swasta)/bulan Rp. 50 ribu – 100 ribu
Rp. 5 ribu- 10 ribu/hari Rp. 10 ribu/bulan Rp. 3 ribu/hari Rp. 150 ribu Rp. 20 ribu/bulan Rp. 10 ribu/bulan Rp. 100 ribu (untuk negeri)
11. Uang masuk sekolah (kalau
dibawah 7tahun)

## Tingkat Sekolah Menengah Pertama
SMP Besarnya Biaya (Rp) 1. Uang buku pelajaran 2. Uang UAN/UAS 3. Uang baju seragam 4. Uang Praktikum 5. Uang ekstrakurikuler 6. Uang saku/jajan 7. Uang OSIS 8. Uang transport 9. Uang komputer 10. Uang kursus/les sekolah 11. Uang komite 12. Uang gedung / sumbangan awal tahun Rp. 250 ribu – 400 ribu Rp. 200 ribu Rp. 200 ribu – 350 ribu
Rp. 15000/kegiatan (4 kali sebulan) Rp. 20 ribu/bulan (kegiatan social) Rp. 10 ribu-20 ribu/hari Rp. 2 ribu/hari Rp. 10 ribu – 15 ribu/hari Rp. 7500 ribu-20 ribu/bulan Rp. 20 ribu/bulan Rp. 30 ribu – 50 ribu/bulan Rp. 600 ribu – 1.5juta/awal masuk
Menurut  peserta  prioritas  biaya  yang  ditanggung  orang  tua  dan  pemerintah sebagai berikut:
SD Biaya yang seharusnya ditanggung Pemerintah: Uang komite/BP3
Uang gedung
Uang buku pelajaran
Uang praktikum
Uang computer Uang UAS/UAS Uang ekstrakurikuler Uang les sekolah Biaya  yang  sehatrusnya  ditanggung orang tua : Uang saku/ jajan
Uang transport Uang baju seragam Uang buku tulis Les diluar sekolah
Dari pemaparan persepsi diatas, menunjukkan bahwa bahwa baik pada biaya  operasional  maupun  pada  biaya  investasi,orang  tua  dari  keluarga  miskin cenderung  memperioritaskan  pada  kebutuhan  yang  mendesak  untuk  kegiatan pembelajaran  dikelas,  dirumah,  peraktek  laboratorium  maupun  untuk administrasi  ketatausahaan  sekolah  seperti;  alat  tulis  dan  habis  pakai,  media pembelajaran  (buku  dan  multi  media)  dan  perlengkapan  peralatan.  Sedangkan dari dari keluarga mapan menganggap penting untuk diprioritaskan pembiayaan yaitu  menyangkut  peningkatan  kualitas  guru  dan  kesejahteraanya.  Setelah  itu memprioritaskan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  media  pembelajaran  (buku pembelajaran,  multi  media,  alat  tulis,  dan  bahan  habis  pakai,  peralatan  dan perlengkapan  serta  sarana  dan  prasarana.  Dengan  prioritas  –  prioritas  tersebut diharapkan  dapat  mendorong  upaya  pencapaian  mutu  pendidikan  yang  lebih baik dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan diharapkan sudah terhindar dari praktek-praktek bisnis yang mengeksploitasi anak dan orang tua siswa.

## Persepsi Orang Tua Siswa tentang Pendidikan Gratis
Persepsi mengenai pendidikan dasar gratis diyakini oleh para orang tua sebagai  salah  satu  faktor  yang  sangat  menetukan  proses  belajar  lancar  dan bermutu.  dianggap    program  pendidikan  gratis  sangat  membantu  meringnkan beban  keluarga  yang  kurang  mampu  memenuhi  biaya  pendidikan  anak- anaknya.  Melalui  layanan  pedidikan  gratis  diharapkan  mampu  meningkatkan akses  pendidikan  bagi  siswa/siswi,  terutama  dari  keluarga  miskin  atau  tidak mampu dapat mengenyam pendidikan sebagaaimana mestinya guna mendukung program  wajib  belajar  sembilan  tahun.  Berdasarkan  penuturan  warga  dalam FGD di Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah, sebagai berikut :
…..melalui program pendidikan gratis ini, kami orang tua siswa sangat terbantu  dalam  pembiayaan  pendidikan  anak  saya.Apalagi  suami  saya  yang bekerja  sebagai  penjual  ikan  yang  penghasilannya  pas-pasan  hanya  untuk kebutuhan  makan  saja.mudah-mudahan  iuran  yang  sering  ditagih  dulu  betul-

## SMP
Biaya  yang  seharusnya  di  tanggung Pemerintah : Uang komite/BP3 Uang  buku pelajaran Uang UAN/UAS Uang praktikum Uang gedung Uang komputer
Uang OSIS Uang ekstrakurikuler Uang Pramuka Uang les sekolah
Biaya  yang  seharausnya  di  tanggung oeang tua :
Uang saku/jajan
Uang transport
Uang baju seragam Uang buku tulis Uang kursus Uang Les diluar
betul  sudah  tidak  ada  lagi.  Supaya  anak-anak  kami  bisa  selesai  sekolahnya, tanpa putus sekolah. Karena yang menyebabkan putus sekolah itu karena tidak mampu lagi bayar berbagai iuran sekolah yang harus dibayar.(Ros)
Sementara  itu,  pihak  orang  tua  dari  keluarga  yang  lebih  mapan berpandangan program pendidikan gratis bisa bermanfaat jika dilakukan dengan melibatkan  semua  elemen  dan  institusi  masyarakat  yag  mempunyai  kepedulian dan komitmen terhadap dunia pendidikan. Institusi-institusi yang ada sekarang ini  seperti  Dewan  Pendidikan,  Komite  Sekolah  agar  peran  dan  fungsinya  bisa lebih efektif  dan sesuai tujuan  pembentukannya harus  dilakukan  melalui proses yang  selektif  dengan  berdasar  pada  prinsip-prinsip  transparan,  akuntabel, dikontrol oleh masyarakat (community control). Selain itu perlu dimaksimalkan semua  potensi  pengawasan  seperti  lembaga  independen/LSM,  pemerhati pendidikan,  dan  anggota  DPRD  kalau  perlu  para  anggota  DPRD  diberi  target untuk  melakukan  pembinaan  pada  sekolah-sekolah  yang  berada  dibawah diwilayah asal pemilihannya. Respon orang tua tentang pendidikan gratis dapat dilihat berikut ini:
Keterlibatan orang tua murid dengan mengetahui rencana BOS. Bahan pembelajaran atau peralatan  yang  mau  dibeli,  pengadaannya,  melibatka  semua orang  tua  siswa  sehingga  perlu  terbuka  dan  dipertanggungjawabkan. Pengalaman  baru-baru  ini  terkucur  dana  BOS,  ada  strukturnya  ada  LSM  dan wartawan  yang  saya  lihat  jelas  lembaga  independen  tidak  jelas  kredibilitasnya hampir  semua  wartawan  mendekati  kepala  sekolah  pada  saat  terkucur  dana yang  terjadi  bukannya  dikontrol  tapi  ternyata  wartawan  dan  LSM  meminta persen untuk menutupi soal biaya mark up yang dilakukan kepala sekolah.
Mengenai model alternatif pendidikan gratis, peserta FGD mengharapkan agar orang tua siswa dilibatkan, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan  program  BOS.  Keterlibatan    semua  orang  tua  siswa mengetahui  pengadaan  dan  pemanfaatan  dana  BOS  itu,  untuk  menghindari adanya  penyelewengan  atau  penyalahgunaan.  Sebab  dana  yang  dikelola  setiap sekolah tentu besar, dan dana itu pada hakekatnya adalah hak para murud atau orang  tua  siswa,  jadi  wajarlah  jika  para  orang  tua  dilibatkan.  Hal  terungkap dari  FGD  sebagai  berikut  :…….sebaiknya  para  orang  tua  dihadirkan  secara terjadwal  untuk  diberikan  penjelasan  atau  sosialisasi  terkait  pelaksanaan program  BOS  disetiap  sekolah,  sebab  sudah  sering  diberitakan  surat  kabar adanya  penyalah  gunaan  dana  BOS  ini,  jika  ini  yang  terjadi  pasti  yang dirugikan  para  murid  dan  orang  tua,  yang  pada  akhirnya  penyelenggaraan pendidikan  tidak  maksimal.  Contohnya  saja….masih  ada  diantara  kita  para orang  tua  disini  yang  sering  tidak  mendapatkan  buku  paket  belajar,  atau  ada tetapi bergantian
dengan temannya
yang lain untuk
mempergunakannya.nah…kenapa  bukunya  tidak  cukup.  Apa  memang anggarannya  yang  tidak  disediakan  atau  bagaimana….hal-hal  seperti  ini  perlu penjelasan supaya jelas bagi orang tua.(Marnix)
…….kita  para  orang  tua  sangat  terbantu  dengan  adanya  pendidikann gratis,  hanya  saja  kita  mau  agar  dana  yang  dikucurkan  pemerintah  itu  dapat optimal digunakan dan dimanfaatkan betul-betuk untuk kepentingan belajarnya anak-anak  kita.  memang  sudah  bebas  SPP,  tetapi  bagaiamana  dengan  buku- bukunya,  maupun kebutuhan lainnya. Sebab masih seringa ada orang tua yang mengeluh karena masi h ada peraktek memungut iuran untuk kegiatan tertentu. Jadi  sosialisasi  yang  kurang  dan  sistem  pengawasan  atau  pengaduan  kalau  ada keluhan atau hal penting yang mau disamapaikan.(Alimuddin)
Berdasarkan hasil-hasil FGD diatas, menunjukkan bahwa penyelenggaran  pendidikan  gratis  sangat  membantu  meringankan  biaya pendidikan  yang  ditanggung  orang  tua,  juga  membantu  memperlancar  proses kegiatan  belajar  mengajar.  Hanya  saja  para  orang  tua  dari  strata  ekonomi mapan, sedang dan yang miskin menghawatirkan pemanfaatan dana pendidikan gratis  (BOS)  yang  relatif  cukup  besar  disetiap  sekolah  itu  tidak  efektif  dan optimal karena pengelolaannya rentan diselewengkan atau disalah  gunakan.Hal ini  dirasakan  para  orang  tua  karena  selama  ini  dianggap  programnya  kurang tersosialisasi dan kurang melibatkan orang tua.

## SIMPULAN
Orang tua siswa dan guru  menyadari bahwa pendidikan menjadi faktor  utama  dan  kebutuhan  penting  sebagai  asset  masa  depan. Pendidikan  menjadi  hak  setiap  warga  Negara  sebagaiamana  tertuang dalam  UUD  1945  dan  Undang-Undang  sisdiknas,  sehingga  pemerintah berkewajiban menyelenggarakannya  melalui program  pendidikan gratis, terutama  untuk sekolah dasar dan menengah.
Biaya  pendidikan  menjadi  faktor  utama  ketika  orang  tua  ingin menyekolahkan  anaknya.Terutama  dari  keluarga  strata  ekonomi menengah kebawah, merasakan  mengalami kesuli tan sehubungan dengan biaya  pendidikan  yang  semakin  mahal.Hal  ini  disebabkan  selain meningkatnya harga kebutuhan pokok juga adanya kebutuhan tambahan biaya  sekolah  yang  diperlukan  guna  meningkatkan  kualitas  pendidkan anak,  juga  masih  adanya  peraktek  pungutan  iuran  yang  dilakukan disekolah.  Selain  itu  dana  BOS  dianggap  belum  efektif  dalam  membantu keterbatasan orang tua dalam menanggulangi kebutuhan sekolah.
Terkait  biaya sekolah, Orang tua siswa  menyadari  tidak semata- mata  harus  menjadi  tanggung  jawab  penuh  pemerintah.  Seharusnya biaya-biaya  yang  menjadi    hak  orang  tua,  seperti  uang  saku/jajan,  buku tulis,  alat  tulis,  uang  kursus,  dan  sebagaianya  dapat  dipenuhi  sendiri oleh  orang  tua  siswa.  Namun  jika  terjadi  hal-hal  yang  kasuistis,  dimana terdapat  orang  tua  dari  keluarga  miskin  yang  sama  sekali  tidak  mampu
memenuhi  tanggung  jawabnya,  maka  harus  ada  kebijakan  khusus  untuk memastikan setiap anak dalam usia wajib belajar tetap bersekolah.
Persepsi  orang  tua  terhadap  prioritas  biaya  penyelenggaraan pendidikan  yang  harus  dibiayai  Pemerintah;  Para  orang  tua  dari keluarga  berpenghasilan  rendah  cenderung  memprioritaskan  pada kebutuhan yang mendesak  untuk  mendukung kegiatan belajar  mengajar, baik  pembelajaran  dikelas,  dirumah  dan  peraktek  laboratorium  maupun untuk  administrasi  ketatausahaan  sekolah,  sehingga  diprioritaskanlah seperti  buku  paket  pembelajaran,multi  media,alat  tulis  dan  bahan  habis pakai,pelengkapan  peralatan  dan  sarana  prasarana.  Sedangkan  dari keluarga  yang  lebih  mapan  menganggap  penting  untuk  diprioritaskan pembiayaan  yang  menyangkut  peningkatan  kualitas  dan  professinalisme guru dan kesejahteraannya  serta kelengkapan  sarana prasarana.
Penyelenggaraan  pendidikan  gratis,  perlu  memperbanyak  dan memperluas    sosialisasinya  keseluruh  orang  tua  siswa  mengenai  program dan system pengelolaannya, jika perlu masyarakat (para orang tua siswa, terutama  dari  keluarga  miskin)  juga  diberikan  penguatan  untuk mendukung optimalisasi  pemanfaatan dana BOS.
Pelaksanaan  dana  BOS  rentan  diselewengkan,  pada  hal  dana BOS  tersebut  adalah  milik  bersama,  maka  penggunaannya  juga  harus diawasi  bersama.Model  pengawasan  bersama    akan  mengurangi  potensi pihak  pengelola  Dana  BOS  untuk  melakukan  penyelewengan.untuk  itu maka  perlu  ada  ruang  partisipasi  Sebagai  berikut  :1)  Komite  sekolah terlibat  dalam  pengelolaan  Dana  Bos;  2)  Terdapat  perwakilan  orang  tua murid  diluar  komite  sekolah  yang  masuk  dalam  Manajemen  Tim  BOS terlibat  dalam  pengelolaan.  3)  Orangtua  berhak  dan  harus  mendapatkan sosialiasi  program;  4)  Melalui  komite  sekolah,  masyarakat  (orang  tua) mengetahui  pembelian  dan  pemanfaatan  barang  barang;  5)  Ada  system monitoring  evaluasi  dan  pelayanan  penanganan  pengaduan  masyarakat yang fungsional.

## REKOMENDASI
1. Program  pendidkan  gratis  harus  lebih  dioptimalkan  guna  mewujudkan harapan  masyarakat  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  dan bermutu.  Pelibatan  dan  ruang  partispasi  secara  bersama  harus  diciptakan dalam pengelolaan dan pengendaliannya agar dana Bos betul-betul optimal dan berdaya guna.
2. Perlunya  para  pelaksana  BOS  lebih  meningkatkan  lagi  sosialiasi  program BOS baik dilingkungan sekolah maupun pada masyarakat umum.
3. Perlunya diwujudkan  sistem pengelolaan yang menjamin orang tua melalui Komite  sekolah  terlibat  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan dan pelestariannya.
4. Perlunya  penguatan  kapasitas  Komite  sekolah  dalam  mendukung optimalusasi  penyelenggaraan  pendidikan  gratis,  khusunya  pengelolaan BOS yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Hawa, Penelope, Deudre Degeling and Jane Hall, 1990. “How To Run A Focus Group”  in  Penelope  (eds.).  Evaluating  Health  Promotion:  A  Health Workers Guide, Sydney: Maclenan & Petty.
Knodel,  John,  1993.  “The  Design  And  Analysis  of  Focus  Group  Studies:  A Practical  Approach”  in  David  Morgan  (ed.).  Successful  Focus  Group: Advancing the State of Art. Newbury Park, Ca: Sage.
Module 10C: Focus Group Discussion.