## ANALISIS KELEMBAGAAN INDUSTRI TEMBAKAU
DI EKS - KARESIDENAN BESUKI: PARADIGMA “NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS”

## Gigih Pratomo
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV no 54 Surabaya e-mail : pratomo.gigih@yahoo.com

## Abstract
Tobacco  industry  become  leading  sectors  of  industrial  becauase  has linkages  upstream  to  downstream  industries  in  Eks-Karesidenan  Besuki.  The upstream and downstream linkages in the tobacco industry makes an institutional concept  of  relationship  that  includes  transactions  from  all  economic  actors  in tobacco  industry.  This  study  aims  to  identify  patterns  of  institutional  tobacco industry  in  Eks-Karesidenan  Besuki.  This  research    combines  quantitative  and qualitative  approaches.  The  study  area  includes  Eks-Karesidenan  Besuki  like Jember  Regency,  Situbondo  Regency,  Bondowoso  Regency  and  Banyuwangi Regency.  This  study  uses  primary  data.  The  technique  of  collecting  data  using questionnaires and in-depth interviews. The key informant selection with snow ball method.  The  method  of  analysis  in    this  study  uses  the  synthesis  of  Analysis Hierarchy Process (AHP) and Game Theory with descriptive analysis. The analysis showed  that  the  pattern  of  institution  of  tobacco  industry  in  the  Eks-Karesidenan Besuki tend to be dominated by informal institutions. Informal institutions based on a sense of trust and community similarities of culture in economic transactions of upstream  to  downstream  in  the  tobacco  industry.  Business  actors  believed  that informal institution improve the quality of tobacco products and the relationship of culture in society. Business actors also believe the contract which has the legality provide  increased  bargaining  power  of  all  economic  actors  and  avoiding institutional inefficiency.
Key words : industry tobbaco, transaction, institution

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Industri  Tembakau  merupakan  salah  satu  industri  unggulan  dalam  sektor pertanian  di  Eks-Karesidenan  Besuki  (Zhuo  &  Hongming,  2010).  Industri Tembakau  menjadi  sektor  andalan  pada  Kabupaten  Bondowoso,  Kabupaten Banyuwangi,  Kabupaten  Situbondo,  dan  Kabupaten  Jember.  Industri  tembakau merupakan industri yang mempunyai keterkaitan dari industri hulu hingga industri hilir seperti industri minyak dan gas (Kuncoro, 2009). Hal ini dimaksudkan bahwa industri tembakau mempunyai keterkaitan dalam hulu sebagai sumber pendapatan untuk  petani  tembakau,  petani  cengkeh  dan  perantara.  Keterkaitan  industri tembakau  dalam  sektor  hilir  mencakup  kegiatan  perdagangan  tembakau  hingga produk olahannya berupa rokok oleh industri pengolahan tembakau.
Keterkaitan  hulu  dan  hilir  pada  industri  tembakau  menjadikan  sebuah konsep  kelembagaan  hubungan  ekonomi  yang  mencakup  transaksi  dari  seluruh pelaku ekonomi tembakau. Dalam kajian teoretis, hubungan transaksi antar pelaku ekonomi  merupakan  keberlanjutan  paradigma New  Institutional  Economics (NIE) dalam  industri.  Kelembagaan  dalam  hal  ini  tidak  hanya  merupakan  struktur  pola hubungan namun menekankan pada aturan main antar pelaku ekonomi.
Kelembagaan yang efisien akan mempengaruhi kinerja industri tembakau di Eks-Karesidenan  Besuki  (North,  1990).  Namun  dalam  realitanya,  penerapan  NIE dalam  industri  tembakau  di  Eks-Karesidenan  Besuki  tidak  sesuai  dengan konsepnya. Ketidakefisienan bukan hanya disebabkan karena kontrak, namun juga seluruh  komponen  dalam  industri  tembakau.  Dalam  paradigman  NIE  ditunjukkan adanya  kelembagaan  yang  tidak  efisien  akibat  perilaku  pelaku  industri  yang cenderung  memberikan  informasi  yang  tidak  sempurna  dalam  pasar  (Furubotn  & Richter,  2001).  Informasi  yang  tidak  sempurna  pada  dasarnya  disebabkan  oleh adanya opportunistic  behavior pelaku  dalam  industri  karena moral  hazard untuk memperoleh keuntungan ekonomi dalam transaksi.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana pola kelembagaan dalam industri tembakau di Eks-Karesidenan Besuki?

## Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  informasi  tentang  identifikasi  pola kelembagaan  industri  tembakau  di  Eks-Karesidenan  Besuki  yang  berguna  bagi perkembangan industri tembakau khususnya di Jawa Timur.

## TELAAH PUSTAKA

## New Institutional Economics (NIE)
Kelembagaan  sebagai  aturan  main  yang  berperan  penting  dalam  mengatur alokasi sumberdaya secara efisien, merata dan berkelanjutan (Furubotn & Richter, 2001).  Kelembagaan  terdiri  dari  kelembagaan  informal  dan  kelembagaan  formal (Arsyad, 2005). Kelembagaan formal adalah kelembagaan yang mempunyai aturan yang  mempunyai  legalitas  hukum  dan  regulasi  dari  pemerintah.  Kelembagaan informal  merupakan  kelembagaan  yang  dijalankan  diluar  sistem  legalitas  formal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
North  (1990)  menunjukkan  bahwa  kelembagaan  yang  dapat  menurunkan biaya  transaksi  adalah  kunci  dari  keberhasilan  indikator  ekonomi.  Pengembangan kelembagaan  sangat  berkaitan  antar  periode  sehingga  tidak  seluruh  kelembagaan bersifat  efisien  dan  kelembagaan  yang  tidak  efisien  inilah  yang  menghambat pertumbuhan  ekonomi.  Dalam New  Institutional  Economics (NIE),  terdapat  dua stimulus  pengembangan  kelembagaan  yaitu  harga  relatif  dan  inovasi  teknologi. Harga relatif dapat mengubah rules of agreement yang berdampak pada perubahan kelembagaan  yang  akan  menguntungkan  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak. Demikian  juga  halnya  dengan  inovasi  teknologi  yang  akan  menurunkan  biaya transaksi  dan  perubahan  dalam  biaya  informasi  merupakan  sumber  utama  dalam pengembangan kelembagaan.

## METODA PENELITIAN

## Sampel
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  mengkombinasikan  pendekatan kuantitatif  dan  pendekatan  kualitatif.  Wilayah  penelitian  mencakup  Eks- Karesidenan  Besuki  yaitu  Kabupaten  Jember,  Kabupaten  Bondowoso,  Kabupaten Situbondo  dan  Kabupaten  Banyuwangi.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer. Data  primer  diperoleh  dari key-informan penelitian.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan kuisioner dan wawancara mendalam. Teknik pemilihan key informan dilakukan  dengan  metode snow  ball .  Metode snowball adalah  metode  pemilihan key-informan dengan  karakteristik  menetapkan  sampel  awal,  pengembangan jumlah sampel dalam jumlah tertentu dan seterusnya (Pasolong, 2012).

## Teknik Analisis
Teknik  analisis  penelitian  ini  menggunakan  sintesis Analysis  Hierarchi Process (AHP)  dan Game  Theory serta  deskriptif  analitis. Analytic  hierarchy
process (AHP)  adalah  suatu  alat  analisis  untuk  pengambilan  sebuah  keputusan (Joesoef & Rizal, 2001; Jamli, 1999). Dalam metode game theory , interaksi antara kelembagaan  formal  dan  kelembagaan  informal  pada  industri  tembakau  di  Eks- Karesidenan  Besuki  disusun  atas goal untuk  menenunjukkan  pola  kelembagaan dalam  menunjang  aktivitas  industri  tembakau  melalui  alternatif  strategi  dan kebijakan masing masing kelembagaan.

## Gambar 1
Hirarki Sintesis A nalytic Hierarchy Process ( AHP) dan Game Theory Pola Kelembagaan Industri Tembakau Eks-Karesidenan Besuki
Strategi  kelembagaan  informal  yang  tidak  mempunyai  legalitas  dalam industri  tembakau  Eks-Karesidenan  Besuki  adalah  produksi,  kualitas  dan  kultur. Produksi  merupakan  peningkatan  jumlah  hasil  produksi  industri  hulu  dan  hilir tembakau. Kualitas merupakan peningkatan kualitas produk industri hulu dan hilir tembakau.  Kultur  merupakan  peningkatan  keeratan  emosinal  dan  kultur  pelaku usaha  industri  hulu  dan  hilir  tembakau.  Strategi  kelembagaan  formal  yang
Pola Kelembagaan Industri Tembakau Kelembagaan Informal Non Legalitas Produksi Kualitas Kultur Kelembagaan Formal Legalitas Kontrak R&D CSR [A 1 ,B 1 ]……………. [A 1 ,B 3 ] [A 3 ,B 1 ]……………..[A 3 ,B 3 ] Tipe Kelembagaan Strategi A= Payoff Kelembagaan Informal B= Payoff
Kelembagaan Formal
mempunyai  legalitas  adalah corporate  social  responsibility (CSR),  kontrak  dan penelitian  dan  pengembangan  ( research & development atau  R&D).  CSR  adalah insentif  dari  industri  rokok  dan  pengolahan  tembakau  kepada  pelaku  lain  dari industri  hilir  dan  hulu.  Kontrak  adalah  jalinan  kontrak  kerjasama  antar  pelaku dalam industri tembakau. Penelitian dan pengembangan (R&D) adalah peningkatan standar  kualitas  dan  kuantitas  bahan  baku  maupun  produk  olahan  dalam  industri hulu dan hilir tembakau.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pola Kelembagaan Industri Tembakau Eks-Karesidenan Besuki
Industri  tembakau  merupakan  industri  yang  strategis  pada  wilayah  Eks- Karesidenan  Besuki.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  sebagian  besar  pelaku  usaha mengembangan  produk  tersebut  selain  tanaman  primer  seperti  padi,  tebu  dan palawija.  Posisi  industri  tembakau  sebagai  sektor  strategis  dimanfaatkan  oleh pelaku  usaha  dalam  membangun  pola  kelembagaan  informal  maupun  formal  di Eks-Karesidenan Besuki. Pola kelembagaan yang dibangun merupakan aturan main dalam hubungan transaksi ekonomi produk tembakau dan olahannya dalam industri tembakau di seluruh wilayah Eks-Karesidenan Besuki. Pola kelembagaan informal dan  formal  dibedakan  pada  ranah  keberadaan  legalitas  dalam  hubungan  dan transaksi  ekonomi  antar  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  ini  mencakup  petani, pedagang,  perantara  ( blandang ),  industri  rokok,  grosir  rokok,  dan  toko  penjual rokok.
Dalam  aspek kelembagaan informal, pelaku usaha mempunyai permasalahan pokok berupa perolehan modal usaha dalam melaksanakan usahanya dari  sektor  hulu  hingga  hilir  industri  tembakau  di  Eks-Karesidenan  Besuki. Kesamaan  berupa  ketidakmampuan  permodalan  tersebut  menguatkan  keeratan hubungan  antar  sesama  pelaku  ekonomi.  Penguatan  hubungan  kelembagaan informal  diwujudkan  dalam  arisan,  kelompok  tani  dan  pengajian.  Kelembagaan informal  tersebut  berdasarkan  pada  kerja  sama  antar  pelaku  ekonomi  dalam peminjaman  modal  usaha  dari  pelaku  usaha  lain.  Keeratan  hubungan  dari kelembagaan  informal  disebabkan  kepercayaan  antar  pelaku  usaha  untuk  saling gotong  royong  dalam  mengembangkan  usahanya.  Selain  itu,  keeratan  hubungan dalam  kelembagaan  informal  juga  dikarenakan  kesamaan  dan  mayoritas  kultur madura dan jawa di seluruh wilayah Eks-Karesidenan Besuki.
Hasil  analisis  menunjukkan  respon  masyarakat  terhadap  kelembagaan informal  lebih  dominan  apabila  dibandingkan  dengan  kelembagaa  formal.
Kelembagaan  informal  sebesar  69,5%  dan  kelembagaan  formal  sebesar  30,5%. Pelaku  usaha  dalam  industri  tembakau  cenderung  menerapkan  pola  kelembagaan yang  dibangun  secara  informal  tanpa  adanya  legalitas  dibandingkan  kelembagaan formal  yang  mempunyai  legalitas.  Kelembagaan  dari  sisi  petani  tembakau dibangun  dengan  kelompok  tani  yang  melakukan  pertemuan  secara  rutin  yang dilakukan  dalam  pengajian,  arisan  dan  kegiatan  sosial  lainnya.  Kelembagaan informal lain dibangun oleh industri rokok dengan membina  para petani di sekitar wilayah perusahaannya untuk meningkatkan kuantitas produk dengan kualitas yang sesuai  dengan  standar  industri  rokok  tersebut.  Kelembagaan  formal  dibangun dengan  melakukan  kerjasama  antara  petani  dengan  pedagang  atau  industri  rokok. Kelembagaan  formal  lain  dalam  sektor  hilir  dibangun  oleh  industri  rokok  dengan penjual  produk  olahannya  seperti  toko  peracangan,  swalayan,  grosir  dan  melalui toko dari perusahaan.

## Gambar 1 Dominasi Pola Kelembagaan Industri Tembakau Eks-Karesidenan Besuki
Kelembagaan  informal  yang  merugikan  pelaku  usaha  khususnya  petani tembakau di Eks-Karesidenan Besuki adalah hubungan antar petani dengan grader . Petani diposisikan sebagai pelaku usaha yang mempunyai daya tawar yang rendah
oleh grader . Hal ini disebabkan karena grader mempunyai kapasitas dalam menilai produk tembakau petani sesuai dengan standar pasar yang akan menentukan harga dan  tingkat  penjualannya.  Hubungan  kelembagaan  informal  antara  petani  dan grader juga menunjukkan adanya moral hazard dari grader yang melakukan lobby terhadap  petani  dan  industri  rokok  untuk  dapat  memperoleh  keuntungan  dari adanya transaksi penjualan tembakau.

## Persaiangan Strategi Industri Tembakau Eks-Karesidenan Besuki
Analisis  AHP  menunjukkan  bahwa  dalam  bobot  level  pertama  strategi kelembagaan  informal  didominasi  oleh  strategi  kultur  sebesar  40%  apabila dibandingkan  dengan  strategi  produk  sebesar  30%  dan  kualitas  sebesar  30%.  Hal ini  menunjukkan  bahwa,  pelaku  dalam  industri  tembakau  mengharapkan  adanya kelembagaan  informal  mampu  memberikan  dampak  positif  berupa  peningkatan keeratan hubungan antar sesama pelaku tidak hanya pada petani tembakau namun juga pelaku usaha lain dalam industri tembakau di Eks-Karesidenan Besuki.
Kultur  menjadi  strategi  dominan  dalam  kelembagaan  informal  industri tembakau  di  Eks-Karesidenan  Besuki  disebabkan  karena  mayoritas  pelaku  usaha mempunyai kultur dan budaya  yang didominasi budaya madura dan jawa.  Hal ini memberikan dampak pada keeratan hubungan antar sesama pelaku usaha walaupun tanpa  adanya  legalitas  dalam  transaksi  ekonomi  untuk  produk  tembakau  dan olahannya.  Dominasi  strategi  kultur  menunjukkan  pelaku  usaha  mempunyai harapan  terhadap  persamaan  kultur  sebagai  media  komunikasi  dan  hubungan transaksi dalam industri tembakau. Strategi kultur tidak hanya terbatas pada petani tembakau,  namun  juga  seluruh  pelaku  usaha  seperti  perantara,  industri  rokok, hingga  toko  pengecer  rokok.  Kelembagaan  informal  yang  didasarkan  pada persamaan kultur diharapkan mampu memberikan keberlanjutan industri tembakau di Eks-Karesidenan Besuki.
Tabel 1 Strategi Kelembagaan Informal dan Formal Industri Tembakau Eks-Karesidenan Besuki Strategi Kelembagaan Bobot Level Strategi (%) Kelembagaan Informal Produk 25 Kualitas 35 Kultur 40 Kelembagaan Formal CSR 25 Kontrak 55 R&D 20
Kelembagaan  formal  didominasi  oleh  strategi  kontrak  kerja  sama  antar pelaku  dalam  industri  tembakau  di  Eks-Karesidenan  Besuki.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  bobot  level  pertama  strategi  kelembagaan  formal  industri  tembakau  yang menunjukkan  strategi  dominan  adalah  strategi  kontrak  sebesar  55%,  strategi  CSR sebesar  25  %  dan  strategi  R&D  sebesar  20%.  Pelaku  usaha  dalam  industri tembakau mempunyai harapan besar dengan kelembagaan formal yang mempunyai legalitas dalam memberikan payung hukum dalam transaksi melalui kontrak antar pelaku usaha.
Kontrak  kerjasama  memberikan  payung  hukum  dalam  proses  jual  beli tembakau  dan  produk  olahannya  yang  diakui  secara  hukum  dan  dilindungi  oleh regulasi.  Kontrak  kerja  sama  yang  diharapkan  oleh  pelaku  usaha  merupakan kontrak  yang  lengkap  sehingga  tidak  menimbulkan  adanya  informasi  tidak sempurna dalam pasar. Pelaku usaha menunjukkan respon bahwa ketidaklengkapan kontrak kerja sama akan menyebabkan kelembagaan formal menjadi tidak efisien, sehingga kinerjanya akan sama dengan kelembagaan informal yang tanpa legalitas.
Tabel 2 Pay-Off Stategi Kelembagaan Informal dan Formal Industri Tembakau
Eks-Karesidenan Besuki Pay-Off Kelembagaan Formal CSR Kontrak R&D Kelembagaan Informal 0.05 0.21 0.1 Produk 0.2 0.04 0.13 0.05 0.19 0.09 Kualitas 0.23 0.04 0.1 0.06 0.27 0.05 Kultur 0.19 0.09 0.16 Sumber: data diolah
Interaksi kelembagaan informal dan formal ditunjukkan dengan persaingan strategi yang diterapkan oleh pelaku industri tembakau di Eks-Karesidenan Besuki. Jika  kelembagaan  formal  akan  menggunakan  strategi  CSR,  maka  kelembagaan informal  akan  merespon  dengan  strategi  kualitas  tembakau  dan  produk  olahan tembakau karena mempunyai nilai pay-off yang lebih tinggi dibandingkan strategi lainnya yaitu sebesar 0,23. Kelembagaan formal dengan strategi kontrak kerja sama akan  direspon  oleh  kelembagaan  informal  dengan  strategi  kultur  karena mempunyai  nilai pay-off yang  lebih  tinggi  dibandingkan  strategi  lainnya  yaitu
sebesar  0,09.  Apabila  kelembagaan  formal  menggunakan  strategi  penelitian  dan pengembangan  (R&D),  maka  kelembagaan  informal  akan  merespon  dengan strategi  kultur  karena  mempunyai  nilai pay-off yang  lebih  tinggi  dibandingkan strategi lainnya yaitu sebesar 0,16.
Interaksi  antar  kelembagaan  dalam  industri  tembakau  dapat  ditekankan pada  strategi  dari  kelembagaan  informal.  Apabila  kelembagaan  informal  berfokus pada  strategi  produk  dengan  meningkatkan  jumlah  produksi,  maka  kelembagaan formal akan merespon dengan strategi kontrak kerja sama karena mempunyai nilai pay-off yang  lebih  tinggi  dibandingkan  strategi  lainnya  yaitu  sebesar  0,21.  Jika kelembagaan  informal  menerapkan  strategi  kualitas  tembakau  dan  produk olahannya,  maka  kelembagaan  formal  akan  merespon  dengan  strategi  kontrak karena  mempunyai  nilai pay-off yang  lebih  tinggi  dibandingkan  strategi  lainnya yaitu  sebesar  0,19.  Apabila  kelembagaan  informal  menekankan  pada  strategi dominannya  yaitu  kultur  masyarakat,  maka  kelembagaan  formal  akan  merespon dengan  strategi  kontrak  kerjasama  karena  mempunyai  nilai pay-off yang  lebih tinggi dibandingkan strategi lainnya yaitu sebesar 0,27.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  baik  kelembagaan  informal  maupun kelembagaan  formal  mempunyai  startegi  dalam  merespon  bisnis  dalam  pasar tembakau  di  Eks-Karesidenan  Besuki.  Pengaruh  strategi  kelembagaan  informal terhadap  kinerjanya  dalam  industri  tembakau  adalah  berupa  kualitas  dan  kultur masyarakat.  Kualitas  ditekankan  pada  kualitas  tanaman  dan  produk  olahannya untuk  memperoleh  manfaat  ekonomi  dari  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pelaku industri tembakau di Eks-Karesidenan Besuki. Kultur masyarakat ditekankan pada rasa  kepercayaan,  kesamaan  budaya,  kesamaan  kultur  dan  rasa  gotong  royong pelaku  ekonomi.  Kelembagaan  formal  mempunyai  strategi  dominan  dengan melakukan  kontrak  kerja  sama  antar  pelaku  industri  untuk  memperoleh  legalitas transaksi  dan  perlindungan  hukum  dari  penyimpangan  dan  ketidakefisienan kelembagaan.  Kontrak  kerja  sama  antar  pelaku  usaha  akan  memberikan  sebuah hubungan formal dalam transaksi jual beli tembakau dan produk olahannya di Eks- Karesidenan Besuki.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pola kelembagaan industri tembakau di Eks-Karesidenan Besuki cenderung didominasi  oleh  kelembagaan  informal.  Kelembagaan  informal  didasarkan  pada rasa  kepercayaan  dan  kesamaan  kultur  masyarakat  dalam  melakukan  transaksi
ekonomi  dari  industri  hulu  hingga  hilir  dalam  industri  tembakau.  Kelembagaan informal  diyakini  pelaku  usaha  mampu  meningkatkan  kualitas  produk  tembakau dan  keeratan  hubungan  kultur  dalam  masyarakat.  Strategi  kelembagaan  informal yang  dominan  adalah  kualitas  dan  kultur  masyarakat.  Kelembagaan  formal mempunyai  strategi  dominan  dengan  melakukan  kontrak  kerja  sama  antar  pelaku industri  untuk  memperoleh  legalitas  transaksi  dan  perlindungan  hukum  dari penyimpangan  dan  ketidakefisienan  kelembagaan.  Pelaku  usaha  juga  meyakini bahwa  kontrak  kerja  sama  yang  mempunyai  legalitas  dapat  memberikan peningkatan daya tawar pelaku ekonomi dan menghindari inefisiensi kelembagaan

## Saran
Pelaku  usaha  dalam  industri  tembakau  yang  menginginkan  legalitas transaksi,  perlindungan  hukum  dari  penyimpangan,  menghindari  ketidakefisienan kelembagaan  dan  menginginkan  peningkatan  daya  tawar  pada  seluruh  pelaku ekonomi, sebaiknya menggunakan strategi kelembagaan formal. Sedangkan pelaku usaha  yang  menginginkan  peningkatan  kualitas  produk  tembakau  dan  keeratan hubungan kultur masyarakat dapat menggunakan strategi kelembagaan informal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L. 2005. Instituition do really matter: important lessons from village credit institution of Bali. Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia , 20 (2): 105-119. Furubotn,  E.G.,  &  Richter,  R.  2001 .  Institutions  and  Economic  Theory : the Contribution  of  the  New  Institutional  Economics .  New  York:  The University of Michigan Press.
Jamli. 1999. Konflik Indonesia-Jepang di dalam pasar otomotif: penerapan analytic hierarchy process (AHP) dan Game Theory . Buletin Ekonomi Moneter dan
Perbankan , 14 (3).
Joesoef  &  Rizal,  J.  2001.  Prisoner’s  dilemma  game  dalam  perdagangan internasional:  teori  dan  bukti  empiris. Jurnal  Ekonomi  dan  Manajemen , 2(1).
Kuncoro. M. 2009. Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis  dan Pelayanan Publik . Yogyakarta: Galang Press. North, D. 1990. Institution, Institutional Change and Economic Performance . New York: Cambridge University Press.
Pasolong, H.  2012. Metode Penelitian Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta. Zhuo,  L.X.  &  Hongming,  C.  2010.  Analysis  investment  in  tobacco  industry logistics infrastructure. Journal of Management , 4.