ANALISA HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP ASAS KEADILAN PADA UNDANG-UNDANG STANDAR BURUH YANG ADIL ( FAIR LABOR STANDAR ACT) TAHUN 1938

## Urip Giyono*

## Abstract
The cultivation of the principle of balance of interests in the rule of law that contains the value of honesty, fairness, justice, and moral demands, such as rights, obligations and responsibilities in the relationship between human beings in accordance with the principles of Pancasila, where workers and employers have a reciprocal relationship valued humanity, there is no discrimination, and seeking adjustment of understanding through deliberations.
In establishing partnerships in working relationships between workers and employers, and through building partnerships the parties maintain the working conditions conductively, with due regard to the welfare of workers and their families, on the contrary the workers perform the obligations according to applicable rules and can adapt to the work environment. This in turn will create a partnership building. This harmony is a manifestation, that entrepreneurs and workers must accept and believe all that is Allah's trust to be utilized for the benefit of man
Keywords :  rights, duty, partnership

## Abstrak
Penanaman  asas  keseimbangan  kepentingan    dalam  aturan  hukum  yang  mengandung  nilai  kejujuran, kepatutan, keadilan, serta tuntutan moral, seperti hak, kewajiban dan tanggungjawab dalam hubungan antara manusia sesuai dengan sila-sila Pancasila, di mana pekerja dan pengusaha mempunyai hubungan timbal balik yang bernilai kemanusiaan, tidak ada diskriminasi, serta mencari penyesuaian paham melalui musyawarah-mufakat.
Dalam  membangun  kemitraan  dalam  hubungan  kerja  antara  pekerja  dengan  pengusaha,  dan  melalui bangunan  kemitraan  para  pihak  menjaga  kondisi  kerja  secara  kondusif,  dengan  tetap  memperhatikan kesejahteraan para pekerja maupun  keluarganya, sebaliknya para pekerja melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Hal ini pada gilirannya akan tercipta   suatu  bangunan  kemitraan.  Keserasian  ini  merupakan  manifestasi,  bahwa  pengusaha  dan pekerja  harus  menerima  serta percaya  segala  apa  yang  dimiliki  merupakan  amanah  Allah  untuk  dapat dimanfaatkan bagi kepentingan manusia.
Kata kunci: hak, kewajiban, kemitraan
*) Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
85

## A. Pendahuluan
Hukum ketenagakerjaan mempunyai  fungsi  dan  tujuan  untuk menjaga ketertiban masyarakat, khususnya hubungan antara pengusaha dengan  pekerja  dalam  kegiatan  proses produksi  barang  dan  jasa,  yang mengandung serta mencerminkan nilai kepastian  hukum,  nilai  kegunaan (manfaat),  dan  nilai  keadilan.  Di  sini ketiga  nilai  tersebut  sebagai  pilar-pilar yang  melandasi  tegaknya  hukum ketenagakerjaan,  dan  sekaligus  sebagai tujuan hukum ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional diarahkan dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan  berkeadilan  berdasarkan  Pancasila dan  UUD  1945.  Salah  satu  wujud masyarakat yang sejahtera, yaitu adanya jaminan kesejahteraan, keadilan, merata,  baik  segi  materiil  maupun spiritual dan perlakuan tanpa diskriminasi.  Jaminan  tersebut  sebagai manifestasi  dari  tujuan  pembangunan nasional  dan  manusia  Indonesia seutuhnya.
Dalam  pembangunan  nasional tenaga  kerja,  khususnya  pekerja mempunyai peran dan kedudukan yang signifikan  sebagai  pelaku  ekonomi pembangunan  bersama  mitra  kerja,
yaitu pemberi/ pengguna kerja (pengusaha). Mengingat sangat bernilainya  peranan  pekerja,  maka perlu  adanya  suatu  perlindungan  hak dasar antara lain, yakni perlakuan yang sama  di  hadapan  hukum  (Pasal  28D ayat  (1)  UUD  1945.).  Demikian  pula kedudukan  setiap  orang,  khususnya dalam  hubungan  kerja  antara  pekerja dengan  pengusaha  mempunyai  nilai yang sama dan berkeadilan di hadapan hukum  (Pasal  28D  ayat  (2)  UUD
1945). Apresiatif terhadap pelaku ekonomi tersebut,  diatur  secara  normatif  dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya.  Hal  ini  sebagai  wujud pengakuan  negara  kepada  para  pelaku kegiatan  (proses)  ekonomi.  Tanpa keikutsertaan  peran  mereka  tujuan pembangunan tidak tercapai, karena itu negara  melalui  fungsi  pemerintahan menetapkan  kebijakan,  antara  lain seperti  pengupahan,  perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  kerja, perlindungan bagi pekerja dan keluarga untuk  memperoleh  jaminan  sosial tenaga  kerja  serta  mendorong  untuk meningkatkan kebutuhan pekerja dengan mendirikan koperasi. Kebijakan  tersebut,  sebagai  amanat UUD  1945,  yang  wajib  dilaksanakan oleh pemerintah.
Pelbagai  kebijakan  pemerintah dalam  pelaksananya  belum  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan,  hal  ini karena pemberi kerja umumnya kurang mematuhi eksistensi hukum ketenagakerjaan  sebagai  pedoman bersikap  dan  berperilaku  dalam hubungan  kerja.  Aturan  ini,walaupun mempunyai sanksi hukum bagi mereka yang  melanggarnya,  namun  tetap  saja pemberi kerja kurang memperdulikannya. Pengaruh tersebut, diwarnai  adanya  pemahaman  terhadap liberalism, 1 yang  berpandangan  bahwa negara  tidak  diperbolehkan  campur tangan  di  bidang  ekonomi,  melainkan hanya sebagai institusi penegak hukum
1 Liberalism  merupakan  aliran  yang menjamin adanya kebebasan atas hak individu dalam  mencapai  tujuan  dan  menempatkan kebebasan  individu  sebagai  nilai  yang fundamental,  baik  bidang  ekonomi  maupun spiritual  (Lt.  Djoko  Heroe  Soewono,  1990: 84).
86
ranah  ketertiban  dan  keamanan.
Perlawanan  dari  kelompok  pengusaha pengikut liberalisme berupaya mencegah  pemerintah  untuk  tidak menggangu  kebebasan  mereka  dalam melakukan  perdagangan  dan  asas kebebasan berkontrak. Pembangkangan  ini  tidak  dapat menyurutkan sikap pemerintah sebagai institusi  yang  memegang  amanat undang-undang untuk memberi perlindungan  bagi  kaum  lemah. Pendukung  sikap  pemerintah,  seperti Roscoe  Pound  yang  menyatakan bahwa  pada  umumnya  hukum  di negara  maju  menunjukan  adanya kecenderungan untuk memberi perlindungan kepada pihak yang lemah, salah  satunya  perlindungan  terhadap kaum pekerja agar dapat meningkatkan kesejahteraan (G.W. Paten, 1955: 103), sikap  ini  didukung  oleh  John  Rawls, bahwa  Setiap  orang  harus  mempunyai hak dan kesempatan yang sama kepada semua  orang.  Lebih  lanjut  Rawls menyatakan  bahwa  ketidaksamaan  di bidang  sosial  ekonomi  harus  diatur sedemikian  rupa  agar  golongan  paling lemah  merupakan  pihak  yang  paling diuntungkan    (Aloysius  Uwiyono, 2001: 18).
Bertitik-tolak  dari  prinsip  keadilan tersebut,  maka  kaum  lemah  harus mendapatkan  jaminan  kebebasan  yang seimbang  dalam  hubungan  kerja dengan pihak pengusaha. Hal ini sesuai asas  keseimbangan  dan  asas  campur tangan  pemerintah  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Pasal  102  ayat  (1) Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Di  sini pemerintah mempunyai fungsi menetapkan  kebijakan,  pelayanan, pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran  peraturan  perundang- undangan ketenagakerjaan. Pada dasarnya perlindungan hukum oleh negara merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan pemerintah  berdasarkan  amanat  UUD 1945, terutama perlindungan bagi para kaum lemah (pekerja) dalam hubungan kerja,  namun  demikian  dalil  ini mendapat  reaksi  dari  penganut  paham liberal,  khususnya  pemberi  kerja, bahwa  perlindungan  hukum  oleh negara  merupakan  pelanggaran  atas asas  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum. M. Levenbach, pada pokoknya menyatakan,  peraturan  perburuhan sebagai  pengecualian  karena  peraturan tersebut,  memuat  campur  tangan negara,  dan  aturan  yang  mengatur hubungan  perorangan  tidaklah  bersifat mutlak  (Levenbach,  M.G.  1926:  10). Pernyataan tersebut mendapat dukungan  Imam  Soepomo,  yang menyatakan  bahwa  hakikat  hukum perburuhan  untuk  melindungi  pekerja. Selanjutnya  Imam  mengatakan  bahwa secara  juridis  pekerja  adalah  bebas, akan  tetapi  secara  sosiologis  tidak bebas.  Bertitik  tolak  dari  perihal tersebut,  dapat  dirumuskan  masalah sebagai  berikut,  yakni  Bagaimana sebenarnya kedudukan hukum pengusaha dan pekerja dalam hubungan kerja. Selain  itu  dari  pengertian  hukum perburuhan yang diberikan oleh Imam
Soepomo  tersebut  jelaslah  bahwa pandangan  tersebut  didasarkan  pada aliran  hukum  eropa  kontinental  yang memandang  hukum  identik  dengan undang-undang.  Selain  itu  untuk hukum  yang  tidak  tertulis  sulit ditemukan  kodifikasinya. Fair  Labor Standar  Act tahun  1938  menandai penghargaan  pada  hak-hak  tenaga kerja.
87

## B. Permasalahan
Hubungan  kerja  antara  pekerja dan  pengusaha  lebih  diwarnai  aspek politis daripada aspek lain seperti aspek kemanusiaan  dan  kesetaraan.  Tulisan ini  hendak  menganalisa  keadilan  pada
Fair Labor Standar Act tahun 1938 dan membandingkan dengan aspek keadilan bagi kaum buruh di era global. C. Pembahasan
1. Fair  Labor  Standar  Act  Tahun
1938 Sebagaimana diketahui bahwa hubungan  kerja  antara  pengusaha dengan  pekerja,  telah  terjalin  dalam rangkaian  sejarah  yang  cukup  panjang, di mana pada waktu itu dikenal dengan istilah,  hubungan  kerja  antara  majikan dengan  buruh  (budak,  hamba,  ulur). Jalinan  kerja  lebih  mengarah  kepada penguasaan  budak  sebagai  hak  milik. Hal  ini  dapat  ditelusuri  dari  pelbagai peristiwa, di mana budak/ hamba/ ulur sebagai  insan  yang  tidak memiliki  hak, melainkan hanya
melaksanakan kewajiban  atas  perintah  pemiliknya seperti  peristiwa  pada  Tahun  1877  di Sumba, seratus budak 2 dibunuh semata untuk  mengiringi  seorang  raja  yang meninggal dunia dan keberadaan budak sebagai  pelayan  di  alam  baka  (Iman Soepomo, 1983: 8-9). Demikian pula di Maluku,  budak  dimanfaatkan  oleh
2 Menurut  Poerwadarminta, budak sinonim dengan abdi, hamba, jongos . Menurut Iman Soepomo,  budak  adalah  seorang  yang  tidak mempunyai  hak  apapun,  bahkan  hak  atas hidupnya  juga  tidak.  Mereka  hanya  memiliki kewajiban  melakukan  pekerjaan,  kewajiban menuruti  segala  perintah,  petunjuk  dan  aturan dari  pihak  pemilik-budak.  (Iman  Soepomo, 1987: 11).
Verenigde  Oost  Indische  Compagnie untuk memelihara  kebun  pala  serta  cengkeh (Iman Soepomo, 1983: 9), selain istilah perhambaan,  yakni  orang  berpiutang (pemegang/  penerima  gadai)  menjalin hubungan  kerja  dengan  orang  yang berhutang,  di  mana  pemberi  gadai menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain/  hamba  yang  ia  kuasai  sebagai jaminan  atas  pinjaman  hutang  untuk bekerja kepada penerima gadai, dengan kewajiban jika hutang telah lunas, maka hamba  tersebut  kembali  kepada pemberi  gadai/  berhutang.  Selain budak  dan  hamba,  dikenal  pula  istilah peruluran,  di  mana  keberadaan  ulur (perkenier)  terikat  hak,  yakni  selama ulur (pemilik kebun) mengelola kebun, maka  yang  bersangkutan  berhak  atas kebun, sebaliknya jika yang bersangkutan  meninggalkan  kebun, maka  ia  tidak  berhak  atas  kebun tersebut,  kewajiban  lain  pemilik  kebun diharuskan  menanam  pala  yang selanjutnya,  dijual  kepada VOC . dengan  harga  yang  telah  ditetapkan oleh VOC . Hubungan kerja antara ulur dengan VOC 3 ,  berlangsung  hingga
Tahun 1922. Pelarangan perbudakan, perhambaan,  peruluran  berdasarkan ketentuan  Pasal  27  ayat  (2) Regering
Reglement 4 (RR)  tertanggal  1  Januari 1860,  telah  dihapuskan  di  seluruh Indonesia, namun proses penghapusan
3 Persatuan  Perusahaan  Dagang  India Timur  ( Verenigde  Oost  Indische  Compagnie ) dibentuk  Pemerintah  Hindia  Belanda  untuk wilayah  jajahan.  (Datje  Rahajoe  koesoemah, 1980: 263).
4 Regering  Reglement merupakan  Undang- Undang Hindia Belanda diberlakukan sebelum tahun  1926.  Sejak  Tahun  1926  istilah RR diganti  dengan Indische  Staatsregeling .  (Iman Soepomo, 1987: 164).
perbudakan  memperlukan  waktu  yang cukup  lama,  yakni  62  tahun.  Sesudah Tahun  1922,  perbudakan  di  Indonesia telah berakhir.
Seiring  dengan  istilah  perbudakan, perhambaan  dan  peruluran,  dikenal pula  sistem  kerja  rodi  (paksa)  yang semula model ini merupakan pekerjaan yang bertitik tolak dari asas kebersamaan untuk kepentingan suku/ desa, seperti pembuatan jalan,
membangun  rumah,  pemeliharaan sawah dan penyelenggaraan keramaian. Dikemudian  hari  kegiatan  tersebut, bergeser  ke  arah  yang  bersifat  pribadi (kerja paksa) tanpa imbalan jasa. Hal ini diperburuk  dengan  kondisi  di  mana kebutuhan  pekerja,  seperti  sandang, pangan,  papan  dibebankan  kepada pekerja.  Peristiwa  yang  sangat  kejam timbul  pada  masa  pemerintahan Gubernur  Jenderal  Hendrik  Willem Daendels (1807-1811) yang memerintahkan  untuk  membuat  jalan sepanjang  pulau  jawa,  antara  Anyer sampai  Panarukan  untuk  kepentingan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda, melalui Regering  Reglement (1830)
menjamin  adanya  aturan  tanam  paksa ( Cultuurstelsel ), 5 dalam  Pasal  80  RR. dinyatakan,  bahwa  kerja  paksa/  rodi diperkenankan untuk keperluan perkebunan  bagi  kepentingan  Hindia Belanda  (Iman  Soepomo,  1987:  16), yang  selanjutnya Staatsblad 1838  (LN) No.  50,  memberikan  kemudahan  bagi
Gubernur, sebagai pengusaha
5 Cultuurstelsel merupakan  bentuk  upaya gubernemen  memperbesar  hasil  perkebunan untuk di ekspor dengan cara memaksa pemilik tanah  untuk  menanam  tanaman  tertentu,  dan menjualnya  kepada  gubernemen  dengan  harga yang telah ditentukan oleh gubernemen. (Iman Soepomo, 1987: 160).
perkebunan  mengadakan  jalinan  kerja dengan kepala desa guna mendapatkan pekerja  dengan  syarat  memperhatikan pola  pengupahan,  makan,  perumahan, dan macam pekerjaan yang berlakunya paling  lama  5  (lima)  tahun,  namun demikian  penekanan  kepada  pekerja tetap  tidak  ada  perubahan  karena fungsi pengawasan di bawah Gubernemen ,  dan  hal  ini  berlangsung hingga  terbitnya Staatsblad 1863, No.152,  yang  mengakhiri  pola  tanam paksa ( Cultuurstelsel ). Dengan dihapusnya pola tersebut, dan bersamaan itu dilarang bagi pengusaha mengadakan  perjanjian  dengan  kepala desa. Pada  tahun  1864,  Gubernur Jenderal Duijmar van Twist, menerbitkan  aturan  yang  membagi kerja  rodi  dalam  2  (dua)  pola,  yaitu  : Pertama,  yang  bersifat  umum  dan insidentil, seperti membuat/memperbaiki bendungan, jalan,  pasar,  bangunan  negara  dengan imbalan makan dan upah ; Kedua, yang bersifat  khusus  (terus  menerus)  untuk keperluan  pekerjaan  tertentu,  penjaga gudang  negara,  makam,  sipir  penjara, pengantar  surat  dan  pengangkutan orang  serta  barang.  Dalam  kenyataan kedua  pola  tersebut  tidak  membawa perbaikan  pada  kehidupan  pekerja. Dikecualikan dari kewajiban kerja rodi, yaitu  kepala  desa  dan  aparatnya  serta guru agama, militer, juru kunci makam, bangsawan, dan para pensiunan. Pada  tahun  1870,  Pemerintah Hindia  Belanda  melalui Agrarische  Wet, Stbl.  1870,  No.  55  dan Algemene  Politie Strafreglement, Stbl.  1872,  No.111, memberikan peluang dan jaminan bagi perusahaan  perkebunan  swasta  untuk merekrut  pekerja  melakukan  pekerjaan tertentu  dengan  ancaman/  sanksi
89
hukuman  ( poenale  sanctie ),  yaitu  bagi pekerja  yang  tidak  melaksanakan perjanjian kerja dan/atau meninggalkan atau  menolak  melakukan  pekerjaan tanpa  alasan  yang  sah,  pekerja  dapat dipidana  denda,  atau  melakukan  kerja paksa selama 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) hari. Pola tersebut pada akhirnya mendapat  tantangan  dari  Parlemen Belanda, yang berujung pada pencabutan  Staatsblad  1872,  No.111, melalui  Stbl.  1879,  No.  203.  Peristiwa ini  tidak  diikuti  peraturan  untuk perkebunan  di  Sumatra  Timur,  dan justru  dengan  terbitnya  Staatsblad 1880, No.133, tentang Koelie Ordonantie, punale sanksi  tetap  diberlakukan terhadap  perkebunan  di  daerah tersebut.
Selain  beberapa  model  kerja  rodi (umum  dan  khusus)  ada  pekerjaan tertentu  yang  menggunakan  pola  kerja pancen, yaitu bekerja untuk kepentingan pembesar gubernemen. Dengan  terbitnya Staatsblad 1882,  No. 136,  kerja  pancen  telah  dilarang,  dan dengan  Stbl.  1882,  No.137,  setiap orang  yang  dibebaskan  dari  kewajiban kerja  pancen  harus  membayar  uang kepala sebesar satu golden.
Berdasarkan Stbl. 1934, No. 661 jo. Stbl.  1938,  No.  21,  tertanggal  1 Pebruari 1938, secara juridis kerja rodi hapus  di  seluruh  Indonesia.  Demikian pula  terhadap punale sanksi  berdasar Stbl.  1941,  No.  541,  yang  berlaku tanggal  1  Januari  1942,  mengakhiri kekuasaan pengusaha terhadap perlakuan atau pemerasan tenaga kerja di Indonesia.
Paradigma  sistem  hubungan  kerja, sejak  berlakunya  Undang-Undang Dasar  1945,  ditegaskan,  segala  badan negara  dan  peraturan  yang  ada  masih langsung  berlaku,  selama  belum
diadakan  yang  baru  menurut  Undang- Undang  Dasar  ini. 6 Demikian  pula perubahan  ke  empat  aturan  peralihan Pasal  I  UUD  1945  (amandemen), “Segala peraturan perundang-undangan yang  ada  masih  tetap  berlaku  selama belum  diadakan  yang  baru  menurut UUD  ini”.  Pemahaman  tersebut, memberi  petunjuk  bahwa  sebagian besar  peraturan  perundang-  undangan (Burgerlijk  Wetboek  dan  Wetboek  Van Koophandel) pada era Pemerintah Hindia Belanda masih diberlakukan, sepanjang belum diadakan yang baru berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Dasar 1945.
Pada  awal  kemerdekaan  hubungan kerja  diatur  dalam  ketentuan  Buku  III bab 7A KUHPerdata tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan  pekerjaan,  serta  ketentuan Buku  II  KUHD  Bab  Kesatu,  Bab Kedua,  Bab  Ketiga  tentang  hak,  dan kewajiban  yang  terbit  dari  pelayaran (pengangkutan  laut)  di  mana  pada dasarnya hubungan kerja yang dimaksud  dalam  ketentuan  Buku  III bab.  7A  KUHPdt,  yang  diterbitkan tanggal  1  januari  1927,  bersifat  formal (Juridis), bahwa kedudukan pekerja dan majikan  sama  dihadapan  hukum, walaupun  secara  faktual  (sosial  dan ekonomi) tidaklah demikian. Hubungan  kerja  antara  pekerja  dan pengusaha  lebih  diwarnai  aspek  politis untuk  kepentingan  pemerintah  Hindia Belanda. Paham liberal mewarnai berlakunya ketentuan  hukum  tersebut,  yang berimplikasi  terhadap  hubungan  kerja dan  merupakan  konsekuensi  dari  asas konkordasi,  bahwa  hukum  Indonesia
6 Aturan  peralian  pasal  II  UUD  1945 (sebelum amandemen)
90
berlaku  sama  dengan  hukum  Belanda (Pasal  131 Indonesische  Staatsregeling ), terbitnya hukum tersebut merupakanironis bagi bangsa Indonesia. Dalam  rangka  untuk  memberikan perlindungan hukum bagi kaum lemah, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang dibuat Pemerintah  bersama  DPR,  melahirkan produk hukum ketenagakerjaan sebagaimana  yang  digariskan  dalam ketentuan UUD, yakni untuk mewujudkan  hak  serta  perlindungan tenaga  kerja. 7 Selanjutnya  dalam ketentuan  Pasal  28  D  ayat  (2)  UUD 1945,  bahwa  :  “Setiap  orang  berhak untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak dalam hubungan kerja”.
Guna  mengaplikasikan  hubungan kerja para pihak mengadakan perjanjian kerja, 8 sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  52  Undang-Undang
7 Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
8 Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian antara  pekerja/  buruh  dengan  pengusaha  atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak  dan  kewajiban  para  pihak.  (Psl.  1  sub.  14 Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan).  Aloysius  Uwiyono  bahwa perjanjian  kerja  dalam  perspektif  hubungan hukum  antara  pekerja  dengan  pengusaha mempunyai  ciri-ciri khusus  ( esensial ), yakni  : pekerjaan,  perintah  serta  upah.  Jika  salah  satu unsur atau dua unsur tidak terpenuhi, maka hal tersebut  bukan  perjanjian  kerja.  Dalam hubungan  kerja  antara  pekerja  dengan majikan/  pengusaha  harus  memenuhi  ketiga unsur  tersebut  (Aloysius,  sebagai  saksi  ahli dalam  perkara  :  Permohonan  pengujian Undang-Undang  No.  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkara No. 012/ PUU-I/ 2003, hal. 67).
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  yakni  kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, pekerjaan yang tertentu, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan, serta  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Keempat  syarat  ini selaras dengan Pacta Sun Servanda , yang secara  implisit  diatur  dalam  ketentuan Pasal  1338  KUHPerdata. 9 Model  ini dihadapkan  dengan  suatu  sistem hukum yang bersifat heteronom, yakni kebijakan dalam hukum ketenagakerjaan melibatkan pemerintah, seperti ketika menentukan standar upah minimum kabupaten atau kenaikan upah berkala melalui keputusan  Gubernur,  dan  adapun perlindungan  hukum  bagi  pekerja diatur  dalam  kebijakan  pembangunan ketenagakerjaan 10 ,  namun  apa  yang ditetapkan  tersebut  belum  sepenuhnya terlaksana  karena  terbatasnya  lapangan kerja yang berimplikasi bagi penerimaan  pekerja,  dan  kualitas sumber  daya  manusia  (pekerja)  yang belum memenuhi standar pangsa pasar, selain  pemerintah  belum  memberi kesetaraan  perlindungan  bagi  pekerja, khususnya dalam menghadapi
9 Subekti dan Tjitrosudibio, (1979: 307). Pacta  Sun  Servanda :  semua  persetujuan  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya  ; persetujuan-persetujuan yang telah dibuat para pihak  tidak  dapat  ditarik  kembali,  kecuali  atas kesepakatan  kedua  belah  pihak  atau  karena alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan cukup untuk itu; persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
10 Pasal  4  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
91
globalisasi dan implikasinya 11 , dan juga posisi berunding pekerja belum kuat. Hukum Ketenagakerjaan dikonsepkan untuk menciptakan ketertiban, ketenangan, kepastian hukum  dan  keadilan  bagi  masyarakat industri.  Sehubungan  dengan  hal
11 Mahkamah  Konstitusi  berdasarkan putusan  no.  012/  PUU-I/  2003,  pada  tanggal 28 Oktober 2004 telah mengamandemen pasal 158, pasal 159 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  dan  beberapa  pasal  lainnya. UU No. 13 Tahun 2003 menimbulkan pro, dan kontra  dikalangan  pelaku  produksi  yang berunjuk  rasa  pada  hari  buruh  internasional tanggal  1Mei  2006,  dan  unjuk  rasa  tanggal  3 Mei  2006  yang  dilaksanakan  oleh  K.  SPSI menolak revisi (draf) UU No. 13 Tahun 2003, terutama  mengenai  Pasal-Pasal  tertentu  yang substansinya  dianggap  merugikan  pekerja, seperti  :  Pertama,  perjanjian  kerja  waktu tertentu yang semula diberlakukan paling lama 3  (tiga)  tahun,  diperpanjang  hingga  5  (lima) tahun.  Di  samping  semula  PKWT  untuk pekerjaan  tertentu,  dalam  revisi  tidak  ada pembatasan  jenis  dan  kegiatannya.  Kedua, pekerja  yang  di  PHK,  semula  mendapat  uang pesangon  untuk  masa  kerja  8  (delapan)  tahun atau  lebih,  sebesar  9  (sembilan)  bulan  upah, dalam  revisi  dibatasi  hingga  masa  kerja  6 (enam)  tahun  atau  lebih,  mendapatkan  uang pesangon  7  (tujuh)  bulan  upah.  Penghargaan masa  kerja  dibatasi  mendapatkan  penghargaan sebesar 6 (enam) bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 25 (dua puluh lima) tahun atau  lebih.  Ketiga, outsourcing semula  dibatasi pada  kegiatan  yang  bersifat  sekunder/tidak tetap, bergeser ke kegiatan yang bersifat tetap. Dengan  dihapuskannya  segala  pembatasan pekerjaan, membuat pengusaha (pemberi kerja) semakin leluasa dalam melakukan kepentingannya  karena  setiap  saat  jika  pekerja tidak  lagi  dibutuhkan,  atau  pekerjaannya dianggap  tidak  berkualitas,  maka  yang bersangkutan  di  PHK.  (Bandingkan  UU  No. 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan usulan  rumusan  penyempurnaan  UU  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tripartit, 8 Pebruari 2006).
tersebut,  Mochtar  Kusumaatmadja ( Sociological  Jurisprudence ),  menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat mempunyai  (dua)  fungsi  pokok,
Pertama,  sebagai  sarana  pengendalian sosial.  Kedua,  sarana  pembaharuan masyarkat.  Dua  fungsi  pokok  ini berdasar asumsi, bahwa hukum sebagai kaedah  berfungsi  mengatur  tingkah laku  manusia  ke  arah  pembaharuan, serta sebagai sarana menjaga ketertiban agar proses pembaharuan atau pembangunan  berjalan  sesuai  dengan yang dicita-citakan. 12 Sunaryati
Hartono  sendiri  menyatakan  hukum dalam  pembangunan  berfungsi  : Pertama,  hukum  sebagai  pemelihara ketertiban  serta  keamanan.  Kedua, hukum  sebagai  sarana  pembangunan.
Ketiga, hukum sebagai sarana penegak keadilan.  Keempat,  hukum  sarana pendidikan masyarakat (Sunaryati Hartono,  1994:  10).  Jika  mengikuti pemikiran Friedman mengenai efektifitas  hukum,  bahwa  eksistensi fungsi hukum sebagai sarana perubahan  tergantung  pada  perubahan budaya masyarakat bersangkutan, yakni perubahan  nilai-nilai  serta  sikap masyarakat  terhadap  hukum.  Artinya hukum  sebagai  alat  perubahan  dapat merubah budaya masyarakat jika dalam kehidupan  masyarakat  telah  terjadi perubahan  sikap/  nilai  sesuai  dengan
12 Munir  (1996:2-3),  konsep  hukum sebagai  alat  pembaharuan  dalam  masyarakat berasal  dari  Roscoe  Pound  dalam  bukunya  : “ An  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law”. Konsep “Law as a tool of sosial engineering”, oleh Mochtar  Kusumaatmadja  dikonsepkan  hukum sebagai  “sarana”  pembaharuan  masyarakat Indonesia,  artinya  merubah  sikap  mental masyarakat  tradisional  ke  arah  modern.  Lili Rasjidi, dan Ira Thania R. 1993: 73-74).
92
hukum bersangkutan. Hukum perburuhan/
ketengakerjaan  merupakan  spesies  dari genus  hukum  pada  umumnya.  Mr. M.G.  Levenbach  menyebutkan  bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan  dengan  keadaan  kehidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja. Menurut Imam Soepomo pengertian  hukum  perburuhan  itu sendiri,  namun  ada  unsur-unsur  yang tekandung di dalamnya: yaitu:
1. Himpunan  peraturan  (baik tertulis maupun tidak tertulis). 2. Berkenaan dengan suatu kejadian /peristiwa. 3. Seseorang  bekerja  pada  orang lain.
4. Upah/ gaji.
Dari  unsur-unsur  diatas,  jelaslah bahwa substansi hubungan perburuhan hanya  menyangkut  peraturan  yang mengatur  hubungan  hukum  seorang yang  disebut  pekerja  /  buruh  kepada orang  lain  yang  disebut  majikan. (bersifat  keperdataan),  jadi  tidak mengatur  diluar  hubungan  kerja. Konsep  ini  sesuai  dengan  pengertian buruh berdasarkan peraturan perundang-undangan saat itu yakni UU No. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian  perselisihan  perburuhan, memberikan  pengertian  buruh  adalah siapa  yang  bekerja  pada  majikan dengan menerima upah (pasal 1 ayat 1 huruf  a),  sedangkan  majikan  adalah orang  atau  badan  hukum  yang mempekerjakan buruh.
Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan yang berhubungan  dengan  upah  dan  jam diindustri-industri  yang  terlibat  dalam perdagangan  antar  negara  bagian. Berlaku  sejak  24  Oktober  1940,
undang-undang ini pertama-tama menyatakan  bahwa  para  karyawan harus  diberi  kompensasi  dengan  tarif 1 1 / 2 standar  tarif  upah  mereka  untuk bekerja  lebih  dari  empat  puluh  jam perminggu.
Undang-undang  itu  menetapkan bahwa  setiap  waktu  seorang  karyawan “diijinkan  untuk  bekerja”  harus dihitung  sebagai  waktu  kerja.  Semua waktu yang dihabiskan dalam penggunaan  fisik  atau  mental  yang dikendalikan  atau  diharuskan  oleh majikan dan dikerjakan untuk keuntungan  majikan  harus  dihitung sebagai  waktu  kerja.  Jadi,  pekerjaan yang  tidak  diminta  namun  diijinkan adalah  waktu  kerja.  Bila  pekerjaan diijinkan  diluar  tempaat-tempat  itu bahkan  dirumah  karyawan,  dihitung sebagai waktu kerja. Undang-undang  itu  mengatakan bahwa  seorang  majikan  tidak  boleh membeda-bedakan  berdasarkan  jenis kelamin  dengan  membayar  karyawan dari  salah  satu  jenis  kelamin  dengan tarif  yang  lebih  rendah  daripada  tarif yang  dibayarkan  kepada  jenis  kelamin yang  berlawanan.  Ini  berlaku  bagi pekerjaan  yang  sama  pada  pekerjaan- pekerjaan yang memerlukan kecakapan, usaha  dan  tanggung  jawab  yang  sama dan  dilaksanakan  dalam  kondisi  kerja yang  serupa.  Undang-undang  Standar Buruh  yang  Adil  dilaksanakan  oleh Divisi Upah dan Jam dari Departemen Tenaga Kerja AS. Undang-undang  Wagner  tahun 1952,  atau  dikenal  sebagai  undang- undang  hubungan  buruh  nasional ( National  Labor  Relations  Act ),  jelas merupakan suatu undang-undang karyawan karena peraturan- peraturannya dibuat untuk mengendalikan  tindakan-tindakan  dari
para  majikan.  Secara  umum,  undang- undang  ini  menjamin  hak  karyawan untuk berorganisasi. Ini dicapai dengan ketentuan bahwa majikan akan melanggar hukum bila : a. Menolak  untuk  melakukan perundingan  secara  koleltif dengan  perwakilan  yang  dipilih oleh karyawan.
b. Mengganggu  hak  karyawan untuk  melakukan  perundingan secara kolektif.
c. Mendikte  dengan  cara  apapun kepada  para  pejabat  buruh tentang  prosedur  administrasi mereka.
d. Mendiskriminasikan anggota serikat  buruh  baik  dalam memperkerjakan atau pemecatan. e. Mendiskriminasikan  karyawan yang  mengambil  keuntungan dari  hak-hak  mereka  sesuai dengan undang-undang. Undang-undang  ini  menetapkan Dewan  Hubungan  Buruh  Nasional untuk      melaksanakan  ketentuan- ketentuan  dari  undang-undang  ini dalam  menyelesaikan  perselisihan- perselisihan.  Badan  ini  juga  bertindak sebagai  semacam  pengadilan  dalam melindungi
karyawan terhadap praktek-praktek  yang  tidak  adil.  Salah satu  fungsi  pokoknya  adalah  untuk mencegah  atau  memperbaiki  kelima praktek  yang  melanggar  hukum  yang disebutkan  diatas.  Fungsi  yang  lain adalah  untuk  menetapkan  unit-unit yang  melakukan  perundingan  dan organisasi  yang  tepat  untuk  mewakili karyawan.
Undang-undang  ini  menganggap bahwa adalah merupakan suatu praktek buruh  yang  tidak  adil  seorang  majikan bila:
a. Menolak  untuk  berunding secara kolektif dengan karyawan. b. Mendorong  atau  membatasi keanggotaan dalam suatu organisasi buruh. c. Menyumbangkan bantuan finansiil  atau  hal-hal  lainnya kepada suatu organisasi buruh. d. Mengganggu  organisasi  atau administrasi dari suatu organisasi. e. Mendiskriminasikan seorang karyawan  karena  kesaksian yang  diberikan  oleh  karyawan itu. Undang-undang  Landrum-griffin. Dengan bekerja dibawah suatu tekanan pemerintah  yang  paling  hebat  selama bertahun-tahun,  pada  tanggal  4 September 1959, Kongress mengesahkan  amademen  pokok  yang pertama  tentang  penyusunan  kembali buruh  pada  Undang-Undang  di  atas. Undang-undang  ini  adalah  Undang- undang  Pelaporan  dan  Penyingkapan Buruh  Manajemen  ( Labor  Management Reporting  and  Disclosure  Act ),  yang biasanya  disebut Landrum-Griffin  Act . Nama  ini  sangat  tepat,  karena  bagian terbesar  dari  undang-undang  ini mengharuskan untuk membuat serangkaian  laporan  kepada  sekretaris seriakat  buruh.  Undang-undang  ini dibuat  untuk  mengatur  urusan-urusan internal serikat buruh dengan mengharuskan: 1. Melaporkan  tentang  undang- undang  dasar  dan  anggaran rumah  dari  organisasi  serikat buruh. 2. Melaporkan tentang kebijaksaan  administrasi  serikat buruh  yang  mengenai  bayaran
permulaan,  iuran  serikat  buruh dan  beban  finansiil  lainnya; pemanggilan  rapat-rapat  serikat buruh, persyaratan keanggotaan dalam  serikat  buruh  dan ratifukasi kontrak.
3. Laporan  finansiil  tahunan  oleh serikat buruh, yang menunjukkan  jumlah  modal, pertanggungjawaban dan penerimaan  uang  kontan,  gaji para  pejabat,  dan  pinjaman kepada anggota, penjabat serikat  buruh  atau  perusahaan- perusahaan. 4. Laporan tentang transaksi finansiil  pribadi  pada  pihak pejabat  serikat  buruh  yang mungkin  dalam  suatu  hal bertentangan dengan kepentingan-kepentingan terbaik dari serikat buruh. 5. Laporan  oleh  majikan  tentang tiap pemecahan yang dilakukan untuk  mencegah  karyawan mereka  berorganisasi;  misalnya karyawan disewa untuk menyabot usaha-usaha perorganisasian oleh perwakilan serikat buruh.

## 2. Kondisi Perburuhan dalam Arus Globalisasi
Di  era  globalisasi  dirasakan  oleh kaum  buruh  di  seluruh  dunia  sebagai era  revolusi  perbudakan  modern  yang menghilangkan existensi buruh sebagai manusia.  Buruh  sebagai  manusia ciptaan  Tuhan  mulai  kehilangan martabatnya.  Buruh  tidak  dipandang dan  diperlakukan  secara  manusiawi. Kenyataan  yang  kita  lihat  dan  rasakan sehari-hari, buruh hanya diperalakukan
sebagai alat yang bisa digunakan kaum kapital  untuk  mencapai  tujuannya semata. Hal  demikian  juga  terjadi  di Indonesia, dimana hidup dan penghidupan  kaum  buruh  dari  waktu ke waktu tidak menunjukkan perbaikan taraf  hidup,  yang  terjadi  justru kebalikannya,  kaum  buruh  mengalami degradasi sebagai manusia. Secara  politik  posisi  tawar  kaum buruh  semakin  lemah  dan  dilemahkan oleh  sistem  yang  dibuat  rezim berkuasa. Secara ekonomi kaum buruh tidak  bisa  menikmati  hasil  keringatnya secara  maksimal,  karena  hasil  yang diterimanya  tidak  bisa  untuk  hidup secara  layak  seperti  yang  diamanatkan konstitusi  kita.  Pendapatan  kaum buruh  pekerja hanya sekedar tetap bisa bertahan hidup saja. Hal ini bisa terjadi lagi-lagi  oleh  sistem  yang  diciptakan oleh kaum kapital bersama rezim yang berkuasa.
Dalam  kurun  waktu  6  tahun terakhir  ini  sudah  terjadi  pergantian kepemimpinan  negara  di  Indonesia.
Mulai  dari  rezim  Soeharto,  Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno  Putri,  hingga  ke  Soesilo Bambang  Yudhoyono.  Namun  belum satu  pun  Presiden  yang  membuat kebijakan  di  bidang  ketenagakerjaan yang  berpihak  kepada  kaum  yang lemah,  yaitu  kaum  buruh/rakyat pekerja.  Tetapi  yang  dilakukan  justru membuat  kebijakan  yang  menguatkan posisi kapital global dan memarjinalkan kaum buruh. Lemahnya gerakan demokrasi yang didukung  oleh  organisasi-organisasi rakyat  maupun  kalangan  intelektual makin  terlihat  setelah  era  reformasi berjalan  6  tahun.  Sejak  tahun  1998 tidak ada  langkah-langkah penyesuaian
sosial  maupun  struktural.  Ditamgah lagi  dengan  desakan  lembaga-lembaga internasional  yang  memaksakan  paket- paket kebijakan neoliberalisme. Wajar saja bila UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan  dan  UU  No.2/2004 tentang  PPHI  jelas-jelas  menganut paradigma  liberal.  Peran  perlindungan negara  atas  buruh  semakin  terkikis dengan  adanya  konsep  relasi  antara buruh dan majikan yang tidak adil.
Dalam  konteks  gerakan  buruh  di Indonesia  yang  kita  lihat  selama  Orde Baru  hingga  saat  ini  menghadapi masalah  pelik.  Ada  tiga  faktor  yang membuat  gerakkan  buruh  saat  ini mengalami involusi (mengalami keruwetan  di  dalam).  Pertama,  selama orde  baru,  gerakan  buruh  dibungkam dan  diputus  sama  sekali  dari  sejarah panjang  gerakkan  buruh  yang  ada sebelumnya.  Rezim  Soeharto  secara sengaja  dan  sistematis  menghilangkan sejarah  panjang  gerakan  buruh  dari catatan  sejarah.  Gerakan  buruh kehilangan  sesuatu  yang  teramat penting untuk dipelajari.
Kedua,  gerakan  buruh  status  quo maupun  yang  independen,  sejak  Orde Baru  hingga  saat  ini  tidak  mendapat teladan yang memadai tentang organisasi  yang  indipenden,  kuat  dan demokratis.  SPSI  selama  Orde  Baru dikontrol  oleh  pemerintah  sehingga sama  sekali  tidak  demokratis  secara internal.  Ketiga,  Euforia  reformasi telah  membuat  banyak  serikat  buruh lupa  diri.  Mereka  menganggap  kondisi nasional  dan  global  sudah  cukup kondusif untuk mengembangkan serikat  buruh.  Pada  saat  yang  sama  , serikat  buruh  gamang  menghadapi persoalan  semakin  mudahnya  modal
berpindah  mencari  tempat  yang  lebih menguntungkan secara ekonomis terutama  untuk  sektor-sektor  padat karya. Untuk memerangi fenomena ini sangat  sulit  menggalang  solidaritas buruh internasional.
Keadaan  diatas,  tentu  tidak  kita inginkan  bersama  dan  tidak  bisa dibiarkan. Keadaan harus kita rubah ke arah  lebih  baik,  gerakkan  yang melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat merupakan  jawaban  untuk  dapat mendesak  agar  pemerintahan  yang berkuasa  sekarang  ini,  bisa  membuat kenijakan  yang  lebih  menonjolkan peran  negara  yang  melindungi  rakyat. Dan, jangan ada lagi darah rakyat yang ditumpahkan  atau  dikorbankan  hanya untuk kepentingan kapitalis global. Bangsa  yang  besar  adalah  bangsa yang pemerintahannya mampu membuat  kebijakan  yang  menghargai dan  meningkatkan  harkat  martabat kaum pekerja sebagai manusia. Karena disadari  atau  tidak  “bahwa  sebuah bangsa di dunia ini hidup dalam setiap tetes  keringat  pekerja”.  Setiap  tetes keringat  pekerja  merupakan  pemutar roda ekonomi negara. Mereka memberikan penghidupan bagi berjuta- juta manusia lain.

## D. Penutup
1. Kesimpulan Seiring dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan, tampak maraknya  para  pelaku  dunia  usaha berbenah diri pasca krisis ekonomi dan moneter  untuk  bangun  dari  mimpi yang  buruk,  serta  terpaan  gelombang krisis  ekonomi  global  yang  melanda asia  tenggara,  di  mana  Indonesia  tidak lepas dari terpaan gelombang tersebut. Pemerintah  dalam  upaya  mengatasi
krisis  ekonomi  global  bersama  dengan masyarakat,  terutama  para  pelaku usaha,  salah  satu  alasan  pokok  untuk menstabilkan perekonomian dan menjaga  keseimbangan  moneter  serta menghindari  kebangkrutan  sebagian besar  perusahaan  yang  berdampak terhadap  sebagian  besar  nasib  para pekerja  pabrikan  dan  berujung  pada pemutusan hubungan kerja.
Sarana  yang  cukup  efektif  dalam upaya  menjaga  kesinambungan  antara pelaku  usaha  dan  pekerja  dalam hubungan  kerja,  yakni  eksistensi hukum ketenagakerjaan yang mengatur pelbagai hak, kewajiban serta tanggungjawab  para  pihak.  Selain sarana  tersebut,  perjanjian  kerja bersama  (PKB),  lembaga  bipartit, tripartit,  serikat  pekerja,  organisasi pengusaha, serta mediasi yang diperankan  pemerintah  merupakan wujud eksistensi hukum ketenagakerjaan. 2. Saran Sudah selayaknya, Indonesia sebagai  negara  hukum  memberikan jaminan  hidup  dan  bebas  dari perlakuan bersifat diskriminatif. Demikian  pula  perlindungan  hak  asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, maupun penindakan pelanggaran hukum ketenagakerjaan.  Cita  hukum  dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat,  pekerja,  dan  pengusaha dalam hubungan kerja wajib menjamin aspek  keadilan,  yang  pada  gilirannya dapat  mewujudkan  nilai  kemanfaatan bagi  kepentingan  pelaku  ekonomi  dan pengguna produksi.

## Daftar Pustaka
Asikin,  Z,  Wahab  A,  Husni,  cs.  2004. Dasar-Dasar  Hukum  Perburuhan , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Asshiddiqie, J. 2002 . Konsolidasi Naskah UUD  1945 ,  Setelah  Perubahan Keempat,  Pusat  Studi  Hukum Tata  Negara,  Fakultas  Hukum, UI. Jakarta.
Attamimi,  A.  Hamid  S.  1998. Ilmu Perundang-Undangan  (Dasar-Dasar, dan Pembentukannya) , Kanisius.
Azhary.  1995 .  Negara  Hukum  Indonesia,
UI-Press, Jakarta.
Dimyati,  K.  2004. Teorisasi  Hukum (Studi  tentang  Perkembangan
Pemikiran  hukum  di  Indonesia), Muhammadiyah University Press, Surakarta Djoko, Heroe Soewono, 2006. Eksistensi  Hukum  Ketenagakerjaan Dalam  Menciptakan  Hubungan Kemitraan  Anatara  Pekerja  Dengan Pengusaha, Disertasi,  Program Pascasarjana, FH. Univ. Brawijaya. Djumadi.  2004. Hukum  Perburuhan Perjanjian  Kerja, Raja  Grafindo
Persada, Jakarta. Djumialdji,  Soedjono  W.  1982. Perjanjian Perburuhan dan Hubungan  Perburuhan  Pancasila, Bina Aksara, Jakarta.
Hartono,  Sunaryati.  1994. Penelitian Hukum  di  Indonesia  pada  akhir abad ke 20, Alumni, Bandung.
97
Huijbers,  Theo.  1982. Filsafat  Hukum dalam  Lintasan  Sejarah, Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta.
________.  1990. Filsafat  Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
Husni,  Lulu.  2000. Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan ,  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta. ________. 2004. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hutagalung  TH.  1995. Hukum  dan Keadilan  dalam  Pemikiran  Filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945 ,  Disertasi,  Fakultas Hukum  Universitas  Pajajaran, Bandung.
Indra,  Ibrahim.  2000. Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Indonesia , Workshop  Sosialisasi  Arbitrase Ketenagakerjaan, Jakarta.
Johnny,  Ibrahim.  2006. Teori,  dan Metodologi Penelitian Hukum Positif , Bayumedia, Malang.
Koko,  Kosidin.  1996. Aspek-Aspek Hukum Dalam Pemutusan Hubungan  Kerja  Di  Lingkungan Perusahaan Perseroan (PERSERO), Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung. Mahmud,  Marzuki  Peter.  2005.
Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta.
Manan, Bagir. 1999 . Penelitian di Bidang Hukum,  Jurnal,  Puslitbangkum , Universitas  Pajajaran,  Bandung, No. Perdana.
Mashudi.  1998. Hak  Mogok  Dalam Hubungan Industrial Pancasila
(Suatu  Tinjauan  Dari  Aspek Hukum  Tata  Negara),  Disertasi, Universitas Pajajaran, Bandung.
Munir  M.  1996. Penggunaan  Pengadilan Negeri  Sebagai  Lembaga  Untuk Menyelesaikan  Sengketa  Dalam Masyarakat, Disertasi, Univ. Airlangga, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum. Nasution,  BJ.  ,  Warjiyati.  2001. Bahasa Indonesia  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Surabaya. ________. 2004. Hukum Ketenagakerjaan ,  Mandar  Maju,
Bandung.
Payaman,  Simanjuntak.  2000. Peranan Serikat Pekerja dan Paradigma Baru Hubungan Industrial, Jakarta.
Pujirahayu,  EW.  2001. Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Mewujudkan Tujuan  Hukum,  FH., Universitas Diponegoro, Semarang.
Purbacaraka  P.  dan  Soekanto  S.  1993. Perihal  Kaedah  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rahardjo,  S.  1982. Ilmu  Hukum ,  Citra Aditya bakti, Bandung.
Rajagukguk,  HP.  1993. Perlindungan Terhadap  Pemutusan  Hubungan Kerja,  Suatu  Tinjauan  dari  Sudut Sejarah  Hukum, Panel  diskusi Universitas Indonesia, Jakarta.
________.  2000. Peran  Serta  Pekerja Dalam  Pengelolaan  Perusahaan , Orasi  dan  Panel  Diskusi, Program  Kajian  Wanita  dan Jender  Pasca  Sarjana  Universitas Indonesia, FH, Jakarta.
98
Rawls,  John.  1971 .  A  Theory  of  Justice , The  Belknap  Press  0f  Harvard University  Press,  Cambridge, Massachusetts, America.
Samekto,  Adji.  2005. Studi  Hukum Kritis , Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Sapapoetra, GK. 1983. Hukum Perburuhan Pancasila dan Pelaksanaan Hubungan Kerja, Armico, Bandung. Soemantri,  Sri,  M.  2000. Pancasila Sebagai  Paradigma  Pengembangan Hukum, Makalah, Seminar, Kerjasama  Universitas  Pajajaran dan Lembaga Ketahanan Nasional, Bandung. ________.  1977. Tentang  Lembaga-
Lembaga  Negara  Menurut  UUD 1945, Alumni, Bandung.
Soepomo,  Imam.  1978. Hukum Perburuhan  bidang  Aneka  Putusan ,
Pradnya Paramita, Jkt. ________.  1983. Hukum  Perburuhan Bidang Hubungan Kerja , Djambangan, Jakarta. ________.  1987. Pengantar  Hukum
Perburuhan , Djambangan, Jakarta.
Soerjono,  Soekanto.  1983.  Beberapa
Permasalahan Hukum dalam
Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI-Press, Jakarta.
________.  1986. Pengantar  Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta.
Souhoka,  ML.  1997. Kesepakatan  Kerja Bersama  (KKB).  Sebagai  Sarana Perlindungan  Hukum, Disertasi,
Pascasarjana,
Universitas
Airlangga, Surabaya. Susetiawan.  2000. Konflik  Sosial ,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Syafa’at,  Rachmad.  2006. Advokasi  dan Pilihan Penyelesaian Sengketa , Agritek  Yayasan  pembangunan Nasional, Malang.
Unger, Roberto M. 1999. Gerakan Studi Hukum  Kritis ,  Lembaga  Studi- Advokasi  Masyarakat  (Elsam), Jakarta.
Uwiyono,  A.  2001. Hak  Mogok  Di Indonesia ,  Program  Pascasarjana, Fakultas Hukum, Univ. Indonesia, Jakarta. Wigjosoebroto,  S.  1999. Sosiologi Hukum ,  Universitas  Airlangga, Surabaya.
________.  2002. Hukum, (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya),  Elsam  dan  Huma, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan :
Subekti dan Tjitrosoedibio. 1979. Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta.
UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan .
Kamus Hukum : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta.
Simorangkir,  Rudy  TE  dan  Prasetyo.
1980. Kamus  Hukum ,  Aksara
Baru, Jakarta.
Subekti  dan  Tjitrosoedibio.  1982.
Kamus Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta.