## Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis
Budiyono
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Email : budiyono.1974@fh.unila.ac.id

## Abstrak
Pemilu  dalam  negara  demokrasi  Indonesia  merupakan    media  atau  sarana  yang diberikan  oleh  Negara  untuk  pergantian  pemegang  kekuasaan  baik  dieksekutif maupun  legislatif  secara  damai  yang  dilakukan  secara  berkala  sesuai  dengan prinsip-prinsip  yang  digariskan  konstitusi.Terkait  dengan  pentingnya  pemilu dalam  proses  demokratisasi  di  suatu  Negara,  maka  penting  untuk  mewujudkan pemilu  yang  memang  benar-benar  mengarah  pada  nilai-nilai  demokrasi  dan mendukung  demokrasi  itu  sendiri  artinya  pemilu  yang  dapat  menyalurkan  dan mewujudkan  aspirasi  suara  rakyat  dalam  berbagai  kebijakan  penyelenggaran Negara  bukan  sekedar  pemberian  legitimasi  pemegang  kekuasaan  dengan  begitu keberhasilan  pemilu  yang  dilaksanakan  merupakan  kemenangan  besar  artinya kemenangan itu milik semua komponen bangsa bukan milik kemenangan peserta pemilu.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  pemilu  harus  dilaksanakan  dengan menurut  asas-asas  tertentu.  Asas-asas  itu  mengikat  mengikat  keseluruhan  proses pemilu  dan  semua  pihak  yang  terlibat,  baik  penyelenggara  Negara,  peserta, pemilih, bahkan pemerintah. UUD 1945 menentukan, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
Kata kunci : pemilu dan pemilu demokratis.

## I. Pendahuluan
Alinea  keempat  pembukaan
UUD 1945, yang menyatakan bahwa Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia terbentuk  dalam  “susunan  Negara Republik Indonesia yang berkedaualatan  rakyat,  “  dan    Sila keempat Pancasila, merupakan bentuk pengakuan atau pilihan bangsa  Indonesia  mengenai  sistem politik    yang  akan  dijalankan  dalam berbangsa  dan  bernegara  yakni pengakuan  atas  kedaulatan  rakyat (demokrasi).  Pengakuan  terhadap kedaulatan rakyat tersebut dipertegas dalam  Pasal    1  ayat  (2)  UUD  1945 hasil  perubahan  ketiga  “  kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Mekanisme pelaksanaan kedaulatan  rakyat  adalah  melalui pemilihan  umum  (pemilu)  artinya pemilu  merepresentasikan  simbol bahwa  rakyat  adalah  pemegang kedaulatan.
UUD  1945  secara  tegas  telah menentukan adanya pemilihan umum (pemilu)  yaitu  Pasal  19  ayat  (1)  “ Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat dipilih  melalui  pemilihan  Umum”. Selanjutnya  Pasal  22  E  ayat  (1) Pemilihan Umum dilaksankan secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  setiap  lima  tahun sekali. Pilihan dengan sistim kedaulatan rakyat (demokrasi) melalui  pemilu  dimaksudkan  dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional,  yaitu  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejateraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,  dan  ikut  serta  melaksanakan ketertiban  dunia.  Pendiri  bangsa berkeyakinan bahwa pencapain tujuan  nasional  tersebut  hanya  dapat dicapai melalui kemerdekaan kebangsaaan  yang  terbentuk  melalui sistim  demokrasi.  Demokrasi  adalah manifestasi keyakinan akan kemerdekaan  dan  kebebasan  setiap insan  manusia  yang  dalam  konteks beregara menjelma menjadi pengakuan atas kedaulatan rakyat. Pemilu  sebagai  bentuk  paling nyata  dari  kedaulatan  yang  berada ditangan  rakyat  serta  wujud  paling konkrit  partisipasi  rakyat  dalam penyelenggaraan  Negara. Pemilu mengimplikasikan  terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib,  teratur  dan  damai  serta lahirnya  masyarakat  yang  dapat menghormati dan menghargai perbedaan  pendapat.  Disamping  itu lebih lanjut Pemilu diharapkan melahirkan    suatu  masyarakat  yang kritis, dalam arti bersifat selektif atau biasa  memilih  yang  terbaik  menurut keyakinannya., artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,sekaligus pemilu sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya  pemimpin  dalam  rangka perwujudan  demokrasi  diharapkan menjadi  representasi  dari  rakyat, karena  pemilu  merupakan  suatu rangkaian  kegiatan  politik  untuk menampung serta mewujudkan kepentingan masyarakat yang dirumuskan  dalam  berbagai  bentuk kebijaksanaan. Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan media  atau  sarana  yang  diberikan oleh Negara untuk pergantian
pemegang
kekuasaan
baik dieksekutif  maupun  legislatif  secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang digariskan  konstitusi.  Prinsip-prinsip dalam  pemilihan  umum  yang  sesuai dengan  konstitusi  antara  lain  prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan  rakyat  (demokrasi) ditandai  bahwa  setiap  warga  negara tanpa  membeda-bedakan  baik  atas dasar ekonomi,
keturunan, pandangan  politik  atau  keyakinan berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan  keputusan  kenegaraan. Pemilu  merupakan  kegiatan  politik yang  sangat  penting  dalam  proses penyelenggaraan  kekuasaan  dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip  demokrasi.  Artinya kekuasaan yang lahir melalui pemilihan  umum  adalah  kekuasaan yang  lahir  dari  bawah  menurut kehendak  rakyat  dan  dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.
Terkait dengan pentingnya pemilu  dalam  proses  demokratisasi di suatu Negara, maka penting untuk mewujudkan  pemilu  yang  memang benar-benar  mengarah  pada  nilai- nilai  demokrasi  dan  mendukung demokrasi  itu  sendiri  artinya  pemilu yang dapat menyalurkan dan mewujudkan  aspirasi  suara  rakyat dalam berbagai kebijakan penyelenggaran Negara bukan sekedar pemberian legitimasi pemegang  kekuasaan  dengan  begitu keberhasilan pemilu yang dilaksanakan merupakan kemenangan besar artinya kemenangan itu milik semua komponen bangsa bukan milik kemenangan  peserta  pemilu  .  Untuk mencapai  tujuan  tersebut  pemilu harus  dilaksanakan  dengan  menurut asas-asas  tertentu.  Asas-asas  itu mengikat mengikat keseluruhan
proses pemilu dan semua pihak yang terlibat,  baik  penyelenggara  Negara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. UUD  1945  menentukan,  pemilu harus  dilaksanakan  secara  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
II. Pembahasan
Pada tahun 2009, bangsa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan  perhelatan  akbar dalam kehidupan berdemokrasi  yaitu pemilhan umum. Meskipun ditemukan  sejumlah    masalah  salah satu  diantaranya    adanya  sejumlah warga  Negara  yang  terpaksa  tidak dapat  menggunakan  hak  pilihnya karena kekacauan administratif DPT. Padahal salah satu tujuan pendidikan politik  dalam  konteks  pemilu  yang lebih  bersifat  nyata  dan  rasional adalah meningkatnya partisipasi rakyat  dalam  pemilihan  ( electoral participation ). Kekurangan dan
kelemahan tersebut
Selanjutnya  pada  tahun  2014
kita  akan  mengadakan  pemilu  yang ke  empat  pada  masa  reformasi, pemilu  2014  diharapakan  berjalan dengan  baik  dan  mendatangkan pengaruh yang positif bagi perubahan bangsa Indonesia, sehingga pemilu 2014menjadi kemenganan bangsa Indonesia dimana pemilu 2014 dapat mewujudkan pemerintahan yang baik,  pemerintahan  yang  berwibawa, pemerintahan  yang  bersih  serta pemerintahaan  yang  bekerja  untuk kepentingan rakyatnya. Sebagaimana Tujuan penyelenggaraan  pemilu  menurut Jilmly  Asshiddiqie  itu  ada  empat, yaitu 1 :
1 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata  Negara,  jilid  II ,  SeKretariat  Jenderal dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi
RepubliK Indonesia, Jakarta, 2006, hlm, 175
1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah  secara    tertib  dan damai 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian  pejabat  yang  akan mewakili  kepentingan  rakyat dilembaga perwakilan 3. Untuk melaksanakanprinsip- prinsp kedaulatan rakyat dilembaga perwakilan 4. Untuk  melaksakan  prinsip  hak- hak asasi warga Negara. Secara normatif, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia memunyai  empat  (4)  tujuan  pokok,
yaitu; pertama, untuk  memilih  wakil rakyat  dan  wakil  daerah, kedua, untuk membentuk pemerintahan yang  demokratis,  bersih,  dan  kuat, ketiga , memperoleh dukungan rakyat, ke-empat , mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu yang merupakan sarana mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat,  dimana  pemilu  rakyat  tidak hanya  memilih  orang  yang  akan menjadi wakilnya dalam penyelenggaran  Negara,  tetapi  juga memilih  program  yang  menjadi kebijakan pemerintahan
selanjutnya.oleh  karena  itu,  tujuan pemilu  adalah  terpilihnya  wakil rakyat dan
terselenggaranya pemerintahan  yang  sesuai  dengan pilihan  rakyat.  Pemilu  yang  tidak mampu  mencapai  tujuan  itu  hanya akan  menjadi  mekanisme  pemberian legitimasi  bagi  pemegang  kekuasaan Negara.  Untuk  mencapai  tujuan pemilu sesuai dengan yang diharapakan  maka  UUD  1945  sudah menegaskan  prisip-prinsip  pemilu dalam Pasal 22 E ayat (1)“ pemilihan
umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan  pemilu  merupakan pelaksanaan  Pancasila  dan  UUD 1945 yang bukan merupakan sekedar hak  tetapi    sekaligus  merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara untuk mensukseskannya. Pemilu yang merupakan sebuah mekanisme memperbarui perjanjian  sosial  warga  Negara  dan pembentukan  kelembagaan  negara secara  demokrasi.  Hasil  pemilu menentukan  jalannya  pemerintahan lima  tahun  berikutnya  sesuai  dengan aspirasi  masyarakat.  Keberhasilan penyelenggaran pemilu banyak dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, partai politik, dan penyelenggara pemilu.
Peraturan  perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat  benar-benar  menjadi  media perwujudan kedaulatan rakyat, sesuai dengan  asas-asas  penyelenggaraan pemilu  yang  telah  digariskan  oleh UUD  1945 2 .  UU  penyelenggaran pemilu dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum penyelenggaran pemilu yang demokratis, dengan parameter keterwakilan penduduk dan keterwakilan  daerah,  serta  adanya pertanggungjawaban  wakil  rakyat terhadap pemilihnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diatur sistem pemilihan umum dalam pemilihan  wakil  rakyat.  Dalam penentuan  sistem  pemilu  yang  harus
2 Pasal 22 E UUD 1945
diperhatikan  adalah  ketentuan  yang ada  dalam  UUD  1945  dan  kondisi atau keberagaman bangsa Indonesia. 3
Pengakuan  kedaulatan  rakyat dalam  UUD  1945  merupakan  dasar pertimbangan dalam penentuan sistem  pemilihan  umum.  Pengakuan atas kedaulatan rakyat tersebut mengharuskan  pemerintahan  yang terbentuk  adalah  pemerintahan  yang sesuai  dengan  aspirasi  rakyat.  Untuk mewujudkan  hal  tersebut  sistem pemilu  yang  dipilih  harus  mampu mewujudkan  kehendak  rakyat,  baik dari  sisi  wakil  rakyat  atau  pejabat yang  dipilih  maupun  kebijakan- kebijakan  yang dilakukan oleh wakil rakyat  atau  pejabat  tersebut.    Dari kondisi  atau  keberagaman  bangsa Indonesia  yang  perlu  diperhatikan adalah  keanegragaman    politik, budaya, maupun agama serta katareteristik  wilayah,  baik  dari  sisi populasi  maupun  sumber  daya  alam. Sehingga  keanekaragaman  tersebut terwakili tanpa diskriminasi sehingga pemilu bisa menjadi perekat intergrasi  nasional  sesuai  dengan tujuan Negara Indonesia . 4
Partispasi  politik  masyarakat dalam  pemilu  juga  sangat  penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaran  pemilu  atau  kualitas demokrasi. Semakin banyak partisipasi  politik  masyarakat  dalam pemilu  maka  akan  lebih  baik  karena partispasi menunjukan bahwa masyarakat mengikuti dan
memahami  pemilu  dan  ingin  diri dalam  kegiatan  pemilu  tersebut, namun  sebaliknya  apabila  tingkat partisipasi
politik masyarakat menurun  atau  rendah  sebagai  tanda yang  kurang  baik,    ini  menunjukan masyarakat  apatis  terhadap  masalah
3 Jenedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta,2012, hlm 38
4 Ibid, hlm 39
kenegaraan  dalam  hal  ini  pemilu. Penurunan partisipasi politik masyarakat  ini  dapat  disebabkan adanya  kekecewaan  dari  masyarakat dimana  masyarakat  mengunkan  hak pilih  atau  tidak,  tidak  membawa perubahan  yang  signifikan  terhadap kehidupan mereka. Pemahaman, kesadaran, dan tanggungjawab masyarakat (rakyat) dalam partisipasi penyelenggaran pemilu adalah sangat penting karena pemilu akan menentukan  masa  depan  bangsa. Pemilu bukan sekedar hak tetapi juga kewajiban atau tanggungjawab masyarakat untuk mensuksueskannya. Membangun partispasi masyarakat  dalam  pemilu  adalah tanggungjawab  partai  poltik.  Karena partai  politik  adalah  organisasi  yang dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan cita-cita perjuangan dan membela kepentingan politik anggota, masyartakat,  bangsa  dan  Negara, serta  memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945.      Peran  konstitusional  partai politik dalam pemilu adalah ditegaskan  dalam  Pasal  6  A  ayat  (2) memberikan  peran  kepada  partai politik  dan  gabungan  partai  politik peserta pemilu mengusulakan pasangan presiden dan wakil presiden  dan  Pasal  22  E  ayat  (3) menyatakan  bahwa  peserta  pemilu DPR  dan  DPRD  adalah  Partai Politik. Berdasarkan  ketetuan  UUD 1945 tersebut Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan  (role)  yang  sangat  penting dalam  setiap  pemilu.  Partai  politik memainkan peranan dalam menyeleksi calon-calon anggota legislatif  dalam  pemilu.  Peranan
partai  politik  tersebut  diwujudkan dengan melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat
menghasilkan  pelaku-pelaku  politik yang  berkualitas  di  masyarakat, karena  salah  satu  tugas  dalam rekrutmen  politik  adalah  bagaimana paratit  politik  yang  ada  dapat menyediakan kader-kader partai politik yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Partai  politik  dituntut  harus mampu  melahirkan  anggota-anggota legislatif yang berkualitas dan mengerti akan segala aspirasi masyarakat. Untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas tersebut, partai politik harus menjalankan  fungsinya  dengan  baik, terutama  fungsi  rekrutmen  politik. Dengan  melakukan  rekrutmen  atau seleksi  terhadap  kader-kaderyang akan duduk dilembaga Negara dengan  baik,  teratur  dan  terdencana sehingga  menghasilkan  kader-kader yang berkualitas dapat meningkatkan meningkatkan partisipasi politik masyarakat pemilu. Karena masyarakat  melihat  atau  mempunyai harapan  terhadap  pemilu  karena disediakan kader-kader
yang berkualitas yang layak dipilih
sehinnga dapat menyampaikan aspirasi  mereka  yang  diwujudkan dalam  pembuatan  dalam  produk legislasi dan kebijakan publik. Selanjutnya dalam mewujudkan pemilu demokratis sesuai dengan pancasila dan UUD1945 adalah faktor penyelenggara  Pemilu,  UUD  1945 Pasal  22  E  ayat  (5)  menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Ketentuan  tersebut  tidak  menyebut
nama  satu  lembaga  penyelenggara pemilu  secara  spesifik    hanya  sifat penyelenggara pemilu, yaitu nasional, tetap, dan mandir. Ketentuan  konstitusional  tersebut harus diwujudkan dalam kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Dalam perkembanganya ketentuan konstitusional atas pengertian  “suatu  komisi  pemilihan umum” sebagai penyelenggara pemilu  ditafsirkan    melalui  Putusan
MK  Nomor  11/PUU-VIII/2010  yang menguji  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2007  tentang  Penyelenggaran Pemilu.  Menurut  putusan  tersebut, frasa  “suatu  komisi  pemilihan umum”  dalam  UUD  1945  tidak merujuk kepada sebuah nama intitusi,  melainkan  kepada  fungsi penyelenggaran pemilu  yang bersifat nasional,  tetap,  mandiri.  Dalam kesatuan  penyelenggar  pemilu  tidak hanya  dilaksanakan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  melainkan juga  termasuk  pengawasan  pemilu yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu),  Keduanya  merupakan satu  kesatuan  fungsi  penyelenggaran pemilu.
Dalam  konteks  Pemilu  KPU sebagai penyelenggara yang mandiri, sangat  diperlukan  demi  terlaksanaya pemilu  yang  memenuhi  asas  luber dan  jurdil.  selain  itu  pemilu  juga memerlukan  pengawasan  sehingga penyelenggara  pemilu  dapat  selalu dijaga agar memenuhi asas luber dan jurdil.  Tanpa  adanya  pengawasan dikhawatirkan dalam penyelenggaran pemilu terdapat penyimpangan-penyimpangan  yang dapat  mengancam  prinsip-prinsip luber dan jurdil yang sudah diamanatkan  dalam  UUD  1945 sehingga mengancam kehidupan
demokratis. Adanya pengawasa nmerupakan komponen untuk menentukan keberhasilan penyelenggaran pemilu selain terjaminya  penyelengaraan  pemilu secara  mandiri  dan  independen sekaligus terciptanya mekanisme cheks and balances. Salah satu sifat peneyelenggaran  pemilu  adalah  sifat mandiri  yang  diartikan  bebas  dari segala bentuk pengaruh atau intervensi  pihka  lain,  yang  dapat mengurangi  penyelenggaran  pemilu yang  luber  dan  jurdil.  Kemandirian ini sangat penting karena hakekatnya pemilu  adalah  sebuah  kompetisi dimana  kemungkinan  adanya  upaya mempengaruhi  kinerja  penyelengaa pemilu hanya dengan sebuah kemandiriaan penyelengara-lah, penyelenggaraan  pemilu  yang  jujur dan adil dfapat terjamin. Upaya  menjamin  kemandirian penyelengara pemilu dilekukan sejak proses rektrutmen, pelaksanaan tugas,  hingga  pertangungjawaban. Mekanisme  dan  proses  rekrutmen harus dapat menjamin bahwa anggota kelak dapat bertindak secara mandiri  sesuai  dengan  fungsi  yang dijalankan. Meskipun proses terakhir pemilihan  dilakukan  secara  politis, anggota  KPU  dan  Bawaslu  terpilih harus tetap mampu menjaga independensi  dan  integritas.  KPU dan  Bawaslu  harus  menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional untuk menyelenggarakan pemilu 2014  yang  jujur,  adil,  demokratis, berkualitas,  dan  lebih  baik  sesuai dengan  amanat  UUD  1945.  Anggota KPU  dan  Bawaslu  harus  bekerja secara  profesional,  cekatan,  dan bersih sehingga dapat segera memulihkan kepercayaan publik
terhadap lembaga penyelenggara
pemilu.    KPU  dan  Bawaslu    agar bekerja  secara  terbuka,  partisipatif, dan    mengajak  seluruh  elemen masyarakat  untuk  terus  mengawasi dan  mengkritisi  KPU  dan  Bawaslu agar pemilu 2014 dapat terselenggarakan sesuai dengan harapan masyarakat.
III. Simpulan
UUD 1945 telah menegaskan bahwa penyelenggara pemilu yang demokratis harus berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil. Prinsip- prinsip  tersebut  harus  terwujud dalam peraturan perundang- undangan  yang  mengaturnya,  serta adanya  pemahaman,  kesadaran  dan tanggung  jawab  masyarakat,  partai politik,  dan  penyelenggara  pemilu. Sehingga keberhasilan  Pemilu tahun 2014  adalah  suatu  kemenangan bersama bangsa Indonesia yang lebih penting daripada kemenangan peserta pemilu.

## Daftar Pustaka
Khairul  Fahmi, Pemilihan  Umum Dan  Kedaulatan  Rakyat, PT Rajagrafindo  Persada,  Jakarta, 2012
Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara ,  jilid  II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi  RepubliK  Indonesia, Jakarta, 2006,
Jenedjri  M.  Gaffar,  Politik Hukum
Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
Mahfud  MD,  Dasar  dan  Srtuktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001