## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 19, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis Yuridis Pemberian Hibah Dibawah
Tangan Dikaitkan Dengan Pendaftarannya Pada Kantor Pertanahan Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Nomor: 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn

## oleh:

## Kharisman Koima Batubara Abstrak
Hibah  adalah  salah  satu  peralihan  hak milik  yang  telah  di  atur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Pengertian  hibah sebagaimana  dijelaskan  dalam  ketentuan  Pasal 1666 KUH Perdata adalah Sesuatu persetujuan dengan  mana  si  penghibah  di  waktu  hidupnya, dengan  Cuma-Cuma  dan  dengan  tidak  dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima penyerahan  itu,  Hibah  juga  merupakan  salah satu  ibadah  yang  bertujuan  untuk  mempererat rasa  kasih  sayang  antara  penghibah  dan  si penerima hibah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat diperoleh  Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah  Proses  peralihan  hak  atas  tanah  tidak dapat  dilakukan  karena  pemberian  hibah dilakukan  dengan  cara  hibah  dibawah  tangan dan  pemberi  hibah  telah  meninggal  dunia sebelum proses peralihan di lakukan dihadapan notaris..
Hal  itu  terjadi  dikarenakan  kurangnya pemahaman  hukum  tentang  prosedur  hibah tanah  sesuai  perundang-undangan  dan  sudah menjadi  kebiasaan  mereka  tunduk  pada  hukum adat  yang  diperbolehkan  melakukan  hibah dibawah  tangan  tanpa  dilakukan  dihadapan Notaris  dan  hibah  menjadi  tidak  sah  bila  tidak dilakukan  dihadapan  Notaris  kecuali  bagi mereka  yang  tunduk  pada  hukum  adat.  Pada dasarnya  hibah  menjadi  sah  dan  akibatnnya berlaku  bagi  para  pihak  jika  penerimaan  hibah telah  menerima  dengan  tegas  pemberian tersebut  (dengan  akta  notaris)  hal  ini  diatur dalam pasal 1683 jo, pasal 1682 Kitab Undang- Undang  Hukum,  Berdasarkan  hibah  dibawah tangan  yang  pemberi  hibahnya  telah meninggal dunia  terlebih  dahulu  sebelum  proses  peralihan hak  secara  peraturan  perundang-undangan maka  diperlukan  putusan  pengadilan  agama agar peralihan tanah tersebut dapat dilakukan. Kata  Kunci:  Tanah,  Hibah  dibawah  tangan, Notaris

## Abstract
Grant  is  one  of  the transitions  of  property  rights that  have  been  regulated  in  the  Code  of  Civil Law. The definition of a grant as explained in the provisions  of  Article  1666  of  the  Civil  Code  is something  of  an  agreement  with  which  the donor  in  his  lifetime,  free  of  charge  and irrevocably, hand over an object for the purpose of  the  recipient  of  the  grant  who  received  the surrender.  Grant  is  also  one  of  worship  that aims  to  strengthen  the  sense  of  affection between  the  donor  and  the  recipient  of  the grant.
This type of research is library research by  discussing  books,  both  primary  and secondary  books  that  explain  the  concepts  of civil  law  and  Islamic  law.    Meanwhile,  this research is comparative descriptive with normative approach. The research method used in  this  paper  is  normative-empirical  legal research.  The  data  used  are  secondary  data and  primary  data  derived  from  books,  or  legal literature,  legislation,  interviews  and  other materials  that  are  included  in  the  scope  of  the grant.
Based on the results of the study, it can be  obtained  that  the  problem  in  this  study  is about  the  process  of  transitions  the  land  rights cannot  be  carried  out  because the  giving  of the grant  is  done  by  means  of  a  grant  under  the hand  and  the  grantor  has  passed  away  before the transition process is done before a Notary.
This  is  due  to  the  lack  of  legal understanding  of  the  procedure  for  land  grants in  accordance  with  the  law  and  it  has  become their  custom  to  comply  with  customary  law which is allowed to do underhand grants without being  done  before  a  Notary  and  the  grant  is invalid if it is not done before a Notary except for those  who  are  subject  to  customary  law. Basically  the  grant  is  valid  and  consequently  it applies  to  the  parties  if  the  receipt  of  the  grant has  received  explicitly  the  gift  (with  a  Notarial deed)  this  is  regulated  in  article  1683,  article 1682 of the Law Code. Based on the underhand grant  of  the  donor  who  has  died first  before the transitions  process  of  the  rights  in  the legislation,  a  religious  court  decision  is  needed so that the transitions of land can be carried out.
Keywords: Land, Underhand Grant, Notary

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang.
Pembuatan  akta  hibah  harus  dilakukan di  hadapan  pejabat  yang  berwenang  terhadap pembuatan  akta tersebut,  hal ini  sesuai  dengan ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  pasal  1682 KUHPerdata.  Jabatan  notaris  kehadirannya dikehendaki  dalam  hukum  yang  memiliki  tujuan untuk  membantu  serta  melayani  masyarakat yang  memerlukan  alat  bukti  tertulis  bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. 1
Dalam  KUHPerdata  telah  dijelaskan bahwa  hibah  yang  telah  diberikan  tidak  dapat ditarik  kembali.  Namun  pemberi  hibah  dapat mengajukan  gugatan  pembatalan  hibah  apabila penerima  hibah  telah melakukan  hal-hal  seperti yang tercantum  alam pasal 1688 KUHPerdata. 2
Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh  seseorang  kepada  pihak  lain  yang dilakukan  ketika  masih  hidup  dan  pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian pemberian  tersebut  tidak  akan  pernah  dicela oleh  sanak  keluarga  yang  tidak  menerima pemberian  itu,  oleh  karena  pada  dasarnya seseorang  pemilik  harta  kekayaan  berhak  dan leluasa  untuk  memberikan  harta  bendannya kepada siapapun.
Dalam  penetapan  Pengadilan  Agama Medan,  Nomor  125/Pdt.P/2017/PA.Md,  yang mana pemohon mengajukan permohonan penetapan  hibah  pada  tanggal  22  November 2017.  Pemohon  adalah  ahli  waris  sah  dari Almarhum  Buyung  Tanjung  Bin  Harun  Tanjung dan  benar  saudara  kandung  (adik  kakak). Pemohon  benar  telah  menerima  hibah  dari
1 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia , Refika Aditama, Bandung 2009, hal 73.
2 Pasal 1688 KUHPerdata
kakaknya  Buyung  Tanjung  berupa  sebidang tanah    beserta  bangunan  rumah  diatasnya dalam  bentuk  hibah  yang  letak  dan  luas  harta hibah  tidak  lebih  dari  1/3  harta  milik  Buyung Tanjung  dan  atas  persetujuan  dari  persetujuan dari ahli waris lainnya, Pemohon telah menerima  telah  menerima  hibah  tersebut  pada tanggal 10 Agustus 2002.
Bahwa pada tanggal 11 November 2003 Buyung  Tanjung  bin  Harun  Tanjung  meninggal dunia  di  Kuala  Lumpur,  Malaysia  karena  sakit. Karena  harta  yang  dihibahkan  tersebut  dalam sertifikatnya masih atas Nama Buyung Tanjung/Pemberi  hibah  dan  pemberian  hibah dilakukan dengan surat materai bukan dihadapan Notaris , Maka untuk keperluan balik nama sertifikat harta hibah atas nama pemohon diperlukan  penetapan  dari  pengadilan  Agama Medan.
Saat  penerima  hibah  ingin  melakukan balik nama dikantor Badan pertanahan Nasional,  penerima  hibah  ditolak  dikarenakan masih  ada  syarat  syarat  ketentuan  yang  belum dilengkapi,karna untuk balik nama yang pemberi hibahnnya  sudah  meninggal  haruslah  memiliki surat  penetapan  pengadilan  dan  akta  Notaris yang sudah di sahkan menurut Undang-undang pasal  1666-1693  Kitab  Undang-undang  Hukup Perdata.

## B.  Rumusan Masalah.
Berdasarkan  uraian  pada  bagian  latar belakang  diatas,  maka  beberapa  hal  yang menjadi pokok permasalah dalam penelitian dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini sebagai berikut:
1. Kedudukan  hukum  terhadap  hibah  yang diberikan  berdasarkan  pemberian  hibah dibawah tangan ?

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2. Bagaimana hukum terhadap hak atas tanah yang  dialihkan  dengan  hibah  dibawah tangan ?
3. Bagaimana  pendaftaran  hibah  pada  kantor pertanahan  yang  bersumber  dari  hibah dibawah tangan ?
C.  Tujuan Penelitian.
Berkaitan
dengan permasalahan tersebut  diatas,  maka  tujuan  yang  hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
1. Untuk menganalisa  putusan  yang  dilakukan oleh Pengadilan dalam melindungi penerima hibah.
2. Untuk  menganalisa  ketentuan  hukum  bila pemberi hibah sudah meninggal dunia.
3. Untuk  menganalisa  kekuatan  hukum  bila pemberian hibah dilakukan dihadapan notaris.
D.  Manfaat Penelitian.
Berdasarkan permasalahan dalam penelitian  dan  tujuan ini  dapat  dikaji  hendaknya dicapai  dan  diharapkan  dapat  memberikan mamfaat yang berguna sebagai berikut :
1. Teoritis.
Secara  teoritis,  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan
sumbangan terhadap  kalangan  akademis  sebagai bahan  pengkajian  dan  menganalisa lebih  lanjut  serta  menambah  khasanah ilmu kenotariatan tentang perkembangan penelitian hukum, khususnya  yang  berkaitan  dengan  Akta
Hibah.
2. Praktis.
Dari  segi  praktis  penelitian  ini  dapat memberikan  pemahaman  dan  pedoman bagi  diri  sendiri  atau  sebagaai  bahan kajian  didalam  praktisi  hukum  dalam
menyelesaikan pekara akta hibah dibawah  tangan  sehingga  tidak  ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam pengembangan lebih lanjut.

## E.  Keaslian Penelitian.
Ada  beberapa  penelitian  yang menyangkut masalah  akta  hibah  namun  permasalahan  dan bidang kajiannya berbeda, diantarannya
penelitian yang dilakukan oleh : 1.  Prastowo Hendarsanto, SH NIM: 134130041611. Mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul tesis Studi Perbandingan  Tentang  hubungan  hibah Dengan  Waris  menurut  Kompilasi  Hukum Islam  dan  Kitab,  (Studi  kasus  dikota Semarang).  Dengan  permasalahan  yang
dibahas. 2. Lila  Triana,  NIM.  027011035,  Mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas
Sumatera Utara, Tahun 2004, dengan judul tesis  “Hibah  Keepada  Anak  Angkat  Dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat (studi  kasus  di  Kota  Medan)”.  Dengan permasalahan yang dibahas  :
3. Triyana Ratih, NIM. 157011038, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas  Sumatera  Utara,  dengan  judul tesis  “Analisis  Yuridis  Hibah  Yang Diperhitungkan  Sebagai  Warisan  Dari
Orang Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006. ”.
Dengan permasalahan yang dibahas :
4. Merry N, Sinaga, NIM. 057011056, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas  Sumatera  Utara,  dengan  judul tesis “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pembuktian  Akta  Dibawah  Tangan  Yang Telah  Dilegalisasi  dan  Waarmerking  Oleh Notaris.”
Dari  Judul  Penelitian  tersebut  tidak  ada kesamaan  dengan  penelitian  yang  penulis lakukan.  Dengan  demikian  judul  ini  belum  ada yang  membahasnya  sehingga  penelitian  ini dijamin keasliannya
dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## F.  Kerangka Teori dan Konsepsi

## 1. Kerangka Teori
Teori  adalah  untuk  menerangkan  atau menjelaskan  mengapa  gejala  spesifik  atau proses  tertentu  terjadi, 3 dan  suatu  teori  harus diuji  dengan  menghadapkannya  pada  fakta- fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. 4 Kerangka  teori  adalah  kerangka pemikiran  atau  butir-butir  pendapat,teori,  tesis mengenai  suatu  kasus  atau  permasalahan (problem)  yang  menjadi  bahan  perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian. 5
Di dalam suatu teori sedikitnya terdapat tiga unsur, yaitu :
1.  penjelasan  mengenai  hubungan  antara berbagai unsur dalam suatu teori.
2.  teori  menganut  sistem  deduktif,  yaitu bertolak  dari  suatu  yang  umum  yang abstrak  menuju  suatu  yang  khusus  dan nyata.
3.  teori memberikan suatu penjelasan atau gejala yang dikemukakannya.
Fungsi teori dalam suatu penetian adalah untuk memberikan  pengarahan  kepada  penelitian yang akan dilakukan. Hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial.
3 JJ  M,  Wuisman,  dengan  menyunting M.  Hisyam, Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial ,  (jilid  I), Jakarta, FE UI,1996, hal.203
4 Ibid , hal. 16
5 M. Solly Lubis, op. cit, hal. 80.
Perlindungan  hukum  harus  melihat tahapan  yakni  perlindungan  hukum  lahir  dari suatu  ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan hukum  yang  diberikan  oleh  masyarakat  yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat  tersebut  untuk  mengatur  hubungan perilaku  antara  anggota-anggota  masyarakat dan  antara  perseroan  dengan  pemerintah  yang dianggap  mewakili  kepentingan  masyarakat. Suatu  akta  memiliki  kekuatan  bukti  otentik, maka  haruslah  ada  kewenangan  dari  Pejabat Umum  yang  dalam  hal  ini  Notaris,  untuk membuat  akta  otentik  yang  bersumber  dari Undang Undang. 6
Selain menggunakan teori positif hukum dari  Jhon  Austin  dalam  menganalisis  tesis  ini, juga  cenderung  digunakan  teori  sistem  yang dikemukakan  Mariam  Darus  Badrulzaman, bahwa  sistem  adalah  kumpulan  asas-asas hokum yang terpadu, yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum. 7
Dengan  demikian,  pembentukan  hukum dalam  bentuk  hukum  positif  harus  berorientasi pada asas-asas hukum sebagai jantung peraturan  hukum  tersebut. 8 Hibah  diatur  oleh Pasal  1666  KUH  Perdata,  dan  merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu  hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan  tidak dapat  ditarik  kembali  untuk  menyerahkan sesuatu  benda  guna  keperluan  si  penerima hibah.  Undang-undang  mengakui  hibah  yang terjadi  diantara  orang-orang  yang  masih  hidup. Akta  hibah  berdasarkan  Pasal  1682  harus dibuat di muka Notaris.
6 Andy, Hukum  Koperasi  dan  Peran Notaris Di Indonesia , Yogyakarta, 2005, hal.30 7 Mariam  Darus  Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung,1983, hal.15
8 Lihat,  Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hal.15

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pasal 1667 KUH Perdata, menyebutkan penghibahan  hanya  boleh  dilakukan  terhadap barang-barang  yang  sudah  ada  pada  saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan  batal  sekedar  mengenai  barang- barang  yang  belum  ada.  Selanjutnya  Pasal 1668,  menyatakan  penghibah  tidak  boleh menjanjikan  bahwa  ia  tetap  berkuasa  untuk menggunakan  hak  miliknya  atas  barang  yang dihibahkan  itu;  penghibahan  demikian,  sekedar mengenai  barang  itu,  dipandang  sebagai  tidak sah.
Hibah yang diberikan pada saat pemberi  hibah  dalam  keadaan  sakit yang  dekat dengan  kematian,  maka  harus  mendapat persetujuan  dari  ahli  warisnya. 9 Selain  itu  bagi warga  negara  Indonesia  yang  berada  di  negara asing  juga  dapat  membuat  surat  hibah  di hadapan  Konsulat  atau  Kedutaan  Republik Indonesia  setempat  sepanjang  isinya  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  pasal-pasal dalam KHI tersebut. 10

## 2. Konsepsi
Konsepsi  adalah  salah  satu  bagian terpenting  dari  teori,  Peranan  konsep  dalam penelitian  adalah  untuk  menghubungkan  dunia teori dan observasi, antara abstrasi dan realita. 11
Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan  abstraksi  yang  digeneralisassikan dari  hal-hal  yang  khusus,  yang  disebut  dengan definisi operasional. 12
9 Pasal 213 KHI 10 Pasal 214 11 Masri  Singarimbun  dan  sifian  effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta , LP3ES, 1989 12 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian ,  Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada, 1998, hal.3.
Pentingnya definisi adalah untuk menghindari  pengertian  atau  penafsiran  yang berbeda  dari  satu  istilah  yang  dipakai.  Oleh karena  itu,  berdasarkan  kerangka  teori  yang telah diuraikan di atas, dalam penulisan tesis ini di uraikan serangkaian definisi sebagai berikut : a.  Notaris adalah pejabat umum yang berwewenang  untuk  membuat  akta  otentik dan  kewenangan  lainnya  sebagai  yang dimaksud  dalam  Undang-undang  jabatan notaris Nomor 2 Tahun 2014 pada pasal 1 angka1. 13
b.  Hibah  adalah  pemberian  yang  dilakukan oleh  seseorang  kepada  pihak  lain  yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.
c.  Akta  Hibah  Notaris  adalah  surat  perjanjian yang  diketahui  dan  dibuat  oleh  seorang Notaris  yang  dimana  pemberian  yang dilakukan  oleh  seseorang  kepada  pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.
d.  Hibah  Dibawah  Tangan  adalah  surat perjanjian  yang  dibuat  diatas  materai  atau kertas  segel  yang  dimana  pemberian  yang dilakukan  oleh  seseorang  kepada  pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada  waktu  penghibah  masih  hidup  juga dan juga saksi-saksi ditunjuk langsung oleh pemberi hibah.
e.  Penetapan  Pengadilan  adalah  salah satu  merupakan  putusan  pertama dan  terakhir  sehingga  upaya  hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan.
13 Pasal 1 angka 4 Kode Etik Notaris

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## G. Metode Penelitian
Metode  berasal  dari  bahasa  Yunani Methods yang  berarti  tata  cara  atau  jalan,
Sehubungan  dengan  penelitian  ilmiah,  maka metode  dalam  hal  ini  menyangkut  tentang  cara kerja  yaitu  cara  kerja  yang  berfungsi  untuk dapat  memahami  objek  yang  menjadi  sasaran ilmu yang bersangkutan. 14
Karya  tulis  termasuk  penelitian  ini dipengaruhi oleh keakuratan data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam melengkapi bahan bahan dalam penelitian. Metode yang diterapkan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknnya suatu penelitian. Metode ilmiah inilah yang  akan  menetapkan  alur  kegiatan  dalam penelitian ini, mulai dari pemburuan data sampai kepada  penyimpulan  suatu  kebenaran  yang diperoleh dalam penelitian ini. 15

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat deskriptif ,  yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian, 16 dalam hal ini pemberian  hibah  dibawah  tangan  kepada saudara  kandung.    Penelitian  ini  dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang- undangan,  khususnya  yang  menyangkut  hibah dan  pewarisan  atas  kasus  putusan  pengadilan Agama  tentang  kedudukan  hibah.  Jadi,  sifat penelitian  ini  adalah juridis  normatif, yaitu
14 Koenjaraningrat, Metode-metode Penelitian  Masyarakat ,  Jakarta,  Gramedia, 1997, hal.16 15 Tanpil  Ansari  Siregar, Metodologi Penelitian  Hukum, Medan,  Medan  Grafika, 2004, hal.15.
16 Soerjono Soekanto, Pengantar
Penelitian  Hukum, UI  Press,  Jakarta,  1986, hal.64
penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen yang  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan hukum yang lain. 17

## 2. Sumber Data
Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan, sebagai berikut:
1)  Bahan  hukum  primer,  yaitu  data  yang langsung  dikumpulkan  oleh  peneliti  dari sumber pertamanya. 18 Adapun yang menjadi sumber  dari  bahan-bahan  hukum  yang mengikat, yakni:
a) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. b)    Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 1997 c).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974.
d).  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam.
2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer,  seperti:  hasil-hasil penelitian  dan  karya  ilmiah  dari  kalangan hukum, yang berkaitan harta yang dihibahkan dibawah tangan.
3) Bahan tertier adalah bahan pendukung di luar bidang  hukum  seperti  kamus  ensiklopedia atau  majalah  yang  terkait  dengan  hibah dibawah tangan..
17 Bambang  Waluyo, Metode  Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.13 18 Suharsimi Arikunto Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik , hal.129

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## 3. Teknik dan Pengumpulan Data
Teknik ini menggunakan 2 jenis yaitu 1.  Penelitian  kepustakaan  ( library  research ) yaitu  menghimpun  data  dengan  melakukan penelaahan  bahan  kepustakaan  atau  data sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tertier. 19
2.  Penelitian  lapangan  ( Field  reseach )  untuk
mendapatkan  data  yang  terkait  dengan masalah pemberian hibah dibawah tangan , dengan melakukan wawancara kepada : a.  Notaris dikota Medan
b.  Penerima hibah
Penelitian  ini  menggunakan  2  (dua)  alat pengumpulan data yaitu:
1.  Studi  Dokumen  untuk  mengumpulkan  data sekunder yang terkait dengan
permasalahan  yang  diajukan,  dengan  cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan dalam kaitan dengan harta yang dihibahkan selanjutnya  digunakan  untuk  kerangka teoritis pada penelitian.
2.  Pedoman wawancara, yang dilakukan
dengan pedoman wawancara yang
terstruktur  kepada  nara  sumber  yang  telah ditetapkan  tentang  harta  yang  dihibahkan dibawah tangan.

## 4. Kualitatif
Kualitatif  data  yang  digunakan  dalam  penelitian tesis  ini  adalah  analisis  data  kualitatif,  yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka- angka  tetapi  berdasarkan  atas  peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan
19 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal.39.
narasumber hingga dapat menjawab permasalahan  dari  penelitian  ini.  Semua  data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan  diteliti  serta  dievaluasi.  Kemudian  data dikelompokkan  atas  data  yang  sejenis,  untuk kepentingan  analisis,  sedangkan  evaluasi  dan penafsiran  dilakukan  secara  kualitatif  yang dicatat  satu  persatu  untuk  dinilai  kemungkinan persamaan jawaban.

## A.  Kedudukan Hukum Terhadap Hibah Yang
Diberikan  Berdasarkan  Pemberian  Hibah Dibawah Tangan
1.  Pengaturan  Pemberian  Hibah  Menurut Ketentuan Yang Berlaku
1.1. Menurut KUHP
Pengertian menurut Kitab undang- undang  Hukum  Perdata  Istilah  hibah  menurut Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang  hukum Perdata (disebut K UHPerdata),  adalah  “ Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di  waktu  hidupnya,  dengan  Cuma-Cuma  dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan  suatu  benda  guna  keperluan  si penerima hibah yang menerima  penyerahan itu ”  dari  Pasal  1666  KUHPerdata  dapat  dilihat unsur dalam hibah, antara lain:
1.  Hibah dilakukan pada waktu Si Pemberi Hibah masih hidup.
2.  Hibah dilakukan dengan cuma-Cuma.
3.  Hibah tidak dapat ditarik kembali
Fungsi  akta  notaris  dalam  hibah  bukan semata-mata  sebagai  alat  bukti,  tapi  juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan  hibah.  Karena  itu  hibah  yang  tak diperbuat  dengan  akta  notaris,  atau  hibah  yang diperbuat  dengan  cara  bebas  di  luar  akta notaris,  adalah  persetujuan  hibah  yang  mutlak batal. Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Suatu  hibah  tidak  dapat  dilakukan pembaharuan  dikemudian  hari  dengan  suatu akta  notaris.  Artinya,  suatu  hibah  yang  semula diperbaharui  dan  disempurnakan  dengan  akta notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula.

## 1.2. Menurut Hukum Islam
Hibah,  hadiah,  dan  wasiat  adalah istilah-istilah  syariat  yang  sudah  menjadi perbendaharaan  bahasa  Indonesia,  sehingga istilah-istilah  ini  bukan  lagi  suatu  yang  asing. Hibah,  hadiah  dan  wasiat  merupakan  bagian dari  tolong  menolong  dalam  kebaikan  yang diperintahkan agama islam. Dalam hukum Islam, seseorang diperbolehkan untuk memberikan  atau  menghadiahkan  sebagian harta  kekayaan  ketika  masih  hidup  kepada orang  lain.  Pemberian  semasa  hidup  itu  sering disebut sebagai hibah .
Kata hibah berasal  dari  bahasa  Arab dari  kata (ُ ةَبِهلا) yang  berarti  pemberian  yang dilakukan  seseorang  saat  dia  masih  hidup kepada  orang  lain  tanpa  imbalan  (pemberian cuma-cuma),  baik  berupa  harta  atau  bukan harta.  Diantaranya  kata  ini  digunakan  dalam firman Allâh Azza wa Jalla.
Didalam Hukum Islam dipebolehkan untuk
seseorang memberikan atau
menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain disebut  “ intervivos “.  Pemberian  semasa  hidup itu  sering  disebut  sebagai  ‘hibah”.   Di  dalam hukum  islam Jumlah  Harta seseorang  yang dapat  dihibahkan  itu  tidak  dibatasi.  Berbeda halnya  dengan  pemberian  seseorang  melalui surat  wasiat  yang  terbatas  pada  sepertiga  dari harta peninggalan yang bersih.
Terdapat  tiga  syarat  yang  harus  dipenuhi dalam  hal  melakukan  Hibah  Menurut  Hukum Islam, yaitu :
1.  Ijab,  adalah  pernyataan  tentang  pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
2.  Qabul,  ialah  pernyataan  dari  pihak  yang menerima pemberian hibah itu.
3.  Qabdlah,  merupakan  penyerahan  milik  itu sendiri, baik penyerahan dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.
Dasar  hukum  hibah  dalam  hadist  nabi SAW.  Antara  lain:    (Dari  Abu  Hurairah  r.a menceritakan  Nabi  SAW.  Bersabda,  "hadiah menghadiahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang  sesamamu.!"  (  Dari  abu  hurairah  r.a bahwa  Rasulullah  SAW.  Bersabda:  "jangan menghina  seorang  tetangga  jika  ia  memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing. 20

## 1.3 Menurut Hukum Adat
Didalam  masyarakat  hukum  adat,  hibah ini  dilakukan  sewaktu  anak-anaknya  sudah menikah  dan  diipisahkan  dengan  membuatkan rumah, memberikan pekarangan untuk pertanian,  ini  harus  dibedakan  dengan  Weling (jawa)  yang  bersifat  semacam  wasiat.  Yaitu sebelum orang meninggal, maka ia
mengadakan
ketetapan-ketetapan yang ditujukan  kepada  ahli  warisnya  atau  istrinya. Pertama, ia semasa hidupnya member petunjuk-petunjuk  bagaimana  harta  bendanya akan dibagi waris kalau ia meninggal.
Jadi barang-barangnya itu belum dibagi - bagikannya  kepada  ahli  warisnya,  melainkan masih  dipegangnya,  hanya  kalau  ia  meninggal maka  pembagian  harta  peninggalannya  harus dilakukan menurut petunjuk-petunjuk tersebut.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dasar  pemberian  hibah  adalah  sebagai koreksi  terhadap  hukum  adat  dan  untuk memberikan kepastian hukum.
Hibah ada dua macam yaitu :
1.  Hibah biasa yaitu pemberian harta
kekayaan pada waktu pewaris masih hidup.
2.  Hibah Wasiat  yaitu  pelaksanaannya  setelah pewaris  meninggal  dunia  harta  tersebut baru diberikan.
2.  Keabsahan  Hukum  Pihak  Pemberi  Hibah dan  Penerima  Hibah  Dengan  Surat

## Dibawah Tangan
Dalam  Kitab  Undang –Undang  Hukum Perdata  Bab  X  Tentang  Penghibahan  ini berisikan  tentang  pengertian  dan  ketentuan umum  tentang  hibah,  kemampuan  untuk memberikan dan menerima hibah, cara menghibahkan  sesuatu,  serta  pencabutan  dan pembatalan hibah
Hibah  atau  Pemberian  dalam  hal  ini sebenarnya  termasuk  dalam  pengertian  hukum, karena  mempunyai  ketentuan-ketentuan  hukum sendiri.  Pada  umumnya  proses  memberi  itu terjadi  secara  terpisah,  yaitu  tidak  terjadi  pada saat  yang  bersamaan  melainkan  ada  tenggang waktu  tertentu  sesuai  dengan  suasana  saat  itu, jadi  sifat  dari  pemberian  itu  adalah  umum, karena  baik  pemberi  maupun  penerima  tidak perlu  memenuhi  kewajiban  tertentu  kecuali  ada kerelaan  para  pihak  dan  tidak  melihat  status individunya. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang  kepada  orang  lain  dengan  tidak  ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela,  tanpa  ada  kontraprestasi  dari  pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan  pada  saat  si  pemberi  hibah masih  hidup.  Ini  berbeda  dengan  wasiat,  yang
mana  wasiat  diberikan  sesudah  si  pewasiat meninggal dunia. 21
Ada  beberapa  orang  tertentu  yang sama  sekali  dilarang  menerima  penghibahan dari penghibah, yaitu:
1.  Orang yang menjadi wali atau pengampun si penghibah.
2.  Dokter yang merawat penghibah ketika sakit
3.  Notaris  yang  membuat  surat  wasiat  milik  si penghibah.
3.  Kedudukan Hukum Berdasarkan Pemberian Hibah Dibawah Tangan Dalam Proses peralihan atau
pemindahan hak atas tanah karena hibah, pihak yang  mengalihkan  harus  mempunyai  hak  dan kewenangan untuk memindahkan hak, sedangkan  bagi  pihak  yang  menerima  hak harus  memenuhi  syarat  sebagai  pemegang  hak atas tanah yang baru. 22
Fungsi  akta  notaris  dalam  hibah  bukan semata-mata  sebagai  alat  bukti,  tapi  juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan  hibah.  Karena  itu  hibah  yang  tak diperbuat  dengan  akta  notaris,  atau  hibah  yang diperbuat  dengan  cara  bebas  di  luar  akta notaris,  adalah  persetujuan  hibah  yang  mutlak batal. Demikian juga halnya mengenai
pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan  dikemudian  hari  dengan  suatu akta  notaris.  Artinya,  suatu  hibah  yang  semula diperbaharui  dan  disempurnakan  dengan  akta notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula.
21 Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawadi K Lubis.“ Hukum Perjanjian Dalam Islam ” , Sinar Grafika Cetakan Kedua, Jakarta, 1996, hal. 113.
22 https://santussehandi.wordpress.com, peralihan-hak-milik-atas-tanah-karena-hibah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Akta  dibawah  tangan  ialah  akta  yang sengaja  dibuat  untuk  pembuktian  oleh  para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. 23
Ketentuan  Pasal  1878  KUH  Perdata terdapat kekhususan akta dibawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis tangan si penanda tangan  endiri,  atau  setidak-tidaknya,  selain tanda  tangan,  yang  harus  ditulis  dengan tangannya  si  penanda  tangan  adalah  suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang  atau  uang  yang  terhutang.  Apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya  sebagai  suatu  permulaan  pembuktian dengan tulisan. 24
Sedangkan  akta  hibah  menurut  hukum positif  dalam  hukum  perdata  alat  bukti  tertulis atau  surat  tercantum  dalam  Pasal  138,165,167 HIR/Pasal  164,  285-305  R.bg  dan  Pasal  1867- 1894  BW  serta  Pasal  138-147  RV.  Pada asasnya  di  dalam  persoalan  perdata  (hibah), alat  bukti  yang  berbentuk  tulisan  itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. 25
B.  Pendaftaran Hibah Pada Kantor Pertanahan  Yang  Bersumber  Dari  Hibah Dibawah Tangan
1.  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Pada  Kantor
Pertanahan  Berdasarkan  Hibah  Dibawah Tangan.
Bahwa  Permohonan  telah  mengajukan permohonan  penetapan  hibah,  permohonan mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  Medan  tanggal  22  Nopember  2017
23 Sudikno  Mertokusumo, Op.  Cit ,hal.
105 24 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata , Jakarta:Alumni, 1992, hal.45 25 Ibid, hal. 36
dengan  Register  perkara  permohonan  Nomor 125/Pdt.G/2017.Mdn.
1.  Permohonan  adalah  adik  kandung  dari almarhum  Buyung  Tanjung  bin  Harun Tanjung  yang  telah  meninggal  dunia  pada tanggal 10 Nopember 2003 di Kuala Lumpur dalam  keadaan  memeluk  Agama Islam  dan dikebumikan  menurut  tata  cara  syari’at Islam  di  Kuala  Lumpur.  semasa  hidupnya almarhum  Buyung  Tanjung  bin  Harun Tanjung ada menhibahkan kepada Pemohon  sebidang  tanah  seluas  398  M2 berikut  banguna  rumah  tempat  tinggal diatasnya  yang  terletak  di  Jalan  Bromo  Gg Taqwa  No.10  Kelurahan  Tegal  Sari  II Kecamatan  Medan  Area,  Kota  Medan sebagaimana tercantum dalam SHM
No.279/Tegal  Sari  II  yang  diterbitkan  oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan Pada tanggal 27-7-1999.
2.  Penyerahan  Hibah  Kepada  Pemohon  Juga diketahui  oleh  ahli  waris  almarhum  Buyung Tanjung  bin  Harun  Tanjung,  kemudian  oleh ahli  waris  Buyung  Tanjung  bin  Harun Tanjung  menegaskan  dan  membenarkan Hibah tersebut,
Serta menanyakan pemmberian  hibah  dari  almarhum  Buyung Tanjung bin Harun Tanjung kepada Pemohon  adalah  tidak  lebih  dari  1/3  (satu pertiga)  Harta  yang  dimiliki  oleh  almarhum Buyung Tanjung bin Harun Tanjung semasa hidupnya, begitu juga dengan adik kandungnya  bernama  Hasanuddin  Tanjung telah  menyatakan  tidak  keberatan  atas hibah  yang  diberikan  oleh  Buyung  Tanjung bin Harun Tanjung kepada Pemohon
Menyatakan  Menetapkan  sah  menurut hukum  Hibah  yang  dilakukan  oleh  almarhum Buyung  Tanjung  bin  Harun  Tanjung  Tanjung

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepada  Pemohon  (Erna  Wati  Binti  Harun Tanjung) berupa sebidang tanah seluas 398 M2 berikut banguna rumah tempat tinggal diatasnya yang  terletak  di  Jalan  Bromo  Gg  Taqwa  No.10 Kelurahan  Tegal  Sari  II  Kecamatan  Medan Area,  Kota  Medan,  Sebagaimana  tercantum dalam  Sertifikat  Hak  Milik  No.279/Tegal  Sari  II yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan Kotamadya  Medan  Pada  tanggal  27-7-1999 atas nama Buyung Tanjung.

## 2.  Pendaftaran Peralihan Hak Dengan Hibah
Dibawah  Tangan  Berdasarkan  Putusan pengadilan.
Pengadilan  Agama  medan  kelas  I-A dalam  perkara  perdata  125/Pdt.P/2017/PA.mdn tanggal  03  Januari  2018  telah  menerima permohona pemohon dengan penetapan hibah. Sebelum  lahirnya  peraturan  pemerintah  (PP) Nomor  24  tahun  1997,  bagi  masyarakat  yang tunduk  kepada    KUHPerdata  surat  hibah  dan hibah  wasiat  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis dari  Notaris. 26 Karena  hak  milik  atas  barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak  beralih  kepada  orang  lain  yang  diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara
penyerahan menurut pasal 612,613,616
KUHPerdata. 27 Setelah lahirnya Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997,  setiap pemberian hibah tanah harus  dilakukan dengan akta  PPAT. 28 Prolehan  hak  atas  tanah  secara hibah  dan  hibah  wasiat  sebaiknya  didaftarkan peralihan  haknya  dikantor  pertanahan  sebagai bentuk pengamanan hibah tanah. 29
26 Pasal 1005 KUHPerdata
27 Pasal 1686 KUHPerdata 28 Pasal  37  ayat  (1)  dan  pasal  39 Peraturan  Pemerintah    Nomor  24  tahun  1997 tentang  Pendaftaran Tanah
29 Wawancara  dengan  Muhammad Iqbal, Notaris Kota medan
Besarnya  PPh  yang  harus  dibayar  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah  Nomor  48  Tahun  1994  tersebut adalah 5 % (lima persen) dari jumlah bruto nilai tertinggi  diantara  nilai  pengalihan  berdasarkan akta  pengalihan  hak  dan  NJOP  atas  tanah dan/atau bangunan.
Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (3)  huruf  a angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang  Undang-Undang  PPh  yang  tidak termasuk  objek  pajak  adalah  harta  hibaan  yang diterima  oleh  keluarga  sedarah  dalam  garis keturunan lurus satu derajat.
Mengacu  pada  ketentuan  diatas  maka yang  tidak  termasuk  sebagai  objek  PPh  adalah hibah yang memenuhi persyaratan :
1.  Penerimaan  harta  hibah  adalah  keluarga sedarah  dalam  garis  lurus  keturunan  lurus satu derajat, badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha  kecil  termasuk  koperasi  yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2.  Hibah  yang  dilakukan  tidak  berhubungan dengan  usaha,pekerjaan,  kepemilikan  atau penguasaan antar pihak-pihak yang bersangkutan.
Saat  terutangnya  pajak  atas  hibah,  dan hibah  wasiat  adalah  terhitung  sejak  tanggal pembuatan  akta,  kewajiban  membayar  pajak bagi  penerima  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  1  huruf  h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB,  yang  diumumkan  pada  Lembaran Negara  tahun  1997,  Nomor  44,  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  3688,  diundangkan pada tanggal 29 Mei 1997.
Jika pemberian hibah dilakukan dengan surat  di  bawah  tangan,  maka  hibah  peralihan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hak  kepemilikan  secara  yuridis  tersebut  baru berlaku  saat  sudah  dibuat  suatu  Akta  Hibah  di hadapan Notaris/PPAT yang berwenang.
Jika  hibah  dibuat  tanpa  menggunakan akta  otentik  dan  tanpa  persetujuan  ahli  waris maka  ketika  ahli  waris  yang  tidak  menyetujui akta  hibah  tersebut  mengajukan  pembatalan dengan  cara  gugatan  maka  isi  dari  akta  hibah yang  dibuat  dengan  tidak  menggunakan  akta otentik tersebut tidak mengikat para pihak lagi.
III. Kesimpulan Dan Saran A.  Kesimpulan
Pembahasan yang telah diuraikan dalam Analisis Yuridis Pemberian Hibah Dibawah Tangan Dikaitkan dengan Pendaftaran Pada  Kantor  Pertanahan  Terhadap  (Penetapan Pengadilan  Agama  Medan  Kelas  I-A  Nomor: 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn),  Sebagaimana  diatas, maka  diperoleh  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
1.  Bahwa  pemberian  hibah  dibawah  tangan tidaklah sah, karena kapasitas dan kewenangan  hibah  yang  memiliki  kekuatan hukum  tetap  untuk  pembuatan    akta  hibah itu  adalah  seorang  notaris  yang  di  tunjuk pemerintah  sebagai  pejabat  umum  yang berwewenang  sesuai  dengan  aturan-aturan yang  telah  tercantum  dalam  peraturan pemerintah  No.24  tahun  1997  tentang pendaftaran tanah.
2.  Tanah  yang  dihibahkan  dibawah  tangan menurut  hukum  islam  adalah  sah  tetapi tidak  sah  menurut  peraturan  pemerintah No.24  tahun  1997  tentang  pendaftaran tanah karna hibah wajib dilakukan dihadapan notaris
3.  Kekuatan  pembuktian  surat  hibah  dibawah tangan yang pemberi hibah telah meninggal dunia, dalam proses balik nama tidak dapat
dilakukan  oleh  pihak  penerima  hibah  di kantor  Pertanahan.  Jadi  akta  dibawah tangan  harus  mendapatkan  penetapan pengadilan dahulu agar mempunyai kekuatan  hukum  nantinya  bila  balik  nama kepada penerima hibah.

## B.  Saran
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan  dalam  Analisis  Yuridis  Pemberian Hibah  Dibawah  Tangan  Dikaitkan  dengan Pendaftaran Pada Kantor Pertanahan Terhadap (Penetapan  Pengadilan  Agama  Medan  Kelas  I-
A Nomor: 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn),
Sebagaimana  diatas,  maka  diperoleh  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.  Masyarakan  indonesia  dalam  melakukan penghibahan atau perjanjian yang
berkaitaan dengan perbuatan hukum haruslah  dilakukan  dihadapan  notaris  agar nantinya  tidak  menimbulkan  perkara  di kemudian hari.
2.  Perlu  adanya  kesadaran  dari  masyarakat Indonesia  akan  perbuatan  hukum  yang mereka lakukan jika tidak dilakukan dengan benar  maka  akan  mempersulit  semuannya, karna  harus  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
3.  Apabila masyarakat ingin melakukan peralihan  hak  milik  melalui  hibah,  karna hukum  hibah  adalah  hukum  yang  tidak memaksa dan hibah tanah adalah pemberian  seseorang  kepada  orang  lain dengan  tidak  ada  penggantian  apapun  dan dilakukan  dengan  cara  sukarela  tanpa adanya  kontraprestasi  baiknya  dilakukan dihadapan  notaries  atau  pejabat  yang berwewenang.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Abdul  Ghofur  Anshori, Filsafat  Hukum  Hibah dan  Wasiat  Di  Indonesia ,  Gadjah Mada Universty Press, 2018
Ali,  Nawawi, Persinggungan  Hibah  dengan Hukum Kewarisan Islam dan permasalahan  permasalahan  dalam konteks kewenangan peradilan
agama ,  Jakarta,  Al-Hikmah  dan
DITBINBAPERA Islam, 1998
Anshori A G Seri Hukum Islam  : Filsafat Hukum Hibah  Dan  Wasiat  di  Indonesia , Gadja Mada University Pres Yogyakarta, 2011 Parlindungan  A.P, Pendaftaran  Tanah  di
Indonesia ,  Mandar  Maju  :  Bandung, 1999
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2002 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2008
-------------------, Hukum Agraria Indonesia . Sejarah Pembentukan Undang- Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya,  Cetakan  ke-12.,
(Jakarta: Djambatan, 2008)
Bukhari, Terjemah  Shohih  Bukhari  III ,  Achmad
Sunarto, dkk Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis.“ Hukum Perjanjian Dalam Islam ”  ,  Sinar  Grafika  Cetakan Kedua, Jakarta, 1996
Moh.  Hatta Bab-bab  Tentang  Perolehan  dan hapusnya  Hak  Atas  Tanah ,  Liberty, Yogyakarta, 2014
Effendi  Perangin, Mencegah  Sengketa  Tanah ,
Rajawali  Cetakan  Kedua,  Jakarta, 1990
G.H.S.  L.Tobing, Peraturan  Jabatan  Notaris , Erlangga, Jakarta, 1992
Habib  Adjie, Hukum  Notaris  Indonesia ,  Refika Aditama, Bandung 2009
JJ M, Wuisman, dengan menyunting M. Hisyam,
Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial ,  (jilid  I), Jakarta, FE UI,1996 Koenjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat , Jakarta, Gramedia, 1997 Masri  Singarimbun  dan  sifian  effendi, Metode
Penelitian  Survei,  Jakarta ,  LP3ES,
1989
M.  Solly  Lubis, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian , Mandar Maju Bandung,1994
R.  Soepomo, Bab-bab  Tentang  Hukum  Adat , Cetakan  ke-14  (Jakarta:  PT Pradnya Paramitha,1994)
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibyo, Kitab  Undang-Undang
Hukum  Perdata ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta),
1992
-------------, Aneka Perjanjian , (Bandung: Alumni,
1985) -------------. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008)
------------- dan R. Tjitrosudibio , Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
------------- ,  ” Aneka  Perjanjian ”  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1999
------------- , “ Pokok-Pokok  Hukum  Perdata ”, PT. Internusa , Bandung, 1994,
-------------, Syarat Sahnya Hibah , Jakarta Intermasa, 1996
Ropaun Rambe, Hukum Acara lengkap Santoso,  Urip Pendaftaran  dan  peralihan  hak atas tanah , Kencana Predana Media, Jakarta, 2010
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum sebagai  Suatu  Pengantar ,  Liberty, Yogyakarta, 2005 ------------------------------, Bunga  Rampai  Ilmu Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2010 ------------------------------, Hukum  Acara  Perdata Indonesia ,Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006 ------------------------------, Hukum dan Politik Agraria , Karunika-Universitas Terbuka : Jakarta, 1988

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998
Sutedi  Adrian,  SH,  MH, Peralihan  Hak  Atas Tanah  dan  Pendaftarannya ,  Sinar Frafika, Jakarta, 2014
Soerjono  Soekarto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif  suatu  Tinjauan Singkat ,    Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada, 1995
-----------------------, Penelitian  Hukum  Normatif
,cetakan  kelima,    Jakarta,  PT  Raja
Grafindo Persada, 2001
-----------------------, Pengantar  Penelitian  Hukum , UI Press, Jakarta, 1986
Tanpil  Ansari  Siregar, Metodologi  Penelitian Hukum, Medan,  Medan  Grafika, 2004
Teguh  Samudera, Hukum  Pembuktian  dalam Acara Perdata , Jakarta:Alumni, 1992
Urip Santoso , Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah , Prenada Media Group ,2005
Widya  Anggraeni, Tanggung  Gugat  Pemberi Hibah  Akibat  Pembatalan  Hibah , Universitas Airlangga, Surabaya, 2006 Wiwik Afifah , Peralihan Hak Atas Tanah, https:/wiwik e45.wordpress.com
B.  Undang-Undang
C.   Internet
Departemen
Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya
Umi  Rochayatun,  http://umiro  chayatun, tentang hibah .html
----------------------, blogspot.co.id” unsur-unsur hibah ”.html
Santus  sehandi.wordpress.com, peralihan-hak- milik-atas-tanah-karena-hibah Read more https: // konsultasi syariah.com/ 33907-  membagi-  waris-  sebelum- meninggal. html