ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 309-317
Detania Sukaraja dkk, Strengthening of Legal Understanding and Managerial Capacity Village

## Strengthening of Legal Understanding and Managerial Capacity Village Owned Enterprise Manager in Karo District
Detania Sukarja 1* , Tri Murti Lubis 1 , Syafrizal Helmi Situmorang 2 , Keulana Erwin 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
*Email: detasukarja@usu.ac.id

## Abstract
Village-owned enterprises (“BUM Desa”) must be managed professionally in order to reach their maximum potential in realizing the welfare of the Village community. However, some BUM Desa managers in Karo District, North Sumatra are lacking comprehensive understanding of the legal aspects of BUM Desa governance. Managers also have limited entrepreneurial and managerial capacities, including in terms of bookkeeping and financial administration. This problem can be counter-productive to the objectives of establishing a BUM Desa. BUM Desa is prone to losses and burdening Village finances. Managers are also prone to violating the law and getting involved in legal disputes with third parties. Therefore, “Strengthening the Legal Comprehension and Managerial Capacity  of Village-Owned Enterprise Managers in Karo Regency” activity is held as community service to support the implementation of professional governance of BUM Desa in Karo district that reflects the principles of Good Corporate Covernance. Representatives from 25 BUM Desa in Karo took part in the community service. The methods applied in implementing the overall activities are focus group discussion, training, activity evaluation and online mentoring. The participants participated in the activity actively and enthusiastically. They also shared experiences in managing BUM Desa. The measurement results of the pre-test and post-test given during the training showed that the training was running effectively and had increased the participants' knowledge and understanding of the legal, managerial and entrepreneurial aspects of BUM Desa management.

## Keyword: Village-Owned Enterprise, Corporate Governance, Good Corporate Governance, Accounting

## Abstrak
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus dikelola secara profesional untuk dapat mencapai potensi maksimalnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, sebagian pengelola BUM Desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum tata kelola BUM Desa. Pengelola juga memiliki kapasitas kewirausahaan dan manajerial yang terbatas, termasuk dalam hal pembukuan dan administrasi keuangan. Permasalahan ini dapat menjadi kontra produktif terhadap tujuan pendirian BUM Desa.  BUM Desa rentan mengalami kerugian dan membebani keuangan Desa. Pengelola juga rentan melakukan pelanggaran hukum dan tersangkut sengketa hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, kegiatan  Penguatan Pemahaman Hukum dan Kapasitas Manajerial Pengelola Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Karo diselenggarakan untuk mendukung terlaksananya tata kelola BUM Desa di kabupaten Karo yang profesional dan mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ). Kegiatan pengabdian yang diikuti oleh perwakilan dari 25 BUM Desa di Karo dilaksanakan dengan metode focus group discussion, pelatihan, evaluasi kegiatan dan pendampingan daring. Para peserta mengikuti kegiatan dengan aktif dan antusias serta turut saling berbagi pengalaman dalam pengelolaan BUM Desa. Hasil pengukuran terhadap pre-test dan post-test menunjukkan bahwa pelatihan berjalan dengan efektif dan telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perserta mengenai aspek hukum, manajerial maupun kewirausahaan dalam tata kelola BUM Desa pengetahuan peserta.
Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Akuntansi
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 309-317
Detania Sukaraja dkk, Strengthening of Legal Understanding and Managerial Capacity Village

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (“UU Desa”) menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nurjaman & Syah, 2018). Desa sebagai bagian integral dari otonomi daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya demi terwujudnya kemandirian Desa melalui Potensi yang dimiliki Desa itu sendiri. Sebagai bagian dari upaya memajukan Desa, Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (“Kemendesa PDTT”) pada tahun 2018 telah mencanangkan empat program prioritas untuk menggenjot kapasitas ekonomi desa. Salah satu di antaranya adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa . Pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk melaksanakan tugas Desa dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasil usaha BUM Desa  dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pendirian BUM Desa sejalan dengan ide pengembangan kewirausahaan di desa ( rural entrepreneurship ) sebagai jawaban terhadap isu rural poverty . Kewirausahaan dalam pembangunan pedesaan bermanfaat untuk memberikan penduduk desa akses ke barang dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi urbanisasi, mempromosikan jaminan sosial dan kesejahteraan, serta mendorong terciptanya bisnis dan pekerjaan baru (Ansari et.al, 2013).  BUM Desa didirikan berdasarkan inisiatif masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan menggunakan sumber daya desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wiajaya, 2018). Pendiriannya harus disepakati dalam musyawarah desa yang melibatkan semua komponen masyarakat.
Eksistensi BUM Desa menjadi menjadi pilar kegiatan ekonomi Desa sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUM Desa berkontribusi pada penyediaan pelayanan sosial. Selain itu, BUM Desa yang menaungi beberapa unit usaha Desa memungkinkan untuk dibukanya lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Dengan demikian, pendirian BUM Desa juga dapat mengurangi angka pengangguran.  Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUM Desa mencari keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal kepada pasar. BUM  Desa  menjadi ruang transaksi ekonomi masyarakat Desa dan menyumbang  Desa dalam bentuk pendapatan Asli Desa, dimana keuntungan bersih BUM Desa dialokasikan untuk pemasukan Desa.
Pendirian BUM Desa berkaitan dengan program Dana Desa Pemerintah Indonesia. Dana Desa diberikan kepada setiap Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Kebijakan ini juga mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada Desa yang sudah berjalan sebelumnya . Dalam APBN 2019, alokasi Dana Desa mencapai Rp 70 triliun, yaitu sekitar 3 persen dari total anggaran (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019). Sebagian dari dana tersebut dialokasikan untuk pendirian BUM Desa sebagai salah satu dari empat prioritas penggunaan dana.
Setiap entitas bisnis yang modalnya bersumber dari keuangan publik harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ).  BUM Desa harus dikelola secara profesional dan akuntabel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Pengelolaan Dana Desa, termasuk pemanfaatannya untuk mendirikan BUM Desa, dipantau oleh penegak hukum.
Pendirian dan pengelolaan BUM Desa menjadi perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 309-317
Detania Sukaraja dkk, Strengthening of Legal Understanding and Managerial Capacity Village
berkelanjutan.  Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan BUM Desa yang profesional dan mandiri. Upaya-upaya tersebut dapat mencakup intervensi eksternal berupa dukungan pemerintah, masyarakat sipil maupun universitas dalam menginisiasi pendirian BUM Desa serta peningkatan kapasitas masyarakat Desa dalam pengelolaan BUM Desa.

## 1.2. Permasalahan Tata Kelola BUM Desa di Kabupaten Karo
Di Kabupaten Karo terdapat 259 Desa, dan 142 di antaranya sudah mendirikan BUM Desa. Namun, mayoritas pengelolaan BUM Desa menemui berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi antara lain aspek hukum pendirian (menyangkut legalitas, proses penunjukan pengurus yang tidak sesuai prosedur, dll).  Selain itu, tidak sedikit BUM Desa yang didirikan bersifat formalitas (sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pendirian BUM Desa), tanpa didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa. Akibatnya, banyak BUM Desa yang tidak aktif dan kesulitan bertahan.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan studi di 85 kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah besar BUM Desa didirikan tanpa studi kelayakan bisnis yang tepat, tidak memiliki manajer yang kompeten, berkinerja buruk dalam administrasi dan pelaporan, tidak menyerahkan laporan dan beroperasi tanpa hasil (Badan Pemeriksa Keuangan, 2018). Sejumlah penelitian juga telah menggarisbawahi berbagai permasalahan tata kelola keuangan desa pada umumnya dan tata kelola keuangan BUM Desa pada khususnya akibat keterbatasan kapasitas pengelola. Selain itu, berbagai kasus korupsi pada BUM Desa juga mencuat.
Baseline study terdahulu yang dilakukan di Sumatera Utara menunjukkan kondisi sebagai berikut:
1) Sebagian besar pengelola BUM Desa, termasuk yang berlokasi di Kabupaten Karo kurang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif tentang konsep BUM Desa dan batasannya sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pemahaman yang terbatas tentang undang-undang tersebut tidak hanya berlaku untuk pelaksana operasional BUM Desa, tetapi juga pejabat pemerintah desa. Dalam diskusi dengan mitra pengabdian, diketahui pula bahwa mayoritas BUM Desa di tanah Karo tidak memahami sepenuhnya aspek hukum status BUM Desa dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan hukuk yang dibuat dengan pihak ketiga. Bahkan, sebagian besar juga tidak memahami tata cara perubahan AD/ART untuk kebutuhan tata kelola.
2) Mayoritas pengelola BUM Desa tidak mengetahui Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance sebagai sebuah konsep dalam pengelolaan suatu badan usaha.
3) Mayoritas pengelola BUM Desa tidak memiliki pengalaman atau latar belakang pendidikan untuk menjalankan perusahaan. Kapasitas dan kompetensi manajemen adalah salah  satu masalah terbesar dalam tata kelola BUM Desa. Pengelola mempelajari tata kelola langsung dengan menjalankan BUM Desa ( learning by doing ) yang mendatangkan risiko ekonomi dan. Hampir tidak ada AD/ART BUM Desa yang mengatur standar manajemen resiko dalam tata kelola BUM Desa secara jelas.
4) Seluruh pengelola BUM Desa tidak memahami konsep Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). BUM Desa pada umumnya juga tidak mempekerjakan akuntan yang secara khusus untuk mempersiapkan pembukuan atau laporan keuangan BUM Desa.
BUM Desa di Kabupaten Karo harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai potensi maksimalnya demi kesejahteraan masyarakat Desa. Pemahaman hukum dan kapasitas manajerial pengelola yang tidak memadai dapat menjadi kontra produktif terhadap tujuan tersebut. BUM Desa rentan mengalami kerugian dan membebani keuangan Desa. Selain itu, pengelola BUM Desa juga rentan melakukan pelanggaran hukum dan tersangkut sengketa hukum dengan pihak ketiga.
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 309-317
Detania Sukaraja dkk, Strengthening of Legal Understanding and Managerial Capacity Village
Hal tersebut diatas mendasari gagasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Penguatan Pemahaman Hukum dan Kapasitas Manajerial Pengelola Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Karo”. Bekerjasama dengan BUM Desa Arih Ersada Desa Raya, Kecamatan Brastagi, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola BUM Desa di Kabupaten Karo mengenai aspek hukum, manajerial maupun kewirausahaan dalam tata kelola BUM Desa. Melalui penguatan pemahaman hukum dan kapasitas manajerial pengelola BUM Desa, diharapkan dapat menciptakan tata kelola BUM Desa di kabupaten Karo yang profesional dan mencerminkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance .

## 2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui metode focus group discussion (FGD), pelatihan, evaluasi kegiatan dan pendampingan daring. FGD dilakukan dengan mitra (yang juga merupakan wakil dari Forum BUM Desa Kabupaten Karo) untuk kembali mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tata kelola yang dihadapi oleh para pengelola BUM Desa di Kabupaten Karo, khususnya terkait dengan isu hukum, manajerial dan akuntansi/pembukuan.
Pelatihan dilakukan secara langsung kepada BUM Desa-BUM Desa di Kabupaten Karo dengan materi yang meliputi aspek hukum, manajerial, kewirausahaan dan akuntansi/pembukuan. Pelatihan dikemas dalam bentuk ceramah yang diselingi dengan tanya jawab. Ceramah yang disampaikan memasukkan berbagai studi kasus untuk dapat memberikan gambaran atau ilustrasi yang lebih jelas. Tim pengabdi menggunakan in focus dan berbagai bantuan alat peraga yang diperlukan serta memanfaatkan media-media yang menarik (seperti gambar dan video) dalam menyampaikan materi. Pemateri terdiri dari ketua dan para anggota tim pengabdian, dibantu oleh 5 orang mahasiswa. Selain itu, untuk membuat kegiatan lebih menarik, tim juga memberikan game/quiz berhadiah untuk para peserta.
Untuk evaluasi kegiatan, tim pelaksana pengabdian memberikan pre-test dan post-test bagi para peserta dalam bentuk kuesioner untuk memperoleh baseline dan end-line data mengenai pemahaman peserta. Hal ini bertujuan mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta dan efektivitas jalannya kegiatan. Sedangkan untuk menindaklanjuti kegiatan pelatihan, tim pelaksana pengabdian akan melakukan pendampingan daring bagi para pengelola BUM Desa selama 3 (tiga) bulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Identifikasi Peserta Kegiatan dan Materi Pelatihan
Mitra berkoordinasi dengan Forum BUM Desa Kabupaten Karo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo untuk mengidentifikasi 25 BUM Desa yang berada di wilayah Karo sebagai peserta kegiatan. Untuk kegiatan pelatihan, tim pelaksana pengabdian menyusun materi yang dikemas dalam bentuk buku saku. Materi meliputi aspek hukum, manajerial, kewirausahaan dan pembukuan, yang substansinya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil diskusi dengan mitra.
Aspek manajerial mencakup di antaranya kewirausahaan, manajemen dan pemasaran. Konsep pengembangan BUMD dimulai dari mengidentifikasi peluang yang muncul di sekitar lokasi usaha (Hudson, 2007) dan mengembangkan mindset bisnis (Reddington et.al, 2005). Seorang pengusaha akan mampu menciptakan lapangan kerja. Selain itu, diharapkan seseorang akan lebih memahami potensi dirinya sehingga akan memiliki visi dan masa depan yang lebih baik, lebih cerah dan lebih menyenangkan. Dengan demikian Pengelola BUMD mampu memberikan value yang dibutuhkan oleh masyarakat/pelanggan (Osterwalder et.al, 2014). Selain itu Pemahaman tentang aspek kewirusahaan (e ntrepreneurship ) diperlukan agar BUM Desa bisa bersaing, bertahan, unggul, dan
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 309-317
Detania Sukaraja dkk, Strengthening of Legal Understanding and Managerial Capacity Village
mempunyai nilai lebih (Situmorang, 2012). Untuk itu, Seorang pengelola BUM Desa harus memiliki kemampuan mengenali target dan segmentasi pelanggan,  memahami Nilai (manfaat)  yang bisa BUMD berikan bagi pelanggan (masyarakat) dan bagaimana cara pelanggan mengakses produk/jasa yang disediakan oleh BUMD (Drucker, 2011). Alasan utama mengapa banyak bisnis tidak memenuhi harapan pelanggan adalah bahwa bisnis tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang apa yang diharapkan pelanggan. Bisnis kurang mengenali profil pelanggannya. Kegagalan memahami harapan disebabkan oleh kurangnya informasi, minimnya interaksi langsung dengan pelanggan, tidak mau bertanya mengenai harapan pelanggan, apa yang menjadi kekhawatiran mereka  sehingga perusahaan tidak siap untuk mengatasinya (Situmorang & Mulyono, 2019).
Untuk aspek pemasaran, materi meliputi analisis pasar (target pasar dan kondisi persaingan, analisis mengenai produk atau jasa (jenis dan keunggulan produk) serta strategi pemasaran yang dilakukan (meliputi strategi harga, startegi distribusi, promosi dan merek, dll).  Aspek manajemen BUM Desa merupakan faktor yang penting karena tanpa manajemen perusahaan tidak akan terkelola dengan baik dan benar. Dalam menjalankan perusahaan terdapat  beberapa aspek manajemen (pengelolaan perusahaan) yang perlu menjadi perhatian, yakni: kebijakan dan target tahunan, sumber dan struktur organisasi, produksi/operasi dan SDM, budaya perusahaan, lingkungan sekitar, kemauan untuk berubah, restrukturisasi serta sistem kompensasi  (Reddington et.al, 2005). Lingkungan bisnis yang terus berubah akan memaksa para manager untuk tetap waspada dengan target yang telah ditetapkannya. Manajemen BUM Desa juga membutukan Standard Operating Procedure (SOP) dalam rangka menjamin pengelolaan BUM Desa berjalan secara profesional.  SOP BUM Desa juga berfungsi sebagai alat kontrol dalam mencegah kegagalan usaha dan konflik kepentingan di internal Desa.
Aspek pembukuan/akuntansi mencakup filosofi mengapa pembukuan yang baik dalam menjalankan usaha sangat diperlukan, khususnya bagi BUM Desa. Materi kemudian dilanjutkan dengan aspek teknis pembukuan yang meliputi proses pengorganisasian, penggolongan, ringkasan, dan pelaporan unsur-unsur akuntansi seperti laba, rugi, arus kas, secara rapi dan teratur terhadap data-data transaksi yang telah dicatat.  Kemudian, hasil pembukuan diikuti dengan penyusunan laporan keuangan sederhana.
Materi aspek hukum mencakup regulasi atau peraturan perundang-undangan mengenai BUM Desa, isu-isu hukum terkini yang berkembang sehubungan dengan tata kelola BUM Desa dan penyelesaian konflik atau sengketa hukum yang tekait dengan pengelolaan BUM Desa, baik yang bersifat internal (dalam pengurusan BUM Desa) maupun yang bersifat eksternal (permasalahan dengan pihak luar BUM Desa).  Aspek regulasi BUM Desa mencakup filosofis pendirian BUM Desa, pendirian, status dan bentuk hukum BUM Desa, tata kelola, permodalan, pertanggungjawaban keuangan dan hubungan hukum BUM Desa dengan pihak ketiga.

## b. Realisasi Pelatihan
Kegiatan pelatihan berlangsung lancar dan dihadiri oleh perwakilan dari 25 BUM Desa (masing- masing 2 orang). Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh beberapa Kepala Desa dan 5 orang staf perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karo.  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karo juga turut hadir untuk memberikan dukungan serta memantau jalannya kegiatan.
Tabel 3.1. Daftar BUM Desa Peserta Pelatihan. No. BUM Desa Desa 1 Arih Ersada Merdeka Merdeka 2 Mejuah-juah Kutagerat 3 Rumamis Simalem Rumamis
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 309-317
Detania Sukaraja dkk, Strengthening of Legal Understanding and Managerial Capacity Village
4 Tambak Siroga Nangbelawan 5 Laris Lauriman Lauriman 6 Sempa Arih Sempajaya 7 Sumbul Simbelin Tangkidik 8 Namocengkeh Polatebu 9 Arih Ersada Sukadame Sukadame 10 Talimbaru Sukat Talimbaru 11 Deleng Kutu Simalem Gurusinga 12 Marsada Roha Pangambatan 13 Empat Kesain Mardingding 14 Arih Ersada Parimbalang Parimbalang 15 Sarimanis Sarimanis 16 Arih Ersada Sukadame Sukadame 17 Namosuro Juhar 18 Arih Ersada Raya Raya 19 Ersinalsal Batukarang 20 Gongsol Simalem Gongsol 21 Lau Nabar Simalem Kutabuluh Gunung 22 Enteguh Simacem 23 Bunga Jadi Buah Tanjung Beringin 24 Nagara Simalem Nagara 25 Barker Utama Barungkersap
Secara umum peserta terlibat aktif dan antusias dalam kegiatan. Dalam diskusi dan tanya jawab terungkap sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola, seperti kurangnya komunikasi yang baik dan perbedaan visi antara pengelola BUM Desa dengan Kepala Desa ataupun BPD, kesulitan untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada di Desa masing-masing karena sejumlah kendala teknis, ketidakjelasan status aset milik Desa yang dikelola oleh BUM Desa, kesulitan- kesulitan teknis dalam pembukuan dan sejumlah kendala lainnya.
Gambar 3.1: Tim pelaksana bersama Kadis PMD Karo dan Mitra
Gambar 3.2: Pengelola BUM Desa mengikuti pelatihan
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 309-317
Detania Sukaraja dkk, Strengthening of Legal Understanding and Managerial Capacity Village

## c. Hasil Pengukuran
Pre-test/post-test yang diberikan kepada para peserta meliputi 17 soal pilihan berganda yang mencakup aspek manajerial sebanyak 7 soal (wirausaha, peluang bisnis, lingkungan bisnis, manajemen dan pemasaran), aspek pembukuan/akuntansi sebanyak 5 soal dan aspek hukum sebanyak 5 soal. Pengukuran statistika terhadap pre-test dan post-test menggunakan teknik analisa data uji Independent Sample T-Test. Hasil pengukuran menunjukkan hasil sebagai berikut:
Pada output terlihat bahwa nilai mean pada pre-test sebesar 7,65 dan post-test sebesar  16,79 hal ini berarti nilai mean post-test lebih tinggi daripada pretest atau terjadi peningkatan nilai rata- rata pengetahuan peserta tentang materi yang diberikan sebelum dan sesudah pelatihan.
Berdasarkan hasil output Paired Samples Test terlihat nilai signifikan sebesar 0,00 (P <0,005). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Dengan demikian pelatihan yang diberikan berjalan efektif.
Hasil independent T test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan hasil post-test pengetahuan peserta antara pria dan wanita. Nilai rata-rata pengetahuan peserta pria (18,35) lebih tinggi dibanding peserta wanita (15,23). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 309-317
Detania Sukaraja dkk, Strengthening of Legal Understanding and Managerial Capacity Village

## d. Pendampingan Daring
Pendampingan daring selama 3 bulan bagi para pengelola BUM Desa akan dimulai pada bulan Desember  2020. Pendampingan akan berupaya menjawab isu-isu teknis yang diajukan secara langsung maupun secara tertulis oleh para pengelola dengan memanfaatkan media eletronik (seperti telepon selular dan komputer). Pendampingan akan menggunakan fasilitas ZOOM dalam format webinar atau workshop.

## 4. KESIMPULAN
BUM Desa perlu dikelola dengan sebaik-baiknya dan mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ) untuk dapat mencapai potensi maksimalnya demi kesejahteraan masyarakat Desa. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BUM Desa yang profesional dan mandiri dapat berupa intervensi eksternal berupa dukungan pemerintah, masyarakat sipil maupun universitas dalam peningkatan kapasitas masyarakat Desa dalam pengelolaan BUM Desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Penguatan Pemahaman Hukum dan Kapasitas Manajerial Pengelola Badan Usaha Milik di Kabupaten Karo” ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola BUM Desa di Kabupaten Karo mengenai aspek hukum, manajerial maupun kewirausahaan dalam tata kelola BUM Desa.
Kegiatan pelatihan berjalan dengan lancar dan peserta mengikut kegiatan dengan antusias.  Hasil pengukuran terhadap pre-test dan post-test menunjukkan bahwa kegiatan berjalan dengan efektif dan telah meningkatkan pengetahuan peserta.
Upaya peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa harus terus dilakukan untuk memaksimalkan potensi  BUM Desa sebagai penggerak ekonomi pedesaan. Aparat Desa serta pengelola BUM Desa juga harus pro aktif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUM Desa. Kerjasama antara Desa dan BUM Desa dengan universitas maupun masyarakat sipil dalam pengembangan BUM Desa harus terus digalakkan agar BUM Desa dapat mencapai potensi maksimalnya dalam menggerakan ekonomi perdesaan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat atas dukungan pembiayaan kegiatan, BUM Desa Arih Ersada Raya dan Pemerintah Desa Raya sebagai mitra kegiatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karo atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansari, B., Mirdamadi, S. M., Zand, A., & Arfaee, M. (2013). Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. Journal of Environmental and Earth Sciences , 5 (1), 26–31.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018 . BPK RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). Rincian Alokasi Dana Desa Provins, Kabupaten/Kota Dalam APBN T.A. 2019 . http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp- content/uploads/ 2018/10/DANA-DESA.pdf Drucker, P. F. (2011). The Five Most Important Questions You Will Ever Ask About Your Organization (Vol. 90). John Wiley & Sons.
Hudson, Ken. (2007). The Idea Generator: Tools for Business Growth. Bookhouse. Sydney
ISSN Printed Version: 2549-4341 ISSN Online Version: 2549-418X
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 309-317
Detania Sukaraja dkk, Strengthening of Legal Understanding and Managerial Capacity Village
Kementerian Keuangan RI. (2017). Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat . Kementerian Keuangan. https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana- desa.pdf.
Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, Moh. (2017). Problems of Public Accountability in Village Government Business Management (Study on Village Business Enterprises in Banyumas, Indonesia). Journal of Public Administration and Governance , 7 (4), 147–164. https://doi.org/10.5296/jpag.v7i4.11850 Nurjaman, R., & Syah, R. F. (2018). Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal: Potret Transformasi Ekonomi Tiga Desa di Jawa. Jurnal Analis Kebijakan , 2 (1). pusaka.lan.go.id Osterwalder, A., Pigneur, Y., Smith,A., Bernarda,G., and Papadakos.  (2014).  Value Proposition Design, John Wiley & Sons, Inc.  New Jersey. Reddington, Martin. Mark Withers and Mark Williamson. (2005). Transforming HR. Creating Value Through People . Elsevier Butterworth-Heinemann, London Situmorang, S.H & Mulyono, H. (2019). Service Marketing . Penerbit Alhayat, Medan Situmorang, S.H. (2012). Bisnis: Konsep dan Kasus . USUPers. Medan.
Sukarja, D., Siregar, M., & Lubis, T. M. (2019). Implementing Good Corporate Governance Principles by Village Owned Enterprises: A Case Study From North Sumatera. 1st International Conference on Trade, Business, Human Rights, and Globalization Conference . 1st International Conference on Trade, Business, Human Rights, and Globalization, Makassar. Susilo, B., & Purnamasari, N. (2016). Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa . Yayasan Penabulu. Wijaya, D. (2018). BUM Desa: Badan Usaha Milik Desa (1st ed.). Gava Media.
Winarsi, S., Widyantoro, A., & Moechtar, O. (2018). The Law Principles for Village-Owned Enterprises (BUMDes) Management in Indonesia to Improve the Village’s Economy. International Journal of Sociological Jurisprudence , 1 (2), 130–136.