## REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)
Sirajuddin 1 , Tamsir 2 1,2 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 1,2 Jl. Sultan Alauddin No. 36, Makassar, 90211
E-mail: Sirajuddinroy@gmail.com 1 , Sir-tam@yahoo.co.id 2

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  1)  Merekonstruksi  konsep  kepemilikan  harta berdasar  pada  persepektif  ekonomi  Islam.  2)  Melakukan  kritik  pada  konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Kapitalisme. Penelitian ini merupakan jenis penelitian  kualitatif  yang  tergolong library  research ,  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  kutipan langsung maupun  tidak langsung  kemudian dianalisa dengan cara content analysis (analisis isi) terhadap berbagai buku yang representatif, relevan dengan  topik  yang  diangkat,  kemudian  mengulas  dan  menyimpulkan  dengan menggunakan pendekatan teologis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konstruksi  konsep  ekonomi  Islam  dibangun  berdasarkan aqidah Islam, al-Qur ’ a>n, al- Sunnah, Ijma ’ serta qiya>s sebagai titik sentral pemikiranya. Dalam perspektif ekononmi Islam,  kepemilikan  harta  terbagi  menjadi  tiga  rumusan  pokok  yaitu  kepemilikan individu  (personal),  kepemilikan  umum  (komunal)  dan  kepemilikan  negara. Pandangan  ekonomi  Islam  kepemilikan  harta  tidak  dapat  dibangun  dengan mendestruksi nilai-nilai agama sebagaimana halnya dalam ekonomi kapitalisme, juga tidak memberikan peluang kepada kebebasan mutlak  kepemilikan  individu,  karena mengakibatkan harta terkonsentrasi pada segelintir golongan elit tertentu, yang dapat meciptakan distrosi dalam perekonomian.
Kata Kunci: Kepemilikan Harta, Ekonomi Kapitalisme dan Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN
Alam  jagad  raya  tercipta  memiliki  harta  kekayaan  yang  melimpah  ruah baik bersumber  dari  lautan  maupun  dari  daratan.  Tuhan  telah  menciptakanya  sebagai wasilah    kehidupan  manusia  dalam  memenuhi  segala  keinginan,  naluri  dan kebutuhan  hidupnya  baik  yang  bersifat daruriya>t,  hajiya>t, ataupun tahsiniya>t . Pemenuhan  kebutuhan  hidup  manusia  yang  notabene  sebagai  makhluk  sosial  ( zoon piliticon ) di-era globalisasi dan modernisasi ini menuai berbagai macam problematika yang  akut  nyaris  tidak  terselesaikan.  Sebagaimana  dalam  struktur  sosial  kehidupan masyarakat  memiliki tiga dimensi yaitu personal, komunal dan negara. Pemenuhan kebutuhan manusia dalam tiga dimensi tersebut melalui perolehan kepemilikan harta kekayan  alam  yang  diciptakan  oleh  tuhan  telah  menjadi  persoalan  yang  krusial. Harta  sejatinya  bagaikan  belati  bermata  dua,  dapat  digunakan  dalam  rana  positif mendatangkan  kemaslahatan  dan  kebaikan  demikian  pula  sebaliknya  dapat digunakan  pada  rana  yang  bersifat  negatif  mendatangkan  kemudaratan,  merusak, melahirkan  kesengsaraan,  merenggangkan  hubungan  kekerabatan,  menciptakan fitnah hingga berujung pada kebrutalan dan kekacauan. 1
Fakta  yang  nampak  sangatlah  riskan  dampak  negatif    dari  harta  telah mencolok.    Ketimpangan  sosial  menyebabkan  maraknya  kasus  eksploitasi, diskriminasi,  monopoli,  dan  alienasi.  Perebutan  kepemilikan  harta  kekayaan  alam terus  berlangsung  berkecamuk  disegalah  lini  yang  berujung  pada  kriminalitas  dan konflik  sosial,  yang  sangat  sulit  untuk  dihindari. 2 Kerakusan,  ego  dan  ambisi diberikan  kebebasan  seluas-luasnya. 3 Ernest  Mandel  meneyebutnya  dengan  istilah kapitalisme  yang  memiliki  pola  produksi  berbasis  kepemilikan  pribadi.  Kuasa  yang mengatur  kekuatan  produktif,  sarana  produksi  dan    tenaga  kerja  adalah  milik perorangan,  entah  dalam  bentuk persnonality,  family ,  perusahaan  perseroan  terbatas, ataupun kelompok-kelompok penguasa keuangan. 4 Semestinya  dapat  dinalar  bahwa alam    semesta  diciptakan  dengan  berbagai  macam  kekayaanya  adalah  untuk memnjamin  akselarasi  kehidupan  umat  manusia  yang  solid  dan  harmonis  dalam bingkai keadilan dan kemakmuran.  Realitasnya  hal  itu  seolah  menjadi  kalimat  yang utopia  untuk  diucapkan  agar  dapat  terealisasi  secara ka>ffah ditengah  kehidupan masyarakat.
Ekonomi  Islam  sebagai  acuan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  bagian integral dari ajaran Agama Islam. Yang meyakini kemaha beradaannya eksistensi tuhan yang  telah  menciptakan  alam,  angkasa  raya,  langit  dan  bumi  beserta  isinya.  Dalam
1 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 8-9.
2 Mark Skousen , Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro (Cet. 5; Jakarta: Pernada, 2015), h. 25-26.
3 Hafidz  Abdurahman, Muqaddimah  Sistem  Ekonomi  Islam:  Kritik  Atas  Sistem  Ekonomi Kapitalisme Hingga Sosialisme Marxisme (Cet. II; Bogor: al-Azhar Press. 2014), h. 23.
4 Bagong  Suyanto, Sosiologi  Ekonomi  Kapitalisme  dan  Konsumsi  di  Era  Masyarakat  Post- Modernisme (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2014), h. 81-82.
ajaran dasar spritual umat Islam  ditekankan bahwa tuhan tidak hanya menciptakan alam  semesta,  manusia  dan  kehidupan  dengan  keadaan  terlantar  tetapi  tuhan menyertakanya  dengan guidance kitab    yang  menjadi  membimbing  perjalanan kehidupan  agar kehidupan manusia berjalan dengan baik. Namun faktanya negara- negara kaum muslimin hari  ini masih terus menghadapi berbgai macam problematika dalam  pengelolaan  sumber-sember  ekonomi.  Sulit  untuk  dipungkiri, bahwa  distorsi kepemilikan  harta  telah  menjadi  alasan  utamanya.  Oleh  karenanya  penting kiranya membentuk  sebuah  konstruksi  konsep  kepemilikan  harta  yang  dapat merestrukturalisasi  bangunan  sistem  kepemilikan  harta  yang  tidak  berkeadilan kepada  sistem  yang  berkeadilan.  Sehingga  semangat  Islam  sebagai rahmat  lil  alamin yang yang terkandung dalam ajaran Islam QS al-Anbiya >’ /21: 107, dapat terealisasi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Umar  Chapra    dalam  buku “ Islam  dan  Tantangan  Ekonomi  Islamisasi  Ekonomi Kontemporer” menjelaskan  mengenai  pandangan  dasar  dunia  kapitalisme  yang dipengaruhi  oleh  gerakan Enlightenment (pencerahan)  istilah  yang  digunakan  secara bergantian  dengan the  age  of  reason (era  akal),  merupakan  adalah  sebuah  bentuk ekstrim “suatu penolakan, dan dalam beberapa hal suatu antitesis, terhadap nilai-nilai kayakinan ber agama”. 5
George  Stiger  dalam  buku Mark  Skousen  “ Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Sang Maestro” membahas mengenai  kapitalisme sebagai model ekonomi persaingan bebas (kebebasan kepememilikan individu)  dari ide Smith adalah “mahkota permata” dari the  wealth  of  nations dan  “proposisi  substantif  pa ling  penting  dalam  semua  ilmu ekonomi”. 6
Ernest Mandel dalam buku Bagong Suyanto yang berjudul “ Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post Modernisme ” membahasa lebih perinci dan  mengajukan  lima  ciri  pokok  dari  ekonomi  kapitalisme. Pertama ,  ditingkat produksi, corak kapitalis adalah produksi komoditas, untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, produsksi  dilandasi  kepemilikan  pribadi. Ketiga ,  produksi dioperasinalkan dalam  rangka meraih  mengusai  pasar  yang  berada dibawah  kendali persaingan. Keempat para  kapitalis  berupaya  merauk  keuntungan  yang  sebesar- besarnya  dengan  cara  melakukan. Kelima ,  Tujuan  terakhir  dari  porduksi  adalah akumulasi kapital. 7
Ahmad  Wardi  Muslich  dalam  buku “Fiqh  Muamalat” membahas  mengenai perosoalan-persoalan  ekonomi  Islam,  dalam  buku  tersbut  diuraikan  mengenai
5 Crane  Brinton, “Enlightenment”,  dalam  Encyclopedia  Of  Philosophy (1967),  Vol.  2,  hlm. 521.  Dalam  Umar  Chapra ,  Islam  and  Economic  Challence. Terj.  Ikhwan  Abidin, Islam  dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 21.
6 Mark Skousen , Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro , h. 23.
7 Bagong  Suyanto, Sosiologi  Ekonomi  Kapitalisme  dan  Konsumsi  di  Era  Masyarakat  Post- Modernisme , h. 81-82.
kepemilikan yang  mngacu  pada  sumber-sumber  hukum syari’ah , yang  menyebabkan manusia,  berhak  melakukan  berbagai    macam tasarru>f pada  harta  yang  ia  miliki, dengan syarat tidak menabrak ketentuan syari ’ah . 8 Taqyuddi>n  al-Nabha>ni> dalam  kitab Niz}a>mul  Iqtis}a>di  fi>  al-Isla>m memuat argementasi  bahwa  syariat  Islam  telah  menjelaskan  mengenai  kepemilikan  yaitu pemilikin  pribadi  terhadap  suatu  harta,  kepemilikan  umat  terhadap  suatu  harta, kepemilikan  negara  atas  suatu  harta. 9 Muhammad  Ba>qir  al-S{adr dalam  karya fenomenalnya  yang  berjudul Iqtis}a>duna> 10 buku  induk  ekonomi  Islam,  menjelaskan dalam  uraiannya  mengenai  aturan-aturan  hukum  Islam,  dalam  perspektfi  ekonomi Islam  terdapat  beberapa  kepemilikan  ha  diantaranya  adalah  kepemilikan  negara, kepemilikan publik, kepemilikan bersama, kepemilikan pribadi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (mencari makna dari sebuah pemahaman) 11 yang  berbentuk  kepustakaan  ( library  research )  yaitu  serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian 12 yang  representatif,  relevan  dengan permasalahan  yang  dihadapi,  kemudian  penulis  mendemostrasikan  dan mengejewantahkanya dengan menggunakan pendekatan  teologis normatif yaitu riset yang berdasarkan pada konsepsi al- Qur’a >n dan al-Sunah serta argumentasi ilmiah yang bersifat understanding (memahami)  konsteks  dalil  dan  argumentasi  serta  gejala  yang diakibatkan  oleh  suatu  konsepsi.  Metode  penghimpunan  data  yang  diadopsi  dalam penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif  analisis  dokumentasi    yaitu  berproses  dan berawal  dari  mengumpulkan  bahan  berupa  data,  dokumen-dokumen  tertulis,  yang megandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang persoalan yang sesuai dengan  masalah  dari  tujuan  penelitian,  kemudian  mencatat  dan  menerangkan, menafsirkan dan menghubung-hubungkan dengan argumentasi yang lain. 13 Dokumen yang  dimaksud  yaitu  catatan atau karya  tulis  seseorang  tentang  sesuatu  yang  sudah
8 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Cet. 1; jakarta: Amzah, 2010), h. 69.
9 Taqyuddi>n  al-Nabha>ni>, Niz}a>mul  Iqtis}adi  fi>  al-Isla>m ,  Terj.  Hafidz  Abdul  Rahman, Sistem Ekonomi Islam, Edisi Mu’tamadah (Cet. I; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), h. 84.
10 Muhammad  Ba>qir  al-S>{adr, Iqtis}aduna>, Terj.  Yudi, Buku  Induk  Ekonomi  Islam  Iqthsaduna (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), h.147-148.
11 Muri  Yusuf, Metode  Penelitian  Kuantitaf,  Kualitat,f,  dan  Gabungan (Cet.  3;  Jakarta: Kencana, 2016), h. 328.
12 Mestika  Zed, Metode  Penelitian  Kepustakaan (Cet.  3;  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2014), h. 3.
13 Muhamad , Metodologi Penelitian Ekonnomi Islam (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2008). h. 152-153.
berlalu  maupun  yang  akan  datang.  Dalam  melaksanakan  penelitian,  penulis membutuhkan berbagai macam instrumen seperti buku, alat tulis, hendphone, laptop dan  lain-lain.  Adapun  teknik  analisis  yang  digunakan  yaitu:  Analisis  isi  ( content analisys )  yang  merupakan  analisa  konten  dari  sebuah  dokumen  yang  telah  ditulis seperti  buku,  artikel,  draf    yang  bersifat  historis  dan  sejenisnya, 14 selanjutnya  adalah analisis  komparatif,  yaitu  teknik  membandingkan  suatu  konsepsi  yang  berbeda  saat penelitian  dilangsungkan 15 kemudian  diinterpretasi  lalu  ditetapkan  suatu  penilaian, kritikan dan berakhir pada konklusi.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Ekonomi  Islam  adalah    bagian  integaral  dari  ajaran  agama  Islam,  yang meyakini  adanya  sang  pencipta  bahwa  ia  telah  memciptakan  alam  semesta  manusia dan  kahidupan,   di  mana  tuhan  tidak  hanya  meciptakan  begitu  saja    tetapi  tuhan meyertakan guidance kitab  pedoman,  petunjuk  kehidupan  yaitu al- Qur’ a>n  dan  al- Sunnah demi menjamin terciptanya keselarasan hidup dan keharmonisan sosial umat manusia. Muhammad  Ismail Yusanto dan Muhammad  Arif Yunus mengemukakan secara  prinsip  Islami  tidak  ada  pijakan  dasar  yang  dapat  dijadikan  rujukan  dalam Islam  kecuali  yang  berasal  dari  Allah  swt.  Karena  itu  agar  dapat  disebut  sebagai ekonomi Islam  harus mengacu pada  dalil-dalil syariah yang telah menjadi konsensus yaitu al- Qur’a >n, al-Sunnah, i jma’, dan qiya>s. 16 Umar Chapra menguraikan lebih lanjut ia berpendapat  bahwa  kegiatan  ekonomi  umat  Muslim  selalu  bermuara  pada  trilogi Islam  yaitu tauhi>d,  khila>fah , dan  keadilan. 17 Sedangkan  Adiwarman  memandang bahwa  nilai  yang  menjadi  basis  inspirasi  dalam  merekonstruksi  teori  menurut  para ekonom  yang  telah  disepakati  bersama  ialah: Tauhi>d (keimanan), al-Adl (keadilan), Khila>fah (Pemerintahan), Ma’ad (Hasil). 18
Sebagai  konsekuensi aki>dah umat  Islam  bahwa  tuhan  menciptakan  manusia dengan  misi  manjadikanya  sebagai Abdullah (hamba  Allah)  dan Khali>fatullah (wakil Allah  swt) 19 yaitu  hamba  tuhan  yang  selalu  mengabdi  padanya  dan  menjadi  wakil dalam  memakmurkan  bumi.  Konsep  ketuhanan  tersebut  merupakan  dasar  dari ekonomi  Islam  yang  dapat  mendorong  menusia-manusia  ekonomi  menciptakan keadilan.
14 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif, dan Gabungan , h. 441.
15 Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi (Cet.  2;  Jakarta:  Kencana, 2015), h. 295.
16 M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam (Cet. 2; Bogor: al-Azhar Press, 2011), h. 19.
17 Amiruddin  Kadir, Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah (Cet.  I;  Makassar:  Alauddin University Press, 2011), h. 82-83.
18 Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Mikro  Islami Ed.  V  (Cet.  VI;  Jakarta:  Rajawali  Press, 2014), h. 35.
19 Lihat: QS. QS al-Z}a>riya>t /51:56 dan QS al-Baqarah /2:30.
Kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam menurut Taqyuddin al-Nabhani ialah merujuk pada  hukum syari ’ ah yang dijelaskan mengenai boleh atau tidaknya, 20 Menurut Hafidz Abdurahman kepemilikan (al-Milki>yah ) yaitu legitimasi syari’ah dalam hal memanfaatkan harta tertentu. 21 Sementara Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa  harta  yang  dapat  menjadi  hak  kepemilikan  merupakan  akibat  perbuatan manusia  yang  memunkinkan  untuk  dimiliki  yang  diakui  oleh syari’ah . 22 Dengan demikian  pada  prinsipnya  perolehan  kepemilikan  harta  kekayaan  alam  berasal  dari izin asyi syari’ yaitu Allah swt. yakni diperoleh melaui sebab-sebab kepemilikan yang telah  ditentukan  dalam  aturan  ajaran  Islam.  Oleh  karena  itu  untuk  mengurai kepemilikan  lebih  dalam  mesti  kembali  merujuk  pada  al- Qur’an  guna  mengetahui esensi  daripada  kepemilikan  tersebut.  Dalam  QS al-Baqarah /2:  284.  Allah  swt. berfirman: “ Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ”. Berkaitan  dengan  hal  ini  Ibnu  Katsir  menjelaskan  bahwa  pada  ayat  tersebut sesungguhnya  Allah  swt.  menginformasikan  mengenai  ialah  yang  memiliki  kerajaan langit  dan  bumi  serta  apa  yang  ada  diantara  keduanya. 23 Ada  terdapat  banyak formulasi ayat dalam kitab suci al- Qur’a >n senada dan seirama dengan ayat tersebut. 24 Oleh  karenanya  beberapa  pakar  ekonomi  Islam  berpendapat  bahwa  pemilik  absolut harta kekayaan alam adalah Allah swt.
Juhaya  S.  Praja  dalam  bukunya  mengemukakan  kepemilikan  dasar  dalam ekonomi Islam seperti alam semesta dan segalah isinya adalah milik Allah swt. 25 Didin Hafiduddin  selaras  dengan  pendapat  tersebut  bahwa  pada  hakikatnya  harta merupakan  milik  Allah  swt.  Karena  Allah-lah  sebagai  zat  yang  memiliki  segala kekayaan. 26
Muhammad  Baqir  Ash-Shadr  berargumentasi  walaupun  Allah  swt.  pemilik absolut  dari  seluruh  harta  kekayaan  alam  yang  ada,  tetapi  harta  kekayaan  tersebut telah diamandatkan kepada umat manusia, oleh karenanya dalam penguraian aturan- aturan ekonomi Islam terdapat beberapa kepemilikan harta pada manusia diantaranya adalah  kepemilikan  negara,  kepemilikan  publik,  kepemilikan  bersama,  kepemilikan pribadi. 27 Sementara Taqyuddin al-Nabhani berargumentasi bahwa syariat Islam telah menjelaskan  mengenai  kepemilikan  yaitu  kepemilikan  seseorang  atas  harta, kepemilkan  umat,  juga  kepemilikan  negara  atas  harta. 28 Senada  dengan  hal  teerebut
20 Taqyuddi>n al-Nabha>ni> , Sistem Ekonomi Islam, h.93.
21 Hafidz Abdurahman, Diskursus Islam Politk dan Spritual (Cet. 5: al-Azhar press, 2014), h. 200.
22 Ahmad Wardi Muhlich, Fiqh Muamalat , h. 69.
23 Abdullah  bin  Muhammad . Tafsi>r  Ibnu  Katsi>r. . Terj.  Muhammad  Abdul  Ghofar  Jilid  III (Cet. 2;  Bogor: Puastaka Ima>m Asy-Sya> fi’i , 2003), h. 571-572.
24 Lihat: QS T{aha /20:6. QS al- Anbiya>’ /21:19. QS al-H{ajj /22:64. QS al-Nu>r :24:42.
25 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 90.
26 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah , h. 14-15.
27 Muhammad Ba>qir al-S{adr , Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna , h.147-148.
28 Taqyuddi>n al-Nabha>ni> , Sistem Ekonomi Islam , h. 84.
Samith Atif al-Zain mengemukakan bahwa kepemilikan ( property ) menurut pandangan Islam  debedakan  menjadi  tiga  kelompok  yaitu  Kepemilikan  Individu,  kepemilikan umum dan kepemilikan negara. 29 Sementara Dwi Condro Triono memaparkan bahwa kepemilikan  harta  dalam  ekonomi  Islam  dibagi  tiga  yaitu  kepemilikan  individu  ( al- milki>yah  al-fard}i>yah ),  kepemilikan  umum  ( al-milki>yah  al- ‘a mmah )  dan  kepemilikan negara ( al-milki>yah al-dawlah ). 30 Dari beberapa argumentasi yang  ada terkait konsepsi kepemilikan  harta  dalam  perspektif  ekonomi  Islam,    maka  pada  dasarnya  dalam ekonomi  Islam  secara  umum  mengakui  tiga  mekanisme  kepemilikan  harta  yaitu kepemilikan Individu, kepemilikan umum/masyarakat dan kepemilikan negara. Lebih jelasnya akan kami uraikan pendeskripsianya berikut.

## Kepemilikan Individu
Kepemilikan Individu ( private ownership ), istilah ini merujuk kepada bentuk kepemilikan seseorang individu atau pihak tertentu untuk memperolah hak dalam menguasai, mengolah dan memiliki harta tertentu sehingga menghalangi orang lain untuk memiliki dan menguasai harta tersebut tanpa seizin dan sepengetahuanya. 31 Misalnya legitimasi ajaran ekonomi Islam terhadap kebolehan kepemilikan individu, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk bekerja/beraktifitas agar memperoleh kepemilikan misalnya salah satu perintah Allah swt. termuat dalam QS al-Jumu ’ ah /58: 10.
Penjelasan  sebab-sebab  kepemilikan  Individu  diantaranya  adalah  sebagai berikut:  (1) Ihrazul  Mubahat (penguasaan  harta  bebas)  misalnya  ikan  yang  berada dilaut,  tanah  yang  tidak  produktif,  hewan  dan  pepohon  yang  ada  di  hutan  tanpa pemilik.  (2) Tawa>llud (berkembang  biak)  misalnya  binatang  yang  memiliki  telur ataupun  beranak  serta  dapat  menghasilkan  susu,    termasuk  juga  perkebunan  yang produktif.  (3) Al-khalafiyah yaitu  perombakan  posisi  yang  dapat  menyebabkan berpindahnya  kepemilikan.  Seperti  pewarisan  dan  pertanggungan  ketika  pihak tertentu  merusak  atau  menghilangkan  harta  milik  orang  lain.  (4) Aqad yaitu kesepakatan  yang  terjadi  melalui  ijab  dan  qabul  sesuai  dengan  kentuan syar i’ ah sehingga  menimbulkan  pengaruh  terhadap  objek  akad. 32 Menurut  al-Nabhani  secara sederhana  kepememilikan  individu  dapat  diperoleh  melalui  aktifitas  atau  sebab berikit: bekerja, warisan, keadan darurat, harta yang diberikan oleh negara, harta yang didapatkan tanpa konpensasi tenaga dan harta. 33
Berdasarkan  uraian  sebab-sebab  kepemilikan  tersebut,  pada  dasarnya  asbab kepemilikan  dalam  ekonomi  Islam  akan  mengerucut  pada  tiga  asbab,  yaitu  bekerja (bekerja akan menciptakan akad dan berbagai varian pekerjaan lainya yang memiliki
29 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, h. 21.
30 Dwi Condro Triono. Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid  I Falsafah Ekonomi Islam , h.
317
31 Muhammad Ba>qir al-S{adr , Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna , h. 148.
32 Isnani Harahap dkk, Hadis-hadis Ekonomi (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 38.
33 Dwi Condro Triono, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara , h. 318.
keselarasan dengan aturan dasar ekonomi Islam), harta pemberian orang lain (berupa, sedekah, infak, hibah dan lain-lain), harta pemberian oleh negara yaitu pemberian hak- hak  umat  Islam  dari  hasil  pengolahan,  pengembangan  dan  pemanfaatan  harta-harta kepemilikan  umum  atau  bahkan  perolehan  dari  harta fai’,  ghani >mah,  jizyah dan  lain- lain,  seperti  pemberian  layanan  dalam  bentuk,  pendidikan,  kesahatan,  keamanan bahkan  pemberian  langusung  tunai  kepada  umat  yang  memiliki  hak  dan  yang membutuhkan.

## Kepemilikan Umum
Kepemilikan  umum  adalah  legitimasi asy  syar’i (pembuat  syariat)  terhadap suatu kelompok individu ataupun masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan harta tertentu. Harta yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum yaitu benda-benda yang  telah  dinyatakan  oleh asy- syari’i dimana  peruntukanya    bagi  kepentingan bersama,  dan asy  syar’i melarang  benda  tersebut  dikuasai  oleh  segelintir  orang tertentu. 34 Berdasarkan  hal  itu  yang  merupakan  fasilitas  umum  adalah  harta  berupa apa saja yang dipandang sebagai kebutuhan bersama. Berkaitan dengan hal ini telah dijelaskan dalam sebauh riwayat berikut:
“ Dari Abu  Jirasy dari  seorang Muha>jir sahabat  Nabi  Muhammad  saw.  Berkata: saya  pernah  berperang  bersama  Nabi  dan  saya  mendengar  ia  bersabda  bahwa umat Islam berserikat pada tiga hal rumput, air dan api ” . 35
Bebarapa  ulama  berupaya  untuk  memahami  dan  manafsirkan  hadis  tersebut, diantaranya  mengemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  api  pada  hadis  tersebut mencakup  bahan  bakar yang  terdapat  dari  hasil kandungan  bumi,  baik  berupa kayu bakar pada tumbuhan liar ataupun api yang berupa panas yang dihasilkan dari bumi seperti,  minyak  gas,  batu  bara,  nikel,  tenaga  surya  dan  yang  lainya. 36 Dan  yang dimaksud  dengan  air  yaitu  seluruh  air  yang  berada  di  bumi  ini,  baik  di  permukaan maupun di dalam perut bumi adalah milik bersama manusia, makna kepemilikan atas air ini manakala air tersebut masi berupa sumber aslinya seperti mata air bawah tanah, sungai, laut dan lain sebagainya. 37 Sedangkan yang dimaksud dengan rumput adalah rumput  liar  yang  hidup  dan  tumbuh  dengan  sendirinya,  tidak  ditanam  ataupun dipelihara oleh pihak tertentu, biasanya tumbuh dipadang rumput yang bebas atau di hutan, gunung pinggir jalan umum. 38 Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abba>s r.a, terkait hadis tersebut dengan menambahkan keterangan: wa s}amanuhu hara>m (harganya diharamkan). 39 Dalam redaksi lain dari Ibnu Maja>h juga meriwayatkan
34 Taqyuddi>n al-Nabha>ni> , Sistem Ekonomi Islam , h. 300.
35 HR. Abu>  Da>wu>d ,  dikutip  dalam  buku  Idri, Hadis  Ekonomi (Cet.  1;  Jakarta:  Kencana, 2015), h. 23.
36 Isnani Harahap dkk, Hadis-hadis Ekonomi , h. 33.
37 T.M  Hasby  Ash  Siddieqy, Pengantar  Fiqih  Muamalat, h.  174.  Dalam  Isnani  Harahap dkk, Hadis-Hadis Ekonomi , h. 31.
38 Isnani Harahap dkk, Hadis-hadis Ekonomi , h. 32.
39 Taqyuddi>n al-Nabha>ni> , Sistem Ekonomi Islam , h. 301.
sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: “ Ada tiga hal yang tidak dilarang untuk dimiliki siapapun yaitu air, padang dan api”. 40
Berdasarkan hadist tersebut telah jelas bahwa kepemilikan umum merupakan suatu  hal  yang  harus  ada  ditengah  kehidupan  umat  manusia  dalam  rangka mewujudkan  kemaslahatan  bersama.  Artinya  bahwa  ketika  kepemilikan  umum tersebut  dihilangkan  atau  hanya  terkonsentrasi  pada  segilintir  orang,  maka  hal  ini menyebabkan  distorsi  mala  petaka  bagi  umat  manusia.  Dikarenahkan  umumunya kepemilikan  bersama  adalah  merupakan  barang-barang  atau  harta  kekayaan  alam yang  semua  manusia  diberbagai  pranata  dan  strata  sosial  sama-sama  membutuhkan barang tersebut. Barang berupa air, api dan padang rumput tampak dalam hadis dan argumen  yang  telah  dikemukakan  merupakan  barang  sentral  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak. Air misalnya semua manusia butuh air, tanpa air semua manusia tidak dapat hidup, begitupun api dan padang rumput masing-masing merupakan alat pemuas kebutuhan dasar umat manusia yang esensial. Jadi hakikatnya barang-barang tersebut  tidak  boleh  dimiliki  individu  pribadi  tetapi,  adalah  merupakan  kepemilikan bersama dalam hal ini adalah kepemilikan umum.
Kepemilikan  umum  sangat  urgen  adanya.  Tidak  hanya  dalam  redaksi  hadist tersebut saja Rasulullah Saw. mengingatkan terkait kepemilikan umum, bahkan beliau sendiri  yang  langsung  mengaplikasikan  dalam  riwayat  hadis  yang  lain, Ibnu  al- Mutawakki> l  bin  ‘Abdul -Mada>n,  dari  Abyad{  bin  Hamma>l ia  r.a  berkata:    Rasulullah  saw. pernah bersabda.
“ Sesungguhnya  dia (Abyad{  bin  Hamma>l) datang  kepada  Rasulullah  saw. meminta  agar  dapat  diberikan  tambang  garam  kepadanya,  lalu Ibnu  al- Mutawakki>l berkata yaitu tambang garam yang ada di daerah Ma’ri >b , kemudian Rasulullah  saw. memberikan  tambang  itu,  ketika Abyad{ pergi  datang  seorang lelaki  dan  berkata  kepada  Rasulullah  saw.  apa  yang  telah  engkau  berikan kepadanya  seperti  air  mengalir  ya  Rasulullah,  lalu  kemudian  Nabi  mencabut pemberian izin tambang tersebut dari Abyad{ ”. 41
Hadis  yang  telah  disebutkan  merupakan  contoh  konkrit  dari  Rasulullah  saw. Terkait  kepemilikan  umum.  Poin  penting  dari  hadis  itu  adalah  terkait,  air  yakni  air laut yang dijadikan tambang garam. Hadis sebelumnya yang telah dipaparkan bahwa air  termasuk  jenis  kepemilikan  umum,  tetapi  dalam  hadis  itu  terkait kasus  Abayadh bin  Hammal  Rasulullah  saw.  mula-mula  memberikan  izin  kepada Abyad{ untuk mengelolah tambang garam dari air laut, tetapi pada akhirnya ketika Rasulullah saw. mengetahui  bahwa  tambang  tersebut  merupakan  tambang  dalam  jumlah  kuantitas yang  besar,  maka  beliau  Rasulullah  saw.  menarik  kembali  izinya  dari Abyad{ .    Maka dapat  ditarik  sebuah  analisa  bahwa  terkait  barang  kepemilikan  umum  terkategori menjadi  dua,  yang  dapat  teramsuk  kategori  kepemilikan  umum  berupa  barang tambang  yang  tidak  terbatas  kuantitasnya  dan  kepemilikan  individu  yaitu  barang tambang yang terbatas kuantitasnya.
40 Taqyuddi>n al-Nabha>ni> , Sistem Ekonomi Islam , h. 301
41 HR. Al-Tirmz{i>, dalam Isnani Harahap dkk, Hadis-hadis Ekonomi , h. 36.
Untuk  dapat  memproteksi  terkait  kategori  barang-barang  yang  termasuk kepemilikan umum. Abdurahman al-Maliki dalam bukunya menjelaskan bahwa syarah telah membatasi harta benda yang menjadi milik umum, yaitu harta benda yang tidak sah  menjadi  milik  individu  karena  tiga  hal  yaitu:  (1)  Harta  yang  jumlahnya  tidak terbatas,  (2)  Sumberdaya  alam  yang  sifatnya  menghalangi  untuk  dimiliki  oleh personal.  (3)  Harta  benda  yang  merupakan  fasilitas  umum,  jika  tidak  ada  di  dalam suatu  negeri,  suku  atau  komunitas  maka  akan  berpotensi  sengketa  dalam mencarinya. 42
Taqyuddin al-Nabhani menambahkan contoh lebih rinci bahwa barang-barang yang temasuk dalam fasilitas umum dan yang dimaksud dalam hadist Nabi, manusia berserikat dalam tiga hal air, api dan padang rumput, yaitu sebagaimana berikut ini: 1) Barang  kebutuhhan  umum  termasuk  sumber  daya  air,  sumber  daya  hutan,  padang rumput,  sumber  daya  energi:  minyak  bumi,  gas,  batubara,  uranium.  (2)  Barang tambang besar tarmasuk:, tambang emas, tambang perak, tambang tembaga, tambang nikel,  tambang  bauksit,  tambang  bijih  besi,  tambang  timah,  tambang  kuarsa.  (3) Seumber daya alam termasuk: jalan, jembatan, sungai, danau, gunung, bukit, laut dan pantai. 43 Berdasarkan  contoh  dan  penjelasan  batasan-batasan  barang  yang  termasuk dalam  kategori  umum  tersebut,  telah  jelas  bahwa  pada  intinya,  ekonomi  Islam menjamin  kepemilikan  masyarakat,  dan  penggunaanya  direncanakan  untuk kepentingan orang banyak.
Prinsip ini berlandaskan pada Sunnah Rasulullah saw. Nabi menghendaki agar semua industri ekstraktif yang ada hubunganya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan sekalipun harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai ragam  bahan  bakar  minyak  untuk  keperluan  dalam  negeri  dan  industri  dibawah pengawasan  pemerintah  dan  tidak  boleh  dikuasai  untuk  kepentingan  individu. 44 Namun yang menjadi polemik adalah barang-barang kepemilikan umum sebagaimana yang ditampilkan dalam hadis hanya disebutkan pada tiga jenis barang yaitu air, api dan padang rumput. Pertanyaanya adalah bagaimana posisi barang-barang yang lain yang  tidak  tersebutkan  dalam  hadis  tersebut.  Menurut  hemat  kami  beberapa  pakar ekonomi  Islam  telah  memberikan  sebuah frame batasan-batasan  tertentu  untuk mendeteksi yang manakah barang terkategori kepemilikan umum, adapun yang tidak terproteksi  oleh  hadis  maka  dikembalikan  menurut  ijtihad  daripada  manusia  itu sendiri yaitu kepala pemerintahan dan elemen-elemen yang terkait.

## Kepemilikan Negara
Kepemilikan  negara  ( state  ownership ).  Hak  penguasaan  atas  properti  milik pemegang  mandat  ilahiah  negara  Islam,  yakni  nabi  Muhammad  saw.  atau  Imam 45 dalam  konteks  sekarang  maka  yang  dimandatkan  adalah  kepala  negara  atau  kepala pemerintahan.  Untuk  menjamin  keadilan,  agar  tidak  terjadi  eksploitasi  antara  pihak
43 Dwi Condro Triono, Ekonomi Islam Madzhab Manfara Jilid 1 , h. 333.
44 Amiruddin Kadir, Ekonomi dan Keuangan Syariah , h. 7.
45 Muhammad Ba>qir al-S{adr , Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna , h. 147.
yang  surplus  kekuatan  dan  difisit  kekuatan,  maka  cabang-cabang  produksi  yang penting dan yang berkaitan dengan hajat orang banyak mesti dikuasai negara. 46 Dalam hal  ini  adalah  negara  mempunyai  suatu  otoritas,  hak  kepemilikan  terhadap  harta. Harta-harta yang termasuk milik negara adalah kekuasaan yang dimiliki  oleh negara untuk  mengelolah  harta  seperti fa’i,  khara >j,  jizyah dan  sebagainya. 47 Menurut  al- Nabhani Sumber-sember perolehan kepemilikan negara yaitu antara lain : Jizyah (hak negara  dari  non  muslim  sebagai  jaminan  perlindungan) , Ghani>mah (harta  yang ditinggal  dalam  peperangan) , Fa’i (harta  yang  diserahkan  oleh  non  muslim  tanpa melalui  peperangan) , Khara>j (kewajiban  rakyat  untuk  mengeluarkan  harta  yang diperolah  dari  pengelolaan  atas  tanah  yang  dimiliki  negara  negara) , Usyu>r (tanah negeri-negeri  yang  penduduknya  memeluk  islam  tanpa  peperangan) , Khumu>s (seperlima)  dari rika>z (barang  temuan) . 48 Kepemilikan  negara  telah  dilegitimasi  oleh syara, untuk  menjalankan  roda  pemerintahan,  karena  itu  negara  membutuhkan kepemilikan  agar  memperoleh  penghasilan  untuk  melaksanakan  kewajibanya, misalnya  memelihara  keadilan  hukum  dan  keamanan,  menyediakan  sarana pendidikan, dan seterusnya. 49
Negara sebagai instutusi atau bahkan dapat dikatan sebagai perisai, pelindung dan pemakmur penduduk yang ada dalam otoritas wilayahnya.  Dengan negara umat dan  harta  keayaan  alam  dapat  menjadi  sarana  maraih  kemakmuran.  Kepemilikan negara  dapat  digunakan  sebagai  sumber  primer,  pendapatan  negara  langsung dimanfaatkan untuk mengelolah institusi negara.
Sampai  disini  telah  jelas  bahwa  ekonomi  Islam  telah  memberikan  payung hukum  serta  batasan-batasan  tertentu  terhadap  umat  manusia  untuk  memiliki  harta kekyaan alam baik itu dalam ruang lingkup kepemilikan individu, kempilikan umum maupun  kepemilikan  negara.  Maka  dengan  itu  fitrah  kepemilikan  yang  terdapat dalam jiwa manusia dapat terealisasi dengan baik, tidak memasung dan memeberikan kungkungan  dan  batasan  yang  membawa  kearah  ketidak  kreatifan  serta  tidak  pula memberi  kebebasan  secara  mutlak  terhadap  individu  dalam  menguasai  dan mengelolah  harta  kekayaan  alam  yang  dapat  mengantarkan  ke  gerbong  eksploitasi, Tetapi  pandangan  ekonomi  Islam  terhadap  kepemilikan  adalah  pandangan  yang tawa>zun ,  pendngan  yang  memiliki  keseimbangan  individu,  masyarakat  dan  negara dalam memiliki harta kekayaan alam. Maka dapat diharapkan bahwa harta kekayaan alam  dapat  menjadi  peranti  ekonomi  umat  dalam  meraih  kemakmuran,  yaikni terpenuhinya  kebutuhan daruriya>t,  hajiya>t  dan  tahsiniya>t melalui  pemanfaatan  harta kekayaan alam dengan adil.

## Kritik Kepemilikan Harta Ekonomi Kapitalisme
Sistem ekonomi yang bersifat kapitalistik dan sosialistik tidak dapat dipadukan disebabkan karena perbedaan unsur dan komponen-nya. Sebagaimana Umar Chapra
46 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 25.
47 Isnani Harahap dkk, Hadis-hadis Ekonomi , h. 43.
48 Dwi Condro Triono, Ekonomi Islam Madzhab Manfara Jilid 1 , h. 339-346.
49 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, h. 23.
menjelaskan,  pandangan  dasar  dunia  kapitalisme  dipengaruhi  oleh  gerakan Enlightenment (pencerahan)  atai  disebut  dengan the  age  of  reason (era  akal),yang merupakan  sebuah  bentuk  ekstrim  penolakan  terhadap  banyak  kayakinan  agama kristen. 50 Kekristenan    kala  itu  dipaksa  untuk  memperkecil  dan  membatasi  wilayah otoritasnya. 51 Demikian halnya dalam memandang sistem ekonomi Islam mesti dilihat dari  unsur  dan  komponen  yang  terkandung  didalamya.  Unsur-unsur  yang  terdapat dalam  ekonomi  Islam  bermuara  dari  hukum  ( syari ’ ah )  dan  sumber  komponenya dibangun  berdasarkan aqi>dah  al-Isla>m . 52 Maka  dengan  itu  ekonomi  Islam  kontra produktif  dengan  konsep  sekularisme  yang  menjadi  fondasi,  bangunan  dasar  sistem ekonomi  Kapitalisme.  Ekonomi  Islam  memiliki  prisinp  dasar  berbasis al- Qur’a >n,  al- Sunnah,  Ijma’ dan Qiya>s dalam  menjalankan  aktifitas  ekonomi.  Maka  dengan  itu sekularisme  dan  kebebasan  mutlak  manusia  tidak  dapat  dibenarkan  apabila diaplikasikan  ditengah  kehidupan  umat  Islam.  Demikian  pula  bila  kita  kembali meneropong  sejarah  peradaban  ekonomi  kapitalisme  dan  sejarah  perdaban  ekonomi Islam adalah suatu realitas yang berbeda. Peradaban kapitalisme menihilkan nilai-nilai agama dalam pranata kehidupan sosial ekonomi, karena adanya agama menyebabkan tenggelamnya  paradaban  barat  sedangkan  dalam  peradaban  Islam  tegak  atas  dasar akidah  Islam  dimana  nilai-nilai  spritual  mewarnai  seluruh  aspek  kehidupan  umat Islam  baik  dalam  ruang  lingkup  kehidupan  individu,  masyarakat,  bahkan  negara sehingga agama menjadi basis mercusuar tonggak peradaban. Oleh karena itu usaha mengaitkan  Islam  pada  salah  satu  aliran  atau  pandangan  yang  banyak  dianut  oleh kelompok  manusia  dewasa  ini  adalah  kesalahan  yang  fatal.  Demikian  pula  usaha mengaitkan  aliran-aliran  tersebut  dengan  Islam,  misalnya  dikatakan  bahwa  Islam adalah kapitalisme atau kapitalisme adalah bagian dari Islam. 53
Demikian  pula  kebebasan  kepemilikan  jelas-jelas  telah  meciptakan  kelaliman dan  menjadikan  masyarakat  jatuh  kederajat  binatang.  Kapitalisme  menganggap kebebasan  individu  tanpa  batas  untuk  mencari  kekayaan  peribadi  adalah    sebuah keharusan  bagi  iindividu. 54 Ideologi  ini  membuka  kran  kebebasan  kepada  umat manusia  seluas-luasnya  tanpa  ada  batasan  baik  batasan  keagamaan,  sistem,  tradisi, maupun  nilai  dan  norma. 55 Kapitalisme  telah  mendorong  manusia  untuk  memiliki harta  dengan  cara  apapun,  apakah  dengan  menipu,  berdusta,  berjudi,  menimbun, mengeksploitasi, menanam memproduksi sekaligus memperdagangkan ganja, menjadi
50 Crane  Brinton, “Enlightenment”,  dalam  Encyclopedia  Of  Philosophy (1967),  Vol.  2,  hlm. 521. Dalam  Umar  Chapra , Islam  dan Tantangan  Ekonomi Islamisasi  Ekonomi Kontemporer (Cet.  1; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 21.
51 Adian  Husaini, Wajah  Peradaban  Barat  dari  Hegemogemoni  Kristen  ke  Dominasi  Sekular Liberal (Cet. 3; Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h. 29.
52 Taqyuddi>n  al-Nabha>ni> , Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif  Islam ,  Terj. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 47.
53 Yu>suf al-Qard{a>wi>, Musykila al-Fakr wakaifa ‘A@lajaha al -Isla>m , Terj, Syarif Halim Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Cet, 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 13.
54 Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer , h. 18.
55 Hafidz Abdurahman, Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam , h. 23.
penyihir,  pelacur,  ataupun  pekerjaan-pekerjaan  kotor  lainya.  Kondisi  semacam  ini menjadikan  pihak  yang  kuat  menipu  yang  lemah  dan  yang  pintar  mengksploitasi pihak yang bodoh, dengan demikian, kebebasan ini mengakibatkan manusia ditimpa kedzaliman dan menjadi sebab merosotnya (hilangnya) interaksi kemanusiaan. 56 Berdasarkan  uraian  tersebut  konsepi  dasar  ekonomi  kapitalisme  dalam memandang hidup ini adalah sebuah dimensi yang bermasalah. Hal ini berimplikasi pada kecacatan struktural yang inheren terhadap kebebasan kepemilikan harta secara mutlak  yang  membawa  kearah  ekspolotasi  dan  kehancuran  perwujudan  hasrat keadilan  akan  sangat  sulit  tercapai.  Kapitalisme  dengan  kepemilikan  harta  secara mutlak  oleh  individu  adalah  faham  yang  dapat  membawa  kearah  kerusakan. 57 Kapitalisme tidak akan gagal dalam mewujudkan kesejahteraan, ekonomi Islam sama sekali  tidak  merestui  ekonomi  kapitalisme  untuk  diaplikasikan  secara  general terhadap kehidupan umat Islam.

## KESIMPULAN
Ekonomi Islam merupakan bagian dari kesempurnaan ajaran konseptual Islam yang  direkonstruksi  berdasarkan  konsepsi al- Qur’a >n,  ls- Sunnah,  Ijma’ dan Qiya>s ,  yang memiliki perspektif kepemilikan harta yang sangat ideal karena dapat mengelaborasi trilogi  kepemilikan  harta  yaitu  (1)  Kepemilikan  individu,  kepemilikan  umum  dan kepemilikan  negara.  Sehingga  dengan  itu  harta  tidak  hanya  terakumulasi  pada golongan  elit  tertentu  tatapi  harta  dapat  terdistribusi  keseluruh  elemen  sosial,  baik individu,  masyarakat  maupun  negara,  semua  pranata  dapat  mengakses  harta, sehingga kebutuhan daruriya>t, hajiya>t maupun tahsiniya>t sangat berpeluang untuk dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karenanya keselarasan hidup, keadilan dan kemakmuran dapat terbangun pada semua lapisan sosial. (2) Ekonomi Islam mempunyai konstruksi yang berbeda dengan ekonomi Kapitalisme, mulai dari frame of thingking, serta point of view . Kehidupan manusia di alam dunia (sosial ekonomi) tidak dapat dinihilkan dari nilai-nilai  spritual.  Karena  ekonomi  Islam  tumbuh  dan  berkembang  dengan  ajaran agama. Demikian pula kebebasan mutlak kepemilikan individu untuk memiliki harta kakayaan  alam,  ekonomi  Islam  tidak  memberikan  kebebasan  mutlak  seluas-luasnya terhadap individu karena menyebabkan harta terkonsentrasi pada segelintir golongan elit tertentu tetapi kepemilikan individu dibatasi oleh syariat agama pada koridor yang semestinya.
56 Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 50.
57 Raghib  as-Sirjani, Sumbangan  Peradaban  Islam  Pada  Dunia (Cet.  1; Jakarta:  Pustaka  al- Kautsar, 2011), h. 113.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman,  Hafidz.  (2014). Muqaddimah  Sistem  Ekonomi  Islam:  Kritik  atas Sistem Ekonomi Kapitalisme Hingga Sosialisme Marxisme. Cet. II; Bogor: al- Azhar Press.
.(2014). Diskursus Islam Politik Dan Spritual . Cet. V; Bogor: al-Azhar Press.
Al-Maliki, Abdurrahman. (2009). Politik Ekonomi Islam. Bogor: Al-Azhar Press.
Bungin, Burhan. (2015). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi . Cet. 2; Jakarta:
Kencana.
Chapra, Umar. (1999). Islam and Economic Challence. Terj. Ikhwan Abidin. Islam dan  Tantangan Ekonomi  Islamisasi  Ekonomi  Kontemporer .  Cet.  1; Surabaya: Risalah Gusti.
Hafidhuddin,  Didin.  (2007). Agar  Harta  Berkah  dan  Bertambah .  Cet.  1;  Jakarta:  Gema Insani Press.
Harahap Isnani dkk. (2015). Hadis-hadis Ekonomi. Cet. 1; Jakarta: Kencana.
Husaini,  Adian.  (2015). Wajah  Peradaban  Barat  Dari  Hegemogemoni  Kristen  Ke  Dominasi Sekular Liberal . Cet. 3; Jakarta: Gema Insani Press.
Idri. Hadis Ekonomi . (2015). Cet. 1; Jakarta: Kencana.
Karim,  Adiwarman .  Ekonomi  Mikro  Islami. (2014). Cet.  VI;  Ed,  V,  Jakarta:  Rajawali Press.
Kadir,  Amiruddin.  (2011). Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah .  Cet.  I;  Makassar:  Alauddin University Press.
Kementrian,  Agama  RI.  (2014). Mushaf  al- Qur’an  Tajwid  dan  Terjemah ,  Terjemahan Yayasan Penyelenggara Penerjemah al- Qur’an, Banjarsari Solo: Abyan.
Mujahidin. (2007). Akhmad. Ekonomi Islam . Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers.
Muhammad bin Abdullah. (2003). Tafsi>r  Ibnu Katsi>r. Terj. Muhammad Abdul Ghofar. Jilid III . Cet. 2;  Bogor:  Puastaka Ima>m Asy-Sya> fi’i .
Muhamad. (2008). Metodologi Penelitian Ekonnomi Islam . Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers.
Al-Nabha>ni>,  Taqiyyuddi>n. (1996). Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif Islam , Terj. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti.
.(2012). Niz}a>mul  Iqtis}a>di  fi>  al-Isla>m, Terj.  Hafidz  Abdul  Rahman, Sistem Ekonomi  Islam, Edisi  Mu’tamadah.  Cet.  I;  Jakarta:  Hizbut  Tahrir Indonesia, 2012.
Praja, Juhaya S. (2012). Ekonomi Syariah .Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia.
Al-Qard}a>wi>,  Yu>suf.  (1995). Musykila  al- Fakr  wakaifa  ‘A@lajaha  al -Isla>m, Terj,  Syarif Halim Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan . Cet, 1; Jakarta: Gema Insani Press.
Al-S>{adr,  Muhammad  Ba>qir.  (2008). Iqtis}aduna>, Terj.  Yudi, Buku  Induk  Ekonomi Islam Iqthsaduna Cet. I; Jakarta: Zahra.
Al-Sirjani, Raghib. (t.th). Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia . Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
Siti, Farida Ai. (2011). Sistem Ekonomi Indonesia . Cet. 1; Badung: Pustaka Setia.
Sirajuddin, Konsep Pemikiran Ekonomi Al- Gazali, Jurnal Laa Maisyir Vol. 3 No.1 2016
Skousen, Mark. (2015). Sejerah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro. Cet. 5; Jakarta: Pernada.
Suyanto,  Bagong.  (2014). Sosiologi  Ekonomi kapitalisme  dan  Konsumsi  di  Era Masyarakat Post Modernisme. Cet. 2; Jakarta: Kencana.
Triono,  Dwi  Condro.  (2014). Ekonomi  Islam  Madzhab  Hamfara:  Falsafah  Ekonomi  Islam . Jilid  I . Cet. 3; Bantul: Irtikaz.
Wardi, Muslich Ahmad. (2010). Fiqih Muamalat . Cet 1; Jakarta: Amzah.
Yusanto, Ismail M.  dan M. Arif Yunus. (2011). Pengantar Ekonomi Islam. Cet. 2; Bogor: al-Azhar Press.
Yusuf, Muri. (2016). Metode Penelitian Kuantitaf Kualitatif dan Gabungan. Cet. 3; Jakarta: Kencana.
Zed,  Mestika.  (2014). Metode  Penelitian  Kepustakaan .  Cet.  3;  Jakarta:  Yayasan  Pustaka. Obor Indonesia.