Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERALIHAN SAHAM  SUATU PERUSAHAAN YANG DISEBABKAN OLEH KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG CACAT HUKUM (STUDI KASUS : PUTUSAN KASASI NOMOR 1580 K/PDT/2018)
Sofen Evin Roeshadi Wibowo Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan sofenevin@gmail.com

## Info Artikel
Diterima :  17 November 2021 Revisi     :  05 Desember 2021 Terbit     :  18 Desember 2021
Key words: Exercise, Transfer, Rights over Land, Foundation
Kata Kunci: Pembatalan, Peralihan, Saham, Rapat Umum Pemegang Saham
Corresponding Author :
Sofen evin roeshadi wibowo, E-mail : Sofenevin@gmail.com

## Abstract
A  foundation  as  an  independent  legal  subject  can  take  legal  actions  such  as buying  and  selling.  The  transfer  of  the  assets  belonging  to  a foundation,  in this case, land  and  building,  still  finds impediment  in its  process  at  the  Land  Office. Land  Office  still  argues  that,  if  the  transfer  goes  on,  it  will  violate  Article  5 paragraph  1  of  the  Foundation  Law.  This  thesis  employs  the  normative  juridical research method which is  analytically descriptive.  The  data  used to answer the research problems are secondary data. The results of the research demonstrate that, the property of the foundation is obliged to be used in accordance with the purpose  and  objectives  of  the  foundation  and  if  it  is  dissolved,  according  to Article 68 in the Law No. 28/2004 on the Amendment to the Law No. 16/2001 on Foundation, all assets  shall  be  handed  over  to another foundation  which shares similar purpose and objectives.

## Abstrak
Wewenang  ekslusif  RUPS  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Perseroan Terbatas  seluruhnya  menyangkut  kebijakan  penting  bagi  eksistensi  suatu  PT dimana persetujuan dari pemegang saham merupakan hal yang penting.  Tesis ini membahas tentang keabsahan RUPS LB dalam peralihan hak atas saham pada kasus putusan kasasi nomor 1580K/PDT/2018. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Data  yang  digunakan  untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian memberikan  kesimpulan,  dalam  pelaksanaan RUPS,  keabsahan RUPS adalah sah, sepanjang  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  sesuai  dan  berdasarkan  ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar, Eksekusi Gadai Saham yang menggunakan kuasa harus menggunakan jenis surat kuasa khusus, dan pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan  dengan  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang cacat hukum. Perbuatan yang cacat hukum tidak mengikat secara hukum, sehingga menyebabkan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan oleh karena itu batal demi hukum.
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## PENDAHULUAN
Dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis di Indonesia, para pelaku usaha selain bertindak sebagai perorangan, dapat juga bertindak dalam bentuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang non badan hukum.  Seiring  dengan  perkembangan  ekonomi  dan  hukum  menunjukkan  bahwa  Perseroan  Terbatas  (untuk selanjutnya disebut “ PT ”) menjadi pilihan bagi banyak pelaku usaha, investor lokal maupun asing dalam memulai maupun menjalankan kegiatan usahanya.
“ Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. ”
Jika  dilihat  dari  definisi  tersebut  diatas,  PT  merupakan  sebuah  badan  hukum.  Menurut  Abdulkadir Muhammad, suatu badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.
Walaupun PT sebagai suatu badan hukum bukan seorang manusia yang memiliki pikiran/kehendak, akan tetapi  menurut  hukum  dapat  dianggap mempunyai  kehendak.   Hal mana  yang sejalan  dengan pandangan Prof Meyers  dalam  salah  satu  syarat  pembentukan  badan  hukum  yaitu  badan  hukum  merupakan  satu  kesatuan organisasi buatan manusia berdasarkan hukum (rechtsconstructie) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat pelengkapnya. Alat pelengkap tersebut merupakan pengurus badan hukum yang mempunyai fungsi dan  tugas  yang  diatur  dalam  anggaran  dasar.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa,  badan  hukum wajib memiliki organisasi yang teratur.
Pada prinsipnya keberadaan PT sebagai badan hukum adalah subjek hukum  yang memiliki  kapasitas untuk memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi.    PT sebagai subjek hukum artifiasial dalam menjalankan kegiatan usaha, maupun hak  dan  kewajibannya  dilaksanakan  oleh  organ  perseroan  yang  terdiri  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (untuk selanjutnya disebu t “ RUPS ” ), Direksi dan Dewan Komisaris.
Masing – masing organ perseroan memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undang yang berlaku. Namun  demikian,  berlakunya  Undang – Undang  Perseroan  Terbatas,  Anggaran  Dasar  PT,  maupun  ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap PT untuk menaati asas itikad baik dalam menjalankan PT.   Selain itu setiap Organ Perseroan dalam mengelola PT diharapkan dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Berbeda dengan Organ Perseoran lainnya, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang- Undang dan Anggaran Dasar.
Wewenang   ekslusif   RUPS   yang   ditetapkan   dalam   Undang-Undang   Perseroan   Terbatas   hampir seluruhnya  menyangkut  keputusan  dan  kebijakan  penting  bagi  eksistensi  suatu  PT  dimana  keikutsertaan  dan persetujuan dari peserta atau pemegang saham merupakan hal yang penting dalam RUPS. Kehadiran peserta dalam RUPS  baik  bentuk  RUPS  tersebut  RUPS  Tahunan  maupun  RUPS  lainnya  atau  biasa  disebut  dengan  RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut “ RUPS LB ”) dapat dilakukan secara pribadi perorangan, melalui perwakilan yang sah ataupun melalui kuasa.
Besarnya  jumlah  suara  peserta  dalam  RUPS  ditentukan  berdasarkan  jumlah  Saham  yang  dimiliknya yang  berperan  penting  dalam menentukan  kebijakan  dan  keberlangsungan  pada suatu PT,  sehingga  bagi para peserta dalam hal ini Pemegang Saham, saham yang dimiliki tidak hanya merupakan bentuk penyertaan modal namun juga merupakan sebuah hak.
Saham  sebagai  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud  juga  memberikan  keuntungan  bagi  pemiliknya (pemegang saham) berupa kepemilikan dan keadaan berkuasa (bezit), yang penguasaan atas saham  dalam PT tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain baik dengan suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, dengan adanya peristiwa hukum akibat dari kematian,
Kesepakatan  pengalihan  atas  saham  suatu  PT antara  para  pihak  melahirkan  suatu  hubungan  hukum yang  terhadapnya  hukum  meletakkan  hak  pada  1  (satu)  pihak  dan  melekatkan  kewajiban  pada  pihak  lainnya. Seyogianya, apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.    Suatu peralihan saham juga harus melalui syarat dan prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Namun permasalahan dalam prosedur dan pelaksanaan RUPS pada prakteknya, masih ditemukan. Hal ini dapat dilihat pada kasus antara PT Pacific Samudra Perkasa melawan PT Bara Prima Mandiri pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018.
Pada Kasus ini, saham yang dimiliki oleh PT Pacific Samudra Perkasa pada Bara Prima Mandiri yang telah  dijaminkan  melalui  praktek  Gadai  Saham  untuk  keperluan  kerjasama  di  bidang  batu  bara  di  Indonesia dengan para investor asing dalam hal in Rohit Ferro Tech Limited melalui SKP Overseas Pte, Ltd.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Dalam  perkembangannya,  kerjasama  yang  dilakukan  antar  para  pihak  tidak  berjalan  lancar,  dimana berdasarkan pertimbangan dan penilaian dari SKP Overseas Pte, Ltd, PT Pacific Samudra Perkasa telah melakukan wanprestasi dalam kerjasama ini, sehingga dilaksanakan proses  peralihan saham PT Pacific Samudra Perkasa yang menjadi jaminan.
Prosedur pengalihan saham PT Bara Prima Mandiri ini dilakukan tidak langsung dengan melaksanakan rapat  untuk  pengalihan  saham,  namun  dimulai  dengan  rapat  untuk  memberhentikan  anggota  Direksi  pada  PT Bara Prima Mandiri, dan kemudian baru dilanjutkan dengan rapat pengalihan saham dimana jumlah suara PT Pacific Samudra  Perkasa  dalam  RUPS  diwakili  oleh  pihak  lain  dengan  bermodalkan  surat  kuasa,  serta  terdapat pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar PT Bara Prima Mandiri mengenai penggunaan hak atas saham.
Proses  peralihan saham PT Bara Prima  Mandiri yang  dinilai tidak umum  ini menarik untuk dipelajari lebih  lanjut.  Sehingga  dapat  diketahui  lebih  lanjut  apakah  prosedur  peralihan  hak  atas  saham  dan  prosedur melaksanakan RUPS oleh Organ Perseroan telah dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan, serta kepastian hukum bagi PT Pacific Samudra Perkasa yang telah dirugikan.
Dengan  demikian,  penelitian  mengenai  proses  pengalihan  saham  dan  pengadaan  RUPS  yang  sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, penting untuk dibahas lebih lanjut.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah diuraikan  diatas, maka  perumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.       Bagaimana Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Dalam Peralihan Hak Atas Saham Pada Kasus Putusan Kasasi Nomor 1580K/PDT/2018?
2.      Apa Akibat Hukum Penyelenggaraan Peralihan Saham Melalui Gadai Saham Dengan Surat Kuasa Pada Kasus Putusan Kasasi Nomor 1580K/PDT/2018?
3.      Apa Akibat Hukum Atas Pembatalan Peralihan Saham Yang Disebabkan Oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang   Saham   Luar   Biasa   (RUPS   LB)   Yang   Cacat   Hukum   Pada   Putusan   Kasasi   Nomor 1580K/Pdt/2018?
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1.      Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dalam peralihan hak atas saham pada Putusan Kasasi Nomor 1580K/PDT/2018.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
2.  Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelenggaraan peralihan saham melalui gadai saham yang menggunakan surat kuasa dan apa akibat hukum atas tindakan tersebut pada pada Putusan Kasasi Nomor 1580K/PDT/2018.
3.     Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas pembatalan peralihan saham yang disebabkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang cacat hukum pada Putusan Kasasi Nomor 1580K/Pdt/2018.

## METODE  PENELITIAN
Berdasarkan  perumusan  masalah  yang  telah  dikemukakan,  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.  Dalam  penelitian  ini  membahas  mengenai  Putusan  Kasasi  No.  1580  K/PDT/2018  dengan  topik pembahasan  berkaitan dengan Organ Perseroan khususnya RUPS LB, Kepemilikan Pemegang Saham atas saham dalam PT, peralihan saham yang cacat hukum, dan dasar pertimbangan para majelis hakim dalam memutuskan kasus dengan menggunakan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.
Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif   menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach),   penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum. Penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa  peraturan-peraturan  maupun  teori-teori  hukum,  yang  memfokuskan  pengumpulan  semua  perundang- undangan yang terkait di dalam buku, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum  dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia  maupun hukum  yang diputuskan melalui proses penelitian.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder adalah data yang sudah diolah dan dapat menunjang keberadaan data primer tersebut.
Data  sekunder  dapat  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  meliputi  peraturan  perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, kamus, dan data lain, yang terbagi atas:
1.    Bahan  Hukum  Primer,  yang  merupakan  bahan  hukum  yang  mengikat  berupa  peraturan  perundang- undangan antara lain:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
d) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
f)  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan  Pengesahan  Badan   Hukum   dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Serta Perubahan  Anggaran  Dasar  Serta  Penyampaian  Perubahan  Anggaran  Dasar  dan  Perubahan  Data Perseroan Terbatas;
g)  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan  Nomor  312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelPutusan  Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018.
2.   Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  dapat  membantu  menjelaskan,  menganalisis  dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari artikel-artikel hukum berupa jurnal, website, koran, majalah, tesis, disetasi, orasi ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham.
3.   Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  yang  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  terhadap  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.   Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu kamus yang memberikan definisi-definisi dalam batasan masalah yang akan diteliti, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups LB) Dalam Peralihan Hak Atas Saham  Pada Kasus Putusan Kasasi Nomor 1580k/Pdt/2018
Anggaran Dasar merupakan salah satu bagian yang penting bagi suatu PT. Dari sejak saat PT didirikan, segala  ketentuan dan informasi mengenai suatu PT dituangkan dalam Anggaran Dasar  oleh para pendiri yang kemudian  dituangkan  dalam Akta Pendirian PT. Akta Pendirian yang terdiri dari Anggaran Dasar dan berbagai keterangan  lainnya mengatur  segala hak dan  kewajiban  dari  pihak-pihak yang  membuatnya.  Dengan  kata  lain, Akta Pendirian adalah undang-undang yang mengikat para pihak yang membuatnya.
Saham  PT  merupakan  salah  satu  yang  wajib  tercantum  dalam  Anggaran  Dasar  suatu  PT,  dengan persyaratan  kepemilikan  saham  ditetapkan  dalam  Anggaran  Dasar  dengan  memperhatikan  persyaratan  yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     Namun, dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan ternyata persyaratan itu “ tidak  terpenuhi ”, maka    Pihak  yang  memperoleh  kepemilikan  saham  tersebut  tidak  dapat  menjalankan  hak selaku  Pemegang  Saham  dan  Saham  tersebut  tidak  diperhitungkan  dalam  kuorum  yang  harus  dicapai  sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau Anggaran Dasar.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Bagi Pemegang Saham yang menjaminkan Saham yang dimilikinya kepada Pihak lain. Penjaminan yang dilakukan  dapat  melalui  Jaminan  Fidusia  maupun  Gadai  Saham.  Atas  saham  yang  telah  dijaminkan  tersebut, Pemegang Saham masih memegang Hak Suara atas Saham. Hak Suara tetap berada pada Pemegang Saham dan tidak beralih kepada Pihak lain yang menjadi Pemegang Gadai atau Penerima Jaminan Fidusia.
Bagi  Pemegang  Gadai  atau  Penerima  Jaminan  Fidusia,  hak  untuk  mengeluarkan  suara  dalam  RUPS bukan merupakan haknya melainkan masih merupakan hak Pemegang Saham. Dalam RUPS, Pemegang Saham yang Sahamnya  diangunkan/dijaminkan  masih  dapat  menggunakan  hak  suaranya.  Namun,  hak-hak  atas  saham lain seperti  menerima  pembayaran  dividen  dan  sisa  kekayaan  hasil  likuidasi  dan  menjalankan  hak  lainnya berdasarkan  undang-  undang  ini,  selama  diperjanjikan  oleh  para  pihak  (Pemegang  Saham  dan  Pemegang Agunan) dapat beralih menjadi hak Pemegang Agunan.
Keabsahan RUPS baik atas Saham yang dijaminkan atau tidak dijaminkan adalah sah sepanjang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan dari Anggaran Dasar. Pelaksanaannya mengikat secara hukum baik bagi PT dan dapat berlaku kepada pihak yang berkepentingan. Namun patut diingat bahwa keabsahaan RUPS dapat saja sewaktu-waktu dibatalkan apabila RUPS tersebut dinilai atau ditemukan  telah  merugikan  PT  maupun  Pemegang  Saham  seperti  Kasus  pada  Putusan  Kasasi  Nomor 1580K/PDT/2018.  Dikarenakan  dalam  kasus  hukum  ini,  terdapat  perselisihan  atas  hasil  keputusan  RUPS tersebut, yang menyebabkan pihak yang dirugikan (PT Pacific Samudra Perkasa) mengajukan gugatan terhadap PT Bara Prima Mandiri.
Atas  tindakan  PT  yang  tidak  disetujui  oleh  Pemegang  Saham  karena  bersifat  merugikan  Pemegang Saham atau PT itu sendiri karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat putusan  RUPS,  Direksi  dan/atau  Dewan  Komisaris,  maka  pemegang  saham  yang  dirugikan  tersebut  berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT.
Hasil putusan Kasasi Nomor 1580K/PDT/2018 yang bersifat final dan mengikat memberikan kepastian hukum atas status RUPS yang menjadi awal permasalahan maupun RUPS-RUPS yang timbul setelahnya. Dengan dibatalkannya RUPS yang manjadi awal permasalahan menyebabkan RUPS-RUPS yang timbul setelahnya menjadi tidak  berlaku,   cacat   hukum  dan  dinyatakan  tidak  sah.  Sehingga  segala  komposisi  kepemilikan  saham dikembalikan sebelum adanya RUPS tertanggal 24 Agustus 2012 dan 21 September 2012 yang dibatalkan tersebut. Sehingga dalam menentukan tindakan/perbuatan suatu PT, para pemegang saham harus berhati-hati dan penuh pertimbangan, sehingga setiap tindakan/perbuatan PT yang membawa akibat hukum yang berpotensi merugikan pemegang  saham  maupun  PT seperti  yang  terjadi  pada  kasus  Putusan  Kasasi Nomor  1580K/PDT/2018,  atas
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
perbuatan hukum PT dalam perubahan Anggaran Dasar dan peralihan saham dilaksanakan merugikan pemegang saham tertentu (PT Pacific Samudra Perkasa).

## Akibat Hukum Penyelenggaraan Peralihan Saham Melalui Gadai Saham Dengan Surat Kuasa Pada Kasus Putusan Kasasi Nomor 1580k/Pdt/2018
Konsep Pengalihan Saham suatu PT dengan cara penjaminan kekayaan PT dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui Gadai Saham maupun Fidusia Saham. Dalam kasus hukum ini, rencana   kerjasama kemudian dituangkan  dalam  Memorandum  Of  Understanding  (MOU)  dan  Perjanjian  Inti  (Master  Agreement),  dan  EB (Exchangeable Bond) Agreement   (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan konsep kerjasama akan dilakukan adalah Rohit Ferro Tech Limited melalui SKP Overseas Pte Ltd akan berinvestasi sebesar USD   15, 000, 000.00 (lima belas juta dollar Amerika Serikat) pada  kedua anak perusahaan PT Pacific Samudra Perkasa yaitu PT Bara Prima Mandiri dan PT Palopo Indah Raya, dan sebagai jaminan atas investasi tersebut, PT Pacific Samudra Perkasa akan menjaminkan saham atas namanya pada kedua anak perusahaan PT Pacific Samudra Perkasa tersebut melalui konsep Gadai Saham (Pledge of Shares).
Selain  perjanjian – perjanjian  tersebut  diatas,  ditandatangani  juga  dokumen – dokumen  lain  yang mendukung Pledge of Shares Agreement (Perjanjian Gadai Saham), yang diperlukan dalam hal terjadi tindakan pelanggaran  atas  Perjanjian,  maka  jaminan  atas  saham  dapat  dapat  langsung  dieksekusi  tanpa  melalui pengadilan. Adapun dokumen – dokumen pendukung tersebut adalah sebagai berikut:
1. Surat  Kuasa   yang  diberikan   dari  PT  Pacific  Samudra  Perkasa  kepada  SKP   Overseas  Pte,  Ltd sehubungan  dengan  penandatanganan  EB  Agreement  dan  Pledge  of  Shares  Agreement  (Perjanjian Gadai Saham) tertanggal 11 Januari 2010 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:
a)   Untuk menjual, menukar atau membuat dapat dijual saham-saham bersama dengan saham-saham di kemudian hari yang dapat diperoleh di PT Bara Prima Mandiri oleh PT Pacific Samudra Perkasa dengan  kepentingan  para  pihak  termasuk  dirinya  sendiri  atau  nomininya  dengan  harga  yang menguntungkan bagi SKP Overseas Pte, Ltd dan untuk tujuan tersebut SKP Overseas Pte, Ltd dapat melakukan  atau  membuat  akta-akta  maupun  tindakan  yang  dinilai  tepat  dan  layak  oleh  SKP Overseas Pte, Ltd selaku Penerima Kuasa berdasarkan diskresinya sendiri;
b)   Untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan pengalihan akta-akta  atau menukar akta terkait dengan saham-saham yang diperlukan dalam penjualan atau pengalihan saham-saham jika diperlukan untuk kepentingan para pihak baik dirinya sendiri rnaupun nomininya dengan harga yang menguntungkan bagi SKP Overseas Pte, Ltd dan untuk tujuan tersebut SKP Overseas Pte, Ltd dapat
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
melakukan  atau  membuat  akta-akta  maupun  tindakan  yang  dinilai  tepat  dan  layak  oleh  SKP Overseas Pte, Ltd selaku Penerima Kuasa berdasarkan diskresinya sendiri;
c)    Untuk  menandatangani,  melaksanakan  dan  menyerahkan  perwakilan-perwakilan  yang  diperlukan, surat  persetujuan,  pemberian  kewenangan  dan  lain  sebagainya  untuk  pihak-pihak  tertentu  yang dianggap tepat dan layak oleh SKP Overseas Pte, Ltd selaku Penerima Kuasa.
2.      Surat Kuasa Mutlak (Irrevocable Power of Attorne) tanggal 11 Januari 2010 yang pada intinya PT Pacific Samudra  Perkasa  telah  memberikan  kuasa  kepada  SKP  Overseas  Pte,  Ltd  untuk  bertindak mewakili kepentingan  pemegang  saham  serta  untuk  menghadiri  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  dari waktu ke waktu, khususnya:
a.  Secara  umum  untuk  melakukan  segala  sesuatu  yang  diperlukan  terkait  dengan  saham-saham sebagaimana dinilai tepat oleh SKP Overseas Pte, Ltd;
b.  Untuk   menandatangani,   melaksanakan   dan   menyerahkan   perwakilan,   surat   persetujuan, pemberian kewenangan untuk kepentingain pihak-pihak yang dinilai tepat oleh SKP Overseas Pte, Ltd;
c.  Untuk  menghadiri  RUPS  Tahunan  atau  RUPS  Luar  Biasa  dan  PT  Bara  Prima  Mandiri  serta menggunakan hak suara atau menerbitkan surat persetujuan atau permintaan untuk rapat dalam cara-cara yang dianggap tepat dan layak oleh SKP Overseas Pte, Ltd selaku Penerima Kuasa;
d.  Untuk  melaksanakan  hak-hak  pemegang  saham  untuk  menunjuk  nomini  di  dewan  direksi  atau komisaris dari PT Bara Prima Mandiri dan untuk tujuan tersebut dapat melakukan segala tindakan atau membuat akta-akta yang dinilai tepat dan layak oleh SKP Overseas Pte, Ltd selaku Penerima Kuasa berdasarkan diskresinya sendiri.
Berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat 4 UUPT, tentang Gadai Saham terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:
1. Hak suara atas saham tersebut tetap berada pada pemegang saham, bukan beralih kepada pemegang gadai;
2.      Tidak memungkinkan pengalihan hak secara terlepas dari kepemilikan atas saham
3.  Hak lain diluar hak suara seperti hak atas deviden dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang angunan.
Dalam kerjasama ini selain Perjanjian Gadai, ada juga ditanda tangani dokumen pendukung lain yaitu Surat Kuasa dari pemegang saham kepada pemegang angunan, Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, diberikan
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
didalamnya  termasuk  berlaku  sebagai  perwakilan  dari  Pemegang  Saham  dalam  menghadiri  RUPS  baik  RUPS Tahunan  maupun  RUPS  LB,  sehingga  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  85  ayat  1  UUPT  disebutkan  bahwa “ Pemegang  saham,  baik  sendiri  maupun  diwakili  berdasarkan  surat  kuasa  berhak  menghadiri  RUPS  dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. ”
Walaupun secara umum, pemberian kuasa sebenarnya dapat diberikan kepada siapa saja, UUPT sendiri memberikan  pengaturan  yang  tegas  mengenai  siapa  saja  yang  dapat  mewakili  pemegang  saham  dalam mengeluarkan  suara  dalam  RUPS.  Sehingga  terlepas  telah  ditandatanganinya  surat  kuasa  yang  memberikan kewenangan  penerima  kuasa  untuk  bertindak  mewakili  Pemegang  Saham  dalam  RUPS,  UUPT  memberikan pembatasan  atas  pihak-pihak  yang  boleh  mewakili  Pemegang  Saham  dalam  RUPS.  Seperti  pembatasan  yang diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang mewakili (selaku penerima kuasa dari) pemegang saham, dimana hak atas suara pemegang saham tersebut tidak akan dihitung di dalamnya. Atas Gadai Saham, berlaku ketentuan pasal 60 ayat 4 yang menerangkan bahwa hak suara yang diangunkan pada dasarnya tetap menjadi milik dari pemegang saham, sehingga pembuatan kuasa yang ada jelas telah melanggar ketentuan dari UUPT.
Pada  kenyataannya,  hingga  saat  pelaksanaan  hingga  pengaktaan  RUPS  LB  ini,  PT  Pacific  Samudra Perkasa  tidak benar – benar  terbukti  melakukan  tindakan  wanprestasi sebagaimana  diatur  dalam  Perjanjian. Pelaksanaan pengalihan saham atau eksekusi gadai saham tersebut  hanya  dapat terjadi dalam  hal, PT Pacific Samudra Perkasa melakukan tindakan pelanggaran (Events of Default) atau melakukan wanprestasi atas kewajiban sebagaimana  tertuang  dalam  Perjanjian.  Sehingga  surat  kuasa  yang  merupakan  perpanjangan  tangan  dari pelaksanaan Perjanjian Gadai Saham, tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan peruntukannya.
Akibat  Hukum  Atas  Pembatalan  Peralihan  Saham  Yang  Disebabkan  Oleh  Keputusan  Rapat  Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups LB) Yang Cacat Hukum Pada Putusan Kasasi Nomor 1580k/Pdt/2018
Pada perkara ini, para Majelis Hakim mengelompokkan permasahan yang ada dalam kasus ini beserta pertimbangan hukum, sebagai berikut :
1. Pokok Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum bukan Perbuatan Wanprestasi. Pokok Perkara yang diajukan  adalah tentang adanya  perbuatan melawan  hukum  pada  penyelenggaraan RUPS  LB PT Bara Prima Mandiri yang merugikan PT Pacific Samudra Perkasa, karena mengakibatkan perubahan saham pengendali  dalam  perseroan,  perubahan  status  perseroan,  perubahan  susunan  modal  perseroan.
Pokok perkara  pada  gugatan  bukan  mengenai wanprestasi atau  pembatalan  terhadap  perjanjian  E.B Agreement, Pledge of Shares Agreement and Power of Attorney to Sell and Transfer, hal mana terbukti dalam petitum tidak ada tuntutan wanprestasi.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
2.  Eksekusi Gadai Saham Yang Dilaksanakan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku  Gadai  Saham  yang  dilaksanakan  hanya  dapat  dieksekusi  apabila  telah  terbukti  terjadi Wanprestasi.  Pelaksanaan  dari  eksekusi  Wanprestasi  tersebut  pada  Kasus  Hukum  ini  sama  sekali belum benar-benar terbukti secara hukum (dalam putusan hakim), namun hanya berupa tafsiran dari salah satu pihak saja.  Undang-Undang sendiri menegaskan dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata bahwa dalam hal debitur lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah tanggung jawab dari Debitur.
Dengan demikian, maka hukuman untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga dibebankan pada Debitur yang tidak mampu menyerahkan benda karena kesalahannya (schuld). Untuk dapat menuntut ganti rugi, Debitur  harus  sudah  wanprestasi,  dan  agar  Debitur  dalam  keadaan  wanprestasi,  harus  ada  unsur salah  (schuld)  pada  Debitur.  Salah  satu  cara  untuk  menetapkan  adanya  unsur  salah  adalah dengan memberikan Somasi. Ganti rugi baru benar-benar diwajibkan apabila Debitur setelah dinyatakan  lalai atau setelah adanya pernyataan lalai.
Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan riel eksekusi itu harus dipenuhi 1 (satu) syarat yaitu izin dari hakim, sebagai akibat berlakunya suatu asas hukum yaitu orang tidak diperbolehkan menjadi hakim sendiri. Seorang kreditur yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang debitur yang tidak  memenuhi  kewajibannya  harus  meminta  bantuan  dari  pengadilan.     Namun  tanpa  adanya pernyataan  lalai  ataupun  putusan  hakim  yang  menentukan  PT  Pacific  Samudra  Perkasa  telah  atau terbukti  Wanprestasi,  maka  unsur  dari  kelalaian  kewajiban  yang  dilakukan  oleh  PT Pacific  Samudra Perkasa tidak benar-benar dapat dibuktikan secara jelas unsur kesalahan yang dilakukannya. Terlepas dari bukti, alasan, maupun dasar pembenaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang mengarahkan PT  Pacific  Samudra  Perkasa  benar  melakukan  wanprestasi,  PT  Pacific  Samudra  Perkasa  selaku Penggugat  sendiri  tidak  mempermasalahkan  ada  atau  tidaknya  unsur  kelalain  dalam  melaksanakan kewajibannya kepada SKP Overseas Pte, Ltd, namun prosedur pelaksanaan yang dilaksanakan oleh SKP Overseas  Pte,  Ltd  atau  Para  Tergugat  dalam  eksekusi  Saham  PT  Pacific  Samudra  Perkasa  yang dijaminkan. Dapat disimpulkan bahwa walaupun pada pembahasan pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat keduannya ada mempermasalahkan pelaksanaan Perjanjian yang secara substansi mengarah kepada  Wanprestasi,  atas  kedua  jenis  pokok  perkara  tersebut  tidak  dapat  digabung.  Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara,
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri, dan dapat menyebabkan suatu gugatan dikategorikan menjadi obscuur liber (bersifat kabur).
3.  Perwakilan Suara Pemegang Saham PT Bara Prima Mandiri dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus (Irrevocable  Power  Of  Attorney)  untuk  penyelenggaraan  RUPS  LB  melanggar  ketentuan  Hukum.
Memperhatikan  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  yang  digunakan,  tertanggal  11  Januari  2010  berkaitan dengan adanya Perjanjian dan Perjanjian Gadai Saham (Pledge of Shares Agreement). Kuasa tersebut diperuntukkan untuk  keperluan menggadai dan mengahlikan  (to  Sell and  Transfer) bukan  merupakan kuasa  untuk  menghadiri  RUPS  LB  selaku  pemegang  saham.  Setiap  pemberian  kuasa  yang  diberikan kepada penerima kuasa adalah berbeda filosifi antara satu dengan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya banyak masalah yang timbul dikarenakan pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa yang  terjadi  karena  pihak  penerima  kuasa  telah  menyalahi  substansi  yang  tercantum    dalam    akta pemberian    kuasa.    Terlepas    dari    pelaksanaan    dan    penyelenggaraan    RUPS  tersebut  sifatnya diperbolehkan  oleh  UUPT  untuk  diwakilkan,  namun  pelaksanaan  dari  suatu  Kuasa  harus  tetap memperhatikan batasan kewenangan yang diberikan.  Dalam hal ini Pihak Penerima Kuasa (SKP Overseas PTE,  LTD)  tidak  berkepentingan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  berupa  mewakili RUPS LB, karena wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa (PT Pacific Samudra Perkasa) hanya berlaku apabila telah terbukti terjadi wanprestasi. Selain itu, dengan pertimbangan telah dilakukan pelanggaran atas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan maka atas perbuatan hukum tersebut dinyatakan tidak sah.
Atas perbuatan hukum yang tidak sah dapat dimintakan pembatalan melalui hakim (vernietgbaar).
4.      Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 24 Agustus 2012 Dan 21
September  2012  Tidak  Sah  Dan  Cacat  Hukum.  Bahwa  untuk  mengadakan  suatu  RUPS  LB  suatu perseroan,  diperlukan  surat  kuasa  khusus,  sedangkan  dalam  perkara  a  quo,  Irrevocable  Power  of Attorney  tanggal  11  (sebelas)  Januari  2010  (dua  ribu  sepuluh)  tersebut  melanggar  Pasal  1796 KUHPerdata sehingga tidak dapat digunakan untuk mewakili PT Pacific Samudra Perkasa dalam RUPS LB tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2012 (dua ribu dua belas). Selain itu atas Surat Kuasa tanggal 11 (sebelas) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) tersebut adalah bentuk pengalihan saham dan hak suara PT  Pacific  Samudra  Perkasa  kepada  SKP  Overseas  PTE,  LTD  yang  merupakan  badan  hukum  asing sehingga  hal  itu  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  karenanya  merupakan  bentuk penyelundupan  hukum  yang  dilarang.  RUPS  LB  yang  dilaksanakan  bertentangan  dengan  peraturan
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
perundangan juga bertentangan dengan hak substantif orang lain yang dalam hal ini adalah hak PT Pacific Samudra  Perkasa  sebagai  pemegang  saham  80%  (delapan  puluh  persen)  PT  Bara  Prima Mandiri serta  bertentangan  pula  dengan  kepatutan,  ketelitian  dan  sikap  hati-hati  yang  harus  dimiliki dan dilaksanakan  oleh  para  Terguga  sehingga merupakan  perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan PT Pacific Samudra Perkasa selaku Pengugat. Perbuatan PT yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang cacat hukum. Hal ini sesuai  dengan  pengertian  dari  Cacat  Hukum  yaitu  suatu  perjanjian,  kebijakan  atau  prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat dan tidak mengikat secara hukum. Cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempuraan atau ketidaklengkapan hukum, baik  suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum.
RUPS tertanggal 24 Agustus 2012 dan 21 September 2012 yang batal demi hukum, menyebabkan RUPS yang timbul setelah tanggal 24 Agustus 2012 dan 21 September 2012 tidak sah, cacat hukum, dan tidak dapat dilaksanakan, terlepas dari RUPS tersebut telah diaktakan ataupun telah mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.   Karena pada konsepnya, baik Notaris hanyalah menuangkan isi dari Notulen Rapat kedalam Akta sedangkan Menteri Hukum dan HAM tidak memeriksa sampai kepada isi ataupun dasar perubahan anggaran dasar yang diaktakan oleh Notaris. Baik Notaris maupun Menteri Hukum dan HAM hanya melaksanakan tugas dan kewenangnnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Susunan Pemegang Saham pada PT PT Bara Prima Mandiri kembali seperti semula sebelum perubahan yang terjadi melalui RUPS tertanggal 24 Agustus
2012 dan 21 September 2012. Besaran saham yang sudah dialihkan tersebut menjadi batal, dan secara hukum  kembali kepada PT Pacific  Samudra Perkasa.   Kedudukan dan tindakan dari pemegang saham yang  baru  menjadi  cacat  hukum,  tidak  sah  serta  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.      Dalam  hal peningkatan saham  yang telah dilakukan dan dimiliki oleh pemegang saham asing wajib dijual kepada pemegang saham lain (entitas Indonesia) dengan memprioritaskan PT Pacific Samudra Perkasa.
Dapat  disimpulkan  terlepas  dari  pelaksaan  dan  penyelenggaraan  RUPS  tersebut  menggunakan pembenaran  lain  sebagai  dasar  hukum  untuk  melaksanakan  dan  menyatakan  perbuatan  hukum  PT tersebut  adalah  sah,  namun  dalam  hal  terdapat  satu  cacat  hukum  dalam  dasar  pelaksanaan  dan penyelenggaraannya menyebabkan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan oleh karena itu batal demi hukum.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## KESIMPULAN
Dalam pelaksanaan RUPS, peran serta Organ Perseroan lain seperti Direksi maupun Dewan Komisaris diperlukan dalam penyelenggaraan ataupun pelaksanaan RUPS yang sesuai dengan  ketentuan Anggaran Dasar dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Keabsahan  RUPS  adalah  sah,  sepanjang  pelaksanaan  dan penyelenggaraan  sesuai  dan  berdasarkan  ketentuan  UUPT,  Anggaran  Dasar,  maupun  peraturan  perundang- undang. Eksekusi Gadai Saham yang menggunakan kuasa harus menggunakan jenis surat kuasa khusus, dengan pembatasan  hak  suara  atas  saham  yang  diagunkan  dengan  gadai  atau  jaminan  fidusia  tetap  berada  pada pemegang  saham.  Pelaksanaan  dari  eksekusi  tersebut  dapat  dilaksanakan  sepanjang  secara  hukum  telah terbukti  penerima  gadai  telah  ingkar  janji/wanprestasi.  Suatu  penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  RUPS  yang tidak sesuai dengan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai suatu  perbuatan  yang  cacat  hukum.  Perbuatan  yang  cacat  hukum  tidak  mengikat  secara  hukum,  sehingga menyebabkan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan oleh karena itu batal demi hukum.
Para  Pemegang  Saham  maupun  Organ  Perseroan  diharapkan  dalam  menjalankan  usaha  PT  dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. Sebelum melaksanakan eksekusi atas jaminan,  sebaiknya  telah  mendapatkan  putusan  sah  dari  pengadilan,  sehingga  kepastian  dari  eksekusi  yang dilaksanakan adalah jelas. Diharapkan setiap proses pelaksanaan RUPS suatu PT dapat mengikuti pedoman dan prosedur  yang  telah  ditentukan  dalam  Anggaran  Dasar  maupun  sesuai  dengan  ketentuan  UUPT  dan/atau peraturan perundang-undangan sehingga terhindari dari perbuatan yang cacat hukum..

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Darus Badrulzaman, Mariam. Sutan Remy Sjahdeini. Heru Soepraptomo dan Faturrahman Djamil. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Ginting, Jamin. 2007. Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Bandung : Citra Aditya Bakti.
Harahap, M. Yahya. 2011. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika.
Kansil,  Christine  S.T.2001.  Hukum  Perusahaan  Indonesia  (Aspek  Hukum  Dalam  Ekonomi)  Bagian  I,  Jakarta
:Pradnya Paramita.
Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Mulhadi,2010. Hukum Perusahaan Bentuk – Bentuk Badan Usaha di Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia.
Salim, H. 2017. Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua). Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Satrio, J. 1999. Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya). Bandung : Alumni.
Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum.Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Tutik, Titik Triwulan.2011. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Peraturan Perundang-undangan:
Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.Media Jurnal :
Kurniawan.  2014, “ Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham  Perseroan  Terbatas  Menurut  Hukum  Positif ” ,  Mimbar Hukum, Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 26 No.1.
Darmabrata, Wahyono dan Ari Wahyudi Hertanto, 2005, “J ual Beli Dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham) ”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, Tahun Ke-35 No. 1, Jakarta.
Anang Yuliadi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Didasarkan Pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018), Indonesian Notary, Vol 1, No 001 (2019). Intan Saputri, Rouli Anita Velentina, Tjhong Sendrawan, Penyelenggaraan  Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI), Indonesian Notary, Vol 4, No 1 (2022). Ainina, Husna , Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Saham Di Perseroan Terbatas Tertutup, Research Repository
2017.
Decy  Mariani, Analisis  Yuridis  Tanggung Jawab  Hukum  Perdata  Terhadap Perseroan Terbatas Yang  Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Berdasarkan Pasal 74 Uu No. 40  Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jurnal UNTAN, Vol 2, No 3 (2014).
Sumber Internet : Jata Ayu Pramesti, Tri. Cacat Hukum. Ilmu Hukum. Artikel Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum/