## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2245 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Kontrak Bisnis Modern Di Indonesia
Della Arrilia

## Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
Article Info Abstrak Article history: Article Reseived : 22 July 2021 Publication: 23 July 2021
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  menghasilkan  media  pembelajaran multimedia  interaktif  biologi  berbasis  SAVI (Somatic,  Auditory,  Visual, Intelectual) materi  pembelajaran  monera;  (2)  mengetahui  tingkat  kelayakan multimedia  interaktif  biologi  berbasis  SAVI  yang  telah  dikembangkan. Pengembangan multimedia interaktif biologi berbasis SAVI ini mengacu pada model ADDIE. Penelitian ini hanya menggunakan 3 tahap pengembangan yaitu analysis,  design,  dan  develop.  Hasil  validasi  menunjukkan  bahwa  media pembelajaran  multimedia  interaktif  biologi  berbasis  SAVI  sangat  layak digunakan pada materi pembelajaran monera.

## Kata Kunci:
Common  Law,  Kontrak  Bisnis, Klausula Baku.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Della Arrilia
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya Email: dellaarrilia1@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai sebuah negara hukum menganut sistem hukum yang dipengaruhi negara penjajah, yaitu Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law Sistem . Sampai  kemudian  dalam  perkembangan  dewasa  ini,  sistem  hukum  Indonesia  perlahan  mulai dipengaruhi common law sistem . Hal tersebut sudah tidak dapat dihindari, mengingat dinamika globalisasi yang menghapus segala batas dan kendala di antara negara-negara di dunia. Kondisi tersebut mempermudah dan memperbanyak terjadinya hubungan-hubungan antar tata hukum.
Pengejawantahannya  dapat  dilihat  secara  nyata  dengan  jamaknya  konvensi  tingkat internasional yang diadakan dan diikuti oleh banyak negara dengan sistem hukum yang berbeda. Hasil dari konvensi-konvensi tersebut harus diratifikasi sebagai bentuk iktikad baik negara-negara yang telah menandatanganinya.
Ratifikasi  atas  berbagai  konvensi  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  penyusunan peraturan  perundang-undangan  di  masing-masing  negara  berdasarkan  hasil  konvensi  dan kepentingan  negara  masing-masing  jelas  akan  mempengaruhi  sistem  hukum  yang  satu  dengan sistem hukum lainnya. Belum lagi  adanya kontribusi dari penandatanganan perjanjian bilateral maupun multilateral antar negara.
Menurut Black’s law Dictionary (H. Campbell, 1999) kontrak adalah:
“An agreement between two or more parties creating obligation that are enforceable or otherwise recognizable at law”.
Suatu  kesepakatan  atau  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  menciptakan kewajiban yang dapat dilaksanakan atau dapat dikenali secara hukum.
Sedangkan yang dimaksud dengan hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masayarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa  datang  yang  bervariasi  kinerja,  seperti  pengangkutan  kekayaan,  kinerja  pelayanan,  dan pembayaran dengan uang (Salim HS, 2004).
Sejumlah  konvensi,  perjanjian  bilateral  maupun  multilateral,  membawa  dampak  yang signifikan  dalam  perkembangan  dan  pembangunan  sistem  hukum  di  Indonesia.  Pengaruhnya dimulai pada saat minyak menjadi komoditas yang paling dicari di Indonesia pada periode 1970- an.  Ketika  itu,  Indonesia  yang  diwakili  oleh  Pertamina  mulai  mengadakan  hubungan  hukum (kontrak bisnis) dengan negara-negara lain, baik dalam kapasitas sebagai negara pembeli minyak, maupun sebagai negara/perusahaan yang mengeksplorasi ladang-ladang minyak. Secara langsung maupun tidak langsung, banyak kontrak bisnis yang berlangsung saat itu adalah kontrak bisnis yang dilakukan dengan negara yang menganut sistem common law . Setelah melewati fase booming minyak tadi, Indonesia mulai dijadikan sebagai salah satu dari negara dunia ketiga yang menjadi negara tujuan investasi dari banyak negara maju di dunia. Kebijakan investasi pintu terbuka yang diambil selama orde baru mengakibatkan investasi asing mengalir sedemikian derasnya. Namun di sisi lain, kontrak-kontrak bisnis secara bertubi-tubi juga mulai banyak terjadi.
Investasi  yang  terus  masuk  tentunya  diikuti  dengan  dibuatnya  kontrak-kontrak  bisnis. Kontrak-kontrak  bisnis  yang  diadakan  (baik Government  to  Government ,  maupun Business to Business ) lazimnya diikuti dengan standard clause yang baku dan bersifat memaksa kepada pihak yang lainnya. Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai pengaruh sistem hukum common  law terhadap  sistem  hukum  dan  kontrak-kontrak  bisnis  di  Indonesia,  serta  implikasi standard clause terhadap konsensualisme perjanjian dan pelaksanaan perjanjian.

## 2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sistem  hukum Common  Law ,  menurut Black’s  Law  Dictionary (Henry  Campbell,  1999) adalah:
“ The body of law derived from judicial decisions rather than from statutes or constitutions ”. Kumpulan  atau  sistem  hukum  yang  bersumber  dari  keputusan  pengadilan dibanding/bukannya dari undang-undang/anggaran dasar atau konstitusi.
Sejarah perkembangan common law system pada awalnya berkembang dalam sejarah sistem hukum  Inggris  sekitar  tahun  1066  M,  yang  berkembang  dengan  didasarkan  pada  tradisi, kebiasaan, dan bentuk-bentuk keputusan yang ada. Dalam terjemahan bebas berarti sistem hukum common  law berkembang  dalam  sejarah Inggris  dari  putusan  hukum  yang  berdasarkan  tradisi, kebiasaaan dan preseden. Bentuk dari alasan penggunaan sistem ini adalah kasuistik.
David dan Bierly (Salim HS, 2004) membagi periodisasi Common Law ke dalam beberapa tahapan:
1. Sebelum penaklukan Norman di tahun 1066
2. Periode  kedua  membentang  dari  1066  sampai  ke  Penggabungan  Tudors  (1485).  Selama periode ini berlangsung pembentukan common law , yaitu penerapan sistem hukum tersebut secara luas dengan menyisihkan kaidah-kaidah lokal.
3. Tahun  1485  sampai  1832.  Dalam  periode  ini  berkembang  suatu  sistem  kaidah  lain  yang disebut  "kaidah equity ".  Sistem  kaidah  ini  berkembang  di  samping common  law dengan fungsi melengkapi dan pada waktu-waktu tertentu juga menyaingi common law.
4. Dari tahun 1832 sampai sekarang. Ini merupakan periode modern bagi common law . Periode ini  menunjukkan  perkembangan  dalam  penggunaan  hukum  yang  dibuat  atau  perundang- undangan.  Tidak  bisa  lagi  hanya  mengandalkan  perkembangan  yang  bersifat  tradisional. Untuk  menghadapi  kehidupan  modern, common  law semakin  menerima  campur  tangan pemerintah dan badan-badan administrasi.

## 2.1.SEJARAH PERKEMBANGAN KONTRAK BISNIS
Menurut Munir Fuady (2003) sejarah hukum kontrak di Inggris lebih dapat dilaksanakan oleh  pengadilan-pengadilan  lain  yang  saling  berkompetisi  selain  pengadilan  common  law yaitu oleh pengadilan-pengadilan sebagai berikut :
a. Oleh pengadilan yang mengadili kasus-kasus hukum dagang ( law of merchant )
b. Oleh  pengadilan  gereja  ( church  court )  terutama  terhadap  kontrak  yang  disumpah ( sworn promise ) dengan memakai hukum gereja ( canon law )
c. Oleh  pengadilan equity yang  dilaksanakan chancellor dengan  memakai  hukum equity .
Salah  satu  fenomena  yang  sangat  menonjol  dalam  hukum  Inggris  seperti  juga  dalam sistem hukum anglo saxon adalah begitu dominannya pengaruh dari teori ekuivalensi dalam suatu- kontrak, sehingga dalam setiap kontrak, kedua pihak harus berprestasi. Kontrak dengan prestasi  hanya  satu  pihak,  seperti  hibah,  belum  dianggap  kontrak  yang  sempurna  (Munir Fuady, 2003).
Selain itu Munir Fuady (2003) menyatakan ditinjau dari sudut pandang keseimbangan prestasi dalam suatu kontrak, maka hukum Inggris mengenal 4 macam kontrak sebagai berikut :
a. Pengakuan  hutang  dengan  seal.  Model  kontrak  hutang  seperti  ini  dianggap sepenuhnya mengandung prestasi yang seimbang.
b. Convenant  atau  undertaking  dengan  seal  Karena  ada  seal  maka  dianggap  bahwa kontrak tersebut mengandung contra prestasi yang layak.
c. Kontrak  hutang  yang  nyata  Dalam  hal  ini  keterikatan  timbul  dengan  adanya penguasaan atas benda tertentu yang telah diserahkan kepadanya oleh pihak lain.
d. Kontrak sederhana dengan prestasi di kedua belah pihak.
Dalam  hal  ini  kedua  belah  pihak  berprestasi  dan  para  pihak  terikat  karena  mengasumsi kewajibannya dengan imbalan contra prestasi dari pihak lainnya.
Hukum  kontrak  di  Amerika  mengikuti  hukum  kontrak  di  Inggris.  Bahkan  hukum kontrak diangggap sebagai bidang hukum yang sangat common law oriented , sehinggga tidak banyak aturan yang dibuat untuk bidang kontrak ini. Karena itu, setiap kaidah hukum kontrak yang ada dalam sejarah hukum Inggris di praktekkan di Amerika Serikat. Putusan pengadilan di  Amerika  Serikat  seringkali  mengacu  kepada  kasus-kasus  yang  terjadi  di  Inggris  Raya (Munir Fuady, 2003).
Munir  Fuady  (2003)  menjelaskan  perkembangan  hukum  kontrak  di  Amerika  Serikat mulai terjadi pada awal abad ke-19, bahkan abad ke 19 di anggap sebagai jaman keemasan ( golden age ) bagi hukum kontrak, sehingga dapat dikatakan bahwa abad ke-19 adalah abad kontrak di Amerika Serikat.
Dari  segi  sejarah.  perundang-undangan  yang  berkenaan  dengan  kontrak,  suatu perkembangan  yang  monumental  adalah  dengan  dikeluarkannya  di  Amerika  Serikat  suatu undang-undang  yang  disebut  dengan Uniform  Sale  Act pada  tahun  1906,  dan Uniform conditional Sale Act dalam tahun 1918. Kemudian, meaterinya, bersama-sama dengan mated dari beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya digabung dalam suatu undang-undang yang  Seragam  yang  cukup  popular,  yaitu  apa  yang  disebut  dengan Uniform  Commercial Code , dimana tentang jual beli diatur dalam artikel 2. Teks resmi dari Uniform Commercial Code ini yang pertama sekali: keluar adalah teks resmi tahun 1962 (Munir Fuady, 2003). Selain  itu  Munir  Fuady  (2003)  menambahkan  prinsip  kebebasan  berkontrak  dianut bangsa Amerika Serikat sejak dikumandangkan pertama kalinya oleh Adam Smith, bahkan sampai  diakui  dalam  konstitusi  Amerika  Serikat,  dengan  dilarangnya  negara  untuk membatalkan  atau  ikut  campur  dalam  kontrak  yang  dihuat  oleh  warga  negara.  Inilah  yang disebut dengan doktrin " contract clause " yang sering menjadi bahan kajian bagi hukum tata negara Amerika Serikat (Munir Fuady, 2003).
Hukum  kontrak  di  Indonesia  sebenarnya  sudah  dilaksanakan  sejak  hukum  adat diberlakukan sebagai hukum. Kontrak yanc paling meluas dilakukan dlam hukum adat tentu
kontrak  jual  beli,  tetapi  tempo  dulu  sebelum  mata  uang  meluas  dipakai,  kontrak  tukaar menukarlah  yang  banyak  dilakukan,  misalnya  para  petani membawa  hasil  pertaniannya  ke pasar  untuk  ditukar  dengan  barang-barang  keperluan  rumah  tangga  lainya  (Munir  Fuady, 2003).
Pada prinsipnya  menurut Munir  Fuady (2003)  hukum kontrak yang berkembang baik dalam hukum adat dan terkeam secara meluas adalah kontrak yang berkenaan dengan tanah, sedangkan  kontrak  yang  bukan  mengenai  tanah  banyak  terjadi  antara  lain  dibidang  hukum perkawinan  dan  keluarga,  hibah,  hibah  wasiat,  hutang-piutang,  pinjam-meminjam,  tukar- menukar, jual-bali atau jaminan benda bergerak.
Sedangkan  mengenai  kontrak  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  tanah,  kecuali kontrak  dalam  bidang  hukum  keluarga  umumnya  sudah  tidak  lagi  menggunakan  prinsip hukum  adat tetapi  oleh  pengadilan maupun  dalam  praktek  sehari-hari  sudah  menggunakan hukum  kontrak  dalam  KUHPerdata  Indonesia  (terdapat  dalam  buku  ketiga)  (Munir  Fuady, 2003).
Selanjutnya,  dalam  perkembangan  dari  hukum  kontrak,  asas  kebebasan  berkontrak banyak  dibatasi  oleh  berbagai  hal,  antara  lain  oleh  berbagai  perundang-undangan  yang berlaku.  Misalnya,  dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Tidak  Sehat,  maka  banyak  pembatasan  yang diberikan  kepada  para  pihak  dalam  membuat  klausula-klausula  dalam  suatu  kontrak perdagangan.  Disamping  itu,  munculnya  banyak  kontrak  baku  ( Standard  Contract )  juga menyebabkan banyak terjadi pembatasan terhadap azas kebebasan berkontrak, baik kontrak baku yang dibuat pemerintah maupun kontrak baku yang dibuat di antara sesama kalangan bisnis. Kontrak baku yang dibuat oleh pemerintah, misalnya berbagai formulir kontrak yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah, yang dikenal dengan akta pejabat pembuat akta tanah  (akta  PPAT).  Sedangkan  kontrak  baku  yang  dibuat  kalangan  bisnis  sangat  banyak macamnya seperti polis asuransi, formulir perbankan, dan sebagainya.
Akhirnya kontrak-kontrak di Indonesia yang dipengaruhi oleh common law antara lain Franchise, Lisence, Joint venture, Loan Agreement, Technical Asisstance, Agency Agreement . 2.2.PENGARUH COMMON LAW DALAM PERKEMBANGAN KONTRAK BISNIS DI INDONESIA
Perkembangan Kontrak di Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat, hal ini juga tidak terlepas dari perkembangan sector ekonomi khususnya bisnis  yang memiliki  kebutuhan  besar  akan  sebuah  kontrak.  Selanjutnya  penting  kiranya  mengetahui terlebih  dahulu  mengetahui  awal  perkembangan  hukum  di  Indonesia.  Sebagaimana  kita ketahui Sistem hukum di Indonesia banyak di pengaruhi oleh sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law ini sendiri berasal dari Perancis. Berdasarkan asas konkordansi, hukum yang berlaku di Nederland berlaku juga untuk Hindia Belanda, pada mulanya untuk orang-orang eropa.  Hukum  barat  ini  berlaku  untuk  golongan  Timur  Asing  dan  Bumi  purra  moialui penundukan diri secara sukarela maupun diam-diam (Natasya Y. Sugiastuti, 2004).
Selain  itu  menurut  Natasya  Y.  Sugiastuti  (2004)  Common  Law  masuk  di  Indonesia tahun  1967  ditandai  dengan  masuknya  modal  asing,  yang  mana  kebijakan  tersebut  sangat mempengaruhi keberadaan sistim hukum di Indonesia dengan masuknya sistem common law. Sistem  ini  berasal  dari  Inggris  yang  lahir  pada  masa  pemerintahan  Henrry  II  abad  ke  13. Hakim di negara common law harus mengikuti keputusan-keputusan hakim yang terdahulu dalam perkara-perkara yang faktanya sama ( stare decisis doct-rine ).
Common  law  masuk  ke  Indonesia  dengan  herapa  cara.  Pertama  melalui  perjanjian- perjanjian  internasional  di  mana  Indonesia  menjadi  anggotanya.  Kodua,  common  law mempengaruhi Indonesia melalui kontrak-kontrak hisnis yang dibuat oleh kalangan swasta. Misalnya joint  Venture  Agreement,  Franchise  Agreement,  Loan  Agreement,  Agency Agreement .  Ketiga,  datangnya  ahli-ahli  asing  mengiringi  bantuan  luar  negeri  ke  Indonesia telah turut mempercepat pengaruh common law di Indonesia. Hal ini seiring dengan keperluan Indonesia untuk menciptakan institusi-institusi keuangan yang baru, seperti pasar modal. Hal
mana juga dengan banyak dipengaruhi melalui para sarjana hukum Indonesia  yang banyak belajar di negara -negara common law seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia Natasya Y. Sugiastuti, 2004).
Apabila dibahas lebih lanjut mengenai kontrak-kontrak bisnis di Indonesia perlu dilihat pengertian  dari Joint  Venture  Agreement,  Franchise  Agreement .  Dalam Black’s  law Dictionary (Henry  Campbell  Black,  1999) Franchise  Agreement sendiri  mempunyai pengertian sebagai berikut :
"The  Contract  between  a  franchisor  and  franchisee  esthablishing  the  terms  and condition  of  the  franchise  relationship.  state  and  federal  laws  regulate  franchise agreement” .
Perjanjian  antara  pemegang  hak  waralaba  dan  penerima  hak  waralaba  yang  dibuat dengan kesepakatan dan kondisi dalam hubungan pemberian waralaba. Hukum negara yang mengatur perjanjian waralaba.
Selanjutnya Joint Venture Agreement dalam Black’s law Dictionary (Henry Campbell Black, 1999) mempunyai pengertian:
“A business undertaking by two or more persons engaged in a single defined project.
The  necessary  elements  are  (1)  An  express  or  impled  agreement;  (2)  a  common purpose  that  the  group  intends  to  carry out;  (3)  shared  profits  and  losess;(4)  each members equal voice in contrinlling the project. - also termed joint adventure; joint enterprises”.
Bisnis  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebiuh  yang  melaksanakan  satu  pekerjaan tertentu. Hal-hal penting  yang berkaitar. (1) perjanjian yang dapat dilaksanakan; (2) tujuan umum yang dilakukan kelompok tersebut; (3) pembagian keuntungan atau kerugian; (4) setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam mengontrol pekerjaan. Juga disebut pekerjaan patungan; perusahaan patungan.
2.3.IMPLIKASI KLAUSULA STANDAR TERHADAP KONSENSUALISME PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN
Standart Clausula atau perjanjian baku dilatar belakangi oleh keadaan sosial ekonomi. Dalam  hal  ini  pihak  yang  posisi  tawarnya  lebih  kuat  menentukan  isi  dari  kontrak  yang disodorkan pada pihak lain yang lebih lemah posisinya, baik karena keadaan sosial ekonomi maupun karena ketidaktahuannya.
Dengan adanya perjanjian baku semacam ini memang pihak yang kuat, dalam hal ini biasanya adalah pihak pengusaha, dapat melakukan efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Akan tetapi  jenis  perjanjian  atau  kontrak  semacam  ini  memiliki  kelemahan  karena  syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu tanpa ada kesempatan untuk melakukan perubahan.
Klausul  eksonerasi  atau  perjanjian  baku  dapat  dibedakan  dalam  tiga  jenis  (Mariam Darus Badrulzaman, 1994), yaitu sebagai berikut :
1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian  yang isinya ditentukan oleh pihak nyang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya  mempunyai  posisi  (ekonomi)  yang  kuat  dibandingkan  pihak  debitur.  Kedua pihak lazimnya .terikat dalam organisasi, misainya perjanjian buruk kolektif.
2. Perjanjian baku yang dietetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian  baku  yang  ditentukan  di  lingkungan  notaris  atau advokat  terdapat  perjanjian- perjanjian  yang  konsepnya  sejak  semula  sudah  disediakan  untuk  memenuhi  permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Di dalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut contract model.
Dari  keseluruhan  jenis  perjanjian  baku  ini,  Mariam  Darus  Badrulzaman  (1994) menyimpulkan  bahwa  ciri-ciri  meniadakan  dan  membatasi  kewajiban  salah  satu  pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debitur adalah sebagai berikut:
1. Isinya  ditetapkan  secara.  sepihak  oleh  kreditur  yang  posisinya  relatif  lebih  kuat  dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual. Perjanjian  standar  oleh  Pitlo  dinamakan  juga  perjanjian  adhesi.  Pitlo  mengemukakan perjanjian  standar  ini  adalah  suatu  " dwangkoitract "  karena  kebebasan  pihak-pihak  yang dijamin  Pasal  1338  KUH  Perdata  sudah  dilanggar.  Sedangkan  pihak  yang  lemah  terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain (Hasanuddin Rahman, 2003).
Sedangkan  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  disebutkan  bahwa  untuk  sahnya  suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkaa dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Dalam pasal ini memuat asas konsensualisme atau pacta sunt servanda atau kepakatan untuk mengikatkan diri.
Perjanjian/kontrak  standar  atau  baku  dapat  saja  menimbulkan  hubungan  yang  berat sebelah dan keadaan yang tidak seimbang.  Ketentuan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak  seimbang.  Bila  ketidakpatutan  itu  terjadi  pada  hubungan  para  pihak  tidak  seimbang, maka  keadaan  ini  dinamakan  Undue  Influence.  Sedangkan  bila  ketidakadilan  terjadi  pada suatu  keadaan  (bukan  hubungan)  yang  tidak  seimbang,  maka  hal  ini  dinamakan unconscionability (Hasanuddin Rahman, 2003).
Undue  Influence dipandang  dari  akibat  ketidakseimbangan  itu  terhadap  pemberian kesepakatan  dari  pihak  yang  dipengaruhi,  sedangkan  unconscionability  dipandang  dari kelakuan  pihak  yang  kuat  dalam  usahanya  memaksakan  atau  memanfaatkan.transaksinya terhadap orang yang lemah, apakah sesuai kepatutan ( goog consience ).
Kembali  ke  asas  konsensualisme,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  standart  clausula  atau perjanjian baku secara teoritis tidak memenuhi asas konsensualisme yang berakibat pada tidak terpenuhinya asas kekuatan mengikat yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
Perbedaan  posisi  para  pihak  ketika  perjanjian  baku  diadakan  tidak  memberikan kesempatan pada debitur untuk, mengadakan perubahan terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu  hal  ini  tidak  memenuhi  elemen-elemen  yang  dikehendaki  pasal  1320 jo .  1338 KUHPerdata, sehingga perjanjian ini tidak memiliki akibat.

## 3. KESIMPULAN
Pengaruh  sistem  hukum  common  law  terhadap  sistem  hukum  di  Indonesia  banyak berkaitan dengan kegiatan ekonomi, termasuk didalamnya kontrak-kontrak bisnis, pengambilan keputusan  pengadilan  juga  ikut  terpengarug  dengan  sistem  hukum  ini  seperti  arbitase  dan peradiklan niaga dalam menyelesaikan sengketa-sengketa kontrak. Sedangkan terkait pengaruh common law dalam kontrak-kontrak bisnis di Indonesia, bisa dilihat dari pertama kali masuknya modal  asing.  Kedua,  kontrak-kontrak  bisnis  yang  dibuat  oleh  kalangan  swasta,  misalnya joint Venture Agreement, Franchise Agreement, Loan Agreement, Agency Agreement . Dan ketiga, para sarjana  hukum  Indonesia  banyak  yang  belajar  di  negara-negara  common  law.  Selanjutnya mengenai  perjanjian  baku,  secara teoritis  tidak  memenuhi  asas  konsensualisme  yang  berakibat pada  tidak  terpenuhinya  asas  kekuatan  mengikat  sebagaimana  Pasal  1338  KUH  Perdata  dan Impikasinya yaitu tidak terpenuhinya elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga perjanjian ini tidak memiliki akibat.
Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebaiknya Indonesia menyusun produk hukum yang  secara  spesifik  memberikan  aturan-aturan  dasar  yang  harus  diperhatikan  apabila  sesuatu
pihak  dalam  suatu  perjanjian  menghendaki  agar  suatu  klausul  yang  memberatkan  dalam perjanjian baku berlaku bagi hubungan hukum antara pihaknya dengan mitra janjinya.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Alumni. Black, Henry Campbell. 1999. Black Law Dictionary, Seventh Edition . ST. Paul: West Group. Fuady, Munir. 2003. Hukum Kontrak . Bandung: Citra Aditya Bakti. Rahman, Hasanuddin. 2003. Contract Drafting . Bandung: Citra Aditya Bakti. Salim HS. 2004. Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika. Sugiastuti, Natasya Y. 2004. Sejarah Hukum Civil Law-Common Law . Jakarta: FHUI.