## FAKTOR ETIKA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI INDONESIA¹
Rilus A . Kinseng²
¹Makalah ini telah dipresentasi pada World Ocean Conference (WOC), Manado, 11-15 Mei 2009. ²Penulis adalah dosen di Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Indonesia.

## ABSTRAK
Etika menyangkut perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas.   Kini disadari bahwa etika tidak hanya menyangkut interaksi atau hubungan antar sesama manusia, tetapi juga sangat  penting  dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam.  Tujuan  tulisan  ini  adalah  untuk  menunjukkan pentingnya memperhatikan faktor etika dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang dikombinasikan dengan pengalaman lapang penulis. Kedua sumber  ini  dijadikan  sebagai  bahan  refleksi  pemikiran  secara  teoritis.  Data  tersebut  digunakan  untuk pengembangan ide atau pemikiran lebih lanjut pada tulisan ini. Keadilan sosial merupakan satu bentuk etika sosial  yang  sangat  penting  diperhatikan  dalam  pengelolaan  sumberdaya  perikanan,  termasuk  dalam penetapan zona penangkapan maupun perijinan alat tangkap. Dari segi etika lingkungan, etika lingkungan yang dominan di kalangan pengguna sumberdaya perikanan di Indonesia adalah antroposentrisme. Oleh sebab  itu,  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  seperti  penetapan  kawasan  konservasi  laut  harus memperhatikan implikasi dari etika lingkungan ini. Tulisan ini mengusulkan perlunya mendekonstruksi etika antroposentrisme dan menggantikannya dengan etika ”teosentris”.

## Kata Kunci: Etika, Lingkungan, Keadilan, Perikanan

## Abstract: Ethical Factor in the Fisheries Management in Indonesia. By: Rilus A. Kinseng
Ethics is about human conduct that considered as good or bad, proper or not proper.  However, it has been acknowledged that ethics is not only important in the relation among people (human being), but also in relation between humans and their environment. The objective of this paper is to show the important of ethics to be taken into account in managing fishery resources in Indonesia. The method used was literature study combine with the author's field experiences. These data and as information where  used to develop ideas and thoughts in this paper. It was  argued that social justice is one of the social ethics that is very important to be considered, for example in establishing fishing zones as well as in permitting type of fishing gear to be used. Regarding environmental ethics, it was   argued that the most common and dominant ethics among fishery resources users in Indonesia is anthropocentrism. Therefore, fishery resource management should pay serious attention to its implication in managing fishery resources, such as in the case of  establishment of marine protected areas. This paper contended that it is needed to deconstruct the anthropocentrism and replace it with “theocentrism”.
Keywords: Ethics, Environment, Justice, Fishery
I. PENDAHULUAN
beberapa  isu  seputar  etika  dalam  kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya perikanan di Pada  dasarnya  etika  menyangkut Indonesia.    Diharapkan  tulisan  singkat  ini perilaku  manusia  yang  dianggap  baik  atau dapat  mendorong  diskusi  dan  perdebatan buruk.  Etika  menentukan  perilaku  apa  yang yang lebih banyak dan mendalam lagi tentang dipandang  baik  dan  perilaku  apa  pula  yang hal-hal  yang  berkaitan  dengan  faktor  etika dipandang buruk dalam suatu komunitas atau dalam  pengelolaan  sumberdaya  atau masyarakat tertentu. Etika merupakan sistem lingkungan,  khususnya  dalam  pengelolaan nilai  dan  norma  yang  “mengontrol”  perilaku sumberdaya perikanan di Indonesia.   Selama manusia. Oleh sebab itu, etika biasanya lebih ini, perhatian terhadap persoalan etika dalam sering  dibahas  dan  dikaji  dalam  ilmu-ilmu pengelolaan  sumberdaya  perikanan  di sosial  dalam  kaitannya  dengan  masalah Indonesia rasanya masih kurang. interaksi  sosial  antara  sesama  manusia. Namun, dengan merebaknya krisis lingkungan II. METODOLOGI atau  krisis  ekologi,  masalah  etika  telah
Metode yang digunakan dalam penulisan
menjadi  topik  penting  dalam  diskursus makalah  ini  adalah  ”studi  pustaka”,  yang pengelolaan  lingkungan  dewasa  ini.  Seperti kemudian  digabungkan  dengan  pengamatan dikatakan  oleh  Keraf  (2006),  krisis  ekologi
dan  pengalaman  lapang  penulis  selama  ini. bukan hanya persoalan teknis semata, tetapi
Berdasarkan  kedua  sumber  itu,  selanjutnya juga  merupakan  persoalan  moralitas  dan penulis  melakukan  refleksi  dan  membangun etika.    Jauh  sebelumnya,  yakni  pada  tahun pemikiran yang lebih bersifat teoritis. 1970,  Lynn  White,  dalam  tulisannya  yang sangat  terkenal  yang  berjudul The  Historical III. HASIL DAN PEMBAHASAN Roots  of  Our  Ecological  Crisis telah menyatakan  bahwa  akar  dari  krisis  ekologi Etika  dalam  Pengelolaan  Sumberdaya yang dialami oleh dunia adalah nilai-nilai yang Perikanan  di  Indonesia  Etika  Sosial: bersumber  dari  ajaran  agama.    Tidak  heran Keadilan Sosial jika  Arne  Naess  mengatakan  bahwa  krisis
Untuk  membedakan  dengan  etika lingkungan yang kita hadapi dewasa ini hanya lingkungan,  yang  dimaksud  dengan  “etika dapat diatasi jika pandangan dan perilaku kita sosial”  disini  adalah  etika  yang  menyangkut terhadap  lingkungan  diubah  secara  radikal hubungan  atau  interaksi  antara  manusia (Keraf, 2006).
dengan  sesama  manusia.  Dalam  konteks Faktor  etika  ini  tentunya  sangat  penting pengelolaan  sumberdaya  perikanan,  salah juga  dalam  pengelolaan  sumberdaya satu isu maha penting yang berkaitan dengan perikanan  di  Indonesia.    Berbagai  persoalan etika  sosial  ini  adalah  persoalan  keadilan dalam  pengelolaan  sumberdaya  perikanan sosial  ( social  justice ).    Sebagai  contoh, seperti  penetapan  kawasan  konservasi  laut, kebijakan  tentang  jenis  alat  tangkap  yang penetapan  sistem  zonasi,  jumlah  tangkapan diijinkan  mesti  memperhatikan  dampaknya yang  diperbolehkan,  hak  dan  sistem terhadap  keadilan  sosial.    Jika  implementasi pengelolaan  ”tradisional”,  modernisasi suatu  alat  tangkap  itu  menyebabkan teknologi penangkapan (dulu dikenal dengan marginalisasi  segolongan  kaum  nelayan, program  motorisasi),  dan  sebagainya, khususnya nelayan kecil, maka menjadi tidak bukanlah  tanpa  kaitan  dengan  etika.    Oleh etis untuk melanjutkan program semacam itu, karena  itu,  maka  faktor  etika  ini  perlu tanpa  memberikan  solusi  alternatif  yang  adil diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya bagi mereka.  Prinsip yang sama juga berlaku perikanan, termasuk di Indonesia tentunya.
untuk  berbagai  kebijakan  lainnya,  seperti Makalah  singkat  ini  akan  membahas
pembangunan  kompleks  perumahan  atau No.  392/1999  jalur  penangkapan  ikan  dibagi bahkan  industri  perikanan  sendiri  di  wilayah menjadi tiga, yakni: jalur I (0-6 mil), jalur II (6-12 komunitas nelayan.   Jika kebijakan semacam mil), dan  jalur III (12-200 mil). Surat keputusan i t u   m e n y e b a b k a n   m a r g i n a l i s a s i   d a n itu  juga  menetapkan  bahwa  kapal  perikanan pemiskinan kaum nelayan, maka itu bukanlah berbendera  Indonesia  yang  berbobot  hingga satu kebijakan yang baik.
200  GT  diperbolehkan  beroperasi  di  jalur  III.
Persoalan keadilan sosial ini juga sangat Artinya,  kapal  perikanan    skala  besar  boleh penting  diperhatikan  dalam  penentuan  zona masuk beroperasi di wilayah tangkap nelayan tangkap atau sistem zonasi.  Dalam hal zonasi tradisional  di  wilayah  Balikpapan  tersebut. ini  ada  dua  isu  khusus  yang  ingin  dibahas.    Ketika  kapal  besar  masuk  dan  beroperasi  di P e r t a m a   a d a l a h   h a k   p e m a n f a a t a n wilayah  tangkap  nelayan  lokal  yang  tingkat dan/atau”kepemilikan” secara tradisional atau teknologinya jauh dibawah, maka yang terjadi oleh  masyarakat  lokal.  Ada  banyak  wilayah adalah  sebuah  persaingan  yang  tidak tangkap  ( fishing  ground )  di  Indonesia  yang seimbang.    Dalam  hal  ini  nelayan  lokal  atau dianggap  sebagai  ”tempat  khusus”  oleh sering  mereka  sebut  sebagai  ”nelayan masyarakat lokal yang berada di dekat lokasi tradisional”,  akan  kalah  bersaing.    Hal  ini wilayah  tangkap  tersebut.  Meskipun  mereka seringkali  memicu  konflik  sosial  antara tidak  mengklaim  kepemilikan  atas  wilayah nelayan  lokal  yang  ”kecil”  dan  nelayan  luar tersebut.  Menurut  mereka  laut  adalah  milik yang  ”besar”,  seperti  yang  terjadi  antara bersama  dan  semua  orang  pada  dasarnya nelayan  ”tradisional”  di  Balikpapan  dengan bebas untuk melakukan penangkapan di laut, nelayan  purse  seine  dari  Juwana,  Jawa tetapi  mereka  merasa  memiliki  hak  istimewa Tengah, pada awal tahun 2006.  Dalam kasus atau  khusus  atas  wilayah  tersebut  karena ini,  satu  kapal  nelayan  purse  seine  dari m e r e k a   t e l a h   m e l a k u k a n   k e g i a t a n Juwana  tersebut  dibakar  oleh  ”nelayan penangkapan secara turun-temurun di tempat taradisional” di Balikpapan (Kinseng, 2007). tersebut. Adanya hak istimewa ini antara lain
Di beberapa daerah di Indonesia bagian diwujudkan  dalam  bentuk  penolakan  mereka Timur,  klaim  atas  wilayah  tangkap  oleh terhadap  nelayan  luar  yang  beroperasi  di masyarakat lokal lebih kuat lagi.  Dalam hal ini wilayah  tangkap  tersebut  jika  menggunakan klaim atas wilayah tangkap bahkan juga pulau- alat  tangkap  yang  lebih  ” superior ”  dari  alat pulau  kecil,  tidak  hanya  sebatas  ”hak tangkap yang mereka pakai. Biasanya mereka istimewa”  untuk  beroperasi  dan  menentukan mengatakan  bahwa  nelayan  luar  boleh  saja ”aturan  main”  di  wilayah  tersebut,  tetapi menangkap  di  wilayah  mereka,  asalkan kepemilikan  ( ownership )  atas  wilayah menggunakan  alat  tangkap  yang  sama. tersebut.   Contoh yang paling populer adalah Dengan kata lain, mereka merasa mempunyai sistem  sasi  di  wilayah  Maluku,  yang  sudah hak  dan  kewenangan  untuk  menentukan berlangsung  berabad-abad  (Indrawasih, ”aturan main” yang berlaku di wilayah tangkap 2007).    Dalam  sistem  sasi  ini,  suatu  wilayah tersebut.
penangkapan  bahkan  pulau-pulau  kecil  di Wilayah  tangkap  penduduk  lokal sekitar  desa  atau  dusun,  dimiliki  oleh  desa semacam  itu  bisa  saja  cukup  jauh  letaknya atau  dusun  tersebut.    Wilayah  yang  dimiliki dari  pantai.    Sebagai  contoh,  di  Balikpapan oleh desa atau dusun ini disebut dengan nama Kalimantan Timur, misalnya, wilayah tangkap ”petuanan”.   Masyarakat di desa atau dusun ”tradisional”  nelayan  lokal  di  sana  letaknya pemilik  petuanan  tersebut  mempunyai mencapai  jarak  40  mil  dari  pantai.    Ini kewenangan  untuk  mengatur  pemanfaatan mempunyai  implikasi  penting  dalam sumberdaya  dalam  wilayah  petuanan  itu, penetapan  zonasi.    Sebagai  contoh,  dalam seperti  buka  dan  tutup sasi³ ,  juga  jenis  alat Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) tangkap  yang  boleh  digunakan,  ukuran  ikan
177
³ Buka sasi berarti boleh dilakukan penangkapan atau pengambilan ikan dsb, sedangkan tutup sasi berarti tidak boleh dilakukan penangkapan atau pengambilan ikan dsb.
Faktor Etika dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia (Rilus A. Kinseng)

## I. PENDAHULUAN
beberapa  isu  seputar  etika  dalam  kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya perikanan di
Pada  dasarnya  etika  menyangkut Indonesia.    Diharapkan  tulisan  singkat  ini perilaku  manusia  yang  dianggap  baik  atau dapat  mendorong  diskusi  dan  perdebatan buruk.  Etika  menentukan  perilaku  apa  yang yang lebih banyak dan mendalam lagi tentang dipandang  baik  dan  perilaku  apa  pula  yang hal-hal  yang  berkaitan  dengan  faktor  etika dipandang buruk dalam suatu komunitas atau dalam  pengelolaan  sumberdaya  atau masyarakat tertentu. Etika merupakan sistem lingkungan,  khususnya  dalam  pengelolaan nilai  dan  norma  yang  “mengontrol”  perilaku sumberdaya perikanan di Indonesia.   Selama manusia. Oleh sebab itu, etika biasanya lebih ini, perhatian terhadap persoalan etika dalam sering  dibahas  dan  dikaji  dalam  ilmu-ilmu pengelolaan  sumberdaya  perikanan  di sosial  dalam  kaitannya  dengan  masalah Indonesia rasanya masih kurang. interaksi  sosial  antara  sesama  manusia.
Namun, dengan merebaknya krisis lingkungan II. METODOLOGI atau  krisis  ekologi,  masalah  etika  telah
Metode yang digunakan dalam penulisan
menjadi  topik  penting  dalam  diskursus makalah  ini  adalah  ”studi  pustaka”,  yang pengelolaan  lingkungan  dewasa  ini.  Seperti kemudian  digabungkan  dengan  pengamatan dikatakan  oleh  Keraf  (2006),  krisis  ekologi dan  pengalaman  lapang  penulis  selama  ini. bukan hanya persoalan teknis semata, tetapi Berdasarkan  kedua  sumber  itu,  selanjutnya juga  merupakan  persoalan  moralitas  dan penulis  melakukan  refleksi  dan  membangun etika.    Jauh  sebelumnya,  yakni  pada  tahun pemikiran yang lebih bersifat teoritis.
1970,  Lynn  White,  dalam  tulisannya  yang sangat  terkenal  yang  berjudul The  Historical III. HASIL DAN PEMBAHASAN Roots  of  Our  Ecological  Crisis telah menyatakan  bahwa  akar  dari  krisis  ekologi Etika  dalam  Pengelolaan  Sumberdaya yang dialami oleh dunia adalah nilai-nilai yang Perikanan  di  Indonesia  Etika  Sosial: bersumber  dari  ajaran  agama.    Tidak  heran Keadilan Sosial jika  Arne  Naess  mengatakan  bahwa  krisis
Untuk  membedakan  dengan  etika lingkungan yang kita hadapi dewasa ini hanya lingkungan,  yang  dimaksud  dengan  “etika dapat diatasi jika pandangan dan perilaku kita sosial”  disini  adalah  etika  yang  menyangkut terhadap  lingkungan  diubah  secara  radikal hubungan  atau  interaksi  antara  manusia (Keraf, 2006).
dengan  sesama  manusia.  Dalam  konteks Faktor  etika  ini  tentunya  sangat  penting pengelolaan  sumberdaya  perikanan,  salah juga  dalam  pengelolaan  sumberdaya satu isu maha penting yang berkaitan dengan perikanan  di  Indonesia.    Berbagai  persoalan etika  sosial  ini  adalah  persoalan  keadilan dalam  pengelolaan  sumberdaya  perikanan sosial  ( social  justice ).    Sebagai  contoh, seperti  penetapan  kawasan  konservasi  laut, kebijakan  tentang  jenis  alat  tangkap  yang penetapan  sistem  zonasi,  jumlah  tangkapan diijinkan  mesti  memperhatikan  dampaknya yang  diperbolehkan,  hak  dan  sistem terhadap  keadilan  sosial.    Jika  implementasi pengelolaan  ”tradisional”,  modernisasi suatu  alat  tangkap  itu  menyebabkan teknologi penangkapan (dulu dikenal dengan marginalisasi  segolongan  kaum  nelayan, program  motorisasi),  dan  sebagainya, khususnya nelayan kecil, maka menjadi tidak bukanlah  tanpa  kaitan  dengan  etika.    Oleh etis untuk melanjutkan program semacam itu, karena  itu,  maka  faktor  etika  ini  perlu tanpa  memberikan  solusi  alternatif  yang  adil diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya bagi mereka.  Prinsip yang sama juga berlaku perikanan, termasuk di Indonesia tentunya.
untuk  berbagai  kebijakan  lainnya,  seperti Makalah  singkat  ini  akan  membahas
pembangunan  kompleks  perumahan  atau No.  392/1999  jalur  penangkapan  ikan  dibagi bahkan  industri  perikanan  sendiri  di  wilayah menjadi tiga, yakni: jalur I (0-6 mil), jalur II (6-12 komunitas nelayan.   Jika kebijakan semacam mil), dan  jalur III (12-200 mil). Surat keputusan i t u   m e n y e b a b k a n   m a r g i n a l i s a s i   d a n itu  juga  menetapkan  bahwa  kapal  perikanan pemiskinan kaum nelayan, maka itu bukanlah berbendera  Indonesia  yang  berbobot  hingga satu kebijakan yang baik.
200  GT  diperbolehkan  beroperasi  di  jalur  III.
Persoalan keadilan sosial ini juga sangat Artinya,  kapal  perikanan    skala  besar  boleh penting  diperhatikan  dalam  penentuan  zona masuk beroperasi di wilayah tangkap nelayan tangkap atau sistem zonasi.  Dalam hal zonasi tradisional  di  wilayah  Balikpapan  tersebut. ini  ada  dua  isu  khusus  yang  ingin  dibahas.    Ketika  kapal  besar  masuk  dan  beroperasi  di P e r t a m a   a d a l a h   h a k   p e m a n f a a t a n wilayah  tangkap  nelayan  lokal  yang  tingkat dan/atau”kepemilikan” secara tradisional atau teknologinya jauh dibawah, maka yang terjadi oleh  masyarakat  lokal.  Ada  banyak  wilayah adalah  sebuah  persaingan  yang  tidak tangkap  ( fishing  ground )  di  Indonesia  yang seimbang.    Dalam  hal  ini  nelayan  lokal  atau dianggap  sebagai  ”tempat  khusus”  oleh sering  mereka  sebut  sebagai  ”nelayan masyarakat lokal yang berada di dekat lokasi tradisional”,  akan  kalah  bersaing.    Hal  ini wilayah  tangkap  tersebut.  Meskipun  mereka seringkali  memicu  konflik  sosial  antara tidak  mengklaim  kepemilikan  atas  wilayah nelayan  lokal  yang  ”kecil”  dan  nelayan  luar tersebut.  Menurut  mereka  laut  adalah  milik yang  ”besar”,  seperti  yang  terjadi  antara bersama  dan  semua  orang  pada  dasarnya nelayan  ”tradisional”  di  Balikpapan  dengan bebas untuk melakukan penangkapan di laut, nelayan  purse  seine  dari  Juwana,  Jawa tetapi  mereka  merasa  memiliki  hak  istimewa Tengah, pada awal tahun 2006.  Dalam kasus atau  khusus  atas  wilayah  tersebut  karena ini,  satu  kapal  nelayan  purse  seine  dari m e r e k a   t e l a h   m e l a k u k a n   k e g i a t a n Juwana  tersebut  dibakar  oleh  ”nelayan penangkapan secara turun-temurun di tempat taradisional” di Balikpapan (Kinseng, 2007).
tersebut. Adanya hak istimewa ini antara lain
Di beberapa daerah di Indonesia bagian
diwujudkan  dalam  bentuk  penolakan  mereka Timur,  klaim  atas  wilayah  tangkap  oleh terhadap  nelayan  luar  yang  beroperasi  di masyarakat lokal lebih kuat lagi.  Dalam hal ini wilayah  tangkap  tersebut  jika  menggunakan klaim atas wilayah tangkap bahkan juga pulau- alat  tangkap  yang  lebih  ” superior ”  dari  alat pulau  kecil,  tidak  hanya  sebatas  ”hak tangkap yang mereka pakai. Biasanya mereka istimewa”  untuk  beroperasi  dan  menentukan mengatakan  bahwa  nelayan  luar  boleh  saja ”aturan  main”  di  wilayah  tersebut,  tetapi menangkap  di  wilayah  mereka,  asalkan kepemilikan  ( ownership )  atas  wilayah menggunakan  alat  tangkap  yang  sama. tersebut.   Contoh yang paling populer adalah Dengan kata lain, mereka merasa mempunyai sistem  sasi  di  wilayah  Maluku,  yang  sudah hak  dan  kewenangan  untuk  menentukan berlangsung  berabad-abad  (Indrawasih,
”aturan main” yang berlaku di wilayah tangkap 2007).    Dalam  sistem  sasi  ini,  suatu  wilayah tersebut.
penangkapan  bahkan  pulau-pulau  kecil  di
Wilayah  tangkap  penduduk  lokal sekitar  desa  atau  dusun,  dimiliki  oleh  desa semacam  itu  bisa  saja  cukup  jauh  letaknya atau  dusun  tersebut.    Wilayah  yang  dimiliki dari  pantai.    Sebagai  contoh,  di  Balikpapan oleh desa atau dusun ini disebut dengan nama Kalimantan Timur, misalnya, wilayah tangkap ”petuanan”.   Masyarakat di desa atau dusun ”tradisional”  nelayan  lokal  di  sana  letaknya pemilik  petuanan  tersebut  mempunyai mencapai  jarak  40  mil  dari  pantai.    Ini kewenangan  untuk  mengatur  pemanfaatan mempunyai  implikasi  penting  dalam sumberdaya  dalam  wilayah  petuanan  itu, penetapan  zonasi.    Sebagai  contoh,  dalam seperti  buka  dan  tutup sasi³ ,  juga  jenis  alat Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) tangkap  yang  boleh  digunakan,  ukuran  ikan
³ Buka sasi berarti boleh dilakukan penangkapan atau pengambilan ikan dsb, sedangkan tutup sasi berarti tidak boleh dilakukan penangkapan atau pengambilan ikan dsb.
yang  boleh  ditangkap,  dan  sebagainya. suatu isu penting dalam konflik antara nelayan Di  Maluku  sebenarnya  ada  dua  jenis sasi , lokal Balikpapan dengan nelayan purse seine yakni sasi negri yang kewenangannya berada dari Jawa di wilayah perairan Selat Makassar di  tangan  pemerintah  desa  (negri),  dan  sasi pada tahun 2006.
Dari  perspektif  keadilan  sosial,  adalah gereja  yang  kewenangannya  ada  ditangan
tidak adil membiarkan nelayan kecil bertarung
pejabat gereja.
Di beberapa daerah lainnya di Indonesia dengan  nelayan  besar  dalam  upaya juga  ada  sistem  pengelolaan  sumberdaya m e m p e r o l e h   i k a n   d i   s u a t u   w i l a y a h yang  serupa,  misalnya  awig-awig  di  Lombok penangkapan.  Ini  sama  dengan  ”hukum dan panglima laut di Aceh.  Masyarakat Papua rimba” atau “ survival of the fittest ”: yang kuat juga memiliki sistem pengelolaan sumberdaya yang  menang.    Itulah  yang  terjadi  manakala yang  mirip.    Dalam  konteks  keadilan  sosial kapal penangkapan berskala besar dibiarkan (juga keadilan lingkungan atau environmental beroperasi  di  wilayah  tangkap  yang  dekat justice )  hak-hak  masyarakat  lokal  baik  hak dengan  nelayan  kecil,  atau  nelayan  kecil pemanfaatan  maupun  ”hak  milik”  tradisional berada  dalam  jarak  dominasi  nelayan  besar. semacam  itu  sangat  perlu  untuk  dihormati, Oleh sebab itu, maka dalam penentuan zona diakui,  didukung,  serta  dilindungi.    Ketika penangkapan, persoalan ”jarak dominasi” dari pemerintah  menetapkan  zona  penangkapan, nelayan  besar  ini  sangat  penting  untuk misalnya, maka eksistensi sistem pengelolaan diperhatikan. oleh  masyarakat  lokal  seperti  ini  penting
Etika Lingkungan yang Dominan diperhatikan dan dihormati.
S e b e l u m   m e n d i s k u s i k a n   e t i k a
Kedua, “jarak dominasi”. Jarak dominasi lingkungan  yang  dominan  di  kalangan  para adalah jarak teritorial di laut dimana dominasi
”pengguna”  dan  pengelola  sumberdaya dari  nelayan  yang  menggunakan  kapal  ikan
perikanan  di  Indonesia,  terlebih  dahulu  ingin yang  lebih  besar  masih  dirasakan  oleh  para
dikemukakan  beberapa  etika  lingkungan  itu nelayan yang menggunakan kapal ikan yang sendiri secara ringkas.   Secara singkat, etika lebih kecil atau dengan kata lain jarak di laut lingkungan  adalah  norma-norma  dan  sistem dimana  dominasi  nelayan  besar  terhadap nilai yang menyangkut alam atau lingkungan, nelayan kecil masih berlaku.  Sebagai contoh, yang  mempengaruhi  perilaku  manusia menurut  para  ”nelayan  tradisional”  di terhadap  alam  atau  lingkungan  tersebut.
Balikpapan,  Kalimantan  Timur,  dominasi Deane-Drummond  (1996),  “ The  specific  task nelayan  besar  yang  menggunakan  alat of environmental ethics is to develop principles tangkap  purse  seine  di  wilayah  perairan regarding  human  action  in  the  non-human sekitar  Balikpapan  mencapai  hingga  jarak world ”.   Namun, menurut Keraf (2006), etika sekitar lima mil.  Pada jarak tersebut, ikan-ikan
lingkungan  belakangan  ini  dipahami  secara ”tersedot” oleh nelayan purse seine sehingga lebih  luas,  tidak  hanya  berbicara  mengenai nelayan lokal sangat sulit untuk mendapatkan
p e r i l a k u   m a n u s i a   t e r h a d a p   a l a m . ikan.   Jarak yang cukup jauh ini dipengaruhi
”Etika  lingkungan  hidup  juga  berbicara oleh teknologi penangkapan yang digunakan
mengenai  relasi  di  antara  semua  kehidupan oleh nelayan purse seine tersebut.  Dalam hal
alam  semesta,  yaitu  antara  manusia  dengan ini, penggunaan lampu yang sangat kuat baik manusia yang mempunyai dampak pada alam di atas permukaan air maupun di dalam air laut dan  antara  manusia  dengan  makhluk  hidup merupakan  faktor  yang  sangat  penting. lain  atau  dengan  alam  secara  keseluruhan” Penggunaan  lampu  inilah  yang  ”menarik” (Keraf, 2006). ikan-ikan  dan  sebagainya  dari  wilayah
Sekedar menyegarkan ingatan kita, ada
perairan  dengan  jarak  yang  cukup  jauh  itu. beberapa  etika  lingkungan  yang  telah Oleh sebab itu, penggunaan lampu ini menjadi
diketahui  dan  diperbincangkan  secara  luas. perikanan  di  Indonesia,  khususnya  kaum Pertama , antroposentrisme .  Pada  dasarnya nelayan?  Saya  berpendapat  bahwa  etika antroposentrisme memandang  bahwa lingkungan  yang  paling  umum  atau  dominan m a n u s i a   m e r u p a k a n   ” p u s a t ”   d u n i a ; di  kalangan  para  pengelola  dan  pengguna manusialah  yang  mempunyai  nilai  intrinsik.    sumberdaya perikanan di Indonesia, termasuk Manusia memiliki posisi yang lebih tinggi dari para  nelayan,  adalah antroposentrisme . mahluk dan benda-benda yang lain.   Mahluk Sumberdaya  perikanan  dinilai  terutama  atas dan benda-benda yang lain hanya mempunyai dasar  manfaatnya  bagi  kehidupan  manusia, nilai  jika  ia  memiliki  kontribusi  atau  berguna baik  ekonomi  maupun  non-ekonomi. bagi  kepentingan  manusia.    Mahluk  dan Pemeliharaan atau konservasi lingkungan pun benda-benda yang lain ada untuk ”melayani” dilakukan  bukan  karena  memandang  bahwa kepentingan manusia.   Seperti kata   White , alam itu mempunyai nilai pada dirinya sendiri dalam  pandangan antroposentrisme , atau  mempunyai  hak  untuk  eksis,  tetapi “ …nature  has  no  reason  for  existence  save lebih  merupakan  upaya  untuk  menjaga to serve man ” (White, 1970).   Etika ini dikenal kepentingan manusia secara berkelanjutan.
Hal  ini  sangat  penting  untuk  dipahami pula sebagai “etika lingkungan yang dangkal” oleh  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam atau  “ shallow  environment  ethics ”  (Keraf, pengelolaan  sumberdaya  perikanan,  seperti 2006).
Kedua , biosentrisme .  Dalam pandangan pemerintah  dan  LSM,  misalnya.    Sebagai ini,  semua  mahluk  hidup  memiliki  nilai  pada contoh,  dalam  membangun  program dirinya  sendiri  (mempunyai  nilai  intrinsik), konservasi  seperti  Taman  Nasional  Laut, terlepas  apakah  ia  berguna  atau  tidak  bagi m a k a   d a m p a k n y a   t e r h a d a p   m a t a manusia.   Jadi, pusat perhatian adalah pada pencaharian  penduduk  di  sekitar  kawasan hidup atau kehidupan itu sendiri.  Seperti kata tersebut  sangat  perlu  diperhatikan.  Upaya Deane-Drummond (1996), “ In the biocentrism menetapkan kawasan konservasi kadangkala view,.. the value given to humans is extended ditentang keras oleh masyarakat lokal karena to  include  all  living  creatures ”.    Etika  Bumi mengancam  matapencaharian  mereka. atau land  ethics yang  dipelopori  oleh  Aldo Bahkan  secara  sinis  masyarakat  lokal Leopold,  misalnya,  merupakan  salah  satu mengatakan:  mana  yang  lebih  penting, etika lingkungan yang berada dalam kelompok manusia atau terumbu karang.   Sudah tentu, biosentrisme  ini  (Keraf,  2006). Ketiga , bagi mereka, manusia (mereka) lebih penting ekosentrisme .    Jika  biosentris  memperluas daripada terumbu karang ( antroposentrisme ). cakupan etika kepada seluruh mahluk hidup, Inilah  yang  seringkali  memicu  konflik  antara maka  ekosentrisme  memperluas  etika  lebih masyarakat  lokal  dengan  pihak  pengelola jauh  lagi  yakni  mencakup  komunitas  ekologi kawasan  konservasi  laut  (Gustav  dan  Farid, secara  keseluruhan,  baik  mahluk  hidup 2004). maupun  benda  mati  ( living  and  non-living ). Antroposentrisme dan  Keberlanjutan Jadi, tanggung jawab moral itu berlaku bukan Sumberdaya Alam hanya  kepada  mahluk  hidup,  melainkan
Dapatkah  kita  mengelola  sumberdaya
kepada benda-benda yang tak hidup (seperti alam (perikanan) secara berkelanjutan dalam tanah, air, udara, batu, dsb).
kerangka  etika  lingkungan  yang  bersifat Merujuk  pada  tiga  kelompok  etika antroposentrisme ?   Atau, apakah hanya etika lingkungan  yang  disebutkan  di  atas,  maka lingkungan  yang biosentris dan ekosentris menarik untuk dikaji, etika mana yang paling saja  yang  memungkinkan  untuk  mencapai umum atau dominan berlaku di kalangan para pengelolaan  sumberdaya  alam  yang pengelola  dan  pengguna  sumberdaya berkelanjutan?
Faktor Etika dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia (Rilus A. Kinseng)
yang  boleh  ditangkap,  dan  sebagainya. suatu isu penting dalam konflik antara nelayan Di  Maluku  sebenarnya  ada  dua  jenis sasi , lokal Balikpapan dengan nelayan purse seine yakni sasi negri yang kewenangannya berada dari Jawa di wilayah perairan Selat Makassar di  tangan  pemerintah  desa  (negri),  dan  sasi pada tahun 2006.
Dari  perspektif  keadilan  sosial,  adalah gereja  yang  kewenangannya  ada  ditangan
tidak adil membiarkan nelayan kecil bertarung pejabat gereja.
Di beberapa daerah lainnya di Indonesia dengan  nelayan  besar  dalam  upaya juga  ada  sistem  pengelolaan  sumberdaya m e m p e r o l e h   i k a n   d i   s u a t u   w i l a y a h yang  serupa,  misalnya  awig-awig  di  Lombok penangkapan.  Ini  sama  dengan  ”hukum dan panglima laut di Aceh.  Masyarakat Papua rimba” atau “ survival of the fittest ”: yang kuat juga memiliki sistem pengelolaan sumberdaya yang  menang.    Itulah  yang  terjadi  manakala yang  mirip.    Dalam  konteks  keadilan  sosial kapal penangkapan berskala besar dibiarkan (juga keadilan lingkungan atau environmental beroperasi  di  wilayah  tangkap  yang  dekat justice )  hak-hak  masyarakat  lokal  baik  hak dengan  nelayan  kecil,  atau  nelayan  kecil pemanfaatan  maupun  ”hak  milik”  tradisional berada  dalam  jarak  dominasi  nelayan  besar. semacam  itu  sangat  perlu  untuk  dihormati, Oleh sebab itu, maka dalam penentuan zona diakui,  didukung,  serta  dilindungi.    Ketika penangkapan, persoalan ”jarak dominasi” dari pemerintah  menetapkan  zona  penangkapan, nelayan  besar  ini  sangat  penting  untuk misalnya, maka eksistensi sistem pengelolaan diperhatikan.
oleh  masyarakat  lokal  seperti  ini  penting
Etika Lingkungan yang Dominan diperhatikan dan dihormati.
S e b e l u m   m e n d i s k u s i k a n   e t i k a Kedua, “jarak dominasi”. Jarak dominasi lingkungan  yang  dominan  di  kalangan  para adalah jarak teritorial di laut dimana dominasi ”pengguna”  dan  pengelola  sumberdaya dari  nelayan  yang  menggunakan  kapal  ikan perikanan  di  Indonesia,  terlebih  dahulu  ingin yang  lebih  besar  masih  dirasakan  oleh  para
dikemukakan  beberapa  etika  lingkungan  itu nelayan yang menggunakan kapal ikan yang sendiri secara ringkas.   Secara singkat, etika lebih kecil atau dengan kata lain jarak di laut lingkungan  adalah  norma-norma  dan  sistem dimana  dominasi  nelayan  besar  terhadap nilai yang menyangkut alam atau lingkungan,
nelayan kecil masih berlaku.  Sebagai contoh, yang  mempengaruhi  perilaku  manusia menurut  para  ”nelayan  tradisional”  di terhadap  alam  atau  lingkungan  tersebut.
Balikpapan,  Kalimantan  Timur,  dominasi Deane-Drummond  (1996),  “ The  specific  task nelayan  besar  yang  menggunakan  alat of environmental ethics is to develop principles tangkap  purse  seine  di  wilayah  perairan regarding  human  action  in  the  non-human sekitar  Balikpapan  mencapai  hingga  jarak world ”.   Namun, menurut Keraf (2006), etika sekitar lima mil.  Pada jarak tersebut, ikan-ikan lingkungan  belakangan  ini  dipahami  secara ”tersedot” oleh nelayan purse seine sehingga lebih  luas,  tidak  hanya  berbicara  mengenai nelayan lokal sangat sulit untuk mendapatkan
p e r i l a k u   m a n u s i a   t e r h a d a p   a l a m .
ikan.   Jarak yang cukup jauh ini dipengaruhi
”Etika  lingkungan  hidup  juga  berbicara oleh teknologi penangkapan yang digunakan mengenai  relasi  di  antara  semua  kehidupan oleh nelayan purse seine tersebut.  Dalam hal alam  semesta,  yaitu  antara  manusia  dengan ini, penggunaan lampu yang sangat kuat baik manusia yang mempunyai dampak pada alam di atas permukaan air maupun di dalam air laut dan  antara  manusia  dengan  makhluk  hidup merupakan  faktor  yang  sangat  penting. lain  atau  dengan  alam  secara  keseluruhan” Penggunaan  lampu  inilah  yang  ”menarik” (Keraf, 2006). ikan-ikan  dan  sebagainya  dari  wilayah
Sekedar menyegarkan ingatan kita, ada
perairan  dengan  jarak  yang  cukup  jauh  itu. beberapa  etika  lingkungan  yang  telah Oleh sebab itu, penggunaan lampu ini menjadi
diketahui  dan  diperbincangkan  secara  luas. perikanan  di  Indonesia,  khususnya  kaum Pertama , antroposentrisme .  Pada  dasarnya nelayan?  Saya  berpendapat  bahwa  etika antroposentrisme memandang  bahwa lingkungan  yang  paling  umum  atau  dominan m a n u s i a   m e r u p a k a n   ” p u s a t ”   d u n i a ; di  kalangan  para  pengelola  dan  pengguna manusialah  yang  mempunyai  nilai  intrinsik.    sumberdaya perikanan di Indonesia, termasuk Manusia memiliki posisi yang lebih tinggi dari para  nelayan,  adalah antroposentrisme . mahluk dan benda-benda yang lain.   Mahluk Sumberdaya  perikanan  dinilai  terutama  atas dan benda-benda yang lain hanya mempunyai dasar  manfaatnya  bagi  kehidupan  manusia, nilai  jika  ia  memiliki  kontribusi  atau  berguna baik  ekonomi  maupun  non-ekonomi. bagi  kepentingan  manusia.    Mahluk  dan Pemeliharaan atau konservasi lingkungan pun benda-benda yang lain ada untuk ”melayani” dilakukan  bukan  karena  memandang  bahwa kepentingan manusia.   Seperti kata   White , alam itu mempunyai nilai pada dirinya sendiri dalam  pandangan antroposentrisme , atau  mempunyai  hak  untuk  eksis,  tetapi “ …nature  has  no  reason  for  existence  save lebih  merupakan  upaya  untuk  menjaga to serve man ” (White, 1970).   Etika ini dikenal kepentingan manusia secara berkelanjutan. Hal  ini  sangat  penting  untuk  dipahami pula sebagai “etika lingkungan yang dangkal”
oleh  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam atau  “ shallow  environment  ethics ”  (Keraf,
pengelolaan  sumberdaya  perikanan,  seperti 2006).
Kedua , biosentrisme .  Dalam pandangan pemerintah  dan  LSM,  misalnya.    Sebagai ini,  semua  mahluk  hidup  memiliki  nilai  pada contoh,  dalam  membangun  program dirinya  sendiri  (mempunyai  nilai  intrinsik), konservasi  seperti  Taman  Nasional  Laut, terlepas  apakah  ia  berguna  atau  tidak  bagi m a k a   d a m p a k n y a   t e r h a d a p   m a t a manusia.   Jadi, pusat perhatian adalah pada pencaharian  penduduk  di  sekitar  kawasan hidup atau kehidupan itu sendiri.  Seperti kata tersebut  sangat  perlu  diperhatikan.  Upaya Deane-Drummond (1996), “ In the biocentrism menetapkan kawasan konservasi kadangkala view,.. the value given to humans is extended ditentang keras oleh masyarakat lokal karena to  include  all  living  creatures ”.    Etika  Bumi mengancam  matapencaharian  mereka. atau land  ethics yang  dipelopori  oleh  Aldo Bahkan  secara  sinis  masyarakat  lokal Leopold,  misalnya,  merupakan  salah  satu mengatakan:  mana  yang  lebih  penting, etika lingkungan yang berada dalam kelompok manusia atau terumbu karang.   Sudah tentu, biosentrisme  ini  (Keraf,  2006). Ketiga , bagi mereka, manusia (mereka) lebih penting ekosentrisme .    Jika  biosentris  memperluas daripada terumbu karang ( antroposentrisme ). cakupan etika kepada seluruh mahluk hidup, Inilah  yang  seringkali  memicu  konflik  antara maka  ekosentrisme  memperluas  etika  lebih masyarakat  lokal  dengan  pihak  pengelola jauh  lagi  yakni  mencakup  komunitas  ekologi kawasan  konservasi  laut  (Gustav  dan  Farid,
secara  keseluruhan,  baik  mahluk  hidup 2004). maupun  benda  mati  ( living  and  non-living ). Antroposentrisme dan  Keberlanjutan Jadi, tanggung jawab moral itu berlaku bukan
Sumberdaya Alam hanya  kepada  mahluk  hidup,  melainkan
Dapatkah  kita  mengelola  sumberdaya
kepada benda-benda yang tak hidup (seperti
alam (perikanan) secara berkelanjutan dalam
tanah, air, udara, batu, dsb).
kerangka  etika  lingkungan  yang  bersifat
Merujuk  pada  tiga  kelompok  etika antroposentrisme ?   Atau, apakah hanya etika lingkungan  yang  disebutkan  di  atas,  maka lingkungan  yang biosentris dan ekosentris menarik untuk dikaji, etika mana yang paling
saja  yang  memungkinkan  untuk  mencapai
umum atau dominan berlaku di kalangan para
pengelolaan  sumberdaya  alam  yang pengelola  dan  pengguna  sumberdaya berkelanjutan?
Faktor Etika dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia (Rilus A. Kinseng) 178
Menurut  Kinseng  (2003),  pengalaman menggunakan  racun  maupun  jala  yang atau  data  menunjukkan  bahwa  pengelolaan lubangnya berukuran sangat kecil.   Di bidang sumberdaya  alam  yang  berkelanjutan  bisa kehutanan,  mereka  melarang  membakar saja dicapai sekali pun dalam kerangka etika hutan  agar  lebah  tidak  ”lari”  dari  wilayah  itu lingkungan yang bersifat antroposentris.  Saya serta  untuk  menjaga  kualitas  madu  yang ingin  mengemukakan  dua  kasus  di  bidang dihasilkan. Jadi, semua aturan ”konservasi” itu kehutanan  yang  baru-baru  ini  kami  pelajari, m e r e k a   t e t a p k a n   u n t u k   m e n j a m i n sebagai contoh konkrit. Pertama, pengelolaan keberlanjutan  mata  pencaharian  hidup hutan  oleh  masyarakat  Dayak  Hibun  di mereka.    Dengan  kata  lain,  ini  adalah  etika Kecamatan  Tayan  Hulu,  Kalimantan  Barat. lingkungan yang antroposentris . Dalam  etika  lingkungan  yang  bersifat
Dalam kasus ini, masyarakat Dayak Hibun di
antroposentris,  ada  dua  unsur  yang  dapat kecamatan  tersebut  menetapkan  hutan  di
mendorong  manusia  untuk  melakukan wilayah  bukit  Semaung-Sepapan  sebagai
k o n s e r v a s i .     Ya n g   p e r t a m a   a d a l a h hutan lindung/hutan adat.   Salah satu alasan
keuntungan.   Apakah kegiatan konservasi itu penting  penetapan  tersebut  adalah  untuk
memberikan  keuntungan  bagi  masyarakat? menjaga  dan  memelihara  roh-roh  yang
Keuntungan  ini  bisa  berupa  ekonomi  (uang), dianggap  berperan  untuk  memelihara  dan
keberlanjutan  hidup  sehari-hari  (misalnya melindungi masyarakat Dayak Hibun di sekitar
bahan-bahan  makanan  dll),  sosial  (misalnya lokasi  tersebut,  termasuk  roh  nenek  moyang
penghargaan),  ataupun  spiritual.    Jika mereka.   Hal ini perlu dilakukan agar roh-roh
masyarakat  memahami  bahwa  kegiatan tersebut  tidak  marah  yang  pada  gilirannya
konservasi itu memberikan keuntungan, maka akan  mendatangkan  malapetaka  bagi mereka  akan  terdorong  untuk  melakukan masyarakat  Dayak  Hibun  tersebut,  misalnya
konservasi.    Atau  jika  mereka  memahami gagal  panen,  sakit,  hingga  meninggal  dunia. bahwa  mata  pencaharian  atau  kehidupan Selain  itu,  penetapan  kawasan  tersebut mereka  tergantung  pada  pemeliharaan sebagai  hutan  lindung  juga  dilakukan  untuk
lingkungan  hidup,  mereka  akan  terdorong menjamin ketersediaan kayu bagi kebutuhan
untuk  memelihara  lingkungan  hidup  mereka hidup  mereka  dan  juga  anak  cucu  mereka dengan baik.  Seperti kata Friedmann, “ It is an nantinya.  Tujuan lainnya adalah agar mereka
empirically verifiable phenomenon that people masih mempunyai tempat untuk berburu, serta
wish to protect the environment on which they untuk  melindungi  sumber  air  yang  mereka
depend  for  their  life  and  livelihood ” perlukan  dalam  kehidupan  sehari-hari.
(Friedmann, 1998:81).
Dengan  demikian,  maka  alasan  masyarakat
Unsur  yang  kedua  adalah  orientasi
Dayak  Hibun  untuk  melakukan  konservasi jangka panjang.  Jika masyarakat mempunyai hutan  Semaung-Sepapan  ini  adalah  untuk
o r i e n t a s i   j a n g k a   p a n j a n g ,   m i s a l n y a kepentingan mereka. Jadi, ini merupakan etika memperhatikan  kepentingan  generasi  yang lingkungan yang antroposentris . akan  datang  atau  anak-cucu  mereka  secara Contoh yang kedua adalah pengelolaan sungguh-sunguh,  maka  mereka  akan sumberdaya  perikanan  dan  kehutanan  yang terdorong  untuk  memelihara  lingkungan dilakukan  oleh  komunitas  Melayu  di  Desa
dengan  lebih  baik.    Ini  dijumpai  pada  kasus Semangit, Kalimantan Barat.  Dalam kasus ini,
komunitas  Dayak  Hibun  di  Kalimantan  Barat komunitas  Melayu  tersebut  melakukan yang disebutkan tadi.   Menariknya, sekalipun pengelolaan  sumberdaya  perikanan  dan hanya  ada  satu  atau  dua  orang  tokoh  saja kehutanan  secara  baik  untuk  menjamin yang memiliki orientasi jangka panjang, tokoh keberlanjutan  pendapatan  mereka  baik  dari tersebut  dapat  memainkan  peranan  yang ikan maupun dari madu.  Di bidang perikanan,
sangat  signifikan  bagi  komunitasnya  secara mereka  membuat  aturan  berupa  larangan
keseluruhan dalam upaya-upaya mewujudkan semesta  beserta  manusia  itu  merupakan pengelolaan  sumberdaya  alam  yang ciptaan  dan  milik  Tuhan.  Manusia  diberi berkesinambungan.  Hal  ini  dijumpai  pada mandat  secara  terbatas  oleh  Tuhan  untuk kajian  kami  di  kalangan  Dayak  Hibun  di memelihara  ciptaan  Tuhan  tersebut  dengan S e m a u n g - S e p a p a n   s e p e r t i   d i u r a i k a n sebaik-baiknya.  Manusia  bertanggung  jawab sebelumnya, maupun pada komunitas rumah kepada  Tuhan  dalam  pengelolaan  alam  dan panjang  Dayak    Iban  di  Sungai  Utik, lingkungan.    Alam  semesta  harus  dikelola Kalimantan Barat.
untuk  kemuliaan  Tuhan,  sang  Penciptanya, bukan  untuk  memuaskan  keinginan  dan
“Back to Religion”
keserakahan manusia.   Bahkan manusia-pun
D a l a m   b u k u n y a   y a n g   b e r j u d u l : diciptakan  untuk  kemuliaan  Tuhan.  Jadi, A  Handbook  in  Theology  and  Ecology,  Celia pusatnya adalah Tuhan ( God-centric ).
Deane-Drummond  (1996)  mengemukakan
Dalam  kaitan  ini,  jika  Lynn  White etika  lingkungan  yang  lain,  yakni  etika  yang b e r p e n d a p a t   b a h w a   A g a m a   K r i s t e n berpusat  pada  Tuhan (God-centric) atau merupakan  akar  krisis  ekologi,  hemat  saya
4
teosentris.   Menurut dia, etika ini melampaui tidak  demikian .  Yang  menjadi  akar  krisis etika antroposentrisme maupun biosentrisme.   ekologi bukan ajaran Kristen itu sendiri, tetapi Dia katakan bahwa etika teosentris ini “beyond sebaliknya  justru  karena  ajaran  Kristen  itu either  an  anthropocentric  or  biocentric tidak  dilaksanakan  secara  murni  dan approach.  It  recognizes  the  value  of  all konsekuen.   Ada  banyak  ajaran  Kriten  yang creation,  but  also  sees  the  place  of  human sangat  mendorong  perilaku  konservasi  atau responsibility”.
pengelolaan alam yang baik, misalnya ajaran Etika  teosentris  ini  sangat  menarik  dan tentang  penciptaan  seperti  yang  telah mempunyai  peluang  yang  sangat  besar  dan disinggung  di  atas,  maupun  ajaran  tentang baik  untuk  berkembang  di  Indonesia, sikap  terhadap  materi  dan  kebahagiaan dibandingkan dengan etika biosentris maupun (Deane-Drummond, 1996). ekosentris,  mengingat  agama  masih mempunyai  peranan  yang  sangat  penting IV. K E S I M P U L A N   D A N   I M P L I K A S I dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia.
KEBIJAKAN Mendorong  tumbuh  kembangnya  etika Kesimpulan lingkungan  yang  berbasis  pada  agama ( teosentris ) ini berarti ”kembali pada agama”, •    Faktor  etika  memegang  peranan  yang yang  selama  ini  sudah  lama  ”ditinggalkan”
penting  dalam  pengelolaan  sumberdaya terutama  di  dunia  Barat.    Sebenarnya,  Lynn
perikanan di Indonesia.  Salah satu aspek White  juga  berpendapat  bahwa  karena  akar
dari faktor etika ini adalah keadilan sosial. dari  krisis  ekologi  itu  bersumber  pada  nilai • Etika  lingkungan  yang  paling  umum  dan agama,  maka  penyelesaiannyapun  mestilah
dominan di kalangan para pengguna dan
bersumber  pada  agama  pula.    Dia  katakan:
pengelola  sumberdaya  perikanan  di “Since the roots of our trouble are so largely
Indonesia, termasuk para nelayan, sejauh
religious, the remedy must also be essentially
ini  adalah  etika  antroposentisme.    Ini
religious, whether we call it that or not” (White, bukan  berarti  bahwa    konservasi  tidak 1970).
dapat  dilaksanakan.    Dalam  konteks
Semua  agama  mengandung  ajaran
antroposentrisme, konservasi masih bisa
yang  mendorong  para  pemeluknya  untuk
dilaksanakan, namun dengan pendekatan
menjaga dan memelihara lingkungan dengan
y a n g   t e p a t   s e s u a i   d e n g a n   s i f a t
sebaik-baiknya  ( “green  teaching” ).    Sebagai
antroposentrisme tersebut. contoh,  agama  mengajarkan  bahwa  alam
4 Kritik terhadap pendapat Lynn White ini juga disampaikan oleh Michael Mayerfeld Bell dalam bukunya: An Invitation to Environmental Sociology (2004). J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.4 No.2, 2009 181
Faktor Etika dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia (Rilus A. Kinseng)
Menurut  Kinseng  (2003),  pengalaman menggunakan  racun  maupun  jala  yang atau  data  menunjukkan  bahwa  pengelolaan lubangnya berukuran sangat kecil.   Di bidang sumberdaya  alam  yang  berkelanjutan  bisa kehutanan,  mereka  melarang  membakar saja dicapai sekali pun dalam kerangka etika hutan  agar  lebah  tidak  ”lari”  dari  wilayah  itu lingkungan yang bersifat antroposentris.  Saya serta  untuk  menjaga  kualitas  madu  yang ingin  mengemukakan  dua  kasus  di  bidang dihasilkan. Jadi, semua aturan ”konservasi” itu kehutanan  yang  baru-baru  ini  kami  pelajari, m e r e k a   t e t a p k a n   u n t u k   m e n j a m i n sebagai contoh konkrit. Pertama, pengelolaan keberlanjutan  mata  pencaharian  hidup hutan  oleh  masyarakat  Dayak  Hibun  di mereka.    Dengan  kata  lain,  ini  adalah  etika Kecamatan  Tayan  Hulu,  Kalimantan  Barat. lingkungan yang antroposentris .
Dalam  etika  lingkungan  yang  bersifat
Dalam kasus ini, masyarakat Dayak Hibun di
antroposentris,  ada  dua  unsur  yang  dapat kecamatan  tersebut  menetapkan  hutan  di mendorong  manusia  untuk  melakukan wilayah  bukit  Semaung-Sepapan  sebagai
k o n s e r v a s i .     Ya n g   p e r t a m a   a d a l a h hutan lindung/hutan adat.   Salah satu alasan keuntungan.   Apakah kegiatan konservasi itu penting  penetapan  tersebut  adalah  untuk memberikan  keuntungan  bagi  masyarakat? menjaga  dan  memelihara  roh-roh  yang
Keuntungan  ini  bisa  berupa  ekonomi  (uang), dianggap  berperan  untuk  memelihara  dan keberlanjutan  hidup  sehari-hari  (misalnya melindungi masyarakat Dayak Hibun di sekitar bahan-bahan  makanan  dll),  sosial  (misalnya lokasi  tersebut,  termasuk  roh  nenek  moyang
penghargaan),  ataupun  spiritual.    Jika mereka.   Hal ini perlu dilakukan agar roh-roh
masyarakat  memahami  bahwa  kegiatan tersebut  tidak  marah  yang  pada  gilirannya konservasi itu memberikan keuntungan, maka akan  mendatangkan  malapetaka  bagi mereka  akan  terdorong  untuk  melakukan masyarakat  Dayak  Hibun  tersebut,  misalnya konservasi.    Atau  jika  mereka  memahami gagal  panen,  sakit,  hingga  meninggal  dunia. bahwa  mata  pencaharian  atau  kehidupan Selain  itu,  penetapan  kawasan  tersebut mereka  tergantung  pada  pemeliharaan sebagai  hutan  lindung  juga  dilakukan  untuk
lingkungan  hidup,  mereka  akan  terdorong menjamin ketersediaan kayu bagi kebutuhan untuk  memelihara  lingkungan  hidup  mereka hidup  mereka  dan  juga  anak  cucu  mereka dengan baik.  Seperti kata Friedmann, “ It is an nantinya.  Tujuan lainnya adalah agar mereka
empirically verifiable phenomenon that people masih mempunyai tempat untuk berburu, serta wish to protect the environment on which they untuk  melindungi  sumber  air  yang  mereka
depend  for  their  life  and  livelihood ” perlukan  dalam  kehidupan  sehari-hari.
(Friedmann, 1998:81).
Dengan  demikian,  maka  alasan  masyarakat
Unsur  yang  kedua  adalah  orientasi
Dayak  Hibun  untuk  melakukan  konservasi jangka panjang.  Jika masyarakat mempunyai hutan  Semaung-Sepapan  ini  adalah  untuk o r i e n t a s i   j a n g k a   p a n j a n g ,   m i s a l n y a kepentingan mereka. Jadi, ini merupakan etika memperhatikan  kepentingan  generasi  yang lingkungan yang antroposentris . akan  datang  atau  anak-cucu  mereka  secara Contoh yang kedua adalah pengelolaan sungguh-sunguh,  maka  mereka  akan sumberdaya  perikanan  dan  kehutanan  yang terdorong  untuk  memelihara  lingkungan dilakukan  oleh  komunitas  Melayu  di  Desa
dengan  lebih  baik.    Ini  dijumpai  pada  kasus Semangit, Kalimantan Barat.  Dalam kasus ini,
komunitas  Dayak  Hibun  di  Kalimantan  Barat komunitas  Melayu  tersebut  melakukan yang disebutkan tadi.   Menariknya, sekalipun pengelolaan  sumberdaya  perikanan  dan hanya  ada  satu  atau  dua  orang  tokoh  saja kehutanan  secara  baik  untuk  menjamin yang memiliki orientasi jangka panjang, tokoh
keberlanjutan  pendapatan  mereka  baik  dari
tersebut  dapat  memainkan  peranan  yang
ikan maupun dari madu.  Di bidang perikanan,
sangat  signifikan  bagi  komunitasnya  secara mereka  membuat  aturan  berupa  larangan
keseluruhan dalam upaya-upaya mewujudkan semesta  beserta  manusia  itu  merupakan pengelolaan  sumberdaya  alam  yang ciptaan  dan  milik  Tuhan.  Manusia  diberi berkesinambungan.  Hal  ini  dijumpai  pada mandat  secara  terbatas  oleh  Tuhan  untuk kajian  kami  di  kalangan  Dayak  Hibun  di memelihara  ciptaan  Tuhan  tersebut  dengan S e m a u n g - S e p a p a n   s e p e r t i   d i u r a i k a n sebaik-baiknya.  Manusia  bertanggung  jawab sebelumnya, maupun pada komunitas rumah kepada  Tuhan  dalam  pengelolaan  alam  dan panjang  Dayak    Iban  di  Sungai  Utik, lingkungan.    Alam  semesta  harus  dikelola Kalimantan Barat.
untuk  kemuliaan  Tuhan,  sang  Penciptanya,
bukan  untuk  memuaskan  keinginan  dan “Back to Religion”
keserakahan manusia.   Bahkan manusia-pun
D a l a m   b u k u n y a   y a n g   b e r j u d u l : diciptakan  untuk  kemuliaan  Tuhan.  Jadi,
A  Handbook  in  Theology  and  Ecology,  Celia pusatnya adalah Tuhan ( God-centric ). Deane-Drummond  (1996)  mengemukakan
Dalam  kaitan  ini,  jika  Lynn  White
etika  lingkungan  yang  lain,  yakni  etika  yang
b e r p e n d a p a t   b a h w a   A g a m a   K r i s t e n berpusat  pada  Tuhan (God-centric) atau merupakan  akar  krisis  ekologi,  hemat  saya
4 teosentris.   Menurut dia, etika ini melampaui tidak  demikian .  Yang  menjadi  akar  krisis etika antroposentrisme maupun biosentrisme.   ekologi bukan ajaran Kristen itu sendiri, tetapi Dia katakan bahwa etika teosentris ini “beyond sebaliknya  justru  karena  ajaran  Kristen  itu either  an  anthropocentric  or  biocentric tidak  dilaksanakan  secara  murni  dan approach.  It  recognizes  the  value  of  all konsekuen.   Ada  banyak  ajaran  Kriten  yang creation,  but  also  sees  the  place  of  human sangat  mendorong  perilaku  konservasi  atau responsibility”.
pengelolaan alam yang baik, misalnya ajaran
Etika  teosentris  ini  sangat  menarik  dan tentang  penciptaan  seperti  yang  telah mempunyai  peluang  yang  sangat  besar  dan
disinggung  di  atas,  maupun  ajaran  tentang baik  untuk  berkembang  di  Indonesia, sikap  terhadap  materi  dan  kebahagiaan dibandingkan dengan etika biosentris maupun (Deane-Drummond, 1996). ekosentris,  mengingat  agama  masih mempunyai  peranan  yang  sangat  penting IV. K E S I M P U L A N   D A N   I M P L I K A S I dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia.

## KEBIJAKAN
Mendorong  tumbuh  kembangnya  etika Kesimpulan lingkungan  yang  berbasis  pada  agama
( teosentris ) ini berarti ”kembali pada agama”, •    Faktor  etika  memegang  peranan  yang yang  selama  ini  sudah  lama  ”ditinggalkan”
penting  dalam  pengelolaan  sumberdaya
terutama  di  dunia  Barat.    Sebenarnya,  Lynn
perikanan di Indonesia.  Salah satu aspek
White  juga  berpendapat  bahwa  karena  akar
dari faktor etika ini adalah keadilan sosial.
dari  krisis  ekologi  itu  bersumber  pada  nilai
• Etika  lingkungan  yang  paling  umum  dan agama,  maka  penyelesaiannyapun  mestilah
dominan di kalangan para pengguna dan
bersumber  pada  agama  pula.    Dia  katakan:
pengelola  sumberdaya  perikanan  di
“Since the roots of our trouble are so largely
Indonesia, termasuk para nelayan, sejauh
religious, the remedy must also be essentially
ini  adalah  etika  antroposentisme.    Ini
religious, whether we call it that or not” (White,
bukan  berarti  bahwa    konservasi  tidak
1970).
dapat  dilaksanakan.    Dalam  konteks Semua  agama  mengandung  ajaran
antroposentrisme, konservasi masih bisa
yang  mendorong  para  pemeluknya  untuk
dilaksanakan, namun dengan pendekatan
menjaga dan memelihara lingkungan dengan
y a n g   t e p a t   s e s u a i   d e n g a n   s i f a t
sebaik-baiknya  ( “green  teaching” ).    Sebagai
antroposentrisme tersebut. contoh,  agama  mengajarkan  bahwa  alam
4 Kritik terhadap pendapat Lynn White ini juga disampaikan oleh Michael Mayerfeld Bell dalam bukunya: An Invitation to Environmental Sociology (2004).
J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.4 No.2, 2009 181
Faktor Etika dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia (Rilus A. Kinseng) 180
• Etika  lingkungan  yang  berbasis  pada
o r i e n t a s i   j a n g k a   p a n j a n g .     J i k a
agama,  yakni  teosentris  (berpusat  pada
masyarakat  mempunyai  orientasi  jangka T u h a n )   n a m p a k n y a   m e m p u n y a i
panjang,  misalnya  demi  kepentingan kemungkinan  dan  peluang  yang  baik
anak-cucu,  maka  mereka  akan  mudah untuk ditumbuhkembangkan di Indonesia.
melakukan  konservasi  dan  pemanfaatan Hal  ini  sesuai  dengan  karakter  bangsa
yang  berkelanjutan.    Oleh  karena  itu,
Indonesia yang bersifat religius.
orientasi  jangka  panjang  ini  juga  sangat penting  ditumbuhkan  di  kalangan Implikasi Kebijakan pengguna sumberdaya perikanan.
• Faktor etika, berupa keadilan sosial, perlu • Upaya  untuk  mendekonstruksi  etika d i p e r h a t i k a n   d a l a m   m e n g e l o l a
lingkungan  yang  antroposentris  dan
sumberdaya  perikanan  di  Indonesia,
menggantikannya dengan etika yang lain
seperti  modernisasi  dan  perijinan  alat
juga  perlu  dilakukan.    Untuk  itu,  perlu
tangkap,  penetapan  zona  tangkap,
dikembangkan  etika  alternatif,  yakni
penetapan  kawasan  perlindungan
teosentris. Etika ini menempatkan Tuhan
(konservasi)  laut,  penetapan  tingkat
sebagai  pusat  dunia.    Manusia  memang
eksploitasi  perikanan,  penanganan  hak-
diberi  mandat  untuk  mengelola  alam,
hak  tradisional,  dan  sebagainya.
t e t a p i   t i d a k   u n t u k   m e r u s a k   d a n
Demikian  juga  dengan  kegiatan  dan
m e n g g u n a k a n   s e e n a k n y a   u n t u k
pembangunan  yang  berkaitan  dengan
kepentingan dan kesenangan manusia itu
kehidupan para nelayan, seperti kegiatan
sendiri.  Semuanya mesti dilakukan untuk
pertambangan,  pembangunan  kawasan
kemuliaan  Tuhan,  sang  Pemiliknya.
perumahan  di  pingir  pantai,  dan
M a n u s i a   h a r u s   m e m p e r t a n g g u n g
sebagainya.  Jika  suatu  program  itu
jawabkan  segala  tindakannya  kepada
m e n y e b a b k a n   m a r g i n a l i s a s i   d a n
Tuhan.  Ini  sangat  sejalan  dengan  ajaran
pemiskinan  sekelompok  nelayan,
a g a m a - a g a m a   y a n g   d i a n u t   o l e h sebaiknya  program  tersebut  tidak
masyarakat  Indonesia  yang  memiliki
dilaksanakan.
Pancasila  sebagai  falsafah  negara
• Mengingat  bahwa  etika  lingkungan  yang
tentunya.
dominan adalah antroposentris, maka ada dua unsur penting yang dapat mendorong Daftar Pustaka
tindakan  konservasi  dan  pemanfaatan
Drummond. 1996.  A Hanbook in Theology and yang  berkelanjutan.  Pertama  adalah
Ecology. SCM Press Ltd. London.
keuntungan  (jangka  pendek),  baik
Friedmann. 1998. Empowerment. The Politics
keuntungan  ekonomi,  sosial,  maupun
of  Alternative  Development.    Blackwell,
spiritual.    Jika  kegiatan  konservasi  itu
Cambridge MA & Oxford UK.
memberi  keuntungan,  maka  orang  akan
Gustav dan Farid. 2004. “Di Bawah Kebijakan
bersedia  melakukannya.  Sebaliknya,  jika
Konservasi  Fasis”  dalam  Nur  Hafsah
orang  merasa  rugi  dengan  melakukan
(Penyunting),  2004.  Potret  Pelanggaran
konservasi, orang akan sulit diajak untuk
Hak  Asasi  Petani  dan  Nelayan.
m e l a k u k a n n y a .   O l e h   s e b a b   i t u ,
Sekretariat Bina Desa, Jakarta.
pemahaman  dan  kesadaran  akan
Indrawasih,  R.  2007.    Konflik-konflik
keuntungan  yang  diperoleh  dari  suatu
Kenelayanan:  Distribusi,  Pola,  akar
tindakan  konservasi  atau  pemanfaatan
Masalah dan Resolusinya. LIPI.  Jakarta.
yang  ramah  lingkungan  menjadi  penting
Keraf, S. 2006.   Etika Lingkungan. KOMPAS.
ditumbuhkan pada masyarakat pengguna
Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
sumberdaya  perikanan.    Kedua  adalah
Kinseng,  R. A.  2003.  “Antroposentrisme  dan White,  Jr.  1970.  The  Historical  Roots  of  Our SDA”.  Koran  Republika,  20  Agustus,
Ecological Crisis in Garrett de Bell (ed), 2003. 1970.  The  Environmental  Handbook. _________.  2007.    Kelas  dan  Kelas  Konflik
Prepared  for  the  First  National pada Kaum Nelayan di Indonesia (Studi
Environmental  Teach-In.  Ballantine
Kasus di Balikpapan, Kalimantan Timur). Books Inc., New York. Disertasi.  Departemen  Sosiologi,  FISIP. UI. Jakarta. J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.4 No.2, 2009 183
• Etika  lingkungan  yang  berbasis  pada
o r i e n t a s i   j a n g k a   p a n j a n g .     J i k a agama,  yakni  teosentris  (berpusat  pada
masyarakat  mempunyai  orientasi  jangka T u h a n )   n a m p a k n y a   m e m p u n y a i
panjang,  misalnya  demi  kepentingan kemungkinan  dan  peluang  yang  baik anak-cucu,  maka  mereka  akan  mudah untuk ditumbuhkembangkan di Indonesia. melakukan  konservasi  dan  pemanfaatan Hal  ini  sesuai  dengan  karakter  bangsa
yang  berkelanjutan.    Oleh  karena  itu,
Indonesia yang bersifat religius.
orientasi  jangka  panjang  ini  juga  sangat
penting  ditumbuhkan  di  kalangan
Implikasi Kebijakan
pengguna sumberdaya perikanan.
• Faktor etika, berupa keadilan sosial, perlu • Upaya  untuk  mendekonstruksi  etika
d i p e r h a t i k a n   d a l a m   m e n g e l o l a
lingkungan  yang  antroposentris  dan sumberdaya  perikanan  di  Indonesia,
menggantikannya dengan etika yang lain seperti  modernisasi  dan  perijinan  alat
juga  perlu  dilakukan.    Untuk  itu,  perlu tangkap,  penetapan  zona  tangkap,
dikembangkan  etika  alternatif,  yakni penetapan  kawasan  perlindungan teosentris. Etika ini menempatkan Tuhan
(konservasi)  laut,  penetapan  tingkat
sebagai  pusat  dunia.    Manusia  memang eksploitasi  perikanan,  penanganan  hak- diberi  mandat  untuk  mengelola  alam,
hak  tradisional,  dan  sebagainya.
t e t a p i   t i d a k   u n t u k   m e r u s a k   d a n Demikian  juga  dengan  kegiatan  dan
m e n g g u n a k a n   s e e n a k n y a   u n t u k pembangunan  yang  berkaitan  dengan
kepentingan dan kesenangan manusia itu kehidupan para nelayan, seperti kegiatan
sendiri.  Semuanya mesti dilakukan untuk pertambangan,  pembangunan  kawasan kemuliaan  Tuhan,  sang  Pemiliknya.
perumahan  di  pingir  pantai,  dan
M a n u s i a   h a r u s   m e m p e r t a n g g u n g sebagainya.  Jika  suatu  program  itu
jawabkan  segala  tindakannya  kepada
m e n y e b a b k a n   m a r g i n a l i s a s i   d a n
Tuhan.  Ini  sangat  sejalan  dengan  ajaran pemiskinan  sekelompok  nelayan,
a g a m a - a g a m a   y a n g   d i a n u t   o l e h sebaiknya  program  tersebut  tidak
masyarakat  Indonesia  yang  memiliki dilaksanakan.
Pancasila  sebagai  falsafah  negara
• Mengingat  bahwa  etika  lingkungan  yang
tentunya.
dominan adalah antroposentris, maka ada dua unsur penting yang dapat mendorong Daftar Pustaka tindakan  konservasi  dan  pemanfaatan
Drummond. 1996.  A Hanbook in Theology and yang  berkelanjutan.  Pertama  adalah
Ecology. SCM Press Ltd. London.
keuntungan  (jangka  pendek),  baik Friedmann. 1998. Empowerment. The Politics keuntungan  ekonomi,  sosial,  maupun
of  Alternative  Development.    Blackwell,
spiritual.    Jika  kegiatan  konservasi  itu
Cambridge MA & Oxford UK.
memberi  keuntungan,  maka  orang  akan Gustav dan Farid. 2004. “Di Bawah Kebijakan bersedia  melakukannya.  Sebaliknya,  jika
Konservasi  Fasis”  dalam  Nur  Hafsah orang  merasa  rugi  dengan  melakukan
(Penyunting),  2004.  Potret  Pelanggaran
konservasi, orang akan sulit diajak untuk
Hak  Asasi  Petani  dan  Nelayan.
m e l a k u k a n n y a .   O l e h   s e b a b   i t u ,
Sekretariat Bina Desa, Jakarta.
pemahaman  dan  kesadaran  akan Indrawasih,  R.  2007.    Konflik-konflik keuntungan  yang  diperoleh  dari  suatu
Kenelayanan:  Distribusi,  Pola,  akar tindakan  konservasi  atau  pemanfaatan
Masalah dan Resolusinya. LIPI.  Jakarta.
yang  ramah  lingkungan  menjadi  penting Keraf, S. 2006.   Etika Lingkungan. KOMPAS. ditumbuhkan pada masyarakat pengguna
Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
sumberdaya  perikanan.    Kedua  adalah
Kinseng,  R. A.  2003.  “Antroposentrisme  dan White,  Jr.  1970.  The  Historical  Roots  of  Our SDA”.  Koran  Republika,  20  Agustus,
Ecological Crisis in Garrett de Bell (ed), 2003. 1970.  The  Environmental  Handbook.
_________.  2007.    Kelas  dan  Kelas  Konflik
Prepared  for  the  First  National
pada Kaum Nelayan di Indonesia (Studi
Environmental  Teach-In.  Ballantine
Kasus di Balikpapan, Kalimantan Timur). Books Inc., New York. Disertasi.  Departemen  Sosiologi,  FISIP. UI. Jakarta. J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.4 No.2, 2009 183