Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 28 No. 2 September 2020
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Wasiat  Wajibah  atas Harta  Peninggalan bagi  Cucu Saudara Kandung sebagai Penerima
Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani, * Shylvia Sandra Djaleha, Yazid Shidqi Faisal
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia.
* E-mail: nadiautama241@gmail.com

## Abstract:
The  study  aims  to  determine  the  ratio-decendi  in  the  distribution  of  inheritance  for  the  provision  of mandatory will to sibling heirs in the case of Decision Number 58/Pdt.G2012/PA.Wsp. This research is a normative study using a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that a compulsory will is a form of will intended for groups who do not receive a share of the inheritance from the party who has the right to inherit. In the Islamic Law Compilation arrangement, the wills are a right for  adopted  children  who  are  followed  by  adoptive  parents. In  the  consideration  in  the  case  of  Decision Number 58/Pdt.G 2012/PA.Wsp, it is based on Article 209 KHI, which considers the position of the heir to be the son of the heir on the basis of the heir's closeness to the heir. The ratio-decidendi by the judges in handling  this  case  is  the  principle  of  non-retroactivity,  that  is,  laws  and  regulations  may  not  apply retroactively.
Keywords: Heir; Ratio Decidendi; Inheritance; Wasiat Wajibat

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  ratio  decendi  dalam  pembagian  harta  waris atas  pemberian Wasiat  Wajibah  terhadap  ahli  waris  saudara  kandung  dalam  perkara  Putusan  Nomor  58/Pdt. G2012/PA.Wsp.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  undang- undang  serta  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  wasiat  wajibah  adalah merupakan salah satu bentuk wasiat yang diperuntukan kepada golongan yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari pihak yang memiliki hak untuk mewaris. Dalam pengaturan Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat wajibah adalah hak bagi anak angkat yang diikuti dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam  pertimbangan  dalam  perkara  Putusan  Nomor  58/Pdt.G  2012/PA.Wsp  berpijak  pada  Pasal  209 KHI,  di  mana  menganggap  kedudukan  ahli  waris  sebagai  anak  dari  pewaris  dengan  dasar  kedekatan pewaris dengan  ahli  waris.  Ratio  decidendi  yang  digunakan  majelis  hakim  dalam menangani kasus  ini adalah asas non-retroaktif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.
Kata Kunci: Ahli Waris; Ratio Decidendi; Waris; Wasiat Wajibat

## 1. Pendahuluan
Syari’at Islam telah menetapkan mengenai hak kepemilikan benda bagi manusia yang hidup di dunia. 1 Baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara’, sama-sama memiliki  hak  yang  sama,  seperti  memindahkan  hak  milik  seseorang  secara  waris
1 Setiawan,  Eko.  (2017).  Penerapan  Wasiat  Wajibah  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dalam Kajian Normatif Yuridis. Muslim Heritage , 2 (1), 43-62.
atupun  hibah.  Namun,  juga  tedapat  hak  hak  istimewa  yang  dimiliki  satu  sama  lain tanpa  menimbulkan  pertentangan  terhadap  yang  dimiliki.  Tanpa  melihat  perbedaan antara  anak  kecil  dan  orang  dewasa  Al-Quran  sebagai  petunjuk  syara,  telah menjelaskan  mengenai  hukum  kewarisan.  Al-Quran  sebagai  landasan  utama  bagi hukum  waris  dan  ketentuan  pembagianya  dilengkapi  dengan  sunnah  dan  ijma ‟ sebagai penjelas dalam ketentuan mengenai hukum kewarisan. 2
Sebagaiaman  fenomena  yang  berkembang  pada  saat  ini  terhadap  perkembangan pemberian  wasiat  dalam  peristiwa  pembagian  harta  waris.  Salah  satunya  terhadap pemberian wasiat wajibah terdap pihak yang tidak mendapatkan bagian harta waris. Wasiat  wajibah  tentunya  merupakan  bukan  suatu  peristiwa  yang  tidak  asing  dalam perkembangan  dikalangan  masyarakat  yang  beragama  islam.  wasiat  wajibah merupakan  bentuk  trobosan yang sudah  lama  berkembang  dalam  hukum kewarisan islam.  Menurut  faturrahman  wasiat  wajibah  merupakan  suatu  tindakan  yang dilakuakan oleh penguasa atau hakim dalam memberikan wasiat wajib kepada orang tertentu dan keadaan yang tertentu pula. Dapat dipahami bahwa dalam memberikan suatu Tindakan untuk memberikan wasiat wajibah kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu juga. Sehingga dalam beberapa tokoh masyarakat akan beranggapan bahwa  wasiat  wajibah  dapat  diterima  berdasarkan  Tindakan  dari  penguasa  atau hakim pada saat tertentu.
Pandangan ulama  bahwa  wasiat  kepada  orang  tua  dan kerabat  yang pada  dasarnya wajib. 3 Hukumnya  masih  tetap  wajib  hingga  sekarang,  sehingga  pemberian wasiat wajibah kepada anak dan kerabat yang mendapatkan bagian harta peninggalan dapat dilaksanakan. 4 Sebaliknya,  sebagian  berpendapat  bahwa wasiat  wajibah tidak  dapat diterapkan karena wasiat tersebut telah diterjemahkan baik dalam Al-Qur‘an maupun Hadits .
Keberadaan  wasiat  dalam sistem  hukum  keluarga  khususnya hukum keluarga  Islam terutama  dihubungkan  dengan  hukum  kewarisan  tentu  memiliki  kedudukan  yang sangat  penting.  Urgensi  wasiat  semakin  terasa  keberadaannya  dalam  rangka mengawal  dan  menjamin  kesejahteraan  keluarga  atau  bahkan  masyarakat  terutama bagi  yang  tidak  termasuk  kedalam  golongan  ahli  waris.  Golongan  ahli  waris  yang diakui  dalam  sistem  kewarisan  islam  hanya  terdapat  tiga  golongan  yakni,  golongan ahli waris dzawil arham, ashobah, dan mawali. Ketiga golongan tersebut memperoleh kedudukan dan porsi bagian terhadap harta peninggalan pewaris. 5
Selain dari pada itu ahli waris tentunya merupakan orang yang pada saat meninggal dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini berbeda  dengan  pihak  sebagai  penerima wasiat  wajibah ,  dimana  tidak  termasuk kedalam  golongan  yang  berhak  untuk  menerima  harta  peninggalan  pewaris  (bukan ahli waris). Hal ini sejalan sebagaimana dalam peristiwa yang terdapat dalam Putusan Nomor  58/Pdt.G2012/PA.Wsp.  Dalam  putusan  tersebut  memutuskan  perkara
2 Muthiah,  Aulia.  (2016). Hukum  Islam:  Dinamika  Seputar  Hukum  Keluarga .  Yogyakarta:  Pustaka  Baru Press. hlm. 31
3 Daud, Zakiul Fuady Muhammad dan Azahari, Raihanah. (2018). "Amalan Penghakiman Dalam Kes Wasiat Wajibah Kepada Waris Berbeza Agama: Kajian Kes Terpilih." Jurnal Syariah , Vol. 26, No. 2: 267-294.
4 Sabiq, Sayid. (2013). Fiqih Sunnah: Jilid 5. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang. hlm 447
5 Syarifudin, Amir. (2004). Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana Press, hlm 3
mengenai perkara  pembagian  harta  waris yang  terjadi  di  wilayah  kekuasaan hukum Pengadilan Agama Watansopeng Provinsi Makasar.
Para  penggugat  mengajukan  gugatan  terhadap  para  tergugat  atas  penguasaan  harta waris  yang  dikuasai  oleh  para  tergugat.  Harta  yang  ditinggalkan  pewaris  tidak kunjung  dilakukannya  pembagian  harta  waris.  Namun  disisi  lain,  pihak  tergugat merupakan pihak yang terdekat dengan pewaris semenjak masa hidup sampai dengan meninggalnya  pewaris.  Oleh  karena  itu,  pihak  tegugatlah  yang  mengurus  segala keperluan  serta  harta  yang  ditingal  setelah  meninggalnya  pewaris.  Hal  ini  yang mendasari  pihak  tergugat  menguasai  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris.  Akan tetapi  pihak  tergugat  merasa  berhak  atas  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris, sehingga  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  watansopeng  untuk  mendapatkan  hak atas harta waris yang ditiggalkan oleh pewaris.
Atas  gugatan  tersebut  majelis  hakim  mengabulkan  sebagian  gugatan  yang  diajukan oleh  para  penggugat.  Namun  dalam  terhadap  salah satu  amar  Putusan  Nomor :  58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp sebagai berikut:
Menyatakan  sebagai  hukum  bahwa,  Hj.  Haerana  binti  H.  Hamammu  berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian = 15/45 bagian dari Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa  II  atas  dasar  Wasyiyat-Wajibah  dari  Pewaris  (Hj.  Timbang),  sedangkan sisanya, yaitu:  2/3  (dua  pertiga)  bagian  = 30/45  bagian  dari Obyek  Sengketa  I  dan Obyek Sengketa II, merupakan harta peninggalan/warisan atau tirkah dari Pewaris, yang harus dibagi waris kepada ahli-waris langsunnya (eigen hoofed) dan ahli-waris penggantinya (plaatvervulling).
Dalam  pertimbangan  tersebut  telah  dijelasakan  bahwa  kedudukan  Hj  Haerana mendapatkan bagian harta warisan dengan jelan sebagai penerima wasiat wajibah. Hal ini menjelaskan bahwa saudara kandung pewaris mendapatkan bagian harta warisan dengan jalan menerima wasiat wajibah .
Selain  itu,  disebutkan  juga  dalam  amar  putusan  Putusan  Nomor  58/  Pdt.G  2012/ PA.Wsp yang berbunyi sebagai berikut:
Menyatakan  sebagai  hukum  bahwa,  Hj.  Haerana  binti  H.  Hamammu,  berhak mendapat  1/3  bagian  dari  6/45  bagian,  sebagai  hak  penerima  wasyiyat-wajibah  dari Hj. Hafsah binti La Dalle = 2/45 bagian, sedangkan sisanya yaitu 2/3 dari 6/45 bagian = 4/45 bagian, merupakan harta peninggalan Hj. Hafsah binti La Dalle yang harus dibagi waris kepada ahli-warisnya.
Dengan  amar  putusan  diatas  menyebutkan  bahwa  salah  satu  pihak  penggugat mendapatkan  kedudukan  sebagai  penerima  kedudukan  sebagai  penerima  wasiat wajibah.  Selain  itu,  penggugat  tersebut  juga  mendapatkan  posisi  penerima  wasiat wajibah  dari  pihak  lain.  Namun,  dalam  satu  ruang  lingkup  harta  pewaris  utama, dimana  sebagai  penerima  atas  meninggalnya  ahli  waris  setelah  pewaris  meninggal. Sehingga  hal  ini  lah  yang  menyebabkan  salah  satu  penggugat  mendapatkan  wasiat wajibah secara bersamaan dalam satu peristiwa pembagian harta waris.
Merujuk  pada  konstruksi  hukum  tersebut,  terdapat  sebuah  perbedaan  hukum  yang menimbulkan  permasalahan  hukum  mengenai  konsep  serta  pengaturan  secara  jelas mengenai pemberian wasiat wajibah yang diatur dalam Hukum Waris Islam maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, serta dengan terdapatnya racio decidendi dalam  putusan  Nomor  58/Pdt.G  2012/PA.Wsp  menjadi  menarik  untuk  jadi  bahan penelitian.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  undang- undang serta pendekatan konseptual. 6 Penelitian ini dilakukan dengan mengutamakan meneliti  bahan  pustaka  atau  dokumen  yang  disebut  data  sekunder,  berupa  bahan- bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Sehingga,  dapat  menemukan  hukum dalam konsep in concreto , yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah hukum  yang  sesuai  untuk  diterapkan  guna  menyelesaikan  suatu  perkara  tertentu. 7 Pendekatan  perundang  undangan menjadi  fokus  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai aturan  hukum  yang  akan  menjadi  titik  utama  dalam  penelitian. Pendekatan konseptual  ( conceptual  approach )  akan  memunculkan  objek-objek  yang  menarik  dari sudut  pandangan  pengetahuan  yang  praktis  sehingga  dapat  menentukan  maknanya secara  tepat  dan  dapat  digunakan  dalam  proses  pemikiran  dengan  mengidenfikasi terhadap  prinsip,  pandangan  dan  doktrin  yang  sudah  ada  untuk  kemudian memunculkan gagasan baru.

## 3. Ratio  Decidendi  Pemberlakuan  Wasiat  Wajibah  Terhadap  Cucu  dari Saudara Kandung
Kewenangan pengadilan agama dalam kasus Wasiat Wajibah bersumber pada sumber kewenangan  terkait  dengan  ketentuan  pasal  undang-undang  pengadilan  agama. Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  dalam  Pasal  I  angka  37  dinyatakan bahwa  ketentuan  Pasal  49  (undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989)  diubah  sehingga berbunyi  sebagai  berikut:  “Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama  islam  di  bidang  perkawinan,  Waris,  Wasiat,  Hibah,  Wakaf,  Zakat,  Infaq, Sadaqah,  dan  Ekonomi syariah.
Dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  menyebutkan  bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Dijelaskan pula pada penjelasan Pasal 49:
Yang  dimaksud  dengan  ‘antara  orang-orang  yang  beragama  Islam’  adalah  termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam...”
Jadi,  pihak  non-muslim  dapat  menyelesaikan  sengketanya  melalui  peradilan  agama selama  ia  menundukkan  diri  dengan  sukarela  kepada  Hukum  Islam.  Pasal  ini  juga menegaskan  bahwa  Peradilan  Agama  berwenang  menyelesaikan  sengketa  ‘badan hukum’ yang didasarkan pada Hukum Islam.
Pada  Pasal  49  undang-undang  ini  menyebutkan bahwa  “pengadilan  agama  bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam...” Pencari keadilan yang non-muslim dapat
6 Marzuki, Peter. M. (2016). Penelitian Hukum, Edisi Revisi , Cetakan Ke-12. Jakarta: Prenada Media. Hlm 42
7 Ibrahim,  Jhony.  (2007). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayu  Media Publishing, hlm, 38
menyelesaikan  sengketanya  melalui  peradilan  agama  selama  ia  menundukkan  diri dengan  sukarela  kepada  Hukum  Islam.  Pasal  ini  juga  menegaskan  bahwa  Peradilan Agama  berwenang  menyelesaikan  sengketa  ‘badan  hukum’  yang  didasarkan  pada Hukum  Islam.  Setiap  badan  hukum  yang  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya berdasarkan  pada  prinsip  syariah,  dapat  menyelesaikan  sengketanya  di  Peradilan Agama.
Pemberlakuan  wasiat  wajibah  tidak  dapat  serta  merta  dalam  peristiwa  pembagian harta waris. Kedudukan wasiat wajibah berkaitan erat dengan wasiat dalam kewarisan. Hal  ini  dikarenakan  wasiat  wajibah  merupakan  bagian  dari  wasiat.  Hal  ini sebagaimana  dengan  sengketa  yang  terjadi  dalam  Putusan  Nomor  58/Pdt.G  2012/ PA.Wsp.  Para  penggugat  mengajukan  gugatan  terhadap  para  tergugat  atas penguasaan harta waris yang dikuasai oleh  para tergugat yang diajukan di pengadilan agama watansopeng pada tertanggal 24 Januari 2012. Hal ini dikarenakan  harta yang ditinggalkan pewaris tidak kunjung dilakukannya pembagian harta waris.
Peristiwa  tersebut  timbul  permasalahan  yang  cukup  lampau  yang  sampai  yang dimualai  pada  tahun  1982.  Dimana  terdapat seorang keluaga  kecil  yakni  Bahwa,  Hj. IMBANG binti LA DALLE (selanjutnya disebut “Pewaris”) dengan Paeru merupakan pasangan suami-istri yang semasa hidupnya tidak dikaruniai anak (“manang” dalam bahasa Bugis). Dalam keluarga tersebut tidak dikaruniai seorang keturunan satupun. Yang sampai pada akhirya keluarga tersebut meninggal tanpa memiliki keturunan.
Namun  semasa  hidupnya,  pihak  pewaris  hidup  tinggal  dengan  salah  satu  piak tergugat  yang  merupakan  kerabat  dari  pihak  pewaris.  Sehingga  selama  perjalanan kehidupan  pewaris  didampingi  bersama  dengan  kerabatnya  yang  merupakan  para pihak  yang  bersengketa.  Dengan  kedekatannya  tersebut  kerbat  tersebut  dianggap sebagai  anaknya  snediri.  Sehingga kerabat  tersebut  memiliki  anngapan  bahwa  pihak tersebut memiliki kedudukan didalam keluarga tersebut.
Sampai  pada  akhirnya  meninggal  tanpa  memiliki  keturunan.  Sehingga  dengan keadaan  tersebut  menimbulkan  prihatin  bagi  saudara  yang  lainnya  dmana  tidak kunjung  dilakukan  pembagian  harta  waris.  melainkan  adanya  penguasaan  hartwa peninggalan  pewaris  oleh  salah  satu  ahli  waris  tersebu.  Hal  ini  bertentangan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Q.S.  An-Nisa’  ayat  11, “Allah  mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu …”
Berdasarkan  ayat  tersebut  di  atas,  Allah  SWT  memerintahkan  kepada  setiap  orang muslim diwajibkan untuk segera melakukan pembagian harta waris setelah si pewaris meninggal  dunia. 8 Berdasarkan  keadaan  tersebut  saudara  atau  kerabat  pewaris memiliki hak waris berdasarkan asas bilateral mengandung arti bahwa harta pewaris akan  beralih  kepada  ahli  warisnya  melalui  dua  arah.  Hal  ini  memiliki  pengertian bahwa  setiap  orang  dapat  menerima harta  waris  dari  pihak kerabat  garis  keturunan laki-laki  maupun  kerabat  perempuan.  Sehingga  berdasarkan  asas  tersebut  kerabat pewaris  sah  untuk  menjadi  ahli  waris,  dimana  tidak  memiliki  penghalang  untuk mewarisi. Silsilah kerabat pihak pewaris yang disajikan dalam Bagan 1.
8 Pahroji, Dedi. (2016). Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah. Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum , 1 (2), 185-200.
Bagan 1. Silsilah Keluarga Pewaris dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G 2012/PA.Wsp
Para  pihak  dalam  peristiwa  tersebut  tidak  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa kewarisan  baik  secara  kekluargaan  maupun  secara  damai.  Oelh  karena  itu  pihak penggugat  mengajukan  sengketa  kewarisan  tersebut  di  Pengadilan  Agama Watansopeng.  Dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  bagian  harta  waris  beserta pembagiannya berdasarkan sistem kewarisan islam.
Adanya  hubungan  dalam  kekerabatan  yang  disebabkan  oleh  kelahiran.  Hubungan nasab antara  yang  mewariskan  dengan  yang  mewarisi  terdiri  dalam  tiga  golongan. 9 Pertama Furu’ merupakan  keturunan  dari  pihak  pewaris.  Golongan  kedua Ushul adalah  orang  tua  pihak  dari  pewaris.  Serta  golongan  terakhir  adalah  Hawasyi, merupakan  keluarga  yang  memiliki  hubungan  dengan  pihak  pewaris  mendasarkan atas  hubungan  garis  menyamping,  seperti  saudara,  paman,  bibi,  dan  anak  turunnya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan. Hal ini juga diperjelas oleh pendapat Menurut Ahmad Abu Al-Majdi, bahwa istilah kerabat berlaku kepada setiap orang  yang  memiliki  hubungan  atau  ikatan  darah.    Dengan  demikian,  yang  dapat dikategorikan  sebagai  kerabat  ialah  orang  yang  memiliki  ikatan  darah.  Oleh  karena itu, selain yang memiliki hubungan darah maka tidak dapat dikatakan sebagai kerabat.
Namun terdapat peristiwa yang menarik dalam Putusan Pengadilan Nomor 58/ Pdt.G 2012/PA.Wsp.  Adanya  pemberian  wasiat  wajibah  terhadap  Hj  Haerana  yang berkedudukan  sebagai  ahli  waris  pengganti  bagi  orang  tuanya.  Dasar  hukum  yang digunakan oleh majelis hakim dengan memperluas penafsiran terhadap Pasal 209 ayat (2), terhadap anak angkat yang tidak menerima harta peningalan orang tua nagkatnya diberikan bagian wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta waris.
9 Kuzari, Achmad. (1996). Sistem Asabah , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 19
Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam mengakui  adanya  kedudukan  anak  angkat  sebagai  penerima  wasiat  wajibah  dalam peristiwa  waris.  Sehingga  dengan  kedudukan  tersebut  anak  angkat  dimungkinkan untuk  mendapatkan  bagian  harta  waris  dari  orang  tua  angkatnya.  dalam pertimbangannya  majelis  hakim  menafsirkan  bahwa  dengana  danya  kedekatan dengan pewaris layaknya sebagai anak angkat.  Sehingga dengan kedudukan tersebut Hj Haerana dalam sistem kewarsan islam berkedudukan sebagai ahli waris pengganti (Mawali),  dengan  adanya  penafsiran  tersebut  menjadi  penerima  wasiat  wajibah. Sebagaimana  amar Putusan Pengadilan  58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp sebagai berikut:
Menyatakan  sebagai  hukum  bahwa,  Hj.  HAERANA  binti  HAMAMMU  berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian = 15/45 bagian dari Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa  II  atas  dasar  Wasyiyat-Wajibah  dari  Pewaris  (Hj.  TIMBANG),  sedangkan sisanya,  yaitu  :  2/3  (dua  pertiga)  bagian  =  30/45  bagian  dari  Obyek  Sengketa  I  dan Obyek  Sengketa  II,  merupakan  harta  peninggalan/warisan  atau  tirkah  dari  Pewaris, yang harus dibagi waris kepada ahli-waris langsunnya (eigen hoofed) dan ahli-waris penggantinya (plaatvervulling). 10 ”
Berdarkan  amar  tersebut  secaa  tidak  langsung  memberikan  pandangan  bahwasanya pemberlakuan wasiat wajibah dapat diterapkan atau diberlakukan kepada ahli waris kerabat  bahkan  seorang  ahli  dapat  menerima  kewarisan  dari  dua  arah  juga  dapat mendapatkan wasiat wajibah secara bersamaan.
Pemberian  wasiat  wajibah  dalam  peristiwa  tersebut  memberikan  peluang  untuk mendapatkan bagian harta waris yang lebih dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Dimana  disisi  lain  dapat  menerima  bagian  dari  ahli  waris  utama  juga  dapat  wasiat wajibah dari ahli waris kedua ataupun berkedudukan sebagai ahli waris pengganti. 11 Wasiat  wajibah merupakan  tindakan pemberian wasiat  kepada  seseorang  yang  bukan termasuk golongan ahli waris.
Lahirnya wasiat  wajibah diawali  dengan  terbentuknya Qanun Al-Wasiyyah  Al-Wajibah Nomor 71 Tahun 1941. Peraturan tersebut dibuat oleh Mesir, pengaturan wasiat wajibah dalam qonun tersebut  merupakan  suatu  bentuk  jawaban  atas  perdebatan  pemberian wasiat  wajibah dikalangan  para  ulama’.  Dalam  peraturan  tersebut  mengatur  besaran pemberian  wasiat  wajibah  adalah  sebesar  yang  seharusnya  diterima  orang  tua seandainya  masih  hidup  dan  tidak  boleh  melebihi  1/3  warisan,  sebagaimana  yang terdapat dalam pasal dengan ketentuan dua syarat yaitu:
Cucu  itu  bukan  termasuk  orang  yang  berhak  menerima  waisan;  dan  Pewaris  tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya. 12
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pemberlakuan wasiat wajibah hanya  diperuntukkan  yang  tidak  berhak  untuk  meneria  bagian  waris,  dalam  hal  ini adalah tidak memiliki hak waris. Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada orang tua dan kerabat yang pada dasarnya wajib. Hukumnya masih tetap wajib hingga sekarang,  sehingga  pemberian wasiat  wajibah kepada  anak  dan  kerabat  yang
10 Putusan Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp
11 Pusvita,  Sari.  (2018).  Keperdataan  Anak  Diluar  Nikah  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam , 1 (2), 31-51.
12 Muhibbin  dan Abdul  Wahid. (2017). Hukum  Kewarisan Islam:  Sebagai  Pembaharuan Hukum  Positif  di Indonesia . Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 152
mendapatkan  bagian  harta  peninggalan  dapat  dilaksanakan. 13 Sebaliknya,  sebagian berpendapat bahwa wasiat wajibah tidak dapat diterapkan karena wasiat tersebut telah diterjemahkan baik dalam Al-Qur‘an maupun Hadits . 14 Menurut pendapat Ibnu Hazm, “apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan maka  hakim  harus  bertindak  sebagai  pewaris  untuk  memberikan  sebagian  warisan kepada  kerabat  yang  tidak  mendapatkan  warisan  sebagai  suatu  wasiat  wajib  untuk mereka.” 15
Disisi  lain  dalam  tinjauan  Asas  Keadilan  Berimbang,  berdasarkan  keadaan  dan kedudukan  tersebut  terdapat  tidak  keseimbangan  dalam  prolehan  pembagian kewarisan.  Hubungan  kata  adil  dengan  pewarisan  memiliki  keterkaitan  erat  dengan asas  keadilan  berimbang.  Asas  keadilan  berimbang  dalam  kewarisan  memiliki  arti keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh ahli waris yang sesuai dengan keperluan  dan  kegunaannya.  Pada  hakikatnya,  harta  waris  merupakan  bentuk  dari lanjutan tanggung jawab seorang pewaris kepada ahli waris. 16 Kelanjutan pihak ahli waris  dalam  sengketa  tersebut  merupakan  pihak  yang  turut  secara  langsung  dalam kepengurusan pewaris dari masa hidup sampai dengan meninggalnya pihak pewaris. Hal  ini yang  mendasarkan pihak  ahli  waris  menganggap  bahwa  ia  lebih  berhak  atas harta peninggalan pewaris dibandingakn dengan pihak ahli waris lainnya.
Pemberlakuan  wasiat  wajibah  secara  bersamaan  dalam  peristiwa  kewarisan  tersebut memberikan  pandangan  lain.  Pemberlakuan wasiat  wajibah dalam  Kompilasi  Hukum Islam  di  peruntukkan  kepada  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat  saja,  sebagaimana dalam Pasal 209 dengan bunyi sebagai berikut:
Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  pasal-pasal  176  sampai  dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3(sepertiga)  dari  harta  warisan anak  angkatnya.  Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat wajibah sebanyak-banykanya 1/3(sepertiga) dari harta wasisan orang tua angkatnya. 17
Berdasarkan  Pasal  tersebut  bahwa wasiat  wajibah hanya  diperuntukkan  bagi  anak angkat serta orang tua angkat, selain klasifikasi tersebut tidak dapat menerima wasiat wajibah .  Lain  halnya  dibandingkan  dalam  pengaturan  Hukum  Islam,  Anak  angkat menduduki  posisi  khusus  dalam  peristiwa  pewarisan  terhadap  harta  waris  yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.
Keadaan  ini  jelas  berbeda pemberlakuan yang  terdapat  dalam Putusan  Nomor :  58/ Pdt.G  2012/  PA.Wsp.  Hal  ini  juga  diperjelas  dalam  amar  putusan  yang  berbunyi sebagai berikut:
Menyatakan sebagai hukum bahwa, Hj. HAERANA binti H. HAMAMMU, berhak mendapat 1/3 bagian  dari  6/45  bagian,  sebagai  hak  penerima  wasyiyat-wajibah  dari  Hj.  HAFSAH  binti  LA DALLE  =  2/45  bagian,  sedangkan  sisanya  yaitu  2/3  dari 6/45  bagian  =  4/45  bagian, merupakan harta peninggalan Hj. HAFSAH binti LADALLE yang harus dibagi waris kepada ahli-warisnya. 18
13 Sayid  Sabiq , Op.Cit., hlm. 499 14 Ibid 15 Ibid . 16 Amir Syarifudin, Op.Cit , hlm. 28 17 Lihat  Pasal  209,  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991]
18 Direktori Putusan Pengadilan Agama Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp
Berdasarkan  amar  tersebut  menjelaskan  bahwa  pemberlakuan  wasiat  wajibah  dapat diterapkan  secara  bersamaan  kepada  satu  ahli  waris.  sehingga  seorang  ahli  waris dapat  menerima  kewarisan  dari  dua  arah  secara  bersamaan.  Dengan  jalan pemberlakuan wasiat wajibah pada masing-masing pewaris. Dalam pertimbangannya majelis  hakim  memberikan  pertimbangan  di  mana  sepanjang  berkaitan  dengan sengketa  kawarisan  serta  pasal-pasal  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan yurisprudensi  dapat  dijadikan  hokum  terapan  dalam  menyelesaikan  sengketa  Para Penggugat  dengan  Para  Tergugat  ini  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  hukum waris yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, yaitu;
Prinsip Wasyiyat-wajibah; yaitu terhadap keluarga orang yang mempunyai hubungan kedekatan  dengan  Pewaris  seperti  layaknya  anak-angkat,  mendapatkan  bagian berdasarkan  wasyiyat-wajibah  dengan  memperluas pe nafsiran  (restrektif)  atas  Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Prinsip Ahli-Waris Langsung ( eigen hofde ), yaitu ahli-waris yang disebut pada Pasal 174 KHI dan Ahli-Waris Pengganti, dengan asas bilateral; yaitu Majelis tidak membedakan laki-laki  dan  perempuan  dari  segi  keahliwarisan,  sehingga  tidak  mengenal  kerabat dzawil-arham  sebagaimana  fiqih  klasi  k;  Hal  tersebut  berdasar  tafsir  sistimatis  dari Pasal  174  KHI  yang  tidak  membedakan  antara  kakek,  nenek  dan  paman  baik  dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, dihubungkan Pasal 185  KHI yang mengatur ahli- waris  pengganti,  sehingga  anak  laki-laki  maupun  anak  perempuan  dari  saudara perempuan yang meninggal lebih dahulu, adalah ahli-waris pengganti;
Dalam  persidangan  ditemukan  bahwa  Pewaris  meninggal  dunia  tanpa/tidak meninggalkan orang tua dan anak, dalam kasus ini dalam Al-Quran disebut “ kalalah ” sebagaimana dimaksud ayat 176 QS. An-Nisa’ yaitu:
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu  tentang  kalalah  (yaitu):  jika  seorang  meninggal  dunia,  dan  ia  tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan.
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara  perempuan  itu  dua  orang,  maka  bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli  waris  itu  terdiri  dari)  saudara-saudara  laki  dan  perempuan,  maka  bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Menurut padanangan majelis hakim pembelakuan wasiat wajibah dalam peristiwa tersebut sah- sah saja serta dirasa telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

## 4. Penutup
Pengaturan  kewarisan  sebelum  kodifikasi  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam pada al-Qur’an dan al-Hadits. Sedangkan dalam pertimbangan dalam perkara Putusan Nomor 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp. berpijak pada pasal 209 KHI dimana menganggap kedudukan ahli waris sebagai anak dari pewaris dengan dasar kedekatan pewaris dengan ahli waris. Ratio decidendi yang digunakan majelis hakim dalam menangani kasus ini adalah asas non-retroaktif, yaitu peraturan perundang-undangan  tidak  boleh  berlaku  secara  surut.  Apabila  penyelesaian  akan permasalahan  waris  tersebut  hanya  berpijak  pada  Kompilasi  Hukum  semata  tanpa mempertimbangkan  keberadaan  peraturan  hukum  kewarisan  yang  lain,  tentu  akan menjadi masalah, yaitu  terbentuknya ketidakpastian  hukum  dalam penyelesaiannya,
dan tentu akan bertentangan dengan prinsip tujuan hukum itu sendiri, di mana tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

## Referensi
Daud,  Zakiul  Fuady  Muhammad  dan  Azahari,  Raihanah.  (2018).  "Amalan Penghakiman  Dalam  Kes  Wasiat  Wajibah  Kepada  Waris  Berbeza  Agama: Kajian Kes Terpilih." Jurnal Syariah, Vol. 26, No. 2: 267-294.
Ibrahim,  Jhony.  (2007). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif . Malang:  Bayu Media Publishing.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991]
Kuzari, Achmad. (1996). Sistem Asabah , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Marzuki,  Peter.  M.  (2016). Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi ,  Cetakan  Ke-12.  Jakarta: Prenada Media.
Muhibbin  dan  Abdul  Wahid. (2017). Hukum  Kewarisan  Islam:  Sebagai  Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia . Jakarta. Sinar Grafika.
Muthiah,  Aulia.  (2016). Hukum  Islam:  Dinamika  Seputar  Hukum  Keluarga .  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Pahroji,  Dedi.  (2016).  Penyelesaian  Sengketa Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian Anak Angkat  Dalam  Wasiat  Wajibah. Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE  JURE:  Kajian  Ilmiah Hukum , 1 (2), 185-200.
Pusvita,  Sari.  (2018).  Keperdataan  Anak  Diluar  Nikah  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  dan  Implikasinya  terhadap  Harta  Warisan. Ulul  Albab:  Jurnal  Studi Dan Penelitian Hukum Islam , 1 (2), 31-51.
Sabiq, Sayid. (2013). Fiqih Sunnah: Jilid 5. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
Setiawan,  Eko.  (2017).  Penerapan  Wasiat  Wajibah  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis. Muslim Heritage , 2 (1), 43-62.
Syarifudin, Amir. (2004). Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana Press.