Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 3, No. 2, Desember 2018, pp.1 - 22
EKSISTENSI MAHAR DALAM PERKAWINAN

## MENURUT ABU HANIFAH: SEBUAH PENDEKATAN HUKUM MELALUI KERANGKA METODOLOGI USHUL FIQH

## Winarno

## IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

## Abstract
The validity of a marriage in the Islamic Shari’a must fulfill  harmony and the conditions that have been set. Beside that, there ia a provision stipulated by Allah Swt. as  the  obligation  of  prospective  husbands  in  the  implementation  on  the  marriage contract,  namely  regarding  or  dowry  or dowry.  As  explained  in  the  Al-Qur’an letter An-Nisa ‘verse 4. Because the gift of dowry is an obligation on the basis of willingness, the rate of dowry is not determined by the number or amount.  Regarding the maximum amount of dowry, the ulama or prist of the school of thought, it was  agreed that there was no maximum limit, but they differed in their opinion about the minimum limit.
According to Abu Hanifah the defination of marriage is a contract (agreement) exchange of benefits between husbend and wife so that the marriage contract is based on the  contract  of  sale  and  considers  the  gift  of  dowry  as  a  substitute  for  a  woman’s virginity because Abu Hanifah himself is known as an expert in Kuffah city.
Conclusions  that  can  be  taken  in  writing  this  journal,  that  Abu  Hanifah  in applying every law is based on the Al-Qur’an, hadits, fatwa of friends, ijma’ and if it is not there then kias, istihsan, and urf.
Keywords: Existence, Dowry, and Marriage.

## A. Pendahuluan
Perkawinan  ialah aqad antara  calon  laki  istri  untuk  memenuhi  hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at . Yang dimaksud dengan aqad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul dari pihak calon suami atau wakilnya. 1 Sedangkan menurut redaksional bahasa yang lain perkawinan diartikan  akad  serah  terima  antara  laki-laki  dan  perempuan  dengan  tujuan untuk  saling  memuaskan  satu  sama  lainnya  dan  untuk  membentuk  sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. 2
Adapun defenisi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seoran  wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Perkawinan  merupakan  satu-satunya  cara  untuk  membentuk, mendirikan,  atau  membangun  sebuah  keluarga,  yang  terdiri  dari  seorang suami,  seorang  istri  dan  anak-anak.  Kehidupan  rumah  tangga  dibentuk  atau dibangun  dengan  dasar  cinta  dan  kasih  sayang.  Dengan  demikian  berarti, bahwa  kehidupan  rumah  tangga  adalah  kehidupan  suami  isteri  yang dilaksanakan  dengan  ikatan  suci  lahir  batin,  yang  diawali  dengan  akad perkawinan dan berjanji untuk sama-sama membina kehidupan keluarga yang bahagia lahir dan batin, rukun, tenteram, dan harmonis.
Perkawinan adalah salah satu sunnatullah , melaksanakannya merupakan ibadah dan kepatuhan kepada Allah Swt. Ikatan perkawinan merupakan cara yang terbaik dan sah untuk melestarikan keturunan, memenuhi hasrat biologis
1 Muhammad  Yunus, Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam  Menurut  Mazhab  Syafi’i,  Hanafi, Maliki dan Hambali , (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986), hlm. 1.
2 H.M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap , (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2010),  hlm.  8.  Lihat  juga  Amir  Syarifuddin, Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang-undang  Perkawinan ,  (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.
3 Supaya lebih jelas lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
manusiawi  dan  membentuk  masyarakat  yang  berdasarkan  hukum  dan  ridha Allah Swt.
Sahnya suatu perkawinan menurut syari’at Islam harus memenuhi rukun dan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan.  Rukun-rukun  itu  menurut  hukum Islam  adalah  adanya  calon  suami  dan  calon  istri,  adanya ijab dari  wali perempuan dan qabul dari suami, adanya wali dan dua orang saksi. 4
Di samping itu ada suatu ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. sebagai kewajiban calon suami dalam pelaksanaan akad nikah, yakni mengenai mahar atau  maskawin. Mahar merupakan  salah  satu  kewajiban  bagi  calon  suami kepada calon istrinya.
Menurut  Rahman 5 mahar merupakan  suatu  pemberian  dalam perkawinan  dari  mempelai  lelaki  kepada  mempelai  perempuan  dan  khusus menjadi  harta  miliknya  sendiri.  Mengenai  pemberian mahar ini  Allah  Swt. menegaskan sebagai berikut:
ْ اوُتاَءَو ْ َْءٓا َسِّ نلٱ ْ
ْ ٓيِّنَهُْهوُلُكَفْا ٗسۡفَنُْهۡنِّ مْٖء ۡيَشْنَعْۡمُكَلْ َنۡبِّطْنِّإَفْٗۚٗة َلۡحِّنَْ نِّهِّتََٰقُد َص ْا ْ ٓيِّر َ م ْا٤ ْ ْ
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan  penuh  kerelaan 6 .  Kemudian  jika  mereka  menyerahkan  kepada  kamu  sebagian dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati,  Maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (An-Nisa’ ayat 4)
Pembicaraan  dalam  ayat  di  atas  ditujukan  pada  para  suami  bahwa pemberian mahar kepada istri adalah sebagai perlambang kasih, pertanda cinta dan  eratnya  hubungan  diantara  keduanya.  Lebih  lanjut  ia  menyatakan,  pada
4 Arsyad Thalib Lubis, Ilmu Fikih , (Medan: Islamiyah, 1976), hlm. 152.
5 Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat , (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 63.
6 Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas
kalangan  banyak  orang  telah  terjadi  tradisi  tidak  hanya  memberikan mahar , tetapi  juga  disertai  dengan  pemberian  hadiah  lainnya,  baik  berupa  makanan, pakaian atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang bakal mendampingi hidupnya.
Walaupun mahar itu  merupakan  kewajiban    calon  suami,  tetapi pembayaran mahar oleh  pihak  suami  sebaiknya  sesuai  dengan  permintaan  si istri, karena dialah yang menjadi pemilik harta tersebut dalam perkawinannya, meskipun sebelumnya ia tidak memiliki hak apapun. 7
Sementara  Yunus 8 ,  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa  Perwujudan mahar bukanlah semata-mata untuk menilai diri perempuan. Melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sesungguhnya cinta kepada calon istrinya, sehingga ia  rela  mengorbankan  hartanya  untuk  diserahkan  kepada  istrinya  itu.  Atau menunjukkan, bahwa suami nantinya bersedia memenuhi kebutuhan istrinya, baik merupakan kebendaan maupun jasa.
Karena  pemberian mahar itu adalah  kewajiban  atas  dasar  kerelaan, maka kadar mahar itu tidak ditentukan jumlah atau banyaknya. Artinya calon suami  boleh  memberikan mahar itu  sedikit  ataupun  banyak  berdasarkan kemampuan. Menurut Maududi 9 bahwa maskawin atau mahar tidak ada batas yang  ditentukan  oleh  Allah  Swt.  dan  Rasul-Nya.  Bahkan  boleh  berupa  benda ataupun jasa.
Berkaitan  dengan  pendapat  tersebut  di  atas  adalah  hadis  Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Uqbah bin Amir Ra. berikut ini:
رم اع نب ةبقع نع .مك احلا هححصو ,دوادوبا هجرخا"هرسيا قا دصلاريخ"
”
7 Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam , (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 64. 8 Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan..., hlm. 82.
9 Abul A’la Maududi, Kawin dan Cerai Menurut Islam , (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 92.
Dan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. sebagai berikut:
"ةشئ اع نعو .دمحا هاور "ةن ؤم هرسيا ةكرب حاكنلا مظعا نا"
Dari  kedua  hadis  di  atas  telah  dinyatakan  bahwa  sebaik-baiknya  atau seberkah-berkahnya  suatu  pernikahan  adalah  dengan mahar yang  gampang memperolehnya,  atau  si  calon  suami  tidak  keberatan  memberikannya  sesuai dengan kemampuan atau kemudahan ia memperolehnya.
Mengenai  jumlah  maksimal mahar para  ulama  mazhab  sepakat  bahwa tidak  ada  jumlah  maksimal,  tetapi  mereka  berbeda  pendapat  tentang  batas minimalnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mughniyah 10 yaitu sebagai berikut:
“Syafi’i,  Hambali  dan  Imamiyah  berpendapat  bahwa  tidak  ada  batas minimal dalam mahar . Sementara itu Hanafi menyatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah  sepuluh dirham .  Kalau  suatu  akad  dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah dan wajib membayar mahar sepuluh dirham . Maliki menyatakan jumlah minimal mahar adalah tiga dirham” .
Menurut    Abu  Hanifah,  sebagaimana  yang    dikutip  Yunus 11 bahwa “sekurang-kurangnya mahar sepuluh dirham dan tidak boleh berupa usaha dan urusan  yang  bermanfaat  untuk  dijadikan  maskawin”.  Dalam  menetapkan mahar tersebut, Abu Hanifah beralasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Darul Qutni dengan hadis maukuf pada Ali Ra. sebagai berikut:
مه ارد ةرشع نم لقا رهملا نوكيلا
Hadis  di  atas  mengemukakan  bahwa  pemberian mahar itu  tidak  boleh kurang dari sepuluh dirham .
Para  ulama  yang  memegangi  pembatasan  minimal mahar yaitu  Abu Hanifah  dan  Maliki,  mereka  telah  sependapat  untuk  mengkiaskan  jumlah
10 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab , (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 364. 11 Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan..., hlm. 83.
minimal mahar dengan  nishab  pencurian,  maka  mereka  berselisih  pendapat tentang  batasan mahar ,  sesuai  dengan  silang  pendapat  mereka  tentang nishab pencurian.  Abu  Hanifah  menyatakan  bahwa  batasan  tersebut  adalah  sepuluh dirham ,  karena  baginya  jumlah  ini  menjadi nishab pencurian.  Lebih  dari  itu mereka menganggap pemberian mahar itu merupakan pengganti dari hilangnya keperawanan,  karena  defenisi  perkawinan  menurut  Abu  Hanifah  ialah  akad (perjanjian)  pertukaran  manfaat  antara  suami  istri  sehingga  akad  nikah dikiaskan dengan akad dalam jual beli. 12

## B. Biografi Abu Hanifah
Dalam  sejarah  Islam,  Abu  Hanifah  tercatat  sebagai  salah  satu  imam mazhab  diantara  imam-imam  mazhab  lainnya.  Nama  lengkapnya    adalah Nu’man bin Tsabit bin  Zauthi   bin Mah. Beliau dilahirkan di Kuffah, kota yang terletak  di  Iraq  pada  tahun  80  Hijriyah  atau  bersamaan  dengan  tahun  699 Masehi. 13 Tetapi  dalam  riwayat  lain  diceritakan,  bahwa  Imam  Abu  Hanifah dilahirkan pada tahun 81 Hijriyah, atau bersamaan dengan tahun 700 Masehi. Pendapat ini sebagaimana ditegaskan oleh Abdurrahman bahwa Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 81 H / 700 M di Kuffah. 14
Ayahnya  (Tsabit  bin  Zauti  bin  Mah)  adalah  keturunan  bangsa  Persi, yaitu  Kabul  dan  Afghanistan.  Tetapi  sebelum  Nu’man  lahir  ayahnya  sudah pindah  ke  Kuffah.  Pada  masa  itu  pemerintahan  Islam  sedang  mengalami peralihan  dari  Bani  Umayyah  kepada  Bani  Abbas.  Ketika  itu  kota  Kuffah merupakan  markas  terbesar  yang  hendak  menggulingkan  kekuasaan  Bani Umayyah. 15
12 Noel  J.  Caulson, Hukum  Islam  Dalam  Persfektif  Sejarah ,  (Jakarta:  Penghimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 2004), hlm. 135.
13 Muhammad  Hasbi  Al-Shddieqy, Pengantar  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1963), hlm. 63.
14 Abdurrahman, Perbandingan Mazhab , (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 24.
15 Ibid .
Ternyata  salah  seorang  dari  keturunannya  yang  bernama  Nu’man menjadi seorang ulama besar dan sangat luas pengetahuannya, yang kemudian lebih di kenal dengan nama Abu Hanifah.
Abu  Hanifah  adalah  gelar  yang  diberikan  kepada  Nu’man,  karena  ia rajin melakukan ibadah kepada Allah dan senantiasa sungguh-sungguh dalam mengerjakan  kewajiban-kewajiban  dalam  agama.  Perkataan  “Hanifah”  atau hanif dalam bahasa arab artinya “cenderung atau condong” kepada agama yang benar.  Di  samping  itu  ada  pula  yang  meriwayatkan  bahwa  beliau  mendapat gelar Abu  Hanifah ,  lantaran  eratnya  ia  berteman  dengan tinta atau dawat . Perkataan  “Hanifah”  dalam  bahasa  Iraq  artinya  tinta  atau  dawat  untuk menulis.
Disebut  berteman  dengan  tinta  atau  dawat  tersebut  dikarenakan  Abu Hanifah  selalu  membawa  tinta  atau  dawat  untuk  menulis  atau  mencatat pelajaran yang telah didengarnya dari guru-gurunya.
Terlepas  dari  keseluruhan  gelar  ataupun  panggilan  tersebut,  Abu Hanifah  memang  pantas  mendapat  gelar  itu  karena  tingkah  laku,  perbuatan, ucapan,  dan  ketekunan  serta  cita-cita  luhur  yang  dimilikinya.  Menurut  suatu riwayat  diceritakan,  bahwa  hampir  seluruh  umur  Abu  Hanifah  digunakan untuk  menggali  atau  mencari  ilmu-ilmu  agama  Islam,  sehingga  ia  menjadi seorang yang alim (berilmu) terutama dalam ilmu fiqih dan juga sebagai ketua kelompok ahli pikir atau ahli ra’yu. 16
Lebih lanjut Al-Shiddieqy 17 mengemukakan, bahwa Abu Hanifah adalah anak dari saudagar (pedagang) besar di kota Kuffah sehingga semasa kecil Abu Hanifah  tidak  mengalami  kesulitan  dibidang  ekonomi  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup.  Karena  kelapangan  ekonomi  tersebut,  maka  Abu  Hanifah
16 Ahmad  Al-Syurbasi, Sejarah  dan  Biografi  Empat  Mazhab ,  (Jakarta:  PT.  Bumi  Aksara, 1993), hlm. 12.
17 Muhammad Hasbi Al-Shddieqy, Pengantar Hukum ..., hlm. 442.
mempergunakannya dengan baik dan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu pengetahuan  hingga dewasa.
Pelajaran yang pertama kali ditekuni oleh Abu Hanifah adalah membaca al-qur’an serta menghafalnya. Kemudian ia mempelajari ilmu sastra Arab, ilmu fiqh,  tauhid,  hadis,  dan  lain-lain. 18 Abu  Hanifah  sangat  bersungguh-sungguh dalam  menuntut  ilmu  pengetahuan,  terbukti  dengan  belajarnya  ia  kepada ulama-ulama  yang  terkenal  ketika  itu.  Kebanyakan  guru-guru  Abu  Hanifah adalah  para  tabi’in  yang  merupakan  ulama  fiqh,  di  antaranya  Atha’  bin  Abi Rabah (menerima pelajaran dari Aisyah, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas), Nafi’ maula  Ibnu  Umar  (menerima  pelajaran  dari  Abdullah  ibn  Umar,  Aisyah  dan Abu Hurairah).

## C. Dasar Istinbath Hukum Abu Hanifah
Dalam meng istinbath kan hukum, Abu Hanifah sebagaimana imam-imam mazhab  lainnya  mendasari  setiap  penetapan  suatu  hukum  dari  sebuah persoalan  menggunakan  dasar-dasar  yang  terdapat  dalam  sumber-sumber yang  valid  dan  kuat.  Bahkan  kepada  murid-muridnya,  Abu  Hanifah memberikan  kebebasan  untuk  berpikir  dan  menggali  hukum-hukum  dari  Al- Qur’an.  Bila  tidak  ada  di  dalam  Al-Qur’an  maka  beliau  menyuruh  murid- muridnya  untuk  mencari  hadis-hadis  Rasulullah  Saw.  dan  beliau  sangat melarang murid-muridnya ber taqlid .
Hal  tersebut  di  atas  merupakan  gambaran,  bahwa  Abu  Hanifah  tidak sembarangan  dalam  menggali  dan  mengeluarkan  hukum-hukum  dalam memecahkan  masalah-masalah  keagamaan.  Pemikiran  Abu  Hanifah  ini berdasarkan  sumber  yang  kuat  dan  terpercaya.  Secara  hirarki,  Abu  Hanifah menggali  hukum-hukum  untuk  menyelesaikan  berbagai  masalah  keagamaan sebagai berikut:
1. Al-Qur’an
2. Hadis
3. Pendapat Para Sahabat
4. Al-Ijma’ .
5. Qiyas .
6. Al-Istihsan
7. Al-Urf . 19
Abu  Hanifah  dalam  menetapkan  hukum,  pertama-pertama  merujuk kepada Al-Qur’an. Bila tidak ditemui dalam Al-Qur’an, maka ia mencari dasar hukumnya melalui hadis rasul Saw. Jika tidak ditemui hadis-hadis yang dapat dijadikan  sandaran  hukum,  ia  merujuk  kepada  fatwa-fatwa  para  sahabat rasulullah  Saw.  yang  telah  disepakati  dan ijma’ mujtahidin .  Jika  juga  tidak ditemui, maka ia menggunakan segala kemampuannya dengan qiyas, al-istihsan dan al-urf (adat  kebiasaan  manusia).  Hal  ini  sebagaimana  ditegaskannya sebagai berikut:
“Aku (Abu Hanifah) dalam menetapkan hukum berdasarkan kepada Al- Qur’an,  apabila  tidak  dijumpai  dalam  Al-Qur’an,  maka  aku menggunakan hadis Rasulullah Saw. dan jika tidak ditemui hadis yang dapat  menjadi  dalil,  pendapat  siapa  saja  dari  para  sahabat  dan  aku tinggalkan apa saja yang tidak kusukai dan tetap berpegang kepada satu pendapat saja”. 20
Lebih  jelas  telah  dikemukakan  oleh  Romli 21 bahwa  langkah-langkah yang  ditempuh  oleh  Abu  Hanifah  dalam  meng istinbat kan  hukum  yaitu “Pertama Al-Qur’an, Kedua hadis, Ketiga qaul sahabi (pendapat para sahabat),
Keempat al-ijma ’,  Kelima qiyas ,  Keenam al-istihsan dan  Ketujuh al-urf ”. Demikian  cara  Abu  Hanifah  meng istinbat kan  hukum  dalam  menyelesaikan
19 Ibid ., hlm. 19. Lihat juga Romli SA. (a), Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam , (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47.
20 Ibid . 21 Romli  SA.  (b), Muqaranah  Mazahib  Fil  Ushul ,  (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama,  1999), hlm. 22.
masalah-masalah  agama.  Namun  banyak  pendapat  menuduh  ia  hanya menggunakan akal dan ijtihad sendiri dengan meninggalkan hadis-hadis tetapi secara  tegas  Abu  Hanifah  membantah  tuduhan  tersebut,  seperti  yang diungkapkannya berikut ini:
“Aku  merasa  heran  dengan  tuduhan  yang  mengatakan  bahwa  aku memberikan fatwa-fatwa hanya berdasarkan pikiranku saja. Sedangkan aku tidak memberikan fatwa dalam hukum melainkan berdasarkan Al- Qur’an dan hadis, dan pendapat-pendapat para sahabat Nabi Saw. dan kami  menggunakan qiyas bila  tidak  didapati  dari  sumber  tersebut,  jika pendapat  perselisihan  antara  pendapat  para  sahabat. 22 (Al-Syurbasi, 1993: 22).
Dalam  menggunakan  hadis  Abu  Hanifah  tidak  sembarangan,  tetapi berdasarkan  hadis-hadis  yang mutawatir ,  serta  hadis  yang  telah  diakui keshahihannya oleh para ulama, dan dalam hal ini, Abu Hanifah mengatakan: “Aku  tidak  menerima  hadis-hadis  yang  diriwayatkan  oleh  orang-orang  yang bertentangan  dengan  Al-Qur’an.  Ini  bukan  berarti  aku  menolak  Rasulullah Saw. dan bukan pula hendak mendustakannya”. 23

## D. Pengertian Mahar
Istilah selain mahar dalam perkawinan menurut istilah ahli fiqih, sering juga dipakai istilah ajr berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin  perempuan  atau nihlah artinya  pemberian  dengan  penuh  kerelaan atau shadaq yang  diambil  dari  kata shidq (kebenaran)  yang  artinya  untuk membuktikan  kebenaran  cinta  suami  terhadap  calon  istri  atau  di  Indonesia lebih dikenal  dengan  sebutan  “maskawin”. 24
Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon  istri  sebagai  ketulusan  hati  calon  suami  untuk  menimbulkan  rasa  cinta
22 Ahmad Al-Syurbasi, Sejarah dan ..., hlm. 22.
23 Ibid . 24 Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak , (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 174-175.
kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. 25 Atau  dengan  kata  lain mahar itu ialah harta yang diberikan calon suami kepada calon isterinya ketika, akan  sedang,  ataupun  sesudah  dilaksanakan  akad  nikah  yang  merupakan keharusan  bagi  calon  suami.  Sedangkan  menurut  Abu  Hanifah mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya. 26
Dari  definisi  di  atas  dapat  dipahami,  bahwa  yang  dimaksud  dengan mahar itu  adalah  segala  sesuatu,  baik  berupa  harta  benda  seperti  cincin,  baik terbuat  dari  emas,  perak,  maupun  besi,  dan  juga  bisa  berupa  jasa  seperti; membebaskan  budak  atau  memberikan  hak  kebebasan,  mengajarkan  ilmu pengetahuan,  mengajarkan  baca  tulis  Al-Qur’an  dan  lain  sebagainya  yang bermanfaat bagi isteri  yang diberikan calon suami kepada calon istrinya ketika, akan  sedang,  ataupun  sesudah  dilaksanakan  akad  nikah  yang  merupakan kewajiban bagi calon suami, dimana mahar yang berupa harta menjadi hak istri sepenuhnya.
Pemberian itu harus didasari dengan rasa suka rela demi cinta dan kasih sayang  terhadap  calon  isteri,  juga  merupakan  pemberian  pendahuluan  yang membuktikan atau pernyataan, bahwa sang suami nantinya bertanggung jawab memberikan nafkah kepada isterinya.
Mahar atau maskawin yang diberikan dengan suka rela oleh calon suami kepada  calon  isterinya  itu,  merupakan  hak  sebagai  imbangan  dari  kerelaan calon  isteri  untuk  hidup  bersama  sebagai  suami  isteri.  Kerelaan  atau persetujuan  itu  dinyatakan  oleh  kedua  belah  pihak  yaitu  oleh  calon  suami dengan wali calon istri di dalam sighat akad nikah yang mereka ucapkan, yaitu disebut  ijab  dan  qabul.  Menyebutkan mahar di  dalam  lafaz  ijab  dan  qabul
25 Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat ..., hlm. 84.
26 Romli SA. (c), Fiqih Perbandingan Tentang Munakahat , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 2.
merupakan hal yang penting dan merupakan lambang dari kerelaan dan cinta dari keduanya untuk hidup bersama.

## E. Macam-macam Mahar
Secara  garis  besar mahar atau  maskawin  itu  ada  dua  macam,  yakni: Mahar Musamma  dan Mahar Mitsil.  Yang  dimaksud mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya serta dinyatakan di dalam sighat  akad  nikah. Mahar Musamma ini  terbagi  dua  macam,  yakni mahar musamma  mu’ajjal dan muajjal . Mu’ajjal maksudnya  ialah mahar yang  segera diberikan  calon  suami  kepada  isterinya  sebelum,  ketika  berlangsung  akad nikah.  Sedangkan  yang  dimaksud mahar musamma  muajjal ialah mahar yang pemberiannya ditangguhkan atau berhutang. 27
Kemudian  yang  dimaksud  dengan mahar  mitsil ialah mahar untuk seumpama  atau  diseimbangkan  dengan mahar yang  pernah  diterima  oleh saudara-saudaranya,  atau mahar itu  mempunyai  nilai  sama  dengan  keluarga wanita  itu.  Misalnya  dahulu  saudara  (kakak)  perempuan  itu  kawin  dengan memberikan mahar sebanyak  1  suku  emas  kepada  calon  isterinya,  maka  si adiknya (wanita yang akan menikah) itu harus pula menerima mahar dari calon suaminya  1  suku  emas.  Demikian  pendapat  jumhur  ulama,  termasuk  Abu Hanifah dan Maliki. 28
Tegasnya  yang  disebut  dengan mahar  mitsil itu  ialah  pemberian mahar yang  jumlahnya  sama  yang  ditetapkan  menurut  jumlah  yang  biasa  diterima oleh keluarga pihak calon isteri, karena pada waktu akan nikah jumlah mahar itu  belum  ditetapkan  bentuk  ataupun  kadarnya.  Kadar mahar  mitsil tidaklah sama bagi suatu keluarga, tergantung dengan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga calon isteri.
27 Abdul  Aziz  Muhammad  Azam  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakahat..., hlm . 184. 28 Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan..., hlm. 86.

## F. Dasar Hukum Pemberian Mahar
Salah  satu  upaya  Islam  dalam  memperhatikan  atau  menghargai kedudukan  kaum  wanita,  adalah  memberinya  hak  untuk  memegang  urusan harta,  seperti mahar atau  maskawin  yang  menjadi    hak  milik  penuh. Mahar adalah  hak  wanita  yang  diberikan  oleh  calon  suminya,  pemberian  itu  adalah wajib. Dasar hukum pemberian mahar itu wajib adalah firman Allah Swt dalam Al-Quran sebagai berikut:
ْ اوُتاَءَو ْٱ َْءٓا َسِّ نل ْ
ْ ٓيِّنَهُْهوُلُكَفْا ٗسۡفَنُْهۡنِّ مْٖء ۡيَشْنَعْۡمُكَلْ َنۡبِّطْنِّإَفْٗۚٗة َلۡحِّنَْ نِّهِّتََٰقُد َص ْا ْ ٓيِّر َ م ْا٤ ْ ْ
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan  senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (An-Nisa’ayat 4)
Firman Allah Swt. tersebut di atas dapat dipahami, bahwa diperintahkan kepada  kaum  laki-laki  atau  calon  suami  untuk  memberikan mahar kapeda wanita-wanita  yang  akan  dinikahinya,  sebagai  pemberian  yang  wajib.  Tetapi jika  mereka  atau  isteri  memberikan mahar itu  sebagian  kepada  suami  dengan senang hati atau ikhlas, maka halal dimakan atau dimanfaatkan oleh suami.
Dasar hukum pemberian mahar selain Al-Qur’an (firman Allah) di atas, juga  berdasarkan  hadis  Rasulullah  Saw.  riwayat  Imam  Bukhari  dan  Muslim dari Sahal bin Sa’ad Assa’idi Ra. berikut ini:
ىلص هللا لوسر تءاج ةارما نا"
تئج ! هللا لوسر اي :تل اقف ملسو هيلع هللا اهيلا رظنلا دعصف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلا رظنف .ىسفن كل بهلا .اهنج وزف ةج اح اهب كل نكي مل نا !هللا لوسر اي :لاقف.هسار اط مث ,هبوصو لا بهذا( :لاق ,هللا لوسر اي هلل او ,لا :لاقف )؟ ءيش نم ك دنع له( :لاقف ى ام ,هللا ل وسر اي هلل او ,لا :لاقف ,عجر مث به ذف )ائيش دجت رظن اف كلها
او ,لا :لاقف .عجر مث به ذف )دي دح نم امت اخ ولو رظنا( :لاق .ائيش تدجو )ءادر هل ام لهس لاق( ىرازا اذه نكلو ,دي دح نم امت اخ لاو ,هللا لوسر اي هلل يلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .هفصن اهلف مل هتسبل نا ؟كراز اي عنصت ام( ملسو ه هللا لوسر هارف ,م اق مث .هسلجم ل اط ىتح لجرلا سلجف )ءيش هنم اهيلع نكي نم كعم اذ ام( :لاق ,ء اج املف ,ىع دفهب رم اف ايل وم ملسو هيلع هللا ىلص نع نهؤرقتا( :لاق ,اه دع :اذك ةروسو  اذك ةر وسو اذك ةروس ىعم :لاق )؟نارقلا رهظ قفتم. )نارقلا نم كعم امب اهكنكلم دقف بهذا( لاق !معن :لاق )؟كبلق ىدع نب لهس ثيدح .هيلع
Hadis  di  atas  menerangkan  bahwa  ada  seorang  perempuan  datang kepada  Rasulullah  Saw.  ia  bermaksud  menyerahkan  dirinya  kepada  beliau (minta  dinikahi).  Tetapi  beliau  diam  saja,  tetapi  ada  seorang  sahabat  berkata: jika  Rasulullah  Saw.  tidak  berminat  menikahinya  maka  ia  mau  menikahi perempuan  itu.  Rasulullah  Saw.  bertanya  kepada  sahabat  itu:  apakah  ada sesuatu  yang  akan  diberikan  kepada  perempuan  itu.  Sahabat  itu  mengatakan bahwa tidak punya apa-apa, akhirnya Rasulullah Saw. menyuruhnya mencari cincin  besi.  Akan  tetapi  sahabat  itu  juga  tidak  mempunyainya,  maka  beliau menanya  sahabat  itu:  apakah  ia  hafal  ayat-ayat  Al-Qur’an.  Sahabat  itu mengatakan ia benar-benar hafal. Lalu Rasulullah Saw. menikahkannya dengan mahar nya  ayat  Al-Qur’an  yang  dia  hafal  itu  dan  menyuruh  membawa perempuan tersebut.
Bersumber  dari  ayat  dan  hadis  di  atas,  di  kalangan  ulama  terjadi perselisihan pendapat, yaitu mengenai apakah mahar itu termasuk rukun atau syarat  perkawinan.  Menurut  Abu  Hanifah  sebagaimana  dikutip  oleh  Sabiq 29 bahwa pemberian mahar bukanlah termasuk rukun ataupun syarat perkawinan,
29 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Jilid VI, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), hlm. 65.
oleh  karena  itu  perkawinan  tanpa mahar hukumnya  tetap  sah,  namun  tetap dibayar setelah akad nikah. Karena Abu Hanifah menganggap akad nikah itu sebagai  akad  jual  beli  yaitu  sebagai  pengganti  dari  hilangnya  keperawanan. 30 Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa mahar adalah  kewajiban  tambahan  dalam akad  nikah  sama  statusnya  dengan  nafkah.  Berbeda  dengan  kehadiran  kedua calon mempelai waktu akad nikah yang merupakan kewajiban sah akad. Mahar tidak  harus  ada  ketika  melakukan  akad  nikah.  Karena  itu,  tanpa  kehadiran kedua  mempelai  akad  nikah  tidak  dapat  dilaksanakan  dan  sebaliknya  kalau tanpa mahar akad nikah dapat dilaksanakan. 31
Adapun  dasar  wajib mahar, khususnya  setelah dukhul adalah  firman Allah sebagai berikut:
َْوٱ ُْتَٰ َن َصۡحُم ۡ ل ْ ْ َنِّم ٱ ِّْءٓا َسِّ نل ْ ْ َبَٰ َتِّكْۡۖۡمُكُنَٰ َمۡي َ أْ ۡتَكَلَمْ اَمْ ا َ لِّإ ٱ ِّْ َ لل ْ ْ َ لِّحُأَوْٗۚۡمُكۡيَلَع ْاَمَفْ َٗۚنيِّحِّفَٰ َسُمْ َرۡيَغْ َنيِّن ِّصۡحُ مْ مُكِّلََٰوۡم َ أِّبْ اوُغَتۡبَتْ نَأْ ۡمُكِّلََٰذْ َءٓاَرَوْ اَ مْ مُكَل ٱ مُتۡعَتۡمَت ۡس ْ ِّْهِّب ۦْ َْفْ َ نُهۡنِّم ْ َ نُهوُتا َْ نُهَروُج ُ أ ْ
ْمُتۡي َضََٰرَتْاَميِّفْۡمُكۡيَلَعْ َحاَنُجْاَلَوْٗۚٗة َضيِّر َف ِّْهِّب ۦْ ْۢنِّم ِّْدۡعَب ٱ ْ ِّة َضيِّرَف ۡل ْ َْ نِّإ ٱ َْ َ لل ْ ْاٗميِّكَحْاًميِّلَعَْنا َك ٤٤ْ ْ “ Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki 32 (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian 33 (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan  untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu  nikmati  (campuri)  di  antara  mereka,  berikanlah  kepada  mereka  maharnya (dengan  sempurna),  sebagai  suatu  kewajiban;  dan  Tiadalah  mengapa  bagi  kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar
30 Noel J. Caulson, Hukum Islam..., hlm. 45.
31 Khoiruddin  Nasution, Islam  Tentang  Relasi  Suami  dan  Isteri  (Hukum  Perkawinan  I) Dilengkapi  Dengan  Undang-undang  Negara  Muslim ,  (Yogyakarta:  Academia  dan  Tazzafa,  2004), hlm. 135.
32 Maksudnya:  budak-budak  yang  dimiliki  yang  suaminya  tidak  ikut  tertawan bersama-samanya.
33 Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.
itu. 34 Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (An-Nisa ayat 24)
Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan manfaat dari istri- istri harus dengan jalan mengganti yaitu dengan membayar mahar atau mencari hak memiliki untuk mendapat manfa’at istri dengan harta.
Sedangkan  dalam  ayat  yang  lain,  Allah  Swt.  telah  mengatur  tentang pemberian mahar atau maskawin sebagai berikut:
نوَإِ ْ
ْۡمُت ۡضَرَفْاَمْ ُف ۡصِّنَفْٗة َضيِّر َفَْ نُهَلْۡمُت ۡضَرَفْۡدَقَوَْ نُهوُ سَمَتْنَأِّْلۡبَقْنِّمَْ نُهوُمُتۡقَ لَط ْ اَوُفۡعَيْ ۡو َ أْ َنوُفۡعَيْن َ أْٓا َ لِّإ يِّذ َ لٱ ْ ِّْهِّدَيِّب ۦْ ُْةَدۡقُع ْ ِّحاَكِّ نلٱ ْ ْ آوُفۡعَتْن َ أَو ْ ْاَلَوَْٰٗۚىَوۡقَ تلِّلْ ُبَرۡق َ أ ْ اُو َسنَت َْل ۡضَفۡلٱ ْ َْ نِّإْٗۚۡمُكَنۡيَب َْ َ للٱ ْ ٌْري ِّصَبَْنو ُلَمۡعَتْاَمِّب ٤٣٢ ْ ْ
“ Jika  kamu  menceraikan  isteri-isterimu  sebelum  kamu  bercampur  dengan  mereka, Padahal  Sesungguhnya  kamu  sudah  menentukan  maharnya,  Maka  bayarlah  seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah[151], 35 dan pema'afan kamu itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  dan  janganlah  kamu  melupakan  keutamaan  di  antara kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  melihat  segala  apa  yang  kamu  kerjakan”. (Al- Baqarah ayat 237)
Ayat  tersebut  di  atas  menjelaskan,  bahwa  apabila  suami  menceraikan isteri-isterinya  sebelum  bercampur  atau  bersetubuh,  padahal mahar sudah ditetapkan tetapi belum dibayar, maka wajib membayarnya seperdua dari yang telah ditetapkan, kecuali jika isteri itu merelakan atau memaafkan.

## G. Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Abu Hanifah
34 Ialah:  menambah,  mengurangi  atau  tidak  membayar  sama  sekali  maskawin  yang telah ditetapkan.
35 Ialah  suami  atau  wali.  Kalau  wali  mema'afkan,  maka  suami  dibebaskan  dari membayar mahar yang seperdua, sedang kalau suami yang mema'afkan, maka dia membayar seluruh mahar.
Abu  Hanifah    berbeda  dengan  ulama  lainnya    dalam    memahami perkawinan.  Perkawinan  menurut  Abu  Hanifah  adalah  suatu  akad  yamg menghalalkan  hubungan  kelamin  ( watha’ )  antara  laki-laki  dan  perempuan untuk melakukan kenikmatan seksual dengan sesungguhnya. 36 Dipertegas lagi bahwa  perkawinan  menurut  Abu  Hanifah  adalah  suatu  akad  (perjanjian) seperti halnya dalam jual beli. Oleh sebab itu Abu Hanifah berpendapat bahwa akad  nikah  dikiaskan  kepada  akad  jual  beli.  Sebagaimana  perempuan  yang baligh lagi berakal mempunyai kebebasan dan kemerdekaan  tentang jual beli, maka  ia  mempunyai  kebebasan  dan  kemerdekaan  pula  tentang perkawinannya. 37
Menurut  Abu  Hanifah  bahwa  pemberian mahar bukanlah  termasuk rukun ataupun syarat sah perkawinan, oleh karena itu perkawinan tanpa mahar hukumnya tetap sah dan dibolehkan tetapi wajib membayar mahar mitsil karena terjadinya  dukhul.  Lebih  lanjut  Abu  Hanifah  menjelaskan  bahwa  manakala salah  satu  di  antara  mereka  meninggal  dunia  sebelum  terjadi  percampuran, maka  ditetapkan  bahwa  si  istri  berhak  atas mahar mitsil secara  penuh sebagaimana  ketentuan  yang  berlaku  bila  suami  telah  mencampuri  istrinya. 38 Lain  halnya  kalau  si  istri  di  talak  sebelum  dicampuri,  maka  dia  tidak  berhak atas mahar , tetapi harus diberi mut’ah yaitu pemberian sukarela dari suami bisa dalam  bentuk  pakaian,  cincin  dan  sebagainya  yang  telah  disetujui  atau disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Tetapi  kalau  tidak  diperoleh  kesepakatan maka  hakimlah  yang  menentukannya. Mahar mitsil adalah mahar untuk seumpama  atau  diseimbangkan  dengan mahar yang  pernah  diterima  oleh saudara-saudaranya,  atau mahar itu  mempunyai  nilai  sama  dengan  keluarga wanita  itu.  Ditambahkan  lagi  dari  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa mahar mitsil ditetapkan  berdasarkan  keadaan    wanita  yang  serupa  dari  pihak  suku
36 Abdurrahman Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala MazahibAl-Arba’ , (t.tp: Darul Al-Fikr, 1989), hlm. 1.
37 Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan..., hlm. 20.
38 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima ..., hlm. 366.
ayah, bukan dari suku ibu. Mahar mitsil ini wajib dibayar apabila si perempuan sudah dicampuri atau apabila perempuan yang sudah dicampuri itu meninggal atau  apabila  si  perempuan  itu  belum  dicampuri  tetapi  suaminya  sudah meninggal  maka  si  perempuan  itu  berhak  meminta mahar mitsil dan  berhak waris. 39
Lebih  lanjut  Abu  Hanifah  menetapkan  syarat-syarat mahar musamma sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah 40 sebagai berikut:
“Pertama,  diketahui  secara  detail mahar yang  akan  diberikan  boleh berupa  uang,  perhiasan,  perabot  rumah  tangga,  binatang,  jasa,  harta perdagangan,  atau  benda-benda  lainnya  yang  mempunyai  harga  dan kalau  tidak  bisa  diketahui  dari  berbagai  segi  yang  memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar maka akad tetap sah, tetapi mahar nya batal  dan  wajib  membayar mahar mitsil baik  sebelum  atau  sesudah terjadinya  dukhul.  Kedua,  hendaknya  yang  dijadikan mahar itu  barang yang  halal  dan  dinilai  berharga  dalam  syari’at  Islam.  Jika mahar musamma tersebut berupa khamr, babi atau benda- benda lain yang tidak bisa  dimiliki  secara  sah,  maka  akad  tetap  sah  dan  si  istri  berhak  atas mahar mitsil baik  sebelum  atau  sesudah  terjadinya  dukhul.  Ketiga,  jika mahar musamma tersebut  berupa  barang  rampasan  misalnya  si  suami memberi mahar berupa perabot rumah tangga milik ayahnya maka akad tetap  sah,  akan  tetapi  bila  orang  tersebut  telah  diberikan  oleh  si pemiliknya maka barang tersebutlah yamg menjadi mahar musamma nya, apabila  tidak  diberikan  maka  si  istri  berhak  memperoleh  pengganti berupa  barang  yang  sama.  Sebab,  dalam  kasus  seperti  ini mahar musamma merupakan  barang  yang  bisa  (sah)  dimiliki,  sedangkan ketidaksahannya  adalah  dari  sisi  penetapannya.  Berbeda dengan khamr dan babi yang tidak halal dimiliki”.
Mengenai mahar mitsil Abu  Hanifah  memberlakukan  padanya  dengan beberapa situasi yaitu:
“Pertama,  manakala  salah  satu  diantara  mereka  meninggal  dunia sebelum  terjadi  percampuran,  maka  ditetapkan  bahwa  si  istri  berhak atas mahar mitsil secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami  telah  mencampuri  istrinya,  tetapi  jika  istri  ditalak  sebelum dicampuri  maka  si  istri  tidak  berhak  atas mahar tapi  mendapat mut’ah
39 Al-Hamdani  SA., Risalah  Nikah ,  Diterjemahkan  Oleh  Agus  Salim,  (Jakarta:  Pustaka Amani, 1989), hlm. 118.
40 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima ....
sesuai  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Kedua,  apabila  akad dilaksanakan  dengan mahar yang  tidak  sah  dimiliki  misalnya khamr maka akad tetap sah dan istri berhak atas mahar mitsil . Ketiga, jika terjadi suatu  akad  yang  fasid  (tidak  sah)  dan  disebutkan  bersamanya mahar musamma yang kurang dari mahar mitsil lalu terjadi percampuran, maka hak  istri  adalah mahar musamma. Tetapi  kalau mahar yang  disebutkan tersebut lebih besar nilainya dibanding mahar mitsil , maka haknya adalah mahar mitsil ”. 41
Walaupun mahar bukan  termasuk  rukun  ataupun  syarat  sahnya  suatu perkawinan,  tetapi  pemberian  tersebut  merupakan  kewajiban  yang  harus ditunaikan  karena  hal  itu  merupakan  hak  bagi  istri  sebagai  pengganti  dari hilangnya keperawanan oleh sebab itu Abu Hanifah menyamakan perkawinan dengan akad dalam jual beli maksudnya si suami baru bisa mendapat jasa dari si istri setelah membayar mahar nya baik dengan kontan atau berhutang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:
ْ اوُتاَءَو ْ َْءٓا َسِّ نلٱ ْ
وُلُكَفْا ٗسۡفَنُْهۡنِّ مْٖء ۡيَشْنَعْۡمُكَلْ َنۡبِّطْنِّإَفْٗۚٗة
َلۡحِّنَْ نِّهِّتََٰقُد َص ْ ٓيِّنَهُْه ْا ْ ٓيِّر َ م ْا٤ ْ ْ
Pembicaraan  dalam  ayat  di  atas  ditujukan  pada  para  suami  bahwa pemberian mahar kepada istri adalah sebagai perlambang kasih, pertanda cinta dan  eratnya  hubungan  diantara  keduanya.  Lebih  lanjut  ia  menyatakan  pada kalangan banyak orang telah terjadi tradisi tidak hanya pemberian mahar , tetapi juga disertai dengan pemberian hadiah lainnya baik berupa makanan, pakaian atau lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang bakal mendampingi hidupnya.
Di  samping  itu  Abu  Hanifah  juga  mengkiaskan  akad  nikah  tersebut dengan  akad  jual  beli.  Sehingga  walaupun mahar bukan  termasuk  rukun  dan
41 Ibid ., hlm. 366-368., Lihat Juga Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah ..., hlm. 65-66.
syarat  sahnya  perkawinan mahar tetap  wajib  dibayar  sebagai  pengganti  dari hilangnya  keperawanan baik secara  kontan atau  berhutang asalkan waktunya telah ditetapkan. Meskipun dalam akad nikah tidak disebutkan kadar mahar nya akad  tetap  sah  dan  wajib  membayar mahar mitsil . 42 Karena  defenisi mahar menurut  Abu  Hanifah  adalah  sejumlah  harta  yang  menjadi  hak  istri  karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya baik  kadar  dan  bentuk mahar disebutkan  atau  tidak  disebutkan  dalam  akad nikah. Jika kadar dan bentuk mahar tidak disebutkan dalam akad perkawinan maka mahar tetap harus dibayar kemudian yaitu mahar mitsil , karena terjadinya senggama dengan sesungguhnya antara suami istri tersebut.
Berdasarkan  pendapat  Abu  Hanifah  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa meskipun  kedudukan mahar bukanlah  termasuk  rukun  dan  syarat  sah  nikah dan  tanpa mahar perkawinan  tetap  sah  namun mahar tetap  wajib  dibayarkan karena Abu hanifah mengganggap akad nikah itu sebagai akad jual beli yaitu sebagai  ganti  rugi  terhadap  hilangnya  keperawanan  istrinya  karena  si  suami akan  mendapat  jasa  dari  istrinya.Lebih  lanjut  karena  defenisi mahar menurut Abu Hanifah adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad nikah atau  disebabkan  terjadinya  senggama  denag  sesungguhnya,  baik  dibayar dengan  tunai  atau  berhutang  asalkan  waktu  pembayarannya  telah  disepakati kedua  belah  pihak.    Yang  menjadi  penyebab  tidak  sahnya  nikah  itu  adalah kurangnya  salah  satu  dari  rukun  nikah,  sedangkan mahar disini  merupakan kewajiban tambahan dalam akad nikah sama statusnya dengan nafkah.

## H. Kesimpulan
Eksistensi mahar dalam  perkawinan  menurut    Abu  Hanifah  bukanlah termasuk rukun ataupun syarat sah  perkawinan dan bukan sebagai pengesah perkawinan.  Perkawinan  tanpa mahar tetap  sah  namun mahar tetap  wajib
42 Noel J. Caulson, Hukum Islam ....
dibayarkan  yang  berupa mahar mitsil karena  Abu  Hanifah  menganggap  akad nikah  itu  sebagai  akad  jual  beli  yaitu  sebagai  ganti  rugi  terhadap  hilangnya keperawanan istrinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Perbandingan Mazhab . (Bandung: Sinar Baru, 1991)
Al-Hamdani  SA. Risalah  Nikah .  Diterjemahkan  Oleh  Agus  Salim.  (Jakarta:
Pustaka Amani, 1989)
Al-Shddieqy,  Muhammad  Hasbi. Pengantar  Hukum  Islam .  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1963)
Al-Syurbasi,  Ahmad. Sejarah  dan  Biografi  Empat  Mazhab .  (Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 1993)
Azam,  Abdul  Aziz  Muhammad  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas. Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak . (Jakarta: Amzah, 2011)
Caulson, Noel J. Hukum Islam Dalam Persfektif Sejarah . (Jakarta: Penghimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 2004)
Ghazaly, Abd. Rahman. Fikih Munakahat . (Jakarta: Kencana, 2003)
Lubis, Arsyad Thalib. Ilmu Fikih . (Medan: Islamiyah, 1976)
Maududi,  Abul  A’la. Kawin  dan  Cerai  Menurut  Islam .  (Jakarta:  Gema  Insani Press, 1994)
Mughniyah, Muhammad Jawad. Fikih Lima Mazhab . (Jakarta: Lentera, 1996)
Nasution, Khoiruddin. Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)  Dilengkapi  Dengan  Undang-undang  Negara  Muslim .  (Yogyakarta:
Academia dan Tazzafa, 2004)
Rahman, Abdur. Perkawinan Dalam Syariat Islam . (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
Romli  SA. Pengantar  Ilmu  Ushul  Fiqh:  Metodologi  Penetapan  Hukum  Islam . (Jakarta: Kencana, 2017)
_________, Muqaranah Mazahib Fil Ushul . (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)
___________,  Fiqih  Perbandingan  Tentang  Munakahat .  (Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 1999)
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah , Jilid VI. (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994)
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan . (Jakarta: Kencana, 2011)
Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap . (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

## Perkawinan
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an. Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 . (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012)
Yunus,  Muhammad. Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam  Menurut  Mazhab  Syafi’i,
Hanafi, Maliki dan Hambali . (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986)