Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam p-ISSN: 2086-0641 (Print) Volume 14, No. 01, Maret 2022, Hal. 74-86
e- ISSN: 2685-046X (Online) DOI: https://doi.org/10.37850/cendekia. https://journal.stitaf.ac.id/index.php/cendekia.

## EDUKASI DASAR TENTANG SEBAB KEBOLEHAN MEWAKILKAN PROSES PERCERAIAN KEPADA KUASA HUKUM
Devi Anugrah Putri
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta
Pos-el : Devi30putri@gmail.com 1 )

## Abstrak
Talak dalam sebuah hubungan pernikahan merupakan sebuah hal yang sah menurut agama dan hukum Positif, namun dalam implementasinya penting dilaksanakan beberapa syarat dan ketentuan. Tujuan penelitian ini  untuk mengkaji mengenai edukasi dasar sebab kebolehan mewakilkan perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif serta persamaan,  perbedaan  dan  kelebihan  kekurangan  mewakilkan  perceraian  kepada  kuasa hukum  menurut  hukum  Islam  dan  hukum  positif.  Metode  penelitian  ini  merupakan  studi pustaka  dengan  pendekatan  ushul  fiqih  yang  merujuk  pada  teori ḍarūriyah ,  beberapa literatur yang digunakan yaitu berusmber primer dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), al-Quran serta al-Hadis, serta literatur sukunder berupa kitab al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu karangan Wahbah Zu ḥailī dan Fiqh al -Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sesuai  dengan  tuntunan  hukum  Islam  adalah perpisahan atas pernikahan dapat terjadi untuk menghindari dampak buruk lain yang dapat terjadi.  Sedangkan  sesuai  hukum  positif  berhubungan  dengan  rendahnya  pengetahuan masyarakat  tentang  proses  beracara  pada  peradilan.  Mewakilkan  proses  menurut  hukum Islam bisa dilakukan hanya melalui  ucapan sedangkan menurut hukum positif tidak dapat dengan  ucapan  saja,  melainkan  secara  formal  dengan  menggunakan  surat  kuasa  khusus. Persamaan mewakilkan proses perceraian diantaranya adalah diperbolehkan menggunakan bantuan  orang  lain  atau  kuasa  hukum.  Kelebihan  dalam  penunjukan  wakil  dalam  sebuah kasus perceraian yaitu akan adanya efisiensi proses dan waktu, meskipun dengan kelamahan terjadinya penambahan biaya jasa sewa.
Kata kunci : Mewakilkan, Proses Perceraian, Talak

## Abstract
Divorce in a marriage relationship is a legal thing according to positive religion and law, but in its implementation it is important to implement some terms and conditions. The purpose of this study is to examine basic education because of the ability to  represent divorce to legal counsel according to Islamic law and positive law as well as the similarities, differences and advantages and disadvantages of representing divorce to legal counsel according to Islamic law and positive law. This research method is a literature study with a ushul fiqh approach that refers to the arūriyah theory, some of the literature used is primary sources from the Civil Procedure Code (KUHAP), the Koran and al-Hadith, as well as secondary literature in the form of the book al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu by Wahbah Zu ḥailī and Fiqh al -Sunnah by Sayyid Sabiq.  The  results  of  this  study  indicate  that  according  to  the  guidance  of  Islamic  law, separation  from  marriage  can  occur  to  avoid  the  bad  effects  that  can  occur.  Meanwhile, according to positive law, it is related to the low level of community regarding the proceedings in court. Representing the process according to Islamic law can be done only through speech, while according to positive law it cannot be done by speech alone, but formally by using a special power of attorney. The similarities in representing the divorce process include being allowed  to  use  the  help  of  other  people  or  legal  counsel.  The  advantage  of  appointing  a
representative in a divorce case is that there will be process and time efficiency, although with the disadvantage of increasing the cost of rental services.
Keywords : Representing, Divorce Process, Divorce

## PENDAHULUAN
Perkawinan menjadi hal sakral dan penting karena terjadinya sebuah ikatan atau  hubungan  resmi  diantara  seorang  laki-laki  dan  perempuan.  Memiliki  status kawin maka hal ini akan sah dan diakui secara agama atau negara. Status pernikahan bukan  hanya  soal  status,  namun  lebih  penting  dari  itu  dengan  adanya  kejelasan status  ini  akan  menjadi  sebuah  landasan  hukum  yang  dapat  di  pertanggung jawabkan secara agama dan negara. Namun dalam sebuah perkawinan yang dijalin seseorang acapkali terjadi ketidakcocokan dan mengakibatkan sebuah perpisahan atau perceraian.
Edukasi  atau  pemberian  pendidikan  mengenai  perkawinan  ataupun  talak kemudian menjadikan hal yang penting. Ini pada dasarnya menjadi sebuah edukasi yang  dapat  memberikan  gambaran  atas  dampak  buruk  yang  dapat  terjadi  akibat adanya  perceraian.  Maka  dari  itu,  hukum  Islam  ataupun  hukum  positif  pada dasarnya juga menjadi upaya edukasi bagi masyarakat dalam memberikan dampak buruk yang bisa saja terjadi atas perceraian.  Perceraian dalam hukum Islam atau bahkan  juga  diakui  oleh  negara  yaitu  berhubungan  dengan  talak,  konsep  dalam hukum  Islam  atau  negara  menjelaskan  mengenai  talak  berhubungan  dengan putusanya  tali ikatan  antara seorang suami dan istri yang telah menikah  (Sanusi 2018).
Talak dalam ajaran Islam merupakan sebuah hal yang menjadi istilah jatuhnya sebuah  hukum  yang  diberikan kepada  seorang  istri  atas  putusnya  sebuah  ikatan pernikahan  (Fitri,  Jamaluddin,  and  Faisal  2019).  Dalam  sudut  pandangan  hukum positif yang berlaku di Indonesia, talak yang menjadi putusnya ikatan resmi juga dapat terjadi jika seorang istri mengajukan perceraian yang diajukan ke pengadilan atau  kemudian  gugat  cerai  oleh  istri  (Muhsin  and  Wahid  2021).  Sesuai  kedua persepktif  tersebut  talak  merupakan  sebuah  hal  yang  memisahkan  antara  kedua orang yaitu suami dan istri atas sebuah pernikahan yang sah.
Talak  dalam  pandangan  hukum  Islam,  dapat  terjadi  dengan  cara  apapun dengan tujuan sebuah perpisahan, ini dapat terjadi mulai dengan perkataan ataupun menggunakan  tulisan,  bahkan  dengan  menggunakan  isyarat.  Para  ulama berpendapat  talak  dapat  dilaksanakan  oleh  seorang  laki-laki,  namun  juga  harus memenuhi  beberapa  persyarakat  yaitu  harus  sehat,  baligh,  dan  bebas  dalam menentukan sebuah pilihan. Dengan terpenuhinya syarat tersebut kemudian  hak talak  dapat  terjadi  dan  dilaksanakan.  Pada  dasarnya  talak  merupakan  hal  yang bebas dipilih dan ditentukan oleh pihak laki-laki (Lubis 2018).
Pada  perspektif  yang  lain,  terkadang  talak  yang  dijatuhkan  dilaksanakan dengan mengutus atau menggunakan sebuah utusan. Kemudian ini disebur dengan
perwakilan.  Namun  dalam  pandangan  ini,  dalam  hukum  Islam  talak  dengan perwakilan dapat dilaksanakan. Talak ini juga menjadi sebuah hal yang sah, jika ijab kabul penitipan talak yang diwakilkan tersebut  sah. Maka talak dalam persepktif Islam merupakan sebuah hal yang boleh dilaksanakan dengan perwakilan kepada seseorang yang ditunjuk dengan sadar (Sayyid 2009).
Talak jika diwakilkan tetap berpengaruh, hal ini sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk perwakilan ini, maka dari itu prinsip perwakilan juga harus dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  aturan  yang  berlaku  (Awaliyah  and Darmalaksana 2021). Perwakilan dalam Islam kemudian disebut dengan sebuatan wakālah atau juga al- wikālah yang memilikii makna at- Tafwīd maksud dari istilah tersebut  adalah  pemberian  mandat  ataupun  penyerahan.  Kitab  yang  dikarang Sayyid  Sabiq  tentang  ke-Islaman mensyaratkan  wakālah , hal  ini  dikarenakan delegasi  mandat  masih  dibutuhkan  manusia  terhadap  orang  lain  sebagai  bentuk perwakilan  darinya. Adapun  dalam  hukum  acara,  advokat  atau  kuasa  hukum dilaksanakan oleh orang yang berperakara untuk wakālah (Sayyid 2009). Profesi  Advokat  ( officium  nobile )  yaitu  sebagai  eseorang  yang  melakukan tindakan hukum sebagai wakil atas nama orang lain.  Advokat memiliki tugas dan peranan dalam proses perwakilan, agar kasus yang terjadi dapat berjalan dengan baik pada sebuah persidangan, maka advokat juga menjadi  penasihat hukum dan juga dapat memberikan konsultasi hukum terbaik. Berdasarkan surat kuasa sebagai upaya melakukan tindakan pembelaan atau penuntutan persidangan di pengadilan (Rosyadi and Hartini 2003). Tahap awal permohonan perkara di pengadulan dapat dilaksanakan dengan menggunakan jasa advokat atau memberikan mandat kepada advokat  sebagai  pemberi  bantuan  hukum,  baik  tentang  mengurus  masalah administratif ,  sampai  tahapan  dalam  proses litigasi hingga  dinyatakan  selesai (Syafaah and Lismawati 2019).
Sesuai  dengan  uraian  tersebut  maka  kesimpulanya,  advokat  keberadaanya menjadi sangat penting sebagai penjamin jalan keluar dalam masalah yang dihadapi seseorang.  Pada  pengadilan  agama  sebagai  lembaga  yang  berkuasa  menjadi pengadil perkara perdata. Maka advokat disini penting dalam perananya, pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 ayat (1) menjelaskan mengenai peranan advokat yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan persoalannya di meja hijau. Masyarakat  dengan  terbatasnya  pemahaman  dan  proses  persidangan,  maka  sah untuk meminta bantuan advokat sebagai wakil yang ditunjuknya dengan sadar.
Pada  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  proses  berkahirnya perwakilan  atau  pemberian  kuasa  kepada  pengacara  atau  kuasa  hukum  atau advokat  dapat  dihentikan  meskipun  tanpa  persetujuan  penerima  kuasa  pemberi kuasa.  Hal  ini  bahkan  dapat  diputuskan  sepihak  dan  batasan  waktu  yang  tidak ditentukan  atau  sewaktu-waktu  semau  pemberi  mandat  (Dewa,  Budiartha,  and Dewi 2019). Berlaku juga untuk hak talak seorang perempuan yang bukan istrinya ketika ada suami yang memberikanya talak, sebagaimana persetaraan maka wanita
diperbolehkan untuk menjadi wakil dalam hal pembebasan hamba sahaya, Seperti laki-laki untuk menjatuhkan talak hukumnya tetap sah jika mereka dijadikan wakil (Qudamah 2009).
Fenomena  yang  terjadi  di  Indonesia  secara  umum,  proses  perceraian  yang dilaksanakan  sebagian  besar  dilaksanakana  dengan  perwakilan  atau  menunjuk advokat. Hal ini umum terjadi baik, dari gugatan wanita ataupun perceraian talak yang dilakukan oleh laki-laki. Ini menjadi sebuah hal yang umum dan sering terjadi, dengan  menunjuk  pengacara  maka  dapat  memuluskan  proses  perceraian  yang dinilai masyarakat membingungkan karena banyaknya tahapan dan proseder yang harus  dilaksanakan.  Maka  bantuan  advokat  menjadi  hal  panting  dalam  sebuah persidangan.
Sesuai  dengan  uraian  diatas  maka  dalam  proses  mewakilkan  dapat dilaksanakan  dengan  bantuan  seorang  kuasa  hukum  atau  advokat.  Kuasa  hukum secara  langsung  akan  menjadi  sebagaimana  orang  yang  diwakilinya,  termasuk dalam  persidangan  perceraian.  Kuasa  hukum  dapat  menjadi  orang  yang  dapat mengambil  keputusan  langsung  pada  sebuah  persidangan,  meskipun  kewajiban tetap menjadi tanggungjawab pihak yang menunjuknya. Sebuah contoh kasus atau fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam proses Peradilan Agama di Indonesia,  hampir  seluruh  masyarakat  dalam  melaksanakan  proses  persidangan dengan menunjuk seorang kuasa hukum.
Meskipun  memiliki  hak  secara  langsung,  namun  kewajiban  seseorang  yang menunjukknya tidak dapat dilepaskan. Sehingga kuasa hukum dapat disimpulkan menjadi  seseorang  yang  mewakili  agar  perjalanan  atau  proses  hukum  yang berlangsung  dapat  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  juga  sebagaimana  keterbatasan masyarakat  atau  pihak  yang  menunjukkan  dalam  memahami  mengenai  aturan- aturan hukum. Keberadaan kuasa hukum akan mendorong berlangsungnya proses hukum dengan efisien dan meringankan beban pihak yang menunjukknya.
Penelitian ini memiliki tujuan mengkaji tentang sebab-sebab atau kebolehan mewakilkan dari sebuah proses perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam  dan  hukum  positif.  Serta  perbedaan  dan  persamaan  mewakilkan  proses perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  desain  studi  pustaka,  penelitian  yang dilaksanakan  dengan  mengkaji  mengenai  literarur  dengan  tema  yang  ditentukan hingga  kemudian  dapat  ditemukan  data  atau  fakta  baru  mengenai  kajian  yang dilaksanakan  (Hamzah  2020).  Pendekatan  pada  penelitian  ini  adalah  normatif yuridis yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji tuntutan atau aturan yang  berlaku  (Nazir  2014).  Khususnya  dalam  penelitian  ini  dengan mengkomparasikan antara ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Komparasi yang dilaksanakan maka mengharuskan juga dipergunakannya pendekatan  ushul
fikih untuk memudahkan penelitian, karena ketentuan hukum positif dan hukum Islam.  Perspektif  yang  dibangun  sendiri  dengan  manganut  prinsip  darurat,  yang mana guna menghindari atau mengantisipasi hal yang lebih buruk maka lebih baik tidak dilaksanakan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan kajian dari karya-karya  yang  dibutuhkan  dan  berkaitan  dengan  tema .  Beberapa  literatur  yang digunakan  yaitu  literatur  primer  berupa  al- Qur’ān  dan  al - Ḥ adis,  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), sedangkan, literatur sekunder berupa kitab Fiqh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq, al-Fiqh al- Islȃm wa Adillatuhu karya Wahbah az- Zu ḥailī, serta literatur lainnya.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  berupa  analisis  deduktif yang mana analisis ini menguji kaidah dan norma-norma tertentu. Dengan prinsip analisis  deduktif  maka  kajian  dilaksanakan  dimulai  dari  masalah  umum  ke  ke khusus. Atau peneliti menggali data dan pengumpulan dilaksanakan secara umum dan luas terlebih dahulu sebelum kemudian digali dan disimpulkan ke dalam bentuk khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menghadapi  tindakan  dari  suatu  badan  yang  tidak  dapat  melakukan  secara langsung  menghadapi  suatu  perbuatan  hukum  memerlukan  surat  kuasa,  sebagai bentuk  permintaan  surat  kuasa  agar  dapat  mewakilinya  dan  dalam  perbuatan hukum  tersebut  bertindak  atas  nama  dirinya.  Penerima  kuasa  dalam  praktek pengadilan,  yaitu  keluarga  yang  disebut  sebagai  kuasa  insidensil,  ini  merupakan idealnya  dalam  suatu  hukum  dari  ahli  hukum  misalkan  pengacara  praktek  atau advokat.
Advokat  dan  clien  (orang  yang  menunjuknya)  dalam  hubunganya  memiliki surat  kuasa  yang  disebut  dengan  dokumen  penting  sebagai  barang  bukti penunjukan seorang advokat tersebut dirujuk untuk mewakili suatu perkara dalam perbuatan  hukum. Arti  penting surat kuasa tersebut dijadikan pegangan seorang advokan untuk berani melakukan tindakan apapun mengatasnamakan cliend dalam menyelesaikan perkara (Qasim 2021).
Bantuan  hukum  yang  diberikan  tersebut  dilakukan  orang  advokat  memiliki landasan  hukum  yang  kuat.  Tertulis  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004 tentang kekuasaan kehakiman bab VII Bantuan Hukum dalam pasal pasal 37 yang menyatakan “setiap orang yang bersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum” ,  kemudian  dalam  pasal  39  disebutkan  "advokat  wajib  membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan” . Pengadilan  agama  dianggap  positif  dalam  memberikan  putusan  hukum, terlebih  lagi  jika  peranan  advokat  dapat  dilaksanakan  dengan  positif  juga  dalam menegakkan  keadilan.  Gambaran  peran  positif  advokat  menurut  Widiyantoro (Widiyantoro 2019), sebagai berikut:
a. proses administrasi terjadi dengan waktu yang cepat, ini juga akan meringkas waktu yang diperlukan jika pengajuan dilaksanakan sendiri.
b. persidangan  dan  jadwal  yang  dilaksanakan,  lebih  cepat  keluar  seiring  dengan proses administrasi yang cepat, maka pihak berperkara dapat datang pada jadwal sidang saja.
c. konsultasi hukum dan hal apa saja yang perlu disiapkan, serta pilihan hukum dan aturan serta dampaknya masing-masing atas masing-masing pilihan.
d. proses persidangan dapat berlangsung lebih cepat, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Jabatan pengacara atau kuasa hukum dapat mewakili di berbagai peradilan dengan  lisensi  yang  dimilikinya.  Baik  pada  peradilan  umum,  peradilan  agama, peradilan  tata  usaha  negara,  hingga  peradilan  militer.  Maka  dari  itu  peranan advokat  sangat  luas,  khususnya  dalam  membantu  menangani  persoalan  yang terjadi.  Bahkan  dengan  dorongan  kuasa  hukum  juga  dapat  mempercepat  proses persidangan yang terjadi (Ramli 2019).
Dari  penjelasan  tersebut  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  kuasa  hukum  dapat bekerja  dimanapun,  termasuk  di  pengadilan  agama  dalam  mendampingi  atau mewakili orang yang menunjuknya. Sesuai dengan aturan undang-undang hukum positif  hal  ini  sah,  sedangkan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam  hal  ini  juga diperbolehkan, sebagaimana seseorang yang ditunjuk untuk mewakili seseorang.
Peranan kuasa hukum dalam Hukum Islam merupakan sebuah hal yang juga diharapkan  dapat  memberikan  sisi  positif  yang  lebih  besar  dan  memberikan manfaat,  khususnya  dalam  perkara  perceraian  dapat  menghindari  adanya perselisihan  yang  memperburuk  suasana  dan  menjadikan  perkara  lebih  melebar dari yang sebagaimana mestinya. Kuasa hukum juga selayaknya dapat mendorong proses persidangan berjalan dengan proses dan tahapannya dengan maksimal, yang akan  berdampak  kepada  pengambilan  keputusan  yang  seadil-adilnya  oleh  mejlis hakim persidangan.

## Sebab  Kebolehan  Mewakilkan  Proses  Perceraian  Kepada  Kuasa  Hukum Menurut Hukum Islam.
Pemberian  amanat  kepada  kuasa  hukum  bagi  seseorang  dalam  kasus perceraian merupakan sebuah hal yang dibolehkan. Hal ini sejalan dengan konsep Wakālah dalam  Islam  (Rangkuti  2017).  Konsep Wakālah dapat  menjadikan seseorang  pihak  lain  untuk  menjadi  wakil  yang  ditunjuk  dengan  sadar.  Dengan demikian maka seseorang ini dapat memberikan hak-hak orang yang menitipkan kuasa  Wakālah  sebagaimana  orang  yang  bersangkutan  secara  langsung  (Adhim, 2018).
Islam  memperkenalkan  konsep  perwakilan  atau  dengan  bahasa  yang  lebih ringkas pemberian kuasa kepada istilah Al- wakālah atau Al- wikālah , hal yang erat kaitannya  dengan  penunjukkan  dalam  mewakilkan  (Ubaidillah  2018).  Dalam
perspektif hukum Islam ini menjadi istilah yang sah, meskipun dalam Islam prinsip wakil bukan hanya pada konsep talak atau perceraian, dalam berbagai bidang secara umum juga mengenal dengan konsep perwakilan kepada seseroang yang ditunjuk. Kemudian pembahasan ini jika ditinjau dari segi u ṣ ul fikih, memberikan perwakilan kepada  seseorang  dalam  perceraian  masuk  ke  dalam  konsep  teori darurriyyah seperti:
ُلاَزُي  ُرَر َّضلا
Kemudian dalam kajian dalam al-quran pada surat Al-Baqarah (2) ayat 185, juga menjelaskan mengenai kaidah mewakilkan.
َر ْسُعلا  ُم ُكِب  ُدْيِرُي َلاَو َر ْسُيلا ُمُكِب ُالله ُدْيِرُي Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  Allah  SWT,  tidak  menghendaki  sebuah kesulitan,  apabila  seseorang  tersebut  merasa  tidak  mampu  kemudian  dapat memberikan perwakilan kepada orang yang mampu. Dalam konteks kajian ini yaitu orang mampu dapat berupa kuasa hukum atau advokat. Sehingga pemberian kuasa hukum merupakan sebuah hal yang sah dalam perspektif hukum Islam.
Konsep  darurriyyah  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  beberapa  alasan  secara umum,  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Maka  konsep  darurriyyah  dapat dilaksanakan  dengan  beberapa  alasan,  khususnya  dalam  hal  atau  kejadian perceraian  .  Kedaruratan  atau  darurriyyah  dapat  dilaksanakan  atau  terjadi  jika takut menimbulkan masalah baru yang lebih berbahaya antara pasangan suami istri yang  bercerai.  Kemudian  adanya  halangan  sehingga  mengakibatkan  untuk mewakilkan  kepada  orang  lain.  Meskipun  dalam  alur  persidangan  juga  terdapat proses mediasi pasangan yang hendak bercerai, namun ini juga bisa tidak dihadiri (Putri, Perdana, and Siregar 2020).
Para  ahli  fiqih  kemudian  juga  menyatakan  kebolehan  dalam  mewakilkan penyampaian  talak  dengan  menggunakan  orang  lain,  berikut  dasar diperbolehkannya wakāl ah: اَهل ْه َ أ  ْنم ا ًم َك َحَو هل ْه َ أ  ْنم ا ًم َك َح اوُثَعْباَف ا َمهنْيَب  َقا َقش  ْمُت ْفخ  ْنإ َو Hal  ini  dilaksanakan  untuk  menghindari  adanya  perselisihan  yang  belum selesai dan potensial terjadi. Maka ini akan menjadikan wakil yang ditunjuk menjadi salah  satu  solusi  untuk  menghindari  perselisihan  yang  akan  terjadi  atau perselisihan yang terjadi agar cepat selesai (Qudamah 2009).
Serta didukung dengan adis di bawah ini:
ْوَّتلا  ُزو ُجَي َو
ِك ِد ْقَع يف  ُلْي ِحا َكّنلا َِل َر ا ي َو َّن َ أ ملسو هيلع  ُالله ىلص  َّيبَّنلا َو َّك ُ أ  َنْبوَر ْمَع  َل ْم َّضلا  َةَّي َم ِر ِّي ِف  ي ِن ِحا َك ِّم ُ أ ِب َح ِف  ُزْو ُجَيَو َةَبْي ِق َلاَّطلا ي َو ِع ْلُخ ْلا ِع ْلاَو ِقا َت َِلا َّن ِإ وُع ْد َت َةَجاَح ْلا ِكْوَّتلا ى َل ِلْي ِف ِهْي ىَلإ وُع ْدَت ا َم َك ِكْوَّتلا ِلْي ِف ِعْيَب ْلا ي ِّنلاَو ِحا َك
Proses  perwakilan  tersebut  dalam  sebuah  persidangan,  tetap  harus dilaksanakan dengan masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya utamanya. Misalnya  saja dengan adanya perwakilan maka seseorang tetap harus membayar atau  menanggung  biaya  perceraian,  kemudian  jika  terdapat  sesuatu  hak  antara suami  dan  istri  maka  hal  ini  juga  harus  dibagi  sesuai  dengan  kesepatakan  dan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam, misalnya harta (Abu Dawud Sulayman Ibn al- Ash’ath al -Sajastaniy II).
Islam  memperbolehkan  mewakilkan  dalam  sebuah  persidangan  perceraian, hal  ini  dilaksanakan  dengan  alasan  sebagai  bentuk  upaya  dalam  menghindari suasana yang lebih keruh atau sulit. Dengan adanya wakil diharapkan proses yang dilaksanakan  pada  proses  perceraian  dapat  berlangsung  dengan  damai  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan hukum Islam ataupun hukum positif.
Sebab  Kebolehan  Mewakilkan  Proses  Perceraian  Kepada  Kuasa  Hukum Menurut Hukum Positif.
Senada dengan hukum Islam, pada hukum positif yang berlaku di Indonesia juga secara jelas dan terang menjelaskan mengenai proses mewakilkan atau hal ini disebutkan  dengan  pemberian  kuasa  hukum.  Mengacu  pada  pasal  1  ayat  (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, diterangkan mengenai profesi advokat adalah seseorang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan ketentuan Undang-undang. Ini menjadi landasan hukum yang sangat jelas sebagai salah satu aturan yang menjelaskan mengenai pemberian kuasa hukum.
Sesuai dengan ketentuan dalam  BAB IV pada Undang-undang No. 18 Tahun 2003.  Seorang  kuasa  hukum  atau  advokat  diberikan  hak  seluas-luasnya  dalam memberikan  pendampingan  kepada  seseroang  yang  menunjuknya.  Namun  harus dilaksanakan  dengan  batasan-batasan  sesuai  dengan  ketentuan  kode  etik  kuasa hukum  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  ini  maka  seseorang  tersebut  dapat melaksanakan berbabagi pendalaman informasi yang berhubungan dengan kasus dalam menunjang keberhasilan atas amanat yang telah diberikan kepadanya.
Berhubungan  dengan  prosesi  persidangan  juga  dijelaskan  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pertada pasal 123 HIR / 147 R.Bg. bahwa kedua belah pihak jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang  kuasa  hukum.  Secara  legalitas  dalam  pemberian  kuasa  hukum  ini  dapat ditandai dengan pemberian sebuah surat kuasa kepada kuasa hukum yang ditunjuk atau dipilih. Dengan adanya surat maka ini menjadi syarat formil dalam menunjuk seseorang sebagai wakil dalam sebuah persidangan.
Sedangkan jika kuasa hukum tersebut meskipun ditunjuk sebelumnya namun tidak  memiliki  kuasa  hukum,  maka  sesuai  dengan  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pertada  pasal  123  HIR  /  147  R.Bg.  tanpa  surat  kuasa  dari  seseorang  yang menunjuukknya,  advokat  tidak  berwenang  melakukan  perbuatan  apapun  yang
mengatas namakan seseroang yang menunjukkanya dalam menyelesaikan perkara. Maka penting bagi seseorang dalam menunjuk kuasa hukum lengkap dengan surat kuasa yang menjelaskan mengenai penunjukkan tersebut.
Hukum  positif  Indonesia  juga  menjelaksan  mengenai  posisi  atau  status seseorang  ketika  memberikan  kuasa,  dalam  hukum  tidak  dipandang  mengenai statusnya beristri atau bersuami, maka ketika bersuami harus meminta izin terlebih dahulu  kepada  pasangannya  atau  juga  sebaliknya.  Maka  secara  tegas  mengenai penujukkan  kuasa  hukum  di  Indonesia  telah  ditentukan  dengan  adil  dan  setara, semua pihak boleh menunjuk dan memiliki kuasa hukum (Ni’am 2018) .
Konsep darurat dalam hukum positif belum ditemukan, namun dengan alasan yang  ada  serta  rujukan  pada  berbagai  ketentuan  undang-undang  berlaku.  Maka prinsip  mewakilkan  kepada  seseorang  khususnya  dalam  acara  sidang  perceraian merupakan sebuah hal yang sah. Namun wakil yang ditunjuk memiliki status dan lisensi yang jelas, yaitu pengacara atau advokat.
Perbandingan  dalam  Mewakilkan  Proses  Perceraian  Kepada  Kuasa  Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Perbedaan yaitu:
a. Perwakilan  dalam  aturan  hukum  Islam  dapat dilakukan  dengan menggunakan ungkapan lisan, sedangkan dalam aturan hukum positif perwakilan tidak dapat dilaksanakan dengan lisan saja melainkan harus terdapat syarat legalitas yaitu berupa surat kuasa khusus.
b. Konsep perwakilan menurut hukum islam terdapat konsep yang sama dengan wakalah ,  sedangkan  konsep  perwakilan  menurut  hukum  positif  terbatas  lebih spesifik di sebut dengan kuasa hukum dan pelaksanaannya hanya di pengadilan.
c. Jasa  hukum  atau  kuasa  hukum  dalam  islam  disebut  dengan mufti , hakam , wakalah dan al-mahaamah sedangkan  dalam  hukum  positif  disebut  dengan advokat, penasihat hukum, kuasa hukum.
Persamaannya, yaitu:
a. Dalam  hukum  islam  tidak  ada  perbedaan  antara  kuasa  hukum  laki-laki  atau perempuan,  mewakilkan  atas  dasar  kemampuan  intelektual,  integritas, profesionalitas  yang  dimiliki  oleh  kuasa  hukum,  begitu  pula  dengan  hukum positif juga tidak ada perbedaan dengan kuasa hukum laki-laki atau perempuan.
b. Dalam  hukum  positif  apabila  kuasa  hukum  menangani  perkara  hukum  tidak boleh membanding-bandingkan antara kaya, miskin, jenis kelamin, suku, agama, politik,  latar  belakang  sosial  atau  budaya,  begitupun  dengan  Islam  juga mengajarkan tentang kejujuran, keadilan dan kepatutan.
c. Sama-sama membolehkan meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa.
d. Dalam rukun mewakilkan menurut hukum Islam dan hukum positif  adalah :
1) Muwakil atau orang yang mewakilkan.
2) Muwakkal atau wakil.
3) Muwakkal fih atau perbuatan yang diwakilkan.
4) Ṣ higat atau ijab dan qobul .
e. Dalam syarat mewakilkan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah:
1) Harus cakap hukum (dewasa, balig, berakal sehat)
2) Harus mengetahui tentang hukum
3) Harus mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut
4) Syaratnya jelas dan harus dikuasakan
f. Dalam  hukum  islam  dan  hukum  positif  juga  sama  dalam  mengakhiri mewakilkannya
1) Apabila kedua belah pihak ada yang meninggal dunia maka mewakilkannya tidak bisa dilakukan lagi.
2) Pemberi kuasa menarik kembali kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa.
Kelebihan dan Kelemahan
Kelebihan  atas  peran  advokat  dalam  sebuah  persidangan,  yaitu  sebagai berikut:
a. proses administrasi atau permohonan sidang dapat berlangsung lebih cepat dan efisien  daripada  ketika  mengajukan  sendiri,  selain  tidak  memahami  alur,  juga kesulitan dalam mengisi berkas.
b. persidangan  dan  jadwal  sidang  juga  akan  semakin  cepat,  seiring  dengan kelengkapan berkas yang diajukan.
c. mendapat konsultasi hukum dan hal apa saja yang perlu disiapkan, serta pilihan hukum dan aturan serta dampaknya masing-masing.
d. proses persidangan dapat berlangsung lebih cepat, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Kelemahan  atas  peran  advokat  dalam  sebuah  persidangan,  yaitu  terutama berhubungan  dengan  dana  dan  beban  biaya  yang  lebih  besar.  Karena  dengan menyewa  jasa  pengacara  maka  juga  perlu  untuk  membayarkan  sejumlah  uang lainnya, selain untuk keperluan persidangan. Maka dengan adanya biaya tambahan ini  maka  juga  semakin  menambah  beban  biaya  seseorang  yang  menyewa  jasa pengacara. Belum lagi, kalau proses persidangan alot, maka semakin lama menyewa juga perlu mengeluarkan akomodasi lebih.
Kelebihan  dan  kelemahan  dalam  menyewa  jasa  pengacara,  pada  dasarnya terlepas dari esensi perceraian dalam perspektif Islam dan hukum positif. Namun hal  terpentingnya  yaitu  dalam  perspektif  Islam  dan  hukum  positif  sama-sama membolehkan  sebuah  kasus  perceraian  diwakilkan  kepada  seseorang  yang ditunjuknya.  Hanya  saja  dalam  perspektif  hukum  positif  mendapat  penekanan bahwa wakil yang ditunjuk sebagai pengacara harus mempunyai kompetensi serta kelengkapan yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai UU tetang Advokat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Mewakilkan  dalam  proses  perceraian  dengan  menunjuk  seseorang,  dalam perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif  adalah  hal  yang  sama-sama diperbolehkan. Hanya saja dalam hukum Islam dapat diwakilkan dengan akad atau lisan  saja,  sedang  dalam  hukum  positif  harus  dengan  menggunakan  surat  kuasa. Namun  secara  umum  kedua  persepektif  ini  sama-sama  membolehkan  adanya perwakilan dalam proses atau sidang perceraian.
Salah  satu  prinsip  hukum  positif  yaitu  mengharuskan  wakil  yang  ditunjuk harus memiliki status dan lisensi yang jelas, artinya harus merupakan pengacara atau  kuasa  hukum.  Sedangkan  dalam  perspektif  Islam  tidak  disebutkan  secara terang dan jelas, namun dengan alasan darurat maka proses perwakilan tersebut dapat dilaskanakan. Prinsip darurat kemudian diartikan daripada terjadi hal yang lebih buruk atau pertikaian ketika bertemu, maka perwakilan dapat dilaksanakan.
Penelitian ini terbatas meneliti mengenai sebab kebolehan perwakilan dalam proses  talak  atau  cerai  dapat  dilaksanakan.  Namun  kajian  ini  masih  terbatas mengkaji  pada  beberapa  literatur  saja,  maka  guna  pengembangan  penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Dawud Sulayman Ibn al- Ash’ath al -Sajastaniy. II. Sunan Abu Dawud . Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah.

## Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. 2021. “Perceraian Akibat Dampak
Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Khazanah Hukum 3 (2): 87 – 97. https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018.
Dewa, I. Gede Satya Bala Putra, I. Nyoman Putu Budiartha, and A. A. Sagung Laksmi Dewi. 2019. “Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Badung Dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak.” Jurnal Analogi Hukum 1 (1): 130 – 36. https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.130-136.
Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal. 2019. “ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MENURUT
PENDAPAT AHLI FIKIH ISLAM.” Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7 (1): 29 – 54. https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980.
Hamzah, Amir. 2020. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) . 1st ed. Malang: Literasi Nusantara.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) pasal 123 HIR/147 RGB tentang meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa.
Lubis, Rusdi Rizki. 2018. “Penerapan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul.” Mizan: Journal of Islamic Law 3 (2). https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.164.
Muhsin, M., and Soleh Hasan Wahid. 2021. “Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif.” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 3 (1): 67 – 84. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3063.
Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian . 9th ed. Bogor: Galia Indonesia.
Ni’am, Miftakhun. 2018. “Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Skripsi, IAIN Purwokerto. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3820/.
Putri, Febry Andhika, Indra Perdana, and Emiel Salim Siregar. 2020. “PER ANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI UNTUK MENANGANI PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KISARAN Nomor : 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.).” JURNAL TECTUM 1 (2). http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1281.
Qasim, Ilhamuddin. 2021. “Analisis Keabsahan Kuasa Hukum Non Muslim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung.” Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam 1 (1). https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/184.
Qudamah, Ibnu. 2009. Al- Mugnī . Jakarta: Pustaka Azzam.
Ramli, Mohammad. 2019. “PERANAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM BIDANG KEWARISAN.” Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman . http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view /3646.
Rangkuti, Afifa. 2017. “KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” TAZKIYA 6 (1). http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141.
Rosyadi, Rahmat, and Sri Hartini. 2003. Advokat Dalam Prespektif Islam Dan Hukum Positif . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sanusi. 2018. “Per ceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia).” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 2 (2). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5746.
Sayyid, Sabiq. 2009. Fikih Sunnah . Diterjemahkan oleh Muhammad Nasiruddin al- Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing.

## Syafaah, Darisy, and Lismawati Lismawati. 2019. “Komunikasi Interpersonal
Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.” Al- I’lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 2 (2): 46 – 55. https://doi.org/10.31764/jail.v2i2.1259.
Ubaidillah, M. Burhanuddin. 2018. “Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits & Fiqh Al- Hadits.” Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1 (2): 1 – 18.
Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

## Widiyantoro, Vicky Zulfikar. 2019. “Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat
Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun.” Diploma, IAIN PONOROGO. http://etheses.iainponorogo.ac.id/7955/.