A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 07 N O . 01 (2021) 37-48
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Penerapan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi
( Implementation of Administrative Sanctions for Taxpayers )
Zanzibar * 1 , Dicky Armanda 1 , & Hadi Iskandar 2
1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Lhokseumawe, 24351, Aceh
2 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 24353, Aceh

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: January 08, 2021 Revised: January 17, 2021 Accepted: February 27, 2021 Available online: April 04, 2021
This study aims to identify the effectiveness of implementing administrative  sanctions  toward  personal  tax  income  at  the Tax  Office  in  the  Aceh  province.  A  qualitative  method  was applied  in  collecting  the  data  through  observation,  semi- structured  in-depth  interviews,  and  document  analysis.  The finding reported that most taxpayers in the city did not submit their reports honestly and appropriately. They did not register to become taxpayers when the income earned has exceeded the lower  limit  of  income  following  Law  Number  36  of  2008 concerning Income Tax. Besides, the number  of addresses  of taxpayers  is  incomplete  or  incorrect,  making  it  difficult  for officers  to  visit  their  homes  or  offices.  Invalid  Taxpayer Identity  also  making  it  difficult  for  officers  to  send  Tax  Bill (STP)  to  taxpayers.  To  realize  the  implementation  of administrative sanctions operating efficiently, the community (taxpayer) is required to understand the purpose and benefits of taxes. The citizen needs to realize that the tax will be used by  the  government  to  build  infrastructures  for  the  city  and develop social prosperity and well-being through improving health, nutrition, education, and social services.

## K EYWORDS

## Administration  Sanction,  Taxpayer,
Regulation  of  Sanction,  Personal Taxpayer, Taxpayer Compliance
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ): Zanzibar, Z., Armanda, D., & Iskandar, H. (2019). Penerapan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Pajak Pribadi, Asia-Pacific Journal of Public Policy, 7 (1), 37-48.

## PENDAHULUAN
Pemerintahan akan berkembang dengan baik jika masyarakatnya mematuhi dan sadar akan peraturan yang berlaku pada pemerintahan tersebut, salah satunya adalah peraturanperpajakan, baik pajak  penghasilan  maupun  pajak  negara,  karena  dalam  sistem  perpajakan  indonesia,  wajib  pajak diberi  kepercayaan  yang  lebih  besar  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan sistem Self Assesment (Harefa, 2019).
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan yang berarti bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, maka diwajibkan setiap warga negara  memberikan  sebagian  dari  hasil  yang  diperoleh  kepada  negara  melalui  pajak  (Faisal  & Yulianto,  2019).  Penggunaan  uang  pajak  meliputi  mulai  dari  belanja  pegawai  sampai  dengan pembiayaan  berbagai  proyek  pembangunan.  Pembangunan  sarana  umum  seperti  jalan  raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, perkantoran dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak (Siregar, 2017).
Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat (Erawati, 2018). Di sisi lain masyarakat dapat  dikatakan  sebagai  pihak yang  diberi perlindungan memiliki    kewajiban  untuk  ikut  serta  dalam  menjalankan  fungsinya  yang  bisa  ditujukan  melalui keikutsertaanya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Wajib  Pajak  yang  memperoleh  penghasilan  melebihi  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP) harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak dikenakan sanksi, namun masih banyak juga Wajib Pajak yang sengaja atau menghindar dari kewajiban sebagai Wajib Pajak. Setelah Wajib Pajak mempunyai  NPWP  maka  Wajib  Pajak  mengisi  Surat  Pemberitahuan  tahunan  guna  meningkatkan kesadaran dan peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak (Wardani & Rumiyatun, 2017).
Sanksi  administrasi  merupakan  pembayaran  kerugian  kepada  negara,  khususnya  yang berupa denda,bunga dan kenaikan. Sanksi yang berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang  berkaitan  dengan  kewajiban  pelaporan,sanksi  yang  berupa  bunga  dapat  dikenakan  terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib  pajak  tidak  melalaikan  kewajibannya  untuk  mentaati  peraturan  perundang-undangan perpajakan (As' ari, 2018). Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun2009 tentang perubahan  atas  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  TataCara Perpajakan.
Menurut  Undang-undang  No.36  tahun  2008,  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dikenakan  terhadap subjek-subjek  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak.  Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari  luar  Indonesia  yang  dapat  digunakan  untuk  mengkonsumsi  atau  menambah  kekayaan  wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun (Kurniawan, 2020).
Seharusnya  wajib  pajak  sadar  atas  kewajiban  mereka  dalam  membayar  pajak  berdasarkan ketentuan  umum dan tata  cara perpajakan yang berlaku, meskipun pajak bersifat paksaan namun wajib pajak harus membayar pajak dengan kesadaran yang tinggi dalam diri masing-masing, wajib pajak  membayar  kewajibannya  yaitu  membayar  pajak  bukan  karena  takut  terkena  sanksi  pajak ataupun karena terpaksa. Dengan demikian agar sistem Self Assesment dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka harus dikenakan sanksi khususnya sanksi administrasi. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi padapajak penghasilan orang pribadi pada  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe ?
2. Bagaimana  kendala  dan  upaya  yang  dihadapi  olehKantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Lhokseumawe dalam penerapan sanksi administrasi pajak bagi wajib pajak orang pribadi?

## METODE

## Lokasi dan Obyek Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research )  sehingga  data-data  yang  diperlukan  diambil  dari  lapangan  dikumpulkan  menjadi  bahan hasil  penelitian  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Lhokseumawe khususnya seksi penagihan, yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 146 Monguedong, Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

## Pendekatan Penelitian
Penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana metode ini melakukan penelitian dengan cara field research atau penelitian lapangan,  data-data  yang  dihimpun diambil dari lapangan tempat penelitian  Penelitian metode ini bersifat deskriptif lebih menonjolkan analisis  proses  dan  makna  lebih  diperhatikan.  Landasan  teori  digunakan  sebagai  patron  supaya penelitian  sesuai  kondisi  dilapangan.  Landasan  teori  juga  ikut  memberikan  pandangan  umum mengenai  penelitian  sehingga  memudahkan  dalam  pembahasan  hasil  penelitian  (Bezanson  & McNamara, 2019).
Metode  kualitatif  digunakan  sebagai  alat  untuk  menjelaskan  kualitas  hasil  penelitian  yang tidak bisa dijelaskan dengan angka, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Data yang  perlu  dihimpun  dalam  penelitian  ini adalah  data-data  terkait  dengan  Penerapan  Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe.

## Informan Penelitian
Penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan  populasi,  karena  penelitian  kualitatif  penelitiannya berawal  dari  kasus  tertentu  yang  terjadi  pada  situasi  sosial  tertentu  dan  hasilnya  pun  tidak diberlakukan  pada  populasi.  Sampel  dalam  penelitian  kualitatif  tidak  disebut  responden  tetapi sebagai  nara  sumber,  dan  informan.  Orang  yang  dijadikan  sebagai  informan  adalah  yang  benar-
benar  mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan dapat diperoleh informasi yang benar, jelas, akurat  dan  tepercaya.  Data  yang  diinput  dari  informan  bisa  berupa  pernyataan,  keterangan  dan pemecahan persoalan maupun permasalahan yang diteliti (Umanailo et al., 2019).
Informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pertimbangan  dan mempunyai tujuan tertentu. Diharapkan kriteria sampel yang di dapat betul- betul sesuai dengan diharapkan  dari  penelitian  yang  dilakukan  benar-  benar  mampu  memberi  penjelasan  mengenai keadaan  yang  sebenarnya  terhadap  obyek  yang  diteliti,  diinvestigasi.  Ketika  informasi  yang diperoleh sudah memadai jumlah informan tidak lagi menjadi target dan pencarian informasi dapat dihentikan. berpendapat situasi sosial dalam penentuan sampel awal sangat diharapkan situasi sosial yang  di  dalamnya  menjadi  semacam  muara  dari  banyak  macam  domain. Selanjutnya  dinyatakan bahwa, informan sebagai sumber data sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Mereka yang dianggap mengetahui, memahami juga  menguasai sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu benar-benar diketahui, dan juga dihayatinya
2. Mereka  yang  dipandang  berkecimpung  atau  terlibat  baik  langsung  atau tidak  terhadap kegiatan yang sedang diteliti.
3. Mereka yang dengan jujur dan mau meluangkan waktu untuk digali informasi.
4. Mereka yang  tidak membangga  banggakan dirinya dalam menyampaikan informasi bukan keemasannya sendiri.
5. Mereka yang belum dikenal sebelum dilakukan penelitian atau orang yang disegani oleh peneliti, sehingga lebih bersemangat  untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.
Penentuan informan mengenai penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lokasi dan selama penelitian berlangsung dengan cara peneliti  memilih orang-orang tertentu yang diharapkan akan memberikan data yang diperlukan secara transparan. Kemudian berdasarkan data atau  informasi  yang  diperoleh  dari  informan  sebelumnya  itu,  peneliti  bisa  menetapkan  informan lainnya  yang  diharapkan  bisa  memberikan  informasi  yang  lebih  lengkap.  Berkaitan  dengan Penerapan  Sanksi  Administrasi  Terhadap  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  KPP  Pratama Lhokseumawe .

## Teknik Pengumpulan Data
Data  penelitian  dapat  dikumpulkan  dengan  instrumen  pengumpulan  data  (observasi)  dan dengan data dokumentasi. Data yang dikumpulkan  ada  yang berupa data primer, data sekunder, atau  keduanya.  Data  primer  diperoleh  dari sumber  pertama  melalui  prosedur  dan  teknik pengambilan data, berupa interview dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi lainnya (Perera et al., 2020).
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan teknik  yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan penelitian, seperti:
1. Observasi partisipatif, dalam hal data Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe
2. Wawancara mendalam, dan
3. Pengkajian dokumen, yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe.

## Teknik Pengolahan Data
Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut (Kiger & Varpio, 2020):
a. Editing,  pemeriksaan  data  secara  cermat  dari  segi  kelengkapan, keterbatasan relevansi, arti dan  makna,  istilah-istilah  atau  ungkapan-  ungkapan  dari  semua  data-data  yang  berhasil dihimpun.
b. Coding,  usaha  untuk  mengklarifikasikan  dan  memeriksa  data  yang relevan  dengan  tema penelitian ini agar lebih fungsional.
c. Organizing,  pengaturan  dan  penyusunan  yang  sedemikian  rupa  sehingga  menghasilkan bahan-bahan untuk penemuan skripsi.
d. Analisis, setelah data diperoleh dan terkumpul maka dilakukan pengelompokan data. Setelah dilakukan  analisis  lebih  lanjut  terhadap  data-  data  yang  tersusun  dengan  baik  dan  rapi, terutama yang terkait dengan pokok permasalahannya.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data suatu proses menggali dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari  hasil  wawancara,  penelitian  lapangan,  dan  dokumen-  dokumen.  Setelah  penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif  analisis  yaitu mengumpulkan data tentang  Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Teknik pembahasan yang dipakai adalah deduktif merupakan suatu prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal umum dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan  yang  bersifat  khusus  (Gilgun,  2019).  Dengan  metode  tersebut  maka  penulis  akan dapat  memberikan  kesimpulan  mengenai  imlementasi  PMA  dimaksud  dalam  pencatatan pernikahan dan pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kec. Syamtalira Bayu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Sanksi  Administrasi  pada  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe
Penerapan  sanksi  perpajakan  baik  administrasi  (denda,  bunga  dan  kenaikan)  dan  pidana (kurungan  atau  penjara)  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  penerapan  sanksi  harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan). Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu:
1. Denda
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarannya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.
2. Bunga
Sanksi  administrasi  berupa  bunga  dikenakan  atas  pelanggaran  yang  menyebabkan  utang pajak  menjadi  lebih  besar.  Jumlah  bunga  dihitung  berdasarkan  persentase  tertentu  dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang paiak.  Penghitungan  bunga  utang  pada  umumnya  menerapkan  bunga  majemuk  (bunga berbunga).Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar.  Tetapi,  dalam  hal  Waiib  Pajak  hanya  membayar  sebagian  atau  tidak  membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga  utang  pada  umumnya  adalah  sanksi  bunga  dalam  ketentuan  perpajakan  pada dasarnya  dihitung  1  (satu)  bulan  penuh.  Dengan  kata  lain,  bagian  dari  bulan  dihitung  1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian
3. Kenaikan
Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang  harus  dibayar  bisa  menjadi  berlipat  ganda.  Sanksi  berupa  kenaikan  pada  dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.Jika dilihat  dari  penyebabnya,  sanksikenaikan  biasanya  dikenakan  karena  Wajib  Pajak  tidak memberikan  informasi-informasi  yang  dibutuhkan  dalam  menghitung  jumlah  pajak terutang.
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Lhokseumawe  dalam  melaksanakan  kegiatan operasionalnya, meliputi perkembangan wajib pajak yang mendaftar tiap hari tahun, dan Badan Pusat Statistik  juga  meneliti  tentang  Jumlah  Penduduk  setiap  tahunnya.  Adapun  data  wajib  pajak  orang pribadi pada KPP Pratama Lhokseumawe tahun 2015-2017 dari  Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Data Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe
Tahun 2015-2017 Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 2015 207.906 25.079 2016 194.515 30.074 2017 195.516 15.033

## Sumber : KPP Pratama Lhokseumawe Tahun 2015-2017
Dari  table  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  jumlah  penduduk  mengalami  peningkatan  dan penurunan  dari  tahun  2015-2017  dan  pada  tahun  2017  jumlah  penduduk  belum  dapat  dilaporkan seluruhnya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe karena jumlah penduduk tahun 2017 dihitung sampai Mei 2017. Jumlah keseluruhan penduduk yang dapat dihitung dari tahun 2015-2017 mencapai sekitar 597.937 jiwa, sedangkan untuk jumlah wajib pajak keseluruhannya dari tahun 2015- 2017 yaitu mencapai sekitar 70.186 wajib pajak orang pribadi.
Pajak  dibebankan  kepada  Wajib  Pajak  yang  menurut  ketentuan  perundang-  undangan perpajakan  di  tentukan  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungut  pajak  atau pemotong pajak tertentu. Dalam literatur tentang perpajakan, dikenal sistem pemungutan pajak yang diterapkan, self assesment dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak.
Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak dikenakan sanksi, namun masih banyak juga Wajib Pajak yang sengaja atau menghindar dari kewajiban  sebagai  Wajib  Pajak.  Setelah Wajib Pajak  mempunyai  NPWP maka  Wajib Pajak  mengisi Surat  Pemberitahuan  tahunan  guna  meningkatkan  kesadaran  dan  peran  serta  Wajib  Pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak.
Dalam  proses  melakukan  pemungutan  pajak  terhadap  wajib  pajak,  pada  KPP  Pratama Lhokseumawe terdapat penunggak wajib pajak. Adapun data penunggak PPH Pasal 25 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lhokseumawe tahun 2015-2017 dari Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Data penunggak pajak PPH Pasal 25 orang pribadi  Pada KPP Pratama Lhokseumawe
tahun 2015-2017 Tahun Wajib Pajak Penunggak pajak (orang pribadi) Sanksi denda Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan 2015 1202 28 10 12 6 2016 721 10 6 4 - 2017 357 4 1 2 1

## Sumber : KPP Pratama Lhokseumawe tahun 2015- 2017
Berdasarkan  tabel  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  sanksi  administrasi pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Lhokseumawe  diperoleh  gambaran  bahwa  dalam pelaksanaan penagihan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe tergolong sangat baik tidak  banyak lagi  yang terkena  sanksi  administrasi  pajak.prosedur  yang  telah  dilakukan  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pada  Tahun  2015  jumlah  Penunggak  Pajak  Pph  pasal  25  orang  pribadi  pada  KPP  Pratama Lhokseumawe  adalah  28  orang  yaitu  yang  terkena  sanksi  denda  yang  disebabkan  Surat Pemberitahuan (SPT ) Masa tidak disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebesar Rp 50.000.00 sebanyak 10 orang. Yang terkena sanksi Bunga  2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal wajib pajak dipotongnya pajak sebanyak 12 orang.  Yang terkena sanksi Kenaikan disebabkan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditegur secara tertulisdan tidak disampaikan pada waktunya sebanyak 6 orang.
Pada  Tahun  2016  jumlah  Penunggak  Pajak  Pph  pasal  25  orang  pribadi  pada  KPP  Pratama Lhokseumawe  adalah  10  orang  yaitu  yang  terkena  sanksi  denda  yang  disebabkan  Surat Pemberitahuan (SPT ) Masa tidak disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebesar Rp50.000.00 sebanyak 6 orang. Yang terkena sanksi Bunga 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal wajib pajak dipotongnya pajak sebanyak 4 orang.
Pada  Tahun  2017  jumlah  Penunggak  Pajak  Pph  pasal  25  orang  pribadi  pada  KPP  Pratama Lhokseumawe adalah 4  orang yaitu yang terkena sanksi denda yang disebabkan Surat Pemberitahuan (SPT  )  Masa  tidak  disampaikan  tidak  sesuai  dengan  batas  waktu  sebesar  Rp  50.000.00  sebanyak  1 orang.  Yang  terkena  sanksi  Bunga  disebakan  Wp  membetulkan  sendiri  SPT  yang  mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukan pemeriksaan  maka 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal wajib pajak dipotongnya pajak sebanyak 2 orang.
Wajib  Pajak,  sering  disingkat  dengan  sebutan  WP  adalah  orang  pribadi  atau  badan  (subjek pajak)  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk melakukan  kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungut  pajak  atau  pemotong  pajak  tertentu.  Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap  orang  yang  memiliki  penghasilan  di  atas  pendapatan  tidak  kena  pajak.  Di  Indonesia,  setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
Kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) karena  bila  kepatuhan  wajib  pajak  meningkat  dalam  artian  melakukan  pemenuhan  kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka tax coverage ratio akan meningkat dan juga realisasi penerimaan Berikut ini adalah bagan dari tatacara penerapan sanksi administrasi pajak orang pribadi  pada  KPP  Pratama  Lhokseumawe.  Adapun  tatacara  penerapan  sanksi  administrasi  pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi adalah pada gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. Tatacara Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Pada

## KPP Pratama Lhokseumawe

## Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahun 2017
Pertama, bahwa apabila WP tidak menyampaikan (SPT) Surat Pemberitahuan, dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 100.000,00 maka surat tegauran diterbitkan setelah timbulnya sanksi administrasi yang terhutang oleh wajib  pajak,  untuk  surat  pemberitahuan  SPT  Masa  lainnya  dan  Rp.  100.000,00  untuk  surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
Kedua  tatacara  Penerbitan  Surat  Teguran  Penyampaian  SPT  Tahunan  PPh,  apabila  SPT tahunan  PPh  terlambat  atau  tidak  menyampaikan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan setelah akhir tahun pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.00.000,00 untuk surat  pemberitahuan  Masa  lainnya  dan  sebesar  Rp.  100.000,00  untuk  surat  pemeritahuan  tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
Berikutnya  tata  cara  Penerbitan  Surat  Teguran  Pajak  bahwa  Surat  Ketetapan  Pajak  yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menagih utang pajak yang memiliki kekuatan hukum. Untuk wajib pajak  yang  tidak  atau  kurang  bayar,  Surat  Tagihan  Pajak  diterbitkan  setelah  masa  jatuh  tempo pembayaran pajak terutang. Sedangkan untuk pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang kurang
Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu 20 hari denda Rp. 100.000
Jika 30 hari setelah diterbitkan SPT wajib pajak belum membayar, Perusahaan berhak mengeluarkan Surat Teguran
Jika 21 hari setelah dari STP belum juga membayar,
Perusahaan berhak mengeluarkan Surat Paksa dalam waktu 2x 24 jam
Jika setelah surat paksa sudah disampaikan Wajib Pajak belum juga membayar perusahaan berhak menyita barang milik Wajib Pajak.
bayar  karena  salah  tulis  dan  atau  salah  hitung,  Surat  Tagihan  Pajak  diterbitkan  setiap  saat  setelah dilakukan penelitian Surat Pemberitahuan dan untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga dan atau  denda  karena  tidak  atau  terlambat  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan,  maka  Surat  Tagihan Pajak diterbitkan setelah timbulnya sanksi administrasi yang terutang oleh wajib pajak.
Yang terakhir Tata Cara Penerbitan Surat Paksa wajib pajak mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut. Apabila wajib pajak Orang pribadi melewati batas waktu teguran (1bulan) tetap tidak melapor, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Lhokseumawe akan memberikan sanksi  administrasi  berupa  kenaikan  sebesar  50%,  dengan  mengeluarkan  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar  (SKPKB)  jika  ada  perpanjangan  atau  penangguhan  pada  wajib  pajak  Orang  pribadi paling  lambat  3  (tiga)  bulan.    Jika  wajib  pajak  tetap  tidak  membayar  utang  pajaknya  setelah dikeluarkan Surat Teguran, maka akan dikeluarkan Surat Paksa dalam waktu 21 hari.
Jika wajib pajak tetap tidak membayar pajaknya setelah dikeluarkan Surat Paksa, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dalam waktu 2 x 24 jam. Apabila sampai diterbitkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) wajib pajak tidak membayar pajaknya, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama  akan  melakukan  pengumuman  lelang  dalam  jangka  waktu  paling  cepat  14  hari.  Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan pengumuman lelang pada media masa dalam jangka waktu 14 hari,  apabila  WP  belum  juga  melunasi,  maka  14  hari  kemudian  akan  dilakukan  penjualan  secara lelang. Melakukan penjualan secara lelang yang diusahakan dilakukan ditempat WP dan dilakukan secara terbuka.
Pemblokiran  dan  penyitaan  dibertahukan  kepada  pimpinan  terhadap  harta  kekayaan penanggung  pajak  yang  tersimpan  pada  bank  dalam  rangka  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa. Melakukan penyitaan, pelaku adalah JSPN yang diangkat oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan uraian bahwa  prosedur  terhadap  sanksi  administrasi  pajak  penghasilan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dapat dikatakan baik. Karena prosedur yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhoksemawe sudah sesuai denganUndang- Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan. Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## Kendala-kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe dalam penerapan Sanksi Administrasi pajak terhadap wajib Orang pribadi
Kendala yang dihadapi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dalam penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi seperti berikut:
1. Wajib  pajak  yang  pindah  alamat,  Wajib  pajak  yang  tidak  bayar  pajak,  dan  Wajib  pajak mengajukan  keberatan/peninjauan.  Dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  kantor  pelayanan  pajak pratama atas kendala yang dihadapi adalah dengan melakukan penagihan seperti diterbitkannya 1 bulan keputusan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  (SKPKBT),  atau  Surat  Tagihan  Pajak  (STP),  langkah  kedua  dikeluarkan  Surat  Teguran  , maka akan dikeluarkan Surat Paksa dalam waktu 21 hari. Setelah dikeluarkan Surat Paksa, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dalam waktu 2 x 24 jam, Apabila sampai diterbitkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) wajib.
2. Indentitas  Wajib  Pajak  tidak  valid  sehingga  menyulitkan  petugas  untuk  mengirimkan  Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak. Upaya yang harus dilakukan adalah petugas wajib pajak
harus benar-benar memperhatikan Indentitas wajib pajak dan pengisian data alamat harus sesuai dengan indentitas yang berlaku saat ini.
3. Database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment . Upaya yang harus dilakukan untuk  kendala-kendala  diatas  adalah  kantor  pajak  harus  sering  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat yang belum memahami pajak dan untuk databse tersebut itu perlu adanya Workshop disetiap  kota  bahkan  sampai  ke  luar negri  agar kita  dapat  memahmi  betul  dan  meningkatkan database kita ke standar internasional
4. Banyaknya  alamat  wajib  pajak  tidak  lengkap  atau  tidak  benar  sehingga  menyulitkan  petugas lapangan, Upaya yang harus dilakukan petugas harus melampirkan foto copy KTP terbaru dan Foto Copy KK sesuai data yg diperlukan dan petugas harus mengecek kembali data-data yang telah diisi oleh wajib pajak.
5. Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesukanya, misalnya mereka membayar pajak seadanya dahulu dan tentunya belum sesuai dengan ketentuan, selanjutnya mereka menunggu aksi  petugas  pajak  untuk  memaksa  membayar  kekurangannya  syukur-syukur  petugas  pajak tidak mengetahuinya mereka aman untuk itu upaya yang dilakukan harus ada kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri dan upaya lain yang harus dilakukan yaitu dikeluarkan surat paksa, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dalam waktu 2x24 jam.
6. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya tidak benar, tidak menyetor pajak  yang  seharusnya,  dan  tidak  mendaftarkan  diri  untuk  menjadii  wajib  pajak  ketika penghasilan yang didapatkan sudah melebihi batas bawah perolehan penghasilan sesuai dengan UU  Nomor  36  tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan..  Upaya  yang  harus  dilakukan  adalah dengan mengoptimalkan penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrsi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  mewujudkan  penerapan  sanksi administrasi  berjalan  dengan  baik  diharapkan  masyarakat  benar-benar  memahami  pajak  dan fungsinyaa  bagi  kesejahteraan  bangsa,  merasa  tertarik  sehingga  kesadaran  masyarakat  dalam membayar pajak dapat senantiasa meningkat. Wajib pajak tidak merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak, namum sebenarnya dana pajak yang berasal dari pajak itu dipergunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastuktur bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Jurnal  Ekobis Dewantara , 1 (6), 64-76.
Bezanson, M., & McNamara, A. (2019). The what and where of primate field research may be failing primate conservation. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews , 28 (4), 166-178.
Erawati, T. (2018). pengaruh penerapan efiling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT  tahunan  dengan  kepuasan  kualitas  pelayanan  sebagai  variabel  intervening. Jurnal Akuntansi , 6 (1), 1-10.
Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah
dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Kajian Akuntansi , 3 (2), 170-183.
Gilgun,  J.  F.  (2019).  Deductive  qualitative  analysis  and  grounded  theory:  Sensitizing  concepts  and hypothesis-testing. The SAGE handbook of current developments in grounded theory , 107-122. Harefa, M. S. (2019). ANALSIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETAATAN WAJIB
PAJAK  ORANG  PRIBADI  DALAM  MELAPORKAN  SURAT  PEMBERITAHUAN TAHUNAN. Journal of Economics and Business , 1 (1), 30-39.
Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. Medical teacher , 42 (8), 846-854.
Kurniawan, M. N. R. (2020). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 & 26 Pada PT. X (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
Perera,  C.  J.,  Zainuddin,  Z.,  Piaw,  C.  Y.,  Cheah,  K.  S.,  &  Asirvatham,  D.  (2020).  The  Pedagogical Frontiers of Urban Higher Education: Blended Learning and Co-Lecturing. Education and Urban Society , 52 (9), 1305-1329.
Siregar,  D.  L.  (2017).  Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. Jurnal Paidagogeo , 2 (3), 131- 139.
Umanailo, M. C. B., Hamid, I., Hamiru, H., Assagaf, S. S. F., Bula, M., Nawawi, M., ... & Bon, A. T.
(2019). Utilization of Qualitative Methods in Research Universities. Education science , 21 , 2076- 2081.
Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi , 5 (1), 15-24.