## ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) ATAS TANAH  BERSERTIFIKAT

## Oleh:

## Fita Mawarti Waruwu 1)
Chandra Satrya Silitonga 2)
Alusianto Hamonagan 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
fitawaruwu@gmail.com 1) chandrasilitonga@gmail.com 2)
Alusiantoh710@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  discussing  the  juridical  analysis  of  the  legal  force  of  the  Sale  and Purchase  Binding  Agreement  (PPJB)  on  certified  land.  The  type  of  research  used  is  a normative  juridical  research  method  that  is  sourced  from  library  research  and  interviews. The  data  collection  technique  was  carried  out  by  means  of  a  literature  study.  The  results show  that  if  the  Sale  and  Purchase  Binding  Agreement  is  canceled  it  will  result  in  the cancellation of the agreement, paying the compensation suffered, carrying out the agreement at the same time paying compensation or canceling the agreement accompanied by payment of compensation so that the parties can be subject to fines that must be paid by the buyer to the  seller  or  Buyers  and  sellers  are  obliged  to  return  the  money  that  has  been  paid  by  the buyer under various conditions. If one of the parties defaults, it will receive preventive legal protection,  namely  before  the  default  occurs.  Legal  protection  for  the  parties  is  also  very dependent on the strength of the Sale and Purchase Binding Agreement made, namely if it is made by or before a Notary then the Deed automatically becomes a Notary Deed so that the power of protection is in accordance with the protection of the authentic deed.
Keywords:  Sale  and  Purchase  Binding  Agreement,  Authentic  Deed,  Legal  Force,  Legal

## Protection

## ABSTRAK
Studi  ini  membahas  analisis  yuridis  mengenai  kekuatan  hukum  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli (PPJB) atas tanah  bersertifikat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis  normative  yang  bersumber  pada  studi  kepustakaan  dan  wawancara.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  studi  pustaka.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  apabila Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dibatalkan  akan  berakibat  padapembatalan  (pemutusan) perjanjian , membayar ganti rugi yang di derita , melaksanakan perjanjian sekaligus membayar ganti  rugi  ataumembatalkan  perjanjian  disertai  pembayaran  ganti  rugi  sehingga  para  pihak dapat dikenakan denda yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli dan penjual wajib  mengembalikan  uang  yang  telah  dibayarkan  pembeli  dengan  berbagai  ketentuan. Apabila  salah  satu  pihak  melakukanwanprestasi  maka  akan  mendapat  perlindungan  hukum secara preventif /pencegahan  yakni  sebelum  terjadinya  wanprestasi.  Perlindungan  hukum bagi para pihak juga sangat bergantung kepada kekuatan dari Perjanjian Pengikatan Jual beli yang  dibuat,  yaitu  apabila  di  buat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  maka  dengan  sendirinya Aktanya  menjadi  Akta  Notaril  sehingga  kekuatan  perlindunganya  sesuai  dengan perlindungan terhadap akta otentik.
Kata  Kunci  :  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli,  Akta  Otentik,  Kekuatan  Hukum, Perlindungan Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  memiliki  andil  berarti  bagi kehidupan  orang,  dimana  beberapa  besar dari kehidupan orang amat tergantung pada tanah.  Orang  hidup  serta  melaksanakan aktifitasnya  diatas  tanah.  Dengan  begitu orang senantiasa berupaya buat mempunyai serta memahami tanah. Kerapkali kemampuan  atas  tanah  berlawanan  dengan peraturan  perundang- undangan yang melandasi  tanah  itu.  Orang  melaksanakan bermacam  perihal  buat  bisa  memahami tanah,  tercantum  menjaga  dari  pihak  lain yang  mengusik  kepemilikan  tanah  itu alhasil  negeri  bertanggung  jawab  buat menata keberadaannya.
Penguasaan Negeri atas tanah dibedakan  jadi  dua  kemampuan  ialah penguasaan  langsung  serta  penguasaan tidak  langsung.  Bagi  Sunarjati  Hartono, tanah  yang  dipahami  langsung  oleh  negeri serta setelah itu diucap dengan cara pendek selaku  tanah  negeri.  Ada  pula  hak memahami negeri tidak langsung merupakan  hak  memahami  negeri  kepada tanah  yang  sudah  dihaki  perseorangan ataupun  diucap  dengan  tanah  negeri  tidak bebas.
Tanah  yang  belum  bersertifikat  ialah tanah  yang  belum  dibukukan,  hingga seorang  yang  berterus  terang  selaku  yang berkuasa  atas  tanah  serta  ataupun  gedung yang  diakui  selaku  owner  dengan  cara yuridis  resmi  merupakan  pada  dikala  cara terbitnya  pesan  ketetapan  hak  dari  Tubuh Pertanahan  Nasional.  Aksi  hukum  dalam pancaroba  hak  atas  tanah  wajib  dibuktikan dengan  akta  yang  terbuat  oleh  serta dihadapan  Pejabat  Kreator  Akta  Tanah( berikutnya  diucap  PPAT)  yang  diucap dengan  Akta  Jual  Beli(  berikutnya  diucap AJB).  Pancaroba  hak  atas  tanah  dengan teknik  jual  beli  yang  dicoba  dihadapan Pejabat Kreator Akta Tanah dicoba dengan cara jelas serta kas, sebab akta yang terbuat dihadapan  Administratur  Kreator  Akta Tanah  ialah  sesuatu  bukti  kalau  peralihan hak  atas  tanah  itu  dicoba  dengan  jelas bersumber pada perjanjian dan itikad bagus
kedua  koyak  pihak  serta  pembayarannya dicoba  dengan  cara  beres  ataupun  kas bersumber  pada  perjanjian  kedua  belah pihak.
Para  pihak  umumnya  membuat akad  pengikatan  jual  beli  atas  tanah  ialah sekedar  mengikat  para  pihak  buat  penuhi syarat-  syarat  pancaroba  sesuatu  hak  atas tanah  buat  berikutnya  dicoba  pengalihan julukan  dari  pedagang  jadi  atas  julukan konsumen  atas  akta  hak  kepunyaan  atas tanah  sehabis  penandatanganan  akta  jual beli.  Tetapi  sesuatu  akad  tidak  selamanya bisa berjalan cocok dengan perjanjian yang di  idamkan  oleh  para  pihak.  Dalam  situasi khusus bisa ditemui terbentuknya bermacam  perihal,  yang  bisa  berdampak sesuatu  akad  hadapi  pembatalan,  bagus dibatalkan  oleh  para  pihak  ataupun  atas perintah  majelis  hukum.    Berdasarkan uraian  diatas  ,  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  serta  menganalisis dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai
Kekuatan Hukum Perjanjian
Pengikatan  Jual  Beli  (Ppjb)  Atas  Tanah Bersertifikat”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Perjanjian
Hukum akad diatur dalam roman III Buku  Undang-  Undang  Hukum  Awas  hal akad,  mempunyai  karakter  sistem  terbuka. Dalam  hukum  lingkungan  ataupun  akad memberikan kedaulatan yang seluas- luasnya pada nilai hukum untuk melakukan perjanjian  yang  bermuatan  apa  saja, andaikan tidak melanggar peraturan perundang-  ajakan,  ketertiban  lazim  dan kesusilaan.
Untuk  R.  Subekti,  perjanjian  ialah suatu  jalinan  hukum  antara  2  orang  atau  2 pihak,  berasal  pada  mana  pihak  yang  satu berdaulat menuntut sesuatu dari pihak yang yang  lain,  sebaliknya  pihak  yang  lain bertanggung jawab untuk memenuhi dorongan itu. Kebalikannya untuk
Hofmaaf,  akad  ialah  suatu  jalinan  hukum antara  sebagian  subjek-  poin  hukum sehubungan  dengan  itu  seseorang  atau
beberapa  orang  daripadanya  mengikatkan dirinya  untuk  beraga  untuk  cara-  metode spesial  pada  pihak  yang  lain,  yang berdaulat  atas  aksi  yang  sedemikian  itu. Untuk Abdul Kadir Muhammad, akad ialah jalinan  hukum  yang  terangkai  antara  orang yang  satu  dengan  yang  lain  karena kelakuan,  kejadian,  atau  situasi,  walhasil dapat  dikatakan  jika  akad  itu  terdapat dalam  pandangan  hukum  harta  kekayaan, hukum  kekeluargaan,  hukum  waris,  dan dalam pandangan hukum orang. Kebalikannya pengertian akad dalam Buku Undang-  Undang  Hukum  Awas  diatur dalam  Artikel  1313  yang  bersuara“  suatu akad  ialah  suatu  kelakuan  dengan  mana satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya pada satu oranglain atau lebih”.

## Pengertian Perjanjian Jual Beli
Sebutan  jual  beli  berawal  dari sebutan Koop en Verkoop( Bahasa Belanda), ialah Koop maksudnya pembelian,  Koopen  maksudnya  membeli serta  Verkoop  maksudnya  pemasaran, Verkopenartinya  menjual,  dimana  perihal ini  membuktikan  kalau  terdapat  aksi membeli  disatu  pihak  serta  terdapat  aksi menjual  di  lain  pihak.  Sebutan  ini membuktikan  sesuatu  aksi  timbal  balik. Dalam  sebutan  Inggris:“  sale”  yang maksudnya  pemasaran,  to  sale  maksudnya menjual,  sebutan  Bahasa  Perancis:“  vente” yang maksudnya pemasaran.
Perjanjian  jual  beli  diatur  dalam artikel  1457-  pasal  1540  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata(  KUHPer)  yang ialah  salah  satu  tipe  perjanjian  ataupun persetujuan  spesial.  Dalam  pasal  1457 Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata( KUHPer)  diatur  mengenai  penafsiran  jual beli  ialah  mengatakan“  jual  beli  ialah sesuatu akad dengan mana pihak yang satu mengikatkan  dirinya  buat  memberikan sesuatu  barang  serta  pihak  lain  buat melunasi harga yang sudah dijanjikan”.

## Pengertian  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli
Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli( PPJB)  lahir  dampak  terdapatnya  watak terbuka begitu juga tercantum dalam Novel III  Buku  Hukum  Hukum  Awas,  yang membagikan  independensi  seluas-  luasnya pada  subyek  hukum  buat  melangsungkan akad yang bermuatan apa saja serta  berupa apa  saja,  andaikan  tidak  melanggar peraturan perundang–undangan, kedisiplinan biasa serta kesusilaan.
Akad  pengikatan  jual  beli(  PPJB) lahir  selaku  hukum  dampak  terhambatnya ataupun  ada  sebagian  persyaratan  yang didetetapkan oleh hukum yang berhubungan  dengan  jual  beli  hak  atas tanah  yang  bisa  membatasi  terbentuknya penanganan  bisnis  dalam  jual  beli  hak  atas tanah  dampak  bermacam  persyaratan  yang diresmikan hukum, semacam dalam membuat  akta  jual  beli  yang  ialah  salah satu  persyaratan  buat  melaksanakan  balik julukan, hingga jual beli wajib sudah beres, sehabis  itu  akta  jual  beli  bisa  terbuat dihadapan PPAT.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Sifat  riset  yang  dipakai  dalam penyusunan  riset  ini  merupakan  deskriptif analisa,  ialah  melukiskan  dan  menguraikan seluruh  informasi  yang  didapat  serta  hasil riset  daftar  pustaka  yang  berhubungan dengan kepala karangan penyusunan hukum  yang  dengan  cara  nyata  serta  rinci setelah  itu  dianalisis  untuk  menanggapi kasus  yang  diawasi.  Riset  ini  membidik pada  riset  hukum  yuridis  normatif.  Dalam riset  hukum  normatif  yang  diawasi  cuma materi  pustaka  ataupun  informasi  inferior, yang  melingkupi  materi  pokok,  inferior serta tertier ataupun riset kesusastraan yang terdiri atas:
a) Materi  hukum  pokok  didapat  lewat tanya  jawab  kepada  Ayah  Bangun Nababan  S.  H.,  Meter.  Kn,  Kantor
Notaris atau PPAT Bangun
Nababan S. H., Meter. Kn, Siborong- borong, Sumatera Utara.
b) Materi  hukum  inferior  ialah  materi yang membagikan uraian hal materi hukum pokok semacam, hasil
buatan objektif para ahli, hasil- hasil riset  ataupun  opini  para  ahli  serta pakar  hukum.  Dalam  perihal  ini dipakai,  hasil  buatan  objektif  para ahli yang berbentuk teori- teori serta pula hasil- hasil riset dan opini para ahli serta pakar hukum.
c) Materi  hukum  tersier  ialah  materi yang membagikan petunjuk ataupun uraian  kepada  materi  hukum  pokok serta materi hukum inferior, misalnya  materi  dari  alat  internet,
kamus, ensikopledia, indikator tertimbun, serta sebagainya
Analisa ini dicoba dengan kualitatif. Hal  aktivitas  analisa  isi  dalam  riset  ini merupakan  memilah  Pasal-  Pasal  akta ilustrasi  ke  dalam  jenis  yang  pas.  Sehabis analisa  informasi  berakhir,  hingga  hasilnya hendak  dihidangkan  dengan  cara  deskriptif ialah  dengan  jalur  mengatakan  serta melukiskan  apa  terdapatnya  cocok  dengan kasus  yang  diawasi  dari  informasi  yang didapat.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  Atas  Tanah Bersertifikat
Perjanjian  pengikatan jual  beli  yangg terjalin  sebab  sesuatu  akad  begitu  juga diatur  dalam  Pasal  1313  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  yang bersuara“  sesuatu  akad  merupakan  sesuatu aksi dengan mana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain ataupun  lebih”.  Alhasil  bisa  dikenal  kalau akad  pengikatan  jual  beli  terjalin  sebab terdapatnya  aksi  hukum  antara  pihak  yang sudah melaksanakan perjanjian.
Perjanjian  pengikatan  jual  beli bisa  dibilang  legal  bila  sudah  cocok  serta penuhi  ketentuan  legal  nya  perjanjian, semacam  yang  tertera  dalam  Pasal  1320 Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata ialah:
1. Harus  adanya  kesepakatan  mereka yang  mengikatkan  dirinya  untuk melakukan suatu perjanjian,
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan  oleh  para  pihak  yang  akan mengikatkan dirinya untuk melakukan perjanjian,
3. Adanya suatu hal tertentu yang akan menjadi objek perikatan, serta
4. Suatu sebab yang halal dimana tidak bertentangan dengan Undang-
Undang dan ketertiban umum.
Begitu juga tertuang dalam Pasal 1339  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Perdata  kalau“  sesuatu  akad  tidak  cuma mengikat  buat  keadaan  dengan  jelas  yang diklaim  didalamnya,  namun  pula  buat seluruh  suatu  yang  bagi  watak  akad, diwajibkan  oleh  kepantasan,  Kerutinan ataupun Hukum”.
Dengan  terdapatnya  tutur  sepakat kedua  belah  pihak  dalam  perjanjian  itu hingga  telah  mengikat  kedua  belah  pihak kepada  akad  yang  sudah  terbuat.  Akad pengikatan  jual  beli  itu  tercantum  akad obligatoir, dimana akad itu telah mempunyai  hak  serta  peranan  untuk  para pihak,  ialah  pedagang  harus  serta  terikat buat  memberikan  benda  diartikan  serta konsumen harus serta terikat buat melaksanakan  pembayaran.  Tetapi,  meski sudah  terjalin  akad,  namun  tidak  berarti kalau  konsumen  sudah  jadi  owner  benda yang berhubungan  sebab terjalin tutur akur yang  melahirkan  akad  wajib  diiringi dengan  cara  penyerahan(  lavering)  barang yang  jadi  subjek  akad,  dengan  tujuan alihkan hak kepunyaan dari barang itu.
Penyerahan  kepada  barang  dalam jual  beli  terdiri  dari  2  faktor  ialah penyerahan  jelas(  feitelijke  levering)  serta penyerahan  yuridis(  juridische  levering). Pada  dasarnya  penyerahan  dicoba  terkait dari  subjek  jualnya(  barang  beranjak ataupun barang tidak beranjak). Dalam jual beli  itu  subjek  jualnya  tidak  bisa  dalam status  bentrokan  ataupun  lagi  dijaminkan pada  pihak  lain  serta  lain  serupanya.  Pada
dikala  terbuat  akad  pengikatan  jual  beli belum  terjalin  penyerahan  jelas  serta
penyerahanyuridis,  sebab  akad  ini  sedang akad kata pengantar saat sebelum melaksanakan jual beli.
Akad  pengikatan  jual  beli  atas tanah dicoba buat mengamankan kebutuhan calon  pedagang  serta  konsumen  sekalian buat  meminimalisir  mungkin  terbentuknya bentrokan  antara  para  pihak  yang  terpaut. Hingga  calon  pedagang  serta  konsumen bertanggung  jawab  buat  menaati  akar  dari akad  yang  sudah  disetujui  kedua  koyak pihak  itu.  Semacam  yang  diartikan  dalam Pasal  1338  Ayat(  1)  Kitab  Hukum  Hukum Perdata  sebenarnya“  seluruh  akad  yang terbuat  dengan  cara  legal  legal  selaku hukum untuk mereka yang buatnya”.
Dikerjakannya pembuatan akad pengikatan jual beli yang terbuat dihadapan ataupun atau oleh Notaris hingga akta akad pengikatan  jual  beli  jadi  suatu  akta  yang asli.  Sebab  sudah  terbuat  cocok  dengan ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  ialah  dengan determinasi serta ketentuan dalam pembuatan akta asli selaku selanjutnya:
a. Akta itu harus dibuat “oleh” (door) atau  “dihadapan”  ( ten  overstaan ) seorang pejabat umum dalam hal ini Notaris;
b. Akta  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk yang  telah  ditentukan  oleh  undang- undang;
c. Pejabat  umum  atau  oleh  dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai  wewenang  membuat akta itu.
Dalam  pembuatan  akta  asli administratur  terikat  pada  ketentuan  serta determinasi  dalam  hukum,  alhasil  perihal itu lumayan ialah agunan bisa dipercayainya  administratur  itu,  isi  dari akta  asli  itu  lumayan  dibuktikan  oleh  akta itu  sendiri  serta  Notaris  tidak  membela pada salah satu orang saja serta melindungi kebutuhan para pihak dengan cara adil.
Akta  asli  yang  terbuat  oleh  Notaris yang  jadi  pembuktian  yang  sempurna ataupun  selaku  perlengkapan  fakta  untuk para  pihak  bila  sesuatu  kala  terbentuknya
bentrokan.  Hingga,  akta  akad  pengikatan jual  beli  itu  bisa  jadi  perlengkapan  fakta tercatat  buat  meyakinkan  bukti,  dimana daya  akta  asli  terdapat  pada  akta  aslinya. Artinya perlengkapan fakta tercatat merupakan seluruh suatu yang muat tanda- tanda  bacaan  yang  dimaksudkan  buat melimpahkan  isi  batin  ataupun  buat mengantarkan  buah  benak  seorang  serta dipergunakan  selaku  pembuktian.  Dengan begitu,  suatu  yang  tidak  muat  isyarat pustaka,  ataupun  walaupun  muat  isyarat pustaka,  hendak  namun  tidak  memiliki buah  benak,  bukanlah  tercantum  dalam penafsiran  perlengkapan  fakta  tercatat ataupun  pesan.  Hingga  dengan  begitu  akta asli ialah perlengkapan fakta tercatat.
Hingga akta perjanjian pengikatan jual beli yang terbuat dihadapan Notaris  yang  sudah  jadi  akta  asli  yang memiliki daya pembuktian sempurna sebab akta  asli  membagikan  angka  kejelasan hukum,  kalau  perjanjiannya  betul-  betul ditulis  serta  diakui  keabsahannya  dengan cara hukum alhasil bisa dijadikan perlengkapan fakta yang kokoh jika terjalin bentrokan hukum. Tetapi Akta yang terbuat di  hadapan  notaris  tidak  lumayan  penuhi wujud serta watak akta begitu juga tertuang dalam  Pasal  38  UUJN  selaku  persyaratan akta  asli,  melainkan  akta  itu  pula  wajib terbuat  didasarkan  atas  metode  ataupun cara  pembuatan  akta  yang  cocok  dengan peraturan  perundang-  undangan  serta  tidak melanggar  hukum,  supaya  akta  itu  sah begitu  juga  akta  asli  yang  memiliki  daya pembuktian sempurna.
Akta  otentik  mempunyai  kekuatan yang  kuat  dikarenakan  memiliki  kekuatan pembuktian sebagai berikut :
1. Daya  pembuktian  lahir  akta  otentik Bersumber  pada  dasar  legal  acta publica  probant  sese  ipsa,  yang berarti  kalau  sesuatu  akta  yang lahirnya  nampak  selaku  akta  asli dan  penuhi  syarat-  syarat  yang sudah  didetetapkan,  akta  itu  legal ataupun bisa dikira selaku akta asli, hingga  teruji  kebalikannya.  Daya
pembuktian lahir ini untuk kebutuhan  ataupun  profit  serta kepada  tiap  orang,  serta  tidak terbatas  pada  para  pihak  saja. Hingga,  otentiknya  suatu  akta  ialah agunan  atas  kejelasan  hukum,  serta bisa  membagikan  proteksi  untuk para  pihak  kala  akad  pengikatan jual beli itu terbuat dengan menjajaki  filosofi  habitat  yang terdapat.
2. Daya pembuktian formil akta otentik  Kalau  akta  asli  meyakinkan bukti  dari  apa  yang  diamati,
didengar, dicoba administratur dimana  pembuktian  bukti  dari penjelasan  administratur  selama  hal apa  yang  dicoba  serta  dilihatnya serta  sudah  tentu  bertepatan  pada serta  tempat  akta  terbuat  dan kemurnian ciri tangan.
Bila  akad  pengikatan  jual  beli terbuat  oleh  administratur  biasa  yang  tidak berhak hingga akad pengikatan jual beli itu jadi  akta  dibawah  tangan.  Dalam  daya pembuktian akta dibawah tangan diharuskan  membetulkan(  berterus  terang) ataupun membantah ciri tangannya, sebaliknya  untuk  pakar  warisnya  lumayan cuma menerangkan  kalau  seorang  itu  tidak tahu hendak ciri tangan ataupun catatan itu( Artikel  2  S  1867  Nomor.  29,  289  Rbg, 1876  BW).  Bila  ciri  tangan  pada  akta dibawah  tangan  itu  diakui  oleh  yang berhubungan, akta itu ialah fakta sempurna yang  legal  kepada  para  pihak  yang berhubungan.  kepada  pihak  ketiga  dari sesuatu  akta  dibawah  tangan  memiliki pembuktian yang leluasa.
Dalam Artikel 1874 Buku Hukum Hukum Awas( KUHPer)
melaporkan“ selaku tulisan- tulisan dibawah  tangan  dikira  akta-  akta  yang ditandatangani  dibawah  tangan,  surat- surat,  register-  register,  surat-  surat  hal rumah  tangga  serta  lain-  lain  catatan  yang terbuat tanpa perantara seseorang karyawan biasa.  Dengan  penandatanganan  sepucuk catatan  dibawah  tangan  dipersamakan sesuatu  tanda  jempol,  dibubuhi  dengan
sesuatu  statment  yang  bertanggal  dari seseorang Notaris ataupun seseorang karyawan  lain  yang  ditunjuk  oleh  hukum darimana nyatanya kalau beliau memahami sipembubuh  tanda  jempol,  ataupun  kalau orang  itu  sudah  dipublikasikan  kepadanya, kalau  isinya  akta  sudah  dipaparkan  pada orang  itu,  serta  kalau  sehabis  itu  tanda jempol itu dibubuhkan dihadapan karyawan mulanya.  Karyawan  itu  wajib  mencatat catatan  itu.  Dengan  hukum  bisa  diadakan aturan-  aturan  lebih  lanjut  mengenai statment serta pembukuan termaksud”.
Bisa  dipaparkan  kalau  dalam menata  hal  akta  dibawah  tangan  yang terkini  memiliki  daya  pembuktian  pada pihak  ketiga  bila  sehabis  terbuat  statment didepan  Notaris,  dengan  metode  memaraf akta itu dihadapan notaris ataupun dihadapan administratur yang ditunjuk buat pengesahan ciri tangan
dengan menarangkan isinya terlebih dulu pada para pihak terkini setelah itu  dicoba  penandatanganan  dihadapan Notaris  ataupun  administratur  biasa  yang berhak.  Dalam  Artikel  1880  Buku  Hukum Hukum  Awas  pula  melaporkan  kalau  akta dibawah tangan tidak hendak bisa memiliki daya pembuktian lahir kepada pihak ketiga lain  semenjak  hari  dibubuhi  statment  oleh seseorang Notaris ataupun seseorang karyawan  lain  yang  ditunjuk  oleh  hukum serta  dibukukan  bagi  peraturan  perundang- undangan ataupun semenjak harimeninggalnya sang penandatangan ataupun  salah  seseorang  penandatangan ataupun  semenjak  hari  dibuktikannya terdapatnya  akta  di  dasar  tangan  itu  dari akta-  akta  yang  terbuat  oleh  karyawan biasa,  ataupun  semenjak  hari  diakuinya akta-  akta  di  dasar  tangan  itu  dengan  cara tercatat  olehpihakketiga  yang  kepada  siapa akta itu dipergunakan.
Pesan  dibawah  tangan  yang sudah  didaftarkan(  waarmerking)  tidak memiliki daya hukum buat dijadikan selaku sesuatu  perlengkapan  fakta  kepada  pihak ketiga, hendak namun buat pihak awal serta pihak kedua bisa dijadikan selaku perlengkapan  fakta  selama  para  pihak
membenarkan tandatangan serta isi akta itu, buat  pesan  dibawah  tangan  tidaksama sekali  memiliki  akibat  kepada  daya pembuktiannya sebab Notaris cuma berikan no serta membukukannya saja.
Berhubungan  dengan  akta  di  dasar  tangan yang sudah didaftarkan( waarmerking) oleh Notaris, daya kepada pembuktiannya serupa  saja  dengan  akta  di  dasar  tangan yang tidak didaftarkan maksudnya sekalipun  terdapat  tanda  kedudukan  serta ciri  tangan  olehNotaris  kepada  akta  di bawahtangan  itu  tidak  pengaruhi  daya hukum kepada pembuktian.
Bersumber  pada  guna  dan  peran akad pengikatan jual beli hak atas tanah itu, dengan  terbuat  dihadapan  Notaris  alhasil jadi  akta  asli  yang  mempunyai  kesahan hukum,  serta  mempunyai  keabsahan  dan memiliki  daya  hukum  yang  kokoh  sebab memiliki  perlengkapan  fakta  dengan  daya pembuktian  yang  sempurna  hendak  akad para  pihak  buat  melaksanakan  pengikatan jual  beli  buat  berikutnya  dilaksanakan  aksi jual beli sehabis akta tanah keluar serta atas julukan  sang  pedagang  serta  sudah  penuhi persyaratan  buat  dikerjakannya  jual  beli tanah yang terbuat dihadapan Administratur Kreator Akta Tanah( PPAT).

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para
Pihak  Apabila  Salah  Satu  Pihak Melakukan Wanprestasi
Pada  hakikatnya  terdapat  hubungan antara  subjek  hukum  dengan  objek  hukum yang dilindungi oleh hukum serta memunculkan peranan. Hak serta kewajiban  yang  timbul  dari  hubungan hukum  tersebut  harus  dilindungi  oleh hukum,  alhasil  badan  warga  merasa nyaman  dalam  melakukan  kepentingannya. Perihal  ini  membuktikan  kalau  proteksi hukum  bisa  dimaksud  selaku  sesuatu pemberian  agunan  ataupun  kejelasan  kalau seorang  hendak  mendapatkan  apa  yang telah  menjadi  hak  dan  kewajibannya, alhasil  yang  bersangkutan  merasa  nyaman. Hukum  dibutuhkan  untuk  mereka  yang lemah dan belum kokoh dengan cara sosial,
ekonomi  serta  politik  buat  mendapatkan kesamarataan sosial.
Proteksi  hukum  pada  dasarnya difungsikan  selaku  sesuatu  kondisi  kepada kehadiran  hukum  itu  sendiri  dalam  perihal menata  hubungan-  hubungan  yang  ada  di dalam warga. Jadi pada dasarnya membahas hukum serupa dengan membahas  penafsiran  hukum  itu  sendiri, sebab  ialah  elemen-  elemen  dari  tujuan hukum itu sendiri.
Bagi  wirjono  prodjodikoro  kalau proteksi  hukum  merupakan  sesuatu  usaha proteksi yang diserahkan pada poin hukum, kepada  apa  yang  dikerjakannya  buat menjaga  ataupun  mencegah  kebutuhan serta hak poin hukum itu.
Proteksi hukum akta Akad Pengikatan Jual Beli( PPJB) pula berdasarkan  Artikel  1338  KUHPerdata yang  bersumber  pada  dasar  independensi berkontrak,  dan  hasrat  bagus  dari  para pihak  buat  penuhi  perjanjian  yang  sudah terbuat.  Perihal  ini  cocok  dengan  daya pembuktian  kepada  akta  itu  sendiri  yakni proteksi  hukum  kepada  pelampiasan  hak- hak  para  pihak  bila  salah  satu  pihak melaksanakan wanprestasi dalam Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli(  PPJB) ialah  bersumber  pada  daya  dari  Akad Pengikatan  Jual  Beli(  PPJB)  yang  terbuat, ialah  bila  terbuat  dengan  akta  dibawah tangan maka perlindungannya cocok dengan  proteksi  akta  dibawah  tangan, sebaliknya  bila  terbuat  oleh  ataupun dihadapan Notaris hingga dengan sendirinya aktanya jadi akta notariil alhasil daya perlindungannya cocok dengan proteksi  kepada  akta  asli.  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli(  PPJB)  ialah  sesuatu akad yang diatur dalam Hukum.
Didalam membagikan proteksi hukum  untuk  para  pihak  yang  hendak melaksanakan bisnis jual beli tanah ataupun tanah  serta  gedung  yang  belum  penuhi ketentuan  buat  dibikinnya  Akta  Jual  Beli( AJB),  hingga  bersumber  pada  hukum  akad yang  pada  dasarnya  merupakan  hukum akad yang legal determinasi hukum habitat, alhasil  terbuat  akta  Akad  Pengikatan  Jual
Beli(  PPJB).  Hal  perihal  itu  diperkuat  oleh determinasi  dalam  KUHPerdata  yang membagikan  independensi  untuk  para pihak buat membuat kalau yang memastikan  sesuatu  akad  seluruhnya  jadi wewenang  para  pihak.  Bila  didalam  akad debitur sebab kesalahannya tidak melakukan prestasinya hingga beliau dibilang  lupa  ataupun  sudah  melaksanakan wanprestasi.
Proteksi  hukum  lain  kepada  akad pengikatan  jual  beli  bersumber  pada  akta asli  yang  bisa  diserahkan  merupakan proteksi  hukum  bersumber  pada  perjanjian yang  terbuat  para  pihak  yang  ada  didalam nilai  tertentu  dalam  akad  pengikatan  jual beli hak atas tanah itu.
Dapat dijelaskan bahwa
perlindungan  dapat  dibedakan  menjadi  dua berdasarkan kesepakatan para pihak yakni :
a) Proteksi  hukum  kepada  penjual Proteksi  melindungi  ialah  proteksi hukum  yang  dapt  diserahkan  pada calon pedagang semacam memintakan  pada  pihak  konsumen supaya melakukan pembayaran harga  yang  sudah  disetujui  dalam waktu durasi khusus yang umumnya diiringi  dengan  kompensasi  serta ketentuan  tertunda.  Misalnya,  bila konsumen  itu  sendiri  tidak  penuhi pembayaran begitu juga yang diperjanjikan dalam akad pengikatan  jual  beli  hak  atas  tanah hingga  hendak  jadi  tertunda  serta umumnya pihak pedagang mengembalikan  pembayaran  duit yang sudah dibayarkan oleh konsumen  lebih  dahulu  melainkan pihak konsumen memohon pengecualian Proteksi hukum reperesif ialah proteksi hukum yang bisa  dicoba  dalam  perihal  ini  ialah menuntaskan bentrokan yang terjalin  dengan  rute  litigasi  lewat majelis  hukum,  dimana  bentrokan atas  akad  pengikatan  jual  beli  ialah ranah  hukum  dari  majelis  hukum. Alhasil  pedagang  bisa  menggugat konsumen  bila  terjalin  bentrokan.
Yang didasarkan pada akad pengikatan  jual  beli  mengenai  apa saja  yang  ialah  hak  serta  peranan konsumen  serta  pedagang  terpaut dengan perjanjian yang terbuat, bila terjalin sesuatu wanprestasi ataupun tidak  dipenuhinya  hasil  oleh  pihak konsumen  cocok  dengan  akad  yang sudah  disetujui  sebelumya.  Hingga penanganan bentrokan itu didetetapkan tetapan majelis hukum yang memiliki daya senantiasa.
b) Proteksi  kepada  calon  pembeli Proteksi  hukum  melindungi  ialah proteksi  kepada  konsumen  dalam penerapan akad pengikatan jual beli hak  atas  tanah  umumnya  tidak hanya  dicoba  sengan  persyaratan pula  diiringi  dengan  permohonan pemberian  daya  yang  tidak  bisa ditarik  balik.  Tujuannya  buat  bila pihak  pedagang  tidak  penuhi  apa yang  diperjanjikan  lebih  dahulu didalam  akta  Akad  pengikatan  jual beli  itu,  hingga  pihak  konsumen bisa  menuntut  serta  memintakan ubah  kehilangan  cocok  dengan perjanjian  yang  sudah  disetujui lebih  dahulu.  Setelah  itu  buat dimintakan  akad  pemberian  daya yang  tidak  bisa  ditarik  balik merupakan  bila  seluruh  persyaratan buat  melaksanakan  jual  beli  sudah terkabul,  hingga  pihak  konsumen bisa melaksanakan pengurusan pemindahan  hak  atas  tanah  itu sekalipun pihak pedagang tidak bisa muncul  dalam  penandatanganan akta  jual  beli  itu  dengan  bersumber pada  daya  yang  diserahkan  oleh pihak pedagang yang
diformulasikan dalam akad pemberian  daya  yang  tidak  bisa ditarik  balik.  Pihak  konsumen melaksanakan  jual  beli  dihadapan administratur  biasa  yang  berhak serta  berperan  selaku  pedagang sekalian konsumen, bersumber pada daya  yang  didapat  dari  pihak pedagang  yang  dibuktikan  dengan
pesan  pemberian  daya.  Proteksi hukum represif ialah semacam yang dicoba  lebih  dahulu  oleh  pedagang,
kalau konsumen berkuasa
menggugat  pedagang  bila  terjalin bentrokan  dalam  penerapan  akad pengikatan  jual  beli  disebabkan pedagang  melaksanakan  aksi  yang mudarat  konsumen  dalam  perihal wanprestasi  atau  tidak  penuhi  hasil yang
sepatutnya dipadati.
Konsumen  bisa  menggugat  pihak pedagang  di  majelis  hukum,  bila penyelesaian bentrokan dengan cara kekeluargaan  ataupun  perdamaian ataupun cocok dnegan yang dituangkan  dalam  akad  pengikatan jual  beli(  bila  dituliskan),  tidak menciptakan titik jelas. Pihak konsumen  berkuasa  menuntut  apa yang  jadi  haknya,  yang  dalam penanganan  bentrokan  didetetapkan oleh  tetapan majelis  hukum.  Antara pihak pedagang serta pihak konsumen  mempunyai  hak  serta peranan  tiap-  tiap  cocok  dengan akad yang sudah disetujui.

## 5. SIMPULAN
1. Dampak  hukum  dari  pembatalan akta  Akad  Pengikatan  Jual  Beli( PPJB) yakni Pembatalan( pemutusan)  akad,  Melakukan  akad, Melunasi  ubah  cedera  yang  di berpenyakitan,  Malaksanakan  akad sekalian  melunasi  ubah  cedera atauMembatalkan akad diiringi pembayaran  ubah  cedera  dalam perihal ini para pihak bisa dikenakan kompensasi yang
besarnya sudah disetujui dari jumlah yang wajib dibayar
konsumen  pada  pedagang  ataupun konsumen buat setiap hari keterlambatannya.  Pihak  pedagang harus  buat  mengembalikan  duit yang  sudah  dibayarkan  oleh  pihak konsumen sehabis dipotong sebagian  persen  dari  harga  jual tanah  serta  gedung  itu  selaku pengganti  bayaran  yang  sudah dikeluarkan  oleh  pihak  pedagang ditambah  kompensasi  yang  wajib dibayar  oleh  pihak  konsumen  pada pihak pedagang.
2. Proteksi hukum terhadappara pihakapabila salah satu pihak melakukanwanprestasi
ataupun
ingkar janji dalamperjanjian pengikatan  jual  beli  dibagi  jadi  2 ialah  proteksi  hukum  dengan  cara preventif ataupun penangkalan ialah saat sebelum terbentuknya wanprestasi,  yang  bisa  diserahkan dengan  metode  akumulasi  klausula dalam  akad  buat  membebankan pihak yang melaksanakan wanprestasi.  Setelah  itu  proteksi hukum represif yang dicoba sehabis terjalin  bentrokan  ataupun  kasus, ialah dengan menempuh rute penanganan  diluar  badan  peradilan ataupun  penanganan  lewat  badan peradilan.  Proteksi  hukum  untuk para  pihak  pula  sangatbergantung pada  daya  dari  Akad  Pengikatan Jual  beli  yang  terbuat,  ialah  bila  di buatoleh ataupun di hadapan Notaris makadengan sendirinya Aktanya  menjadi  Akta  Notaril alhasil  kekuatan  perlindunganya cocok  dengan  proteksi  kepada  akta asli.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Kohar.  1983.  Notaris  Dalam  Praktik
Hukum. Bandung: Alumni Budiono,Herlien.  2004. Pengikatan  Jual
Beli dan Kuasa Mutlak. Bandung: Media Notariat.
H.Ali  Achmad.  2004. hukum  agrarian (agraria pertanahan Indonesia). Jakarta: Prestasi Pustaka.
Khairandy, Ridwan. 2016. Perjanjian Jual Beli . Yogyakarta: FH UII
PRESS. Mertokusumo,  Sudikno.  2013. Hukum Acara Perdata Indonesia .
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Miru, Ahmadi. 2017. Hukum Kontrak Dan Perancangan  Kontrak .  Jakarta: Raja Grafindo Persada. Patradi,  Kamaluddin.  2010. Pemberian Kuasa Dalam Praktek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak  Atas  Tanah .  Yogyakarta:
Gamma Press. Prodjodikoro, R. Wirjono. 2011. azas-azas hukum  perjanjian .  Bandung: CV. Mandar Maju. Prodjohamidjojo. Martiman. 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi. Bandung: Mandar Maju.
R.  Subekti.  1987. Hukum  Perjanjian . Bandung: Bina Cipta.
Salim,    H.S.  2001. Pengantar    Hukum
Perdata  Tertulis  (BW). Jakarta:
Sinar  Grafika.
Sembiring,  Jimmy  Joses.  2010. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah . Jakarta: Visimedia.
Siregar,  Gomgom  T.P.  2020. Pengantar Ilmu Hukum . Medan: CV.
Sentosa Deli Mandiri.
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan Ilmiah AQLI,  Medan, Maret 2021.