## PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
Nilatus Salamah 1) ,  Miftahur Rahman 2)
1 Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
1 nailatussalamah11@gmail.com
2 Ekonomi Islam, STAI An-Nawawi Purworejo miftah131@gmail.com

## Abstract
BPJS  is  a  legal  entity  formed  to  organize  a  social  security  program  to  guarantee  everyone's constitutional right to social security that allows the development of himself as a whole as a useful human  being  and  as  an  implementation  of  the  Constitutional  duty  of  the  State  to  develop  a  social security system for  all people and empower the  weak and incapacitated  people in  accordance with the  dignity  of    humanity.  This  research  is  a  literary  study  with  a  phenomenological  approach.  The research  data  was  collected  by  searching  the  literature  and  then  analyzed  by  the  conten  analysis method.  The  conclusion  of  this  study  is  that  BPJS  Kesehatan  participants'  understanding  of  DJS payments  /  premiums  for  tabarru'  is  caused  because  they  do  not  know  the  contracts  that  apply  at BPJS  Kesehatan  correctly.  This  understanding  does  not  affect  the  validity  of  the  contract  because what is the benchmark for the contract is its purpose and meaning, not its pronunciation or form. In addition, contemporary scholars view the existence of freedom of faith as long as it does not contain usury and gharar.
Keywords: Islamic Law, Management, BPJS.
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6308

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  sebagai  pengemban  amanah  rakyat  bertanggung  jawab  penuh  atas  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat.  Untuk  mewujudkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan,  pemerintah  menetapkan berbagai  macam  kebijakan  dengan  berbagai  programnya.  Jika  suatu  pemerintahan  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  dasar  rakyatnya,  mereka  akan  menaburkan  benih-benih  kehancuran  melalui kegelisahan  sosial  dan  ketidakstabilan  politik  (Chapra  dkk.,  1997).  Pada  awal  tahun  2014  ini  tepat pada  tanggal  1  Januari  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Kesehatan  mengoperasikan Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Program  ini  diselenggaraksan  oleh  BPJS  (Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial)  Kesehatan  yang  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Usman, 2013). Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN) ini dijadikan sebagai  upaya Pemerintah untuk  mengayom masyarakat  kecil  yang  selama  ini  kesulitan  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Dalam  ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya,  termasuk  urusan  kesehatan.  Hal  ini  didasarkan  pada  dalil  umum  yang  menjelaskan  peran dan  tanggung  jawab  seorang  Imam/khalifah  (kepala  negara  Islam)  untuk  mengatur  seluruh  urusan rakyatnya.  Sabda  Rasulullah  SAW:  “Pemimpin  yang  mengatur  urusan  manusia  (Imam/khalifah)
adalah  bagaikan  penggembala,  dan  dialah  yang  bertanggung  jawab  terhadap  rakyatnya (gembalaannya).”  (HR  Bukhari  No  4904  &  6719;  Muslim  No  1827).  BPJS  (Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  )  Kesehatan  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  ditugaskan  khusus  oleh pemerintah  untuk  menyelenggarakan  jaminan  pemeliharaan  kesehatan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia, terutama  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil,  Penerima  Pensiun  PNS  dan  TNI/POLRI,  Veteran,  Perintis Kemerdekaan  beserta  keluarganya  dan  Badan  Usaha  lainnya  ataupun  rakyat  biasa  (Sukardi,  2016). BPJS  Kesehatan  adalah  badan  hukum  publik  yang  diamanahkan  oleh  Undang-undang  untuk menyelengarakan  program  jaminan  kesehatan.  BPJS  Kesehatan  bukan  institusi  keuangan  yang melakukan  pembiayaan  kepada  pihak  ketiga,  tetapi  lembaga  ini  murni  menyelenggarakan  dan mengumpulkan  pungutan  uang  yang  dikumpulkan  dengan  gotong-royong  dan  itu  dipergunakan  bagi yang sakit. Jadi, gotong royong yang dimaksud adalah gotong royong dilakukan oleh orang yang tidak sakit membantu yang sakit. Dalam undang-undang BPJS pasal 11 disebutkan bahwa BPJS berwenang untuk  menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk  investasi  jangka pendek  dan jangka panjang dengan mempertimbangkan  aspek  likuiditas,  solvabilitas,  kehati-hatian,  keamanan  dana,  dan  hasil  yang memadai  (Permana  dkk.,  2017).  Dalam  permasalahan  ini  BPJS  dalam  pengelolaan  dana  Jaminan Sosial  yang  terkumpul  tidak  ada  pemisahan  antara  dana  tabarru  dan  dana  premi  wajib  peserta, sedangkan  dalam  Asuransi  Syari’ah,  khususnya  asuransi  sosial  harus  dibedakan  antara  dana  tabarru dengan  dana  bukan  tabarru  (Sukardi,  2016).  Ini  merupakan  sebuah  persoalan  muamalah  dalam  hal asuransi  sosial  yang  harus  ditinjau  lebih  dalam,  bagaimana  penerapan  program  pemerintah  berupa Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN) ini dengan  melihat, prinsip-prinsip akad dalam  asuransi  dan hal- hal  yang  terlarang  dalam  muamalah  misalnya;  gharar  maisir  dan  riba  (Sukardi,  2016).  Gharar  berari ketidakjelasan kualitas dan kuantitas suatu produk sehingga bisa mengandung unsur penipuan. Maisir secara  besar  menguntungkan  pihak  tertentu  tanpa  harus  kerja  keras.  Misalnya  karyawan  gajinya dipotong tiap bulan oleh perusahaan dengan alasan membayar BPJS Kesehatan, tapi ternyata potongan ini tidak dibayarkan. Maka perusahaan sudah melakukan praktek maisir. Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Pusat  Dr.  K.H.  Ma’ruf  Amin,  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan BPJS  Kesehatan  dianggap  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  karena  mengandung  unsur  gharar (ketidak  jelasan),  maisir  (memiliki  unsur  pertaruhan),  dan  riba  (bunga).  Karena  itu,  MUI  bersifat mendorong agar lembaga keuangan menerapkan prinsip syariah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan jenis penelitian deskripstif. Data  yang  didapatkan  berupa  data  yang  berda  di  artikel  jurnal,  koran  atau  majalah,  begitujuga  dari webresmi  yang membahas  tentang  BPJS. Kemudian data  yang ada dianalisis dengan tinjauan hukum Islam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Menurut Pasal 1 angka 1 Peratuan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Jaminan  kesehatan  adalah  Jaminan  berupa  perlindungan  kesehatan  agar  peserta  memperoleh manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan  dalam  memahami  kebutuhan  dasar  kesehatan yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang  telah  membayar  iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh pemerintah (Permana dkk., 2017).
Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Jaminan  Kesehatan  adalah  badan  hukum  publik  yang  bertanggung  jawab  kepada  presiden  dan dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  (Firdausy  & Abdurrahman, t.t.).
BPJS  merupakan  badan  hukum  yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan sosial  untuk  menjamin  hak  konstitusional  setiap  orang  atas  jaminan  sosial  yang  yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat dan sebagai
pelaksanaan  tugas  konstitusional  Negara  untuk  mengembangkan  system  jaminan  sosial  bagi seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan martabat kemausiaan (Sukardi, 2016).
Berdasarkan Undang-undang no. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pasal 15 menyebutkan bahwa peserta  mendaftarkan  dirinya  didalam  formulir  pendaftaran  dengan  membayar  iuran  dan kepesertaan bersifat wajib (Indonesia, 2014).
Kemudian  BPJS  memasukkan  iuran  tersebut  menjadi  asset  dana  jaminan  sosial.  Perjanjian jaminan  sosial  yang  dilakukan  antara  pihak  BPJS  kesehatan  dengan  peserta  merupakan  asas ta’awun.  BPJS  kesehatan  merupakan  badan  hukum  bersifat  nirlaba,  yaitu  badan  hukum  dengan pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta (Muhammad, 1997).
Visi  BPJS  Kesehatan  adalah  Terwujudnya  Jaminan  Kesehatan  (JKN-KIS)  yang  berkualitas dan  berkesinambungan  bagi  Penduduk  Indonesia  pada  tahun  2019  berlandaskan  gotong  royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya ( BPJS Kesehatan , t.t.).
Adapun  Misi  BPJS  Kesehatan  adalah;  1)  Meningkatkan  kualitas  layanan  yang  berkeadilan kepada  peserta,  pemberi  layanan  kesehatan  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  melalui  sistem kerja yang efektif dan efisien, 2) Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling  lambat  1  Januari  2019  melalui  peningkatan  kemitraan  dengan  seluruh  pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan, 3) Menjaga  kesinambungan  program  JKN-KIS  dengan  mengoptimalkan  kolektibiltas  iuran,  system pembayaran  fasilitas  kesehatan  dan  pengelolaan  keuangan  secara  transparan  dan  akuntabel,  4) Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerja sama antar lembaga,  kemitraan,  koordinasi  dan  komunikasi  dengan  seluruh  pemangku  kepentingan,  5) Memperkuat  kapasitas  dan  tata  kelola  organisasi  dengan  didukung  SDM  yang  profesional, penelitian,  perencanaan  dan  evaluasi,  pengelolaan  proses  bisnis  dan  manajemen  resiko  yang efektif dan efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal ( BPJS Kesehatan , t.t.). Meskipun  visi  BPJS  Kesehatan  adalah  mewujudkan  jaminan  kesehatan  yang  berdasarkan gotong-royong,  tetapi  pengelolaannya  menggunakan  bisnis  asuransi.  Asuransi  adalah  perjanjian yang  di  dalamnya  terdapat  janji  salah  satu  pihak  untuk  menanggung  kerugian  yang  mungkin dihadapi  oleh  pihak  lain  sebagai  imbalan  dari  premi  yang  diberikan  kepadanya(Al-Mushlih  & Ash-Shawi, 2004).
Sebagai  sebuah  lembaga  bisnis,  aset  BPJS  Kesehatan  berasal  dari  lima  sumber,  yaitu;  a) Modal  awal  dari  pemerintah.  Modal  ini  merupakan  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  dan  tidak terbagi  atas  saham,  b)  Hasil  pengalihan  aset  BUMN  yang  menyelenggarakan  program  jaminan social, c) Hasil pengembangan aset BPJS  Kesehatan, d) Dana operasional yang diambil dari DJS (Dana  Jaminan  Sosial),  e)  Sumber  lain  yang  sah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan (Putri, 2014).
Para  peserta  wajib  membayar  iuran  yang  telah  ditentukan  setiap  bulannya.  Iuran  ini  disebut sebagai  Dana  Jaminan  Sosial  (DJS).  Kemudian  himpunan  DJS  dan  hasil  pengembangannya dikelola  oleh  BPJS  untuk  pembayaran  manfaat  kepada  peserta  dan  pembiayaan  operasional penyelenggaraan program jaminan social (Putri, 2014).
Pembayaran Iuran Dalam Peserta BPJS (Sosial, 2014) ; 1) Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan kesehatan iuran dibayar oleh pemerintah, 2) Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Bantuan Iuran  Upah  yangbekerja  pada  Lembaga  Pemerintahan  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  SIpil,  anggota TNI,  anggota  Polri,  Pejabat  Negara,  dan  pegawai  pemerintah  non  pegawai  negeri  sebesar  5% (lima  persen)  dari  gaji  atau  upah  perbulan  dengan  ketentuan:  3%  (tiga  persen)  dibayar  oleh pemberi  kerja  dan  2%  (dua  persen)  dibayar  oleh  peserta,  3)  Iuran  bagi  peserta  pekerja  penerima upah  yang  bekerja  di  BUMN,  BUMD  dan  swasta  sebesar  4,5  %  dari  gaji  atau  upah  perbulan dengan  ketetuan:4%  dibayar  oleh  pemberi  kerja  dan  0,5%  dibayar  oleh  peserta,  4)  Iuran  untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah  yang terdiri dari  anak ke 4 dan seterusnya,  ayah, ibu,
dan mertua, besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah perorang perbulan, dibayar oleh pekerja penerima  upah,  5)Iuran  dari  kerabat  lain  dari  pekerja  penerima  upah  (seperti  saudara kandung/ipar,  asisten  rumah  tangga,dll)  peserta  pekerja  bukan  penerima  upah  serta  iuran  peserta bukan  pekerja  adalah  sebesar:  a)  Sebesar  Rp.  25.500,-  perorang  perbulan  dengan  manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III, b) Sebesar Rp. 42.500,- perorang perbulan dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas II. c) Sebesar Rp. 59.500,- perorang perbulan dengan manfaat pelayanan  diruang  perawatan  kelas  I,  5)  Iuran  Jaminan  Kesehatan  bagi  veteran,  Perintis Kemerdekaan,  janda,  anak  yatim,  duda,  dari  veteran  atau  perintis  kemerdekaan  iurannya ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun perbulan, dibayar oleh pemerintah, 6) Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan (Sosial, 2014).
Mulai  1  Januari  2020,  iuran  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (  BPJS)  Kesehatan  resmi naik  sebesar  100  persen.  Kenaikan  iuran  tersebut  berlaku  bagi  Peserta  Bukan  Penerima  Upah (PBPU)  dan  peserta  bukan  pekerja.  Adapun  kenaikan  ini  tertuang  dalam  Peraturan  presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan  Kesehatan.  Dalam  peraturan  yang  ditandatangani  oleh  Presiden  Jokowi,  disebutkan bahwa  penyesuaian  tarif  iuran  ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kesinambungan program  jaminan  kesehatan.  Penjelasan  mengenai  kenaikan  iuran  BPJS  Kesehatan  sebesar  100 persen  terangkum  dalam  Pasal  34  Perpres  Nomor  75  Tahun  2019  ( Rincian  Besaran  Tarif  Iuran BPJS  Kesehatan  yang  Berlaku  Mulai  Hari  Ini ,  t.t.).  Berdasarkan Pasal  34  Perpres  Nomor  75 Tahun  2019, kenaikan  iuran  BPJS  secara  rinci  menjadi:  Kelas  III  dari  Rp  25.500  per  bulan menjadi  Rp 42.000 Kelas  II dari rp 51.000 menjadi  Rp 110.000 Kelas  I  dari Rp 80.000 menjadi Rp  160.000  Kenaikan  tersebut  juga  berlaku  bagi  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  dari  anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari Rp 23.000 per bulan menjadi Rp 42.000. Dijelaskan bahwa PBI (APBD dan APBN) berlaku per  1  Agustus  2019.  Khusus  PBI  (APBD)  periode  Agustus-Desember  2019  ditanggung  oleh Pemerintah Pusat untuk selisih Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 atau Rp 19.000. Kenaikan iuran ini untuk  menutup  defisit  keuangan  BPJS  Kesehatan( Rincian  Besaran  Tarif  Iuran  BPJS  Kesehatan yang Berlaku Mulai Hari Ini , t.t.).

## Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran
1. Keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah dikenakan denda administrative sebesar  2%  dari  perbulan  dari  total  iuran  yang  yang  tertunggak  paling  banyak  untuk  waktu  3 bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja.
2. Keterlambatan  pembayaran  iuran  untuk  peserta  bukan  penerima  upah  dan  bukan  pekerja dikenakan  denda  keterlambatan  sebesar  2%  perbulan  dari  total  iuran  yang  tertunggak  paling banyak  untuk  waktu  6  bulan  yang  dibayarkan  bersamaan  dengan  total  iuran  yang  tertunggak ( Rincian Besaran Tarif Iuran BPJS Kesehatan yang Berlaku Mulai Hari Ini , t.t.).

## Faktor Yang Mempengaruhi Peran BPJS Kesehatan
Faktor-faktor yang mempengaruhi peran BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Mekanisme pencairan klaim oleh pihak BPJS . Dalam mekanisme pencairan klaim oleh pihak BPJS  pelaksanaan  jaminan  kesehatan,  klaim  pembayaran  tidak  dibayarkan  oleh  pemerintah, tetapi diserahkan kepada pihak BPJS Kesehatan.
2. Sistem  anggaran.  dimana  rumah  sakit  mendapatkan  anggaran  tahunan  yang  memang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah tersebut.
3. Kondisi  sarana  prasarana.  dalam  perkembangan  pasien  BPJS  yang  makin  meningkat menyebabkan  kebutuhan  untuk  mengembangkan  sarana  prasarana  tersebut.  Salah  satu  faktor yang  dianggap  harus  segera  mendapatkan  perhatian  penting  seiring  dengan  lonjakan  pasien akibat kepersertaan BPJS adalah kondisi sarana dan prasarana.
4. Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Sumber Daya Manusia merupakan tenaga rumah sakit yang penting, di samping sarana dan parasarana serta dana.
5. Faktor kesadaran masyarakat. Belum semua masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu (PBI/ Penerima Bantuan Iuran) mempunyai kartu BPJS. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu; 1). Karena ketidaktahuan bagaimana untuk mengurus kartu BPJS. Hal ini  disebabkan  adanya  persepsi  masyarakat  bahwa  mengurus  BPJS  selalu  berbelit-belit,  2). Sebagian  masyarakat  menganggap  bahwa  kartu  BPJS  belum  memiliki  manfaat  sehingga  saat saat  membutuhkan  timbulah  kemauan  untuk  meminjam  kartu  BPJS  orang  lain  (Widada  dkk., 2017).

## Mekanisme Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan
Menurut Hukum Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain  dimana  orang  lain  itu  bertindak  atas  nama  pemberi  kuasa  atau  yang  mewakilkan  sepanjang hal-hal  yang  dikuasakan  itu  boleh  didelegasikan  oleh  agama.  Islam  mensyariatkan  wakalah (perwakilan)  karena  manusia  membutuhkannya.  BPJS  Kesehatan  menerapkan  manajemen  resiko yang  kuat  dan  melarang  pihak  emiten  asing.  Oleh  karena  itu  tidak  terlepas  dari  peran  Dewan Jaminan  Sosial  Nasional  dan  juga  peran  Bank  Kustodian  milik  BUMN  selaku  tempat penyimpanan dana tersebut. BPJS Kesehatan menerapkan pemisahan sumber dana dengan tujuan dana ini tidak tercampur menjadi satu dan pengawasan maupun audit pengelolaan dana lebih jelas. Islam mengajarkan kerja sama atau investasi dengan mudharabah yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat  penyerahan  modal  khusus  atau  semaknanya  tertentu  dalam  jumlah,  jenis,  dan  karakter (sifat)  dari  orang  yang  diperbolehkan  mengelola  harta  kepada  orang  lain  yang  aqil  (berakal), mumayyiz  (dewasa),  dan  bijaksana,  yang  ia  pergunakan  untuk  berdagang  dengan  mendapatkan bagian  tertentu  dari  keuntungannya  menurut  nisbah  pembagiannya  dalam  kesepakatan  (Rahman, 2019).  Asuransi  dalam  pandangan  ajaran  Islam  termasuk  masalah  ijtihadiyah,  artinya  hukumnya perlu  dikaji  sedalam  mungkin  karena  tidak  dijelaskan  oleh  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  secara eksplisit.  Para  imam  mujtahid  seperti  Imam  Abu  Hanifah,  Imam  Malik,  Imam  Syafi’i,  Imam Ahmad bin Hanbal dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi, karena pada masa tersebut belum dikenal asuransi. Sistem asuransi baru dikenal di dunia Timur  pada  abad  keduapuluh,  dunia  Barat  sudah  mengenal  sistem  asuransi  sejak  abad  keempat belas,  sedangkan  para  ulama  mujtahid  besar  hidup  pada  sekitar  abad  kedua  sampai  kesembilan (Suhendi,  2002).  Kegiatan  investasi  pada  obligasi  pemerintah,  deposito  pemerintah,  reksadana pemerintah,  efek  beragun  aset  pemerintah,  dan  saham  pemerintah,  dimana  biasanya  pemerintah memberikan  bunga  pada  investasi  tersebut  dan  pemerintah  memiliki  hak  menguasai  dan membelanjakannya  di  dalamnya  serta  memanfaatkannya  untuk  pinjaman  ribawi.  Bunga  yang diberikan pihak Bank kepada pemilik dana (nasabah) tidaklah halal. MUI melihat BPJS Kesehatan saat ini sebagaimana melihat asuransi konvensional. Jika kita melihat dari financial management maka  tidak  ada  yang  salah,  tapi  jika  dilihat  dari  pandangan  Islam,  maka  ada  beberapa  hal  yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijtihad Ulama.

## Pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Empat Prinsip Dasar Asuransi Syariah yakni (Sudarsono, 2018): a) Saling bertanggung jawab, b) Saling bekerja sama atau saling membantu, c) Saling melindungi penderitaan satu sama lain, d) Menghindari unsur maisir, gharar dan riba
Perbedaan  Asuransi  Syari’ah  dengan  Asuransi  Konvensional  (Sudarsono,  2018):  1) Keberadaan  Dewan  Pengawas  Syari’ah  (DPS)  dalam  perusahaan  asuransi  syari’ah  merupakan suatu  keharusan.  Dewan  ini  berperan  mengawasi  manajemen,  produk  serta  kebijakan  investasi supaya  senantiasa  sejalan  dengan  syari’at  Islam,  2)  Prinsip  asuransi  syari’ah  adalah takaful (tolong-menolong)  sedangkan  prinsip  asuransi  konvensional tabadulli (saling  tukar  menukar),  3) Dana  yang  terkumpul  dari  nasabah  perusahaan  asuransi  syari’ah  (premi)  diinvestasikan berdasarkan  syari’ah  dengan  sistem  bagi  hasil  (Mudarabah).  Sedangkan  pada  asuransi konvensional  investasi  dana  dilakukan  pada  sembarang  sektor  dengan  sistem  bunga,  4)  Premi yang  terkumpul  diperlakukan  tetap  sebagai  dana  milik  nasabah.  Perusahaan  hanya  sebagai
pemegang  amanah  untuk  mengelolanya.  Sedangkan  pada  asuransi  konvensional,  premi  menjadi milik  perusahaan  dan  perusahaanlah  yang  memiliki  otoritas  penuh  untuk  menetapkan  kebijakan pengelolaan  dana  tersebut,  5)  Untuk  kepentingan  pembayaran  klaim  nasabah  dana  diambil  dari rekening tabarru ‟ seluruh peserta yang sudah diiklaskan untuk keperluan tolong- menolong bila ada  peserta  yang  terkena  musibah.  Sedangkan  dalam  asuransi  konvensional,  dana  pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan, 6) Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku  pemilik  dana  dengan  perusahaan  selaku  pengelola,  dengan  prinsip  bagi  hasil.  Sedangkan dalam  asuransi  konvensional,  keuntungan  sepenuhnya  menjadi  milik  perusahaan.  Jika  tidak  ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.
Beberapa  indikator  dan  kriteria  yang  menentukan  asuransi  sesuai  syariah  atau  tidak,  yaitu harus  dipastikan  dalam  pengelolaan  dan  penanggungan  resiko.  terhindar  dari  unsur  gharar (ketidakpastian atau spekulasi) , maisir (perjudian) dan dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba(Antonio, 1994). Dalam upaya menghindari gharar, pada setiap kontrak asuransi  syari’ah  harus  dibuat  sejelas  mungkin  dan  sepenuhnya  terbuka.  Keterbukaan  itu  dapat diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan  di  dalam  kontrak  asuransi  syari’ah  bila  terdapat  elemen  yang  tidak  jelas  dalam pokok permasalahan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri (Muhaimin, 2005).
Menurut Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Dr. K.H. Ma’ruf Amin, menyatakan bahwa penyelenggaraan BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah  karena  mengandung  unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (memiliki  unsur  pertaruhan), dan  riba  (bunga).  Karena  itu,  menurutnya,  MUI  bersifat  mendorong  agar  lembaga  keuangan menerapkan prinsip syariah, dan ini dilakukan sudah lama. Bahkan, kini sudah tumbuh beberapa lembaga  keuangan  yang  menerapkan  prinsip  syariah  itu.  Keputusan  Ijtima  Ulama  Komisi  Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) MUI se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya’ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M antara lain menyebutkan soal BPJS Kesehatan, sebagai berikut (Saniah, 2021):
1.  Deskripsi  Masalah  Kesehatan  adalah  hak  dasar  setiap  orang,  dan  semua  warga  negara  berhak mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Dengan  mempertimbangkan  tingkat  urgensi  kesehatan termasuk  menjalankan  amanah  UUD  1945,  maka  Pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah  telah  melakukan  beberapa  upaya  untuk  meningkatkan  kemudahan  akses  masyarakat pada fasilitas kesehatan.
2.  Tentang  modus  transaksional  yang  dilakukan  oleh  BPJS,  khususnya  BPJS  Kesehatan,  dari perspektif Ekonomi Islam dan Fiqh Mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional,  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  dan  beberapa  literatur,  nampaknya  bahwa secara  umum  program  BPJS  Kesehatan  belum  mencerminkan  konsep  ideal  jaminan  sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.
3.  Dalam  hal  terjadi  keterlambatan  pembayaran  iuran  untuk  Pekerja  Penerima  Upah,  maka dikenakan  denda  administratif  sebesar  2%  (dua  persen)  per  bulan  dari  total  iuran  yang tertunggak  paling  banyak  untuk  waktu  3  (tiga)  bulan.  Denda  tersebut  dibayarkan  bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6  (enam)  bulan  yang  dibayarkan  bersamaan  dengan  total  iuran  yang  tertunggak.  Oleh  karena itu, penyelenggaraan jaminan sosial  oleh BPJS Kesehatan, terutama  yang terkait dengan  akad antar  para  pihak,  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah,  karena  mengandung  unsur  gharar (ketidakpastian,  pengambilan  hak  orang  lain  yang  tidak  sepatutnya),  maisir  (perjudian, spekulasi),  dan  riba  (bunga).  Adapun  untuk  sistem  jaminan  sosial  adalah  telah  diketahui bersama  bahwa  masyarakat  yang  berpedoman  pada  asas  tolong-menolong,  individunya  saling menjamin  satu  sama  lain,  dan  wilayahnya  merasakan  kecintaan,  persaudaraan,  serta  itsar (mendahulukan  kepentingan  orang  lain),  maka  hal  tersebut  membentuk  masyarakat  yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian,
wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan tindakan kriminal, bunuh diri,  dan  terjerumus  pada  perkara-perkara  yang  hina  dan  rusak.  Pelayanan  kesehatan menduduki posisi yang sangat penting dalam syari’ah. Pelayanan kesehatan adalah bagian dari maqashid  syari’ah,  yaitu  melihara  diri  (jiwa)  yang  disebut  oleh  ulama  dengan  istilah  hifz  al- nafs.  Selanjutnya,  MUI  memberikan  rekomendasi  beberapa  hal  berikut  adalah;  a)  Agar pemerintah  membuat  standar  minimum  atau  taraf  hidup  layak  dalam  kerangka  Jaminan Kesehatan  yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai  wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya, b)  Agar  pemerintah  membentuk  aturan,  sistem,  dan  memformat  modus  peran  di  BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

## Akad dalam Islam tentang BPJS
Akad atau transaksi adalah suatu perikatan yang dilakukan dengan ijab kabul. Ulama fikih mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang dan menjadikan perikatan di antara keduanya untuk mendapatkan masing-masing dari kehendaknya (Kartini, t.t.).
Menurut Syamsul Anwar, akad dalam Islam memiliki tujuh asas, yaitu:
1. Asas ibāhah, yaitu asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat. Di bidang ini, segala sesuatu  boleh  dilakukan  sampai  ada  dalil  yang  melarangnya.  Asas  ini  merupakan kebalikan  dari  asas  yang  berlaku  bidang  ibadah,  bahwa  bentuk-bentuk  ibadah  yang  sah adalah yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah.
2. Asas kebebasaan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat  membuat  akad  jenis  apapun  tanpa  terikat  kepada  nama-nama  yang  telah  ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang akan dibuatnya  sesuai  dengan  kepentingannya.  Hal  itu  boleh  dilakukan  selama  tidak  berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil.
3. Asas  konsensualisme,  yaitu  asas  yang  menyatakan  bahwa  untuk  terciptanya  suatu perjanjian  cukup  dengan  tercapainya  kata  sepakat  antara  para  pihak  tanpa  perlu dipenuhinya  formalitas-formalitas  tertentu.  Secara  umum  dalam  hukum  Islam  akad- akadnya bersifat konsensualisme.
4. Asas mengikat. Dalam al-Quran dan hadis  terdapat  banyak perintah  agar  memenuhi  janji. Dalam  kaidah  ushul  fikih  disebutkan  bahwa “perintah  itu  pada  asasnya  menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji adalah mengikat dan wajib dipenuhi.
5. Asas  keseimbangan.  Islam  menekankan  adanya  keseimbangan  antara  apa  yang  yang diberikan dan apa yang diterima. Asas ini tercermin dalam transaksi yang dapat dibatalkan ketika  di  sana  terjadi  ketidakseimbangan  yang  mencolok.  Contoh  tidak  adanya keseimbangan adalah riba dalam bunga bank, di mana hanya debitur yang memikul segala risiko  atas  kerugian  usaha,  sementara  kreditor  bebas  sama  sekali  dan  harus  mendapat persentase tertentu dalam keadaan apapun.
6. Asas kemaslahatan,  yaitu asas  yang tujuaanya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak.  Menurut  asas  ini,  sebuah  akad  tidak  boleh  menimbulkan  kerugian  ( muḍarat) atau memberatkan ( masyaqqah).
7. Asas amanah. Dengan asas ini, para pihak yang melakukan akad harus beritikad baik dalam bertransaksi.  Salah  satu  pihak  tidak  dibenarkan  mengeksplotiasi  ketidaktahuan  mitranya. Dalam  hukum  Islam  terdapat  suatu  bentuk  perjanjian  yang  disebut  sebagai  perjanjian amanah. Salah satu pihak hanya bergantung pada kejujuran informasi dari pihak yang lain untuk  nantinya  bisa  membatalkan  perjanjian  tersebut.  Ketentuan  dalam  perjanjian  itu adalah  bahwa  menyembunyikan  informasi  yang  semestinya  disampaikan  dapat  menjadi alasan pembatalan akad, jika di kemudian hari diketahui informasi tersebut tidak benar.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Mekanisme  pengolahan  dana  BPJS,  peran  Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional  dan  juga  peran Bank  Kustodian  milik  BUMN  selaku  tempat  penyimpanan  dana  tersebut.  BPJS  Kesehatan menerapkan  pemisahan  sumber  dana  dengan  tujuan  dana  ini  tidak  tercampur  menjadi  satu  dan pengawasan maupun audit pengelolaan dana lebih jelas.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syari’ah, dimana dalam pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan dana tabarru dengan dana bukan tabarru.
Pemahaman  peserta  BPJS  Kesehatan  terhadap  pembayaran  DJS/premi  untuk  tabarru’ disebabkan  karena  mereka  tidak  mengetahui  akad-akad  yang  berlaku  di  BPJS  Kesehatan  secara benar.  Pemahaman  tersebut  tidak  berpengaruh  kepada  keabsahan  akad  karena  yang  menjadi patokan  pada  akad  adalah  maksud  dan  maknanya,  bukan  lafal  atau  bentuknya.  Selain  itu,  para ulama  kontemporer  memandang  adanya  kebebasan  berakad  selama  tidak  mengandung  riba  dan ghara.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Syukur  alhamdulillah  atas  rahmat  Allah  SWT  yang  dilimpahkan  karuniaNYA  kepada  penulis sehingga  terselesainya  penelitian  ini.  Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  kaka  kami  Miftahur Rahman  yang  berkenan  membimbing  penulis  sampai  dengan  terbitnya  penelitian  ini.  Ucapan terimakasih  dan  penghargaan  kami  berikan  kepada  editor,  reviewer,  yang  telah  menelaah  dan mereview serta mempublikasikan pada Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIEI) dan tak lupa pula terkhusus informan  penelitian  yang  telah  memberikan  waktu  luangnya  serta  ikut  berpartisipasi  dalam penyelesaian penelitian ini.

## REFERENSI
Al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. (2004). Fikih ekonomi keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq .
Antonio,  M.  S.  (1994).  Prinsip  Dasar  Operasi  Asuransi  Takaful  dalam  Arbitrase  Islam  di  Indonesia.
Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia .
BPJS Kesehatan . (t.t.). Diambil 9 Agustus 2022, dari https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/
Chapra, M. U., Hakim, L., Sonhadji, M., & Sigit, M. (1997). Al Qur’an menuju sistem moneter yang adil . Dana Bhakti Prima Yasa.
Firdausy,  S.  U.,  &  Abdurrahman,  R.  (t.t.).  ANALISIS  BATASAN  KEWENANGAN  PRESIDEN DALAM  MEMBENTUK  PERATURAN  PRESIDEN  MENURUT  UNDANG-UNDANG NOMOR  12  TAHUN  2011  TENTANG  PEMBENTUKAN  PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN. RES PUBLICA , 1 (3), 85–98.
Indonesia,  P.  N.  R.  (2014). Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2014tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007tentang Perpustakaan .
Kartini,  I.  (t.t.). Opersionalisasi  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  Perspektif Hukum Islam .
Muhaimin,  I.  (2005).  Asuransi  umum  syariah  dalam  praktik. Upaya  menghilangkan  Gharar,  Maisir, dan Riba, Jakarta: Gema Insani .
Muhammad, M. (1997). Asuransi dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara .
Permana, I., Suyatna, I. N., & Sarna, K. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Terkait  Pendaftaran  Peserta  Program  Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Gianyar. Kertha Negara , 5 (02), 1–14.
Putri, A. E. (2014). Paham BPJS .
Rahman,  M.  (2019).  PRAKTIK  PENGELOLAAN  DANA  SIMPANAN  INSANI  DAN  ZAMANI PADA  BMT  AN-NAWAWI  BERJAN  PURWOREJO  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM BISNIS SYARIAH. An-Nawa: Jurnal Studi Islam , 1 (1), 183–234.
Rincian Besaran Tarif Iuran BPJS Kesehatan yang Berlaku Mulai Hari Ini . (t.t.). Diambil 9 Agustus 2022,  dari  https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/01/062100365/rincian-besaran-tarif- iuran-bpjs-kesehatan-yang-berlaku-mulai-hari-ini?page=1
Saniah,  N.  (2021).  ANALISIS  HUKUM  EKONOMI  SYARIAH  TERHADAP  AKAD  DALAM PROGRAM BPJS KESEHATAN. Islamic Circle , 2 (1), 52–67.
Sosial, B. P. J. (2014). Panduan layanan bagi peserta BPJS kesehatan .
Sudarsono,  H.  (2018). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah;  deskripsi  dan  ilustrasi .  Ekonisia  FE UII.
Suhendi,  H.  H.  (2002). Fiqh  muamalah:  Membahas  ekonomi  islam  kedudukan  harta,  hak  milik,  jual beli,  bunga  bank  dan  riba,  musyarakah,  ijarah,  mudayanah,  koperasi,  asuransi,  etika  bisnis dan lain-lain . PT RajaGranfindo Persada.
Sukardi, D. (2016). Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , 1 (1).
Usman, S. (2013). Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta  Jamkesmas  (Studi  Implementasi  Pasal  19  Ayat  (2)  Jo  Pasal  20  Ayat  (1)  Jo  Pasal  22 Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  di Rum .
Widada, T., Pramusinto, A., & Lazuardi, L. (2017). Peran badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan dan implikasinya terhadap ketahanan  masyarakat  (studi  di  rsud hasanuddin  damrah manna  kabupaten  bengkulu  selatan,  provinsi  bengkulu). Jurnal  Ketahanan  Nasional , 23 (2), 199–216.