Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika

## GAGASAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
Winarno 1 , Muchtarom 2 , Rusnaini 3
Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Sebelas Maret, Indonesia 123
winarnonarmoatmojo@staff.uns.ac.id 1 , muchtarom1974@staff.uns.ac.id 2 , rusnaini@staff.uns.ac.id 3

## Abstract
Citizenship is not merely a formal legal status, but it is also a political identity developed in accordance with the socio-political context. Indonesia is a huge country rich in tradition, ethnicity, and culture. This wealth will be a problem that is quite complicated if the Indonesian people are not able to understand its history. Revealing the historicity of Indonesian citizenship is very important, as this becomes the starting point in developing  the  national  identity  and  the  national  character  that  distinguishes  it  from  other  nations.  The attributes of citizenship consist of; a sense of identity,  rights,  obligations,  involvement in the public affair,s and  an  acceptance  of  basic  social  values.  This  study  is  conducted  to  find  the  attributes  of  Indonesian citizenship based on the historical context of citizenship. This study uses a qualitative approach to document and interview analysis techniques. The data are derived from the related kinds of literature on the history of citizenship  in  Indonesia  and  experts  of  history  and  citizenship.  In  this  study,  the  analysis  method  uses interactive  analysis.  The  research  results  show  that  based  on  its  history,  the  concept  of  Indonesian citizenship  is  motivated  by  the  classification  of  the  Dutch  Indies  population  which  is  discriminative.  The meeting held by the Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) decided the formulation of Indonesian citizens i.e. “native Indonesian people and other nation”, as a form of strengthening the identity of the Indonesian nation entitled to independence. This formula was further stated in Articles 6 and 26 of the  1945  Constitution.  Identity  attribute  becomes  an  important  characteristic  of  Indonesian  citizenship based on the historical perspective.
Keywords: citizenship, citizenship attributes, citizens

## Abstrak
Kewarganegaraan  bukan  sekedar  status  hukum  formal,  tetapi  juga  merupakan  identitas  politik  yang berkembang sesuai dengan konteks sosial politik. Indonesia adalah negara besar yang kaya akan tradisi, etnis, dan budaya. Kekayaan ini akan menjadi masalah yang cukup pelik jika masyarakat Indonesia tidak mampu memahami sejarahnya. Pengungkapan kesejarahan kewarganegaraan Indonesia sangat penting dilakukan, karena  hal  tersebut  menjadi  titik  awal  dalam  pengembangan  jati  diri  bangsa  dan  karakter  bangsa  yang membedakannya dengan bangsa lain. Atribut kewarganegaraan terdiri dari; rasa identitas, hak, kewajiban, keterlibatan  dalam  urusan  publik,  dan  penerimaan  nilai-nilai  sosial  dasar.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui atribut kewarganegaraan Indonesia berdasarkan konteks historis kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dokumen dan ditunjang dengan wawancara. Data tersebut bersumber dari berbagai literatur terkait tentang sejarah kewarganegaraan di Indonesia dan para ahli sejarah dan kewarganegaraan. Dalam penelitian ini  analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  sejarahnya,  konsep  kewarganegaraan  Indonesia dilatarbelakangi oleh klasifikasi penduduk Hindia Belanda yang diskriminatif. Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) memutuskan rumusan warga negara Indonesia yaitu “orang Indonesia asli dan  bangsa  lain”,  sebagai  bentuk  penguatan  jati  diri  bangsa  Indonesia  yang  berhak  atas  kemerdekaan. Rumusan ini lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 6 dan 26 UUD 1945. Atribut identitas menjadi ciri penting kewarganegaraan Indonesia dalam perspektif sejarah.
Kata kunci: kewarganegaraan, atribut kewarganegaraan, warga negara
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika

## Pendahuluan
Kewarganegaraan sebagai suatu konsep memiliki  makna  yang  luas.  Ia  bukan semata-mata  status  hukum,  sebagai ikatan yuridis warga dengan negaranya. Kewarganegaraan  bukan  hanya  hak pasif  yang  diberikan  negara,  tetapi sebagai  tindakan  aktif  yang  dilakukan warga  sebagai  anggota  komunitas  baik secara yuridis, politik, ekonomi maupun budaya. (Turner, 1999). Kewarganegaraan  memiliki  dimensi legal,  politik  dan  sosial  (Iija,  2011).
Kewarganegaraan juga merupakan seperangkat  karakteristik  dari  seorang warganegara  yang  menjadikan  atribut kewarganegaraan  (Cogan  &  Derricott,
1998). Atribut
kewarganegaraan tersebut  mencakup  1)  perasaan  akan sebuah  identitas,  2)  kepemilikan  akan hak , 3) pemenuhan akan kewajiban, 4) ketertarikan  dan  keterlibatan  akan masalah publik dan 5) penerimaan  atas nilai  sosial  yang  mendasar.  Pendapat lain
menyebut, komponen
kewarganegaraan  terdiri  atas  3  (tiga), yakni  1)  keanggotaan,  2)  hak,  dan  3) partisipasi (Bellamy, 2008).
Melalui penelurusan sejarah, Heater  (2004)  membuat  simpulan bahwas  kewarganegaraan  merupakan suatu  bentuk  identitas  sosial  politik ( citizenship  is  a  form  of  socio-political identity ) dari seseorang. Bentuk bentuk identitas sosial politik itu dapat berbeda bergantung kepada sistem sosial politik dimana  ia  berada.  Heater  menemukan adanya  5  (lima)  bentuk  identitas  sosial politik  itu  yakni  sistem  feodal  ( feudal system ),  sistem  monarki  ( monarchical system ), sistem tirani ( tyranical system ), sistem  nasional  ( national  system )  dan
sistem  kewarganegaraan  ( citizenship system ). Bellamy (2014) menyatakan bahwa  konsep  kewarganegaraan  di dunia  Barat  itu  bermula  dari  sejarah Yunani  klasik  (Grace)    yang  melahirkan konsep  kewarganegaraan  republikan dan  Romawi  yang  melahirkan  konsep kewarganegaraan
liberal.
Kewarganegaraan dewasa ini cenderung menunjuk  pada  status  formal  dengan sejumlah  hak  dan  kewajiban  yang melekat  dengannya.  Namun  demikian menurutnya,  teoretisasi  yang  berbasis semata-mata  pada  yuridis  formal cenderung
menekankan
“kewarganegaraan  sebagai  status”, tidak memadai untuk menyentuh isu-isu substansial  “kewarganegaraan  sebagai praktik”.
Jika kewarganegaraan Barat bermula dari pengalaman di Yunani dan Romawi, lalu bagaimana dengan kewarganegaraan Indonesia. Studi Kalidjernih  (2007)  mengungkap  bahwa pengetahuan kewarganegaraan Indonesia  mulai  diproduk  menjelang proklamasi kemerdekaan,
yakni menjelang  sidang  Badan  Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) antara  bulan  Mei  sampai  Juni  1945. Sebelumnya  dikatakan  bahwa  gagasan kewarganegaraan Indonesia pascakolonial dipengaruhi oleh pemikiran integralistik (Kalidjernih, 2005). Studi Samsuri (2010) menyebutkan bahwa gagasan masyarakat  kewargaan  Indonesia  telah mengalami  transformasi  nilai  secara struktural. Masyarakat kewargaan Indonesia  mencerminkan  nilai  dalam Pancasila sebagai penanda atau
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
karakter  khas  keindonesiaan  yang mampu membedakannya dengan masyarakat kewargaan di Barat. Kebijakan pendidikan kewarganegaraan di  Indonesia  tidak  dipengaruhi  oleh adanya    perubahan  politik  rezim  tetapi bergantung pada politik negara sebagaimana  yang  termuat  dalam undang undang dasar.
Menilik  dari  studi  di  atas,  maka masih  diperlukan  studi  lanjut  perihal bagaimana sebenarnya atribut kewarganegaraan Indonesia sejak
diperbincangkan  dalam  sidang  BPUPK seperti  dikemukakan  Kalidjernih  (2005, 2007).  Apakah  perubahan  rezim  di Indonesia tidak mempengaruhi gagasan kewarganegaraan  ataukah  perubahan itu  dipengaruhi  oleh  politik  negara dalam  konstitusi,  sebagaimana  hasil studi Samsuri (2010).
Berdasar  hal  tersebut,  penelitian ini bermaksud  mengungkap  bagaimana gagasan  kewarganegaraan  Indonesia utamanya atribut kewarganegaraan  itu dibangun dan atribut apa yang muncul . Studi  ini  ingin  mengungkap  gagasan kewarganegaraan  terutama  atribut kewarganegaraan
Indonesia dari perspektif atau sudut pandang sejarah. Masalah  yang  dirumuskan  adalah  apa atribut  kewarganegaraan  Indonesia apabila ditinjau dari perspektif sejarahnya.

## Metode penelitian
Penelitian  dilakukan  dengan  metode kualitatif  studi  dokumentasi  dengan menggunakan teknik analisis isi. Dokumen  utama  yang  dianalisis  adalah adalah  buku  Risalah  Sidang  BPUPKI
(  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia)    dan  PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)  terbitan  Sekretariat  Negara RI tahun 1998. Dokumen lainnya adalah buku  –  buku  yang  berkaitan  dengan kewarganegaraan Indonesia dan aturan perundangan  perihal  kewarganegaraan Indonesia.
Teknik  wawancara  digunakan sebagai  pendukung  untuk  menggali pemikiran, pandangan, pendapat terhadap  konsep  kewarganegaraan Indonesia.  Wawancara  yang  digunakan wawancara  tak  berstruktur.  Informan dipilih  melalui selective dan snowball sampling. Untuk  mendukung  teknik tersebut  disusun  instrumen  berupa rambu-rambu  analisis  dokumen  dan panduan  wawancara.  Informan  terpilih ada 3 (tiga) yakni 1 (satu) orang  pakar di bidang  kewarganegaraan,  1  (satu) orang    pakar  di  bidang  hukum  dan  1 (satu) orang pakar pada bidang sejarah.
Uji  validitas  data  menggunakan teknik  trianggulasi  data  dan  metode. Keduanya  digunakan  guna  menutup kemungkinan ada kekurangan data dari salah  satunya.  Juga  dilakukan focus group  discussion untuk  memvalidasi temuan dengan menghadirkan beberapa  narasumber  dan  informan pakar  yang  relevan  dengan  fokus penelitian. Focus group discussion telah dilaksanakan  pada  tanggal  10  Agustus 2018. Teknik  analisis  data  mencakup  4 (empat)  komponen  utama  analisis interaktif yakni kegiatan (1)
mengumpulkan  data,  (2)  mereduksi data, (3) menyajikan data, (4)  menarik kesimpulan  atau  verifikasi  (Miles  & Huberman,  1994).    Sejalan  dengan
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
teknik  di  atas,  data  yang  telah dikumpulkan  dianalisis  dengan  3  (tiga) langkag  kegiatan  yaitu  mereduksi, menyajikan  lalu  menarik  kesimpulan. Data selanjutnya tersaji dengan kategori meliputi , 1) Gagasan kewarganegaraan Indonesia dari perspektif sejarah dan 2) Atribut kewarganegaraan Indonesia dari perspektif sejarah.

## Hasil dan Pembahasan

## Gagasan  Kewarganegaraan  Indonesia dalam perspektif sejarah
Kewarganegaraan  sebagai  status  dan ikatan dengan komunitas politik bangsa dalam  hal  ini  Indonesia diawali  dengan munculnya semangat kebangsaan untuk mendirikan Indonesia merdeka. Menurut informan pakar bahwa konsep kewarganegaraan  Indonesia  dimulai dari  sejarah  Indonesia  merdeka  itu sendiri. Artinya gagasan tentang kewarganegaraan  Indonesia  mengiringi dan  tidak  terpisahkan  dari  proses bernegara Indonesia (Wawancara dengan  Kalidjernih,  26  Mei  2018). Kewarganegaraan pada zaman penjajahan adalah konsep kewarganegaraan  yang  terikat  dengan negara  saat  itu  yakni  negara  Hindia Belanda sebagai negara jajahan Belanda.
Kewarganegaraan  di  masa  Hindia Belanda adalah kewarganegaraan sebagai status dan ikatan antara warga negara  dengan  negara  Hindia  Belanda saat itu, bukan negara Indonesia.
Indonesia sebagai
negara merdeka  di  tahun  1945  memang bermula  dari  negara  Hindia  Belanda sebaga  negara  jajahan.  Artinya  sejarah Hindia Belanda merupakan sejarah dari
perkembangan munculnya negara
Indonesia. Namun demikian tidak dapat dinyatakan  bahwa  kewarganegaraan Indonesia  merupakan  kelanjutan  dan perkembangan dari sejarah kewarganegaraan Hindia Belanda. Justru,  kewarganegaraan  Indonesia merupakan  bentuk  reaksi  dari  konsep kewarganegaraan Hindia Belanda.

## Kewarganegaraan  orang Indonesia sebelum bernegara
Sebelum  datangnya  masa  penjajahan, belum  ada  sebutan  untuk  menyebut wilayah  kepulauan  maupun  penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Ketika Belanda    datang,  wilayah  tersebut dikatakan  sebagai  “Indie”  terjemahan dari  bahasa  Inggris  “Indies”  .  Mirip dengan  istilah  tersebut  ada  kata “Achster-Indie”  atau  India  Belakang yang berbeda dengan “Voor-Indie” atau India  Muka  atau  India  sekarang  (Hari Poerwanto,  1998).    Menjelang  akhir abad-19 dipakai istilah “ Indische Archiple” atau  Kepulauan  Indie.  Tahun 1910  barulah  wilayah  jajahan  Belanda tersebut  secara  resmi  dinamakan Nederlandsch-Indie atau Hindia Belanda. Belanda  menyebut  penduduk  yang mendiami wilayah tersebut  dinamakan Inlanders. Kata Inlanders bisa  disebut dengan istilah pribumi atau bumiputra.
Belanda  membagi  penduduk wilayah  itu  menjadi  2  (dua)  golongan, seperti  tercantum  dalam  Pasal  109 Regering Reglement (RR) dan juga Pasal- 6  sampai  10  Algemene  Bepalingen  van Wetgeving  1846.  Dua    golongan  itu adalah: 1) orang-orang Eropa dan orang- orang  yang  dipandang  sama  dengan mereka,  2)  orang-orang  bumiputra
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
beserta  orang-orang  yang  dipandang sama  dengan  mereka  (Paulus,  1983). Sejak saat itu istilah bumiputra menjadi dikenal.  Pembagian  itu didasarkan  atas perbedaan asal keturunan dan kebangsaan. Selanjutnya,  melalui  peraturan Regerings Reglement (RR) 1854, pemerintah Hindia Belanda menggolongkan penduduk Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa (Europeanen),
golongan  Timur  Jauh  termasuk,  India, Arab  ,  Tionghoa  dan  lain-lain    selain Jepang  (Vreemde  Oosterlingen)  dan golongan  Pribumi  (Inlanders).  Menurut Schrieke, penggolongan  itu didasarkan atas  perbedaan  "nationalieit",  bukan berdasarkan  `ras  '.  Tetapi  faktanya, kriteria  `ras'  tetap  digunakan  (Kenken, 2006).
Selanjutnya  Pemerintah  Hindia Belanda  pada tahun  1892  menerbitkan
Wet op de Nederlanderschap.
Ketentuan  dalam  peraturan  tersebut menyatakan bahwa mereka yang ada di di  wilayah  Nederland  Indie  (  Hindai Belanda)  termasuk  yang  dikatakan ‘Inlanders’ dan yang disamakan dengannya  tidak  diberikan    status sebagai “Nederlanders”. Ketentuan lain menyatakan  bahwa  keturunan  Arab, India  dan  Tionghoa  yang  dilahirkan  di Suriname (wilayah jajahan Belanda yang lain) memperoleh status sebagai Nederlander.  Sedangkan  orang  Jepang yang  lahir  di  wilayah  Nederland  Indie (Hindia  Belanda)  mendapat  status sebagai  Nederlander.  Kebijakan  politik pemerintah kolonial Belanda ini memberlakukan  sama  kepada  seluruh orang  golongan  Asia  (selain  Jepang), termasuk  Tionghoa  dan  keturunannya,
sebagai “Inlander” atau pribumi.
Dengan  demikian  kedudukan,  hak  dan kewajiban semua orang golongan Asia di Hindia Belanda menjadi sederajat. Perkembangan berikutnya Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem pemisahan penduduk yang didasarkan atas kategori rasial.  Yaitu  pada  waktu  Indische Staatsregeling (IS) tahun 1927 menggantikan Regeling Reglement (RR) tahun  1854.  Pasal  163  Indische Staatsregeling (IS) menggolongkan penduduk di Hindia Belanda  menjadi 3 (tiga) golongan, yakni golongan Nederlanders/Europeanen (termasuk Jepang),    golongan  Uitheemsen  (Timur Asing) dan golongan Inheemsen (Inlander). Oleh  karena  Hindia  Belanda bukanlah negara merdeka tetapi sebagai  bagian  dari  negara  Belanda maka di wilayah itu tidak memiliki atau tidak  mengenal  istilah  “warganegara”. Menurut  peraturan  yang  berlaku, penghuni  di  wilayah  itu  kecuali  orang asing  disebut  “kaula  negara”  atau “kawula negara”  Belanda. Kaula negara Belanda  itu  dibedakan  menjadi  tiga yakni:  1)  Kaula  negara  Belanda  yang orang Belanda, 2) Kaula negara Belanda yang  bukan  orang  Belanda,  misalnya orang  orang  Timur  Asing  dan  3)  Kaula negara  Belanda  yang  bukan  orang Belanda, tetapi termasuk Bumiputra.
Berdasar hal di atas, maka muncul istilah pribumi atau bumiputera sebagai salah satu golongan penduduk di jaman Hindia  Belanda.  Pemerintah  Hindia Belanda menempatkan golongan pribumi  atau  bumiputera  sebagai golongan kelas tiga, yang kedudukannya tidak  sederajat  dengan  golongan
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
penduduk  lainnya.  Mereka  dibedakan dalam  dalam  hak,  kewajiban  maupun perlakuan  dari  pemerintah  Hindia Belanda. Misal dalam bidang pendidikan, golongan  bumiputera  hanya  boleh sampai  sekolah  dasar  kelas  2  (sekolah ongko  loro).  Dalam  bidang  ekonomi, golongan  bumiputera  hanya  boleh menjadi pedangan kecil. Perlakuan yang diskriminatif ini mengakibatkan golongan Bumiputera semakin terpuruk dalam  kemiskinan,  kebodohan  dan keterbelakangan (Kun Maryati dan Juju Suryawati, 2001).

## Pembicaraan  warga  negara  dalam sidang BPUPK
Pada  masa  sidang  kedua  BPUK  (Badan Penyelidik  Usaha  usaha  Persiapan Kemerdekaan)  dari  tanggal  10    sampai dengan  17  Juli  1945,    perihal warganegara  dan  penduduk  Indonesia dibicarakan. Pembicaraan para anggota BPUPK terutama berkisar pada masalah kewarganegaraan bagi warga keturunan, seperti  peranakan  Tionghoa  dan  Arab, yakni  bagaimanakah  masa  depan kewarganegaraan mereka tersebut manakala negara Indonesia telah berdiri. Pada masa sidang kedua BPUPK tanggal 11  Juli  1945,  salah  seorang  anggota, yakni  Liem  Koen  Hian  mengemukakan sebagai berikut;
... maka pemuka-pemuka bangsa Tionghoa  di  Malang  dan  di Surabaya  telah  meminta  kepada saya  agar  disampaikan  kepada Badan Penyelidik supaya di waktu membuat undang -undang dasar, biar  ditetapkan  saja  bahwa seluruh  orang  Tionghoa  menjadi
warganegara Indonesia. Juga saat di  Bandung,  Tuan  Ketua  telah menyatakan
pikiran-pikiran begitu  ...”(Bahar  &  Hudawati, (Peny). 1998)
Menyambut  isi  pidato  Liem  Koen Hian  tersebut  ,  Wongsonagoro,  salah seorang  anggota  lainnya  menyatakan bahwa  hal  itu  tidak  dapat  dibantah sebagai sesuatu yang benar atau salah, namun  barangkali  kemungkinan  ada  di antara  saudara  kita  bangsa  Tionghoa yang tidak mau menjadi penduduk asli. Oleh  karena  itu  perlu  diadakan  status baru  untuk  saudara  kita  bangsa  Asia Timur  Raya  tersebut.  Selanjutnya  ia mengemukakan :
“  Dimana  tempatnya  formeel  itu saya serahkan, akan tetapi dapat kami sampaikan saran, yang pada waktu  ini  disetujui  oleh  para kawan  anggota  Jawa  Tengah segenapnya,  yaitu  mengadakan status  baru  untuk  saudara- saudara kita yang tidak masuk asli, juga  tidak  termasuk  orang  asing, akan  tetapi  termasuk  golongan kita  bangsa  Asia  Timur  Raya  ...” (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998)
Anggota  BPUPK  lain,  Oei  Tiang Tjoei  menyatakan  seandainya  para keturunan
Tionghoa dimasukkan
terlebih  dahulu  ke  dalam  golongan rakyat Indonesia, agar kemudian masing masing dapat menyatakan pendapatnya secara sukarela jikalau memang mereka memiliki pendapat yang berbeda.
Perihal warganegara
ini,
Baswedan salah seorang anggota BPUPK keturunan Arab mengemukakan bahwa orang  Arab  yang  berada  di  Indonesia
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
sebagian  besar    sudah  merupakan peranakan, sedangkan orang  Arab totok sudah  sangat  sedikit.  Dengan  demikian orang  Arab  meminta  agar  mereka dimasukkan  ke  dalam  golongan  rakyat Indonesia.  Pada  dasarnya  Baswedan mengharap  kerakyatan  Indonesia  itu meliputi  peranakan  orang  Arab  dan peranakan lainnya, dengan memberikan kesempatan  bagi  mereka  yang  tidak setuju  agar  bisa  menarik  diri  dari penggolongan  itu  (Bahar  &  Hudawati, (Peny). 1998)
Pembicaraan sidang BPUPK
perihal warganegara Indonesia ini pada akhirnya terumuskan di dalam Pasal 26 Undang  -  undang  dasar  negara Indonesia.  Soepomo,  anggota  BPUPK sekaligus  ketua  perancang  undang undang dasar pada sidang kedua tanggal
15 Juli 1945 menyampaikan pendapatnya sebagai berikut;
“Tentang  warganegara  ,  lihatlah pasal 26:
(1)  Yang  menjadi  warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia  asli  dan  orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang  sebagai  warga negara.
(2) Syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang. Bagaimana  orang  –orang yang bukan bangsa Indonesia asli nanti akan dijadikan warganegara  ,  kecuali  orang  – orang  yang  memberitahukan bahwa ia menolak kewarganegaraan  Indonesia  . Aliran  kedua,  ialah  hendaknya orang-orang  peranakan  (Indo,
Tionghoa,  Arab),  yang  sungguh ingin menjadi warganegara Indonesia  ,  memberitahukan keinginannya itu. Siapa yang tidak minta menjadi warganegara negara , dianggap orang asing. Bagaimanapun juga, lebih baik soal itu tidak dipecah dalam Undang  -undang  Dasar,  akan tetapi diserahkan kepada pembentuk undang -undang biasa.  ...  (Bahar  &  Hudawati, (Peny). 1998)
Berdasar hasil rumusan rancangan pasal 26 undang -undang dasar tersebut , terdapat  beberapa  hal  penting  sebagai berikut; Pertama, kata bangsa Indonesia asli  tetap  dirujuk  dan  diakui  yang nampaknya para anggota masih dipengaruhi oleh pembagian kewarganegaraan di masa kolonial. Kata Indonesia asli juga menunjukkan ekspresi  politik  dari  bangsa  yang sebelumnya  sebagai  orang  jajahan. Istilah tersebut tidak mudah begitu saja dihilangkan.  Dua, perihal  adanya  orang –orang  peranakan  bangsa  lain  yang tinggal bahkan telah berkembang secara turun-temurun, hidup bersama sebagai bagian dari sejarah Indonesia yang perlu diakomodasi. Tiga, tetap adanya pemberian  kesempatan  bagi  orang  – orang peranakan tersebut untuk menyatakan  keinginan  menjadi  rakyat Indonesia atau tidak menjadi warganegara Indonesia. Empat, pengaturan yang lebih tentang kewarganegaraan lebih baik dinyatakan dalam suatu undang -undang biasa. Latar belakang mengapa pengaturan kewarganegaraan selanjutnya  diatur  lebih  lanjut  dalam
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
undang  undang,  disebabkan  waktu  itu terdapat  2  (dua)  faham  atau  pendapat mengenai  kewarganegaraan  bangsa keturunan . Perihal ini, Soepomo, pada tanggal  15  Juli  1945  menyatakan sebagai berikut:
“ Akan tetapi dalam sidang ini masih  belum  ada  kebulatan,  artinya jika saya tidak keliru, ada dua faham, yang pertama diajukan oleh anggota yang terhormat Yamin, supaya kaum peranakan  dianggap  sebagai  warga negara , kecuali orang yang menolak kewargaan itu, dan aliran kedua ialah supaya  masukknya  bangsa  Indo,
Tionghoa, dsb sebagai warga negara itu  diatur  secara  “individueel’” (Bahar  &  Hudawati,  (Peny).  1998, 326). Selanjutnya Soepomo menyatakan “ Berhubung dengan itu pun  lebih  baik  penyusunan  hal inidiserahkan kepada badan pembentuk undang undang (Bahar &
Hudawati, (Peny). 1998:327).
Pengaturan mengenai warga negara hasil karya BPUPK yang tertuang dalam  rancangan  pasal  26  undang undang  dasar  tersebut,  sampai  pada saat ditetapkan menjadi undang undang dasar  negara  Republik  Indonesia  pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI tidak mengalami perubahan.

## Kewarganegaraan  Indonesia  setelah bernegara
Pada  saat  negara  Indonesia  merdeka tahun  1945,  maka  pengaturan  tentang kewarganegaraan Indonesia tetap didasarkan  pada  pasal  26    Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil putusan PPKI tanggal 18
Agustus 1945. Pasal 26 sebagai rumusan hasil  BPUPK  ini  tidak  mengalami perubahan,  sebagaimana  pasal  pasal lainnya  yang  oleh  PPKI  pada  waktu ditetapkannya  undang  -undang  dasar diubah.  Bunyi  rumusan  rancangan  dari BPUPK dengan rumusan ketetapan oleh PPKI  sama.  Hal  ini  berarti  pengaturan masalah kewarganegaraan di Indonesia pada awalnya bukan dianggap merupakan problem krusial kebangsaan kala  itu.  Terdapat  klausul  yang menyebut  bahwa  pengaturan  lanjut mengenai  kewarganegaraan  lebih  baik diatur melalui undang -undang biasa di kemudian hari.
Guna  menindaklanjuti  isi  undang undang  dasar  tersebut,  untuk  pertama kalinya pemerintah Indonesia membuat undang -undang yang mengatur kewarganegaraan  yakni  Undang  - Undang  No  3  Tahun  1946  tentang Warganegara dan Penduduk Indonesia. Mengenai  warganegara,  undang  - undang  ini  mengakui  orang  Indonesia asli  dan  orang  bangsa  lain  menjadi warganegara  karena  telah  memenuhi ketentuan  dalam  undang  –undang. Merujuk pada isi Pasal 1  UU No 3 Tahun 1946 bahwa yang termasuk orang orang bangsa  Indonesia asli adalah orang yang asli  dalam  daerah  negara  Indonesia (pasal 1, a) dan orang yang tidak masuk dalam  golongan  tersebut  di  atas  akan tetapi  turunan  dari  seorang  dari golongan  itu  dan  lahir,  bertempat kedudukan dan kediaman dalam daerah Negara  Indonesia  ,  dan  orang  bukan tururnan seorang dari golongan termaksud  yang  lahir  dan  bertempat kedudukan  dan  kediaman  selama sedikitnya  5  tahun  berturut-turut  yang paling  akhir  di  dalam  daerah  Negara
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin (pasal 1 , b)
Pengaturan  berikutnya  perihal warga negara adalah keluarnya Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan  Indonesia.  Dalam undang undang tersebut tidak terdapat lagi  sebutan  “asli”  bagi  warga  negara Indonesia  yang  berkategori  orang bangsa Indonesia asli. Disebutkan dalam butir  pertama  tentang  siapakah  warga negara  Indonesia  ialah  orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau  peraturan-peraturan  yang berlaku  sejak  proklamasi  17  Agustus 1945  sudah  warga-negara  Republik Indonesia (Pasal 1 butir a).
Pengaturan selanjutnya mengenai warga  negara  adalah  dikeluarkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang  Kewarganegaraan  Indonesia.
Undang-undang ini merupakan pengganti dari  Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia. UU No 62 Tahun  1958  dipandang  sudah  tidak relevan  lagi  dengan  perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Undang
Undang  No  12  Tahun  2006  inilah  yang masih berlaku sampai sekarang.
Istilah “asli” dalam konteks “orang bangsa  Indonesia  asli”  juga  tidak dinyatakan  dalam  rumusan  undang undang  ini.  Perihal  siapakah  warga negara  Indonesia,  Pasal  4  angka Pertama  menyebut  “setiap  orang  yang berdasarkan  peraturan  perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik
Indonesia  dengan  negara  lain  sebelum Undang-Undang  ini  berlaku  sudah menjadi Warga Negara Indonesia”.
Kata “asli” tidak hanya ditemukan dalam Pasal 26 Ayat 1 UUD 1945 tetapi juga termuat dalam Pasal 6 UUD 1945, sebagai berikut:
Pasal 6 (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. (2) Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.
Berbeda  dengan  Pasal  26  UUD 1945,  Pasal  6  UUD  1945  ini  mengalami perubahan  saat  dilakukan  amandemen ketiga  tahun  2001,  sehingga  berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6
(1)  Calon  Presiden  dan  calon  Wakil Presiden  harus  seorang  warga  negara Indonesia  sejak  kelahirannya  dan  tidak pernah  menerima  kewarganegaraan lain  karena  kehendaknya  sendiri,  tidak pernah  mengkhianati  negara,  serta mampu  secara  rohani  dan  jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban  sebagai  Presiden  dan  Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi
Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Merujuk  pada  Pasal  6  Ayat  1  di atas,  ada  perubahan  jika  sebelumnya terdapat  frasa  “orang  Indonesia  asli” berubah menjadi “warga negara Indonesia  sejak  kelahirannya  dan  tidak
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
pernah  menerima  kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”.
Berdasar analisis dokumen Risalah
Sidang BPUPKI dan PPKI, tidak ditemukan pembiacaan perihal mengapa  digunakan  kata  “asli”  dalam rumusan  pasal  26  tersebut.  Risalah dokumen menyebutkan bahwa
rumusan  Pasal  26  ayat  1  bermula  dari rumusan  hasil  sidang  BPUPKI    kedua yang  berbunyi  “Presiden  ialah  orang Indonesia  asli  dan  beragama  Islam”. Munculnya  kata  “beragama  Islam” merupakan usulan dari anggota BPUPKI khususnya  dari  golongan  Islam  yang sebenarnya  tidak  begitu  diterima  oleh mereka yang mewakili golongan kebangsaan.  Atas  hal  ini,  akhirnya Soekarno  dalam  kata  pembuka  Sidang BPUPKI  kedua,  tanggal  16  Juli  1945 meminta  para  anggota  BPUPKI  untuk saling  memberikan  pengorbanan  demi persatuan dan demi Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Soekarno mengatakan sebagai berikut :
“Marilah kita sekarang
menjalankan  pengorbanan  ini,  dan pengorbanan  yang  saya  minta kepada  saudara-saudara  kita  yang tidak  sepaham  dengan  golongan golongan  yang  dinamakan  golongan Islam,  ialah  supaya  saudara  saudara mufakati  apa  yang  saya  usulkan  ini. Yang saya usulkan ialah; baiklah kita terima  bahwa  di  dalam  undang undang  dasar  dituliskan  bahwa Presiden Republik Indonesia haruslah
orang Indonesia aseli dan beragama Islam ”  (Bahar  &  Hudawati,  (Peny). 1998:381).
Berdasar kutipan di atas, tidak ada penjelasan  perihal  kata  aseli  dalam pembahasan rancangan undang undang dasar  tersebut.  Menurut  informan pakar, munculnya kata “ Indonesia asli” pada  masa  awal  kemerdekaan  tidak dapat  dilepaskan  dari  konteks  zaman saat itu. Pada masa itu dikotomi antara orang  pribumi  dan  non  pribumi  adalah hal  yang  amat  kentara  (Wawancara dengan  Isharyanto,  5  April  2018).  Jika dirunut kembali ke belakang, maka kata pribumi  dan  non  pribumi  bersumber dari  pembagian  penduduk  di  zaman Hindia  Belanda,  yang  tidak  hanya membedakan  kedudukan  warga  tetapi perbedaan  perlakuan  yang  diberikan. Pribumi  merupakan  warga  negara  atau kaulanegara Hindia Belanda kelas tiga.
Sebagai  warga  negara  kelas  tiga, golongan  pribumi  diberlakukan  secara diskriminatif dan tidak adil. Oleh karena itu  warga  negara  “pribumi”  sebagai penduduk  asli  di  Indonesia  ingin  bebas dan  mendapatkan  perlakuan  yang  adil, apalagi dengan adanya negara Indonesia merdeka , mereka menginginkan dapat memerintah
sendiri pemerintahan di Indonesia . Jadi semacam  ada  kekhawatiran  para pendiri  bangsa  jika  negara  Indonesia merdeka  yang  didirikan  dipimpin  oleh orang  asing,  atau  ada  peluang  bagi orang  asing  maupun  orang  keturunan
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
dalam  memimpin  Indonesia.  Oleh karena  itu  dapat  dikatakan  munculnya istilah  “orang  Indonesia  asli”  atau “orang  bangsa  Indonesia  asli”  bermula dari  konsep  pribumi  yang  dimunculkan oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  saat waktu itu.
Pemerintah kolonial Belanda memunculkan konsep “pribumi” sebagai pembedaan penduduk Indonesia berdasarkan atas ras. Namun saat  perjuangan  kemerdekaan  kata “pribumi” bagi kaum pergerakan justru digunakan sebagai identitas perjuangan bagi  rakyat  Indonesia  untuk  merdeka. Kata “pribumi” yang kemudian menjadi “orang  Indonesia  asli”    membentuk
kesadaran orang Indonesia sebagai satu bangsa.
Sebagaimana dikatakan Mohammad  Hatta  yangdikutip  dari http://www.berlimanews.com/read/55 66/Adakah-dan-Siapakah-Orang-orang- Bangsa-Indonesia-Asli-Itu, bahwa “Bumiputra adalah pembentuk kesadaran  pertama  yang  bersifat menyatukan dalam perjuangan
pergerakan kebangsaan dalam melawan kolonialisme.  Karena  itu,  bumiputra atau pribumi adalah konsep perjuangan yang tak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa dan negara Indonesia”.
Berdasar  analisis  dokumen  dan hasil  wawancara  di  atas,  istilah  “orang Indonesia  asli”  atau  “bangsa  Indonesia asli” adalah mereka yang sebelumnya di sebut  “inlanders”  pada  jaman  Hindia belanda, yang menunjuk pada penduduk atau orang asli Indonesia atau
suku  bangsa    yang  berada  di  wilayah Indonesia  yang  membentuk  bangsa Indonesia.  Merekalah  yang    sejak pertama  mendiami  wilayah  yang sebelumnya  dikenal  dengan  nama nusantara  itu.    Istilah  “inlanders” selanjutnya berkembang menjadi istilah “bumiputera”  atau  “pribumi”  .  Oleh para tokoh pergerakan dijadikan sebagai identitas politik yang membentuk  kesadaran  untuk  melawan penjajahan dan mendapatkan kemerdekaan.

## Atribut  Kewarganegaraan  Indonesia berdasar Perspektif Sejarah
Merujuk  pada  perkembangan  sejarah kewarganegaraan  di  atas,  bahwa elemen  pertama  yang  dibicarakan terkait dengan kewarganegaraan
Indonesia adalah atribut identitas. Yakni siapakah  yang  nantinya  menjadi  warga negara  Indonesia  di  negara  Indonesia merdeka. Para anggota BPUPKI terutama  dari  kalangan  keturunan membicarakan  pentingnya  penentuan sebagai  warga  negara  Indonesia.  Hal demikian dilatarbelakangi bahwa mereka dan keturunannya menganggap atau  akan  dianggap  bukan  sebagai rakyat  Indonesia  di  negara  Indonesia merdeka nantinya.
Pemerintah Hindia Belanda menempatkan  golongan  keturunan Timur Asing sebagai kaulanegara tetapi bukan termasuk orang Belanda dan juga bukan termasuk golongan orang
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
bumiputera. Para tokoh pergerakan dari keturunan  Tionghoa  (Cina)  merasakan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah menghalang  halangi  dan  tidak    suka melihat  persatuan  antara  bangsa Indonesia dan bangsa Tionghoa. Seperti dikemukakan  oleh  seorang  anggota BPUPKI keturunan Tionghoa, Liem Koen Hian, pada tanggal 11 Juli 1945, bahwa “  Pemerintah  Belanda  tidak  suka melihat  persatuan  daripada  bangsa Tionghoa dan bangsa Indonesia . Maka itu  sebisa-bisanya  gerak  gerik  partai Tionghoa  dihalang-halangi”  (Bahar  & Hudawati, (Peny). 1998; 189).
Pembicaraan perihal warga negara dalam sidang BPUPKI, menghadapkan para anggotanya dengan adanya status penduduk keturunan, yakni yang bukan penduduk asli  dan  juga  bukan  orang  asing. Penduduk keturunan ini tetap dipandang  sebagai  “saudara-saudara kita”  .  Sebagaimana  dikatakan  anggota Wongsonagoro  bahwa  “  ...dapat  kami sampaikan saran ...., yaitu mengadakan status baru untuk saudara saudara kita, yang tidak masuk asli, juga tidak masuk orang  asing,  akan  tetapi    termasuk golongan  saudara  kita  bangsa  Asia Timur Raya” (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998; 195).
Para  anggota  BPUPKI  keturunan timur  asing  kebanyakan  lebih  memilih untuk dimasukan sebagai rakyat Indonesia.  Anggota  Liem  Koen  Hian menyatakan bahwa berdasar
pertemuannya  dengan  para  pemuda
golongan Tionghoa di beberapa tempat, pada  akhirnya  minta  kepada  Badan penyelidik agar sedapat dapat lebih baik ditetapkan  saja  semua  orang  Tionghoa di tanah Jawa menjadi rakyat Indonesia. Siapa yang tidak suka boleh meyatakan (Bahar  &  Hudawati,  (Peny).  1998;  190- 191).    Anggota  lain,  Oei  Tiang  Tjoe menyatakan “ Hendaknya pula disediakan  ketika-andai  kata  para keturunan    Tionghoa  terlebih  dahulu dimasukkan  menjadi  rakyat  Indonesia- supaya mereka masing masing kemudian dapat menyatakan pendapatnya  dengan  sukarela,  kalau mereka  mempunyai  pendapat  lain” (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998; 212). Keinginan menjadi rakyat
Indonesia  tidak  hanya  disuarakan  oleh warga  keturunan  Tionghoa  tetapi  juga warga  keturunan  Arab.  Sebagaimana dikemukakan anggota Baswedan bahwa “orang Arab totok minta supaya mereka dimasukkan  dalam  rakyat  Indonesia “(Bahar & Hudawati, (Peny). 1998; 220).
Berdasar  temuan  di  atas,  dapat dinyatakan
bahwa atribut kewarganegaraan  Indonesia  dimulai dengan  penentuan  identitas  sebagai
“rakyat Indonesia”. Identitas itu diawali dengan adanya perasaan sebagai orang orang yang tinggal di wilayah yang sama yang juga sama-sama menerima perlakuan  tidak  adil  oleh  pemerintah Belanda  .  Perasaan  itu  memunculkan semangat kebangsaan atau nasionalisme.  Perasaan  kebangsaan yang muncul dari para anggota BPUPKI
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
terutama  dari  keturunan  timur  asing menjadikan mereka berkeinginan menjadi  bagian  dari  rakyat  Indonesia bersanding  dengan  saudara  mereka yang  “orang  Indonesia  asli  atau pribumi”.  Di  sisi  lain,  anggota  BPUPKI dari  keturunan  orang  Indonesia  asli, tidak  menolak  perihal  masuknya  orang keturunan  menjadi  warga  negara Indonesia,  hanya  saja  bukan  dalam kategori orang Indonesia asli.
Kategori orang  bangsa Indonesia asli  dan  orang  Indonesia  keturunan sebagai  warga  negara    Indonesia,  pada akhirnya  terumuskan  pada  Pasal  26 undang  undang  dasar  hasil  ketetapan PPKI  pada  tanggal  18  Agustus  1945.  Isi pasal tersebut sebagai berikut:
Pasal 26 (1) Yang menjadi warga negara  ialah  orang-orang  bangsa Indonesia  asli  dan  orang-orang bangsa  lain  yang  disahkan  dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang Rumusan hasil ketetapan PPKI di
atas  tidak  ada  perbedaan  dengan rumusan  hasil  putusan  anggota  BPUPK tanggal  15  Juli  1945  perihal  warga negara.
Merujuk pada sejarah
pembicaraan  perihal  warga  negara maka,  identitas  sebagai  warga  negara Indonesia  ada  2  kategori  yakni  1) mereka yang disebut “bangsa Indonesia asli”  dan  2)  orang-orang  bangsa  lain
yakni orang keturunan bangsa lain yang sebelumnya telah menetap di Indonesia dan  orang  asing  yang  berkeinginan menjadi warga negara Indonesia.
Rumusan Pasal 26 UUD 1945 hasil ketetapan PPKI tersebut bertahan terus sampai akhirnya dilakukan Amandemen Kedua tahun 2000 yang merubah bunyi pasal tersebut sebagai berikut :
Pasal 26
(1) Yang  menjadi  warga  negara  ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan  dengan  undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk  ialah  warga  negara Indonesia  dan  orang  asing  yang bertempat tinggal di Indonesia.
(3) Hal-hal  mengenai  warga  negara dan  penduduk  diatur  dengan undang-              undang.
Rumusan  Ayat  1  Pasal  26  UUD 1945 ini tidak ada perubahan. Ini berarti sejak  awal  bernegara  sampai  sekarang telah  diterima  bahwa  kategori  warga negara  Indonesia  terbagi  atas  orang  – orang bangsa Indonesia asli dan orang - orang  bangsa  lain  yang  ditetapkan sebagai warga negara.
Identitas  sebagai  “orang  bangsa Indonesia  asli”  dipertahankan  sebagai atribut identitas kewarganegaraan Indonesia  .  Atribut  ini  dimuat  dalam suatu  rumusan  pasal  konstitusi  atau undang  undang  dasar  yakni  Pasal  26 Ayat  1  UUD  NRI  1945.  Sejalan  dengan kedudukan  UUD  1945  sebagai  hukum dasar  dan  hukum  tertinggi  negara
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
(Asshiddiqie,  2005)    maka  bagi  bangsa Indonesia,  rumusan  demikian  sebagai hal yang dasar, pokok dan penting.
Adanya  rumusan  “orang  bangsa
Indonesia  asli”  bermula  dari  istilah “pribumi“ sebagai kategori
penggolongan  penduduk  di  jaman
Hindia Belanda. Oleh pemerintah Hindia Belanda, yang termasuk pribumi adalah orang Indonesia asli dan orang lain yang disamakan dengannya. Dalam
pengaturan  lanjut,  yakni  Undang Undang kewarganegaraan No 12 Tahun 2006,    isi  Pasal  26  Ayat  1  UUD  1945 tersebut  dikemukakan  kembali  pada Pasal  2  Undang  Undang  No.  12  Tahun 2006  yang  berbunyi  “Yang  menjadi Warga  Negara  Indonesia  adalah  orang- orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang  sebagai  warga  negara. Rumusan Pasal 2 Undang undang No 12 Tahun  2006  tersebut  sama  dengan bunyi  rumusan  Pasal  26  Ayat  1  UUD 1945.    Selanjutnya  siapakah  “orang- orang bangsa Indonesia asli”
dikemukakan  dalam  bagian  penjelasan pasal 2 tersebut , yakni “orang Indonesia yang  menjadi  Warga  Negara  Indonesia sejak  kelahirannya  dan  tidak  pernah menerima  kewarganegaraan  lain  atas kehendak  sendiri.  Penjelasan  yang dibuat  dalam  undang  undang  tersebut merubah  makna  orang  Indonesia  asli yang  awalnya  pengertian  sosiologis antropologis menjadi pengertian yuridis.
Identitas  sebagai  “orang-orang bangsa  lain”  merupakan  juga  atribut
identitas  kewarganegaraan  Indonesia. Yang dimaksud orang bangsa lain adalah orang  -  orang  keturunan  baik  dari keturunan Arab, Tionghoa atau yang lain yang telah tinggal di Indonesia, dan yang juga  pernah  merasakan  penjajahan Belanda.  Orang-orang bangsa  lain  yang tinggal  di  Indonesia  ini  memiliki perasaan sebagai satu bangsa Indonesia akibat penjajahan.

## Simpulan
Merujuk pada temuan dan pembahasan di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa menurut  perspektif  sejarah,  gagasan kewarganegaraan
Indonesia itu dibangun  dan  dirumuskan  sebagai bentuk  reaksi  dari  para  pendiri  bangsa ( the  founding  fathers )  Indonesia  atas adanya  pembagian  penduduk  jaman
Hindia Belanda yang dirasakan diskriminatif,  terutama  bagi  orang Indonesia  asli  yang  dikatakan  sebagai penduduk  pribumi  atau inlanders. Penggolongan    itu  bukan  didasarkan atas prinsip  kesetaraan tetapi berdasar ras atau kebangsaan. Penggolongan itu selanjutnya  dijadikan  dasar  pemberian perlakuan  yang  berbeda  terhadap penduduk Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia dalam perspektif sejarah lebih diarahkan  pada  pencarian  elemen identitas  yakni  “orang  Indonesia  asli” atau  “bangsa  Indonesia  asli”.  Identitas ini selanjutnya termuat dalam rumusan Pasal 26 UUD NRI 1945 dan Pasal 6 ayat 1  NRI  UUD  1945  sebelum  dilakukan amandemen.  Konsep “orang Indonesia asli”  ini  merujuk  pada  pengertian sosiologis  antropologi.  Konsep  ini  pada periode  pergerakan  menjadi  identitas
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
yang  memberi  semangat  perjuangan melawan penjajahan.
Atribut  kewarganegaraan  yang dikedepankan  adalah  atribut  identitas, dalam hal ini kata “bangsa” atau “orang Indonesia asli”. Kemunculan identitas ini sebagai  kontruksi  gagasan  tentang sebutan pribumi atau inlanders di jaman Hindia Belanda. Pribumi yang selanjutnya  menjadi  “orang  Indonesia asli”  adalah  pembentuk  identitas perjuangan melawan penjajahan. Identitas  lain  seperti  hak,  kewajiban, nilai  dan  partisipasi  belum  terungkap dalam gagasan kewarganegaraan Indonesia  di  masa  awal.  Produk perundangan  yang  dihasilkan  setelah kemerdekaan Indonesia perihal kewarganegaraan lebih ditekankan
pada  identitas  siapakah  warga  negara Indonesia itu atau siapakah yang dapat menjadi warga negara Indonesia .
Berdasar  temuan  ini,  penting untuk  dinyatakan  bahwa  gagasan kewarganegaraan  Indonesia  berdasar perspektif  sejarahnya  dibangun  dari identitas  “orang  Indonesia  asli”  dalam pengertian sosiologis antropologi.
Istilah  tersebut  kemudian  diakomodasi melalui        Pasal  26  UUD  NRI  1945  dan Pasal  6  ayat  1  NRI  UUD  1945  sebelum perubahan.
Namun  demikian  pasal  tersebut kemudian   dirubah  melalui   perubahan ketiga  UUD  NRI  1945    yang  tentunya memiliki  makna  lain    dari  sebelumnya. Oleh  karena  itu,  penting  pula  untuk dilakukan penelitian mengenai gagasan kewarganegaraan  Indonesia  dari  sudut pandang yuridis.

## Ucapan terimakasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada  Dr  Freddy  K  Kalidjernih,  pakar bidang kewarganegaraan sekaligus dosen  luar  biasa  dari  Universitas Pendidikan Indonesia . Ucapan
terimkasih  juga  kepada  Dr.  Isharyanto dan  Dr.  Susanto,  dosen  Universitas Sebelas  Maret,  yang  telah  berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.

## Referensi
Asshiddiqie,  Jimly.  (2005).  Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta : Konstitusi Press.
Bahar,  Saafroedin  &  Hudawati,  Nanie (Peny).  (1998).  Risalah  Sidang
BPUPKI dan PPKI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Bellamy,  Richard.  (2008).  Citizenship.  A Very Short Introduction. New York. Oxford University Press Bellamy,  Richard.  (2014).  Historical Development of Citizenship.(Online) . http://cadmus.eui.eu/bitstream/ handle/1814/35878/Bellamy_Citi zenship_history.pdf;sequence=1  ,
[diakses pada 28 September 2019] Cogan,  John  J  &  Ray  Derricott  (ed).
(1998).  Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Contex. London: Kogan Page.
Heater, Derek. (2004). A Brief History of
Citizenship. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Iija, Veera Ilona . (2011). An Analysis of the  Concept  of  Citizenship:  Legal, Political  and  Social  Dimensions  . Master’s  Thesis.  University  of
Humanika Vol. 27 no 2  Copyright @2020 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
Helsinki, Faculty of Social Sciences , Social and Moral Philosophy. Kalidjernih, Freddy K. (2005). Postcolonial Citizenship Education. Disertasi  Doktoral.  Universitas  of Tasmania. Australia. Tidak dipublikasikan. Kalidjernih, Freddy K. (2007). Cakrawala Baru Kewarganegaraan Indonesia .
Jakarta: Regina
Kenken. (2006). Sejarah Panjang Kewarganegaraan,  sejak  Masa Kolonial-Perjanjian Dwi Kewarganegaraan. https://www.mailarchive.com/bu daya_tionghua@yahoogroups.co
m/msg08480.html.  [diakses  pada 10 November 2019] Maryati, Kun dan Suryawati, Juju. (2001). Sosiologi  untuk  SMA.  Jakarta: Erlangga Miles,  Matthew  B  &  Huberman,  A Michael  .(1994).  Qualitatif  Data Analysis. Second Edition. London : Sage Publications Paulus, BP. (1983). Kewarganegaraan RI
ditinjau dari UUD 1945, khususnya kewarganegaraan peranakan Tionghoa: tinjauan filosofis,
historis,  yuridis  konstitusional.
Jakarta: Pradnya Paramita.
Poerwanto,  Hari.  (1998).  Suku  bangsa dan  ekspresi  kesukubangsaan dalam  Humaniora  (9)  1998. https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal- humaniora/article/view/2046 [diakses pada 18 Agustus 2019]
Samsuri.  (2010).  Transformasi  Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan  Kewarganegaraan  di Indonesia  (Studi  Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan  pada  Jenjang Pendidikan  Dasar  dan  Menengah Era Reformasi). Disertasi Pendidikan IPS, Bandung : SPs UPI . Tidak diterbitkan. Turner,  Bryan  S.  (1999).  Classical Sociology. London : Sage Publication.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  No.  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.