## PERDAGANGAN OPIUM DI KERESIDENAN MADIUN TAHUN 1830-
1925

## Muhammad Kemal
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta muhammad.kemal2015@student.uny.ac.id

## Abstrak
Pasca berakhirnya Perang Jawa di tahun 1830, Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih wilayah Keresidenan Madiun dan mulai memperdagangkan opium dengan  sistem Opiumpach t.  Pada  tahun  1901  sistem Opiumpacht dihapuskan, digantikan dengan sistem Opiumregie. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi  umum  wilayah  Keresidenan  Madiun,  dimulainya  praktik  perdagangan opium  melalui  sistem Opiumpacht dan  perdagangan  opium  melalui  system Opiumregie dalam  rentang  tahun  1830-1925.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  sejarah  yang  meliputi  heuristik,  kritik  sumber, interpretasi  dan  historiografi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  reformasi birokrasi dan diterapkannya Sistem Tanam Paksa di wilayah Keresidenan Madiun telah  mendorong  peningkatan  perekonomian  masyarakat.  Pemberlakuan  sistem Opiumpacht di Keresidenan Madiun pada tahun 1830 mendatangkan keuntungan yang besar untuk para bandar Cina pemegang hak monopoli opium dari pemerintah Hindia  Belanda.  Merebaknya  opium  gelap  serta  tingginya  tingkat  kecanduan masyarakat membuat sistem Opiumpacht dihapuskan di akhir abad ke-19. Sistem Opiumregie mulai  diterapkan  dan  dikendalikan  penuh  oleh  Pemerintah  Hindia Belanda  pada  tahun  1901.  Keuntungan  perdagangan  opium  di  bawah  sistem Opiumregie mengalami  pasang  surut.  Kemerosotan  terjadi  karena  adanya pembatasan konsumsi opium oleh pihak ototritas serta merebaknya wabah Pes di tahun 1911 yang menurunkan daya beli masyarakat untuk mengonsumsi opium.
Kata Kunci: Keresidenan Madiun, Opiumpacht , Opiumregie , Perdagangan opium.

## Abstract
After the end of the Java War in 1830, the Dutch East Indies government took  over  the  Madiun  Residency  area  and  began  trading  opium  under  the Opiumpacht system. In 1901 the Opiumpacht system was abolished, replaced by the Opiumregie system. This study aims to determine the general condition of the Madiun Residency area, the commencement of the opium trade practice through the Opiumpacht system and the opium trade through the Opiumregie system in the period 1830-1925. The method used in this research is the historical method which includes heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results of  this  study  indicate  that  bureaucratic  reform  and  the  implementation  of  the Cultivation  System  in  the  Madiun  Residency  area  have  encouraged  the improvement of the community's economy. The implementation of the Opiumpacht system  in  the  Madiun  Residency  in  1830  brought  great  benefits  to  the  Chinese dealers who held the opium monopoly rights of the Dutch East Indies government. The spread of illicit opium and high levels of public addiction led to the Opiumpacht
system being abolished in the late 19th century. The Opiumregie system began to be implemented and fully controlled by the Dutch East Indies government in 1901. Profits  from  the  opium  trade  under  the  Opiumregie  system  experienced  ups  and downs.  The  decline  occurred  due  to  restrictions  on  opium  consumption  by  the authorities and the outbreak of the bubonic plague in 1911 which reduced people's purchasing power to consume opium.
Keywords: Residency of Madiun, Opiumpacht, Opiumregie, Opium trade.

## PENDAHULUAN
Pada  umumnya,  para  saudagar  Arab  dikenal  karena  membawa  opium  ke Asia.  Opium  masuk  ke  Jawa  berabad-abad  lalu,  tapi  tepatnya  kapan  dan  dibawa oleh siapa, tidak ada yang tahu. Ketika orang-orang Belanda pertama kali mendarat di  Jawa  pada  akhir  abad  ke-16,  opium  sudah  menjadi  komoditas  penting  dalam perdagangan  regional  (James  R.  Rush,  2012:  27).  Pada  1677  Kompeni  Hindia Timur  Belanda  (VOC)  berhasil  membuat  sebuah  perjanjian  dengan  Raja Amangkurat  II  dari  Jawa  yang  menjamin  diberikannya  monopoli  kepada  VOC untuk  mengimpor  opium  ke  dalam  wilayah  Kerajaannya  Mataram  dan mengedarkannya ke dalam negeri. Setahun kemudian kerajaan lain yang lebih kecil, Cirebon, menyepakati perjanjian serupa. Inilah awal dari monopoli opium Belanda di Jawa.
Opium  menjadi  komoditas  yang  menguntungkan  karena  sangat  digemari oleh  berbagai  kalangan  masyarakat  di  Jawa.  Para  pengguna  opium ini  umumnya adalah orang-orang Tionghoa serta masyarakat pribumi. Opium berasal dari getah buah candu Papaver somniferum L. atau P. paeoniflorum yang belum matang. Bagi kalangan  pribumi,  opium  awalnya  digunakan  sebagai  pilihan  obat  ketika  obat- obatan  lainnya  dianggap  tidak  mampu  menyembuhkan  penyakit.  Asap  opium diembuskan  ke  dalam  mulut  si  sakit  dan  abunya  yang  diramu  sebagai  salep, dioleskan di persendian-persendian yang sakit (James R. Rush, 2012: 35). Adanya kandungan morfin dalam opium membuat tingkat kecanduan masyarakat terhadap opium meningkat tajam.
Orang-orang  Jawa  umumnya  mengkonsumsi  opium  di  pondok-pondok opium yang bertebaran di berbagai daerah. Pondok-pondok opium ini menyajikan berbagai  cara  untuk  konsumennya  dalam  menikmati  opium.  Barang  yang  perlu
disajikan  adalah  candu,  opium  mentah  yang  disuling  dan  kemudian  dicampur dengan  penguat  rasa  serta  sejumlah  bahan  campuran  lainnya.  Orang-orang  yang lebih kaya mengisap candu yang lebih mahal dan baik dengan pipa-pipa yang dibuat dengan  sangat  bagus  ( badudan ),  sedangkan  rakyat  kebanyakkan  mengisap campuran yang lebih rendah kualitasnya dengan menggunakan pipa sederhana dan menikmati ramuan yang lebih murah, seperti tiké , daun awar-awar ( ficus septica ), dirajang halus dan dicampur dengan candu dan gula (James R. Rush, 2012: 31).
Pulau Jawa merupakan target pemasaran opium yang paling besar. Meski opium  juga  diedarkan  di  berbagai  kepulauan  lainnya,  namun  serapan  konsumsi opium terbesar tetap didominasi oleh Pulau Jawa. Serapan konsumsi opium yang besar ini terjadi karena budaya mengonsumsi opium yang sudah mengakar kuat di Pulau Jawa. Selain itu, banyak buruh perkebunan dan industri di Pulau Jawa diberi opium  sebagai  obat  kuat  dalam  bekerja  untuk  menggenjot  hasil  produksi.  Pasar- pasar opium terkaya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak opium Surakarta dan Keresidenan-keresidenan  Kediri,  Semarang  serta  Madiun  hampir  selalu menghasilkan  pendapatan  tertinggi.  Selama  abad  ke-19  daerah  tersebut  menjadi tempat para pengepak opium terkuat berkuasa (James R. Rush, 2012: 28-29).
Wilayah  Madiun  dulunya  merupakan  wilayah Mancanegara  Wetan (Mancanegara  Timur). Mancanegara merupakan  sebutan  untuk  wilayah  terluar yang masuk dalam teritorial Kesultanan Yogyakarta. Setelah berakhirnya Perang Jawa  pada  tahun  1830  Pemerintah  Kolonial  Belanda  mengambil  alih  wilayah- wilayah Mancanegara dari tangan Kesultanan Yogyakarta dan mengintegrasikannya  dengan  wilayah  negara  Kolonial  Hindia  Belanda.  Akibat Perang Jawa, ekonomi Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda menjadi terganggu. Maka  Belanda  segera  merombak  wilayah-wilayah  yang  baru  terintegrasi  seperti Madiun  perihal  peraturan  birokrasinya  agar  roda  ekonomi  bisa  segera  berjalan untuk mengisi kembali kas negara yang telah menipis.
Dalam  menjalankan  perdagangan  opium  di  wilayah  Madiun,  Pemerintah Hindia  Belanda  menggunakan  sistem  lisensi pachtstelsel .  Melalui  sistem  ini Pemerintah Kolonial memberikan lisensi dalam kurun waktu tertentu kepada pihak swasta  yang  terpilih  berdasarkan  kesanggupannya  untuk  menawarkan  jumlah
pengumpulan  pajak  tertinggi  kepada  pemerintah  di  dalam  kurun  waktu  yang ditentukan  tersebut.  Dalam  laporan  resmi  pemerintah  kolonial,  sistem  lisensi  ini dikelompokan  menjadi  dua  yaitu  lisensi  pajak  opium  ( opiumpacht )  dan  lisensi pajak-pajak kecil non-opium ( kleinpachten ) (Sri Margana, dkk, 2018: 133).
Di  tahun  pertama  penerapannya  kembali pasca  Perang  Jawa  pajak  opium telah  menghasilkan  pemasukan  cukup  besar  bagi  perbendaharaan  negara,  yaitu sebesar 156.000 gulden atau hampir separuh dari pemasukan pachtstelsel . Di tiga dekade  terakhir  abad  kesembilan  belas,  pemasukan  pajak  opium  di  Madiun memang  menujukan  trend  penurunan  hingga  dihapuskannya  sistem  lisensi  ini  di tahun 1895. Trend penurunan tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa, hal ini  terjadi  karena  dua  kemungkinan,  di  satu  sisi  memburuknya  administrasi perpajakan kolonial dan di sisi lain merebaknya praktek korupsi dan penyelundupan opium yang secara langsung menggerogoti peredaran opium yang didistribusikan melalui jalur resmi milik Pemerintah Kolonial (Sri Margana, dkk, 2018: 134).
Praktik perdagangan opium dengan sistem opiumpacht perlahan dihapuskan. Sebagai  gantinya,  pemerintah  memperkenalkan  sistem  perdagangan  opium  baru yang disebut dengan Regi Opium ( Opiumregie ). Pada 1 September 1894 percobaan pertama  penjualan  opium  di  bawah  pemerintahan  secara  langsung  dijalankan  di daerah Madura (Uitgave Van Het Departement Van Binnenlandsch-Bestuur, 1920:
9).  Peralihan  dari  sistem opiumpacht ke opiumregie dilakukan  secara  bertahap.
Pada tanggal 1 Januari 1904 seluruh wilayah Jawa dan Madura telah sepenuhnya menjalankan  sistem opiumregie ,  termasuk  wilayah  Keresidenan  Madiun. Perdagangan  opium  dari  masa opiumpacht hingga opiumregie ini  menarik  untuk dikaji dan diteliti lebih dalam karena belum ada penelitian yang menjelaskan lebih tentang bagaimana praktik perdagangan opium di Keresidenan Madiun dijalankan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis dengan langkah Heuristik,  Kritik  Sumber,  Intepretasi,  Historiografi.  Heuristik  adalah  tahap  awal dalam  menjalankan  metode  sejarah  yang  bertujuan  mengumpul  sumber-sumber atau  data-data  yang  kemudian  bisa  diolah  ke  dalam  penulisan  sejarah.  Sumber
menurut  bahannya,  dapat  dibagi  menjadi  dua:  tertulis  dan  tidak  tertulis,  atau dokumen  dan artifact ( artefact )  (Kuntowijoyo,  2013:  73).  Penelitian  ini menggunakan  sumber  primer  berupa  arsip,  diantaranya  adalah:  Koleksi  ANRI ( Departement van Financien 1816-1930 ), Koloniaal Verslag , dan Staatsblad van Nederlandsch Indie .
Verifikasi atau  kritik  sumber  ada  dua macam:  autentisitas, atau  keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern (Kuntowijoyo, 2013: 77). Kritik ekstern adalah pemeriksaan sumber dalam wujud  fisiknya,  pemeriksaan  meliputi  kertasnya,  tintanya,  gaya  tulisannya, bahasanya,  kalimatnya,  ungkapannya,  kata-katanya,  hurufnya,  dan  semua penampilan  luarnya,  guna  mengetahui  autentisitasnya  (Kuntowijoyo,  2013:  77). Kritik intern adalah lanjutan untuk meneliti isi dan keabsahan sumber agar menjadi kredibel. Hasil dari kritik sumber akan menghasilkan sebuah fakta sejarah.
Interpretasi atau penafsiran dibagi menjadi dua macam, yaitu analisis dan sintesis.  Analisis  adalah  proses  menguraikan  lalu  sintesis  adalah  proses menyatukan.  Dalam  proses  analisis,  sejarawan  harus  selalu  memikirkan  unsur- unsur yang relevan di dalam dokumen, lebih daripada dokumen itu sendiri di dalam keseluruhannya  (Louis  Gottschalk,  2008:  112).  Sementara  dalam  proses  sintesis, data-data  sejarah  yang  telah  dianalisis  harus  disusun  dengan  teliti  untuk mendapatkan fakta sejarah.   Historiografi  adalah  tahap  terakhir  dalam  metode sejarah dalam menyusun fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan untuk menjadi sebuah tulisan sejarah yang utuh. Proses penulisan sejarah adalah mempersatukan unsur-unsur  yang  diperoleh  dari  rekaman-rekaman  melalui  penerapan  yang seksama daripada metode sejarah (Louis Gottschalk, 2008: 168).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kondisi Umum Keresidenan Madiun Tahun 1830-1925
Dilihat  dari  letak  garis  lintangnya,  Madiun  berada  di  7˚12”-7˚48  Lintang Selatan sampai 111˚25”-111˚51 Bujur Timur, dan memiliki luas sekitar 1.147 km 2 pada tahun 1930. Lalu, dilihat dari aspek topografinya, daerah Madiun merupakan
daerah dataran rendah dengan ketinggian 100-500 Mdpl, yang membujur dari arah Utara ke Selatan (Dyah Retno Wulan, Vol. 9, No. 1, 2020: 5-6).
Wilayah  Madiun  sebagai  bagian  dari  daerah Monconegoro  Wetan diambil alih  oleh  pemerintah  Belanda  setelah  berakhirnya  Perang  Sejak  tanggal  19  Juni 1830. Pemerintah Belanda menerapkan hukum kolonial yang menggantikan hukum feodal  Jawa.  Wilayah  Keresidenan  Madiun  dengan  segera  di-reorganisasi  untuk kepentingan Belanda, salah satunya adalah untuk mendukung pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Secara administratif, wilayah Keresidenan Madiun terdiri atas lima kabupaten  dengan  lima  asisten  residen  dalam  administrasi  Belanda:  Madiun, Ponorogo,  Pacitan,  Ngawi,  dan  Magetan.  Wilayah Gemeente Madiun  sendiri memiliki luas 9.014 Km 2 ( Reza Hudiyanto, Vol. 14, No. 2, 2020: 85). Kota Madiun sebagai  ibukota  dengan  status  wilayah onderdistrict (satuan  wilayah  yang jenjangnya  satu  tingkat  di  bawah  kecamatan)  dan  sebuah  kota  kolonial  yang berkembang  di  pedalaman  dengan  daerah  pemukiman  cenderung  stabil  secara politik dan ekonomi. Selain itu terdapat markas tentara dan merupakan titik kontak dagang pada masa kolonial (T. G. McGee, Vol. 18, No. 104, 1964: 19-22).
Wilayah  administratif  Keresidenan  Madiun  kurang  lebih  dibatasi  oleh bentang  alam.  Pada  sisi  Barat  ada  Gunung  Lawu  yang  memanjang  sampai pegunungan  Selatan  Jawa,  yang  menjadi  pemisah  antara  Kesultanan  Yogyakarta dan Surakarta. Sisi sebelah Utara ada Gunung Kelud yang menjadi penanda batas antara Karesidenan Madiun dengan Karesidenan Rembang, di sebelah Timur ada Gunung  Wilis,  yang  menjadi  batas  alam antara  Karesidenan  Kediri  dan  Madiun, dan di batas Selatannya adalah Samudera Hindia (Ong Hok Ham, 2018: Xxxviii).
Wilayah  Madiun  hingga  tahun  1830  kurang  bersifat  kosmopolitan  dan relatif terisolasi, mengingat letak Keresidenan Madiun yang dikelingi oleh gunung dan pegunungan serta jalur trasnportasi darat yang belum memadai (Ong Hok Ham, 2018: Xxxviii). Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk Keresidenan Madiun semakin bertambah, yang disebabkan oleh program vaksinasi dan berkembangnya ekonomi  perkebunan.  Laporan  Residen  Francis  pada  tahun  1840  menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Keresidenan Madiun pada tahun 1831 adalah 214.242 jiwa. Jumlah ini meningkat menjadi 268.376 pada tahun 1840. Dalam kurun waktu
10 tahun terjadi pertambahan penduduk sekitar 50.000 jiwa, sebuah pertambahan penduduk  yang  cukup  pesat.  Pertambahan  ini  tak  bisa  dilepaskan  dari  jumlah kelahiran yang lebih besar dibandingkan angka kematian. Pulihnya ekonomi dan dibangunnya  jalur  kereta  api  Ponorogo-Madiun-Surakarta  turut  mempengaruhi pertumbuhan penduduk, terutama terhadap kemajemukan penduduk di Keresidenan Madiun.
Pada  tahun  1900  penduduk  Cina  meningkat  menjadi  4.293  dan  penduduk Eropa-Kristen  meningkat  menjadi  1.537  jiwa.  Sementara  itu,  jumlah  penduduk yang masuk kategori penduduk Asia lainnya relatif tidak mengalami pertambahan berarti  selama  paruh  kedua  abad  19.  Khusus  mengenai  penduduk  Eropa, pertambahan jumlah mereka disebabkan oleh faktor migrasi dan bukan sepenuhnya faktor  alamiah.  Pertambahan  jumlah  mereka  terkait  dengan  perluasan  ekonomi kapitalistik dan birokrasi kolonial di wilayah ini seiring diberlakukannya kebijakan ekonomi liberal di satu sisi, dan modernisasi birokrasi kolonial pada sisi lain (Abdul Wahid, dalam Sri Margana, dkk, 2018: 147).
Tabel 1
Kelompok Penduduk di Keresidenan Madiun Tahun 1840-1900
Tahun Pribumi Eropa Cina Asia lain 1840 268.376 89 891 55 1850 305.471 158 1250 160 1860 407.210 321 1759 123 1870 595.040 369 2315 278 1880 813.881 546 3444 9 1890 1.080.050 1147 3941 61 1900 1.227.761 1537 4293 62
Sumber: Abdul Wahid, ”Kesejahteraan dan Keresahan Sosial di Kabupaten Madiun Hingga  Akhir  Abad  Ke-19”,  dalam  Sri  Margana,  dkk, Madiun:  Sejarah Politik & Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI, (Kabupaten  Madiun:  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Madiun,  2018), hlm. 147.
Secara  umum,  meski  memiliki  kelompok  masyarakat  yang  majemuk, Pemerintah  Hindia  Belanda  membagi  lapisan  masyarakat  dengan  tingkatan  yang berbeda-beda.  Berdasarkan Regering  Reglement tahun  1854,  secara  garis  besar masyarakat Hindia Belanda dibagi menjadi tiga lapisan golongan strata sosial yang sengaja dipisahkan berdasarkan ras yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing ( Vreemde Osterlingen ), Golongan pribumi ( Inlanders ). Secara umum orang-orang Eropa  dan  Belanda  menempati  kasta  tertinggi  (pertama),  orang-orang  yang termasuk  golongan  Timur  Asing  seperti  orang  Tionghoa,  India,  Arab,  Jepang menempati  kasta  tengah  (kedua)  dan  untuk  golongan  pribumi  menempati  kasta terendah  (ketiga)  (Esther  Captain, dalam  Philomena  Essed  dan  Isabel  Hoving, 2014: 55).
Madiun  sebagai  wilayah  yang  mayoritas  berada  di  dataran  rendah  dan memiliki lahan pertanian maupun perkebunan yang luas, maka tidak mengherankan apabila  mata  pencaharian  masyarakatnya  mayoritas  adalah  sebagai  petani  atau buruh perkebunan tanaman ekspor, maupun buruh pabrik. Pada awal abad ke-20, perkembangan  perkebunan  tanaman  ekspor  mengalami  peningkatan,  sehingga perusahaan-perusahaan swasta banyak memerlukan tenaga kerja yang ditempatkan sebagai buruh pabrik maupun perkebunan.
Selain  sebagai  petani  maupun  buruh,  masyarakat  Madiun  juga  banyak menjabat  sebagai  staf  pemerintahan  yang  ditunjuk  langsung  oleh  Residen  yang memimpin  pada  masa  itu.  Bagian  pemerintahan  yang  dipekerjakan  berupa  staf karesidenan maupun kepala desa beserta bawahannya. Selain itu juga masyarakat Madiun bekerja sebagai peternak, pengurus makam, dan sebagai penyedia layanan jasa peminjaman uang (Dyah Retno Wulan, Vol. 9, No. 1, 2020: 6-7). Di bidang ekonomi, mayoritas berkembang di sektor perkebunan dan pertanian yang berkaitan dengan keadaan tanah di masing-masing afeding di Karesidenan Madiun dan skema Sistem Tanam Paksa.
Sektor ekonomi lain yang juga cukup memberi pundi-pundi keuangan untuk Keresidenan  adalah  pajak-pajak  yang  dikumpulkan  melalui  sistem  lisensi,  yang disebut pachstelsel .  Melalui  sistem  ini  Pemerintah  Kolonial  memberikan  lisensi dalam  kurun  waktu  tertentu  kepada  pihak  swasta  yang  terpilih  berdasarkan
kesanggupannya  untuk  menawarkan  jumlah  pengumpulan  pajak  tertinggi  kepada pemerintah di dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut (Howard Dick, dalam Howard Dick, dkk, 1993: 4.). Para pengusaha Cina mendominasi sistem lisensi ini di hampir seluruh wilayah Jawa, tidak terkecuali di Keresidenan Madiun. Sistem lisensi  ini  diberlakukan  untuk  mempermudah  pengumpulan  pajak  dari  penjualan opium,  pajak  pasar,  penjualan  arak,  penyembelihan  sapi,  penyembelihan  babi, pegadaian, penjualan tembakau, penjualan garam, budidaya dan penjualan sarang burung walet, dan penjualan ikan (khususnya di daerah pesisir) (Robert Cribb dan Audrey Kahin, 2004: 307). Dalam laporan resmi pemerintah kolonial, sistem lisensi ini dikelompokkan menjadi dua yaitu lisensi pajak opium ( opiumpacht ) dan lisensi pajak-pajak  kecil  non-opium  ( kleinpachten )  (Abdul  Wahid,  dalam  Sri  Margana, dkk, 2018: 133).
Salah satu pajak yang menghasilkan banyak pundi-pundi uang adalah pajak opium.  Lisensi  pajak  opium  yang  berlaku  di  Keresidenan  Madiun  menghasilkan pemasukan yang cukup menguntungkan. Di tahun pertama penerapannya kembali pasca Perang Jawa pajak opium telah menghasilkan pemasukan cukup besar bagi perbendaharaan  negara,  yaitu  sebesar  156.000  gulden  atau  hampir  separuh  dari pemasukan pachtstelsel . Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 1840, saat pemasukan dari pajak opium telah mencapai 393.420 gulden. Pemasukan dari pajak opium mencapai angka tertingginya pada tahun 1870, saat pemerintah berhasil  mengumpulkan  pemasukan  sebesar  1,15  juta  gulden.  Di  tiga  dekade terakhir  abad  kesembilan  belas,  pemasukan  pajak  opium  di  Madiun  memang menujukan tren penurunan hingga dihapuskannya sistem lisensi ini di tahun 1895 (Abdul Wahid, dalam Sri Margana, dkk, 2018: 134).

## B. Perdagangan Opium di Keresidenan Madiun Masa Opiumpacht
Merokok opium awalnya diperkenalkan oleh orang Cina dan menjadi ciri umum kehidupan perkotaan dan pedesaan sejak dekade awal abad ke-19 di Jawa. Opium tidak dibudidayakan di Jawa, tetapi diimpor sebagai bahan baku dari Bengal dan  Turki.  Perusahaan  Dagang  Belanda  ( Nederlandsche  Handel-Maatschappij ) memperoleh monopoli impor opium pada tahun 1827. Kegiatan pajak opium diatur
oleh  ordonansi  opium  tahun  1833,  yang  menetapkan  jangka  waktu  enam  tahun untuk hak lisensi pajak opium, termasuk pengolahan opium mentah, peredarannya, penjualannya  dan  penyediaan  tempat-tempat  umum  merokok.  Pada  tahun  1847, ordonansi  direvisi  untuk  menyediakan  kontrak  tahunan  (Abdul  Wahid,  dalam Ewout Frankema dan Frans Buelens, 2013: 114).
Di Madiun, prosesi lelang diselenggarakan di pendapa kediaman resmi Bupati senior atau di rumah Residen yang terletak di seberang Kampung Cina dan Jalan Ponorogo. Di tempat pelelangan berkumpul semua pembesar keresidenan seperti para Bupati, pejabat priyayi rendahan, pejabat-pejabat Tionghoa dan para anggota Pegawai  Kolonial  Belanda.  Semuanya  mengenakan  pakaian  kebesaran  dan mempertunjukan  lambang-lambang  kekuasaannya  masing-masing.  Orang-orang Cina  mengenakan  baju  berwarna  putih  dengan  bawahan  berupa  celana trousers , sedangkan  para  Kapitan  Cina  mengenakan  baju  jubah  sutra  berwarna  abu-abu dengan motif bunga-bunga (William Barrington D’Almeida, 1861: 16-17).
Proses  distribusi  dalam  pelaksanaan opiumpacht dilakukan  dengan  dua tahapan  yakni  pertama  melalui  distribusi  minimum  dengan  ketentuan tiban dan siram .  Kedua  melalui  sistem  distribusi  maksimum  (Ahmad  Fathoni,  2020:  46). Pasokan opium untuk Keresidenan Madiun dipasok dari gudang milik pemerintah yang berada di Surabaya dan dari pelabuhan di Pasuruan yang biasanya memasok opium Turki. Pasokan opium mentah yang didistribusikan ke Madiun disesuaikan dengan  penandatanganan  kontrak  pasca  lelang  antara  pihak  pemerintah  Hindia Belanda dengan pihak bandar beserta dua orang penjaminnya dalam lelang opium.
Pedagang  Cina  yang  berhasil  memenangkan  lelang  dan  kemudian menguasai pak opium Madiun adalah Djie Bok Hien. Secara keseluruhan, pak yang dikuasai Djie meliputi 57 toko opium resmi dan mempekerjakan 293 orang. Pak ini tidak  dibagi-bagi  menjadi  sub  pak,  tetapi  dibagi  menjadi  lima  distrik  yang berhubungan  dengan  afdeling-afdeling administratif  Madiun.  Masing-masing distrik ini memiliki manajemen dan anggarannya.
Bebarapa  nama  Bandar  lain  yang  pernah  menguasai  pak  opium  Madiun, diantaranya Ho Tjiaw ing, Tan Tian lie, dan Tan Hok Tong. Setelah kematian Ijam Lo, putranya, Landak muda , atau Ho Tjiauw Ing, yang diangkat sebagai letnan pada
20  Desember  1886,  menjadi  pewaris  tunggalnya  dan  mewarisi  pak  opium Semarang, Yogya, dan Kedu. Tjiauw Ing juga mengakuisisi pak opium  Surakarta pada  29  Juni  1888  dan  Madiun  pada  3  Februari  1889  setelah  pemegang  lisensi sebelumnya bangkrut (Claudine Salmon, 1991: 31). Tan Tian Lie adalah salah satu bandar  di  Madiun  yang  pernah  menuntut  ganti  rugi  kepada  pemerintah  Hindia Belanda  dengan  alasan  permintaan tiban dan siram opiumnya  datang  terlambat serta melarang pegawainya untuk berpergian keluar daerah (Koran De Locomotief, 27 Juni 1872). Lalu, Tan Hok Tong adalah seorang Kapitan Cina dari Kediri yang membeli  pak  opium  Madiun  dengan  harga  37.000  (Koran De  Locomotief, 21 Desember 1872).
Organisasi pak Madiun sangat khas dalam ciri-ciri umumnya. Semua pak memiliki  struktur  piramidal.  Di  puncaknya  adalah  sang  pengepak  sendiri,  yaitu pemegang  sah  atas  waralaba  ini  dan  kepala  patron  organisasi  tersebut;  di  dasar resminya  adalah  para  karyawan  yang  bekerja  di  sejumlah  toko  opium  lokal.  Di antara posisi teratas dan terbawah ini ada beragam tingkatan menengah. Hubungan di antara tingkatan-tingkatan ini dan apakah mereka itu menjadi bagian dari subpak atau manajemen distrik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara faktor-faktor ini adalah kekuatan pengepak sendiri yang diukur dari kekayaannya, pengaruh dan patronasinya,  struktur  dan  keanggotaan  kongsi  pak,  keadaan-keadaan  yang mempengaruhi penjualan opium dan operasi-operasi pak khusus untuk satu daerah tertentu  (keresidenan-keresidenan  pesisir  dan  keresidenan-keresidenan  yang memiliki banyak penduduk Tionghoa memberikan masalah-masalah tersendiri) dan hubungan pribadi di antara individu-individu yang aktif di dalam organisasi yang bersangkutan (James R. Rush, 1910: 59).
Pada  tahun  1851,  pasokan  opium  yang  diterima  oleh  Bandar  Cina  di Keresidenan Madiun setelah melewati proses lelang pada tanggal 4 november 1850 adalah  sebanyak  180  katti  setiap  bulannya.  Artinya  dalam  setahun  pemerintah memasok  opium  mentah  ke  wilayah  Keresidenan  Madiun  sebanyak  2.280  kati dengan rincian Madiun menerima 60 katti, Magetan 22 katti, Ngawi 46 katti, dan Ponorogo sebanyak 52 katti (ANRI, Verpachting van het regt tot den verkopp van opium in het klein, (Koleksi ANRI: Archieve van Financien 1816-1930), No. 944).
Tabel 2 Distribusi Opium di Keresidenan Madiun Tahun 1851 No Afdeling Pasokan Per Bulan (kati) 1 Madiun 60 2 Magetan 22 3 Ngawi 46 4 Ponorogo 52 Total 180
Sumber:  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia, Verpachting  van  het  regt  tot  den verkopp  van  opium  in  het  klein, (Koleksi  ANRI:  Archieve  van  Financien 1816-1930), No.944.
Pemerintah  Hindia  Belanda  mulai  meninggalkan  sistem siram dan tiban dalam proses pendistribusian opium mentah kepada para bandar. Distribusi opium pada sistem tersebut dianggap kurang efektif dalam memuaskan permintaan bandar sehingga  mereka  beralih  pada  perdagangan  opium  ilegal.  Oleh  karena  itu, pemerintah  menggunakan  kembali  sistem  maksimum  yang  diperkenalkan  oleh Gubernur  Jendral  Loudon  pada  tahun  1862.  Tujuan  dibuat  kebijakan  distribusi maksimum  adalah  untuk  memenuhi  permintaan  yang  ada  sehingga  diharapkan dapat memerangi perdagangan ilegal yang sedang marak terjadi (Ahmad Fathoni, 2020: 72).
Di Madiun, opium tersedia di warung-warung makan umum dan 47 toko yang telah ditentukan (James R. Rush, 1910: 62; Staatsblad van Nederlandsche Indie , No. 73, 1874). Bandar pak lokal mempekerjakan sejumlah pedagang keliling untuk menjajakan  produk  mereka  di  desa-desa.    Biasanya  ada  beberapa  ukuran  yang berbeda dalam penjualan opium kepada konsumen. Perbedaan jenis ukuran yang disediakan  dengan  tujuan  untuk  menyesuaikan  isi  kantong  dari  para  konsumen opium.  Ukuran  yang  paling  besar  adalah  1  thail  atau  setara  dengan  100  mata. Ukuran yang paling kecil yakni 6 ½ mata.
Pendapatan  yang  diperoleh  dari  hasil  penjualan  opium  di  Madiun  cukup besar. Pendapatan bandar opium di Keresidenan Madiun pada tahun 1893 adalah sebesar  52.010  gulden.  Di  tahun  1896,  Bandar  opium  di  Madiun  mendapatkan
pasokan  opium  sebanyak  4.995  katti  setiap  tahunnya.  Harga  beli  opium  mentah yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar f 30 dalam 1 katti, maka biaya yang harus dikeluarkan dalam setahun sebesar f 149.850. Jika 1 katti opium mentah bisa diolah menjadi 16 thail opium matang, dalam setahun bandar bisa menghasilkan rata-rata 79.920  thail  opium  yang  siap  untuk  diedarkan  dengan  harga  jual  17  gulden  per thailnya. Dari situ dapat diperoleh penghasilan kotor para bandar dari tahun 1896 yakni sebesar f 1.358.640 (Koran Bataviasch Nieuwsbald , 10 Oktober 1893).
Di Madiun, jumlah pengguna opium pada tahun 1882-1883 telah mencapai 98.000 orang, 6.451 diantaranya dianggap sebagai pecandu berat. Dampak terkait dari peningkatan jumlah pecandu adalah di satu sisi terganggunya kondisi ekonomi rumah  tangga  para  pecandu  tersebut,  karena  kualitas  kerja  dan  aktivitas produktifnya tulang punggung ekonomi mereka menurun. Di sisi yang lain, pada skala lebih luas para pecandu tersebut seringkali akhirnya terjebak dalam aktivitas kriminal seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan kekerasan antar warga. Fakta bahwa bisnis opium menciptakan lingkaran kekerasan antar warga, terbukti di  Sokorejo  Madiun  pada  tahun  1880,  saat  sekitar  seribu  keluarga  yang  secara ekonomi  cukup  sejahtera  diusir  oleh  penduduk  desa  lainnya  dari  desa  tersebut karena mereka diduga sebagai pecandu opium. Penduduk desa tersebut meyakini bahwa kecanduan opium bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan desa secara keseluruhan (Abdul Wahid, dalam Ewout Frankema dan Frans Buelens, 2013: 157).
Bagi Pemerintah Kolonial persoalan lebih besar dari bisnis dan administrasi pajak opium ini adalah meningkatnya skala pasar gelap opium akibat dari maraknya aktivitas penyelundupan. Laporan TeMechelen mengungkapkan bahwa pasar gelap opium adalah  tiga  kali  lipat  lebih  besar  dari  pasar  opium  yang  sah,  artinya  skala peredaran dan konsumsi opium gelap jauh lebih besar dibandingkan opium yang diedarkan  pemerintah.  Laporan  TeMechelen  juga  mengungkapkan  bahwa penyelundupan dan pengedaran opium ilegal itu tidak hanya dilakukan oleh para pelaku  di  bawah  tanah  atau  kriminal,  tetapi  juga  melibatkan pachter Cina  yang sebenarnya memiliki lisensi resmi.
Berbagai  kondisi  tersebut  menyebabkan  kemunduran  pelaksanaan opiumpacht di  Keresidenan  Madiun  dan  membuat  para  bandar  opium  terpaksa
dibubarkan. Setelah sistem Opiumpacht dihapuskan, pengelolaan opium digantikan oleh Dinas Opiumregie di bawah kendali langsung dari pemerintah Hindia Belanda, atau dengan kata lain Hindia Belanda resmi berubah menjadi sebuah Narco-State di awal abad ke-20.

## C. Perdagangan Opium di Keresidenan Madiun Masa Opiumregie
Opiumregie pertama kali diperkenalkan di Madura pada 1 September tahun 1894. Percobaan itu terbukti berhasil, dan pemerintah Belanda memutuskan untuk menerapkannya di kabupaten demi kabupaten di seluruh Jawa dan baru genap pada 1 Januari 1904 (Siddharth Chandra, Vol. 70, 2000: 103). Opium Regie melibatkan perombakan total sistem pemrosesan dan penjualan opium. Pertama, penggantian pabrik-pabrik kecil opium lokal dengan satu pabrik pusat modern di Batavia. Pabrik ini menghasilkan opium dengan kualitas standar, sehingga menghilangkan masalah pemalsuan.
Produk  opium  yang  dibuat  di  pabrik  dikemas  dalam  berbagai  cetakan dengan  ukuran  yang  berbeda-beda  dicetak  menggunakan  satuan  mata.  Dalam perhitungan pabrik, sebutan kotak A, B, C, D, E, F, G, hingga K  digunakan sebagai penanda  isi, harga, dan berat yang berbeda. Kotak A biasanya berisi 200 tabung kecil, B 100, hingga K dengan dua tabung yang lebih besar. Seribu tabung dari jenis terkecil beratnya sekitar setengah kilo, tabung dalam kotak K beratnya 24,5 kilo. Takaran terkecil adalah 193 mg (1/2 mata). Untuk ukuran tabung ada 7 jenis ukuran, mulai dari ½, 1, 2, 5, 12 ½, 25 yang digunakan untuk mengemas candu ( Staatsblad van  Nederlandsch  Indie ,  No.  13,  1913).  Untuk  produk  tike,  opium dikemas  ke dalam  kapsul  metal  dengan  ukuran  1/3  mata.  Dari  berbagai  jenis  ukuran  dan pengemasan ini, para pekerja di pabrik Batavia setidaknya dapat menghasilan 102- 120 juta tabung dan kapsul opium per tahunnya.
Untuk  memuluskan  jalannya opiumregie ,  pemerintah  kolonial  merekrut semakin banyak priyayi muda yang lulus dari sekolah negeri dan sedang mencari pekerjaan  bergengsi  dan  berstatus  sebagai  pejabat  di  birokrasi  kolonial.  Dengan menghapus  perdagangan  opium  resmi  dari  tangan  orang  Cina  dan mempercayakannya  kepada  pegawai  negeri  Jawa,  reformasi  telah  memenuhi
beberapa  tujuan  seperti opium  farm dan  Kebijakan  Etis.  Keputusan  Pemerintah tanggal 23 Desember 1907 menetapkan bahwa birokrasi Opiumregie harus terdiri dari posisi berikut: 15 manajer depot Eropa (dengan gaji berkisar antara 200–300 gulden  per  bulan),  60  asisten  pengumpul  pribumi  (dengan  gaji  100  gulden  per bulan), 1.005 mantri opium pribumi (dengan gaji berkisar antara 30-50 gulden per bulan), 4 juru tulis Eropa di depot utama Batavia, Semarang, Kediri dan Surakarta (dengan gaji 100 gulden per bulan), dan 1.436 asisten pribumi (dengan gaji 15-20 guild per bulan) (Abdul Wahid, dalam Ewout Frankema dan Frans Buelens, 2013: 158-159).  Tugas  mereka  yang  disebut terakhir  adalah membantu  para  pengelola, pemegang depot, asisten manajer, dan mantri dalam pendistribusian dan penjualan candu di seluruh Jawa dan Madura.
Seorang Depothouder (kepala  depot)  biasanya  selalu  dijabat  oleh  orang- orang  Eropa.  Mereka  ditempatkan  pada  depot-depot  penjualan  yang  terletak  di pusat  pemerintahan  daerah,  misalnya  depot  Keresidenan  Madiun  yang  pusatnya terletak di Afdeling Madiun. Seorang Depothouder dalam menjalankan tugasnya selalu  dibantu  oleh Asisten-colecteur (asisten  kolektor).  Tugas  seorang Asisten- colecteur adalah sebagai perantara antara mantri penjualan dengan pengelola depot orang-orang  Eropa.  Mereka  mendistribusikan,  mengumpulkan  keuntungan,  dan menyusun laporan penjualan opium yang diterima dari toko-toko regi yang ada di wilayah  keresidenan  (Ahmad  Fathoni, 2020: 97).  Di  bawah Asistent-colecteur , terdapat  jabatan  yang  disebut  dengan Opiumverkooper (mantri  penjualan)  yang biasanya dibantu pembantu mantri untuk mengelola toko-toko regie di Keresidenan Madiun. Tugas seorang Mantri adalah menerima opium dari depot pusat, kemudian menjualnya  kepada  para  pelanggan,  mencatat  transaksi  harian  berdasarkan  jenis produk  (candu  dan  tike)  dan  porsi  berapa  banyak  tipe  ukuran  tube  yang  sudah mereka jual. Setelah pembukuan, mantri menyerahkan pendapatan penjualan opium dalam bentuk uang kepada asisten kolektor (James R. Rush, 1910: 233).
Salah satu toko resmi opium di Keresidenan Madiun adalah di Bungkal dan Sawo yang berada di afdeling Ponorogo (ANRI, Residentie Madioen. Gewestelijk Bestuur.  No.  12480/23,  5  November  1909 ,  (Koleksi  ANRI:  Departement  van Financien 1816-1930), No. 1027). Toko mulai dibuka pada pukul 07.00 pagi hingga
pukul 22.00 malam.  Seseorang  dilarang masuk  toko opium jika usianya masih dibawah  18  tahun  ( Staatsblad  van  Nederlandsch  Indie , No.  441,  1909).  Para konsumen  dengan  latar  berbeda-beda  seperti  Eropa,  Cina,  dan  Pribumi  bisa  ke sembarang  toko  opium.  Dari  penjualan  di  toko-toko  berlisensi,  hasil  yang didapatkan  pemerintah  Hindia  Belanda  pada  tahun  pertama  pelaksanaan opiumregie di Madiun cukup meyakinkan serta mendapat keuntungan yang besar.
Dari  sisi  tahun  penjualan,  tahun  1915  menjadi  tahun  terbaik,  dengan  total distribusi  opium  yang  masuk  ke  Madiun sebanyak  115.338  thail  dan  pendapatan kotor 2.306.762 gulden. Jika ditotal, sejak tahun 1901-1916, Pemerintah Kolonial Belanda mendapatkan pendapatan kotor sebanyak 19.288.295 gulden, dengan total penjualan produk candu sebanyak 138.384.024 tube dan produk tike mampu terjual 23.318.26,  serta  972.818 thail opium  yang  terdistribusi  ke  Keresidenan  selama rentang  waktu  1901-1916.  Pada  tahun-tahun  berikutnya,  tepatnya  tahun  1917 sampai  tahun  1920  jumlah  opium  yang  terdistribusi  ke  Keresidenan  Madiun sebanyak  338.207 thail. Dengan  rincian sebanyak  78.976 thail pada tahun  1917, 74.572 thail tahun 1918, Tahun 1919 dengan 78.260 thail , dan tahun 1920 dengan 106.399 thail (Centraal Bureau voor de Statistiek, 1913: 41) .
Penjualan  opium  di  Madiun  beberapa  kali  mengalami  penurunan  yang disebakan oleh wabah penyakit Pes yang sangat menular. Wabah Pes manjangkit di Jawa pada awal abad ke-20 setelah pengiriman beras dari Rangoon berimbas pada penyebaran penyakit  Pes pertama di afdeling Malang. Menyusul derah lain yang dekat  dengan afdeling Malang.  Kediri  dan  Surabaya  yang  juga  mulai  terjangkit wabah  Pes,  kemudian  menyebar  ke  daerah  Blitar,  Tulungagung,  hingga  Madiun (Siti  Kur’anania,  Vol.  15,  No.  2,  2019:  270).  Di  Madiun,  penyakit  pes  telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa, termasuk para kuli perkebunan yang termasuk ke  dalam  demografi  pengguna  opium,  sehingga  membuat  penjualan  opium menurun.

## KESIMPULAN
Keresidenan  Madiun  awalnya  merupakan  bagian  dari  wilayah Mancanegara Wetan yang ada di bawah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Sejak
berakhirnya Perang Jawa pada tahun 1930, wilayah Keresidenan Madiun diambil alih  dan  struktur  birokrasinya  mulai  dirombak  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda. Keresidenan Madiun memiliki total 5 afdeling yang menaungi beberapa distrik di bawahnya.  Lima  afdeling  di  Keresidenan  Madiun  diantaranya  adalah  afdeling Madiun,  afdeling  Ngawi,  afdeling  Ponorogo,  afdeling  Magetan,  dan  afdeling Pacitan. Untuk mendorong jalannya roda perekonomian dan mendapat keuntungan di  wilayah  Keresidenan  Madiun,  pemerintah  Hindia  Belanda    memberlakukan kebijakan Cultuurstelsel (Sistem  Tanam  Paksa).  Di  samping  memberlakukan cultuurstelsel , pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan kebijakan patchstelsel atau sistem sewa pajak. Pachtstelsel terdiri dari dua bagian, yaitu opiumpacht (sewa pajak opium) dan kleinpachten untuk sewa pajak non-opium.
Berjalannya  sistem  o piumpacht di  Keresidenan  Madiun  mendatangkan banyak keuntungan bagi para penyewa ( pachter ) dan mulai memberi pemasukan yang besar bagi pemerintah Hindia Belanda. Para pachter opium mendapatkan hak atau lisensi untuk menjual opium di Madiun melalui proses lelang. Opium tersedia di warung makan umum dan di toko-toko yang telah ditentukan. Bandar pak lokal juga mempekerjakan sejumlah pedagang keliling untuk menjajakan produk mereka di  desa-desa.  Maraknya  persaingan  tidak  sehat  diantara  pada patcher serta beredarnya  opium  gelap  dalam  pasar  membuat  pelaksanaan opiumpacht di Keresidenan  Madiun  mengalami  kemunduran.  Para  bandar  terus  menerus mengalami kerugian dan pada akhirnya dibubarkan. Penjualan opium diganti dengan sistem pengelolaan dan penjualan opium dibawah kendali langsung dari  Pemerintah  Hindia  Belanda  atau  dikenal  dengan  sistem opiumregie . Pemberlakuan opiumregie di wilayah Keresidenan Madiun dimulai sejak tanggal 1 Januari 1901.
Perdagangan  opium  selama  masa opiumpacht hingga opiumregie telah memberikan keuntungan yang melimpah bagi pemerintah Hindia Belanda. Selama kurun  waktu  1860  hingga  1900,  pemerintah  mendapat  pemasukan  pajak  opium sebesar  4.221.190  gulden.  Pada  masa-masa  awal  permberlakuan opiumregie , pemerintah  mendapat  pemasukan  19.288.295  gulden  dalam  rentang  tahun  1901 hingga 1916. Kesuksesan penjualan opium di Keresidenan Madiun baik pada masa
opiumpacht maupun opiumregie juga  menimbulkan  dampak  negatif.  Pada  masa opiumpacht, pecandu  opium  di  meningkat  tajam,  di  satu  sisi  menyebabkan terganggunya kondisi ekonomi rumah tangga para pecandu tersebut, karena tulang punggung ekonomi mereka secara kualitas kerja dan aktivitas produktifnya menjadi turun.  Pemerintah  Hindia  Belanda  mengalami  kerugian  karena  maraknya  opium gelap di pasaran dan membuat kepercayaan pemerintah terhadap para bandar opium menurun. Pada masa opiumregie, penjualan opium di Keresidenan Madiun sempat mengalami  penurunan  yang  disebabkan  oleh  wabah  penyakit  Pes  yang  sangat menular. Wabah Pes manjangkit Jawa pada awal abad ke-20 banyak menyebabkan jatuhnya  korban  jiwa,  termasuk  para  kuli  perkebunan  yang  termasuk  ke  dalam demografi pengguna opium, sehingga membuat penjualan opium menurun.

## DAFTAR PUSTAKA

## Arsip
ANRI, Residentie Madioen. Gewestelijk Bestuur. No. 12480/23, 5 November 1909 , (Koleksi ANRI: Departement van Financien 1816-1930), No. 1027.
ANRI, Verpachting van het regt tot den verkopp van opium in het klein, (Koleksi ANRI: Archieve van Financien 1816-1930), No. 944.
Staatsblad van Nederlandsche Indie , No. 73, 1874.
Staatsblad van Nederlandsch Indie , No. 441, 1909.
Staatsblad van Nederlandsch Indie , No. 13, 1913.

## Surat Kabar
Koran Bataviasch Nieuwsbald , 10 Oktober 1893.

## Buku dan Jurnal
Abdul Wahid, “In the Shadow of Opium Tax Farming and the Political Economy of  Colonial  Extraction  in  Java,  1807–1911”,  dalam  Ewout  Frankema  dan Frans  Buelens, Colonial  Exploitation  and  Economic  Development  the Belgian  Congo  and  the  Netherlands  Indies  compared ,  New  York: Routledge, 2013.
_______,  “Kesejahteraan  dan  Keresahan  Sosial  di  Kabupaten  Madiun  Hingga Akhir Abad Ke-19”, dalam Sri Margana, dkk, Madiun: Sejarah Politik & Transformasi  Kepemerintahan  dari  Abad  XIV  hingga  Awal  Abad  XXI, Kabupaten Madiun: Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, 2018.
Barrington D’Almeida, William, Life in Java with Sketches of the Javanese Vol. II ,
London: Hurst and Blackett, 1861.
Captain,  Esther, "Harmless  Identities:  Representations  of  Racial  Consciousness among  Three  Generations  Indo-Europeans” , dalam  Philomena  Essed  dan Isabel  Hoving, Dutch  Racism  (Thamyris  /Intersecting:  Place,  Sex,  and Race) , Amsterdam: Rodopi B.V., 2014.
Centraal  Bureau  voor  de  Statistiek, Jaarcijfers  voor  het  koninkrijk  der Nederlanden , Den Haag: Belinfante, 1913.
Chandra, Siddharth, “What The Numbers Really Tell Us About the Decline of the Opium Regie”, Jurnal Indonesia, Vol. 70, 2000.
Dyah  Retno  Wulan,  "Perkebunan  Tebu  di  Madiun  Masa  Belanda  Tahun  1900- 1930" , Jurnal Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya , Vol. 9, No. 1, 2020.
Gottschalk, Louis, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto , Jakarta: UI Press, 2008.
Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah , Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
McGee,  T.  G.,  "The  Cultural  Role  of  Cities:  A  Case  Study  of  Kuala  Lumpur",
Ekistics, Vol. 18, No. 104, 1964.
Ong Hok Ham, Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX , Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.
R. Rush, James, Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar dan Pecandu 1860- 1910 , Depok: Komunitas Bambu, 2012.
Reza  Hudiyanto,  "Dari  Kota  Mancanegara  Timur  Hingga  Gemeente: Perkembangan Kota Pasca Pemberlakuan UU Desentralisasi 1903", Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, Vol. 14, No. 2, 2020.
Siti Kur’anania, "Pemberantasan Penyakit Pes di Kediri 1911-1933", VERLEDEN: Jurnal Kesejarahan Vol. 15, No. 2, 2019.
Sri Margana, dkk, Madiun: Sejarah Politik & Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI , Madiun: Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, 2018.
Uitgave  Van  Het  Departement  Van  Binnenlandsch-Bestuur, De  Opium-Regie , Batavia: G. Kolff & Co., 1920.

## Skripsi
Ahmad  Fathoni,  “Dari Opiumpacht Hingga Opiumregie :  Pasang  Surut Perdagangan Opium di Keresidenan Kediri, 1833-1931”, Skripsi, Surabaya:
Universitas Airlangga, 2020.