## MAQÂSHID SYARÎ’AH DALAM  FATWA DEWAN HISBAH PERSIS

## Alamul Huda
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang alamulhuda09@gmail.com

## Abstrak
This  article  discuss  about  Hisbah  Council  (Dewan  Hisbah)  as  an  institution  of  The Organisation  of  Islamic  Unity ( PERSIS)  which  has  the  authority    to  product  fatwa. This  research  is  aimed  to  elaborate    the  concept  of  maqâshid  syarî’ah    used  by Hisbah Council in issuing fatwa.  To issue fatwa, they  use  the methodology (manhaj) and system (thurûq) that has the character and ideology  to  implements the concept of  back to the  al Qur’an  and al Sunnah. It means that the fuqaha   who engaged in Hisbah Council makes and put of school (madhab)  position "only" as a comparison of legal opinion in all istinbâth process. By his approach they hope  the development of    Islamic  law  (fiqh/  fatwa)  can    answer  any  muslim  problems  of  any  where  and every time  (sholihun likulli makan wa zaman).
Artikel  ini  mengkaji  tentang  Dewan  Hisbah  sebagai  salah  satu  institusi  Organisasi Persatuan  Islam  (PERSIS)  yang  memiliki  otoritas  untuk  mengeluarkan  fatwa. Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menguraikan  konsep Maqâshid  Syarî’ah yang digunakan  oleh  Dewan  Hisbah  dalam  penerbitan  fatwa.  Untuk  menerbitkan  fatwa, mereka  menggunakan  metodologi  ( manhaj )  dan  system  ( thurûq )  yang  memiliki kharakteristik  dan  ideology  untuk  mengimplementasikan  konsep  kembali  kepada  al Qur‟an dan al Sunnah. Ini berarti bahwa fuqaha yang tergabung dalam Dewan Hisbah membuat  dan  menempatkan  posisi  mazhab  “hanya”  sebagai  perbandingan  pendapat hukum  di  semua proses istinbâth . Melalui pendekatan ini,  mereka berharap bahwa pembangunan  hukum  Islam  (fiqh/  fatwa),  dapat  menjawab  berbagai  persoalan  umat Muslim di segala tempat dan waktu ( shâlihun likulli makân wa zamân ).
Kata Kunci : Fatwa, Dewan Hisbah, Maqashid Syarî’ah
Dewan Hisbah
Persatuan Islam (PERSIS)  sebagai motor penggerak ijtihad dan fatwa di Indonesia yang menggali hukum Islam dengan  metodologi  ( manhaj )  dan  sistem ( thurûq ) memiliki karakter  serta ideologi yang menerapkan  konsep  kembali  pada  al-Qur‟an dan  al-hadits  secara  utuh  sebagaimana  para ulama  yang  memposisikan  madzab    “hanya” sebagai  perbandingan  dan  penguat  pendapat saja.  Disamping  itu,  Dewan  Hisbah  PERSIS dalam  berbagai  putusan  fatwa  juga  menyerap serta  mengimplementasikan  paradigma  filsafat hukum  Islam  yang  sering  dikenal  dengan maqâshid    syarīah ( hifd  ad-dîn,  hifd  an-nafs, hifd  al-aql,  hifd  an-nasl  dan  hifdz  al-mal ), sehingga  melahirkan  keniscayaan maslahah
dalam  setiap  putusan  fatwa,  baik  dari  segi maslahah dlarûriyah, hâjiyah dan tahsîniyah.
Allah Swt melalui rasulNya mewahyukan syariat yang memuat tatanan nilai yang harus dijalankan oleh manusia. Berlakunya  syariat  tersebut  bagi  manusia merupakan taklîfi 1 yaitu  kewajiban melakukan
1 Taklifi adalah hukum syar’I yang mengandung tuntutan (untuk di kerjakan atau di tinggalkan oleh para mukallaf ) atau  yang  mengandung  pilihan  antara  yang  di  kerjakan dan di tinggalkan. Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih;  Sebuah  Pengantar, (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2004), h.  41. Disebut juga sebagai sebagai hukum yang menghendaki  untuk  dikerjakan  oleh  seorang mukallaf baik  berupa  larangan  atau  memilih  antara  mengerjakan dan  meninggalkan.  Maka  hukum  dikatakan taklif sebab
apapun  yang  diperintahkan  dan  meninggalkan segala yang di larang. 2 Estafet  sebagai pemberi khabar hukum  Allah Swt ba'da wafatnya  Nabi Muhammad  SAW,  diteruskan  secara  beruntun dari sahabat, tabi'in , tabi'ut tabi'in , hingga para imam  madzhab,  para fuqaha’,  mujtahidin, muhadditsin,  mutakallimiin,  ushuliyyin, 3 dan terus  hingga  sampai  kepada  para mufti . Kedudukan mufti di tengah-tengah umat adalah sebagai    penerus  para  nabi ( warâtsah  al- anbiyâ' ).
Dari  sisi  dakwah, mufti adalah  rujukan tempat  menunjukkan  hukum  Islam  yang memberi  petuah  agama  dan  hal  lain  yang berhubungan  dengannya  yang  ditanyakan  oleh mustafti .  Peran  ini  merupakan  parameter ( qarinah )  bahwa  kedudukan mufti di  tengah- tengah  umat  Islam  amatlah  mulia.    Imam Syatibi  menyebutkan  kedudukan seorang mufti di  tengah  ummat  seperti  menempati  maqom sebagaimana Rasulullah SAW dalam membimbing  umat  dan  menjaga  aqidah  serta hukum syarî’ah- Nya. 4 Mufti dalam bahasa Ibnu Sholah  adalah  seorang  yang  memberi  kabar dengan  hukum  Allah  Swt  ( syarî’ah )  untuk mengetahui-Nya  dan  dengan  dalil-dalil-Nya. Ada  yang  menyebutkan  bahwa mufti adalah orang  yang  mengabarkan  Allah  Swt  dengan hukum-hukum-Nya. 5 Betapa  penting,  tinggi dan mulyanya kedudukan seorang mufti hingga Syatibi    menyatakan  bahwa  eksistensi mufti yang  berdiri  di  tengah-tengah  ummat  (dalam mengabarkan  dan  menjelaskan  hukum  Islam) sebagaimana posisi ( maqam ) Nabi SAW. 6
Namun  perlu  diketahui  bahwa  kehati- hatian  dalam  berfatwa  haruslah  di  utamakan, yaitu  dengan  tidak  sebarang  orang  dapat berfatwa  (menjadi mufti ),  kecuali  telah
didalamnya  mengandung  tuntutan  kepada mukallaf untuk  mengerjakan  suatu  pekerjaan  atau  memberikan kebebasan  untuk  memiliki  antara  mengerjakan  atau meninggalkannya.  Lihat,  Muhammad  Ma‟shum    Zein,
Ilmu  Ushul  Fiqh, (Jombang:  Darul  Hikmah,  2008),  h. 172 2 Koto, ilmu fiqih , h 40
3 Koto, ilmu fiqih , h 40
4 Alamul  Huda, Manahij  al-ifta’  fii  Indonesia  (dirosah manhajiah fi al-istinbath al-ahkam baina lajnah bahtsul masail  wa  majlis  at-tarjih  wa  at-Tajdid). UIN  MALIKI Press, Malang. 2012.Hal. 66.
5 Alamul Huda, Manahij al-ifta’, h, 24.
6 As-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa. Al- Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Dar ar-Risyad al- Haditsah. Juz. III, h. 142.
memenuhi syarat-syarat tertentu mampu memberikan  fatwa.  Secara  umum  dapat disimpulkan  bahwa  seorang mufti adalah seorang  ulama'  yang expert serta  diakui keilmuannya  oleh  umat,  seorang  yang  alim sehingga  dapat  menyelesaikan  masalah  hukum yang  timbul  dalam  masyarakat  dengan  penuh ketulusan  dan  keluasan,  disamping  itu  juga mempunyai  reputasi  dan  wibawa  di  tengah- tengah masyarakat. 7
Fatwa  secara  kebahasaan  berasal  dari
( ايتفلا , ىوتفلاو , ىوتفلاو ) 8 yang  bermakna نابأ
(menjelaskan).  Fatwa    digali  dari  lafad ىتفلا yang  berarti  seorang  pemuda  yang  masih  kuat (secara  fisik).  Sedangkan  secara    terminologis, yang  dimaksud  fatwa  adalah  menjelaskan hukum  atau  masalah  yang  bersifat syar’i dengan tanpa adanya keharusan untuk melaksanakannya  atau  dengan  kata  lain  fatwa bersifat  tidak  mengikat. 9 Batasan  dalam  fatwa secara istilahy menurut  Abdul  Karim  Zaidan, sebenarnya tidak jauh dari apa  yang dijelaskan secara lughawiyah yakni dengan cakupan yang khas  dibawahnya  yaitu mustafti (orang  yang memohon fatwa), mufti (orang yang mengeluarkan  fatwa), ifta’ (substansi  fatwa) dan fatwa (dari  proses  hingga  hukum  Islam yang  dihasilkan).  Substansi  fatwa istilahy , yaitu  persoalan  hukum  yang  diajukan  oleh mustafti pada  seorang faqîh terkait    masalah- masalah syar’i sehingga  hukum  yang dihasilkan atau jawabannya merupakan (jawaban) hukum syar’i . 10
7 Di  petik  dari  tulisan  Harisun  Irsyad,  dengan  tema: Meretas  kebuntuan  dalam  perspektif  hukum  Islam , resensi  buku:  KH.  Ma'ruf  Amin.  2008.  judul: Fatwa dalam  sistem  hukum  Islam, eLSAS,  Jakarta.  Di  tulis pada web site, dengan
alamat: http://lektur.kemenag.go.id.  (Di  akses  18  Juli  2013). Selanjutnya hanya ditulis alamat web sitenya.
8 Mandzur,  Ibnu, Lisanul  Arob ,maadah  ((اتف))  daru  as- Shadr, Beirut, h. 147-148.
9 Fatwa  walaupun  tidak  sifatnya  mengikat  tapi  ia merupakan    salah  satu  aktifitas  keagamaan  yang memiliki  keagungan,  bahwa  seorang  yang  berfatwa (mufti)  dianggap  sebagai  penerang  dan  penjaga  hukum Allah  SWT.  Lihat:  Izzuddin,  Ahmad.  2013. Reformulasi fatwa  Sebagai  Bahan  Pertimbangan  Hukum  Positif  Di Indonesia, dalam;International  Seminar  Proceeding  (the dynamics  of  Islamic  Law  in  Southeast  Asia)  UIN- MALIKI PRESS. Malang. h. 210.
10 Ibnu  as-Sholah,  Ustman  bin  Abdurrahman., Adabul mufti wa al-Mustaftii .(Madinah al-Munawwaroh: Maktabah ulum wal hikam,1986), h. 23-24.
50 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 48-58
Mufti adalah  seorang  yang  memiliki keahlian  dalam istidlal dan  menggali  hukum Islam  ( istinbâth  ahkâm )  sekaligus  dibarengi kepakaran  dalam  ilmu tarjih dan takhrij , kewajiban menyandarkan fatwanya pada hukum  dan  ilmu syar’i ,  serta  memperhatikan dengan serius kaidah-kaidah dari maqâshid as- syarî’ah dalam berfatwa. 11 Fatwa  merupakan jawaban  terhadap  suatu  kejadian  (memberikan jawaban  yang  tegas  terhadap  segala  peristiwa yang  terjadi  dalam  masyarakat).    Disamping itu, fatwa dapat  juga diartikan sebagai jawaban pertanyaan  atau  hasil  ijtihad  atau  ketetapan hukum. 12 Dalam  hal  ini,    Imam  Dzamakhsari dalam  kitabnya al-Kasyaf memberi  pengertian secara  sederhana  bahwa  fatwa  adalah  suatu jalan  yang  lempang  atau  lurus  ( as-sirath  al- mustaqîm ). 13

## Fatwa dan Ijtihad
Menurut Wahbah Zuhaili, fatwa memiliki posisi yang lebih khusus dibandingkan  dengan  ijtihad,  yaitu  dimana ijtihad  adalah  penggalian  hukum Islam ( istinbâth  ahkâm )  dengan  realitas  bahwa apakah hal tersebut merupakan pertanyaan dari hukum itu sendiri atau bukan, sedangkan fatwa tidak  akan  dikeluarkan  oleh  seorang  mufti kecuali  tertentu  (khusus)  pada  (jawaban) pertanyaan dan mufti yang mengeluarkan fatwa tadi  mengetahui  hukum  dari  persoalan  yang  di ajukan. 14 Sedang  Imam as-Syaukani 15 (1173H- 1251H)  menyatakan,  bahwa  seorang  mufti adalah  seorang  yang  melakukan  ijtihad
11 Abdul Azis Alu Syaikh, Husain. Kaidah-kaidah fatwa kontemporer. ( Jakarta: Darussunnah press,2010) , h. 13 dan  h.61.
12 Jumantoro, Totok. dan Amin, Samsul, Munir.. Kamus
Ushul Fiqh, (Jakarta:  Amzah, 2005), h. 62.
13 Abdul,  Fatah,  Rohadi. Analisis  Fatwa  Keagamaan Dalam  Fikih  Islam. (Jakarta:  Bumi  Aksara.,  2006..  h  7.
Cet. Ke.2.
14 Rohadi…, analisis,h. 7.
15 Nama  lengkapnya  adalah Muhammad  bin  Ali  bin Muhammad  bin  Abdullah  Asy-Syaukani  Ash-Shan’ani . Julukannya adalah Imam Asy-Syaukani yang dinisbahkan  kepada  wilayah  Hijratusy  Syaukan,  yang berada di luar kota Shan'a, salah satu kitab karangannya dalam ilmu  hadits  yang  terkenal adalah nailul author (4 Jilid), sarah kitab muntaqol akhbar . Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syaukani (diakses tanggal 23 Oktober 2013)
( mujtahid )  dan  seorang  ahli  dalam  hukum Islam ( faqîh ). 16
Betapa  penting  dan  mulia  kedudukan mufti,  hingga  tidak  setiap  orang  dapat memposisikan dirinya sebagai mufti , sebagaimana isyarat al-Qur‟an:
َمْثِْلْاَو َنَطَب اَمَو اَهْ نِم َرَهَظ اَم َش ِحاَوَفْلا َيِّبَر َمَّرَح اَمَّنِإ ْلُق ْنَأَو اًناَطْلُس ِهِب  ْلِّزَ نُ ي ْمَل اَم ِهَّللاِب اوُكِرْشُت ْنَأَو ِّقَحْلا ِرْيَغِب َيْغَ بْلاَو َنوُمَلْ َ ت َ  اَم ِهَّللا ىَلَ  اوُلوُ َ ت Katakanlah:  "Tuhanku  Hanya  mengharamkan perbuatan  yang  keji,  baik  yang  nampak ataupun  yang  tersembunyi,  dan  perbuatan dosa,  melanggar  hak  manusia  tanpa  alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan  Allah  dengan  sesuatu  yang Allah  tidak  menurunkan  hujjah  untuk  itu  dan (mengharamkan)  mengada-adakan  terhadap Allah  apa  yang  tidak  kamu  ketahui." (QS.  Al- A‟raf: 33)
Dalam  hal  ini  menyatakan  bahwa barang  siapa  yang  mengatakan  “sesuatu”  itu (hukumnya)  haram  dan  „sesuatu”  itu  halal dengan  tanpa  “mengetahui”  dan  memahami ilmu  yang  menjadi  dalil  persoalannya  maka hukumnya  adalah  haram;  dan  termasuk  dosa besar,  mengapa?  Karena  hal  (perbuatan) tersebut mengandung sisi kebohongan ( kadzib ) yang  dapat  menyelewengkan  manusia  dari tujuan kebenaran syariat agama ( idhlal an-nâs ), dan  apa  yang  dilakukannya  tergolong  musyrik terhadap  Allah  dan  rasulNya. 17 Berangkat  dari berbagai  pendapat  ataupun  penegasan  tentang definisi  fatwa,  minimal  dapat  ditemukan  dua pengertian penting: (1) Fatwa bersifat responsif, yakni sebagai jawaban hukum ( legal opinion )  yang  dikeluarkan  setelah  adanya pertanyaan  atau  permintaan  fatwa;  (2)  Fatwa sebagai  jawaban  hukum  ( legal  opinion )  tidak bersifat  mengikat  karena  bukan   putusan pengadilan ( qadla ).
16 Zuhaili, Wahbah. 1996. Ushul Fiqh Islami , Darul Fikr, Beirut,  juz:  II,  hal.  1156,  Cet.  Ke-II.  Seorang  mufti adalah  mujtahid,  dan  istilah  mujtahid  dalam  mustholah ahlul  ushul adalah  seorang  yang faqih .  Lihat: As- Syaukani,  Muhammad,bin  Ali,  bin  Muhammad.  1255H. Irsyadul  Fuhul  ilaa  tahqiqi  al-Haq  min  ‘ilmi  al-Ushul , Darul Ma‟rifat, Beirut, hal. 234.
17 Hamdan, Ali., 2013. al-fatawa fii al- Qur’anil kariim, ( Malang:Internasional Seminar Proceeding, fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2013), h. 176.
Kejelasan  hukum  akan  menciptakan ketenangan  dalam  menjalankan  agama.  Sejauh ini  di  Indonesia  fatwa  dikeluarkan  oleh  Ijtihad personal  ( ijtihad  fardi )  atau  yang  bersifat kolektif  ( ijtihad  jama'i ),  hal  ini  menunjukkan adanya progresifitas instinbath serta kedinamisan  penggalian  hukum  Islam,  dan dimana adanya keputusan hukum itu berbanding lurus dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman dan pengaruhnya  di  tengah  masyarakat.  Dimana Ibnu  Al-Qayim  al-Jauziyah  (691H-751H) menarik  sebuah  batasan  dalam  pernyataannya tidak menutup kemungkinan kesimpulan fatwa pun  bisa  berbeda  disebabkan  oleh  perubahan zaman,  tempat,  niat,  manfaat,  keadaan  dan konteksnya. 18
Perilaku manusia dalam konteks ibadah baik madhah maupun yang bersifat amal sosial membutuhkan jawaban hukum.  Imam Nawawi dalam  kitabnya: al-Majmu’  Syarh  al- Mahadzab menyatakan  bahwa  adanya  mufti dalam  sebuah  lingkup  komunal  adalah fardhu kifâyah yang memiliki arti apabila dalam ruang dan  waktu  tertentu  dalam  suatu  wilayah geografis  tidak  terdapat  satupun  orang  yang dapat  berfatwa  dalam  hukum  agama,  maka masyarakat  tersebut  akan  terkena  (terbilang) dosa, karena sudah masuk kategori maksiat. 19
Hal  tersebut  menjadi  cerminan  tentang urgensi  akan  keberadaan mufti dalam  sebuah wilayah.  Bila  terdapat  keharusan  kehadiran mufti dalam  kurun  waktu  tertentu  maka  bila terjadi kekosongan slot mufti maka konsekuensi secara hukum masyarakat tersebut akan  berdosa,  mengapa?  Karena  persoalan hukum  dalam  ibadah,  aqidah  dan  muamalah, memerlukan  ketegasan  yang  menjembatani perasaan galau dan kebingungan ( mutakhayyirât )  umat  dalam  status  hukum persoalan  yang di temuinya,  dalam arti apakah ini  termasuk  dalam  kategori  halal,  haram, makruh,  sunnah  dan  ataukah  hukumnya mubah,  yang  termasuk  dalam  ranah  bahasan dan cakupan hukum taklîfi . 20
18 http://lektur.kemenag.go.id. (Di akses 18 Juli 2013)
19 Nawawi, Al-Majmu’ ;Syarh al-Muhadzab ,  (Beirut:
Dar el-Fikr,2000.), Juz. I. h. 49
20 Hukum taklifi adalah khithab syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkannya, Lihat:
Dalam beberapa kasus fiqh kontemporer,  memproduksi  putusan  hukum (fatwa)  terkait  kasus  tertentu,  melakukan ijtihad  jama’i adalah  solusi  dengan  konten lebih sustainable, fokus dan lebih teliti, karena melibatkan  berbagai  pihak  dengan  kepakaran masing-masing  yang  berhubungan  dengan obyek  ijtihad  terlebih  dalam  era  modernitas. Sebagai contoh dalam masalah medis mutakhir melibatkan  ahli  kedokteran,  hubungan  sosial melibatkan  pakar  sosial    dan  dalam  ekonomi syarî’ah seperti  dalam  meluncurkan  reksadana syarî’ah atau  obligasi syarî’ah ,  tentu  ini  akan melibatkan  para  pelaku syarî’ah dan  ekonom serta praktisi dalam bidang perbankan. 21
Fatwa  dan  Ijtihad:  Perspektif  Persamaan dan Perbedaan
Secara umum disebutkan bahwa persamaan  antara mufti dan mujtahid adalah harus  memiliki  kapabilitas  keilmuan  agama yang  mumpuni,  sedangkan  perbedaan  diantara fatwa dan ijtihad dalam hal internal implementasinya.  Fatwa  akan  berlaku  apabila seorang mufti menerima  pertanyaan  tentang hukum sebuah persoalan dan/ atau permasalahan  keagamaan  dari mustafti baik perseorangan  maupun  komunal  organisasi, sebagaimana  dapat  dicerna  dalam  buku Ensiklopedi  Hukum  Islam, yang  menggagas definisi tentang fatwa. Dalam konteks ini fatwa dapat diartikulasikan sebagai pendapat mengenai  suatu  hukum  dalam  Islam  yang merupakan sebuah tanggapan atau jawaban riil terhadap  pertanyaan  yang  diajukan  oleh peminta fatwa.
Disamping  itu,  dalam  ijtihad  terdapat beberapa  definisi  dan  cara  pandang  dari  para fuqaha’ ataupun ushuliyyin yang  cukup berbeda,  walaupun  dalam  konteks  bahasa nyaris  terdapat  kesepakatan  yang  menyatakan bahwa  ijtihad  adalah  usaha  yang  optimal  dan menanggung bebab berat. 22 Pada sisi yang lain, dalam  kitabnya al-Ihkâm  fii  Ushûl  al-Ahkâm, al-Amidi  menyatakan  bahwa  ijtihad  adalah
http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/Jur._Pend._Bahasa Arab /Dedeng  Rosidin/Diktat Ushul Fiqh.pdf (diakses tanggal 18 Oktober 2013)
21 http://annajma92.blogspot.com/2012/10/filsafat- hukum-islam-ijtihad-jamai.html (diakses tanggal 17 September 2013)
22 Ma‟luf, loewis,. Al-Munfid fil Lughot, (Beirut: Dar-el- Masyriq, 1986). h.105-106.
52 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 48-58
mencurahkan  segenap  kemampuan  dalam mencari  hukum-hukum syar’i ,  yang  bersifat dzanni dalam  batas  sampai  dirinya  merasa tidak  mampu  melebihi  usahanya  itu. 23 Senada dengan  beberapa  pernyataan  diatas,  Imam  as- Syaukani  dalam Irsyâdul  Fuhûl menyebutnya dengan  usaha  yang  sungguh-sungguh  untuk mendapat hukum syar’i yang bersifat operasional (pengamatan) dengan cara mengambil kesimpulan hukum ( istinbâth ). 24 Melihat pengertian ijtihad dalam realitas  paradigma  yang  disajikan  al-Amidi tersebut,  terkandung  pengertian  bahwa  batasan ijtihad  ini  terdapat  pada  upaya  mengeluarkan hukum syar’i yang  bersifat  praktis  dalam tataran  yang  bersifat dzanni ,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  ijtihad  yang  di  hasilakan oleh  seorang  mujtahid  adalah  relatif  dan  tidak mutlak  benar,  atau    (secara  hakekat)  hukum hasil  ijtihad  itu  mendekati  kebenaran. 25
Dikatakan  demikian    karena  itu  setiap  ijtihad bila  benar  ia  mendapat  2  (dua)  pahala  dan (bila)  salah  ia  “hanya”  mendapat  1  (satu) pahala.  Selanjutnya,  ketika  membahas  tentang ijtihad,  al-Ghazali  mirip  dengan  al-Amidi, dengan pernyataannya bahwa dari segi bahasa, ijtihad  adalah  pencurahan  segala  daya  dan usaha  dan  memompa  segala  kekuatan  hingga maksimal untuk menemukan jawaban atas sutu yang berat atau sulit. 26
Dengan  kata  lain,  ijtihad  adalah  usaha sungguh-sungguh  untuk  menggapai  sesuatu yang sulit dan mendapatkan sesuatu yang berat. Muhammad  Iqbal,  salah  satu  pemikir  Islam legendaris  dari  Pakistan,  menyebutkan  dalam bukunya bahwa ijtihad identik dengan mujâhadah (bersungguh-sungguh dalah mendekatkan diri pada Allah). 27 Dari rangkuman  penjelasan  diatas,  dapat  diambil pengertian  bahwa    masalah  ijtihad  ditemukan
23 Suyatno,. Dasar-dasar Ilmu Fiqh , (Yogjakarta: Ar- Ruzz, 2011),.h. 172. Lihat: al-Amidi,. al-Ihkam fii Ushul al-Ahkami (Beirut: , Dar-al-Fikr, 1981, Juz III.) h. 204.
24 Al-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Tth. Irsyadul Fuhul ilaa tahqiqul haqqi min ilm al- ushul, Dar-al-Fikr, Beirut. Hal. 250. Lihat: Zainy, Muhammad Ma‟shum. 2008 Ilmu Ushul Fiqh , Darul Hikmah, Jombang, Hal. 139.
25 As-Syaukani, Irsyadul , h 172.
26 As-Syaukani, Irsyadul , h 172.Lihat: Al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad.. al-Mushtasfa min Ushul fiqhI. ( Kairo al-mathbaat al-Amiriyyah, , 1324H).Juz .II. h. 350. 27 As-Syaukani, Irsyadul , h 172
adanya  beberapa  unsur  yang  harus  ada didalamnya,  yaitu adanya: (1) Mujtahid (orang yang  melakukan  ijtihad);  (2)  Masalah  yang akan diijtihadi yang benar-benar membutuhkan status hukumnya; (3) Metode istinbâth (pengambilan  kesimpulan  pendapat);  dan  (4) Natîjah hasil  atau  kesimpulan  hukum  yang telah di ijtihadi. 28
Berbeda dengan ijtihad, fatwa merupakan implikasi  yang muncul dari sebuah pertanyaan tentang hukum Islam atas persoalan tertentu.  Sedangkan  ijtihad  dianggap  dan diyatakan  sebagai  jalan  keluar  atau  solusi ( makhroja )  dalam  mendapatkan  beberapa ketentuan  hukum  dari  dalil  (baik  dari nash syar’i ataupun qauly )  sebagai landasan utamanya.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  ijtihad merupakan  metode  pencarian  hukum  yang digunakan  untuk  memberi  kepastian  hukum yang  muncul  sebagai  akibat  adanya  tuntutan dan kepentingan dalam bermuamalah. 29
Secara  spesifik  terdapat  beberapa  ayat al-Qur‟an  yang  menunjuk  pada  kata syarî’ah dengan jenis pecahan dan derivasi turunannya, sebagaimana  termaktub  dalam  QS.Al-Syura: 13:
اَمَو َكْيَلِإ اَنْ يَحْوَأ يِذَّلاَو اًحوُن ِهِب ىَّصَو اَم ِنيِّدلا َنِم ْمُكَل َعَرَش اوُقَّرَفَ تَ ت َ َو َنيِّدلا اوُميِقَأ ْنَأ ىَسيِ َو ىَسوُمَو َميِهاَرْ بِإ ِهِب اَنْ يَّصَو ْنَم ِهْيَلِإ يِبَتْجَي ُهَّللا ِهْيَلِإ ْمُهوُ ْدَت اَم َنيِكِرْشُمْلا ىَلَ  َرُ بَك ِهيِف ُييِنُي ْنَم ِهْيَلِإ يِدْهَ يَو ُااَشَي Dia  telah  mensyari'atkan  bagi  kamu  tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh  dan  apa  yang  telah  Kami  wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada  Ibrahim,  Musa  dan  Isa  Yaitu: Tegakkanlah  agama  dan  janganlah  kamu berpecah  belah  tentangnya.  Amat  berat  bagi orang-orang  musyrik  agama  yang  kamu  seru mereka  kepadanya.  Allah  menarik  kepada agama  itu  orang  yang  dikehendaki-Nya  dan memberi  petunjuk  kepada  (agama)-Nya  orang yang  kembali  (kepada-Nya)”. (QS.  As- Syuraa:13)
Dalam  al-Qur‟an  surat  al-Ma‟idah  ayat  48, dinyatakan:
28 Zainy… , Ilmu Ushul ,h. 140.
29 Zainy…, Ilmu Ushul, h. 140.
ِباَتِكْلا َنِم ِهْيَدَي َنْيَ ب اَمِل اًقِّدَصُم ِّقَحْلاِب َباَتِكْلا َكْيَلِإ اَنْلَزْ نَأَو ْمُهَااَوْهَأ ْعِبَّتَ ت َ َو ُهَّللا َلَزْ نَأ اَمِب ْمُهَ نْ يَ ب ْمُكْحاَف ِهْيَلَ  اًنِمْيَهُمَو ْوَلَو اًجاَهْ نِمَو ًةَ ْر ِش ْمُكْنِم اَنْلَ َج ٍّلُكِل ِّقَحْلا َنِم َكَااَج اَّمَ ْمُكاَتآ اَم يِف ْمُكَوُلْ بَيِل ْنِكَلَو ًةَدِحاَو ًةَّمُأ ْمُكَلَ َجَل ُهَّللا َااَش ْمُتْنُك اَمِب ْمُكُئِّبَنُ يَ ف اً يِمَج ْمُكُ ِجْرَم ِهَّللا ىَلِإ  ِتاَرْ يَخْلا اوُ ِبَتْساَف َنوُفِلَتْخَت ِهيِف Dan Kami telah turunkan kepadamu Al  Quran dengan  membawa  kebenaran,  membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan  sebelumnya)  dan  batu  ujian terhadap  Kitab-Kitab  yang  lain  itu;  Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah  kamu mengikuti hawa  nafsu  mereka  dengan  meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap  umat  diantara  kamu,  Kami  berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki,  niscaya  kamu  dijadikan-Nya satu  umat  (saja),  tetapi  Allah  hendak  menguji kamu  terhadap  pemberian-Nya  kepadamu, Maka  berlomba-lombalah  berbuat  kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya,  lalu  diberitahukan-Nya  kepadamu apa  yang  telah  kamu  perselisihkan  itu” (QS.Al-Maidah: 48).
Dan  juga  terdapat  pada  ayat    (QS.Al- A‟raf:  163),  dan  (QS.Al-Jatsiyah:  18). Dijelaskan  lebih  lanjut,  yang  kalau  kita  cerna dengan cermat  berdasar pada kutipan lima ayat di  atas  adalah  Amir  Syarifuddin  dalam bukunya Ushul  Fiqh menyimpulkan  bahwa arti dari syarî’ah adalah jalan yang jelas  yang membawa  pada  kemenangan. 30 Jadi  ibarat aliran  air  yang  jernih,  jalan  kemenangan dijanjikan  Allah  SWT  bagi  siapa  saja  yang mengikuti syarî’ah Nya,    maka    jiwanya  akan akan  bersih  dari  gejolak  nafsu,  dan  rasa  di hatinya akan bening sehingga damai mutmainnah .
Dalam  skala  yang  lebih  luas, syarî’ah bermakna ajaran Islam yang mencakup segenap norma ilahiyyah ,  baik  yang  mengatur  tingkah laku  bathin  (system  kepercayaan  doktrinal) maupun  tingkah  laku  konkrit  (konsep  legal formal)  yang mengarah pada individu-personal
30 Syarifuddin, Amir.2009, Ushul Fiqh, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2009),.. h. 1, Cet. Ke-4.
dan  kolektif.  Dalam  tataran  ini, syarî’ah memiliki  konotasi  dan  identik  sebagai ad-Dîn yang  meliputi  seluruh  cabang  pengetahuan keagamaan  Islam  seperti  kalam,  akidah, akhlak,  tasawuf,  hadits,  fiqh,  ushul  fiqh,  tafsir dan seterusnya.  Sedangkah syarî’ah dalam  arti yang lebih sempit adalah fiqh (ilmu fiqh) yang terbagi  menjadi  empat  bidang  bahasan,  yaitu: ibadah, muamalah, munâkahah , jinâyah , lainnya. 31 Sedangkan  dalam  pergumulan tradisi Ushul  Fiqh, syarî’ah lebih  universal dalam  arti  ia  berarti  sebagai  keseluruhan hukum  agama  yang  disyariatkan  oleh  Allah bagi  umat  Islam  melalui  al-Qur‟an  maupun sunnah  Nabi  SAW.  Selanjutnya  pengetahuan syarî’ah ini  mencakup,  teologi,  moral  dan hukum praktis yang lazim disebut fiqh . 32 Sedangkan fiqh dalam  terminologi syar’i ,  sebagaimana  dikutif  dari  konsep  at- Tahanawy,  yang dinukil oleh Musahadi Ham 33 dan tertuang dalam tulisan Suyatno, menyebutkan  bahwa  mujtahid  dari syafi’iyyah (ulama‟  yang  bermazhab  Syafi‟i)  meletakkan definisi fiqh sebagai  berikut: “ Ilmu  tentang hukum-hukum  syar’i  yang  bersifat  praktis (‘amaly)  dari  dalil-dalinya  yang  terperinci (tafsily) yang mencakup empat kategori, yaitu: al-‘ibadat, al-muamalat, al-Munakahat dan al- ‘Uqubat” , sedangkan Ulama‟ lain menyebutkan bahwa fiqh adalah hukum hukum syar’i  yang  bersifat  praktis  (‘amaly)  yang dikeluarkan oleh para mujtahid dari dalil-dalil syar’i yang terperinci (tafshîly). 34
Sedangkan  yang  dimaksud  hukum Islam  secara  bahasa  berarti  hukum  yang bersumber  dari  agama  Islam.  Dasar  dan paradigm  hukum  Islam  ditetapkan  oleh  Allah SWT  yang  diwahyukan  pada  utusanNya  nabi Besar  Muhammad  SAW.  Selain  hal  di  atas, hukum  Islam  merupakan  jembatan  untuk menjalankan  segala  perintah  dan  laranganNya. Selanjutnya    perlu  juga  diketahui  beberapa karakteristik  dalam  hukum  Islam,  antara  lain: (a) Hukum Islam didasarkan pada wahyu ilahi;
31 http://islamwiki.blogspot.com/2012/08/pengertian- syariah-dalam-arti-luas- .html (diakses tanggal 26 Oktober 2013).
32 Suyatno…, Dasar-dasar Ilmu, h. 16.
33 Ham, Musahadi., Evolusi Konsep Sunnah, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000),h. 55-56. Lihat: Suyatno…, Dasar- dasar Ilmu, h. 21
34 Suyatno…, Dasar-dasar Ilmu, h. 21.
54 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 48-58
(b)  Hukum  Islam  bersifat  komprehensif;  (c) Hukum  Islam  terkait  dengan  masalah  akhlak atau  moral;  (d)  Hukum  Islam  memiliki orientasi  kolektif;  (f)  Hukum   Islam  berbicara tentang  haram  dan  halal;  (g)  Hukum  Islam memberikan  sanksi  bagi  pelanggar  hukum islam,  yakni  adanya  sanksi  baik  di  dunia maupun di akhirat kelak. 35
Teraplikasikannya  nilai-nilai Qur’ani dalam  konteks  kehidupan  kekinian  akan menciptakan kemaslahatan manusia ( maslahatul  ummat )  sesuai  kehendaki syari’ (Tuhan)    dan  merupakan  tujuan  menurunkan risalah-Nya  kepada  Nabi  SAW. 36 Sungguh Allah  SWT  Dzat  Yang  Maha  Bijaksana  ( Al- Hakîm ),  di  mana  Dia  tidak  menciptakan sesuatu  dengan  sia  sia  atau  penuh  dengan kebathilan  tanpa  makna.  Dia  tidak  akan membuat  sesuatu  hukum  tanpa  makna  kecuali ada  hikmah  di  dalamnya.  Allah  Swt  sama sekali tidak  mengharapkan balasan dari hamba hambaNya.  Segala  yang  diperintah,  dilarang, dihalalkan,  diharamkan  dan  didiamkan  ( jâiz ) adalah semata-mata untuk kemaslahatan manusia  agar  mereka  jauh  daripada  kesesatan, penyelewengan  dan  kemadharatan.  Dalam  hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah 37 dalam pendapatnya menjelaskan bahwa dasar dan asas dasar  syari‟at  adalah  untuk  mewujudkan adanya    kemaslahatan  hamba  baik  di  dunia maupun  di  akhirat.    Selanjutnya  menurut  Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan jumhûr fuqaha , bahwa seluruh  hukum  syariat  itu  di  dalamnya mengandung  keadilan,  rahmat,  kemaslahatan dan    hikmah,  jika  (adanya  hukum)  keluar  dari keempat  pilar  nilai  yang  dikandungnya,  maka hukum tersebut tidak dapat sebut syariat. 38
Maqâshid Syarî’ah
Kalimat maqâshid  al-syari'ah terdiri dan tersusun dari dua kata yakni دص ا م dan رشلا
35 http://statushukum.com/definisi-hukum-islam.html (diakses tanggal 7 Oktober 2013  )
36 http://maqnews.blogspot.com/2011/04/maslahat- daruriyat.html (diakses tanggal 5 Oktober 2013)
37 Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. Tt, I’lam al-Muaqi’in ‘an Rabb al- ‘Alamin, Beirut: Dar al-Jayl, Beirut: , Jilid III, h.3.
38 http://dakwah.info/fikrah-dakwah/fiqh-maqashid- syariah/( diakses tanggal 6 Oktober 2013), Lihat: Zuhaili, Wahbah,. Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut,:Dar al-Fikr, 1986) Jilid II,h. 1017.
ة ي . Maqâshid adalah  jamak  dari  yang  berasal dari f'i’il دصق yang  berarti  mendatangkan sesuatu,    tuntutan,  kesengajaan  dan  tujuan. Syari'ah menurut  bahasa  berarti  jalan  menuju sumber  air  yang  dapat  pula  diartikan  sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan. Menurut definisi  yang  diberikan  oleh  para  ahli,  syariat adalah  segala  kitab  Allah  yang  berhubungan dengan  tindak-tanduk  manusia  di  luar  yang mengenai  akhlak  yang  diatur  sendiri.  Dengan demikian, syariat itu adalah nama bagi hukum- hukum yang bersifat amaliyah.
Dalam  konteks  terminologis,  para ulama mendefinisikan maqâshid syarî’ah adalah  tujuan  yang  menjadi  target nash dan  hukum-hukum  partikular  untuk direalisasikan  dalam  kehidupan  manusia,  baik berupa  perintah,  larangan,  dan  mubah  yang diarahkan  untuk  individu,  keluarga,  jamaah masyarakat  dan  umat.    Sementara  kalimat ( دصا ملا )  yang  bermakna   “maksud-maksud”, secara umum juga bisa disebut dengan hikmah- hikmah yang menjadi tujuan ditetapkan hukum baik  yang  diharuskan  ataupun  tidak.  Karena dalam  setiap  hukum  yang  disyari‟atkan  oleh Allah untuk hambaNya pasti terdapat hikmah. 39 Disamping    ketiga  hal  tersebut,  Thoha Jabir Alwani, salah seorang fuqaha kontemporer  ketika  beliau  membahas  topik maqâshid syarî’ah dalam khulâshah tulisannya, menyebutkan bahwa jamahir ulama‟ dari sahabat dan tabi’in ,  sesungguhnya hukum syarî’ah itu  hadir  dengan  memberikan manfaat  baik  duniawi  maupun  ukhrawi,  dan menjauhkan  dari  mafasadat  dengan  segala jenisnya. 40 Secara factual ,  terdapat  kemiripan dalam  konteks  pemahaman maqâshid  as- syarî’ah dan al-mashalih  ‘amah ( public interest ),  yang secara umum mencakup kelima unsur  pokok  yaitu agama,  jiwa,  keturunan, akal, dan harta.
Dalam upaya mewujudkan dan memelihara  kelima  unsur  pokok  ini,  al-Syatibi dalam al-Muwafaqât  fi  Ushûl  al-Syari’ah- Nya membagi  kepada  tiga  tingkatan,    yang  dikenal
39 Qardhawi, Yusuf, Fiqih Maqashid Syari’ah , (Jakarta.:Terbitan Pustaka Al-Kautsar, 2007).,h. 17-18. Lihat: http://dakwah.info/fikrah-dakwah/fiqh-maqashid- syariah/( diakses tanggal 7 Oktober 2013).
40 Ar Rifai, Abdul Jabbar. Maqâshid Syariah ,( Damaskus.:dar el fikr al Mu‟ashiroh,Tt)h. 76.
dengan ي ي حلا تسانملا yaitu  penetapan  hukum disisi  Allah  SWT  sehingga  menghasilkan manfaat  dan  menghilangkan  mafsadat,  yang terbagi  dalam    ( dlarûriyat,  hâjiyat  dan tahsîniyat ), 41 penjelasan  ketiga  sendi  utama: Pertama, kebutuhan  yang  bersifat dharuriyat (primer),  yaitu  segala  hal  yang  menjadi  sendi pokok  (utama)  eksistensi  kehidupan  manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.
Hal  ini  dapat  disimpulkan  kepada  lima sendi utama kehidupan  manusia yaitu, agama, jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta. Kedua, kebutuhan hâjiyyat (sekunder)  yaitu  segala sesuatu  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  manusia untuk  menghilangkan  kesulitan  dan  menolak segala ke- madhârat- an hidup. Artinya, ketiadaan aspek hâjiyat tidak sampai mengancam  eksistensi  kehidupan  manusia menjadi  rusak,  melainkan  hanya  sekedar menimbulkan  kesulitan  dan  kesukaran  saja. Ketiga, kebutuhan tahsîniyah, yaitu  tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan  dengan al-Mukârim  al-Akhlaq, serta  pemeliharaan  tindakan-tindakan  utama dalam  bidang  ibadah  dan  muamalah.  Artinya, seandainya  aspek  ini  tidak  terwujud,  maka kehidupan  manusia  tidak  akan  terancam kekacauan,  seperti  kalau  tidak  terwujud  aspek dlarûriyyat dan juga tidak membawa kesusahan  seperti  tidak  terpenuhinya  aspek hâjiyyat. Namun,  ketiadaan  aspek  ini  akan menimbulkan  suatu  kondisi  yang  kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatuhan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.
Untuk  memperoleh  gambaran  yang utuh  tentang    bagimana  secara  hakikat  adanya peringkat  yang  terdapat  dalam maqâshid  al- Syari’ah , berikut adalah penjabaran atas kelima pokok  kemashlahatan  berdasarkan  tingkat kepentingan  dan/  atau  kebutuhan  masing- masing. Sedangkan,  dalam konteks  yang lebih umum,  sebagimana  yang  dalam  penjelasan Jasser  Auda, 42 dalam  hirarki  ( gradual )  dari
41 disebut يفي حلا يسانملا ( Real Appropriateness ) ,
Lihat:Aripin, Jaenal., Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad , (Jakarta Kencana Prenada, 2012). Hal. 224.
42 Berdasar  bangunan asal teori maqâshid yang dikenalkan antara abad 4H hingga 8H, beberapa ushuliyyin menambahakan aspek menjaga kehormatan ( honor ). Lihat:Auda, Jasser.. Maqashid Shariah as
tujuan  hukum  Islam  secara  tradisional    terlihat dalam perform diagram  tabel  dibawah  ini. Adapun    empat  dimensi maqâshid diantaranya ialah:    (1)  Tingkatan  kebutuhan  yang  bersifat keharusan  (primer);  (2)  Bahasan  maksud syarî’ah untuk  mencapai  tujuan  (hukum);  (3) Bahasan  masyarakat  terkandung  dalam  tujuan (hukum)  yang  tergambar  dalam  alur  diagaram berikut:

## Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS)
Organisasi  Persatuan  Islam  (PERSIS) adalah  sebuah  organisasi  Islam  di  Indonesia. PERSIS  didirikan  pada  tanggal  12  September 1923  di  Bandung  oleh  sekelompok  muslim yang  memiliki  minat  kuat  dalam  pendidikan dan  aktifitas  keagamaan,  kelompok  orang Islam ini dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad  Yunus.  PERSIS  didirikan  dengan tujuan  untuk  memberikan  pemahaman  Islam sesuai  dengan  aslinya  yang  dibawa  oleh Rasulullah  Saw  dan  memberikan  pandangan berbeda  dari  pemahaman  Islam  tradisional yang  dianggap  sudah  tidak  orisinil  karena bercampur  dengan  budaya  lokal  (tradisi),  dan beberapa  umat  Islam  yang  memiliki  sikap taklid  buta,  tidak  kritis,  dan  tidak  mau menggali  Islam  lebih  dalam  dengan  membuka kitab-kitab  Hadits  yang  shahih.  Oleh  karena itu,  lewat  para  ulama  PERSIS  seperti  Ahmad Hassan  yang  juga  dikenal  dengan  sebutan Hassan Bandung atau Hassan Bangil biasanya disingkat  A.  Hassan,  PERSIS  mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan Hadits as-syarif. 43
PERSIS  telah  tersebar  di  berbagai provinsi  antara  lain  Jawa  Barat,  Jawa  Timur, DKI  Jakarta,  Banten,  Lampung,  Bengkulu, Riau,  Jambi,  Gorontalo,  dan  masih  banyak provinsi  lain  di  Indonesia  yang  sedang  dalam proses  perintisan.  Sejak  awal  kali  didirikan,
Philoshopy of Islamic Law, ( Herndon, USA :IIIT, and IIT, Richmond Surrey. London. UK, 2008). h.. 2-3.
43 http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam (diakses tanggal 26 Oktober 2013)
Tahsiniyah Menjaga Akal Menjaga Harta
PERSIS  bukan  organisasi  keagamaan  yang berorientasi politik namun lebih fokus terhadap pengembangan  pendidikan  Islam  dan  dakwah, serta berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh  tanpa  dicampuri  khurafat,  syirik,  dan bid'ah yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam.
PERSIS memiliki badan yang berwenang  untuk  mengeluarkan  fatwa  yang disebut  dewan  hisbah.    Dewan  Hisbah merupakan  ruh  jihad  dan  ijtihad  seluruh  gerak langkah PERSIS yang memiliki cita-cita tajdid untuk  kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sepak  terjangnya  selama  ini  membuktikan bahwa  PERSIS  bukanlah  organisasi  yang hanya sekedar berdiri tanpa cita-cita yang jelas, melainkan organisasi militan yang begitu teguh memegang  cita-cita  kembali  dalam  Al  Quran dan  As-Sunah.  Zaman  boleh  berubah,  dan waktu berganti  tapi prinsip tidak boleh lekang hanya  karena  berubahnya  orientasi  zaman. Pendirian  PERSIS,  termasuk  dewan  hisbah mendasarkan  pada  firman  Allah  SWT:  “ Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali (undang undang/aturan) Allah seluruhnya dan janganlah  kalian  bercerai  berai” (QS.Ali Imron: 103).
Dewan  Hisbah  bukanlah  pembuat hukum  atau  sumber  hukum,  karena  sumber hukum  hanyalah  Al-Qur'an  dan  As-Sunnah atau pembuat hukum hanyalah Allah SWT  dan rasul-Nya.  Dewan  hisbah  hanyalah  pengawas agar  hukum  syariat  diberlakukan,  sekaligus mengawasi  agar  tidak  terjadi  praktik bid'ah , khurâfat dan takhayul di  kalangan  anggota PERSIS. 44
Maqashid Syarî’ah dalam Fatwa Dewan
Hisbah
Sebagai organisasi yang sejak awal kali didirikan  telah  siap  menerima  resiko  untuk berbeda  dengan  organisasi  islam  lainnya. Penamaan Persatuan Islam (PERSIS)
menggunakan  bahasa  yang  biasa  digunakan kolonial  (bukan  bahasa  arab),  sementara sezaman  dengannya 45 juga  muncul  beberapa
44 http://ibnuacep.blogspot.com/2010/05/persis-dulu.html (diakses tanggal 25 Oktober 2013)
45 Persatuan  Islam  (PERSIS)  didirikan  pada  awal  tahun 1920an tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Idenya  bermula  dari  seorang  alumnus  Dar  al-„Ulûm Mekkah  bernama  H.  Zamzam  yang  sejak  tahun  1910-
organisasi Islam yang sedikit memiliki karakter yang  mirip  yaitu  pembaruan  pemikiran  agama ( tajdîd ) dengan menggunakan nama-nama yang masih  berbau khas bahasa  arab,  sebut  saja organisasi Muhammadiyah , al-Washliyah , Jami’atul Khair dan lainnya.
PERSIS  dalam  masalah  agama  tidak ada  istilah  kompromi.  Apa  yang  dipandang tidak  benar  menurut  dalil  al-Qur`an  dan  al- Sunnah  secara  tegas  ditolak.  Sedangkan  apa yang dianggap benar akan sampaikan walaupun pahit.    Latar  belakang  demikian  itulah tampaknya  yang  membawa  PERSIS  ke  alam perdebatan, baik dalam rangka mempertahankan  keyakinan  keagamaannya maupun menunjukkan bahwa keyakinan agama yang  dipahami  lawan  dalam  perdebatan  itu dianggap salah. 46
Dari  penyampaian  dakwah  hukum Islam,  PERSIS  yang  menggunakan  parameter mutlak bersandar pada dalil-dalil al-Qur‟an dan as-Sunnah.  Dengan  mencermati  apa  yang tersurat  dari manhaj  istinbat Dewan  Hibah, dapat  diketahui  bahwa  produk  fatwa  yang dihasilkan  di  dalamnya  terkandung maqâshid syarî’ah baik  dalam    hal aqidah,  ibadah, muamalah, munakahah maupun jinayah . Keputusan  hukum  Dewan  Hisbah  PERSIS berbanding lurus adanya dengan konteks tujuan syarî’ah , yaitu: (1) Hifdz ad Dîn melalui fatwa tentang  akidah-ibadah;  (2) Hifdz  an  Nafs melalui  fatwa  tentang  pengurusan  jenazah, penderita AIDS agar tidak menular dan tentang aborsi; (3) Hifdz an Nasl melalui fatwa tentang kawin  mut‟ah;  (4) Hifdz  al  Aql melalui  fatwa tetang  berobat,  menjual  dan  minum  arak;  (5) Hifdz al-Mâl melalui fatwa  tetang zakat orang yang memiliki hutang. Dalam hal ini, tentunya masih  banyak  fatwa  Dewan  Hisbah  PERSIS yang  menyerap  maqashid syarî’ah untuk menetapkan    hukum  terhadap  persoalan  yang terjadi di masyarakat.
1912  menjadi  guru  agama  di  sekolah  agama  Dar  al- Muta'alimîn. Ia bersama teman dekatnya, H. Muhammad Yunus,  seorang  pedagang  sukses  yang  sama-sama kelahiran Palembang, yang di masa mudanya memperoleh  pendidikan  agama  secara  tradisional  dan menguasai  bahasa  Arab,  sehingga  ia  mampu  autodidak melalui  kitab-kitab  yang  jadi  perhatiannya.  Lihat: http://www.persatuanislam.or.id/(diakses tanggal 23 Oktober 2013)
46 http://www.persatuanislam.or.id/(diakses tanggal 25 Oktober 2013)

## Kesimpulan
Dalam    menetapkan    hukum,    terdapat beberapa putusan Dewan Hisbah yang sebenarnya  mirip  dengan  putusan  pada  majlis fatwa  pada  organisasi  Islam  lainnya,  sehingga bisa  di  pastikan  juga    menyerap  aspek maqâshid  syarî’ah .    Konsep istidlâl yang digunakan  pada  manhaj  PERSIS    adalah cendrung  murni  mendasarkan    al-Qur‟an  dan al-Sunnah  yang maqbûlah ,  yaitu  dengan “mengesampingkan”  penggunaan ijma’ dan qiyas serta penafsiran-penafsiran dengan metode  dan  atau manhaj istinbâth hukum sebagaimana yang dilakukan salâfus shâlih dan fuqaha’  mujtahidîn .  Hal  ini  dapat  dilihat  dari prosedur  fatwa  Dewan  Hisbah  yang  hanya
menunjukkan istidlâl pada  al-Qur‟an  dan  as- Sunnah secara literal, dengan sedapat mungkin menjauhi urfi  an-nâs, pemberlakuan dialog hukum  Islam  dengan    tradisi budaya yang lebih    mengekplorasi  akal  dalam  memahami nash .  Pada    beberapa  putusan  hukum,  Dewan Hisbah  juga  mengambil  pendapat  madzahib (sebagai pertimbangan ).  Karenanya   menurut penulis,      metode    Dewan  Hisbah    dapat dikategorikan  sebagai  aliran  thariqah Al- Jam'an , yakni aliran konvergensi yang mengkombinasikan  berbagai  metode  ijtihad baik  dari  kalangan  Hanafiyah,  Malikiyah, Syafi'iyyah dan lain-lain, termasuk mengadopsi  konsep  pemahaman  literal  Ibn Hazm Al - Andalusia.

## DAFTAR PUSAKA
Koto,  Alaiddin. Ilmu  Fiqih  dan  Ushul  Fiqih; Sebuah  Pengantar, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004. Ar  Rifai,  Abdul  Jabbar. Maqâshid  Syarî’ah , Damaskus:Dar el fikr al Mu‟ashiroh,Tt Aripin,  Jaenal. Kamus  Ushul  Fiqh  dalam  Dua
Bingkai Ijtihad , Jakarta :Kencana Prenada, 2012. Auda, Jasser.. Maqashid Shariah as Philoshopy of  Islamic  Law, Herndon,  USA  and  :
IIIT,  Richmond  Surrey.  London.:  IIT,
UK, 2008.
Al-Ghazaly,  Abu  Hamid  Muhammad. al- Mushtasfa  min  Ushul  fiqhI ,  Kairo: . al- mathbaat al-Amiriyyah, 1324H. Juz ,II.
Abdul, Fatah, Rohadi. Analisis Fatwa Keagamaan  Dalam  Fikih  Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, Cet. Ke.2.
Abdul  Azis  Alu  Syaikh,  Husain.. Kaidah- kaidah  fatwa  kontemporer. Jakarta:
Darussunnah press, 2010.
Khallaf,  Abdul  Wahhab. Ilmu  Ushul  Fiqh.
Jakarta: Al-Haramaini, 2004.
Huda.  Alamul. Manahij  al-ifta’  fii  Indonesia (dirosah  manhajiah  fi  al-istinbâth  al- ahkâm  baina  lajnah  bahtsul  masail  wa majlis  at-tarjih  wa  at-Tajdid). Malang:
UIN MALIKI Press, 2012. Mandzur, Ibnu , Lisanul Arob , Beirut:  Daru as- Shadr,Tt Izzuddin,  Ahmad. Reformulasi  fatwa  Sebagai Bahan  Pertimbangan  Hukum  Positif  Di Indonesia, dalam; International Seminar
Proceeding (the dynamics of Islamic Law in  Southeast  Asia)  Malang.:  UIN- MALIKI PRESS, 2013 .
Jumantoro,  Totok.  dan  Amin,  Samsul,  Munir.
Kamus  Ushul  Fiqh, Jakarta  :Amzah, 2005..
Zuhaili,  Wahbah. Ushul  Fiqh  Islami ,  Beirut, :Darul fikr, 1996.. juz: II, Cet. Ke-II.
As-Syaukani, Irsyadul  Fuhul  ilaa  tahqiqi  al- Haq min ‘ilmi al-Ushul ,
Beirut:Darul:Ma‟rifat, Tt. Hamdan, Ali.. al-fatawa fii al- Qur’anil kariim, Internasional Seminar Proceeding,
fakultas Syarî’ah Malang,:UIN  Maliki, 2013.
Ibnu  as-Sholah,  Ustman  bin  Abdurrahman. Adabul  mufti  wa  al-Mustaftii .  Madinah al-Munawwaroh  :Maktabah  ulum  wal hikam. 1986.
As-Syatibi,  Abi  Ishaq  Ibrahim  bin  Musa. Al- Muwafaqat  fi  Ushul  al-Ahkâm, Dar  ar- Risyad al-Haditsah. Juz. III
Nawawi, Al-Majmu’  ;Syarh  al-Muhadzab , Beirut:Dar el-Fikr, 2000.. Juz. I.
al-Khimashi,  Layyinah. Tarik  al-fatwa  fi  al- Islam waahkâmuha al-Syar’iyyah.
Beirut.:Darul rasyid, 1996.. Ma‟luf, loewis, Al-Munfid fil Lughot, Beirut.:Dar-el-Masyriq, 1986.. Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqh ,
Yogjakarta.:Ar-Ruzz, 2011. .
al-Amidi, al-Ihkam fii Ushul al-Ahkâm, Beirut :Dar-al-Fikr, 1981, Juz III
58 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 48-58
Al-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad,. Irsyadul Fuhul ilaa tahqiqul haqqi  min  ilm  al-ushul, Beirut  :Dar-al- Fikr,. Tt Zainy  ,  Muhammad  Ma‟shum, Ilmu  Ushul Fiqh, Jombang:Darul Hikmah, 2008 Syarifuddin,  Amir. Ushul  Fiqh, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2009, .. Cet. Ke-4. Ham,  Musahadi., Evolusi  Konsep  Sunnah, Semarang :Aneka Ilmu, 2000. l-Jauziyah,  Ibnu  Qayyim., I’lam  al-Muaqi’in ‘an Rabb al- ‘Alamin, Beirut: Dar al-Jayl,
Tt. , Jilid III, Zuhaili, Wahbah,. Ushul al- Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.,
Jilid II,.
Qardhawi,  Yusuf,. Fiqih  Maqashid  Syari’ah , Jakarta:  Terbitan  Pustaka  Al-Kautsar,
2007.

## Tulisan Internet
(http://lektur.kemenag.go.id.  Diakses  18  Juli 2013).
( http://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syaukani
Diakses tanggal 23 Oktober 2013)
(http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/Jur._Pend._
Bahasa  Arab  /Dedeng    Rosidin/Diktat Ushul  (Fiqh.pdf  diakses  tanggal  18 Oktober 2013)
( http://islamwiki.blogspot.com/2012/08/pengert ian- syarî’ah -dalam-arti-luas- .html . diakses tanggal 26 Oktober 2013). ( http://statushukum.com/definisi-hukum- islam.html . diakses  tanggal  7  Oktober 2013  )
( http://maqnews.blogspot.com/2011/04/maslah at-daruriyat.html . diakses  tanggal  5 Oktober 2013) ( http://dakwah.info/fikrah-dakwah/fiqh- maqashid- syarî’ah /diakses tanggal 6 Oktober 2013) (http://dakwah.info/fikrah-dakwah/fiqh- maqashid- syarî’ah /  diakses  tanggal  7 Oktober 2013).
( http://edikando.blogspot.com/2012/04/normal- 0-false-false-false-en-us-x-none.html. diakses tanggal 7 Oktober 2013)
( http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam diakses tanggal 26 Oktober 2013)
( http://ibnuacep.blogspot.com/2010/05/persis- dulu.html  .diakses  tanggal  25  Oktober 2013)
(http://www.persatuanislam.or.id/diakses tanggal 23 dan 25 Oktober 2013)
( http://annajma92.blogspot.com/2012/10/filsafa t-hukum-islam-ijtihad-jamai.html (diakses tanggal 17 September 2013)