## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    533-544   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788

## Advokat sebagai Officium Nobile Berasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Amalia Nurzannah, Amanda Fildzah Sagala, Fauziah Lubis Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara amalianurzannah15@gmail.com
ABSTRACT The Advocate profession is an honorable profession (officium nobile) that is subject to a code of ethics by the provisions. The position of an Advocate that is equal to other law enforcers makes Advocates have an important role in the legal order in Indonesia. Seeking truth and justice based on morality, integrity, and knowledge. This study aims to find out how the role of an Advocate as officium nobile is based on Law No. 18 concerning Advocates. By using research methods with a normative juridical approach concerning legal norms and relevant literature. So that the result is that Advocates are referred to as noble professions (officium nobile) because they carry out the task of helping provide justice and enhancing human dignity. The naming of an Advocate  as officium nobile is because of the aspect of trust that is carried out to fight for people's rights. As a noble profession, advocates are required to be able to assist free of charge in helping people seek truth and justice.
Keywords : officium nobile, justice, law enforcement.

## ABSTRAK
Profesi Advokat adalah profesi yang terhormat (officium nobile) yang tunduk terhadap kode  etik  sesuai ketentuan. Kedudukan Advokat yang setara dengan penegak hukum lainnya menjadikan Advokat memiliki peranan yang penting dalam tatanan hukum di Indonesia. Mencari kebenaran  dan  keadilan  berdasarkan  moralitas,  integritas,  dan  keilmuan  yang  dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Advokat sebagai officium nobile berdasarkan Undang-Undang No. 18 tentang Advokat. Dengan menggunakan metode penelitian dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  mengacu  pada  kaidah  norma  hukum  serta kepustakaan yang relevan. Sehingga didapat hasil bahwa Advokat  disebut sebagai profesi yang mulia (officium nobile) karena mengemban tugas dalam membantu memberikan keadilan dan meningkatkan  martabat  manusia.  Penamaan  Advokat  sebagai officium  nobile karena  aspek kepercayaan yang dijalankan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Sebagai profesi yang mulia Advokat dituntut untuk dapat memberikan bantuan secara cuma-cuma dalam membantu masyarakat mencari kebenaran dan keadilan.
Kata kunci : officium nobile, keadilan, penegakan hukum.

## PENDAHULUAN
Demi  terwujudnya  keadilan dan keamanan Advokat sebagai penegak hukum untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil di muka hukum. Advokad sebagai profesi yang terikat dengan kode etik dalam menjalankan kewajibannya menuntut adanya peradilan yang adil, jujur, serta terang bagi  pencari  keadilan.  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  memiliki  peraturan  yaitu

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    533-544   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
undang-undang  agar  terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya pembaharuan hukum Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertujuan dalam  mengatur  serta  menata  agar  profesi  Advokat  dituntut  profesional  agar penegakan hukum lebih baik. Advokad disebut sebagai profesi mulia (officium nobile) mempunyai  kewajiban  dalam  menegakkah hak-hak manusia, menolong masyarakat tanpa  mengharapkan  imbalan  serta  berbagai  kegiatan  moral  lainnya.  Advokat mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang dan kode etik 1 . Sebagai profesi yang bebas, bertanggung jawab, dan mandiri dalam menegakkan supremasi  hukum  dilindungi  oleh  undang-undang.  Di  Indonesia  yang  merupakan negara hukum (rechtsstaat) melindungi hak asasi manusia, dengan persamaan hukum bagi  semua  individu.  Sebagai  profesi  yang  mulia  Advokat  sering  kali  tidak  mampu menjunjung idealisme dari profesinya karena berbagai faktor atau kurang menghayati esensi profesi. Prinsipnya Advokat memiliki peran mejadi penghubung menuju keadilan melalui institusi antara negara dan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut harus ada peran dari pemerintah dan masyarakat. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi harus  tunduk  kepada  kode  etik  Advokat  sehingga  meningkatkan  mutu  pelayanan kepada masyarakat. Advokat juga memiliki hak imunitas, hak tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan itikad  baik.  Sebagai  profesi terhormat (officium nobile) berdasarkan undang-undang Advokat wajib memberikan bantuan bagi para pencarikeadilan secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.
Dalam arti luas penegakan hukum adalah kegiatan melaksanakan hukum dan melakukan penyimpangan dan pelanggaran akan mendapat tindakan hukum. Prosedur pengadilan maupun melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya. Trias politica tentang  pemisahan  kekuasaan,  hakim  sebagai  kekuasaan  yudikatif,  jaksa  dan polisi sebagai kekuasaan eksekutif. Kepentingan negara diwakili oleh kekuasaan kehakiman sedangkan  jaksa  dan polisi kepentingan pemerintah. Lalu, Advokat bukan termasuk lingkup kekuasaan negara. Advokat memiliki kedudukan subjektif dengan cara berfikir secara objektif. Kedudukan secara subjektif mewakili kepentingan klien dalam membela hak-haknya. Untuk membela klien Advokat harus objektif menilai berdasarkan keahlian 2 .
Seperti apa peran Advokat sebagai officium nobile berdasarkan Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003? yang dalam prakteknya penegakan hukum di Indonesia masih  banyak  dipertanyakan.  Secara  teoritis    ada tiga yang menjadi tujuan hukum, yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian.  Melakukan  suatu  tindakan  tanpa memandang siapa yang melakukan merupakan bentuk nyata dari kepastian hukum. Pernyataan bahwa kedudukan warga negara di mata hukum adalah sama merupakan wacana dan belum sepenuhnya terwujud. Masyarakat masih belum percaya dengan
1 Jefry. Tarantang, Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam) , 2018. h. 55. 2 Fauziah Lubis, “Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan,” 2020, 1–240. h. 3-37.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    533-544   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
upaya hukum dari aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, maupun Advokat 3 .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penedekatan yuridis  normatif  di  mana  penelitian  mengacu  kepada  kaidah  dan  norma  hukum, peraturan yang berlaku, serta bahan kepustakaan yang menjadi sumber bacaan relevan dengan  objek  penelitian  ini.  Pengumpulan  bahan  dengan  studi  pustaka  terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta sumber lain yang relevan. Pendekatan yuridis menganalisis permasalahan tentang Advokat sebagai officium nobile ditinjau UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam menjalankan tugasnya.

## PEMBAHASAN
Di Indonesia Advokat tumbuh dan berkembang dengan dasar memperjuangkan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Penamaan Advokat sebagai officium nobile karena  aspek  kepercayaan  yang  dijalankan  untuk  memperjuangkan  hak-hak masyarakat. Advokat adalah bagian dari terselenggaranya hukum di Indonesia, tentang pengembangan hukum seorang Advokat memiliki peran penting dikarenakan Advokat mampu  membawa  perubahan  pada  hukum  dengan  terikat  secara  kaku.  Advokat merupakan profesi mission nya adalah suatu panggilan pengabdian kepada masyarakat yang butuh bantuan. Profesi ini eksis karena dibutuhkan masyarakat, adanya keajiban membela tanpa membedakan latar belakang, warna kulit, ras, sosial ekonomi, gender, politik, ideologi, dan keyakinan.
Menurut  teori  Advokasi  yaitu suatu bentuk tindakan pembelaan, dukungan , atau rekomendasi. Dalam hukum, Advokasi hukum merupakan bagian dari rangkaian hukum.  Bagi  yang memilii keahlian di bidang ini disebut sebagai Advokat. Advokasi terbagi dua yaitu: advokasi litigasi dan advokasi non-litigasi. Advokasi tidak begitu saja menerima bantuan. Melainkan menggunakan segenap sumber-sumber analisis hukum dalam memperjuangkan penerapan peraturan sesuai fakta. Advokasi sebagai tugas dan fungsi  Advokat  memberikan  jasa  atau  bantuan  hukum  tidak  dapat  dipisahkan dari menjalankan profesinya.
Tahapan dalam melakukan advokasi:
1. Identifikasi dan analisis.
2. Pemberian pendapat hukum.
3 Universitas Pancasakti Tegal, “`DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM Peran Advokat Dalam Upaya Membangun Penegakan Hukum Yang Bermartabat 1 Imawan Sugiharto,” Halmahera Km 7, no. 1 (2019): 358745.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
3. Praktek dampingi klien. 4
Bekerja merupakan kegiatan pikiran dan fisik yang dapat dibedakan menurut:
1. Kemampuan, intelektual dan fisik.
2. Kelangsungan, tetap dan sementara.
3. Lingkup, khusus dan umum.
4. Tujuan, tanpa pendapatan dan memperoleh pendapatan.
Advokat sebagai profesi hukum yang menuntut pemenuhan nilai pengembanan dan  moral,  nilai  moral  mendasari  perbuatan  luhur.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi  persyaratan  sesuai  ketentuan  Undang-Undang  ini. 5 Advokat  sebagai profesional hukum harus memiliki nilai moral yang kuat, bagian dari sistem peradilan dengan peran menyebar luaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena terdapat  banyak  ketentuan  yang  tidak  sesuai  lagi.  Profesional  huku m  melayani kepentingan yang serba modern.
Profesional  hukum  mempunyai  etika  profesi  yang  harus  ditaati.  Tidak bertanggung  jawab  dalam  melakukan  pelanggaran  karena  lebih  mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Padahal secara essensial norma hukum menuntun kearah yang benar demi kebahagiaan semua pihak. Advokat sebagai profesi bantuan hukum diartikan segala bentuk bantuan atau jasa yang berkaitan dengan hukum kepada mereka  yang  terlibat  dalam  perkara  dengan  mengutamakan  yang  tidak  mampu. Tujuannya  adalah  berkaitan  dengan  kemanusiaaan  dan  kesadaran  hukum.Untuk meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat tidak mampu, sehingga tetap memperoleh kesempatan pembelaan dan perlindungan hukum. Diharapkan memacu tingkat kesadaran masyarakat ke tahap yang lebih tinggi.
Bantuan  hukum  untuk  semua  golongan  terutama  bagi masyarakat golongan miskin, jika tidak terpenuhi maka melanggar hak asasi. Diperlukan suatu proses hukum yang adil yang manusiawi dan memperhatikan hak asasi manusia. Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari peradilan yang adil dari prinsip negara hukum. Hak atas bantuan dalam konteks Indonesia memang tidak dinyatakan secara tegas, setidaknya ada ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi rujukan. Pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan:
‘’ Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.’’
Prinsip dalam memberikan bantuan hukum,sebagai berikut: Pertama , prinsip
4 Ibid. 5 Lusia Sulastri and Kurniawan Tri Wibowo, Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia , 2021.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    533-544   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
keadilan. Kedua , prinsip tidak mampu. Ketiga , prinsip hak memilih pengacara. Keempat , prinsip negara memberi akses bantuan hukum. Kelima, bantuan hukum yang efektif. Bantuan  hukum  adalah  hak  konstitusional,  negara  berkewajiban  menjaga  hak masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Konstitusi menjaga warga negara mendapat perlakuan  yang  sama  di  muka  hukum.  Peradilan  yang  sangat  rumit  prosedural, birokratis, hanya dapat dipahami kalangan hukum, mahal menyebabkan tidak semua masyarakat mendapatkan akses yang berkitan dengan hukum terutama masyarakat miskin.  Orang  kaya  membayar  Advokat  tidak  demikian  dengan  masyarakat  miskin mereka tidak punya kemampuan atas hukun dan tidak sanggup membayar Advokat. Dari konteks tersebut diperlukan kehadiran para pemberi bantuan hukum secara cuma- cuma. Melalui hal tersebut apa yang terkandung dalam pasal-pasal konstitusi terjamin didalamnya adalah hak atas bantuan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu yang menjadi hak mendasar bagi manusia. 6
Advokat  sebagai  profesi  penegak  hukum  sudah  selayaknya  melaksanakan aturan-aturan dengan penuh tanggung jawab. Advokat sebagai pemberi hukum berhak melakukan  praktek  hukum  kapan  dan di mana pun dalam wilayah kerjanya seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu  meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia baik litigasi maupun non-litigasi pengadilan 7 .  Profesi  Advokat  sebagai officium  nobile mewajibkan  pada  pemegang profesi bertindak sesuai dengan tuntutan profesinya. Kewajiban dalam melakukan hal yang  terhormat,  bertanggung  jawab,  serta  murah  hati  di  mana hanya dimiliki oleh mereka yang mulia. Para Advokat harus jujur dan bermoral tinggi agar memperoleh kepercayaan  mayarakat,  Advokat  mengemban  tugas  dalam  membantu  memberi keadilan  dan  meningkatkan  martabat  manusia  sehingga  disebut  sebagai pekerjaan officium nobile . Advokat dituntut unuk profesional dalam menjalankan tugasnya terikat kepada kode etik profesi dan tanggung jawab keilmuannya.
Kegiatan  penegakan  hukum  mencakup  segala  aktivitas  agar  hukum  sbagai perangkat kaedah normatif yang mengikat para subjek dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat  benar-benar  ditaati  sebagaimana  mestinya.  Penegakan  hukum menyangkut kegiatan penindakan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan. Pada dasarnya Advokat sama dengan penegak hukum lainnya, tetapi profesi ini mandiri berbeda dngan hakim, jaksa, dan polisi yang bersifat eksekkutif, legislatif, dan yudikatif. Advokat yang baik yaitu menghasilkan prestasi dan memberikan manfaat bagi  kliennya,  masyarakat,  dan  lingkungan  luas. Untuk itu maka diperlukan adanya mind set yang tepat sesuai dengan profesi yang disandangnya. Pola pikir dinamis akan mampu merespon perkembangan hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya. 8
Advokat  dalam  menjalankan  profesinya  mempunyai  hak  imunitas  di  mana
6 Kurniawan Tri Wibowo et al., Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia , 2021.
7 Ricko Mamahit, “Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum  Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu” II, no. 4 (2021).
8 Ibid.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    533-544   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
bukan merupakan hal yang baru lagi. Yang menjadi menarik adalah perkembangan dari hak  tersebut,  pada  awalnya  Pasal  16  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2003  tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik membela kliennya. Pasal 16 UU Advokat bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan profesi demi tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum  dalam  membela  klien  di  persidangan.  Hak imunitas Advokat selalu dibatasi dengan adanya itikad baik yang bersifat objektif dalam hal  ini  harus  tunduk  kepada  norma  kepatutan.  Perspektif  subjektif  terletak  pada kejujurandan  sikap  batin  dalam  menjalankan  tugas. Fenomena yang sedang terjadi sekarang  adalah  mengganti  imunitas  dengan  impunitas.  Impunitas  adalah  politik memori dengan mengingat dan merekam tentang bagaimana kebenaran secara objektif dapat  diperoleh.  Impunitas  bukan  hak  yang  dimiliki  oleh  Advokat sebagai penegak hukum. Advokat diberikan hak imunitas berkaitan dengan perannya sebagai penegak hukum, selanjutnya obstruction justice yaitu tindakan melawan hukum yang tentu tidak memiliki  itikad  baik.  Jika  hal  ini  terjadi  maka  hak  imunitas  tidak  berfungsi  dan mengakibatkan  impunitas.  Dalam  menjalankan  profesinya  Advokat  memiliki  hak imunitas  atau  kekebalan  yang  berpegang  pada  kode  etik  tidak  hanya  diatur dalam Undang-Undang  Advokat  melainkan  juga  terdapat  dalam  Pasal  50  KUHP  tentang pengecualian hukum 9 .
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf  b  profesi  Advokat  adalah  profesi  yang  mulia (officium  nobile) menjalankan tugasnya dengan ada perlindungan hukum, kode etik, serta undang-undang. Advokat mempunyai dua fungsi sebagai pembela kepentingan klien dan penegak keadilan. Selain itu, Advokat juga memberikan solusi di bidang hukum,  konsultasi dari berbagai media. Advokat yang kedudukannya sebagai penegak hukum sehingga memiliki hak, yaitu hak imunitas untuk beracara di pengadilan. Diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat tiga poin yang terkandung:
1. Pada saat sidang pengadilan.
2. Dalam hal pembelaan klien.
3. Dalam menjalankan tugas ada itikad baik.
Hak imunitas yang dimiliki Advokat adaah kekebalan sebagai seorang penasihat bagi kliennya. Pada sidang pengadilan terkait posisi Advokat sebagai penegak hukum. Mengingat Advokat berasal dari pihak non-pemerintah yang diakui sama seperti aparat penegak hukum lain 10 .
Advokat mempunyai hak dan keajiban yang diatur dalam undang-undang dan kode etik Advokat diatur pada pasal 14 sampai dengan Pasal 20. Hukum dan Advokat
9 Nijikuluw Benyamin, “Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2, Desember 2019” 8, no. 2 (2019): 185–90. 10 Kamal Arif, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” Iqtisad 5, no. 1 (2018), https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2206.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    533-544   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
dalam  sejarah  telah  membuktikanenjadi  unsur  penting  bagi  tatanan  masyarakat, masyarakat tidak ungkin bisa hidup baik tanpa adanya law and lawyer . Berlakunya hak imunitas selama Advokat melakukan profesinya, penggunaan hak imunitas didasarkan pada  itikad  baik  dari diri Advokat. Standarisasi yang tinggi seorang Advokat karena profesi ini berhubungan dengan nilai etika dan penerapan hukum. Dalam melakukan tugas Advokat tidak dibolehkan melakukan hal-hal yang melanggar kede etik Advokat dan hukum dengan berlindung dibalik hak imunitas yang dimiliki. 11
Advokat  adalah  salah  satu  perofesi  yang  tertua  secara  historis.  Penamaan pekerjaan  mulia (officium  nobile) sesuai  kepercayaan  dari  pemberi  kuasa  yang dipertahankan dan dijalankan dalam memperjuangkan hak-haknya. Berasal dari bahasa latin ‘’advocates’’ yang  artinya memanggil  untuk  sidang .  Profesi  Advokat  sebagai penegak hukum secara legitimasi sebagai peberi layanan hukum diperlukan 3 (tiga) kondisi yaitu, moralitas, integritas, dan keilmuan. Perkembangan hukum yang ada di Indonesia kian mengalami perubahan, kemajuan substansi hukum maupun struktur hukumnya.  Advokat  dalam  menjalankan  tugasnya  dalam  penegakan  hukum  setara dengan penegak hukum lainnya serta menempatkan  Advokat sebagai officium nobile yaitu profesi yang terhormat 12 .
Lalu  sampai  kepada  pertanyaan  yang  sering  timbul  peran  seperti  apa  yang dibutuhkan msyarakat dari seorang Advokat? Sistem peradilan yang tidak semestinya menjadi  masalah  pokok  dari  sistem peradilan Indonesia, dengan adanya kondisi ini diharapkan profesi Advokat dapat bangkit dan menjadi pelopor untuk memperbaiki sistem hukum dan sistem peradilan sangat mungkin dikarenakan:
1. Memiliki pemahaman lebih tentang sistem peradilan dan hukum di Indonesia serta memiliki akses ke lembaga yang terkait.
2. Senantiasa berpihak kepada masyarakat sebagai beban historisnya.
3. Profesi Advokat adalah profesi terhormat (officium nobile) pada hakekatnya dan juga adanya tanggungjawab untuk membela masyarakat, pengawal keadilan.
4. Tidak ada faktor penghalang pada masa reformasi dalam menjalankan terlebih setelah lahir UUA.
Ada delapan kriteria jika ingin menjadi Advokat sebagai profesi yang terhormat, yaitu:
1. Harus mempunyai ilmu dalam hal ini adalah hukum.
2. Harus bebas tidak terikat dengan dinas.
11 Meirza Aulia Chairani, “Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli,” Justitia Jurnal Hukum 2, no. 1 (2018), https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1236.
12 Anwar  Hafidzi,  “Eksistensi  Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia,” Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 12, no. 2 (September 5, 2015), https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
3. Mengabdi kepada kepentingan masyarakat umum.
4. Harus memiliki ikatan kepercayaan antara klien dan Advokat.
5. Harus merahasiakan informasi (hak merahasiakan informasi dari klien).
6. Harus ada hak tidak boleh dituntut atas perbuatan Advokat dalam menjalankan tugas membela klien.
7. Harus ada kode etik oleh dewan kehormatan.
8. Boleh menerima honorarium atas hasil pekerjaan yang dilakukan Advokat 13 .
Bahwa Advokat menjalankan tugas dalam meningkatan martabat manusia dan menegakkan keadilan sehingga dikatakan sebagai officium nobile , sebagai profesi yang elegan  dan  luhur  dapat  bertindak  profesional  dalam  menjalankan  tugas  seor ang Advokat disertai dengan rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas yang terikat pada kode etik Advokat tentunya. Perilaku Advokat yang bertentangan dengan kode etik tentu tidak sejalan dengan tuntutan moral profesinya mengakibatkan bergesernya profesi mulia Advokat menjadi profesi yang tidak mulia. Seorang Advokat yang mulia tidak menjadikan Advokat berada di jajaran para elit, menjadikan mereka menjalankan profesi fokus kepada uang daripada mencari keadilan serta rasa kemanusiaaan. Alasan hal  ini  terjadi  karena  Advokat  menjalankan  profesi  sebagai  bisnis sehingga prinsip kemanusiaan  tergantikan  dengan  prinsip  bisnis  mencari  keuntungan.  Dengan  rasa keengganan Advokat menyebabkan bantuan secara gratis atau cuma-cuma hanyalah mitos saja. Honorarium bagi Advokat merupakan hak yang harus diterima atas hasil kerjanya.
Bagi  rakyat  miskin  Advokat  memiliki  tiga  kecenderungan  dalam  bertindak menghadapi persoalan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin, yaitu: Pertama , adanya berbagai alasan untuk menghindari memberi bantuan bagi masyarakat miskin. Kedua ,  menerima  dengan  ada  syarat  bahwa  kasus  menarik  sehingga  menimbulkan pamor  bagi  Advokat  tersebut. Ketiga ,  menerima  kasus untuk membangun citra diri seiring menjalankan kewajiban sebagai Advokat 14 .
Sebagai penegak hukum profesi Advokat Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003  menyatakan  bahwa  Advokat  dapat  dikenai  sanksi,  diantaranya: Pertama , mengbaikan klien. Kedua , bertingkah laku tidak baik kepada rekan seprofesi atau lawan. Ketiga mengeluarkan penyataan, bersikap, bertutur kata, atau bertingkah laku dengan tidak  hormat  terhadap  perundang-undangan,  pengadilan  atau  hukum. Keempat ,
13 Budi Sastra Panjaitan, Medan Estate, and Kabupaten Deli Serdang, “Issn Print : 2714-9781 Issn Online : 2715-2677 Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia” 1, no. 1 (2019): 136–43.
14 Agus Raharjo, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, “Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat),” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 27, no. 3 (2016): 432, https://doi.org/10.22146/jmh.15881.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    533-544   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
melakukan  hal  yang  bertentangan  dengan  kewajiban,  harkat,  atau  kehormatan pofesinya. Kelima , melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Keenam , melanggar janji, sumpah dan kode etik Advokat. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi lisan maupun  tulisan,  diberhentikan  sementara  3  (tiga)  sampai  12  (dua  belas)  bulan lamanya, dan dapat juga diberhentikan secara tetap dari profesinya. Dewan kehormatan organisasi yang menjatuhkan sanksi berdasarkan pemeriksaan pelanggaran kode etik. Dalam pemeriksaan Advokat yang dijatuhi sanksi dapat melakukan pembelaan 15 .
Keberadaan Advokat di tengah-tengah masyarakat layaknya buah simalakama. Keberadaan Advokat tentu sangat dibutuhkan terlebih masyarakat yang tersandung kasus  hukum.  Namun,  ada  juga  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  keberadaan Advokat  tidak  diperlukan.  Hal  ini tidak terlepas dari sepak terjang dari Advokat itu sendiri yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Advokat dari segi  Yudisial  memiliki  kewenangan  untuk  mewakili  dan menjaga masyarakat. Pada posisi ini tentu peran Advokat sangat diperlukan. Untuk menjaga eksistensi Advokat dalam  menjalankan  fungsinya  dibutuhkan  kewnangan  kepada  Advokat.  Dalam menjalankan tugasnya seringkali Advokat diabaikan oleh penegah hukum, hal tersebut menyebabkan kedudukan Advokat dan penegak hukum lainnya tidak sejajar.
Negara  sebagai  bentuk  kekuasaan  formal,  sistem  hukum  bersama  dengan perangkat hukumnya dipercayai untuk melengkapi hukum yang masih dalam bentuk norma moral dan kesadaran. Untuk menjadi aturan atau norma hukum yang ditegakkan (enforceable). Masyarakat sebagai subjek hukum seiring dengan perkembangan hukum membutuhkan seseorang yang dapat membantu mencari keadilan bagi dirinya. Oleh karena itu, Advokat dibutuhkan sebagai penegak keadilan dan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Dari uraian tersebut tampak adanya urgensi dari kewenangan Advokat dalam sistem hukum. Pada dasarnya antara unsur penegak hukum dan unsur masyarakat harus ada saling berkesinamungan dalam menjunjung prinsip serta tujuan hukum.
Advokat  sebagai  peran  yang  bebas  menjalankan  profesinya  membela masyarakat  memperjuangkan  kebenaran  dan  keadilan.  Kebabasan  dijamin  oleh Undang-Undang  Advokat.  Peran  Advokat  tidak  akan  pernah  lepas  dari  masalah penegakan  hukum  di  Indonesia.  Penegakan  hukum  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh perkembangan  masyarakat  di tempat berlaku atau diberlakukan aturan hukumnya. Dalam masyarakat modern yang bersifat rasional pengorganisasian penegakan hukum menjadi sangat kompleks sebagai akibatnya yang memegang peranan penting bukan hanya  yang  menjadi  aparat  penegak hukum, namun organisasi yang mengelola dan
15 MLR Farid - Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia and Undefined 2021, “Tentang Advokat: Ringkasan UU No. 18 Tahun 2003,” Repositori.Lshp.or.Id 1, no. 18 (2021): 59–64,
http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/41.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    533-544   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
mengatur proses penegakan hukum. 16
Adanya Advokat sebagai agen of law development agen pembangunan dan agen membudidayakan hukum bukan sebaliknya menjadi agen komersialisasi hukum dalam memberikan jasa hukum. Seorang Advokat tidak bisa diidentikkan dengan perbuatan hukum  kliennya,  kecuali  Advokat terebut menjadi bagian dari kejahatan tersebut. 17 Dalam  menjalankan  profesi  sebagai  Advokat  sangatlah  rumit,  Indoneia  melakukan reformasi  bertujuan  untuk  memberantas  kezhaliman.  Dituntut  untuk  profesional sehingga harus mempunyai standar baku. Yang menjamin tidak melakukan kesalahan, penyimpangan atau kelalaian yang merugikan pencari keadilan. Nilai-nilai hukum yang berasal dari nilai agama, adat istiadat masih terjaga dengan baik. Penerapan hukum oleh  Advokat  merupkan  elemen  penting  yang  secara  terus  menerus  disikapi  agar mewujudkan kedudukan hukum yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat. 18 Advokat  sebagai  profesi  mulia (officium  nobile) terkait  pemberian  bantuan secara cuma-cuma memberikan persoalan baru dengan persyaratan yang tidak mudah dipenuhi  oleh Advokat yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum. Persoalan pertama adanya persyaratan administrasi yang mesti dipenuhi untuk perolehan dana bantuan  hukum.  Menetapkan  lembaga  sebagai penerima bantuan tentu membatasi Advokat  sebagai  individu  yang  mandiri  untuk  mengakses  dana  bantuan  hukum. Persoalan kedua berkaitan dengan dua perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 18  Tahun  2003  Pasal  22  ayat  1  dan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2011  tentang bantuan hukum. Pemberian bantuan secara online, cukup sulit dan butuh waktu yang lama.  Persoalan ketiga sampai saat ini banyak hakim yang menunjuk Advokat untuk memberi  bantuan kepada masyarakat miskin kepada Advokat yang tidak tergabung dalam  OBH  atau  LBH  terakreditasi.  Persoalan  keempat  berkaitan dengan birokrasi dalam  akses  dan  pencairan  dana  bantuan  hukum.  OBH/LBH  terakreditasi  dengan adanya wewenang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sudah diberi pelatihan bukanlah orang yang biasa berhubungan dengan birokrasi pencaira n dana pemerintah apalagi sistem online. 19
Dari  pembahasan  tersebut  terbitnya  peraturan  tidak  serta  merta  dapat menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru. Namun hendaknya bijak dalam menjalankan kewajiban terlebih sebagai Advokat profesi yang mulia.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan dalam penulisan ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
16 Tri Astuti Handayani, “Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro),” JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 13–24.
17 M Rudi Hartono and Radi Candra, “Analisis Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum,” Wajah Hukum 5, no. 1 (2021): 94, https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.350. 18 Ibid. 19 Ibid.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    533-544   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
1. Advokat  disebut sebagai profesi yang mulia (officium nobile) karena mengemban tugas dalam membantu memberikan keadilan dan meningkatkan martabat manusia.
2. Hakikat  hak  imunitas  yang  dimilii  advokat  di  mana  bukan  hal  yang  baru  lagi. Advokat  tidak  dapat  dituntut  baik  secara  pidana  maupun  perdata  dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik demi tegaknya keadilan untuk membela klien saat persidangan.
3. Keberadaan Advokat di tengah-tengah masyarakat layaknya buah simalakama. Apa yang dibutuhkan masyarakat dari Advokat? Sistem peradilan yang tidak semestinya menjadi masalah pokok.
4. Sebagai  profesi  yang  mulia  Advokat  dituntut  untuk dapat memberikan bantuan secara cuma-cuma.
Demikian hasil dari penulisan ini diharapkan bahwa kedepannya Advokat dapat benar-benar mewujudkan sistem peradilan yang adil bagi masyarakat sesuai dengan julukannya  sebagai  profesi  yang  mulia ‘’officium  nobile’’ .  Menjalankan  tugas  tidak terfokus pada honorarium yang menjadikan itu sebagai bisnis. Untuk kedepannya bisa diembangkan lagi terkain pembahasan ini agar lebih mendalam pemahaman terkait officium nobile ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Lubis, Fauziah, ‘Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan’ , 2020
Tarantang,  Jefry., Advokat  Mulia  (Paradigma  Hukum  Profetik  Dalam  Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam) , 2018 Arif, Kamal. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” Iqtisad 5, no. 1 (2018).
https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2206.
Benyamin, Nijikuluw. “Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2, Desember 2019” 8, no. 2 (2019):
185–90.
Chairani, Meirza Aulia. “Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli.” Justitia Jurnal Hukum 2, no. 1 (2018). https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1236.
Hafidzi, Anwar. “Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam
Sistem  Negara  Hukum  Di  Indonesia.” Khazanah:  Jurnal  Studi  Islam  Dan Humaniora 12, no. 2 (September 5, 2015).
https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517.
Handayani, Tri Astuti. “Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro).” JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 13–24.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    533-544   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
Hartono, M Rudi, and Radi Candra. “Analisis Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum.” Wajah Hukum 5, no. 1 (2021):
94. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.350.
Lubis, Fauziah. “Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan,” 2020, 1–240.
Mamahit, Ricko. “Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu” II, no. 4 (2021).
Manusia,  MLR  Farid  -  Opini  Hukum  dan  Hak  Asasi,  and  Undefined  2021.  “Tentang
Advokat:  Ringkasan  UU  No.  18  Tahun  2003.” Repositori.Lshp.or.Id 1,  no.  18
(2021): 59–64. http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/41. Panjaitan, Budi Sastra, Medan Estate, and Kabupaten Deli Serdang. “Issn Print : 2714 - 9781 Issn Online : 2715-2677 Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia” 1, no.
1 (2019): 136–43.
Raharjo, Agus, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. “Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum Oleh Advokat).” Mimbar Hukum - Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 27,  no.  3  (2016):  432. https://doi.org/10.22146/jmh.15881.
Sulastri, Lusia, and Kurniawan Tri Wibowo. Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia ,  2021.
Tarantang,  Jefry. Advokat  Mulia  (Paradigma  Hukum  Profetik  Dalam  Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam) , 2018.
Tegal, Universitas Pancasakti. “`DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM Peran Advokat Dalam
Upaya Membangun Penegakan Hukum Yang Bermartabat 1 Imawan Sugiharto.”
Halmahera Km 7, no. 1 (2019): 358745.
Wibowo,  Kurniawan  Tri,  Elza  Syarief,  Sugeng,  and  Ade  Saptomo. Etika  Profesi  Dan Bantuan  Hukum Di Indonesia ,  2021.