Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 507-512| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3992.507-512

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KE TIGA AKIBAT DIREKSI MELAKUKAN TINDAKAN DI LUAR ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
Putu Agung Surya Prawira, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspa Sutariujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia agungsurya1707@gmail.com

## Abstrak
Dasar-dasar proteksi hukum terhadap pihak ketiga dalam perihal Direksi Perseroan Terbatas melaksanakan aksi di  luar  anggaran  dasar  pada  pokoknya  bisa  dijabarkan  dari  pemikiran  kalau  prinsip  di  luar  anggaran  dasar  ini telah  ialah  doktrin  yang  berlaku  secara  umum.  Dalam  hal  ini,  terkadang  terdapat  permasalahan  yang  terjadi maka  sudah  selayaknya  perlindungan  hukum  terhadap  pihak  ketiga  sangat  diperlukan  dalam  menanggulangi tindakan  diluar  anggaran  dasar  perseroan  terbatas.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengungkap perlindungan  hukum  pihak  ke  tiga  dalam  hal  direksi  melakukan  tindakan  di  luar  anggaran  dasar  perseroan terbatas  serta  upaya  pemulihan  hak-hak  pihak  ketiga  atas  tindakan  diresksi  di  luar  anggaran  dasar  perseroan terbatas (PT). Tipe penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Adapun sumber bahan  hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder.  Teknik pengumpulan bahan hukum dengan  studi  pencatatan  dokumen.  Setelah  bahan  hukum  dikumpulkan,  maka  selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  di  Indonesia  bisa  dikemukakan  secara  implisit  Undang- undang  Perseroan  Terbatas,  mengakui  serta  menerima  Doktrin  di  luar  anggaran  dasar  Perseroan  Terbatas.  Di samping  itu  ada  pula  sebagian  dasar  yang  bisa  dipergunakan  selaku  alibi  buat  membagikan  proteksi  terhadap pihak ketiga. Dasar-asar tersebut meliputi asas itikad baik, asas pacta sun servanda serta doktrin di luar anggaran dasar  modern.  Dengan  bertumpuk  pada  dasar-dasar  tersebut,  hingga  dapatlah  diberikan  proteksi  hukum preventif serta proteksi hukum represif.
Kata Kunci :  Direksi, Perlindungan Hukum, Perseroan Terbatas, Pihak Ketiga

## Abstract
The basics of legal protection against Third Parties in the case of the Board of Directors of a Limited Liability Company carrying out actions outside the articles of association can basically be explained from the idea that the principles outside of these articles of association are generally accepted doctrines. In this case, sometimes there  are  problems  that  occur,  so  legal  protection  for  third  parties  is  very  necessary  in  overcoming  actions outside  the  articles  of  association  of  the  limited  liability  company.  The  purpose  of  this  study  is  to  reveal  the legal  protection  of  third  parties  in  the  case  of  directors  taking  actions  outside  the  articles  of  association  of  a limited  liability  company  in  an  effort  to  restore  the  rights  of  third  parties for  actions  by  directors  outside  the articles  of  association  of  a  limited  liability  company  (PT).  The  type  of  research  applied  in  this  research  is normative research. The sources of legal materials used are primary and secondary legal sources. Techniques for  collecting  legal  materials  by  studying  document  recording.  After  the  legal  material  is  collected,  it  is  then analyzed  qualitatively.  The  results  of  the  study  reveal  that  in  Indonesia  it  is  possible  to  implicitly  state  the Limited Liability Company Law, acknowledge and accept the Doctrine outside the articles of association of the Limited  Liability  Company.  In  addition,  there  are  also  some  grounds  that  can  be  used  as  an  alibi  to  provide protection  against  third  parties.  These  basics  include  the  Principle  of  Good  Faith,  the  Pacta  Sun  Servanda Principle  and  the  Doctrine  outside  the  Modern  constitution.  By  relying  on  these  basics,  preventive  legal protection and repressive legal protection can be provided.
Keywords: Legal Protection, Limited Liability Company, Third Party

## I. PENDAHULUAN
Hukum  positif  di  Indonesia  pada  pokoknya  memahami  bentuk-bentuk  industri  semacam  Firma  (Fa), Commanditair  Vennootschap  (CV),  Perseroan  Terbatas  (PT)  serta  Koperasi.  Hendak  namun  dari bentuk- bentuk yang terdapat itu, tidak hanya koperasi yang memanglah didorong perkembangannya, hingga  yang  banyak  didirikan  merupakan  Perseroan  Terbatas  (PT).  Dalam  kurun  waktu  sebagian tahun  terakhir  ini  frekuensi  pendirian  PT  hadapi  kenaikan  yang  signifikan.  Perihal  ini  bisa  disimak dari  pemikiran  kalau  dari  bermacam  wujud  industri  yang  terdapat  di  Indonesia,  semacam  firma,
persekutuan  komanditer,  koperasi  serta  lain  sebagainya,  hingga  wujud  industri  PT  ialah  wujud  yang sangat  umum,  apalagi  kerap  dikatakan  kalau  PT  ialah  wujud  industri  yang  dominan (Nurhayati, 1995) .
Ditinjau  dari  aspek  hukum  perjanjian  perbuatan  mendirikan,  mempunyai  serta  mengelola Perseroan Terbatas (PT) bukanlah ialah perbuatan tunggal, melainkan semenjak  wujud tubuh hukum industri diketahui telah jadi perbuatan  yang  mengaitkan lebih dari  satu orang, apalagi banyak orang. Di dalam PT ada bermacam ikatan hukum ialah antara pemegang saham yang satu dengan yang lain, antara  perseroan  dengan  direksi,  komisaris,  pegawai,  serta  antara  perseroan  dengan  pihak  ketiga (Soemitro, 1993) . Lebih lanjut Sudaryata (2020) perseroan Terbatas menjadi bentuk perusahaan yang banyak dipilih oleh investor sebagai sarana usahanya. Hal ini tidak lepas dari keistimewaan Perseroan Terbatas  yang  berstatus  badan  hukum  dengan  kekayaan  yang  terpisah  dari  kekayaan  pemegang sahamnya.  Banyak  kasus  dimana  pemegang  saham  mayoritas  perseroan  sekaligus  sebagai  direksi perseroan.
Adapun  kerugian  yang  terjadi  dalam  perseroan  disebabkan  oleh  keputusan  yang  telah  sesuai dengan  prosedur  yang  diatur  dalam  anggaran  dasar  PT  dan  peraturan  yang  berlaku,  maka  beban tersebut  dibebankan  kepada  PT  dikarenakan  pihak  ketiga.  Namun  dalam  hal  kerugian  yang  terjadi bersumber  dari  keputusan  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  diatur  dalam  anggaran  dasar  PT serta  peraturan  yang  berlaku  atau  dengan  itikad  buruk,  maka  beban  tanggung  jawab  tersebut dilimpahkan kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut (Chairany et al., 2020) . Terdapat  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  yaitu Raffles  (2020) direksi bertanggungjawab  atas  segala  tindakan  dan  keputusan  yang  dibuatnya  bahkan  pertanggungjawaban pribadi.  Namun  demikian,  direksi  dapat  terhindar  dari  tuntutan  pertanggungjawaban  secara  pribadi apabila dapat membuktikan dasar dan alasannya dan didasarkan pada itikad aik dan hati-hati. Adapun menurut E.P  et  al.,  (2013) setiap  anggota  direksi  wajib  itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab menjalankan  tugas  untuk  kepentingan  dan  usaha  Perseroan.  Hal  ini  membawa  konsekuensi  hukum bahwa  setiap  anggota  direksi  bertanggung  jawab  secara  pribadi  apabila  yang  bersangkutan  bersalah atau  lalai  menjalankan  tugasnya  untuk  kepentingan  dan  usaha  Perseroan.  Sedangkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh Setyarini  et  al.,  (2020) berpendapat  bahwa  bentuk  perbuatan  melawan  hukum yang  dilakukan  oleh  direksi:  mempergunakan  uang  atau  kekayaan  perseroan  untuk  kepentingan pribadi,  informasi  perseroan  untuk  kepentingan  pribadi,  melakukan  transaksi  dengan  perseroan, larangan  bersaing  dengan  perseroan.  Pertanggungjawaban  direksi  atas  perbuatan  melawan  hukum diatur  dalam  UU  No.  40  Tahun  2007  direksi  bertanggung  jawab  atas  pengurusan  perseroan  dimana pengurusan  itu  wajib  dilaksanakan  setiap  anggota  direksi  dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung jawab. Dari hal tersebut sebaiknya Perlu optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan UUPT yang secara substansial memberikan perlindungan kepada pelaku bisnis dan hak-hak publik lainnya.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  tujuan  penelitian  ini  yaitu  mengungkap  perlindungan  hukum pihak  ketiga  dalam  hal  direksi  melakukan  tindakan  di  luar  anggaran  dasar  perseroan  terbatas  upaya pemulihan hak-hak pihak ketiga atas tindakan diresksi di luar anggaran dasar perseroan terbatas (PT).

## II. METODE PENELITIAN
Riset  yang  penulis  pakai  merupakan  riset  hukum  normatif  ialah  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan yang berlaku semacam: Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  Pendekatan  masalah  yang  akan  dipergunakan  pada  penelitian  ini  ialah menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  merupakan  bahwa  disini  penulis  melihat hukum-hukum  hukum  yang  berlaku  khususnya  terhadap  perlindungan  aturan  terhadap  Pihak  Ketiga pada hal Direksi Perseroan Terbatas (PT) melakukan tindakan ultra vires. dan pendekatan konseptual yaitu  mengutip  pendapat  para  sarjana  pada  bentuk  konsep  serta  definisi.  Untuk  menunjang pembahasan  terhadap  permasalahan  yang  diajukan  sumber  bahan  hukum  diperoleh  dari  Sumber Bahan  Hukum  Primer  yang  diperoleh  berasal  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mirip Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  forty  Tahun  2007  perihal  Perseroan  Terbatas.  Sumber bahan  hukum  sekunder  yaitu  diperoleh  dari  literatur,  buku-buku,  jurnal,  artikel  dll,  yang  relevan dengan  permasalahan  yang  diangkat.  Adapun  dalam  teknik  pengumpulan  bahan  aturan  utama  serta sekunder  dilakukan  memakai  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi  pencatatan  dokumen  yang berkaitan memakai perseteruan  serta bahan  hukum menggunakan menginterpretasikan menggunakan menafsirkan  dan  menyelidiki  peraturan  perundang-undangan  lalu  dituangkan  dalam  karya  ilmiah
menggunakan  mengkaitkan  konflik  yang  dibahas.  Sesudah  bahan  hukum  utama  serta  bahan  hukum sekunder terkumpul, maka bahan hukum tadi diolah serta dianalisa memakai mempergunakan metode kualitatif.  sesudah  melalui  proses  pengolahan  dan  analisis,  kemudian  bahan  aturan  tersebut  tersaji secara  naratif  analisis.  naratif  artinya  adalah  pemaparan  yg  akan  terjadi  penelitian  secara  sistematis dan  menyeluruh  menyangkut  warta  yang  bekerjasama  dengan  pertarungan  penelitian.  Sedangkan analisis  adalah  warta  yang  bekerjasama  penelitian  dianalisis  secara  cermat,  sebagai  akibatnya kemudian dihasilkan konklusi yang akan terjadi penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Pihak  Ketiga  dalam  Hal  Direksi  Melakukan  Tindakan  di  luar Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Tindakan  pada  luar  aturan  dasar  bisa  diartikan  menjadi  tindakan  yg  melampaui  berukuran  yg  telah ditetapkan.  pada  korelasi  ini  perlu  ditegaskan  bahwa  yang  telah  diuraikan  tersebut  merupakan pengertian  tindakan  pada  luar  aturan  dasar  Perseroan  Terbatas  pada  umumnya.  menjadi  istilah awam  maka  istilah  tersebut  tak  hanya  dikenal  pada  hukum  Perseroan,  melainkan  terdapat  juga dalam  aneka  macam  bidang  aturan.  Bertumpu  pada  uraian  tadi  bisa  dikemukakan,  tindakan  di  luar aturan dasar ternyata dikenal baik pada hukum rapikan Negara maupun hukum Administrasi Negara. pada  hukum  tata  Negara  wewenang  itu  di  pokoknya  menyangkut  hubungan  antara  negara menggunakan  pemerintahnya  yang  diatur  konstitusi.  jika  melampaui  konstitusi  maka  pemerintah federal,  provinsi  atau  negara  bagian  mampu  dinyatakan  sudah  melakukan  utindakan  di  luar  hukum dasar.  sementara  itu  aturan  Administrasi  Negara  mempunyai  pandangan  yg  lebih  beragam.  Bidang aturan ini mengenal tindakan di luar aturan dasar di pengertian sempit dan luas. di pengertian sempit, tindakan di  luar  aturan dasar terjadi bilamana pejabat tidak  mempunyai  kewenangan  buat  membuat keputusan atau membentuk keputusan dengan mekanisme yg cacat.
Pengertian  tindakan  diluar  aturan  dasar  yang  luas  berlaku  apabila  terdapat  penyalahgunaan kewenangan.  pada  hukum  Perseroan  baik  yang  berorientasi  pada  sistem  common  law  juga  yang menganut  sistem  civil  law,  wewenang  atau  kompetensi  pula  dikenal  dan  diterapkan.  tetapi demikian menemukan uraian pengertian tindakan pada luar  aturan dasar pada perangkat sistem civil law termasuk dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sangatlah sulit bahkan tidak ditentukan sama sekali. sang karena itu uraian mengenai pengertian tindakan pada  luar  anggaran  dasar  lebih  banyak bertumpu pada sumber-asal yg mengacu di sistem common law. berasal perspektif hukum Perseroan pada  pokoknya ada  banyak  sekali pengertian dan  penjelasan yang diberikan bahwa tindakan di  luar aturan  dasar  perseroan  adalah  sebagai  berikut:  tindakan  pada  luar  aturan  dasar  menggambarkan tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  suatu  korporasi  dimana  tindakan-tindakan  tadi  bersifat melampaui ruang lingkup kewenangan yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasarnya.
Stephen  H.  Gifis  mengemukakan  terminologi  “ultra  vires”  digunakan  khususnya  terhadap tindakan  perseroan  yang  melebihi  kekuasaannya  sebagaimana  diberikan  oleh  aturan  dasarnya  atau oleh  peraturan  yang  melandasi  pembentukan  perseroan  tersebut (Fuady,  2002) . Macintyre  (2007) bahwa pandangan-pandangan tersebut  pada  dasarnya  mengandung makna,  bahwa  perseroan  menjadi badan  aturan memiliki  kompetensi buat  bertindak. Berhubung karena perseroan tak  bisa  melakukan tindakan  sendiri  maka  diharapkan  Direksi  menjadi  wakil  perseroan  yang  mewujudkan  tindakan- tindakan  itu.  Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  sang  perseroan  melalui  Direksinya  haruslah memperoleh  persetujuan  atau  termasuk  pada  ruang  lingkup  tindakan-tindakan  yang  diatur  pada ketentuan-ketentuan tentang tujuan  perseroan  (company’s objects clause). apabila tak sesuai atau tak tercantum  pada  ketentuan-ketentuan  tersebut,  maka  terjadilah  tindakan  yg  melampaui  kompetensi. Bilamana suatu kewenangan yang telah ditetapkan dalam suatu kewenangan umum terlampaui, maka tindakan-tindakan  yang  telah  dilakukan  dengan  melampaui  kewenangan  itu  merupakan  tindakan- tindakan yang cacat seperti  halnya ultra  vires .  The  ultra vires  doctrine  menyediakan  sarana  kontrol terhadap  pihak-pihak  yang  tindakannya melampaui kewenangan.
Tentang  impak  yang  bisa  ditimbulkan  sang  Doktrin  tindakan  pada  luar  anggarana  dasar Perseroan  Terbatas  terhadap  perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  sang  perseroan  intinya  sudah disinggung  pada  uraian  tentang  pengertian  tindakan  Direksi  pada  luar  aturan  dasar  Perseroan  itu sendiri, dimana dikemukakan bahwa perjanjian yg demikian adalah tidak legal (illegal). Asal uraian tersebut sebenarnya sudah tampak menggunakan jelas, dimana Doktrin tindakan pada  luar  anggaran dasar  memang  mempunyai  impak  terhadap  perjanjian-perjanjian  yg  didesain  perseroan  dengan
pihak  ketiga.  Beberapa  kepustakaan  pada  pokoknya  mengemukakan,  perjanjian  pada  luar  aturan dasar  yang  dinyatakan  tidak  legal  itu  merupakan  null  and  void  (batal  demi  hukum)  serta  voidable (dapat  dimohonkan  pembatalan).  tetapi  yg  menjadi  persoalan,  bagaimana  uraiannya  sebagai akibatnya  perjanjian  tersebut  dapat  dinyatakan  demikian  atau  kebalikannya.  Dalam  konsep Subjective  objects  clause  pada  pokoknya  diuraikan  sebagai  suatu  ketentuan  pada  anggaran  dasar perseroan  yg  dapat  diinterpretasikan  secara  fleksibel,  terlebih-lebih  jika  akibat  penafsiran  tadi menyampaikan laba  kepada perseroan, maka aktivitas-kegiatan lain kendatipun tidak tercantum pada maksud  dan  tujuan  serta  aktivitas  usaha  bisa  ditinjau  menjadi  kompetensi  perseroan  buat melaksanakannya.  Subjective  objects  clause  tadi  terdapat  pada  clause  tiga(c).  berdasarkan adanya klausul  itu  maka  The  Court  of  Appeal  kemudian  memutuskan  bahwa  tindakan-tindakan melaksanakan  kegiatan-aktivitas  di  luar  ruang  lingkup  business AS  general, civil  and engineering contractors  and  in  particular  to  construct  houses  itu  bukanlah  tindakan  pada  luar  aturan  dasar Perseroan Terbatas. Tindakan-tindakan yang berdasarkan di clause 3(c) artinya tindakan pada dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas (intra vires).
Sesuai  uraian tersebut dapat  dikemukakan, tindakan pada  dalam  anggaran  dasar  (intra  vires) sebenarnya  artinya  kebalikan  dari  tindakan  di  luar  anggaran  dasar  Perseroan Terbatas (ultra  vires), dan  asal  putusan  The  Court  of  Appeal  bisa  disaksikan  tentang  pengakuan  terhadap  kekuatan mengikat berasal suatu memorandum of association (aturan dasar) perseroan. Dalam contoh masalah PT  Dhaeseng/PT Interland Kontra PT  usaha  pakaian  terdapat  kabar  dimana  di  pokoknya  Presiden Direktur  menghasilkan  Surat  Pernyataan  Hutang  kepada  PT  usaha  sandang  buat  dan  atas  nama  PT Dhaeseng/PT  Interland  (badan  aturan)  tanpa  persetujuan  Komisaris,  sesuai  dengan  ketentuan pada dalam anggaran dasar (Chairany et al., 2020) .
Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Direktur atau Direksi tadi sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur adanya tindakan melampaui kompetensi Direksi yang melakukan tindakan di luar aturan dasar  Perseroan  Terbatas,  sebab  dalam  praktek  telah  merupakan  suatu  kelaziman  menuangkan  ke pada anggaran dasar ketentuan mengenai kewajiban Direksi buat memperoleh persetujuan Komisaris apabila  hendak  mengikatkan  perseroan  pada  perjanjian  hutang-piutang.  Ternyata  Direksi  tidak menempuh mekanisme tadi  sebagai  akibatnya tindakannya  itu  bisa  dikualifikasi sebagai tindakan di luar anggaran dasar Perseroan Terbatas
Pengadilan Negeri yang menangani masalah tersebut pada intinya menetapkan memang benar bahwa hutang tadi adalah tanggung jawab langsung Presiden  Direktur  PT Dhasaeng,  menggunakan hanya  mengungkapkan,  oleh  karena  tindakan  membuat  Surat  Pernyataan  Hutang  itu  tanpa persetujuan  komisaris,  maka  hutang  tadi  menjadi  tanggung  jawab  pribadi  Presiden  Direktur  tadi. Putusan  itu  sama  sekali  tidak  menyebut  doktrin  tindakan  diluar  anggaran  dasar.  Terlepas  asal penerimaan secara substansial, hal ini bisa ditimbulkan karena kata tindakan pada luar anggaran dasar belum begitu terkenal di Indonesia.
Pada  tingkat  banding,  Pengadilan  Tinggi  bahkan  membatalkan  Putusan  Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut:
a. Surat  perjanjian  pengakuan  pembayaran  hutang  bahan  tekstil  tidak  bisa  digolongkan  mengikat perseroan menjadi penjamin (Pasal 11 ayat (2) aturan Dasar PT Dhasaeng);
b. Surat perjanjian di atas, merupakan pembelian bahan tekstil, yang termasuk pada “bidang  usaha” perseroan, sehingga  tergugat (Presiden Direktur)  dianggap  tetap  berwenang serta  sah  melakukan perbuatan tersebut (tanpa persetujuan komisaris).
Baru pada taraf kasasi (Mahkamah Agung), diterapkan doktrin tindak pada luar aturan dasar. berbagai  masalah  tersebut  pada  atas  intinya  telah  memperlihatkan  akibat  atau  dampak  tindakan  di luar  anggaran  dasar  perseroan  terbatas  terhadap  perjanjian  antara  perseroan  menggunakan  pihak ketiga. terdapat pun akibat yang dimaksudkan artinya menjadi berikut:
a. Oleh sebab tindakan di luar aturan dasar perseroan terbatas ialah tindakan melampaui kompetensi dan  bersifat  tidak  sah  sebagai  akibatnya batal  demi  aturan,  maka  perjanjian-perjanjian  yg  ialah akibat perwujudan nyata asal tindakan di luar anggaran dasar perseroan terbatas juga bersifat tidak sah.
b. Oleh  karena  perjanjian-perjanjian  yang  pada  awalnya  dimaksudkan  menjadi  ikatan  antara perseroan  serta  pihak  ketiga  dinyatakan  tidak  sah,  dimana  hal  ini  menimbulkan  dampak  berupa beralihnya tanggung jawab Direksi secara eksklusif.
Berasal  setiap  akibat  tindakan  di  luar  aturan  dasar  Perseroan  Terbatas  tadi  intinya  bisa mengakibatkan  kerugian  pada  pihak  ketiga,  baik  yang  menyangkut  pelaksanaan  perjanjiannya sendiri  juga  kelangsungan  eksistensi.  sang  karena  itu  sangat  berdasar  apabila  pihak  ketiga membutuhkan proteksi hukum.

## 2. Upaya  Pemulihan  Hak-Hak  Pihak  Ketiga  Atas  Tindakan  Diresksi  di  Luar  Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT)
Upaya pemulihan atau remedy mencerminkan dua tindakan, pertama, tindakan yg mengandung aspek memperbaiki  dan  mencegah,  serta  yang  kedua,  tindakan  atau  upaya  yang  mengandung  aspek  yg bertujuan memulihkan. dengan demikian dapat dikemukakan bentuk-bentuk upaya remedial terhadap kerugian  akibat  tindakan  pada  luar  anggaran  dasar  tadi  meliputi  tindakan  ratifikasi  serta  pemberian ganti  rugi.  ratifikasi  berarti  ratifikasi  terhadap  perjanjian  tindakan  di  luar  aturan  dasar  sehingga sebagai  tanggung  jawab  perseroan,  maka  menggunakan  demikian  Direksi  terbebaskan  berasal tanggung  jawab  yang  bertujuan  memperbaiki  kondisi  perjanjian  serta  mencegah  kerugian (Fuady, 2002) . Ganti rugi atau damages pada dasarnya merupakan suatu kompensasi dalam bentuk pemberian sejumlah uang. Di samping itu pemberian ganti rugi juga merupakan salah satu bentuk upaya remedial yang  bersifat  menanggulangi  kerugian  yang  timbul.  Dalam  hal  pihak  ketiga  yang  dirugikan merupakan  kreditur,  maka  mereka  dapat  melakukan  injunction  atau  mencegah  perseroan membelanjakan  pinjaman  dari  pihak  ketiga,  dan  tracing  atau  menarik  kembali  pinjaman  sepanjang dapat ditemukan dalam kondisi utuh. Dalam hal Direksi yang  dibebani tanggung jawab pribadi tidak mampu  bertanggungjawab  misalnya  karena  alasan  tidak  memiliki  kekayaan  yang  cukup,  maka langkah yang dapat dipandang sebagai solusinya adalah melakukan proses substitution.
Dengan  langkah  ini,  perseroan  terlebih  dahulu  melakukan  penalangan  terhadap  kerugian pihak  ketiga  dan  selanjutnya  Direksi  berkewajiban  mempertanggungjawabkannya  kepada  perseroan. Dalam hubungan ini yang diutamakan adalah memulihkan hak-hak pihak ketiga.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dasar  perlindungan  hukum  terhadap  Pihak  Ketiga  dalam  hal  Direksi  melakukan  tindakan  diluar anggaran  dasar  perseroan  terbatas,  pada  pokoknya  dapat  diuraikan  dari  pandangan  bahwa  prinsip tindakan di luar anggaran dasar merupakan doktrin yang berlaku secara universal. Di Indonesia dapat dikemukakan  secara  implisit  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas mengakui  dan  menerima  Doktrin  tindakan  di  luar  anggaran  dasar.  Pengakuan  dan  penerimaan  ini tercermin dari adanya ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Di samping itu terdapat pula beberapa dasar yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  pihak  ketiga.  Dasar-dasar  tersebut  meliputi  Asas  Itikad Baik,  Asas  Pacta  Sun  Servanda  dan  Doktrin  tindakan  di  luar  anggaran  dasar  Modern.  Dengan bertumpu  pada  dasar-dasar  tersebut,  maka  dapatlah  diberikan  perlindungan  hukum  preventif  dan perlindungan  hukum  represif.  Adapun  upaya  pemulihan  terhadap  pihak  ketiga  atas  tindakan  Direksi pada  luar  aturan  dasar  Perseroan  Terbatas  mencerminkan  dua  tindakan,  pertama,  tindakan  yang mengandung  aspek  memperbaiki  serta  mencegah,  serta  yang  ke  2,  tindakan  atau  upaya  yg mengandung  aspek  yg  bertujuan  memulihkan.  menggunakan  demikian  bisa  dikemukakan  bentuk- bentuk  upaya  remedial  terhadap  kerugian  dampak  tindakan  diluar  anggaran  dasar  tadi  meliputi tindakan  pengesahan  dan  anugerah  ganti  rugi.  pengesahan  berarti  ratifikasi  terhadap  perjanjian  yg diluar  anggaran  dasar  sehingga  menjadi  tanggung  jawab  perseroan,  maka  menggunakan  demikian Direksi  terbebaskan  berasal  tanggung  jawab  yang  bertujuan  memperbaiki  kondisi  perjanjian  serta mencegah kerugian. Ganti rugi atau damages intinya adalah suatu kompensasi pada bentuk pemberian sejumlah  uang.  di  samping  itu  pemberian  ganti  rugi  pula  artinya  galat  satu  bentuk  upaya  remedial yang  bersifat  menanggulangi  kerugian  yg  muncul.  dalam  hal  pihak  ketiga  yang  dirugikan  ialah kreditur, maka mereka bisa melakukan injunction atau mencegah perseroan membelanjakan pinjaman berasal  pihak  ketiga,  dan  tracing  atau  menarik  balik  pinjaman  sepanjang  dapat  ditemukan  dalam syarat  utuh.  dalam  hal  Direksi  yg  dibebani  tanggung  jawab  pribadi  tidak  bisa  bertanggungjawab misalnya  sebab  alasan  tidak  memiliki  kekayaan  yang  cukup,  maka  langkah  yg  dapat  dicermati menjadi  solusinya  artinya  melakukan  proses  substitution  dengan  langkah  ini,  perseroan  terlebih dahulu melakukan penalangan terhadap kerugian pihak ketiga serta selanjutnya Direksi berkewajiban
mempertanggungjawabkannya  pada  perseroan.  pada  korelasi  ini  yg  diutamakan  adalah  memulihkan hak-hak pihak ketiga.

## 2. Saran
Prioritas  utama  pada  penerapan  Doktrin  tindakan  pada  luar  anggaran  dasar  perseroan terbatas pada dasarnya  ialah  pencegahan  terhadap  tindakan  Direksi  yang  melampaui  kewenangan  perseroan. Berkaitan  menggunakan  upaya  mendukung  pencegahan  tersebut  maka  baik  Direksi  maupun  pihak ketiga  yg  akan  menjalin  korelasi  kontraktual  menggunakan  perseroan  hendaknya  tahu  terlebih dahulu  ketentuan-ketentuan  tentang  maksud  serta  tujuan  aktivitas  perjuangan  perseroan  yg bersangkutan.  Pemahaman  itu  diantaranya  dapat  diperoleh  melalui  konsultasi aturan.  Dalam  upaya menciptakan kepastian aturan,  maka  aspek-aspek yang  berkaitan dengan dasar-dasar proteksi aturan serta  upaya  pemulihan  hak-hak  pihak  ketiga  atas  tindakan  diluar  aturan  dasar  perseroan  terbatas, Diresksi  perseroan  perlu  diatur  secara  tegas  serta  terang  pada  Undang-undang  wacana  Perseroan Terbatas  Penegasan  serta  rincian  tentang  aspek-aspek  tersebut  bisa  jua  dituangkan pada anggaran dasar perseroan yg pada dasarnya adalah konstitusi bagi perseroan yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Chairany, M. P., Indrawati, Y., & Sadjarwo, I. W. (2020). Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Atas Terjadinya  Hibah  Saham  yang  dilakukan  Berdasarkan  Surat  Kuasa  yang  Telah  Berakhir  (Studi Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp). Notary  Indonesian , 2 (4), 351–368.
E.P,  M.  V.,  Siregar,  R.,  &  Windha.  (2013).  Pertanggungjawaban  Direksi  karena  Kelalaian  Atau Kesalahannya yang Mengakibatkan Perseroan Pailit. Jurnal Hukum Ekonomi , 1 (1), 1–9. Fuady, M. (2002). Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Macintyre, E. (2007). Essensial Of Business law Person Education Limited . Harlow, England.
Nurhayati,  I.  (1995). Ulasan  Tentang  Status  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  Menurut  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Raffles.  (2020).  Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  Direksi  dalam  Pengurusan  Perseroan Terbatas. Undang: Jurnal Hukum , 3 (1), 108–137.
Setyarini,  D.  M.,  Mahendrawati,  N.  L.  M.,  &  Arini,  D.  G.  D.  (2020).  Pertanggungjawaban  Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 12–16. Soemitro, R. (1993). Hukum Perseroan Terbatas . Yayasan dan Wakaf, PT. Eresco, Bandung.
Sudaryata.  (2020).  Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham  Mayoritas  yang  Merangkap  Sebagai  Direksi Terhadap  Kerugian  Pihak  Ketiga  Akibat  Perbuatan  Melawan  Hukum  Perseroan. Jurnal  Bina Mulia Hukum , 4 (2), 313–325.