## Implementasi Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Di Kabupaten Subang

## Silvi Aulia
Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang silviaulia101096@gmail.com

## Abstrak
Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  mengenai  implementasi  kebijakan  Gerakan  Nasional Percepatan  Perbaikan  Gizi  di  Kabupaten  Subang,  disebabkan  karena  implementasi kebijakan  perbaikan  gizi  di  Kabupaten  Subang  belum  optimal.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  mengapa  implementasi  kebijakan  Gerakan  Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang belum optimal, dan faktor-faktor apa saja  yang  mempengaruhinya.  Berdasarkan  permasalahan  dalam  latar  belakang  maka peneliti  akan  menggunakan  pendekatan  implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Model pendekatan implementasi ini dipandang tepat dengan  permasalahan  penelitian  karena  faktor  penentu  berhasil  atau  tidaknya  suatu implementasi  kebijakan  dalam  penelitian  ini  dipengaruhi  oleh:  standar  dan  sasaran kebijakan,  sumberdaya,  komunikasi  antar  organisasi,  karakteristik  agen  pelaksana, kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik,  dan  sikap  para  pelaksana.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif,  melalui  observasi,  wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sumber data diperoleh dari informan kunci yaitu Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, informan utama yaitu  seksi  bidang  gizi  di  Puskesmas,  kader  Posyandu  dan  masyarakat.  Hasil  dari penelitian  ini  mengahasilkan  kesimpulan  bahwa  belum  optimalnya  implementasi kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang ditentukan oleh Dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik  agen  pelaksana,  kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik,  dan  sikap  para pelaksana.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Gizi, Subang

## Abstract
Researchers are interested in researching the implementation of the National Movement for the Acceleration  of  Nutrition  Improvement  in  Subang  Regency,  because  the  implementation  of nutrition improvement policies in Subang Regency has not been optimal. The purpose of this study was  to  determine  why  the  implementation  of  the  National  Movement  for  the  Acceleration  of Nutrition Improvement in Subang District was not optimal, and what factors influence it. Based on the problems in the background, the researcher will use the policy implementation approach proposed  by  Van  Metter  and  Van  Horn.  This  implementation  approach  model  is  considered appropriate with the research problem because the determining factors for the success or failure of
a  policy  implementation  in  this  study  are  influenced  by:  standard  and  objective,  resources, characteristic  of  the  implementation  agencies,  quality  of  inter  organizational  relationships, disposition of response on the implementers, The economic, social and political environment. This research  uses  descriptive  qualitative  research  methods,  through  observation,  interviews, documentation and triangulation. Sources of data were obtained from key informants namely the Head  of  the  Nutrition  and  Public  Health  Division  of  the  Subang  District  Health  Office,  the nutrition section at the Puskesmas, Posyandu cadres and the community. The results of this study lead to the conclusion that the implementation of the National Movement for the Acceleration of Nutrition Improvement in Subang Regency is not optimal yet determined by factors of Policy standard and objective, resources, characteristic of the implementation agencies, quality of inter organizational relationships, disposition of response on the implementers, The economic, social and political environment.
Keywords: Policy Implementation, Nutritions, Subang

## Pendahuluan
Salah  satu  faktor  strategis  penunjang  keberhasilan  pembangunan  suatu  bangsa adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik dari sisi fisik yang sehat, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta otak yang cerdas. Dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 sampai 2025 bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli  masyarakat  adalah  tiga  pilar  utama  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia.
Pembangunan tidak hanya mewujudkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dapat menciptakan keadilan sosial bagi warga negara untuk mendapatkan kesempatan kerja,  hak  mendapatkan  pelayanan  termasuk  hak  warga  negara  untuk  mendapatkan pendidikan  dan  hidup  sehat.  Pembangunan  kesehatan  merupakan  suatu  upaya meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan  setiap  individu  untuk  dapat berperilaku  sehat  bagi  tercapainya  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi- tingginya.
Agar derajat kesehatan masyarakat meningkat dimulai dari upaya perbaikan gizi perseorangan  dan  gizi  masyarakat,  peningkatan  mutu  gizi  yang  dimaksud  dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.
Gizi  adalah  segala  zat  dalam  makanan  yang  dibutuhkan  untuk  perkembangan dan kesehatan yang optimal. Pemenuhan kebutuhan gizi dipengaruhi tidak hanya oleh pemahaman  akan  kebutuhan  gizi,  tapi  juga  oleh  kemampuan  untuk  mendapatkan makanan  yang  memiliki  kandungan  gizi  yang  dibutuhkan  atau  perilaku  makan  yang sehat.
Masalah  gizi  merupakan  masalah  yang  multi  dimensi,  tidak  hanya  melibatkan sektor kesehatan saja tetapi juga melibatkan sektor diluar kesehatan, seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lain-lain. Seseorang yang kekurangan gizi termasuk di
dalamnya  sehat  dan  tidak  berumur  panjang,  karena  yang  bersangkutan  akan  mudah terkena penyakit infeksi yang membahayakan.
Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak adalah gizi kurang. Anak balita usia 0- 5 tahun merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi atau termasuk salah satu kelompok sasaran masyarakat yang rentan gizi. Di negara berkembang anak-anak usia 0-5 tahun merupakan golongan yang paling rawan terhadap gizi. Anak-anak biasanya menderita bermacam-macam infeksi serta berada dalam status gizi rendah. Anak usia 12-23 bulan merupakan anak yang masuk dalam kategori usia 6- 24 bulan dimana kelompok umum tersebut merupakan saat periode pertumbuhan kritis dan kegagalan tumbuh (growth failure) mulai terlihat.
Untuk mengatasi permasalahan gizi tersebut, Indonesia telah bergabung dalam gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) Movements bersama 27 negara lain sejak tahun 2011.  Scaling  Up  Nutrition (SUN)  Movement  merupakan  gerakan  global  di  bawah koordinasi  Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)  PBB  sebagai  respon  negara-negara  di  dunia terhadap kondisi status pangan dan gizi disebagian besar negara berkembang akibat lambat  dan  tidak  meratanya  pencapaian  sasaran  Tujuan  Pembangunan Milenium/MDGs (Goal 1).
Pemerintah  Indonesia  mendukung  sepenuhnya  melalui  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  42  tahun  2013  tentang  Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi (Kemenkes RI 2017). Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah upaya bersama antara  pemerintah  dan  masyarakat  melalui  penggalangan  partisipasi  dan  kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi  masyarakat  prioritas  pada  seribu  hari  pertama  kehidupan.  Seribu  hari  pertama kehidupan  adalah  fase  kehidupan  yang  dimulai  sejak  terbentuknya  janin  dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
Tujuan khusus Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah:
1. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat;
2. Meningkatkan  kemampuan  pengelolaan  program  gizi  khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi;
3. Memperkuat  implementasi  konsep  program  gizi  yang  bersifat  langsung dan tidak langsung.
Berdasarkan  hasil  dari  laporan  pertanggungjawaban  kegiatan  bulan penimbangan  balita  yang  setiap  tahunnya  dilaksanakan  pada  bulan  Februari  dan Agustus, Jumlah kasus balita gizi buruk, stunting, obesitas, ibu hamil kekurangan energi kronis  (KEK)  dan  ibu  hamil  yang  menderita  anemia  di  Kabupaten  Subang  grafiknya cenderung mengalami kenaikan di tiga tahun terakhir yakni tahun 2017, 2018 dan 2019.
Jumlah  balita  gizi  buruk  pada  tahun  2017  sebanyak  1.700  kasus,  tahun  2018 sebanyak 1.933 kasus, dan pada tahun 2005 sebanyak 2.005 kasus. Terjadi kenaikan pada kasus gizi buruk dari tiga tahun terakhir. Kemudian kasus Stunting, pada tahun 2017 sebanyak  4.001  kasus,  tahun  2018,  3.741  kasus,  dan  pada  tahun  2019  jumlahnya  2.476 kasus.  Meskipun  jumlahnya  cenderung  menurun,  namun  penurunan  jumlah  tersebut dibilang  relatif  kecil  dan  Kabupaten  Subang  memiliki  target  berada  di  level  5%  pada tahun 2021 dan tahun 2023 targetnya zero stunting sesuai target stunting di Jawa Barat . Selanjutnya, jumlah balita obesitas pada tahun 2017 jumlahnya 4.128, pada tahun 2018 jumlah kasus obesitas sebanyak 4.695, dan pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 4.733.
Angka  balita  yang  mengalami  obesitas  mengalami  kenaikan  yang  signifikan  dari  tiga tahun terakhir. Kemudian status gizi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) pada tahun 2017 sebanyak 1.513 kasus, tahun 2018 sebanyak 1.843 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 2.068 kasus. Terjadi kenaikan kasus ibu hamil kekurangan energi kronik dari tiga tahun terakhir. Selanjutnya kasus ibu hamil yang menderita anemia pada tahun 2017 jumlahnya 2.044 kasus, tahun 2018 sebanyak 2.673 dan pada tahun 2019 sebanyak 3.100 kasus. Terjadi kenaikan kasus ibu hamil yang menderita anemia di tiga tahun terakhir.

## Kerangka Teori
Secara etimologi, implementasi berasal dari bahasa Inggris “ to implement” yang artinya pelaksanaan dan penerapan. Pengertian ini dipertegas oleh Agustino (2016:126) mengemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan  secara  sederhana  dapat  diartikan; “Implementasi  kebijakan  adalah  sebagai  proses  menerjemahkan  peraturan  ke  dalam bentuk  tindakan.  Dalam  praktiknya  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses yang  begitu  kompleks  bahkan  tidak  jarang  bermuatan  politis  karena  wujudnya intervensi berbagai kepentingan.”
Pemikiran tersebut menunjukkan pada dasarnya implementasi kebijakan adalah proses  pelaksanaan  program-program  atau  kebijakan-kebijakan,  yang  merupakan penerjemahan dari rencana-rencana ke dalam praktek.
Menurut Leo Agustino (2016:128) implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yakni: adanya tujuan atau sasaran, adanya aktivitas dan adanya hasil. Namun ini saja  belum  cukup.  Ini  karena  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Hal  ini  sejalan  dengan  Erwan  (2015:21)  yang  mengemukakan  bahwa implementasi pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan ( to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran ( target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.
Peneliti  mengartikan  pendapat  Erwan  (2015:21)  bahwa  implementasi  kebijakan adalah  kegiatan  untuk  mendistribusikan  produk-produk  kebijakan  kepada  sasaran kebijakan yakni publik agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.
Lebih jauh Mazmanian & Sabatier (2004:169) dalam Rusli (2015:87) menandaskan bahwa  implementasi  kebijakan  sebagai  pelaksanaan  berbagai  keputusan,  baik  yang berasal dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa  implementasi  kebijakan  esensinya  adalah  melaksanakan  berbagai  keputusan yang telah dicanangkan oleh kelembagaan pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Ripley  dan  Franklin  (1982)  dalam  Rusli (2015:87)  yang  menyebutkan  bahwa  implementasi  adalah  apa  yang  terjadi  setelah undnag-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan ( benefit), atau  suatu  jenis  keluaran  yang  nyata.  Istilah  implementasi  menunjuk  pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan  (tanpa  tindakan-tindakan)  oleh  berbagai  aktor,  khususnya  para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.
Model-model implementasi Kebijakan Nugroho  (2004:166)  mengatakan  bahwa  “Model-model  implementasi  kebijakan pada  prinsipnya  terdapat  dua  pemilihan  jenis  atau  model  implementasi  kebijakan. Pilihan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” ( top- buttom) versus  dari  bawah  ke  atas  “( buttom-top ),  dan  pemilihan  implementasi  yang berpola paksa ( command-and-control) dan mekanisme pasar ( economic incentive). ” Model implementasi kebijakan publik yang paling dianggap klasik yakni model proses  atau  alur  pelaksanaan  kebijakan  yang  dikemukakan  Smith  (1973)  dalam  Rusli (2015:93).  Menurut  Smith  ada  empat  variabel  yang  berperan  penting  dalam  proses implementasi kebijakan publik, yaitu:
1. Kebijakan yang diidealkan ( idealized policy ): yakni pola pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha diinduksikan
2. Kelompok sasaran ( target groups ) yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
3. Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. Environmental factor yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.
Selanjutnya Subarsono (2015:90) mengemukakan bahwa dalam pandangan Edwards III, melalui model implementasi kebijakan publiknya yang diberi nama Direct and Indirect Impact  on  Implementation  menyebutkan  ada  4  (empat)  faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik. Diantara faktor-faktor tersebut secara simultan  bekerja  dan  berinteraksi  yang  pada  gilirannya  berpengaruh  secara  langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat faktor  tersebut  antara  lain:  Komunikasi  (Communication),  Sumberdaya  (Resources), Sikap Pelaksana (Disposition), Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structures).
Gambar 2. 1 Faktor Penentu Implementasi menurut Edwards III
Selanjutnya Nugroho (2011:627) menyebutkan Model Van Meter dan Van Horn. Model  ini  mengandaikan  bahwa  implementasi  kebijakan  berjalan  secara  linear  dari kebijakan  publik,  implementor,  dan  kinerja  kebijakan  publik.  Beberapa  variabel  yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, implementor dan kinerja  kebijakan  publik.  Beberapa  variabel  yang  dimasukkan  sebagai  variabel  yang mempengaruhi kebijakan publik adlah variabel: aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana/ implementor, kondisi ekonomi – sosial – politik, dan kecenderungan (disposition) pelaksana/ implementor.
Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut sebagai A Model of the Policy Implementation Process (model implementasi kebijakan) (dalam Rusli, 2015:105) . Model ini berdasarkan teori yang memiliki argumen bahwa  perbedaan-perbedaan  dalam  proses  implementasi  akan  dipengaruhi  oleh  sifar kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya Van Metter dan Van Horn menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi  dan  suatu  model  konseptual  yang  mempertalikan  kebijakan  dengan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini mengaskan pula bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.
Berdasarkan  model  implementasi  kebijakan  ini,  bahwa  kinerja  kebijakan  dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, yang terdiri dari:
1. Standar/ukuran dan sasaran-sasaran kebijakan;
2. Sumber-sumber daya;
3. Karakteristik agen pelaksana;
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
5. Sikap para pelaksana;
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Mengenai  keterkaitan  antar  variabel  dalam  model  Van  Metter  dan  Van  Horn diperlihatkan dalam gambar di bawah ini: Secara skematik model Van Metter dan Van Horn dapat dilihat dari gambar di  bawah ini:
Gambar 2. 2
Model of Policy Implementation Process
Dari  beberapa  model  yang  telah  diuraikan  dalam  bab  ini  maka  berdasarkan permasalahan  dalam  latar  belakang  maka  peneliti  akan  menggunakan  pendekatan implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan  oleh  Van  Metter  dan  Van  Horn.  Model pendekatan implementasi ini dipandang tepat dengan permasalahan penelitian karena faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan dalam penelitian ini dipengaruhi  oleh  variabel:  Standar  dan  sasaran  kebijakan,  sumberdaya,  karakteristik agen  pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi,  sikap  para  pelaksana,  lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

## Konsep Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi  adalah  upaya  bersama  antara pemerintah  dan  masyarakat  melalui  penggalangan  pasrtisipasi  dan  kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi  masyarakat  prioritas  pada  seribu  hari  pertama  kehidupan.  Seribu  hari  pertama kehidupan  adalah  fase  kehidupan  yang  dimulai  sejak  terbentuknya  janin  dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
Tujuan  umum  Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi  dimaksudkan  untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan. Tujuan khusus kebijakan ini adalah:
1. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat;
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan
3. Memperkuat implementasi konsep gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.
Sasaran Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi meliputi:
1. Masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah usia dua tahun;
2. Kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis;
3. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
4. Media massa;
5. Dunia usaha; dan
6. Lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan internasional. Adapun kegiatan dari Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi sebagai berikut:
1. Kampanye nasional dan daerah;
2. Advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;
3. Dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi;
4. Pelatihan;
5. Diskusi;
6. Intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik)
7. Intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif); dan
8. Kegiatan lain.

## Metodelogi
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif
kualitatif,  yakni  desain  yang  memberikan  kemudahan  bagi  peneliti  untuk  merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan dalam hal ini Gerakan Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi  di  Kabupaten  Subang  dalam  suatu  kurun  waktu tertentu  dan  selanjutnya  diinterpretasikan  untuk  menjawab  masalah  penelitian. Digunakannya motode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai Implementasi  Kebijakan  Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi  di  Kabupaten Subang,  suatu  kondisi  pada  masa  sekarang  serta  hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki.

## Hasil dan Pembahasan Dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan
Menurut  Van  Metter  dan  Van  Horn  (1975)  dalam  Rusli  (2015:107)  standar  dan sasaran  kebijakan  harus  dilihat  secara  spesifik  di  akhir  program  dapat  diketahui keberhasilan  atau  kegagalan  program  tersebut.  Kinerja  implementasi  kebijakan  dapat diukur  tingkat  keberhasilannya  dari  tujuan  kebijakan  yang  bersifat  realistis  dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Lebih lanjut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:90) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para  pelaksana  kebijakan,  kinerja  kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  penilaian  atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dapat kita ketahui bahwa sosialisasi mengenai kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang sudah berjalan baik, namun selama pandemi ini menjadi kurang optimal. Ini dilihat dari kegiatan  posyandu  dimana  sosialisasi  kepada  masyarakat  terjadi  disitu,  dikurangi intensitas  waktunya.  Sehingga  berakibat  kepada  sulitnya  memantau  perkembangan pertumbuhan balita dan keadaan ibu hamil. Selain sosialisasi kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin A, tablet tambah darah untuk ibu hamil, yang jumlahnya sudah sesuai dengan sasaran.

## Dimensi Sumber Daya
Menurut  Van  Metter  dan  Van  Horn  (1975:463)  dalam  Subarsono  (2015:100) implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia ( human resources ) maupun sumberdaya non manusia ( non-human resources ). Walau isi kebijakan sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila  implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya  tersebut  dapat  berwujud  sumberdaya  manusia,  yakni  kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.
Mengacu  pada  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dapat  diketahui  bahwa dalam  implementasi  kebijakan  ini,  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  mengelola program di puskesmas jumlahnya terbatas, sehingga kegiatan yang mestinya dilakukan oleh petugas ahli gizi seperti kegiatan kunjungan ke posyandu menjadi belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya sumberdaya berupa peralatan juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan ini, dimana Posyandu tidak bisa memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Terutama bagi Puskesmas yang berada pada suatu
wilayah  yang  memili  jumlah  penduduk  banyak  akan  sangat  kewalahan  dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan bidang gizi. Disamping itu sumber daya berupa makanan  tambahan  dan  vitamin  A  juga  sangat  penting  diperhatikan.  Pemberian makanan tambahan diperlukan untuk memberi tambahan makanan bergizi bagi anak, sehingga memberi contoh bagi orang tua agar memberikan makanan bergizi bagi anak- anaknya. Kualitas, kuantitas dan ketepatan waktunya pun sangat penting diperhatikan oleh  para  pembuat  kebijakan,  karena  pemberian  makanan  tambahan  dan  vitamin merupakan program utama dari kebijakan percepatan perbaikan gizi ini.

## Dimensi Hubungan Antar Organisasi
Komunikasi  merupakan  salah  satu  variabel  penting  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  publik,  komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan pencapaian tujuan dan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan ini diperlukan komunikasi secara internal berupa rapat internal  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Subang,  kemudian  komunikasi  dan  koordniasi antar organisasi atau OPD yang ada di Kabupaten Subang.
Dalam  upaya  ini  dinas  kesehatan  Kabupaten  Subang  hanya  melaksanakan intervensi gizi spesifik yaitu upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara langsung. Sementara OPD lain melaksanakan intervensi gizi sensitif yaitu upaya untuk mencegah  dan  mengurangi  masalah  gizi  secara  tidak  langsung.  Tingkat  keberhasilan intervensi gizi spesifik hanya 30%, sedangkan tingkat keberhasilan intervensi gizi sensitif sebesar 70%. Maka dari itu komunikasi dan koordinasi antar organisasi menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan ini.

## Karakteristik Agen Pelaksana
karakteristik  agen  pelaksana  mencakup  struktur  birokrasi,  norma-norma,  dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya  dukung  organisasi  yang  mendapat  dukungan  dari  struktur  (sumber  daya) organisasi,  nilai-nilai  (budaya)  yang  berkembang  dalam  organisasi,  hubungan  dan interaksi  komunikasi  internal  organisasi  dalam  birokrasi.  Pusat  perhatian  pada  agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Seorang implementor harus menjalankan kebijakan sesuai dengan Standard Operational Procedures (SOP)  agar  implementasi  kebijakan  dapat  berjalan  lancer  dan  tujuan  dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Dalam hal ini para implementor sudah bekerja sesuai dengan SOP dan mematuhi peraturan yang ada. SOP di bidang Kesehatan masyarakat dan  gizi  berkaitan  dengan  SOP  manajerial  yaitu  SOP  distribusi  barang  (makanan tambahan, vitamin A, tablet tambah darah), SOP tentang perencanaan, SOP pelaksanaan kegiatan dan SOP pelaporan.

## Dimensi Kondisi Ekonomi, Sosial dan politik
Lingkungan  eksternal  turut  mendorong  keberhasilan  implmentasi  kebijakan publik.  Lingkungan  ekonomi,  sosisal  dan  politik  yang  tidak  kondusif  dapat  menjadi
sumber  maslah  dari  kegagalan  kinerja  implementasi  kebijakan.  Menilai  kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan  publik.  Lingkungan  eksternal  yang  tidak  kondusif  dapat  menjadi  sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.
Faktor  ekonomi  merupakan  faktor  yang  berpengaruh  besar  terhadap implementasi  kebijakan  Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi  di  Kabupaten Subang. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa status ekonomi masyarakat kabupaten Subang masih dikatakan berada di level menengah ke bawah. Masih banyak keluarga yang  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  hariannya  dengan  gizi  seimbang,  sehingga berdampak pada kondisi gizi yang tidak baik.
Kebijakan  ini  tidak  bisa  ditentukan  oleh  faktor  internal  saja,  tetapi  juga  faktor eksternal  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  kebijakan.  Seseorang  yang  mengalami permasalahan  gizi  lebih  banyak  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  keluarga  yang  tidak mampu, walau tidak menutup kemungkinan pada bebrapa kasus anak yang menderita gizi kurang adalah anak yang berasal dari keluarga mampu itu dikarenakan salah pola asuh. Kemudian permasalahan gizi ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial, yang mana banyak  orang  tua  yang  enggan  memantau  perkembangan  anaknya  ke  posyandu, biasanya orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang memiliki kesibukan tersendiri. Pada  beberapa  temuan,  orang  tua  malu  datang  ke  posyandu  karena  tau  anaknya mengalami kekurangan gizi, sehingga kondisi sang anak tidak terpantau dengan baik oleh  posyandu  dan  puskesmas.  Sementara  faktor  politik,  lebih  kepada  dukungan  elit politik terhadap kebijakan ini. Bupati subang membuat komitmen untuk menciptakan Kabupaten Subang dengan zero stunting , artinya tidak ada penambahhan kasus stunting baru. Itu berarti seluruh OPD, harus mendukung terhadap komitmen tersebut.

## Dimensi Sikap Para Pelaksana (Disposisi Implementor)
Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  agen  pelaksana  kebijakan  sangat mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan  tidak  mengetahui  bahkan  tak  mampu  menyentuh  kebutuhan,  kepentingan atau permasalahan yang harus diselesaikan.
Disposisi  implementasi  kebijakan  diawli  penyaringan  ( filtered )  lebih  dahulu melalui persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan,  antar  lain  terdiri  dari  pertama,  pengetahuan ( cognition ), pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan. kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak ( acceptance, neutrality, rejection ). Ketiga, intensitas terhadap kebijakan.
Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugasnya dalam rangka implementasi kebijakan  Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi  di  Kabupaten  Subang  dinilai sudah baik. Komitmen petugas dibuktikan dengan berjalannya program-program secara berkelanjutan. Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 banyak program yang tidak terealisasikan  namun  petugas  mencari  alternatif  lain  yang  bisa  dilakukan  selama
pandemi ini terjadi.

## Kesimpulan
Implementasi  kebijakan  Gerakan  nasional  percepatan  perbaikan  gizi  di Kabupaten Subang dapat disimpulkan dari ke enam dimensi yaitu standar dan sasaran kebijakan,  sumberdaya,  hubungan  antar  organisasi,  karakteristik  agen  pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, sikap para pelaksana.Dimensi Standar dan sasaran kebijakan, dalam kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang  membahas  tentang  standar  kebijakan,  standar  dalam  menentukan  sasaran kebijakan,  dan  sosialisasi  yang  dinilai  sudah  berjalan  baik,  namun  perlu  adanya penguatan komitmen dari para implementor yang harus diselaraskan dengan keadaan kelompok sasaran.
Dimensi  Sumber  daya,  Sumber  daya  manusia,  sumber  daya  berupa  peralatan belum sepenuhnya mendukung. Ini dilihat bahwa dari hasil penelitian, jumlah sumber daya  manusia  yang  memiliki  spesifikasi  Ahli  Gizi  di  setiap  puskesmas  terbatas  baru terpenuhi 10% saja, kemudian sumber daya berupa peralatan yang digunakan  dalam menunjang pelaksanaan kebijakan ini jumlahnya masih sangat terbatas.
Dimensi  Komunikasi  antar  organisasi,  Komunikasi,  koordinasi,  konvergensi  dan kolaborasi  yang  terjadi  antara  lembaga  terkait  belum  berjalan  dengan  optimal. Kurangnya pemahaman bahwa kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang merupakan tanggung jawab bersama. Komunikasi antar organisasi yang terjalin saat ini belum optimal sehingga implementasi kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang belum optimal.
Dimensi Karakteristik organisasi pelaksana, pemahaman implementor terhadap standard  operational  procedures  belum  optimal,  dibuktikan  dengan  masih  adanya petugas  yang  tidak  disiplin  dalam  menjalankan  perannya.  Para  petugas  belum memahami kebijakan secara utuh dan menyeluruh dibuktikan dengan masih terdapat kelalaian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Dimensi  Kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik,  kondisi  eksternal  dalam implementasi  kebijakan  Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi  di  Kabupaten Subang belum bisa bersinergi secara optimal. Kebijakan ini dipengaruhi secara besar oleh faktor  ekonomi,  sampai  saat  ini  permasalahan  ekonomi  di  Kabupaten  Subang  belum tertangani dengan baik sehingga dapat mempengaruhi pada keberhasilan implementasi Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang.
Dimensi  Sikap  para  pelaksana  atau  disposisi  implementor,  sikap  kerja  yang dimiliki dan ditunjukkan oleh para petugas dalam kaitannya dengan kebijakan Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi sudah optimal, dibuktikan dengan sikap kerja yang ditunjukkan  ketika  melaksanakan  kebijakan  sudah  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Kinerja  implementor  kebijakan  Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi  di Kabupaten  Subang  sudah  optimal,  dilihat  dari  laporan  kinerja  tahunan  yang  telah  di evaluasi.

## References
Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik . Jakarta: Salemba Humanika. Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Creswell, John W. 2013. Research Design. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi,dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Ede S, Darmawan dan Amal C Sjaaf. 2016. Administrasi Kesehatan Masyarakat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Keban,  Yeremis  T.  2008. Enam  Dimensi  Administrasi  Publik,  Konsep,  Teori  danIsu. Yogyakarta: Gramedia.
Moleong, Lexy J. 1997. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT RemajaRosdaya Karya Nugroho, D. Riant. 2009. Public Policy. Yogyakarta: UGM Press. Nugroho,  D.  Riant.  2003. Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi  danEvaluasi  Kinerja. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta. Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung:Alfabeta.
Rusli,  Budiman.  2014. Isu-isu  Krusial  Administrasi  Publik  Kontemporer. Bandung: LePSiNDO
Rusli,  Budiman.  2015. Kebijakan  Publik:  Membangun  Pelayanan  Publikyang  Responsif. Bandung: CV Adoya Mitra Sejahtera.
Suaib,  Muhammad  Ridha.  2016. Pengantar  Kebijakan  Publik:  Dari  AdministrasiNegara, Kebijakan  Publik,  Administrasi  Publik,  Pelayanan  Publik,  GoodGovernance,  Hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Calpulis.
Subarsono, AG. 2015 Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods. Bandung:Alfabeta. Thoha, Miftah. 2014. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2016. Analisis  Kebijakan  Publik:  Dari  Formulasi  kePenyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: BumiAksara.
Winarno, Budi. 2003. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Press