## Konflik Politik Capres SBY, JK, dan Megawati
di Media Massa 1

## NILA NURLIMAH
2 Fakultas  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Islam  Bandung

## Abstract
The  heat  of  political  situation  during  presidential  election  is  commonly  uprising.  So does  media  situation  in  portraying  conflict  between  presidential  candidates    in  Indo- nesia  Presidential  Election  of  2009.  A  content  analysis  applied  on  Pikiran  Rakyat  daily, a  regional  newspaper  based  on  West  Java  province,  has  identified  a  practice    of conflict  construction  in  their  report  concerning  SBY,  JK,  and  Megawati.  Conflict  was constructed  around  some  issues  focused  on  administration  management,  corruption, law  enforcement,  and  economic  upheaval.  Those  issues  appeared  on  several  news which  tend  to  illustrate  the  weaknesses  of  each  presidential  candidate.
Situasi politik umumnya memanas menjelang Pemilu. Demikian pula situasi media yang memotret  konflik  di  antara  calon  presiden  dalam  Pemilu  Presiden  2009.    Penelitian terhadap  pemberitaan  HU  Pikiran  Rakyat  mengenai  konflik  politik  Capres  SBY,  JK,  dan Megawati  memperlihatkan  adanya  tendensi  konstruksi  konflik  dalam  pemberitaan mengenai  para  calon  presiden.  Melalui  analisis  isi  yang  melibatkan  3  coder,  diperoleh kesimpulan  bahwa  konstruksi  konflik  dibangun  oleh  HU  Pikiran  Rakyat  melalui pe mber itaa n  ya ng  m enyudutk an  p osis i,  m erendahk an  k redi bili tas,  ser ta menggambarkan  kelemahan  Capres  dan  pasangannya  dalam  aspek  manajemen pemerintahan,  pemberantasan  KKN,  penegakan  hukum,  dan  pemulihan  ekonomi.
Kata  Kunci:  media,  konflik,  berita  politik

## I. PENDAHULUAN
Independensi Pers Indonesia telah dikekang secara  sistematis  antara  periode  akhir  dekade 1960-an sampai 1997, oleh Rezim Orde Baru yang berada  di  bawah  kendali  Presiden  Soeharto. Pemerintah  Orde  Baru  yang  otoriter  secara sistematis  memandulkan  lembaga  pers  nasional yang merupakan salah satu infrastruktur dari sistem politik  modern.  Pers  dengan  demikian,  tidak  bisa berperan  sebagai watchdog terhadap  pemerintah dan sebagai penyeimbang kekuatan demokrasi.
Seiring dengan jatuhnya Soeharto dari tahta kekuasaannya pada Mei 1998 tersebut, maka terjadi reformasi total dalam format sistem politik nasional Indonesia.  Dari sistem politik yang terpusat pada executive power dan ditopang militer dan birokrasi secara  efektif , sehingga  menjadikan  rezim  Orde Baru  sebagai  rezim  yang  represif,  sentralistik, otoriter, dan tertutup, berubah menjadi sistem politik
yang lebih bebas, demokratis, dan transparan, yang ditandai  dengan  menguatnya  eksistensi  lembaga pers nasional dalam tatanan infrastruktur politik.
Dengan  adanya  iklim  kebebasan  pers  yang nyaris tanpa batas, telah mengakibatkan pers tidak mampu melakukan self censorship terhadap dirinya. Kondisi ini menyebabkan pers sering mengonstruksi isi pemberitaannya secara exaggerated dan dikemas dalam nada yang kental dengan nuansa “provokasi”. Sajian pemberitaan yang dapat menimbulkan spirit pertentangan  dalam  ruang  publik  juga  acapkali secara kasat mata menghampiri khalayak.  Sebagai ilus tras i,   d es krip si  b erik ut,  re le va n  untuk menjelaskan bagaimana pers telah menjadi media provokasi dalam  masyarakat:
Sebuah tabloid ibu kota, memuat kepala beritanya, dengan  huruf  besar  mencolok  mata,    “Gantung Harmoko”. Sementara, di halaman muka tabloid lain terpampang: “Bung Karno Dibunuh.” Atau hampir satu halaman  penuh  kulit  muka  sebuah  tabloid
1 Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian
2 Fikom  Unisba,  Jl.  Tamansari  No.1  Bandung;  email:  nila.nurlimah@yahoo.co.id
NILA  NURLIMAH. Konflik Politik Capres SBY, JK, dan Megawati di Media Massa
memproklamirkan diri dengan ilustrasi: “Soeharto berwajah ninja”  (Malik dalam Ali, 1998: iii).
Secara  epistemologi,  ada  beberapa  subjek yang  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai peranan pers dalam mengonstruksi konflik politik. Salah  satunya  dapat  dilihat  dari  judul  utama pemberitaan  yang  diangkat  oleh  Harian  Umum Pikiran Rakyat , tanggal 25 Mei 2009, seperti terlihat pada  pemberitaan  yang  berjudul:  “Anas,  Banyak Pemilih PDIP  akan Pilih SBY.”    Judul  ini berangkat dari  pernyataan  salah  satu  ketua  DPP  Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang mengomentari seputar pertanyaan pers tentang adanya kader PAN dan PPP yang menghadiri deklarasi capres pasangan Megawati-Prabowo.
Idealnya,  pers  tidak  perlu  membesar- besarkan kehadiran beberapa orang kader PAN dan PPP  pada  deklarasi  pasangan  Megawati-Prabowo, apalagi  sampai  meminta  komentar  dari  pihak pasangan  SBY-Boediono  terhadap  kehadiran tersebut.  Tidak hanya itu, nuansa konstruksi konflik dari  pers  menyangkut  rivalitas  antarpasangan capres  menjadi  sangat  kental,  terlihat  dari  judul “Anas, Banyak Pemilih PDIP akan Pilih SBY”, di mana sebenarnya  isi  dari  judul  berita  yang  panas  itu sesungguhnya lebih banyak memuat isu dukungan dari  partai  PKNU  kepada  pasangan  Jusuf  Kalla- Wiranto, dan aktivitas SBY yang mengunjungi pasar seni  di  Gianyar,  Bali.  Porsi  pemberitaan  tentang dukungan partai PKNU kepada pasangan Jusuf Kalla- Wiranto dan kunjungan SBY ke pasar seni, jauh lebih ba ny ak   d arip ad a  is i  pe mb eritaa n  te ntang pernyataan  Anas  Urbaningrum,  yang  meskipun pernyataan itu  sedikit, namun justru dijadikan judul utama oleh Pikiran Rakyat .
Tidak  berhenti  di  situ,  keesokkan  harinya, kembali Harian Umum Pikiran Rakyat (26 Mei 2009) mengonstruksi konflik dengan mengangkat tudingan cawapres  Prabowo  dan  anggota  tim  sukses pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, Kwik Kian Gie, yang menyatakan  cawapresnya  SBY,  Boediono  sebagai pengusung  neoliberalisme,  dalam  judul  utama: “Neolib Panaskan Suhu Politik.”
Tudingan tersebut memunculkan reaksi lagi dari kubu SBY-Boediono, yang menyerang balik kubu Jusuf Kalla-Wiranto dan Kubu Megawati-Prabowo. Rizal  Mallarangeng,  juru  bicara  tim  sukses  SBY- Boediono, mengeluarkan pernyataan pedas dengan menanyakan  bagaimana track  record masing- masing  capres-cawapres  lain  (Mega-Prabowo  dan JK-Wiranto),  sejarah  hidup  yang  seperti  apa  yang menunjukkan  bahwa  capres-cawapres  memang prorakyat itu harus dikritisi, kata Malarangeng.
Ilustrasi yang menyangkut pemberitaan me- dia  tersebut,  merupakan  penjelasan  yang  dapat diberikan dalam kerangka bagaimana publik melihat peran  media  dalam  mengonstruksikan  konflik antarelit  politik  yang  marak  mewarnai  dinamika demokratisasi di tanah air menjelang pelaksanaan
Pemilihan Presiden RI, pada 9 Juli 2009.
Secara  substansial,  menurut  Hamijoyo (dalam  Jurnal Mediator 2001:28),  khalayak umumnya  memang  gemar  berita  peristiwa  krisis atau  yang  kurang  wajar,  bukan  ‘biasa-biasa’  saja. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa nonkrisis jarang disebarkan media massa, karena kurang dramatis. Dalam kata-kata Sudibyo  (1999:11), “Keterlibatan media  dalam  sebuah  konflik  menjadi  suatu keniscayaan  jurnalistik.
Bagi insan media, konflik bagaikan ’ oase yang tak pernah kering’  pencarian su mber liputan berita”. Namun, menurut Sudibyo et al. , (2001:1), sejatinya dalam  negara  yang  demokratis,  media  massa harusnya menjadi wadah bagi perbedaan pendapat yang  seha t,  buk an  seb aliknya,  be rtende nsi memojokkan  pihak-pihak  yang  berseberangan dengan dirinya.
Fenome na  konflik  y ang  terjadi  dalam dinamika  kehidupan  masyarakat  maupun    sistem politik Indonesia, memang telah menjadi faktor yang penting  dalam  perjalanan  sejarah  bangsa  ini. Karenanya, konflik tidaklah menjadi permasalahan yang  rumit  apabila  konflik  itu  berproses  secara alami.  Namun,  yang  menjadi  keprihatinan  dan permasalahan  adalah  turut  aktifnya  pers  dalam me micu  m uncul  da n  me luas ny a  se ma ng at pertentangan/konflik  dalam  masyarakat  yang dikonstruksikan  melalui  pemberitaan-pemberitaan bernada provokatif.
Padahal, bila dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia  saat  ini-yang  masih  belum  pulih  dari terpaan  krisis  multidimensional  serta  merebaknya fe no me na centrif ugal di  m ana,   b aik  piha k pemerintah  maupun  segenap  komponen  bangsa, sedang berupaya sekuat tenaga untuk dapat segera keluar dari himpitan krisis yang telah  berlangsung lebih  dari  satu  dekade  ini,  maka  maraknya pemberitaan tentang konflik di media massa justru merupakan suatu kondisi yang kontra-produktif bagi bangsa  ini.
Mengingat  maraknya  pemberitaan  pers mengenai  berbagai  konflik  (terutama  konflik  elit politik)  tersebut  menjadi  semakin  menarik  untuk dite la ah  m elalui  p enelitia n  ilmiah,  de ng an menggunakan  pendekatan  analisis  isi (content analysis) media massa. Beranjak dari permasalahan tersebut,  maka  penelitian  ini  memfokuskan kajiannya pada analisis isi berita mengenai konflik politik antarpasangan SBY,JK dan Megawati dalam Pemilihan  Presiden  2009  di  Harian  Umum Pikiran Rakyat, pada kurun waktu Mei sampai Juni 2009. Teori agenda setting yang merupakan salah satu  teori  yang  lazim  digunakan  dalam  penelitian terhadap media massa pada awal dekade 1970-an hingga  saat  ini,  masih  menjadi  suatu  teori  yang populer di kalangan peneliti media massa. Severin dan Tankard (1997) mengatakan, the first system- atic  study  of  the  agenda  setting  hypothesis  was
reported in 1972 by McCombs and Shaw. They stud- ied agenda setting in the presidential campaign of 1968 (Severin & Tankard, 1997:250).
Hasil penelitian McCombs dan Shaw terhadap kampanye pemilihan presiden yang dilaksanakan di wilayah Chapel Hill, Carolina Utara,  menyimpulkan bahwa manakala  terjadi penonjolan  sesuatu topik atau isue di media massa, menyebabkan besarnya pula perhatian publik terhadap topik atau isyu yang telah ditonjolkan oleh media massa tersebut (Tan, 1981: 277).
Se ja k  pe ne litian  M cC om bs   d an  Sha w tersebut, menurut Weaver (dalam Kasiyanto, 1999: 15),  kebanyakan  penelitian agenda  setting media lebih  terfokus  pada  bagaimana  kemudian  publik menyusun  agenda  peringkat  isu-isu  penting dihubungkan  dengan  pemeringkatan  isu-isu tersebut,  yang  dilakukan  media  massa  melalui pemberitaan  dan  frekuensi  peliputan.  Hal  ini, misalnya,  terlihat  dari  berbagai  penelitian  yang dilakukan  oleh  McCombs  &  Shaw  1972;  McLeod, Becker,  &  Byrnes  1974;  Shaw  &  McCombs  1977; Weaver,  Graber,  McCombs,  &  Eyal  1981;  Becker 1982,  Weaver  1984;  Rogers  &  Dearing  1988; Protess  &  McCombs  1991  (Weaver,  Jurnal ISKI 1999:15).
Agenda setting telah membangkitkan minat peneliti  pada  efek  komunikasi  massa,  sejak McCombs   dan  Shaw  me mpublikasika n  hasil penelitian  mereka  pada  1972  lalu,  menurut Rakhmat, hanya dalam tempo enam tahun sesudah penelitian itu lebih dari 50 penelitian telah dilaporkan di Amerika (Rakhmat, 2000: 229).
Konsep  konstruksi  yang  peneliti  gunakan dalam penelitian ini berasal dari khasanah sosiologi pengetahuan (sociology of knowledge) , salah satu acuan  teoretisnya  adalah  paradigma  “konstruksi sosial  tentang  realitas”  karya  Peter  L.  Berger  dan Thomas Luckmann, yang berjudul The Social Con- struction of Reality, A Treatise in the Sociological of Knowledge (1966).
Mereka  mengatakan,  institusi  masyarakat tercipta  dan  dipertahankan  atau  diubah  melalui tinda kan  da n  inte rak si  manusia.  Walaup un masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, akan tetapi dalam kenyataannya semua itu dibangun dalam definisi yang subjektif melalui proses interaksi.
Objektivitas  hanya  bisa  terjadi  melalui penegasan  secara  berulang-ulang,  yang  diberikan oleh individu lain yang memiliki definisi subjektif yang sama.  Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolik yang  universal,  yakni  pandangan  hidupnya  yang menyeluruh, yang memberi makna pada berbagai bidang kehidupan (Berger dan Luckmann, 1990: 61).
Berger  dan  Luckmann  (dalam  Poloma 1979:301-307, Irawanto 1999:19 dan Bungin 2001: 10-15) dengan tegas menyatakan, realitas terbentuk
secara  sosial  dan  tugas  terpenting  dari  sosiologi pengetahuan  adalah  harus  menekuni  analisis bagaimana proses pembentukan kenyataan tersebut oleh  masyarakat (social  construction  of  reality). Me reka   mengak ui  realitas   objektif,  deng an membatasi realitas sebagai “kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita  (sebab  ia tidak  dapat dienyahkan)”. Me nurut  me re ka ,  se mua  individu  m enca ri pengetahuan  atau  kepastian  bahwa  fenomena adalah  riil adanya  dan  memiliki karakteristik  yang khusus  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Poloma 1979:300-301).
Berger  dan  Luckmann  menganggap  dunia sehari-hari tidak  diterima  masyarakat  begitu  saja sebagai  suatu  realitas  dalam  perilaku  yang mempunyai  makna  subjektif  dalam  kehidupan masyarakat. Ia merupakan satu dunia yang berasal dari  pikiran-pikiran  dan  tindakan-tindakan,  serta dipelihara  sebagai  “yang  nyata”  oleh  pikiran  dan tindakan itu (Irawanto, 1999:19).
Menurut  Berger  dan  Luckmann,  konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang yang hampa, sebaliknya  ia  justru  sarat  dengan  kepentingan- kepentingan  (Bungin,  2001:13).  Bagi  Berger  dan Luckmann  (dalam  Mulyana,  2001:166),  dimensi- dimensi  realitas  tersebut  mencakup  berbagai mekanisme untuk  memelihara  harmoni  sosial dan konformitas  terhadap  norma  interaksi,  aturan organisasi, pola institusional, dan konsep ideologis.
Konstansi  Berger  ini  menunjukkan  bahwa media massa atau pers merupakan realitas simbolik sosial yang berperan membentuk realitas subjektif sosial  khalayak.    Ini  artinya,  berita-berita  yang dimuat  media  massa  merupakan  realitas  simbolik yang  memengaruhi  persepsi  khalayak  mengenai realitas.    Menurut  Kasiyanto  (dalam  Jurnal ISKI , 1999:86) sebagai institusi sosial yang memengaruhi realitas subjektif, pers mempunyai tanggung jawab moral  terhadap  kebenaran  informasi.  Karenanya, menurut  Suseno  (1986),  etos  dasar  pers  tak  lain adalah  etos  kebenaran.
Kebenaran dalam pengertian  etis ini adalah memberitakan keadaan sebenarnya (Suseno, 1996 dalam  Kasiyanto,  1999:86).    Untuk  itulah  dalam konteks ini, menurut Kasiyanto (dalam Jurnal ISKI , 1999:86) sering disebutkan jurnalisme ideal adalah yang dapat membuat discourse berita media identik dengan  realitas  sosial.    Dengan  kata  lain,  seperti diungkapkan  Siregar  (1994),  membaca  media massa  sama  dengan  membaca  masyarakat, walaupun  tidak  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap med ia  ma ssa  otoma tis  cermin  mas yarak at, mengingat  ada  faktor  lain  yang  ikut  menentukan muatan  pers (Siregar,  dalam  Kasiyanto, 1999:86).
Secara substansial, karena berita merupakan sebuah  konstruksi  ulang  terhadap  suatu  realitas sosial  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat, maka sebuah berita bisa saja keliru, dan bukan tidak
NILA  NURLIMAH. Konflik Politik Capres SBY, JK, dan Megawati di Media Massa
mung kin  se buah  b erita  me ma ng   s enga ja dikelirukan. Menurut Sobur (2001: 257), kekeliruan ini  bisa  terjadi  karena  keterbatasan  wartawan, karena sifat-sifat manusiawi insan pers, juga karena adanya  unsur  kesengajaan.
Co ntoh  y ang  da pa t  me ng ga mb arka n terjadinya kekeliruan pada isi berita yang disengaja dalam suatu pemberitaan, secara gamblang dapat ditemukan  dalam  pernyataan  Adinegoro  (1961) seperti  dilansir  oleh  Sobur  dalam  karyanya  yang berjudul Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani (2001: 257-258), yang menyatakan bahwa:
(1) Bagian yang penting dari berita itu dilenyapkan oleh  wartawan  yang  berkepentingan,  supaya pembaca  jangan  mengetahuinya.  Redaktur melakukan sensor terhadap publiknya tentang hal-hal yang bisa merugikan keberadaan surat kabarnya,  golongannya,  atau  partainya. Dicoretnya suatu isu atau sama sekali dilarang untuk  diberitakan,  dengan  demikian,  publik sengaja tidak dibolehkan untuk  mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang peristiwa atau gejala yang dijadikan berita itu,
(2) Bagian  yang  tidak  penting  dibesar-besarkan kepentingannya. Hal yang kecil sekali artinya, dibesar-besarkan. Sebaliknya,  hal yang  besar artinya,  dikecilkan;  yang  seharusnya  pendek dipanjang-panjangkan,
(3) Melenyapkan  sama  sekali  satu  berita  supaya tidak  diketahui  publik  dan  menyiarkan  satu berita  yang  bertentangan  yang  dianggap “menguntungkan.”
(4) Memalsukan berita kejadian dengan membuat berita untuk maksud-maksud tertentu,
(5) Me ma ka i  ca ra  ya ng   tid ak fair untuk menyesatkan anggapan pembaca; umpamanya dengan menggunakan kata-kata yang bersifat mengejek atau  mencemooh.
Ad anya   b erba ga i  ke te rb atas an  d an kepentingan  yang  melingkupi  ruang  gerak  media massa, kondisi ini sangat kuat mewarnai pola-pola media massa dalam merekonstruksi realitas sosial dalam  pemberitaannya,  yang  disertai  dengan alasan-alasan  tertentu  tentang  “perlunya”  media melakukan  seleksi  terhadap  fakta  atau  peristiwa tersebut,  p ada  akhirnya   tid ak  jarang  te lah menyebabkan  pers  terjebak  dalam  subjektivitas se mp it  s erta   m eneg as ik an  p rins ip -p rins ip impartialitas  dalam  pemberitaannya.
Secara teoretis, salah satu prinsip penilaian terhadap  kinerja  dan penampilan  media,  menurut McQuail (1987: 129) adalah  objektivitas. Memang, dalam  realitanya  prinsip  objektivitas  ini  hanya mempunyai  cakupan  yang  lebih  kecil  dibanding dengan prinsip lain seperti kebebasan, persamaan, dan ketertiban (terutama dalam arti solidaritas dan integrasi masyarakat  bersama komponen  lainnya) tetapi prinsip objektivitas memiliki fungsi yang tidak
boleh dianggap  remeh, terutama  dalam kaitannya dengan kualitas berita  atau informasi.
Bagi McQuail (1987: 129), prinsip objektivitas tersebut  maknanya  dapat  berasal  dari  berbagai sumber.  Oleh  karena  itu,  prinsip  objektivitas mengandung sekian banyak pengertian, antara lain: objektivitas merupakan nilai sentral yang mendasari disiplin  profesi  yang  dituntut  oleh  para  wartawan sendiri;  objektivitas  mempunyai  korelasi  dengan independensi,  dan  objektivitas  diperlukan  untuk memertahankan  kredibilitas.
Sampai  abad  21  sekarang  ini,  mengkaji pe rs oa lan  o bjek tiv itas   me dia  ma ssa   m as ih merupakan diskursus yang hangat. Banyak ahli yang masih berpolemik seputar hakikat objektivitas me- dia tersebut.  Perdebatan tajam yang pernah terjadi mengenai  nilai  o  bjektivitas  media  massa  adalah perdebatan  antara  John  C.  Merril  dan  Everette  E. Dennis (lihat Siahaan et al., 2001: 60-61, dan Jurnal Komunikasi Kupas Volume 3. Nomor 2, 2001: 42). Menurut  Merril,  objektivitas  jurnalisme  adalah omong kosong dan mustahil, karena adanya nilai- nilai subjektif dalam diri wartawan, misalnya ketika seorang wartawan memutuskan narasumber mana yang akan diwawancarainya untuk mendukung fakta yang  akan  ditulisnya,  pada  saat  itu  subjektivitas wartawan  itu  sudah  muncul.    Bagi  Merril,  liputan dua sisi (cover both sides) adalah mitos, sebab pada dasarnya  wartawan  bukan  robot  yang  mengambil fakta atas dasar pertimbangan objektif.
Pernyataan  Merril  tersebut  dibantah  oleh Dennis  yang  beranggapan  bahwa  objektivitas jurnalisme bukan sesuatu yang mustahil. Jurnalisme objektif bisa saja dilakukan, karena semua proses kerja jurnalistik pada dasarnya dapat diukur dengan ditentukan indikator-indikator tertentu guna menilai keobjektivitasan pers / wartawan. Contohnya adalah dengan memisahkan fakta dan opini, mengabaikan perasaan  emosionil,  sehingga  tidak  mengabaikan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam  melihat suatu  peristiwa,  sesuai  dengan  metode  dan prosedur  yang  dapat  membatasi  subjektivitas wartawan  maupun redaktur  tersebut    (Siahaan et al., 2001: 60-61, dan Jurnal Komunikasi Kupas Vol- ume 3. Nomor 2, 2001: 42).
Pendapat yang menengahi terjadinya pro dan kontra  seputar penerapan prinsip objektivitas me- dia massa ini, menyatakan bahwa pemberitaan pers tidak  perlu  harus  selalu  objektif.    Pers  harus berpihak  pada  nilai-nilai  tertentu,  terutama  yang be rk aita n  de ng an  nilai-nilai  k ep enting an masyarakat.  Tetapi, opini atau kritik terhadap suatu keadaan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai tertentu  tadi  perlu  didasarkan  pada  data  dan pengetahuan  yang  seobjektif  mungkin  (Hidayat 1994, dalam Siahaan et  al., 2001:62).
Mencermati  prinsip  objektivitas  dalam pemberitaan  media  massa,  mengingatkan  pada suatu  pernyataan  yang  dikemukan  oleh  Effendi
(1986) dalam Sobur (2001: 260) yang mengatakan bahwa ada beberapa usaha yang dapat dilakukan guna mendekati suatu objektivitas atau kebenaran berita,  yaitu  dengan  mengedepankan  sikap  jujur dalam memberitakan suatu realita, menghindarkan kata-kata  opinionatif,  dan  membubuhkan  aspek- aspek yang  relevan dalam pemberitaan tersebut.
Tuntunan  ideal  yang  dikemukakan  Effendi tersebut  sangat  beralasan  mengingat  betapa persoalan  objektivitas  media  ini  merupakan persoalan substansial dalam dunia pers itu sendiri, terlebih  bila  dikaitkan  dengan  tujuan  dasar  dari ada nya  lemb aga  pers,   yak ni  d alam   rangka memuliakan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan agar  terwujud  suatu  tatanan  masyarakat  yang be ra da b  da n  be rd ay a,   b uk an  s eb alik ny a menegasikan nilai-nilai kemanusiaan.  Menurut Ali, dalam  Jurnal ISKI (1998:17),  karena  adanya ketidakobjektifan media, telah mengakibatkan pers tidak mungkin berperan sebagai media efektif dalam pemberdayaan  masyarakat.
Dalam  literatur  Ilmu  Sosial,  dikenal  dua pendekatan  yang  saling  bertentangan  dalam memandang  masyarakat.  Yang  pertama  berupa Pendekatan Struktural Fungsional (Konsensus) dan kedua,  adalah  Pendekatan  Struktural  Konflik (Surbakti,  1992:149).
Bagi penganut Pendekatan Struktural Konflik, fenomena konflik bukanlah suatu gejala sosial yang bersifat negatif, seperti yang diasumsikan oleh Ahli Pendekatan  Struktural  Fungsional  (Konsensus). Sebab,  apabila  ditelaah  secara  seksama  dan mendalam, konflik mempunyai fungsi positif, yaitu sebagai  pengintegrasi  masyarakat  dan  sebagai sumber  perubahan  struktur  sosial  (Dahrendorf, 1969 dalam Surbakti 1999: 150, dan dalam Poloma 1979:  138).
Sementara  itu,  dalam  perspektif  Weber, konflik  menduduki  tempat  yang  sentral  dalam hubungan  masyarakat,  karena  konflik  merupakan unsur dasar dalam kehidupan umat manusia (We- be r  1 968 ,  da lam   La eye nde cke r  19 91:324 ). Selanjutnya, Weber mempertegas pendapatnya ini dalam konstasi berikut:
Pertentangan (konflik) tidak dapat dilenyapkan dari kehidupan budaya manusia. Orang dapat mengubah sarana-sarananya,  objeknya,  arah  dasar  atau pendukung-pendukungnya, tetapi orang tidak dapat membuang konflik itu sendiri (Weber 1968, dalam Laeyendecker 1991: 324).
Bagi  Weber,  konflik  merupakan  fenomena sosial  yang  sangat  mendasar  baik  pada  integrasi maupun perubahan sosial; hal ini terungkap paling tajam dalam  politik (perjuangan  demi kekuasaan) dan  di  dalam  persaingan  ekonomi  (Weber  dalam Laeyendecker, 1991: 324).
Secara  teoretis,  dalam  perspektif  sistem so sial,  me nurut  Miall,   R am sb otha m,   d an Woodhouse (1999: 7-8), konflik adalah suatu aspek
intrinsik  yang  tidak  mungkin  dapat  dihindarkan dalam perubahan sosial. Mereka memaknai konflik se ba ga i  se buah  e ks pres i  he te ro ge nita s kepentingan,  nilai,  dan  keyakinan,  yang  muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh adanya perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan  yang  diwariskan.  Lebih  lanjut  mereka mengatakan  bahwa  pada  dasarnya  cara  orang menangani  konflik  adalah  menyangkut  persoalan kebiasaan dan pilihan.
Pada  konteks  pemilihan  cara  penyelesaian konflik  oleh  elit  politik  inilah domain dari  studi komunikasi politik.  Medium komunikasi politik yang banyak  digunakan  adalah  pers.    Dalam  posisinya sebagai  medium  komunikasi  politik  ini,  menurut Waisbord  (1996)  dalam  Malik  (Jurnal ISKI ,  2001: 74),  pers  dihadapkan  pada  dua  jenis  kultur jurnalistik,  yaitu:
(1) Journalism  as  independent  observer; suatu kultur  y ang  me ng ed ep anka n  id eo lo gi profesional  bahwa  media  massa  berfungsi sebagai “penjaga kepentingan publik” atau “pi- lar keempat” demokrasi.  Implikasi dari ideologi ini  adalah,  berita  apa  pun  yang  menyangkut konflik, sepanjang itu aktual, harus diberitakan se ca ra   tajam   a pa   a da ny a.   B ahka n pengungkapkan    peristiwa  konflik  adalah bagian  dari  ideologi  kaum  jurnalis  ini.    Bagi wartawan kelompok ini, konflik adalah bagian dari “nilai berita” yang penting.
(2) Journalism as political activism; bagi wartawan aliran  ini,  pemuatan  berita  konflik  sangat bergantung  pada  konteks  dan  kepentingan serta  kondisi  sosio-politik  zamannya.    Hal  ini dilakukan demi kepentingan bangsa yang lebih besar.  Di saat situasi penuh konflik dan chaos, media massa justru menyikapinya dengan lebih mengutamakan  proses  ke  arah  konsensus yang adil. Conflict resolution adalah fokus yang diutamakan  dalam  pemberitaan.
Pada  penelitian  ini,  penarikan  sampel menggunakan  teknik stratified  random  sampling dengan alokasi  proporsional .    Penarikan  sampel dengan pola alokasi proporsional ini dilakukan dengan menggunakan rumus (dalam Nazir, 1999: 361):
Keterangan: N  =   ukuran populasi n    =   ukuran  sampel yang  ditetapkan.
Dalam  model  penelitian  yang  didasarkan pada  metode  analisis  isi,  maka  untuk  memeroleh objektivitas  data  yang  reliabel  perlu  dilaksanakan uji  reliabilitas  antarpelaku  koding  melalui  suatu langkah  uji  statistik.  Perhitungan  terhadap  uji reliabilitas yang peneliti gunakan dalam penelitian
N i N n i = x  n
NILA  NURLIMAH. Konflik Politik Capres SBY, JK, dan Megawati di Media Massa
ini adalah  dengan uji statistik Chi Square .   Uji Chi Square ini  digunakan  untuk  mencari  kecocokan antarpelaku  koding,  digunakan  untuk  menguji ap ak ah  d is trib us i  frek ue ns i  ya ng   d ia ma ti menyimpang secara signifikan dari suatu distribusi hipotesis  atau  distribusi  yang  diharapkan  (Nazir, 1999: 475).
Berikut diuraikan rumus Chi Square tersebut:
( ) ∑ = − = k i 1 i 2 i i 2 fe fi fo χ Keterangan: fo i = Frekuensi yang diamati, kategori ke-i, fe i = Frekuensi yang diharapkan dari kategori ke-i, k    = Jumlah kategori.
Rumusan hipotesis yaitu: H 0 : Terdapat  kecocokan.
H 1 : Tidak terdapat kecocokan.
Kaidah keputusan: Jika 2 2 t χ χ > maka H 0 ditolak, H 1 diterima. Jika 2 2 t χ χ ≤ maka H 0 diterima, H 1 ditolak.
2 t χ diperoleh  dari  tabel chi-square untuk  tingkat kepercayaan  tertentu  (dalam  penelitian  ini digunakan 95% dengan derajat kebebasan k-1).
Selanjutnya, untuk melihat tingkat kecocokan, digunakan koefisien kontingensi Pearson, yaitu:
2 2 χ n χ C + =
di mana Indeks Reliabilitasnya (IR)= (1-C) x 100%
Pada  tahap  berikutnya,  setelah  diperoleh persentase  tingkat  kesepakatan  dari  para coder tersebut,  maka  hasilnya  perlu  dikonfirmasikan dengan  ketentuan  besaran  koefisien  korelasi. Penafsiran  akan  besarnya  koefisien  korelasi  ini umumnya digunakan indeks Guilford, yaitu: 0  %  -  20%   : korelasi yang rendah sekali 21%  -  40%   : korelasi yang rendah tetapi ada 40%  -  70%   : korelasi sedang 70%  -  90%   : korelasi yang tinggi 90%  -  100% : korelasi yang tinggi sekali (dalam Surakhmad, 1982: 302 dan Rakhmat, 1984: 29).

## II. PEMBAHASAN
Pembahasan mengenai berita konflik politik antara capres SBY, JK, dan Megawati yang dimuat pada halaman pertama oleh Harian Pikiran Rakyat, dilakukan  pada  frekuensi  kemunculan  konstruksi kategori,  yaitu:  (1)  Konstruksi  kategori  sudut penggambaran kelemahan SBY,JK yang dikonstruksi pers  dalam  pemberitaannya  berdasarkan  ucapan langsung/tidak langsung yang bersifat menyudutkan posisi,  menjatuhkan  kredibilitas,  memprovokasi, atau  m enenta ng   d ari  ka la ng an  M eg aw ati
menyangkut  berbagai  kelemahan  SBY,JK  dalam; manajemen  pemerintahan  (man),  pemberantasan KKN  (kkn),  penegakan  hukum  (huk),  pemulihan ekonomi  (eko),  ucapan,  sikap,  dan  tindakan presiden  (ust),  kelemahan  orang  perorang  (eop). (2)  Konstruksi  kategori  sudut  penggambaran kelemahan  Megawati yang dikonstruksi pers dalam pemberitaannya  berdasarkan  ucapan  langsung/ tidak  langsung  yang  bersifat  menyudutkan  posisi, menjatuhkan  kredibilitas,  memprovokasi  dari kalangan SBY, JK, menyangkut kelemahan Megawati dalam  pelaksanaan  fungsi  partai (mep) ataupun kelemahan Megawati  dalam konteks perseorangan ( mop ).

## A Konstruksi kategori Sudut Penggambaran Kelemahan SBY,JK
Berikut  diuraikan  tabel  1  penghitungan terhadap konstruksi kategori dari sudut penggabaran kelemahan SBY, JK dalam pemberitaan konflik politik antara  eksekutif  SBY,  JK  dan  Megawati  di  Harian Pikiran Rakyat:

## Tabel  1
Kelemahan SBY, JK  dari Sifat Ucapan Kalangan  Megawati
Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya dapat digambarkan pula frekuensi secara umum mengenai berbagai  kelemahan  SBY,  JK  yang  merupakan konstruksi  kategori  pertama  dalam  penelitian  ini, sebagai berikut:

## Tabel  2

## Penggambaran Frekuensi Kemunculan Kelemahan SBY, JK
No Konstruksi       Kategori
Coder Total
Kelemahan       SBY, JK Nila      Darajat Deddy 1 Man 112 119 118 349 2 Kkn 4 5 5 14 3 Huk 25 24 24 73 4 Eko 7 5 6 18 5 Ust 29 32 35 96 6 Eop 10 10 10 30 Jumlah 187 195 198 580
Tabel    tersebut  menunjukkan  sebaran frekuensi  penggambaran  kelemahan  SBY  yang dikonstruksi Pikiran  Rakyat berdasarkan  pada ucap an  y ang  bersifa t  me ny udutk an  p os is i, menjatuhkan  kredibilitas,  memprovokasi,  dan menentang  yang  berasal  dari  kalangan  eksekutif ataupun pihak lain terhadap eksekutif.
Selanjutnya,  dalam  rangka  melakukan pengujian  terhadap  tingkat  kesepahaman  antar- coder dalam mengidentifikasi konstruksi kategori ini akan  dilakukan  uji  reliabilitas,  yang  juga  secara paralel dilakukan uji hipotesis.
Tabel 3 Penggambaran Frekuensi Kemunculan Kelemahan SBY, JK
Dalam  penelitian  ini  digunakan  kaidah penentuan  hipotesis,  untuk  H 0 :  berarti  terdapat kecocokan di antara coder, dan H 1 : yang berarti tidak terdapat  kecocokan  di  antara coder. Dari  tabel  3 tersebut  yang  merupakan  langkah  statistik  dalam proses pengujian tingkat kesepahaman antar- coder diperoleh  angka  0,985,  yang  merupakan  nilai kuadrat Chi (X 2 ).  Perolehan  nilai  kuadrat Chi ini penting  bagi  langkah  penghitungan  berikutnya berupa penghitungan koefisien kontingensinya.
Berikut  deskripsi  penghitungan  tingkat kesepahaman  antar- coder tersebut,  dilakukan dengan penghitungan chi  square :
( ) ∑ = − = k i 1 i 2 i i 2 fe fi fo χ =0.985
Pada  pembahasan  terhadap  konstruksi kategori  mengenai  kelemahan  SBY,  JK  terdapat  6 kelompok (k=6), sehingga dk = k-1 = 6-1 = 5, dari tabel chi-square untuk  alpha  5%  diperoleh  nilai 2 t χ =11.1,  karena
2 2 t χ χ ≤ maka  H 0 diterima,  ini berarti terdapat kecocokan pemahaman antarketiga coder dalam menilai konstruksi kategori menyangkut berita  konflik  politik  antara SBY,  JK dan Megawati berdasarkan pada sudut penggambaran kelemahan SBY, JK.
Selanjutnya,  guna  melihat  tingkat  keeratan mengenai kecocokan tersebut, akan dihitung dengan menggunakan rumus koefisien kontingensi Pearson (C), dari penghitungan diperoleh hasil berikut:
Hasil  (C)  ini  dikonfirmasikan  lagi  dengan penghitungan Indeks Reliabilitas dari Guillford; IR= (1-C)x100%,  maka  diperoleh  hitungan  akhir sebesar  (1-0.0412) x 100%= 95.88%.
De ng an d em ik ia n, nilai k oe fisien re liab ilitas ny a  se be sa r  95 ,8 8% .  Nila i  ini menunjukkan  tingkat  keeratan  antar- coder yang besar. Ini berarti bahwa pengidentifikasian konstruksi kategori  mengenai  kelemahan  SBY,  JK  yang dilakukan ketiga coder sudah baik.

## B. Konstruksi Kategori Sudut
Penggambaran Kelemahan Megawati
Seperti  halnya  SBY,  JK Pikiran  Rakyat juga me ng angk at  isu-isu  m enge na i  ke le ma ha n Megawati.    Berikut  ini,  dideskripsikan  kelemahan Megawati  ersebut    dalam  menjalankan  fungsi ke pa rtaiaa ny a  ataupun  ke le ma ha n  ya ng me ny angk ut  k ap as itas   s ecara  individual berdasarkan ucapan langsung /tidak langsung yang disampaikan oleh kalangan SBY,JK .Untuk kategori tema  berdasarkan kelemahan  Megawati  diperoleh data sebagai  berikut:
NILA  NURLIMAH. Konflik Politik Capres SBY, JK, dan Megawati di Media Massa

## Tabel 4
Kelemahan Megawati dari Sifat Ucapan Kalangan SBY,  JK
No  Konstruksi    Kategori Coder Total Klmh. Sifat N Dj Dd Megawati 1 Mep Pos 6 9 8 2 3 Dis 1 9 2 0 1 9 5 8 Pro 9 6 6 2 1 Tan 0 0 0 0 2 Mop Pos 1 1 1 3 Dis 3 1 2 6 Pro 0 0 0 0 Tan 0 0 0 0
Tabel  ini  memperlihatkan  ada  ucapan  yang memenuhi  unsur  dalam  konstruksi  kategori (menyudutkan  posisi,  merendahkan  kredibilitas, memprovokasi).  Selanjutnya,  digambarkan  pula frekuensi  umum  mengenai  kelemahan  Megawati yang merupakan konstruksi kategori kedua dalam penelitian ini, seperti berikut:

## Tabel  5

## Penggambaran Frekuensi Kemunculan
Kelemahan  Megawati No Konstruksi Coder Total Kategori Klmh. N Dj Dd Megawati 1 Bidang 3 4 3 5 3 3 102 kepartaian(mep) 2 Orang 4 2 3 9 perorang  (mop) Jumlah 3 8 3 7 3 6 111
Dari  tabel    ini  terlihat  adanya  sebaran frekuensi  penggambaran  kelemahan  Megawati yang dikonstruksi oleh Pikiran Rakyat berdasarkan pada  ucapan  yang  bersifat  menyudutkan  posisi, menjatuhkan  kredibilitas,  dan  memprovokasi terhadap Megawati dalam konteks institusional yang berasal dari kalangan SBY, JK. Sementara itu, dalam kaitannya dengan kelemahan  Megawatise cara in- dividual hanya ada dua unsur saja dari empay unsur dalam  konstruksi  kategori,  yaitu  berupa  ucapan yang bersifat menyudutkan posisi dan menjatuhkan kredibilitas  Megawati  secara  perseorangan.
Langkah berikutnya dalam rangka melakukan pengujian  terhadap  tingkat  kesepahaman  antar- coder dalam mengidentifikasi konstruksi kategori ini perlu dilakukan uji reliabilitas. Di samping itu, juga diiringi  dengan  pelaksanaan  uji  hipotesis.    Dalam penelitian ini, kaidah penentuan hipotesis ditetapkan
berupa  konstatasi:  H 0 yang  berarti  terdapat kecocokan di antara coder, dan H 1 : yang berarti tidak terdapat  kecocokan  di  antara coder. Kemudian berdasarkan  perhitungan  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
Tabel 6 Indeks Reliabilitas Kelemahan Megawati No Fo Fe Fo-Fe 1 34 34.91892 -0.919 0.025 2 35 34 1.000 0.029 3 33 33.08108 -0.081 0.000 4 4 3.081081 0.919 0.211 5 2 3 -1.000 0.500 6 3 2.918919 0.081 0.002 Jumlah 0.767
Berdasarkan pada tabel ini yang merupakan langkah  statistik  dalam  proses  pengujian  untuk memeroleh nilai tingkat kesepahaman antar- coder, dari penghitungan ini diperoleh angka 0,767 yang merupakan nilai kuadrat Chi (X 2 ) untuk konstruksi kategori  kelemahan  Megawati.    Perolehan  nilai kuadrat Chi ini  sangat  dibutuhkan  dalam  tahap penghitungan  berikutnya  berupa  penghitungan koefisien  kontingensi  guna  memeroleh  besaran prosentase dari tingkat keeratan hasil pengkodingan tersebut.
Berikut  deskripsi  penghitungan  tingkat kesepahaman  antar- coder tersebut,  dilakukan dengan  penghitungan chi square :
( ) ∑ = − = k i 1 i 2 i i 2 fe fi fo χ =0.767
Dalam  pembahasan  tentang  konstruksi kategori kelemahan Megawati ini yang terdiri atas 2  kelompok  (k=2)  sehingga dk  =  k-1  =  2-1 =  1, dari tabel chi-square untuk alpha 5% diperoleh nilai =3.84,  karena  itu  maka  H 0 diterima.  Dengan demikian  hal  ini  berarti  adanya  kecocokan  antar ketiga coder dalam  menilai  konstruksi  kategori konflik berdasarkan  kelemahan Megawati.
La ng ka h  be rikutnya   d alam   rangk a memmeroleh derajat keeratan mengenai kecocokan persepsi antar- coder tersebut, akan dihitung dengan menggunakan rumus koefisien kontingensi Pearson ( C ), dari penghitungan itu diperoleh hasil seperti berikut:
= 0.0828.
Hasil  penghitungan  yang  telah  diperoleh melalui  kontingensi  Pearson  (  C  )  ini  kemudian dikonfirmasikan  lagi  dengan  penghitungan  Indeks Reliabilitas dari Guillford; IR  = (1-C) x 100%, maka diperoleh hasil   (1-0.0828) x 100% = 91,72 %.
De ng an  d em ik ia n,   d ari  pe ng hitung an konfirmatif melalui IR Guillford ini yang memeroleh nilai koefisien reliabilitasnya sebesar 91,72 %, maka nilai  ini  memerlihatkan  adanya  tingkat  keeratan antar- coder yang  besar,  yang  berarti  bahwa pengidentifikasian  terhadap  konstruksi  kategori mengenai kelemahan Megawati yang dilakukan oleh ketiga coder sudah baik.

## III. PENUTUP
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa terdapat konstruksi konflik antarpasangan capres- cawapres    peserta  Pemilihan  Presiden  RI,  tahun 2009  pada  pemberitaan  Harian  Umum Pikiran Rakyat .  Terlihat  dari  pemuatan  komentar  atau ucapan  dari masing-masing capres-cawapres atau pihak  lain  (tim  sukses,  anggota partai  pendukung masing-masing  kandidat)  yang  memprovokasi, menyudutkan posisi, dan merendahkan kredibilitas, yang menggambarkan kelemahan capres-cawapres lain  dalam  aspek  manajemen  pemerintahan, pemberantasan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme (KKN), penegakkan hukum, dan pemulihan ekonomi.
Sekalipun tidak dibesar-besarkan oleh pers, kondisi dan suhu sosial politik yang lazim mengiringi suatu  ke giatan  p em ilihan  umum,   m em ang cenderung memanas, apalagi bila memang pers ikut me ma na sk an  k ea da an  m elalui  b erba ga i pemberitaan  politik  panas  dan  sensitif  yang memunculkan  sentimen  negatif  pada  pihak-pihak yang berseteru, niscaya pemberitaan pers tersebut, menjadi  faktor  yang  memerkeruh  situasi  yang memang  sudah  panas  secara  alamiah,  karena kompetisi politik memerebutkan kursi kekuasaan.
Dalam  konteks  penyikapan  terhadap  isi berbagai  pemberitaan  pers  yang  cenderung mengonstruksi  konflik  antarpasangan  capres- cawapres  peserta  pemilihan  presiden  RI,  tahun 2009, perlu peneliti ajukan beberapa rekomendasi, sebagai  berikut:
Konflik, apa pun bentuknya, terlebih konflik politik, memang merupakan nilai berita yang penting bagi media massa. Namun, sebaiknya media massa dapat  mengonstruksikan  kembali  konflik  tersebut dalam batas-batas pemberitaan yang sesuai dengan kondisi  nyatanya,  karena  bila  dalam  pemberitaan tersebut  kental  dengan  nuansa  konflik,  secara akumulatif  tidak  mustahil  dapat  menyebabkan timbulnya vandalisme politik, sehingga akan semakin memperburuk  kondisi  krisis  yang  sedang  dialami bangsa saat ini.
Cara-cara  penyelesaian  konflik  dengan mengedepankan kekuatan, baik fisik, material, atau
kekuasaan, seperti yang terjadi sepanjang sejarah kemerdekaan  bangsa,  sebaiknya  tidak  perlu terulang  kembali.  Perlu  menjadi  kesadaran  yang hakiki  bagi  setiap  elite  politik  untuk  senantiasa mengedepankan  semangat  kebersamaan  dalam bing ka i  ko munika si  s up ortif,   k arena  po la penyelesaian konflik dengan pendekatan kekerasan akan semakin memperburuk situasi, sehingga bila cara-cara  kekerasan  yang  terus  digunakan  dalam mengatasi konflik,  bukan tidak  mungkin  integritas bangsa yang akan menjadi taruhannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Berger,  Arthur  Asa  (2000). Media  Analysis  Tech- niques. Edisi Bahasa  Indonesia: Teknik-Teknik Analisis  Media. Alih  Bahasa:  Setio  Budhi  HH.
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann (1990). The Social Construction of Reality A Treatise in The Sociology of Knowledge. Edisi Bahasa Indone- sia, Tafsir  Sosial  atas  Kenyataan:  Sebuah Risalah  tentang  Sosiologi  Pengetahuan. Alih Bahasa: Hasan Basari. LP3ES, Jakarta.
Bungin,  Burhan  (2001). Imaji  Media  Massa; Konstruksi  dan  Makna  Realitas  Sosial  Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik. Jendela Press,  Yogyakarta.
Hanitzsch,  Thomas  (2001).    “Misi  Sosial  atau “Mission Impossible” tentang Otonomi Proses Produksi Berita” dalam Lukas S. Ispandriarno, Thomas  Hanitzsch,  dan  Martin  Loeffelholz, (eds). Media  –  Militer  –  Politik  Crisis  Com- m u nica tio n:  P ers pek t if   I ndo nes ia  d an Internasional. Friedrich Ebert Stiftung bekerja sama  dengan  Galang  Press,  Yogyakarta. 2002.
Ha rmok o,  H .  (1 990).  “ Pera nan  Pers   dalam Mengembangkan  Komunikasi  Politik”,  dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). Indo- nesia dan Komunikasi Politik . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1993.
Hidayat, Dedy N, Effendi Gazali, Harsono Suwardi, dan  Ishadi  S.K.  (eds)  (2000). Pers  dalam “Revolusi Mei”; Runtuhnya Sebuah Hegemoni. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hika m,   M uham ma d  A. S  (1 99 9). Po litik Kewarganeraan  Landasan  Redomokratisasi  di Indonesia. Erlangga, Jakarta.
Krisnawan, Yohanes (1997). Pers Memihak Golkar? Suara  Merdeka  dalam  Pemilu  1992. Institut Studi Arus  Informasi, Jakarta.
Muis,  A.  (2001). Komunikasi  Islami. PT.  Remaja Rosda Karya, Bandung. Nazir, Moh. (1999). Metode Penelitian. Ghalia Indo- nesia,  Jakarta.
NILA  NURLIMAH. Konflik Politik Capres SBY, JK, dan Megawati di Media Massa
Rakhmat, J. (2000). Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi  Contoh  Analisis  Statistik. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Sobur, A. (2001). Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani. Humaniora Utama Press, Bandung. Sudibyo, A. (1999). Citra Bung Karno Analisis Berita Pers Orde Baru. Bigraf Publishing, Yogyakarta. Sudibyo, Agus. (2001) Politik Media dan Pertarungan Wacana. LKiS, Yogyakarta.
Sudibyo,  Agus.,  Ibnu  Hamad,  dan  Muhammad Qo da ri  (20 01 ). K abar-K abar  Kebencian Prasangka Agama di Media Massa. Institut Studi Arus Informasi, Jakarta.
Surakhmad,  Winarno  (1982). Penelitian  Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik. Tarsito, Bandung.

## B. Lain-lain
A l i,   N o v e l.   (1 9 9 8 )   “ Pe rs   Obj e k t if,   M e d ia
Pemberdayaan  Masyarakat  yang  Efektif,”
dalam Jurnal Komunikasi ISKI Volume I / Juli 1998. ISKI dan Remaja Rosdakarya, Bandung. Kasiyanto  (1999).  “Informasi  Realitas  sebagai Bentuk Reformasi Pemberitaan Media Massa: Sebuah  Apresiasi  Masyarakat  Desa,” dalam Jurnal Komunikasi ISKI Volume IV / Oktober 1999. ISKI dan Remaja Rosdakarya, Bandung. Malik, Dedy Djamaluddin (2001). “Dari Konstruksi ke  Dekonstruksi:  Refleksi  atas  Pemberitaan Televisi Kita,” dalam Jurnal ISKI Volume VI /
N o v e m b e r   2 0 0 1 . I SK I d a n  R e m a ja Rosdakarya, Bandung.
Mulyana,  Deddy  (2002).    “Mempersiapkan  Para
Jurnalis  Menyongsong  Era  Global” dalam Jurnal  Komunikasi Mediator Vol.  3.  No.  1. 2002. Fikom Unisba, Bandung.
R a k hm a t,   J a la lu d d in  (2 0 0 1 ).   “ K o m un ik a s i Defensif.” Dalam Tabloid Detak Edisi No. 140 Th. III. 23 Mei 2001. Jakarta.