## MENYOAL UPAYA MENINGKATKAN BARGAINING POWER KONSUMEN

## Oleh : Eddy Suryanto HP

## Abstrak
Era  kebangkitan  konsumerisme  telah  nyata  baik  secara  global  maupun nasional  dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Demokratisasi  dan  penguatan  hak-hak  sipil warga  negara  menjadikan  konsumen  berkehendak  keras  memperbaiki bergaining  powernya  di  hadapan  pelaku  usaha  dan  pemerintah.  Sudah  bukan jamannya  lagi  pelaku  usaha  menempuh  segala  cara  yang  tidak  jujur,  mereka bisa digugat melalui class action.
Kata kunci : Bergaining power konsumen.

## PENDAHULUAN
Harus  diakui  bahwa  persoalan  perlindungan  konsumen  belum  menjadi wacana  bersama  masyarakat  di  Indonesia,  yang  notabene  berstatus  sebagai konsumen.  Hal  ini  memang  tidak  terlepas  dari  keadaan  dan  situasi  sosial  politik dan  ekonomi  di  Indonesia  pada  3  dekade  terakhir  ini  yang  lebih  memposisikan kalangan  pelaku  usaha  sebagai  ”mitra”  penguasa  (pemerintah)  yang  untuk  dan atas  nama  pertumbuhan  ekonomi  cenderung  meninggalkan  konsumennya  dalam ketidakberdayaannya.  Dengan  kata  lain  konsumen  sebagai  individu  (subyek hukum)  tidak  dapat  tempat  yang  memadai  dalam  upaya  mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada  umumnya  melainkan  ia lebih diposisikan sebagai
komoditas  ekonomi  yang  terus  menerus  dijadikan  ”sasaran  tembak”  pelaku  utama dalam  pemupukan  modal  dan  peningkatan  keuntungan  bisnis  baik  yang  dilakukan badan usaha milik negara maupun (apalagi) dana usaha swasta.
Keadaan ini makin diperburuk dengan rendahnya political will untuk lebih memberdayakan  konsumen.  Dalam  hal  ini  salah  satu  yang  dapat  ditunjukkan adalah  komitmen  yang  sangat  terlambat  dalam  merespon  pentingnya  keberadaan antara  hukum  perlindungan  konsumen.  Bahkan  ketika  peraturan  itu  telah  ada, kehendak  untuk  menerapkan  dan  menegakkannya  pun  masih  terlihat  setengah hati.
Era otonomi daerah yang sudah efektif berlaku dalam sistem pemerintahan negara  Indonesia  sekarang  ini,  merupakan  suatu  momentum  yang  tepat  untuk merumuskan  kembali  berbagai  hal  yang  terkait  dengan  upaya pemberdayaan  dan perwujudan kesejahteraan masyarakat (baca : konsumen). Oleh karena itu tulisan ini  diharapkan  tidak  hanya  berhenti  sampai disini  melainkan  akan  ditindaklanjuti dengan  berbagai  kebijakan  (pemerintah  daerah)  yang  consumer  oriented    serta melahirkan  makin  banyak  pihak  yang  Concern  pada  persoalan-persoalan konsumen di Indonesia.
Dalam tulisan ini bagian pertama akan dicoba memaparkan perkembangan issue  perlindungan  konsumen  di  tingkat  global  dan  di  Indonesia  dan  bagaimana pemerintah  sekarang  ini  berupaya  mengambil  berbagai  kebijakan  terkait  dengan hal  itu  serta  prospek  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  berdasarkan  Undang- undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## Pengertian Konsumen
Konsumen secara harfiah mengandung pengertian sebagai pemakai barang dan  jasa  yaitu  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  atau  diproduksi  oleh  produsen  (a customer is an individual who purchases, or has tha capacity to purchases, goods and service offered for sale by marketing institution in order to satisfy personal or household  needs,  wants or  desires),  sedangkan  produsen  diartikan  sebagai  setiap penghasil barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pihak atau orang lain. Sedangkan dalam  kamus,  konsumen  diartikan  sebagai  mereka  yang  menggunakan  (pemakai atau  pengguna)  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  suatu  bahan  atau  barang  atau mengelola  suatu  jasa  untuk  digunakan  oleh  pihak  lain  (konsumen).  Selanjutnya kata konsumen  itu sendiri berasal dari bahasa Belanda Konsument yang oleh ahli hukum  telah  disepakati  berarti  sebagai  pemakai  terakhir  dari  benda  atau  jasa (witenindelijk  gebruiker  van  gorden  en  diesten)  yang  diserahkan  kepada  mereka oleh pengusaha (ordenemer). (Mariam D Badaruzaman dalam BPHN, 1990).
Meskipun  arti  konsumen  yang  sebenarnya  adalah  pemakai  namun  di Amerika  Serikat  kata  konsumen  dapat  diartikan  lebih  luas  lagi  yaitu  sebagai korban  pemakai  produk  yang  cacat    baik  korban  tersebut  pembeli  bukan pembeli  akan  tetapi  pemakai.  Sedangkan  di  negara-negara  anggota  Masyarakat Ekonomi Eropa pengertian konsumen, consumers tidak dijabarkan secara rinci.
Berdasarkan  kedua  pernyataan  tersebut  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa konsumen  pribadi  yang  menderita  kerugian  akibat  pemakaian  produk  yang  cacat untuk keperluan pribadinya (Prasetyo Hadi, 1997).
Jadi  konsumen  yang  dapat  memperoleh  kompensasi  atas  kerugian  yang dideritanya  adalah  produk  cacat  untuk  keperluan  pribadinya  (Agus  Brotosusilo, 1992).  Sementara  Undang-undang  Nomor  :  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  yang  terdiri  dari  15  bab  dan  65  pasal,  pengertian  dari  perlindungan konsumen  tampaknya  diartikan  dengan  cukup  luas  yang  terwujud  dalam kenyataan :
”segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen”.
Pengertian itu diparalelkan dengan definisi konnsumen yaitu :
”setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. (Gunawan Widjaja,Ahmad      Yani, 2000 : 5).
Pernyataan  tidak  untuk  diperdagangkan  yang  dinyatakan  dalam  definisi dari  konsumen  ini  ternyata  memang  dibuat  sejalan  dengan  pengertian  pelaku usaha  yang  diberikan  oleh  undang-undang  dimana  dikatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  pelaku  usaha  menurut  pasal  1  nomor  3  adalah  :  ”setiap perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  yang didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  bukan negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
Ini berarti tidak hanya para produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan  jasa  yang  tunduk  pada  undang-undang  perlindungan  konsumen  melainkan
juga  para  rekanan  termasuk  para  agen,  distributor  serta  jaringan-jaringan  yang melaksanakan  fungsi  pendistribusian  dan  pemasaran  barang  dan/jasa  kepada masyarakat luas selaku pemakaian dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.

## Perlindungan Konsumen di Tiangkat Global dan di Indonesia
Di   dunia   internasional,   secara   tradisional   perlindungan    konsusmen ”ditampakkan”.  Sebagai  fenomena  sosial  politik  dan  hukum  dari  masyarakat makmur  (the  affluent  society).  Namun  sekarang,  sudah  menjadi  fenomena universal,  baik  di  dalam  masyarakat  modern  maupun  pada  berbagai  masyarakat yang  lain.  Secara  internasional  majelis  umum  PBB  telah  mengeluarkan  satu resolusi tentang ”United nation Guidelines for Consumer Protection” sejak tahun 1985  dan  bahkan  telah  diperluas  tahun  1999  yang  lalu.  Tujuan  Guidelines  ini adalah :
a. To  assist  countries  in  achieving  or  maintening  adequate  protection  for their population as consumer.
b. To  facilites  production  and  distribution  patterns  responsive  to  the needs and desires of consumers.
c. To  encourage  high  level  of  ethical  conduct  for  those  engaged  in  the production and distribution of goods and service to consumers.
d. To  assist  countries  in  curbing  abusive  business  practices  by  all enterprises  at  The  national  and  international  levels  which  adversely affects consumers.
e. To facilitate the development of independent consumers group.
f. To  further  international  cooperation  in  the  field  of  consumers protection.
g. To  encourage  the  development  of  market  condition  which  provide consumers with greater chice at lower prices.
h. To promote sustainable consumption.
Resolusi  ini  selanjutnya  mengharuskan  setiap  negara  anggota  untuk mengembangkan  kebijakan  perlindungan  konsumen  yang  kuat.  Hasil  yang diharapkan adalah :
a. The protection of consumers from hazards to their health and safety.
b. The promotionand protection of the economic interest of consumers.
c. Access  of  consumers  to  adequate  information  to  enabla  them  to  make informed choies to individual wishes and needs.
d. Consumer  education,  inekuding  education  on  thje  environmental social and economic impact of consumers choice.
e. Availability of effective consumers redress.
f. Freedom  to  from  consumerand  other  relevant  group  or  organzations and  the  opportunity  of  such  organizations  to  present  their  views  in deciszion-making processes affecting them.
g. The promotion of sustainable consumption pattens.
Dalam  hal  ini  tersirat  ada  pengakuan  bahwa  consumer  policy  tidak  lagi semata-mata  dipandang  sebagai  urusan  domestik  atau  nasional  suatu  negara. Dimana  ada  konsumen  disana  harus  ada  juga  (paling  tidak  dalam  teori)  suatu legal institutional framework untuk melindungi mereka. Ini meliputi perlindungan
baik konsumen yang kaya (rich consumer) maupun yang miskin (poor consumer), terinformasi  atau  Informed  consumer  maupun  yang  tidak  terinformasi (uninformed  consumer)  dan  konsumen  di  negara  maju  (developed  countries) maupun  konsumen  di  negara  yang  masih  berkembang  (less-developedcountries). Mengenai  keadaan  perlindungan  konsumen  di  negara-negara  tersebut,  S.  Sothi Rachagan menyatakan bahwa :
”most  developed  countries  have  suitable  legislation,  effective  watchdog government  agencies  appropiate  redress  mechanisms  to  safeguard  their consumer,  while  in  less-developed  countries,  the  controls  are  non- existent madequate or unenforced”.

## Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan Konsumen
Mengenai hal-hal diatas, pemerintah perlu segera merealisasikan berbagai hal yang diamanatkan oleh revolusi PBB tentang perlindungan konsumen. Secara struktural  urusan  perlindungan  konsumen  seharusnya  tidak  hanya  ditangani  oleh satu departemen saja (baca : DEPERINDAG). Tetapi sudah harus didekati secara lintas  sektoral  sehingga  mampu  mengontrol  dan  mempengaruhi  berbagai pengambilan  keputusan  pemerintah  di  berbagai  bidang  yang  terkait  langsung upaya  pemberdayaan  konsumen.  Bagaimana  juga  bidang-bidang  yang  terkait dengan  kepentingan  konsumen  tidak  semata-mata  berada  dalam  lingkup  tugas satu departemen, melainkan juga departemen atau instansi lain seperti : pertanian, (menyangkut produk pangan);  kesehatan  (menyangkut  produk  pangan dan obat-
obatan);  kehutanan  dan  perkebunan  dan  lain-lain.  Terbagi  lagi  di  era  otonomi daerah  seperti  sekarang  ini  pemerintah  daerah  harus  benar-benar  mencermati  hal itu  khususnya  dalam  pengambilan  keputusan  atau  kebijakan  daerah  yang menyangkut  perlindungan  konsumen.  Janganlah  semata-mata  demi  peningkatan pendapatan  daerah,  kepentingan  perlindungan  konsumen  dikorbankan.  Berbagai kebijakan  yang  diambil  harus  dikaji  secara  lintas  sektoral  dan  komprehensif sehingga  kepentingan  konsusmen  tidak  dikorbankan  secara  khusus  serta pemerintah  harus  mengeluarkan  berbagai  macam  kebijakan  yang  berorientasi pada perlindungan konsumen di berbagai sektor khususnya perekonomian.
Tak kalah pentingnya, pemerintah juga harus berani mengambil keputusan yang  tegas  dalam  mengontrol  dan  menerapkan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Perlu  dipahami,  bahwa  di  era  global  seperti  sekarang  ini  pemerintah harus  mengambil  kebijakan  perlindungan  konsumen  yang  konkrit  untuk melindungi  kopnsumen  (warga  negaranya)  sebagai  atujuan  utama.  Seringkali ketidak  tegasan  pemerintah  dalam  hal  ini  justru  akan  menyebabkan  persoalan yang muncul makim kompleks dan pada akhirnya sangat sulit untuk diselesaikan. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  perkembangan  kasus  budidaya  tanaman  transgenik sebagai  hasil  rekayasa  bioteknologi  di  sektor  pertanian  yang  pro  dan  kontra bahkan dikalangan aparat itu sendiri.
Disamping  itu,  kalangan  pemerintah  dan  aktivis  gerakan  perlindungan konsumen belum  melihat keseriusan pemerintah dalam  memfasilitasi perkembangan dan aktivitas organisasi konsumen yang independen, sebagaimana dimanatakan  resolusi  PBB.  Dalam  hal  ini  harus  dicatat  PBB  mengakui  upaya
perlindungan  konsumen  sangat  dipengaruhi  oleh  peran  serta  masyarakat  sipil khususnya  LSM  (baca  :  NGO)  dalam  Implementasi  Guidelines  tentang perlindungan konsumen.
Sehubungan  dengan  hal  itu,  berbagai  kebijakan  pemerintah  harus  pula didukung  dengan  sarana  hukum  memadai  dan  Low  Enforement    yang  kuat  dan konsisten,  sehingga  dapat  menaggulangi  dan  paling  tidak  membatasi pergerakan praktek bisnis yang merugikan konsumen.

## Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Prospek  Perlindungan Konsumen
Pasca  dikeluarkannya  Guidelines  PBB  tentang  perlindungan  konsumen banyak  negara  anggota  PBB  yang  segera  meresponnya  dengan  mengambil langkah-langkah  dan  kebijakan  perlindungan  konsumen,  termasuk  membuat peraturan perundang-undangan. Dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya,  lahirnya  Undang-undang  Nomor  :  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia  relatif  terlambat.  Sebagai  bahan  bandingan,  India  sudah mempunyai  consumer  protection  Act  Tahun  1986  sementara  Brasil  dengan Consumer  Protection  Code-nya  tahun  1990;  Philipina  dengan  Consumer  Act Tahun  1991;  Papua  New  Guinea  membuat  consumer  affairs  council  act  tahun 1993  dan  kepulauan  Solomon  dengan  consumer  protection  act  tahun  1995. keterlambatan    Indonesia    dalam    merespon    resolusi    PBB    tersebut    jelas
menunjukkan  bahwa  pemerintah  (rezim  masa  itu)  tidak  memiliki  political  will untuk perlindungan konsumen di Indonesia.
Oleh karena itu, sekali lagi lahirnya UU Perlindungan Konsumen (UUPK) mesti dilihat sebagai kecenderungan awal saja dari upaya perlindungan konsumen di  Indonesia  secara menyeluruh.  Artinya,  masih ada  beberapa faktor  internal dan eksternal  dari  hukum  yang  akan  berpengaruh  dan  mewarnai  perwujudan  prinsip perlindungan konsumen di Indonesia (J. Widi Jantoro, 2000).
Faktor-faktor internal hukum antara lain :
1. Menteri Hukum Perlindungan Konsumen
Dalam  hal  ini,  harus  diakui  bahwa  secara  substantif  UUPK  masih  menyimpan berbagai  kelemahan  fundamental  yang  harus  di  perbaiki,  yaitu  belum dianutnya  prinsip  strict  liability,  mekanisme  penuntutan  ganti  rugi  (redress mechanism)  yang  belum  efektif  dan  efisien  peran  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang  jauh dari prinsip small claims court. Dalam hal  ini  cakupan  materi  UUPK  juga  patut  dipertanyakan  ketika  hal-hal  yang menyangkut  pengaturan  sektor  jasa  (khususnya  yang  menyangkut  public service)  tidak  mendapat  pengaturan  yang  jelas.  Padahal  sektor  ini  adalah bidang yang langsung berkaitan dengan kepentingan banyak konsumen.
2. Aparat Pemerintah dan Pelaksana Hukum
Sudah  menjadai  rahasia  umum  bahwa  kinerja  aparat  pelaksana  hukum  di Indonesia  masih  memprihatinkan.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka implementasi  UUPK  perlu  pemahaman  yang  menyeluruh  bagi  aparat pemerintah dan pelaksana hukum akan arti penting implementasi tersebut.
Siapakah  pengacara,  polisi,  jaksa  serta  hakim  yang  menerapkannya  ?  Mereka perlu  segera  memahami  bahwa  peran  mereka  sangatlah  besar  dalam  ikut mewarnai  perkembangan  konsumerisme  dan  upaya-upaya  perlindungan konsumen di Indonesia. Disamping itu, harus diciptakan Good
Governance sehingga Law Enforcement  menjadi efektif dan efisien.
3. Sarana dan Prasarana Hukum
Implementasi  UUPK  mau  tidak  mau  harus  difasilitasi  dengan  baik,  tanpa sarana  dan  prasarana  yang  cukup,  UUPK  ini  akan  berlaku  setengah-setengah akhirnya  tidak  efektif.  Memang  semuanya  itu  adalah  biaya  (cost),  namun  cost itu  tetap  harus  diperhitungkan  dalam  rangka  perwujudan  keadilan  social dalam    hubungan  bisnis.  Bukankah  selama  ini  cost  yang  besar  juga  sudah dikeluarkan pemerintah untuk kesejahteraan pelaku usaha ?
4. Masyarakat dan Budaya Hukum
Harus  diakui  pula  bahwa  konsumen  di  Indonesia  masih  sangat  rendah kesadaran  hukumnya.  Rendahnya  kesadaran  hukum  ini  memang  tidak  dapat dilepaskan  dari  berbagai  kelemahan  yang  ada  pada  konsumen,  sebagaimana telah  diuraikan  diawal.  Maka  upaya  untuk  memberdayakan  konsumen  dengan berbagai  program  pendidikan  kesadaran  konsumen  harus  segera  diagendakan dan  dilaksankan.  Patut  dicacat  bahwa  konsumen  mempunyai  hak  untuk memperoleh pendidikan guna meningkatkan kesadaran akan hak-haknya.
Adapun  faktor  eksternal  hukum  itu  meliputi  antara  lain  kebijakan- kebijakan  di  bidang  ekonomi,  sosial  politik  dan  pendidikan  dan  lain-lain.  Jelas
bahwa  faktor  eksternal  dari  hukum  inipun  sangat  menentukan  efektivitas implementasi UUPK.
Kalau dilihat dari materi hukum yang ada dalam UUPK, tetap harus diakui bahwa  terdapat  cukup  banyak  kemajuan  yang  berarti  bagi  konsumen  dibanding sebelum undang-undang ini lahir. Diantara kemajuan itu antara lain ditegaskannya hak-hak konsumen sebagaimana dimuat dalam pasal 4 UUPK sebagai berikut : Hak konsumen adalah :
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau  jasa  tersebut  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan / atau jasa.
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan  /  atau  jasa yang digunakan.
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak  untuk  dipelakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan  /  atau  penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Seperti  dikektahui  secara  historis  hak-hak  konsumen  dideklarasikan  di Amerika  Serikat  pada  tahun  1962  oleh  Presiden  Amerika  Serikat  pada  waktu  itu (J.F. Kennedy) yang meliputi :
1. The right to safety;
2. The right to choose;
3. The right to informed;
4. The right to heard.
Dalam perkembangan lebih lanjut ditingkat internsional PBB merumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut :
1. The right to safetyu and health;
2. The right to economic interest;
3. The right to informed choice;
4. The right to education;
5. The right to redress mechanism.
Oleh  karena  itu  ketentuan  pasal  4  UUPK  sedikit  banyak  telah  mengakui hak-hak konsumen yang dianut secara internasional.
Disamping itu UUPK ini juga cukup sarat memuat larangan praktek niaga negatif  yang  banyak  hak  akan  bermuara  pada  timbulnya  kerugian  konsumen. Lebih  dari  pada  itu,  satu  prinsip  yang  cukup  menjanjikan  bagi  konsumen  adalah prinsip  pembuktian  terbalik  sebagaimana  yang  termuat  dalam  pasal  22  UUPK.
Meskipun  demikian,  prinsip  ini  masih  akan  menimbulkan  masalah  besar  bagi konsumen  ketika  produsen/pelaku  usaha  (dengan  segala  kelebihannya)  mampu membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah.  Kalau  hal  ini  terjadai,  maka  konsumen sebagai  penggugat  akan  “gigit  jari”  dan  bebaslah  pelaku  usaha  dari  tanggung jawabnya.  Patut  dicermati  bahwa    pasal  22  UUPK  memang  sudah  “direformasi” (dengan kemungkinan jaksa membuktikan kesalah pelaku usaha) namun itu hanya berlaku jika konsumen menuntut melalui prosedur hokum pidana.
Hal lain yang nyata dalam UUPK adalah parinsip “liability based on fault” seperti  dinyatakan  dalam  pasal  19  dan  pasal  22  UUPK.  Seperti  telah  disinggung diatas,  salah  satu  persoalan  mendasar  konsumen  (ketika  berhadapan  dengan pelaku usaha) adalah ketidakseimbangan kedudukan diantara keduanya, baik dari sisi  ekonomi  maupun  dari  sisi  pendidikan/pengetahuan  maupun  dari  sisi bargaining  power.    Maka  tampak  bahwa  UUPK  belum  sungguh-sungguh  mau melindungi  konsumen  karena  pelaku  usaha  masih  sangat mungkin  untuk berkelit dengan  membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah.  Dalam  hal  ini  patut  dicatata produk-produk  yang  dipasarkan  melalui  atau  dengan  menggunakan  high  tech dalam banyak hal penguasaan produk itu hanya ada pada pelaku usaha.
Sangat  sulit  dimengerti  adalah  adanya  inkonsistensi  BPSK.  Tampak bahwa pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa keputusan BP3K adalah final dan  mengikat.  Tetapi  bagaimana  mungkin  dapat  muncul  pasal  56  ayat  (2)  yang memungkinkan  adanya  keberatan  dari  para  pihak  terhadap  putusan  yang  katanya final dan mengikat itu ? Aneh bin ajaib ! Sangat dimungkinkan pelaku usaha yang terkena  sanksi  administratif  dari  BPSK  akan  mengemukakan  keberatannya  dan
menggunakan  jalur  peradilan  umum  (bahkan  dimungkinkan  sampai  ke Mahkamah  Agung)  yang  pada  akhiarnya  akan  sangat  tidak  menguntungkan  bagi konsumen.  Untuk  itulah  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen,  harus dicatat  bahwa  keberadaan  BPSK  (yang  unsur-unsurnya  terdiri  dari  pemerintah, konsumen  dan  pelaku  usaha)  akan  tidak  banyak membawa  manfaat  dalam  upaya memperjuangkan hak-hak konsumen.

## Class Action
Hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam  UUPK  adalah  class  action. Dalam  pasal  46  ayat  (1)  huruf  b  UUPK  disebutkan  bahwa  gugatan  terhadap tindakan  merugikan  oleh  pengusaha  dapat  didaftarkan  oleh  sekelompok konsumen  yang  memiliki  kepentingan  yang  sama.  Ketentuan  pasal  tersebut menjelaskan  UUPK  mengakui  adanya  class  action.  Class  action  diajukan  oleh sekelompok  konsumen  yang  secara  serius  mendertia  kerugian  dan  dapat  secara hukum,  mengajukan  bukti  transaksi  yang  terjadi  antara  konsumen  yang bersangkutan dengan pelaku usaha yang diduga mengakibatkan kerugian.
Dalam masalah gugatan clas acatios memang terjadai perdebatan prisnipiil hak  ini  disebabkan  karena  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  menganut sistem  Contiental  sementara  class  acation  menganut  sistem  Angli  Saxon  atau Common  Law  (Suksmaningsih  :  2000).  Dalam  era  reformasi  perlu  dilakukan terobosan di bidang hukum untuk dibuat suatu peraturan tambahan atau perbaikan hukum   acara   yang   saat  ini masih berlaku. Gugatan calass action saat ini sudah
dilakukan  oleh  konsumen  pengguna  elpigi  kepada  PERTAMINA  berkaitan dengan  kenaikan  harga  elpigi  oleh  PERTAMINA.  Sembilan  konsumen (penggugat)  melalui  kuasa  hukumnya  dari  LSM  yang  tergabung  dalam Komite  Advokasi  Pemakai  Anti  Kenaikan  LPG3  (LPG)  menggugat
PERTAMINA (tergugat) dan Dewan Komisaris Pemerintah untuk PERTAMINA (Tergugat II) (Kompas 31 Januari 2001).
Lebih  lanjut  mengenai  gugatan  secara  class  action    ini  tampaknya  cukup akomodatif.  Disamping  itu,  harus  diakui  bahwa  peradilan  umum  di  Indonesia masih  belum familiar  dengan  prosedur class  action.  Bagaimanapun  hukum  acara perdata  yang  berlaku  sekarang  ini  belum  memungkinkan.  HIR  dan  Rbg  tidak mengenal  prosedur  ini. Apakah  para  hakim  akan  ”welcome”  dan  akan  menerima prosedur  baru  ini  ?  Data  empiris  menunjukkan  (kasus  lingkungan  hidup  dan listrik)  dunia  peradilan  kita  belum  menangkap  nuansa  perlindungan  konsumen didalam prosedur class action. Sehingga bolehlah dikatakan bahwa prosedur class action      dalam  perlindungan  konsumen  masih  merupakan  wacana  belum  dapat diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia.
Dari  bebrapa  kelemahan  UUPK  diatas,  jelas  bahwa  konsumen  Indonesia masih  menghadapi  berbagai  kendala  yuridis  yang  akan  menjauhkannya  dari harapan-harapan  akan  perlidungan  konsumen  yang  lebih  baik.  Namun  demikian, keadaan  mungkin  akan  menjadi  lebih  baik  ketika  pemerintah  dan  dunia  usaha mau  dan  mampu  membuktikan  realisasi  peran  dan  fungsi  mereka  dalam mewujudkan  perlindungan  konsumen  yang  efektif.  Bukankah  hukum  hanyalah salah satu sarana pengaturan dalam masyarakat ?

## PENUTUP
Era  kebangkitan  konsumerisme  telah  nyata  baik  secara  global  maupun nasional Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) efektif brlaku  dengan  segala  kekurangan.  Di  era  demokratisasi  dan  penguatan  hak-hak sipil  warga  negara,  adalah  wajar  jika  kemudian  konsumen  berkehendak  keras untuk  memperbaiki  bargoining  power-nya  dihadapan  pelaku  usaha  dan pemerintah.  Maka  bagaimanaun  juga  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen ini  harus  ditegakkan  dalam  hubungan-hubungan  bisnis  dan  perdaganagan  pada umumnya  demi  terwujudnya  keadilan.  Sudah  bukan  jamannya  lagi  menjalankan bisnis  dengan  menempuh  segala  cara  yang  tidak  jujur.  Terlebih  penting  lagi, adalah  pemerintah  bukan  lagi  penguasa  atas  segalanya.  Ia  bisa  digugat  oleh rakyatnya.