## ANALISIS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HALAL TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHA PELAKU INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

## Syaeful Bakhri
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia Email: sultan01aulia@yahoo.com

## Abstract
Small  and  Medium  Industries  (SMIs),  which  have  halal  certificates  are  still  very  limited  in Cirebon  Regency.  Based  on  data  from  the  Department  of  Industry  and  Trade  of  Cirebon Regency, only 3% or around 429 of the 14,282 SMIs have halal certificates. The opportunity of SMIs in growing regional economy is undeniable, the ownership of halal certificates for SMEs is  an  opportunity,  besides  getting  public  recognition  it  also  has  the  opportunity  to  increase revenue. The purpose of this study is to find out and analyze the related income before and after having a halal certificate and try to prove the relationship of ownership of halal certificates to the level of income of SMIs. The research method used was descriptive quantitative through Chi-Square Test and T-test involving 43 respondents. The results of the study through the Chi- Square Test showed a p-value of 0.021 < (0.05), which explains there is a direct relationship between halal certificate ownership and the business income of SMEs. On the same occasion, ownership of the certificate will have an impact of about 2.4 times increasing the income of SMEs who have been halal-certified, with an Odds Ratio (OR) of 2,357. The positive effects of certificate  ownership  can  increase  income  while  proving  that  halal  certificates  have  a significant relationship in influencing the income of SMEs.
Keywords : Halal Certificate, Income, and SMIs.

## Abstrak
Industri  Kecil  dan  Menengah  (IKM)  yang  memiliki  sertifikat  halal  masih  sangat  terbatas  di Kabupaten  Cirebon.  Berdasarkan  data  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten Cirebon hanya 3% atau sekitar 429 dari 14.282 IKM yang memiliki sertifikat halal. Peluang IKM  dalam  menumbuhkan  ekonomi  daerah  tidak  terbantahkan,  kepemilikan  sertifikat  halal bagi pelaku IKM merupakan sebuah opportunity, disamping mendapatkan pengakuan publik juga  berpeluang  meningkatkan  Pendapatan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  dan menganalisis terkait pendapatan sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal dan mencoba membuktikan hubungan kepemilikan sertifikat halal terhadap tingkat pendapatan pelaku IKM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuatitatif melalui Uji Chi-Square dan Uji t dengan melibatkan 43 responden. Hasil penelitian melalui Uji Chi-Square menunjukkan nilai p-value 0,021 < (0,05) yang menjelaskan ada hubungan secara langsung antara kepemilikan sertifikat  halal  dengan  pendapatan  usaha  pelaku  IKM.  Pada  kesempatan  yang  sama kepemilikan sertifikat akan berdampak sekitar 2,4 kali meningkatkan pendapatan pelaku usaha IKM yang telah bersertifikat halal, dengan nilai Odd Ratio (OR) sebesar 2,357. Dampak positif kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan pendapatan sekaligus membuktikan bahwa sertifikat halal  memiliki  hubungan  yang  signifikan  dalam  mempengaruhi  tingkat  pendapatan  pelaku IKM.
Kata kunci : Sertifikat Halal, Pendapatan Usaha, dan IKM.

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Cirebon  terletak  pada  wilayah strategis  sebagai  penghubung  menuju  pintu keluar  masuk  (gate)  barang  dan  manusia seperti  jalan  arteri,  jalan  bebas  hambatan, bandar  udara,  dan  pelabuhan  mendudukan wilayah Kabupaten Cirebon pada posisi yang paling strategis dibanding wilayah lain yang berbatasan  langsung  seperti  Kota  Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu,  dan  Kabupaten  Kuningan. Dengan dimilikinya berbagai potensi sumber daya  alam  yang  dimiliki,  struktur  ekonomi Kabupaten Cirebon terbentuk dengan dominasi  sektor  industri  yang  berbasis sumber  daya  alam.  Wilayah  Kabupaten Cirebon yang terdiri dari wilayah perkebunan,  dataran  pesawahan,  hingga wilayah pesisir, menjadikan potensi ekonomi yang  muncul  menjadi  semakin  beragam. Didukung  dengan  posisi  yang  strategis, aksesibilitas  yang  mudah,  serta  sarana  dan prasarana  pendukung  yang  cukup  memadai membuat  Kabupaten  Cirebon  menjadi pilihan  alternatif  bagi  para  wisatawan,  para investor industri kecil, sedang bahkan besar untuk  mengembangkan  usahanya.  Oleh karenanya, maka tidak heran jika perekonomian  Kabupaten  Cirebon  kini tumbuh  dan  berkembang  dengan  cukup pesat,  hal  ini  ditandai  pula  dengan perkembangan industri yang kian mengalami peningkatan.
Perkembangan  jumlah  industri  di Kabupaten  Cirebon  dapat  dilihat  dari  data jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) per tahun 2017 mencapai 14.282 unit usaha, pada  akhir  tahun  2018  unit  usaha  Industri Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten  Cirebon meningkat  hingga  14.526  unit  usaha  atau mengalami  peningkatan  sebesar  1,68%  dari tahun  sebelumnya  (Disperdagin,  2019). Namun  realitanya  adalah  perkembangan jumlah IKM tersebut ternyata belum mampu mendorong  peningkatan  IKM  halal  di Kabupaten  Cirebon.  Sebagaimana  menurut Rodiya  S.T  M.M,  Kasi  Fasilitasi  dan Standarisasi Industri Disperindagin Kabupaten  Cirebon,  menyebutkan  bahwa
hanya terdapat 429 IKM atau sekitar 3% dari jumlah  IKM  di  Kabupaten  Cirebon  yang sudah bersertifikat halal.
Hal ini tentu menjadi sebuah persoalan sekaligus  tantangan  yang  paling  nyata  bagi Kabupaten  Cirebon  saat  ini.  Kewajiban sertifikasi  halal  telah  dijelaskan  dalam amanat  Undang-undang  Jaminan  Pangan Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang  menyebutkan  bahwa  produk  yang masuk,  beredar  dan  diperdagangkan  di Indonesia  berkewajiban  memiliki  sertifikat halal.  Kepemilikan  standar  halal  yang universal  juga  penting  bagi  peningkatan kepercayaan pelanggan. (Destiana & Astuti, 2019)
Oleh  sebab  itu,  berupaya  untuk meningkatkan  jumlah  produk  industri  yang bersertifikat  halal  merupakan  hal  mutlak sebagai  pemenuh  kebutuhan  masyarakat Kabupaten Cirebon yang mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat muslim.  Kepemilikan  sertifikat  halal  bagi para  pelaku  IKM  juga  merupakan  sebuah opportunity , disamping mendapatkan pengakuan publik juga berpeluang mendapatkan keuntungan sangatlah besar.
Sebagaimana  paparan latar  belakang diatas,  maka  penulis  merasa  perlu  untuk melakukan kajian terkait penggalian potensi dan tantangan pengembangan Industri Kecil dan  Menengah  Halal  di  Kabupaten  Cirebon terutama  menyangkut  pendapatan  sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal.

## LITERATURE REVIEW
Kajian  terdahulu  yang  memiliki  relevansi terkait prospek dan tantangan pengembangan IKM  Halal  di  Kabupaten  Cirebon  adalah, antara  lain; Pertama ,  (Khalimy,  2018) tentang Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier  IKM  di  Pasar  Kue  Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Hasil
penelitiannya menyatakan
bahwa
pelaksanaan sertifikasi masih membutuhkan dorongan dari berbagai pihak untuk memfasilitasi dan mensosialisasikan pentingnya  sertifikasi  halal.  Hal  tersebut dapat  dimulai  dari  Pemerintah  Daerah
ataupun Perguruan Tinggi Islam agar konsen terhadap IKM dan sertifikasi halal.
Kedua ,  (Ridwan,  Hartutiningsih,  & Hatuwe,  2014)  yang  membahas  tentang Pembinaan IKM.  Kegiatan pembinaan IKM pada  Dinas  Perindagkop  dan  UMKM  Kota Bontang sangat bermanfaat terhadap pengembangan  usaha  pelaku  IKM.  Adapun faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat pembinaan  IKM  diantaranya  berasal  dari kurangnya  kuantitas  dan  kualitas  Pembina yang  mendukung  pelaksanaan  kegiatan pembinaan, terbatasnya kemampuan Pembina  serta  anggaran  yang  kurang menunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan. Faktor  lainnya  yaitu  dari  para  pelaku  IKM yang terkesan bersikap dan berfikir konsumtif serta kurangna perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan.
Ketiga ,  (Pujiono,  Setyowati,  &  Idris, 2018)  yang  membahas  mengenai  Strategi Pengembangan  UMKM  Halal  di  Jawa Tengah  dalam  Menghadapi  Persaingan Global.    Hasil  analisis  SWOT  dalam penelitiannya  menunjukkan  strategi  utama UMKM  dalam  menghadapi  persaingan global  adalah  dengan  cara  meningkatkan sertifikasi  halal,  meningkatkan  kualifikasi SDM, penggunaan teknologi modern dengan tepat, memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan  branding  dan  pemasaran  dan memperkuat kajian fikih untuk menghasilkan produk  halal  serta  meningkatkan  peran  dari berbagai  lembaga  ataupun  institusi  terkait inovasi, pendidikan dan literasi produk halal.
Keempat , (Heryanto &
Jumiatiningrum,  2017)  tentang  Koordinasi Bidang  Industri  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Cirebon  Dalam Pembinaan  Industri  Kecil  Menengah  (IKM) Makanan  Olahan  di  Kabupaten  Cirebon. Diketahui bahwa IKM di Kabupaten Cirebon berada  pada  kondisi  yang  baik,  namun sebagai  pengembangan  IKM  di  Kabupaten Cirebon,  Disperindag  perlu  berperan  aktif melakukan pergerakan yang dapat meningkatkan kapasitas IKM secara langsung  seperti  melakukan  penyuluhan,
pelatihan, bimbingan dan pembinaan controlling dengan di dukung oleh penambahan  personel  di  bidang  lapangan, dan  juga  pengadaan  fasilitasi  HKI  dan pelatihan pengemasan produk.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan model  matematis,  teori  maupun  hipotesis terkait dengan fenomena penelitian (Suryani &  Hendriyadi,  2015).  Analisis  data  dapat berupa numerik/angka yang dapat mempresentasikan  suatu  adanya  dan/atau besarnya  suatu  pengaruh  antar  variabel penelitian.  Populasi  ditentukan  berdasarkan jumlah IKM yang sudah memiliki sertifikasi halal  sebanyak  426  (Empat  ratus  dua  puluh enam). Sampel diambil dari 10% dari jumlah populasi  atau  sebanyak  43  IKM  yang  telah bersertifikasi halal. Kuesioner dibuat dengan memberikan skor penilaian dengan menggunakan  teknik  skala Likert .  Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi  yang  digunakan  adalah  melalui observasi,  wawancara,  studi  dokumentasi, Focus  Group  Discussion  (FGD),  dan  studi kepustakaan.
Adapun  metode  analisis  data  yang digunakan  pada  analisis  kuantitatif  adalah dengan  analisis univariat dan bivariate . Analisis univariat digunakan bertujuan untuk mengetahui  gambaran  distribusi  frekuensi dari  masing-masing  variabel  yang  diteliti yang  ditampilkan  berupa  ukuran  statistik, grafik dan tabel.
Gambaran distribusi frekuensi tersebut kemudian dapat menguji pengaruh, komparasi, korelasi, dan lain-lain pada suatu variabel tertentu. Alat uji analisis statistik ini juga  dapat  menentukan  hasil  uji  hipotesis terkait  kualitas  sebuah  perlakuan  seperti baik/  kurang  baik,  berhasil/  gagal,  normal/ tidak normal ataupun rata-rata pada sebaran data.
Sementara  itu,  penggunaan  analisis bivariate bertujuan untuk mengetahui hubungan  antara  variabel  dengan  uji
keabsahan  data  menggunakan  alat  analisis SPSS dengan Pengujian statistik melalui uji chi-square.  Notoatmodjo  menjelaskan  uji chi-square  yaitu  uji  signifikan  antara  data yang diobservasi dengan data yang diharapkan dilakukan dengan batas kemaknaan  (α<0,05)  (Notoatmodjo,  2010). Untuk mengetahui besarnya hubungan antar variabel  dapat  menggunakan Prevalence Ratio (PR) atau Odd Ratio (OR) dengan 95% CI (Confidence Interval).

## KONSEP DASAR
Konsep  Industri  Kecil  dan  Menengah Halal
Industri kecil adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/ setengah jadi dan atau  barang  yang  kurang  nilainya  menjadi barang  yang  lebih  tinggi  nilainnya,  yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang. Adapun industri menengah menurut Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan dalam  Pinti,    yaitu  suatu  kegiatan  ekonomi yang  mengolah  bahan  mentah,  bahan setengah  jadi  dan  atau  barang  jadi  menjadi barang  lebih  tinggi  untuk  penggunaannya yang memiliki investasi antara Rp. 200.000.000,- sampai dengan 10.000.000.000,-  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha (Pinti, 2013), dengan jumlah  tenaga  kerja  sebanyak  20-99  orang (BPS  Kabupaten  Cirebon.,  2020).  Adapun pengertian  Industri  Kecil  dan  Menengah Halal  merupakan  suatu  kegiatan  usaha produksi,  yang  telah  dinyatakan  secara tertulis  kehalalan  produknya  oleh  MUI melalui  serangkaian  prosedur  pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI.
Kriteria  Industri  Kecil  dan  Menengah secara  umum  dapat  dibedakan  kedalam beberapa  macam  diantaranya  menurut (Nayla, 2014), adalah berdasarkan:
1. Pengelolaan bisnis.
Manajemen  yang  digunakan  dalam bisnis  IKM  sangatlah  berbeda  dengan waralaba. Manajemen ataupun pengelolaan  bisnis  pada  bisnis  IKM dipegang  oleh  pemilik  IKM  itu  sendiri
sementara  pada  waralaba,  pengelolaan bisnis  dipegang  oleh  pemilik  franchise atau franchisor.
2. Modal usaha. Modal  yang  digunakan  dalam  bisnis IKM umumnya berasal dari dana sendiri oleh  sebab  itu  jumlah  modal  yang digunakan  para  pelaku  IKM  biasanya adalah terbatas.
3. Karyawan. Karyawan  pada  bisnis  IKM  umumnya adalah penduduk lokal, alasannya adalah karena  agar  dapat  mempekerjakan secara  mandiri  pada  daerah  tersebut, ataupun karena terbatasnya biaya untuk biaya  upah  karyawan  yang  berasal  dari luar daerah.
4. Sifat usaha. Dalam  bisnis  IKM,  umumnya  adalah bersifat  usaha  keluarga  yang  pada mulanya  usaha  ini  dijalankan  oleh anggota keluarga dan setelah berkembang, pemilik IKM akan mempekerjakan penduduk sekitar untuk ikut mengembangkan bisnisnya.
5. Teknologi. Pada  umumnya,  penggunaan  teknologi dalam  bisnis  IKM  cenderung  masih sederhana, yaitu berupa hanya penggunaan alat-alat tradisional sebagai pendukung proses produksi.
Peran  Industri  Kecil  dan  Menengah sendiri  menurut  Ni’mah  adalah  untuk membantu  mengatasi  adanya  pengangguran; Membantu  untuk  mengentaskan  kemiskinan; Membantu  mengatasi  ketimpangan  dalam pembagian pendapatan;
Membantu
mencegah urbanisasi; Meningkatkan perkembangan  lalu  lintas  perdagangan  dan perekonomian  pada  umumnya;  Membantu mengurangi  tindak  kriminal  dan  kejahatan; dan Mampu memberikan sumbangan terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) suatu Negara (Ni’mah, 2018).

## Sertifikasi Halal
Sertifikasi  halal  adalah  serangkaian  proses yang  wajib  dilakukan  oleh  pelaku  usaha untuk  membuktikan  kehalalan  atas  uji
pemeriksaan kandungan dan proses pembuatan  produk  pangan,  obat-obatan maupun  kosmetik  yang  dilakukan  melalui lembaga  penjamin  halal  dan  dapat  ditandai dengan  dicantumkannya  label  halal  pada produk.
Sertifikasi halal produk dan pangan di Indonesia  ditangani  oleh  lembaga  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  sesuai  dengan ketetapan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 1992  tentang  Kesehatan,  Undang-Undang Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996 tentang  Produk,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun  1999  dan  peraturan  pelaksanaan lainnya  tanggungjawab  kehalalan  produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan  produk  lainnya,  sehingga  penjaminan kehalalaan tersebut merupakan suatu tanggung  jawab  bersama,  tidak  hanya individu  dan  tokoh  agama  semata  namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah.
Lebih lanjut dijelaskan dalam (Muslimah, Hamdani, & Irfani, 2018) terkait ketetapan  yang  tercantum  dalam  pasal  10 ayat  1  Peraturan  Pemerintah  terkait  dengan pelaksanaan  sertifikasi  halal,  bahwa  setiap individu  yang  memproduksi  maupun  yang memasarkan produk yang dikemas ke dalam wilayah  Indonesia  untuk  dilakukannya sebuah perdagangan dan menyatakan bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah halal  bagi  umat  Islam,  maka  harus bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada  label,  secara  spesifik  Lembaga Pengkajian Pangan Obat-sobatan dan
Kosmetik (LPPOM) Majelis
Ulama Indonesia.  Lembaga  LPPOM  MUI  bertugas untuk  menganalisis,  mengkaji,  membuat keputusan terkait produk-produk pada sektor pangan,  obat-obatan,  maupun  kosmetika apakah aman untuk digunakan dan dikonsumsi  baik  dari  sisi  kesehatan  dan utamanya  dari  sisi  Agama  Islam  yaitu kehalalannya.
Sertifikasi halal memiliki peranan yang sangat  penting  bagi  berbagai  pihak  terkait. Bagi  produsen,  sertifikasi  halal  dapat berperan sebagai pertanggung-jawaban produsen  kepada  konsumen  muslim,  dapat meningkatkan rasa kepuasan dan kepercayaan konsumen, dapat meningkatkan citra sekaligus daya saing perusahaan, dapat berfungsi  sebagai  startegi  memperluas pemasaran yang kemudian dapat meningkatkan  keuntungan,  omset  dan  daya saing  produsen/  perusahaan  itu  sendiri. Sementara  bagi  konsumen,  sertifikasi  halal dapat  berfungsi  sebagai  jaminan  konsumsi produk  terhadap  hal-hal  yang  tidak  halal sehingga  menimbulkan  rasa  tenang  dan kepuasan  atas  kepastian  dan  perlindungan hukum (Khotimah, 2018).

## Pendapatan
Sementara  itu  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi  pendapatan  perindustrian makanan menurut (Butarbutar, 2016) adalah:
1. Modal,  yaitu  semua  kekayaan  yang dapat dipergunakan baik secara langsung  maupun  tak  langsung  selama dalam proses produksi untuk menambah output.  Modal merupakan salah satu hal utama  dalam  setiap  pelaksanaan  usaha kecil maupun besar.
2. Tenaga  kerja,    adalah  tidak  hanya mencakup  jumlah  buruh  yang  terdapat dalam  suatu  perekonomian,  akan  tetapi tenaga  kerja  juga  menyangkut  keahlian dan keterampilan yang masyaraat miliki. Tenaga kerja jika dalam hal pendidikannya dapat dibedakan
menjadi  3  golongan,  yaitu    a).  tenga akerja kasar, atau tenaga kerja yang tidak memiliki    tidak  berpendidikan  atau rendah pendidikannya, dan tidak memiliki keahlian di bidang pekerjaannya.    b).  Tenaga  kerja terampil,  adalah  mereka  yang  memiliki pengalaman  maupun  keahlian  dan pelatihan kerja  seperti pelatihan montir untuk  mobil,  dan  ahli  reparasi    TV  dan AC.  c).  Tenaga  kera  terdidik,  adalah
tenaga  kerja  yang  memiliki  pendidikan yang  cukup  serta  memiliki  keahlian  di suatu  bidang  pekerjaan  seperti  dokter, perawat dan ekonom.
3. Lama  usaha,  adalah  lamanya  pedagang melakukan usaha   yang sedang dijalani sampai  saat  ini.  lamanya  seseorang dalam    melakukan  suatu  usaha  akan berpengaruh  pada  pengalaman  pelaku usaha  dan  jumlah    pendapatan  usaha yang  didapat.    Lamanya  usaha  yang sudah ditekuni selama ini akan membantu  melahirkan  pengalaman  dan pembelajaran  baru  terhadap  pelaku usaha sehingga
kegiatan produktivitasnya  akan  berjalan  lebih efektif dan efisien.
Semakin  lama  seseorang  menekuni susaha  pada  suatu  bidang,  maka  akan semakin meningkatkan pengetahuan strategi pengembangan  usaha  sebeprti  selera  mapun perilaku konsumen.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Berdasarkan kerangka awal penelitian, untuk responden  pelaku  IKM  ditetapkan  43 responden  yang  telah  bersertifikasi  halal. Namun  dalam  perkembangannya,  tidak semua  responden  yang  memiliki  sertifikat halal  bersedia  untuk  diwawancara/mengisi kuesioner. Agar tetap sesuai kerangka awal, berkenaan dengan jumlah responden, peneliti menggati  responden  yang  tidak  bersedia dengan  melakukan  wawancara/pengisian kuesioner  kepada  pelaku  IKM  yang  belum memiliki  sertifikat  halal  namun  memiliki keinginan  untuk  mengurus  dan  memiliki sertifikat halal. Hal tersebut, bermanfaat bagi peneliti untuk dapat menggali informasi dari dua  sudut  pandang  yang  berbeda  baik  itu pada saat sebelum maupun setelah memiliki sertifikat halal.
Pengumpulan  informasi  dan  diskusi pengembangan  IKM  halal  di  Kabupaten Cirebon  dilakukan  melalui  Focus  Group Discussion (FGD). Berikut merupakan hasil penelitian  dan  pembahasan  yang  kami sajikan dalam bentuk tabel maupun diagram
dengan  tujuan  memudahkan  para  pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

## Sumber: Data Primer, 2019 (diolah) Gambar 1. Jenis Kelamin Responden
Berdasarkan  data  pada  gambar  1 dibawah menunjukkan bahwa dari 43 pelaku IKM  yang  menjadi  responden,  didominasi oleh  perempuan  sebanyak  33  (76.7%) responden    dan  hanya  terdapat  10  (23.3%) responden  saja  yang  berjenis  kelamin  laki- laki.

## Sumber: Data Primer, 2019 (diolah)
Gambar 2. Tahun berdiri IKM
Berdasarkan  gambar  2  dari  43 responden, pelaku IKM mayoritas didominasi  oleh  pelaku  yang  baru  berdiri empat tahun terakhir, yakni dari tahun 2016- 2018  sebanyak  27  (63%)  responden. Sementara  itu,  IKM  yang  berdiri  dari  tahun 2011-2015 terdapat 12 (28%) responden dan IKM  yang  telah  berdiri  dari  dan  sebelum tahun 2010 hanya terdapat 3 (7%) responden.
33; 77% 10; 23% Perempuan Laki-laki 3 12 27 0 10 20 30 < 2010 2011-2015 2016-2018
Terkait  dengan  hal  pengembangan IKM  Halal  di  Kabupaten  Cirebon  terutama komitmen  pemerintah  dalam  mewujudkan Cirebon sebagai Kabupaten Halal, permodalan  tentunya  merupakan  hal  utama dalam  menjalankan  suatu  usaha,  termasuk Industri  Kecil  dan  Menengah.  Modal  yang digunakan  pelaku  usaha  dapat  bersumber dari  modal  sendiri,  namun  apabila  modal tersebut  tidak  mencukupi  biasanya  pelaku usaha menambahkannya dengan modal yang didapat dari bantuan maupun pinjaman guna memenuhi kebutuhan usahanya.

## Sumber: Data Primer, 2019 (diolah)
Gambar 3. Sumber Modal
Berdasarkan  data  pelaku  IKM  yang mengisi  kuesioner  pada  gambar  3,  dibawah ini  terlihat  mayoritas  diantara  mereka menggunakan  sumber  modal  usahanya adalah  berasal  dari  tabungan  pribadi  atau mandiri,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan didapatnya  35  (81%)  pelaku  IKM  yang menyatakan hal demikian. Pelaku IKM yang menyatakan  sumber  modalnya  berasal  dari pinjaman bank terdapat 5 (12%) responden, dan  pelaku  IKM  yang  menyatakan  sumber modalnya  berasal  dari  bantuan  KWT (Kelompok  Wanita  Tani)  hanya  terdapat  3 (7%) responden.
Terkait  hal  sumber  permodalan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2008 pasal 22 Tentang Usaha Mikro, Kecil,  dan  Menengah  yang  membahas  arah kebijakan  pengembangan  IKM  terhadap
sumber  pembiayaan  IKM  yaitu  bahwa Pemerintah
Daerah
perlu untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas  jaringan  lembaga  keuangan bukan  bank  berupa  pembiayaan  atau pinjaman.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan melalui  cara  peningkatkan  kemampuan dalam  menyusun  studi  kelayakan  usaha, peningkatan  pengetahuan  pelaku  IKM tentang prosedur pengajuan pinjaman ataupun pembiayaan dan peningkatan pemahaman  dan  keterampilan  teknis  serta manajerial usaha.

## Sumber: Data Primer, 2019 (diolah)
Gambar 4. Keinginan Memiliki Sertifikat Halal
Keinginan  dapat  diartikan  sebagai segala  sesuatu  yang  sifatnya  diluar  dari kebutuhan  terhadap  barang  maupun  jasa yang  ingin  terpenuhi  oleh  setiap  manusia. Adapun  setelah  ditanyakan  lebih  lanjut kepada  responden  yang  belum  memiliki sertifikat  halal  mengenai  keinginan  mereka terhadap  kepemilikan  sertifikat,  mereka kompak menyuarakan ingin memiliki sertifikat halal. Hal tersebut dibuktikan pada gambar  4  yang  menjelaskan  100%  diantara mereka  menyatakan  berkeinginan  memiliki sertifikat  halal.  Dengan  adanya  rasa keinginan  tersebut,  pelaku  usaha  akan termotivasi  untuk  menggerakkan  dirinya agar dapat memenuhi keinginannya memiliki sertifikat halal. Dalam hal ini jelaslah bahwa pelaku usaha IKM sepakat untuk mendukung pengembangan  IKM  halal  di  Kabupaten Cirebon.
43 0 0 10 20 30 40 50 Berkeinginan Tidak berkeinginan frekuensi 12% 7% 81% bank kwt pribadi

## Sumber: Data Primer, 2019 (diolah)
Gambar 5. Faktor Keinginan
Motivasi  yang  digambarkan  diatas, dapat  disebabkan  oleh  beberapa  hal. Diketahui  berdasarkan  gambar  5,  bahwa diantara  beberapa  faktor  yang  mendorong lahirnya  motivasi  para  pelaku  IKM  untuk berkeinginan  mengurus  sertifikat  halal, mayoritas  diantaranya  adalah  disebabkan oleh adanya harapan meningkatkan pendapatan  usaha.  Hal  tersebut  dibuktikan dari 43 pelaku IKM yang menjadi responden, 19  (44.2%)  responden  menyatakan  alasan untuk  meningkatkan  pendapatan  usaha. Selain faktor tersebut, 16 (37.2%) responden lainnya  juga  menyatakan  faktor  timbulnya keinginan  untuk  mengurus  sertifikat  halal adalah  dikarenakan  untuk  meningkatkan citra  atau  image  usaha.  Sementara  itu,  8 (18.6%)  responden  sisanya  menyatakan keinginan  tersebut  adalah  sebagai  bentuk penerapatan anjuran dari kebijakan pemerintah.
Sumber: Data Primer, 2019 (diolah) Gambar  6.  Kemampuan  Memenuhi Kebutuhan Hidup
Berdasarkan  gambar  6.  mengenai kemampuan memenuhi kebutuhan, sebanyak 38  (88.4%)  responden  total  43  pelaku  IKM yang  menjadi  responden  menyatakan  telah mampu memenuhi kebutuhan hidup. Namun 5  (11.6%)  responden  lainnya  menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan merupakan  sebuah  ukuran  minimal  dalam keberhasilan  pelaku  usaha  menjalankan perdagangannya. Tujuan pelaku usaha untuk melakukan  usahanya  tentu  terlebih  dulu adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari.  Tujuan  berikutnya  dapat  berupa pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan  produksi  dalam  menjalankan usahanya.
Adapun  sebagaimana  temuan  diatas yang mencerminkan adanya beberapa responden  yang  belum  mampu  memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pemerintah dapat berupaya  untuk  meningkatkan  motivasi  dan inovasi  para  pelaku  usaha,  melakukan pembinaan  dan  pendampingan  agar  terus semangat  menjalankan  usahanya  dan  turut serta berperan mendukung peningkatan daya saing IKM Halal di Kabupaten Cirebon.
Sumber: Data Primer, 2019 (diolah) Gambar  7. Kesulitan  Mendapatkan Bantuan Permodalan
Fasilitasi  permodalan adalah  sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku IKM untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan data pada gambar 7, diantara 43 responden  pelaku  IKM  sebagian  besar diantaranya masih kesulitan dalam mendapatkan  bantuan  permodalan,  hal tersebut dibuktikan dengan adanya 22 (51%)
0 10 20 frekuensi 8 19 16 image usaha menaikan pendapatan
0 10 20 30 40 Tidak memenuhi Memenuhi 49% 51% tidak kesulitan ada kesulitan
responden menyatakan adanya kesulitan, dan 21(49%)  responden  menyatakan  tidak  ada kesulitan.
Bantuan fasilitasi permodalan berfungsi  untuk  mendukung  pengembangan kewirausahaan  dan  keunggulan  kompetitif IKM Halal di Kabupaten Cirebon. Dikatakan demikian,  karena  modal  memiliki  sifat produktif yang mampu meningkatkan kapasitas  produksi.  Selain  itu,  modal  juga bersifat  prospektif,  yakni  berperan  untuk mempertahankan  kondisi  produksi  dalam waktu  yang  akan  datang.  Kemudahan mengakses  permodalan  akan  berpengaruh pada kreatifitas pemasaran dan bahkan pada berjalannya  suatu  kegiatan  IKM  dalam jangka panjang.
Oleh  sebab  itu,  temuan  diatas hendaknya  menjadi  catatan  keras  bagi penggiat  pengembangan  IKM  Halal  di Kabupaten  Cirebon,  agar  tentunya  dapat meningkatkan  kemudahan  akses  pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan permodalan baik itu dari lembaga keuangan formal maupun lembaga keuangan informal.

## Sumber: Data Primer, 2019 (diolah)
Gambar 8. Kerjasama Pemasaran Produk
Pemasaran  merupakan  satu hal  yang  inti  dalam  dunia  perdagangan. Dikatakan  demikian,  karena  pemasaran adalah sistem yang berkaitan dengan seluruh kegiatan  usaha  yang  dirancang  untuk merencanakan, menentukan harga, mempromiskan,  mendistribusikan  kepada konsumen.  Dalam  penerapannya,  biasanya para  pelaku  usaha  melakukan  kerjasama pemasaran guna menggabungkan sumberdaya  maupun  kompetensi  yang
dimiliki  dua  atau  lebih  pelaku  usaha. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu kemitraan, memperluas perspektif pemasaran sehingga sistem pemasaran dapat berjalan secara optimal.
Berdasarkan  gambar  8  didapatkan temuan  dari  43  responden  pelaku  IKM  di Kabupaten  Cirebon,  39  (90.7%)  responden diantaranya  telah  melakukan  kerjasama untuk  mengembangkan  pemasaran  produk responden,  dan  hanya  terdapat  4  (9.3%) responden  saja  yang  belum  melakukan kerjasama pengembangan pemasaran produknya.

## Analisis Univariat
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Data Numerik Variabel/ Kategori Mean (Rp) Median (Rp) Sd Besar modal 21.979.302 7.500.000 3.923 Pendapatan sebelum 7.774.137 3.750.000  1.245 Pendapatan setelah 15.743.103  8.000.000  1.735 Sumber: Data Primer, 2019 (diolah) Analisis  univariat  ini  bertujuan  untuk menjelaskan ataupun mendeskripsikan kontribusi  frekuensi  dari  masing-masing variable yang diteliti seperti pendapatan para Pelaku  usaha  IKM.  Berdasarkan  Tabel  1 diatas, diketahui rata-rata besar modal pelaku IKM saat ini adalah sebesar Rp. 21.979.302,- . Adapun pendapatan pelaku IKM pada saat sebelum  memiliki  sertifikat  sebesar  Rp. 7.774.137,- dan rata-rata pendapatan setelah memiliki sertifikat sebesar Rp. 15.743.103,-.

## Analisis Bivariat (Uji Hubungan) Tabel 2. Uji Korelasi
Sertifikat Pendapatan Usaha P- Value OR Kurang Baik % Baik  % Memiliki 8 27.6  21 72.4 0.021  2.357 Belum Memiliki 9 64.3    5 35.7 Total 17 100 26 100
Sumber: Data Primer, 2019 (diolah) 39 4 0 10 20 30 40 50 frekuensi melakukan tidak melakukan
Penggunaan  alat  analisis  bivariat  ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua  variable,  yakni  antara  kepemilikan sertifikat  halal  dengan  pendapatan  (income) usaha yang diperoleh oleh para pelaku IKM. Berdasarkan  Tabel  2.  diperoleh  responden yang  sudah  memiliki  sertifikat  halal  dan pendapatan  usahanya  kurang  baik  sebanyak 8  (27.6%)  responden,  sedangkan  responden yang  sudah  memiliki  sertifikat  halal  dan pendapatan  usahanya  baik  sebanyak  21 (72.4%) responden. Sementara itu responden yang  belum  meiliki  sertifikat  halal  dan pendapatan usahanya kurang baik terdapat 9 (64.3%)  responden,  sedangkan  responden yang  belum  memiliki  sertifikat  halal  dan pendapatan usahanya baik terdapat 5 (35.7%) responden.
Berdasarkan  uji  statistik  melalui  uji chi-square ,  diperoleh  nilai  p-value  0,021  > (0,05)  alpha  dan  menunjukkan  adanya hubungan secara langsung antara kepemilikan sertifikat halal dengan pendapatan usaha pelaku IKM di Kabupaten Cirebon Tahun 2019. Hal tersebut
menegaskan  bahwa  kepemilikan  sertifikat halal  merupakan  faktor  utama  penentu pendapatan  usaha  pelaku  IKM.  Adapun dampak yang diberikan kepemilikan sertifikat halal terhadap peningkatan pendapatan  usaha  ditunjukkan  dengan perolehan  nilai Odd  Ratio (OR)  sebesar 2,357,  yang  berarti  kepemilikan  sertifikat halal  mempunyai  risiko  sebesar  2,4  kali untuk  dapat  meningkatkan  pendapatan dibandingkan  dengan  IKM  yang  belum memiliki sertifikat halal.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang dikemukan  Elmi  dalam  (Khotimah,  2018) yang  menjelaskan  bahwa  sertifikasi  halal dapat menjadi startegi memperluas pemasaran dan daya saing produk sekaligus meningkatkan keuntungan/ omset/ pendapatan  produsen.  Implikasinya,  para pelaku IKM yang telah melakukan sertifikasi halal  cenderung  akan  mencantumkan  logo halal pada produknya, hal ini yang kemudian dapat  mengendalikan  niat  dan  keputusan konsumen  untuk  membeli  produk  tersebut.
Sebagaimana  berdasarkan  hasil  beberapa kajian terdahulu seperti (Ma’rifat, Ismoyowati, & Wikarta, 2015), (Handayani, 2019), (Listyoningrum & Abari, 2012) serta penelitian  (Balques,  Noer,  &  Nuzulfah, 2017)  yang  membuktikan  adanya  pengaruh positif  kepemilikan  sertifikat  halal  melalui logo  halal  yang  dicantumkan  pada  produk terhadap  sikap,  nilai  subjektif  dan  kontrol perilaku  persepsi  produk  makanan  halal dalam  mengendalikan  niat  dan  keputusan pembelian konsumen. Maka dapat dipahami, bahwa  melalui  sertifikasi  halal  para  pelaku IKM dapat menggunakannya sebagai branding / alat marketing, meningkatkan citra dan  daya  saing  produk  untuk  memperluas jaringan  pemasaran  dan  pendapatan  para pelaku IKM.
Analisis Bivariat (Uji T)
Tabel 3. Analisis Bivariat Variabel/ Kategori Mean (Rp) Sd P- Value Pendapatan sebelum 7.774.137 1.245  0,000 Pendapatan setelah 15.743.103  1.735

## Sumber: Data Primer, 2019 (diolah)
Berdasarkan  Tabel  3.  hasil  uji  beda diperoleh  rata-rata  pendapatan  sebelum memiliki  sertifikat  halal  yaitu  sebesar  Rp. 7.774.137,00  dan  rata-rata  pendapatan setelah memiliki sertifikat halal yaitu sebesar Rp.  15.743.103,00.  Diperoleh  nilai  P-value 0,000  artinya  ada  perbedaan  pendapatan usaha  sebelum  dan  setelah  memiliki sertifikat  halal  pada  IKM  di  Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019.
Merujuk  pada  data  Tabel  2.  tentang hasil  uji  hubungan/korelasi  dan  Tabel  3. tentang  hasil  uji  T  dapat  diketahui bahwasanya  dampak  perbedaan  pendapatan usaha yang terjadi pada pelaku IKM tentunya dibarengi  dan  disebabkan  oleh  faktor-faktor lain  yang  berpengaruh  pada  pendapatan usaha.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  temuan empiris  Butarbutar  dan  Malik,  dkk  terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil
pendapatan    usaha,  diantaranya  yaitu;  (1) Faktor produksi berupa kecanggihan alat dan sarana  produksi,  ketersediaan  bahan  baku, tenaga kerja yang memadai; (2) Faktor SDM berupa  keterampilan  dan  pengalaman  para tenaga  kerja;  (3)  Faktor  finansial  berupa kecukupan  modal  kerja;  dan  (4)  Faktor pemasaran berupa kemudahan akses pemasaran  produk  dan  perluasan  kegiatan promosi  (Butarbutar,  2016)  yang  dilakukan para pelaku IKM di Kabupaten Cirebon.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepemilikan sertifikat halal  pada  pelaku  IKM  di  Kabupaten Cirebon,  hasil  Uji  Chi-Square  menjelaskan bahwa ada hubungan secara langsung antara kepemilikan sertifikat halal dengan pendapatan  usaha  para  pelaku  IKM  di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dibuktikan dengan  diperolehnya  nilai  p-value  0,021< (0,05)  alpha,  artinya  kepemilikan  sertifikat halal menjadi faktor pokok dalam peningkatan dan pendapatan usaha. Kepemilikan  sertifikat  akan  berdampak sekira  2,4  kali  untuk  dapat  meningkatkan pendapatan  para  pelaku  usaha  IKM  yang telah bersertifikat halal. Dampak peningkatan  pendapatan  tersebut  juga  harus dibarengi dengan peningkatan mutu produksi,  tenaga  kerja  yang  memadai  dan dukungan  modal  yang  cukup.  Hal  ini dibuktikan  dengan  dengan  nilai  Odd  Ratio (OR) sebesar 2,357.
Kemudahan akses dan fasilitasi kepemilikan  sertifikasi  halal  merupakan kebijakan  yang  sangat  dinanti  oleh  pelaku IKM  di  Kabupaten  Cirebon.  Menyangkut prosedur, biaya, jangka waktu, masa berlaku adalah  beberapa  hal  yang  menghambat pelaku IKM memiliki sertifikat halal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  haturkan  kepada Kementerian  Agama  Republik  Indonesia yang  telah  memberikan  dana  Penelitian melalui DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA
Balques,  A.,  Noer,  B.  A.,  &  Nuzulfah,  V.
(2017). Analisis Sikap, Normal Subjektif,  dan  Niat  Beli  Produk Kosmetik Halal pada Konsumen
Muslimah  di  Surabaya. Jurnal  Teknik
ITS , 6 (2). BPS Kabupaten Cirebon. (2020). Kabupaten Cirebon  dalam  Angka .  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. Retrieved from https://cirebonkab.bps.go.id/publication /2020/04/27/58a42ed615363c51758f0d 0c/kabupaten-cirebon-dalam-angka- 2020.html
Butarbutar,  G.  R.  (2016).  Analisis  Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha  Industri  Makanan  Khas  di  Kota Tebing Tinggi. JOMFekom , 4 (1), 619– 633.
Destiana,  R.,  &  Astuti,  R.  S.  (2019).
Pengembangan  Pariwisata  Halal  di Indonesia. Collaborative  Governance Dalam  Pengembangan  Pariwisata  Di Indonesia , 01 (01), 331–353.
Disperdagin. (2019). Perkembangan Industri di  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2017- 2018 . Disperdagin Kabupaten Cirebon. Handayani,  S.  (2019). Peran  Logo  Dan Sertifikasi  Halal  Terhadap  Niat  Beli Konsumen  Pada  Restoran  Cheese Chicken .
Heryanto,  Y.,  &  Jumiatiningrum,  S.  N.
(2017).  Koordinasi  Bidang  Industri Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten  Cirebon  Dalam  Pembinaan
Industri Kecil Menengah (IKM) Makanan Olahan di Kabupaten
Cirebon. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia , Vol. 2 , N , 166–175.
Khalimy, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal  Supplier  IKM  di  Pasar  Kue Kecamatan  Plered  Kabupaten  Cirebon Jawa Barat. Jurnal Et-Tijarie , 5 (2).
Khotimah, U. K. (2018). Labelisasi Halal di Tengah  Budaya  Konsumtif. Jurnal Sosiologi Agama , Vol. 12 , N , 283–296. Listyoningrum, A., & Abari. (2012). Analisis Minat Beli Konsumen Muslim terhadap
Produk  yang  Tidak  di  Perpanjang Sertifikat  Halalnya. Jurnal  Ekonomu Dan Keungan Islam , 2 (1), 40–51.
Ma’rifat, T. N., Ismoyowati, D., & Wikarta, J.  M.  (2015). Analisis  Perilaku
KOnsumen  dalam  Pembelian  Produk Olahan  Ayam  Bersertifikat  Halal  di Provinsi DI. Prosiding Seminar Agroindustri  Dan  Lokakarya  Nasional FKPT-TPI Prodi TIP-UTM , 2 –
3 (September).
Muslimah, A. N., Hamdani, H. I., & Irfani, F. (2018).  Pengaruh  Brand  Image  Dan Sertifikasi  Halal  Terhadap  Minat  Beli Pelanggan  (Studi  Kasus  Superkue
Bogor). Jurnal Al Amwal , 1 (1), 41–57. Nayla,  A.  P.  (2014). Komplet  Akuntansi untuk UKM dan Waralaba . Yogyakarta:
Laksana. Ni’mah,  A.  luthfiana.  (2018). Implmentasi
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal  pada
Produk Makanan Industri Kecil
Menengah  (IKM)  di  Tulungagung . IAIN Tulungagung.
Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian  Kesehatan .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Pinti,  E.  (2013). Pelaksanaan  Penjualan
Konsinyasi  dalam  Mengembangkan
Usaha  pada  Industri  Kecil  dan
Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru  Ditinjau  menurut  Ekonomi Islam .  UIN  Al-Jamiah  Sultan  Syarif
Kasim Riau.
Pujiono,  A.,  Setyowati,  R.,  &  Idris.  (2018).
Strategi  Pengembangan  UMKM  Halal di  Jawa  Tengah  dalam  Menghadapi
Persaingan  Global. Indonesian Journal
of Halal , 1 (1).
Ridwan,  M.,  Hartutiningsih,  &  Hatuwe,  M.
(2014).  Pembinaan  Industri  Kecil  dan Menengah  Pada  Dinas  Perindustrian,
Perdagangan,  Koperasi  dan  UMKM Kota  Bontang. Jurnal  Administrative
Reform , 2 (2). Suryani, & Hendriyadi. (2015). Metode Riset Kuantitatif:  Teori  dan  Aplikasi  pada Penelitian  Bidang  Manajemen  dan
Ekonomi Islam . Jakarta: Kencana.