## KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA RESTORAN DI KABUPATEN ASAHAN
Abdillah Hamdi 1) ; Ferry Irawan 2)*
1) 2301180036.abdillahhamdi@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN * untuk penulis korespondensi

## Abstract
Taxpayer  compliance  is  one  of  the  important  elements  in  tax  administration.  This  study  aims  to  analyze  the taxpayer  compliance  of  restaurant  business  in  Asahan  Regency  in  terms  of  the  implementation  of  income  tax payments  and  tax  reporting.  The  research  method  used  is  qualitative  with  a  literature  study  approach  and interviews with two sources from the taxpayers and the Directorate General of Taxes. The authors compares the theory of the factors that affect tax compliance with the reality of the difficulties faced by taxpayers in fulfilling tax compliance. The results of the study indicate that there are obstacles to achieving tax compliance both from the internal perspective of the taxpayer and the external perspective of the taxpayer.
Keywords: tax compliance, restaurant business, Asahan Regency

## Abstrak
Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu unsur penting dalam administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  usaha  restoran  di  Kabupaten  Asahan  dalam  hal  pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan dan pelaporan pajaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan  studi  literatur  dan  wawancara  dengan  dua  orang  narasumber  dari  pihak  wajib  pajak  dan  Direktorat Jenderal Pajak. Penulis membandingkan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dengan realita  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kepatuhan  perpajakan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala untuk mencapai kepatuhan pajak baik dari perspektif internal wajib pajak dan perspektif eksternal wajib pajak.
Kata Kunci: Kepatuhan pajak, usaha restoran, kabupaten Asahan

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Kontribusi  penerimaan  pajak  terhadap  penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Sabil, Pujiwidodo, & Lestiningsih, 2018). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020, penerimaan dari sektor perpajakan  menyumbang  sebesar  83,5%  atau  setara  dengan  1.865,7  triliun  rupiah  dari  total pendapatan negara sebesar 2.233,2 triliun rupiah pada postur APBN tahun 2020 (APBN, 2020).
Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan hal yang sangat wajar ketika sumber daya alam seperti minyak bumi sudah tidak dapat diandalkan lagi. Penerimaan sumber daya alam memiliki umur yang relatif terbatas karena sumber daya alam akan habis dan tidak  bisa  diperbaharui.  Hal  ini  berbeda  dengan  pajak  yang  merupakan  sumber  penerimaan yang umurnya tidak terbatas dan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk  (Mardiasmo,  2009).  Mengingat  begitu  besarnya  kontribusi  pajak  dalam  sumber penerimaan  negara,  maka  penting  adanya  kesadaran  dan  peran  masyarakat  untuk  membayar pajak.  Pemerintah  berharap  dengan  meningkatnya  kesadaran  atau  pemahaman  masyarakat tentang  pentingnya  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sabil, Pujiwidodo, & Lestiningsih, 2018).
Pajak memiliki fungsi regulerend dan fungsi budgeter . Fungsi pajak sebagai budgeter adalah sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah, seperti  dimasukkannya  pajak  dalam  APBN  sebagai  penerimaan  dalam  negeri.  Fungsi  pajak sebagai regulerend adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial  dan ekonomi, seperti  dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap  minuman keras agar jumlah  konsumen  minuman  keras  dapat  ditekan,  demikian  pula  terhadap  barang  mewah  (
Hardiningsih & Yulianawati, 2011).
Suatu  sistem  perpajakan  dapat  berhasil  apabila  masyarakatnya  merasa  yakin  bahwa pajak  yang  dipungut  pemerintah  telah  dikenakan  secara  adil  dan  setiap  orang  membayar pajaknya  sesuai  dengan  besaran  kewajibannya  (Yuliana  &  Isharijadi,  2014) . Dalam  sistem perpajakan Indonesia dikenal istilah Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak. Subjek pajak terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) (Amachi & Irma, 2019). Berdasarkan penjelasan Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal  1  dan  2,  disebutkanbahwa  pengertian  subjek  pajak  berbeda  dengan  pengertian  wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap (BUT) (Ardiati & Mahdi, 2017).
Wajib  pajak  adalah  subjek  pajak  yang  telah  mendapat  atau  menerima  penghasilan. Dengan  kata  lain,  wajib  pajak  menurut  UU  PPh  adalah  orang  pribadi  yang  telah  memenuhi syarat  subjektif  pajak  dan  syarat  objektif  pajak  (Christover  &  Rondonuwu,  2016).  Syarat subjektif pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal  di  Indonesia.  Sedangkan  syarat  objektif  pajak  untuk  diri  wajib  pajak  orang  pribadi adalah  memiliki  penghasilan  di  atas  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP),  yaitu Rp54.000.000  per  tahun  (Fikriningrum,  2012).  Wajib  pajak  yang  telah  memenuhi  syarat subjektif  dan  syarat  objektif  wajib  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP  di  kantor Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  atau  tempat kedudukan wajib pajak (Inkiriwang, 2017).
Wajib  pajak  yang  telah  memiliki  NPWP  harus  memenuhi  kewajiban  perpajakannya secara self  assessment.  Self  assessment  system mengharuskan  wajib  pajak  untuk  mendaftar, menghitung,  membayar  serta  melaporkan  sendiri  jumlah  pajak  terutang  yang  menjadi kewajibannya  (Tiraada,  2013).  Hal  ini  menjadikan  kepatuhan  dan  kesadaran  wajib  pajak menjadi  faktor  yang  sangat  penting  dalam  hal  untuk  mencapai  keberhasilan  penerimaan perpajakan  (Suhendri,  2015).  Kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  merupakan perilaku  wajib  pajak  yang  melibatkan  pengetahuan,  keyakinan  dan  penalaran  disertai kecenderungan  untuk  bertindak  sesuai  dengan  stimulus  yang  diberikan  oleh  sistem  dan ketentuan  pajak  tersebut.  Kesadaran  membayar  pajak  dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk sikap  moral  yang  memberikan  sebuah  kontribusi  kepada  negara  untuk  menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara (Putri & Setiawan, 2017).
Sebagai  salah  satu  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  negeri,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menegah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  pilar  penting  yang  mendukung  perekonomian  di Indonesia.  Hal  ini  karena  UMKM  dapat  menyerap  tenaga  kerja  dan  menaikkan  tingkat kesejahteraan pelakukanya. UMKM memegang peran strategis dalam struktur perekonomian nasional (Irmawati & Hidayatulloh, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2018), kontribusi UMKM pada PDB Indonesia mencapai 61% atau sekitar Rp8.952 triliun dari total sebesar  Rp14.837  triliun  di  2018.  UMKM  juga  berpotensi  menjadi  kontributor  yang  besar karena  sektor  ini  dapat  menyerap  tenaga  kerja  hingga  97%  dari  total  tenaga  kerja  yang  ada (Avisena,  2020).  Kontribusi  UMKM  yang  sangat  besar  juga  dipengaruhi  oleh  banyaknya jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Jumlah unit UMKM di tahun 2018 mencapai 64,1 juta unit atau setara dengan 99,9% dari total jumlah unit usaha di Indonesia, yaitu sebesar 64,2 juta (Thaha,  2020).  Berdasarkan  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  peranan  UMKM  dalam perekonomian harus ikut diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan.  Banyaknya  pelaku  usaha  UMKM  bila  diperhatikan  secara  seksama  merupakan potensi yang akan berdampak pada peningkatan perilaku kepatuhan pajak (Fuadi & Mangoting
, 2013).
Restoran merupakan salah satu  UMKM yang dapat  ditemui  hamper  di  setiap daerah. Keberadaan restoran atau tempat makan sejenisnya semakin menjamur seiring dengan tingkat perkembangan  suatu  daerah  (Ulfah,  2018).  Sebagai  salah  satu  kabupaten  yang  berada  di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan merupakan daerah yang memiliki banyak restoran di dalam kawasannya. Berdasarkan data statistik Kabupaten Asahan (2018), industri makanan dan minuman merupakan industri yang paling banyak berdiri di Kabupaten Asahan. Dari total 103  industri  yang  ada,  sebanyak  81  industri  diantaranya  merupakan  industri  pengolahan makanan dan minuman yang mana didominasi oleh restoran dan tempat makan sejenisnya (BPS Kabupaten Asahan, 2018).
Pemilik atau manajer restoran beranggapan bahwa semua kebijakan dan fasilitas yang dikeluarkan pemerintah dapat langsung otomatis dimanfaatkan (Avisena, 2020). Padahal untuk dapat  menggunakan  fasilitas  yang  diberikan  pemerintah,  para  pelaku  usaha  restoran  harus memenuhi syarat-syarat dan melakukan permohonan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam kebijakan tersebut. Sehingga perlu adanya pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha restoran untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku.
Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak memahami  tentang  perpajakan  dan  menerapkan  pengetahuan  itu  untuk  membayar  pajak (Dharma, 2016). Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi faktor yang mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  pajak.  Rendahnya  pemahaman  mengenai  peraturan perpajakan dapat memengaruhi wajib pajak pelaku usaha restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya  (Cahyani  &  Noviari,  2019).  Sebagai  contoh,  ada  pelaku  usaha  restoran  yang tidak  mengetahui  batasan  omzet  yang  diperbolehkan  untuk  menggunakan  fasilitas  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu (Selanjutnya disebut PP 23 Tahun 2018). Pelaku usaha restoran tersebut juga tidak mengetahui berapa  lama  jangka  waktu  fasilitas  PP  23  Tahun  2018  boleh  dipergunakannya  selaku  wajib pajak. Hal tersebut hanyalah salah satu contoh dari sekian banyaknya masalah perpajakan yang dialami oleh wajib pajak pelaku usaha restoran yang berada di Kabupaten Asahan.
PP 23 Tahun 2018 juga mengatur Subjek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan final. Subjek  Pajak  tersebut  meliputi  orang  pribadi,  badan  berbentuk  koperasi,  persekutuan, komanditer,  firma,  dan  perseroan  terbatas  kecuali  wajib  pajak  badan  yang  memilih  untuk dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1a) dan (2a) atau pasal 31E UU PPh.  PP  23  Tahun  2018  juga  menetapkan  kriteria  wajib  pajak,  yakni  pelaku  usaha  yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun (Prakosa & Hidayatulloh, 2019). Wajib pajak pelaku  usaha  restoran  harus  memiliki  pemahaman  yang  baik  terkait  peraturan  ini  terutama tentang penurunan tarif final menjadi 0,5%. Perubahan peraturan tersebut akan memudahkan wajib  pajak  UMKM  dalam  melakukan  perhitungan  dan  pembayaran  pajaknya  (Cahyani  & Noviari, 2019).
Sosialisasi  dan  edukasi  merupakan  hal  yang  penting  dilakukan  oleh  Negara  kepada seluruh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Direktorat  Jenderal  Pajak  berkewajiban  melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan  pengawasan secara optimal (Prajogo & Widuri, 2013).  Sosialisasi  perpajakan  dapat  memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak karena dengan semakin banyaknya sosialisasi tentang perpajakan dilakukan, baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  memberikan  pemahaman  kepada  wajib  pajak tentang  peraturan  perpajakan  sehingga  tercipta  wajib  pajak  yang  patuh  (Febri  &  Sulistyani, 2018).
Pelayanan pada administrasi perpajakan merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban
perpajakannya.  Pelayanan  pajak  termasuk  dalam  pelayanan  publik  karena  dijalankan  oleh instansi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  undang-undang  dan  tidak berorientasi  pada  laba  (Jotopurnomo  &  Mangoting,  2013).  Kualitas  pelayanan  pajak  yang dilakukan  oleh  fiskus  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak (Supadmi, 2009).
Menurut  Fuadi  &  Mangoting  (2013),  kualitas  pelayanan  pajak  yang  diberikan  oleh fiskus  kepada  wajib  pajak  merupakan  faktor  yang  paling  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Zuhair (2018), ditemukan hasil yang bertolak belakang. Zuhair (2018)  menginvestigasi  dengan  teknik  menyebarkan  kuesioner  kepada  wajib  pajak  pelaku usaha  kafe  di  Yogyakarta.  Hasil  pengujian  membuktikan  bahwa  kualitas  layanan  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Kemungkinan  hal  tersebut  terjadi karena  wajib  pajak  yang  menjadi  responden  dalam  penelitian  tersebut  secara  keseluruhan merasa bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah terkait dengan perpajakan masih di  bawah  harapan  para  wajib  pajak  atau  belum  memenuhi  ekspetasi  para  wajib  pajak,  yang kemudian berdampak pada rendahnya penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga membuat mereka enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib dan hambatan yang dialami oleh wajib pajak pelaku usaha restoran  khususnya di Kabupaten Asahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis teori  yang  menjelaskan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dengan kenyataan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan. Bagian selanjutnya dari artikel ini disajikan dengan sistematika berupa: kajian pustaka, metode, hasil dan pembahasan, serta penutup.

## KAJIAN PUSTAKA
Jackson dan Milliron (1986) mengemukakan teori bahwa wajib pajak yang patuh adalah orang  pribadi  atau  badan  yang  melaporkan  pajaknya  secara  benar,  lengkap,  tepat  waktu  dan membayar  penuh  seluruh  hutang  pajaknya  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  otoritas  pajak. Jackson  dan  Milliron  (1986)  juga  menjelaskan  bahwa  seorang  wajib  pajak  dapat  dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh apabila dirinya melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti melaporkan pajaknya secara benar dan lengkap serta melakukan pembayaran  pajak secara tepat  waktu (Jackson &  Milliron, 1986). Teori tersebut juga memiliki kesamaan dengan definisi kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh  Nurmantu (2003). Nurmantu (2003) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana  seorang  wajib  pajak  memenuhi  segala  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya.  Nurmantu  (2003)  juga  menjelaskan  bahwa  kepatuhan  pajak  dapat  dibagi menjadi dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu kondisi dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal dan tentunya sesuai dengan peraturan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu kondisi dimana wajib pajak secara subtantif atau hakekatnya telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan dan tentunya sesuai dengan isi dan jiwa dari undang-undang perpajakan yang berlaku (Nurmantu, 2003).
Penelitian  difokuskan  pada  kepatuhan  pajak  dari  sisi  kepatuhan  formal  sebagaimana yang  dijelaskan  oleh  Nurmantu  (2003).  Berdasarkan  teori  yang  dijelaskan  oleh  Nurmantu (2003), akan dijelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan  dengan  cara  mengunakan  data  penyetoran  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  pelaku
usaha restoran di Kabupaten Asahan. Melalui kombinasi teori dan data yang digunakan, penulis dapat  menjelaskan  bagaimana  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  usaha  restoran  di  Kabupaten Asahan dari sisi  kepatuhan formal perpajakan. Selain itu, penulis juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan hambatan yang dihadapi wajib pajak pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan dalam mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
Terdapat  penelitian terdahulu  yang menjadi  arah dan dasar penulis dalam melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak. Jackson dan Milliron (1986) menyelidiki pengaruh empat belas variabel kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kepatuhan tersebut adalah usia,  jenis  kelamin,  edukasi,  tingkat  pendapatan,  sumber  pendapatan,  pekerjaan,  pengaruh teman  sebaya,  etika,  keadilan,  kompleksitas,  perlakuan  otoritas  perpajakan,  sanksi, kemungkinan diperiksa dan tarif pajak. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode survei, eksperimen, model analitik dan analisis regeresi. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa  terdapat  beberapa  variabel  yang  memberikan  pengaruh  besar  pada  kepatuhan  wajib pajak dan terdapat beberapa variabel yang tidak terlalu memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Jackson & Milliron, 1986). Penelitian menggunakan variabel edukasi, perlakuan otoritas  perpajakan  dan  sanksi  dengan  argumen  bahwa  variabel-variabel  dimaksud  banyak digunakan oleh para peneliti lainnya.
Studi lainnya  dilakukan  terhadap wajib pajak  restoran yang berada di  Kota Solo  dan Yogyakarta   (Zuhair, 2018). Zuhair (2018) lebih berfokus pada kepatuhan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak restoran yang merupakan bagian dari pajak daerah. Sedangkan penulis  melakukan  penelitian  yang  akan  lebih  berfokus  pada  kepatuhan  wajib  pajak  yang melakukan pelaporan dan pembayaran atas pajak penghasilan usahanya yang merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat.
Riset  yang  dilakukan  oleh  Cahyani  dan  Noviari  (2019)  meneliti  tentang  faktor  yang mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Singaraja. Pada penelitian tersebut Cahyani dan Noviari (2019) memilih beberapa variabel yang akan diuji pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama  Singaraja.  Beberapa  variabel  itu  adalah  pengaruh  tarif  pajak  yang  dikenakan, pemahaman  wajib  pajak  terhadap  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan.  Berdasarkan  hasil penelitian  terbukti  bahwa  pengaruh  tarif  pajak  yang  dikenakan,  pemahaman  wajib  pajak terhadap  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan  memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Penelitian  tersebut  juga  memberikan  saran  untuk  meneliti pengaruh  variabel  lain  seperti  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan,  kesadaran  wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Cahyani & Noviari, 2019).
Muliasari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  dan  dilakukan  secara  sukarela.  Indikator kesadaran pajak dapat ditandai dengan wajib pajak mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan, mengetahui dan memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara, dan memahami  kewajiban  perpajakan  yang  harus  dilakukan  seperti  menghitung,  membayar,  dan melaporkan  pajak  secara  sukarela.  Kesadaran  pajak  dapat  ditingkatkan  melalui  pemahaman wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  dan  adanya  undang-undang  perpajakan  yang mencantumkan  tata  cara  perpajakan  yang  berguna  untuk  membantu  wajib  pajak  dalam mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya  menjadi  peran  yang  penting  dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muliari & Setiawan, 2010).
Pengetahuan adalah suatu proses dimana seseorang atau sekelompok orang mengerti, paham,  dan  mengetahui  sesuatu  yang  memiliki  tujuan.  Pengetahuan  mengenai  perpajakan
merupakan  cara  seorang  wajib  pajak  dalam  memahami  peraturan  perpajakan  yang  sedang berlaku.  Pengetahuan  mengenai  perpajakan  dapat  meningkatan  kesadaran  wajib  pajak  untuk membayar dan melaporkan pajaknya secara lengkap dan benar. Semakin  tinggi pengetahuan perpajakan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  maka  akan  semakin  baik  pula  sikap  wajib  pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Hendri, 2016).
Sosialisasi  merupakan  suatu  proses  bimbingan  individu  ke  dalam  dunia  sosial. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar individu tersebut menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan dalam berbagai  kelompok  khusus,  sosialisasi  dapat  dianggap  sama  dengan  pendidikan  (Nasution, 2009). Apabila dikaitkan dengan sektor perpajakan, konsep sosialisasi ini dapat menjadi dasar terbentuknya  kegiatan  sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak. Sosialisasi perpajakan adalah sebuah program kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak  yang  bertujuan  memberikan  pemahaman  dan  kesadaran  kepada  masyarakat  tentang pentingnya  membayar  pajak  sebagai  bagian  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara (Winerungan, 2013).
Sosialisasi perpajakan ini biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan  oleh  para  fiskus  kepada  masyarakat.  Kegiatan  penyuluhan  tersebut  dapat  berupa mengadakan  seminar-seminar  tentang  perpajakan,  memberikan  pelatihan  kepada  badan pemerintah  maupun  swasta,  memasang  iklan  atau  spanduk  yang  bertemakan  pajak,  dan kegiatan  lainnya  yang  bertujuan  untuk  menimbulkan  pemahaman  tentang  pajak  kepada masyarakat. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat menjadi paham dan mengerti tentang pentingnya  membayar  pajak  serta  mengetahui  sanksi  yang  diterima  apabila  tidak  membayar pajak.  Dengan  demikian  sosialisasi  perpajakan  ini  dapat  menimbulkan  kepatuhan  dari  wajib pajak, sehingga secara otomatis  tingkat  kepatuhan wajib pajak akan semakin  bertambah dan selaras  dengan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  yang  akan  semakin  meningkat (Winerungan, 2013).
Pelayanan  pajak  adalah  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pegawai  pajak  kepada  wajib pajak dengan tujuan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fuadi &  Mangoting  ,  2013).  Dalam  studinya  Fuadi  &  Mangoting  (2013)  juga  menyatakan  bahwa Direktorat  Jenderal  Pajak  perlu  memperhatikan  dan  meningkatkan  pelayanan  pajak  yang diberikan kepada wajib pajak, hal ini bertujuan agar menunjang kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin baik pelayanan pajak yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, maka akan semakin tinggi kemauan wajib pajak  untuk  membayar  pajaknya  secara  sukarela.  Sehingga  akan  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Fuadi & Mangoting , 2013). Kerangka pikir yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kepustakan yang dilakukan dengan teknik pengumpulan informasi yang relevan terkait topik dan masalah penelitian.  Informasi  tersebut  diperoleh  dari  buku-buku  ilmiah,  karangan  ilmiah,  peraturan- peraturan, laporan penelitian dan sumber tertulis ilmiah lain. Pendekatan ini dilakukan dengan teknik  membaca  dan  memahami  teori  serta  pengolahan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti sebelumnya. Data pustaka yang digunakan bersifat siap pakai dan dapat diakses secara online melalui website penyedia  buku  dan  jurnal  ilmiah.  Informasi  dari  data  pustaka  tersebut digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan dan menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian. Penulis menggunakan pendekatan ini karena untuk memberikan acuan bagi penulis dalam menjelaskan teori-teori yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan menjadi referensi bagi penulis dalam memperkuat jawaban atas masalah yang dibahas pada penelitian ini.
Selanjutnya,  penulis  menggunakan  teknik  wawancara  dengan  bentuk semi-structured interviews . Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung kepada Informan yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih luas dan bebas dari bias. Informan
yang  diwawancarai  pada  penelitian  ini  merupakan  wajib  pajak  pelaku  usaha  restoran  yang berada di Kabupaten Asahan (Informan 1) dan seorang account representative yang bertugas di KPP Pratama Kisaran (Informan 2) yang memiliki pengetahuan terkait kepatuhan para wajib pajak pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan. Penulis memilih  Informan tersebut untuk mendapatkan  pernyataan  dan  pejelasan  tentang  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  yang dilakukan oleh wajib pajak dari kedua belah pihak, yaitu dari sisi pelaku usaha restoran selaku wajib pajak dan dari sisi account representative selaku fiskus yang mengawasi tindakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak.
Wawancara ini dilakukan dengan cara one-to-one interviews sehingga Informan dapat menjawab  pertanyaan  peneliti  secara  leluasa  tanpa  ada  pengaruh  dari  partisipan  lain. Wawancara  ini  direkam  menggunakan  telepon  seluler  dan  disimpan  dalam  bentuk  audio. Rekaman wawancara ini selanjutnya akan diperoses lebih lanjut oleh penulis sehingga menjadi data primer yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Penulis melakukan observasi di KPP Pratama Kisaran. Observasi tersebut dilakukan untuk mengetahui  bagaimana  fakta  di  lapangan  seputar  tentang  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mengetahui  besarnya  kontribusi  pembayaran  Pajak  Penghasilan  pelaku  usaha restoran  di  Kabupaten  Asahan  terhadap  penerimaan  Pajak  Penghasilan  di  KPP  Pratama Kisaran, maka perlu melihat data penerimaan Pajak Penghasilan dari wajib pajak pelaku usaha restoran dan data penerimaan Pajak Penghasilan secara umum di KPP Pratama Kisaran. Berikut data yang penulis terima dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Kisaran:
Tabel 1 . Penerimaan Pajak Penghasilan WP Usaha Restoran
Tahun Pajak Penerimaan PPh dari WP Usaha Restoran Penerimaan PPh Secara Umum Perbandingan Penerimaan PPh 2015 174.363.199 436.552.712.480 0,0399% 2016 204.161.358 509.220.173.482 0,0401% 2017 189.036.250 282.138.749.159 0,0670% 2018 172.843.996 516.475.974.508 0,0335% 2019 198.510.072 469.132.217.143 0,0423%
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kisaran (2021)
Tabel  1  menjelaskan  bahwa  penerimaan  Pajak  Penghasilan  dari  wajib  pajak  pelaku usaha  restoran  di  Kabupaten  Asahan  tidak  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Kisaran. Penerimaan  Pajak Penghasilan yang  berasal  dari  wajib  pajak  pelaku  usaha  restoran  hanya  berkisar  di  nominal  ratusan  juta rupiah. Sedangkan, total penerimaan Pajak Penghasilan yang tercatat di KPP Pratama Kisaran mencapai nominal ratusan miliar rupiah di setiap tahunnya. Bahkan apabila dilihat dari bentuk persentase perbandingan antara penerimaan Pajak Penghasilan dari wajib pajak pelaku usaha restoran  dengan  total  penerimaan  Pajak  Penghasilan  secara  umum  di  KPP  Pratama  Kisaran, jumlah  penerimaan  Pajak  Penghasilan  dari  wajib  pajak  pelaku  usaha  restoran  terhadap  total penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Kisaran tidak pernah mencapai angka 0,01% (nol koma nol satu persen). Hal ini menjelaskan bahwa pembayaran  Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak pelaku usaha restoran hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Kisaran.
Mayoritas wajib pajak pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan menggunakan PP 23 Tahun 2018 sebagai dasar perhitungan jumlah kewajiban perpajakan yang harus   dibayarkan atas usaha restorannya. Pandangan penulis ini diperkuat dengan pernyataan Informan 2. Melalui wawancara yang penulis lakukan, Informan 2 menyatakan bahwa pada umumnya para pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan menggunakan tarif sesuai PP 23 Tahun 2018, yaitu tarif sebesar  0,5%  yang  kemudian  dikalikan  dengan  omzet  perbulan  atas  usahanya.  Adapun alasannya karena para pelaku usaha restoran ini termasuk dalam kelompok wajib pajak UMKM dan mayoritas para pelaku usaha restoran ini penghasilan brutonya tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun.
Pembayaran  Pajak  Penghasilan  yang  dilakukan  oleh  setiap  wajib  pajak  pelaku  usaha restoran  dapat  dikatakan  cukup  kecil  karena  hanya  dikenakan  sebesar  0,5%  dari  besarnya penghasilan  bruto  atas  usaha  setiap  bulannya.  Namun,  nilai  pengenaan  pajak  tersebut  tetap perlu  diapresiasi.  Dengan  kecilnya  tarif  pajak  yang  dikenakan,  wajib  pajak  akan  cenderung lebih  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  karena  wajib  pajak  merasa  tidak terlalu terbebani untuk membayar pajaknya. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga akan memberikan efek pada peningkatan penerimaan pajak. Pendapat ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2008). Santoso (2008) menyatakan bahwa pada tingkat  penghasilan  tertentu  yang  dilaporkan,  tarif  pajak  akan  berpengaruh  negatif  terhadap utility wajib  pajak.  Semakin  rendah  tarif  pajak  yang  dikenakan,  maka  akan  semakin meningkatkan utility wajib  pajak  dan  akan  memberikan  inisiatif  bagi  wajib  pajak  untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi perpajakan (Santoso, 2008).

## Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pelaku  Usaha  Restoran  di  Kabupaten  Asahan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya
Tingkat  kepatuhan  pajak  di  suatu  daerah  dapat  dilihat  melalui  perilaku  para  wajib pajaknya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh  Jackson  dan  Milliron  (1986),  wajib  pajak  dapat  dikatakan  patuh  apabila  wajib  pajak tersebut  melaporkan  SPT-nya  secara  benar,  lengkap,  dan  tepat  waktu,  serta  melakukan pembayaran pajak secara penuh atas seluruh hutang pajaknya tanpa adanya paksaan dari pihak otoritas perpajakan.
Untuk  mengetahui  seberapa  tinggi  tingkat  kepatuhan  pajak  para  wajib  pajak  pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan, maka penulis menyajikan data berupa jumlah wajib pajak yang terlambat menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan di akhir tahun pajak dan jumlah wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilannya pada masa  pajaknya  di  dalam  satu  tahun  pajak.  Selanjutnya  data  ini  akan  dibandingkan  dengan jumlah seluruh wajib pajak pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan yang tercatat di KPP Pratama Kisaran dalam lima tahun terakhir. Berikut data yang berasal dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Kisaran.
Gambar 2 . Grafik Perbandingan Wajib Pajak Pelaku Usaha Resto yang Tidak Patuh terhadap Jumlah Wajib Pajak Pelaku Usaha Resto
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kisaran (2021)
Berdasarkan  data  yang  ditampilkan  pada  grafik,  dapat  dilihat  bahwa  pelaku  usaha restoran  yang  terlambat  melakukan  pembayaran  pajaknya  jumlahnya  sangat  sedikit  setiap tahunnya, yaitu  satu  atau dua wajib pajak saja.  Hal  ini menandakan bahwa untuk  kepatuhan dalam  melaksanakan  kewajiban  pembayaran  pajak,  wajib  pajak  pelaku  usaha  restoran  di Kabupaten Asahan memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi.
Namun, berbeda halnya dengan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak. Terjadi  kenaikan  dan penurunan pada jumlah wajib pajak pelaku usaha restoran yang terlambat  melaporkan SPT-nya di  tahun pajak 2015 sampai dengan 2019.  Fluktuasi tersebut karena  dipengaruhi  oleh  bertambahnya  jumlah  wajib  pajak  perlaku  usaha  restoran  di  setiap tahunnya.  Penambahan  jumlah  wajib  pajak  pelaku  usaha  restoran  ini  dapat  diklasifikasikan menjadi  dua  kelompok,  yaitu  wajib  pajak  pelaku  usaha  restoran  yang  sebelumnya  telah memiliki  NPWP  dan  wajib  pajak  pelaku  usaha  restoran  yang  baru  pertama  kali  memiliki NPWP. Wajib pajak pelaku usaha restoran yang sebelumnya telah memiliki NPWP biasanya telah  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  karena  wajib  pajak  tersebut berpengalaman. Sedangkan, wajib pajak pelaku usaha restoran yang baru pertama kali memiliki NPWP biasanya belum mengetahui dan menyadari sepenuhnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
Terkait  klasifikasi  wajib  pajak  pelaku  usaha  restoran  menjadi  dua,  dan  penyebab kelalaian  wajib  pajak  baru  dalam  melaksankan  kewajiban  perpajakannya  diperkuat  dengan pernyataan  dan  penjelasan  Informan  2.    Informan  2  menjelaskan  bahwa  wajib  pajak  pelaku usaha  restoran  dapat  dibagi  menjadi  dua  kelompok.  Pertama,  pelaku  usaha  restoran  yang merupakan wajib pajak lama atau telah memiliki NPWP sebelumnya dan usaha restoran yang ia  buka  hanya  menambah  jenis  usaha  atas  nama  NPWP  wajib  pajak  tersebut.  Kedua,  wajib pajak pelaku usaha restoran yang merupakan wajib pajak baru atau baru memiliki NPWP atas usahanya pertama kali yang berupa restoran yang baru ia buka. Untuk para wajib pajak yang masuk  pada  kelompok  pertama  biasanya  memiliki  tingkat  kepatuhan  pajak  yang  sudah  baik karena wajib pajak tersebut telah memiliki pengalaman dalam melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan. Sedangkan, untuk para wajib pajak yang masuk pada kelompok kedua  biasanya  memiliki  tingkat  kepatuhan  pajak  yang  relatif  rendah  karena  wajib  pajak
198 211 239 250 262 - 30 8 5 20 - 2 1 - 1 0 50 100 150 200 250 300 2015 2016 2017 2018
2019

## Perbandingan WP Usaha Restoran yang Telat Lapor dan yang Telat Setor terhadap Jumlah WP
Jumlah WP Usaha Resto Jumlah WP Resto Telat Lapor
Jumlah WP Resto Telat Setor
tersebut masih belum memahami apa-apa saja kewajiban perpajakan yang harus ia lakukan dan bagaimana  cara  melakukan  kewajiban  perpajakan  tersebut  dengan  baik  sesuai  peraturan perpajakan.  Dalam  hal  ini,  kesadaran  wajib  pajak  dan  pengetahuan  wajib  pajak  mengenai perpajakan  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  usaha restoran di Kabupaten Asahan.

## Hambatan  Bagi  Pelaku  Usaha  Restoran  di  Kabupaten  Asahan  dalam  Menjalankan Kewajiban Perpajakannya
Kesadaran  terhadap  perpajakan  merupakan  sebuah  komponen  yang  tidak  dapat dipisahkan  dalam  membentuk  wajib  pajak  yang  patuh  terhadap  perpajakan.  Tanpa  adanya kesadaran  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  maka  akan  sulit  untuk mewujudkan sikap wajib pajak yang patuh dan taat terhadap ketentuan perpajakan (Muliari & Setiawan, 2010). Pernyataan ini juga diperkuat dengan penjelasan Informan 2. Ia menyatakan bahwa hambatan yang menyebabkan tingkat kepatuhan pajak menjadi rendah karena rendahnya kesadaran dan rasa keingintahuan wajib pajak dalam memperoleh informasi terkait kewajiban perpajakan yang harus ia lakukan.
Pemberian pemahaman tentang perpajakan kepada wajib pajak juga merupakan suatu hal  yang  penting.  Tanpa  adanya  pengetahuan  yang  dimiliki  wajib  pajak  tentang  ketentuan perpajakan,  maka  sangat  tidak  mungkin  kepatuhan  pajak  dapat  terwujud  sebagaimana mestinya.  Pengetahuan  wajib  pajak  tentang  ketentuan  perpajakan  yang  sangat  minim  akan menyebabkan  terhambatnya  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  secara patuh dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pendapat penulis diperkuat dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Murni  Julianti  (2014).  Murni  Julianti  (2014)  menyatakan  bahwa  wajib pajak  akan  cenderung  tidak  menjadi  patuh  ketika  tidak  memahami  peraturan  perpajakan (Julianti, 2014).
Informan  1  menyatakan  bahwa  tidak  dapat  langsung  memahami  peraturan  dan ketentuan  perpajakan  yang  dikeluarkan  pemerintah.  Ia  juga  menyatakan  bahwa  peraturan perpajakan terlalu banyak dan dapat berubah-ubah di setiap tahunnya, sehingga menyulitkan untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal tersebut yang menyebabkan orang-orang malas membayar pajak, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Informan 1 juga menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan bagi wajib pajak pelaku usaha restoran adalah karena kurangnya pengetahuan wajib pajak  dalam  memahami  kewajiban  perpajakan  apa  yang  harus  ia  lakukan  setelah  terdaftar menjadi wajib pajak dan memiliki NPWP. Sehingga untuk mengatasi permasalahan rendahnya pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  perpajakan,  maka  perlu  dilakukannya  penyuluhan  dan sosialisasi perpajakan.
Informan 2 menguraikan setidaknya telah dilakukan 36 kali kegiatan penyuluhan dan sosialisasi  dalam  setahun  kepada  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Kisaran. Sosialisasi itu biasanya dilakukan dengan mengelompokkan wajib pajak secara tematik, seperti kelompok  wajib  pajak  UMKM,  kelompok  wajib  pajak  yang  bergerak  di  bidang  industri manufaktur, kelompok wajib pajak yang melakukan penyerahan jasa, dan lain-lain. Kemudian setelah dikelompokkan, para wajib pajak tersebut dikirimkan surat berupa surat undangan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi perpajakan secara langsung di KPP Pratama Kisaran. Metode penyuluhan  tersebut  dapat  dilakukan  apabila  kondisi  memungkinkan  untuk  dilaksanakannya program penyuluhan perpajakan secara offline atau bertatap muka secara langsung. Namun, di tengah kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk melakukan penyuluhan perpajakan secara offline karena  ada  prosedur  kesehatan  yang  harus  dipenuhi  seperti  menjaga  jarak  ( social distancing ),  tidak  berkerumun  serta  menghindari  kontak  fisik  dengan  orang  lain  ( physical distancing ).  Sehingga,  metode  penyuluhan  dan  sosialisasi  termasuk  kelas  pajak  yang  dapat dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran berupa online .
Informan 2 menjelaskan  terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan wajib pajak tidak mendapatkan sosialisasi tentang perpajakan melalui program penyuluhan perpajakan yang dilakukan  KPP  Pratama  Kisaran.  Pertama,  untuk  penyuluhan  perpajakan  secara offline . Penyebab tidak terselenggaranya sosialisasi perpajakan secara baik karena banyak wajib pajak yang tidak hadir pada saat diundang untuk datang ke kantor. Alasan para wajib pajak tersebut karena tidak dapat meninggalkan usaha mereka pada saat diundang untuk datang langsung ke kantor. Adapun kendala berikutnya adalah surat undangan dari kantor tidak sampai ke tangan wajib  pajak.  Hal  ini  terjadi  karena  banyak  alamat  wajib  pajak  yang  tidak  tercantum  dengan jelas,  terkadang  alamat  yang  tercatat  pada  sistem  hanya  berupa  nama  dusun/desanya  saja. Bahkan ketika dihubungi melalui telepon banyak nomor telepon wajib pajak yang tercantum pada sistem tidak valid atau sudah tidak aktif lagi. Kedua, untuk penyuluhan perpajakan secara onlin e. Penyebab tidak terselenggaranya sosiasilasi perpajakan secara baik karena kurangnya rasa ketertarikan  wajib pajak dalam  mengikuti kegiatan sosialisasi  perpajakan secara online . Padahal informasi tentang penyelenggaran sosialisasi perpajakan telah disebarluaskan melalui media sosial seperti Instagram , Twitter dan Facebook . Adapun kendala lainnya yaitu buruknya kualitas  jaringan  yang  dimiliki  wajib  pajak  pada  saat  mengikuti  sosialisasi  secara onlin e. Sehingga  wajib  pajak  tidak  dapat  mendengarkan  penjelasan  dari  pemateri  dengan  jelas  dan wajib pajak tidak dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh pemateri dengan maksimal.
Berdasarkan sisi pelayanan perpajakan yang diberikan, KPP Pratama Kisaran melalui seksi pelayanan melakukan pelayanan terhadap wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan observasi dan pengalaman penulis di KPP Pratama Kisaran, para pegawai yang bertugas di seksi pelayanan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan. Salah satu tugas di seksi pelayanan yang sering ramai dikunjungi wajib pajak adalah pelaporan SPT secara online melalui  aplikasi e-Filing .  Aplikasi e-Filing ini  merupakan  salah  satu  bentuk kemajuan teknologi di bidang perpajakan, yang awalnya perlaporan SPT menggunakan kertas atau secara manual, tetapi sekarang sudah bisa melakukan pelaporan SPT secara online melalui perangkat elektronik seperti smartphone ataupun laptop.
Terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di tengah era kecanggihan teknologi saat ini. Kemudahan pelaporan SPT secara online menggunakan aplikasi e-Filing ternyata masih menimbulkan beberapa keluhan dari para wajib pajak. Pada saat  observasi, penulis menjumpai pelaku usaha restoran dengan inisial BD (usia 46 tahun, pemilik restoran BRB). Beliau menyatakan tidak memahami kolom- kolom isian yang terdapat pada aplikasi e-Filing . Sehingga untuk melakukan pelaporan SPT secara online melalui aplikasi e-Filing , ia harus dibantu oleh salah satu pelanggan setianya yang juga merupakan pegawai pajak di KPP Pratama Kisaran. Pernyataan BD tersebut juga sejalan dengan masukan dan pendapat dari Informan 1 yang juga merupakan wajib pajak pelaku usaha restoran. Informan 1 memberikan masukan untuk bisa lebih memperjelas lagi hal-hal yang ada pada tiap-tiap kolom yang terdapat  pada aplikasi e-Filing , sehingga setiap orang  memahami apa saja yang perlu diisi pada kolom-kolom tersebut.
kendala  lainnya  yang  sering  terjadi  dalam  pelaporan  SPT  melalui e-Filing ini  adalah lamanya  proses  pengisian e-Filing yang  disebabkan  oleh  lambatnya  pengiriman token untuk masuk ke e-mail wajib pajak dan terjadinya overload server yang menyebabkan pengisian e- Filing dapat  terhenti.  Bahkan  dalam  kondisi  terburuknya,  wajib  pajak  yang  telah  lama mengantri harus pulang karena DJP Online mengalami overload server , sehingga menyebabkan aplikasi e-Filing tidak dapat diakses. Hal ini menyebabkan banyak wajib pajak yang merasa tidak puas dengan pelayanan perpajakan dan juga dapat menghambat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Tabel 2 . Matriks Pembahasan atas Hambatan yang Dihadapi Wajib Pajak Pelaku Usaha
Restoran di Kabupaten Asahan Judul Masalah Hambatan yang Dihadapi Ringkasan Pembahasan Hambatan Bagi Pelaku Usaha Restoran di Kabupaten Asahan dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakannya a) Kurangnya kesadaran wajib pajak b) Minimnya pengetahuan wajib  pajak  tentang perpajakan c) Kurangnya rasa ketertarikan wajib pajak dalam mengikuti sosialisasi perpajakan d) Tidak  tersampaikannya undangan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak e) Buruknya kualitas jaringan  internet  saat mengikuti sosialisasi pajak secara online f) Kendala  teknis  terkait penggunaan  aplikasi e- Filing Berdasarkan  penelitian  yang  penulis lakukan,  terdapat  beberapa  hambatan yang  dihadapi  wajib  pelaku  usaha restoran  di  Kabupaten  Asahan  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Hambatan  itu  dapat berasal  dari  kondisi  internal  maupun kondisi eksternal wajib pajak. Hambatan  yang  berasal  dari  internal wajib pajak ialah seperti butir a), butir b), dan butir c). Sedangkan, hambatan yang berasal dari eksternal wajib pajak ialah sebagaimana tercantum dalam butir d), butir  e),  dan  butir  f).  Hambatan- hambatan tersebut harus segera diatasi, baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi  DJP  selaku  instansi  pemerintah.
Sehingga dengan berkurangnya hambatan  yang  dihadapi  wajib  pajak, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Sumber: hasil observasi diolah

## PENUTUP Simpulan
Terdapat  beberapa  hambatan  bagi  wajib  pajak  pelaku  usaha  restoran  di  Kabupaten Asahan  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Hambatan  utama  yang  menjadi kendala  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  adalah  kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan yang harus ia lakukan setelah  memiliki  NPWP.  Sehingga  perlu  adanya  sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh KPP  Pratama  agar  dapat  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  dan  mengedukasi  para  wajib pajak yang belum memahami kewajiban perpajakannya, terutama para wajib pajak yang baru memulai  usahanya  dan  baru  pertama  kali  memiliki  NPWP.  Namun,  juga  terdapat  beberapa kendala  dalam  sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Kisaran  melalui program penyuluhan perpajakan, baik yang dilakukan secara offline ataupun secara online . Adapun  kendala  pada  saat  dilakukannya  penyuluhan  perpajakan  disebabkan  oleh rendahnya  tingkat  ketertarikan  wajib  pajak  terhadap  perpajakan  dan  tidak  tersampaikannya informasi  tentang  pelaksanaan  sosialisasi  perpajakan  kepada  wajib  pajak.  Untuk  mengatasi kendala  tersebut,  KPP  Pratama  Kisaran  harus  dapat  memperbaiki  caranya  dalam  melakukan komunikasi  kepada  para  wajib  pajak  agar  mereka  merasa  tertarik  untuk  mengikuti  program penyuluhan perpajakan. Dari sisi pelayanan, KPP Pratama Kisaran telah berusaha melakukan
pelayanan perpajakan yang terbaik kepada setiap wajib pajaknya. Di sisi lain, kendala dalam pelayanan perpajakan disebabkan oleh sistem pelaporan pajak secara online melalui aplikasi e- Filing dianggap masih menyulitkan wajib pajak. Bahkan kendala lain yang lebih buruk dapat terjadinya, seperti kondisi overload server yang menyebabkan aplikasi e-Filing dapat terhenti, sehingga menyebabkan wajib pajak terhambat dalam melaporkan pajaknya. Untuk menghadapi kendala tersebut, Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk terus memperbarui dan meningkatkan kualitas  sistem  pelayanan  perpajakan  secara online agar  dapat  mempermudah  wajib  pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Saran
Penulis  menyarankan  kepada  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan topik yang serupa  agar menggunakan mix-methods , yaitu  menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan agar penelitian selanjutnya  dapat  menyandingkan  data  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang  diolah  melalui proses penelitian kuantitatif dengan data dan fakta tentang kepatuhan wajib yang didapatkan melalui  proses  penelitian  kualitatif.  Pada  penelitian  selanjutnya,  diharapkan  untuk menambahkan  variabel  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  sebagai  faktor  yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardiningsih,  P.,  &  Yulianawati,  N.  (2011).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, 126-142. Amachi, T. C., & Irma. (2019). Pengantar Perpajakan. Tangerang Selatan.
APBN.  (2020).  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2019  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2020.  Retrieved  November  23,  2020,  from Kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020
Ardiati, W., & Mahdi. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 3, 22-31.
Avisena, M. R. (2020). Insentif Pajak UMKM Minim Dimanfaatkan, Sosialisasi Digencarkan. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 2, 112-120.
BPS Kabupaten Asahan. (2018). Buku Saku Statistik Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan.
BPS  Kabupaten  Asahan.  (2019).  Buku  Saku  Statistik  Kabupaten  Asahan.  Asahan:  Badan Statistik Kabupaten Asahan.
Cahyani,  L.  G.,  &  Noviari,  N.  (2019).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Pemahaman  Perpajakan,  dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  E -Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 26, 1885-1911.
Christover,  A.  P.,  &  Rondonuwu,  S.  (2016).  Pemahaman  Ekstensifikasi  Wajib  Pajak  dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 4, 1241-1253.
Dharma,  L.  (2016).  Pengaruh  Gender,  Pemahaman  Perpajakan  dan  Religiusitas  Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol. 3, 1565-1578.
Febri,  D.,  &  Sulistyani,  T.  (2018).  Pengaruh  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Peraturan Perpajakan,  Penghindaran  Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. PERMANA, Vol. 10, 15-26.
Fikriningrum, W. K. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi  Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Membayar  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Candisari).  Skripsi  Mahasiswa  Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Fuadi,  A.  O.,  &  Mangoting,  Y.  (2013).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak,  Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tax & Accounting Review, Vol. 1, 18-27.
Hendri,  N.  (2016).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Pada UMKM di Kota Metro. Jurnal Akuntansi, Vol. 12, 1-15.
Inkiriwang, K. G. (2017). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan Usaha. Lex et Societatis, Vol. 5, 13-18.
Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan, Vol. 3, 112-121. Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax Compliance Research: Findings, Problems and Prospects. Journal of Accounting Literature, Vol. 5, 125-165.
Jotopurnomo,  C.,  &  Mangoting,  Y.  (2013).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Perpajakan,  Lingkungan  Wajib  Pajak  Berada  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review, Vol. 1, 49-54.
Julianti, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: CN. Andi Offset.
Muliari,  N.,  &  Setiawan,  P.  (2010).  Pengaruh  Persepsi  Tentang  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 22-31.
Nasution, S. (2009). Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Nurmantu, S. (2003). Pengantar Perpajakan Edisi 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Prajogo,  J.  N.,  &  Widuri,  R.  (2013).  Pengaruh  Tingkat  Pemahaman  Peraturan  Pajak  Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak,  dan  Persepsi  Atas  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Wilayah  Sidoarjo. Tax  &  Accounting Review, Vol. 3, 1-12.
Prakosa,  P.  B.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2019).  Analisis  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM. Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 20, 99-108.
Putri,  K.  J.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran,  Pengetahuan  Dan  Pemahaman Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18, 1112-1140.
Sabil, Pujiwidodo, D., & Lestiningsih, A. S. (2018). Pengaruh  e-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal SIKAP, Vol. 2, 122-135.
Santoso, W. (2008). Analisis Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Keuangan Publik, Vol. 5, 85-137.
Suhendri,  D.  (2015).  Pengaruh  Pengetahuan,  Tarif  Pajak,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. Jurnal Akuntansi, Vol. 3, 11-41.
Supadmi,  N.  L.  (2009).  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui  Kualitas  Pelayanan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 4, 1-14.
Thaha,  A.  F.  (2020).  Dampak  COVID-19  Terhadap  UMKM  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Manajemen Pemasaran, Vol. 2, 147-153.
Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan . Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 1, 999-1008.
Ulfah,  I.  F.  (2018).  Analisis  Laju  Pertumbuhan  Pajak  Restoran  dan  Kontribusinya  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, Vol. 3, 64-71.
Winerungan,  O.  L.  (2013).  Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 1, 960-970.
Yuliana,  R.,  &  Isharijadi.  (2014).  Pengaruh  Sikap,  Norma  Subjektif  dan  Keadilan  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Madiun. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 3, 75-85.
Zuhair.  (2018).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan,  Sosialisasi  Pajak, Kualitas  Pelayanan,  dan  Pengetahuan  Mengenai  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Studi  pada  Wajib  Pajak  Restoran  di  Kota  Solo  dan  Yogyakarta).  Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.