## ANALISIS RISIKO PADA IMPLEMENTASI GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE STUDI KASUS PADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Afif Rahman 1
1 Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Email: afifrahman22@gmail.com
abstrak: Kajian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang  bergerak  di  bidang  pelayanan  publik  khususnya  dalam  memberikan  identitas kependudukan bagi warga negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis  manajemen  risiko  pada  implementasi good  government  governace pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan dan memiliki  prinsip good government  governace akan memberikan pelayanan  yang  memiliki  integritas,  efektif,  efisien  serta  bebas  dari  KKN.  Manajemen risiko memiliki peran yang penting dalam meminimalisir risiko yang merupakan faktor- faktor  penghambat  dalam  mencapai  pelayanan  yang  sesuai  prinsip-prinsip good government governance . faktor-faktor penghambat inilah yang perlu dilakukan mitigasi guna  meminimalkan  peluang  dan  dampak  risiko  yang  akan  ditimbulkan  karena  itu diperlukan  pengelolaan  risiko  yang  terukur  agar  mencapai  tujuan  strategis  organisasi. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  menggunakan  Analisis  SWOT  serta matrik  risk dihasilkan  prinsip indepedency diperlukan  rekomendasi  mitigasi  risiko.  Mitigasi  yang dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut adalah melakukan kerja sama dengan tim pakar serta akademisi untuk menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Peraturan sejenis terkait  Implementasi good  government  governance, dan  Diektorat  Jenderal Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dituntut  untuk  memaksimalkan  penggunaan  call center Ditjen Dukcapil sebagai whistleblowing system guna menghilangkan praktik calo dan pungli pada pelayanan administrasi kependudukan.
Kata kunci: Manajemen risiko; Good Government Governance; Analisis SWOT.
Abstract:  The  survey  was  conducted  by  the  Directorate  General  of  Population  and Resident Registration, which is involved in public services, specifically giving identity for Indonesian  citizens.  The  survey  was  conducted  with  the  aim  of  analyzing  good governance  related  to  risk  management  in  the  General  Directorate  of  Population  and Civil Registry. This study was carried out with the aim of analyzing risk management in the implementation of good governance in the General Directorate of Professional Civil Registry. Governments operating in the service sector and applying the principles of good governance  deliver  their  services  honestly,  effectively,  efficiently  and  free  from corruption. Risk management plays an important role in minimizing the risk of impeding the provision  of services in  accordance with the principles of  good governance. These barriers must be measured and managed in order to achieve the strategic objectives of the organization, and thus must be mitigated to minimize the opportunity and impact of the resulting risks. Based on the results of studies using SWOT analysis and risk matrices, independence of principle requires risk mitigation recommendations. The risk mitigation done to address the risks is to work with the experts and academics of the team to draft the Home Secretary Regulations or related Regulations to achieve good governance. And
the Directorate General of Professional and Civil Affairs is committed to maximizing the use  of  call  centers,  which  act  as  whistleblower  systems,  to  illegal  livy  practices  in employment services.
Keywords: Risk management; Good government governance; SWOT analysis.

## PENDAHULUAN
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Percepatan Administrasi Kependudukan  Nasional  Pengembangan  Statistik  Hayati  menjadi  dasar  agar  semua pelayanan  publik  harus  berdasarkan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK).  Menurut Permendagri  No  8  Tahun  2016  tentang  Perubahan  kedua  atas  Permendagri  Nomor  9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Pasal 1 ayat 8 dan 9 dijelakan bahwa NIK adalah nomor identitas pribadi penduduk yang memiliki keunikan atau ciri khas, nomor identitas pribadi unik yang diberikan kepada penduduk yang juga terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dan  NIK  tersebut  tercantum  dalam  KTP-el  yang  berlaku  sebagai  identitas  resmi. Berdasarkan  dengan  penjelasan  tersebut  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa penggunaan  NIK  merupakan  dasar  untuk  memperoleh  pelayanan  publik  yang diselenggarakan Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Dengan kata lain untuk memperoleh  pelayanan  publik,  penerima  layanan  (masyarakat)  diwajibkan  memiliki KTP-el.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyatakan  bahwa  setiap  organisasi  pelayanan  publik  wajib  menetapkan  dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan dan ditetapkan oleh pimpinan  penyelenggara  Pelayanan  Publik.  Langkah-langkah  yang  harus  diperhatikan dalam penyusunan rancangan standar pelayanan adalah sebagai berikut:
1. Persyaratan;
Prosedur  persyaratan  pelayanan  dilakukan  dengan  memperhatikan  dasar  hukum yang ada, dan perlu diperhatikan juga apakah persyaratan itu harus disampaikan di awal, di akhir atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
2. Prosedur;
Tata  cara  yang  dibakukan  bagi  penerima  pelayanan  yang  merupakan  proses  yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diperlukan.
3. Waktu; Jangka waktu  yang diperukan untuk  menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap  pelayanan  dijumlahkan  untuk  mengetahui  keseluruhan  waktu  yang dibutuhkan.
4. Biaya/tarif;
Biaya  yang  dikenakan  kepada  penerima  layanan  dalam  mengurus  dan/atau memperoleh  pelayanan  dari  penyelenggara  yang  besarnya  ditetapkan  berdasarkan kesepakatan atara penyelenggaran dan masyarakat.
5. Produk pelayanan;
Hasil  pelayanan  yang  diberikan  dan  diterima  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.
6. Penanganan Pengelolaan Pengaduan; Penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan antara
lain:  penyediaan  kotak  saran,  sms,  portal  pengaduan,  dan website, dan  penyedia petugas penerima pengaduan.
Implementasi Good Government  Governance di  Ditjen  Dukcapil  yang  bergerak dibidang pelayanan sangat  diperlukan  guna mendorong terciptanya pemerintahan  yang memiliki integritas,  efektif, efisien, dan bebas dari KKN.  Implementasi  prinsip-prinsip good government governance pada Ditjen Dukcapil sangat penting guna meningkatkan nilai  tambah (value  added), meningkatkan  kepatuhan  terhadap  hukum  yang  berlaku dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dibidang  pelayanan. Good  government governance merupakan  suatu  sistim  yang  dioperasikan  oleh  manusia,  dimana  dalam kesukesan  penerapannya  sangat  bergantung  terhadap  integritas  dan  komitmen  yang tinggi.  Pendekatan  komprehensif  dengan  mencakup  penerapan  regulasi,  implementasi yang konsisten, masif dan terstruktur serta didukung dengan sistim penilaian kinerja yang adil akan merubah prilaku petugas pelayanan. Dalam menciptakan kultur yang etis dan berbasis good government governance peran pemimpin sangat diperlukan guna menjadi panutan dalam membangun integritas (Daniri, 2008).
Menurut  (Umar,  2001)  Mendefinisikan  good  government  governance    sebagai mekanisme pengaturan organisasi untuk secara efektif, efisien, ekonomis atau produktif mengelola  sumber  daya  organisasi  sesuai  dengan  prinsip  kemandirian,  transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas dan kesetaraan untuk mencapai tujuan organisasi. Secara definitif good  government  governance merupakan  sistem  yang  mengatur  dan mengendalikan  suatu  organisasi  pemerintahan  demi  menciptakan  nilai  tambah (value added) bagi  semua  pemangku  kepentingan.  (Tjipto,  2015)  dalam  kajian  Implementasi Prinsip Good Government Governance pada PT. Sumber Karya sebagai Perusahaan Jasa Pengangkutan bertujuan untuk mengkaji penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bisnis  keluarga  di  Indonesia.  Pada  penelitian  ini  digunakan  penelitian  jenis  kualitatif dengan  metode  wawancara  dan  observasi  untuk  teknik  pengumpulan  datanya  dan mengacu  pada  prinsip-prinsi Good  corporate  governance yaitu: transparency, accountability, responsibilities, independency, fairnes.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  struktur  organisasi perusahaan tidak berhasil karena ada bagian dari keluarga yang memiliki wewenang dan kontrak  yang  harus  disepakati  di  antara  mereka.  Selanjutnya  dalam  hal transparency , perusahaan tidak memiliki website, oleh karena itu perusahaan harus lebih memikirkan hal tersebut, agar perusahaan dapat lebih dikenal oleh orang-orang dan masyarakat diluar perusahaan.  Berdasarkan  kesimpulan  yang  dilakukan  oleh  penelitian  sebelumnya, terdapat  keterkaitan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  contohnya  terdapat  pemahaman yang  sesuai  terkait  implementasi  prinsip-prinsip Good  government  governance yang diterapkan  secara  konsisten,  dapat  memiliki  dampak  positif  untuk  organisasi  selain  itu dapat dijadikan perlindungan untuk menghadapi risiko operasionalnya.
Pelaksanaan good government governance juga merupakan kewajiban, karena clean and  good  governance dapat  tercipta  dengan  prinsip-prinsip good  governance. Pada penelitian ini berfokus pada proses manajemen risiko pada tahap pertama, yaitu tentang identifikasi risiko, klasifikasi tugas yang diklasifikasikan sebagai risiko, pengembangan respon  risiko  dan  pengelolaan  respon  risiko.  Menggunakan  Analisis  SWOT,  beberapa faktor  diidentifikasi  termasuk Strength,  weakness,  opportunity,  dan  threats sebagai gambaran  keadaan  prinsip  good  government  governance  di  Ditjen  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif  naratif.  Peneliti  mengungkapkan  penelitian  secara eksploratif menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data yaitu:
1. Metode Wawancara Metode wawancara semi terstruktur, lebih bebas dilakukan daripada wawancara terstruktur karena memungkinkan pertanyaan dikembangkan selama wawancara. Menurut (Sugiyono, 2016) wawancara semi terstruktur dalam penelitian bertujuan untuk  menemukan  permasalahan  secara  terbuka  ketika  narasumber  akan mengungkapkan  pendapat  dan  pemikirannya.  Metode  ini  dilakukan  guna mengetahui  sejauh  mana  implementasi good  government  governance yang diterapkan oleh Ditjen Dukcapil dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat faktor-faktor pendukung dalam implementasi good government governance pada Ditjen Dukcapil
2. Metode Observasi
Creswell (2013) menjelaskan metode observasi kualitatif adalah observasi dimana peneliti  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  mempelajari  perilaku  dan  aktivitas prilaku individu di lokasi penelitian. Peneliti juga mengamati implementasi good government governance yang dilaksanakan sejak tahun 2019 langsung di lokasi penelitian yaitu di Ditjen Dukcapil. Alasan penggunaan metode ini adalah untuk melihat kondisi di Ditjen Dukcapil mengumpulkan data berdasarkan SWOT dan kemudian digunakan untuk menilai matrik risiko.
3. Metode dokumentasi, Menurut  (Sugiyono,  2014) dikatakan  bahwa  metode  dokumentasi  dapat menjadikan hasil wawancara atau metode observasi lebih reliabel atau kredibel. Sujarweni (2015) menjelaskan bahwa ciri utama dari metode dokumentasi adalah tidak  terikat  dengan  waktu  dan  tempat  sehingga  dapat  digunakan  untuk mengungkap  informasi  yang  terjadi  di  masa  lalu.  Penelitian  ini  juga didokumentasikan  dalam  bentuk  arsip  data  dan  foto  yang  tersimpan  dalam Hardisk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  pada  para  Direktur (Eselon-II), Pejabat Administrator Ahli Madya (Eselon-III) dilingkungan Ditjen Dukcapil diperoleh  data  dengan  memenuhi  aspek-aspek  diantaranya strength,  weakness, opportunity  and  threats yang  berdasarkan  prinsip good  goverment  gocernance yaitu prinsip transparency, accountability, responsibility, indepedency, fairness (TARIF) yang tersaji pada tabel berikut:
Strength Weakness 1. Tersedianya layanan call center halo Dukcapil sebagai whistleblowing system 2. Terdapat aplikasi sistim informasi perkantorran berbasis elektronik (e- 1. Peraturan perundang-undangan belum memadai untuk mendukung implementasi good goverment governance ;

## Tabel 1. SWOT Analisis pada Ditjen Dukcapil
Dari  hasil  analisis  menggunakan  analisis  SWOT  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip Transparency,  Accountability,  Responsibility,  Indepedency,  Fairness (TARIF)    pada Ditjen Dukcapil yang merupakan penyedia layanan dibidang administrasi kependudukan dihasilkan  perhitungan level  of  risk pada  KTD  di  prinsip indepedency perlu  dilakukan mitigasi dan perlu juga adanya evaluasi. Penilaian risiko menggunakan matrik penilaian terhadap  risiko  yang  diperoleh  dari  nilai  Peluang (likelihood) dan  dampak (impact) masing-masing  sumber  risiko.  Pemetaan  skala  peluang  dikategorikan  menjadi almost certain,  likely,  moderate,  unlikely,  rare. Untuk  skala  dampak  dikategorikan  menjadi insignificant,  minor,  moderate,  major,  catastrophic. Hasil  evaluasi  berdasarkan penilaiaan matrik risiko dapat dilihat pada gambar 2.
office) guna memonitoring dan mendukung kegiatan keseharian pegawai di lingkungan Ditjen Dukcapil; 3. Layanan penerbitan dokumen kependudukan dan administrasi kependudukan telah tersedia sehingga tidak dipungut biaya alias gratis;
4. Data dan dokumen kependudukan yang dihasilkan oleh Dtjen Dukcapil digunakan untuk semaua keperluan, terutama untuk mengakses layanan publik; 2. Kurangnya sosialisasi terhadap pemanfaatan Identitas kependudukan. 3. Pemahaman tentang Good Government Governance masih kurang; 4. Pembangunan sistim pendaftaran penduduk berbasis teknologi informasi membutuhkan biaya yang cukup besar; 5. Kurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga masih terdapat calo dalam pelayanan administrasi kependudukan. Opportunity Threats 1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan meningkat;
2. Tersedianya SDM dengan jumlah yang cukup untuk melayani pendaftaran penduduk mulai dari Kabupaten/Kota sampai dengan Desa/kelurahan;
3. Kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Adanya dukungan dari lembaga-lembaga internasional dalam pengembangan sistim pendaftaran penduduk berupa pemberian bantuan/pinjaman dana.
1. Pehamanan dan pengetahuan pada petugas pelayanan masih perlu ditinggatkan;
2. Lemahnya penegakan hukum dalam menghadapi pungli;
3. Pemahaman lembaga pengguna terhadap pemanfaatan Identitas Kependudukan masih kurang;
4. Berkembangnya sengketa masalah perbatasan yang membahayakan kestabilan negara;
5. Resistensi daerah terhadap sistim yang dikembangkan oleh pemerintah pusat;
Gambar 2. Matriks risiko
Berdasarkan  penggambaran  matriks  risiko  pada  gambar  diatas  mengenai  penilaian risiko  yang  termasuk  risiko indepedency (A1,  B1)  yaitu:  (A1)  Peraturan  perundang- undangan  belum  memadai  untuk  mendukung  implementasi good  government governance ,  (B1) Kurangnya sosialisasi  terhadap pemanfaatan  Identitas kependudukan berada  di  zona  merah (high), sehingga  menjadi  fokus  utama  dalam  perbaikan dilingkungan Ditjen Dukcapil. Risiko indepedency berikutnya (A2, B2, C1) yaitu: (A1) Pemahaman  tentang Good  Government  Governance masih  kurang  (B2)  Pembangunan sistim  pendaftaran  penduduk  berbasis  teknologi  informasi  membutuhkan  biaya  yang cukup  besar,  dan  (C1)  Kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat  sehingga  masih  terdapat calo  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan.  berada  di  zona  orange (medium) artinya tidak terlalu berdampak pada implementasi good corporate governance di Ditjen Dukcapil.  Berdasarkan  peluang  dan  dampak  dari  KTD,  dihasilkan  beberapa  tahapan mitigasi peluang dan dampak dari KTD yang terjadi di Ditjen Dukcapil sehingga dapat dilakukan  strategi  untuk  tahapan  perbaikan  terhadap  kondisi  yang  terjadi  pada  Ditjen Dukcapil yang dijelaskan pada tabel 2 berikut.
Kod e Jenis Risiko Risiko Strategi Rekomendasi Strategi A1 High Risk Operasio nal Mitigasi Risiko Melakukan kerja sama dengan tim pakar serta akademisi untuk menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Implementasi good goverment governance. A2 Medium Risk Operasio nal Mitigasi Risiko Melaksanakan sosialisasi yang masif kepada lembaga pengguna dan masyarakat terkait penggunaan dan pemanfaatan data Identitas. B1 High Risk Operasio nal Mirigasi Risiko 1.Melakukan bimbingan teknis kepada operator dan administrator di tingkat Kabupaten /kota; 2.Membentuk tim mystery guest untuk melakukan investigasi terhadap operator dan administrator di tingkat Kabupaten /kota Almost Certain A1, B1
Likely Moderate
A2, B2, C1 Unlikely Rare Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic
B2 Medium Risk Keuanga n Sharing 1.Mengajukan tambahan anggaran pengadaan server melalui PNBP; 2.Keterbukaan informasi terkait pengembangan sistim pelayanan kepada pihak ketiga. C1 Medium Risk Operasio nal Mitigasi Risiko 1.Melakukan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan media sosial terkait prosedur dan SOP pelayanan; 2.Memasang banner untuk menghindari calo;
3.Menyederhanakan proses pelayanan dan  dan birokrasi agar masyarakat perduli dengan administrasi kependudukan;
4.Memaksimalkan penggunaan  call center Dukcapil sebagai whistleblowing system.
Tabel 2.
Rekomendasi Strategi.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  dapat  digunakan  bagi  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan Pencatatan  sipil  sebagai  masukan  serta  usulan  dalam  implementasi good  government governance. Hasil  dari  penelitian  kami  juga  dapat  dijadikan  referensi  untuk  penelitian selanjutnya  khususnya  penelitian  terkait good  government  governance. Berdasarkan penilaian  menggunakan  matrik  risiko  maka  diperoleh  prinsip indepedency yang membutuhkan mitigasi yaitu dengan
1. Melakukan kerja sama dengan tim pakar serta akademisi untuk menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Peraturan sejenis terkait Implementasi good government governance;
2. Diektorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dituntut  untuk memaksimalkan  penggunaan call  center Ditjen  Dukcapil  sebagai whistleblowing system guna  menghilangkan  praktik  calo  pada  pelayanan  administrasi kependudukan.  Kita  dapat  berbicara  tentang  pengurangan  risiko  yang  efektif  jika risiko dapat dikurangi secara signifikan.
Dalam hal ini, mitigasi risiko harus dilakukan dengan teliti dan bertahap agar efektif karena biaya retensi yang sangat mahal dapat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiana,  M.  A.,  &  Susanti,  N.  (2018).  Jurnal  Manajemen  dan  Bisnis  Media  Ekonomi. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, XVIII, 71–81. Daniri. (2008). Saatnya Berubah Dengan GCG. Bisnis Indonesia. Jikrillah,  S.,  Ziyad,  M.,  &  Stiadi,  D.  (2021).  Analisis  Manajemen  Risiko  Terhadap Keberlangsungan Usaha. Wawasan Manajemen, 9, 134–141.
Prayudi, D., & Yulistria, R. (2020). Penggunaan Matrik SWOT dan Metode QSPM pada Strategi  Pemasaran  Jasa  Wedding  Organizer :  Studi  Kasus  pada  UMKM Gosimplywedding  Sukabumi.  Jurnal  Maksiprenuer:  Manajemen,  Koperasi  Dan
Enterpreneurship, 9, 224–240.
Qinthrah, Y. N. (2019).  Perancangan Penerapan  Manajemen Risiko (Studi  Kasus  pada UMKM  Saripakuan  CV  Jarwal  Mega  Buana).  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Komputerisasi Akuntansi, 1, 67–86.
Simatupang, A., Rahman, A., Hasibuan, J., Telaumbanua, J., Edison, G., Pateh, Y. Y., & Tewu, M. L. D. (n.d.). MANAJEMEN RISIKO BERBASIS KEY PERFORMANCE INDICATOR PADA CREDIT UNION. 42–68.
Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  dan  R&D (Sugiyono (ed.)). Alfabeta.
Sutedi, A. (2011). Good Corporate Governance. Sinar Grafika.
Tjipto, M. N. (2015). Implikasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Agora, 3(1), 222–230.
Umar,  F.  (2001).  Implementasi  Good  Corporate  Governance  di  Indonesia.  Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, 10(2), 129–138.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2011 Tentang  Pedoman  Penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk Kependudukan Secara Nasional.
Peraturan  Menteri  Pendayaguaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License