Volume 21, Nomor 1, 2022; pp. 26–38 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi ISSN Print: 1978-4007 and ISSN Online: 2655-9943
Dipublikasi: 19 April 2022
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia
Devi Widyaningrum dan Dwi Marlina Wijayanti UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta *dwi.wijayanti@uin-suka.ac.id
How to cite (in APA style):
Widyaningrum,  D.,  Wijayanti,  D, M.  (2022).  Pengaruh  Political Connection  dan  Local  Corruption terhadap Corporate  Cash  Holding di Indonesia. Wacana  Ekonomi  (Jurnal  Ekonomi,  Bisnis  dan  Akuntansi), 21  (1),  pp.26-38. https://doi.org/10.22225/ we.21.1.2022.26-38

## Abstract
This study aims to determine the effect of political connection and local corruption on cash holding companies in Indonesia. The research that has been done on this topic has not been consistent with the results, so that this topic still needs to be done for research. To resolve the inconsistency of the results of previous research, this study will use a sample that focuses on companies listed in the LQ-45 index. This study is included in quantitative research. The sample used in this study are companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2015 to 2020. Based on the multiple regression analysis that has been carried out, it can be concluded that political  connection do not have a significant influence on cash holdings. Meanwhile, local corruption has a negatif effect on the company's cash holding Keywords: corporate cash holding; local corruption; political connection

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  political  connection  dan  local  corruption  terhadap  corporate  cash holding  di  Indonesia.  Penelitian  yang  pernah  dilakukan  mengenai  topik  ini  hasilnya  belum  konsisten  sehingga  topik  ini masih perlu untuk dilakukan penelitian. Untuk menyelesaikan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan sampel  yang berfokus pada perusahaan yang  terdaftar di  index LQ-45. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015 sampai 2020. Berdasarkan analisis regresi berganda yang telah dilakukan, dapat disimpukan bahwa political  connection  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  tehadap  cash  holding.  Sedangkan  local  corruption berpengaruh negatif terhadap corporate cash holding.
Kata Kunci: corporate cash holding; local corruption ; political connection

## I.  PENDAHULUAN
Penelitian mengenai cash holding semakin meningkat sejak krisis keuangan tahun 2008. Hal ini  menunjukkan  bahwa cash  holding merupakan  salah  satu  keputusan  keuangan  perusahaan  yang sangat penting (da Cruz et al., 2019; Xu & Li, 2018). Perusahaan memegang cash atau uang tunai untuk  beberapa  tujuan  yaitu  untuk  memenuhi  operasional  perusahaan  dan  untuk  pencegahan  atau untuk biaya modal (Das & Goel, 2019). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Thakur & Kannadhasan (2019), memegang kas dapat menambah nilai perusahaan jika perusahaan berlokasi di daerah yang korupsinya tidak terlalu tinggi.
Ye (2018) menyatakan bahwa jumlah cash holding yang dimiliki perusahaan memiliki dampak yang berbeda bagi setiap perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki sedikit uang tunai, perus- ahaan  mungkin  kehilangan  peluang  bagus  dimasa  depan  dan  juga  menanggung  risiko  operasional yang  lebih  besar.  Disisi  lain,  ketika  perusahaan  memiliki  kelebihan  kas  akan  mengakibatkan penumpukan  sumber  daya,  serta  gagal  menangkap  peluang  investasi  yang  dapat  mengakibatkan penurunan profitabilitas atau bahkan kehilangan persaingan posisi dominan di industri dan terelimi- nasi oleh pasar. Berdasarkan teori agensi, manajemen menimbun lebih banyak uang untuk mengejar konsumsi  pribadi,  kemajuan  karier,  membangun  dinasti,  dan  kegiatan  untuk  keuntungan  pribadi lainnya  (Jensen  &  Meckling,  1976).  Berdasarkan  hal  tersebut  maka,  masalah cash  holding sangat penting untuk dieksplorasi lebih mendalam. Political connection merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cash holding.
Political  connection atau  hubungan  politik  antara  direktur  perusahaan  dengan  pejabat
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 27
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia
pemerintahan bisa mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan suatu perusahaan. Subhi et al., (2019) menyatakan bahwa political connection perusahaan mempengaruhi pengambilan risiko perusahaan. Menurut Xu & Li (2018) koneksi politik yang melekat pada BUMN berfungsi sebagai mekanisme penghindaran risiko. Ren & Zhao (2020); Subhi et al. (2019) menemukan bukti bahwa perusahaan yang  mempunyai  koneksi  dengan  pemerintah  daerah  cenderung  meningkatkan  kepemilikan  tunai. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menemukan bukti bahwa perusahaan yang memiliki political connection cenderung  memiliki  cadangan  kas  yang lebih sedikit dibandingkan  dengan  perusahaan yang tidak memiliki political connection (Ullah & Kamal, 2017). Selain political connection , tingkat korupsi pada lokasi perusahaan juga mempengaruhi kepu- tusan cash holding perusahaaan.  Fenomena  korupsi  ditingkat  lokal  yang  melibatkan  pejabat terjadi secara  merata  dari  sabang  sampai  merauke.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  semakin  banyaknya  para politisi yang menjadi tersangka kasus korupsi (Haboddin, 2011). Korupsi merupakan tindakan keja- hatan yang masih sulit dicegah, bahkan hampir disemua sektor ada kasus korupsi. Korupsi telah men- jadi salah satu masalah paling problematis di dunia nyata dan dunia akademis (Tran, 2020). Ada ban- yak penelitian tentang dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Tetapi, penelitian yang menghubungkan korupsi dengan aktivitas ditingkat perusahaan masih sedikit (Xu & Li, 2018). Dalam penelitiannya yang menggunakan corruption sebagai variabel independen serta cash holding dan cash  value sebagai  variabel  dependen,  Thakur  &  Kannadhasan  (2019)  menyatakan  bahwa korupsi  berperan  penting  dalam  pembentukan  aturan  kas  perusahaan  di  pasar  negara  berkembang. Penelitian mengenai korupsi terhadap cash holding masih memiliki hasil yang berbeda. Tran (2020) dan Xu & Li (2018) menemukan bukti bahwa perusahaan yang berlokasi di tempat yang korup akan cenderung  memegang  kas  lebih  sedikit.  Di  sisi  lain,  hasil  penelitian  dari  Thakur  &  Kannadhasan (2019)  perusahaan  yang  berlokasi  di  tempat  yang  korup  akan  cenderung  memegang  lebih  banyak kas.
Penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik ini hasilnya belum konsisten sehingga topik ini  masih  perlu  untuk  dilakukan  penelitian.  Ketidakkonsistenan  disini  yaitu,  masih  terjadi  perten- tangan antara penelitian Ullah dan Subhi dalam melihat pengaruh political connection terhadap cor- porate cash holding. Serta pertentangan antara penelitian Thakur dan Smith (2019) dalam melihat pengaruh local corruption terhadap corporate cash holding . Hasil yang tidak konsisten ini disebabkan oleh tantangan dan peluang bisnis yang berbeda yang mungkin dihadapi perusahaan di berbagai in- dustri.  Untuk  menyelesaikan  ketidakkonsistenan  hasil  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  akan menggunakan sampel yang berfokus pada perusahaan yang terdaftar di index LQ-45. Hal ini dikare- nakan perusahaan yang termasuk dalam index LQ-45 adalah perusahaan yang memiliki fundamental dan  pengelolaan  liquiditas  yang  bagus  sehingga  kita  dapat  melihat  apakah  perusahaan  yang  sudah bagus itu masih terpengaruh dengan kondisi hubungan politik dan tingkat korupsi yang ada di ling- kungan perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh tentang pengaruh political connection dan local  corruption terhadap corporate  cash  holding di  Indonesia.  Penelitian  ini  sangat  diperlukan karena beberapa alasan berikut. Pertama, Indonesia merupakan negara yang memiliki pengaruh poli- tik sangat kuat (Harymawan & Agustina, 2017). Kedua, Transparancy International melaporkan bah- wa Corruption Perseption Index (CPI) Indonesia antara tahun 2012 dan 2019 berada diantara 32 sam- pai 40 yang mana skor ini masih berada di bawah skor rata-rata global (lihat Gambar 1).
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943

## Gambar 1
Corruption Perseption Index (CPI) Indonesia 2012 - 2019. sumber :www.transparency.org/en/cpi/2019/results/idn
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 28
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia

## II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Agensi
Teori  agensi  menurut  Jensen  &  Meckling  (1976)  adalah  hubungan  kontrak  antara  pemilik ( principal )  dengan  orang  lain  ( agent )  untuk  melakukan  beberapa  pekerjaan  dan  mewakili  pemilik membuat  suatu  keputusan.  Akan  tetapi, agent tidak  selalu  membuat  keputusan terbaik  yang  sesuai dengan  kepentingan principals .  Meskipun  kedua  pihak  ini  berada  di  bawah  satu  perusahaan  tetapi mereka memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda dan berlawanan sehingga akan menimbulkan konflik yang disebut sebagai masalah keagenan (Panda & Leepsa, 2017).
Menurut  Jensen  &  Meckling  (1976)  karena  adanya  pemisahan  hak  untuk  mengontrol kepemilikan perusahaan, manajer cenderung menggunakan sumber daya perusahaan untuk melayani kepentingan mereka sendiri dengan investasi dalam proyek-proyek yang memiliki NPV negatif da- ripada  memaksimalkan  kekayaan  pemilik.  Jensen  (2009)  menunjukkan  bahwa  perusahaan  dengan kepemilikan kas yang besar lebih suka melakukan merger dan akuisisi yang tidak efisien sedangkan perusahaan dengan akses terbatas ke kas dinilai lebih tinggi. Belghitar & Clark (2014) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan kas yang tinggi menyebabkan konflik keagenan yang tinggi.
Lingkungan yang korup memperburuk konflik keagenan perusahaan dengan melemahkan ken- dala kelembagaan pada pemegang saham besar dan manajemen (Xu & Li, 2018). Perilaku kolusi an- tara  politisi  dan  pelaku  bisnis dapat  merusak  peran  pemantauan tata  kelola  eksternal  dalam jangka panjang.  Hal  ini  akan  menghasilkan  perilaku  agensi  yang  lebih  buruk  oleh  manajer  perus- ahaan .Berkaitan dengan political connection , perusahaan yang memiliki  hubungan politik yang baik dengan pejabat pemerintah tidak akan takut terhadap ekstraksi politik yang mungkin terjadi (Feng & Johansson, 2014). Oleh karena itu, perusahaan cenderung memiliki kas yang banyak. Jika mengacu pada agency theory kepemilikan uang yang banyak ini akan menguntungkan manajer untuk mengejar keuntungan pribadi (Powell, 2018). Hal ini dikarenakan cash merupakan aset yang paling likuid se- hingga cash ini  dapat  digunakan  dengan  mudah  untuk  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  kepentingan pribadi manajer dan bukan untuk kepentingan pemegang saham ( princials ).
Teori Perlindungan Aset ( sheltering asset theory )
Motivasi  perusahaan  dalam  melindungi  asset  dari  berbagai  resiko  seperti  korupsi  dijelaskan dalam teori perlindungan asset. Djankov et al. (2003) menunjukkan bahwa korupsi merusak batasan institusi  dan  norma  sosial  dimana  perusahaan  beroperasi.  Paunov  (2016)  menunjukkan  bahwa korupsi meningkatkan biaya untuk mendapatkan layanan pemerintah dan melemahkan perlindungan untuk  properti  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  budaya  korupsi  sangat  mudah  menular.  Ini  berarti bahwa  korupsi  birokrasi  sangat  mudah  meresap  ke  dalam  perusahaan  dan  mempengaruhi  perilaku perusahaan (Barberis et al., 2000). Xu & Li (2018) menyatakan bahwa dengan adanya kasus korupsi yang  dilakukan  oleh  birokrasi  pemerintah,  perusahaan  biasanya  memiliki  strategi  untuk mmenghindari resiko adanya ekstraksi politik. Caprio et al. (2013) menyatakan bahwa investasi ta- hunan  dalam  bentuk  properti,  pabrik,  peralatan,  dan  inventaris  serta  dividen  berkorelasi  positif dengan  ukuran  korupsi.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  asset  likuid  lebih  mudah  diekstraksi  daripada asset  keras.  Lebih  lanjut,  Smith  (2016)  juga  menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  secara  geografis menghadapi tingkat suap yang lebih tinggi, mereka memiliki lebih banyak insentif untuk melindungi aset mereka. Smith (2016) meneliti dampak korupsi pejabat terhadap kebijakan keuangan perusahaan dan menemukan bahwa korupsi lokal memotivasi perusahaan untuk melindungi aset likuid. Sejalan dengan penelitian Smith (2016), penelitian yang dilakukan oleh Caprio et al. (2013); Xu & Li (2018) juga memberikan bukti yang mendukung motivasi perlindungan asset. Dimana perusahaan yang ber- lokasi di daerah yang korup memiliki uang tunai yang lebih sedikit.

## Corporate Cash Holdings
Corporate  Cash  Holding dapat  diartikan  sebagai  kas  yang  dipegang  oleh  perusahaan  yang dapat  digunakan  untuk  investasi  aset  fisik  dan  tersedia  untuk  didistribusikan  kepada  investor (Limanta & Malelak, 2015). Gill & Shah (2011) menyatakan bahwa cash adalah aset paling liquid dan merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan  dengan tepat waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyimpanan cash penting karena menunjukkan liquiditas perus- ahaan. Oleh karena itu cash holding harus diatur secara optimal dan manajer merupakan orang yang
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 29
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia
paling berperan dalam penentuan level optimal cash holding (Al-Najjar, 2013).
Ada banyak motif bagi perusahaan untuk menahan kas, dan motif memegang kas yang berbeda akan  mempengaruhi  keputusan  tingkat cash  holding perusahaan  (Ye,  2018).  Keynes  (1937)  men- gusulkan teori motivasi memegang uang tunai. Keynes percaya bahwa perusahaan memegang uang tunai terutama didasarkan pada tiga motivasi, yaitu motivasi perdagangan, motivasi pencegahan, dan motivasi spekulatif. Motivasi perdagangan mengacu  pada kebutuhan uang tunai perusahaan karena operasi dan transaksi bisnis sehari-hari. Motivasi pencegahan berarti bahwa perusahaan membutuh- kan  sejumlah  dana  untuk  mengatasi  keadaan  darurat  dengan  lebih  baik  guna  memastikan  kesela- matan  operasional.  Motivasi  spekulatif  terutama  menunjukkan  bahwa  selama  proses  bisnis  sehari- hari, perusahaan memegang lebih banyak uang untuk menangkap peluang investasi yang baik

## Political Connection
Political connection dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi ketika salah satu direktur perusahaan memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan seorang politisi (Do et al., 2012). Political connection dapat dibentuk oleh hubungan langsung yaitu, hubungan antara manajer puncak sekarang atau manajer puncak sebelumnya, karyawan atau investor dan politisi dengan aktivitas poli- tik  sekarang  atau  masa  lalu.  Selain  itu  juga  dapat  dibentuk  oleh  hubungan  tidak  langsung  seperti, kontribusi kampanye dan kegiatan lobi (Bianchi & Viana, 2014).
Penelitian  mengenai  pengaruh  political  connection terhadap local  corruption  masih  memiliki hasil yang beragam. Pada penelitian Subhi et al. (2019) political connection berhubungan positif ter- hadap corporate cash holding. Penelitian ini didukung oleh penelitian Kusnadi et al., (2011); Ren & Zhao,  (2020).  Berbeda  dengan  penelitian  Subhi  et  al.  (2019),  Ullah  &  Kamal  (2017)  menganggap bahwa  political  connection  berhubungan  negatif  terhadap  corporate  cash  holding.  Penelitian  ini didukung  oleh  penelitian  Warajati  (2011).  Hasil  penelitian  tersebut  berbeda  dikarenakan  pada penelitian terdahulu menggunakan jumlah sampel dan lokasi penelitian yang berbeda, dimana setiap lokasi memiliki tantangan bisnis yang berbeda.
Mengacu pada agency theory, perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki cash hold- ing lebih banyak sedangkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik memiliki cash holding yang lebih sedikit  (Subhi et al., 2019). Hal ini dikarenakan aset likuid lebih mudah untuk diekstraksi. Oleh karena itu, manajer akan memutuskan untuk memegang cash holding yang besar sebagai alat ekstraksi politik untuk mencapai tujuan politik. Disisi lain, karena hubungan yang baik dengan sesa- ma  politisi,  perusahaan  yang  terhubung  secara  politik  tidak  terlalu  takut  terhadap  ekstraksi  politik (Feng & Johansson, 2014).
Berdasarkan penjelasan tersebut maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini, adalah: H 1 : Political connection yang dimiliki perusahaan dengan pejabat publik berpengaruh positif tarhadap cash holding

## Local Corruption
Korupsi  dapat  didefinisikan  sebagai  ketidakpatuhan  terhadap  prinsip  yang  dilakukan  dengan sengaja untuk mendapatkan beberapa keuntungan pribadi (Tanzi, 1998). Korupsi adalah perilaku pe- jabat publik untuk mengeksploitasi kekuasaan publik untuk keuntungan mereka sendiri (Jain, 2001). Haboddin  (2011)  menyatakan  bahwa  orang  yang  terlibat  dalam  kasus  korupsi  adalah  orang  yang memiliki  kekuasaan.  Menurut  Caprio  et  al.  (2013)  dan  Shleifer  &  Vishny  (1993)  ekstraksi  politik biasa  terjadi  disetiap  negara,  terutama  negara  berkembang.  Biasanya  pejabat  publik  menggunakan ancaman regulasi untuk meminta suap atau menunda persetujuan administratif dengan sengaja untuk memeras perusahaan (Kusnadi et al., 2015). Pejabat pemerintah mengambil uang sewa melalui izin operasi, izin ekspor, kontrak pemerintah, dan bahkan nasionalisasi perusahaan atau industry (Xu & Li,  2018).  Korupsi  dapat  melemahkan  kepercayaan  publik  pada  pemerintah,  pemborosan  sumber daya publik dan menyebabkan ketidakadilan social (Tran, 2020).
Penelitian mengenai Pengaruh local corruption terhadap corporate cash holding masih mem- iliki hasil yang beragam. Penelitian dari Xu & Li (2018) memberikan bukti bahwa local corruption berpengaruh negatif terhadap corporate cash holding. Penelitian ini didukung oleh penelitian Caprio et al. (2013); Smith (2016). Disisi lain, hasil penelitian dari Thakur & Kannadhasan (2019) menya- takan  bahwa local  corruption berpengaruh  positif  terhadap corporate  cash  holding. Penelitian  ini didukung  oleh  penelitian  (Tran,  2020).  Penelitian  yang  ada  masih  memiliki  hasil  yang  beragam dikarenakan lokasi sampel yang digunkan berbeda dan setiap lokasi memiliki tantangan bisnis yang
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 30
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia
berbeda.
Mengacu pada motivasi perlindungan asset, perusahaan yang berlokasi di daerah yang tingkat korupsinya  tinggi  akan  cenderung  memiliki cash  holding yang  lebih  sedikit  untuk  melindungi  aset liquid  mereka  (Smith,  2016;  Xu  &  Li,  2018).  Hal  ini  dikarenakan  asset  liquid  lebih  mudah diekstraksi sehingga perusahaan cenderung mengurangi kepemilikan aset likuid mereka terhadap aset lain  untuk  mengurangi  kemungkinan  ekstraksi  politik.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  hipotesis kedua dalam penelitian ini, adalah:
H 2 : Local corruption berpengaruh negatif tarhadap cash holding

## III.  METODE
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  desain  penelitian korelasi.  Penelitian  ini  menggunakan  data  berupa  data  sekunder.  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015 sam- pai  dengan  tahun  2020.  Data  penelitian  ini  berasal  dari  beberapa  sumber. Local  corruption diukur menggunakan level korupsi di tingkat provinsi dimana perusahaan pusat berlokasi.
Berikut adalah rumus untuk menghitung corporate cash holding .
Rumus untuk menghitung local corruption adalah sebagai berikut.
Untuk memperkirakan hubungan antara political connection dan local corruption terhadap cor- porate cash holding , maka model regresinya adalah sebagai berikut: Cash = β 0 + β 1 PCF + β 2 Corrupt + Ɛ Keterangan:
Cash
: Corporate Cash Holding PCF : Political Connection
Corrupt  : Local Corruption
Data  penelitian  diperoleh  dari  website  KPK,  sedangkan  data cash  holding dan  variabel  lain diambil dari laporan tahunan perusahaan yang ada di BEI khususnya perusahaan yang terdaftar da- lam  index  LQ-45.  Metode  pengambilan  sampel  penelitian  ini  adalah purposive sampling  dengan kriteria yaitu perusahaan yang konsisten terdaftar di LQ-45 dan bukan perusahaan sektor finansial. Jumlah sampel adalah 20 perusahaan yang secara konsisten terdaftar pada index LQ-45 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sehingga jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 120. Data cash holding dan variabel lain diambil dari 120 laporan tahunan perusahaan yang ada di BEI khu- susnya perusahaan yang terdaftar dalam index LQ-45. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan aplikasi E-views kemudian dianalisias menggunakan regresi berganda.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan kumpulan data yang merupakan representasi dari seluruh popu- lasi atau sampel. Berikut adalah hasil uji statistic deskriptif dalam penelitian ini.
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 31
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia
Tabel 1 Hasil Uji Satistik Deskriptif Y X1 X2 K1 K2 K3 Mean 0,135269 0,400000 1,904135 70617032 0,120285 0,164670 Median 0,126122 0,000000 2,206170 47457346 0,080729 0,093253 Maximum 0,320857 1,000000 4,254756 3,50E+08 1,503027 1,598796 Minimum 0,011492 0,000000 0,000000 4565964, -0,089931 -0,696754 Std. Dev. 0,077352 0,491952 1,251628 72314156 0,167676 0,462672 Skewness 0,574284 0,408248 0,302144 2,132853 5,275074 0,428435 Kurtosis 2,554625 1,166667 2,480742 7,573935 40,74879 3,151681
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa Mean (nilai rata-rata) dari variable cash holding ( Cash ) adalah sebesar 0,135269 yang artinya rata-rata rasio cash holding yang dimiliki perusahaan ini  adalah  0,13  dimana  setiap  100  rupiah  dari  selisih  antara  total  asset  dengan  kas  dan  setara  kas memiliki  nilai  kas  dan  setara  kas  sebesar  13  rupiah.  Nilai  minimum  sebesar  0,011492  dan  nilai maksimum  sebesar  0.320857  yang  artinya  nilai  terkecil cash  holding perusahaan  adalah  0,01  dan nilai cash holding terbesar yang dimiliki perusahaan adalah 0,3. Serta nilai standar deviasi sebesar 0,077352 menunjukkan data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean (rata-rata).
Hasil lain menunjukkan bahwa nilai political connection (PCF) bervariasi dari 0,000000 hing- ga  1,000000,  dengan  nilai  rata-rata    0,400000  dan  nilai  standar  deviasi  0,491952.  Dapat  diartikan bahwa perusahan yang memiliki hubungan politik paling sedikit adalah 0 atau dapat diartikan perus- ahaan  tidak  memiliki  hubungan  politik.  Dan  perusahaan  memiliki  hubungan  politik  paling  banyak adalah 1. Nilai standar deviasi sebesar 0,49 dan rata-rata sebesar 0,40 menunjukkan nilai standar de- viasi lebih besar dari mean sehingga dapat dikatakan data yang ada sudah bervariasi.
Terakhir, nilai local corruption ( Corrupt ) bervariasi dari  0,000000 hingga 4,254756, dengan nilai  rata-rata  1,904135  dan  nilai  standar  deviasi  1,251628.  Dapat  diartikan  bahwa  tingkat  korupsi dimana  perusahaan  beroperasi  paling  sedikit  adalah  0  dan  paling  tinggi  adalah  4,25.  Nilai  standar deviasi  sebesar  1,25  dan  rata-rata  sebesar  1,90  menunjukkan  nilai  standar  deviasi  lebih  kecil  dari mean sehingga dapat dikatakan data yang ada kurang bervariasi.

## Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar varia- ble  indepanden  (x).  Data  dikatakan  tidak  terjadi  multikolinearitas  jika  hasil  uji  multikolinearitas nilainya kurang dari 0,9. Berdasarkan uji multikolinearitas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian ini. Hasil uji multikolinearits dari penelitian ini disajikan dalam tabel berikut.

## Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas X1 X2 X1 1,000000 0,079573 X2 0,079573 1,000000

## Uji Regresi Berganda
Uji  regresi  berganda  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  meramalkan  pengaruh  variabel  inde- penden (X) terhadap variabel dependen (Y). Hasil uji regresi berganda dari penelitian ini disajikan dalam gambar berikut.
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 32
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia
Tabel 3 Hasil Uji Regresi Berganda Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0,177413 0,023277 7,621880 0,0000 X1 0,015420 0,031339 0,492041 0,6236 X2 -0,009990 0,004571 -2,185519 0,0309
Berdasarkan  hasil  uji  yang  disajikan  dalam  table  3  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  Prob.  X1 sebesar 0,6236 yang mana lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 maka dapat dikatakan X1 tidak ber- pengaruh terhadap Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 tidak terdukung. Nilai Prob. X2 sebesar 0,0309 yang mana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka dapat dikatakan X2 berpengaruh ter- hadap Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 terdukung.

## Pembahasan
Pengaruh political connection terhadap corporate cash holding di Indonesia .
Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditunjukkan pada Tabel 2. Koefisien political connec- tion bertanda  positif  dan  secara  statistik  tidak  signifikan.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa political connection yang dimiliki perusahaan dengan pejabat publik tidak mempengaruhi tingkat corporate cash  holding. Sehingga  dapat  disimpulkan  hipotesis  1  penelitian  ini  ditolak.  Hipotesis  1  dalam penelitian  ini  tidak  terdukung  dikarenakan  perusahaan  yang  memiliki political  connection maupun perusahaan yang tidak memiliki political connection mempunyai karakteristik yang sama dalam hal ketentuan  tingkat cash  holding perusahaan.  Karakteristk  yang  sama  dikarenakan  sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di index LQ-45. Perusahaan yang terdaftar  di  index  LQ-45  adalah  perusahaan  yag  sudah  diakui  likuiditasnya.  Bisa  dikatakan  perus- ahaan  yang  terdaftar  di  index  LQ-45  adalah  perusahaan  yang  memiliki  likuiditas  yang  optimal  di- mana  cash  yang  dimiliki  perusahaan  dapat  menunjang  kemajuan  perusahaan    (Ye,  2018).  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Harymawan  &  Agustina  (2017)  yang  menyatakan  bahwa political  connection tidak  memiliki  pengruh  terhadap  likuiditas  perusahaan  di  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  perusahaan  yang  memiliki political  connection maupun perusahaan yang tidak memiliki political connection dalam kaitannya dengan laverage , ROA dan cash .

## Pengaruh local corruption terhadap corporate cash holding di Indonesia
Mengacu pada hasil pengolahan data yang ditunjukkan pada Tabel 2. Koefisien pada local cor- ruption bertanda negatif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa local corruption berpengaruh negatif tarhadap cash holding. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 dalam penelitian ini yang ber- bunyi local corruption berpengaruh negatif tarhadap cash holding terdukung. Hasil penelitian ini se- jalan dengan penelitian Caprio, et al. (2013), Smith (2016), Xu & Li (2018) yang menyatakan bahwa perusahaan yang berlokasi di daerah yang memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi memiliki cash holding yang lebih rendah.
Berdasarkan teori motivasi perlindungan aset ( sheltering asset theory ) perusahaan akan cender- ung melindungi aset mereka dari adanya ekstraksi politik terutama pada aset liquid perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang berada di daerah yang tingkat korupsinya tinggi akan cenderung membu- at keputusan untuk memiliki lebih sedikit cash holding . Xu & Li (2018) menyatakan bahwa China telah mengalami masalah kasus korupsi dalam beberapa dekade yang disebabkan banyaknya pejabat yang  korup.  Oleh  karena  itu,  Xu  &  Li  (2018)  meneliti  tentang  pengaruh local  corruption terhadap cash holding dimana hasilnya membuktikan bahwa perusahaan yang berlokasi di daerah yang korup cenderung memiliki cash holding yang lebih sedikit. Selain Negara China, Indonesia juga termasuk Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.
Indonesia  merupakan  negara  dengan  sistem  pemerintahan  desentralisasi  yang  mana  praktik korupsi tidak dapat dihindarkan baik di lingkup pemerintah pusat maupun daerah. Keadaan ini secara langsung  maupun  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  perusahaan  yang  ada  di  Indonesia.  Dalam
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia
penelitian ini saya melakukan pengujian pada perusahaan yang terdaftar di indexs LQ - 45 dimana, perusahaan  yang  terdaftar  sudah  diakui  memiliki  likuiditas  yang  bagus.  Oleh  karena  itu  hasil penelitian ini mendukung teori perlindungan asset dimana perusahaan yang terdaftar di indexs LQ – 45  sudah  menetapkan  tingkat cash  holding yang  lebih  rendah.  Hal  ini  dilakukan  agar  tingkat likuditasnya  tidak  tergangu  oleh  berbagai  faktor  internal  maupun  eksternal  perusahaan,  terutama praktik korupsi yang ada di daerah perusahaan beroperasi.

## V.  SIMPULAN
Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bukti pengaruh political connection dan local cor- ruption terhadap corporate  cash  holding .  Penelitian  ini  menggunakan  data  perusahaan  yang  ter- dafar di BEI khususnya yang terdaftar di index LQ  - 45 dari tahun 2015 sampai tahun 2020 untuk melihat pengaruh political connection dan local corruption terhadap cash holding . Penelitian ini men- dukung  hasil  penelitian  Harymawan  &  Agustin  (2017)  dimana political  connection tidak  memiliki pengaruh yang signifikan tehadap cash holding . Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki kon- eksi  politik  atau  perusahaan  yang  tidak  memiliki  koneksi  politik  memiliki  tingkat cash  holding dengan karakteristik yang sama.
Penelitian  ini  juga  menemukan  bukti  yang  mendukung  teori  motivasi  perlindungan  asset ( sheltering  asset  motivation )  dimana  perusahaan  yang  berlokasi  di  daerah  yang  lebih  korup  akan cenderung memiliki cash yang lebih sedikit. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Caprio et al. (2013); Smith (2016); Xu & Li (2018) yang menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar dalam in- dex LQ - 45 cenderung memiliki cash holding yang lebih sedikit ketika perusahaan berlokasi di dae- rah yang memiliki tingkat korupsi tinggi.
Secara  keseluruhan,  penelitian  ini  memberikan  beberapa  kontribusi.  Pertama,  penelitian  ini menambah  literature  mengenai  pengaruh political  connection dan local  corruption terhadap cash holding di Indonesia. Kedua, hasil ini memberikan bukti bahwa hubungan politik yang dimiliki pe- rusahaan  tidak  mempengaruhi  level  kepemilikan  kas  perusahaan.  Penelitian  ini  juga  memberikan pengetahuan tentang pengaruh local corruption terhadap corporate cash holding dimana local corrup- tion berpengaruh  negatif  terhadap corporate  cash  holding .  Ketiga,  Penelitian  ini  dapat  dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan yang berlokasi di daerah yang tingkat korupsinya tinggi untuk men- erapkan aturan kepemilikan cash holding yang lebih rendah.
Penelitian  ini  masih  memiliki  beberapa  keterbatasan  diantaranya  yaitu,  sampel  dalam penelitian masih sempit dimana penelitian ini hanya menggunakan tahun pengamatan selama 6 tahun yaitu 2015 sampai 2020. Dan masih ada kemungkinan bias diantara perusahaan-perusahaan dimana masih ada aspek dari political connection yang tidak dapat dijangkau misalnya political connection yang disebabkan karena relasi pertemanan.
Merujuk pada manfaat penelitian dan hal-hal yang ditemukan selama penelitian, berikut adalah saran yang dapat saya berikan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti pengaruh politi- cal  connection dan local  corruption terhadap corporate  cash  holding. Peneliti  selanjutnya  dapat menggunakan tahun penelitian yang lebih lama sehingga data yang didapat bisa menjadi lebih akurat dan  lebih  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya.  Selain  itu  pada  penelitian  selanjutnya  dapat menambah  kriteria  untuk  penentuan  kategori  perusahaan  yang  memiliki political  connection khu- susnya kriteria political connection yang disebabkan karena relasi pertemanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Najjar,  B.  (2013).  The  financial  determinants  of  corporate  cash  holdings:  Evidence  from  some  emerging markets. International Business Review , 22 (1), 77–88. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2012.02.004
Almeida,  H.,  Campello,  M.,  &  Weisbach,  M.  S.  (2004). The  Cash  Flow  Sensitivity  of  Cash. The  Journal  of Finance , 59 (4), 1777–1804. https://doi.org/10.1111/J.1540-6261.2004.00679.X
Apuke, O. D. (2017). Quantitative Research Methods : A Synopsis Approach. Kuwait Chapter of Arabian Jour- nal of Business and Management Review , 6 (11), 40–47. https://doi.org/10.12816/0040336
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia
Barberis,  N.,  Djankov,  S.,  Hart,  O.,  Jensen,  M.,  Johnson,  S.,  Levine,  R.,  La  Porta,  R.,  Lopez-de-Silanes,  F., Shleifer,  A.,  Vishny,  R.,  &  Kennedy,  J.  F.  (2000).  Investor  protection  and  corporate  governance. Journal of Financial Economics , 58 , 3–27.
Bates, T., Kahle, K. M., & Stulz, R. M. (2009). Why do U.S. firms hold so much more cash than they used to? Journal of Finance , 64 (5), 1985–2021. https://doi.org/10.1111/J.1540-6261.2009.01492.X
Baumol, W. J. (1952). The transactions demand for cash: An inventory theoretic approach. Quarterly Journal of Economics , 66 (4), 545–556. https://doi.org/10.2307/1882104
Belghitar, Y., & Clark, E. (2014). Convexity, Magnification, and Translation: The Effect of Managerial Option- Based Compensation on Corporate Cash Holdings. Journal  of Financial Research , 37 (2), 191–210. https://doi.org/10.1111/JFIR.12034
Bianchi, M. T., & Viana, R. C. (2014). Political connections: evidence from listed companies in Portugal. Inter- national Journal of Economics and Accounting , 5 (1), 75. https://doi.org/10.1504/ijea.2014.060917
Brunetti, A., Kisunko, G., & Weder, B. (1998). Credibility of Rules and Economic Growth: Evidence from a Worldwide  Survey  of  the  Private  Sector. The  W orld  Bank  Economic  Review , 12 (3),  353–384. https://doi.org/10.1093/WBER/12.3.353
Bursa Efek Indonesia. (2018). Daftar Istilah . https://www.idx.co.id/footer-menu/tautan-langsung/daftar-istilah/ #glossaryL
Campello, M. (2003). Capital structure and product markets interactions: evidence from business cycles. Jour- nal of Financial Economics , 68 (3), 353–378. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00070-9
Caprio, L., Faccio, M., & McConnell, J. J. (2013). Sheltering corporate assets from political extraction. Journal of Law, Economics, and Organization , 29 (2), 332–354. https://doi.org/10.1093/jleo/ewr018
Charumilind, C., Kali, R., & Wiwattanakantang, Y. (2006). Connected lending: Thailand before the financial crisis. Journal of Business , 79 (1), 181–217. https://doi.org/10.1086/497410
Chen, C. J., Ding, Y., & Kim, C. (2010). High-level politically connected firms, corruption, and analyst fore- cast accuracy around the world. Journal of International Business Studies , 41 (9), 1505–1524. https:// doi.org/10.1057/jibs.2010.27
Choi, S. J., Jia, N., & Lu, J. (2015). The structure of political institutions and effectiveness of corporate political lobbying. Organization Science , 26 (1), 158–179. https://doi.org/10.1287/orsc.2014.0936
Church,  R.  M.  (2002).  The  effective  use  of  secondary  data. Learning  and  Motivation , 33 (1),  32–45.  https:// doi.org/10.1006/lmot.2001.1098
Claessens, S., Feijen, E., & Laeven, L. (2008). Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions. Journal of Financial Economics , 88 (3), 554–580. https://doi.org/10.1016/ J.JFINECO.2006.11.003
da Cruz, A. F., Kimura, H., & Sobreiro, V. A. (2019). What Do We Know About Corporate Cash Holdings? A Systematic  Analysis. Journal  of  Corporate  Accounting  &  Finance , 30 (1),  77–143.  https:// doi.org/10.1002/jcaf.22368
Dahan, N. M., Hadani, M., & Schuler, D. A. (2013). The Governance Challenges of Corporate Political Activi- ty: Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0007650313491470 , 52 (3), 365–387. https://
doi.org/10.1177/0007650313491470
Das,  S.,  &  Goel,  U.  (2019).  Determinants  of  Excess  and  Deficit  Cash  Holdings  of  Firms:  Evidence  from Emerging Market. Global Business Review , 1–14. https://doi.org/10.1177/0972150918824950
Diaw,  A.  (2020).  Corporate  cash  holdings  in  emerging  markets.  In Borsa  Istanbul  Review .  https:// doi.org/10.1016/j.bir.2020.09.005
Djankov, S., Glaeser, E., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2003). The new comparative eco- nomics. Journal  of  Comparative  Economics , 31 (4),  595–619.  https://doi.org/10.1016/
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia
J.JCE.2003.08.005
Do , Q.-A., Lee, Y. T., & Nguyen, B. D. (2012). Political Connections and Firm Value: Evidence from the Re- gression  Discontinuity  Design  of  Close  Gubernatorial  Elections. SSRN  Electronic  Journal .  https:// doi.org/10.2139/ssrn.2190372
Durnev,  A.,  &  Fauver,  L.  (2008). Center  for  Economic  Institutions  W orking  Paper  Series  "  Stealing  from Thieves: Firm Governance and Performance when States are Predatory " .
Faccio, M. (2006). American Economic Association Politically Connected Firms. Source: The A merican Eco- nomic  Review , 96 (1),  369–386.  http://econ.tu.ac.th/archan/rangsun/MB  663/MB  663  Readings/ ๒ . ธุรกิจกับการเมือง / Politically Connected Firms/Politically-Connected Firms.pdf
Fan, J. P. H., Wong, T. J., & Zhang, T. (2007). Politically connected CEOs, corporate governance, and Post- IPO performance of China’s newly partially privatized firms. Journal of Financial Economics , 84 (2), 330–357. https://doi.org/10.1016/J.JFINECO.2006.03.008
Feng, X., & Johansson, A. C. (2014). Escaping political extraction: Political participation, institutions, and cash holdings  in  China. China  Economic  Review , 30 (March),  98–112.  https://doi.org/10.1016/ j.chieco.2014.05.002
Ferreira, M. A., & Vilela, A. S. (2004). Why Do Firms Hold Cash? Evidence from EMU Countries. European Financial Management , 10 (2), 295–319. https://doi.org/10.1111/J.1354-7798.2004.00251.X
Gama,  M.  A.  B.,  Galilea,  G.  W.,  Bandeira-de-Mello,  R.,  &  Marcon,  R.  (2019).  With  other  people’s  money: Campaign financing as an agency problem. Journal of General Management , 45 (1), 40–49. https:// doi.org/10.1177/0306307019861814
Gill, A., & Shah, C. (2011). Determinants of Corporate Cash Holdings: Evidence from Canada. International Journal of Economics and Finance , 4 (1). https://doi.org/10.5539/ijef.v4n1p70
Haboddin, M. (2011). Kekuasaan dan Korupsi di Tingkat Lokal. Interaktif , 4 (2).
Hadani,  M.  (2012).  Institutional  ownership  monitoring  and  corporate  political  activity:  Governance  implica- tions. Journal of Business
Research , 65 (7), 944–950. https://doi.org/10.1016/
J.JBUSRES.2011.05.003
Harymawan, I., &  Agustina,  D. (2017). Characteristics of  politically connected firms in Indonesia. Problems and Perspectives in Management , 15 (4), 17–23. https://doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.02
Hillman, A., Keim, G., & Schuler, D. (2004). Corporate political activity: A review and research agenda. Jour- nal of Management , 30 (6), 837–857. https://doi.org/10.1016/J.JM.2004.06.003
Hugonnier, J., Malamud, S.,  & Morellec, E. (2015). Capital Supply  Uncertainty, Cash  Holdings, and Invest- ment. The Review of Financial Studies , 28 (2), 391–445. https://doi.org/10.1093/RFS/HHU081
Itzkowitz, J. (2013). Customers and cash: How relationships affect suppliers’ cash holdings. Journal of Corpo- rate Finance , 19 (1), 159–180. https://doi.org/10.1016/J.JCORPFIN.2012.10.005
Jain,  A.  K.  (2001).  Corruption:  A  review. Journal  of  Economic  Surveys , 15 (1),  71–121.  https:// doi.org/10.1111/1467-6419.00133
Jensen, M. C. (2009). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. Corporate Bankruptcy , 76 (2), 11–16. https://doi.org/10.1017/cbo9780511609435.005
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency costs and Own- ership Structure. Human Relations .
Keynes, J. M. (1937). The General Theory of Employment. The Quarterly Journal of Economics , 51 (2), 209– 223. https://doi.org/10.2307/1882087
Khatraini, L. (2015). Pengaruh Dividend Payout Ratio dan Dividend Y ield terhadap V olatilitas Harga Saham dengan Debt Asset Ratio sebagai Variabel Kontrol (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Ter-
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia
daftar Di Lq 45) . 44 (2), 8–10.
Kusnadi, Y., Wei, K. C. J., Kong, H., & Bay, C. W. (2011). The effect of political connections on the level and value of cash holdings :
Kusnadi, Y., Yang, Z., & Zhou, Y. (2015). Institutional development, state ownership, and corporate cash hold- ings: Evidence from China. Journal of Business Research , 68 (2), 351–359. https://doi.org/10.1016/ J.JBUSRES.2014.06.023
Lazzarini, S. G., Musacchio, A., Bandeira-de-Mello, R., & Marcon, R. (2015). What do state-owned develop- ment  banks  do?  Evidence  from  BNDES,  2002-09. W orld  Development , 66 ,  237–253.  https:// doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2014.08.016
Liedong, T. A., & Rajwani, T. (2018). The Impact of Managerial Political Ties on Corporate Governance and Debt  Financing:  Evidence  from  Ghana. Long  Range  Planning , 51 (5),  666–679.  https:// doi.org/10.1016/J.LRP.2017.06.006
Limanta, V. N., & Malelak, M. I. (2015). Factors Affecting Corporate Cash Holding of Financial Sector Com- panies ( Non Bank ) Listed in Indonesian Stock Exchange Period 2010 - 2015 . 1 (2004), 1–10.
Liu,  X.  (2016).  Corruption  culture  and  corporate  misconduct. Journal  of  Financial  Economics , 122 (2),  307– 327. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.06.005
Luechinger, S., & Moser, C. (2014). The value of the revolving door: Political appointees and the stock market.
Journal of Public Economics , 119 , 93–107. https://doi.org/10.1016/J.JPUBECO.2014.08.001
Lux, S., Russell Crook, T., & Woehr, D. J. (2011). Journal of Management Outcomes of Corporate Political Activity  Mixing  Business  With  Politics:  A  Meta-Analysis  of  the  Antecedents  and .  https:// doi.org/10.1177/0149206310392233
Martínez-Carrascal, C. (2010). Cash Holdings, Firm Size and Access To External Finance. Evidence For The Euro Area .
Martini, M. (2012). Causes of corruption in Indonesia . August 2012 , 11.
McChesney, F. S. (2015). Rent Extraction and Rent Creation in the Economic Theory of Regulation. Https:// Doi.Org/10.1086/467825 , 16 (1), 101–118. https://doi.org/10.1086/467825
Miller, M. H., & Orr, D. (1966). A Model of the Demand for Money by Firms A MODEL OF THE DEMAND FOR MONEY BY FIRMS *. Source: The Quarterly Journal of Economics , 80 (3), 413–435.
Morris, & R., J. (1983). The Role of Cash Balances in Firm Valuation. Journal of Financial and Quantitative Analysis , 18 (4), 533–545. https://ideas.repec.org/a/cup/jfinqa/v18y1983i04p533-545_02.html
Myer,  S.  C.  (1984).  The  Capital  Structure  Puzzle. The  Journal  of  Finance , 39 (3),  574–592.  https:// doi.org/10.1111/J.1540-6261.1984.TB03646.X
Nachrowi,  N., & Usman, H. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk  A nalisis Ekonomi dan Keuangan .
Omar,  M.  B.,  &  Rahman,  A.  (2019).  Corporate  Governance  Disclosure  from  Agency  Theory  Perspective:  A Conceptual Model for Saudi Listed Companies. International Journal of Academic Research in Busi- ness and Social Sciences , 9 (5), 22–24. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i5/5901
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, H., & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings . 52 .
Ozkan, A., & Ozkan, N. (2004). Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies. Journal of Banking and Finance , 28 (9), 2103–2134. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2003.08.003
Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspec- tives. Indian Journal
of Corporate Governance , 10 (1), 74–95. https://
doi.org/10.1177/0974686217701467
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia
Paunov, C. (2016). Corruption’s asymmetric impacts on firm innovation. Journal of Development Economics , 118 , 216–231. https://doi.org/10.1016/J.JDEVECO.2015.07.006
Peng, W. Q., Wei, K. C. J., & Yang, Z. (2011). Tunneling or propping: Evidence from connected transactions in  China. Journal  of  Corporate  Finance , 17 (2),  306–325.  https://doi.org/10.1016/ j.jcorpfin.2010.08.002
Perdana, E. (2016). Olah Data Skripsi Dengan  SPSS 22. In Christianingrum (Ed.), Lab Kom Manajemen Fe Ubb (pertama). LAB KOM MANAJEMEN FE UBB.
Powell, G. E. (2018). The financial determinants of corporate cash holdings for Indonesian firms. In Academy of Accounting and Financial Studies Journal (Vol. 22, Issue 1).
Ren, H., & Zhao, X. (2020). Anticorruption, political connections, and corporate cash policy: Evidence from politician downfalls in China. Emerging Markets Review , August , 100745. https://doi.org/10.1016/ j.ememar.2020.100745
Ridge, J. W., Hill, A. D., & Ingram, A. (2016). The Signaling Role of Politician Stock Ownership: Effects on Lobbying  Intensity: Https://Doi.Org/10.1177/0149206316642273 , 44 (5),  2116–2141.  https:// doi.org/10.1177/0149206316642273
Rodrigo Bandeira-de-Mello. (2012). Firm performance effects of nurturing political connections through cam- paign  contributions. A frican  Journal  of  Business  Management , 6 (9).  https://doi.org/10.5897/ AJBM11.2718
Savedoff, W. D., & Spiller, P. T. (1999). Spilled W ater: Institutional Commitment in The Provision of W ater Services .
Scott, W. R. (2015). Agency Theory .
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business (7th ed.). www.wileypluslearningspace.com Sharma,  S.  (2019).  Descriptive  Statistics  and  Factorial  Design. A ustralian  Journal  of  Crop  Science , 13(05) 2019 . https://doi.org/10.21475/ajcs.19.13.05
Shihab, M. Q. (2005). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur ’ an .
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Andrei shleifer and robert. The Quarterly Journal of Economics , 108 (3), 599–617.
Silalahi,  D.,  Sitepu,  R.,  &  Tarigan,  G.  (2014). Saintia  Matematika  A NA LISIS  KETAHA NAN  PANGA N PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN METODE REGRESI DATA PANEL . 02 (03), 237–251.
Smarzynska, B. K., & Wei, S.-J. (2000). Corruption and the Composition of Foreign Direct Investment : Firm- Level Evidence . https://doi.org/10.1596/1813-9450-2360
Smith, J. D. (2016). US political corruption and firm financial policies. Journal of Financial Economics , 121 (2), 350–367. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.08.021
Subhi,  H., Shah, S.  S.  H., & Harjan, S. (2019). The  impact Of Corporate Political Connection On Corporate Financial Decisions: Evidence From An Emerging Market. Journal of Management Infor mation and Decision Sciences , 22 (2). https://www.researchgate.net/publication/332961215%0ATHE
Sun,  P.  (2019).  Corporate  Political  Ties  in  Emerging  Markets. The  Oxford  Handbook  of  Management  in Emerging Markets , 290–308. https://doi.org/10.1093/OXFORDHB/9780190683948.013.14
Sun, P., Hu, H. W., & Hillman, A. (2016). The dark side of board political capital: Enabling blockholder rent appropriation. Academy  of  Management  Journal , 59 (5),  1801–1822.  https://doi.org/10.5465/ AMJ.2014.0425
Svensson, J. (2003). Who must pay bribes and how much? Evidence from a cross section of firms. In Quarterly Journal of Economics (Vol. 118, Issue 1, pp. 207–230). https://doi.org/10.1162/00335530360535180 Tahoun, A. (2014). The role of stock ownership by US members of Congress on the market for political favors.
Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia
Journal of Financial Economics , 111 (1), 86–110. https://doi.org/10.1016/J.JFINECO.2013.10.008 Tanzi, V. (1998). Corruption Around the W orld: Causes, Consequences, Scope, and Cures .
Thakur, B. P. S., & Kannadhasan, M. (2019). Corruption and cash holdings: Evidence from emerging market economies. Emerging Markets Review , 38 , 1–17. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2018.11.008
Tiongson, E., Davoodi, H. R., & Gupta, S. (2000). Corruption and the Provision of Health Care and Education
Services. In IMF W orking Papers (Vol. 00, Issue 116, p. 1). https://
doi.org/10.5089/9781451853926.001
Titman, S. (1984). The effect of capital structure on a firm’s liquidation decision. Journal of Financial Econom- ics , 13 (1), 137–151. https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90035-7
Tran,  Q. T. (2020).  Corruption  and  corporate  cash  holdings:  international  evidence. Journal  of  Multinational Financial Management , 54 , 100611. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2019.100611
Uhlenbruck, K., Rodriguez, P., Doh, J., & Eden, L. (2006). The impact of corruption on entry strategy: Evi- dence from telecommunication projects in emerging economies. Organization Science , 17 (3), 402– 414. https://doi.org/10.1287/ORSC.1060.0186
Ullah, S., & Kamal, Y. (2017). Board Characteristics, Political Connections, and Corporate Cash Holdings: The Role  of  Firm  Size  and  Political  Regime. Business  &  Economic  Review , 9 (1),  157–179.  https:// doi.org/10.22547/ber/9.1.9
Warajati, S. (2011). Pengaruh political connections , corporate governance , dan blockholders ownership ter- hadap  corporate  cash  holdings  =  The  effect  of  political  connections  corporate  governance  and blockholders ownership to the corporate cash holdings .
Williams, F. I., & Hoell, R. C. (2011). The Impact Of Freeman A nd Medoff ‟ s “ What Do Unions Do ?” 9 (9),
13–28.
Xu , X., & Li, Y. (2018). Local corruption and corporate cash holdings: Sheltering assets or agency conflict?
China Journal of Accounting Research , 11 (4), 307–324. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2018.05.001
Ye, Y. (2018). A Literature Review on the Cash Holding Issues. Modern Economy , 09 (06), 1054–1064. https:// doi.org/10.4236/me.2018.96068