## Rusun Tamansari dan Dampak Sosial: Upaya Rekayasa Sosial Menghilangkan Kampung Kumuh
Tamansari Flats and Social Impact: Social Engineering Efforts to Eliminate Slum Villages

## Willya Achmad
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
Email: willyaachmad@unpas.ac.id

## Abstrak
Permukiman kumuh diartikan sebagai tempat dimana itu tidak layak untuk ditinggali oleh  seseorang  dengan  segala  kekurangannya.  Pada  dasarnya  rumah  atau  hunian merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  yang  berfungsi  untuk  mendukung terselenggaranya  aktivitas  kehidupan  manusia  seharihari.  Salah  satu  permasalahan utama  yang  dihadapi  kota  besar  adalah  keterbatasan  lahan  dalam  menghadapi tingginya  kebutuhan  perumahan  bagi  penduduk  perkotaan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  studi  kasus  dengan  pendekatan  kualitatif,  adapun  hasil  dan kesimpulannya  menjelaskan  bahwa,  pertumbuhan  dan  perkembangan  suatu  kota membawa  pengaruh  terhadap  struktur  maupun  kegiatan  yang  ada  didalamnya. Terpusatnya beragam aktivitas pada kota mempengaruhi laju urbanisasi menuju kota tersebut,  yang  mana  proses  ini  dapat  memberikan  dampak  positif  maupun  negatif serta menyebabkan pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh diberbagai pelosok daerah, tidak terkecuali di wilayah Kota Bandung. Berdasarkan hasil kajian yang ada, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota Nomor 648/Kep.286-distarcip/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan  dan  Permukiman  kumuh  di  Kota  Bandung.  Pemerintah  Kota  Bandung telah  melaksanakan  program-program  terkait  dalam  usaha  perbaikan  permukiman kumuh, diantaranya adalah program peningkatan sarana dan prasarana permukiman, penataan  bangunan  dan  pembangunan  rumah  susun  (Rumah  deret).  Dengan ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap  serta  transportasi  yang  mudah dijangkau dan terintegrasi, diharapkan penyediaan rusun Tamansari di Kota Bandung dapat  menghemat  pengeluaran  sehari-hari,  sehingga  masyarakat  akan  mempunyai kesempatan  menabung  untuk  mampu  mendapatkan  hunian  sendiri  secara  legal. Peningkatan kualitas hunian melalui pembangunan rumah susun juga diharapkan dapat menekan  luasan  perkembangan  kawasan  kumuh  terutama  di  beberapa  kota-kota besar di Indonesia. Kata Kunci: Rumah Susun, Rekayasa Sosial,
Kampung Kumuh.
Keywords : Flats, Social Engineering, Slum Village.

## Abstract
Slums  are  defined  as  places  where  it  is  not  suitable  for  someone  to  live  with  all  their shortcomings. Basically a house or shelter is one of the basic human needs that functions to  support  the  implementation  of  daily  human  life  activities.  One  of  the  main  problems faced by big cities is limited land in dealing with the high demand for housing for urban residents. This study uses a case study method with a qualitative approach, while the results and conclusions explain that the growth and development of a city has an influence on the structure and activities in it. The concentration of various activities in the city affects the pace  of  urbanization  towards the  city,  in  which  this  process  can  have  both  positive  and negative impacts and cause the rapid growth of slum settlements in various corners of the region, including the city of Bandung. Based on the results of existing studies, the Bandung City  Government  has  determined  the  location  of  slum  settlements  through  the  Mayor's Decree  Number  648/Kep.286-distarcip/2015  concerning  Determining  the  Location  of Housing and Slum Housing Environments in the City of Bandung. The Government of the City of Bandung has carried out related programs in efforts to improve slum settlements, including programs to improve settlement facilities and infrastructure, structuring buildings and building flats (row houses). With the availability of complete facilities and infrastructure as well as easily accessible and integrated transportation, it is hoped that the provision of Tamansari flats in the city of Bandung can save on daily expenses, so that people will have the opportunity to save to be able to get their own housing legally. Improving the quality of housing  through  the  construction  of  flats  is  also  expected  to  reduce  the  area  of  slum development, especially in several big cities in Indonesia.
©2023 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN
Urbanisasi  yang  pesat  memberikan  implikasi  terhadap pembangunan  permukiman,  dimana  pertumbuhan penduduk perkotaan yang semakin meningkat, baik yang berasal  dari  pertumbuhan  alami  maupun  dari pertumbuhan  migrasi,  mengakibatkan  meningkatnya kepadatan penduduk dan permukiman  serta peningkatan  kebutuhan  perumahan  di  perkotaan  (Eni, 2015).  Dalam  banyak  kasus,  pertumbuhan  penduduk perkotaan ini sejatinya tidak diiringi dengan penyediaan infrastruktur  dan  fasilitas  perkotaan  yang  memadai, sehingga  pertumbuhan  penduduk  perkotaan  ini  juga mengarah  pada  kemerosotan  kualitas  lingkungan permukiman,  tidak  efisiennya  penggunaan  tanah  di kawasan  perkotaan,  serta  perkembangan  kawasan kumuh  yang  semakin  hari  semakin  meluas  (Ary  et al.,2018).
Dalam penelitian Dedi (2020) menjelaskan bahwasannya pertumbuhan dan perkembangan suatu kota membawa pengaruh terhadap struktur maupun kegiatan yang ada didalamnya.  Terpusatnya  beragam  aktivitas  pada  kota mempengaruhi  laju  urbanisasi  menuju  kota  tersebut, yang mana proses ini dapat memberikan dampak positif maupun  negatif  serta  menyebabkan  pesatnya pertumbuhan  permukiman  kumuh  diberbagai  pelosok daerah.  Sedangkan  hasil  penelitian  Fitrah  (2018) berbicara  bahwa  sejatinya  pertumbuhan  penduduk dapat meningkatkan perminatan akan ruang perumahan dan  menyebabkan  penduduk  tinggal  dengan  kondisi lingkungan  tidak  memadai  di  pinggiran  kota.  Hal  ini kemudian  menjadikan  suatu  permukiman  menjadi kumuh  diperparah  dengan  kurangnya  kesadaran masyarakat akan faktor kebersihan.
Hapsari  &  Tyas  (2017)  berbicara  bahwa  permukiman kumuh dapat bercirikan lingkungan yang kurang teratur, kotor, tidak sedap dipandang, dan tentunya tidak sehat bagi masyarakat sekitar, kondisi tersebut sejatinya tidak sejalan  dengan  perkembangan  perkotaan  dan  sering mengarah  pada  aspek  kemiskinan.  Karena  itu  setiap pemerintah pusat maupun daerah ditunut untuk mampu melaksanakan  beragam  kegiatan  utamanya  yang berkaitan  dengan  pembangunan  dan  perencanaan  tata ruang  melalui  koordinasi  yang  terencana,  terarah, bertahap,  menyeluruh  dan  berkelanjutan  (Hariyanto, 2010).
Selain itu sudah seharusnya setiap unsur penyelenggara Pusat  dan  Daerah  melaksanakan  perencanaan pembangunan  dalam  jangka  panjang,  menengah,  dan tahunan, khususnya mengenai pengelolaan pembangunan  penataan  ruang  yang  lebih  dinamis  di wilayah  perkotaan,  karena  jika  melihat  fakta  yang  ada saat  ini  beberapa  permukiman  yang  kurang  tertata  di wilayah perkotaan salahsatunya banyak disebabkan oleh masalah  kependudukan,  lahan,  dan  masyarakat  yang menempati  suatu  wilayah  tidak  memerhatikan  faktor- faktor kebersihan dengan baik (Lestari & Sugiri, 2013). Perkembangan penduduk dibeberapa kota di Indonesia baik  sebagai  akibat  pertumbuhan  penduduk  maupun akibat  urbanisasi  telah  memberikan  indikasi  adanya
masalah  perkotaan  yang  sangat  serius.  Sejalan  dengan permasalahan  tersebut  Letfiani  (2017)  menerangkan bahwa kebutuhan akan perumahan, penyediaan sarana dan  prasarana  permukiman  menjadi  meningkat  pula, baik  melalui  penyewaan  maupun  permintaan pembangunan baru.
Dalam  jurnal  Napitupulu  (2021)  perumahan  kumuh membawa  berbagai  macam  dampak  buruk  terhadap kehidupan kota tidak saja dari sisi fisik kota namun juga mengakibatkan  menurunnya  kualitas  sumber  daya manusia khususnya yang tinggal di lingkungan tersebut. Sejalan dengan perkembangan kota, perumahan kumuh ini tentu harus ditata menjadi lingkungan yang layak huni, asri, dan selalu mengutamakan aspek-aspek kebersihan pada penghuninya, salah satunya melalui pembangunan rumah  susun.  Dalam  kaitannya  dengan  pembangunan satuan rumah susun, yang harus selalu diperhatikan dan dipenuhi  adalah  persyaratan  teknis  dimana  menurut penjelasan  UndangUndang  Nomor  20  tahun  2011 tentang Rumah Susun (UURS) adalah persyaratan yang berkaitan  dengan  struktur  bangunan,  keamanan  dan keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, kenyamanan,  dan  lain-lain  yang  berhubungan  dengan rancang  bangun,  termasuk  kelengkapan  prasarana  dan fasilitas lingkungan.
Pembangunan  rumah  susun  merupakan  alternative pemecahan  masalah  kebutuhan  akan  perumahan  dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya  terus  meningkat,  karena  rumah  susun yang dibangun pada sebidang tanah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjadi tempat tinggal bertingkat yang mampu menampung sekian dan sebanyak mungkin orang  dibandingkan  pemanfaatan  tanah  dengan pembangunan yang bersifat horizontal (Octavionesti & Mardiansjah, 2019).  Hasil penelitian Rahmawati (2018) juga  mengutarakan  bahwa  pembangunan  rumah  susun diharapkan  dapat  mendorong  pengembangan  daerah perkotaan  yang  sekaligus  menjadi  solusi  peningkatan kualitas  permukiman,  dan  yang  paling  utama  dari pembangunan rumah susun adalah dapat digunakan oleh masyarakat  golongan  ekonomi  lemah,  sedang  maupun kuat,  sedangkan  pada  prosesnya  pembangunan  rumah susun  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  (BUMN  atau BUMD)  maupun  pihak  pengembang  (BUMS)  dan kedepannya bisa dikuasai dengan cara dimiliki ataupun disewakan.
Adapun Setyawan & Lestari  (2018) berpendapat bahwa keterbatasan  lahan  di  perkotaan  dan  diikuti  dengan kepadatan  penduduk  yang  semakin  meningkat mengharuskan pemerintah memilih alternatif penataan lingkungan  dengan  mengadakan  pembangunan  rumah susun sederhana, baik yang bersifat menyewa ataupun hak  milik.  Pada  masyarakat  yang  mampu  menjangkau harga  tinggi  tentunya  bukanlah  menjadi  masalah  yang cukup  besar  memiliki  rumah  susun  sederhana,  namun bagi  masyarakat  yang  sulit  menjangkau,  pemerintah memberikan  pilihan  rumah  susun  sederhana  sewa. Undang-undang  No.  16  Tahun  1985  Tentang  Rumah Susun  menjelaskan  bahwa  pembangunan  rumah  susun memiliki  beberapa  tujuan  penting  seperti  untuk memenuhi kebutuhan rakyat terutama yang berpenghasilan  rendah,  meningkatkan  daya  guna  lahan

## Willya Achmad. Rusun Tamansari dan Dampak Sosial: Upaya Rekayasa Sosial Menghilangkan Kampung Kumuh
dan hasil guna tanah dengan memperhatikan lingkungan, dan  yang  terakhir  memenuhi  kebutuhan  untuk kepentingan  lainnya  bagi  kehidupan  masyarakat. Pembangunan rumah susun sederhana sewa dipersepsikan  bahwa  masyarakat  hanya  menyewa rumah  dan  tidak  perlu membeli  tanah,  sehingga  dapat memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  kelas  bawah untuk  memperbaiki  kualitas  hidupnya  (Rinaldi  et al.,2021).
Persoalan permukiman dan keterbatasan lahan memang menjadi  persoalan  yang  harus  segera  diperbaiki begitupula  yang  terjadi  di  wilayah  Kota  Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dokumen Strategi Kawasan  Hunian  Kumuh  Perkotaan  (Penyusunan Program Penataan Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan), teridentifikasi  kawasan  permukiman  kumuh  di  Kota Bandung berada di 442 rukun warga yang tersebar di 33 kecamatan.  Berdasarkan  hasil  kajian  yang  ada, Pemerintah  Kota  Bandung  telah  menetapkan  lokasi permukiman  kumuh  melalui  SK  Walikota  Nomor 648/Kep.286-distarcip/2015  tentang  Penetapan  Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman kumuh di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan program-program  terkait  dalam  usaha  perbaikan permukiman  kumuh,  diantaranya  adalah  program peningkatan  sarana  dan  prasarana  permukiman, penataan  bangunan  dan  pembangunan  rumah  susun (Rumah deret).
Proyek  rumah  deret  (rumah  susun)  dari  pemerintah kota  Bandung  mendapat  tanggapan  yang  beragam  dari warga Taman Sari. Beberapa pihak keberatan terhadap kebijakan skema baru yang ditawarkan dengan menyewa unit hunian rumah deret, ketidakadilan atas kompensasi yang  tidak  setimpal,  serta  kapasitas  hunian  yang  tidak sebanding dengan kondisi hunian yang lama (Rizqiawan, 2017). Dalam pelaksanaannya pula masalah ini menjadi semakin  rumit,  karena  berhubungan  dengan  banyak aspek,  seperti  hilangnya  potensi  ekonomi  dan  budaya yang  akan  berubah  sejalan  dengan  progres pembangunan rumah susun tersebut. Maka berdasarkan uraian  dan  penjabaran  latar  belakang  yang  telah disampaikan  sebelumnya,  peneliti  tertarik  untuk meneliti  lebih  jauh  bagaimana  proses  pembangunan Rusun  Tamansari  sebagai  solusi  arlernativ  dalam menghilangkan kampung kumuh di Kota Bandung.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode  studi  kasus.  Adapun  yang  dimaksud  dengan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berusaha memahami  dengan  menggambarkan  atau  melukiskan fenomena  yang  diteliti  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat  mengenai  fakta-fakta  yang  diamati  (Creswell, 2014).  Sementara  itu  menurut  yin,  yang  dikutif  oleh Kusmarni  (2012)  menjelaskan  bahwa  metode  studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata baik  pada  tingkat  perorangan,  sekelompok  orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan  mendalam  tentang  peristiwa  tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus  adalah  hal  yang  aktual  (real-life  events),  yang
sedang  berlangsung,  bukan  sesuatu  yang  sudah  lewat. Strategi  kualitatif  dipilih  dengan  pengertian  bahwa penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  data yang  sebenarnya  dan  untuk  mendalami  masalah penelitian guna memperoleh hasil yang diharapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rusunawa
Rumah  atau  hunian  merupakan  salah  satu  kebutuhan dasar  manusia  yang  berfungsi  untuk  mendukung terselenggaranya  aktivitas  kehidupan  manusia  sehari- hari  (Santosa,  2012).  Sedangkan  menurut  Sarjono, (2018) disebutkan bahwa tempat tinggal adalah tempat dimana seseorang bertumbuh dan berkembang karena rumah  akan  ditempati  oleh  sebuah  keluarga  dan normalnya,  lingkungan  pertama  tempat  orang behubungan adalah orang tua dalam hal ini keluarga. Hak atas tempat tinggal tersebut di Indonesia diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat 1 yang isinya adalah “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”.
Salah satu permasalahan utama yang dihadapi kota besar adalah  keterbatasan  lahan  dalam menghadapi  tingginya kebutuhan  perumahan  bagi  penduduk  perkotaan. Pembangunan  rumah  susun  sewa  adalah  salah  satu gagasan  strategis  dalam  penyediaan  permukiman  layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),  sekaligus  solusi  praktis  dalam  mengatasi penanggulangan permukiman padat perkotaan. Kebutuhan  rumah  sebagai  tempat  tinggal  atau  hunian adalah  salah  satu  kebutuhan  utama/primer  manusia selain  kebutuhan  pangan  dan  sandang.  Wilayah perkotaan  dengan  berbagai  peluang  kegiatan  ekonomi dan  dukungan  sarana  prasarana  yang  mamadai  telah menjadi  magnet  bagi  masyarakat  desa  untuk  datang mencari penghidupan yang lebih baik. Di sisi lain, jumlah penduduk  kota  itu  sendiri  juga  terus  mengalami pertumbuhan  sehingga  beban  kota  dalam  mendukung seluruh aktivitas masyarakatnya menjadi semakin berat, termasuk didalamnya mengenai keterbatasan lahan dan hunian (Vialita & Rahmawati, 2020).
Dengan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana yang  lengkap  serta  transportasi  yang  mudah  dijangkau dan terintegrasi, diharapkan penyediaan rusunawa dapat menghemat pengeluaran sehari-hari, sehingga masyarakat  akan  mempunyai  kesempatan  menabung untuk mampu mendapatkan hunian sendiri secara legal. Peningkatan  kualitas  hunian  melalui  pembangunan rusunawa  juga  diharapkan  dapat  menekan  luasan perkembangan  kawasan  kumuh.  Di  sisi  lain pembangunan  rusunnawa  juga  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  hunian  masyarakat  sekaligus memberikan perbaikan lingkungan kawasan permukiman setempat. Rusunawa (Rumah Susun Sederhana) merupakan  rumah  susun  yang  diperuntukkan  bagi masyarakat  berpenghasilan  menengah  bawah  dan berpenghasilan  rendah  (Permen PU  No.  5/PRT/2007). Rusunawa atau rumah susun sederhana sewa, memiliki
pengelolaan yang  mana para penghuninya tidak memiliki unit  rusun,  sedangkan  apabila  kita  bandingkan  dengan rusunami atau rumah susun sederhana milik, penghuni dapat  memiliki  unit  rusun  tersebut. Pentingnya  rumah susun sederana sebagai solusi perumahan di lingkungan perkotaan semakin mendesak pemerintah untuk dapat memfasilitasi  pembangunan  rumah  susun  yang  tidak hanya memiliki kualitas bangunan fisik yang baik, tetapi juga  mampu  mengakomodasi  kebutuhan  penghuni ataupun calon penghuninya, karena  pada dasarnya para penghuni rumah susun  yang berasal dari berbagai latar belakang  ekonomi-sosial-budaya  yang  berbeda  akan sangat  rentan  menghadapi  peramasalahan  teknis  dan sosial. Adapun  sifat  kepemilikan oleh  pemilik  rumah susun sederhana ini  berbeda dengan Pelaku Pembangun (developer).  Kepemilikan  atas  satuan  rumah  susun sederhana  hanya  bersifat  kondominium  sebagaimana diatur  dalam  UURS,  yaitu  kepemilikan  atas  satuan rumah  susun  tidak  termasuk  atas  seluruh  bangunan apartemen  di  luar  unit,  tidak  termasuk  pula  tanah  di dalam  lingkungan  apartemen  dan  apa  yang  di  bawah serta apa yang di atasnya. Sifat dari pembangunan rumah susun  mirip  dengan  asas  pemisahan  tanah  secara horizontal  yang  bersumber  dari  hukum  adat.  Pada dasarnya ada pemisahan antara tanah dan bangunan yang berlaku atas hak kepemilikkan dari pada rumah susun, karena hak atas tanah dalam rumah susun dimiliki atau dikuasai  secara  bersama-sama  oleh  seluruh  pemilik satuan rumah susun tersebut.
Pemerintah sebagai instansi penyelenggara pembangunan  rumah  susun  sederhana,  harus menyediakan kualitas bangunan yang standar, sarana dan prasarana  yang  seimbang  dengan  kebutuhan, pengelolaan  yang  memadai,  serta  memfasilitasi kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  yang  berbeda, dinamis,  dan  terus  berkembang  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  hidupnya.  Dalam  hal  ini, keberhasilan  rumah  susun  tidak  dapat  hanya mengandalkan  kemampuan  penghuni  untuk  dapat beradaptasi terhadap bangunan dan lingkungannya saja, tetapi  juga  bagaimana  rumah  susun  sebagai  public housing  mampu  mengakomodasi  kebutuhan  para penghuninya.
Perubahan karakteristik hunian dari horisontal menjadi vertikal juga turut mempengaruhi sosial ekonomi para penghuni  rumah  susun.  Dengan  kondisi  rumah bersusun,  mengakibatkan  keleluasaan  masyarakat  luar untuk  mengakses  hunian  di  dalam  Rusunawa  menjadi berkurang,  sehingga  apabila  rumah  difungsikan  juga sebagai  lokasi  tempat  usaha,  relatif  lebih  sulit berkembang.  Bahkan  di  dalam  Peraturan  Menteri Negara
Perumahan Rakyat Nomor
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pasal 21 jelas melarang menggunakan satuan  hunian  sebagai  tempat  usaha/gudang.  Oleh karena  itu,  kepindahan  MBR  harus  didukung  dengan ketersediaan  peluang  kerja  yang  ada  di  lingkungan sekitar  Rusunawa,  karena  umumnya  mereka  memiliki pekerjaan  tidak  tetap  di  sektor  informal  yang menggantungkan  hidup  dari  peluang  pekerjaan  di sekitarnya.
Selain  itu  pembangunan  rusunawa  juga  bisa dimanfaatkan  sebagai  strategi  penataan  permukiman kumuh, karena sejatinya permukiman kumuh bisa diatasi dengan  perencanaan  kawasan  dan  implementasi  yang terintegrasi  dengan  hunian  vertikal  sebagai  salah  satu solusinya. Kelangkaan lahan serta tingginya harga lahan di  perkotaan  telah  mengisyaratkan  pemangku kepentingan  khususnya  pemerintah,  masyarakat  dan swasta untuk mulai mempertimbangkan konsepsi hunian vertikal  sebagai  upaya  efisiensi  dan  intesifikasi  lahan perkotaan  yang  juga  akan  berdampak  pada  penurunan biaya  hidup  masyarakat  serta  penghematan  energi terutama  dikaitkan  dengan  peningkatan  kepadatan penduduk  dan  pembelanjaan  di  bidang  transportasi. Banyak  kawasan  kumuh  juga  terbangun  di  atas  tanah yang  bukan  dimiliki  oleh  mereka  yang  membangun  di dalamnya.  Lahan  tersebut  biasanya  lahan  milik  negara atau  lahan  milik  pribadi  yang  ditinggalkan  dan  tidak diurus oleh pemiliknya.
Rumah  susun  sederhana  sewa  memiliki  karakteristik yang berbeda dengan perumahan tidak bersusun (landed house).  Beberapa  aspek  kebutuhan  manusia  harus dipenuhi  guna  meminimalisisasi  pengaruh  negatif  bagi masyarakat yang tinggal di rumah susun. Permasalahan yang  mungkin  muncul  dalam  suatu  usaha  pemenuhan kebutuhan  akan  hunian  adalah  prioritas  tujuan pembangunan yang hanya mencakup capaian target fisik dan mengesampingkan aspek sosial dari sebuah lingkup perumahan (Warsilah, 2015).
Aspek-aspek  sosial,  budaya,  kesejahteraan  ekonomi, tata nilai, dan perilaku manusia juga harus diperhatikan dan  dipenuhi.  Jika  kebutuhan  sosial  tersebut  tidak dipenuhi  maka  akan  berujung  pada  semakin berkurangnya karakter dan identitas daerah setempat, bahkan berimbas pula pada semakin tipisnya rasa saling berhubungan  satu  sama  lain  baik  itu  antar  manusia maupun  dengan  lingkungannya.  Selain  itu  tinggal  di rusunawa akan memberikan identitas sosial pada warga huninya. Identitas sosial ini akan melekat pada individu berupa  rasa  memiliki  pada  lingkungan  tinggal, keterlibatan  emosi  serta  terdapat  nilai  signifikan  pada warga  huni  terhadap  lingkungan  tinggalnya  sehingga dapat memunculkan harga diri (self esteem) warga huni sebagai komunitas rusunawa.
Rusun Tamansari Di  pusat  kota  metropolitan  seperti  Kota  Bandung, terdapat  banyak  kampung  kota  yang  belum menunjukkan potensi sebagai wadah yang baik, namun kerap  kali  dicap  sebagai  sarang  penyakit  masyarakat urban.  Keterbatasan  kapasitas  sosial  masyarakat kampung  kota  seperti  pendidikan  dan  keahlian,  serta kualitas lingkungan yang tidak teratur dan buruk seolah terpisahkan  dari  konteks  perkotaan  di  sekitarnya, menyebabkan warga kampung kota tidak bisa bersinergi dalam  mengikuti  perkembangan  perkotaan  yang  ada disekitarnya. Akibatnya, munculah kerentanan sosial di dalam  warga  kampung  kota  seperti  deskriminasi, kriminalitas,  dan  konflik  antar  warga.  Hal  ini  pun didukung  pula  oleh  kondisi  kelembagaan  dan pembiayaan pada kawasan kampung kota yang terbatas menyebabkan  sulitnya  kawasan  kampung  kota  untuk

## Willya Achmad. Rusun Tamansari dan Dampak Sosial: Upaya Rekayasa Sosial Menghilangkan Kampung Kumuh
tumbuh  dan  berkembang,  Selain  itu,  pembiayaan  yang terbatas  untuk  perbaikan  kampung  kota  oleh  pihak pemerintah kota, seringkali hanya menjadi program yang bersifat  sementara  dan  terkadang  kurang  tepat  guna seperti,  gagasan  dari  pemkot  Bandung  untuk membangun rumah deret di Kampung Tamansari yang terkesan  akan  mengurangi  dinamika  perkotaan, muculnya  isu  pelanggaran  HAM  terhadap  warga, sekaligus ketimpangan sosial. Warga  Kota  Bandung  mungkin  sudah  tidak  asing  lagi dengan  keberadaan  permukiman  padat  penduduk  di wilayah  Kelurahan  Tamansari.  Permukiman  yang tumbuh di atas lahan pemerintah kota tersebut terletak di kawasan premium, dekat dengan pusat perbelanjaan dan berbagai perguruan tinggi. Letaknya yang strategis menjadikannya  tujuan  banyak  orang  untuk  mencari rumah sewa murah dan kos-kosan. Tak heran, setelah puluhan  tahun  kawasan  tersebut  berkembang  menjadi area  permukiman  yang  padat,  melihat  fenomena tersebut, Pemerintah Kota Bandung berkeinginan untuk mulai  menata  kawasan  melalui  pembangunan  hunian vertikal  yang  kemudian  disebut dengan  Rumah  Deret, “Tujuannya untuk memastikan setiap warga memperoleh  rumah  yang  layak  huni  sekaligus  menata kota.  Rumah  susun  dipilih  karena  untuk  kondisi  Kota Bandung yang sudah sangat padat dengan laju urbanisasi yang  pesat,  pembangunan  rumah  tapak  harus  mulai ditinggalkan”,  tegas  Ibu  Nunun,  Kepala  Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman  Kota  Bandung  dalam  kegiatan  Audiensi Strategi  Perumahan  dan  Permukiman  Kota  Bandung Mencapai  Kota  Tanpa  Kumuh  bersama  Kementerian PPN/Bappenas tanggal 23 April 2021. Kelurahan  Tamansari  masuk  dalam  kategori  kawasan slum area di Kota Bandung. Kepadatan perumahannya dapat  dilihat  dengan  jelas  dari  atas  jembatan  Pasupati, padat  dan  4  tidak  tertata.  Sebagai  daerah  yang  dekat dengan kawasan perbelanjaan dan pendidikan tersohor di  kota  Bandung,  tak  heran  bila  beberapa  spot  di Kelurahan  Tamansari  sangat  padat,  guna  menunjang aktivitas perekonomian pada wilayah tersebut. Proyek rumah deret dari pemerintah kota Bandung mendapat tanggapan  yang  beragam  dari  warga  Taman  Sari. Beberapa  pihak  keberatan  terhadap  kebijakan  skema baru  yang  ditawarkan  dengan  menyewa  unit  hunian rumah deret, ketidakadilan atas kompensasi yang tidak setimpal,  serta  kapasitas  hunian  yang  tidak  sebanding dengan kondisi hunian yang lama (Gumansing, 2015). Dalam pelaksanaannya pula masalah ini menjadi semakin rumit,  karena  berhubungan  dengan  banyak  aspek, seperti  hilangnya  potensi  ekonomi  dan  budaya mengkampung  yang  akan  hilang  jika  menghuni  secara vertikal.  Dalam  imajinasi  warga,  Rumah  Deret  ialah rumah  berderet  rapi,  desain  yang  serupa,  desain  yang serupa  dengan  ketinggian  maksimal  3  lantai,  bukan layaknya  rumah  susun  yang  berlantai  tinggi.  Namun, nyatanya rumah deret yang akan dibangun terdiri dari dua  blok,  blok  pertama  terdiri  dari  6  lantai  yang diperuntukkan  untuk  160  KK  yang  terdampak  area penggusuran, lalu blok kedua terdiri dari 10 lantai yang akan  menampung  ±300  KK  baru.  Hal  inilah  yang dipersoalkan oleh warga RW 11 Tamansari karena tidak
terdapat dalam RTRW Bandung 2011-2031 dan RPJMD 2013-2018.
Upaya pemerintah kota merelokasi alias menggusur dan membangun rumah deret di Tamansari semakin gencar. Alat  berat  (mesin  eskavator)  telah  diturunnkan  per  6 Desember 2017 dan mulai meratakan sebagian hunian dan  akses  jalan  setapak  warga  di  area  Tamansari. Bentrokan terjadi antara warga yang bertahan bersama segenap  LSM  dengan  para  preman  yang  sengaja  di mobilisasi  untuk  melancarkan  jalannya  proyek  rumah deret. Malah, pada tanggal 1 Agustus 2018 pihak Satpol PP memberikan surat SP 2 kepada warga Tamansari 5 yang masih bertahan. Artinya program rumah deret ini tetap  dipaksakan  berjalan  meski  menyalahi  dan melangggar  banyak  aturan  dan  norma.  Atas  dasar pertimbangan  inilah  gagasan  untuk  membangun Kampung  Vertikal  di  Tamansari,  harapannya  dapat berupaya menjembatani antara kepentingan warga dan pemerintah  kota.  Kampung  Vertikal  merupakan upaya menjawab  tuntuntan  ruang  kota  dengan  membangun parameter ekologis, hayati dan humanis.
Isradjuningtias  (2017)  berbicara  bahwa  sebagai  salah satu kampung terbesar di Kota Bandung serta memiliki nilai  sejarah  dan  lokasi  yang  strategis,  menjadikan Kampung  Tamansari  sebagai  pusat  aktivitas  maupun pendukung  kegiatan  urban  kota.  Lokasinya  yang berdekatan dengan perguruan tinggi di daerah Bandung Utara, dibelakangi oleh mall dan apartement menjadikan Kampung  ini  mampu  menarik  kalangan  masyarakat menengah untuk tinggal di kawasan ini. Program ruang yang  ditawarkan  pada  Kampung  Vertikal  akan  lebih beragam,  dengan  memaksimalkan  ruang  terbuka  hijau, pasar  rakyat,  perpustakaan,  fasilitas  kesehatan  serta ruang  biru  disekitar  sungai  yang  dapat  menjadi generator aktivitas bagi kawasan sekitarnya.
Perancangan  Kampung  Vertikal  Tamansari  ini  tidak dapat  terlepas  dari  revitalisasi  sungai  Cikapundung, dikarenakan keduanya merupakan satu kesatuan dalam Kawasan Tamansari. Di dalam proses perancangannya, konsep  diselaraskan  dengan  nilai-nilai  historis  dan adaptif  terhadap  konteks  masa  kini,  agar  antara kampung vertikal dan Sungai Cikapundung mampu saling bersinergi  dan  sebagai  katalisator  aktivitas  bagi  kota Bandung. Sehingga, diharapkan dengan adanya Kampung Vertikal  Tamansari,  dapat  mengembalikan  ‘sense  of belonging’ dari Kawasan Tamansari dengan penekanan ekologis  lingkungan  yang  akan  dinaturalisasi  yang harapannya  juga  mampu  meningkatkan  kesejahteraan warga  kampung  Tamansari  sehingga  gagasan  Kampung Vertikal  dapat  menjadi  sebuah  inisiatif  positif  yang bermanfaat membentuk kota Bandung yang layak huni.
Rekayasa Sosial dalam Upaya Menghilangkan Kampung Kumuh Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat  mempunyai  dampak  terhadap  berbagai  bidang antara  lain  di  bidang  fisik  lingkungan,  sosial,  maupun ekonomi yang memerlukan ketersediaan prasarana dan sarana  dasar  yang  secara  umum  akan  bersifat  susul menyusul dengan laju pertumbuhan penduduk. Kurang tersedianya  sarana  dasar  ini  akan  mengakibatkan tumbuhnya beberapa bagian wilayah perkotaan menjadi
kawasan  kumuh.  Kawasan  yang  kumuh  sering diidentikkan  dengan  kawasan  yang  jorok  dengan masalah atau kemiskinan kota. Kawasan kumuh adalah sebuah  kawasan  dengan  tingkat  kepadatan  populasi tinggi  di  sebuah  kota  yang  umumnya  dihuni  oleh masyarakat  miskin.  Kawasan  kumuh  dapat  ditemui  di berbagai  kota  besar  di  Indonesia.  Kawasan  kumuh umumnya dihubunghubungkan dengan tingkat kemiskinan  dan  pengangguran  tinggi.  Kawasan  kumuh dapat  pula  menjadi  sumber  masalah  sosial  seperti kejahatan, obat-obat terlarang dan minuman keras. Di berbagai  wilayah,  kawasan  kumuh  juga  menjadi  pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Permukiman  kumuh  adalah  permukiman  informal  di daerah perkotaan, di mana orang mendapatkan layanan minimum  karena  mereka  memiliki  identitas  informal, keamanan  kepemilikan  informal,  dan  tidak  ada pengakuan  formal  oleh  sektor  publik.  Pemukiman kumuh  atau  slum  area  umumnya  adalah  perumahan dengan  kondisi  kurang  layak,  kualitas  hidup  rendah, serta  berlokasi  pada  area  yang  tidak  pada peruntukannya. Kecenderungan slum area yang berada di  pusat  kota  berdampak  bagi  minimnya  kualitas pengembangan masyarakat di area tersebut (Raharjo & Nuraeni,  2021).  Kebijakan  pengembangan  kota  perlu memperhatikan penanganan perumahan penduduk kota, disamping  secara  bersamaan  meningkatkan  fungsinya sebagai  area  penyelenggara  perdagangan  dan  jasa. Pembaharuan  perkotaan  dapat  dipahami  sebagai pendekatan dalam peruntukan kembali land use untuk meningkatkan  kualitas  lingkungan,  melalui  kebijakan dalam  perbaikan  isu-isu  perkotaan  khususnya  dalam sosial,  ekonomi  dan  lingkungan,  serta  meningkatkan jaringan  sosial  yang  ada  untuk  mewujudkan pengembangan masyarakat.
Pada  wilayah  kota  khususnya  kebutuhan  permukiman layak  huni  tidak  sebanding  dengan  ketersediaan  lahan dan kemampuan kota dalam menyediakan infrastrukur pemukiman  yang  terintegrasi  dengan  akses  pelayanan publik, hal ini juga di dukung dengan laju urbanisasi yang begitu  pesat  di  wilayah  perkotaan  sebagai  pusat pemerintahan,  ekonomi  dan  distribusi.  Komposisi penduduk  perkotaan  yang  terus  meningkat  dan menciptakan  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah menyebabkan  adanya  gap  ekonomi,  dimana  faktor- faktor tersebutlah yang kemudian menciptakan kawasan permukiman kumuh dan jauh dari sentuhan modernisasi yang ada di Kawasan perkotaan.
Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman pada  Pasal  1  ayat  (1),  permukiman  kumuh  adalah permukiman  yang  tidak  layak  huni  karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang  tinggi,  dan  kualitas  bangunan  serta  sarana  dan prasarana  yang  tidak  memenuhi  syarat.  Permukiman kumuh menciptakan poor ecosystem yang mengancam kualitas  kehidupan  baik  lingkungan  fisik  ataupun  non- fisik serta mampu merusak tatanan estetika kota. Tata Kelola  permukiman  kumuh  sendiri  sudah  ada  dalam peraturan  perundang-undangan  dalam  UU  Nomor  1 Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman.  Untuk  menyelesaikan  permasalahan
permukiman  kumuh  ini,  metode  perspektif  smart  city dan sustainable urban neighborhood bisa menjadi acuan pembangunan dan penyediaan fasilitas permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan.
Permukiman  kumuh  terintegrasi  juga  telah  menjadi prioritas  pemerintah  untuk  mendukung  program Sustainable  Develeopment  Goals  poin,  dan  untuk mendukung  hal  tersebut  Kementrian  PUPR  sudah menargetkan peningkatan jumlah permukiman layak dan sehat  terutama  untuk  30  Kota/Kabupaten  prioritas  di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Nusa  Tenggara,  dan  Papua.  Adapun  motor  penggerak dalam penataan permukiman kumuh terintegrasi adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah beserta non state actors.
Fenomena permukiman kumuh terjadi akibat perluasan fungsi lahan pada area nonpemukiman karena berbagai faktor pendorong, utamanya adalah kemiskinan, dan jika mengacu  pada  peraturan  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya  Kementerian  PUPR  dalam  menangani  masalah permukiman kumuh di perkotaan dapat di atasi dengan beberapa cara diantaranya seperti Model Land Sharing, dimana model ini merupakan bentuk penataan ulang di lahan  yang  tingkat  kepemilikan  masyarakatnya  yang masih tinggi. Kemudian Model Land Sharing II, model ini menggunakan  sistem  pembagian  lahan  yang  terjadi dengan  beberapa  kondisi  yaitu  (1)  lahan  dimiliki  oleh satu orang/instansi, (2) lahan sebelumnya dalam keadaan kosong  diokupasi/dihuni  secara  liar  oleh  sekelompok orang, (3) lahan direncanakan untuk digunakan kembali oleh  pemilik  dengan  konsekuensi  membagi  lahan menjadi  dua  sebagian  besar  untuk  pemilik  lahan  dan sisanya untuk pemukim liar.
Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui  bahwa  keberadaannya  dalam  perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang  menyangkut  berbagai  aspek  yang  mampu menghambat  timbulnya  kawasan  kumuh  tersebut. Program  penanganan  permukiman  kumuh  yang  telah ditetapkan  oleh  kementerian  perumahan  pada  tahun 2010  merupakan  penanganan  perumahan  dan permukiman  kumuh  berbasis  kawasan.  Program PLP2PK-BK  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2010 bertujuan  untuk  mewujudkan  lingkungan  perumahan dan  permukiman  yang  layak  melalui  efektivitas  dan efisiensi perencanaan dan penanganan serta menyinergikan  tindakan  antara  pemerintah  pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya. Pemerintah berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan kawasan kumuh melalui perencanaan dan pembangunan kota  yang  berpihak  pada  masyarakat  berpenghasilan rendah.  Adapun  pola  penanganan  permukiman  kumuh di  Indonesia  mulai  diperkenalkan  sejak  akhir  tahun 1960-an  melalui  Program  Perbaikan  Kampung  atau Kampung  Improvement  Program  (KIP).  Pola penanganan  ini  merupakan  model  penanganan  dengan biaya yang lebih rendah untuk penduduk berpenghasilan rendah  pada  kampung-kampung  perkotaan.  Dalam mengatasi  permasalahan  tersebut,  pemerintah  turut menyediakan  hunian  layak  yang  dapat  dijangkau  oleh

## Willya Achmad. Rusun Tamansari dan Dampak Sosial: Upaya Rekayasa Sosial Menghilangkan Kampung Kumuh
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dimana salah satunya adalah dengan menyediakan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang  lengkap  serta  transportasi  yang  mudah  dijangkau dan terintegrasi, diharapkan penyediaan rusunawa dapat menghemat pengeluaran sehari-hari, sehingga masyarakat  akan  mempunyai  kesempatan  menabung untuk mampu mendapatkan hunian sendiri secara legal. Peningkatan  kualitas  hunian  melalui  pembangunan rusunawa  juga  diharapkan  dapat  menekan  luasan perkembangan kawasan kumuh (Nugraha, 2020). Masalah  permukiman  kumuh  biasanya  sering  terjadi pada wilayah yang kurang perhatian dari pemerintah dan masyarakat,  entah  itu  dari  sisi  lingkungan  serta  sikap warga  masyarakat  itu  sendiri  yang  tidak  sadar  akan pentingnya  lingkungan  bagi  suatu  permukiman.  Perihal permasalahan  permukiman  kumuh  juga  sering  terjadi pada  suatu  wilayah  yang  sedang  mengalami  kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan dipengarungi adanya urbanisasi  serta  keterbatasan  lahan  yang  tersedia  bagi pembangunan  permukiman  itu  sendiri.  Karena  adanya hal  tersebut  membuat  pemerintah  mengeluarkan sebuah  PP  Nomor  88  Tahun  2014  terkait  Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Terhadap Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh  sebagai upaya pemerintah dalam terwujudanya penyelenggaraan perumahan  dan  kawasan  permukiman  yang  memiliki nilai fungsi agar dapat mengurangi tingkat permukiman kumuh yang ada di Negara Indonesia tentunya.

## KESIMPULAN
Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota membawa pengaruh terhadap struktur maupun kegiatan yang ada didalamnya.  Terpusatnya  beragam  aktivitas  pada  kota mempengaruhi  laju  urbanisasi  menuju  kota  tersebut, yang mana proses ini dapat memberikan dampak positif maupun  negatif  serta  menyebabkan  pesatnya pertumbuhan  permukiman  kumuh  diberbagai  pelosok daerah. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu bagian terpenting yang harus tetap dikembangkan serta  ditingkatkan  kembali  secara  lebih  terarah, terencana, terpadu, dan masih memiliki kesinambungan yang  terstruktur.  Pemerintah  berupaya  untuk mengurangi  kemiskinan  dan  kawasan  kumuh  melalui perencanaan  dan  pembangunan  kota,  selain  itu pemerintah  juga  turut menyediakan  hunian  layak  yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),  dimana  salah  satunya  adalah  dengan menyediakan  rusunawa  (rumah  susun  sewa).  Sebagai contoh pembangunan rusun tamansari yang berlokasi di Kota  Bandung  memang  ditargetkan  dari  awal  untuk usaha  perbaikan  permukiman  kumuh.  Dengan ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap  serta transportasi  yang  mudah  dijangkau  dan  terintegrasi, diharapkan  penyediaan  rusunawa  dapat  menghemat pengeluaran  sehari-hari,  sehingga  masyarakat  akan mempunyai  kesempatan  menabung  untuk  mampu mendapatkan  hunian  sendiri  secara  legal.  Peningkatan kualitas  hunian  melalui  pembangunan  rusunawa  juga
diharapkan  dapat  menekan  luasan  perkembangan kawasan kumuh.

## REFERENSI
Ary,  M.  F.  A.  A.,  Rondonuwu,  D.  M.,  &  Warouw,  F. (2018).  Kampung  Susun  Di  Manado.  Social Design (Doctoral dissertation, Sam Ratulangi University).
Dedi,  d.  s.  (2020).  rumah  susun  sederhana  sewa kelurahan tamansari kota bandung (doctoral dissertation,  universitas  kebangsaan  republik indonesia).
Eni,  S.  P.  (2015).  Upaya-upaya  pemerintah  daerah provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi masalah permukiman  kumuh  di  perkotaan.  SCALE, 2(2), 243-252.
Fitrah,  M.  (2018).  Metodologi  penelitian:  penelitian kualitatif,  tindakan  kelas  &  studi  kasus.  CV Jejak (Jejak Publisher).
Gumansing,  C.  D.  (2015).  Kompleksitas  Penerapan Peraturan Tata Kelola Rumah Susun Menurut Sistem Strata Title. Lex Et Societatis, 3(8).
Hapsari, a. f., & Tyas, W. P. (2017). kajian keterkaitan karakteristik  rusunawa  kebondalem  kendal dengan  perubahan  kondisi  sosial  ekonomi penghuni  (doctoral  dissertation,  universitas diponegoro).
Hariyanto,  A.  (2010).  Strategi  penanganan  kawasan kumuh sebagai upaya menciptakan lingkungan perumahan  dan  permukiman  yang  sehat (contoh  kasus:  kota  Pangkalpinang).  Jurnal Perencanaan  Wilayah  dan  Kota  UNISBA, 7(2), pp-11.
Ilham  Maulana  Ihsan  Nugraha,  M.  (2020).  Kajian
Penanganan  Permukiman  Sempadan  Sungai Cikapundung Studi Kasus: Kawasan Permukiman  Kumuh  Kelurahan  Tamansari (Doctoral dissertation, Universitas PAsundan). Isradjuningtias,  A.  C.  (2017).  Faktor  Penyebab Penyimpangan Tata Ruang (Studi Pembangunan  Condominium)  Di  Kota Bandung. Veritas et Justitia, 3(2), 437-467.
Kusmarni, Y. (2012). Studi kasus. UGM Jurnal Edu UGM Press, 2.
Lestari,  I.  D.,  &  Sugiri,  A.  (2013).  Peran  Badan Keswadayaan  Masyarakat  dalam  Penanganan Permukiman  Kumuh  di  Podosugih,  Kota Pekalongan.  Teknik  PWK  (Perencanaan Wilayah Kota), 2(1), 30-41.
Letfiani, E. (2017). Konsep dan Strategi Program Urban Housing  Renewal  Berbasis  Pembangunan Berkelanjutan  Studi  Kasus:  Rusunawa  Urip Sumoharjo  dan  Sombo,  Surabaya  (Doctoral dissertation,  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember). Napitupulu, D. (2021). Perencanaan Rumah Susun pada Masa Pandemi Covid-19 dengan Meningkatkan  Fasilitas  dan  Pola  Aktivitas Masyarakat  Rumah  Susun.  Jurnal  Sosial
Teknologi, 1(7), 697-706.
Octavionesti,  A.  A.,  &  Mardiansjah,  F.  H.  (2019).
Penanganan  permukiman  kumuh  melalui pembangunan rusunawa: studi kasus rusunawa  kaligawe,  kota  semarang.  Jurnal Riptek, 11(1), 41-56.
Raharjo, M. F. T., & Nuraeni, R. (2021). Communication Strategy Of Bandung Legal Aid Istitute (lbh) To Resolve Case Of Human Right Violation In  Tamansari  Bandung.  eProceedings  of Management, 8(6).
Rahmawati,  I.  (2018).  Identitas  sosial  warga  huni rusunawa. Mediapsi, 4(2), 76-82.
Rerifki,  A.  R.,  Setyawan,  D.,  &  Lestari,  A.  W.  (2018).
Evaluasi Kebijakan Rusunawa Dalam
Mengatasi  Permukiman  Kumuh  Di  Kota Malang.  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik (JISIP), 6(2).
Rinaldi,  R.  G.,  Muqoffa,  M.,  &  Triratma,  B.  (2021). konsep kampung oriented development pada strategi desain rumah susun sederhana sewa (social  housing)  di  manggarai,  jakarta.
Senthong, 4(1).
Rizqiawan,  g.  (2017).  assesment  of  slum  area improvement through vertical public housing development  (Case  Study:  Bandung  City) (Doctoral  dissertation,  Universitas  Gadjah Mada).
Santosa, B. (2012). Kesiapan Dan Kesediaan Pemangku Kepentingan  Untuk  Peremajaan  Kawasan Kumuh  Melalui Pembangunan  Rumah  Susun: Studi  Kasus  Di  Kota  Semarang.  Jurnal Perkotaan, 4(2), 210367.
Sarjono,  C.  A.  (2018).  Landasan  Konseptual Perencanaan  dan  Perancangan  rumah  susun pada  bantaran  sungai  winongo  di  kota yogyakarta yang bersuasana kampung dengan pendekatan  arsitektur  vernakular  (Doctoral dissertation, UAJY).
Somantri,  G.  R.  (2005).  Memahami  metode  kualitatif. Makara Human Behavior Studies in Asia, 9(2),
57-65.
Vialita, E., & Rahmawati, D. (2020). Upaya peningkatan kualitas  bermukim  melalui  pendekatan konsep  liveability  pada  Rusunawa  Sombo Surabaya. Jurnal Teknik ITS, 8(2), C182-C188.
Warsilah,  H.  (2015).  Pembangunan  inklusif  sebagai upaya  mereduksi  eksklusi  sosial  perkotaan: Kasus  kelompok  marjinal  di  Kampung Semanggi,  Solo,  Jawa  Tengah.  Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 17(2).