Dari  Krisis  Ruang  Publik  ke  Kemitraan  Intersektoral:  Studi  Kasus  di RPTRA Kalijodo, Jakarta
Rakhmat Hidayat 1 , Ayuningtyas Suciani Utari 2
[Universitas Negeri Jakarta, 1 hidayat@unj.ac.id , 2 ayuningtyassuciani@live.com ]
Diterima: 06/09/2018 Direview: 12/11/2018 Diterbitkan: 31/12/2018
Hak Cipta © 2018 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH) *This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Subject Area :  Social and Politics (Sosial dan Politik) Abstract
This article discusses about the partnership between stakeholders in managing Child-Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in Kalijodo, West Jakarta. Researchers  use  the  Child-Friendy  Integrated  Public  Space  concepts, stakeholder concepts, and partnership stakeholder concepts. This article will explain  about  the  roles  and  relations  of  stakeholders  in  managing  RPTRA Kalijodo,  also  the  implications  of  the  relation  between  stakeholders  in managing that RPTRA. Partnerships between stakeholders that involved in RPTRA Kalijodo include the division of roles, cooperation, and collaboration between  the  local  government  and  the  surrounding  society  as  an  effort  to manage  the  RPTRA  Kalijodo.  The  existence  of  that  relation  can  be  a partnership  between  stakeholders  that  involved,  so  the  management  of  the RPTRA can run optimally and RPTRA Kalijodo can be utilized by the society.
Keywords: stakeholder, partnership, managing, child friendly integrated public space, relation

## Pendahuluan
Permasalahan  di  Ibu  kota  Jakarta  salah  satunya berakar  pada  persoalan  kependudukan,  terutama masalah ‘ledakan’ penduduk yang hingga kini belum terkendali  secara  efektif.  Berdasarkan  data  terakhir tahun 2017 dari Katalog Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi  DKI  Jakarta  diketahui  bahwa  total
kepadatan  penduduk  Jakarta  pada  tahun  2016 berjumlah 15.517,38 jiwa per km 2 . Kota Administrasi Jakarta  Barat  menjadi  wilayah  dengan  tingkat kepadatan  penduduk  tertinggi  di  DKI  Jakarta  yaitu sebesar  19.269,20  jiwa  per  km 2 .  Hal  tersebut  dapat digambarkan melalui tabel 1.

## Tabel 1
Distribusi Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta Tahun 2016 Kabupaten/Kota Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk per km 2 (1) (2) (3) Kepulauan Seribu 0,23 714,48 Jakarta Selatan 21,47 20,67 Jakarta Timur 27,91 57,72 Jakarta Pusat 8,93 68,23 Jakarta Barat 24,92 69,20 Jakarta Utara 17,17 12 032,01 DKI Jakarta 100,00 15 517,38
Ket. : Katalog Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (Jakarta dalam angka 2017)
Open Access
Implikasi  dari  adanya  permasalahan  kepadatan penduduk  yang  terjadi,  berakibat  pada  munculnya masalah  sosial  lainnya.  Kepadatan  penduduk  pada akhirnya akan mempersempit ruang gerak masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  kota Jakarta  terutama  di  wilayah  Jakarta  Barat.  Ruang publik  yang  dapat  digunakan  sebagai  tempat berinteraksi  antar  sesama  masyarakat  menjadi berkurang  karena  banyaknya  lahan  yang  telah dibangun  menjadi  pemukiman  penduduk  dan gedung-gedung  tinggi.  Area  bermain,  ruang  bebas untuk  berolahraga,  serta  serta  ruang  publik  yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi oleh anak- anak  pun  semakin  minim.  Padahal  masyarakat khususnya  anak-anak  membutuhkan  sebuah  ruang yang dapat dimanfaatkan untuk berekspresi, bermain, dan  berinteraksi  satu  sama  lain.  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  masih  adanya  hak-hak  anak yang  belum  terpenuhi  terutama  dalam  mengakses ruang publik yang ramah bagi mereka khususnya di wilayah  perkotaan  yang  padat  penduduknya  seperti Jakarta.
Sebagai suatu solusi dalam memberikan perlindungan dan pengembangan potensi anak sesuai
dengan aspek legalitas hak anak yang mendasarinya, pemerintah  melalui  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia mencanangkan kebijakan berupa program Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,  masyarakat,  dan  dunia  usaha  yang terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan dalam  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. KLA juga menjadi salah satu program stategis dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2013  -2017 (Bappeda DKI Jakarta: 218). Berdasarkan Keputusan Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  Nomor  56 Tahun 2010 tentang Penunjukkan dan Penetapan 10 Provinsi  untuk  mengembangkan  Kabupaten/Kota Layak Anak, Provinsi DKI Jakarta termasuk provinsi yang ditunjuk untuk mengembangkan KLA bersama 9  provinsi  lainnya  di  Indonesia.  Hal  tersebut  dapat dilihat dalam tabel 2.

## Tabel 2
10 Provinsi Pilot Project Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak No. Nama Provinsi 1. Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 2. Banten
3. Jawa Barat
4. Jawa Tengah
5. Jawa Timur
6. Sumatera Utara
7. Bali
8. Kepulauan Riau
9. Kalimantan Timur 10. Daerah Istimewa Yogyakarta
Sumber: Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 56 Tahun 2010
Berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun  2010;  salah satu  indikator  dari  KLA  adalah  tersedianya  ruang
interaksi  publik  yang  memadai  bagi  anak.  Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (selanjutnya disingkat RPTRA)  merupakan  wujud  dari  pengembangan kebijakan  KLA  yang  telah  dilakukan  oleh
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Hal  ini  tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik  Terpadu  Ramah  Anak  yang  menegaskan bahwa  RPTRA  adalah  ruang  terbuka  yang memadukan  kegiatan  dan  aktivitas  warga  dengan mengimplementasikan  sepuluh  program  pokok Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK) untuk mengintegrasikannya dengan program KLA.
Adanya RPTRA menjadi salah satu komitmen dari  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk menjamin  terpenuhinya  hak  anak  agar  anak  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya serta  sebagai  upaya  untuk  mendukung  DKI  Jakarta menjadi  Kota  Layak  Anak.  Kajian  penelitian mengenai  RPTRA  tentunya  menjadi  hal  yang  perlu untuk  diteliti  karena  program  RPTRA  sendiri merupakan  suatu  inovasi  baru  dalam  konsep penyediaan  ruang  publik  ramah  anak  di  Indonesia dan pertama kali diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Adanya  program  RPTRA  di  Jakarta  dapat  menjadi contoh  atau role  model bagi  kota  lain  dalam penyediaan  ruang  publik  bagi  masyarakat  kota khususnya  anak-anak.  Selain  itu,  RPTRA  yang berada  di  tengah  kepadatan  penduduk  dan pembangunan ibu kota Jakarta dapat menjadi lokasi yang  tepat  untuk  dijadikan  referensi  tentang bagaimana  sebuah  lingkungan  yang  memiliki keterbatasan  area  dapat  tetap  menyediakan  ruang untuk memenuhi kebutuhan anak.
Dibangunnya  RPTRA  di  wilayah  Jakarta menjadi suatu upaya yang bertujuan agar kota Jakarta menjadi salah satu kota yang layak bagi anak-anak.
Untuk  mewujudkan  kota  yang  layak  anak  tersebut, tentunya  juga  dibutuhkan  komitmen  dan  peran  dari stakeholder yang terlibat dalam hal ini adalah pihak pemerintah  setempat  dan  masyarakat  sekitar  yang
saling bersinergi dan terkoordinir secara menyeluruh. Dengan  adanya  keterlibatan  dan  peran  yang dilakukan  oleh stakeholder yang  terlibat,  maka RPTRA  yang  ada  dapat  terkelola  dengan  baik sehingga  program  dan  kegiatan  yang  berlangsung dapat menjadi salah satu pendorong untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Fokus  artikel  ini  adalah  menekankan  pada kemitraan  pemangku  kepentingan  ( stakeholder partnership )  dalam  pengelolaan  RPTRA  di  Jakarta. Konsep  kemitraan  ini  digunakan  dalam  diskursus pembangunan berkelanjutan ( sustanaibility development )  yang  mengacu  kepada  berbagai masalah sosial dengan membangun dan meningkatkan kapasitas kolektif ( collective capacity ) dari  berbagai  pemangku  kepentingan  (MacDonald, 2016).  Masalah  sosial  yang  dimaksud  dalam  artikel ini adalah krisis ruang publik perkotaan khususnya di Jakarta.  RPTRA  dibangun  sebagai  salah  satu  solusi atas krisis tersebut. RPTRA sendiri memang program yang  diinisiasi  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta  tetapi ada  beberapa  pemangku  kepentingan  yang  terlibat dalam pengelolaannya. Sejalan dengan konsep kunci kemitraan  pemangku  kepentingan,  artikel  ini memusatkan kajiannya pada relasi sosial pemangku kepentingan tersebut. Dalam disiplin sosiologi, relasi sosial  adalah  salah  satu  konsep  penting  untuk menjelaskan  individu  dalam  dunia  sosial.  Dengan demikian, artikel ini berkontribusi untuk memperkaya kajian kemitraan pemangku kepentingan  dalam  pembangunan  kota  yang berkelanjutan  dengan  menggunakan  perspektif sosiologis.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus. Menurut Neuman, dalam penelitian kualitatif kita lebih
mengandalkan  prinsip-prinsip  dari  ilmu  sosial interpretif atau kritis. Kita bicara dengan bahasa “kasus dan  konteks”  serta  makna.  Penekanannya  adalah melakukan pemeriksaan terperinci dari berbagai kasus tertentu yang muncul secara alamiah dalam kehidupan sosial  (Neuman,  2015:  188).  Dalam  konteks  ini, penelitian  lebih  difokuskan  dengan  mengambil  studi kasus di RPTRA Kalijodo yang terletak di Kelurahan Angke,  Jakarta  Barat.  Waktu  penelitian  berlangsung dari  bulan  Januari  hingga  April  2018.  Teknik pengumpulan  data  melalui  observasi,  studi  pustaka, dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 17 orang yang terdiri dari informan kunci dan informan tambahan.  Informan  kunci  dalam  penelitian  ini  yaitu Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat  dari  Suku Dinas  Pemberdayaan,  Perlindungan  Anak,  dan Pengendalian  Penduduk  Kota  Administrasi  Jakarta Barat;  1  orang  pembimbing  kegiatan  seni  budaya  di RPTRA  Kalijodo  dari  Suku  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat;  Lurah Angke Jakarta Barat; 6 orang Pasukan Pink pengelola harian  RPTRA  Kalijodo;  serta  2  orang  anggota  Tim Penggerak  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga (PKK) Kelurahan Angke. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang konselor di Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak (P2KPA) RPTRA  Kalijodo  serta  5  orang  masyarakat  sekitar RPTRA Kalijodo.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Gambaran Umum RPTRA Kalijodo
Kawasan  Kalijodo  yang  dahulu  terkenal  sebagai red  district dengan  hiburan  malam  dan  kegiatan illegal  didalamnya  telah  bertransformasi.  Pasca penertiban  yang  dilakukan  pada  Februari  2016, Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  melakukan revitalisasi dengan membangun dan mengembangkan kawasan tersebut menjadi RPTRA.
RPTRA  Kalijodo  menjadi  salah  satu  hasil  produk kebijakan  dari  rancangan  tata  ruang  kota  Jakarta dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  ruang  publik bagi  masyarakat.  Tepatnya  pada  22  Februari  2017, Basuki  Tjahaja  Purnama  selaku  Gubernur  DKI Jakarta  kala  itu  meresmikan  Kalijodo  yang  telah berubah  wajah  menjadi  ruang  publik  terpadu  yang ramah  anak  dan  ruang  terbuka  hijau.  Dirinya  juga menjadikan  RTH  dan  RPTRA  yang  terdapat  di Kalijodo sebagai salah satu percontohan pembangunan ruang hijau di DKI Jakarta. Kawasan Kalijodo  pun  kini  telah  berubah  menjadi  lokasi rekreasi  dan edukasi  modern.    Hadirnya  RPTRA  di kawasan Kalijodo merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  anak perusahaan Sinar Mas Land, yaitu PT Bumi Serpong Damai (BSD) Tbk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).  Dalam  prosesnya,  kawasan Kalijodo pada akhirnya dapat diubah peruntukkannya  menjadi  sebuah  ruang  publik sebagai wadah interaksi masyarakat ibu kota. Pasca dibangun dan diresmikan, RPTRA Kalijodo menjadi aset  milik  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang pengelolaannya dipantau langsung oleh Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian  Penduduk  Kota  Administrasi  Jakarta Barat  dengan  melibatkan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  lainnya  yang  terkait  dan  juga masyarakat sekitar.
Gambar 1 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo
RPTRA Kalijodo menjadi suatu ruang publik yang dapat dimanfaatkan fungsinya oleh masyarakat mulai  dari  anak-anak,  dewasa,  lanjut  usia  (lansia), serta  penyandang  disabilitas.  Di  dalam  RPTRA Kalijodo  juga  terdapat  sarana  untuk  menunjang kebutuhan  tumbuh  kembang  dan  pembentukan karakter  anak  baik  secara  fisik,  sosial,  ataupun
emosional. Hal ini dapat dilihat dari adanya fasilitas dan juga sarana yang telah terstandar dan aman bagi pengunjung,  khususnya  anak-anak  di  RPTRA Kalijodo.  Area  RPTRA  juga  menjadi  tempat  yang bebas dari asap rokok, sehingga ruang publik tersebut menjadi sebuah ruang yang ramah bagi anak-anak.

## Gambar 2

## Fasilitas di RPTRA Kalijodo
RPTRA  Kalijodo  juga  menjadi  salah  satu  ruang terbuka  publik  yang  didalamnya  terdapat  fasilitas baik  untuk  aktivitas  di  luar  ruangan  ( outdoor ) maupun di dalam ruangan ( indoor ). Fasilitas tersebut di  antaranya  adalah  fasilitas  bermain  dan  tumbuh kembang  anak,  ruang  edukasi  dan  perpustakaan, PKK Grossmart, Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan  dan  Anak  (P2KPA),  aula  serbaguna sebagai  sarana  untuk  kegiatan  sosial  masyarakat, serta  fasilitas  pendukung  lainnya  seperti,  jalur
refleksi, kolam gizi, dan area terbuka hijau. RPTRA Kalijodo biasanya selalu dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa,  hingga  lansia.  Selain  menyajikan  ruang publik bagi masyarakat, akses menuju lokasi ini pun dapat  dengan  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat karena  didukung  oleh  moda  transportasi City  Tour Bus Jakarta  atau  bus  tingkat  wisata  yang  dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat dengan rute IRTI Monas-Kalijodo ataupun sebaliknya.

## B. Relasi dan Kemitraan: Transformasi Kapasitas Kolektif
Dalam  pengelolaan  RPTRA  Kalijodo,  pihak stakeholder yang  terdiri  dari  pihak  pemerintah setempat yang terkait dan masyarakat sekitar saling bekerjasama satu sama lain dalam mengelola RPTRA tersebut.  Untuk  memberikan  gambaran  secara  lebih jelas,  peneliti  membuat  sebuah  skema  yang menjelaskan tentang relasi antar stakeholder yang
terlibat di RPTRA Kalijodo. Hal ini bertujuan untuk memberikan visualisasi agar mempermudah pembaca  dalam  melihat  penelitian  ini  serta  untuk menjelaskan  mengenai    relasi  yang  terbangun  antar masing-masing stakeholder yang terlibat di RPTRA tersebut.  Berikut  adalah  skema  relasi  antar- stakeholder di RPTRA Kalijodo.
by broken line. This line is not necessary in your manuscript.
(TNR, 9 pt)
Ket.: Dokumentasi Peneliti (2018)

## Skema 1
Relasi Stakeholder dalam Mengelola RPTRA Kalijodo
Ket.: Analisis Peneliti (2018)
RPTRA  Kalijodo  yang  terletak  di  Kelurahan Angke,  Jakarta  Barat  pada  awalnya  dapat  dibangun karena  adanya  kerjasama  antara  Pemprov  DKI Jakarta dan pihak swasta melalui program corporate social responsibility (CSR) PT Sinarmas Land, Tbk. Pasca  dibangun  dan  diresmikan,  RPTRA  Kalijodo diharapkan dapat terus dimanfaatkan keberadaannya oleh  masyarakat.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan untuk  mewujudkan  hal  tersebut  adalah  dengan menghidupkan  RPTRA  Kalijodo  dengan  beragam kegiatan  yang  diperuntukkan  bagi  masyarakat. Skema di atas menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan  berbagai  kegiatan  di  RPTRA Kalijodo, tentunya dibutuhkan peranan dari stakeholder yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD)  setempat  yang  terkait  dan  juga dukungan  serta  partisipasi  dari  masyarakat  sekitar RPTRA  Kalijodo  yang  berelasi  dan  saling bekerjasama untuk mengelola RPTRA tersebut.
Beberapa SKPD terkait berperan untuk merancang  program  dan  kegiatan  masyarakat  di RPTRA serta mengawasi jalannya berbagai kegiatan yang berlangsung. SKPD yang terkait dalam hal ini adalah  Suku  Dinas  Pemberdayaan,  Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Barat,  Suku  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Jakarta  Barat,  dan  Kelurahan  Angke.  Sedangkan peranan  lainnya  juga  dilakukan  oleh  masyarakat sekitar.  Masyarakat  sekitar  melalui  Tim  Penggerak PKK Kelurahan Angke berperan untuk mengintegrasikan  kegiatan-kegiatan  PKK  di  dalam RPTRA Kalijodo. Selain itu, Pasukan Pink Pengelola RPTRA  Kalijodo  pun  berperan  dalam  melayani masyarakat atau pengunjung RPTRA, serta menjadwalkan  dan  memfasilitasi  jalannya  berbagai kegiatan yang diselenggarakan di RPTRA Kalijodo. Multi-stakeholder dalam  hal  ini  adalah  SKPD setempat yang terkait dan juga beberapa masyarakat. Multistakeholder ini kemudian secara sadar
Pengelolaan RPTRA Kalijodo Pemerintah Setempat Masyarakat Sekitar Suku Dinas PPAPP Jakarta
Barat
Suku Dinas Parbud Jakarta
Barat Kelurah an Angke Jakarta Barat Pasukan Pink RPTRA Kalijodo Tim Penggerak PKK Kel. Angke Peran Stakeholder :
Perancang kegiatan di
RPTRA
Mengawasi pengelolaan RPTRA Peran Stakeholder : Pelaksana pengelolaan di RPTRA Kalijodo
mentransformasikan  kemampuan  dan  kapasitas kolektif yang dimiliki oleh masing-masing yang pada akhirnya  akan  menghasilkan  suatu  kondisi  dimana RPTRA Kalijodo dapat terkelola dan dapat menjadi suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan anak dalam suatu ruang publik.
B. Urgensi Kemitraan: Kapitalisasi dan Pertukaran Sumber Daya
RPTRA  yang  telah  dibangun  di  Jakarta,  salah satunya RPTRA Kalijodo tentunya penting dikelola agar  ruang  publik  tersebut  dapat  selalu  terawat  dan dapat menjadi suatu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh  masyarakat  khususnya  anak-anak.  Salah  satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kemitraan  yang  dalam  konteks  penelitian  ini dilakukan  antara  pemerintah  setempat  dan  juga masyarakat  sekitar  dalam  mengelola  RPTRA Kalijodo. Kemitraan dapat didefiniskan sebagai suatu bentuk  kerja  sama  atas  dasar  kesepakatan  dan  rasa saling  membutuhkan  dalam  rangka  meningkatkan kapasitas  dan  kapabilitas  di  suatu  bidang  usaha tertentu  atau  tujuan  tertentu  sehingga  memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistyani, 2004:129). Apabila dikaitkan  dengan  penelitian  ini,  RPTRA  Kalijodo yang  telah  ada  tentunya  penting  untuk  dikelola melalui  kerja  sama  dan  kemitraan  yang  dilakukan antara  pemerintah  setempat  yang  terkait  dan  juga masyarakat sekitar. Hal tersebut perlu dilakukan agar keberadaan dan fungsi dari RPTRA dapat terjaga dan dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Kemitraan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  setempat  yang terkait dan masyarakat sekitar RPTRA Kalijodo pada dasarnya penting dilakukan agar keberadaan RPTRA tidak  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjawab.
Adanya  kemitraan  dalam  pengelolaan  RPTRA Kalijodo  juga  penting  dilakukan  supaya  RPTRA
tersebut dapat selalu dikontrol dan diawasi  bersama oleh  masing-masing  pihak  yang  terlibat  agar masyarakat  khususnya  anak-anak  dapat  merasa nyaman  ketika  berada  di  dalam  RPTRA  Kalijodo. Selain  itu,  adanya  kemitraan  yang  dilakukan  oleh pemerintah setempat dan masyarakat dapat mengkapitalisasi  sumber  daya  yang  dimiliki  setiap pemangku kepentingan. Artinya, ada proses transfer dan pertukaran sumber daya dan kapasitas sehingga membuat RPTRA bisa dikelola dengan baik. RPTRA Kalijodo bisa dikatakan sebagai RPTRA model yang menjadi rujukan RPTRA lainnya. Semua pemangku kepentingan  terlibat  dan  berpartisipasi  dalam kegiatan pengelolaan RPTRA tersebut.

## C.  Sinergi  Pemangku  Kepentingan:  Akselerasi Ruang Publik
RPTRA  menjadi  program  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta melalui pembangunan ruang publik yang dapat  digunakan  bersama  oleh  masyarakat.  RPTRA tentunya  tidak  sekedar  ruang  publik  yang  dapat digunakan oleh masyarakat untuk saling berkumpul dan beraktivitas di dalamnya, namun secara terpadu juga  menyediakan  kegiatan-kegiatan  di  luar  ruang yang  ramah  bagi  anak-anak.  RPTRA  adalah  contoh dari  program  dan  langkah  strategis  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak khususnya di  wilayah  Jakarta.  Pemerintah  pada  dasarnya memang  memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan ruang  publik  khususnya  yang  dapat  digunakan  oleh anak-anak untuk  memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka seperti hak untuk belajar dan bermain, namun pemerintah  tidak  sepenuhnya  dapat  bekerja  sendiri dan  tentunya  diperlukan  dukungan  serta  kerjasama dari  pihak  pemangku  kepentingan  yang  terkait lainnya  dalam  proses  pemenuhan  hak  anak  melalui program  RPTRA  ini.  Freeman  (Ackerman  &  Eden,
2010) mengemukakan definisinya mengenai pemangku  kepentingan  atau stakeholder dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang bisa memengaruhi  dan/atau  dipengaruhi  oleh  organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya (Miles & Friedman,  2006:  3).  Dalam  konteks  penelitian  ini, masyarakat  sekitar  RPTRA  dan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  setempat  yang  terkait dapat dikatakan sebagai pihak pemangku kepentingan yang memiliki peranan besar dan saling bersinergi  satu  sama  lain  untuk  terutama  untuk mendukung  dan  memaksimalkan  pengelolaan  di RPTRA Kalijodo.  Hal  tersebut  dapat  digambarkan pada skema 2.
Skema 2
Sinergi Antar Stakeholder
Berdasarkan  skema  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa RPTRA Kalijodo merupakan suatu kebijakan yang  diimplementasikan  oleh  beberapa  pihak  yang saling  berelasi  dan  terkait  satu  sama  lain  dalam  hal pelaksanaan  dan  pengelolaannya.  Masing-masing stakeholder yang  terlibat  ini  merupakan  aktor-aktor kunci  yang  berperan  secara  langsung  dalam pengelolan  RPTRA  Kalijodo.  Pihak  pemangku kepentingan  yaitu  SKPD  setempat  yang  terkait  dan masyarakat sekitar RPTRA berperan secara langsung dengan memanfaatkan kapasitas yang mereka miliki untuk  mendukung  jalannya  pengelolaan  dan pengawasan  di  RPTRA  Kalijodo. Stakeholder yang terlibat  ini  sama-sama  memiliki  tujuan  untuk
mengelola  dan  mengawasi  RPTRA  agar  kegiatan yang berlangsung di dalamnya dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Salah satu SKPD di tempat  berdirinya  RPTRA  Kalijodo  yang  berperan sebagai sektor kunci dari program RPTRA ini adalah Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat berperan dalam hal mendampingi  dan  mengawasi  pengelolaan  RPTRA di  wilayah  Jakarta  Barat,  salah  satunya  termasuk RPTRA Kalijodo. Selain Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat,  SKPD  terkait  lainnya  yang  berperan  sebagai stakeholder adalah  Suku  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Jakarta  Barat  dan  SKPD  Kelurahan tempat berdirinya RPTRA Kalijodo yaitu Kelurahan Angke.
Suku  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Jakarta Barat berperan dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan  pelatihan  seni  budaya  yang  diadakan  di masing-masing  RPTRA  yang  terletak  di  wilayah Jakarta Barat salah satunya RPTRA Kalijodo. SKPD dari  Kelurahan  Angke  melalui  Lurah  juga  berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan  kegiatan  yang  diselenggarakan  di RPTRA  Kalijodo.  Mekanisme  pengawasan  yang dimulai dari kelurahan ini adalah dengan mengawasai  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  di RPTRA  Kalijodo,  dari  mulai  direncanakan  hingga berjalannya kegiatan-kegiatan tersebut.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  SKPD  yang terkait menjadi stakeholder yang memiliki kapasitas dalam  mengawasi  mekanisme  pengelolaan  di RPTRA  Kalijodo.  Selain  sebagai  unsur  pengawas, SKPD  sebagai  pihak  pemangku  kepentingan  yang terlibat ini dengan kemampuan yang dimilikinya juga berperan dalam merancang kegiatan-kegiatan masyarakat yang perlu ada di RPTRA Kalijodo. Hal tersebut  tentunya  turut  menjadi  faktor  yang menentukan  keberhasilan  dari  program  RPTRA. Selain  peran  yang  dilakukan  oleh  SKPD  setempat
Sudin Parbud Jakarta Barat Sudin PPAPP Jakarta Barat Kelurahan Angke PENGEL
OLAAN RPTRA Pasukan Pink RPTRA Kalijodo
Tim Penggerak PKK Kel. Angke PERAN SKPD TERKAIT PERAN MASYARAKA T SEKITAR
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2018)
yang  terkait,  tentunya  diperlukan  juga  partisipasi aktif  peran  serta  dari  masyarakat  sekitar  agar pengelolaan RPTRA Kalijodo dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.
Partisipasi  masyarakat  yang  aktif  menjadi suatu batas baru dalam hubungan antara pemerintah dan  masyarakat.  Pemerintah  yang  melibatkan masyarakat  melalui  partisipasi  aktif  dapat  menjadi suatu  cara  dalam  penguatan  hubungan  antara pemerintah dan masyarakat (Friedrich, 2001:48). Di RPTRA  Kalijodo,  peneliti  melihat  bahwa  adanya keterlibatan  dari  sebagian  masyarakat  sekitar Kelurahan  Angke  sebagai stakeholder yang  turut berperan dalam mengelola RPTRA Kalijodo. Dalam konsepnya,  pemangku  kepentingan  dapat  berupa organisasi,  komunitas,  kelompok  sosial  ekonomi, pemerintah, atau lembaga yang berasal dari berbagai dimensi  pada  setiap  tingkat  golongan  masyarakat yang masing-masing memiliki potensi, sumber daya, serta terlibat dalam suatu aktivitas yang disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki (Kusumantantya,2013:35).  Sebagian  masyarakat sekitar RPTRA Kalijodo yang terlibat tentunya dapat dikatakan  juga  sebagai stakeholder karena  dengan kapasitas  yang  mereka  miliki,  mereka  dapat berkontribusi  dan  menjalankan  perannya  masing- masing dalam mengelola RPTRA Kalijodo.
Dalam penelitian ini, pihak pemangku kepentingan  dari  unsur  masyarakat  sekitar  yang terlibat dalam mengelola RPTRA Kalijodo tergabung dalam  Pasukan  Pink  yang  berjumlah  enam  orang dimana  masing-masingnya  merupakan  masyarakat sekitar Kelurahan Angke. Selain Pasukan Pink, Tim Penggerak  PKK  Kelurahan  Angke  pun  menjadi stakeholder yang  berperan  dalam  memaksimalkan jalannya  kegiatan  dan  pengelolaan  di  RPTRA Kalijodo. Pasukan Pink di RPTRA Kalijodo menjadi stakeholder yang  berperan  dalam  hal  pelaksanaan
dan  pengelolaan  RPTRA  Kalijodo  dengan  menjaga dan  merawat  RPTRA  serta  melayani  masyarakat yang datang ke RPTRA Kalijodo.
Selain  itu,  Tim  Penggerak  PKK  di  Kelurahan Angke  juga  berperan  sebagai stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan RPTRA Kalijodo dengan menjalankan program-program dan kegiatan PKK di dalam  RPTRA.  Program  dan  kegiatan  yang dijalankan  oleh  Tim  Penggerak  PKK  Kelurahan Angke  di  RPTRA  Kalijodo  diantaranya  adalah kegiatan  Gebyar  Posyandu  dan  kegiatan  wirausaha melalui sarana PKK Grossmart di RPTRA Kalijodo. Dalam  pengelolaan  RPTRA  Kalijodo,  peneliti menemukan bahwa adanya relasi berupa peran yang dilakukan  oleh stakeholder yaitu  SKPD  setempat yang  terkait  dan  masyarakat  sekitar  RPTRA  yang saling  bersinergi  satu  sama  lain  dalam  mengelola RPTRA  Kalijodo.  Kerjasama  dan  sinergi  ini memperlihatkan  bahwa  pada  dasarnya  pemerintah dapat  menggandeng  dan  melibatkan  masyarakat dalam  pelaksanaan  programnya  yaitu  RPTRA. Adanya komitmen dan kolaborasi antar stakeholder ini tentunya dapat menjadi salah satu pendorong agar RPTRA  Kalijodo  yang  telah  ada  dapat  terkelola sehingga kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalamnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan menjadi  suatu  upaya  dalam  rangka  pemenuhan  hak dan kebutuhan anak.

## D. Kemitraan Intersektoral
RPTRA Kalijodo dibangun  sebagai  suatu  sarana untuk  mewujudkan  program  Kota  Layak  Anak (KLA).  Untuk  mewujudkan  program  tersebut, tentunya dibutuhkan komitmen dan peran dari pihak pemangku  kepentingan  yang  saling  bersinergi  dan terkoordinir secara menyeluruh. Pemangku kepentingan  dapat  berperan  sebagai  aktor  (yang dapat  diartikan  sebagai  individu,  kelompok,
organisasi)  yang  dapat  bekerjasama  dan  mampu mengambil  keputusan  dan  bertindak  dengan  cara yang  terkoordinasi.  Pemangku  kepentingan  juga dapat  berperan  sebagai  pelaku  sosial  ( social  agent ) yang  terlibat  dalam  suatu  tingkah  laku  yang mengandung  tujuan  dengan  memanfaatkan  sumber- sumber daya yang mereka ketahui (Burns, 1987: 4).
Dalam  konteks  penelitian  ini,  dengan  adanya peran  yang  dilakukan  dan  dengan  kapasitas  yang dimiliki  oleh stakeholder yang  terlibat  melalui pemerintah  setempat  dan  masyarakat  sekitar,  maka RPTRA  yang  ada  di  Jakarta  khususnya  RPTRA Kalijodo  dapat  terkelola  dengan  lebih  optimal sehingga  program  dan  kegiatan  yang  berlangsung didalamnya  dapat  menjadi  salah  satu  pendorong untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Pemangku  kepentingan  pembangunan  pada umumnya  terdiri  dari  tiga  aktor  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  John  Martinussen,  yaitu: state (negara)  atau  dalam  konteks  penelitian  ini  melalui pihak  pemerintah, market/private  sector (dunia bisnis/swasta) dan society (masyarakat)
(Martinussen, 1999:291). Sejalan dengan
Martinussen,  Bitzer  (2012)    menyebut  ketiga  actor tersebut sebagai kemitraan intersektoral ( intersectoral  partnership ).  Ketiga  sektor  pada dasarnya  memiliki  peran  yang  tentunya  berbeda antara  satu  dengan  lainnya.  Sama  halnya  apabila dikaitkan  dengan  konteks  pengelolaan  di  RPTRA Kalijodo ini.
Stakeholder dari  pihak  pemerintah  berperan dalam merancang dan membentuk kegiatan-kegiatan yang  berlangsung  di  RPTRA  serta  mengawasi jalannya  pengelolaan  di  RPTRA,  khususnya  di RPTRA  Kalijodo.  Sementara  itu, stakeholder dari pihak private  sector atau  dunia  bisnis  cenderung berperan  pada  tahapan  awal  melalui  kerja  sama dengan  pemerintah  untuk  membangun  RPTRA
Kalijodo melalui program CSR. Sedangkan masyarakat  sekitar  bersama  dengan  pemerintah setempat  yang  terkait  terlibat  dalam  pengelolaan yang berlangsung di RPTRA Kalijodo pasca RPTRA tersebut dibangun.
Crosby dalam Stakeholder Analysis: A Vital Tool  for  Strategic  Managers menjelaskan  bahwa pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi  tiga  kelompok  yaitu:  kelompok  pemangku kepentingan utama, kelompok pemangku kepentingan  kunci,  dan  kelompok  pemangku kepentingan penunjang (Crosby, 1992: 5). Pemangku kepentingan utama merupakan pemangku kepentingan  yang  menerima  dampak  positif  dan negatif  dari  suatu  kegiatan.  Pemangku  kepentingan penunjang  merupakan  perantara  yang  membantu proses penyampaian kegiatan. Sedangkan pemangku kepentingan  kunci  mempunyai  pengaruh  yang penting dan kuat terkait dengan masalah, kebutuhan, dan  perhatian  terhadap  kelancaran  kegiatan.  Untuk mencermati  mengenai  klasifikasi stakeholder yang terlibat  di  RPTRA  Kalijodo,  peneliti  akan menampilkannya dalam tabel 3.

## Tabel 3
Klasifikasi Stakeholder dalam Pengelolaan RPTRA Kalijodo Stakeholder Penunjang Stakeholder Kunci Stakeholder Utama Swasta: Melalui program CSR Sinarmas Land, Tbk.  Pemerintah Setempat Terkait:
 Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat;
 Suku Dinas
Pariwisata &
Kebudayaan
Jakarta Barat; dan  Kelurahan
Angke, Jakarta Barat.
 Masyarakat Sekitar:
 Pasukan Pink
RPTRA Kalijodo;
dan
 Tim Penggerak PKK
Kelurahan
Angke.
Tabel  3  menjelaskan  bahwa  pihak  swasta termasuk  dalam stakeholder penunjang  karena
menjadi pihak perantara dalam  menunjang program KLA. Selain pemerintah dan masyarakat, keterlibatan pihak swasta memang diperlukan untuk mewujudkan  program  KLA  yang  mana  dalam konteks penelitian ini hal tersebut dibuktikan dengan adanya  kontribusi  dari  perusahaan  Sinarmas  Land dalam  mendanai  pembangunan  RPTRA  Kalijodo melalui program CSR. Akan tetapi keterlibatan dari pihak  swasta  dalam  hal  ini  hanya  terjalin  pada tahapan  awal  saja  yaitu  pada  tahap  proses pembangunan.  Sementara  itu,  pemerintah  setempat yang terkait peneliti klasifikasikan menjadi stakeholder kunci  karena  tentunya  pemerintah memiliki  pengaruh  yang  penting  dan  kuat  terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap program RPTRA ini. Sedangkan masyarakat sekitar RPTRA  Kalijodo  dapat  diklasifikasikan  sebagai stakeholder utama  karena  selain  masyarakat  sekitar
yang  nantinya  akan  menerima  manfaat  dari keberadaan  RPTRA  Kalijodo,  masyarakat  sekitar juga yang pada akhirnya berperan dan dilibatkan oleh pemerintah dalam mengelola RPTRA tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi  bahwa  pihak  pemangku  kepentingan yang  terlibat  terutama stakeholder utama  dan stakeholder kunci  saling  bekerjasama  dalam pengelolaan  RPTRA  Kalijodo.  Dalam  prosesnya, stakeholder tersebut memegang peranannya masing- masing  dan  saling  berkontribusi  dalam  upaya keberhasilan  jalannya  pengelolaan  di  RPTRA Kalijodo.  Peran  yang  dilakukan  oleh stakeholder tentunya  diperlukan  agar  RPTRA  Kalijodo  dapat terkelola secara maksimal. Adapun analisis mengenai peran stakeholder dalam  mengelola  RPTRA Kalijodo dapat dijelaskan dalam tabel 4.

## Tabel 4 Klasifikasi dan Peran Stakeholder

## E. Peran Pemangku Kepentingan: Antara Krisis Ruang Publik ke Kasadaran Warga
Keterlibatan  dan  peran  yang  dilakukan  oleh stakeholder seperti  yang  nampak  pada  tabel  4 menjadi suatu kemitraan antara pemerintah setempat
No. Klasifikasi Stakeholder Peran Stakeholder Kegiatan Terkait Peran 1. Stakeholder Kunci Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat Mengawasi pengelolaan & perancang program  Mengawasi jalannya mekanisme pengelolaan di RPTRA Kalijodo;
 Menyeleksi Pasukan Pink
 Merancang program dan kegiatan program yang perlu ada dalam suatu RPTRA. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Barat Perancang program  Merancang program dan kegiatan yang perlu ada dalam suatu RPTRA, khususnya program di bidang seni budaya. Kelurahan Angke Jakarta Barat Mengawasi pengelolaan  Mengawasi jalannya mekanisme pengelolaan dan kegiatan yang berlangsung di RPTRA Kalijodo;
 Menggerakkan unsur dari kelurahan (misal: PKK) sebagai pelaksana program di dalam RPTRA Kalijodo. 2. Stakeholder Utama Pasukan Pink RPTRA Kalijodo Pelaksana program dan kegiatan  Sebagai fasilitator bagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang diselenggarakan di RPTRA Kalijodo. TP. PKK Kelurahan Angke Pelaksana program dan kegiatan  Pelaksana kegiatan-kegiatan dan program- program PKK di RPTRA Kalijodo. 3. Stakeholder Penunjang Sinarmas Land, Tbk. Kontribusi dalam proses pembangunan RPTRA Kalijodo  Terlibat dalam mendanai proses pembangunan RPTRA Kalijodo dalam tahapan awal melalui program CSR. Ket.: Analisis Peneliti (2018)
yang terkait dan masyarakat sekitar dalam pengelolan RPTRA  Kalijodo.  Kemitraan  memang  dapat dilatarbelakangi  oleh  kesadaran  pemerintah  akan keterbatasannya  dalam  menyediakan  pelayanan publik  dan  mengatasi  masalah  sosial.  Melalui kemitraan  ini  diharapkan  akan  adanya  peran  serta dari  aktor  masyarakat  dan  swasta  yang  membantu upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Bappenas, 2011: 16).
Kemitraan  yang  terjalin  dengan  masyarakat sekitar  dalam  pengelolaan  RPTRA  Kalijodo  pada akhirnya  juga  dapat  memberikan  kemudahan  bagi pemerintah setempat dalam menjalankan kebijakannya  khususnya  dalam  program  RPTRA. RPTRA  Kalijodo  yang  terkelola  ini  pada  akhirnya dapat menjadi suatu ruang dengan berbagai kegiatan masyarakat  yang  dihidupkan  didalamnya.  Dengan berlangsungnya beragam kegiatan yang ada, RPTRA Kalijodo  tentunya  menjadi  sarana  yang  dapat dimanfaatkan  keberadaannya  oleh  masyarakat. Selain  itu,  adanya  RPTRA  ini  tentunya  juga  dapat menjadi arena titik temu antara pemerintah, swasta, dan  masyarakat  dalam  menciptakan  sarana  dan wadah berkumpul bagi masyarakat khususnya anak- anak untuk melakukan berbagai kegitan dan aktivitas sosial  di  ruang  publik.    Saat  ini  dengan  adanya RPTRA  Kalijodo  masyarakat  khususnya  anak-anak disekitar  RPTRA  tersebut  dapat  lebih  mudah  untuk mengakses kebutuhan akan ruang publik yang aman dan  nyaman  bagi  mereka.  Di  samping  itu, pembangunan  RPTRA  salah  satunya  juga  memiliki fungsi  yang  strategis  untuk  menjaga  keseimbangan kehidupan  masyarakat  perkotaan  terutama  dalam aspek kehidupan sosial terkait dengan ruang interaksi dan  sosialisasi  masyarakat  akar  rumput  perkotaan. Kehadiran  RPTRA  tidak  semata  sebagai  sarana penunjang tata ruang kota, namun juga telah menjadi salah  satu  ruang  untuk  memenuhi  kebutuhan
masyarakat.  Dengan  adanya  RPTRA,  masyarakat dapat  merasakan  hadirnya  ruang  publik  ditengah- tengah  mereka  sebagai  tempat  untuk  saling berinteraksi dan berkegiatan di dalamnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan  beberapa  hal. Pertama ,  kemitraan pemangku kepentingan yang ada dalam pengelolaan RPTRA menunjukkan bahwa pemerintah bukan satu- satunya pemangku kepentingan yang dominan dalam program  pembangunan  kota.  Tetapi  ada  beberapa pemangku kepentingan yang peran dan kontribusinya.  Keberadaan  berbagai  pemangku kepentingan  tersebut  berlangsung  dalam  satu  relasi dan  kolaborasi  satu  dengan  lainnya.  Menurut Wilkinson,et.al  (2014),  kolaborasi  dan  kemitraan memiliki  keterkaitan  masing-masing  studi-studi mengenai  fenomena  organisasi  dan  politik. Kedua , latar  belakang  adanya  kemitraaan  pemangku kepentingan dalam kegiatan RPTRA sejalan dengan konsep  pembangunan  kota  berkelanjutan  yang didasari oleh munculnya masalah sosial di perkotaan yaitu  krisis  ruang  publik  yang  mendegradasikan kehidupan  sosial  masyarakat  kota.  Kemitraan  ini menjadi  pintu  masuk  dalam  membangun  jembatan dan  ruang  terjadinya  transfer  dan  pertukaran kapasitas  kolektif  di  antara  berbagai  pemangku kepentingan.  Oleh  karena  itu,  kemitraan  ini  tidak semata-mata  dipahami  dalam  kepentingan  jangka pendek tetapi dalam konteks membangun kota yang humanis dan sinergis di antara warga masyarakatnya.

## Daftar Pustaka
Ackermann, Fran and Eden, Colin. (2010). Strategic Management  of  Stakeholders:  Theory  and Practice. Long Range Planning 44 (2011) pp. 179-196.
BAPPENAS. (2011). PPP Policy and Regulation in Indonesia. Jakarta: PKPS. Bitzer,  Verena  (2012). Partnering  for  Change  in Chains:  the  Capacity  of  Partnerships  to Promote  Sustainable  Change  in  Global Agrifood  Chains. International  Food  and Agribusiness  Management  Review  Volume 15, Special Issue B, 2012, pp. 13-38.
Burns,  Tom  R,  dkk.  (1987). Manusia,  Keputusan, Masyarakat  (Teori  Dinamika  Antara  Aktor dan Sistem  Untuk  Ilmuwan  Sosial).
Penerjemah: Soeswono Hadisoenarto. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Cavin,  Susan  (2005). Imaginary  Social  Relations. Presented  at  the  July  2005  International Sociological Associations Meetings in Stockholm, Sweden, 5-9 July 2005.
Crosby,  B.L.  (1992). Stakeholder  Analysis:  A  Vital Tool    for  Strategic  Managers. Technical Notes,  No.    2.  Agency  for  International Development. Washington DC. Friedrich,  Nauman.    (2001). Citizens  as  Partners (Warga  Negara  sebagai  Mitra. Organisation for Economic Co-Operation and
Development.
Kusumatantya,  Irene  (2013). Peran  Pemangku Kepentingan  dalam  Pembentukan  Komunitas Guna  Mencapai  Ketahanan  Sosial  Ekonomi Masyarakat. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol. 1 No. 1 April 2013. Martinussen, John. 1999. Society, State, and Market: A  Guide to Completing Theories of
Development. London and New York:
Hlmifax,  Nova Scotia.
MacDonald,  Adriane  (2016). Multi-Stakeholder Partnerships  for  Community  Sustainability Plan
Implementation:
Understanding
Structures  and  Outcomes  at  the  Partner  and
Partnership  Levels .  A  thesis  presented  to  the University  of  Waterloo  in  fulfilment  of  the thesis requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Social and Ecological Sustainability. Waterloo, Ontario, Canada Miles, Samantha & Friedman, Andrew Lloyd (2006).
Stakeholders:  Theory  and  Practices. Oxford University Press: UK. Nauman,  Friedrich  (2001). Citizens  as  Partners (Warga  Negara  sebagai  Mitra. Organisation
for Economic Co-Operation and Development. Neuman,  W.  Lawrence.  (2015). Metodologi Penelitian  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif (Edisi 7). Penerjemah:
Edina T. Sofia. Jakarta:   PT Indeks.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibu  kota
Jakarta Tahun 2013-2017. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Rosalin,  Lenny. Bahan  Advokasi  Kebijakan  KLA . Deputi  Bidang  Tumbuh  Kembang  Anak, Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Sulistyani,  Ambar  Teguh.  (2004). Kemitraan  dan Model-Model  Pemberdayaan. Yogyakarta:
Penerbit Gaya Media.
Katalog  BPS  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2017. http://jakarta.bps.go.id .  Diakses  pada  24 Februari 2018 pukul 10.15 WIB.
Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia  No.  56  Tahun  2010  tentang Penunjukan dan Penetapan 10 Kabupaten/Kota   Layak Anak. http://jdih.kemenpppa.go.id .  Diakses  pada  4
April 2018 pukul 14.27   WIB.
Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  No.  40 Tahun 2016. http://jakarta.go.id . Diakses pada 8 Februari 2018 pukul 11.31 WIB.
Wilkinson, Adrian, Tony Dundon, Jimmy Donaghey & Keith Townsend (2014). Partnership, Collaboration And Mutual Gains: Evaluating Context,  Interests  And  Legitimacy .  The International  Journal  of  Human  Resource Management, 25:6, 737-
747, DOI: 10.1080/09585192.2014.868713