## ASPEK HUKUM  PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH (JUAL BELI) BERMASALAH
(STUDI PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDAR LAMPUNG)
Amnawaty dan Siska Liana
Fakultas Hukum Unila Email: amnawati@yahoo.com

## Abstrak
Pemberian  pembiayaan  al-Murabahah  kepada  nasabah  debitur merupakan  salah  satu  layanan  dari  bank  syariah.Pemberian pembiayaan  tersebut  mengacu  pada  pedoman  internal berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  (prudential).permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor pembiayaan bermasalah dan  bagaimana  upaya  penyelesaian  pembiayaan  al-Murabahah yang  bermasalah.  Dengan   pokok-pokok  yang  dibahas  faktor– faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah menjadi bermasalah, upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk  memperoleh gambaran lengkap, rinci  dan  sistematis  tentang  masalah  yang  telah  disebutkan di  atas.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif terapan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif.  Adapun pendekatan  masalah  dilakukan  dengan  pendekatan  applied process  study  dan  menggunakan  data  sekunder.  Data  yang diperoleh  lalu  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  dan pembahasan menunjukkan bahwa yang menjadi  faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal bank,  faktor  internal  nasabah  debitur,  dan  faktor  eksternal.
Upaya pencegahan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi pembiayaan  al-Murabahah  bermasalah.  Upaya  yang  ditempuh untuk menangani pembiayaan al-Murabahah bermasalah terbagi menjadi 2 kategori yaitu upaya penyelamatan (rescue) dan upaya penyelesaian. Baik upaya penyelamatan (rescue) maupun upaya penyelesaian tersebut, berakibat hukum terealisasinya pelunasan pembiayaan al-Murabahah yang dimaksud.
Kata kunci: al-murabahah, pembiayaan bermasalah

## Abstract
Giving al - Murabaha financing to debitors is one of the services from  syariah  bank.  The  giving  financing  refers  to  internal guidelines based on the principle of prudence (prudential). The problems  in  this  study  are  what  are  the  problematic  financing factors  and  how  are  the  efforts  of  al-Murabahah  financing  in solving  the  problematic  al-murabahah  financing.  There  are some points discussed in this research about the causing factors of  problematic  al-Murabahah  financing  and  their  efforts  to overcome them. This reserach aims to obtain a complete, detail, and systematic description about the problems mentioned above. This research is  a  normative law applied by using  descriptive method. The approach of the problem was done by the applied study process using secondary data. The data obtained were then analyzed  qualitatively.  Results  of  the  research  and  discussion show  us  that  the  causal  factors  of  problematic  al-Murabahah financing that  consists  of the bank’s internal factors,  internal factors  debetors  ,  and  external  factors.  Prevention  efforts aimed  to  reduce  al-Murabaha  problematic  financing  which are divided into two categories, they are rescue efforts (rescue )  and  settlement  efforts.  Both  rescue  efforts  (rescue)  and  the settlement efforts, resulting in realization of the legal settlement proposed.
Keywords : al–murabaha, problematic financing
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1

## Pendahuluan
Perbankan  syariah  yang  berfungsi  sebagai  lembaga keuangan  yang  menghimpun  dana    dari  masyarakat    dan menyalurkan  kembali  pada  masyarakat  berdasarkan  prinsip syariah  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  orang  banyak, menyediakan  fasilitas  pembiayaan  (istilah    “kredit”  pada perbankan konvensional). Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang membutuhkan  dana  (modal)  dapat  mengajukan  permohonan pembiayaan pada bank syariah.
Bank  syariah  dalam  kegiatannya  tidak  menggunakan sistem  bunga  kepada  nasabahnya  ( interest  free  banking  system ) tetapi  menerapkan imbalan atau bagi hasil  pada produk-produk dan layanannya termasuk pembiayaan. Dalam Islam sistem bunga (riba) telah dilarang dengan tegas oleh al-Qur’an dan Hadis antara lain dalam   Q.S.al-Baqarah: 278-279 Ayat di atas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Dalam hadis dikemukakan antara lain :
“…..dan  Allah  pasti  akan  menghitung  amalanmu.  Allah  telah melarang  kamu  mengambil  riba,  oleh  karena  itu  hutang  akibat riba   harus   dihapuskan.Modal   (uang   pokok)   kamu   adalah hak  kamu.Kamu  tidak  akan  menderita  ataupun  mengalami ketidakadilan.”(H.R. Bukhari)
“Jabir  berkata  bahwa  Rosulullah  saw  mengutuk  orang-orang yang  memakan  riba,  orang  yang  membayarnya,  dan  orang yang  mencatatnya  dan  dua  orang  saksinya.  Kemudian  beliau bersabda,”Mereka itu semuanya sama”.(H.R. Muslim)
Penjelasan  dari  al-Qur’an  dan  Hadis  merupakan  dasar penentuan haramnya bunga (riba). Bagi seorang muslim, keyakinan akan kebenaran pelarangan bunga (riba) harus diikuti suatu upaya yang  kuat  dan  sungguh-sungguh  untuk  tidak  melakukannya serta mencari alternatif usaha atau solusi bisnis yang bebas bunga (riba) termasuk dalam memperoleh pinjaman dana dari lembaga keuangan seperti bank.
Seperti halnya kredit pada bank konvensional, pembiayaan yang  diberikan  oleh  bank  syariah  mengandung  risiko  sehingga
dalam  pelaksanaannya  bank  harus  menerapkan  prinsip  kehati- hatian  ( prudential )  antara  lain  bank  tidak  diperkenankan memberikan  pembiayaan  tanpa  surat  perjanjian  tertulis,  bank tidak  diperkenankan  memberikan  pembiayaan  yang  melebihi batas maksimal pembiayaan ( legal lending limit ), dan menerapkan prinsip 5 C ( Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral ) sebagai salah satu faktor penilaian pemberian pembiayaan. 1
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perbankan)  menetapkan bahwa  dalam  memberikan  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah,  Bank  Umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan  pembiayaan  dimaksud  sesuai  dengan  yang diperjanjikan. 2
Sehubungan  dengan  asas  kehati-hatian  ( prudential ), sebenarnya pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF)  bank   syariah   tergolong   rendah.   Dari   warta   Majalah INVESTOR edisi 93 (27 Januari –8 Februari 2004) diketahui bahwa pada  November  2003,  dari  total  pembiayaan  sebesar  Rp  5,5 triliun, yang masuk kategori NPF hanya Rp 185,2 miliar atau 3,4 %.  Sedangkan  kredit  bermasalah  atau non  performing  loan  ( NPL) bank  konvensional  pada  periode  yang  sama  sekitar  7,9  %.  Data tersebut sekaligus menggambarkan bahwa dalam pelaksanaannya, meskipun bank telah menggunakan prinsip kehati-hatian dan telah melakukan analisis  pembiayaan, namun bank tetap menghadapi risiko yang cukup besar diantaranya pengembalian pembiayaan/ kredit yang tidak tepat waktu atau bermasalah. 3
Risiko  juga  tidak  terlepas  pada  penyaluran  pembiayaan yang  dilakukan  oleh  PT  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bandar Lampung  (Selanjutnya  disebut  BSM).  Berdasarkan  data  yang
1 Institut    Bankir    Indonesia.Konsep,    Produk    dan    Implementasi Operasional Bank Syariah.Jakarta: Djambatan, 2001
2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor    7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
3 Majalah INVESTOR Edisi 93, tanggal 27 Januari – 8 Februari 2004
diperoleh,  dapat  diketahui  bahwa  selama  kurun  waktu  1  (satu) tahun sejak diresmikan, yaitu dari bulan Mei 2003 sampai dengan Bulan  Mei  2004,  PT  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bandar Lampung telah menyalurkan pembiayaan al-Murabahah kepada 108 (seratus delapan) nasabah debitur dari  207 (dua ratus tujuh) jumlah  total  nasabah  debitur.  Dari  108 (seratus delapan)  debitur pembiayaan al-Murabahah tersebut, terdapat 1 (satu) pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah. Ini berarti terdapat   0,93 % dari keseluruhan    pembiayaan    al-Murabahah    yang    disalurkan    PT Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bandar  Lampung  yang  menjadi pembiayaan bermasalah. 4
Secara  umum  pembiayaan bermasalah  merupakan pembiayaan  yang  dapat  menimbulkan  persoalan  bukan  hanya terhadap   bank   selaku   lembaga   pemberi   pembiayaan   tetapi juga  terhadap  nasabah  penerima  (debitur).  Oleh  karena  itu bagaimanapun juga pembiayaan bermasalah ini harus diselesaikan dengan  berbagai  cara.  Jika  pembiayaan  tersebut  menjadi  macet, maka  secara  tidak  langsung  juga  akan  merugikan  masyarakat pemilik    dana.    Berdasarkan    uraian    yang    telah    dikemukakan pada  latar  belakang,  maka  yang  menjadi  permasalahanadalah Faktor  apakah  yang  menyebabkan  pembiayaan  al-Murabahah bermasalah  dan  bagaimanakah  upaya  penyelesaian  pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah.

## Pembahasan

## A.   Pengertian Prinsip Syariah
Asal  kata  “syari’ah”  adalah  dari  bahasa  arab  yaitu  asy- syara’,  asy-syari’at,  atau  asy-syariah.  Secara  etimologi,  kata syari’ah mengandung arti jalan (ke sumber mata air) yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Sedangkan menurut istilah, syari’ah adalah  sistem  norma  Illahi  yang  mengatur  hubungan  manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan  sosial,  hubungan  manusia  dengan  benda  dan  alam lingkungan hidupnya. 5
4 Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung
5 Tim  Penyusun  IDI.2002,  Islam  untuk  Disiplin  Ilmu  Hukum.Jakarta,
Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, istilah “prinsip syariah”  dikenal  secara  luas  sejak  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  (Undang-Undang  Perbankan). Istilah sebelumnya yang digantikan oleh istilah “prinsip syariah” adalah “prinsip bagi hasil” sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf ( c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Adapun pengertian “prinsip syariah” berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Perbankan menentukan:
“Aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah);
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah); pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan  memperoleh  keuntungan  (murabahah);  pembiayaan barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa  pilihan (ijarah);  atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).” 6
DalamUndang-UndangPerbankan, keberadaan (eksistensi) bank   berdasarkan   prinsip   syariah   terdapat   didalam   usaha Bank  Umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  dengan  perumusan berbeda.
Rumusan Bank Umum disebutkan pada Pasal 6 huruf (m) berbunyi:
“Bank  Umum  menyediakan  pembiayaan  dan/atau  melakukan kegiatan  lain  berdasarkan  prinsip  syari’ah,  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” 7
Sedangkan  rumusan  untuk  Bank  Perkreditan  Rakyat disebutkan pada Pasal 13 huruf (c ) yang berbunyi:
DEPAG RI, hal.12.
6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor    7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
7 Ibid
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1
“Bank  Perkreditan  Rakyat  menyediakan  pembiayaan  dan penempatan  dana  berdasarkan  prinsip  syari’ah,  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

## B.   Bagi Hasil Sebagai Karakteristik Bank Syariah
Menurut  Muhammad  Abdul  Manan,  konsep  perbankan syari’ah  (Islam)  pada  dasarnya  bersumber  pada  konsep  Islam tentang  uang.  Dalam  Islam  uang  itu  tidak  menghasilkan  bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi. Telah diketahui bahwa  riba  (bunga/ interst )  dilarang.  Kedudukan  bank  Islam dalam  hubungan  dengan  pasar  khususnya  adalah  sebagai  mitra investor  dan  pedagang,  sedangkan  dalam  konsep  bank  di  barat (bank konvensional), hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. 8
Tidak   digunakannya   sistem   riba/bunga/ interst inilah yang menjadi karakteristik   bank syariah. Keuntungan diperoleh bank  syari’ah  dengan  menggunakan  sistem  bagi  hasil  ( profit and  loss  sharing  system ).Suhrawadi  K.  Lubis  berpendapat  bahwa perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah  sistem  operasinya.Bank  konvensional  sistem  operasinya didasarkan pada bunga. 9
Orang  yang  menanamkan  uangnya  pada  bank  motifnya antara   lain   untuk   mendapatkan   “bunga”,   sedangkan   pada bank  syariah  pemilik  dana  menanamkan  uangnya  pada  bank tidak  untuk  mendapatkan  bunga,  akan  tetapi  dalam  rangka mendapatkan  keuntungan  dengan  jalan  “bagi hasil”.  Dana  yang ditanamkan  oleh  nasabah  pada  bank  tersebut  kemudian  oleh pihak  bank  disalurkan  kepada  orang-orang  yang  membutuhkan (sebagai  modal  dalam  berusaha).  Penyaluran  tersebut  diadakan dengan perjanjian bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan. 10
8 Pendapat M.Abdul Manan dari bukunya Islamic Economic Theory and Practice, ini dikutip Tim Penyusun IDI.ibid.,hal. 250.
9 Suhrawardi  K.Lubis,  2000,  Hukum  Ekonomi  islam,  Jakarta,  Sinar Grafika, hal.48-49
10 Ibid.

## C.   Pembiayaan al-Murabahah
Pada  Pasal  1  butir  12  Undang-Undang  Perbankan disebutkan   bahwa   pembiayaan   berdasarkan  prinsip    syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu   berdasarkan   persetujuan   atau   kesepakatan   antara   bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk mengembalikan  uang/tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 11
Pola  pembiayaan  bank  syariah  mempunyai  ciri  yang spesifik  dibanding  bank  konvensional.  Pada  bank  konvensional penilaian  kelayakan  semata-mata  berdasarkan business  wise , sedangkan  pada  bank  syariah  penilaian  kelayakan  pembiayaan selain berdasarkan business  wise juga mempertimbangkan syariah wise , artinya usaha tersebut layak dibiayai baik dari sisi prospek usahanya maupun dari sisi syariahnya.
Didalam  proses  jual  beli,  apabila  nasabah  tidak  memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi langsung dengan penjual barang ( suplier ); maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh (diangsur) melalui perantaraan bank syariah sebagai  penyedia  pembiayaan  al-Murabahah.  Lihat  gambar dibawah ini: 12

## Skema Pembiayaan al-Murabahah
11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor    7  Tahun 1992  tentang Perbankan.Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
12 Makalah Agus Darmawan, Bank Syariah : Sistem Perbankan Alternatif Penopang Pemberdayaan Ekonomi Umat, h.14.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1
Al-Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual  menyebutkan  harga  jual  yang  terdiri  atas  harga  pokok barang  dan  tingkat  keuntungan  tertentu  atas  barang,  dimana harga    jual    tersebut    disetujui    oleh    pembeli.    Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 13 Sebagai  contoh  al-Murabahah,  bila  ada  nasabah  yang membutuhkan kendaraan Panther tetapi tidak memiliki uang tunai. Ia  bisa  mendatangi  bank  syariah  dan  mengajukan  permohonan pembelian   mobil   Panther.   Jika   permohonannya   dikabulkan, bank akan membelikan mobil Panther seharga (misalnya) Rp 110 juta. Tetapi ada kesepakatan, seperti halnya mekanisme jual beli, bank  akan  mengambil  untung  (penentuan  margin  keuntungan). Misalnya  disepakati  bank  akan  menjual  mobil  Panther  tersebut seharga  Rp  120  juta  kepada  nasabah  dengan  cicilan  selama  10 bulan, maka besarnya angsuran yang harus dibayar nasabah per bulannya sebagai berikut:
Perhitungannya: Harga beli mobil : Rp  110.000.000,- Margin keuntungan : Rp  10.000.000,- + Total harga penjualan : Rp  120.000.000,- Jangka waktu pembiayaan  : 10 bulan Jadi angsuran per bulan : Rp   12.000.000,-
Keabsahan  transaksi  al-Murabahah  tergantung  pada pemenuhan  rukun  dan  syarat  perjanjiannya.Bila  tidak  terpenuhi maka perjanjian jual beli tersebut berarti batal atau fasid. Didalam Surat  Edaran  Pembiayaan  Nomor  4/003/PEM  Perihal  Buku Pedoman  Pembiayaan  (selanjutnya  disebut  SE  BSM  No.4/003/ PEM)  disebutkan  rukun  dan  syarat  al-Murabahah  sebagai berikut 14 :
Rukun al-Murabahah terdiri:
1.   Penjual ( ba’i)
13 Institut   Bankir   Indonesia,   2001, Konsep,   Produk   dan   Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta, Djambatan, h.66 dan 76-79.
14 Surat Edaran Pembiayaan  Nomor 4/003/PEM perihal Buku  Pedoman
Pembiayaan  Bank Syari’ah  Mandiri  tanggal 1 Maret 2002
2.   Pembeli ( mustariy )
3.   Barang yang dibeli ( mabi’ ) 4.   Harga ( Tsaman )
5.   Ijab Qabul Sedangkan syarat al-Murabahah adalah:
1.   Pihak yang berakad :
a.  Ridha/kerelaan kedua belah pihak
b.  Punya kekuasaan untuk melakukan jual beli
2.   Barang/objek jual beli:
a.  Barang  itu  ada  meskipun  tidak  ditempat  namun  ada pernyataan
b.  kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
c.  Barang itu milik sah penjual.
d.  Barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
e.  Tidak termasuk yang diharamkan.
f.  Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.
g.  Apabila  berupa  benda  bergerak  maka  benda  itu  bisa langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan benda tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah  dokumentasi  jual  beli  dan  perjanjian/akad diselesaikan.
3.   Harga:
a.  Harga  jual  bank  adalah  harga  beli  ditambah keuntungan.
b.  Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. (Q.S. An-Nisa:29)
c.  Sistem  pembayaran  dan  jangka  waktunya  disepakati bersama.

## D. Pembiayaan Bermasalah
Istilah“masalah”menunjukkanadanyasuatukesulitanyang memerlukan  pemecahan  atau  suatu  kendala  yang  mengganggu pencapaian  tujuan  atau  kinerja  yang  optimal.  Masalah  itu  dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan. Inti dari rumusan masalah yang harus memperoleh jawaban adalah memperbaiki kesalahan bila memang
ada  kesalahan  yang  dijumpai  dan  menghilangkan  kendala  bila memang ada kendala yang ditemukan.
Dalam  Surat  Edaran  Pembiayaan  Nomor  4/012/PEM tanggal  4  September  2002  perihal  Revisi  Kebijakan  Pembiayaan Bank  Syariah  Mandiri  (selanjutnya  disebut  SE  BSM  No.4/012/ PEM)  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pembiayaan bermasalah  adalah  pembiayaan  yang  diperkirakan  tidak  akan terbayar  kembali  baik  sebagian  atau  seluruhnya,  atau  debitur tidak  dapat  membayar  kembali  kewajibannya  sesuai  dengan jadual yang telah disepakati. 15
Penggolongan  pembiayaan  bermasalah  diukur  dari kolektibilitasnya.  Kolektibilitas  adalah  keadaan  pembayaran pokok  atau  angsuran  berikut  bagi  hasil/margin  keuntungannya oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Sesuai dengan SE BSM No.4/012/PEM, penilaian tingkat kualitas/kolektibilitas  pembiayaan  BSM  dilakukan  atas  dasar unsur kuantitatif dan unsur judgement dengan berpedoman pada ketentuan  penentuan  kolektibilitas  pembiayaan  yang  ditetapkan Bank Indonesia 16 . Rincian penilaian  tersebut meliputi : Penilaian  atas  dasar  unsur  kuantitatif;  sesuai  dengan kriteria  yang  telah  ditetapkan  yangmenghasilkan  penggolongan pembiayaan:
1.  Lancar/Kolektibiliti I
1)  Pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan  persyaratan akad.
2)  Nasabah  selalu  menyampaikan  informasi  keuangan secara teratur dan akurat.
3)  Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2.  Dalam Perhatian Khusus/Kolektibiliti II
1)  Terdapat  tuggakan  angsuran  pokok  dan  atau  margin sampai dengan 90 hari.
15 Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/012/PEM perihal Revisi Kebijakan
Pembiayaan Bank Syari’ah Mandiri tanggal 4 september 2002
16 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/7/PBI/2003  tentang  Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah khususnya pasal 3 ayat (1).
2)  Nasabah  menyampaikan  informasi  keuangan  secara teratur dan masih akurat.
3)  Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
4)  Pelanggaran  terhadap  persyaratan  perjanjian  piutang yang tidak prinsipil.
3.  Kurang Lancar/Kolektibiliti III
1)  Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari.
2)  Nasabah  menyampaikan  informasi  keuangan  tidak teratur dan meragukan.
3)  Dokumentasi  perjanjian  piutang  kurang  lengkap  dan dan pengikatan agunan kuat.
4)  Pelanggaran   terhadap   persyaratan   pokok   perjanjian piutang.
5)  Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan  keuangan.

## 4.  Diragukan/Kolektibiliti IV
1)  Terdapat   tunggakan   pembayaran   angsuran   pokok dan  atau margin yang telah melewati  180 hari  sampai dengan 270 hari.
2)  Nasabah   tidak   menyampaikan   informasi   keuangan atau tidak dapat  dipercaya.
3)  Dokumentasi   perjanjian   piutang   tidak   lengkap   dan pengikatan agunan   lemah.
4)  Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
5.  Macet/Kolektibiliti V
1)  Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.
2)  Dokumentasi  perjanjian  piutang  dan  atau  pengikatan agunan tidak ada.
Penilaian  Kualitatif  ;  atas  dasar  unsur judgement menurut  penilaian  bank,  baik  ditinjau  dari  segi  keadaan  usaha,
manajemen  debitur  maupun  agunan  pembiayaan  yang  dikuasai bank  diperkirakan  debitur  yang  bersangkutan  tidak  mampu mengembalikan   sebagian   atau   seluruh   kewajibannya   maka sesuai  berat-ringannya  permasalahan  yang  dihadapi  debitur, pembiayaan tersebut dapat digolongkan pada kolektibilitas yang lebih rendah.
Jadi secara umum, pembiayaan bermasalah diindikasikan untuk  pembiayaan  yang  berpotensi  menunggak  dalam  suatu waktu tertentu dan mengandung potensi untuk merugikan bank.

## B.   Faktor  Penyebab  Pembiayaan  al-Murabahah  Menjadi Bermasalah
Meskipun  pembiayaan  al-Murabahah  sudah  dinyatakan layak  untuk  diberikan  pada  nasabah  debitur,  kemungkinan pengembaliannya  kelak  mengalami  kemacetan  selalu  ada. Timbulnya  pembiayaan  bermasalah  sebagaimana  disebutkan dalam  SE  BSM  No. 4/003/PEM  dapat  disebabkan  oleh berbagai faktor yaitu faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal.
1.   Faktor Internal Bank
Keadaan yang tergolong faktor internal bank antara lain:
a.  Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat.
b.  Kuantitas, kualitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai.
c.  Memberikan  perlakuan  khusus  kepada  nasabah  yang kurang tepat/berlebihan sehingga evaluasi pembiayan tidak independen.
d.  Kelemahan  organisasi  dan  sistem  serta   prosedur pembiayaan     sehingga    memungkinkan  terjadinya penyalahgunaanwewenangdalampemutusanpersetujuan pemberian  pembiayaan  dan  ketidakmampuan  bank dalam melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini.
e.  Prasarana   dan   sarana   lain   yang   tersedia   kurang mendukung  baik  yang  berkaitan  dengan  teknis pekerjaan maupun administrasinya.

## 2.  Faktor Internal Nasabah Debitur
Penyebab yang berasal dari internal nasabah debitur  dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain 17 : a.  Aspek legal/yuridis;
Misalnya  tidak  terpenuhinya  persyaratan  tentang keaslian/keabsahan  dokumen-dokumen  pembiayaan (termasuk adanya tindakan pemalsuan dokumen).
b.  Aspek manajemen;
Misalnya  penyimpangan  dari  tujuan  penggunaan pembiayaan,  kesalahan  dalam  kebijakan  perusahaan misalnya terlalu ekpansif, adanya itikad tidak baik dari nasabah.
c.  Aspek finansial;
Misalnya kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan dan aktifitas usaha nasabah yang tidak efisien. d.  Aspek teknis/produksi;
Misalnya target produksi tidak tercapai, ketidakmampuan memenuhi AMDAL, dan kelemahan teknis produksi/ketidakmampuan untuk menghasilkan barang/jasa sesuai kebutuhan pasar.
e.  Aspek pemasaran ;
Misalnya  kondisi  pasar  yang  berubah  menjadi  jenuh ( over supply ), adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial., dan kesalahan strategi pemasaran.
f.  Aspek agunan;
Misalnya  agunan  yang  diserahkan  tidak  dapat (mempunyai  kelemahan)  untuk  diikat  secara  yuridis sempurna dan nilai agunan tidak sesuai (di mark up ).

## 3.  Faktor Eksternal
Penyebab  pembiayaan  menjadi  bermasalah  dari  faktor eksternal diantaranya akibat krisis ekonomi/moneter/perubahan makro ekonomi, adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait lainnya yang diberlakukan terhadap bank atau nasabah debitur, perkembangan teknologi yang tidak dapat
17 Usman,Rachmadi. Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Islam  di  Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
diikuti baik oleh pihak bank maupun nasabah, ketidakmampuan nasabah  dalam  memenuhi  ketentuan  AMDAL,  bencana  alam dan/atau gangguan keamanan (kerusuhan masa) yang menimpa nasabah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad Muzakkir, dapat diketahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan al-Murabahah  bermasalah  pada  PT  BSM  Cabang  Bandar Lampung.Penyebabnya  adalah  dari  faktor  internal  nasabah debitur  yaitu  adanya  itikad  kurang  baik  dari  nasabah  debitur dalam  hal  pembayaran angsuran  pembiayaan  dari  bank  dimana nasabah tersebut tidak mau atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
Adapun dari faktor internal bank, berdasarkan wawancara dengan  Bapak  Hendro  Kusworo  yang  merupakan  Pengawas Intern  dan  Kepatuhan,  selama  kurang  lebih  1  tahun  PT  BSM Cabang  Bandar  Lampung  beroperasi,  tidak  ada  atau  belum menunjukkan   pengaruh   yang   negatif   terhadap   pembiayaan yang  telah  disalurkan  kepada  masyarakat.  Pihak  manajemen bank  selalu  berusaha  mengantisipasi  kendala-kendala  yang diperkirakan akan terjadi dan menghambat operasional bank.
. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PT BSM
Cabang  Bandar  Lampung  telah  menambah  jumlah  personelnya sehingga  kekurangan  sumber  daya  manusia  tidak  terjadi.Selain itu, prasarana dan teknologi yang digunakan oleh unit-unit usaha masyarakat (terutama untuk pembiayaan al-Murabahah produktif dan konsumtif) di Bandar Lampung dan sekitarnya masih dapat diikuti perkembangannya oleh petugas bank terkait.
Dari  faktor  eksternal,  belum  secara  signifikan mempengaruhi  kualitas  pembiayaan  yang  diberikan  PT  BSM Cabang  Bandar  Lampung  kepada  nasabah  debitur.  Meskipun demikian,  situasi  pemilihan  umum  perlu  diperhitungkan  terkait dengan kekhawatiran gangguan keamanan atau kerusuhan massa. Oleh karena itu, PT BSM Cabang Bandar Lampung menganjurkan nasabah debitur untuk melindungi usahanya melalui asuransi.
Dari  uraian  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  timbulnya pembiayaan  al-Murabahah  bermasalah  pada  PT  BSM  Cabang
Bandar  Lampung,  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  nasabah debitur, yaitu itikad kurang baik dari debitur dalam hal membayar pembiayaan kepada bank.

## C.  Upaya  Penyelesaian  Pembiayaan  al-Murabahah  yang Bermasalah
Pada  tahap  pengawasan  ( monitoring )  akan  diketahui tingkat kolektibilitas pembiayaan yang tengah berjalan, termasuk ada atau tidaknya gejala-gejala pembiayaan bermasalah atau akan bermasalah.
Semua  pembiayaan  al-Murabahah  yang  digolongkan bermasalah   dikelola   secara   objektif   dan   profesional   sesuai dengan  kebijakan  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Bank tidak  melakukan  pengecualian  dalam  penanganan  pembiayaan bermasalah  termasuk  kepada  debitur  yang  berafiliasi  dengan bank  ataupun  kepada  debitur  besar  tertentu.  Oleh  karena  pada dasarnya,  didalam  Islam  diketahui  bahwa  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian  harus  memenuhi  janjinya.  Bila  terdapat perselisihan  maka  diupayakan  dengan  cara  bermusyawarah. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an 18 :
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian-  perjanjian itu”. (Q.S. al-Maidah : 1)
“ Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. (Q.S. al-Israa : 34)
“  Bermusyawarahlah  dalam  sesuatu  urusan.  Setelah  kamu membulatkan  tekad  maka  bertakwaqalah  kepada  Allah”.  (Q.S. Ali Imran: 159)
Penanganan pembiayaan bermasalah pada PT BSM seperti yang  terdapat  dalam  pedoman  pembiayaan  baik  SE  BSM  No. 4/003/PEM maupun SE BSM No. 4/012/PEM meliputi 19 :
18 Al-Quran  Departemen  Agama  RI  (ed). Al-Quran  dan  terjemahannya dengan Transliterasi , Semarang:PT Karya Toha PutraSemarang,1998/1418H
19 Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/003/PEM perihal Buku Pedoman Pembiayaan  Bank Syari’ah Mandiri tanggal 1 Maret 2002

## 1.  Penyelamatan (Rescue) Pembiayaan
Tindakan  penyelamatan  dilakukan  dalam  rangka  untuk meneruskan  hubungan  dengan  nasabah  debitur  yang  masih memiliki  prospek  dan  atau  itikad  baik. Penyelamatan  dilakukan dengan cara:
a.  Penagihan intensif;
Penyelamatan  pembiayaan  yang  dilakukan  melalui penagihan  secara  intensif  kepada  nasabah  agar  memenuhi semua  kewajibannya,  baik  dilakukan  bank  sendiri  atau menggunakan jasa pihak ketiga.
b. Penjadualan kembali ( rescheduling );
Penyelamatan  pembiayaan  yang  hanya  menyangkut jadwal  pembayaran  pokok  dan/atau  tunggakan  pembayaran margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.
c.  Persyaratan kembali ( reconditioning );
Penyelamatan  pembiayaan  dengan  cara  merubah sebagian/seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya  pada  perubahan  jadwal  pembiayaan,  jangka  waktu, dan/atau  persyaratan  lainnya  sepanjang  tidak  menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.
2.  Penataan kembali ( restructuring );
Berdasarkan  SEBI  No.31/12/UPPB  tanggal  12  November 1998,  pengertian  dari  restrukturisasi  pembiayaan  berdasarkan prinsip syariah adalah upaya bank agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, antara lain meliputi:
a.  Penurunan tingkat bagi hasil/margin
b.  Pengurangan tunggakan bagi hasil/margin
c.  Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
d.  Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
e.  Penambahan fasilitas pembiayaan
f.  Pengambilalihan  aset  nasabah  sesuai  ketentuan  yang berlaku
g.  Konversi  pembiayaan  menjadi  penyertaan  pada perusahaaan nasabah
Tindakan  restrukturisasi  ditempuh  karena  pembiayaan yang diberikan melebihi kemampuan nasabah ( over financing ) atau
nasabah masih kekurangan dana ( under financing ), dengan syarat agunan yang dikuasai bank dapat menutupi dan memenuhi syarat yuridis. Keempat upaya diatas dapat dilakukan untuk menangani permasalahan    tidak    hanya    pada    pembiayaan    al-Murabahah, tetapi juga untuk pembiayaan jenis lainnya seperti al-Musyarakah (penyertaan modal) dan Mudharabah (bagi hasil).

## D.  Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Apabila  penanganan  terhadap  pembiayaan  bermasalah tidak  dapat  dilakukan  melalui  salah  satu  bentuk  penyelamatan ( rescue )  tersebut  diatas,  maka  harus  dilakukan  langkah-langkah penyelesaian permasalahan pada pembiayaan dimaksud dan atau pengakhiran pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat ditempuh melalui cara 20 :
1.  Management Assistancy;
Management  Assistancy adalah  bantuan  konsultasi  dan manajemen profesional yang diberikan bank kepada nasabah yang  masih  mempunyai  prospek  dan  mempunyai  itikad baik  untuk  melunasi  kewajibannya,  namun  lemah  didalam pengelolaan  perusahaan  (nasabah  mengalami  kesulitan manajemen  seperti  perencanaan  kurang  terarah,  organisasi lemah,  pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  tidak  jelas, motivasi  rendah)  baik  dengan  cara  menempatkan  petugas bank  maupun  meminta  bantuan  pihak  ketiga  (konsultan) sebagai anggota manajemen.
2.  Penyertaan Bank; BerdasarkanSEBINo.31/12/UPPBtanggal12November
1998,  penyertaan  adalah  penyertaan  modal  sementara  pada perusahaan  nasabah  pembiayaan  untuk  mengatasi  akibat kegagalan pembiayaan.

## 3.  Novasi

## Novasi adalah suatu akad yang menyebabkan hapusnya
20 Hadiwidjaja  dan  Rivai  Wirasasmita. Analisis  Kredit. Bandung:  Pionir Jaya, 1997
suatu  perikatan  yang  pada  saat  bersamaan  timbul  perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula.
4.  Likuidasi
Likuidasi   adalah  penjualan   barang   jaminan   yang hasilnya  dipergunakan  untuk  melunasi  kewajiban  nasabah kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau  oleh  pemilik  barang  agunan  dengan  persetujuan  dan dibawah pengawasan bank.
Bentuk  likuidasi  tersebut  adalah  nasabah  dengan sukarela menjual sendiri barang agunan yang telah diagunkan kepada  bank  maupun  aktiva  lainnya  yang  tidak  dijaminkan yang hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank.

## 5.  Pencairan Agunan dan Pemberian Keringanan
Penyelesaian  pembiayaan  yang  bermasalah  dapat dilakukan dengan mencairkan agunan yang dilakukan dengan cara  baik  pelelangan  oleh  bank  maupun  penebusan  agunan oleh nasabah atau pemilik barang agunan dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank. Selain itu bank juga dapat memberikan keringanan dalam jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah.

## 6.  Penyelesaian melalui Pengadilan
Terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya,  penyelesaian  pembiayaannya  dapat  dilakukan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan.
Apabila   penyelesaian    pembiayaan  dengan     cara mengajukan  gugatan  ini  akan  dilaksanakan,  maka pelaksanaannya dilakukan secara selektif, kasus per kasus dan harus ada persetujuan direksi dengan memperhatikan   posisi hukum bank ( legal positioning ).

## 7.  Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
Indonesia (Basyarnas)
Sejalan  dengan  prinsip operasional  bank,  maka  dalam penyelesaian  perselisihan  dalam  hubungan  bank  dengan
nasabah  sejauh  mungkin  ditempuh  dengan  upaya  damai/ musyawarah  mufakat.  Dalam  hal  tidak  tercapai  kesepakatan maka sesuai dengan pilihan hukum ( choice of law ) sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan, maka perselisihan tersebut dapat  diselesaikan  melalui  lembaga  arbitrase  dalam  hal  ini adalah Basyarnas.
Pemeriksaan  sengketa  dilakukan  secara  langsung, tertutup  dan  tertulis  di  depan  persidangan  di  tempat kedudukan Basyarnas atau ditempat lain sesuai kesepakatan. Tetapi  putusan  harus  diambil  dan  dijatuhkan  di  tempat kedudukan  Basyarnas.  Putusan  Basyarnas  tersebut  bersifat final binding artinya mempunyai kekuatan yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap   dan tidak ada upaya hukum lain. Apabila salah satu pihak (dalam hal ini nasabah debitur) tidak melaksanakan  putusan  yang  telah  ditetapkan  oleh  arbiter, maka  putusan  tersebut  harus  didaftarkan  pada  pengadilan. Hal ini disebabkan karena putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk  dieksekusi  dari  pengadilan. 21 Oleh  karena  itu,  unsur kepercayaan  dan  keyakinan  pihak  bank  terhadap  itikad  baik nasabah  debitur  sangat  diperlukan  sebelum  memulai  proses berarbitrase.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Muzakkir, upaya  penyelesaian  yang  dapat/umum  dilakukan  terhadap pembiayaan  al-Murabahah  bermasalah  adalah  upaya  likuidasi, pencairan agunan dan pemberian keringanan, penyelesaian melalui pengadilan, dan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia  (Basyarnas).Upaya  lainnya  tidak  diterapkan  karena pembiayaan  Al-Murabahah  pada  prinsipnya  tidak  menyangkut bagi  hasil  melainkan  jual  beli  Adapun  penanganan  pembiayaan bermasalah  di  PT  BSM  Cabang  Bandar  Lampung  mengacu  pada masih  ada  atau  tidaknya  prospek  pembiayaan  nasabah  debitur tersebut.Umumnya  pembiayaan  bermasalah  tumbuh  secara bertahap, dengan memberikan beberapa gejala yang menunjukkan
21 Penjelasan pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok- Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  35 Tahun 1999. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh badan arbitrase yang ada di Indonesia.
indikator ( red flag) pada petugas bank terkait.Indikator tersebut dapat terlacak  pada  tahap monitoring karena  pada  tahap  ini  dilakukan pemantauan administratif pembiayaan al-Murabahah yang tengah berjalan.  Pemantauan  administratif  pembiayaan  al-Murabahah antara  lain  melalui  laporan  keuangan  nasabah,  kelengkapan dokumen  pembiayaan,  dan  pembayaran  angsuran  pembiayaan. Bila nasabah   dinilai masih memiliki prospek dan atau itikad baik maka diusahakanlah upaya penyelamatan ( rescue ).
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Muzakkir, upaya  penanganan  pembiayaan  al-Murabahah  bermasalah  di  PT BSM  Cabang  Bandar  Lampung  adalah  melalui  penagihan  intensif dan penjadualan kembali/ resceduling (upaya penyelamatan/ rescue ).
Penagihan intensif dilakukan dengan cara penagihan melalui surat (pendekatan secara administratif) dan penagihan langsung ke tempat  nasabah  debitur  (OTS /On  The  Spot) oleh  petugas  PT  BSM Cabang Bandar Lampung (tidak menggunakan jasa pihak ketiga), guna  menagih  uang  angsuran  pembiayaan  yang  tertunda.  Cara ini  diharapkan,  selain  untuk  menjalin  silahturahmi,  juga  untuk mengetuk nurani nasabah agar segera membayar tunggakannya.
Dengan   penagihan  langsung,  biasanya  bank  dapat mengetahui  informasi  bila  ada  hal  lain  yang  menyebabkan pembiayaan  al-Murabahah  bermasalah.  Informasi  juga  dapat diperoleh  dari  pihak  lain  seperti  para  suplier,  para  pelanggan, anggota  pengurus  atau  karyawan,  atau  anggota  keluarga. Kelengkapan informasi sangat penting dalam upaya merumuskan penanganan yang tepat terhadap pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah.Dalam  hal  ini,  setelah  mendapat  informasi  melalui penagihan  secara  langsung,  PT  BSM  Cabang  Bandar  Lampung kemudian  melakukan  perubahan  jadual  pembayaran  dan  atau jangka  waktu  pembiayaan    ( rescheduling ).Masih   berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakkir, penagihan intensif dengan  mengedepankan  musyawarah  mufakat  sampai  saat  ini terbukti  efektif  dan  efisien  dalam  penanganan  pembiayaan  al- Murabahah  bermasalah  di  PT  BSM  Cabang  Bandar  Lampung. Meskipun  demikian,  bila  dikemudian  hari  dari  hasil monitoring terlihat    tindakan  penyelamatan  ( rescue )  ternyata  prestasi pembayaran  tetap  lemah  ataupun  kualitas  manajemen  usaha
nasabah  sudah  tidak  dapat  diperbaiki  lagi  maka  dilakukanlah upaya  penyelesaian  (pengakhiran)  pembiayaan  al-Murabahah yang  paling  tepat  sesuai  dengan  kondisi  mutakhir  pembiayaan yang dimaksud.
Dari keseluruhan upaya-upaya penyelesaian
(pengakhiran)    pembiayaan    al-Murabahah    bermasalah,    dilihat dari  segi  efektifitas dan  efisiensi, apabila  memenuhi  persyaratan sebagaimana  tercantum  dalam  akad,  PT  BSM  Cabang  Bandar Lampung  lebih  mengutamakan  upaya  pencairan  agunan  dan pemberian  keringanan  dibandingkan  upaya  penyelesaian  secara litigasi  melalui  pengadilan  negeri  (PN).  Akan  tetapi  ,  upaya- upaya  penyelesaian  lainnya  tidak  tertutup  kemungkinan  akan digunakan bila situasi dan kondisi mensyaratkan demikian. Sebab penanganan  suatu  pembiayaan  bermasalah  dapat  berbeda-beda meski jenis pembiayaannya sama-sama al-Murabahah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa penanganan pembiayaan al-Murabahah bermasalah, pihak PT BSM Cabang Bandar Lampung menggunakan upaya penagihan intensif dengan  mengedepankan  musyawarah  mufakat  dan  penjadualan kembali  ( rescheduling )  dalam  pelaksanaannya.  Khusus  upaya penagihan intensif yang termasuk kategori penyelamatan ( rescue ) ini,  didalam  prakteknya  efektif  mengatasi  itikad  kurang  baik dari  nasabah  karena  merupakan  upaya  pendekatan  (psikologis) terhadap  nasabah  debitur  sendiri.Jadi  dengan  digunakannya upaya ini, dapat menyadarkan si nasabah debitur yang lalai untuk segera melunasi pembiayaannya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Faktor  penyebab  pembiayaan  al-Murabahah  menjadi bermasalah  dapat  digolongkan  menjadi  3  yaitu  faktor internal  bank,  faktor  internal  nasabah  debitur,  dan  faktor eksternal.
2.  Upaya  penyelesaian  pembiayaan  al-Murabahah  yang bermasalah pada PT BSM Cabang Bandar Lampung sesuai
SE BSM No. 4/003/PEM maupun SE BSM No. 4/012/PEM meliputi  2  upaya  yaitu  upaya  penyelamatan  ( rescue )  dan upaya  penyelesaian  (pengakhiran).  Yang  termasuk  upaya penyelamatan  yaitu  penagihan  intensif,  penjadualan kembali  ( resceduling ),  persyaratan  kembali  ( reconditioning ), dan  penataan  kembali  (restucturing).  Sedangkan  yang termasuk  upaya  penyelesaian  (pengakhiran)  pembiayaan al-Murabahah   bermasalah   adalah   likuidasi,    pencairan agunan  dan  pemberian  keringanan,  penyelesaian  melalui pengadilan, dan penyelesaian melalui Basyarnas.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Departemen Agama RI (ed). Al-Quran dan terjemahannya dengan  Transliterasi ,  (Semarang:  PT  Karya  Toha PutraSemarang,1998/1418H.) Amnawaty. Aspek Hukum perbankan Syariah. (Bahan ajar, penerima Hibah Dikti 2006) ------------. Hukum dan hukum Islam . (Bandar lampung: Universitas Lampung,2006) Hadiwidjaja  dan  Rivai  Wirasasmita. Analisis  Kredit. (Bandung: Pionir Jaya, 1997) Institut  Bankir  Indonesia. Konsep,  Produk  dan  Implementasi Operasional Bank Syariah. ( Jakarta: Djambatan, 2001) K. Lubis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Perdata  Indonesia.  ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
Pasaribu, Chairuman  dan Suhrawardi K.  Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam. ( Jakarta:  Sinar Grafika, 1996) Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan  Singkat. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
Subekti, R. Hukum Perjanjian. (Jakarta: Intermasa, 1994) Suparni,  Niniek  dan  Andi  Hamzah  (ed). Kitab  Undang-Undang hukum Perdata. ( Jakarta: Rineka Cipta, 1995. Cet. Ke-3) Syafi’i  Antonio,  Muhammad. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik. ( Jakarta: Gema  Insani Press, 2001)
Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia.
(Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2002)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Peraturan  BI  Nomor  5/7/PBI/2003 tentang Kualitas  Aktiva Produktif   Bagi Bank Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 55 BPS.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari’ah tanggal 12 Mei 1999.
Surat   Edaran   Pembiayaan   Nomor   4/003/PEM perihal Buku Pedoman  Pembiayaan   Bank  Syari’ah  Mandiri  tanggal  1 Maret 2002.
Surat  Edaran  Pembiayaan  Nomor  4/012/PEM perihal Revisi Kebijakan  Pembiayaan   Bank  Syari’ah  Mandiri  tanggal  4 september 2002.
Azwar, Kebijakan  BI  mengenai  Pengembangan  Perbankan  Syariah di  IndonesiA. Makalah  disampaikan  pada  Seminar Peran    Pemerintah    dan    Lembaga Keuangan    dalam
mengembangkan UMKM Berbasis Syariah, (Fakultas Ekonomi  Universitas Lampung, tanggal 6-7 Maret 2004) Darmawan, Agus. Bank Syariah: Sistem Perbankan Alternatif Penopang Pemberdayaan  Ekonomi  Umat. Makalah  disampaikan  pada Seminar Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam Mengembangkan  UMKM  Berbasis  Syariah,  (Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, tanggal 6-7 Maret 2004) Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 20, Agustus-September 2002) Majalah INVESTOR (Edisi 93, tanggal 27 Januari–8 Februari 2004) Majalah MODAL (Nomor 15/II-Januari 2004) Majalah MODAL (Nomor 18/II–April 2004) Harian “KOMPAS”  (tanggal 26 Juni 2004)
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1