## POLEMIK PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BATAM: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN ADMINISTRASI JENAZAH
Priyo Sambodo, Lu Sudirman, Rufinus Hotmaulana Hutahuruk
Universitas Internasional Batam e-mail : priyo.uib@gmail.com

## ABSTRAK
Rumah sakit Bhayangkara Batam merupakan rumah sakit yang ada di negara Indonesia dan merupakan rumah sakit yang ternama di daerah Batam maka rumah sakit tersebut sebenarnya harus bisa melakukan yang terbaik untuk pelayanan di daerah Batam bukan dengan yang sudah terjadi dimana kasus jenazah yang tertukar dan membuat warga Batam geger pada saat itu terutama keluarga  yang  di  tinggalkan.  Jenazah yang  tetukar  atas  nama Abdul  Hamid  asal  Sulsel  (44), tertukar dengan jenazah warga keturunan Tionghoa, Sing Peng. Yang membuat heboh, jenazah Abdul Hamid yang merupakan seorang muslim sudah terlanjur dikremasi dengan cara dibakar di krematorium Batam. Adapun  Metode pendekatan masalah  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dititik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang  akan  dibahas.  Karakteristik  dari  penelitian  hukum  normatif  yakni  hukum  dikonsepkan sebagai  apa  yang  ditulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in  books )  atau  hukum dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang dianggap pantas. Adapun permasalahan yang akan diteliti guna mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan sistematik serta sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menjawab pertanyaan Apa Tindakan Dokter dan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Terhadap Jenazah Yang Tertukar. Dan Bagaimana Proses Hukum Terhadap Dokter dan Rumah Sakit Untuk Mempertanggung Jawabkan Jenazah Yang Tertukar.
Kata Kunci : Medis, Rumah Sakit Bhayangkara Batam, Kesehatan

## ABSTRACT
Bhayangkara Batam Hospital is a hospital in Indonesia and is a well-known hospital in the Batam area, so the hospital should actually be able to do its best for services in the Batam area, not with what has happened where cases of bodies are swapped and make Batam residents commotion at the time, especially the family left behind. The bodies that were exchanged for Abdul Hamid from South Sulawesi (44), were swapped with the bodies of a Chinese citizen, Sing Peng. What made a scene, the body of Abdul Hamid, who was a Muslim, had already been cremated by burning  in  the  Batam  crematorium.  The  problem  approach  method  used  in  this  study  is  a normative juridical approach, namely a problem approach that focuses on the applicable laws and regulations and theories that are related to the problems to be discussed. The characteristics of  normative  legal  research  are  that  law  is  conceptualized  as  what  is  written  in  statutory regulations  (law  in  books)  or  law  is  conceptualized  as  a  rule  or  norm  that  is  a  benchmark  for human behavior that is considered appropriate. And As for the problems that will be studied in order to achieve clear and systematic goals and objectives and in accordance with what is desired, the authors limit the problems to be studied so that they can answer the question What are the actions of doctors and Bhayangkara Hospital Batam against the bodies that are swapped. And
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
What is the Legal Process Against Doctors and Hospitals To Account For The Bodies That Are Swapped.
Keywords : Medical, Bhayangkara Hospital Batam, Health

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana di  ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  amandemen  ke  IV.  Negara  Indonesia merupakan negara hukum ( rechstaat) tidak didasarkan kekuasaan belakang ( mechstaat ). 1 Hal ini mengandung  pengertian  bahwa  negara  termasuk  didalamnya  segala  perangkat  pemerintah  dan lembaga-lembaga dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. 2 Ada tiga prinsip dasar yang wajib dihormati, ditaati, dan di junjung  tinggi  oleh  setiap  warga  negara  yaitu  supremasi  hukum,  kesetaraan  depan  hukum  dan penegakkan  hukum  harus  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  tidak  bertentangan  dengan  norma hukum. 3
Rumah  sakit  adalah  lembaga  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat  dan tenaga  ahli kesehatan lainnya. 4 Rumah sakit juga merupakan tempat dimana untuk mencari pengobatan atas penyakit yang di derita oleh setiap orang. 5
Memperoleh  pelayanan  kesehatan  adalah  hak  asasi  setiap  manusia  dan  salah  satu  unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  telah  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  kemudian dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak, oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  nondiskriminatif, partisipatif,  perlindungan  dan  berkelanjutan  dalam  rangka  pembentukan  sumber  daya  manusia Indonesia. 6
Peningkatan  ketahanan  dan  daya  saing  bangsa,  serta  pembangunan  nasional.  Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil makmur. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat  termasuk swasta. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah perlu mengatur, membina dan mengawasi baik upayanya maupun sumber dayanya. Rumah sakit  Bhayangkara  Batam  merupakan rumah sakit  yang ada di negara Indonesia dan merupakan rumah sakit yang ternama di daerah Batam maka rumah sakit tersebut sebenarnya harus bisa melakukan yang terbaik untuk pelayanan di daerah Batam bukan dengan
1 Seroja, T. D., & Silviani, N. Z. (2022). Sociology Of Law And The Effectivity Of Asean To Prevent Human Security Issues In The Region. JURNAL LEGALITAS , 15 (1), 92-107.
2 Disemadi, H. S., & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid- 19: Suatu Kajian Perspektif HAM. Jurnal Supremasi , 107-119.
3 Abdul Salam Siku, Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana , Jakarta: Rabani Press, 2012, hlm 1
4 Chaeria, Y., Busthami, D., & Djanggih, H. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. Petitum , 8 (1 April), 1-19.
5 Tendean,  M.  E.  (2020).  Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit  Terhadap  Tindakan  Dokter  Yang  Melakukan Malpraktek. Lex Et Societatis , 7 (8).
6 Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi , 4 (2), 181-192.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang sudah terjadi dimana kasus jenazah yang tertukar dan membuat warga Batam geger pada saat itu terutama keluarga yang di tinggalkan. 7
Pada masa pandemic Covid-19, jenazah 8 yang tetukar atas nama Abdul Hamid asal Sulsel (44),  tertukar  dengan  jenazah  warga  keturunan  Tionghoa,  Sing  Peng.  Yang  membuat  heboh, jenazah  Abdul  Hamid  yang  merupakan  seorang  muslim  sudah  terlanjur  dikremasi  dengan  cara dibakar  di  krematorium  Batam.  Abdul  Hamid  sebelumnya  diketahui  meninggal  dunia  karena penyakit  asma.  Kemudian  dilakukan  observasi  untuk  mengetahui  apakah  dirinya  terkonfirmasi Covid-19 atau tidak. Informasi yang beredar diduga kedua jenazah Covid-19 tertukar dikarenakan kesalahan  pihak  rumah  sakit.  Pihak  keluarga  pun  tak  terima  dan  menggeruduk  rumah  sakit tersebut, karena tidak terima anggota keluarga mereka dikremasi. 9
Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Batam Masrur Amin, yang juga mewakili  keluarga  Abdul  Hamid  mengungkapkan,  setelah  dilakukan  test  pertama,  keluar  hasil yang menyatakan Abdul Hamid negatif Covid-19 . Namun setelah menunggu beberapa lama untuk hasil dari tim gugus tugas, pihak rumah sakit seakan mempersulit pihak keluarga untuk membawa jenazah tersebut. Dalam Pasal 2 UU Rumah Sakit yang berbunyi “Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi social” 10
Kejadian ini sangat di sayangka dimana jenazah dapat tertukar, padahal di dalam rumah sakit Bhayangkara Batam memiliki para petugas medis maupun para petugas jaga, namun seakan tidak terwujud tugas mereka untuk menjaga mayat tersebut dan ini sangat merugikan keluarga. Kelalaian tersebut wajib di di pertanyakan dan proses secara hukum dimana meminta pertanggung jawaban pihak  rumah  sakit  Bhayangkara  Batam  dengan  apa  yang  sudah  terjadi  kenapa  jenazah  dapat tertukar padahal didalam rumah sakit ada Dokter, rumah sakit, dan tugas jaga dan lain sebagainya yang menanganin mengenai jenazah dan bertanggung jawab atas terjadinya pertukaran jenazah. Untuk itu peneliti memiliki minat yang begitu besar dimana untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut agar lebih mencari tau kenapa bisa terjadi dan apa tindakan hukum yang dapat di tempuh  untuk  meminta  pertanggung  jawaban  dari  pihak  rumah  sakit,  Dokter,  Medis  dan  siapa dinas jaga pada saat itu, padahal sudah ada standar prosedur operasional (SOP)  kenapa bisa tidak di  ikutin  SPO  tersebut  sehingga  dapat  terjadi  pertukaran  jenazah  maka  disini  peneliti  akan mengetahui polemik pelayanan medis pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam (pertanggungjawaban  hukum  kelalaian  administrasi  jenazah).  Adapun  permasalahan  yang  akan diteliti  guna  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  jelas  dan  sistematik  serta  sesuai  dengan  yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menjawab pertanyaan  apa  tindakan  dokter  dan  rumah  sakit  bhayangkara  batam  terhadap  jenazah  yang tertukar?  dan  bagaimana  proses  pertanggung  jawaban  hukum  terhadap  dokter  dan  rumah  sakit untuk  mempertanggung  jawabkan  jenazah  yang  tertukar?.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  apa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Dokter  dan  Rumah  Sakit  Bhayangkara  Batam terhadap jenazah yang tertukar, dan juga mengetahui bagaimana proses hukum terhadap Dokter dan rumah sakit untuk mempertanggung jawabkan jenazah yang tertukar  dan ini sangat penting untuk di ketahui Bersama.
7 Havrian,  R.  (2020).  Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit  terhadap  Dokter  yang  Melakukan  Malpraktik. Wajah Hukum , 4 (2), 380-387.
8 Jenazah Yang Tertukar di Rumah Sakit Bhayangkara Batam, https://m.liputan6.com/regional/read/4565333/heboh- jenazah-tertukar-di-rs-bhayangkara-batam-jasad-sudah-terlanjur-dikremasi
9 Andrianto, W., & Andaru, D. D. A. (2020). Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (4), 908-922.
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

## Metodologi Penelitian
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dititik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  teori-teori  yang  mempunyai  keterkaitan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas.  Karakteristik  dari penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang- undangan  ( law in books ) atau hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma  yang  merupakan  patokan berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas 11 Penelitian  hukum  normatif  juga  disebut  penelitian  hukum doktriner  karena  penelitian  ini  ditujukan  pada  peraturan  yang  tertulis  atau  bahan  hukum  yang  lain. Penelitian hukum normatif merupakan proses menempatkan hukum (yang berlaku) terhadap persoalan yang dimunculkan  oleh  fakta-fakta  kasus.  Peneltian  dan  analisis  hukum  adalah  hal  yang  saling  terkait (interrelasi),  dan  dalam  melakukan  penelitian  hukum,  biasanya  melibatkan  penggunaan  prinsip-prinsip analisis.  Tujuan  dari  analisis  dan  penelitian  hukum  adalah  untuk  menganalisis  kejadian  factual  yang ditunjukkan serta menentukan: apa isu hukum (pertanyaan) atau isu yang dimunculkan oleh kejadian factual tersebut;  1)  hukum  apa  yang  mengatur  masalah  tersebut;  2)  bagaimana  hukum  yang  berlaku  diterapkan dalam  kejadian  factual,  temasuk  apa,  jika  terdapat  upaya  hukum. 12 Penelitian  normatif  pada  asasnya merupakan penelitian hukum teoritis, yang fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum dan dapat berupa karya ilmiah para sarjana (doktrin). 13

## Hasil Dan Pembahasan
Tindakan Dokter dan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Terhadap Jenazah yang Tertukar Dokter (bahasa Inggris: medical doctor , disingkat M.D.; dari bahasa Latin medicinae doctor ) adalah  seseorang  yang  karena  keilmuannya  berusaha  menyembuhkan  orang-orang  yang  sakit. Tidak  semua  orang  yang  menyembuhkan  penyakit  bisa  disebut  Dokter.  Untuk  menjadi  Dokter biasanya  diperlukan  pendidikan  dan  pelatihan  khusus  dan  mempunyai  gelar  dalam  bidang kedokteran.  Dan  secara  etimologi  Kata  "Dokter"  diserap  dari  bahasa  Belanda  "Dokter",  yang diperoleh dari bahasa Belanda Pertengahan ( Middle Dutch) "doctor", yang diperoleh dari bahasa Latin  "doctor"  (berarti  guru,  pengajar  atau  instruktur).  Sebagaimana  lazimnya  suatu  perikatan perjanjian  medis  pun  memberikan  hak-hak  tertentu  bagi  doter  yaitu,  hak  untuk  bekerja  sesuai dengan  standar  profesi  medis,  hak  menolak  melakukan  tindakan  medis  yang  tidak  dapat dipertanggung  jawabkanya  secara  profesional,  hak  menolak  melakukan  tindakan  medis  yang bertentangan dengan hati nuraninya, hak untuk memilih pasien, hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien apabila kerjasama tidak dimungkinkan lagi, hak atas ‘’ privacy’ ’, hak atas itikad baik dari pasien dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penyakitnya, hak atas suatu ‘ ’fair play’’ , hak untuk membela diri, hak untuk menerima honorarium, hak menolak memberikan kesaksian mengenai pasienya di pengadilan.
Mengenai  kewajiban  Dokter  Leenen  membagi  kewajiban-kewajiban  dokter  dalam  tiga kelompok, yaitu: Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis; Kewajiban menghargai hak- hak  pasien  yang  bersumber  dari  hak-hak  asasi  dalam  bidang  kesehatan  ;  dan  Kewajiban  yang berfungsi sebagai fungsi sosial pemeliharaan kesehatan. 14 Tanggung  jawab hukum Dokter adalah suatu ‘’keterkaitan’’ Dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan  profesinya. Tanggung jawab seorang Dokter dalam bidang hukum  terbagi tiga bagian, yaitu tanggung jawab Dokter dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi. 15 Tanggung jawab pidana di sini
11 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2008, hlm.118.
12 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel , Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm.97.
13 Ibid .
14 Danny Wiradarma, Penuntun Hukum Kedokteran , Edisi. 2. (Cet. I; Jakarta: [t.p.], 2014), hlm. 67.
15 Muhammad Sadi Is, Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Idonesia , hlm. 103.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
timbul  bila  pertama-tama  dapat  dibuktikan  apabila  adanya  kesalahan  profesional,  misalnya kesalahan dalam hal tertukarnya jenazah dan dari kamar mayat. Dari segi hukum, kesalahan atau kelalaian  akan  selalu  berkait  dengan  sifat  melawan  hukumnya  suatu  perbuatan  yang  dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang kenyataanya dari  perbuatanya,  dan  menginsafi  perbuatanya  itu  tidak  di  pandang  patut  dalam  pergaulan masyarakat  dan  mampu  untuk  menentukan  niat  atau  kehendaknya  dalam  melakukan  perbuatan tersebut. 16 dan ini juga merupakan pengalaman kepada Dokter  yang lain  agar lebih berhati-hati dalam bertugas. Dengan apa yang terjadi di rumah sakit Bhayangkara Batam dengan tertukarnya jenzah sebenarnya ini merupakan suatu kejadian yang sangat fatal dan tidak di inginkan dan sudah menyalahin  aturan,  padahal  dalam  bertugas  seorang  Dokter  sudah  memiliki  kemampuan professional dalam hal menanganin jenazah agar tidak dapat tertukar di tambah lagi dengan adanya SPO  dalam  hal  bertugas  semoga  kelalaian  Dokter  tersebut  tidak  terulang  lagi  dan  ini  sangat bertentangan  dengan  kode  etik  Dokter  dari  IDI  yang  terletak  pada  Pasal  7c  berbunyi  “Seorang Dokter harus menghormatin hak-hak pasien, hak sejawatnya dan hak tenaga kesehatan lainnya dan harus menjaga kepercayaan pasien” dan di tambah dengan Pasal 1 berbunyi “Setiap Dokter harus menjunjung tinggi menghayati dan mengamalkan sumpah Dokter” maka tidak ada alasan terhadap Dokter  yang  melakukan  kesalahan  tersebut  atas  tertukarnya  kasus  jenazah  tersebut  dengan mengatakan saya tidak tau atau itu bukan kesalahan saya.
Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ini, dalam menetukan bahwa sesorang itu bersalah atau tidak perbuatan yang dilakukanya itu merupakan perbuatan yang di larang dalam Undang-undang  dan  adanya  hubungan  batin  antara  pelaku  dan  perbuatan  yang  dilakukan  yaitu berupa  dolus  (kesenjangan)  atau  culpa  (kelalaian/kelupaan)  serta  tidak  adanya  alasan  pemaaf. Mengenai  kelalaiaan ( neglience) mencakup dua  hal  yaitu karena melakukan sesuatu  yang tidak seharusnya tidak dilakukan atau karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. 17 Ada perbedaan kepentingan antara tindak pidana biasa dan’’tindak pidana medis’’. Pada tindak pidana yang  terutama  diperhatikan  yaitu’’akibatnya’’,  sedangkan  pada  tindak  pidana  medis yaitu’’penyebabnya’’.  Walaupun  berakibat  fatal,  tetapi  jika  tidak  ada  unsur  kelalaian  atau kesalahan  maka  dokternya  tidak  dapat  di  persalahkan,  yang  sudah  terjadi  di  rumah  sakit Bahyangkara Batam penyebabnya dimana tidak adanya kehati-hatian dan sikap profesional dari medis  terutama  Dokter  yang  bertanggung  jawab  pada  saat  itu,  dan  dari  tindakan  ini  sudah mencoreng  kinerja  seorang  Dokter  dan  sudah  melanggar  sumpah  Dokter  dimana  sebelum  jadi Dokter telah melakukan sumpah dan salah satu sumpah dari Dokter yaitu poin ke 2 (dua) 18 “saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai Dokter” tapi dengan  yang terjadi ini sudah tidak bekerja sesuai dengan sumpah yang telah di katakana
Rumah  Sakit  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  dengan  karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih  bermutu  dan  terjangkau  oleh  masyarakat  agar  terwujud  derajat  kesehatan  yang  setinggi- tingginya. 19 Pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang  Rumah  Sakit  berbunyi  “Rumah  Sakit  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan,  dan  gawat  darurat”.  Rumah  Sakit  sebagai  sarana  kesehatan mendapat peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Satu hal
16 Ibid , hlm. 104.
17 Ibid
18 Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, hlm. 12.
19 Andrianto, W., & Andaru, D. D. A. (2020). Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (4), 908-922.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang  sangat  penting  dalam  kaitan  ini  adalah  hubungan  pasien  dengan  dokter  dan  rumah  sakit dengan  menekankan  pada  segi  etik  dan  hukum.  Rumah  sakit  menurut  kamus  umum  Bahasa Indonesia, “Rumah sakit diartikan sebagai rumah tempat merawat orang sakit”. 20
Rumah sakit sudah sangat jelas di dalam UU Rumah Sakit mengenai tugas yang sudah di atur  di  tambah  di  dalam  Pasal  2  yang  berbunyi  “Rumah  Sakit  diselenggarakan  berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan  hak  dan  anti  diskriminasi,  pemerataan,  perlindungan  dan  keselamatan  pasien,  serta mempunyai fungsi social”. Namun dengan apa yang terjadi kasus rumah sakit Bahyangkara Batam atas tertukarnya jenazah membuat tugas dan tanggung jawab dari rumah sakit sudah tidak sesuai dan ini menjadi catatan terjadap rumah sakit Bhayangkara Batam untuk melakukan evaluasi atas tindakan para medis tersebut agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama dengan tertukarnya jenazah dan ini merupakan kerugian keluarga korban yang telah di tinggalkan dimana rumah sakit tidak memiliki sikap yang profesional dalam hal menanganin jenazah
Tindakan rumah sakit Bhayangkara Batam tersebut sudah menyalahin aturan atas tugas dari rumah  sakit  dan  ini  juga  sebenarnya  tidak  terlepas  dari  pengawasan  dari  tanggung  jawab pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  bagian  C  berbunyi “membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit” untuk itu hendaknya pemerintah agar selalu mengecek atas kinerja dari rumah sakit Bhayangkara Batam dan rumah sakit yang lain agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasal 14 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi “Pemerintah bertanggung  jawab  merencanakan,  mengatur,  menyelenggarakan,  membina,  dan  mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat” dengan kejadian di  rumah  sakit  Bhayangkara  Batam  tersebut  kiranya  pemerintah  harus  bisa  mengontrol  dan mengawasin tindakan-tindakan para medis yang tidak di harapkan dan di inginkan oleh masyarakat serta merugikan keluarga korban atas kasus tertukarnya jenazah tersebut
Rumah  sakit  Bhayara  Batam  telah  memilii  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  seperti dalam hal Penatalaksanaan Jenazah Death On Arrival (D.O.A) dalam bagian prosedur yaitu: Setiap pasien atau korban yang datang ke UGD rumah sakit diperiksa, dilakukan penapisan oleh dokter triage;  Apabila  dokter  triage  menyatakan  bahwa  pasien  atau  korban  tersebut  telah  meninggal dunia,  maka  segera  dibuatkan  surat  pengantar  ke  unit  kerja  patologi  forensik;  Jenazah  yang diterima di unit kerja forensik harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang memiliki kompeten dan berwenang untuk itu; Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, setidaknya dapat memberikan petunjuk cara kematian (kematian wajar atau kematian tidak wajar); Sebelum pemeriksaan, dokter pemeriksa  dapat  melibatkan  pihak  keluarga  untuk  memperoleh  data-data  pasien  atau  korban sebelum meninggal; Dokter pemeriksa harus menjelaskan terlebih dahulu kepada pihak keluarga tentang maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan mayat; Apabila hasil pemeriksaan dokter ditemukan petunjuk bahwa kematiannya adalah kematian tidak wajar, maka dokter menyarankan pihak  keluarga  untuk  melapor  ke  institusi  kepolisian  sesuai  tempat  kejadian;  Penatalaksanaan kasus  kematian  tidak  wajar  dilakukan  sesuai  ketentuan  (penatalaksanaan  korban  mati  kasus forensik);  Apabila  hasil  pemeriksaan  dokter  ditemukan  petunjuk  bahwa  kematiannya  adalah kematian wajar, maka selanjutnya diterbitkan surat keterangan penyebab kematian model-A sesuai ketentuan; Surat keterangan penyebab kematian model-A diserahkan kepada ahli waris; Apabila kematiannya tidak wajar,  surat keterangan penyebab kematian model-A akan diterbitkan setelah pemeriksaan  sesuai  dengan  kepentingan  penyidikan;  Apabila  pihak  keluarga  menolak pemeriksaan setelah memperoleh penjelasan dokter, maka pihak keluarga menandatangani surat pernyataan  penolakan  pemeriksaan;  dan  Pihak  keluarga  yang  menolak  pemeriksaan  setelah memperoleh penjelasan dokter, maka tidak diberikan surat keterangan penyebab kematian model- A.
20 W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hal.836
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Maka  jika  jenazah  dapat  tertukar  berarti  SPO  yang  ada  dalam  rumah  sakit  Bhayangkara Batam tidak di ikutin oleh para medis yang bekerja di rumah sakit Bhayangkara Batam tersebut. Dan ini menjadi penilaian masyarakat terhadap rumah sakit bahwasanya rumah sakit tersebut tidak bertanggung  jawab  dengan  keamanan  jenazah  yang  ada  di  rumah  sakit  Bhayangkara  Batam. Kejadian tersebut atas tertukarnya jenazah dapat merugikan rumah sakit Bhayangkara Batam di karenakan ketakutan masyarakat untuk tidak datang di rumah sakit karena atas kejadian tersebut dan  kerugian  juga  terhadap  keluarga  korban  dengan  kehilangan  keluarga  mereka  yang  telah meninggalkan dunia telah tertukar dengan jenazah yang lain, dan sangat miris kejadian tersebut di rumah  sakit  Bhayangkara  Batam.  Tindakan  rumah  sakit  Bhayangkara  Batam  harus  bisa bertanggung jawab dengan mempertanggung jawabkan terhadap keluarga korban dan baik secara hukum yang berlaku di NKRI ini.

## Proses  Pertanggung  Jawaban  Hukum  Terhadap  Dokter  dan  Rumah  Sakit  untuk Mempertanggung Jawabkan Jenazah yang Tertukar
Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum  tanggung  jawab  hukum  diartikan  sebagai  kewajiban  untuk  melakukan  sesuatu  atau berprilaku  menurut  cara  tertentu  tidak  menyimpang  dari  peraturan  yang  ada.  Sedangkan Purbacaraka  berpendapat  bahwa  tanggung  jawab  hukum  bersumber  atau  lahir  atas  penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. 21 Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas  kerugian  yang  mungkin  ditimbulkannya. 22 Selanjutnya  Titik  Triwulan  menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. 23 Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait  dengan  konsep  kewajiban  hukum  adalah  konsep  tanggungjawab  hukum  (liability). Seseorang  dikatakan  secara  hukum  bertanggungjawab  untuk  suatu  perbuatan  tertentu  adalah bahwa  dia  dapat  dikenakan  suatu  sanksi  dalam  kasus  perbuatan  yang  berlawanan.  Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. 24

## Pertanggungjawaban Hukum Pidana
Pertanggungjawaban  hukum  pidana  di  artikan  Pound  sebagai  suatu  kewajiban  untuk membayar  pembalasan  yang  akan  di  terima  pelaku  dari  seseorang  yang  telah  di  rugikan, menurutnya  juga  bahwa  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  tersebut  tidak  hanya  menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai  “toereken-baarheid,”  “criminal  reponsibilty,”  “criminal  liability,”  pertanggungjawaban
21 Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban
Hukum Pemerintah"
http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107 . diunduh 16 Juli 2022
22 Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77
23 Titik Triwulan dan Shinta Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hal. 48
24 Jimly  Asshiddiqie  dan  Ali  Safa’at,  Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum,  Cet.1.  (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.
Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal  1  ayat  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (yang  selanjutnya  akan  disebut  dengan KUHPidana)  yang  menyatakan  “suatu  perbuatan  hanya  merupakan  tindak  pidana,  jika  ini ditentukan  lebih  dulu  dalam  suatu  ketentuan  perundangundangan”.  Oleh  karena  itu,  seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.8 Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

## Pertanggungjawaban Hukum Perdata
Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanggungjawaban hukum perdata  berdasarkan  wanprestasi  baru  dapat  ditegakkan  dengan  terlebih  dahulu  harus  adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak.  Berdasarkan  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (yang  selanjutnya  akan disebut dengan KUHPerdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak  yang  berlandaskan  perikatan,  pihak  yang  dibebankan  suatu  kewajiban,  kemudian  tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.
Perbedaan mendasar antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis terletak pada focus tindak pidana tersebut. Fokus tindak pidana biasa terletak pada akibat dari tindak pidana, sedangkan pada tindak pidana medis fokusnya pada sebab/kausa dari tindak pidana. Dalam tindak pidana  medis (criminal  malpractice )  pertanggungjawaban  pidananya  harus  dapat  dibuktikan tentang adanya kesalahan profesional, kalau kita menaganalisis pada kasus tertukarnya jenazah di rumah  sakit  Bhayangkara  Batam  sudah  merupakan  suatu  tindakan  yang  merugikan  keluarga korban dan tidak profesional para medis untuk menjaga jenazah tersebut
Kausalitas  berlaku  ketika  suatu  peraturan  pidana  tidak  berbicara  tentang  perbuatan  atau tindak  pidananya  (yang  dilakukan  dengan  sengaja),  namun  menekankan  pada  hubungan  antara kesalahan  atau  ketidaksengajaan  ( culpa )  dengan  akibat. 25 Maka  dari  kejadian  kasus  tertukarnya jenazah di  rumah sakit  Bhayangkara Batam terjadi  karena kelalaian oleh rumah sakit, dan para medisnya  untuk  menjaga  jenazah,  maka  telah  memenuhi  unsur  kelalaian  dan  dapat  di  tindak lanjutin mengenai kasus ini secara pidana terhadap pihak yang berwajib
Sedangkan  dalam  hukum  perdata,  Menurut  van  der  Mijn 26 ada  tiga  unsur  dalam pertanggungjawaban  secara  perdata,  yaitu:  (1)  Adanya  kelalaian  yang  dapat  dipersalahkan (culpability) ; (2) Adanya kerugian (damages) ; (3) Adanya hubungan kausal (causal relationship) . Pada  hakikatnya,  ada  dua  bentuk  pertanggung  jawaban  Dokter  di  bidang  hukum  perdata,  yaitu pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang  disebabkan  karena  wanprestasi  (yaitu  perbuatan  tidak memenuhi  prestasi  atau  memenuhi  prestasi  secara  tidak  baik)  dan  pertanggung  jawaban disebabkan  oleh  perbuatan  melanggar  hukum (onrechtmatige  daad ),  yaitu  perbuatan  yang bertentangan  dengan  kewajiban  profesi.  Dalam  hukum  perdata,  dan  terletak  dalam  Pasal  1365
25 Teori  Causalitas,  https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana- lt5e931262b32db
26 Any Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal.3
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
KUHPerd 27 Dokter rumah sakit Bhayangkara Batam juga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  yang  posisinya  sebagai  bawahannya.  Hal  ini  diatur dalam Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “majikan majikan dan mereka yang  mengangkat  orang  lain  untuk  mewakili  urusan-urusan  mereka  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pelayan-pelayan  atau  bawahan-bawahan  mereka  dalam melakukan pekerjaan dimana orang-orang ini dipakainya.”
Dengan kejadian terhadap jenazah yang tertukar di rumah sakit Bhayangkara Batam dapat di selesaikan secara perdata karena telah memenuhi unsur yang mana adanya kelalaian, kerugian, dan hubungan kausal atas dengan apa yang sudah terjadi atas tertukarnya jenazah dan di tambah lagi  dimana  jenazah  atas  nama Abdul  Hamid  asal  Sulsel  (44),  tertukar  dengan  jenazah  warga keturunan Tionghoa, Sing Peng. Yang membuat heboh, jenazah Abdul Hamid yang merupakan seorang  muslim  sudah  terlanjur  dikremasi  dengan  cara  dibakar  di  krematorium  Batam.  Maka dengan kejadian tersebut dapat menimbulkan tekanan psikis terhadap keluarga korban yang tidak dapat melihat wajah terakhir dari jenazah Abdul Hamid

## Proses  Tanggungjawab  Dokter  menurut  UU  Perlindungan  Konsumen  dan  UU  Praktik Kedokteran
Sebagai pihak penerima pelayanan kesehatan pasien dapat dikategorikan sebagai konsumen pengguna jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter). Sementara itu, dokter dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha di bidang jasa, yaitu jasa dalam pelayanan kesehatan. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik merupakan pemberian jasa pelayanan di bidang kesehatan oleh dokter kepada pasien.
Berdasarkan  Pasal  19  Ayat  (1)  UU  Perlindungan  Konsumen  dapat  berupa  pengembalian uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Tanggung jawab Dokter secara perlindungan konsumen sangat penting dimana  dengan  kejadian  di  rumah  sakit  Bhayangkara  Batam  atas  tertukarnya  jenazah  dapat mempertanggung jawabkan dengan memberikan santunan terhadap keluarga korban yang telah di tinggalkan dan terutama rumah sakit Bhayangkara Batam yang membuat jenazah tersebut dapat tertukar karena tidak memperhatikan medis yang kerja dalam rumah sakit tersebut
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  64  UU  Praktik  Kedokteran,  apabila  terjadi  kesalahan  yang melibatkan pelayanan kesehatan oleh dokter maka pengaduan diajukan pada Majelis Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia.  Pengaduan  berhubungan  dengan  kesalahan  dalam  pelaksanaan tugas  Dokter.  Maka  dengan  kejadian  tertukarnya  jenazah  merupakan  suatu  kesalahan  medis terutama Dokter dalam hal ini yang tidak profesional dalam hal menjalankan tugas sehingga bisa lalai  dalam  hal  menjaga  jenazah  tersebut. 28 Atas  kejadian  tersebut  maka  pihak  korban  dapat melaporkan  Dokter  yang  bertugas  pada  saat  itu  untuk  di  laporkan  kepada  Majelis  Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  agar  Dokter  tersebut  dapat  di  proses  dan  evaluasi  dalam  hal bertugas karena tindakannya merugikan Dokter yang lain dan keluarga korban
Kerugian Dokter yang lain atas tindakan Dokter yang membuat tertukarnya jenazah di rumah sakit  Bhayangkara  Batam  dapat  membuat  masyarakat  umum  tidak  mempercayai  lagi  Dokter karena tidak profesional dalam bertugas dan itu dapat membahayakan kinerja Dokter di Indonesia karena  ketidak  percayaan  masyarakat  hanya  di  akibatkan  oleh  satu  orang  Dokter  yang  berbuat kesalahan.
27 Y.A. Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran . Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hal.65
28 Any Isfandyarie, Ibid

## Kesimpulan
Pertanggungjawaban  rumah  sakit  Bhayangkara  Batam  dalam  hal  kesehatan  tidak  sesuai dengan SPO dimana para medis tidak profesional dalam hal menjaga jenazah agar tidak tertukar atau hilang, namun yang terjadi malah membuat jenazah tertukar dan merugikan keluarga korban, maka dalam hal ini rumah sakit Bhayangkara Batam harus mengevaluasi kinerja para tenaga medis yang bekerja dalam rumah sakit tersebut agar kelalaian yang terjadi atas tertukarnya jenazah tidak terulang lagi dan menjadi pembelajaran terhadap medis yang lain dalam rumah sakit Bhayangkara Batam.  Dan tindakan  yang harus di  tempuh  oleh rumah sakit  atas kelalaian  para medis dengan melakukan restorative justice biar adanya perdamaian. Ini menjadi pembelajaran bagi Dokter yang lain untuk selalu lihai dalam hal mengikutin SPO yang ada di rumah sakit Bhayangkara Batam dan menjadi  tangungjawab  rumah  sakit  Bhayangkara  Batam  agar  memberikan  sosialisasi  terhadap keseluruhan medis yang mana agar profesional dalam hal bertugas.

## Daftar Pustaka
Abdul  Salam  Siku, Perlindungan  HAM  Saksi  dan  Korban  Dalam  Peradilan  Pidana ,  Jakarta: Rabani Press, 2012.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2008
Andrianto,  W.,  &  Andaru,  D.  D.  A.  (2020).  Pola  Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit  Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (4), 908-922. Andrianto,  W.,  &  Andaru,  D.  D.  A.  (2020).  Pola  Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit  Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (4), 908-922. Any Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006 Chaeria, Y., Busthami, D., & Djanggih, H. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. Petitum , 8 (1 April), 1-19. Danny Wiradarma, Penuntun Hukum Kedokteran , Edisi. 2. (Cet. I; Jakarta: [t.p.], 2014) Disemadi, H. S., & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. Jurnal Supremasi , 107-119. Irwansyah, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Yogyakarta:  Mirra Buana Media, 2020 Jenazah Yang Tertukar di Rumah Sakit Bhayangkara Batam, https://m.liputan6.com/regional/read/4565333/heboh-jenazah-tertukar-di-rs-bhayangkara- batam-jasad-sudah-terlanjur-dikremasi Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah"
http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107 . diunduh 16 Juli 2022
Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia Koto,  I.,  &  Asmadi,  E.  (2021).  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Tindakan  Malpraktik Tenaga Medis  di  Rumah Sakit. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi , 4 (2), 181- 192.
Muhammad Sadi Is, Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Idonesia
Seroja,  T.  D.,  &  Silviani,  N.  Z.  (2022).  Sociology  Of  Law  And  The  Effectivity  Of  Asean  To Prevent Human Security Issues In The Region. JURNAL LEGALITAS , 15 (1), 92-107. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014) Tendean,  M.  E.  (2020).  Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit  Terhadap  Tindakan  Dokter  Yang Melakukan Malpraktek. Lex Et Societatis , 7 (8). Teori  Causalitas, https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-teori-kausalitas-dalam- hukum-pidana-lt5e931262b32db
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Titik Triwulan dan Shinta Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010.
W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1999 Y.A.  Triana  Ohoiwutun, Bunga  Rampai  Hukum  Kedokteran .  Malang:  Bayumedia  Publishing, 2007.

## Peraturan Perundang-Undangan
UUD RI 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan