DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 26 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Telaah Terhadap Penagihan Pajak Badan Kepada Penanggung Pajak Perseroan Terbatas Berdasarkan Juridical Realistic Theory dan Organ Theory
Rifai Riwandana Anjas 1 , Dyah Hapsari Prananingrum 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, rifai.ra189@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, dyah.prananingrum@gmail.com
Corresponding Author: rifai.ra189@gmail.com
Abstract: Collection  of  corporate  tax  to  the  management  as  the  tax  bearer  of  Limited Liability  Companies  based  on  Minister  of  Finance  Regulation  No.61  of  2023  regarding procedures for implementation tax collection of amounts of tax must be paid as implementing regulations  of  the  Consolidation  of  General  Provisions  and  Tax  Procedures  Law  and  Tax Collection  by  Distress  Warrant  Law  coupled  with  the  Limited  Liability  Company  Law.  The view  of  the  management  of  a  Limited  Liability  Company  as  the  tax  bearer  of  the  Limited Liability  Company  is  also  responsible  for  tax  debts  and  tax  collection  costs  and  views regarding  who  is  intended  to  be  the  management  of  the  Limited  Liability  Company  is  the starting  point  for  the  problem.  This  research  aims  to  determine  the  compatible  or incompatibility of corporate tax collection to tax bearers of Limited Liability Company with the  juridical  realistic  theory  and  organ  theory.  This  research  uses  a  normative  juridical method with a statute approach and conceptual approach. The results of this research show that  corporate  tax  collection  to  tax  bearers  of  Limited  Liability  Company  is  incompatible with the juridical realistic theory and organ theory.
Keyword:  Juridical  Realistic  Theory,  Organ  Theory,  Tax  Collection,  Tax  Bearer,  Limited Liability Company.
Abstrak: Penagihan  pajak  badan  kepada  pengurus  sebagai  penanggung  pajak  Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023Tentang Tata Cara Pelaksanaan  Penagihan  Pajak  Atas  Jumlah  Pajak  Yang  Masih  Harus  Dibayar  sebagai peraturan  pelaksana  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  dan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disandingkan dengan Undang-Undang Perseroan  Terbatas.  Pandangan  pengurus  Perseroan  Terbatas  sebagai  penanggung  pajak Perseroan Terbatas turut bertanggung jawab atas hutang pajak dan biaya penagihan pajak dan pandangan  mengenai  siapa  saja  yang  dimaksudkan  sebagai  pengurus  Perseroan  Terbatas menjadi titik tolak permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian    penagihan  pajak  badan  kepada  penanggung  pajak  Perseroan  Terbatas dengan  teori  kenyataan  yuridis  dan  teori  organ.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis
normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  penedekatan  konseptual.  Hasil penelitian ini menunjukan penagihan pajak badan kepada penanggung pajak pajak Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan teori kenyataan yuridis dan teori organ.
Kata  Kunci: Teori  Kenyataan  Yuridis,  Teori  Organ,  Penagihan  Pajak,  Penanggung  Pajak, Perseroan Terbatas.

## PENDAHULUAN
Penagihan  menurut  Rochmat  Soemitro  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  karena  Wajib  Pajak  tidak  mematuhi  ketentuan  Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak. 1 Menurut Moeljo Hadi penagihan adalah serangkaian  tindakan  dari  aparatur  Direktorat  Jenderal  Pajak  berhubung  Wajib  Pajak  tidak melunasi  baik  sebagian  atau  seluruh  kewajiban  perpajakan  yang  terutang  menurut  Undang- Undang  Perpajkan  yang  berlaku. 2 Berdasarkan  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP)  adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,dan menjual barang yang telah disita.
Penagihan  pajak  badan  kepada  penanggung  pajak  Perseroan  Terbatas  berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  61  Tahun  2023  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Penagihan  Pajak  Atas  Jumlah  Pajak  Yang  Masih  Harus  Dibayar  (PMK  61/2023)  sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan  Undang-Undang  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa  (UU  PPSP)  memberikan kewenangan  untuk  menagih  atas  jumlah  pajak  penghasilan  yang  masih  harus  dibayar  dan biaya  penagihan  pajak  kepada  pengurus  Perseroan  sebagai  Penanggung  Pajak  Perseroan Terbatas.
Pandangan  pengurus  perseroan  terbatas  sebagai  penanggung  pajak  yang  turut bertanggung jawab atas hutang pajak badan sebagaima diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU KUP juncto Pasal 10 ayat (4) UU PPSP junto Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 61/2023  diduga  tidak  sesuai  teori  kenyataan  yuridis.  Teori  kenyataan  yuridis  menurut Meijers, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan  khayal,  tetapi  suatu  kenyataan  yuridis.  Jadi  menurut  teori  kenyataan  yuridis,  badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan. 3 Badan hukum  Perseroan  Terbatas  merupakan  subjek  hukum  yang  terpisah  dan  mandiri  dari  para pendiri,  para  pemegang  saham,  direksi  dan  dewan  komisaris  sebagaimana  doktrin sparate legal entity atau sparate legal personality sebagai konsekuensi menganut ajaran pertanggung jawabannya terbatas dikenal dengan doktrin limited liability . Teori kenyataan yuridis termuat dalam Pasal 1 angka 1 junto Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT).
Pandang mengenai siapa yang menjadi pengurus perseroan terbatas diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) KUP juncto Pasal 10 ayat (4) UU PPSP junto Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a PMK 61/2023 diduga tidak sesuai dengan teori organ. Menurut von  Gierke,  badan  hukum  itu  seperti  manusia,  menjadi  jelmaan  yang  benar  benar  dalam pergaulan hukum. Badan hukum menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan  alat-alat  atau  organ-organ  badan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  hal-hal  yang
1 Soemitro, Rochmat, Pengantar Singkat Hukum Pajak,  Eresco, Bandung, 1991 hal 17
2 H. Moeljo Hadi, Dasar-dasar Penagihan Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 2
3 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2005, hal 35
diputuskan oleh para organ tersebut, adalah “kehendak” dari badan hukum. 4 Organ Perseroan Terbatas  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  atas  tuga  pengurusan  dan  perwakilan adalah Direksi. Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara  pribadi  atas  keputusan  yang  dipandang  tepat  sebagaimana  doktrin business  judgment rule . Teori organ termuat dalam Pasal 1 angka 2, 4,5 dan 6 junto Pasal 92 ayat (1) dan (2) dan Pasal 108 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT).
Meskipun  pengurus  sebagai  penanggung  pajak  perseroan  terbatas  diberikan kesempatan  untuk  membuktikan  dan  meyakinkan  Direktorat  Jenderal  Pajak  bahwa  mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk  dibebani  tanggung jawab atas utang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP juncto Pasal 26 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PMK 61/2023 diduga tetap tidak sesuai teori kenyataan yuridis dan teori organ.
Penelitian ini memperhadapkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP),  Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus  Dibayar  (PMK  61/2023)  untuk  mengetahui  kesesuaian  atau  ketidak  sesuaian pengaturan penagihan pajak dengan teori kenyataan yuridis dan teori organ.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  melakukan  penelitian kepustakaan. 5 Yuridis  normatif  yaitu  menelaah  teori,  konsep,  dan  peraturan  dalam  undang- undang.      Penelitian  yuridis  normatif  pada  intinya  membahas  doktrin-doktrin  atau  asas-asas dalam ilmu hukum. 6
Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statue approach )  dan  pendekatanan  konseptual  ( conseptual  approach ).  Pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  yaitu  pendekatan  yang  menggunakan  peraturan  legislagi  dan regulasi. 7 Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Penelitian  ini  menelaah  UU  PT  dihadapkan dengan  UU  KUP,  UU  PPSK  dan  PMK  61/2023.  Pendekatan  ini  dimulai  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Pendekatan  ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu  hukum  dapat  menjadi  landasan  untuk  membangun  argumentasi  hukum  ketika menyelesaikan  masalah  hukum  yang  diteliti. 8 Pandangan  atau  doktrin  dapat  memperjelas suatu  gagasan  dengan  pengertian,  konsep,  maupun  asas  hukum  yang  sesuai  dengan permasalahan.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  badan  hukum  berdasarkan  teori  kenyataan yuridis dan teori organ terhadap penagihan pajak badan kepada penanggung pajak Perseroan Terbatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penagihan  Pajak  Badan  Kepada  Penanggung  Pajak  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan Teori Kenyataan Yuridis
Hasil temuan penelaahan teori keyataan yurisis yang terkadung dalam Pasal 1 angka 1 juncto  Pasal  7  ayat  (4)  UU  PT  disandingkan  dengan  Pasal  1  angka  2  dan  angka  28  juncto
4 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2005, hal 32-33
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hal 13.
6 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 25
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2013, hal 133
8 Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, , Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika Jakarta, 2014, hal115
Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU KUP, Pasal 1 angka 2 dan angka 3 junto Pasal 10 ayat (4) UU PPSK dan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 junto Pasal 7 huruf b junto Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) huruf a PMK 61/2023 yaitu mengenai pengaturan yang menjadi subjek  hukum  dalam  UU  PT  adalah  Perseroan  Terbatas  sebagai  badan  hukum.  Sedangkan dalam UU KUP, UUPPSP dan PMK 61/2023 adalah Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Badan; Penaggung Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas adalah Badan Perseroan Terbatas yang bersangkutan dan wakil/pengurus Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas.
Berdasarkan temuan data tersebut diatas dapat dianalisis berdasarkan teori kenyataan yuridis terhadap penagihan pajak dapat dari aspek hukum perusahaan sebagai berikut: 1. UU PT secara tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum dengan terbitnya  keputusan  Menteri  mengenai  pengesahan  badan  hukum  yang  merupakan pengejawantahan  teori  kenyataan  yuridis  subjek  hukum rechtpersoon Badan  Hukum Perseroan  Terbatas  sebagai  subjek  hukum  yang  terpisah  dari  subjek  hukum  lain  yaitu pendiri,  pemegang  saham,  direksi  dan  dewan  komisaris  sebagaimana  doktrin sparate legal entity atau sparate legal personality .
2. UU KUP, UU PPSK dan PMK 63/2023  menggunakan istilah badan tanpa membedakan badan  hukum  dan  bukan  badan  hukum  sehingga  keduanya  diperlakukan  sama  dalam penagihan  pajak  tanpa  melihat  Perseroan  Terbatas  sebagai  kenyataan  yuridis  subjek hukum rechtpersoon .
3. UU KUP, UU PPSK dan PMK 63/2023 menggunakan istilah penanggung pajak sebagai pihak  yang  turut  bertanggung  jawab  atas  pembayaran  pajak.  Pihak  yang  menjadi penanggung pajak adalah Wajib Pajak dan Wakil Wajib Pajak. Penanggung Pajak Badan Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas yang bersangkutan selaku Wajib Pajak dan Pengurus  Perseroan  Terbatas  selaku  Wakil  Wajib  Pajak.  Perseroan  Terbatas  tidak dipandang sebagai kenyataan yuridis subjek hukum rechtpersoon karena penagihan pajak badan dapat dilakukan kepada pengurus Perseroan Terbatas sebagai pertanggung jawaban pribadi dan renteng antar pengurus tidak menerapkan tanggung jawab terbatas. UU KUP, UU  PPSK  dan  PMK  63/2023  tidak  menganut  teori  kenyataan  yuridis,  doktrin sparate legal entity atau doktrin sparate legal personality dan limited liability .
4. Perikatan  pajak  badan  Perseroan  Terbatas  merupakan  perikatan  yang  lahir  dari  undang- undang  antara  Negara  dan  Perseroan  Terbatas.  Penggunaan  istilah  penanggung  pajak sebagai pihak yang secara otomatis bertanggung jawab atas hutang pajak badan sehingga dapat  diartikan  suatu  perikatan  penjaminan  yang  lahir  dari  undang-undang  dimana Pengurus Perseroan Terbatas sebagai penjamin dari Perseroan Terbatas atas pembayaran hutang pajak dengan harta kekayaan pribadi.
Berdasarkan  teori  kenyataan  yuridis,  suatu  badan  hukum  ada  sebagai  entitas  nyata yang  objektif  dan  hukum  juga  mengakui  serta  memberi  akibat  atas  keberadaannya. 9 Badan hukum  Perseroan  Terbatas  sebagai  subjek  hukum  yang  mandiri  dan  terpisah  dari  subjek hukum  pendiri,  Pemegang  Saham,  Direksi  dan  Dewan  Komisaris.  Elemen  utama  dari personalitas  hukum  ini  adalah  apa  yang  disebut  dalam  hukum  perdata  sebagai  “pemisahan harta kekayaan” ( sparate patrimony ). 10 Menurut Sudino Mertokusumo subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. 11 Perseroan Terbatas bertanggung jawab atas hutang pajak dan biaya penagihan sebatas harta benda yang dimiliki oleh perseroan terbatas tersebut, sedangkan harta benda pribadi milik pendiri atau pemegang saham atau direksi atau komisaris tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab  perseroan  tersebut.  Pertanggung  jawaban  Pemegang  Saham  sebatas  jumlah  saham
9 Tami Rusli, Sistem Badan Hukum Indonesia, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2017, hal 23
10 Ridwan  Khairandy,  Perseroan  Terbatas  Doktrin,  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Yurisprodensi,  Edisi Revisi, Total Media, Yogyakarta, 2020 hal 13
11 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta 1988, hal 53
yang  dimilikinya  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  3  ayat  (1)  UU  PT.  Pertanggung  jawaban Direksi  dan/atau Dewan  Komisaris sebatas tugas  ( fiduciary duty ) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1).
Pada  dasarnya  Perseroan  Terbatas  mempunyai  ciri-ciri  sekurang-kurangnya  sebagai berikut 12 :
1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan.
2. Memiliki  harta  kekayaan  tersendiri  yang  dicatatkan  atas  namanya  sendiri,  dan pertanggungjawaban  sendiri  atas  setiap  tindakan,  perbuatan,  termasuk  perjanjian  yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti  menjadikan  perseroan  sebagai  subyek  hukum  mandiri  (persona  standi  in  judicio) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan  hanya  untuk  dan  atasnama  dirinya  sendiri,  untuk  kerugian  dan  kepentingan dirinya sendiri.
4. Kepemilikannya  tidak  digantungkan  pada  orang  perorangan  tertentu,  yang  merupakan pendiri  atau  pemegang  sahamnya.  Setiap  saat  saham  perseroan  dapat  dialihkan  kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.
5. Keberadaannya  tidak  dibatasi  jangka  waktunya  dan  tidak  lagi  dihubungkan  dengan eksistensi dari pemegang sahamnya.
6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan  komisaris  dan  atau  pemegang  saham  tidak  melakukan  pelanggaran  terhadap  hal- hal yang tidak boleh dilakukan.
Berdasarkan  ciri-ciri  Perseroan  Terbatas  dikaitkan  dengan  teori  kenyataan  yuridis terhadap penagihan pajak dapat dipahami dari aspek hukum perusahaan sebagai berikut:
1. Perseroan  Terbatas  secara  nyata  memiliki  status  badan  hukum  sebagai  subjek  hukum setelah  memenuhi  persyaratan  UU  PT.    Perseroan  Terbatas  sebagai  subjek  hukum  yang mandiri  dan  terpisah  dari  subjek  hukum  lain.  Perikatan  pajaknya  dengan  Perseroan Terbatas  sehingga  penagihannya  juga  kepada  Perseroan  terbatas  bukan  kepada  subjek hukum lain. Pengaturan penagihan pajak yang mengatur dapat menagih kepada pengurus sebagai penanggung pajak tidak sesuai dengan teori kenyataan yuridis.
2. Pereroan Terbatas memiliki harta kekayaan terpisah dari subjek hukum lain. Sebagaimana perikatan  pajak  merupakan  perikatan  dengan  Perseroan  Terbatas  maka  penagihan  pajak atas hutang pajak dibayar dari harta kekayaan Perseroan Terbatas. Pengaturan penagihan pajak  yang  mengatur  dapat  menagih  kepada  pengurus  sebagai  penanggung  pajak  dan mengambil  pelunasan  dari  harta  pribadi  pengurus  tidak  sesuai  dengan  teori  kenyataan yuridis
3. Pertanggung Jawaban Pemegang Saham terbatas sejumlah saham yang dimiliki dan tidak bertanggung  jawab  secara  pribadi  sehingga  atas  jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar dan  tidak  dapat  ditagikan  kepada  Pemegang  Saham  kecuali  melakukan  pelanggaran terhadap  hal-hal  yang  tidak  boleh  dilakukan.  Penagihan  pajak  badan  kepada  Pemegang Saham  sebagai  penanggung  pajak  tidak  sesuai  dengan  teori  kenyataan  yuridis  meskipun terdapat  doktrin piercing  the  corporate  veil sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (2) huruf b, c dan d UU PT.
12 Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, Praninta Offset, Jakarta, Agustus 2008, hal 11
4. Pertanggung  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  sebagai  organ  perseroan  Terbatas  tidak bertanggung  jawab  secara  pribadi  sehingga  atas  jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar tidak  dapat  ditagikan  kepada  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  kecuali  melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Penagihan pajak badan kepada Direksi  dan  Dewan  Komisaris  sebagai  penanggung  pajak  tidak  sesuai  dengan  teori kenyataan  yuridis  dalam  menjalankan  tugas  sebagaimana  doktrin fiduciary  duty dan mengambil kebijakan sebagaimana doktrin business judgment rule merupakan kehendak Perseroan Terbatas bukan kehendak organ Perseroan Terbatas, meskipun terdapat doktrin piercing the corporate veil sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) dan (5) dan Pasal 114 ayat (3), (4) dan (5) UU PT.
Hasil temuan selanjutnya yaitu Pasal 4 ayat (4) PMK 63/2023 menyebutkan tindakan penagihan  pajak  aktif  karena  Wajib  Pajak  tidak  dilunasi  utang  pajak  yang  masih  harus dibayar setelah lewat  jatuh tempo pelunasan. Dianalisis berdasarkan teori kenyataan yuridis pengaturan tersebut, tidak membedakan antara Wajib Pajak tidak mau membayar atau Wajib Pajak  tidak  mampu  membayar  hutang  pajak.    Dalam  kondisi  Perseroan  Terbatas  mampu membayar tapi tidak mau membayar dan kondisi Perseroan Terbatas tidak mampu membayar utang  pajak  tetap  dapat  ditagihkan  kepada  Pengurus  Perseroan  Terbatas.  Dengan  demikian memperlakukan  tanggung  renteng  antara  Perseroan  Terbatas  dengan  pengurus  Perseroan Terbatas  sehingga  tidak  sesuai  dengan  teori  kenyataan  yuridis,  tanggung  renteng mengakibatkan  tidak  memisahkan  Perseroan  Terbatas  sebagai  badan  hukum  yang  terpisah dari  pengurus  perseroan  terbatas  dan  tidak  memisahkan  harta  kekayaan  Perseroan  Terbatas sengan harta pribadi pengurus Perseroan Terbatas

## Penagihan  Pajak  Badan  Kepada  Penanggung  Pajak  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan Teori Organ
Hasil temuan pertama penelaahan teori organ yang terkadung dalam Pasal 1 angka 2, 4,  5  dan  6  juncto  disandingkan  dengan  Pasal  32  ayat  (1)  huruf  a  dan  ayat  (4)  beserta penjelasannya UU KUP, Pasal 10 ayat (4) huruf a beserta penjelasannya UU PPSK dan Pasal 9  ayat  (1)  huruf  b  dan  ayat  (2)  huruf  a  PMK  61/2023  yaitu  mengenai  pengaturan  yang menjadi  pengurus  dalam UU PT adalah Direksi,  sedangkan dalam UU KUP,  UU PPSP dan PMK  61/2023  adalah  Direksi,  Dewan  Komisaris,  Orang  yang  nyata-nyata  mempunyai wewenang  ikut  menentukan  kebijaksanaan  dan  atau  mengambil  keputusan  dalam menjalankan Perseroan Terbatas, Pemegang Saham.
Hasil  temuan  kedua  penelaahan  teori  organ  yang  terkadung  dalam  Pasal  1  angka  2 dan 4 juncto Pasal 3 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 7 ayat (6) juncto Pasal 14 ayat (2) dan (4) UU  PT  disandingkan  dengan  Pasal  32  ayat  (2)  UU  KUP,  Pasal  14  dan  penjelasannya  UU PPSP, Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 juncto Pasal 26 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PMK 61/2023 mengenai pengaturan tanggung jawab Pemegang Saham dalam UU PT adalah terbatas atas jumlah kepemilikan saham keculai terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian, sedangkan dalam UU KUP, UU PPSP dan PMK 61/2023 adalah secara pribadi dan tanggung renten  secara  proporsional  berdasarkan  kepemilikan  saham,  keculai    dapat  membuktikan tidak dapat dibebani tanggung jawab.
Hasil  temuan  ketiga  penelaahan  teori  organ  yang  terkadung  dalam  Pasal  1  angka  2 dan 5 juncto Pasal 92 ayat (1) juncto Pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan (5) UU PT disandingkan dengan Pasal  32 ayat  (2) UU KUP,  Pasal  14 dan penjelasannya UU PPSP, Pasal  9 ayat  (2) huruf a angka 4 juncto Pasal 26 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PMK 61/2023 mengenai pengaturan tanggung jawab Direksi dalam UU PT bertanggung jawab atas tugas pengurusan dan perwakilan, tidak bertanggung jawab secara pribadi atas keputusan yang dipandang tepat, kecuali terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian, sedangkan dalam UU KUP, UU PPSP dan PMK 61/2023 adalah secara pribadi dan tanggung renteng  antar anggota Direksi, keculai dapat membuktikan tidak dapat dibebani tanggung jawab.
Hasil temuan keempat penelaahan teori organ yang terkadung dalam Pasal 1 angka 2 dan  6  juncto  Pasal  108  ayat  (1)  dan  (4)  juncto  Pasal  114  ayat  (1),  (2),  (3)  dan  (5)  UU  PT disandingkan dengan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, Pasal 14 dan penjelasannya UU PPSP, Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 juncto Pasal 26 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PMK 61/2023 mengenai  pengaturan  tanggung  jawab  Dewan  Komisaris  dalam  UU  PT  bertanggung  jawab atas  tugas  pengawasan  dan  pemberian  nasihat  kepada  Direksi,  tidak  bertanggung  jawab secara  pribadi  atas  keputusan  yang  dipandang  tepat,  kecuali  terbukti  melakukan  kesalahan atau  kelalaian,  sedangkan  dalam  UU  KUP,  UU  PPSP  dan  PMK  61/2023  adalah  secara pribadi dan tanggung renteng  antar anggota Dewan Komisaris, keculai  dapat membuktikan tidak dapat dibebani tanggung jawab.
Berdasarkan  temuan  data  tersebut  diatas  dapat  dianalisis  berdasarkan  teori  organ terhadap penagihan pajak dari aspek hukum perusahaan sebagai berikut:
1. Perseroan  Terbatas  adalah  Badan  Hukum  dipersamakan  dengan  manusia  sebagai  subjek hukum,  Perseroan  Terbatas  membentuk  kehendaknya  dengan  perantaraan  organ-organ Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris yang  merupakan  pengejawantahan  teori  organ.  Berdasarkan  Teori  Organ  mengenai  hal- hal  yang  diputuskan  oleh  organ  Perseroan  Terbatas  merupakan  kehendak  dari  badan hukum. Penagihan Pajak badan atas pajak yang masih harus dibayar dan biaya penagihan kepada organ perseroan terbatas tidak sesuai dengan teori organ karena utang pajak bukan merupakan kehendak dari organ Perseroan Terbatas.
2. Perluasan  yang  dimaksud  pengurus  Perseroan  Terbatas  dari  hanya  Direksi  menjadi Direksi,  Komisaris,  orang  yang  nyata-nyata  mempunyai  wewenang  dalam  menentukan kebijakan  dan/atau  mengambil  keputusan  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha,  Pemegang Saham  tidak  sesuai  dengan  teori  organ  dimana  setiap  organ  Perseroan  Terbatas mempunya  tugas,  fungsi  dan  wewenang  yang  berbeda-beda,  dan  hanya  direksilah  yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas.
Kebijakan Perseroan Terbatas secara umum dapat dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori  besar  yaitu  mengenai  kebijakan  hukum,  kebijakan  bisnis  dan  kebijakan  keuangan yang semuanya saling terkait satu dengan lainnya. Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris dalam  perencanaan  pajak  yang  dituangkan  dalam  rencana  kerja  tahunan  dan  pelaksanaan perencanaan pajak yang dituangkan dalam laporan tahunan yang kemudian disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagai penjelmaan dari Para Pemegang Saham merupakan keputusan yang dikehandaki  Perseroan Terbatas. Pada prinsipnya Organ  Perseroan Terbatas tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  dan/atau  renteng  atas  keputusan  yang  diambil  yang merupakan kehendak Perseroan Terbatas sebagaimana teori organ.
Menurut  Munir  Fuady  putusan  direksi  mengenai  aktivitas  perseroan  tidak  boleh diganggu  gugat  oleh  siapapun  meskipun  putusan  tersebut  kemudian  ternyata  salah  atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut Business Judgemt  rule 13 :yang  sesuai  sesuai  hukum  yang  berlaku,  dilakukan  dengan  iktikad  baik, dilakukan  dengan  tujuan  yang  benar  ( proper  purpose ),  putusan  terebut  mempunyai  dasar- dasar  yang  rasional  ( rational  basis ),  dilakukan  dengan  kehati-hatian  ( due  care )  seperti dilakukan  oleh  orang  yang  cukup  hati-hati  pada  posisi  yang  serupa,  dilakukan  dengan  cara yang secara layak dipercayainya ( reasonable belief ) sebagai yang terbaik ( best interest ) bagi perseroan.
Robert Charles Clark memandang Business Judgement Rule sebagai aturan sederhana atas  pertimbangan  bisnis  direksi  yang  tidak  akan  dibantah  oleh  pengadilan  dan  pemegang
13 Munir  Fuady,  Doktrin-doktrin  Modern  dalam  Corporate  Law  dan  Eksistensinya  Dalam  Hukum  Indonesia, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 hal 186
saham.  Direksi  tidak  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  atas  konsekuensinya  yang timbul dari putusan bisnisnya. 14
Pintu  masuknya  penagihan  pajak  badan  kepada  pengurus  sebagai  penanggung  pajak Perseroan  Terbatas  adalah  mengenai  kebijakan  perencanaan  pajak  yang  biasa  disebut tax planning .  Kebijakan  yang  dipandang  tepat  merupakan tax  planning. Secara  sederhana kebijakan  perencanaan  pajak  dan  pelaksanaan  perencanaan  pajak  oleh  Direksi  dalam pengawasan Dewan Komisaris yang disahkan melalui RUPS harus tax avoidance agar tidak dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  secara  pribadi  dan/atau  tanggung  renteng.  Sebaliknya kebijakan yang terbukti tax evasion oleh Direksi dalam pengawasan Dewan Komisaris yang disahkan  melalui  RUPS  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  pribadi  dan/atau  tanggung renteng yang merupakan terbuktinya tindakan piercing the corporate veil .
Istilah  Piercing  the  Corporate  Veil  terdiri  dari  kata-kata;  Pierce  yang  berarti menyobek/mengoyak/menembus;  Veil  berarti  kain/  tirai/  kerudung;  dan  Corporate  berarti perusahaan. Karena itu secara harfiah istilah Piercing the Corporate Veil berarti menyingkap tirai  perusahaan. 15 Doktrin piercing  the  corporate  veil memungkinkan  menerobos  tanggung jawab  terbatas  organ  Perseroan  Terbatas  yaitu  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  sebagai penjelmaan  para  Pemegang  saham,  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  menjadi  tanggung  jawab pribadi dan/atau renteng.
Hasil  temuan  dari  penelaahan  UU  PT  mengenai  alur  proses  diambilnya  sebuah kebijakan tax planning dan alur pelaksanaan tax planning dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

## Sumber: Bahan hukum primer yang diolah
Gambar 1. Alur Pengambilan Kebijakan Tax
Planning Sumber: Bahan hukum primer yang diolah Gambar 2. Alur Pelaksanaan Kebijakan Tax Planning
Berdasarkan bagan alur pengambilan kebijakan Tax Planning ditemukan data sebagai berikut:
Pertama,  Direksi  membuat  Rencana  Kerja  Tahunan  yang  didalamnya  terdapat perencanaan  pajak,  kemudian  Direksi  menyampaikannya  kepada  Dewan  Komisaris, kemudian  Direksi  memperbaiki  Kembali  Rencana  Kerja  Tahunan  atas  saran  yang  diberikan Dewan  Komisaris,  kemudian  Direksi  memperbaiki  Kembali  Rencana  Kerja  Tahunan  yang ditolak RUPS
Kedua,  Dewan  Komisaris  setelah  menerima  Rencana  Kerja  Tahunan  Direksi  yang didalamnya  terdapat  perencanaan  pajak  melakukan  telaah,  kemudian  Dewan  Komisaris
14 Robert  Charles  Clark,  the  rule  is  simply  that  business  judgement  of  the  directors  will  not  be  challenged  or overturned  by  core  or  shareholder,  and  the  director  will  not  be  held  liable  for  the  consequences  of  their exercise  of  business  judgement-  even  for  judgement  that  appear  to  have  been  clear  mistakes  -unless  certain exception apply, Corporate Law Today: The essentials, Cengage Learning, 2008, hal 621
15 Munir  Fuady,  Doktrin-doktrin  Modern  dalam  Corporate  Law  dan  Eksistensinya  Dalam  Hukum  Indonesia, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 7
memberikan  nasehat-nasehat  kepada  Direksi  termasuk  mengenai  perencanaan  pajak, Kemudian setelah Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya terdapat perencanaan pajak yang dibuat Direksi disetujui  Dewan Komisaris dilanjutkan untuk dipaparkan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan RUPS
Ketiga,  RUPS  setelah  mendengarkan  paparan  Rencana  Kerja  Tahunan  Direksi  yang didalamnya terdapat perencanaan pajak, Para Pemegang Saham dalam RUPS dapat menyetuji atau menolak Rencana Kerja Tahunan Direksi yang didalamnya terdapat perencanaan pajak, selain itu Para Pemegang saham  dalam RUPS juga dapat  memberikan saran-saran /  nasehat mengenai  Rencana  Kerja  Tahunan  Direksi,  Apabila  RUPS  menyetujui  Rencana  Kerja Tahunan  Direksi  maka  Rencana  Kerja  Tahunan  tersebut  dapat  dijalankan,  namun  apabila RUPS menolak Rencana Kerja Tahunan Direksi maka Rencana Kerja Tahunan tersebut tidak dijalankan  dan  yang  dijalankan  adalah  Rencana  Kerja  tahun  lalu  hingga  mendapatkan persetujuan Rencana Kerja Tahunan yang baru.
Berdasarkan  hasil  temuan  data  alur  pengambilan  kebijakan tax  planning dikaitkan dengan teori organ dapat dianalisis sebagai berikut:
Pertama,  Direksi  sebagai  organ  Perseroan  Terbatas  yang  bertugas  dan  memiliki wewenang mengurus jalannya usaha merupakan pihak yang paling tahu atas data dan kondisi sebenarnya  Perseroan  Terbatas.  Dewan  Komisaris  dalam  melakukan  pengawasan  dan memberikan  nasehat  berhak  mengetahui  semua  data  dan  informasi  sehingga  mengetahui kondisi  sebenarnya  Perseroan  Terbatas.  Pemegang  Saham  mengetahui  data  dan  kondisi Perseroan Terbatas melalui papaan Direksi dalam RUPS. Dengan demikian tanggung jawab kebenaran  data  yang  digunakan  dalam  mengambil  kebijakan  Rencana  Tahunan  yang didalamnya  terdapat tax  planning ada  pada  Direksi.  Dewan  Komisaris  dapat  dimintai tanggung jawab hutang pajak sepanjang Dewan Komisaris turut serta dalam manipulasi data (ketidak benaran data) atau melakukan pembiaraan atas manipulasi data.
Kedua,  Rencana  Kerja  Tahunan  yang  didalamnya  terdapat tax  planning yang  dibuat Direksi  dengan  telah  mendapat  nasehat  dari  Dewan  Komisaris  yang  telah  disetujui  RUPS maka atas kebijakan tax planning perlu dinilai terlebih dahulu apakah kebijakan perencanaan pajak  secara  legal  ( tax  avoidance )  atau  kebijakan  perencanaan  pajak  secara  illegal  ( tax evasion ). Hnaya terhadap kebijakan tax evasion yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi dan/atau renteng.
Ketiga, Kebijakan tax planning yang merupakan tax avoidance dalam Rencana Kerja Tahunan yang disahkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS maka berlaku tanggung jawab terbatas,  sebagaimana  doktrin business  judgment  rule maka  terhadap mismanajemen dan miscalculation merupakan suatu resiko bisnis sehingga Perseroan Terbatas yang menanggung kerugian  dan  kerugian  tersebut  tidak  ditanggung  oleh  organ  Perseroan  Terbatas  yang mengambil kebijakan.
Berdasarkan bagan alur pengambilan kebijakan pelaksanaan Tax Planning ditemukan data sebagai berikut:
Pertama, Direksi membuat Laporan Kerja Tahunan yang didalamnya terdapat laporan pelaksanaan  perencanaan  pajak,  kemudian  Direksi  menyampaikannya  kepada  Dewan Komisaris. kemudian Direksi memperbaiki kembali Laporan Kerja Tahunan atas saran yang diberikan Dewan Komisaris.
Kedua,  Dewan  Komisaris  setelah  menerima  Laporan  Kerja  Tahunan  Direksi  yang didalamnya  terdapat  laporan  pelaksanaan  perencanaan  pajak  melakukan  telaah,  kemudian Dewan  Komisaris  memberikan  nasehat-nasehat  kepada  Direksi  termasuk  mengenai  laporan pelaksanaan perencanaan pajak, kemudian setelah Laporan  Kerja Tahunan yang didalamnya terdapat  laporan  pelaksanaan  perencanaan  pajak  yang  dibuat  Direksi  disetujui  Dewan Komisaris  dengan  membubuhkan  tandatangan  pada  Laporan  Kerja  Tahunan  tersebut dilanjutkan  untuk  dipaparkan  dalam  RUPS  untuk  mendapatkan  pengesahan  RUPS.  Dewan Komisaris yang tidak setuju  atas Laporan Kerja  Tahunan tidak membubuhkan tanda tangan
dan  memberikan  alasan  penolakan  secara  tertulis  yang  dijadikan  lampiran  Laporan  Kerja Tahunan.
Ketiga  RUPS  setelah  mendengarkan  Laporan  Kerja  Tahunan  Direksi  yang didalamnya  terdapat  laporan  pelaksanaan  perencanaan  pajak,  Para  Pemegang  Saham  dalam RUPS  dapat  menyetuji  atau  menolak  Laporan  Kerja  Tahunan  Direksi  yang  didalamnya terdapat laporan pelaksanaan perencanaan pajak.
Berdasarkan hasil temuan data alur pengambilan kebijakan pelaksanaan tax planning dikaitkan dengan teori organ dapat dianalisis sebagai berikut:
Pertama,  Kebijakan tax  planning yang  telah  disetujui  dalam  RUPS  kemudian  dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas yang bertugas dan memiliki  wewenang  mengurus  jalannya  perusahaan  dan  mewakili  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan.  Kebijakan  turuan tax  planning dalam  pelaksanaan  oleh  Direksi  perlu  dinilai apakah tax  avoidance atau tax  evasion .  Direksi  dalam  hal  kebijakan tax  avoidance pelaksanaannya tax  avoidance tidak  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  secara  pribadi. Direksi  dalam  hal  kebijakan  tax  avoidance  pelaksanaannya tax  evasion dapat  dimintai pertangung jawaban secara pribadi dan/atau renteng. Direksi dalam hal kebijakan tax evasion pelaksanaannya tax  avoidance tidak  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  secara  pribadi. Direksi  dalam  hal  kebijakan tax  evasion pelaksanaannya tax  evasion dapat  dimintai pertangung jawaban secara pribadi dan/atau renteng.
Kedua,  dalam  hal  Dewan  Komisaris  tidak  memberikan  nasihat  dan  melakukan pembiaran  kebijakan tax  evasion dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  pribadi  dan/atau renteng. Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan teguran tetapi tidak diindahkan atas adaya  kebijakan  tax  evasion  tidak  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  secara  prinadi dan/atau  renteng.  Dalam  hal  kebijakan tax  avoidance maka  Dewan  Komisaris  tidak  dapat dimintai pertanggung jawaban secara prinadi dan/atau renteng.
Ketiga, dalam hal kebijakan tax planning yang merupakan tax avoidance yang dalam pelaksanaannya  kebijakan  turunannya  merupakan tax  evasion maka  terhadap  orang  yang secara  nyata  menentukan  kebijakan  tersebut  bertanggung  jawab  secara  pribadi  dan/atau renteng.
Keempat,  dalam  hal  laporan  tahunan  yang  dibuat  Direksi  kemudian  ditelaah  Dewan Komisaris  yang  kemudian  dipaparkan  oleh  Direksi  kepada  para  pemegang  saham  dalam RUPS  yang  akhirnya  tidak  disetujui  atau  ditolak  oleh  RUPS  menjadi  pertanggung  jawaban Diresksi dan Dewan Komisaris secara pribadi dan renteng.
Kelima, terhadap Pemegang Saham yang mengesahkan perencanaan pajak tax evasion yang  terdapat  dalam  Rencana  Kerja  Tahunan  dan/atau  pelaksanaan  perencanaan  pajak  tax evasion  dalam  Laporan  Kerja  Tahunan  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  secara  pribadi dan/atau renteng.
Hasil temuan selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat  (2) PMK 61/2023 dapat  dipahami  tindakan  penagihan  pajak  aktif  berupa  pelaksanaan  sita  tidak  hanya  atas barang  milik  pengurus  perseroan  Terbatas  sebagai  Penanggung  Pajak  Perseroan  Terbatas namun  sita  dapat  dilakukan  atas  barang  milik  isteri  atau  suami  dan  anak  yang  masih  dalam tanggungan,  kecuali  terdapat  pemisahan  harta  yang  tercantum  dalam  perjanjian  kawin  yang telah  dicatat  oleh  instansi  yang  berwenang.  Pengaturan  ini  tidak  sesuai  dengan  teori  organ kareana  isteri  atau  suami  dan  anak  dalam  tanggungan  dari  pengurus  Perseroan  Terbatas bukanlah  organ  Perseroan  Terbatas  sehingga  tidak  tepat  untuk  dibebani  tanggung  jawab secara pribadi atas hutang pajak yang masih harus dibayar dan biaya penagihan pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut: Pertama,  Penagihan  pajak  badan  kepada  penanggung  pajak  Perseroan  Terbatas  tidak  sesuai dengan  teori  kenyataan  yuridis  yang  terkandung  dalam  UU  PT  karena  UU  KUP,  UU  PPSP
dan PMK 61/2023 tidak membedakan antara badan yang berbadan hukum dengan yang tidak berbadan  hukum.  Memperlakukan  Perseroan  Terbatas  tidak  sebagai  subjek  hukum  yang terpisah  dari  organ  Perseroan  Terbatas  dengan  tidak  mengakui  adanya  harta  kekayaan  yang dipisahkan  sehingga  pertanggung  jawaban  organ  Perseroan  Terbatas  tidak  terbatas  atau secara  pribadi  dan/atau  renteng.  Memperlakukan  organ  Perseroan  Terbatas  berdasarkan aturan  sebagai  penanggung  dalam  arti  penjamin  wajib  pajak  untuk  melakukan  pembayaran utang  pajak  dan  biaya  penagihan.  Memperlakukan  tanggung  renteng  antara  Perseroan Terbatas  dengan  Organ  Perseroan  Terbatas  dengan  tidak  dibedakannya  alasan  tidak dilunasinya hutang pajak dan biaya penagihan karena tidak mau atau tidak mampu.
Kedua,  Penagihan  pajak  badan  kepada  penanggung  pajak  Perseroan  Terbatas  tidak sesuai  dengan  teori  organ  yang  terkandung  dalam  UU  PT  karena  UU  KUP,  UU  PPSP  dan PMK  61/2023  tidak  memperlakukan  kebijakan  yang  diputuskan  Organ  Perseroan  Terbatas sebagai  kehendak  dari  Perseroan  Terbatas  sebagai  Badan  Hukum  namun  diperlakukan sebagai  kehendak  bersama  antara  Perseroan  Terbatas  dan  Organ  Perserona  Terbatas.  Organ Perseroan  Terbatas  hanya  dapat  melepaskan  diri  dari  tanggung  jawab  pribadi  dan/atau renteng  Ketika  kebijakan  yang  dipandang  tepat  merupakan tax  avoidance .  Melakukan perluasan  yang  dimaksud  pengurus  Perseroan  Terbatas  menjadi  Direksi,  Dewan  Komisaris, Orang  yang  nyata-nyata  mempunyai  wewenang  ikut  menentukan  kebijaksanaan  dan  atau mengambil  keputusan  dalam  menjalankan  Perseroan  Terbatas,  dan  Pemegang  Saham. memperlakukan  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan  suami  atau  isteri  dan  anak  dalam tanggungan  kecuali  ada  pemisahan  harta  dengan  perjanjian  kawin  yang  telah  dicatat  oleh instansi  berwenang.  suami  atau  isteri  dan  anak  dalam  tanggungan  bukan  merupakan  Organ Perseroan Terbatas.

## REFERENSI
Ali, Chidir. (2005), Badan Hukum , Bandung: Alumni, Ali, H. Zainuddin. (2011). Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.
Clark,  Robert  Charles.  (2008).  The  rule  is  simply  that  business  judgement  of  the  directors will not be challenged or overturned by core or shareholder, and the director will not be held liable for the consequences of their exercise of business judgement- even for judgement  that  appear  to  have  been  clear  mistakes  -unless  certain  exception  apply, Corporate Law Today: The essentials, Cengage Learning.
Fuady,  Munir.  (2014). Doktrin-doktrin  Modern  dalam  Corporate  Law  dan  Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia , Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti
Hadi, H. Moeljo. (20010. Dasar-Dasar Penagihan Pajak . Jakarta: Raja Grafindo Persada Khairandy,  Ridwan.  (2020). Perseroan  Terbatas  Doktrin,  Peraturan  Perundang-Undangan dan Yurisprodensi, Edisi Revisi , Total Media, Yogyakarta. Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta: Kencana Prenanda Media Grop.
Mertokusumo, Sudikno. (1988). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty. Rusli,  Tami.  (2017). Sistem  Badan  Hukum  Indonesia .  Bandar  Lampung:  Anugrah  Utama Raharja.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji.  (2007). Penelitian  Hukum  Normatif ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Soemitro, Rochmat. (1991). Pengantar Singkat Hukum Pajak , Bandung: Eresco. Susanti,  Dyah  Ochtorina  dan  Aan  Efendi.  (2014). Penelitian  Hukum  (Legal  Research ), Jakarta: Sinar Grafika
Widjaya,  Gunawan.  (2008). Seri  Pemahaman  Perseroan  Terbatas,  Risiko  Hukum  Direksi, Komisaris & Pemilik. Jakarta: Praninta Offset.