## Implementasi Penerapan COSO, Penerapan GCG di Perusahaan Yang Berbasiskan Teknologi Informasi untuk memperoleh Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan yang Berkualitas.
Julisar School of Information System Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia j ulisar_s@yahoo.com

## Abstract
Due  to  increasing  global  competition,  many  enterprises  are  aware  of  the  benefits  of  Enterprise Resource Planning. This study is focuses on aspects of the ERP utilized in manufacturing industries. This paper report on one suit case study application. The case was conducted by using interview and observation techniques. The Situation-Actor-Process (SAP) paradigm was used to analyze the case. A synthesis  was  performed  in  the  management  context,  situational  factors,  processes  used  in  ERP system and the relationship among the adherence to COSO, and GCG implementation. The resultant in learning issues in conjunction with the conclusion of the study may help in identifying the potential key  areas  in  ERP  implementation,  adherence  to  COSO, and  GCG  implementation  in  accordance  to get  best  quality  in  operational  performance  that  has  the  implication  to  best  quality  to  financial performance.  Results  reveal  that  top  management  support,  mandate  and  commitment  have  positvely related  to  ERP  implementation, adherence  to  COSO, and  GCG  implementation.  Future  research  by using  hypothesis  development  can  be  conducted  to  show  whereas  there  are  a  positive  relationship among the variables.
Keywords:  ERP  Implementation,  Adherence  to  COSO,  GCG  Implementation,  Operational Performance, Financial Performance.

## 1. Pendahuluan
Kegiatan  perekonomian  di  Indonesia  ditunjang  dengan  berbagai  kegiatan  usaha  di beberapa sektor yang terdiri dari (1) Sektor Utama yang merupakan Industri Penghasil Bahan Baku  yang  terdiri  dari  Sektor  Pertanian  dan  Sektor  Pertambangan;  (2)    Sektor  Kedua  yang merupakan  Industri  Pengolahan  atau  Manufaktur  dan  (3)  Sektor  Ketiga  yang  merupakan Industri Jasa.
Industri  Manufaktur  menurut  Surat  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  No.  SE- 02/PM/2002,  27  Desember  2002  adalah  kegiatan  yang  mengolah  sumber  daya  menjadi barang  jadi  melalui  suatu  proses  pabrikasi.  Sehingga  aktivitas  perusahaan  yang  tergolong dalam  kelompok    industri  manufaktur  mempunyai  minimal  tiga  kegiatan  utama,  yaitu  (1) kegiatan  untuk  memperoleh  atau  menyimpan  input  atau  bahan  baku,  (2)  kegiatan pengolahan/pabrikasi/perakitan  atas  bahan  baku  menjadi  bahan  jadi,  dan  (3)  kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi.
Untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  di  suatu  perusahaan,  maka  perlu  dilakukan analisa dan interpretasi dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Analisa yang dilakukan  adalah  berdasarkan  laporan  keuangan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  perusahaan. Analisa  di  sini  adalah  untuk  melihat  keadaan  perusahaan  terutama  keadaan  keuangan berdasarkan data yang ada di laporan keuangan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah, dianalisa  sehingga  memperoleh  informasi  dari  hasil  analisa  tersebut.  Tujuan  dari  analisa kinerja  keuangan  adalah  untuk  mengambil  kebijakan,  keputusan  mengenai  kegiatan operasional maupun kegiatan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan.
Berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 untuk Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten  atau  Perusahaan  Publik  untuk  Industri  Manufaktur  dituliskan  bahwa  tujuan  laporan keuangan  adalah  menyediakan  informasi  yang  meyangkut  posisi  keuangan,  kinerja  serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi  serta  menunjukkan  pertanggungjawaban ( stewardship )  manajemen  atas  penggunaan  sumber-sumber  daya  yang  dipercayakan  kepada mereka.
Selain dari Kinerja Keuangan, faktor yang juga penting di dalam Sistem Manajemen Kinerja  menurut  Wibisono  (2011)  adalah  Operasional  yaitu  sebesar  15%  kemudian  diikuti dengan Administrasi sebesar 15%.
Dalam  setiap  perusahaan  terdapat  departemen  atau  disebut  juga  dengan functional  area . Functional  area ini  adalah  level  terendah  dari  struktur  manajemen  perusahaan.  Tipe-tipe functional area yang ada di perusahaan adalah akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia,  serta  produksi  dan  operasi.  Setiap functional  area ini  didukung  oleh  sistem informasi  sehingga  setiap functional  area ini  disebut  sebagai  sistem  informasi  akuntansi, sistem  informasi  keuangan,  sistem  informasi  pemasaran,  sistem  informasi  sumber  daya manusia  serta  sistem  informasi  produksi  dan  operasi.  Setiap  sistem  informasi  ini dikembangkan  secara  sendiri-sendiri,  sehingga  mengakibatkan  terjadinya information  silos (Rainer,  2011;  292). Silos yang  terjadi  ini  mengakibatkan  komunikasi  antar functional  area menjadi  tidak  efisien.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  sistem  informasi  yang  dapat menjembatani terjadinya information silos ini yang dapat meng-integrasikan functional area yang ada di perusahaan.
Turban  (2010;  379)  menuliskan  ERP  adalah  suatu software yang  mengintegrasikan perencanaan,  manajemen,  dan  penggunaan  semua  sumber  daya  yang  ada  di  dalam perusahaan.  Hal  ini  berisikan  serangkaian  aplikasi  yang  mengotomatisasi  pekerjaan  rutin perusahaan yang berada di kategori back-end (seperti keuangan, manajemen persediaan, dan penjadwalan) yang membantu perusahaan untuk meng-handle pekerjaan-pekerjaan yang ada di departemen-departemen perusahaan. Jadi, ERP adalah sistem yang besar untuk melakukan implementasi  yang  berfungsi  sebagai  “ the  backbone ”  bagi  perusahaan  industri  dan  jasa. Sistem ini didesain untuk mengatasi masalah-masalah dalam informasi seperti istilah “ islands of information ” di dalam perusahaan. Rainer, (2011; 292) menuliskan “ island of information ” ini sebagai “ information silos” .
Tujuan  utama  dari  implementasi  ERP  ini  adalah  melakukan  integrasi  di  semua  area fungsional  yang  ada  di  dalam  perusahaan  serta  memungkinkan  informasi  dapat  mengalir secara seamless di semua area fungsional (Rainer, 2011).
Piranti  Lunak  ERP  adalah  merupakan  tulang  punggung  dari  perusahaan-perusahaan besar dalam era sekarang ini. (Alshawi et al., 2004). Momoh (2010) menuliskan bahwa paket
yang ditawarkan oleh ERP  memberikan suatu integrasi yang seamless terhadap semua proses bisnis  yang  ada  di  perusahaan  antara  lain  melakukan  integrasi  terhadap accounting  and financial information , human resources information , supply chain information and customer information.
Dalam  penerapan  ERP, primary  audience adalah  manajemen  karena  manajemen memegang  peranan  yang  cukup  penting.  Kesuksesan  dan  kegagalan  penerapan  ERP  adalah tergantung  juga  dari  dukungan  penuh  dari  manajemen,  karena  manajemen  melakukan pengendalian  terhadap  penerapan  ERP  yang  meliputi planning,  organizing,  leading,  and controlling (Vijayakumar, 2009).
Pengendalian  internal  sangat  penting  diterapkan  di  perusahaan  karena  dengan pengendalian  internal  maka  terdapat  suatu  jaminan  di  dalam  menetapkan  sasaran-sasaran perusahaan seperti yang dituliskan oleh  COSO yang meliputi efektifitas, kehandalan laporan keuangan yang dihasilkan serta ketataan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di suatu Negara,  serta  COSO  mensyaratkan  bahwa  kegiatan  pengendalian  internal (internal  control) ini melibatkan semua entitas yang ada dengan tanggung jawab di pihak manajemen. Di dalam pengendalian internal ( internal control ) terdapat business process , yang mengerjakan semua kegiatan  operasional  perusahaan,  kegiatan business  process ini  meliputi  kegiatan perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengecekan.  Pengendalian  internal (internal  control )  akan berjalan  dengan  efektif  ketika  pengendalian  internal  ( internal  control )  ini  dimasukkan  di dalam  infrastruktur  yang  ada  di  perusahaan  untuk  melakukan  kegiatan  operasional perusahaan.
Untuk  melaksanakan  ketaatan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  di  suatu Negara sesuai dengan yang disyaratkan oleh COSO dalam hal pengendalian internal ( internal control ),  maka  dalam  penelitian  ini  akan  berpedoman  kepada Good  Corporate  Governance Indonesia.
Dari  Pedoman  Umum Good  Corporate  Governance Indonesia  (2006)  melalui  Surat Keputusan  Menko  Bidang  Perekonomian  Nomor:  KEP/49/M.EKON/11/2004  telah menyetujui pembentukan KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. KNKG memberikan pedoman GCG kepada semua  perusahaan  di  Indonesia  termasuk  perusahaan  yang  beroperasi  atas  dasar  syariah, perusahaan  yang  sahamnya  telah  tercatat  di  bursa  efek,  perusahaan  negara,  perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang produk  atau  jasanya  digunakan  oleh  masyarakat  luas,  serta  perusahaan  yang  mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan.
Dalam  pelaksanaan  penerapan  internal  control  yang  mempunyai  hubungan  dengan corporate  governance dan  penerapan  ERP  sistem,  dengan  menggunakan agency  theory , Morris  (2011)  menuliskan  dengan  penerapan  ERP  sistem  dapat  memfasilitasi  kegiatan monitoring dan melakukan audit  untuk mendapatkan informasi yang dapat dipakai oleh para principal tentang  perilaku  para agent ,  sesuai  dengan  proposisi  kedua  yang  dituliskan  oleh Eisenhardt (1989), yaitu
“when  the  principal  has  information  to  verify  agent  behavior,  the  agent  is  more  likely  to behave in the interest of the principal”.
Argumen  dari  proposisi  ini  yaitu  apabila  sistem  informasi  dapat  memberikan informasi  kepada principal ( shareholders )  tentang  perilaku  dari  para agent ( management ), sehingga agent ini tidak dapat melakukan kecurangan atau menipu principal .
Kinerja  keuangan  merupakan  satu  hal  yang  sangat  penting  bagi  perusahaan.  Karena dari  Kinerja  Keuangan,  perusahaan  dapat  mengukur  hal-hal  yang  sudah  dicapai  oleh perusahaan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dari Kinerja Keuangan, perusahaan juga  dapat  menetapkan  tujuan  jangka  panjang  (strategi),  jangka  menengah  (manajerial)  dan jangka pendek (operasional)
Untuk  mendapatkan  Kinerja  Keuangan  yang  berkualitas,  untuk  perusahaan  yang menggunakan  teknologi  informasi  di  dalam  kegiatan  operasionalnya,  yang  dalam  hal  ini menggunakan  ERP,  Kinerja  Operasional  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting.  Dari Kinerja Operasional perusahaan dapat melihat kualitas kegiatan operasional yang dihasilkan,
ERP  yang  merupakan software yang  meng-integrasikan  semua functional  area (akuntansi,  keuangan,  sumber  daya  manusia,  pemasaran,  operasi  dan  produksi).  Ketika perusahaan  menerapkan  ERP  harus  memperhatikan  faktor-faktor  kritis  penentu  kesuksesan penerapan  ERP  (CSF  = Critical  Success  Factors ),  yaitu  untuk  menjamin  bahwa  penerapan ERP sudah sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan.
COSO  memberikan  kerangka  kerja  untuk  menerapkan  pengendalian  internal.  Salah satu  kerangka  kerja  yang  ditetapkan  oleh  COSO  adalah  perusahaan  yang  menggunakan COSO harus taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di suatu Negara. Oleh karena itu,  dalam  penelitian  ini  untuk  melaksanakan  kerangka  kerja  yang  ditetapkan  oleh  COSO akan  berpedoman  kepada  GCG  yang  merupakan  peraturan  dari  Surat  Keputusan  Menko Bidang  Perekonomian  Nomor:  KEP/49/M.EKON/11/2004  telah  menyetujui  pembentukan KNKG  (Komite  Nasional  Kebijakan  Governance)  yang  terdiri  dari  Sub-Komite  Publik  dan Sub-Komite Korporasi.
Asas  GCG  yang  dikeluarkan  oleh  KNKG  (2006)  meliputi:  (1)  Transparansi ( Transparency );  (2)  Akuntabilitas  ( Accountability );  (3)  Responsibilitas  ( Responsibility );  (4) Independensi  ( Independency );  (5)  Kewajaran  dan  Kesetaraan  ( Fairness ).  Penerapan  GCG untuk menjamin bahwa perusahaan di dalam melakukan tata kelola-nya sudah sesuai dengan hukum  dan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  yang  di  Indonesia  adalah  melalui Surat  Keputusan  Menteri  Perekonomian  yang  telah  menyetujui  pembentukan  KNKG  untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan.

## 2. Kajian Teori

## 2.1. Penerapan ERP
Perlu  ada  suatu  paradigma  bahwa  implementasi  ERP  adalah  merupakan business project dibandingkan  dengan  instalasi  sebuah  teknologi software yang  baru  (Presley,  2006, Parr  and  Shanks,  2000).  Dalam  implementasi  ERP  ini,  karena  merupakan  sebuah business project ,  maka  akan  membutuhkan  perhatian  dari  para stakeholder ,  misalnya  pihak manajemen, information system professional , line workers , counsultant , dan trading partner (Sambamurthy and Kirsch, 2000).

## Menurut Al-Mashari (2002)
Enterprise resource planning (ERP) systems can be regarded as one of the most innovative developments  in  the  information  technology  (IT)  of  the  1990s.  With  the  growing  interest  of many  organizations  in  moving  from  functional  to  process-based  IT  infrastructure,  ERP systems have become one of today’s most widespread IT solutions.
Sedangkan menurut Muscatello et.al (2003)
Enterprise  Resource  Planning  (ERP)  systems  are  widely  implemented  as  the  backbone  of many  manufacturing  and  service  firm.  They  are  designed  to  address  the  problem  of information fragmentation or “island of information” in business organization.
Ray (2012; 3) menuliskan bahwa Enterprise Resource Planning terdiri dari 3 (tiga) kata:
Enterprise, enterprise is any organization that has a set of common goals.
Resource, resources can be in the form of human resource (manpower), capacity (machine, plants,  warehouse,  etc.)  inventory  resources  (finished  goods  and  raw  materials  stock),  etc. For any organization the biggest challenge is the utilization of these resources effectively for creation of best possible value for its stakeholders (i.e., its employees, shareholders, etc).
Planning, for effective utilization of resources, an enterprise needs to plan and undertake a variety  of  planning  activities  like  demand  planning,  distribution  planning,  production planning,  capacity  planning,  material  planning,  maintenance  planning,  financial  planning and budgeting, quality planning, new product planning, etc.
Rainer  (2011;  292) wrote  ERP  systems  take  a  business  process  view  of  the  overall organization  to  integrate  the  planning,  management,  and  use  of  all  of  an  organization’s resources, employing a common software platform and database.
Menurut Rainer (2011; 7) a business process is a collection of related activities that produce a  product  or  a  service  of  value  to  the  organization,  its  business  partners,  and/or  its customers. A process has inputs and outputs, and its activities can be measured .
Untuk  perusahaan  yang  menerapkan  ERP,  ERP  adalah  merupakan  kegiatan operasional bagi perusahaan yang menurut Wibisono (2011) memberikan kontribusi sebesar 15% dan sesuai dengan yang dituliskan oleh Ke et.al (2008)
“ERP (Enterprise Resource Planning) systems, a type III information system (IS) innovation, have strategic relevance because their integration into core business processes or strategies can directly impact firms’ performance”
Gambar 1
Information technology inside your organization Sumber: Rainer (2011; 39)
Dalam  penelitian  ini,  penerapan  ERP  adalah  suatu  perencanaan  sumber  daya perusahaan  yang  melibatkan  seluruh  komponen  yang  ada  di  perusahaan  yang  mempunyai dimensi   s trategic initiatives, executive commitment, human resources, project management, information technology, business process, training, project support and communications, and software  selection  and  support untuk  mendukung  kesuksesan  penerapan  ERP.  (Muscatello, 2008)

## 2.2. Ketaatan kepada COSO
COSO (2013, a) mengeluarkan kerangka kerja yang memperlihatkan hubungan antara tujuan (sasaran), komponen-komponen internal control , dan bentuk struktur dari organisasi. Dalam gambar 2.6 di bawah ini terdapat 3 (tiga) kategori sasaran penerapan internal control dalam  bentuk  kolom;  5  (lima)  komponen internal  control dalam  bentuk  garis;  dan  bentuk struktur  organisasi  yang  meliputi  keseluruhan  entitas,  divisi,  subsidiaries,  unit  operasi  atau fungsi  yang  termasuk  di  dalam-nya  adalah business  process ,  seperti  penjualan,  pembelian, produksi  dan  pemasaran  di  mana  penerapan internal  control mutlak  diperlukan,  disajikan dalam bentuk tiga dimensi di dalam kubus.
Dalam  penelitian  ini,  Ketaatan  kepada  COSO  merupakan  suatu  kerangka  kerja  yang memperlihatkan  hubungan  antara  tujuan  (sasaran),  komponen-komponen internal  control , dan  bentuk  struktur  dari  organisasi  yang  melibatkan  seluruh  komponen  yang  ada  di organisasi.  Dimensi  untuk  Ketaatan  kepada  COSO  (COSO,  2013)  adalah Control Environment,  Risk  Assessment,  Control  Activities,  Information  and  Communication  serta Monitoring Activities.

## 2.3. Penerapan GCG
Corporate  Governance atau  tata  kelola  merupakan  istilah  yang  dipakai  dalam  merumuskan tata  kelola  bagi  perusahaan.  Pada  dasarnya  tata  kelola  di  dalam  perusahaan  merupakan aturan, prinsip atau berbagai praktek yang menetapkan arah perusahaan.
KNKG (2006) memberikan definisi Good Corporate Governance melalui kata sambutan Dr. Budiono (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia) adalah
“Salah  satu  pilar  dari  sistem  ekonomi  pasar.  Ia  berkaitan  erat  dengan  kepercayaan perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu Negara”.
Corporate governance is sometimes viewed as a business culture fostering economic growth by building up confidence of investors (The HIH Royal Commision Report, 2003)
Terkait  dengan  penerapan internal  control ,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Uhlaner (2007)  dilakukan  untuk private  firms ,  sedangkan  penerapan Corporate  Governance sebaiknya  diterapkan  di  semua  perusahaan  khususnya  perusahaan  yang  termasuk  sebagai perusahaan  publik.  Sesuai  dengan  yang  sudah  digariskan  oleh  KNKG  yang  memberikan pedoman GCG kepada semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar syariah, perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan  daerah,  perusahaan  yang  menghimpun  dan  mengelola  dana  masyarakat,  dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan.
Agency  Theory merupakan  teori  yang  membahas  hubungan  antara Principal dengan Agent (Jensen  dan  Meckling,  1976)  yaitu  yang  memaparkan  hubungan  kerjasama berdasarkan  perilaku manajerial, agency cost dan  struktur  modal.  Dalam  hal  ini Jensen  dan Meckling  menyatakan  bahwa  hubungan  antara Principal dengan Agent dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama di mana Principal mengikat Agent untuk melakukan kegiatan atas  nama Principal serta  dengan  memberikan  otorita  kepada Agent untuk  melakukan pekerjaan  dan  membuat  keputusan  tertentu.  Eisenhardt  (1989)  senada  dengan  Jesen  dan Meckling yaitu dalam hubungan Principal dengan Agent , Principal akan mengeluarkan biaya pengawasan  sedangkan Agent harus  membayar  biaya  royalty  yang  merupakan economic bonding  cost ,  hal  ini  untuk  mengurangi  kemungkinan Principal dirugikan  oleh Agent atau sebaliknya.
Dalam hubungan-nya dengan penerapan Good Corporate Governance di perusahaan, agency  theory menjelaskan  tentang  hubungan  antara principal ( top  management )  dengan agent ( functional  area  manager  or  staff ).  Dalam  hal  ini  kadangkala  keinginan  antara top management bertentangan dengan keadaan di tingkat functional area , sehingga hal ini perlu dijembatani  dengan  penerapan  GCG  sehingga  ketimpangan  yang  terjadi  antara  perbedaan kepentingan ini bisa ditanggulangi.
Dalam  penelitian  ini,  Penerapan  GCG  adalah  untuk  merumuskan  tata  kelola  bagi perusahaan  yang  merupakan  aturan,  prinsip  atau  berbagai  praktek  yang  menetapkan  arah perusahaan.  Rumusan  ini  berkaitan  erat  dengan  kepercayaan  perusahaan  yang melaksanakannya  maupun  terhadap  iklim  usaha  suatu  Negara.  Dimensi  Penerapan  GCG (KNKG,  2006)  dalam  penelitian  ini  adalah Transparency,  Accountability,  Responsibility, Independency dan Fairness.

## 2.4. Kinerja Operasional
Dalam  kaitan  dengan  Sistem  Manajemen  Kinerja,  Wibisono  (2011)  kinerja perusahaan  dinilai  dari  tiga  faktor  utama  yaitu  Kinerja  Finansial  (70%),  Operasional  (15%) dan  Administratif  (15%).  Kinerja  keuangan  yang  dihasilkan,  dapat  memberikan  gambaran keadaan  perusahaan  secara  menyeluruh  dan  merupakan  kajian  yang  sangat  penting  demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2010-2011)  mendefiniskan  Kinerja  sebagai  Kata Benda  (n  =  noun)  yang  mempunyai  arti  (1)  Sesuatu  yang  dicapai;  (2)  Prestasi  yang diperlihatkan; (3) Kemampuan kerja (tt peralatan).
Penilaian Kinerja menurut Mulyadi (1997, pp 419) adalah penentuan secara periodik efektifitas  operasional  suatu  organisasi,  bagian  organisasi  dan  karyawan-nya  berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.
Dalam  penelitian  ini,  Kinerja  Operasional  merupakan  hasil  dari  penerapan  ERP  di suatu  perusahaan.  Oleh  karena  itu  Penerapan  ERP  perlu  dilakukan  pengukuran  terhadap Kinerja Operasional. Hal-hal yang diukur yang merupakan dimensi dari Kinerja Operasional adalah information availability, information quality, standardization, inventory management, on-time delivery (Madapusi, 2012) .

## 2.5. Kinerja Keuangan
Kinerja  Keuangan  menentukan  ukuran-ukuran  tertentu  yang  dapat  mengukur keberhasilan suatu perusahaan di dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2003).
Kinerja  keuangan  dihitung  dengan  menggunakan  rasio  keuangan.  Rasio  keuangan merupakan  angka  hasil  perbandingan  antara  satu  angka  keuangan  dengan  angka  keuangan
lainnya. Angka-angka tersebut terdapat di laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas dan perubahan posisi modal.

## 3. Metode Penelitian
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai,  maka  digunakan  2  (dua)  jenis penelitian  yaitu  penelitian descriptive dan  penelitian verificative. Metode descriptive  survey merupakan  metode  penelitian  yang  mempunyai  tujuan  untuk  memperoleh  deskripsi  dari objek yang diteliti, sedangkan metode explanatory survey merupakan metode penelitian yang bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik  variabel  dengan  meneliti  sejumlah  sampel.  Data dikumpulkan dalam rentang waktu cross sectional , yaitu dilakukan dengan data yang hanya 1 (satu) kali dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  PT.  XYZ  yang  merupakan  industry  manufaktur yang  bergerak  di  industry  otomotif.  PT.  XYZ  sudah  menerapkan  ERP,  menerapkan  COSO dan menerapkan GCG. Wawancara dilakukan terhadap Top Management.

## 4. Pembahasan
Dalam wawancara dengan Top Management menyatakan bahwa industri manufaktur sekarang  ini  harus  melihat  secara  global,  khususnya  dalam  masalah Cost  Leadership yang berhubungan dengan Karyawan (Buruh) yaitu dengan melihat Total Employment Cost . Salah satu  contoh  untuk  memperhatikan  masalah total  employment  cost adalah  demo  buruh  yang dapat  menyebabkan  industri  manufaktur  tidak  dapat  bersaing  secara  global  karena  dapat menyebabkan  terhentinya  proses  produksi,  yang  berakibat  terlambat  menghantar  barang kepada  customer,  kekacauan  di  dalam  pengelolaan  persediaan.  Hambatan-hambatan  ini berada di Kinerja Operasional (salah satu dimensi dari Kinerja Operasional adalah Inventory Management ). Hambatan yang terjadi di Kinerja Operasional akan memberi dampak kepada Kinerja Keuangan.
Untuk industri manufaktur seperti PT. XYZ, pernyataan dari Top Management adalah:
“ERP  sudah  menjadi  keharusan.  [nama  perusahaan]  melibatkan  banyak  vendor,  barang- barang. [nama perusahaan] menerapkan Just-in_time . Persediaan harus nol di gudang. Begitu barang jadi harus langsung diserahkan ke customer”.
“Kedatangan barang di gudang harus sudah direncanakan. Karena begitu barang datang harus langsung  diproduksi  dan  diserahkan  ke customer .  Kegiatan-kegiatan  tersebut  membutuhkan ketepatan dan kecepatan. Oleh karena itu kalau system down, akan menyebabkan kegiatan di bagian lain akan terkena dampaknya.”
Pernyataan  dari Top  Management ini  sesuai  dengan  tulisan  yang  ditulis  oleh  Muscatello (2008) “ Top Management is often to look beyond the technical aspects of the projects to the organizational requirements for a successful implementation ”
Di PT. XYZ, Top Management sangat menberikan dukungan terhadap penerapan ERP serta memberikan mandate untuk menerapkan ERP secara konsisten dan berkesinambungan.
Untuk  menerapkan  ERP  maka  sumber  daya  manusia  juga  memberikan  andil  yang  cukup besar karena kesuksesan dan kegagalan dari penerapan ERP tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Hal ini dinyatakan oleh Top Management
“Di  [nama  perusahaan]  wajib  menerapkan  ERP,  karena  sudah  menjadi  bagian  dari perusahaan.  Semua  karyawan  wajib  mengikuti  tata  aturan.  Jika  karyawan  tidak  bisa  ikut aturan  perusahaan,  karyawan  tersebut  sebaiknya  meninggalkan  perusahaan.  Karyawan  akan dikeluarkan apabila memang karyawan tidak mampu bekerja dengan ERP, karena ERP sudah menjadi  kebutuhan  di  perusahaan.  Karyawan  tidak  bisa  bekerja  tanpa  ERP.  Dengan konsekuensi  seperti  ini,  maka jika  karyawan  tidak  bisa menggunakan  ERP,  maka  karyawan tersebut telah gagal bekerja dengan menggunakan ERP sistem”.

## Pernyataan ini sesuai dengan tulisan oleh Muscatello (2008)
“the most recurring theme in management literature concerning the failure of ERP systems is the  inability  of  firms  to  take  into  account  the  new  organizational,  interdepartmental,  and personnel aspects of work organizations. Managers sometimes neglect to assess not only the skill  development  needed  by  employees  but  also  the  organizational  changes  required  of them”.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia adalah hal yang sangat penting di dalam penerapan ERP. Kegagalan  di  dalam  mengelola  Sumber  Daya  Manusia  dapat  mengakibatkan  kegagalan  di dalam penerapan ERP.
Salah  satu  bentuk  pengelolaan  sumber  daya  manusia  adalah  dengan  memberikan training kepada setiap karyawan yang bekerja seperti yang sudah dilakukan oleh PT. XYZ
“karena penerapan ERP di [nama perusahaan] adalah suatu keharusan. Jika karyawan tidak  mampu  untuk  bekerja  dengan  menggunakan  ERP  (yang  merupakan  Teknologi Informasi di perusahaan) maka karyawan tersebut akan dikeluarkan dari perusahaan, karena perusahaan mempunyai anggapan bahwa karyawan tersebut tidak mampu untuk bekerja dan beradaptasi dengan perusahaan”

## Pernyataan ini sejalan dengan Muscatello (2008)
“managers  must  be  proactive  in  securing  the  technology  training  to  ensure  that  their technical  employees  can  run  the  ERP  system  effectively.  The  consequences  of  not  having enough  technical  training  can  be  catastrophic  and  lead  to  outright  failure  of  the  ERP system ”.
Kebutuhan  akan  pelatihan  memberikan  kepastian  bahwa  setiap  karyawan  untuk mendapat  pelatihan  adalah  penting  di  industri  manufaktur  yang  menerapkan  ERP.  Jika pelatihan  di  perusahaan  dirasakan  kurang  memadai,  maka  perusahaan  menggunakan  jasa konsultan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional di perusahaan tidak terganggu.
Dalam  lingkungan  perusahaan  yang  berbasiskan  teknologi  informasi,  dalam  hal  ini adalah menggunakan ERP untuk melakukan proses bisnis di perusahaan, maka pengendalian internal mutlak diperlukan.
Pernyataan dari Top Management
“Internal control sudah integrated dengan sistem ERP tersebut. Sudah ada control di semua bagian”.
Salah  satu  dimensi  dari  COSO  adalah Information  and Communication ,  sehingga pernyataan dari Top Management dapat diinterpretasikan bahwa informasi merupakan sarana yang  penting  bagi  perusahaan  terkait  dengan  pelaksanaan  pengendalian  internal  di perusahaan. Informasi mengenai kebijakan pengendalian internal ini harus dikomunikasikan kepada  pihak  internal  dan  eksternal.  Hal  ini  untuk  menjamin  bahwa  pelaksanaan pengendalian internal sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan.
Bagi  pihak  eksternal,  informasi  yang  diterima  adalah  untuk  mendapatkan  gambaran mengenai  keberadaan  perusahaan.  Informasi  yang  digunakan  oleh  phak  internal,  hal  ini menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting,  yaitu  untuk  mengkomunikasikan  kebijakan,  sasaran, dan  tanggung  jawab  pelaksanaan  pengendalian  internal  terhadap  setiap  bagian  yang  ada  di perusahaan.
Karyawan  adalah  pihak  yang  paling  terlibat  di  dalam  setiap  kegiatan  yang  ada  di perusahaan.  Sehingga  hasil  evaluasi  pengendalian  internal  perlu  dikomunikasikan  kepada karyawan termasuk manajemen senior dan dewan direksi untuk dapat dilakukan perbaikan.
Untuk penerapan GCG, Top Management menyatakan
“Policy GCG yang dimiliki oleh [nama perusahaan], dilatarbelakangi oleh sebuah keyakinan, bahwa  GCG  merupakan  sebuah  keharusan  bagi  [nama  perusahaan],  jikalau  [nama perusahaan]  ingin  terus  bertumbuh  secara  berkesinambungan  dalam  jangka  yang  panjang ( sustainable growth )”.
“Pilar  utama  penerapan  GCG  adalah  komitmen  yang  sangat  jelas  dan  berkesinambungan dalam  jangka  waktu  yang  panjang  dari top  management . Commitment tsb  harus  dituntut sampai pada level dimana top management harus mampu menjadi role model dari penerapan GCG tsb. Tanpa itu, GCG hanya akan menjadi jargon”.
“Sanksi  bagi  pelanggar  GCG,  bertahap  tergantung  pada  level  pelanggarannya.  Dari  level teguran lisan untuk pelanggar di level yang ringan, sampai dengan sanksi PHK/ pidana bagi level pelanggaran yang dikategorikan sbg level fraud.”
Pernyataan  dari Top  Management mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Uhlaner  2007)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa corporate  governance dapat  di-identifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi accountability, monitoring and enabling management to exercixe enterprise
Pengaruh  Penerapan  ERP,  Ketaatan  kepada  COSO,  dan  Penerapan  GCG  terhadap Kinerja  Operasional  dapat  disimpulkan  bahwa  di  dalam  Penerapan  ERP  juga  harus  turut mengelola  resiko  yaitu  dengan  memberi  perhatian  yang  lebih  baik  terhadap  penerapan internal  control dan  struktur  tata  kelola  perusahaan  ( governance  structure )  untuk  memberi nilai bagi perusahaan (Bhimani, 2009).
Top  Management dari  PT.  XYZ,  mengatakan  bahwa  dengan  melakukan  penerapan pengendalian internal yang disertai dengan penerapan GCG yang berkelanjutan dan konsisten telah membawa perusahaan ini menjadi perusahaan yang mempunyai ROE cukup tinggi yaitu 40%.

## 5. Penutup
Dari pembahasan yang telah dilakukan di paragraph di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk industri manufaktur yang menerapkan teknologi informasi (dalam hal ini adalah
menerapkan  ERP)  perlu  menerapkan  pengendalian  internal  yang  disertai  dengan good corporate governance secara konsisten dan berkesinambungan.
Implikasi  manajerial  adalah  mandat  dan  dukungan  dari Top  Management untuk perusahaan yang menerapkan teknologi informasi harus disertai dengan komitmen yang kuat untuk  menerapkan good  corporate  governance .  Penerapan good  corporate  governance merupakan  tanggung  jawab  semua  level  perusahaan  yaitu  mulai  dari Top  Management hingga di Operational Management .
Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah respondent  yang belum mewakili populasi terhadap  industri  manufaktur  yang  menerapkan  teknologi  informasi  (dalam  hal  ini  adalah menerapkan  ERP).  Untuk  penelitian  lanjutan,  maka  dapat  dilakukan  kepada  lebih  banyak perusahaan  di  industri  manufaktur.  Penelitian  lanjutan  juga  dapat  dilakukan  dengan melakukan pengujian hipotesis untuk keterkaitan antar variabel .

## Daftar Pustaka
Al-Mashari, M. (2002). “Enterprise resource planning (ERP) systems: a research agenda”. Industrial Management and Data Systems . 102(3). 165-170
Alshawi,S;  Themistocleus,  M  and  Almadani,  R.  (2004).  “Integrating  diverse  ERP  systems:  a  case study”. The Journal of Enterprise  Information Management . 44(6). 454-462.
Bhimani,  Alnoor.  (2009).  “Risk  Management,  corporate  governance  and  management  accounting: Emerging interdependencies”. Management Accounting Research . Vol. 20. Pp2-5.
COSO  ( Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commision ).  (2013,  a).  An overview of COSO’s 2013 Internal Control-Integrated Framework.
Djohanputro, Bramantyo. (2008, a). Manajemen Keuangan Korporat. Penerbit PPM. Jakarta.
Eisenhardt,  K,  M.  (1989).  “Agency  Theory:  An  Assessment  and  review”, The Academy  of Management Review . 14(1). 57-74.
Jensen,  M;  Meckling,  W.  (1976).  “Theory  of  the  firm:  Managerial  behavior,  agency  cost,  and ownership structure”. Journal of Financial Economics . 3. 305-360.
KNKG  (Komite  Nasional  Kebijakan  Governance).  (2006).  Pedoman  Umum  Good  Corporate Governance Indonesia.
Ke,  Weiling;  Wei,  KK.  (2008).  “Organizational  culture  and  leadership  in  ERP  implementation”. Decision Support System . Vol. 45. Pp. 208-218.
Madapusi, A; D’Souza, D. (2012). The influence of ERP system implementation on  the  operational performance of an organization. International Journal of Information Management. 32. 24-34.
Muscatello,  JR;  Small,  MH;  Chen,  IJ.  (2003).  “Implementing  enterprise  resource  planning  (ERP) systems  in  small  and  midsized  manufacturing  firms”. International  Journals  of  Operations and Production Management. 23(8). 850-871.
Mulyadi.  (1997).  “ Akuntansi  Manajemen:  Konsep,  manfaat  dan  rekayasa” .  Edisi  kedua.  Bagian Penerbitan Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
Momoh, A; Roy, R; Shehab, E. (2010). “Challenges in enterprise resource planning implementation: state-of-the art”. Business Process Management Journal . 16(4). 537-565.
Morris,  John.  J.  (2011).  “The  Impact  of  Enterprise  Resource  Planning  (ERP  Systems  on  the Effectiveness of Internal Controls over Financial Reporting”. Journal of Information Systems . 25(1). 129-157.
Parr,  A;  Shanks,  G.  (2000).”A  model  of  ERP  project  implementation”. Journal  of  Information Technology . 15(4). 301-320.
Presley,  A.  (2006).  “ERP  investment  analysis  using  the  strategic  alignment  model”. Management Research News . 29(5). 17-49.
Ray, R. (2012). “ Enterprise Resource Planning, Text & Cases” . Tata McGraw Hill Education Private Limited. New Delhi.
Rainer, R.K; Cegielski, CG. (2011). Introduction to Information Systems, Enabling and Transforming Business .  Third  Edition.  International  Student  Version.  John  Wiley  &  Sons,  Inc.  ISBN:  978-0- 470-55310-7.
Sambamurthy.  V;  Kirsch  L.J.  (2000).  “An  integrative  framework  of  the  information  systems development process”. Decis Sci . 31(2). 391-411.
Sucipto.(2003). “Penilaian Kinerja Keuangan.”Jurnal Akuntansi. Universitas Sumatra Utara. Medan.
Uhlaner, L; Wright, Mike; Huse, M. (2007). “Private Firms and Corporate Governance: An Integrated Economic and Management Perspective”. Small Business Economics .  29. 225-241.
Vijayakumar, U. (2009). “Top Management Control Functions for Information Systems in Small and Medium Enterprise”. Informatica Economică . 13(4). 109-113.
Wibisono, Dermawan. (2011). “ Manajemen Kinerja Korporasi & Organisasi:  Panduan Penyusunan Indikator” . Penerbit Erlangga. Jakarta. ISBN: 978-979-099-249-8
Wren,  Daniel,  A;  Arthur  G.  Bedelan;  John  D.  Breeze.  (2002).  “The  Foundation  of  Henry  Fayol’s Administrative Theory”. Management Decision . Vol. 40. No. 9. Pp.906-918.