INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2492-2503 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Lembaga Hisbah dalam Perlindungan Harga Komoditi Sebagai Upaya Mitigasi Korupsi di Indonesia
Syamsuri 1 , Nur Auliya 2 ✉
Universitas Darussalam Gontor
Email: nurauliya11@student.hes.unida.gontor.ac.id 2 ✉

## Abstrak
Ibnu  Taimiyah  dalam  karyanya  "Al  Hisbah  fii  Al-Islam"  mengatur  segala  teori,  peran  serta  tujuan dibentuknya lembaga hisbah. Lembaga Hisbah merupakan lembaga negara yang mempunyai kuasa yang besar dalam ranah ekonomi dan pasar serta mempunyai kewajiban untuk mengajak pada kebaikan dan  menghindari  kemungkaran.  Hisbah  dengan  segala  perannya  berpengaruh  dalam  berjalannya ekonomi dalam pasar. Salah satu tujuan dibentuknya hisbah adalah mengontrol harga pasar. Korupsi juga  bisa  dapat  dikurangi  dengan  pengoptimalan  peran  hisbah.  Tulisan  ini  akan  membahas  peran hisbah  dalam  perlindungan  harga  komoditi  untuk  memberantas  korupsi.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian literatur. Data dalam penelitian ini didapatkan dari biografi Ibnu Taimiyah, peran hisbah dalam perlindungan harga komoditi, serta perannya dalam memberantas korupsi yang bersumber dari buku, jurnal, internet dan makalah. Dengan pengoptimalan pengawasan dari lembaga hisbah, maka kasus korupsi akan dapat berkurang. Hal ini dikarenakan tidak adanya penimbunan barang yang dilakukan yang menyebabkan melonjaknya harga pasar. Jika seorang penguasa telah menimbun barang  yang  kita  sebut  dengan  monopoli  ditambah  dengan  kekuasaan  yang  ia  miliki  serta keleluasaannya dengan kekuasaannya serta tidak adanya pertanggungjawaban kepada publik, maka ini akan memicu ia untuk melakukan korupsi.
Kata Kunci: Ibnu Taimiyah, Hisbah, Korupsi

## Abstract
Ibn Taymiyyah in his work "Al Hisbah fii Al-Islam" regulates all theories, roles and objectives of the establishment of hisbah institutions. The Hisbah institution is a state institution that has great power in the economic and market realms and has the obligation to invite goodness and avoid evil. Hisbah with all its roles is influential in the running of the economy in the market. One of the purposes of the establishment of hisbah is to control market prices. Corruption can also be reduced by optimizing the role of hisbah. This paper will discuss the role of hisbah in commodity price protection to eradicate corruption. The type of research used is literature research. The data in this study was obtained from the biography of Ibn Taymiyah, the role of hisbah in the protection of commodity prices, and its role in eradicating corruption sourced from books, journals, the internet and papers. With the optimization of supervision from hisbah institutions, corruption cases will be reduced. This is because there is no hoarding of goods carried out which causes soaring market prices. If a ruler has hoarded what we call a  monopoly  coupled with  the power  he has  and  his  freedom  with  his  power  and the  absence  of accountability to the public, then this will trigger him to commit corruption.
Keywords: Ibn Taymiyah, Hisbah, Corruption

## PENDAHULUAN
Korupsi merupakan kejahatan yang fenomenal yang masih sukar untuk diberantas. Pengaruh  dari  korupsi  ini  merambat  ke  segala  sisi  yang  berujung  kepada  kehancuran sebuah negara. Pembangunan dalam segala sisi tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh  korupsi.  Korupsi  menjadi  kejahatan  yang  telah  merajalela  yang  menyebabkan penderitaan rakyat sebuah negara. Maka dari itu, tindak pidana korupsi merupakan masalah yang  signifikan  karena  dapat  membahayakan  stabilitas  dan  keamanan  masyarakat, mencelakakan  pembangunan  sosial  ekonomi  dan  politik  serta  melenyapkan  nilai-nilai demokrasi dan moralitas yang akhirnya akan menjadi kebiasaan dan budaya.  (Bunga et al., 2020, p. 86)
Upaya-upaya  pemerintah  Indonesia  dalam  pemberantasan  korupsi  dinilai  belum optimal dibuktikan dengan rendahnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan meningkatnya kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi.  Penanganan  korupsi  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyebutkan bahwa selama tahun 2015 kasus korupsi di Indonesia berjumlah 550. Dari 550 kasus ini, sejumlah 369 kasus ditangani oleh Kejaksaan,  151  kasus  oleh  Kepolisian  dan  30  kasus  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK).  Kerugian  yang  dialami  negara  akibat  korupsi  selama  semester  satu  tahun  2015 mencapai  Rp.1,2  triliun,  kemudian  pada  semester  kedua  mengalami  kenaikan  yaitu mencapai  Rp.1,8  triliun.  Sedangkan  pelaku  dari  550  kasus  korupsi  ini  berjumlah  1.124 tersangka.  (Rini & Damiati, 2017, p. 74)
Ibnu  Taimiyah  dikenal  sebagai  pembaharu  Islam.  Karya-karya  yang  telah  ditulis meliputi berbagai seni ilmu seperti hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Al Hisbah fi Al- Islam (lembaga hisbah dalam Islam) dan al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al Ra'iyah (hukum publik dan privat) adalah contoh dari karyanya yang menguraikan tentang prinsip- prinsip ekonomi. Dalam karyanya Al Hisbah fi Al Islam, Ibnu Taimiyah menyebutkan tujuan dari  semua  kekuasaan  dalam  Islam  adalah  menyeru  kepada  kebaikan  dan  mencegah kemungkaran. نبا ،ةيميت دمحأ نب دبع ميلحلا , 2003 ) ) Salah satu lembaga yang disebutkan dalam karyanya  ini  adalah  lembaga  hisbah.  Lembaga  hisbah  mempunyai  tujuan  yang  salah satunya adalah mengontrol harga  pasar yang mana  diharapkan dengan  pengoptimalan lembaga hisbah ini dapat meminimalisir tindak pidana korupsi.
Dalam penelitian  ini, tujuan  peneliti adalah untuk  mengetahui  peran hisbah dalam perlindungan harga komoditi guna pemberantasan korupsi.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  kajian  yang  digunakan  dalam  membahas  penelitian  ini  yaitu penelitian literatur. Data dalam penelitian ini didapatkan dari biografi Ibnu Taimiyah, peran hisbah dalam perlindungan harga komoditi, serta perannya dalam memberantas korupsi yang  bersumber  dari  buku,  jurnal,  internet  dan  makalah.  Metode  analisis  data  yang digunakan adalah induktif, deduktif, dan analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Biografi Ibnu Taimiyah
Taqiyuddin  Abu  Al-Abbas  Ahmad  Abdul  Halim  bin  Al-Imam  Majduddin  Abi  Al- Barakah  Abdussalam  bin  Muhammad  al-Khudari  bin  Abdullah  bin  Taimiyah  al-Harran adalah nama lengkap dari Ibnu Taimiyah.  (Jetta, 2010, p. 439) Ia lahir di kota Haran yang terletak di sebelah utara Mesopotamia dan sebelah Tenggara Turki Modern pada tanggal 10 Rabiul Awwal tahun 661 H bertepatan dengan 22 Juni 1263 M.  (Farma, 2019, p. 183; Jetta, 2010; Rochman, 1970, p. 197) Ibnu Taimiyah dilaharkan dalam keluarga yang berpendidikan, ayahnya yang bernama Abu Abdussalam al-Hanani merupakan alim besar mazhab Hanafi serta ahli dalam bidang hadis, tafsir, ilmu ushul dan ilmu nahwu. Pamannya al-Khatib Fakhr al-Din juga merupakan seorang ulama yang aktif dalam mengarang buku pada masanya. Sedangkan adiknya Syaraf  al  Din  Abdullah  bin Abd Halim merupakan  pakar dari segala bidang ilmu.  (Rochman, 1970)
Pada tahun 1270 H kota Haran mengalami penyerangan oleh tantara Mongol yang megharuskan  Ibnu  Taimiyah  beserta  keluarga  besarnya  pindah  ke  Damaskus  untuk
menyelamatkan diri dari serangan yang pada akhirnya mereka menetap disana.  (Rochman, 1970)  Mereka  turut  membawa  buku-buku  yang  mereka  butuhkan  dengan  kereta  yang kemudian ditarik oleh lembu.  (Jetta, 2010)
Ibnu  Taimiyah  dikenal  dengan  kejeniusannya  sejak  masih  belia,  ia  telah mengkhatamkan  pelajaran-pelajaran  seperti  fiqih,  tafsir,  hadis,  filsafat  dan  matematika bahkan  sudah  selesai  menghafalkan  Al- Qur’an  sejak  umur  tujuh  tahun  hingga dikenal sebagai murid terbaik dibandingkan teman-temannya. Ia berguru kepada banyak ulama yang jumlahnya hampir mencapai 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin Al Maqdisi, Ibnu Abi Al Yusr, Ahmad bin Abu Al Khair dan Al Kamal bin Abdul Majd bin Asakir. (Farma, 2019)
Dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah belum menikah hingga ajal menjemputnya, namun ia mampu  menguasai  banyak  ilmu  sebelum  usianya  mencapai  17  tahun  yang  mana  pada tahun ini ia juga mulai menulis buku. Pada usia 20 tahun, ia diangkat menjadi mufti bahkan ia  menggantikan  ayahnya  menjabat  sebagai  Direktur  Dar  al-Hadits  al-Sukrariyah  tepat setahun setelahnya dikarenakan ayahnya wafat pada tahun ini, ia juga mengajar ilmu tafsir di masjid raya Damaskus setahun kemudian. (Rochman, 1970)
Ibnu Taimiyah pernah dipenjara sejumlah empat kali selama hidupnya. Ini dikarenakan oleh  fatwa-fatwanya  yang  berlawanan  dengan  pemerintah  pada  zaman  itu.  Ia menghabiskan waktunya selama di penjara dengan mengajar serta mengarang buku. Buku- buku  yang ditulisnya mencakup banyak ilmu,  diantaranya hukum, ekonomi, filsafat, dan lain-lain. Al-Hisbah fi al-Islam (lembaga hisbah dalam Islam) dan al-Siyasah al Syariyyah fi Islah al Ra’i wa al Ra’iyah (hukum publik dan privat dalam Islam) adalah contoh dari karyanya yang  menguraikan  tentang  prinsip-prinsip  ekonomi.  Ia  pun  wafat  pada  tanggal  20 Zulqo’dah 728 H yang bertepatan dengan 26 September 1328 M. (Farma, 2019)

## Hisbah Serta Perannya Dalam Perlindungan Harga Komoditi
Hisbah secara bahasa berasal dari kata ‘ha -sa- ba’ yang berarti jumlah dan bisa berart i pahala. Kata hasaba-yahsubu berarti menghitung atau menakar. Sedangkan dalm bentuk lain yaitu ihtasaba, kalimat ini mempunyai arti mempertimbangkan atau melakukan amal shalih  dengan  harapan  pahala  yang  akan  diperhitungkan  di  hari  akhir  nanti.  Secara etimologi,  hisbah  merupakan  pelaksanaan  suatu  kewajiban  diiringi  pertimbangan  yang penuh. (Hajar, 2021, p. 72)
Secara  terminologi  hisbah  berarti  sebuah  kuasa  yang  dimiliki  pemerintah  untuk mengawasi  moral,  agama,  dan  ekonomi  individu  serta  publik,  dengan  tujuan  meraih keadilan  yang  sesuai  dengan  Islam  serta  adat  istiadat  setempat  yang  kemudian  akan
menjadi kebiasaan umum. (Hajar, 2021) Al Mawardi mengungkapkan bahwasanya hisbah adalah melakukan kewajiban agama berupa mengajak kepada perbuatan baik yang sudah tidak diindahkan serta melawan perbuatan mungkar yang telah merajalela. (Nurhasanah, 2013,  p.  13)  Sedangkan  menurut  Ibnu  Taimiyah,  Lembaga  Hisbah  merupakan  lembaga negara  yang  mempunyai  kuasa  yang  besar  dalam  ranah  ekonomi  dan  pasar  serta mempunyai  kewajiban  untuk  mengajak  pada  kebaikan  dan  menghindari  kemungkaran. (Rosman, 2017, p. 92) Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hisbah adalah lembaga  yang  mengawasi  pasar  dengan  menyeru  kepada  kebaikan  dan  mencegah kemungkaran.
Tujuan  dibentuknya  hisbah  menurut  Ibnu  Taimiyah  adalah  sebagai  seruan  untuk melaksanakan kebaikan dan penolakan terhadap kemungkaran yang juga ini merupakan wewenang  pemerintah  untuk  mengelolanya.  (Hajar,  2021;  Sukamto,  2016,  p.  60)  Ia  juga menambahkan bahwa nilai keadilan harus menjadi asas lembaga ini sebagaimana keadilan merupakan pondasi suatu pemerintahan serta syarat untuk mendapatkan bantuan Tuhan. (Rosman, 2017) Tujuan ini diperinci oleh Aan Jaelani yaitu untuk mengawas kondisi harga pasar  hingga  kenaikan  harga,  kelangkaan  barang  atau  permasalahan  lainnya  dapat dihindari. (Jaelani, 2013, p. 25)
Sedangkan menurut Abdul Hamid, tujuan diadakannya hisbah terbagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama adalah untuk merealisasikan tujuan-tujuan berikut:
a. Mengawasi  pelaksanaan  aturan-aturan  kegiatan  ekonomi.  Hal  ini  berguna  untuk mengingatkan orang-orang yang lalai dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Aturan fundamental dalam berkegiatan ekonomi adalah tidak adanya maisir, gharar, maupun riba serta senantiasa melaksanakan pekerjaan hingga tuntas dan mencegah penipuan.
b. Menghadirkan  keamanan  dan  ketentraman  yang  akan  menciptakan  iklim  investasi yang baik serta menumbuhkan perekonomian.
c. Memeriksa keadaan rakyat.
d. Mencegah  orang  untuk  membuat  aliran  air  tanpa  wujud  kebutuhan  disana.  Islam mengajarkan  setiap  manusia  untuk  selalu  mengerahkan  usaha  agar  terpenuhi kebutuhannya dan orang yang berada di bawah tanggungannya serta tidak menjadi beban bagi orang lain padahal ia mampu.
e. Memperhatikan  maslahat  umat.  Maslahat  umat  adalah  sebuah  hal  yang  sangat signifikan  dan  tidak  dapat  terpisah  dari  umat  tersebut.  Maka  dari  itu,  dibutuhkan adanya pengawasan agar tercapainya maslahat umat guna melindunginya dari hal yang sia-sia.
f. Mengawasi berjalannya transaksi di pasar. Pasar serta persaingan di dalamnya harus
selalu  diawasi  agar  tidak  ada  transaksi-transaksi  yang  menghancurkan  persaingan tersebut. (Hamid, 2020, p. 104)
Kemudian,  bagian  kedua  adalah  fungsi  hisbah  terhadap  pasar.  Pasar  merupakan bagian yang paling penting dalam perekonomian. Ia menjadi tempat untuk tukar menukar barang  maupun  jasa.  Bentuk  pengawasan  dari  lembaga  hisbah  guna  mencapai  tujuan- tujuan berikut:
a. Setiap individu akan mendapatkan kebebasan dalam berkegiatan ekonomi di pasar. Persaingan yang tidak sehat tidak akan terjadi jika setiap pihak di dalam pasar memiliki kebebasan.
b. Mengelola  promosi  dan  propaganda  yang  akan  diajarkan  kepada  para  pedagang sehingga  barang  yang  mereka  jual  dapat  laku.  Namun  hal  ini  harus  berlandaskan kejujuran dan amanat.
c. Melarang  adanya  penimbunan  barang.  Ini  merupakan  hambatan  terbesar  dalam berjalannya kegiatan ekonomi, karena penimbunan barang menciptakan persaingan yang  tidak  baik  dalam  pasar.  Barang  yang  ia  dapatkan  ditimbun  sampai  barang tersebut langka dan kemudian akan dijual ketika harganya telah melambung tinggi.
d. Mengatur perantara perdagangan.
e. Mengontrol  harga  pasar.  Penimbunan  barang  adalah  salah  satu  faktor  penyebab kenaikan  harga  dan  persaingan  yang  tidak  sehat.  Maka  dari  itu,  lembaga  hisbah berperan  dalam  mengaturnya  hingga  kegiatan  ekonomi  dapat  berjalan  dengan lancar. Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa penetapan harga harus sesuai dengan demand dan supply secara alami.
f. Mengontrol barang impor. (Hamid, 2020)
Dari  tujuan-tujuan  diatas,  salah  satu  tujuan  diadakannya  lembaga  hisbah  adalah mengontrol  harga.  Penjual  tidak  dapat  menentukan  harga  barangnya  sendiri.  Ia  harus mengikuti  harga  yang  beredar  di  pasar,  kecuali  ia  berada  dalam  persaingan  pasar monopolistik atau barang dagangannya memiliki keunikan yang tidak dimiliki penjual lain, maka ia dapat menentukan harga dagangannya sendiri. (Rakhmawati, 2016, p. 324) Setidaknya terdapat empat rukun hisbah dalam setiap lembaganya:
1. Muhtasib yaitu adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam lembaga hisbah dalam masyarakat maupun negara Islam. Pemerintah mengadakan pelantikan terhadap muhtasib agar seruan kebaikan serta pencegahan kemungkaran dapat dilaksanakan dengan optimal.
2. Muhtasib ‘Alaih adalah orang yang mengerjakan kemungkaran.
3. Muhtasib Fih adalah perbuatan kemungkaran yang harus dihindari juga dicegah.
4. Nafs al-Ihtisab adalah upaya untuk menghindari kemungkaran tersebut. (Hajar, 2021)
Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi
Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang berarti merusak, tidak jujur, dan dapat disuap. (Umar, 2015, p. 111) Kata ini mempunyai kata kerja  yaitu  corrumpere  yang  bermakna  busuk,  rusak,  menggoyahkan,  memutarbalikkan, atau menyogok. (Badjuri, 2011, p. 85) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Secara terminologi definisi dari korupsi dapat dilihat dari dua sisi, definisi legal yang sempit dan definisi yang memperhatikan moral dan etika. Dari definisi legal yang sempit, korupsi  mencakup  penyuapan,  penggunaan  barang  publik  yang  bukan  haknya,  komisi, penyelewengan, dan pemberian sesuatu yang lebih dari batas wajarnya. Sedangkan dari definisi arti luas diiringi dengan memperhatikan moral dan etika, korupsi meliputi hal-hal yang sudah disebutkan ditambah dengan nepotisme/pavoritisme, kecurangan/kejahatan, serta kejahatan intelektual. (Umar, 2015)
Korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia bahkan seluruh dunia. Korupsi dianggap sebagai  salah  satu  kejahatan  yang  luar  biasa  disebabkan  oleh  akibatnya  yang mempengaruhi proses  demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi. Hal  ini tidak  hanya terjadi  pada  satu  sektor, tetapi  dari  berbagai  sektor  serta kekuasaan eksekutif,  legislatif, yudikatif bahkan sektor swasta. (Waluyo, 2014, p. 169) Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi pada ranah lembaga pemerintah adalah kerugian keuangan negara serta penderitaan yang akan  dirasakan  rakyat.  Sedangkan  pada  sektor  swasta,  korupsi  dapat  menghancurkan perusahaan  tersebut  yang  mengakibatkan  penderitaan  pekerjanya  bahkan  ke  seluruh masyarakat. (Sosiawan, 2019, p. 518)
Transparency  International  (TI)  memberi  perangkat  pada  setiap  negara  dalam permasalahan sektor publiknya yang mana Indonesia terdeteksi sebagai negara yang masih bergelut dalam masalah korupsi. Sesuai dengan data dari TI, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2015 Indonesia berada di peringkat 88 dari 168 negara dengan nilai 36. Nilai IPK berada di antara angka 0 sampai 100, 0 berarti negara tersebut sangat korup, sedangkan 100  adalah  nilai  untuk  negara  yang  sangat  bersih  dari  korupsi.  (Rini  &  Damiati,  2017) Kemudian  pada  tahun  2016,  Indonesia  menambah  satu  skornya  menjadi  37  sehingga mendapatkan peringkat 90 dari 176 negara. Pada tahun 2017 Indonesia masih mendapat nilai yang sama yaitu 37 dan mendapatkan peringkat 96 dari 180 negara. (Sosiawan, 2019) Dari  data-data  diatas,  dapat  dilihat  pada  tahun  2015  Indonesia  telah  berusaha  untuk
memberantas korupsi dengan upayanya yang dibuktikan dengan bertambahnya nilai IPK pada tahun 2016 meskipun hanya satu nilai.
Korupsi tidak akan terhentikan jika upaya dalam pemberantasan serta pencegahannya hanya dari satu pihak. Pemerintah serta masyarakat harus bekerjasama dan menyatukan persepsi dalam hal ini. Masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih tentang bahaya korupsi, cara mencegahnya serta cara memberantasnya. Karena korupsi terjadi tidak hanya terjadi di lembaga pemerintah, tetapi juga terjadi dalam sektor-sektor swasta yang dimiliki oleh masyarakat.
Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah sudah sangat banyak, salah satunya adalah  dengan  pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pada  tanggal  29 Desember 2003. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Jika dilihat  secara  harfiah,  Komisi  Pemberantas  Korupsi  merupakan  suatu  lembaga  yang bertugas dalam pemberantasan korupsi. Tetapi jika melihat Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 tentang  KPK,  tugas  KPK  tidak  hanya  memberantas  korupsi  saja,  tetapi  juga  mencakup kerjasama  kepada  pihak  yang  berwenang  dalam  pemberantasan  korupsi,  melakukan bimbingan untuk lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pada aksi korupsi, serta mengawasi penyelenggaran pemerintah negara. (Bunga et al., 2020)
Upaya lainnya yang telah dilakukan adalah penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusu, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tentang 10 Area Rawan Korupsi Tahun 2012 yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2012. 10 area tersebut mencakup:
1. Sektor Pengadaan Barang dan Jasa
2. Sektor Keuangan dan Perbankan
3. Sektor Perpajakan
4. Sektor Minyak dan Gas
5. Sektor BUMN/BUMD
6. Sektor Kepabeanan dan Cukai
7. Sektor Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P
8. Sektor Aset Negara/Daerah
9. Sektor Pertambangan
10. Sektor Pelayanan Umum (Sosiawan, 2019)
Untuk memberantas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), Indonesia telah mengupayakan banyak cara agar hal ini dapat berkurang. Tidak hanya komitmen politik yang dibutuhkan
dalam memberantas hal ini, tetapi juga ketegasan dari pemerintah berupa regulasi hukum dengan ketetapan-ketetapan maupun peraturan perundang-undangan, misalnya:
1. TAP MPR No. X/MPR/1998 dan TAP MPR No. XI/MPR/1998
2. UU Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
3. UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Keppres RI Nomor: 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara (KPKN)
5. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999
6. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Sosiawan, 2019)
Solusi Dari Hisbah Guna Mitigasi Korupsi Di Indonesia
Salah satu tujuan dari hisbah adalah mengontrol harga pasar. Harga di pasar dapat melambung tinggi jika barang tersebut langka. Kelangkaan barang inilah yang disebabkan oleh  penimbunan  barang.  Hal  ini  juga  salah  satu  kewajiban  dari  lembaga  hisbah  untuk mengawasi agar tidak terjadi penimbunan barang. Penimbunan barang ini termasuk dalam kegiatan monopoli. Monopoli adalah keadaan dimana suatu barang atau suatu bisnis hanya dimiliki dan dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar sehingga ia tidak memiliki pesaing. Jika  para muhtasib  menjalankan  perannya  sebaik  mungkin,  maka  tidak  akan  ada penimbunan barang atau bentuk monopoli lainnya yang akan terjadi sehingga harga di pasar tetap akan stabil.
Dalam buku Rich Dad, Poor Dad yang ditulis oleh Robert T. Kyosaki disebutkan bahwa ada  dua  perkiraan  mengapa  orang  melakukan  kejahatan.  Yang  pertama  beranggapan bahwa “cinta uang adalah akar kejahatan” sedangkan anggapan yang kedua menyebutkan bahwa “kurang  uang  adalah  akar  kejahatan” .  Jika  melihat  dari  dua  asumsi  diatas,  maka korupsi  bisa  terjadi  dikarenakan  kecinta  uang  atau  karena  kekurangan  uang.  Tetapi  di Indonesia, mayoritas korupsi yang terjadi disebabkan oleh kecintaan pelaku terhadap uang. Karena mayoritas pelaku korupsi adalah orang yang mempunyai harta yang cukup bahkan berlebih.
Terdapat  sebuah  teori  yang  diciptakan  oleh  Robert  Klitgaard  yang  menjelaskan mengapa orang melakukan tindakan korupsi:

## C = Corruption (korupsi)
M = Monopoly (monopoli)

## D = Disrection (keleluasaan)

## A = Accountability (pertanggungjawaban)
Teori  diatas  menguraikan  bahwasanya  korupsi  jika  seseorang  atau  pihak  tertentu memiliki hak monopolia atas sesuatu yang mana didukung dengan diskresi (keleluasaan) dalam memakai kekuasaan yang dimiliki sehingga ia dapat menyalahgunakannya diiringi dengan tidak adanya pertanggungjawaban kepada publik. (Badjuri, 2011)
Dengan pengoptimalan pengawasan dari lembaga hisbah, maka kasus korupsi akan dapat  berkurang.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  penimbunan  barang  yang  dilakukan yang  menyebabkan  melonjaknya  harga  pasar.  Jika  seorang  penguasa  telah  menimbun barang yang kita sebut dengan monopoli ditambah dengan kekuasaan yang ia miliki serta keleluasaannya  dengan  kekuasaannya  serta  tidak  adanya  pertanggungjawaban  kepada publik, maka ini akan memicu ia untuk melakukan korupsi.

## SIMPULAN
Hisbah secara  bahasa  berasal  dari  kata  ‘ha -sa- ba’  yang  berarti  jumlah  dan  bisa berarti pahala. Kata hasaba-yahsubu berarti menghitung atau menakar. Sedangkan dalm bentuk  lain  yaitu  ihtasaba,  kalimat  ini  mempunyai  arti  mempertimbangkan  atau melakukan amal shalih dengan harapan pahala yang akan diperhitungkan di hari akhir nanti.  Secara  etimologi,  hisbah  merupakan  pelaksanaan  suatu  kewajiban  diiringi pertimbangan  yang  penuh.  Sedangkan  secara  terminologi  Lembaga  Hisbah  adalah lembaga negara yang mempunyai  kuasa yang  besar dalam ranah ekonomi  dan  pasar serta  mempunyai  kewajiban  untuk  mengajak  pada  kebaikan  dan  menghindari kemungkaran.
Tujuan  dibentuknya  lembaga  hisbah  adalah  sebagai  berikut:  1)  kebebasan  bagi setiap individu dalam berkegiatan ekonomi, 2)  Mengatur promosi dan propaganda, 3) Melarang  penimbunan  barang,  4)  Mengatur  perantara  perdagangan,  5)  Mengontrol harga pasar, 6) Mengontrol barang impor.
Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh  pemerintah  untuk  memberantas  serta  mencegah  korupsi,  dari  membangun kesadaran masyarakat juga regulasi-regulasi kepemerintahan seperti pembentukan KPK serta undang-undang yang mendukungnya.
Dengan pengoptimalan pengawasan dari lembaga hisbah, maka kasus korupsi akan dapat berkurang. Hal ini dikarenakan tidak adanya penimbunan barang yang dilakukan
yang menyebabkan melonjaknya harga pasar. Jika seorang penguasa telah menimbun barang yang kita sebut dengan monopoli ditambah dengan kekuasaan yang ia miliki serta keleluasaannya dengan kekuasaannya serta tidak adanya pertanggungjawaban kepada publik, maka ini akan memicu ia untuk melakukan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badjuri,  A.  (2011).  Peranan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  lembaga  anti korupsi di indonesia. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 18 (1), 84 – 96.
Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Hardianto Djanggih. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15 (1), 1 – 30.
Farma,  J.  (2019).  Mekanisme  Pasar  dan  Regulasi  Harga:  Telaah  atas  Pemikiran  Ibnu Taimiyah. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 13 (2), 182 – 193.
https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387
Hajar, E. S. (2021). Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah. 1 (2), 71 –
78.
Hamid, A. (2020). Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam. Lentera:  Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary  Islamic  Studies,  1  (2),  101 – 112. https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2103
Jaelani, A. (2013). Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam (Issue December 2013). https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3705.0480
Jetta, Y. (2010). Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah. Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah , 8 (2), 437 – 458. https://doi.org/10.30984/as.v8i2.19
Nurhasanah, N. (2013). Pengawasan Islam dalam operasional lembaga keuangan syariah [Islamic monitoring in the operation of syariah financial institutions]. Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 29 (1), 11 – 18.
Rakhmawati, A. (2016). Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami. Malia, 7 (2), 311 – 334.
Rini,  R.,  &  Damiati,  L.  (2017).  Analisis  Hasil  Audit  Pemerintahan  dan  Tingkat  Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 4 (1), 73 – 90. https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933
Rochman,  K.  L.  (1970).  Terapi  Penyakit  Hati  Menurut  Ibn  Taimiyah  Dalam  Perspektif Bimbingan Konseling Islam. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 3 (2), 195 – 221. https://doi.org/10.24090/komunika.v3i2.123
Rosman,  E.  (2017).  Politik  Hukum  Islam  Di  Indonesia  (Kajian  Reformasi  Hukum  Dalam Kerangka  Pemikiran  Ibnu  Taimiyah  ). ALHURRIYAH:  Jurnal  Hukum  Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW), 02 (01), 85 – 96.
Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan  Pemberantasan  Korupsi. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  19  (4),  517. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538
Sukamto.  (2016).  Kontektualisasi  Institusi  Hisbah  dalam  Perekonomian  Indonesia Praspektif Maqashid Syariah. Malia, 7 (1), 59 – 80.
Umar,  H.  (2015).  Pengawasan  untuk  Pemberantasan  Korupsi  Inspektorakt  Jenderal Kementrian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Jurnal Akuntasi & Auditing, 8 (2),
95 – 189.
Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Yuridis, 1 (2),
169 – 182.
( .ميلحلا دبع نب دمحأ ،ةيميت نبا 2003 .) ملاسلإا يف ةبسحلا
ةيملعلا بتكلا راد . .