## Retorsi  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Internasional:  Studi  Kasus terhadap Konflik Ekonomi AS dan Tiongkok
Rahma Fauzia Nabilla 1* , Salwa Diandra Aulia 1 , Wilda Malika Mufrihah 1 , Riani Sintia 1 1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
rahmafauzia3@gmail.com *
ARTICLE INFO Article history:
Received March 02, 2024 Revised April 11, 2024 Accepted April 30, 2024 Abstract The  economic  conflict  between  the  US  and  China  that  began  in  2018 employed  tariff  retaliation  to  pressure  trade  policies.  This  study  aims  to evaluate the effectiveness of retaliation in achieving economic  and political objectives.  A  qualitative  method  with  descriptive  analysis  was  used  to analyze  trade  data  from  the  U.S.  Census  Bureau  and  USTR.  Results  show  a 16% decline in US imports from China in 2019 and an increase in consumer prices.  While  retaliation  protects  domestic  industries,  its  impacts  include global  supply  chain  disruptions  and  diplomatic  tensions.  In  conclusion, retaliation effectively pressures trade but  brings significant economic risks, requiring  international  cooperation  for  optimal  outcomes. Retortion  can protect  domestic  industry  while  also  imposing  an  economic  burden  on consumers  and  producers.  Apart  from  the  direct  economic  impact,  the retortion  also  affected  diplomatic  relations  and  political  tensions  between the two countries. Other case studies such as the European Union's sanctions against  Russia  show  that  the  effectiveness  of  retortion  depends  greatly  on the political and economic context of the targeted country Keywords :   US-China Trade War, Tarif Retaliation, Economic Impact Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi yang menciptakan keterkaitan ekonomi yang mendalam antar negara,  sengketa  internasional  seringkali  terjadi  dan  membutuhkan  mekanisme penyelesaian  yang  efektif  untuk  menjaga  stabilitas  dan  perdamaian  global.  Salah  satu mekanisme yang kerap digunakan adalah retorsi, suatu tindakan yang diambil oleh negara sebagai  balasan  terhadap  tindakan  lain  yang  dianggap  merugikan  kepentingannya. Retorsi, yang didefinisikan dalam hukum internasional, adalah tindakan yang secara legal diizinkan  sebagai  respons  terhadap  pelanggaran  oleh  negara  lain,  biasanya  bersifat ekonomi  atau  politik  (Malcolm  N.  Shaw  2017).  Konflik  ekonomi  yang  meletus  antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018 adalah contoh nyata penggunaan retorsi dalam  skala  besar.  Konflik  ini  bermula  ketika  Amerika  Serikat,  di  bawah  administrasi Presiden Donald Trump, mengenakan tarif tambahan terhadap barang-barang impor dari Tiongkok. Langkah ini diambil dengan tujuan melindungi industri dalam negeri dari apa yang disebut sebagai praktik perdagangan yang tidak adil oleh Tiongkok, serta memaksa Tiongkok untuk mengubah kebijakan perdagangannya (Brown et al. 2005)
Respons  Tiongkok  terhadap  tarif  ini  adalah  dengan  mengenakan  tarif  balasan terhadap  impor  barang  dari  Amerika  Serikat.  Tiongkok  mengklaim  bahwa  tindakan  ini adalah  upaya  untuk  mempertahankan  kepentingan  ekonomi  nasionalnya  di  tengah

## Bulletin of Community Engagement
Vol. 4, No. 1, April 2024 https://attractivejournal.com/index.php/bce//index
tindakan  yang  dianggap  sebagai  agresi  ekonomi  oleh  Amerika  Serikat.  Tarif  balasan  ini mencakup barang-barang dengan nilai perdagangan signifikan, yang menandakan eskalasi serius  dalam  konflik  perdagangan  antara  kedua  negara  (Ministry  of  Commerce,  China, 2018).  Studi  yang  dilakukan  oleh  Peterson  Institute  for  International  Economics  (PIIE) menunjukkan bahwa tarif yang diberlakukan oleh kedua negara telah mengurangi volume perdagangan  bilateral  dan  mempengaruhi  industri-industri  tertentu,  dengan  beberapa industri  mengalami  penurunan  produksi  dan  pekerjaan  (Bown  2019).  Lebih  lanjut, analisis  oleh  Bank  Dunia  pada  tahun  2019  menunjukkan  bahwa  konflik  tarif  ini  telah memperlambat pertumbuhan ekonomi global, menunjukkan betapa signifikannya dampak dari retorsi ini pada ekonomi lebih luas (The World Bank 2017).
Jika  ditinjau  pada  perspektif  hukum  internasional,  tindakan  retorsi  yang  diambil oleh kedua negara ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan legalitas dalam konteks  yang  lebih  luas.  Menurut  (Adekola  2019),  meskipun  retorsi  diizinkan  di  bawah hukum  internasional,  penerapannya  harus  memenuhi  kriteria  proporsionalitas  dan keadilan,  serta  harus  melalui  proses  penilaian  yang  ketat  untuk  memastikan  bahwa tindakan  tersebut  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  dasar  hukum  internasional (Ardhiansyah  2022).  Selain  itu,  retorsi  juga  membawa  implikasi  sosial  dan  politik  yang penting. Studi oleh (Berthou et al. 2018) dalam Rue de la Banque journal  menunjukkan bahwa  kebijakan  proteksionis  dan  tindakan  memperburuk  situasi  perdagangan  global. Kebijakan  ini  tidak  hanya  berdampak  pada  kedua  negara  yang  terlibat  tetapi  juga  pada ekonomi  global,  menciptakan  ketidakstabilan  di  pasar  internasional  dan  meresahkan investor serta pelaku bisnis di seluruh dunia.
Implikasi sosial dari retorsi ini juga penting untuk diperhatikan. Di Amerika Serikat, tarif telah meningkatkan biaya bagi konsumen dan mempengaruhi pekerjaan di beberapa industri  yang  sangat  bergantung  pada  impor  dari  Tiongkok.  Sementara  di  Tiongkok, industri  yang  bergantung  pada  ekspor  ke  Amerika  Serikat  mengalami  penurunan permintaan yang signifikan, yang berdampak pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal.  Analisis  oleh  Federal  Reserve  Bank  of  New  York  menunjukkan  bahwa  tarif  telah menyebabkan  peningkatan  harga  barang  konsumsi  di  Amerika  Serikat,  yang  menambah beban  ekonomi  bagi  konsumen  (Amiti,  Redding,  and  Weinstein  2019).  Dari  perspektif politik,  retorsi  ini  menunjukkan  bagaimana  kebijakan  perdagangan  dapat  digunakan sebagai  alat  dalam  politik  luar  negeri.  Retorsi  sering  dijadikan  sarana  untuk  mengirim pesan politik atau untuk memaksa perubahan dalam kebijakan atau perilaku negara lain. Namun,  strategi  ini  juga  menimbulkan  risiko  meningkatnya  ketegangan  dan  eskalasi konflik, yang bisa berakibat pada kerusakan hubungan diplomatik yang lebih luas. Dalam  konteks  ini,  pertanyaan  tentang  efektivitas  retorsi  menjadi  sangat  relevan. Apakah retorsi efektif dalam mencapai tujuan politik dan ekonomi yang diinginkan, atau apakah  retorsi  cenderung  memperburuk  konflik  tanpa  menyelesaikan  masalah  yang mendasarinya?  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  pertanyaan  ini  dengan menganalisis kasus spesifik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, memberikan penilaian yang objektif dan berdasarkan data tentang dampak retorsi terhadap ekonomi dan politik kedua  negara  serta  efek  yang  lebih  luas  terhadap  ekonomi  global.  Penting  juga  untuk mempertimbangkan  konteks  hukum  internasional  yang  mengatur  penggunaan  retorsi. Menurut konvensi hukum internasional, retorsi harus proporsional terhadap pelanggaran yang  dilakukan  dan  harus  dikomunikasikan  secara  resmi  dan  jelas  sebagai  respons terhadap  pelanggaran  tersebut  (Malcolm  N.  Shaw  2017).  Kegagalan  untuk  memenuhi kriteria  ini  bisa  menimbulkan  pertanyaan  tentang  legalitas  tindakan  yang  diambil,  yang selanjutnya  bisa  berdampak  pada  legitimasi  tindakan  tersebut  di  mata  dunia internasional.
Penelitian  ini  tidak  hanya  berfokus  pada  analisis  ekonomi  tetapi  juga  mencakup aspek  hukum  dan  sosial  dari  penggunaan  retorsi.  Hasil  dari  studi  ini  diharapkan  dapat memberikan  wawasan  kepada  pembuat  kebijakan  tentang  bagaimana  merumuskan
strategi  retorsi  yang  efektif  dan  adil,  yang  tidak  hanya  memenuhi  tujuan  kebijakan domestik tetapi juga mempertahankan stabilitas dan norma-norma internasional. Dengan memanfaatkan  kerangka  kerja  ini,  penelitian  ini  berupaya  mengisi  gap  dalam  literatur yang  ada  dengan  memberikan  analisis  komprehensif  tentang  efektivitas  retorsi,  melalui studi  kasus  yang  mendalam  tentang  konflik  ekonomi  antara  Amerika  Serikat  dan Tiongkok.  Ini  akan  melibatkan  pemeriksaan  data  perdagangan,  analisis  kebijakan,  serta evaluasi  dari  perspektif  hukum  internasional  dan  hubungan  internasional,  sehingga membentuk kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita  tentang dinamika retorsi dalam era globalisasi saat ini
METODE
Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas retorsi dalam konflik ekonomi AS-Tiongkok. Data sekunder akan dikumpulkan  dari  artikel  jurnal  terkemuka,  laporan  kebijakan,  dan  analisis  lembaga internasional.  Fokus  analisis  adalah  pada  penggalian  narasi  mengenai  tindakan  dan dampak retorsi, mencari pola dan tema yang emergent. Dengan mendeskripsikan interaksi faktor  ekonomi,  politik,  dan  hukum,  studi  ini  bertujuan  memberikan  pemahaman mendalam  tentang  dinamika  dan  konsekuensi  retorsi  dalam  konteks  diplomasi  dan ekonomi politik global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep dan Landasan Teori Retorsi
Retorsi  adalah  salah  satu  instrumen  yang  digunakan  dalam  hukum  internasional untuk  menanggapi  pelanggaran  oleh  negara  lain  tanpa  melanggar  kewajiban  hukum internasional,  didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  legal  dan  proporsional  (International law Commision 2002).Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 menjelaskan bahwa retorsi  dapat  mencakup  berbagai  tindakan  seperti  tarif  impor,  pembatasan  visa,  dan sanksi  ekonomi  lainnya yang  tidak  melanggar  kewajiban  hukum  internasional(Dörr  and Schmalenbach  2012).  Dalam  konteks  hukum  internasional,  dalam  buku  "International Law"  (Malcolm  N.  Shaw  2017)  menyediakan  eksplorasi  mendalam  tentang  bagaimana retorsi  diatur,  menekankan  pentingnya  proporsionalitas  dan  legalitas  dalam penerapannya  .  Dari  perspektif  teori  hubungan  internasional,  retorsi  dipelajari  melalui lensa  berbagai  teori.  John  Mearsheimer  dalam  karyanya  "The  Tragedy  of  Great  Power Politics"  (Ikenberry  and  Mearsheimer  2001)  menggambarkan  bagaimana  realis  melihat retorsi sebagai alat kekuasaan negara dalam anarki sistem internasional . Sementara itu, Robert  Keohane  dan  Joseph  Nye  dalam  "Power  and  Interdependence"(Keohane  and Josepdg  S.Nye  2017)  menekankan  pentingnya  kerjasama  dan  institusi  internasional, dengan  retorsi  sebagai  alat  untuk  memaksa  negara  lain  kembali  ke  kesepakatan multilateral  dan  menegakkan  norma-norma  internasional  .  Alexander  Wendt  dalam "Social Theory of International Politics"(Wendt 1999) menjelaskan bagaimana norma dan ekspektasi internasional membentuk keputusan retorsi .
Dalam praktik kontemporer, retorsi telah  digunakan dalam berbagai konteks, dari sanksi  ekonomi  terhadap  negara-negara  yang  melanggar  hak  asasi  manusia  hingga pengenaan  tarif  dalam  sengketa  perdagangan.  Analisis  oleh  Peterson  Institute  for International  Economics  tentang  konflik  perdagangan  antara  AS  dan  Tiongkok menunjukkan bagaimana retorsi digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri dan ekonomi kedua negara (Bown 2019) . Efektivitas retorsi dalam mencapai tujuan politik dan ekonomi sering dieksplorasi dalam literatur, seperti dalam IMF Working Paper"  (Furceri  2023)  .  Namun,  retorsi  sering  dikritik  karena  dapat  memperburuk hubungan diplomatik dan merugikan ekonomi kedua belah pihak. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami kondisi di mana retorsi dapat menjadi alat yang efektif tanpa menyebabkan  kerugian  yang  signifikan  bagi  kedua  pihak  yang  terlibat  (Smeets  2018).
Kesimpulan ini menekankan pentingnya memahami konteks dan dinamika di mana retorsi dapat  berfungsi  secara  efektif,  seperti  dijelaskan  dalam  penelitian  oleh  (Akiyama  and Kawamura  2007).  Dengan  demikian,  retorsi  tetap  menjadi  instrumen  penting  dalam diplomasi internasional. Meskipun efektivitas dan konsekuensinya masih menjadi subjek perdebatan  akademis,  pemahaman  mendalam  tentang  teori  dan  praktik  retorsi  dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mengelola hubungan internasional dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih strategis dan terukur.

## Kronologi Konflik Ekonomi AS- Tiongkok
Konflik ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok merupakan salah satu konflik  perdagangan  terbesar  dan  paling  berdampak  dalam  sejarah  modern.  Konflik  ini dimulai pada 2018 dan mencakup serangkaian kebijakan tarif dan tindakan retorsi yang telah mengubah dinamika perdagangan global. Kajian ini akan mengeksplorasi kronologi konflik ini secara mendalam, menggambarkan langkah-langkah penting yang diambil oleh kedua  negara,  dan  menganalisis  dampaknya  terhadap  ekonomi global.   Konflik ekonomi antara AS dan Tiongkok berakar pada ketidakseimbangan perdagangan yang besar antara kedua  negara.  AS  telah  lama  mengeluhkan  surplus  perdagangan  Tiongkok  yang  besar, yang  menurut  mereka  diperoleh  melalui  praktik  perdagangan  yang  tidak adil,  termasuk subsidi industri, pencurian kekayaan intelektual, dan manipulasi mata uang. Pada Maret 2018,  Presiden  Donald  Trump  mengumumkan  tarif  sebesar  25%  pada  impor  baja  dan 10% pada aluminium, dengan alasan bahwa impor murah dari Tiongkok merusak industri domestik  AS  dan  mengancam  keamanan  nasional  (Office  of  the  United  States  Trade Representative 2018)
Tindakan  ini  memicu  respons  cepat  dari  Tiongkok,  yang  mengumumkan  tarif balasan  pada  barang-barang  AS  senilai  $3  miliar,  termasuk  produk  pertanian  seperti kacang  kedelai  dan  daging  babi,  serta  produk-produk  lain  seperti  mobil  dan  pesawat terbang.  Tidak  lama  setelah  itu,  AS  meningkatkan  tekanan  dengan  mengenakan  tarif tambahan  sebesar  25%  pada  barang-barang  Tiongkok  senilai  $50  miliar,  menargetkan sektor  teknologi  tinggi  yang  dianggap  sebagai  bagian  dari  strategi  Made  in  China  2025, sebuah  rencana ambisius untuk menjadikan Tiongkok pemimpin global dalam teknologi canggih (Bown 2019) Pada Juli 2018, AS mengumumkan tarif sebesar 25% pada barang- barang Tiongkok senilai $200 miliar,  yang berlaku  mulai dari September 2018.  Langkah ini  diikuti  dengan  pengenaan  tarif  tambahan  sebesar  10%  pada  impor  Tiongkok  senilai $300 miliar pada Desember 2018. Tindakan ini memicu respons retorikal dan kebijakan dari Tiongkok, yang mengenakan tarif balasan pada barang-barang AS dengan nilai yang sebanding. Kedua negara terus menerapkan tarif tambahan sepanjang tahun 2019,  yang mengakibatkan  perang  dagang  penuh  antara  dua  ekonomi  terbesar  dunia  (Amiti  et  al. 2019).
Dampak  dari  tarif  ini  sangat  luas.  Penelitian  oleh  Peterson  Institute  for International Economics menunjukkan bahwa tarif telah mengurangi volume perdagangan bilateral antara AS dan Tiongkok secara signifikan. Pada tahun 2019, impor barang-barang Tiongkok oleh AS turun sekitar 30%, sementara ekspor AS ke Tiongkok turun hampir 20% (Bown,  2019).  Studi  oleh  Bank  Dunia  memperkirakan  bahwa  perang  dagang  ini menyebabkan  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  global  sebesar  0.6%  pada  tahun  yang sama (The World Bank 2017). Di AS, tarif ini telah meningkatkan harga barang konsumen dan  mengurangi  pendapatan  bagi  petani  dan  produsen  yang  sangat  bergantung  pada pasar  Tiongkok.  Pada  Januari  2020,  AS  dan  Tiongkok  menandatangani  Kesepakatan Dagang Tahap Pertama, yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan. Kesepakatan ini termasuk  komitmen  Tiongkok  untuk  membeli  barang-barang  dan  jasa  AS  senilai  $200 miliar dalam dua tahun berikutnya dan perjanjian untuk melindungi kekayaan intelektual serta meningkatkan akses pasar untuk perusahaan-perusahaan AS di Tiongkok Meskipun kesepakatan  ini  diharapkan  dapat  meredakan  konflik,  banyak  analis  percaya  bahwa
masalah mendasar dalam hubungan perdagangan antara kedua negara belum sepenuhnya teratasi.
Pandemi  COVID-19  yang  melanda  dunia  pada  awal  2020  semakin  memperumit situasi. Kedua negara saling menyalahkan atas asal-usul dan penanganan pandemi, yang memperburuk  hubungan  yang  sudah  tegang.  Sementara  perdagangan  global  mengalami penurunan drastis akibat pandemi, dampak tarif masih terasa, terutama di sektor-sektor yang  sangat  bergantung  pada  rantai  pasok  global  (Lee  2020).  Pandemi  juga memperlihatkan  kerentanan  dalam  rantai  pasok  global  yang  sangat  bergantung  pada Tiongkok,  mendorong  banyak  negara,  termasuk  AS,  untuk  mempertimbangkan  strategi diversifikasi  dan  pengurangan  ketergantungan  pada  impor  Tiongkok.  Dalam  jangka panjang,  perang  dagang  antara  AS  dan  Tiongkok  telah  mengakibatkan  perubahan signifikan  dalam  dinamika  perdagangan  global.  Banyak  perusahaan  multinasional  telah mulai  memindahkan  produksi  mereka  dari  Tiongkok  ke  negara-negara  lain  di  Asia Tenggara dan India untuk menghindari tarif tinggi dan mengurangi risiko geopolitik. Studi oleh  IMF  menunjukkan  bahwa  meskipun  langkah-langkah  ini  dapat  mengurangi ketergantungan  pada  Tiongkok,  mereka  juga  menyebabkan  peningkatan  biaya  produksi dan ketidakpastian dalam investasi bisnis global (Organization 2020)
Konflik  ekonomi  antara  AS  dan  Tiongkok  menyoroti  kompleksitas  hubungan perdagangan  internasional  dalam  era  globalisasi.  Meskipun  tindakan  tarif  dan  retorsi digunakan  sebagai  alat  untuk  melindungi  kepentingan  nasional,  mereka  juga  membawa dampak negatif yang signifikan pada ekonomi global. Kesepakatan Dagang Tahap Pertama menunjukkan  upaya  untuk  meredakan  ketegangan,  namun,  keberlanjutan  hubungan perdagangan  yang  stabil  dan  adil  membutuhkan  dialog  yang  lebih  konstruktif  dan kesediaan  untuk  menyelesaikan  isu-isu  mendasar.  Dalam  hal  ini,  penting  untuk menciptakan  kerangka  kerja  multilateral  yang  kuat  yang  dapat  menengahi  sengketa perdagangan  dan  mendorong  kerjasama  internasional  yang  lebih  besar  (Smeets  2018). Hanya  dengan  cara  ini,  ekonomi  global  dapat  pulih  dan  berkembang  dalam  jangka panjang.

## Evaluasi Efektifitas Retorsi
Retorsi merupakan instrumen yang sering digunakan dalam hukum internasional dan  diplomasi  untuk  menanggapi  tindakan  yang  merugikan  dari  negara  lain  tanpa melanggar kewajiban hukum internasional. Tindakan retorsi biasanya berupa tarif, sanksi ekonomi, atau pembatasan lainnya yang bersifat legal dan proporsional. Efektivitas retorsi sebagai alat kebijakan luar negeri dan ekonomi telah menjadi subjek banyak perdebatan akademis  dan  praktis.  Kajian  ini  akan  mengevaluasi  efektivitas  retorsi,  mengidentifikasi faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilannya,  serta  menganalisis  dampaknya melalui  data  empiris  dan  studi  kasus.  Evaluasi  ini  didukung  oleh  sumber-sumber terkemuka  yang  berbeda  dari  pembahasan  sebelumnya,  memberikan  perspektif  yang lebih komprehensif.
Retorsi  dalam  konteks  hukum  internasional  adalah  tindakan  balasan  yang  sah yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  terhadap  tindakan  yang  dianggap  merugikan  dari negara lain. Tujuan utama retorsi adalah untuk mendorong negara yang menjadi sasaran agar mengubah perilakunya dan kembali mematuhi norma-norma internasional. Menurut (Brownlie 2008) dalam "Principles of Public International Law", retorsi harus memenuhi prinsip  proporsionalitas  dan  tidak  boleh  melanggar  hukum  internasional  yang  berlaku  . Retorsi  sering  digunakan  dalam  berbagai  situasi,  termasuk  sengketa  perdagangan, pelanggaran  hak  asasi  manusia,  dan  konflik  politik.  Konflik  ekonomi  antara  Amerika Serikat  dan  Tiongkok  yang  dimulai  pada  2018  merupakan  contoh  nyata  penggunaan retorsi  dalam  skala  besar.  Kebijakan  tarif  yang  diterapkan  oleh  kedua  negara  bertujuan untuk  melindungi  industri  domestik  dan  memaksa  perubahan  kebijakan  perdagangan. Studi oleh Chad P. Bown dan Melina Kolb di Peterson Institute for International Economics menunjukkan  bahwa  tarif  yang  diberlakukan  oleh  AS  dan  Tiongkok  telah  mengurangi
volume  perdagangan  bilateral  dan  mempengaruhi  industri-industri  tertentu  di  kedua negara  (Bown  and  Kolb  2018).  Meskipun  tarif  ini  berhasil  menekan  volume  impor  dari Tiongkok, dampaknya terhadap ekonomi AS juga signifikan, termasuk peningkatan harga barang konsumsi dan penurunan pendapatan bagi sektor pertanian dan manufaktur.
Efektivitas retorsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas ekonomi negara  yang  menerapkan  retorsi,  ketergantungan  ekonomi  dari  negara  sasaran,  serta dukungan internasional. Menurut (Ayaz et al. 2023) dalam "Why Economic Sanctions Do Not  Work",  sanksi  ekonomi  seringkali  gagal  mencapai  tujuan  politik  yang  diinginkan karena  negara  sasaran  dapat  menemukan  alternatif  ekonomi  dan  politik  .  Pape menekankan pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan efektivitas retorsi. Studi oleh (Hufbauer 2017) "Economic Sanctions Reconsidered"  juga menemukan bahwa sanksi yang didukung oleh koalisi internasional lebih cenderung berhasil. Dampak retorsi tidak hanya terbatas pada ekonomi tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang luas.  Studi  oleh  Gary  Clyde  Hufbauer  dalam  "Economic  Sanctions  Reconsidered" menunjukkan  bahwa  sanksi  ekonomi  dapat  menyebabkan  kerugian  signifikan  bagi populasi sipil, termasuk penurunan kesejahteraan dan peningkatan ketidakstabilan sosial . Di  sisi  lain,  sanksi  yang  berhasil  dapat  meningkatkan  posisi  tawar  negara  yang menerapkannya  dan  memperkuat  kepatuhan  internasional  terhadap  norma-norma hukum. Namun, retorsi yang berlarut-larut dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada hubungan diplomatik dan ekonomi. Untuk memahami lebih dalam efektivitas retorsi, berikut  adalah  tabel  yang  menunjukkan  dampak  tarif  AS  terhadap  impor  barang  dari Tiongkok selama periode konflik perdagangan 2018-2020.
Table 1. Presentasi dampak tarif AS terhadap Import barang dari Tiongkok Tahun Nilai Import dari Tiongkok (USD) Perubahan Persentase Tarif Rata-rata 2017 505.6 - 3.1 2018 539.5 +67 10.6 2019 2020 452.2 435.5 -16.2 -3.7 18.3 19.1 (Sumber: U.S. Census Bureau, 2021; Office of the United States Trade Representative, 2021)
Data ini menunjukkan bahwa meskipun tarif berhasil menurunkan nilai impor dari Tiongkok, dampak ekonominya juga dirasakan oleh konsumen dan industri di AS melalui peningkatan  tarif  dan  harga  barang.  Penurunan  impor  yang  signifikan  pada  tahun  2019 mencerminkan  dampak  langsung  dari  tarif  tinggi,  sementara  penurunan  yang  lebih moderat pada tahun 2020 menunjukkan adaptasi pasar terhadap kebijakan tarif. Evaluasi efektivitas retorsi menunjukkan bahwa keberhasilannya sangat tergantung pada berbagai faktor,  termasuk  proporsionalitas,  kerjasama  internasional,  dan  kapasitas  adaptasi ekonomi  dari  negara  sasaran.  Meskipun  retorsi  dapat  menjadi  alat  yang  efektif  untuk menekan  dan  mengubah  perilaku  negara  lain,  mereka  juga  membawa  risiko  kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Studi kasus seperti konflik perdagangan AS-Tiongkok dan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia mengilustrasikan kompleksitas dan tantangan dalam menggunakan  retorsi  sebagai  instrumen  kebijakan  luar  negeri.  Untuk  meningkatkan efektivitas  retorsi,  penting  bagi  negara-negara  untuk  memperkuat  kerangka  kerja multilateral  yang  mendukung  penegakan  hukum  internasional  dan  meminimalkan dampak negatif bagi populasi sipil.

## KESIMPULAN
Konflik ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang dimulai pada 2018 telah  menyoroti  penggunaan  retorsi  sebagai  alat  kebijakan  luar  negeri  yang  signifikan. Evaluasi  efektivitas  retorsi  dalam  konteks  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  tarif  yang dikenakan oleh kedua negara berhasil menekan volume impor dan perdagangan bilateral, dampak ekonominya jauh lebih luas dan kompleks. Retorsi yang diterapkan oleh AS dan Tiongkok  menyebabkan  penurunan  signifikan  dalam  volume  perdagangan,  peningkatan harga  konsumen  di  AS,  dan  gangguan  pada  rantai  pasokan global.  Data  dari  U.S. Census Bureau  menunjukkan  penurunan  impor  AS  dari  Tiongkok  sebesar  16%  pada  2019,  dan tarif  rata-rata  yang  meningkat  hingga  19,1%  pada  2020.  Dampak  ini  memperlihatkan bagaimana  retorsi  dapat  melindungi  industri  domestik  sementara  juga  menimbulkan beban ekonomi pada konsumen dan produsen. Selain dampak ekonomi langsung, retorsi juga  mempengaruhi  hubungan  diplomatik  dan  ketegangan  politik  antara  kedua  negara. Studi kasus lain seperti sanksi Uni Eropa terhadap Rusia menunjukkan bahwa efektivitas retorsi sangat tergantung pada konteks politik dan ekonomi negara yang menjadi sasaran. Kesimpulannya,  retorsi  dapat  menjadi  alat  yang  efektif  untuk  menekan  dan  mengubah perilaku  negara  lain,  tetapi  mereka  juga  membawa  risiko  kerugian  ekonomi  dan  sosial yang  signifikan.  Penguatan  kerangka  kerja  multilateral  dan  kerjasama  internasional diperlukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  retorsi  dan  meminimalkan  dampak  negatif bagi  populasi  sipil.  Evaluasi  ini  menekankan  pentingnya  mempertimbangkan proporsionalitas, kapasitas adaptasi, dan dukungan internasional dalam penerapan retorsi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

## REFERENSI
Adekola, Tolulope Anthony. 2019. “US– China Trade War and the WTO Dispute Settlement Mechanism.” Journal  of  International  Trade  Law  and  Policy 18(3):125 – 35.  doi: 10.1108/JITLP-02-2019-0011.
Akiyama,  Tsuyoshi,  and  Kensuke  Kawamura.  2007.  “Grassland  Degradation  in  China: Methods of Monitoring, Management and Restoration.” Grassland Science 53(1):1 – 17. doi: 10.1111/j.1744-697x.2007.00073.x.
Amiti, Mary, Stephen J. Redding, and David E. Weinstein. 2019. “The Impact of  the 2018 Tariffs on Prices and Welfare.” Journal of Economic Perspectives 33(4):187 – 210. doi: 10.1257/jep.33.4.187.
Ardhiansyah, Agis. 2022. “Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata  Menurut  Hukum  Humaniter  Internasional.” DIVERSI :  Jurnal  Hukum 8(1):1. doi: 10.32503/diversi.v8i1.2068.
Ayaz, Mehmet, Lea Fricke, Clemens Fuest, Dominik Sachs, Cevat Giray Aksoy, Christopher S. Carpenter, Ralph De Haas, Mathias Dolls, Lisa Windsteiger, Peter John Lamber, Jerg Gutmann, Matthias Neuenkirch, Florian Neumeier, Constantinos Syropoulos, Yoto V Yotov, Eckhard Janeba, Stefan Goldbach, Volker Nitsch, Kai A. Konrad, Marcel Thum, Dario Laudati, and Mohammad Reza Farzanegan. 2023. “Who Should Bear the Burden of  Increasing  Fiscal  Pressure?  An  Optimal  Income  Taxation  Perspective Discrimination of Sexual Minorities in Emerging Markets: Can the Needle Be Moved? Measuring Remote Work Using a Large Language Model (LLM) How Sanctions Work- And Which Goals They Fail to Achieve.” 24(Llm).
Berthou, Antoine, Caroline Jardet, Daniele Siena, and Urszula Szczerbowicz. 2018. “Costs and Consequences of a Trade War: A Structural Analysis.” Rue de La Banque (72):1 – 6. Bown,  Chad  P.  2019.  “The  2018  US -China  Trade  Conflict  after  Forty  Years  of  Special Protection.” China Economic Journal 12(2):109 – 36. doi:
10.1080/17538963.2019.1608047.
Bown,  Chad  P.,  and  Melina  Kolb.  2018.  “Trump  ’  s  Trade  War  Timeline :  An  Up -to-Date Guide.” Peterson Insttitue for International Academic 1 – 28.
Brown,  Chad  P.,  Meredith  A.  Crowley,  Rachel  McCulloch,  and  Daisuke  J.  Nakajima.  2005. “The U.S. Trade  Deficit: Made  in China?” Federal Reserve  Bank  of  Chicago Economic Perspectives 29(4):2 – 18. Brownlie,  Ian.  2008. Principles  of  Public  International  Law .  edited  by  Oxford  University Press. United states.
Dörr, Oliver, and Kirsten Schmalenbach. 2012. “Vienna Convention on the Law of Treaties:
A  Commentary.” Vienna  Convention  on  the  Law  of  Treaties:  A  Commentary 9783642192(18232):1 – 1423. doi: 10.1007/978-3-642-19291-3.
Furceri,  Davide.  2023.  “Retaliation  through  Temporary  Trade  Barriers.” IMF  Working Papers 2023(099):1. doi: 10.5089/9798400241109.001.
Hufbauer, Gary Clyde. 2017. Economic Sanctions Reconsidered . Vol. 6.
Ikenberry, G. John, and John J. Mearsheimer. 2001. “The Tragedy of Great Power Politics.”
Foreign Affairs 80(6):173. doi: 10.2307/20050342.
International  law  Commision.  2002.  “The  ILC’s  Articles  on  Responsibility  of  States  for Internationally Wrongful Acts: A Retrospect.” International Law Commision , 874 – 90. Keohane, Robert O., and Josepdg S.Nye. 2017. Power and Interdependence . Vol. 6. Lee, Jong Wha. 2020. “Comments on ‘US– Japan Trade Frictions: The Past, the Present and Implications for US –China Trade War.’” Asian Economic Policy Review 15(1):162 – 63. doi: 10.1111/aepr.12285. Malcolm N. Shaw. 2017. International Law . United Kingdom: Cambride university press.
Office of the United States Trade Representative. 2018. “President Trump Approves Relief for U.S. Washing Machine and Solar Cell Manufacturers.” USTR .
Organization,  World  Trade.  2020.  “Trade  Shows  Signs  of  Rebound  from  COVID -19, Recovery Still Uncertain.” Press Release (Press/862) on 6 October 2020 of The World Trade Organization 2020(October 2020):1 – 12. Smeets, Maarten. 2018. “Can Economic Sanctions Be Effective?” WTO Staff Working Paper . The World Bank. 2017. Global Economic Prospects:
Wendt,  Alexander.  1999. Four  Sociologies  of  International  Politics .  Cambridge  University Press.
Copyright Holder : © Rahma Fauzia Nabilla (2024).
First Publication Right : © Bulletin of Community  Engagement
This article is under:
CC BY SA