## PENYELESAIAN PERMASALAHAN KLAIM SENGKETA TANAH EIGENDOM VERPONDING MELALUI HUKUM KONFLIK AGRARIA

## Damianus Krismantoro
Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email: d.krismantoro@uajy.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  dapat  menemukan  bagaimana  hukum agraria  melihat  dan  menyelesaikan  permasalahan  dalam  sengketa  kepemilikan  tanah  pada lahan yang memiliki permasalahan Eigendom Verponding di negara Indonesia. Penelitian ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yang  menempatkan  norma,  peraturan  perundang- undangan,  putusan  pengadilan,  kesepakatan  serta  doktrin  sebagai  kajian  utamanya  dan mengutamakan data sekunder sebagai data utama. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa dalam  banyak  kasus  sengketa  tanah  Eigendom  Verponding  yang  diambil  alih  oleh  negara, proses legalitas status hak atas tanah menjadi dasar pokok terjadinya konflik tanah Eigendom Verponding yang disebabkan antara lain tidak selesainya proses pendaftaran tanah di Indonesia oleh pemerintah atau pemilik tanah itu sendiri. Kemudian aparat negara sering mengambil alih secara  paksa  tanah  dari  tangan  orang  yang  disebut  proyek  pembangunan.  Meskipun pengambilalihan  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  penghapusan  tanah-tanah milik  pribadi,  namun  tidak  terjadi  proses  pemberian  ganti  rugi  yang  memadai  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  undang-undang  agraria  nasional.  Di  sini  terjadi  konflik  hukum  satu sama lain.
Kata kunci: Teori Kebijakam Publik, Verponding Eigendom Tanah dan Teori Kepemilikan.

## Abstract
This research will be carried out with the aim of being able to find out how agrarian law sees and  resolves  problems  in  land  ownership  disputes  on  land  that  has  Eigendom  Verponding problems in Indonesia. This research is a normative juridical research, which places norms, laws  and  regulations,  court  decisions,  agreements  and  doctrines  as  the  main  study  and prioritizes  secondary  data  as  the  main  data.  This  study  then  found  that  in  many  cases  of Eigendom Verponding land disputes which were taken over by the state, the legality process of land  rights  status  became  the  main  basis  for  the  occurrence  of  Eigendom  Verponding  land conflicts  which  were  caused,  among  others,  the  incomplete  land  registration  process  in Indonesia by the government or the land owner himself. Then the state apparatus often forcibly took  over  the  land  from  the  hands  of  people  called  development  projects.  Although  the expropriation was based on the legislation on the abolition of privately owned lands, there was no process of providing adequate compensation as regulated in the provisions of the national agrarian law. Here there is a legal conflict with each other.
Keywords: Public Policy Theory, Verponding Eigendom of Land and Ownership Theory.

## A. PENDAHULUAN
Istilah agraria berasal dari kata akker (Belanda), agros (Yunani) berarti tanah pertanian, agger  (Latin)  berarti  tanah  atau  sebidang  tanah,  agrarius  (Latin)  berarti  budidaya,  sawah, pertanian, agrarian (Inggris) berarti pertanian tanah. Dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa  pengertian  agraria  berkaitan  dengan  tanah,  atau  dengan  pembagian  atau  pembagian
tanah; sebagai hukum agraria. Arti yang lebih luas dari 'agraria' melibatkan tanah, air, bukan hanya arti 'urusan tanah' (Arwana & Arifin, 2019).
Definisi  'tanah'  dalam  kehidupan  kita  dapat  digunakan  untuk  banyak  tujuan.  Dalam hukum pertanahan, kata 'tanah' digunakan dalam pengertian yuridis, sebagai suatu pengertian yang secara formal diberikan batasan-batasan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada  hak  menguasai  negara  (Rangkuti,  2017).  Ditentukan  adanya  berbagai  hak  atas  tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dimiliki oleh rakyat. Dengan demikian jelaslah, bahwa 'tanah' dalam pengertian yuridis adalah 'permukaan bumi'. Dalam hal ini, tanah dapat dilihat sebagai bagian integral dari aset properti bernilai ekonomi, dan karena itu paling rentan terhadap konflik (Lubis, 2019).
Pengertian Eigendom  adalah hak yang paling sempurna atas suatu  benda. Seseorang yang memiliki hak eigendom dapat memperlakukan segala sesuatu terhadap objeknya sendiri asalkan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  atau  hak  orang  lain  (Hayati,  2016).  Cara memperoleh hak Eigendom adalah sebagai berikut:
1. Pengambilan (pembukaan lahan);
2. Natrekking (peningkatan objek karena perubahan alam);
3. Perjalanan waktu / Verjaring;
4. Penyerahan (overdracht/Levering)
Menurut  undang-undang  Hindia  Belanda,  “Hak  eigendom  adalah  hak  untuk mendapatkan kesenangan gratis dari suatu objek dan untuk mengontrolnya sepenuhnya asalkan tidak digunakan bertentangan dengan Undang-undang atau aturan umum yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang untuk membentuknya dan ketika itu tidak mengganggu hak orang lain, kecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan restitusi” (Djalins, 2015). Hak eigendom atas tanah dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Eigendom menurut BW tanpa hak Penguasa
Dalam Undang-undang Hindia Belanda Hak Eigendom atas tanah ini hanya diberikan untuk  keperluan  perluasan  kota  dan  desa  termasuk  juga  pekuburan  dan  pendirian bangunan kerajinan serta untuk memperluas yang sudah ada. Pemberian tanah dengan hak  Eigendom  tidak  boleh  melebihi  sepuluh  bouw  (Bouw  =  7000-7400m).  Hak Eigendom atas tanah-tanah tersebut dapat diberikan kepada setiap orang, juga kepada bangsa Indonesia (Priambodo, 2018).
2. Eigendom dengan hak pengusaha Jenis hak eigendom ini adalah hak eigendom di tanah-tanah pribadi. Dalam peraturan- peraturan  yang  berlaku  pada  masa  pemerintahan  kolonial  Hindia  Belanda  tidak  ada ketentuan  mengenai  apa  yang  disebut  tanah  pribadi.  Hanya  saja  orang  menyebutnya sebagai 'particuliere landerijen' yaitu tanah besar atau kecil yang pada umumnya ada penduduknya yang sudah ada sejak zaman VOC dan kemudian di bawah Daendels dan Raffles dijual kepada perorangan sehingga pembeli mendapat 'hak tinggi'. Fenomena inilah yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah Verponding Eigendom saat ini, dengan dasar permasalahan penguasaan tanah dan menjadi obyek sengketa di kemudian hari. Hukum Agraria setidaknya dapat dilihat dari Hukum Agraria Eropa, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Pada prinsipnya hukum Eropa sebelum Revolusi Perancis, Raja adalah wakil Tuhan di muka bumi, sehingga pada saat Raja-raja di Eropa mempunyai kekuasaan yang besar untuk mengatur negaranya, bahkan raja dianggap berkuasa atas segala  sesuatu,  Raja  adalah  penguasa  negara  dan  Raja  memerintah  tanah  di  negara mereka. Di Prancis berlaku semboyan Le'etat c'es Moi atau 'negara adalah saya', teori yang mencerminkan kekuatan besar  atas tanah.  Raja dianggap sebagai  wakil Negara dan  pemilik  tanah  Negara.  Teori  ini  juga  berlaku  di  Inggris  dan  Belanda.  Indonesia sebagai  jajahan  Belanda  memberlakukan  teori  ini  di  Indonesia,  yang  berarti  bahwa semua tanah di Indonesia adalah milik Raja dan karena Raja tunduk pada administrasi
kolonial, maka semua tanah di negara jajahan itu menjadi milik Raja Belanda (Andreas et al., 2019).
Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari adanya suatu kesenjangan yang berada di dalam  pemanfaatan  ataupun  otoritas  karena  adanya  suatu  undang-undang  yang  sifatnya diskriminatif ketika mengatur hubungan yang terdapat di dalam otoritas tersebut. Oleh karena itu,  banyaknya  konflik  yang  terjadi  di  dalam  konflik  agraria  yang  sedang  terjadi  di  negara Indonesia dapat  relevan  jika diidentifikasi  dengan identifikasi  ini (Creydt &  Fischer, 2018). Berasarkan  pendapat  dari  sseorang  aktivis  bernama  USep  Setiawan,  impelemntasi  dari kebijakan  yang  salah  urus  serta  adanya  ketidakseimbangan  dalam  kepemilikan  tanah menyebabkan  adanya  konflik  sosial  dalam  urusan  pertanahan.  Berbagai  permasalahan  dan konflik  dalam  agraria  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  adanya  suatu  kondisi  yang menyebabkan  rasa  ketidakadilan  bagi  berbagai  kalangan  masyarakat  yang  memiliki  mata pencaharian  yang  bersumber  dari  tanah  dan  sumber  daya  alam  lainnya.  Adapun  penerapan konsep mengenai kepemilikan dan hak penguasaan negara kepada sumber daya ala mini akan menyebabkan adanya konflik agraria ini (Wibowo, 2017).
Kesejahteraan milik rakyat merupakan tujuan utama dari konsep hak penguasaan milik negara  terhadap  sumber  daya  alam  negara  tersebut.  Namun  sayangnya  pengimplementasian dari  konsep  ini  menyebabkan  adanya  legalitas  bagi  negara  untuk  memberikan  hak  dan  juga kesempatan bagi para pengusaha swasta ataupun pemilik modal dalam memanfaatkan tanah tersebut  untuk  usaha  mereka  karena  dapat  dianggap  sebagai  suatu  pembangunan  ekonomi (Wicaksono & Purbawa, 2018). Konsekuise yang muncul dari keadaan ini adalah hilangnya hak  milik  masyarakat  sekitar  atas  tanah-tanah  yang  diberikan  kepada  para  pemilik  modal tersebut,  sehingga  kemudian  masyarakat  yang  ada  kehilangan  mata  pencaharian  mereka.  Di saat yang sama, masyarakat yang merasa terusir melakukan perlawanan karena munculnya rasa ketidakadilan di dalam diri mereka, hingga kemudian hal tersebut akan menimbulkan konflik (Rusmiyati & Hikmawati, 2012).
Konflik  agraria  juga  tampak  dalam  hukum  agraria  yang  bersumber  dari  berbagai sumber  hukum.  Menurut  Teori  Pluralisme  Hukum,  sengketa  Agaria  merupakan  akibat  dari semakin bertentangannya hukum yang dikeluarkan oleh banyak pihak, khususnya hukum adat dan  hukum  negara.  Teori  pluralisme  menekankan  bahwa  konflik  agama  dihasilkan  dari pembebanan dua oposisi hukum, hukum negara di satu sisi dan hukum adat di sisi lain (Nurdin & Tegnan, 2019). Dalam sengketa harta benda tertentu yang melibatkan kelompok-kelompok yang diatur oleh hukum  adat dan negara, misalnya, negara bertindak sebagai pemegang dan pembuat  kebijakan/hukum  tertentu.  Teori  kebijakan  juga  memperkuat  sudut  pandang  ini. Pengertian ini juga sering digunakan untuk menjelaskan asal-usul sengketa agraria.
Konflik  agraria  adalah  hasil  dari  inisiatif  negara  tertentu,  seperti  kebijakan pembangunan, menurut teori ini (Van Assche et al., 2014). Semua potensi dan sumber daya yang  ada,  termasuk  pertanian  dan  alam,  dipertaruhkan  oleh  strategi  pembangunan.  Untuk memperoleh  modal  sebanyak  mungkin  untuk  ekspansi.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan munculnya bentuk-bentuk kapitalisme baru yang mengancam wilayah penghidupan manusia. Karena adanya program konsesi bagi pemilik modal/investor besar dalam penguasaan tanah, para korban yang diusir dari tanah mereka (Paul, 2013).
Dalam  kasus  tanah  terbengkalai  Eigendom  Verponding  apakah  pemerintah  bisa bersembunyi  di  balik  keterbatasan?  Namun  fenomena  konflik  pertanahan  Eigendom Verponding  selain  berkaitan  dengan  teori  konflik  juga  berdampak  pada  belum  optimalnya pelayanan pemerintah di bidang pertanahan, sehingga fenomena hukum ini dapat dikaji juga dalam Teori Pelayanan Publik..
Menurut  A.P.  Parlindungan,  anggaran  pendaftaran  tanah  adalah  yang  paling  mahal, sehingga tergantung pada anggaran yang tersedia, urusan kepegawaian, dan infrastruktur yang dibutuhkan sehingga daerah-daerah tertentu diprioritaskan, terutama yang memiliki lalu lintas
perdagangan tinggi satu sama lain, berdasarkan pertimbangan menteri terkait dan urgensi yang ada  (Elder  et  al.,  2016).  Dalam  kondisi  pluralisme  hukum  yang  ada,  pengambilalihan  tanah oleh Negara, dan tidak terlaksananya program pemerintah dengan baik, maka terjadilah konflik tanah Eigendom Verponding. Konflik yang berlarut-larut harus terkait dengan banyak aspek, seperti kebijakan publik dalam kaitannya dengan pelayanan (Tegnan, 2015).
Melalui  penjelasan  di  atas,  maka  penulis  bermaksud  untuk  meneliti  mengenai bagaimana  hukum  agraria  melihat  dan  menyelesaikan  permasalahan  dalam  sengketa kepemilikan tanah pada lahan yang memiliki permasalahan Eigendom Verponding di negara Indonesia.

## B. KAJIAN LITERATUR

## 1. Reforma Agraria
Secara etimologis, The Law Dictionary mendefinisikan agraria adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, atau pembagian atau pembagian tanah atau sebagai hukum agraria.  Dari  pengertian  tersebut,  agraria  dapat  diartikan  sebagai  pembagian  tanah.  Kata “agraria” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah masalah tanah pertanian atau pertanian atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilikan tanah (Arisaputra, 2016). Black's Law Dictionary mendefinisikan pengertian hukum tanah sebagai hukum yang berlaku di suatu negara dan berlaku bagi para anggotanya, baik hukum itu berbentuk undang-undang, administratif, atau kasus, dan proses hukum yang juga disebut lex terra; ley de terre (Sihombing & Lisdiyono, 2017).
Menurut  Badan  Pertanahan  Nasional,  reforma  agraria  adalah  penataan  kembali kepemilikan,  penguasaan,  dan  penggunaan  sumber  daya  agraria,  khususnya  tanah.  Pasal  2 Ketetapan IX/MPR/2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mendefinisikan  reforma  agraria  sebagai  suatu  proses  berkelanjutan  yang  meliputi  penataan kembali  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  untuk  mencapai  kepastian  dan perlindungan  hukum,  serta  keadilan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia (Herrayani et al., 2019).
Sehubungan dengan pengertian hukum pertanahan, maka pengaturannya adalah untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari tanah, yang menyangkut penguasaan atas tanah dan ciri- ciri  lainnya,  seperti  cara  penggunaan  tanah  berdasarkan  hukum  tanah,  penggunaan  sebagai bagian  dari  Tata  Ruang  dan/  atau  hukum  lingkungan,  dan  cara  mewariskan  tanah  yang berpedoman pada hukum waris (Doly, 2016). Oleh karena itu, menurut Boedi Harsono, setiap undang-undang  pertanahan  memuat  ketentuan  tentang  berbagai  penguasaan  tanah.  Seluruh penguasaan  atas  tanah  (HPAT)  memuat  rangkaian  kekuasaan,  tugas,  dan/atau  larangan  bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu terhadap tanah yang boleh atau dilarang untuk dilakukan, yang  merupakan  isi  dari  hak  milik  penguasaan  yang  menjadi  kriteria  atau  pembeda  hak penguasaan atas tanah dalam hukum pertanahan (Sudiyono & Elisa, 2018).
Agraria juga diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan pembagian tanah atau pembagian  tanah  dan  hukum  pertanahan.  Oleh  karena  itu,  hukum  agraria  merupakan  ilmu hukum  yang  sebenarnya  mempunyai  arti  yang  sangat  luas,  yaitu  mengacu  pada  tanah  dan pemilikan, penggarapan, dan pemilikan yang berkaitan dengan pemerataan pembagian tanah serta penerapan dan pelaksanaannya (Zakie, 2016). Hukum agraria memiliki sejarah panjang yang  sudah  ada  pada  tahun  82  SM.  Istilah  hukum  agraria  yang  ada  pada  masa  itu  biasanya berkaitan  dengan  pemerataan  tanah  yaitu  pembagian  tanah  umum  milik  negara  yang ditaklukkan. Politisi Romawi kuno, seperti Augustus Octavianus dan Marc Antony pada tahun 43  SM  memberlakukan  undang-undang  untuk  merebut  dan  menempatkan  kembali  tanah pribadi  dalam  koridor  hukum  agraria.  Reforma  agraria  juga  terkait  dengan  tanah  dan kepemilikannya, penggarapannya, dan penguasaannya (Nainggolan, 2016).
Hukum agraria mempunyai arti dan dimensi yang sangat luas yang meliputi tanah, air, dan dalam batas-batas tertentu juga ruang dan kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah. Menurut  Wiradi  dalam  Erizal  Jamal,  istilah  reforma  agraria  memiliki  nilai  lebih  dari  land reform. Menurut Erizal Jamal, pengertian reforma agraria dibarengi dengan program-program pendukung, termasuk program pascareformasi. Inti dari reforma agraria adalah menata kembali struktur  kepemilikan,  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  untuk  kepentingan  rakyat  banyak (Kristiyanto, 2017). Dengan pembatasan seperti di atas, pengertian reforma agraria jauh lebih komprehensif daripada land reform. Menurut Eduardo Climaco Tadem, prinsip utama dalam reforma  agraria  adalah  hak  petani  yang  tidak  memiliki  tanah  dan  nelayan  kecil.  Selain  itu, produsen  juga  diberikan  hak  untuk  memiliki  dan  menguasai  tanah  pertanian,  dengan memberikan  akses  penuh  terhadap  sumber  daya  alam  lain  dan  manfaat  dari  produksi  yang dilakukan (Maladi, 2013).
Menurut Noer Fauzi Rahman, reforma agraria bukan sekedar landreform yang dimulai dengan  redistribusi  tanah.  Menurut  Michael  Lipton,  land  reform  dimaksudkan  untuk mengentaskan  kemiskinan  dengan  meningkatkan  hak  atas  tanah  bagi  kaum  miskin.  Hal  ini dapat diartikan bahwa landreform adalah peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan, dan benar-benar dilaksanakan, untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan hak-hak masyarakat  miskin  atas  hak  atas  tanah.  Atau  dengan  kata  lain  land  reform  adalah  peraturan perundang-undangan yang dijalankan untuk mendistribusikan kembali kepemilikan tanah dan hak atas tanah untuk  kepentingan masyarakat miskin (Lund &  Rachman, 2016). Sedangkan menurut John Eaton, isu utama dalam land reform adalah pengadaan tanah atau penguasaan tanah berupa seignorial tanah (landlordism) dan tenancy atau sewa tanah. Menariknya, kedua jenis  penguasaan  tanah  ini  ada  selama  transisi  dari  feodalisme  ke  kapitalisme  di  bidang pertanian. Kepemilikan tanah individu muncul hanya setelah manusia mengadopsi gaya hidup menetap  dan  mulai  bertani  dan  beternak.  Secara  khusus,  kepemilikan  tanah  muncul  setelah munculnya tingkat produksi dan pertukaran komoditas tertentu (Sevilla-Buitrago, 2012).

## C. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yang  menempatkan  norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan serta doktrin sebagai kajian utamanya dan mengutamakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian dan studi literatur mengenai teori, penelitian terdahulu,  kajian,  dan  berita-berita  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Data  dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori analitik kepemilikan, kebijakan publik, dan teori konflik yang digunakan untuk mempelajari sinkronisasi antara das-sollen dan das-sein terkait dengan penyelesaian sengketa agraria eigendom verponding tanah.

## D. HASIL DAN DISKUSI

## 1. Sejarah Agraria di Indonesia
Hukum agraria Eropa/Belanda bertentangan dengan adat bila pemilikan tanah menurut hukum adat didasarkan pada kepemilikan bersama atau kemitraan (beschikkingsrecht). Dalam situasi  ini,  setiap  anggota  kemitraan  dapat  menggarap  tanah  dengan  terlebih  dahulu membersihkannya, dan jika mereka terus mengolahnya, tanah itu dapat menjadi milik mereka sendiri.
Pada saat Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Raffles mulai menyelidiki tegakan  tanah,  khususnya  di  pulau  Jawa.  Pada  13  Januari  1812,  Raffles  membentuk  panitia yang  bertugas  mempelajari  tegakan  tanah  dan  apa  saja  yang  dianggap  perlu  untuk memperlancar  roda  pemerintahan.  Pada  tanggal  14  Juni  1813,  ia  menyampaikan  sebuah kenangan  kepada  panitia:  Kekuasaan  dan  wewenang  pemimpin  Indonesia  terbatas  Negara tanah  akan  disewakan  kepada  kepala  desa,  yang  harus  bertanggung  jawab  tentang
pemanfaatannya kepada Pemerintah. Tanah-tanah itu harus disewakan kembali kepada petani dengan persyaratan ringan.
Raffles mendasarkan 'landrente-stelsel' pada pandangan bahwa sejak dahulu kala telah menjadi  tradisi  bahwa  Raja  dianggap  sebagai  pemilik  tanah.  Padahal  ini  adalah  pandangan yang  didatangkan  dari  India  dan  oleh  karena  itu  sudah  sewajarnya  para  petani  sebagai pengguna tanah membayar sewa kepada pemerintah yang menggantikan kedudukan raja-raja. Pandangan Raffles ini tidak heran karena di daerah-daerah Kesultanan di Jawa Tengah pada waktu  itu  sering  terjadi  kepala  persekutuan  diganti  oleh  para  abdi  raja,  terkadang  Raja memberikan  hak  kepada  pegawainya  atau  anggota  keluarganya  untuk  memungut  pajak  dari persekutuan. Dengan demikian raja mengambil  alih tanah persekutuan hukum  ke tangannya sendiri, sehingga hak ulayat dipegang oleh Raja, dan oleh karena itu timbul anggapan, bahwa tanah itu adalah milik Raja.
Oleh karena itu hilanglah hak ulayat, hak untuk menikmati, hak untuk didahulukan, hak untuk menggembalakan ternak, sedangkan hak milik atas tanah berubah bentuk dan dihasilkan menjadi  hak  untuk  bekerja  atau  hak  untuk  mengusahakan  yang  sangat  goyah.  Pandangan Raffles yang keliru ini mempengaruhi politik agraria Hindia Belanda pada abad ke-19.
Ketika Indonesia dikembalikan oleh Inggris ke Belanda pada tahun 1816, maka pada tanggal  1  Mei  1827  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  mengeluarkan  risalah  yang  berisi bahwa orang Jawa tidak cakap mencari hasil bumi yang bisa dijual di pasar Eropa. Karena jiwa 'primitief-conservatief'  serta  tingkat  pendidikan  mereka  yang  lebih  rendah  sehingga  mereka tidak mungkin menerima sesuatu yang baru tentang cara mengolah tanah.
Van den Bosch, seorang perwira tinggi di Hindia Belanda, menerapkan tanam paksa. Semua tanah adalah milik Raja, jadi setiap petani harus membayar sewa dengan menyerahkan sebagian dari hasil panen mereka. Sistem Van den Bosch dikenal sebagai 'Cultuurstelsel' atau 'kultivasi paksa'. Selain itu ada juga tanah pertanian yang diusahakan oleh pengusaha swasta Eropa  yang  memperoleh  tanah  dari  Pemerintah  dengan  cara  sewa,  tetapi  kebijakan menyewakan tanah ini kepada swasta dihentikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1839.

## 2. Tanah Pribadi
Keberadaan  tanah  pribadi  merupakan  kemauan  politik  pemerintah  kolonial  Hindia Belanda  yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangannya.  Tujuan  menjual  tanah secara  besar-besaran  kepada  pihak  swasta  terutama  untuk  keuntungan  finansial  atau  untuk mengisi  kas  Pemerintah  Belanda  dan  Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda,  dan  pembukaan hutan  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda  mengingat keterbatasan dana dan personel.
Dengan demikian, tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh orang-orang pribadi, baik itu orang  Belanda  maupun  orang  Eropa  yang  berkebangsaan  Belanda.  Akibat  dari  tanah-tanah pribadi yang ada adalah munculnya 'tuan tanah-tuan tanah besar' dengan 'hak-hak seignorial' (landheerlijke rechten) yang merupakan hak-hak istimewa yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda.  Jadi  tanah  pribadi  ini  hampir  seperti  'Negara  kecil  di Negara Bagian' (Staatjes binnen de Staat).
Tuan-tuan (pemilik) tanah pribadi terdiri dari orang Eropa dan orang Timur. Hampir jarang kita jumpai orang Indonesia sebagai pemilik tanah pribadi. Yang dapat memiliki tanah pribadi tidak hanya personilnya, tetapi badan hukum seperti perseroan terbatas dan kotamadya, seperti Jakarta dan Surabaya.

## ARTIKEL

## 3. Sistem Pertanahan Republik Indonesia
a. Hak milik atas tanah
Semua  tanah  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  milik  rakyat Indonesia. Selain itu, merupakan keyakinan agama bahwa semua tanah di dalam batas- batas Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan  tanah  bersama  sebagai  milik  nasional  menunjukkan  ciri-ciri  keperdataan, yaitu interaksi antara masyarakat Indonesia dengan hukum adat. Namun demikian, hak bangsa  Indonesia  bukan  berarti  hak  milik  pribadi  yang  tidak  memungkinkan  adanya hak perseorangan.
Ungkapan 'penguasa' dapat digunakan baik secara fisik maupun hukum; mereka juga memiliki makna sipil dan publik. Kontrol hukum menyia-nyiakan hak yang diakui oleh hukum  dan  umumnya  memberikan  pemegang  hak  kemampuan  untuk  secara  fisik menguasai tanah dengan hak pribadi. Bentuk lain dari kontrol yudisial, yaitu pemberian kewenangan untuk mengelola tanah dengan hak pribadi yang berwujud, menghasilkan pelaksanaan kontrol fisik oleh orang lain. Misalnya, jika tanah yang disewa disewakan kepada pihak ketiga, maka tanah yang disewa secara fisik dikuasai oleh pihak ketiga. Dalam situasi ini, pemilik tanah dengan kontrol hukum memiliki hak untuk menuntut penguasaan fisik atas tanah yang disengketakan.
Dalam hukum pertanahan juga diketahui bahwa penguasaan hukum tidak memberikan penguasaan yang sebenarnya atas daerah yang bersangkutan. Kreditur yang memiliki hak agunan atas tanah memiliki yurisdiksi hukum atas tanah yang dijadikan jaminan, sedangkan pemiliknya tetap menguasai secara hukum atas tanah yang dijaminkan. Hak menguasai tanah jika berhubungan dengan tanah orang perseorangan (badan hukum). Oleh  karena  itu,  yang  dimaksud  dengan  hak  menguasai  atas  tanah  adalah  hak menguasai  berdasarkan  suatu  hak  atau  kuasa  yang  memberikan  wewenang  untuk bertindak tergantung seberapa tepat hak seseorang itu.
Pemilik  tanah  pada  awalnya  mengambil  wilayah  yang  dihuni  oleh  masyarakat  adat, yang  kemudian  dikenal  sebagai  tanah  ulayat  (tanah  bersama).  Di  tempat-tempat pedesaan  di  luar  Jawa,  tanah  diakui  baik  berdasarkan  garis  keturunan  atau  ikatan geografis di bawah hukum adat yang tidak tertulis. Budidaya alternatif mengarah pada akuisisi progresif penguasaan tanah oleh anggota masyarakat yang diatur oleh hukum adat,  seiring  dengan  perubahan  pola  sosial  ekonomi.  Sistem  kepemilikan  komunitas kemudian mengenal sistem kepemilikan individu ini.
Dalam hukum pertanahan nasional terdapat berbagai hak penguasaan atas tanah, yaitu:
1) Hak bangsa Indonesia sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah memiliki aspek keperdataan dan publik.
2) Hak menguasai dari negara semata-mata bersifat publik.
3) Hak atas tanah masyarakat hukum adat memiliki aspek sipil dan publik.
4) Hak  perseorangan,  bersifat  keperdataan  terdiri  atas  hak  atas  tanah  sebagai  hak perseorangan  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  telah  mengakar  pada hak-hak bangsa. Berbagai hak atas tanah dalam Pasal 16 menentukan bahwa, hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh orang perseorangan itu meliputi: Hak milik, Hak kultivasi, Hak guna bangunan, Hak penggunaan, Hak sewa, Hak pembukaan lahan, Hak memungut hasil hutan, dan Hak-hak lain termasuk hak-hak di atas ditetapkan oleh hukum dan hak sementara.
Karena hak rakyat Indonesia bersifat komunalistik, maka ada ketentuan Hak Menguasai Negara atas tanah (HMN). HMN tidak diartikan menguasai fisik secara mutlak, tetapi semata-mata sebagai tugas mengurus semua tanah bersama yang tidak memungkinkan dilakukan  sendiri  oleh  seluruh  bangsa  Indonesia.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya, rakyat Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanah, pada tingkat tertinggi
dilimpahkan  kepada  Negara  Indonesia  sebagai  organisasi  kekuasaan  rakyat.  Dalam prakteknya, HMN seringkali mengabaikan hak individu atas tanah seperti yang terjadi pada  kasus  Verponding  Eigendom  karena  pengambilalihan  tanpa  kompensasi  yang layak sebagaimana diatur dalam hukum agraria.
Negara tidak memiliki wewenang untuk menjual atau menggadaikan properti. Ketika kewenangan HMN berinteraksi dengan hak milik perseorangan dan hak ulayat, maka terjadilah masalah pertanian (tanah bersama). Orang-orang yang ada sebelum negara memiliki hak untuk hidup, hak ekonomi, hak politik, hak sosial budaya, dan hak ekologi yang  melekat  di  dalamnya.  Konstitusi  kita,  yang  berasal  dari  tahun  1945,  mengakui semua hak asasi manusia.
Menurut  peraturan  perundang-undangan:  Berdasarkan  hak  menguasai  dari  Negara, ditentukan  adanya  berbagai  hak  di  permukaan  bumi  yang  disebut  tanah,  yang  dapat diberikan  kepada  dan  dimiliki  oleh  orang-orang  baik  sendiri  maupun  bersama-sama dengan  orang  lain,  serta  kesatuan  undang-undang.  Kata-kata  ‘baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang  dan  badan  hukum  lain’,  menunjukkan  bahwa dalam konsepsi Hukum Pertanahan Nasional, tanah-tanah tersebut dapat dikuasai dan digunakan  sendiri-sendiri  dan  tidak  ada  keharusan  untuk  menguasai  dan menggunakannya secara bersama-sama.
Sifat  privat  dari  hak  perseorangan  mengacu  pada  kemampuan  pemegang  hak  untuk menggunakan  tanah  yang  bersangkutan  untuk  kepentingan  pribadi  dan  keluarganya. Persyaratan undang-undang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia, laki-laki atau  perempuan,  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  hak  atas  tanah dan  memperoleh  manfaat  dan  hasil  untuk  dirinya  sendiri  dan  keluarganya.  Dalam rancangan Undang-undang Hak Milik Negara, frasa “untuk kepentingan dan hasil akhir bagi dirinya dan keluarganya” menunjukkan sifat manusiawi dari hak atas tanah.
b. Konversi tanah verponding eigendom menjadi hak milik Eigendom atas status tanah yang diterapkan pada saat Undang-Undang Agraria Hindia Belanda  setelah  berlakunya  undang-undang  agraria  harus  diubah  menjadi  hak  milik melalui pendaftaran tanah adalah tugas pemerintah dan pemilik tanah.
Ketentuan  mengenai  hak  atas  tanah  menurut  undang-undang  Belanda  yang  disebut Eigendom, tidak berlaku lagi sejak berlakunya undang-undang agraria nasional. Untuk memberikan kepastian dan kejelasan hukum kepada pemegang hak Eigendom, maka dibuatlah  ketentuan  konversi.  Dengan  adanya  ketentuan  konversi  tersebut  maka  hak eigendom  sebagai  hak  milik  perseorangan  atau  kelompok  atas  tanah  tersebut  diubah menjadi  hak  milik  dengan  kekuatan  kepemilikan  yang  hampir  sama.  Ketentuan konversi  adalah  bahwa  hak  eigendom  atas  tanah  yang  ada  pada  mulanya  berlaku Undang-Undang  Republik  Indonesia,  yang  sejak  saat  itu  menjadi  hak  milik,  kecuali yang mempunyai hak tidak berhak.
Kata  'konversi'  berasal  dari  bahasa  Latin  convertera  yang  berarti  membalikkan  atau mengubah nama dengan memberi nama baru atau sifat baru sehingga memiliki isi dan makna baru. Yang dimaksud dengan konversi hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah  yang  lama  menjadi  hak  atas  tanah  yang  baru  menurut  peraturan  perundang- undangan  agraria.  Jauh  sebelum  undang-undang  agraria  Republik  Indonesia  telah dikenal istilah konversi hak atas tanah. Seperti halnya dalam hal hak milik adat menjadi hak  subyek  hukum  perdata  barat  (BW)  yang  disebut  agrarische  Eigendom  dan  hak kuasa  menjadi  hak  pakai  hak  kelola.  'Konversi  hak  atas  tanah'  berbeda  dengan 'peralihan hak atas tanah'. Konversi hak atas tanah berkaitan dengan jenis-jenis hak atas tanah yang ada sebelum dan sesudah berlakunya peraturan perundang-undangan agraria Republik Indonesia. Sedangkan peralihan hak atas tanah berbicara tentang proses atau tata cara pemindahan hak atas tanah dari satu pihak kepada pihak lain.
Hak  milik  (Eigendom)  adalah  hak  tertinggi  yang  dimiliki  sepenuhnya  oleh  seorang warga  negara  untuk  selama-lamanya  dan  dapat  diturunkan  kepada  keturunannya sesudahnya. Salah satu penyebab hak ini adalah hak tertinggi yang sifatnya tetap dan tentunya tanpa batas waktu yang ditetapkan, pada awal munculnya hak ini posisi negara sendiri menjadi terpinggirkan sebagai penguasa hajat hidup orang banyak. Sedangkan untuk hak-hak lain menurut peraturan perundang-undangan agraria Republik Indonesia mempunyai  batas  waktu,  dan  tanahnya  dikuasai  oleh  Negara,  tanah  negara.  Bagi mantan pemegang hak atas tanah diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan hak atas tanah bekas haknya sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan umum atau tidak ditempati oleh masyarakat luas.
Secara garis besar konversi hak atas tanah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1) Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah barat;
2) Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas hak Indonesia;
3) Konversi hak atas tanah yang berasal dari bekas tanah pemerintahan sendiri.
c. Hak menguasai negara (HMN) Hak  menguasai  negara,  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan, yang  menurutnya  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alamnya,  pada tingkat tertinggi dikelola oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat. Dalam hukum agraria yang dikuasai, hak menguasai negara memberikan kewenangan sebagai berikut:
1) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
2) Menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dengan bumi, air, dan luar angkasa;
3) Menetapkan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut bumi, air, dan ruang angkasa.
Kewenangan negara yang bersumber pada hak  menguasai  negara menurut ketentuan undang-undang  harus  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat, dalam arti kebangsaan, kemakmuran, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ditetapkan pula bahwa hak menguasai negara di atas pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada daerah-daerah otonom dan masyarakat hukum adat, semata-mata diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan yang ada.
Hak  Menguasai  Negara  (HMN)  adalah  istilah  yang  diberikan  oleh  hukum  agraria nasional kepada badan hukum dan hubungan hukum yang konkrit antara Negara dan tanah Indonesia. Kewenangan negara di bidang pertanahan merupakan pendelegasian tugas  negara.  Dalam  penjelasan  undang-undang  disebutkan  bahwa:  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria didasarkan pada penetapan bahwa untuk mencapai apa yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang  Dasar  tidak  perlu  dan  tidak  pada  tempatnya,  bahwa  bangsa  Indonesia  atau negara  yang  bertindak  sebagai  pemilik  tanah.  Lebih  tepat  jika  negara,  sebagai organisasi  kekuasaan  dari  seluruh  rakyat  (bangsa)  bertindak  sebagai  badan  yang berkuasa.
Dasar negara untuk menguasai dan mengatur pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang  disebut  dengan  hak  menguasai  negara  (HMN)  dijamin  oleh  konstitusi.  Muara adalah  kesejahteraan  terbesar  manusia.  Dalam  konsep  negara  integralistik  yang dikemukakan  oleh  R.  Supomo  dalam  sidang  BPUPKI  pada  tanggal  31  Mei  1945, pembangunan  ekonomi  (termasuk  tanah)  menggunakan  sistem  'sosialisme  negara', yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Orientasi HMN adalah: ‘Bumi, air, dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.’ Oleh karena itu tujuan HMN
adalah  ‘untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.
Dalam  pelaksanaannya,  HMN  harus  memiliki  semangat  nilai-nilai  dasar  Pancasila. Dalam  melaksanakan  HMN  Pemerintah  harus  berpedoman  pada  amanat  UUD  1945 yaitu tentang kemerdekaan, keadilan, kewajaran, pemerataan, dan kemakmuran. Dalam konteks kenegaraan, HMN harus benar-benar memperhatikan dua hal sekaligus dalam keseimbangan  yang  mumpuni  yakni  antara  kepentingan  pembangunan  dan  hak-hak dasar rakyat (baik individu maupun komunal). Di satu sisi pemerintah pusat dan daerah berwenang  memberikan  izin  kepada  investor  untuk  kepentingan  nasional,  termasuk untuk kemakmuran rakyat melalui mekanisme perpajakan. Namun pada saat yang sama Pemerintah berkewajiban menegakkan hak-hak masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya (adat).
d. Pencabutan hak atas tanah
Pengambilalihan  tanah  eigendom  Verponding  oleh  pemerintah  sehubungan  dengan ketentuan pencabutan tanah. Negara menurut undang-undang berhak mencabut hak atas tanah sebagai berikut: bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan  negara  serta  kepentingan  bersama  rakyat,  hak  atas  tanah  dapat  dicabut,  dengan memberikan  ganti  rugi  yang  layak  dan  dengan  cara-cara  yang  diatur  oleh  undang- undang.
Dengan  demikian  unsur-unsur  pencabutan  hak  atas  tanah  adalah  sebagai  berikut: Kepentingan  bangsa/negara,  kepentingan  bersama  rakyat,  sebagai  bagian  dari kepentingan  umum,  oleh  karena  itu  apabila  dicabut  hak  atas  tanah;  harus  diberi kompensasi; layak; dan harus sudah diatur dengan undang-undang.
Dalam sistem hukum  agraria nasional kita tidak mengenal  adanya perampasan tanah orang  untuk  pembangunan,  kecuali  (sita)  sebagai  tindak  pidana.  Demikian  pula perampasan  karena  (selisih)  pandangan  politik  seseorang,  tetapi  semuanya  harus dengan ganti rugi, dan patut baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang terkena pencabutan  hak  atas  tanah.  Demikian  pula  pencabutan  hak  yang  terjadi  sepihak  dari pemerintah, harus diupayakan karena telah ada kehendak bersama seperti yang terjadi dalam pembelian biasa. Schenk menyatakan bahwa setiap kerugian langsung dan akibat pencabutan hak harus diberikan ganti rugi. Dalam banyak kasus penyelesaian sengketa Eigendom  Verponding  oleh  pemerintah  atau  bahkan  swasta  seringkali  mengabaikan ganti rugi kepada pemilik tanah dan hal inilah yang membuat terjadinya konflik.

## 4. Hukum Agraria Dalam Kasus Eigendom Verponding Tanah
Kasus Eigendom Verponding Tanah X merupakan kasus konflik hukum bidang agraria, khususnya pertanahan, dan pada umumnya sebagai bagian dari masalah atau konflik agraria. Konflik  agraria  bersifat  multidimensi  sehingga  tidak  dapat  dilihat  hanya  sebagai  masalah agraria  atau  aspek  hukum  saja,  tetapi  juga  terkait  dengan  variabel  non-hukum.  Landasan hukum agraria nasional adalah dasar negara Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPR, serta ketentuan-ketentuan tanah agraria nasional. Ada beberapa undang-undang sektoral yang terkait dengan agraria, yaitu undang-undang tentang kehutanan; Sumber air; Perikanan; Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil;  Penanaman  Modal;  dan  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Hukum  agraria  nasional  dianggap  sebagai  payung  hukum  dari  semua  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agraria dan pertanahan. Namun secara de facto telah  terjadi  ketidaksinkronan  antara  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  agraria nasional  dengan  peraturan  perundang-undangan  sektoral  sehingga  timbul  konflik  hukum. Konflik hukum peraturan perundang-undangan seperti tidak sinkronnya isi materi hukum tidak hanya terjadi antara peraturan perundang-undangan sektoral itu sendiri dengan hukum agraria
nasional,  tetapi  juga  antara  hukum-hukum  sektoral  itu  sendiri.  Konflik  hukum  perundang- undangan yang kurang sinkron ini merupakan salah satu faktor utama terjadinya sengketa dan konflik agraria selama ini.
Tidak  adanya  sinkronisasi  vertikal  dalam  peraturan  perundang-undangan,  yang pedomannya  dikembalikan  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang menerapkan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, membuatnya tidak berlaku jika  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  (Lex  superior derogat  legi  inferiori).  Menurut  asas  hukum  lex  specialis  derogat  legi  generali,  tidak  ada kesesuaian antara undang-undang khusus dengan undang-undang lainnya. Undang-undang lain harus dibuat sesuai dengan lex specialis derogat legi generali. Selain undang-undang yang lebih baru  disahkan  daripada  undang-undang  lain  yang  sejenis,  undang-undang  lama  dengan sendirinya  tidak  berlaku  (Lex  posterior  derogat  legi  priori  orlex  posterior  derogat  legi anteriori).
Kekuasaan hukum peraturan perundang-undangan menurut hierarkinya, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan bahwa dalam ayat ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penyetaraan  segala  bentuk  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  pemikiran  bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Apabila  dalam  hal  Eigendom  Verponding  tanah  X  telah  perbuatan  para  pihak mendasarkan  landasan  hukumnya  dalam  ketentuan  pasal  atau  pasal  dalam  peraturan perundang-undangan ternyata tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan di bidang agraria  maka  dikembalikan  ke  dasar  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  yaitu adalah  UUD  1945  dan  MPR.  Apalagi  tegakan  hukum  agraria  adalah  undang-undang  yang secara  khusus  mengatur  tentang  kedudukan  hukum  agraria  sebagai  payung  hukum.  Apabila terjadi pertentangan hukum yang tidak harmonis antara peraturan perundang-undangan agraria dengan peraturan perundang-undangan lainnya, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus  dikesampingkan  (lex  specialis).  Selain  undang-undang  agraria  nasional  yang diundangkan pada tahun 1960, undang-undang agraria atau undang-undang pertanahan tidak dapat  diterapkan  (Lex  posterior  derogat  legi  priori  atau  lex  posterior  derogat  legi  anteriori). Sengketa  klaim  eigendom  atas  tanah  yang  telah  diambil  alih  negara,  ditinjau  dari  Hukum Agraria, Teori Kepemilikan, dan Teori Pelayanan Publik sudah sangat jelas permasalahannya yaitu  sengketa  kepentingan  dan  hasrat  untuk  memiliki  tanah  yang  memiliki  nilai  kekayaan ekonomi tinggi.
Hak milik atas tanah Eigendom Verponding dalam hukum agraria versi Hindia Belanda secara mekanis peraturan perundang-undangan agraria nasional masih diakui selama dilakukan konversi  tanah  Eigendom  Verponding  menjadi  status  hak  milik  melalui  proses  pendaftaran tanah. Mekanisme ini jika dilaksanakan dengan baik akan memenuhi aspek Hak Milik, Hak Kebijakan Publik, dan dapat menghindari konflik.

## 5. Alternatif Solusi Penyelesaian Pendekatan dengan Teori
a. Teori Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Agraria Hak milik menjadi prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa atau konflik tanah Eigendom Verponding yang telah diambil alih oleh Negara. Tentu saja hak milik negara (HMN) untuk pembangunan dan kepentingan umum menjadi prinsip lain dalam pendekatan analisis dan penyelesaian sengketa tanah Eigendom Verponding atau tanah pribadi masa Hindia Belanda yang diambil alih oleh Negara.
Hak memiliki arti pengakuan atau klaim atas sesuatu (sesuatu-bisa berupa barang/fisik yang  berwujud,  jasa  atau  pengetahuan/informasi  yang  tidak  berwujud)  yang  dapat dipaksakan  atau  dihormati  oleh  pihak  lain.  Teori  Hukum  Agraria  Nasional  yang menghargai kepemilikan fisik  atau yuridis  harus  dihormati. Bromley mendefinisikan
hak kepemilikan sebagai hak untuk memperoleh secara aman aliran pendapatan/keuntungan bagi orang lain sehubungan dengan aliran pendapatan tersebut, yang terkait dengan transaksi.
Alexandr  Opoulou  mengungkapkan  tiga  elemen  dasar  hak  kepemilikan,  yaitu  (i) eksklusivitas hak untuk memilih penggunaan suatu sumber daya; (ii) eksklusivitas hak atas layanan sumber daya; dan (iii) hak untuk menukar sumber daya dengan persyaratan yang disepakati bersama.
Sedangkan Vincent RJ berpendapat bahwa 'hak' memiliki lima unsur utama, yaitu:
1) Subyek hak, yaitu pemegang hak. Mereka lebih sebagai individu, tetapi bisa juga dalam  bentuk  kelompok  (keluarga,  suku,  perusahaan,  bangsa,  negara,  wilayah, budaya, bahkan mungkin properti global)
2) Objek hak, apa yang menjadi haknya, baik positif maupun negatif sebagai tuntutan atas sesuatu hak.
3) Pelaksanaan hak, suatu kegiatan yang menghubungkan antara subjek (pemegang) dengan  objek  (apa  yang  diklaim  sebagai  hak)  (aktivitas  yang  menghubungkan subjek dengan objek).
4) Pembawa  kewajiban  korelatif,  ketika  hak  yang  melekat  pada  seseorang  berarti terhadap  orang  lain  yang  tidak  mendapatkan  hak  ini,  maka  perjuangan  untuk 'mengalahkan' semua hambatan penghalang dari pihak lain.
5) Pembenaran suatu hak, adalah pertanyaan tentang pembenaran bahwa sesuatu itu adalah  milik  orang/kelompok  (pertanyaan  tentang  pembenaran  suatu  hak).  Oleh karena  itu,  hak  harus  didasarkan  pada  tuntutan  terhadap  objek  hak  itu,  dan diharapkan tidak ada pihak lain yang keberatan.
Berdasarkan hak milik yang dijamin oleh hak  asasi  manusia yang  bersifat  universal, tentunya  akan  menjadi  nilai  filosofis  dalam  peraturan  perundang-undangan. Pertanyaannya  adalah  sejauh  mana  hukum  berjalan  efektif  di  tengah  masyarakat Indonesia.
b. Teori kontrak sosial dalam perspektif hukum agraria Teori yang cocok untuk kasus tanah Eigendom Verponding diambil alih oleh Negara antara  lain  dalam  perangkat  kajian  Teori  Kontrak  Sosial,  bahwa  setiap  orang  dalam suatu keadaan saling membutuhkan sehingga terjadi Kontrak Sosial. Hukum lahir dari atas  (pejabat)  atau  masyarakat  (living  law).  Hukum  masyarakat  akan  diasosiasikan dengan kesepakatan masyarakat atau Kontrak Sosial. Hukum pada mulanya lahir dari nilai  yang  harus  dipertahankan  (good  value)  atau  nilai  yang  tidak  diinginkan  (bad value).  Nilai  dalam  hal  ini  adalah  gambaran  tentang  apa  yang  diinginkan,  layak, berharga,  yang  mempengaruhi  perilaku  sosial  orang  yang  memiliki  nilai  tersebut. Untuk  menjaga  dan  melindungi  sesuatu  yang  memiliki  nilai  tersebut,  anggota masyarakat  berkumpul  untuk  membahas  bagaimana  sesuatu  yang  bernilai  dapat dilindungi  dan  dipelihara.  Selanjutnya,  anggota  masyarakat  membuat  kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan ini disebut 'kontrak sosial', dan itulah yang disebut hukum, yang merupakan aturan atau pedoman dalam interaksi di antara anggota masyarakat. Dalam hal ini kesepakatan diambil oleh sebagian anggota masyarakat.
John  Locke  memulai  dengan  mengemukakan  bahwa  sifat  manusia  adalah  sama  satu sama  lain.  Namun  berbeda  dengan  Hobbes,  Locke  menyatakan  bahwa  sifat  manusia tidak ingin memenuhi keinginan dengan kekuasaan tanpa memperhatikan manusia lain. Menurut  Locke,  manusia  itu  sendiri  memiliki  pengertian  yang  mengajarkan  prinsip bahwa  karena  manusia  yang  setara  dan  mandiri  tidak  perlu  merusak  dan  merusak kehidupan  manusia  lain.  Oleh  karena  itu,  kondisi  alam  bagi  Locke  sangat  berbeda dengan kondisi alam menurut Hobbes. Menurut Locke, di bawah kondisi alam, sudah ada pola pengaturan dan hukum alam secara teratur karena manusia memiliki pikiran
yang  dapat  menentukan  apa  yang  benar  dan  apa  yang  salah  dalam  pergaulan  antar sesama.
Oleh karena itu, kondisi alam, menyebabkan sebagian orang yang biasanya memiliki kekuasaan, tidak menjamin keamanan penuh, adanya keinginan satu-dua pihak untuk memaksakan  kehendaknya  melalui  kekuasaan  yang  dimilikinya.  Jadi  seperti  halnya Hobbes,  Locke  juga  menggambarkan  upaya  untuk  melarikan  diri  dari  kondisi  tidak aman  secara  penuh  menuju  kondisi  yang  sepenuhnya  aman.  Manusia  menciptakan kondisi  buatan  (artificial)  dengan  mengadakan  Kontrak  Sosial.  Setiap  anggota masyarakat  tidak  sepenuhnya  menyerahkan  semua  haknya,  tetapi  hanya  sebagian. Antara  pihak  pemegang  (calon)  pemerintah  dan  masyarakat  tidak  hanya  hubungan kontraktual, tetapi juga hubungan saling percaya (fiduciary trust).
c. Teori kebijakan publik Teori kebijakan publik secara tegas menyatakan perlunya setiap kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak bermanfaat dan memiliki dampak yang baik baik bagi publik maupun masyarakat.  Berlarut-larutnya kasus  pertanahan merupakan cerminan buruknya kebijakan publik oleh pemerintah dalam masalah agraria atau pertanahan. Kasus-kasus pertanahan yang terdapat dalam database BPN RI merupakan kasus lama dan  kasus  baru  muncul  sebagai  implikasi  dari  kasus  lama.  Tipologinya  beragam meskipun pada prinsipnya penyelesaian sengketa melalui non-litigasi adalah win-win solution atau lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).
Kebijakan publik sebagai tindakan sosial pemerintah berubah menjadi tindakan yang berimplikasi pada hukum ketika kebijakan publik sebagai kewajiban Pemerintah yang dilindungi  dan  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan.  James  E.  Anderson mengkategorikan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:
1) Kebijakan Substantif dan Prosedural.
2) Kebijakan Distributif, Redistributif, dan Regulasi.
3) Kebijakan Barang Publik dan Barang Pribadi
Kebijakan  redistributif  adalah  salah  satu  kebijakan  mengenai  pengalihan  alokasi kekayaan,  kepemilikan,  atau  hak.  Kebijakan  publik  oleh  Pemerintah  tentunya berimplikasi  pada  hukum,  karena  kebijakan  di  bidang  pertanahan  diatur  dengan peraturan  perundang-undangan  bidang  agraria/pertanahan.  Carl  J  Federick sebagaimana  dikutip  Leo  Agustino  mendefinisikan  kebijakan  sebagai  serangkaian tindakan/kegiatan  yang  diajukan  oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan (kesulitan) dan peluang terhadap usulan pelaksanaan  kebijakan  tersebut  guna  mencapai  tujuan  tertentu.  Irfan  Islamy  seperti dikutip  Suandi  kebijakan  harus  dibedakan  dengan  hikmah.  Kebijakan  diterjemahkan menjadi kebijakan yang berbeda sama saja dengan wisdomyang berarti kebijaksanaan. Pengertian  diskresi  memerlukan  pertimbangan  pertimbangan  lebih  lanjut,  sedangkan kebijakan  mencakup  aturan-aturan  yang  ada  di  dalamnya.  James  E  Anderson  yang dikutip  oleh  Islamy  mengungkapkan  bahwa  kebijakan  adalah  serangkaian  tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk memecahkan masalah tertentu.
Cakupan  kajian  kebijakan  publik  sangat  luas  karena  mencakup  berbagai  bidang  dan sektor  seperti  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya,  hukum,  dan  sebagainya.  Selain  itu dilihat  dari  hierarkinya  kebijakan  publik  bersifat  nasional,  regional  maupun  lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.
Kebijakan  publik,  menurut  Easton,  adalah  alokasi  nilai-nilai  yang  otoritatif  kepada seluruh masyarakat atau alokasi nilai-nilai yang dipaksakan kepada semua kelompok.
Selain  itu,  Laswell  dan  Kaplan  menggambarkan  kebijakan  publik  sebagai  program yang direncanakan dari tujuan, nilai, dan praktik, atau sesuatu yang mencapai tujuan program,  nilai,  dan  praktik  yang  ditargetkan.  Budi  Winarno  mengutip  Pressman  dan Widavsky  yang  mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai  hipotesis  yang  memuat kondisi  awal  dan  hasil  yang  diharapkan.  Untuk  membuat  kebijakan  lain,  seperti kebijakan privat, kebijakan publik harus dibedakan dengan kebijakan lainnya.

## 6. Tinjauan Konflik Agraria dan Upaya Penyelesaiannya
Hukum  pertanian  nasional  berorientasi  pada  kepemilikan  komunal  dan  individu, sehingga ketika terjadi sengketa tanah Eigendom Verponding yang diambil alih oleh Negara, fenomena  ini  dapat  didekati  dengan  teori  konflik  dimana  para  pihak  memiliki  kepentingan sendiri-sendiri dalam konflik tersebut. Sejak pemerintah terlibat konflik, pemerintah menjadi kecil  dilihat  dari  aspek  Teori  Kebijakan  Publik  dimana  pemerintah  harus  mengeluarkan kebijakan yang baik untuk rakyat. Teori lain, teori kepemilikan yang ada dalam hal ini dapat diketahui ada tidaknya pelanggaran hak milik baik atas tanah milik perseorangan maupun Hak Milik Negara (HMN). Menurut Hukum Agraria Nasional, Negara memiliki HMN dengan dasar tujuan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak individu dan ulayat (hak ulayat dan pemerintahan sendiri).
Penyelesaian  sengketa  di  ruang  sidang  seringkali  menimbulkan  persoalan  baru. Masalah baru ini berkembang ketika para pihak menolak untuk menerima putusan pengadilan yang  memenangkan  salah  satu  dari  mereka.  Ketika  kasus  yang  sama  dibawa  ke  banyak organisasi peradilan, masalah lain berkembang. Sering terjadi konflik pertanahan yang dibawa ke Pengadilan Umum (PU) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berbeda, yang dapat menimbulkan  masalah  baru  dalam  penyelesaian  sengketa  properti.  Penyelesaian  sengketa melalui  non-litigasi  merupakan  bentuk  penyelesaian  sengketa  yang  sedang  berkembang. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), sering dikenal  sebagai penyelesaian sengketa non- litigasi, diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Proses penyelesaian sengketa ini digambarkan sebagai penyelesaian  di  luar  pengadilan  yang  menghasilkan  kesepakatan  tunggal  yang  saling menguntungkan.

## E. KESIMPULAN
Dalam  banyak  kasus  sengketa  tanah  Eigendom  Verponding  yang  diambil  alih  oleh negara,  proses  legalitas  status  hak  atas  tanah  menjadi  dasar  pokok  terjadinya  konflik  tanah Eigendom Verponding yang disebabkan antara lain tidak selesainya proses pendaftaran tanah di  Indonesia  oleh  pemerintah  atau  pemilik  tanah  itu  sendiri.  Seperti  yang  dicontohkan  oleh Lucas,  Stanley,  Hafid,  dan  rekan-rekannya  yang  menyebutkan  bahwa  aparat  negara  sering mengambil  alih  secara  paksa  tanah  dari  tangan  orang  yang  disebut  proyek  pembangunan. Meskipun  pengambilalihan  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  penghapusan tanah-tanah  milik  pribadi,  namun  tidak  terjadi  proses  pemberian  ganti  rugi  yang  memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang agraria nasional. Di sini terjadi konflik hukum satu sama lain.
Sesuai  dengan  Teori  Pluralisme  Hukum,  status  tanah  di  Indonesia  pada  masa penjajahan Belanda diatur oleh dua hukum,  yaitu hukum  adat  dan hukum  barat  (Netherland Indies Colonial Act). Bahkan dalam internal hukum agraria nasional sering terjadi konflik satu sama lain, baik  yang berkaitan dengan sisi  materiil  hukum  maupun ketidaksepakatan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan.

## ARTIKEL

## DAFTAR PUSTAKA
Andreas, R., Adi, L. K., & Sulastuti, S. (2019). The Effect of Colonialism on Implementation of Agrarian Reform in Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (2), 101-114.
Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform dalam kerangka Reforma Agraria untuk mewujudkan keadilan sosial. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan , 21 (2), 83-96. Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Jambura Law Review , 1 (2), 212-
236.
Creydt, M., & Fischer, M. (2018). Omics approaches for food authentication. Electrophoresis , 39 (13), 1569-1581.
Djalins, U. (2015). Becoming Indonesian citizens:  Subjects,  citizens, and land ownership in the Netherlands Indies, 1930–37. Journal of Southeast Asian Studies , 46 (2), 227-245. Doly, D. (2016). Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan , 2 (1), 103-128.
Elder,  M.,  Bengtsson,  M.,  &  Akenji,  L.  (2016).  An  optimistic  analysis  of  the  means  of implementation  for  sustainable  development  goals:  Thinking  about  goals  as means. Sustainability , 8 (9), 962.
Hayati, N. (2016). Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lex Jurnalica , 13 (2), 147577. Herrayani, D. G., Soraya, L. F., & Moechtar, O. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum  Adat  Dalam  Kebijakan  Penataan  Aset  Reforma  Agraria. Jurnal  Kertha Patrika , 41 (3), 289.
Kristiyanto, E. N. (2017). Kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat dalam penataan ruang di daerah. Rechts Vinding , 6 (2), 151-169.
Lubis, A. S. (2019). Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak. Doktrina: Journal Of Law , 2 (1), 1-12.
Lund, C., & Rachman, N. F. (2016). Occupied! property, citizenship and peasant movements in Rural Java. Development and Change , 47 (6), 1316-1337.
Maladi, Y. (2013). Reforma agraria berparadigma Pancasila dalam penataan kembali politik agraria  nasional. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 25 (1), 27-41.
Nainggolan, N. H. (2016). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna USAha PT. Emha dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei  Suka Kabupaten Batubara. JURNAL MERCATORIA , 9 (1), 19-34.
Nurdin,  Z.,  &  Tegnan,  H.  (2019).  Legal  certainty  in  the  management  of  agricultural  land pawning in the matrilineal Minangkabau society, West Sumatra. Land , 8 (8), 117. Paül,  V.  (2013).  Hopes  for  the  countryside’s  future.  An  analysis  of  two  endogenous development  experiences  in  south-eastern  Galicia. Journal  of  Urban  and  Regional Analysis , 5 (2), 169-192.
Priambodo,  B.  B.  (2018).  Positioning  adat  law  in  the  Indonesia’s  legal  system:  Historical discourse  and  current  development  on  customary  law. Udayana  Journal  of  Law  and Culture , 2 (2), 140-164.
Rangkuti, A. R. (2017). Efektivitas Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di  Kota Batam. Journal of Law and Policy Transformation , 1 (2), 131-167.
Rusmiyati, C., & Hikmawati, E. (2012). Penanganan dampak sosial psikologis korban bencana Merapi. Sosio Informa , 17 (2).
Sevilla-Buitrago,  A.  (2012).  Territory  and  the  governmentalisation  of  social  reproduction: parliamentary  enclosure  and  spatial  rationalities  in  the  transition  from  feudalism  to capitalism. Journal of Historical Geography , 38 (3), 209-219.
Sihombing,  B.  F.,  &  Lisdiyono,  E.  (2017).  Agrarian  Reform  In  Indonesia:  A  Juridical Review. International Journal of Civil Engineering , 8 .
Sudiyono, S., & Elisa, P. F. (2018). Penerapan Hukum Agraria Terhadap  Penguasaan Tanah Milik  Perhutani  Yang  Telah  Dikuasai  Lebih  Dari  30  Tahun  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok  Agraria. FENOMENA , 16 (1), 1720-1749.
Tegnan,  H.  (2015).  Legal  pluralism  and  land  administration  in  West  Sumatra:  the implementation of the regulations of both local and nagari governments on communal land tenure. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law , 47 (2), 312-323. Van Assche, K., Beunen, R., & Duineveld, M. (2014). Formal/informal dialectics and the self- transformation  of  spatial  planning  systems:  An  exploration. Administration  & Society , 46 (6), 654-683.
Wibowo, S. (2017). Aspek Hukum Pengaturan Penggunaan Hak Atas Tanah Pada Kawasan Industri Dan Kepentingan Umum. Jurnal Cakrawala Hukum , 9 (2).
Wicaksono,  A.,  &  Purbawa,  Y.  (2018).  Hutang  negara  dalam  reforma  agraria  studi implementasi  mandat  9  juta  hektar  tanah  Indonesia. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 4 (1), 24-38.
Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 24 (1),
40-55.