## JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma JRMA , Volume 5, No, 2 September 2017

## PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
Karolina Ina Penaten e-mail: lianbungalawan@gmail.com
Lilik Sri Hariani Doni Wirshandono
(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan Malang)

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  terhadap  alokasi  belanja  modal  pada  kabupaten  dan  kota  di provinsi jawa timur. Variabel dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah dan sisa lebih pembiayaan  anggaran  sebagai  variabel  independen  dan  belanja  modal  sebagai  variabel  dependen. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  mengunakan  metode  statistik  regresi  berganda.  Hasil  uji  hipotesis menunjukan  bahwa  penerimaan  pajak  daerah  dan  reribusi  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  alokasi  belanja  modal  sedangkan  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  berpengaruh  signifikan terhadap alokasi belanja modal di provinsi jawa timur.
Kata Kunci: pajak daerah, retribusi daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, belanja modal.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  local  tax  revenue,  regional  retribution  and  excess budget financing on the allocation of capital expenditure in districts and cities in the East Java province. The  variables  in  this  study  are  regional  taxes,  regional  levies  and  excess  budget  financing  as  an independent  variable  and  capital  expenditure  as  the  dependent  variable.  Analysis  of  the  data  in  this study uses multiple regression statistical methods. Hypothesis test results show that local tax revenues and  regional  reductions  do  not  have  a  significant  effect  on  capital  expenditure  allocations  while  the remaining  budget  financing  has  a  significant  effect  on  capital  expenditure  allocations  in  the  East  Java province.
Keywords: local tax revenue, regional retribution and excess budget financing, capital expenditure .

## PENDAHULUAN
Sistem      pemerintahan    di      Indonesia      dalam      perkembangannya    mengalami      beberapa perubahan.  Perubahan  yang  paling  besar  yang  membawa  perbaikan  signifikan  bagi  sistem pemerintahan  adalah  beralihnya  sistem  sentralisasi  yang   memusatkan  wewenang  dari  pemerintah pusat    menjadi  desentralisasi.  Pemerintah  melakukan  reformasi  di  bidang  Pemerintah  Daerah  dan
Karolina Ina Penaten , Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur
Pengelolaan  Keuangan  pada  tahun  1999.  Pelaksanaan  reformasi  tersebut  diperkuat  dengan ditetapkannya  UU  NO.  22  Tahun  1999  (revisi  menjadi  UU  NO.32  Tahun 2004) dan UU NO. 25 Tahun 1999  (revisi  menjadi  UU  NO  33  Tahun  2004).  Dalam  UU  NO.  32  Tahun  2004  dijelaskan  mengenai pembagian dan  pembentukan daerah  dari  Negara  Kesatuan Republik Indonesia  yang bersifat  otonom dan  menerapkan  asas  desentralisasi.  Otonomi  daerah  merupakan  suatu  bentuk  perwujudan pendelegasian    wewenang    dan    tanggung    jawab    dari    pemerintah    pusat    kepada    pemerintah daerah    dimana  pemerintah  daerah  mempunyai  wewenang  untuk  mengatur  daerahnya  sendiri  baik dari  sektor  keuangan  maupun  sektor  nonkeuangan.  Pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahannya  menyusun  anggaran  yang  kemudian  dijadikan  aktivitasnya.  Anggaran  dalam pemerintah daerah biasa  disebut dengan Anggaran Pendapatan Dan  Belanja Daerah( APBD).  Seluruh pengeluaran  dan  penerimaan  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  uang  barang  dan/jasa  pada  tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar Dkk, 2008). Menurut UU NO 33 tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah, pengertian  APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah. Sedangkan fungsi dari APBD menurut UU NO 17  tahun  2003  tentang  keuangan negara  adalah  untuk  otorisasi,  perencanaan,  pengawasan,  alokasi, distribusi  dan  stabilisasi.  Struktur  APBD  terdisi  atas  pendapatan  daerah,  belanja  daerah,  dan pembiayaan  daerah.  Kegiatan  belanja  (pengeluaran)  pemerintah  daerah  dalam  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  (APBD)  merupakan  kegiatan  rutin  pengeluaran  kas  daerah  untuk  membiayai kegiatan-kagiatan operasi dalam pemerintahan. Belanja daerah yang meliputi biaya langsung dan tidak langsung  (Permendagri  NO  25  tahun  2009)  merupakan  pengalokasian  dana  yang  harus  dilakukan secara  efektif  dan  efisien.  sebaliknya  pengelolaan dana  yang  buruk  akan  menghambat  kinerja  pemda dalam  peningkatan  pembangunan daerah  dan  kesejatraan  rakyat.  Permasalahan pemda  adalah  disaat dihadapkan  pada  jumlah  belanja  daerah  yang  kecil  tetapi  harus  menanggung  kebutuhan  besar. Sementara  pada  saat  bersamaan  pemda  kurang  meiliki  kreatifitas  mengelola  dana,  sehingga pemerintah pada jenjang diatasnya (pemprov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD.
Belanja  modal  memiliki  peranan  penting  karena  memiliki  masa  manfaat  jangka  panjang  untuk memberikan pelayanan  kepada publik.  Alokasi belanja  modal  ini  didasarkan pada  kebutuhan  daerah akan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintah  maupun  untuk fasilitas  publik.  Pemanfaatan  belanja  modal  hendaknya  dialokasikan  untuk  hal-hal  produktif  seperti untuk melakukan aktifitas pembangunan dan juga untuk program-program pelayanan publik. Berdasarkan  data  realisasi  anggaran  pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  anggaran  2016  diketahui bahwa  perbandingan  antara  dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja  operasional  jauh  lebih  besar dibandingkan  dengan  belanja  modal  yaitu  belanja  operasi  sebesar  60,93%  sedangkan  belanja  modal hanya  mencapai  9,68%  dimana  menurut  Permendagri  No  25  Tahun  2009  menyatakan bahwa  belanja langsung  diupayakan mendapatkan  porsi  alokasi  yang  lebih  besar  daripada    belanja  tidak  langsung, dan belanja mendapat porsi alokasi yang lebih besar  daripada  belanja  pegawai  atau  belanja  barang dan    jasa.    Hal    ini    menunjukan  bahwa    pengalokasian  anggaran  yang  terjadi  pada  Provinsi  Jawa Timur masih belum memenuhi tuntutan dari pemerintah.

## KAJIAN PUSTAKA

## Belanja Modal
Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  pemerintah  daerah  yang  manfatnya  melebihi  satu tahun  anggaran  dan  akan  menambah  aset  atau  kekayaan  daerah  namun  menimbulkan  konsekuensi menambah biaya yang  bersifat rutin seperti  biaya  pemeliharaan. (Halim  2007:107) juga  mengutarakan hal  yang senada bahwa modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan  yang  sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas
Karolina Ina Penaten , Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur
dan kualitas aset.
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya  melebihi  satu  tahun  anggaran  dan  akan  menambah  aset  atau  kekayan  daerah  dan selanjutnya  akan  menambah  belanja  yang  bersifat  rutin  seperti  pemeliharaan  dan  kelompok  belanja administrasi umum.

## Pajak Daerah
Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 8  tahun 2009 tentang Pajak Daeran dan Retribusi Daerah,  pengertian pajak  yang  selanjutnya disebut pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada daerah  yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan secara      langsung     dan     digunakan      untuk      keperluan      daerah      bagi sebesar-besarnya   kemakmuran   rakyat.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  tahun  2009  Pajak  Daerah  dibagi menjadi dua kelompok: 1) pajak provinsi, 2) pajak kota/kabupaten.

## Retribusi Daerah
Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan yang  dimaksud dengan retribusi daerah  yang  selanjutnya disebut retribusi daerah adalah  pungutan  daerah  sebagai    pembayaran  atas    jasa    atau    perizinan  tertentu    yang    khusus disediakan  atau  diberikan  oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Pelaksanaan  pungutan  retribusi  daerah  tidak  semua  jasa  yang  disediakan  oleh  Pemerinath Daerah  dapat  dipungut  retribusinya,  namun  hanya  jenis-jenis  jasa  tertentu  yang  menurut pertimbangan  sosial  ekonomi  layak  untuk  dijadikan  objek  retribusi  jasa  tertentu  tersebut dikelompokan  dalam  tiga  golongan  yaitu  jasa  umum,  jasa  usaha,  dan  perizinan  tertentu.  Sesuai dengan ketentuan pada pasal  108 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 28  tahun 2009 Tentang Pajak  dan Retribusi  Daerah,  dijelaskan  bahwa  Retribusi  Daerah  dibagi  Menjadi  tiga  jenis  yaitu:  Retribusi  jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

## Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA)  menurut  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006 adalah selisih  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran anggaran  selama  satu  tahun  periode  anggaran. SiLPA  tahun  anggaran  sebelumnya  mencakup  pelampauan  penerimaan  PAD,  pelampauan penerimaan  dana  perimbangan,  pelampauan  penerimaan  lai-lain  pendapatan  daerah  yang  sah, pelampauan  penerimaan  pembiayaan,  penghematan  belanja,  kewajiban kepada pihak  ketiga  sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.
SiLPA adalah suatu indikator yang mengambarkan efisisensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya  merupakan  indikator  efisiensi  karena  SiLPA  hanta  akan  terbentuk  bila  terjadi  surplus APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen pemerintah lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT:2008).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah explanatory  research .  Penelitian explanatory  research adalah  penelitian  yang  menjelaskan  hubungan  kausal  antara  variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis (Effendi dan Tukiran 2012:4). Sedangkan pendekatan penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Noor (2012:38), pendekatan kuantitatif  merupakan  pendekatan  untuk  menguji  teori-teori  tertentu  dengan  cara  meneliti hubungan  antar  variabel.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  regresi berganda  untuk  mengetahui  pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Sisa  Lebih
Karolina Ina Penaten , Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur
Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal kabupaten/kota se- Jawa Timur. Dengan mengunakan sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  akses  website http://www.djpk.depkeu.go.id yang kemudian akan diolah menggunakan aplikasi statistik SPSS.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Pemerintah  Daerah  Kota  dan  Kabupaten  se- Jawa  Timur  sebanyak  38  Pemerintah  Daerah  Kota/Kabupaten  se-Jawa  Timur  yang  melaporkan laporan APBD-nya Tahun anggaran 2016. Sedangkan sample pada penelitian ini menggunakan teknik sensis. Dalam  penelitian  ini  memiliki  4  (empat)  variabel  yaitu  3  (tiga)  variabel  independen  dan  1 (satu)  variabel  dependen.  Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalan  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah dan SiLPA sedangkan variabel dependen adalah Belanja Modal.

## Teknik Analisis Data Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan  untuk menguji  apakah  model  regresi mempunyai  distribusi normal atau  tidak.  Asumsi  normalitas  merupakan  persyaratan  yang  sangat  penting  pada  pengujian kebermaknaan  (signifikansi)  koefisien  regresi.  Model  regresi  yang  baik  adalah  model  regresi  yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

## Uji Autokorelasi
Menurut  Ghozali  (2011:110)  uji  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model  regresi ada  korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan  pengganggu  pada periode  t-1  (sebelumnya).  Kriterianya,  menurut  Firdaus  (2010:101),  jika  nilai  Durbin  Watson  =  1,55  – 2,46 menunjukan tidak terjadi autokorelasi.

## c. Uji Multikolinieritas
Menurut  Santoso  (2010:206)  uji  multikolinieritas  digunakan  untuk  menguji  apakah  model regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antara  variabel  independen.  Jika  terjadi  korelasi,  maka  terdapat problem multikolinieritas atau  multikol. Model  regresi  yang  baik,  variabel-variabel independen tidak berkorelasi  satu  dengan  yang  lain.  Deteksi  multikolineritas  pada  suatu  model  dapat  dilihat  dimana jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolineritas, sedangkan jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model  tersebut memiliki gejala multikolineritas.

## d. Uji Heterokedastisitas
Menurut  Santoso  (2010:207)  uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam model  regresi  terjadi  ketidaksamaan  varian  residual  dari  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang lainnya.  Jika  varian  residual  dari  satu  pengamatan  ke  mengamatan  yang  lain  tetap,  maka  disebut homokedastisitas.  Dengan  kriteria  pengujian:  H0  diterima  jika  tidak  ada  pola  yang  jelas,  secara  titik- titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y.

## Analisis Regresi Berganda
Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  regresi  linear  berganda  (Multiple  Linier Regression) yang menghubungkan variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y) yang bertujuan untuk mengekatui  pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  daerah  dan  SiLPA  terhadap  Belanja  Modal. Pengolahan data  dilakukan dengan mengunakan program SPSS (Statical  Package  for  Sosial  Science). Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y= α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e
Karolina Ina Penaten , Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur

## Uji Hipotesis
a. Uji Pengaruh Simultan (F-Test)
Pengujian    ini    bertujuan    untuk    menunjukan    apakah    semua    variabel    independen    yang dimasukan kedalam  model  mempunyai  pengaruh  secara  bersamaan  terhadap  variabel  dependen. Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  signifikansi  level  0,05  (α=5%).  Selain  itu  dengan menghitung besarnya koefisien R squer (r²) dengan rumus KD=r² x 100% (Sunyoto, 2012:211).
Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
a)  Bila  nilai  signifikan  f  <  0,05  maka  H0  ditolak  atau  H1  diterima,  yang  berisi  koefisien  jalur signifikan  artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  semua  variabel  independen  terhadap variabel dependen.
b)    Bilai  nilai  signifikan  f  >  0,05  maka  H0   diterima  atau  H1   ditolak,  yang  berarti  koefisien  jalur tidak signifikan. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
b. Uji Parsial (T-Test)
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  menunjukan  seberapa  jauh  pengaruh  variabel  penjelas  atai independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variabel-variabel  dependen.  Dalam  pengujian  ini menggunakan signifikan level  sebesar  0,05  (α=5%).  Dengan taraf  keyakinan tertentu maka  akan  dapat ditentukan nilai signifikan yaitu t <  0,05  atau  5%  maka  H0  diterima  dan  H1  diterima, sedangkan jika  nilai  signifikan t  >  0,05  atau  5% maka  H0  diterima  dan  H1  (Sunyoto,2012:212).  Penerimaan  atau  penolakan  hipotesis  dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
a)  Bila  nilai  signifikan  t  <  0,05  maka  H0  ditolak  berarti  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
b)  Bila nilai signifikan t >  0,05 maka H0 diterima berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Tujuan  uji  normalitas  adalah  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  variabel  bebas  dan variabel  terikat  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak.  Regresi  yang  baik  adalah  jika  data  normal atau  mendekati  normal.  Jika  data  menyebar  searah  dengan  garis  diagonal  maka  dapat  memenuhi asumsi  normalitas.  Jika  data  menyebar  jauh  dari  garis  diagonal  maka  model  regresi  tidak  memenuhi asumsi normalitas.
Dalam  pengujian  ini,  setelah  dilakukannya  pengujian  ternyata  memperlihatkan  distribusi  tidak normal,  maka  tidak  bisa  dilanjutkan  ke  penelitian  selanjutnya.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  transformasi  data  untuk  menormalkan  data  penelitian.  Menurut  Ghozali (2013:34)  “  data  yang  tidak  terdistribusi  secara  tidak  normal  dapat  ditransformasikan  agar  menjadi normal”.  Transformasi  data  adalah  proses  konversi  data  ke  skala  baru  agar  memenuhi  homogenitas ragam dan sebaran data menjadi normal, tujuannya ialah untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi  bentuk  lain  sehingga  data  dapat  memenuhi  asumsi-asumsi  yang  mendasari  analisis  ragam. data    menyebar  di    sekitar    garis  diagonal  serta  penyebarannya  mengikuti    garis  diagonal,  hal  ini berarti data berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi layak digunakan dalam penelitian.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali 2006:96).
Karolina Ina Penaten , Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur
Hasil Uji Asumsi Autokorelasi Durbin Watson Keterangan 1,576 Tidak terjadi autokorelasi
Dari  tabel  di  atas  didapat  nilai  Durbin  Watson  1,576  yang  berada  di  antara    1,55  –  2,46,  hal  ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

## Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas  diuji  dengan VIF  (Volume  Inflation  Factor) .  Multikolinieritas  diperlukan  untuk mengetahui  ada  tidaknya  variabel  independen  yang  memiliki  kemiripan  antar  variabel  independen dalam  satu  model.  Masalah  multikolinieritas  muncul  apabila  terjadi  hubungan  atau  berpengaruh yang  sangat  kuat  antara dua variabel atau lebih. Apabila VIF pada variabel bebas <  10,  artinya terjadi multikolinieritas  dan  demikian  sebaliknya, apabila variabel >  10  artinya terjadi multikolinieritas. Data hasil analisis yang dilakukan, didapatlah hasil sebagai berikut:
Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF Penerimaan  Pajak Daerah (X1) 0,347 2,88 Tidak terjadi multikolinieritas Retribusi      Daerah (X2) 0,347 2,883 Tidak terjadi multikolinieritas SiLPA (X3) 0,826 1,211 Tidak terjadi multikolinieritas
Variabel x1, x2, dan x3 masing – masing memiliki nilai tolerance kurang dari 1, demikian juga angka VIF masih diantara angka 1-10, artinya tidak terjadi multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Tujuan  uji  heteroskedastisitas  adalah  alat  untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  analisis  berganda mempunyai  ketidaksamaan  varian  dalam  suatu  pengamatan.  Model  regresi  yang  baik  adalah  tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi  artinya  heteroskedastisitas  yaitu  dengan  melihat  ada  tidaknya  pola tertentu  pada  grafik  hasil  analisis.  Jika  ada  pola  seperti  titik  –  titik  yang  membentuk  gelombang menyebar  kemudian,  maka  telah  terjadi  heteroskedastisitas. Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas  dan  titik  – titik  menyebar di  atas  dan  di  bawah  angka  nol  pada  sumbu Y,  maka  tidak  terjadi heteroskedastisitas. Pada  uji  tersebut,  terlihat  titik  –  titik  menyebar  acak  tanpa  membentuk  suatu  pola  yang  jelas. Dengan  demikian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  heteroskedastisitas,  sehingga model  regresi layak digunakan.
Karolina Ina Penaten , Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur

## Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel  bebas X1, X2 dan X3 terhadap Y. Hasil analisis terlihat dalam tabel berikut :

## Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda
Variabel Bebas B Beta T Sig T. Keterangan Penerimaan Pajak Daerah (X1) 0,159 0,304 1,536 0,134 Signifikan Retribusi Daerah (X2) 0,164 0,225 1,137 0,263 Signifikan SiLPA (X3) 0,249 0,364 2,84 0,008 Signifikan
Variabel Terikat: Y
Konstanta                           = 6,571 R                          = 0,734 R Square = 0,538 Adjusted R Square = 0,497 F                                         = 13,206 Sig F                                   = 0,000
Dari tabel di atas maka persamaan regresi sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 Y = 6,571 + 0,159 X1 + 0,164 X2 + 0,249 X3
Dari persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa:
a.   Nilai konstanta sebesar 6,571 memiliki arti jika variabel X1, X2 dan X3 sama dengan 0 (nol), maka Y sebesar 6,571.
b.  Koefisiensi  regresi  X1  sebesar  0,159,  artinya  kenaikan  X1  sebanyak  1  satuan  akan  menyebabkan  Y meningkat sebesar 0,159 dan sebaliknya.
c.   Koefisiensi  regresi  X2  sebesar  0,164,  artinya  kenaikan  X2  sebanyak  1  satuan  akan  menyebabkan  Y meningkat sebesar 0,164 dan sebaliknya.
d.  Koefisiensi  regresi  X3  sebesar  0,249,  artinya  kenaikan  X3  sebanyak  1  satuan  akan  menyebabkan  Y meningkat sebesar 0,249 dan sebaliknya.

## Uji Hipotesis Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien  determinasi  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan variasi  variabel  dependen.  Nilai  koefisien determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai R²  yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel dependen  sangat  terbatas.  Nilai  R²  yang  mendekati  satu  berarti  variabel-variabel  independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari  hasil  pengujian  di  atas,  didapat  nilai  koefisien  determinasi  ( Adjusted  R  Square) sebesar  0,497. Artinya  49,7  %  variabel  Y  dipengaruhi  oleh  variabel  X1,  X2  dan  X3,  sedangkan  sisanya   sebesar  50,3 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
Karolina Ina Penaten , Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur

## Uji pengaruh simultan (F-Test)
Uji  F  digunakan  untuk  membuktikan  apakah  variabel  X1,  X2  dan  X3      secara  bersama-sama mempengaruhi Y. Rekapitulasi hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:
Rekapitulasi Hasil Analisis Uji F Variabel Bebas F Sig. F Keterangan X1, X2, X3 13,206 0,000 Signifikan
Dari tabel  di  atas  terlihat nilai  F hitung sebesar 13,206   dengan nilai  signifikansi sebesar 0,000, berarti  signifikansi  F  kurang  dari  0,05  menunjukkan  bahwa  variabel  X1,  X2  dan  X3  secara  bersama- sama mempengaruhi Y.

## Uji Parsial (T-test)
Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial. Hasil uji t terlihat pada tabel :
Rekapitulasi Hasil Analisis Uji t Variabel Bebas T Sig. T Keterangan Penerimaan Pajak Daerah (X1) 1,536 0,134 Signifikan Retribusi Daerah (X2) 1,137 0,263 Signifikan SiLPA (X3) 2,84 0,008 Signifikan
Sumber: data primer yang diolah, 2018
Dari hasil analisis uji t pada tabel di atas terlihat bahwa:
1.  Variabel  X1  menunjukkan  nilai  signifikansi  t  sebesar  0,134  >  0,05,  berarti  tidak  ada  pengaruh yang  signifikan dari  variabel  X1  terhadap variabel  Y.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan bahwa H1 ditolak.
2.   Variabel  X2  menunjukkan  nilai  signifikansi  t  sebesar  0,263  >  0,05,  berarti  tidak  ada  pengaruh yang  signifikan dari variabel  X2  terhadap variabel  Y.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan bahwa H1 ditolak.
3.  Variabel  X3  menunjukkan  nilai  signifikansi  t  sebesar  0,008  <  0,05,  berarti  ada  pengaruh  yang signifikan  dari  variabel  X3  terhadap  variabel  Y.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  H1 diterima.

## KESIMPULAN
Pengujian secara simultan didapat bahwa variabel indepen yang diteliti penulis yang meliputi variabel Pajak  Daerah,   Retribusi    Daerah   dan    Sisa    Lebh    Pembiayaan  Aanggaran   bersama-sama  memiliki pengaruh    yang  signifikan  terhadap  variabel  Belanja  Modal  dibuktikan  dengan  pengujian  statistik simultan  (F-test)  yang  dilakukan  penulis  menunjukn  nilai  sig  0,000  atau  lebih  kecil  dari  nilai  alpha (0,05).
Sementara  itu  untuk  pengujian secara  parsial  yang  dilakukan  oleh  penulis  menunjukan hasil  sebagai berikut:
1.  Pengujian  secara  parsial   menunjukan  nilai   signifikan  t   sebesar   0,034   >   0,05     sehingga   dapat
Karolina Ina Penaten , Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur
disimpulkan  bahwa  variabel  X1  tidak  berepngaruh  signifikan  terhadap  variabel  Y.  Dengan  kata lain,  Penerimaan  Pajak  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  di Provinsi Jawa Timur.
2.  Pengujian   secara   parsial   menunjukan   nilai   signifikan   t   sebesar   0,263   >   0,05   sehingga   dapat disimpulkan  bahwa  variabel  X2  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Y.  Dengan  kata lain,  Retribusi  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal  di Provinsi Jawa Timur
3.  Pengujian  secara  parsial  menunjukan  bahwa  nilai  signifikan  t  sebesar  0,008  <  0,05  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  Variabel  X3  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Y.  Dengan  kata lain,  Sisa Lebih  Pembiayaan  Anggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengalokasian  Belanja Modal  di provinsi Jawa Timur.

## SARAN
1.  Sebaiknya  pemerintah  harus  lebih  memperhatikan  penerimaan  pajak  dan  retribusi  di  daerahnya masing-masing  karena  kedua  hal  tersebut  sangat  berperan  penting  dalam  pengalokasian  belanja modal  yang  pada  dasarnya  digunakan  untuk  kepentingan masyarakat.  Dan  untuk dana  Sisa  lebih pembiayaan  anggaran  diharapkan  dapat  dialokasikan  secara  tepat  untuk  pembangunan perekonomian maupun peningkatan pelayanan publik sehingga dapat mengurangi pelampauan atau penumpukan dana yang besar yang dapat menimbulkan indikasi bahwa kurang baiknya pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya
2.  Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambat  variabel  yang  menjadi  sumber-sumber pendapatan  daerah  seperti  dana  perimbangan  dan  sumber-sumber  penerimaan  dari  pos pendapatan  lain-lain  yang  sah,  serta  memperluas  wilayah  penelitian  agar  dapat  menghasilkan penelitan yang jauh lebih representative dan dapat berkontribusi untuk pemerintah yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Effendi, Sofian, dan Tukiran. 2012. Metode Penelitian Survey. Jakarta: Salemba Empat.
Ghozali,  Imam.  2011.  “ Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS”. Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  Abdul.  2007.  Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Edisi  Revisi.  Jakarta: Salemba Empat.
Kawedar,  Warsito,  dkk.  2008. Akuntansi  Sektor  Publik  (Pendekatan  Penganggaran  Daerah  dan Akuntansi Keuangan Daerah/ Buku 1. Semarang: Salemba Empat.
Noor,  Juliansyah.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif. Jakarta:  Kencana  Prenad  Group.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Santoso,  S.  2010. Statistik  Multivariat  Konsep  dan  Aplikasi  dengan  SPSS. Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo
-----------Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-----------Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
-----------Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan
Karolina Ina Penaten , Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur
Retribusi Daerah.
-----------Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
-----------Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.