Jurnal Teknodik Vol. 21 - Nomor 1, Juni 2017
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

## IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

## IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONAL POST OF INSTRUCTIONAL DEVELOPERS  AT SCHOOL
Haryono
Prodi Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Jl. Kelud Utara III, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia fransharyono@mail.unnes.ac.id
Diterima: 6 Mei 2017, dikembalikan untuk direvisi: 19 Mei 2017, disetujui: 27 Mei 2017
Abstrak: Fokus dari kajian ini adalah tentang jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pembelajaran tetapi belum memiliki formasi penugasan pada satuan pendidikan (sekolah). Kajian dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kajian dilakukan dalam bentuk studi literatur dan telaah kritis pada praktik empiris di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran di sekolah menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pendidikan persekolahan yang berkualitas. Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagai pelaksana teknis fungsional dengan tugas pokok melakukan analisis dan pengkajian, perencanaan, produksi, penerapan, pengendalian, dan evaluasi terhadap sistem/model teknologi pembelajaran akan menjadi mitra guru dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di sekolah. Pengembang Teknologi Pembelajaran di sekolah dapat berperan sesuai lingkup tugas dan fungsinya untuk melakukan proses penjaminan mutu pembelajaran, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pembelajaran, serta pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan sekolah.

## Kata Kunci: Jabatan fungsional, pengembang teknologi pembelajaran, sekolah.
Abstract: The focus of this study is on functional post of Instructional Developers having strategic roles in educcation quality improvement but haven’t got assignment formation at schools. This study is to analyze how functional post of Instructional Developers is implemented in the system of educational service at schools. It was carried out through literature review and critical questions by empirical practices in the field. The result shows that the implementation of functional post of Instructional Developers at schools has become a strategic step in developing quality education system at schools. Instructional Developers as functional technical actors-having main tasks of analyzing and studying, planning, producing, implementing, controlling, as well as evaluating the education technological system/model-will become the teachers’ partners in realizing quality education at schools. At schools, Instructional Developers can contribute to learning quality guarantee process, learning infrastructure development as well as management, and school human resource capacity improvement.
Key Words: Functional post, instructional developers, school.

## Haryono: Implementasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran di Sekolah

## PENDAHULUAN
Dalam konteks kebijakan dan sistem pendidikan nasional di Indonesia, profesi yang bergerak dalam bidang pengembangan dan penerapan teknologi pendidikan dinyatakan secara formal sebagai pengembang teknologi pembelajaran (PermenPAN No. PER/2/M.PAN/3/ 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran). Hal ini menunjukkan bahwa bidang garapan teknologi pendidikan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian kualitas pendidikan telah memperoleh kepastian hukum dan sekaligus pengakuan melalui pemenuhan hak-haknya oleh negara. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut PTP merupakan salah satu jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang (Permen PAN No. PER/2/M.PAN/3/2009, pasal 1 ayat 1).
Jabatan fungsional PTP, yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengembangan teknologi pembelajaran, merupakan jabatan karir dengan tugas pokok melakukan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, penerapan, pengendalian, dan evaluasi terhadap sistem/model teknologi pembelajaran (Bab II Permen PAN  No. PER/2/M.PAN/ 3/2009). Dalam hal ini, teknologi pembelajaran menunjuk pada bidang yang secara sistematik memadukan komponen sumber daya belajar yang meliputi orang, isi ajaran, media atau bahan ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Teknologi Pendidikan bukan sededar teknologi dalam pendidikan, tetapi merupakan proses sistematika dan sistemik untuk memungkinkan terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas  (Haryono, 2008).
Berdasarkan PermenPAN No. PER/2/M.PAN/ 3/2009 pasal 2, jabatan fungsional PTP berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran pada instansi pemerintah. Tetapi secara empiris, instansi pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan ini baru ada di tingkat pusat yaitu Pustekkom Kemdikbud dengan unit- unit pelaksana teknis yang ada di beberapa daerah, seperti Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan (BPMPK) di Semarang, Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan (BPMTPK) di Surabaya, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK) di Yogyakarta, serta beberapa unit di perguruan tinggi seperti Pusat Sumber Belajar di UGM, Universitas Andalas, dan Pusat Pengembangan Instruksional di UNS.
Di beberapa provinsi di bawah Dinas Pendidikan, ada Unit Pelaksana  Teknis Daerah Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (UPTD Balai Tekkom) yang memayungi tenaga fungsional PTP. Beberapa PPPPTK dan LPMP juga sudah mengangkat PTP. Sementara sampai saat ini, belum banyak dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang mengakomodasi jabatan fungsional PTP.
Merujuk pada definisi berikut ini “ educational technology is the study and ethical practice of facilitating and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources ” (Januszewski & Molenda, 2008), PTP dapat berkontribusi secara teoretis dan praktik dalam peningkatan kualitas pembelajaran secara luas. Secara teoretis konseptual, PTP dapat melakukan kajian (study) untuk menghasilkan berbagai pengetahuan dan praktik baru yang teruji melalui penelitian ilmiah dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Secara
praktik, PTP dapat melakukan praktik-praktik secara beretika dalam perancangan dan produksi berbagai media/model pembelajaran yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan di berbagai lembaga Diklat. Penerapan teknologi pendidikan akan meningkatkan keefektifan guru/dosen dalam mendisposisi pengetahuan, meningkatkan kesiapan guru/dosen dalam melakukan praktik pembelajaran, dan meningkatkan  proses belajar sepanjang hayat bagi dirinya (Ansari and Malik, 2013).
Dengan kata lain, jabatan PTP dapat diangkat dan berkedudukan di unit kerja/instansi Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah yang memiliki fungsi: (1) pengembangan inovasi/ aktivitas pembelajaran; (2) pendidikan dan pelatihan; (3) pendidikan dan pembelajaran jarak jauh; (4) bimbingan teknis di bidang pembelajaran; (5) layanan bantuan pembelajaran; (6) penjaminan mutu/kualitas pembelajaran; (7) peningkatan mutu/kualitas pembelajaran; (8) pengembangan model dan media pembelajaran; (9) pemanfaatan model dan media pembelajaran; dan (10) pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pembelajaran (Permendikbud No 13 Th 2017 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional PTP, lampiran II.B).
Di sisi lain, untuk menghadapi tantangan ke depan, guru dituntut untuk lebih banyak mengembangkan model pembelajaran berbasis tim, kolaboratif, dan memanfaatkan (TIK) dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu model implementasi jabatan fungsional PTP pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) yang selama ini belum ada formasi, meskipun secara empiris sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas peran strategis terapan teknologi pendidikan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Para
fungsional PTP dapat ditempat-tugaskan dan diberdayakan sebagai mitra kerja guru dalam peningkatan mutu pembelajaran dan pendidikan di sekolah.
Berkaitan dengan permasalahan di atas, pertanyaan yang menjadi fokus kajian ini adalah bagaimana implementasi jabatan fungsional PTP pada satuan pendidikan (sekolah). Apa yang menjadi garapan para profesional PTP di sekolah? Apa yang dapat dilakukan oleh para PTP untuk berkarya dan mengembangkan karir sebagai fungsional PTP tanpa mengooptasi bidang garapan jabatan fungsional lain (terutama guru)?
Pengkajian secara konseptual teoretis yang dipadu dengan telaah kritis terhadap praktik empiris dimaksudkan untuk meperoleh pemahaman komprehensif sekaligus mewacanakan perihal implementasi jabatan fungsional PTP pada satuan pendidikan (sekolah).  Dengan pemahaman dan wacana yang terbangun diharapkan para pemerhati pendidikan dan khususnya penggiat bidang teknologi pendidikan dan pembelajaran terstimulasi dan terinspirasi untuk mengembangkan berbagai gagasan tentang praktik teknologi pendidikan di sekolah. Hal ini diperlukan untuk membuktikan bahwa teknologi pendidikan lahir untuk berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah, bukan sekedar mimpi dan slogan kosong, tetapi nyata, terukur, dan dirasakan oleh semua komponen sistem pendidikan di sekolah.

## KAJIAN LITERATUR DAN PEMBAHASAN

## Urgensi Penempat-tugasan PTP di Sekolah
Pendidikan berkualitas menjadi sebuah keniscayaan guna memenuhi tuntutan perubahan. Pendidikan harus mampu berfungsi sebagai pengembang kapasitas dan daya manusia untuk dapat berbuat atau melakukan
Haryono: Implementasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran di Sekolah
sesuatu ( power to) , membangun kerjasama ( power with) , dan mengembangkan kekuatan batin dalam diri seseorang ( power within) (Sastrapratedja, 2004). Pendidikan diarahkan pada pencapaian perkembangan kapasitas manusia sepanjang hayat yang berhak dan mampu memilih peran untuk memperoleh partisipasi sebagai anggota masyarakat, orang tua, pekerja, maupun konsumen produk tertentu. Kapasitas manusia menunjuk pada konstelasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam wujud kemandirian, daya saing, dan daya tahan terhadap gejolak perubahan.
Proses pendidikan di sekolah sejauh ini masih cenderung mengajarkan tentang prinsip dan keterampilan teoretis yang bersifat umum (tidak selalu transferable ), penguasaan materi tuntas secara individual, sementara tugas dalam dunia kerja menuntut kerjasama dan pembagian tugas secara bertanggung jawab, pengembangan daya pikir kurang memanfaatkan alat pikir ( tool less thought) tetapi lebih pada berpikir simbolik, sementara aktivitas mental dalam kehidupan nyata menuntut keterlibatan langsung (Semiawan, 1998). Hal ini diperkuat oleh studi yang merekomendasikan bahwa di sekolah diperlukan strategi pembelajaran yang lebih mampu mendorong peserta didik untuk belajar sebanyak-banyaknya bukan hanya dari guru, tetapi juga dari sumber-sumber lain seperti buku, media masa, orang yang memiliki kemampuan/keahlian, dan sumber-sumber lingkungan (Suryadi dan Budimansyah, 2009).
Menghadapi tantangan abad 21 yang dicirikan sebagai masa pengetahuan (knowledge age) , pendidikan persekolahan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi masyarakat global. Peserta didik harus memiliki kompetensi sebagai warga masyarakat global, kompeten sebagai komunikator, kreator, pemikir kritis, dan kolaborator, di samping menguasai bidang keilmuan (subject matter area) seperti
bahasa asing, seni, geografi, sains, ilmu-ilmu sosial lainnya (NEA, 2012).
Hasil National Research Council menunjukkan bahwa kompetensi kognitif yang berupa pemikiran kritis, analitis, dan pemecahan masalah yang dulunya cukup menjadi indikator kesuksesan, tetapi dengan adanya perubahan ekonomi, teknologi, dan konteks sosial abad 21, kompetensi interpersonal dan intrapersonal menjadi lebih penting. Para pemilik pekerjaan (perusahaan) kini lebih memberikan penghargaan terhadap soft skills seperti kerja tim dan kepemimpinan (Pallegrino and Hilton, 2012).
Untuk menyiapkan peserta didik memperoleh peluang partisipasi dalam masyarakat global abad 21, guru harus lebih banyak mengembangkan model pembelajaran berbasis tim, kolaboratif, dan memanfaatkan TIK (Trilling and Fadel, 2009). Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) adalah salah satu jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diduduki oleh ASN dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang (PermenPAN No. PER/2/M.PAN/3/ 2009, pasal 1 ayat 1). Dalam implementasi lebih lanjut, PTP dapat menjadi mitra kerja guru dalam kerangka peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah.
Implementasi jabatan fungsional PTP di sekolah menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pendidikan persekolahan yang berkualitas. Guru sebagai pemegang kunci keberhasilan proses pendidikan di sekolah akan memperoleh dukungan sumber daya yang sangat kontributif dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas. PTP di sekolah dapat berperan sesuai lingkup tugas dan fungsi, terutama dalam hal mengembangkan model pembelajaran inovatif dan media pembelajaran inovatif.
Model pembelajaran dan media pembelajaran dapat dikembangkan dengan
berbasis TIK. Untuk menghindari agar tidak mengkooptasi tugas dan fungsi guru, lingkup tugas dan fungsi PTP di sekolah dapat dikembangkan pada fungsi penjaminan mutu pembelajaran, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pembelajaran, serta pengembangan sumber daya pendidikan sekolah.
Penempat-tugasan jabatan fungsional di sekolah adalah suatu keniscayaan. Permasalahan yang tersisa adalah belum tersedianya rumusan deskripsi komprehensif tentang tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional PTP di sekolah, berikut sistem dan mekanisme pembinaan karirnya. Para fungsional PTP yang bekerja dan membangun karir di lembaga-lembaga di luar sekolah, secara empiris telah mampu melaksanakan tugas profesionalnya sesuai bidang garapan masing- masing. Mereka telah menghasilkan sejumlah produk yang sangat bermanfaat dalam peningkatan mutu pendidikan, penyediaan sumber belajar bagi guru dan siswa, fasilitasi dan perluasan akses pendidikan bagi yang membutuhkan, serta yang lainnya. Tetapi produk dan capaian yang mereka hasilkan cenderung kurang bersentuhan langsung dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah yang diperlukan oleh guru. Capaian karya mereka lebih bersifat produk masal yang banyak berperan sebagai suplemen dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan persekolahan. Oleh karena itu, apabila bisa diwujudkan suasana di mana guru bermitra dengan PTP, ini merupakan upaya yang strategis dalam peningkatan mutu pembelajaran dan pendidikan di sekolah.
Untuk menjawab permasalahan terkait dengan penempat-tugasan jabatan fungsional PTP di sekolah, perlu segera dikembangkan dan dirumuskan deskripsi komprehensif tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional PTP di sekolah yang berbeda dengan tugas pokok dan fungsi guru. Tugas pokok PTP di sekolah harus
operasional, lebih fungsional sebagai mitra kerja guru dalam mewujudkan layanan pendidikan dan pembelajaran bermutu di sekolah. Seiring perumusan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional PTP di sekolah, juga sekaligus perlu dikembangkan model dan atau sistem pembinaan dan pengembangan karirnya. Dengan demikian, PTP yang ditempat-tugaskan di sekolah juga memperoleh jaminan pembinaan dan pengembangan karir seperti PTP di tempat lain maupun jabatan fungsional lainnya.

## Jabatan Fungsional PTP dalam Praktik Pendidikan di Sekolah
Menghadapi tantangan ke depan, guru harus lebih banyak mengembangkan model pembelajaran berbasis tim, kolaboratif, dan memanfaatkan TIK dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya. Untuk itu, pengembangan model implementasi jabatan fungsional PTP di tingkat satuan pendidikan atau sekolah menjadi sesuatu yang harus diwujudnyatakan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas peran strategis terapan teknologi pendidikan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Para pejabat fungsional PTP dapat diberdayakan sebagai mitra kerja guru dalam proses penjaminan mutu/kualitas pembelajaran, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pembelajaran, pengembangan model dan media pembelajaran, pemanfaatan model dan media pembelajaran, pendayagunaan TIK, serta pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan di sekolah.
Sistem penjaminan mutu/kualitas pembelajaran berbasis terapan teknologi pendidikan adalah bentuk kontribusi nyata bidang teknologi pendidikan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Hal ini sesuai dengan visi dan esensi teknologi pendidikan yang hadir untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan layanan pembelajaran, melalui
proses penjaminan mutu pembelajaran yang terstruktur dan bersistem. Sekolah dapat memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik adalah sesuatu yang berkualitas. Pembelajaran yang berlangsung di sekolah yang dikendalikan oleh guru merupakan proses pembelajaran yang direncanakan secara baik, dilaksanakan dengan benar dan baik, dimonitor dan dievaluasi secara terprogram.
Para PTP bekerjasama dengan guru dan tenaga kependidikan lain melakukan proses penjaminan mutu pembelajaran di sekolah. PTP dapat melakukan proses analisis kebutuhan standar mutu pembelajaran, merancang dan mengembangkan sistem berikut mekanisme pencapaiannya, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi, serta mengembangkan program tindak lanjut. Sistem penjaminan mutu pembelajaran dapat dibangun, diimplementasikan, dan dikembangkan dalam kendali PTP, di bawah koordinasi Kepala Sekolah.
Dengan ditempat-tugaskannya PTP di sekolah, sistem penjaminan mutu pembelajaran yang selama ini kurang memperoleh perhatian (cenderung terabaikan) akan berjalan secara lebih terstruktur, terprogram, dan terukur hasilnya. Dengan adanya standar mutu yang jelas, mekanisme pencapaian yang realistik dan dapat diterima oleh semua unsur sekolah serta dapat teramati dan terukur hasilnya adalah jaminan dalam memperbaiki mutu pembelajaran melalui proses penjaminan mutu yang terarah dan berkelanjutan (Mas, 2013).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substantif sekolah merasa telah melakukan proses penjaminan mutu pembelajaran, tetapi dari sekolah yang menjadi subjek penelitian, tidak diketemukan dokumen (arsip) berkenaan dengan sistem penjaminan mutu pembelajaran yang dilakukan. Dengan kata lain, pada penelitian ini tidak diketemukan bukti tertulis terkait proses
penjaminan mutu pembelajaran di sekolah (Haryono, dkk., 2016). Fakta empiris ini mengisyaratkan betapa pentingnya kehadiran PTP untuk mendukung program pencapaian mutu pendidikan di sekolah secara berkelanjutan melalui proses penjaminan mutu secara internal.
Kegiatan yang bisa dilakukan oleh PTP dalam konteks penjaminan mutu pembelajaran di sekolah dapat diarahkan pada pengembangan teknologi pembelajaran. Misalnya melakukan kegiatan analisis kebutuhan, perancangan, produksi, penerapan, pengendalian, dan evaluasi sistem/model penjaminan mutu pembelajaran. Selain itu, serangkaian kegiatan yang juga dapat dikategorikan sebagai pengembangan profesi PTP adalah menulis karya tulis ilmiah hasil penelitian, kajian, survai, dan evaluasi di bidang teknoligi pembelajaran termasuk sistem/model penjaminan mutu pembelajaran berbasis TIK.
Pengelompokan kegiatan didasarkan pada bentuk, jenis, dan keluaran dari kegiatan yang dilakukan. Artinya tidak menutup kemungkinan adanya suatu bentuk kegiatan yang akhirnya hanya masuk pada kategori kegiatan penunjang tugas PTP.  Misalnya mengajar/melatih tentang sistem/model teknologi pembelajaran. Contoh lain misalnya berperanserta sebagai narasumber/moderator/peserta pada kegiatan seminar/simposium/lokakarya dalam pengem- bangan sistem/model penjaminan mutu pembelajaran berbasis TIK.
Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pembelajaran meliputi fungsi penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan aneka sumber belajar untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini sesuai dengan definisi teknologi pendidikan AECT 2008, dan selaras dengan cakupan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran dan pengembangan profesi PTP (Permen PAN No. PER/2/M.PAN/3/2009 Bab IV pasal 6 ayat b dan c). Dalam konteks pengembangan aneka
sumber dan teknologi untuk kepentingan fasilitasi belajar dan peningkatan kualitas pembelajaran, PTP dapat secara luas dan terbuka untuk berkreasi dan berinovasi menghasilkan aneka produk, baik dalam rupa perangkat keras maupun perangkat lunak, termasuk di dalamnya model media/aplikasi pembelajaran tertentu sesuai dengan jenis/jalur/jenjang pendidikan.
Dalam konteks pengelolaan infrastruktur pembelajaran, PTP dapat melakukan berbagai kegiatan berkenaan dengan pemanfaatan berbagai produk model/media/aplikasi berbasis TIK untuk kepentingan pembelajaran. Untuk pemanfaatan produk teknologi, perlu didahului dengan analisis kebutuhan, studi kelayakan, ujicoba, dan baru implementasi secara terbatas. Hal ini diperlukan untuk meminimalkan kesalahan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Hal penting dalam konteks pengelolaan aneka sumber belajar adalah mengelola aset sumber belajar yang telah dimiliki sekolah agar lebih fungsional dan berdayaguna untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan pendidikan pada umumnya.
Lingkup tugas pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pembelajaran yang mendesak untuk ditangani secara profesional adalah yang berkaitan dengan TIK. Pengembangan dan pengelolaan perangkat lunak seperti web sekolah ataupun pengembangan dan pemanfaatan e-learning jelas membutuhkan penanganan secara profesional yang tidak cukup diberikan/ dipercayakan kepada guru sebagai tugas tambahan. Dengan adanya PTP di sekolah, dapat diharapkan bahwa permasalahan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pembelajaran di sekolah dapat dilakukan secara lebih terstrutur, terprogram, dan terukur.
Bidang garapan PTP dalam pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan di sekolah secara substantif mencakup berbagai kegiatan
sebagai penunjang tugas PTP, seperti pengajar/ instruktur/pelatih/tutor/fasilitator dalam bidang teknologi pembelajaran, pembimbing/ pendamping dalam pengembangan teknologi pembelajaran (Permendikbud No. 128 Tahun 2014). Tetapi lebih dari sekadar sebagai pengajar atau pembimbing, PTP bisa menjadi pengembang model peningkatan kapasitas sumber daya sekolah.
PTP dapat berinisiatif melakukan analisis kebutuhan pelatihan, merancang model pelatihan, memproduksi bahan belajar pelatihan, melaksanakan program pelatihan, melakukan monitoring/pengendalian dan evaluasi, hingga melaksanakan progran tindak lanjut. Jika kegiatan ini dilakukan oleh PTP, tidak saja melakukan kegiatan sebagai penunjang profesi tetapi bisa masuk pada kategori sebagai tugas pokok pengembangan teknologi pembelajaran di sekolah.
Lingkup tugas dan fungsi PTP di sekolah yang terungkap di atas merupakan hasil analisis konseptual teoretis dan rangkuman pengalaman praktik mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan FIP UNNES di sekolah yang didudukkan sebagai pengembang teknolog pendidikan. Ada sejumlah program kegiatan yang dapat dikembangkan dan dilakukan oleh para mahasiswa praktikan untuk melakukan fungsi sebagai PTP di sekolah.
Dalam proses penjaminan mutu pembelajaran, mahasiswa bersama  guru pamong di bawah koordinasi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum melakukan analisis kebutuhan penjaminan mutu pembelajaran di sekolah. Kemudian menetapkan standar mutu pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi pembelajaran. Dalam konteks ini, jajaran manajemen sekolah (Kepala dan Wakil Kepala Sekolah) sangat besar perannya dalam proses penjaminan mutu pembelajaran (Ndaita, 2013). Standar mutu perencanaan pembelajaran
mencakup penyusunan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pengembangan bahan (materi) belajar, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, pengembangan lembar kerja siswa, dan pengembangan alat ukur keberhasilan belajar siswa.
Standar mutu pelaksanaan pembelajaran mencakup batasan waktu maksimal guru boleh terlambat masuk kelas pembelajaran, batasan waktu minimal guru boleh mengakhiri jam pembelajaran di kelas, tahapan pembelajaran yang harus dilakukan (pendahuluan, inti, penutup), penggunaan strategi pembelajaran yang menstimulasi proses pembelajaran berpusat pada siswa, pemilihan dan penggunaan media yang mendukung pencapaian kompetensi siswa, penggunaan berbagai teknik penilaian untuk mengukur keberhasilan belajar siswa, dan pelaporan hasil belajar siswa.
Standar mutu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran mencakup waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran di sekolah, mekanisme evaluasi pembelajaran oleh siswa, pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran, serta program tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, dikembangkan perangkat pendukung pencapaian standar seperti  Prosedur Operasional Standar (POS), instrumen pemantauan (monitoring) standar, pembentukan tim pemantau, proses audit mutu, pelaporan hasil audit, dan pengembangan program tindak lanjut.
Dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pembelajaran, mahasiswa praktikan mengembangkan berbagai media pembelajaran sesuai kebutuhan guru di sekolah. Mahasiswa lebih banyak memfasilitasi guru-guru dalam membuat media sebagaimana yang diinginkan tetapi memenuhi standar sebagai media yang
benar secara konten dan tampilan. Dalam hal ini, mahasiswa juga mampu menghasilkan media pembelajaran dan model pembelajaran berbasis jaringan ( online ). Untuk pengelolaan aneka sumber belajar, mahasiswa praktikan selaku PTP di sekolah mampu mengembangkan dan mengelola web dan mengisinya dengan berbagai konten pendidikan, baik yang berasal dari sumbangan guru maupun hasil kreativitas mahasiswa (Budiyono, Haryono, dan Triluqman, 2015).
Dalam bidang pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan di sekolah, mahassiwa praktikan selaku PTP telah banyak melakukan kegiatan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan. Program pelatihan bagi guru pada umumnya berkenaan dengan peningkatan kemampuan pemanfaatan TIK untuk kepentingan pembelajaran, peningkatan kemampuan dalam pengembangan profesi seperti pelatihan penelitian tindakan kelas dan penulisan artikel ilmiah untuk jurnal ilmiah. Sedangkan program pelatihan bagi tenaga kependidikan umumnya berkenaan dengan peningkatan keterampilan menggunakan perangkat teknologi informasi (TI) untuk menunjang pelaksanaan tugas pekerjaannya (Budiyono, Haryono, dan Triluqman, 2015).
Mencermati bidang garapan dan kegiatan yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh PTP di sekolah, hal ini dapat diidentifikasi dan dibedakan dengan bidang garapan dan lingkup tugas profesi guru. Meski dalam beberapa aspek masih terjadi persinggungan dengan apa yang menjadi bidang garapan dan tugas profesi guru, untuk implementasi secara empiris dipastikan dapat dicarikan solusi terbaik, yaitu melalui penghargaan berupa angka kredit yang dapat diatur sesuai proporsi kewenangan dan partisipasinya dalam menghasilkan suatu karya. Dengan demikian, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan tentang lingkup tugas dan fungsi
guru sebagai pembelajar dengan hadirnya profesi PTP di sekolah.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Implementasi jabatan fungsional PTP di sekolah adalah sebuah keniscayaan. PTP di sekolah akan menjadi mitra kerja guru dan jajaran manajemen sekolah yang berpotensi dalam pencapaian mutu pembelajaran dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara umum. Melalui penguatan sistem penjaminan mutu pembelajaran, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pembelajaran, dan pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan yang dapat dilakukan oleh PTP, guru akan lebih terkonsentrasi pada fungsi pembelajaran dan jajaran manajemen terkonsentrasi pada fungsi pengembangan sekolah.

## Saran
Untuk merealisasikan jabatan fungsional PTP di sekolah, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan adalah: (1) melakukan analisis kebutuhan terapan jabatan fungsional PTP di sekolah dalam kerangka peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan; (2) merumuskan deskripsi komprehensif (uraian) tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional PTP di sekolah dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (Permendikbud 128 Tahun 2014 dan Permendikbud No. 13 Tahun 2017); (3) mengembangkan sistem dan mekanisme pembinaan karir jabatan fungsional PTP di sekolah. Dengan ketiga langkah strategis  yang dilakukan secara sistemik dan sistematis akan diperoleh pemahaman dan wacana tentang terapan teknologi pendidikan dalam arti yang sebenarnya. Teknologi pendidikan hadir untuk memberi solusi bagi upaya pemecahan masalah belajar manusia, peningkatan mutu pembelajaran, dan pendidikan di sekolah.

## PUSTAKA ACUAN
Ansari, Scholar Urusa and Sufiana K. Malik. 2013. “Image of An Effective Teacher In 21st Century Classroom ”. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. November 2013, Volume: 3 Issue: 4 Article: 08 ISSN: 2146-7463. Diunduh September 2016 dari: www.wjeis.org.
Budiyono, Haryono, Heri Triluqman BS. 2015. “Implementasi Tim Pengembang Teknologi Pendidikan di Sekolah”.
Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan. Vo. 3 No.1 Juni 2015. Hal. 01-16.
Haryono. 2008. “Kesalahan Terapan Teknologi Pendidikan dalam Praksis Pembelajaran”. Makalah Promosi Guru Besar Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES ), Semarang, 26 Februari 2008. Diunduh Juni 2017 dari http://blog.unnes.ac.id/fransharyono.
Haryono, dkk. 2016. “Implementasi Penjaminan Mutu Pembelajaran Berbasis Terapan Teknologi Pendidikan ”. Laporan Penelitian . Semarang: LP2M Unnes.
Januszewski, Alan and Michael Molenda. 2008. Educational Technology: A Definition with Commentary. New York: Taylor & Francis Group.
Mas, Siti Rokhina. 2013. “Pengelolaan Penjaminan Mutu Endidikan Madrasah Aliyah Negeri”. Manajemen Pendidikan. Volume 24 No. 2 September 2013. Hal. 135-145. Diunduh Desemner 2016 dari: http:// ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/ 05/volume-24-no.-244-54.pdf.
Ndaita, Justina Syonzi. 2013. “Influence of Principals’ Instructional Quality Assurance Role on Students’ Academic Performance in Kitui West District, Kenya”. Dissertation. The Catholic University of Eastern Africa. Diunduh Desember 2016 dari: http://ir.cuea.edu/jspui/bitstream/1/82/1/Justina% 20S% 20Ndaita.pdf. NEA. 2012. “Preparing 21 st Century Students for a Global Society: An Educator Guide to the “Four Cs”. Diunduh September 2016 dari: www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf .

## Haryono: Implementasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran di Sekolah
Pallegrino, J.W. and  Margaret L. Hilton. 2102. Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century . National Research Council. Diunduh Juni 2017 dari http://www.nap.edu/ catalog.php?record_ id=13398.
PermenPAN No. PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Permendibud No. 128 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya.
Permendibud No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
Sastrapratedja, M. 2004. “Apa dan Siapakah Manusia” dalam Widiastono, Tonny D. 2004. Pendidikan Manusia Indonesia . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Semiawan, Conny R. 1998. Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah. 2009. Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional: Konsep, Teori, dan Aplikasi dalam Analisis Kebijakan Publik , Bandung: Widya Aksara.
Trilling, Bernie and Charles Fadel. 2009. 21 st Century Skills: Learning for Life in Our Times. San Francisco: Jossey-Bass.
*****