DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6 Received: 8 April  2021 , Revised: 25 Mei 2021, Publish: 21 Juli 2021

## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE
(LITERATURE REVIEW ETIKA)
Firda Ainun Fadillah 1 , Saskia Amalia Putri 2
1) Mahasiswa Program Magister Akuntansi, Universitas Mercu Buana Jakarta, firdaainunfadillah@gmail.com 2) Mahasiswa Program Magister Akuntansi, Universitas Mercu Buana Jakarta, fsaskia.amaliaaa22@gmail.com
Corresponding Author: Saskia Amalia Putri 2
Abstrak : Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis semakin meningkat dari hari kehari, maka tidak mungkin  dihindari  terjadinya  sengketa  (dispute/diference)  diantara  para  pihak  yang  terlibat. Sengketa  muncul  dikarenakan  berbagai  alasan  dan  masalah  yang  melatar  belakanginya, terutama karena adanya conflict of interest di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara pihak–pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa  bisnis.  Di  Negara  kita  fenomena  penggunaan  mekanisme  Alternative  Dispute Resolution semakin menguat. Alternative Dispute Resolution dipandang sebagai integral dari bisnis  itu  sendiri  dan  dianggap  cocok  untuk  dunia  bisnis  karena  penyelesaiannya  cepat  dan biaya  murah.Penyelesaian  sengketa  sebagai  mediasi  telah  dikenal  sejak  yang  pertama  di Indonesia  karena  sistem  adat  dalam  menyelesaikan  kasus  selalu  menjunjung  tinggi musyawarah  dan  mufakat  melalui  forum  tradisional  masing-masing  daerah  di  Indonesia. Seperti  tumbuh  oleh  waktu,  ini  ditegakkan  di  pengadilan  (Pengadilan  Terhubung  Mediasi) sebagai  bentuk  hukum  keadilan.  Namun,  proses  mediasi  di  pengadilan  harus  ditegakkan melalui  penyelesaian  sengketa  perdata.  Jika  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, jika mediasi tidak dilaksanakan, penghakiman akan dihilangkan untuk tujuan hukum.
Kata Kunci : Alternatif penyelesaian sengketa, e-commerce, arbitrase, arbitrase online.

## INTRODUCTION

## Latar Belakang Masalah.
Cara  penyelesaian  sengketa  pada  dasarnya  sudah  ada  sejak  zaman  dahulu  mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan tuhan dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri.
Namun dengan akal pikiran manusia akan selalu  berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaian konflik dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup di antara sesamanya. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang  biasa  digunakan  adalah  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan,  kemudian  dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak  akan  merasa  puas  tapi  di  pihak  lain  merasa  tidak  puas,  sehingga  dapat  menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.
Belum  lagi  proses  penyelesaian  sengketa  yang  lambat,  waktu  yang  lama,  dan  biaya yang  relatif  lebih  mahal.  Sedangkan  proses  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan, menghasilkan  kesepakatan  yang  “win-win  solution”  karena  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  melalui  kesepakatan  dan  musyawarah  di  antara  para  pihak  sehingga  dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan  yang  dihasilkan  dapat  dijamin  kerahasiaan  sengketa  para  pihak  karena  tidak  ada kewajiban  untuk  proses  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  dan  dipublikasikan. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ini  umumnya  dinamakan  Alternative  Dispute Resolution (ADR).
Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan istilah yang pertama kali muncul di Negara  Amerika  Serikat.  Konsep  ADR  merupakan  jawaban  atas  ketidakpuasan (dissatisfaction)  yang  muncul  di  tengah  kehidupan  masyarakat  di  Amerika  terhadap  system pengadilannya.  Ketidakpuasan  tersebut  muncul  karena  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  memakan  waktu  yang  cukup  lama  karena  adanya  penumpukan  perkara  di pengadilan,  sehingga  membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar,  serta  keraguan  masyarakat terhadap  kemampuan  hakim  dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  bersifat  rumit yang memerlukan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya.
Kerumitan tersebut dapat disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan ilmiah  (scientifically  complicated)  atau  dapat  juga  karena  banyaknya  serta  luasnya  stake holders  yang  harus  terlibat.  Oleh  sebab  itulah  para  praktisi  hokum  dan  para  akademisi mengembangkan Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai penyelesaian sengketa yang mampu  menjembatani  kebutuhan  masyarakat  yang  mencari  keadilan  dalam  menyelesaikan sengketa di antara mereka.
Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia  biasanya  menggunakan  cara  penyelesaian  musyawarah  dan  mufakat  untuk mengambil keputusan. Misalnya saja di batak dalam forum runggun adatnya menyelesaikan sengketa  secara  musyawarah  dan  kekeluargaan,  di  minang  kabau,  dikenal  adanya  lembaga hakim  perdamaian  yang  secara  umum  berperan  sebagai  mediator  dan  konsiliator  dalam menyelesaikan  suatu  masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  setempat.  3  Oleh  sebab  itu masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.
Artikel ini menganalisis Penyelesaian Sengketa (X 1 ) Persaingan Usaha (X 2 ), terhadap arbitrase (Y 1 ), suatu studi literatur Manajemen Strategis.

## Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang akan di rumuskan masalah yang akan di bahas pada artikel literature review agar lebih focus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:
1. Menjelaskan mengenai pengertian sengketa dan pengelompokannya.
2. Menyebutkan beberapa cara alternatif penyelesaian sengketa
3. Menjelaskan pengaturan arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999.
4. Menyebutkan kelebihan dan kelemahan arbitrase.
5. Menjelaskan etika dalam berabitrase.
6. Bagaimana  penyelesaian  sengketa  sebelum  adanya  Alternative  Dispute  Resolution (ADR)

## KAJIAN TEORI

## Penjelasan Sengketa
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu  dengan  individu,  antara  individu  dengan  kelompok,  antara  kelompok  dengan kelompok,  antara  perusahaan  dengan  perusahaan,  antara  perusahaan  dengan  negara,  antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik  maupun  bersifat  keperdataan  dan  dapat  terjadi  baik  dalam  lingkup  lokal,  nasional maupun internasional.
Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang  kemudian  pihak  tersebut  menyampaikan  ketidakpuasan  ini  kepada  pihak  kedua.  Jika situasi  menunjukkan  perbedaan  pendapat,  maka  terjadi  lah  apa  yang  dinamakan  dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah  perselisihan  yang  terjadi  antara  para  pihak  karena  adanya  pelanggaran  terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurnaningsih Amriani, 2012: 12).
Menurut  Nurnaningsih  Amriani  (2012:  13),  yang  dimaksud  dengan  sengketa  adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Takdir  Rahmadi  (2011:  1)  yang  mengartikan bahwa  konflik  atau  sengketa  merupakan  situasi  dan  kondisi  di  mana  orang-orang  saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi  mereka  saja  Dengan  demikian,  yang  dimaksud  dengan  sengketa  ialah  suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya
masing-masing,  di  mana  perselisihan  tersebut  dapat  terjadi  karena  adanya  suatu  tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

## Persaingan Usaha
Menurut Marbun  (2003) adalah  usaha  dari  dua  pihak/lebih  perusahaan  yang  masing- masing  bergiat  memperoleh  pesanan  dengan  menawarkan  harga/syarat  yang  paling menguntungkan.  Persaingan  adalah  ketika  organisasi  atau  perorangan  berlomba  untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan  seperti  konsumen,  pangsa  pasar,peringkat  survei,  atau sumber daya yang dibutuhkan.Persaingan usaha dilakukan untuk merebut hati konsumen. Para pelaku  usaha  berusaha  menawarkan  produk  dan  jasa  yang  menarik,  baik  dari  segi  harga, kualitas dan pelayanan.
Kombinasi  ketiga  faktor  tersebut  untuk  memenangkan  persaingan  merebut  hati  para konsumen dapat diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat, serta kemampuan manajerial  untuk  mengarahkan  sumber  daya  perusahaan  dalam  memenangkan  persaingan. Pelaku  usaha  jarang  sekali  hanya  berdiri  sendiri  dalam  menjual  ke  suatu  pasar  pelanggan tertentu.
Perusahaan bersaing dengan sejumlah pesaing. Pesaing-pesaing ini harus diidentifikasi, dimonitori  dan  disiasati  untuk  memperoleh  dan  mempertahankan  loyalitas  pelanggan.  Jika terjadi  proses  persaingan  antara  para  pelaku  usaha,  maka  mereka  akan  berupaya  mencapai tujuannya dengan saling mengungguli dalam mendapatkan konsumen dan pangsa pasar.
Pengertian kebijakan persaingan dalam kamus lengkap ekonomi, karya Christopher pass dan Bryan Lowes adalah kebijakan yang berkaitan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian sumber  daya  dan  perlindungan  kepentingan  konsumen.  Tujuan  kebijakan  persaingan  adalah untuk menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya produksi yang terendah, harga dan tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk.
Sedangkan menurut Hermansyah, pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia, menambahkan  bahwa  kebijakan  persaingan  usaha  adalah  kebijakan  yang  berkaitan  dengan masalah masalah Di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen.
Persaingan  Usaha  sudah  banyak  di  teliti  oleh  peneliti  sebelumnya  diantaranya  adalah: (Effendi B., 2020 ), ( Darmaryanti H., Utomo S., Annurdi A., 2020 ).

## Penyelesaian Sengketa Arbitrase
Dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  non-litigasi,  kita  telah  mengenal  adanya penyelesaian  sengketa  alternatif  atau  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR),  yang  dalam perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  Alternative  Dispute  Resolution  adalah  suatu  pranata  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  dengan  mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.
Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008: 1). Salah satunya penyelesaian sengketa yaitu dengan Arbitrase.
Arbitrase Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  menjelaskan  bahwa  arbitrase  (wasit)  adalah  cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Arbitrase  digunakan untuk  mengantisipasi  perselisihan  yang  mungkin  terjadi  maupun  yang  sedang  mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

## METODE PENULISAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literature atau  Library  Research.  Mengkaji  Buku-buku  literature  sesuai  dengan  teori  yang  di  bahas khusunya di lingkup Manajemen Strategis . Disamping itu menganalisis artikel-artikel ilmiah yang bereputasi dan juga artikel ilmiah dari jurnal yang belum bereputasi. Semua artikel ilmiah yang di citasi bersumber dari Mendeley.
Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan asumsi-asumsi  metodologis.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga  tidak mengarahkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti.  Salah  satu  alasan  utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).
Selanjutnya  dibahas  secara  mendalam  pada  bagian  yang  berjudul”  Pustaka  Terkait” ( Related  Literature )  atau  Kajian  pustaka(“ Review  of  Literature ”),  sebagai  dasar  perumusan hipotesis dan selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan  yang terungkap dalam penelitian, (Ali & Limakrisna, 2013).

## PEMBAHASAN
Artikel ini menganalis dan membahas tentang Penyelesaian Sengketa yaitu: Persaingan Usaha dalam penyelesaian sengketa,dengan menggunakan Arbitrase. Riset dan artikel terdahulu dan relevan dengan artikel ini di antarnya adalah:

## 1. Pengertian sengketa dan pengelompokan nya
Pertama-tama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa dalam setiap kegiatan atau hubungan baik antarindividu, antara individu dan institusi (atau badan hukum), maupun antarinstitusi dapat saja terjadi perbedaan, misalnya perbedaan pendapat,  pandangan, penafsiran, sikap, perilaku, dan lain-lain.
Perbedaan-perbedaan  tersebut  wajar,  tetapi  apabila  tidak  terselesaikan  dengan  baik maka dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan yang perlu diselesaikan inilah yang disebut dengan sengketa.
Selanjutnya,  Anda  akan  menemukan  berbagai  macam  atau  bentuk  sengketa yang sangat beraneka ragam, tergantung dengan hal-hal yang melatarbelakanginya dan para pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk menentukan macam dan bentuk sengketa tersebut  seringkali  diperlukan  kemampuan  analisis  yang  mendalam  dan  dilakukan
secara  teliti.  Mengenai  siapa  saja  yang  dapat  bersengketa,  hal  ini  pun  sangat dipengaruhi oleh obyek yang disengketakan.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pihak-pihak  yang  bersengketa  maka  sengketa dapat dikelompokan ke dalam bidang-bidang tertentu. yang batas-batasnya dapat saja bersifat tumpang-tindih, yaitu:
1. Sengketa  antarindividu,  misalnya  perselisihan  dalam  keluarga  akibat perceraian  seperti masalah anak, pembagian harta benda, warisan, dan lain- lain.
2. Sengketa  antara  individu  dan  badan  hukum,  misalya  masalah ketenagakerjaan di mana perselisihan timbul antara pegawai dan perusahaan mengenai upah, jam kerja, pemberian pesangon, dan lain-lain.
3. Sengketa antarbadan hukum, misalnya perselisihan antar korporasi di mana perusahaan yang satu menggugat perusahaan lainnya.
Perlu Anda ketahui bahwa pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam setiap hubungan, khususnya dalam kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Misalnya dalam suatu perjanjian, sengketa yang perlu diantisipasi  dapat  timbul  karena  perbedaan  penafsiran  baik  mengenai  bagaimana  "cara" melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa "isi" dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.
Untuk  menyelesaikan  kemungkinan  terjadinya  sengketa,  Anda  memiliki  beberapa pilihan cara penyelesaian. Pada umumnya beberapa cara yang dapat dipilih dibedakan melalui pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  seperti  negosiasi,  konsiliasi,  konsultasi,  penilaian  ahli, mediasi,  arbitrase  dan  lainlain,  yang  sering  disebut  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa (APS).  Untuk  cara  APS  (kecuali  arbitrase)  biasanya  dilakukan  dengan  mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat” dengan tujuan mencapai win-win solution. Jadi, apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan  atau  tidak  sangat  tergantung  pada  keinginan  dan  itikad  baik  para  pihak  yang bersengketa.
Artinya,  bagaimana  mereka  mampu  menghilangkan  perbedaan  pendapat  di  antara mereka. Apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. (Lihat Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  selanjutnya  disingkat  UU  No.  30  Tahun  1999)  Namun demikian, terlepas dari perbedaan pengertian APS, pada umumnya cara-cara yang paling sering digunakan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  adalah  negosiasi,  mediasi,  arbitrase,  dan pengadilan, yang ketiga cara pertama (kecuali pengadilan) akan menjadi topik bahasan utama dari buku ini.

## 2. Cara alternatif penyelesaian sengketa
Pada  dasarnya  adalah  cara  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  sebagai alternatif dari pengadilan. Jadi, cara penyelesaian alternatif ini, atau dalam pengertian tersebut, di dalamnya termasuk arbitrase. Namun demikian, pengertian APS yang memasukkan arbitrase
merupakan  pengertian  dalam  arti  luas,  sedangkan  dalam  arti  sempit  arbitrase  tidak  masuk pengertian APS.Hal ini mengingat arbitrase pada dasarnya juga merupakan “pengadilan” (atau sering pula disebut pengadilan swasta untuk membedakannya dengan pengadilan negara) yang putusannya didasarkan pada menang-kalah (win-lose).
Untuk  memudahkan  pembahasan,  Anda  harus  membedakan  antara  APS  yang putusannya adalah win-win dan arbitrase yang win-lose sehingga keduanya perlu dipisahkan. Pembedaan ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari nama undang-undang tersebut, yaitu “Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa”,  pembentuk  undang-undang  jelas  menghendaki dipisahkannya arbitrase dan APS. Meskipun demikian, dengan pembedaan tersebut, beberapa cara penyelesaian sengketa berdasar APS yang diatur dalam undang-undang tersebut ternyata telah menimbulkan beberapa masalah.
Dalam  Pasal  6  ayat  (2)  UU  No.  30  Tahun  1999  disebutkan  bahwa  “Penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  diselesaikan  dalam pertemuan  langsung  oleh  para  pihak  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.” Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang hal yang dimaksud dengan ”pertemuan langsung” itu. Jadi, secara subjektif dapat ditafsirkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  bertemu  secara  langsung tersebut disebut negosiasi.
Demikian  pula,  jika  ketentuan  Pasal  tersebut  Anda  perhatikan  maka  akan  muncul pertanyaan-pertanyaan susulan seperti:
1. Apakah yang dimaksud dengan pertemuan langsung adalah keharusan untuk bertemu (tatap) muka, atau dapat dilakukan melalui media elektronik (teleconference) atau melalui surat menyurat secara langsung, misalnya menggunakan e-mail, atau chatting melalui internet, atau bagaimana  jika  para  pihak  tidak  dapat  bertemu  langsung  (bertatap  muka),  apakah  negosiasi tersebut sah menurut undang-undang tersebut?
2. Bagaimana menghitung tenggang waktu 14 hari; apakah sejak pemberitahuan setuju untuk  melakukan  negosiasi  (meskipun  para  pihak  belum  bertemu  tatap  muka),  atau  sejak dilakukannya  pertemuan  pertama  (yang  biasanya  hanya  untuk  berbasa-basi,  tetapi  belum membahas pokok permasalahan), atau sejak dilakukannya pertemuan yang telah masuk pada pembahasan  mengenai  sengketa?  Kelemahan  tersebut  sebenarnya  hanya  sebagian  kecil  dari begitu banyak persoalan yang mungkin timbul jika sengketa diselesaikan melalui APS dengan mengacu pada UU No. 30 Tahun 1999.

## MACAM-MACAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
a. Negosiasi
Negosiasi  adalah  cara  untuk  mencari  penyelesaian  masalah  melalui  diskusi (musyawarah)  secara  langsung  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa  yang  hasilnya diterima  oleh  para  pihak  tersebut.  Dari  pengertian  tersebut,  Anda  dapat  merasakan bahwa negosiasi tampak lebih sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan daripada ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu:
untuk  mencari  sesuatu  yang  baru  yang  tidak  dapat  dilakukannya  sendiri,  misalnya dalam  transaksi  jual  beli,  pihak  penjual,  dan  pembeli  saling  memerlukan  untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa),untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.
b. Mediasi
Pengertian mediasi antara lain adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
Jika kita perhatikan pengertian mediasi tersebut, sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda,  sesuai  dengan  kepentingan  mereka  masing-masing.  Misalnya,  di beberapa negara karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian  sengketa  komersial,  banyak  lembaga  lain  menyebut  dirinya  sebagai lembaga  mediasi.  Jadi,  di  sini  mediasi  sengaja  dirancukan  dengan  istilah  lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.
c. Konsiliasi
Hal  yang  menarik  mengenai  konsiliasi  adalah  konsiliasi  pada  dasarnya  hampir  sama dengan  mediasi,  mengingat  terdapat  keterlibatan  pihak  ke-3  yang  netral  (yang  tidak memihak)  yang  diharapkan  dapat  membantu  para  pihak  dalam  upaya  penyelesaian sengketa mereka, yaitu konsiliator.
Namun demikian, Anda perlu perhatikan bahwa konsiliator pada umumnya memiliki kewenangan yang lebih besar daripada mediator, mengingat ia dapat mendorong atau “memaksa”  para  pihak  untuk  lebih  kooperatif  dalam  penyelesaian  sengketa  mereka. Konsiliator  pada  umum  dapat  menawarkan  alternatif-alternatif  penyelesaian  yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pihak untuk memutuskan. Jadi, hasil konsiliasi, meskipun merupakan kesepakatan para pihak, adalah sering datang dari si konsiliator dengan cara “mengintervensi”. Dalam kaitan itu, konsiliasi dalam banyak hal mirip dengan mediasi otoritatif di mana mediator juga lebih banyak mengarahkan para pihak.

## 3.Pengaturan arbitrase UU No. 30 Tahun 1999
Pada  dasarnya,  arbitrase  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar  peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu "pengadilan pengusaha"  yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.
Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (untuk  selanjutnya  disingkat  UU  No.  30  Tahun  1999)  disebutkan bahwa:  “Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya  sengketa  di  bidang perdagangan  dan  hak  yang  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  dikuasai sepenuhnya  oleh  pihak  yang  bersengketa.”  Dengan  demikian,  sengketa  seperti  kasus-kasus
keluarga atau perceraian, yang hak atas harta kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing- masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

## 4.Kelebihan dan kelemahan arbitrase
Kata  arbitrase  berasal  dari  bahasa  Latin  arbitrare  yang  artinya  kekuasaan  untuk menyelesaikan  sesuatu  menurut  "kebijaksanaan"  (Subekti,  1981:  1  –  3).  Jika  Anda  hanya memerhatikan  secara  sepintas  maka  dikaitkannya  istilah  arbitrase  dengan  kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan.
Pandangan  tersebut  keliru  karena  arbiter  juga  menerapkan  hukum  seperti  apa  yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa, arbiter atau majelis arbitrase selalu mendasarkan diri pada hukum, yaitu hukum yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa (choice of law).
Meskipun  demikian,  tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  para  arbiter,  apabila dikehendaki oleh para pihak, dapat memutus atas dasar keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono).  Dalam  Penjelasan  UU  No.  30  Tahun  1999  disebutkan  bahwa  jika  arbiter  diberi kebebasan  untuk  memberikan  putusan  berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan,  maka  peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (dwingende regels) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.
Jika arbiter tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

## Berikut adalah kelebihan dan kekukrangan arbitse
Kelebihan arbitrase adalah sebagai berikut:
1. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dicapai dalam waktu relative singkat
2. Biaya lebih murah.
3. Dapat dihindari ekspose dari keputusan di didepan umum
4. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih kekeluargaan
5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase
6. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter
7. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya
8. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi
9. Keputusan arbitrase umumnya final binding (tanpa harus naik banding atau kasasi)
10. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan
11. Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.
Adapun kekurangan arbitrase adalah sebagai berikut:
1. Kemungkinan hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafide.
2. Kurangnya unsur finality
3. Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain
4. Kurangnya power untuk law enforcement dan eksekusi keputusan
5. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat prefentif
6. Kemungkinan  timbulnya  keputusan  yang  saling  bertentangan  satu  sama  lain  karena tidak ada system “precedent” terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsure fleksibilitas dari arbiter. Karena itu keputusan arbitrase tidak predektif
7. Kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase.

## 5.Etika dalam berabitrase.
Secara  internasional  telah  dikeluarkan  seperangkat  petunjuk  etika  bagi  arbiter internasional  (Ethics  for  International  Arbitrators)  yang  dikeluarkan  International  Bar Association  (IBA)  tahun  1987.  Meskipun  demikian,  kode  etik  tersebut  lebih  memfokuskan pada kewajiban etika para arbiter daripada perilaku para advokat dalam persidangan arbitrase. Salah satu contoh tentang masalah etika dalam berarbitrase yang perlu diselesaikan, misalnya, adalah keharusan untuk menjaga kerahasiaan. Sebagaimana diketahui, salah satu alasan utama dipilihnya  arbitrase  oleh  para  pihak  adalah  sifat  tertutupnya  pemeriksaan  sengketa  dalam arbitrase dibandingkan jika diselesaikan melalui pengadilan. Hampir semua lembaga arbitrase mengharuskan proses persidangan arbitrase dan hasil-hasilnya dirahasiakan.
Kewajiban untuk memelihara kerahasiaan dalam arbitrase dapat menjadi masalah etika, jika  misalnya  terjadi  perilaku  menyimpang  dari  pengacara  yang  harus  dilaporkan  kepada organisasi profesinya. Pengungkapan hal ini dapat bertentangan dengan kewajiban-kewajiban menjaga kerahasiaan dalam berarbitrase.
Demikian  pula,  pengacara  dan  arbiter  seharusnya  tidak  mengungkapkan  proses arbitrase  bagi  tujuan-tujuan  yang  tidak  relevan,  misalnya  mendapatkan  keuntungan  dari informasi  “dalam”,  atau  menggunakan  informasi  tersebut  untuk  keunggulan  bersaing  atau kepentingan  bisnis  lainnya,  dan  lain-lain.  (Sebagai  catatan:  ringkasan  suatu  kasus  arbitrase tanpa menyebutkannya secara mendetil untuk tujuan pendidikan atau pelatihan pada umumnya diizinkan).
Selain  pelanggaran  kerahasiaan  tersebut,  masih  banyak  persoalan  etika  yang  perlu mendapat perhatian seperti bias dalam penjatuhan putusan, terjadinya penundaan, keadilan dan kejujuran dalam proses  persidangan, dan lain-lain. Kesemuanya itu perlu diatur secara hati- hati,  tentunya  dengan  mempertimbangkan  “keunikan”  dari  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase.

## 6.Penyelesaian sengketa sebelum adanya Alternative Dispute Resolution (ADR)
Pada dasarnya tidak seorangpun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi  dalam  hubungan  bisnis,  masing-masing  pihak  harus  mengantisipasi  kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena penafsiran mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun disebabkan hal-hal lainnya. Dari berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis, ada tiga penyelesaian yang umum digunakan, yaitu:

## 1. Adjudikatif
Mekanisme penyelesaian secara adjudikatif ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan  oleh  pihak  ketiga  dalam  sengketa  yang  berlangsung  diantara  para  pihak.
Pihak ketiga dapat bersifat voluntary (sukarela) ataupun involuntary (tidak sukarela). Pada umumnya penyelesaian ini menghasilkan putusan yang bersifat win-lose solution.

## 2. Konsensus/Kompromi
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  secara  konsensual  ditandai  dengan  cara penyelesaian  sengketa  kooperatif/kompromi  untuk  mencapai  solusi  yang  win-win solution.Kehadiran pihak ketiga kalaupun ada tidak mewakili kewenangan mengambil keputusan.  Termasuk  dalam  hal  ini  misalnya  negosiasi  (perundingan),  mediasi (penengahan), dan konsiliasi (permufakatan).

## 3. Quasi Adjudikatif
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  merupakan  kombinasi  antara  unsure konsekuensi  dan  adjudikatif.  Termasuk  dalam  mekanisme  ini  antara  lain  Med-Arb, Mini  Trial,  Ombudsman,  dan  lain-lain.  Model  penyelesaian  ini  juga  sering  disebut adjudikatif semu atau penyelesaian hibrida.
Disamping  pembagian  diatas,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  bisnis  dapat  pula dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur ligitasi dan jalur non ligitasi. Jalur ligitasi merupakan  mekanisme  penyelesaian  perkara  melalui  jalur  pengadilan  dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pada dasarnya jalur ligitasi merupakan the last resort atau ultimatum remedium, yaitu sebagai  upaya  terakhir  manakala  penyelesaian  sengketa  secara  kekeluargaan  atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Sedangkan  jalur  non  ligitasi  adalah  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan  macamnya  sangat  bervariasi,  seperti  musyawarah,  perdamaian,  kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain. Salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati  oleh  para  pelaku  bisnis  adalah  melalui  lembaga  ADR  (Alternative  Dispute Resolution)

## Kesimpulan
Berdasarkan Pembahasan ini sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul diantara para pihak–pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan, termasuk didalamnya  unsur–unsur  yang  lebih  luas,  seperti  pekerjaan,  profesi,  penghasilan,  mata pencaharian, dan keuntungan.
ADR  (Alternative  Dispute  Resolution)  merupakan  suatu  mekanisme  penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) yang berperkara Urgensi penyelesaian sengketa  bisnis  di  luar  pengadilan  ditandai  oleh  kecenderungan  masyarakat  kalangan  bisnis mendayagunakan  penyelesaian  sengketa  tersebut,  yang  dilandasi  oleh  beberapa  factor  yang menempatkannya  dengan  berbagai  keunggulan,  antara  lain  factor  ekonomis,  factor  budaya hukum,  factor  luasnya  ruang  lingkup  permasalahan  yang  dapat  di  bahas,  factor  pembinaan hubungan baik para pihak dan factor proses.
Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan–perbedaan mereka secara “pribadi” dengan bantuan  pihak  ketiga  yang  netral.Seorang  mediator  dalam  suatu  mediasi  seharusnya  tetap bersikap  netral,  selalu  membina  hubungan  baik,  berbicara  dengan  bahasa  para  pihak, mendengarkan  secara  aktif,  menekankan  pada  keuntungan  potensial,  meminimalkan perbedaan–perbedaan,  dan  menitik  beratkan  persamaan.Tujuannya  adalah  untuk  membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian.
Lembaga  mediasi  berfungsi  untuk  menyediakan  sarana  bagi  pihak–pihak  yang  bersengketa untuk mencari penyeklesaian secara win–win solution berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu  kiranya  perlu  diatur  adanya  sanksi  sebagai  penekan  pendayagunaan  mediasi.  Barangkali perlu di contoh sistem peradilan atau praktek mediasi pengadilan dari Negara lain yang sudah mapan  kelembagaannya,  yang  memberikan  sanksi  berupa  putusan  “batal”  jika  hakim  tidak member kesempatan para pihak untuk menempuh mekanisme mediasi.
Melakukan koreksi secara terus menerus atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur  tentang  Arbitrase  dan  Alternative  Penyelesaian  Sengketa  karena  dalam  Undang– Undang tersebut tidak memberikan pengertian yang jelas tentang berbagai bentuk penyelesaian sengketa termasuk tentang mediasi, kecuali Arbitrase. Bahkan proses atau mekanisme masing- masing bentuk lembaganya juga tidak diatur.

## Saran
Adapun beberapa saran untuk meningkatkan kualitas arbitrase online :
a. Kepada  DPR,  perlu  adanya  penambahan  peraturan  yang  mengatur  tentang  arbitrase online  sehingga  para  pelaku  usaha  tidak  ragu  untuk  melakukan  aktifitas  jual-beli elektronik demi kepastian hukum.
b. Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  tidak  ragu-ragu  untuk  menyelenggarakan penyelesaian sengketa secara online.
c. Pemerintah  haruslah  menyediakan  infrastruktur  telekomunikasi  dan  membentuk lembaga  baru  untuk  menangani  perkara  arbitrase  online  karena  semakin  majunya teknologi tidak menutup kemungkinan banyaknya sengketa online yang timbul.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008.
Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 1997 , Metodologi Penelitian , Bumi Pustaka, Jakarta.
Frans Hendra Winarta , Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.121
Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional , PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,2006, hlm. 168.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2007.
Khairandy, Ridwan, 2007. Hukum Perdata dalam Perkembangan. Yogyakarta. FH UII Press.
M. Arsyad Sanusi, H., 2000. Problema Hukum Transasksi E-Commerce. Varia Peradilan No.176 Juni 2000. Jakarta: Mahkamah Agung
Mochamad Basarah , Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online), 2011, Genta Publishing, Yogyakarta.
Jurnal :
Abdul  Halim  Barkatullah,  “ Penerapan  Arbitrase  Online  dalam  Penyelesaian  Sengketa Transasksi E-Commerce ”, Jurnal Hukum tahun 2010.
Internet :
https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian- sengketa.html#:~:text=Sengketa%20atau%20dalam%20bahasa%20inggris,antara%20satu%2 0dengan%20yang%20lain .  Pengertian  sengketa  dan  pengelompokannya.  Diakses  oleh Muchlisin Riadi. (Oktober 24, 2018)
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56d6a120b03b3/alternatif-penyelesaian- sengketa-secara- online/#:~:text=Alternatif%20Penyelesaian%20Sengketa%20adalah%20lembaga,%2C%20k onsiliasi%2C%20atau%20penilaian%20ahli .  Cara  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Diakses oleh Alfin Sulaiman, S.H.,M.H. (Selasa, 22 August 2017)
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-30-1999-arbitrase-alternatif-penyelesaian- sengketa#:~:text=Arbitrase%20menurut%20Undang%2DUndang%20Nomor,oleh%20para% 20pihak%20yang%20bersengketa . Pengaturan arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999. Diakses pada Tanggal 01 Agustus 2020
https://bplawyers.co.id/2017/03/02/menyoal-kelebihan-dan-kekurangan-arbitrase-di- indonesia/ Kelebihan dan kelemahan arbitrase. Diakses pada Tanggal 2 Maret 2017
http://www.bapmi.org/in/arbitrators_codeofconduct.php Etika  dalam  berabitrase.  Diakses pada Tanggal 28 Maret 2021
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif- penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/ Penyelesaian sengketa sebelum adanya Alternative Dispute Resolution (ADR). Diakses oleh Tri jata Ayu Pramesti, S.H. (Jum’at 10 Juli 2020).