## IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

## Natalia Vera

## ABSTRAK
Ketahanan  Pangan  adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  pangan  dan  gizi  bagi Negara  sampai  dengan  perseorangan,  yang  tercermin  dari  tersedianya  pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi,  merata  dan  terjangkau  serta  tidak  bertentangan  dengan  agama,  keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat,  aktif,  dan  produktif  secara  berkelanjutan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis,  mendiskripsikan  dan  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan kebijakan  program  ketahanan  pangan  Dinas  Ketahanan  Pangan  di  Kabupaten Kotawaringin  Timur.  Menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Ketahanan Pangan  Kabupaten Kotawaringin Timur.  Penelitian  ini menggunakan Pendekatan kualitatif  teknik  Pengumpulan  data  yaitu  Observasi,  Wawancara,  dan Dokumentasi.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  Implementasi  Program Ketahanan  Pangan  di  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Kotawaringin  Timur yang baru beroperasional, kurang optimal dan masih perlu banyak dibenahi. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Program  Ketahanan  Pangan  Dinas  Ketahanan Pangan  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  kurang  optimal  karena  yang  pertama Kondisi  Dinas  Ketahanan  Pangan  yang  belum  efektif  dalam  melaksanakan tugasnya.  Kedua,  Program  Lumbung  Pangan  yang  di  program  masih  mengalami kendala,  seperti  kurang  aktifnya  lumbung  pangan  karena  kurangnya  dana operasional  program.  Ketiga,  Program  toko  tani  sebagai  pasar  penyeimbang belum berjalan secara optimal karena di lapangan ditemukan oleh peneliti  tempat toko  tani  belum  memiliki  tempat  khusus,  sehingga  masih  menggunakan  rumah pribadi milik PPL serta ditambah dengan  sikap  masyarakat   yang  tidak mau tau dengan keberadaan  Toko Tani tersebut.

## Kata Kunci : Implementasi, Ketahanan Pangan

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ketahanan  pangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  dan gizi  penduduk  merupakan  salah  satu  urusan  wajib  pemerintah,  pemerintah provinsi  maupun  pemerintah  kabupaten/kota.  Hal  ini  memberikan  landasan  dan peluang  kepada  daerah  untuk  mengembangkan  sistem  ketahanan  pangan semaksimal  mungkin,  Hal  ini  untuk  menjaga  agar  kegiatan  pembangunan  di daerah  tetap  konsisten  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional (PP  Nomor  17  Tahun  2015  Tentang  Ketahanan  Pangan).  Ketahanan  pangan  di suatu daerah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut  undang-Undang  PP  No  17  Tahun  2015  tentang  pangan,  pemerintah memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan. Dinas Badan Ketahanan Pangan
yaitu  Dalam  Peraturan Pemerintah  No  17  Tahun 2015    ketahanan  Pangan  terdiri dari ketersedian pangan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.
Dinas  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Kotawaringn  Timur  meningkatkan kemandirian pangan dan pengembangan cadangan pangan  berdasarkan PP No 17 Tahun    2015  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan  masyarakat  yang  berbasis sumber  daya  lokal  menuju  kemandirian  pangan  Dinas  ketahanan  Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur meningkatkan  program pengembangan cadangan pangan daerah yaitu dengan pembuatan lumbung pangan di setiap kecamatan dan pendirian Toko Tani Indonesia.
Di Kotawaringin Timur terdapat 17 kecamatan dan 162 Desa  berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah penduduk pada  akhir  tahun  2016  sebanyak  436.276  jiwa,  dengan  banyaknya  jumlah penduduk  di  kotawaringin  timur  maka  tingkat  konsumsi  di  daerah  Kabupaten Kotawaringin  Timur  juga  sangat  meningkat  namun  dari  ketersediaan  bahan pangan  masih  kurang  sementara  kebutuhan  konsumsi  pangan  terutama  untuk jenis  beras,  cabai,  bawang,  daging  dan  lauk  pauk  selalu  meningkat sedangkan  hasil  produksi  lokal  hanya  untuk  memenuhi  50%  kebutuhan masyarakat  sisanya dipenuhi dengan pemasukan dari  daerah lain hal ini lah yang membuat  harga  melonjak  tinggi  karena  minimnya  hasil  panen  pertanian    lokal juga  peternakan  dan  di  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  masih    kurangnya pengawasan  dari  dinas  terkait    serta    masih  kurangnya  pengetahuan  dari  petani dan  pedagang  tentang  bahayanya  zat-zat  pengawet  dan  lain-lain  sehingga  masih banyak  beredar  makanan  yang  tidak  sehat  konsumsi  seperti  berbahan  pengawet, jajanan  yang  berbahan  kimia  dan  lain-lain    sehingga  tidak  sehat  untuk  di konsumsi.
Selain permasalahan di atas, terdapat permasalahan lain yakni penyediaan sarana  produksi  yang  belum  sepenuhnya  terjamin  oleh  pemerintah  dan  masih Kurangnya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan cadangan pangan lokal serta tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah  kecuali  beras.  Berdasarkan  penjelasan  Latar  belakang  diatas  maka peneliti  tertarik  untuk  mengangkat  masalah “Implementasi  Ketahanan Pangan Di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.”

## TINJAUAN PUSTAKA
Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak  dilakukan  oleh  pemerintah.  Disamping  itu  kebijakan  publik  adalah  juga kebijakan-kebijakan  yang  dikembangkan/dibuat  oleh  badan-badan  dan  pejabat- pejabat  pemerintah  (James  E.  Anderson,  1979:3).  Implikasi  pengertian  dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :
1. Merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan.
2. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.
3. Bersangkutan  dengan  apa  yang  benar-benar  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  bidang  tertentu  atau  bahkan  merupakan  apa  yang  pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu;
4. Bisa  bersifat  positif  yang  berarti  merupakan  beberapa  bentuk  tindakan (langkah)  pemerintah  mengenai  masalah  tertentu,  dan  bersifat  negatip yang  berarti  merupakan  keputusan  pemerintah  untuk  tidak  melakukan sesuatu;
5. Kebijakan  publik  setidak-tidaknya  dalam  arti  positip  didasarkan  atau selalu  dilandaskan  pada  peraturan/undang-undang  yang  bersifat  memaksa (otoratif).
Implementasi  kebijakan  publik  dapat  dilihat  dari    beberapa  perspektif  atau pendekatan.  Salah  satunya  ialah  implementation  problems  approach  yang diperkenalkan  oleh  Edwards  III  (1984:  9-10).  Edwards  III  mengajukan pendekatan  masalah  implementasi  dengan  terlebih  dahulu  mengemukakan  dua pertanyaan  pokok,  yakni:  (i)  faktor  apa    yang  mendukung  keberhasilan implementasi  kebijakan?  dan  (ii)  faktor  apa  yang  menghambat  keberhasilan implementasi  kebijakan?  Berdasarkan  kedua  pertanyaan  tersebut  dirumuskan empat  faktor  yang  merupakan  syarat  utama  keberhasilan  proses  implementasi, yakni  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  birokrasi  atau  pelaksana  dan  struktur organisasi,  termasuk  tata  aliran  kerja  birokrasi.  Empat    faktor  tersebut  menjadi kriteria penting dalam implementasi  suatu  kebijakan. Komunikasi  suatu  program hanya  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  apabila  jelas  bagi  para  pelaksana.  Hal  ini menyangkut  proses  penyampaian  informasi,  kejelasan  informasi  dan  konsistensi informasi yang disampaikan. Diseminasi kebijakan ada empat, yakni:
1) adanya  respek  anggota  masyarakat  terhadap  otoritas  pemerintah  untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang;
2) adanya  kesadaran  untuk  menerima  kebijakan.  Kesadaran  dan  kemauan menerima  dan  melaksanakan  kebijakan  terwujud  manakala  kebijakan dianggap logis;
3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah;
4) awalnya  suatu  kebijakan  dianggap  kontroversial,  namun  dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Menurut Edwards III (1980: 9-11),  implementasi kebijakan dipengaruhi  oleh empat  variabel,  yaitu  (1)  komunikasi,  (2)  sumber  daya,  (3)  disposisi,  dan  (4) struktur  birokrasi.  Ini  berarti  bahwa  kebijakan  publik  tidak  akan  efektif  dalam pelaksanaannya  apabila  tidak  didukung  oleh  keempat  faktor  di  atas.  Variabel- Variabel tersebut, yaitu:
a. Komunikasi
Komunikasi,  yaitu  keberhasilan  implementasi  kebijakan  mengisyaratkan agar  implementor  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  dimana  yang menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  disosialisasikan  kepada kelompok sasaran (target group).
b. Sumberdaya
Dalam  Implementasi  kebijakan  harus  ditunjang  oleh  sumberdaya  baik sumberdaya  manusia,  material  dan  modal.  Meskipun  isi  kebijakan  telah dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila  implementor
kekurangan  sumberdaya  untuk  melaksanakan,  maka  implementasi  tidak akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud  sumber  daya manusia,  misalnya  kompetensi  implementor  dan  sumber  daya  finansial. Tanpa  Sumberdaya  kebijakan  hanya  tinggal  di  kertas  menjadi  dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaysa memberikan pelayanan pada masyarakat.
c. Disposisi
Suatu  Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  implementor  tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat  kebijakan.  Ketika  implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses  implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
d. Struktur Birokrasi
Struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi  yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan  red-tape,  yakni  prosedur birokrasi  yang rumit  dan  kompleks,  yang  menjadikan  aktivitas  organisasi tidak fleksibel.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami penomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan  dll.,  secara  holistik,  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan  metode  ilmiah.  (Moleong  2014:6).  Dipilihnya  metode  penelitian ini  didasarkan  pada  keinginan  peneliti  untuk  menemukan,  memahami  dan mendeskripsikan secara mendalam tentang bagaimana Implementasi  peningkatan Ketahanan  Pangan  di  Kabupaten  Kotawaringin  Timur    Dinas  Ketahanan  Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Teori  Implementasi  dari  Teori  George  C. Edwards  III  (1980).  Model  implementasi  kebijakan  yang  berspektif top  down menurut  pandangan  Edwards  III  Implementasi  kebijakan  di  pengaruhi  empat variabel, yakni:
1. Komunikasi
Berdasarkan  data  lapangan,  komunikasi  sudah  dilakukan  antara  setiap  SKPD yang  terkait  guna  tercapainya  keberhasilan  dalam  pengimplementasian program  ketahanan  yaitu  cadangan  pangan  lokal  dan  hasil  wawancara  diatas komunikasi  antara  pembuat  kebijakan  yaitu  dinas  Ketahanan  Pangan  dengan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  atau  pihak  instansi-instansi  yang  terkait berjalan  sesuai  aturan  dan  tugas  masing-masing  dalam  melaksanakan
implementasi  program  ketahanan  pangan      sehingga  sampai  saat  ini  berjalan dengan  baik  dalam  melaksanakan  implementasi  tentang  program  ketahanan pangan  sesuai  dengan  Undang-undang  No  17  tahun  2015  dalam  kegiatan kerjasama,  sosialisasi,  diskusi  yang  telah  dijalankan.  Namun  karena  kondisi dinas  ketahanan  pangan  yang  masih  baru  maka  masih  banyak  program  Dinas Ketahanan Pangan yang belum efektif secara optimal.
2. Sumber Daya
Berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia  pegawai  serta  satuan  kerja  perangkat daerah  di  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  sudah  cukup  baik  hanya  untuk masyarakat petani itu masih kurang memadai dan untuk sumber daya anggaran untuk  menjalankan  program  ketahanan  pangan  masih  kurang,  sehingga  untuk melaksanakan kebijakan program tidak berjalan efektif dan efisien.
3. Disposisi
Dalam  variabel  ketiga  yaitu  disposisi,  dimana  dalam  disposisi  atau  sikap  dari pelaksanan  kebijakan  harus  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan haruslah bersikap bertanggung jawab, komitmen, jujur dalam mengimplementasikan kebijakan  dalam hal program Ketahanan Pangan. Maka dari  itu  pelaksana  harus  memiliki  disposisi  yang  baik  juga  agar  dapat menjalankan  kebijakan  tersebut  dengan  baik  sesuai    dengan  apa  di  inginkan sehingga tidak terjadi penyimpangan dari setiap program yang dilaksanakan.
4. Struktur Birokrasi Variabel  ke  empat  untuk  struktur  birokrasi  mempunyai  dua  indikator  yaitu yang  pertama  SOP  ( Standar  Operating  Prosedures )  dimana  implementor melaksanakan  program  ketahanan  pangan  yaitu  implementasi  Ketahanan Pangan  kemudian  indikator  kedua  yaitu  upaya  penyebaran  tanggung  jawab antar unit kerja karena sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.
Adapun  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  Ketahanan  Pangan  di  dinas katahanan pangan kotawaringin timur yaitu: bersifat mendukung dan penghambat. Faktor  Pendukung  dalam  implementasinya  adalah  Perluasan  areal  Pertanian. Sementara  itu  hal  yang  bersifat  menghambat  implementasi  program  ini  adalah anggaran dana, alih fungsi lahan, prasarana dan sarana.

## PEMBAHASAN
Model Implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III ada 4 Variabel    yang  berperan  penting  dalam  pencapaian  keberhasilan  implementasi, yakni:
1. Komunikasi
Untuk  implementasi  program  ketahanan  pangan,  implementor  dari  Dinas Ketahanan  Pangan  selama  kurang  lebih  dua  tahun  ini  beroperasional  cukup  baik dan  Komunikasi  Internal  antara  pegawai  di  setiap  bidang  di  Dinas  Ketahanan Pangan  sudah  terkoordinasi  dengan  baik  namun  Komunikasi  eksternal  antara Dinas  Ketahanan  Pangan  dengan  kelompok  sasaran  yaitu  masyarakat  kurang berjalan  dengan  baik  karena  kendala  yang  ditemukan  dilapangan  adalah  ada beberapa  masyarakat  tidak  respon  dan  apatis  terhadap  masalah  pangan  mereka hanya banyak mengeluhkan dengan harga pangan yang selalu melonjak naik dan para  petani  tidak  tau  guna  dan  fungsi  dari  lumbung  pangan  yang  di  sediakan  di
setiap  kecamatan,  dan  kendala  selanjutnya  masyarakat  sekitar  tidak  mau  tau dengan  keberadaan    toko  tani  yang  sudah  ada  karena  barang  yang  dijual  di  toko tani tidak bervariatif, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui toko tani, ini fakta dilapangan yang peneliti dapatkan.
2. Sumber Daya Dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin  Timur  sumber  daya  manusia  di  Dinas  Ketahanan  Pangan  sudah cukup  baik,  namun  karena  Dinas  Ketahanan  Pangan  di  Kabupaten  Kotawaringin Timur masih baru sehingga karyawan disini hanya 19 orang pegawai dan dari segi sumber  daya  anggaran  masih  kurang  memadai.  Di  lapangan  yang  peneliti temukan  juga  untuk  sumberdaya  masyarakat  petani  di  Kabupaten  Kotawaringin Timur  masih  kurang  memadai.  Selanjutnya  untuk  sumber  daya  informasi  sudah cukup  memadai  karena  dari  Dinas  Ketahanan  Pangan  adannya  Laporan  Sistem Kewaspadaan  Pangan  dan  Gizi  (SKPG)  yang  dapat  di  akses  di  situs  Dinas Ketahanan  Pangan  secara  online  dan  bebas  sehingga  masyarakat  dapat mengetahui  informasi  yang  jelas.  Hanya  saja  karena  kondisi  Dinas  Ketahanan Pangan yang masih  belum efektif.

## 3.  Disposisi
Implementor  di  Dinas  Ketahanan  Pangan  dalam  Mengimplementasikan  Program Ketahanan  Pangan  cukup  baik  karena  walaupun  masih  tergolong  baru beroperasional  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing,  seperti yang  telah  ditetapkan  di  undang-undang.  Selanjutnya  di  masyarakat  Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan fungsinya  selalu bersikap profesional dan mendukung  segala  kegiatan  dari  para  petani  dalam  menciptakan  Kemandirian Pangan dengan hasil dari pertanian yang banyak maka untuk pembuatan Lumbung Pangan  di  setiap  kecamatan  dapat  terlaksana  sehingga  apabila  semuanya  dapat terlaksana  maka  dengan  demikian  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  akan  dapat menghasilkan  swasembada  beras  dan  mampu  memenuhi  Pangan  di  Kabupaten Kotawaringin  Timur  dan  tidak  impor  lagi.  Dapat  di  simpulkan  dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan disposisi dari Dinas Ketahanan Pangan Sudah dilakukan dengan cukup baik.

## 4. Struktur Birokrasi
SOP  dalam  mengimplementasikan  Program  Ketahanan  Pangan  Di  Kabupaten Kotawaringin  Timur  sudah  menjalankan  sesuai  dengan  arahan-arahan  yang diberikan  oleh  pimpinan  dalam  ketentuan-ketentuanya  berdasarkan  SOP  Hal  ini sesuai dengan dokumen yang peneliti temukan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin  Timur  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Dinas  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  dengan  tugas  pokok  adalah membantu  Bupati  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  daerah  dibidang ketahanan  pangan  berdasarkan  asas  otonomi,  tugas  pembantuan  dan  asas dekonsentrasi.  Dalam  Implementasi  Program  Ketahanan  Pangan  yang  peneliti temukan  di  lapangan  SOP  Dinas  Ketahanan  Pangan  sudah  ada  dan  mempunyai Petunjuk Teknis (Juknis).
Adapun  Faktor  Pendukung Dalam  mengimplemntasikan  program
Ketahanan  Pangan  Bidang  Ketersedian  Pangan  Di  Dinas  Ketahanan  Pangan  dari hasil  wawancara  peneliti  adalah  adanya  perluasan  areal  pertanian  areal  tanam
yakni cetak sawah baru 200 hektar, yakni di Lempuyang 100 hektare bekerja sama dengan TNI, kemudian di kecamatan mentaya hulu 50 hektare dan Telaga Antang 50  hektare  yang  membuat  makin  banyaknya  lokasi  pertanian  di  Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan dalam implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  yang  menjadi penghambat yaitu:

## 1. Anggaran Dana
Anggaran  dana  pemerintah  pusat  daerah  dalam  menganggarkan  dana  untuk pelaksanaan  program  ketahanan  pangan  seperti  pembuatan  lumbung  pangan  dan pendirian  toko  tani  masih  kurang  sehingga  selama  Dinas  Ketahanan  Pangan beroperasional  Kebijakan  program  dari  Dinas  Ketahanan  Pangan  masih  belum terlaksana dengan baik karena masih memerlukan  anggaran dana yang besar.

## 2. Alih Fungsi Lahan
Karena  pemerintah  belum  bisa  menjamin  kesejahteraan  para  petani  di Kabupaten  Kotawaringin  Timur  dan  tidak  adanya  subsidi  harga  gabah  serta  alat yang canggih untuk membantu para petani maka banyak para petani yang beralih menanam sawit dan menjual lahannya untuk pembangunan.

## 3. Sarana Dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  yang  masih  kurang  dalam  melaksanakan  program ketahanan  pangan  seperti  tempat/  lokasi  masih  kurang,  serta  peralatan    yang modern  yang  dapat  menunjang  kinerja  Dinas  Ketahanan  pangan  karena  kondisi Dinas  Ketahanan  Pangan  yang  belum  efektif  sehingga  berdampak  terhadap ketahanan pangan.

## KESIMPULAN
Implementasi  program  ketahnan  pangan  Dinas  Ketahanan  Pangan Kabupaten  Kotawaringin  Timur  masih  belum  optimal  hal  tersebut  di  karenakan pertama,  Kondisi  Dinas  Ketahanan  Pangan  yang  belum  efektif  dalam melaksanakan  tugasnya.  Kedua,  Program  Lumbung  Pangan  yang  di  program masih  mengalami  kendala,  seperti  kurang  aktifnya  lumbung  pangan  karena kurangnya  dana  operasional  program.  Ketiga,  Program  Toko  Tani  sebagai  Pasar penyeimbang  belum  berjalan  secara  optimal  karena  di  lapangan  ditemukan  oleh peneliti, Toko Tani belum memiliki Tempat Khusus, masih menggunakan Rumah pribadi milik PPL serta sikap masyarakat yang  tidak mau tau dengan adanya toko tani  tersebut,  hal  tersebut  di  sebabkan,  barang-barang  di  toko  tani  selain  tidak variatif,  jumlahnyabyang  sedikit    sehingga  membuat  toko  tani    kurang  di  minati oleh  masyarakat  sekitar,  selain  itu  masih  banyak  petani  yang  menjual  hasil pertanian  kepada  tengkulak  di  bandingkan  kepada  pemerintah,  sehingga mengakibatkan permainan harga di pasar yang lebih banyak menguntungkan para tengkulak di bandingkan para petani.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Program  Ketahnan Pangan  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  yakni  faktor pendukung  :  yaitu  adanya  perluasan  daerah  pertanian,  adanya  situs  web  online tentang  ketahanan  pangan  di  Kabupaten  Kotawaringin  Timur,  kerjasama  yang baik  dari  Dinas  Ketahanan  Pangan  dengan  Dinas  Terkait,  dan  adanya  SOP ( Standard  Operating  Procedures ).  Adapun  faktor  yang  menjadi  penghambat
dalam  implementasi  kebijakan  yakni  :  seperti  anggaran  dana  yang    sedikit  dari pemerintah,  masih  kurangnya  sarana  dan  prasarana  karena  kondisi  dinas  yang belum  efektif,    sehingga  membuat  hasil  kinerja Dinas  Ketahanan  Pangan  Belum Optimal.

## SARAN
Menganggarkan kembali  dana untuk  setiap program  yang dijalankan oleh dinas-dinas  agar  program-program  dapat  terlaksana  dengan  baik.Dalam  upaya mewujudkan  program  ketahanan  Pangan  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  agar hasilnya dapat efektif dan efisien. Menyediakan tempat khusus untuk pelaksanaan Toko  Tani  Indonesia  agar  dapat  menjadi  pasar  penyeimbang  yang  efektif, sehingga harga dapat di pantau dengan baik dan dapat mengurangi lonjakan harga pangan yang selama ini terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
AG,  Subarsono.2013. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
Badan  Ketahanan  Pangan.  2006. Direktori  Pengembangan  Konsumsi  Pangan. Pusat  Pengembangan  Konsumsi  Pangan .  Jakarta:  Departemen  Pertanian Jayawinata.
Bungin,  Burhan.  2006.  Metodologi  Penelitian  Sosial,  Format-Format  Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta : Bumi Aksara.
Bungin,  Burhan.  2006. Metodologi  Penelitian  Sosial,  Format-format  Kualitatif dan Kuantitatif . Jakarta : Bumi Aksara.
Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princeton University Press, New Jersey.
Hadinoto,  Suryono.  2011. Analisi  Dampak  Kependudukan  terhadap  ketahanan Pangan . Bogor : Bkkbn https;//www.google.com/ analisis  Laporan  Tahunan  Badan  Ketahanan  Pangan Kabupaten Kotim 2015 https;//www.google.com/Analisis Laporan  Tahunan  Badan  Ketahanan  Pangan Kabupaten Kotim 2017
Imam  Suprayoga,  Tobroni.  2001.  Metode  Penelitian  Sosial  Agama  cct  1. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis . Yogyakarta: Gava Media.
Mardalis.1999.  Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal.  Jakarta  :  Bumi Aksara.
Meleong, J. Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Nainggolan, Kaman. 2008. “ Ketahanan  dan  Stabilitas  Pasokan,  Permintaan  dan Harga Komoditas Pangan”. Analisis Kebijakan Pertanian . Volume 6 No. 2 bulan Juni 2008.  Hal. 114 – 139.
P. Sondang, Siagian. 1985. Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung. Pasolong,  Harbani.  2016. Metode  Penelitian  Administrasi  Publik .  Bandung: Alfabeta
Rhama,  B.  (2020).  The  meta-analysis  of  Ecotourism  in  National  Parks. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure , 9(1), 1-17. Rhama, B. (2019). Taman Nasional dan Ekowisata . Yogyakarta: PT. Kanisius Rhama,  B.  and  Reindrawati,  D.  Y.  (2019).  Geotour  Guide  Competency  in  the Context of Safety Management. Opción , 35(24), 885-899. .
Rhama,  B.  (2019).  Psychological  Costs  on  Tourism  Destination. Journal  of Advanced Management Science , 7(3), 100-106. doi:
10.18178/joams.7.3.100-106
Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan  Based  on  Ecotourism  Policy  Perspective. Policy  &  Governance Review , 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
Rhama,  B.  (2014).  Hubungan  Antara  Nilai  Yang Dimiliki  Stakeholder  Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. JISPAR , 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH Rhama,  B.  (2013).  Kebijakan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Bidang
Pariwisata di Kalimantan Tengah. JISPAR , 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
Rhama,  B.  (2012).  Kebijakan  Publik  Untuk  Ekowisata  di  Kalimantan  Tengah: Kebijakan  Penataan  Kawasan  Ekowisata  Sungai  Kahayan  di  Kota Palangka Raya. JISPAR , 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U
Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan
Undang-undang Pergub Kotim No 37 tahun 2016 Tentang susunan organisasi dan rincian  tugas  pokok,fungsi  serta  uraian  tugas  dinas  ketahanan  pangan kabupaten kotawaringin timur
Undang-undang PP No 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan www. Borneonews.co.id (02/02/18) www.kebijakankesehatan.co.cc/2009/09/ Pengertian-Kebijakan.html