Melyana R.Pugu  (2022)  Sport  Diplomacy  Sebagai  Salah  Satu  Alat  Diplomasi  Publik  Indonesia Terhadap Negara-Negara Pasifik Selatan, (7) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2022

## SPORT  DIPLOMACY  SEBAGAI  SALAH  SATU  ALAT  DIPLOMASI  PUBLIK INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA PASIFIK SELATAN

## Melyana R.Pugu
Universitas Cenderawasih Jayapura, Indonesia Email: puguratana@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan memberikan penjelasan dengan analisa yang mendalam terkait sport diplomacy dan posisi Indonesia dalam melakukan diplomasi publik dengan negara-negara  di  Pasifik  Selatan.  Penelitian  ini  didasarkan  pada  posisi  Indonesia dalam Kawasan Indo-Pasifik dan pengaruhnya termasuk bagi negara-negara Pasifik selatan  yang  beberapa  diantaranya  sering  menyerang  Indonesia  terkait  isu  Papua merdeka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data yang diolah adalah data sekunder yang dianalisa secara mendalam untuk mendapatkan kesimpulan.  Luaran  penelitian  ini  adalah sport  diplomacy dapat  menjadi  alat diplomasi  publik  Indonesia  dalam  menghadapi  negara-negara  Pasifik  Selatan terkait  isu  Papua  merdeka  karena  dengan sport  diplomacy dapat  mempererat hubungan  kekerabatan  dua  negara  dan  pandangan  negatif  terkait  Indonesia  dan masalah  Papua  dapat  di  minimalisir  bahkan  hilang  dan  disisi  lain  tentu meningkatkan  hubungan  diplomatik  Indonesia  dengan  negara-negara  Kawasan Pasifik Selatan.
Kata Kunci : diplomasi; Indonesia; publik; pasifik selatan; sport

## Abstract
This paper aims to provide an explanation with in-depth analysis regarding sport diplomacy and Indonesia's position in conducting public diplomacy with countries in  the  South  Pacific.  This  research  is  based  on  Indonesia's  position  in  the  Indo- Pacific Region and its influence including for the south Pacific countries, some of which  often  attack  Indonesia  regarding  the  issue  of  an  independent  Papua.  This study  uses  a  qualitative research  method  where  the  data  processed  is  secondary data which is analyzed in depth to draw conclusions. The output of this research is that sport diplomacy can become a tool of Indonesian public diplomacy in dealing with South Pacific countries regarding the issue of an independent Papua because sport diplomacy can strengthen the kinship of the two countries and negative views regarding Indonesia and the Papua problem can be minimized and even disappear and on the other hand of course enhancing Indonesia's diplomatic relations with the countries of the South Pacific Region.
Keywords: diplomacy; Indonesia; public; south pacific; sport

## Pendahuluan
Posisi Indonesia di mata negara-negara Pasifik Selatan selama ini terkait isu Papua Merdeka menjadi isu krusial dan selalu menjadi penghambat dalam system internasional terutama ketika ada dalam sidang-sidang atau pertemuan negara di Perserikatan Bangsa- Bangsa. Sejak tahun 2020 misalnya Vanuatu, salah satu negara di Pasifik menyinggung soal  Papua  merdeka  di  sidang  majelis  umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB). Vanuatu  tahun  2020  menuduh  RI  melakukan  pelanggaran  HAM  di  Papua.  "Ada pelanggaran hak asasi manusia terjadi di tengah-tengah kita di region kita, orang-orang di Papua terus menerus menderita dari siksaan pelanggaran HAM," ujar Perdana Menteri Republik  Vanuatu,  Bob  Loughman,  menyampaikan  pidato  di  depan  sidang  dari  akun resmi Youtube PBB, Minggu (27/9/2020). "Tahun lalu, pemimpin dari forum pulau-pulau Pasifik  meminta  pemerintah  Indonesia  untuk  mengizinkan  Komisi  HAM  PBB  untuk datang  ke  Papua  Barat.  Hari  ini  kami  meminta  secara  terhormat  pemerintah  Indonesia untuk  melihat  suara  pemimpin  Pasifik,".  Ini  membuat  RI  memakai  hak  jawab  dan membantah Loughman. Diplomat RI di PBB menilai tuduhan merupakan intervensi pada urusan  dalam  negeri  dan  menyebut  tudingan  itu  memalukan.  "Bagaimana  bisa  sebuah negara  berusaha  mengajarkan  negara  lain,  tapi  tidak  mengindahkan  dan  memahami keseluruhan  prinsip  fundamental  Piagam  PBB,"  kata  Silvany  Austin  Pasaribu  dalam pidatonya.  "Ini  memalukan,  di  mana  satu  negara  terus  terobsesi  berlebihan  tentang bagaimana  seharusnya  Indonesia  bertindak."  RI  mengingatkan  Vanuatu  bukan representasi rakyat Papua. Ini merupakan kesekian kalinya Vanuatu melakukan hal yang sama  ke  RI.  Vanuatu  memiliki  kedekatan  etnis  dengan  Papua.  Negara  itu  sejak  2016 memang rutin menyuarakan Papua di isu PBB (Arbar, 2020) .
Sejak  2016,  Vanuatu  bersama  negara-negara  di  Kepulauan  Pasifik  lainnya mengkritik  catatan  HAM  Indonesia  di  Papua  dan  Papua  Barat.  Mereka  menggunakan kesempatan  berpidato  di  Majelis  PBB  untuk  mendesak  RI  memberikan  Papua  untuk menentukan  nasib  mereka.  Pidato  pihak  Vanuatu  langsung  mendapatkan  respon  yang kuat  dari  delegasi  Indonesia,  yakni  Nara  Masista  Rakhmatia,  pejabat  di  misi  tetap Indonesia  untuk  PBB.  Ia  menyatakan  kritik  itu  bermotif  politik  dan  dirancang  untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri.
Pada  tahun  2017,  Vanuatu  masih  membawa  isu  yang  sama  pada  acara  Sidang Umum PBB ke-72. Perwakilan RI, Ainan Nuran membacakan hak jawab dalam sesi debat umum,  menyatakan  jika  sudah  terlalu  banyak  kabar  hoax  mengenai  hal  ini.  "Satu  kali sudah terlalu banyak untuk hoax dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang  termotivasi  untuk  melakukan  aksi  separatis  di  Papua  dan  Papua  Barat,"  ungkap Ainan,  Ainan  juga  menambahkan  beberapa  nama  negara  yang  pro-separatis.  Ia mengatakan jika mereka sengaja tak mau mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti soal pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Tahun  2018,  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  (JK),  yang  menjabat  kala  itu, menyinggung soal pentingnya menghormati kedaulatan negara lain dalam sidang umum PBB. JK bahkan menyindir Vanuatu yang dianggap mendukung gerakan separatis. "Ada
negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak  benar  tentang  pelanggaran  HAM,  tentang  tidak  sahnya  bergabungnya  Papua  ke Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri," kata JK usai sidang umum di Markas PBB, New York pada Kamis (27/9/2018) silam.
Perdana  Menteri  Vanuatu,  Charlot  Salwai  Tabimasmas  menyebut  ada  dugaan pelanggaran  HAM  di  Papua  dalam  pidatonya  di  Sidang  Majelis  Umum  ke-74  PBB. Tabimasmas  berharap  PBB  bisa  mencari  solusi  untuk  masalah  dan  mendatangi  Papua untuk mengecek kondisi di sana. Indonesia kembali menggunakan kesempatan hak jawab untuk  memberi  balasan  tegas  kepada  Vanuatu  yang  kembali  mengangkat  isu  tersebut. Diplomat  Rayyanul  Sangadji  menuding  motif  Vanuatu  mengangkat  isu  Papua  di  PBB bukanlah  dilatari  kepedulian  terhadap  HAM  melainkan  karena  negara  itu  mendukung separatisme. Ia menyebut langkah provokatif Vanuatu adalah state-sponsored separatism. Selain itu, RI juga mengecam tindakan Vanuatu yang sengaja memasukkan Benny Wenda ke  kantor  Komisioner  Tinggi  Hak  Asasi  Manusia  Persatuan  Bangsa-bangsa  (KTHAM PBB).  Benny  merupakan  pemimpin  United  Liberation  Movement  for  West  Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua.
Tahun 2020 pihak Vanuatu kembali mengungkit masalah yang sama lewat pidato yang dibawakan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman. Pidato Loughman ini ditanggapi  oleh  Diplomat  perwakilan  Indonesia  Silvany  Austin  Pasaribu,  mengatakan negara  ini  terlalu  ikut  campur  dengan  urusan  Indonesia.  Silvany  juga  mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua (Arbar, 2020) .
Tahun 2021 kembali Vanuatu menyerang Indonesia, Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap  RI  di  New  York,  Sindy  Nur  Fitri,  saat  mewakili  Indonesia  di  rangkaian  Sidang Umum PBB, menyampaikan tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh Vanuatu menyangkut isu hak asasi manusia di Papua.
Dalam  rekaman  Sidang  Umum  PBB  yang  diakses  dari  kanal  YouTube Kementerian  Luar  Negeri  RI  pada  Minggu,  Sindy  mengatakan  bahwa  Vanuatu  terus mengusik kedaulatan negara lain dan terus menggencarkan tuduhan agresif dengan niatan yang  buruk  dan  dasar  politik  terhadap  Indonesia.  “Vanuatu  berusaha  untuk  membuat dunia  terkesan  dengan  apa  yang  disebut  sebagai  kekhawatiran  terhadap  isu  HAM. Kenyataannya,  HAM  versi  mereka  gagal  untuk  menyoroti  tindakan  teror  yang  tak manusiawi  dan  keji,  yang  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  separatis  kriminal bersenjata,” papar Sindy, seperti dilansir laman Antara, Minggu (27/9). Dia pun menyebut bahwa Vanuatu sengaja menutup mata terhadap apa yang telah dilakukan oleh kelompok- kelompok  separatis  kriminal  bersenjata  itu,  termasuk  pembunuhan  atas  para  pekerja kesehatan,  pekerja  konstruksi,  dan  personel  keamanan.  “Mereka  (para  korban)  adalah orang-orang yang sesungguhnya mendedikasikan hidup mereka bagi masyarakat Papua. Ketika para pekerja konstruksi yang tak bersalah dibunuh secara keji, mengapa Vanuatu memilih  untuk  diam?  Saat  para  guru  dibunuh  dengan  keji,  mengapa  Vanuatu  memilih untuk diam?” tegasnya.
Vanuatu, dianggap telah mengadvokasi separatisme di bawah kekhawatiran palsu terkait isu HAM. Negara itu telah berulang kali berupaya untuk mempertanyakan status
Papua sebagai bagian dari Indonesia. “Ini melanggar kegunaan dan prinsip UN Charter (Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  dan  bertentangan  dengan  Deklarasi  Prinsip- Prinsip  Hukum  Internasional  tentang  Hubungan  Persahabatan  dan  Kerja  Sama  Antar Negara,”  tambahnya.  “Kita  tidak  bisa  membiarkan  pelanggaran  berulang  terhadap Piagam  PBB ini  berlanjut  di  forum  ini.”  Di  akhir  tanggapannya,  diplomat  RI  tersebut mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk dengan demokrasi yang nyata dan hormat terhadap aturan hukum, praktik pemerintahan yang baik serta keadilan sosial. Indonesia,  tambahnya,  terus  berkomitmen  untuk  mendorong  sikap  menghormati  dan (Wijaya, 2021) melindungi HAM. “Semua warga negara kita diperlakukan sama, terlepas dari latar belakang sosial budaya, agama, atau ekonominya,” ujarnya.
Selama  enam  tahun  ke  belakang,  negara-negara  di  kawasan  Pasifik  cenderung mengangkat  isu  pelanggaran  HAM  Papua  pada  forum-forum  internasional,  khususnya pada  Sidang  Majelis  Umum  PBB.  Salah  satu  diantaranya  ialah  negara  Vanuatu  yang menjadi negara paling vokal dalam menyuarakan klaim sepihak tentang keinginan Papua untuk merdeka dari Indonesia.
Menanggapi  hal  tersebut,  sejauh  ini  Indonesia  telah  melakukan  berbagai  upaya termasuk  dialog  dengan  berbagai  negara  di  Pasifik  untuk  mengklarifiasi  tuduhan  yang sering  kali  dilayangkan  kepada  NKRI.  Direktur  Jenderal  Kerjasama  Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi baru  saja  mengunjungi  Fiji  dan  Kepulauan  Solomon  untuk  mengirimkan  bantuan  dan berdialog terkait banyaknya kemajuan di Provinsi Papua dan Papua Barat. "Kami terus berupaya untuk melakukan sebaik mungkin, agar masalah pelanggaran ini tidak diangkat oleh negara-negara yang coba memanfaatkan isu HAM untuk mengusik kedaulatan suatu negara,"  jelasnya  dalam  media  briefing  Kemlu  di  Ritz-Carlton  Pacific  Place,  Jakarta, Senin (12/9). haryat menekankan bahwa isu pelanggaran HAM tidak diinternasionalisasikan  di  PBB  sehingga  klaim  sepihak  yang  diajukan  Vanuatu  dan negara Pasifik lainnya tersebukti tidak diakui. "Semua negara bebas menyatakan apa saja di  forum  PBB,  karena  tidak  ada  larangan.  Semua  negara  memiliki  hak  untuk menyampaikan  hal  yang  menjadi  kepentingan  negaranya,  dan  ini  tidak  bisa  dibatasi," pungkasnya (Fatunnisa, 2022) .
Melihat atmosfer hubungan internasional yang terbangun antara Indonesia dengan negara-negara pasifik diatas terutama negara yang mendukung Isu Papua Merdeka maka penting  mengemukakan sport  diplomacy sebagai  sarana  diplomasi  publik  Indonesia sehingga lebih mengemukakan soft power yang didalamnya dapat terbangun rasa percaya antara  masyarakat  intrenasional  dalam  Kawasan  Indo-Pasifik  ini  dan  hal-hal  yang menjunjung kemanusiaan dapat terus terbangun dikawasan ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang berusaha menjelaskan dan memberiakn analisa secara deskriptif terkait sport diplomacy sebagai  alat  diplomasi  publik  Indonesia  terhadap  negara-negara  Pasifik  Selatan. Penelitian  ini  dibatasi  pada  hubungan  Indonesia  dan  negara-negara  Pasifik  terkait  isu
Papua  Merdeka  yang  dilakukan  negara-negara  pasifik  terutama  Vanuatu  sejak  2016 hingga tahun 2022. Penelitian ini juga menggunakan negara sebagai level of analysis.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder melalui  studi  pustaka.  Data  sekunder  ini  diperoleh  melalui  studi  literatur  berupa  buku, jurnal, website resmi, dan berita dimana memiliki ketertakitan dengan penelitian penulis yang dikaji. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian penulis adalah teknik analisa  data  kualitatif.  Penelitian  ini  akan  menjelaskan  fenomena  atau  peristiwa  sesuai dengan data yang ada. Data yang digunakan berasal dari artikel, jurnal, buku, dokumen resmi, dan sebagainya.

## Hasil dan Pembahasan
1. Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik Selatan
A. Indonesia – Fiji
Hubungan Fiji dengan Indonesia secara resmi terjalin pada 1974, saat itu misi Indonesia untuk  Fiji  dilakukan melalui Kedutaan Besar  Indonesia di  Wellington, Selandia Baru. Pada 22 Agustus 2002 Indonesia membuka kedutaan besar di Suva, Fiji.[1]  Fiji  kemudian  membuka  kedutaan  besar  mereka  di  Jakarta  pada  6  April 2011 sekaligus menjadi kedutaan besar resmi untuk Timor Leste.
Meskipun  volume  perdagangan  relatif  kecil  dengan  nilai  US$36  juta  pada 2007, Indonesia melihat Fiji sebagai pintu gerbang potensial untuk masuk ke pasar Pasifik  Selatan.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  neraca  perdagangan Indonesia terhadap Fiji sulprus setiap tahunnya. Ekspor Indonesia ke Fiji memasuki tren meningkat dimana mencapai US$18,63 juta pada 2006, US$18,74 pada 2007, dan US$23,23 juta pada 2008.
Fiji bergantung pada impor produk untuk kebutuhan sehari-hari karena mereka tidak  mampu  memproduksinya  secara  lokal.  Sebagian  besar  perdagangan  Fiji dilakukan  dengan  Australia  dan  Selandia  Baru,  dan  Indonesia  melihat  hal  ini sebagai  kesempatan  untuk  masuk  ke  pasar  lokal.  Indonesia  mengekspor  produk kebutuhan sehari-hari seperti kertas, serat, tekstil, peralatan listrik, peralatan rumah tangga,  dan  peralatan  elektronik,  furnitur,  kerajinan  tangan,  produk  fesyen, makanan  olahan,  kopi,  sampo,  sabun,  deterjen,  plastik,  bahan  kimia,  onderdil otomotif, dan peralatan pertanian.
Awalnya  hubungan  kedua  negara  didominasi  oleh  hubungan  dagang.  Kedua negara kemudian sepakat untuk memperluas hubungan ke sektor lain seperti pada sektor wisata, bisnis, dan pendidikan. Pada 8 Januari 2014, Pemerintah Indonesia mendonasikan  J$1  juta  (US$528.899)  untuk  pembentukan  Akademi  Kepolisian Regional  yang  terletak  di  Nasova,  Suva.  Akademi  yang  berbasis  di  Fiji  ini  akan menjadi  tempat  pelatihan  calon  petugas  kepolisian  dari  lima  negara  anggota Melanesian Spearhead Group.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menandatanganan nota kesepahaman (MoU)
kerja  sama  dengan  Pemerintah  Republik  Kepulauan  Fiji  untuk  mengembangkan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Penandatanganan  nota  kesepahaman  dilakukan  Menteri  Pariwisata  dan
Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Menparekraf/Kabaparekraf) Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno dengan Menteri  Perdagangan,  Perdagangan,  Pariwisata  dan  Transportasi  Republik Kepulauan Fiji Faiyaz Siddiq Koya di sela-sela pertemuan kedua Tourism Working Group (TWG) di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Bali, Jumat (23/9/2022).
Menteri  Perdagangan,  Perdagangan,  Pariwisata  dan  Transportasi  Republik Kepulauan Fiji, Faiyaz Siddiq Koya yang mengatakan sebagai negara kepulauan, tantangan  pengembangan  pariwisata  yang  dihadapi  Indonesia  dan  Republik Kepulauan Fiji relatif sama. "Ini adalah waktu yang penting bagi kita untuk benar- benar berkolaborasi. Kolaborasi ini akan membawa hubungan kita lebih jauh dan ini  adalah  kesempatan  yang  bagus  bagi  kita  untuk  berbagi,"  kata  Faiyaz  Siddiq Koya.
Kedua  menteri  berkumpul  membahas  peran  dan  tanggung  jawab  krusial mereka  untuk  berkolaborasi  dan  membangun  kembali  sektor  pariwisata  menjadi sektor  yang  lebih  tangguh,  berkelanjutan,  inklusif,  dan  aman."Ini  merupakan langkah besar di mana kita akhirnya bisa melakukan penandatanganan MoU antara kedua  negara  yang  sebelumnya  telah  dibahas  sejak  2014,"  kata  Menparekraf Sandiaga Uno.
Penandatanganan  MoU  ini  akan  mendorong  kerja  sama  yang  saling menguntungkan  antara  kedua  negara  seperti  promosi  pariwisata,  pengembangan produk pariwisata, kerja sama sektor swasta, pengembangan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan dalam rangka pemulihan pariwisata selama dan setelah pandemi COVID-19 dan untuk mencapai kemakmuran kedua negara. Lewat MoU ini, kedua negara dapat berkolaborasi lebih jauh untuk membuat program dan kegiatan  dalam  memperkuat  hubungan  bilateral  dan  mempromosikan  pertukaran orang/ahli  dalam  upaya  membuka  peluang  bagi  para  pelaku  pariwisata  di  kedua negara  agar  bekerja  sama  demi  kepentingan  kedua  negara  sehingga  semakin tangguh. "Terpenting adalah bagaimana pariwisata ini bisa menciptakan lapangan kerja karena di Fiji sendiri kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi mencapai 40 persen sementara di Indonesia sekitar 4,3 persen. Kami meyakini dengan kerja bersama ini akan mampu memperkuat ekonomi kedua negara dan saya ingin juga sampaikan  ada  beberapa  isu  seperti  climate  change  yang  kita  sama-sama  hadapi sebagai negara kepulauan," kata Sandiaga (Wahab, 2022) .

## B. Indonesia - Salomon Island
Perdana  Menteri  Mannaseh  Sogavare  di  rencanakan     akan  menjadi  Guest Honor dalam acara Groundbreaking pembangunan Multi Porpose Futsal Hall (21 - 12-2020) yang merupakan bantuan hibah  dari pemerintah Indonesia yang akan di kerjakan oleh  PT. Wijaya Karya  (WIKA).
Ini merupakan realisasi dari komitmen pemerintah Indonesia, yang sebelumnya telah  mengadakan pertemuan  bilateral  antara  Presiden  Joko Widodo dan Perdana Menteri Solomon Islands saat itu, Rick Hou, di sela sela KTT APEC  November  2018.  Presiden  Joko  Widodo  saat  itu  menegaskan  akan  ikut mendukung  pembangunan  pemerintah  Solomon  Islands  dengan  menandatangi berbagai  kerjasama  di  bidang  ekonomi  dan  pariwisata,  termasuk  bantuan pembangunan komplek stadion Futsal pertama di Solomon Islands yang juga akan di gunakan sebagai salah satu vanue resmi dalam pelaksanaaan Pasific games 2023 di Honiara. Perlu di ketahui bahwa   Bola kaki dan Futsal adalah olahraga terfavorit di negara ini, sehingga dengan adanya bantuan dari pemerintah Indonesia ini kelak akan banyak bibit bibit potensial akan muncul, bantuan ini juga adalah gambaran hubungan baik pemerintah Indonesia dan Solomon Islands di beberapa tahun ini. Masyarakat  Solomon  islands  menyambut  baik  dan  sangat  menantikan pembangunan  Stadion  Futsal  ini,  ada  harapan  besar   nantinya  dapat  memajukan bidang olahraga di negara mereka.
Solomon  Islands  yang  merupakan  salah  satu  anggota  Melanesian  Spearhead Grup,  Pasifik  Islands  Forum,  bertetangga  dengan  Papua  Nugini  dan  ada sekitar ribuan  Tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  yang  kini  bermukim  dan  bekerja di negara ini. Solomon Islands dan Indonesia telah menjain hubungan diplomatik dan membuka kantor perwakilannya di Jakarta pada Agustus 2014.
Pasang surut hubungan kedua negara memang penuh warna ,namun  di   lima tahun  belakangan  ini  di  penuhi  dengan  warna  persahabatan.  Pernyataan resmi   Mannaseh Sogavare  setelah di lantik menjadi Perdana Menteri mengantikan Rick Hou juga sangat positif dan   langsung menegaskan bahwa Indonesia adalah negara  sahabat   ,ini  tidak  lepas  dari  kebijakan   Presiden  Joko  Widodo  yang berkeinginan  menjadikan  negara  negara  di  Pasifik  sebagai  mitra  penting  dan mengembangkan  kerjasama  saling  menguntungkan  di  berbagai  bidang  (Islands, 2020).
Indonesia  memberikan  hibah  kepada  Solomon  Islands  dan  Fiji  untuk menangani pandemi virus corona. pandemi virus corona masih terjadi, perjanjian dana hibah dilakukan secara daring dari negara-negara masing. Timor Leste juga seharusnya menandatangani perjanjian hibah pada hari Rabu (16/12/2020). Namun hal  tersebut  tertunda  karena  masalah  teknis  yang  mereka  hadapi  saat  acara berlangsung.  Belum  diketahui  kapan  penandatangan  dana  hibah  dengan  Timor Leste akan diadakan. "Hibah Indonesia kepada Solomon Islands dan Fiji, keduanya untuk  penanganan  pandemi,"  kata  Menlu  Retno  Marsudi  pada  keterangan  pers virtual Kemlu seusai penandatangan hibah. Hibah ini menggunakan pendanaan dari Indonesian Aid yang kita dirikan pada bulan Desember tahun 2019.-Menlu Retno Marsudi.  Dalam  kesempatan  itu  Retno  juga  memaparkan,  untuk  Fiji  dana  hibah juga akan dipakai untuk renovasi sekolah yang terdampak bencana alam.
Sementara  itu,  hibah  yang  diberikan  Indonesia  nantinya  digunakan  untuk membiayai  pengadaan  alat-alat  kesehatan.  Alat  kesehatan  tersebut  dibuat  oleh
produsen dari Indonesia. “Kerja sama dan solidaritas internasional di masa krisis seperti ini adalah sangat penting karena tidak ada satu pun negara yang kebal dari pandemi ini dan tidak ada satu pun negara yang dapat menanggulangi sendirian,” kata Retno. “Ke depan, Indonesia akan terus memperkuat kemitraan dengan negara- negara  Pasifik  guna  terciptanya  stabilitas,  ketahanan,  dan  pembangunan berkelanjutan di Kawasan Pasifik,” tutup Retno. Menambahkan Retno, jubir Kemlu RI Teuku Faizasyah menyebut jumlah hibah ke Fiji dan Solomon Islands berbeda. Untuk  Solomon  Islands  Pemerintah  memberikan  hibah  sebesar  Rp  2.88  miliar. Sedangkan  untuk  Fiji  Rp  2.88  miliar  untuk  penanggulangan  COVID-19  dan  Rp 20.77 miliar untuk pembangunan sekolah.
C. Indonesia - Papua New Guinea
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape menegaskan bahwa negaranya menghormati kedaulatan Indonesia terhadap Papua. Hal itu disampaikan James saat menerima mesin pesawat CASA milik angkatan pertahanan Papua Nugini jenis CT 7-9C  di  Bandara  Internasional  Jacksons-Port  Moresby,  Papua  Nugini,  Rabu (4/8/2021).  Selain  itu,  James  juga  menganggap  isu  Papua  merupakan  persoalan internal yang dihadapi Indonesia. "Perdana Menteri kembali menyampaikan sikap Pemerintah Papua Nugini terkait permasalahan/isu Papua yaitu Pemerintah Papua Nugini  secara  tegas  akan  tetap  menghormati  kedaulatan  negara  Indonesia  atas Papua  dan  isu  Papua  merupakan  pemasalahan  internal  dari  negara  Indonesia," demikian  keterangan  tertulis  Puspen  TNI  yang  diterima  Kompas.com,  Kamis (5/8/2021).
Terkati  mesin  pesawat  CASA  yang  berhasil  diperbaiki  TNI,  James menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada TNI atas bantuan perbaikan mesin pesawat CASA. James juga menyebut bahwa hubungan baik antara kedua negara telah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus saling menghormati sebagai negara yang berdaulat. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Strategis  TNI,  Letjen  TNI  Joni  Supriyanto  yang  menghadiri  penyerahan  tersebut mengatakan,  penyerahan  ini  menjadi  momentum  untuk  meningkatkan  hubungan kerja sama antara TNI dan angkatan pertahanan Papua Nugini dalam memberikan kontribusi perdamaian dan stabilitas keamanan. Ia menyebut TNI selama ini aktif mengidentifikasi  peluang  kerja  sama  dan  bantuan  kepada  angkatan  pertahanan Papua  Nugini  sebagai  upaya  memperkuat  diplomasi.  Pengiriman  mesin  tersebut menggunakan  pesawat  Hercules  C-130  milik  TNI  AU,  A-1335  dari  Skadron  32 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, yang diterbangkan Captain Pilot Mayor Pnb Fandi Abdillah Pulungan (nasional kompas.com, 2021) .
Papua Nugini terletak antara 141 dan 161 derajat BT (2.100 kilometer) serta 0 dan 14 garis LS (1.575 kilometer). Di sebelah barat berbatasan dengan Indonesia, utaranya berbatasan dengan Federasi Mikronesia, sebelah timur dengan Kepulauan Solomon dan Nauru, dan sebelah selatan dengan Australia. Papua Nuigini memiliki luas wilayah 2.243 kilometer persegi dengan luas lautan 3,1 juta kilometer persegi. Terdiri dari bagian timur Papua dan 600 pulau kecil. Memiliki 20 provinsi. Data
April 2009 jumlah penduduk Papua Nuigini sebanyak 6,4 juta jiwa terdiri dari suku Papua, Highlanders, New Guneans, dan  Islanders. Sebanyak 63 persen  memeluk agama  protestan,  31  persen  Katolik,  dan  sisnya  Advent,  Evangelist,  Islam,  dan Hindu.  Bahasa  yang  digunakan  adalah  bahasa  inggris  sebagai  bahasa  resmi, kemudian bahasa motu dan pidgin.
Hubungan  Indonesia  dan  Papua  Nuigini  dimulai  sejak  1973.  Hubungan tersebut terus mengalami peningkatan. Secara konsisten pemerintah Papua Nuigini mendukung NKRI dengan melarang keras kegiatan anggota kelompok TPN atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua Nugini Setiap tahunnya, aparat keamanan  Papua  Nuigini  menginstruksikan  dengan  tegas  pengibaran  bendera Bintang Kejora pada upacara peringatan HUT OPM oleh sekelompok Papua garis keras  di  Papua  Nuigini.  Pada  forum  regional  seperti  Pacific  Island  Forums Melanesian  Spearhead  Group,  pemerintah  Papua  Nuigini  selalu  menolak  agenda untuk membicarakan OPM.
Hubungan  Indonesia  dan  Papua  Nuigini  sangat  baik,  dilihat  adanya peningkatan  saling  mengunjungi  antara  pejabat  pemerintah  maupun  pihak  non pemerintah.  Kunjungan  tersebut  untuk  meningkatkan  berbagai  bidang,  seperti politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  serta  pendidikan. Kunjungan  di  antaranya  ditandai  dengan  adanya  kunjungan  Kepala  Negara,  PM Michael  Somare  ke  Indonesia  untuk  menghadiri  Coral  Triangel  Initiaves  yang dilaksanakan  di  Manado  tanggal  12  Mei  2009.  Dalam  rangka  World  Ocean Conference,  di  Bali  tanggal  6-7  Desember  2008,  Pemerintah  Papua  Nuigini mengirimkan delegasi untuk menghadiri konferensi tersebut. Sedangkan kunjungan Pemerintah  Indonesia  ke  Papua  Nuigini  antara  lain  kunjungan  Menteri  Kelautan dan Perikanan beserta Rombongan untuk menghadiri CTI di Papua Nuigini pada tanggal 10-12 Maret 2009.
Kebijakan luar negeri Papua Nuigini memiliki beberapa kebijakan luar negeri dalam pemerintahannya, yaitu: 1. Look to the north Pemerintah Papua Nuigini telah menerapkan  kebijakan  poltik  luar  negeri  yang  cukup  berani,  yaitu  mengadakan pendekatan  kepada  negara-negara  di  Asia.  Selama  pemerintahan  Papua  Nuigini berkiblat  kepada  Australia  dan  Selandia  Baru.  2.  Proactive  and  mature  Papua Nuigini  secara  aktif  mengembangkan  pola  hubungan  yang  dewasa  saling menguntungkan.  Terutama  dengan  negara-negara  tetangga  Papua  Nuigini  dan negara  sekitar  kawasan.  3.  Selective  engagement  Papua  Nuigini  berpegang  pada prinsip  tidak  hanya  melihat  ke  utara  dan  negara  kawasan  Pasifik,  tetapi  juga melakukan  kerja  sama  secara  bilateral  dan  multilateral  dengan  berbagai  negara untuk  memenuhi  kepentingan  nasional  Papua  Nuigini.  4.  Participative accomodative Melibatkan masyarakat umum, LSM, Gereja, kalangan intelektual, kelompok  profesional,  mahasiswa,  dan  kelompok  masyarakat  dalam  pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri. Selama ini kebijakan luar negeri Papua Nugini dirumuskan oleh politisi, akademisi, dan diplomat (Www.kompas.com, 2020) .
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  hubungan  Indonesia  dengan  negara- negara Pasifik Selatan dapat dikatakan pasang surut akibat berbagai isu Papua dan juga  keadaan  domsetik  masing-masing  negara  yang  tersbeut  diatas.  Diplomasi public  Indonesia  perlu  dilakukan  dengan  startegi  lain  yang  lebih  mudah  dapat mempererat  hubungan  kekerabatan  yaitu  melalui  diplomasi  olahraga  atau  sport diplomacy.
D. Indonesia dan Melanesian Spearhead Group (MSG)
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang ke-20  di  Honiara,  Kepulauan  Solomon,  24-26  Juni  2015  menghasilkan  beberapa keputusan penting, salah satunya adalah peningkatan status Indonesia dari Observer menjadi  Associate  Member.  MSG  sendiri  merupakan  organisasi  yang beranggotakan  negara-negara  yang  berlatar  belakang  budaya  Melanesia,  yaitu Papua  Nugini,  Fiji,  Kepulauan  Solomon,  Vanuatu,  dan  Kanak  and  Socialist National  Liberation  Front  atau  FLNKS  dari  Kaledonia  Baru.  Peningkatan  status Indonesia  menjadi  associate  member  MSG  mengundang  pertanyaan  tersendiri dikarenakan  organisasi  United  Liberation  Movement  for  West  Papua  (ULMWP) yang sangat giat berupaya untuk menjadi anggota MSG demi kemerdekaan Papua Barat hanya menjadi observer, mengingat ULMWP juga didukung oleh beberapa anggota MSG seperti Vanuatu dan FLNKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan  MSG  menjadikan  Indonesia  sebagai  associate  member  adalah  untuk mendekatkan  Indonesia  dengan  negara-negara  MSG.  Dengan  mendekatkan Indonesia dengan negara-negara MSG, maka MSG akan mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut.
Keuntungan tersebut berupa bantuan luar negeri dari Indonesia kepada negara- negara  Melanesia  akan  semakin  meningkat  dan  kerja  sama  dengan  Indonesia  di berbagai  bidang  seperti  penanggulangan  bencana  dan  perubahan  iklim  serta capacity  building  akan  semakin  meningkat.  Tetapi  peningkatan  status  Indonesia menjadi  associate  member  juga  karena  posisi  tawar  dari  MSG  kepada  Indonesia agar  ULMWP  dapat  dijadikan  member  MSG,  walaupun  hanya  sebatas  observer. Dengan  mengangkat  status  keanggotaan  Indonesia,  maka  Indonesia  juga  harus menyetujui  dijadikannya ULMWP menjadi  observer. tawaran dari MSG tersebut tidak  membuat  Indonesia  merasa  keberatan  dikarenakan  statusnya  yang  lebih rendah  dari  Indonesia  sehingga  MSG  tidak  akan  kehilangan  kerja  sama  dengan Indonesia yang sangat penting bagi negara-negara Melanesia (Ramadhan, 2018).

## E. Diplomasi Publik Indonesia bagi Pasifik Selatan
Penunjukan Kepulauan Solomon sebagai tuan rumah Pasific Games 2023 jelas membuat Perdana Menteri Manaseh Sogavare harus berjuang untuk mencari dana guna membangun venue olahraga berstandar internasional untuk menggelar pesta olahraga  negara-negara  Pasifik  tersebut.  Gaung  membangun  Stadion  Nasional berkapasitas 11.000 tempat duduk jelas mendapat sambutan dari Tiongkok. Negara Tirai  Bambu  itu  datang  dengan  jumlah  dana  besar,  baik  untuk  penanggulangan pandemi  Covid-19  maupun  membangun  pusat  akuatik  bersama  trek  dan  fasilitas
lainnya.  Tak  heran  kalau  Menteri  Luar  Negeri  Kepulauan  Solomon,  Yeremia Manele,  telah  menerima  bantuan  keuangan  dari  Tiongkok  –  $2,5  juta  untuk membantu  pemerintah  dalam  perjuangannya  untuk  mencegah  COVID-19  serta $800.000  dari  China  Red  Cross  Society  untuk  membantu  pekerjaan  rehabilitasi setelah siklon tropis Harold, yang melanda Provinsi Makira/Ulawa, Guadalcanal, dan  Renbel  awal  2020.  Sebagian  dari  $2.5  juta  telah  digunakan  untuk  membeli peralatan laboratorium dan alat tes.
Fasilitas dan venue olahraga serta Stadion Nasional Pasific Games 2023juga melibatkan pemerintah Tiongkok.. Menlu Manele mengatakan dana dari Tiongkok akan digunakan untuk membangun, antara lain Stadion Nasional dengan kapasitas 11.000  tempat  duduk,  pusat  akuatik  bersama  dengan  trek  lapangan  dan  fasilitas lainnya.    Kepulauan  Solomon  dan  Tiongkok  telah  menandatangani  kesepakatan multi-juta dolar yang akan sangat membantu meringankan beban keuangan negara Kepulauan Solomon.
Menlu  Manele  mengatakan  pendanaan  dari  Tiongkok  dan  donor  lain  seperti Indonesia, yang akan membangun kompleks olahraga indoor Olimpiade, sekarang menyumbang  80  persen  dari  biaya  awal  fasilitas,  yang  diperkirakan  mencapai USD100  juta.  Chargé  d’affaires  Tongkok,  Yao  Ming,  mengatakan  merasa terhormat  dan  memiliki  hak  istimewa  untuk  mewakili  Tiongkok  dalam penandatanganan  dan  pertukaran  uang  kertas.Lebih  lanjut,  kata  dia,  kini  telah menyelesaikan  salah  satu  langkah  terpenting  dalam  mewujudkan  komitmen Tiongkok  untuk  membantu  Kepulauan  Solomon  menjadi  tuan  rumah  Olimpiade Pasifik  yang  sukses  pada  2023.  Sekretaris  Kantor  Perdana  Menteri  Kepulauan Solomon, Jimmy Rodgers, sebelumnya mengatakan bahwa pendanaan upacara oleh Tiongkok  akan  menutupi  biaya  bagi  pembangunan  sejumlah  besar  fasilitas (Rodgers, 2023) .
F. Pembangunan Futsal Multi Guna Bantuan Indonesia Bagi Salomon Island
Menteri  Luar negeri  Indonesia pada awal  September 2022 berangkat dengan pesawat khusus dari Merauke Papua menuju Fiji dan Kepulauan Solomon. Menlu Retno  tiba  di  Honiara  pada  6  September  2022  dan  meresmikan  Lapangan  Futsal Multi  Guna.  Seperti  dikutip  Menteri  Luar  negeri  mengatakan  bahwa  Ia  telah meresmikan Friendship Hall atau lapangan futsal multiguna yang merupakan hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah dan Rakyat Solomon Islands.
Retno  mengatakan  lapangan  futsal  tersebut  sebagai  proyek  kerja  sama  di bidang  pembangunan.  Lapangan  futsal  itu  digarap  perusahaan  pemerintah  yaitu Wijaya  Karya  (WIKA).  Selain  itu,  Retno  menyampaikan  makna  lapangan  futsal yang baru diresmikan sebagai symbol harapan dan optimism karena lapangan ini dibangun saat pandemic Covid-19. Lapangan ini juga menjadi symbol persahabatan rakyat  Indonesia  dan  kepulauan  Salomon  dimana  bangunannya  dikerjakan bersama-sama oleh pemuda pemudi Indonesia dan pemuda pemudi Salomon Island.
Menlu Indonesia, Retno Marsudi meresmikan Frendship Hall di Kepulauan Solomon. – Jubi/IST
Pemerintah  Indonesia    membangun    stadion  futsal  aula  serba  guna  yang dilakukan  oleh  Perusahaan  Indonesia  Wijaya  Karya    bernilai  jutaan  dolar  di Kepulauan  Solomon  dimulai  di  Honiara  menyusul  diresmikannya  hibah pembiayaan kontrak senilai US$7,5 juta yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia (pacifictenders.com, 2020) . Fasilitas yang juga akan menjadi tuan rumah selama pertandingan Sol2023 Pacific dibangun di kompleks KGVI-Panatina Sports di samping stadion utama (didanai oleh Pemerintah Tiongkok), kompleks akuatik, dan tenis. Otoritas Tuan Rumah Nasional Kepulauan Solomon mengatakan bahwa kontraktor stadion dari perusahaan konstruksi Indonesia PT Wijaya Karya (WIKA) mayoritas  dimiliki  oleh  Pemerintah  Indonesia,  yang  melakukan  perencanaan terperinci dan pekerjaan pra-konstruksi menjelang dimulainya pembangunan yang sebenarnya  Stadion  Futsal  Multi  Guna  adalah  satu  kompleks  yang  akan menampung tiga area lapangan yaitu untuk bermain futsal, bola basket, netball, bola voli, dan memfasilitasi olahraga lainnya. Kompleks ini memiliki luas sekitar 5800 meter  persegi  dan  memiliki  6  ruang  ganti,  area  konferensi,  dan  tempat  duduk permanen  sekitar  1500  orang.  Sedangkan  aula  berpotensi  menampung  sebanyak 4000  orang  di  area  tempat  duduk  yang  berbeda.  Menurut  Abdur  Rachman  yang merupakan Country  Manager Wika  proyek  ini  merupakan  proyek  penting  di Kepulauan  Solomon.  “WIKA  kini  telah  mengambil  langkah-langkah  untuk mempercepat  pengiriman  aula  pada  tahun  2021.  Para  konstruktor  sedang mengerjakan kerangka waktu 12 bulan di mana proyek ini diharapkan selesai pada tahun 2021,” kata Rachman (jubi.id, 2023) .
Pacific  Games  2023,  atau  XVII  Pacific  Games,  akan  menjadi  acara  multi- olahraga  kontinental  untuk  negara  dan  wilayah  Oseania  yang  dijadwalkan  akan diadakan  di  Honiara,  Kepulauan  Solomon  antara  19  November  dan  2  Desember 2023. Ini akan menjadi pertama kalinya Kepulauan Solomon menjadi tuan rumah Pasifik Games 2023.
Semula Pasifik  Games dijadwalkan pada  16-29 Juli 2023. Namun,  pada Juli 2021,  penyelenggara  Pasifik  Games  meminta  perubahan  tanggal  karena keterlambatan  persiapan  untuk  pertandingan  akibat  pandemi  COVID-19  di Kepulauan  Solomon.  Bukan  hanya  pemerintah  Australia  saja  yang  membantu pemerintah  Solomon.  Pemerintah  Indonesia  juga  telah  mengutus  Menteri  Luar Negeri Republik  Indonesia Retno  Marsudi, berkunjung  ke Honiara, 7 September 2022.  Selama  kunjungan  sehari  di  Honiara  Menlu  Indonesia  secara  resmi menyerahkan  Aula  Persahabatan  Stadion  Futsal  Serbaguna.  Stadion  Futsal  serba guna ini bersumber dari dana Pemerintah Indonesia dan dibangun oleh Perusahaan Konstruksi WIKA Indonesia.
Mengutip  Solomon  Times,  menyebutkan  Australia  bangga  dapat  bermitra dengan Institut Olahraga Nasional Kepulauan Solomon (SINIS) untuk mendukung semua  atlet  yang  berlatih  dalam  skuad  nasional  untuk  Pasifik  Games  2023. Dukungan  pendanaan  untuk  850  sepasang  sepatu  pelatihan  baru,  dimungkinkan melalui hibah yang diberikan kepada SINIS dari Pacific Sports Diplomacy Fund, yang dikelola oleh PacificAus Sports. Hal ini dibangun di atas komitmen Australia untuk mendukung Kepulauan Solomon untuk Pacific Games (Jubi.id, 2022) . Terdapat  24  Negara-negara  yang  akan  terlibat  dalam  Pasifik  Games  2023 Honiara  American  Samoa,  Australia,  Cook  Island,  Federate  staes  of  Micronesia, Fiji, Guam, Kiribati,Marshal Island, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Norfolk  Island,  Northern  Mariana  Islands,  Palau,  Papua  New  Guinea,  Samoa, Salomon  Islands,  Tahiti,Tokelau,  Tonga,  Tuvalu,  Vanuatu,  Wallis  and  Futuna. Dengan  cabang  Olahraga  yang  dipertandingkan  antara  lain  Archery,  Athletics, Basketball,  Basketball;  3x3  basketball;  Bodybuilding;  Boxing;  Football;  Beach Soccer;  Football;  Futsal;  Golf;  Hockey;  Karate;  Netball;  Outrigger  canoeing; Powerlifting; Rugby league nines; Rugby sevens; Sailing; Swimming; Table tennis; Taekwondo;  Tennis;  Touch  rugby;  Triathlon;  Volleyball;  Beach  volleyball; Weightlifting.
Keberlangsungan  Pasfik  Games  2023  diharapkan  Indonesia  dapat  terlibat sehingga  mempererat  hubungan  persahabatan  Indonesia  dengan  negara-negara Pasifik  Selatan  dan  menumbuhkan  rasa  percaya  dan  meningkatkan  hubungan kerjasama  diberbagai  bidang  dan  meminimalisir  bahkan  menghilangkan  isu-isu negative terakit masalah Papua.

## Kesimpulan
Diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara Pasifik Selatan melalui sport Diplomacy merupakan hal yang baik dan memerlukan perencanaan jangka pendek dan menengah dalam kerangka pelaksanaan Sport diplomacy di Kawasan ini.  Sport  diplomacy  adalah  salah  satu  alat  diplomasi  publik  yang  baik  karena  dengan bantuan  yang  diberikan  kepada  negara  Pasifik  selatan  seperti  pembangunan  Gedung Futsal multi guna di Honiara diharapkan dapat menjadi trust building diantara pemerintah dua  negara  secara  khusus  dan  negara  pasifik  secara  umum.  Penting  juga  Indonesia
melibatkan diri dalam kegiatan Pasifik Games yang akan dilakukan pada November 2023 mendatang  dengan  mendatangkan  tim  perwakilan  Indonesia  seperti  tim  sepakbola sehingga semangat kekerabatan Melanesia dalam olahraga menjadi semakin bertumbuh dan mempererat hubungan persahabatan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Sport Diplomacy adalah sarana perdamaian yang baik bagi Indonesia dan negara-negara Pasifik.

## BIBLIOGRAFI
Arbar, Thea Fathanah. (2020). Fakta Vanuatu Bikin Geram, 5 Kali Serang RI Soal Papua di PBB. Retrieved from www.cnbcindonesia.com website: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200928122734-4-189939/fakta-vanuatu- bikin-geram-5-kali-serang-ri-soal-papua-di-pbb. Google Scholar
Fatunnisa, Hani. (2022). Jelang Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia Siap Hadapi Isu HAM di Papua. Retrieved from dunia.rmol.id website: https://dunia.rmol.id/read/2022/09/12/547101/jelang-sidang-majelis-umum-pbb- indonesia-siap-hadapi-isu-ham-di-papua. Google Scholar
Howard,  Michael.  (1991). Clausewitz:  mahaguru  strategi  perang  modern .  PT  Pustaka Utama Grafiti. Google Scholar
Islands,  Solomon.  (2020).  Groundbreaking  Stadion  Futsal  Solomon  Islands,  Hibah Pemerintah Indonesia. Retrieved from kompasiana.com
website:
https://www.kompasiana.com/nastilamag/5fe0257d8ede48132d4c16e2/ground- breaking-stadion-futsal-solomon-islands-hibah-pemerintah- indonesia#:~:text=Solomon  Isl  Groundbreaking  Stadion  Futsal  Solomon  Islands, Hibah Pemerintah Indonesia. Google Scholar
Jackson, Robert, & Sorensen, Georg. (2009). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Google Scholar
Jackson, Steven J. (2013). The contested terrain of sport diplomacy in a globalizing world.
International Area Studies Review , 16 (3), 274–284. Google Scholar
Jemadu,  Aleksius.  (2008). Politik  global  dalam  teori  &  praktik .  Graha  Ilmu. Google Scholar
jubi.id.  (2023).  Tiongkok  dan  Indonesia  bangun  venue  Pasific  Games  2023.  Retrieved from  jubi.id  website:  https://jubi.id/pasifik/2022/tiongkok-dan-indonesia-bangun- venue-pasific-games-2023/. Google Scholar
Jubi.id. (2022). Australia berikan bantuan sepatu bagi atlet Solomon untuk ajang Pasifik Games  2023.  Retrieved  from  jubi.id  website:  https://jubi.id/pasifik/2022/australia- berikan-bantuan-sepatu-bagi-atlet-solomon-untuk-ajang-pasifik-games-
2023/. Google Scholar
Miles, B. Matthew, & Huberman, A. Michael. (2014). Qualitative Data Analysis (Tjetjep Rohendi Rohidi Translation) . Jakarta: UI-Press. Google Scholar
nasional  kompas.com.  (2021).  Papua  Nugini  Tegaskan  Hormati  Kedaulatan  Indonesia atas Papua.
Retrieved from nasional.kompas.com website:
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/05/14273451/papua-nugini-tegaskan- hormati-kedaulatan-indonesia-atas-papua. Google Scholar
Nygård, Håvard Mokleiv, & Gates, Scott. (2013). Soft power at home and abroad: Sport diplomacy,  politics  and  peace-building. International  Area  Studies  Review , 16 (3), 235–243. Google Scholar
pacifictenders.com.  (2020).  multi  purpose  futsal  stadium  construction  to  commence
Tuesday. Retrieved from www.pacifictenders.com
website: https://www.pacifictenders.com/sb/multi-purpose-futsal-stadium-construction-to- commence Tuesday, 10 March 2020. Google Scholar
Ramadhan, Faiq Zuhdi. (2018). Peningkatan Status Indonesia menjadi Associate Member Melanesian Spearhead Group (MSG). Retrieved from repository.unej.ac.id website: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/88871. Google Scholar Rodgers,  Dr.  (2023).  Penandatanganan  dan  pertukaran  catatan  menandakan  komitmen kedua pemerintah untuk memulai pekerjaan,”. Retrieved from councilpacificaffairs.org website: http://www.councilpacificaffairs.org/news- media/solomon-islands-and-china-sign-multi-million-dollar-development-package- for-covid-19-rehab-2023-pacific-games. Google Scholar
Shoelhi,  Mohammad.  (2012).  Propaganda  dalam  komunikasi  internasional. Bandung: Simbiosa Rekatama Media , 109 . Google Scholar
Sitepu, P. Anthonius. (2011). Studi Hubungan Internasional . Graha Ilmu. Google Scholar
Wahab,  Oki  Hajiansyah.  (2022).  Indonesia  dan  Fiji  Jalin  Kerja  Sama  Pengembangan Pariwisata.
Retrieved from metro.suara.com website: https://metro.suara.com/read/2022/09/24/171335/indonesia-dan-fiji-jalin-kerja- sama-pengembangan-pariwisata. Google Scholar
Wahyuni,  Sari.  (2019). Qualitative  research  method:  Theory  and  practice . Google Scholar
Wijaya, Pandasurya. (2021). Indonesia Tepis Tuduhan Vanuatu Soal Isu HAM di Papua dalam  Sidang  Umum  PBB.  Retrieved  from  www.merdeka.com  website: https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-tepis-tuduhan-vanuatu-soal-isu-ham-di- papua-dalam-sidang-umum-pbb.html. Google Scholar
Wijayanti,  Adelia  Dwi.  (2018). Diplomasi  Olahraga  Korea  Selatan  Terhadap  Korea Utara Melalui PyeongChang Winter Olympics 2018 . Universitas Brawijaya. Google Scholar
Www.kompas.com.  (2020). Kelompok non pemerintah akan dilibatkan melalui  dialog.
Retrieved from https://www.kompas.com website: https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/170000069/sejarah-papua- nuigini-dan-bentuk-bilateral-dengan-indonesia?page=all#page2 08/01/2020. Google Scholar
Copyright holder:

## Melyana R.Pugu (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: