## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.437

## Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum
Arfiani 1* , Syofiarti 2
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: arfianiamhar@gmail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 24/11/2023 Untuk  menunjang  pelaksanaan  penyelenggaran  kegiatan  partai  politik  tidak terlepas dengan adanya dukungan dana yang besar. Dalam proses perjalanan partai politik, dana partai politik berasal dari iuran para politisi partai, sumbangan yang sah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum;  serta  bantuan  keuangan  dari  APBN  dan APBD  dari  pemerintah.  Melalui  dana  yang  dihasilkan  maka  diperlukan  sebuah pelaporan  yang  akuntabel  dan  transparan  kepada  publik  agar  menciptakan kepastian hukum (legal  certainly ) dan mencegah tindakan korupsi yang berasal dari dana partai tersebut. Maka melalui penelitian ini penulis menggaris bawahi terhadap 2 (dua) rumusan masalah yang penting untuk dibahas. Pertama , apa yang menjadi  urgensitas  keterbukaan  informasi  keuangan  partai  politik  dalam pencegahan  praktik  budaya  korupsi  di  Indonesia?  Dan Kedua ,  bagaimana pertanggungjawaban  dana  keuangan  partai  politik  yang  bersumber  dari  dana APBN  dan  APBD  di  Indonesia?  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian yuridis normatif. Data yang dipakai dalam penelitian berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan studi kepustakaan dari berbagai literatur. Hasil penelitian  ini  mencatat  bahwa  bentuk  pelaporan  keuangan  partai  politik  harus mencatat  semua  sumber  penerimaan  dana  terhadap  partai  dan  tidak  hanya mempertanggungjawabkan terhadap dana yang bersumber dari APBN dan APBD saja, kemudian berkaitan dengan sanksi harus ada tindakan tegas dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pemberian sanksi administratif yang dikenakan terhadap suatu partai.
Diterima, 04/01/2024
Dipublikasi, 12/01/2024 Kata Kunci:
Transparansi; Partai Politik; Pemilu; Korupsi

## Abstract
Keywords: Transparency; Political Parties; Elections; Corruption To support the implementation of the implementation of political party activities cannot be separated from the existence of large financial support. In the process of traveling political parties, political party funds come from contributions from party politicians, legitimate contributions in accordance with legal provisions; as well  as  financial  assistance  from  the  APBN  and  APBD  from  the  government. Through the funds generated, an accountable and transparent report is needed to the  public  in  order  to  create  legal  certainty  and  prevent  acts  of  corruption originating from the party's funds. So through this research the authors underline the 2 (two) formulation of  the problem that is important  to  be discussed. First, what  is  the  urgency  of  disclosing  political  party  financial  information  in preventing cultural practices of corruption in Indonesia? And Second, how is the accountability of political party financial funds sourced from APBN and APBD funds in Indonesia? This research uses the type of normative juridical research. The  data  used  in  the  research  comes  from  primary  legal  materials,  secondary legal materials and literature studies from various literatures. The results of this study  note  that  the  form  of  political  party  financial  reporting  must  record  all sources  of  receipt of  funds for the party and not  only be accountable for  funds originating from the APBN and APBD, then with regard to sanctions there must be strict action taken by the government not only the imposition of administrative sanctions imposed against a party.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  dalam  lingkup  ketatanegaraan  di  Indonesia  telah  memberikan  ruang kepada  lembaga  partai  politik  sebagai  salah  satu  fasilitas  yang  mempunyai  peran  strategis dalam  menentukan  arah  penyelenggaraan  pemerintahan  berikutnya.  Telah  lebih  dari  dua dekade pasca reformasi, sistem demokrasi Indonesia ditopang oleh partai politik. Dalam kurun itu,  partai  telah  mengakar  kuat  dan  mempunyai  legitimasi  kuat  sebagai  representasi  rakyat melalui  kontestasi  Pemilu. 1 Hal  tersebut  dikarenakan  partai  politik  memiliki  kedudukan (status) dan peranan ( role ) yang sentral dalam sistem demokrasi karena memiliki peran sebagai penghubung  antara  pemerintahan  negara  ( the  state )  dengan  warga  negaranya  ( the  citizen ). 2 Terciptanya partai politik adalah jawaban atas munculnya ide dan gagasan bahwa partisipasi dari  rakyat  secara  aktif  untuk  mengkritis  terhadap  setiap  kebijakan  negara  sesuai  dengan prinsip demokrasi pancasila 3 .
Pendirian  partai  politik  merupakan  perwujudan  hak  warga  negara  untuk  berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945. Melalui partai politik,  rakyat  dapat  menggunakan  hak  untuk  mengeluarkan  pendapatnya.  Keragaman pendapat  dalam  masyarakat  akan  menimbulkan  keinginan  untuk  membentuk  partai  politik yang  berbeda-beda  berdasarkan  keragaman  pendapat  yang  ada.  Dengan  demikian  pada hakekatnya negara tidak membatasi jumlah partai politik yang didirikan oleh rakyat 4 . Dalam keberagaman partai politik saat sekarang ini, setiap partai politik memiliki kedudukan, fungsi, hak  maupun  kewajiban  yang  sama  dan  setara.  Kedaulatan  partai  politik  berada  di  tangan anggota, maka dari itu partai politik memiliki kemandirian dalam pengelolaan organisasinya. Sehingga,  organisasi  di  luar  partai  tidak  berhak  mencampuri  urusan  internal  partai  politik. Untuk  menjalankan  semua  urusan  rumah  tangga  partai  politik,  diperlukan  dana  yang  tidak sedikit.
Dinamika politik  demokratis  tidak  serta  dapat  berlangsung  tanpa keuangan  yang  kuat. Tanpa dana yang mumpuni, stabilitas suatu partai tidak akan dapat berjalan dengan baik, para politisi  tidak  akan  dapat  berkomunikasi  dengan  baik  kepada  masyarakat  melalui  proses kampanye.  Singkatnya,  partai  politik  membutuhkan  sumber  dana  yang  besar  untuk  dapat menjalankan  fungsinya,  baik  sebagai  jembatan  antara  rakyat  dan  negara  maupun  sebagai pemilih. 5 Pendanaan  untuk  membiayai  kegiatan  partai  politik  dan  kampanye  pada  awalnya berasal  dari  iuran  anggota  partai  politik,  karena  ada  kewajiban  moral  untuk  bersama-sama mengatur dan mempromosikan partai melalui kontribusi sukarela dari anggota partai politik itu sendiri. 6
Berkembangnya partai politik saat ini, sumber dana partai tidak hanya didapatkan dari sumbangan anggota dan pihak swasta, partai politik juga mendapat dukungan keuangan dari negara,  yaitu  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  dari  Anggaran
1 Feri Amsari, dkk, 2020, Pembaruan Partai Politik di Indonesia , Intrans Publishing, Jakarta, hlm. vii.
2 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , BIP: Jakarta, hlm. 710.
3 Muh. Kausar, 2015, “Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik”, Jurnal Politics Magister Ilmu Politik Universitas Hanasanuddin , Vol.1, No.2, hlm. 192-193.
4 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
5 Sidik Pramono, 2013, Pengendalian Keuangan Partai Politik , Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm. 3.
6 Ibid .
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana ditetapkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik.  Sehingga  pengurus  partai  politik  nasional  mendapat  dukungan  dana  dari  APBN, pengurus  partai  politik  provinsi  mendapat  dana  dari  APBD  Provinsi,  serta  pengurus  partai politik  kab/kota  mendapat  dukungan  dana  dari  APBD  Kab/Kota.  Dukungan  dana  dari pemerintah  ini  hanya  diberikan  kepada  partai  politik  yang  memiliki  kursi  di  DPR,  DPRD provinsi,  dan  DPRD  kab/kota.  Besarannya  dihitung  berdasarkan  jumlah  kursi  yang  diraih masing-masing  partai,  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 besar bantuan dana ke masing-masing partai ditingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp. 1.000 (seribu  rupiah)  per  suara  sah.  Pemberian  dana  bantuan  bagi  partai  itu  diharapkan  dapat meningkatkan kinerja partai politik  terutama dalam  membiayai penyelenggaraan  pendidikan politik  bagi  masyarakat  dan  operasional  sekretariat  partai  politik.  Selanjutnya  menurut Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada pasal 35, memberikan jumlah batasan sumbangan yang  sah  menurut  hukum,  dalam  pasal  34  ayat  1b  menyatakan  bahwa  sumbangan  anggota partai politik dalam pelaksanaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sumbangan perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak senilai satu milyar dalam satu  tahun  anggaran,  sumbangan  perusahaan  atau  badan  usaha  paling  banyak  senilai  tujuh milyar lima ratus juta rupiah dalam satu tahun periode anggaran. 7
Sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu partai politik terhadap penggunaan dana yang berasal dari APBN dan APBD, berdasarkan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, menyatakan bahwa “setiap partai  politik  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  pada  penerimaan  dan pengeluaran, yang bersumber dari APBN maupun APBD kepada BPK, yang secara berkala yaitu  satu  tahun  sekali  untuk  diaudit  paling  lambat  setelah  satu  bulan  saat  anggaran berakhir”.
Keterkaitan  antara  transparannsi  keuangan  partai  politik  dengan  korupsi  sangat  erat kaitannya  jika  partai  politik  diharuskan  untuk  melaporkan  pertanggungjawaban  keuangan dalam  suatu  partai.  Sejumlah  politikus  banyak  tersandung  kasus  korupsi  berkenaan  dengan penggunaan  dana  partai  yang  menyimpang.  Sehingga  dengan  dilakukannya  pelaporan penggunaan dana dalam suatu partai menjadi “momok besar” bagi sebagian kalangan politikus. Maraknya kasus korupsi yang terjadi di dalam tubuh partai berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dari partai itu sendiri. Seperti kasus korupsi yang melibatkan politisi di lingkungan legislatif (DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kab/kota) dan eksekutif (menteri, gubernur, bupati/walikota),  selain  persoalan  pribadi,  kebutuhan  partai  akan  dana  besar  untuk memenangkan pemilu tahap berikutnya merupakan sebuah kebutuhan bagi suatu partai yang mendorong politisi berlaku koruptif.
Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat dari tahun 2004 sampai tahun  2022,  dari  1.519  tersangka,  ada  521  tersangka  yang  mempunyai  keterkaitan  dengan
7 Wiwid Widayanti, Maswar Patuh Priyadi, Lilis Ardini, 2019, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai  (Studi  Kasus  di  Kantor DPD Partai  Demokrat  Provinsi  Jawa Timur)”, WAHANA:  Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol.22, No.2, hlm. 136
politik, mulai dari anggota legislatif (DPR RI dan DPRD) hingga Kepala Daerah (Gubernur, Wali Kota, dan Bupati). seperti kasus tertangkapnya Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S Bahat dan istrinya, Ary Egahni, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ditahun 2023 yang  diduga  memotong  anggaran  daerah  sebesar  8,7  miliar  seolah  sebagai  utang  kepada penyelenggara  negara  dan  penerimaan  suap  di  lingkungan  pemerintah  daerah  Kabupaten Kapuas.  Dan  Ary  merupakan  anggota  DPR  dari  Fraksi  Partai  Nasdem.  melakukan  korupsi untuk  mendanai  kontestasi  di  pemilihan  kepala  daerah  dan  pemilu  legislatif,  membayar lembaga survei nasional, dan membiayai kebutuhan hidup. 8
Maka berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan berhujung kepada sejumlah kasus  yang menyeret beberapa  politisi keranah korupsi,  sangat  penting  untuk  melaksanakan transparansi  keuangan  yang  ada  didalam  lingkungan  partai  politik,  sehingga  menghasilkan kader-kader  politik  yang  menjadi  cerminan  bakal  calon  yang  akan  maju  dalam  konstelasi pemilihan umum 2024 mendatang, atas dasar itu penulis mengangkat judul melalui penelitian ini  adalah  “Menakar  Transparansi  Keuangan  Partai  Politik  Pada  Pelaksanaan  Pemilihan Umum” guna menjawab tantangan keterbukaan data-data keuangan yang ada pada lingkungan partai untuk mencegah praktik korupsi dalam tubuh partai itu sendiri.
Setelah  diuraikan  akar  permasalahan  melalui  pokok  latar  belakang  diatas,  maka setidaknya terdapat 2 (dua) permasalahan penting yang dapat penulis kemudakan:
1. Apa  yang  menjadi  urgensitas  keterbukaan  informasi  keuangan  partai  politik  dalam pencegahan praktik budaya korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  sumber  dana  partai  politik  dari  APBN  dan  APBD  di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  “Menakar  Transparansi  Keuangan  Partai  Politik  Pada  Pelaksanaan Pemilihan Umum” merupakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum berfokus pada peraturan hukum yang berlaku baik di Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian doctrinal karena penulis berusaha menemukan pokok- pokok permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas. 9
Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan  hukum  tersier dengan  cara  menghimpun  dan mengidentifikasi  berbagai peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, hasil karya  ilmiah  dan  literatur  yang  berasal  dari  ilmu  pengetahuan  hukum  dalam  bentuk  buku, artikel,  jurnal  dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. 10 Sifat  penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Analisis yang diterapkan dalam penulisan ini  adalah  metode  kualitatif  dilakukan  melalui  menginterpretasikan  bahan  hukum  dan dijelaskan  secara  mendasar  pada  suatu  norma-norma  dan  teori  ilmu  hukum  yang  berlaku, sehingga pengambilan keputusan tidak menyimpang dari pembahasan. 11
8 Kompas, “Korupsi Politik Masih Marak Terjadi”, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/29/korupsi- politik-masih-marak-terjadi, diakses 05 Agustus 2023, jam 14.03 WIB.
9 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum , Rajawali Press, Jakarta, hlm. 83.
10 Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.
11 Nommensen Sinamo, 2009, Metode Penelitian Hukum , PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 34.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensitas  keterbukaan  informasi  keuangan  partai  politik  dalam  pencegahan  praktik korupsi di Indonesia
Persoalan  transparansi/keterbukaan  informasi  terhadap  pendanaan  suatu  partai  masih menjadi  tantangan  hingga  kini.  Harapan  publik  untuk  dapat  mengakses  dokumen  laporan pertanggungjawaban  keuangan masih sulit  dipenuhi.  Prinsip  keterbukaan  mewajibkan  partai bersikap  transparan  terhadap  seluruh  proses  pengelolaan  keuangan  suatu  partai  politik. Sejumlah  keharusan  harus  dilakukan  partai  politik,  seperti  membuka  daftar  donatur  dan membuat laporan keuangan secara rutin yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik setiap tahun. Tujuan dilakukannya menampilkan daftar donatur dan laporan keuangan kepada masyarakat adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas dengan memastikan tanggung jawab partai politik setiap proses menerima dan membelanjakan dana partai itu secara rasional sesuai ketentuan dan tidak melanggar peraturan berlaku. Operasional prinsip transparansi dan akuntabilitas  dapat  membuka  ruang  bagi  anggota  partai  politik  dan  masyarakat  untuk mengetahui siapa yang memberikan sumbangan dan berapa besarannya sehingga mereka bisa efektif dalam upaya mengawasi perilaku partai untuk menjamin bahwa pembuatan kebijakan, partai  tetap  mengedepankan  kepentingan  anggota  partai  dan  masyarakat,  serta  bukan  untuk tujuan mengutamakan kepentingan para donatur besar. 12
Pengaturan  pendanaan  partai  melalui  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002  tentang Partai  Politik  mengatur  hanya  kewajiban  pencatatan,  pelaporan  dan  kewajiban  pengauditan oleh  Akuntan  Publik.  Akses  dokumen  laporan  keuangan  setiap  tahun  hanya  menjadi kewenangan di KPU Pusat untuk melihat, dan itupun tidak dalam bentuk publikasi resmi KPU Pusat. Pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang harus datang serta meminta kepada pihak  KPU.  Dengan  praktik  semacam  itu,  patut  dikatakan  bahwa  Partai  Politik  sebenarnya tidak  transparan  serta  tidak  akuntabilitas  terhadap  setiap  pelaporan  keuangan,  karena masyarakat  tidak  dapat  mengakses  laporan  keuangan  yang  diserahkan  ke  KPU  sebagai  alat untuk menguji akuntabilitas dan integritas keuangan Partai Politik. 13
Melihat ketentuan pelaporan keuangan dalam Undang-Undang Partai Politik yang baru (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008), Partai Politik wajib melaporkan ke konstituen setiap tahun dan dilakukan di setiap tingkatan hingga Kab/Kota. 14 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ayat (3) menyebutkan bahwa:
”Pengurus  Partai  Politik  di  setiap  tingkatan  melakukan  pencatatan  atas  semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik”. Pengaturan ini terkait dengan kewajiban pencatatan atas keuangan partai politik di setiap tingkatan .
Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mewajibkan Partai Politik untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap berakhirnya tahun anggaran dan  mewajibkan  membukanya  ke  publik  untuk  dapat  diketahui.  Penulisan  pasalnya  sebagai berikut:
12 Didik  Supriyanto  dan Lia Wulandari, 2012, Bantuan  Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan , Yayasan Perludem, Jakarta, hlm. 10
13 Rezki Sri Wibowo, dkk, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Sebuah Modul Pelatihan , Transparency International Indonesia, Jakarta, hlm. 18.
14 Muhtar Said, 2020, “Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik”, Indonesian State Law Review , Vol. 2 No. 2, hlm. 185.
“Pasal 37; Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
Pasal  38;  Hasil  pemeriksaan  laporan  pertanggungjawaban  penerimaan  dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.”
Dengan adanya pengaturan pada Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 di atas, Partai Politik dapat diketahui suatu partai mempunyai 3 kewajiban, yaitu:
a. Pencatatan
b. Pelaporan
c. Membuka laporan kepada publik
Laporan  keuangan  suatu  partai  yang  sampaikan  kepada  masyarakat  tidak  hanya  dapat meningkatkan kinerja partai politik dan membangkitkan simpati rakyat terhadap partai tersebut namun  juga  dapat  mmberikan  bukti  tertulis  tentang  siapa  saja  yang  menyumbang,  berapa banyak yang diperoleh, untuk apa sumbangan itu digunakan dan berapa banyak sumbangan itu digunakan  untuk  internal  partai.  Bukti  tertulis  yang  disahkan  oleh  pengurus  partai  dan/atau pejabat publik adalah bukti yang lengkap  dalam pembuktian penyimpangan penggunaan dana keuangan suatu partai. 15
Laporan keuangan suatu partai politik sangat penting karena:
a. Dapat  mendorong partai  politik  meminimalkan  pengeluaran  untuk  kebutuhan  partai yang hampir  tidak  terbatas.  Pimpinan  partai  harus  mesti  mempunyai  skala  prioritas  kebutuhan yang  harus  dipenuhi  sesuai  dengan  anggaran  yang  tersedia.  Partai  politik  harus  memilih aspirasi  masyarakat  yang  paling  mendesak  untuk  direalisasikan.  Untuk  kepentingan bersama  lainnya,  pelaksanaannya  dapat  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan  skala prioritas.  Dengan  demikian,  partai  bertindak  sesuai  dengan  manajemen  keuangan  yang sehat,  karena  pengeluaran  seimbang  dengan  pendapatan.  Selain  itu,  partai  politik  secara bertahap dapat mengimplementasikan keinginan masyarakat.
b. Membangun sistem organisasi modern untuk lebih memenuhi tuntutan pemilih dan publik yang terus meningkat, dan mendorong partai untuk menjadi institusi yang transparan dan akuntabel.  Laporan  keuangan  yang  jujur  dan  kredibel  dapat  menghindari  donatur  terikat yang menyebabkan suatu partai terpengaruh untuk melakukan sesuai yang diinginkan oleh pihak pendonor tersebut.
c. Masyarakat  dapat  mengetahui track  record partai  politik  dalam  menunjang  aspirasi masyarakat (konstituen). Laporan keuangan juga dapat sebagai sarana promosi yang tepat bagi partai untuk menunjukkan kiprah yang dilakukan demi kebaikan rakyat. 16
Bagi  oknum  partai  yang  terlibat  kasus  korupsi  keuangan  partai  politik,  pelaporan keuangan partai politik merupakan momok yang dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri sedangkan bagi pengurus partai politik yang mengupayakan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan AD/ART partai politik, maka pelaporan keuangan  merupakan  senjata  ampuh  bagi  pengurus  partai  terhadap  fitnah  atau  upaya
15 Markus  H.  Simarmata,  2018,  “Hambatan  Transparansi  Keuangan  Partai  Politik  Dan  Kampanye  Pemilihan Umum”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 15 No. 1, hlm.26.
16 Ibid.
pencemaran  nama  baik  terhadap  pengurus  dan/atau  partai  politik  tersebut. 17 Demikian  pula berfungsi  untuk  penyidik  Polri,  laporan  keuangan  partai  dibutuhkan  dalam  melengkapi  alat bukti terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
Pelaporan  keuangan  partai  politik  memiliki  dua  tujuan  utama.  Pertama,  informasi  ini dapat membantu untuk mewujudkan asas transparansi sebagaimana dimaksud dalam Konvensi PBB Terhadap Korupsi (UNCAC), memberikan informasi kepada pemilih untuk pengambilan keputusan  saat  pemilih  pergi  ke  tempat  pemungutan  suara.  Ketakutan  terhadap  skandal kehilangan dukungan kepercayaan publik dapat menjadi perlindungan yang lebih baik terhadap penyimpangan perilaku daripada sanksi hukum tersebut. 18
Tujuan kedua persyaratan pelaporan adalah untuk memfasilitasi dalam mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana  sumbangan  serta  menegakkan  larangan  dan batasan  dalam  mengawasi  apakah  peraturan  ini  dapat  ditaati.  Ketika  pelanggar  tidak  dapat mengakui perbuatan pelanggaran terhadap laporan pertanggungjawaban, maka mempersyaratkan  mereka  untuk  menyediakan  catatan  keuangan  yang  memberikan  bukti tertulis yang dapat membantu penyelidikan mendalam.
Alasan  kecilnya  subsidi  pemerintah  terhadap  partai  politik  yang  menjadi  alasan  para politisi  dan  pejabat  partai  mencari  celah  mengumpulan  dana  dari  hasil  korupsi  dan  tidak menyertakan  sumber  pendapatan  tersebut  dalam  pencatatan  laporan  keuangan  partai. Merupakan salah satu penyebab utama korupsi politik. Apabila dianalisis secara komprehensif maka  pelanggaran  korupsi  yang  berada  pada  kalangan  politisi  dengan  pengumpulan  dana APBN  dan/atau  APBD  dan/  atau  sumbangan  publik  untuk  memperkaya  diri  sendiri  lebih dominan.  Sebaik  apapun  sistem  pendanaan  partai  politik  selalu  terdapat  celah  untuk kepentingan partai atau untuk pribadi para politisi. Untuk itu pemahaman yang komprehensif dalam pengawasan dan sanksi tegas terhadap penyimpangan laporan keuangan partai dengan fakta yang terjadi dilapangan merupakan salah satu cara yang signifikan untuk meningkatkan transparansi keuangan partai politik dan menghindari korupsi di bidang politik. 19

## Pertanggungjawaban  dana  keuangan  partai  politik  yang  bersumber  dari  dana  APBN dan APBD di Indonesia
Atas  bantuan  yang  diserahkan  oleh  negara  melalui  APBN/APBD,  Partai  Politik mempunyai kewajiban untuk membuat serta menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas bantuan tersebut. Berdasarkan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 jo Pasal 12A Peraturan  Pemerintah  tentang  Banparpol  jo  Pasal  5  Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Pemeriksaan  Laporan  Pertanggungjawaban  Bantuan  Partai Politik,  laporan  pertanggung  jawaban  atas  bantuan  dari  APBN/APBD  disampaikan  kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala setiap 1 tahun sekali untuk diperiksa. Penyerahan dokumen  tersebut  paling  lambat  diserahkan  1  bulan  pasca  tahun  anggaran  berakhir. Pemeriksaan laporan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 3 bulan setelah tahun anggaran  berakhir.  Hasil  audit  atas  laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  bantuan
17 Saldi Isra, 2017, Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat , Themis Books, Jakarta, hlm. 148
18 Ibid.
19 Ibid.
suatu Partai politik disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Partai Politik paling lama 1 bulan setelah diperiksa/diaudit. 20
Menurut  ketentuan  Pasal  12  sampai  dengan  Pasal  14  Peraturan  Badan  Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas bantuan Partai Politik diserahkan oleh BPK kepada:
a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau sebutan lain dan Menteri Dalam Negeri, untuk bantuan yang berasal dari APBN.
b. Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD)/Dewan  Pimpinan  Cabang  (DPC)  atau  sebutan  lain  dan gubernur/bupati/walikota,  untuk  bantuan  yang  bersumber  dari  APBD  sesuai  dengan fungsinya.
Berdasarkan  Pasal  8  Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Nomor  2  Tahun  2015, laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas:
a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Banparpol dan rincian realisasi belanja dana bantuan Partai Politik per kegiatan; dan
b. Rekapitulasi  barang  inventaris/modal  (fisik),  barang  persediaan  pakai  habis,  dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana bantuan Partai Politik.
Berdasarkan  Pasal  14  Peraturan  Pemerintah  tentang  Banparpol,  Partai  Politik mempunyai  kewajiban  menyerahkan  hasil  laporan  pertanggung  jawaban  atas  bantuan keuangan dari APBN/APBD yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 1 bulan, kepada: a. Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
b. Gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi;
c. Bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
Berdasarkan  Pasal  15  Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Nomor  2  Tahun  2015, DPP/DPD/DPC  wajib  menindaklanjuti LHP  BPK  dan  memberikan jawaban atau  penjelasan terkait  tindak  lanjut  tersebut  kepada  BPK  paling  lambat  60  hari  setelah  LHP  diterima. Ketentuan terhadap sanksi yang terapkan bagi partai politik yang tidak melaksanakan laporan keuangan partai  sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum mengatur sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. 21 Pada acara resmi partai politik, seperti mukernas atau rakernas, atau rapat DPP yang digelar setiap bulan, juga tidak pernah  membahas  tentang  laporan  keuangan  partai  politik.  Tidak  heran  jika  dalam  diskusi terbatas  dengan  pengurus  partai  politik,  beberapa  pengurus  partai  politik  mengaku  terang- terangan partainya tidak pernah membuat laporan keuangan tahunan. 22
Didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 diatur mengenai sanksi  bagi partai  politik  yang  tidak  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  penerimaan  dan pengeluaran keuangan yang berasal dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala selama 1  (satu)  tahun  sekali,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  saat  ini  akan  dikenakan  sanksi administratif  berupa  penghentian  bantuan  APBN  dan  APBD  sampai  laporan  diterima  oleh pemerintah dalam tahun anggaran berikutnya. Akan tetapi, sanksi tersebut hanya berlaku bagi
20 Danni  Aprianza Helmi,  “Pengaturan Bantuan  Partai  Politik Yang Bersumber Dari APBN/APBD”, UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh , hlm. 12.
21 Sekar Anggun Gading Pinilih, 2017, “Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik”, Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 29, No. 1, hlm. 79.
22 Very  Junaidi,  et  al.,  2011, Anomali  Keuangan  Partai  Politik:  Pengaturan  dan  Praktek,  Kemitraan  bagi Pembaruan Tata Pemerintahan , Jakarta Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, hlm. iii-iv.
keuangan partai yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD saja, sedangkan sumber dana  partai  politik  tidak  hanya  berasal  dari  negara,  tetapi  juga  ada  dari  iuran  anggota  dan sumbangan  dari  donatur.  Sumber  dana  berupa  sumbangan-sumbangan  inilah  yang  perlu mendapat  perhatian.  Jimly  Asshiddiqie  mengatakan  pengelolaan  dana  partai  politik  ini  tak sekedar  terbuka,  tapi  juga  harus  disertai  dengan  sanksi  yang  mengikat.  Sanksi  seperti penghentian dana  sampai pembubaran partai politik juga harus diberikan kepada partai politik yang tidak transparan pengelolaan dananya. 23
Jika  melihat  kepada  studi  komparatif  terhadap  negara-negara  sahabat,  sebagian  besar negara menerapkan sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar aturan-aturan transparansi  laporan  keuangan  dana  partai.  Sanksi  administratif  mulai  dari  terberat,  seperti dibubarkannya  partai,  tidak  dizinkan  mengikuti  Pemilu  atau  yang  ringan  seperti  tidak mendapatkan subsidi dari negara. Sebagian besar negara juga memberlakukan sanksi pidana terhadap  pelanggaran-pelanggaran  ini  dan  prosesnya  melalui  pengadilan  pidana.  Negara- negara yang menerapkan sanksi pidana, antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Ceko, Kanada,  Portugal,  Filipina  dan  Thailand.    Maka  menurut  penulis  Indonesia  perlu  ada pengaturan sanksi tegas bagi partai politik yang tidak membuat laporan keuangan partai dan yang  terlambat  membuat  laporan  keuangan  tersebut,  apakah  berupa  sanksi  administratif, misalnya sanksi berupa tidak bisa menjadi peserta pemilu yang selanjutnya, atau bisa sanksi pidana. 24
Sanksi pidana menjadi sesuatu yang tidak mustahil untuk diterapkan bagi partai politik yang  tidak  menerapkan  transparansi  penggunaan  dana  partai.  Indonesia  telah  mempunyai sanksi pidana terhadap badan hukum (korporasi). Partai politik bisa dikatakan sebagai badan hukum  yang  menjadi  subjek  hukum.  Seperti  diatur  dalam  sistem  hukum  berbagai negara,menurut Article 2 clause 1 atau Undang-Undang tentang Partai Politik Jerman (sebagai contoh), juga ditentukan “Parties are associations of citizens.. [...] Party members may only be  natural  persons” ( Partai  politik  adalah  asosiasi  warga  negara  dan  karena  itu  dapat berstatus sebagai badan hukum (rechtspersoon . 25
Kedudukan partai politik sebagai badan hukum itu sangat penting sebagai status subjek hukum. Maka sebagai subjek hukum, partai politik dapat dijatuhkan sanksi pidana korporasi apabila  terbukti  melanggar  norma  hukum  yang  berlaku  terkait  transparansi  pemasukan  dan pengeluaran partai. Pemberlakuan sanksi yang tidak diimbangi dengan kesadaran dari anggota partai  politik  dan  pengawasan  dari  semua  elemen  masyarakat  menjadi  sesuatu  hal  yang mustahil  untuk  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  mesti  terus  melakukan  sosialisasi kepada  anggota  partai  politik,  khususnya  pengurus  partai  berkenaan  pentingnya  prinsip keterbukaan dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan partai, karena akan memberikan kepercayaan  kepada stakeholders, khususnya  kepada  publik.  Dengan  kepercayaan  publik, maka organisasi partai politik menjadi kuat.
23 Muhammad  Nur  Rochmi,  “Keterbukaan  Pengelolaan  Keuangan  Parpol  Diusulkan  masuk  RUU  Pemilu”, https://beritagar.id/artikel/berita/keterbukaan-pengelolaan-keuangan-parpol-diusulkan-masuk-ruu-pemilu, diakses 06 Agustus 2023. Jam 00.07 WIB
24 Sekar Anggun Gading Pinilih, Op.Cit . hlm. 80.
25 Jimly Asshiddiqie, 2006, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 69.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berkenaan  dengan  urgensitas  dari  sebuah  partai  politik  dalam  melakukan  akuntabilitas transparansi  laporan  data  keuangan  partai  politik  sangatlah  penting  untuk  dilaksanakan. Dimana  didalam  pasal  Pasal 36,  Pasal 37  dan Pasal 38  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun 2008 tentang Partai Politik dapat dikatakan memiliki 3 kewajiban penting, yaitu kewajiban dari sebuah partai politik untuk melakukan: Pencatatan; Pelaporan; dan Membuka laporan kepada publik. Atas dasar ini maka urgensitas yang diharapkan dengan adanya transparansi laporan keuangan partai akan  mendorong partai politik  untuk meminimalisir pengeluaran atas kebutuhan partai yang nyaris tidak terbatas, membangun sistem organisasi modern agar lebih tanggap atas tuntutan konstituen, serta publik dapat mengetahui apa saja kerja-kerja yang  sudah  dilakukan  parpol  untuk  rakyat  (konstituen).  Laporan  keuangan  dapat  juga menjadi alat promosi yang tepat bagi parpol untuk membuktikan pekerjaan partai yang telah direalisasikan untuk kepentingan rakyat agar terhindar dari perilaku korupsi.
2. Sumber keuangan partai politik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan aliran sumber keuangan partai politik yang berasal dari  iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah.  Adapun  bentuk  pelaporan  pertanggungjwaban  terhadap  sumber keuangan  ini  sebagaimana  yang  terdapat  pada  numyi  Pasal  34A  hanya  menggarisbawahi pertanggungjawaban keuangan untuk sumber keuangan yang berasal dari APBN dan APBD saja.  Dan  apabila  pelaporan  ini  tidak  kunjung  diselesaikan  dalam  kurun  waktu  yang ditentukan  oleh  otoritas  yang  berwenang  (BPK)  maka  akan  terdapat  sanksi  administratif berupa pemutusan aliran keuangan dari negara sampai laporan itu tuntas diserahkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum , Rajawali Press, Jakarta.
Danni  Aprianza  Helmi,  “Pengaturan  Bantuan  Partai  Politik  Yang  Bersumber  Dari APBN/APBD”, UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
Didik  Supriyanto  dan  Lia  Wulandari,  2012, Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan , Yayasan Perludem, Jakarta.
Feri Amsari, dkk, 2020, Pembaruan Partai Politik di Indonesia , Intrans Publishing, Jakarta. Jimly  Asshiddiqie,  2006, Kemerdekaan  Berserikat,  Pembubaran  Partai  Politik,  dan Mahkamah Konstitusi , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
___________,  2007, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi ,  BIP: Jakarta. Kompas, “Korupsi Politik Masih Marak Terjadi”,
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/29/korupsi-politik-masih-marak-terjadi, diakses 05 Agustus 2023, jam 14.03 WIB.
Markus H. Simarmata, 2018, “Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 15 No. 1.

## Muhammad Nur Rochmi, “Keterbukaan Pengelolaan Keuangan Parpol Diusulkan masuk RUU
Pemilu”,  https://beritagar.id/artikel/berita/keterbukaan-pengelolaan-keuangan-parpol- diusulkan-masuk-ruu-pemilu ,  diakses 06 Agustus 2023. jam 00.07 WIB.
Muh. Kausar, 2015, “Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik”, Jurnal Politics Magister Ilmu Politik Universitas Hanasanuddin , Vol.1, No.2, hlm. 192-193. Muhtar  Said,  2020,  “Transparansi  Keuangan  Dalam  Partai  Politik”, Indonesian  State  Law Review, Vol. 2 No. 2.
Nommensen Sinamo, 2009, Metode Penelitian Hukum , PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Rezki  Sri  Wibowo,  dkk, Transparansi  dan  Akuntabilitas  Keuangan  Partai  Politik  Sebuah Modul Pelatihan , Transparency International Indonesia, Jakarta.
Saldi Isra, 2017, Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat , Themis Books, Jakarta. Sekar Anggun Gading Pinilih, 2017, “Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik”, Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 29, No. 1 Sidik  Pramono,  2013, Pengendalian  Keuangan  Partai  Politik ,  Kemitraan  Bagi  Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
Undang – Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Very  Junaidi,  et  al.,  2011, Anomali  Keuangan  Partai  Politik:  Pengaturan  dan  Praktek, Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan ,  Jakarta  Kemitraan  Bagi  Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta.
Wiwid Widayanti, Maswar Patuh Priyadi, Lilis Ardini, 2019, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur)”, WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi , Vol.22, No.2.
Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.