## Analisis Akuntansi Untuk Likuidasi Korporasi Pada Reksa Dana Terproteksi Tram Terproteksi Prima Xi
Ahmad Gufron 1) , Amrie Firmansyah 2) , Firman Anugrah Firdaus 3)

## 1,2,3) Politeknik Keuangan Negara STAN
https://doi.org/10.35212/277626

## ABSTRACT
The Imposed Statement  of Financing Accounting Standards in Indonesia  allow an entity to  use another accounting basis other than going  concept  base  when  management  intends  to  liquidate  the  entity or discontinue the trading (PSAK 1, 2015). This study aims to discuss the  implementation  of  accounting  standard  and  the  procedures applied  by  the  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI management  related  to  its  liquidation.  This  study  employs  a qualitative approach with using data of TRAM Terproteksi Prima XI’s Audited  Financial  Statement  31  December  2015  (Liquidation  Base) and  2014  (Business  Continuity  Base)  and  for  the  years  on  that  date and  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI’s Prospectus.  Therefore,  it  could  be  seen  the  relation  to  the  imposed accounting  standard  and  liquidation  procedures  regulated  in Indonesia. This  study  concludes  that  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM Terproteksi Prima XI apply FASB Accounting Standards Codification Topic  205  on  Liquidation  Basis  of  Accounting  in  the  liquidation process.  Also  of  terms  of  corporate  liquidation  procedures,  Reksa Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI  implements  more detailed  procedures  that  the  Act  number  47  of  2007  which  only regulates  the  procedure  of  liquidation  in  practice.  It  could  be  seen from  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI’s Prospectus  which  further  explains  the  obligations  of  investment managers  in  the  liquidation  process  compared  to  the  role  of  the liquidator  itself  and  reporting  the  results  of  liquidation  and  the distribution  of  proceeds  of  liquidation  to  the  Financial  Services Authority.
Keywords  : Liquidation  Base,  Going  Concern,  Accounting Standards,
Email : ahmadgufron646@gmail.com 1) , amrie.firmansyah@gmail.com 2) , firmananugrahfirdaus@gmail.com 3)

## INFO ARTIKEL
Analisis Akuntansi Untuk Likuidasi
Korporasi Pada Reksa
Dana Terproteksi Tram Terproteksi Prima Xi Submitted: 20 JANUARI 2019
Revised : 15 FEBRUARI 2019 Accepted : 23 MARET 2019

## PENDAHULUAN
Korporasi  atau  Perseroan  Terbatas  (PT)  merupakan  salah  satu  bentuk  badan usaha  yang  lazim  dipilih  oleh  masyarakat  dalam  menjalankan  kegiatan  bisnisnya. Sampai  dengan  tahun  2016,  tercatat  sebanyak  172.682  perusahaan  yang  memilih korporasi  sebagai  bentuk  badan  usahanya  (Badan  Pusat  Statistik,  2016). Salah  satu karakteristik  utama  korporasi  adalah  pemilik  usaha  dan  badan  usaha  yang  dimilikinya merupakan  entitas  yang  terpisah  secara  hukum  ( separate  legal  entity ).  Dengan demikian, berlaku prinsip separate patrimony, yaitu pemisahan kepemilikan aset antara pemilik usaha dan badan usaha, serta prinsip limited liability , di mana tanggung jawab pemilik  usaha  hanya  sebatas  jumlah  saham  yang  dimilikinya  (Kraakman  et  al.,  2009) (Kraakman  et  al.,  2004).  Karakteristik  ini  berlaku  pula  di  Indonesia,  sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Republik  Indonesia,  2007)  yang  menyatakan  bahwa  perikatan  yang  dibuat  perseroan tidak  menjadikan  pemilik  saham  memiliki  tanggungjawab  secara  pribadi  dan  apabila perusahaan mengalami kerugian, maka pemilik saham bertanggung jawab hanya sebatas jumlah saham yang dimiliki.
(Hill  &  Jones,  2012)  menjelaskan  bahwa  siklus  hidup  suatu  industri  secara umum  terdiri  atas  tahapan-tahapan  diantaranya embryonic ,  tumbuh  dan  berkembang ( growth ),  guncangan  ( shakeout), dewasa  ( mature ),  dan  diakhiri  dengan  tahapan  tiada ( decline ).  Penggunaan  siklus  hidup  industri  relevan  karena  kumpulan  dari  korporasi yang  sejenis  akan  membentuk  industri  tertentu.  Pada  tahapan  tiada  ( decline ),  proses pembubaran  dan  likuidasi  terjadi.  Terkait  pembubaran  korporasi,  konsekuensi  dari berlakunya prinsip separate patrimony , sebuah korporasi tidak dapat dibubarkan dengan begitu saja, namun perlu terdapat proses likuidasi untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban  korporasi  sebelum  badan  hukumnya  dibubarkan.  Di  Indonesia,  banyak korporasi  yang telah  memasuki  proses  likuidasi  dan pembubaran. Di sektor perbankan saja  misalnya,  ada  95  bank  dalam  likuidasi  terhitung  sejak  2006  hingga  februari  2019 (Lembaga Penjamin Simpanan, 2019).
Dari  sisi  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan,  Standar  Akuntansi  Keuangan (SAK) di  Indonesia belum mengatur  secara spesifik  terkait likuidasi  korporasi. Hal  ini berbeda  dengan  sektor  pemerintahan,  di  mana  likuidasi  entitas  akuntansi  dan  entitas pelaporan pada Kementerian/Lembaga telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor  48/PMK.05/2017  (Republik  Indonesia,  2017).  Dalam  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  (Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan,  2015)  tentang  Penyajian Laporan  Keuangan,  korporasi  sebagai  entitas  akuntansi  menyusun  laporan  keuangan berdasarkan  asumsi  kelangsungan  usaha  ( going  concern )  kecuali  apabila  manajemen memiliki  intensi  untuk  melikuidasi  entitas  atau  menghentikan  perdagangan. Selanjutnya,  apabila  entitas  menyusun  laporan  keuangan  tidak  berdasarkan  asumsi kelangsungan  usaha,  maka  entitas  perlu  mengungkapkan  beberapa  hal  seperti  dasar yang  digunakan  serta  alasannya.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  dalam kondisi tertentu PSAK 1 (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2015) memperbolehkan pelaporan dengan asumsi selain asumsi kelangsungan usaha. Namun demikian, PSAK 1 (Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan,  2015)  tidak  memberikan  fasilitas  aturan  yang digunakan sebagai alternatif dalam hal terdapat kondisi seperti likuidasi korporasi. Oleh karena itu, entitas diberikan kebebasan untuk menggunakan alternatif asumsi akuntansi yang dapat menghasilkan informasi keuangan yang paling relevan dan andal. Salah satu alternatif  akuntansi  selain  akuntansi  basis  kelangsungan  usaha  yang  kerap  digunakan oleh korporasi dalam pembubaran adalah akuntansi basis likuidasi.
Dari sisi prosedur likuidasi, terdapat UUPT yang mengatur tentang pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan. Aturan mengenai pembubaran
sebuah  korporasi  harus  diikuti  dengan  likuidasi  diatur  dalam  pasal  142  UUPT,  akan tetapi  UUPT  belum  mengatur  secara  eksplisit  mengenai  mekanisme  pembubaran Perseroan Terbatas tersebut (Ikhrami, 2017).
Penelitian  sebelumnya  di  Indonesia  yang  mengulas  topik  likuidasi  korporasi masih  terbatas.  (Ikhrami,  2017)  menemukan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugasnya, peran  likuidator  terbit  dari  suat  hubungan  antara  likuidator  dengan  pihak  lain  atau khususnya  organ  perseroan  terbatas.  Pelaksanaan  pembubaran  perseroan  terbatas dengan  likuidasi  melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  pemegang  saham  dan  likuidator. Selanjutnya,  (Permatasari,  2015)  menyimpulkan  bahwa  peraturan  pasar  modal  terkait dengan reksadana dan kontrak investasi kolektif sudah cukup melindungi hak-hak dari pemegang  unit  penyertaan  dalam  hal  reksa  dana  berbentuk  kontrak  investasi  kolektif dibubarkan.  Sementara  itu,  (Kumalasari,  2016)  menyimpulkan  bahwa  perlindungan hukum  secara  eksplisit  mengenai  jangka  waktu  likuidasi  tidak  ada  kepastian  hukum karena  tidak  ada  aturan  yang  mengatur.  Penelitian-penelitian  tersebut,  mengulas likuidasi korporasi dari sisi aspek hukum. Namun, berdasarkan reviu literatur yang telah dilakukan,  masih  belum  terdapat  penelitian  yang  mengulas  likuidasi  korporasi  dari sudut  pandang  akuntansi.  Adapun  penelitian  akuntansi  yang  telah  dilakukan  hanya sebatas  topik financial  distress seperti  yang  dilakukan  oleh  (Iswandi,  2012),  (Safitra, Kertahadi, & Handayani, 2013), (Junaidi, 2016), (Wulandari, Burhanudin, & Widayanti, 2017) dan (Buari, Istiatin, & Djumali, 2017).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  mencoba  untuk  mengulas  likuidasi korporasi  dari  sisi  akuntansi.  Penelitian  ini  menggunakan  proses  likuidasi  yang  terjadi pada  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI  yang  merupakan  produk dari  PT.  Trimegah  Asset  Management,  dimana  PT.  Trimegah  Asset  Management  itu sendiri  merupakan  anak  PT.  Trimegah  Sekuritas  Indonesia  Tbk.  TRAM  Terproteksi Prima  XI  memberikan  proteksi  100%  (seratus  per  seratus)  terhadap  pokok  investasi pada  tanggal  pelunasan  akhir  serta  memberikan  investor  imbal  hasil  reguler  dari  efek bersifat  utang  yang  diterbitkan  oleh  korporasi  berbadan  hukum  Indonesia  yang  telah diperingkat  oleh  perusahaan  pemeringkat  yang  terdaftar  di  OJK  (Otoritas  Jasa Keuangan)  dan  masuk  dalam  kategori  layak  investasi  ( investment  grade ).  Komposisi investasi TRAM terproteksi prima XI berupa efek bersifat uang dengan persentase 80 – 100%, dan Instrumen Pasar Uang 0 – 20%. ( www.trimegah-am.com ).

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  (Munn,  Garcia,  &  Woelfel,  1994), likuidasi  memiliki  3  (tiga) pengertian.  Pertama,  realisasi  kas,  di  mana  terjadi  penjualan  kepemilikan  saham, obligasi,  atau  komoditas,  yang  dilakukan  baik  untuk  mengambil  keuntungan,  untuk antisipasi,  atau  untuk  mencegah  kerugian  karena  harga  yang  lebih  rendah.  Kedua, pengakhiran atau penutupan bisnis dengan mengonversi asetnya menjadi uang tunai dan distribusi hasil dimana yang pertama diberikan kepada kreditor sesuai urutan preferensi dan  sisanya  kepada  pemilik  sesuai  proporsi  kepemilikan  mereka.  Ketiga,  salah  satu prosedur pertolongan  yang tersedia bagi debitur yang pailit, dimana likuidasi memiliki tujuan  dasar  realisasi  aset  dan  kewajiban  dibanding  kelanjutan  bisnis  seperti  dalam reorganisasi.  Sementara  itu,  (Beams,  Anthony,  Bettinghaus,  &  Smith,  2014) menyatakan  bahwa  dalam  likuidasi  korporasi  terdapat trustee (curator) yang  memiliki kewajiban mengubah aset korporasi menjadi uang tunai, dan mendistribusikan hasilnya sesuai dengan prioritas klaim.
Berdasarkan  UUPT  Pasal  142  ayat  1  menjelaskan  penyebab  terjadinya pembubaran  perseroan  dan  pada  ayat  2  pasal  tersebut  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa pembubaran  tersebut  dilanjutkan  dengan  proses  likuidasi  dan  dalam  periode
pembubaran  perseroan,  perseroan  tidak  diperkenankan  melakukan  perbuatan  hukum kecuali  untuk  urusan  likuidasi.  Untuk  beberapa  sebab  tertentu  pembubaran  perseroan, pasal  142  ayat  3  memberikan  opsi  berupa  direksi  bertindak  sebagai  likuidator  ketika RUPS  tidak  menetapkan  likuidator.  Pada  pasal  143  ayat  1  dapat  dikatakan  bahwa undang-undang  menjamin  perseroan  tidak  kehilangan  status  badan  hukum  selama proses  likuidasi,  namun  dalam  ayat  2  pasal  tersebut  mengisyaratkan  untuk mencantumkan penulisan “dalam likuidasi” dibelakang nama perseroan untuk keperluan persuratan.
Pasal  144  ayat  1  memberikan  fasilitas  kepada  Direksi,  Dewan  Komisars,  dan Pemegang  saham  untuk  mengusulkan  pembubaran  perseroan  kepada  RUPS,  dengan syarat harus mewakili sedikitnya 10% dari jumlah saham dengan hak suara. Pada Pasal 147  ayat  1,  dijelaskan  kewajiban  likuidator  untuk  memberitahukan  pembubaran perseroan kepada semua kreditor dan kepada menteri dengan cara yang telah ditetapkan, dan  apabila  belum  dilakukan,  pasal  148  ayat  1  menegaskan  ketidakberlakuan pembubaran  tersebut  untuk  pihak  ketiga.  Selain  itu,  apabila  likuidator  lalai,  maka likuidator  menerima  tanggung  jawab  renteng  atas  kerugian  pihak  ketiga  sebagaimana dijelaskan  pasal  148  ayat  2.  Pasal  149  ayat  1  menjelaskan  kewajiban  likuidator  dalam proses  likuidasi,  dan  pada  ayat  2  diberikan  opsi  kepada  likuidator  untuk  mengajukan pailit apabila diperkirakan kekayaan perseroan tidak mencukupi  untuk  menutupi utang perseroan.
Ditinjau  dari  Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  1998  tentang  Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Republik Indonesia, 1998), dalam Pasal  2  menegaskan  bahwa  penggabungan  dan  peleburan  korporasi  dapat  dilakukan tanpa  likuidasi.  Sebagai  akibatnya,  pasal  3  menjelaskan  bahwa  pemegang  saham  yang menggabungkan  atau  meleburkan  akan  menjadi  pemegang  saham  yang  menerima penggabungan  dan  peleburan  serta  aktiva  dan  pasiva  perseroan  akan  beralih  karena hukum.
FASB Accounting  Standards  Codification Topic 205  tentang Liquidation Basis of  Accounting (FASB  Accounting  Standards  Codification,  2013),  diatur  tambahan ketentuan  sebagai  transisi  dari  paragraph  205-30-65-1,  diatur  bahwa  Proses  di  mana entitas  mengubah  asetnya  menjadi  uang  tunai  atau  aset  lainnya  dan  menyelesaikan kewajibannya  dengan  kreditor  sebagai  antisipasi  dari  entitas  yang  semua  kegiatannya terhenti  dan  setelah  penghentian  kegiatan  entitas,  sisa  uang  tunai  atau  aset  lainnya didistribusikan  ke  investor  entitas  atau  penuntut  lainnya.  Lebih  lanjut  dijelaskan likuidasi bisa jadi wajib atau sukarela serta ditegaskan bahwa disolusi dari suatu entitas sebagai hasil dari entitas yang diakuisisi oleh entitas lain atau digabung menjadi entitas lain  secara  keseluruhan  dan  dengan  harapan  melanjutkan  bisnisnya  tidak  memenuhi syarat  sebagai  likuidasi.  Selanjutnya,  adanya  pernyataan  perubahan  aset  bersih  dalam likuidasi  dengan  arti  bahwa  yang  menyajikan  perubahan  selama  periode  dalam  aset bersih  tersedia  untuk  distribusi  kepada  investor  dan  penuntut  lainnya  selama  likuidasi. Selain  itu,  adanya  pernyataan  aset  neto  dalam  likuidasi,  yakni  menyajikan  aset  bersih entitas yang melikuidasi tersedia untuk distribusi kepada investor dan penuntut lainnya pada akhir periode pelaporan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Adapun  pemilihan  Reksa  Dana Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI  sebagai  objek  penelitian  karena  Reksa  Dana Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI  menggunakan  basis  likuidasi  untuk  tahun 2015 pada laporan keuangan audited , sehingga objek penelitian sesuai dengan bahasan. Selain  itu,  terdapat  prospektus  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI
yang  menjelaskan  prosedur  likuidasi,  sehingga  mudah  untuk  dilakukan  analisa  sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UUPT. Teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis prospektus Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima XI dan data laporan  keuangan  audited  TRAM  Terproteksi  Prima  XI  tanggal  31  Desember  2015 (Basis  Likuidasi)  dan  2014  (Basis  Kelangsungan  Usaha).  Selanjutnya,  analisis dilakukan menggunakan kesesuaian berdasarkan informasi dalam SAK dan UUPT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  prosedur  dan  tata  cara  likuidasi  korporasi,  maka  dijelaskan  bahwa Prospektus  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI,  TRAM  Terproteksi Prima  XI  wajib  dibubarkan,  apabila  terjadi  salah  satu  dari  kondisi  berikut.  Pertama, apabila memiliki dana kelolaan kurang dari 25 milyar dalam kurun waktu 90 hari bursa dan  telah  efektifnya  pernyataan  pendaftaran.  Kedua,  apabila  ada  perintah  OJK  sesuai aturan  yang  berlaku.  Kondisi  yang  ketiga  adalah  nilai  aktiva  kurang  dari  25  milyar dalam  kurun  waktu  selama  90  hari  bursa  secara  berturut-turut.  Kondisi  yang  terakhir adalah  adanya  kesepakatan  antara  manajer  investasi  dan  bank  kustodian  telah  sepakat untuk pembubaran.
Apabila  kondisi  pertama  terjadi,  maka  manajer  investasi  berkewajiban melaporkan  hal  tersebut  kepada  OJK  dan  membuat  pengumuman  kepada  para pemegang  unit  penyertaan  dengan  cara  yang  ditetapkan.  Atas  instruksi  manajer investasi,  pembayaran  dana  hasil  likuidasi  dilakukan  bank  kustodian  dengan proporsional  kepada  pemegang  unit  penyertaan.  Selanjutnya,  manajer  investasi melakukan pembubaran dan kepada OJK disampaikan laporan hasil pembubaran. Untuk kondisi  ketiga  dan  keempat,  prosedur  yang  dilakukan  manajer  investasi  mirip  dengan kondisi pertama namun  yang terlihat berbeda pada kewajiban  menyampaikan lampiran laporan pada saat melakukan pelaporan kondisi pada OJK, pemberitahuan secara tertulis untuk menghentikan perhitungan nilai aktiva bersih kepada bank kustodian, dan laporan hasil  kepada  OJK  yang  dilengkapi  dengan  pendapat  serta  akta  pembubaran  dan likuidasi.  Adapun  untuk  kondisi  kedua  mirip  dengan  kondisi  ketiga  dan  keempat, namun yang membedakan adalah tidak ada kewajiban pelaporan kondisi pada OJK.
Dalam  Prospektus  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI  lebih banyak  menjelaskan  mengenai  kewajiban  manajer  investasi  dalam  prosedur  dan  tata cara likuidasi Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima XI. Manajer investasi dalam bab 3 Prospektus Reksa Dana Terproteksi  TRAM Terproteksi Prima XI adalah PT.  Trimegah  Asset  Management  yang  telah  memperoleh  izin  usaha  sebagai  manajer investasi  berdasarkan  Surat  Keputusan  BAPEPAM  dan  LK  No.  02/BL/MI/2011 tanggal 31 januari 2011.
Dengan analisa perbandingan antara Prospektus Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi  Prima  XI  dan  UUPT,  terlihat  bahwa  UUPT  mengatur  tentang  bagaimana likuidator  berperan  serta  kewajibannya  dalam  pelaksanaan  pembubaran  dan  likuidasi korporasi, sedangkan Prospektus Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima XI lebih  banyak  berbicara  tentang  kewajiban  manajer  investasi  dalam  prosedur  dan  tata cara likuidasi  daripada peran likuidator itu sendiri.  Selain itu, Prospektus Reksa Dana Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI  menjelaskan  pelaporan  hasil  pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi kepada OJK, dimana dalam UUPT tidak diatur peran serta OJK dalam proses likuidasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Reksa Dana Terproteksi  TRAM  Terproteksi Prima XI menerapkan prosedur  yang lebih  rinci dibandingkan  dengan  UUPT  yang  hanya  mengatur  prosedur  dan  tata  cara  likuidasi secara  praktis,  namun  rincian  proses  pembubaran  dan  likuidasi  di  korporasi  yang
dilaksanakan  ternyata  lebih  luas  dibandingkan  proses  pembubaran  dan  likuidasi  yang diatur di UUPT.
Berdasarkan  akuntansi  likuidasi  yang  diterapkan,  laporan  keuangan audited TRAM  Terproteksi  Prima  XI  tanggal  31  Desember  2015  (Basis  Likuidasi)  dan  2014 (Basis  Kelangsungan  Usaha)  serta  untuk  tahun-tahun  yang  berakhir  pada  tanggal tersebut  menjelaskan  bahwa  adanya  kesepakatan  untuk  membubarkan  dan  melikuidasi Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI  karena  efek  utang  telah  jatuh tempo tanggal 15 oktober 2016. Oleh karena itu, manajer investasi dan bank kustodian telah  melakukan  perubahan  basis  akuntansi  dari  basis  akuntansi  kelangsungan  usaha menjadi  basis  akuntansi  likuidasi  dalam  rangka  penyusunan  dan  pengukuran  laporan keuangan  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI  efektif  tanggal  31 Desember 2015.
Perubahan basis akuntansi dari basis kelangsungan usaha menjadi basis likuidasi, membuat Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima XI harus mengikuti standar pelaporan  basis  likuidasi.  Namun,  SAK  di  Indonesia  sendiri  belum  mengatur  terkait pelaporan  akuntansi  basis  likuidasi.  Dari  pelaporan  keuangan audited TRAM Terproteksi  Prima  XI  tanggal  31  Desember  2015  (Basis  Likuidasi)  dan  2014  (Basis Kelangsungan  Usaha)  serta  untuk  tahun-tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  tersebut, khususnya dalam laporan posisi keuangan, terlihat bahwa setelah akun “utang lain-lain”, dituliskan kelanjutannya dengan “aset neto  yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit”, kemudian “jumlah unit penyertaan beredar” dan diakhiri dengan “nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan”.
Selanjutnya,  laporan  posisi  keuangan  yang  dibuat  oleh  Reksa  Dana  Terproteksi TRAM Terproteksi  Prima XI  sesuai  dengan  FASB Accounting Standards Codification Topic  205  tentang Liquidation  Basis  of  Accounting (FASB  Accounting  Standards Codification, 2013), sebagaimana diatur dalam tambahan ketentuan sebagai transisi dari paragraf 205-30-65-1. Hal ini dimungkinkan bahwa SAK di Indonesia belum mengatur laporan  keuangan  basis  likuidasi  korporasi  seperti  yang  terjadi  pada  Reksa  Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima XI. Ketiadaan aturan basis likuidasi dalam SAK di  Indonesia,  mengakibatkan  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI secara best practices mengikuti standar yang diatur secara internasional yang diatur oleh FASB Accounting  Standards  Codification Topic  205  tentang Liquidation  Basis  of Accounting (FASB  Accounting  Standards  Codification,  2013).  Oleh  karena  itu,  Reksa Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI  dapat  melaporkan  laporan  posisi keuangan kedalam basis likuidasi berdasarkan standar tersebut.

## SIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima  XI  menerapkan  prosedur  yang  lebih  rinci  dibandingkan  dengan  UUPT  yang hanya  mengatur  prosedur  dan  tata  cara  likuidasi  secara  praktis.  Hal  ini  terlihat  dari Prospektus  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI  yang  lebih menjelaskan  kewajiban  dari  manajer  investasi  dalam  proses  likuidasi  dibanding  peran likuidator  itu  sendiri  serta  menjelaskan  pelaporan  hasil  pembubaran,  likuidasi,  dan pembagian  hasil  likuidasi  kepada  OJK.  Selain  itu,  SAK  belum  mengatur  laporan keuangan  basis  likuidasi  korporasi  seperti  yang  terjadi  pada  Reksa  Dana  Terproteksi TRAM  Terproteksi  Prima  XI.  Masih  belum  adanya  aturan  mengenai  basis  likuidasi dalam SAK di  Indonesia, membuat Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima XI  secara best  practices mengikuti  standar  yang  diatur  secara  internasional  mengenai laporan keuangan basis likuidasi  seperti  yang diatur oleh FASB Accounting Standards Codification Topic  205  tentang Liquidation  Basis  of  Accounting (FASB  Accounting
Standards  Codification,  2013).  Dengan  demikian,  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM Terproteksi  Prima  XI  dapat  melaporkan  laporan  posisi  keuangan  kedalam  basis likuidasi.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  adalah  objek  dalam  tulisan  hanya memfokuskan  pada  Reksa  Dana  Terproteksi  TRAM  Terproteksi  Prima  XI  yang merupakan  salah  satu  korporasi  di  Indonesia  yang  yang  memiliki  informasi  terkait dengan  pembubaran  dan  likuidasi  korporasi,  sehingga  tidak  mencerminkan  penerapan SAK dan Prosedur likuidasi korporasi secara keseluruhan.
Berdasarkan  keterbatasan  tersebut,  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat memperluas  objek  dengan  tidak  hanya  terbatas  menggunakan  data  satu  korporasi, namun  dapat  menggunakan  beberapa  korporasi  atau  bidang  usaha  korporasi  sehingga lingkup bahasan dapat menjadi lebih luas. Selain itu, bahasan dalam penelitian ini hanya mendasarkan pada data laporan keuangan audited TRAM Terproteksi Prima XI tanggal 31 Desember 2015 (Basis Likuidasi) dan 2014 (Basis Kelangsungan Usaha) serta untuk tahun-tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  tersebut,  serta  data  Prospektus  Reksa  Dana Terproteksi  TRAM)  yang  telah  dikeluarkan.  Untuk  penelitian  selanjutnya  dapat mengunakan  teknik  wawancara  secara  langsung  kepada  korporasi  yang  mengalami likuidasi,  ahli  hukum,  likuidator,  kurator  dan  praktisi  akuntansi  terkait best  practices dalam  pembubaran  dan  likuidasi  korporasi  untuk  memberikan  pembahasan  yang  lebih komprehensif.  Selanjutnya,  Ikatan  Akuntan  Indonesia  selaku  Badan  Penyusun  SAK  di Indonesia  perlu  mengatur  akuntansi  untuk  pembubaran  korporasi  di  Indonesia  yang dapat digunakan oleh korporasi-korporasi yang mengalami proses likuidasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2016). Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 Indonesia .
Beams, F. A., Anthony, J. H., Bettinghaus, B., & Smith, K. A. (2014). Advanced Accounting Twelfth Edition (Global Edi.). United Kingdom: Pearson. Buari, D. I. R., Istiatin, & Djumali. (2017). Analisis tingkat kebangkrutan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi , 23 (1), 24–32.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2015). PSAK No. 1 (Revisi 2015): Penyajian Laporan Keuangan . Jakarta: IAI. FASB Accounting Standards Codification. (2013). Presentation of Financial Statements (Topic 205) Liquidation Basis of Acccounting . Norwalk: FASB of the Financing Accounting Foundation.
Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2012). Strategic Management An Integrated Approach (tenth edit.). Canada: Nelson Education, Ltd.
Ikhrami, Y. (2017). Pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas yang diikuti dengan likuidasi oleh likuidator berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 . Universitas Andalas: Tesis Magister Kenotariatan.
Iswandi, I. (2012). Analisis Potensi Kebangkrutan PT. Berlian Laju Tanker, Tbk. dengan Menggunakan Altman’s Z Score. Binus Business Review , 3 (2), 654. Retrieved from https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1350 Junaidi, J. (2016). PENGUKURAN TINGKAT KESEHATAN DAN GEJALA FINANCIAL DISTRESS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. KINERJA , 20 (1), 42–52. Retrieved from http://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/article/view/696
Kraakman, R., Armour, J., Davies, P., Enriques, L., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K., et al. (2004). The anatomy of corporate law: a comparative and functional
approach . Oxford: Oxford University Press. Kraakman, R., Armour, J., Davies, P., Enriques, L., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K., et al. (2009). The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach . Oxford: Oxford University Press. Kumalasari, E. D. (2016). Perbandingan Perlindungan Hukum Bank dilikuidasi dan Bank Pailit dalam Pengembalian Dana . Universitas Brawijaya: Skripsi Ilmu Hukum.
Munn, G. G., Garcia, F. L., & Woelfel, C. J. (1994). Encyclopedia Of Banking &
Finance Tenth Edition . Chicago: Probus Publishing Company. Permatasari, N. (2015). Analisa hukum tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian pada pembubaran reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam kaitannya dengan kepentingan unit penyertaan . Universitas Gajah Mada: Tesis
Magister Ilmu Hukum.
Republik Indonesia. (1998). Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas . Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan . Safitra, B. A., Kertahadi, & Handayani. (2013). Analisis metode altman (z-score) sebagai alat evaluasi guna memprediksi kebangkrutan perusahaan (studi pada industry rokok yang terdaftar di BEI periode 2007-2011) . Universitas Brawijaya: Fakultas Ilmu Administrasi.
Wulandari, F., Burhanudin, B., & Widayanti, R. (2017). Analisis Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Metode Altman (Z-Score) Pada Perusahaan Farmasi (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2015).
Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis , 2 (1), 15. Retrieved from http://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/3237