licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Batasan Penegak Hukum Dalam Mengakses Data Elektronik Pribadi The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Eunike Briliantin Rahantoknam Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia, Eunike.Briliantine@hotmail.com 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO Personal data contains important information about that person. In Indonesia, there  is  still  no  beginning  regarding  the  limitations  of  law  enforcement  in accessing personal data in the form of electronics. Only an explanation of some laws and regulations, but nothing in detail. Personal data is a person's privacy, not something that everyone can know, because it is personal, an example of personal data is ID cards. KTP is important for Indonesian citizens, because they  declare  themselves  to  be  Indonesian  citizens.  Of  course,  with  the development  of  the  times,  everything  uses  electronics,  even  ID  cards  are  in electronic  form,  namely  E-KTP.  That  way,  people  can  access  someone's personal data, including law enforcers who can't access someone's personal data  not  all  of  them,  of  course  there  are  conditions  if  they  want  to  access someone's personal data. Likewise, there is no clear provision regarding the limitations  of  access  to  personal  data  based  on  Permenkominfo  5/20 concerning  Private  Scope  Electronic  System  Operators.  Several  statutory regulations  that  explain,  namely  the  1945  Constitution,  Law  Number  11  of
2008  jo.  Law  no.  19  of  2016  concerning  information  and  electronic transactions  and  Permenkominfo  5/20.  It  is  necessary  to  know  that  law enforcers in accessing a person's personal data must have a court decision.
Manuscript History:
Received: 2022-10-28
Accepted: 2023-03-25
Corresponding Author: Eunike Briliantin Rahantoknam, Eunike.Briliantine@hotmail. com Keywords : Personal Data; Law enforcer; Electronic
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Rahantoknam,  E.  B.  (2023).  Batasan  Penegak  Hukum Dalam  Mengakses  Data  Elektronik  Pribadi. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6 (2). doi:10.31328/wy.v6i2.4118

## PENDAHULUAN
Telepon  genggam  merupakan  alat  komunikasi  digital,  dengan  begitu  sangat memudahkan  orang-orang  untuk  berkomunikasi  satu  sama  lain  dengan  sangat  mudah. Tidak hanya telepon genggam yang dibutuhkan, laptop juga dibutuhkan baik untuk bekerja atau  hiburan  seperti  bermain  game.  Semakin  hari  teknologi  semakin  canggih,  membantu orang-orang melakukan suatu hal secara instan. Dengan adanya pandemi covid-19 semua dilakuakn secara daring. Daring adalah akronim ‘dalam jaringan’, terhubung melalui jejaring pandemi  covid-19,  internet,  dan  sebagainya.  Sekolah  dasar,  sekolah  menengah  pertama, sekolah  menengah  ke  atas,  dan  kuliah  semuanya  menggunakan  media  daring
berkomunikasi. 1 Lepas  dari  musim  pandemi  covid-19  sebagai  Warga  Negara  Indonesia (selanjutnya  disebut  WNI)  wajib  memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk  (Selanjutnya  disebut KTP), dan KTP harus berbentuk elektronik. Atau yang disebut E-KTP. Dengan adanya E-KTP salah satunya mengurangi resiko untuk memiliki KTP ganda, yang biasanya digunakan untuk melakukan kejahatan.
Sayangnya banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan atau juga dikatakan melakukan hal-hal yang ilegal dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pesat ini. Seperti contohnya judi online , pinjaman online ilegal, dan lain-lain. Tentunya hal-hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar  undang-undang.  Adanya  judi online orang-orang  akan  lebih  mudah  untuk mendapatkan uang atau pun menghabiskan uang secara instan. Sedangkan pinjaman online ilegal,  karena  masa  pandemi  Covid-19,  orang-orang  banyak  yang  dirumahkan  bahkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut PHK), secara sepihak, dengan begitu  orang-orang  mencari  cara  bagaimana  untuk  bertahan  hidup  dikondisi  tidak  ada pemasukan.  Adanya  pinjaman online ilegal,  banyak  masyarakat  Indonesia  meminjamnya hingga  bunga  yang  harus  dikembalikan  lebih  banyak  dari  pada  hutangnya.  Hal  tersebut tentunya sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit orang bunuh diri karena pinjaman online ilegal.  Bahkan  ada  yang  kehilangan  pekerjaannya  karena  meminjam pinjaman online ilegal,  seperti  halnya  di  Malang  seorang  guru  taman  kanak-kanak (selanjutnya disebut TK), yang diteror oleh 24 debt collector pinjaman online ilegal, dengan awal  mula  guru  tersebut  ingin  meminjam  uang  Rp2.500.000  (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah), tetapi hanya mendapatkan Rp1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong  Rp600.000  (enak  ratus  ribu  rupiah)  untuk  biaya  admin.  Karena  kurang  ia meminjam  dari  beberapa  pinjaman online ,  untuk  menutupi  hutangnya,  dengan  cara  gali lubang  tutup  lubang.  Hingga  akhirnya  memiliki  hutang  sebanyak  Rp40.000.000  (Empat puluh Juta Rupiah). 2 Ada beberspa kasus lainnya mengenai pinjaman online . Dengan begitu masyarakat akan merasa resah oleh oleh pinjaman online .
Adanya  teknologi  yang  seharusnya  membantu  penggunanya  bukan  meresahkan. Karena  banyaknya  orang  menggunakan  teknologi  untuk  melakukan  hal  yang  negatif, membuat penegak hukum turun tangan untuk melakukan penyelidikan jika adanya terjadi suatu  perkara  pidana,  berdasarkan  pasal  1  ayat  (5)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP),
Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.  Tugas  utama  adanya  penyelidikan  untuk  memberhentikan  orang  yang  dicurigai dengan  tujuan  dperiksa. 3 Tahap  selanjutnya  adalah  penyidikan,  berdasarkan  pasal  1 ayat (2) KUHAP,
Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya.
Penyelidik dilakukan oleh polisi, sedangkan penyidik dilakukan oleh polisi dan pejabat negeri sipil. Belum adanya batasan-batasan kewenangan penegak hukum dalam mengakses data  pribadi  milik  warga,  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (selanjutnya disebut Permenkominfo 5/20) pasal 1 ayat (11) menyatakan Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri
1 K.R. Gilang, Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Era Covid-19 , Yogyakarta: Lutfi Gilang, 2020, hlm.17
2 https://news.detik.com/berita/d-5571720/pilu-guru-tk-diteror-24-debt-collector-pinjol-hingga-nyaris- bunuh-diri/1 diakses pada tanggal 05 November 2021 pukul 19.37
3 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 119
atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun  tidak  langsung melalui  Sistem  Elektronik  dan/atau  nonelektronik.  Dengan  begitu  timbul  beberapa pertanyaan  mengenai  kewenangan  penegak  hukum  dalam  mengakses  data  pribadi seseorang.  Dengan  adanya  kasus  yang  dialami  oleh  Aipda  Ambarita  mengenai penggeledahan  ponsel  seorang  warga  yang  tidak  menggunakan  helm  saat  mengendarai sepeda motor, lalu oleh  Aipda Ambarita meminta orang tersebut untuk diperiksa telefon genggam namun, ditolak oleh pemilik telefon genggam tersebut, karena menurutnya telfon genggam adalah privasi miliknya dan Aipda Ambarita mengatakan bahwa polisi memiliki wewenang  untuk  memeriksa  telefon  genggam  milik  warganya.  Adanya  kesalahan  yang dialami oleh Aipda Ambarita, maka dilakukan mutasi, yang tertuang surat telegram nomor ST/458/X/KEP./2021 tanggal 18 Oktober 2021. 4 Data pribadi setiap warga negara harus dilindungi,  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggungjawab serta mengurangi potensi pencemaran nama baik. Kurang jelasnya peraturan mengenai data pribadi yang tertuang dalam Permenkominfo 5/20 membuat masih adanya simpang siur.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  menggunakan  yuridis-normatif.  Menurut  Bambang  Waluyo disebut yuridis normatif, dikarenakan penelitian tersebut menggunakan studi kepustakaan yang  ditunjukan  kepada  peraturan  yang  tertulis. 5 Penelitian  yuridis  normatif  lebih menekankan  pada  studi  pustaka  yang  meliputi  peraturan  undang-undang  dan  doktrin- doktrin.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statue  approach ). Pendektan undang-undang/ statue approach :
Dilakukan  melalui  menelaah  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang tersangkut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditelaah.  Atau  mempelajari  konsistensi  atau kesesuaian  antara  suatu  undang-undang  dengan  undang-undang  lainnya  atau  antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk  memecahkan  isu  yang  dihadapi. 6 Peraturan  Perundang-Undangan  yang  digunakan adalah  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  jo.  Undang- Undang no. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Permenkominfo 5/20.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mengguanakan  pendekatan  konseptual/ conceptual approach :
Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu  hukum.  Pendekatan  ini  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman atas  pandangan-pemandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut  merupakan  sandaran  bagi peneliti dalam membangun suatu argumen untuk memechakan isu hukum yang dihadapi. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Batasan  Penegak  Hukum  Dalam  Mengakses  Data  Pribadi  Seseorang  Berupa Elektronik
Tentunya  setiap  orang  ingin  data  pribadinya  terjaga,  tidak  dilihat  oleh  orang-orang atau  bahkan  disebarkan,  karena  data  pribadi  setiap  orang  adalah  privasi  dan  harus dilindungi.  Dengan  tidak  jelasnya  perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  seseorang, akan memudahkan tersebarnya data pribadi. Perlindungan hukum represif dapat dijelaskan sebagai  bentuk  perlindungan  terakhir  yang  melibatkan  pemberian  sanksi  seperti  denda, penjara,  atau  hukuman  tambahan  setelah  terjadinya  suatu  sengketa  atau  pelanggaran.
4 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019162203-12-709795/kronologi-aksi-ambarita- tersandung-penggeledahan-hp-warga diakses pada tanggal 06 November 2021 pukul 09.08
5 Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum , Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 12.
6 Sari Mandiana, Hand Out Metoda Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Doktrinal , 2017, hlm 9.
8 Aparat penegak Hukum yang dimaksud adalah polisi, jaksa, dan hakim. Dalam membuka data pribadi berupa elektronik ada yang harus dari penetapan pengadilan dan ada yang tidak perlu dari penetapan pengadilan, hanya beberapa factor yang dapat mengakses data pribadi seseorang. Memang belum adanya kejelasan mengenai penegak hukum dalam mengakses data pribadi seseorang berupa elektronik. Hanya beberapa peraturan perundang-undangan yang  menjelaskan  mengenai  hal  tersebut.  Batasan-batasan  tersebut  dilakukan  untuk kenyamanan pengguna dan juga dilihat dari sisi HAM. Dari segi hukum dapat disorot dari Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang no. 19 Tahun 2016 tentang informasi dn transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Permenkominfo 5/20. Berdasarkan pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, menyatakan
Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat, dan  harta  benda  yang  dibawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan  hak  asasi.    Dengan  begitu  perlindungan  atas  data  pribadi  seseorang merupakan hak asasi.
Menurut Robert Walters dan rekan “ data protection laws have been established to provide individuals with a level of control over their  personal data and personal information ” 9 adanya undang-undang yang mengkontrol data pribadi dan informasi pribadi mereka. Melindungi data pribadi, berarti melindungi segala identitas orang tersebut. Adanya peraturan dalam melindungi setiap orang maka data pribadi akan lebih terjamin.  Pada pasal 12 Universal Declaration  of  Human  Rights,  yang  menyatakan  “ No  one  shall  be  subjected  to  arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks .”  Setiap  orang  tentunya  berhak  atas  perlindungan  undang-undang,  karena  setiap orang  tidak  dapat  diganggu  sewenang-wenang  baik  dalam  urusan  perorangan,  keluarga, maupun  rumah  tangganya.  Dimana  juga  ada  2  kepentingan  yang  bertentangan,  yaitu kepentingan prbadi dan kepentingan umum, untuk mencari kebenaran maka, kepentingan umum akan diutamakan. 10
Memeriksa  barang  elektronik  milik  seseorang  tidaklah  hal  yang  semenah-menah dapat langsung dibuka  dan  dilihat oleh orang lain termasuk oleh penegak hukum. Dalam penyelidikan polisi memiliki wewenang untuk memeriksa barang elektronik terhadap orang yang bersangkutan, salah satunya telepon genggam. Berdasarkan  pasal 1 ayat (5) KUHAP menyatakan
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
Penyidik memiliki wewenang yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan
(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 : a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh  berhenti  seorang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta  memeriksa tanda pengenal diri;
8 Dyah Permata Budi Asri , Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , 2018, hlm 18 9 Robert Walters, Leon Trakman, Bruno Zeller, Data Protection Law , Singapore: Springer Singapore, 2019, hlm. 23
10 Andi hamzah, Op.Cit , hlm. 141
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Dikatakan bahwa ada wewenang mencari keterangan dan barang bukti jika adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan:
Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tidakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :
a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
b) Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  dilakukannya  tidakan jabatan.
c) Tindakan itu harus yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
e) Menghormati hak asasi manusia.
Tentunya harus menghormati hak asasi manusia. Memang benar adanya bahwa data pribadi merupakan  hak  asasi  setiap  orang,  namun  jika  diduga  adanya  tindak  pidana  maka  data pribadi tersebut akan diperiksa oleh penegak hukum tersebut, dan dijadikan sebagai barang bukti. Menghormati hak asasi manusia berarti bukan menyebarkan data pribadi seseorang tersebut. Pada pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
Jika  adanya  perintah  penyidik,  maka  dapat  melakukan  penangkapan,  larangan meninggalkan  tempat,  penggeledahan,  dan  penyitaan.  Tujuan  penggeledahan  agar penyidik/penyelidik mendapatkan barang bukti agar tersangka dapat ditahan/ditangkap. 11 Dalam  arti  barang  elektronik  yang  dimiliki  seseorang  dapat  disita.  Maka  banyak  timbul pertanyaan, jika tidak adanya perintah dari penyidik. Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP akan tetap berlaku, dengan diperkuat pada pasal 102 pasal (2) dan (3) KUHAP, yang menyatakan (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.
Jika tidak adanya perintah dari penyidik, maka  penyelidik harus membuat berita acara dan melaporkannya  kepada  penyidik  sedaerah  hukum.  Sedangkan  pada  tahap  penyidikan, Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan surat izin oleh pengadilan sesuai dengan pasal 38 ayat (1) KUHAP. Jika dalam keadaan terdesak dan tidak memungkinkan meminta surat izin terlebih  dahulu  ,  penyidik  hanya  dapat  menyita  barang  bergerak  dan  segera  meminta persetujuan oleh pengadilan negeri, sesuai dengan pasal 38 ayat (2) KUHAP. Namun disini belum adanya kejelasan mengenai antara adanya surat izin penyitaan dan tidak adanya surat izin penyitaan yang ditetapkan oleh  pengadilan. Jikalau pun telah mengambil  barang dan tidak  disetujui  oleh  pengadilan,  masih  belum  jelas  apa  langkah  selanjutnya  yang  harus dijalankan.
Telepon  ganggam  atau  laptop  sebagai  barang  bukti,  sedangkan  informasi  atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU ITE, yang  menyatakan  “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil
11 Andi Muhammad Sofyan, Hukum Acara Pidana , Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 145
cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah.”  Infomasi  dak  dokumen  elektronik merupaka perluasan dari alat bukti yang sah. Pasal a ayat (1) UU ITE, menyatakan
Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic  data interchange  (EDI),  surat  elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## Dan pasal 1 ayat (4) UU ITE menyatakan
Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan, dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik, optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi  tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang mampu memahaminya.
Sudah jelas mengenai UU ITE tentang informasi dan dokumen elektronik .
Pada Permenkominfo 5/20, terdapat penyelenggara system elektronik (selanjutnya disebut  PSE)  berdasarkan  pasal  1  ayat  (5)  Permenkominfo  5/20  yang  menyatakan “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan  masyarakat  yang  menyediakan,  mengelola,  dan/atau  mengoperasikan  Sistem Elektronik  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  kepada  Pengguna  Sistem Elektronik  untuk  keperluan  dirinya  dan/atau  keperluan  pihak  lain.”  Serta  adanya  PSE lingkup  privat  berdasarkan  pasal  1  ayat  (6)  Permenkominfo  5/20  yang  menyatakan “Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Lingkup  Privat  yang  selanjutnya  disebut  PSE  Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.” Pada  pasal  33  ayat  (1)  Permenkominfo  5/20  menjelaskan  memberikan  akses  kepada penegak  hukum  untuk  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  atau  persidangan  tindak pidana, dan pada pasal 33 ayat (2) Permenkominfo 5/20 menyatakan
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara:
a. paling singkat 5 (lima) tahun;
b. di  bawah  5  (lima)  tahun  tetapi  tidak  boleh  di  bawah  2  (dua)  tahun  sepanjang mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri dalam wilayah hukum mana Aparat Penegak Hukum memiliki yurisdiksi
Tentunya tidak semua tindak pidana untuk PSE Lingkup privat memberikan akses sistem elektronik kepada penegak hukum, serta adanya penetapan dari pengadilan. Berdasarkan pasal  36  ayat  (3)  Permenkominfo  5/20  PSE  Lingkup  Privat  memberikan  akses  konten komunikasi  jika  permintaan  tersebut  disampaikan  secara  resmi.  Pasal  36  ayat  (4) Permenkominfo 5/20 menyatakan
Permintaan akses terhadap Konten Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan:
a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum; b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan;
c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta;
d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan;
e. surat penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam wilayah mana Institusi Penegak Hukum tersebut memiliki kewenangan.
Tentunya harus melampirkan 5 hal tersebut untuk mengakses konten komunikasi. Dengan begitu  dapat  dibandingkan  antara  KUHAP  dan  Permenkominfo  5/20,  bahwa  KUHAP
memerlukan  penetapan  pengadilan  untuk  penggeledahan  dan  penyitaan  sedangkan Permenkominfo 5/20 memerlukan penetapan pengadilan dalam hal tertentu seperti konten komunikasi dan PSE Lingkup Privat minimal pidana penjara 2 tahun.

## Hak Warga Negara Indonesia Dalam Perlindungan Data Pribadi Elektronik
Setiap  WNI  akan  mendapatkan  perlindungan  dalam  data  pribadi  mereka,  termasuk data  pribadi  elektronik.  Perlindungan  hukum  di  Indonesia  terbagi  menjadi  2  (dua), perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum preventif adalah perlindungan  yang diberikan oleh  negara  kepada masyarakat agar tidak banyak terjadi pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan berupa hukuman, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. 12 Undang-undang sudah mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi setiap WNI. Pasal 26 ayat (1) UU ITE, menyatakan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan  atas  persetujuan  Orang  yang  bersangkutan.”  Tidak  dipeolehkan  untuk menggunakan data pribadi seseorang tanpa seizin orang yang bersangkutan. Dengan adanya penjelasan pasal pasal 26 ayat (1) UU ITE
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu  bagian  dari  hak  pribadi  (privacy  rights).  Hak  pribadi  mengandung  pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas  dari  segala  macam  gangguan.  b.  Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  dapat berkomunikasi  dengan  Orang  lain  tanpa  tindakan  memata-matai.  c.  Hak  pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
Jikalau data pribadi orang tersbut tersebar, maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dilami, hal tersebut tercantum dalam pasal 26 ayat (2) UU ITE, karena  data pribadi dianggap hal yang privat. Dimana tidak dapat diganggu oleh penegak hukum kecuali untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik atau kesejahteraan ekonomi negara, untuk  pencegahan  kekacauan  atau  kejahatan,  untuk  perlindungan  kesehatan  atau  moral, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan dari yang lain. Hal ini mengartikan menjunjung tinggi hak asasi manusia atas privasi. Hak atas privasi memberikan perlindungan terhadp pengendalian dan penggunaan data pribadi. 13 Adanya data pribadi digunakan sesuai dengan tujuannya,  jangan  sampai  menyimpang  dari  tujuan  awal  dan  merugikan  orang  yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik (Selanjutnya Permenkominfo 20/16) yang menyatakan
Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
a. penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
b. Data  Pribadi  bersifat  rahasia  sesuai  Persetujuan  dan/atau  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. berdasarkan Persetujuan;
d. relevansi  dengan  tujuan  perolehan,  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
f. iktikad  baik  untuk  segera  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  Pemilik  Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
12 Ade Rizki Naulina Harahap, Perlindangan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara , Pekalongan, NEM, 2022, hlm. 18
13 Yosua Iskandar, dkk, Hak Asasi Manusia dan Pandemi Covid-19 , Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2020, hlm. 25
h. tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
i. kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.
Dimana  informasi  pribadi  telah  menjadi  darah  kehidupan. 14 Dengan  begitu  data  pribadi dilindungi oleh Undang-Undang dan tidak bisa semenah-menanh untuk menyebarkan data pribadi seseorang.

## PENUTUP
Dengan  adanya  teknologi,  setiap  orang  akan  memanfaatkan  peluang,  ada  yang menggunakan untuk hal positif dan ada yang menggunakan untuk hal yang negative. Jika dilakukan untuk hal yang negative, tetntunya penegak hukum harus bijak dalam melakukan penggeledahan  atau  penyitaan  barang  bukti  berupa  elektronik.  Adanya  beberapa  syarat untuk  melakukan  penggeledahan  dan  penyitaan  serta  adanya  wewenang  bagi  penyelidik maupun penyidik. Penegak hukum dapat mengakses data pribadi seseorang jikalau adanya penetapan  dari  pengadilan.  Jika  menggeledah  atau  pun  menyita  barang  tanpa  adanya penetapan  dari  pengadilan  dikarenakan  hal  mendesak,  berdasarkan  pasal  38  ayat  (2) KUHAP dapat meminta penetapan pengadilan setalah melakukannya, dan bagi penyelidik jika  belum  mendapatkan  perintah  dari  penyidik,  maka  sesuai  dengan  pasal  102  ayat  (3) maka wajib membuat berita acara.
Berdasarkan  Permenkominfo  5/20  PSE  Lingkup  Privat  dapat  memberikan  akses kepada  penegak  hukum  jika  melampirkan  5  hal  yang  tertulis  dalam    pasal  36  ayat  (1) Permenkominfo  5/20.  Adanya  penetapan  pengadilan  jika  mengakses  konten  komunikasi dan seseorang yang ancaman pidananya minimal 2 tahun spenjang mendapatkan penetapan dari  pengadilan  negeri.  Dengan  begitu  setiap  orang  pun  juga  memiliki  hak  untuk mendapatkan  perlindungan  atas  data  diri  mereka.  Dimana  setiap  orang  tidak  boleh menggunakan data pribadi seseorang semenah-menah atau bahkan hanya menguntungkan dirinya sendiri, karena data pribadi bersifat privat dan merupakan privasi dari setiap orang. European  Convention  on  Human  Rights mencantumkan  hak  atas  privasi.  Sertia  dijelaskan pula  pada  pasal  2  ayat  (2)  Permenkominfo  20/16  mengenai  perlindungan  data  pribadi. Berati  disini  memang  membenarkan  bahwa  data  priadi  seseorang  sangatlah  penting, Dengan  tersebarnya  data  pribadi  dapat  merugikan  orang  tersebut.  Jika  sampai  tersebar maka dapat menggugat pihak yang melakukannya.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  bahwa  setiap  penegak  hukum  hendaknya  bijak  dalam memeriksa  data  warga  negara  Indonesia.  Sebagai  penegak  hukum  bukan  berarti  dapat semenah-menah membuka dan mengakses data seseorang, tentunya jika mengakses data seseorang haruslah sesuai dengan prosedur yang tepat yang sudah ditentukan oleh Undang- Undang.  Karena  data  pribadi  seseorang  sudah  dilindungin  oleh  Undang-Undang  dan merupakan hak asasi setiap manusia jika tidak memberikan kepada penegak hukum dengan tidak adanya kejelasan yang tepat dari penegak hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Yanto, Oksidelfa (2021) Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi , Yogyakarta: Samudera Biru Gilang, K.R (2020) Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Era Covid-19 , Yogyakarta: Lutfi Gilang
Hamzah, Andi (2013) Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika Harahap, Ade Rizki Naulina (2022) Perlindangan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara , Pekalongan: NEM Waluyo, Bambang (1996) Metode Penelitian Hukum , Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika.
14 Ida Bagus Rahmadi Supacana, Berbagai Perspektif Harmoisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional , Jakarta: Grafindo, 2019, hlm. 122
Mandiana, Sari (2017) Hand Out Metoda Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Doktrinal Walters, Robert. Trakman, Leon. Zeller, Bruno (2019) Data Protection Law , Singapore: Springer Singapore Sofyan, Andi Muhammad (2020) Hukum Acara Pidana , Jakarta: Kencana Iskandar, Yosua. Dkk (2020) Hak Asasi Manusia dan Pandemi Covid-19 , Sidoarjo, Zifatama Jawara
Supacana, Ida Bagus Rahmadi (2019) Berbagai Perspektif Harmoisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional , Jakarta: Grafindo
Jurnal Asri, Dyah Permata Budi (2018) Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Website
Andi Saputra. 2021. Pilu Guru TK Diteror 24 Debt Collector Pinjol hingga Nyaris Bunuh Diri. Diambil November 3, 2021
https://news.detik.com/berita/d-5571720/pilu-guru-tk-diteror-24-debt-collector-pinjol- hingga-nyaris-bunuh-diri/1
CNN Indonesia. 2021. Kronologi Aksi Ambarita Tersandung Penggeledahan HP Warga. Diambil November 6, 2021
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019162203-12-709795/kronologi-aksi- ambarita-tersandung-penggeledahan-hp-warga