## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## KEWENANGAN NOTARIS ” DALAM ” PERJANJIAN ” KREDIT ”

## “ DENGAN ” JAMINAN ” FIDUSIA ”

## Anissa Nurina Putri
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang Email : putri.anissan@gmail.com

## Abstrak
Terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, maka semua barang jaminan untuk fidusia harus didaftarkan tanpa melihat besar kecilnya nilai  penjaminannya.  Semua  kreditur  wajib  mendaftarkan  jaminan  fidusia, namun  pada  kenyataannya  banyak  sekali  kreditur  yang  tidak  mendaftarkan jaminan  fidusia  untuk  nilai  pinjaman  yang  tidak  terlalu  besar,  salah  satu alasan yang mungkin adalah karena untuk mengurangi biaya yang ada. ” “ Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dalam hal ini kewenangan  Notaris  pada  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  adalah membuat  Akta  Jaminan  Fidusia,  yang  selanjutnya  akan  didaftarkan  oleh Notaris, untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan alat bukti sempurna atas jaminan tersebut. ” “ Sanksi  bagi  kreditur  yang  tidak  melakukan  pendaftaran  jaminan fidusia  tidak  ada.  Namun  sanksi  yang  ditimbulkan  dengan  tidak didaftarkannya  jaminan  fidusia  sebenarnya  tersirat  dari  ketentuan  Pasal 1131  dan  Pasal  1132  KUHPerdata,  yakni  bahwa  kedudukan  kreditur tersebut  bersama  kreditur-kreditur  lain  memiliki  status  yang  sama  yakni sebagai kreditur konkuren, sehingga tidak memiliki keistimewaan layaknya kreditur sparatis yang bisa didapatkan dengan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. ”
Kata kunci: Kewenangan Notaris, Perjanjian Kredit, Fidusia.

## Abstract
“Regarding  credit  agreements  with  fiduciary  guarantees,  all collateral  items  for  fiduciary  must  be  registered  without  seeing  the  size  of the  guarantee.  All  creditors  must  register  a  fiduciary  guarantee,  but  in reality there are many creditors who do not register a fiduciary guarantee
for a loan value that is not large enough, one of the possible reasons is to reduce the costs.”
“Based  on  the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that  the Notary is a general official authorized to make authentic deed, in this case the authority of the Notary in the credit agreement with fiduciary guarantee is to make a Fiduciary Guarantee Deed, which will then be registered by a Notary, to obtain a Fiduciary Guarantee Certificate which is a perfect proof for the guarantee.”
“Sanctions  for  creditors  who  do  not  register  for  a  fiduciary guarantee  are  not  available.  But  the  sanctions  caused  by  not  registering  a fiduciary guarantee are actually implied by the provisions of 1131 and 1132 of  the  Indonesian  Civil  Code,  namely  that  the  position  of  the  creditor together with other creditors has the same status  as  concurrent  creditor,  so  it  does  not  have  the  privilege  as  a separatist  creditor  that  can  be  obtained  by  registering  the  fiduciary guarantee.”
Keywords: Notary Authority, Credit Agreement, Fiduciary.

## PENDAHULUAN
Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan kehidupan  rakyat  banyak”,  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  1992  tentang  Perbankan.  Hubungan  antara  nasabah  dan  bank  terkait kredit ini didasarkan pada hukum dan kepercayaan. ”
Saat  ini  perbankan  memiliki  peran  yang  semakin  besar  dalam pembiayaan.  Dalam  pertumbuhan  ekonomi,  bank  memiliki  peran  untuk membantu para nasabah yang memerlukan dana, dimana sumber dana yang diperlukan  tersebutdihimpun  dari  tabungan  masyarakat  yang  ada  di  bank, yang  kemudian  disalurkan  kembali  kepada  masyarakat  berupa  pemberian kredit  guna  membantu  meningkatkan  produktivitas  dalam  memajukan pembangunan. ”
Dengan meluasnya penyediaan dana kredit, juga akan mendatangkan banyak  manfaat  bagi  pemerintah  dimana  dapat  meningkatkan  penerimaan pajak  dari  keuntungan  yang  didapatkan  dari  para  nasabah  dan  bank,  serta memfasilitasi  kesempatan  kerja  manakala  kredit  tersebut  digunakan  dalam menciptakan  peluang  bisnis  yang  baru  atau  memperluas  usaha  yang  sudah

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
ada,  sehingga  dapat  tercipta  lapangan  kerja  serta  membantu  meningkatkan produktivitas masyarakat yang menggunakan dana kredit tersebut. ”
Pengertian  kredit  menurut  Pasal  1  angka 2  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998  bahwa  “Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan pinjam  meminjam  antara  Bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan jumlah bunga”. ”
Dalam hal perkreditan, kredit (dalam arti pinjaman uang) atau kredit barang  hanya  orang  yang  dipercaya  yang  mendapat  pinjaman  uang  dari Kreditur  Bank  atau  lembaga  keuangan  non  Bank.  Orang  yang  mendapat pinjaman  dari  Bank  adalah  orang  yang  dipercaya,  bahwa  orang  tersebut mampu  dan  mau  untuk  mengembalikan  pinjaman  tepat  pada  waktunya disertai imbalan bunga menggunakan pinjaman sesuai tujuan”. 1 ”
Dalam  pelaksanaannya  ada  permintaan  jaminan  khusus  oleh  bank dalam  memberikan  pinjaman  kredit  merupakan  wujud  dari  prinsip  kehati- hatian  bank  ( prudential  banking )  sebagaimana  ditentukan  oleh  Undang- Undang  Perbankan.  Sebelum  adanya  persetujuan  dalam  pemberian  kredit tersebut  harus  memperhatikan  lima  faktor,  yaitu Character (kepribadian), Capacity (kemampuan  membayar  utang), Collateral (jaminan), Capital (modal),  dan Condition (kondisi  ekonomi).  Kelima  hal  diatas  dilakukan, untuk  mengurangi  resiko  kemungkinan  pengembalian  prestasi  dari  pihak debitur yang tidak tepat waktu. ”
Jaminan  atas  hutang  ini  juga  memberi  makna  adanya  perlindungan kreditur  yang  telah  melepaskan  sejumlah  uangnya  yang  digunakan  sebagai modal  oleh  debitur  dan  sekaligus  memberi  kepastian  hukum  akan kembalinya  sejumlah  uangnya  yang  digunakan  oleh  debitur  kepada kreditur”. 2 Jaminan  yang  diutamakan  dalam  hal  ini  adalah  jaminan kebendaan,  sehingga  analisis  kredit  yang  dilakukan  bank  terpaku  pada jaminan  kebendaan  tersebut”. 3 Sehingga  jaminan  tersebut  dapat  segera
1 Sutarno, Aspek-Aspek  Hukum  Perkreditan  pada  Bank, Bandung:  Alfabeta,  2009, hlm. 92.
2 Sri  Sudewi  Masjoen  Sofwan, Beberapa  Masalah  Lembaga  Jaminan  khususnya Fidusia  Dalam  praktek  dan  pelaksanaannya  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum UGM, 1982, hlm. 2.
3 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan , Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 209.
dieksekusi  bilamana  debitur  tidak  mampu  melunasi  hutangnya,  seperti misalnya jaminan fidusia. ” “ Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 4 Dalam Pasal 11 ayat  (1)  pada  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  (selanjutnya  disingkat  dengan  UUJF)  disebutkan  bahwa  “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. ” “ Semua  barang  jaminan  untuk  fidusia  harus  didaftarkan  tanpa melihat  besar  kecilnya  nilai  penjaminannya.  Semua  kreditur  wajib mendaftarkan  jaminan  fidusia,  namun  pada  kenyataannya  banyak  sekali kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia untuk nilai pinjaman yang tidak  terlalu  besar,  salah  satu  alasan  yang  mungkin  adalah  karena  untuk mengurangi  biaya  yang  ada.  Pembebanan  benda  dengan  Jaminan  Fidusia dibuat  dengan  akta  Notaris  dan  merupakan  akta  Jaminan  Fidusia.  Sesuai dengan  amanat  UUJF,  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  sebagaimana diatur  dalam  UUJF,  pembebanan  benda dengan  akta  jaminan  fidusia  harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. ” “ Dari  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian    dengan  judul  “Kewenangan  Notaris  Dalam  Perjanjian  Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Malang)”. ”
Dari  uraian  diatas,  maka  permasalahan  yang  akan  diangkat  pada penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah  kewenangan  Notaris  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kredit dengan  jaminan  fidusia  yang  dilakukan  pada  Bank  Perkreditan Rakyat di Kabupaten Malang?
2. Adakah  sanksi  bagi  kreditur  yang  tidak  melakukan  pendaftaran jaminan Fidusia? ”

## METODE PENELITIAN
“ Jenis  penelitian  pada  penulisan  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu “penelitian  yang  bertujuan  untuk  melukiskan  tentang  sesuatu  hal  didaerah tertentu  dan  pada  saat  tertentu,  artinya  bahwa  hasil  penelitian  akan memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan,  atau gejala-gejala lainnya, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori
4 Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
lama,  atau  didalam  kerangka  menyusun  teori-teori  baru.” 5 Sehingga  pada penulisan ini  akan  didapatkan  gambaran keseluruhan tentang  kejadian  atau fakta  yang  terjadi  dilapangan  terutama  tentang  Kewenangan  Notaris  dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia. ” “ Pendekatan  masalah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji aturan  hukum  dalam  realitas  atau  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat. Sehingga  diharapkan  dapat  terlihat  keefektifan  aturan  hukum  yang  berlaku dalam  masyarakat  ( sosiology  of  Law )  terkait  dengan  peraturan  mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dan tata cara pendaftaran jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Malang.
Lokasi  yang  digunakan  untuk  mengambil  data  pada  penelitian  ini adalah  di  Bank  Perkreditan  Rakyat  Kawan  yang  berada  di  jalan  Raya Sengkaling  No.105,  Kecamatan  Dau,  Kabupaten  Malang,  dan  di  Bank Perkreditan  Rakyat  Eka  Dana  yang  berlokasi  di  jalan  Kertanegara  no.  68, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Penulis melakukan penelitian di  dua  tempat  untuk  mendapatkan  data  pembanding  yang  nantinya  dapat memberikan hasil penelitian yang sesuai harapan.
“ Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
a. Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  di lapangan,  dalam  hal  ini  pada  BPR  Kawan  dan  BPR  Eka  Dana melalui proses wawancara terstruktur.
b. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil  mempelajari literatur,  buku-buku  perpustakaan,  jurnal-jurnal,  dan  hasil-hasil penelitian terkait dengan masalah yang dibahas. “
“Populasi  atau universe adalah  sejumlah  manusia  atau  unit  yang mempunyai  ciri-ciri  atau  karakteristik  yang  sama.” 6 Dalam  penelitian  ini, populasi yang diamati adalah Bank BPR dan Notaris di Kabupaten Malang yang menangani proses perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
“Pemilihan  sampel  dilakukan  oleh  karena  dibenak  peneliti  timbul pertanyaan-pertanyaan;  mungkinkan  suatu  penelitian  dilakukan  terhadap seluruh  obyek  penelitian  (populasi).  Untuk  menghindari  dan  mengurangi besarnya  biaya,  waktu  dan  tenaga,  terdapat  jalan  keluar  dengan  jalan melakukan penelitian terhadap sebagian populasi saja. Mesti hanya sebagian populasi yang dijadikan obyek penelitian, tetapi kiranya dapat menjadi tolok ukur yang mewakili populasi (dapat digeneralisasi). Adanya tolok ukur dari
5 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 10.
6 Ibid. , hlm. 172.
pemilihan  sampel  memang  dapat  diandalkan,  asalkan  persyaratan pengambilan sebagaian populasi yang dijadikan obyek penelitian dilakukan dengan  benar  dan  tepat.  Sebagian  dari  populasi  yang  dapat  mewakili keseluruhan obyek penelitian ini dinamakan Pusposive sample .” 7 Pemilihan teknik sampling ini  dilakukan  dengan  alasan  bahwa  populasi  yang ditetapkan  untuk  mewakili  dalam  penelitian  ini  memiliki  karakter  yang relatif sama atau homogen.
Pada  penelitian  ini,  terdapat  40  Kantor  Pusat  dan  Kantor  Cabang BPR di Kabupaten Malang. 8 menurut data terakhir yang diambil dari 2015, dengan  pengambilan  2  kantor  BPR  sebagai  sampling,  serta  terdapat  61 pejabat  Notaris  dan  PPAT  yang  tersebar  di  Kabupaten  Malang 9 menurut data  terakhir  yang  diambil  dari  tahun  2016,  dengan  pengambilan  2  kantor Notaris  dan  PPAT  yang  dijadikan  sebagai  sampling,  yang  merupakan Notaris rekanan dari kantor Bank BPR sebagai tempat penelitian.
Data primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan  wawancara  dengan  sumber  informan,  yaitu  Notaris  dan  pejabat yang ditunjuk pada Bank BPR Kawan, Kecamatan Dau Kabupaten Malang serta Bank BPR Eka Dana, Karang Ploso Kabupaten Malang. ” Instrumen-instrumen  yang  dipergunakan  untuk  pengumpulan  data adalah melalui teknik dibawah ini:
a. Data Primer
Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara melakukan wawancara ( interview ),  yaitu  dengan  mengajukan  daftar  pertanyaan  sebagai pedoman  wawancara  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang diteliti,  yaitu  terkait  kewenangan  Notaris,  jaminan  dan  pendaftaran fidusia  serta  upaya  penyelesaian  debitur  yang  wanprestasi. Wawancara  dilakukan  secara  terbuka  yang  dalam  pelaksanaannya akan dilakukan oleh interviewer.
b. Data Sekunder
7 Suratman  &  Philips  Dillah, Metode  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  Alfabeta,  2012 , hlm. 116.
8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, “ Jumlah Kantor Bank 2014-2015 ”. Diakses pada 30 Juli 2018 pukul 17.00 WIB melalui
https://malangkab.bps.go.id/statictable/2016/09/21/590/
jumlah-kantor-bank-2014- 2015.html.
9 Akaibara, “ Daftar Kantor Notaris dan PPAT di Kabupaten Malang ”. Diakses pada 30 Juli 2018 pukul 17.00 WIB melalui https://ngalam.co/2016/02/28/daftar-kantor-notaris- dan-ppat-di-kabupaten-malang/

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi  dokumen ( documentary  studies ),  yaitu  dengan  mengumpulkan  informasi dengan  bantuan  berbagai  macam  material  mulai  dari  buku  sampai dengan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  kewenangan Notaris dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan studi pada Bank BPR Kabupaten Malang, ” yang akan dipergunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
1) Bahan hukum primer,  yaitu “bahan yang mempunyai kekuatan hukum  mengikat  bagi  setiap  individu  atau  masyarakat  yang berasal dari peraturan perundang-undangan” 10 , meliputi:
(a) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 tahun 1992 tentang Perbankan.
(b) Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia.
(c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris.
(d) KUHPerdata.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan  hukum  primer  dan  dapat  mendukung  dalam  proses menganalisa,  memahami  dan  menjelaskan  bahan  hukum primer” 11 ,  misalnya:  buku-buku,  jurnal,  hasil  seminar  maupun teori-teori  tentang  kewenangan  Notaris,  perbankan,  perjanjian dan kredit.
3) Bahan  hukum  tersier  merupakan  “bahan  yang  memberikan penjelasan  dan  petunjuk  terhadap  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder” 12 .  Bahan  hukum  tersier  tersebut diantaranya adalah media internet.
Setelah  data  berhasil  dikumpulkan,  selanjutnya  akan  dikategorikan, diklasifikasikan dan diinterpretasikan, kemudian dianalisis datanya. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif  kualitatif, karena data yang diolah merupakan  hasil  wawancara    maupun  dari  pengkajian  literatur  yang  ada. Dari data yang telah dianalisis tersebut, akan diinterpretasikan dan dikaitkan
10 Amiruddin dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 32.
11 Ibid.
12 Ibid.
dengan  peraturan  perundang-undangan  terkait  fidusia,  guna  memperoleh data  yang  deskriptif  yang  akan  mengungkapkan  hasil  penelitian  secara  apa adanya  tentang  permasalahan  yang  dibahas,  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN
“ Penyaluran  dana  berupa  pemberian  pinjaman  kredit  kepada masyarakat  merupakan  kegiatan  utama  dan  menjadi  sumber  utama pendapatan bank. Kehadiran Notaris diperlukan untuk melayani masyarakat yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  yang  biasa disebut akta, agar perbuatan hukumnya dapat dibuktikan, apabila nanti pada suatu hari ada pihak yang ingkar akan janjinya yang telah diikat dalam suatu perjanjian atau dalam istilah hukum disebut dengan wanprestasi. ” “ Salah satu akta yang diperlukan dalam perjanjian kredit adalah Akta Jaminan  Fidusia.  Menurut  Pasal  5  UUJF,  pembebanan  benda  dengan jaminan fidusia tersebut dibuat dengan akta notariil dalam bahasa Indonesia, yang  diperlukan  sebagai  syarat  untuk  dapat  didaftarkan  melalui  Kantor Pendaftaran Fidusia. ” “ Pada  pelaksanaan  perjanjian  kredit  dengan  barang  jaminan  fidusia ini,  kewenangan  Notaris  yaitu  setelah  terpenuhinya  syarat-syarat permohonan  tersebut  dan  dilanjutkan  dengan  kegiatan  penandatangan Perjanjian  Kredit  (PK).  Jika  PK  tersebut  dibuat  secara  bawah  tangan  oleh pihak bank BPR, maka proses penandatangan PK cukup dihadiri oleh para pihak  dan  pimpinan  bank  BPR.  Kemudian  pihak  bank  BPR  akan mengirimkan  Surat  Order  kepada  Notaris  beserta  berkas-berkas  pelengkap meliputi: “
a. Perjanjian  kredit  yang  di  buat  di  bawah  tangan  yang  telah  ditanda tangani  dengan  tanggal  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah disepakati dengan bermaterai cukup.
b. Dokumen  para  pihak  seperti  fotokopi  KTP,  fotokopi  Akta  Nikah  (jika sudah  menikah),  dan  fotokopi  BPKB  dari  barang  jaminan,  yang kesemua  dari  dokumen  tersebut  harus  dibawa  dan  dilampirkan dihadapan  Notaris.  Setelah  itu  akan  dilakukan  pengecekan  terhadap berkas-berkas permohonan dan persyaratannya tersebut.
“ Setelah  berkas  yang  disebutkan  diatas  lengkap,  maka  akan  dibuat Akta  Jaminan  Fidusia  sekaligus  dilakukan  penandatanganan  dan  legalisasi PK  oleh  Notaris,  selanjutnya  akan  didaftarkan  melalui  Kantor  Pendaftaran Fidusia secara elektronik oleh Notaris. ”

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Terkait dengan nilai minimal kredit yang akan diberikan oleh pihak bank BPR, dikatakan bahwa tidak ada ketentuan SOP  yang mencantumkan perihal  tersebut.  Namun,  sejauh  ini  pernah  ada  yang  mengajukan  kredit dengan jaminan fidusia mulai dari 1,5 juta rupiah, yang selanjutnya seperti biasanya  diproses  menggunakan  fidusia  internal  yang  memiliki  format tersendiri  secara  dibawah  tangan,  dan  ada  pula  yang  di waarmerking oleh Notaris.  Barang  jaminan  tersebut  tidak  didaftarkan  melalui  Kantor Pendaftaran  Fidusia  secara  elektronik.  Pihak  bank  BPR  akan  memproses pendaftaran  jaminan  fidusia  sebagaimana  mestinya,  untuk  pinjaman  kredit diatas 15 juta rupiah (pada bank BPR Kawan).
Alasan  yang  disebutkan  terkait  pendaftaran  barang  jaminan  fidusia tersebut  adalah  adanya  kebijakan  direksi  yang  berbeda  di  masing-masing BPR.  Banyaknya  biaya  yang  timbul  dari  proses  perjanjian  kredit  dengan barang  jaminan  fidusia  ini  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mendorong tidak didaftarkannya pinjaman kredit dengan nilai dibawah 15 juta.
Ada  pula  biaya  yang  ditimbulkan  adalah  biaya  untuk  administrasi, provisi,  materai,  saldo  minimal  untuk  membuka  tabungan,  biaya  Notaris, dan lain-lain. Banyaknya potongan tersebutlah yang menjadi alasan adanya kebijakan  dari  bank  BPR    terkait  pendaftaran  fidusia,  agar  dapat menghindari banyaknya potongan yang akan ditanggung oleh debitur, yang menyebabkan  akan  berkurangnya  jumlah  pinjaman  yang  akan  diterima, karena  dirasa  cukup  membebani  pihak  debitur  yang  memerlukan  dana tersebut.
Jaminan  fidusia  yang  dapat  diterima  oleh  bank  BPR  (bank  BPR kawan  dan  bank  BPR  Eka  Dana)  adalah benda  bergerak  berupa  kendaraan bermotor.  Menurut  undang-undang  terdapat  ketentuan  bahwa  benda  tidak bergerak  juga  dapat  difidusiakan,  dengan  catatan  khusus  untuk  bangunan yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan,  yaitu  hak  milik  satuan  rumah susun  diatas  tanah  hak  pakai  atas  tanah Negara  dan  bangunan  rumah  yang dibangun diatas tanah orang lain.
Pada  praktek  pemberian  kredit  dengan  jaminan  fidusia,  hingga  saat ini belum pernah menerima pemberian kredit  dengan jaminan rumah susun diatas  tanah  hak  pakai  atas  tanah  Negara  atau  pun  kondominium,  dengan alasan bahwa perkembangan pembangunan di kota Malang belum mencapai tahap seperti kota metropolitan, Surabaya dan Jakarta.
Semua  barang  yang  akan  digunakan  sebagai  barang  jaminan  pasti akan  melalui  proses  pengecekan  oleh  pihak  bank  BPR,    sebelum  diproses lebih lanjut. Jaminan barang bergerak pasti akan dilihat fisik kendaraannya,
untuk  memastikan  kondisi  layak  jalan  atau  tidaknya,  bagaimana pemeliharaan  selama  digunakan  terhadap  keadaan  mesinnya, chasis dan lain-lain.
Dalam  prakteknya  bank  BPR  cukup  fleksibel  terhadap  barang  yang akan  dijaminkan,  dalam  arti  memungkinkan  terlaksananya  pinjaman  tanpa jaminan  dan  tidak  ada  ketentuan  dari  tahun  keluaran  kendaraan  yang  akan mempengaruhi  nilai  pinjaman,  dimana  semuanya  akan  dilihat  dari pembawaan  yang  baik  dan  kondisi  potensional  dari  calon  nasabah.  Jika kendaraan  yang  akan  dijaminkan  merupakan  kendaraan  tua  keluaran puluhan  tahun  yang  lalu,  namun  nasabahnya  menunjukkan  karakter  yang baik dan terpenuhinya prinsip kehati-hatian terkait kemampuan dan kondisi ekonomi nasabah, pihak bank BPR  tidak segan untuk mencairkan pinjaman tersebut.
Karakter  nasabah  sangat  menentukan  dalam  proses  kesepakatan kredit  apapun  serta  analisa  awal  harus  cermat  dan  sesuai  prosedur  agar terhindar  dari  kemungkinan  nasabah  yang  wanprestasi.  Kredit  yang bermasalah  terbilang  relatif  sedikit  terjadi,    karena  ketepatan  dan kecermatan pada analisa awal terhadap suatu nasabah yang mereka lakukan. Kebanyakan  juga  adalah  nasabah  lama  yang  telah  dikenal  sebelumnya, sehingga  birokrasi  dalam  proses  permohonan  dana  pinjaman  juga  lebih sederhana. Untuk nasabah lama dapat menghubungi masing-masing account officer melalui  telpon  tanpa  diperlukan  menghadap  pihak  bank  BPR, permohonan  dapat  di  proses  dengan  menanyakan  beberapa  pertanyaan seputar  jaminan  yang  digunakan  tetap  atau  berbeda, plafond yang diperlukan berapa, jangka waktu dan lainnya. Untuk nasabah baru, biasanya akan  menghadap  di  kantor  bank  BPR    untuk  didata  informasi-informasi yang  diperlukan,  dilakukan  pengecekan  kartu  identitas  dan  kelengkapan dokumen  yang  diperlukan,  lalu  dilakukan survey data  diri  dan  pengecekan barang jaminan terlebih dahulu.
Kendala  utama  dari  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  yang dihadapi  selama  ini  adalah  tidak  terlaksananya  penyelesaian  atas  pinjaman dan  jaminan  yang  jauh  dari  yang  diharapkan.  Dalam  hal  pemberi  fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu  eksekusi  dilaksanakan,  penerima  fidusia  berhak  mengambil  benda yang menjadi objek fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang  berwenang.  Hal  tersebut  mengacu  pada  Pasal  30  Undang-Undang Jaminan  Fidusia,  yang  menyatakan.  Pemberi  Fidusia  wajib  menyerahkan

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  rangka  pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.
Seperti yang disampaikan Lawrence M. Friedman, bahwa efektifitas hukum dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kekuatan sertifikat jaminan fidusia yang berirah-irah “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  seharusnya  memiliki kekuatan eksekutorial langsung seperti yang tercantum pada Pasal 15 UUJF apabila debitur melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang berlaku.
Namun  dalam  praktek  eksekusi  barang  jaminan  tersebut,  yang menjadi  permasalahan  utama  adalah  diperlukan  adanya  pelaporan  jaminan fidusia  yang  bermasalah  terkait  kredit  macet  melalui  Polres,  dimana  pihak kepolisian  (Polres  Malang  Kabupaten)  banyak  sekali  menangani  kasus- kasus  yang  memerlukan  waktu  untuk  mengantri  yang  cukup  lama  untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, ditambah dengan birokrasi yang tidak singkat juga.
Pihak  kepolisian  tidak  memiliki  wewenang  untuk  mengeksekusi jaminan  tersebut,  karena  mereka  hanya  berwenang  untuk  mendampingi pihak  pelapor  saja  untuk  mencari  debitur  yang  wanprestasi  atau  barang jaminan  fidusia  tersebut.    Walaupun  kreditur  memiliki  Sertifikat  Jaminan Fidusianya,  dalam  melaksanakan  kegiatan  eksekusi  tetap  pihak  pengadilan yang  memiliki  hak  untuk  bisa  atau  tidaknya  benda  jaminan  tersebut  dï eksekusi.  Untuk  akhirnya  mendapatkan  persetujuan  kepolisian  untuk mendampingi kreditur tersebut juga harus melalui berbagai proses birokrasi yang panjang dan pelaporan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula.
Dari  permasalahan  diatas,  menurut  analisis  penulis  sebenarnya jaminan  fidusia  yang  didaftarkan  ini  dilakukan  pada  bank  BPR  hanyalah sebuah  pelengkap  administrasi,  yang  semata-mata  dilakukan  hanya  untuk mengikuti  undang-undang  saja.  Karena  pada  prakteknya  tidak  memiliki kekuatan  sebagaimana  seharusnya  yang  tercantum  pada  Pasal  15  UUJF yang  dapat  digunakan  sebagai  bukti  untuk  melakukan  eksekutorial  secara langsung  terhadap  debitur  yang  memiliki  kredit  bermasalah,  karena beberapa  kendala  yang  telah  disebutkan  diatas.  Jaminan  fidusia  yang didaftarkan  oleh  bank  BPR  melalui  Notaris  ini  adalah  untuk  nilai  jaminan diatas 10 juta rupiah (pada bank BPR Eka Dana)..
Karena  itu  diharapkan  adanya  keselarasan  dan  kekompakan  dari lembaga  pemerintah,  yaitu  praktisi  perbankan,  pengadilan  dan  kepolisian, dalam  menjalankan  tugasnya  agar  aturan  yang  ada  dapat  berfungsi
sebagaimana  mestinya.  Diperlukan  adanya  sosialisasi  kepada  masyarakat bahwa  jaminan  fidusia  harus  didaftarkan  sesuai  ketentuan  yang  ada,  agar ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat dapat berjalan efektif.
Sebagaimana diketahui  pada Pasal 1 UUJN bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik”, dalam hal ini kewenangan  Notaris  pada  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  adalah membuat  Akta  Jaminan  Fidusia.  Berdasarkan  teori  H.D.  van  Wijk/Willem Konijnenbelt,  ini  merupakan  wewenang  yang  diberikan  oleh  pembuat undang-undang  kepada  Notaris  selaku  pejabat  umum  yang  ditunjuk  oleh pemerintah,  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  tugasnya  sesuai  undang- undang.  Hal  inilah  yang  menunjukkan  bentuk  kewenangan  Notaris  yang diperoleh melalui cara atribusi.
Setelah pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dilakukan
penandatanganannya  dan  melakukan  legalisasi  PK  oleh  Notaris  yang sebelumnya  disiapkan  oleh  pihak  bank  secara  dibawah  tangan.  Akta Jaminan  Fidusia  secara  notariil  ini  selanjutnya  akan  didaftarkan  oleh Notaris.  Ada  pula  proses  pendaftaran  fidusia  yang  dilakukan  melalui
Aplikasi Pendaftara Fidusia - AHU online pada situs web http://fidusia.ahu.go.id. Setelah proses selesai, maka akan muncul halaman untuk  mencetak  Sertifikat  Jaminan  Fidusia,  yang  nantinya  akan  dipegang oleh  kedua  belah  pihak,  yaitu  kreditur  dan  debitur  sebagai  bukti  yang  kuat atas jaminan tersebut.
Ada  pula  biaya  yang  perlu  dibayarkan  untuk  proses  pendaftaran jaminan  fidusia  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor  45  Tahun  2014  Tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

## Tabel 1 : Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif 1. Pendaftaran Jaminan Fidusia
a. Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp 50.000.000,-
b. Untuk  Nilai  Penjaminan  diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,-
c. Untuk  Nilai  Penjaminan  diatas
Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Rp 50.000,- Rp 100.000,- Rp 200.000,-

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- d. Untuk  Nilai  Penjaminan  diatas Rp 250.000.000,-
sampai
dengan Rp 500.000.000,- e. Untuk  Nilai  Penjaminan  diatas Rp 500.000.000 sampai dengan
Rp 1.000.000.000,-
f. Untuk  Nilai  Penjaminan  diatas Rp 1.000.000.000,- sampai
dengan Rp 100.000.000,-
g. Untuk  Nilai  Penjaminan  diatas Rp  100.000.000.000,-  sampai dengan Rp 500.000.000.000,-
h. Untuk  Nilai  Penjaminan  diatas Rp  500.000.000.000,-  sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,-
i. Untuk  Nilai  Penjaminan  diatas Rp 1.000.000.000.000,- Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat Per sertifikat
Per sertifikat Rp 450.000,- Rp 850.000,- Rp 1.800.000,- Rp 3.500.000,- Rp 6.800.000,-
Rp 13.300.000,- 2. Permohonan  Perubahan  Hal  yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Per permohonan Rp 250.000,-
3.    Pencarian/unduh  ( search/download ) data Fidusia Secara Online Per Pencarian  Rp 50.000,- 4.    Perbaikan  data  fidusia  sesuai  Akta yang  bukan  merupakan  nominal jaminan Per permohonan
Rp 50.000,- Sumber:  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun
2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  Tahun  2014  Tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan telah diolah. Kekuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  dibuat  oleh  dan  atau  dihadapan pejabat  yang  berwenang  secara  notariil  sesuai  dengan  Pasal  1870  KUH Perdata, yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  tentang  apa  yang  dimuat  di dalamnya  di  antara  para  pihak  beserta  para  ahli  warisnya  atau  para
pengganti  haknya.  Itulah  mengapa  sebabnya  Undang-Undang  Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Jika bentuknya  bukan  notaril,  maka  akan  mempengaruhi  keabsahannya  dan berakibat  Akta  Jaminan  Fidusia  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum yang  kuat.  Hal  ini  terkait  dengan  unsur  pembuktian  dimana  sebuah  akta yang  merupakan  bukti,  bahwa  memang  pernah  terjadi  perbuatan  hukum harus  memenuhi  unsur lahiriyah,  formil dan  materil. Jika  bank  BPR  hanya membuat  secara  di  bawah  tangan,  maka  unsur  pembuktianya  tidak sempurna,  hal  ini  akan  memberi  celah  pada  debitur  yang  memiliki  niat buruk.
Terkait  adanya  jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftarkan  melalui Kantor  Pendaftaran  Fidusia  secara  elektonik,  pada  kedua  bank  BPR  yang menjadi  lokasi  penelitian  sama-sama  memiliki  alasan  yang  sama,  yakni untuk dana pinjaman yang tidak terlalu besar.
Merujuk  kembali  kepada  asas  perbankan  pada  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  dimana  kegiatan  perbankan  yang  dijalankan  pada BPR  tersebut  bertujuan  untuk  membantu  meningkatkan  kemakmuran  dan perekonomian masyarakat demi kemajuan bangsa.  Atas dasar pertimbangan moral,  ketentuan  yang  dibuat  pada  bank  BPR  lebih  memudahkan  debitur untuk mengajukan permohonan kredit. Kemudahan ini menyangkut hal-hal seperti  tidak  adanya  pembebanan  biaya  untuk  pendaftaran  fidusia  khusus plafond  kredit  yang  nilainya  kecil.  Hal  ini  karena  menurut  bank  BPR, potongan  tersebut  dirasa  memberatkan  debitur  dengan  banyaknya  biaya yang harus dikeluarkan dari pinjaman yang nilainya tidak begitu besar.
Akibat hukum dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia menurut Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  berarti  fidusia  tersebut  tidak  eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah pendaftaran dilakukan, sehingga segala akibat  hukum  yang  melekat  pada  jaminan  fidusia  tidak  berlaku.  Dengan demikian kreditur tidak terdapat jaminan khusus, namun demikian menurut hemat  penulis  kreditur  masih  dilindungi  oleh  Undang-Undang  berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata tentang Jaminan Umum.
Dalam prakteknya tidak ada sanksi  yang  dikenakan kepada kreditur terkait  tidak  didaftarkannya  jaminan  fidusia  kepada  Kantor  Pendaftaran Fidusia  yang  dilakukan  secara online, karena  hal  tersebut  merupakan kebijakan  internal  masing-masing  bank  BPR  dan  tidak  ada  sanksi  tertulis pada ketentuan yang telah ada, baik itu pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999  maupun  Peraturan  Pemerintah  No. 21  Tahun  2015.  Selama  ini  kedua bank BPR belum pernah mendapatkan sanksi terkait hal tersebut.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Dari  ketentuan  yang  ada  terkait  pendaftaran  barang  jaminan  fidusia pun masih memiliki banyak kelemahan, antara lain yaitu:
1. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan.
2. Dengan  berlakunya  jangka  waktu  pendaftaran  fidusia  yaitu  paling lambat  didaftarkan  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  akta  jaminan  fidusia diterbitkan, timbul masalah terhadap fidusia-fidusia yang belum sempat didaftarkan  yang  tertunda  karena  berbagai  hal.  Akta  Jaminan  Fidusia tersebut biasanya masih dapat didaftarkan dengan cara dibuatkan Akta Penegasan  Fidusia  secara  notariil  yang  ditanda  tangani  ulang  oleh debitur  dan  kreditur,  hanya  saja  biasanya  cukup  sulit  untuk mendatangkan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk melakukan tanda tangan kembali.
3. Perlu  dibenahinya  sistem  pendaftaran online yang  ada  pada  situs web
http://fidusia.ahu.go.id , karena ketidakmampuan sistem untuk melakukan  filter  terhadap  pengecekan  melalui input nomor  rangka kendaraan  untuk  jaminan  benda  bergerak  ataupun  berdasarkan  nama pemberi  fidusia,  sehingga  rawan  terjadi  fidusia  ulang.  Pengecekan hanya  dapat  dilakukan  dengan  memasukkan  nomor  Sertifikat  Jaminan Fidusia.  Serta  tidak  terdapat  fungsi  untuk  melihat  apakah  jaminan fidusia tersebut telah diroya atau belum.
Menurut  analisis  penulis,  sanksi  yang  timbul  dengan  tidak didaftarkannya  jaminan  fidusia  adalah  bahwa  kreditur  tersebut  bersama kreditur-kreditur lain memiliki status yang sama sebagai kreditur konkuren, sehingga tidak memiliki keistimewaan layaknya kreditur sparatis, yang bisa didapatkan dengan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut.

## KESIMPULAN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik,  dalam  hal  ini  kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  akta penjaminan berupa jaminan fidusia dimana akta jaminan fidusia dalam Pasal 4  PP  No.  21  Tahun  2015  tersebut  untuk  dibuat  secara  notariil.  Setelah pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia,  dilakukan  penandatanganannya  dan melakukan  legalisasi  PK  oleh  Notaris  yang  sebelumnya  disiapkan  oleh pihak bank secara dibawah tangan. Akta Jaminan Fidusia secara notariil ini selanjutnya  akan  didaftarkan  oleh  Notaris,  untuk  mendapatkan  Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan alat bukti sempurna atas jaminan tersebut. Pada  bank  BPR  Kawan,  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  didaftarkan  adalah
untuk  plafond  pinjaman  dana  diatas  15  juta  rupiah.  Sedangkan  pada  bank BPR  Eka  Dana,  pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  untuk  plafond pinjaman kredit diatas 10 juta rupiah.
Sanksi  bagi  kreditur  yang  tidak  melakukan  pendaftaran  jaminan fidusia  tersebut  tidak  tercantum  pada  pasal-pasal  maupun  penjelasan  UU No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  serta  PP  No.  21  Tahun  2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan  Fidusia.  Namun  sanksi  yang  ditimbulkan  dengan  tidak didaftarkannya  jaminan  fidusia  sebenarnya  tersirat  dari  ketentuan  Pasal 1131  dan  Pasal  1132  KUHPerdata,  yakni  bahwa  kedudukan  kreditur tersebut  bersama  kreditur-kreditur  lain  memiliki  status  yang  sama  yakni sebagai kreditur konkuren, sehingga tidak memiliki keistimewaan layaknya kreditur sparatis yang bisa didapatkan dengan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Ade Saptomo. 2015. Awal Memahami Hukum , Jakarta: FHUP Press.
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Sentosa  Sembiring.  2012. Hukum  Perbankan ,  Edisi  Revisi,  Bandung: Mandar Maju.
Soejono Soekanto. 2012. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press. Sri  Sudewi  Masjoen  Sofwan.  1982. Beberapa  Masalah  Lembaga  Jaminan khususnya  Fidusia  Dalam  Praktek  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia , Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. Sutarno.  2009. Aspek-Aspek  Hukum  Perkreditan  pada  Bank, Bandung: Alfabeta.
Suratman  &  Philips  Dillah,  2012, Metode  Penelitian  Hukum , Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

## Internet
Akaibara.  “ Daftar  Kantor Notaris  dan  PPAT  di  Kabupaten  Malang”. Diakses  pada  30  Juli  2018  pukul  17.00  WIB  melalui https://ngalam.co/2016/02/28/daftar-kantor-notaris-dan-ppat-di- kabupaten-malang/
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Malang.  “ Jumlah  Kantor  Bank  2014- 2015 ”.  Diakses  pada  30  Juli  2018  pukul  17.00  WIB  melalui https://malangkab.bps.go.id/statictable/2016/09/21/590/jumlah- kantor-bank-2014-2015.html