## TIRANI DPR ATAS NEGARA:MENGGUGAT KUASA DPR RI, MENUJU EFEKTIFIVITAS PEMERINTAHAN

## Yeby Ma’asan Mayrudin
Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yeby.mayrudin@gmail.com
Abstrak:  Tulisan  ini  merupakan  artikel  refleksi  yanghendak  menyajikan  dan mendiskusikan tentang gugatanatas kuasa DPR RI yang sangat mendominasi roda pemerintahan  di  Indonesia  pasca  bergulirnya  reformasi.  Penampilan  demokratis ala DPR,  seyogyanya  perlu  kita  kritisi  dan  coba  menyodorkan  suatu  yang  dapat menghalau  superioritas  lembaga  tersebut.Memang  terasa  sulit  untuk  mengontrol tindakannya,  karena  modal  konstitusional  berupa  undang-undang  terpatri  pada lembaga  tersebut.Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  dekonstruksi  terhadap kemapanan kuasa DPR atas negara ini.Maka dari itu, artikel ini coba menawarkan refleksi  dan  rekonstruksi  terhadap  peran  dan  fungsi  DPR  RI  guna  mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kata kunci: DPR, efektivitas pemerintahan, legiclative heavy
Abstract: This paper is a reflection yanghendak articles presenting and discussing power gugatanatas Parliament which dominates the wheels of government in the post-reformasi  Indonesia.  Appearance-style  democratic  Parliament,  should  we need  to  criticize  and  try  to  dispel  thrusting  an  institution  superiority tersebut.Memang  it  difficult  to  control  his  actions,  because  the  constitutional capital in the form of legislation merger at tersebut.Oleh institution Therefore, it is  necessary deconstruction of  the power establishment  DPR ini.Maka top  of  the country,  this  article  try  to  offer  reflections  and  reconstruction  of  the  role  and functions  of  the  House  of  Representatives  in  order  to  realize  the  effectiveness  of governance.
Keyword : Parliament, government effectiveness,  legiclative heavy

## Pendahuluan
Tulisan  ini  membahas  tentang kuasa  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang menjadi  begitu  dominan  dalam kancah  perpolitikan  di  Indonesia
pasca  amandemen  Undang-undang Dasar  1945.  Padahal  mengacu  pada perkembangan dan modernisasi sistem politik dewasa ini menyebutkan bahwa praktek absolutisme kekuasaan suatu
lembaga harus dihilangkan dari iklim politik suatu negara yang demokratis. Hal itu dikarenakan praktek “haram” tersebut,  sudah  tidak  sesuai  dengan modernisasi  sistem  politik  yang menghendaki  adanya  prinsip check and balances. Kebutuhan akan check and balances adalah untuk
melakukan pengawasan dan
penyeimbang  antara  satu  lembaga dengan lembaga lain, sehingga suatu lembaga  tidak  dapat  secara  leluasa menyalahgunakan  kewenangannya. Fungsi  kontrol  ini  dinilai  mampu mereduksi  absolutisme  kekuasaan pada  lembaga  pemerintahan  formal seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Pasca  runtuhnya  Orde  Baru, konsepsi  tentang  bagaimana  negara diselenggarakan  menjadi  topik  kunci dalam  era  awal  reformasi  saat itu.Bagaimana  tidak,  pada  era  Orde Baru  kekuasaan  eksekutif  begitu dominan atau biasa disebut executive heavy , sehingga meminimalisasi peran  DPR  sebagai  lembaga check and  balances .Daripada  itu,  di  era reformasi  muncul  inisiatif  untuk memberikan  penguatan  kewenangan kepada  lembaga  legislatif  dalam  hal
ini  DPR  RI  untuk  memaksimalisai peran dan fungsinya sebagai lembaga check  and  balances .  Namun,  setelah mendapat  penguatan  seperti  itu, lembaga ini malah menjadi tirani atas eksekutif bahkan atas negara sekalipun, hal itu dikarenakan kekuasaan  dan  kewenangan  yang dimilikinya  begitu  besar.  Maka  oleh beberapa tokoh sering disebut sebagai  fenomena  pergeseran  dari executive heavy ke bentuk legislative heavy .
Sebenarnya, hal itu dapat diminimalisasi dengan adanya lembaga  perwakilan  daerah  (DPD) sebagai  lembaga  yang  sama-sama menjadi  lembaga  perwakilan  politik dari  masyarakat.  Secara  teoritik, fungsinya  dari  hadirnya  DPD  untuk menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan sistem bikameral yang hendak  menjadi  mitra  strategis  DPR seperti  yang  berlaku  di  Amerika Serikat.  Mengacu  pada  pandangan Jimly  Asshiddiqie  (dalam  Mochtar dan  Isra,  2009:  127)  dengan  adanya dua majelis atau sistem  bikameral  di suatu  negara  memiliki  kemanfaatan yang  baik,  karena  dapat  menjamin semua produk legislatif dan
tindakan-tindakan  pengawasan  dapat diperiksa dua kali ( double check ). Di samping  itu,  keunggulan  bikameral terwujudnya  mekanisme checks  and balances di  antara  dua  majelis  itu,
sehingga dapat berjalan lebih seimbangan.
Namun,  dalam  praktek  sistem pemerintahan di Indonesia, hubungan antar-majelis dalam
lembaga  perwakilan  rakyat  (DPR dengan DPD) tidak mungkin berjalan dengan  efektif.  Berdasarkan  Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan  bahwa  “DPR  memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
pengawasan.” Sedangkan DPD tidak memiliki  fungsi  seperti  itu.Pasal  di atas memunculkan superioritas fungsi  DPR  atas  DPD  dan  memberi garis  demarkasi  yang  sangat  tegas dan  jelas  bahwa  kekuasaan  yang besar  itu  hanya  menjadi  milik dan/atau monopoli DPR.
Membincang  DPR:  Fungsi,  Peran dan Kewenangan
Dalam  teori  maupun  praktek demokrasi tradisional, lembaga legislatif  memiliki  posisi  sentral, yang tercermin dalam doktrin
kedaulatan parlemen.Asumsinya adalah  bahwa  hanya  DPR  saja  yang mewakili  rakyat  dan  berkompeten mengungkapkan  kehendak  rakyat dalam  bentuk  undang-undang.Peran utama  DPR  dalam  kaitannya  dengan legislasi adalah menjamin dan memastikan bahwa kebijakan
pemerintah ditetapkan sebagai undang-undang  di  dan/atau  melalui DPR.Di  luar  itu,  lembaga  tersebut menjalankan fungsi legitimasi, komunikasi, dan representasi, dengan catatan bahwa fungsi-fungsi ini tidak secara  eksklusif  dijalankan  hanya oleh  DPR  (Amal  dan  Panggabean, 1996:  153-154).  Melainkan  ada hubungan  dengan  lembaga-lembaga terkait lainnya.
DPR adalah badan legislatif yang mencerminkan  fungsi  pentingnya sebagai lembaga negara, salah satunya yaitu legislate , atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai  adalah Assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul”  (untuk  membicarakan masalah-masalah publik). di
beberapa  negara  lain,  sering  juga dinamakan Parliament ,  suatu  istilah yang  menekankan  wadah  untuk
“bicara”  dan  merundingkan  suatu urusan  publik.  Sebutan  lain,  lebih menggunakan  istilah  representasi atau keterwakilan,yang anggota- anggotanya dinamakan sebagai
People’s  Representative  Body atau Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Akan tetapi,  apapun  perbedaan  dalam namanya  dapat  dipastikan  bahwa badan  ini  merupakan  simbol  dari rakyat  yang  berdaulat  (Budiardjo, 2008:  315).Akan  tetapi,  ternyata tidak serta merta fungsi dari lembaga itu  berfungsi  seperti  sekarang  ini, melainkan  mengalami  transformasi yang  dinamis  dalam  hal  peran  dan fungsinya,  seperti  yang  Miriam
Budiardjo (2008: 315-316) sampaikan bahwa: “Tidak  dari  semula  badan legislatif mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang- undang.  Parlemen  Inggris yang merupakan badan legislatif  tertua  di  dunia, mula-mula  hanya  bertugas mengumpulkan  dana  untuk memungkinkan raja membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangannya.  Akan  tetapi lambat laun setiap penyerahan  dana  (semacam pajak)  oleh  golongan  elite
disertai  tuntutan  agar  pihak raja menyerahkan pula beberapa privilege sebagai imbalan.  Dengan  demikian secara berangsur-angsur Parlemen  berhasil  bertindak sebagai badan yang membatasi  kekuasaan  raja yang  tadinya  berkekuasaan absolute( absolutisme ).Punca k kemenangan Parlemen adalah peristiwa The Glorious Revolution of 1688 .” Umumnya sebuah negara
demokrasi  modern  dicirikan  dengan adanya organisasi politik yang menampung  aspirasi  rakyat  kepada pemerintah,  yaitu  partai  politik  dan lembaga  perwakilan  politik  formal seperti  lembaga  legislatif.Anggota partai-partai itu melalui prosedur dan mekanisme pemilihan (elektoral) diajukan untuk dipilih sesuai kehendak  rakyat  untuk  menduduki lembaga  legislatif  atau  parlemen (Budiaji dalam Siahaan dan Solechah, 2001: 40).Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat, maka badan legislatif menjadi  badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan  kebijakan  umum  dan menuangkannya dalam undang-
undang.Sedangkan  fungsi  dan  peran dari  badanatau  lembaga  eksekutif yaitu  penyelenggara  dari  kebijakan- kebijakan  yang  telah  diproses  di lembaga  legislatif  (Budiardjo,  2008: 316).
Badan  legislatif  di  negara-negara demokrasi  disusun  sedemikian  rupa sehingga  lembaga  tersebut  mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung  jawab  kepadanya.  C.F. Strong (dalam Budiardjo, 2008: 316) menggabungkan  tiga  unsurdari  suatu negara demokrasi, yaitu representasi, partisipasi,  dan  tanggung  jawab politik, berikut pendapatnya:
“ A  system  of  government  in which  the  majority  of  the  grown members of a political community  participate  through  a method  of  representation  which secures  that  the  government  is ultimately  responsible  for  its action to that majority .” Menurut Strong, demokrasi adalah  suatu  sistem  pemerintahan yang  mayoritas  anggota  dewasa  dari sebuah komunitas politik berpartisipasi  atas  dasar  sistem perwakilan  yang  menjamin  bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan  tindakan-
tindakannya kepada mayoritas itu.
Adapun  fungsi 1 dari  lembaga legislatif  yang secara umum melekat pada lembaga tersebut adalah:
a) Legislasi
Fungsi legislasidilaksanakan sebagai    perwujudan    DPR  selaku pemegang    kekuasaan    membentuk undang-undang.  Menurut  teori  yang berlaku tugas utama legislatif terletak di bidang perundang- undangan, sekalipun ia tidak mempunyai  monopoli  di  bidang  itu. Untuk membahas rancangan undang- undang  sering  dibentuk  panitia- panitia yang berwenang untuk memanggil  menteri  atau  pejabat lainnya  untuk  dimintai  keterangan seperlunya.
b) Representasi
Fungsi  representasi  dari  DPR adalah  menjadi  wakil  dari  para konstituennya  yang  memerantarai kepentingan dan kehendak
1 Menurut  James  S.  Lee  (dalam Budiardjo,  2008: 316-317),  fungsi  parlemen dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  sedikitnya ada 3 variabel yang mempengaruhi pelaksanaan  fungsi  tersebut:  Dorongan eksternal  (afiliasi  parpol,  gerakan  kelompok penekan,  kepentingan  pemilih, input-output eksekutif  dan  lain-lain); Setting psikologis atau  internal  (predisposisi  pribadi,  sikap, kepercayaan, pengalaman, harapan);
Komunikasi  intra-institusional,  formal  dan informal  yang  bisa  mempengaruhi  kedua variabel yang lain.
konstituennya.Dalam  hal  ini,  para anggota DPR berperan dalam
mengawal  setiap  kebijakan  yang sedang diproses agar tidak
merugikan  dan  berdampak  buruk bagi para konstituennya.
c) Pengawasan.
Dalam  hal  ini,  lembaga  legislatif memiliki  fungsi  sebagai  pengawas
yang  mengontrol  badan  eksekutif dalam  arti  menjaga  agar  semua tindakan  badan  eksekutif  sesuai dengan  kebijakan-kebijakan  yang telah  ditetapkan.Lihat  gambar  di bawah ini.
Gambar 1. Skema Peran DPR dalam Rangka Sebagai Pengawas
Sumber: Ganjar Pranonowo, 2013.
Berikut hak DPR dalam
melakukan pengawasan terhadap
kebijakan maupun kinerja eksekutif. Pertama ,  Hak Interpelasi,
yaitu  hak    DPR    untuk    meminta keterangan kepada pemerintah
mengenai kebijakan pemerintah yang penting    dan    strategis    serta berdampak    luas    pada  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua ,  Hak Angket, yaitu penyelidikan terhadap
pelaksanaan    suatu    undang-undang dan/atau  kebijakan pemerintah  yang
berkaitan dengan hal penting,
strategis, dan  berdampak  luas  pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,    dan    bernegara    yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga , Hak M enyatakan
pendapat ,yaitukebijakan  pemerintah atau  mengenai  kejadian  luar  biasa tindak lanjut pelaksanaan hak interpleasi dan angket, dugaan
presiden melanggar hukum.
d) Budgeting . Fungsi anggarandilaksanakan
untuk  membahas  dan  memberikan persetujuan  atau  tidak  memberikan persetujuan terhadap rancangan
undang-undang  tentang  APBN  yang diajukan oleh presiden. e) Deliberasi. Adapun  fungsi  deliberasi  adalah fungsi DPR sebagai wadah permusyawarahan  yang legal  dengan amanat atau mandate yang tertuliskan  dalam  Undang-undang Dasar 1945. Sebagai wadah musyawarah,  anggota-anggota  DPR
dijamin  hak  suara  dan  menyatakan pendapatnya.

## Menelusuri Peran dan Fungsi DPR RIdi Era Orde Baru
Pada  era  Orde  Baru,  lembaga eksekutif  melakukan  pengendalian politik  terhadap  lembaga-lembaga pada  tataran  suprastruktur  politik maupun  infrastruktur  politik.  Atas nama pembinaan politik, negara tetap berupaya mempertahankan sekaligus, memperkuat  pengendaliannya  atas partai-partai politik maupun lembaga legislatif.  Dalam  sistem  dan  iklim politik  Orde  Baru  yang  tidak kondusif  pada  berfungsinya  peran DPR terlihat dari perangkat peraturan  perundang-undangan  yang menghambat  fungsi  DPR.  Menurut Siti Nur Solechah (2001: 99), “UUD 1945  sendiri  menunjukkan  adanya executive  heavy .”  Hal  itu  didasarkan pada begitu dominan dan superiornya lembaga eksekutif, yakni Presiden.
Di awal pemerintahan Orde Baru, DPR mengalami beberapa perubahan, baik mengenai keanggotaan maupun kewenangannya. Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dikeluarkan, sedang partai-partai
politik  lainnya  memakai  hak  recall untuk  mengganti  anggota  yang dianggap  tersangkut  dalam  atau bersimpati kepada PKI dengan wakil lain. Susunan keanggotaan DPR saat itu  berjumlah  242  anggota.  Dari jumlah  tersebut  102  merupakan anggota  partai  politik,  yakni  44 anggota  PNI  dan  36  NU,  selebihnya anggota  dari  beberapa  partai  kecil. Sedangkan  140  anggota  sisanya adalah dari Golongan
Karya termasuk  ABRI  (Budiardjo,  2008:
336-339).
Fungsi  legislasi  sebagai  salah satu  fungsi  yang  dimiliki  DPR sifatnya sangat esensial dalam perjalanan suatu bangsa dan negara.Namun  di  era  Orde  Baru, DPR  tampak  mengalami  krisis  citra dalam  masyarakat.Berbagai  keluhan, kritik, dan kecaman sering dialamatkan ke lembaga tersebut dan juga ke personal yang duduk sebagai anggota  DPR.Anggapan  yang  sering disuarakan  oleh  kritikus  terutama mahasiswa  pada  saat  itu  adalah bahwa  banyak  angggota  DPR  yang berpegang pada prinsip lima D, yaitu datang, daftar, duduk, diam, dan duit (Haris, 1998: 237). Hal itu
menggambarkan persepsi masyarakat yang  kurang  atau  tidak  simpatik terhadap  kebanyakan  anggota  DPR yang dianggap tidak berani menyuarakan aspirasi yang terkandung  dalam  hati  nurani  rakyat atau dalam  melakukan kontrol sosial (pengawasan)  terhadap  pemerintaha karena  takut  kehilangan  kursinya (Budiaji dalam Siahaan dan Solechah, 2001: 33).
Menurut Syamsudin Haris (1998: 238-239),  sangat  ironis  dua  fungsi utama  (legislasi  dan  kontrol)  yang hampir  tidak  pernah  bisa  dilakukan DPR  selama  pemerintahan  Orde Baru.Sejak  DPR  hasil  pemilu  1971, tidak  ada  satu  pun  perundang- undangan  yang  berasal  dari  usul inisiatif  dewan.Selama  periode  itu, DPR  menjadi  “stempel”  karena hanya  menyetujui  dan  mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disiapkan pemerintah.Di samping itu, kritik  juga  datang  dari  Mohtar Mas’oed  (dalam  Solechah,  2001: 114), yang menyatakan bahwa:
“… praktek pada era Orde baru sebetulnya  mengulang  praktek yang  ada  pada  rezim  Soekarno dimana  sudah  menjadi  tradisi bahwa badan eksekutif langsung
Mayrudin, Tirani DPR Atas Negara
mengendalikan politik legislatif. Hasilnya  adalah  suatu  parlemen yang umumnya tanggap terhadap perintah lembaga eksekutif  dan  dengan  patuh melaksanakan perintah itu, dengan  akibat  mengurbankan proses pembahasan dan pertimbangan yang seksama.” Selain  itu,  salah  satu  masalah yang dianggap menjadi faktor penyebab  lemahnya  DPR  dalam menjalankan fungsinya adalah belum atau  tidak  adanya  undang-undang yang  mengatur  pelaksanaan  hak-hak DPR,  atau  jika  undang-undangnya sudah  ada  dianggap  tidak  relevan untuk  dijadikan  dasar  karena  jiwa dan landasan hukumnya yang dianggap  tidak  lagi  sesuai  dengan kondisi  sosial  dan  politik  yang sedang  berlangsung  pada  masa pemerintahan Orde Baru itu (Budiaji dalam  Siahaan  dan  Solechah,  2001: 33).Berikut pendapat Ichlasul
Amalseperti  yang  dikutip  Budiaji
(2001:  34-35)  terkait  DPR  di  era Orde Baru: “UUD  1945  dari  semua pasal-pasalnya, …secara jelas  menunjukkan  dominan eksekutif dan memang dimaksudkan  demikian  sejak kelahirannya. Dalam era
Orde Baru, dominasi eksekutif ini semakin menonjol  disebabkan  oleh beberapa  faktor  antara  lain, berkembangnya birokrasi pemerintahan  yang  didukung oleh  kekuatan  militer  hampir di  semua  aspek  kehidupan politik; tidak adanya kekuatan pengimbang ( countervailingforce ) dari
masyarakat  termasuk  partai politik yang memadai; sistem pemerintahan  dan  ekonomi yang sentralistik; dan prestise politik  yang  dimiliki  oleh kepala  eksekutif,  Presiden Soeharto.”
Berdasarkan  “cetak-biru”  politik Orde Baru, Haris berpendapat bahwa “DPR bukanlah lembaga politik yang otonom.”Hal  itu  menurutnya  dapat dilihat  melalui  berbagai  instrument, DPR  diatur  dan  dikendalikan  oleh negara.Dalam soal anggaran misalnya,  DPR  tidak  memiliki  hak keuangan  yang  otonom.Anggaran dewan  disubordinasikan  di  bawah Sekretariat  Negara,  sehingga  amat kecil peluang bagi lembaga
perwakilan  rakyat  ini  untuk  secara bebas  merancang  anggaran  dan membiayai aktivitas
serta kebutuhannya.Ini berarti bahwa aktivitas politik dewan sangat tergantung  dari  negara,  sehingga
relatif  kecil  pula  peluang  baginya untuk mengambil sikap yang
berbeda, apalagi bertentangan dengan kehendak dan obsesi pemerintahan  Orde  Baru  (Haris, 1998: 239).
DPR RI Pasca Orde Baru
Pasca  Orde  Baru,  kemandirian
anggota DPR lebih baik dibandingkan dengan
kemandiriannya  di  era  Orde  Baru. Selain  itu,  muncul  juga  fenomena menarik seperti terbentuknya Kaukus
yang  tidak  lagi  terikat  fraksi.Salah satunya, Kaukus perkumpulan anggota  muda  DPR  RI  lintas  fraksi yang  menjadi  fenomenal  pada  awal era  reformasi  itu  (Solechah,  2001: 124-125).
Perbedaan  DPR  di  masa  Orde Baru  dengan  setelahnya,  yaitu  pada rejim  represif  terdapat  ketentuan jumlah  minimal  fraksi  menyebabkan tersendatnya  para  anggota  DPR mengajukan usul inisiatif RUU untuk dibahas lebih lanjut dengan pemerintah. Dengan diubahnya persyaratan  itu,  dan  amandemen UUD  1945  memberikan  kekuasaan DPR  dalam  membentuk  rancangan
undang-undang  yang  tidak  lagi hanya  sekedar  sebagai  hak  inisiatif, sebenarnya  formulasi  aspirasi  public dalam  bentuk  kebijaksanaan  lebih mudah dibandingkan saat sebelumnya. Pada titik ini penampilan  setiap  anggota  DPR  di mata  masyarakat  sangat  tergantung pada kemampuan
corak penggalangannya  dalan  penuangan sebagai  sikap  DPR  terhadap  kasus- kasus  yang  berkembang  di  tengah publik  (Budiaji  dalam  Siahaan  dan Solechah, 2001: 83).
Tidak hanya dalam proses legislasi, hasil amandemen menempatkan  DPR  sebagai  lembaga penentu  keputusan  dalam  bentuk memberi  “persetujuan”  terhadap beberapa  agenda  kenegaraan  yang meliputi:  (1)  menyatakan  perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan  negara  lain;  (2)  membuat perjanjian internasional lainnya  yang menimbulkan akibat luas dan mendasar  bagi  kehidupan  rakyat yang  terkait  dengan  beban  keuangan negara;  (3)  menetapkan  peraturan pemerintah pengganti undang- undang  menjadi  undang-undang;  (4) pengangkatan  hakim  Agung;  (5)
pengangkatan  dan  pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Di samping itu, beberapa agenda kenegaraan juga memerlukan
“pertimbangan”  DPR,  seperti:  (1) pengangkatan duta besar; (2) menerima  penempatan  duta  negara lain; dan (3) pemberian amnesty dan abolisi.  Kekuasaan  DPR  bertambah komplit  dengan  adanya  kewenangan untuk  mengisi  beberapa  jabatan strategis  kenegaraan,  seperti  (1) memilih  anggota  Badan  Pemeriksa Keuangan,  menentukan  tida  dari sembilan  orang  hakim  Mahkamah Konstitusi,  dan  (3)  menjadi  institusi yang  paling  menentukan  dalam proses  pengisian  lembaga  non-state lainnya seperti Komisi Nasional Hak Asasi  Manusia  (Komnas  HAM), Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU), Komisi  Pemberantas  Korupsi  (KPK) dan  lain  sebagainya  (Isra,  2006: 350).
Di  samping  itu,  apabila  kita komparasikan dengan kekuasaan dan kedaulatan  rakyat  menurut  UUD 1945  hasil  amandemen  kekuasaan MPR berdasarkan Pasal 2 dan 3 telah diamputasi,  jadi  tidak  memiliki kekuasaan.  MPR  terdiri  atas  DPR
dan DPD. Adapun DPD berdasarkan Pasal  22  C  dan  Pasal  22  D  hanya memiliki  kekuasaan  pada  tingkat daerah, misalnya mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan  dengan  otonomi  daerah. Yang  menjadi  persoalan  adalah  apa fungsi  DPD  dan  MPR?  Dapat disimpulkan  bahwa  dalam  sistem demokrasi  berdasarkan  UUD  1945 hasil  amandemen  adalah legislative heavy .  Menurut  Kaelan  (2014), 2 hal ini  yang  menjadi  akar  oligarki  dan korupsi  di  Indonesia,  terlebih  lagi dengan semakin dikuatkannya kekuasaan  DPR  berdasarkan  Pasal 20, 20 A dan 21.

## Tirani DPR atas Negara
Sebelum  dilakukan  amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD)  1945  sulit  membayangkan DPR akan sekuat sekarang.
Meskipun sebelumnya, dalam kerangka pikir normatif-
konstitusional, kedudukan DPR adalah  kuat.Namun  dalam  praktik,
2 Kaelan, Menuju  Politik  Indonesia Berkeadaban:  Antara  Das  Sein  dan  Das Sollen .  Artikel  ini  disampaikan  dalam rangka  acara  Seminar  Nasional  pada  11 Maret  2014  di  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
DPR  tidak  dapat  menjalankan  tugas dan wewenangnya secara optimal.Setelah  perubahan,  praktik ketatanegaraan  berada  di  bawah ancaman tirani DPR
(Isra,
2003).Dapat  dikatakan  bahwa  dalam sistem  demokrasi  berdasarkan  UUD 1945  hasil  amandemen,  posisi  dan kewenangan  DPR  menjadi  sangat kuat  dan legitimate .Oleh  karena  itu seringkali sebut dengan istilah legislative heavy .
Menurut  Benny  K.  Harman (2001:  54),  dalam  UUD  1945  hasil amandemen,  larangan-larangan  yang secara liminatif membatasi kewenangan  legislatif  tidak  diatur secara  jernih  sehingga  DPR  dapat berbuat  sesuka  hati  dan  sewenang- wenang. Maka, dengan mengatasnamakan rakyat yang memilihnya,  DPR  dengan  arogan pada  setiap  saat  mengklaim  dirinya sebagai wakil dari konstituennya.Hal itu  pernah  dilakukan  pada  kasus
tentang Buloggate dan
Bruneigate .Hal  itu  terlihat  jelas bahwa  DPR  coba  bertindak  selaku polisi, jaksa dan juga hakim sekaligus.
Karenanya, Saldi Isra
menyatakan  bahwa  tidak  heran  jika kemudian  praktik  hubungan  DPR dan  pemerintah  memunculkan  dua kutub kekuasaan.Pada salah satu sisi, DPR  muncul  sebagai  supremasi  dan pemegang  kendali  politik  dengan sumber keuangan yang amat tergantung kepada pemerintah.
Sementara  di  sisi  lain,  pemerintah sebagai pihak pengelola dan pengendalian keuangan negara dengan  kekuasaan  politik  yang terbatas.Dua  kutub  kekuasaan  itu memberi  peluang  kepada  DPR  dan Pemerintah  untuk  melakukan  sinergi negatif dalam melakukan kolusi.Formulanya sederhana,
dominasi  kekuasaan  politik  menjadi lebih  “mudah”  bila  diimbangi dengan  sumber  keuangan yang dikelola dan dikendalikan pemerintah  (Isra,  2003).  Sedangkan menurut Denny Indrayana (2014):
“Minimnya kontrol atas DPR adalah  salah  satu  bentuk manipulasi  sistem  parlemen yang digembar-gemborkan
telah  direformasi  menjadi bikameral.Padahal, fungsi DPD yang seharusnya menjadi kekuatan kamar penyeimbang bagi DPR, tidak  lebih  daripada  aksesori
sistem  parlemen  Indonesia yang masih kental unikameral.Terbukti, DPD hanya  diberi  kewenangan amat terbatas.” Jika DPR mempunyai kewenangan  legislasi  UU  yang hampir unlimited ,  DPD  hanya  diberi
kesempatan untuk dapat mengusulkan atau membahas beberapa  jenis  RUU  tanpa  ikut proses pengambilan keputusan.
Bahkan,  bila  dibanding  Presiden sekalipun, kewenangan legislasi DPD  amat  minim.Presiden  jelas, bersama  DPR,  dapat  mengajukan, membahas,  dan  memutuskan  segala macam RUU.
Sedangkan, keterbatasan kewenangan  yang  dimiliki  DPD dalam  merumuskan  kebijakan  public di  tingkat  nasional.  Hal  ini  secara eksplisit  dapat  dibaca  dalam  Pasal 24D ayat (1) UUD 1945 bahwa DPD hanya  dapat  mengajukan  RUU  yang terkait  dengan  (1)  otonomi  daerah, (2)  hubungan  pusat  dan  daerah),  (3) pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan
daerah,
(4)
penengelolaan sumber daya alam dan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  dan (5) perimbangan keuangan pusat dan
daerah.  Padahal  sebagai  representasi daerah,  DPD  semestinya  harus  juga terlibat  dalam  proses  perumusan kebijakan  lain  yang  berimplikasi pada  kepentingan  daerah.  Pada  titik ini,  terdapat  demarkasi  yang  jelas dalam Pasal 20 ayat (1) dan 20A ayat (1)  UUD  1945  bahwa  kekuasaan membuata  undang-undang  (legislasi) hanya  dimiliki  oleh  DPR.  Dengan demikian,  gagasan  menciptakan  dua kamar di parlemen untuk
mengakomodasi  kepentingan  daerah dalam menciptakan keadilan distribusi  kekuasaan  gagal  karena jelasnya  paradigm  perubahan  UUD 1945 (Isra, 2006: 69-70).
Sebagai  perbandingan, di  banyak negara  yang  menggunakan  sistem dua  kamar  (bikameral),  DPD  (senat atau istilah lainnya) diberikan kewenangan yang besar untuk mengimbangi  posisi  DPR  ( house  of representative ). Di Australia
misalnya, dalam melaksanakan fungsi  legislasi,  senat  mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR dalam  mengajukan  RUU.  Untuk mendukung ini, anggota senat berhak mengajukan  suatu  RUU.  Bahkan, senat  mempunyai  dua  fungsi  utama,
yaitu  (1)  meneliti  ulang  RUU  yang diajukan DPR; dan (2) melalui three-
fold committee system senat
mempunyai kekuasaan untuk
mengawasi  jalannya  pemerintahan (Isra, 2006: 70-71).
Penyeimbangan  antara  fungsi kontrol  dengan  fungsi  legislasi, menjadi  sangat  penting.Sejauh  ini, DPR sangat terdorong mempergunakan fungsi kontrol meskipun  terhadap  persoalan  yang tidak  mendasar  seperti  keinginan untuk  melakukan  interpelasi  atas kunjungan presiden ke suatu negara.Kecenderungan over  control ini, memperlihatkan hilangnya rasionalitas politik di lembaga tersebut.Tidak  hanya  itu,hingga  kini tidak  sedikit  akademisi  dan  praktisi yang  mengamini  terjadi  pergeseran paradigma  dari executive  heavy menjadi legislative heavy (Isra, 2006: 42-43).

## DPR: Kekuasaan Oligarki Berwajah Demokrasi
Demokrasi  yang  diamanatkan oleh founding  fathers bangsa  bukan hanya  meletakkan  sistem  demokrasi pada  level  formal,  melainkan  pada
tingkat substansial. Dalam kenyataannya, sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang  dirumuskan  dalam  undang- undang  hasil  amandemen,  menurut Kaelan  (2014)  hanya  pada  tingkat formal  matematis  dan  menafikan “ democratic  life  led  by  wisdom  of thought  in  deliberation  amongs representatives  of  the  people,  and achiving  social  justice  for  all  the people  of  Indonesia .”  Demokrasi yang mengabaikan prinsip kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat
kebijaksaan dalam permusyawaratan  atau  perwakilan dan  tujuan  negara  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penjabaran kedaulatan dan kekuasaan rakyat sebagaimana tertulis  dalam  Pasal  1  UUD  1945 yang diargumentasikan sebagai suatu sistem  demokrasi  dengan checkand
balances , membawa akibat kekuasaan  yang  paling  signifikan adalah  pada  DPR.  Dalam  pengertian ini,  kaidah  demokrasi  sebagaimana yang  dijabarkan  dalam  UUD  1945 tidak selaras dengan Pasal 1 ayat (2). Akibatnya, dalam setiap proses event demokrasi,  rakyat  tidak  diletakkan
Mayrudin, Tirani DPR Atas Negara
sebagai subjek demokrasi, melainkan hanya  menjadi  objek  demokrasi (Kaelan, 2014).
Istilah oligarki, cukup fenomenal disampaikan  oleh  Robert  Michels, yang  mengenalkan  istilah  “Hukum Besi  Oligarki”  untuk  melihat  partai politik  di  Eropa  pada  abad  ke  20. Menurut  Michels  (dalam  Amal  dan Panggabean,  1996:  35-36),  partai politik yang memiliki struktur, kedudukan  dan  dasar  yuridis  yang kuat  akan  bertindak  oligarkis,  atau memusatkan kekuasaan pada
sejumlah  elit  politik  yang  berada  di pucuk  kepemimpinan.  Mereka  akan menggunakan kekuasaan untuk menguasai  terutama  dalam  politik dan  sektor  ekonomi.  Hal  ini  dapat dilihat  karena  dengan  kekuasaan yang  didukung  dengan  legitimasi yuridis akan memberikan lahan yang subur bagi kalangan elit politik untuk menggunakan kekuasaannya dan biasanya bekerjasama dengan pemilik modal untuk  menguras uang negara yang seharusnya
diperuntukkan  pada  seluruh  rakyat (Kaelan: 2014). Prinsip dasar
demokrasi sebenarnya  kebebasan  dari  rakyat
dan  tujuannya  untuk  kesejahteraan rakyat.Namun,  struktur  demokrasi yang  saat  ini  ada,  begitu  tendensius memberikan kekuasaan dan kewenangan yang besar terhadap elit politik di DPR.Melihat kecenderungan seperti ini, kita dapat memastikan bahwa pengelolaan tersebut terbentuk oleh kaum oligarki yang  dengan  sengaja  menciptakan seperti  itu.  Walaupun  di  awal memiliki  niat  yang  baik  yaitu  untuk menjadi  lembaga  penyeimbang  dan pengontrol kekuasaan eksekutif, akan tetapi hasil amandemen menunjukkan  pantulan  kekuasaan yang sangat dominan bagi peran dan fungsi DPR.
Sebagai lembaga demokrasi modern,  DPR  yang  anggotanya berasal  dari  partai-partai  politik mengamini  kekuasaan  yang  besar bagi  peran  dan  kewenangannya. Seolah menjadi lembaga representasi dari  rakyat  untuk  memperjuangkan kesejahteran sosial dan kemakmuran, DPR secara gradual bertindak sangat dominan  dalam  menggempur  setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan  oleh  eksekutif.  Dengan melandaskan  pada  nilai  demokrasi
dan dibalut dengan peraturan undang-undang yang sebenarnya dibuat sendiri oleh kelompok oligarki  DPR,  mereka  dengan  kuasa dan kewenangannya, cenderung bertindak  di  luar  batas  terhadap lembaga-lembaga  lain,  seperti  DPD, Presiden,  dan  bahkan  lembaga  di bawah kementerian.
Melihat  tindakan  yang  dilakukan sebagian  besar  anggota  DPR,  yang hanya  menjadikan  lembaga  tersebut sebagai  kendaraan  kaum  oligarkis yang  hendak  mencari  keuntungan dan  merupakan  alat  yang  efektif untuk  menguasai  sumber  daya  dan memenuhi  hasrat  kuasa,  tahta,  dan harta untuk kalangannya sendiri.Dalam kaitan ini, AriDwipayana, melihat akar
persoalannya  perlu  dilacak  lebih dalam pada kerangka struktur ekonomi-politik yang menjadi konteks perilaku anggota DPR.Menurutnya, kelembagaan baru demokrasi dan aktor yang mengisinya  bisa  saja  silih  berganti, tetapi  karakter  hubungan  kekuasaan
masih  tetap  ‘ajek’  dalam  kerangka politik oligarki-predatori.Ketika terpilih menjadi anggota DPR,
seorang  politisi  harus  berada  di tengah  struktur  relasi  kuasa  yang sudah  oligarkis  itu.  Hal  ini  selaras dengan  argumen  Vedi  R.  Hadiz (2005:  166-167)  yang  menelaah secara kritis proses transisi politik di Indonesia  sebagai  bentuk  perubahan kerangka institusional kekuasaan tanpa  perubahan  yang  fundamental dalam struktur relasi kekuasaan.
Penampilan  demokratis ala DPR seyogyanya  harus  kita  kritisi  dan coba  menyodorkan  suatu  yang  dapat menghalau superioritas lembaga tersebut.Jangan sampai terus- menerus  menguasai  dan  mengelola negara demi kepentingan kelompoknya  saja.Memang  terlihat sulit  untuk  mengontrol  tindakannya, karena modal politik berupa undang- undang  terpatri  dalam  lembaga tersebut.Oleh  karena  itu,  diperlukan upaya dekonstruksi terhadap kemapanan  kuasa  DPR  atas  negara ini.  Seyogyanya  mereka  sadar  akan hakekat  berbangsa  dan  bernegara yang  menganjurkan  batasan  atas kekuasaan suatu lembaga politik.
Refleksi  dan  Rekonstruksi  Peran dan Fungsi DPR
Keberadaan  DPR  sebagai  wakil rakyat  yang  dipilih  melalui  pemilu yang bebas dan demokratis bagaimana  pun  merupakan  anugerah bagi  bangsa  ini.  Perjuangan  paara guru  bangsa  dalam  mewujudkan  apa yang  disebut  HOS  Tjokroaminoto sebagai  “parlemen  sejati”  telah berlangsung  sejak  awal  abad  ke-20. Dalam  bentuk  paling  awal,  bangsa kita  mengenal Volksraad (1918- 1942) di tingkat nasional dan dewan- dewan  kota  di  daerah  yang  hampir seluruh anggotanya diangkat pemerintah kolonial.Setelah mengalami  periode  Komite  Nasional Indonesia Pusat
pada awal kemerdekaan  hingga  DPR  tukang stempel  penguasa  di  era  Orde  Baru, kini  semestinya  saat  bagi  rakyat bersukacita  karena  memiliki  wakil yang dipilih langsung di parlemen.Alih-alih
berjuang konsisten  memperbaiki  nasib  rakyat, legislator  justru  sibuk  menuntut perbaikan  fasilitas,  insentif,  dan pendapatan  bagi  diri  sendiri  (Haris, 2010).
Pasca  runtuhnya  Orde  Baru, konsepsi  tentang  bagaimana  negara diselenggarakan  menjadi  topik  kunci dalam  era  awal  reformasi  saat itu.Bagaimana  tidak,  pada  era  Orde Baru  kekuasaan  eksekutif  begitu dominan atau biasa disebut executive heavy , sehingga meminimalisasi peran  DPR  sebagai  lembaga check and  balances .  Daripada  itu,  di  era reformasi  muncul  inisiatif  untuk memberikan  penguatan  kewenangan kepada  lembaga  legislatif  dalam  hal ini  DPR  RI  untuk  memaksimalisai peran dan fungsinya sebagai lembaga check and balances (Asshiddiqie,
2005: 166-167).Namun, setelah mendapat  penguatan  seperti  itu, lembaga ini malah menjadi tirani atas eksekutif bahkan atas negara sekalipun, hal itu dikarenakan kekuasaan  dan  kewenangan  yang dimilikinya  begitu  besar.Maka  oleh beberapa tokoh sering disebut sebagai  fenomena  pergeseran  dari executive heavy ke bentuk legislative heavy .
Sistem ketatanegaraan hasil amandemen  adalah  kekuasaan  yang menumpuk  di  DPR,  tanpa  ada kontrol  yang  memadai  dari  institusi-
institusi  negara  lain  atas  kerja-kerja lembaga tersebut. Seharusnya, sistem kontrol  pada  DPR  dapat  diadakan bila para aktor utama pengamandemen betul-betul mempunyai  semangat constitutional engineering yang murni.Namun, benturan kepentingan politik,mengakibatkan reformasi
konstitusi  telah  direkayasa  untuk menguntungkan  dan  melimpahkan sebesar-besarnya  kekuasaan  pada DPR (Indrayana, 2014).
Dengan  memberikan  kekuasaan
penuh kepada DPR tanpa
pembatasan-pembatasan  yang  jernih, maka  telah  membuka  peluang  bagi terjadinya constitutional hazard yaitu pelanggaran terhadapkonstitusi. Constitutionalhaz ard yang  dilakukan  oleh  DPR  justru lebih  menakutkan  dari  pelanggaran yang  dilakukan  pemerintah  atau eksekutif.  Rumusan  yang  disajikan secara  tegas  dalam  konstitusi  pada awalnya  memang  merupakan  respon terhadap abuse  of  power oleh pemerintah  dan  birokrasi  (Harman,
2001: 54), namun dalam
perkembanganya tuntutan untuk meminimalisasi  praktek abuse  of
power eksekutif,  maka  pada  saat amandemen sebenarnya hendak mengikispraktek tersebut dengan memberikan kekuasaan yang memadai  kepada  DPR  agar  mampu menjadi penyeimbang
( counterbalance ) terhadap kekuasaan eksekutif.
Dalam  rangka  mencegah  praktek constitutionalhazard oleh DPR, maka seharusnya secara tegas melarangkekuasaan  legislatif  untuk melanggar hak-hak dasar yang tercantum  dalam  konstitusi,  sesuai dengan  yang  sudah  berlaku  di beberapa negara lain. Dalam konstitusi  juga,  harusdiatur  secara pasti  syarat-syarat  minimal  di  mana DPR  dalam  kondisi  tertentu  dapat melanggar hak-hak asasi yang tercantum dalam
konstitusi.KekuasaanDPR hanya boleh membatasi  hak-hak asasi  yang tercantumdalam  konstitusi  sepanjang hal  tersebut  diatur  dan  dituliskan secarategas dalam konstitusi tersebut.DPR  dengan  demikian  tidak dapat  dengan  seenaknya  melanggar isi  konstitusi  dengan  alasan  politik apapun (Harman, 2001: 54).
Oleh  karena  itu,  mari  coba  kita refleksikan dan rekonstruksi bagaimana peran ideal yang memungkinkan dalam konteks membincang  Indonesia  saat  ini.
Menurut penulis ada beberapa langkah sederhana yang
memungkinkan untuk ditelusuri lebih dalam. Pertama ,  perlu political  will dari  anggota  DPR  tentang  semangat anti-absolutisme yang saat ini mendera  lembaganya.  Maksudnya adalah  dalam  rangka  modernisasi sistem  politik,  diperlukan  terobosan yang  inovatif  dan  bijak  dalam menyelesaikan persoalan
ini.
Biasanya para pengamat atau
beberapa kalangan akademisi mengajukan  DPD  sebagai  solusi untuk  menganugerahkan  kepadanya kewenangan  yang  sama  dengan DPR.  Akan  tetapi  menurut  penulis,
dampaknyamalah akan memunculkan persoalan saling dominasi  dan  “perang”  kesewenang- wenangan  antara  keduanya.  Jadi, yang  seharusnya  dilakukan  adalah kewenangan  proporsional  bagi  DPR yang  jelas  dalam  batasan-batasannya sebagai suatu lembaga negara disepakati  dan  diatur  bersama  antara
DPR dengan Pemerintah (eksekutif).Untuk realisasinya diperlukan wadah musyawarah antara kedua lembaga tersebut dengan  ditengahi  oleh  lembaga konstitusi seperti Mahkamah Konstitusi.
Dalam  posisi  semacam  itu,  tepat apabila  DPR  diposisikan  untuk membangun dan mengusahakan dukungan  dan/mengkritisi  kebijakan dan  keputusan  pemerintah  sesuai dengan  aspirasi  rakyat  sehingga berdampak positif. Amal dan Panggabean (1996: 154) menyarankan: “…DPR menjembatani pemerintah  dengan  rakyat  dan mengusahakan kesepakatan maupun kebijakan spesifik tertentu.  DPR  dapat  menjadi partner pemerintah dengan memberikan  atau  mengusahakan dukungan yang diperlukan, bukan dengan berusaha “mengalahkan” pemerintah dalam hal pengajuan dan pembuatan  RUU.  Dari  fungsi legitimasi  inilah  antara  lain diharapkan sumbangan DPR yang  lebih  penting  bagi  sistem politik.”
Proporsionalitas  dari  DPR didudukan
sebagai partner pemerintah dengan memberikan atau
mengusahakan dukungan yang diperlukan,  bukan  dengan  berusaha “mengalahkan”  atau  menghambat pemerintah  dalam  realisasi  suatu kebijakannya.Akan  bukan,  bukan menerima  dan  mendukung  begitu saja, melainkan memberikan kritikan dan  masukan  yang  proporsional
untuk melanggengkan suatu kebijakan itu. Kedua , sistem politik
Indonesia yang khas dengan multipartai dapat menjadi positif dan juga  negatif.Terkait  dengan  peran dan  kewenangan  DPR  yang  berisi dari  anggota-anggota  dari  beragam partai  politik  yang  menunjukkan pluralitas, harusnya
dapat
mementalkan  anggapan  oligarki  di DPR.  Dengan  beragam  ideologi, program  dan  kebijakan  dari  partai masing-masing  dan  dengan  basis massa  pendukung  utamanya  masing- masing,  seharusnya  itu  menjadi bantahan akan sikap saling
mengingatkan di internal DPR sendiri.  Oleh  karena,  konsistensi peran dari partai-partai atau kadernya yang berada di DPR sangat dibutuhkan  sebagai  penyeimbang dan  menyortir  suatu  kebijakan  atau
keputusan  politik  yang  dibuat  oleh DPR.

## Daftar Pustaka
Amal, Ichlasul.ed. Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: PT Tiara Wanaca Yogya, 1996. Amal,  Ichlasul  dan  Panggabean, Samsurizal. Reformasi  Sistem Multipartai  dan  Peningkatan
Peran  DPR  dalam  Proses
Legislatif , dalam Ichlasul Amal, ed., Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta:  PT  Tiara Wanaca Yogya, 1996. Anonim.  “Benarkah  DPR  Dililit Oligarki,  Dibelit  Tirani?” Artikel  ini  diakses  pada  06 Juli 2014 dari http://forum.detik.com/benar kah-dpr-dililit-oligarki- dibelit-tirani-t254605.html Asshiddiqie, Jimly. Format Kelembagaan  Negara  dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta:  FH  UII  Press, 2005. Budiaji,  Rahmad. Dewan  Perwakilan Rakyat dalam Fungsi Legislasi:  Tinjauan  terhadap Perubahan  Politik  dan  UUD 1945 ,  dalam  Uli  Sintong Siahaan dan Siti Nur Solechah, Peran  Politik  DPR
RI  pada  Era  Reformasi .
Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR RI, 2001.
Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik .Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Denny  Indrayana,  “Ancaman  Tirani DPR.”  Artikel  diakses  pada 08 Juli 2014 dari http://perpustakaan.bappenas. go.id/ Hadiz, Vedi R. Dinamika Kekuasaan:  Ekonomi  Politik Indonesia Pasca-Soeharto . Jakarta: LP3ES, 2005. Haris, Syamsuddin. Menggugat Politik  Orde  Baru .  Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998.
Haris, Syamsuddin. DPR Menuju Tirani  Parlementer . Kompas , 21 September 2010.
Harman,  Benny  K. Bahaya  Tirani DPR:  Masukan  bagi  Proses Amandemen Konstitusi , dalam  Indra  Surya  Lubis, Bahaya  Tirani  DPR:  Konflik DPR  vs  Presiden .  Jakarta: Lembaga Studi Politik Merdeka, 2001. Isra, Saldi. Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi 2002- 2005 .Padang: Andalas University Press, 2006. Isra,  Saldi.  “Menyoal  Hubungan DPR-Pemerintah,” Kompas , 17 Januari 2003.
Kaelan, Menuju  Politik  Indonesia Berkeadaban:  Antara  Das
Sein  dan  Das  Sollen .  Artikel ini disampaikan dalam rangka acara  Seminar  Nasional  pada 11 Maret 2014 di Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.
Lubis,  Indra  Surya. Bahaya  Tirani DPR: Konflik DPR vs
Presiden .  Jakarta:  Lembaga
Studi Politik Merdeka, 2001. Mas’oed, Mohtar. Ekonomi dan
Struktur  Politik:  Orde  Baru
1966-1971 .  Jakarta:  LP3ES, 1989. Michels, Robert. Hukum Besi Oligarki, dalam Ichlasul Amal, ed., Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: PT Tiara Wanaca Yogya, 1996. Mochtar,  Zainal  Arifin  dan  Isra. Saldi,ed. Jalan Berliku Amandemen  Komprehensif: Dari  Pakar,  Politisi,  hingga Selebriti .  Jakarta:  Kelompok DPD di MPR RI, 2009. Siahaan.Uli  Sintong  dan  Solechah,
Siti  Nur. Peran  Politik  DPR RI pada Era Reformasi .Jakarta, Pusat Pengkajian  dan  Pelayanan Informasi DPR RI, 2001. Solechah,  Siti  Nur.“ Transformasi Peran Fraksi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemandirian Anggota  dalam  Menjalankan Tugas  Kedewanan:  Tinjauan pada Era Orde Baru dan Era Reformasi ,” dalam Uli Sintong Siahaan dan Siti  Nur Solechah, Peran  Politik  DPR RI pada Era Reformasi .Jakarta, Pusat Pengkajian  dan  Pelayanan Informasi DPR RI, 2001.