## KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA DALAM BERITA PEMILIHAN GUBERNUR DKI 2017 – 2022

## Wa Ode Nurul Yani
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Email: yani_ikomunla@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Namun, pada momentum politik  dalam pemilihan gubernur  DKI, keberpihakan media  tidak  terhindarkan.  Diperlukan  kecerdasan  audiens  sebagai  konsumen informasi yang  dituntut  untuk  cakap  memilah  dan  memilih  media  massa  dan  berita  yang  sesuai dengan realitas (meski realitas yang tampak di media hanya konstruksi dan rekonstruksi realitas),  dan  mana  yang  tidak,  yang  justru  lebih  dominan  sebagai  penggiringan  opini dan  persepsi  publik.  Media  berada  di  tengah  realitas  sosial  yang  penuh  kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks serta beragam, sehingga sangatlah penting masyarakat juga tahu siapa para pemilik media itu dan apa ideologi yang dibawa oleh para pemilik media  sekaligus  pemimpin  partai  tersebut  agar  tidak  mudah  terbawa  oleh  opini  media yang  belum  tentu  kebenarannya,  untuk  menggiring  opini  masyarakat  sesuai  dengan opini  partai  politik  pendukung  calon  pemimpin  yang  akan  melaksanakan  pemilihan gubernur DKI 2017 – 2022, jadi jangan hanya karena media tersebut terlihat besar dan dominan,  maka  langsung  saja  mempercayai  apa  yang  disampaikannya  tanpa  melalui analisa dan pembanding dari sumber yang berbeda.

## Kata kunci: keberpihakan, media massa, berita, pemilihan gubernur DKI

## ABSTRACT
However,  the  political  momentum  in  the  gubernatorial  election,  media  bias  is unavoidable. Required intelligence  audience as consumers of information are required to  be  capable  to  pick  and  choose  media  and  news  corresponds  to  reality  (despite  the reality  that  appears  in  the  media  only  the  construction  and  reconstruction  of  reality), and  which  are  not,  what  is  even  more  dominant  as  the  convoy  opinion  and  public perception , media is in the middle of the social reality full of interest, conflict, and the fact that the complex and diverse, so it is important the public know who the owners of the media and what the ideology brought about by the media owner and leader of the party that are not easily carried away by media opinion which is not necessarily true, to lead  public  opinion  in  accordance  with  the  opinion  of  the  political  parties  supporting future leaders  who  will  carry  out the  election  of  governor  2017  -  2022,  so  do  not  just because the media look big and dominant, then simply believe what is conveyed without going through the analysis and comparison from different sources.
Keywords: alignments, media, news, election of governor
Media  massa  cetak,  elektronik dan  online  tidak  pernah  bisa  dilepaskan dari  pembicaraan  mengenai  demokrasi. Peran  media  dalam  demokrasi  sama pentingnya  dengan  peran  partai  politik. Tanpa  media  massa,  keterbukaan  dan akuntabilitas  tidak  mungkin  terwujud dalam  demokrasi  kontemporer  saat  ini. Sebagai pilar keempat demokrasi, media dapat  mendorong  sistem  politik  yang lebih  adil  dalam  beberapa  aspek, misalnya  membantu  publik  memahami kebijakan-kebijakan pemerintah, berpartisipasi  dalam  keputusan  politik, dan menjaga agar para pejabat pemerintahan bertanggung jawab.
Kedigdayaan  media  massa  untuk mempengaruhi opini publik dimanfaatkan oleh kepentingan- kepentingan  di  balik  kepemilikan  media yang  “kawin”  dengan  kepentingan politik.  Politikus  dan  para  operator politik mendapatkan ruang untuk mengaburkan  fakta  melalui  retorika  dan manipulasi  berita  di  media  massa. Dengan  demikian,  media  massa  juga dapat  menghambat  transparansi.  Media massa  bukan  sarana  yang  netral,  yang tidak berpihak, dan  yang obyektif dalam menyajikan sebuah berita dan menampilkan kekuatan seseorang ataupun  kelompok  dalam  masyarakat
secara  apa  adanya,  melainkan  media massa  malah  menjadi  sarana  yang menampilkan  kelompok  dan  ideologi yang dominan dalam suatu pemberitaan.
Media massa tidak bisa dipungkiri  lagi  atas  unsur  siapa  yang berada  di  balik  media  tersebut  dan  yang mempengaruhi keberpihakan media tersebut,  seperti  pada  berita  tentang pemilihan  gubernur  DKI  yang  akan diselenggarakan  pada  bulan  Februari 2017,  walaupun  saat  ini  belum  memulai tahapan  kampanye,  tetapi  gregetnya sudah memulai memanas dalam pemberitaan  di  media  massa,  dimulai dengan seorang tokoh kontroversi bernama  Basuki  Cahya  Purnama  alias Ahok  yang  akan  maju  sebagai  calon gubernur  DKI  yang  dimulai  didukung oleh  Partai  Nasdem.  Ahok,  akhir-akhir ini  sering  mengisi  halaman-halaman media nasional, baik media cetak, media elektronik  atau  media  online.  Namun, hal  yang  perlu  dicermati  adalah  bahwa isi pemberitaan dari media-media mainstream (arus utama) seperti Kompas,  Metro  TV,  Merdeka,  Tempo dan  lain-lain  cenderung  memihak  dan mencitrakan  sosok  Ahok.  Pencitraan Ahok  dibangun  oleh  media  massa memang  cukup  berhasil,  harus  diakui bahwa berita pencitraan Ahok itu  sangat
kuat  dalam  mempengaruhi  persepsi publik.
Ideologi dipengaruhi pemilik media  dalam  menurunkan  pemberitaan untuk pembaca, sehingga dalam pendekatan  politik  ekonomi  media berpendapat  bahwa  isi  media  lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi  dan  politik  di  luar  pengelolaan media.  Faktor  seperti  pemilik  media, modal,  dan  pendapatan  media  dianggap lebih  menentukan  bagaimana  wujud  isi media. Faktor-faktor inilah yang menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau  tidak  bisa  ditampilkan  dalam pemberitaan, serta kearah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media  hendak  diarahkan.  (Sudibyo, 2001:  2)  Dengan  kepemilikan  media massa  sangat  terkonsentrasi  di  tangan segelintir kapitalis dan dalam kepentingan politik media untuk mendukung  Ahok, maka  kapitalis media itu  sudah  punya  afiliasi  politik  dengan partai-partai  besar  seperti  PDIP,  Golkar, Hanura,  dan  Nasdem  serta  masih membuka  kemungkinan  koalisi  dengan partai lain.
Media  massa  dianggap  sebagai area  pergulatan,  perdebatan,  dan  saling mempengaruhi  antara  kekuatan  sosial politik masyarakat. Media massa
menjadi medan perebutan citra sekaligus arena  pertempuran  ideologi  dan  sistem nilai  yang  dianut  dan  diyakini  berbagai kelompok.  Pada  titik  tertentu,  media memposisikan  dirinya  (atau  diposisikan) sebagai  pasar  bebas  ide.  Berbagai ideologi, kepentingan, penguasa ataupun kelompok yang resisten terhadap penguasa,  saling  berebut  pengaruh. Sebagai  pasar  bebas  ide  dan  area  saling mempengaruhi antara kelompok
kepentingan di masyarakat, media massa dengan  sendirinya  menjadi  bias  dan berpihak.
Media massa punya kecenderungan untuk
mendua.
Kadangkala  berpihak  terhadap  penguasa atau kelompok dominan dan menjadi alat kontrol terhadap wacana publik. Namun, tak  jarang  pula  menampilkan  wajah garangnya di depan penguasa, mengkritisi, bahkan menjadi alat perjuangan  bagi  kelompok  marjinal  dan terpinggirkan.
Dalam pendekatan politik ekonomi  media,  kepemilikan  media mempunyai  arti  penting  untuk  melihat peran,  ideologi,  konten  media  dan  efek yang ditimbulkan media kepada masyarakat.  Istilah  ekonomi  politik diartikan  secara  sempit  oleh  Mosco sebagai studi tentang hubungan- hubungan  sosial,  khususnya  hubungan
kekuasaan  yang  saling  menguntungkan antara sumber-sumber produksi, distribusi  dan  konsumsi,  termasuk  di dalamnya  sumber-sumber  yang  terkait dengan  komunikasi dan  informasi. Ekonomi politik dipandang sebagai studi tentang  kontrol  dan  pertahanan  dalam kehidupan sosial. (Barrett, 1995: 186)
Dari  pendapat  Mosco  di  atas dapatlah  dipahami  pengertian  ekonomi politik  secara  lebih  sederhana,  yaitu hubungan  kekuasaan  (politik)  dalam sumber-sumber  ekonomi  yang  ada  di masyarakat. Bila seseorang atau sekelompok  orang  dapat  mengontrol masyarakat  berarti  dia  berkuasa  secara de  facto ,  walaupun de  jure tidak memegang  kekuasaan  sebagai  eksekutif, legislatif  maupun  yudikatif.  Pandangan Mosco tentang penguasa lebih ditekankan  pada  penguasa  dalam  arti de facto, yaitu  orang  atau  kelompok  orang yang mengendalikan kehidupan masyarakat.
Jika  memang  demikian,  maka kekuasaan  pemilik  media,  meski  secara etik  dibatasi  dan  secara  normatif disangkal, bukan saja memberi pengaruh pada konten media, namun juga memberikan  implikasi  logis  kepada masyarakat  selaku  audiens.  Pemberitaan media menjadi tidak bebas lagi,
muatannya kerap memperhitungkan aspek  pasar  dan  politik.  Media  massa menjadi  instrumen  kepentingan  bisnis untuk kepentingan profit semata. Jangan berfikir  bahwa  media  mencerdaskan rakyat.  Akan  tetapi  yang  terjadi  adalah sebaliknya,  media  mempengaruhi  dan menghegemoni rakyat demi kepentingan kapitalisme.
Kecenderungan keperpihakan media  berpotensi  semakin  menguat menjelang dihelatnya pemilihan gubernur  DKI  2017  -  2022.  Berbagai pemberitaan  pun  terlihat  tendensius ketika menyangkut lawan politik. Semua media tentu saja akan berlomba menayangkan dan memberitakan momentum  pemilihan  Gubernur  DKI pada  Februari  2017.  Masyarakat  yang melek  media  bisa  melihat  keberpihakan media  secara  gamblang.  Dengan  pisau analisa  sederhana,  audiens  bisa  melihat kecenderungan  bias  dan  keberpihakan itu  pada  pemberitaan  sejumlah  koran nasional. Media yang dimiliki oleh tokoh suatu partai politik menonjolkan kampanye calon gubernur yang dijagokannya.  Media  yang  memiliki kedekatan  dengan  partai  politik  tertentu, memberikan porsi lebih dalam pemberitaan kepada partai politik tersebut.
Dalam studi media massa, penerapan  pendekatan  ekonomi  politik memiliki  tiga  konsep  awal,  yaitu: komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi.  Komodifikasi  adalah  upaya mengubah  apapun  menjadi  komoditas atau  barang  dagangan  sebagai  alat mendapatkan  keuntungan.  Dalam  media massa, tiga hal yang saling terkait adalah isi  media,  jumlah  audiens  dan  iklan. Berita  atau  isi  media  adalah  komoditas untuk  menaikkan  jumlah  audiens  atau oplah.  Jumlah  audiens  atau  oplah  juga merupakan  komoditas  yang  dapat  dijual pada  pengiklan.  Uang  yang  masuk merupakan  profit  dan  dapat  digunakan untuk  ekspansi  media.  Ekspansi  media menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi  dalam  mengendalikan  masyarakat melalui  sumber-sumber  produksi  media berupa teknologi.
Selanjutnya,  spasialisasi  adalah cara-cara  mengatasi  hambatan  jarak  dan waktu  dalam  kehidupan  sosial.  Dengan kemajuan  teknologi  komunikasi,  jarak dan  waktu  bukan  lagi  hambatan  dalam praktek  ekonomi  politik.  Spasialisasi berhubungan dengan proses transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan  sosial.  Dapat  dikatakan  juga bahwa  spasialisasi  merupakan  proses perpanjangan institusional media melalui
bentuk  korporasi  dan  besarnya  badan usaha media.
Harus  dipahami  bahwa  suatu peristiwa  adalah  suatu  realitas.  Dalam pandangan  konstruksi  sosial,  berita bukan  merupakan  peristiwa  atau  fakta dalam  arti  yang  sebenarnya  tetapi  hasil dari  konstruksi  wartawan  yang  menulis pemberitaan  terkait  permasalahan  yang terjadi.  Wartawan  secara  aktif  terlibat mengkonstruksi  realitas  yang  sangat dipengaruhi subjektifitas dan kebijaksanaan perusahaan media dimana wartawan  bernaung.  Dalam  banyak kasus topik apa yang diangkat dan siapa yang  diwawancara,  disediakan  oleh kebijakan  redaksional  tempat  wartawan bekerja. (Eriyanto, 2008 : 28)
Akhirnya, komodifikasi dan spasialisasi dalam media massa menghasilkan strukturasi atau menyeragaman ideologi
secara terstruktur. Media yang sama pemiliknya akan  memiliki  ideologi  yang  sama  pula. Korporasi  dan  besarnya  media  akan menimbulkan  penyeragaman  isi  berita dimana  penyeragaman  ideologi  tak  akan bisa  dihindari.  Dengan  kata  lain,  media dapat  digunakan  untuk  menyampaikan ideologi pemiliknya seperti teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckmann.
Teori ini berawal dari istilah konstruktivisme, konstruksi realitas sosial  terkenal  sejak  diperkenalkan  oleh Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckman melalui  bukunya  yang  berjudul The Social  Construction  of  Reality:  A Treatise in The Sociological of Knowledge tahun  1966.  (Bungin,  2008: 193)  Bagi  Berger  dan  Luckmann, realitas tidak terbentuk dengan sendirinya secara ilmiah, namun dibentuk  dan  dikonstruksi.  Realitas berwajah ganda atau  plural, setiap orang dapat memiliki konstruksi yang berbeda- beda  terhadap  sebuah  realitas,  selain  itu realitas  juga  bersifat  dinamis  dan dialektis.  Realitas  tidak  statis  maupun tunggal  karena  ada  relativitas  sosial  dari apa  yang  disebut  pengetahuan  dan kenyataan.
Menurut  Berger  dan  Luckmann, realitas  sosial  dikonstruksi  melalui proses  eksternalisasi,  objektivasi,  dan internalisasi.  Konstruksi  sosial  tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat  dengan  kepentingan-kepentingan (Bungin, 2008: 192). Substansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas dari  Berger  dan  Luckmann  adalah  pada proses  simultan  yang  terjadi  secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan
sehari-hari  pada  sebuah  komunitas primer dan semi sekunder.
Teori  dan  pendekatan  konstruksi sosial  atas  realitas  Peter  L.  Berger  dan Luckmann telah direvisi dengan menambahkan  variabel  atau  fenomena media  massa  yang  sangat  substantif dalam proses eksternalisasi, subyektivasi dan  internalisasi.  Inilah  yang  kemudian dikenal  sebagai  konstruksi  sosial  media massa.  Substansi  teori  konstruksi  sosial media  massa  adalah  pada  sirkulasi informasi  yang  cepat  dan  luas  sehingga konstruksi  sosial  berlangsung  dengan sangat  cepat  dan  sebarannya  merata. Realitas  yang  terkonstruksi  itu  juga membentuk opini massa, massa cenderung  apriori  dan  opini  massa cenderung sinis (Bungin, 2008: 203).
Menurut  perspektif  ini  tahapan- tahapan  dalam  proses  konstruksi  sosial media  massa  itu  terjadi  melalui:  tahap menyiapkan  materi  konstruksi;  tahap sebaran  kostruksi;  tahap  pembentukan kosntruksi;  tahap  konfirmasi.  (Bungin, 2008:  188-189)  Penjelasannya  adalah sebagai berikut:
1. Tahap menyiapkan materi konstruksi:  ada  tiga  hal  penting dalam tahapan ini yaitu keberpihakan media massa kepada kapitalisme,
keberpihakan semu kepada masyarakat, keberpihakan
kepada kepentingan umum.
2. Tahap sebaran konstruksi: prinsip dasar  dari  sebaran  konstruksi sosial media massa adalah semua informasi  harus  sampai  pada khalayak secara
tepat berdasarkan  agenda  media.  Apa yang  dipandang  penting  oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.
3. Tahap  pembentukan  konstruksi realitas.  Pembentukan  konstruksi berlangsung  melalui:  konstruksi realitas  pembenaran;  kesediaan dikonstruksi  oleh  media  massa; dan sebagai pilihan konsumtif.
4. Tahap  Konfirmasi.  Konfirmasi adalah  tahapan  ketika  media massa maupun penonton
memberi argumentasi dan
akuntabilitas  terhadap  pilihannya untuk  terlibat  dalam  pembetukan konstruksi.
Pada kenyataannya, realitas sosial  itu  berdiri  sendiri  tanpa  kehadiran individu  baik  di  dalam  maupun  di  luar realitas tersebut. Realitas sosial memiliki makna, manakala realitas sosial dikonstruksi dan dimaknai secara
subjektif  oleh  individu  lain  sehingga memantapkan realitas itu secara objektif. Individu  mengkostruksi  realitas  sosial, dan  merekonstruksinya  dalam  dunia realitas, memantapkan realitas itu berdasarkan  subjektivitas  individu  lain dalam institusi sosialnya. (Bungin, 2008: 188-189) Pembangunan opini dan pencitraan  dari  partai  pendukung  yang memiliki  media  tertentu  mengemas berita  dari  antipati  menjadi  empati,  agar publik  terkesima,  kagum  dan  terpesona pada  sosok  seorang  calon  pemimpin. Sikap  Ahok  yang  selalu  marah-marah dan  berkata  kasar  dikemas  menjadi citra pemimpin  yang  tegas  dan  saat  ada langkah Ahok yang melanggar konstitusi dianggap  pemberani.  Berita  di  berbagai media  massa  tentang  suasana  gaduh  di DKI  menjadi  pusat  perhatian  isi  negeri walau  permasalahannya  tentang  rumah tangga provinsi DKI.
Dalam  kerangka  pembentukan opini  publik  ini,  media  massa  umumnya melakukan  tiga  kegiatan  sekaligus. Pertama,  menggunakan  simbol-simbol politik.  Kedua,  melaksanakan  strategi pengemasan  media.  Ketiga,  melakukan fungsi  agenda  media.  Ketika  melakukan ketiga  hal  itu,  sebuah  media  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  internal,  berupa kebijakan  redaksional  tertentu  mengenai
suatu  kekuatan  politik,  kepentingan politik  para  pengelola  media,  relasi media  dengan  kekuatan  politik  tertentu, dan  faktor  eksternal  seperti  tekanan pasar  pembaca  atau  pemirsa,  sistem politik  yang  berlaku,  dan  kekuatan- kekuatan luar lainnya. Dengan kata lain, suatu peristiwa politik bisa menimbulkan opini publik yang berbeda-beda
tergantung  dari  cara  masing-masing media  melaksanakan  kegiatan  tersebut dan  kecenderungan  media  mengabdi kepada pemilik modal yang juga sebagai ketua  partai  politik  tertentu,  sehingga berita  menjadi  berpihak  untuk  dapat mengkonstruksi opini publik yang diinginkan oleh partai politik tertentu.
Kecenderungan media untuk
berpihak  memang  terkesan  tidak  adil bagi  audiens  sebagai  konsumen  berita. Sebab,  jika  merujuk  pada  sembilan elemen  jurnalismenya  Bill  Kovach  dan Tom  Rosenstiel,  yang  salah  satunya menuntut  media  dan  pekerja  media untuk memberikan loyalitasnya, pertama dan  utama,  adalah  kepada  publik.  Baru,
setelah  itu  memberi  ruang  kepada kelompok  kepentingan,  pemilik  modal, dan  pemegang  saham,  maka  media seharusnya memberi hormat dan meneguhkan loyalitas tertingginya kepada  publik.  Pengabdian  kepada pemilik  modal  ada  pada  level  kedua setelah kepentingan publik.

## Daftar Pustaka:
Barrett, Oliver Boyd dan Chris Newbold. 1995. Approach  to  Media:  A Reader . USA: Bloomsbury
Bungin, Burhan. 2008. Konstruksi Sosial Media  Massa. Jakarta.  Kencana Prenada Media Group
Eriyanto. 2008. Analisis Framing:
Konstruksi,  Ideologi  dan  Politik
Media . Yogyakarta: LKIS
Sudibyo, Agus. 2001. Politik Media dan
Pertarungan Wacana. Yogyakarta: LKIS