Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 2019

## GENOSIDA ETNIS MUSLIM ROHINGYA DAN PARTISIPASI INDONESIA DALAM BINA DAMAI
Moh Rosyid Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Jateng mrosyid72@yahoo.co.id

## Abstract
This  paper  is  based  on  writings  that  are  genoside  on  ethnic  Rohingya  and newspaper coverage. Data were analyzed with a qualitative descriptive approach. Indonesia  is  a  country  that  is  independent  but  actively  participates  in  global politics  including  in  the  case  of  state  or  majority  oppression  against  minority ethnic or group, such as the case of Rohingya in Myanmar. Rohingya is a moslem minority  ethnic  living  in  Myanmar  targeted  in  genocide and  banished  from  the country under the military government. Meanwhile, the civil leader of Myanmar, Aung Sang Suu Kyi, remains silent despite her Peace Prize Nobel. On the other hand,  the  political  stance  of  ASEAN  needs  to  be  strengthened  to  find  the solution  for  Rohingya  without  intervening  internal  affairs  of  the  country. Indonesia has supported Rohingya people both by delivering humanity aids, such as  building  school,  hospital  and  providing  basic  needs,  as  well  as  persuading Myanmar  government  by  means of  diplomacy  to  protect  Rohingya  people. This kind of humanity acts should be maintained for the sake of human rights. Thus, Indonesia needs to ratify the Convention on Refugees of 1951.

## Abstrak
Terbatasnya  tulisan  yang  mendeskripsikan  genosida  yang  dialami  etnis Rohingya  yang  melatarbelakangi  ditulisnya  naskah  ini.  Data  naskah  ini bersumber dari tulisan pakar yang konsen pada etnis Rohingya dan pemberitaan koran.  Data  dianalisis  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Pelaksanaan politik bebas dan aktif yang dipegang teguh Indonesia sebagai bukti bangsa yang
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember, 2019 DOI: https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i2.5613
peduli  terhadap  kehidupan  global,  terutama  yang  diderita  oleh  etnis  minoritas atas  arogansi  negara  atau  etnis  mayoritas.  Sebagai  etnis  muslim  minoritas  di Myanmar,  Rohingya  mendapatkan  perlakuan  genosida  dan  diusir  dari negaranya  oleh  pemerintahan  Myanmar  yang  dikuasai  militer.  Di  sisi  lain, Aung  Sang  Suu  Kyi  belum  mampu  memerankan  dirinya  sebagai  pionir  yang telah mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Dengan  demikian, peran negara  dunia,  terutama  ASEAN  yang  hingga  kini  belum  optimal  perlu dicarikan  jalan  keluar  agar  prinsip  nonintervensi  persoalan  negara  anggota menjadi  peduli  akan  terwujud.  Kepedulian  Indonesia  dalam  memberi  bantuan kemanusiaan dan diplomatik atas nasib yang diderita etnis Rohingya diperkuat dengan  kiprah  civil  society  dalam  membangun  infrastruktur  dasar,  seperti sekolahan, rumah sakit, dan kebutuhan dasar pengungsi harus berkelanjutan. Bila  tidak,  nasib  Rohingya  tak  akan  hidup  nyaman  karena  kepentingan mayoritas  yang  mendominasi  minoritas  selalu  muncul  karena  lemahnya kesadaran hidup sebagai umat beragama (apa pun) dengan benar. Memahami fakta  yang  diderita  etnis  Rohingya,  perlunya  Indonesia  menjadi  anggota Konvensi tentang Pengungsi 1951.
Keywords: Rohingya, refugee, politics
A. Pendahuluan
Kekuatan  pemerintahan  adidaya  yang  dimiliki  sebuah  rezim tidak  selalu  memosisikan  minoritas  sebagai  warga  yang disejahterakan,  tetapi  diposisikan  sebagai  pihak  yang  dirugikan. Perang  dan  koflik  semakin  membuat  posisi  tawar  minoritas  makin rendah.  Bahkan,  persekusi  dan  pelanggaran  HAM  secara  masif menyebabkan  65,3  juta  penduduk  dunia  menjadi  pengungsi.  Jumlah itu lebih banyak dibanding jumlah warga negara Perancis tahun 2016 yang  hanya  64,4  juta  orang.  Dalam  waktu  dua  tahun,  jumlah pengungsi dunia meningkat menjadi 5 juta, akhir tahun 2014 menjadi 59,5  juta  orang  pengungsi.  Sepanjang  2015,  sebanyak  107.100 pengungsi  mendapatkan  penempatan  di  30  negara,  termasuk Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil memulangkan 800 migran Banglades yang terdampar di pesisir timur Aceh. 1 Upaya Indonesia ini sesuai politik luar negerinya yang bebas aktif. Bebas bermakna tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia, sedangkan aktif maksudnya
1 Kompas, 21 Juni 2016.
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 2019
melibatkan  diri  dalam  mewujudkan  perdamaian  dunia  serta  ikut menyelesaikan  permasalahan  internasional.  Ragam  permasalahan negara  lain  dipilah  dalam  hal  konflik  antar-negara,  konflik  yang dialami suatu negara, dan konflik yang diderita etnis di suatu negara. Peran  Indonesia  dalam  menyelesaikan  konflik  yang  diderita  etnis  di suatu  negara  memerlukan  strategi  adaptif  agar  tidak  mengundang persoalan baru dengan negara di mana etnis itu berada.
Penderitaan  selalu  dialami  etnis  imbas  upayanya meninggalkan negaranya  untuk  mencari  perlindungan. Pada  awalnya harapan  untuk  mengubah  hidup  lebih  baik  diangankan  para pengungsi, sebagaimana dialami etnis Rohingya dan warga Banglades. Mereka bersedia membayar  uang agar bisa meninggalkan negaranya, meski  diselundupkan  oleh  oknum.  Ketatnya  pengamanan  Angkatan Laut  Malaysia  dan  Thailand  membuat  kapal  mereka  tertahan  di tengah laut selama 40 hari tanpa kepastian. Dalam kondisi itu, rentan terjadi  pemerkosaan  dan  rentan  menderita  sakit.  Mereka  pergi  dari Myanmar karena pemerintahannya tidak mengakui sehingga di antara pengungsi  tidak  memiliki  tujuan,  asal  keluar  dari  Myanmar.  Ada pengungsi  yang  bersandar  di  Aceh,  pertama  kali  ditampung  di Pelabuhan  Kuala  Langsa,  Aceh  Timur.  Pengungsi  siap  ditempatkan di  negara  mana  pun.  Ratusan  imigran  Rohingya  Myanmar  dan Bangladesh  kelaparan  di  tengah  laut  sehingga  mereka  meminum  air laut. Perjalanan pun tak tahu arah di tengah kehabisan makanan dan bahan  bakar  sehingga  memanfaatkan  terpal  plastik  untuk  layar. Mereka terapung empat bulan di tengah laut karena pertolongan dari Tentara  AL  Thailand  tidak  mampu  menampung  banyaknya  imigran sehingga mereka meninggalkan pengungsi dan dilepas di tengah laut lepas.  Para  imigran  tidak  berani  melawan  petugas  yang  menolong karena mereka bersenjata. Banyaknya jumlah imigran dan terbatasnya perahu  yang  ditumpangi  sehingga  terjadi  rebutan  antara  imigran Rohingya  dengan  Banglades  tatkala  meninggal  dilempar  ke  laut. Perjalanan  mereka  melalui  cukong  penyelundup  dengan  membayar 20.000  kyat  (sekitar  Rp  240.000  berdasarkan  kurs  resmi).  Pengungsi dijanjikan  pekerjaan  di  Malaysia  dan  Thailand.  Di  tengah  laut terkatung-katung,  mereka  diselamatkan  oleh  nelayan  Aceh  dan singgah di Aceh. Warga Rohingya lebih suka meninggalkan negaranya Myanmar  karena  diskriminasi  yang  dideritanya,  seperti  tidak  boleh memiliki  telepon  seluler,  bila  ketahuan  dipenjara  atau  didenda.
Membebaskan  dari  penjara  dengan  membayar  Rp  40  juta. 2 Sebuah kapal kayu kecil nelayan sarat ratusan penumpang lelaki, perempuan, dan anak-anak terombang-ambing selama 3 bulan di Laut Andaman, antara perairan Thailand dan Malaysia. Mereka korban calo pembawa pengungsi  yang  menjanjikan  pekerjaan  di  Malaysia  dan  Thailand. Calo,  nahkoda,  dan  kru  kapal  meninggalkan  pencari  kerja  dijemput oleh kapal lain yang berisi beberapa orang yang bersenjata. Pengungsi sebagian sakit dan yang tewas dilempar di laut. Nasib pengungsi kian merana  karena  kapal  Angkatan  Laut  Thailand  mendatanginya  di tengah  laut  hanya  memberi  makanan  dan  minuman  seadanya  lalu mendorong kapalnya menjauhi pantai Thailand. Begitu pula Malaysia dan  Indonesia.  Evakuasi  hanya  pada  pengungsi  yang  kapalnya tenggelam. Ketiga negara ‘bermain pingpong’ sehingga dikecam keras lembaga kemanusiaan internasional (IOM) dan UNHCR (PBB). Data PBB  sejak  2013-2015  terdapat  120.000  manusia  perahu  ( boat  people ) meninggalkan Myanmar dengan kapal seadanya. 3
Keterlibatan  Indonesia  pada  pengungsi  didorong  sifat kemanusiaan  yang  ada  di  depan  mata.  Hal  ini  sebagaimana  diderita Mohammad Khan, 39 tahun, pengungsi asal Mongdo, etnis Rohingya dari  Myanmar  menunggu  selama  16  tahun  di  pengungsian.  Ia mengungsi  karena  konflik  tahun  1995  di  negaranya.  Saat  itu  ia menumpang kapal nelayan Thailand dan sempat dipekerjakan sebagai awak kapal, ia menyusuri perairan menuju Malaysia. Selama berbulan- bulan terkatung-katung di laut, berpindah-pindah dari kapal ke kapal lain.  Akhirnya  didaratkan  di  perbatasan  Thailand-Malaysia  yang akhirnya  tiba  di  Kualalumpur  Malaysia.  Tahun  2000  ia  mendarat dengan  status  pengungsi  dari  Komisi  Tinggi  PBB  untuk  Urusan Pengungsi  ( United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees, UNHCR) Malaysia. Di Kuala Lumpur,  Khan bertemu dengan perempuan asal Lhoksumawe  Aceh,  Marwani  hingga  menikah  dan  dikaruniai  tiga anak. Tahun 2012, Khan mengantarkan sang isteri ke Aceh. Baru tiga hari di Aceh, ia ditangkap sehingga ia beserta keluarganya bertempat tinggal  di  penampungan  sementara  di  Medan.  Di  penampungan, Marwani  melahirkan  si  kembar,  Nuriza  dan  Nurina  dengan  status sang  bapak/ibu  sebagai  pengungsi  sehingga  si  kembar  tak  memiliki akta  lahir.  Khan  pun  tak  berharap  kembali  ke  negara  asalnya  yakni
2 Kompas, 24 Mei 2015 3 Kompas , 17 Mei 2015.
Myanmar  karena  trauma. 4 Jauh  sebelumnya,  22  Mei  1975  para pengungsi  mendarat  di  Pulau  Laut  (pulau  terluar  di  Kabupaten Natuna,  Kepulauan  Riau)  selama  bertahun-tahun  dan  disusul pengungsi  lain.  Tahun  1979  Indonesia  menerima  pengungsi  dari Indochina  dan  pengungsi  lain.  Pada  3  September  1996  kampung pengungsi ditutup setelah para pengungsi menuju ke negara tujuan.
Fakta  penderitaan  yang  dialami  etnis  muslim  Rohingya  di wilayah  Rakhine  (negara  bagian  Myanmar)  menjadi  perhatian  dunia dan pemerintah Indonesia karena bagian dari aksi politik luar negeri. Ada dua hal dasar respon Indonesia dalam keterlibatan ini. Pertama, etnis Rohingya yang menyelamatkan diri dari perlakuan tak bijak oleh penguasa  Myanmar  dengan  menyeberangi  samudera,  ada  yang terdampar  di  wilayah  Indonesia.  Kedua,  mayoritas  etnis  Rohingya tersebut adalah muslim. Dengan demikian, perlunya memahami aksi nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi etnis muslim  Rohingya  yang  terdampar  di  wilayah  Indonesia  maupun upaya jemput bola dalam diplomasi dan memberi bantuan bagi etnis Rohingya  yang  berada  di  wilayah  Rakhine  perspektif  politik  luar negeri.  Meskipun  demikian,  awalnya  PBB  menuding  Indonesia, Thailand,  dan  Malaysia  mengabaikan  seruannya  untuk  mengizinkan ribuan  migran  yang  terdampar  di  laut  untuk  mendarat  di  wilayah mereka.  Pengungsi  terdampar  di  tengah  laut  setelah  penyelundup meninggalkan pengungsi karena pihak berwenang Thailand memburu jaringan  penyelundup.  Menteri  Pertahanan  Thailand,  Jenderal  Pravit Wongsuwan,  memperingatkan  kepada  kapal-kapal  imigran  untuk tidak memasuki wilayah negaranya tanpa izin. TNI pun menyiagakan AL dengan 4 KRI dan 1 pesawat Casa  untuk  menghalau pengungsi tanpa  dokumen  masuk  ke  Indonesia. 5 Kondisi  ini  menjadi  menu pemberitaan media.

## B. Pembahasan

## 1. Jati Diri Etnis Muslim Rohingya
Negara Myanmar semula bernama Burma/Birma beribu kota Rangoon. Secara geografis terletak di ekor anak benua India. Sebelah barat  berbatasan  dengan  Laut  Andaman,  sebelah  utara  berbatasan dengan  India,  sebelah  timur  berbatasan  dengan  China,  dan  sebelah
4 Kompas , 20 Juni 2016.
5 Suara Merdeka , 19 Mei 2015.
selatan berbatasan dengan Thailand. Burma mendapat pemerintahan sendiri di bawah Gubernur Inggris dan mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1948 dan U Nu sebagai perdana menteri dengan sistem demokrasi  liberal  hingga  kudeta  militer  1962.  Pemerintahan  militer menjalankan  kekuasaan  dengan  satu-satunya  partai  sosialis  Burma. Tahun 1974 adanya konstitusi baru yakni Republik Sosialis Persatuan Burma. Etnis minoritas di Myanmar antara lain Karen, Chin, Kachin, Shan, dan Rohingya.   Islam masuk di Myanmar melalui ragam jalan. Pedagang Arab menetap di garis pantai Arakan pada abad 1 H/VII M. Negara Islam didirikan di Arakan dengan penguasa Naseeruddeen Mahmud Syah (1442-1459 M). 6
Etnis  Muslim  Rohingya  (EMR)  umumnya  bermukim  di Negara  Bagian  Utara  Rakhine,  Myanmar  yang  berbatasan  antara Myanmar dengan Banglades. Kedua negara itu tidak mengakui EMR sebagai  warga  negaranya.  EMR  mendapat  julukan  dari  warga  dan pejabat  Myanmar  ‘muslim  yang  tinggal  di  Rakhine  Utara’.  Menurut Singh,  konflik  rasial  di  Myanmar  sejak  pemerintahan  Inggris  di Burma  (kini  beralih  nama  Myanmar).  Minoritas  Rakhine  di  Arakan oleh  warga  (pribumi)  disebut  Bengali/Bengalis  sebagai  julukan diskriminatif. 7 Julukan  tersebut  hingga  kini  masih  melekat.  Dalam sejarahnya,  tahun  957  M  Arakan  dihuni  oleh  satu  ras  Dravidia. Pendudukan  Mongolia  menggulingkan  Dinasti  Indic  Versali  yang berkuasa. Tahun 1430-1784 Kerajaan Arakan didirikan oleh Min Saw Mum  di  Mrauk  U.  Raja-raja  Buddhis  Arakan  menggunakan  gelar muslim.  Tahun  1784  orang  Burma  di  bawah  Bodawpaya  menyerbu Arakan  dan  menguasainya,  tetapi  pada  tahun  1826  Burma menyerahkan  Arakan  kepada  Inggris.  Tahun  1886  Arakan digabungkan  ke  dalam  Burma-Inggris  dan  tahun  1937  kolonial Inggris  menduduki  provinsi  Arakan  dengan  kekerasan  dan menggabungkannya  ke  Burma.  Myanmar  memperoleh  kemerdekaan pada  Januari  1948  dan  Arakan  sebagai  wilayahnya.  Tahun  1962 komunitas  Rohingya  diakui  sebagai  etnis  asli  dari  Myanmar  dan memiliki  perwakilan  di  parlemen.  Tahun  1982  terbitlah  UU Kewarganegaraan  Myanmar  yang  mengeluarkan  Rohingya  dari  etnis
6 Saifullah. Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Pustaka Pelajar:
Yogyakarta. 2010, h.187.
7 Bilveer Singh. Tantangan Orang Rohingya Myanmar . Diterjemahkan oleh Nin Bakdisoemanto ‘Myanmar’s Ronghiyas: Challenges Confronting a Persecuted Minority and Implications for Nation and Regional Security’ . UGM Press: Yogyakarta. 2014, h.13.
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 2019
minoritas lain, seperti Pnthay, Ba Shu, dan enam etnis lain dari daftar delapan etnis utama. Tahun 1988 lebih dari 150.000 warga Rohingya mengungsi  ke  luar  negeri  karena  wilayah  desanya  akan  dibangun sehingga  tahun  2012-2017  rangkaian  krisis  berlangsung.  EMR menetap  di  Rakhine  sejak  abad  ke-7  M.  Nenek  moyang  etnis Rohingya  adalah  campuran  Arab,  Turki,  Persia,  Afganistan,  dan Indo-Mongoloid.
Konflik  EMR  dengan  warga  Myanmar  dipicu  sengketa wilayah dengan Rakhine (etnis mayoritas) tahun 2012. Lebih dari 120 ribu  orang  Rohingya  meninggalkan  Myanmar  untuk  mengungsi. EMR  sebagai  etnis  minoritas  di  Rakhine  Arakan  dan  Chittagon Myanmar. EMR berjumlah 1,7 juta jiwa atau 4 % dari 42,7 jiwa warga Myanmar yang beragama Buddha. Jumlah EMR menyusut 3 juta jiwa pada  2014  dibanding  catatan Images  Asia:  Report  on  the  Situation  for Muslims in Burma Mei 1997. Dalam catatan sejarah, pada abad ke-19 saat  Inggris  menguasai  Myanmar  (saat  itu  bernama  Burma),  muslim EMR  masuk  Myanmar  dengan  status  kewarganegaraannya  penuh. Semula  imigran  ini  sebagai  petani  dan  tak  ada  batas  negara  antara Myanmar  dengan  Banglades  (kini  di  wilayah  Arakan  dan  Bengal). Tapi  kedatangan  EMR  pasca-1948  dianggap  imigran  illegal  dari subkontinen India, terutama adanya UU Kewarganegaraan Myanmar 1982  Rokhine  tak  diakui  sebagai  warga  negara  Myanmar.  Catatan Lembaga  HAM  PBB,  jumlah  EMR  lebih  dari  800  ribu  jiwa.  Hak asasinya dilanggar oleh junta militer Myanmar sejak 1978 hingga kini berupa  penolakan  status  kewarganegaraan,  pembatasan  kesempatan pendidikan,  kekerasan  sistematis  berupa  pembasmian  etnik (genosida), pemerkosaan dan pembunuhan. EMR berkulit hitam dari Suku  Tamil,  berbahasa  Urdu,  sedangkan  etnis  Myanmar  berkulit kuning dari ras Mongoloid.
Kampanye  untuk  mengisolasi  warga  etnis  Rohingya  identik dengan  kebijakan  rasis  apartheid.  Kerusuhan  sektarian  sejak  2012 menewaskan  ratusan  warga  minoritas  dan  memaksa  140.000  orang mengungsi. Aktivis dan politisi etnis dan agama mayoritas di Rakhine mendesak Pemerintah Myanmar membatasi akses bantuan kesehatan dan kemanusiaan terhadap jutaan warga etnis Rohingya di Myanmar. Gerakan  apartheid  disusun  Jaringan  Sosial  Rakhine  yakni  organisasi payung bagi kelompok aktivis serta partai politik yang baru terbentuk yakni  Partai  Nasional  Arakan.  Tuntutan  mayoritas  menuntut  jatah pemerintahan  otonomi  lokal  yang  mendapatkan  pendapatan  daerah
dari  anggaran  pembangunan  infrastruktur,  minyak,  dan  gas  bumi. 8
Untuk  mengamankan  jiwanya,  EMR  mengungsi  di  Teknaf (perbatasan Myanmar-Banglades) dengan berperahu yang panjangnya 6 m, lebar 4 m, kapasitas mesin 16 PK, dan 2 layar menyusuri Teluk Bengal dan Sungai Naf pasca-bentrok Juni 2013 mereka diusir setelah menyeberang.  Pengungsi  juga  berada  di  Kutupalong  Bangladesh tercatat 400 ribu. Eksodus EMR tahun 2009 menuju negara muslim (Kuala  Idi,  Pulau  Sabang  Aceh,  Malaysia,  Pakistan,  Afganistan,  dan Arab  Saudi).  Tujuh  eksodan  terpaksa  dibuang  ke  laut  oleh  sesama pengungsi setelah menjadi mayat. Sebelumnya berdomisili di Mondu, Desa Mos Kow Bis, wilayah Bau Kwi Dung sejak abad ke-7 dengan populasi  sebanyak  800  ribu  dari  54  juta  penduduk  Myanmar. Dokumentasi Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Juli 2012,  terdapat  29  ribu  kamp  pengungsi,  setiap  kamp  berisi  2  ribu pengungsi  EMR.  Wilayah  Indonesia  yang  didampari  MER  2012 berada  di  Aceh  55  orang,  Bogor  12  orang,  Tanjung  Pinang  dan Kepulauan  Riau  107  orang.  Rohingya  pun  mendapatkan  perlakuan kekerasan  oleh  Junta  Militer,  sehingga  eksodus  ke  Thailand.  Tetapi, mereka  pun  disiksa  karena  dianggap  pengungsi  illegal.  Akhirnya, dalam  perjalanan  menuju  Aceh  -sebagai  wilayah  mayoritas  muslim yang dituju selain Malaysia, Pakistan, Afganistan, dan Arab Saudi- 7 rekannya dibuang ke laut setelah menjadi mayat yang berlayar hanya mengandalkan kapal kecil. Sebelumnya mereka berdomisili di wilayah Mondu,  di  Desa  Mos  Kow  Bis,  wilayah  Bau  Kwi  Dung  sejak  abad ke-7  dengan  populasi  sebanyak  800  ribu  dari  54  juta  penduduk Myanmar.  Kedatangannya  di  Kuala  Idi,  Pulau  Sabang,  Aceh  dalam kondisi mengenaskan. 9
Kuburan  massal  dan  kamp  yang  diduga  untuk  menyekap korban perdagangan manusia ditemukan di dekat Padang Besar dan Wang Kelian, Negara bagian Perlis Malaysia yang berbatasan dengan Provinsi  Songkhla  Thailand  bagian  selatan.  Sedikitnya  ditemukan ratusan  jenazah  yang  sedang  diselidiki  polisi  Malaysia. 10 Sedikitnya ditemukan  139  liang  lahat  yang  tertebar  lebih  dari  20  lokasi  kamp perdagangan  manusia  di  Negara  Bagian  Perlis,  Malaysia  yang  juga terserak  di  area  dekat  perbatasan  Thailand  hasil  operasi  yang
8 Kompas , 20 Juni 2014, h.10. 9 Jawa Pos , 9 April 2009.
10 Suara Merdeka , 25 Mei 2015.
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 2019
dilakukan  polisi  Malaysia  sejak  11  Mei  2015.  Jasad  Korban  tersebut merupakan  korban  penyelundupan  manusia  yang  membayar penyelundup  meski  sebagai  pekerja  illegal  di  Malaysia.  Penyelundup memeras keluarga korban yang sudah bekerja 1.200-1.800 dollar AS atau Rp 15,6 juta- Rp 23,4 juta per orang agar korban tetap hidup. 11

## 2. Faktor Pemicu Eksodus
EMR  mengungsi  karena  pernyataan  Presiden  Myanmar, Thein  Sein  agar  EMR  diungsikan  di  bawah  naungan  lembaga pengungsi PBB (UNHCR). Pemicu konflik yakni pada 28 Mei 2012 seorang wanita Buddha diperkosa dan dibunuh, warga EMR dituduh (tidak  ditemukan  fakta  pembenar).  Pada  3  Juni  2012  terdapat  10 EMR  dibunuh  umat  Buddhis  hingga  konflik  berkepanjangan.  Di Kachin  dan  Rakhine,  konflik  meletus  antara  EMR  dengan  Buddhis, 80 EMR tewas. Data President of the Burmese Rohingya Organization UK (BROUK) 650 etnis Rohingya tewas, 1.200 hilang, lebih dari 80 ribu kehilangan tempat tinggal. Sejak kerusuhan, dalam catatan EMR yang tewas mencapai 6 ribu. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan, kasus  EMR  tanggung  jawab  kolektif  pemimpin  Myanmar. Sebelumnya,  Menlu  AS,  Hillary  Clinton  11  Juni  2012  mendesak semua pihak menghentikan kekerasan. Aun San Suu Kyi menyerukan perlindungan terhadap etnis minoritas di Myanmar melalui UU agar terjamin  haknya  dalam  bentuk  terpeliharanya  bahasa,  budaya,  dan bebas dari kemiskinan. Solusi warga dunia terhadap  EMR, terutama Indonesia (1) mengirim bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa  EMR,  (2)  Myanmar  harus  mengakui  keberadaan  EMR  sebagai warga  negaranya.  Kedua  hal  tersebut  mendesak  organisasi  dunia seperti  ASEAN,  OKI,  PBB,  dsb  sebagai  langkah  riil  bagi  EMR,  (3) dilakukan  pengawalan  jika  diskriminasi  Myanmar  pada  EMR berlanjut  karena  EMR  juga  warganya.  Hasil  yang  ‘disuarakan’ Indonesia  direspon  Kemenlu  Myanmar  pada  Kedubes  RI  di Yangoon memberi keterbukaan informasi tentang kondisi etnis EMR di  negara  bagian  Rakhine.  Sebelumnya  informasi  seputar  EMR larangan bagi media asing masuk ke wilayah konflik. Hasil investigasi Komisioner  Tinggi  HAM  PBB  Navi  Pillay,  23  Januari  2014  terjadi pembunuhan  48  nyawa  perempuan  dan  anak  etnis  Rohingya. Sebelumnya,  13  Januari  2014  di  Desa  Du  Chee  Yar  Tan  negara
11 Kompas , 26 Mei 2015.
bagian  Rakhine.  Berita  ini  ditampik  pemerintah  Myanmar,  meski kebenaran  data  didukung  laporan  organisasi  kemanusiaan  Dokter Lintas  Batas  yang  merawat  korban. 12 Myanmar  menuduh  militan Bangladesh  dalam  Organisasi  Solidaritas  Rohingnya  berada  di perbatasan  Bangladesh-Myanmar  pemicu  kerusuhan. 13 Myanmar akhirnya  mengizinkan  pada  organisasi  kemanusiaan  dokter  lintas batas ( medicin San Frontieres /MSF) beroperasi hanya di Kachin, Shan, dan  Yangon  Myanmar  untuk  menangani  HIV/Aids  dan  dilarang beroperasi  di  negara  bagian  Rakhine  karena  diisolasi  dengan  dunia luar. Terjadinya pelarangan karena pada Januari 2013, MSF memberi pernyataan  bahwa  terjadi  korban  tewas  sebanyak  40  orang  dari Rakhine  dan  dirawatnya  imbas  ulah  Myanmar. 14 Ketidaknyamanan Rohingnya  di  negaranya  menjadi  penyebab  melakukan  emigrasi. Tetapi, nasib emigran Rohingnya di Malaysia bagian utara pun nista karena para penyelundup manusia tersebut disiksa dan diminta uang tebusan.  Tujuan  ke  Malaysia  bagi  imigran  karena  di  Thailand  kamp pengungsian dihancurkan tentara Thailand. 15

## 3. Rohingya Tidak Diakui Pemerintahan Negaranya
Petugas sensus penduduk Myanmar Minggu, 30 Maret s.d 10 April 2014 menyensus 12 juta keluarga. Namun, minoritas Rohingya di  pengungsian  Te  Chaung  sebanyak  2.694  orang  tatkala  diberi pertanyaan  status  etnis  dan  dijawab  ’Rohingya’  seketika  penyensus meninggalkannya  (seharusnya  terdapat  41  pertanyaan).  EMR  tak diakui  pemerintah  Myanmar  dengan  diterbitkan  dekrit  yang mewajibkannya  mendaftar  sebagai  ’Bengali’  yakni  sebutan  bagi imigran illegal yang masuk dari Banglades. Hal ini ditolak keras oleh warga  Rohingya  karena  ia  lahir  dan  dewasa  di  wilayah  Myanmar. Sensus  (yang  pertama  pada  1983)  didukung  Badan  PBB  untuk Pendanaan Populasi (UNFPA) dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan  Kependudukan  Myanmar. 16 UNFPA  kecewa  karena  Myanmar tak  memenuhi  kesepakatan  bahwa  sensus  dengan  standar internasional  dan  HAM  karena  Myanmar  melarang  penggunaan istilah etnis Rohingya. 17
12 Kompas , 25 Januari 2014. 13 Kompas , 27 Januari 2014.
14 Kompas , 6 Maret 2014.
15 Suara Merdeka , 7 Maret 2014.
16 Kompas , 1 April 2014
17 Kompas , 3 April 2014.
Otoritas Myanmar pada 22 Agustus 2014 memberikan status kewarganegaraan  kepada  209  warga  muslim  setempat  yang  menjadi korban  sektarian  yang  sebelumnya  ditolak.  Muslim  tersebut  berasal dari kelompok Kaman, bukan Rohingya. Warga Rohingya keberatan bila  identitasnya  diubah  sebagai  Bengali,  keinginannya  tetap Rohingya. 18 Petugas imigrasi Myanmar juga mendata keturunan etnis Kaman,  yakni  salah  satu  dari  sekian  banyak  etnis  minoritas  di Myanmar  (mayoritas  Buddha)  yang  muslim  dicatat  sebagai  etnis Bengali.  Mereka  keberatan  adanya  peraturan  bahwa  semua  muslim yang  didata  di  kamp  pengungsi  di  Myebon  (negara  bagian  Rakhine) yang  dianggap  tak  memiliki  kewarganegaraan  ( stateless )  harus  mau disebut  Bengali.  Sebanyak  40  orang  dinyatakan  sah  mendapat  kartu identitas  warga  negara  berwarna  merah  muda  (status  warga  negara penuh)  karena  bisa  membuktikan  telah  tinggal  di  Myanmar  selama tiga generasi. Adapun 169 orang lain berhak mendapat kartu identitas berwarna hijau (diakui sebagai warga negara naturalisasi). Kartu hijau dan  merah  muda  bermakna  status  dan  haknya  sebagai  warga Myanmar diakui.
Rakhine  adalah  negara  bagian  yang  sarat  dengan  kerusuhan. Sejak 2012, sejumlah kerusuhan berdarah memakan korban jiwa dan harta benda. Tercatat 88 orang tewas dan 140.000 dipaksa mengungsi yang mayoritas warga Rohingya. Kelompok etnis di Myanmar terdiri Burma  sebanyak  dua  pertiga  dari  total  warga  Myanmar  beragama Buddha  berada  di  pelosok  perbatasan.  Karen  sebagai  suku  yang beragama  Buddha  dan  Kristen  yang  memperjuangkan  otonomi selama  60  tahun  menghuni  pegunungan  dekat  perbatasan  Thailand. Shan  sebagai  etnis  Buddha  yang  berkerabat  dengan  etnis  Thai. Rakhine  (Arakan)  penganut  Buddha  yang  tinggal  di  perbukitan  di Myanmar  Barat.  Kachin  kebanyakan  Kristen  yang  juga  tersebar  di Tiongkok  dan  India.  Chin  kebanyakan  Kristen  menghuni  kawasan dekat India. Mon etnis Budha yang menghuni kawasan selatan dekat perbatasan Thailand. Rohingya etnis muslim minoritas yang tinggal di utara  Rakhine  dekat  Bangladesh. 19 Nasib  Rohingya  semakin  merana karena  diperdagangkan  cukong  di  Thailand  Selatan  dengan ditemukannya 134 orang di kebun karet, 38 warga Bangladesh dan 15
18 Suara Merdeka , 23 September 2014.
19 Kompas , 19 Oktober 2014.
warga  Rohingya. 20 Muslim  Rohingya  melarikan  diri  atau meninggalkan  Rakhine  sebanyak  10.000  orang  menumpang  perahu pada  pertengahan  Oktober  2014  karena  terisolasi.  Data  Arakan Project  (kelompok  pembela  HAM  Rohingya)  sebanyak  900  warga Rakhine  mengungsi  melalui  jalur  laut  meski  dengan  perahu  tidak layak  karena  otoritas  Myanmar  makin  represif  yang  tidak  akan memberikan  status  kewarganegaraan.  Sehingga  tidak  ada  gunanya hidup  di  Rakhine  Myanmar. 21 Pulau  Langkawi  Malaysia  sebagai tempat mendarat 1.107 pengungsi Rohingya dan imigran Bangladesh. Mereka  ditempatkan  di  Pusat  Detensi  Imigran  Belantik,  negara bagian Kedah. Sekitar 1.800 orang diselamatkan di Aceh melalui tiga gelombang.  Warga  muslim  Rohingya  tak  dapat  memilih  dalam referendum  perubahan  konstitusi  Myanmar  pada  Mei  2015  setelah Presiden  Thein  Sein  mencabut  hak  suara  mereka  pada  Rabu  11 Februari  2015.  Pencabutan  akibat  demo  warga  Myanmar  agar Rohingya  sebagai  penduduk  pemegang  ‘dokumen  putih’  (bukan warga negara) tidak memilih.
Data  PBB,  ada  satu  juta  warga  Rohingya  hidup  di  kamp pengungsi Myanmar. Pada 2012 muslim Rohingya berkonflik dengan Buddha  di  Provinsi  Rakhine  menyebabkan  lebih  dari  200  orang Rohingya  tewas. 22 Di  sisi  lain,  beban  pemerintah  Myanmar menghadapi pemberontak di wilayah Kayin, Kachin, Shan, dan Chin. Di  wilayah  ini,  kelompok  bersenjata  seperti  tentara  pembebasan Kachin, Shan army, dan tentara pembebasan Arakan ingin menuntut kemerdekaan dari Myanmar. Uskup Agung Afrika Selatan Desmond Tutu,  peraih  Nobel  Perdamaian,  mendesak  dunia  internasional membantu  Rohingya.  Sebaliknya,  nasionalis  Yangon  memprotes tekanan  asing  terhadap  Myanmar  yang  ingin  membantu  Rohingya. Nasionalis  itu  berkeyakinan  bahwa  Rohingya  adalah  Bengali  yang tinggal di Myanmar secara illegal. 23 Sekitar 300.000 kartu putih (tanda penduduk  Myanmar  dan  sebagai  syarat  memilih  dalam  pemilu) diminta  oleh  oleh  pemerintah  Myanmar  dan  dinyatakan  tak  berlaku sejak  31  Maret  2015.  Warga  Rohingya  diperkirakan  1,5  juta  jiwa berdomisili  di  dekat  perbatasan  antara  Myanmar  dan  Banglades. Sekjen PBB Ban Ki-Moon, Jumat 24 April 2015 mendesak Myanmar
20 Suara Merdeka , 15 Oktober 2014.
21 Kompas , 28 Oktober 2014.
22 Suara Merdeka , 13 Februari 2015.
23 Kompas , 27 Mei 2015.
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 2019
untuk  memberikan  status  kewarganegaraan  kepada  warga  muslim Rohingya yang jumlahnya 140 ribu (dari 1,1 juta warga Rakhine) yang bermukim  darurat  di  bagian  barat  negara  bagian  Rakhine  Myanmar. Terlunta-luntanya  Rohingya  imbas  konflik  dengan  umat  Buddhis  di Rakhine  tahun  2012.  Desakan  Sekjen  PBB  menjelang  pemilu  akhir 2015 karena khawatir tidak diberi hak memilih. Nasib tragis Rohingya sejak  di  tanah  kelahirannya  sendiri,  yakni  di  negara  bagian  Rakhine (dulu dikenal Arakan, Myanmar) hingga melarikan diri ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand. 24
Warga  Rohingya  terkatung-katung  di  kamp  pengungsi  Cox Bazar  yakni  di  wilayah  perbatasan  antara  Banglades  dan  Myanmar untuk dipindah ke Pulau Thenger Char. Menlu Bangladesh Minggu 5 Februari 2017 mendesak masyarakat internasional untuk mendukung rencana  itu  agar  pengungsi  mudah  mendapat  akses  pada  bantuan kemanusiaan.  Terdapat  232.000  warga  Rohingya  mengungsi  ke Banglades  karena  menghindari  operasi  keamanan  di  wilayah Maungdaw, Myanmar. 25 Komisi Tinggi PBB untuk urusan pengungsi, United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees (UNHCR)  memastikan bahwa  imigran Rohingya  yang  terdampar di  Aceh  Utara  merupakan pencari  suaka.  UNHCR  telah  meregistrasi  untuk  memastikan identitas, asal negara, dan alasan pergi dari negara asal, terdapat 332 imigran  asal  Myanmar  dan  252  asal  Banglades.  Hasil  registrasi, imigran  asal  Banglades  untuk  mencari  pekerjaan.  Dubes  Banglades untuk  Indonesia  MD  Nazmul  Quaunine  menyatakan  akan memulangkan  imigran  Bangladesh  ke  Banglades.  Pemerintah Myanmar cenderung melempar tanggung jawab pada mitra regional. 26
Menlu  AS  Antony  J  Blinken  menyatakan,  pemerintah  Negara kawasan Asia Tenggara terutama Myanmar didesak segera menangani krisis  terkait  gelombang  pengungsi  manusia  perahu  asal  Myanmar dan  Banglades.  Menurut  Blinken,  akibat  tekanan  yang  dialami  etnis minoritas  Rohingya,  mereka  mencoba  mencari  penghidupan  lebih baik  di  luar  Myanmar,  walaupun  besar  resikonya.  Wakil  Presiden Jusuf  Kalla  setelah  bertemu  dengan  perwakilan  UNHCR  Thomas Vergas,  Indonesia  bersedia  menampung  pengungsi  asal  Rohingya selama  setahun  karena  pertimbangan  kemanusiaan.  Pemerintah
24 Suara Merdeka , 26 April 2015. 25 Kompas, Selasa 7 Februari 2017.
26 Kompas , 19 Mei 2015.
Myanmar  pun  menyatakan  siap  memberikan  bantuan  kemanusiaan kepada  manusia  perahu  dari  etnis  Rohingya.  Selama  ini  pemerintah Myanmar  menganggap  etnis  Rohingya  sebagai  warga  illegal  asal Banglades dengan memberi julukan Benggala. Malaysia dan Indonesia sepakat  mengambil  sikap  menampung  sementara  pengungsi Rohingya  dan  mengusir  kapal  pengungsi  setelah  kedua  Menlunya bertemu  di  Putrajaya  Malaysia,  Rabu  20  Mei  2015.  Thailand  juga membantu  penanganan  pengungsi  Rohingya. 27 Myanmar  mengklaim sebagian  besar  imigran  yang  mendarat  di  Malaysia  dan  Indonesia pada bulan Mei 2015 bukan warga Rohingya melainkan pelarian dari Banglades. Pernyataan ini setelah Amerika mengecam Myanmar atas kegagalannya mengatasi masalah Rohingya. Klaim Myanmar tersebut dibantah  Wamenlu  AS  Antony  Blinken  yang  mengunjungi  Yangon Kamis  dan  Jumat  21-22  Mei  2015  bahwa  sebagian  besar  imigran adalah warga Rohingya. Krisis imigran Asia Tenggara muncul setelah operasi  perdagangan  manusia  yang  dilakukan  Thailand  membuat pelaku  perdagangan  manusia  meninggalkan  kapal  yang  dipenuhi imigran  di  Teluk  Bengal  dan  Laut  Andaman.  UNHCR memperkirakan  ada  3.500  imigran  yang  masih  terdampar  di  tengah laut  tanpa  pasokan  makanan  yang  memadai. 28 Pejabat  berwenang Myanmar mengatakan, 727 imigran illegal yang ditemukan Angkatan Laut  Myanmar  dikembalikan  ke  Negara  Bagian  Rakhine.  Orang  itu dianggap bukan warga Rohingya tapi imigran dengan motif ekonomi asal  Banglades.  Pada  Jumat  29  Mei  2015  di  area  Delta  Irrawaddy ditemukan  50  orang  tewas.  Terdapat  3.500  orang  mengungsi  di Thailand,  Malaysia,  dan  Indonesia,  sedangkan  2.500  diduga  masih terapung di tengah laut. 29

## 4. Upaya Represif Pemerintahan Myanmar terhadap Rohingya
Rakhine  merupakan  wilayah  miskin  dan  mudah  tersulut ketegangan.  Hampir  semua  warga  Rohingya  tinggal  di  kamp pengungsian  setelah  kerusuhan  mematikan  pada  2012.  Polisi Myanmar  menangkap  93  orang  yang  terlibat  dalam  rantai perdagangan manusia, meski tak satu pun melibatkan warga Rakhine. Korban  warga  Myanmar  di  negara  bagian  Shan  (Myanmar  bagian timur)  yang  berbatasan  langsung  dengan  Thailand,  Laos,  dan
27 Suara Merdeka dan Kompas , 21 Mei 2015.
28 Suara Merdeka , 23 Mei 2015.
29 Suara Merdeka , 1 Juni 2015.
Tiongkok,  juga  di  Mandalay  dan  Yangon  (dua  kota  besar  di Myanmar).  Sebanyak  19  imigran  asal  Banglades  yang  ditampung  di bekas Kantor Imigrasi Kelas II Lhok Seumawe Aceh dipulangkan ke Banglades. 30 Tiga  polisi  Myanmar  dijatuhi  hukuman  tahanan  selama dua  bulan  akibat  terbukti  menyiksa  warga  sipil  Rohingya  ketika operasi. Penyiksaan dilakukan di Negara Bagian Rakhine. 31
Penasehat  Negara  Myanmar  Aung  San  Suu  Kyi  tahun  2016 membentuk  Komisi  Khusus  Penyelidik  Perlakuan  Pemerintah Myanmar  terhadap  warga  Rohingya  (muslim).  Komisi  terdiri  9 anggota  menunjuk  Kofi  Annan  sebagai  pemimpinnya.  Komisi meminta  pelaku  pelanggaran  HAM  terhadap  etnis  Rohingya mempertanggungjawabkan  pada  operasi  militer  Oktober  2016  yang menyebabkan  87  Rohingya  melarikan  diri  ke  Banglades,  ada  pula yang dibunuh, dan diperkosa. Pada 12 Agustus 2017 pasukan militer Myanmar  melakukan  lagi  operasi  pembersihan  sehingga  3.500  etnis Rohingya  yang  melarikan  diri  dengan  perahu  ke  penampungan  di Cox’s  Bazaar  Banglades.  Etnis  Rohingya  oleh  pemerintah  Myanmar bukan  warga  negaranya  tapi  imigran  Banglades  sehingga dikategorikan sebagai warga Negara tak berkewarganegaraan ( stateless ) terbesar  di  dunia  yang  mencapai  1,1  juta  jiwa.  Padahal  mereka  lahir dan  besar  di  Myanmar.  Komisi  menyarankan  proses  verifikasi kewarganegaraan  dipercepat  dan  perubahan  undang-undang  yang memungkinkan etnis Rohingya menjadi penduduk Myanmar dengan proses  naturalisasi.  Komisi  juga  menyarankan  pembangunan infrastruktur  di  wilayah  Rakhhine  yang  dikategorikan  wilayah termiskin di Myanmar. 32
Kerusuhan  yang  diderita  etnis  Rohingya  di  Myanmar  sejak sebelum  2012.  Hal  ini  akibat  pemerintah  Myanmar  tidak  mengakui bahwa  Rohingya  sebagai  warga  negaranya  tetapi  dianggap  sebagai imigran  karena  ancaman  identitas.  Pada  3  Juni  2012  kerusuhan sektarian  pecah  di  Rakhine,  Myanmar  Barat.  Maret  2013  bentrokan antara  Rohingya  dengan  warga  di  Rakhine,  lebih  dari  70  orang meninggal,  3.000  bangunan  rusak,  dan  60.000  orang  kehilangan tempat  tinggal,  dan  warga  Rohingya  mengungsi  ke  luar  Myanmar. Pada  November  2014  PBB  mendesak  pemerintah  Myanmar
30 Kompas , 9 Juni 2015. 31 Kompas , Kamis, 9 Februari 2017.
32 Jawa Pos , Jumat 25 Agustus 2017.
memberikan  status  kewarganegaraan  bagi  etnis  minoritas  Rohingya. Maret 2016 partai pimpinan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, resmi berkuasa di Myanmar. Militer masih menguasai 25 persen kursi di parlemen. Pada 9 Oktober 2016 serangan bersenjata terhadap  pos  polisi  Myanmar  oleh  kelompok  militan  Rohingya  di perbatasan Myanmar Banglades, 9 orang tewas. Pada Desember 2016 operasi  militer  dilakukan  setelah  peristiwa  9  Oktober  2016,  ratusan warga Rohingya tewas. 4 Januari 2017 komisi penyelidik kekerasan di Rakhine  membantah  bahwa  pasukan  keamanan  telah  melakukan kekerasan  dan  melecehkan  warga  Rohingya.  22  Juni  2017  pasukan keamanan  Myanmar  menembak  tiga  milisi  pasukan  penyelamat Rohingya Arakan (ARSA). ARSA dituding menyerang penduduk dan pemimpin  lokal.  Pada  31  Agustus  20017  sekitar  400  orang  dari berbagai  pihak  tewas  dalam  kerusuhan  di  Rakhine.  Puluhan  ribu warga Rohingya melarikan diri ke Banglades tapi ditolak karena sudah menampung lebih dari 400.000 pengungsi di kamp pengungsian. 33
Warga  etnis  Rohingya  yang  keluar  dari  Negara  Bagian Rakhine Myanmar menyeberang ke Banglades untuk mengungsi ada 100.000  orang.  Ranjau  darat  dan  tembakan  polisi  Myanmar menghadangnya.  Mereka  membayar  para  penyelundup  10.000  kyat Myanmar  (sekitar  Rp  98.500  atau  7,4  dollar  AS)  per  orang  untuk menyeberangi  Sungai  Naf,  perbatasan  wilayah  Myanmar  dan Banglades  dengan  perahu  kayu  yang  ditumpangi  40  orang.  Para penyeberang  pada  awal  September  2017  oleh  Otoritas  Banglades Selasa 5 September 2017 menemukan 53 jenazah karena perahu yang ditumpangi  penyeberang  tenggelam.  Ada  pula  pengungsi  yang kehilangan salah satu kakinya karena ledakan ranjau setelah sampai di wilayah  Shamiapur  Banglades.  Ada  pula  pengungsi  yang  tertembak oleh  peluru  pasukan  penjaga  perbatasan.  PBB  memprediksi, pengungsi sejak 25 Agustus 2017 berjumlah 123.600 orang sehingga jumlah  warga  Rohingya  di  Banglades  hingga  awal  September  2017 diperkirakan  berjumlah  210.000  orang,  termasuk  pengungsi  sejak Oktober  2016.  Gelombang  eksodus  pengungsi  Rohingya  sejak  25 Agustus 2017 saat kelompok militan di Rakhine menyerang pos-pos polisi  dan  militer  Myanmar.  Serangan  militan  Tentara  Penyelamat Rohingya  Arakan  (ARSA)  Jumat  29  Agustus  2017  menyebabkan  12 polisi  Myanmar  tewas  dan  puluhan  tentara  ARSA.  Serangan  ARSA
33 Kompas, Sabtu 2 September 2017.
dengan  alasan  melindungi  minoritas  muslim  Rohingya  dari penindasan  di  Myanmar.  Di  sisi  lain,  sebagai  upaya  agar  nasibnya didengar dunia. Atas serangan itu dibalas oleh militer Myanmar. 34
Sabtu  26  Agustus  2017  warga  Rohingya  yang  mencoba melewati  perbatasan  di  negara  timur  Myanmar  menuju  Banglades melalui  perbatasan  di  wilayah  Ghumdhum  tertangkap  dan  ada  pula yang  ditembak  Tentara  Pembebasan  Rohingya  Arakan  (ARSA). Mereka  memohon  agar  tidak  dikembalikan  ke  Myanmar  (negara bagian Rakhine) karena tidak mendapat kepastian hidup yang aman. Upaya  ke  Banglades  pun  tidak  dikabulkan  karena  tidak  resmi  dan tanpa  izin.  Ada  20  warga  Rohingya  yang  sudah  masuk  wilayah Banglades  melalui  Sungai  Naf  (perbatasan  antara  Myanmar  dan Banglades) oleh penjaga perbatasan Banglades mereka dikembalikan ke  Myanmar. 35 Tentara  Myanmar  Senin  28  Agustus  2017 mengintensifkan  operasi  militer  untuk  mencari  kelompok  militan  di wilayah perbatasan Myanmar-Banglades. Operasi dilakukan menyusul penyerangan  30  pos  polisi  dan  1  pos  tentara  perbatasan  yang menewaskan  104  orang.  Komunitas  HAM  internasional  mengkritisi Suu  Kyi,  peraih  Nobel  Perdamaian  dinilai kurang  peduli  dengan  isu Rakhine. 36
Pemimpin  Myanmar  Aung  San  Suu  Kyi  menjadi  sasaran kecaman  karena  dalam  pidatonya  Selasa  19  September  2017  di Naypitaw, ibu kota Myanmar, tak  menanggapi tudingan PBB terkait upaya  pembersihan  etnis  yang  dilakukan  militer  Myanmar  terhadap kelompok  minoritas  Muslim  Rohingya.  Suu  Kyi  hanya  mengecam pelanggaran  HAM  di  Rakhine  dan  mengancam  akan  menghukum semua  pelaku  apa  pun  agama,  ras,  maupun  posisi  politiknya  yang terbukti  melanggar  hukum  dan  HAM.  Suu  Kyi  dianggap  menutup mata  atas  tragedi  di  negara  bagian  Rakhine.  Di  sisi  lain,  Amnesti Internasional  mengklaim  memiliki  banyak  bukti  keterlibatan  militer Myanmar dalam upaya pembersihan etnis. 37

## 5. Upaya Pemerintah Indonesia Menyikapi Rohingya
34 Kompas , Rabu, 6 September 2017.
35 Kompas , Senin, 28 Agustus 2017.
36 Kompas , Selasa 29 Agustus 2017, hlm 8.
37 Suara Merdeka, Rabu 20 September 2017.
Pemerintah  RI  dalam  berupaya  mengatasi  persoalan  yang diderita  etnis  Rohingya  di  Myanmar  berupa  pemenuhan  kebutuhan dasar pengungsi Rohingya dan upaya diplomatik.
Pertama ,  pemerintah  RI  menyiapkan  dua  langkah  untuk menangani  para  pengungsi.  Rapat  yang  dipimpin  Menteri  Sosial Khafifah  Indar  Parawansa  (saat  itu)  Minggu  24  Mei  2015.  Rapat dihadiri  Pemda  Aceh,  UNHCR,  Organisasi  Internasional  untuk Migrasi  (International  Organization  for  Migration/IOM),  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB),  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM). Rapat menghasilkan pertama, 720 pengungsi asal Banglades dikembalikan ke negaranya karena pengungsi pencari kerja dengan  biaya  UNHCR  dan  IOM.  Kedua,  pemberian  perlidungan sosial,  pemenuhan  kebutuhan  dasar, trauma  healting (penanganan trauma) oleh kementerian RI. Dari 1.759 pengungsi di Aceh, 720 asal Bangladesh,  1.062  jiwa  pengungsi  Rohingya  terdiri  565  lelaki,  235 perempuan,  dan  225  anak-anak.  Menurut  Guru  Besar  Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, ada tiga opsi dalam menangani pengungsi (1) diintegrasikan dengan penduduk setempat, artinya bisa menjadi warga Indonesia bila pemerintah menerima, meski Indonesia tidak  menjadi  anggota  Konvensi  tentang  Pengungsi  1951  sehingga tidak ada kewajiban menerima, (2) dipulangkan ke negara asal, dan (3) dimukimkan di negara anggota Konvensi Pengungsi atau negara non- peserta  konvensi  yang  mau  menerimanya.  Australia  merupakan Negara  anggota  konvensi,  sedangkan  Gambia  bersedia  menerima pengungsi. 38 Australia menolak menampung pengungsi. Menteri Luar Negeri  Australia  Julie  Bishop  menyatakan,  tak  ingin  terkesan mendukung dan menyemangati pengungsi untuk datang ke Australia menumpang  perahu  dan  berharap  mendapat  program  penempatan kembali  secara  istimewa. 39 PM  Australia  Tony  Abbott  tidak membantah dugaan bahwa petugas Australia membayar penyelundup pengungsi  yang  berniat  memasuki  perairan  negaranya  agar mengarahkan kapalnya kembali ke Indonesia dan tidak jadi masuk ke Australia  dengan  membayar  40.000  dollar  Australia  (Rp  420  juta). Australia  akan  melakukan  segala  cara  untuk  menghentikan  perahu pengungsi. 40 Belum  diupayakan  pemerintah  RI  atas  kesediaan
38 Suara Merdeka, 25 Mei 2015.
39 Kompas, 24 Mei 2015.
40 Suara Merdeka , 13 Juni 2015.
Gambia  menerima  pengungsi.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan berkoordinasi dengan UNHCR.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  RI mendapatkan  tugas  dari  Wapres  Jusuf  Kalla  (saat  itu)  untuk membantu  pemenuhan  kebutuhan  pengungsi  Rohingya  dan Banglades  di  Aceh  berjumlah  1.722  jiwa,  terdiri  1.239  laki-laki,  244 jiwa  perempuan,  238  anak-anak.  Mereka  terdampar  secara bergelombang pada tanggal 10, 15, 16, dan 20 Mei 2015. Pengungsi ditempatkan di Kabupaten Aceh Utara 560 jiwa, di Kabupaten Aceh Tamiang 47 jiwa, Kota Langsa 682 jiwa, Kabupaten Aceh Timur 433 jiwa.  Langkah  awal  BNPB  adalah  mendistribusikan  bantuan  logistik berupa WC portable, dapur umum, alas tidur, dsb. 41 Kebutuhan logistik pengungsi Rohingya yang ditampung di wilayah Aceh meliputi Kuala Langsa,  Bayeun,  Kuala  Cangkoy,  dan  Tamiang  untuk  sementara tercukupi  berupa  250  tenda  keluarga  untuk  hunian  sementara. 42 PT Ashibu  sebagai  Badan  Otonom  (Banom)  NU  yang  dibentuk  oleh Asosiasi Bina Haji dan Umrah NU yang menangani haji dan umrah mengunjungi pengungsi Rohingya dan memberi bantuan materi dan dukungan  moril. 43 Penulis  tidak  mendapatkan  data  kelanjutan  dari kunjungan ini.
Indonesia  membangun  dua  sekolahan  di  Desa  La  Ma  Chae dan  Thet  Kay  Pyia  di  negara  bagian  Rakhine,  Myanmar  yang diresmikan  Sabtu  21  Januari  2017  oleh  Menlu  RI  Retno  Marsudi. Peresmian  dihadiri  oleh  pejabat  Myanmar  yakni  Menteri  Sosial  dan Kesejahteraan,  Pejabat  Kementerian  Pendidikan  dan  perwakilan beberapa  organisasi  kemanusiaan  Indonesia.  Dana  pembangunan bersumber dari hasil sumbangan kemanusiaan masyarakat Indonesia yang  dikoordinir  oleh  PKPU,  salah  satu  anggota  Aliansi  Lembaga Kemanusiaan Indonesia (ALKI). Lembaga pendidikan ini diharapkan terfasilitasinya  pendidikan  formal,  belajar  keberagaman,  dan tumbuhnya toleransi dan pluralisme. 44
Menlu  RI  Retno  LP  Marsudi  Minggu  3  September  2017 menyatakan, Indonesia bersama 11 LSM dari sejumlah ormas seperti
41 Suara Merdeka , 24 Mei 2015.
42 Kompas , 27 Mei 2015.
43 Suara Merdeka , 8 Juni 2015.
44 Merdeka.com, 23 Januari 2017.
NU,  Muhammadiyah,  dan  Walubi  membantu  warga  Rakhine  di sejumlah pengungsian dengan membagi makanan dan pakaian untuk pengungsi  dan  membangun  dua  sekolah  di  dua  komunitas  warga Rakhine.  Program  bantuan  diluncurkan  oleh  Menlu  RI  Kamis  31 Agustus  2017  bernama Humanitarian  Assistance  for  Sustainable Community (HASCO)  untuk  Myanmar  selama  dua  tahun.  Program dioperasikan  Aliansi  Kemanusiaan  Indonesia  untuk  Myanmar (AKIM)  sebagai  wujud  kerja  sama  dan  komitmen  11  lembaga kemanusiaan  dari  berbagai  komunitas  di  Indonesia,  masyarakat,  dan Kemenlu  RI.  Tujuan  utama  HASCO  adalah  mendukung terpenuhinya  kebutuhan  dasar  warga  Rakhine,  yakni  pendidikan, kesehatan,  ekonomi,  dan  kebutuhan  lain  serta  meningkatkan kapasitas  publik  dan  pemulihan.  Sasaran  programnya  semua  warga Rakhine,  khususnya  warga  Buddha  dan  muslim  dengan  pendekatan inklusif.  Inklusifis  dengan  harapan  dapat  membantu  penyelesaian persoalan di wilayah yang mengalami eskalasi konflik. Model inklusif merupakan  rekomendasi  Badan  Independen  Komisi  Penasehat  atas Negara  Bagian  Rakhine  (Advisory  Commission  on  Rakhine  State) yang  dipimpin  mantan  Sekjen  PBB  Kofi  Annan.  Pelaksanaan HASCO  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  lembaga  swadaya masyarakat  lokal  di  Rakhine.  Pada  Januari  2017  tim  AKIM berkunjung ke Sittwe memberikan bantuan awal.
Kerja  sama  antara  Human  Concern  International  (HCI) dengan  Rumah  Zakat  membangun  sekolah  darurat  di  Bokhar  Para Village,  Kota  Sittwe,  Rakhine  State.  Pada  pertengahan  Desember 2017 digunakan proses pembelajaran untuk bidang ilmu pengetahuan umum,  bahasa  asing,  dan  ilmu  agama  dengan  dua  pengajar  warga setempat  pada  40-50  anak  Rohingya  tiap  hari  Sabtu  hingga  Kamis. Presidium  Medical  Rescue  Commite  (MER-C)  dr.  Sarbini  Abdul Murad berharap adanya pembangunan Rumah Sakit Indonesia (RSI) di wilayah Muaung Bwe, Mrauk U, Provinsi Rakhine, Myanmar bila rumah  sakit  jadi  sebagai  simbol  perdamaian.  Rumah  sakit  dibangun oleh  MER-C,  Perwakilan  Umat  Buddha  Indonesia  (Walubi),  dan TNI. Pada Agustus 2017 fase pengurukan lahan, direncanakan pada Oktober  2017  dibuat  rumah  untuk  dokter  dan  paramedis,  pada pertengahan 2018 diperkirakan beroperasi. 45
45 Republika.online , Minggu 27 Agustus 2017.
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 2019
Selain  membangun  sarana  sekolah  dan  rumah  sakit,  donasi peduli  Rohingya  difasilitasi  penyalurannya  ke  rekening  Bank Muamalat,  Bank  Mandiri  Syariah,  Bank  Mandiri,  Bank  BRI,  Bank CIMB  Niaga,  dan  Bank  BCA  atas  nama  Yayasan  Infaq  Dakwah Center.  Wali  Kota  Bandung  Ridwan  Kamil  menginisiasi penggalangan  dana  melalui  laman kitabisa.com atau  secara  langsung melalui  kelurahan  di  Bandung.  Hingga  Jumat  8  September  2017 terkumpul  donasi  sebanyak  Rp  2,2  miliar  bila  digabung  yang  dari kelurahan menjadi Rp 3 miliar. Bantuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) membawa  1.000  paket  bantuan  dari  Indonesia  siap  dibawa  dengan lima  truk  ke  kamp  Kanzarpara,  Banglades.  Setiap  paket  bantuan berisi  beras,  minyak, dhal (makanan  pokok  Banglades),  tepung,  air mineral, pakaian, perlengkapan sanitasi, terpal, dan alas tidur. 46
Respon  positif  datang  pula  dari  anggota  DPR  RI.  Ketua Komisi  I  DPR  FPKS  Abdul  Kharis  Almasyari  mengutuk  kejahatan kemanusiaan  atas  warga  muslim  Rohingya  di  Myanmar.  Hal  yang seharusnya  dilakukan  Indonesia,  pertama,  menginvestigasi  kritis pembantaian  sistematis/genosida  pemerintah  Myanmar.  Kharis mengapresiasi  para  nelayan  Aceh  yang  kerap  memandu  para pengungsi  ke  pantai.  Kedua,  mendorong  gagasan  pendirian  sebuah institusi atas mekanisme pendanaan global untuk pengungsi Rohingya diikuti  upaya  untuk  menyelesaikan  akar  krisis  Rohingya.  Ketiga, dalam  jangka  menengah  dan  panjang,  bersama  Malaysia mengupayakan  diplomasi  untuk  mengakhiri  persekusi  terhadap Rohingya. 47
Bantuan Teknis Indonesia pada Rohingya antara lain 48 Waktu Upaya Taktis 3/2/2009 Membantu bahan makanan dan penampungan sementara bagi 198 pengungsi Rohingya di Aceh 26/2/2013 Menampung 121 pengungsi Rohingya di Lhoksumawe dan 63 di Aceh Timur 8/12/2014 Pembangunan 4 sekolah senilai 1 juta dollar AS di Rakhine
19/5/2015
Bersama UNHCR dan IOM menyediakan
46 Kompas , Sabtu 9 September 2017.
47 Republika.online , Selasa 29 Agustus 2017.
48 Kompas , Selasa 5 September 2017.
penampungan, pangan, dan obat bagi 1.345 warga Rohingya
29/12/2016 Presiden Jokowi mengirim bantuan 115 ton (10 kontainer) terdiri tepung, makanan cepat saji, selimut, dan sarung untuk warga Rohingya
Kedua ,  upaya  diplomasi  pemerintah  RI.  Untuk  mewujudkan politik  luar  negeri  Indonesia  yang  adiluhung,  pemerintah  RI  juga melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Presiden Jokowi memerintahkan  Menlu  RI  berkomunikasi  dengan  Sekjen  PBB Antonio  Guterres  dan  Ketua  Komisi  Penasehat  Khusus  untuk Rakhine, Kofi Anan (mantan Sekjen PBB). Senin 4 September 2017 Menlu  RI  bertemu  dengan Panglima  Angkatan  Bersenjata  Myanmar Jenderal Seniou U Min Aung Hlaing, Menteri pada Kantor Presiden, Penasehat  Keamanan  Nasional  Myanmar,  Menteri  Muda  Urusan Luar Negeri, Menlu, dan Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi  di  Naypyidaw  Myanmar,  pertemuan  secara  terpisah.  Menlu  RI setelahnya  melanjutkan  pertemuan  tersebut  terbang  ke  Banglades Selasa 5 September 2017. Menlu RI kepada Suu Kyi menyampaikan amanat masyarakat Indonesia dan empat usulan solusi (Formula 4+1) bagi masa depan warga Rohingya yakni mengembalikan stabilitas dan keamanan,  menahan  diri  secara  maksimal  dan  tidak  menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa  memandang  suku  dan  agama,  dan  pentingnya  segera  dibuka akses  untuk  bantuan  kemanusiaan.  Disepakati  bahwa  Indonesia  dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine. Mekanisme  penyaluran  dipimpin  oleh  Pemerintah  Myanmar  yang melibatkan Komisi Internasional Palang Merah (ICRC) dan beberapa pihak, termasuk
Indonesia dan ASEAN. Menlu RI
menginformasikan  pada  Suu  Kyi  bahwa  adanya  peluncuran  Aliansi Kemanusiaan  Indonesia  untuk  Myanmar  (AKIM)  pada  31  Agustus 2017  yang  terdiri  11  organisasi  kemanusiaan.  Prioritas  pada  empat hal,  yakni  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  dan  bantuan.  Aliansi membantu senilai 2 juta dollar AS. Dua hal yang dicapai misi Menlu RI  adalah  tersampaikannya  perhatian  masyarakat  Indonesia  atas situasi  kemanusiaan  di  Rakhine  dan  adanya  komitmen  otoritas Myanmar  untuk  segera  mengatasi  krisis  kemanusiaan,  Indonesia mendapatkan  akses  dalam  mekanisme  penyaluran  bantuan
kemanusiaan  yang  dipimpin  oleh  pemerintah  Myanmar  bersama ICRC. 49
Indonesia  ikut  berperan  dalam  meredakan  konflik  yang terjadi  di  Myanmar  dengan  mengutus  Menteri  Luar  Negerinya menemui Aung Sang Suu Kyi. Indonesia akhirnya berhasil membuka akses bantuan bagi warga Rohingya. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno  LP  Marsudi  duduk  bersama  dengan  pemimpin  de  facto Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, Senin 04 September 2017 di ibu kota  Myanmar,  Naypyidaw  untuk  membicarakan  peran  Indonesia dalam  meredam  kekerasaan  di  Myanmar.  Lawatan Menteri  Luar Negeri Indonesia ini memang menjadi sorotan dunia, sebab menjadi bentuk  respons  pertama  di  mana  wakil  pemimpin  negara  turun langsung  membahas  isu  kemanusiaan  yang  terjadi  di  negara  bagian Rakhine.  Retno  LP  Marsudi  juga  menemui  Panglima  Angkatan Bersenjata  Myanmar,  Jenderal  U  Min Aung  Hlaing dan  tiga  menteri yang  menduduki  jabatan  strategis  di  Myanmar.  Presiden  Joko Widodo,  Jumat  01  September  2017  menyebutkan  Indonesia  perlu melakukan  upaya  nyata  untuk  membantu  mengatasi  krisis kemanusian  di  Myanmar.  Selain  memberikan  bantuan  obat-obatan dan makanan, membantu membangun sebuah rumah sakit di Myauk U,  Rakhine  yang  selesai  dibangun Oktober  2017.  Pemerintah  RI berkomitmen  terus  membantu  krisis  kemanusiaan,  bersinegeri dengan  kekuatan  masyarakat  sipil  di  Indonesia  dan  juga  masyarakat internasional.  Presiden  Jokowi  mendengarkan  usulan  yang  disebut Formula  4+1  untuk  Rakhine  State  yang  disampaikan  menteri  luar negeri,  Mynamar  pun  berjanji  untuk  membuka  akses  bagi Aliansi Kemanusiaan  Indonesia  untuk  Myanmar  (AKIM),  11  lembaga swadaya  masyarakat  yang  berfokus  memberi  bantuan  di  bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Bentrokan  di  Rakhine  tak  surut  yang  dipicu  oleh  serangan militan  Rohingya  ke  pos  keamanan  Myanmar  menyebabkan  400 orang tewas dari kedua belah pihak. Kalkulasi terbaru yang dilakukan PBB  di  perbatasan  Bangladesh,  Cox  Bazar  memperkirakan  150.000 orang telah mengungsi sejak Oktober ke negara tetangga, Bangladesh. Menlu  RI  Retno  Marsudi  bertolak  ke  Dhaka,  Banglades  Selasa  05 September  2017  untuk  membahas  bantuan  kemanusian  bagi
49 Kompas , Selasa, 5 September 2017.
pengungsi Rohingya sekaligus mendesak pemerintah Bangladesh agar melindungi  para  pengungsi  yang  berada  di  perbatasan.  Selama  ini, Bangladesh  menutup  perbatasannya  karena  merasa  kesulitan menampung  lebih  banyak  lagi  pengungsi  yakni  400.000  warga Rohingya  berlindung  di  tempat  pengungsian  di  Bangladesh  sejak ketegangan  di  Rakhine  terjadi  tahun  1990-an.  Menlu  RI  berkunjung ke  Banglades  bertemu  mitra  dengan  Menlu  Banglades  Abu  Hassan Mahmood  Ali  dan  PM  Sheikh  Hasina,  bertemu  dengan  perwakilan Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) di Banglades Tayba  Sharid  dan  Organisasi  Internasional  untuk  Migrasi  (IOM)  di Banglades  Peppi  K  Siddiq.  Menlu  RI  menyatakan,  Indonesia  siap berbagi  beban  dengan  Banglades  dan  disambut  baik  tawaran Indonesia.  Indonesia  pun  mendapat  dukungan  dari  Belanda,  Iran, Inggris, dan Negara ASEAN melalui menlu masing-masing. Wapres JK Selasa 5 September 2017 menyatakan, Indonesia akan melobi para kepala  Negara  melalui  Konferensi  Tingkat  Tinggi  OKI  dan  Sidang Umum  PBB  untuk  membantu  penyelesaian  Rakhine. 50 Pemerintah Banglades  membuat  kamp  baru  di  lahan  sekitar  2.000  ha  di  dekat fasilitas  PBB  untuk  menampung  250.000-300.000  pengungsi.  Bila tidak difasilitasi lahan baru, dikhawatirkan para pengungsi masuk ke Banglades  menimbulkan  persoalan  baru.  Di  sisi  lain,  Myanmar enggan  menarik  pengungsi  Rohingya.  Selain  itu,  27.000  pengungsi dari komunitas Buddha dan Hindu meninggalkan Maungdaw, daerah yang  dilanda  kekerasan  di  Rakhine,  sebagian  mengungsi  ke  arah Sittwe. 51 Di  tengah  upaya  diplomasi,  Kedutaan  Besar  Myanmar  di Jakarta  7  September  2017  dilempar  bom  pada  dini  hari.  Akibatnya, pemerintah  Myanmar  melontarkkan  protes  pada  pemerintah  RI  . Selasa  5  September  2017  di  Jakarta  sekitar  3.000  anggota  Ormas Islam  berunjuk  rasa  di  depan  kedubes  Myanmar  agar  Myanmar menghentikan  segala  bentuk  kekerasan  terhadap  Rohingya  di Rakhine.  Aksi  protes  terhadap  kekerasaan  yang  dialami  kelompok minoritas  Rohingya  juga  disuarakan  di  depan  kedutaan  Myanmar  di Jakarta. Demonstrasi yang diusung oleh  "Sahabat Muslim Rohingya" mendapat  penjagaan  yang  lebih  ketat  oleh  polisi  menyusul  insiden pelemparan  bom  molotov  yang  terjadi  pada  Minggu  3  September 2017. Demonstrasi  mendesak  pemerintah  agar  mengambil  langkah
50 Kompas , Rabu, 6 September 2017. 51 Kompas , Minggu, 10 September 2017.
tegas  dalam  menghentikan  krisis  kemanusian  di  Myanmar.  Menlu Retno  Marsudi  dan  Aung  San  Suu  Kyi  memilih  jalur  diplomasi dengan satu tujuan dan fokus utama bantuan kemanusian.
Kepala  Dewan  HAM  PBB  Zeid  Ra’ad  al-Hussein  Senin  11 September  2017  mengecam  Myanmar  karena  kekejaman  operasi militer dengan pembersihan etnis oleh tentara Myanmar di Maungtaw dinilai  sebagai  serangan  sistematis  terhadap  warga  etnis  Rohingya. Hingga  11  September  2017,  ada  313.000  warga  Rakhine  mengungsi ke  Cox’s  Bazar,  Banglades.  Banyak  di  antara  pengungsi  menunggu untuk  menyeberang  ke  Banglades.  Hal  ini  dimanfaatkan  pemilik perahu  untuk  menarik  ongkos  menyeberang  10.000  taka  atau  122 dollar AS per orang guna menyeberangkan ke Banglades. 52
Presiden Jokowi Selasa 12 September 2017 melepas bantuan kemanusiaan  Indonesia  untuk  korban  kekerasan  di  Rakhine  melalui Banglades.  Bantuan  diangkut  dengan  pesawat  Hercules  kelas  C-130 milik  TNI  Angkatan  Udara  dari  Pangkalan  Halim  Perdana  Kusuma Jakarta  singgah  di  Aceh  dan  selanjutnya  melalui  Kota  Chittagong Banglades.  Bantuan  itu  melalui  Banglades  karena  keberadaan pengungsi berada di Cox’s Bazar dan Kutupalong, perbatasan antara Banglades  dengan  Myanmar.  Barang/bantuan  yang  dikirim disesuaikan  kebutuhan  pengungsi  berupa  beras,  selimut,  pakaian, perlengkapan  mandi,  dan  baju  anak-anak. 53 Selain  bantuan  tersebut, bantuan dalam bentuk diplomasi.
Waktu Diplomasi Indonesia 4/8/2012 Bekerja  sama  dengan  PBB  dan  lembaga  internasional lain  mengatasi  masalah  pengungsi  Rohingya  agar mendapat status kewarganegaraan 29/9/2015 Membahas dengan Malaysia, UNHCR, dan IOM hal pengungsi Rohingya 6/12/2016 Aung San mengundang Menlu RI Retno membahas penyelesaian Rohingya
8/12/2016 Presiden Jokowi bertemu Ketua Komisi Penasehat Khusus untuk Rakhine (Kofi Annan) membicarakan penyelesaian Rohingya di Bali
52 Kompas , Selasa, 12 September 2017
53 Kompas , Rabu, 13 September 2017
19/12/2016 Menlu Retno dan Aung San bertemu dalam Konferensi Menlu ASEAN di Yangon Myanmar menyoroti Rohingya
20/12/2016  Menlu Retno menemui Menlu Baglades membahas isu bilateral pentingnya hubungan Myanmar-Banglades 29/4/2017 Presiden Jokowi bertemu Aung San di Filipina membahas stabilitas keamanan di Rahine 25/8/2017 Pascapenyerangan pos keamanan di Maungtauw Myanmar, Menlu RI menghubungi otoritas Myanmar, Banglades, dan Kofii Annan untuk mendorong keamanan di Rakhine 25/8/2017 Menlu RI menemui Aung San dan pejabat Myanmar lainnya perihal Rohingya

## 6. Mengurai Akar Konflik Rohingya
Menurut  Panuju,  pemberitaan  media  mengerucut  pada  tiga pihak yang dianggap biang keladi konflik. Pertama, junta militer yang belum  sepenuhnya  menerima  Suu  Kyi  sebagai  pemimpin  Myanmar, meski Suu Kyi berhasil dalam pemilu tahun 2015 dan partainya (Liga Nasional  untuk  Demokrasi/LND)  berhasil  mengalahkan  junta militer.  Persoalannya,  konstitusi  yang  dibuat  Junta  Militer  Myanmar melarang  perempuan  menjadi  pemimpin.  Kedua,  Biksu  Wiratu, pemimpin  kelompok  kontroversi  969  yang  pernyataannya menyebarkan kebencian terhadap muslim di Myanmar. Ketiga, tahun 1991  Suu  Kyi  menerima  Hadiah  Nobel  Perdamaian  atas perjuangannya  memajukan  demokrasi  dan  HAM  tatkala  ditindas Junta  Militer  Myanmar,  tetapi  tatkala  Suu  Kyi  berkuasa  tetap  terjadi konflik.  Ketiga  hal  itu  memunculkan  generalisasi  bahwa  militer kejam,  biksu  membenci  muslim,  dan  perempuan  cenderung  lemah dan  tak  berdaya.  Emilie  Biver  dalam  tesisnya  2014  tentang Ajaran Buddha dan Narasi Anti-Islam menyatakan bahwa narasi anti- Rohingya yang  muslim  di  Myanmar  bukan  berasal  dari  ajaran  Buddha  tetapi dari  elit  agama  dan  politik  yang  menggunakan  simbol  agama  untuk mendapat legitimasi dan menjustifikasi narasi dan tindakan kebecian. Salah  satunya  dengan  menggunakan  angka  cantik  ‘969’  yang  mudah diingat  sebagai  simbol  pergerakan  dimotori  Biksu  Ashin  Wirathu.
Angka  969  menjadi  nama  pergerakan  untuk  mendorong  warga memboikot bisnis orang Rohingya. 54
Menurut  Oegroseno,  akar  masalah  pengungsi  Rohingya adalah  konflik  antara  etnik  muslim  Rohingya  dengan  etnis  Buddha Rakhine  sejak  1942.  Puncaknya  adalah  konflik  pada  2012  dengan korban  192  orang  meninggal  dunia,  265  orang  cedera,  8.614 bangunan  hancur,  32  masjid  dan  22  wihara/biara  dibakar,  dan 100.000  orang  mengungsi.  Bila  akar  masalah  ini  tidak  diselesaikan, penerapan  hukum  internasional  hanyalah  debat  akademik,  tak memberikan  penyelesaian  permanen  dan  kita  tidak  bisa  berharap pengungsi  Rohingya  tak  akan  mendarat  lagi  di  perairan  Indonesia. Berbekal pengalaman Indonesia berupa (1) sebagai mediator konflik yang rumit, seperti inovasi Indonesia dalam penyelenggaraan Coctail Party  dan  Jakarta  Informal  Meeting  pada  1980-an  yang  berhasil menyelesaikan  konflik  Indochina  dan  menciptakan  perdamaian  di Asia  Tenggara.  Begitu  pula  mediator  antara  pemerintah  Filipina dengan  MNLF  dalam  meredam  konflik  di  Mindanao,  (2) berpengalaman menerima mediator asing dalam penyelesaian konflik dalam negeri di Aceh yang berlangsung 10 tahun. Model penyelesaian Aceh  dijadikan  rujukan  dunia,  (3)  mengelola  konflik  bilateral  yang sensitif, seperti membangun kembali hubungan dengan Timur Leste pascakemerdekaan Timor Leste dari Timor-Timur, (4) mengelola dan menyelesaikan  pengungsi  Vietnam  yang  jumlahnya  hampir seperempat  juta  orang  di  Pulau  Galang  melalui  mekanisme pertemuan internasional di Geneva, (5) Indonesia mematahkan mitos bahwa  demokrasi  tak  akan  berkembang  di  negera  Islam,  dan  (6) Indonesia bermitra dengan Uni Eropa dan AS yang menjadi tumpuan bantuan ekonomi bagi Myanmar. Langkah strategis Indonesia dalam menyelesaikan masalah ini, antara lain menyelenggarakan pertemuan regional  masalah  Rohingya  dengan  menghadirkan  negara  terkait, seperti  Myanmar,  Thailand,  Malaysia,  dan  Banglades  dan  negara donor, seperti Uni Eropa dan AS dan organisasi internasional seperti UNHCR, IOM, Bank Dunia, dan Asean Development Bank (ADB).
54 Redi Panuju. Jurnalisme Konflik Rohingya. Kompas, Rabu 6 September 2017, h.7.
Indonesia dapat menggunakan mekanisme di bawah Bali Democracy Forum untuk memediasi. 55 Bali forum tidak membahas Rohingya.
Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  pantai  luas,  secara alami  memungkinkan  disinggahi  pengungsi.  Di  sisi  lain,  Indonesia belum  menjadi  anggota  konvensi  tentang  Pengungsi  1951  tetapi rentan menjadi tempat mengadu bagi pengungsi. Hal ini sebagaimana ketidakpastian dan rasa frustasi membuat puluhan pengungsi berasal dari  Afganistan,  Irak,  Yaman,  dan  Sudan,  Rabu  8  Februari  2017 berunjuk rasa di depan kantor perwakilan UNHCR di Jakarta. Yasser pengungsi  dari  Irak  menyatakan,  telah  bertahun-tahun  ia  membawa keluarganya  berpindah-pindah  mulai  dari  Baghdad,  Kuala  Lumpur, Pekanbaru, Bogor, dan terakhir di emperan gedung tempat UNHCR berkantor  di  Jakarta.  Dirjen  Multilateral  Kemenlu  RI  Hasan  Kleib menyatakan,  Indonesia  tak  memiliki  domain  untuk  memastikan penempatan  para  pengungsi,  hanya  Negara  transit,  tidak berkewajiban  menyediakan  atau  memberi  izin  kerja  bagi  pengungsi. Juru  bicara  UNHCR  di  Jakarta  Mitra  Salima  menyatakan,  saat  ini lebih  dari  65  juta  orang  menjadi  pengungsi  dunia,  20  juta  orang mendapat  status  pengungsi  dari  UNHCR,  kurang  dari  1  persennya dari 20 juta mendapatkan kesempatan ditempatkan kembali di negara ketiga. Ada 14 ribu pengungsi dan pencari suaka tinggal di Indonesia yang sebagian tinggal di rumah detensi imigrasi. 56

## 7. Solusi dan Kontribusi
Pemerintah  Indonesia  dalam  konflik  di  Rakhine  Utara Myanmar memosisikan sebagai pihak ketiga untuk menengahi proses resolusi  konflik,  baik  dari  sisi  pendekatan  pemerintah  maupun kelompok  masyarakat  sipil.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  perlu  terus melakukan  politik  merangkul  kepada  Myanmar.  Apalagi  di  tengah tekanan yang besar dari dunia internasional, sehingga Indonesia dapat menempatkan  diri  sebagai  teman  bicara,  melanjutkan  bantuan kemanusiaan  yang  disalurkan  untuk  mengatasi  dampak  dari  konflik. Sementara konfliknya sendiri perlu penanganan lain yang juga serius. Tanpa  dihentikannya  konflik  tersebut,  maka  akan  terus  berjatuhan korban dan pengungsi maka perlu langkah. Pertama, resolusi konflik
55 Arif Havas Oegroseno. Penanganan Komprehensif Rohingya. Kompas , 27 Mei 2015, h.6.
56 Kompas , Kamis, 9 Februari 2017.
atau  menyelesaikan  akar  masalah  konflik  antar-pihak  yang  bertikai. Faktor-faktornya  yaitu  kebijakan  diskriminatif,  perebutan  sumber daya  dan  kesempatan  ekonomi,  serta  kepentingan  dominasi kekuasaan  politik.  Kedua, peace  building atau  pembangunan perdamaian  yaitu  membangun  kembali  hubungan  positif antarmasyarakat  rentan  dari  kedua  belah  pihak  untuk  saling berinteraksi, menghilangkan stereotip negatif dan kecurigaan, hingga menjalin  hubungan  yang  saling  bergantung.  Kepercayaan  yang diberikan Myanmar kepada Indonesia untuk ikut menyelesaikan krisis Rohingya  diharapkan  dapat  mendorong  ASEAN  agar  lebih memperhatikan  persoalan  hak  asasi  manusia  yang  melampaui  batas- batas negara.
Melakukan  langkah  diplomatik,  pemerintah  RI  perlu mempertimbangkan langkah atas masukan pakar. Menurut Awaludin, diplomasi  Indonesia  harus  menekankan  pendekatan soft diplomacy (persuasi) karena Myanmar adalah rezim yang baru memasuki babak pencerahan yang sensitif dengan campur tangan pihak asing. Langkah diplomasi  kehati-hatian  dan  tak  boleh  terkesan  memaksakan kehendak apalagi menyalahkan Myanmar. Diplomasi acapkali dengan cara  senyap,  tidak  gagap  gempita  yang  diukur  dengan  pencapaian, bukan  proses.  Strategi  dengan  alasan  kemanusiaan  yang  bersifat universal adalah cara yang paling elegan. 57 Menurut Djumala, ada tiga karakter  utama  diplomasi  pada  tataran  teoretik  dan  praksis,  yakni dialog, kompromi, dan antikekerasan. Dialog merupakan inti perilaku diplomasi,  kedua  belah  pihak  harus  menghormati  status  masing- masing.  Indonesia  menghormati  status  Myanmar  sebagai  negara berdaulat,  Menlu  RI  menemui  pemimpin  Myanmar  dan  melihat langsung  fakta  di  lapangan,  dipercaya  mampu  menumbuhkan pemahaman  masalah  secara  obyektif  dan  komprehensif.  Kedua, kompromi; Dalam diplomasi, tak pernah terjadi kenginan satu pihak terpenuhi dengan mengorbankan keoentingan pihak lain. Terkait isu Rohingya,  ada  dua  kutub  kepentingan  yakni  Myanmar  ingin  etnis Rohingya  keluar  dari  Rakhine,  sedangkan  masyarakat  internasional mendesak  agar  Rohingya  tetap  tinggal  di  Rakhine  berikut  haknya sebagai  warga  Negara.  Di  lapangan  terjadi  konflik  sehingga memerlukan  suasana  kondusif  dan  kedua  belah  pihak  kompromi
57 Hamid Awaludin. Nestapa Rohingya. Kompas , Kamis 7 September 2017, h.
6.
menahan  diri  untuk  memulihkan  keamanan.  Dari  situ  baru  bisa duduk  semeja  untuk  mencari  solusi  politik.  Ketiga,  antikekerasan; diplomasi  bisa  efektif  jika  diterapkan  tidak  dengan  kekerasan  fisik. Penghentian  kekerasan  merupakan  prekondisi  untuk  menyalurkan bantuan  kemanusiaan.  Bertemunya  Menlu  RI  dengan  Suu  Kyi menyampaikan  usulan  Formula  4+1  jika  ditelisik  butir  1,2,  dan  3 mengandung  karakter  utama  diplomasi  yakni  kompromi.  Dunia mencatat, Menlu RI merupakan pejabat asing pertama yang diterima Myanmar sejak kekerasan pada Agustus 2017. Diterimanya Indonesia karena  diplomasi  yang  santun,  tegas,  dan  cerdas,  juga  Indonesia sebagai  Negara  muslim  terbesar  di  dunia  yang  moderat.  Moderasi politik dalam sosiokultur menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menghargai  pluralisme  sebagaimana  Myanmar  yang  multietnik  dan agama melihat Indonesia sebagai model. 58 Menurut Srikadini perlunya diplomasi kemanusiaan yang berbeda dengan diplomasi perdagangan, keamanan, dan lingkungan karena terikat pada konteks sebuah krisis, dalam waktu tertentu/ ad hoc , dan teritorial tertentu dengan jangkauan yang  luas.  Keberhasilannya  ditentukan  oleh,  pertama,  komitmen pembuat  kebijakan  dan  pemimpin  Negara  untuk  lebih mengutamakan kepentingan masyarakat rentan yang terkena dampak krisis.  Kedua,  akses  kemanusiaan  yang  lebih  luas.  Ketiga, memobilisasi  sumber  daya.  Keempat,  fasilitasi  terhadap partnership bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak.  Penguatan  diplomasi kemanusiaan  Indonesia  makin  kuat  pertama,  pemerintah  Myanmar melemah  terhadap  Rohingya  akibat  tekanan  dunia  internasional. Kedua, menggunakan metode diplomasi tidak langsung dengan tanpa menyalahkan  Myanmar  dan  tak  mempermalukannya  ( not  blaming  and not  shaming ).  Ketiga,  memobilisasi  kerja  sama  dengan  organisasi kemanusiaan lain. 59
Ragam  upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintahan  Jokowi- Jusuf  Kalla  masih  dihadapkan  dengan  problem  pokok  yang  belum terselesaikan. Hingga minggu kedua September 2017, data UNHCR, ada  270.000  pengungsi  Rohingya  di  Banglades  yang  membutuhkan air bersih, sanitasi, dan bahan makanan secepatnya. Banglades sebagai
58 Darmansjah Djumala. Diplomasi untuk Rohingya. Kompas , Sabtu 9
September 2017, h.7.
59 Annisa Gita Srikandini. Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Myanmar. Kompas , Jumat 8 September 2017, h.7.
negara  termiskin  di  dunia  membuka  lahan  607  ha  untuk  kamp pengungsi dan mengusulkan pembentukan zona aman yang dikelola lembaga  kemanusiaan.  Persoalannya,  Myanmar  harus  menghentikan kekerasan  pada  Rohingya  dan  menerima  kembali. 60 ARSA  pada Minggu  10  September  2017  menyatakan  gencatan  senjata  selama sebulan untuk memberi kesempatan bantuan kemanusiaan masuk ke Myanmar.  Data  Lembaga  Dokter  Lintas  Batas  (MSF)  sejak  operasi militer  tentara  Myanmar  digelar  di  Rakhine  sejak  25  Agustus–24 September  2017  ada  6.700  warga  Rohingya  tewas  (kebanyakan tertembak/69  persen,  ada  yang  diperkosa,  dipukul/  5  persen,  dan dibakar  hidup-hidup/9  persen,  usia  anak  tewas  akibat  ditembak  ada 730  anak)  bagi  yang  selamat,  selanjutnya  mengungsi  di  kamp pengungsian  Cox’s  Bazar,  Banglades.  Warga  yang  selamat  tersebut, ada  11.000  yang  disurvei  MSF  memberi  data  tersebut.  PBB menyatakan  bahwa  perilaku  Myanmar  terhadap  Rohingya  adalah pembasmian  etnis  (genosida).  Pemerintah  Myanmar  berdalih  bahwa korban  tersebut  imbas  penyerangan  Rohingya  pada  polisi. 61 Dalam aspek lain, pengungsi dari etnis Rohingya yang menyelamatkan diri ke Banglades  merupakan  korban  persekusi  ( well-founded  fear  of  being persecuted ).  Persekusi  merupakan  pelanggaran  berat  yang  dilakukan dengan  sengaja  terhadap  hak  dasar  manusia  yang  bertentangan dengan  hukum  internasional.  Pihak  yang  dipersekusi  karena perbedaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jender, dsb. Pelaku  persekusi  merupakan  pelanggar  berat/serius  terhadap  hak dasar manusia yang diatur dalam hukum internasional karena sifatnya diskriminatif dan menyengsarakan.
Respon Dunia atas Rakhine tahun 2017 antara lain 62 Waktu Lembaga/Negara Peduli Respon 29/8/ 2017 PBB Sekjen PBB meminta Banglades membantu Rohingya 29/8/ 2017 Komisi independen penanganan Rohingya Agar kewarganegaraan etnis Rohingya diakui
60 Kompas , Sabtu 9 September 2017.
61 Kompas , Jumat 15 Desember 2017.
62 Kompas, Rabu dan Jumat 6 dan 8 September 2017.
Myanmar 29/8/ 2017 Thailand Siap menerima pengungsi Rohingya 29/8/2017 Banglades PM Banglades: meminta AS menekan Myanmar agar menghentikan masuknya pengungsi Rohingya di Banglades 30/8/2017 Turki Menlu Turki: Agar Banglades membuka perbatasannya, Turki siap membantu pembiayaannya. 1/9/ 2017 Indonesia Presiden Jokowi: Indonesia menyesalkan dan membantunya 3/9/2017 Bulan Sabit Merah Iran 40 ton bantuan makanan (Rp 1,3 miliar), perawatan, sanitasi 7/9/2017 Pusat Manajemen Bencana Muhammadiyah Merencanakan membangun pasar perdamaian di Rakhine
Selain itu, Amerika memberikan tambahan bantuan 47 juta dollar AS sehingga bantuan  yang  dikucurkan  sebanyak  87  juta  dollar  AS  sejak Agustus 2017 kepada Rohingya. 63
63 Kompas , Jumat 24 November 2017.
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 2019

## 8. Minimnya Peran ASEAN
Menurut Amnesty International, krisis yang terjadi di Rakhine tidak dapat diakhiri jika politik apartheid masih eksis. Apartheid sejak 1982  dengan  diberlakukannya  UU  Kewarganegaraan  yang  tidak mengakui  Rohingya  sebagai  orang  Myanmar.  Tim  Penyelidik Amnesty  International  untuk  isu  Rohingya,  sejak  November  2016- 2017  menemukan  fakta,  pada  tahun  2012,  kebijakan  apartheid semakin buruk seperti pelarangan dari pemerintah Myanmar terhadap orang Rohingya pada sebuah desa bila menggunakan jalan tapi hanya sungai,  tidak  boleh  meninggalkan  wilayah  desa  atau  kecamatannya kecuali izin khusus karena tiap desa ada pos khusus untuk memeriksa izin.  Akibatnya,  banyak  warga  Rohingya  tidak  bisa  bekerja, bersekolah,  dan  tidak  mengakses  layanan  kesehatan.  Akhir  2017, warga  juga  dilarang  berpolitik  praktis.  Suu  Kyi  tak  mampu  berbuat banyak  karena  pembuat  peraturan  dan  pelaksana  apartheid  adalah lembaga  serta  orang  yang  dikuasai  militer.  Sebelum  Liga  Nasional untuk  Demokratik  (NLD)  yang  dipimpin  Suu  Kyi  menang  dalam pemilu  2015,  militer  Myanmar  berkuasa  selama  40  tahun  membuat aturan  untuk  mempertahankan  kekuasaannya.  Hampir  seluruh pejabat  dan  birokrat  adalah  tentara  atau  bekas  tentara  yang  patuh pada atasannya. Dari 11 anggota Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional,  6  orang  ditunjuk tatmadaw (militer  Myanmar),  Dewan berwenang  membekukan  pemerintahan.  Dewan  mengontrol Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Urusan  Perbatasan,  dan Kementerian  Pertahanan.  Kementerian  tersebut  yang  berwenang membuat kebijakan yang apartheid. Ada 25 persen anggota parlemen ditunjuk  Tatmadaw.  Tatmadaw  terlibat  kekerasan  masif  di  Rakhine sejak  2012.  Pada  Agustus  2017,  Panglima  Tatmadaw  Jenderal  Min Aung  Hlaing  melancarkan  operasi  brutal  setelah  30  pos  polisi diserang pemuda Rohingya (ARSA), membunuh polisi dan merampas senjatanya.  Menlu AS Rex Tillerson setelah berkunjung ke Myanmar dan bertemu dengan beberapa tokoh menyimpulkan, Myanmar telah melakukan  pembersihan  etnis  terhadap  Rohingya. 64 Tillerson mengadakan  perjumpaan  pula  dengan  Penasehat  Negara  Myanmar Aung  San  Suu  Kyi  dan  Panglima  Angkatan  Bersenjata  Myanmar Jenderal  Min  Aung  Hlaing.  Hasil  pertemuan  itu,  Tillersen menyatakan,  pentingnya  investigasi  independen  dan  imparsial  untuk
64 Kompas , Minggu 26 November 2017.
menyelidiki  semua  tuduhan  yang  ditujukan  pada  militer.  Siapa  pun yang melakukan harus bertanggung jawab. 65
Amnesty menambahkan, ASEAN cenderung berlindung pada prinsip untuk tidak saling mencampuri atau nonintervensi. Pada KTT ke-31  ASEAN  November  2017  tidak  memasukkan  kata  Rohingya dalam  dokumen  akhir. 66 Menyikapi  krisis  Rohingya,  Sekretariat ASEAN  Kamis  16  November  2017  menyatakan,  memilih menyatakan  dukungan  kepada  pemerintah  Myanmar  yang menggandeng Palang Merah dan komunitas internasional menggelar program  kemanusiaan  di  Rakhine  dan  perlunya  perluasan  akses bantuan  kemanusiaan  untuk  memastikan  keselamatan,  mengakhiri kekerasan,  dan  memulihkan  keadaan.  Dokumen  setebal  28  halaman itu  lebih  menggunakan  istilah  orang  terdampak,  bukan  Rohingya. Pemimpin  ASEAN  memilih  memfokuskan  perhatian  pada  misi kemanusiaan  dan  pemulihan  stabilitas. 67 Selama  ini  ASEAN  tidak mampu  berbuat  banyak  ketika  muncul  persoalan  kemanusiaan  yang terjadi di dalam batas negara masing-masing anggota karena ASEAN menganut  prinsip  non-intervensi.  ASEAN  belum  mengeluarkan pernyataan apa pun terkait krisis kemanusiaan di Myanmar. Problem di  kawasan  ASEAN,  kita  terjebak  pada  semangat  komunal kedaulatan,  semangat  komunal  nonintervensi  yang  menghambat terdorongnya  kemajuan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia.  Prinsip  nonintervensi,  yang  tercantum  dalam  Piagam ASEAN  pada  1967,  memberikan  legitimasi  kepada  para  anggota ASEAN  untuk  tidak  mencampuri  urusan  internal  negara  masing- masing.  Human  Rights  Watch  (HRW)  yang  memfokuskan  laporan perihal  penggunaan  kekerasan  seksual  menyimpulkan  terjadinya kejahatan kemanusiaan dan genosida oleh militer Myanmar. 68
Dengan  tekanan  dari  berbagai  pihak,  Myanmar  dan Bangladesh  akhirnya  menyepakati  perjanjian  repatriasi  migran Rohingya  ke  Negara  Bagian  Rakhine,  Myanmar.  Kesepakatan pengaturan  cara  pemulangan  pengungsi  yang  ditandatangani  oleh wakil Myanmar dan Bangladesh di Naypyidaw, Myanmar pada Kamis 23 November 2017. Proses pemulangan ditargetkan dalam dua bulan.
65 Kompas , Kamis 16 November 2017.
66 Kompas , Rabu 22 November 2017.
67 Kompas , Rabu 17 November 2017.
68 Kompas , Rabu 17 November 2017.
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 2019
Akan tetapi, belum ada kejelasan jumlah warga Rohingya yang akan dipulangkan.  Padahal,  sebagian  enggan  kembali  ke Rohingya  kecuali diberi  kewarganegaraan  penuh  oleh  Myanmar.  Bangladesh  hingga akhir November 2017 menampung 620.000 orang Rohingya di Cox’s Bazar karena lari dari operasi militer Myanmar, meski militer berdalih operasi  digelar  untuk  kelompok  radikal  Pasukan  Pembela  Arakan Rohingya  (ARSA).  Sementara  itu,  di  tengah  sorotan  dunia,  militer Myanmar  dan  militer  China  mempererat  kerja  sama  militer  dan ekonomi.  China  membangun  jaringan  pipa  di  Myanmar  untuk mengalirkan  gas  dan  minyak  dari  Teluk  Benggala  ke  penyulingan  di Yunnan  yang  melewati  Rakhine.  Selama  ini,  China  mengandalkan Selat  Malaka  untuk  jalur  pasokan  migas. 69 Di  tengah  meredanya ketegangan, Rabu 20 Desember 2017 Myanmar menolak kedatangan pelapor khusus PBB untuk HAM Januari 2018. Tugasnya menggelar penyelidikan  independen  soal  HAM  atas  dugaan  PBB  bahwa Myanmar  melakukan  genosida  terhadap  warga  Rohingya.  Alasan penolakan karena dianggap bias atau tidak obyektif. 70
Pada  perkembangannya,  nasib  pengungsi  Rohingya  belum tuntas.  Pengungsi  ditampung  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bireuen, Aceh  di  sanggar  kegiatan  belajar  (SKB).  Sanggar  akan  digunakan untuk  pelatihan  pegawai  dan  kegiatan  lain.  Tahun  2019  tak dianggarkan  penanganannya  oleh  Bireuen.  Dari  79  pengungsi  yang terdampar  Jumat  20  April  20018,  34  melarikan  diri  dari penampungan.  Badan  urusan  pengungsi  PBB  pun  menghentikan subsidi  anggaran.  Penjagaan  pengungsi  sangat  lemah  karena  tak  ada biaya pengamanan. Pengamanan hanya dilakukan oleh Satpol PP dan relawan  tanggap  bencana. 71 Selanjutnya  72  orang  dari  79  pengungsi tersebut  kabur  secara  bertahap  ke  Malaysia  melalui  Sumatera  Utara. Masih ada 7 orang bertahan yakni 2 perempuan, 2 lelaki, dan 3 anak- anak. Sepanjang Desember 2018 hingga Maret 2019 terdapat  11 kali imigran  kabur  pada  malam  hari. 72 Kondisi  tersebut,  bara  masih menganga  di  Rakhine.  Serangan  60  anggota  pemberontak  Tentara Arakan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar Sabtu tengah malam 9 Maret  2019  menewaskan  sembilan  polisi  Myanmar.  Padahal,
69 Kompas , Jumat 24 November 2017.
70 Kompas , Jumat 22 Desember 2017.
71 Kompas , Senin 21 Januari 2019.
72 Kompas , Jumat 8 Maret 2019.
seminggu  sebelumnya  militer  Myanmar  mengumumkan  gencatan senjata sepihak terhadap kelompok etnis bersenjata di Myanmar. 73
Hingga  ditulisnya  naskah  ini,  Indonesia  merupakan  negara yang  dipercaya  pemerintah  Myanmar  yang  ditandai  diterimanya Menteri  Luar  Negeri  Retno  Marsudi  oleh  Aung  San  Suu  Kyi  yang menjabat  Konseler  Negara  atau  pemimpin  tertinggi  (yang sebenarnya)  di  Myanmar,  Senin  04  September  2017.  Indonesia  juga telah  menyerahkan  bantuan  pembangunan  rumah  sakit  kepada pemerintah  Myanmar  untuk  komunitas  Rakhine  pada  Selasa  10 Desember  2019.  Rumah  sakit  tersebut,  menurut  Dubes  RI  untuk Myanmar,  Iza  Fadri,  merupakan  hasil  kesepakatan  antara  Presiden Myanmar U Htin Kyaw da Wapres RI, Jusuf Kalla (saat itu) di sela- sela  KTT  Asia-Europe  Meeting  (ASEM)  di  Mongolia  tahun  2016. Pembanguan  tersebut  merupakan  kolaborasi  antara  MER-C (organisasi  kemanusiaan  Indonesia),  Palang  Merah  Indonesia  (PMI) dan komunitas masyarakat Buddha Indonesia (Walubi). Rumah sakit tersebut  bangunan  utamanya  seluas  2.214  m,  luas  tanah  4.644  m, bangunannya  meliputi  ruang  utama  (ruang  operasi,  UGD,  ruang pindai sinar X/X-Ray). 74
Oleh karena itulah, selain memberikan bantuan kemanusiaan, Indonesia  menjadi  "penghubung"  dari  negara-negara  lain  yang ingin membantu  menyelesaikan  persoalan  di  Myanmar.  Hal  ini membutuhkan  solusi  diplomatik  Indonesia,  baik  melalui  ASEAN atau melalui diplomasi bilateral Indonesia dengan Myanmar.

## C. Penutup
Kepedulian  pemerintah  Indonesia  atas  penderitaan  yang dialami  etnis  muslim  Rohingya  di  Myanmar  akibat  arogansi pemerintahan Myanmar sebagai wujud pelaksanaan politik luar negeri yang  bebas  dan  aktif.  Dua  upaya  riil  berupa  pemenuhan  kebutuhan hidup bagi pengungsi Rohingya dan upaya diplomatik perlu dievaluasi keberlangsungan  dan  keberhasilannya.  Bila  tidak  dikawal,  genosida menjadi  bukti  keangkuhan  negara  dan  warga  mayoritasnya  terhadap minoritas  tak  akan  berakhir.  Problem  mendasar  yang  harus  disikapi pemerintah RI adalah upaya membangkitkan kepedulian ASEAN atas penderitaan  Rohingya.  Ketidakpedulian  ini  akibat  prinsip  Negara
73 Kompas , Senin 11 Maret 2019.
74 CNNIndonesia.com, Rabu 11 Desember 2019.
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 2019
ASEAN  untuk  tidak  mencampuri  dan  non-intervensi  masalah  yang dihadapi Myanmar pada Rohingya. Dalih ini merupakan wujud tidak pekanya  ASEAN  atas  nasib  Rohingya.  Peran  PBB  (UNHCR)  perlu didukung oleh negara lain agar persoalan pengungsi tak berlarut-larut tanpa  kendali.  Hal  yang  perlu  dikawal  dan  dievaluasi  adalah pelaksanaan  repatriasi  migran  Rohingya  ke  Negara  Bagian  Rakhine, Myanmar  berdasarkan  kesepakatan  pengaturan  cara  pemulangan pengungsi  pada  Kamis  23  November  2017.  Proses  pemulangan ditargetkan  dalam  dua  bulan.  Persoalan  pengungsi  merupakan persoalan  global  sehingga  perlunya  dimunculkan  gagasan  perlunya Indonesia  menjadi  anggota  Konvensi  tentang  Pengungsi  1951  dan Protokol  1967  tentang  Status  Pengungsi.  Penanganan  pada pengungsi, Indonesia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  Pasal  1  ayat  9,  Pasal  10  dan  Pasal  13  yang  mengatur perihal  orang  asing.  Perlindungan  hukum  bagi  pengungsi  sesuai ketentuan  Konvensi  Pengungsi  1951  meliputi  prinsip  tidak memulangkan  ( nonrefoulment ),  tidak  mengusir  ( nonexpulsion ),  tak membedakan  ( nondiscrimination ),  tak  melakukan  tindak  pidana. Keanggotaan  konvensi  pada  dasarnya  sebagai  bukti  nyata mewujudkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

## Daftar Pustaka
Awaludin,  Hamid. Nestapa  Rohingya.  Kompas ,  Kamis  7  September 2017.
Djumala,  Darmansjah. Diplomasi  untuk  Rohingya.  Kompas ,  Sabtu  9
September 2017.
Oegroseno,  Arif  Havas. Penanganan  Komprehensif  Rohingya.  Kompas ,  27 Mei 2015. Panuju,  Redi. Jurnalisme  Konflik  Rohingya.  Kompas Rabu  6  September
2017.
Saifullah. Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2010. Singh,  Bilveer. Tantangan  Orang  Rohingya  Myanmar  Menghadapi  Satu Minoritas  Teraniaya  dan  Implikasi  untuk  Keamanan  Nasional dan Regional . UGM Press: Yogyakarta. 2014.
Srikandini,  Annisa  Gita. Diplomasi  Kemanusiaan  Indonesia  di  Myanmar.
Kompas , Jumat 8 September 2017.