## Peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam Menarik  Investasi Asing di Kota Batam
M. Syuzairi 1 , Yustika Anggitarius 2 , Abdul Djalal 3 , Bunga Paramita 4
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Provinsi Kepulaua Riau, Indonesia
ABSTRAK  : Investasi  merupakan  factor  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara dikarenakan mampu meningkatkan kualitas produksi serta mampu menciptakan dan meyerap tenaga kerja. Penelitian  ini  membahas  mengenai peran BP Batam dalam  mengembangkan  nilai  investasi melalui kegiatan promosi. Kegiatan Promosi yang dilakukan merupakan bentuk Diplomasi Publik. Diplomasi Publik adalah bentuk dari praktik memperkenalkan dan memasarkan suatu sumberdaya guna mencapai tujuan kepentingan Nasional. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa BP Batam dalam melaksanakan perannnya mempromosikan Batam sebagai kawasan target investasi melalui diplomasi  public  sudah  berperan  dengan  baik,  Namun  Hasil  yang  diterima  belum  bisa  dikatan berhasil dikarenakan Batam belum mampu untuk bersaing dengan Kawasan khusus di negara lain dikarenakan masih banyak menghadapi kendala yang menjadi tugas rumahan tiap tahunnya. Kata Kunci : Investasi Asing; Diplomasi Publik; Promosi
ABSTRACT : Investment is an important factor in a country's economic growth because it is able  to  improve  the  quality  of  production  and  is  able  to  create  and  absorb  labor.  This  research discusses  the  role  of  BP  Batam  in  developing  investment  value  through  promotional  activities. Promotional activities carried out are a form of Public Diplomacy. Public Diplomacy is a form of the  practice  of  introducing  and  marketing  a  resource  to  achieve  the  objectives  of  the  National interest. In this study, it was found that BP Batam in carrying out its role in promoting Batam as an investment  target  area through  public  diplomacy  has  played  a  good  role,  but the results  received have not been able to be successfully categorized because Batam has not been able to compete with special areas in other countries because there are still many obstacles that become home tasks every year.
Keywords : Foreign Investment;  Public Diplomacy; Promotion
Email : msyuzairi@umrah.ac.id , yustika@gmail.com , abduljalal597@gmail.com , bungaparamita1@umrah.ac.id
@Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji

## I. PENDAHULUAN Latar Belakang
Percepatan  investasi  asing  sebuah  negara menjadi  sangat  penting  dalam  sektor penanaman  modal,  karena  kegiatan  ini mampu  menciptakan  investasi  yang  dapat menambah  stok  modal  ( capital  stock ). Meningkatnya  stok  modal  yang  ada  juga mampu meningkatkan produktivitas, jumlah,  dan  kualitas  modal  yang  nantinya
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi  serta  mampu  menyerap  tenaga kerja yang dimiliki.
Pempercepatan    pertumbuhan  ekonomi diharapkan  dapat    menyerap  tenaga  kerja. Dengan  terserapnya  tenaga  kerja  mampu mengurangi  pengangguran,  kesejahteraan masyarakat  meningkat.  Investasi  juga memungkinkan adanya pertukaran teknologi dan ilmu pengetahuan ke negara
berkembang oleh negara maju.
Pendapatan nasional adalah salah satu tolak ukur penempatan sumberdaya yang efektif. Kapasitas pendapatan nasional yang mempu dihasilkan
menggambarkan seberapa  efisien  sumberdaya  yang  ada (meliputi  tenaga  kerja  dan  modal). Sumberdaya  tersebut  juga  dipergunakan sebagai  alat  ukur  kekayaan  suatu  negara yang  adalah  pendapatan  nasional  per kapita,  sedangkang  alat  ukur  efisiensi adalah pendapatan per tenaga kerja.
Kawasan Perdagangan Bebas khususnya di Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  diharapkan dapat  membentuk  iklim  investasi  yang ideal  serta  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi melalui penanam modal asing dan membantu mengembangkan
perekonomian.  Dalam  PP  No  46,  47,  48
Tahun  2007  menetapkan  3  wilayah Kawasan Perdagangan
Bebas dan
Pelabuhan  Bebas  (KPBPB)  yaitu  wilayah KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun. Dari ketiga  KPBPB  yang  ditetapkan  pada Peraturan Pemerintah diatas KPBPB Batam merupakan  penyumbang  investasi  terbesar di provinsi kepulauan riau (Perkembangan Realisasi  Investasi  Penanaman  Modal Asing  Provinsi  Kepulauan  Riau  2014, 2015,2016,2017,2018).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No. 34/1984, Batam pada awalnya hanya terdiri dari 3 kecamatan Belakang Padang, Batam Barat  dan  Batam  Timur,  melalui  terbitnya Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2005 diperluaslah  kecamatan  di  Pulau  Batam menjadi  12  kecamatan  yaitu,  Belakang Padang,  Batu  Ampar,  Sekupang,  Bulang, Galang, Batam Kota, Sagulung, Sei Beduk, Nongsa, Lubuk Baja, Bengkong, Batuaji.
Batam  pada  awalnya  berstatus  kota administrative,  yang  kemudan  diubah sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 53/1999  dan  diubah  melalui  Undang- Undang No 13/2000 menjadi status Daerah Otonom  Kota  Batam.  Dengan  adanya perubahan yang terjadi berpengaruh terhadap perkembangannya terutaman mengenai  tata  kelola  pemerintahan  yang mana  menyangkut  dua  lembaga  yaitu
Pemerintah  Kota  Batam  dan  Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan  Pelabuhan  Bebas  Batam.  Sejak berlakunya UU Otonomi Daerah Nomor 33 Tahun 1999. Otorita Batam pun saat itu pun harus  menyerahkan  sebagian  kewenangan mereka  kepada  Pemerintah  Kota  Batam. Kemudian lewat PP Nomor 46 Tahun 2007 Otorita  Batam  diubah  menjadi  Badan Pengusahaan  (BP)  Batam  yang  berada  di bawah Dewan Kawasan Pusat Batam yang diketuai Darmin Nasution mentri perekonomian.
FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
Pengelolaan  Batam,  yang  merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,  saat  ini  tidak  lagi  memiliki  otoritas penuh  dari  Badan  Pengusahaan  Batam. Batam  telah  berkembang  menjadi  daerah administratif yang memungkinkan bercampurnya  peran  Pemerintah  Daerah, Pemerintah Pusat (melalui kementerian/lembaga), dan Badan
Pengelola  Kawasan  (yang  berada  dibawah Dewan Kawasan yang formaturnya adalah Pemerintah  Daerah  dan  instansi  vertikal Pusat di Daerah).
Pengelolaan  yang  tidak  satu  atap  atau adanya  pengelolaan  oleh  berbagai  pihak tersebut,  menyebabkan  pengembangan kawasan  Batam  menjadi  tidak  berfokus pada  tujuan  awal    pembentukan  kawasan, yaitu  pemasukan  devisa  hasil  ekspor  yang signifikan, berkembangnya industri sehingga  membuka  lapangan  kerja  seluas- luasnya,  meningkatkan  penanaman  modal asing maupun domestik dengan perusahaan baru yang terus tumbuh, dan meningkatkan arus  wisatawan  akiibat  berkembangnya ekonomi  kreatif  dan  industri  pariwisata. Hal ini tercermin melalui surplusnya neraca perdagangan  yang  relatif  stagnan,  jumlah penduduk  yang  terus  tumbuh  sementara angkatan  kerja  yang  terus  menurun, pertumbuhan  sektor  perdagangan  dan bangunan yang lebih tinggi dari pada sektor industri,  dan  industri  pariwisata  yang berbasis  pada  barang  konsumtif.  Kondisi tersebut menimbulkan kompleksifitas, karena perekonomian Batam dibentuk oleh insentif  fiskal  Pemerintah  memberikan intensitif  tersebut  berupa  pembebasan pajak, bea dan cukai. Sehingga seharusnya diharapkan  terdapat  hubungan  langsung antara investasi Pemerintah berupa belanja negara  dari  APBN/APBD  dan  oportunitas hilangnya  pendapatan  negara,  terhadap
kinerja  struktur  ekonomi  kawasan  yang berkembang  ke  arah  penguatan  sektor industri berbasis ekspor.
Permasalahan kelembagaan tersebut membentuk  keterbatasan  pengembangan ekonomi  Batam,  dimana  BP  Batam  yang seharusnya memiliki peran sebagai organisasi  berbasis  bisnis  dengan  tujuan pengembangan  ekonomi  Batam  hanya menjadi  Lembaga  konvensional  yang hanya bersifat administrative dan
pelayanan public. BP  Batam  sendiri  merupakan  badan  yang bekerja  langsung  dibawah  kendali  Menko Pereokonomian  selaku  Ketua  Dewan
Kawasan Nasional untuk mengatur pelayanan  perizinan  penanaman  modal asing  di  Batam.  Hal  ini  dimaksud  untuk dapat  memajukan  penanaman  modal khususnya asing
Dalam  mengembangkan  Investasi  BP Batam  yang  memiliki  wewenang  penuh dalam  pengelolaan  ekonomi  di  Pulau Batam  untuk  menarik  peminat  dalam menanamkan  modal  dengan  adanya  pasar bebas/ global seharusnya dapat menjalankan perannya sebagai aktor negara dikarenakan target pemerintah adalah para investor  penanam  modal  asing,  lantas langkah yang perlu diambil selain melakukan promosi adalah dengan melakukan diplomasi dimana dalam hal ini diplomasi  yang  ditujukan  bukan  hanya sekedar antarpemerintah negara melainkan Stakeholder non  pemerintah  seperti  pihak swasta, dan para investor.
FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tabel  1.1  Perkembangan  Realisasi
Penanaman  Modal  Asing  di  Kepulauan Riau No Tahun Jumlah Proyek Investasi (juta US$) 1 2014 128 392.100.000 2 2015 594 640.400.000 3 2016 880 519.100.000 4 2017 812 103.100.000 5 2018 804 813.248.000 6 2019 (Q1) 399 454.867.000 Sumber:  Publikasi  Badan  Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan data Publikasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dimana pada tahun 2014 menuju 2015 Provinsi Kepulauan  Riau  mengalami  kenaikan dengan  sangat  besar  jumlah  proyek  dari 128 proyek menjadi 594 proyek dan jumlah ini  berbanding  lurus  dengan  jumlah investasi dimana investasi pada tahun 2014 sebesar  392.100.000  USD  mengalami kenaikan  hingga  mencapai  640.400.000 USD  hal  ini  menjadi  angin  segar  dalam perkembangan investasi di Kepulauan Riau sendiri.  Memasuki  tahun  2015  mengalami kenaikan  terbesar  dimana  berada  di  angka 880  proyek  namun  tidak  berbanding  lurus bahkan berbanding terbalik jumlah investasi  Kepulauan  Riau  pada  thun  2015 hanya  berada  di  angka  519.100.000  USD hal  ini  masih  menjadi  akar  dan  awal  dari polemik yang seharusnya ketika banyaknya proyek diharapkan berbanding lurus dengan  jumlah  investasi  yang  di  dapat. Beralih  ke  tahun  selanjutnya  2017  jumlah proyek mengalami penurunan namun tidak signifikan yaitu sebesar 812 dan begitu pula dengan jumlah investasi mengalami penurunan  yang  mencapai  103.100.000 USD  hal  ini  juga  sangat  signifikan
penurunannya  dimana  penurunan  yang terjadi  merupakan  penurunan  yang  sangat tinggi, hal ini mulai menimbulkan banyaknya  perusahaan  perusahaan  yang pindah  dan  bahkan  tutup  dikarenakan permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Pulau Batam khususnya, kemudian di tahun 2018 jumlah  proyek  juga  mengalami  penurunan namun masih berada di angka 804 proyek, kabar gembira datang dari jumlah investasi yang mengalami inflasi mencapai 813.248.000 USD hal ini merupakan kabar yang  menggembirakan  dan  menjadi  angin yang  segar  bagi  sektor  investasi  dimana sudah  mulai  adanya  kebangkitan  ekonomi khususnya  sektor  investasi  di  Kepulauan Riau,  dan  di  tahun  2019  sendiri  masih memasuki triwulan pertama dimana proyek dan  jumlah  investasi  kembali  mengalami penurunan  yang  cukup  drastis  dimana jumlah  proyek  berada  hanya  di  angka  399 proyek  dan  jumlah  investasi  hanya  berada di  angka  454.867.000  USD  hal  ini menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebab  dari  menurunnya  kondisi  dan ketidakstabilan iklim investasi di
Kepulauan  Riau,  atau  apa  penyebab  dari berkurangnya  minat  para  investor  asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di Pulau Batam.
Dalam  hal ini  penulis  menemukan permasalah  Mengapa  Pulau  Batam  masih belum  bisa  berkembang  dan  menjadi mangsa pasar penanaman modal asing dan mengacu  pada  perkembangan  investasi  di pulau  Batamyang  dalam  kurun  waktu  5 tahun  terakhir  menurun  (Kepulauan  Riau dalam Angka tahun 2014-2019). Permasalahan  yang  muncul  mendorong penelitian ini untuk mengangkat permasalahan  sebagai  berikut Bagaimana Peran BP Batam Dalam Menarik Investasi Asing di Kota Batam.
@Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
II. METODE PENELITIAN 2.1

## Pendekatan Penelitian
Menurut  Mathew  &  Michael  Huberman
Penelitian  kualitatif  merupakan  sumber dari  deskripsi  yang  luas  dan  berlandasan kokoh,  serta  memuat  penjelasan  tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Kualitatif merupakan wujud  kata-kata  dari  deretan  angka  serta dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan  yang  tidak  diduga sebelumnya dan untuk membentuk
kerangka  teoretis  baru.(Mathew&Michael Huberman,2014) Penelitian Deskriptif menggambarkan
perilaku,  pemikiran,  atau  perasaan  suatu kelompok atau individu. Contoh umum dari penelitian deskriptif adalah jajak pendapat,
yang menggambarkan sikap suatu kelompok orang. Dalam Penelitian
Deskriptif,  peneliti  kecil  upayanya  untuk menghubungkan  perilaku  yang  diteliti dengan  variabel  lainnya  ataupun  menguji atau  menjelaskan  penyebab  sistematisnya. Seperti  namannya,  Penelitian  Deskriptif hanya mendeskripsikan.
Tujuan Penelitian Deskriptif adalah menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi dengan cara yang sistematis dan akurat. Biasanya, Penelitian Deskriptif tidak  didesain  untuk  menguji  Hipotesis, tetapi  lebih  pada  upaya  menyediakan informasi  seputar  karakter  fisik,  sosial, perilaku,  ekonomi,  atau  psikologi  dari sekelompok orang.

## 2.2 Objek dan Lokasi Penelitian
Objek yang peneliti ambil tidak lain adalah Badan Pengusahaan Batam yang mengelola pengusahaan  pertumbuhan  ekonomi  di
Pulau  Batam,  dikarenakan  BP  Batam adalah Lembaga yang memiliki
kewenangan  dalam  urusan  pengelolaan ekonomi  di Pulau  Batam  dan  Lokasi  yang peneliti  ambil  adalah  di  Kantor  Badan Pengusahaan  Batam  dengan  alasan  untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih efisien.

## 2.3 Fokus Penelitian
Menjadi  fokus  dari  penelitian  ini  adalah bagaimana  upaya  atau  langkah  diplomasi dan  strategi  yang  diambil  oleh  BP  Batam dalam  mengembangkan  Investasi  di  Pulau Batam  agar  mampu  bersaing  di  Kawasan Asia Tenggara.

## 2.4 Sumber Data
Sumber data yang penulis gunakan berasal dari Data Primer dan sekunder, dimana data primer yang dimaksud melalui wawancara, data  statistic  dalam  hal  ini  menggunakan data  statistic  yang  berasal  dari  Badan Koordniasi  Penanaman  Modal  (BKPN) yang  diperlukan,  Badan  Pengusahaan Batam dan lain-lain. Data Sekunder berupa Berita-berita  dan  literasi  baik  dari  media cetak ataupun media online.

## 2.5 Teknik Pengumpulan Data
2.5.1 Wawancara Telaah Pustaka
Teknik  pengumpulan  data  yang  akan digunakan  oleh  penulis  adalah  telaah pustaka (library research) yaitu pengumpulan  data  dengan menelaah
sejumlah  literatur  baik  berupa  buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel  yang  berkaitan  dengan  masalah tersebut.

## 2.5.2 Wawancara
Menurut  Dwiastuti  (2017:196)  wawancara merupakan  suatu  metode  pengumpulan data primer yang menggunakan instrument kuesioner  atau  daftar  pertanyaan.  Pada metode ini terjadi proses komunikasi secara
@Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
langsung antara enumerator atau
interviewer  (petugas  yang  melaksanakan wawancara  atau  pewawancara)  dengan responden (sumber data).
2.6 Informan Informan dapat diartikan sebagai
narasumber  yang  memberikan  informasi melalui  metode  wawancara.  Informan disini  tentunya  adalah  orang  yang  sudah berpengalaman bekerja di BP Batam
III.  Hasil dan Pembahasan Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian 3.1 Pulau  Batam  Sebagai  Kawasan

## Investasi
Pulau  Batam  sebagai  kawasan  investasi merupakan  rancangan  yang  sedari  awal sudah  dibentuk  untuk  dikembangkan kedepannya  menjadi  salah  satu  sentra industry di Indonesia. Batam sendiri berada di  Kawasan  yang  sangat  strategis  yang menjadikannya  potensial  dan  menarik dikalangan  investor.  Dengan  berbagai keunikan yang dimiliki menjadikan Batam berkembang  selaras  dengan  persaingan global  dengan  negara  tetangga  di  Asia tenggara sendiri.
Batam  memiliki  luas  wilayah keseluruhan  mencapai  1.575  km²  dengan luas  wilayah  daratan  seluas  715  km². Melihat  perkembangannya  dimana  dari awal berdirinya Batam dihuni hanya 6.000 jiwa  dan  bertumbuh  hingga  mencapai angka 1.236.399 jiwa. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang linear dengan perekonomian Batam juga
mengalami  pertumbuhan  ekonomi  yang pesat. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk  dan  ekonomi  yang  pesat pemerintah  Batam  pun  menyelaraskan pertumbuhan  pembangunan  di  Pulau Batam, mulai dibangunnya fasilitas seperti jalan,  bandara,  Pelabuhan  yang  memadai
guna  membantu  perkembangan  daerah Kawasan. Dalam system perkotaan nasional  Batam  masuk  kedalam  kategori Pusat  Kegiatan  Nasional  (PKN).  Batam juga  masuk  kedalam  Kawasan  Strategis Nasional  bersamaan  dengan  Kawasan Bintan  dan  Karimun  yang  mana  Kawasan ini sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan  Bebas.  Dikembangkannya Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan,
Gambar 4.1 Kawasan lingkup KPBPB  Batam Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011
FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
Karimun (KSN BBK) ini dengan tujuan meningkatkan  kualitas  dan  daya  Tarik investasi  dan  Kerjasama  regional  IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura  – Growth Triangle).

## 3.2 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Dalam Peraturan Pemerintah No. 34/1984, Batam  pada  awalnya  hanya  terdiri  dari  3 kecamatan, Belakang Padang, Batam Barat dan  Batam  Timur,  kemudian  diperluas menjadi  12  kecamatan,  Belakang  Padang, Batu  Ampar,  Sekupang,  Bulang,  Galang, Batam Kota, Sagulung, Sei Beduk, Nongsa, Lubuk Baja, Bengkong, Batuaji.
Batam  pada  awalnya  berstatus  kota administrative,  yang  kemudan  diubah sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 53/1999  dan  diubah  melalui  Undang- Undang No 13/2000 menjadi status Daerah Otonom  Kota  Batam.  Dengan  adanya perubahan yang terjadi berpengaruh terhadap perkembangannya terutaman mengenai  tata  kelola  pemerintahan  yang mana  menyangkut  dua  lembaga  yaitu Pemerintah  Kota  Batam  dan  Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Awalnya berdirinya Pulau Batam dibentuk untuk fokus menjadi pangkalan logistik dan operasional  yang  berhubungan  mengenai eksplorasi  dan  eksploitasi  minyak  lepas pantai Perusahaan Negara Pertamina. Pada tahun  1960-an,  Batam  berhasil  menjadi basis  logistik  minyak  bumi  tepatnya  di Pulau Sambu. Letaknya yang strategis yaitu berhadapan  langsung  dengan  Singapura dan  Johor  Malaysia,  menjadikan  pulau  ini memiliki  keunggulan  dibandingkan  pulau lain. Dengan kelebihan tersebut pada, tahun
1970 an, pada masa pemerintahan Soeharto memutuskan  menjadikan  Batam  sebagai pusat  industri  agar  dapat  bersaing  dengan negara  tetangga,  khususnya  Singapura. Untuk  mempercepat  pembangunan  di Batam,  pemerintah  melalui  Keputusan Presiden  yaitu  Keppres  Nomor  41  Tahun 1973  membentuk  Badan  Otorita  Industri Pulau  Batam  (Otorita  Batam).  Otorita Batam  adalah  lembaga  pemerintah  yang bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan dan pembangunan Pulau Batam.
Kemudian lewat PP Nomor 46 Tahun 2007
Otorita  Batam  diubah  menjadi  Badan Pengusahaan  (BP)  Batam  yang  berada  di bawah Dewan Kawasan Pusat Batam, yang diketuai Darmin Nasution mentri perekonomian. BP Batam sendiri merupakan  badan  yang  bekerja  langsung dibawah  Kementerian  Perdagangan  untuk mengatur  pelayanan  perizinan  penanaman modal  asing  di  Batam.  Hal  ini  dimaksud untuk dapat memajukan penanaman modal khususnya asing
Langkah  tersebut  dilakukan  pemerintah karena  pada  saat  itu  Batam  masih  sebuah kecamatan di bawah Pemerintahan Kabupaten  Kepulauan  Riau.  Terbukti keputusan  yang  diambil  pemerintah  ini tepat.  Dengan  segala  keistimewaan  yang diberikan pemerintah pusat saat itu, dalam waktu  yang sangat singkat Batam berubah menjadi  daerah  industri  yang  maju  dan menjadi salah satu tujuan investasi investor mancanegara.  Puncaknya  terjadi  sekitar tahun1980  an  hingga  awal  tahun  1990  an. Saat  itu  nama  Batam  begitu  baik  dan diminati oleh arus pendatang terutama yang mencari kerja pun melonjak tajam.
Akibat keberhasilan dan nama Batam yang sangat  prestisius  pemerintah  pusat  tidak
FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
dengan  mudah  memilih  akan  memberikan pengelolaan  tersebut  ke  sembarang  orang nama  nama  yang  muncul  mulai  dari  Ibnu Sutowo  yang  waktu  itu  menjabat  sebagai Dirut  Pertamina.  Kemudian  Prof  JB Sumarlin, Prof DR BJ Habibie, JE Habibie, dan  Ismeth  Abdullah  dicanangkan  untuk menjadi Kepala Otorita Batam saat itu.
Namun  kewenangan  Otorita  Batam  mulai berubah  sejak  berlakunya  UU  Otonomi Daerah  Nomor  33  Tahun  1999.  Otorita Batam pun saat itu pun harus menyerahkan sebagian  kewenangan  mereka  kepada Pemerintah Kota Batam.

## 1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang
a. Tugas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas Batam Tugas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2007 adalah “Melaksanakan pengelolaan,  pengembangan  dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebaas dan Pelabuhan Bebas Batam” b. Fungsi Badan Pengusahaan Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas  Batam  Fungsi Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan  Bebas  tertera  dalam Pasal  9  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi “: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan  usaha-usaha  di bidang  perdagangan,  jasa,  industry, pertambangan dan energy,
transportasi, maritime,
dan
perikanan, pos, dan telekomunikasi,
perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang  lainnya”  Adapun Fungsi Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam sendiri memiliki  9 (sembilan) Fungi pokok  yaitu  Perumusan  dan/atau penetapan  kebijakan  di  bidang pengelolaan,  pengembangan  dan pembangunan  di  Kawasan  Bebas Batam  Koordinasi  dan  sinkronisasi pelaksanaan  kebijakan  di  bidang pengelolaan,  pengembangan  dan pembangunan  di  Kawasan  Bebas Batam.  Pemantauan  dan  evaluasi pelaksanaan  kebijakan  Pembinaan administrasi dan aparatur Pelaksanaan  pengelolaan  kegiatan penanaman modal Pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang Pelaksanaan  kegiatan  penyediaan dan  pengembangan  sarana  dan prasarana Pelaksanaan kegiatan pengelolaan  sarana  perhubungan laut  dan  udara  Pengawasan  atas pelaksaan  tugas  dan  fungsi  di lingkungan Badan Pengusahaan Batam c. Wewenang Badan Pengusahaan Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan Bebas Batam Melalui Peraturan Pemerintah nomor  46  tahun  2007  tentang Kawasan  Perdagangan  Bbebas  dan
Pelabuhan  Bebas  Batam  memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan, pengembangan  dan  pembangunan Kawasan  serta  menjamin  kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industry,  perhubungan,  perbankan,
pariwisata, dan bidang-bidang lainnya dalam Kawasan.
FE Universitas Maritim Raja Ali Haji

## 2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
A.  Visi  Badan  Pengusahaan  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Batam
Visi  dari  Badan  Pengusahaan Batam adalah “Berkontribusi  bagi  peningkatan  investasi untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia maju yang berdaulat,

## 2.7.3  Arah  Kebijakan  dan  Strategi Badan Pengusahaan Batam
Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  36  tahun 2000  dimana  BP  Batam  melakukan pengelolaan  dan  pengembangan  KPBPB- Batam  diarahkan  untuk  tidak  hanya berfookus  pada  pengembangan  ekonomi Kawasan tetapi menjadi contributor pembangunan  ekonomi  nasional  dengan mempertimbangkan perkembangan wilayah dan investasi. Dalam pengembangan Kawasan dan Investasi arah kebijakan yang diatur mengacu pada 1. Melaksanakan  Koordinasi,  integrase  dan sinkronisasi serta kerjasama dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan KPBPB Batam. 2. Melaksanakan  Peningkatan  kapabilitas aparatur/ SDM BP
Batam yang
berkompeten.
3. Peningkatan kapabilitas aparatur/ SDM BP Batam  melalui  Pendidikan,  pelatihan  dan bimbingan teknis.
4. Melaksanakan  system  pelayanan  berbasis teknologi  informasi  dalam  hal  perizinan investasi.
5. Membuat databse berupa  big  data  di Batam.
6. Menciptakan  pola marketing  mix yang berfokus pada bidang prioritas.
7. Menciptakan pola bisnis yang sehat dengan memanfaatkan segala asset yang dimiliki. 8. Melaksanakan pembangunan yang berstandar  internasional  dan  berwawasan lingkungan  yang  berpacu  pada  rencana induk.
Mengacu kepada Rencana StrategiS Badan Pengusahaan Batam tahun 2020-2024 yang mana  merupakan  upaya  tindak  lanjut  dari RPJPN  2004-2024.  Renstra  BP  Batam disusun  dengan  harapan  guna  mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pengembangan  Kawasan  Bata,  sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Dalam  perkembangannya  Teori  diplomasi public  tidak  lepas  dari  tiga  aspek  yaitu kepentingan  nasional,  actor  negara  dan non-negara, teknologi dan media
komunikasi.  Diplomasi  Publik  muncul diawak  pasca  perang  dunia  1  dimana terjadinya pergeseran prinsip dalam praktik diplomasi,  yang  dimana  actor  utama diplomasi  didominasi  oleh  pemerintah yang  berdaulat,  seiring  pergeseran  tren dalam  politik  luar  negri  menjadikan diplomasi  publik  sebagai  instrument  baru yang  lebih  ramah  dan  variable.  Diplomasi public  yang  sekarang  menjadi  praktik  dari soft politic memunculkan actor-aktor diluar negara.
BP  Batam  yang  merupakan  representasi dari  pemerintah  pusat  dalam  upaya mengembangkan ekonomi melalui investasi  asing  mencoba  menjadi  actor yang  berperan  dalam soft  politik dalam kasus  ini  melaksanakan  perannya  melalui kegiatan  promosi.  Kegiatan  promosi  pun dilakukan  tidak  hanya  dilakukan  secara diplomatic dengan pemerintah namun juga dengan  actor  bisnis  seperti  perusahaan- perusahaan  target  investasi.  Hal  ini mengggambarkan bahwa dalam pelaksanannya setiap actor memiliki peran dan tujuannya tertentu.
FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
Diplomasi  Publik  diharapkan  mampu membuka  jaringan  yang  lebih  luas  antar pelaku ekonomi. Dengan tujuan memberikan informasi yang cukup, menunjukkan  eksistensi  melalui power yang dapat ditunjukkan dengan sumberdaya yang dimiliki, memperkenalkan gambaran mengenai kepentingan negara kepada actor internasional  baik  pemerintah  maupun non-pemerintah, mewujudkan tujuan kepentingan nasional negara asal sehingga mampu  membangun  Kerjasama  dengan melalui  bisnis  khususnya  penenaman modal asing.
BP Batam dalam praktinya sudah
melakukan  tujuan-tujuan  dari  diplomasi public  tersebut    dengan  baik  disamping hasil  yang  masih  menyusul  untuk  dapat dirasakan secara instan.

## IV. Kesimpulan
BP  Batam  dengan  peran  sebagai perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat  di bawah  Menko  Perekonomian  diberikan
Perhatian yang lebih. Insentif dan  regulasi yang diberikan  guna mempermudah upaya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  membutuhkan dukungan  dari  berbagai  pelaku  ekonomi selain    pemerintah  dalam  hal  menarik investasi  asing  .  Penanaman  modal  asing atau  yang  disebut  investasi  akan  dapat diwujudkan apabila  ada jaringan yang kuat dan  kepercayaan  investor  terhadap  negara tujuan investasi.
Dalam  perwujudan  pertumbuhan investasi  BP  Batam  sudah  melakukan perannya  dengan  baik.  Namun  belum cukup  untuk  dapat  membawa  kota  Batam bersaing  dengan  kawasan  pesaing  seperti Johor  dan  Vietnam.  Namun  dalam perkembangannya tidak dipungkiri dengan umur  yang  sudah  40  tahun  perkembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas  Batam  dapat  dikatakan stagnan  atau  bergerak  sangat  lambat tertinggal  jauh  dengan  para  pesaingnya khusus Johor dan Vietnam.
FE Universitas Maritim Raja Ali Haji

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, J. (2013). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In
Research design . Drinkwater, D. (2005). Sir Harold Nicolson and International Relations: The Practitioner as Theorist. In Sir Harold
Nicolson and International
Relations: The Practitioner as Theorist . https://doi.org/10.1093/0199 273855.001.0001 Satow, E. (2011). A guide to diplomatic practice. In A Guide to Diplomatic Practice . https://doi.org/10.1017/CBO 9780511995194 Noor,Juliansyah.2011. METODOLOGI
PENELITIAN:  Skripsi,  Tesis, Disertasi,  dan  Karya  Ilmiah. Jakarta: KENCANA
Siyoto,  Sandu.  Sodik,  M.Ali.  2015. DASAR METODOLOGI PENELITIAN . Yogyakarta: Literasi Media Publishi
Mankiw,  N.  G.  (2000 ).  Teori  Makro
Ekonomi . Jakarta: Erlangga.
Mankiw,  N.  G.  (2003). Pengantar Ekonomi  Jilid  2 .  Jakarta:
Erlangga. Shoelhi,  M.  (2001). DIPLOMASI: Praktik Komunikasi Internasional . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Suparmoko,  M.,  &  Irawan.  (2002).
Ekonomi  pembangunan -  4/E. Yogyakarta: BPFE.
Todaro,  M.  P.  (2000). Pembangunan ekonomi  di  dunia  ketiga:  jilid 1 . Jakarta: Erlangga.
Krugman,  P.,  &  Obstfeld,  M.  (1991). Ekonomi Internasional : Teori dan  Kebijaksanaan .  Jakarta: Rajawali Press. Muzwardi, Ady. 2016. Analisis Hubungan  Antar  Organisasi dalam Pengembangan Investasi di Kawasan Perdagangan  dan  Pelabuhan Bebas Batam. Jurnal Pemerintahan dan Administrasi Publik: Vol 9 (1) Hennida,  C.  (2010). Diplomasi  publik dalam  politik  luar  negeri . Masyarakat,  Kebudayaan  dan Politik, 22(1), 17-23. Zaenuddin, Muhammad, 2009. MOTIVASI  DAN  KENDALA INVESTASI DI BATAM, Jurnal Politeknik  Negeri  Batam:  Vol 1 (1) Manik,  Tumpal;  Hery,  Eryanto;  Lia, Suprihartini, 2016. PENGEMBANGAN INVESTASI WILAYAH PERBATASAN, INDUSTRI MARITIM  DAN  KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  PESISIR  DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Jurnal Ekonomi Maritim Indonesia: Vol 7 (2 )