## JGAR. Volume 3 No 1 June 2022 / Koesbardiati, dkk./ Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Permasalahan Anak Pekerja Migran

## Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Permasalahan Anak Pekerja Migran

## Collaborative Governance in Handling Migrant Worker Child Problems
Toetik Koesbardiati 1 , Sri Endah Kinasih 2 , Delta Bayu Murti 3 , Rachmah Ida 4 , Irfan Wahyudi 5 1,2,3,4,5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Corresponding author: sriendah.kinasih@fisip.unair.ac.id

## Abstract
The  large  number  of  sending  migrant  workers  abroad  indicates  that  the  problem  of migrant  workers  in  East  Java  is  of  course  very  complex.  One  of  them  related  to  the problem is the children of Indonesian migrant workers (PMI). The problems that arise are  vulnerable  to  the  influence  of  criminality  such  as  brawls,  drugs,  free  sex  and pregnancy before marriage. This is why special attention needs to be paid  to children whose parents have left them as Indonesian migrant workers (BMI). To respond to this situation, this research is very important with the problems faced by children of migrant workers  (APM).  Therefore,  this  study  identifies  problems  faced  by  children  who  are abandoned by migrant worker parents, as well as programs that have been developed in Purwodadi  village,  Donomulyo  sub-district,  Malang  district,  one  of  which  is  the development of short film production for APM as a vehicle for creativity. and means of communication with parents abroad. The next part of this research is in-depth interviews and observations, whether so far the making of short films can be accessed openly by APM  until  now.  The  next  stage  is  to  analyze  the  data  that  connects  the  data  with  the theory used in assessing the responsibilities of surrogate parents, the community and the government in providing protection for children's basic rights in the form of making short films. APM who are members of the community, have collected APM's perception and creativity in terms of survival and child development. For this reason, the production of short  films  is  a  collaborative  governance  program  between  Non-Governmental Organizations,  namely  LPKP,  the  International  Labor  Organization  (ILO)  and  the United  Nations  Children's  Fund  (UNICEF),  parents  as  PMI,  APM  and  village government in this case posyandu cadres.
Keywords: children of Indonesian migrant workers, problems of children of migrant workers, collaborative governance

## Abstrak
Banyaknya pengiriman jumlah pekerja migran ke luar negeri menandakan permasalahan pekerja  migran  di  Jawa  Timur  pun  tentunya  sangat  kompleks.  Salah  satunya  terkait permasalahannya  adalah  anak  pekerja  migran  indonesia  (PMI).  Permasalahan  yang muncul  adalah  rentan  terhadap  pengaruh  kriminalitas  seperti  tawuran,  narkoba,  seks
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 3 No. 1  June 2022  hal 72-83 https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/)
bebas  dan  hamil  sebelum  menikah.  Hal  inilah  perlu  adanya  perhatian  khusus  terhadap anak-anak  yang  ditinggal  orang  tuanya  sebagai  buruh  migran  Indonesia  (BMI).  Untuk merespon situasi ini maka penelitian ini sangat penting dengan masalah yang dihadapi oleh anak-anak pekerja migran (APM). Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua pekerja migran, serta program-program yang sudah dikembangkan di desa Purwodadi, kecamatan Donomulyo, kabupaten Malang, yang salah satunya pengembangan produksi film pendek bagi APM sebagai  wahana  kreativitas  dan  sarana  komunikasi  dengan  orang  tua  di  luar  negeri. Bagian  selanjutnya  dari  penelitian  ini  adalah  indepth  interview  dan  observasi,  apakah selama ini pembuatan film pendek bisa diakses secara terbuka oleh APM hingga saat ini. Tahap selanjutnya melakukan analisa data yang menghubungkan antara data dengan teori yang digunakan dalam mengkaji pertanggungjawaban orang tua pengganti, masyarakat dan  pemerintah  dalam  memberikan    perlindungan  terhadap  hak-hak  dasar  anak  dalam bentuk pembuatan produksi film pendek. APM yang tergabung dalam komunitas, telah menghimpun persepsi dan kreativitas APM dalam hal kelangsungan hidup dan tumbuh kembang  anak.  Untuk  itu  pembuatan  produksi  film  pendek  merupakan  program collaborative  governance  antara  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yaitu  LPKP, International Labour Organisation (ILO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF), orang tua sebagai PMI, APM dengan pemerintahan desa dalam hal ini kader posyandu.
Kata kunci : anak pekerja migran indonesia, permasalahan anak pekerja migrran,

## collaborative governance

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang menyalurkan tenaga kerja ke negara-negara lain dengan  jumlah  yang  cukup  banyak.  Berdasarkan  data  BP2MI  di  tahun  2020  sampai dengan Desember terdapat 204.836 tenaga kerja yang telah  disalurkan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebanyak 51% PMI ditempatkan pada sektor informal dan sebanyak 69% dari jumlah PMI adalah tenaga kerja perempuan. Sementara itu, 39% dari  total  PMI  berstatus  belum  kawin.  Artinya,  sebagian  besar  tenaga  kerja  tersebut adalah orang tua dengan status sudah menikah atau bercerai. Banyaknya jumlah PMI perempuan  yang  telah  menikah  dengan  status  tidak  lagi  lajang  mengartikan  bahwa tenaga  kerja tersebut adalah ibu-ibu rumah tangga.
Berdasarkan BP2MI 2020,  Jawa  Timur  merupakan provinsi tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia pengiriman PMI nya.  Tujuh kabupaten tersebut adalah Ponorogo sebesar  8.647  orang,  Blitar  7.701  orang,  Malang  6.987  orang,  Tulungagung  6.377 orang, Banyuwangi 5.409 orang, Madiun 4.171 orang dan Kediri 3.457 orang. Data dari Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP, 2020) terdapat 3.336 Anak Pekerja Migran (APM).  Jumlah tersebut  menyebar di  empat propinsi  meliputi propinsi Jawa Barat,  Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Dari empat propinsi, hanya Jawa Timur tepatnya  desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo  Malang  mengembangkan  Komunitas  APM.    Komunitas  APM  ini merupakan forum dari orang tuanya yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran yang dimediasi oleh para kader posyandu dengan melibatkan orang tua di luar negeri maupun  orang  tua  pengganti  di  daerah  asal  (desa  Purwodadi)  melalui  penggunaan media digital sebagai bentuk pola asuh antara APM dengan orang tuanya.
Berdasarkan Undang-Undang   No.35  tahun 2014  yang merupakan perubahan atas Undang  Undang  No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk APM. APM yaitu anak yang ibu atau ayah atau kedua-duanya menjadi PMI. Dalam hal ini APM berhak untuk memperoleh perlindungan dari orang tuanya. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Mereka sebagai  orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk; a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b)  menumbuh kembangkan anak  sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Kebijakan ini sangat bertentangan dengan kondisi real di desa kecamatan Donomulyo.
Menurut  Undang  -Undang      No.35    tahun  2014    pasal  26  ayat  1  disebutkan bahwa  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  adalah  mengasuh,  memelihara,  mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Ketika salah satu dari orang tua atau kedua orang tuanya memutuskan menjadi PMI di luar negeri, maka kewajiban yang tercantum dalam  Undang-Undang No.35  tahun 2014  pasal 26 ayat 1 tidak dapat dipenuhi secara maksimal. APM menjadi kehilangan  hak  untuk  diasuh  dan  mendapat  perlindungan.  Akibatnya,  peran  utama orang  tua  tersebut  digantikan  oleh  orang  tua  pengganti  Namun,  peran  tersebut  tidak dapat digantikan secara penuh oleh orang tua pengganti.
APM  seharusnya  mendapatkan  pengasuhan  yang  lebih    oleh  ayah  dan  ibu mereka,  sementara  mereka  harus  kehilangan  sosok  orang  tua  yang  seharusnya melindungi  dan  merawat  mereka  sehingga  mereka  rentan  menjadi  anak  nakal. Mengingat PMI belum mendapatkan perhatian lebih untuk mendapatkan jaminan sosial, anak pekerja migran sering kali ditempatkan pada kualitas hidup yang minimal.
Berdasarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI (2018) anak dari
PMI  mengalami  banyak  permasalahan  dari  pola  asuh,  tumbuh  kembang  anak, perkembangan  kognitif,  anak  terlantar  sampai  menjadi  anak  nakal.  Anak  yang ditinggalkan orang tuanya menjadi PMI dimulai dari < 1 tahun sampai 10 tahun seperti pada diagram dibawah ini.

## Gambar 1 : Anak Yang Ditinggalkan Orang Tuanya Menjadi PMI
Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2018)
Dari diagram diatas, jelaslah maka peran orang tua dialihkan ke orang tua pengganti. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2018), orang tua pengganti yang dimaksud adalah 66,6% adalah kerabat meliputi kakek, nenek, paman dan bibi, sedangkan sisanya bapak 32%, orang lain 0,7% dan teman 0,7%, seperti pada diagram seperti ini
Gambar 2 : Orang Tua Pengganti Anak Pekerja Migran Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2018)
15% 31% 28% 26% Anak Yang Ditinggalkan Orang Tuanya Menjadi PMI < 1 Tahun 1-3 Tahun 4-6 Tahun Orang Tua Pengganti Kerabat Bapak Orang Lain Teman
Orang tua pengganti sebagai faktor penentu berhasil tidaknya dalam mendidik dan melindungi  APM.  Padahal  bila  ditinjau  dari  tingkat  pendidikan,  pengetahuan  maupun secara ekonomi, orang tua pengganti juga rendah. Hal ini akan berdampak pada pola asuh, tumbuh  kembang  anak,  perkembangan  kognitif,  anak  terlantar  sampai  menjadi  anak nakal. Bahkan orang tua pengganti kurang mendapatkan informasi terkait dengan akses pendidikan maupun kesehatan.
Status mata pencaharian orang tua pengganti 77% bekerja dan 23% tidak bekerja. Untuk  orang  tua  pengganti  yang  bekerja,  jenis  pekerjaannya  meliputi  seperti  pada diagram dibawah ini
Gambar 3 : Jenis Pekerjaan Orang Tua Pengganti APM Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2018)
Dari  diagram  diatas,  orang  tua  pengganti pada  umumnya  bekerja.  Hal  ini menyebabkan APM tidak mendapatkan pengawasan dari mereka. Bahkan menimbulkan masalah  dalam  pendidikan  bagi  APM.  Masalah  tersebut  meliputi  tidak  memasukkan APM ke jalur pendidikan dengan alasan 42% tidak memiliki biaya, 12% malas masuk ke sekolah  dan  46%  tidak  ada  yang  mengantar,  belum  usia  serta  lokasi  sekolah  jauh  dari tempat tinggal mereka.
Untuk  APM  sebenarnya  bisa  masuk  sekolah  gratis  karena  sudah  mendapatkan subsidi  dari  pemerintah.  Namun  hal  ini  tidak  bisa  dilakukan  oleh  orang  tua  pengganti
karena  tidak  memiliki  akte  kelahiran  dan  belum  masuk  dalam  Kartu  Keluarga  (KK). Persyaratan  untuk  masuk  ke  jenjang  pendidikan  kedua  dokumen  tersebut,  sebagai ketentuan untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Ketika  APM  tidak  masuk  dalam  dunia  pendidikan,  stigma  yang  muncul  dai masyarakat  adalah  anak  nakal,  anak  malas,  anak  liar  dan  susah  diatur.  APM  memiliki banyak waktu bermain dari pada belajar di sekolah. Permasalahan ini, komunitas APM telah  merespon  desa  Purwodadi  Kecamatan  Donomulyo  Malang  Provinsi  Jawa  Timur melakukan  produksi  film  pendek  untuk  mengedukasi  mereka  berkreativitas  dan berkomunikasi  dengan  orang  tua  mereka  di  luar  negeri.  Perkembangan  teknologi komunikasi  telah  membuka  pintu  seluas-luasnya  untuk  berpartisipasi  secara  global. Sekat-sekat geografis bukan lagi masalah yang menghambat komunikasi dengan orang tua  mereka.  Proses  pembelajaran  secara  tradisional  tidak  lagi  cukup  dalam  merespon kebutuhan akan perkembangan ilmu pengetahuan yang memicu adanya sebuah kompetisi yang berbasis pada penguasaan media dan informasi. Oleh karena itu, rumusan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan film pendek pendek bagi APM di desa Purwodadi Kecamatan  Donomulyo  Malang  Provinsi  Jawa  Timur  sebagai  wahana  kreativitas  dan sarana komunikasi dengan orang tua mereka di luar negeri.

## Metode Penelitian
Penentuan  lokasi  penelitian  ditentukan  secara purposive di  desa  Purwodadi Kecamatan Donomulyo Malang Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu komunitas yang mengedukasi APM. Komunitas ini juga sudah mendapatkan bantuan pendampingan dari International  Labour  Organisation (ILO)  dan United  Nations  Children's  Fund ( UNICEF). Pengumpulan data melalui pertama, adalah Focus Group Discussion (FGD) dilakukan  dengan  ILO,  UNICEF,  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA),  Serikat  Buruh Migran Indonesia (SBMI), BP2MI, dinas pendidikan, kader dari komunitas APM, orang tua pengganti, kepala desa dan tokoh agama. FGD ini membahas macam permasalahan yang dihadapi oleh dampak anak yang ditinggalkan dari kepergian orang tuanya untuk menjadi pekerja migran dan program apa saja yang sudah dikembangkan selama ini di desa  Purwodadi  Kecamatan  Donomulyo  Malang.  Setelah  memperoleh  permasalahan yang dihadapi oleh APM, maka pengumpulan data selanjutnya adalah indepth interview . Indepth interview ini ditujukan kepada informan sebanyak 28 orang yang meliputi dinas
pendidikan,  kader  dari  komunitas  APM,  orang  tua  pengganti,  kepala  desa  dan  tokoh agama. Indepth  interview ini  berfokus  pada  kajian  tentang  permasalahan  APM.  Selain indepth  interview, juga  dilakukan  observasi,  apakah  selama  ini  pembuatan  video dokumenter pendek bisa diakses secara terbuka oleh APM. Tahap selanjutnya melakukan analisa  data  yang  menghubungkan  antara  data  dengan  teori  yang  digunakan  dalam mengkaji pertanggungjawaban orang tua pengganti, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan    perlindungan  terhadap  hak-hak  dasar  anak  dalam  bentuk  pembuatan produksi film pendek.

## Collaborative Governance
Collaborative  governance merupakan  kemitraan  antara  pemerintah  sebagai pelayanan  publik,  dengan  masyarakat  dan  pihak  swasta.  Dalam  penelitian  ini,  yang dimaksud pemerintah adalah aparat desa dan kader posyandu, masyarakat adalah APM dan orang tua yang bekerja di luar negeri sebagai PMI dan pihak swasta adalah  LPKP, ILO    dan  UNICEF. Collaborative  governance sebagai  strategi  pemerintah  untuk mengkolaborasikan,    mengkoordinasikan,  mengintegrasikan,  merancang  dan  membuat kebijakan terkait program yang hendak dilakukan yaitu pembuatan produksi film pendek untuk  bisa  berkomunikasi,  memberi  semangat  dan  mengobati  rasa  rindu  kepada  orang tuanya. Hal ini akan membantu pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk mewujudkan program tersebut (Ansell, 2012)  dan stakeholder (seperti APM, orang tua yang  bekerja  di  luar  negeri  sebagai  PMI,  LPKP,  ILO    dan  UNICEF)  juga  bisa memanfaatkan  dari  program  tersebut,  sehingga  mereka  ini  memiliki  peran  masing- masing  (Taylor  &  de  Loe,  2012).  Dukungan  dari  pemerintah  desa,  sebagai  salah  satu bentuk kebijakan inklusi pada APM (Gash, 2022). Seperti dikatakan Davies dan White (2012)  komunitas     sering  kali  kurang  dilibatkan  dalam  pembuatan  kebijakan    dalam pembuatan program.
Menurut  Ansell  dan  Gash  (2008)  terdapat  6  (enam)  kriteria  dalam mengkoordinasikan,  mengintegrasikan,  merancang  dan  membuat  kebijakan  terkait program yang hendak dilakukan yaitu pembuatan produksi film pendek yaitu (1) adanya komunitas. Siapa yang memprakarsai pembentukan komunitas dalam program tersebut, apakah pemerintah,  masyarakat atau pihak sawsta, ataukah mereka bersama-sama, (2) siapa  peserta  yang  terlibat  dalam  komunitas  tersebut,  (3)  peserta  harus  dilibatkan
langsung  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  komunitas  tersebut,  (4)  pertemuan komunitas  harus  terjadwal  sehingga  perserta  komunitas  bisa  hadir,  (5)  pertemuan komunitas harus memiliki agenda yang jelas  (6) komunitas harus dimonitoring dengan pemerintah  setempat.  Keenam  kriteria  tersebut  diatas  harus  ada  dalam Collaborative governance.

## Analisis dan Pembahasan
Hadirnya Undang   Undang   No.35   tahun  2014  tentang perlindungan anak yang merupakan perubahan atas  Undang  Undang  No. 23 tahun 2002, menekankan bahwa “ perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara” .  Demikian  juga regulasi  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  PMI,  juga  menegaskan    “ segala  upaya  untuk melindungi  kepentingan  pekerja  migran  dan  keluarganya” ,  dimana  keluarga  PMI termasuk  anak  merupakan  aspek  penting  yang  harus  dilindungi  oleh  negara.  Tentunya kebijakan tersebut sebagai u paya yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan anak oleh semua pihak. Asas-asas yang harus diperhatikan adalah a). tidak diskriminasi; b). memberikan yang terbaik bagi anak; c). hak untuk hidup termasuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan d) memberikan reward terhadap anak .
Kedua  kebijakan  tersebut  diatas,  peran collaborative  governance menjadi penting. O rang tua (dalam hal ini orang tua pengganti), keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara turut aktif mengkontrol terhadap pergaulan anak. Proses pendampingan dan pemberdayaan  harus  dijalankan  agar  APM    membentuk  jati  diri  sebagai  bagian  dari sistem sosial masyarakat yang ada di lingkungannya.
Aspek pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas APM melalui bimbingan belajar, komunikasi antara APM dengan orang tua di luar negeri yang didampingi oleh kader serta  meningkatkan keterampilan yang salah satunya pembuatan produksi film pendek . Pelatihan keterampilan dan akses pendidikan yang memadai akan mendorong  anak  berkembang  dan  mampu  bersaing  di  dunia  kerja  sehingga  dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya
Temuan dari penelitian ini, yang cukup menarik, bahwa  pembuatan produksi film pendek  yang  dilakukan  APM  dimulai  dengan  pembuatan script atau  naskah . Setelah script jadi,  dilanjutkan  dengan  riset  lokasi  dan  wawancara  ( indept  interview )  kepada
APM  yang  dilakukan  oleh  kader  untuk  mendapatkan insight (pemikiran,  pengalaman, dan perasaan) yang akan dikemas secara kreatif untuk menyampaikan gagasan tentang realitas APM dan segala kompleksitas persoalannya. Proses tersebut merupakan tahapan pra  produksi  yang  akan  segera  dilanjutkan  dengan  proses  produksi  dalam  bentuk pengambilan gambar di lokasi, yaitu lingkungan dimana mereka tinggal dan beraktifitas. Setelah  tahapan  produksi  selesai,  akan  dilakukan  proses  post-produksi  dalam  bentuk editing  untuk  mendapatkan  hasil  akhir  dalam  bentuk  video  dokumenter  dalam  durasi pendek.
Produksi  film  pendek  atau  yang  disebut  juga  video  dokumenter  ini  merupakan pilot project atau percontohan yang selanjutnya dikembangkan secara berkesinambungan oleh komunitas APM. Oleh karena itu, dalam proses mulai dari pra-produksi, produksi, dan post-produksi, APM dilibatkan sehingga memahami semua tahapan dan selanjutnya bisa melakukan proses serupa secara mandiri. Tahap terakhir adalah revitalisasi platform digital,  mulai  dari  kesiapan hardware dan software . Hardware dan software dalam pembuatan film pendek ini mendapatkan bantuan dari ILO dan UNICEF.
Tujuan  pembuatan  cerita  pendek  ini  untuk  menguatkan  dan  memberdayakan mereka  mengekpresikan  keinginan  mereka  dan  menghibur  orang  tua  mereka  sebagai PMI. Film pendek ini bisa dibagikan ke teman baik dilingkungan tempat tinggal maupun di  sekolahnya.  Kegiatan  edukasi  ini  menjadi  agenda  pemerintah  daerah  untuk memaksimalkan proses pemberian pengetahuan secara terus menerus dalam pembekalan bagi APM.
Di dalam komunitas tersebut, APM diajak berbagi pengetahuan terkait cara dan teknik pembuatan video dokumenter dengan konten-konten situasi bekerja mereka dan mengkomunikasikan orang tua dengan anak mereka di daerah asal. Harapannya mereka bisa mengaplikasikannya ketika mereka merasa kesepian ketika di rumah.
Film  pendek  ini  juga  sebagai  strategi  kampanye  yang  efektif  dalam  bentuk produksi media audio-visual dengan format dokumenter. Bahasa yang digunakan dalam film bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan target sasaran.
Keterlibatan  pihak  lain  dalam  hal  ini  masyarakat  setempat  (desa  Purwodadi) dalam  bentuk  mengembangkan  komunitas  APM  sebgai  wujud  kepedulian  dalam pengasuhan  anak  pekerja  migran.  Bukan  berarti  peran  orang  tua  pengganti  tidak dilibatkan.  Orang  tua  pengganti  harus  berperan  aktif  untuk  mendampingi  APM  untuk
mengawasi  APM,  supaya  tidak  melakukan  aktivitas  diluar  rumah  yang  tidak  jelas. Menurut Kustini menegaskan bahwa orang yang mampu menggantikan peran ibu dalam pengasuhan APM adalah kerabat dari ibu sendiri. Pada umumnya orang tua memiliki rasa percaya kepada keluarga atas kemampuan pengasuhan selama ini.
Dari kerabat dari ibu sendiri, nenek merupakan pengasuh pengganti yang paling tepat  di  keluarga  pekerja  migran.  Hal  ini  disebabkan  adanya  kedekatan  emosional  ibu pekerja migran yang dianggap mampu bertanggung jawab terhadap pengasuhan anaknya. Nenek  bisa  menunjukkan  kedekatan,  kepekaan  dan  dapat  menggantikan    peran  ibu, karena  dianggap  nenek  mampu  menggantikan  figur  keibuan  yang  hilang  (Illanes  JC, 2010).  Tante  atau  paman  hanya  membantu  dalam  urusan  pendidikan,  misal menyelesaikan  pekerjaan  sekolah,  namun  untuk  aktivitas  sehari-hari  lebih  condong dalam pengawasan seorang nenek.
Dari pembuatan film pendek ini, oarng tua di luar negeri merasa terhibur. Selain itu  pembuatan  film  pendek  yang  dilakukan  oleh  APM  akan  menguatkan,  memberi semangat  dan  mengobati  rasa  rindu  kepada  orang  tuanya.  APM  merasa  berdaya, meskipun ditinggal oleh orang tuanya di luar negeri. Dengan begitu koloborasi komunitas yang sudah dibentuk dapat memiliki keahlian dalam membuat video pemasaran secara mandiri.
Pengembangan  produksi  film  pendek  memberikan  dampak  positif  pada  APM. Hasil Assesment Migrant Institute di Ponorogo ( Bachtiar, 2011), menunjukkan   bahwa partisipasi APM dalam bentuk menguatkan, memberi semangat dan mengobati rasa rindu kepada orang tuanya secara intensif akan menentukan tingkat keberhasilan anak.

## Kesimpulan
Pada konteks pengembangan wahana kreativitas dan sarana komunikasi dengan orang  tua,  akan  memberikan  solusi  dari  permasalahan  APM,  seperti  kenakalan  anak seperti  tawuran,  penggunaan  narkoba,  komunitas  gang,  seks  bebas  dan  hamil  sebelum menikah. Karena itulah perlu adanya perhatian khusus terhadap anak-anak yang ditinggal orang  tuanya  sebagai  PMI.  Secara  khusus, collaborative  governance membentuk komunitas  APM,  sangatlah  penting  juga  untuk  menghimpun  persepsi  dan  kreativitas APM dalam hal kelangsungan hidup  dan tumbuh kembang anak. Untuk itu pembuatan produksi film pendek merupakan sarana untuk mendokumentasikan realitas sebagai cara untuk menghadirkan persoalan riil yang terjadi melalui perspektif pelaku, dalam hal ini
adalah PMI dan anak mereka baik yang duduk di bangku sekolah maupun yang tidak atau putus  sekolah.  Pengembangan  produksi  film  pendek  yang  dilakukan  oleh  APM  sangat penting  sebagai  bentuk  partisipasi  APM  untuk  menguatkan,  memberi  semangat  dan mengobati rasa rindu kepada orang tuanya.

## Daftar Pustaka
Ansell, C. (2012). Collaborative governance The Oxford handbook of governance .
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory, 18 (4), 543-571
Bachtiar, Palmira Permata. (2011). Supporting Local Government in the Governance of Overseas Employment .
BP2MI.(2020). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia . Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi.
Davies,  A.  L.,  &  White,  R.  M.  (2012).  Collaboration  in  natural  resource  governance: reconciling stakeholder expectations in deer management in Scotland. Journal of environmental management, 112 , 160-169.
Gash,  A.  (2022).  Collaborative  governance Handbook  on  Theories  of  Governance :
Edward Elgar Publishing.
Illanes  JC.  (2010).  Migrant  Mothers  and  Divided  Homes:  Perception  of  Immigrant Peruvian  Women  About  Motherhood. Journal  of  Comperative  Families  Studies . 42(2):205-228.
Kustini. (2012). Strategi Pengasuhan Anak Pada Keluarga Buruh Migran Perempuan . Depok: Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi
LPKP. (2020). Rancang Bangun Gerakan Inklusi Sosial Anak Pekerja Migran . Malang : Inteligensia Media.
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial.  (2018). Perlindungan  Anak Pekerja Migran Indonesia . Jakarta : Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI
Taylor,  B.,  &  de  Loe,  R.  C.  (2012).  Conceptualizations  of  local  knowledge  in collaborative environmental governance. Geoforum, 43 (6), 1207-1217.
Undang   Undang   No.35  tahun  2014  perubahan atas  Undang  Undang  No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia