## EKSISTENSI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI WILAYAH PTA MAKASSAR
Mahmud Hadi Riyanto Pengadilan Agama Pangkajene Email: hr.mahmud2@gmail.com Abstract
Divorce  cases  in  religious  courts,  must  first  be  made  to  mediation, mediation is done to solve the problem to reconcile married couples. Based on the facts on the ground, although it has been done to the fullest by a mediator judge, the success  rate of  mediation is  still  low. The research’s aim was to  analyze  the cause of  the low level  of success  in  mediation. The research’s also  aims  the low level  of  mediation  success  is  due  to  factors  of  mediators  and  factors  of  justice seekers. Mediator factors are assessed for lack of mediator skills,  mediators only carry  out  mediation  according  to  formal  legal  principles  mediators  lack  the mastery  of  role  science,  communication  science  and  family  psychology.  Justice seeker  factors  are  assessed  for  lack  of  seriousness  in  mediation  forums  by mediator  and  each  of  whom  has  been  adhering  to  the  principle  of  divorce  so difficult to pursue peace.
Key Word : mediation, court, mediator, role, communication, psychology

## Abstrak
Perkara  perceraian  di  pengadilan  agama  terlebih  dahulu  wajib  untuk dilakukan  Mediasi,  mediasi  dilakukan  untuk  menyelesaikan  masalah  guna merukunkan pasangan suami istri. Berdasarkan fakta di lapangan, meskipun telah dilakukan  secara  maksimal  oleh  hakim  mediator,  ternyata  tingkat  keberhasilan mediasi  masih  rendah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penyebab rendahnya  tingkat  keberhasilan  dalam  mediasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi disebabkan karena faktor mediator dan  faktor  para  pencari  keadilan.  Faktor  mediator  dinilai  karena  kurangnya kemampuan  kemampuan  ( skill )  mediator,  mediator  hanya  melaksanakan  mediasi sesuai asas legal formal, mediator kurang menguasai ilmu peran, ilmu komunikasi dan  ilmu  psikologi  keluarga.  Faktor  pencari  keadilan  dinilai  karena  kurang seriusnya  dalam  mengikuti  forum  mediasi  yang  dipimpin  oleh  mediator  dan masing  masing  sudah  berpegang  teguh  pada  prinsip  perceraian  sehingga  sulit untuk diupayakan damai
Kata Kunci : mediasi, pengadilan, mediator, peran, komunikasi, psikologi

## Latar Belakang Masalah
ndonesia  adalah  negara  hukum,  sehingga  negara  hukum  harus  memiliki lembaga  peradilan. 1 Konstitusi  telah  mengatur  bentuk  negara  Indonesia sebagai  negara  hukum,  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1  Undang- Undang Dasar Tahun 1945.
Lembaga  peradilan  merupakan  lambang  kekuasaan,  Pengadilan  Agama  di Indonesia merupakan lambang kedudukan hukum Islam dan kekuatan umat Islam di  Indonesia.  Sebagai  perwujudan  dari  lembaga  peradilan,  Pengadilan  Agama telah  lama  ada  jauh  sebelum  Belanda  datang  ke  bumi  Nusantara  ini. 2 Sejak dikeluarkannya Staatblad 1882  Nomor  152  oleh  Pemerintah  Kolonial  Belanda, yang kemudian ditambah dan diubah dengan Staatblad 1937 Nomor 116 dan 160 dan Staatblad 1937  Nomor  638  dan  639 3 ,  Peradilan  Agama  diakui  sebagai peradilan  negara  jauh  sejak  era  kolonial  berlangsung  dan  telah  diakui  sebagai bagian dari lembaga negara dibidang yudisial.
Tugas  yudisial  lain  Peradilan  Agama  adalah  memberikan  keterangan, pertimbangan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah  hukumnya  dan  tugas-tugas  lain  berdasarkan  undang-undang. 4 Tujuan didirikannya  lembaga  peradilan  adalah  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan bagi  seluruh masyarakat  yang berdasarkan atas undang-undang dalam kehidupan bernegara, oleh sebab itu, lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari negara. 5 Peradilan Agama merupakan salah satu elemen lembaga negara terpenting, sebab berkaitan langsung dengan sengketa atau permasalahan  yang dihadapi  oleh umat Islam yang merupakan penganut mayoritas agama di Indonesia.
Hukum  harus  bersifat  dinamis,  tidak  boleh  statis  dan  harus  dapat mengayomi  masyarakat.  Hukum  harus  dapat  dijadikan  penjaga  ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus  dibentuk  dengan  orientasi  kepada  masa  depan  ( a  word  for  looking ),  tidak
1 Dhomiri, Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Syariah  (PMHS)  Dalam  Hukum  Islam (Jakarta: Puslitbang Diklat Kumdil, 2017), h. xi.
2 Daud  Ali, Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia dalam  Taufiq Abdullah (Ed.), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1988), h. 210-211.
3 Abdul  Mannan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana, 2012), h. xi-xii.
4 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim (Jakarta: Kencana, 2012), h. 246.
5 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), h.
112.
I
boleh  hukum  itu  dibangun  dengan  berorientasi  pada  masa  lampau  ( back  word looking ),  oleh  sebab  itu,  hukum  harus  dijadikan  pendorong  dan  pelopor  untuk mengubah  kehidupan  masyarakat  kepada  yang  lebih  baik  dan  bermanfaat  untuk semua pihak. 6 Dengan demikian, negara sangat berfungsi guna melindungi hukum itu sendiri.
Perdamaian merupakan sistem penyelesaian perkara ( probem solving ) yang sama-sama  menguntungkan  di  antara  para  pihak,  tidak  ada  yang  merasa dikalahkan atau dipecundangi karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan  yang  mana  egoisme  atau  pemaksaan  kehendak  akan  lebih  lunak, sehingga  kedua  belah  pihak  merasa  diuntungkan.  Perasaan  untuk  saling mengalahkan, memenangkan serta menguasai barang sengketa tiada muncul atau kembali ke produk perdamaian yang berlandaskan asas persaudaraan.
Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  tertinggi  penyelenggara  kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik demi tegaknya hukum dan  keadilan.  Salah  satu  inovasi  yang  dilahirkan  oleh  Mahkamah  Agung  adalah mediasi,  hal  tersebut  merupakan  suatu  inovasi  kreatif  guna  mengoptimalkan perdamaian  para  pihak  yang  berperkara/bersengketa  serta  untuk  mencegah penumpukan perkara di pengadilan.
Langkah  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  rangka menanggulangi  penumpukan  perkara  serta  layanan  ketidakpuasan  para  pencari keadilan  terhadap  putusan  pengadilan  adalah  dengan  mengintegrasikan  proses penyelesaian sengketa alternatif atau non litigasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mediasi ke dalam proses peradilan atau litigasi , yakni dalam rangka untuk mencapai  perdamaian,  maka  digunakanlah  proses  mediasi  ini,  yang  dalam prakteknya pelaksanaan mediasi ini dilakukan setelah sidang pertama.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (Perma  RI)  Nomor  1 Tahun  2016  mengatur  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  yang  berguna  untuk optimalisasi tujuan mediasi serta peran hakim mediator sebagai pihak netral dalam menyelesaikan  sengketa  atau  perkara,  selain  itu  juga  diharapkan  dapat mengurangi jumlah perkara akibat adanya perdamaian.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam Perma RI Nomor 1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  dalam  rangka  bertujuan untuk  memberikan akses memperoleh keadilan serta penyelesaian perkara  secara sederhana,  cepat  serta  biaya  ringan.  Di  Wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama Makassar  (yang  selanjutnya  akan  menjadi  obyek  atau  lokasi  penelitian)  dan Pengadilan  Agama  lainnya  di  seluruh  Indonesia  telah  membuat  sebuah  lembaga
6 Abdul Mannan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Kencana, 2013), h. 6-7.
mediasi.  Untuk  saat  ini  masih  mendayagunakan  serta  mengoptimalkan  peran hakim yang dianggap memiliki keahlian untuk dijadikan sebagai mediator dalam mengupayakan  perdamaian  bagi  para  pihak  yang  berperkara,  misalnya  dalam perkara  cerai  talak  maupun  cerai  gugat,  dalam  melaksanakan  hukum  acara peradilan agama, sebelum majelis hakim memutus perkara tersebut, maka setelah dikeluarkannya  Perma  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan,  maka  ketua  hakim  majelis  yang  mengadili  perkara  tersebut  harus menunjuk hakim lain sebagai mediator atau disebut juga dengan hakim mediator.
Hakim  majelis  maupun  hakim  mediator  mempunyai  kewajiban  untuk mendamaikan  pasangan  suami  isteri  yang  hendak  bercerai,  hal  ini  berdasarkan atas  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  39  jo.  PP.  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  atas  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  Pasal  31  jo.  UU  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama Pasal 65 dan 82 7 . Putusan cerai akan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila upaya perdamaian benar-benar tidak berhasil dilakukan.
Tujuan  mediasi  bukan  hanya  sekadar  untuk  mengakhiri  perselisihan,  akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa  diperkalahkan,  sehingga  muara  akhir  mediasi  yang  dituangkan  dalam bentuk  akta  perdamaian  merupakan  pilihan  paling  baik  dari  para  pihak  yang didasari dengan keikhlasan. Oleh sebab itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan di antara kedua belah pihak ini.
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada 3 Februari 2016  dan  diundangkan  pada  tanggal  4  Februari  2016  berdasarkan  Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  175, 8 dalam  kurun  waktu  sejak diberlakukannya  hingga  tahun  2017  ini,  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama Makassar  dalam  menangani  perkara  perceraian  lebih  mengaktifkan  peran  hakim untuk menjadi mediator.
Menurut  amanat  dari  Perma  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  pada  Pasal  13  dijelaskan  mengenai  kriteria  yang  bisa menjadi  mediator  adalah  hakim  bukan  pemeriksa  perkara  pada  pengadilan  yang bersangkutan, atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator.
7 Efi  Sofiah, Putusan  Perdamaian  dan  Penerapannya  di  Pengadilan  Agama ,  dalam  Jaih Mubarok (ed.), Peradilan Agama di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 123.
8 Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.
Pengadilan Tinggi Agama Makassar, merupakan pengadilan tingkat banding yang  mewilayahi  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  Sulawesi  Barat,  dengan  jumlah satker sebanyak 27 (dua puluh tujuh), dengan rincian 2 (dua) Pengadilan kelas I-A yaitu PA. Makassar dan PA. Watampone, 7 (tujuh) Pengadilan kelas I-B yaitu PA. Maros,  PA.  Pare-Pare,  PA.  Pinrang,  PA.  Polewali,  PA.  Sengkang,  PA. Sungguminasa,  dan  PA.  Watansoppeng,  sedangkan  Pengadilan  Agama  kelas  II sebanyak  18  (delapan  belas)  pengadilan,  yaitu  PA.  Bantaeng,  PA.  Barru,  PA. Bulukumba,  PA.  Enrekang,  PA.  Jeneponto,  PA.  Majene,  PA.  Makale,  PA. Mamuju, PA. Massamba, PA. Palopo, PA. Pangkajene, PA. Selayar, PA. Sidrap, PA. Sinjai, PA. Takalar, PA. Belopa, PA. Malili dan PA. Pasang Kayu.
Jumlah Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah  27  (dua  puluh  tujuh)  pengadilan,  dari  jumlah  tersebut  tidak  seluruhnya menjadi obyek penelitian. Penelitian ini akan meneliti 4 (empat) pengadilan, yang terdiri  atas  Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  1  A,  Pengadilan  Agama Polewali Kelas 1 B, Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II dan Pengadilan Agama Palopo Kelas II.
Penelitian  terhadap  4  (empat)  pengadilan,  yang  terdiri  atas  Pengadilan Agama  Watampone  Kelas  1  A,  Pengadilan  Agama  Polewali  Kelas  1  B, Pengadilan  Agama  Jeneponto  Kelas  II  dan  Pengadilan  Agama  Palopo  Kelas  II, dapat  mewakili  seluruh  wilayah  yurisdiksi  dari  Pengadilan  Tinggi  Agama Makassar, yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
Perkara mediasi  yang diteliti, merupakan perkara tahun 2016 sampai 2017,
karena  sejak  bulan  tersebut  kiranya  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah efektif diterapkan dan dilaksanakan,  setelah  Mahkamah  Agung  melakukan  sosialiasi,  dengan  demikian sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
Hasil  dari  pelaksanaan  mediasi  terhadap  perkara  perceraian  di  pengadilan agama wilayah hukum  Pengadilan Tinggi  Agama Makassar  yang menjadi tujuan penelitian  disertasi  ini  akan  menjadi  tolak  ukur,  apakah  eksistensi  mediasi  di Wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar  sebagaimana  di  atur  dalam Peraturan Mahkamah  Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat mewujudkan prinsip kemaslahatan dan keadilan pada perkara perceraian.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Di  sisi  lain,  jenis  penelitian  ini yakni  gabungan  antara library  research dan field  research. Field  research diposisikan  untuk  mengonfirmasi  urgensi  dari  pelaksanaan  mediasi  terhadap
perkara  perceraian.  Dipilihnya  metode  ini  dengan  dalih  bahwa  menggunakan metode  kualitatif  dikarenakan  permasalahan  masih  sangat  beragam  sehingga untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  urgen  diperlukan  pendalaman  lebih  lanjut dan secara seksama.
Sumber data pada penelitian kualitatif ini khususnya field research , sampel sumber  data  dipilih  secara purposive . Penelitian  kualitatif  sangat  erat  kaitannya dengan  faktor-faktor  kontekstual.  Maksud sampling dalam  hal  ini  adalah menjaring  sebanyak  mungkin  informasi  dari  berbagai  macam  sumber,  dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang  dikembangkan  dalam  generalisasi.  Tujuannya  adalah  untuk  merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik.
Sesuai  dengan  jenis  penelitian,  selain library  research yang  dilakukan dengan  mengeksplorasi  berbagai  literatur,  khusus field  research berlokasi  di wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar,  dengan  sampel  penelitian adalah  di  Pengadilan  Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  1  A  (Provinsi Sulawesi  Selatan),  Pengadilan  Agama  Polewali  Kelas  1  B  (Provinsi  Sulawesi Barat),  Pengadilan  Agama  Jeneponto  Kelas  II  (Provinsi  Sulawesi  Selatan)  dan Pengadilan Agama Palopo Kelas II (Provinsi Sulawesi Selatan).
Lokasi  penelitian  yang  dipilih  tersebut  di  atas  sebagai  sampel  dikarenakan berbagai  macam  faktor,  di  antaranya  adanya  kelas  dari  pengadilan,  yakni keterwakilan  kelas  pengadilan  dari  kelas  I-A,  kelas  I-B  dan  kelas  II,  juga dikarenakan  kultur  masyarakat  yang  terdiri  dari  berbagai  macam  suku, diantaranya  adalah  Makassar,  Bugis,  Mandar,  Jawa  Konjo  Pesisir  dan  sebagian kecil  meliputi  Minangkabau,  Batak  dan  Melayu  Makassar  yang  merupakan  etnis yang  berada  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  Provinsi  Sulawesi  Barat, kedua  provinsi  tersebut  merupakan  wilayah  yurisdiksi  dari  Pengadilan  Tinggi Agama  Makassar.  Diharapkan  hasil  dari  penelitian  ini  dapat  merepresentasikan masyarakat  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  Provinsi  Sulawesi  Barat  pada  saat mencari  keadilan  khususnya  dalam  perkara  perceraian  yang  diajukan  di pengadilan  agama  di  kedua  wilayah  provinsi  tersebut  di  atas,  guna  terwujudnya prinsip kemaslahatan dan keadilan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  mediasi  di  wilayah  Pengadilan  Tinggi Agama  Makassar,  dalam  hal  ini  di  Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  I  A, Pengadilan  Agama  Polewali  Kelas  I  B,  Pengadilan  Agama  Palopo  Kelas  II  dan Pengadilan  Agama  Jeneponto  Kelas  II  sejak  September  2016  sampai  dengan Agustus 2017, maka dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

## 1. Pengadilan Agama Watampone
Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  1  A  terletak  di  Kabupaten  Bone, merupakan  Pengadilan  Agama  Kelas  1  A  dengan  jumlah  perkara  yang  sangat besar (banyak) terutama perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, selain  itu    Pengadilan  Agama  Watampone  secara  geografis  terletak  di  bagian pesisir  timur  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  secara  etnis  masyarakat  di  Kabupaten Watampone mayoritas bersuku Bugis.
Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  1  A  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia  dengan  visi  “Terwujudnya  Badan  Peradilan  Agama  Watampone  Yang Agung”, dengan misi “Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan  transparansi,  Meningkatkan  kualitas  sumber  daya  aparatur  peradilan  dalam rangka  peningkatan  pelayanan  pada  masyarakat,  Melaksanakan  pengawasan  dan pembinaan  yang  efektif  dan  efisien,  Melaksanakan  tertib  administrasi  dan manajemen  peradilan  yang  efektif  dan  efisien  dan  Mengupayakan  tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
Atas  dasar  visi  dan  misi  itu,  Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  1  A sudah  tentu  mendukung  sepenuhnya  kebijakan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  terkait  implementasi  Perma  Nomor  1  tahun  2016  tentang  Prosedur Penerapan  Mediasi  pada  tingkat  pertama  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata khususnya perkara perceraian, sebagai bagian dari tujuan dan strategi Pengadilan Agama  Watampone  Kelas  1  A  yaitu  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  pencari keadilan, dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan sesuai prinsip cepat,  sederhana  &  biaya  ringan  dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap pengadilan agama.
Salah  satu  poin  penting  penilaian  kinerja  Pengadilan  Agama  Watampone Kelas  1  A  dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian  adalah  dengan  mengukur seberapa  banyak  perkara  perceraian  yang  terdaftar  di  kepaniteraan  yang  dapat diselesaikan  melalui  tahapan  mediasi.  Indikator  kinerjanya  adalah  perbandingan antara mediasi dengan jumlah perkara yang diterima, perbandingan antara perkara yang  layak  dimediasi  dengan  yang  mediasi,  serta  perbandingan  antara  mediasi yang  sedang  berproses  dan  jumlah  perkara  yang  berhasil  didamaikan  melalui mediasi (pencabutan perkara).
Tabel I
Hasil Penelitian Mediasi di PA. Watampone Kelas I A
Periode September 2016-Agustus 2017 No. Bulan Jumlah Perkara Diterima Perkara di Mediasi Hasil Mediasi 1. September 119 7 0 2. Oktober 109 12 0 3. November 128 15 0 4. Desember 91 15 0 5. Januari 146 10 0 6. Februari 107 16 0 7. Maret 114 21 0 8. April 88 10 0 9. Mei 114 18 0 10. Juni 38 7 0 11. Juli 88 15 1 12. Agustus 94 22 0
Berdasarkan tabel  hasil penelitian di  Pengadilan  Agama Watampone Kelas 1  A,  bahwa  perbandingan  antara  perkara  yang  masuk  (terdaftar)  dengan  perkara yang  layak  untuk  dimediasi  adalah  relatif    kecil,  rata-rata  atau  berkisar  10% (sepuluh persen) perkara yang dapat dimediasi dari sekian perkara yang terdaftar, misalnya pada bulan Maret 2017 jumlah perkara masuk adalah 114 (seratus empat belas) perkara, dari 114 (seratus  empat belas) perkara tersebut ternyata hanya 18 (delapan belas) perkara yang layak dimediasi.
Sedangkan presentase keberhasilan dari perkara  yang layak dimediasi rata- rata adalah 0% (nol persen), misalnya pada bulan September 2016 dari 7 (tujuh) perkara  yang  dimediasi,  semuanya  tidak  ada  yang  berhasil  untuk  didamaikan dengan  mencabut  perkaranya,  kalau  dilihat  secara  keseluruhan,  dalam  periode
September  2016  hingga  Agustus  2017,  dari  168  (seratus  enam  puluh  delapan) perkara yang layak untuk dilakukan mediasi, hanya 1 (satu) perkara yang berhasil didamaikan  dengan  mencabut  perkaranya,  selebihnya  yaitu  167  (seratus  enam puluh tujuh) mediasi tidak berhasil.
2. Pengadilan Agama Polewali
Pengadilan  Agama  Polewali  Kelas  1  B  terletak  di  Kabupaten  Polewali Mandar (Polman), Provinsi  Sulawesi  Barat,  Pengadilan Agama  Polewali  Kelas 1 B  setiap  tahunnya  menerima  perkara  yang  relativ  besar,  terutama  perkara perceraian,  baik  cerai  talak  maupun  cerai  gugat,  Pengadilan  Polewali  secara yurisdiksi  mewilayahi  2  (dua)  kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Polewali  Mandar  dan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi  Barat.  Disamping itu, Pengadilan  Agama Polewali secara geografis terletak di Provinsi Sulawesi Barat, meskipun demikian Provinsi  Sulawesi  Barat  secara  hukum  termasuk  dalam  yurisdiksi  Pengadilan Tinggi  Agama  Makassar,  masyarakat  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  mayoritas bersuku Mandar.
Visi Pengadilan Agama  Polewali adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali  yang  Bersih,  Bermartabat  dan  Berwibawa  Menuju  Pengadilan  Agama yang Agung”, dengan misi:
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Aparatur  Peradilan  dalam  rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan  tertib  administrasi  dan  manajemen  peradilan  yang  efektif  dan efisien.
5. Mengupayakan  tersedianya  sarana  dan  prasarana  peradilan  sesuai  dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Untuk mewujudkan visi misi tersebut, tentunya Pengadilan Agama Polewali
Kelas  1  B  memiliki  pelbagai  macam  indikator,  misalnya  indikator  keberhasilan dalam  mediasi  dengan  mendamaikan  pasangan  suami  istri  melalui  mediator  dan dapat merukunkan kembali pasangan suami istri yang telah diambang perceraian.
Tabel II Hasil Penelitian Mediasi di PA. Polewali Kelas I B Periode September 2016-Agustus 2017 No. Bulan Jumlah Perkara Diterima Perkara di Mediasi Hasil Mediasi 1. September 53 9 1 2. Oktober 46 9 0 3. November 47 5 1
4. Desember 26 5 0 5. Januari 77 2 0 6. Februari 45 6 0 7. Maret 50 7 0 8. April 61 5 1 9. Mei 38 10 1 10. Juni 17 1 0 11. Juli 57 8 0 12. Agustus 44 11 0
Berdasarkan tabel  indikator hasil penelitian di  Pengadilan  Agama Polewali Kelas 1 B, perbandingan antara perkara  yang masuk  dengan perkara  yang layak untuk  dimediasi  adalah  relatif    kecil,  rata-rata  berkisar  15%  (lima  belas  persen) perkara  yang  dapat  dimediasi  dari  sekian  perkara  yang  terdaftar,  misalnya  pada bulan Oktober 2016 jumlah perkara masuk adalah 46 (empat puluh enam) perkara, dari  46  (empat  puluh  enam)  tersebut  ternyata  hanya  9  (sembilan)  perkara  yang dapat dilakukan proses mediasi, sedang selebihnya tidak dapat.
Tingkat  keberhasilan  mediasi  dari  perkara  yang  layak  dimediasi  rata-rata adalah  0%  (nol  persen),  misalnya  pada  bulan  November  2016  dari  5  (lima) perkara  yang  dimediasi,  hanya  1  (satu)  perkara  yang  berhasil  untuk  didamaikan dengan  mencabut  perkaranya,  kalau  dianalisa  secara  keseluruhan,  selama November 2016 hingga Agustus 2017, dari 78 (tujuh puluh delapan) perkara yang layak untuk dilakukan mediasi, hanya 4 (empat) perkara yang berhasil didamaikan dengan mencabut perkaranya.

## 3. Pengadilan Agama Palopo
Pengadilan Agama Palopo Kelas II terletak di Kota Palopo, meskipun kelas II Pengadilan Agama Palopo memiliki jumlah perkara yang banyak, karena secara yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Palopo  mewilayahi  Kota  Palopo  dan  Kabupaten Luwu, dari perkara tersebut masih didominasi perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Pengadilan Agama Palopo secara geografis terletak di bagian tengah  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  secara  etnis  masyarakat  di  Kabupaten  Palopo bersuku  heterogen  yang  meliputi  suku  Luwu,  Jawa,  dan  Konjo  Pesisir  dan sebagian kecil meliputi, Minangkabau, Batak dan Melayu Makassar.
Visi  Pengadilan  Agama  Palopo  Kelas  II  adalah  “Terwujudnya  pengadilan agama  yang  bersih,  berwibawa  dan  professional  dalam  penegakan  hukum  dan keadilan menuju supremasi hukum di Kota Palopo”, untuk mengimplementasikan visi tersebut, Pengadilan Agama Palopo Kelas II mempunyai misi:
a. Mewujudkan    peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  di  Kota Palopo.
b. Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan agama di Kota Palopo.
c. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama di Kota Palopo.
d. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo.
e. Meningkatkan  kualitas  administrasi  dan  manajemen  peradilan  agama  di  Kota Palopo.
f. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo.
Guna  mewujudkan  visi  misi  tersebut,  tentunya  Pengadilan  Agama  Palopo
Kelas  II  tentunya  memiliki  prasarat  yang  harus  terpenuhi,  seperti  misi  tentang kesadaran dan ketaatan  hukum  masyarakat  di  Kota Palopo, kesadaran hukum  ini bisa  diuraikan  seperti  pada  perkara  perceraian,  perkara  perceraian  sedapat mungkin  diselesaikan  dengan  cara  damai,  penyelesaian  perkara  perceraian  tidak hanya  melalui  putusan  perceraian,  namun  bisa  juga  dengan  cara  menyatukan kembali  ikatan  rumah  tangga  yang  telah  retak.  hal  yang  paling  essensial  guna mengurangi  angka  perceraian  adalah  dengan  cara  dilakukan  mediasi,  diharapkan dengan  mediasi  dapat  menurunkan  angka  perceraian  dan  dapat  meningkatkan kualitas dan harapan bersatunya keluarga.
Tabel III Hasil Penelitian Mediasi di PA. Palopo Kelas II Periode September 2016-Agustus 2017 No. Bulan Jumlah Perkara Diterima Perkara di Mediasi Hasil Mediasi 1. September 22 1 0 2. Oktober 24 4 0 3. November 19 8 0 4. Desember 11 4 0 5. Januari 26 4 0 6. Februari 17 2 0 7. Maret 24 5 0 8. April 17 4 0 9. Mei 23 4 0 10. Juni 12 3 0 11. Juli 27 2 0 12. Agustus 25 1 0
Hasil penelitian di Pengadilan Agama Palopo Kelas II menunjukkan bahwa dari  perbandingan  antara  perkara  yang  masuk  dengan  perkara  yang  layak  untuk dimediasi adalah relatif  kecil, rata-rata berkisar 20% (dua puluh persen) perkara yang  dapat  dimediasi  dari  sekian  perkara  yang  terdaftar,  misalnya  pada  bulan Januari 2017 jumlah perkara masuk adalah 26 (dua puluh enam) perkara, dari 26 (dua puluh enam) tersebut ternyata hanya 4 (empat) perkara yang dapat dilakukan proses mediasi.
Keberhasilan  mediasi  oleh  mediator  di  Pengadilan  Agama  Palopo  Kelas  II dari perkara yang layak dimediasi rata-rata adalah 0% (nol persen), selama bulan September  2016  sampai  Agustus  2017  dari  42  (empat  puluh  dua)  perkara  yang dimediasi,  tidak  ada  satupun  yang  berhasil  dalam  mediasi,  seluruh  perkara  tidak berhasil  dimediasi,  akibatnya  adalah  apabila  perkara  tidak  berhasil  dimediasi, maka  pemeriksaan  terhadap  pokok  perkara  akan  dilanjutkan  dalam  persidangan oleh majelis hakim.
4. Pengadilan Agama Jeneponto
Pengadilan  Agama  Jeneponto  Kelas  II  terletak  di  Kabupaten  Jeneponto, jumlah  perkara  yang  diterima  adalah  paling  sedikit  diantara  pengadilan  yang menjadi  objek  penelitian,  perkara-perkara  yang  diterima  paling  banyak  adalah perkara  perceraian,  baik  cerai  talak  maupun  cerai  gugat.  Pengadilan  Agama Jeneponto  Kelas  II  secara  geografis  terletak  di  bagian  selatan  Provinsi  Sulawesi Selatan,  secara  etnis  masyarakat  di  Kabupaten  Jeneponto  mayoritas  bersuku Makassar.
Visi  Pengadilan  Agama  Jeneponto  Kelas  II  adalah  mewujudkan  supremasi hukum  melalui  kekuasaan  kehakiman  yang  mandir,  efektif,  efisien,  serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas,  etis,  terjangkau  dan  biaya  rendah  bagi  masyarakat  serta  mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
Misi Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II adalah:
a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
b. Mewujudkan  peradilan  yang  mandiri  dan  indefendent  dari  campur  tangan pihak lain.
c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
e. Mewujudkan  Institusi  peradilan  yang  efektif,  efisien,  bermartabat  dan dihormat.
f. Melaksanakan  Kekuasaan  Kehakiman  yang  mandiri,  tidak  memihak  dan transparan.
Pengadilan  Agama  Jeneponto  Kelas  II  dalam  mewujudkan  visi  misi tersebut,  tentunya  harus  meningkatkan  standar  pelayanan  dan  mutu  pelayanan dengan  baik,  mutu  pelayanan  harus  pula  diimbangi  dengan  kualitas  putusan, kualitas  putusan  tidaklah  bersifat adjutikatif belaka,  namun  dapat  juga  dalam bentuk lain. Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II tidak hanya berwenang untuk menceraikan  pasangan  suami  istri,  melainkan  harus  menyelamatkan  terlebih dahulu  rumah  tangga  yang  telah  pecah  tersebut  semaksimal  mungkin,  caranya dalah dengan pengefektivan fungsi mediasi guna mengurangi angka perceraian.
Peneliti telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II terkait  dengan  mediasi,  dari  beberapa  kali  kesempatan  meneliti  di  Pengadilan Agama  Jeneponto  Kelas  II,  akhirnya  mendapat  suatu  rumusan  tentang  mediasi yang meliputi hasil pelaksanaan mediasi, tingkat keberhasilan mediasi dan tingkat ketidakberhasilan  dalam  menempuh  upaya  mediasi,  dari  hasil  penelitian  tersebut selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk sebagai berikut:
Tabel IV Hasil Penelitian Mediasi di PA. Jeneponto Kelas II Periode September 2016-Agustus 2017 No. Bulan Jumlah Perkara Diterima Perkara di Mediasi Hasil Mediasi 1. September 55 10 0 2. Oktober 60 7 0 3. November 76 5 0 4. Desember 53 4 0 5. Januari 31 9 0 6. Februari 54 4 0 7. Maret 58 12 0 8. April 58 8 0 9. Mei 53 6 0 10. Juni 27 6 0 11. Juli 66 6 0 12. Agustus 77 11 0
Penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Jeneponto  Kelas  II menghasilkan data sebagaimana tersebut di atas, data tersebut dapat dibaca bahwa dari  perbandingan  antara  perkara  yang  masuk  dengan  perkara  yang  layak  untuk dimediasi adalah relatif  kecil, rata-rata berkisar 15% (lima belas persen) perkara yang  dapat  dimediasi  dari  sekian  perkara  yang  masuk,  misalnya  pada  bulan Februari 2017 jumlah perkara  masuk  adalah 54 (lima puluh  empat) perkara, dari
54  (lima  puluh  empat)  tersebut  ternyata  hanya  4  (empat)  perkara  yang  dapat dilakukan proses mediasi.
Tingkat  keberhasilan  mediasi  oleh  mediator  di  Pengadilan  Agama Jeneponto  Kelas  II  dari  perkara  yang  layak  dimediasi  rata-rata  adalah  0%  (nol persen), selama 1 tahun, sejak bulan September 2016 hingga Agustus 2017 dari 88 (delapan  puluh  delapan)  perkara  yang  dimediasi,  tidak  satupun  yang  berhasil didamaikan, semua perkara tidak berhasil dalam mediasi.
Sama  halnya  dengan  pengadilan-pengadilan  sebelumnya,  data  terkait penyelesaian  perkara  melalui  mediasi  pada  pengadilan  tingkat  pertama  di Pengadilan  Agama  Jeneponto  Kelas  II  menunjukkan  bahwa  persentase keberhasilan  penyelesaian  sengketa  perkara  perceraian  melalui  tahapan  mediasi kurang berhasil dan tidak maksimal, selama 1 tahun, sejak bulan September 2016 hingga  Agustus  2017  dari  88  (delapan  puluh  delapan)  perkara yang dimediasi , tidak satupun yang dapat diselesaikan melalui forum mediasi di Pengadilan.
Keberhasilan mediasi yang tidak ada, tentu sangat jauh dari harapan adanya kebijakan  Mahkamah  Agung  RI.  untuk  memaksimalkan  forum  mediasi  sebagai sarana untuk penyelesaian perkara para pihak secara damai dan adil.
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  tentang  hasil  mediasi  di  wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dari September 2016 sampai dengan Agustus 2017  dalam  rangka  menekan  angka  perceraian,  maka  dapat  dikatakan  bahwa walaupun  upaya  mediasi  telah  dilakukan  secara  maksimal  oleh  hakim  mediator, ternyata  hasil  dari  pelaksanaan  mediasi  ini  tidak  bisa  mengurangi  jumlah perceraian,  dengan  rata-rata  tingkat  keberhasilan  adalah  dibawah    1  %  (satu persen), jauh dari harapan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Minimnya  angka  keberhasilan  mediasi  atau  bahkan  bisa  disebut  gagalnya mediasi  untuk  mencapai  keberhasilan  yang  dilakukan  di  wilayah  Pengadilan Tinggi  Agama  Makassar,  berdasarkan  hasil  penelitian  ketidakberhasilan  dapat disebabkan karena faktor mediator dan faktor dari para pencari keadilan.
1. Faktor Mediator
Mediator  merupakan  instrumen  penting  dalam  menentukan  keberhasilan dalam mediasi, mediator harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan mediasi,  tidak  sekadar  hanya  untuk  memenuhi  aspek  formalitas  diwajibkan mediasi terhadap seluruh perkara perceraian.
Tuntutan  besar  terhadap  mediator  untuk  memahami  permasalahan  yang dihadapi  oleh  pencari  keadilan  merupakan  suatu  keniscayaan  dan  sudah  menjadi kewajiban,  hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  kurang  maksimalnya  mediator
dalam mengupayakan perdamaian di antara pasangan suami yang hendak bercerai harus menjadi catatan tersendiri dalam kajian penelitian ini.
Tentang terbatasnya jumlah mediator hakim yang bersertifikat, memang hal tersebut  menjadi  suatu  permasalahan  tentang  tersendiri,  meskipun  Perma  tetap memperbolehkan  mediator  hakim  non  sertifikat  toh  rupanya  hakim  yang bersertifikat  pun  tingkat  keberhasilan  dalam  mediasi  masih  rendah.  Sebagai contoh  adalah  di  Pengadilan  Agama  Polewali  ada  tiga  hakim  bersertifikat sedangkan  di  Pengadilan  Agama  Watampone,  Pengadilan  Agama  Palopo  dan  di Pengadilan  Agama  Jeneponto  tidak  ada  mediator  hakim  bersifat,  kalau  melihat tingkat  keberhasilan  mediasi  di  pegadilan-pengadilan  tersebut,  tidak  ada perbedaan  yang  signifikan  keterkaitan    antara  mediator  bersertifikat  dengan  non bersertifikat terhadap tingkat keberhasilan mediasi, semua hampir sama hasilnya.
Mediator  yang  memimpin  proses  di  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama Makassar,  berasal  dari  unsur  hakim.  Dari  hakim  yang  melaksanakan  fungsi sebagai  mediator  tersebut,  sekitar  80  persen  belum  bersertifikat  dan  atau mengikuti  pelatihan  khusus  mediator.  Oleh  karenanya,  sangat  beralasan  apabila pengetahuan  hakim  tentang  teori-teori  mediasi  serta  ketrampilan  untuk melaksanakan fungsi mediator kurang baik.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dalam  jangka  pendek  perlu  adanya  kebijakan- kebijakan  yang  bersifat  riil  dari  pimpinan  pengadilan  untuk  membuat  program kajian  keilmuan  secara  berkala  yang  bersifat  eksploratif  di  unit  kerja  masing- masing, khsususnya tetang hakikat dan tujuan mediasi serta keterampilan sebagai mediator. Selanjutnya untuk jangka panjang kalangan akademisi perlu menjadikan materi tentang mediasi sebagai salah satu pelajaran wajib yang harus dikuasi oleh hakim.  Kendatipun  untuk  waktu  mendatang  mediator  diharapkan  berasal  dari kalangan  profesional  bukan  hakim,  namun  adanya  keterkaitan  tugas  yang  sangat erat  antara  hakim  dan  mediator,  menjadi  alasan  utama  pentingnya  hakim mengetahui seluk beluk mediasi.
Efektivitas  Perma  tentang  mediasi  memang  tidak  paralel  dengan ketersediaan  mediator  yang  profesional  di  pengadilan.  Pasal  1  angka  2  tentang definisi  mediator  tidak  mensyaratkan  mediator  harus  bersertifikat.  Hal  ini merupakan  keleluasaan  yang  diberikan  Perma  mengingat  tidak  mungkin menunggu  adanya  mediator  yang  bersertifikat  untuk  memberlakukan  mediasi  di pengadilan.  Untuk  mengatasi  keterbatasan  tenaga  mediator  yang  bersertifikat  di tengah  kuatnya  keinginan  untuk  mengefektifkan  Perma  tentang  mediasi,  Perma memberi  keleluasaan  kepada  pengadilan  untuk  menunjuk  mediator  dari  hakim dengan  syarat  bukan  hakim  yang  menangani  perkara  tersebut.  Sayangnya, mayoritas  hakim  yang  diangkat  menjadi  mediator  tidak  memiliki  keterampilan
khusus tentang mediasi.  Hal ini seharusnya menjadi salah satu faktor  yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa minimnya angka keberhasilan mediasi di  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar  yang  dilakukan  oleh  hakim mediator, dapat dianalisa dengan kajian sebagai berikut:
a. Penguasaan Ilmu Peran
Mediator sebagai tokoh sentral dalam pelaksanaan mediasi, peran mediator dalam  proses  mediasi  adalah  sebagai  penengah  suatu  sengketa  perceraian  yang dihadapi  oleh  para  pihak  serta  membantu  para  pihak  untuk  menyelesaikannya. Peran  utama  seorang  mediator  adalah  mempertemukan  kepentingan  yang  saling berbeda antara para pihak agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai titik  temu  penyelesaian  masalah  yang  sedang  dihadapi,  terkait  dengan  keretakan rumah tangga.
Peran  yang  dimiliki  mediator  diharapkan  mampu  melaksanakan  perannya untuk  menganalisis  dan  mendiagnosis  suatu  sengketa  yang  ada,  kemudian mendesain  serta  mengendalikan  proses  mediasi  untuk  menentukan  para  pihak guna  mencapai  kesepakatan  yang  sehat.  Mediator  menjadi  katalisator  untuk mendorong timbulnya suasana yang konstruktif dalam diskusi, maka dalam hal ini mediator berperan membantu pihak-pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar.
Praktiknya,  mediator  telah  menerapkan  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam melaksanakan mediasi dengan membujuk dan menasihati  pasangan  suami  istri  yang  hendak  bercerai,  bahkan  mediator  setiap memediasi  perkara  perceraian  selalu  memberikan  gambaran  tentang  bagaimana rumah tangga yang sehat itu, termasuk juga bila terjadi perceraian dan bagaimana agama  telah  memberikan  pedoman  serta  petunjuk  untuk  menciptakan  keluarga yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah.  tetapi  menurut  peneliti,  hal  itu  jelas  tidak cukup, penasihatan merupakan suatu teori yang kurang tepat diterapkan pada awal pelaksanaan mediasi.
Mediator sebagai pihak yang netral, harusnya mampu untuk melayani kedua belah pihak, mediator juga harus mampu melakukan interaksi dengan para pihak, baik  secara  bersama  atau  individu,  dengan  memfokuskan  pada  upaya  membuka komunikasi  di  antara  para  pihak,  memanfaatkan  komunikasi  tersebut  untuk menjembatani  atau  menciptakan  saling  pengertian  di  antara  para  pihak  dan memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa.
Mediator  diharapkan  mampu  bersikap  netral,  membina  hubungan  baik dengan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa,  berbicara  dengan  bahasa  yang mudah  dipahami  oleh  para  pihak,  mendengarkan  secara  aktif,  menekankan  pada
keuntungan potensial. selain itu mediator harus mampu meminimalisir perbedaan dan menitik beratkan pada persamaan, yang semuanya bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian.
Mediator merupakan bagian yang sangat penting dalam mediasi, mediator berusaha  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  dengan  segala  daya  dan  upaya yang dimiliki, sehingga hal itu menimbulkan karakteristik dari tiap-tiap mediator sebagai  refleksi  daya  dan  upaya  yang  dia  miliki  dan  mediator  harus  mampu berperan dalam usaha perdamaian tersebut.
Tipologi karakter mediator terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu bersifat Otoritatif, social  network dan  Independen,  terhadap  perkara  perceraian,  yang  paling  ideal menurut peneliti adalah mediator bertipe social network, dengan alasan mediator yang memiliki social network yang luas  mampu  mendukung dalam penyelesaian sengketa,  mediator  ini  memiliki  hubungan  dengan  kedua  belah  pihak  pasangan suami  istri,  hubungan  dimaksud  adalah  hubungan  peran  kaitannya  dengan komunikasi,  sehingga  dalam  menjalankan  tugas  mediasi,  mediator  dengan  tipe seperti  ini  lebih  menekankan  bagaimana  para  pihak  menyelesaiakan  sengketa dengan  jaringan  sosial  yang  ada  dalam  artian  adalah  sebagaimana  hal  atau kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  suami  istri  pada  saat  masih  hidup romantis dan bahagia.
Hakim mediator di wilayah PTA. Makassar, belum sepenuhnya memahami peran  sebagai  mediator  yang  sesungguhnya,  latar  belakang  jiwa  hakim  sebagai penegak  hukum  yang  mengadili,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  jelas semakin  mepersulit  untuk  menjalani  peran  ganda  sebagai  mediator  dan  sebagai hakim.  Padahal,  antara  hakim  dan  mediator  adalah  berbeda.  Mediator  berperan sebagai  katalisator  untuk  menemukan  solusi  bagi  pihak  yang  berperkara, sedangkan  hakim  lebih  pada  aspek  yuridis,  yaitu  mengadili  suatu  perkara perspektif keadilan prosedur dan substansi.
Mediator  merupakan  individu,  sedangkan  hakim  adalah  lembaga,  titik balik  itulah  yang  menyebabkan  rendahnya  angka  keberhasilan  dalam  mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim. Untuk wilayah PTA. Makassar, sulit untuk mencari  pembanding  tingkat  keberhasilan  antara  mediator  hakim  dan  mediator non  hakim,  karena  keterbatasan  ketersediaan  mediator  non  hakim  yang menyebabkan mediasi dilakukan oleh hakim, faktor lainnya adalah, apabila pihak berperkara  dimediasi  oleh  hakim,  maka  tidak  ada  biaya  yang  dipungut  untuk mediasi, mediator hakim dilarang menerima honorarorium jasa sebagai mediator. Lain halnya dengan mediator non hakim, mediasi dilakukan bilamana biaya  jasa untuk  mediator  sudah  terselesaikan,  hal  inilah  yang  membuat  suatu  problema bahwa  apabila  masyarakat  harus  membayar  jasa  mediator  non  hakim,  akan
menjadi  suatu  hal  yang  memberatkan,  karena  untuk  berperkara  perceraian  saja sudah harus membayar  biaya panjar perkara  yang tidak sedikit  jumlahnya, kalau ditambah  lagi  dengan  membayar  biasa  jasa  mediator  non  hakim,  justru  akan semakin memperberat masyarakat pencari keadilan.
Konflik peran antara hakim sebagai pengak hukum dengan hakim sebagai mediator  nampak  jelas  terlihat  pada  hasil  mediasi  terhadap  perkara  perceraian yang  dilakukannya,  tidak  hanya  wilayah  hukum  PTA.  Makassar,  bahkan  di seluruh  wilayah  pengadilan  agama  se-Indonesia  tingkat  keberhasilan  hakim mediator  dalam  perkara  perceraian  masih  sangat  rendah,  jauh  dari  gelora diterbitkannya perma tentang mediasi.
Hakim  yang  memiliki  peran  ganda,  sebagai  pemutus  perkara  dan  sebagai mediator mengandung konflik tersendiri, maka idealnya menurut peneliti  adalah hakim  seharusnya  tidak  perlu  untuk  bertindak  sebagai  mediator,  kalau  alasan tentang  mahalnya  biaya  menggunakan  jasa  mediator,  hal  tersebut  dapat  disiasati misalnya  adalah  pegawai  negeri  pada  pengadilan  agama  menjadi  mediator, dilakukan  pendidikan  dan  pelatihan  mediator  oleh  Mahkamah  Agung  kemudian tersertifikasi dan dapat menjalankan peran sebagai mediator di pengadilan agama serta  dalam  menjalankan  fungsi  mediator,  pegawai  tersebut  dilarang  menerima honor sebagai mediator.
Menurut  teori  peran,  bahwa  bilamana  setiap  individu  dapat  menduduki peran sosial ganda, maka dimungkinkan bahwa dari beragam peran tersebut akan menimbulkan  persyaratan/harapan  peran  yang  saling  bertentangan.  Hal  tersebut yang  dikenal  sebagai  konflik  peran.  Setiap  individu  akan  mengalami  konflik dalam  dirinya  apabila  terdapat  dua  tekanan  atau  lebih  yang  terjadi  secara bersamaan yang ditujukan pada diri individu tersebut.
Konflik  pada  setiap  individu  disebabkan  karena  individu  tersebut  harus menyandang dua peran yang berbeda dalam waktu  yang sama, pada suatu waktu berperan  sebagai  hakim  dan  dalam  waktu  yang  bersamaan  berperan  sebagai mediator.  Ketika  perilaku  yang  diharapkan  oleh  individu  tidak  konsisten,  maka mereka  dapat  mengalami  stress,  depresi,  merasa  tidak  puas,  dan  kinerja  mereka akan  kurang  efektif  daripada  jika  pada  harapan  tersebut  tidak  mengandung konflik.
Konflik  peran  yang  dijalani  hakim  baik  sebagai  juru  keadilan  atau  sebagai mediator dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir. Dengan kata lain,  konflik  peran  dapat  menurunkan  tingkat  komitmen  independensi  seseorang hakim.  Adapun  ambiguitas  peran  merupakan  sebuah  konsep  yang  menjelaskan ketersediaan  informasi  yang  berkaitan  dengan  peran.  Pemegang  peran  harus mengetahui  apakah  harapan  tersebut  benar  dan  sesuai  dengan  aktivitas  dan
tanggung  jawab  dari  posisi  mereka.  Selain  itu,  individu  juga  harus  memahami apakah aktivitas tersebut telah dapat memenuhi tanggung jawab dari suatu posisi dan bagaimana aktivitas tersebut dilakukan.
Ambiguitas  peran  juga  dapat  meningkatkan  kemungkinan  seseorang menjadi  merasa  tidak  puas  dengan  perannya,  mengalami  kecemasan, memutarbalikkan  fakta,  dan  kinerjanya  menurun.  ambiguitas  peran  juga  dapat meningkat  ketika  kompleksitas  organisasi  melebihi  rentang  pemahaman seseorang.  Oleh  sebab  itu,  Hakim  yang  berperan  sebagai  mediator  akan menghadapi  ambiguitas  peran  kemungkinan  sulit  untuk  menjaga  komitmen mereka  untuk  tetap  bersikap  independen,  sulit  untuk  membedakan  peran  sebagai hakim  atau  peran  sebagai  mediator,  karena  sejatinya  hakim  adalah  wakil  tuhan, bukan sebagai pelaksana perintah ketua majelis untuk bertindak sebagai mediator terhadap perkara perceraian.
a. Penguasaan Ilmu Psikologi Hukum
Mediator  selain  harus  memiliki  kemampuan  di  dalam  memahami  ilmu peran,  juga  dituntut  untuk  menguasai  ilmu  psikologi,  khususnya  ilmu  psikologi hukum  yang  membidangi  permasalahan  hukum  perdata  (perceraian  merupakan perkara hukum perdata keluarga/ personal recht ).
Psikologi  hukum  merupakan  suatu  cara  berhukum  yang  penggunaannya secara  sadar  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki.  Dengan demikian  sadar  ataupun  tidak,  hukum  telah  memasuki  bidang  yang  menggarap tingkah  laku  manusia.  Hukum  perceraian  disadari  atau  tidak  merupakan  bidang hukum yang sering berurusan dengan psikologi.
Sadar ataupun tidak hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku  manusia,  baik  secara  individu  maupun  secara  komuna  (berumah  tangga). Hukum  perceraian  disadari  atau  tidak  merupakan  bidang  hukum  yang  sering berurusan  dengan  psikologi,  karena  menyangkut  ketidakharmonisan  antara pasangan  suami  istri.  Banyaknya  kasus  perceraian,  dengan  metode  mediasi berbasis  pendekatan  psikologi  diharapkan  mampu  mencegah  banyaknya perceraian  dan  ini  merupakan  salah  satu  contoh  yang  jelas  mengenai  hubungan antara  hukum  perceraian  dan  psikologi.  fenomena  hukum  terdiri  atas  proses- proses  psikis  yang  unik,  proses  ini  dapat  dilihat  dengan  menggunakan  metode instrospeksi, dengan melihat sikap dan perilaku pengguna hukum itu sendiri.
Psikologi  Hukum  menyoroti  hukum  sebagai  salah  satu  perwujudan  dari perkembangan  jiwa  manusia.  Cabang  ilmu  pengetahuan  ini  mempelajari perikelakuan atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala  kejiwaan  tertentu  dan  juga  landasan  kejiwaan  dari  perilaku  atau sikap/tindakan tersebut.
Penerapan  mediasi  dengan  pendekatan  psikologi  merupakan  salah  satu dimensi  yang krusial  untuk memperoleh hasil mediasi  yang lebih baik.  Mediator dituntut  untuk  memiliki  pengetahuan  dasar  mengenai  psikologi,  hal  tersebut merupakan  modal  dasar  dalam  memahami  karakter  kejiwaan  para  pihak  yang sedang  terlibat  kasus  perceraian  sehingga  mediator  mampu  untuk  menempatkan dirinya  sebagai  penengah  yang  megerti  benar  kebutuhan  para  pihak.  kebutuhan tersebut  harus  mampu  diterjemahkan  oleh  mediator,  sehingga  mediator  mampu untuk  mengetahui  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  para  pihak,  dengan  jalan itu akhirnya mediator mampu untuk merumuskan alternatif-alternatif terbaik yang dapat  dicapai  para  pihak,  tidak  menutup  kemungkinan  justru  dengan  pendekatan psikologi  mampu  menentramkan  emosi  kejiwaan  para  pihak  yang  diliputi  rasa amarah besar terhadap pasangannya.
Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa selama ini mediator hakim kurang  mendalami  dan  menguasai  studi  tentang  psikologi  guna  menyelesaikan problema dalam mediasi, banyaknya angka ketidakberhasilan dalam mediasi salah satunya  disebabkan  oleh  kurangnya  pengetahuan  hakim  mediator  di  bidang  ilmu psikologi.
Perceraian  merupakan conflict  of  heart (konflik  hati),  idealnya  untuk menyelesaikan  konflik  hati  tersebut  adalah  dengan  pendekatan  psikologi,  bukan pendekatan  yuridis  normatif,  karena  bila  konflik  hati  diselesaikan  dengan  cara yuridis  normatif  tentu  bukan  menyelesaikan  permasalahan,  justru  malah menambah  parah  keadaan,  rupanya  hal  tersebut  sedikit  dipahami  oleh  mediator hakim.
Mediator  di  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makasar  dalam  melakukan mediasi  lebih  mengedepankan  aspek  yuridis  formal,  bila  secara  faktual  masing- masing sudah menunjukkan suatu sikap kebencian, perselisihan dan pertengkaran yang  hebat,  mayoritas  mediator  menghentikan  pelaksanaan  prosesi  mediasi dengan  melaporkan  kepada  ketua  majelis  bahwa  mediasi  telah  dilaksanakan  dan tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan.  Hal  ini  sangat  normatif,  mediator seharusnya  tidak  boleh  bersikap  seperti  itu,  mediator  wajib  melerai  keduanya dengan  segala  daya  dan  upaya,  bila  semua  mediator  bersikap  demikian  sudah barang  tentu  mediasi  terhadap  perkara  perceraian  di  pengadilan  agama  seluruh Indonesia  tidak  akan  berhasil,  akibatnya  adalah  semakin  tingginya  angka perceraian.
Peran  mediator  yang  dijalankan  secara  maksimal  akan  menciptakan komunikasi  yang  efektif  dengan  para  pihak.  Komunikasi  yang  efektif  tersebut terbentuk  jika  mediator  dapat  memahami  kondisi  psikologis  para  pihak  serta menciptakan  kedekatan  dan  rasa  saling  mempercayai  satu  sama  lain.  Perasaan
aman  dan  nyaman  adalah  syarat  mutlak  dalam  sebuah  komunikasi,  sehingga mediator  dituntut  untuk  dapat  menciptakan  suasana  aman  dan  nyaman  dalam forum mediasi.
Mediator  berperan  sebagai  episentrum  dari  semua  proses  mediasi  di pengadilan  agama.  Mediator  berhubungan  dengan  semua  aspek  yang  terkait  di dalamnya  serta  mengelola  semua  potensi  yang  ada  dalam  mewujudkan perdamaian bagi para pihak. Mediator pada proses mediasi setidak-tidaknya akan bersentuhan dengan 4 (empat) hal, yaitu para pihak yang sedang berperkara, jenis perkara,  kondisi  psikologis  dan  tata  ruang  mediasi  (infrastruktur).  Keempat  hal tersebut  menuntut  kreativitas  dan  kecakapan  mediator  untuk  mengelola  dan mengadministrasikannya  secara  baik  sehingga  proses  mediasi  berjalan  sesuai dengan  tujuannya  dan  diharapkan  dapat  mendamaiakan  kedua  belah  pihak pasangan suami istri yang hendak bercerai.
Dalam studi psikologis,  dinamika mediasi  merupakan entitas  yang sangat dekat  dengan  psikologi  konseling.  Hal  ini  disebabkan  karena  seorang  mediator hanya berperan sebagai penengah bukan sebagai pemutus atau sebagai pengambil kebijakan  ( decision  maker )  sebagaimana  peran  seorang  konselor.  Konselor maupun  mediator  berusaha  mengungkap  substansi  permasalahan  kemudian merumuskan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa terbaik yang dapat diambil oleh para pihak. Pada momen inilah mediator wajib untuk memiliki pengetahuan dasar  tentang  psikologi,  baik  mediasi  maupun  konseling  harus  terfokus  pada upaya  menyadarkan  para  pihak  tentang  akar  dari  semua  permasalahan  dan mengupayakan  dengan  kesungguhan  dan  maksimal  agar  para  pihak  menyadari kesalahan  maupun  kekurangannya  selama  ini  sehingga  dapat  melakukan instrospeksi  maupun  retropeksi  diri,  sehingga  permasalahan  yang  selama  ini mengakar  dalam  kehidupan  rumah  tangga  hingga  menyebabkan  adanya  suatu perselisihan dan pertengkaran dapat  diredam  dan diselesaikan dengan jalan  yang hikmat dan berkualitas.
Pendekatan  psikologi  dalam  pelaksanaan  mediasi  bertujuan  untuk membangun  kembali  pola  komunikasi  yang  efektif  dan  konstruktif  di  antara pihak-pihak  yang  sedang  berperkara  perceraian  di  pengadilan  agama.  seluruh perkara  perceraian  apabila  pasangan  suami  istri  tersebut  hadir  di  persidangan wajib  untuk  menempuh  proses  mediasi,  perkara  perceraian  merupakan  perkara hati  ( case  of  heart )  yang  menyebabkan  lahirnya  prahara  dalam  rumah  tangga, dengan  prahara  hati  tersebut  yang  cenderung  berhubungan  dengan  perasaan kejiwaan (emosional) dalam berfikir sehingga menyebabkan terjadinya hambatan bagi yang bersangkutan untuk berfikir secara jernih dan rasional.
Pola-pola  yang  ada  selama  ini  menunjukkan  bahwa  saat  berfikir  untuk menyelesaikan problematika, seseorang memerlukan waktu untuk mengenali akar problematika  yang  dihadapinya.  Emosi  memuncak  sama  sekali  tidak  akan menemukan  akar  solusi  dari  permasalahan  yang  ada,  sebaliknya  jika  dalam keadaan yang lebih sejuk dan tenang, seseorang dapat berfikir dengan jernih untuk memikirkan  lalu  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menyebabkan  timbulnya masalah dan upaya solutif apa yang bisa ditempuh untuk menyelesaikannya.
Mediasi tidak akan berhasil bilamana dilakukan dalam suasana yang chaotic di  antara  pihak-pihak  yang  sedang  bertikai,  jadi  alih-alih  berupaya  untuk menenangkan  keduanya  dengan  menggunakan  pedekatan  hati  ( heart  aprroach ) atau disebut dengan pendekatan psikologi, tidak hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya  yuridis  formil  saja.  Emosi  dan  perasaan  yang  labil  (negatif)  justru  akan menghalangi  seseorang  untuk  berfikir  secara  konstruktif,  tenang,  damai  dan menyejukkan.
Kerangka  pikir  yang  diperlukan  oleh  seorang  mediator  untuk  memikirkan kembali  dan  memberikan  porsi  yang  lebih  besar  terhadap  penerapan  mediasi melalui  pendekatan  psikologis  dalam  melaksanakan  mediasi  di  antara  pasangan suami  ini,  yang  ditengarai  sedang  berprahara  dan  bergejolak  rumah  tangganya. Tingkat  keberhasilan  mediasi  tidak  hanya  ditentukan  oleh  kemahiran  dan kelihaian  seorang  mediator  dalam  mendekatkan  berbagai  perbedaan  diantara pasangan  suami  istri,  namun  mediator  harus  berfikir  kemudian  merekonstruksi kepercayaan  ( trust )  pada  masing-masing  pihak  dengan  membuka  pintu komunikasi yang efektif.
Perkara  perceraian  merupakan  perkara  yang  sangat  lekat  dengan  aspek kejiwaan  (psikologi).  Gugatan  perceraian  pada  umumnya  didasarkan  atas ketidakcocokan  antara  suami  dengan  istri.  Ketidakcocokan  antara  suami  dengan istri dapat terjadi karena faktor ekonomi, faktor sikap dan perilaku salah satu atau kedua  pasangan  suami  istri,  faktor  kepercayaan  ( trust )  dan  faktor  komunikasi yang  tidak  efektif  bagi  keduanya.  Keempat  faktor  inilah  yang  berkaitan  dengan aspek-aspek  psikologis  yang  secara  umum  mendominasi  sebab-sebab  perceraian di  pengadilan  agama  khususnya  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama Makassar.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  telah  mengatur  jika  pasangan  suami  istri  hadir  di persidangan, maka keduanya wajib untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh mediator,  baik  mediator  hakim  bersertifikat  maupun  non  sertifikat  juga  mediator dari  non  hakim  yang  telah  tersertifikasi.  Mediator  dalam  perkara  perceraian, idealnya  harus  melakukan  upaya  pendekatan  psikologis  secara masiv karena  hal
itu  dapat  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  dalam  mediasi.  Fungsi  lain  dari pendekatan  psikologis  adalah  untuk  menumbuhkan  pemahaman  dan  kesadaran bagi  pasangan suami istri  terhadap akar permasalahan dan kendala-kendala  yang selama  ini    mereka  hadapi  sehingga  sulit  untuk  menemukan  solusi  dalam persoalan rumah tangganya yang sedang bergejolak.
Peneliti pernah berkomunikasi dengan seorang hakim mediator bersertifikat yang sering mendamaikan pasangan suami istri, yaitu Muhammad Natsir Asnawi (Hakim  Pengadilan  Agama  Banjarbaru-Kalimantan  Selatan).  Natsir  menjelaskan bahwa  pendekatan  secara  sosio  psikologis,  psikologi  komunikasi,  psikologi keluarga  dan  modifikasi  secara  umum  digunakan  dalam  upaya  merukunkan pasangan  suami  istri  yang  ikatan  perkawinannya  sedang  di  ujung  tanduk  dan terancam  bercerai.  Pendekatan  psikologi  dimaksud  adalah  lebih  memaksimalkan dalam  tahapan  kaukus  ( face  to  face )  guna  menggali  lebih  dalam  akar permasalahan  psikologis  yang  sedang  dialami  oleh  para  pihak,  tentunya  hal  ini dapat  dilakukan  jika  mediator  memiliki  keahlian  di  bidang  ilmu  psikologi khususnya psikologi keluarga.
Pendekatan  piskologi  dalam  memediasi  pasangan  suami  istri  yang  hendak bercerai,  dapat  dilakukan  dengan  model  pendekatan  psikologi  komunikasi  dan modifikasi  perilaku  (sikap).  Pendekatan  psikologi  komunikasi  ditekankan  pada upaya agar kedua belah pihak yang sedang bertengarai dapat membangun kembali suatu  pola  komunikasi  yang  lebih  efektif  dan  konstruktif,  sebagai  contoh  adalah dalam berkomunikasi para pihak harus mampu menahan diri, memberikan waktu kepada  masing-masing  pihak  untuk  menenangkan  diri  sebelum  bertemu  untuk berdiskusi  di  forum  mediasi  dan  menganjurkan  kepada  kedua  belah  pihak  untuk saling berintrospeksi diri.
Pendekatan psikologi keluarga, dalam hal ini mediator menekankan kepada pasangan  suami  isteri  yang  hendak  berpisah  untuk  lebih  memikirkan  kembali terhadap  dampak  (resiko)  bila  keduanya  harus  berpisah,  terlebih  apabila  dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai anak. Manfaat pendekatan psikologi keluarga ini  dapat  menetralisir  amarah  yang  sedang  terjadi,  lazimnya  apabila  dalam  suatu perceraian  disebut  perihal  anak,  nasib  anak  pasca  perceraian  dan  masa  depan anak, maka secara psikis suami maupun istri akan terenyuh dan bisa saja tersentuh hatinya  untuk  tidak  melanjutkan  perceraiannya.  Anak  adalah  hal  yang  paling essensial  di  dalam  berumah  tangga,  tentu  orang  tua  manapun  tidak  akan  tega melihat  anak  yang  akibat  ulah  orang  tuanya  akan  memiliki  masa  depan  yang kurang  baik,  bias  dari  adanya  perceraian  antara  suami  dengan  istri,  tentu  hal pertama yang akan menjadi korban adalah anak.
Pendekatan  modifikasi  perilaku  menekankan  pada  upaya  mengupah  sikap atau  hal  lain  yang  diidentifikasi  menjadi  suatu  akar  permasalahan  (perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus) yang terjadi. Modifikasi perilaku diarahkan pada  pihak  suami  maupun  istri  yang  salah  satu  perilakunya  ternyata  memicu amarah keduanya, setelah terbentuk perubahan pola perilaku, maka mediator akan lebih  mudah  untuk  menggiring  kembali  pasangan  suami  istri  tersebut  untuk berdamai,  membawa  ke  arah  romantisme  sejarah  masa  lalu  saat  dunia  seperti milik mereka berdua, agar dapat kembali bersatu dalam membina keutuhan rumah tangga,  mengembalikan  pasangan  suami  istri  seperti  masa  dahulu  yang  serba indah  dan  tentunya  mediator  harus  dapat  memberikan  sentuhan  religi  (dakwah) Islami  guna  memantabkan  suasana  hati  pada  pasangan  yang  hendak  rukun kembali tersebut, sehingga nantinya dapat melanjutkan membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
a. Pengetahuan Ilmu Komunikasi Hukum
Komunikasi  merupakan  proses  penyampaian  pikiran  atau  perasaan  oleh seseorang  kepada  orang  lain  dengan  menggunakan  lambang-lambang  yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu komunikasi menggunakan media  tertentu  untuk  merubah  sikap  atau  tingkah  laku  seorang  atau  sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan.
Komunikasi  diartikan  suatu  proses  pemindahan  pengertian  dalam  bentuk gagasan,  informasi  dari  seseorang  ke  orang  lain  atau  suatu  proses  dimana seseorang  atau  beberapa  orang,  kelompok,  organisasi  dan  masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.
Hukum komunikasi adalah hukum  yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab antara manusia dalam proses penyampaian pesan baik secara langsung dan atau secara tidak langsung, ruang lingkup hukum komunikasi meliputi komunikasi verbal (langsung) maupun komunikasi non verbal (tidak langsung).
Komunikasi  efektif  sangat  dibutuhkan  oleh  mediator  dengan  para  pihak yang sedang bersengketa, khususnya dalam proses penggalian data atau informasi secara  komprehensif.  Selain  itu,  komunikasi  yang  efektif  akan  memudahkan mediator  dan  para  pihak  dalam  menganalisis  perkara  perceraian  sesuai  dengan realitanya  (konteksnya).  Pola  yang  demikian  itu  akan  terbangun  dalam  suatu kerangka  penerapan  mediasi  di  pengadilan  agama  di  mana  faktor-faktor  internal berjalan sesuai dengan perannya masing-masing sekaligus menciptakan hubungan timbal balik yang saling mendukung antara mediator dengan para pihak.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa mediator hakim kurang  mengoptimalisasi  metode  komunikasi  yang  baik  dengan  para  pihak,  hal
tersebut menyebabkan suasana dalam forum mediasi tidak ubahnya seperti ruang persidangan,  akibatnya  adalah  tingkat  keberhasilan  mediasi  yang  sangat  rendah. Harusnya,  mediator  memahami  teori  tentang  ilmu  komunikasi  untuk  diterapkan pada saat memediasi perkara perceraian.
Proses  mediasi  sebenarnya  merupakan  sebuah  jalinan  komunikasi interpesonal  yang  lahir  dari  mediator  dengan  para  pihak.  Komunikasi interpersonal melibatkan  banyak  simbol-simbol  komunikasi  yang  sarat  akan makna,  seperti  mimik,  gerakan-gerakan  anggota  tubuh,  intonasi  dan  gerakan verbal maupun non verbal lainnya.
Mediator  dalam  membangun  silaturahmi  komunikasi  dengan  para  pihak perlu  mengetahui  beberapa  faktor  yang  dapat  menumbuhkan  kedekatan  diantara para  pihak  dengan  mediator.  Komunikasi  yang  efektif  dibangun  dari  hubungan interpersonal yang baik.
Hal  yang  harus  dimengerti  oleh  mediator  adalah  membangun  komunikasi interpersonal, adapun  cara  membangun  komunikasi interpersonal dapat  melalui beberapa hal, diantaranya:
1.) Faktor kepercayaan ( trust )
Faktor  kepercayaan  merupakan  faktor  penting  yang  dapat  mempengaruhi komunikasi interpersonal. Sejak  tahapan  awal  dimulainya  suatu  komunikasi interpersonal, sikap  percaya  menentukan  efektifitas  komunikasi.  keberadaan mediator  sebagai  pihak  penengah  sangat  tergantung  pada  kepercayaan  yang diberikan  oleh  pihak  untuk  menyelesaiakan  sengketa  permasalahan  mereka. Kepercayaan demikian lahir karena para pihak menganggap bahwa mediator yang ditunjuknya dianggap mampu menyelesaikan sengketa mereka. Namun meskipun demikian, bukan garansi bagi mediator bila mendapat kepercayaan akan langsung mampu  untuk  menghasilkan  kesepakatan  perdamaian,  oleh  karena  itu  mediator dituntut  harus  memiliki  sejumlah  persyaratan  dan  keahlian  yang  akan membantunya menjalan kegiatan mediasi.
2.) Empati ( emphaty )
Empati  merupakan  kemampuan  memahami  situasi  emosional  orang  lain, kemampuan ini memeliki arti penting dalam suatu bangunan komunikasi, karena dengan  berempati  mediator  dapat  membayangkan  dan  berusaha  untuk  melihat seperti apa yang dilihat oleh para pihak dan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh  para  pihak.  Mediator  dalam  melakukan  mediasi  penting  untuk  memahami empati  atas  perkara  perceraian  yang  dihadapinya.  Sengketa  rumah  tangga merupakan  sengketa  yang  sarat  dengan  emosi  dan  perasaan,  sehingga  untuk menengahinya diperlukan kemampuan lebih dalam memahami
situasi dan konflik batin para pihak yang sedang bersengketa. Implementasi dari empati bagi mediator adalah kemampuan untuk mendengar ( power to listen ) serta kemampuan untuk tepa selira (duduk sama rendah berdiri sama tinggi).
3.) Kejujuran ( honesty )
Kejujuran merupakan determinan ketiga yang dapat mempengaruhi terhadap terbentuknya  hubungan  dalam  berkomunikasi  secara interpersonal. Sikap  jujur dan  terbuka  serta  tidak  menampakkan  kesan  yang  manipulatif  memungkinkan orang lain untuk menaruh harapan dan kepercayaan kepadanya. berperilaku jujur berarti bersikap asertif yaitu berani mengutarakan hal-hal senyatanya, oleh sebab itu mediator harus memiliki sikap yang jujur tersebut yang akan membawa kepada integritas  tinggi,  guna  menyelesaikan  permasalahan  perceraian  yang  sedang dihadapi oleh pasangan suami istri.
4.) Sikap sportif ( sport-manship )
Sikap  supportif  adalah  sikap  yang  mengurangi  sikap  defensif  selama berkomunikasi,  maksudnya  adalah  sikap  yang  tidak  menerima,  tidak  jujur  dan tidak berempati. Komunikasi defensif dapat terjadi karena faktor personal seperti ketakutan,  trauma,  kecemasan  dan  harga  diri  serta  faktor  situasional.  Mediator harus  menunjukkan  sikap  supportif  dengan  spontanitas,  empati,  persamaan  dan profesionalisme,  karena  sikap  yang  demikian  itu  selain  dapat  mengurangi ketegangan  para  pihak,  juga  membantu  mediator  dalam  mengungkap  suatu masalah secara komperehensif, sehingga alternatif terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih dapat diselesaikan.
5.) Sikap terbuka ( fairness )
Sikap terbuka dapat mempengaruhi pertumbuhan komunikasi interpersonal yang  efektif,  metode  yang  dapat  dipakai  adalah  dengan  menilai  perasaan  secara objektif,  berorientasi  pada  substansi  masalah  dan  bersifat  provisional,  dengan kemampuan  dalam  bersikap  terbuka  yang  dimiliki  oleh  mediator  akan  dapat menganilisis  secara  mendalam  permasalahan  yang  menjadi  penyebab  keretakan dalam rumah tangga pasangan suami istri.
6.) Bahasa ( language )
Bahasa  dimaksudkan  adalah  kemampuan  bagi  mediator  untuk  menguasai bahasa  setempat  yang  digunakan  (bahasa  ibu),  salah  satu  kendala  yang  dihadapi bagi  hakim  mediator  adalah  minimnya  kemampuan  berbahasa  daerah,  karena hakim tersebut bukan berasal dari daerah dimana ia bertugas. Dengan menguasai bahasa  daerah,  maka  mediator  akan  lebih  mudah  dalam  menangkap,  memahami dan  mendalami  isu  yang  menyebabkan  keretakan  rumah  tangga.  Bila  mediator tidak  menguasai  bahasa  daerah,  sedangkan  para  pihak  tidak  menguasai  selain
bahasa  daerah,  maka  jelas  bahwa  mediator  hanya  secara  formal  saja  melakukan mediasi, tidak secara substantif.
2. Pencari Keadilan
Pencari keadilan dimaksud adalah pengguna jasa mediator, yaitu masyarakat yang  tengah  berperkara  dalam  kasus  perceraian  di  pengadilan  agama,  kemudian menempuh jalur mediasi dengan mediator dari hakim, karena sepanjang penelitian dilakukan,  mediator  di  objek  lokasi  yang  tersedia  hanya  mediator  hakim, sedangkan mediator non hakim belum tersedia.
Pencari  keadilan  sebagai stake  holder dalam  pelaksanaan  mediasi  adalah faktor  utama  dalam  keberhasilan  mediasi  di  pengadilan  agama,  tanpa  ada  peran dan iktikad baik dari pencari keadilan, mediasi akan mustahil untuk memperoleh hasil yang baik.
Kajian peneliti atas hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan dalam mediasi  karena masing-masing pihak sudah berpegang teguh pada  prinsipnya,  pihak  Penggugat/Pemohon  bertekad  bulat  untuk  bercerai sedangkan  pihak  Tergugat/Termohon  ada  kalanya  pasrah  untuk  bercerai,  namun ada  pula  yang  masih  mencoba  berupaya  untuk  hidup  rukun  kembali  dengan pasangannya.
Faktor keseriusan dari para pihak juga penting, karena selama ini meskipun telah  terjadwal  mediasi,  oleh  karena  para  pihak  tidak  serius  maka  mediasi  tidak dapat  menghasilkan output dengan  baik,  justru  kegagalan  dan  kegalan  pada akhirnya,  sehebat  apapun  mediator,  bila  pencari  keadilan  sebagai stake  holder tidak  serius  dalam  bermediasi,  tidak  mungkin  ada  keberhasilan  dalam  mediasi, ketidak seriusan para pihak tercermin dalam beberapa hal, diantaranya adalah:
a. Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
b. Menghadiri  pertemuan  mediasi  pertama,  tetapi  tidak  pernah  hadir  pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali tanpa alasan yang sah;
c. Ketidakhadiran  berulang-ulang  yang  mengganggu  jadwal  pertemuan  Mediasi tanpa alasan yang sah;
d. Menghadiri  pertemuan  mediasi,  tetapi  tidak  mengajukan  dan/atau  tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain;
e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati. Akibat  dari  ketiadaan  keseriusan  dari  para  pihak,  maka  untuk menyelamatkan  rumah  tangga  yang  sedang  di  ujung  tanduk,  sulit  rasanya  untuk dipersatukan  kembali,  terhadap  kasus  demikian  ini  selanjutnya  mediator
menyatakan  mediasi  yang  telah  dilaksanakan  tidak  berhasil  mencapai kesepakatan.

## PENUTUP Kesimpulan
Hasil  mediasi  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  di  wilayah  Pengadilan Tinggi  Agama  Makassar  berdasarkan  data  hasil  penelitian  dari  September  2016 sampai dengan Agustus 2017, dapat disimpulkan bahwa walaupun upaya mediasi telah  dilakukan  secara  maksimal  oleh  hakim  mediator,  ternyata  hasil  dari pelaksanaan  mediasi  ini  tidak  bisa  mengurangi  jumlah  perceraian,  dengan  rata- rata  tingkat  keberhasilan  di  bawah  1  %  (satu  persen),  jauh  dari  harapan dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  rendahnya  tingkat  keberhasilan  disebabkan karena  faktor  mediator  dan  faktor  para  pencari  keadilan.  Faktor  mediator  dinilai karena  kurangnya  kemampuan  kemampuan  ( skill )  mediator,  mediator  hanya melaksanakan mediasi sesuai asas legal formal, mediator kurang menguasai ilmu peran,  ilmu  komunikasi,  ilmu  psikologi  keluarga  yang  mengakibatkan  kekakuan dalam melaksanakan mediasi, bila mediator memiliki multi disiplin ilmu, tentunya akan  menelurkan  hasil  pelaksanaan  mediasi  yang  lebih  baik.  Faktor  pencari keadilan  dinilai  karena  kurang  seriusnya  dalam  mengikuti  forum  mediasi  yang dipimpin  oleh  mediator  dan  masing  masing  sudah  berpegang  teguh  pada  prinsip perceraian sehingga sulit untuk diupayakan damai.

## Saran
Berdasarkan fakta-fakta yang peneliti dapatkan selama proses penelitian ini, peneliti  mengajukan  beberapa  saran/implikasi  penelitian  agar  eksistensi  mediasi terhadap  perkara  perceraian  dapat  dilaksanakan  secara  baik  dan  lebih mengedepankan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat. Implikasi-implikasi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Perlunya pengkajian lebih komperehensi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  untuk ditingkatkan levelnya menjadi suatu Undang-Undang Mediasi.
2. Integrasi  mediasi  di  pengadilan  sudah  tidak  signifikan,  sehingga  perlu membentuk suatu Badan Mediasi Nasional.
3. Untuk  mengurangi  penumpukan  perkara  di  pengadilan,  sebelum  perkara perdata  terdaftar  di  pengadilan  tingkat  pertama,  sudah  terlebih  dahulu dilakukan mediasi oleh Badan Mediasi Nasional.
4. Peningkatan  kualitas  dan  kredibilitas  mediator,  dengan  mereviu  kurikulum pendidikan  dan  pelatihan  sertifikasi  mediator  ditambah  materi  kajian  ilmu komunikasi,  ilmu  psikologi  dan  disiplin  ilmu  lainnya  yang  mengandung korelasi dengan tugas dan fungsi mediator.
Hakim  pengadilan  tidak  perlu  merangkap  sebagai  mediator,  karena  dapat menyebabkan  peran  ambiguitas  yang  berdampak  pada  minimnya  tingkat keberhasilan mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Daud.  “Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia”  dalam Taufiq Abdullah (Ed.), Tradisi  dan Kebangkitan Islam di  Asia  Tenggara , Jakarta: Penerbit LP3ES, 1988.
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2009.
Dhomiri, Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Syariah  (PMHS)  Dalam  Hukum Islam , Jakarta: Puslitbang Diklat Kumdil, 2017.
Idrus,  Muhammad. Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif, edisi II, Jakarta: Erlangga, 2009.
J.  Moleong,  Lexy. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2009.
Jaih  Mubarok  (ed.), Peradilan  Agama  di  Indonesia, Bandung:  Pustaka  Bani Quraisy, 2004.
Ka’bah,  Rifyal. Penegakan  Syari’at  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Khoirul  Bayan, 2004.
Sofiah,  Efi.  ” Putusan  Perdamaian  dan  Penerapannya  di  Pengadilan  Agama ”,
dalam
Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta: Kencana, 2012.
Mannan,  Abdul. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Kencana, 2012.
-----. Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana, 2013.
Nata,  Abuddin. Metodologi  Studi  Islam, Cet.  IX,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2004.
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi di Pengadilan.
Rasyid,  Harun. Metode  Penelitian  Kualitatif  Bidang  Ilmu  Sosial  dan  Agama, Pontianak: t.p., 2000.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cet. VI, Bandung: Alfabeta, 2009.
Usman,  Rahmadi. Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  pengadilan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.