## STUDI FENOMENOLOGI: GAMBARAN PERKAWINAN SIRRI TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM ASUHAN KELUARGA DI KECAMATAN PULOLOR, KABUPATEN JOMBANG
Phenomenological Study: Overview Of Sirri Marriages On The Rights Of Women And Children In Family Care In Pulolor District, Jombang District
Ana Dyah Aliza 1* , Chanda Paramitha Bherty 2 ,Nur Laila Fazah 3
STIKES Pemkab Jombang 1,2,3
* anadyahaliza@gmail.com

## ABSTRACT
Until now, unregistered marriage is still a quite widespread phenomenon and a problem in society. There are several factors behind people choosing to marry in unregistered marriages, which has an impact on families,  especially  women  and  children.  One  of the  first  frameworks  for  obtaining  legal  certainty  in family cases is the registration of marriages in government civil records. This research aims to present an overview of the problem of unregistered marriages in Pulolor District, Jombang Regency. The method used is a descriptive qualitative approach through interviews and collecting documentation which was carried out at the KUA Pulolor District on 2-20 August 2023 with civil servants at KUA Pulolor. The results  found  that  the  laws  and  provisions  are  clear  and  focused,  where  legal  protection  for  those carrying  out  marriages  must  be  recognized  in  writing.  Marriage  registration  and  legal  protection, especially  for  children  and  women,  must  be  increasingly  optimal.  The  importance  of  marriage registration is to protect the rights of women as wives and children in the household. Marriages that are not registered can result in losses for the fulfillment of rights and obligations, especially for women and children
Keywords: Siri Marriage, Women's Rights, Children's Rights

## ABSTRAK
Perkawinan  sirri    sampai   saat    ini   masih    menjadi    fenomena   yang    cukup   marak  dan     menjadi permasalahan di    masyarakat. Terdapat    beberapa    faktor    yang melatarbelakangi  masyarakat memilih  untuk  kawin  siri  sehingga berdampak pada keluarga terutama perempuan dan anak-anak. Salah  satu  kerangka  pertama  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dalam perkara  keluarga  adalah pencatatan perkawinan pada catatan sipil pemerintah. Penelitian ini bertujuan menyajikan gambaran mengenai  permasalahan  perkawinan  siri  di  Kecamatan  Pulolor  Kabupaten  Jombang.  Metode  yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan pengumpulan dokumentasi yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pulolor pada tanggal 2-20 Agustus 2023 kepada aparatur sipil di  KUA  Pulolor.  Temuan  menunjukkan  bahwa  meskipun  perlindungan  hukum  bagi  individu  yang melakukan perkawinan harus diakui secara tertulis, peraturan dan regulasinya tepat dan tepat sasaran. Perlindungan hukum dan pencatatan perkawinan harus ditingkatkan, khususnya bagi perempuan dan anak. Pencatatan perkawinan sangat penting untuk membela hak-hak perempuan sebagai pasangan dan pengasuh  keluarga  mereka.  Perkawinan  tidak  dicatatkan  dapat  mengakibatkan  hilangnya  hak  dan kewajiban, khususnya bagi perempuan dan anak
Kata kunci : Nikah Siri, Hak Perempuan, Hak Anak

## PENDAHULUAN
Reformasi  yang  ditujukan  pada  Hukum  Keluarga  merupakan  salah  satu perkembangan terkini. Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama merupakan pelaksana  utama  perubahan  ini.  Menyikapi  dinamika  hukum  yang  dihadapi  masyarakat, hal ini dilakukan. Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama, merupakan negara yang sedang mengalami perubahan hukum keluarga. Pencatatan perkawinan dalam catatan  sipil  resmi  pemerintah  merupakan  salah  satu  landasan  dasar  untuk  memperoleh kepastian  hukum  dalam  permasalahan  keluarga.  Hal  ini  berlaku  bagi  semua  pemeluk agama,  tidak  hanya  pemeluk  agama  tertentu,  seperti  Islam,  Hindu,  Budha,  Katolik,  dan Kristen 9 .  Salah  satu  contohnya  adalah  pernikahan  yang  tidak  dilaporkan  menimbulkan risiko  sosial  dan  pribadi  yang  signifikan,  terutama  jika  menyangkut  perlindungan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, negara harus memberikan perhatian terhadap masalah ini 1 .
Akibat  tunggal  dari  perkawinan  tidak  dicatatkan  adalah  hilangnya  hak  istri  dan anak. Mereka juga tidak dilindungi secara hukum. Jika dipikir-pikir, perkawinan ini bisa dikatakan  mengabaikan  persoalan-persoalan  penting  yang  berkaitan  dengan  perempuan dan  anak.  Pernikahan  yang  tidak  dilaporkan  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  mendidik masyarakat tentang hak-hak perempuan. Sartini (2016) Pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjaga hak suami dan istri 11 .
Kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  menekankan  pentingnya pencatatan pernikahan. Pernikahan didokumentasikan sebagai sebuah reformasi di banyak negara di seluruh dunia, khususnya negara-negara dengan tradisi agama yang kuat. Tujuan dari  undang-undang  ini  adalah  perlindungan,  reformasi,  dan  kejelasan  hukum.  Dengan demikian,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  pencatatan  perkawinan merupakan  suatu  syarat  yang  harus  dipenuhi 8. .  Permasalahan  mungkin  timbul  dari pernikahan yang tidak dicatatkan. permasalahan hukum dan permasalahan kemasyarakatan. Perempuan dan  anak seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam hukum perkawinan 4 .
Ada banyak pernyataan yang membantu menjelaskan mengapa pernikahan siri— dengan  segala  bahayanya  masih  menjadi  sebuah  pilihan.  Teknik  sederhana  dapat digunakan  untuk  melaksanakan  pernikahan  secara  gratis  bagi  orang-orang  yang  tidak memiliki sumber daya keuangan atau yang tidak memahami hukum. Dari sudut pandang agama,  pernikahan  melalui  jalur  yang  dipercepat  dan  sah  memberikan  kita  ketenangan batin, mungkin karena ketakutan kita untuk melakukan kejahatan dan perilaku maksiat 6 . Sayangnya, pentingnya pencatatan perkawinan sebagai inisiatif pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak belum tercakup secara tegas dalam penelitian dan kajian yang  telah  dilakukan.  Esai  yang  berfokus  pada  warga  Kecamatan  Pulolor,  Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini, secara khusus akan membahas tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga. Pernikahan siri merupakan hal yang lumrah di masyarakat dan merupakan hal yang sangat wajar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif 13. Melalui  penciptaan  gambaran menyeluruh  dan  rumit  yang  dapat  diungkapkan  secara  verbal,  pemberitaan  perspektif mendalam dari sumber informan, dan penggunaan setting di balik alam sekitar, penelitian ini berupaya  memahami  fenomena  manusia  atau  masyarakat 2 .  Menurut  Zellatifanny  dan Mudjiyanto (2018), penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu  keadaan  sebagaimana  adanya  dan  menafsirkan  item-item  berdasarkan  apa  adanya, kejadian,  atau  apapun  yang  berkaitan  dengan  variabel  yang  dapat  diartikulasikan  dengan menggunakan  kata-kata  atau  angka.  Penulis  berbicara  tentang  betapa  pentingnya  pencatatan
perkawinan  dalam  upaya  negara  untuk  melindungi  perempuan  dan  anak.  Penelitian  ini dilaksanakan pada tanggal 2 – 20 Agustus 2023 di KUA Kecamatan Pulolor. Di KUA Pulolor, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan aparat publik.
Data  untuk  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  pengumpulan  dokumentasi  dan wawancara.  Peneliti  melakukan wawancara  untuk  mengidentifikasi  isu-isu  yang  layak  untuk diteliti  dan  untuk  mendapatkan  informasi  lebih  rinci  dari  informan 15. .  Agar  analisis  data kualitatif lebih sederhana dan efisien, data dikelompokkan terlebih dahulu, kemudian data yang penting  diidentifikasi,  disusun  ulang,  dan  bahan-bahan  yang  tidak  diperlukan  disingkirkan. Setelah  pengumpulan  data  berhasil,  penulis  memberikan  penjelasan  tekstual  yang  mudah dibaca tentang hasilnya. Tugas penulis selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan guna menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL
Surat  Keterangan  Layak  Nikah  merupakan  kebijakan  KUA  dalam  pencatatan perkawinan. Dengan bantuan Puskesmas dan KUA, program kolaboratif yang disebut surat keterangan  layak  menikah  digunakan untuk mengidentifikasi  calon  pengantin berdasarkan usia  dan  kesehatan  mereka  secara  keseluruhan  guna  menyaring  genetika  dan  penyakit menular  seksual.  Di  KUA,  program  akta  nikah  ini  masih  sangat  baru.  sama  dengan  hasil wawancara berikut ini :
“Surat nikah berguna untuk mengetahui adanya penyakit menular seksual pada calon pengantin, serta menginformasikan mengenai kelainan genetik seperti homofilia atau talasemia yang mungkin menyerang anak. Tes adalah salah satu dari banyak manfaat yang  ditawarkan  penyakit  ini  kepada  calon  pasangan.  Demi  melindungi  calon pengantin  dari  penyakit  tetanus  khususnya  bagi  wanita  yang  baru  pertama  kali melakukan penetrasi pasangan tersebut akan tertular HIV.”
Dampak  perkawinan  tidak  dicatatkan  terutama  merugikan  perempuan  dan  anak.  sama dengan hasil wawancara berikut ini :
“Perkawinan  tidak  dicatatkan  mempunyai  banyak  kerugian,  khususnya  bagi perempuan dan anak. Misalnya saja jika terjadi perceraian, maka istri mungkin akan kesulitan  mendapatkan  hak  milik  bersama.  Selain  itu,  anak  yang  lahir  dalam perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  secara  hukum  tidak  berhak  atas  hak  waris. Pasangannya meninggalkannya atas kemauannya sendiri.”
Dampak  perkawinan  tidak  dicatatkan  terutama  merugikan  perempuan  dan  anak.  sama dengan hasil wawancara berikut ini :
“Perkawinan  tidak  dicatatkan  mempunyai  beberapa  dampak  buruk,  khususnya terhadap  istri  dan anak.  Misalnya,  jika  suatu  perkawinan  dilangsungkan,  akan  sulit bagi  istri  untuk  mendapatkan  hak  milik  bersama  kecuali  jika  suaminya meninggalkannya secara sukarela.”
Wawancara berikut ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat beberapa kasus pernikahan yang tidak dilaporkan di Kabupaten Pulolor, namun hal tersebut bukanlah hal yang umum :
“Dalam  kasus  nikah  siri,  sulit  untuk  mengambil  tindakan  karena  mereka  lebih mempercayai  tokoh  masyarakat  dan  agama  dibandingkan  KUA  dan  meyakini  bahwa pencatatan di KUA akan rumit. Pernikahan siri masih terjadi di wilayah Pololur, namun tidak  dalam  jumlah besar.  Rata-rata orang  yang  menikah  siri  karena  kecelakaan  dan masih  di  bawah  umur.  Jika  ingin  mengajukan  pengecualian  melalui  pengadilan, prosedurnya  sulit  dan  memakan  waktu,  sehingga  solusi  langsungnya  adalah  menikah tanpa mendaftar.”
Sebagaimana disampaikan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pulolor, sebagai berikut:
"Satu-satunya wewenang untuk pernikahan berantai adalah persetujuan sosial; hal tersebut  tidak  diamanatkan  oleh  agama,  dilakukan  secara  rahasia,  dan  tidak
didukung oleh hadis atau kitab suci. Individu bahkan tidak sesuai dengan kualifikasi yang disebutkan."
Perspektif  ini  membawa  kita  pada  kesimpulan  bahwa  perkawinan  yang  tidak dicatatkan, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Setelah wawancara, hal ini dikomunikasikan sebagai berikut :
"Saya  tidak  setuju  dengan  nikah  siri.  Kalaupun  agama  membolehkan,  undang- undang melarangnya. Anak yang lahir dari perkawinan siri tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, jadi masalahnya akan berdampak pada anak.”
Pernikahan siri menimbulkan masalah bagi keluarga dalam bidang ekonomi, genetik, dan lainnya serta mempersulit pemrosesan dokumentasi seperti akta kelahiran untuk anak- anak. Hal ini dijelaskan dalam wawancara berikutnya :
``Kalau banyak keluarga yang tidak terlibat dalam nikah siri, termasuk yang tidak tercatat di KUA, maka akan timbul persoalan dan permasalahan. Dalam nikah siri yang disimpan hanyalah informasi peristiwa kepda keluarga besar karena tidak mau hal itu diketahui publik.”
Diputuskan  bahwa  meskipun  perkawinan  siri  tidak  diakui  secara  resmi  oleh Departemen  Agama  (KUA),  namun  tetap  diakui  agama  sepanjang  memenuhi  syarat perdamaian dan perkawinan.
Mengingat  angka  perceraian  yang  masih  tinggi  di  Indonesia,  tujuan  dari  program konseling pernikahan ini adalah untuk mengurangi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga  sekaligus  membantu  calon  pengantin  agar  lebih  siap  dalam  kehidupan  berumah tangga. sama dengan hasil wawancara berikut ini :
“Pernikahan siri dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain kecantikan, rejeki, dan agama. Kesepakatan antara keluarga dengan calon pengantin menjadi dasar  tata  cara  perkawinan  siri.  Mereka  yang  melakukan hal  ini  sering  kali  takut menjadi  tidak  setia.  Rata-rata  dua  penyebab  utama  perceraian  dalam  keluarga adalah kesulitan keuangan dan ketidakmampuan suami istri mempersiapkan mental menjadi orang tua.”
Oleh karena itu, program konseling perkawinan ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak  informasi  dan  sumber  daya  kepada  calon  pengantin  untuk  membantu  mereka mempersiapkan  kehidupan  rumah  tangga,  menyeimbangkan  hak  dan  kewajiban  suami  istri, membesarkan keturunan yang layak dan berkualitas, mengelola anggaran rumah tangga, dan menyelesaikan berbagai konflik yang mungkin timbul. Konseling yang tepat diperlukan untuk mengurangi  kejadian  perkawinan  tidak  dicatatkan,  sehingga  memungkinkan  pasangan untuk mengevaluasi  kembali  pilihan  mereka  mengingat  kerugian  besar  yang  mereka  timbulkan terhadap  satu  sama  lain,  khususnya  terhadap  perempuan.  Sosialisasi  dan  penyuluhan  ini dilakukan dalam jumlah besar. Untuk memberikan materi sosialisasi, KUA akan bekerja sama dengan Puskesmas dan Kabupaten. Acara yang dilaksanakan di aula kecamatan dan sekolah ini dihadiri oleh tokoh agama dan masyarakat, PKK, kader, dan tokoh masyarakat.

## BAHASAN
Perempuan seringkali dianggap inferior. Benar, masih banyak kesalahpahaman tentang perempuan  tawanan  yang  masih  bertahan  dan  tertanam  dalam  cara  berpikir  masyarakat setempat. Mayoritas orang menganggap perempuan sebagai setan yang berbahaya, memikat, dan cenderung seksual yang membutuhkan dominasi laki-laki. Jika mitos mengandung nuansa keagamaan, maka mitos tersebut memperoleh kekuatan dan nilai dari nuansa teologisnya 3 . Dari segi struktur sosial, perbedaan antara laki-laki dan perempuan semakin terlihat. Terlebih lagi, keadaan  seperti  ini  menimbulkan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Perkembangan  modern
memerlukan  upaya  hukum  yang  tegas  terhadap  berbagai  permasalahan  perkawinan.  Norma sosial seputar pernikahan mungkin tidak selalu sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang pernikahan tertentu mengacu pada lembaga pemerintah. Pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi semakin umum dan kini dianggap sebuah fenomena. Nikah siri dilakukan menurut hukum atau adat istiadat agama, dimana wali perempuan menikahkan dengan laki-laki di hadapan dua orang saksi; Namun pernikahan tersebut tidak dicatat atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama 16 .
Apabila  perkawinan  itu  tidak  dicatatkan  secara  resmi,  maka  permasalahan  yang berkaitan dengannya tidak dapat diselesaikan secara hukum. Contoh permasalahannya adalah hak waris istri, hak istri atas bantuan emosional dan finansial, akta kelahiran yang tidak lengkap, hak asuh anak, hak anak atas pendidikan, dan hak asuh istri atas anak perempuannya yang sudah menikah. Kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh berbagai keadaan, yang kemudian berdampak  pada  mentalitas  patriarki  yang  masih  mendominasi  masyarakat  hingga  saat  ini. berubah menjadi sistem yang didominasi laki-laki yang menggunakan institusi sosial, politik, dan keuangan untuk menundukkan perempuan. Faktanya, budaya patriarki telah berkembang sepanjang masa dalam berbagai cara 14 .
Meskipun secara teori sudah diketahui bahwa perempuan dirugikan jika pernikahannya tidak  dicatatkan,  fenomena  ini  tetap  saja  terjadi  di  dunia  nyata.  Perkawinan  tidak  dicatatkan merupakan praktik yang menimpa orang-orang dengan status hidup biasa, berpendidikan rendah, dan tidak tahu hukum, namun sering kali juga menimpa masyarakat yang berpendidikan tinggi, berpengetahuan  luas, dan  sadar  hukum. Bisa dikatakan  sistem kasta  sangat  kaya.  Masyarakat umum,  pelajar,  seniman,  intelektual,  bahkan  pejabat  pemerintah  kerap  memamerkan  hal  ini. Banyak wanita percaya bahwa pernikahan siri adalah kewajiban moral bagi orang-orang malas yang mencari hubungan yang lebih berkomitmen. Keyakinan ini adalah akibat dari pernikahan siri.  Hal  ini  dipandang  sebagai  skenario  yang  tidak  adil  bagi  kedua  jenis  kelamin  karena perempuan kemungkinan besar akan menghadapi beberapa tantangan di masa depan. Namun, laki-laki yang tidak terbebani atau mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pasangan yang taat tidak akan terkena dampak hukum yang sama 1 .
Setiap doktrin agama dan kode sosial di dunia sepakat bahwa perempuan dan anak perlu dilindungi  dari  segala  sesuatu  yang  terungkap,  terekspos,  dan  perilaku  kekerasan  yang mengakibatkan  tekanan  psikologis.  Langkah-langkah  yang  lebih  penting  diperlukan  untuk melindungi perempuan dari pelecehan baik dalam hubungan perkawinan maupun di lingkungan institusi. Struktur hukum, sikap, dan keyakinan yang mendukung perempuan juga diperlukan. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memberdayakan perempuan secara mandiri 9 . Pengabaian  terhadap  realitas  sosial  ini  dapat  dengan  mudah  dilihat  sebagai  tanda kurangnya  komitmen  untuk  menjaga  keamanan  perempuan  dari  bahaya  pernikahan  tidak dicatatkan, pernikahan kontrak, dan pengaturan hukum lainnya. Namun penolakan mereka yang buta  terhadap  laki-laki  dan  ketidaktahuan  mereka  akan  penderitaan  yang  dialami  sebagian perempuan dalam pernikahan  tidak  tercatat  dengan  laki-laki  sebenarnya hanya  membenarkan keinginan mereka. Jelas sekali bahwa permintaan mereka adalah keputusan yang buruk 5 .
Menurut Muttaqin (2015), pernikahan yang tidak dilaporkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor :
1. Perkawinan yang tidak dilaporkan terjadi ketika salah satu atau kedua orang tua pihak tidak menyetujui perkawinan tersebut (misalnya, ketika salah satu atau kedua orang tua ingin menjodohkan anaknya dengan pasangan yang mereka pilih).
2. Perkawinan  siri  adalah  perkawinan  yang  terbentuk  akibat  hubungan  terlarang; misalnya,  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  mungkin  telah  menikah  secara  sah namun ingin menikah lagi.
3. Pernikahan  siri  terjadi  ketika  salah  satu  pihak  berencana  mencari  pasangan  baru karena tidak puas dengan pasangannya saat ini.
4. Tujuan  pernikahan  Siri  adalah  untuk  menghilangkan  istilah  "perzinahan".  Banyak pasangan  pelajar  bergumul  dengan  hal  ini.  Dengan  hubungan  yang  lebih  dalam,
muncul kekhawatiran mengenai aktivitas yang bertentangan dengan hukum syariah. Mayoritas orang berpikir bahwa menikah di luar hukum adalah pendekatan terbaik untuk  menyelesaikan  masalah  perkawinan  dan  mengatasi  kekhawatiran  akan perzinahan.
5. Pernikahan Siri  terjadi  karena,  seperti  banyak  siswa  lainnya,  dia  merasa  tidak  siap secara sosial dan fisik. Selain kekhawatiran akan perzinahan, siswa juga kurang siap mengemban  tugas  kehidupan  berkeluarga.  Status  perkawinan  dirahasiakan  untuk mencegah dampak kontak sosial dan aktivitas bersama teman di kampus.
6. Nikah  siri  seringkali  menjadi  peluang  bagi  mereka  yang  ingin  berpoligami  karena alasan tertentu.
7. Karena  pasangan  tidak  mengetahui  proses  hukum  dan  tidak  ingin  mengetahuinya, maka dilakukanlah pernikahan siri. Orang yang tinggal di komunitas terisolasi dan jarang berinteraksi dengan dunia luar mungkin mengalami hal ini.
8. Pernikahan  Siri  diatur  semata-mata  karena  alasan  seks  dan  sebagai  cara  untuk menghindari deteksi. Setelah menikah, jika tidak cocok, perceraian akan mudah dan tidak  perlu  melalui  proses  hukum  yang  sulit.  Berdasarkan  tujuannya,  hal  ini berpotensi  merendahkan  derajat  perempuan  yang  hanya  dipandang  sebagai  objek, tanpa memperhatikan hukum dan institusi perkawinan.
9. Tidak ada biaya atau proses administrasi yang sulit terkait dengan pernikahan siri. Imigran tanpa kartu identitas rutin menghadiri pesta pernikahan semacam ini. Selain kendala finansial, kendala administratif juga mungkin menjadi kendala.
Pernikahan  yang  tidak  dicatatkan,  tentu  saja,  mempunyai  konsekuensi  hukum, tergantung pada berbagai keadaan yang menyebabkannya. Sebenarnya menikah adalah suatu perbuatan hukum, dan segala sesuatu yang terjadi sesudahnya mempunyai arti hukum. Karena nikah siri bermasalah secara hukum, maka laki-laki, istri, dan anak tidak dilindungi undang- undang. Ketika seseorang menikah pertama kali tanpa mendaftarkan diri, mayoritas persoalan yang muncul adalah persoalan hukum. Dalam hal ini, pihak perempuanlah yang menanggung penderitaan paling berat, sedangkan pihak suami hampir tidak mengalami kerugian apa pun. Permasalahan-permasalahan  di  atas  merupakan  sebagian  kecil  dari  banyaknya  pernikahan yang  tidak  dilaporkan.  Penting  untuk  menyadari  bahwa  pernikahan  yang  tidak  dilaporkan mempunyai  bahaya  menimbulkan  perselisihan  dengan  hukum  dan masyarakat,  baik  di  luar maupun  di  dalam  keluarga.  Perempuan  dan  anak  yang  menikah  di  luar  nikah  dapat menghadapi  permasalahan  hukum.  Sebagai  seorang  istri  yang  menjunjung  tinggi  prinsip agama, ia tidak berhak atas bantuan keuangan dan rohani, hak waris jika terjadi perceraian, kemampuan  untuk  mengajukan  pengaduan  jika  ia  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga,  atau  perlindungan  hukum.  Karena  pihak  keluarga  tidak  dapat  memberikan dokumentasi  tertulis,  pihak  berwenang  desa  juga  kesulitan  mendokumentasikan  sejarah keluarga tersebut. Karena pernikahan bersifat informal, situasi ini mungkin menyulitkan orang untuk  membuka  diri  dan  beradaptasi  dengan  lingkungannya.  Pada  akhirnya,  hal  ini  dapat mengakibatkan isolasi dari dunia luar, yang dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis, khususnya bagi perempuan.
.

## SIMPULAN
Kajian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  diperlukan  regulasi  dan  aturan  yang spesifik  dan  tepat  sasaran,  serta  pihak  yang  menyelenggarakan  pernikahan  harus mempunyai perlindungan hukum tertulis. Pencatatan perkawinan merupakan bukti tertulis yang  sudah  mempunyai  manfaat;  semua  kelompok masyarakat  hanya  perlu  menegaskan hal  ini.  Kebutuhan  untuk  mencatat  kejahatan  membantu  mengurangi  jumlah  orang  yang melanggar hukum. adat istiadat, akibat perkawinan orang yang berbeda agama, dan masih banyak  sebab  lainnya.  Di  sisi  lain,  pencatatan  perkawinan  meningkatkan  perlindungan hukum,  khususnya  bagi  perempuan  dan  anak.  Hal  ini  menyoroti  betapa  pentingnya pencatatan  perkawinan  untuk  membela  hak-hak  perempuan  sebagai  pasangan  dan
pengasuh.  Perkawinan  tidak  dicatatkan  dapat  mengakibatkan  hilangnya  hak  dan kewajiban, khususnya bagi perempuan dan anak.

## SARAN
1. Pasangan  yang  bertunangan  dinasihati  agar  tidak  mengadakan  perkawinan  yang  tidak terdaftar karena adat istiadat tertentu yang merugikan perkawinan.
2. Untuk menghentikan maraknya pernikahan sirri yang kini polanya semakin bervariasi dan bahkan  ada  yang  meningkat,  KUA  didorong  untuk  melakukan  sejumlah  inisiatif  yang melibatkan tokoh agama.
3. Untuk mencegah perempuan dan anak menjadi korban pola perkawinan terlarang, Pemda Jombang  merekomendasikan  penerapan  upaya  preventif  secara  luas  dan  penguatan komunitas yang ramah terhadap perempuan dan anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  ditujukan  pada  semua  pihak  di  KUA  Kecamatan  Pulolor Kabupaten Jombang yang telah membantu n sebagai sumber dana pelaksanaan penelitian.

## RUJUKAN
1. E. Gunawan. Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan. J Ilm Al- Syir’ah. 2013;
2. Fadli MR. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. 2021;
3. Jawawi, A. NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM, KRISTEN DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan .2019. 17 (2), 709–720. https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.126
4. Khoiriyah, Rihlatul. Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri dalam Jurnal Sawwa. 2017. 12 (3), 397-408.
5. M.H, Z., S. H., & M.H, D. Z., S. H. Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . .2022.Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=2IKeEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=fro ntcover&pg=PA71&dq=pernikahan+siri&hl=id&redir_esc=y
6. Munawarah, D. Pengaruh Tarekat Terhadap Keharmonisan Keluarga (di Pesantren Nurul Yakin Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues). Jurnal Studi Sosial Dan Agama (JSSA) , .2021. 1 (2)
7. Muttaqin, F. Early Feminist Consciousness and Idea Among Muslim Women in 1920s Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun , .2015. 3 (1), 19-38.
8. Nawawi,  Hasyim.  “Perlindungan  hukum  dan  Akibat  Hukum  Anak  dari Perkawinan  tidak  Tercatat  Studi  di  Pengadilan  Agama  Tulung  Agung”
dalam Jurnal Ahkam. 2015. 3 (1)
9. Paijar,  P.   PROBLEMATIKA    PASCA    NIKAH    SIRI    DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA. Al-Ahwal  Al-Syakhsiyyah:  Jurnal Hukum  Keluarga  dan Peradilan Islam , .2022. 3 (1), 67–80. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463
10. Rahajaan, J. A. Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia. PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis,.2020.1(1), 61–75.
https://doi.org/https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v1.i1.p61-75 11. Sanjaya, J., HAK, N., & Ifrohati. Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah
Umur Pasca Berlakukanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam , .2022. 6 (2), 101–123.
https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.13446
12. Sartini dkk. “Kriminalisasi Nikah Siri dalam Persfektif Hukum Pidana” dalam  Jurnal Legalitas . 2016. 8 (1), 1-47.
13. Setiawan, A. A., Johan. Metodologi penelitian kualitatif . 2018. CV Jejak (Jejak Publisher).
14. Sobari, A. Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. Mizan: Journal of Islamic Law , 2018. 1 (1). https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117
15. Utami, D. P., Melliani, D., Maolana, F. N., Marliyanti, F., & Hidayat, A. Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi. Jurnal Inovasi Penelitian ,
.2021. 1 (12), 2735–2742. https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.536 .
16. Yusuf, M. Y. Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam ,.2022. 2 (2), 96.
https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530 .