## EKLEKTISISME HUKUM PERIKATAN NASIONAL
(POTENSI, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN IMPLIKASINYA BAGI DINAMIKA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA)

## Nurul Mahmudah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Email: nurulmahmudah@metrouniv.ac.id

## Muhammad Yusuf Putra
Universitas Negeri Gorontalo Email: yusufmalika@gmail.com

## Abstract
This paper discusses the existence of a sharia system in banking that collaborates with the conventional  banking  system  that  has  long  been  implemented  in  Indonesia.  In  this collaboration, it is believed that it will create positive and negative effects on the regulatory side or its rationalization for the dynamics of Islamic Economics in Indonesia. This paper uses library research with a qualitative approach with a descriptive nature that tends to use analysis. In this approach, the subject's perspective is emphasized, namely the process and  meaning  of  the  research  carried  out.  The  results  of  this  paper  are  that  the  legal eclecticism  of  national  engagement  here  has  potential  advantages,  weaknesses, opportunities and threats for the sharia system and conventional systems in banking itself. In the positive side, there are regulations and ease of access to favorable bank itself, while the negative can be seen from the decline in public confidence in the system of sharia in banking due to the mixing of the system both the system then the conventional banking and sharia considered only different in name only.
Keywords: Law National Association, Sharia Economics, Banking.

## A. Pendahuluan
Lahirnya lembaga perbankan di Indonesia mempunyai manfaat yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Selain sebagai tempat untuk menyimpan uang, lembaga perbankan juga dapat digunakan sebagai tempat investasi, serta sebagai solusi  ketika membutuhkan dana pinjaman untuk sebuah usaha. Namun, pada prakteknya,  peminjaman  dana  pada  perbankan  juga  memunculkan  bunga ( interests ) yang harus dibayarkan selain dari pinjaman pokok.
Istilah  bunga  bank  ini  kemudian  memicu  pro  dan  kontra,  terutama  di kalangan  para  aktivis  Islam.  Bunga  bank  dipandang  sama  seperti  praktek riba yang  diharamkan  dalam  Islam.  Sehingga,  dari  sini  kemudian  muncul  sebuah lembaga  perbankan  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dan menggunakan system bagi hasil sebagai ganti dari system bunga.
Kehadiran  perbankan  syariah  secara  tidak  langsung  menghidupkan  fiqh muamalat  dalam  realita,  dari  sini  tercermin  kepercayaan  orang-orang  terhadap fiqh  muamalat  dapat  diterapkan  pada  zaman  modern  ini.  Meskipun  demikian, perubahan  tersebut  belum  bisa  dikatakan  berjalan  mulus  dikarenakan  oleh beberapa  faktor,  antara  lain,  masalah  teknis,  sumber  daya  manusia,  serta keterbatasan pengetahuan orang tentang bank syariah.
Terlepas dari keunggulan dan kelemahan dari masing-masing system yang diterapkan dalam lembaga perbankan tersebut, dalam tulisan ini akan membahas tentang percampuran atau penggabungan dari system konvensional dan system
syariah  dalam  lembaga  perbankan.  Dari  percampuran  system  ini  akan menimbulkan efek positif maupun negative sebagai konsekuensinya.

## B. Pembahasan

## B.1. Eklektisisme Hukum Perikatan Nasional
Dalam kamus Webster’s , eklektisisme berasal dar i Bahasa Yunani “ eklekticos- eklegein ”  yang  artinya  memilih. Eclectic artinya choosing,  selecting  from  various systems, doctrine, or sources (pilihan dari berbagai system, doktrin, atau sumber). Eclecticism diartikan dengan the method or system of an eclectic (metode atau system untuk  pilihan  dari  beberapa  sumber).  Sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, eklektik diartikan dengan “bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber”. Sementara eklektisisme diartikan dengan “paham atau aliran filasafat y ang mengambil yang terbaik”. 1 Lebih lanjut, eklektisime adalah sikap berfilsafat dengan mengambil teori yang sudah ada dan memilah mana yang disetujui dan mana yang tidak, sehingga dapat selaras dengan semua teori itu. Hal ini dilakukan agar dapat mengambil nilai yang berguna dan dapat diterima. 2
Adapun  yang  dimaksud  dengan  eklektisisme  hukum  perikatan  nasional dalam makalah ini adalah tercampurnya system syariah dan konvensional dalam sebuah  bank.  Di  mana  kita  melihat  terlebih  dahulu  potensi,  keunggulan, kelemahan, dan juga ancaman dari  masing-masing system, untuk kemudian di analisis  bagaimana  jika  seandainya  kedua  system  tersebut  digabungkan  dan diterapkan dalam sebuah lembaga perbankan.

## B.2. Perbankan Konvensional di Indonesia
Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan sehari-hari yang tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana  dari  masyarakat  luas.  Kemudian  menjual  uang  yang  berhasil  dihimpun dengan  cara  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  melalui  pemberian pinjaman.
Dari kegiatan jual beli uang inilah bank akan memperoleh keuntungan yaitu dari selisih harga beli (bunga simpanan) dengan harga jual (bunga pinjaman). Di samping  itu,  kegiatan  bank  lainnya  dalam  rangka  mendukung  kegiatan menghimpun ( funding ) dan menyalurkan dana ( lending ) adalah memberikan jasa- jasa  lainnya  ( services ).  Kegiatan-kegiatan  ini  ditujukan  untuk  memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. 3
Kegiatan menghimpun dana ( funding ) terdiri dari,  simpanan giro ( demand deposit ),  simpanan  tabungan  ( saving  deposit ),  simpanan  deposito  ( time  deposit ). Sedangkan  kegiatan  menyalurkan  dana  ( lending )  terdiri  dari,  kredit  investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktifk kredit konsumtif, kredit profesi.  Sementara  layanan  jasa-jasa  lainnya  yaitu  seperti  jasa  kiriman  uang ( transfer ),  kartu  kredit,  dan  lain  sebagainya.  Adapun  Potensi  atau  Keunggulan Perbankan Kenvensional di Indonesia adalah sebagai berikut:
1 Qodri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, (Jakarta: TERAJU, 2004), h. 12.
2 Wikipedia: Ensiklopedia Bebas, Eklektisisme, dalam
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Eklektisisme, diakses pada tanggal 3 Mei 2016.
3 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.
1. Sudah lama berdiri, sehingga dikenal masyarakat.
2. Peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  pemerintah  yang  lebih mapan bagi bank konvensional, sehingga bank lebih leluasa untuk bergerak lebih pasti.
3. Jaringan  yang  luas  dan maju,  didukung  dengan  promosi  di media massa sehingga mudah dikenal masyarakat.
4. Membantu  usaha  nasabah,  yaitu  dengan  cara  memberikan  dana  kepada nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk  modal  kerja.  Dengan  demikian,  debitur  (nasabah)  akan  mampu mengembangkan dan memperluas usahanya.
5. Membantu  pemerintah  dalam  berbagai  bidang,  karena  bagi  pemerintah semakin  banyak  kredit  yang  disalurkan  oleh  pihak  perbankan,  maka semakin  baik,  mengingat  semakin  banyak  kredit  berarti  adanya  kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil. Secara garis besar keuntungan pemerintah yaitu: 4
a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
b. Membuka  kesempatan  kerja,  dalam  hal  kredit  untuk  pembangunan usaha  baru atau  perluasan usaha,  maka  akan  membutuhkan  tenaga kerja baru, sehingga membuka peluang bagi para pengangguran.
c. Meningkatkan  jumlah  barang  dan  jasa,  karena  dengan  kredit  tadi nasabah  mendirikan  atau  memperluas  usahanya,  sehingga  akan banyak barang-barang yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat.
d. Menghemat devisa Negara, untuk produk yang sebelumnya diimpor dan akhirnya sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, hal ini jelas menghemat devisa Negara.
e. Meningkatkan  devisa  Negara,  apabila  produk  dari  kredit  yang dibiayai untuk keperluan ekspor.
Terdapat beberapa kelemahan dalam system perbankan konvensional yang berbasis bunga, diantaranya yaitu:
1. Transaksi  berbasis  bunga  melanggar  keadilan  atau  kewajaran  bisnis,  di mana bank tidak memperdulikan apakah peminjam untung atau rugi, yang pasti  peminjam  harus  mengembalikan  pokok  pinjaman  beserta  bunganya kepada bank.
2. Tidak  fleksibelnya  sistem  transaksi  berbasis  bunga  menyebabkan kebangkrutan.
3. Komitmen  bank  untuk  keamanan  uang  deposan  berikut  bunganya membuat  bank  cemas  untuk  mengembalikan  pokok  dan  bunganya.  Oleh karena itu, demi keamanan, bank hanya mau meminjamkan dana bagi usaha atau bisnis yang telah mapan.
4. Sistem  transaksi  berbasis  bunga  menghalangi  inovasi  oleh  usaha  kecil, karena para pengusaha kecil tidak dapat mencoba ide (usaha) barunya tanpa meminjam  dana  ke  bank  yang  harus  difikirkan  pengembalian  pokok pinjaman beserta bunganya dalam kedalan untung maupun rugi, di sisi lain, bank juga tidak mau memberikan pinjaman bagi usaha yang belum mapan.
5. Dalam  sistem  bunga,  bank  tidak  akan  tertarik  dalam  komitmen  usaha, kecuali apabila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan
4 Kasmir, Dasar- Dasar Perbankan…, h. 106.
bunga mereka. Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada bank, akan selalu diukur dengan kriteria ini. 5
Namun  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  Peluang  Perbankan Konvensional  di  Indonesia  begitu  besar  antara  lain  Dengan  adanya  peraturan peraundang-undangan yang memadai dan melindungi perbankan konvensional, membuatnya  dapat  bergerak  lebih  leluasa  dalam  menjalankan  usahanya. Misalnya dengan membuat produk-produk baru atau memperluas jaringannya, berupa  mendirikan  cabang-cabang  kantornya,  dan  lain  sebagainya.  Kemudian Keberadaan  bank  konvensional  yang  telah  berdiri  sejak  lama  membuatnya dikenal  masyarakat,  sehingga  dapat  dengan  mudah  menarik  simpati  serta kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan konvensional.

## B.3. Ancaman Perbankan Konvensional di Indonesia
Apabila  kita melihat  ke belakang,  yaitu  tahun 1997  ketika  krisis  ekonomi melanda  negara-negara  Asia  termasuk  Indonesia.  Peristiwa  ini  sekaligus membuktikan tentang betapa besar efek negative yang ditimbulkan oleh sistem bunga  yang  diterapkan  pada  bank  konvensional  terhadap  inflasi,  investasi, produksi, pengangguran, dan kemiskinan hingga memporak-porandakan hampir semua aspek sendi kehidupan ekonomi dan social politik Indonesia.
Selanjutnya,  dalam  sistem  perbankan  konvensional,  bank  selain  berperan sebagai  jembatan  antara  pemilik  dana  dan  dunia  usaha,  juga  masih  menjadi penyekat  antara  keduanya  karena  tidak  adanya transferability  risk dan return . 6 Transferability  risk adalah  konsep  asuransi  konvensional  di  mana  perusahaan menerima  premi  dari  peserta  sebagai  kompensasi  atas  pengalihan  resiko kepadanya. Artinya, premi tersebut diakui sebagai milik perusahaan sepenuhnya, apabila  terjadi  klaim  maka  perusahaan  akan  membayarkan  sejumlah  uang pertanggungan. Namun, apabila tidak terjadi klaim, peserta asuransi tidak akan mendapatkan apapun atau dananya hangus, manfaat yang dapat dirasakan hanya rasa aman.
Sedangkan  dalam  asuransi  syariah  dikenal  dengan  risk  sharing,  di  mana antar peserta asuransi saling tolong menolong untuk membagi resiko yang akan dihadapi  dengan  mengumpulkan  sejumlah  premi  yang  di  dalamnya  terdapat dana tabarru’ . Perusahaan asuransi hanya bertugas sebagai wakil untuk mengelola dana peserta tersebut, namun dia mendapatkan ujrah atas jasanya dan bagi hasil dari investasi dana tabarru’ tersebut. 7

## B.4. Perbankan Syariah di Indonesia
Apabila  kita  melihat  wajah  perbankan  Indonesia  saat  ini,  akan  nampak perbedaannya  dengan  perbankan  zaman  dahulu,  baik  dari  keanekaragaman produk yang ditawarkan, maupun dari sistem yang digunakan. Keanekaragaman produk  itu  seperti, electronic  banking,  internet  banking,  home  banking, dan  lain sebagainya.  Selain  munculnya  produk-produk  tersebut,  di  akhir  abad  20  ini,
5 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 5.
6 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah…, h. 6.
7 Eka Widia, Risk Sharing vs Risk Transfer, dalam http://sebi-
shariainsurance.blogspot.co.id/2013/04/risk-sharing-vs-risk-transfer_26.html?m=l,  diakses  pada tanggal 6 Mei 2016.
perbankan  nasional  semakin  marak  dengan  lahirnya  perbankan  syariah  yang menggunakan system baru yang sebelumnya tidak dikenal.
Alasan mendasar lahirnya bank syariah sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah keyakinan berupa unsur riba (bunga), ketidak adilan dan moralitas dalam melakukan  usaha.  Penerapan  bunga  sebagai  landasan  operasional  perbankan yang ada sebelumnya (konvensional) dianggap sebagai bentuk transaksi riba yang dalam  agama  Islam  jelas  diharamkan.  Bunga  ( interests )  diyakini  mengandung unsur riba karena  dalam  system  bunga  tersebut  terdapat  unsur  ketidak  adilan karena  pemilik  dana  mewajibkan  peminjam  dana  untuk  membayar  lebih  dari pada  yang  dipinjam  tanpa  memperhatikan  apakah  peminjam  mengalami keuntungan atau kerugian.
Sementara itu, bank syariah lahir dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang diterapkan  dalam  produk  dan  jasa-jasa  yang  ditawarkan.  Prinsip-prinsip  dasar dari produk dan jasa perbankan syariah antara lain, yaitu prinsip titipan ( wadi’ah ), prinsip bagi hasil ( profit sharing ), prinsip jual beli ( bai’ atau tijarah ), prinsip sewa ( ijarah ), prinsip jasa ( fee-based service ). 8

## B.5. Potensi atau Keunggulan Perbankan Syariah di Indonesia
Perbankan  syariah  merupakan  salah  satu  bentuk  institusi  perekonomian Islam.  Dalam  menawarkan  jasanya,  perbankan  syariah  dilandasi  oleh  prinsip- prinsip  ekonomi  Islam  yang  berpegang  pada  nilai-nilai  keadilan.  Di  antara beberapa keunggulan perbankan syariah adalah:
1. Perbankan  syariah  menerapkan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam,  di  mana ekonomi  dan  etika  digabungkan.  Di  samping  mampu  memberikan  nilai tambah pada sistem, etika juga dapat mengisi kekosongan pemikiran yang ditakutkan suatu saat timbul akibat perkembangan teknologi. Sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi saat ini yang terlalu dikuasai oleh nafsu kapitalis di atas norma-norma yang hakiki. Sementara perbankan syariah, dengan  system  ekonomi  Islamnya,  memasukkan  nilai  etika  ke  dalam ekonomi. 9
2. Selain  menawarkan  produk  jasa  yang  umum  diberikan  oleh  perbankan konvensional ( commercial bank ), juga menawarkan jasa yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan konvensional ( multi finance company ).
3. Hubungan antara bank sebagai pemberi jasa dan nasabah juga berlandaskan pada  perlindungan  yang  seimbang  terhadap  kepentingan  kedua  belah pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabah.
4. Adanya fungsi charity ( ta’awun ), hal ini berbeda dengan bank konvensional, bank  syariah  memberikan  fasilitas  pembiayaan  yang  disebut  dengan al- Qardh al-hasan ( benevolent loan ). 10
5. Bebas dari bunga ( interests atau riba ), yaitu tambahan atau premi yang harus dibayar oleh debitur pada kreditur di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman.
6. Bebas dari kegiatan spekulatif non produktif.
8 M.  Sulhan  dan  Ely  Siswanto, Manajemen  Bank  Konvensional  dan  Syariah, (Malang:  UIN Malang Press, 2008), h. 131.
9 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam , (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 55.
10 Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 75.
7. Bebas dari hal-hal yang meragukan ( gharar ).
8. Hanya membiayai kegiatan yang halal, usaha dalam prinsip syariah hanya diperbolehkan pada usaha-usaha yang tidak diragukan kehalalannya baik secara  formal  maupun  substansial,  misalnya  melakukan  jual  beli  barang curian dan lain-lain. 11
9. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri  dari  pengaruh gejolak moneter baik dari  dalam maupun dari luar negeri.
Adapun beberapa Kelemahan Perbankan Syariah di Indonesia antara lain
1. Masalah hukum atas operasional bank syariah
a. Perpajakan
Masalah  ini  timbul  disebabkan  oleh  bank  syariah  selain menggunakan prinsip bagi hasil, juga menggunakan prinsip jual beli ( bai’ ) dan prinsip sewa ( ijarah ). Akad pembiayaan jual beli memberikan konsekuensi  pajak  atas  jual  beli,  maka  akan  menimbulkan double taxation , yaitu pajak yang timbul pada saat bank melakukan pembelian dan pajak atas penjualan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah. Di  samping  pajak  penghasilan,  akibatnya  beban  yang  ditanggung nasabah  bank  syariah  akan  menjadi  lebih  tinggi  dibanding  bank konvensional.
Selain  itu,  bank  syariah  juga  menyediakan  akad  pembiayaan yang dapat dipersepsikan sebagai  akad pinjam meminjam ( qardh  al- hasan ).  Dalam  akad  ini,  bank  syariah  sama  sekali  tidak  boleh memungut  biaya  dari  penerima qardh kecuali  biaya  administrasi. Namun,  akad  ini  akan  terkena  pajak,  sehingga  pajak  ini  akan dikenakan oleh bank kepada penerima qardh . 12
Qardh  al-hasan merupakan  kegiatan  penyaluran  dana  dalam bentuk  pinjaman  kebajikan  tanpa  imbalan  dengan  kewajiban  pihak peminjam  mengembalikan  pokok  pinjaman  secara  sekaligus  atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam peraturannya, bank hanya diperbolehkan  membebankan  biaya  administrasi  dengan  nominal tertentu,  tanpa  terkait  dengan  jumlah  dan  jangka  waktu  pinjaman. Namun,  dalam  peraturan  lain-lain  juga  disebutkan  bahwa,  semua biaya  administrasi  yang  timbul  akibat  dari  perjanjian  ini  dapat ditanggung oleh nasabah (penerima pinjaman). Mungkin atas dasar inilah, pajak yang ditimbulkan dari perjanjian qardh al-hasan ini oleh pihak bank dihitung sebagai biaya administrasi, sehingga ditanggung oleh  nasabah  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  perkembangan  dunia ekonomi  keuangan  dan  perbankan, qardh  al-hasan tidak  mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan feasibility proyek,  biaya  pegawai  bank  dan  lain-lain,  sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tidak dapat dihindari. 13
11 M.  Sulhan  dan  Ely  Siswanto, Manajemen  Bank  Konvensional  dan  Syariah, (Malang:  UIN Malang Press, 2008), h. 128.
12 Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan…, h. 83.
13 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 151.
b. Manajemen Sumber Daya Manusia
Kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan karena system ini masih belum lama dikembangkan.  Di  samping  itu,  lembaga-lembaga  akademik  dan pelatihan di bidang ini sangat terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan syariah, baik dari sisi pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank) masih sangat sedikit.  Pengembangan  sumber  daya  manusia  di  bidang  perbankan syariah sangat diperlukan, karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta ketrampilan pengelola bank.
Sumber daya manusia dalam perbankan syariah harus memiliki pengetahuan  yang  luas  di  bidang  perbankan,  memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan, serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Dalam hal pengembangan bank syariah atau membuka kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional, permasalahan ini mejadi lebih penting,  karena  diperlukan  suatu  perubahan  pola  pikir  dari  system usaha  bank  yang  beroperasi  secara  konvensional  ke  bank  yang beroperasi dengan prinsip syariah. 14
Fenomena  yang  ada  saat  ini,  banyak  ditemukan  pegawai perbankan syariah yang bukan berasal dari lulusan perguruan tinggi Islam  ataupun  mereka  yang  memiliki  background  program  studi perbankan syariah. Adanya fenomena ini dapat disebabkan oleh dua hal,  yang  pertama,  minimnya  perguruan  tinggi  yang  menyediakan program studi tentang ekonomi Islam khususnya perbankan syariah. Dan yang kedua, kualitas dari lulusan program studi ekonomi Islam tersebut  dianggap  kurang  kompeten  sehingga  tidak  siap  bersaing dengan lulusan ekonomi secara umum. 15
Apabila  kita  melihat  fenomena  yang  terjadi  di  berbagai perguruan  tinggi,  baik  umum  maupun  Islam,  sudah  banyak  yang membuka  program  studi  ekonomi  Islam.  Dengan  demikian,  tinggal bagaimana  peran  perguruan  tinggi  tersebut  bekerja  sama  dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas lulusannya melalui standar kurikulum  atau  pendidikan  serta  pelatihan-pelatihan  yang  berbasis ekonomi  Islam,  khususnya  tentang  perbankan  syariah.  Selanjutnya, masing-masing  individu  dari  lulusan  program  studi  ekonomi  Islam juga  harus  meningkatkan  kualitas  dirinya  agar  mampu  bersaing dengan  lulusan  program  studi  ekonomi  maupun  perbankan  secara umum. Dengan demikian, mereka dapat mengisi posisi sumber daya manusia  yang  ada  pada  perbankan  syariah,  yang  sebelumnya  diisi oleh  mereka-mereka  yang  tidak  mempunyai background ekonomi Islam.
14 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 226.
15 Abdur Rahman Adi Saputera, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” Nizham Journal of Islamic Studies, Vol.7, No.01, Juli 2019 h. 131-48.

## 2. Produk bank syariah: Murabahah
Konsep  ideal  perbankan  yang  sesuai  dengan  syariah  Islam  seperti mudharabah dan musyarakah ,  pada  praktikknya  belum  diselenggarakan secara  ideal  oleh  bank-bank  syariah  di  Indonesia.  Mereka  lebih  banyak mempraktekkan murabahah karena  dinilai  lebih  kecil  resikonya  dan  lebih mudah  dalam  administrasinya. Murabahah dalam  perbankan  adalah  akad jual  beli  barang,  sebesar  harga  pokok  barang  ditambah  dengan  margin keuntungan  yang  disepakati.  Bank  harus  tetap  memberitahukan  kepada nasabah  tentang  harga  beli  awal  dari  barang  tersebut,  kemudian  baru disepakati berapa keuntungan yang akan didapat bank dari menjual barang tersebut  kepada  nasabah.  Jadi,  di  sini  bank  mendapat  keuntungan  dari menjual barang tersebut kepada nasabah. Namun, semua biaya administrasi yang  timbul  akibat  perjanjian  ini  ditanggung  oleh  nasabah  dan  diakui sebagai  pendapatan  bank.  Biaya  tersebut  berupa  biaya  admnistrasi  dan biaya lainnya, seperti biaya notaris, asuransi, dan lain sebagainya. 16
Menurut  Zainul  Arifin,  beberapa  praktik  perbankan  syariah  yang masih jauh dari konsep ideal bank syariah adalah: 17
a. Terlalu  memusatkan  pada  mekanisme murabahah dan  mengabaikan mekanisme pembiayaan sah lainnya.
b. Menerapkan  tingkat  bunga  untuk  margin  keuntungan  tetap  dalam mekanisme murabahah.
c. Mengabaikan aspek-aspek sosial dalam pembiayaan
d. Bank syariah belum menjadi partner usaha dalam lingkup yang luas dan  terintegrasi,  karena  di  samping  menyediakan  modal  yang dibutuhkan  oleh  pengusaha  kecil  menengah,  idealnya  bank  syariah juga  harus  memberikan  pendampingan  manajerial,  seperti  aspek pemasaran  keuangan  dan  produksi  bahkan  sampai  memfasilitasi jaringan  pemasaran  (tata  niaga)  yang  lebih  efisien  dan menguntungkan.
3. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas
Pengembangan  jaringan  kantor  bank  syariah  diperlukan  dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama  antar  bank  syariah.  Sebagai  suatu  badan  usaha,  bank  syariah perlu  beroperasi  dengan  skala  yang  ekonomis,  oleh  karena  itu  jumlah jaringan  kantor  bank  yang  luas  juga  akan  meningkatkan  efisiensi  usaha. Berkembangnya  jaringan  bank  syariah  juga  diharapkan  dapat meningkatkan  kompetisi  ke  arah  peningkatan  kualitas  dan  mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah.

## B.5. Peluang Perbankan Syariah di Indonesia
Fenomena  yang  terjadi  pada  dunia  perbankan  akhir-akhir  ini  yaitu munculnya  perbankan  yang  berlandaskan  syariah  sebagai  dinamika perkembangan  perbankan  konvensional,  dapat  kita  lihat  secara  jelas.  Di Indonesia, sebagai gebrakan awal, lahirlah Bank Muamalat Indonesia, dan harus
16 Muhammad, Sistem dan Prosedur…, h. 110. 17 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah…, h. 29.
diakui  pertumbuhan  bank  syariah  di  Negara  ini  merupakan  fenomena  yang cukup menarik.
Peluang bank syariah cukup besar, dapat kita lihat dari sisi peluang pasar yang sangat potensial dan menggiurkan dari segi profitabilitasnya yaitu jumlah penduduk  Indonesia  yang  terus  meningkat.  Selain  itu,  tingginya  profitabilitas bank syariah tercermin dari banyaknya pelaku perbankan asing yang ikut andil dalam membuka unit bank yang berlandaskan syariah dan menerima keuntungan yang tidak sedikit, seperti HSBC, Citibank, dan ABN Amro.
Di sisi lain, bank syariah dengan system bagi hasilnya telah berhasil selamat dan berdiri kokoh serta tidak terpengaruh oleh krisis moneter yang terjadi pada tahun  1997.  Di  mana return yang  diberikan  oleh  bank  syariah  kepada  nasabah pemilik dana pun ternyata lebih tinggi dari pada bunga deposito yang diberikan oleh bank konvensional. 18
Selain beberapa kelemahan dari perbankan syariah yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat faktor lain yang juga mengancam perkembangan perbankan syariah itu sendiri, diantaranya yaitu:
1. Konsep-konsep  ideal  dalam  perbankan  syariah  tidak  diimbangi  dengan praktek  yang  sesuai  di  lapangan,  sebagaimana  praktek murabahah yang diterapkan  dalam  perbankan  syariah.  Kalangan  perbankan  syariah  di Indonesia  banyak  menggunakan murabahah secara  berkelanjutan  ( roll  over atau evergreen ) seperti  untuk  modal  kerja. Padahal  sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad ( one short deal ) yang tidak tepat apabila diterapkan untuk skema modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut, mengingat prinsip mudharabah yang memiliki fleksibilitas  yang  sangat  tinggi. Murabahah memang  memberi  manfaat kepada bank syariah, salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu  sistem  ini  juga  sangat  sederhana,  sehingga  memudahkan  penanganan administrasinya  di  bank  syariah.  Akan  tetapi,  terdapat  beberapa kemungkinan resiko yang harus diantisipasi oleh pihak bank agar terhindar dari kerugian, diantaranya yaitu: 19
a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
b. Fluktuasi  harga  komparatif,  terjadi  apabila  harga  suatu  barang  di pasar  naik  setelah  bank  membelikannya  untuk  nasabah,  bank  tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
c. Penolakan nasabah dengan berabgai sebab, barang rusak di perjalanan sehingga  nasabah  tidak  mau  menerima,  atau  barang  tidak  sesuai dengan  spesifikasi  pesanan  nasabah.  Sementara  bank  telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, dan barang itu  menjadi  milik  bank,  sehingga  bank  mempunyai  resiko  untuk menjualnya kepada pihak lain.
d. Dijual  oleh  nasabah,  karena  ketika  nasabah  sudah  menandatangani kontrak  jual  beli  dengan  bank,  maka  barang  itu  menjadi  hak  milik nasabah,  dan  nasabah  bebas  melakukan  apapun  terhadap  barang miliknya,  termasuk  menjualnya.  Jika  hal  ini  terjadi,  resiko  untuk default sangat besar.
18 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah…, h. 6. 19 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari…, h. 107.
2. Pemahaman  masyarakat  yang  belum  tepat  terhadap  kegiatan  operasional bank syariah. Dalam persepsi masyarakat, bank syariah mestilah bank yang paling ideal dan paling sempurna. Padahal, bank syariah bukanlah Islam, ia hanya  sekedar  bank  yang  berusaha  menerapkan  konsep  syariah  menurut kemampuan  perkembangannya.  Terdapat  beberapa  strategi  yang  dapat dilakukan  untuk  mengembangkan  bank  syariah  dalam  memberdayakan ekonomi umat, diantaranya yaitu:
a. Strategi pengembangan Islamic full branch , yaitu suatu cabang penuh yang menerapkan system syariah, pembukaannya terpisah dari kantor induk. Seperti BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri.
b. Strategi pengelolaan pembiayaan, yaitu dengan menerapkan system bagi  hasil  karena  dirasa  lebih  sesuai  dengan  pengusaha  kecil.  Bank syariah  secara  bertahap harus  mengembangkan system  pembiayaan mudharabah dan musyarakah agar portofolio pembiayaannya  tidak terlalu didominasi oleh pembiayaan murabahah .
c. Strategi  pengelolaan  persepsi  masyarakat,  persepsi  masyarakat tentang bank syariah masih keliru, mereka memandang bank syariah sebagai bank sosial untuk membantu pembangunan ekonomi umat, akibatnya  masyarakat  memahami  bahwa  bank  syariah  tidak  boleh meminta  jaminan  dalam  memberikan  pembiayaan,  tidak  boleh mengenakan denda apabila nasabah tidak membayar tepat waktu, dan tidak boleh menyita jaminan. Kesalahan persepsi  yang kedua, yaitu bank  syariah  dianggap  sebagai  bank  bagi  hasil,  akibatnya  mereka menginginkan untuk semua kebutuhan nasabah harus menggunakan produk mudharabah atau musyarakah , bagi hasil yang diberikan bank kepada  nasabah  harus  lebih  besar  dibandingkan  bunga  dari  bank konvensional, sehingga bagi hasil pembiayaan harus lebih kecil dari bunga. Oleh karena itu, apabila bank syariah ingin mengembangkan dirinya  dan  mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat,  maka  bank syariah harus melakukan penataan dan perbaikan di berbagai aspek, yaitu: 1) Kuantitas dan kualitas keberadaan bank syariah. 2) Manajemen  portofolio  bank  syariah,  di  mana  portofolio pembiayaan  perbankan  syariah  sudah  saatnya  tidak  lagi mengedepankan produk jual beli, namun harus mulai bergeser ke produk syirkah . 3) Kesiapan  manajemen  kelembagaan,  terutama  tentang  fasilitas operasional  bank  syariah  yang  berupa  layanan  yang  serba mudah. 4) Kesiapan  persepsi  dan  perilaku  masyarakat  terhadap  bank syariah. 20
20 M. Syafi’i Antonio, dkk, Bank Syariah, Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h. 173.

## B.6.  Perbedaan  serta  Persamaan  Perbankan  Konvensional  dan  Perbankan Syariah
Terdapat  persamaan  antara  perbankan  konvensional  dan  perbankan syariah,  di  antaranya  yaitu  pada  akad  perjanjiannya.  Konstruksi  hukum pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang  berdasarkan  pada  hubungan perniagaan syirkah ini memiliki kesamaan dengan perjanjian persekutuan perdata (perseroan  atau maatschap ).  Perseroan  adalah  suatu  persetujuan  di  mana  dua orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  untuk  memberikan  sesuatu  ke  dalam persetujuan dengan manksud untuk membagi keuntungan. Jadi konsepnya, para pihak  melakukan  usaha  bersama-sama,  mendapat  bagian  keuntungan  dan kerugian ditanggung bersama.
Namun, dalam hal pembagian keuntungannya terdapat perbedaan. Dalam konvensional,  pembagian  keuntungan  memang  diserahkan  kepada  para  pihak, akan tetapi jika hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian, maka pembagian itu dilakukan secara proporsional. Di mana pihak yang hanya memasukkan tenaga atau skill nya mendapat bagian yang sama dengan pihak yang memasukkan modal (uang)  yang  paling  sedikit.  Berbeda  dengan  pembagian  keuntungan  dalam syariah, nasabah sebagai entrepreneur yang memasukkan modal berupa tenaga atau  keahliannya  mendapat  bagian  yang  lebih  besar  dari  pada  bank  yang memasukkan modal berupa uang 100 %. Dari sini dapat dilihat, bahwa syariah lebih  menghargai  aspek  kemanusiaan  yang  berupa  tenaga  kerja,  skill,  kualitas SDM, dan lain sebagainya.
Terdapat  perbedaan  mendasar  antara  sistem  konvensional  dan  sistem syariah dalam bisnis perbankan. Perbedaan yang paling mendasar adalah sistem bunga  dalam  perbankan  konvensional,  sedangkan  dalam  perbankan  syariah digunakan  sistem  bagi  hasil.  Selanjutnya,  perbankan  syariah  dan  perbankan konvensional juga memiliki perbedaan dari segi fungsi. Bank syariah dalam sistem syariah, di samping sebagai badan usaha yang memiliki tujuan memperoleh laba atau keuntungan, juga memiliki fungsi dan peran sebagai badan sosial yang harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat, seperti adanya produk qardh al-hasan yang telah dijelaskan sebelumnya.
No. Aspek Persamaan Perbedaan Konvensional Syari’ah 1. Akad Perjanjian Mudharabah dan musyarakah dalam syariah sama dengan prinsip perseroan dalam konvensional, di mana para pihak bekerjasama, sama- sama memberikan masukan modal, mendapat bagian keuntungan dan menanggung kerugian bersama Dalam hal bagian keuntungan tidak diatur di perjanjian, maka pihak yang hanya bermodal usaha atau tenaga mendapat bagian yang sama dengan pihak yang Pihak yang bermodal tenaga (nasabah) justru mendapat bagian yang lebih banyak dari pada bank yang bermodal uang 100 %
bermodal uang paling sedikit 2. Sistem bunga atau bagi hasil Baik bunga ataupun imbalan, keduanya sama-sama kontra prestasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas fasilitas yang disediakan bank. Prosentase telah ditetapkan sebelumnya tanpa melihat apakah nantinya debitur akan untung atau rugi. Yang jelas, pihak bank tetap mendapat pengembalian pokok pinjaman beserta bunganya, bahkan dalam hal nasabah bangkrut, dia tetap dibebani dengan bunga berbunga yang terus membengkak. Sebagai mitra usaha, bersama- sama mendapat keuntungan jika usahanya berhasil, dan sama-sama menanggung kerugian jika tidak berhasil. 3. Fungsi Pengumpul dan penyalur dana Dengan adanya system bunga, bank terkesan hanya mementingkan laba atau keuntungan yang akan diperolehnya Di samping sebagai badan usaha yang memiliki tujuan memperoleh laba atau keuntungan, juga memiliki fungsi dan peran sebagai badan sosial yang harus memperhati kan kondisi perekonomia n masyarakat.
4. Lembaga penyelesai sengketa Terdapat aturan dan lembaga yang akan menyelesaikan sengketa yang terjadi Diselesaikan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Sesuai tata cara dan hukum materi syariah yang diatur oleh BAMUI
Selanjutnya, perbedaan mengenai system bunga konvensional dan system bagi  hasil  yang  diterapkan  oleh  perbankan  syariah  di  antaranya  yaitu,  dalam sistem bunga pada perbankan konvensional, bunga sudah ditentukan besarnya terlebih  dahulu  oleh  bank  tanpa  memperhitungkan  apakah  nasabah  akan mendapat keuntungan atau tidak. Selain itu, besaran bunganya juga tetap, entah itu nasabah sudah mendapat keuntungan atau malah mengalami kerugian, yang pasti nasabah harus mengembalikan kredit tersebut berupa pinjaman pokok dan bunga dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh bank sebelumnya. 21
Hal ini berbeda dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah. Dalam system bagi hasil, besarnya nisbah ditentukan setelah usaha itu dilakukan,  yaitu  setelah  diketahui  berapa  keuntungan  yang  didapat.  Di  awal transaksi  hanya  ditentukan  berapa  presentase  masing-masing  pihak  (bank  dan nasabah) dalam mendapatkan nisbah tersebut, jadi besaran nisbah berubah sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari sebuah usaha.
Perbedaan-perbedaan  dari  segi  sistem  di  antara  keduanya  menyangkut masalah  dasar  perjanjian,  dasar  perhitungan  imbalan,  kewajiban  pembayaran imbalan, persyaratan jaminan serta pandangan masing-masing system terhadap system lainnya. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut:
No. Pokok-Pokok Perbedaan Bank Konvensional Bank Syariah 1.  Dasar perjanjian penentu bunga atau imbalan Tidak berdasarkan keuntungan atau kerugian Berdasarkan keuntungan atau kerugian 2.  Dasar perhitungan bunga atau imbalan Presentase tertentu dari total dana yang dipinjamkan pada nasabah Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan yang diperoleh 3.  Kewajiban pembayaran bunga Harus terus dilakukan meskipun usaha nasabah rugi. Besarnya pembayaran bunga tetap meskipun keuntungan nasabah lebih besar Dilakukan jika nasabah untung, kerugian ditanggung Bersama. Besarnya imbalan berubah sesuai keuntungan. 4.  Persyaratan jaminan pembiayaan Berupa barang atau harta nasabah Tidak mutlak
21 Evy Septiana dan Nurul Mahmudah, “Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syari’ah Dan Konvensional,” Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol.2, No.2, Desember 2018, h. 16.
5.  Objek pembiayaan Jenis usaha tidak dibedakan asal memenuhi persyaratan Jenis uasaha yang dibiayai harus sesuai syariah
Sedangkan  perbedaan  prinsip  antara  sistem  bunga  dalam  perbankan kovensional  dengan  sistem  bagi  hasil  dalam  perbankan  syariah,  adalah  pada sistem bunga: penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa didasarkan pada untung dan rugi  dapat dilihat secara jelas dalam tabel berikut:
No.  Pokok-Pokok Perbedaan Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil 1. Penentu besarnya hasil Sebelum kegiatan usaha dilakukan Sesudah kegiatan usaha dilakukan 2. Yang ditentukan sebelumnya Besarnya bunga atau nilai hasil Kesepakatan porsi atau bagian masing-masing pihak 3. Jika terjadi kerugian Ditanggung oleh satu pihak saja Ditanggung kedua belah pihak 4. Penghitungan Dari dana yang diserahkan, bersifat fixed Dari keuntungan yang akan diperoleh Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan  syariah  dari  sisi  potensi  atau  keunggulan,  kelemahan,  peluang,  dan ancaman implikasi bagi masing-masing dapat dilihat dalam tabel berikut:
No. Aspek Perbedaan Konvensional Syari’ah 1.  Potensi atau Keunggulan Dikenal masyarakat, memiliki akses luas , dan payung hukumnya memadai Dijalankan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, bebas bunga, dan memiliki fungsi sosial. 2.  Kelemahan Sistem bunga Perpajakan, manajemen SDM, jaringannya kurang luas, dan belum terlalu dikenal masyarakat. 3.  Peluang Dengan adanya peraturan yang memadai, bank dapat bergerak lebih ‘ lincah ’
dengan membuat produk-produk baru atau memperluas jaringannya, dan keberadaannya yang telah akrab dengan Dengan penerapan system bagi hasil yang sempurna, maka bank syariah dapat bersaing
dengan bank konvensional.
masyarakat dapat menarik simpati serta kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan konvensional. 4.  Ancaman Penerapan system bunga bank dikhawatirkan akan kembali menjadi kendala bagi kelangsungan bank itu sendiri, sebagaimana yang terjadi ketika krisis moneter dulu. System yang ideal tapi tidak diimbangi dengan praktek di lapangan. Yaitu hanya dengan menerapkan system murabahah , sedangkan mudharabah dan
musyarakah tidak diterapkan.

## B.7. Ketercampuran Sistem Syariah dan Konvensional dalam Sebuah Lembaga Perbankan
Setelah  kita  melihat  keunggulan  dan  kelemahan  dari  masing-masing perbankan,  baik  konvensional  maupun  syariah,  maka  selanjutnya  kita  akan membahas  tentang  percampuran  sistem-sistem  tersebut  dalam  sebuah  bank. Apakah  percampuran  sistem  tersebut  mempunyai  keunggulan  sehingga  dapat menciptakan peluang yang luar biasa bagi perkembangan perbankan, atau malah mempunyai  kelemahan-kelemahan  yang  dapat  mengancam  perkembangan perbankan itu sendiri.
Salah  satu  keunggulan  yang  dapat  dilihat  dari  tercampurnya  sistem  ini adalah  dari  segi  kemudahan  aksesnya.  Di  mana  unit-unit  dari  perbankan konvensional  itu  tersebar  di  seluruh  daerah,  sehingga  memudahkan  nasabah untuk  mengaksesnya.  Misalnya,  dalam  hal  perbankan  konvensional  membuka cabang  berupa  bank  syariah,  sedangkan  kantor  cabang  bank  syariah  tersebut berada di perkotaan, sehingga nasabah yang berasal dari pedesaan akan kesulitan untuk mengaksesnya. Namun, hal  ini  dapat teratasi  dengan adanya perbankan konvensional yang ada di pedesaan. Bank BRI misalnya, seperti yang kita ketahui bahwa bank BRI tersebar luas hampir di seluruh pelosok Indonesia. Ketika BRI membuka cabang berupa BRI Syariah dan kantor dari BRI Syariah itu berlokasi di perkotaan, maka nasabah BRI Syariah yang ada di pedesaan bisa memanfaatkan kantor  BRI  konvensional  yang  berada  di  desa  tersebut,  begitu  juga  dengan peyanan ATM-nya.
Ketika system syariah dan konvensional digabungkan, maka kesulitannya adalah  dalam  hal  Sumber  Daya  Manusianya  (SDM).  SDM  yang  benar-benar memahami  tentang  system  syariah  dalam  sebuah  perbankan  masih  relative sedikit, hal ini disebabkan karena system syariah itu sendiri masih terbilang baru di  Indonesia,  sehingga  SDM  yang  berkompeten  di  bidang  tersebut  juga  belum banyak. Dan sekarang ini, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta sedang berlomba-lomba menciptakan lulusan yang nantinya akan mengisi SDM di perbankan syariah.
Di samping karena sedikitnya SDM yang berkompeten di bidang perbankan syariah, perubahan mindset dari  konvensional ke syariah juga menjadi kendala. Terutama  bagi  perbankan  konvensional  yang  membuka  cabang  berupa  bank syariah, secara tidak langsung pegawai-pegawai yang berada di dalamnya juga berasal dari perbankan konvensional tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih untuk merubah mindset mereka, misalnya melalui pelatihan-pelatihan atau  seminar-seminar  tentang  system  syariah  dalam  perbankan.  Dengan demikian, bank syariah tidak hanya sekedar nama atau identik dengan pegawai yang berpakaian menutup aurat, namun mindset dari pegawai serta sistem yang ada di dalamnya juga benar-benar sesuai dengan syariat Islam.
Dengan regulasi yang memadai pada perbankan konvensional dan sistem- sistem  yang  baik  (prinsip  ekonomi  Islam)  pada  perbankan  syariah,  apabila keduanya digabungkan maka akan menghasilkan lembaga perbankan yang luar biasa.  Dengan  tidak  adanya  system  bunga  (sebagaimana  dalam  perbankan syariah), maka perbankan akan terhindar dari krisis moneter sebagaimana yang telah terjadi pada tahun 1997. Dan dengan adanya regulasi yang memadai, maka bank bebas bergerak mengembangkan usahanya, misalnya dengan cara membuat produk-produk baru dan lain sebagainya.
Dengan adanya percampuran sistem konvensional dan syariah, muncullah anggapan dari masyarakat bahwa, baik perbankan konvensional maupun syariah itu  sama  saja,  yang  membedakan  hanya  istilahnya  (namanya).  Selain  itu,  hal tersebut  juga  dapat  menurunkan  elektabilitas  perbankan  syariah  itu  sendiri karena  telah  dianggap  keluar  dari  koridor  syariah  Islam.  Kalangan  masyarakat yang faham akan hukum Islam (dalam hal ini riba ) juga akan meninggalkannya, karena menganggap percampuran ini merupakan percampuran baina al-haq wa al- bathil sehingga  kepercayaan  mereka  terhadap  system  syariah  dalam  perbankan pun hilang.

## C. Simpulan
Disini  penulis  bisa  menyimpulkan  Bahwa  Eklektisisme  hukum  perikatan nasional yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah percampuran antara system syariah  dan  system  konvensional  dalam  sebuah  lembaga  perbankan.  Baik perbankan  konvensional  maupun  perbankan  syariah  mempunyai  potensi  atau keunggulan,  kelemahan,  peluang  serta  ancaman  bagi  perkembangan  masing- masing.  Yang  kesemuanya  itu  saling  berhubungan  satu  sama  lain.  Persamaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat dilihat dari sisi akad perjanjiannya,  sedangkan  perbedaannya  dapat  dilihat  dari  berbagai  sisi,  yaitu system  yang  digunakan,  fungsinya,  serta  lembaga  penyelesai  sengketa. Percampuran system syariah dan konvensional dalam sebuah lembaga perbankan mempunyai sisi positif dan negative. Sisi positifnya dapat dilihat dari segi regulasi yang  mengaturnya  dan  juga  kemudahan  akses  dari  perbankan  itu  sendiri. Sedangkan  sisi  negatifnya  dapat  dilihat  pada  menurunnya  bahkan menghilangnya  kepercayaan  masyarakat  akan  system  syariah  yang  ada  pada sebuah  perbankan,  karena  dengan  dicampurnya  kedua  system  tersebut  maka perbankan konvensional dan syariah itu sama saja, hanya berbeda Namanya.

## Referensi:
Qodri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, Jakarta: TERAJU, 2004. Wikipedia: Ensiklopedia Bebas, Eklektisisme, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Eklektisisme, diakses pada tanggal 3 Mei 2016.
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010. Eka  Widia,  Risk  Sharing  vs  Risk  Transfer,  dalam  http://sebi- shariainsurance.blogspot.co.id/2013/04/risk-sharing-vs-risk- transfer_26.html?m=l, diakses pada tanggal 6 Mei 2016.
M.Sulhan  dan  Ely  Siswanto, Manajemen  Bank  Konvensional  dan  Syariah, Malang: UIN Malang Press, 2008.
Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997. Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam, Bandung: Mandar Maju,
2002.
Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2000.
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Abdur  Rahman  Adi  Saputera,  “Peny elesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Indonesia,” Nizham Journal of Islamic Studies, Vol.7, No.01, Juli 2019.
M.Syafi’i  Antonio,  dkk, Bank  Syariah,  Analisis  Kekuatan,  Peluang,  Kelemahan  dan Ancaman, Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
Evy  Septiana  dan  Nurul  Mahmuda h,  “Implementasi  Jual  Beli  Dalam  Perikatan Syari’ah  dan  Konvensional,” Tapis:  Jurnal  Penelitian  Ilmiah, Vol.2,  No.2, Desember 2016.