## PERAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEMBENTUKAN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGAWALAN, PEMERINTAH DAN PEMBAGUNAN DAERAH
Oleh: Mhd Taufiqurrahman Universitas Darma Agung
E-Mail : Mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This discussion dealt with The Role of the Attorney General of the Republic of Indonesia in the Formation and Implementation of the Duty of the Guards, Safeguards of Government and Regional Development Team (TP4D) . The problems of the study discussed in this research were what the legal arrangement of the Guards, Safeguards of Government and Regional Development  Team  (TP4D)  was  and  what  the  role  of  the  prosecutors  in  Guards, Safeguards  of  Government  and  Regional  Development  Team  (TP4D)  was.  The  research method used with the type of research used was empirical legal research. Empirical legal research  is  a  legal  research  method  that  functions  to  be  able  to  see  the  law  in  the  real sense and examine how the law works in a community environment. The specification of this research is descriptive, with the intention to describe the existing conditions by using scientific research methods and solving problems based on data and facts collected as they were at the  time the research was conducted. The conclusion in the discussion was that the President Instruction No. 1 of 2016 concerning the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects was not only addressed to the Ministers of the Work Cabinet, Cabinet Secretary, the Chief of the President Staff, the Heads of Non-Ministry Government Agencies, Governors and Regents / Mayors, but also instructed to the General Attorney  of the  Republic  of  Indonesia  and  the  Head  of  the  Indonesian  National  Police.  To  fight  the stigma  of  criminalizing  the  policy  that  made  the  bureaucratic  officials  and  businessmen afraid  and  hesitant  in  making  decisions  on  accelerating  the  development  and  the strategies of national development programs, the Guards, Safeguards of Government and Regional  Development  Team  (TP4D)  was  formed  based  on  the  decision  of  the  Attorney General  of  the  Republic  of  Indonesia  No.  KEP-152  /  A  /  JA  /  10/2015  dated  October  1, 2015 concerning the establishment of the Guards, Safeguards of Government and Regional Development Team (TP4D) of the Republic of Indonesia which have the duties: to guard, secure  and  support  the  success  of  the  running  of  the  government  and  development through  prevention  /  preventive  and  persuasive  efforts  in  the  jurisdiction  of  the Prosecutor's  Office.  While  it  was  expected  that  the  budget  absorption  was  running normally  for  the  benefit  of  the  programs  of  national  development.  It  was  expected  that resolutions  of  the  existing  problems  with  policies  and  officials  will  use  the  Government Administration  process  in  accordance  with  the  provisions  of  Law  No.  30  of  2014 concerning Government Administration,
Keywords:  Guards,  Safeguards  of  Government  and  Regional  Development  Team  (TP4D), General Attorney Office,
1. PENDAHULUAN
Salah  satu  tindak pidana  yang fenomenal  adalah  tindak  pidana korupsi.  Dampak  negatif  yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  ini dapat  menyentuh  berbagai  bidang
kehidupan. Tindak pidana korupsi di
Indonesia  sudah  semakin  meluas dan  tidak  terkendali  dikalangan masyarakat  Indonesia  yang  akan membawa  bencana  pada  kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya  kasus  tindak  pidana korupsi  merupakan  masalah  yang sangat  serius,  karena  tindak  pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas  dan  kemanan  negara  dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan 128ersua dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat  pula  merusak  nilai-niai demokrasi  serta  moralitas  bangsa karena korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Menyadari kompleksnya permasalahan  korupsi  di  tengah- tengah krisis multidimensional serta ancaman  nyata  yang  pasti  akan terjadi,  maka  tindak  pidana  korupsi dikategorikan  sebagai  salah  satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang pada saat ini dipandang lebih  berbahaya  bagi  masa  depan suatu  bangsa  dibanding  kejahatan luar biasa lainya seperti penyalahgunanaan  narkotika  dan terorisme.  Selain  itu  dalam  dunia internasional  korupsi  dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ( Crimes Against Humanity ), dengan demikian penanggulangan korupsi harus dilakukan  dengan  aspek  yuridis yang  luar  biasa  ( Extra  Ordinary Enforcement ) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula ( Extra Ordinary Measures ). Salah  satu  tipe  korupsi  yang bersumbangsi besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan,  Tipe  ini  tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001  Tentang  Perubahan  Atas  UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Pada  saat  ini  penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya  tindak  pidana  korupsi paling banyak terjadi karena pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan/kedudukan  strategis  dalam 128ersua pemerintahan dan kenegaraan  yang  berada  di  ibukota Negara  ,  namun,  tipe  korupsi  ini telah  menjalar  hingga  ke  pelosok- pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat  daerah.  Bahkan yang  lebih  memprihatinkan  yakni bahwa  korupsi  tipe  ini  telah merambah  hingga  ke  tataran  desa yakni  pemerintahan  desa  yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan  bagian  yang  penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme, maka  Presiden  RI  Joko  Widodo membuat  agenda  prioritas  dalam menjalankan  roda  pemerintahan yang  tercantum  di  dalam  9  (128 ersuasi)  Agenda  Prioritas  yang disebut dengan Nawa Cita. Sebagai  tindak  lanjut  dari  9 (128ersuasi) Agenda Prioritas Nawa Cita,  maka  Presiden  mengeluarkan Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun 2015  tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 pada  tanggal  6  Mei  2015.  Instruksi Presiden  Nomor  7  Tahun  2015 tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dimaksudkan  untuk  meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak
pidana korupsi di instansi pemerintahan  yang  perlu  didukung dan  dilaksanakan  secara  terencana dan  sungguh-sungguh  sehingga kegiatan  pencegahan  korupsi  yang dilakukan  oleh  Kejaksaan  Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal. Dari adanya Instruksi Presiden  Nomor  7  Tahun  2015  ini, maka  Kejaksaan  Republik  Indonesia memandang  perlu  memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan  terkait  dalam  hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional. Di  samping  itu,  Kejaksaan  Republik Indonesia  sebagai  lembaga  penegak hukum  berperan  dalam  mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan  dan  pengamanan,  baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan  maupun  pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Melihat  hal  tersebut,  maka Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan  Keputusan  Jaksa Agung  Republik  Indonesia  Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam  rangka  melaksanakan Keputusan  Jaksa  Agung  Republik Indonesia Nomor: KEP- 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), maka Kejaksaan  Republik  Indonesia  juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik  Indonesia  Nomor:  INS- 001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas  Tim  Pengawal,  Pengaman Pemerintahan  dan  Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D). 2. METODE PELAKSANAAN 1. Pendekatan Penelitian Dalam  penelitian  ini,  jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris  adalah  suatu  metode penelitian hukum yang berfungsi  untuk  dapat  melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti  bagaimana  bekerjanya hukum  di  suatu  lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. 2. Spesifikasi penelitian Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan  data  dan  fakta yang  terkumpul  sebagaimana adanya  pada  saat  penelitian  ini dilakukan.
3. Jenis dan Sumber Data 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat  yaitu  berupa peraturan perundang- undangan. 2) Bahan  hukum  sekunder, yaitu  bahan  hukum  yang memberikan penjelasan bahan  hukum  primer  yang terdiri dari: literature, makalah,  jurnal,  artikel, internet dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. 3) Bahan  hukum  tertier,  yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan bagi  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder  seperti  kamus dan ensiklopedia. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  garis  besar  yang  menjadi rumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana  pengaturan  hukum Tim    Pengawal,  Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah  (TP4D) ? 2. Bagaimana  Peran  Kejaksaan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) ? 3. HASIL DAN PEMBAHASAN A.  Pengaturan  Hukum  Tim  Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Fenomena akan rendahnya penyerapan anggaran dan perlambatan  pertumbuhan  ekonomi, yang  antara  lain  melatarbelakangi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pertemuan dengan seluruh  Gubernur,  Kepala  Kejaksaan Tinggi  (Kajati)  dan  Kepala  Kepolisian Daerah  (Kapolda)  dalam  rapat koordinais  di  Istana  Bogor,  pada tanggal  24  Agustus  2015.  Dalam kesempatan  itu,  Presiden  Joko Widodo  mengingatkan  semua  jajaran pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi akan terjadinya perlambatan ekonomi, termasuk permasalahan  pada  serapan  dan belanja  anggaran,  baik  APBN,  APBD Provinsi,  Kota/Kabupaten,  maupun BUMN. Setidaknya ada beberapa susbtansi  instruksi  Presiden  yang dialamatkan  ke  aparat  penegak hukum, antara lain: 1. Aparat  penegak  hukum  untuk tidak mudah memidanakan kebijakan  yang  diambil  oleh pejabat  negara  dan  pejabat daerah  supaya program-program pembangunan tidak terhambat 2. Aparat  penegak  hukum  tidak boleh  langsung  menindaklanjuti hasil  audit  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila terdapat  temuan  BPK,  maka diberikan  waktu  selama  60  hari untuk  melakukan  klarifikasi  dan tindak  lanjut  oleh  para  kepala kementerian atau gubernur, bupati/walikota.  Oleh  karena  itu, aparat  penegak  hukum  tidak boleh  mengintervensi  dalam proses klarifikasi itu 3. Penyeragaman  pandangan  dan persepsi  antara  penegak  hukum dengan  auditor  (BPK  dan  BPKP) tentang  kerugian  negara  dan potensi  kerugian  negara.  Dalam hal  ini,  kerugian  negara  harus benar-benar  jelas  dan  kongkrit berupa  penyimpangan  anggaran APBN/APBD yang digunakan untuk  kepentingan  pribadi  atau pihak-pihak tertentu yang bertentangan dengan hukum Nampaknya percepatan pembangunan  sebagimana  yang dicanangkan pemerintah, tidak berjalan  sesuai  dengan  harapan. Masih  banyak  dijumpai  berbagai kendala dalam pelaksanaan pembangunan  infrastruktur  dan proyek-proyek  strategis  lainnya, baik dalam tahap penyiapan, pengadaan  dan  pendanaan  proyek, pelaksanaan  pembangunan  fisik, pengawasan dan pengendalian, termasuk berbagai persoalan hukum. Dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan,  kemudian  Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 mengeluarkan instruksi Presiden  No.  1  Tahun  2016  tentang Percepatan  Pelaksanaan  Proyek Strategis  Nasional.  Inpres  I  tahun 2016 tersebut tidak hanya ditujukan kepada  para  Mentri  Kabinet  Kerja,
Sekretaris  Kabinet,  Kepala  Staf Kepresidenan, para Kepala Lembaga Pemerintah  Non  Kementerian,  para
Gubernur dan para Bupati/Walikota, melainkan juga dinstruksikan kepada  Jaksa  Agung  Republik Indonesia  dan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang menjadi instruksi
Presiden  kepada  Jaksa  Agung  dan Kapolri dalam Inpres 1 Tahun 2016 adalah, 1. Mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai ketentuan Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan  penyidikan  atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang  dalam  pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 2. Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima  oleh  Kejaksaan  Agung Republik Indonesia atau Kepolisian  Negara  Republik Indonesia mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah untuk dilakukan  pemeriksaan  dan tindak  lanjut  penyelesaian  atas laporan  masyarakat,  termasuk dalam  hal  diperlukan  adanya pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 3. Melakukan  pemeriksaan  atas hasil  audit  Aparat  Pengawasan Intern  Pemerintah  mengenai temuan  tindak  pidana  yang bukan bersifat 131ersuasive131ive yang disampaikan  oleh  pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan  pemeriksaan  atas hasil  audit  Aparat  Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada angka 3, dengan berdasarkan: a. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; b. Alasan yang objektif; c. Tidak  menimbulkan  konflik kepentingan; dan d. dilakukan  dengan  iktikad baik. 5. Tidak mempublikasikan pemeriksaan  secara  luas  kepada masyarakat  sebelum  tahapan penyidikan. 6. Menggunakan  pendapat  dan/atau penjelasan/keterangan  ahli  dari kementerian/lembaga yang berwenang  sebagai  tafsir  resmi dari peraturan perundang- undangan terkait. 7. Menyusun  peraturan  internal mengenai  tata  cara  (Standar Operasional  dan  Prosedur/SOP) penanganan  laporan  masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan  Proyek  Strategis Nasional sebagai dasar pelaksanaan  tugas  di  masing- masing  jajaran  unit  instansi 131ersuasi. 8. Memberikan pendampingan/pertimbangan hukum  yang  diperlukan  dalam percepatan  pelaksanaan  proyek strategis nasional. 9. Melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap  jajaran dibawahnya  dan  memberikan tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran. Poin  terpenting  yang  patut dicatat  dalam  Inpres  1  Tahun  2016 terkait  dengan  penegakan  hukum agar mendahulukan proses Administrasi  Pemerintahan  dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian atas laporan penyalahgunaan  wewenang  dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.  Ini  menunjukkan  bahwa melalui  Inpres  No.  1  Tahun  2016, Presiden  menginginkan  agar  proses
penegakan hukum ditempatkan sebagai ultimum  remeddium ,  setelah upaya-upaya pencegahan dan tindakan administrasi dilakukan. Keinginan  Presiden  untuk mengedepankan  proses  administrasi, terlihat  pula  dari  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  (Perpres)  Nomor 3  Tahun  2016  tentang  Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Secara jelas ketentuan Pasal 31 ayat (1) Pepres No. 3 Tahun 2016 menyebutkan: Dalam  hal  terdapat  laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan kementrian/lembaga,  gubernur  atau bupati/walikota  sebagai  pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan  Agung  atau    Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  mengenai penyimpangan  atau  penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan  dengan  mendahulukan proses  administrasi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundangan  di bidang administrasi pemerintahan. Terhadap laporan atau pengaduan masyarakat yang disampaikan  kepada  aparat  penegak hukum,  terlebih  dahulu  Kejaksaan dan  Polri  menyampaikan  kepada pimpinan kementrian/lembaga, gubernur  atau  bupati/walikota  untuk dilakukan pemeriksaan. Jangka waktu tindak  lanjut  penyelesaian  atas laporan  atau  pengaduan  masyarakat itu selama 5 (lima) hari, sejak laporan masyarakat diterimanya. Setelah dilakukannya pemeriksaan  awal  dan  ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, maka pimpinan kementrian/lembaga,  gubernur  atau bupati/walikota  meminta  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.  Adapun  wujud  dari  hasil pemeriksaan APIP dapat berupa :
a. Kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan  kerugian  Negara, yang  penyelesaiannya  dilakukan melalui peyempurnaan administrasi  paling  lama  10 (sepuluh)  hari  kerja  sejak  hasil pemeriksaan APIP disampaikan; b. Kesalahan administrasi yang menimbulkan  kerugian  negara, yang  penyelesaiannya  dilakukan melalui penyempurnaan administrasi  dan  pengembalian kerugian  negara  paling  lama  10 (sepuluh)  hari  kerja  sejak  hasil pemeriksaan  APIP  disampaikan  ; atau c. Tindak  pidana  yang  bukan bersifat 132Admnistratif Terhadap hasil pemeriksaan APIP berupa tindak pidana yang bukan bersifat 132Administratif, pimpinan  kementrian/lembaga, gubernur  atau  bupati/walikota dalam  jangka  waktu  paling  lama 5(lima)  hari  kerja  menyampaikan kepada  Kejaksaan  Agung  atau Polri. Ketentuan  Perpres  Nomor  3 tahun  2016  tersebut,  telah mempertegas  posisi  APIP  sebagai garda  terdepan  sekaligus  filter dalam  menindaklanjuti  laporan atau pengaduan masyarakat. Kejaksaan  dan  Polri  baru  dapat melakukan penyelidikan/penyidikan  apabila hasil pemeriksaan APIP merupkan tindak pidana. Mencermati ketentuan normative  dalam  Perpres  Nomor 3 Tahun 2016, setidaknya terdapat  226  (duaratus  duapuluh enam)  proyek  strategis  nasional yang  tidak  dapat  ditindaklanjuti langsung  oleh  aparat  penegak hukum  ketika  adanya  laporan atau pengaduan masyarakat. Proyek-proyek  strategis  nasional itu  tersebar  di  berbagai  daerah, yang  terbagi  dalam  24  (duapuluh empat) sector yaitu:
1. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol; 2. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol; 3. Proyek Pembangunan Infrastruktur  Sarana  Dan  Pra- Sarana Kereta Api Antar Kota; 4. Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota; 5. Proyek  Revitalisasi  Bandar Udara; 6. Proyek  Pembanguna  Bandar Udara Baru; 7. Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya; 8. Peroyek Pembaunan Pelabuhan Baru Dan Pengembangan Kapasitas; 9. Program 1 Juta Rumah; 10. Proyek  Pembangunan  Kilang Minyak; 11. Proyek Pia Gas/Terminal Lpg;
12. Proyek  Infrastruktur  Energi Asal Sampah; 13. Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum; 14. Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal; 15. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir; 16. Proyek  Pembangunan  Pos Lintas  Batas  Negara  Dan Sarana Penunjang; 17. Proyek Bendungan; 18. Program Peningkatan Jangkauan Broadband 19. Proyek  Infrastruktur  Iptek Strategis Lainnya; 20. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus 21. Pariwisata 22. Proyek Pembangunan Smelter 23. Proyek Pertanian Dan Kelautan 24. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Keinginan  pemerintah  untuk mengedepankan aspek 133Administratif,  juga  terlihat jelas  dari  instruksi  Presiden  yang ditujukan kepada Jaksa Agung dan Kapolri agar “mendahulukan proses administrasi peemrintahan sesuai  ketentuan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang administrasi Pemerintahan sebelum  melakukan  penyidikan atas  laporan  masyarakat  yang menyangkut penyalahgunaan wewenang  dalam  pelaksanaan “Proyek Srategis Nasional”. Setelah mendengar paparan Jaksa Agung dan Kapolri, serta mendengarkan saran Wakil Presiden, kemudian Presiden Joko Widodo  memerintahkan  agar Kajati dan Kapolda menyampaikan  jajaran  Kepala Kejaksaan  Negeri  (Kajari)  dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) beberapa poin penting yang  telah  disampaikan  di  Istana Kepresidenan  Bogor  pada  tahun 2015, yaitu: a. Kebijakan  atau  diskresi  jangan dipidanakan; b. Tindakan administrasi pemerintah jangan dipidanakan; c. Kerugian  negara  harus  konkrit, tidak  dicari-cari  dan  tidak diada-adakan; d. Untuk kerugian yang dinyatakan  BPK,  maka  masih diberikan  waktu  60  hari. Seluruh  jajaran  pemerintahan agar  menghormati  aturan  main ini; e. Tidak diekspos ke media secara besar-besaran,  sebelum  ada penuntutan. Melihat  kondisi  seperti  itu, Presiden  mengingatkan  bahwa tugas  Kajati  dan  Kapolda  adalah mengawal  pembangunan.  Apabila ketahuan  jelas  mencuri,  apalagi tertangkap dalam Operasi Tangkap  Tangan  (OTT)  maka
penegak  hukum  dapat    langsung memprosesnya  dan  tidak  ada ampun  kasus  seperti  itu.  Namun untuk  yang  sifatnya  kebijakan agar jangan dicaarai-cari kesalahannya, karena akan mrnyebabkan semua pihak ketakutan. Tugas  pemerintah  adalah memperbaiki 134sistem dan apabila  ada  Bupati  atau  walikota yang  terlihat  akan  melakukan kesalahan,  untuk  segera  ditegur. Jangan  dibiarkan  kesalahannya sampai  rampung,  baru  kemudian ditangkap.  Tindakan  seperti  ini tidak  akan  memperbaiki  system yang  ada  seperti  ini  tidak  akan memperbaiki  system  yang  ada saat  ini,  sehingga  aparat  penegak hukum  jangan  hanya  berorientasi pada  mengejar  target  kasus,  baik perbulan  maupun  per  tahun. Presiden meminta untuk membangun  sebuah  penegakan hukum  yang  menjamin  kepastian hukum  dan  memenuhi  rasa keadilan,  karena  itulah  yang diperlakukan investor dalam melakukan investasinya di Indonesia. Dalam  hal  ini,  Presiden memerintahkan  Jaksa  Agung  dan Kapolri untuk merubah 134ersuasi  yang  tidak  mencari- cari  kasus  atau  perkara.    Proses penegakan hukum agar didasarkan pada  bukti-bukti  yang kuat,  sehingga  tidak  ada  lagi kriminalisasi. Mencermati political  will pemerintah dan terjadinya pergeseran  paradigma  penegakan hukum,  memperlihatkan  akan semakin pentingnya aspek pencegahan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan.  Sudah  saatnya untuk menjadikan aparat penegak hukum sebagai mitra administrator pemerintahan, sehingga  menjadi  tidak  relevan lagi ketika menempatkan keduanya  secara  diametral  dan saling berhadapan. Oleh karenanya, hukum harus diproyeksikan sebagai pendukung pelaksanaan  pembangunan  dan aktivitas  perekonomian  lainnya untuk  kesejahteraan  manusia seutuhnya. B. Peran  Kejaksaan  Agung  Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan  dan  Pembangunan Daerah (TP4D) Secara  tegas political  will pemerintah  dalam  penegakan hukum  disampaikan  Presiden
Joko  Widodo,  ketika  memberikan sambutan  pada  Hari  Bhakti Adhyaksa  (HBA)  tanggal  22  Juli 2015  maupun  pertemuan  antara Presiden  dan  seluruh  pimpinan kabinetnya  di  Bogor  tanggal  25 Agustus  2015.  Pada  HBA  Tahun 2015,  Presiden  Joko  Widodo meminta  Jaksa  Agung  untuk melakukan  penegakan  hukum tepat dan efektif guna mendukung program  pembangunan  nasional. Menurutnya, pemberantasan korupsi,  penegakan  hukum  harus diletakkan pro rakyat dan mendukung program pembangunan nasional. Kejaksaan setidaknya dapat membantu birokrasi  dalam  mengembangkan inovasi  dan  kreativitas  dalam pembangunan.  Jangan  sampai upaya  pemberantasan  korupsi dan  penegakan  hukum  membuat pemerintah  daerah  dan  pelaku bisnis  tidak  berani  berinovasi. Pimpinan kejaksaan harus mendampingin pejabat pemerintahan  untuk  akselerasi pembangunan nasional. Menindaklanjuti amanat Presiden  tersebut,  selanjutnya Jaksa  Agung  mengambil  langkah- langkah  strategis  sebagai  upaya untuk menyelaraskan antara
penegakkan hukum dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam berbagai kesempatan, Jaksa Agung senantiasa  memandang  bahwa suksesnya pembangunan nasional bukanlah hanya menjadi tanggungjawab dari para pelaksana  pekerjaan  saja,  namun harus juga didukung oleh lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan. Sikap dan pandangan  Jaksa  Agung  tersebut sejatinya  merupakan  refleksi  dari amanat  regulasi  sebagaimana yang ditegaskan dalam Penjelasan Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2014  tentang  Kejaksaan  RI. Intisari  dari  amanat  regulasi  itu, mengharuskan  Kejaksaan  untuk terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, dengan turut menciptakan kondisi yang mendukung  dan  mengamankan pelaksanaan pembangunan dalam rangka  mewujudkan  masyarakat adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila. Dalam rangka menyelaraskan antar aparat penegak hukum dengan pelaksana pembangunan  ditandai  dengan dikeluarkannya  Keputusan  Jaksa Agung RI No. KEP- 152/A/JA/10/2015  tanggal  1 Oktober 2015 tentang Pembentukan  Tim  Pengawal  dan Pengaman  Pemerintahan  dan Pembangunan  (TP4).  Gagasan pembentukan  TP4  merupakan jawaban  atas  keprihatinan  Jaksa Agung, terhadap adanya pandangan  pihak-pihak  tertentu yang memandang Kejaksaan bukan  sebagai  mitra  dan  partner, melainkan sebagai  musuh  dan  penghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Adapun yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Keputusan  Jaksa  Agung  No.  KEP- 152/A/JA/10/2015  tanggal  1 Oktober 2015, yaitu: a. Inpres  No.  7  Tahun  2015 tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  yang  antara  lain mengedepankan pentingnya upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintah. b. Pidato  Presiden  RI  pada  Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2015, yang menekankan pemberantasan korupsi danpenegakan  hukum  harus diletakkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan  yang  berkenaan dengan  itu,  Kejaksaan  Republik Indonesia  perlu  memberikan pendampingan  kepada  pejabat pemerintah  terkait  dalam  hal akselerasi  pembangunan  dan program-program strategis pembangunan nasional; c. Kejaksaan  Republik  Indonesia sebagai lembaga penegak hukum  berperan  mendukung keberhasilan  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  di  pusat  maupu daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan,  termasuk  dalam upaya  mencegah  timbulnya penyimpangan  dan  kerugian Negara; Salah satu landasan yuridis dikeluarkannya  Kepja  No.  152 Tahun 2015 adalah Undang-Undang No.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan. Tugas dan fungsi TP4 sebagaimana  tertuang  di  dalam Keputusan  Jaksa  Agung  No.  KEP- 152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yaitu:
a. Mengawal,  mengamankan  dan mendukung keberhasilan jalannya  pemerintahan  dan pembangunan  melalui  upaya- upaya  pencegahaan  /preventif dan  persuasif  di  tingkat  pusat dan  daerah  sesuai  wilayah hukum penugasan  masing- masing dengan cara: 1. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terakit materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan  barang  dan  jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara. 2. Melakukan  diskusi  atau pemabahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi  dalam  penyerapan anggaran  dan  pelaksanaan pembangunan; 3. Memberikan penerangan dan  penyuluhan  hukum, baik  atas  inisiatif  TP4 maupun  atas  permintaan pihak-pihak yang memerlukan,  yang  tempat dan  waktu  pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan  dan  sesuai kebutuhan; b. Dapat memberikan pendampingan  hukum  dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa: 1. Pembahasan  hukum  dari sisi  penerapan  regulasi, peraturan perundang- undangan,  mekanisme  dan prosedur  dengan  pejabat pengelola  anggaran  atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; 2. Pendapat  hukum  dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan  dan  pengadaan barang/jasa, baik atas inisiatif  TP4  maupun  atas permintaan  instansi  dan pihak-pihak yang memerlukan; c. Melakukan koordinasi di tingkat  pusat  dengan  Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah untuk  mencegah  terjadinya penyimpangan  yang  berpotensi menghambat, menggagalkan dan  menimbulkan  kerugian Negara; d. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan  pekerjaan  dan program pembangunan; e. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan  bukti  permulaan yang  cukup  setealah  dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan  melawan  hukum, penyalahgunaan wewenang dan/atau  perbuatan  lainnya yang  menimbulkan  kerugian keuangan Negara Dalam  rangka  melaksanakan Kepja  No.  152  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  TP4, Jaksa Agung memandang perlunya  memberikan  instruksi kepada  para  Jaksa  Agung  Muda dan Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan  Tinggi  dan  Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia,  khususnya  untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  nasional  di pusat  dan  daerah.  Instruksi Jaksa Agung RI Nomor:
001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan  dan  Pelaksanaan Tugas  Tim  Pengawal  dan Pengaman  Pemerintahan  dan Pembangunan Pusat dan Daerah  Kejaksaan  Republik Indonesia memerintahkan kepada: 1. Jaksa  Agung  Muda  Intelijen, Jaksa  Agung  Muda  Tindak Pidana  Khusus  dan  Jaksa Agung  Muda  Perdata  dan Tata Usaha Negara untuk : a. Bertindak sebagai pengarah dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P); b. Menugaskan personil pada  jajarannya  untuk menjadi anggota  TP4P; c. Apabila dipandang perlu,  dapat  menambah keanggotaan Sub Tim. 2. Kepala  Badan  Pendidikan dan Pelatihan segera menyelenggarakan pendidikan  dan  pelatihan bagi  para  jaksa  terutama dari bidang Intelijen, Bidang Tindak  Pidana  Khusus  dan Bidang  Perdata  dan  Tata Usaha  Negara  yang  akan atau  sedang  ditugaskan sebagai anggota TP4P maupun TP4D, agar keagiatan  pengawalan  dan pengamanan kegiatan pembangunan dapat berlangsung  efektif  dan optimal. 3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi untuk : a. Bertindak sebagai pengarah dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal dan
Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan  Daerah (TP4D) di tingkat Provinsi; b. Menugaskan personil pada  jajarannya  untuk menjadi  anggota  TP4D di tingkat Provinsi; c. Apabila dipandang perlu,  dapat  menambah keanggotaan Sub Tim; 4. Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk: a. Bertindak sebagai pengarah dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan  Daerah (TP4D) di tingkat kabupaten/kota; b. Menugaskan personil pada  jajarannya  untuk menjadi  anggota  TP4D di tingkat kabupaten/kota; c. Apabila dipandang perlu,  dapat  menambah keanggotaan Sub Tim; Mencermati ketentuan sebagaimana  diatur  Kepja  No.  152 Tahun 2015 maupun Insja No. 001 Tahun  2015,  maka  sejatinya pembentukan  TP4P/D  merupakan pengejawantahan  dari  tugas  dan wewenang  Kejaksaan  di  bidang ketertiban/ dan ketentraman umum.  Pasal  30  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan: Dalam  bidang  ketertiban  dan ketentraman  umum,  Kejaksaan turut meyelenggarakan keagiatan : a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ; b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengawasan peredaran barang cetakan; d. Pengawasan kepercayaan yang  dapat  membahayakan masyarakat dan Negara; e. Pencegahan  penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f. Penelitian dan pengenmbangan hukum serta statistik criminal. Lebih  lanjut  ketentuan  Pasal  34 Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan  pertimbangan  dalam bidang  hukum  kepada  instansi pemerintah lainnya. Pada sisi yang lain, sesungguhnya  tugas  dan  fungsi TP4P/D merupakan pengembangan  dari  tugas  dan fungsi  Kejaksaan  yang  sudah  ada selama  ini,  khususnya  tugas  dan fungsi  di  Bidang  Intelijen  serta Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha (Datun). Tugas dan fungsi Intelijen Kejaksaan meliputi kegiatan Intelijen Penyelidikan (Lid), Pengamanan (Pam) dan Penggalangan (Gal) untuk melakukan  pencegahan  tindak pidana untuk mendukung penegakan  hukum  baik  preventif maupun  represif.  Salah  satu  tugas dan  fungsi  Intelijen  yang  relevan dengan  TP4P/D,  meliputi  kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum pada kelompok masyarakat atau lembaga lainnya yang dilakasanakan  oleh  Kejaksaan Tinggi,  Kejaksaan  Negeri  dan Cabang Kejaksaan Negeri. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang  Kejaksaan,  bahwa di  bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha Negara  Kejaksaan  dengan  kuasa khusus  dapat  bertindak  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan  untuk dan  atas  nama  negara  atau pemerintah. Adapun ruang lingkup
bidang  Datun  meliputi  :  bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan  hukum  dan  tindakan hukum lain. Berdasarkan pemahaman tersebut  di  atas,  maka  sejatinya tugas dan fungsi TP4P/D merupakan  implementasi  dari kewenangan yang dimiliki kejaksaan  dengan  karakteristik khas.  Kekhasan  TP4P/D  itu, setidaknya  terlihat  dari  2  (dua) karakteristik  utamanya    baik dilihat  dari  struktur  tim  maupun tugas dan fungsinya. Pertama,  adanya  sinergitas dan  keterpaduan  dari  ketiga bidang  teknis  Kejaksaan,  yaitu bidang Intelijen, Datun dan bidang Pidsus. Keterpaduan dan sinergitas tersebut,  nampak jelas  dari struktur  dan  keanggotaan  TP4 yang  bersifat  ex  officio  dari  para pejabat struktural. Keanggotaan  TP4P    terdiri dari: Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung  Muda  Bidang  Intelijen (Ketua),  Direktur  Pemulihan  dan Perlindungan  Hak  (PPH)  pada Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Perdata dan  Tata  Usaha  Negara  (Wakil Ketua),  Koordinator  pada  Jaksa Agung  Muda  Bidang  Intelijen (Sekretaris),  dengan  keanggotaan meliputi Jaksa pada Bidang Intelijen,  Jaksa  pada  Bidang Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara dan  Jaksa  pada  Bidang  Tindak Pidana Khusus. Adapun  keanggotaan  TP4D tingkat  Provinsi,  dimana  Asisten Bidang  Intelijen  pada  Kejaksaan Tinggi  (Ketua),  Asisten  Bidang Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara pada  Kejaksaan  Tinggi  (Wakil Ketua),  Kepala  Seksi  Pengamanan Pembangunan Strategis pada Asisten Bidang Intelijen (Sekretaris),  dengan  keanggotaan meliputi Jaksa pada Bidang Intelijen,  Jaksa  pada  Bidang
Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara dan  Jaksa  pada  Bidang  Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi. Keanggotaan  TP4D  Tingkat Kabupaten/Kotamadya meliputi Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan  Negeri  (Ketua),  Kepala Seksi  Perdata  dan  Tata  Usaha Negara  pada  Kejaksaan  Negeri (Wakil Ketua), dengan keanggotaan  meliputi  Jaksa  pada Bidang Intelijen, Jaksa pada Bidang Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara dan  Jaksa  pada  Bidang  Tindak Pidana  Khusus  di  Kejaksaan Negeri. Kedua,  adanya  perluasan dari  tugas  dan  fungsi  yang memungkinkan  Kejaksaan  secara menyeluruh melakukan pendampingan dalam keagiatan/proyek  pembangunan. Totalitas  bentuk  pendampingan dari  TP4  mulai  perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemanfaatan  hasil  pembangunan, termasuk  dalam  upaya  mencegah timbulnya  penyimpangan dan kerugian  negara  Berbeda  halnya dengan pendampingan yang dilakukan  bidang  Datun  memlaui Memmorandum  of  Understanding (MoU)  dan  Surat  Kuasa  Khusus,
biasanya  terbatas  sampai  pada penandatangan  kontrak  dan  Surat Perintah Kerja (SPK). Begitupula  halnya  dengan perluasan  fungsi  bidang  Intelijen, yang  tidak  saja  terbatas  pada program penyuluhan dan penerangan hukum secara konvensional.  Melalui  TP4P/D, bidang Intelijen menjalan fungsinya  yang  secara  proaktif mealkukan  pembahasan  hukum dari  sisi  penerapan  regulasi, termasuk meakanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran  atas  permasalahan  yang dihadapi  dalam  hal  penyerapan anggaran. Bentuk  totalitas  dari  TP4 juga  terlihat  dari  keterlibatan ketiga  bidang  teknis  (bidang Intelijen, bidang Datun dan bidang Pidsus),  yaitu  bersatu  padu melakukan  pendampingan  dan pengawalan terhadap suatu kegiatan/proyek pembangunan. Keterlibatan  ketiga  bidang  teknis Kejaksaan  menjadikan  adanya kesinambungan  antara  preventif, preemtif,  edukatif,  persuasif  dan apabila  memungkinkan  melalui pendekatan represif sebagai langkah terakhir. Totalitas  dan  keterpaduan antar  ketiga  bidang  teknis  dalam wadah TP4P/D tersebut menjadikan  tidak  alasan  lagi  bagi pelaksana  kegiatan/proyek  untuk takut  melaksanakan  program- program  pembangunan.  Tidak relevan  pula  apabila  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masih mengkhawatirkan untuk  menyerap  anggaran  yang telah direncanakan dan deprogramkan  dalam  Daftar  Isian Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA). Oleh  karenanya  tidak  heran, apabila banyak instansi pemerintah,  kementrian/lembaga dan BUMN/BUMD yang memanfaatkan  TP4P/D  ketika melakukan kegiatan proyek pembangunan.

## 4   KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Dalam  Pengaturan  Hukum  Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan  dan  Pembangunan Daerah  (TP4D) Kejaksaan RI dapat membantu birokrasi dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas  dalam  pembangunan Nasional.  Pemberantasan  korupsi dalam Penegakan Hukum Kejaksaan  harus  mendampingin
pejabat pemerintahan untuk akselerasi pembangunan nasional. 2.  Peran  Kejaksaan  Tim  Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan  Daerah  (TP4D) Penjelasan  Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI.  Kejaksaan  terlibat  sepenuhnya dalam proses pembangunan, dengan  turut  menciptakan  kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur berdasarkan Pancasila.

## B. Saran
1. Diharapkan Upaya-upaya pencegahan  dan  tindakan administrasi dilakukan didalam  bagian  penegakan hukum. 2.  Diharapkan pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah TP4P/D merupakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang ketertiban/ dan ketentraman  umum  dapat terlaksana 5   DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Dewa, Muh. Jufri, Hukum Administrasi  Negara  Dalam Perspektif Pelayanan  Publik ,  Unhalu Press, Kendari, 2011. Hamdi, Muchlis, Otonomi Daerah  dan  Pembangunan Wilayah Perbatasan , Sambas, Kalimantan Barat, 2005. Mulyana, Asep N. Dimesi Koruptif  Kebijakan  (Pejabat) Publik , Madju, Medan, 2016. Simamora, Sogar. Hukum Kontrak:  Kontrak  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesiam , Wins  &  Partners Law Firm dan LbJ, Surabaya, 2013. Yahya  ,  Marzuki  dan  Endah  Fitri Susanti . Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah . Laskar  Aksara, Jakarta, 2012. B. Perundang-undangan Instruksi  Presiden  Nomor  7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan  Korupsi Tahun 2015 Undang  -  Undang  Republik Indonesia  No.  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun  2010  jo  Peraturan  Jaksa Agung Nomor  009/A/JA/01/2011 tanggal  24  Januari  2011  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan  RI.Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 . Instruksi  Jaksa  Agung  Nomor: INS-001/A/JA/10/2015  tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan  Pusat  (TP4P) dan Daerah (TP4D). Keputusan  Jaksa  Agung  Republik Indonesia Nomor: KEP152/A/JA/10/ 2015 tentang Pembentukan  Tim  Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Lampiran Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional . C. Sumber Lain https://www.neliti.com/id/public ations/147271/tinjauan-yuridis- tentang- delik-berlanjut-dalam- perkara-tindak-pidana-korupsi http://kejaksaan.go.id Jaksa Agung  dan  Kajati  Hadiri Pertemuan dengan Presiden di Istana Bogor . Sambutan  Jaksa  Agung  RI  pada Pembukaan  Rapat  Kerja  Teknis Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana  Khusus  Tahun  2016, Sasana Andrawina Kejaksaan Agung Ri, Jakarta, 21 Sepetember 2016. Risalah Pengarahan  Presiden Kepada Seluruh Kepala Kepolisian  Daerah  (Kapolda) dan  Kepala  Kejaksaan  Tinggi (Kajati)