Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2020
Perbandingan Kredit Macet UMKM pada Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia https://doi.org/10.35457/xxx
Tersedia online di https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/akuntabilitas
https://doi.org/10.35457/xxx

## PERBANDINGAN KREDIT MACET UMKM PADA BANK PERSERO DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA
Risna Kartika 1 , Retno Dyah Pekerti 2 , Elin Herlina 3 , Marlina Nur Lestari 4
1,2,3,4 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh
1 risnakartika@gmail.com
ABSTRAK
Kata kunci:
Kredit_macet UMKM Bank_Persero BPD Salah satu kredit produktif yang gencar di promosikan di Indonesia ialah kredit  untuk  UMKM.  Hal  ini  tak  luput  dari  dukungan  pemerintah, terlihat  dari  fasilitas  kredit  UMKM  yang  disalurkan  dari  pihak  bank pemerintah  baik  Bank  Persero  maupun  BPD,  berdasarkan  data  dari tahun  2015  sampai  dengan 2019  kredit  UMKM  yang  disalurkan  kedua pihak  bank  tumbuh  baik meskipun  dilihat  secara  umum  Bank  Persero menyalurkan  kredit  UMKM  lebih  besar  dari  BPD,  tetapi  hal  tersebut tidak terlepas dari tingginya Non Performing Loan (NPL) yang lebih besar dari  NPL  minimum  yang  ditentukan  oleh  BI  yakni  5%.  Penelitian  ini menggunakan data sekunder, data sekunder yang digunakan ialah data rata-rata  kredit  untuk  UMKM  yang  disalurkan  perbulan  oleh  Bank Persero  dan  BPD  di  Indonesia  yang  dapat  di  peroleh  dari  SPI  pada website OJK. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif serta menggunakan independent t-test , hal ini berdasarkan pada tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  kredit  macet  atau NPL kredit UMKM pada Bank Persero dengan BPD di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan  terdapat    perbedaan  rata-rata  rasio  NPL  pada Bank  Persero  dan  Bank  BPD,  dari  rata-rata  dapat  disimpulkan  bahwa Bank  BPD memiliki  rasio NPL  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  Bank Persero.
Keywords:
NPL SMEs State_owned_bank; regional_develpoment_banks
Risna kartika, dkk. (2020). Perbandingan Kredit Macet UMKM pada Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu- Ilmu Ekonomi, 13(2), 50-60

## ABSTRACT
One of the productive loans that are promoted in Indonesia is credit for MSMEs.
This has  not been  spared  from  government  support,  as seen  from  the MSME credit  facilities  channeled  from  state  banks,  both  State-Owned  Banks  and Regional Development Banks, based on data from 2015 to 2019, MSMEs loans channeled  by  both  banks  grew  well  even  though  it  was  seen  in  general  that State-owned banks extended credit. MSMEs are bigger than BPDs, but this is inseparable from the high Non-Performing Loans (NPLs) which are more than the standard  set by  Bank  Indonesia,  namely  5%.  This  research  use  secondary data, in the form of average credit data for MSMEs that are distributed monthly by state-owned banks and Regional Development Banks in Indonesia which can be obtained from Indonesian Banking Statistics on the website of the Financial
Services Authority (OJK). This study  employed a descriptive method  by  using quantative  approach  to  collect  the  data.  The  data  analysis  technique  use  an independent t-test . This study aimed to find out a significant difference between MSMEs NPL  at  State-owned  Banks  and  BPD  in  Indonesia.  The result  of this study shown that there is a significant difference in average MSMEs NPL ratio at State-owned Banks and Regional Development Banks, can be concluded that Regional Development Banks have higher MSMEs NPL ratios than State-owned Banks.
Risna Kartika, dkk. / Akuntabilitas 13 (2) 2020, 50-60
ISSN 1978-6255  ( Print )

## PENDAHULUAN
Bank merupakan lembaga intermediasi yakni memfasilitasi antara pihak yang kelebihan  dana  atau  biasa  disebut  dengan  kreditur  dengan  pihak  yang membutuhkan  atau  kekurangan  dana  atau  biasa  disebut  dengan  debitur (Firmansyah,  2014).  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  10 Tahun 1998 Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, artinya tujua  dari  perbankan  ialah  untuk  meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.  Di  Indonesia  sendiri  secara  umum  bank  dibagi  menjadi  2  jenis,  yang pertama  yaitu  Bank  Umum  dan  yang  kedua  BPR  (Firmansyah,  2014).  Berdasarkan kepemilikannya  jenis  Bank  dibagi  kedalam  berbagai  jenis,  yaitu  Bank  Milik Pemerintah  Pusat,  Daerah,  Swasta  Nasional,  Swasta  Asing  dan  Campuran.  Bank Milik  Pemerintah  Pusat,  Bank  Milik  Pemerintah  Daerah,  Bank  Milik  Swasta Nasional,  Bank  Milik  Swasta  Asing  dan  Bank  Campuran.  Bank  milik  pemerintah pusat  atau  Bank  Persero  yang  memiliki  4  Bank  yaitu  BRI,  BNI,  BTN  dan  Bank Mandiri, sedangkan Bank Milik Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) sampai  pada  Desember  2018  ini  tercatat  27  Bank  Bank  dengan  ribuan  kantor  yang tersebar diseluruh Indononesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).
Kegiatan  perbankan  yang  paling  banyak  diminati  diantaranya  ialah  kredit, sebagai  lembaga  intermediasi  pihak  bank  berkewajiban  mengalokasikan  dana  dari pihak  atau  masyarakat  yang  memiliki  dana  berlebih  pada  masyarakat  atau  pihak yang  memerlukan  dana.  Tingginya  ragam  kebutuhan  dana  menyebabkan beragamnya jenis fasilitas kredit yang diseediakan oleh pihak kreditur dalam hal ini perbankan.  Kredit  secara  umu  terbagi  dalam  dua  jenis,  yaitu  kredit  dengan  sifat produktif  yang  diperuntukkan  bagi  perkembangan  usaha  dan  kredit  yang  bersifat konsumtif (Aprilianawati et al., 2014). Kredit produktif biasanya diperuntukan bagi keperluan  mengembangkan  usaha  antara  lain  menambah  kebutuhan  modal, memperluas  usaha  atau  memperbesar  skala  usaha.  UMKM  ialah  salah  satu  jenis usaha yang menjadi pangsa pasar dari kredit produktif yang ditawarkan perbankan.
ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kartika, dkk. / Akuntabilitas 13 (2) 2020, 50-60 ISSN 1978-6255  ( Print )
Perbandingan Kredit Macet UMKM pada Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia https://doi.org/10.35457/xxx
Hal ini berkaitan dengan jumlah UMKM di Indonesia yang terhitung cukup banyak (MAndolang et al., 2017).
Bila  dilihat  dari  perannya  bagi  perekonomian  di  Indonesia,  UMKM  sangat perlu  memperbesar  skala  usahanya  secara  kontinyu,  terkait  dengan  hal  itu pendanaan menjadi salah satu faktor kunci dan dengan mengajukan fasilitas kredit dapat  menjadi  salah  satu  solusinya.  Terutama  pada  bank  milik  pemerintah  baik pusat maupun daerah. Dukungan pemerintah pada UMKM di Indonesia terlihat dari tingginya  fasilitas  kredit  yang  disalurkan  oleh  bank  milik  pemerintah  baik  pusat maupun daerah untuk UMKM, hal ini diringkas dalam tabel 1.1. berikut:
Tabel 1.1
Kredit Yang Disalurkan Bank Persero & Bank Pembangunan Daerah Beserta
Kredit Macet UMKM di Indonesia Tahun Bank Persero Bank Pembangunan Daerah Total kredit (Milyar Rupiah) Kredit Macet (Milyar Rupiah) NPL   Total Kredit (Milyar Rupiah) Kredit Macet (Milyar Rupiah) NPL (%) (%) 2015 383.166 13.437 3,51 51.858 5.851 11,28 2016 446.774 14.668 3,28 60.466 6.421 10,62 2017 495.186 17.460 3,53 70.366 6.636 9,43 2018 551.935 13.998 2,54 70.089 6.478 9,24 2019 612.748 16.836 2,75 75.264 5.930 7,88
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Otoritas Jasa Keuangan, 2019.
Berdasarkan tabel 1.1 tercermin bahwa kredit yang dialokasikan pada UMKM oleh  Bank  Persero  dari  tahun  2015  sampai  dengan  2019  terbilang  sangat  besar dibandingkan  dengan  kredit  yang  dialokasikan  oleh  BPD,  dengan  rata-rata  NPL untuk kredit yang disalurkan pada UMKM oleh Bank Persero ialah 3.12% sedangkan NPL  untuk  kredit  yang  disalurkan  pada  UMKM  oleh  Bank  Pembangunan  Daerah ialah sebesar 9.69%, jika dilihat dari standard yang ditetapkan Bank Indonesia NPL maksimum ialah sebesar 5%.
Beberapa  penelitian  terdahulu  dilakukan  dengan  membandingkan  kinerja keuangan    menggunakan  berbagai  rasio  keuangan  Bank  Umum  Konvensional dengan  berdasarkan  prinsip  syariah  (Adityawarman,  2015;  Arinta,  2016;  Paramitha &  Astuti,  2018;  Wahyuni  &  Efriza,  2017),  penelitian  lain  yang  dilakukan  untuk
Risna Kartika, dkk. / Akuntabilitas 13 (2) 2020, 50-60
ISSN 1978-6255  ( Print )
mengetahui  pengawasan  kredit  bermasalah  pada  salah  satu  BPD  di  Tulungagung, berdasarkan  hasil  penelitian  pengawasan  kredit  sudah  baik  (Aprilianawati  et  al., 2014).  Pada  Bank  Konvesnional  dan  bank  Syariah  memiliki  perbedaan  yang signifikan jika dilihat menggunakan rasio LDR, CAR dan BOPO (Solikah et al., 2017), penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL pada Bank BUMN dengan Bank Umum Swasta nasional (BUSN). Hal ini berkaitan dengan BUSN pada saat pemberian fasilitas kredit lebih ketat dan sulit dibandingkan dengan  BUMN  sehingga  BUSN  memiliki  nilai  NPL  lebih  rendah  (Lestari,  2014). Penelitian  lain  mengkasi  mengenai  factor-faktor  yang  mempengaruhi  penyaluran kredit  dan  tingkat  pengembalian  kredit  (Makandolu  &  Sogen,  2015;  Nisa,  2016; Nurlestari  &  Mahfud,  2015).  Aksesibilitas  permodalam  pada  usaha  mikro  kecil  di daerah  Sumatera  barat  (Diana,  2019),  penelitian  selanjutnya  membahas  mengenai kinerja  keuangan  studi  kasus  pada  BPR  dan  BPD  (Wowiling  &  Mananeke,  2018), penelitian  selanjutnya  mengenai    kredit  bermasalah  non  UMKM  dengan  kredit bermasalah  usaha  pada  sektor  perbankan  di  Indonesia  (Khotimah,  2014). Perbedaannya, penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  perbandingan  Non Performing Loan (NPL) kredit UMKM Bank persero dan Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia secara menyeluruh dengan menggunakan data rata-rata rasio NPL khusus untuk UMKM baik Bank Persero maupun Bank Pembangunan Daerah. Dengan  begitu  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui bagaimana  perbandingan  NPL  Kredit  UMKM  pada  Bank  persero  dan  Bank Pembangunan  Daerah.  Hal  ini  menjadi  masalah  dari  tahun  ke  tahun,  sehingga penelitian  ini  perlu  dilakukan.  Maka  penelitian  ini  diberi  judul  “Perbandingan Kredit Macet UMKM pada Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah”.

## METODE PENELITIAN
Metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif  ialah  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  dengan  tujuan  menganalisis  hasil  perbandingan NPL  kredit  UMKM  Bank  Persero  dan  BPD.  Selanjutnya  data  sekunder  yang digunakan  bersumber  dari  buku,  jurnal,  artikel  serta  website  terkait.  Data  kredit yang disalurkan dan data NPL kredit UMKM Bank persero dan BPD yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) pada website OJK yaitu www.ojk.go.id dari
ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kartika, dkk. / Akuntabilitas 13 (2) 2020, 50-60 ISSN 1978-6255  ( Print )
Perbandingan Kredit Macet UMKM pada Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia https://doi.org/10.35457/xxx
tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2018.  Data  akan  diolah  dengan  menggunakan metode  komparatif  yaitu  metode independent  t  test ,  sesuai  dengan  tujuan  dari penelitian ini yaitu untuk menguji atau membandingkan apakah terdapat perbedaan yang  siginfikan  dari  dau  sampel  yang  berhubungan,  data  yang  digunakan diasumsikan  berdistribusi  normal,  yang  slenajutnya  hasil  olah  data  tersebut  akan dianalisis  secara  deskriptif  guna  menginterpretasikan  data  yang  digunakan  dan diperlukan dalam penelitian dengan tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Perkembangan Total Kredit UMKM pada Bank Persero
Perkembangan total kredit UMKM pada Bank Persero dan Bank pembanguna Daerah (BPD) di Indonesia yang terdapat dalam Gambar 1.1.
Gambar 1.1. Rata-rata Total Kredit Bank Persero dan BPD

## Sumber: SPI (2019)
Gambar  1.1  menyajikan  rata-rata  total  kredit  UMKM  baik  pada  Bak  Persero maupun Bank BPD yg cenderung meningkat setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Total Kredit Bank Persero di tahun 2019 ialah sebesar Rp. 588.946 Miliar, sedangkan total kredit BPD di tahun 2019 sebesar Rp. 73.014 Miliar.
Risna Kartika, dkk. / Akuntabilitas 13 (2) 2020, 50-60
ISSN 1978-6255  ( Print )

## Perkembangan Kredit Macet Bank UMKM Pembangunan Daerah (BPD)
Perkembangan kredit macet UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia yang terdapat dalam Gambar 1.2.
Gambar 1.2. Rata-rata NPL Bank Persero dan BPD

## Sumber: SPI (2019)
Gambar 1.1 menyajikan rata-rata total NPL Bank persero dan Bank BPD, NPL kredit UMKM  pada  Bank  Persero  cenderung  naik  tetapi  turun  di  tahun  2019, rata- rata NPL Bank Persero tertinggi di tahun 2018 sebesar Rp. 18.931 Miliar, sedangkan untuk Bank BPD rata-rata NPL UMKM paling tinggi di tahun 2017 sebesar Rp. 7.059 Miliar.
Perbandingan Rasio Non Performing Loan (NPL) UMKM pada Bank Persero dan Bank Pembanguna Daerah (BPD)
Perkembangan rasio NPL UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia yang terdapat dalam Gambar 1.3.
Gambar 1.3 Perkembangan Rasio NPL Bank Persero dan Bank pembangunan Daerah Sumber: SPI (2019)
ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kartika, dkk. / Akuntabilitas 13 (2) 2020, 50-60 ISSN 1978-6255  ( Print )
Perkembangan  rasio  NPL  kredit  UMKM  Bank  Persero  maupun  Bank Pembangunan  Daerah  (BPD)  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019  secara umum fluktuatif cenderung menurun, nilai rasio NPL tertinggi untuk Bank Persero terjadi pada bulan Mei tahun 2015 yaitu sebesar 4,78% sedangkan untuk Bank BPD rasio NPL tertinggi pada bulan Pebruari tahun 2017 sebesar 13,37%. Rasio NPL ini diperoleh dari  perbandingan  antara  total  nilai  kredit  macet  atau  NPL  dengan  total kredit (Khotimah, 2014; Makandolu & Sogen, 2015; Nisa, 2016; Nurlestari & Mahfud, 2015;  Tani  et  al.,  2019).  Berdasarkan  hasil  uji  statistik  dengan t  test ,  hasil  yang diperoleh untuk data rasio NPL pada Bank Persero sebanyak 60 dan NPL pada Bank BPD sebanyak 60. Rata-rata rasio NPL untuk Bank persero adalah 3,80% sedangkan untuk  Bank  BPD  ialah  10,56%.  Standar  deviasi  rasio  NPL  pada  Bank  Persero  ialah 0,58  sedangkan  untuk  Bank  BPD  sebesar  1,38  dengan  standar  error  untuk  Bank Perseo sebesar 0,07 sedangkan untuk BPD sebesar 0,17.
Sebelum  melakukan  uji  t  sampel  bebas    ( Independent  Sample  Test ),  uji  F (homogenitas/ uji Levene’s ) dilakukan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil Independent Sample Test ,  diperoleh nilai signifikasi F sebesar 0,000<0,05,  sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok Bank Persero dengan Bank BPD memiliki varian yang sama  sehingga Uji t ( Independent Sample Test) menggunakan nilai “ Equal Variances not Assumed”, nilai signifikansi t pada Independent Sample Test dengan Equal Variances not Assumed ialah  0,000  <  0,05  ,  maka  terdapat  perbedaan  rata-rata  yang  signifikan antara  rasio  NPL  kredit  UMKM  Bank  Persero  dengan  BPD,  dari  rata-rata  dapat disimpulkan  bahwa  Bank  BPD  memiliki  rasio  NPL  lebih  tinggi  dibandingkan dengan Bank Persero.
Jika dikaitkan dengan standar minimum rasio NPL Bank Indonesia yaitu 5%, rasio  NPL  Bank  BPD  melebihi  standar  tersebut.  Rasio  NPL  yang  cenderung  tinggi ialah  akibat  dari  kredit  bermasalah  yang  cukup  tinggi  dibandingkan  dengan  total kredit  yg  disalurkan  oleh  bank  terkait,  dengan  rasio  NPL  yang  cenderung  tinggi akan meningkatkan sisi beban atau biaya, diantaranya ialah biaya aktiva produktif yang  kemudian  akan  mengganggu  kinerja  keuangan  bank  (Tani  et  al.,  2019).  NPL yang  tinggi  dapat  diakibatkan  berbagai  faktor,  diantaranya  ialah  makro  maupun
Risna Kartika, dkk. / Akuntabilitas 13 (2) 2020, 50-60
ISSN 1978-6255  ( Print )
manajemen internal bank, berkaitan dengan peran BPD dalam pembangunan maka timbulah  komitmen  untuk  menaikkan  penyaluran  kredit  produktif  yang diperkirakan  dapat  meningkatkan  risiko  kredit  BPD    (Georgiou  dalam  Rokhim  & Yanti,  2014).  Risiko  kredit  yang  dimaksud  ialah  tidak  mampunya  memenuhi kewajiban  atau  gagal  gayar  (Laurent  dalam  Rokhim  &  Yanti,  2014).  Selain  itu tingginya rasio NPL pada BPD di Indonesia ialah akibat dari jumlah atau akumulasi kredit bermasalah tahun-tahun sebelumnya (Satyagraha, 2018). UMKM merupakan salah  satu  sektor  yang  dibidik  oleh  perbankan  dengan  memperbesar  porsi  kredit yang  disalurkan,  meski  demikian  UMKM  sendiri  cukup  rentan  teharap  kenaikan NPL,  hal  ini  dikarenakan  diantaranya  suku  bunga  UMKM  tidak  serendah  pada segmen yang lebih besar (Khotimah, 2014).
Berbagai  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  perbankan  untuk  mencegah peningkatan  NPL,  antara  lain  manajemen  resiko  kredit  yang  lebih  ketat, mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  yang  bersifat prudential serta  memberikan pelatihan,  pengembangan  bahkan  kompensasi  untuk  pihak  pengelola  kredit (Nurlestari  &  Mahfud,  2015).  Selain  itu  upaya  lain  yang  dilakukan  guna  menekan jumlan  atau  rasio  NPL  diantaranya  dengan  melakukan mapping kepada  sebagain debitur  seperti rescheduling,  reconditioning dan restructuring (Satyagraha,  2018). Adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat mengurangi bertambahnya jumlah NPL (Panggalih dalam Nurlestari & Mahfud, 2015). Upaya-upaya tersebut dilakukan agar terdapat  kemauan  dari  debitur  untuk  menjadi  lebih  kooperatif  dan  diharapkan kondisi  bank  akan  lebih  baik  (Azisri,  2018), hal  ini  berkaitan  dengan  NPL  menjadi salah satu indikator kesehatan perbankan (Aliudin, 2019), karena pada kenyataanya BPD memiliki peran besar pada perkembangan UMKM dengan menyalurkan kredit produktif (Liswatin, 2018).

## KESIMPULAN
Salah  satu  kredit  produktif  yang  gencar  di  promosikan  di  Indonesia  ialah  kredit  untuk UMKM.  Hal  ini  tak  luput  dari  dukungan  pemerintah,  terlihat  dari  fasilitas  kredit  UMKM yang  disalurkan  dari  pihak  bank  pemerintah  baik  Bank  Persero  maupun  BPD  dari  tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tumbuh baik meskipun dilihat secara umum Bank Persero menyalurkan  kredit  UMKM  lebih  besar  dari  BPD,  tetapi  hal  tersebut  tidak  terlepas  dari
ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kartika, dkk. / Akuntabilitas 13 (2) 2020, 50-60 ISSN 1978-6255  ( Print )
Perbandingan Kredit Macet UMKM pada Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia https://doi.org/10.35457/xxx
tingginya  Non  Performing  Loan  (NPL)  yang  lebih  dari  standard  yang  ditetapkan  Bank Indonesia  yaitu  5%.  Berdasarkan  uji independent  t-tes diperoleh  hasil  bahwa  terdapat perbedaan  rata-rata  rasio  NPL  pada  Bank  Persero  dan  Bank  BPD,  dari  rata-rata  dapat disimpulkan bahwa Bank BPD memiliki rasio NPL lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Persero,  meski  demikian  berbagai  upaya  telak  dilaksanakan  diantaranya  evaluasi  dengan menggunakan rescheduling,  reconditioning dan restructuring, dengan  harapan  dapat meminimalisir rasio NPL.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Kemenristek  Dikti  yang  telah  mendanai penelitian ini dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) serta Fakultas Ekonomi Universitas Galuh yang senantiasa memberi dukungan tak henti kepada penulis.

## Daftar Pustaka

## Jurnal:
Adityawarman,  F.  M.  (2015).  PERBANKAN  KONVENSIONAL  DENGAN
PERBANKAN SYARIAH. Journal Of Accounting , 4 (4), 1–10.
Aliudin,  R.  M.  T.  (2019).  Kredit  usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (Kinerja Penyaluran  UMKM)  Oleh  Perbankan  di  Indonesia  periode  Tahun  2013-2018. Jurnal Perspektif , 17 (1), 71–76. https://doi.org/10.31294/jp.v17i1.5316
Aprilianawati, D., Zahroh, Z. A., & Nuzula, N. F. (2014). Analisis Pengawasan Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  Dalam  Meminimalisir  Terjadinya  Kredit  Bermasalah  ( Studi  pada  Bank  Jatim  Cabang  Tulungagung  Periode  2010-2013  ). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 10 (1), 1–9.
Arinta,  Y.  N.  (2016).  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  antara  Kasus  pada Bank Syariah Mandiri dan Bank. Muqtasid , 7 , 119–140.
Azisri,  Y.  Z.  (2018).  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Masalah  Kredit  Macet  bagi Nasabah  Perbankan  di  Kampung  Sidomulyo  Kabupaten  Marauke. Jurnal  Al- Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 4 (2), 345.
https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5689
Diana,  R.  (2019).  Analisis  Aksesibilitas  Permodalan  Usaha  Mikro  Kecil  Pada Lembaga  Keuangan  Formal  di  Provinis  Sumatera  Barat. Jurnal  Ekonomi  Dan
Risna Kartika, dkk. / Akuntabilitas 13 (2) 2020, 50-60
ISSN 1978-6255  ( Print )
Pembangunan , 27 (1), 67–80. https://doi.org/10.14203/jep.27.1.2019.67-80
Firmansyah,  I.  (2014).  Analisis  Kredit  Macet  pada  BPR  di  Indonesia :  Pendekatan Sobel Test dan Bootstraping. Jurnal Akuntasni , 6 (2), 114–122.
Khotimah, N. (2014). Analisis Kredit Bermasalah Usaha Dan Non Usaha Mikro Kecil Menengah  Pada  Perbankan  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Bisnis , 19 (3),  6026. https://doi.org/10.35760/eb.
Lestari,  D.  (2014).  Perbandingan  Indikator  Keuangan  Antara  Bank  Umum  Milik Negara  dengan  Bank  Umum  Swasta  Nasional  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi Pembangunan , 12 (2), 92–105.
Liswatin,  Liswatin.  (2018).  Peranan  BPD  Sultra  Cabang  UNAAHA  Dalam Pengembangan  UKM  sektor  Jasa  di  Kabupaten  Konawe.  Jurnal  Akbrab  Juara. Volume 3 Nomor 3 Edisi Agustus 2018 (215-225).
Makandolu,  S.  M.,  &  Sogen,  J.  G.  (2015).  ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI  TINGKAT  PERTANIAN  OLEH  DEBITUR  BANK  NTT KANTOR  CABANG  UTAMA  KUPANG  PROVINSI  NUSA  TENGGARA TIMUR ( ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING MICRO CREDIT REFUND OF MICRO  ,  SMALL  AND  MEDIUM  ENTERPRISES  (  MSMEs  )  IN AGRICULTURAL. Jurnal Nukleus Peternakan , 2 (1), 33–41.
MAndolang,  A.,  Kumaat,  R.  J.,  &  Niode,  A.  N.  O.  (2017).  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  kredti  umkm  di  sulawesi  utara  periode  2012.1-2015.4. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 17 (01), 34–43.
Nisa,  C.  (2016).  Analisis  Dampak  Kebijakan  Penyaluran  Kredit  Kepada  UMKM Terhadap  Pertumbuhan  Pembiayan  UMKM  Oleh  Perbankan. DeReMa  Jurnal Manajemen , 11 (2), 213–234. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17851-1_35
Nurlestari, A., & Mahfud, M. K. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran  Kredit  UMKM  (Studi  pada  Bank  Umum  yang  Terdaftar  Di  Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013). Diponegoro Journal of Management , 4 (4), 1–12.
Paramitha, D. A., & Astuti, P. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah dan. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri , 3 (2), 38–50.
Rokhim, R., & Yanti, M. I. S. M. (2014). Risiko NPL Kredit Bank pembanguna Daerah sebagai Regional Champion. Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 18 (1), 120–129.
ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kartika, dkk. / Akuntabilitas 13 (2) 2020, 50-60 ISSN 1978-6255  ( Print )
Solikah, H. M., Mardani, R. M., & Wahono, B. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan  Bank  Umum  Syariah  Dengan  Bank  Umum  Konvensional  di Indonesia. Warta Ekonomi , 07 (17), 20–32.
Tani, V. M. A., Amtiran, P. Y., & Makatita, R. F. (2019). Pengaruh Penyaluran Kredit dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank NTT Kantor Pusat). Jounal Of Management , 9 (2), 133–150.
Wahyuni,  M.,  &  Efriza,  R.  E.  (2017). Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Bank Syariah Dengan Bank Konvensional di Indonesia . 1 , 66–74.
Wowiling, F. E., & Mananeke, L. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Pembangunan  Daerah  (BPD)  Dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  Terhadap Pemberian  Kredit  Periode  2013-2016. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 6 (1), 81–90. https://doi.org/10.35794/emba.v6i1.18825 Website: Mardiasmo, 2018. Kemetrian Keuangan Republik Indonesia,
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bpd-diharapkan-jadi-mitra- pemerintah-untuk-percepatan-pembangunan-daerah/ diunduh  pada  tanggal 25 Agustus 2020.
Otoritas Jasa Keuangan (2019). Statistik Perbankan Indonesia .
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik- perbankan-indonesia/Default.aspx diunduh pada tanggal 5 April 2020.
Satyagraha, Ferdian (2018). Direktur Keuangan Bank Jatim
https://bisnis.tempo.co/read/1053792/kenapa-kredit-macet-bpd-masih-tinggi , diunduh pada tanggal 5 Juni 2020.