Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi
Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery

## Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode

## Cash On Delivery

## Suriyadi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : suriyadi.mamma@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
Online  buying  and  selling  transactions  with  the  Cash  On  Delivery (COD) method cannot be denied increasing sales, but in the convenience offered in this transaction it often causes problems such as consumers who are unable to pay for goods to couriers because of damage to goods or incompatibility of goods, giving rise to debates. regarding who should be responsible for the occurrence of losses  in  COD  transactions.  The  research  method  used  in  writing  this  scientific journal  is  a  legal  research  method  with  normative  research  and  uses  two approaches, namely a conceptual approach and a statute approach in analyzing the  legal  issues  raised  in  this  scientific  journal.  Legally,  the  buyer  in  a  COD transaction has the achievement to pay the price of the goods through a courier based  on  a  sale  and  purchase  agreement  between  the  buyer  and  the  seller,  the buyer's  refusal  to  make  payment  is  an  act  of  default  even  though  the  reason  for the goods is not suitable or damaged because this he has agreed in the terms and transaction terms. The responsibility born in the COD transaction is adjusted to the  situation  that  occurs  and  the  legal  relationship  that  was  born,  damage  to goods caused by negligence or intentional expedition services is the responsibility of  the  expedition  service  but  who  can  ask  for  responsibility  is  the  seller  on  the basis of the delivery agreement and not the buyer Keywords : Liability, Buy and Sell, Cash On Delivery

## Abstrak
Transaksi jual beli secara online dengan metode Cash On Delivery (COD) tidak  dapat  dipungkiri  meningkatkan  penjualan  akan  tetapi  di  dalam  kemudahan yang  ditawarkan  dalam  transaksi  ini  tidak  jarang  menimbulkan  permasalahan seperti  konsumen  yang  tidak  mamu  membayara  barang  kepada  kurir  karena kerusakan barang atau ketidaksesuaian barang sehingga memunculkan perdebatan mengenai  siapa  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  kerugian  dalam transaksi COD. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian hukum dengan penelitian normatif dan menggunakan
El-Iqtishady | Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Suriyadi Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery
dua  pendekatan  yaitu  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  perundang- undangan  dalam  melakukan  analisis  terhadap  isu  hukum  yang  diangkat  dalam jurnal  ilmiah  ini.  Secara  hukum  pembeli  dalam  transaksi  COD  mempunyai prestasi  untuk  membayar  harga  barang  melalui  kurir  berdasarkan  perjanjian  jual beli  antara  pembeli  dan  penjual,  tindakan  pembeli  menolak  melakukan pembayaran  adalah  merupakan  tindakan  wanprestasi  meskipun  dengan  alasan barang yang tidak sesuai atau rusak karena hal ini telah ia setujui dalam syarat dan ketentuan transaksi. Tanggung jawab yang lahir dalam transaksi COD disesuaikan dengan  situasi  yang  terjadi  dan  hubungan  hukum  yang  lahir,  kerusakan  barang yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan jasa ekspedisi adalah tanggung jawab  jasa  ekspedisi  akan  tetapi  yang  dapat  memintakan  pertanggungjawaban adalah penjual atas dasar perjanjian pengantaran dan bukan pembeli.

## Kata Kunci : Tanggung Gugat, Jual Beli Online, Cash On Delivery

## PENDAHULUAN
Semakin  maraknya  perkembangan  toko  toko  online  dan  bahkan  mall  online yang  berbentuk  online  market  place  seperti  shopee,  tokopedia,  lazada  semakin memudahkan  masyrakat  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  barang  atau  jasa. Perkembangan  transaksi electronic  commerce ( e-commerce )  juga  tidak  bisa dipungkiri  dipengaruhi  oleh  efek  pandemi corona  virus  desease tahun  2019 (Covid-19) yang merubah pola hidup masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia.
Pembatasan-pembatasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  untuk memutus  mata  rantai  penyebaran  covid-19  telah  menimbulkan  dampak  terhadap kesulitan ekonomi  bagi  masyarakat  umum  dan  juga  pelaku  usaha  karena adanya pembatasan aktifitas serta ketakutan masyarakat akan penyebaran covid-19. Bagi banyak  pelaku  usaha  pembatasan  dan  ketakutan  masyarakat  tentunya  ini menimbulkan efek yang sangat besar dikarenakan perubahan suatu keadaan yang harus mereka berdaptasi secara langsung terhadap keadaan tersebut.
Salah  satu  perubahan  pola  masyarakat  adalah  semakin  masivnya  masyarakat melakukan  transaksi  secara  online  dibandingkan  dengan  transaksi  offline,  akibat hal  tersebut  meningkatkan  minat masyarakat  untuk  memanfaatkan  situs  jual  beli online untuk kemudian berbelanja. Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat yang  sudah  banyak  yang  beralih  ke  transaksi  e-commerce  banyak  kemudian penyedia toko online yang menawarkan suatu sistem pembayaran barang dengan metode pembayaran dilakukan pada saat barang diterima ( Cash On Delivery ) atau yang lebih dikenal dengan istilah COD.
Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Suriyadi Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery
Metode transaksi COD merupakan salah satu langkah jitu pelaku usaha dalam meningkatkan minat  belanja masyarakat,  akan  tetapi  dibalik  kelebihan-kelebihan yang  ditawarkan  tidak  sedikit  permasalahan  hukum  yang  muncul  dari  transaksi tersebut.  Akhir-akhir  ini  terdapat  beberapa  kasus  dimana  pembeli  yang  membeli barang secara online dengan metode pembayaran COD menolak untuk membayar yang kemudian menyulitkan kurir sebagai pihak jasa pengantaran yang menerima pembayaran  tersebut.  Alasan-alasan  yang  digunakan  oleh  pihak  pembeli  yang tidak  mau  membayar  barang  COD  beraneka  ragam  misalnya  ketidak  sesuaian antara barang  yang dipesan dan yang diterima, kondisi barang  yang datang cacat dan lain-lain. Celah-celah yang disebutkan diatas dalam sistem pembayaran COD kemudian  diharapkan  agar  terdapat  sebuah  instrumen  yang  dapat  memberikan kepastian hukum, dan jaminan atas transaksi.

## METODE PENELITIAN
Di  dalam  penulisan  dan  pengerjaan  jurnal  ilmiah  ini  digunakan  metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan ( statute  approach )  dan  pendekatan  secara  konseptual  ( konseptual  approach ). Penelitian ini kemudian dilakukan dengan strategi menelaah isu-isu hukum  yang terkait  dengan  jual  beli  online  dan  melakukan  kajian  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  menggunakan  prinsip-prinsip yang berlaku di dalam hukum perdata secara umum, hukum perikatan dan hukum perlindungan konsumen secara khusus.

## PEMBAHASAN
A. Hubungan  Hukum  Dalam  Jual  Beli  Online  dengan  Metode  Pembayaran

## Cash On Delivery
Sebelum menentukan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam transaksi jual beli online dengan metode pembayaran Cash On Delivery , terlebih dahulu  kita  akan  bahas  mengenai  hubungan  hukum  yang  lahir  dari  peristiwa transaksi  jual  beli  tersebut.  Penentuan  peristiwa  hukum  yang  lahir  akan berkonsekuensi  terhadap  hak  dan  kewajiban  para  pihak  sehingga  mempunyai kepastian  hukum  atas  terjadinya  pelanggaran  atau  sengketa  yang  terjadi  dari transaksi tersebut.
Hubungan hukum yang lahir dari transaksi jual beli online dengan sistem COD akan  berbeda  tergantung  dari  sistem  transaksinya  apakah  langsung  pada  toko online penjual  atau  melalui  online  marketplace  ( mall  online ).  Karena  perbedaan
Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi
Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery
sistem  transaksi  juga  akan  mempengaruhi  terhadap  peristiwa  hukum  yang  lahir dari perbuatan hukum yang dilakukan.
Skema Transaksi Jual beli online metode COD
Gambar. 1.1 Skema COD 1
Dari skema infografis diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : a. Pelanggan/pembeli  memesan  barang  di website atau  media online lainnya milik merchant (penjual), lahir perjanjian jual beli melalui media elektronik dengan sistem click wrap agreement ;
b. Setelah mengonfirmasi pemesanan maka merchant akan mengemas barang dan  mengirimkan  melalui  jasa  pengantaran,  lahir  perjanjian  pengantaran antara merchant dengan pihak jasa pengantaran.
c. Jasa  pengantaran  mengirimkan  barang  pesanan  pembeli  atas  permintaan merchant dan kurir sebagai perwakilan pihak perusahaan jasa pengantaran akan menerima pembayaran barang ;
d. Uang yang dibayarkan pembeli akan diberikan kepada merchant, meskipun kurir  berhubungan  langsung  dengan  pembeli  akan  tetapi  tidak  ada hubungan hukum antara keduanya;
Pada  transaksi  jual  beli  online  dengan  metode  COD  tidak  selamanya  hanya melibatkan  tiga  pihak  saja  akan  tetapi  dapat  melibatkan  4  pihak  dalam  hal  jual beli  online  yang  terjadi  pada  online  marketplace  (mall online )  dimana  terdapat pihak  mall online yang  biasanya  menyediakan  media  tempat  berbelanja.  Pada online marketplace  seperti  shopee, tokopedia  bukalapak  dan  lain-lain  maka akan
1 Gambar  diunduh  dari  halaman  https://refeed.id/service/cash-on-delivery  diakses tanggal 4 Juni 2021
Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi
Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery
ada  empat  pihak  dengan  terdapat  beberapa  hubungan  hukum  kontraktual  yang membingkainya.
Pada  tulisan  ini  kita  berfokus  pada  transaksi  jual  beli  online  dengan  sistem belanja  langung  pada  toko  online  penjual  yang  bersangkutan.  Seperti  yang diuraikan  sebelumnya  mengenai  para  pihak  dalam  transaksi  jual  beli  online dengan metode COD ini maka dapat ditarik beberapa hubungan hukum yang lahir dari transaksi tersebut yang diuraikan dibawah ini :
a. perjanjian  jual  beli  antara  konsumen  dengan  toko online ( merchant ), hubungan  yang  melandasi  keduanya  adalah  adanya sistem  offer  and acceptance dimana  pembeli  memesan  barang  yang  dipilih  kemudian membayar harga barang dan disatu sisi penjual menerima pembayaran atas harga barang dan berkewajiban menyerahkan barangnya. Hubungan timbal balik  tersebut  dilandasi  atas  lahirnya  perjanjian  jual  beli  berdasarkan konsensus (kesepakatan) keduanya untuk mengikatkan diri. Perjanjian atau kontrak disini lahir secara elektronik karena media yang digunakan adalah media  elektronik  dimana  pemesanan    dilakukan  melalui  website  yang menampilkan  barang  yang  dijual  oleh  penjual  ( offer )  dengan  jaringan internet dan penerimaan yang dilakukan oleh pembeli dengan menyetujui persyaratan dengan cara click ( acceptance ).
b. perjanjian  pengiriman  barang  antara  merchant  dengan  jasa  pengiriman barang,  karena  sifat  transaksi  yang  lintas  daerah  maka  untuk  kemudahan dan  kecepatan  transaksi  jual  beli online membutuhkan  media  atau  jasa pengantaran  barang  yang  dipesan  oleh  pembeli,  maka  merchant  akan menggunakan jasa pihak ekspedisi untuk mengantarkan barangnya dengan membayar sejumlah uang. Pada transaksi ini terjadi offer and acceptance atau  konsensus  kedua  belah  pihak  yang  mengikatkan  dirinya  di  dalam sebuah  perjanjian.  Bentuk  perjanjian  pada  transaksi  ini  biasanya  secara tertulis  karena  pihak  penjual  yang  telah  menerima  pemesanan  oleh pembeli  akan  datang  membawakan  barangnya  ke  perusahaan  jasa pengantaran untuk diantarkan barangnya.
Kesepakatan  para  pihak  dalam  mengikatkan  diri  dari transaksi  diatas  menjadi landasan  lahirnya  hubungan  kontraktual  baik  itu  kontrak  secara  konvensional maupun  kontrak  elektronik  dan  menjadi  hukum  bagi  para  pihak  berdasarkan ketentuan  Pasal  1338  KUH  Perdata  terkait  asas  pactu  sun  servanda,  sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.  Dengan  peran  kontrak  sebagai  landasan  pertiukaran  yang  adil  di  dalam transaksi  binsi,  bahwa  transaksi  pihak  yang  berkontrak  sesuai  dengan  apa  yang
Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi
Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery
diinginkan  ( proportion  in  what  they  want ). 2 Subekti  mengemukakan  bahwa terjadinya  kesepakatan  itu  dinyatakan  oleh  kedua  belah  pihak  dengan mengucapkan  perkataan-perkataan  seperti  kata  setuju  oke  dan  lain  sebagainya dimana  para  pihak  telah  menyetujui  segala  sesuatu  yang  tertera  atas  tulisan tersebut. 3
Pertanyaan  yang  selanjutnya  muncul  apakah  perjanjian  jual  beli  sudah  lahir pada  saat  memesan  di  aplikasi  atau  website  padahal  dalam  sistem  transaksi  jual beli online secara COD pembayaran dilakukan pada saat barang diterima ?. untuk menjawab  pertanyaan  tersebut  maka  kita  dapat  merujuk  kepada  ketentuan  Pasal 1458  KUH  Perdata  yang  menyatakan  “  jual  beli  dianggap  terjadi  antara  kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang beserta  harganya,  meskipun  barang  itu  belum  diserahkan  dan  harganya  belum dibayar”.
Kesepakatan dalam transaksi COD dianggap lahir pada saat pembeli memesan barang  dan  menyetujui  syarat  dan  ketentuan  yang  tertera  pada  website,  karena penyerahan  barang  dan  pembayaran  harga  adalah  pada  dasarnya  merupakan prestasi kedua belah pihak setelah perjanjian lahir.
Agar  suatu  perjanjian  berkekuatan  hukum  maka  syarat  di  dalam  Pasal  1320 KUH Perdata harus terpenuhi yaitu:
a. kesepakatan,  para  pihak  harus  bersesuaian  kehendak  dan  didalam memberikan  kesepakatan  tidak  disertai  dengan  adanya  unsur  ancaman, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata);
b. Kecakapan,  bahwa  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  adalah  orang yang cakap hukum dalam hal ini berusia 21 tahun atau telah menikah dan berakal sehat (tidak ditempatkan di bawah pengampuan);
c. Objek, di dalam perjanjian harus jelas mengenai objek yang diperjanjikan, contoh dalam transaksi jual beli harus jelas barang apa yang diperjanjian;
d. Causa  yang diperbolehkan, bahwa barang atau jasa yang diperjual belikan adalah  barang  atau  jasa  yang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  serta  kesusilaan  karena  apabila  syarat  ini tidak terpenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum (perjanjian dianggap tidak pernah terjadi).
Dari  uraian  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  dari  tansaksi  COD  pada  jual  beli online terdapat dua hubungan hukum yaitu antara pembeli dan penjual dan antara penjual  dan  jasa  ekspedisi.  Disini  kita  juga  melihat  bahwa  tidak  terdapat
2 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang   Mediatama, Yogyakarta, 2014Hal 85-86
3 R Subekti, Aneka Perjanjian (cetakan Ke-11), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Hal 3
Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi
Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery
hubungan  hukum  yang  lahir  antara  pembeli  dan  perusahaan  jasa  pengantaran meskipun pada prakteknya kurir (perwakilan jasa pengantaran) adalah orang yang berhubungan  langsung  dengan  pembeli  karena  kurir  yang  mengantarkan  barang sampai  kepada  pembeli.  Pembeli  yang  menolak  untuk  melakukan  pembayaran dalam  transaksi  COD  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  wanprestasi  karena  tidak melaksanakan  prestasi  sebagaimana  ia  mengikatkan  dirinya  di  dalam  perjanjian jual beli dengan penjual. Moh Isnaeni mengemukakan bahwa secara umum dapat digariskan  sebagai  pertukaran  kewajiban  atu  prestasi  yang  dilakukan  oleh  para pihak atas dasar kata sepakat untuk membangun perikatan diantara mereka. 4
Beberapa online  marketplace seperti  tokopedia,  shopee  dan  Lazada mensyaratkan  pengguna  untuk  menyetujui  syarat  dan  ketentuan  yang  mereka cantumkan di websitenya untuk menggunakan aplikasi dalam artian apabila tidak menyetujui  maka  tidak  diperkenankan  untuk  menggunakan  layanan  contoh  di halaman term & condition tokopedia. 5
Apabila  kita  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  1246  KUH  Perdata  bahwa  tidak semua  kerugian  yang  diderita  kreditur  harus  diganti  oleh  kreditur  akan  tetapi ditentukan  bawah  debitur  hanya  wajib  membayar  ganti  rugi  atas  kerugian  yang memnuhi  dua  syarat  yaitu  apabila  kerugian  yang  dapat  diduga  atau  sepatutnya diduga  pada  waktu  perikatan  dibuat  dan  kerugian  yang  merupakan  akibat langsung  dan  serta  merta  daripada  ingkar  janji.  Tindakan  pembeli  yang  menolak membayar dalam transaksi COD adalah sebuah wanprestasi dimana ada hubungan kausal  antara  wanpersinya  dengan  kerugian  sehingga  dapat  digugat  wanprestasi oleh penjual.

## B. Tanggung  Gugat  dalam  ketidaksesuaian  atau  Kerusakan  Barang  dalam Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery
Di  dalam  pertanggungjawaban  hukum  dikenal  istilah  tanggung  jawab  dan tanggung  gugat  baik  itu  di  dalam  hukum  pidana  dan  dan  hukum  perdata.  Peter Mahmud  Marzuki  menggunakan  istilah  liability  untuk  memberikan  pengertian mengenai tanggung gugat atau tanggung jawab, bahwa pengertian tanggung gugat merujuk  kepada  posisi  dimana  subjek  hukum  (orang  atau  badan  hukum)  yang harus  dipandanng  harus  membayar  suatu  bentuk  kompensasi  atau  ganti  kerugian setalah  adanya  suatu  peristiwa  hukum. 6 Di  dalam  ranah  perdata  penggunaan
4 Moch Isnaeni, Seberkas Diaroma Hukum Kontrak, Revka Petra Media, Surabaya, 2014. Hal
19
5 Lihat  syarat  dan  ketentuan  penggunaan  layanan  tokopedia  dan  Shopee  pada https://www.tokopedia.com/terms  dan https://shopee.co.id/legaldoc/terms
6 Peter Mahmud Marzuki, Prinsip-Prinsip Huku, Kencana Media Group, Jakarta, 2016.
Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi
Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery
istilah tanggung gugat ( aansprakelijheid dalam bahasa belanda dan liability dalam bahasa  inggris)  keduanya  digunakan  untuk  membedakan  maknanya  dari  istilah bahasa  belanda  ( verantwoorelijheid )  maupun  tanggung  jawab  ( responsibility ) dimana tanggung jawab lebih banyak digunbakan dalam hukum pidana. 7
Di  dalam  transaksi  jual  beli  online  dengan  metode  COD  pertanggungjawaban hukum  berdasarkan  hubungan  hukum  yang  lahir  dari  peristiwa  hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online  pada  dasarnya  sama  dengan  konsumen  pada  umumnya  dimana pengaturannya  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  seperti  di  dalam ketentuan  Undang-Undang  Nomer  8  Tahun  1999  Tentang  perlindungan Konsumen.
Tanggung gugat dapat dibagi atas dua ruang lingkup  yang lahir karena : 8
1) Tanggung  gugat  yang  lahir  berdasarkan  hubungan  kontraktual  bagi  para pihak;
2) Tanggung gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum ( tortious/statutory obligation ),  tanggung  gugat  ini  tidak  mensyaratkan  adanya  hubungan kontraktual.
Seperti  yang  telah  diuraikan  dalam  pembahasan  sebelumnya  bahwa  tanggung jawab  atau  tanggung  gugat  lahir  karena  atas  dasar  hubungan  yang  lahir  dari tindakan  hukum  dari  suatu  peristiwa  hukum.  Di  dalam  transaksi  jual  beli  online dengan metode COD dimana pihaknya ada 3 merchant , penjual dan pembeli yang kemudian lahir:
1) Hubungan hukum yang lahir adalah antara pembeli dan penjual ( merchant ) atas dasar perjanjian jual beli;
2) Hubungan  hukum  antara  penjual  dengan  jasa  pengantaran  atas  dasar penjanjian pengantaran barang.
Dari  skema  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  antara  pembeli  dan  jasa pengantaran  tidak  mempunyai  hubungan  hukum  sehingga  tidak  ada  unsur pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh jasa pengantaran kepada pembeli, jasa  pengantaran  (kurir)  hanya  bertanggung  jawab  kepada  merchant  berdasarkan perjanjian pengantaran.
Pertanggungjawaban  didasarkan  atas  dasar  kesalahan  dan  hubungan  hukum yang  membingkai  adapun  tindakan  pembeli  yang  menolak  melakukan pembayaran  dalam  transaksi  COD  dengan  alasan  ketidaksesuain  barang  atau
7 Siti  Sundari  Rangkuti,  Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2000. Hal 280-281
8 Fifi Junita, Gianto Al Imron, Aspek Hukum Tanggung Gugat Bank Dalam Kontrak Transasksi Derivatif, Lembaga Peneltian Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, September, 2002, Hal. 10
Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi
Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery
kerusakan  barang  tidak  bisa  dijadikan  alasan  pembenar  karena  prestasi  dari pembeli  dalam  transaksi  COD  adalah  melakukan  pembayaran  kepada  kurir sebagai  kewajibannya  kepada  penjual.  Tindakan  penolakan  dari  pembeli  untuk membayar  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  wanprestasi  karena  prestasi  untuk membayar uang melalui kurir juga sudah diatur di dalam syarat dan ketentuan jual beli yang telah disetujui antara pembeli dan penjual dan mengikat secara hukum (Pasal 1338 KUH Perdata).
Bentuk  tanggung  gugat  dalam  transaksi  jual  beli  online  dengan  metode  COD berdasarkan hubungan hukum yang lahir dapat diuaraikan dibawah ini :
a. Tanggung  gugat  penjual  apabila  terjadi  ketidaksesuaian  barang  yang dipesan dan yang dikirim
Di  dalam  prakteknya  tidak  jarang  terjadi  kesalahan  penjual  dalam mengirimkan  barang  ke  pembeli  diantaranya  kesalahan  ukuran,  warna, merek bahkan kesalahan jenis barang yang dikirim, sehingga apabila hal ini terjadi  maka  tanggung  jawab  akan  dibebankan  kepada  penjual  karena tindakannya  merugikan  pembeli  dan  dasar  yang  bisa  dijadikan  rujukan adalah  e-contract  yang  terjadi  pada  saat  offer  and  acceptance  melalui website  toko  onlinenya.  Ketidaksesuainnya  antara  barang  yang  dikirim dengan yang dipesan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (cidera janji) dan  tanggung  gugat  yang  lahir  adalah  tanggung  gugat  berdasarkan wanprestasi;
b. Tanggung  gugat  jasa  pengantaran  terhadap  kerusakan  barang  dalam pengiriman
Apabila  di  dalam  transaksi  jual  beli  dengan  metode  COD  ternyata barang  mengalami  kerusakan  atau  cacat  dikarenakan  kesalahan  jasa pengantaran  dalam  melakukan  pengiriman  maka  tanggung  jawab dibebankan  kepada  jasa  pengantaran  berdasarkan  perjanjian  pengantaran yang dibuat antara penjual ( merchant ) dan jasa pengantaran. Bahwa dalam perjanjian  pengantaran  barang  yang  dibuat  oleh  merchant  dengan  jasa pengantaran  ada  klausul  yang  mengatur  mengenai  pertanggungjawaban apabila kerusakan dilakukan atas kesalahan jasa pengantaran. Dalam hal ini konsumen/pembeli  melakukan  keberatan  kepada  penjual  nantinya  penjual yang akan berhubungan dengan jasa pengantaran karena konsumen/pembeli  tidak  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  jasa pengantaran.
c. Tanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum Perbuatan  melanggar  hukum  diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal  1365  - 1380 BW, rumusan yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 1365 sendiri
Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi
Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery
mensyaratkan  beberapa  kriteria  untuk  dikategorikan  sebagai  perbuatan melanggar  hukum  yaitu  harus  memenuhi  adanya  suatu  perbuatan, perbuatan  yang  dilakukan  tersebut  melanggar  hukum,  adanya  unsur kesalahan,  kerugian  mucnul  dari  akibat  kesalahan  dan  terdapat  hubungan kausalitas  antara  perbuatan  dengan  kerugian. 9 Tanggung  gugat  ini  berlaku apabila  di  dalam  transaksi  COD  ternyata  salah  satu  pihak  dengan  sengaja merusak  barang  atau  menukar  barang  bahkan  mengganti  barang  apakah oleh pegawai jasa pengantaran atau pihak lain yang terkait dalam transaksi COD.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa  di  dalam  transaksi  jual  beli  online  dengan  metode Cash  On Delivery (COD)  pada  dasarnya  sama  dengan  perjanjian  jual  beli  pada umumnya  dimana  secara  hukum  transaksi  tersebut  merupakan  tindakan hukum  keperdataan  pada  pihak  yang  melahirkan  hubungan  hukum kontraktual  atas  peristiwa  hukum  perjanjian  sepanjang  memenuhi  syarat keabsahan menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Di dalam transaksi jual beli COD  dimana  pada  umumnya  terdapat  pihak  pembeli,  penjual  dan  jasa pengantaran  yang  melahirkan  2  hubungan  hukum  antara  pembeli  dan penjual  atas  dasar  perjanjian  jual  beli  serta  hubungan  hukum  antara penjual  dan  jasa  pengantaran  atas  perjanjian  pengantaran  barang.  Karena di dalam transaksi ini tidak ada hubungan hukum antara pembeli dan jasa pengantaran  maka  jasa  pengantaran  tidak  bertanggung  jawab  kepada pembeli  melainkan  kepada  penjual  sehingga  apabila  pembeli  menolak untuk  membayar  harga  barang  melalui  jasa  kurir  dikategorikan  sebagai tindakan  wanprestasi  karena  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  disetujui pembeli  pada  saat  memesan  barang  mengikat  kedua  belah  pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.
2. Tanggung  gugat  yang  muncul  dalam  transaksi  jual  beli  online  dengan metode COD ini lahir berdasarkan beberapa kemungkinan yang terjadi dan berdasarkan  hubungan  hukum  para  pihak.  Bahwa  jasa  pengantaran bertanggung  jawab  atas  kerusakan  barang  yang  terjadi  karena  kesalahan dalam pengiriman akan tetapi yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban  adalah  penjual  yang  mengikatkan  diri  dengan  jasa pengantaran  dalam  sebuah  perjanjian.  Penjual  juga  mempunyai  tanggung
9 MR.  J.H  Nieuwenhuis,  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  (terjemahan  Djasadin  Saragih), Surabaya, 1965, Hal. 72
Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi
Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery
jawab  dalam  hal  ternyata  dalam  pengiriman  mengirimkan  barang  yang tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli sehingga yang mempunyai hak untuk  menggugat  adalah  pembeli  berdasaarkan  perjanjian  jual  beli.  Jadi karena  di  dalam  transaksi  ini  tidak  terdapat  hubungan  hukum  antara pembeli  dan  jasa  pengantaran  maka  jasa  pemngantaran  tidak bertanggungjawab  kepada  pembeli  meskipun  kerusakan  barang  terjadi pada saat pengiriman.

## B. Saran
Bahwa  begitu  pentingnya  pengetahun  hukum  masyarakat  terkait  dengan  hak dan  kewajiban  sehingga  edukasi  mengenai  hak  dan  kewajiban  itu  di  dalam transaksi  jual  beli  online  dengan  metode  COD  perlu  kemudian  menyadari mengenai pentingnya membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku karena  pada  saat  pembeli  menyetujui  syarat  dan  ketentuan  tersebut  maka  pada saat itu juga lahir perjanjian sebagaimana Pasal 1458 KUHPerdata. Sehingga pada saat  offer  syarat  dan  ketentuan  sebelum  menyetujui  ( acceptance )  transaksinya perlu kemudian diperhatikan baik-baik dan tidak sekedar lewati ( skip ) akan lebih efektif  jika  pada  saat  sebelum  persetujuan  dengan  click  penyedia  aplikasi  atau website  dapat  memastikan  calon  pembeli  memahami  syarat  dan  ketentuannya. Terkadang pelaku usaha dan konsumen menyepelekan  yang namanya instrument hukum  perjanjian  akan  tetapi  tanpa  mereka  sadari  instrument  tersebutlah  yang memberikan proteksi atau perlindungan dan kepastian hukum atas transaksi yang mereka lakukan sehingga para pihak tidak akan bertindak sesuka hatinya dengan merugikan  orang  lain.  Kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  di  dalam transaksi jual beli COD juga akan meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari  dan  kalaupun  terjadi  sengketa  tersedia  instrument  hukum  yang  dapat dijadikan sebagai alat untuk penyelesaian masalah ( problem solving).
Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi
Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia l, Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2014
Isnaeni,  Moch, Seberkas  Diaroma  Hukum  Kontrak ,  Surabaya  :  Revka  Petra Media, 2014.
Junita,  Fifi,  Al  Imron,  Gianto, Aspek  Hukum  Tanggung  Gugat  Bank  Dalam Kontrak  Transasksi  Derivatif ,  Lembaga  Peneltian  Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, September, 2002
Marzuki,  Peter  Mahmud, Prinsip-Prinsip  Hukum ,  Jakarta  :  Kencana  Media Group, 2016.
MR.  J.H  Nieuwenhuis,  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  (terjemahan  Djasadin Saragih), Surabaya, 1965.
Rangkuti,  Siti  Sundari, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan Nasional , Surabaya : Airlangga University Press, 2000.
Subekti,  R, Aneka  Perjanjian  (cetakan  Ke-11) ,  Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti,
2014.
Website
https://refeed.id/service/cash-on-delivery https://shopee.co.id/legaldoc/terms https://tokopedia.com/terms