## GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## (TINJAUAN USUL FIQIH)
Rahmawati 1

## Abstrak
Good  governance  adalah  istiah  yang  digunakan  ditentukan  dalam  literatur pembangunan  untuk  menggambarkan  bagaimana  lembaga-lembaga  publik  melakukan  urusan publik  dan  mengelola  sumber  daya  publik  untuk  menjamin  realisasi  hak  asasi  manusia. Pemerintahan  menggambarkan  "proses  pengambilan  keputusan  dan  proses  dengan  mana keputusan  diimplementasikan  (atau  tulak  diimplementasikan)'.  Good Governance  Ini  dapat berlaku  untuk  perusahaan,  internasional,  nasional,  pemerintahan  lokal  atau  interaksi  antara sektor-sektor  lain  dari  masyarakat.  Konsep  "good  governance'  sering  muncul  sebagai  model untuk membandingkan ekonomi (yang) tidak efektif atau lembaga politik dengan ekonomi yang layak dan juga lembaga politik
Karena  pemerintah  yang  paling  "sukses"  dalam  dunia  kontemporer  adalah  negara demokrasi  liberal  yang  terkonsentrasi  di  Eropa  dan  Amerika  negara-negara  'lembaga  senng menetapkan  standar  yang  digunakan  untuk  membandingkan  negara-negara  lain  institusi Karena  pemerintahan  yang  baik  panjang  dapat  difokuskan  pada  suatu  bentuk  pemerintahan, organisasi bantuan dan otoritas negara-negara maju sering akan fokus arti pemerintahan yang baik  untuk  satu  sel  persyaratan  yang  sesuai  dengan  agemla  organisasi,  membuat  "good governance" menyiratkan banyak hal yang berbeda dalam konteks yang berbeda.

## l.atar Belakang
Pemerintahan  yang  bersih  umumnya  berlangsung  di  negara  yang  masyarakatnya menghormati  hukum  Pemerintahan  yang  seperti  ini  juga  disebut  sebagai  pemerintahan  yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang  bersih (clean  govement) dengan  aparatur  birokrasinya  yang  terbebas  dari  KKN  Dalam rangka  mewujudkan clean  goverment, pemerintah  harus  memiliki  moral  dan  proaktif mewujudkan  partisipasi  serta check  and  balances. Tidak  mungkin  mengharapkan  pemerintah sebagai  suatu  komponen  dari  proses  politik  memenuhi  prinsip clean  government dalam ketiadaan partisipasi
Secara umum usul fiqih merupakan metode pengkajian Islam pada umumnya dan dalam sejarah  kebudayaan  Islam  inilah  satu-satunya  metode  khas  Islam  yang  berkembang,  namun dalam  pengertian  khusus,  usul  fiqih  adalah  suatu  metode  penemuan  hukum  syari'ah  Sebagai metode  penemuan  hukum,  usul  fiqih  merupakan  bagian  dari  metode  penelitian  hukum  Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan kedalam dua bidang besar, yaitu  penelitian  hukum  Islam  deskriptif  dan  penelitian  hukum  Islam  preskriptif.  Penelitian hukum  Islam  deskriptif  meneropong  hukum  Islam  sebagai  suatu  fenomena  sosial  yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial lainnya
Dalam  kaitan  ini  hukum  Islam  dapat  dilihat  baik  sebagai  variable  independen  (bebas) yang mempengaruhi masyarakat maupun sebagai variable dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh  masayarakat  Dalam  penelitian  model  ini  biasanya  digunakan  berbagai  pendekatan  yang
1 Rahmawati adalah Tenaga Pengajar Pada STAIN Manado Jurusan Syari'ah
dikembangkan  dalam  ilmu-ilmu  sosial  dan  kemanusiaan,  seperti  pendekatan  sejarah, 2 pendekatan sosiologi, pendekatan politik, pendekatan antropologi, dan seterusnya
Pendekatan  hukum  Islam  preskriptif  bertujuan  menggali  norma-norma  hukum  Islam dalam  tataran das  sollen.yaitu  norma-norma  yang  dipandang  ideal  untuk  dapat  mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik Usul fiqih termasuk ke dalam  bidang  penelitian  hukum  Islam  presktiptif, yang  bertujuan  menemukan  norma-norma syari'ah untuk merespons berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif.
Dalam  pandangan  yang  tidak  tepat  dari  banyak  orang  Muslim,  dengan  hukum  Islam biasanya  hanya  dimaksudkan  kumpulan  peraturan  konkret  berupa  halal,  haram,  makruh, mubah,  atau  sunat  saja  Bila  disebut  hukum  Islam  yang  terbayang  oleh  mereka  hanyalah kategori-kategori  tersebut. Pengertian  seperti  ini  jelas  tidak  tepat  Selain  terdiri  atas  kategori penilaian seperti halal atau haram.
hukum  Islam  juga  terdiri  atas  kategori-kategori  relasional.  Lebih  penting  lagi  adalah bahwa hukum Islam sesunggguhnya terdiri atas norma-norma berjenjang (berlapis).
Di zaman lampau pelapisan itu terdiri atas dua tingkat norma: peraturan hukum kongkret (al-ahkam al-far'iyyah), dan asas-asas umum (al-usul al-kulliyyah). Asas-asas umum itu dalam pandangan para ahli hukum Islam klasik mencakup kategori yang luas sehingga meliputi pula nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asasiyah) hukum Islam. Oleh karena itu untuk praktisnya norma- norma  iersebut  dibagi  saja  kedalam  tiga  tingkatan,  yaitu  (1)  peraturan  konkret,  (2)  asas-asas umum,  dan  (3) niilai-nilai  dasar  Nilai-nilai  dasar  hukum  Islam  adalah  nilai-nilai  dasar  agama Islam  sendiri,  karena  (tukum  Islam  berlandaskan  nilai-nilai  dasar  Islam  Di  dalam  al-Qur'an secara harfiah dan secara implisit banyak ditemukan nilai-nilai dasar Islam yang menjadi nilai- nilai dasar hukum Islam juga Misalnya tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, syura, amanah, tadilah, tasamuh, ta'awun dan sebagainya
Dari  nilai-nilai  dasar  itu  diturunkan  asas-asas  umum  hukum  Islam  dan  dari  asas  umum diturunkan  peraturan  hukum  konkret  Dengan  kata  lain  kita  dapat  mengatakan  bahwa  suatu peraturan  hukum  konkret  berlandaskan  atau  dipayungi  oleh  asas  umum  dan  asas  umum  pada gilirannya  berlandaskan  atau  dipayungi  oleh  nilai  dasar  Misalnya  dari  nilai  dasar  persamaan dapat  diturunkan  asas  umum  dalam  kehidupan  politik  bahwa  laki-laki  dan  perempuan mempunyai hak politik yang sama. Dari asas itu diturunkan peraturan konkret (al-hukm al-far'i) bahwa mubah hukumnya perempuan menjadi presiden
Dalam  penelitian  hukum  Islam  penggunaan  usul  fiqih  sebagaimana  banyak  berlaku selama  ini  lebih  banyak  terarah  kepada penelitian  peraturan  hukum  konkret.  Apa  hukum perempuan menjadi kepala Negara?.Seharusnya penelitian hukum Islam juga diarahkan kepada penggalian  asas-asas  dengan  mempertimbangkan  pendekatan  peningkatan  norma  sehingga lebih mudah merespons berbagai perkembangan masyarakat dari sudut hukum syari'ah. Dalam makalah  kali  ini  masalah goodgovernance dalam  perspektif  hukum  Islam  akan  dilihat  dengan teori peningkatan norma dalam usul fiqih.
2 Pendekatan  ini  banyak  digunakan  oleh  pengkaji  hukum  Islam  dari  Barat  seperti  Haraid  Motiki, The  Origins  of  Islamic Jurisprudence: Meccan Fiaih before the Classical Schools (Leiden-Boston-Koln: Brill, 2002).

## PEMBAHASAN

## A. GOOD GOVERNANCE.
Menjelang berlasungnya reformasi politik di Indonesia atau sekitar tahun 1996, beberapa lembaga international seperti UNDP dan World Bank, memperkenalkan terminologi baru yang disebut  sebagai good  governance. Popularitas  terminologi  ini  muncul  dikalanean  pemerintah, akademisi,  dan  lembaga  swadaya masyarakat  sejalan  dengan  pemberian  bantuan 3 yang diarahkan pada pengembangan good governance.
Karena sangat gencar dipromosikan maka sekarang ini istilah good governance menjadi kata  yang  sering  diucapkan  dalam  berbagai  ruang  diskusi  di  Indonesia,  seperti halnya  istilah demokrasi  dah  otonomi.  Kita  dapat  mendengarkannya  di  setiap  diskusi,  seminar,  lokakarya, pidato  pejabat  maupun  berita  atau  artikel  opini  di  media  massa.  Dalam  banyak  kesempatan, istilah governance dibiarkan  dalam  bentuk  aslinya  karena  memang  sulit  dicari  padanannya yang  tepat. 4 Banyak  pula  yang  meneijemahkannya  menjadi  tata  pemerintahan, 5 penyelenggaraan  Negara,  atau  cukup  diartikan  dengan  penyelenggaraan  ataupun  pengelolaan (manajemen).
Kata governance berasal  dari  kata to  govern (yang  berbeda  maknanya  dengan  to command  atau  to  order)  yang  artinya  memerintah. Governance atau  pemerintah  adalah pengarahan  yang  berkewenangan  dan  pengaturan  atas  kegiatan  orang-orang  dalam  sebuah negara,  negara  bagian,  kota,  dan  sebagainya.  Dapat  diartikan  juga  lembaga  atau  badan  yang menyelenggarakan pemerintahan ncBnra bagian, kota, dan sebagainya. Bintoro Tjokroamijoyo 2000,  dalam  bukunya GoodGovernance (Paradigma  Baru  Manajemen  Pembangunan) mengarahkan governance artinya,  memerintah,  menguasai,  mengurus,  mengelola  Pidato Presiden  di  depan  DPR  16  Agustus  2000  menerjemahkan  istilah governance dengan pengelolaan.
Dalam governance ada  3  komponen  yang  sejajar,  setara,  saling  mengontrol,  untuk menghindari  terjadinya  eksploitasi  satu  terhadap  lainnya,  yaitu:  pemerintah,  dunia  usaha,  dan masyarakat  Dalam  realisasinya  peran  pemerintah  masih  lebih  dominan.  Karena  permasalahan yang  ditangani  cenderung  makin  meningkat Governance semula  diartikan  pemerintahan, kemudian berkembang dan popular dengan sebutan kepemerintahan
Secara  konseptual  pengertian good (baik)  dalam  istilah Good  Governance (kepemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman:
1.  Nilai-nilai  yang  menjunjung  tinggi  keinginan/kehendak  rakyat  dan  nilai-nilai  yang dapat  meningkatkan  kemampuan  rakyat  dalam  mencapai  tujuan  nasional,  kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud. 6
3 Agus Dwiyanto, Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan Otonomi Daerah (Yogyakarta: PSKK UGM, 2003), hlm. 102-103.
4 Ibid , hlm. 60.
5 Ibid.,hlm. 175-176.
6 Muhammad Irfan, Akuntabilitas dan Good Governance (Jakarta: Departeman RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tata laksana, 2007), hlm. 24-25.
Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan Good  Governance berorientasikan  pada  2  hal  pertama yaitu  pencapaian  tujuan  nasional,  kedua  pemerintahan  yang  ideal  (efisien  dan  efektif)  dalam melakukan  pencapaian  tujuan  nasional  Hakekatnya  penyelenggaraan  pemerintahan  atau kepemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik.
Dari  aspek  pemerintah (goverment),  Good  Governance dapat  dilihat  melalui  aspek- aspek:
1. Kebijakan Hukum, perlindungan kebebasan sosial, politik, ekonomi
2. Kompetensi administrasi dan transparansi.
3. Desentralisasi
4. Penciptaan pasar yang kompetitif
United  Nation  Development  Program (UNDP)  pada  tahun  1997  mendefinisikan Good Gowrnance sebagai  berikut:  Kepemerintahan  adalah  pelaksanaan  kewenangan/kekuasaan  di bidang  ekonomi,  politik,  dan  administrative  untuk  mengelola  berbagai  urusan Negara  pada semua  tingkatan  dan  merupakan  instrumen  kebijakan  Negara  untuk  mendorong  terciptanya kondisi  kesejahteraan,  integritas,  dan  kohesivitas  sosial  dalam  masyarakat  Dengan  kata  lain suatu hubungan yang sinerjik dan konstruktif di antara Negara, sector swasta, dan masyarakat. 7
Adapun  terjemahannya, govemaine menunjuk  pada  pengertian  bahwa  kekuasaan  tidak lagi  semata-mata  dimiliki  atau  menjadi  urusan  pemerintah Governance menekankan  pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu  LSM,  perusahaan  swasta  maupun  warga  Negara  Bahkan  institusi  non  pemerintah  ini dapat  saja  memegang  peran  dominan  dalam governance tersebut,  atau  bahkan  lebih  dari  itu pemerintah tidak mengambil peran apapun.
Perspektif governance mengimplikasikan  terjadinya  pengurangan  peran  pemerintah, pemerintah  sebagai  institusi  tidak  bisa  ditinggalkan  begitu  saja  Sehingga  Negara  memiliki  6 prinsip diantaranya:
1. Dalam kolaborasi yang dibangun. Negara tetap bermain dalam figur kunci namun tidak mendominasi,  serta  memiliki  kapasitas  mengkoordinasi  aktor-aktor  pada  institusi- institusi semi dan non-pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan publik.
2.  Kekuasaan  yang  dimiliki  Negara  harus  ditransformasikan,  dari  yang  semula  dipahami sebagai "kekuasaan  atas"  menjadi  "kekuasaan  untuk"  menyelenggarakan  kepentingan, memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan masalah publik.
3.  Negara,  NGO, swasta,  dan  masyarakat  lokal  merupakan  aktor-aktor  yang  memiliki posisi dan peran yang saling menyeimbangkan untuk tidak menyebut setara
4. Negara harus mampu  mendesain ulang struktur dan kultur organisasinya agai siap dan mampu menjadi katalisator bagi institusi lainnya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh, otonom, dan dinamis.
5.  Negara  harus  melibatkan  semua pilar  masyarakat  dalam  proses  kebijakan  mulai  dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta penyelanggaraan layanan publik.
6.  Negara  harus  mampu  meningkatkan  kualitas  responsivitas, adaptasi,  dan  akuntabilitas publik  dalam  penyelenggaraan  kepentingan,  pemenuhan  kebutuhan,  dan  penyelesaian masalah publik
Sementara itu, good governance memiliki sepuluh prinsip,
7 Ibid., hlm. 26-27.
1)Partisipasi:  warga  memiliki  hak  (dan  mempergunakannya)  untuk  menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan
2)  Penegakan  hukum,  hukum  diberlakukan  bagi  siapapun  tanpa  pengecualian,  hak  asasi manusia  dilindungi,  sambil  tetap  memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat
3)  Transparansi  penyediaan  informasi  tentang  pemerintahan  bagi  publik  dan  dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
4)  kesetaraan:  adanya  peluang  yang  sama  bagi  setiap  anggota  masyarakat  untuk beraktivitas/berusaha.
5) Daya tanggap pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat
6) Wawasan ke depan pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai dengan visi, misi, dan strategi yang jelas.
7) Akuntabilitas pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada para warga
8) Pengawasan publik: terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatan pemerintah, termasuk parlemen
9)  Efektifitas  dan  efisiensi:  terselenggaranya  kegiatan  instansi  publik  dengan menggunakan  sumber  daya  yang  tersedia  secara  optimal  dan  bertanggungjawab. Indikatornya antara lain - pelayanan mudah, cepat, tepat dan murah.
10) Profesionalisme: tingginya kemampuan dan moral para pegawai pemerintah, termasuk parlemen.
Dari  berbagai  prinsip  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  administrasi good governance haruslah melibatkan banyak pelaku, jaringan, dan institusi di luar pemerintah untuk mengelola masalah dan kebutuhan publik. 8 Dengan demikian dalam penyelesaian masalah dan kepentingan  publik  selalu  melibatkan multi-slakeholders dari  berbagai  lembaga  yang  terkait dengan masalah dan kepentingan publik itu Stakeholders dalam tata pemerintahan (governance) tersebut  memiliki  kedudukan  yang  setara  dan  hanya  diikat  oleh  suatu  jaringan  dan  prosedur yang  sengaja  diciptakan  untuk  menfasilitasi  mereka  dalam  perumusan,  pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi kebijakan.

## B. Langkah-langkah Menerapkan Good Governance
Bersikap  apatis  dan  menunggu  hanya  akan  semakin  menjauhkan  harapan  terwujudnya good governance pada  momentum  otonomi  daerah  Langkah  terdekat  yang  harus  diperhatikan oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyiapkan diri sebagai katalisator dan  koordinator  bagi  institusi  semi  pemerintah  dan  non  pemerintah  dalam  bereksperimen mewujudkan good  local  governance adalah  membenahi  permasalahan  dan  menyembuhkan penyakit  yang  diidapnya  Permasalahan  sekarang  adalah,  bagaimana  memperdayakan  seluruh komponen  birokrasi  pemerintahan  meliputi  aspek  SDM,  kelembagaan,  dan  tatalaksanaannya agar mampu menjadi aparatur pemerintahan yang profesional
Dalam  hal  ini,  yang  pertama-tama  dipahami  adalah  reformasi  birokrasi  bukan  berarti melakukan  perombakan  secara  besar-besaran  atau  menyeluruh.  Misalnya  dengan  segera menggantiseluruh  atau  sebagian  besar  struktural  atau  pegawai  negeri  sipil  yang  ada  dengan yang  baru  Bisa  dibayangkan  betapa  sulit  mengganti  sekian  puluh  ribu  pejabat  struktural  atau 4,1 juta PNS dalam waktu singkat Mengingat hal itu dan juga karena tidak seluruh komponen dalam  sistem  birokrasi  mengidap  "penyakit"  atau  tidak  dapat  berfungsi  dengan  baik,  maka upaya yang realistis dilakukan adalah dengan memperbaiki komponen-komponen yang rusak di daiam sistem birokrasi.
8 Agus  Dwiyanto, Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press, 2006), hlm. 80.
Perwujudan good  governance tergantung  pada  parapejabat yang  terlibat  di  dalam governance itu  sendiri,  dan  non  pemerintah  Aspek-aspek  yang  harus  disentuh  pun  kompleks mencakup  politik,  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  Dalam  hal  kelembagaan  tentu  saja  perlu diupayakan  terbentuknya  relasi  antar  lembaga  pemerintah  dan  non  pemerintah  bersifat check and  balance. Sementara  itu,  di  dalam  tubuh  birokrasi  sendiri  perlu  dilakukan  perubahan  atau reformasi agar tercipta birokrasi yang professional. Birokrasi sebagai sistem terbuka tidak boleh menolak perubahan, tetapi harus selalu memperbaiki dirinya dalam suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan
Terdapat  tiga  elemen  di  dalam  tubuh  birokrasi  yang  harus  disentuh,  yaitu  organisasi, manajemen,  dan  personil. 9 Pengembangan  organisasi (Organization  development) harus diarahkan  untuk  menghindari  terjadinya  pembentukan  unit-unit  kerja  yang  menghambat efektifitas  dan  efisiensi  duplikasi  tugas  dan  fungsi,  serta  yang  sekedar  menampung  pegawai tanpa tugas dan fungsi yang jelas Selain itu, juga menghindari terjadinya penyeragaman bentuk dan unit keja yang tidak perlu tanpa memperhatikan kebutuhan dan analisis beban kerja yang sebenarnya.
Sistem  manajemen  mulai  dari  proses  kebijakan  hingga  pedoman  kerja  bahkan  sistem pengarsipan  perlu  dirumuskan  ulang  agar  lebih  realistis  dan applicable. Sedangkan  pegawai perlu dididik kembali di satu pihak dan diberi insentif yang memadai di pihak lain. Lebih baik memiliki  sedikit  pegawai  dengan  kualitas  bagus  dan  digaji  tinggi  dari  pada  banyak  pegawai dengan kualitas buruk yang digaji rendah.
Karena  itu,  berbagai  program  pendidikan  dan  pelatihan  perlu  ditata  kembali  untuk disesuaikan  dengan  kebutuhan  nyata  Perilaku  pegawai  perlu  dibenahi  agar  berorientasi  pada produktivitas dan kualitas kerja serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum dan social equity, bukan kepentingan suatu kelompok atau partai yang berkuasa. Ini tentu saja terkait erat dengan  sistem  insentif  dan  pertanggungjawaban  di  dalam  sistem  administrasi  secara keseluruhan.

## C.  GOOD  GOVERNANCE  DALAM  TINJAUAN  PERSPEKTIF  SYARI'AH  DENGAN PENDEKATAN ILMU USUL FIQIH.
Krisis  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  sekarang  ini  sebagai  suatu  "krisis multidimensional  yang  berkepanjangan ”. 10 Memang  kita  sebagai  warga  masyarakat  biasa melihat dan merasakan betapa parahnya keterpurukan yang kita alami dalam berbagai bidang; Di bidang politik, krisisnya terlihat misalnya dalam kian melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap  birokrasi  pemerintah.  Krisis  kepercayaan  ini  dapat  dilihat  dalam  bermunculannya berbagai protes dan terjadinya sejumlah demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat terhadap birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah yang menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan terhadap kinerja birokrasi
Bangsa  Indonesia  kini  dan  sejak beberapa  tahun  silam,  sedang  menjalani  proses reformasi,  meskipun  banyak  kalangan  merasa jalannya  reformasi  ini  tidak  seperti  diharapkan. Namun  paling  tidak  ada  dua  hasil  reformasi  ini  tidak  seperti  yang  diharapkan.  Namun  paling tidak ada dua hasil reformasi ini yang penting, yaitu berubahnya sistem pemerintahan Negara dari sentralisasi ke desentralisasi di mana "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan pemerintahan  pusat,  dan  berubahnya  paradigma  birokrasi  dari  paradigma  kekuasaan  menjadi paradigma pelayanan.
9 Ely Susanto, Otonomi Daerah Peluang dan Problematikanya dalam Pembangunan Birokrasi Daerah (Yogyakarta: MAP UGM. 2002), hlm. 126-127.
10 Dwiyanto  dkk, Reformasi  Tata  Pemerintahan  don  Otonomi  Daerah (Yogyakarta:  Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan. UGM, 2003), hlm. 1
Dalam  rangka  terus  mendorong  roda  reformasi,  dalam  kaitannya  dengan penyelenggaraan  birokrasi  pemerintahan  adalah  apa  yang  dikenal  dengan good  governance (kepemerintahan  yang  baik  atau  tata  pemerintahan  yang  baik). 11 Sebenarnya  istilah good governance tidak hanya berkonotasi pengelolaan birokrasi pemerintahan saja. tetapi lebih luas dari  itu.  mencakup  seluruh  pengelolaan  haik  pengelolaan  pemerintahan  maupun  pengelolaan instansi atau organisasi swasta khususnya yang berkaitan dengan pelayanan umum.
Dengan  demikian  sesungguhnya  istilah governance lebih  tepat  diterjemahkan  sebagai tata kelola. Namun harus diakui bahwa istilah good governance ini dalam pemakaian oleh para pengkaji  lebih  banyak  digunakan  dalam  pembicaraan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  Hal ini juga disebabkan oleh karena diskusi tentang peran institusi dalam pembangunan didominasi oleh analisis mengenai peran Negara
Konsep  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  semula  banyak  diusung  oleh  lembaga- lembaga  bantuan  internasional  dalam  rangka  upaya  mengefektifkan  dan  menyukseskan program-program  bantuan  mereka  di  negara-negara  dunia  ketiga  yang  banyak  mengalami kegagalan Kegagalan tersebut disebabkan oleh buruknya sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara dunia ketiga tersebut yang ditandai dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  Konsep  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good governance) dimaksudkan  sebagai perbaikan  dan  perluasan  terhadap  konsep  pemerintahan (govermenl) selama ini yang dipandang tidak memadai. 12
Good  governance didasarkan  kepada  sekumpulan  nilai  atau  prinsip  yang  dijadikan kriteria  acuan  untuk  menilai  apakah  suatu  tata  pemerintahan  baik  atau tidak.  Ada  beberapa definisi  yang  diberikan  kepada governance. UNDP  mendefinisikannya  sebagai  "penggunaan kewenangan  politik,  ekonomi,  dan  administrative  untuk  mengelola  urusan  suatu  bangsa  pada semua peringkat, the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels."
Konsep governance (tata  kelola  pemerintahan)  merupakan  perluasan  dari  konsep pemerintah (goverment) karena  di  dalam  yang  pertama,  yaitu governance, terkandung pengertian  bahwa  pemerintahan  tidak  hanya  diselenggarakan  oleh  pemerintah (goverment) sendiri  tetapi  juga  bersama-sama  dengan  aktor-aktor  di  luar  pemerintah,  yaitu  masyarakat secara luas sebagai stakeholders.
Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  adanya  anggapan  bahwa  pemerintah  sendiri  dirasakan tidak  memadai,  mengingat  kompleksitas  kehidupan  masayarakat  yang  menuntut  adanya perubahan praktik pemerintahan dari yang semula didominasi oleh pemerintah menjadi sebuah tata  pemerintahan  yang  membagi  otoritas  antara  pemerintah  dan  masyarakat  secara proporsional. 13
Para ahli mengakui bahwa sesungguhnya "tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai sebuah model universal bagi negara- negara  berkembang. 14 Akan  tetapi  setidaknya  beberapa  ciri  dapat  diidentifikasi  untuk  yang menandai apa yang disebut good governance.
11 Sedamayanti, Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah (Bandung: Penerbit Mandar maju, 2003), hlm. 4.
12 Dwiyanto  dkk, Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah (Yogyakarta:  Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan, UGM, 2003), him. 3 dan 4.
13 Ibid., hlm. 4.
14 Satish Chandra Mishra, "Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi, "Jurnal reformau Ekonomi, Vol. 1, No 2 (Oktober Desember. 2000), hlm. 42.
Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi  adalah  adanya  partisipasi,  efisiensi,  keadilan  dan  kepastian  hukum,  akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi
Menurut  pandangan  syari'ah  suatu  pengertian governance termaktub  dalam  ayat  al- Qur'an yang berbunyi:
15
Artinya:
(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kekuasaan mereka di muka bumi, niscaya mereka  mendirikan  sembahyang,  menunaikan  zakat,  menyuruh  berbuat  yang  ma'nif  dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.
Dengan  menangkap dalalah  al- isya’rah  ar -ramziyah dari  ayat  ini  kita  dapat  melihat bahwa governance dalam perspektif syari'ah adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola  pembangunan  yang  berorientasi  pada  (1)  penciptaan  suasana  kondusif  bagi masyarakat  untuk  pemenuhan  kebutuhan  spiritual  dan  rohaniahnya  sebagaimana  disimbolkan oleh  penegakan  salat,  (2)  penciptaan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  ekonomi  sebagaimana dilambangkan  oleh  tindakan  membayar  zakat,  dan  (3)  penciptaan  stabilitas  politik  dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Singkat kata dalam ayat  tersebut  terdapat  tiga  aspek governance, yaitu:  (1) spiritualgovernance, (2) economic governance, dan (3) politicalgovernance.
Untuk  dapat  mewujudkan good  governance dalam  tiga  aspek  tersebut  diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditumnkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik.  Dengan  memperhatikan  ayat-ayat  al-Qur'an  dan  Sunnah  Nabi  SAW  dpat  ditemukan beberapa  nilai-nilai  dasar  yang  dapat  dijabarkan  menjadi  asas-asas  tata  kelola  pemerintahan yang  baik,  yaitu  syura,  meninggalkan  yang  tidak  bernilai  guna,  keadilan,  ukhuwah,  dan amanah.
Nilai dasar pertama, yaitu syura, ditegaskan di dalam alqur'an;
Artinya:
Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Dari  nilai  dasar  syura  ini  dapat  diturunkan  asas  hukum  mengenai  penyelenggaraan pemerintahan  berupa  asas  partisipasi  masyarakat.  Adanya  partisipasi  masyarakat  luas  dalam mengambil  keputusan  dan  membuat  kebijakan  adalah  salah  satu  prinsip  penting good goxrrnance. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut.
Hal ini diharapkan dapat memberikan legitimasi lebih besar dan dukungan kuat terhadap keputusan  dan  kebijakan  yang  diambil.  Dalam  kaitan  dengan  kepemimpinan,  menjadi  suatu ukuran  keidealan  pemimpin  apabila  ia  dapat  melibatkan  seluas  mungkin  partisipasi  warga masyarakat dalam berbagai keputusan.
Nilai  dasar  berikutnya  dalam  hukum  Islam  adalah  penegasan  Nabi  SAW  mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna. Nabi bersabda;
15 Al Haijj (22): 41
Artinya:
Sebaik-baik  Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak  berguna (HR At-tirmidzi dan Ahmad).
Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaran kepentingan publik (bahkan kepentingan diri sendiri juga). Efisiensi merupakan kesesuaian hasil dari suatu proses dengan  apa  yang  telah  digariiUn  dengan  menggunakan  sumber  yang  ada  sebaik  mungkin. Dengan kau lain efisiensi adalah keselarasan antara masukan dan keluaran. Seorang pemimpin secara  normative  dituntut  untuk  dapat  menegakkan  efisiensi  dalam  manajemennya  sehingga hasil-hasil  pembangunan  yang  dibuat  benar-benar  berkualitas  dan  sesuai  dengan  dana masyarakat yang dikeluarkan.
Dalam  kaitan  dengan  pelayanan  birokrasi  terhadap  masyarakat  efisiensi  akan  terlihat pada ringannya  biaya  pengurusan  dim  singkatnya  waktu  yang  dihabiskan anggota  masyarakat untuk  suatu  pelayanan  yang  berkualitas  Pelayanan  yang  tidak  efisien  ini  mungkin  juga bersumber  dari  paradigma  birokrasi  sebagai kekuasaan, bukan  sebagai pelayanan. Dalam konteks Islam ada sebuah hadis yang berbunyi;
Artinya;
Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka (HR. ad-Dailani dan al-Qazwini).
Jadi birokrasi sebenarnya adalah sebuah pelayanan, bukan sebuah kekuasaan Sebaliknya dalam paradigma  kekuasaan, masyarakat sebagai konsumen layanan berkedudukan lemah dan tidak  dapat  menuntut  hak-haknya  sebagaimana  mestinya  Akhirnya  dari  kondisi  ini  muncul praktik suap dalam penyelenggaraan pelayanan umum
Yang  lebih  buruk  lagi  praktik  ini  telah  membudaya  dalam  arti  bahwa  tumbuh pemahaman umum  pada  pemberi  pelayanan  bahwa  uang  imbalan  semacam  itu  adalah  suatu yang wajar atas jasanya memberikan pelayanan dan masyarakat penerima layanan itupun juga merasa diuntungkan dan merasa wajar pula untuk mengeluarkan imbalan sebagai balas jasa
Nilai  dasar  lain  dalam  hukum  Islam  adalah  keadilan  Penegasan  mengenai  keadilan  di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, misalnya dalam al-Qur'an,
Artinya,
16
Berbuat adillah kamu. karena berbuat adil itu lebih dekat kepada taqwa Dalam ayat lain dikatakan.
Artinya.
17
Dan apabila kamu memberi keputusan, hendaklah kamu memutuskan dengan adil
Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum merupakan jeritan seluruh masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  menghendaki  adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumber daya politik, ekonomi dan administratif.  Pemimpin  yang  membiarkan  perlakuan  diskriminatif  terhadap  warganya  dalam akses ini berarti tidak menjalankan prinsip kepemerintahan yang baik. Konsentrasi sumber daya ekonomi  pada  orang  atau  kelompok  tertentu  karena  kolusi  dan  nepotisme  adalah  tanda  dari kepemimpinan  yang  buruk  Untuk  mengakses  jabatan  publik  seperti  ingin  menjadi  pegawai
16 Al-maidah (4): 8.
17 Al-maidah (4):58..
misalnya orang harus mengeluarkan sejumlah uang dan yang tidak mampu mengeluarkan uang tidak akan memperolehnya, meskipun ia memiliki keunggulan yang sangat potensial
Dalam  hukum  Islam,  cabang  dari  asas  keadilan  adalah  asas  perlakuan  yang  sama (al- mumalah  bi al-misl). 18 Perlakuan  yang  sama  dalam  hukum  Islam  menjadi  landasan  hubungan
antar manusia termasuk dalam pemberian pelayanan Menegaskan asas perlakuan yang sama ini. Nabi SAW bersabda.
Artinya;
Perlakuan manusia dengan perlakuan mereka yang sama (HR al-Hakim)
Dari  konsep al-ukhuwwah sebagai  salah  satu  nilai  dasar  svari'ah  dapat  diturunkan  asas responsivitas  dalam  pemberian  pelayanan  Secara  khusus  asas  ini  dapat  pula  disimpulkan  dari firman  Allah  yang  menggambarkan  pribadi  Rasullullah  SAW  yang  sensitive  atas  penderitaan umatnya
19
Artinya:
Telah  datang  kepadamu  seorang  utusan  (rasul)  dari  kalanganmu  sendiri,  berat dirasakannya  apa  yang  kamu  derita,  sangat  memperhatikan  kamu  dan  amat  belas  kasih  lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin
Responsivitas  terhadap  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat  adalah  ciri  lain  dari good governance. Seorang  pemimipin  dengan  birokrasinya  harus  merupakan  sosok  yang  tanggap terhadap bei bagai aspirasi dan tuntutan masyarakat
Dalam al-Qur'an Allah berfirman,
Artinya 20
Dan katakanlah Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul-Nya dan oring-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu
Ayat  tersebut  menegaskan  keharusan  bekerja  sebagaimana  mestinya  dan  pekerjaan  itu diawasi  oleh  Allah,  RasulNya  dan  orang-orang  mukmin  Pengertian  isyarat(dalalah  isyarah) ayat  ini  adalah  bahwa  karena  diawasi,  maka  itu  berarti  bahwa  pelaksanaan  pekerjaan  harus akuntabel  Dari  ayat  itu  juga  dapat  disimpulkan  asas  transparansi  karena  dilihat  oleh  Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin Selain itu nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah Di  dalam  konsep  amanah  itu  terdapat  suatu  asas  akuntabilitas.  Di  sisi  lain  al-Qur'an menegaskan
Artinya: 21
Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui
18 Abu Zahrah,al- ‘ llaqat od-Dauliyah fi al-lslam (Mesir: Dir al-Fikr al-'Arabi), hlm. 36.
19 At-Taubah (9): 128.
20 At-Taubah (9): 105
21 AI-Baqarah (2): 42.
Salah  satu  pengertian  yang  dapat  ditarik  dari  keumuman  pernyataan  ayat  ini  adalah adanya  asas  transparansi  termasuk di  dalam  transparansi  dalam  penyelenggaraan  birokrasi untuk  melayani  publik  Akuntabilitas  dan  transparansi  adalah  kriteria  lainnya  yang  penting dalam suatu good governance. Kebijakan publik harus bersifat transparan dan diambil dengan mengacu  kepada  kepentingan  masyarakat  secara  luas.  sehingga  dengan  demikian  ia  memiliki akuntabilitas yang tinggi. Kurangnya transparansi dalam penentuan kebijakan publik dan tidak dijadikannya kepentingan masyarakat luas sebagai acuannya menjadi sumber maraknya praktik KKN dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia sekarang Ini pula yang merupakan salah satu  masalah  terbesar  di  Indonesia  dan  yang  menyebabkan  keterpurukan  bangsa  di  berbagai aspek.
Dunia  internasional  mempersepsikan  Indonesia  sebagai  Negara  yang  amat  korup Transperansi  International  menempatkan  Indonesia  sebagai  Negara  terkorup  kelima  dari  90 negara.  Political  dan  Economic  Risk  Consulting  menempatkan  Indonesia  sebagai  Negara terkorup di Asia. 22
Akhirnya adanya visi strategis merupakan prinsip kepemerintahan yang baik. Visi adalah gambaran  mengenai  masa  depan  yang  dikonseptualisasikan  dan  yang  hendak  diwujudkan Seorang pemimpin tidak hanya harus mampu merumuskan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan  Seorang  pemimpin  tidak  hanya  mampu  merumuskan  gambaran  masa  depan  yang hendak diwujudkan tetapi juga harus mampu meyakinkan, mengelola dan menyatukan potensi masyarakat untuk bersama-sama melakukan upava guna mewujudkan visi tersebut.

## PENUTUP
Good  governance sangat  mendesak  untuk  diwujudkan  pada  penyelenggaraan pemerintahan dan  pelayanan  publik  di tingkat  propinsi  dan  kabupaten/kota  mengingat  banyak kewenangan  telah  diserahkan  kepada  pemerintah  di  kedua  level  ini  Kedudukan daerah  sangat strategis  dalam  mempertahankan  keutuhan  bangsa  sekaligus  sebagai  garda  depan  untuk menciptakan Indonesia yang satu dan makmur secara lebih konkret Pemerintah kabupaten/kota dan propinsi merupakan figure kunci perwujudan good governance, yaitu sebagai koordinator bagi institusi semi-pemerintah dan non-pemerintah untuk bersama-sama membentuk kolaborasi yang efektif mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat
Langkah  terdekat  yang  perlu  dilakukan  pemerintah  propinsi  dan  kabupaten/kota  guna mewujudkan good governance adalah  melakukan  pembenahan  terhadap  kelembagaannya sendiri serta mengobati penyakit yang di idapnya
22 Sudirman  Said  dan  Nizar  Suhendra, Korupsi  dan  Budaya  Masyarakat  Indonesia, dalam  Hamid  Basyaib  dkk, Mencuci Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi. di Indonesia (Jakarta: Aksara Foundation, 2002), hlm. 110-111

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto  dkk. Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah Yogyakarta.  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM. 2003
Dwiyanto, Agus, Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan Otonomi Daerah Yogyakarta PSKK UGM, 2003
Irfan,  Muhammad Akuntabilitas  dan  Good  Governance Jakarta  Departeman  RI  Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tata laksana, 2007.
Mishra.  Chandra  Satish,  "Pemerintah  dan  Pemerintahan:  Memahami  Ekonomi  Politik Reformasi Institusi, "Jurnal reformasi Ekonomi, Vol. I, No 2 Oktober-Desember 2000
Motzki,  Haraid, 'The  Origins  of  Islamic  Jurisprudence:  Meccan  Tiqih  before  the  Classical Schools Leiden-Boston-Koln Brill, 2002
Said,  Sudirman,  dan  Suhendra,  Nizar, Korupsi dan  Budaya  Masyarakat  Indonesia, dalam Hamid  Basyaib  dkk, Mencuci  Hang  Rakyat:  16  Kapan  Korupsi  di  Indonesia Jakarta: Aksara Foundation. 2002.
Sedamayanti, Good  Governance  (Kepemimpinan  yang  Haik)  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah Bandung: Penerbit Mandar maju, 2003.
Susanto, Ely. Otonomi Daerah Peluang dan Problematikannya dalam Pembangunan Birokrasi Daerah Yogyakarta: MAP UGM. 2002
Zahrah, Abu, al-llaqat ad-Dauliyah fi al-lslam Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi