## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA ELEKTRONIK (E-PPDB) TINGKAT SMP BERBASIS PEMETAAN ZONASI DI SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 4 SAWAN
Oleh: Ni Luh Santrining 1 dan  Gede Sandiasa 2

## Abstraksi
Perkembangan  teknologi  di  bidang  pemerintahan  yang  disebut e- government semakin  gencar  dilaksanakan.  Salah  satunya  dalam  implementasi Kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Secara  Elektronik  (E-PPDB).  Peneliti merumuskan  masalah:  1)  Bagaimanakah  implementasi  E-PPDB  pada  satuan pendidikan SMP Negeri  4 Sawan?  2) Apakah  faktor  pendukung  dan  penghambat implementasi  E-PPDB  pada  satuan  pendidikan  SMP  Negeri  4  Sawan?  3) Bagaimanakah    dampak    penggunaan  E-PPDB    pada    satuan    pendidikan    SMP Negeri 4 Sawan?
Peneliti  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan mengumpulkan  dan  mengolah  data  hasil  wawancara,  hasil  observasi  dan  hasil dokumentasi dan dijelaskan melalui diskripsi  hasil pengolahan data tersebut untuk mudah  dipahami,  analisis  data  menggunakan  analisis  kualitatif  sepanjang berlangsungnya  penelitian  secara  terus  menerus  dari  awal  sampai  akhir penelitian.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1)  Implementasi  E-PPDB  pada satuan pendidikan SMP Negeri 4 Sawan, dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi  dan  struktur  birokrasi  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan tujuan yang diharapkan, namun masih ada beberapa kekurangan pada disposisi atau ketanggapan  sikap  dari  pelaksana  kebijakan;  2)  Faktor  pendukung  dari implementasi  E-PPDB  ini  adalah  didukung  oleh  sumber  daya  yang  baik  dan memadai,  manajemen  kepala  sekolah  yang  baik,  pemanfaatan  sistem  yang user friendly atau  mudah  dimengerti  pengguna,  dan  kerjasama  yang  baik  antar pelaksana  dan  kelompok  sasaran;  3)  Implementasi  E-PPDB  memberi  dampak pada  sebagian  besar  hasil  memperlihatkan  dampak  positif  dari  pelaksana  dan kelompok sasaran yaitu sistem pendaftaran siswa menjadi lebih efektif dan efesien bagi  kelompok  sasaran,  proses  pembelajaran  menjadi  lebih  mudah;  kemudahan dalam  mengakses  kegiatan  sekolah;  kemudahan  dalam  membina  siswa,  dan meringankan biaya transportasi bagi peserta didik.
Rekomendasi  yang  dihasilkan  adalah  1)  Penggunaan  E-PPDB  dapat diterapkan secara  menyeluruh di  semua  tingkat  satuan pendidikan, 2) Agar dapat dikembangkan  peningkatan  validasi  pada  data  alamat  peserta  didik;  3)  Pelaksana agar  memiliki  rasa  komitmen  dan  disiplin  yang  lebih  baik;  4)  Sistem  E-  PPDB agar dapat juga digunakan sampai pada proses pendaftaran kembali.
Kata kunci: implementasi kebijakan, E-PPDB, zonasi, sistem, online 1 Staf Administrasi SMAN 1 Sawan: Email: niluhsantrining@gmail.com
2 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti: Email: sandiasagede1970@gmail.com

## 1.  Pendahuluan
Dewasa  ini  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi  telah  berkembang  dengan  sangat  pesat.  Penggunaan  teknologi  telah menjamah  berbagai  bidang,  tak  terkecuali  bidang  pemerintahan.  Pemanfaatan teknologi  di  bidang  pemerintahan  dikenal  dengan  istilah e-government . E- government telah  sebagian  besar  tertuang  dalam  kebijakan-kebijakan  pemerintah dalam  mewujudkan  ketertiban  dan  kesejahteraan  masyarakat.  E-  Government dilaksanakan  dengan  maksud  untuk  dapat  melaksanakan  tugas  pelayanan  yang lebih  baik  dan  efisien  sebagaimana  pendapat  berikut  “ pelayanan  berbasis  E- Government sebagai media dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal, efektif dan efisien” (Juliawati & Sandiasa, 2019: 1)
Tugas  pemerintah  sebagai  regulator  adalah  menerbitkan  suatu  kebijakan publik. Setelah disahkan oleh pejabat  berwenang,  kebijakan publik  tersebut  harus diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam  seluruh  proses  kebijakan,  karena  kebijakan  publik  yang  telah  dibuat  akan bermanfaat bila diimplementasikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori Edward III (dalam Subarsono, 2011) terdiri dari  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Keempat  faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  adalah diberlakukannya  sistem  zonasi  pada  kegiatan  penerimaan  peserta  didik  baru sekolah  dasar  dan  menengah.  Dengan  sistem  zonasi,  semua  sekolah,  khususnya sekolah  negeri,  disiapkan  untuk  memberikan  layanan  pendidikan  yang  bermutu secara  merata  bagi  warga  anggota  masyarakat  pada  suatu  areal  atau  kawasan tertentu sehingga “anak-anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik”  yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya (Kemendikbud, 2018).
Tujuan  pemerintah  melalui  sistem  zonasi  ini  adalah  untuk  pemerataan kualitas  pendidikan  seluruh  Indonesia.  Penerapan  sistem  zonasi  pada  PPDB  akan berimplikasi pada pudarnya status “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit” yang menyebabkan  adanya  “kasta”  dalam  sistem  persekolahan  di  Indonesia.  Namun dalam implementasi sistem zonasi, masih terdapat banyak resistensi dari  berbagai
pihak, khususnya orang tua peserta didik dan peserta didik bersangkutan.
Para  orang  tua  dan  masyarakat  sepertinya  masih  ragu  akan  efektivitas  dan efisiensi  dari  program  sistem  zonasi  PPDB  ini.  Sebagian  orang  tua  peserta  didik dan peserta didik sendiri lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan pilihan yang berada di luar zonasi daerah tempat tinggalnya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penerimaan  peserta  didik  baru  yang  dilaksanakan di  Satuan  Pendidikan  SMP  Kabupaten  Buleleng  sebagai  tindak  lanjut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman  Kanak-  Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah Menengah  Atas,  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan;  Pemerintah  Kabupaten Buleleng menerbitkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2021  Tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar  dan Sekolah  Menengah  Pertama.  Tindak  lanjut  Peraturan  Bupati  tersebut  adalah dikembangkannya  sistem  penerimaan  peserta  didik  baru  secara  daring menggunakan  sistem  berbasis web yaitu  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  secara elektronik (E-PPDB).
E-PPDB  adalah  sistem  yang  dikembangkan  oleh  Dinas  Pendidikan  Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan kegiatan rutin setiap tahun yaitu  penerimaan  peserta  didik  baru.  Tujuan  utama  pembuatan  sistem  daring  ini adalah  agar  dapat  mengakomodir  sistem  zonasi  tersebut,  sehingga  meminimalisir pendaftaran  peserta  didik  pada  sekolah  yang  berada  di  luar  zonasi  yang  telah ditentukan.
Sistem  E-PPDB  baru  dilaksanakan  pada  bulan  Juni  2021.  Di  awal implementasi,  E-PPDB  dianggap  cukup  mampu  mengakomodir  aturan  zonasi tersebut.  Hal  tersebut  dilihat  dari  data  penerimaan  peserta  didik  baru  di  SMP Negeri 4 Sawan pada  tahun  2021.  Dari  130  peserta  didik  yang  diterima  di  SMP Negeri  4  Sawan,  93,1%  alamat  peserta  didik  berasal  dari  Desa  Sangsit  yang merupakan  daerah  zonasi  dari  SMP  Negeri  4  Sawan,  dan  6,9%  berasal  dari  luar zonasi  SMP  Negeri  4  Sawan.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk meneliti kebijakan tentang penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Kabupaten Buleleng  melalui  sebuah  penelitian  yang  berjudul  “Implementasi  Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Elektronik (E-PPDB) Tingkat SMP Berbasis Pemetaan Zonasi di Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Sawan”.

## 2.  Kajian Pustaka

## 2.1.  Pengertian E-Government
Menurut The  Worid  Bank  Group (Suaedi,  2010:54), e-government ialah sebagai  upaya  pemanfaatan  informasi  dan  teknologi  komunikasi  untuk meningkatkan  efesiensi  dan efektivitas, transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah dalam  memberikan  pelayanan  publik  secara  lebih  baik.  Pengembangan e- government berdasarkan  Inpres  Nomor  3  Tahun  2003  adalah  upaya  untuk mengembangkan  penyelenggaraaan  kepemerintahan  yang  berbasis  elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien.

## 2.2.  Kebijakan Publik
Menurut  Thomas  R.  Dye  (Anggara,  2014),  “ Public  Policy  is  whatever  the government  choose  to  do  or  not  to  do ”  (kebijakan  publik  adalah  apapun  pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Sementara menurut Harold D Laswell  dan  Abraham  Kaplan  (Taufiqurakhman,  2014),  memberi  arti  kebijakan sebagai  “ a  project  program  of  goals,  values  and  practise ”  (suatu  program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah). Amara Raksasatya (Sandiasa,  2016:  5),  mengemukakan  kebijakan  sebagai  suatu  taktik  dan  strategi yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan.  Oleh  karena  itu  suatu  kebijakan  memuat tiga  elemen  yaitu:  (1)  Identifikasi  dari  tujuan  yang  ingin  dicapai,  (2)  Taktik  atau strategi  dari  berbagai  langkah  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan,  (3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan nyata dari taktik atau strategi.

## 2.3.  Implementasi Kebijakan Publik
Van  Meter  dan  Van  Horn  (Winarno,  2008)  mendefinisikan  implementasi kebijakan  publik  sebagai  tindakan-tindakan  dalam  keputusan-keputusan sebelumnya. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2011),  implementasi  kebijakan  merupakan  proses  yang  krusial.  Karena  seberapa baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Teori Edward III  (dalam  Subarsono,  2011)  berpandangan  bahwa  implementasi  kebijakan
dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

## 2.4.  Dampak Kebijakan Publik
Dampak  kebijakan  adalah  akibat-akibat  dan  konsekuensi-konsekuensi  yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan (Islamy, 2010). Menurut Anderson  (Islamy,  2010),  dimensi  dampak  kebijakan  publik  adalah  dampak kebijakan  yang  diharapkan  ( intented  consequences )  atau  tidak  diharapkan ( unintended  consequences ),  limbah  kebijakan  terhadap  situasi  atau  orang-orang (kelompok)  yang  bukan  menjadi  sasaran/tujuan  utama  dari  kebijakan  tersebut, dampak  kebijakan  dapat  terjadi  atau  berpengaruh  pada  kondisi  sekarang  atau kondisi  yang  akan  datang,  dan  dampak  kebijakan  terhadap  biaya  langsung  atau direct costs .

## 2.5.  Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Elektronik (E-PPDB)
E-PPDB adalah sebuah sistem berbasis web yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Buleleng  sebagai  tindak  lanjut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor  14  Tahun  2021  Tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  pada  Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, khususnya pasal 29 yang menjelaskan “Pendaftaran PPDB dilaksanakan  dengan  menggunakan  mekanisme  daring” .  Mekanisme  daring tersebut dijabarkan kembali di Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

## 2.6.  Pemetaan Zonasi pada Lingkungan Satuan Pendidikan
Sistem  zonasi  mulai  digunakan  pada  tahun  2017  dalam  penataan  sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tujuan pemerintah melalui sistem zonasi ini  adalah  bertujuan  untuk  pemerataan  kualitas  pendidikan  seluruh  Indonesia. Sistem  zonasi  sangat  mempermudah  peserta  didik  untuk  mendapatkan  sekolah dalam  rangka  pendidikan.  Karena  sistem  zonasi  menyamaratakan  semua  sekolah
dasar  dan  menengah.  Sistem zonasi dapat  menghapuskan sebutan  sekolah  favorit yang  disematkan  pada  sekolah-sekolah  tertentu,  karena  semua  sekolah  itu  sama. Jadi setiap peserta didik tidak harus mencari sekolah yang jaraknya jauh dari rumah.

## 3.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  metode    penelitian    kualitatif.    Metode penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah, (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),  analisis data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna  daripada  generalisasi  (Sugiyono,2014:  9).  Dalam  penelitian  yang dilaksanakan,  informan  yang  dipandang  mampu  memberikan  informasi  yang akurat  yaitu  pengguna  sistem  E-PPDB  pada  satuan  pendidikan  SMP  Negeri  4 Sawan  dan  SD  sekitar  yang  menjadi  daerah  zonasi  SMP  Negeri  4  Sawan berdasarkan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor:  14  Tahun  2021  Tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar  dan Sekolah  Menengah  Pertama.  Informan  pada  setiap  satuan  pendidikan  tersebut dipilih  secara sampling  purposive yaitu  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014).
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  kata-kata  dan  tindakan  yang didapatkan  dari  informan  yang  telah  ditentukan,  yaitu  kepala  sekolah,  operator sekolah dan panitia penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 4 Sawan dan SD di  Desa  Sangsit  yang  menjadi  zonasinya.  tempat  dan  peristiwa  pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yaitu SMP Negeri 4 Sawan dan kegiatan penerimaan peserta  didik  baru  dengan  sistem  E-PPDB  di  sekolah  tersebut,  dan  dokumen- dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu dokumen yang terkait dengan pendaftaran, verifikasi data dan proses penerimaan peserta didik baru menggunakan E-PPDB.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh  penulis  secara  langsung  dari sumbernyamelalui  wawancara,  dan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh melalui catatan- catatan, dokumen-dokumen dan laporan terkait dengan penelitian yang dilaksanakan dan relevan dengan masalah dan fokus penelitian.
Hal  pertama  yang  dilakukan  sebelum  memulai  seluruh  tahapan  penelitian kualitatif  adalah  menetapkan research  question atau  fokus  penelitian  (Hendarso, 2011).  Adapun  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  yaitu  implementasi  E- PPDB  pada  satuan  pendidikan  SMP Negeri  4  Sawan,  yang  meliputi  komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi;  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat implementasi E-PPDB pada satuan pendidikan SMP Negeri 4 Sawan, yang  meliputi  faktor  internal  dan  faktor  eksternal;  dan  dampak  penggunaan  E- PPDB pada satuan pendidikan SMP Negeri 4 Sawan, yang meliputi dampak positif dan  dampak  negatif  atau  dampak  yang  diharapkan  dan  dampak  yang  tidak diharapkan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi  yaitu peneliti  mengamati  proses pendaftaran, verifikasi  data dan  proses penerimaan peserta didik baru menggunakan E-PPDB di SMP Negeri 4 Sawan dan SD yang menjadi zonasinya; teknik wawancara yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara  yang  berisi  pokok-pokok  masalah  yang  ditanyakan  kepada  informan; teknik pemanfaatan dokumen yaitu memanfaatkan semua dokumen yang berkaitan dengan penggunaan sistem E-PPDB di SMP Negeri 4 Sawan dan SD yang menjadi zonasinya.
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.  Dalam analisis data, peneliti menggunakan interactive  model .  Menurut  Miles dan  Huberman  (Sugiyono,  2014),  analisis data interactive  model  dilakukan  melalui  proses  pengumpulan  data  ( data  collection ) yaitu  peneliti mencatat  semua  data  secara  objektif  dan  apa  adanya  sesuai  dengan hasil  observasi  dan  wawancara  di  lapangan;  reduksi  data ( data  reduction ) adalah proses  penyempurnaan  data,  baik  pengurangan  terhadap  data  yang  dianggap kurang,  perlu  dan  tidak  relevan,  maupun  penambahan  data  yang  dirasa  masih kurang;  penyajian  data  ( data  display )  yang  akan  memudahkan  untuk  memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung; verifikasi data ( verification ) yaitu dilakukan  apabila  kesimpulan  awal  yang dikemukakan  masih  bersifat  sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak diikuti dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## 4.  Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Implementasi E-PPDB pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Sawan
Pelaksanaan  kebijakan  publik  sangat  dipengaruhi  oleh  kemampuan  dan kinerja  para  pelaksana  kebijakan,  dan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  kebijakan  tersebut  (Sudianing,  2019).  Aktor  implementasi  E-PPDB tingkat  SMP  adalah  panitia  PPDB  satuan  pendidikan  SMP  dan  SD.  Peneliti menganalisis  implementasi  E-PPDB  menggunakan  teori  Edward  III  yang menggunakan  empat  variabel  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan,  yaitu  komunikasi,    sumber    daya,    disposisi    dan    struktur    birokrasi (dalam  Subarsono, 2011).

## 4.1.1.   Komunikasi
Bagian  dari  komunikasi  ada  tiga  yaitu  penyaluran  (transmisi),  adanya kejelasan  yang  diterima  oleh  pelaksana  agar  dalam  pelaksanaannya  tidak membingungkan,  dan  adanya  konsistensi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  (Widodo, 2010). Komunikasi dalam implementasi E-PPDB diawali dari kegiatan Disdikpora Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan sosialisasi PPDB sekaligus penggunaan E-PPDB  kepada  satuan  pendidikan  SD  dan  SMP.  Para  pelaksana  kebijakan  E- PPDB sudah cukup mengetahui bagaimana alur dari penggunaan E-PPDB tersebut. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  komunikasi  antara  pembuat  kebijakan  dan pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik.
Hal-hal  yang  dilakukan  pelaksana  kebijakan  agar  komunikasi  dalam implementasi E-PPDB ini dapat berjalan dengan baik, yaitu pelaksanaan sosialisasi PPDB  dengan  sistem  daring  untuk  seluruh  kepala  sekolah  satuan  pendidikan  SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Disdikpora Kabupaten Buleleng, pelaksanaan sosialisasi E-PPDB dengan sistem luring untuk seluruh operator satuan pendidikan SD   dan   SMP   yang   diselenggarakan   oleh   Disdikpora   Kabupaten   Buleleng, pelaksanaan  sosialisasi  oleh  kepala  satuan  pendidikan  kepada  guru  dan  pegawai sekolah  sebagai  pelaksana  kebijakan,  pelaksanaan  sosialisasi  E-PPDB  kepada peserta didik SD sebagai kelompok sasaran, yang akan melanjutkan ke SMP, dan pemanfaatan  media online sebagai  implementasi  kebijakan  E-PPDB  yang diwujudkan  dalam  bentuk  web  https://e-ppdb.bulelengkab.go.id/,  sebagai antarmuka pelaksana dan kelompok sasaran.

## 4.1.2.   Sumber Daya
Sumber  daya  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  adalah  staf pelaksana,  informasi,  kewenangan  dan  fasilitas  yang  diperlukan  dalam implementasi  kebijakan  (Yalia,  2014).  Sumber  daya  merupakan  salah  satu  hal terpenting  dari  implementasi  kebijakan,  oleh  sebab  itu  “diperlukan  kemampuan sumberdaya manusia yang berkualitas” (Sandiasa & Sudianing, 2021: 37). Karena sumber  daya  merupakan  pelaksana  dari  sebuah  kebijakan  yang  dibuat.  Sumber daya  yang  digunakan  pada  implementasi  E-PPDB  adalah  staf  pelaksana  yang diwujudkan  dengan  pembentukan  panitia  PPDB  dan  menugaskan  operator  yang khusus  menggunakan  sistem  E-PPDB  tersebut,  informasi  teknis  mengenai  sistem E-PPDB  yang  dilaksanakan  dengan  cara  mengadakan  sosialisasi  dari  Disdikpora Kabupaten  Buleleng  kepada  satuan  pendidikan  SD  dan  SMP,  dan  segala  sarana prasarana  yang  digunakan  dalam  implementasi  E-PPDB  berupa  komputer  dan jaringan  internet.  Implementasi  E-PPDB  dapat  berjalan  dengan  baik,  tentu  saja karena  antar pihak satuan  pendidikan SD dan SMP terjalin suatu kerjasama  yang baik,  sehingga  implementasi  E-PPDB  dapat  terlaksana  sesuai  tujuan  yang diharapkan.

## 4.1.3.   Disposisi
Disposisi  adalah  faktor  yang  memperlihatkan  ketanggapan  sikap  dari pelaksana kebijakan. Beberapa operator E-PPDB di tingkat satuan pendidikan SD masih  perlu  meningkatkan  komitmen  dalam  memasukkan  data  alamat  siswa  SD yang  akan  melanjutkan  SMP.  Karena  sesuai  Perbup  14  tahun  2021,  isian  data alamat  siswa  harus  sesuai  dengan  alamat  rumah  siswa  bersangkutan,  diharapkan operator SD tidak memasukkan alamat sekolah pada semua siswanya. Karena hal tersebut  membuat  sulitnya  perankingan  yang  dilakukan  sistem.  Namun,  sebagian besar  pelaksana  kebijakan  telah  memiliki  ketanggapan  sikap  yang  baik  dalam melaksanakan  E-PPDB  tersebut.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  sikap pelaksana  yaitu  pelaksana  kebijakan  sudah  memiliki  kemandirian  sikap  dalam melaksanakan  tugas  yaitu  mampu  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  kecil dalam  lingkup  internal  sekolah  dulu,  penyelesaian  masalah  yang  dilakukan pelaksana  kebijakan  sudah  dilakukan  dengan  baik,  yaitu  memanfaatkan  media komunikasi  untuk  dapat  segera  menyelesaikan  masalah, dan  pelaksana  kebijakan dapat dengan cepat menguasai alur pendaftaran atau cara pendaftaran di https://e -
ppdb.bulelengkab.go.id/, karena memang sistemnya yang user friendly atau mudah dimengerti pengguna.

## 4.1.4.   Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  mengarah  pada  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur), sebagai  tuntunan  internal  dari  implementasi  suatu  kebijakan  yang  seragam  dan fragmentasi  yang  merupakan  pembagian  tanggung  jawab  untuk  sebuah  bidang kebijakan di  antara unit-unit organisasional  yang tersebar luas.  Dilihat dari  aspek struktur birokrasi  dari  pelaksanaan  E-PPDB ini dapat  disimpulkan bahwa  adanya pembagian tugas yang jelas dari semua pihak yang terlibat dalam implementasi E- PPDB ini, adanya panduan pelaksanaan baik secara manajemen maupun panduan E-PPDB  yang  tercantum  dalam  Perbup,  dan  adanya  kriteria  yang  jelas  tentang siswa yang diterima.

## 4.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi E-PPDB pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Sawan
Pada proses meneliti faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi E-PPDB,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  kepala  sekolah  dan  operator sekolah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan SD di desa Sangsit dan  SMP  Negeri  4  Sawan  sebagai  pengguna  langsung  sistem  E-PPDB  tersebut. Indikator yang digunakan untuk meneliti faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi E-PPDB adalah faktor teknologi, manajemen dan sumber dayanya.

## 4.2.1.   Faktor  Pendukung  Implementasi  E-PPDB  pada  Satuan  Pendidikan SMP Negeri 4 Sawan
Faktor  internal  yang  menjadi  pendukung  dalam  implementasi  E-PPDB  ini adalah  kompetensi  SDM  pengelola  layanan  E-PPDB  yang  sudah  mencukupi; kecepatan  komputer  yang  digunakan  operator  E-PPDB  yang  baik  sangat dibutuhkan  dalam  penggunaan  sistem  E-PPDB;  kekuatan  jaringan  internet  yang baik  juga merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  sistem  E-PPDB  ini  hampir sebagian besar dilaksanakan secara daring atau online ; kemampuan kepala sekolah dalam  mengimplementasikan  E-PPDB  merupakan  faktor  pendukung  yang  tidak kalah penting bagi sekolah; kemampuan manajemen kepala sekolah dari membuat pemetaan  zonasi,  membentuk  panitia  PPDB,  sampai  pada  proses  PPDB  tersebut,
menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  keberhasilan  implementasi  E-PPDB;  dan tersedianya  sumber  daya  yang  mumpuni  dalam  implementasi  E-PPDB.  Sumber daya manusia yang kompeten dalam penggunaan teknologi adalah salah satu faktor pendukung  implementasi  E-PPDB.  Ketersediaan  segala  sarana  prasarana  yang digunakan  dalam  proses  implementasi  E-PPDB  menjadi  faktor  pendukung  demi keberhasilan implementasi E-PPDB. Jika dilihat dari faktor eksternal yang menjadi pendukung  dalam  implementasi  E-PPDB  ini  adalah  kerjasama  antara  orang  tua murid  dengan  pihak  sekolah  yang  terjalin  baik,  sebagian  besar  SD  sasaran  telah mampu  mengikuti  layanan  E-PPDB,  dan  sistem  yang user  friendly atau  mudah dimengerti oleh pengguna menjadi faktor pendukung dalam implementasi E-PPDB.
4.2.2.   Faktor  Penghambat  Implementasi  E-PPDB  pada  Satuan  Pendidikan SMP Negeri 4 Sawan
Faktor internal yang menjadi penghambat implementasi sistem E-PPDB ini, yaitu  kekuatan  sinyal  internet  yang  rendah  di  beberapa  tempat  dan  pelaksanaan input data oleh operator yang dilakukan mendekati deadline . Faktor eksternal yang menjadi  penghambat implementasi  sistem E-PPDB ini,  yaitu terkadang  sistem  E- PPDB  mengalami error yang  disebabkan  oleh  banyaknya  akses  pengguna  yang memasuki sistem secara bersamaan, jadi dapat dikatakan sistem yang belum adaptif dalam  merespon  input  data,  terutama  yang  dilaksanakan  secara  bersamaan  dan masih  ada  beberapa  orang  tua  siswa  yang  ingin  mengubah  cara  kerja  sistem  dan menginginkan anaknya untuk ditolak di SMP yang sesuai zonasi tempat tinggalnya.

## 4.3. Dampak  Penggunaan  E-PPDB  pada  Satuan  Pendidikan  SMP  Negeri  4 Sawan
Setiap  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  tentunya  akan memberikan  dampak, khususnya pada kelompok sasaran yang menjadi tujuan dari diterapkannya  kebijakan  tersebut.  Dampak  kebijakan  adalah  akibat-akibat  dan konsekuensi-  konsekuensi  yang  ditimbulkan  dengan  dilaksanakannya  kebijakan- kebijakan (Islamy, 2010).

## 4.3.1.   Dampak Positif
Dampak yang diharapkan dari implementasi sebuah kebijakan adalah adanya dampak  positif.  Dampak  positif  yang  dihasilkan  adalah  sistem  pendaftaran  siswa
menjadi  lebih efektif dan  efesien bagi kelompok sasaran; teknik pengajaran pada semua  kelas merata, tidak ada kelas  yang  homogen;  pengaruh  peserta didik yang berkemampuan tinggi lebih kuat kepada peserta didik yang berkemampuan sedang hingga  rendah;  peserta  didik  yang  memiliki  kemampuan  lebih,  tidak  selalu mencari  sekolah  ke  kota;  kemudahan  dalam  mengakses  kegiatan  sekolah,  karena jarak  rumah  peserta  didik  yang  cukup  dekat  dengan  sekolah  sehingga meminimakan  biaya  transportasi  dan  kegiatan  sekolah  dapat  berjalan  efektif  dan efesien,  kemudahan  dalam  membina  siswa  bagi  guru  BK;  para  orang  tua  siswa menjadi  lebih  tenang  karena  anaknya  bersekolah  di  dekat  rumah  dan  tidak memikirkan tentang pengeluaran dalam biaya transportasi.

## 4.3.2.   Dampak Negatif
Selain  dampak  positif,  implementasi  E-PPDB  tersebut  juga  terdapat beberapa  dampak  negatif  yang  dihasilkan.  Dampak  negatif  dari  implementasi  E- PPDB  ini  adalah  jika  sumber  daya tidak terpenuhi,  seperti  kompetensi  pelaksana yang kurang memahami teknologi dan kondisi jaringan internet  yang tidak stabil, akan membuat pendaftaran menjadi lambat; beberapa guru berpendapat bahwa ada perbedaan yang terlalu mencolok pada kemampuan siswa; dan beberapa siswa agak arogan karena bersekolah di daerah sendiri.

## 5.  Simpulan dan Saran

## 5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.
1.  Implementasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  secara  elektronik  (E-PPDB) pada  satuan  pendidikan  SMP  Negeri  4  Sawan,  dari  indikator  komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, namun masih ada beberapa kekurangan pada disposisi atau ketanggapan sikap dari pelaksana kebijakan. Tetapi secara umum  dapat  digambarkan  bahwa  implementasi E-PPDB  sudah  sesuai  tujuan dan tepat sasaran,  sehingga dapat dikatakan  sudah berjalan lancar dan  sesuai harapan.
2.  Faktor  pendukung  dari  implementasi  E-PPDB  ini  adalah  kompetensi  SDM pengelola layanan E-PPDB yang sudah mencukupi, performa komputer yang
baik,  kekuatan  jaringan  internet  yang  baik,  kemampuan  manajemen  kepala sekolah  dari  membuat  pemetaan  zonasi,  membentuk  panitia  PPDB,  sampai pada  proses  PPDB  tersebut,  tersedianya  sumber  daya  yang  mumpuni  dalam implementasi  E-PPDB,  kerjasama  antara  orang  tua  murid  dengan  pihak sekolah yang terjalin baik, sebagian besar SD sasaran telah mampu mengikuti layanan E-PPDB,  dan  sistem  yang user friendly atau mudah  dimengerti  oleh pengguna.    Selain    faktor    pendukung,    beberapa    faktor    penghambat implementasi E-PPDB adalah kekuatan sinyal internet yang rendah di beberapa tempat,  pelaksanaan input data  oleh  operator  yang  dilakukan  mendekati deadline ,  terkadang  sistem  E-PPDB  mengalami error yang  disebabkan  oleh banyaknya  akses  pengguna  yang  memasuki  sistem  secara  bersamaan,  dan masih  ada  beberapa  orang  tua  siswa  yang  ingin  mengubah  cara  kerja  sistem dan  menginginkan  anaknya  untuk  ditolak di  SMP  yang  sesuai  zonasi  tempat tinggalnya.
3.  Dampak positif penggunaan E-PPDB pada SMP Negeri 4 Sawan adalah sistem pendaftaran  siswa  menjadi  lebih  efektif  dan  efesien  bagi  kelompok  sasaran, teknik  pengajaran  pada  semua  kelas  merata,  tidak  ada  kelas  yang  homogen; pengaruh  peserta didik  yang berkemampuan  tinggi lebih kuat  kepada peserta didik yang berkemampuan sedang hingga rendah; peserta didik yang memiliki kemampuan  lebih,  tidak  selalu  mencari  sekolah  ke  kota;  kemudahan  dalam mengakses kegiatan sekolah; kemudahan dalam membina siswa bagi guru BK; para orang tua siswa menjadi lebih tenang karena anaknya bersekolah di dekat rumah  dan  tidak  memikirkan  tentang  pengeluaran  dalam  biaya  transportasi. Namun ada beberapa dampak negatif yaitu jika sumber daya tidak terpenuhi, akan mengakibatkan lambatnya proses implementasi kebijakan, beberapa guru berpendapat ada perbedaan yang terlalu mencolok pada kemampuan siswa, dan beberapa siswa bersikap arogan karena bersekolah di daerah sendiri.

## 5.2. Saran
Berdasarkan   simpulan   yang   diperoleh,   maka   disarankan   hal-hal sebagai berikut.
1.  Penulis   menyarankan   agar   penggunaan  E-PPDB   dapat   diterapkan   secara menyeluruh dan merata di semua tingkat satuan pendidikan, tidak hanya pada satuan pendidikan SMP tetapi juga pada satuan pendidikan SD.
2.  Dari  segi  sistem,  disarankan  agar  dapat  dikembangkan  peningkatan  validasi pada  data  alamat  peserta  didik  saat  melakukan  pendaftaran  ke  tingkat  SMP.
Jadi meminimalisir penggunaan alamat yang sama pada sebagian besar peserta didik,  yang  menyulitkan  dalam  hal  seleksi  perankingan  jarak  alamat  tempat tinggal.
3.  Dari  segi  sikap  staf  pelaksana,  disarankan  agar  memiliki  rasa  komitmen  dan disiplin yang lebih baik dalam proses memasukkan data peserta didik SD saat melakukan pendaftaran.
4.  Penulis juga menyarankan  agar ke  depannya  lebih  dikembangkan  lagi  sistem E-PPDB tersebut agar tidak hanya pada proses pendaftaran, tetapi dapat juga digunakan  sampai  pada  proses  pendaftaran  kembali  peserta  didik  di  tingkat SMP.

## Daftar Pustaka
Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik . Bandung: Pustaka Setia.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003  Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Islamy,  Irfan.  2010. Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta: Bumi Aksara.
Juliawati  &  Gede  Sandiasa,  2019.  “Penerapan  E-Government  Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Pendidikan  Di  Madrasah  Aliyah  Negeri  (MAN) Buleleng”, dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 2 – Agustus 2019. P.1
Kemendikbud. 2018. Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan  Berkeadilan .  Jakarta:  Pusat  Data  dan  Statistik  Pendidikan  dan Kebudayaan Setjen.
Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar  dan  Sekolah Menengah Pertama.
Permendikbud  No  1  Tahun  2021  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  pada Taman Kanak-Kanak,  Sekolah Dasar, Sekolah  Menengah  Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Sandiasa,   Gede.   2016.   Kebijakan   Publik.   Singaraja:   Program   Studi   Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Unipas Singaraja.
Sandiasa,  Gede  dan  Ni  Ketut  Sudianing,  2021.  “Pelaksanaan  Administrasi  Dan Pola    Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Menghadapi  Covid  19”.  Dalam Jurnal Widya Publika. Vol.9, No.1 Juni 2021, P.37
Suaedi,  Falih  dan  Bintoro  Wardianto.  2010. Revitalisasi  Administrasi  Negara (Reformasi Birokrasi dan E-Governance) . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Subarsono.    2011. Analisis    Kebijakan    Publik    (Konsep,    Teori    dan Aplikasi) .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudianing, Ni Ketut dkk. 2019. "Implementasi Kebijakan Rumah Bersubsidi Bagi Masyarakat    Berpenghasilan    Rendah    (MBR)    Di    Kabupaten    Buleleng (Studi  Terhadap  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  1/2011  Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)". Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.        1.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R  & D . Bandung:
Alfabeta.
Taufiqurakhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada  Presiden  Selaku  Penyelenggara  Pemerintahan .  Jakarta:  FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia. Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik . Jakarta: PT Buku Kita.
Yalia,     Mulyono.     2014.     “Implementasi     Kebijakan     Pengembangan     Dan Pemberdayaan  Lembaga  Sosial  Media  Tradisional  Di  Jawa  Barat”.  Jurnal Penelitian    Sejarah    dan    Budaya,    Vol    6,    No.    1.    Diambil    dari https://media.neliti.com/media/publications/291910-implementasi- kebijakan-pengembangan-dan-093808c5.pdf.  Diakses  tanggal  28  Februari 2022.