ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS BERMUKIM DI KAMPUNG PADAT PERKOTAAN (STUDI KASUS KAMPUNG KOTA NYENGSERET)

## ANALYSIS OF QUALITY IMPROVEMENT STRATEGY OF SETTLING IN URBAN DENSE VILLAGES (CASE STUDY OF NYENGSERET CITY VILLAGE)
Yudhistyra Nugraha 1 , Muhammad Faishal Nugraha 2 , Alien Abdillah 3
1,2,3 Jurusan Arsitektur, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung *e-mail: 1 yudhistyranugraha@upi.edu, 2 mfaishalnugraha@upi.edu, 3 alienabdillah14@upi.edu,

## ABSTRAK
Kampung kota sebagai suatu bentuk permukiman di dalam kawasan perkotaan yang awalnya terbentuk secara spontan sebagai respon masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan hunian, yang terbentuk tanpa melalui perencanaan, bersifat tradisional (masih memiliki pola hidup perdesaan) dan sebagian besar bersifat kumuh serta tidak dukung dengan sarana-prasarana yang memadai. Untuk mengetahui sebagian besar area kampung kota masih identik dengan keberadaan  lingkungan  perumahan  yang  berada  dalam  kondisi  yang  kumuh  (slums)  atau kurang layak huni. Dengan begitu akan terlihat permasalahan pada kampung kota, lebih rinci Kawasan Kampung Kelurahan Nyengseret. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif  yaitu  kajian  literatur  dan  analisis  SWOT,  metode  pendekatan  kuantitatif    yaitu statistik  deskriptik  sumber  BPS  Kota  Bandung  dan  Kelurahan  Nyengseret,  dan  metode pendekatan  spasial  yaitu  teknik  overlay  data  spasial.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan usulan  kampung  Susun  sebagai  strategi  peningkatan  kualitas  bermukim  di  Kelurahan Nyengseret  ini  akan  menciptakan  keterkaitan  antar  lingkungan  baik  melalui  keterkaitan ekonomi,  sosial  maupun  budaya  (makro)  maupun  lingkungan  fisiknya  (mikro),  sehingga dapat menciptakan sistem perkotaan dan memberi legitimasi kuat pada eksistensi kampung.
Kata kunci : Kampung kota, Bangunan, Nyengseret, Analisis SWOT.

## ABSTRACT
Kampung  kota  as  a  form  of  settlement  in  urban  areas  that  was  originally  formed spontaneously as a community response to the fulfillment of housing needs, which was formed without planning, is traditional (still has a rural lifestyle) and mostly slum and not supported by adequate infrastructure. To know most of the area of the city village is still synonymous with  the  existence  of  residential  neighborhoods  that  are  in  slums  (slums)  or  less  livable conditions.  That  way  there  will  be  problems  in  the  city  village,  more  detailed  Nyengseret Village Area. This research uses qualitative approach methods, namely literature review and SWOT  analysis,  quantitative  approach  methods,  namely  statistical  descriptor  sources  bps Bandung and Nyengseret village, and spatial approach methods that are spatial data overlay techniques. The results of the research showed the proposal of Kampung Susun as a strategy to  improve  the  quality  of  living  in  Nyengseret  Village  will  create  a  linkage  between  the environment both through economic, social and cultural (macro) and physical environment (micro), so as to create an urban system and give strong legitimacy to the existence of the village.
Keywords : Urban Village, Building, Nyengseret, SWOT Analysis

## A.  PENDAHULUAN
Kampung  kota  tumbuh  sebagai  respon spontan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan  huniannya.  Dari  perspektif  fisik, telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  sebagian area  kampung  identik  dengan  kondisi kepadatan  tinggi  dan  kekumuhan  kawasan. Sebagian kampung kota merupakan kawasan permukiman  kumuh  (Yudohusodo,  1991) yang  mempunyai  karakteristik:  (1)  Kondisi fisik lingkungan tidak memenuhi persyaratan teknis  dan  kesehatan,  yaitu  kurangnya  atau tidak  tersedianya  prasarana,  fasilitas  dan utilitas lingkungan. Walaupun ada, kondisinya  sangat  buruk  dan  di  samping  itu tata letak bangunan tidak teratur; (2) Kondisi bangunan  sangat  buruk,  serta  bahan-bahan bangunan  yang  digunakan  adalah  bahan bangunan  yang  bersifat  semi  permanen;  (3) Kepadatan  bangunan  dan  KDB  lebih  besar dari  yang  diizinkan,  dengan  kepadatan  yang sangat  tinggi  (lebih  dari  500  jiwa/ha);  (4) Fungsi  yang  bercampur  dan  tidak  beraturan; dan  (5)  Pada  umumnya,  di  atas  tanah  milik negara atau dihuni secara liar.
Permukiman  kumuh  yang  terbentuk  dan berkembang akibat proses perubahan sosial di lingkungan permukiman. Permukiman kumuh adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak permasalahan penataan ruang tidak terkecuali di Kota Bandung. Salah satunya permukiman kumuh  pada  kawasan  Nyengseret  ternyata dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT. SWOT  dapat  dibagi  kedalam  dua  elemen, analisa  internal  yang  berkonsentrasi  pada potensi  dan  peluang  apa  saja  yang  bisa dimaksimalkan  pada  sebuah  permukiman kumuh,  dan  analisa  eksternal  tentang meminimalkan kelemahan dan ancaman yang terdapat  di  sebuah  permukiman  kumuh. Adapun hasil penelitian sebagai acuan solusi penanganan permukiman kumuh di kelurahan Nyengseret.
Pada  saat  yang  bersamaan,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  perkembangan  kampung
kota  juga  ditandai  dengan  berbagai  masalah, antara  lain  tidak  didukung  oleh  sarana  dan prasarana  yang  memadai,  sehingga  sebagian besar  kampung  menjadi  kantung-kantung warga kota yang tidak sehat, tidak produktif, serta status dan legalitas lahannya yang tidak jelas kepemilikannya (Setiawan, 2010).
Pada  umumnya  daerah  –  daerah  kumuh terbentuk sejalan dengan proses perkembangan  dan  pemadatan  lingkungan kota.  Lingkungan  kumuh  tidak  hanya memberikan  efek  visual  yang  buruk,  juga memberikan konstribusi yang tidak baik bagi perkembangan  fisik  kota  secara  umum  serta hanya  membantu  penduduk  untuk  sekedar tinggal  tanpa  memberikan  dampak  sosial maupun ekonomi yang positif.
Dalam  upaya  mengantisipasi  kebutuhan masyarakat  yang  terus  meningkat  terutama fasilitas  sarana  dan  prasarana  masyarakat seperti perumahan, pelayanan sosial, transportasi,  air  bersih  dan  lain  –  lain. Pemerintah  daerah  telah  melakukan  langkah awal dengan melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh yang terdapat di beberapa tempat di Kota Bandung.

## B.  STUDI PUSTAKA

## B.1 Permukiman
Dalam  konteks  permukiman  penduduk  di kota, Indonesia memiliki tiga tipe permukiman, dimana tipe pertama merupakan tipe permukiman yang terencana (well-planned), dengan penataan infrastruktur  dan  fasilitas  yang  lengkap  dan dapat  dijangkau  oleh  kendaraan  bermotor. Tipe  kedua  adalah  tipe  kampung,  dengan rumah-rumah  yang  berada  di  dalam, kebanyakan  tidak  dapat  dijangkau  dengan mobil  maupun  motor.  Tipe  ini  adalah  tipe permukiman lama/asli kota-kota di Indonesia.  Sedangkan  tipe  ketiga  adalah permukiman  pinggiran/kumuh (squatter) yang banyak bermunculan pada ruang-ruang marjinal kota, seperti tepi sungai atau di tanah
milik  negara.  Tipe  ini  juga  sering  disebut dengan  tipe  kampung  illegal  (Sullivan, 1980).
Pada  dasarnya  pengertian  kampung  kota yang  dapat  disepakati  semua  pihak  belum pernah dapat dirumuskan. Hal ini kemungkinan  disebabkan  oleh  perbedaan  di dalam  cara  pandang  maupun  disiplin  ilmu yang  digunakan  oleh  para  pakar.  Sebagai kesatuan  integral  kota,  maka  kampung merupakan  salah  satu  komponen  dalam pembentukan  struktur  kota,  yaitu  sebagai kawasan  permukiman  di  dalam  kota  yang terbentuk  tanpa  perencanaan  atau  tumbuh sebelum perencanaan diterapkan.
Penambahan penduduk yang cepat menyebabkan  tingkat  kepadatan  penduduk menjadi  tinggi.  Kepadatan penduduk adalah jumlah  penduduk  disuatu  daerah  per  satuan luas. Kepadatan penduduk ini terkait dengan jumlah penduduk dan luas daerah, sedangkan jumlah penduduk itu sendiri dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang datang dan pergi dari suatu  daerah,  serta  tingkat  kelahiran  dan kematian (Amalia, 2008: 1).

## B.2 Strategi Pengembangan Permukiman
Strategi  dalam  pembangunan  permukiman menurut GBHN 1993 dan Sastra dan Marlina (2006) terdiri dari hal-hal berikut:
a. Program  penyediaan  perumahan  dan permukiman
b. Program  perbaikan  perumahan  dan permukiman.
c. Program penyehatan lingkungan permukiman.
d. Program  penyediaan  dan  pengelolaan saran air bersih.
e. Program penataan kota.
Dan  beberapa  program  lainnya  yang  lebih strategis  dan  terperinci  dapat  mengangkat strategi sebagai berikut:
a. Program pengadaan rumah baru.
b. Program  perbaikan  kampung  meliputi; perbaikan,  klasikal  yakni  tidak  total maupun  perbaikan  yang  total  yakni menyangkut  lahan;  land  sharing,  land adjustment.
c. Program peremajaan kota.
d. Program rumah sewa.
e. Program rehabilitasi perumahan.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan  kualitatif  yaitu  kajian  literatur dan  analisis  SWOT,  metode  pendekatan kuantitatif,  yaitu  statistik  deskriptik  sumber BPS Kota Bandung dan Kelurahan
Nyengseret,  dan  metode  pendekatan  spasial yaitu teknik overlay data spasial.
Perangkat  yang  digunakan  dalam  penelitian dan  analis  data  adalah  data  BPS  Kota Bandung,  Literatur  (Jurnal,  Buku,  E-Book, Artikel),  internet,  dan  Survey  Lapangan. Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  dengan  metode  observasi, dan studi pustaka.
Sementara  berdasarkan  tujuan  dan  sasaran penelitian,  kajian  ini  melakukan  tahapan analisis sebagai berikut:
a. Analisis Spasial
Analisis  ini  digunakan  untuk  memetakan karakteristik  sebaran  kampung  kota  dengan melakukan  overlay  terhadap  beberapa  peta tematik  lain  seperti  kawasan  kumuh, kesesuaian  dengan  rencana  tata  ruang (RTRW/RDTR),  dan  terhadap  status  lahan dari data BPS.
b. Analisis Statistik Deskriptif
Dalam kajian ini, analisis statistik deskriptif berupa  reduksi  data  (dalam  bentuk  tabel, grafik, diagram) digunakan untuk menyajikan beberapa data terkait
karakteristik  kawasan  kampung  kota  atau permukiman kumuh di wilayah studi.
c. Analisis SWOT
Metode  SWOT  dapat  digunakan  untuk merumuskan  tujuan  dan  strategi  penataan ruang/kawasan. Tujuan dan strategi penataan ruang  dirumuskan  melalui  penelaahan  dan kajian  mendalam  terhadap  faktor  internal kawasan yang meliputi kekuatan (Strengths) dan  kelemahan  (Weaknesses)  serta  faktor eksternal  kawasan  yang  meliputi  peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats).
Strategi desain sebagai langkah pengambilan solusi  dari  permasalahan  kampung  kota. Tujuan  strategi  desain  adalah  memberikan jawaban untuk beberapa permasalahan dalam rangka  meningkatkan  kualitas  bermukim  di kampung kota. Langkah pengambilan
kebijakan desain terdiri dari tiga tahap yaitu :

## Gambar 1 : Skema Kebijakan Desain
(Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Masalah  sebagai  kasus  yang  akan  diangkat berdasarkan  analisis  data  baik  data  primer dan  data  sekunder.  Kemudian  tahap  solusi untuk  merumuskan  langkah-langkah  yang akan diambil untuk menjawab permasalahan. Solusi  yang  telah  dirumuskan,  kemudian akan  diaplikasikan  pada  Kampung  kota berupa hasil desain.
Desain  yang  diajukan  pada  proses  awal sebuah perancangan adalah Ide atau gagasan yakni  solusi,  lalu  dipetakan  dalam  gambar skematik  dan  pengaplikasian  awal  dari sebuah kondisi eksisting (Prelimenary design).

## D. HASIL PENELITIAN
D. 1 Objek Penelitian Pada umumnya daerah-daerah kumuh
terbentuk sejalan
dengan proses
perkembangan  dan  pemadatan  lingkungan kota.  Lingkungan  kumuh  tidak  hanya memberikan  efek  visual  yang  buruk,  juga memberikan konstribusi yang tidak baik bagi
perkembangan  fisik  kota secara  umum  serta hanya  membantu  penduduk  untuk  sekedar tinggal  tanpa  memberikan  dampak  sosial maupun ekonomi yang positif.
Dalam  upaya  mengantisipasi  kebutuhan masyarakat  yang  terus  meningkat  terutama fasilitas  sarana  dan  prasarana  masyarakat seperti perumahan, pelayanan sosial, transportasi,  air  bersih  dan  lain  –  lain.
Pemerintah daerah telah melakukan langkah awal dengan melaksanakan penataan kawasan  permukiman  kumuh  yang  terdapat di  beberapa  tempat  di  Kota  Bandung. Pemerintah Kota Bandung telah memutuskan dan  menetapkan  untuk  melaksanakan  upaya pengembangan ruang fisik kota dan peningkatan  kualitas  prasarana  fisik  Kota Bandung secara bertahap.
Kelurahan  Nyengseret  mempunyai  luas wilayah  sebesar  38  Ha  dengan  jumlah penduduk  12.235  jiwa.  Berdasarkan  luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, maka tingkat  kepadatan  penduduk  Kelurahan Nyengseret  rata  –  rata  adalah  322  jiwa/ha (Monografi  Kelurahan  Nyengseret,  2020), dimana jika dibandingkan dengan Kecamatan Astanaanyar dengan luas wilayah 279,40 Ha dan  jumlah  penduduknya  74.078  jiwa  serta kepadatan penduduknya 265 jiwa/Ha (Monografi  Kecamatan,  2020),  maka  dapat disimpulkan  bahwa  penduduk  Kelurahan Nyengseret cukup tinggi.
Gambar 2 : Pemukiman Kampung Kota Nyengseret, Bandung (Sumber : Google maps, 2020)

## D.2 Analisis SWOT

## a. Potensi/Kekuatan
Kondisi  rumah  penduduk  sebagian  besar permanen dengan legalitas lahan yang jelas. Mayoritas penduduk telah menetap lama dan sebagian  kecil  lainnya  adalah  pendatang. Mata pencaharian penduduk berada di sektor swasta dan usaha masyarakat kecil menengah (UMKM). Sebagian besar perumahan penduduk  memiliki  rumah  yang  permanen dan legalitas lahan yang jelas. Berada dalam kawasan  strategis  ekonomi  dari  bidang perdagangan  dan  jasa.  Adanya  perangkat peraturan perundang-undangan yang menjamin  pengadaan  dan  pengembangan perumahan rakyat.
Ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman  yang  memadai  di  bidang keagamaan dan kesehatan. Dalam pengadaan dana bantuan program pemerintah digulirkan dengan baik oleh pemerintah kota Bandung. Ketersediaan  material  bangunan  dan  tenaga jasa  konstruksi  mudah  didapat.  Terdapat berbagai program pemerintah dalam menunjang  pengembangan  kampung  koa baik  sarana  dan  prasarana  di  bidang kesehatan,  pendidikan,  kemasyarakatan  dan sebagainya

## b. Kendala/Kelemahan
Mayoritas  penduduk  berada  pada  kalangan ekonomi  menengah  ke  bawah.  Penataan ruang  pemukiman  yang  rendah,  sehingga terkesan sempit dan berantakan.
Ketersediaan  lahan  terbuka  yang  terbatas. Kurangnya  keinginan  masyarakat  dalam merencakanan  lingkungannya  ke  depan, sehingga  masyarakat  sudah  merasa  nyaman tinggal  di  lingkungan  seadanya.  Sebagian akses  jalan  kurang  memadai  secara  kondisi fisik  dan  ukuran  untuk  dilalui.  Tidak memadainya  skema  dan  sarana  prasarana bencana  alam.  Sebagian  lingkungan  binaan memiliki  tingkat  kebersihan  yang  rendah. Prasarana  penyaluran  air hujan  yang  kurang
memadai  dan  terawat  sehingga  rawan tersumbat saat banjir. Frekuensi pengangkutan  sampah  yang  rendah  karena akses sarana yang terbatas. Kurangnya sarana pendidikan  dari  jumlah  penduduk  pada  usia pelajar. Tingginya harga lahan karena sudah sedikitnya  ketersediaan  lahan.  Kondisi  fisik perumahan yang tidak layak huni di beberapa titik.  Beberapa  program  bantuan  dari pemerintah  rawan  terjadi  tumpang  tindih kebijakan.  Masyarakat  yang  beragam  perlu dorongan  dalam  memaksimalkan  program pemerintah.

## c. Peluang
Masyarakat bergerak pada lingkup wirausaha dan kesenian berpeluang untuk dikembangkan menjadi Industri kreatif. Tata ruang bangunan dengan KDB dan KLB yang besar  sehingga  dapat  dimaksimalkan  pada hunian vertikal. Adanya program penanganan  kawasan  permukiman  kumuh seperti  Kotaku,  serta  bantuan  dana  investasi (BDI) dan program PIPPK di Kota Bandung sangat berpotensi mengentaskan kekumuhan kawasan yang berkelanjutan. Pengembangan Sarana  dan  Prasarana  yang  tersedia  untuk diintegrasikan dalam suatu program pemukiman,  misalnya  peningkatan  imunitas oleh bidang kesehatan masyarakat. Terdapat skema  pembiayaan  dalam  penanganan kawasan kumuh oleh pemerintah seperti BDI, PIPPK dan sebagainya.
Pengembangan  skema  bantuan  dari  dana CSR  dan  kerjasama  dengan  berkerja  sama pada  pihak  swasta,  industri,  dan  organisasi masyarakat.  Dalam  perbaikan  kondisi  fisik bangunan  dapat  mengembangkan  skema kerjasama  dengan  industri  barang  dan  jasa konstruksi. Kolaborasi antara kelembangaan pemerintah,  fasilitator,  praktisi,  akademisi, dan  elemen  masyarakat  dalam  satu  pintu dalam  penanganan  kawasan  kumuh  akan lebih  efektif  dan  komprehensif.  Dengan terbentuknya  budaya  gotong  royong  akan
mempermudah  terjalinnya  kerjasama  peran masyarakat di berbagai bidang.

## d. Ancaman
Kepadatan  penduduk  dengan  keterbatasan ruang pada lahan perumahan akan berdampak pada  isu  kekurangan  rumah.  Kawasan perumahan  yang  tidak  teratur  akan  mudah terekternalisasi  pada  lingkungan  (rawan gangguan) seperti gangguan bising, kriminalitas,  dan  konflik  yang  dapat mengurangi  kenyamanan  spasial  di  ruang publik. Delineasi
kawasan
permukiman/kampung  kumuh  sering  tidak satu  hamparan  dan  tidak  berkesesuaian dengan  batas  administrasi  (RW/kelurahan). Tanpa adanya kerangka pelaksanaan program yang  terintegrasi  oleh  pemerintah  akan membuat program cenderung tumpang tindih dan tidak merata.
Tidak  optimalnya  sarana  dan  prasarana pemukiman  akan  berdampak  pada  aktifitas masyarakat dan bencana alam. Pertumbuhan ekonomi  yang  stagnan  dapat  menghambat pula  pada  pertambahan  dan  pengembangan ruang  pemukiman  dan  kawasan  kumuh. Perumahan tidak layak huni akan berdampak pada  kualitas  hidup  penghuni,  gangguan kesehatan, dan rawan kebencanaan.
Pelaksanaan  program  yang  tidak  serentak, tumpang  tindih,  dan  tidak  terintegrasi  akan menimbulkan kecemburuan soial di masyarakat.  Masyarakat  merasa  kurangnya pemerataan  penerima  bantuan  program  oleh pemerintah. Belum
meratanya peran
masyarakat  dalam  BKM/KSU  (Kegiatan Swasaya
Masyarakat) sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program.

## D.3 Kebijakan Desain Kampung Susun
Berdasarkan  analisis  dan  pemetaan  masalah pada  pembahasan  solusi  akan  mencari  jalan keluar dari permasalahan dengan pendekatan studi  preseden  dan  pencarian  solusi  baru. Berikut  adalah  solusi  dalam  penanganan perbaikan  kualitas  bermukim  kampung  kota
Nyengseret  yaitu  dengan  cara  peningkatan jumlah  rumah  Vertical  Landed  house  untuk memenuhi kekurangan rumah tanpa merelokasi. Penambahan rumah tanpa merelokasi  didasari  kebutuhan  penghuni yang bermata pencaharian  di daerah setempat. Selain itu legalitas lahan yang jelas kepemilikannya  tentu  memerlukan  biaya yang  lebih  besar  dalam  merelokasi.  Potensi lainnya  adalah  tata  ruang  nyengseret  yang memiliki  KLB  mecukupi  sehingga  dapat dimaksimalkan dalam hunian vertikal.
Penertiban Tata ruang dan Wilayah Kampung
kota diperlukan untuk memaksimalkan ruang. Dengan penataan dan memaksimalkan  ruang  diharapkan  dapat meningkatkan  ruang  terbuka  pada  ruang publik.  Adanya  perencanaan  mikro  dalam jangka  panjang  yang  dirumuskan  bersama dan  dapat  diakses  publik.  Dengan  begitu pemerintah mampu memahami dan mengarahkan kebutuhan Kampung kota serta dengan  keterbukaan  informasi  publik  bisa mengoptimalkan bantuan swadaya masyarakat  yang  lebih  inovatif.  Selain  itu Prodekbang  kota  bandung  mampu  menjadi fasilitator  dalam  menerima  sumbangan  atau ide  masyarakat  yang  dikemas  dalam pengabdian  masyarakat,  sayembara  dan sebagainya.
Diperlukan skala prioritas dalam pengembangan  prasarana  pemukiman  yang tersedia  untuk  mengoptimalkan  fungsi prasarana. Diperlukan adanya sarana tanggap bencana,  mengingat  belum  tersedianya prasarana  tersebut  di  area  permukiman kampung  kota  yang  rawan  bencana  dan kebakaran.  Pengaturan  skema  pengelolaan dan pengangkutan sampah yang lebih efektif seperti  pola  jemput  bola  dan  Bank  sampah. Optimalisasi  skema  pembiayaan  kampung kota  baik  dari  program  pemerintah  dan pengabdian  dan  swadaya  masyarakat  serta membuka  peluang  bantuan  swasta  dalam program dana CSR. Program perbaikan fisik
perumahan  berkerjasama  dengan  Industri Material dan jasa Konstruksi dalam penerapan teknologi terbarukan.
Pembentukan  skema  satu  pintu  dalam penyusunan dan penyaluran program tentang perbaikan  kampung  kota  di  perumahan  dan permukiman.  Adanya  sosialisasi  program perbaikan  kampung  kota  pada  masyarakat baik  oleh  fasilitator,  tokoh  masyarakat,  dan organisasi masyarakat agar dapat mendorong peran  serta  masyarakat  yang  mandiri  dalam memperbaiki huniannya.
Daerah  yang  terdampak  relokasi  adalah hunian yang berada di GSS (Garis Sempadan Sungai)  sepanjang  10  m  dari  bahu  sungai. Luas wilayah yang direlokasi adalah 10.000 m2.  Banyaknya  rumah  yang  terdampak adalah  110  rumah.  Dipilihnya  kebijakan desain  kampung  susun  dan  bukan  rumah susun,  dikarenakan  kampung  susun  dapat direncanakan menyebar dan menyatu dengan permukiman  eksisting,  sedangkan  rumah susun  berdiri  sendiri  dan  terpisah  dari permukiman.  Pada  kampung  susun  di bantaran Sungai Citepus Nyengseret ini akan dibangun 160 unit hunian type 36.
Gambar 3 : Lokasi yang diusulkan menjadi kampung susun
(Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Kampung  Vertikal/susun  pada  bantaran sungai  Citepus  di  Nyengseret  ini  berisi  unit hunian,  ruang  terbuka,  balai  serbaguna, UMKM , sarana pendidikan, tempat ibadah,
dan area parkir. Pada perencanaan kampung susun  tersebut  dapat  mewadahi  semua aktivitas  penghuni  di  setiap  unit  kampung susun.  Analisis  penghuni  rumah  susun  per unit  adalah  per  1  Keluarga/Keluarga  Ideal. Penghuni rumah susun diasumsikan 4 orang diantaranya ayah, ibu dan kedua orang anak. Kampung susun yang akan diusulkan terdiri dari 5 Gedung, yaitu gedung A, B, C, D, dan E.  Perhitungan  tapak  Kampung  Susun  di Bantaran Sungai Citepus Nyengseret :
Lahan = 10000 m2 RTH 50% = 5000 m2 KDB 40% = 4000 m2 KLB 2,4 = 8400 m2 10% = 1000 m2
Gambar 4 : Perencanaan Blok Plan Kampung Susun
(Sumber : Hasil Analisis, 2020)

## Gambar 5 : Skema Pembiayaan Perbaikan Kampung Kota
(Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Optimalisasi  skema  pembiayaan  kampung kota  baik  dari  program  pemerintah  dan pengabdian  dan  swadaya  masyarakat  serta membuka  peluang  bantuan  swasta  dalam
program  dana  CSR  diantaranya  diperoleh dari  swadaya  masyarakat  sendiri,  dana subsidi  pemerintah  daerah,  dana  Inpres, maupun dana penggunaan bantuan kredit.

## Gambar 6 : Skema Perbaikan Kampung
(Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Adanya  perencanaan  mikro  dalam  jangka panjang yang dirumuskan bersama dan dapat diakses publik maka, dengan begitu pemerintah mampu memahami
dan mengarahkan  kebutuhan  kampung  kota  serta dengan  keterbukaan  informasi  publik  bisa mengoptimalkan
bantuan swadaya masyarakat yang lebih inovatif.
Gambar 7 : Gubahan massa kampung susun (Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Konsep kampung susun di kawasan bantaran sungai  Citepus  Nyengseret  ini  menggunakan konsep  Rumah  Sederhana,  yaitu  unit  rumah dengan  luas  lantai  bangunan  tidak  lebih  dari 70m2.  Pilotis,  yaitu  lantai  dasar  polos  untuk keperluan area publik. Vertikal Design, yaitu dengan  menata  rumah  secara  vertikal.
Vertikal  Garden,  dengan  taman  yang dibangun pada bidang yang berdiri tegak lurus dengan  tanah.  Dan  menggunakan  konsep Precast  dan  Modular,  yaitu  teknologi  beton pracetak saat pembangunan guna mengefisiensikan waktu.
Gambar 8 : Konsep Desain Kampung Susun
(Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Gambar 9 : Bubble Diagram Kebutuhan Ruang Unit Hunian Kampung Susun (Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Program  ruang  kampung  susun  di  bantaran Sungai Citepus Nyengseret ini terdiri dari unit hunian  untuk  tempat  tinggal  dan  fasilitas untuk memenuhi semua kebutuhan penghuni. Fasilitas  yang  dimaksud  adalah  sarana pendidikan,  UMKM,  titik  kumpul  bencana, area  komersil,  sarana  kesehatan,  sarana bermain,  dan  jalur  evakuasi.  Program kebutuhan ruang yang diajukan ini didasarkan atas  minimnya  sarana  prasarana  dan  fasilitas pada  permukiman  sebelumnya.  Fasilitas  ini berada di lantai dasar pilotis yang terdapat di tiap gedung.

## Gambar 10 : Denah Unit Hunian
(Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Gambar 11 : Skema Air Bersih (Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Gambar 12 : Skema Pengelolaan Sampah (Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Gambar 13 : Perspektif Kampung Susun (Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Gambar 14 : Perspektif Kampung Susun
(Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Gambar 15 : Perspektif Kampung Susun
(Sumber : Hasil Analisis, 2020)
Gambar 16 : Perspektif Kampung Susun
(Sumber : Hasil Analisis, 2020)

## KESIMPULAN
Kampung Susun Nyengseret ingin mewujudkan kampung yang dinamis, terbebas dari banjir, lebih sehat dan produktif disetiap rumahnya. Kampung susun memiliki prospek terutama  pada  ruang  publiknya,  sehingga menjadi  pendorong  bagi  warga  memiliki pekerjaan  dan  melakukan  hal  yang  dapat dijadikan  sebagai  penghasilan  di  dalam komplek  kampung  susun  dengan  membuka usaha berupa makanan  atau  pujasera  sebagai penghasilan.
Perencanaan  dari  eksplorasi  penelitian  ini adalah  kampung  susun  terstandar  namun
fleksibel  dengan  lahan  yang  sempit  di bantaran sungai, dan direncanakan hanya pada titik/lokasi  rumah  yang  disetujui  oleh pemiliknya  untuk  dipugar  menjadi  kampung susun  dengan  status  kepemilikan  seperti kampung  susun  milik  (rusunami)  dan memiliki  ruang  publik  (public  space)  yang nyaman.  Wilayah  RW  04  Nyengseret  ini dijadikan uji coba pertama untuk pembangunan  kampung  susun  diharapkan menjadi contoh untuk wilayah lain agar tetap memperhatikan  garis  sempadan  sungai  10 meter dengan mempertimbangkan jarak aman.
Usulan  kampung  Susun  sebagai  strategi peningkatan kualitas bermukim di Kelurahan Nyengseret ini akan menciptakan keterkaitan antar  lingkungan  baik  melalui  keterkaitan ekonomi,  sosial  maupun  budaya  (makro)
maupun lingkungan fisiknya (mikro), sehingga dapat menciptakan sistem perkotaan dan  memberi  legitimasi  kuat  pada  eksistensi kampung (macro - micro linkage).

## DAFTAR RUJUKAN
[BPS]. (2005). Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesian  Population  Projection)  2000- 2025. BPS, Bappenas, UNFPA
Dias  Aprilia  Lindarni,  W.  H.  (2014). Transformasi  Kampung  Kota  Di  Kawasan Segitiga Emas Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung  Sekayu  Dan  Kampung  Petempen) . Riptek, 8(2), 1-12.
Fitria,
Niken. (2014). Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh  di  Kelurahan  Kapuk,  Jakarta  Barat.
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2,
Hermawan, A., (2001). Permasalahan Kampung Kota, dari Kumpulan Makalah Isu
Kontemporer  Perancangan  Kota, Magister Arsitektur Institut Teknologi Bandung
Ilma,  F.  &  Rakhmatulloh,  A.  S.  (2014). Pembentukan  Struktur  Ruang  Kompak  di Kawasan Banyumanik Kota Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 10 (2), 139- 152.

## Iwan  Kustiwan,  Afrizal  Ramadhan,  (2019)
Strategi  Peningkatan  Kualitas  Lingkungan Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota  yang  Inklusif  dan  Berkelanjutan: Pembelajaran  dari  Kasus  Kota  Bandung. Journal  of  Regional  and  Rural  Development Planning
Kausan,  B.  Y.  (2019). Kampung-Kota: Permukiman Kumuh Di Kota Bandung Tahun 1965-1985 .  Universitas  Negeri  Semarang,
Semarang.
Kustiwan, I. (2014). Keberlanjutan Kampung Kota  Dalam  Strategi  Regenerasi  Perkotaan Studi Kasus: Kawasan Pusat Kota Bandung. Bandung:  Laporan  Akhir  Penelitian  (Riset) Inovasi  ITB,  Program  Studi  Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK-ITB.
Mirsa,  Rinaldi.  (2012). Elemen  Tata  Ruang Kota . Graha Ilmu, Yogyakarta Pratiwi, Bertha Dilla, (2014). Urban Venacular Housing: Kampung Vertikal
Sudarwanto, B., Pandelaki, E. E., & Soetomo,
S. (2014). Pencapaian Perumahan Berkelanjutan:  Pemilihan  Indikator  Dalam Penyusunan  Kerangka  Kerja  Berkelanjutan . Jurnal  Pembangunan  Wilayah  dan  Kota,  14 (2), 105-112.
Yosita,  Lucy  (2019). Teori  dan  Strategi Aplikasi  Perencanaan  Perumahan  Pada  Era Kontemporer. Penerbit Manggu, Bandung