Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 11 No. 1 Juni 2016 | 39-48
JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA
p-ISSN : 1907-2902 (Print) e-ISSN : 2502-8537 (Online)

## MEMUDARNYA NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
( WANING VALUE OF LOCAL WISDOM IN

## THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES )

## Deny Hidayati
Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Korespondensi penulis: gatsu.lt10 @yahoo.com

## Abstract
Water  is  vital  for  human  and  thus  it  has  to  be  made available for our life. Many communities in Indonesia, with  their  local  knowledge,  customs,  and  culture  that are passed from generations, utilize water resources in their  areas  to  meet  daily  needs.  They  manage  the resources  and  live  in  harmony  with  the  surrounding nature.  The  wisdom  of  community  on  water  resource management,  unfortunately,  has  experienced  a  shift. Water has then become an important issue that requires significant attention.  This paper discusses shift in the value  of  local  wisdom  on  water  resources.  Data  and information in this paper is based on desk reviews from research/assessment results, books, documents and the author’s  field  experiences  in  implementing  relevant researches. The  discussion  focuses  on  the  waning  of local  knowledge  and  wisdom  as  social  capital  in  the provision of community water supply and as a form of their  protection  against  water  resources,  such  as  the erosion of togetherness and mutual cooperation among members of the community, change in the value of water from  social good to commercialization,  the  waning  of local and traditional institutions, and the community’s sense of belonging to their common property resources. This paper also analyze the shift of local wisdom’s role in  maintaining  balance  and  harmony  between  the communities  and  their  surrounding  environment,  and challenges to the existence of local wisdom associated with population pressures, modernization and development  activities  with  less  attention  to  the preservation of water resources and environment.
Keywords: Local wisdom, Community, Water Resource Management,  Population  Pressure,  Economic  and Development Activities

## Abstrak
Air  merupakan  kebutuhan  vital  manusia  dan  karena  itu harus  tersedia  agar  dapat  bertahan  hidup.  Sebagian masyarakat  Indonesia,  dengan  pengetahuan  lokal, kebiasaan dan budaya yang telah diwariskan secara turun temurun,  memanfaatkan  sumber  air  di  daerahnya  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  mereka.  Masyarakat mengelola  sumber  daya  yang  ada  dan  mereka  hidup harmonis  dengan  alam  dan  lingkungan  di  sekitarnya. Kearifan  lokal  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber daya  air,  sayangnya,  telah  memudar.  Tulisan  ini mendiskusikan  pergeseran  kearifan  lokal  sebagai  modal sosial  dalam  pemenuhan  kebutuhan  air  dan  sebagai bentuk  perlindungan  masyarakat  terhadap  sumber  daya air. Data dan informasi dalam tulisan ini merupakan hasil desk reviews dari berbagai laporan penelitian/kajian, buku dan dokumen serta pengalaman penulis ketika melakukan penelitian-penelitian yang relevan. Diskusi terfokus pada memudarnya nilai kearifan lokal masyarakat, seperti nilai kebersamaan  dan  gotong  royong,  bergesernya  nilai  air dari  dimensi  sosial  ke  arah  komersialisasi  ekonomi, lunturnya  pranata  lokal  dan  lembaga  pengelolaan  air tradisional, serta tergerusnya ‘rasa’ kepemilikan bersama terhadap  sumber  daya  air  di  sekelilingnya.  Tulisan  ini juga  mendiskusikan  pergeseran  fungsi  kearifan  lokal dalam  ‘menjaga’  hubungan  yang  harmonis  antara masyarakat dan alam, serta tantangan terhadap eksistensi kearifan  lokal  terutama  yang  terkait  dengan  tekanan penduduk, modernisasi dan kegiatan pembangunan yang kurang  memperhatikan  preservasi  sumber  daya  air  dan lingkungan.
Kata  Kunci: Kearifan  Lokal,  Masyarakat,  Pengelolaan Sumber Daya Air, Tekanan Penduduk, Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan

## PENDAHULUAN
Air  merupakan  kebutuhan  vital  dalam  kehidupan manusia  dan  mutlak  harus  tersedia  untuk  menunjang hidup dan kehidupannya. Masyarakat dengan pengetahuan,  kebiasaan,  dan  budaya  yang  diwariskan secara  turun  menurun  memanfaatkan  sumber  air  di wilayahnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Mereka  mengelola  sumber  daya  tersebut  secara bersama-sama  dan  hidup  harmonis  dengan  alam  di sekitarnya.
Subak  adalah  salah  satu  contoh  kearifan  masyarakat dari  Bali  yang  mengatur  pergiliran  dan  pembagian  air serta peraturan pola tanam. Pengaturan pemanfaatan air ini  merupakan  hasil  musyawarah  masyarakat  yang didasarkan  pada  falsafah Tri  Hita  Karana. Falsafah masyarakat Bali ini menekankan pada asas keharmonisan, keseimbangan, dan keserasian hubungan antar sesama anggota masayarakat, masyarakat  dengan  lingkungan,  serta  masyarakat dengan  Tuhan.  Dalam  kondisi  air  yang  terbatas, pengaturan  sangat  diperlukan  agar  semua  anggota masyarakat  mempunyai  akses  untuk  mendapatkan  air sesuai dengan cara dan tempat yang disepakati bersama. Salah  satu  cara  pengaturan  air  adalah masa  gadon dimana  wilayah  subak  dibagi  menjadi  dua  kelompok, yaitu  kelompok masa yang  mendapat  giliran  air  pada musim  hujan  dan  kelompok gadon yang  mendapat giliran air pada musim kemarau. Sedangkan pola tanam, jenis tanaman, dan jadwal kapan menanam ditentukan dan  disepakati  oleh  pengurus  dan  anggota  subak. (Aprianto  dkk,  2008;  Ardana,  2005;  dan  Sutawan, 2003).
Kearifan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya air  di  Indonesia  sayangnya  banyak  yang  telah mengalami  pergeseran.  Kebutuhan  akan  air  terus meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah penduduk  (dengan  berbagai  jenis  kebutuhannya)  dan kegiatan  pembangunan  yang  kurang  memperhatikan kelestarian sumber daya air dan lingkungan. Air saat ini telah  menjadi  masalah  yang  perlu  mendapat  perhatian serius  dikarenakan  penurunan  kapasitas  dan  kualitas sumber daya air di sebagian besar wilayah negeri ini.
Tulisan  ini  mendiskusikan  pergeseran  nilai  kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia.  Pembahasan  difokuskan  pada  memudarnya kearifan lokal sebagai modal sosial dalam pemenuhan kebutuhan  air  masyarakat,  dan  sebagai  bentuk perlindungan  masyarakat  terhadap  sumber  daya  air. Peran kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan  masyarakat  dengan  alam  di  sekitarnya menghadapi banyak tantangan. Kondisi ini berpengaruh
terhadap eksistensi tatanan sosial masyarakat, utamanya  dalam  upaya  pengelolaan  sumber  daya  air secara berkelanjutan.
Data  dan  informasi  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini berasal  dari  dua  sumber.  Sumber  pertama  adalah  dari hasil desk  reviews berbagai  hasil  studi  yang  telah dikemas  dalam  artikel,  laporan,  dan  buku  serta dokumen-dokumen  lain  yang  relevan  dengan  topik yang  dibahas,  yaitu  kearifan  masyarakat  dalam pengelolaan sumber  daya  air  di  Indonesia.  Sumber  ke dua  adalah  pengalaman  lapangan  penulis  ketika melakukan  riset  yang  relevan,  seperti  kontribusi masyarakat:  pengelolaan  irigasi  di  Lahat,  antara peningkatan  degradasi  versus  kearifan  lokal  dalam pengelolaan  DAS  di  Jambi,  adaptasi  orang  Jawa  di daerah  Pasang  Surut  dan  Dataran  Tinggi  Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, adaptasi petani terhadap perubahan  iklim  dan  degradasi  sumber  daya  alam  di Kota Batu dan Kabupaten Demak.

## Pengertian dan Makna Kearifan Lokal
Kearifan  lokal  adalah  tatanan  sosial  budaya  dalam bentuk pengetahuan, norma, peraturan dan keterampilan  masyarakat  di  suatu  wilayah  untuk memenuhi kebutuhan (hidup) bersama yang diwariskan secara turun temurun.  Kearifan lokal merupakan modal sosial yang dikembangkan masyarakat untuk menciptakan  keteraturan  dan  keseimbangan  antara kehidupan sosial budaya masyarakat dengan kelestarian sumber daya alam di sekitarnya.
Definisi kearifan lokal bervariasi menurut referensi dan cakupannya,  namun  dari  definisi-definisi  tersebut terdapat  beberapa  kata  kunci,  yaitu:  pengetahuan, gagasan, nilai, keterampilan, pengalaman, tingkah laku, dan kebiasaan adat yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tertentu (Keraf, 2002; Ardana, 2005; Aprianto dkk, 2008; Wahyu dalam Mukti, 2010; Yamani, 2011). Pengetahuan  dan  pengalaman  masyarakat,  menurut Sunaryo  (2003),  menyatu  dengan  sistem  norma, kepercayaan, kebersamaan, keadilan yang diekspresikan sebagai tradisi masyarakat  sebagai hasil abstraksi dan interaksinya dengan alam dan lingkungan di sekitarnya dalam kurun waktu yang lama. Kearifan lokal, karena itu menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat (Wardana, 2005).
Kearifan  lokal  sebagai  modal  sosial  sangat  penting dalam  pengelolaan  sumber  daya  air  di  suatu  wilayah. Kearifan  lokal  mempunyai  dua  peran  utama,  yaitu: memenuhi  kebutuhan  air  untuk  hidup  dan  kehidupan masyarakat,  dan  menjaga  hubungan  yang  harmonis
antara  masyarakat  dengan  sumber  daya  air  dan lingkungan di sekitarnya.
Kearifan  lokal  mencakup  lima  dimensi  sosial,  yaitu pengetahuan  lokal,  budaya  lokal,  keterampilan  lokal, sumber-sumber lokal, dan proses sosial lokal (Aprianto dkk,  2008).  Kelima  dimensi  ini  mereka  gambarkan dalam  pengelolaan  air  DAS  Citanduy  dan  Subak  Bali sebagai berikut.
- Pengetahuan lokal tentang pembuatan aliran air dari bambu dan penanaman pohon dadap dan kiara oleh masyarakat  Desa  Bingkeng  DAS  Citanduy,  dan pembuatan  bangunan  penangkap  air  sungai  yang diletakkan  pada  bagian  ujung  sungai  oleh  petani Subak di Bali.
- Budaya lokal berupa larangan (tabu dan pamali) oleh masyarakat  di  DAS  Citanduy,  dan  konsep  Tri  Hita Karana oleh masyarakat (Subak) di Bali.
- Keterampilan  lokal  berupa  pembuatan  aliran  air  di DAS Cintanduy, dan pembuatan bangunan penangkap  air/empelan  yang  dapat  disesuaikan  bila diperlukan di Subak Bali.
- Sumber  lokal  dengan  pemanfaatan  potensi  lokal, seperti  pohon  dadap  di  DAS  Citanduy,  dan terowongan irigasi dibuat melengkung mengandalkan kekuatan batuan asli di Subak.
- Proses sosial lokal berupa keramatisasi pengelolaan sumber daya air di DAS Citanduy, dan upacara ritual sebelum pekerjaan di sawah dimulai di Subak Bali.
Masyarakat  memenuhi  kebutuhan  airnya  dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya air yang ada di  wilayahnya,  sesuai  dengan  kearifan  lokal  yang dipraktikkan  secara  turun  temurun.  Bentuk  atau  jenis kearifan lokal bervariasi menurut kelompok masyarakat dan  wilayah,  namun  sebagai  modal  sosial,  kearifan lokal memiliki nilai universal yang sama, yaitu gotong royong  dan  tolong  menolong  untuk  mendapatkan  air dan menjaga kelestarian sumber dayanya.
Eksistensi  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan  sumber daya  air  di  Indonesia,  sayangnya,  telah  mengalami penurunan.  Kondisi  ini  digambarkan  dari  banyaknya nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tidak dipraktikkan lagi,  dan  di  banyak  tempat,  keberadaan  kearifan lokal sudah  ‘diabaikan’  dan  tinggal  menjadi  cerita masyarakat. Di beberapa tempat lainnya, kearifan lokal bahkan  telah  hilang.  Masyarakat,  terutama  generasi muda  sudah  tidak  mengetahui  lagi  adanya  kearifan lokal di daerahnya, hanya ada satu atau dua ‘sesepuh’ anggota  masyarakat  yang  mengetahui  namun  karena faktor  usia  (sudah  tua)  dan  kesehatan,  beliau  sudah
tidak dapat menjelaskannya dengan lengkap dan baik. (penjelasan  dengan  contoh-contoh  yang  lebih  detail dapat dibaca pada bagian selanjutnya).
Pergeseran nilai sosial kearifan lokal digambarkan dari memudarnya  tatanan  yang  disepakati  masyarakat  dan dipraktikkan  oleh  anggota  masyarakat  secara  besama- sama. Bentuk pergeseran bervariasi menurut kelompok masyarakat dan daerah, seperti keberadaan sumber air, waktu  pengambilan  air,  kalender  yang  mengatur ketersediaan air dan kecepatan/arah angin sesuai musim (hujan/kemarau)  dengan  kegiatan  pertanian  dan kenelayanan (contoh-contoh lihat penjelasan selanjutnya).

## Memudarnya  Nilai  Kebersamaan  dan  Gotong Royong
Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal sarat dengan  makna  kebersamaan  dan  mempunyai  fungsi sosial  dan  ekologi  yang  tinggi  dalam  pengelolaan sumber  daya  air  secara  berkelanjutan.  Tetapi,  fungsi sosial ekologi ini telah bergeser ke arah fungsi ekonomi. Hal  ini  diindikasikan  oleh  memudarnya  kebersamaan dalam  mengelola  air,  memudarnya  kebiasaan  gotong royong  dan  sebaliknya  tumbuh  kembangnya  nilai ekonomi dari air.
Padahal,  gotong  royong  dan  tolong  menolong merupakan  kebiasaan  budaya  masyarakat  Indonesia (Baiquni,  2009;  dan  Ikaputra,  2009).  Gotong  royong adalah  kegiatan  yang  dilakukan  masyarakat  secara bersama-sama  untuk  memenuhi  kebutuhan  bersama (publik)  yang  sifatnya  sukarela.  Sedangkan  tolong menolong biasanya dilakukan antar anggota masyarakat untuk  keperluan  perseorangan  (individual)  yang dilaksanakan  untuk  tujuan-tujuan  tertentu,  seperti pembangunan saluran air ke rumah dan  pembangunan rumah.
Memudarnya kebersamaan dan kegiatan gotong royong dialami  masyarakat  di  sebagian  besar  masyarakat Indonesia. Di Kalimantan Tengah, misalnya, masyarakat  dulunya  membuat  dan  memelihara handil (berupa parit atau sungai kecil di daerah pasang surut) secara  bersama-sama,  namun  kegiatan  ini  telah memudar.    Padahal  kearifan  masyarakat  ini  sangat diperlukan,  karena handil mempunyai  multi  fungsi, seperti: saluran untuk mengairi sawah, jalur transportasi air  masyarakat  dari  permukiman  ke  sawah  atau ladang/kebun  dan  ke  hutan  untuk  mengambil  hasil hutan  yang  dibutuhkan  masyarakat  untuk  kehidupan sehari-hari, dan tempat MCK (mandi, cuci dan kakus). (Octora dkk, 2010).
Dengan  memudarnya  nilai  kebersamaan  dan  kegiatan gotong  royong,  maka  kegiatan  masyarakat  untuk kepentingan  bersama,  seringkali  dilakukan  dengan kompensasi, umumnya dalam bentuk ‘uang’. Anggota masyarakat  yang  terlibat  dengan  demikian  menjadi ‘pekerja’  dalam  kegiatan  tersebut.  Solidaritas  sosial masyarakat  semakin  berkurang  dengan  dibagikannya bantuan-bantuan,  baik  dalam  bentuk  tunai  maupun barang, yang dilakukan oleh pemerintah maupun pada donor.  Pembagian  dan  pemberian  kompensasi  atau peng’upah’an  kegiatan  untuk  kepentingan  masyarakat ini  tidak  hanya  melunturkan  tatanan  sosial  yang  ada, tetapi juga  berpotensi  menimbulkan  perselisihan  antar anggota masyarakat.

## Bergesernya  Nilai  Air  dari  Dimensi  Sosial  ke Dimensi Ekonomi
Memudarnya  kearifan lokal  masyarakat  berkaitan  erat dengan bergesernya orientasi masyarakat terhadap nilai air dan sumber daya alam, yaitu dari dimensi sosial ke dimensi ekonomi. Air yang semula dimanfaatkan secara ‘gratis’ tanpa adanya kompensasi, ternyata mempunyai nilai ekonomi dan nilai ini semakin tinggi dari waktu ke waktu.  Komersialisasi  terhadap  air  tumbuh  dan berkembang  seiring  dengan  semakin  banyaknya volume  air  yang  dibutuhkan  masyarakat  dan bervariasinya  jenis  kebutuhan  terhadap  sumber  daya tersebut.  Kondisi  ini  terutama  terjadi  karena  sumber daya  air  semakin  terbatas  dan  sebaliknya  kebutuhan akan  air  semakin  tinggi.  Selain  itu,  nilainya  akan semakin  tinggi  dengan  meningkatnya  kegiatan pembangunan  dan  investasi  di  kawasan  sumber  air tersebut.
Akibatnya, masyarakat yang dulunya mendapatkan air secara  gratis  sekarang  ‘harus’  mengeluarkan  ‘uang’. Mereka  mengeluarkan  uang  ‘membeli’  air  untuk konsumsi (minum dan masak) serta keperluan lainnya. Meskipun    akses  terhadap  air  relatif  mudah  dan ketersediaan  air  juga  berlimpah,  dengan  memudarnya kebersamaan dan gotong royong dalam penyediaan air, dan  menurunnya  kualitas  air,  maka  masyarakat  harus berupaya  untuk  menyediakan  air    sendiri-sendiri  atau menggunakan jasa perorangan atau perusahaan, seperti jasa pedagang air keliling dan air galon, Perusahaan Air Minum  (PAM)  atau  Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM).  Masuknya  proyek  Penampungan  Air  Hujan (PAH)  dan  proyek  pipa  air  minum  PDAM  di  Telaga Omang  dan  Ngeloro  di  Yogyakarta,  misalnya, menyebabkan  runtuhnya  larangan  pengambilan  air telaga  pada  malam  hari,  karena  kebutuhan  air masyarakat sekarang dipasok melalui PDAM.
Lunturnya  Pranata  Lokal  dan  Tergerusnya Lembaga Pengelola Air Tradisional
Menurunnya penggunaan pronoto mongso (merupakan tatanan  yang  mengatur  kegiatan  pertanian  masyarakat Jawa)  merupakan  contoh  lunturnya  aturan  lokal. Pronoto  mongso merupakan  sistem  kalender  musim yang digunakan petani dalam mengatur usaha taninya. Musim  atau mongso, yang  selama  ini  diyakini merefleksikan  ketersediaan  air  dan  waktunya  dapat diperhitungkan  oleh  petani,  telah  digantikan  oleh kemajuan teknologi  melalui  sistem  irigasi  teknis  yang dapat berfungsi sepanjang tahun. Penggunaan teknologi sayangnya  berimplikasi  pada  biaya  yang  harus ditanggung oleh petani sebagai kompensasi ketersediaan air di lahan pertaniannya.
Memudarnya  nilai  kearifan  lokal  masyarakat  dalam pengelolaan  sumber  daya  air  juga  berkaitan  dengan lunturnya  kelembagaan  tradisional  yang  digantikan oleh kelembagaan resmi yang umumnya dikembangkan oleh  pemerintah,  seperti  Persatuan  Petani  Pemakai  air (P3A).  Perubahan  ini  menyebabkan  berubahnya pengelolaan air dari semula berbasis ‘nilai dan tradisi’ dalam masyarakat yang dipadukan dengan keselarasan hidup dengan alam di sekitarnya, menjadi pengelolaan yang  berbasis  ‘hubungan  struktural’  yang  merupakan hubungan  relasi  kekuasaan,  misalnya  pemerintah  dari instansi yang terkait, pengurus  dan anggota P3A serta masyarakat lainnya.
Lunturnya kelembagaan handil (merupakan kelembagaan masyarakat yang mengurus saluran air) di daerah pasang surut berkairan erat dengan dibangunnya saluran tersier di lokasi pasang surut oleh pemerintah. Kondisi  ini  bertolak  belakang  dengan  tujuan pemerintah  untuk  lebih  mengoptimalkan  peran handil dengan  dibangunannya  saluran  dan  sistem  irigasinya (teknis  atau  setengah  teknis).  Kawasan  pengairan dengan sistem irigasi dengan demikian akan lebih luas dan  air  akan  terdistribusi  dengan  lebih  baik. Pembangunan saluran air pada kenyataannya merubah pengelolaan  air  di  wilayah  pasang  surut  tersebut,  dari kelembagaan  masyarakat  yang  diketuai  oleh  kepala handil menjadi  kelembagaan  yang  dibentuk  secara resmi oleh pemerintah seperti P3A. Meskipun pengurus P3A  adalah  wakil  dari  masyarakat,  perubahan  sistem dalam  pengelolaan handil juga  berimplikasi  pada bentuk dan cara dalam pengelolaan yang sifatnya lebih resmi  dengan  aturan  tugas  dan  kewajiban  yang  resmi dan rigid juga.

## Memudarnya  Rasa Kepemilikan  terhadap  Sumber Daya Milik Komunal
Sumber  daya  air,  di  daerah-daerah  yang  kearifan lokalnya masih berjalan, merupakan hak milik komunal setiap  anggota  masyarakat  hukum  adat  atau  dikenal dengan common  property  resources .  Konsep common property resources adalah konsep universal mengingat air dibutuhkan  oleh semua orang dan sumber daya air merupakan  bagian  dari  wilayah  (hutan)  yang  dimiliki secara bersama dengan segala kewajiban yang melekat pada  semua  anggota  masyarakat.  Rasa  ‘memiliki’ masyarakat terhadap sumber daya ini sangat tinggi dan karena  itu  mereka  bertanggung  jawab  untuk  menjaga dan  melindunginya  dari  gangguan  atau  eksploitasi pihak luar.
Common  property  resources mengalami  pergeseran dari  pengelolaan  oleh  masyarakat  beralih  kepada pemerintah  atau stakeholders lain.  Pengalihan  hak pengaturan  hutan  dari  komunitas  adat  kepada pemerintah merupakan satu alasan penting memudarnya  rasa  memiliki  atau  s ense  of  belonging masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya rasa tanggung jawab yang terpatri dalam kearifan lokal masyarakat.
Yamani  (2011)  mengemukakan  memudarnya  kearifan lokal  masyarakat  adat  di  Bengkulu  disebabkan  oleh perubahan sistem pemerintah dari Marga menjadi Desa sebagai implikasi dari berlakunya Undang-Undang No. 5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa.  Perubahan sistem  pemerintahan  ini  berpengaruh  signifikan terhadap tatanan pengaturan kehidupan masyarakat dan berdampak pada lunturnya hukum lokal komunitas adat di  Bengkulu.    Masyarakat  yang  semula  taat  pada peraturan  adat  dan  berpartisipasi  aktif  dalam memelihara hutan, termasuk sumber daya air, sekarang sudah  mengabaikannya.  Mereka  mengeksploitasi sumber daya hutan dan air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing tanpa mempertimbangkan kelestarian sumber daya tersebut.

## MEMUDARNYA  FUNGSI  KEARIFAN  LOKAL DALAM  ‘MENJAGA’  HUBUNGAN  YANG HARMONIS DENGAN ALAM
Kearifan  lokal  juga  berfungsi  sebagai  tatanan masyarakat  dalam  menjaga  hubungan  yang  harmonis dengan sumber daya air dan lingkungan di sekitarnya. Hubungan  yang  harmonis  ini  berdampak  pada perlindungan fungsi sumber daya air dan keseimbangan lingkungan  untuk  mencapai  pengelolaan  secara berkelanjutan.  Hubungan  ini  digambarkan  dari beberapa  sistem  nilai  dalam  kearifan  lokal,  seperti
pengkeramatan,  pamali, dan  tabu  yang  mempunyai makna  sebagai  ‘peraturan’  dan  ‘larangan’  bagi masyarakat  untuk  melakukan  tindakan  yang  dapat mengganggu  atau  merusak  suatu  kawasan/wilayah tertentu.
Di  beberapa  desa  di  DAS  Citanduy,  seperti    di  Desa Bingkeng  dan  Desa  Batulawang,  terdapat  beberapa tempat  yang  ‘dikeramatkan’  pada  setiap  dusunnya. Masyarakat  di  tempat-tempat  keramat  tersebut  tidak boleh,  ‘tabu’,  atau  ‘pamali’  melakukan  kegiatan ekonomi  atau  aktifitas  lainnya.  Dengan  demikian, sumber daya air dan ekosistem di tempat-tempat yang dikramatkan  ini  ‘dijaga  dan  dilindungi’  oleh masyarakat atau secara implisit tempat-tempat tersebut menjadi daerah ‘konservasi’.
Sistem nilai pada kearifan lokal yang berfungsi sebagai ‘pelindung’  sumber  daya  air,  seperti  ‘pengkeramatan, tabu  dan  pamali’,  sayangnya  banyak  yang  telah ditinggalkan masyarakat. Peraturan dan larangan dalam sistem  nilai  tersebut  mungkin  di’anggap’  sebagai pembatasan  bagi  masyarakat  dalam  pemanfaatan sumber daya air dan lingkungan di sekitarnya.
Tabu  atau  larangan  dulunya  juga  dipraktikkan  oleh komunitas  adat  suku  Lembak  Delapan  di  Bengkulu. Mereka  menamakan  tabu  sebagai tanjung  kerapusan, suak  uluh  tulung,  tinjau  terkukuh,  tanam  tukuh, dan aturan  adat utan  tiga  ragi. Tabu  berlaku  untuk pengelolaan  hutan  secara  berkelanjutan,  termasuk pengelolaan sumber daya air di kawasan hutan, seperti larangan menebang pohon di sekitar sumber atau mata air, membuka ladang di sekitar mata air dan di lereng atau  cekungan  yang  rawan  erosi  dan  longsor,  serta penguasaan sumber air secara individual karena sumber air  tersebut  merupakan  milik  bersama  masyarakat. Memudarnya  kearifan  lokal  masyarakat  adat  di Bengkulu  dalam  melindungi  sumber  daya  air berdampak  pada  upaya  mereka  melindungi  hutan, karena sumber daya air merupakan bagian dari kawasan hutan.  Padahal,  masyarakat  dulunya  mempunyai kesepakatan untuk melindungi hutan dan memperhatikan larangan bagi setiap anggota masyarakat (Yamani, 2011).
Hasil studi  Sulastriyono  (2009)  di  Telaga  Omang  dan Ngeloro, Desa Planjan, Yogyakarta, juga menginformasikan  lunturnya  praktik  kearifan  lokal  di daerah tersebut.  Larangan menebang pohon sudah tidak diindahkan  lagi  oleh  masyarakat  setempat.  Pohon- pohon besar di sekitar telaga telah ditebang tahun 2003 ketika  pemerintah  melakukan  renovasi  telaga  tanpa memperhatikan  kearifan  lokal  yang  ada.  Padahal pohon-pohon  tersebut  berfungsi  sebagai  penyerap  air
dan  air  tanah  juga  mengalir  ke  telaga.  Pohon-pohon besar  di  pinggir  Telaga  Ngeloro  digantikan  dengan tanggul  yang  terbuat  dari  beton/semen.  Air  tanah akibatnya tidak dapat meresap ke telaga dan bangunan tersebut bahkan menutup sebagian mata air. Akibatnya, telaga sekarang hanya berfungsi sebagai penampung air hujan pada musim hujan, karena mata airnya telah mati, tertutup  semen  tanggul.  Padahal,  menjamin  peresapan air  sebanyak-banyaknya  kedalam  tanah,  menurut Soeprobowati  (2010)  merupakan  upaya  konkrit  dari pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
Memudarnya kearifan lokal sangat disayangkan karena dalam pengelolaan air, kearifan lokal mengandung nilai pelestarian  sumber  daya.  Masyarakat  memahami bagaimana  seharusnya  mengatur  keseimbangan  dalam pemanfaatan  dan  pelestarian  sumber  daya  air  melalui larangan.
Masyarakat  di  Telaga  Omang,  Ngeloro,  Kecamatan Saptosari,  Yogyakarta  mengetahui  banyak  larangan untuk  melindungi  air  telaga,  namun  larangan  tersebut kebanyakan  juga  sudah  diabaikan.  Mereka  dilarang untuk  menebang  pohon-pohon  besar/tertentu  (seperti beringin, asem, widoro, preh, elo dan gayam) di sekitar telaga  yang  menjadi  sumber  air.  Mereka  juga  tidak diperbolehkan mengambil air di telaga pada malam hari (jam  19.00  –  24.00),  memancing  ikan  sebelum  panen (musim  kemarau),  dan  menangkap  binatang  liar  di sekitar telaga. Mereka juga dilarang membuang sampah di sekitar telaga (Sulastriyono, 2009).
Larangan-larangan  yang  disepakati  dalam  kearifan lokal  sangat  erat  kaitannya  dengan  upaya  menjaga telaga  agar  dapat  dimanfaatkan  secara  berkelanjutan dan terjaga kelestarian ekosistemnya. Namun informasi di  atas  mengemukakan  bahwa  banyak  larangan  yang sudah  tidak  dipatuhi  lagi  oleh  masyarakat  setempat dan/atau orang/pengusaha dari luar. Padahal, keberadaan  pohon-pohon  besar  seperti  beringin  dan asem,  misalnya,  mempunyai  peran  penting  dalam menyerap  air  dan  melindungi  sumber  air  di  telaga. Mengambil  air  pada  malam  hari  berkaitan  dengan upaya menjaga ketersediaan air dan keselamatan dalam pengambilan  air.  Larangan  memancing  ikan  sebelum waktu panen sangat penting untuk memberi kesempatan ikan di telaga untuk tumbuh dan berkembang agar dapat dimanfaatkan (produksi) secara berkelanjutan.
Sedangkan larangan pembuangan sampah sarat dengan makna  menjaga  telaga  atau  sungai  dari  pencemaran, yang  menjadi  salah  satu  masalah  penting  dalam pengelolaan  sumber  daya  air  secara  berkelanjutan. Pentingnya  budaya  bersih  dalam  kearifan  lokal  di beberapa  daerah  sangat  ditekankan.  Larangan  untuk
membuang sampah bagi masyarakat di Telaga Omang dan Ngeloro, Gunung Kidul, Yogyakarta dulu memang ditaati,  tetapi  sekarang  sudah  dilanggar,  diindikasikan dari  banyaknya  sampah  plastik  di  sekitar  telaga (Sulastriyono, 2009).
Kearifan  lokal  dalam  pengelolaan  air  juga  berkaitan dengan  pengaturan  pembagian  air  dalam  kegiatan pertanian,  seperti handil di  Kalimantan  dan  Subak  di Bali. Handil berfungsi  sebagai  saluran  irigasi  dan drainase  di  lahan  sawah  di  daerah  pasang  surut. Pengaturan handil sangat  diperlukan  mengikuti  waktu pasang dan surutnya air laut. Sedangkan pengaturan air dalam  kegiatan  Subak  di  Bali  mengacu  pada ketersediaan  air  musim  hujan  dan  musim  kemarau (Octora dkk, 2010; Sutawan, 2003 dalam Aprianto dkk, 2008).  Pengaturan  air  baik  di handil maupun subak berorientasi  pada  proses  alam,  bagaimana  mengatur pemanfaatan  air  sesuai  atau  harmoni  dengan  kondisi alam dan lingkungan di sekitarnya.

## TANTANGAN TERHADAP EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT
Kearifan  lokal  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air idealnya perlu terus dipraktikkan, namun tatanan sosial ini,  seiring  dengan  perkembangan  dan  perjalanan waktu,  menghadapi  banyak  tantangan,  sehingga mempengaruhi  eksistensinya.  Kondisi  ini  disebabkan oleh  banyak  faktor,  terutama  yang  berkaitan  dengan tekanan penduduk terhadap sumber daya air dan alam di sekitarnya, kegiatan pembangunan, dan modernisasi. Pawitan  (2011)  dan  Ryadi  (2012)  mengungkapkan bahwa  sumber  daya  air  di  Indonesia  telah  mengalami degradasi,  diindikasikan  dari  penggunaan  air  yang berlebihan,  meningkatnya  pencemaran  air,  serta ancaman  kekeringan  pada  musim  kemarau  dan  banjir pada  musim  hujan.  Permasalahan  semakin  kompleks dengan terjadinya konflik kepentingan antar stakeholders terkait dengan sumber daya air di wilayah bagian hulu dan/atau hilir, degradasi sungai, dan danau serta erosi tanah.

## Tekanan Penduduk
Tekanan penduduk terhadap sumber daya air berkaitan erat  dengan  peningkatan  jumlah  dan  mobilitas penduduk,  dan  perilaku  mereka  dalam  pengelolaan sumber  daya  tersebut.  Peningkatan  jumlah  dan mobilitas penduduk berkaitan dengan  aspek kuantitas, berupa  peningkatan  kebutuhan  air  untuk  konsumsi dasar  (minum,  makan,  dan  MCK)  dan  kehidupan lainnya.  Peningkatan  ini  juga  berkaitan  dengan  aspek kualitas, terutama perilaku masyarakat yang
menyebabkan degradasi sumber daya dan pencemaran air.

## Peningkatan  Jumlah  Penduduk  dan  Keterbatasan Ketersediaan Air
Indonesia mempunyai  populasi penduduk yang sangat besar,  menduduki  posisi  nomor  empat  di  dunia,  yaitu setelah  China,  India,  dan  Amerika  Serikat.  Jumlah penduduk meningkat dengan pesat dari 179,38 juta jiwa tahun  1990  menjadi  205,13  juta  jiwa  tahun  2000  dan 237,56  juta  jiwa  tahun  2010,  meskipun  tingkat pertumbuhan  penduduknya  cenderung  mengalami penurunan dari 1,49 persen antara 1990-2000 turun jadi 1,2 antara 2000-2010 (BPS, 2013). Penduduk Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 273,22 juta jiwa pada  tahun  2025  (Bappenas,  BPS  dan  United  Nations Population Fund, 2013).
Tingginya  perkembangan  jumlah  penduduk  Indonesia berimplikasi  pada  besarnya  peningkatan  kebutuhan akan  air,  baik  untuk  konsumsi  maupun  kebutuhan lainnya. Air tidak hanya mempunyai fungsi sosial yang dapat  dimanfaatkan  semua  orang,  tetapi  juga  menjadi komoditas  ekonomi  yang  diperlukan  oleh  rumah tangga,  kegiatan  pertanian,  industri,  infrastruktur, transfortasi,  dan  jasa  (Manik,  2009;  dan  Suparmoko, 2008).
Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia adalah air, hampir semua kota di Indonesia memiliki masalah besar tentang ketersediaan air dan pemenuhan kebutuhan air bagi penduduknya. Penduduk merupakan pengguna air terbanyak. Menurut standar WHO, kebutuhan air bersih penduduk  sebanyak  2.000  m 3 per  orang  per  tahun. Sedangkan  cadangan  air  di  Indonesia,  menurut Kementerian  Riset  dan  Teknologi  tahun  2007  sebesar 1.700  m 3 per  orang.  Data  ini  menggambarkan  bahwa menurut standar kebutuhan Indonesia masih kekurangan air bersih.
Kondisi ini juga dijelaskan oleh Bappenas, sekitar 100 juta  penduduk  Indonesia  tahun  2013  belum  bisa menikmati  air  minum  yang  aman  menurut  standar kesehatan. Jumlah ini jauh lebih besar, hampir dua kali lipat,  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2008  ketika UNICEF  menginformasikan  sebanyak  55  juta  orang Indonesia  tidak  mempunyai  akses  terhadap  air  bersih. Sebagian besar penduduk Indonesia, sekitar 70 persen, mengkonsumsi  air  dari  sumber-sumber  yang  tercemar (ADB,  2006).  Informasi  minimnya  ketersediaan  air bersih bagi penduduk negeri ini juga dikemukakan oleh Direktur  Permukiman  dan  Perumahan  Bappenas  yang mengatakan  hanya  55,4  persen  penduduk  Indonesia yang  dapat  mengakses  air  minum  yang  layak  tahun
2011  dan  hanya  meningkat  1,6  persen  (menjadi  57,0 persen) tahun 2012.
Gambaran  memprihatinkan  yang  serupa  juga  terjadi pada  sanitasi  lingkungan.  Menurut  Bappenas,  sekitar 100  juta  penduduk  Indonesia  tidak  memiliki  akses terhadap sanitasi. Jumlah ini jauh lebih besar dari data UNICEF tahun 2008 ketika 69 juta tidak memiliki akses untuk sanitasi. Sedangkan menurut Direktur Permukiman  dan  Perumahan  Bappenas  penduduk Indonesia  yang  dapat  mengakses  sanitasi  hanya  55,6 persen tahun 2011 dan meningkat sedikit menjadi 57,2 persen  tahun  2012.  Kondisi  ini  masih  dibawah  target MDGs tahun 2015, yaitu 68,8 persen untuk air minum dan 62,4 persen untuk sanitasi.
Selain  itu,  peningkatan  jumlah  penduduk  juga berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk area permukiman, lahan pertanian, industri, serta sarana dan prasarana lain yang mendukung kehidupan. Besarnya alih fungsi lahan berkorelasi dengan besarnya eksploitasi  air  tanah  yang  berakibat  pada  penurunan kuantitas dan kualitas air tanah dan intrusi air laut.

## Masih Terbatasnya Perilaku dan Budaya Bersih
Perilaku  masyarakat  berkaitan  dengan  kebersihan  dan sanitasi  lingkungan  juga  berpengaruh  terhadap ketersediaan dan kualitas air. Budaya bersih di sebagian masyarakat  masih  minim,  digambarkan  dari  perilaku masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan.  Selain  itu,  sebagian  masyarakat  juga masih membuang air besar (BAB) secara sembarangan, sekitar  41 juta  orang  setiap  harinya  (Kompas,  23 Juni 2013).  Perilaku  buang  sampah  dan  BAB  secara sembarangan  ini  menyebabkan  pencemaran  air. Pencemaran menjadi salah satu masalah penting dalam pengelolaan air secara berkelanjutan.
Kebiasaan  membuang  sampah  sembarangan,  selain menyebabkan pencemaran, juga seringkali menyumbat dan  merusak  jaringan  atau  saluran  air  yang mengakibatkan  terjadinya  banjir.  Banyaknya  sampah mengakibatkan  rusaknya  sejumlah  saluran  irigasi, terutama  pada  musim  hujan,  karena  saluran  air kapasitasnya  tidak  kuat  menampung  material  sampah dan  air.  Sampah  yang  menumpuk  di  saluran  air  juga mengakibatkan  tersendatnya  aliran  air  dan  karenanya sering  menyebabkan  banjir  pada  musim  hujan  dan sebaliknya kekeringan pada musim kemarau.

## Kegiatan Pembangunan dan Modernisasi
Kegiatan pembangunan dan modernisasi teknologi dan informasi  menurut  banyak  referensi  berpengaruh
signifikan  terhadap  eksistensi  kearifan  lokal  (Keraf, 2002;  Sulastriyono,  2009;  Yamani,  2011).  Percepatan laju  pembangunan  di  segala  sektor  menyebabkan terjadinya  pergeseran  paradigma  dalam  pengelolaan sumber daya air. Pergeseran nilai terjadi semakin cepat karena  pembangunan  berfokus  pada  pertumbuhan ekonomi  dan  kurang  memperhatikan  tatanan  sosial dalam masyarakat dan fungsi ekologi dari kearifan lokal masyarakat.
Pembangunan  yang  mengandalkan  eksploitasi  sumber daya alam mempercepat laju degradasi sumber daya air. Penebangan hutan dan alih fungsi lahan yang dilakukan secara  berlebihan  dan  sembarangan  menyebabkan rusaknya sumber daya air. Kondisi ini mengakibatkan penurunan  daya  dukung  sumber  daya  air  dan lingkungan di sekitarnya, dan tingginya fluktuasi debit air pada musim hujan dan musim kemarau.
Eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  berlebihan menyebabkan  rusaknya  daerah  aliran  sungai  (DAS), baik  di  bagian  hulu  maupun  hilir.  Pohon-pohon pelindung  sumber-sumber  air  terus  ditebang  sehingga mengganggu  peresapan  air  ke  dalam  tanah  dan berkurangnya debit air di sumber atau mata air. Kondisi ini  juga  menyebabkan  terjadinya  erosi  tanah, sedimentasi,  banjir  pada  musim  hujan  dan  kekeringan pada  musim  kemarau.  Konsekuensinya,  kompetisi masyarakat  dalam  memanfaatkan  air  semakin  tinggi, sehingga  sangat  potensial  menimbulkan  konflik  antar stakeholders (Adnyana, 2003, Hidayati dkk, 2012).
Kerusakan  hutan  dan  penyusutan  vegetasi  penutup tanah  masih  terus  berlangsung.  Menurut  the  World Resource  Institute  tahun    2015  Indonesia  kehilangan tutupan  hutan  sekitar  satu  juta  hektar  pada  2013  dan hutan primer seluas 8.400 km 2 tahun 2012. Kondisi ini berimplikasi  pada  menurunnya  pasokan  air  secara signifikan, baik untuk konsumsi maupun pengembangan sektor pertanian yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan.
Pemerintah atas nama pembangunan sering mengabaikan  pengetahuan  dan  kearifan  lokal  dalam pengelolaan  sumber  daya  air  yang  telah  dilakukannya secara turun temurun. Hal ini diindikasikan oleh upaya- upaya  pemerintah,  seperti  dalam  meningkatkan produksi padi melalui teknologi dan subsidi harga untuk pupuk dan pestisida/herbisida (Dick, 1982; Fox, 1991; Mears,  1984),  dan  mengontrol  harga  beras  serta pembangunan  infrastruktur,  terutama  sistem  irigasi (Collier et al , 1982; Dick, 1982; Fox, 1991). Akibatnya, pengelolaan  air  mengalami  perubahan  dari  oleh masyarakat menjadi oleh pemerintah dengan pendekatan top-down. Akibatnya,  banyak  sistem  nilai
dalam  pengelolaan  sumber  daya  air  dan  tataguna  air untuk pertanian yang telah dilakukan masyarakat secara turun temurun terancam oleh modernisasi pembangunan sistem irigasi dan kegiatan pembangunan lainnya.
Pengelolaan air, dengan pengembangan sistem irigasi, beralih  dari  masyarakat  kepada  pemerintah.  Pada mulanya,  masyarakat  dengan  kearifan  lokal  yang  ada bergotong  royong  membuat  saluran  dan  mengatur pergiliran  air  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan petani,  namun  dalam  sistem  irigasi,  pemerintah membangun saluran irigasi menggunakan teknologi dan mengatur  pengelolaannya,  misalnya  melalui  P3A. Perubahan  sistem  ini  sangat  mempengaruhi  tatanan yang  berkembang  di  masyarakat,  yang  semula berdimensi  sosial  budaya  bergeser  menjadi  ekonomi berbasis teknologi.
Kemajuan  teknologi  di  bidang  pertanian  telah menggeser  pengetahuan  lokal  dan  kepercayaan  petani dalam  mengatur  waktu  dan  cara  bercocok  tanam mereka.  Maraknya  pembangunan  irigasi  teknis  untuk meningkatkan  frekuensi  tanam  dan  produksi  hasil pertanian telah menyebabkan tergerusnya pengetahuan lokal  tentang  ‘perbintangan’  yang  digunakan  sebagai pedoman  untuk  mengetahui  musim  dan  curah  hujan, misalnya pada Pronoto Mongso petani Jawa. Pedoman ini  sangat  penting  untuk  menentukan  kegiatan  petani, misalnya  kapan  mulai  menyemai  bibit  dan  menanam serta  kapan  waktu  panen.  Selain  itu,  maraknya penggunaan teknologi input pertanian dari bahan-bahan kimia,  seperti  pesitisa,  insektisida  dan  herbisida,  juga berimplikasi pada menurunnya penggunaan pengetahuan  dan  kearifan  lokal  dalam  menanggulangi hama dan penyakit tanaman dengan predator alam.
Kemajuan  teknologi  pertanian  di  satu  sisi  sangat diperlukan  untuk  peningkatan  produksi, namun  di  sisi lain  penerapan  teknologi  mempunyai  dampak  negatif terhadap petani, usaha tani, dan sumber daya lahan serta lingkungan  di  sekitarnya.  Kemajuan  teknologi,  baik dalam bentuk peralatan, seperti traktor dan pompa air, maupun input atau sarana produksi (saprodi) pertanian (pupuk, pestisida/herbisida) dari bahan kimia bermanfaat  untuk  meningkatkan  frekuensi  tanam, namun  hal  ini  menyebabkan  peningkatan  kebutuhan akan  air  dan  limbah  pertanian  yang  mengakibatkan meningkatnya pencemaran air. Selain itu, perubahan ini tidak  prospektif    karena  menjadikan  ketergantungan masyarakat  petani  kepada  pemerintah  dan input pertanian yang tidak ramah lingkungan.
Kegiatan  pembangunan  dan  modernisasi  teknologi memberikan  harapan  akan  peningkatan  kesejahteraan
bagi  masyarakat,  tetapi  kalau  tidak  dilakukan  secara bijak  dan  terencana  akan  memberikan  hasil  yang sebaliknya.  Penerapan  teknologi  yang  tidak  ramah lingkungan akan mengancam keberlangsungan sumber daya  alam  dan  mengikis  tatanan  sosial  di  masyarakat. Modernisasi dan globalisasi merupakan tantangan besar terhadap keberlangsungan kearifan lokal di Indonesia. Masuknya teknologi dan nilai-nilai baru menyebabkan perubahan  perilaku  dan  budaya  dalam  pengelolaan sumber daya air di Indonesia, karena itu perlu dihadapi dan disikapi juga dengan arif.
Perilaku  masyarakat  yang  tidak  ramah  terhadap lingkungan  dan  pengelolaan  yang  tidak  tepat  menjadi penyebab  utama  kerusakan  sumber  daya  air  dan mengancam  keberlanjutan  sumber  daya  tersebut. Permasalahan ini berkaitan erat dengan faktor ekonomi, terutama kemiskinan dan keserakahan, dan faktor non ekonomi,  termasuk  kurangnya  pengetahuan  dan informasi,  dan  kekurangpedulian  masyarakat  terhadap pentingnya  pelestarian  sumber  daya  alam  tersebut. Sebagian  anggota  masyarakat  memahami  bahwa kegiatan  mereka  telah  berdampak  negatif  terhadap kondisi air di sekitar lingkungannya, tetapi mereka tidak peduli  terhadap  dampak  yang  disebabkan  oleh  ulah mereka dan karena itu terus melakukan kegiatan yang merusak  tersebut.  Keserakahan  juga  menjadi  alasan penting terjadinya perusakan sumber daya air, biasanya dilakukan  oleh  sekelompok  kecil  masyarakat  yang punya modal atau pengusaha-pengusaha. Motif mereka berbeda  dengan  masyarakat  desa  yang  miskin,  yang pemilik  modal/pengusaha-pengusaha  inginkan  adalah mendapatkan  keuntungan  sebesar-besarnya  dengan cara  mudah.  Hal  ini  terutama  terjadi  di  daerah-daerah yang  (akan)  menjadi  pusat-pusat  pembangunan  dan kegiatan ekonomi di seluruh negeri ini.
Masuknya perusahaan-perusahaan kelapa sawit merupakan  contoh  pembukaan  tutupan  hutan  secara besar-besaran yang berimplikasi pada rusaknya sumber daya  air  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  seperti  di Provinsi Jambi. Perusahaan-perusahaan tersebut mengkonversi  hutan  menjadi lahan  monokultur  kebun kelapa  sawit  yang  menyebabkan  degradasi  ekosistem dan sumber daya air di daerah pasang surut. Selain itu, keberadaan  kebun-kebun  sawit  yang  sangat  luas  juga mengakibatkan  penurunan  atau  bahkan  gagalnya produksi  padi  di  sawah-sawah  di  sekitar  perkebunan tersebut  dikarenakan  sumber-sumber  air  yang  sangat dibutuhkan  untuk  pertumbuhan  padi  sawah  berkurang secara  signifikan  dan  /atau  air  sangat  asam  karena tercampur  atau  terkontaminasi  dengan  pirit  di  lahan pasang  surut.  Pada  musim  hujan,  meskipun  air berlimpah,  petani  sawah  tidak  dapat  memanfaatkan limpahan  air  dari  saluran-saluran  di  sekitar  kebun-
kebun  sawit,  karena  airnya  asam,  sedangkan  pada musim kemarau akan kekurangan air/kekeringan.

## KESIMPULAN
Masyarakat  Indonesia  dahulu  hidup  harmonis  dengan alam  dan  sumber  daya  air  di  lingkungan  sekitarnya. Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat menjadi panduan  bagi  sikap  dan  tindakan  mereka  dalam memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Kearifan  tersebut, ternyata telah memudar. Tulisan ini menginformasikan banyak  tradisi  masyarakat  yang  telah  diabaikan  dan tradisi lainnya sudah tinggal menjadi kenangan. Hal ini sangat  disayangkan,  karena  dalam  pengelolaan  air, kearifan  lokal  mengandung  nilai  pelestarian  sumber daya  tersebut.  Sumber  daya  air  saat  ini  berada  dalam kondisi yang memprihatinkan karena adanya peningkatan  secara  signifikan  pemanfaatan  air,  polusi air,  dan  kegiatan  eksploitasi  secara  berlebihan  yang menyebabkan  degradasi  sumber  daya  alam  dan lingkungan di sekitarnya.
Memudarnya  kearifan  lokal  berkaitan  erat  dengan menurunnya  solidaritas  dan  kebersamaan  dalam kegiatan gotong royong di masyarakat, rasa kepemilikan bersama masyarakat terhadap sumber daya alam  di  daerahnya,  dan  berkurangnya  hubungan  yang harmonis  antara  sesama  anggota  masyarakat,  sumber daya  air  dan  lingkungan  di  sekitarnya.  Tekanan penduduk  terhadap  air  dan  sumber  daya  alam mempunyai kontribusi yang besar, terutama peningkatan  jumlah  penduduk  secara  signifikan  dan perilaku  mereka  yang  merusak  sumber  daya  dan lingkungan  di  sekitarnya.  Kegiatan  pembangunan  dan modernisasi  melalui  proses  globalisasi  juga  dijadikan alasan sebagai penyebab utama kerusakan sumber daya air. Penggunaan teknologi dan nilai-nilai baru terhadap sumber  daya  air  telah  berdampak  signifikan  terhadap terjadinya  pergeseran  perilaku  dan  budaya  dalam pengelolaan sumber daya air tersebut.
Pengelolaan  sumber  daya  air  karena  itu  sangat diperlukan,  namun  saat  ini  pengelolaan  lebih  terfokus pada  fungsi  ekonomi,  sedangkan  fungsi  sosial  dan ekologi telah mengalami degradasi. Hal ini diindikasikan  oleh  lunturnya  praktik  pengelolaan  air berbasis  kearifan  lokal  yang  menekankan  pada  aspek fungsi  sosial  dan  ekologi  dalam  pengelolaan  air. Modernisasi dan globalisasi merupakan tantangan besar terhadap keberlangsungan kearifan lokal di Indonesia. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan karena itu  harus  berakar  dari  hubungan  yang  harmonis  dan berfungsinya  sumber  daya  air  dalam  aspek  ekonomi, sosial dan ekologi.
Tulisan  ini  meng highlights pentingnya  eksistensi kearifan  lokal  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber daya air.  Kearifan lokal harus dilestarikan dalam suatu masyarakat  guna  menjaga  keseimbangan  antara pemanfaatan  sumber  daya  air  dengan  lingkungan  dan sekaligus  upaya  pelestariannya.  Tradisi  masyarakat dalam  mengelola  air  harus  terus  dipertahankan, menyeimbangkan dan menyelaraskan hubungan antara kehidupan sosial ekonomi dan preservasi sumber daya alam di lingkungan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprianto,  Y.,  Pardede,  I.A.,  dan  Fernando,  E.R.  2008. “Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan. Bogor: Institute Pertanian Bogor.
Adnyana,  I.G.N.S.  2003.  ‘Tantangan  Pemerintah  Daerah dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  yang Berkelanjutan’.  Makalah  disampaikan  dalam Seminar Peran  Budaya  Lokal  dalam  Menunjang Sumber  Daya  Air  yang  Berkelanjutan. Kerjasama antara BAPPENAS dengan FAO-UN, Kuta Beach, Bali, 2 Oktober 2003.
Ardhana,  G.  2005.  Kearifan  Lokal  Tanggulangi  Masalah
Sosial Menuju Ajeg Bali. http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/11/12
/o2.htm. diakses 14 November 2007.
Bappenas, BPS dan United Nations Population Fund. 2013.
Proyeksi  Penduduk  Indonesia  2000-2025.  Jakarta: BAPPENAS.
Dick,  H.  1982:  Survey  of  recent  developments. Bulletin  of Indonesian Economic Studies 18, 1-38.
Fox,  J.J.  1991:  Managing  the  ecology  of  rice  production  in Indonesia. In Joan, H., editor, Indonesia: resources, ecology,  and  environment .  Singapore:  Oxford University Press, 61-84.
Hidayati,  D.  2012. Peran  Radio  dalam  Peningkatan Pemahaman Petani dan Nelayan terhadap Perubahan  Iklim. Bogor:  PT  Sarana  Komunikasi Utama, hal 223 – 254.
Keraf, A.S. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Mears,  L.A.  1984:  Rice  and  food  self-sufficiency  in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies
20, 122-137.
Pawitan,  H. 2011. Konsep Ekohidrologi sebagai Paradigma Baru Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan. Makalah  disajikan  dalam  KIPNAS  X  Thema: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Membangun Kemandiarian  serta  Kedaulatan  Bangsa  dan ditengah Perubahan Global . Jakarta, 8-10 November 2011.
Prasodjo, N.W. 2005. Pengetahuan Lokal dalam Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai Citanduy (Studi
Desentralisasi  Pengelolaan  dan  Sistem  Tata Pemerintahan Sumber Daya ALam). Working Paper Series No.14 . Jakarta: PSP-IPB dan Partnership for Governmence Reform in Indonesia – UNDP.
Octora, Y., Rompas, A., Subahani, E., dan Alfons, F. 2010.
Kearifan  Lokal  dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam di Kawasan Eks PLG. Palangkaraya: Walhi – Kemitraan Partnership.
Soeprobowati, T.R. 2010. Ekohidrologi Konsep Pengelolaan Lingkungan  Berkelanjutan. BIOMA  No.1,  Vol  12, Juni 2 010, hal 13-19.
Sulastryono.  2009.  Nilai-nilai  Kearifan  Lokal  dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro,  Kecamatan  Saptosari,  Gunung  Kidul, Yogyakarta . Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hal: 203-408.
Sunaryo  dan  Joshi.  L.  2003.  Peranan  Pengetahuan  Ekologi Lokal  dalam  Sistem  Agroforestri.  Bogor:  World Agroforestry Centre (ICRAF).
Sutawan,  N.  2003.  ‘Kearifan  Lokal  dalam  Pengelolaan Sumber Daya Air dan Upaya-upaya Pemberdayaan Subak  di  Bali’.  Makalah  Seminar Peran  Budaya Lokal  dalam  Menunjang  Sumber  Daya  Air  yang Berkelanjutan. Kerjasama  antara  BAPPENAS dengan  FAO-UN,  Kuta  Beach,  Bali,  2  Oktober 2003.
Yamani,  M.  2011.  Strategi  Perlindungan  Hutan  Berbasis Hukum  Lokal  di  Eman  Komunitas  Adat  Daerah Bengkulu. Jurnal Hukum No.2 Vol. 18, April 2011, hal 175-192.