J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Analisis terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat
(Studi kasus di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019)
Saifuddin, Misbayanti
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
puddin.saifuddin.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  penyebab  tingginya  kasus peceraian  gugat  di  Pengadilan  Agama  Polewali  tahun  2019  dan  mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Polewali  tahun  2019,  adapun  metode   digunakan  adalah    metode  lapangan  (Field Research)  kualitatif  deskriftif,  yakni  penelitian  dengan  cara  langsung  terjun  ke lokasi  penelitian  untuk  memperoleh  data-data  yang  di  perlukan.  Adapun  sumber dari  penelitian  ini  berasal  dari  data  cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama  Polewali. Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunaka  dalam  metode  ini  adalah dokumentasi  dan  wawancara,  lalu  teknik  pengelolaan  data  analisis  data  yang dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  yang  bersifat  deskriftif  dalam  bentuk  kata- kata dan hasil wawancara.. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa faktor penyebab tingginya  cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama  Polewali  tahun  2019  antara  lain:  1) Perselisihan  Terus  Menerus  sebanyak  321  perkara,  2)  Meninggalkan  Salah  Satu Pihak  sebanyak  97  perkara,  3)  Ekonomi  30  perkara,  4)  KDRT  16  perkara,  5) Mabuk 8 perkara, 6) Dihukum Penjara sebanyak 4 perkara, 7) Mandat 3 perkara, 8)  Poligami  sebanyak  3  perkara,  9)  Murtad  3  perkara,  10)  Judi  1  perkara,  11) Kawin Paksa sebanyak 1 perkara.
Kata Kunci: Cerai, Hukum Keluarga , Pengadilan Agama, Perkawinan

## I.PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  hal  yang  sakral  bagi  manusia  yang  menjalaninya, tujuan  perkawinan  diantaranya  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang  harmonis yang  dapat  membentuk  suasana  bahagia  menuju  terwujudnya  ketenangan, kenyamanan  bagi  suami  isteri  serta  anggota  keluarga.   perkawinan  adalah  ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 1 Tujuan  dari  perkawinan  itu  adalah  bentuk  suatu keluarga  sakinah  mawaddah  warahmah,  perlu  diatur  dengan  syarat  dan  rukun
1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawina Pasal 1
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
tertentu, agar tujuan yang disyari’atkan perkawinan tercapai. 2 Dalam  sudut pandang Agama Islam perkawinan merupakan sarana yang dihalalkan bagi sepasang manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam pergaulan suami istri sekaligus bertujuan untuk  memenuhi  harapan  agar  dapat  memperoleh  keturunan  juga  sebagai  sarana untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri. 3
Ketentuan  pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu  :  “Perceraian  hanya  dapat dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  jelaslah  bahwa  undang-undang  perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya  dapat  dilaksanakan  dihadapan  sidang  pengadilan,  juga  harus  disertai  alasan- alasan  tertentu  untuk  melakukan  perceraian.  Putusnya  perkawinan  itu  dapat  terjadi karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan  perceraian  maka  dari  berbagi  peraturan tersebut dapat di ketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Undang-undang  perkawinan  membedakan  antara    peceraian  atas  kehendak  suami dan  dengan  peceraian  kehendak  istri.  Peceraian  ataskehendak  suami  diseburt  cerai talak dan peceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat 4 .
Cerai  Gugat  hanya  berlaku  bagi  mereka  yang  beragama  Islam  dan  diajukan  oleh pihak  istri.  Cerai  Gugat  adalah  istilah  yang  khusus  digunakan  dilingkungan Peradilan  Agama  untuk  membedakan  para  pihak  yang  mengajukan  cerai.  Dalam perkara gugat pihak yang mengajukan adalah istri sedangkan cerai talak pihak yang mengajukan adalah suami. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian. 5

## II.TINJAUAN PUSTAKA
Perkawinan  menurut  istilah  hukum  islam  sama  dengan kata nikah dan  kata zawaj .  Nikah  menurut  bahasa  mempunyai  arti  sebenarnya  ( haqiqat )  yakni dham yang  berarti  menghimpit,  menindih  atau  berkumpul.  Nikah  mempunyai  arti  kiasan
2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia , (PT Raja Garfindo Persada, 2003), h. 70
3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid VI, (Bandung:Al-Maarif, 1990), h. 7
4 A.  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 202.
5 Kompilasi Hukum Islam Pasal 114
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
yakni wathaa yang  berarti setubuh atau aqad yang  berarti  mengadakan  perjanjian pernikahan. 6
Berdasarkan  Pasal(1)  UU  RI  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat ( mistaqan ghalizan ) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 7
Sebagai kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) antara seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  jasmani dan rohaninya sebagai manusia . Selain itu juga merupakan suatu anjuran dari agama agar kebutuhan jasmani dan rohaninya itu tersalur dengan jalan yang halal dan suci, sehingga  menghasilkan  keturunan  yang  baik  disamping  mendapat  tempat  yang terpandang  dalam  masyarakat  dengan  berlandaskan  kepada  ketentuan  syara’  dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.

## A. Tujuan perkawinan
Adapun  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk  memenuhi  petunjuk  agama dalam  rangka  mendirikan  keluarga  yang  harmonis,  sejahtera  dan  bahagia. 8 Sedangkan  menurut Imam  al  Ghozali sebagaimana  dikutip  oleh  Abdul  Rohman Ghozali,tujuan perkawinan adalah: 9
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi  hajat  manusia  untuk  menyalurkan  syahwat  dan  menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan  kesungguhan  untuk  bertanggung  jawab  menerima  hak  serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
B. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Undang–undang bahwa untuk dapat melangsungkan
6 Abd.  Shomad  , Hukum  Islam  :  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2010), h. 272
7 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: t.p, t.t), hlm. 228.
8 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakaha (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 22.
9 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 23.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
perkawinan  haruslah  dipenuhi  syarat-syarat  pokok  demi  sahnya  suatu  perkawinan antara lain :
1. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (pasal 27 BW).
2. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 29 BW ).
3. Seorang  wanita  tidak  diperbolehkan  kawin  lagi  sebelum  lewat  300  hari terhitung sejak bubarnya perkawinan ( Pasal 34 BW ).
4. Dengan kemauan yang bebas , tidak ada paksaan ( Pasal 28 BW ).
5. Tidak  ada  hubungan  darah  atau  hubungan  keluarga  sangat  dekat  antara keduanya ( Pasal 30 dan Pasal 31 BW ).
6. Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel ( Pasal 32 BW ).
7. Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah cerai untuk yang ketiga kalinya. 10
Undang-undang  perkawinan  mengatur  syarat-syarat  perkawinan  dalam  Bab II pasal
1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam  hal  salah  seorang  dari  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya  maka  izin  yang  di maksud  ayat  (2)  pasal  ini  cukup di  peroleh  dari  orang  tua  yang  masih  hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat  (2),  (3),dan  (4) pasal  ini,  atau  salah  seorang  atau  lebih di  antara  mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  atas  permintaan  orang tersebut  dapat  member  izin  setelah  lebih  dahulu  mendengar  orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 11
10 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional , (Jakarta, Kencana, 2008), h. 111.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  mengenai  syarat  dan  rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut :
1. Calon mempelai pria, syaratnya :
a.Beragama Islam
b. Laki-laki
c.Jelas orangnya
d. Dapat memberikan persetujuan
e.Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, syaratnya :
a.Beragama Islam
b. Perempuan
c.Jelas orangnya
d. Dapat di mintai persetujuannya
e.Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syaratnya :
a.Laki-laki
b. Dewasa
c.Mempunyai hak perwalian
d. Tidak terdapat halangan perwalian
Wali nikah terdiri dari 3, yakni wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam, sebagai berikut :
1) Wali Nasab,
Adalah  orang  yang  merupakan  anggota  keluarga  pikah  mempelai  wanita yang  memiliki  hubungan darah  patrinial,  berdasarkan  mahzab  Syafi’I  maka  urutan wali nasab adalah sebagai berikut :
a) Bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas
b) Saudara laki-laki kandung sebapak seibu
c) Saudara laki-laki sebapak lain ibu
d) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seretusnya
e) Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung
f) Paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu
g) Anak-anak paman kandung (saudara sepupu)
h) Anak laki-laki paman sebapak
2) Wali Hakim
11 Republik  Indonesia,”Undang-Undang  RI  Nomor  1Tahun  1974  tentang Perkawinan,” dan, Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Grahamedia Press, 2014), h. 3-4.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Apabila  wali  nasab  tersebut  tidak  ada  atau  belum  memenuhi  syarat  maka kuasa untuk menjadi wali nikah diberikan kepada negara dalam hal ini yang diwakili oleh  menteri  agama  dan  selanjutnya  diserahkan  pada  petugas  pencatat  nikah  atau yang  dikenal  dengan  sebutan  wali  hakim.  Biasanya  petugas  tersebut  berasal  dari kantor KUA.
3) Wali Muhakkam
Wali  ini  menjadi  pilihan  terakhir  apabila  wali  nasab  maupun  wali  hakim menolak  bertindak  sebagai  wali  nikah  dan  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban maupun  haknya  sebagai  wali,  dengan  kata  lain  wali  muhakkam  adalah  wali  yang terjadi karena wali tersebut diangkat oleh pihak mempelai.
4. Saksi nikah, syaratnya :
a.Minimal dua orang laki-laki
b. Hadir dalam ijab qabul
c.Islam
d. Dewasa
5. Ijab qabul, syaratnya :
a.Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria c.Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah
d. Antara ijab dan qabul bersambungan
e.Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
f. Orang  yang  terkait  dengan  ijab  qabul  tidak  sedang  dalam  ihram haji/umrah.
g. Majelis  ijab  dan  qabul  itu  harus  di  hadiri  minimum  empat  orang,  yaitu: calon  mempelai  pria  atau  wakilnya  wali  dari  mempelai  wanita  atau wakilnya, dan dua orang saksi.
Talak  (yang  dapat  dirujuk)  itu  dua  kali.  Suami  dapat  merujuk  kembali istrinya setelah talak pertama dan kedua selama masa idah atau mengembalikannya sebagai  istri  dengan  akad  baru.  Dalam  kondisi  demikian  suami  wajib  meniatkan usaha mengembalikan istri itu sebagai tindakan yang adil demi perbaikan. Meskipun jika  suami  bermaksud  mengakhiri  perkawinan,  tetap  diharuskan  menempuh  jalan terbaik dengan tetap menghormati wanita bekas istrinya itu tanpa memperlakukannya  dengan  kasar.  Tidak  diperbolehkan  bagi  kalian,  wahai  para suami,  untuk  meminta  kembali  harta  yang  telah  kalian  serahkan  kepada  istri  itu, kecuali  apabila  kalian  merasa  khawatir  tidak  mampu  melaksanakan  hak  dan kewajiban  hidup  bersuami  istri  sebagaimana  dijelaskan  dan  diwajibkan  Allah  Swt. Apabila  kalian,  wahai  orang-orang  Muslim,  merasa  khawatir  istri-istri  kalian  tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban mereka sebagai istri secara sempurna, maka mereka  juga  telah  diberi  ketetapan  hukum  untuk  menyerahkan  sejumlah  harta kepada  suami  sebagai  imbalan  perceraian  istri-istri  itu  dari  suami  mereka.  Inilah
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
adanya  ketentuan  hukum  Allah  itu,  maka  barang  siapa  melanggar  atau  menyalahi ketentuan  itu,  ia  benar-benar  telah  berbuat  zalim  terhadap  diri  sendiri  dan  pada masyarakatnya. 12
Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt. berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:
13 أ   ض غْب ا لا حْل   ل   ىل إ  هالل   لاَّطلاْق

## Artinya:
Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian
Hadis  di  atas  menjelaskan  bahwa  perceraian  merupakan  alternatif  (pintu darurat)  yang  dapat  dilalui  oleh  suami  istri  bila  ikatan  perkawinan  tidak  dapat  lagi dipertahankan  keutuhan  dan  kelanjutannya.  Maksudnya  adalah  sudah  ditempuh berbagai  cara  dan  teknik  untuk  mencapai  kedamaian  di  antara  kedua  belah  pihak. Namun  hadis  di  atas  tidak  berlaku  secara  mutlak.  Artinya  bahwa  perceraian  itu dibolehkan apabila terjadi masalah dalam suatu perkawinan yang sudah tidak dapat diperbaiki,  bahkan  perceraian  bisa  menjadi  wajib  apabila  akan  timbul  bahaya  jika perkawinan tersebut dipertahankan.
Berdasarkan  bentuk-bentuk  peristiwa  talak  tersebut  di  atas,  maka  dapat dibedakan ketetapan hukumnya yang dinamakan hukum talak. Dan hukum talak itu ada lima, yaitu 14 : 1. Talak Wajib Wajib hukumnya melakukan perceraian kalau konflik antara suami dan istri terus menerus terjadi dan tidak dapat dipertemukan lagi baik oleh keluarga maupun oleh  Pengadilan Agama. Dan  selain  itu  juga bagi  salah  satu  pihak yang  melakukan perbuatan  kejahatan  atau  menjadi  seorang  residivis  tidak  perlu  mempertahankan kesatuan  hidup  dalam  keluarga,  karena  wajib  hukumnya  melakukan  talak.  Alasan hukumnya,  ialah  dalam  mempertahankan  kelangsungan  hidup  keluarga  hendaknya dijalankan  dengan  wajar  dan  harmonis  tanpa  penyimpangan  yang  dapat menimbulkan akibat lain dengan merusak jiwa masing-masing. 15
2. Talak Haram.
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an , vol. 1 h. 597-601
13 Imam Muhammad bin Muhannad As-Syirkani, Naitul Author (Cairo: Dar al0- Hadits, 1426 H/2005 M), h. 609-610
14 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam    di  Indonesian, Cet  Ke-1, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h. 101-102
15 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam  di Indonesian, Cet Ke-1, h.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Diharamkan hukumnya bagi seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa sebab yang sah. Sebab yang sah itu menurut mazhab Hanafi berkenaan dengan diajukannya talak oleh suami yang tidak sehat pikirannya. Menurut mazhab Syafi’i  dan  mazhab  Hambali  suatu  talak  yang  dijatuhkan  oleh  suami  tidak  sehat pikirannya  tidak haram  melainkan  makruh. Hal  ini  berdasarkan  prinsip  perkawinan Islam yang tidak menghendaki kesengsaraan bagi kedua belah pihak. 16

## 3. Talak Mubah (boleh)
Menceraikan istri tidak dianjurkan, tidak diwajibkan, atau tidak diharamkan asalkan  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  dan  tidak  menimbulkan  akibat buruk bagi para pihak setelah terjadi perceraian itu. 17

## 4. Talak Sunnat
Sunnat hukumnya menceraikan istri kalau ia tidak mau merubah kebebasan bergaulnya semasa belum kawin atau tidak mau menjaga harga diri sebagai seorang istri. 18

## 5. Talak Haram Ringan.
Seorang  suami  yang  menjatuhkan  talak  kepada  istri  dalam  keadaan menstruasi  yang  sebelumnya  tidak  pernah  digauli  termasuk  talak  haram  ringan. Kalau  talak  itu  dilakukan  kewajiban  suami  merujuk  atau  menyatakan  sebagai istrinya kembali. 19

## III. METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian
Jenis  penelitian  ini,  adalah  penelitian  lapangan  ( Field  Research )  kualitatif deskriftif,  yakni  penelitian  dengan  cara  langsung  terjun  ke  lokasi  penelitian  untuk memperoleh  data-data  yang  di  perlukan.  Dimana  penulis  akan  membahas  dan meneliti  tentang  faktor  penyebeb  tingginya  angka  Cerai  Gugat  serta  mengetahui
16 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam  di Indonesian, Cet Ke-1, h. 101 17 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam  di Indonesian, Cet Ke-1, h.
102 18 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam  di Indonesian, Cet Ke-1, h.
102 19 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam  di Indonesian, Cet Ke-1, h.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas  IB  Polewali.  Yang  di  maksud  penelitian  kualititatif  adalah  suatu  pendekatan penelitian  yang  mengungkapkan  situasi  sosial  tertentu  dengan  mendeskripsikan kenyataan  secara  benar,  dibentuk  oleh  kata-kata  berdasarkan  teknik  pengumpulan dan  analisis  data  yang  relevan  yang  diperoleh  dari  situasi  yang  alamiah. 20 . Bodgan dan Taylor metode  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menhasilkan  data berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang  dan  prilaku  yang  diamati.  Dalam metode  ini,  penelitian  dilakukan  oleh  semacam  intervensi  (campur  tangan)  dari pihak  peneliti.  Intervensi  ini  dimaksudkan  agar  fenomena  yang  dikehendaki  oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. 21
2. Lokai Penelitian Pada  penelitian  ini  penulis  memilih  di  Pengadilan  Agama  Polewali  yang terletak  di  Jl.  Budi  Utomo  No.  23  Madatte  Polewali,  Kabupaten  Polewali  Mandar, Sulawesi Barat,dengan berfokus pada faktor penyebeb tingginya angka Cerai Gugat serta  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  Cerai  Gugat  di  Pengadilan Agama Kelas IB Polewali

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Data yang  dikumpulkan  lebih  mengambil  bentuk  kata-kata  atau  gambar.  Adapun  hasil penelitian  tertulis  berisi  kutipan-kutipan  untuk  menyediakan  bukti  presentasi. Datatersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, datapribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. 22

## Sumber Data
Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 1. Data Primer
Data  primer  adalah  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung dari  sumber  aslinya  yang  berupa  wawancara,  jajak  pendapat  dari  individu  atau kelompok  (orang)  maupun  hasil  observasi  dari  suatu  obyek,  kejadian  atau  hasil pengujian  (benda).  Dengan  kata  lain,  penelitian  membutuhkan  pengumpulan  data dengan  cara  menjawab  pertanyaan  riset  (metode  survei)  atau  penelitian  benda (metode  observasi).  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  subjek
20 Djam’an Satori Dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatiif , (Bandung; Alfabeta, 2009), h. 25.
21 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 21
22 Emzir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis  Data ,  (Ed.1,  Cet.  4;  Jakarta: Rajawali Pers,2014) h, 3.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
penelitian  dengan  menggunakan  alat  pengukuran  atau  alat  pengambilan  data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. 23
2. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  berasal  dari  sumber  kedua  yang dapat diperoleh  melalui  buku-buku,  brosur,  dan  artikel  yang  didapat  dari wabsite yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Data  sekunder  dapat  diperoleh  lewat  pihak  lain, tidak  langsung  diperoleh  oleh  peneliti  dari  subyek  penelitiannya  dan  dapat  pula berguna  sebagai  pelengkap  informasi  yang  telah  dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti. Dan  akhirnya  data  itu  juga  dapat  juga  memperkuat  penemuan  atau  observasi  yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran 24

## IV. HASIL PENELITIAN

## 1. Data Perkara di Pengadilan Agama Polewali
Jumlah  perkara  pada  Pengadilan  Agama  Polewali  tahun  2019  sebanyak 1.570  perkara,  yang  terdiri  dari  44  perkara  dari  sisa  tahun  2018,  perkara  yang diterima  tahun  2019  sebanyak  1.526  perkara,  sedang  perkara  yang  diputus  tahun 2019 sebanyak 1.512 perkara dan sisanya 58 perkara akan di selesaikan pada tahun 2020.kasus  yang  paling  tinggi  di  tangani  oleh  Pengadilan  Agama  Polewali  adalah isbat  Nikah  sebanyak  650  perkara,  cerai  gugat  sebanyak  507  perkara,  cerai  talak sebanyak 176 perkara, dispensasi kawin sebanyak 122 perkara dan kasus lainnya.
Data perkara yang di terima dan di putus pada tahun 2019 terdiri dari :
Sisa perkara tahun 2018 : 44 perkara Perkara yang di terima tahun 2019 : 1.526 perkara Perkara yang putus : 1.512 perkara − Dicabut : 65 perkara − Ditolak : 32 perkara − Gugur : 28 perkara − Tidak diterima : 21 perkara − Dicoret dari register : 14 perkara − putus terselesaikan : 1.352 perkara
perkara yang sisa tahun 2019 : 58 perkara
23 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian , h. 91
24 Abdurrahmat  Fathoni, Metodologi  Penelitian  dan  Teknik  Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.104.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Laporan perkara yang diterima di Pengadilan Agama Polewali pada Januari sampai  Desember  2019.    Dari  1.526  perkara  yang  di  terima  di  tahun  2019,  dapat dirinci menurut jenis perkara sebagai berikut :
Tabel 4.1 Laporan perkara diterima tahun 2019 No Jenis Perkara Jumlah 1 Izin Poligami 2 2 Cerai Talak 176 3 Cerai Gugat 507 4 Harta Bersama 1 5 Penguasaan Anak 1 6 Perwalian 6 7 Isbat Nikah 650 8 Dispensasi Kawin 122 9 Wali Adhal 1 10 Kewarisan 17 11 Penetapan Ahli Waris 38 12 Lain-lain 5 Total 1.526

## Sumber Laporan Tahunan Pengadilan Agama Polewali
Adapun  Perkara  perceraian  yang  diteriman  dan  diputus/diselesaikan  pada Januari sampai Desember tahun 2019, sebayak 176 perkara cerai talak yang masuk dan  putus/selesai  152  perkara  serta  cerai  gugat  sebanyak  507  perkara  yang  masuk dan putus/selesai 474 perkara, dapat dirinci menurut perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat pada Januari sampai Desember tahun 2019 sebagai berikut :
Tabel 4.2. Perkara perceraian masuk dan diputus/diselesaikan
2019 Cerai Talak Cerai Gugat
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Masuk Putus Masuk Putus Januari 19 6 63 27 Februari 16 15 47 30 Maret 15 9 46 30 April 13 10 56 33 Mei 11 12 19 57 Juni 19 11 33 26 Juli 14 21 54 37 Agustus 17 10 35 56 September 19 14 53 33 Oktober 15 18 38 38 November 13 11 51 39 Desember 5 15 12 68 Total 176 152 507 474

## Sumber Laporan Tahunan Pengadilan Agama Polewali
Jumlah  data  dalam  tabel  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  jumlah  perkara  cerai gugat (istri yang mengajukan surat gugatan) yang masuk  lebih tinggi di bandingkan jumlah perkara cerai talak (suami yang mengajukan surat gugatan
perceraian),bahkan setiap bulannya mengalami peningkatanyang cukup tinggi, serta perkara putus/terselesaikan dalam perkara cerai gugat juga tinggi dibandingkaperkara cerai talak.
2. Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Polewali
Berdasarkan  data  perceraian  Gugat  di  Pengadilan  Agama  Polewali  dapat diuraikan  faktor-faktor  penyebab  tingginya  cerai  gugat  pada  Januari  sampai Desember tahun 2019, sebagai berikut : 25
25 Sumber berasal  dari arsip  data tahunan bulan Januari-Desember 2019 Pengadilan Agama Polewali
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
a. Perselisihan Terus Menerus sebanyak 321  perkara, terdiri dari 46 perkara di bulan  januari,  16  perkara  di  bulan  Februari,  22  perkara  di  bulan  Maret,  24 perkara di bulan April, 19 perkara di bulan Mei, 21 perkara di bulan Juni, 40 perkara  di  bulan  Juli,  24  perkara  di  bulan  Agustus,  44  perkara  di  bulan September, 25 perkara di bulan Oktober, 19 perkara di bulan November dan 21 perkara di Desember.
b. Meninggalkan Salah Satu Pihak sebanyak 97  perkara, terdiri dari 5 perkara di  bulan  Januari,  13 perkara  di  bulan  Februari,  3 perkara  di  bulan  Maret,  3
perkara  di  bulan  April,  4  perkara  di  bulan  Mei,  5  perkara  di  bulan  Juni,  4 perkara  di  bulan  Juli,  14  perkara  di  bulan  Agustus,  10  perkara  di  bulan
September, 13 perkara di bulan Oktober, 9 perkara di bulan November dan
14 perkara di Desember.
c. Ekonomi  sebanyak  20  perkara,  terdiri  dari  2  perkara  di  bulan  januari,  1 perkara  di  bulan  Maret,  2  perkara  di  bulan  April,  1  perkara  di  bulan  Mei,
1perkara  di  bulan  Juni,  3  perkara  di  bulan  Agustus,  3  perkara  di  bulan
September, 3 perkara di bula Oktober dan 4 perkara di bulan Desember.
d. KDRT  sebanyak 16  perkara,  terdiri  dari  2  di  bulan  Juli,  2 perkara  di  bulan Agustus,  4  perkara  di  bulan  September,  2  perkara  di  bulan  Oktober,  1 perkara di bulan November dan 5 perkara di bulan Desember.
e. Mabuk sebanyak 8 perkara, terdiri dari 1 perkara di bulan Januari, 1 perkara di bulan Mei, 2 perkara di bulan Agustus, 3 perkara di bulan September dan 1 perkara di bulan Desember.
f. Dihukum penjara sebanyak 4 perkara, terdiri dari 1 perkara di bulan Maret,
1 perkara di bulan April dan 2 perkara di bulan Oktober.
g. Mandat sebanyak 3 perkara, terdiri dari 1 perkara di bulan Juni, 1 perkara di bulan September dan 1 perkara Oktober.
h. Murtad  sebanyak  3  perkara,  terdiri  dari  1  perkara  di  bulan  Februari,  1 perkara di bulan Juni dan 1 perkara di bulan November.
i. Poligami  sebanyak  3  perkara,  terdiri  dari  1  perkara  di  bulan  Agustus,  1 perkara di bulan September dan 1 perkara di bulan Desember.
j. Judi terdapat 1 perkara di bulan Mei.
k. Kawin Paksa 1 perkara di bulan Desember.
Jumlah keseluruhan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Polewali pada tahun  2019  sebanyak  507  perkara  yang  masuk,  dengan  jumlah  perkara  yang  putus sebanyak  474  perkara,  sedangkan  dilihat  dari  faktor  penyebab  perkara  cerai sebanyak  477  perkara,  dengan  terdiri  dari  321  perkara  karena  perselisihan  terus menerus,  79  perkara  disebabkan  meninggalkan  salah  satu  pihak,  20  perkara disebabkan faktor ekonomi, 16 perkara karena KDRT, 5 perkara di sebabkan karena mabuk, 4 kasus karena dihukum penjara, mutrat 3 perkara, 3 perkara karena mandat,
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
penyebab  karena  poligami  3  perkara  serta  penyebab  karena  judi  dan  kawin  paksa masing-masing memiliki
Dari  data  di  atas  dapat  dideskripsikan  sebagai  berikut  :  mendeskripsikan perkara  cerai  gugat  dengan  nomor  perkara  222/Pdt.G/PA.Pwl.  Penelitian  ini mengakat  dari  sebuah  kasus  yang didaftarkan pada  bulan  Juli 2019  dan  diputuskan pada  bulan  Agustus  2019  adapun  mengenai  duduk  perkara  dan  proses  persidangan kasus ini adalah sebagai berikut:
Penggugat adalah pihak perempuan (istri) bernama Raehan binti Yammadia, umur 32 tahun, bertempat tinggal di Polewali jalan kemakmuran dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan tergugat adalah pihak laki-laki (suami) bernaman M. Rusli  bin  Lawi,  umur  38  tahun  bertempat  tinggal  di  Polewali  dan  bekerja wiraswasta.
Berdasarkan  kutipan  akta  nikah  yang  dibuat  oleh  pegawai  pencatat  nikah kantor  urusan  Agama  kecamatan  Polewali,  keduanya  telah  menikah  secararesmi pada  tanggal  01  Desember  2006.Setelah  melangsungkan  pernikahan  rumah  tangga antara  penggugat  dan  tergugat  berjalan  baik  sebagaimana  biasanya  rukun  dan harmonis,  mereka  berdua  tinggal  bersama  di  rumah  kediaman orang  tua  penggugat kurang lebih selama 5 tahun di kelurahan Polewali di jalan Bahari, kemudian pindah kerumah  kontrakan  selama  kurang  lebih  3  tahun  di  kelurahan  Polewali  jalan Kemakmuran dan terakhir sebelum berpisah kembali bertempat tinggal di kediaman orang  tua  penggugat.  Selama  itu  pula  keduanya  dikaruniai  2  orang  anak,  anak pertama berumur 12 tahun dan anak kedua berumur 3 tahun.
Namun  memasuki  tahun  ketiga  pernikahan  sekitar  akhir  bulan  Desember 2009ketentraman  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  mulai  goyah,  dikarenakan alasan  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  oleh:  tergugat tidak  dapat  memberikan  nafkah  secara  layak  kepada  penggugat  karena  hanya memberikan  penghasilan  sebesar  Rp.  15.000-  20.000;  setiap  harinya  dan  pada  saat tahun  terakhir  sebelum  berpisah  memberikan  Rp.  250.000  setiap  minggunya sehingga  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  dan  tergugat  sering mengucapkan  kata-kata  kasar,  terlalu  mengekang  penggugat,  dan  tidak memperhatikan  keluarga  penggugat.  Puncak  dari  perselisihan  dan  pertengkaran antara  penggugat  dan  tergugat  terjadi  pada  Maret  tahun  2019,  tergugat  pamit  pergi meninggalkan  rumah  tempat  tinggal  bersama  kemudian  pulang  dan  bertempat tinggal  dirumah  orang  tua  tergugat  sendiri  akibat  dari  puncak  perselisihan  tersebut antara  penggugat  dan  tergugat  pisah  tempat  tinggal  selama  kurang  lebih  4  bulan, selama  itu  antara  penggugat  dan  tergugatjarang  berkomunikasi  dan  tergugat  tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.
Pada  hakekatnya,  penggugat  masih  berkeinginan  untuk  rukun  kembali dengan  tergugat  namun  pada  akhirnya  penggugat  menyatakan  tidak  rela  karena kebahagiaan  dan  ketentraman  rumah  tangga  tidak  dapat  terwujud  kembali,
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  Undang-Undang  perkawinan,  akhirnya penggugat  berkesimpulan  sudah  tidak  mungkin  lagi  dapat  meneruskan  hidup berumah  tangga  bersama  tergugat  dan  penggugat  bermaksud  menggugat  cerai kepada tergugat.
Selanjutnya  penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  kepada  Pengadilan Agama  supaya  talak  satu ba’in  sughra yang  di  ucapkan  oleh  tergugat  kepada penggugat  dan  penggugat  mohon  agar  perceraian  tersebut  dicatatkan  pada  pegawai pencatat nikah.
Kemudian  majelis  hakim  berusaha  untuk  mendamaikan  para  pihak  yang berperkara  melalui  upaya  mediasi  dengan  menunjuk  mediator  namun  tetap  tidak berhasil  untuk  mendamaikan  kedua  pihak  tersebut  hanya  saja  hakim  mediator mendapat  pernyataan  bahwa  si  penggugat  ingin  bercerai  sedangkan  tergugat keberatan  untuk  bercerai,  setelah  mediasi  gagal  kemudian  dibacakan  surat  gugatan penggugat yang mana isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat.
Pada  tahapan  sidang  berikutnya,  tergugat  menjawab  secara  lisan menyatakan  tergugat  tidak pernah bertengkar  dengan penggugat  namun  akhir-akhir ini tergugat berbuat kasar hanya berupa omongan saja. Namun penggugat tetap pada pokok  gugatanya  yaitu  bercerai  dengan  penggugat.Selanjutnya  penggugat menguatkan  dalil-dalil  gugatanya  dengan  mengajukan  alat  bukti  berupa  fotocopy kutipan  akta  nikah  yang  dibuat  oleh  pegawai  pencatat  nikah  kantor  urusan  Agama tertanggal 15 Desember 2010 (bukti P.1) yang bermaterai cukup dan fotocopy yang mana telah dicocokan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya.
Selain bukti berupa dokumen, penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi. Saksi  pertama  adalah  ayah  kandung  penggugat  yang  berumur  52  tahun,  beragama Islam, pekerjaan swasta (sopir) dan bertempat tinggal di daerah kota Polewali. Saksi tersebut memberikan keterangan bahwa penyebab perpisahan antara penggugat dan tergugat  sering  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  dikarenakan  tergugat  telah selingkuh  dengan  wanita  lain,  saksi  tersebut  juga  menerangkan  bahwa  antara penggugat  dan  tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal  selama  kurang  lebih  4  bulan. Dalam  keadaan  tersebut  sebenarnya  saksi  sudah  memberikan  nasehat  agar  rukun kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
Saksi  kedua  adalah  ibu  kandung  penggugat  yang  berumur  43  tahun, beragama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga  dan  bertempat  tinggal  di  aderah  kota Polewali, berdasarkan dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh majelis hakim, saksi  kedua  memeberikan  keterangan  yang  pada  intinya  sama  dengan  keterangan yang diberikan oleh saksi pertama, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  dikarenakan  tergugat  telah  selingkuh  dengan  wanita lain  setelah  itu  antara  penggugat  dan  tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal selamakurang  lebih  4  bulan.  Dan  dalam  keadaan  tersebut  sebenarnya  saksi  kedua
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
juga sudah memberikan nasehat agar rukun kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
Atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  antara  penggugat  dan  tergugat  tidak menyatakan  keberatan  dan  membenarkan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  dan  pada akhirnya  penggugat  menyampaikan  kesimpulan  untuk  tetap  bercerai  dan  tergugat menyatakan  tidak  keberatan  bercerai  dengan  penggugat.  Setelah  itu  antara penggugat  dan  tergugat  tidak  mengajukan  sesuatu  lagi  dan  mohon  agar  segera dijatuhkan putusan.
Berdasarkan  keterangan  penggugat,  tergugat  dan  saksi-saksi  dalam  perkara ini,  ternyata  tergugat  telah  terbukti  meninggalkan  kewajibannya  memberi  nafkah (ekonomi)  kepada  penggugat  dan  terbukti  selingkuh  dengan  wanita  lain.  Alasan tersebut  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara penggugat dan tergugat.
Dan  pada  akhirnya  tepatnya  29  Agustus  2019  hakim  menjatuhkan  putusan yaitu  mengabulkan  gugatan  penggugat  dan  menjatuhkan  talak  satu ba’in  sughro tergugat terhadap penggugat.
Peneliti  juga  mewawancarai  ibu  Nurhaeni  binti  Alimuddin  umur  48  tahun, pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  Beralamat  di  Jl.  Bahari  No  46  yang  menggugat suaminya  bapak  Ilham  bin  Nahung  umur  45  tahun,  pekerjaan  makelar  mobil beralamat  Dusun  Kampung  Baru,  Desa  Tonyamang  dengan  nomor  perkara 185/pdt.G/2019/PA.Pwl.  Mengugatan  suaminya  di  bulan  Maret  2019  dan putus/terselesaikan di bulan April.
Peneliti  mewawancarai  ibu  Nurhaeni  mengenai  apa  alasan  yang  melatar belakangi sehinggah menggugat suaminya?
Karena  suami  saya  tidak  memberikan  uang  belanja,  dia  memegan  uangnya sendiri,  siapa  perempuan  yang  bisa  tenang kalau  tidak  dikasi  uang  belanja..? dia  juga  tidak  bisa  menghargai  keluarga  saya.  Karena  faktor  ekonomi  kami sering bertengkar.
Selanjutnya ibu Nurhaneni menambahkan Bahwa  mereka  telah  pisah  tempat  tinggal  selama  2  tahun,  dan  suami  saya sudah  menikah  lagi  dengan  perempuan  lain  tanpa  seizin  saya,  dan  mereka sudah memiliki 1 anak.
Lebih  lanjut  peneliti  bertanya  kembali  ke  ibu  Nurhaeni  tentang  bagaimana proses persidangan?
Suami saya tidak pernah datang ke pengadilan bahkan telah di panggil secara resmi, maka hasil putusan persidangan saya itu putusan Verstek. Dengan saksi dari  adik  kandung  saya  dan  ipar  saya,Maka  di  bulan  April  keluar  surat  Akta Cerai.
Demikian  ibu  Nurhaeni  menambahkan  tentang  bagaimana  hubungan  dengan mantan suami?
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Setelah  bercerai  hubungan  saya  dengan  mantan  suami  tetap  menjalin komunikasi  semata-mata  hanya  untuk  anak.  Mantan  suami  masih  tetap menafkahi anaknya. 26
Dari  wawancara  dengan  ibu  Nurhaeni  dapat  di  simpulkan  bahwa  faktor penyebab  beliau  menggugat  suaminya  karena  faktor  ekonomi  yang  menyebabkan terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  seminggah  terpisah  tempat tinggal selama 2 tahun dan sang suami telah menikiah lagi tanpa seizing beliau, dan merasa  bahwa  rumah  tangganya  memang  sudah  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  di pertahanka  dan  ingin  menyelesaikan  rumah  tangganya  memalaui  prosedur persidangan.

## 3. Pertimbangan  Hakimdalam  Menyelesaikan  Perkara  Cerai  Gugatdi Pengadilan Agama Polewali
Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat maupun cerai talak  hampir  sama  menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  penggugat  untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan dan  tentunya  berlandaskan  dengan  dasar-dasar  hukum  yang  berlaku.Untuk  lebih jelasnya  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  orang-orang  yang  dirasa  dapat membantu menyelesaikan skripsi ini.
Seperti yang diungkapkan oleh pegawai Pengadilan Agama Polewali, Bapak Abdul Rahim, S.Ag,
Perceraian menurut saya adalah salah satu jalan keluar apabila  rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan dan percekcokan apalagi dalam waktu yang cukup  lama  seperti  kebanyakan  kasus  yang  di  terima  di  Pengadilan, percekcokan  dalam  waktu  yang  lama  bahkan  ada  beberapa  yang  sudah  tidak serumah lagi dengan pasangannya. 27
Hal  lain  diungkapkan  oleh  Bapak  Muh.  Irwan,  seorang  masyarakat  dan  juga Guru, sebagai berikut:
Perceraian  terjadi  karena  orang  kurang  mengerti  dengan  hak  dankewajiban sebagai  suami  isteri.  Perceraian  juga  bisa  terjadi  karena  kurangnya  iman dan ambisi  yang  kuat,  mengerti  agama  itu  sangat  penting.Kalau  orang  sudah mengerti  dengan  masalah  agama  maka  akan  dapat  menyelesaikan permasalahan  yang  ada  dalam  rumah  tangga.  Lebih  baik  memperbaiki kesalahan-kesalahan  yang  ada  daripada  memiliki  pasangan  baru  yang  bukan berarti masalah dalam rumah tangga tidak muncul lagi bukan?. Permasalahan perkawinan  juga  dapat  disebabkan  karena  orang  orang  tidak  mengerti  benar
26 Nurhaeni  ,  penggugat  (istri),  wawancara  oleh  penulis  di  jalan  Bahari  No.  46 polewali 20 Juni 2020
27 Abdul Rahman, Pegawai Pengadilan, wawancara oleh penulis di Pegadilan Agama Polewali 4 Mei 2020
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
bagaimana  memilih  teman  hidup,  seperti  :  Akhlaknya  bagaimana,  seagama atau tidak, beriman atau tidak, anak siapa yang menyangkut bobot, bibit, dan bebetnya,  dan  dunianya  dalam  arti  bekerja  atau  tidak,  berpendidikan  atau tidak. Kalau beberapa aspek tersebut disaring dengan benar maka Insya Allah permasalahan  dalam  perkawinan  dapat  terselesaikan  tanpa  menyinggung tentang perceraian. 28
Pandangan  dari  masyarakat  ini  dapat  disimpulkan  kurang  setuju  dengan perceraian  sebagai  jalan  keluar  dari  permasalahan  rumah  tangga. Perceraian  terjadi karena  orang  kurang  mengerti  dengan  hak  dan  kewajiban  masing-masing,  dan karena  lemahnya  iman.  Untuk  itu  Agama  sangatlah  penting  untuk  dimengerti  agar dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.
peneliti  melakukan  wawancara  dengan  ibu  Ferawati  Waris,  S.Ag.  selaku pegawai  di  Pengadilan  Agamadi  bagian  pendaftaran  perkara  mengenai  bagaimana prosedur pendaftaran perceraian?
Istri  mendaftarkan  perkaranya  di  Pengadilan  Agama  dilengkapi  surat gugatanserta  berkas-berkas  penungjang  lainnya  dengan  membayar  biaya administrasi.Setelah pengugat melakukan pendaftaran maka pihak pengadilan memeriksa  berkas  perkara  pengugat  serta  penunjukan  Hajelis  Hakim  yang bertanggung jawab atas perkara tersebutdi tentukan Ketua Pengadilan Agama Selanjurnya  peneliti  bertanya  lagi  ke  ibu  Ferawati  Waris,  S.Ag.bagaimana tatacara perceraian gugat? “Pihak Pengadilan mengubungi penggugat tentang jadwal persidagan  serta  menyurat  ke  tergugat  perhal  surat  gugatan  dan  jadwal persidangan”. 29
Selanjutnya  peneliti  melakukan  wawancaradengan  ibu  Hj.  Nailah  B,  M.H selaku  hakim  tentang  tatacara  peceraian  gugat?  “Apabila  penggugat  (istri)  dan tergugat  (suami)  menghadiri  sidang  pertama  maka  Majelis  Hakim  menyarankan perdamaian melaui jalur Mediasi”. 30
Dari  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  setelah  jadwal  persidangan  tentukan pihak  Pengadilan  dan  memanggil  yang  berperkara,  jika  di  persidangan  pertama pengugat  dan  tergugat  menghadiri  persidangan  Majelesi  hakim  menasehati penggugat  agarbisa  berdamai  dengan  tergugat  melalui  jalur  Mediasi  sesuai  dengan Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat menempuh
28 Huh. Irwan, Masyarakat dan Guru, wawancara oleh penulis di jalan Kemakmuran Polewali 20 Juni 2020
29 Ferawati  Waris,  Pegawai  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis  di  Pegadilan Agama Polewali 12 Mei 2020.
30 Nailah  B,  Hakim  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis  di  Pengadilan  Agama Polewali 12 Mei 2020.s
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
proses  Mediasi  yang  di  tangani  oleh  Hakim  Mediator  yang  bisa  di  tunjuk  oleh  ke dua  belah  pihak  atau  di  tunjuk  oleh  Ketua  pengadilan  di  luar  Majelis  Hakim  dan hakim  anggota  yang  bertanggung  jawab  atas  perkara  tersebut,  jika  melalui  jalur Mediasi  penggugat  dan  tergugat  dapat  berdamai  maka  akan  dibuatkan  akta perdamaian dan penggugat mencabut gugatannya, namun apa bila penggugat masih bersikeras dengan keinginannya maka persidangan akan di lanjutkan dengan jadwal persidangan  selanjutnya,  namun  jalur  perdamain  melalui  Mediasi  ini  hanya  bisa berjalan ketika penggugat dan tergugat menghadiri persidangan.
Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.selaku hakim bagimana jika tergugat tidak menghadiri persidangan?
Apabila  dalam  persidangan  tergugat  tidak  menghadiri  persidangan  setelah dipanggil  secara  patut  oleh  Pengadilan  makan  putusanpersidagan  tersebut bersifat Verstek. 31
Selanjutnya di pertegas oleh bapak Drs. H. Abd Jabbar, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama
ketika  tergugat  tidak  menghadiri  persidangan  maka  persidagan  tetap  bisa berlanjut dan Majelis Hakim tetap menyarankan untuk melalukan perdamaian di setiap persidangan. 32
Dari  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  walaupun  pihak  tergugat  tidak menghadiri  persidangan walaupun  telah  di  panggil  secara  resmi,  maka  persidangan akan tetap di lanjutkan dan hasil putusan persidangan tersebut di namankan putusan Verstek.
Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  ibu  Hj.  Nailah  B,  M.H.  selaku Hakim,  bagaimana  persidangan  berlangsung  ketika  kedua  belah  pihak  menghadiri persidangan?
Jika  Mediasi  tidak  berhasil,  disidang  selanjutnya  Majelis  hakim  dalam persidanganmemeriksa  berkas  perkara  dan  meneliti  bukti-bukti  dengan  tanya jawab  dengan  penggugat  dan  tergugat  lalu  dihubungkan  dengan  keterangan parah  saksi  yang  disiapkan  penggugat  2  orang  dewasa  yang  di  ambil sumpahnya. 33
31 Rasyid  Ridha  Syahide,  Hakim  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis,  Pengadilan Agama Polewali 20 Mei 2020
32 Abd  Jabbar,  Hakim  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis,  Pengadilan  Agama Polewali 20 Mei 2020
33 Nailah  B,  Hakim  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis,  Pengadilan  Agama Polewali 20 Mei 2020.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Saksi  berjumlah  2  orang  di  sediakan  oleh  pengugat  yang  merupakan keluarga  atau  orang-orangdekat  dengan  penggugat  dan  tergugat  seperti  ibu,  bapak, saudara,  bibi,  paman,  tetangga  yang  memiliki  hubungan  dengan  penggugat  dan tergugat  selama  melangsungkan  pernikahan,  yang  tentunya  kesaksiannya  sesuai dengan  yang  tertulis  di  dalam  surat  gugatadiawali  dengan  pengambilan  sumpah saksiakan berkata jujur dan tidak akan berbohong di depan persidangan.
Lebih  lanjut  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Hj.  Nailah  B,  M.H. selaku  hakim,  bagimana  pertimbagan  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  cerai gugat?
Perkara  perceraian  apa  saja  kalaumasalah  pertimbangannya  berdasarkan keterangan  saksi,  terbukti  tidak?  keterangan  saksi  memberikan  keterangan sesusai  dengan  yang  menjadi  alasan-alasan  gugatannya  maksudnya  di  lihat langsung,  di  alami  langsung  itu  namnya  terbukti,  kalua  di  dengar  atau mendengarkan  cerita  itu  namanya  testimoni,  itu  baru  bukti  awal  dan  di perlukan bukti lain. 34
Demikian  bapak  Drs.  H.  Abd  Jabbar,  M.H.  selaku  hakim  menambahkan mengenai bagaimana pertimbagan hakim dalam menyelesiakna perkara cerai gugat Majelis  hakim  telah  menemukan    faktah  bahwa  rumah  tangga  pengugat  dan tergugat  telah  pecah,  dan  ditambahdengan  pertimbangan-pertimbagan  lain seperti  sudah  lama  pisah  tempat  tinggal,  ada  gangguan  pihak  lain  (WIL), maka  Majelis  Hakim  mengambil  putusan  mengabulkan  gugatan  pengugat dengan menceraikan pengugat dan tergugat. 35
Menimbang  bahwa  penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  dengan  alasan- alasan perceraianyang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan  pasal 19  Peraturan  Pemerintah  No  9  Tahun  1975.  Maka  mempertahankan  rumah  tangga yang  sudah  tidak  ada  kecocokan  antar  penggugat  dan  tergugat  akan  menimbulkan penderitaan  lahir  dan  batin  di  kedua  belahpihak,  sehinggah  perceraian  merupakan alternatif  yang  sudah  tepat  dan  benar  walau  perceraian  itu  adalah  perbuatan  halal yang dibenci Allah SWT.
Lebih  lanjut  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  ibuHj.  Nailah  B,  M.H. selaku hakim, bagiamana jika tergugat keberatan dengan keputusan hakim?
Jika putusannya bersifat Verstek maka tergugat mengajukan perlawanan Verzet dasar hukum Pasal 149 RBg,dengannomor perkara yang sama, jika putusanya
34 Nailah  B,  Hakim  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis,  Pengadilan  Agama Polewali 20 Mei 2020.
35 Abd  Jabbar,  Hakim  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis,  Pengadilan  Agama Polewali 20 Mei 2020.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
merupakan  putusan  biasa  (pengugat  tergugat  menghadiri  persidangan)  maka tergugat bisa mengajukan banding.” 36
Dipertegas oleh bapak Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. selaku hakim dengan pertanyaan yang sama mengenai bagaimana jika tergugat keberatan dengan keputusn hakim?
Setelah  pembacaan  putusan  hakim,  tergugat  memiliki  tenggang  waktu selama14  hari  untuk  mengajukan  upaya  hukum  jika  keberatan  dengan keputusan  hakim,  adapun  upaya  hukumnya  banding,  jika  masih  keberatan lanjut Kasasi di mahkama Agung, jika masih  keberatan lanjut di Peninjauan Kembali 37
Adapun upaya  hukum yang  dapat di  lakukan  tergugat  bisa  melalui  tahapan upaya hukum  yaitu:
a. Upaya hukum biasa
1) Perlawana/verzet
Adalah  upayah hukum  terhadap  putusan  di  luar  hadirnya  tergugat  (putusan Verstek) dasar hukum verzet dalam pasal 129 HIR. Dan di laksanakan di Pengadilan

## 2) Banding
Adalah upaya hukum dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan. Dasar hukumnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU  No.  20  Tahun  1947  tentang  Peradilan  Ulangan,  dilaksanakan  di  Pengadilan Tinggi.

## 3) Kasasi
Putusan yang di ajukan dalam putusan kasasi adalan putusn banding. Dalam pasal 30 UU No. 14  Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004. Di Mahkama Agung.
b.
upaya hukum luar biasa
1) Peninjauan kembali (request civil)
Merupakansuatu  upaya  agar  putusan  pengadilan  baik  tinggkat  Pengadilan maupu Pengadila Tinggi, mupun Mahkama Agung. Peninjauan kembali dalam Pasal 15 UU No. 19 Tahun 1964 dan Pasal 31 UU No. 13 Tahun 1965

## 2) Perlawanan pihak ke tiga (denderverzet)
Merupakan  salah  satu  upaya  hukum  luar  biasa  yang  dilakukan  oleh  pihak ketiga  dalam  suatu  perkara  perdata,  pihak  ketiga  yang  bukan  pihak  dalam  perkara yang bersangtkutan, karena merasa dirugikan.
36 Nailah  B,  Hakim  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis,  Pengadilan  Agama Polewali 20 Mei 2020.
37 Rasyid  Ridha  Syahide,  Hakim  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis,  Pengadilan Agama Polewali 20 Mei 2020
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan ibu  Hj. Nailah B, M.H. selaku  hakim,apa  dasarhukum    yang  digunakan  dalam  memutuskan  perkara perceraian?
Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. 38
Demikian  bapak  Ir.  Rasyid  Ridha  Syahide,  S.H.  menambahkan  mengenai dasar  hukum  yang  di  pakai  dalam  putusan  perkara  cerai  gugat?  ”Dasar  hukum  di pakai  jika  ada  anak  yaitu  UU  Perlindungan  Anak,  Kitap  Undang-Undang  Hukum Perdata” 39
Lebih  lanjut  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  bapak  Drs.  H.  Abd Jabbar,  M.H.  selaku  hakim,  mengenai  faktor  perceraian  paling  tinggi  ditangani  di Pengadilan Agama?
Sebenarnya  kalau  mengenai  alasan  bercerai,  orang  yang  ingin  bercerai  di pengadilan  bukan  hanya  satu  alasan  tapi  bayak  alasan-alasan  yang  saling berkaitan,  seperti  kasus  selalu  bertengkar  dalam  rumah  tangga,  salah  satu pihak meninggalkan, faktor ekonomi, bahkan KDRT. 40
Selanjutnya  peneliti  melakukan  wawancara  degan  ibu  Hj.  Nailah  B,  M.H. selaku hakim, apa akibat yang di timbulkan dari perceraian?
Tentunya  perceraian  dari  kasus  cerai  gugat  yaitu  tugas  mencari  nafkah  jatuh ke  istri,  dampaknya  juga  dapat  dirasakan  oleh  anak  yang  kehilagan  kasi sayang dari ke dua orang tuanya. 41
Selanjutnya  Wawancara  dengan  bapak  Abdul  Rahman,  S.Ag  selaku pegawai di Pendailan Agama, mengenai bagaimana tatacara penerbitan Akta Cerai?
Setelah  putusan  hakim  di  bacakan  selama  tenggang  waktu  14  hari  tapi  baik dari  pihak  tergugat  maupun  penggugat,  tidak  mengambil  upaya  hukum terhadap putusan hakim, makan akan di terbitkan akta cerai. 42
38 Nailah  B,  Hakim  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis,  Pengadilan  Agama Polewali 20 Mei 2020.
39 Rasyid  Ridha  Syahide,  Hakim  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis,  Pengadilan Agama Polewali 20 Mei 2020
40 Abd  Jabbar,  Hakim  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis,  Pengadilan  Agama Polewali 20 Mei 2020.
41 Nailah  B,  Hakim  Pengadilan,  wawancara  oleh  penulis,  Pengadilan  Agama Polewali 20 Mei 2020.
42 Abdul Rahman, Pegawai Pengadilan, wawancara oleh penulis di Pegadilan Agama Polewali 4 Mei 2020
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Dari  data  yang  di  dapatkan  peneliti  di  Pengadilan  Agama  dan  dari  hasil wawancara  dengan  narasumber,  bahwa  di  zaman  sekarang  bukan  hanya  suami memiliki hak untuk menceraikan istri tetapi istri pun memiliki hak yang sama untuk mengugat  suaminya,  di  dalam  peradilan  untuk  membedakan  antara  pihak  yang mengajukan  perceraian  yaitu  cerai  gugat  istri  yang  mengajukan,  sedangkan  cerai talak  suami  yang  mengajukan.Pecerian  melalui  prosedur  pengadilan  baik  itu  cerai gugat  maupun  cerai  talak  harus  melalui  prosedur  yang  telah  di  tentukan  oleh Undang-undang,  serta  terpenuhinya  alasan-alasan  perceraian  yangterdapat  dalam Komplikasi  Hukum  Islam  dan  pasal  19  Peratutran  Pemerintah  No  9  tahun  1975. Karena  jika  mempertahankan  rumah  tangga  yang  tidak  bisa  hidup  harmonis  dan bahagia  yang  akan  menimbulkan  penderitaan  lahir  batin  baik  dari  salah  satu  pihak atau  pun  ke  duanya,walaupun  perceraian  merupakan  perbuatan  yang  halal  dibenci oleh allah.
Peceraian merupakan jalan terakhir yang di tempuh setelah melalui berbagai macam  cara  perdamaian  namun  tidak  berhasil  baik  itu  dari  pihak  keluarga,  Jika perceraian  melalui  prosedur  persidangan,  akan  ada  hakim  yang  menegahi  istri  dan suami  untuk  mendamaikan  dalam  prosedur  Mediasi,  dan  tidak  langsung mengabulkan  gugatan  pengugat,  hakim  harus  mempertimbangkan  alasan- alasanuntuk  bercerai,  apakah  sudah  sesuai  dengan yang  ada  dalam  Undang-undang yang  berlaku,  dan  telah  mengupayahkan  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  serta melihat  dari  keterangan  saksi  yang  sesuai  dengan  isi  gugatan  yang  sediakan  oleh pengugat di hadapan persidanga, setelah hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa rumah  tangga  tersebut  memang  sudah  mengalami  keretakan  dan  sudah  tidak  bisa dipertahankan  dan  hidup  rukun  serta  akan  menimbulkan  penderitaan  lahir  batin maka  hakim  berkewajiban  menjatuhkan  putusan  mengabulkan  permohonan pengugat.
Dari data yang di dapatkan peneliti di Pengadilan Agama bahwa kasus cerai gugat  isti  yang  mengugat  pada  tahun  2019  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan kasus  cerai  talak  suami  yang  mengugat  di  tahun  yang  sama  bahkan  mengalami peningkatan  di  setiap  bulannya,  adapun  fakto-faktor  yang  mempengaruhi  tingginya angka  cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama  yaitu,  di  sebabkan  kurangnya  pemahaman agama seperti Perselisihan Terus Menerus, Judi Mabuk, Mandat, Dihukum Penjara, KDRT,  Murtad,  dengan  faktor  lain  yang  mempengaruhi  perceraian  gugat  seperti, Meninggalkan  Salah  Satu  Pihak,  Poligami,  Kawin  Paksa  dan  faktor  Ekonomi. Fakto-faktor  tersebut  sudah  memenuhi  syarat  dalam  Islam  dan  Undang-undang untuk bercerai.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## V. PENUTUP A.Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  “Analisis  Terhadap  Faktor  Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019” tentunya di Kantor Pemgadilan Agama Polewali terletak di Jl. Budi Utomo No. 23, Polewali, Sulawesi Barat
1. faktor  penyebab  tingginya  cerai  gugat  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama Polewali  tahun  2019  antara  lain:  (1)  Perselisihan  Terus,  (2)  Meninggalkan Salah  Satu  Pihak  (3)  Ekonomi,  selanjutnya  terdapat  pula  faktor-faktor  lain yang  menyebabkan  cerai  gugat  antara  lain  :  KDRT,  Mabuk,  Dihukum Penjara,  Mandat,  Poligami,  Murtad,  Judi,  Kawin  Paksa.  Dari  semua  faktor penyebab  perceraian  di  atas  bahwa  peneliti  menyimpulkan  bawah  semua faktor  terjadi  di  karenakan  kurangnya  pemahaman  agama  sehinggah  lalainya terhadap  tanggung  jawab  dalam  berumah  tanggah  sehinggah  menimbulkan penyebab perceraian.
2. Pertimbagan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat (1) bahwa Majelis Hakim  telah  berupaya  mendamaikan  penggugat  dan  tergugat  melalui  sidang mediasi (ketika penggugat dan tergugat menghadiri persidangan) dan disetiap persidangan,  akan  tetapi  penggugat  tetap  dalam  pendirian  untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut persedur Pengadilan, (2)  bahwa  penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  bisa  di  satukan  kembali menjadi  sepasang  suami  istri  dan  jika  dipertahankan  akan  menimbulkan penderitaan  lahir  batin  dari  kedua  belah  pihak,  (3)  dengan  terpenuhinya alasan-alasan  untuk  bercerai  dalam  pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
Sistem  pemungutan  pajak  restoran  yang  ada  di  Badan  Pendapatan  Kab. Polewali  Mandar  yakni  ada  dua  yaitu  secara  manual  dan  melalui  alat  MPOS (Machine Payment Online System). Praktek pemungutannya yaitu petugas lapangan Badan  Pendapatan  khususnya  di  Bidang  Pajak  Restoran  melakukan  penyampaian SPTPD,  SKPD,  serta  penagihan  terhadap  wajib  pajak  setiap  bulan.  Yang membedakan  dalam  hal  sistem  pemungutan  yang  menggunakan    alat  MPOS  dan tidak  menggunakan  alat  MPOS  itu  terletak  pada  besar  penentuan  jumlah  pajak terutangnya.  Untuk  objek  pajak  yang  menggunakan  MPOS  itu  jumlah  pajaknya terhitung  berdasarkan  hasil  transaksi  yang  sudah  dia  input  pada  alat  tersebut sehingga yang menuliskan jumlah pajak terutang pada SPTPD itu dari pihak Badan Pendapatan. Sedangkan yang tidak menggunakan alat MPOS yaitu wajib pajak yang melaporkan omzet dan menuliskan sendiri jumlah pajak terutang pada SPTPD pada
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
saat  penyampaian.  Adapun  penyetorannya  melalui  rekening  Kasda  baik  secara langsung maupun transfer.
Sistem  pajak  restoran  yang  menggunakan  2  sistem  berbeda  dalam  konteks hukum ekonomi Islam dibolehkan karena kedua sistem tersebut sama-sama memberi manfaat  namun  adanya  penggunaan  alat  MPOS  itu  lebih  banyak  memberi  manfaat daripada  sistem  manual.  Tujuan  pemasangan  alat  MPOS  semata-mata  karena kemaslahatan  bersama  sebagaimana  disebutkan  dalam  kaidah  ushul  fiqh  yang mengatakan  bahwa“menolak  kerusakan  (Mudharat)  diutamakan  ketimbang mengambil  manfaat  (Maslahah).”  Sebagai  warga  negara  kita  sudah  semestinya membantu  pemerintah  tentunya  dengan  menjalankan  kewajiban  membayar  pajak. Dalam  QS.  An-Nisa  ayat  59  juga  dijelaskan  tentang  perintah  untuk  mengikuti pemimpin dan ulama selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## B.Saran
Adapun saran yang diajukan peneliti sebagai berikut:
1. Kepada pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak menggunakan alat MPOS.
2. Membangun hubungan yang baik antara pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar dengan wajib pajak.
3. Kepada  pihak  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali  Mandar  agar  secepatnya mengadakan pemerataan penggunaan alat MPOS.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## DAFTAR PUSTAKA
Arto,  A.  Mukti, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Azwar Saifuddin, Metode Penelitian , :Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
Djam’an Satori Dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatiif , :Bandung; Alfabeta, 2009
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya , Surabaya: 2014
Emzir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis  Data ,  Ed.1,  Cet.  4;  Jakarta: Rajawali Pers, 2014
Fathoni  Abdurrahmat, Metodologi  Penelitian  dan  Teknik  Penyusunan  Skripsi :Jakarta:
Rineka Cipta, 2006
Kompilasi Hukum Islam
Manan,  Abdul,  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam    di  Imdonesian,  Cetakan Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta, 2006
Muhammad, Imam bin Muhannad As-Syirkani, Naitul Author Cairo: Dar al- Hadits, 1426 H/2005 M
Rahman, Abdul Ghozali, Fiqh Munakaha, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  RI  Nomor  1Tahun  1974  tentang  Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Grahamedia Press,2014
Rofiq, Ahmad, hukum islam Indonesia , Jakarta PT, Raja Garfindo Persada, 2003
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Jilid VI, Bandung:Al-Maarif, 1990
Sabiq, Sayyid, Fiqih al-Sunnah Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983
Shomad, Abd., Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia , Jakarta, kencana 2010
Tutik,  Titik  triwulan, Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Jakarta,
Kencana , 2008
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawina
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
Quraish M. Shihab, “Tafsir Al-misbah Pesan Kesan DAN Keserasian Al-Qur’aN
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________