## Up Grading Capacity Aparatur Desa Melalui Pelatihan di Desa Tegalarum Kabupaten Demak
Moeljono 1 , Nasron Alfiyanto 2 1,2 Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang E-mail: 1 sastro@usm.ac.id, 2 nasron.alfiyanto@usm.ac.id

## Abstrak
Kapasitas  dan  ketrampilan  aparat  desa  dalam  melaksanakan  tugas  administrasi  dan  tata  kelola pelaporan  keuangan  masih  lemah,  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  ketrampilan  para  aparatur  desa diperlukan  adanya  pelatihan,  untuk meningkatkan  kapasitas  aparatur  pemerintahan  desa. Diharapkan  melalui  kegiatan  tersebut  akan  mendorong  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang akuntabel  dan  transparan  serta  melahirkan  aparatur  desa  yang  memiliki  pengetahuan,  sikap dan  keterampilan  yang  baik. Metode  kegiatan  yang  digunakan  adalah  Participatory  Learning and Action. Kegiatan ini dilakukan dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, curah pendapat  yang  dilakukan  secara  interaktif  dengan aparatur  desa  dan  masyarakat, dilanjutkan dengan  kegiatan pelatihan yang  relevan  dengan  materi  pemberdayaan  masyarakat.  Hasil kegiatan  pengabdian  masyarakat  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan, aparatur  desa  dan masyarakat  memilki  respon  dan  antusias  terhadap  pelatihan  dan  tercipta perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan.
Kata kunci: Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur

## Abstract
Capacity and skill of village apparatus in carrying out administrative duties and governance of financial reporting  is  still  weak,  to  increase  the  capacity  and  skills  of  the  village  apparatus  required  training,  to increase  the  capacity  of  apparatus  Village  governance.  It  is  hoped  that  these  activities  will  encourage accountable  and  transparent  governance  of  the  village  and  produce  a  village  apparatus  with  good knowledge,  attitude  and  skills.  The  method  of  activity  used  is  Participatory  Learning  and  Action.  This activity  is  done  by  emphasizing  the  activities  of  lectures,  discussions,  brainstorming  conducted interactively with village and community apparatus, followed by training activities that are relevant to the community empowerment material. The results of the community devotion goes according to the planned plan,  village  and  community  apparatus  has  a  response  and  enthusiastic  about  the  training  and  created changes in knowledge, attitudes and skills.
Keywords: Capacity Building Apparatus, Village Administration Training

## 1. PENDAHULUAN
Desa merupakan satu kesatuan sistem struktur pemerintahan yang secara hirarkis berada paling  bawah  dan  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat.  Pengelola  pemerintahan  desa adalah  aparat  desa,  sehingga  para  aparat  desa  inilah  yang  menjadi  ujung  tombak  pelayanan kepada  masyarakat.  Maka  para  aparatur  desa  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  dan ketrampilan  yang  optimal  kepada  masyarakat.  Namun  masih  ada  aparatur  desa  yang  belum sesuai dengan harapan publik, padahal kompleksitas permasalah yang ada di masyarakat sangat besar, dan aparat harus dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal.
Hal  ini  telah  tersirat  dalam  UU  Nomor  6/2014,  bahwa  desa  merupakan  satu  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem sosial
memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  pengelolaan  modal  sosial  yang  dimiliki  oleh masyarakat  (Sururi,  2017).  Modal  sosial,  yang  ada  dimasyarakat  adalah  nilai-nilai  kearifan lokal, sosial dan budaya dan kehidupan gotong royong yang merupakan keterpaduan masyarakat dalam menyikapi permasalahan. Namun, kekuatan modal sosial tersebut harus didukung dengan tata  kelola  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  desa  dan  laporan  keuangan  desa  yang akuntabel  dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  yang  menyeluruh.  Dalam  pelaksanaan  tata kelola  administrasi  pemerintahan  dan  laporan  keuangan  desa  yang  akuntabel  diperlukan aparatur  pemerintahan  desa  dan  masyarakat  yang  mampu  dan  memiliki  kapasitas  dan ketrampilan yang mencukupi.
Hasil analisis situasi sosial ditemukan permasalahan masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan  desa  dalam  pengelolaan  penyusunan  kebijakan  desa  dan  manajemen  pelayanan desa  dan  minimnya  kemampuan  tenaga  pengelola  keuangan  desa  sehingga  menghambat penyusunan  perencanaan  keuangan.  Dalam  hal  ini,  keberadaaan  pendamping  desa  sebagai tenaga fasilitator masih belum dapat memberikan daya dukung terhadap peningkatan kapasitas aparatur  pemerintahan  dan  masyarakat.  Salah  satu  diantaranya  dikarenakan  terlalu  luasnya jangkauan  wilayah  kerja  pendamping  desa  yaitu  tiga  (tiga)  pendamping  untuk  12  (dua  belas) desa dimana idealnya adalah 1 (satu) desa 1 (satu) pendamping desa.
Urgensi  tata  kelola  pemerintahan  yang  terpenting  adalah  bagaimana  pemerintahan  desa mampu  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya,  mampu  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  desa,  dan  mampu  meningkatkan  daya  saing  desanya  (LAN-RI,  2009).  Maka, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini, upaya bagi aparatur pemerintahan desa untuk mengikuti pelatihan administrasi pemerintahan desa perlu dilakukan.
Tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintahan  desa  adalah  menyelenggarakan  musrenbang sebagai  forum  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  dan  menyusun  RPJMDesa  dan RKPDes.  Akan  tetapi,  pada  pelaksanaannya  musrenbang  belum  mampu  memenuhi  keinginan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat.  Masyarakat  belum  diberikan  ruang  untuk menyuarakan  aspirasinya  karena  kepercayaan  yang  besar  terhadap  kepala  desa  dan  aparatur desa.  Permasalahan  merupakan  masalah  klasik  yang  ada  didesa,  meskipun  musrembangdes sudah  dilaksanakan  akan  tetapi  masih  terdapat  berbagai  permasalahan  terkait  dengan  aspek pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa yang masih bersifat sentralistik dimana masih  besarnya  pengaruh  kepala  desa  dan  aparat  desa  dalam  pengambilan  keputusan  (Sururi, 2017).
Dengan  melihat  berbagai  permasalahan  desa  baik  dari  aspek  administrasi  pemerintahan maupun tata kelola keuangan terutama dalam meningkatkan ketrampilan dan kapasitas aparatur pemerintahan  desa  dalam  mewujudkan  tertib  administrasi  yang  mampu  berfungsi  sebagai sumber data dan informasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, maka solusi yang ditawarkan adalah mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelatihan administrasi pemerintahan  desa  dan  tata  kelola  keuangan  desa  yang  dilakukan  oleh  tim  pengabdian masyarakat  bekerjasama  dengan  aparatur  desa  dan  masyarakat  Desa  Tegalarum,  Kecamatan Mranggen  Kabupaten  Demak.  Berikut  dokumentasi  serah  terima  kerja  sama  antara  tim pengabdian dengan kepala desa Tegalarum, pada gambar 1.
Gambar 1 Naskah Kerja sama antara tim Pengabdian dengan Kepala Desa Tegalarum
Gambar 2
Tahapan Sosialisasi
Kegiatan  pengabdian  bertujuan  untuk  memberdayakan  dan  meningkatkan  keterampilan aparatur  dan  masyarakat  desa  tentang  administrasi  pemerintahan  desa,  meningkatkan pengetahuan  aparatur  dan  masyarakat  desa  dengan  fokus  pada  laporan  keuangan  desa,  dan mendorong tertib administrasi pelayanan desa.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Metode  yang  digunakan  adalah  Participatory  Learning  and  Action  (PLA)  merupakan bentuk  baru  dari  metode  pemberdayaan  masyarakat  yang  sebelumnya  lebih  dikenal  dengan “Learning by Doing‟ atau belajar sambil bekerja (Phuyal, 2008; IIED, 2013 dalam Mardikanto, 2013),  Participatory  Learning  Action  merupakan  proses  belajar  secara  berkelompok  yang dilakukan secara interaktif dalam suatu proses kerja (Appel dkk, 2012). Konsep kegiatan  PLA
dilakukan dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, curah pendapat yang dilakukan secara interaktif dengan anggota kelompok dan dilanjutkan dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat (Theresia, 2014).
Kegiatan ini diikuti oleh aparatur pemerintahan Desa Tegalarum, berjumlah 7 (tujuh) orang dan  perwakilan  dari  masyarakat  berjumlah  10  (sepuluh)  orang.  Pelaksanaan  kegiatan  melalui tiga  tahap  yaitu  tahap  awal,  tahap  inti  dan  tahap  akhir.  Secara  umum  tahapan  kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2.

## Bagan Tahapan Kegiatan
Berikut penjelasannya pada tahap kegiatan.
1. Tahap awal.
Kegiatan pada tahap ini meliputi
a. Survey. Merupakan  kegiatan  awal untuk  menganilis  dan  mencari  informasi  secara  menyeluruh mengenai permasalahan agar dapat ditemukan solusi yang tepat sasaran.
b. Kelengkapan  administrasi  dilakukan  sebagai  prosedur  formal  untuk  melegalkan kegiatan pengabdian
c. Merancang dan menyusun kegiatan pelatihan yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan.
2. Tahap inti.
Proses kegiatan pada tahap ini adalah fokus pada kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu pendampingan  dan  bimbingan  melalui  serangkaian  pelatihan.  Agenda  kegiatan  pelatihan yang  dilakukan  adalah  tata  kelola  administrasi  pemerintahan  desa  dan  manajemen pemerintahan desa.
Target  sasaran  peserta  pelatihan  adalah  aparatur  pemerintahan  desa  dan  masyarakat. Selanjutnya  dilakukan  kegiatan  evaluasi  dengan  melihat  indikator  tahapan  perubahan perilaku  berdasarkan  skala  0-25  kategori  rendah,  skala  26-50  kategori  kurang,  skala  51-75 kategori cukup dan skala 76-100 kategori tinggi.
3. Tahap akhir. Ada tiga kegiatan dalam tahap ini yaitu:
a. Evaluasi kegiatan yang akan dilakukan perkegiatan dan secara menyeluruh;
b. Penyusunan modul pelayanan desa.
c. Penyusunan Laporan Pengabdian
Tahap Awal Tahap Inti Tahap Akhir
Survey dan
Wawancara
Survey dan Wawancara Merancang Kegiatan Inti Pelaksanaan Kegiatan Inti Penyusunan Buku Administrasi Desa Penyusunan Laporan Kegiatan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pendampingan ini dilakukan selama 1 (satu) bulan yaitu 1 sampai dengan 31 Maret  2019.  Tahap  Awal  (Survey  dan  Analisis  Situasi  Sosial)  Pada  tahap  ini  kegiatan  survey dan  analisis  situasi  dilakukan  dengan  melibatkan  beberapa  warga  desa  dengan  tujuan  untuk melakukan  identifikasi  potensi  dan  permasalahan  yaitu  aspek  kelembagaan  desa,  aspek manajemen  pelayanan  aparatur  desa,  aspek  transparansi  penggunaan  dan  pelaporan  keuangan desa,  aspek  pembangunan  desa,  aspek  kesehatan,  aspek  infrastruktur  (fasilitas  umum  dan fasilitas sosial desa) dan aspek kebijakan pemerintahan desa.
Kegiatan  difokuskan  terhadap  sejumlah  wilayah  dan  melakukan  wawancara  terhadap jumlah  kepala  keluarga.  Hasil  survey  selanjutnya  diolah  dengan  membuat  matrik  hasil  survey dan wawancara. Hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1. Hasil Survey dan Analisis Situasi Sosial No Aspek Hasil Survey dan Wawancara 1 Kelembagaan Desa Desain kelembagaan menggunakan pola tradisional 2 Manajemen pelayanan Desa Kurang  maksimal  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat dari sisi kemudahan dan kecepatan.
3 Tata Kelola Keuangan Desa Proses  musyawarah  desa,  sosialisasi  penggunaan  dan pelaporan  keuangan  desa  sudah  dilakukan,  masyarakat dapat  mengakses  dengan  mudah  namun,  belum memenuhi kepentingan publik. 4 Pembangunan Desa Pelaksanaan  musrenbang  sudah  dilaksanakan,  namun belum menyentuh aspek dasar kebutuhan masyarakat 5 Kesehatan Perilaku  hidup  masyarakat  untuk  hidup  sehat  sangat tinggi meskipun terdapat keterbatasan 6 Infrastruktur Pembangunan  infrastruktur  sudah  dilakukan,  meskipun belum menyentuh aspek  kebutuhan dasar masyarakat 7 Kebijakan Pengambilan keputusan bersifat sentralistik dan kebijakan dilakukan secara top down

## Tahap Inti (Kegiatan Pendampingan)
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah:
a) Sosialisasi program;
Sosialisasi  pada  masyarakat  diberikan  terkait  dengan  program  yang  akan  dilaksanakan. Kegiatan  dilaksanakan  di  Kantor  desa  dengan  dihadiri  oleh  masyarakat.  Pada  tahap  ini,  tim pengabdian  masyarakat  melakukan  sosialisasi  program  pelatihan  administrasi  pemerintahan desa  dan  pelatihan  tata  kelola  laporan  keuangan  desa  yang  bertempat  di  Pendopo  Desa Tegalarum. Berikut dokumentasi sosialisasi pelaksanaan kegiatan, tertera pada gambar 3.

## Gambar 2 Tahapan Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi program  yang diadakan pada tanggal 2 Maret 2019 ini dihadiri oleh kepala desa, ketua BPD dan masyarakat bertempat di Pendopo Desa Tegalarum. Berikut dapat dilihat tampilan Pendopo Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen, pada Gambar 4.

## Gambar 4
Pendopo Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen
Pada  saat  pelatihan  respon  yang  diberikan  masyarakat  sangat  antusias  dan  mendorong agar  kegiatan  pelatihan  dapat  dilaksanakan  secara  berkelanjutan.  Harapan  kepala  desa  dalam sambutannya  agar  kegiatan  pengabdian  ini  dapat  meningkatkan  pemahaman  dan  keterampilan aparatur  pemerintahan  desa  serta  menjadi  motivasi  dalam  memberikan  pelayanan  optimal kepada masyarakat. Jadual Pelaksanaan kegiatan pelatihan administrasi pemerintahan desa dan tata kelola laporan keuangan desa tertera pada Tabel 2.
Tabel 2.
Jadual Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Laporan Keuangan Desa No Kegiatan Waktu Ket. 1 Sosialisasi program 2 Maret 2019 Tim 2 Kegiatan Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa 9 Maret 2019 Nasron Alfiyanto. SE. M.Si. 3 Kegiatan  Pelatihan  Tata  Kelola Keuangan Desa 16 Maret 2019 Moeljono. MM, M.Si 4 Penyusunan Laporan Kegiatan 30 Maret 2019 Tim

## b) Kegiatan Pendampingan Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa
Kegiatan ini  diikuti  oleh  aparatur pemerintahan  desa dan  masyarakat.  Materi-materi  yang diberikan dalam kegiatan pendampingan ini adalah dokumen desa seperti buku peraturan desa, kumpulan keputusan kepala desa, buku inventaris desa, buku aparatur pemerintahan desa, buku agenda, buku lembaran desa dan berita desa.
Kegiatan  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  9  Maret  2019  ini  diikuti  oleh  seluruh  aparatur pemerintahan desa yang berjumlah 9 (sembilan) orang dan 10 (sepuluh) orang dari perwakilan masyarakat.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  adalah  memberikan  pengenalan  teori  dan  praktek penyusunan buku administrasi pemerintahan desa.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan ini dilakukan evaluasi melalui indikator  tahapan  perubahan  perilaku  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  yang  dapat  dilihat pada tabel 3.
Tabel 3 Indikator Tahapan Perubahan Perilaku dan Pemahaman Materi Administrasi Pemerintahan Desa Tujuan Indikator Pemahaman (%) Pengetahuan 1. Peserta  pelatihan  mengetahui  dan  memahami penyusunan buku peraturan desa 85% 2. Peserta  pelatihan  mampu  memahami  buku keputusan kepala desa dan buku agenda 85% 3. Peserta  pelatihan  mengerti  jenis-jenis  buku inventaris desa 80% 4. Peserta  pelatihan  mampu  memahami  buku lembaran dan berita desa 80% Sikap Peserta  pelatihan  memperhatikan  dan  menanggapi pentingnya administrasi pemerintahan desa 75% Keterampilan Peserta  pelatihan  mampu  dalam  menyusun  buku administrasi pemerintahan desa 75% Rata-rata 80%
Pada  tabel  3  digambarkan  bahwa  rata-rata  perubahan  peserta  pelatihan  sebesar  80%  atau berada  pada  kategori  tinggi,  hal  ini  disebabkan  kesadaran  dan  kemauan  masyarakat  untuk mengikuti kegiatan pelatihan sangat besar, dengan demikian dapat diindikasikan bahwa tingkat perubahan  perilaku  peserta  pelatihan  setelah  mengikuti  kegiatan  pelatihan  cukup  baik, sedangkan sisanya sebesar 20% perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Dan adapun dokumentasi pada  saat  dilakukannya  agenda  pelatihan  administrasi  pemerintahan  desa,  seperti  tertera  pada gambar 4.

## Gambar 2 Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa

## c) Pendampingan pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa.
Pada  kegiatan  ini,  difokuskan  untuk  dapat  mempraktekkan  dan  menyusun  laporan pertanggungjawaban  APBDes.  Output  yang  diharapkan  adalah  peserta  pelatihan  terutama aparatur  desa  mampu  menyusun  dan  menyampaikan  laporan  atas  pelaksanaan  tugas, kewenangan,  hak,  dan  kewajibannya  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Laporan  tersebut bersifat  periodik  yaitu  semesteran  dan  tahunan,  yang  disampaikan  ke  bupati  dan  ke  BPD. Laporan dimaksud terdiri dari:
1. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;
2. laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  kepada  bupati  setiap  akhir tahun anggaran;
3. laporan realisasi penggunaan dana desa.
Kegiatan  dilaksanakan  pada  tanggal  16  Maret  2019  dan  diikuti  oleh  7  (tujuh)  orang aparatur pemerintahan desa dan 10 (sepuluh) perwakilan masyarakat.
Sementara  itu,  untuk  mengetahui  bagaimana  tingkat  keberhasilan  pencapaian  kegiatan pendampingan  pelatihan  laporan  keuangan  desa  dilakukan  evaluasi  melalui  indikator  tahapan perubahan perilaku pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Indikator Tahapan Perubahan Perilaku dan Pemahaman Materi Laporan Keuangan Desa Tujuan Indikator Pemahaman (%) Pengetahuan Peserta  Pelatihan  memahami  penyusunan  laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 75% Peserta  Pelatihan  mampu  menyusun  laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBdesa setiap akhir tahun anggaran, 75% Sikap Peserta  Pelatihan  memperhatikan  dan  menanggapi pentingnya laporan keuangan desa 75% Keterampilan Peserta  Pelatihan  mengetahui  dan  memahami penyusunan laporan realisasi & pertanggungjawaban keuangan desa 75% Rata-rata 75%
Pada  tabel  4  digambarkan  bahwa  rata-rata  perubahan  perilaku  aparatur  dan  masyarakat desa  sebesar  75%  atau  berada  pada  kategori  cukup.  Hal  ini  disebabkan  aparatur  pemerintahan desa  dan  masyarakat  menilai  bahwa  penyusunan  laporan  keuangan  desa  sangat  penting  untuk dipahami dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
Hasil tersebut sebagai indikasikator tingkat perubahan perilaku aparatur pemerintahan desa dan  masyarakat  setelah  mengikuti  kegiatan  pelatihan  cukup  baik,  sedangkan  sisanya  sebesar 25%,  agar  dilakukan  evaluasi  lebih  lanjut.  Berikut  dokumentasi  kegiatan  pelatihan  tata  kelola pelaporan keuangan desa di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, seperti tertera pada gambar 5.

## Gambar 3 Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Pelaporan Keuangan Desa

## Tahap Akhir Kegiatan
Pada  tahap  ini  ada  2  (dua)  kegiatan  dalam  yaitu  pendampingan  penyusunan  buku administrasi  pemerintahan  desa  dan  laporan  keuangan  desa.  Pada  tahap  ini,  peserta  pelatihan menyusun dan mempraktekannya bersama-sama tim pengabdian.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari tersebut yaitu pada tanggal 30 Maret 2019 sekaligus  sebagai  tahap  evaluasi  untuk  memantau  dan  menilai  sejauhmana  masyarakat  dapat mempraktekkan hasil pelatihan yang telah diberikan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  harus  mengindikasi  secara  jelas  hasil-hasil  yang  diperoleh,  kelebihan  dan kekurangannya,  serta  kemungkinan  pengembangan  selanjutnya.  Kesimpulan  dapat  berupa paragraf,  namun  dapat  juga  berbentuk  poin-poin  dengan  menggunakan  numbering  atau  bullet. Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut untuk menutup kekurangan penelitian.
Dari  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  yaitu  tingkat keberhasilan  pencapaian  dengan  menggunakan  indicator  perubahan  perilaku  untuk  kegiatan pelatihan  administrasi  pemerintahan  desa  dan  laporan  keuangan  adalah  sebesar  80%  dan  75% yaitu  berada  pada  kategori  cukup.  Aparatur  Pemerintahan  dan  masyarakat  Desa  Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai mitra pengabdian masyarakat memiliki respon dan  antusias  yang  sangat  besar  terutama  dalam  proses  pelatihan  walaupun  dengan  segala keterbatasan  yang  dimiliki.  Proses  kegiatan  pengabdian  masyarakat  masyarakat  di  Desa Tegalarum  Kecamatan  Mranggen  Kabupaten  Demak,  melalui  kegiatan  pelatihan  administrasi pemerintahan desa dan laporan keuangan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
Adapun  saran  dalam  kegiatan  ini  adalah  penyusunan  laporan  dilakukan  secara  mandiri dan  dapat  mensosialisasikan  hasil  pelatihan  kepada  seluruh  masyarakat  dan  kegiatan  pelatihan administrasi  Pemerintahan  Desa  dan  pelaporan  keuangan  desa  dilaksanakan  secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Lembaga Administrasi Negara. 2009. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa . Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah: Jakarta.
[2]  Mardikanto  T,  Soebiato  P,  2013. Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Kebijakan Publik . Alfabeta: Bandung.
[3] Sururi, A., & Mulyasih, R. (2017). Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan  berbasis  4R  (Rembug,  Rencana,  Realisasi  dan  Rawat)  di  Desa Cilangkap  Kecamatan  Wanasalam  sebagai  Pilar  Utama  Kebijakan  Partisipatif  dan Gotong Royong . ENGAGEMENT, 1(2), 218-238.
[4]  Sururi,  A.,  &  Mulyasih,  R.  (2017). Penguatan  Kapasitas  Masyarakat  Melalui  Inovasi Formulasi  Kebijakan  Perencanaan  Pembangunan  Partisipasif  di  Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak . Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 5-18.
[5] Theresia, Aprillia, atll, 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat . Bandung: Alfabeta
[6] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa