## ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Lukman Hakim Harahap 1) ; Muhammad Furqan Alrizky 2) ; M. Ardhan Hakim Lubis 3) ; Dafa Alfarizi 4) ; Indra Naposo Harahap 5)
1) lukman1100000208@uinsu.ac.id , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2) muhammadfurqan0505@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3) ardhanhakim13@gmail.com ,  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4) davaalfarizi880@gmail.com ,Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5) indranaposoharahap@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract
This research aims to examine the legal aspects of evidence in cases of law enforcement of criminal acts of human trafficking in Indonesia. The crime of trafficking in persons (TPPO) is an inter-state crime (transnational crime) which is contrary to human dignity and violates human rights by using violence, fraud or coercion to control other people with the aim (to) carry out actions. commercialization of sex or soliciting labor or services against her will. The methodology applied for this type of review is the normative juridical method. For this reason, the focus of the study is the formulation of legal literature through the use of materials related to law. The crime of trafficking in  persons  (TPPO)  is  a  crime  between  countries  that  is  contrary  to  human  dignity  and  violates  human  rights (HAM). In the crime of human trafficking, the evidentiary process is specifically regulated in Articles 29-40 of the TIP Law. Valid evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code is witness statements, expert statements, letters, instructions and defendant statements Keywords: Case Proff, Crime, Human Trafficking

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  aspek  hukum  pembuktian  dalam  penegakan  hukum  kasus  kejahatan perdagangan  orang di  Indonesia.  Tindak pidana  perdagangan  orang (TPPO)  merupakan kejahatan  antar  negara ( transnational crime ) yang melanggar martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia dengan menggunakan kekerasan, penipuan atau pemaksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan kejahatan yang bersifat  dinamis.  mengkomersialkan  seks  atau  menawarkan  pekerjaan  atau  layanan  yang  bertentangan  dengan keinginan seseorang. Cara yang diterapkan pada pengendalian jenis ini adalah cara hukum normatif. Untuk itu penelitian  ini  fokus  pada  konstruksi  dokumen  hukum  melalui  pemanfaatan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan dengan  hukum.  Perdagangan  Orang  (TPPO)  merupakan  kejahatan  antar  negara  yang  melanggar  harkat  dan martabat  manusia  serta melanggar  hak  asasi  manusia (HAM).  Dalam  tindak  pidana perdagangan orang, proses pembuktiannya  diatur  dalam  Pasal  29  sampai  40  UU  TPPO.  Alat  bukti  yang  berharga  dalam  pengertian  yang ditentukan  dalam  Pasal  184 KUHAP  adalah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Kata Kunci: Pembuktian Kasus , Perdagangan Orang , Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  menjadi  masalah  umum  yang  mendunia dalam  penyimpangan  hak  dasar  kemanusiaan  yang  menjadi  masalah  yang  sangat  focus  untk ditangani  yang  berdampak  pada  hakikat  manusia  di  semua  bagian  bumi.  transaksi  jual  beli manusia bias terjadi dalam banyak motif, ada prostitusi, rodi, dan jual beli alat tubuh manusia. Kejahatan  perdagangan  manusia  mempunyai  efek  yang  parah  terhadap  korbannya.  Mereka sering menjadi sasaran kekerasan fisik dan seksual, keadaan ekonomi yang sulit dan hilangnya kebebasan.  Mereka  juga  seringkali  mengalami  trauma  psikologis  yang  parah  dan  berjuang untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka setelah menjadi korban perdagangan manusia. Upaya untuk memerangi perdagangan manusia telah dilakukan di seluruh dunia. Banyak negara telah  mengeluarkan  undang-undang  yang  mengkriminalisasi  perdagangan  manusia  dan memberikan perlindungan hukum bagi para korban. Organisasi internasional seperti PBB juga berperan  dalam  upaya  ini  dengan  mengadopsi  Konvensi  PBB  tentang  Penghapusan Perdagangan Manusia.
Walaupun ada upaya-upaya yang dilaksanakan, tindak pidana jual beli manusia tentu tetap  menjadi  permasalahan  yang  selalu  diperhatikan  oleh  banyak  Negara  di  dunia.  Adapun factor pendukung dari kejahatan TPPO ini antara lain kesulitan ekonomi, kesenjangan social dan  ketidakseimbangan  politik  menjadi  factor  utama  alasan  kejahatan  ini.  Selain  itu,  masih sedikitnya pengetahuan dan kesadaran terhadap permasalahan ini turut penyebab kendala usaha dalam penumpasan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (UMA, 2023).
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Deliana Sayuti, mengatakan perangkat hukum untuk menghukum pelaku kejahatan perdagangan manusia sejauh ini belum memadai. KUHP hanya satu  hal:  Pasal  297  jelas  mengatur  tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak,  namun hukumannya  masih  terlalu  ringan,  maksimal  6  tahun.  Sekalipun  undang-undang  tidak melakukannya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang  telah  dilaksanakan  namun  masih  banyak  kekurangan  khususnya  Undang-undang Pemberantasan Perdagangan Orang.
Dalam  mengatasi  dan  masalah  jual  beli  orang,  bukan  hanya  diperlukan  keterlibatan aparat penegak hukum, namun peran masyarakat dan keluarga juga sangat diperlukan. Keluarga harus menjadi pionir atau anggota dalam perjuangan melawan perdagangan manusia. adapun masalah jual beli orang sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor, pertama adalah adanya banyak masalah yang timbul dalam keluarga dan keluarga kurang berperan dalam mengawasi dan pengendalian anak,  mulai  dari lingkungan pergaulan  anak  di  dalam  dan di  luar sekolah. Keluarga juga kurang mengontrol perubahan gaya hidup anak dengan baik, kurang pendidikan agama dan moral sebagai landasan dan dukungan bagi anak/anggota keluarga. Menurut UU No 21  tahun  2007  Pasal  60  mengenai  penumpasan  perilaku  kejahatan  jual  beli  orang,  bisa dimengerti  dengan  kontribusi    lembaga  kemasyarakatan  diperoleh  dengan  menyampaikan informasi atau melaporkan perilakunya.
Pembuktian  dalam  pengertian  hukum  acara  pidana  adalah  peraturan,  acara  serta penilaian terhadap alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, membantu  Hakim dalam mengambil  keputusan.  Undang-undang  yang  digunakan  adalah  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  hukum  acara  pidana.  Pasal  183  KUHAP  mengatur  bahwa  hakim  hanya dapat mendakwa seseorang apabila ia mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kuat dan  apabila  ia  yakin  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  terdakwa  bersalah. tentang telah melakukan hal itu (Hamzah, 2011). Kepercayaan hakim mesti berdasarkan sesuai yang termuat dalam undang-undang sebagai perangkat kesaksian yang sah (Subekti, 2010)
Ada  sebuah  riset  sebelumnya  yaitu  (Prafitriana,  2016)  menguatkan  dakwaan  Jaksa Agung  dalam  kasus  pidana  perdagangan  orang  dengan  keterangan  ahli  Komnas  Anti Kekerasan. Perlakuan terhadap perempuan di persidangan PN Jaktim sudah sesuai ketentuan dari  KUHAP  dan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  mengatakan,  dalam  menilai keterangan ahli dalam mempertimbangkan perkara pidana perdagangan orang, keterangan ahli mempunyai nilai dalam hal kekuatan pembuktian yang independen.
Lebih lanjut, hasil riset dari (Nugroho, 2019) menunjukkan bahwa upaya jaksa dalam membuktikan  dakwaan  dalam  bentuk  gabungan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  183 KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian, penuntutan praperadilan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) a, c, dan e KUHAP (KUHAP).
Berdasarkan  analisis  tersebut,  penelitian  ini  akan  fokus  pada  aspek  hukum  terkait pembuktian  dalam  kasus-kasus  yang  melibatkan  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang tertarik untuk mengkaji berbagai aspek kejahatan perdagangan manusia .

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Perdagangan Orang
Perdagangan  manusia  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penyembunyian, pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  dengan  tujuan  ancaman  kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemenjaraan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, hingga memaksakan hutang atau untuk memberikan pembayaran atau manfaat, dengan maksud untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang menjalankan kendali atas orang lain, baik di dalam suatu negara atau antar negara yang berpartisipasi, dengan tujuan  untuk  mengeksploitasi  atau  menyebabkan  eksploitasi  terhadap  orang  tersebut (Indonesia, 2007).

## Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang
Hukuman  yang  berlaku  bagi  pelaku  perdagangan  manusia  antara  lain:  (1)  Bagi seseorang  yang  merekrut,  membawa,  menampung,  mengirim,  memindahkan  atau  menerima seseorang  di  bawah  ancaman  kekerasan,  memakai  kekerasan,  menculik,  penipuan, penyalahgunaan  jabatan,  disakiti,  ditahan  dalam  hutang  atau  membayar  pembayaran  atau tunjangan walaupun ada persetujuan dari orang  yang melakukan penguasaan terhadap orang lain  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. lima belas tahun.) tahun dan denda paling sedikit Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupee) dan paling banyak Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan eksploitasi terhadap seseorang, pelakunya dipidana dengan tindak pidana yang sama dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Barang siapa yang memperkerjakan seseorang ke dalam Indonesia dengan tujuan untuk  dieksploitasi  di  wilayah  Indonesia  itu  sendiri  maka  akan  dipenjarakan  paling  sedikit singkat 3 (tiga) tahun dan satu tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp120.000.000,- dan paling banyak Rp600.000.000,-. (4) Barang siapa yang membawa seseorang  ke  dalam  Negara  Indonesia  dengan  tujuan  untuk  dieksploitasi  di  Indonesia  maka akan dipenjarakan paling sedikit tiga tahun dan satu tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda  paling  kecil  Rp120.000.000,-  dan  paling  besar  Rp600.000.000,-.  (5)  Barangsiapa mengangkat  anak  dengan  menjanjikan  atau  memberikan  sesuatu  untuk  tujuan  eksploitasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun, dan  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,-  dan  sebanyak-banyaknya  Rp600.000.000,-.  (6) Barangsiapa  membawa  anak  ke  dalam  atau  membawa  anak  ke  luar  negeri  untuk mengeksploitasi anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  denda.  paling  kecil  Rp120.000.000,-  dan  paling  tinggi  sebesar Rp600.000.000,-.

## Upaya Pencegahan Perdagangan Orang
Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat  dilakukan dengan banyak cara,  pertama  dengan  memperkuat  pendidikan  masyarakat,  khususnya  pendidikan  alternatif bagi  anak  perempuan,  termasuk  infrastruktur  lantai  pendidikan.  Kedua,  meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan memberikan informasi seluas-luasnya mengenai tindak pidana perdagangan orang dan segala aspek yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Ketiga, upaya harus  dilakukan  untuk  menjamin  akses  bagi  keluarga,  terutama  perempuan  dan  anak-anak, terhadap pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan layanan sosial. Metode-metode ini mungkin  tampak  ideal,  semuanya  tergantung  bagaimana  penerapannya  dalam  praktik  (Ayu Efritadewi, 2023).
Masyarakat  secara  keseluruhan  berisiko  menjadi  korban  tindak  pidana  perdagangan orang  tanpa  pengetahuan  yang  memadai  mengenai  permasalahan  tersebut.  Oleh  karena  itu diperlukan  kampanye  (sosialisasi)  secara  masif  untuk  menyebarkan  informasi  mengenai
aktivitas perdagangan manusia apa saja yang perlu  diawasi  dan bagaimana caranya. Mereka perlu  mendapatkan  pengetahuan  mendalam  tentang  peluang  kerja  dan  apa  artinya.  Melalui pendidikan (pelatihan) ini, calon pekerja imigran akan merasa aman karena tidak perlu khawatir dengan  biaya.  Umumnya  perbuatan  kejahatan  jual  beli  manusia  ini  berawal  dari  perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab pihak-pihak tertentu seperti calo TKI yang mencari pekerja untuk dibawa keluar negeri dengan menggunakan bujukan tertentu. Tentu saja, calon pekerja migran  dari  pedesaan  dan  menghadapi  kesulitan  ekonomi  akan  dengan  mudah  menerima tawaran ini. Seringkali, mereka hanya menganggap penting mencari pekerjaan. Ketika mereka menghadapi kesulitan ekonomi, mereka akhirnya mengambil pekerjaan sembarangan. Mereka tidak terlalu peduli dengan konsekuensinya (Ayu Efritadewi, 2023).
Langkah selanjutnya dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang adalah dengan mengurangi  kemiskinan,  kesenjangan  gender,  terbatasnya  kesempatan  untuk  bekerja  dan meningkatkan  sifat  konsumtif.  perilaku  tersebut  diharapkan  segera  diatasi  dan  diperhatikan. Selain  itu,  perlu  adanya  penegakan  hukum  yang  tegas  dan  memiliki  sanksi  yang  jera  dalam upaya  mengatasi  dan  menumpas  perilaku  kejahatan  TPPO.  Jika  tidak  adanya  upaya  hukum, penumpasan  dan  pencegahan  maka  perilaku  kejahatan  perdagangan  orang  ini  akan  terus berjalan dan tidak ada gunanya. dikarenakan pelaku kejahatan TPPO ini menjadi lebih leluasa melakukan  tindakan  produktifnya.  Meningkatnya  kasus  kejahatan  TPPO  nampaknya  tidak diiringi  oleh  penegakan  hukum  yang  tegas,  karena  kurang  dari  1%  kasus  yang  dibawa  ke pengadilan  dan  diselesaikan.  Padahal  UU  Nomor  21  Tahun  2007  mengatur  ancaman  pidana hingga 15 tahun dalam jerusi besi dan denda beberapa ratus juta (Ayu Efritadewi, 2023).

## Indikator Dalam Mengenali Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Dalam  mencegah  dan  mengetahui  kasus  perdagangan  orang,  ada  15  indikator  yang dapat digunakan, khususnya: (1) Tidak menerima gaji (hanya dibayar sedikit) sebagai imbalan atas usaha yang dikerjakannya; (2) Belum mampu mengatur gaji sendiri yang diterimanya atau mesti  mentransfer  sebagian  gajinya  ke  orang  ketiga  (broker,  agen,  majikan,  dll.  Bisnis prostitusi: manager took , germo); (3) Hutang tanggungan (untuk membayar biaya penggantian rekrutmen,  jasa  agen,  biaya travel );  (4)  Pembatasan  atau  perampasan  kebebasan  bergerak (misalnya  tidak  diperbolehkan  meninggalkan  tempat  kerja  atau  tempat  tinggal  dalam  jangka waktu  lama,  dalam  pengawasan  terus  menerus);  (5)  Larangan  (karena  ancaman/kekerasan) untuk berhenti bekerja; (6) Isolasi/kebebasan terbatas hubungan dengan orang lain (keluarga, teman);  (7)  Penolakan.  Penolakan atau kegagalan menyediakan layanan  medis dan makanan yang memadai Pemerasan kepada keluarga serta anak-anaknya; (8) Ada ancaman kekerasan, ada  mulai  timbul  kekerasan  pada  tubuh;  (9)  Dipaksa  bekerja  dengan  keadaan  yang  cukup memprihatinkan  atau  di  suruh  bekerja  dengan  durasi  kerja  yang  lama;  (10)  Pada  dokumen perjalanan  seperti  paspor  atau  visa  diurus  sendiri  dan  tidak  melakukan  pembayaran  di  luar keperluan;  (11)  Tidak  memiliki  tanda  pengenal  atau  dokumen  perjalanan;  (12)  Penggunaan paspor palsu atau data samaran yang dilakukan oknum ketiga; (13) ciri ciri yang spesifik pada kejahatan  prostitusi,  seperti:  menerima  sangat  sebagian  kecil  dari  upah  yang  biasanya dibayarkan  di  sektor  prostitusi,  diharuskan  memperoleh  sejumlah  pendapatan  tertentu  setiap tanggalnya, penanggung jawab penyulam.

## METODE
Cara yang diterapkan pada pengendalian jenis ini adalah cara hukum normatif. Untuk itu  penelitian  ini  fokus  pada  konstruksi  dokumen  hukum  melalui  pemanfaatan  dokumen- dokumen yang berkaitan dengan hukum. Metode pembalasan yang disukai oleh peneliti adalah pembalasan berdasarkan undang-undang, konseptual, dan kasus per kasus. Sumber dan jenis alat  hukum  yang  digunakan  adalah  alat  hukum  pertama,  alat  hukum  kedua,  dan  alat  hukum ketiga.  Landasan  hukum  utamanya  adalah  penggunaan  peraturan  perundang-undangan  yang
ada.  Dokumen  hukum  sekunder  berupa  majalah  dan  buku  yang  membahas  tentang pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang kemudian digunakan dalam penelitian untuk  menafsirkan  dokumen  hukum  primer  yang  diperoleh  dari  dokumen  Penelitian  terkait dengan  dokumen  hukum  sekunder.  Dokumen  hukum  yang  memberikan  penjelasan  atau petunjuk  tentang  dokumen  hukum  primer,  dokumen  hukum  sekunder  yang  terdapat  dalam kamus hukum, dan lain-lain dan relevan dengan topik penelitian ini disebut dokumen hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) merupakan wujud komitmen Indonesia dalam melaksanakan Protokol  Palermo  tahun  2000  yang  merupakan  instrumen  pelengkap  Konvensi  PBB  tentang pemberantasan  organisasi  transnasional  kejahatan.  Undang-undang  ini  berlaku  bagi  setiap orang tanpa kecuali yang turut serta dalam perdagangan manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengatasi  meningkatnya  jumlah  kasus perdagangan orang yang diperkirakan timbul karena faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, sosial  budaya  dan  peluang.  Kasus  perdagangan  manusia  yang  ditangani  oleh  pengadilan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama ini hukum acara yang berlaku terhadap TPPO adalah  KUHAP,  kecuali  ditentukan  lain.  Dalam  perbuatan  kejahatan  jual  beli  manusia,  alur pembuktiannya diatur dalam Pasal 29 sampai 40 UU TPPO. Demikian pasal undang-undang no.  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pembuktian  Tindak  Pidana  Dalam  Kasus  Perdagangan Orang. Berdasarkan pasal 184 KUHAP macam-macam perangkat kesaksian terdiri atas:

## Informasi dari Saksi Mata
Keterangan  saksi  mata  adalah  alat  bukti  dalam  suatu  perkara  pidana  yang  berupa keterangan  seorang  saksi  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  didengarnya,  dilihatnya  dan dialaminya  sendiri,  yang  dengan  jelas  menyebutkan  alasan  yang  diketahuinya.  Putusan  MK 65/PUUVIII/2010 memperluas definisi tersebut dengan memasukkan fakta bahwa setiap orang yang  mengetahui  secara  langsung  terjadinya  suatu  tindak  pidana  harus  diadili  sebagai  bukti korban.  Keputusan  ini  harus  dihormati  dan  dihormati  oleh  semua  orang,  termasuk  penyidik, jaksa,  dan  hakim.  Saksi  yang  diminta  berbicara  dalam  persidangan  harus  memenuhi  kondisi tertentu, antara lain: (1) Persyaratan resmi/sah, dalam menjadi saksi mata mesti bersumpah dulu sebelum menyampaikan kesaksian; (2) Persyaratan fisik. Saksi mata mempunyai kriteria yang detail yaitu:  menyaksikan kejadian dengan mata kepala sendiri, Mendengarkan menggunakan telinga sendiri, kasus tersebut dialami nya sendiri, Nyatakan alasannya dengan jelas karena saya tahu. Adapun macam-macam saksi mata antara lain: (a) Saksi melawan terdakwa (tuduhan) dan saksi  melawan  terdakwa  (tuduhan);  (b)  Para  saksi  berkumpul  dan  memihak  terdakwa  dalam kasus tersebut; (c) Saksi ditunjuk oleh Penyidik untuk memeriksa terdakwa.

## Asas Pembuktian
Asas pembuktian pada kejahatan pidana bisa dijelaskan sebagai berikut:

## Apa yang diketahui secara luas tidak perlu dibuktikan (notoire feiten)
Asas ini diatur dalam pasal 184 ayat (2) KUHAP. Artinya suatu keadaan, peristiwa atau sesuatu dimana setiap orang mengetahui bahwa sesuatu, keadaan atau peristiwa itu akan selalu terjadi seperti ini atau akan selalu mempunyai akibat demikian. Dengan kata lain, feiten yang terkenal  adalah  kesimpulan  umum  berdasarkan  pengalaman  umum  bahwa  suatu  situasi  atau peristiwa akan mengarah pada suatu peristiwa atau hasil yang selalu terjadi seperti itu. Prinsip ini juga berlaku pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Contoh: Terdakwa membakar korban sehingga menimbulkan luka bakar, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa api itu penyulutnya. Notorious  feiten hanyalah  sekedar  pembuktian  atau  pembuktian  saja,  artinya  harus  selalu didukung dengan bukti/bukti lain.

## Saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)
Asas ini diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP, khususnya keterangan saksi saja tidak cukup  untuk  membuktikan  bahwa  tersangka/terdakwa  bersalah  karena  melakukan  tindak pidana  yang  dilakukannya.  ia  dicurigai/dituduh  melakukan  tindak  pidana.  Namun  apabila keterangan  saksi  itu  dikuatkan  atau  didukung  oleh  saksi  yang  lain,  maka  diperoleh  dua  alat bukti/peralatan dari satu jenis alat bukti/alat bukti atau diperoleh keterangan saksi yang disertai dengan satu alat bukti lain itu yang merupakan alat bukti/alat yang sah yaitu testis bukan lagi testis nol. Padahal, asas saksi bukan saksi merupakan konsekuensi logis dari sistem pembuktian yang diterapkan KUHAP, yang menurutnya untuk dapat menentukan secara pasti telah terjadi suatu  tindak  pidana  perlu  didukung  oleh  setidaknya  dua  dokumen  yang  sah  bukti  Jaksa  dan hakim  hanya  bisa  diyakinkan  jika  mereka  memperoleh  setidaknya  dua  bukti  kuat.  Menurut Mahkamah  Agung,  dua  keterangan  saksi  yang  cocok  dianggap  sebagai  dua  alat  bukti  yang berharga.

## Pengakuan tersangka/terdakwa saja tidak cukup menghilangkan kewajiban penyidik/jaksa untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa
Menurut  Ayat  4  Pasal  189  KUHAP,  keterangan  terdakwa  saja  tidak  cukup  untuk membuktikan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  dan  harus  disertai  bukti-bukti  lain. Sebaliknya,  pengingkaran  yang  dilakukan  tersangka/terdakwa  saja  tidak  cukup  untuk membuktikan  dirinya  tidak  bersalah,  kecuali  penyidik/penuntut  umum  dapat  mengajukan bukti/bukti  lain  yang  dapat  membantah  pengingkaran  yang  diterima  tersangka/terdakwa. Prinsip ini berlaku baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Asas ini berbeda dengan asas  pembuktian  dalam  tindak  pidana  korupsi  dan  pencucian  uang  yang  menganut  asas pembuktian terbalik. Prinsip ini dikecualikan dalam kasus pengujian cepat; dengan alat bukti tunggal, artinya hanya berdasarkan pengakuan terdakwa hakim dapat yakin terhadap apa yang diakui terdakwa.

## Keterangan terdakwa/terdakwa sepenuhnya merupakan tanggung jawabnya sendiri
Menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, artinya apa yang dijelaskan oleh terdakwa/terdakwa hanya dapat diterima dan diakui sebagai  alat bukti/alat  bukti  mempunyai  nilai  hukum  dan mengikat.  dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka lainnya. Prinsip ini berlaku baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Padahal, pada tahap penyidikan, jika banyak orang yang  melakukan  tindak  pidana  (termasuk  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP),  penyidik  akan memisahkan/memecah  banyak  berkas  sehingga  salah  satu  pelaku  menjadi  saksi  penuntut. penulis  lain,  penulis  lain,  dan  sebaliknya.  Perilaku  tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan Pasal 142 KUHAP yang mengatur bahwa catatan hanya dapat dipisahkan jika catatan tersebut memuat  banyak tindak pidana yang dilakukan oleh banyak terdakwa dan tidak diatur dalam peraturan  Kementerian  Hukum  Acara  Pidana.  Pasal  141  KUHAP.  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## Tersangka/terdakwa tidak perlu membuktikan apapun
Menurut Pasal 66 KUHAP, tersangka dan terdakwa tidak wajib membuktikan; Artinya, yang  membuktikan  kesalahan  terdakwa  dalam  penyidikan  adalah  penyidik,  dan  dalam persidangan, yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Oleh karena itu tersangka/terdakwa diperiksa pada kesempatan terakhir, setelah alat bukti lain dipertimbangkan terlebih  dahulu.  Fungsi  tersangka/terdakwa  yang  diperiksa  bukan  untuk  membuktikan kesalahannya, melainkan memberikan kesempatan kepadanya untuk  membela diri, termasuk memberi kesempatan kepadanya untuk memperoleh saksi, ahli atau alat bukti lain yang dapat membantunya.

## Keterangan Ahli
Keahlian adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus dan  diperlukan  untuk  memperjelas  suatu  perkara  guna  kepentingan  penyidikan  yang  sedang berlangsung (Pasal 1, Angka 28 KUHAP). Menurut Pak Yahya Harahap, perbedaan antara saksi dan  ahli  adalah  “keterangan  seorang  saksi  didasarkan  pada  apa  yang  dialami  oleh  saksi  itu sendiri,  sedangkan  keterangan  seorang  ahli  didasarkan  pada  pengetahuan  atau  keahliannya dalam  bidang  tertentu”.  bukan  pada  apa  yang  dia  lihat,  dengar,  atau  alami  sendiri.  Contoh: Seperti otopsi dan laporan yang dilakukan oleh dokter atau ahli patologi forensik. Hakim, jaksa, dan komisaris jenderal dinilai memiliki pengetahuan hukum yang baik, namun dari segi teknis diperlukan informasi atau pendapat para ahli di bidangnya untuk memperjelas hal tersebut.

## Surat
KUHP tidak mengatur secara jelas surat sebagai alat kesaksian.  Sudikno Metrokusumo menyatakan, “Surat ialah sesuatu yang berisi lambang-lambang bacaan guna mengungkapkan pesan atau penyampaian pemikiran yang dimanfaatkan untuk perangkat penunjang kesaksian. Alat  bukti  tertulis  terdiri  atas  tiga  macam,  yaitu:  (1)  Surat  Biasa  Surat  yang  awalnya dimaksudkan  untuk  pembuktian  segala  hal.  (2)  Surat  pribadi,  dimaksudkan  untuk  ditulis sebagai  bukti.  (3)  Surat  Otentikasi  Surat  sah  dan  formal  yang  ditulis  oleh  pejabat  umum (petugas koroner, notaris, hakim) bisa dibagi dalam dua bagian yakni:
Dalam Pasal 184 ayat (1) dianggap sebagai alat bukti yang berharga apabila surat itu dianggap mencukupi  kriteria  yang  ditentukan  undang-undang,  khususnya:  (1)  Surat  yang  diambil  di bawah  sumpah  jabatan  ( Acte  ambtelijk ).  (2)  Surat  yang  dikukuhkan  di  bawah  sumpah  ( Acte partij ).
Agar surat resmi dapat sah sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan berikutnya, maka surat resmi itu harus memuat keterangan tentang peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan  dijalani  sendiri  oleh  petugas  itu.  Dan  jelaskan  dengan  jelas  alasan  pernyataan  tersebut. Misal: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Akte Kelahiran dan lain sebagainya.

## Petunjuk
Berdasarkan Pasal 188 KUHAP ayat (1) huruf d, dalam menggunakan petunjuk sebagai alat bukti, perlu diperhatikan beberapa hal: (1) Tanda-tanda ialah sebuah perilaku, peristiwa, maupun kondisi yang diakibatkan oleh kesesuaian meliputi unsur-unsur dan perilaku kejahatan itu sendiri, yang menunjukkan tindak pidana yang terjadi dan orang yang berbuat. (2) Sebuah tanda-tanda  sesuai  pada  ayat  (1)  hanya  bisa  didapatkan  dari  informasi  saksi  mata,  surat menyurat, dan informasi pelaku. (3) Menilai nilai sebuah kesaksian dari sebuah instruksi dari bagian  situasi  melalui  Hakim  setelah  pertimbangan  yang  cermat  dan  mendalam  dari  lubuk hatinya.

## Informasi dari Terdakwa
Informasi pelaku belum tentu dianggap sebagai pengakuan, sebagaimana di atur dalam KUHAP pasal 184 ayat 1 nomor e. Memang benar, pernyataan tergugat bisa seperti penolakan, pembenaran,  atau  pembenaran  sebagian  terhadap  tindakan  atau  kondisi.  Pembenaran merupakan sebuah kesaksian yang sah dan tunduk pada ketentuan sebagai berikut: (1) mengaku melakukan tindak pidana; (2) mengakui kesalahannya. Selanjutnya keterangan terdakwa diatur secara terbatas dalam Pasal 189 KUHAP sebagai berikut: (a) Keterangan terdakwa adalah apa yang  diucapkan  terdakwa  di  pengadilan  tentang  perbuatan,  diketahui,  atau  dialaminya.  (b) Keterangan terdakwa yang disampaikan di luar pengadilan dapat digunakan untuk mendukung penemuan bukti-bukti di persidangan sepanjang keterangan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diajukan  terdakwa.  (c)  Kesaksian  terdakwa  hanya dapat digunakan untuk melawan dirinya sendiri.
Selain ketentuan KUHAP,  terdapat  perangkat  kesaksian lain yaitu pada  Pasal  29 UU 21/2007 meliputi: (1) Alat bukti selain yang ditentukan dalam KUHAP juga bisa meliputi: (a) Keterangan  yang  dilafalkan,  dikirim,  diterima  atau  disimpan  secara  elektronik  melalui  optik atau sarana serupa; dan (b) Informasi, catatan, atau data yang bisa diamati dengan mata, dibaca, dan/atau didengar, yang  bisa disebarluaskan dengan atau tanpa bantuan media apa pun, baik tertulis di atas kertas, pada benda apa pun, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang direkam dalam  bentuk  perangkat  digital,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada:  tulisan,  suara  atau gambar; peta, diagram, foto atau sejenisnya; dan huruf, lambang, angka, lambang atau perforasi yang  mempunyai  arti  atau  bisa  dimengerti  oleh  seseorang  yang  bisa  membaca  atau mengertinya. (2) Sebagai kesaksian yang berharga, informasi dari saksi mata dari korban saja sudah cukup untuk menyatakan bahwa kesalahan terdakwa jika dilampirkan dengan perangkat kesaksian lain yang berharga.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  untuk  pembuktian  pada  tindak  pidana perdagangan orang dapat diperoleh dengan keterangan saksi, informasi dari ahli, surat, petunjuk dan keterangan dari seseorang terdakwa. Hal ini sedikit berbeda dari penelitian (Nugroho, 2019) pembuktian  saksi  hanya  bersumber  dari  keterangan  saksi,  surat,  dan  keterangan  terdakwa. Namun  hal  ini  sudah  sesuai  dengan  pasal  184  KUHAP  mengenai  pembuktian  pada  tindak pidana perdagangan orang.
Dengan  demikian,  terdapat  sifat  pembuktian  yang  khusus  dalam  perkara  TIP  yang melibatkan keterangan saksi mata yang mesti ditopang dengan perangkat pembuktian yang lain yang selalu berhubungan dalam menyatakan seorang pelaku tersebut memang bersalah. Selain itu,  penyadapan  boleh  dilakukan  namun  telah  mendapat  restu  dari  ketua  pengadilan  negeri untuk jangka waktu paling lama satu tahun; hakim berhak menyuruh penyedia jasa keuangan untuk  membekukan  seluruh  materi/uang  serta  aset  terdakwa;  dan  kerahasiaan  data  jurnalis dikomunikasikan dengan para kepentingan sebelum persidangan dimulai. Selain itu, saksi atau korban  bisa  memberikan  kesaksian  secara  jarak  jauh  dengan  memanfaatkan  rekaman  atau video. Saksi atau korban juga boleh didampingi oleh seorang psikolog, anggota keluarga atau lainnya. Suatu permasalahan bisa disidangkan serta diputuskan apabila pelaku kejahatan sudah dipanggil namun tidak hadir di sesi persidangan tanpa memberikan alasannya serta bukti yang valid.

## PENUTUP Simpulan
Untuk kasus pidana perdagangan orang, diperlukan pertimbangan yang matang. Kejahatan perdagangan manusia bukanlah kejahatan baru, kejahatan ini tergolong kejahatan transnasional terorganisir. Perdagangan manusia tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di luar Indonesia, dimana perdagangan manusia terjadi hingga berbagai dunia. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, terus berkembang dan berubah bentuk dan kompleksitasnya, hanya menyisakan kondisi  eksploitatif  yang  dibebankan  pada  masyarakat.  Munculnya  perdagangan  manusia disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, perubahan arah pembangunan dari pertanian ke industri dan krisis ekonomi. Perangkat kesaksian yang berharga dalam pengertian yang ditentukan menurut Pasal 184 KUHAP adalah informasi saksi mata, keterangan ahli, surat, tanda-tanda, dan informasi dari tersangka.

## Saran
Masyarakat  diharapkan  waspada  dan  berhati-hati  dengan  berbagai  tawaran  yang  datang dari media sosial, seperti tawaran pekerjaan dengan upah yang besar dan menarik. Selanjutnya semakin majunya media social saat ini menjadikan usaha penumpasan TPPO ini juga semakin sulit. Dan aparat penegak hukum mesti bisa mengerti akan penerapan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 dan menerapkan undang-undang ini untuk secara tegas menangkap para pelaku perdagangan manusia ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu  Efritadewi,  M.  S.  (2023).  Peran  Masyarakat  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 3(2). Hamzah, A. (2011). KUHP dan KUHAP. Jakarta: PT Rineka Cipta. Indonesia,  U.  R.  (2007).  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  21 TAHUN 2007

## TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Indonesia.
Nugroho, R. (2019). Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Jurnal Verstek, 7(1).
Prafitriana,  K.  (2016).  Penggunaan  Keterangan  Ahli  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Verstek, 4(3).
Subekti, R. (2010). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradya Paramita.
UMA,  A.  M.  (2023,  Juli  24).  PAHAMI  APA  ITU  TINDAK  PIDANA  PERDAGANGAN ORANG.  Retrieved  Juni  26,  2024,  from  MAGISTER  ILMU  HUKUM PASCASARJANA  UNIVERSITAS  MEDAN  AREA:  https://mh.uma.ac.id/pahami- apa-itu-tindak-pidana-perdagangan-orang/
WIDIASTUTI, T. W. (2010). UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING). Wacana Hukum, IX(1).