Al Tijarah : Vol. 2, No. 1, Juni 2016 (119-145) p-ISSN: 2460-4089          e-ISSN: 2528-2948 Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah

## Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro

## (Studi Multi Situs pada BMT Hasanah Mlarak
dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo)

## Rahma Yudi Astuti
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor Email: rahmayudi67@gmail.com

## Abstract
Microfinance institutions like the company has a motive to obtain a return (net income) are always faced with the risk, which is known as credit risk. Risks that may occur can cause great harm to financial institutions if it can not be detected and managed by microfinance semestinya.Lembaga always required to be more sensitive  in  detecting  things  that  could  trigger  a  rise  in  the  level  of  non performing loan. The credit risk is the risk of potential losses resulting from the non settlement of bank loans back to the bank’s borrowers and counterparties lainnya.Penelitian a field research (field research) that are normative. Data were collected through observation, documentation, and interviews, while the type of data  used  are  primary  data  and  secondary  data.  Microfinance  institutions  that implement the precautionary principle in the procedures of channeling financing and  credit  based  on  standard  guidelines  or  SOP,  focus  on  monitoring  PPAP  by age  collectibility  of  the  loans/loans,  to  restrict  credit  expansion,  fostering  the human resources, and lending/financing the early initiative procedure, analysis, disbursement  and  monitoring  will  have  implications/positive  impact  on  the business/internal  as  well  as  the  impact  of  a great  reputation  with  uncontrolled NPL/NPF.
Keywords :  microfinance  institutions,  precautionary  principle,  distribution of financing and credit

## A.  PENDAHULUAN
Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat sebagai LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga Keuangan mikro seperti layaknya perusahaan memiliki motif  untuk  memperoleh return (hasil usaha) yang selalu dihadapkan dengan risiko, yang dikenal dengan istilah risiko kredit. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi lembaga keuangan apabila tidak dapat dideteksi dan dikelola dengan semestinya.
Lembaga keuangan mikro selalu dituntut untuk lebih peka dalam mendeteksi hal-hal yang bisa memicu naiknya tingkat kredit bermasalahnya. Resiko kredit tersebut adalah resiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun counterparty lainnya. Kredit bermasalah sering juga dikenal dengan non  performing loan dalam perbankan konvensional dan non performing financing pada perbankan syariah, dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitasnya merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.
Resiko kredit pada perbankan konvensional tercermin dari rasio NPL ( non  performing  loan ), sedangkan risiko pembiayaan pada perbankan syariah tercermin dari rasio NPF ( non performing financing ). NPL maupun NPF merupakan salah satu indikator stabilitas perbankan. Ketidakstabilan suatu sistem keuangan ditandai oleh terjadinya tiga hal, dan salah satunya adalah kegagalan perbankan dimana bank-bank mengalami kerugian yang besar akibat memburuknya tingkat NPL.
Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolekti- bilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.
Jadi, semakin kecil rasio NPL atau NPF suatu lembaga keuangan akan semakin baik pula tingkat kesehatan lembaga keuangan tersebut
karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Gagal bayar  pada  suatu  bank  merupakan  sinyal  negatif  bagi  bank  dan  akan mempengaruhi tingkat likuiditas serta solvabilitas bank yang ber- sangkutan. Hal tersebut dikarenakan dana yang dipakai untuk penyaluran kredit atau pembiayaan sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga yang tentu saja akan ditarik sewaktu-waktu, lembaga ke uangan harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh DPK karena me- rupakan kewajiban dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Adapun rumus matematis dari NPL atau NPF sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP adalah sebagai berikut:
NPL = 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎ℎ x 100%

## 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡
NPF bank syariah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jadi, semakin tinggi  persentase  rasio  NPF  dan  NPL  mengindikasikan  semakin  buruk kualitas pembiayaan dan kredit yang disalurkan. Pada akhirnya rasio NPF  dan  NPL  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap  penurunan  kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam penyaluran pembiayaan dan kredit mengingat bank harus melakukan recovery dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan dan kredit yang gagal bayar.
Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah  satu  indikator  kunci  untuk  menilai  kinerja  fungsi  bank  atau lembaga  keuangan.  Salah  satu  fungsi  bank  adalah  sebagai  lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kredit yang diberikan kepada masyarakat mengandung resiko gagal atau macet. Melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum,  menetapkan  bahwa  rasio  kredit bermasalah (NPL) adalah 5%.
Sistem  perbankan  syariah  memiliki  faktor  fundamental  yang dapat  menahan  timbulya  NPF  agar  tidak  meluas.  Faktor  fundamental yang melandasi transaksinya adalah dari sisi aktiva neraca, bank syariah hanya mengenal kata “ pembiayaan ” sebagai kegiatan utamanya,

## dan tidak memberi pinjaman uang seperti pada bank konvensional.
Pemberian pinjaman uang pada bank syariah ada yang bersifat sosial, dan tidak berbunga. Transaksi komersialnya dilaksanakan melalui jual- beli dengan akad dan kerja sama menjalankan suatu bentuk usaha/ bisnis dengan mudharabah atau musyarakah. Namun menjadi sebuah ironi  pada  prakteknya  NPF  lembaga  keuangan  Syariah  lebih  besar dibandingkan bank konvensional.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan Syariah cenderung lebih banyak dibandingkan bank konvensional. Penyebab dari tingginya pembiayaan bermasalah berindikasi pada tingkat penerapan kehati-hatian dalam setiap prosedur pemberian pembiayan/kredit,
NPF  bank  Syariah  tersebut  dapat  menjadi  rujukan  pula  pada nilai  NPF  yang  ada  di  BMT  sebagai  lembaga  keuangan  Syariah  yang langsung melakukan kontak dengan segmen mikro. Penerapan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam suatu industri perbankan karena karakterisitik usaha perbankan yang high risk atau beresiko tinggi dalam hal pembiayaan yang dapat dilihat dari timbulnya pembiayaan bermasalah.
Pada prakteknya penerapan prinsip kehati-hatian dapat diamati pada lembaga keuangan mikro yaitu BRI Unit dan BMT sebagai lembaga yang berada pada level terendah dari pemberdayaan sektor ekonomi mikro.  Secara  lebih  spesifik  lembaga  keuangan  mikro  yang  berupa bank umum adalah Bank Rakyat Indonesia dengan BRI Unit sebagai ke- panjangannya. Bank Rakyat Indonesia beroperasi sebagai bank komer sial yang melayani masyarakat pedesaan dengan menyalurkan kredit mikro serta membuka unit-unit di pedesaan dengan layanan teras BRI Unit.
Pengamatan lebih detail dan mudah terhadap penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan mikro dapat diamati pada lembaga keuangan mikro konvensional dalam hal ini adalah BRI Unit dan lembaga keuangan mikro Syariah dalam hal ini adalah BMT. Lembaga keuangan mikro tersebut dapat diamati di kota dengan potensi ekonomi mikro yang besar dengan indikasinya adalah jumlah pelaku usaha mikro lebih dari 90%.
Berdasarkan pengamatan dari beberapa BMT di Ponorogo diperoleh laporan bahwa BMT Hasanah yang beralamat di desa Jabung

## Mlarak  memiliki  NPF  yang  sangat  tinggi  rata-rata  di  atas  15%  dari
Januari sampai dengan September tahun 2015 dan posisi akhir Agustus 2015 adalah 20%. Di lokasi yang sama BRI Unit Mlarak dengan kultur yang sama dan daerah pemasaran yang sama yaitu di kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo nilai NPL nya rata-rata dari Januari sampai dengan September 2015 hanya 1 % dan posisi september NPL nya 1,4%.
Kondisi penyaluran kredit dan pembiayaan terutama apabila di- amati dari nilai NPL/NPF pada kedua lembaga keuangan mikro ter sebut sangat berbeda yaitu BRI Unit Mlarak sangat kecil (rata-rata 1 %) dan BMT Hasanah sangat besar (rata-rata 15%). Kiranya hal ter sebut menarik untuk dilakukan pengamatan lebih spesifik, karena ke dua lembaga adalah sama-sama bergerak di segmen mikro, kultur dan wilayah yang sama namun mempunyai angka NPL dan NPF yang ber beda.
Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada prosedur pemberian pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro yaitu BMT Hasanah sebagai lembaga keuangan mikro Syariah dan BRI Unit Mlarak sebagai lembaga keuangan mikro konvensional. Kedua lembaga keuangan mikro tersebut akan dilakukan pengamatan secara lebih mendalam sehingga diperoleh data yang akan digunakan untuk membandingkan penerapan prinsip kehati-hataian dalam pemberian pembiayaan dan kredit pada kedua lembaga keuangan mikro tersebut.
Berdasarakan alur pemikiran diatas, peneliti menganggap studi multi situs tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro layak dan menarik untuk dilakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa yang dilakukan  oleh  pihak  terkait  dan  apa  saja  faktor  yang  menyebabkan hal tersebut terjadi, kaitannya dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengaruhnya terhadap pembentukan nilai kredit dan pembiayaan bermasalah yang tercermin dari angka NPL dan NPF lembaga keuangan mikro.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1.  Ketentuan Prinsip Kehati­hatian dalam Peraturan Pemerintah dan Undang­Undang.
Prinsip kehati-hatian ( prudent  banking  principle ) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fung  si  dan  kegiatan usahanya  wajib  bersikap  hati­hati  (prudent)  dalam rangka  melindungi  dana masyarakat yang dipercayakan padanya.Hal ini di sebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Per bankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya ber- asaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
Kebijakan Bank Indonesia lainnya yang dimaksudkan untuk pe- ngen  dalian resiko dan penerapan prinsip kehati-hatian adalah antara lain:
a.  SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tertanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis.
b.  Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum.
c.  Peraturan  Bank  Indonesia  No  5/9/PBI/2003  tanggal  19  Mei  2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Umum dan Bank Syariah.
d.  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  7/25/PBI/2005  pada  Agustus  2005 tentang  Sertifikat  Manajemen  Resiko  bagi  Pengurus  dan  pejabat bank umum.
e.  Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/15/PBI/2005 tentang jumlah Modal inti Minimum Bank Umum.
f.  Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restruk- turisasi kredit pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
g.  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KRP/DIR tang- gal 31 Desember 1999 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
h.  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang penilaian kualitas kredit berdasarkan kolektibilitasnya.

## 2.   Penerapan Prinsip Kehati­hatian Dalam Pemberian Kredit
Sejalan dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/ DIR  tertanggal  31  Maret  1995  tentang  kewajiban  bank  umum  untuk mem buat pedoman perkreditan secara tertulis, maka dalam melakukan penerapan prinsip kehati-hatian perlu diakomodir dalam sebuah pedo- man perkreditan.
Peraturan  Bank  Indonesia  No  5/8/PBI/2003  tertanggal  19  Mei 2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bank dengan kompleksitas yang tinggi wajib menyusun kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif sesuai standar yang ditetapkan Bank Indonesia.
Setiap tahapan proses pemberian kredit, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati- hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian  kualitas,  profesionalisme  dan  integritas  dari  pejabat  yang melaksanakan proses kredit/pembiayaan tersebut.
Seluruh proses pemberian putusan kredit tersebut harus berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank umum maupun lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediary . Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KRP/ DIR  tanggal  31  Desember  1999  tentang  Batas  Maksimum  Pemberian Kredit (BMPK).
Bank akan mengalami bahaya besar apabila tidak melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Setelah Bank memiliki keyakinan tentang nasabahnya, maka barulah Bank dapat memberikan kredit kepada nasabahnya. Agar mendapatkan keyakinan tersebut Bank melakukan serangkaian kegiatan yang berupa penilaian guna menjaga kegiatan usaha bank agar tetap sehat dan stabil dan bertujuan agar bank dapat melakukan kegiatan usahanya dengan aman sehingga bank dalam keadaan sehat. Ketetapan tersebut antara lain adalah:
1)  Analisis Pembiayaan
Bank harus mengajukan penilaian awal saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan berpedoman kepada 5C, 4P, 3R yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy , Party, Purpose, Profiliability, Returns, Repayment, dan Risk Bearing
Ability nasabah pemohon.

## 2)  Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Latar belakang ditetapkannya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah agar bank melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agar tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam, atau bahkan sektor tertentu, sehingga konsentrasi pemberian kredit dapat mengakibatkan risiko yang sangat besar bagi bank.
3)  Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank/ Capital Adequacy Ratio (CAR).

## 3.  Prinsip Kehati­hatian Bank dalam Pemberian Kredit
Undang-Undang  perbankan  telah  mengamanatkan  agar  bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan- peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.

## a)  Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Per­ kreditan Bank bagi Bank Umum
Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995.
Berdasarkan  SK  Dir  BI  tersebut,  Bank  Umum  wajib  memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut : prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, orga nisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penye- lesaian kredit bermasalah.

## Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada
Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.

## b)  Penilaian Kualitas Aktiva
Penilaian  Kualitas  Aktiva  diatur  dalam  PBI  Nomor  7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. PBI tersebut mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva (meliputi Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik.
Dalam Pasal 5 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 diatur bahwa bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan analisis terhadap penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut: potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan de- bitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanji- an kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pem- bayaran kewajiban.
Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian (prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar) dengan mempertimbangkan komponen-komponen di atas. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifi- kansi  dan  materialitas  dari  setiap  faktor  penilaian  dan  komponen  serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang ber- sangkutan. Berdasarkan penilaian itu, kualitas kredit ditetapkan men jadi: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.
Selanjutnya, untuk mengantisipasi potensi kerugian, bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap Aktiva
Produktif dan Aktiva Non Produktif. PPA meliputi cadangan umum dan cadangan  khusus  untuk  Aktiva  Produktif,  dan  cadangan  khusus  untuk Aktiva Non Produktif.
Cadangan umum sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu per seratus) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar. Sementara, cadangan khusus ditetapkan paling kurang sebesar:
1)  5% dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.
2)  15% dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
3)  50% dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
4)  100% dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.

## Selanjutnya cara mengatasi kredit bermasalah menurut Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993, adalah penjadwalan kembali ( reschedulling ), persyaratan kembali ( recon­ ditioning ), dan penataan kembali ( restructuring ).

## c)  Sistem Informasi Debitur
Penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat diterapkan dalam pe- nyusunan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Dalam per- njanjian kredit tersebut diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik debitur maupun kreditur. Lebih lanjut, kewajiban atau affirmative covenant debitur adalah:
a.  Debitur harus segera memberitahu kepada kreditur tentang adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas jaminan yang diserahkan kepada kreditur.
b.  Debitur harus menyerahkan kepada kreditur laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.
c.  Memberitahukan kepada kreditur apabila ada perubahan dalam susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan perubahan Anggaran Dasar Debitur dan lain sebagainya.
d.  Larangan menjaminkan kembali harta kekayaan debitur yang telah diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan berdasarkan perjanjian
kredit ini.
e.  Larangan merubah susunan Direksi dan Komisaris.
f.  Larangan menjual saham sebagian atau seluruhnya.
g.  Membubarkan perusahaan debitur atau meminta perusahaan debitur untuk dinyatakan pailit.

## 4.  Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

## PBI Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah, berdasarkan prinsip mengenal nasabah tersebut maka bank wajib:
menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan ke- bijakan  dan  prosedur  dalam  mengidentifikasi  nasabah,  mene- tap kan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.
Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib  meminta  informasi  mengenai  identitas  calon  nasabah,  maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, seperti beneficial owner .
Berkaitan dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian mengenal nasabah, maka ma- na jemen risiko yang diterapkan bank mencakup: pengawasan oleh pe- ngurus bank ( management oversight ), pendelegasian wewenang, pemi- sa han tugas, sistem pengawasan intern termasuk audit intern, dan pro gram pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

## C.  METODE PENELITIAN
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pen- dekatan  kualitatif,  jika  dilihat  dari  lokasi  sumber  datanya  termasuk kategori penelitian lapangan ( filed  research) . Penelitian adalah untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah
yang berkenaan, sekaligus sebagai cross checking terhadap bahan- bahan yang telah ada.
Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  pendekatan yuridis normatife . Pendekatan yuridis normatife terutama dipergunakan dalam mengungkapkan kaidah-kaidah normative yang terdapat dalam undang-undang perbankan yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro,  Undang-undang  nomor  07  tahun 1992  yang  dilakukan  perubahan  seperti  yang  termuat  dalam  Undang- undang nomor 10 tahun 1998, Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Jika ditinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini ter- masuk  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  merupakan  peneliti- an yang berusaha mendiskripsikan mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Dalam hal ini peneliti berupaya mendiskripsikan secara mendalam bagaimana implementasi atau penerapan prinsip kehati-hataian serta implikasi penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dalam pembentukan Non Performing  Loan (NPL) /Non  Performing  Finance (NPF ) lembaga ke- uangan mikro.
Penelitian yang dilakukan peneliti dalam hal ini termasuk pene- litian studi multi situs, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mem- pelajari secara insentif mengenai unit-unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

## 1.   Sumber Data
1.  Data Primer diperoleh dari penelitian dengan cara mengumpulkan data  yang  berasal  dari  pekerja  BRI  Unit  Mlarak  dan  pengelola BMT Hasanah dengan melakukan wawancara secara langsung.
2. Data sekunder dapat diperoleh dari bahan yang berupa dokumen maupun laporan keuangan serta bahan lainnya yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dilembaga keuangan mikro.
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga...

## 2.   Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data yang dilakukan meliputi: pengamatan ( observasi ), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan beberapa sumber data yang disebutkan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:
a. Observasi
Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan  sistematis  fenomena-fenomena  yang  diselidiki,  yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah melakukan pencarian data mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, laporan keuangan, notulen rapat, leger dan sebagainya.
c.   Wawancara ( interview )
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud digunakannya wawancara antara lain adalah (1) mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain, (2) merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; (3) memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada  masa  yang  akan  datang;  (4)  memverifikasi,  mengubah dan  memperluas  informasi  yang  diperoleh  dari  orang  lain  baik manusia  maupun  bukan  manusia;  dan  (5)  memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

## D.  PEMBAHASAN
1.   Implementasi Prinsip Kehati­hatian Dalam Penyaluran Kredit dan Pembiayaan pada Lembaga Keungan Mikro
Prinsip kehati-hatian ( prudent  banking  principle ) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati ( prudent ) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya ter- masuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun
tersebut.  Hal  ini  disebutkan  dalam  pasal  2  UU  Nomor  7  tahun  1992 tentang  Perbankan,  bahwa  perbankan  Indonesia  dalam  menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dana dan terutama penyaluran kredit kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalan- kan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan
Penjelasan  Undang-undang  Perbankan  yang  secara  eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian dapat diamati yakni pada pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang No.10 tahun 1998. Pasal 29 menjelaskan sebagai berikut:
(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ke­ tentuan  kecukupan  modal,  kualitas  asset,  kualitas  manajemen,  li­ kui ditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan  usaha  bank  dan  wajib  melakukan  kegiatan  usaha  sesuai dengan prinsip kehati­hatian
(3) Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menem­ puh cara­cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank
(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi me­ ngenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.  27/162/KEP/DIR tertanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis. Berdasarkan SK tersebut, setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari- hari. Pedoman dalam pemberian kredit diantaranya adalah menuntut adanya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.
Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan
prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pe- ngawasan intern dalam bentuk self  regulations. Lembaga keuangan mikro dalam hal ini BRI Mlarak telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bentuk SOP untuk kegiatan operasional penyaluran kreditnya yang dinamakan PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. Pedoman tersebut memuat semua alur kegiatan penyaluran kredit yang mengadopsi prinsip kehati-hatian.
Untuk  menjadikan  PPKBM  lebih  luwes  dan  feksibel  maka  BRI Unit  Mlarak  bisa  mengajukan  ijin  prinsip  ke  Kantor  Pusat  seandainya ada kebijakan yang berbeda dengan manajemen Kantor Pusat tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dengan analisis yang matang sehingga kebijakan yang baru tidak membuat potensi kredit yang bermasalah bertambah banyak.
Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tersebut terutama pasal 29 ayat 2 tentang prinsip kehati-hatian maka lembaga keuangan mikro dalam hal ini BMT Hasanah telah melaksanakan fungsi menjadi penghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk produk pembiayaan dengan baik. Dana yang dihimpunnya berasal dari Simpanan anggota  dan  dana  Ziswaf.  Fungsi  intermediary  BMT  Hasanah  tersebut seperti telah dijelaskan dalam dalam UU Nomor 1 Tahun 2003 Tentang lembaga keuangan mikro khususnya tentang mekanisme operasional BMT. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut BMT Hasanah belum sepenuhnya membuat SOP ( Standart Operating Procedure ). Pada kondisi ideal yang sesuai standar peraturan perundang- undangan maka sebuah lembaga keuangan mikro wajib membuat, menyusun dan melaksanakan pedoman baku atau SOP terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan  kredit.  Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  BRI  Unit  Mlarak  sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang karena sudah menerapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPKBM) sebagai acuan SOP penyaluran kreditnya. Sedangkan BMT Hasanah meskipun memilki ketentuan atau peraturan dalam penyaluran pembiayaannya namun belum memiliki SOP baku sehingga belum memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait dengan implementasi prinsip kehati-hatian untuk membuat sebuah pedoman baku penyaluran pembiayaan.
Sebagaimana halnya bank-bank di negara-negara maju dan berkembang lainnya, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar
kesehatan bank, peraturan yang berlaku mengikuti ketentuan Bassel International  Standard  (BIS) . Dalam rangka pemenuhan kondisi per- bankan di Indonesia, BI telah menyepakati 25 aturan BIS. Sampai saat ini baru 12 aturan BIS yang siap diterapkan di Indonesia. Diantaranya ketentuan  CAR  8%  dan  Non  Performing  Loan  (NPL)  5%  yang  harus segera dipenuhi bank-bank sebelum akhir tahun 2001. Melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan  Bank  Umum,  menetapkan  bahwa  rasio  kredit  bermasalah (NPL) adalah 5%.
Terkait dengan kondisi NPL sebagai parameter kesehatan bank tersebut,  maka  BRI  Unit  Mlarak  telah  memenuhi  standar  karena  nilai NPL  BRI  Unit  Mlarak  rata-rata  hanya  1%  mulai  dari  Januari  sampai dengan akhir bulan September 2015. Nilai NPL tersebut sudah sesuai ketentuan  bank  yang  sehat  menurut  aturan  BIS  paling  tinggi  dibatasi 3%. Meskipun nilai NPL stabil diangka 1% ternyata BRI Unit Mlarak tetap memiliki acuan yang harus diperhatikan sehingga tetap menjadi bank yang  sehat.  Diantaranya  adalah  BRI  Unit  Mlarak  apabila  nilai  NPL  nya 3% maka tidak bisa melakukan ekspansi dan harus melakukan kegiatan penurunan kredit bermasalah tersebut.

## Sedangkan BMT Hasanah seperti telah dijelaskan oleh Bapak
Tony Sasono selaku Manajer Umum BMT Hasanah bahwa dapat dikatakan Nilai NPF BMT Hasanah sangat tinggi rata-rata mencapai 15%. Tingginya NPF tersebut karena memang kita bisa dibilang pemain baru di bidang penyaluran pembiayaan mikro, AO dan pengelola belum mampu bersaing dengan bank atau lembaga keuangan lain. Namun sebenarnya sudah ada batasan bahwa NPF kita tidak boleh lebih dari 5% namun dilapangan sulit untuk mengontrolnya.
Nilai NPL di BRI Mlarak tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada semua tahapan pemberian kredit mulai dari awal permohonan kredit, dari proses pencairan dan penandatanganan dokumen sampai dengan pembinaan atau monitoring kredit telah dilaksanakan  dengan  baik  dan  konsisten.  Sedangkan  nilai  NPF  di  BMT Hasanah menunjukkan bahwa efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaanya belum berpengaruh positif dan bahkan dapat dikatakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di BMT Hasanah belum dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh.

## Penilaian kualitas kredit dari suatu lembaga keuangan khusunya
BRI Unit harus ditatausahakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang tertuang dalam SK BI No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998. Peraturan tersebut menjelaskan tentang penilaian kualitas kredit ber dasarkan kolektibilitasnya. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bank  Indonesia  No.  7/2/PBI/2005  tanggal  20  Januari  2005  dan  Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 beserta perubahannya menyebutkan bahwa penilaian kualitas kredit didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga..
BRI Mlarak menurut peneliti sudah mengetahui cara mem perlaku- an kreditnya mulai dari proses awal kredit, pencairan dan monitoring kredit. Terutama pada saat melakukan maintenance kualitas kredit dan melakukan pencadangan PPAP nya. BRI Mlarak dalam setiap kegiatannya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Terutama dalam penyaluran Kredit atau Kupedesnya agar tidak terjadi kredit bermasalah yang semakin banyak. Karena dengan semakin banyaknya kredit bermasalah maka laba BRI Unit Mlarak akan semakin kecil karena habis digunakan untuk melakukan pencadangan PPAP (Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif).  Demikian  pula  dengan  cara  penghitungan  kolektibilitasnya BRI  Mlarak  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  Bank  Indonesia tersebut, tentang perhitungan prosentase pencadangan umum dan khusus yang dihitung berdasarkan kolektibilitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Diragukan dan Macet”
BMT Hasanah menurut peneliti belum fokus pada pengelolaan dan pengamatan pada kualitas kesehatan pembiayaannya (PPAP dan umur tunggakan) berdasarkan pada ketentuan Bank Indoenesia tersebut. Hal tersebut dapat diamati pada tingginya nilai NPF yaitu rata-rata sebesar 15%. Padahal berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 5/9/PBI/2003 tanggal 19. Pada prakteknya BMT Hasanah belum melaksanakan secara menyeluruh ketentuan dan cara monitoring PPAP berdasarkan umur kolektibilitas, sehingga peotensi NPF masih sangat tinggi.
Menurut pengamatan peneliti pada kedua lembaga keuangan mikro di Kecamatan Mlarak tersebut memiliki penafsiran dan penerapan yang berbeda terkait dengan monitoring PPAP berdasarkan umur kolektibilitas. Berdasarkan  pengamatan  peneliti  BRI  Mlarak  sangat  memantau  dan memonitor umur kolektibilitas tersebut dan menjadikannya acuan pada
saat akan melakukan pembinaan dan penagihan dengan melakukan pengelompokkan tunggakan berdasarkan umurnya dan membuat skala prioritas. Tunggakan yang macet mendapat porsi perhatian lebih agar tidak semakin membebani perhitungan biaya PPAP. Dan juga tunggakan baru dengan kolektibilitas DPK yang akan masuk ke NPL (kolektibilitas KL,D dan M) benar-benar dipantau dan menjadi prioritas utama se- hingga tunggakan tersebut tidak akan menjadi NPL atau mengalami pemburukan kolektibilitas dan pada akhirnya tidak membuat nilai NPL menjadi tinggi serta berada pada kisaran angka 1 %.
Sedangkan pengamatan peneliti pada BMT Hasanah, monitoring berdasarkan umur tunggakan pembiayaan (kolektibilitas) lebih mem- bantu monitoring pembiayaan karena pengelola BMT Hasanah akan lebih mudah memantau dan menentukan strategi agar suatu pembiayaan tidak mengalami pemburukan kolektibilitas menjadi pembiayaan ber- masalah  atau  masuk  ke  pembiayaan  NPF.  Strategi  yang  dimaksud adalah  dengan  melakukan  klasifikasi  atau  pengelompokan  nominatif pem biayaan berdasarkan umur kolektibilitasnya yaitu pembiayaan kelom pok Lancar, pembiayaan yang menunggak dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK, Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet. Sehingga pembiayaan dengan umur tunggakan yang paling lama menjadi prioritas penagihan terutama yang mendekati umur 90 hari atau  yang  akan  masuk  ke  NPF  dan  menagih  yang  sudah  diposisi  NPF ( KL, D dan M) membayar dan kembali ke Lancar. Dengan mencegah agar pembiayaan tidak menunggak atau umur kolektibilitasnya tidak melebihi 90 hari maka pembiayaan tersebut tidak menjadi NPF. Karena perhitungan NPF hanya pada kelompok kolektibilitas KL, D dan M. AO pembiyaan akan lebih mudah mengelola dan bahkan menurunkan NPF dengan strategi perbaikan kolektibilitas atau dengan mengurangi hari tunggakannya.
Monitoring berdasarkan kolektibilitas tersebut selain sesuai dengan  ketentuan  Bank  Indonesia  juga  akan  sangat  memudahkan perhitungan dan monitoring bulanan dan bahkan monitoring harian sehingga dapat memantau kesehatan pembiayaan secara lebih tepat dan cepat. Monitoring berdasarkan umur kolektibilitas tersebut menurut peneliti sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian karena memuat asas simplisitas (kesederhanaan), ketepatan dan tentunya kecepatan.
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga...
Hal itulah yang seharusnya dilakukan oleh BMT Hasanah dan bukan mem prioritaskan monitoring kesehatan pembiayaan berdasarkan analisa kelayakan usaha seperti Net Present Value , Internal Rate of Return ,dan payback payroll .
Sebaik apapun program penerapan prinsip kehati-hatian namun apabila tidak dilakukan monitoring dan pengawasan yang ketat terhadap pelakunya maka tidak akan bisa berjalan dengan baik dan memperoleh hasil  yang  positif.  BRI  Mlarak  dalam  melakukan  pembinaan  sudah me laku kan dengan ketat dan terstruktur. Proses monitoring dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian di BRI Mlarak sudah berjalan dengan baik dan telah dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Sosialisasi dilakukan lewat rapat dan pembinaan rutin tiap hari. Serta selalu diawasi oleh petugas Audit intern yang akan mengevaluasi pelaksanaan aturan di BRI dan bahkan bisa memberikan sanksi bila ada yang dilanggar.
Hal sama juga sudah dilakukan oleh pengurus BMT Hasanah dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia terkait penerapan prinsip kehati-hatian. BMT Hasanah melakukan pembinaan pekerja terkait pelaksanaan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan memberikan arahan dan sosialisi kepada semua pengelola.
Peraturan  Bank  Indonesia  No  5/8/PBI/2003  tertanggal  19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum. Men jelaskan bahwa setiap tahapan proses pemberian kredit, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam pemberian kredit juga harus dibentuk tahapan-tahapan pem- berian kredit yang sehat. Penjabaran tahapan tersebut merujuk pada SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tertanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis.
Bahwasanya tahapan pemberian kredit yang sehat harus meliputi tahapan perencanaan, yaitu penetapan Pasar Sasaran (PS) dan kriteria resiko yang dapat diterima (KRD) serta Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dan pengelolaan resiko melalui pembatasan ekspansi kredit. Penyusunan tersebut dilakukan menjelang akhir tahun dan digunakan pada awal tahun berikutnya. Penjabaran tentang proses pemberian putusan kredit atau pembiayan yang hubungan dengan penerapan prinsip
kehati-hatian dapat diperjelas berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bahwasanya proses pemberian putusan kredit/pembiayan yang sehat secara garis beras adalah sebagai berikut:
- Prakarsa dan permohonan kredit
- Analisis dan evaluasi kredit
- Pencairan kredit dan dokumentasi
- Monitoring kredit
Seluruh proses pemberian putusan kredit tersebut harus ber- pedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank umum  maupun  lembaga  keuangan  yang  berfungsi  sebagai  lembaga intermediary .
Menurut  pengamatan  di  BRI  Mlarak  dan  BMT  Hasanah  telah menunjukkan bahwa semua proses penyaluran pembiayaan telah melewati proses sebagaimana peraturan perundang-undangan. Diawali dengan adanya proses prakarsa dan permohonan kredit. Tahapan analisis kemudian dilanjutkan dengan pencairan dan realisasi kredit serta adanya monitoring kredit.
Dalam  tahapan  proses  analisis  dan  evaluasi  kredit  BRI  Unit Mlarak dan BMT Hasanah telah mengimplementasikan prinsip 5C sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian. Secara umum pelaksanaan prinsip 5C dikedua lembaga keuangan mikro tersebut sudah sesuai dengan  ketentuan  yang  dibuat  oleh  Bank  Indonesia  yang  tujuannya adalah mengamankan asset dari lembaga keuangan mikro itu sendiri dan menjadikannya tetap eksis dan usahanya berkelanjutan.
Bagian menarik dari proses analisa dan evaluasi kredit yang merupakan  penerapan  dari  prinsip  kehati-hatian  dapat  diamati  di  BRI Unit Mlarak yang memberikan ketegasan bahwa mantri sebagai petugas lapangan wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal nasabah dan ketempat usaha serta tempat jaminan berada, harus dilengkapi dengan foto  semua,  baik  itu  debitur  atau  nasabah  lama  maupun  baru.  Untuk memastikan domisili sesuai dengan data pada bukti identitas, usaha telah berjalan baik, sesuai pasar sasaran, kondisi agunan mencover, melakukan cek ulang BI checking dan data pendukung lain pada sistem informasi debitur agar lengkap data pendukung pengajuan putusannya. Setalah semua proses analisa dilaksanakan dan diperoleh keyakinan tentang pemberian kredit tersebut maka dilanjutkan proses pengajuan
kepada atasan dalam hal ini adalah Kepala Unit BRI Mlarak yang berperan sebagai filter terakhir dan sebagai bagian dari pengawasan.
Berbeda dengan BMT Hasanah yang tidak mewajibkan survey ketempat tinggal nasabah dengan alasan praktis karena sudah ada keyakinan dengan sering bertemuanya calon anggota di pasar serta rekomendasi dari rekanan yang sudah terlebih dahulu menjadi anggota BMT Hasanah. Berdasarkan pengamatan peneliti AO Pembiayaan sering tidak melakukan survey ke tempat tinggal calon anggota dan hanya survey ke tempat usaha yaitu dipasar. Hal tersebut meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah karena output pemeriksaan dan analisa tidak valid sehingga tidak mencerminkan kondisi usaha calon anggota yang sebenarnya dan BMT Hasanah dalam hal ini pada pihak yang lemah.

## a.   Pencairan Kredit dan Dokumentasi
Penerapan prinsip kehati-hatian pada proses pencairan dan doku- mentasi yang diamati di BRI Mlarak dan BMT Hasanah menurut peneliti pada dasarnya memuat aspek 2 aspek utama. Pertama , aspek Bisnis yaitu aspek yang berhubungan dengan bisnis yang dilaksanakan. Terdiri dari beberapa tahapan yang berhubungan dengan penandatanganan dokumen kredit yang harus dilakukan oleh pihak yang berhutang sendiri yang juga harus datang langsung kekantor. Tujuannya adalah agar nasabah mengetahui sendiri isi perjanjian baik yang berasal dari Surat Pengakuan Hutang dan dokumen perjanjian kredit lainnya. Proses pencairan tersebut juga merupakan bagian dari monitoring nasabah secara langsung atau verifikasi akhir.

## Berdasarkan pengamatan peneliti proses pencairan kredit di
BRI  Mlarak  dilakukan  dengan  mengharuskan  nasabah  datang  secara langsung  kekantor  BRI  Mlarak.  Dengan  datang  secara  langsung  hal tersebut merupakan langkah yang tepat dalam kaitannya dengan penerapan proses kehati-hatian dan dapat meminilkan terjadinya kredit bermasalah  dikemudian  hari  karena  BRI  Mlarak  telah  memberikan kredit pada orang yang benar-benar menggunakan dan bertanggung jawab terhadap kredit tersebut. Sedangkan pada BMT Hasanah calon anggota tidak semuanya diwajibkan ke kantor untuk melakukan tanda tangan surat perjanjian karena ada pembiayaan yang relatif kecil jumlah nominalnya sehingga apabila mengharuskan calon anggota datang
lengsung ke BMT Hasanah malah mengakibatkan nasabah tidak mau bergabung, maka hal tersbut dapat diberikan solusi dengan cara AO dan staff administrasi serta teller yang menjemput bola dengan mendatangi ketempat usaha calon anggota.
Kedua , aspek legal yaitu aspek yang berhubungan dengan legalitas Surat Perjanjian yang dibuat oleh lembaga keuangan mikro.

## Menurut peneliti perjanjian yang dibuat oleh BRI Unit Mlarak dan BMT
Hasanah adalah akad baku dan klausul-klausulnya sudah ditentukan. Perjanjian tersebut secara hukum belum memenuhi syarat karena di- la ku kan dibawah tangan dan belum dilakukan legalisasi ke notaris. Namun hal tersebut sepertinya merupakan strategi kedua lembaga ke- uangan mikro tersebut untuk menekan biaya dan strategi promosi atau pemasaran.

## b.  Monitoring dan Pembinaan Kredit.
Undang-undang  perbankan  Nomor  10  tahun  1998  (terdiri  dari pasal 29 s/d pasal 37B), maka pasal 29 merupakan pasal yang ter- masuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya ketentuan prudent  banking sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Lebih khusus lagi menurut Anwar Nasution, ketentuan prudent  banking termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.
Hal tersebut menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada prosedur pemberian kredit di lembaga keuangan mikro juga harus dilakukan pada tahap pembinaan dan monitoring. Terutama pada kredit dengan kualitas yang mengalami pemburukan asset.
Penerapan  prinsip  kehati-hatian  yang  diaplikasikan  BRI  Unit Mlarak pada tahap monitoring dan pengawasan menurut pengamatan peneliti  adalah  adanya  kontrol  yang  kuat  dari  pihak  internal  BRI  Unit Mlarak sendiri yang melakukan pengawasan terkait dengan dokumen atau administrasi secara in site yaitu menyangkut dengan kelengkapan dokumen nasabah sehingga apabila ada permasalahan dikemudian hari BRI  Mlarak  sudah  siap  menghadapinya.  Pembinaan  berikutnya  adalah secara on site yaitu pembinaan dengan mengunjungi nasabah secara periodik seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Suyud Septiyana selaku Kepala BRI Unit Mlarak.
Terkait dengan pembinaan di BMT Hasanah maka erat kaitannya dengan prosedur penanganan terhadap pembiayaan setelah disalurkan kepada anggota. BMT Hasanah wajib melakukan monitoring dan penga- wasan agar asset dan likuiditas BMT tetap aman dan terjaga. Karena pada dasarnya BMT Hasanah tidak hanya melakukan penyaluran pembiayaan namun juga melakukan pembinaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi  umat  secara  amanah  dan  profesional.  Pembinaan  yang dilaku kan terhadap anggota adalah dengan menjalin silaturrahmi dan senatiasa mengunjungi anggota tersebut sehingga apabila ada kesulitan dalam hal pengembalian pembiayaan maka diharapkan pengelola segera mengetahui.
Pembinaan  yang  dilakukan  oleh  BMT  Hasanah  masih  bersifat sporadis dan belum terjadwal, misalnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Namun apabila melihat karakteristik usaha pembiayaan dari BMT Hasanah yang lebih kearah jemput bola terutama dalam mengambil angsruran per bulannya maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Dengan sistem jemput bola intensitas pertemua antara pengelola dalam hal ini AO Pembiayaan dan anggota akan lebih sering dan intens bisa berdasarkan hari pasaran atau minimal 1 kali sebulan. Rutinitas pertemuan dengan anggota seharusnya menjadikan BMT Hasanah lebih mudah memonitoring kondisi keuangan anggota, sehingga apabila ada masalah akan segera dicari solusi dan tidak sampai menjadi kredit  bermasalah  atau  NPF.  Namun  ternyata  kualitas  pertemuan dan pembinaan yang dilakukan masih belum optimal terbukti dengan nilai  NPF  yang  masih  tinggi  di  BMT  Hasanah.  Perlu  kiranya  dilakukan penerapan prinsip kehati-hatian pada saat monitoring dangan anggota BMT Hasanah agar pembinaan yang dilakukan lebih efektif.
Dari keterangan diatas dapat disampaikan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada prosedur pembiayaan belum dilaksanakan secara baik dan menyeluruh di BMT Hasanah, belum menjadi sebuah acuan dan faktor yang sangat penting dalam penyaluran pembiayaan. Selain itu juga belum dilakukan dokumentasi terhadap prosedur pem- biayaan yang sehat menurut prinsip kehati-hatian secara baku sehingga belum tersedia pedoman pelaksanaan pembiayan di BMT Hasanah. Begitu pula Sumber Daya Manusia atau pengelola selaku subyek yang melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut belum terlalu mamahami
apa dan bagaimana sebenarnya prinsip kehati-hatian itu dalam kaitannya dengan penyaluran pembiayaan di BMT Hsasanah.

## 2. Implikasi Penerapan Prinsip kehati­hatian di Lembaga Keuangan Mikro
Menurut pengamatan peneliti penerapan prinsip kehati-hatian pada prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan di lembaga keuangan mikro adalah suatu keharusan dalam hal aplikasi dan pelaksanaannya ter utama pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Hal ter- sebut dikarenakan lembaga keuangan mikro seperti BMT memilki ke- cenderungan  nilai  NPF  yang  sangat  tinggi  dan  sudah  terbukti  pada BMT  Hasanah  dengan  nilai  NPF  rata-rata  15%  sampai  dengan  bulan September 2015. Selain terkait dengan pembentukan biaya PPAP maka penerapan prinsip kehati-hatian secara garis besar memiliki dua implikasi yang sangat dominan yaitu implikasi/dampak secara bisnis atau internal dan dampak secara reputasi atau eksternal.
Pertama , dampak bisnis, adalah dampak yang berhubungan dengan resiko serta keuntungan bisnis yang menjadi kegiatan operasional di lembaga keuangan mikro. Dampak bisnis ditunjukkan dengan tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro ituu sendiri. Salah satunya dari segi kualitas asset yang penilaian utamanya adalah berdasarkan kolektibilitas dan rentabilitas atau laba bersih perusahaan.
Menurut pengamatan peneliti, dampak bisnis dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian memberikan hasil yang positif pada lembaga ke- uang an  mikro  konvensional  yaitu  BRI  Unit  Mlarak  yang  dibuktikan dengan prosentase NPL nya yang rata-rata hanya 1% per bulannya dan membukukan laba yang selalu meningkat. Sedangkan pengamatan pada BMT Hasanah penerapan prinsip kehati-hatian yang dilasksanakan BMT  Hasanah  belum  memberikan  hasil  positif  terbukti  dari  nilai  NPF sangat tinggi yaitu rata-rata 15%. Meskipun sudah dilakukan usaha pengendalian diantaranya dengan pendekatan dakwah dan menjadi pendampingan usaha agar anggota bisa mencari solusi mengatasi tunggakannya, namun usaha tersebut belum memberikan dampak yang positif bagi BMT Hasanah.
Kedua , adalah dampak reputasi, dampak tersebut sering tidak menjadi pusat perhatian lembaga keuangan dalam penentuan
kelangsungan kegiatan usahanya. Namun sebenarnya reputasi meme- gang peranan yang sangat penting. Reputasi berhubungan dengan nama baik  atau  kesan  positif  dari stake  holder terhadap lembaga keuangan tersebut.  Penerapan  prinsip  kehati-hatian  banyak  memberi  manfaat terutama  dalam  penyaluran  kredit  karena  akan  memberikan  manfaat secara eksternal dengan keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian maka dana yang disalurkan dalam bentuk kredit tidak banyak yang macet sehingga kepercayaan nasabah akan besar, nasabah akan percaya menempatkan dananya di BRI Mlarak dan akan meningkatkan citra baik BRI Mlarak di masyarakat.
Pengamatan di BMT Hasanah, menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian yang belum optimal di BMT Hasanah memiliki pe- ngaruh negatif terhadap citra BMT Hasanah, karena parameter kesehatan terutama NPL menjadi acuan pihak luar untuk bergabung dan menjadi bagian dari BMT Hasanah.

## E.   PENUTUP

## 1.   Simpulan
Lembaga keuangan mikro yang melakukan implementasi prinsip kehati-hatian pada prosedur penyaluran pembiayan dan kredit dengan ber dasarkan  pada  pedoman  baku  atau  SOP,  fokus  pada  monitoring PPAP berdasarkan umur kolektibilitas kredit/pinjaman, melakukan pembatasan ekspansi kredit, pembinaan kepada sumber daya manusia, dan penyaluran kredit/pembiayaan dengan prosedur prakarsa awal, analisa, pencairan serta monitoring akan memberikan implikasi/dampak positif  terhadap  bisnis/internal  serta  dampak  reputasi  yang  bagus dengan terkendalinya NPL/NPF.

## 2.   Saran

## a.   Saran untuk Perusahaan
BRI  Unit  Mlarak  harus  selalu  konsisten  dalam  menerapkan prinsip kehati-hati-hatian dengan memperkuat integritas dari masing- masing pekerja yang terlibat dalam proses penyaluran kredit. Tidak hanya mengandalkan pengawasan intern yang ketat sehingga kedepan akan tercipta sistem yang kuat dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara otomatis meskipun tanpa pengawasan internal.
BMT Hasanah harus segera membuat SOP yang baku terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian. Sehingga kedepan akan mampu mengendalikan NPF pada level aman agar kelangsungan amal usaha BMT Hasanah tetap terjaga.

## b.   Saran untuk penelitian selanjutnya
Penelitian selanjutnya agar meniliti lebih jauh penerapan prinsip kehati-hatian secara detail dengan melakukan komparasi dengan parameter angka selain NPF/NPL dari masing-masing lembaga keuangan mikro.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Masyhud. 2006. Manajemen  Resiko, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada Ascarya dan Yumanita. 2009. Akad dan Produk Bank Syariah . Jakarta: Pustaka Pelajar Heriyanto, Muhammad Eris. 2013. Analisis  Perbandingan  Kredit  Macet Antara  Perbankan  Syariah  dengan  Perbankan  Konvensional . Yogyakarta: Skripsi UGM Haryani, Sri. Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi. Jurnal  Keuangan  dan Perbankan, Vol. 13, (No.2) 2013. Ibrahim,  Johannes.  2004. Mengupas  Tuntas  Kredit  Komersial  dan Konsumtif  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  (Perspektif  Hukum  dan Ekonomi) . Jakarta: Mandar Maju Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Naja, H.R.Daeng. 2005. Hukum  Kredit  dan  Bank  Garansi , Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
Peraturan Bank Iindonesia No.6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Ritze, George. 1992. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Alimandan ( Penyadur ), Jakarta: Rajawali Pers Rachmadi Usman. 2001. Apsek­aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama Ronny Hanitijo Soemitro. 2004. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga...
Jurimetri . Jakarta: Ghalmia Indonesia Suhardjono. 2004. Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN Naja, H.R. Daeng. 2005. Hukum  Kredit  dan  Bank  Garansi , Bandung: PT.Citra Aditya Bakti Sutarno. 2004 Aspek­aspek  Hukum  Perkreditan  pada  Bank , Bandung: Alfabeta