Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan PTUN Medan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN-MDN dan Putusan PN Medan Nomor: 465/Pdt.G/2020/PN Mdn)
Rapen A.M.S Sinaga 1 ; Gindo L Tobing 2 ; Wiwik Sri Widiarty 3 1,2,3 Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia 23021980162@ms.uki.ac.id
Abstrak :  Pembangunan  merupakan sektor penting untuk  mencapai  tujuan negara berkembang seperti  Indonesia. Dalam perkembangannya, pembangunan terus dicanangkan dan direncanakan pada setiap tahun guna menunjang pembangunan  perekonomian  Indonesia.  Kegiatan  pengadaan  barang/jasa  dalam  proses  pembangunan  sering memunculkan  implikasi  negatif  pada  persoalan  yuridis  yang  sangat  rumit,  adanya  persekongkolan  merupakan perbuatan melawan hukum oleh jajaran pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa antara pejabat pengadaan dengan Penyedia barang/jasa untuk bermain curang dan tidak sesuai dengan tujuan, prinsip, kebijakan, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah mengetahui perlindungan hukum  bagi  PT.  Putri  Mahakam  Lestari  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  pemenang  tender  namun  tidak  dapat melaksanakan  pekerjaan,  meskipun  PTUN  Medan  dan  PN  Medan  telah  menguatkan  PT.  Putri  Mahakam  Lestari sebagai pemenang tender; 2) bagaimana pertanggungjawaban negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN- MDN  dan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  465/Pdt.G/2020/PN  Mdn.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian yuridis  normatif  dengan  pendekatan  deskriptif  melalui  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Dari  hasil penelitian  ditemukan  bahwa  sesuai  Pasal  53  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan,  PT.  Putri  Mahakam  Lestari  sebagai  pemenang  tender  seharusnya  menerima  Surat  Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan melaksanakan kontrak berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  No.  9  Tahun  2018  Tentang    Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui Penyedia Penetapan Pemenang dan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum No. 07 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa  Konstruksi Melalui Penyedia, Rapat Persiapan  Penunjukan Penyedia, Pasal 91 ayat (1) atas pekerjaan  Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara tahap  III.  Kemudian sebagai  pertanggunjawaban negara, harus sesuai dengan Pengaturan mengenai sanksi dalam pengadaaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Pasal 78 - 82 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk  adanya dugaan  persekongkolan  dan  upaya penyalahgunaan wewenang UKPBJ, PPK dan KPA memberikan: 1) sanksi digugurkan dalam pemilihan; 2) sanksi pencairan  jaminan;  3)  Sanksi  Daftar  Hitam;  4)  sanksi  ganti  kerugian;  5)  sanksi  denda;  6)  sanksi  penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing ; dan/atau 7) sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik. Bagi ASN/Pejabat Pemerintah dalam Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan yang terbukti terlibat dalam persekongkolan dapat dikenakan sanksi bendasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah, Pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa
Abstract:  Development  is  an important  sector to achieve the goals of  developing countries like Indonesia. In its development,  development  continues  to  be  planned  every  year  to  support  the  development  of  the  Indonesian economy.  Procurement  activities  of  goods  and  services  in  the  development  process  often  give  rise  to  negative implications in very complicated legal issues. A conspiracy is an unlawful act by officials implementing goods and service procurement activities between procurement officials and providers of goods and services to play cheating and not in accordance with the objectives, principles, policies, and ethics of government procurement of goods and services. The formulation of the problem in this research is 1) how to find out legal protection for PT. Putri Mahakam Lestari, who had been named the winner of the tender, was unable to carry out the work, even though the Medan PTUN and Medan District Court had strengthened PT. Putri Mahakam Lestari as the tender winner; 2) what is the state's responsibility for unlawful acts committed by government officials, which have been decided by the Medan State  Administrative  Court  Number  4/P/FP/2020/PTUN-MDN  and  the  Medan  District  Court  Number 465/Pdt.G/2020/PN  Mdn.  This  research  uses  normative  juridical  research  with  a  descriptive  approach  through legislation  and  a  case  approach.  From  the  research  results  it  was  found  that  in  accordance  with  Article  53 paragraphs (1) and (2) of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, PT. Putri Mahakam Lestari as the winner of the tender should receive a Letter of Appointment as Provider of Goods/Services (SPPBJ) and carry out  the  contract  based  on  Government  Goods/Services  Procurement  Policy  Institute  Regulation  No.  9  of  2018 concerning  Guidelines  for  Implementing  Procurement  of  Goods/Services  through  Providers  for  Determining
Winners and Regulation of the Minister of Public Works No. 07 of 2019 concerning Standards and Guidelines for Procurement of Construction Services through Providers, Preparatory Meeting for the Appointment of Providers, Article  91  paragraph  (1)  regarding  the  construction  of  the  Estuary  Ferry  Port  phase  III.  Then,  as  a  state responsibility, it must be in accordance with the regulations regarding sanctions in the procurement of government goods  and  services  regulated  in  Articles  78  -  82  of  Presidential  Regulation  Number  16  of  2018  concerning Procurement of Government Goods/Services in  conjunction with Presidential Decree No. 12 of 2021 concerning Government Procurement of Goods/Services including allegations of conspiracy and attempts to abuse the authority of UKPBJ, PPK and KPA provide: 1) the sanction of being aborted in the election; 2) sanctions for disbursement of collateral;  3)  Blacklist  Sanctions;  4)  compensation  sanctions;  5)  fine  sanctions;  6)  sanctions  for  temporary suspension in the E-purchasing transaction system; and/or 7) sanctions for reducing the provider's inclusion in the electronic catalog. ASN/Government Officials in Procurement/Election Working Group/Procurement Agents who are proven to be involved in conspiracy may be subject to sanctions based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 2014. concerning the Eradication of Corruption Crimes.
Keywords: Acts Against Government Law, Accountability for Procurement of Goods and Services

## Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  sektor  penting  untuk  mencapai  tujuan  negara  berkembang  seperti Indonesia.  Dalam  perkembangannya,  pembangunan  terus  dicanangkan  dan  direncanakan  pada setiap  tahun  guna  menunjang  pembangunan  perekonomian  Indonesia.  Maka  segala  peraturan yang terkait dengan pembangunan dan ekonomi terus diperbaharui seiring kemajuan teknologi. Maka pembangunan harus bertujuan tidak untuk membangun suatu bangunan fisik yang dapat dilihat,  namun  pembangunan  harus  didasarkan  pada  suatu  aturan  dan  pelaksanaan  yang  tepat sasaran  dan  terencana.  Permasalahan  hukum  yang  sesuai  dengan  uraian  diatas  terjadi  pada pengadaan  barang/jasa  pemerintah  Tender  Pembangunan  Pelabuhan  Penyeberangan  Muara Tahap  III  di  Kabupaten  Tapanuli  Utara  Provinsi  Sumatera  Utara yang  dimenangkan  oleh  PT. Putri  Mahakam  Lestari,  namun  oleh  karena  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh oknum  pejabat  pemerintah,  sehingga  PT.  Putri  Mahakam  Lestari  tidak  dapat  melaksanakan pekerjaan  meskipun  telah  dikuatkan  oleh  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Medan  dan Pengadilan  Negeri  Medan.  Pelaku  Pengadaan  Barang/Jasa  terdiri  atas: (Pasal  8  Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) PA; KPA; PPK; Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan; Dihapus. Penyelenggara Swakelola; dan Penyedia.
Maka  berdasarkan  dalil-dalil,  fakta-fakta,  bukti-bukti  dan  dasar  hukum  sebagaimana diuraikan  diatas  maka  penulis  bermaksud  untuk  meneliti  putusan  tersebut  yang  diberi  judul: “Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh  Pemerintah  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ( research )  adalah  mencari  pengetahuan  ilmiah  (yang  benar)  kembali,  hal  ini dilakukan sebab hasil penelitian dipakai menjawab permasalahan tertentu. Jenis penelitian ini adalah  yuridis  normatif.  Pendekatan  permasalahan  penelitian  ini  mencakup  pendekatan undang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ).  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif dengan pendekatan deskriptif melalui perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## Kerangka Teoritis
Legal  theory (teori  hukum)  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  di  dalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. Meuwissen  mengungkapkan tugas teori hukum,  yaitu menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dari hukum) dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridik (konsep  yang  digunakan  dalam  hukum),  seperti  hukum  subjektif,  hukum  objektif,  hubungan
hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, hukuman, itikad baik, dan sejenisnya. Jan Gijssels dan Mark van Hoecke mengemukakan bahwa tugas teori hukum, tidak hanya menganalisis konsepsi teoretikal, tetapi juga praktikal. (Nurbani, 2017, p. 1)
Teori  hukum  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan theory  of  law , sedangkan  dalam  bahasa  Belanda  disebut rechtstheorie mempunyai  kedudukan  yang  sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun di dalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, dimana di dalam hukum normatif tidak diatur. (Nurbani, 2017, p. 5)
Setidaknya ada 7 (tujuh) teori yang menganalisis tentang hukum, yang dikemukakan oleh DR. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam bukunya, diantaranya : (Nurbani, 2017, p. 2)
1. Teori keadilan ( justice theory );
2. Teori fungsional ( functional theory );
3. Teori kekerasan dalam rumah tangga ( violence household theory );
4. Teori peran ( role of theory );
5. Teori demokrasi ( democratic theory );
6. Teori tanggung jawab hukum ( legal liability theory );
7. Teori kontrak atau disebut juga dengan the contract theory .
Maka pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teori keadilan, teori fungsional, dan teori tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan rumusan masalah.
1. Teori Keadilan
Kata  “keadilan”  berasal  dari  kata  “adil”  yang  berasal  dari  bahasa  Arab.   Dalam  bahasa Inggris disebut “ justice ”. Kata “ justice ” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “justitia”, serta  bahasa  Prancis  “ jupe ”  dan  “ justice ”.   Kemudian  dalam  bahasa  Spanyol  adalah “ gerechtigkeit ” (Fuady, 2007, p. 90). Menurut Noah Webster dalam Justice merupakan bagian dari  sebuah  nilai  atau value ,  karena  itu  bersifat  abstrak  sehingga  memiliki banyak  arti  dan konotasi (Fuady, 2007, p. 91). Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata justice antara lain diartikan sebagai berikut:
a) Kualitas untuk menjadi pantas (righteous); jujur (honesty).
b) Tidak memihak (impartiality); representasi yang layak (fair) atas fakta- fakta.
c) Kualitas menjadi benar (correct, right)
d) Retribusi sebagai  balas  dendam (vindictive); hadiah (reward) atau hukuman (punishment) sesuai prestasi atau kesalahan
e) Alasan yang logis (sound reason); kebenaran (rightfulness); validitas
f) Penggunaan kekuasan untuk mempertahankan apa yang benar ( right), adil (just) atau sesuai hukum (lawfull) .
Kata “justice” dalam  beberapa  hal  berbeda  dengan  kata “equity”, tetapi dalam  banyak  hal  di antara keduanya berarti sama, yaitu keadilan Equity diartikan sebagai berikut: (Fuady, 2007, p. 93)
a) Keadilan (justice), tidak memihak (impartial), memberikan setiap orang haknya (his due).
b) Segala sesuatu layak (fair), atau adil (equitable).
c) Prinsip  umum  tentang  kelayakan (fairness) dan  keadilan (justice) dalam  hal  hukum  yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (inadequate) .
Keadilan  menurut  hukum  atau  yang  sering  dimaksud  dalam  keadilan hukum (legal justice) adalah keadilan  yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan diteruskan lewat proses hukum (Fuady, 2007, p. 118). Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif). Tidak ada definisi yang memuaskan  tentang  arti  keadilan.  Lord  Denning, seorang  Hakim  Agung  Inggris  pernah mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu  yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak
temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani” (Sholehudin, 2011, p. 15). Keadilan seringkali dikaitkan dengan kejujuran (fairness), kebenaran (right), kepantasan  atau  kelayakan  sesuai  hak (deserving) dan lainnya  yang banyak  digunakan  baik  untuk  memutuskan  pembagian  imbalan  atau  sumber daya.   Istilah  keadilan (justice) memang  tidak  mempunyai  makna  tunggal (Nuqul,  2010). Menurut filsuf Yunani yaitu, Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan bahwa (Fuady, 2007, p. 93):
a) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “lawfull”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
b) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “ equal ”. Dalam hal ini equality merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang  sama  antara  “terlalu banyak”  dengan  “terlalu  sedikit”.  Menurut  Julius  Stone  karena Aristoteles  mengartikan  keadilan  sebagai  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  orang-orang, justice is something that pertains to person. (Fuady, 2007, p. 84)
Pada  abad  ke-19,  ketika  para  ahli  hukum  sangat  didominasi  oleh  ajaran hukum  alam, keadilan dilihatnya hanya sebagai “cita-cita moral” atau moral idea , sejajar dengan ajaran hukum alam kala itu bahwa antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Bahwa, hukum dan keadilan selalu direduksi hanya kepada konsep-konsep moral saja, dalam hal ini hukum merupakan norma yang  mengadministrasikan  keadilan.  Namun  demikian,  pengertian keadilan  yang  hanya direduksi  pada  masalah  moral  belaka,  dalam  kenyataan tidak  selamanya  benar,  sebab  tidak selamanya  keadilan  yang  dicari  oleh  hukum berkaitan  dengan  moral.  Roscoe  Pound menyatakan bahwa  keadilan  yang  dicari  hukum  ternyata  tidak  selamanya  berhubungan dengan moral,  tetapi  dapat  merupakan  pilihan  terhadap  berbagai  alternatif  penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya. Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan  terhadap berbagai  alternatif  penyelesaian  yang  kemungkinannya  sama  adilnya  dan sama benarnya.  Sehingga  dalam  implikasinya,  hukuman  bagi  korupsi  lebih difokuskan  pada alternatif  penyelesaian  yang  kemungkinan  sama  adilnya  dan sama  benarnya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  seseorang  yang  bersalah  tidak  selalu harus  dihukum  seberat-beratnya (retributif), jika yang bersalah dari diri koruptor adalah masalah penilaian moral orang tersebut, namun sebaiknya hukuman yang diberikan kepada koruptor tersebut adalah hukum yang mampu menyelesaikan sama adilnya dan sama benarnya. Hal tersebut dapat dicari alternatif penyelesaiannya  dengan  pendekatan  restoratif,  yaitu  cara  pelaku  bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.
Keadilan adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan sosial adalah keadilan  yang tergantung pada struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur tersebut dapat dilihat dalam politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat  memberikan  ketentuan  mendasar  terhadap  pembentukan  sistem  hukum  di  Indonesia. Sistem  hukum  di  Indonesia  harus  dikembangkan  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai sumbernya. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan.
Keadilan  dapat  dipandang  sebagai  tuntutan  dan  norma.  Sebagai  tuntutan,  keadilan menuntut  agar  hak  setiap  orang  dihormati  dan  semua  manusia  diperlakukan  dengan  sama. Keadilan  adalah  norma  utama pemecahan  konflik  yang wajar, norma  yang dapat  menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral  yang hakiki  untuk  mempertahankan  martabat  manusia  sebagai  manusia.  Keadilan  menuntut  agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.
Pengadaan  barang  dan  jasa  dilaksanakan  untuk  mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan bagi masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, banyak menimbulkan permasalahan hukum dan
menyebabkan  kerugian  negara  yang  tidak  sedikit.  Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang mendatangkan  keadilan  dan  manfaat  bagi  masyarakat.  Penetapan  tentang  perilaku  yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini  tergantung  pada  beberapa  faktor  di  antaranya: (Beridiansyah,  Analisis  Yuridis  Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi. , Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017, )
a. Harapan  masyarakat  yakni  apakah  penegakan  tersebut sesuai  atau  tidak  dengan nilai-nilai masyarakat;
b. Adanya  motivasi  warga  masyarakat  untuk  melaporkan  terjadinya  perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut;
c. Kemampuan dan kewibawaan daripada organisasi penegak hukum.
Peraturan adalah bentuk tulisan-tulisan yang tertuang dalam rangkaian kata-kata yang harus ditegakkan oleh perangkat/lembaga hukum sebagai kekuatan ( power ) untuk memaksakan hukum  tersebut  dilaksanakan  dan  ditaati.  Hukum  akan  berjalan  dengan  baik  juga  harus didukung  oleh  orang  baik  yang  mempunyai  komitmen  untuk  menegakkan  aturan  guna mencapai tujuan. Untuk dapat terlaksananya pengadaan barang dan jasa dengan baik, peranan lembaga  pengawas  harus  dapat  dilaksanakan  dengan  maksimal  sehingga  dapat  terwujud  tata pemerintahan yang baik dan bersih ( Good Governance and Clean Government ) seluruh aspek yang  terkait  dengan  kontrol  dan  pengawasan  terhadap  kekuasaan  yang  dimiliki  pemerintah dalam  menjalankan  fungsinya  melalui  institusi  formal  dan  informal.  Pengadaan,  sebagai pelaksanaan dari kekuasaan penggunaan anggaran, harus menghasilkan barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.
Karena  itu,  proses  pengadaan  dilaksanakan  dengan  prinsip  sebagai  berikut: (Beridiansyah, Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Integritas: , 2017)
a) Efisien,  yaitu  pengadaan  harus  diusahakan  dengan  menggunakan  dana  dan  daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditentukan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum;
b) Efektif,  yaitu  pengadaan  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan serta memberikan manfaat seluas-luasnya;
c) Transparan,  yaitu  semua  ketentuan  dan  informasi  mengenai  pengadaan  bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat;
d) Terbuka,  yaitu  pengadaan  dapat  diikuti  semua  penyedia  barang/jasa  yang memenuhi  persyaratan/kriteria  tertentu  berdasarkan  ketentuan  dan  prosedur  yang jelas;
e) Bersaing, yaitu melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa  yang  setara  dan  memenuhi  persyaratan,  sehingga  dapat  diperoleh barang/jasa  yang  ditawarkan  secara  kompetitif  dan  tidak  ada  intervensi  yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar pengadaan;
f) Adil/tidak  diskriminatif,  yaitu  memberi  perlakuan  yang  sama  bagi  semua  calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk keuntungan pihak tertentu dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
g) Akuntabel,  yaitu  harus  sesuai  dengan  aturan  dan  ketentuan  yang  terkait  dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Teori Fungsional
Teori  ini  merupakan  teori  yang  berkembang  dari  negara  Eropa  Kontinental.  Teori pelaku fungsional atau functioneel daderschap pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya  di  bawah  putusan  Hoge  Raad  tanggal  31  Januari  dan  21  Februari  1950.
Menurutnya,  merujuk  pada  Pasal  15  Wet  Economische  Delicten,  korporasi  juga  dapat melakukan  delik-delik  selain  dari  delik  ekonomi,  jika  melihat  dari  fungsinya  dalam masyarakat. (Sjahdeini, 2006, p. 100)
Teori  Pelaku  Fungsional  pada  prinsipnya  mengatakan  bahwa  dalam  hal  lingkungan sosial  ekonomi,  pembuat  (korporasi)  tidak  harus  melakukan  perbuatannya  itu  secara  fisik, tetapi  bisa  saja  perbuatan  itu  dilakukan  oleh  pegawainya,  asal  saja  perbuatannya  itu  masih dalam  ruang  lingkup  kewenangan  korporasi.  Perbuatan  itu  dianggap  sebagai  perbuatan korporasi, bilamana  dilakukan oleh  orang  yang  ada  di  dalam  korporasi  yang  bersangkutan, dimana orang itu  melakukannya dalam rangka fungsi dan tugasnya, dan  yang masih dalam lingkup  kewenangan  korporasinya,  dan  tindakan  orang  tersebut  secara  umum  dipandang sebagai  tindakan  korporasi  Lebih  lanjut,  karena  suatu  korporasi  itu  tidak  bisa  melakukan perbuatannya sendiri, dalam pengertian lahiriah, maka perbuatan itu seolah dialihkan kepada pegawai  korporasi  berdasarkan  ketentuan-  ketentuan  yang  secara  tegas  tercantum  dalam anggaran dasar dan aturan internal korporasi tersebut. Jika pegawai itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Menurut  Hasbullah  F.  Sjawie,  “pada  prinsipnya  dalam  lingkungan  sosial  ekonomi, pembuat  (korporasi)  tidak  harus  melakukan  perbuatannya  itu  secara  fisik,  tetapi  bisa  saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan  korporasi.”  Pelimpahan  pertanggungjawaban  dari  pegawai  kepada  korporasi dapat dilakukan apabila perbuatan itu dilakukan dalam rangka fungsi dan tugasnya sebagai pegawai di dalam korporasi, dan perbuatan tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasi, inilah yang disebut sebagai pelaku fungsional. (Sjahdeini, 2006, p. 55) Pelaksanaan fungsi  dan  tugas  tersebut  tidak  hanya  terpaku  kepada  anggaran  dasar.  Sebab  dalam  teori pelaku fungsional ini, perbuatan korporasi tidak hanya diwakili oleh direktur atau pengurus yang  memiliki  jabatan  yang  tinggi,  tetapi  juga  oleh  pegawai-pegawai  tingkat  rendah.  Oleh sebab itu, aturan korporasi yang harus dijadikan rujukan pelaksanaan suatu perbuatan dalam rangka fungsi dan tugasnya, bisa juga merujuk kepada struktur organisasi korporasi ataupun perjanjian  kerja  atau  dokumen  lain  yang  menunjukkan  fungsi  kerja  dan  tugas  yang bersangkutan.
3. Teori Pertanggungjawaban
Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility . Dalam hukum internasional membedakan istilah pertanggungjawaban atau responsibility dengan liability . Responsibility mengandung makna yakni  berupa  apa  yang  secara  hukum  harus  dipertanggungjawabkan  kepada  satu  pihak, sedangkan liability yakni kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan kerusakan yang terjadi.  Pengertian  pertanggungjawaban  ini  tidak  selalu  harus  jatuh  bersamaan  dengan pengertian kewajiban memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan (Setyardi, 2001, p. 234) Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum  dapat dibedakan,  yaitu:
(Harahap, (2022), p. 4t5)
a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ( liability based on fault ), yaitu prinsip yang menyatakan  bahwa  seseorang  baru  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya  secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya;
b) Prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggungjawab  ( Presumption  of  liability ),  yaitu  prinsip yang  menyatakan  tergugat  selalu  dianggap  bertanggung  jawab  sampai  ia  dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat;
c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab ( Presumption of nonliability ), yaitu prinsip  kebalikan  dari  prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggungjawab,  dimana  tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah;
d) Prinsip  tanggungjawab  mutlak  ( Strict  liability ),  dalam  prinsip  ini  menyatakan  kesalahan tidak  sebagai  faktor  yang  menentukan,  namun  ada  pengecualian  yang  memungkinkan untuk  dibebaskan  dari  tanggungjawab,  misalnya  keadaan force  majeure .  Sebaliknya absolute  liability adalah  prinsip  tanggungjawab  tanpa  kesalahan  dan  tidak  ada pengecualian. Menurut E. suherman, strict liability disamakan dengan absolute  liability , dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan membebaskan diri dari tanggungjawab, kecuali apabila  kerugian  yang  timbul  karena  kesalahan  pihak  yang  dirugikan  sendiri. Tanggungjawab adalah mutlak. (Darma, 2018, pp. 1657-1683.)
e) Pertanggungjawaban Pengganti ( Vicarious Liability )
Teori  ini  dipandang  sebagai  suatu  pertanggungjawaban  yang  oleh  hukum  boleh  dituntut kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief yang diterjemahkan oleh Mahrus Ali, menyatakan: “ The legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope  of  employment.”  (Vicarious  liability adalah  suatu  konsep  pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih  berada  dalam  ruang  lingkup  pekerjaannya).  Rasionalitas  penerapan  teori  ini  ialah bahwa orang yang melakukan tindak pidana yang dimana tindakan tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya, dikontrol oleh majikan (korporasi) yang memiliki kekuasaan atas  mereka.  Selain  daripada  itu,  keuntungan  yang  diperoleh  dari  perbuatan  itu  dimiliki langsung oleh majikan (korporasi). Berdasarkan asas respondeat superior, pertanggungjawaban  pidana  korporasi  berdasarkan  teori  pertanggungjawaban  pengganti ( vicarious liability ) hanya dapat dimintakan jika terpenuhinya dua hal tertentu, yaitu:
a. Apabila  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  itu  adalah  tindak  pidana  yang sama seperti yang dianjurkan oleh korporasinya;
b. Apabila  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  itu  merupakan  sesuatu  tindak pidana  yang  lain  dari  yang  dianjurkan,  akan  tetapi  tindak  pidana  yang  terjadi  itu merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dimintakan dilakukan.
Doktrin ini kemudian berkembang, sehingga meskipun suatu kesalahan yang dilakukan tanpa  sepengetahuan  majikan  (korporasi)  maka  korporasi  dapat  dimintakan pertanggungjawabannya.
4. Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Istilah pengadaan barang dan jasa atau procurement diartikan secara luas, mencakup penjelasan  dari  tahap  persiapan,  penentuan  dan  pelaksanaan  atau  administrasi  tender  untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya  sebatas  pada  pemilihan  rekanan  proyek  dengan  bagian  pembelian  ( purchasing )  atau perjanjian  resmi  kedua  belah  pihak  saja,  tetapi  mencakup  seluruh  proses  sejak  awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. (Sutedi, Jakarta, p. 77) Berdasarkan  uraian  dan  pengertian  tersebut,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan dilakukannya atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis ( the system of thought ), mengikuti  norma  dan  etika  yang  berlaku,  berdasarkan  metoda  dan  proses  pengadaan  yang baku. (Sutedi, Jakarta, p. 45)
Pengenalan  terhadap  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  akan  dapat  ditemukan  di berbagai peraturan perundang-undangan yang menjabarkan tentang definisi dan aturan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, diantaranya:
1. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 dan Perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
3. Peraturan  LKPP  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
Sistem  pengadaan  publik  atau  barang/jasa  pemerintah  yang  transparan,  non diskriminasi,  berkeadilan,  efektif,  dan  efisien  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintah  yang  baik.  Salah  satu  isu  dan  permasalahan  pokok  dalam  penyelenggaraan pengadaan  publik  yang  diakui  oleh  berbagai  kalangan  baik  dari  masyarakat  bahkan  dari pemerintah adalah praktik diskriminatif, kecurangan, dan korupsi yang terjadi tidak hanya di negara  berkembang  seperti  di  dalam  pengadaan  pemerintah  di  Indonesia,  tetapi  juga diberbagai negara maju. (Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, p. 37)
5. Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah
Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota  suatu  masyarakat,  sedang  satu-satunya  tujuan  dari  hukum  ialah  mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. (Prodjodikoro, 2000,, p. 3) Prof.  Dr.  R.  Wirjono  Prodjodikoro,  S.H.,  mengemukakan  dalam  bukunya,  sifat  yang dimaksudkan  dengan  istilah  “perbuatan  melanggar  hukum”  ialah  bahwa  perbuatan  itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak  hanya  terdapat,  apabila  peraturan-peraturan  hukum  dalam  suatu  masyarakat  dilanggar (langsung).  maka  tergantunglah dari nilai hebatnya kegoncangan itu, apakah peraturan hukum menuntut  supaya  kegoncangan  itu,  meskipun  secara  langsung  hanya  mengenaiperkosaan peraturan-peraturan  kesusilaan,  keagamaan  atau  sopan  santun,  harus  dicegah  sekeras  seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum. (Prodjodikoro, 2000,, p. 7) Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., juga berkaca dari putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menafsirkan secara luas istilah “onrechtmatige daad” , yang meliputi suatu perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  dengan  yang  dianggap  pantas  dalam pergaulan hidup masyarakat.
Putusan Hoge Raad ini didahului oleh suatu perdebatan antara orang-orang ahli hukum Belanda sekitar pro dan kontra yurisprudensi lama tersebut di atas. Yang pro ialah antara lain Land  (1896)  dan  Simons  (1902),  sedang  yang  contra  ialah  antara  lain  Molengraaf (1887)  dan Hamaker (1888).  Perdebatan  ini berlangsung  bertahun-tahun  dan  memperlihatkan  suatu usaha yang  amat  hebat  dari  yang  contra  yurisprudensi  lama  itu,  untuk  mengemukakan,  bahwa  rasa keadilan di kalangan masyarakat adalah diperkosa oleh yurisprudensi lama itu. Dirasakan betul- betul oleh mereka bahwa adalah ganjil, apabila seorang yang melakukan suatu perbuatan yang terang dianggap tidak pantas oleh masyarakat, dan dengan perbuatan itu merupakan orang lain, hanya dapat ditegur untuk memberikan ganti kerugian, jikalau ia melanggar langsung suatu pasal dari undang-undang tertentu. (Prodjodikoro, 2000,, p. 9)
Ajaran tentang melawan hukum pada umumnya dikuasai oleh suatu aturan pokok yang umum  yang  dinyatakan  dalam  pasal  1365  BW.  Tetapi,  sejak  berlakunya  Burgerlijk  Wetboek, baik di Indonesia maupun di Nederland, mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, walaupun  tak  ada  pasal-pasal  dalam  BW  yang  melarang  penggunaan  pasal  1365  BW  itu, berlakulah  ketentuan-ketentuan  yang  menyimpang  dari  aturan-aturan  mengenai  perbuatan melawan hukum pada umumnya yang dimuat dalam pasal 1365 BW itu. (Mertokusumo, 2019, p. 13) Perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH  Perdata.  Gugatan  perbuatan  melawan  hukum  didasarkan  pada  Pasal  1365  KUH  Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang
berbunyi: “penyebab luka atau cacatnya suatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.
Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan  tanggung  jawab  atas  suatu  kerugian  yang  terbit  dari  interaksi  sosial,  dan  untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. (Munir Fuadi, 2002),, p. 3)
Menurut salah satu ahli hukum terkemuka asal Belanda, perbuatan melawan hukum yaitu “ delict ” adalah “ elke eenzijdige evenwichtsverstoring, elke eenzijdige inbreuk op de materiele en immateriële  levensgoederen  van  een  persoon  of  een,  een  eenheid  vormende,  veelheid  van persoon/een  groep” (tiap-tiap  gangguan  dari  keseimbangan,  tiap-tiap  gangguan  pada  barang- barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang)
Sebagai  suatu  kerangka  teori  dan  konseptual  yang  akan  menghubungkan  keterkaitan antara  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  dengan  praktek  yang  terjadi  pada  pengadaan barang/jasa pemerintah,  maka  rangkaian-rangkaian  teori dan  konsep  harus  diselaraskan sesuai kebutuhan penelitian ini sehingga aturan pokok dalam pasal 1365 BW dapat terpenuhi dan dapat menjawab pokok permasalahan yang disajikan oleh penulis dalam tesis ini.

## Analisis dan Diskusi
A. Analisis Hukum Terhadap PT. Putri Mahakam Lestari Kasus Putusan PTUN Medan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN-MDN dan Putusan PN Medan Nomor: 465/Pdt.G/2020/PN Mdn
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Medan  yang  memeriksa,  memutus  dan   menyelesaikan sengketa Permohonan Fiktif Positif dengan Acara Khusus  Pemeriksaan Sengketa atas dasar Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun  2014 antara PT Putri Mahakam Lestari. Keputusan Fiktif  Positif  berupa  sikap  diam  yang tidak  menindaklanjuti/merespon  hasil  rapat  Persiapan Penunjukan Penyedia sebagaimana
Pengumuman Pemenang Tender
Nomor: PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020.
Untuk Pekerjaan Pembangunan
Pelabuhan Penyeberangan  Muara  Tahap  III  yang  menetapkan  Pemenang  Tender  (pasal  53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).  Dengan analisis putusan sebagai berikut:
- Pengajuan Permohonan sebagai pemenang tender yang telah diumumkan dalam Berita Acara Hasil  Pemilihan  (BAHP)  Pembangunan  Pelabuhan Penyeberangan  Muara  Tahap  III Nomor:  BA.06/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020. Telah diumumkan sebagai Pemenang Tender dalam Pengumuman Pemenang Tender Nomor:   PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020  tertanggal  27  Februari  2020.  Kemudian  telah menerima undangan Nomor:  UM.207/1/10/PPK.II/BPTD-II/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal  Undangan  Persiapan  Penunjukan  Penyedia  Pekerjaan,  namun  belum ada  tindak lanjut;
- Berdasarkan Permen PU No. 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi  Melalui  Penyedia  Bagian   Ketiga  belas  Tentang  Rapat  Persiapan  Penunjukan Penyedia  Pasal  91   Ayat  1  yang  berbunyi  :  PPK,  Pokja  Pemilihan  dan  pemenang wajib   melaksanakan  rapat  persiapan  penunjukan  Penyedia  sebelum   menerbitkan  surat penunjukan Penyedia barang/jasa paling lambat 3  (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan  diterima  oleh  PPK.  Terjadinya  menunda  dan  mengulur  waktu  penerbitan Surat Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa  (SPPBJ)  atas  Pekerjaan Pembangunan  Pelabuhan Penyeberangan  Muara  Tahap  III  yang  dimenangkan  oleh  Pemohon,  yang  merupakan kewajiban Termohon menerbitkan SPPBJ. Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/jasa  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2018  tentang
Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui  Penyedia  Halaman  83 Point  4.2.11 Penetapan  Pemenang  huruf  (g)  yang  berbunyi:  PA/KPA   menyampaikan  surat  penetapan Pemenang atau penolakan kepada  UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidak memberikan   penetapan/penolakan  maka  PA/KPA  dianggap  menyetujui  usulan Pokja  Pemilihan.
- Sehingga yang tidak menerbitkan SPPBJ adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan  dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya  dilakukan oleh Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam  memberikan dan mengeluarkan Objek Permohonan, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian
- Objek Permohonan sesuai dengan Pengumuman Pemenang Tender Nomor:   PM.02/PPRM/BLPPBMN/II/2020.  Dijelaskan  hasil  rapat  Persiapan  Penerbitan SPPBJ  Nomor   AP.  001/1/6/PPK/II/BPTD  II/III/2020  tanggal  13  Maret  yang  ditunjukkan kepada:   Kelompok  Kerja  Pemilihan  Penyedia  Barang/Jasa  Paket  Satuan  Kerja   Balai Pengelola  Transportasi  Darat  Wilayah  II  Provinsi  Sumatera  Utara   pada  Biro  LPPBMN Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Perhubungan  di   tempat  (bukti  T1)  butir  5  bagian  (b) Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 07/PRT/M/2019  Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui  Penyedia, bagian ketiga belas Pasal 91 Ayat (3).  Dalam hal pemenang tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana   dimaksud  pada  Ayat  (2)  PPK  bersama  Pokja Pemilihan  Melaksanakan   Rapat  Persiapan  Penunjukan  Penyedia  Bersama  Pemenang Cadangan I. Sedangkan pengumuman pemenang tender nomor:  PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 pada prinsipnya hanya mengenai  pemenang  tender  dan  pemenang  cadangan   serta  tenggat  waktu  mengajukan sanggahan.
- Alasan Permohonan karena pemerintah tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia   Barang/Jasa  (SPPBJ)  atas  Pekerjaan  Pembangunan  Pelabuhan   Penyeberangan Umum  tahap  III,  sehingga  tindakan  Termohon  sebagai   Pejabat  Tata  Usaha  Negara  telah mengacu  kepada  Asas-asas  Umum   Pemerintahan  yang  baik  dan  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.
- Pertimbangan  Hukum  dalam  hal  ini  adalah  Keputusan  fiktif  positif  (sikap  diam)  Pejabat Pembuat  Komitmen  Satuan  Kerja  Balai  Pengelola  Transportasi  Darat  Wilayah  II  Provinsi Sumatera Utara (TERMOHON), yang tidak menindaklanjuti/merespon hasil rapat Persiapan Penunjukan sebagaimana Pengumuman Pemenang Tender Nomor: PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020 untuk pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III  yang  menetapkan  Pemohon  sebagai Pemenang Tender. Maka seharusnya melaksanakan  kewajibannya  yaitu   menerbitkan  Surat  Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa (SPPBJ)  dan   melaksanakan  kontrak  kepada  Pemohon  berdasarkan  Peraturan Lembaga   Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  No.  9  Tahun  2018 Tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Halaman 83  poin 4.2.11 Penetapan Pemenang huruf g dan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum No. 07 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa  Konstruksi Melalui Penyedia, Bagian Ketigabelas Tentang Rapat Persiapan  Penunjukan Penyedia, Pasal 91 ayat (1).
- Eksepsi  seharusnya  memilih  salah  satu   surat  apakah  Pengumuman  Pemenang  Tender  No. 02/PPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 atau Laporan Hasil Rapat Persiapan Penerbitan  SPPBJ  No.  AP.001/I/6/PPK.II.BPTD.II/III/2020  tanggal  1  Maret  2020. Berlandaskan  pada  Pasal  53  Undang-Undang  No.  30  Tahun 2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan  dan  Majelis  Hakim  dalam  memeriksa  memutus  dan  menyelesaikan  juga berpedoman  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  8  Tahun  2017  Tentang  Pedoman Beracara Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan
Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Permohonan bukanlah sengketa  Gugatan  yang mengharuskan  adanya  suatu  Surat  Keputusan  Pejabat  Tata  Usaha Negara sebagai  syarat  mutlak  untuk  mengajukan  Gugatan  dan  memohon  agar Surat Keputusan  itu  dibatalkan  oleh  Pengadilan.  Sebaliknya,  Permohonan  diajukan  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  guna  memohon  agar Pengadilan  mewajibkan Termohon  untuk  menetapkan  dan/atau  melakukan  keputusan  dan/atau  tindakan  untuk kepentingan  Pemohon  (permohonan  fiktif positif)  yang  dalam  permohonan in  litis agar Termohon menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- Kewenangan  Pengadilan berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  18  dan  Pasal 53  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan jo Pasal  3  ayat  (1)
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  8  Tahun  2017  Tentang Pedoman  Beracara  Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan keputusan Dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan:  Pasal 1 angka 18: “ Pengadilan adalah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara ”; dan  Pasal  53.  Penetapan  pemenang  tender sudah ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2020, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.07 Tahun 2019 yang mengatur dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1) ketentuan mensyaratkan secara limitatif  bahwa waktu yang diberikan untuk rapat persiapan Penunjukan Penyedia  Barang/Jasa adalah paling lambat (3) tiga hari kerja setelah berita acara hasil  pemilihan diterima oleh PPK, dan Majelis Hakim tidak menemukan dalam  aturan tersebut yang mengatur berapa lama PPK dapat menerbitkan SPPBJ  setelah rapat persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan,  karenanya merujuk  pada  ketentuan  Pasal  53  ayat  (2)  Undang-undang  No.  30   Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilai  waktu yang diberikan untuk PPK melakukan kewajibannya menerbitkan SPPBJ secara hukum haruslah dihitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak rapat persiapan  penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan.
- Dalam Pokok Permohonan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas   Penerimaan Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan   Badan  Atau  Pejabat Pemerintahan, yang mengatur “kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat Pemerintahan,  yaitu:
a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
b. Permohonan  terhadap  keputusan  dan/atau  tindakan  untuk  menyelenggarakan  fungsi pemerintahan;
c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan; dan
d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;
- Kriteria  kewenangan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  dimohonkannya sebagaimana Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.07 Tahun 2019 mengatur: “Surat  Penunjukan  penyedia  barang/jasa  ditetapkan  oleh  PPK  setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia”. mekanisme tender dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden  No.  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah jo Peraturan Presiden No. 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106  Tahun  2007  Tentang  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa   Pemerintah  No.  9  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa Melalui Penyedia, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengatur tata cara dan mekanisme bagi penyedia barang/jasa baik kecil,  menengah maupun besar  dapat  mengikuti  tender  tertentu  secara  adil  dan  dapat   diterima  sebagai  penyedia
barang/jasa di pemerintahan yang dananya  bersumber dari APBN/APBD, dimana ketentuan tersebut  juga  mengatur  tugas   dan  kewenangan  pokja,  PPK,  PA/KPA  secara  rigid  dan limitatif  sebagai  badan   atau  pejabat  pemerintah  dalam  proses  tender,  karenanya  Majelis Hakim menilai tindakan Termohon masuk dalam kriteria melaksanakan penyelenggaraan   fungsi  Pemerintahan  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  RI  No.  7  Tahun  2019   Tentang  Standar  dan  Pedoman  Pengadaan  Barang  Jasa Konstruksi Melalui  Penyedia.
- Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil  Pemilihan  Penyedia,  maka  PPK  menyampaikan penolakan  tersebut  kepada  Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan  diserahkan  kepada  PA/KPA  paling  lambat  6  (enam)  hari  kerja setelah tidak tercapai kesepakatan PA/KPA dapat memutuskan:
a. Menyetujui  penolakan  oleh  PPK,  PA/KPA  memerintahkan  Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang atau tender ulang; atau
b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ  paling  lambat  5  (lima)  hari  kerja; Keputusan  PA/KPA  tersebut  bersifat final. Dalam  hal  PA/KPA  yang  bertindak  sebagai  Pejabat  Penandatanganan  Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada  Pokja  Pemilihan/Pejabat  Pengadaan  disertai  dengan  alasan dan  bukti  dan memerintahkan  untuk  melakukan  evaluasi  ulang,  penawaran ulang,  atau  tender  ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima;
- Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang No.  5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  No.  9  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan  Mahkamah Agung  No.  8  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Beracara  Untuk Memperoleh Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa.
B. Pertanggungjawaban  Negara  Atas  Perbuatan  Melanggar  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh Pejabat Pemerintah
- Perbuatan Melawan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah selanjutnya disebut (Perpres 16 tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.  Selanjutnya disebut (Perpres No. 12  Tahun  2021),  dalam  konteks  pembangunan  hukum,  kegiatan  pengadaan  barang/  jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia.
- Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan bagi para  pihak  yang  melakukan  penyimpangan dalam    pengadaan    barang/jasa    pemerintah    antara    lain  adalah:  Sanksi  Administratif, Pencantuman dalam Daftar Hitam, Gugatan secara Perdata, Dituntut Ganti Rugi.
- Aspek  hukum  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dalam  penerapannya  dengan terbentuknya  lembaga  lembaga  seperti  Unit  Kerja  Pengadaan  Barang  atau  Jasa,  Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  dan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  sebagai  kuasa  Pengguna Anggaran sebagai perangkat daerah yang berfungsi dan bertugas melaksanakan fungsi  masing- masing  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tender  proyek  implementasi kepastian hukum pelaksanaan tender terwujud dengan efektifitas pelaksanaanya yang transparan dan didukung
adanya  jaminan  bagi  pihak-pihak  terkait  melakukan  upaya  hukum  sanggah  dan  sanggah banding terhadap  keputusan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  sebagai  kuasa  pengguna anggaran.    Sanggah  merupakan  upaya  hukum  yang  diberikan  oleh  hukum  bagi  perusahaan penyedia barang dan jasa pemerintah, dalam kualifikasi  merupakan salah satu tahapan untuk seleksi  barang    dan  jasa  terhadap  kesalahan    dalam    evaluasi,    penyimpangan    terhadap ketentuan    prosedur    sebagaimana    tertuang    dalam  Perpres    Nomor    16    Tahun    2018 sebagaimana  telah   diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021 tentang Pengadaan  Barang  atau  Jasa  Pemerintah,  termasuk  adanya dugaan  persekongkolan  yang menghalangi  terjadinya  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  upaya penyalahgunaan wewenang UKPBJ, PPK dan KPA.
- Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tindakan hukum yang tegas bagi penyedia maupun Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen  Pengadaan  yang  melakukan  persekongkolan.  Sanksi  yang  dapat  dilakukan Pejabat  Pengadaan/Pokja  Pemilihan/Agen  Pengadaan  apabila  melakukan  persekongkolan antara  lain:  1)  sanksi  digugurkan  dalam  pemilihan;  2)  sanksi  pencairan  jaminan;  3)  Sanksi Daftar Hitam; 4) sanksi ganti kerugian; 5) sanksi denda; 6) sanksi penghentian sementara dalam sistem  transaksi E-purchasing ;  dan/atau  7)  sanksi  penurunan  pencantuman  Penyedia  dari katalog  elektronik.  Sedangkan  sanksi  bagi  ASN/Pejabat  Pengadaan/Pokja  Pemilihan/Agen Pengadaan  yang terbukti terlibat dalam persekongkolan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian sanksi atas persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan memberikan efek jera dan dapat mencegah kejadian berulang.
- Tanggung  Jawab  Pribadi  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  kaitannya  dengan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, tidak terlepas adanya tanggung jawab  pidana.  Tanggung  jawab  pidana  adalah: “…merupakan  tanggung  jawab  pribadi”, dengan demikian maka fokus tanggung jawab pribadi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah tindakan “maladministrasi” meliputi: Melampaui wewenang; Menggunakan wewenang  untuk  tujuan  lain  dari  yang  menjadi  tujuan  wewenang;  dan  Kelalaian  atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public.
- Karakteristik  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Korupsi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  oleh Pemerintah adalah merupakan perbuatan melawan hukum atas undang-undang secara formil dan Materiil, berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Bentuk korupsi dalam Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, terletak pada 2 (dua) Aspek yakni:
1. Aspek Hukum Administrasi,
2. Aspek Hukum Perdata dan Aspek Hukum Pidana.

## Kesimpulan Hasil Penelitian
Dari seluruh pembahasan dari hasil penelitian yang sudah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:
• Perlindungan  Hukum  bagi  PT.  Putri  Mahakam  Lestari  yang  sudah  ditetapkan  sebagai pemenang tender akan tetapi tidak dapat melaksanakan pekerjaan, meskipun Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Medan  dan  Pengadilan  Negeri  Medan  telah  menguatkan  PT.  Putri Mahakam Lestari sebagai Pemenang Tender seharusnya menurut pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Termohon harus  melaksanakan  kewajibannya  yaitu   menerbitkan  Surat  Penunjukan  Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan  melaksanakan kontrak kepada Pemohon berdasarkan Peraturan Lembaga   Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  No.  9  Tahun  2018 Tentang   Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui  Penyedia  Halaman
83  poin 4.2.11 Penetapan Pemenang huruf g dan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum No. 07 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa  Konstruksi Melalui Penyedia, Bagian Ketigabelas Tentang Rapat Persiapan  Penunjukan Penyedia, Pasal 91 ayat (1) atas pekerjaan  Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara tahap III. Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan Pemohon.
• Pertanggungjawaban  negara  atas  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh pejabat pemerintah yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN-MDN  dan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  465/Pdt.G/2020/PN Mdn  sesuai  dengan  Pengaturan  mengenai  sanksi  dalam  pengadaaan  barang  dan  jasa pemerintah diatur dalam Pasal 78 – Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang  Pengadaan  Barang  /Jasa  Pemerintah jo Perpres  No.  12  Tahun  2021  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang /Jasa  Pemerintah  termasuk    adanya  dugaan    persekongkolan    yang    menghalangi terjadinya  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  upaya penyalahgunaan wewenang UKPBJ, PPK dan KPA memberikan 1) sanksi digugurkan dalam pemilihan; 2) sanksi pencairan jaminan;  3)  Sanksi  Daftar  Hitam;  4)  sanksi  ganti  kerugian;  5)  sanksi  denda;  6)  sanksi penghentian  sementara  dalam  sistem  transaksi E-purchasing ;  dan/atau  7)  sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik. Bagi ASN/Pejabat Pemerintah dalam  Pengadaan/Pokja  Pemilihan/Agen  Pengadaan  yang  terbukti  terlibat  dalam persekongkolan  dapat  dikenakan  sanksi  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Refferensi
Beridiansyah. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Integritas: . Jurnal Antikorupsi, , 79-104.
Beridiansyah.  (Volume  3  Nomor  2  -  Deber  2017,  ).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi. . Jurnal Integritas. , hal. 89-90.
Darma, M. E. ( 2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability  Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. . Jurnal Hukum Adigama, , 1657-1683. Fuady, M. (2007). Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga.
Harahap, R. R. ( (2022)). Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar di Pelabuhan pada PT. Pelni Cabang Lhokseumawe. . Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(1), , 697-. Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma. ( 2018). Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah. Jakarta:: Sinar Grafika. Mertokusumo, S. (2019). “Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
Munir Fuadi. (2002),). Perbuatan Melawan Hukum, . Bandung: : PT. Citra Aditya Bakti, . Nuqul, F. L. (2010). . Sikap Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Komunitas Muslim: Ditinjau  dari  Nilai  Moral  Religius  dan  Sikap  pada  Jenis  Kelamin  Lain  (Sexism). Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengembangan . Nurbani,  H.  S.  (2017). Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian  Disertasi dan  Tesis  (Buku Kedua). Depok: Rajagrafindo Persada.
Pasal  8  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (n.d.). Prodjodikoro,  R.  W.  (2000,). Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dipandang  Dari  Sudut  Hukum Perdata. Bandung: : Mandar Maju.
Setyardi,  H.  U.  (2001). Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap  Pencemaran  Udara  Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Tahun 1997 . Sholehudin,  U.  (2011). Hukum  dan  Keadilan  Masyarakat  Perspektif  Sosiologi  Hukum. Malang: Setara Press.
Sjahdeini, S. R. (2006). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers.
Sutedi, A. (Jakarta). Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua. 2012: Sinar Grafika.