## OPTIMALISASI PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SINGAJAYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BODAS KECAMATAN WATUKUMPUL)
Iit Novita Riyantidan Hendri Hermawan Adinugraha
iitnovita21@gmail.com, hendri.hermawan@iainpekalongan.ac.id Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

## ABSTRAK
Village development is one of the goals for equitable distribution of national development  which  has  long  been  scheduled  by  the  government,  this  is because villages still dominate poverty in Indonesia. One of the efforts made by  the  government  for  the  welfare  of  rural  communities  is  by  establishing village-owned  enterprises  throughout  Indonesia.  The  establishment  of  the Singajaya BUMDes was in accordance with Pemalang district regulation No. 9  of  2007  concerning  Guidelines  for  the  Establishment  of  Village-Owned Enterprises. The establishment of the Singajaya BUMDes aims to participate in  village  development  and  provide  services  to  the  community  in  its management carried out by the village government and the community. The existence  of  the  Singajaya  village-owned  enterprises(BUMDes)  is  expected to be able to improve the village economy to create community welfare. The purpose  of  this  study  was  to  determine  whether  the  role  of  the  Singajaya BUMDes was optimal for the welfare of the village community or not. This research  is  a  qualitative  research  with  a  descriptive  approach.  The  results showed  that  the  Singajaya  BUMDes  has  played  a  role  in  improving  the welfare of the community, but it has not been optimal in its implementation, the factors that become obstacles in  running  a business are limited human resources,  weak managerial capacity and low capital. So the government's role is needed to conduct socialization and provide training and assistance to  the community regarding  the management  of the Singajaya  BUMDes  so that it can be carried out properly and professionally .

## PENDAHULUAN
Pembangunan  desa  dan  daerah-daerah  tertinggal  sudah  sejak  lama  menjadi agenda pemerintah sebagai tujuan pembangunan nasional karena desa merupakan sasaran riil  yang harus  disejahterakan dan  juga pedesaan masih  mendominasi kemiskinan  yang terjadi  di  Indonesia.  Dengan  adanya  pembangunan  desa  diharapkan  dapat  membangun kemandirian desa agar tidak bergantung dengan pusat. Untuk mendorong pembangunan tersebut  salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  mendirikan  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai pernyataan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No 39 tahun 2010 tentang badan usaha  milik desa,  yaituuntuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  meningkatkan  pendapatan
masyarakat  melalui  berbagai  kegiatan  usaha  ekonomi  masyarakat  pedesaan,  didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
BUMDes  merupakan  salah  satu  usaha  desa  dalam  bentuk  lembaga  yang pengelolaanya dijalankan oleh pemerintah desa  dan masyarakat desa guna  mendorong peningkatan  perekonomian  masyarakat  desa  atau  termasuk  usaha  dari  desa,  oleh  desa dan untuk desa, namun dalam pelaksanaanya  tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dan  potensi  desa  yang  ada.  Sebagai  lembaga  ekonomi  di  pedesaan,  BUMDes  harus berbeda  dengan  lembaga  ekonomi  lainnya  supaya  dengan  keberadaan  serta  kinerja BUMDes  dapat  berkontribusi  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa. Selain itu juga untuk mencegah adanya usaha yang memiliki sistem kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu  tatanan  kehidupan di masyarakat.
Eksistensi  BUMDes terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya diketahui hingga tahun 2020 awal  sudah sebanyak 46 ribu atau lebih dari  61 % desa di Indonesia  sudah  memiliki  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Namun  jika  melihat dilapangan masih banyak yang belum berkembang atau hanya jalan ditempat dikarenakan badan  hukum  BUMDes  yang  belum  jelas,  dan  juga  sumber  daya  manusia  yang  masih rendah  dalam  pengelolaannya  (BUMDes,  2020).  Contoh  yang  terjadi  di  kecamatan Watukumpul berdasarkan penuturan ketua BUMDes Bodas jumlah BUMDes yang masih beroperasi sekitar dua desa, desa Bodas merupakan salah satunya, kebanyakan BUMDes yang  berhenti  beroperasi  menjalankan  usaha  simpan  pinjam  faktor  pembubarannya karena  setoran  pinjaman  yang  macet  sehingga  menjadikan  kas  BUMDes  kosong  dan modal dari dana desa yang diberikan tidak mampu mencukupi kebutuhan usahanya serta partisipasi  masyarakat  yang  masih  sangat  rendah.  Hal  ini  harus  menjadi  perhatian pemerintah desa untuk megetahui potensi desa sehingga tidak salah dalam memilih jenis usaha yang akan dilakukan dan pelaksanaannya memperoleh hasil yang dapat dirasakan secara luas dengan begitu tercapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah, pemerintah  telah  mendukung  desa  untuk  mempunyai  badan  usaha,  karena  usaha  milik desa  ini  secara  proporsional  dapat  dijadikan  wadah  bagi  pemerintah  daerah  dan masyarakat  dalam  melakukan    progam  pemberdayaan  ekonomi  pada  tingkat  desa. Keberadaan  BUMDes  diharapakan  mampu  menstimulasi  dan  menggerakan  ekonomi masyarakat  desa.  Aset  ekonomi  yang  dimiliki  desa  secara  penuh  harus  di  kelola  oleh
masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan semangat kebersamaan supaya kelembagaan ekonomi yang dibentuk berjalan baik. Namun kenyataan dilapangan dalam  pelaksanaanya  partisipasi  masyarakat  masih  minim.  BUMDes  sebagai  institusi yang  menaungi  usaha  milik  desa  berperan  penting  untuk  meningkatkan  sumber pendapatan desa dan juga sebagai penggerak sektor ekonomi masyarakat desa
Tidak  dipungkiri  bahwa  BUMDes  memiliki  peran  dalam  perekonomian masyarakat, namun dalam pelaksanaan BUMDes masih mempunyai hambatan. Menurut penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  seperti  penelitian  dari  kadek  Rindi  dkk, (2017)  menyatakan  bahwa  kendala  utama  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  BUMDes adalah  keterbatasan    SDM  yang  ada.  Dalam  operasional  BUMDes  masih  memiliki kendala  yaitu  kurangnya  masyarakat  yang  ikut  berpartisipasi  dalam  pengelolaan BUMDes  karena  dalam  mengelola  usaha  desa  ini  masih  mengandalkan  sistem  gotong royong sedangkan masyarakat memerlukan upah atas tenaganya. Dan juga anggaran dari dana desa juga masih sangat sedikit,  sehinga rencana-rencana pengelola BUMDes dan pemerintah  desa  menjadi  sulit  teralisasikan.  Secara  konseptual  keberhasilan  BUMDes dilihat  dari  pengelolaannya,    jika  dilakukan  dengan  baik  maka  Pendapatan  Asli  Desa (PADes)  dengan  adanya  peningkatan  PADes,  maka  proses  pembangunan  dan kesejahteraan masyarakat dapat mengalami peningkatan. Namun untuk mewujudkannya diperlukan  perhatian  serta  pemahaman  tentang  pengelolaan  BUMDes  yang  ideal  dan profesional.
Desa  Bodas  membentuk  BUMDes  sejak  tahun  2016  dengan  nama  BUMDes Singajaya.  Sudah  hampir  4  tahun  BUMDes  Singajaya  berjalan,  namun  dalam pengelolaannya  belum  dilakukan  secara  maksimal  sehingga  belum  mampu mensejahterakan  masyarakat  secara  luas  masih  dalam  lingkup  kecil.  Dalam  hal  ini BUMDesSingajaya menjalankan usaha desa bergerak dalam  penyewaan barang seperti sewa  layos,  mesin  molen  untuk  aspal  dan  POM  Bensin  mini  namun  sedang  tidak beroperasi.  Pendapatan  dari  penyewaan  barang  tersebut  masih  kecil  karena  hanya bergantung  pada  tingkat  acara  yang  ada.  Selain  itu,  desa  Bodas  yang  termasuk  daerah gunung  memiliki  potensi  alam  seperti  curug  atau  air  terjun  yang  dapat  dikembangkan menjadi wisata, namun berdasarkan penuturan ketua BUMDes Singajaya masih menjadi rencana  karena  melihat  secara  fisik  sarana  prasarana  desa  Bodas  belum  memadai.
Sehingga  diperlukan  upaya  untuk  mengoptimalkan  peran    BUMDes  Singajaya  untuk meningkatkan pendapatan desa dan mensejahterakan warga desa dalam pengelolaanya.
Dengan adanya BUMDesSingajaya di desa Bodas  diharapkan tidak hanya fokus pada  hasil  tetapi  juga  mendorong  terbentuknya  demokrasi  sosial  didesa  dengan meningkatkan    kapasitas  masyarakat  desa  mengenai  pelaksanaan  BUMDes  yang berkelanjutan, dan meningkatkan minat masyarakat desa dalam melaksanakan BUMDes Sinaga Jaya. Pemerintah desa melalui keberadaan  BUMDes membutuhkan  inovasi dan kreatifitas  dalam sektor ekonomi desa , dengan begitu dapat memajukan perekonomian desa   yang dibutuhkan  serta terbuka  lapangan kerja  baru,  menghasilkan kekhasan baik dari    barang  ataupun    jasa  daerah  tersebut  dan  memberikan  pelayanan  umum    yang optimal  pada  masyarakat.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  tujuan  peneliti  dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BUMDes Singajaya sudah berperan secara Optimal dalam mensejahterakan masyarakat desa Bodas atau belum.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Desa
Berdasarkan penelitian Irfan Nursetiawan (2018) menjelaskan “Desa merupakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut sebagai wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur  fisiografis  (fisis),  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  kultural  yang  saling berinteraksi di antara unsur tersebut, serta hubungannya dengan daerahdaerah lain”.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  mendefinisikan  “Desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul  atau  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  NKRI”.  Berdasarkan  undang-undang  diatas  diketahui  desa  mempunyai wewenang untuk mengatur wilayah sendiri untuk mensejahterakan masyarakat.

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran Badan Usaha Milik
Desa  adalah  “usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dipisahkan  guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani (2019) menjelaskan pengertian BUMDes yaitu “suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa da pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat  dalam  rangka  memperoleh  keuntungan  bersama  sebagai  salah  satu  sumber Pendapatan Asli Desa”.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa    bahwa pemerintah  desa  dapat  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  untuk  peningkatan pendapatan desa dan masyarakat, yang disesuiakan dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada. Dijelaskan juga dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan  potensi dan kebutuhan desa. Dengan begitu pembentukan BUMDes harus didasarkan pada potensi, kebutuhan serta kapasitas desa  yang  ada.  Selain  itu  pendirian  BUMDes  dilakukan  atas  inisiatif  masyarakat  yang didukung pemerintah desa agar tercipta kemajuan ekonomi pada masyarakat desa.

## Kesejahteraan Masyarakat
Menurut  Sudarsono  (1982:  32)  kesejahteraan  Masyarakat  merupakan  “Kondisi Ekonomi  yang  baik  karena  berlakuknya  aturan  dalam  perekonomian  yang  mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut”.
Kesejahteraan sosial telah dijelaskan dalam UU  Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan  Sosial  Pasal  1  Ayat  1  yaitu  “kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya.  Upaya  untuk  mewujudkan  suatu kesejahteraan  sosial,  meliputi  rehabilitasi  sosial,  perlindungan  sosial,  pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial”.
Kesejahteraan dapat tercapai apabila dalam suatu tindakan mampu menumbuhkan rasa  puas  yang  disesuaikan  terhadap  sumber  daya  yang  dimiliki.  Kesejahteraan masyarakat  dapat  digambarkan  sebagai  suatu  kedaan  yang  tidak  hanya  mementingkan suatu aspek tertentu saja namun untuk banyak aspek. Faktor yang dapat mempengaruhi
kesejahteraan masyarakat tidak hanya ekonomi saja tetapi juga non ekonomi yaitu seperti budaya, sosial, serta politik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  kualitatif.  Karena    penelitian  ini menghasilkan data deskriptif  berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati (Moleong, 2002:3). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melalui wawancara tehadap narasumber terkait yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara BUMDes Singajaya dan observasi langsung di desa Bodas. Lokasi penelitian adalah  Desa  Bodas  kecamatan  Watukumpul  Kabupaten  Pemalang  Jawa  Tengah  alasan pemilihan  tempat  karena  desa  Bodas  merupakan  lingkungan  peneliti  tinggal  dan  juga manfaat  BUMDes  yang  ada  belum  bisa  secara  maksimal  menjangkau  kesejahteraan masyarakat desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bodas
Pembentukan BUMDes Singajaya desa Bodas telah diatur dalam peraturan desa Bodas  pada  tahun  2016  tentang  pembentukan  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes) Singajaya  desa  Bodas  kecamatan  Watukumpul  kabupaten  Pemalang  sesuai  dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal  87  diatur bahwa “(1)  desa  dapat  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  disebut  BUMDes,  (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, (3) BUMDes dapat    menjalankan    usaha    di    bidang    ekonomi    dan/atau    pelayanan    umum    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan juga berpedoman pada peraturan bupati Pemalang  nomor 68 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pemalang Nomor 9 tahun 2007 tentang Pedoman Pemebentukan Badan Usaha Milik Desa.
Kegiatan BUMDes Singajaya dalam proses operasionalnya masih menggunakan transaksi  yang sederhana sehingga pengelola belum  menyediakan tempat khusus untuk menjalankan usaha sampai saat ini kegiatan usaha tersebut dilakukan di kantor balai desa Bodas.  Pengurus  BUMDes  Singajaya  sudah  menyusun  struktur  organisasi  dan  juga AD/ART dengan baik sesuai kesepakatan bersama  dalam rapat rutin yang dilakukan  oleh
perangkat Desa serta Pengurus  yang ditunjuk. AD/ART tersebut disepakati  digunakan untuk  panduan  kegiatan selama tiga tahun.  Untuk   perubahan  dalam  AD/ART telah disepakati    dapat  diadakan    berdasarkan  pada  hasil  evaluasi  terinci  dari  laporan  oleh pengurus  BUMDes  dan  atau  perangkat  desa.  Berdasarkan  peraturan  desa  Bodas  tahun 2016  pasal  7  tentang  pembentukan  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  Singajaya bertujuan  untuk:  1)  Menunjang  pembangunan  desa;  2)  Ikut  serta  dalam  pembangunan ekonomi desa; dan 3) Memberi pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata.
Keberadaan    Badan    Usaha    Milik    Desa    (BUMDes)  Singajaya  sebagai  wujud untuk memaksimalkan  pengelolaan  ekonomi  produktif desa yang selama ini dilakukan oleh  pemerintah  desa.  Dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  (produktif  dan  konsumtif) masyarakat  desa  Bodas.  BUMDesSingajaya  bergerak  dalam  bisnis  penyewaan  barang seperti  sewa layos dan panggung, sewa mesin molen untuk aspal jalan dan juga usaha perdagangan  yaitu  POM  Bensin  Mini,  namun  untuk  sementara  ini  POM  mini    tidak berfungsi karena ada kerusakan dan belum diperbaiki terkendala oleh belum menemukan orang yang ahli dibidangnya serta  tidak ada keluangan waktu dari orang tersebut  untuk memperbaikinya.  Perkembangan  usaha  desa  ini    menurut  ketua  BUMDe  sejak  awal berdiri  pada  tahun  2016  hingga  saat  ini  sedikit  demi  sedikit  sudah  mengalami peningkatan. Terdapat juga rencana usaha lain dari BUMDes yaitu menambah kursi dan meja  yang  nantinya  satu  paket  dengan  layos  dan  panggung,  namun  rencana  ini  belum terwujud karena terkendala  modal dan sumber daya  manusia  yang dirasa  masih  belum mampu  mengelola  BUMDes.  Sehingga  dalam  pengelolaanya  pemerintah  desa  Bodas harus  memberikan  perhatian  besar  terhadap    usaha  milik  desa  ini  melihat  manfaat keberadaannya  BUMDesSingajaya  belum  dapat  dirasakan  secara  langsung  oleh masyarakat.
Penyertaan  Modal  awal  oleh  Pemerintah  Desa  Bodas  ke  BUMDesa  Singajaya bersandar pada  pasal 135 UU. No 6 tahun 2014. Modal awal BUMDES bersumber dari dana APB Desa melalui musyawarah dengan masyarakat.Menurut Muhammad Fajar dan Rahayu (2019) beberapa  modal  BUMDES terdiri  atas Penyertaan  modal dari desa dan masyarakat desa. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud berasal dari APB Desa dan sumber lainnya yaitu dapat bersumber dari : 1. Dana segar, 2. Bantuan yang diberikan pemerintah, 3. Bantuan dari pemerintah daerah dan, 4. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa. Penyaluran bantuan pemerintah tersebut dimasukkan dalam APB Desa yang
akan diberikan kepada BUMDES. Pemerintah Desa Bodas memberikan modal awal ke BUMDesa  Singajaya  sudah  dilakukan  sejak  awal  didirikan  yaitu  meliputi  Bantuan Pronvinsi Jawa Tengah Rp 30.000.000  pada  triwulan ke empat tahun 2017 dan mendapat Penyertaan Modal dari Dana Desa Rp 10.000.000  untuk pembelian Molen dan pada tahun 2018  mendapat  penyertaan  Modal  dari  Dana  Desa  Rp  50.000.000  untuk  pembelian Pertamini. Namun berdasarkan penuturan bendahara BUMDes modal usaha yang dimiliki BUMDes Singajaya desa Bodas masih tergolong minim bahkan untuk dua tahun ini yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 BUMDes tidak mendapatkan modal usaha karena permodalan usaha  BUMDes  masih  hanya  mengandalkan  dana  desa  sedangkan  dana  desa  oleh pemerintah desa difokuskan  untuk pembangunan fisik desa karena untuk infrastruktunya masih memelukan perbaikan. Dan untuk tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak  pada  ekonomi  masyarakat  desa  sehingga  dana  desa  diberikan  kepada masyarakat  desa  untuk  membantu  perekonomiannya.  Hal  ini  mengakibatkan  produk rencana  desa  semakin  sulit  untuk    direalisasikan  sekaligus  meningkatkan  apatisme masyarakat.
Keberadaan  BUMDes  Singajaya  di  desa  Bodas  sudah  banyak  diketahui masyarakat  desa,  namun  dalam  pelaksanaanya  minat  masyarakat  untuk  mengelola BUMDes  masih  sangat  sedikit  karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  mengenai kegiatan  usaha  milik  desa.  Selain  itu,  pemerintah  desa  Bodas  masih  mementingkan pembangunan  infrastruktur  desa  dan  kurang  memeperhatikan  pembangunan  ekonomi masyarakat desa. sehingga peran pemerintah desa sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakatnya agar terciptalah kemandirian ekonomi desa.

## Peran BUMDesSingajaya dalam perekonomian masyarakat desa Bodas kecamatan Watukumpul kabupaten Pemalang
Sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes, maka dari wawancara kepada ketua pengelola usaha desa  menyatakan bahwa BUMDes Singajaya  sudah mejalankan peran sebagai  penyedia    pelayanan  umum  bagi  masyarakat  dan  pengembangan  potensi masyarakat sehingga mampu tercipta suasana kemungkinan adanya potensi masyarakat dapat berkembang. BUMDes Singajaya telah berkontribusi memberikan peranan dalam
mensejahtrakan masyarakat desa Bodas melalui peranan ekonomi yaitu bisnis penyewaan barang (seperti layos, mesin molen untuk aspal). BUMDes menyewakan barang kepada masyarakat dengan tarif sewa yang lebih murah dibandingkan dengan menyewa dari luar. Biaya  sewa tersebut disesuaikan dengan jarak penyewa seperti pada layos dan panggung tarif  penyewaannya  sebesar  Rp.500.000  untuk  lingkup  desa  Bodas  sedangkan  jika memakai  penyewa  dari  luara  biaya  sewa  bisa  lebih  mahal.  sehingga  dapat  membantu meringankan  beban  ongkos  sewa  masyarakat  desa  yang  akan  menggunakan  barang tersebut baik untuk hajatan maupun untuk acara lainnya.  Selanjutnya untuk mesin molen yang  digunakan  untuk  mengaspal  jalan  biaya  sewanya  lebih  murah  dibandingkan menyewa  mesin  dari  luar.  Dengan  begitu  pengeluaran  dana  desa  menjadi  lebih  hemat sehingga dana dapat digunakan untuk banyak hal.
BUMDes  Singajaya  juga  memiliki  peranan  dalam  menciptakan  lapangan  kerja baru bagi masyarakat desa meski dalam skala kecil karena bisnis penyewaan barang ini hanya  mengandalkan  acara  yang  ada.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam penyewaan  barang  diperlukan  tenaga  kerja  dari  masyarakat  untuk  mengerjakannya, contoh untuk  penyewaan layos memerlukan kurang lebih 5 orang dalam pemasangannya. Dengan begitu dapat mengurangi pengangguran masyarakat karena mereka memperoleh pekerjaan dan juga upah atau penghasilan atas kerjanya.
Hal  ini  sama  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pradnyani  (2019)  yaitu BUMDes  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  desa  Tibubeneng sehingga  dapat  mengurangi  pengangguran.  Penelitian  Darwita  dan  Redana  (2018) mengatakan peran BUMDes Teja Kusuma dalam penanggulangan pengangguran sudah dapat dikatakan terlaksana, walaupun masih dalam sekala kecil.
Selanjutnya BUMDes Singajaya tidak hanya berperan terhadap masyarakat tetapi juga  dalam  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes).  Dari    penuturan  bendahara BUMDes  hasil  usaha  penyewaan  barang  yang  didapat  setelah  dikurangi  biaya  tenaga kerja transportasi dan juga sewa gedung kelebihannya dimasukkan untuk kas  BUMDes sebagai  saldo  dan  menjadi  Pendapatan  Asli  Desa.  Namun  karena  bisnis  penyewaan barang ini hanya mengandalkan acara yang ada, maka pendapatan asli desa masih kecil karena keuntungan yang diperoleh masih sedikit. Sehingga diperlukan tata pengelolaan yang baik supaya keberadaan  BUMDes  Singajaya dapat mengalami peningkatan  yang optimal.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  BUMDes  Singajaya  dalam  kesejahteraan masyarakat sudah berperan baik, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal masih diperlukan inovasi dalam kegiatan usahanya supaya menarik masyarakat untuk ikut berpartisipasi  dalam  menjalankan  usaha  desa  ini.  Manfaat  keberadaan  BUMDes Singajaya  ini  belum  dirasakan  masyarakat  luas  secara  langsung  hanya  beberapa masyarakat saja. Dan juga dalam  penyerapan tenaga kerja dan pendapatan asli desa masih belum dilakukan dengan maksimal. Menurut Solekhan (2014: 73) agar usaha  milik desa berjalan dengan baik  memerlukan  konsep pengelolaan  yang baik antara  lain  yaitu :  1) Harus  dilakukan  secara  transparansi  atau  terbuka  dalam  pengelolaannya  supaya  dapat diketahui  oleh  masyarakat.  2)  Harus  ada  pertanggung  jawaban  pengelolaan  BUMDes kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan kaidah yang berlaku. 3) Pentingnya keaktifan partispiasi dari masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan  ikut serta dalam pengawasan. 4) Dalam pengelolaan BUMDes harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

## Kendala BUMDesSingajayadalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Bodas
Implementasi  peran  BUMDes  Singajaya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  Bodas  dalam  pengelolaanya  mempunyai  kendala  yang  dihadapi. Kendala tersebut disebabkan beberapa hal antara lain pertama sumber daya manusia yang ada masih terbatas. Hal  ini dapat dilihat masih  minimnya partisipasi  masyarakat dalam mengelola BUMDes Singajaya bahkan dalam mengelola usaha desa ini belum terdapat karyawan yang tetap. Sumber daya manusia menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam organisasi pemerintahan desa. Menurut ketua BUMDes Dalam pelaksanaan usaha masih sulit untuk mencari masyarakat yang berminat mengelola usaha desa dan masih rendahnya tenaga ahli dalam berwirausaha. Sehingga kinerja BUMDes belum efektif dalam pengelolaan usahanya.
Permasalahan kedua yaitu kapasitas manajerial di desa Bodas masih rendah dalam pengelolaan BUMDes desa Bodas terutama mengenai hal keuangan. Dalam pencatatatan laporan  keuangan  pengelola  BUMDes  Singajaya  masih  dilakukan  secara  sederhana belum sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan Etentitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Karena pengelola belum mendapat pendampingan mengenai penyusunan laporan  keuangan  yang  sesuai  standar  akuntansi  secara  umum.  Laporan  keuangan berperan  penting  dalam  pengelolaan  karena  dapat  digunakan  sebagai  tolak  ukur  peran
BUMDes  dalam  meningkatkan  pendapatan  desa  dan  juga  sebagai  evaluasi  kinerja BUMDes  yang  dilakukan.  Pengelola  dalam  pelakasanaan  usaha  desa  ini  memerlukan peningkatan kapasitas manajerial yang profesionali serta inovatif agar usaha desa dapat berkembang dengan baik.
Kendala  ketiga  adalah  keterbatasan  pemodalan  menurut  ketua  pengelola mengatakan bahwa dalam mengembangkan usaha  diperlukan modal yang tidak sedikit, diketahui  modal  awal  BUMDes  Singajaya  sebesar  Rp.  40.000.000 telah  dibelanjakkan untuk  pembelian  layos  dan  panggung.  Kemudian  untuk  dua  tahun  terakhir  BUMDes belum  mendapatkan  modal  dari  dana  desa  karena  pemerintah  masih  memprioritaskan pembangunan fisik desa. Desa Bodas memiliki potensi alam yang besar yaitu terdapat air terjun dan hutan masih asri yang dapat dikembangkan untuk wisata namun karena modal yang dimiliki BUMDes masih minim potensi tersebut belum dimanfaatkan. Hal ini karena modal untuk pengelolaan hanya  mengandalkan dana desa saja. Peran  pemerintah desa untuk  melakukan  pelatihan  pada  masyarakat  diperlukan  guna  menggalih  kreatifitas masyarakat  agar  dapat  mendorong  perkembangan  usaha  BUMDes  Singajaya  dalam pengelolaannya  dan  dapat  meningkatkan  keuntungan  usaha  maka  PADes  juga  akan meningkat dengan begitu tercipta kemandirian ekonomi sehingga modal tidak lagi hanya bergantung    pada  dana  desa.  Tidak  hanya  itu,  dengan  peningkatan  keuntungan  usaha tersebut  dapat    digunakan  untuk  merealisasikan  rencana  pengembangan  potensi  alam lainnya yang ada di desa Bodas.

## Optimalisasi Peran BUMDes Singajaya dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Bodas
BUMDes Singajaya dalam mensejahterakan masyarakat sudah berperan dengan cukup  baik,  namun  pengelolaannya  belum  dilakukan  secara  optimal  dilihat  dari perkembangan  usaha  BUMDes  Singajaya  yang  masih  lambat.  Sehingga  untuk mengoptimalkan peran BUMDes Singajaya di desa Bodas memerlukan beberapa upaya agar  manfaat keberadaan usaha  milik desa  ini dapat dirasakan  merata oleh  masyarakat desa.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh    pemerintah  desa  yaitu  untuk  memberikan sosialisasi  tentang  pengelolaan  BUMDes  terhadap  masyarakat  desa  Bodas  guna meningkatkan  minat  serta  pengetahuan  masyarakat  dalam  mengelola  usaha  milik  desa ini.  Dengan  semakin  banyak  masyarakat  yang  memiliki  keinginan  memajukan
perekonomian  ikut  serta  dalam  mengelola  BUMDes  hal  ini  dapat  memaksimalkan pelaksanaan BUMDes.
Selanjutnya  adalah  diadakan  Pendampingan  dan  pelatihan  terhadap  pengelola serta  masyarakat  desa  juga  untuk  meningkatkan  kapasitas  manajerial  dan  terutama Sumber  Daya  Manusia  yang  masih  rendah  mengenai  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengelolaan BUMDes Singajaya agar usaha milik desa dapat dijalankan secara maksimal dan  juga demi keberlanjutan usaha desa. Selain   itu juga untuk  menggali potensi alam desa  Bodas  yang  belum  dikembangkan  dan  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan masyarakat  desa.  Sehingga  dengan  pelatihan  dan  pendampingan  tersebut  diharapkan mampu  membangun  kreatifitas,  inovasi  serta  profesionalitas  dalam  pengelolaan BUMDes  Singajaya.  Karena  dengan  tata  kelola  yang  baik  dalam  organisasi  dapat mengoptimalkan  peranan  BUMDes  Singajaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat serta perekonomian desa.
Sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Siga  (2019)  pengelolaan BUMDes harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan tata kelola organisasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa, tercipta peluang pekerjaan dan membuka jaringan pasar yang mendukung pemenuhan kebutuhan layanan  umum  warga,  meningkatkan  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  desa,  dan meningkatkan  pendapatan  masyarakat  desa  dan  pendapatan  asli  desa.  Penelitian Anggraini  (2016)  bahwa  profesionalisme  menjadi  tuntutan  bagi  pengelola  BUMDes dalam  peningkatan  pelayanan  serta  kemampuan  dalam  mengelola  organisasi.  Dan penelitian  Ridlwan  (2014)  menyimpulkan  kegiatan  BUMDes  yang  dilakukan  secara prosional  dan  juga  ideal  dapat  meningkatkan  ekonomi  baik  secara  lokal  dan  regional dalam perekonomian nasional.

## KESIMPULAN
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bodas mengacu  pada Peraturan  Pemerintah  Daerah  Pemalang  No.  9  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Pembentukan  badan  usaha  milik  desa. Pembentukan  BUMDes  Singajaya  di  desa  Bodas  sudah  banyak  diketahui  masyarakat desa, namun dalam pelaksanaanya minat masyarakat masih terbatas. Pelaksanaan  Badan Usaha    Milik    Desa    (BUMDes)  Singajaya  sebagai  wujud  untuk  memaksimalkan
pengelolaan    ekonomi    produktif  desa.Peran  BUMDesSingajaya  dalam  perekonomian masyarakat desa Bodas sudah berperan cukup baik dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat  desa,  membuka  lapangan  pekerjaan  baru  untuk  mengurangi  pengangguran walau  dalam  skala  kecil  serta  peningkatan  dalam    Pendapatan  Asli  Desa  yaitu  melalui usaha penyewaan barang (seperti layos, mesin molen untuk aspal) dengan tarif yang lebih kecil walau dalam pengeolannya belum berjalan dengan maksimal.Adapunbeberapakendalayang  dihadapi  olehBUMDes  Singajaya  adalah pertama ,  sumber  daya  manusia  yang  ada  masih  terbatas. Kedua ,  masih  rendahnya kapasitas  manajerial  dalam  pengelolaan  BUMDes  Singajaya  desa  Bodas  terutama mengenai  hal  keuangan. Ketiga ,  masih  minimnya  permodalam  dalam  mengelola BUMDes  Singajaya,  sehingga  masih  ada  potensi  desa  yang  ada  belum  dimanfaatkan. Oleh karena itu,untuk mengoptimalkanperan BUMDes Singajaya dalam mensejahterakan masyarakat  desa  Bodas  maka  perlu  dilakukan  beberapa  kegiatan,  yaitu  dengan mengadakan  sosialisasi  serta  pelatihan  dan  penadampingan  kepada  masyarakat  untuk meningkatkan  kreatifitas,  inovasi  serta  profesionalitas  dalam  pengelolaan  BUMDes Singajaya dan juga untuk menggali potensi desa yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Angraeni.  M.  R.  R.  S.  (2016).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Pada Kesejahteraan  Masyarakat  Pedesaan  Studi  Pada  BUMDes  Di  Gunung  Kidul, Yogyakarta . MODUS . 28 (2). 155-167.
BUMDes. http//:BUMDes.id/2020/01/diskusi-resolusi-budes. Diakses pada 10 Desember2020.
Caya,  M.  F.  N.,  &  Rahayu,  E.  (2019).  Dampak  BUMDes  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat  Di  Desa  Aik  Batu  Buding,  Kabupaten  Belitung,  Provinsi  Bangka Belitung. Journal Of Social Welfare , 20(1). 1-12.
Darwita,  I.  K.,  &Redana,  D.  N.  (2018).  PerananBadan  Usaha  MilikDesa  (BUMDes)
DalamPemberdayaanMasyarakat Dan PenanggulanganPengangguran Di DesaTejakulaKecamatanTejakulaKabupatenBuleleng. Locus . 9.(1).
Lexy. J. Moleong. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES.
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan . 4(2). 72-81.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2010  tentang  Badan  Usaha  Milik Desa.
Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  No.  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan,  dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2007 tentang Pedomn Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Pradnyani,  N.  L.  P.S.  P.  (2019).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. Jurnal Riset Akuntansi (JUARA) . 9 (2). 39-47.
Ridlwan  Zulkarnain.  (2017).  Urgensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum . 8 (3). 424- 440.
Rindi,  K.,  Dewi,  L.  P.  M.  S.  A.,  Sari,  D.  A.  P.,  &  Awitiana,  P.  P.  (2019).  Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika . 7(1).
Siga,  W.  D.  (2020).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Terhadap  Pengelolaan  Potensi Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kajian Pada BUMDes Malar Walatra, Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Inovasi . 7(1). 32- 41.
Sudarsono. 1982. Pengantar Ekonomi Mikro .Jakarta: LP3ES.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2