Volume 6 Nomor 1  Ed.Juni 2019 : page 91-110 p-ISSN: 2407-6635    e-ISSN : 2580-5570
Interelasi Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Jurnal EcceS
Siti Febriyanti Saputri 1
Puspita Hardianti Anwar 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. Yasin Limpo, No. 36 Samata, Gowa, Sulawesi Selatan E-mail : sitifebriyantisaputri@gmail.com 1 , puspita.hardianti@uin-alauddin.ac.id 2

## Abstrak: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan
Belanja Pendidikan di Kabupaten Gowa semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun, di saat yang sama pertumbuhan justru melambat dengan tren yang menurun dalam 2 tahun terakhir, tepatnya di tahun 2015 hingga 2016. Di balik peningkatan belanja pendidikan yang terus  meningkat,  justru  persentase  penduduk  miskin  tidak  mengalami  perbaikan  dan meningkat  dalam  waktu  3  tahun  terakhir.  Disi  lain,  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten Gowa  mengalami  bertumbuh  cukup  fluktuatif,  tahun  2012  data  pertumbuhan  ekonomi sebesar  7,40  persen  dan  pada  tahun  2013  mengalami  penurunan  sebesar  7,33  persen. Sedangkan,  tingkat  pengangguran  dalam    lima  tahun  terakhir  mengalami  keadaan  yang fluktuatif. Tahun 2012 jumlah pengangguran sebesar 4,01 persen dan menurun pada tahun 2013  menjadi  2,63  persen,  kemudian  tahun  2016  pengangguran  mengalami  penurunan sebesar  1,16  persen.  Namun  kemiskinan  di  Kabupaten  Gowa  justru  naik  pada  tahun  2016 menjadi  sebesar  8,40  persen.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  kuantitatif yang  menjelaskan  pengaruh  variabel  bebas  (independen)  terhadap  variabel  terikat (dependen).  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Gowa.  Metode  yang  dipakai  dalam pengumpulan  data  adalah  melalui  studi  pustaka.  Studi  pustaka  merupakan  teknik  untuk mendapatkan  informasi  melalui  catatan,  literatur,  dokumentasi  dan  lain-lain  yang  masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang  diperoleh  dalam  bentuksudahjadi  dari  Badan  Pusat  Statistik  di  Provinsi  Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap  Kemiskinan  (Y),  Belanja  Pendidikan  (X2)  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  Kemiskinan  (Y),  dan  Pengangguran  (X3)  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y).
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan.

## Abstract: Effect of Economic Growth, Education Expenditures and Unemployment Against Poverty level
The problem of the stability price level of goods or inflation is still an economic problem that Education spending in Gowa Regency is increasing from time to time. However, at the same time growth has slowed down with a downward trend in the last 2 years, precisely in 2015 to  2016.  Behind  the  increasing  increase  in  education  spending,  the  percentage  of  poor people has not improved and has increased in the last 3 years. On the other hand, economic growth  in  Gowa  Regency  experienced  a  fairly  volatile  growth,  in  2012  data  on  economic growth  was  7.40  percent  and  in  2013  it  decreased  by  7.33  percent.  Meanwhile,  the unemployment  rate  in  the  last  five  years  has  been  fluctuating.  In  2012  the  number  of unemployed  was  4.01  percent  and  decreased  in  2013  to  2.63  percent,  then  in  2016 unemployment decreased by 1.16 percent. However, poverty in Gowa Regency actually rose in 2016 to 8.40 percent. This research is a quantitative research that explains the effect of independent  variables  on  the  dependent  variable.  This  research  was  conducted  in  Gowa Regency. The method used in data collection is through literature study. Library study is a technique to obtain information through notes, literature, documentation and others that are still relevant in this study. The data used in this study are secondary data obtained in the form  of  the  Central  Statistics  Agency  in  South  Sulawesi  Province.  The  results  showed: Economic  Growth  (X1)  had  a  negative  and  significant  effect  on  Poverty  (Y),  Education Expenditures (X2) had a negative and significant effect on Poverty (Y), and Unemployment (X3) had a positive and significant effect on Poverty (Y).
Keywords: Growth, Education Expenditures, Unemployment and Poverty.

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Belanja  Pendidikan  di  Kabupaten  Gowa  semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu. Namun, disaat yang sama pertumbuhan justru melambat dengan tren yang menurun dalam 2  tahun  terakhir,  tepatnya  di  tahun  2015  hingga  2016.  Di  balik  peningkatan  belanja pendidikan  yang  terus  meningkat,  justru  persentase  penduduk  miskin  tidak  mengalami perbaikan  dan  meningkat  dalam  waktu  3  tahun  terakhir.  Pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten Gowa mengalami fluktuatif, tahun 2012 data pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40 persen  dan  pada  tahun  2013  meng-alami  penurunan  sebesar  7,33  persen.  Namun,  tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 7,63 persen. Sedangkan, terkait dengan data kemiskinan  di  Kabupaten  Gowa  tahun  2012  mencapai  8,06  persen  dan  mengalami peningkatan  sebesar  8,73  persen.  Di  tahun  berikutnya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi yang cukup tinggi seharusnya dapat diikuti dengan penurunan persentase kemiskinan.
Belanja  pendidikan  tahun  2012  sebesar  Rp.415.668.566,-sedangkan  tahun  2013 mengalami  peningkatan  sebesar  Rp  515.666.414,-  dan  terus  mengalami  fluktuasi  hingga tahun  2016  kembali  mengalami  peningkatan  yaitu  sebesar  Rp572.554.683,-.  Peningkatan
belanja  pendidikan  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang  fokus  untuk  memperbaiki kesejahteraan  rakyat  dan  juga  golongan  miskin  yang  ada.  Belanja  pendidikan  idealnya bukan besaran atau volumenya saja yang penting adalah ketetapan penggunaanya. Namun, hal ini  belum  murni  terealisasi  di  Kabupaten  Gowa.  Tingkat  pengagguran  pada  lima  tahun terakhir mengalami keadaan yang fluktuatif. Tahun 2012 jumlah pengagguran sebesar 4,01 persen  dan  menurun  pada  tahun  2013  menjadi  2,63  persen,  kemudian  tahun  2016 pengangguran mengalami penurunan sebesar 1,16 persen. Namun kemiskinan di Kabupaten Gowa justru naik pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,40 persen. Pengangguran merupakan salah  satu  masalah  yang  cukup  penting  dibahas  karena  jika  seseorang  menganggur/tidak memiliki  pekerjaan,  artinya  standar  hidup  seseorang  akan  turun  karena  tidak  memiliki pendapatan  untuk  memenuhi  ke-butuhan  hidupnya.  Selain  itu,  ketika  pertumbuhan penduduk  yang  tinggi  kemudian  diimbangi  dengan  lapangan  pekerjaan  yang  bertambah maka pengangguran di Kabupaten Gowa akan menurun.

## Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidkan, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten Gowa
Tahun 2012-2016 Tahun Persentase Pertumbuhan Ekonomi (%) Belanja Pendidikan (Milyar) Persentase Pengangguran (%) Persentase Kemiskinan (%) 2012 7,40 415.668.566 4,01 8,06 2013 7,33 515.666.414 2,63 8,73 2014 9,00 515.428.919 2,32 8,00 2015 8,41 550.466.868 4,96 8,27 2016 7,63 572.554.683 1,16 8,40
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2017

## TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW

## Kemiskinan
Thomas  Maltus  dalam  Arsyad  (2004)  dan  Dumairy  dalam  Todaro  (2000)  bahwa jumlah  penduduk  terlalu  banyak  atau  kepadatan  penduduk  terlalu  tinggi,  atas  menjadi penghambat  pembangunan  ekonomi  di  negara  berkembang.  Pendapatan  per  kapita  dan tingkat  pembentukan  modal  yang  rendah  semakin  sulit  bagi  negara  berkembang  untuk
menopang  ledakan  jumlah  penduduk.  Sekalipun  output  meningkat  sebagai  hasil  teknologi yang  lebih  baik  dan  pembentukan  modal,  peningkatan  ini  akan  ditekan  oleh  jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan nyata dalam perekonomian.
Malthus  mengemukakan  secara  teoritis  bahwa  hubungan  antara  pertumbuhan penduduk  dan  pembangunan  ekonomi.  Dalam  tulisannya  yang  berjudul  Essay  on  the Principle  of  Population  ia  melukisan  konsep  hasil  yang  menurunkan  (concept  of  dimishing returns). Malthus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut  deret  ukur  yaitu  menjadi  dua  kali lipat  setiap  30  -  40  tahun, sementara  itu  pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dan faktor produksi tanah persediaan pangan hanya  tumbuh  menurut  deret  hitung.  Pertumbuhan  persediaan  pangan  tidak  bisa mengimbangi  pertumbuhan  yang  sangat  cepat  dan  tinggi,  maka  pendapatan  per  kapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan per kapita) akan cenderung turun  menjadi  sangat  rendah,  yang  menyebab-kan  jumlah  penduduk  yang  tidak  pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsistem.
Menurut  Dumairy  menegaskan  bahwa  alasan  penduduk  dipandang  sebagai penghambat  pembangunan,  dikarenakan  jumlah  penduduk  yang  besar  dan  dengan  per- tumbuhan  tinggi,  dinilai  hanya  menambah  beban  pembangunan.  Jumlah  penduduk  yang besar  akan  memperkecil  pendapatan  perkapita  menimbulkan  masalah  ketenagakerjaan. Menurut  teori  Malthus.  Pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  pada  suatu  negara  akan menyebabkan  terjadinya  kemiskinan  kronis.  Malthus  melukiskan  suatu  kecenderungan universal  bahwa  jumlah  populasi  di  suatu  negara  akan  meningkat  sangat  cepat  menurut deret  ukur.  Sementara  itu,  karena  adanya  proses  pertambahan  hasil  yang  semakin berkurang disuatu faktor produksi yang jumlah tetap yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung.
Pertumbuhan  pengadaan  pangan  tidak  dapat  berpacu  secara  me-madai  atau mengimbangi  kecepatan  perkapita  (dalam  masyarakat  agraris,  pen-dapatan  perkapita diartikan  sebagai  produksi  pangan  perkapita)  cenderung  meng-alami  penurunan  sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit diatas tingkat  subsistem.  Seseorang  dikatakan  miskin  atau  hidup  dalam  kemiskinan  jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang  lain  dalam  perekonomian  tersebut.  Todaro  (1989),  mengemukakan  bahwa  yang
menyebabkan kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) perbedaan  geografi,  jumlah  peduduk,  dan  tingkat  pendapatan,  2)  perbedaan  sejarah, sebagai  dijajah  oleh  negara  berlainan,  3)  perbedaan  kekayaan  sumber  daya  alam  dan kualitas  sumber  daya  manusianya,  4)  perbedaan  peranan  sektor  swasta  dan  negara,  5) perbedaan  struktur  industri,  6)  perbedaan  derajat  ketergangguan  pada  kekuatan  ekonomi dan politik dan kelembagaan dalam negara.
Namun,  hal  tersebut  cukup  berbeda  dengan  menurut  Stiglitz  (2011)  tentang  terminologi kemiskinan,  yang  melihat  kemiskinan  dalam  perspektif  yang  lebih  multidimensional. Dimensi-dimensi  pokok  yang  harus  diperhitungkan  adalah  (1)  standar  hidup  materiil (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan; (2) kesehatan; (3) pendidikan; (4) aktivitas individu, termasuk bekerja; (5) suara politik dan tata pemerintahan; (6) hubungan dan kekerabatan sosial;  (7)  lingkungan  hidup  (kondisi  masa  kini  dan  masa  depan);  dan  kualitas  hidup masyarakat.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  yang  mengukur  kemiskinan  dengan  menggunakan konsep  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar (Basic  needs  pooroach).  Dengan pendekatan  ini,  kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata- rata  pengeluaran  perkapita  per  bulan  dibawah  garis  kemiskinan  dikategorikan  sebagai penduduk  miskin.  Garis  Kemiskinan  Makanan  (GKM)  adalah  nilai  pengeluaran  kebutuhan minimum  makanan  yang  disertakan  dengan  2.100  kilokalori  perkapita  per  hari.  Paket komoditi  kebutuhan  dasar  makanan  diwakili  oleh  52  jenis  komoditi  (padi-padian,  umbi- umbian,  ikan,  daging,  telur  dan  susu,  sayur,  kacang-kacangan,  buah-buahan,  minyak  dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk  perumah-an,  sandang,  pendidikan  dan  kesehatan.  Paket  komoditi  kebutuhan  dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan jenis komoditi di pedesaan. Rumus perhitungan garis kemiskinan (BPS) adalah :

## GK = GKM + GKNM
Ket :
GK =
Garis Kemiskinan

## GKM   = Garis Kemiskinan Makanan

## GKNM  = Garis Kemiskinan Non Makanan
Garis  kemiskinan  merupakan  respresentasi  dari  jumlah  rupiah  minimum  yang  dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per  kapita  per  hari  dan  kebutuhan  bukan  makanan.  BPS  (Badan  Pusat  Statistik) menggunakan  batas  garis  kemiskinan  setara  dengan  2.100  kalori  perkapita  per  hari  yang akan  disetarakan  dengan  rupiah  ketika  pengukuran  kemiskinan  dilakukan  di  tiap daerah/propinsi  dengan  menyesuaikan  harga  yang  berlaku  pada  suatu  daerah  provinsi tertentu. Sehingga pengukuran kemiskinan pada daerah/provinsi akan menggunakan satuan rupiah dengan menyesuaikan harga pada tiap-tiap daerah tertentu.

## Teori Pertumbuhan Ekonomi
Adam  Smith  dalam  Boediono  (1985)  mengemukakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dalam teori ekonomi klasik. Inti  ajaran  Smith  adalah  agar  masyarakat  diberi  kebebasan  seluas-luasnya  dalam menentukan kegiatan ekonomi pasar bebas akan men-ciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada  kondisi  full  employment,  dan  menjamin  pertumbuhan  ekonomi  sampai  posisi stasioner (stationary  state).  Posisi  stasioner  terjadi  apabila  sumber  daya  alam  telah seluruhnya  termanfaatkan.  Kalau-pun  ada  pengangguran,  hal  itu  bersifat  sementara. Pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan perekonomian. Tugas pemerintah adalah  menciptakan  kondisi  dan  menyediakan  fasilitas  yang  mendorong  pihak  swasta berperan  optimal  dalam  perekonomian.  Pemerintah  tidak  perlu  terjun  langsung  dalam kegiatan produksi dan jasa. Peranan pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta membuat aturan main yang memberi ke-pastian hukum dan  keadilan  bagi  para  pelaku  ekonomi.  Dalam  hal  ini  pemerintah  berkewajiban menyediakan prasarana sehingga aktivitas swasta menjadi lancar.
Pandangan  Smith  kemudian  dikoreksi  oleh  John  Maynard  Keynes  (1936)  dengan mengatakan  bahwa  untuk  menjamin  pertumbuhan  yang  stabil  pemerintah  perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan perbelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat  suku  bunga  dan  jumlah  uang  beredar),  dan  pengawasan  langsung.  Ahli  ekonomi setelah itu ada yang mendukung dan memperluaskan pandangan Smith danada yang men- dukung  dan  memperluas  pandangan  Keynes.  Kedua  kelompok  ini  tetap  mengandalkan mekanisme  pasar.  Perbedaannya  adalah  ada  yang  menginginkan  peran  pemerintah  yang cukup  besar  tetapi  ada  pula  yang  menginginkan  peran  pemerintah  haruslah  sekecil mungkin.  Walaupun  ber-beda,  kedua  kelompok  umumnya  sependapat  bahwa  salah  satu tugas  negara  adalah  menciptakan  distribusi  pendapatan  yang  tidak  terlalu  pincang  (ada kaitan dengan tingkat saving dan konsumsi) sehingga pertumbuhan ekonomi bisa menatap dan  ber-kelanjutan.  Belakangan  baru  disadari  bahwa  pemerinah  perlu  turun  tangan  untuk menydiakan  jasa  yang  melayani  kepentingan  orang  banyak  ketika  swasta  tidak  berminat menanganinya  apabila  tidak  diberi  hak  khusus.  Misalnya  pembangkit  tenaga  listrik,  telpon dan  air  minum.  Swasta  mungkin  berminat  menyediakan  fasilitas  ini  apabila  diberi  hak monopoli  dan  karena  hal  itu  mungkin  tidak  diterima  oleh  masyarakat,  penanganan-nya diambil alih oleh pemerintah. Hal lain yang dianggap wajar pemerintah turun tangan adalah mengatur stok pangan agar tercipta harga yang stabil dalam kerangka ekonomi wilayah, ada pandangan  Smith  yang  tidak  bisa  diterapkan  sepenuhnya,  misalnya  tentang  lokasi  dari kegiatan ekonomi tersebut sesuai dengan tata ruang yang berlaku maka lokasi dari berbagai kegiatan  sudah  diatur  dan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  harus  memilih  diantara  lokasi yang diperkenankan.
Melengkapi  teori  Keynes,  dimana  Keynes  melihatnya  dalam  jangka  pendek  (kondisi statis) sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar  didasarkan  pada  asumsi:  a)  Perekonomian  bersifat  tertutup,  b)  Hasrat menabung, c) Proses produksi memiliki koefisian yang tetap, dan d) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.
Teori  pertumbuhan  neoklasik  dikembang-kan  oleh  Robert  M.  Solow  dan  T.W  Swan (1956)  dari  Australia.  Model  Solow-Swan  menggunakan  unsur  pertumbuhan  penduduk, akumulasi  capital,  kemajuan  teknologi  dan  besarnya  output  yang  saling  berinteraksi.
Perbedaan  utama  dengan  mode  Harrod-Domar  adalah  dimasukkannya  unsur  kemauan teknologi  dalam  modelnya.  Selain  itu,  Sollow-Swan  menggunakan  model  fungsi  produksi yang  memungkinkan  adanya  substitusi  antara  capital  (K)  dan  tenaga  kerja  (L).  Dengan demikian syarat-syarat adanya pertumbuhan yang mantap dalam model Solow-Swan kurang restriktif  disebabkan  kemungkinan  subsitusi  antara  model  dan  tenaga  kerja.  Hal ini  berarti adanya fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.
4. Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu:
a) Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik bruto (PDB) atau Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun yang dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau  PDRB merupakan  ukuran  yang  global  sifatnya,  dan  bukan  merupakan  alat  ukur  ekonomi  yang tepat,  karena  belum  dapat  mencerminkan  kesejah-teraan  penduduk  yang  sesungguhnya, padahal sesungguhnya ke-sejahteran harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.
b) Produk  Domestik  Bruto  per  Kapita/Pendapatan  per  Kapita.  Produk  Domestik  Bruto Per  Kapita  atau  Produk  Regional  Bruto  (PDRB)  per  kapita  pada  skala  daerah  dapat digunakan  sebagai  pengukur  per-tumbuhan  ekonomi  yang  lebih  baik  karena  lebih  cepat mencerminkan  kesejahteraan  produk  suatu  negara  dari  pada  nilai  PDB  atau  PDRB  saja. Produk  domestik  bruto  per  kapita  baik  tingkat  nasional  maupun  di  daerah  adalah  jumlah PDB  nasional  maupun  PDRB  suatu  daerah  dibagi  dengan  jumlah  penduduk  di  negara manapun  didaerah  yang  bersangkutan,  atau  dapat  disebut  juga  sebagai  PDB  atau  PDRB rata-rata.
c) Menurut  Todaro  (2000),  perlunya  peninjauan  kembali  terhadap  prioritas pembangunan  di  seluruh  Negara  berkembang,  yakni  dari  yang  semula  berorientasikan kepada  maksimalisasi  laju  pertumbuhan  PDB/GNP  ke  tujuan  yang  mengutamakan kepentingan  masyarakat  yang  lebih  luas  dan  langsung,  seperti  halnya  pengentasan kemiskinan  serta  pengurangan  kesenjangan  pendapatan.  Namun  disadari  penin-jauan kembali  tersebut  untuk  perbaikan  nasib  golongan  miskin  akan  dihadapkan  pada  berbagai masalah dan kepada politik, kelembagaan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan struktur kekuasaan.  Meskipun  laju  pertumbuhan  ekonomi  tidak  secara  otomatis  memberi  jawaban
atas  berbagai  macam  pertanyaan  dan  masalah  kesejahteraan,  namun  hal  tersebut  tetap merupakan  unsur  penting  dalam  program  pembangunan  yang  dirancang  untuk  meng- entaskan kemiskinan.
Berbagai  penelitian  yang  dilakukan  oleh  para  ekonom  telah  mencatat  bahwa pertumbuhan  ekonomi  berperan  penting  dalam  penurunan  tingkat  kemiskinan  jangka panjang.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  dan  pemerataan  distribusi  pen-dapatan  harus dipisahkan  sebagai  tujuan-tujuan  pembangunan.  Kedua  hal  tersebut  kadang  tidak  bisa secara  barsama-sama  tumbuh,  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  belum  tentu  menjamin distribusi  pendapatan  yan  lebih  baik.  Menurut  Todaro,  pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat dan  distribusi  pendapatan  yang  lebih  merata  bisa  saja  sekaligus  diraih,  dan  ada beberapa Negara  yang  mampumem-buktikannya.  Pertumbuhan  ekonomi  dan  distribusi  pendapatan harus  berjalan  secara  bersama-sama.  Pilihan  yang  diambil  adalah  bukan  strategi pembangunan  yang  me-maksimalkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat,  yang  hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya di dalam suatu Negara tertentu atau bukan juga strategi yang menitik beratkan pada distribusi pendapatan yang lebih merata,  tetapi kedua hal tersebut penting untuk diraih secara bersama-sama.
Dumairy  (1996),  sebagai  organisasi  atau  rumah  tangga,  pemerintah  melakukan banyak  sekali  pengeluaran  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatannya.  Pengeluaran- pengeluaran  tersebut  bukan  saja  untuk  menjalankan  roda  pemerintah  sehari-hari.  Akan tetapi  juga  untuk  membiayai  kegiatan  perekonomian.  Bukan  berarti  pemerintah  turut berbisnis  meskipun  hal  ini  sangat  sering  dilakukan,  terutama  oleh  pemerintah  di  negara- negara  sedang  berkembang,  melainkan  dalam  arti  pemerintah  harus  menggerakan  dan merangsang  kegiatan  ekonomi  secara  umum.  Pemerintah  harus  merintis  dan  menjalankan kegiatan  ekonomi  yang  masyarakat  atau  kalangan  swasta  tidak  tertarik  untuk menjalankannya. Di negara manapun selalu ada campur tangan atau investasi pemerintah dalam  perekonomian.  Tidak  ada  pemerintah  yang  dalam  peraturan  ekonomi  negerinya berperan sebagai “wasit” atau “polisi”, yang hanya berfungsi membuat undang-undang dan peratur-an, untuk kemudian menjadi pelerai jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi kepanikan.
Konsep pembentukan modal manusia dalam konteks investasi di bidang pendidikan mengandung  sejumlah  problema.  Berapa  banyak  persediaan  total  modal  manusia diperlukan.  Seberapa  besar  laju  akumulasinya.  Jenis  pendidikan  apa  yang  harus  diberikan sejauh  mana  dan  kapan.  Dan  bagaimana  hasil  dari  investasi  pendidkan  tersebut  mesti diukur.  Sulit  untuk  menaksir  persediaan  total  modal  manusia  yang  di-perlukan  di  suatu negara terbelakang. Kebutuhan akan modal manusia pada negera terbelakang dalam wujud orang  yang  berpendidikan  itu  masih  kurang.  Adalah  tidak  mungkin  menerangkan  secara konkrit  laju  pertumbuhan  pembentukan  modal  manusia  tersebut,  sebagaimana  lazimnya pada akumulasi modal fisik.
Suparmoko,  (2003)  mengungkapkan  pola  investasi  di  bidang  pendidikan,  hampir semua negara terbelakang memberikan prioritas tinggi pada pendidikan dasar yang secara cuma-cuma  dan  wajib.  Namun,  disisi  lain  pendidikan  menengah  mendapatkan  prioritas rendah. Ini mengakibatkan ketimpangan pada lembaga pendidikan dan memberikan beban fisik pada fasilitas. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini semakin besarnya penge- luaran pemerintah di bidang  pendidikan  dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran  pemerintah  dalam  arti  rill  dapat  dipakai  sebagai  indikator  besarnya  kegiatan pemerintah,  yang  dibiayai  oleh  pengeluaran  pemerintah  itu.  Semakin  besar  dan  banyak kegiatan  pemerintah  semakin  besar  pula  pengeluaran  pemerintah  yang  bersangkutan. Tetapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Nasional  Bruto  (GNP)  adalah  suatu  ukuran  yang  sangat  kasar  terhadap  kegiatan  peranan pemerintah dalam suatu perekonomian.
Melalui  kedua  peran  ini,  kecepatan  dan  ketepatan  aktivitas  ekonomi  dimasyarakat dapat di dorong sehingga bisa diarahkan agar bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.Belanja  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  adalah  pengeluaran  pemerintah yang  diperuntukan  bagi  pendapatan  urusan  pemerintah,  baik  urusan  wajib,  pilihan,  dan penanganannya  dalam  bagian  atau  bidang  tertentu.  Pengeluaran  belanja  ini  dapat mendukung  berbagai  program  dan  kebijakan-kebijakan  dalam  stabilitas  perekonomian national.

## 2. Komponen Belanja Pendidikan
Salah satu problem yang paling menggelitik adalah masalah perkiraan produktivitas investasi di  bidang  pembentukan  modal  manusia,  khususnya  pendidikan.  Para  ahli  ekonomi menyarankan kriteria berikut.
a) Kriteria  Tingkat  Pengembalian.Pendidikan  sebagai  investasi  mempunyai  dua komponen yaitu, komponen konsumsi masa depan dan komponen penghasilan masa depan.
b) Kriteria  Sumbangan  Pendidikan  Pada  Pendapatan  Nasional  Bruto.  Menelaah sumbangan  pendidikan  pada  pertumbuhan  pendapatan  nasional  di  Amerika  Serikat menyimpulkan  bahwa  sumber  yang  dialokasikan  pada  pendidikan  naik  sekitar  6,5  kali dibandingkan  dengan  pendapatan  konsumen  dalam  dolar,  dibandingkan  dengan pembentukan modal fisik bruto dalam dolar. Dengan kata lain, investasi dibidang pendidikan menyumbang  3,5  kali  lebih  banyak  pada  kenaikan  pendapatan  nasional  bruto  daripada investasi  di  bidang  modal  fisik.  Solow  et,al.  (1966).  Menyangkut  faktor  residual sumbangannya  terhadap  pertumbuhan  total  pendapatan  nasional  sebesar  31  persen.  Ini karena  pengaruh  kuat  kemajuan  ilmu  pengetahuan  (20  persen)  dan  ekonomi  skala  yang timbul  dari  pertumbuhan  pasar  (11  persen).  Sumbangan  modal  terhadap  pertumbuhan ekonomi kurang diperhitungkan di dalam kriteria residual, karena kurang persediaan modal dalam  mencakup  investasi.  Maka  laju  pertumbuhan  akan  lebih  banyak  berkaitan  dengan kenaikan persedian modal dan sedikit dalam hal pengetahuan.

## 3. Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan
Kesejahteraan masyarakat suatu wilayah atau negara setidaknya ditentukan oleh dua hal:
a) Masyarakat  mempunyai  sumber  nafkah  atau  sumber  pendapatan  yang  me-madai, yaitu dengan mempunyai pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya.
b) Terpenuhnya pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dari negaranya. Pelayan-an ini berupa  tersedianya  barang  dan  jasa  kebutuhan  publik  (air,  listrik,  ke-sehatan,  pendidikan, keamanan) dan hak-hak publik lainnya untuk dapat hidup layak.
Mewujudkan  kedua  hal  diatas,  diperlukan  kemampuan  negara  (pemerintah)  untuk mengadakan  berbagai  sarana  dan  fasilitas  publik  dan  jasa  pelayanan  kebutuhan masyarakat.  Untuk  menjalankan  fungsi  negara  dan  pemerintah  seperti  itu,  diperlukan anggaran  yang  memadai  untuk  membiayai  berbagai  kebutuhan  pencapaian  tujuan bernegara. Pengeluaran Pemerintah dapat bersifat “exhaustive” yaitu merupakan pembelian barang-barang  dan  jasa  dalam  perekonomian  yang  dapat  langsung  dikonsumsi  maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi.
Di  samping  itu  pengeluaran  pemerintah  dapat  pula  bersifat  “transfer”  yaitu  berupa pemindahan  uang  kepada  individu-individu  untuk  kepentingan  sosial,  kepada  perusahaan- perusahaan sebagai subsidi mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah (grants). Jadi “exhaustive expenditure” menghasilkan faktor-faktor produksi  dari sektor swasta ke sektor pemerintah.  Sedangkan  “transfer  payment”  hanya  menggeser  tenaga  beli  dari  unit-unit ekonomi  yang  satu  kepada  unit-unit  ekonomi  yang  lain  dan  membiarkan  yang  terakhir  ini menentukan  penggunaan  dari  uang  tersebut. Exhaustive  expenditure  dapat  merupakan pembelian  barang-barang  yang  dihasilkan  oleh  swasta,  misalnya  bahan  makanan, bangunan, mesin dan sebagainya dan dapat pula pembelian itu dilakukan terhadap barang- barang  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  sendiri  seperti  jasa-jasa  guru,  militer,  pegawai negeri,  dan  sebagainya.  Apakah  dapat  merangsang  aktivitas  ekonomi  di  masyarakat sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan publik. Sebagai contoh, dalam menyusun rencana belanja,  dampak  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  belanja  ini  di  masyarakat  harus  dipikirkan. Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  belanja  negara  atau  pemerintah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan

## METODE PENELITIAN / METHODS
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menjelaskan pengaruh variabel bebas  (independen)  terhadap  variabel  terikat  (dependen).  Penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten  Gowa  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  pengaruh  variabel  bebas  yaitu  : pertumbuhan  ekonomi  (PDRB),  belanja  pendidikan  dan  pengangguran  terhadap  variabel terikat yaitu kemiskinan. metode analisis yang digunakan dalampenelitian ini adalah regresi linier  berganda.  Analisis  regresi  berganda  ini  untuk  mengetahuiseberapa  besar  pengaruh yang  terjadi  antara  variabel  independen  dan  variabel  dependen,  dengan  pendekatan  OLS
(Ordinary  Least  Squere).  Pada  penelitian  ini  menggunakan  aplikasi  komputerberupa  SPSS 23.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  maka  model  dasar  yang  dipakai  adalah  model persamaanregresi linear berganda sebagai berikut:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + μ
Untuk  estimasi  koefisien  regresi,  ditransformasikan  kebentuk  linear  dengan  menggunakan logaritma natural (Ln) guna menghitung nilai elastisitas dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat ke dalam model sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:
LnY = β0 + β1lnX1 +β2lnX2 +β3lnX3 + μ ……………(3.7)
Keterangan:
Ln =Logaritma Natural Y1 = Kemiskinan (%) β0 = Konstanta / intersept X1 = Pertumbuhan Ekonomi (%)
X2 = Belanja Pendidikan (Milyar) X3
=Pengangguran (%)
β1,β2,β3, =

## Koefisien regresi
μ = error term (kesalahan pengganggu)

## 2. Teknik Pengujian Penelitian
Mencapai  tujuan  penelitian  dan  pengujian  hipotesis,  maka  data  yang  di-peroleh  dari  hasil penelitian selanjutnya diolah dengan suatu analisis dengan kebutuhan peneliti. Data diolah
secara  statistik  dengan  menggunakan  alat  bantu  SPSS  23.  Penggunaan  metode  analisis regresi  linear  berganda  memerlukan  asumsi  klasik  yang  secara  statistik  harus  dipenuhi. Asumsi  klasik  yang  digunakan  dalam  analisis  regresi  berganda  tersebut  meliputi  asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
a) Uji Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Uji asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu:
(1) Uji Normalitas. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi  yang  baik  adalah  memiliki  distribusi  data  normal  atau  mendekati  normal.  Metode yang dapat dipakai untuk normalitas antara lain: analisis grafik dan analisis statistik.
Uji  normalitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  analisis  grafik.  Normalitas  dapat dideteksi  dengan  melihat  penyebaran  data  (titik)  pada  sumbu  diagonal  dari  grafik  atau dengan melihat histogram dari residualnya: a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi  memenuhi  asumsi  normalitas;  dan  b)  Jika  data  menyebar  jauh  dari  garis  diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
(2) Uji  Multikolinearitas.  Uji  multikolinearitas  memeiliki  tujuan  untuk  meng-uji  apakah dalam  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antara  variabel  pertumbuhan  ekonomi, belanja  pemerintah,  dan  pengangguran.  Model  regresi  yang  baik  tidak  terjadi  korelasi diantara  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  belanja  pemerintah,  dan  pengangguran.  Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation faktor (VIF).  Berdasarkan  aturan  variance  inflation  factor  (VIF)  dan  tolerance,  maka  apabila  VIF melebihi  angka  10  atau  tolerance  kurang  dari  10  atau  tolerance  lebih  dari  0,10  maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.
(3) Uji  Autokorelasi.  Uji  autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  model  regresi  adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode  t-1  (sebelumnya).  Salah  satu  metode  analisis  untuk  mendeteksi  ada  tidaknya autokorelasi adalah dengan me-lakukan pengujian nilai Durbin Watson (DW test).
(4) Uji  Heteroksedastisitas.  Uji  Heteroskedastisitas  merupakan  keadaan  dimana  varians dari  setiap  gangguan  tidak  konstan.  Pengujian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menguji  apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual atau pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Hetero-skedastisitas.
Mengetahui  adanya  heterokedastisitas  adalah  dengan  melihat  ada  atau  tidaknya  pola tertentu pada grafik Scatter Plot  dengan ketentuan: a) Jika terdapat  pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk  pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heterokedastisitas;  b)  Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas,  serta  titik  menyebar  di  atas  dan  di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas sehingga model regresi layak di pakai.
b) Uji  Hipotesis.  Untuk  mengetahui  tingkat  signifikansi  dari  masing-masing  koefisien regresi  variabel  bebas  (independen)  terhadap  variabel  terikat  (dependen)  maka  penulis menggunakan uji statistik sebagai berikut:
(a) Uji  Simultan  (Uji  F).  Uji  F  merupakan  alat  uji  statistik  secara  bersama-sama  atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, dan pengangguran  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel  kemiskinan.  Dari  uji  F  dapat diketahui  apakah  semua  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  belanja  pemerintah,  dan pengangguran yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau tidak terhadap variabel kemiskinan. Hipotesis yang digunakan adalah:
(1) H0 : β1 = β2 = β3 = 0, berarti variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, dan pengangguran secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel kemiskinan.
(2) Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, berarti variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, dan pengangguran secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel kemiskinan.
(b) Uji  Parsial  (Uji  t).  Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  masing-masing  atau secara  parsial  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  belanja  pemerintah,  dan  pengangguran terhadap variabel kemiskinan. Uji ini digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis
terbukti  atau  tidak,  dimana  tingkat  signifikan  yang  digunakan  dalam  pengujian  Uji  t  yaitu 5%.Adapun  dasar  pengambilan  keputusan  yaitu  Jika  nilai  signifikansi  <  0,05  maka  H0 ditolak Ha diterima dan Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima Ha ditolak.
(c) Koefisien  Determinasi  (R2).  Koefisien  determinasi  merupakan  besaran  yang menunjukkan  besarnya  variasi  variabel  Kemiskinan  yang  dapat  di-jelaskan  oleh  variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah dan pengangguran. Dengan kata lain, koefisien determinasi  ini  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh  variabel-variabel  bebas  dalam menerang-kan  variabel  terikatnya.  Hasil  dari  perhitungan  koefisien  determinasi  dapat diperoleh  dari  hasil  analisis  regresi  berganda  dengan  melihat  nilai  R  Dan  nilai  koefisien determinasi R Square (R2).

## HASIL DAN PEMBAHASAN / DISCUSSION

## 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan
Hasil  pengujian  statistik  variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  pada  Tabel  4.10 menunjukkan    bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap Kemiskinan,  dengan  tingkat  signifikansinya  (0,013<  0,05)  yang  lebih  kecil  dari  taraf signifikansi  sebesar  0,05  dan  nilai  koefisien  β 1 sebesar  -0.871.  Dengan  penjelasan  bahwa setiap  peningkatan  1%  variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  maka  akan  menurunkan  tingkat kemiskinan  sebesar  0,871%  dengan  asumsi  variabel  lain  dalam  kondisi  konstan  ( Cateris paribus).
Hasil pengujian statistik ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Ada beberapa hal yang menyebabkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan justru negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dikabupaten gowa tahun 2007-2016. Pertama, pemerintahan dikabupaten gowa berhasil memberikan perhatian terhadap aspek kualitas hidup masyarakat melalui  capaian  beberapa  indikator  makro  pembangunan  seperti  indeks  pembangunan manusia (IPM). Sementara itu dari sisi pengelolahan keuangan menunjukkan capaian yang sangat  menggembirakan.  Pemerintahan  Kabupaten  Gowa  berhasil  mempertahankan  opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dari badan pemeriksa keuangan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohani  (2016)  dengan  judul  Pengaruh  Pertumbuhan  Penduduk,  Pertumbuhan  Ekonomi, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Diprovensi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian  tersebut  menunjukkan  variable  pertumbuhan  penduduk,  pertumbuhan  ekonomi,
pengangguran,  dan  tingkat  inflasi secara  simultan  berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan diprovinsi Sulawesi selatan. Dan secara parsial variabel pertumbuhan penduduk (X1) dan tingkat inflasi (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di  provinsi  Sulawesi  selatan.  Sedangkan  variabel  pertumbuhan  ekonomi  (X2)  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi selatan. Dan variabel pengangguran  (X3)  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan diprovinsi Sulawesi selatan.

## 2. Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Kemiskinan
Hasil  pengujian  statistik  variabel  Belanja  Pendidikan  pada  data  sebelumnya, menunjukkan  bahwa  Belanja  Pendidikan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap Kemiskinan,  dengan  tingkat  signifikansinya  (0,053<  0,05)  yang    lebih    kecil  dari  taraf signifikansi  sebesar  0,05  dan    nilai  koefisien  β 1 sebesar  0.236.  Dengan  penjelasan  bahwa setiap  peningkatan  1%  variabel  Belanja  Pendidikan    maka  akan  menurunkan  tingkat Kemiskinan  sebesar  0,236%  dengan  asumsi  variabel  lain  dalam  kondisi  konstan  ( Cateris paribus).
Adapun menurut Suparmoko (2003), semakin meningkatnya peranan pemerintah ini semakin  besarnya  penge-luaran  pemerintah  di  bidang  pendidikan  dalam  proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti rill dapat dipakai sebagai indikator  besarnya  kegiatan  pemerintah,  yang  dibiayai  oleh  pengeluaran  pemerintah  itu. Semakin  besar  dan  banyak  kegiatan  pemerintah  semakin  besar  pula  pengeluaran pemerintah  yang  bersangkutan.  Tetapi hendaknya  kita  sadari  bahwa  proporsi  pengeluaran pemerintah  terhadap  Pendapatan  Nasional  Bruto  (GNP)  adalah  suatu  ukuran  yang  sangat kasar terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian.
Menurut  Dumairy  (1996),  sebagai  organisasi  atau  rumah  tangga,  pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran- pengeluaran  tersebut  bukan  saja  untuk  menjalankan  roda  pemerintah  sehari-hari.  Akan tetapi  juga  untuk  membiayai  kegiatan  perekonomian.  Bukan  berarti  pemerintah  turut berbisnis  meskipun  hal  ini  sangat  sering  dilakukan,  terutama  oleh  pemerintah  di  negara-
negara  sedang  berkembang,  melainkan  dalam  arti  pemerintah  harus  menggerakan  dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum.
Hasil  pengujian  statistik  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan.  Adapun  yang menyebabkan  pengaruh  belanja  pendidikan  terhadap  kemiskinan  justru  negatif  dan signifikan  terhadap  kemiskinan  dikabupaten  gowa  tahun  2007-2016.  Yaitu  pemerintah kabupaten  gowa  berhasil  melakukan  investasi  dibidang  pendidikan  ini  dibuktikan  dari anggaran  belanja  pendidikan  yang  tiap  tahunnya  meningkat  dan  juga  melalui  program pendidikan gratis yang diselanggarakan selain itu pemerintahan kabupaten gowa melakukan sebuah inovasi dengan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) yang terbukti dari angka indeks  pendidikan  yang  tercatat  semakin  meningkat  sejak  program  ini  dimulai  pada  tahun 2011.
Dari hasil penelitian yang dilakukan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrianti (2017) menemukan secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Indonesia  tapi  variabel  belanja  pemerintah tidak  berpengaruh  signifikan  terhadapn  kemiskinan  di  Indonesia  dengan  nilai  signifikan sebesar  0,133  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  pengangguran  berpengaruh  signifikan terhadap  kemiskinan  di  Indonesia  tapi  variabel  belanja  pemerintah  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

## 3. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemisikinan
Sebagaimana  hasil  pengujian  statistik  variabel  Pengangguran  pada  tabel  yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan tingkat signifikansinya (0,047< 0,05) yang lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 dan nilai koefisien β 1 sebesar 0.618. Dengan penjelasan bahwa setiap peningkatan 1% variabel  Pengangguran  maka  akan  meningkatkan  Kemiskinan  sebesar  0,618%  dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan ( Cateris paribus).
Hasil  pengujian  statistik  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan,  dan  sesuai  dari aspek  teoritis  menurut  Menurut  Mankiw  (2007),  pengangguran  adalah  masalah  makro ekonomi  yang  mempengaruhi  manusia  secara  langsung  dan  merupakan  masalah  yang paling  berat.  Bagi  kebanyakan  orang,  kehilangan  pekerjaan  berarti  penurunan  standar kehidupan  dan  tekanan  psikologis.  Jadi  tidaklah  mengejutkan  jika  peng-angguran  menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan  para politisi seiring mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.
Adapun  Menurut  Sukirno  (2004),  adapun  yang  menyebabkan  pengaruh pengangguran  terhadap  kemiskinan  justru  positif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan
dikabupaten  gowa  tahun  2007-2016.  Pemerintah  kabupaten  gowa  berhasil  meningkatkan aspek  kualitas  hidup  masyarakat  melalui  capaian  indikator  pembangunan  yaitu  salah satunya angka pengangguran. Berdasarkan data bps pada tahun 2015 sebesar 4,96%  dan menurun  pada  tahun  2016 sebesar  1,16%.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  ini sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Seri  (2016)  menemukan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  tahun  1995-2014, pengangguran  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  tahun  1995- 2014,  belanja  pemerintah  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia 1995-2014,  investasi  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  tahun 1995-2014.

## KESIMPULAN / CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  dilakukan  dan  pembahasan  yang  telah dikemukakan,  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Selanjutnya,  belanja  pendidikan  nampaknya berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Dan  pengangguran  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, melihat situasi tersebut maka pemerintah mesti mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata atau lebih ingklusif, dengan  mengupayakan  penggarapan  pembangunan  yang  lebih  inklusif.  Selain  itu,  melihat besarnya  pengeluaran  pemerintah  setiap  tahun,  maka  pemerintah  harus  memperhatikan alokasi  dari  belanja  pendidikan  agar  bisa  digunakan  sebaik  mungkin  dan  lebih  transparan. Terakhir,  pemerintah  sebaiknya  mengupayakan  pelatihan  peningkatan  keterampilan  agar dapat memanimalisir penganguran yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES
Arsyad, Lincolin.  2004. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Yogyakarta : STIE YKPN. Asrianti, 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. UIN ; Makassar.
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta.
Boediono. 1985. Demand For Money In Indonesia 1975 – 1984. Bulletin Of Indonesia Economic Studies, Vol. XXI.
Badan Pusat Statisik Provinsi Sulawesi Selatan. 2018. Sulawesi Selatan.
Badan Pusat Statisik Kabupaten Gowa. 2018. Sulawesi Selatan. Firman, Risa. (2016). Sejarah Pemikiran Ekonomi Ailran Ratex https://rizafirman.wordpress.com. Diakses: 29 Januari 2018.
Keynes, John Maynard. 1936. The General Theory of Employment Interst And Money.
London : Macmillan
Mankiw, N.Gregory. 2007. Makroekonomi, Ed.6. Jakarta: Erlangga
Nanga, Muana. 2001.Makroekonomi: Teori, Masalah Dan Kebijakan, Cet.1. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Persaulian, Baginda, Hasdi Aimon dan Ali Anis.2013. “Analisis Konsumsi Masyarakat di Indonesia”. Jurnal Kajian Ekonomi.
Rifdo.2012. Teori Konsumsi.http://rifdoisme.wordpress.com. Diakses : 4 Februari 2018.
Rohani. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan. UIN ;
Makassar.
Santoso ,Wijoyo, Sri Liani Suselo, Nurhemi dan Guruh Suryani R .2013. Pengaruh Hari Besar Pada Komoditas Utama Inflasi di Indonesia. Working Paper Bank Indonesia.
Seri. 2016. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995 – 2014. Universitas  Sanata Darma ; Yogyakarta.
Swan, T. W. 1956. Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Records, 32 (1), 334-361
Stiglitz, Joseph E., Amartya Sen dan  Jean Paul Seatoussi. 2011. Mengukur Kesejahteraan Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan. (Mutiara Arumsari dan Fitri Bintang Timur, Penterjemah). Bintaro: Marjin Kiri.
Sukirno, Sadono. 2004. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindu
Suparmoko (2003) Ekonomi Pembangunan. Edisi Keenam. Yogyakarta. BPFE. UGM
Todaro. 2000. Pembangunan Ekonomi Didunia Ketiga Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga.
Todaro, Michael. P. 1989. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta : PT Erlangga.