PERAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAYANAN PERTANAHAN (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur)
Upik Hamidah
Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara FH Universitas Lampung

## Abstrak
Kecamatan yang dipimpin camat berdasarkan PP. 38 tahun 2007 dan PP. 41 tahun 2007  merupakan  perangkat  daerah  kabupaten/kota,  karenanya  perlu  diketahui peran  kecamatan  dalam  pelayanan  pertanahan  setelah  adanya  pelimpahan berdasarkan norma tersebut dan faktor penghambat peran camat dalam pelayanan pertanahan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris,  data  sekunder dan primer dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk diolah dan  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  walaupun terdapat  pelimpahan  kewenangan  urusan  pertanahan  kepada  Pemerintah  Daerah, dari  Walikota  kepada  camat  melalui  Peraturan  Wali  Kota  Bandar  Lampung namun tidak berpengaruh terhadap peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan, karena  pelimpahan  kewenangan  dalam  urusan  pertanahan  kepada  Pemda  hanya merupakan  pelayanan  tekhnis  pertanahan.  Peran  kecamatan  dalam  pelayanan pertanahan karena tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tanjungkarang Timur sudah  dilaksanakan  secara  optimal  sesuai  peraturan  perundang  undangan  yang berlaku,  walaupun  terdapat  beberapa  faktor  penghambat.  Tetapi  peran  camat dalam  pelayanan  pertanahan  sebagai  pengawas,  monitoring  dan  inventarisasi tanah  negara  melalui  pelimpahan  wewenang  dari  walikota  belum  terlaksana sebagaimana mestinya karena belum ada juklak dan juknis.
Kata kunci : Peran Kecamatan, Pelayanan Pertanahan

## I. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan otonomi daerah  diharapkan  untuk  tercapainya kesejahteraan  masyarakat,  tumbuh-
nya daya saing daerah dan peningkatan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Salah satu kewenangan wajib pemerintah daerah  dalam    pelayanan  kepada masyarakat  adalah  pelayanan  di bidang pertanahan, seperti ditentukan didalam  Pasal  13  dan    14  ayat  (1) huruf  K  Undang  Undang  nomor  32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.  Pemerintah  daerah  adalah
gubernur,  bupati  atau  walikota  dan perangkat  daerah  sebagai  unsure penyelenggara  pemerintahan  daerah. kemudian  kewenangan  Pemerintah
Daerah  dalam  bidang  pertanahan dipertegas didalam lampiran Peraturan  Pemerintah  nomor  38 tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi  dan  Pemerintahan  daerah
Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (8) Peraturan  Pemerintah  No.  41  Tahun 2007  tentang    Organisasi    Perangkat Daerah, perangkat daerah
kabupaten/kota adalah unsur pembantu  kepala  daerah  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari : 1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah
5. Kecamatan
6. Kelurahan
Kecamatan  sebagai  perangkat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota  untuk  menangani sebagian  urusan  otonomi  daerah.
Oleh karena itu camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.Pelimpahan sebagian kewenangan oleh bupati/walikota  kepada  camat  dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan untuk menangani sebagian  urusan  otonomi  daerah tersebut, ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Sehubungan  dengan  adanya pelimpahan kewenangan dalam pelayanan pertanahan kepada Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota dan kecamatan dan kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota  yang  paling  dekat dengan  masyarakat,  maka    peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan akan semakin bertambah, karena  dengan  adanya  pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan diharapkan akan berdampak kepada kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan  perundang  undangan  yang berlaku  sehingga  akan  menjadikan pemerintahan  menjadi lebih baik.
Salah  satu  perangkat  daerah Pemerintah  Daerah  Kota  Bandar lampung adalah Kecamatan Tanjungkarang Timur yang merupakan  wilayah  yang  lebih  luas dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu  dengan  luas  2.131  Ha,  terdiri dari  11  (sebelas)  kelurahan  yang terbagi  atas  24  (dua  puluh  empat) lingkungan  dan  269  (dua  ratus  enam puluh sembilan) Rukun Tetangga. 11 kelurahan  yang  ada,  yaitu  Campang Raya,  Rawa  Laut,  Kota  Baru, Tanjung Agung, Kebun Jeruk, Sawah Lama,  Sawah  Brebes,  Kedamaian, Tanjung  Raya,  Tanjung  Gading  dan Jagabaya  I.  Kecamatan  Tanjung Karang Timur berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kota  Bandar  Lampung tahun  2005-2015  termasuk  Bagian Wilayah Kota (BWK) D yang fungsi utamanya  sebagai  perdagangan/jasa dan  kawasan  industri,  sedangkan fungsi pendukungnya sebagai perumahan,  industri  kecil  dan  cagar budaya. Dengan adanya fungsi sebagai perdagangan/jasa dan kawasan  industri  dan  pengembangan perumahan, mengakibatkan Kecamatan  Tanjungkarang  Timur perkembangan  wilayahnya  semakin pesat, banyak terjadi peristiwa hukum pertanahan sehingga berdampak meningkat pula pelayanan pertanahan oleh kecamatan. Sedangkan masih banyak tanah  yang  belum  bersertifikat  dan juga masih ada masyarakat menguasai  tanah  yang  berstatus tanah  negara.  Kondisi  demikian diharapkan kecamatan dapat berperan    secara  optimal  dalam memberikan  pelayanan  publik    di bidang pertanahan. Berdasarkan uraian
latar belakang  diatas,  maka  permasalahan
adalah bagaimanakah peran kecamatan  sebagai  perangkat  daerah dalam  pelayanan  pertanahan  di Kecamatan  Tanjung  Karang  Timur Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah  faktor  penghambat peran  kecamatan  dalam  pelayanan pertanahan  di  Kecamatan  Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.  Ruang  lingkup  penelitian mengenai  pelaksanaan  pelayanan pertanahan  oleh  kecamatan  sebagai perangkat  daerah,  baik  berdasarkan tugas  umum  pemerintahan  maupun berdasarkan  pelimpahan  wewenang dari  walikota.    serta  hambatan- hambatan  yang  dihadapi  kecamatan dalam    pelayanan  pertanahan  di Kecamatan  Tanjungkarang  Timur Kota Bandar Lampung

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  melalui pendekatan  normatif  yuridis  dan empiris. Data yang digunakan adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  diperoleh  dari  camat  dan pamong  setempat  yang  mendukung perannya  serta  masyarakat  yang memohon pelayanan pertanahan.
Data  sekunder  dari  buku  literatur hukum  dan  peraturan  perundang undangan.Pengumpulan Data dengan cara  studi  lapangan  yaitu  mencari data  secara  langsung  ke  informan dengan melakukan wawancara
terbuka.dan  studi  pustaka  dilakukan dengan  cara  membaca,  menelaah, mencatat  dan  mengutip  sumber  data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan  seleksi  data,    pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data.  Setelah  data  dikumpulkan  dan diolah  kemudian  dianalisis  secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan  hasil  penelitian  dalam bentuk  kalimat  secara  terperinci  dan
sistematis kemudian dilakukan
interpretasi  data  yaitu  mengartikan kata yang tersusun tersebut, sehingga pembahasan ini akan menuju kesimpulan  sebagai  jawaban  dari permasalahan yang diajukan.

## III. PEMBAHASAN
3.1.Pengaturan

## Kewenangan Dalam Pelayanan Pertanahan
UU Nomor 22 tahun 1999 yang telah  diganti  dengan  UU  Nomor  32 tahun  2004  Tentang  Pemerintahan daerah  Pasal 13 dan 14  menegaskan bahwa  salah  satu  urusan  wajib  yang menjadi kewenangan pemerintah daerah  propinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota  adalah  pelayanan pertanahan. Kemudian PP Nomor 38 Tahun 2007  tentang    Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, pada lampirannya menentukan secara rinci kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengurus bidang  pertanahan  meliputi  9  sub bidang yaitu :
1. Bidang ijin lokasi
2. Bidang pengadaan tanah kepentingan umum 3. Bidang Penyelesaian sengketa tanah garapan 4. Bidang penyelesaian masalah  ganti  kerugian  dan santunan tanah untuk pembangunan 5. Bidang  penetapan  Subyek dan  obyek  redistribusi  tanah serta  ganti  kerugian  tanah kelebihan  maksimum  dan tanah absentee 6. Bidang Penetapan tanah ulayat
7. Bidang pemanfaatan dan penyelesaian  masalah  tanah kosong 8. Bidang ijin membuka tanah 9. Bidang perencanaan penggunaan tanah Pasal  17  Peraturan  Pemerintah 41  Tahun  2007  tentang  Organisasi Perangkat Daerah, menentukan bahwa kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat  daerah  kabupaten  dan daerah kota.
Adapun  bentuk  pelimpahan kewenangan pemerintahan untuk menangani  sebagian  urusan  otonomi daerah meliputi aspek :
a. Perizinan
b. Rekomendasi
c. Koordinasi
d. Pembinaan
e. Pengawasan
f. Fasilitasi
g. Penetapan
h. Penyelenggaraan ; dan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
Camat sebagai perangkat daerah,  disamping  mempunyai  tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota  untuk  menangani sebagian  urusan  otonomi  daerah berdasarkan peraturan bupati/ walikota, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pelimpahan kewenangan pemerintahan  dari  walikota  kepada camat    di  Kota  Bandar  Lampung tertuang  pada  Peraturan  walikota
Bandar  lampung  nomor  87  tahun 2008.  Khusus  pelimpahan  dibidang pertanahan diatur pada Pasal  Pasal 5 ayat (1) huruf E 3.2.Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelayanan  Pertanahan    Karena Tugas Umum Pemerintahan Sebelum  lahirnya  UU  Nomor 32  tahun  2004  dan  PP  Nomor  38 tahun  2007  serta  Perwali  Kota Bandar  Lampung  Nomor  87  tahun 2008, Berdasarkan peraturan perundangan  tertentu  Camat  dan Lurah diberi kewenangan melaksanakan  pelayanan  pertanahan antara lain : 3.2.1. Pelayanan pertanahan berupa  menguatkan  Surat Keterangan Tanah Dasar  hukum  Asisten  Wedana dapat  menguatkan  Surat  Keterangan Tanah  adalah  Pasal  18  ayat  (1)  PP. No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa  :  Atas  permohonan  yang berhak,  maka  sesuatu  hak  atas  tanah secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah di desa desa yang  pendaftaran  tanahnya  belum diselenggarakan.
Untuk membukukan hak tersebut  kepala  pendaftaran  tanah harus  sampaikan  surat  atau  surat surat  bukti  hak  dan  keterangan kepala  desa  yang  dikuatkan  oleh Asisten  Wedana  yang  memberikan surat atau surat surat bukti hak itu.
Asisten Wedana yang dimaksud  dalam  ketentuan  tersebut diatas,  sudah  tidak  digunakan  lagi, dirubah dengan  nama Camat sebagai Kepala Wilayah. Kemudian
berdasarkan  UU  No.  32  tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan dikuatkan  dengan  PP  Nomor  41 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi  dan Tata Kerja Perangkat Daerah,  ditentukan  bahwa  Camat adalah kepala kecamatan yang
merupakan  Perangkat  daerah  dari kabupaten/kota.
Berdasarkan  Pasal  14  ayat  (1) huruf  K  UU  No.  32  tahun  2004 menentukan  bahwa  kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam bidang pelayanan pertanahan. Hal ini berarti kecamatan sebagai perangkat  daerah  dapat  memberikan pelayanan  pertanahan  berdasarkan pelimpahan dari bupati/walikota.
Surat Keterangan Tanah (SKT) seperti  ditentukan    PP  No.  10  tahun 1961  tentang  Pendaftaran  Tanah adalah  surat  keterangan  yang  dibuat oleh  lurah  berdasarkan  berita  acara pemeriksaan  tanah  dan  pernyataan tua tua kampung, kemudian dikuatkan  oleh  camat  yang  berisikan keterangan  tentang  pembuktian  hak atas tanah adat yang belum terdaftar,
sehubungan  tanah  tersebut  akan dialihkan atau akan diajukan permohonan  haknya.    Jadi  sahnya SKT  adalah  sejak  dikuatkan  dengan ditandatangani  oleh    camat  sebagai kepala  kecamatan  yang  menurut  PP No. 41 tahun 2007 sebagai perangkat daerah  yang  diangkat  berdasarkan Surat  Keputusan  Walikota/Bupati, bukan  kedudukan  Camat  sebagai PPAT  yang  diangkat  berdasarkan Surat  Keputusan  Kepala  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Propinsi.
Jika  tanah  adat  akan  dialihkan SKT  berfungsi  sebagai  salah  satu dasar untuk membuat Akta PPAT, di samping  alat  bukti  lainnya  misalnya segel  atau  alat  bukti  hak  lama lainnya.  Tetapi  jika  akan  langsung dimohonkan  haknya,  SKT  harus diperkuat  dengan  Surat  pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
(sporadic)  dan  surat  pernyataan pemilikan  yang  dibuat  oleh  pemilik tanah  dan  dikuatkan  oleh  lurah  letak tanah yang bersangkutan.
Akan  tetapi  sejak  berlakunya PP  No.  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah,  Pasal 18 ayat (1) PP  No.  10  tahun  1961  yang menentukan kewenangan camat
untuk  menguatkan  Surat  Keterangan Tanah  yang  berfungsi  menerangkan tentang  tanah  adat  belum  terdaftar sudah  tidak  diperlukan  lagi.  Hal  ini berarti  setelah  adanya  PP  No.  24 tahun  1997    SKT  yang  dikuatkan oleh  camat  sebagai  dasar  untuk membuat akta PPAT dalam peralihan hak dan sebagai alat pembuktian hak lama  untuk  pembukuan  hak  tidak diwajibkan lagi.
Tetapi  alat  pembuktian  hak lama  dalam  rangka  pembukuan  hak atas tanah adat yang belum terdaftar, menurut Pasal 24 ayat (1) dan( 2) PP Nomor 24 tahun 2007 adalah berupa surat  pernyataan  kepemilikan  dan surat  pernyataan  penguasaan  fisik bidang tanah (sporadic).
Surat pernyataan pemilikan dan surat  pernyataan  penguasaan  fisik bidang  tanah  (sporadic)  sebagai  alat pembuktian hak lama dari tanah adat yang  belum  terdaptar,  di  Kecamatan Tanjungkarang  Timur  dibuat  sendiri dan  ditandatangani  oleh  pemilik tanah  dan  beberapa  orang  saksi  dan kemudian di kuatkan oleh lurah letak tanah  yang  bersangkutan,  tidak    lagi dikuatkan  oleh  camat,  seperti  pada SKT  menurut  Pasal  18  ayat  (1)  PP No. 10 tahun 1961.
Tetapi dalam praktek walaupun Pasal  18  ayat  (1)  PP  No.  10  tahun 1961  tidak  berlaku  lagi,  dalam rangka  memperkuat  pembuktian  dan pembukuan hak lama dari tanah adat yang belum terdaftar, masih dibuatkan  SKT  yang  dikuatkan  oleh
Camat,  walaupun  sudah  ada  alat pembuktian hak seperti yang
ditentukan  dalam  Pasal  24  ayat  (1) dan  (2)  PP  no  24  tahun1997  dan  hal
ini  tidak  dilarang  atau  dipermasalah- kan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Menurut hasil wawancara dengan  camat  tanjungkarang  timur, tidak dilarangnya oleh Kepala kantor Pertanahan lurah membuat SKT yang kemudian  dikuatkan  oleh  camat, tujuannya untuk menimalisir kesalahan  atau  ketidak  benaran  data dalam  rangka  pembukuan  hak  atas tanah  adat  yang  belum  terdaftar. Karena SKT itu dikeluarkan berdasarkan  pernyataan  tua  tua kampung  yang  tahu  betul  akan  asal usul  atau  riwayat  tanah yang bersangkutan,  sehingga  diharapkan dapat  mengurangi    kesalahan  data baik  data  fisik  maupun  data  yuridis yang diperlukan.
Pembuatan  SKT  oleh  lurah yang kemudian dikuatkan oleh camat tidak memerlukan waktu lama, tetapi terkadang penyelesaian SKT menjadi agak  terhambat,  karena  pihak  pihak yang  akan  menandatangani  berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan  tua  tua  kampung  sebagai dasar  dibuat  dan  dikuatkanya  SKT, seperti  tua  tua  kampung,  pamong pamong setempat yaitu Ketua lingkungan,  ketua  RT  dan  pemilik pemilik tanah yang berbatasan memerlukan waktu yang lama. 3.2.2. Pelayanan pertanahan berupa  menguatkan  Surat Keterangan  kewarisan  dan surat pernyataan ahli waris.
Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 10 tahun 1961 menentukan bahwa untuk pendaftaran  peralihan  hak  karena pewarisan  mengenai  tanah  yang belum  dibukukan,  maka  kepada Kantor  Pendaftaran  Tanah  harus diserahkan :
a. surat  atau  surat  surat  bukti  hak yang  disertai  keterangan  kepala desa  yang  membenarkan  surat atau  surat  surat  bukti  hak  itu, Keterangan  kepala  desa  tersebut harus  dikuatkan  oleh  asisten wedana.
b. Surat wasiat dan jika tak ada surat wasiat  surat  keterangan  warisan dari instansi berwenang. Asisten Wedana dimaksud pada  PP  No.  10  tahun  1961  di  atas, menurut    PP  No.  24  tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  adalah Camat.ketentuan diatas berarti Dalam  rangka  pendaftaran  peralihan hak  karena  pewarisan  dari  tanah yang  belum  pernah  dibukukan, menurut  Pasal  26  ayat  (1)  huruf  a diatas, berarti disamping harus diserahkan  surat  pembuktian  hak, juga  harus  disertai  Surat  Keterangan Tanah  yang  dibuat  oleh  Kepala  desa yang  telah  dikuatkan  oleh  asisten wedana  (camat).  Sedangkan  yang dimaksud  surat  keterangan  warisan pada  Pasal  26  ayat  (1)  huruf  b, menurut Pasal 111 ayat (1)  huruf C4 adalah  surat  keterangan  ahli  waris sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris  bagi  warganegara  Indonesia penduduk asli, yang dibuat oleh para ahli  waris  dengan  disaksikan  oleh  2 orang  saksi  dan  dikuatkan  oleh kepala  desa/kelurahan  dan  camat tempat  tinggal  pewaris  pada  waktu meninggal dunia.
Memperhatikan  uraian  diatas, walaupun  PP  No.  10  tahun  1961 sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi mengenai peran camat dalam menguatkan  surat  keterangan  ahli waris  jelas  diatur  yaitu    Pasal  111 ayat  (1)  huruf  C4    Peraturan  Kepala BPN  no.  3  tahun  1997  tentang Ketentuan  pelaksanaan  PP  no.  24 tahun  1997  tentang  Pendaftaran tanah.
Hanya  saja  di  Kecamatan
Tanjung Karang Timur  nama blanko yang  tertulis  bukan  surat  keterangan ahli  waris  tetapi  tertulis  surat keterangan kewarisan, tetapi fungsinya  sama    sebagai  surat  tanda bukti  sebagai  ahli  waris  yaitu  surat yang  dibuat  sendiri  oleh  ahli  waris atau  para  ahli  waris  yang  berisikan keterangan tentang sudah meninggalnya pewaris yang dibuktikan  dengan  surat  keterangan kematian  dari  Lurah  atau  rumah sakit,  dan  tentang    identitas  lengkap dari  ahli  waris  atau  para  ahli  waris. Kemudian  surat  keterangan  ahli waris  ditandatangi  oleh  ahli  waris atau para ahli waris, dua orang saksi, diketahui oleh lurah kemudian dikuatkan oleh camat.
Dalam  pendaftaran  peralihan hak  karena  pewarisan  atas  tanah yang  belum  terdaftar,    jika  ahli warisnya  hanya  satu  orang  maka didaftar berdasarkan   surat ahli waris atau  surat  tanda  bukti  sebagai  ahli waris  yang  sudah  dikuatkan  oleh camat. Wajib diserahkan juga :
a. Surat  bukti  hak  berupa  bukti tertulis, keterangan saksi dan atau surat          pernyataan  yang bersangkutan    (surat  pernyataan pemilikan)  seperti    dikehendaki Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 atau surat keterangan kepala desa/lurah  yang  menerangkan bahwa yang bersangkutan menguasai  bidang  tanah  seperti yang  dikehendaki  Pasal  24  ayat
(2) PP. No. 24 tahun 1997.
b. Surat  keterangan  Kepala  Kantor Pertanahan  yang  menerangkan bahwa  tanah  yang  bersangkutan belum bersertifikat.
Akan tetapi jika dalam
pendaftaran  hak  karena  pewarisan atas  tanah  yang  belum  bersertifikat
ahli  warisnya  lebih  dari  satu  orang, maka ditentukan sebagai berikut :
Apabila  akta  pembagian  waris memuat  keterangan  bahwa  hak  atas tanah  tertentu  jatuh  pada  penerima warisan    tertentu, maka pendaftaran peralihan  hak  dilakukan  kepada  ahli waris  tertentu  tersebut  berdasarkan surat  tanda  bukti  sebagai  ahli  waris dan  dan  akta  pembagian  warisan tersebut.  Wajib  diserahkan  juga syarat seperti yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1 huruf b angka 1 dan 2 PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Apabila akta pembagian
warisan  memuat  keterangan  bahwa dibagi  bersama  antara  beberapa penerima  warisan  atau    belum  ada akta  pembagian  warisan,    maka pendaftaran  peralihan  hak  dilakukan pada  penerima  yang  diberi  hak sebagai hak bersama mereka berdasarkan  Surat  keterangan  ahli waris  dan  atau  akta  pembagian bersama tersebut.
Akta  pembagian  waris  dibuat dalam  bentuk  akta  dibawah  tangan oleh  semua  ahli  waris  dengan disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  atau dengan  akta  notaries.  Tidak  ada ketentuan tentang apakah akta dibawah  tangan  yang  dibuat  oleh para  ahli  waris  itu  harus  dikuatkan oleh lurah dan atau camat. Lurah dan camat manakah yang harus menandatangani  surat  keterangan ahli  waris    dan  akta  pembagian waris,  karena  dalam  praktek  antara tempat  tinggal  ahli  waris  dengan tempat  tanah  tidak  sama  dikelurahan dan kecamatan yang sama.
Memperhatikan
dokumen
pertanahan  yang  ada  di  kantor Kecamatan  Tanjungkarang  Timur, tidak  sama  dengan  seperti  yang ditentukan  dalam    Peraturan  Kepala BPN  no  3  tahun  1997  yaitu  surat
keterangan ahli waris  di arsip  TKT tertulis  Surat  Keterangan  Kewarisan, sedangkan Akta pembagian waris  di arsip  TKT  tertulis  surat  pernyataan ahli  waris.  Akan  tetapi  isi  dan tujuannya  tetap sama tidak berbeda.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Camat  Tanjung  Karang Timur,  walaupun  tidak      ada ketentuan  bahwa  akta  pembagian warisan  di  bawah  tangan  perlu  di kuatkan  oleh  lurah  dan  camat,  tetapi karena  antara  surat  keterangan  ahli waris  yang  sudah  dikuatkan  oleh lurah  dan  camat  dengan akta pembagian  warisan  itu  merupakan satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan dalam  rangka  pendaftaran  peralihan hak  karena  pewarisan,  maka  akta pembagian  warisan  dibawah  tangan juga  perlu  dikuatkan  oleh  lurah  dan camat, dengan tidak ada penambahan biaya.  Hal  ini  menunjukan  bahwa camat    TKT  sangat  aktif  dalam memberikan  pelayanan  pertanahan kepada  masyarakat  dengan  cara memberikan  kepastian  perlindungan hukum dalam pembagian hak warisan antara para penerima warisan, melalui penandatangan  akta pembagian warisan dibawah tangan. 3.2.3 Pelayanan pertanahan berupa  menguatkan  Surat Keterangan Pemakaian Tanah  Negara  (SKPTN) dan memberikan rekomendasi  permohonan hak atas tanah negara. Status  tanah  terdiri  dari  tanah negara dan tanah hak, terhadap tanah negara  dapat  diajukan  menjadi  tanah hak dengan cara mengajukan permohonan  hak  kepada  Negara. Memperoleh  tanah  hak  dengan  cara mengajukan permohonan tanah Negara  disebut    memperoleh  tanah hak
dengan cara penetapan
pemerintah.    Demikian  juga  di Kecamatan  Tanjung  Karang  Timur terdapat tanah negara yang mayoritas sudah  ditempati    oleh  masyarakat untuk  rumah  tempat  tinggal.    Tanah negara  tersebut    berupa  tanah  bekas perkebunan  PTPN    dan    tanah  PT KAI  dengan    hak  pengelolaan  yang ada  disepanjang  rel  kereta  api,  yaitu antara  lain  di  kelurahan  Tanjung Gading,  Tanjung  Raya,  Rawa  Laut, Kota  Baru,    Jagabaya  I,  Sawah Brebes,    dan  Sawah  lama.    Tanah Negara  dan  tanah  hak  pengelolaan yang  tersebar  dibeberapa  kelurahan tersebut, oleh masyarakat pada umumnya  sudah  digunakan  untuk tempat berdirinya rumah tinggal. Rumah tinggal merupakan kebutuhan  dasar  manusia  selain pangan  dan  sandang  oleh  karena  itu pemerintah  dalam  rangka  menjamin kelangsungan pemilikan rumah tinggal  bagi  warganegara  Indonesia, perlu  memberikan  jaminan  atas kelangsungan  hak  atas  tanah  tempat rumah tinggal itu berdiri.
Oleh  karena  itu  pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang  pemberian  hak  milik  atas tanah  untuk  rumah  tinggal.  Jika pemberian  hak  milik  secara  umum berdasarkan    Keputusan  Menteri Negara  Agraria  /Kepala  BPN  nomor 6 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik  Untuk  Rumah  Tinggal.  Tetapi bagi tanah Negara dengan pemberian hak milik secara individual berdasarkan  PMDN  Nomor  6  tahun 1972  yang  telah  dirubah  dengan
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan  Keputusan  pemberian Hak atas tanah Negara, dan berdasarkan  PMDN  Nomor  5  tahun 1973  yang  sudah  dirubah  dengan Peraturan  Menteri  Negara  Agraria
Nomor  9  tahun  1999  tentang  Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Di  kecamatan  Tanjungkaranag Timur  pemakaian  tanah  Negara mayoritas  dipakai  untuk  Rumah tinggal yang diajukan secara individual  oleh  pemegang  hak,  jadi pemberian  hak  miliknya  secara individual  dengan  satu  penetapan pemberian hak. Untuk mengajukan permohonan  hak  milik  atas  tanah negara  menurut  ketentuan  tersebut diatas disyaratkan disamping memuat keterangan mengenai pemohon hak (data yuridis), keterangan mengenai  tanahnya (data fisik), di syaratkan juga ada keterangan lain yang dianggap perlu. Keterangan lain yang dianggap perlu tersebut antara lain adanya rekomendasi  permohonan  hak  atas atas  Negara  yang  dibuat  oleh  Lurah dan  dikuatkan  oleh  Camat.  Lurah mengeluarkan  rekomendasi  tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pemakaian  Tanah  Negara  (SKPTN) dan SKPTN dikeluarkan berdasarkan berita  acara  pemeriksaan  tanah  dan pernyataan tua tua kampung. Adanya peran  lurah  dan  camat  dalam permohonan hak atas Negara melalui rekomendasi diharapkan ada kepastian  akan  kebenaran  data  dan pemakaian  tanah,  karena  lurah  dan camat dalam mengeluarkan rekomendasi  berdasarkan  keterangan berbagai  pihak  yaitu  pemilik  tanah yang  mengajukan  permohonan,  tua tua  kampung,  saksi  saksi,  ketua lingkungan  dan  ketua  RT    serta pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan. 3.3.Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dalam
Pelayanan  Pertanahan  Karena Pelimpahan  Kewenangan  Dari Walikota.
Peraturan  Walikota  nomor  87 tahun  2008  merupakan  perintah  dari Pasal  17  ayat  (4)  PP.  Nomor  41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat  Daerah  yang  menentukan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota  kepada  camat  untuk menangani  urusan  otonomi  daerah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Salah  satu  urusan  otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Walikota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota Nomor  87  tahun  2008  adalah  urusan pertanahan.  Urusan  pertanahan  yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota  terdapat  dilampiran Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 tahun 2008, ada 9 (Sembilan) bidang, tetapi  yang  dilimpahkan  Walikota Bandar  lampung  kepada  Camat  di
Kota Bandar lampug seperti ditentukan  dalam  Pasal  5  ayat  (1) huruf  E  Peraturan  Walikota  Nomor 87 tahun 2008 adalah :
1. Pengawasan  atas  tanah  Negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya 2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan dan pelepasan  tanah  hak  milik  yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum, serta perubahan status  tanah dari tanah Negara  menjadi  tanah  hak  milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangu undangan.
3. Pelaksanaan monitoring dan invertarisasi terhadap setiap kegiatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan tanah terlantar, tanah
Negara  bebas  dan  tanah  timbul diwilayah kerjanya.
Sedangkan kewenangan Pemda kabupaten/kota  dibidang  pertanahan ditentukan secara rinci dalam lampiran  PP  Nomor  38  tahun  2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Propinsi  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,
sebagai berikut :

## 3.3.1. Penerbitan surat keputusan izin lokasi
Izin  lokasi  adalah  izin  yang diberikan  kepada  perusahaan  untuk memperoleh  tanah  yang  diperlukan dalam  rangka  penanaman  modal yang  berlaku  pula  sebagai  izin pemindahan hak dan untuk menggunakan  tanah  tersebut  guna keperluan usaha penanaman modalnya.  Kewenangan  ini  diatur dalam  Peraturan  Kepala  BPN  nomor
2 tahun 1999  tentang izin lokasi dan dipertegas  di  dalam  PP  No.38  tahun 2007.
Menurut  Keterangan  Camat Tanjungkarang  Timur  dalam  rangka penerbitan  surat  keputusan  izin lokasi,  tidak  termasuk  kegiatan urusan  pertanahan  yang  dilimpahkan walikota  kepada  kecamatan.    Oleh karena  itu  tidak  dimasukan  kedalam Peraturan  Walikota  nomor  87  tahun 2008,  Camat  dan  lurah  dari  wilayah tempat  tanah  yang  dimohonkan  izin lokasi, hanya diundang  sebagai salah satu  peserta  undangan  pada  waktu pelaksanaan  rapat  koordinasi  antar instansi  yang dipimpin oleh walikota atau  pejabat  yang  ditunjuk  secara tetap olehnya Camat dan lurah dapat memberikan  masukan  atau  pendapat dalam rangka penerbitan surat keputusan  izin  lokasi.  Tidak  ada keterlibatan  Camat  dalam  bentuk
surat  keterangan  tertulis,  sehingga tidak  ada  tanggungjawab  hukum
Camat dalam penerbitan surat keputusan  izin  lokasi.  Berakaitan dengan  perizinan  dalam  rangka menserasikan  dan  mensinergikan penataan  ruang  di  Kota  Bandar Lampung serta sesuai dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  50  tahun  2009  tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang  Daerah,  maka  Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan  Keputusan  Walikota Bandar Lampung Nomor 50/23/HK/2010  tanggal  2  Maret 2010  tentang  Badan  Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandar Lampung. Ada jenis perizinan dengan klasifikasi tertentu yang perlu mendapatkan rekomendasi dari
Badan  Koordinasi  Penataan  Ruang (BKPRD), 3.3.2. Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan  Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum.
Kewenangan  Pemda  ini  diatur dalam  Perpres  36  tahun  2005  yang telah  diganti  dengan  Perpres  no.  65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
dipertegas  kembali  dalam  PP  no.  38 tahun  2007.  Camat  dan  lurah  yang wilayah  kerjanya  menjadi  tempat pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum, maka ditunjuk   sebagai  salah satu anggota panitia pengadaan tanah kota  yang  dibentuk  oleh  Walikota. Hal ini sudah ditentukan Pasal 6 ayat (5)  Perpres  36  tahun  2005  yang sudah  digantikan  dengan  Perpres  65 tahun 2006, bahwa susunan keanggotaan  pantia  pengadaan  tanah terdiri  atas  unsur  perangkat  daerah terkait.  Oleh  karena  itu  kewenangan walikota ini termasuk yang
dilimpahkan ke Camat yang dipertegas  melalui  Perwali  Kota Bandar  lampung  nomor  87  tahun 2008. Di samping itu juga berdasarkan Peraturan Walikota Bandar  Lampung  Nomor  87  tahun 2008,  Walikota  Bandar  lampung melimpahkan  kepada  Camat    untuk membantu  pelaksanaan  perubahan status  tanah  Negara  menjadi  tanah hak  milik.  Mengenai  peran  camat dan  lurah  dalam  perubahan  status tanah  Negara  menjadi  tanah  hak milik adalah dalam bentuk menerbitkan Rekomendasi
Permohonan Hak Atas Tanah Negara berdasarkan SKPTN dan Berita acara pemeriksaan  tanah  dan  pernyataan tua  tua  kampung.  Kewenangan  ini memang  sudah  ditentukan  didalam Keputusan  Menteri  Negara  Agraria Nomor  6  tahun  1998,  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 dan Nomor  9 tahun 1999.
Di Kecamatan Tanjung Karang Timur  pelayanan  pertanahan  berupa permohonan Penerbitan Rekomendasi  Permohonan  Hak  atas Tanah  Negara  yang  diajukan  oleh masyarakat  adalah  permohonan  hak milik  atas  tanah  negara  untuk  rumah tinggal, berdasarkan Peraturan Menteri  Negara  Agraria  Nomor  6
tahun  1998  tentang    Pemberian  hak Milik  Atas  Tanah  Untuk  Rumah Tinggal.
3.3.3. Penyelesaian sengketa tanah garapan.
Penyelesaian  sengketa  tanah garapan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan  PP  No.  38  tahun  2007 adalah : a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan
b. Penelitian  terhadap obyek dan subyek sengketa
c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan
d. Konsultasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah penanganannya
e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
Kewenangan  tersebut  diatas, tidak  dilimpahkan    Walikota    Kota Bandar  Lampung  kepada    Camat melalui  Peraturan  Walikota    Nomor 87  tahun    2008,    karena  di  Kota Bandar  Lampung  hampir    tidak  ada kasus sengketa tanah garapan.
3.3.4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Dalam  penyelesaian  masalah ganti  kerugian  dan  santuan  tanah untuk    pembangunan  yang  menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  menurut  PP.  38 tahun 2007 adalah:
a. Pembentukan  Tim  pengawasan pengendalian
b. Penyelesaian masalah ganti kerugian  dan  santunan  tanah untuk pembangunan.
Kewenangan dalam masalah penyelesaian  ganti  kerugian  dan santunan  tanah  untuk  pembangunan, sebenarnya  merupakan  salah  satu bagian dari tugas kepanitian pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum.  Oleh  karena  itu  walaupun tidak  tersurat  dalam  Perwali  nomor
87  tahun  2008,  tetapi  camat  dan lurah  sebagai  salah  satu  panitia pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum    yang  paling  dekat  dan mengerti kondisi masyarakatnya perlu untuk dilibatkan dalam penyelesaian  masalah  ganti  kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan  sebagai  salah  satu  tim pengawas pengendalian. 3.3.5. Penetapan subyek dan obyek  redistribusi  tanah serta  ganti  kerugian  tanah kelebihan  maksimum  dan tanah absentee a. Pembentukan panitia
pertimbangan landreform
b. Pelaksanaan sidang yang
membahas hasil inventarisasi untuk  penetapan  subyek  dan obyek  redistribusi  tanah  serta ganti  kerugian  tanah  kelebihan maksimum dan tanah absentee.
c. Pembuatan  hasil  sidang  dalam berita acara
d. Penetapan tanah kelebihan maksimum  dan  absentee  sebagai obyek  landreform  berdasarkan hasil sidang panitia e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum  dan  tanah  absentee berdasarkan  hasil  sidang  panitia Penerbitan surat
keputusan subyek  dan  obyek  redistribusi tanah serta ganti kerugian.
Kewenangan  tersebut  diatas, merupakan  pelaksanaan  dari  salah satu    program  landreform,  yaitu program  redistribusi  tanah  obyek landreform.  Pengaturan  Landreform di Indonesia dilaksanakan berdasarkan  Undang  Undang  nomor 56/Prp/tahun 1960 tentang Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian yang  merupakan    pelaksanaan  dari
Pasal  7.  10  dan  17  UU  nomor  5 tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok Pokok Agraria.Sebagai peraturan  pelaksananya  dikeluarkan PP.  Nomor  224  tahun  1961  yang telah  ditambah  dan  diubah  dengan PP    Nomor  41  tahun  1964  tentang Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan Pemberian  Ganti  Kerugian.  Dalam pelaksanaan    program  landreform dibentuk panitia pertimbangan Landreform  tinngkat  pusat,  propinsi dan  kabupaten/kota.  Tetapi  dalam pelaksanaan tugas Landreform dilakukan juga oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Camat/Ke pala  Desa. Camat dan Kepala Desa bertugas  membantu  bupati/walikota kepala  daerah  dalam  kegiatan  yang berhubungan dengan program landreform, walaupun didalam Perwali  Kota  Bandar  Lampung nomor  87  tahun  2008  tidak  ada ditentukan  pelimpahan    kewenangan dalam pelaksanaan program landreform  karena  di  Kota  Bandar lampung  tidak  ada  tanah  obyek landreform yang akan diredistribukan kepada masyarakat. 3.3.6. Penetapan Tanah Ulayat
Kewenangan kabupaten/kota dalam rangka penetapan tanah ulayat adalah :
a. Pembentukan panitia peneliti
b. Penelitian  dan  kompilasi  hasil penelitian
c. Pelaksanaan dengar pendapat umum  dalam  rangka  penetapan tanah ulayat
d. Pengusulan rancangan Perda tentang penetapan tanah ulayat
e. Mengusulkan pemetaan dan pencatatan  tanah  ulayat  dalam
daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota
f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. Pasal  3  UUPA  menentukan bahwa hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya  masih  ada.  Untuk mengetahui  tentang  keberadaan  hak ulayat  tersebut    maka  tentunya diperlukan pengkajian melalui penelitian dan penetapan hak ulayat. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penelitian dan penentuan  tanah  ulayat  sudah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  BPN  Nomor  5  tahun 1999  tentang  Pedoman  Penyelesaian Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat Hukum  Adat.  Pasal  5  ayat  (1) peraturan tersebut menentukan bahwa  penelitian  dan  penentuan masih  adanya  hak  ulayat  dilakukan oleh Pemerintah Daerah.dengan mengikut sertakan pakar pakar hukum  adat,  masyarakat hukum  adat yang ada didaerah yang bersangkutan,  LSM  dan  instansi instansi yang mengelola sumber daya alam.
Di  Kota  Bandar  Lampung keberadan  tanah  ulayat    tidak  ada lagi,      oleh    karena        itu  kegiatan penelitian  dan  penetapan  hak  ulayat tidak diperlukan dan tidak dilimpahkan  secara  tersurat  dalam Perwali 87 tahun 2008. 3.3.7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong. Mengenai ketentuan
pemanfaatan  tanah kosong     untuk
tanaman    pangan    diatur  dalam Peraturan  Menteri  Negara  Agraria
Nomor  3  tahun  1998      tentang Pemanfaatan    Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan. Kewenangan Pemda kabupaten/kota sebagai berikut : a. Inventarisasi dan identifikasi tanah  kosong  untuk  pemanfaatan tanaman pangan semusim.
b. Penetapan  bidang  bidang  tanah sebagai  tanah  kosong  yang  dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim  bersama  dengan  pihak lain berdasarkan perjanjian
c. Penetapan  pihak  pihak  yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat d. Fasilitasi perjnjian kerjasama antara  pemegang  hak  atas  tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui  oleh  kepala desa/lurah  dan  camat  setempat dengan  perjanjian  untuk  dua  kali musim tanam
e. Penanganan masalah  yang timbul dalam  pemanfaatan  tanah  kosong jika  salah  satu  pihak  tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
Mengenai  kewenangan  Pemda Kota  Bandar  Lampung    dalam pemanfataan  dan  penyelesaian  tanah kosong,  dengan  tegas  Walikota melimpahkan  kepada  Camat  untuk melaksanakan monitoring dan inventarisasi,  termasuk  monitoring dan  inventarisasi  penggunaan  tanah terlantar,  tanah  Negara  bebas  dan tanah timbul yang ada di kecamatan, seperti ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1)  huruf  e  angka  3  Perwali    Kota Bandar  Lampung  Nomor  87  tahun 2008.
3.3.8. Kewenangan Pemerintah
Daerah    Dalam  Pemberian Izin Membuka Tanah. Berkaitan dengan izin membuka tanah Pemda kabupaten/kota berwenang untuk : a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan
b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah,  status  tanah  dan  rencana umum tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota
c. Penerbitan  izin  membuka  tanah dengan memperhatikan pertimbangan  teknis  dari  kantor pertanahan kabupaten/kota’
d. Pengawasan  dan  pengendalian penggunaan izin membuka tanah. Pada  waktu  masih    berlakunya
PMDN Nomor 6 tahun 1972  tentang Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian Hak Atas Tanah, Pasal 11 menentukan bahwa kecamatan mempunyai kewenangan memberikan  izin    membuka  tanah yang  luasnya  tidak  lebih  dari  2  Ha, akan tetapi  dengan tidak berlakunya lagi  peraturan  tersebut,  kecamatan tidak diperkenankan lagi mengeluarkan  izin  membuka  tanah.
Oleh  karena  itu  bupati/walikota dilarang  melimpahkan  kewenangan memberikan  izin  membuka  tanah kepada  kecamatan.  Perwali  Kota Bandar  Lampung  Nomor  87  tahun 2008    tidak  memberikan  pelimpahan dalam  pemberian  izin  pembukaan tanah,  karena  Camat  dilarang  untuk memberikan izin membuka tanah..
PMDN  nomor  6  tahun  1972 telah  digantikan  dengan  Peraturan Menteri  Negara  Agraria  Nomor  3 tahun  1999  tentang    Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan  Pemberian  Hak  Atas
Tanah Negara, didalamnya tidak ada pengaturan  tentang  pemberian  izin membuka tanah.
3.3.9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota. Kewajiban melaksanakan Perencanaan pengunanaan tanah merupakan  perintah  dari  Pasal  14 Undang  Undang  Nomor  5  tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota    berwenang  dalam Perencanaan penggunaan tanah, yang merupakan sub sistem dari penatagunaan tanah seperti ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah    Nomor  16  tahun  2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Sedangkan Penatagunaan tanah merupakan  sub  sistem  dari  penataan ruang    yang    di  atur  dengan  Undang Undang    Nomor  26  tahun  2007 tentang Penataan Ruang.
Dalam rangka perencanaan penggunaan  tanah  kabupaten/kota melaksanakan :
a. Pembentukan  Tim  Koordinasi Tingkat kabupaten/Kota
b. Kompilasi  data  dan  informasi yang  terdiri  dari  1).  Peta  pola penggunaan  tanah  atau  peta wilayah  tanah  usaha  Atau  peta persediaan  tanah  dari  kantor pertanahan  Setempat  2).  Recana Tata  Ruang  Wilayah  3).  Rencana pembagunan yang akan menggunakan tanah, baik Rencana  pemerintah,  pemerintah kabupaten/kota maupun Investasi staswa. c. Analisis  kelayakan  letak  lokasi sesuai  dengan  ketentuan  dan kreteria teknis dari instansi terkait
d. Penyiapan  draft    rencana  letak kegiatan penggunaan tanah
e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap  draft  rencana  letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait f. Konsultasi public untuk memperoleh  masukan  terhadap draft  rencana  letak  kegiatan penggunaan tanah
g. Penyusunan  draft  final  rencana letak kegiatan penggunaan tanah
h. Penetapan  rencana  letak  kegiatan penggunaan  tanah  dalam  bentuk peta  dan  penjelasannya  dengan keputusan bupati/walikota
i. Sosialisasi  tentang  rencana  letak kegiatan  penggunaan    tanah kepada instansi terkait
j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan  tanah  berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pengembangan. Memperhatikan ke 9 kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota  seperti  ditentukan dalam PP  Nomor 38 tahun 2007 dan pelimpahan kewenangan pemerintahan dalam urusan pertanahan dari Walikota Kota Bandar  Lampung  kepada  Camat berdasarkan Peraturan Walikota Nomor  87  tahun  2008,  menunjukan bahwa walaupun sudah ada pensmbahan  kewenangan  Kepada Pemda Kota Bandar Lampung, tetapi tidak ada penambahan peran pelayanan  pertanahan  yang  strategis kepada    kecamatan.  Kecamatan hanya  mendapat  pelimpahan  dalam urusan  pengawasan,  monitoring  dan inventarisasi  terhadap  tanah  Negara, asset  Pemda,  tanah  terlantar  dan tanah timbul tetapi belum ada juklak dan juknisnya . Sebekum ada Perwali Kota  Bandar  Lampung    selama  ini
camat memberikan pelayanan pertanahan berdasarkan  tugas umum pemerintahan  dan  sebagai  pejabat pemerintah karena jabatannya ditunjuk  sebagai  PPAT  Sementara berdasarkan  peraturan  perundang undangan. 3.4.Faktor Penghambat Peran Kecamatan  Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Tanjungkarang Timur
3.4.1. Tanah milik adat  beberapa kali beralih tanpa alat bukti kepemilikan.
Terhadap  tanah  adat  yang belum  terdaftar,  sejak  tahun  1960 sudah  beberapa  kali  beralih    tidak ada  bukti  tertulis  ,  maka    jika    akan diajukan  permohonan  haknya  atau akan  dialihkan  kepada  pihak  lain, peran  camat  dan  lurah    yang  akan menguatkan  kebenaran  kepemilikan tanah    dengan  cara  menandatangani surat  pernyataan  kepemilikan,  surat pernyataan  penguasaan  fisik  bidang tanah sporadic, berita acara pemeriksaan    tanah  dan  Surat Keterangan Tanah, memerlukan waktu  yang  lama  dalam  menelusuri kebenaran    setiap  peralihan  hak tersebut.    Sehingga  masyarakat    ada yang  berpendapat    jangka  waktu lama  dan  syarat  syarat  permohonan pelayanan pertanahan dipersulit, pada  hal  camat  dan  lurah  berusaha mencari  kebenaran  data  kepemilikan tanah,    baik  data  fisik    maupun  data yuridis    adalah    merupakan  bentuk wujud tanggungjawab kepada masyarakat  dan  Negara  agar  surat surat    yang  akan  dibuat  dan dikuatkannya  benar  menurut  hukum yang  berlaku  sehingga      tidak    akan menimbulkan
persengketaan
kepemilikan tanah di kemudian hari.
3.4.2. Kurang  memahami  tentang BPHTB dan PPH
Camat di samping berkeduduk- an  sebagai  perangkat  daerah  juga mempunyai kedudukan sebagai pejabat  pemerintah dalam pelayanan pertanahan  yaitu  sebagai  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  Sementara. Sehubungan  dalam    pembuatan  akta tanah    PPAT  camat  wajib  menolak jika  kepadanya  tidak  diserahkan Fotocofi  surat  tanda  setoran  pajak penghasilan atau fotocofi surat setoran  Bea  Perolehan  Hak  Atas tanah  dan  Bangunan.    Masyarakat menganggap  BPHTB  dan  PPH  yang harus  dibayar  sebelum  dibuatkan Akta merupakan satu kesatuan dengan  biaya        pembuatan  akta. Sehingga  menilai  biaya  membuat akta terlalu mahal. Jika  syarat  ini  tidak  dapat dipenuhi  oleh  pemohon    maka  tidak jarang pemohon membatalkan membuat  akta  pada  hal  surat  surat bukti  kepemilikan  yang  diperlukan dalam  rangka  pembuatan  akta    yang sudah  lengkap  di  persiapkan  dan sudah  dikuatkan  oleh  lurah  dan camat,  dengan  sudah  mengeluarkan tenaga  dan  waktu  bahkan  tidak jarang  camat  sudah  membeli  akta yang  diperlukan  ternyata  akhirnya batal  karena  pemohon  tidak  mau membayar  BPHTB    seperti  yang sudah  ditentukan  dalam  Undang Undang  Nomor  20  tahun  2000  dan ditindak  lanjuti  dengan  Perda  karena BPHTB  sudah  menjadi  kewenangan daerah.
3.4.3. Menggunakan  jasa  pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab Tidak jarang masyarakat pemohon yang memerlukan
pelayanan pertanahan dari camat dan lurah menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga dalam rangka mengumpulkan dan melengkapi
bukti  kepemilikan  tanah    menjadi tertunda  tunda    dan  memerlukan waktu  penyelesaian    yang  lama  dan tentunya  biaya  lebih  besar  daripada mengurus  sendiri,    karena    tidak jarang pihak ketiga yang mengurusnya tidak bertanggung- jawab  atau    kurang  aktif    untuk memenuhi persyaratan yang
diperlukan  dan sulit untuk dihubungi ketika  sudah  menerima  uang    dari pemohon. Hal ini menghambat peran camat  dan  lurah  dalam  memberikan pelayanan  yang optimal murah cepat dan tepat.
3.4.4. Pelimpahan Urusan Pertanahan Tanpa Petunjuk Salah satu peran camat sebagai perangkat daerah adalah melaksanakan urusan pertanahan yang  dilimpahkan  oleh  walikota berdasarka  Perwali  Kota  Bandar Lampung  nomor  87  tahun  2008. Pelimpahan  tersebut terbatas   dalam bentuk  pengawasan,  monitoring  dan inventarisasi  terhadap  tanah  Negara dan  tanah  asset  Pemda,  penggunaan tanah  terlantar,  tanah  Negara  bebas dan tanah timbul yang ada diwilayah kerjanya. Akan tetapi untuk melaksanakan  peran  tersebut    belum ada    petunjuk  yang  pasti  dan  jelas jika akan melaksanakan tugas pengawasan, monitoring dan inventarisasi,  sehingga  camat  dan lurah di Tanjungkarang Timur belum melaksanakannya, disamping itu juga di  Kecamatan  Tanjungkarang  Timur tidak ada hubungan hukum
masyarakat  yang  berkaitan  dengan pengunaan tanah terlantar.
IV. PENUTUP 4.1. Simpulan Camat  dalam  melaksanakan urusan pelayanan pertanahan mempunyai 2 (dua) jabatan. Pertama
sebagai    pejabat  pemerintah  yang ditunjuk  karena  jabatannya    sebagai PPAT  yang  diangkat  berdasarkan Surat  Keputusan  Kepala  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional
Propinsi. Kedua, Camat  sebagai perangkat daerah diangkat berdasarkan Surat  Keputusan Kepala Daerah  Kabupaten/Kota.  Sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan  urusan  pertanahanan, berdasarkan    pelimpahan  wewenang dari  walikota  melalui  peraturan walikota  dan    berdasarkan  peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan.

## 4.2 Saran
1. Perlu  di  adakan  penyuluhan hokum  dan  pelatihan    untuk kepastian  data  fisik  dan  data yuridis tanah.
2. Di  harapkan  agar  masyarakat mempunyai  bukti  kepemilikan tanah tidak sebatas akta dibawah tangan,  tetapi    dapat  sampai dengan  membuat  Akta  PPAT, diharapkan bukti setoran BPHTB dan PPH bukan disyaratkan untuk membuat Akta  PPAT,  tetapi  merupakan syarat untuk melakukan permohonan  pendaftaran  hak atas tanah di Kantor Pertanahan. 3. Diadakan kebijakan yang melarang dilakukan oleh perantara, karena akan
memperpanjang proses penyelesaian  dan  memperbesar biaya. 4. Dilakukan kelengkapan petunjuk pelaksana  dan  petunjuk  tekhnis, agar  ada  keseragaman  pedoman untuk seluruh kecamatan di Kota
Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pendidikan  Nasional, 2001, Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia, Balai  Pustaka  : Jakarta. Djohan, Djohermansyah, 1998, Reformasi  Otonomi  Daerah, Fakultas  Hukum  Universitas Surabaya : Surabaya Murhaini, Supriansyah, 2009, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan, LaksBang Justitia: Surabaya Mansyur, Cholil, 1981, Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Usaha Nasional : Surabaya Marbun, S.F, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty: Yogyakarta Murhaini Suriansyah, 2009, kewenangan Pemerintah daerah mengurus Bidang Pertanahan ,  Laksbang  Justitia: Surabaya Stroink, F.A.M, Memahami Beberapa Bab Hukum Administrasi, LaksBang PressSindo : Yogyakarta Sunarno,  Siswanto,  2005, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika : Jakarta Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang  No.  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan  Pemerintah  No.  41  Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan  Tata Kerja Perangkat Daerah Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun 2008 tentang Kecamatan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung  No.  5  Tahun  2008 tentang Organisasi  Dan  Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung Peraturan Walikota Bandar Lampung No.  31  Tahun  2008  tentang Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja Kecamatan Kota Bandar Lampung Peraturan Walikota Bandar Lampung No.  87  tahun  2008 tentang Pelimpahahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat.