## ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2019
Alfeus Matias Liufeto
Yohana Febiani Angi

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alokasi anggaran responsif gender  pada APBD Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  tahun  2017-2019.  Rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah  apakah Pemerintah  Daerah  Provinsi  NTT  telah  mengalokasikan  anggaran  responsif  gender  pada  APBD  Provinsi NTT  tahun  2017-2019.  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan data sekunder. Objek dari penelitian ini  adalah 3 Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) Provinsi NTT  yaitu Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Teknik pengumpulan  data  dengan  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa Dinas Pendidikan belum mengalokasikan anggaran yang responsif gender (netral gender), Dinas Kesehatan telah  mengalokasikan  anggaran  yang  responsif  gender  dengan  kategori spesific  gender dan  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  telah  mangalokasikan  anggaran  yang  responsif  gender dengan kategori specific gender dan affirmative action meskipun alokasi anggarannya relatif kecil.
Kata kunci : Anggaran responsif gender,  APBD, alokasi anggaran, netral gender, spesific gender dan affirmative action

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  gender  responsive  budget  allocation  in  the  East  Nusa  Tenggara (NTT)  Provincial  Budget  in  2017-2019.  The  problem  statement  of  this  study  is  whether  the  NTT Provincial Government has allocated gender responsive budgets in the NTT Provincial Budget for 2017- 2019. This study includes a type of qualitative descriptive research using secondary data. The objects of this  study  were  3  NTT  Province  Regional  Organizations  (OPDs)  namely  the  Education  Office,  Health Office,  Women's  Empowerment  and  Child  Protection  Office.  The  technique  of  collecting  data  with documentation  and literature  study.  The  results  of  this  study  indicate  that the Education Office  has  not allocated  a  gender  responsive  budget  (gender  neutral ), the  Health  Office  has  allocated  a  gender responsive budget with a specific gender category and the Women's Empowerment and Child Protection Office  has  allocated  gender  responsive  budgets  with  specific  gender  and  affirmative  action  categories even though the budget allocation is relatively small.
Keywords : Gender  responsive  budget,  budget  allocation,  gender  neutral,spesific  gender  and affirmative action
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Email : liufetoalfeus@gmail.com
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Email : yfangi@staf.undana. ac .id
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 99 -1 10
Liufeto et al : Anggaran Responsif Gender pada APBD …

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  memberi penegasan  bahwa  setiap  warga  negara  (laki-laki dan perempuan) memiiki hak dan kewajiban yang sama  dalam  kegiatan  pembangunan.  Selain  itu, persamaan  kedudukan  antara  laki-laki  dan perempuan  juga  ditegaskan  dalam  Undang- Undang  No.7  Tahun  1984  tentang  panghapusan segala  bentuk  diskriminasi  terhadap kaum perempuan.  Menindak  lanjuti  Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden  (Inpres)  No.  9  Tahun  2000  mengenai
Pengarusutamaan
Gender (PUG) dalam Pembangunan  Nasional.  Pengarusutamaan  gender merupakan  salah  satu  strategi  pembangunan  yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan  dan  kepentingan perempuan  dan  laki-laki  ke  dalam  perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan  program,  proyek  dan  kegiatan  di berbagai  bidang  kehidupan  dan  pembangunan dengan target dapat tercapai kesetaraan gender.
Untuk  mencapai target  PUG  maka  pemerintah melakukan  pengalokasian  anggaran.  Tujuannya untuk  menunjukkan  apa  yang  menjadi  skala prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maupun kelompok marginal,  khususnya  perempuan.  Oleh  sebab  itu, diperlukan anggaran responsif gender (ARG).
Di  Indonesia  sejak  tahun  2011,  ARG  telah menjadi komitmen pemerintah dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 104 Tahun  2010  mulai  diujicobakan  pada  7  (tujuh) Kementerian atau Lembaga Negara yaitu Departemen  Pendidikan,  Departemen  Kesehatan,
Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian,  Departemen  Keuangan,  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak.
Di  daerah,  pelaksanaan  ARG  sebenarnya sudah  diamanatkan  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  15  Tahun 2008  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  PUG di  daerah,  namun  penegasan  untuk  melaksanakan ARG  melalui  analisis  gender  baru  tercantum dalam  Permendagri  No.  67  Tahun  2011.  Sejak dikeluarkannya  Permendagri  No.  67  Tahun  2011 tersebut, telah banyak provinsi dan kabupaten/kota yang  melakukan  inisiasi  tersusunnya  ARG  bagi
program-program  dan  kegiatan  pada  beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi Pilot  Project penerapan  ARG  yaitu  Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak.
Dalam  mengukur  pencapaian  target  PUG yaitu  kesetaraan  gender,  maka  digunakan  2  (dua) alat ukur yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan  Indeks  Pemberdayaan  Gender  (IDG).  IPG digunakan  untuk  mengukur  dan  mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki- laki dan perempuan.  IPG  terdiri  atas  dimensi  kesehatan dengan  indikator  angka  harapan  hidup,  dimensi pendidikan dengan indikator harapan lama sekolah dan  rata-rata  lama  sekolah,  dan  dimensi  ekonomi dengan indikator pengeluaran perkapita. Sedangkan  IDG  menunjukkan  apakah  perempuan dapat  memainkan  peranan  aktif  dalam  kehidupan ekonomi  dan  politik.  IDG  terdiri  atas  dimensi politik  dengan  indikator  keterwakilan  perempuan di  Parlemen  dan  peran  perempuan  dalam pengambilan  keputusan,  dan  dimensi  ekonomi dengan indikator distribusi pendapatan perempuan (BPS,2019)
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), apabila nilai  IPG  dan  IDG  semakin  mendekati  angka  100 atau  sama  dengan  angka  100  maka  menunjukkan bahwa  kesetaraan  gender  yang  dicapai  semakin membaik. Jika nilai IPG dan IDG berada di bawah dari  angka  100  maka  menunjukkan  bahwa pencapaian  perempuan  lebih  rendah  dari  laki-laki dan apabila melebihi angka 100 maka menunjukkan  bahwa  pencapaian  laki-laki  lebih rendah  dari  perempuan.  Adapun  untuk  menilai IPG  dan  IDG  berdasarkan  indikator-indikator maka  data  tersebut  dipisahkan  menurut  jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.
Berdasarkan  data  BPS,  IPG  Indonesia  dari tahun  2015-2017  berada  di  angka  90,82  -90,99. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  PUG  di Indonesia sudah samakin baik dimana ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan  semakin  rendah.  Sedangkan  IDG Indonesia  dari  tahun  2015-2017  berada  di  angka 70,83-71,74. Ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan  gender  yang  cukup  signifikan  antara laki-laki  dan  perempuan.  Nilai  IPG  dan  IDG Nasional  dijadikan  dasar  untuk  membandingkan pencapaian  kesetaraan  gender  pada  provinsi-
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 103-114
provinsi  di  Indonesia  apakah  ketimpangan gendernya semakin rendah atau semakintinggi.
Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT) merupakan  salah  satu  dari  34  provinsi  di Indonesia.  Provinsi  NTT memiliki  jumlah penduduk  sebanyak  4.683.827  orang  dimana jumlah  laki-laki  sebanyak  2.326.487  orang (49,67%)  dan  perempuan  sebanyak  2.357.340 orang  (50,33%)  (BPS  Provinsi  NTT,  2010). Dilihat  dari  jumlah  penduduk  antar  laki-laki    dan perempuan  yang  tidak  berbeda  jauh,  maka seharusnya  ketimpangan  gender  di  Provinsi  NTT semakin rendah.
Berdasarkan  data  BPS,  dilihat  dari  data  IPG masih  terdapat  ketimpangan  gender  antara  laki- laki  dan  perempuan  di  Provinsi  NTT  pada indikator  angka  harapan  hidup  dan  harapan  lama sekolah  perempuan  lebih  tinggi  dari  laki-laki sedangkan  pada  indikator  rata-rata  lama  sekolah dan  pengeluaran  perkapita  laki-laki  lebih  tinggi dari  perempuan.  Adapun  ketimpangan  gender  di Provinsi  NTT  berdasarkan  ketiga  indikator  yaitu keterwakilan  perempuan  di  parlemen,  peran perempuan  dalam  pengambilan  keputusan,  dan distribusi pendapatan perempuan  di Provinsi NTT menunjukkan bahwa IDG perempuan lebih rendah dari  laki-laki.  Dari  data  BPS  baik  itu  berdasarkan IPG  dan  IDG  jelas  bahwa  ketimpangan  gender  di Provinsi NTT  masih terus terjadi dimana laki-laki lebih  diprioritaskan  dari  perempuan  baik  itu  pada bidang  kesehatan,  bidang  pendidikan,  bidang ekonomi,  dan  bidang  politik.  Maka  untuk mengurangi ketimpangan gender di NTT, pemerintah  perlu  untuk  mengalokasikan  ARG dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  pada  OPD  yang  ada  di  lingkup Pemerintah  Provinsi  NTT  terkhusus  OPD  yang menjadi pilot  project penerapan  ARG  dengan tujuan  dapat  mengurangi  ketimpangan  gender demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di ProvinsiNTT.
Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah  mengalokasikan  anggaran  responsif  gender pada  APBD  Provinsi  NTT  tahun  2017-2019. Sedangkan  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  alokasi  anggaran  responsif gender  pada  APBD  Provinsi  NTT  tahun  2017- 2019.

## KAJIAN TEORI

## Konsep Gender
Secara  etimologis,  kata  gender  berasal  dari bahasa  Inggris, “gender” berarti  “jenis  kelamin”. Sementara dalam Webster’s New World Dictionary ,  gender  diartikan  sebagai  “perbedaan yang  tampak  antara  laki-laki  dan  perempuan dilihat  dari  segi  nilai  dan  tingkah  laku”.Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab  antara  laki-laki  dan  perempuan yang  merupakan  hasil  konstruksi  sosial  dan  dapat berubah  sesuai  dengan  perkembangan  jaman (BKkbN,2009).
Sedangkan
menurut Kementarian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik  Indonesia  (Kemen  P3A  RI,  2010), gender  adalah  konsep  yang  mengacu  pada pembedaan  peran  dan  tanggung  jawab  laki-laki dan  perempuan  yang terjadi akibat keadaan  sosial dan  budaya  masyarakat,  dan  dapat  berubah.Dari berbagai  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  gender  merupakan  suatu  konsep  yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki- laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender  dalam  arti  ini,  laki-laki  dan  perempuan didefinisikan dari sudut non-biologis.

## Kesetaraan dan Keadilan Gender

## 1. Pengertian Kesetaraan dan Keadilan Gender
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun  2000,  kesetaraan  gender  adalah  kesamaan kondisi  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk memperoleh  kesempatan  dan  hak-haknya  sebagai manusia,  agar  mampu  berperan  dan  berpartisipasi dalam  kegiatan  politik,  ekonomi,  sosial  budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam  menikmati  hasil  pembangunan  tersebut. Sedangkan  keadilan  gender  adalah  suatu  proses untuk  menjadi  adil  terhadap  laki-laki  dan perempuan.
Menurut  Nurhaeni  (2014),  kesetaraan  gender ( gender equality ) bermakna kesamaan kondisi dan posisi  bagi  perempuan  dan  laki-laki  untuk memperoleh  kesempatan  dan  hak-haknya  sebagai manusia  agar  mampu  berperan  dan  berpartisipasi dalam  berbagai  kegiatan  pembangunan  dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya
Liufeto et al : Anggaran Responsif Gender pada APBD …
seimbang.  Sedangkan  keadilan  gender    ( gender equity )    bermakna  perlakuan  adil  bagi  perempuan dan  laki-laki  dalam  keseluruhan  proses  kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan perbedaan  pengalaman,  kebutuhan,    kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan laki-laki.

## 2. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender
Menurut  Kemen  P3A  RI  (2010)  wujud kesetaraan dan keadilan gender sebagai berikut:
1) Akses Kesempatan  yang  sama  diberikan  kepada perempuan dan  laki-laki pada sumber  daya pembangunan.  Contoh:  memberikan  akses yang  sama  bagi  anak  perempuan  dan  anak laki-laki  untuk  dapat  mengikuti  pendidikan sesuai  dengan  jenjang  usianya,  tanpa  ada pengecualian;
2) Partisipasi
Perempuan dan laki-laki dapat
berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan  melalui  tahap  persiapan, perencanaan,  pelaksanaan  dan  pemantauan serta evaluasi pembangunan;
3) Kontrol Perempuan  dan  laki-laki  diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan  sumber  daya  pembangunan. Contoh:  memberikan  kesempatan  yang sama  bagi  peserta  perempuan  dan  laki-laki untuk  mengemukakan  pendapatnya  dan memberikan  kesempatan  yang  sama  untuk duduk dalam posisi pimpinanorganisasi;
4) Manfaat Pembangunan  harus  dapat  memberikan manfaat  yang  sama  bagi  perempuan  dan laki-laki.  Contoh:  Program  pendidikan  dan latihan  (Diklat)  harus  memberikan  manfaat yang sama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki dan perempuan.

## 3. Bentuk Ketidaksetaraan Gender
Terdapat  5  macam  bentuk  ketidaksetaraan gender  antara  perempuan  dan  laki-laki  menurut BKkbN (2009), yaitu:
1) Stereotip /citra baku, yaitu pelabelan terhadap  salah  satu  jenis  kelamin  yang seringkali bersifat negatif dan pada
umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan.  Misalnya,  karena  perempuan dianggap  ramah,  lembut,  rapi,  maka  lebih pantas  bekerja  sebagai  sekretaris,  guru Taman  Kanak-kanak;  kaum  perempuan ramah dianggap genit; kaum laki-laki ramah dianggap perayu.
2) Subordinasi /penomorduaan,  yaitu  adanya anggapan  bahwa  salah  satu  jenis  kelamin dianggap  lebih  rendah  atau  dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin  lainnya.  Contoh:  Sejak  dulu, perempuan  mengurus  pekerjaan  domestik sehingga  perempuan  dianggap  sebagai “orang  rumah”  atau  “teman  yang  ada  di belakang”.
3) Marginalisasi /peminggiran,  adalah  kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis  kelamin  dari  arus/pekerjaan  utama yang  berakibat  kemiskinan.  Misalnya, perkembangan  teknologi  menyebabkan  apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan  diambil  alih  oleh  mesin  yang pada umumnya dikerjakan oleh laki- laki.
4) Beban  ganda/ double  burden , adalah adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin dimana  yang  bersangkutan  bekerja  jauh lebih  banyak  dibandingkan  dengan  jenis kelaminlainnya.
5) Kekerasan/ violence ,  yaitu  suatu  serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang, sehingga  kekerasan  tersebut  tidak  hanya menyangkut  fisik  (perkosaan,  pemukulan), tetapi  juga  nonfisik  (pelecehan  seksual, ancaman,  paksaan,  yang  bisa  terjadi  di rumah  tangga,  tempat  kerja,  tempat- tempatumum.

## Pengarusutamaan Gender (PUG)

## 1. Pengertian PUG
Dalam  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  9 Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender (PUG)  dalam  pembangunan  nasional  menjelaskan bahwa  PUG  merupakan  strategi  pembangunan untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan gender  dengan  mengintegrasikan  kepentingan, aspirasi  dan  kondisi  laki-laki  dan  perempuan dalam  setiap  tahapan  pembangunan  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  pemantauan dan evaluasi.

## 2. Kegunaan pengarusutamaan gender
Berdasarkan  Inpres  No.  9  Tahun  2000, kegunaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dapat dilihat dari empat aspek:
1) Perempuan dan
laki-laki
mempunyai akses  yang  sama  terhadap  sumber  daya pembangunan;
2) Perempuan  dan  laki-laki  mempunyai  peran dan dapat berpartisipasi dalam seluruh proses dan tahap-tahappembangunan;
3) Perempuan  dan  laki-laki  mempunyai  kontrol yang  sama  dalam  penggunaan  sumber  daya pembangunan;
4) Perempuan  dan  laki-laki    mendapatkan  hasil dan  manfaat  yang  sama  terhadap  hasil pembangunan.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berdasarkan  Pasal  64  ayat  (20)  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan  di  Daerah,  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana  operasional  keuangan  pemerintah  daerah, di  mana  di  satu  pihak  menggambarkan  perkiraan pengeluaran  setinggi-tingginya  guna  membiayai kegiatan-kegiatan  dan  proyek-proyek  daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber    penerimaan    daerah  guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.
APBD  merupakan  instrumen  kebijakan  yang utama  bagi  pemerintah  daerah.  Artinya,  anggaran daerah  menduduki  posisi  sentral  dalam  upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Karena itu proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung  pelaksanaan  aktivitas  atau  program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.

## Anggaran Responsif Gender
Anggaran Responsif Gender (ARG)
merupakan  anggaran  yang  responsif  terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan dan memberikan  dampak  yang  setara  bagi  laki-laki dan  perempuan.  Alokasi  ARG  adalah  belanja pemerintah  yang  merespon  kebutuhan  gender sehingga  memiliki  dampak  bagi  kesetaraan  dan
keadilan gender. Menurut Kemen  P3A RI (2010), ARG dibagi dalam 3 kategori, yaitu:
1) Anggaran khusus target gender (atau anggaran untuk pemenuhan kebutuhan spesifik  menurut  jenis  kelamin/ specific gender )  adalah  alokasi  anggaran  yang diperuntukkan  guna  memenuhi  kebutuhan dasar  khusus  perempuan  atau  kebutuhan dasar  khusus  laki-  laki  berdasarkan  hasil analisisgender;
2) Anggaran  pelembagaan  kesetaraan  gender (atau  anggaran  untuk affirmative  action / tindakan  afirmasi)  adalah  alokasi  anggaran untuk  penguatan  pelembagaan  PUG,  baik dalam  hal  pendataan  maupun  peningkatan kapasitas sumber dayamanusia;
3) Anggaran kesetaraan gender (atau
pengeluaran secara umum/ mainstream gender )  adalah  alokasi  anggaran  untuk mengatasi masalah kesenjangan gender dalam berbagai  bidang  pembangunan  termasuk diantaranya kesenjangan pada akses, partisipasi,  kontrol  dan  manfaat  terhadap sumberdayapembangunan.

## Gender Analisys Pathway
Gender  Analisys  Pathway (GAP)  adalah suatu  alat  analisis  gender  yang  dapat  digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan  gender  dalam  perencanaan kebijakan/ program/kegiatan pembangunan. Dengan  menggunakan  GAP,  para  perencana kebijakan/program/kegiatan  pembangunan  dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun  rencana  kebijakan/program/kegiatan pembangunan  yang  ditujukan  untuk  memperkecil atau  menghapus  kesenjangan  gender  tersebut (Bappenas,2001).

## Tahap-tahap GAP
Tahap-tahap  pelaksanaan  GAP  menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2001) yaitu :
1) Memilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis
a. Memilih  kebijakan/program/kegiatan  yang hendak dianalisis
b. Menuliskan tujuan kebijakan/
Liufeto et al : Anggaran Responsif Gender pada APBD …
program/kegiatan.
2) Menyajikan data pembuka wawasan
a. Menyajikan  data  pembuka  wawasan yang  relevan  dengan  program/kegiatan baik  terpilah  menurut  jenis  kelamin maupun  spesifik pada  salah  satu jeniskelamin
b. Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kualitatif atau yang kuantitatif
3) Menganalisis isu gender
Menganalisis  isu  gender  pada  OPD  yang menjadi pilot project penerapan ARG  yaitu
Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  dan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak.  Adapun  isu  gender berdasarkan BPS antara lain:
a. Pendidikan
a) Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih  sekolah  pada  suatu  kelompok umur tertentu yangs esuai;
b) Angka  Partisipasi  Kasar  (APK) adalah  proporsi  anak  sekolah  pada jenjang  tertentu  terhadap  penduduk pada kelompok usia tertentu;
c) Angka  Partisipasi  Murni  (APM) adalah  proporsi  penduduk  pada kelompok  umur  tertentu  yang  masih bersekolah  terhadap  penduduk  pada kelompok umur tersebut.
b. Kesehatan
a) Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  adalah banyaknya  kematian  perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak  terminasi  kehamilan  tanpa memandang lama dan tempat persalinan,  yang  disebabkan  karena kehamilannya  atau  pengelolaannya dan  bukan  karena  sebab-sebab  lain, per 100.000 kelahiran hidup.
b) Angka  Kematian  Bayi  (AKB) adalah  angka  yang  menunjukkan banyaknya  kematian  bayi  usia  0 tahun  dari  setiap  1000  kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan  juga  sebagai  probabilitas bayi  meninggal  sebelum  mencapai usia  satu  tahun  (dinyatakan  dengan
per seribu kelahiran hidup). c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat
kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan  tertentu,  pemaksaan  atau perampasan  kemerdekaan  secara sewenang-wenang  baik  yang  terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupanpribadi.
b) Kekerasan  terhadap  anak  adalah tindakan  kekerasan  secara  fisik, seksual,  penganiayaan  emosional atau pengabaian terhadapanak.
4) Rencana Aksi
a. Menetapkan rencana Aksi
b. Rencana aksi diharapkan dapat mengatasi  kesenjangan  gender  pada OPD yang menjadi pilot project
penerapan ARG 5) Mengukur hasil apakah ARG telah dialokasikan pada APBD
a. Identifikasi DPA OPD pada suatu periode tertentu
b. Identifikasi  jumlah  anggaran  untuk kebijakan/program/kegiatan  OPD  pada suatu periode tertentu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan data  sekunder  yang  tersedia  dari  APBD  dengan mengkaji  anggaran  pada  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017-2019. yang berdampak pada kesetaraan gender, terutama pada Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  dan  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi  NTT.  Teknik  pengumpulan  data  dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik Gender Analisys Pathway (GAP).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinas Pendidikan
Dinas  Pendidikan  merupakan  OPD  yang
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 103-114
menjadi pilot  project penerapan  Anggaran
Responsif  Gender  (ARG).  Adapun Gender Analisis  Pathway (GAP)  pada  Dinas  Pendidikan
Provinsi NTT tahun 2017-2019 dapat  dilihat  pada tabel 1. Tabel 1 GAP pada Dinas Pendidikan Tahun 2017-2019 Program Kegiatan Data pembuka Wawasan Isu gender Anggaran Naik/ turun 2017 Peningkatan Mutu Pendidikan Pembinaan Minat, bakat, Kreatifitas Siswa Jumlah Peserta didik laki-laki lebih sedikit dari perempuan Terjadi ketimpagan gender pada bidang pendidikan berdasarkan  APS, APK,  APM tahun 2017 Rp13.931.248.00 - Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah tenaga pendidik    laki- laki lebih banyak dari perempuan Rp7.638.229.200 - 2018 Peningkatan Mutu Pendidikan Pembinaan Minat, bakat, Kreatifitas Siswa Jumlah Peserta didik laki-laki lebih sedikit dari perempuan Terjadi ketimpagan gender pada bidang pendidikan berdasarkan APS, APK, APM 2018 Rp3.907.558.400 Turun Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah tenaga pendidik    laki- laki lebih banyak dari perempuan Rp3.205.631.750 Turun 2019 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kelestarian Budaya Pembinaan Minat, bakat, Kreatifitas Siswa - - Rp4.736.862.000 Naik Pelatihan kompetensi tenaga pendidik - - Rp59.150.347.520 Naik Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa program/kegiatan  yang  dianalisis  pada  Dinas Pendidikan tahun 2017-2019 bersifat netral gender (belum  termasuk  dalam  kategori specific  gender, affirmative action dan mainstream gender ) artinya program/kegiatan  belum  dibuat  berdasarkan  data terpilah  gender.  Hal  ini  didukung  dengan  data pembuka  wawasan  tahun  pelajaran  2017/2018 yang  menunjukkan  bahwa  jumlah  peserta  didik dan  jumlah  tenaga  pendidik  belum  menunjukkan kesetaraan  gender,  isu-isu  gender  yaitu    APS, APK,  dan  APM  pada  tahun  2017  dan  2018  yang masih  menunjukkan  ketimpangan  gender  dalam mengakses  pendidikan  di  Provinsi  NTT  serta alokasi  anggaran  pada  program/kegiatan  yang
cenderung  mengalami  penurunan.  Artinya  bahwa baik  program/kegiatan  maupun  alokasi  anggaran pada  Dinas  Pendidikan  belum  responsif  gender. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Provinsi NTT  belum  berkomitmen  dalam  meningkatkan kualitas  pendidikan  dan  menurunkan  tingkat ketimpangan gender di bidang pendidikan. Hal ini didukung  dengan  penelitian  dari  Puji  Astuti (2016), yang menyatakan bahwa besaran anggaran untuk  program/kegiatan  Pendidikan  di  kota Semarang  masih  belum  menunjukkan  komitmen pemerintah  kota  Semarang  dalam  mengupayakan kesetaraan gender.

## Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan merupakan OPD yang menjadi
Liufeto et al : Anggaran Responsif Gender pada APBD …
pilot project penerapan ARG. Adapun GAP pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2017-2019
dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel  2 GAP pada Dinas Kesehatan Tahun 2017-2019 Program Kegiatan Data Pembuka Wawasan Isu gender Anggaran Naik/tu run 2017 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Pelaksanaan Revolusi KIA, RAD  MDGs  serta RAD  Pangan  dan Gizi Kasus kematian ibu dan dan bayi masih tinggi Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi Rp501.172.000 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Stunting pada balita sangat tinggi Rp416.319.000 - Peningkatan Gizi Perbaikan Status Gizi  Ibu,  Bayi  dan Balita Rp2.092.364.000 - 2018 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Pelaksanaan Revolusi KIA, RAD  MDGs  serta RAD  Pangan  dan Gizi Rp246.146.500 Turun Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Rp230.679.000 Turun Peningkatan Gizi Perbaikan Status Gizi  Ibu,  Bayi  dan Balita Rp1.658.548.000 Turun 2019 Upaya kesehatan perorangan Pelaksanaan Revolusi KIA, RAD  MDGs  serta RAD  Pangan  dan Gizi Rp446.172.000 Naik Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Rp494.847.000 Naik Perbaikan Status Gizi  Ibu,  Bayi  dan Balita Rp814.050.000 Turun
Berdasarkan  tebel  2,  diketahui  bahwa program/kegiatan yang dianalisis tahun 2017-2019 sudah  responsif  gender  karena  program/kegiatan pada  Dinas  Kesehatan  termasuk  kategori specific gender artinya  telah  lebih  spesifik  kepada  salah satu jenis kelamin atau kelompok yang terdiskriminasi  yaitu  perempuan,  bayi,  dan  balita. Berdasarkan  data  pembuka  wawasan  yaitu  kasus kematian  ibu  dan  anak, stunting pada  balita  serta isu gender AKI dan AKB yang masih tinggi, serta alokasi  anggaran  yang  cenderung  mengalami penurunan menunjukkan bahwa meskipun program/kegiatan  pada  Dinas  Kesehatan  telah
responsif  gender  namun  alokasi  anggarannya belum  mencerminkan  komitmen  dari  Pemerintah Provinsi  NTT  dalam  mengurangi  ketimpangan gender  bagi  perempuan,  bayi  dan  balita.  Ini didukung  dengan  hasil  penelitian  Puji  Astuti (2016),  yang  menunjukkan  bahwa  telah  ada alokasi  anggaran  responsif  gender  pada  Dinas Kesehatan  kota  Semarang  meskipun  besaran anggarannya  belum  mencerminkan  komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender.  Hal  yang  sama  juga  dinyatakan  oleh  Nur Kherah & Dyah Mutiari (2014), bahwa pemerintah Kota Makassar (Dinas Kesehatan) telah
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 103-114
mengalokasikan anggaran responsif gender dengan  kategori specific  gender dan affirmative action. Sedangkan  penelitian  Dwi  Hastuti  (2010) bertolak  belakang  dengan  penelitian  ini  yang menyatakan  bahwa  anggaran  responsif  gender dalam  anggaran  kesehatan  kota  Surakarta  belum diterapkan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  (DP3A)  adalah  OPD  yang menjadi pilot  project penerapan  ARG.  Adapun GAP  pada  DP3A  Provinsi  NTT  tahun  2017-2019 dapat dilihat pada tabel3.
Tabel 3 GAP pada DP3A Tahun 2017-2019 Program Kegiatan Data pembuka wawasan Isu gender Anggaran Naik/ turun 2017 Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan Peningkatan  Upaya Pemberdayaan  dan Perlindungan Perempuan dan Anak IPG dan IDG mengalami penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi Rp135.640.000 - Peningkatan Pengarusutam aan Gender dan Anak Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak Rp529.470.100 - Penguatan Kelembagaan PUG Rp129.854.000 - Penguatan Kapasitas dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Rp235.163.400 2018 Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan Peningkatan  Upaya Pemberdayaan  dan Perlindungan Perempuan dan Anak IPG dan IDG mengalami penigkatan Rp135.640.000 Turun Peningkatan Pengarusutam aan Gender dan Anak Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak Rp200.000.000 Turun Penguatan Kelembagaan PUG Rp140.000.000 Naik Penguatan Kapasitas dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Rp114.150.000 Turun 2019 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah - - Rp29.850.000 - Fasilitasi P2TP2A Provinsi Rp299.000.000 Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan  Anak Rp35.774.900 Turun Pelatihan PPRG Rp59.700.000 - Penguatan Forum Rp38.501.000 -
Liufeto et al : Anggaran Responsif Gender pada APBD …
Program Kegiatan Data pembuka wawasan Isu gender Anggaran Naik/ turun Koordinasi Pelaksanaan PPRG dalam Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Pengembangan PATBM Rp.56.425.000 - Berdasarkan  tabel  3,  diketahui  bahwa program/kegiatan  yang  dianalisis  pada  tahun 2017-2019
sudah responsif gender.
Program/kegiatan  pada  DP3A  termasuk  kategori specific  gender dan affirmative  action .  Kategori specific  gender artinya  program/kegiatan  telah lebih  spesifik  pada  salah  satu  jenis  kelamin  yang terdiskriminasi yaitu perempuan dan anak sedangkan  kategori affirmative  action yaitu program/kegiatan yang bertujuan untuk penguatan kelembagaan PUG. Yang termasuk dalam program specific gender pada DP3A tahun 2017-2019 yaitu program pemberdayaan perempuan dan perlindungan  anak.  Adapun  kegiatannya  antara lain:
1. Kegiatan  peningkatan  pemberdayaan  dan perlindungan perempuan dananak;
2. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan didaerah;
3. Kegiatan  fasilitasi  pengembangan  Pusat Pelayaan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi;
4. Kegiatan  pengembangan  Perlindungan  Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Sedangkan  program affirmative  action pada DP3A tahun 2017-2019 yaitu program peningkatan  PUG  dan  anak,  dengan  kegiatan antaralain:
1. Kegiatan pelatihan Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender (PPRG);
2. Kegiatan penguatan forum koordinasi pelaksanaan PPRG dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluaga;
3. Kegiatan penguatan kelembagaan PUG;
4. Kegiatan penguatan lembaga layanan perlindungan anak
5. Kegiatan penguatan kapasitas dan peran serta
perempuan dalampembangunan.
Data  pembuka  wawasan  yaitu  IPG  dan  IDG tahun  2017  menunjukkan  penurunan  dan  tahun 2018 menunjukkan kenaikan sedangkan isu gender yaitu  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak meskipun  mengalami  penurunan  tapi  masih tergolong  tinggi.  Adapun  berdasarkan  alokasi anggaran,  untuk  tahun  2017-2019,  DP3A  sudah mengalokasikan anggaran responsif gender meskipun  jumlah  anggaran  tersebut  relatif  kecil dan  cenderung  menunjukkan  penurunan.  Artinya, meskipun Pemerintah Provinsi NTT (DP3A) telah menerapkan  program/kegiatan  tahun  2017-2019 yang responsif gender namun belum mencerminkan komitmen anggaran dalam peningkatan  kesetaraan  gender.  Merujuk  pada penelitian Puji Astuti (2016), menunjukkan bahwa alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  yang  responsif gender  masih  belum  menunjukkan  komitmen pemerintah  kota  Semarang  untuk  meningkatkan kesetaraan  gender.  Sedangkan  penelitian  Azizatul Arifah (2006), Setda Bengkulu sudah menerapkan anggaran  responsif  gender  melalui  anggaran perempuan  tetapi  dari  segi  manfaat  belum tergolong responsif gender.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  anggaran  melalui Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  tahun  2017-2019  di tiga  OPD  pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  yaitu  Dinas  Pendidikan,  Dinas Kesehatan,  dan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa:
1. Dinas  Pendidikan  belum  mengalokasikan anggaran  yang  responsif  gender  pada  tahun 2017-2019  pada  program  dan  kegiatan  yang
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 103-114
sesungguhnya sangat penting untuk meningkatkan kesetaraan gender;
2. Dinas Kesehatan Provinsi NTT  tahun  2017- 2019  telah    mengalokasikan  anggaran  yang responsif  gender  pada  program/kegiatan dengan  kategori specific  gender meskipun besaran  anggarannya  belum  menunjukkan komitmen  pemerintah  Provinsi  NTT  dalam mengurangi ketimpangan gender.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  tahun  2017-2019,  sudah mengalokasikan  anggaran  yang  responsif gender  dengan  kategori specific  gender dan affirmative gender meskipun besaran anggaran  untuk  setiap  program/kegiatan belum  menunjukkan  komitmen  pemerintah Provinsi NTT dalam mengurangi ketimpangan gender.

## Saran
Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagi  Pemerintah  Provinsi  NTT,  untuk meningkatkan  kesetaraan  gender  di  Provinsi NTT  maka  pemerintah  perlu    untuk meningkatkan  anggaran  yang  berdimensi gender  dengan  berbasis  pada  kebutuhan nyata  dari  masing-masing  gender,  misalnya memanfaatkan  basis  data  yang  tersedia  pada masing-masing  OPD  dan  juga  data  relevan dari berbagai penelitian.
2. Bagi Objek Penelitian
1) Dinas  Pendidikan  harus  menerapkan anggaran  yang responsif gender  dalam menyusun  kebijakan/program/kegiatan berdasarkan data terpilah gender sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas pendidikan di Provinsi NTT 2) Dinas Kesehatan harus lebih memperhatikan anggaran untuk
peningkatan  kesehatan  perempuan, bayi,  dan  balita  yang  merupakan kelompok  termarginal  sehingga  kasus angka  kematian    ibu  dan  bayi  serta stunting pada balita dapat diturunkan.
3) Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak perlu meningkatkan Alokasi Anggaran untuk memberdayakan  perempuan  dan  anak serta  mengurangi  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  di Provinsi NTT.
3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian  di  Pemerintahan  kabupaten/kota dan  juga  tidak  saja  melakukan  penelitian terkait alokasi anggaran tetapi dapat melakukan  analisis lebih mendalam terhadap output dan outcome dari setiap program/kegiatan sehingga dapat mengetahui lebih mendalam penerapan anggran responsif gender pada objek penelitian yang di teliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifah,  A.  (2006).  Anggaran  Responsif  Gender Dalam Studi Kasus Kebijakan Anggaran Pemberdayaan Perempuan Pada Sekretariat  Daerah  Provinsi  Bengkulu. Akuntansi , 55-67.
Astuti,  P.  (2016).  Analisis  Anggaran  Responsif Gender  Pada  APBD  Kota  Semarang Tahun 2010-2013. POLITIKA , 35. BAPPENAS.  (2001). Indikator  Gender  Untuk Perencanaan  Pembangunan  Nasional. Jakarta: BAPPENAS.
BKkbN. (2009). Konsep dan Teori Gender. Jakarta: BKkbN Pusat.
BPS    (2017  ). Gender .  diakses  April  3,  2019,  dari https:/www.bps.go.id
Darwanis.  (2015).  Analisis  Anggaran  Responsif
Gender  Sebagai  Percepatan  Pencapaian Target MDGs. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 481-492.
Halim,  A.  (2007). Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Hastuti,  D.  (2010).  Evaluasi  Anggaran  Responsif
Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif  Gender  Dalam  Anggaran Kesehatan  Kota  Surakarta  Tahun  2008- 2010. Jurnal ekonomi , 231-240. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.2010. Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif  Gender  bagi  Daerah. Jakarta: KPPPA.
Mardiasmo.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: ANDI.
Mutiari,  N.  K.  (2014).  Integrasi  Anggaran Responsif  gender  Dalam  APBD  (Studi
Liufeto et al : Anggaran Responsif Gender pada APBD …
pada  Anggaran  Dinas  Kesehatan  Kota Makassar  tahun  2014. Jurnal  Ilmu Pemerintahan  dan  Kebijakan  Publik , 413-445.
Nurhaeni, I. D. A (2014). Pedoman Teknis
Penyusunan Gender Aalisys Pathway dan Gender Budged Statement (GBS) .AIPD. Jakarta Republik    Indonesia.  Undang-Undang  Nonor  5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah .  Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2000 Tentang
Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  Dalam Pembangunan Nasional
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang  Pedoman  Pengurusan,
Pertanggungjawaban.  dan  Pengawasan Keuangan  Daerah  serta  Tata  Cara Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan  Daerah  dan    Penyusunan Perhitungan  Anggaran  pendapatan  dan Belanja Daerah
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Bisnis.
Bandung: Alfabeta.
Sasongko  dan  Perulin.  (2010). Anggaran .  Jakarta. Salemba Empat