Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika Vol. 4, No. 1, Mei 2018
ISSN 2477-3514

## e-ISSN 2614-0055
Judul : Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan) Penulis : Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, Haryono Diterima : Januari 2018; disetujui April 2018 Halaman Artikel : 25-38 Dipublikasikan oleh   : Jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP Untirta Laman Online : https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika
Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika terbit dua kali setahun pada edisi Mei dan November memuat artikel dari sosiolog, guru sosiologi, peminat sosiologi dan mahasiswa sosiologi.

## Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)
Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, Haryono Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Wie_legiani@yahoo.com

## Abstract
Undang-Undang  No.  15  tahun1997  concerning  transmigration  aims  to  improve  the  welfare  of transmigrants and the surrounding community, as well as improve and make equitable development in the  regions  and  also  strengthen  the  unity  and  unity  of  the  nation.  Transmigration  as  a  government program is very wise in overcoming population problems.
Judging  from  the  agrarian  politics  the  transmigration  program  is  still  far  from  a  sense  of  justice where  2%  of  Indonesia's  population  controls  more  than  90%  of  the  territory  of  the  Republic  of Indonesia.  This  transmigration  program  is  a  program  carried  out  by  the  government  since  the  old order and the new order, but the process of land ownership is still not finished. Many migrants who do not  yet  have  certificates  on  land  that  should  be  theirs  are  marked  with  certificates.  There  are  still around 2 million  hectares  of  transmigration lahars  that  have  not been  certified  by  the  national  land agency.  Agrarian  reform  is  basically  a  state  program  that  is  run  with  certain  objectives,  both economic  (social)  goals  and  other  political  and  social  goals.  The  main  argument  of  the implementation  of  agrarian  reform  is  injustice:  inequality  in  land  tenure  that  gives  birth  to  poverty and leads to social injustice.
Key word : transmigration and development

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor.  15  tahun  1997  tentang  ketransmigrasian  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  transmigran  dan  masyarakat  sekitarnya,  serta  meningkatan  dan  melakukan  pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi sebagai program pemerintah yang sangat bijak dalam mengatasi masalah kependudukan.
Menilik  dari  politik  agraria  program  transmigrasi  masih  jauh  dari  rasa  keadilan  dimana  2%  dari penduduk  Indonesia  menguasai  lebih  dari  90%  luas  lahan  wilayah  Republik  Indonesia.  Program transmigrasi  ini  sebagai  program  yang  dilakukan  pemerintah  sejak  orde  lama  dan  orde  baru,  namun proses kepemilikan lahan masih belum selesai. Banyak tansmigran yang belum memiliki sertifikat atas lahan  yang  seharusnya  menjadi  milik  mereka  dengan  ditandai  adanya  setifikat.  Masih  ada  sekitar  2 juta hektar lahar transmigrasi yang belum tersetifikat oleh badan pertanahan nasional. Reforma agraria pada  dasarnya  adalah  program  negara  yang  dijalankan  dengan  tujuan-tujuan  tertentu,  baik  tujuan (pembangunan) ekonomi maupun tujuan politik dan sosial lainnya. Argumen pokok dari pelaksanaan reforma  agraria  adalah  ketidakadilan:  ketimpangan  dalam  penguasaan  tanah  yang  melahirkan kemiskinan dan berujung pada ketitakadilan sosial.
Kata Kunci : transmigrasi dan pembangunan

## PENDAHULUAN
Untuk menggambarkan komposisi penduduk  di  Indonesia,  para  ahli demografi  atau  ahli  kependudukan menggunakan sejumlah ukuran, diantaranya bilangan jumlah, kepadatan,  dan  komposisi.  Kepadatan penduduk  adalah  jumlah  penduduk disuatu  daerah  per  satuan  luas.
Kepadatan  penduduk  disuatu  daerah bisa dihitung dengan rumus: Kepadatan penduduk: Jumlah penduduk total/Luas wilayah. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertantu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis  kelamin,  angkatan  kerja,  dan rasio ketergantungan.
Data  kependudukan  dunia  tahun 2012, Indonesia menempati urutan ke-
4  jumlah  penduduk  terbesar  di  dunia. Adapun  urutan  pertama  ditempati China  (1,35  milyar  jiwa),  ke-2  India (1,260 milyar jiwa) dan ke-3 Amerika Serikat (314 juta jiwa). Sementara itu, hasil  sensus  penduduk  tahun  2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa.
Jika  luas  wilayah  Indonesia  mencapai
1.904.569  km²,  kepadatan  penduduk
Indonesia  dapat  ditentukan  dengan cara sebagai berikut. Angka kepadatan penduduk dihitung dengan cara membagi  jumlah  penduduk  dengan luas wilayah. Berdasarkan data jumlah penduduk  tahun  2012,  maka  angka kepadatan penduduk Indonesia mencapai 135 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk berdasarkan sensus  tahun  2010  mencapai  125 jiwa/km². Penduduk Indonesia sebesar 237.641.326  orang  yang  terdiri  dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan pada tahun 2010.
Distribusinya  masih  terkosentrasi  di Pulau  Jawa  yaitu  sebesar  58  persen, yang  diikuti  oleh  pulau  Sumatra sebesar  21  persen.  Selanjutnya  untuk pulau-pulau/kelompok kepulauan laian berturut-turut  adalah  sebagai  berikut: Sulawesi  7%,  Kalimantan  6%,  Bali dan  Nusa  Tenggara  6  persen,  Maluku dan Papua 3% (BPS 2010). Sebagaian besar  (hampir  60%)  penduduknya
tinggal  di  Pulau  Jawa  dan  Madura, sedangkan luasnya hanya 7% dari luas wilayah  Indonesia  Selain  kepadatan penduduk,  penyebaran  penduduk  juga tidak  merata.  Misalnya  Pulau  Jawa yang  terdiri  dari  Jawa  Barat,  Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  DI  Yogyakarta, DKI  Jakarta  dan  Banten  yang  luasnya 6,77%  dihuni  oleh  57,44%  penduduk pada tahun 2010.
Berdasarkan peta kepadatan penduduk  tampak  bahwa  Pulau  Jawa jauh  lebih  padat  dibandingkan  dengan pulau lainnya di Indonesia. Pulau Jawa menjadi  pusat  pemerintahan  dan perekonomian negara, sehingga banyak  penduduk  yang  tertarik  untuk tinggal  di  wilayah  ini.  Kepadatan penduduk  yang  tinggi  di  Pulau  Jawa dapat dijelaskan dengan melihat faktor geografis,  khususnya  faktor  fisik berupa  tanah  yang  lebih  subur  dan faktor sejarah. Kerajaan-kerajaan banyak  berkembang  di  Pulau  Jawa sehingga  Pulau  Jawa  berkembang menjadi  pusat  aktivitas  penduduk  saat ini di Indonesia. Jumlah dan kepadatan penduduk akan memengaruhi dinamika  kehidupan  sosial  budaya masyarakatnya.
Dampak  dari  sebaran  penduduk yang  tidak  merata  terhadap  berbagai aspek  kehidupan  masyarakat  antara lain: Aspek Dampak sebaran penduduk yang tidak merata Sosial 1. Kriminalitas  meningkat akibat  dari  kemiskinan di  daerah  yang  padat penduduknya.
2. Kurangnya fasilitas kesehatan,  pendidikan,
air bersih.
3. Polusi pencemaran udara meningkat.
4. Banyak permukiman kumuh di daerah perkotaan
Budaya 1. Budaya masyarakat Indonesia  yang  suka bergotong  royong  dan bekerja sama akan hilang  dan  digantikan dengan budaya individualis  masyarakat perkotaan (padat penduduk). 2. Timbulnya keinginan untuk  menguasai  daerah lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Ekonomi  1. Pemusatan kegiatan ekonomi pada satu daerah saja mengakibatkan ketimpangan. 2. Luas  lahan  pertanian  di Jawa  semakin  sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sementara lahan di luar pulau Jawa belum dimanfaatkan dengan optimal 3. Tidak meratanya pembangunan ekonomi Politik Banyak  yang  tidak  puas dengan  pemerintah  karena tidak meratanya pembangunan. Pembangunan  dipusatkan hanya di daerah yang padat penduduk  saja,  sehingga daerah  yang  penduduknya sedikit kurang diperhatikan. Pertambahan penduduk yang selalu meningkat  Perubahan  orientasi  dalam meingkatkan setiap tahun akan menimbulkan  permasalahan  terkait dengan keterbatasan atau berkurangnya lahan serta meningkatnya kemiskinan. Pemerintah telah  berupaya  untuk  mengurangi
tekanan  jumlah  penduduk  di  wilayah padat  melalui  program  transmigrasi (Prihatin  2012).  Mengingat  program transmigrasi  sangat  penting  untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan, maka sudah selayaknya program ini dipertahankan dan dikembangkan.  Keberhasilan  program transmigrasi  pada  masa  lalu  dapat dijadikan contoh untuk pengembangan program ini di masa yang akan datang (Prihatin  2012).  Pada  sisi  laian, kegagalan  program  ini  juga  banyak menimbulkan  kritik.  Misalnya  kritik tersebut  bahwa  program  transmigrasi tidak  lebih  sekedar  memindahkan kemiskinan dan bukan untuk menyejahterakan penduduk. Tampaknya  memang  perlu  dilakukan perubahan orientasi dalam meningkatkan  program  transmigrasi yaitu melalui peningkatan pembangunan daerah khususnya daerah-daerah  di luar  pulau  Jawa-Bali untuk kepentingan pembangunan nasional (Nitiyasa dan Sudibia 2013).

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan literature yakni  berupa  studi  pustaka  sebagai upaya menganalisa tentang
transmigrasi  dan  pembangunan  di Indonesia  dari  perspektif  sosiologi. Penggunaan literature merupakan salah  satu  metode  yang  digunakan berdasarkan  pada  tinjauan  terdahulu yakni  tulisan  atau  penelitian  yang telah  dilakukan  untuk  memberikan gambaran terhadap permasalahan yang dihadapi.  Untuk  itu  tipe  penulisan  ini lebih bersifat deskriptif.

## PEMBAHASAN

## Konsep Transmigrasi
Sejarah  transmigrasi  di  Indonesia usianya  telah  lebih  dari  satu  abad (lebih  dari  seratus  tahun  sejak  tahun 1905)  transmigrasi  mampu  bertahan sebagai  program  pemerintah  (Pusat Litbang Ketransmigrasian 2013). Sejarah  transmigrasi  yang  sudah sangat  panjang,  merupakan  bukti bahwa  transmigrasi  memang  selalu diperlukan  bagi  Indonesia,  untuk membangun negeri berkepulauan, penuh  dengan  ketimpangan,  baik ketimpangan hasil ekonomi, pembangunan  antar  wilayah,  desa kota, maupun ketimpangan persebaran penduduk.
Setelah  kemerdekaan  Indonesia,
program kolonisasi ini diadopsi menjadi  program  transmigrasi  untuk penyebaran  penduduk  secara  nasional (Prihatin  2013).  Pada  tahun  1947, Presiden  Soekarno  berambisi  untuk memindahkan  31  juta  orang  dalam jangka  waktu  35  tahun  pada  tahun 1951  target  itu  ditambah  menjadi  49 juta  orang,  namun  situasi  politik  dan ekonomi saat itu tidak memungkinkan. Sebagai  pemerintahan  yang    baru dengan sejumlah keterbatasan aparatur dan  pendanaan,  program  transmigrasi yang direncanakan tersebut sulit untuk dilaksanakan  (Prihatin  2013).  Pada masa  orde  lama  ini  muncul  kebijakan
Transmigrasi Gaya Baru pada musyawarah nasional gerakan transmigrasi yang diselenggrakan pada bulan  Desember  1964.  Konsepnya memindahkan kelebihan fertilitas total yang diperkirakan mencapai angka 1,5 juta  per  tahun  (Setiawan  2006).  Selin itu, muncul pula ide untuk melaksankan  transmigrasi  swakarsa, artinya  transmigrasi  baru  ditampung oleh  tranmigrasi  lama.  Kemudian, transmigran  dapat  membuka  hutan, membangun  rumah,  dan  membuat jalan  sendiri,  sehingga  tanggungan pemerintah tidak terlalu besar.
Program transmigrasi yang
dilakukan  oleh  Pemerintah  Orde  baru merupakan  usaha  pemerintah  dalam meratakan jumlah penduduk Indonesia
(Sukmawati  2015).  Selain  itu,  pada zaman  orde  baru  tujuan  utama transmigrasi tidak semata-mata memindahkan  penduduk  dari  pulau Jawa  ke  luar  Jawa,  namun  ada penekanan  pada  tujuan  memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan. Pembukaan daerah  transmigrasi  diperluas  ke wilayah Kalimantan barat, Kalimantan Selatan,  Sulawesi,  bahkan  sampai  ke
Papua (Setiawan 2006).
Masa  reformasi  berkaitan  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  No
5/1997. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalahan  penduduk,  yang  selama  90 tahun  terakhir  memang  tidak  berhasil dipecahkan.  Namun,  bergeser  pada pengembangan ekonomi dan
pembangunan daerah (Setiawan 2006). Undang-undang    No  5  tahun  1997 dinyatakan  bahwa  tujuan  transmigrasi yaitu; Pertama, untuk  meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat sekitar. Kedua, meningkatkan  pemerataan  pemerintah daerah. Ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (RI 1997).
Transmigrasi  merupakan  salah  satu bentuk migrasi internal dan perpindahan  tempat  tinggal  yang permanen  di  Indonesia.  Transmigrasi merupakan migrasi yang
direncanakan, mulai dari proses penyeleksian transmigran hingga penempatan  mereka  dan  berbagai bantuan fasilitas bagi transmigran agar migrasi  yang  direncanakan  berjalan dengan lancar (Rusli 2012).
Transmigrasi  merupakan  salah  satu bentuk  mobilitas  spasial  atau  migrasi penduduk  horizontal  atas  inisiatif pemerintah  yang  khas  Indonesia,  dan
telah  menjadi  program  yang  sudah diimplementasikan sejak lama (Suwartapradja  2002).  Transmigrasi sebagai kegiatan perpindahan penduduk  yang  berorientasi  pada pembangunan  tidak  terlepas  dari masalah  yang  dihadapi  oleh  Bangsa Indonesia.
Tansmigrasi dalam arti perpindahan
penduduk  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  sebagai  akibat  tumbuhnya kekhawatiran akan kemunduran kemakmuran  rakyat  yang  disebabkan tekanan  penduduk  yang  semakin terasa (Keyfitz dan Nitisastro, 2001:4). Pendapat  lain  mengenai  transmigrasi adalah  perpindahan  dalam  hal  ini memindahkan  orang  dari  daerah  yang padat  penduduknya  ke  daerah  yang jarang  penduduknya  dalam  batas negara  dalam  rangka  kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang (Heeren,  2000:6).  Hal  ini  berarti apabila  pertumbuhan  penduduk  yang tinggi  tidak  dapat  dikendalikan  maka pemerataan kemakmuran yang ada dan seharusnya ditujukan untuk masyarakat  secara  menyeluruh  tidak akan  dapat  dirasakan  oleh  seluruh rakyat pada umumnya. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  29  Tahun  2009 (merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang  pokok-pokok  transmigrasi). Tentang ketransmigrasian, penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat  sekitarnya,  pemerataan pembangunan daerah serta memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan bangsa.  Sesuai  dengan  tujuan  tersebut maka transmigrasi masih sangat relevan diera otonomi daerah saat ini. Penjelasan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun 2009 tentang transmigrasi juga menyebutkan:  Melalui  transmigrasi, sebagai  salah  satu  bentuk  mobilitas penduduk,  akan  terjadi  pertemuan antar  budaya  kelompok  masyarakat sehingga  perlu  pembinaan  untuk mempercepat  proses  integrasi  dan akulturasi. Proses ini akan memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan bangsa,  yang  akan  menjadi  Bangsa Indonesia  yang  memiliki  kekuatan sinergi dalam melaksanakan pembangunan  untuk  meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan dan meratakan  pembangunan  daerah,  serta memantapkan ketahanan nasional yang didasarkan pada wawasan nusantara.
Dengan  demikian  karena  masalah penduduk  ini  adalah  masalah  yang sangat  komplek,  maka  sangatlah penting ditetapkan ketentuan- ketentuan  sebagai  pelaksanaannya. Dalam  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 2009 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Transmigrasi disebutkan  dalam  pasal  1  Undang- Undang  ini  bahwa  yang  dimaksud dengan  transmigrasi  dan  transmigran adalah: a. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
b. Transmigran adalah warga
Negara  Republik  Indonesia  yang berpindah  secara  sukarela  kekawasan transmigrasi.
Program  transmigrasi  ditunjukan untuk dua hal, yaitu;
a. Untuk  memberikan  peluang berusaha  dan  kesempatan  bekerja kepada  anak  bangsa  ini  secara terintegrasi dengan upaya pemberdayaan  potensi  sumberdaya kawasan  yang  belum  dimanfaatkan dan dikelola.
b. Untuk  jangka  panjang,  adalah untuk  menciptakan  kondisi  yang mendorong  terciptanya  persatuan  dan kesatuan  bangsa  sebagai  pilar  utama berdiri  tegaknya  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Istilah  transmigrasi  diintroduksi setelah  Indonesia  merdeka  sebagai pengganti  dari  istilah  kolonialisasi pada zaman kolonial Belanda. Program  kolonialisasi  dimulai  pada permulaan  abad  ke  20  yaitu  ketika sejumlah 155 keluarga penduduk Jawa berangkat  ke  Gedong  Tataan  dan Lampung  pada  tahun  1905.  Program kolonialisasi  yang  berlanjut  dengan program  transmigrasi  itu  mempunyai tujuan  utama  yaitu  untuk  mengurangi kepadatan  penduduk  di  Jawa  (Rusli 2012). Istilah transmigrasi sering tidak hanya  dikenakan  pada  migrasi  yang disponsori pemerintah, tetapi termasuk juga pada migrasi atas inisiatif sendiri, khususnya migrasi dari Jawa, Bali dan Lombok ke daerah pemukiman baru di luar pulau-pulau tersebut (Rusli 2012).
Ada  tiga  jenis  transmigrasi  yaitu;
Pertama, Transmigrasi  Umum  adalah jenis  transmigrasi  yang  sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau  pemerintah  daerah  bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan pelauang  kerja  dan  usaha. Kedua, Transmigrasi  Swakarsa  Berbantuan (TSB) adalah transmigrasi yang dirancang  oleh  pemerintah  dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang  untuk  maju. Ketiga, Transmigrasi Swakarsa Mandiri
(TSM)  adalah  Transmigrasi  yang merupakan  prakarsa  transmigran  yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau
pemerintah  daerah  bagi  penduduk yang telah memiliki kemampuan. Data sensus tahun 2014 menunjukan bahwa program transmigrasi  selalu  ada  pada  tiap tahunnya,  namun  ada  penurunan jumlah  tahun  2013  berjumlah  7.107 kepala  keluarga  menjadi  2.114  kepala keluarga tahun 2014. Adanya peningkatan  kesejahteraan  penduduk di daerah pengirim transmigran sehingga  terjadinya  penurunan  jumlah kepala  keluarga  yang  melakukan transmigrasi.  Hal  negatifnya  mungkin penduduk  enggan  untuk  berpindah dikarenakan  daerah  tujuan  pindahnya tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan  dengan  tidak  adanya dukungan
pememrintah dalam program  pembangunan  untuk  daerah- daerah di luar pulau Jawa.

## Konsep Pembangunan
Pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan  masyarakat  Indonesia seluruhnya,  dengan  Pancasila  sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.
Amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata- mata  proses  ekonomi,  tetapi  suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik,  sosial,  dan  budaya  yang meliputi bangsa, di dalam kebulatannya.  Pembangunan  Nasional merupakan  cerminan  kehendak  terus- menerus  meningkatkan  kesejahteraan dan  kemakmuran  rakyat  Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan
negara  yang  maju  dan  demokratis berdasarkan  Pancasila.  Pembangunan di berbagai bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada
bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan  telah  ditempuh,  seperti
yang  diamanatkan  oleh  Pancasila  dan UUD 1945, menunjukkan keberhasilan. Ini yang ingin dilanjutkan  dan  akan  ditingkatkan dalam era baru pembangunan. Hasil-hasil pembangunan hendaknya  dapat  di  nikmati  oleh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan  lahir  maupun  batin secara  adil  dan  merata.  Sebaliknya berhasil atau tidaknya suatu pembangunan  sangat  tergantung  pada peran serta masyarakat dalam melaksanakannya.  Pembangunan  juga harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.
Pelaksanaan  pembangunan  bertujuan meningkatkan  pendapatan  nasional, sekaligus  harus  menjamin  pembagian pendapatan  yang  merata  bagi  seluruh rakyat sesuai dengan keadilan. Pembangunan  juga  untuk  mencegah melebarnya  jurang  pemisah  antara yang  kaya  dan  yang  miskin  dengan menumbuhkan  asas  hidup  sederhana dan  wajar  bukan  saja  untuk  mencapai masyarakat  yang  makmur  melainkan juga untuk masyarakat yang adil.
Siagian  (2003)  menyatakan  bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian  usaha  pertumbuhan  dan perubahan  yang  berencana  yang  di lakukan  secara  sadar  oleh  suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju  moderenitas  dalam  rangka pembinaan bangsa ( national building ). Pada dasarnya dalam negara berkembang  yang  lepas  landas  dari suatu  keadaan  taraf  rendah  menuju taraf  yang  tinggi  yaitu  modernisasi, dimana
variabel-variabel dalam
pembangunan dapat mengalami
perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik. Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  inisiatif, aktif,  dan  kritis  bagi  setiap  warga negaranya  untuk  dapat  bertindak dengan  arah  yang  tepat  dan  dengan mampu  menjadikan  sumber-sumber
dalam  pembuatan  keputusan  oleh pemerintah dalam pembangunan.
Rogers  (dalam  Agus  Suryono 2001:132)  pembangunan  adalah  suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori  yang  luas  dalam  suatu masyarakat  yang  dimaksudkan  untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan,  kebebasan  dan  kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih  besar  yang  mereka  peroleh terhadap  lingkungan  mereka.  Adapun pembangunan  sarana  fisik  diartikan sebagai  alat  atau  fasilitas  yang  dapat dirasakan manfaatnya secara  langsung oleh masyarakat seperti yang dimaksud berupa:
a. Prasarana  perhubungan  yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain.
b. Prasarana  pemasaran  yaitu: gedung, pasar.
c. Prasarana  sosial  yaitu:  gedung sekolah,  rumah-rumah  ibadah,  dan puskesmas.
d. Prasarana produksi saluran air.
Berdasarkan  hal  tersebut  jelas bahwa pembangunan itu proses perubahan  kearah  lebih  baik  tersebut hanya  terwujud  dengan  melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya.  Selain  itu  pembangunan merupakan suatu proses, ini dimaksudkan  bahwa  setiap  usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan  pelaksanaan,  dalam arti  tanpa  mengenal  batas  akhir meskipun dalam perencanaannya dapat  diatur  berdasarkan  asas  skala prioritas  dan  suatu  tahapan  tertentu. Seiring dengan
perkembangan mengenai  konsep  dan  pelaksanaan pembangunan  di  berbagai  negara. Indonesia  juga  mengalami  pergeseran paradigma  pembangunan,  baik  dari
strategi  ekonomi,  strategi  people centered, hingga pada strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan  suatu  alternatif  dari  model pembangunan masyarakat. Hal tersebut  sesuai  dengan  strategi  dalam pembangunan  daerah  yang  termuat dalam  UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
Kerangka Analisis Menurut Undang-Undang (UU) Nomor  29  tahun 2009  tentang ketransmigrasian  menjelaskan,  bahwa tujuan  transmigrasi  di  arahkan  untuk mencapai  kesejahteraan,  kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk  sekitar,  dan  kelestarian fungsi lingkungan secera berkelanjutan  (RI  2009).  Program transmigrasi dan pembangunan nasional dalam arah kebijakan ketransmigrasian  tahun  2014-2019
yaitu; Pertama, Mengacu pada UU No 29 Tahun 2009, dari sisi pembangunan kewilayahan, misi pembangunan transmigrasi adalah memunculkan pusat-pusat  pertumbuhan  ekonomi sebagai  wahana  bagi  penduduk  untuk melakukan  mobilitas,  baik  secara horizontal  (gerak  keruangan)  maupun secara
vertikal (peningkatan kesejahteraan). Kedua, Transmigrasi  dari  sisi pembangunan kependudukan, transmigrasi akan tetap memperhatikan masalah-masalah kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan. Transmigrasi  masih  akan  menjadi bagian dari pembangunan kependudukan,  yang  oleh  karenanya harus mempertimbangkan isu-isu kependudukan, seperti kuantitas, kualitas, serta mobilitas dan persebaran  penduduk,  sebagai  basis perencanaan pembangunan. Salah satu isu penting dalam ranah
kependudukan yang menjadi persoalan nasional adalah ketimpangan persebaran penduduk, berupa fenomena aglomerasi. Ketiga, Tranmigrasi  dari  sisi pembangunan ekonomi lokal, pemerintahan telah meluncurkan kebijakan nasional melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)  dengan  Koridor  Ekonomi- nya.  Tantangan  yang  dihdapinya adalah  bagaimna  menjadikan  koridor ekonomi  tersebut  sebagai  tulang punggung wilayah ekonomi Nusantara dan  berbagai  pembangunan  yang bersekema kawasan, yang dapat bersinergi, melengkapi satu sama lain. Program transmigrasi pada hakikatnya  merupakan  bagian  integral dari pembangunan nasional dan pembangunan  daerah,  sebagai  upaya untuk  mempercepat  pembangunan, terutama  di  kawasan  yang  masih terisolir atau tertinggal  yang  sekaligus dapat  meingkatkan  kesejahteraan  para transmigran  dan  masyarakat  sekitar (Asriati  2015).  Oleh  karena  itu, program  transmigran  masih  dianggap relevan dalam melaksanakan pembangunan. Trasnsmigrasi dilakukan  untuk  merekayasa  atau mendistribusikan pemerataan ekonomi dan sumber daya. Reorientasi transmigrasi dalam pembangunan berbasis wilayah sebetulnya memposisikan kembali hakekat daripada pembangunan transmigrasi adalah pembangunan daerah melalui pembangunan pedesaan  baru.  Menurut  Yudohusodo (1998)  ada  empat  sasaran  utama pembangunan pemukiman transmigrasi, yaitu: Pertama , Membangun  desa-desa  baru  melalui pembangunan  unit-unit  pemukiman transmigrasi  yang  terintegrasi  dalam satuan  kawasan  pembangunan  (SKP)
dan  wilayah  Pengembangan  Parsial (WPP); Kedua , Membangun hinterland dari pusat-pusat pertumbuhan yang ada melalui pembangunan  unit-unit  permukiman transmigrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Ketiga , Mendorong  pertumbuhan  desa-desa yang  kurang  berkembang  melalui penambahan penduduk dan pembangunan  prasarana,  yang  disebut Transmigrasi Swakarsa Pemgembangan Desa Potensial (Transabangdep); dan Keempat ,
Membangun  masyarakat  transmigrasi dan  penduduk  di  sekitarnya  melalui pemgembangan keswasembadaan masyarakat, agar pada saat pembinaan
UPT  diserahkan  kepada  pemerintah daerah, masyarakat telah mandiri.
Keberadaan  trasnmigran  menurut
Pusat  Litbang  Transmigran  (2013) dilakukan untuk menciptakan wilayah- wilayah baru yang berbasis komoditas baru  pertumbuhan  wilayah  baru,  serta mempercepat  pembangunan  daerah.
Keberadaan program transmigrasi mendorong  mobilitas  dan  persebaran penduduk  di  setiap  wilayah  dengan mempertimbangkan dan mengutamakan  kualitas  sumber  daya untuk  mengurangi  kesenjangan  antar wilayah  di  Indonesia.  Dari  data  Pusat Litbang  Transmigran  tahun  2013 menunjukkan pembangunan transmigrasi selama ini, telah terbentuk  3.052  desa,  382  kecamatan, 104  (kabupaten-kota),  dan  satu  ibu kota provinsi. Hingga saat ini, tercatat sekitar  2  (dua)  juta  keluarga  atau  10 jutaan  jiwa,  yang  difasilitasi  langsung untuk bermukim, bekerja atau berusaha  di  kawasan  transmigrasi, sementara  itu  terdapat  sekitar  20 jutaan  jiwa  yang  merupakan  generasi berikutnya.  Jalan  telah  terbangun sepanjang  50.025 Km,  jembatan 40.551 Km. Hadirnya program
transmigran  mendorong  pembangunan infraktruktur termasuk saran pendidikan  dan  kesehatan.  Selain  itu, program transmigran memperkuat nilai-nilai persatuan di lokasi
transmigran  karena  mempertemukan berbagai  latar  belakang  budaya,  suku, dan etnik dalam  bingkai kebinekaan.
Pembangunan  yang  dilakukan  di daerah  tidak  hanya  untuk  kebutuhan kemajuan  daerah.  Akan  tetapi,  untuk pencapaian strategi pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, tujuannya  yaitu  untuk  menghasilkan pertumbuhan  bagi  sebesar-besarnya untuk  kemakmuran  rakyat  Indonesia secara berkelanjutan(Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015). Kebijakan transmigrasi yang berorientasi pada pembangunan daerah pada hakekatnya akan menempatkan kepentingan- kepentingan nasional di dalam perpektif dan kepentingan-
kepentingan  daerah,  yang  didukung dengan  otonomi  daerah  (Nitiyasa  dan Sudibia  2013).  Program  transmigrasi merupakan  perwujudan  Nawa  Cita ketiga  pemerintahan  Jokowi-JK,  yaitu membangun  Indonesia  dari  pinggiran dengan  memperkuat  daerah-daerah dan  desa  dalam  kerangka  negara kesatuan
(Kementrian
Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi 2015) Kritikal Review Program transmigrasi atau perpindahan penduduk sebetulnya telah dikenal pada masa pemerintahan kolonial  Belanda;  dan  lebih  dikenal dengan  istilah  kolonisasi.  Titik  tolak pelaksanaan program kolonisasi adalah pada tahun1905 dengan daerah tujuan  pertama  kali  adalah  Gedong
Tataan,  di  Keresidenan  Lampung. Dasar pertimbangan pemindahan penduduk  pada  waktu  itu  adalah tingginya  kepadatan  penduduk  di Pulau  Jawa,  sementara  di  luar  Jawa penduduknya kurang padat. Pelaksanaan program kolonisasi tersebut  dibagi  menjadi  beberapa periode, yaitu (1) 1905-1911
merupakan fase eksperimen; (2) 1911-
1929  periode  Bank  Kredit  Kredit Lampung; dan (3) 1930-1941, periode depresi  hingga  Perang  Dunia  II (Heeren, 1979). Setelah Masa
Kemerdekaan program kolonisasi tersebut  dilanjutkan  kembali,  akan tetapi istilah kolonisasi diganti dengan transmigrasi.
Meskipun  dilihat  dari  segi  periode pelaksaanan program kolonisasi relatif lama,  namun  jumlah  penduduk  yang dapat  dipindahkan  tidak  banyak.  Hal ini disebabkan oleh kesulitan-kesulitan yang  dihadapi  oleh  pemerintah  pada waktu  itu.  Menurut  Swasono  (1986), selama 80 tahun program pemindahan penduduk  dari  Jawa  ke  luar  Jawa melalui program kolonisasi dan transmigrasi hanya mencapai 3,65 juta jiwa,  padahal  pertambahan  penduduk Pulau Jawa setiap tahunnya berjumlah 2 juta jiwa. Masih  berkaitan  dengan  kecilnya jumlah  penduduk  yang  dipindahkan dari  Jawa  ke  luar  Jawa  juga  disoroti oleh Yudohusodo (1997), yang menyebutkan  bahwa  pada  tahun  1990 persentase  penduduk  yang  tinggal  di Pulau  Jawa  adalah  sekitar  60  persen dari  seluruh  penduduk  Indonesia. Kondisi  ini  menunjukkan  keadaan yang  tidak  jauh  berbeda  dengan persentase penduduk Pulau Jawa tahun 1930  sebesar  68,7  persen.  Itu  berarti dalam kurun waktu 60 tahun persentase  penduduk  yang  tinggal  di Pulau  Jawa  hanya  turun  8,7  persen.
Atau  dalam  kurun  waktu  75  tahun
(1930-2005),  persentase  penduduk yang  tinggal  di  Pulau  Jawa  berkurang 10,1 persen (58,60 – 68,70 persen).
Bertolak  dari  angka  pencapaian  di atas  selanjutnya  Swasono  (1986) menekankan perlunya mengubah orientasi  transmigrasi  tidak  semata- mata  demografis  sentris,  yang  berarti mengurangi kepadatan penduduk bukanlah tujuan transmigrasi, melainkan merupakan hasil atau akibat transmigrasi. Perubahan orientasi transmigrasi  tersebut  dapat  dilakukan dengan memasukkan program transmigrasi  secara  integratif  dalam pembangunan nasional. Usulan tersebut  tampaknya  telah  merupakan kebijakan  pemerintahan  Orde  Baru dalam  Repelita  Keenam  (Buku  III, Repelita  VI  1994/1995  –  1998/1999); yang menyebutkan
bahwa transmigrasi  merupakan  bagian  dari proses  pembangunan  wilayah  untuk meningkatkan  produktivitas  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  manusia di seluruh Wilayah Indonesia.
Yudohusodo (1998) juga mengakui
bahwa penyelenggaraan program transmigrasi menghadapi banyak kendala yang berpotensi menimbulkan baik masalah baru maupun yang dapat menimbulkan kerawanan dan kegagalan  yang  dapat  mendatangkan risiko tidak kecil. Selanjutnya disebutkan  pula  bahwa  ada  tiga kendala utama dalam penyelenggaraan program transmigrasi, yaitu (1) kendala  struktural,  berupa  lemahnya organisasi,  sumber  daya  aparat;  dan masalah-masalah  lain  yang  berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi, baik dengan  program-program  sektor  lain, maupun  dengan  instansi  lain  yang terkait;  (2)  kendala  substansial  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  agar pembangunan transmigrasi ikut memantapkan  pembangunan  nasional meskipun  anggarannya  terbatas;  dan
(3)  kendala  teknis  operasional,  yang disebabkan oleh kompleksnya masalah pembangunan transmigrasi. Kompleksitas masalah teknis operasional memunculkan permasalahan baru, antara lain: kekurangtepatan pemilihan lokasi, ketidaktepatan  dalam  studi  kelayakan, kekurangsesuaian  penataan  ruang  dan pola usaha, kekurangterpaduan
program  antar  sektor  dan  antar kegiatan pembangunan. Hasil  penelitian  Dwiyanto  dkk (2003) menemukan bahwa penyelenggaraan transmigrasi pada era otonomi  daerah  telah  menimbulkan berbagai  macam  konflik;  seperti konflik  antara  masyarakat  dengan Pemerintah Daerah, konflik antarmasyarakat, dan konflik antardaerah. Latar belakang
munculnya  konflik  di  atas  antara  lain karena  (1)  persoalan  sosial  seperti perselisihan  antarwarga;  (2)  persoalan politik,  konflik  antara  kepala  daerah dengan  DPRD  konflik  antarinstansi; konflik  antarpendukung  partai  politik; dan  (3)  persoalan  ekonomi,  seperti sengketa tanah, perselisihan pengelolaan  sumber  daya  alam,  dan konflik perburuhan.
Menilik dari politik agraria program  transmigrasi  masih  jauh  dari rasa keadilan dimana 2% dari penduduk  Indonesia  menguasai  lebih dari 90% luas lahan wilayah Republik Indonesia.  Program  transmigrasi  ini sebagai  program  yang  dilakukan pemerintah  sejak  orde  lama  dan  orde baru, namun proses kepemilikan lahan masih belum selesai. Banyak tansmigran  yang  belum  memiliki sertifikat  atas  lahan  yang  seharusnya menjadi milik mereka dengan ditandai adanya  setifikat.  Masih  ada  sekitar  2 juta  hektar  lahar  transmigrasi  yang belum tersetifikat oleh badan pertanahan  nasional.  Reforma  agraria
pada  dasarnya  adalah  program  negara yang  dijalankan  dengan  tujuan-tujuan tertentu,  baik  tujuan  (pembangunan) ekonomi  maupun  tujuan  politik  dan sosial  lainnya.  Argumen  pokok  dari pelaksanaan  reforma  agraria  adalah ketidakadilan: ketimpangan dalam penguasaan  tanah  yang  melahirkan kemiskinan dan berujung pada ketitakadilan sosial

## KESIMPULAN
Perlu  adanya  perubahan  orientasi dalam meningkatkan program transmigrasi yaitu melalui peningkatan pembangunan daerah khususnya
daerah-daerah  di  luar  Jawa-Bali, sehingga  kesan  bahwa  transmigrasi berorientasi  demografis  sentris  dapat dikurangi atau bahkan dihapus. Melalui  pembangunan  daerah  akan terbangun  pusat-pusat  pertumbuhan ekonomi baru, yang akan memberikan imbas  terhadap  pembangunan  daerah sekitarnya,  dan  pada  akhirnya  akan mempercepat  pembangunan  ekonomi di  luar  Jawa-Bali.  Di  sisi  lain,  dengan terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi  di  luar  Jawa-
Bali akan dapat menarik tenaga-tenaga kerja  untuk  bekerja  di  pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut.
Sumber-sumber  tenaga  kerja  dapat berasal  dari  daerah  setempat,  daerah lainnya di luar Jawa-Bali, atau daerah- daerah di Jawa-Bali. Kebutuhan tenaga kerja pada pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi  tersebut  dapat diintegrasikan melalui program transmigrasi, Kebijakan transmigrasi yang berorientasi pada pembangunan daerah pada hakekatnya akan menempatkan kepentingan- kepentingan nasional di dalam perspektif dan kepentingan-
kepentingan  daerah  dengan  otonomi
yang  kuat  di  daerah,  maka  ada  tiga langkah kebijakan yang harus dikerjakan,  yaitu  (1)  mengontrol  arus masuk  transmigran  dalam  jumlah karakter sosial ekonomi dan budayanya,  agar  tidak  melampaui ambang batas daya dukung sosial yang dapat  menjadi  potensi  konflik  antara tansmigran dengan pendududuk setempat; (2) melakukan pengelompokan-pengelompokan transmigran yang terpadu dari
berbagai kelompok etnis serta mempersiapkan  sejumlah  transmigran terampil  fungsional  dalam  setiap kelompok  dan  lokasi  transmigrasi, serta mendorong mereka untuk beradaptasi dengan penduduk setempat;  dan  (3)  merencanakan pembangunan infrastruktur jalan,
jembatan, irigasi, puskesmas, lapangan olah  raga,  dan  lain-lain  yang  tidak terkesan eksklusif untuk lokasi transmigrasi  tertentu  sebagai  bagian dari indeks pembangunan manusia.

## Daftar Pustaka
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2010. Hasil  Sensus  Penduduk  2010.
Jakarta  [ID]:  [Internet].  [Diunduh 2017  Juni  07].  Tersedia  pada: https://uzairsuhaimi.files.wordpress
.com/2011/06/data-sensus- penduduk-2010.pdf. [KDPDTT] Kementrian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan  Tranmigrasi.  2015.  Rencana Strategis Kementrian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan  Transmigrasi  Tahun  2015-219.
Jakarta  [ID]:  [Internet].  [Diunduh 2017  Mei  20).  Tersedia  pada: http://perpustakaan.bappenas.go.id/ lontar/file?file=digital/162729- [_Konten_]-Konten%20D1252.pdf.
[PLK] Pusat Litbang Ketranmigrasian. 2013. Arah Kebijakan Tahun 2014- 2019.  Jakarta  [ID]:  [Internet]. [Diunduh  2017  Mei  25).  Tersedia pada:http://www.tataruangpertanah an.com/file_peraturan/3382422007 41-Naskah-Akademik-Arah-
Kebijakan-Ketransmigrasian-2015- 2019.pdf. [RI] Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang  Nomor  15  tahun 1997  tentang  Ketransmigrasian.
Lembar  Negara  RI  Tahun  1997. Jakarta[ID]:  [Internet].  [Diunduh 2017  Juni  03].  Tersedia  pada: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15 _1997.htm. [RI] Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang  Nomor  29  tahun 2009  tentang  Ketransmigrasian.
Lembar  Negara  RI  Tahun  2009. Jakarta[ID]:  [Internet].  [Diunduh 2017  Juni  03].  Tersedia  pada: http://www.bpn.go.id/Publikasi/Per aturan-Perundangan/Undang-
Undang/undang-undang-nomor-29- tahun-2009-893. Abustam, MI., 1989. Gerak Penduduk, Pembangunan, dan Perubahan Sosial: Kasus Tiga Komunitas Padi Sawah di Sulawesi Selatan, Jakarta: UI Press. Asriati N. 2015. Pengembangan
Kawasan  Terpadu  Mandiri  Daerah Transmigrasi Rasau Jaya. Prosiding
Seminar  Nasional  09  Mei  2015 [Internet]. [Diunduh 2017 Juni 01]. Tersedia pada:
http://eprints.uny.ac.id/21975/1/63 %20Nuraini%20Asriati.pdf.
Dwiyanto,  Agus;  Riza  Noer  Arfani; Agus  Heruanto  Hadna;  Bevaola Kusumasari; Amelia Maika; Mohammad Nuh; Setiadi; Sukamdi;  Bambang  Wicaksono; dan  Mohammad  Yusuf.  2003. Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan Otonomi Daerah . Yogyakarta:
Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan. Yogyakarta: Uhaindo dan Offset. Fakih,  Mansour.  2001.  Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi.  Yogyakarta:  Insistpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. Hefner,  Robert  W.  (editor),  2007. Politik Multikulturalisme: Menggugat  Realitas  Kebangsaan, Yogyakarta: Yayasan Kanisius. Klinken,  G.V.,  2007.  Perang  kota Kecil:  Kekerasan  Komunal  dan Demokratisasi di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Mantra  IB.  2000.  Demografi  Umum.
Edisi ke-2. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. Nitiyasa  IG,  Sudibia  IK.  2013. Menggalakkan Program Transmigrasi Melalui Pembangunan Dearah. Jurnal Kependudukan.  Vol.  9  No.  1. ISSN: 1907-3275.
Nur IF. 2014. Kontribusi Transmigran
Dalam  Pembangunan  Desa.  Jurnal Administrasi  Negara,  Volume  3, Nomor 1, 2015. Prihatin RB. 2013. Revitalisasi Program Transmigrasi. Jurnal Aspiral Vol. 4 No. 1. Juni 2013. Ram,  Wariso.,  1989.  Migrasi  Sekuler dan  Sektor  Informal  di  Kotamadya Bogor,  Bogor:  Institut  Pertanian
Bogor. Rusli  S.  2012.  Pengantar  Ilmu Kependudukan. Edisi Revisi. Jakarta (ID): LP3ES. Setiawan  N.  1994.  Transmigrasi  di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Yogyakarta (ID):  [Internet].  [Diunduh  2017 Juni 10]. Setiawan N. 2006. Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan  Sejarah  Pelaksanaan, 1905-2005. Bandung (ID): [Internet].  [Diunduh  2017  Juni 03].Tersedia pada: http://pustaka.unpad.ac.id/archives/ 6704. Siagian,  S.P.  2003.  Administrasi Pembangunan cetakan ke 3. Jakarta: PT. Gunung Agung. Siagian, Sondang. P.2005. Administrasi Pembangunan, Konsep  Dimensi  dan  Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara. Sukmawati AD. 2016. On The Politics of Migration: Indonesia and Beyond.  Jurnal  Masyrakat  dan
Kebudayaan, Vol. 18. No. 3 Tahun 2016. Suparno,  Erman.  2007.  Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat. Jakarta: Departemen  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi Republik Indonesia.
Suryono,  Agus.  2001.  Teori  dan  Isu Pembangunan. Jakarta: UM-Press.
Suwartapradja OS. 2002. Transmigrasi Lokal:  Potensi  dan  Tantangan”, Jurnal Kependudukan, Vol. 4 No. 2 (Juli 2002).
Swasono,  Sri-Edi.  1986.  ”Reorientasi dalam Transmigrasi: Merencanakan Keunggulan  Komparatif”,  dalam Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun (Editor), Transmigrasi di Indonesia 1905-1985: 362-369. Trijono, Lambang. 2007. Pembangunan Sebagai Perdamaian. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Wahyuni,  ES.,  2000.  The  Impact  of Migration  upon  Family  Structure and Funcitioning in Java, Adelaide:
Adelaide University. Yudohusodo, Siswono. 1998. Transmigrasi:  Kebutuhan  Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan  Persebaran  yang  Timpang.
Jakarta:  PT  Jurnalindo  Aksara Grafika. Yuwono,  Teguh.  2001.  Manajemen
Otonomi Daerah: Membangun Daerah  Berdasarkan  Paradigma Baru. Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti.