## Volume 25 No 1, Januari 2023

## Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

## Pengaruh Sanksi dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang
Ingra Sovita, Enny Arita, Sariwita Septiani Sanur Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unidha, e-mail: sovitahanafi@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of tax sanctions and control of motorized vehicle taxes on the compliance of motorized vehicle taxpayers at the SAMSAT of Padang City. The type research  used  is  quantitative  method.  The  data  analysis  technique  used  for  this  research  is multiple  linear  regression  analysis.  The  number  of  respondents  in  this  study  amounted  to  400 respondents in 2021. The research uses secondary data. The result of this study indicate that the motor vehicle tax sanction has no effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers in the city  of  Padang,  while  the  regulation  of  motorized  vehicle  taxes  affects  the  compliance  of motorized vehicle taxpayers in the city of Padang. This can be seen form the results of the motor vehicle tax sanction whit a t-count value of -1.994 which is smaller than the t-table 1.971 whit a significant level of 0.047 which is less than 0.05, while the result of controlling motor vehicle taxes whit a t-count value of 2.712 is greater than t-table 1.971 with a significant level of 0.007 less than 0.05.
Key  word: Motor  Vehicle  Tax  Sanction,  Motor  Vehicle  Tax,  Motor  Vehicle  Tax Compliance.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  sanksi  dan  penertiban  Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Padang.  Jenis penelitian  yang digunakan  adalah  metode  kuantitatif. Teknik  analisis  data  yang digunakan  untuk  penelitian  ini  merupakan  analisis  regresi  linear  berganda.  Jumlah  sampel responden dalam penelitian ini berjumlah 400 respoden tahun 2021. Penelitian ini menggunakan data  sekunder.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  sanksi  pajak  kendaraan  bermotor  tidak berpengaruh  terhadap    kepatuhan    Wajib    Pajak    kendaraan    bermotor    di    kota  Padang, sedangkan penertiban pajak kendaraan bermotor berpengeruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Hal ini terlihat dari hasil sanksi pajak kendaraan bermotor dengan nilai t-hitung -1.994 lebih kecil dari t-tabel 1.971 dengan tingkat signifikan 0.047 lebih kecil dari 0.05, dan hasil penertiban pajak kendaraan bermotor dengan nilai t-hitung 2.712   lebih besar  dari  t-tabel  1.971  dengan  tingkat  signifikan 0.007 lebih kecil dari 0.05.
Kata  kunci  : Sanksi  pajak  kendaraan  bermotor,  Penertiban  pajak  kendaraan  bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  pada  masa  sekarang ini  sedang  giat  untuk  mewujudkan
Indonesia yang maju dengan melakukan
berbagai  macam  pembangunan.  Dalam membiayai pembangunan dan
menjalankan  setiap  program-program kerja pemerintah, dibutukan pemasukan
yang  diperoleh  oleh  negara.  Sumber- sumber  penerimaan  negara  berasal  dari berbagai  sektor  yang  salah  satunya adalah  sektor  pajak  (Mulyadi  dkk, 2019).
Penerimaan  negara  dari  sektor pajak  dirasa  mampu  untuk  menggali potensi  pendapatan  dari  dalam  negeri dikarenakan  pajak  merupakan  sumber utama  bagi  penerimaan  negara.  Dana tersebut  diperoleh  dari  segenap  potensi sumber daya yang dimiliki  negara, baik berupa  hasil  kekayaan  alam  maupun iuran  dari masyarakat.  Salah  satu  iuran tersebut  berasal  dari  penerimaan  pajak (Aruan et  al ,  2017).  Hasil  dari pembayaran  pajak  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  -  pengeluaran negara dalam
penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui  pembangunan  dan  peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013).
Pajak  adalah  kontribusi  wajib pajak  kepada    negara    yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk  keperluan negara bagi sebesarnya    kemakmuran    rakyat (Siregar,   2017).   Pajak sangat  penting bagi  pembangunan  negara  Indonesia karena  pajak  memberikan  kontribusi terbesar bagi pemasukan negara.
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Daerah. Dalam
Peraturan  Daerah    Provinsi    Sumatera
Barat  Nomor  4  Tahun  2011  tentang
Pajak  Daerah Menjelaskan bahwa pajak kendaraan  bermotor  adalah  pajak  atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan  bermotor.  Di  Kota  Padang, pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup  besar  bagi  Pendapatan  Asli Daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pajak  Kendaraan  Bermotor bahwa Kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis  jalan  darat,  dan  digerakkan  oleh peralatan  teknik  berupa  motor  atau peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk mengubah  suatu  sumber  daya  energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan,  termasuk  alat  berat  dan alat  besar  yang  dalam  operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat  secara  permanen  di  air.  Pajak Kendaraan  Bermotor  adalah  salah  satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Pajak ini sangat  berpengaruh  terhadap  sumber pendapaan  asli  daerah,  yang  berguna untuk  membiayai  pelaksanaan  tugas rutin Pemerintah Daerah (Yunus, 2010). Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima  oleh  Pemerintah  tidaklah sedikit, mengingat semakin
bertambahnya    Wajib    Pajak    untuk Pajak    Kendaraan    Bermotor      dan penerapan  tarif  pajak  progresif  yang mulai diterapkan  oleh  Pemerintah Daerah  pada  tahun  2012  (Afandi  dkk, 2020). Hal ini membuat Pajak Kendaraan  Bermotor  memiliki    potensi yang dapat dikembangkan. Berikut merupakan data pertumbuhan jumlah kendaraan
bermotor Kota Padang tahun 2016-2020. Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  di Kota Padang sebagai berikut:
Tabel 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Roda
Dua Kota Padang Tahun 2016-2020 Tahun Jumlah Kendaraan Roda Dua 2016 301.087 2017 304.825 2018 314.045 2019 228.072 2020 230.929 Sumber: Samsat Kota Padang (2020)
Dari tabel 1 diatas, dapat dilihat jumlah  kendaraan  bermotor  di  Kota Padang mengalami perubahan dari tahun ke  tahun.  Ada  beberapa  faktor  yang mendorong  sehingga  jumlah  kendaraan tersebut mengalami fluktuasi  atau mengalami  perubahan  setiap  tahunnya. Antara    lain,    kemampuan    masyarakat dalam  membeli  kendaraan  bermotor yang semakin meningkat, dimana
kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang sudah menjadi kebutuhan primer oleh masyarakat  saat ini  serta syarat untuk memiliki kendaraan  bermotor  saat  ini sangatlah mudah. Sebagaimana  kita  ketahui  pada saat  sekarang  ini  pembelian kendaraan bermotor  terutama  kendaraan  roda  dua memiliki  syarat  yang  sangat  mudah. Dimana dealer-dealer yang menawarkan uang  muka  yang  cukup  rendah  dan cicilan  dengan  bunga  yang  kecil membuat  pembelian  kendaraaan  roda dua semakin meningkat.
Peran  pajak  sebagai  penerimaan dalam  negeri  sangat  dominan,  namun masih  belum  optimal  jika  dilihat  dari banyaknya  Wajib  Pajak  yang  belum menjadi  Wajib  Pajak  patuh.  Arti  Patuh dalam  hal  tersebut  adalah  ketepatan Wajib  Pajak  dalam  membayar  suatu pajak.  Faktanya Pemerintah belum bisa memaksimalkan  pendapatan  dari  sektor tersebut  karena  beberapa  kendala  yaitu diantaranya  kepatuhan  dan  kesadaran Wajib  Pajak  dalam  membayar  pajak kendaraan  bermotor  (Ilhamsyah  dkk, 2016).  Oleh  karena  itu,  setiap  rakyat Indonesia  harus  sadar  bahwa  dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan  maka  tanggung  jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan  semakin  besar.  Namun untuk  masyarakat  Kota  Padang  sendiri dalam  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  yang  dilakukan  SAMSAT Kota  Padang      sudah      mengalami peningkatan      atau      sudah      terbilang
patuh   dalam melakukan  kewajibannya dalam  membayar  pajak.  Dimana  dapat diliat  dari  data  yang  diperoleh  dari SAMSAT Kota Padang, jumlah Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  yang membayar  Pajak  di  Kota  Padang  pada tahun 2016-2020 sebagai berikut :
Tabel 2 Jumlah Kendaraan PKB R.2 Yang

## Membayar Pajak
Tahun Jumlah Kendaraan Roda 2 Jumlah Kendaraan yang patuh membayar PKB Jumlah Kendaraan yang Menunggak (selisih) Persentase Persentase Tingkat Kepatuhan PKB 2016  301.087 282.039 19.048 6,3% 93,7% 2017  304.825 282.225 22.600 7,4% 92,6% 2018  314.045 283.098 30.947 9,4% 90,6% 2019  228.072 187.754 40.327 17,7% 82,3% 2020  230.929 184.860 46.069 19,9% 80,1% Sumber: SAMSAT Kota Padang (2021) Dari hasil data tabel 2 menunjukan  bahwa  jumlah  kendaraan roda  dua  selama tahun 2016-2020
mengalami  perubahan    atau  fluktuasi. Dimana  dapat  kita  liat  pada  tahun  2016 mengalami  penurunan  Wajib  Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya  sebesar  6,3%,  tahun  2017 mengalami  penurunan  Wajib  Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya  sebesar  7,4%,  tahun  2018 mengalami  penurunan  Wajib  Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya  sebesar  9,4%  dan  pada tahun 2019-2020 penurunan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya semakin meningkat sebesar 17,7% dan 19,9%. Oleh karena itu maka SAMSAT    Kota Padang    Harus menegakan  lagi  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  memenuhi  kewajibnya  dalam membayar pajak.
Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.  Dengan  kata lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat
pencegah  agar  wajib  pajak  tidak melanggar norma perpajakan,
Mardiasmo  (2009).  Kepatuhan  wajib pajak  dapat  pula  ditingkatkan  melalui pengenaan  sanksi  perpajakan.  Undang- undang  dan  peraturan  telah  mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum  dan  tata  cara  perpajakan, termasuk  sanksi  yang  akan  dikenakan apabila  wajib  pajak  tidak  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Pelaksanaan dan  pemberian  sanksi  yang  dimaksud adalah  dalam  bentuk  pemberian  sanksi administrasi  atau  denda  maupun  sanksi pidana (Efriyenty, 2019).
Kegiatan  penertiban  dilakukan untuk  menghimbau  Wajib  Pajak  agar tepat waktu melaksanakan kewajibannya.  Ketika    Sanksi    dan Penertiban  Pajak  Kendaraan  Bermotor diterapkan kepada Wajib Pajak, tampaknya penerapan tersebut
menimbulkan  keresahan  bagi  Wajib Pajak  (Octavia  dkk,  2018).  Sehingga banyak  Wajib  Pajak  yang  membayar lima  tahun  sekaligus  atau  tidak  sama sekali  karena  tidak  disertai  dengan sanksi perpajakan, menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Jika ada pengendara yang terkena  penertiban  pajak  kendaraan bermotor, Wajib Pajak diminta langsung  membayar  pajak  kendaraan terutangnya  di  lokasi  (Saleh,  2017). Pelaksanaan sanksi dan penertiban Pajak Kendaraan  Bermotor    tentu    saja diberikan  dengan  maksud  memberikan efek    jera    kepada  Wajib  Pajak  agar meningkatkan kepatuhan dan  kesadaran Wajib Pajak tersebut.
Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan,  tunduk  dan  patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah  Wajib  Pajak  yang  taat  dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban
perpajakannya dengan ketentuan
perundang-undangan
perpajakan  ((Irawati  &  Sari,  2019). Mengingat  sistem  perpajakan  Indonesia menganut  sistem self  asessment, maka kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  aspek penting  di  mana  secara  mutlak  dalam prosesnya      kepercayaan      diberikan kepada      wajib      pajak      untuk menghitung,  membayar  dan  melapor kewajibannya.
Salah satu wujud kepatuhan dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah  dengan  cara mendaftarkan diri  sebagai  wajib  pajak  dan  membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan.  Oleh    karena    itu, pengetahuan    pajak    penting    dalam meningkatkan    kepatuhan  perpajakan (Rahayu, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak dapat pula ditingkatkan melalui pengenaan sanksi perpajakan. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk
pemberian  sanksi  administrasi  atau denda maupun sanksi pidana (Efriyenty,
2019).
Berdasarkan    uraian  diatas,  3  hal yang menjadi rumusan masalah adalah 1)
Apakah Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan
Bermotor  di  Kota  Padang.  2)      Apakah Penertiban   Pajak   Kendaraan   Bermotor berpengaruh   positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang.  3)      Apakah  Sanksi  dan Penertiban  Pajak  Kendaraan  Bermotor berpengaruh  secara  simultan  terhadap Kepatuhan     Wajib    Pajak   Kendaraan Bermotor di Kota Padang.
1. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor
Sanksi  adalah  suatu  tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar  peraturan  atau  undang- undang   yang  tidak   dilanggar  (Arum, 2012).  Menurut  Mardiasmo  (2016),
sanksi merupakan jaminan  bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan merupakan  alat  pencegah  ( prevetative ) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.  Sanksi  adalah  hukuman negatif  kepada  orang  yang  melanggar peraturan,  dan  denda  adalah  hukuman dengan  cara  membayar  uang  karena melanggar  peraturan  dan  hukum  yang berlaku  (Amalia  dkk,  2016).  Sanksi administrasi perpajakan bertujuan untuk memberikan  efek  jera  kepada  Wajib Pajak sehingga tercipta kepatuhan Wajib Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya. Sanksi administrasi adalah  suatu  alat  yang  digunakan sebagai  jaminan  untuk  Wajib  Pajak mematuhi  semua  peraturan  perpajakan (Mulyani, 2019). Setiap jenis
pelanggaran  pajak  mulai  dari  yang tingkatannya  paling  kecil  sampai    yang paling  berat    yang  sudah    tersedia ancaman  sanksinya.    Hal    ini  semakin tercermin  paska  amandemen  undang- undang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan  (UU  No.  28  Tahun  2007) yang  berhasil  menggulirkan  ketentuan- kerentuan baru yang menyangkut sanksi seputar  perlanggaran  kewajiban  Wajib Pajak dan fiskus.
Dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi pajak  adalah  hukuman  yang  negatif kepada   orang   yang   melanggar   norma perpajakan      dengan      cara  membayar uang.  Dalam  pelaksanaan  sanksi  pajak, fiskus    harus    aktif    dan  dituntut  untuk disiplin  dalam  memberikan  sanksi kepada  Wajib  Pajak  yang  melanggar untuk  membuat  masyarakat  patuh  dan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.
Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan menurut Wardani & Rummiyatun (2017) yaitu
a.      Wajib      Pajak      mengetahui      dan paham    mengenai    tujuan    sanksi kendaraan bermotor
b.    Pengenaan    sanksi    yang    cukup
berat  merupakan  salah  satu  untuk mendidik Wajib Pajak
c.    Sanksi  pajak  harus  dikenakan kepada WAjib Pajak yang melanggar tanpa torelansi.

## 1. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
Istilah  penertiban  diawali  dengan kata tertib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah  aturan  sedangkan penertiban adalah proses. Cara perbuatan  menertibkan  dan  tindakan. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Zulkardi (2019), penertiban  berasal  dari kata  tata  tertib  yaitu  aturan,  rapi  dan apik,  penertiban  dan  kekacauan  sama- sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan,  tetapi  sama-sama  ada dalam asas kehidupan sosial. Pengertian penertiban  menurut  Retno  Widjajanti dalam Zulkardi (2019) adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan  ruang  sesuai    rencana dapat  terwujud.
Penertiban
Pajak Kendaraan
Bermotor  merupakan  kegiatan  operasi yang  dilakukan  UPTD  Pendapatan
Samsat  Wilayah  yang  bekerja  sama dengan  pihak  polisi  lalu  lintas  untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan
pembayaran Pajak
Kendaraan  Bermotor  (Bapenda,  2017). Dengan  melakukan  kegiatan  penertiban Pajak  Kendaraan  Bermotor  pemerintah dapat mengoptimalisasi penerimaan daerah  melalui  pemeriksaan  STNK, TNKB, dan pengesahan guna menunjang peningkatan
penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Tujuan  penertiban  Pajak  Kendaraan Bermotor  yaitu  sebagai  upaya  untuk menghimbau  para  pemilik    kendaraan
agar    membayar    pajak    kendaraannya kepada  negara.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  perpajakan  merupakan ketaatan,  tunduk  dan  patuh serta melaksanakan    ketentuan    perpajakan. Jadi    Wajib  Pajak    yang  patuh    adalah
Wajib  Pajak  yang  taaat  dan  memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya    dengan    ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan faktor  penting  bagi  peningkatan  pajak, maka    perlu    secara    insentif    dikajikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut Ilhamsyah  dkk,  (2016)  yaitu  dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya  dan  melaksanakan  hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan  peraturan  dan  undang-  undang pajak yang berlaku.
Adapun   indikator-indikator   yang mempengaruhi   kepatuhan   Wajib Pajak penelitian  ini  antara  lain  sebagai  berikut (Rumiyatun, 2017):
a.  Memenuhi memenuhi kewajiban pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku,
b.  Membayar pajaknya tepat pada waktunya,
c.  Wajib  Pajak  memenuhi  persyaratan dakam membayar pajaknya,
d.  Wajib  Pajak  mengetahui  jatuh  tempo pembayaran.
Kerangka Pikir
Gambar 1 Kerangka Pikir Pengembangan Hipotesis 1. Pengaruh  Sanksi  Pajak  Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol dan pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan  kewajiban  perpajakan oleh Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:170).  Dengan  adanya  sanksi pajak  yang  memberi  efek jera Wajib Pajak,  kepatuhan  Wajib  Pajak  akan semakin meningkat. Adanya ketakutan atau  efek  jera  Wajib  Pajak  sangat penting  agar  masyarakat  sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur paksaan.  Untuk  lebih  meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor,  sanksi  pajak      kendaraan diperlukan   untuk   penekanan   hukum guna    diwujudkan  ketertiban  Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. H1:    Sanksi  perpajakan  kendaraan bermotor  berpengaruh  positif terhadap    kepatuhan  Wajib Pajak kendaraan bermotor
2. Pengaruh        Penertiban        Pajak Kendaraan     Bermotor      terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak
Penertiban    pajak  kendaraan bermotor  diterapkan    kepada  Wajib Pajak agar tepat waktu untuk melaksanakan kewajibannya. Jika ada pengendara  yang  terkena  penertiban pajak  kendaraan  bermotor,  Wajib Pajak diminta langsung untuk membayar pajak kendaraan terutangnya di lokasi (Saleh, 2017). Ketika   sanksi   dan   penertiban pajak kendaraan bermotor diterapkan  kepada  Wajib  Pajak, tampaknya penerapan tersebut menimbulkan  keresahan  bagi  Wajib Pajak  (Ilyas,  2011).  Pelaksanaan
sanksi dan penertiban pajak kendaraan bermotor  tentu  saja  membuat  kapok Wajib  Pajak  untuk  tidak  mengulangi ketidaksadaran dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan adanya sanksi dan penertiban pajak kendaraan bermotor memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak sehingga meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor di Kota Padang.
H2:  Penertiban  pajak  kendaraan bermotor  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak kendaraan bermotor
3  Pengaruh   Sanksi   dan   Penertiban Pajak      Kendaraan  Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan  adanya  sanksi  dan penertiban  pajak  kendaraan  bermotor maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar kewajibannya dalam perpajakan. Sehingga dengan
meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak maka  semakin  besar  pendapatan daerah yang didapatkan.
H3:    Sanksi  Pajak  dan  Penertiban Pajak  Kendaraan  Bermotor berpengaruh  positif  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor METODE PENELITIAN Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono,  2014),  metode  penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian  yang  berlandaskan  kepada filsafat  positivism,  dilakukan  terhadap populasi  atau  sampel  tertentu  yang representatif, proses perkumpulan datanya menggunakan
instrumen penelitian,  dan  analisis  data  bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan. Pada  penelitian  ini  akan  membahas tentang   Analisis   Pengaruh  Sanksi  dan
Penertiban  Pajak  Kendaraan  Bermotor terhadap Efek Jera Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang. 1. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  terdapat  dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder,  data  primer  diperoleh  dari Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor yang mendapatkan Sanksi dan terjaring  penertiban  pajak  kendaraan bermotor  dengan  bantuan  intrumen kuesioner.  Data  sekunder  berupa Laporan  Realisasi  Penerimaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Padang tahun  2016-2020  dan  data  jumlah Wajib Pajak selama tahun 2020.

## 2. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah selururh  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor.  Adapun  data  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  pada UPT  Pendapatan  yang  terdaftar  di lingkup  Kantor  Badan  Pendapatan Daerah  Kota Padang berdasarkan data Samsat  Kota  Padang  tahun  2020 sebanyak 230.929 kendaraan roda 2. Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  yang terdaftar  di  SAMSAT UPT  Pendapatan  di  lingkup  Kantor Badan  Pendapatan    Daerah    Kota Padang  periode  Desember  2020. Penentuan besar sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu:
Keterangan : N = besar populasi n = banyaknya unit sampel e  =  persen  kelonggaran  ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel  yang  masih  dapat  ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%
Sehingga didapat hasil sebagai berikut:

## 3. Defenisi Operasional Variabel
Dalam   penelitian   ini,   peneliti menggunakan   data   dua   variabel   yaitu sebagai berikut:
1. Variabel  Dependen  yaitu  variabel yang mempunyai ketergantungan dengan variabel lain. Dalam penelitian ini  variabel  dependennya  adalah Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel   Independen   yaitu   variabel yang    mempengaruhi    variabel lainnya.
Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yaitu :
a. Sanksi Pajak (X 1 ) Menurut Mardiasmo (2016), sanksi
merupakan jaminan bahwa ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan)  akan  dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah ( prevetative )  agar  Wajib  Pajak tidak melanggar norma perpajakan.
b. Penertiban Pajak (X 2 ) Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kegiatan operasi yang dilakukan UPT Pendapatan  Samsat  wilayah  yang bekerja  sama  dengan  pihak  polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Bapenda, 2017). Teknik Analisis Data
Uji Validitas Data
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner. Sebuah instrumen atau kuesioner dikatakan  valid  jika  pertanyaan    pada instrumen    atau kuesioner mampu mengungkapan    sesuatu    yang  akan diukur  oleh  kuesioner tersebut  (Ghozali, 2018:51)

## Uji Reliabilitas
Realiabilitas  sebenarnya  adalah  alat untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang merupakan  indikator  dari  variabel  atau konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan realibel  atau  handal  jika  jawaban seseorang  terhadap  pernyataan  adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali:45)

## Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif  digunakan  agar  dapat mendeskripsikan variabel- variabel dalam  penelitian.  Alat  analisis  yang digunakan  adalah  rata-rata  ( mean) , standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali,  2016).  Statistik  deskriptif menyajikan  dalam  bentuk  numerik  yang sangat penting bagi data sampel.

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  adalah  persyaratan statistik  yang  harus  dipenuhi  pada analisis  linear  berganda  yang  berbasis ordinary    least    square (OLS).    Uji asumsi  klasik  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  uji  normalitas,  uji multikolonieritas, uji autokolerasi dan uji heteroskedasitas. (Ghozali, 2016).
Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi  variabel penganggu    atau    residual    memiliki residu    normal.    Model    yang  dipakai untuk  mengetahui  kenormalan  regresi adalah One Sampel Kolmogrof- Smirnov Test > 0,05 (Ghozali, 2016)
Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas. Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya multikolonieritas  didalam  model  regresi dapat dilihat dari nilai toleransi  dan  nilai variance  inflation  factor (VIF).  Apabila nilai  toleransi  lebih  dari  0,01  atau VIF kurang  dari  10,  berarti  tidak  terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2016).

## Uji Heteroskedesitas
Uji  heteroskedistas  bertujuan  untuk menguji  apakah  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian  dan  residual  satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila tingkat  signifikan  berada  diatas  0,05 maka  model  regresi  tidak  terdapat heteroskedesitas (Ghozali, 2016)

## Uji Hipotesis
Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda adalah  analisis  tentang  hubungan  antara satu  variabel  dependen  dengan  dua  atau lebih  variabel  indenpenden  (Sugiyono, 2016).    Analisis regresi  linear berganda digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat, dimana variabel bebasnya adalah profitabilitas  kebijakan  hutang  dan kebijakan  dividen.  Sedangkan  variabel terikatnya adalah efek jera Wajib Pajak.
Adapun persamaan regresi linear bergandanya  adalah :
Y = a + b1 + X1 + b2 + X2 + e Keterangan: a : Konstanta b : Koefisien regresi Y: Kepatuhan Wajib Pajak X1: Sanksi Pajak
X2: Penertiban Pajak e : error term Uji Regresi Persial (Uji t)
Uji  t  digunakan  untuk  menguji seberapa  jauh  pengaruh  dari  satu varaiabel  independen  terhadap  variabel dependen.diterima apabila
nilai signifikanT <0,05
Uji Simultasn (Uji F)
Uji   statistik   f   digunakan   untuk mengetahui      apakah      variabel independen secara simultan atau bersama-sama  mempengaruhi  variabel dependen.  Penguji  dilakukan  dengan menggunakan tingkat signifikan <0,05
Koefisien Determinasi (R2) Uji koefisien determinasi berfungsi melihat sejauh mana kemampuan variabel  independen  dalam  menjelaskan variabel  dependen.  Nilai  Koefisien determinal adalah antara nol (0) dan satu (1). Apabila angka koefisien determinasi semakin  mendekati  1,  maka  pengaruh variabel independen memberikan hamper semua  informasi  yang  dibutukan  untuk memprediksi variasi   variabel   dependen diberikan    oleh    variabel-variabel indenpenden
(Ghozali, 2016). Sedangkan nilai
koefisien determinasi (adjusted R2) yang kecil bearti kemampuan variabel-variabel indenpenden dalam menjelaskan variabel dependen adalah terbatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi karakteristik responden menyajikan  informasi  tentang  identitas dari  responden,  dapat  dilihat  dari demografi  responden  yang meliputi  data nama  lengkap,  jenis  kelamin,  usia, pekerjaan,  lama  kepemilikan  kendaraan. Berikut  tabel  3  yang  menjelaskan mengenai  gambaran  umum  responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Tabel 3
Karakteristik Responden Data Responden Keterangan Jumlah Persentase Jenis Kelamin Lelaki 201 50,2% Wanita 199 49,8% Usia 17-25 210 52,5% 26-40 117 29,2% 41-50 34 8,5% >50 39 9.8% Pekerjaan PNS 47 11,7% Wiraswasta 73 18,3% Lainnya 280 70% Lama Kepemilikan Kendaraan <5 183 45,7% 5-10 147 36,8% >10 70 17,5% Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022
Berdasarkan tabel  3  di atas dapat dilihat  bahwa  responden  lelaki  lebih dominan      yaitu      sebanyak      50,2% dibandingkan      dengan      responden wanita sebanyak 49,8%. Berdasarkan dari segi usia, diperoleh hasil  usia responden Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang dominan  dengan  usia  17-25  tahun sebanyak  52,5%,  usia  26-40  tahun sebesar  29.2%, usia 41-50  tahun sebanyak 8,5%,   sedangkan   usia   >50 tahun    sebanyak    9,8%.    Berdasarkan dari segi  pekerjaan  sebagai  PNS sebanyak  11,7%,  wiraswasta  sebanyak 18,3% dan yang paling dominan sebagai lainnya sebanyak 70%. Berdasarkan lama kepemilikan kendaraan bermotor dari <5 tahun  sebesar  45,7%,  lama  kepemilikan 5-10  tahun  sebesar  36,8%  dan  lama kelamaan >10 sebesar 17,5%.

## Uji Validasi Data dan Reabilitas Data
Data  yang  valid  dan  reliable harus  menjadi  syarat  dalam  melakukan uji  hipotesis  penelitian  agar  hasil penelitian  valid  dan  dapat  dibuktikan. Oleh  karena  itu,  sebelum  melakukan analisis  maka  terlebih  dahulu  harus dipastikan bahwa data yang akan diterima penulis  adalah  valid  dan  reliable.  Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh  mana  suatu  hasil  pengukuran relatif  tidak  berubah apabila  pengukuran diulangi  dua kali atau lebih.
Uji Validasi Pengujian validitas
dalam penelitian  ini  menggunakan pearson correlation perhitungan  menggunakan SPPS, uji  validitas  dikatakan  valid  jika tingkat  signifikan  dibawah  0.05  maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid (Ghozali,  2016:47).  Sebuah      konsep dikatakan      dapat      mewakili      variabel apabila r hitung dari  pernyataan  lebih besar  dari  nilai r tabel . Berikut  ini merupakan tabel hasil uji validitas yang
telah diolah dengan menggunakan program SPPS 23.0 Tabel 4 Uji Validitas Uji Variabel Jumlah Pertanyaan Corrected Item- Total Correlation Keterangan
Sanksi PKB Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 .737 .762 .734 .763 Valid Valid Valid Valid
Penertiban PKB Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 .798 .810 .820 .826 Valid Valid Valid Valid
Kepatuhan PKB Pertanyaan 9 Pertanyaan 10 Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 Pertanyaann13 .731 .704 .754 .760 .725 Valid Valid Valid Valid
Valid
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2022
Berdasarkan    hasil    tabel    4 diatas,  pada  penelitian ini  dapat  dilihat bahwa  r hitung dari  variabel  sanksi  pajak kendaraan  bermotor  0.423,    variabel penertiban   pajak   kendaraan   bermotor 0.663,   dan   variable kepatuhan  Wajib Pajak    kendaraan    bermotor    0.708. Dapat    diartikan    bahwa  seluruh indikator  pernyataan  dalam  variabel memenuhi  syarat,  sehingga  seluruh indikator dalam masing-masing variabel adalah valid.

## Uji Reabilitas
Realiabilitas  berkenaan  dengan derajat  konsistensi  dan  stabilitas  data artinya bila ada penelti lain mengulangi atau  mereplikasi  dalam  penelitian  pada obyek  yang  sama  dengan  metode  yang sama  maka  akan  menghasilkan  data yang  sama  (Sugiyono,  2014).  Suatu kuesioner  dapat  dikatakan  reliabel  atau handal  apabila  jawaban  seseorang terhadap  pernyataan  adalah  konsisten atau  stabil  dari  waktu    ke  waktu (Ghozali,    2018:45).    Suatu    konstruk atau  variabel  dikatakan reliabel  apabila nilai    cronbach    Alpha    >    0.070 (Ghozali,  2018:46).

## Tabel 5
Uji Reabilitas
Variabel Jumlah Pertanyaan Crochbach’s Alpha Keterangan Sanksi PKB 4 .718 Reliabel Penertiban PKB 4 .830 Reliabel Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor 5 .794 Reliabel
Sumber : Hasil Olahan Data Primer menggunakan SPPS 23.0, 2022
Berdasarkan  hasil  tabel  5  di  atas yang  didapat  dari  pengujian  kuesioner dengan    menggunakan    program SPPS 23.0  pada  penelitian  ini  dapat  dilihat bahwa r hitung dari  variabel  sanksi, penertiban dan kepatuhan reliabel karena memiliki  nilai Cronbach’s  Alpha lebih dari 0,7.
1. Uji Statistik Deskriptif
Berdasarkan  data  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  yang terdaftar   di Kantor    SAMSAT    Kota    Padang. Berikut  data  responden   yang disajikan dalam bentuk tabel berikut :
Tabel 6

## Descriptive Statistics
Variabel N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation
Sanksi PKB
Penertiban PKB Kepatuhan W P
Kendaraan Bermotor Valid N (listwise) 400 400 400 400 13 14 5 20 20 25 18.39 18.30 22.12
1.591
1.554
2.269
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPPS 23.0 Berdasarkan table diatas Variabel Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor
memiliki  rata-rata  18.39,  titik  minimum
13  dan  maksimum  20.    Variabel Penertiban  Pajak  Kendaraan  Bermotor memiliki  nilai  rata-rata  18.30,  nilai maksimum   20   dan   minimum   14  serta
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai rata- rata  22.12  nilai  maksimum  25  dan  nilai minimum 5.

## 2. Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Model    regresi    yang    dikatakan normal  apabila nilai tingkat signifikan > 0,05.  Begitu  juga  sebaliknya,  model regresi  yang  dikatakan  tidak  normal apabila nilai tingkat signifikan < 0.05.
Tabel 7 Uji NormalitasOne-Sample
Kolmogorov-Smirnov Test Standardized Residual N 400 Normal Parameters a ,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.18262877 Most Extreme Differences Absolute .051 Positive .043 Negative -.051 Kolmogorov-Smirnov Z .233 Asymp. Sig. (2-tailed) .255
a. Test distribution is Normal.
Sumber : Hasil Pengelohan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2020
Berdasarkan  hasil  perhitungan tabel  7  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai Asymp. Sig. (2-tailed) menghasilkan nilai 0.233 lebih besar 0.05 sehingga dari hasil perhitungan data diatas dapat disimpulkan  bahwa  residual  data  telah memenuhi asumsi distribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan  dengan  menggunakan  grafik Q-Q Plot atau biasa dinamakan normality plot. Data yang normal adalah data yang berbentuk titik-titik yang menyebar tidak jatuh dari garis gelombang.
Sumber : Hasil Pengeolahan Data Primer menggunakan SPPS 23.0, 2022
Gambar 2 Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  hasil  data  gambar  2
diatas  menunjukan  bahwa  sebaran data berada  tidak  jauh  dari  garis  diagonal atau  penyebarannya  mengikuti  garis diagonal.
Sumber  :  Hasil  Pengelohan  Data  Primer menggunakan SPPS 23.0, 2022
Gambar  3 Histogram Uji Normalitas
Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  digunakan untuk
mengetahui
ada atau
penyimpangan    asumsi    klasik.    Uji multikolonieritas  memiliki  tujuan  untuk dapat  menguji  apakah  model  regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas  (independen).  Untuk  mengetahui apakah  terjadi  multikolonieritas  dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance  Inflation  Faktor  (VIF). Jika nilai Tolerance lebih besar 0,10 dan nilai VIF  lebih  kecil  0,10  maka  tidak  terjadi multikolonieritas.
Tabel 8 Uji Multikolonieritas
Mode l Variabel Toleranc e VIF Keterangan 1 (Constant) SPKB .926 1.079 Tidak terjadi multikolonieritas PPKB .926 1.079 Tidak terjadi multikolonieritas
Sumber : Hasil Pengelohan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2020
Berdasarkan  hasil  data  tabel  8  diatas nilai  tolerance  tiap  variabel lebih besar dari  0.10  dan  nilai  VIF  lebih  kecil  0,10, maka  dapat  disimpulkan  tidak  terjadi persoalan multikolonieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini. Uji Heteroskedastisitas Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut heteroskedastisitas, sedangkan  untuk varians    yang    berbeda    disebut heteroskesastisitas.
Gambar  4
Sumber : Hasil Pengelohan Data Primer menggunakan SPPS 23.0, 2022
Berdasarkan  hasil  data  gambar  4 menunjukan  bahwa  antara  nilai  prediksi variabel  dependen  dengan  residualnya diperoleh  hasil  tidak  adanya  pola  yang jelas  dan  titik  menyebar  di  atas  dan  di bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka dapat  disimpulkan  data  penelitian  ini tidak terjadi heterosdastisitas.
Uji heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual dengan variabel independennya.  Jika  tingkat  signifikansi diatas  0,05  maka  dapat  dikatakan  tidak ada heteroskedastitas atau data baik.

## Tabel 9 Correlations
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPSS, 2022
Berdasarkan  hasil  data  tabel  9 diatas menunjukan bahwa tingkat signifikannya  lebih  >  0,05,  maka  dapat disimpulkan setiap variabel tidak mengalami heteroskedastisitas.
3. Uji Analisis Regresi Linear
Berganda Analisis  regresi  linear  berganda adalah teknik analisis mengenai ketergantungan variabel
dependen (terikat)  dengan  satu  atau  lebih  variabel independen  (variabel  bebas),  dengan tujuan untuk memprediksi hasil nilai rata- rata  variabel  dependen  berdasarkan  nilai variabel independen yang diketahui.
Tabel 10
Coefficients a
Model Unstandarized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 20.344 1.416 14.363 ,000 Sanksi PKB -.120 .060 -.100 - -1.994 ,047 Penertiban PKB .139 .051 , .136 2.712 ,007

## Dependent Variable: TOTAL KW PKB
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2020 Berdasarkan hasil data tabel 10 diatas menunjukan model regresi yang dapat digunakan adalah :
Y  =  20.344  +  -0,120  (Sanksi  PKB)  +
0.139 (Penertiban PKB)
Hasil data berdasarkan persamaan    tersebut    dapat    diartikan sebagai  berikut:      Konstanta      sebesar 20.344   artinya   apabila   variabel   sanksi pajak  kendaraan  bermotor  dan  variabel penertiban  pajak  kendaraan  tidak  ada, maka  kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor  tetap  sebesar  20.344  pada SAMSAT  Kota  Padang.  Variabel  sanksi kendaraan  bermotor  (X1)  mempunyai nilai  koefisien  regresi  positif  sebesar negative  0.120  dan  variabel  penertiban pajak kendaraan bermotor sebesar 0.139
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji    ini    bertujuan    untuk    menentukan proporsi    atau    presentasi    total  variasi dalam variabel terikat  yang diterangkan oleh  variabel  bebas.  Uji  koefisiensi determinasi  dilakukan  dengan  melihat nilai Adjusted  R-Square, jika  nilainya mendekati  1  maka  pengaruh  variabel independen  (variabel  bebas)  terhadap variabel  dependen  (variabel  terikat) dikatakan  semakin  besar.  Berikut  hasil uji analisis regresi linear berganda yang menggunakan SPPS 23.0: Tabel 11

## Model Summary
Model R R Square  Adjusted R Square 1 .182 a .033 .028
a . Predictors: (Constant), TOTAL PPKB, TOTAL SPKB b. Dependen Variable: Kepatuhan WPKB Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2022
Berdasarkan  hasil  data  tabel  11 diatas menunjukkan bahwa nilai koefiensi determinasi (Adjusted R
Square) sebesar 0,033 atau 0,3%. Hal ini menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak  kendaraan  bermotor  di pengaruhi oleh variabel Sanksi PKB dan Penertiban PKB sebesar 0,3%

## Uji Parsial (Uji t)
Uji signifikansi parsial  dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen  secara  parsial  menerangkan
SPKB PPKB Unstandardized
Residual Spearman's rho SPKB  Correlation
Coefficient Sig. (2- tailed)
N 1.000 ** -.288 -.002 . .000 .967 400 400 400
PPKB  Correlation Coefficient Sig. (2-
tailed) N
** -.288 1.000 .024 .000 . .627 400 400 400
Unstandardized   Correlation Residual               Coefficient
Sig. (2- tailed) N -.002 .024 1.000
.967 .627 . 400 400 400
variasi  dari  variabel  dependen.  Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan  uji  statistic  T adalah jika nilai  signifikan  t  <  0.05  maka  hipotesis alternatif  diterima,  yang  menyatakan bahwa      suatu      variabel      independen secara      individual      dan  signifikan mempengaruhi variabel independen
(Ghozali,  2018).  Berikut  hasil  uji signifikansi parsial sebagai berikut:
Tabel 12 Uji Parsial (Uji t) coefficients a Model Unstandarized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std.
Error Beta 1  (Constant) 20.344 1.416 14.363 ,000 Sanksi PKB -.120 .060 -.100 - -1.994 ,047 Penertiban PKB .139 .051 , .136 2.712 ,007
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer menggunakan SPSS 23.0, 2022
Berdasarkan  dengan  hasil  data  tabel  12 sebagai berikut:
1. Hasil  Pengujian  Hipotesis  Pertama (H 1 )  yaitu  Sanksi  Pajak  Kendaraan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor Tabel  diatas  menunjukkan  uji  parsial (uji t) pada hipotesis 1 bahwa pengaruh penertiban  pajak  kendaraan  bermotor terhadap    kepatuhan  Wajib  Pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa  nilai  t  hitung  <  dari  t  tabel, dimana t hitung negatif 1.994 < 1.971 tingkat  signifikan  lebih kecil dari 0.05. Sedangkan  t  tabel  pada  tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (df) adalah  df  =  n-k-1  =  400  –  2-  1 =  397 didapatkan nilai sebesar 1.971, dengan nilai signifikansi < 0.05 (0,047 < 0.05). Hal ini menunjukkan  Ho  diterima  dan H1    ditolak,  sehingga    variabel  sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib
Pajak kendaraan bermotor.
2.    Hasil  Pengujian  Hipotesis  Kedua
(H 2 )  yaitu  Variabel  Penertiban  Pajak
Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor.  Tabel  diatas menunjukkan  uji  parsial  (uji  t)  pada hipotesis 2 bahwa pengaruh  penertiban pajak    kendaraan    bermotor    terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor  menyatakan  nilai  t  hitung 2.712 dan signifikansi  kecil  dari  0.05. Sedangkan  t  tabel  pada  tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (df) adalah df  = n-k-1 = 400  –  2-  1 =  397 didapatkan nilai sebesar 1.971. Dengan demikian nilai t hitung > t tabel (2.712 >  1.971),  dengan  nilai  signifikansi  < 0.05 (007 < 0.005). Maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa  variabel  penertiban  pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak kendaraan bermotor.

## Uji Simultan (Uji F)
Tingkat  signifikan  yang  digunakan adalah  5%    atau    0.05.    jika    nilai signifikan    F    <    0.05    maka    hipotesis alternatif  diterima  yang  bearti  terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel   independen   terhadap  variabel dependen    dengan    kriteria    sebagi berikut:
a.  Jika F hitung < F tabel atau Sig F > α 5% atau 0.05, maka   Ho diterima dan H 1 ditolak b.  Jika F hitung >  F tabel, atau Sig  F < α 5% atau 0.05, maka   Ho ditolak dan H 2 diterima
Tabel 13 Hasil Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 63.870 2 31.935 6.794 .000 b Residual 1866.130 397 4.701
Total 1930.000 399
a. Dependent Variable: TOTAL KWPKB b. Predictors: (Constant), TOTAL PPKB, TOTAL SPKB
Berdasarkan hasil data tabel 13
menunjukkan bahwa nilai F hitung > dari F  tabel  (6.794  >  3,04).  Maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Ho  =  Sanksi  Pajak  Kendaraan bermotor dan  Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor secara bersama- sama  tidak  berpengaruh  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor.
2.  Ha  =  Sanksi  Pajak  Kendaraan bermotor  dan  Penertiban  Pajak
Kendaraan Bermotor secara bersama- sama berpengaruh
terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan

## Bermotor
Pembahasan Hasil Penelitian Penelitian  ini  menguji  pengaruh sanksi  dan  penertiban  pajak  kendaraan bermotor  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak  kendaraan  bermotor  di  Kota Padang.
1. Pengaruh  Sanksi  Pajak  Kendaraan
Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor di Kota Padang
Berdasarkan hasil penelitian pada  hipotesis  pertama  adalah  sanksi pajak  kendaraan  bermotor  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  peningkatan kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan hasil    pengujian  dengan  menggunakan SPPS 23.0 dimana nilai t hitung > t tabel yaitu  sebesar  (-1.994  <  1971),  dengan nilai signifikansi < 0.05 (0,047 < 0.05). Hasil  ini  tidak  konsisten  dengan penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh Putri Amanda Octavia (2018) yang menyatakan  sanksi  pajak  kendaraan bermotor  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor. Namun, penelitian ini sejalan dengan  Rahmawaty  dan  Baridwan (2014)  dalam  hasilnya      menyatakan bahwa      sanksi      pajak      tidak berpengaruh   terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  Sanksi  yang  ditegakkan  oleh
pihak  SAMSAT  sifatnya  mengingatkan Wajib   Pajak   agar   tepat   waktu   dalam pembayaran   pajak kendaraan bermotor. Wajib  Pajak  yang  terlambat  membayar pajak kendaraan bermotor roda dua akan dikenakan  sanksi  administrasi.  Sanksi administrasi  berupa  kenaikan  bunga sebesar  2%  setiap  bulannya.  Namun kenyataannya  sanksi  yang  ditegakkan tidak  membuat  Wajib  Pajak  jera. Dimana  masih  ada  Wajib  Pajak  yang kurang peduli dalam membayar kewajiban perpajakannya. Maka dari itu dapat  disimpulkan  dari  hasil  penelitian sanksi  pajak  kendaraan  bermotor  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak kendaraan bermotor.
Menurut  Muliari  dan  Setiawan (2011)  Wajib    Pajak  akan    memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang  sanksi  pajak  akan  jauh merugikan.  Adanya  sanksi  perpajakan Wajib  Pajak  menjadi  takut  untuk melanggar kewajibannya dalam membayar  pajak  bermotornya  sehingga Wajib  Pajak  patuh  untuk  memenuhi segala kewajiban
perpajakannya.
Semakin  tegas  sanksi  yang  diterapkan oleh  pihak  SAMSAT  Kota  Padang maka  Wajib  Pajak  semakin  tidak  ada celah  untuk  melanggar  aturan  dari SAMSAT, dengan begitu tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor semakin meningkat.
Hasil  penelitian  ini  menyatakan bahwa  sanksi  tidak  berpengaruh  atau negative  signifikan  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Artinya hipotesis variabel sanksi pajak kendaraan ini  tidak  diterima  oleh  Wajib  Pajak namun  signifikan,  dimana  sanksi  pajak kendaraan  ini  tidak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor namun kenyataannya mendorong  tingkat  kepercayaan  Wajib Pajak dalam mematuhi pembayaran pajak motornya  sesuai  dengan  peraturan  yang dibuat SAMSAT semakin meningkat.
2. Pengaruh      Penertiban      Pajak Kendaraan    Bermotor    terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  bahwa  hipotesis  2  adalah variabel  penertiban  pajak  kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  hasil  pengujian dengan menggunakan SPPS 23.0 dimana nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar (2.712 >  1.971),  dengan  nilai  signifikan  < 0.05 (007 < 0.005). Hasil penelitian ini sejalan dengan Vivi Yovita (2021) dimana dalam hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa penertiban  pajak  kendaraan  bermotor berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  bermotor.  Penertiban pajak kendaraan ini tidak langsung dalam bentuk  sanksi  administrasi,  antara  lain memberikan  peringatan  kepada  Wajib Pajak  yang  tidak  tepat  waktu  dalam membayar  kewajiban  perpajakannya. Untuk menegakkan    penertiban    perlu kerja    sama    antara    SAMSAT    dengan Kepolisian.  Kegiatan  penertiban  pajak kendaraan  bermotor  di  jalan  raya  yang dilaksanakan  secara  gabungan  oleh petugas  kepolisian  untuk  meningkatkan kesadaran  dan  kepatuhan  Wajib  Pajak kendaraan bermotor membayar pajaknya tepat  waktu.  Kegiatan  penertiban  ini membuat  Wajib  Pajak  sadar  atas kewajibannya.  Maka  dapat  disimpulkan hasil penelitian penertiban ini berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak  karena  dapat  mendorong  rasa peduli  Wajib  Pajak  dalam  membayar pajak motornya.
3. Pengaruh    Sanksi    dan    Penertiban Kendaraan    Bermotor    secara simultan  pada  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang
Dari      perhitungan      uji      f menunjukan   bahwa   hasil   penelitian
uji  silmultan  sanksi    dan    penertiban berpengaruh bersama terhadap
kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor.  Hal  ini  ditujukkan  dengan hasil  pengujian  menggunakan  SPPS 23.0 dimana nilai F hitung > dari F tabel yaitu  (6.794  >  3,04).    Hasil    penelitian ini    menyatakan    bahwa    adanya pengaruh  secara bersama antara variabel sanksi pajak kendaraan bermotor dengan variabel  penertiban  pajak  kendaraan bermotor  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  membayar  kewajiban perpajakannya.  Adanya  sanksi  dan penertiban  ini  maka  Wajib  Pajak semakin  patuh  dan  peduli  dalam membayar pajak tepat waktu. Dan dapat diketahui  kegiatan  penertiban  dijalan raya  dengan  razia  melihat  STNK    yang dilaksanakan  polisi  dalam  bentuk  kerja sama  sering  kali membuat Wajib Pajak ketakutan  untuk  melanggar.  Maka  dari itu  dapat  disimpulkan      sanksi      dan penertiban      berpengaruh      terhadap kepatuhan kendaraan bermotor.
Sanksi  dan  penertiban  pajak kendaraan  ini  adalah  salah  satu  upaya Kantor  SAMSAT  Kota  Padang  dalam meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak kendaraan  bermotor.  Salah  satu  cara Kantor  SAMSAT  Kota  Padang  agar tingkat pedulian Wajib Pajak meningkat adalah  melakukan  kerjasama  antara pihak SAMSAT dengan pihak kepolisian  untuk  melakukan  razia.
Kerjasama  yang  dilakukan  Kantor
SAMSAT  Kota  Padang  ini  bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah  dilakukan    mengenai  Pengaruh Sanksi dan Penertiban Pajak Kendaraan
Bermotor Terhadap Wajib Pajak Kendaraan  Bermotor  di  Kota  Padang, maka  kesimpulan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  pada variabel  sanksi  pajak  kendaraan bermotor berpengaruh negatif signifikan  terhadap  peningkatan kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  hasil  pengujian  dengan menggunakan  SPPS  23.0  dimana nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar (-1.994  <  1971),  dengan  nilai signifikansi  <  0.05  (0,047  <  0.05). Hasil  penelitian  ini  menyatakan bahwa  sanksi  tidak  berpengaruh atau  negatif  signifikan  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor. Artinya hipotesis variabel sanksi  pajak  kendaraan  ini  tidak diterima  oleh  Wajib  Pajak  namun signifikan,  dimana  sanksi  pajak kendaraan  ini  tidak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak  kendaraan  bermotor  namun kenyataannya  mendorong  tingkat kepercayaan  Wajib  Pajak  dalam mematuhi pembayaran pajak motornya  sesuai  dengan  peraturan yang  dibuat  SAMSAT  semakin meningkat.
2. Variabel penertiban pajak kendaraan  bermotor  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  hasil  pengujian  dengan menggunakan  SPPS  23.0  dimana nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar (2.712  >  1.971)  dengan nilai signifikan <  0.05  (007  <  0.005), menyatakan bahwa penertiban pajak kendaraan  bermotor  berpengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan bermotor.
3. Berdasarkan  hasil  penelitian  Uji  F dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  F hitung  > dari F tabel yaitu (6.794 > 3,04). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh  secara  bersama  antara
variabel  sanksi  pajak  kendaraan bermotor dengan variabel penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap    kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  membayar kewajiban  perpajakannya.  Sanksi dan  penertiban  pajak  kendaraan  ini adalah  salah  satu  upaya  Kantor SAMSAT  Kota  Padang dalam meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak  kendaraan  bermotor. Dengan adanya sanksi dan penertiban pajak kendaraan ini, maka dapat
mendorong  rasa  kepedulian  Wajib Pajak  dalam  membayar  pajak kendaraan  bermotornya.  Semakin patuh  Wajib  Pajak  membayar kewajiban  perpajakannya maka semakin meningkat juga pendapatan penghasilan suatu daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Teruntuk kepada Sariwita Septriani Sanur merupakan  mahasiswa  Program  S1 Akuntansi  pada  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis UNIDHA yang merupakan bimbingan  saya.  Saya  mengucapkan terima kasih atas izin untuk mempublikasikan  penelitian.  Penelitian ini  saya  terbitkan  dijurnal  sebagai apresiasi  saya  kepada  mahasiswa  yang telah  saya  bimbing  dimana  hasilnya penelitian ini dirasa cukup baik bagi saya untuk  membantu  mempubilkasikan  ke dalam bentuk jurnal.

## DAFTAR PUSTAKA
Aruan,  R.,  Edy  Sujana,  S.  E.,  & Sulindawati,  N.  L.  G.  E.  (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib  Pajak  dan  Kemauan  untuk Membayar  Pajak  terhadap  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Kantor Pelayanan   Pajak (KPP)   Pratama   Gianyar. JIMAT (Jurnal      Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2).
Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun,  R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sanksi  Pajak  Kendaraan
Bermotor,  Dan  Sistem  Samsat Drive   Thru   Terhadap   Kepatuhan Wajib   Pajak   Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi , 5 (1), 15-24.
Lestari,  I.,  &  Adi,  S.  W.  (2018).
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,
Sanksi  Pajak,  Sosialisasi  Pajak, dan  Kualitas  Pelayanan    Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang  Pribadi Pada  Wilayah Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Surakarta (Doctoral  dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Yunus, A. T. (2010). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Pada  Kabupaten  Bone  Bolango  Di Provinsi Gorontalo. Jurnal Economic Resources , 11 (30), 91-99. Umboh,  W.  R.,  Tinangon,  J.  J.,  & Afandi,  D.  (2020).  Analisis  Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  Di  UPTD  SAMSAT Manado. Going  Concern:  Jurnal Riset Akuntansi , 15 (2), 101-108.
Irianingsih, E. (2015). Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan Fiskus  Dan  Sanksi  Administrasi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayarpajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)(Studi Di Kantor Pelayananpajakkendaraanbermotor Samsat  Sleman). Universitas  PGRI
Yogyakarta .
Gunarso,  P.  (2016).  Pemeriksaan  pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib  pajak  badan  pada  KPP Kepanjen Kabupaten Malang. Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan 20 (2), 214-223.
Rahayu,
N. (2017).
Pengaruh pengetahuan  perpajakan,  ketegasan
sanksi  pajak,  dan    Tax    amnesty terhadap    kepatuhan    wajib    pajak. Akuntansi Dewantara , 1 (1), 15-30.
Efriyenty,  D.  (2019).  Pengaruh  Sanksi Perpajakan  Dan  Pemahaman  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor  Di  Kota  Batam:  Sanksi Perpajakan, Pemahaman perpajakan,  kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal  Akuntansi  Barelang , 3 (2), 20-28. Saleh, D. A. (2017). Proses Penindrustrian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak  Bumi  Dan  Bangun  Kepada Wajib Pajak Di Badan Pengelolaan Pendapatan  Daerah  Kota Bandung
Tahun 2017 (Doctoral dissertation).
Syarlis, M.  F., & Octavia, P. A. (2018). Analisis  Pengaruh  Sanksi  Dan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor    Terhadap    Efek    Jera Wajib  Pajak  Dengan Watak Wajib
Pajak Sebagai Pemoderasi. AKMEN
Jurnal Ilmiah , 15 (2). Irawati,  W.,  &  Sari,  A.  K.  (2019). Pengaruh  persepsi  wajib  pajak  dan preferensi risiko terhadap kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal
Akuntansi  Barelang , 3 (2), 104-114.
Stanzah,     F.,     &     Sari,     A.     S. Pemahaman     Kepatuhan     Wajib Pajak Badan. Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Badan .
Triyani,    L.    (2017). Pengaruh Pemahaman    Dan    Pengetahuan
Wajib    Pajak  Tentang  Peraturan
Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi  Kasus  SAMSAT Grobogan) (Doctoral  dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang).
Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik,
S. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak,    kualitas    pelayanan    fiskus dan    sanksi    pajak    terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di  KPP  Pratama  Bitung. Going Concern:  Jurnal  Riset  Akuntansi ,
12 (2). Amalia, R., Topowijono, T., &
Dwiatmanto,  D.  (2016). Pengaruh Pengenaan  Sanksi    Administrasi
Dan    Kesadaran  Wajib    Pajak Terhadap   Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi Pada  Kantor  Samsat  Kabupaten Bengkalis Riau) (Doctoral dissertation, Brawijaya University). Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E.
(2019).  Analisis  Pengaruh  Sanksi Administrasi,  Tingkat  Pendapatan, Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor. JURNAL
EKSPLORASI  AKUNTANSI  (JEA) ,
1 (3), 1569-1588.
Yovita,
V. (2021). Efektivitas Penertiban      Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  Oleh  SAMSAT Wilayah Makassar 1 Selatan
(Doctoral  dissertation,  Universitas
Negeri Makassar).
Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun,  R.
(2017). Pengaruh Pengetahuan
Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sanksi  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Dan  Sistem  Samsat
Drive   Thru   Terhadap   Kepatuhan Wajib   Pajak   Kendaraan Bermotor.
Jurnal Akuntansi , 5 (1), 15-24. Rahayu,
N. (2017). Pengaruh pengetahuan  perpajakan,  ketegasan sanksi  pajak,  dan    Tax    amnesty terhadap    kepatuhan    wajib    pajak.
Akuntansi Dewantara , 1 (1), 15-30.
Sugiyono.  2017.  Metode  Penelitian Penerbit Alfabeta, Bandung Al  Hawasyi,  M.  M.  H.,  Sunaryo,  H.,  &
ABS,  M.  K.  (2019).  Pengaruh
Employee Engagement Dan Quality Of  Work  Life  Terhadap  Kinerja Karyawan (Pada Karyawan Bagian    Produksi    PR.    Trubus Alami        Sidorejo        Kab  Malang).
Jurnal  Ilmiah  Riset  Manajemen ,
8 (09).
Ghozali,  F.  A.,  &  Rusimamto,  P.  W. (2016). Pengembangan Media Pembelajaran  Berbasis  Articulate Studio’13 Kompetensi Dasar Arsitektur Dan Prinsip Kerja Fungsi Setiap  Blok  Plc  Di  Smk  Negeri  1 Sampang. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro , 5 (1).