## PENDAFTARAN TANAH WAKAF YANG BERASAL DARI PETUK PAJAK BUMI DENGAN PERUNTUKAN SEBAGAI GEDUNG PERIBADATAN
Hendra Akbar Nugraha akbar.nugraha@outlook.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Practice of waqf in Indonesia many in the form of waqf immovable property in the form of land. In social life, waqf land generally used as a building worship. Stipulated in the National Land Law, land rights which are will be used for waqf for the benefit of the establishment of a building of worship is only a right on land in the form of freehold title. The required land with freehold title due to the land waqf for the construction of a place of worship should be waqf forever. When viewed from the form of proof, there are two forms of freehold title of land the Registered freehold title and Unregistered freehold title. All forms of freehold title can give for waqf though unregistered. To protect allotment of waqf land and keep it from missing, so the waqf land it is necessary registered at the national Land Agency Office for the issuance of letter proof waqf certificate. Keywords: Waqf; Waqf Land; Waqf Registration; Agrarian Law; Land Registration.

## Abstrak
Praktik wakaf yang ada di Indonesia banyak dalam bentuk wakaf harta benda tidak bergerak berupa tanah. Dalam kehidupan bermasyarakat, pada umumnya tanah wakaf digunakan sebagai gedung peribadatan. Ditetapkan dalam Hukum Tanah Nasional, hak atas tanah yang akan diwakafkan untuk kepentingan pendirian gedung peribadatan hanyalah hak atas tanah berupa Hak Milik. Diperlukannya tanah dengan status Hak Milik dikarenakan wakaf tanah untuk kepentingan pendirian gedung peribadatan harus wakaf untuk selama-lamanya. Jika dilihat dari bentuk pembuktiannya, terdapat dua bentuk Hak milik atas tanah. Bentuk Hak Milik tersebut yaitu, Hak Milik yang sudah terdaftar, dan Hak Milik yang belum terdaftar. Semua bentuk Hak Milik dapat diwakafkan meskipun belum terdaftar. Untuk melindungi peruntukan tanah wakaf dan menjaganya agar tidak hilang maka tanah wakaf perlu didaftarkan pada Kantor Pertanahan agar diterbitkan bukti surat berupa sertipikat wakaf. Kata Kunci: Wakaf; Wakaf Tanah; Pendaftaran Wakaf; Hukum Agraria; Pendaftaran Tanah.

## Pendahuluan
Prinsip perwakafan yang merupakan wujud dari prinsip Agama Islam yang bila dikaitkan dengan berbagai persoalan kemasyarakatan di Indonesia, membuat wakaf menjadi lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur yang tetap berlandaskan Pancasila.
Sejauh ini penerapan peraturan perwakafan belum dijalankan secara tuntas sebagaimana yang sudah diatur. Perwakafan yang ada selama ini terkesan dilakukan
Hendra Akbar: Pendaftaran Tanah Wakaf 144

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 1, September 2018
Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 15 August 2018; Available online 3 September 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
dengan mengalir begitu saja dan kurang memperoleh perhatian yang sungguh- sungguh. Akibatnya timbul penyimpangan pengelolaan wakaf dan bahkan tidak sedikit harta benda wakaf yang hilang. Semua itu salah satunya diakibatkan karena kurangnya pengawasan dan tidak jelasnya data-data mengenai harta benda wakaf.
Undang-undang yang khusus mengatur mengenai wakaf adalah Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Menurut undang-undang ini yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 1
Sebelum lahirnya undang-undang wakaf ini, pengaturan mengenai wakaf khususnya wakaf tanah milik diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Ada perbedaan dari kedua peraturan tersebut mengenai jangka waktu wakaf. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf tidak mempunyai jangka waktu tertentu tetapi untuk selama-lamanya, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dapat untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu.
Hak atas tanah merupakan harta benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan. Berdasarkan masa penguasaan tanahnya, hak atas tanah terbagi atas 3 (tiga) macam, yaitu: 2
1. Hak atas tanah yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu atau berlaku selamanya. Hak atas tanah ini adalah Hak Milik;
2. Hak atas tanah yang berjangka waktu tertentu. Hak atas tanah ini adalah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang bersifat privat, dan Hak Sewa untuk Bangunan;
3. Hak atas tanah yang berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Hak atas tanah ini adalah Hak Pakai yang dipunyai
1 Urip Santoso, „Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik‟, Jurnal Prespektif, Vol XIX, No. 2, 2014, (selanjutnya disingkat Urip Santoso I), h. 74. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/ perspektif/article/viewFile/10/9>, Diakses 2 Desember 2017.
2 Ibid. [72].
oleh lembaga negara, departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, badan keagamaan, badan sosial, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional.
Jika melihat pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Hak Milik merupakan bentuk hak atas tanah yang dapat diwakafkan. Wakaf tanah Hak Milik adalah perbuatan hukum berupa penyerahan tanah Hak Milik untuk selama-lamanya oleh perseorangan atau badan hukum sebagai pemilik tanah guna kepentingan agama atau sosial menurut ajaran agama Islam. 3 Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah pada dasarnya hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali wakaf tanah yang diatasnya dilekati hak berupa hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik. 4
Dalam kehidupan bermasyarakat, pada umumnya tanah milik diwakafkan dengan peruntukan sebagai gedung peribadatan. 5 Perlu diketahui bahwa, telah ditetapkan dalam Hukum Tanah Nasional hak atas tanah yang akan diwakafkan khusus untuk kepentingan peribadatan, pendidikan, dan sosial hanyalah hak atas tanah berupa Hak Milik. 6 Diharuskannya mewakafkan tanah berbentuk Hak Milik, dimaksudkan karena wakaf tanah untuk kepentingan tempat peribadatan harus dilakukan untuk selama-lamanya.
Dilihat dari bentuk pembuktiannya, ternyata hak milik dibedakan menjadi dua, yaitu hak milik yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan hak milik yang tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sehingga tidak diterbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti haknya. Hak milik yang tidak terdaftar tersebut asal-muasalnya berasal dari hak milik lama yang ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
3 Ibid .[75].
4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 105), Ps. 18.
5 Kementrian Agama Republik Indonesia, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2013.[3].
6 Urip Santoso I, Op.Cit. [74].
Pokok Agrari. Hak milik yang tidak terdaftar ini salah satu bentuk pembuktiannya berupa petuk pajak bumi. 7 Tanah-tanah hak milik lama tersebut masih banyak yang belum dilakukan pendaftaran, dan menariknya lagi tanah-tanah hak milik yang tidak terdaftar tersebut juga banyak yang menjadi obyek perwakafan. Tentu menjadi tanda tanya besar, mengenai keabsahan perwakafan tanah tersebut.
Sebagai perbuatan ibadah terkadang membuat masyarakat yang tidak memahami hukum, merasa perbuatan wakaf tidak perlu untuk diketahui orang lain dan juga tidak pantas untuk diungkit-ungkit lagi. Pemikiran seperti ini berakibat tidak dilakukannya pendaftaran tanah yang telah menjadi harta benda wakaf setelah dilakukannya ikrar wakaf.

## Syarat Sah Harta Benda Wakaf Berupa Tanah Milik
Wakaf mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama kaum muslimin. Pranata wakaf memiliki spesifikasi yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya, bahkan perbedaan itu hingga menyentuh pada perbedaan konsepsi mengenai wakaf. Hal ini terjadi tentunya berkaitan dengan adanya usaha penyesuaian hukum nasional setiap negara yang tertuang dalam produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan.
Definisi wakaf tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum islam, namun kita dapat mengetahui definisi wakaf dengan merujuk kepada beberapa pendapat Mazhab yang digali dari beberapa para ulama- ulama pengikutnya, sebagai berikut: 8

## a. Mazhab Syafi’i
“Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan memutuskan kepemilikan barang dari pemilknya serta menjaga keutuhan dan keamanan harta tersebut. Manfaat yang dihasilkan dari harta tersebut digunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT”.
7 Urip Santoso, „Jual-Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan Letter C)‟, Jurnal Prespektif, Vol XVII, No. 2, Edisi Mei, 2012, (selanjutnya disingkat Urip Santoso II).[63]. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/95/87>, Diakses 2 Desember 2017.
8 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia , Pilar Media, Yogyakarta, 2005.[8-11].
b. Mazhab Hanafi
“Wakaf adalah menahan benda yang statusnya milik wakif, sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan baik sekarang akan datang.”
c. Mazhab Malikiyah
“Wakaf adalah usaha untuk memberikan manfaat dari harta yang dimiliki dan hasilnya diserahkan untuk digunakan sesuai syariat. Penyerahan hasil tersebut dilakukan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif.”
d. Mazhab Hambali
“Wakaf adalah Menahan kebebasan pemilik harta dalam menggunakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan melihat kekekalan zat benda, serta memutus semua hak wewenang atas benda itu. Sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”
Seiring dengan perkembangannya membuat permasalah wakaf menjadi lebih kompleks, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengaturnya  secara  spesifik. Atas  dasar  itulah  dibentuk  undang-undang  tentang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dibuat tanpa maksud untuk mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, membuat pengaturan mengenai wakaf tanah milik masih dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. 9
Dalam melakukan praktik wakaf tentunya ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Masing-masing unsur tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga semua unsur harus terpenuhi agar tercapai syarat sahnya wakaf. Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama mazhab sebagai berikut:
1. Ada orang yang berwakaf (Wakif);
2. Ada harta yang diwakafkan (mauquf);
3. Ada maksud atau peruntukan wakaf (mauquf „alaih);
4. Ada akad atau pernyataan wakaf.
Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, unsur wakaf ditambah lagi dengan dua hal, yaitu:
1. Ada pengelola wakaf (Nadzir);
2. Ada penetapan jangka waktu wakaf.
9 Urip Santoso I, Op.Cit .[74].

## 149
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Harta benda wakaf masuk sebagai salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan wakaf, karena tanpa adanya harta benda wakaf maka tidak ada sesuatu yang dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai harta benda wakaf tanah milik, maka perlu dipahami kembali mengenai esensi dari pengertian Hak milik. Hak milik merupakan salah satu hak atas tanah yang bersifat primer yang berasal dari tanah negara yang langsung diberikan kepada pemegang haknya. Beberapa sifat-sifat hak milik atas tanah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: 10
a. bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh;
b. hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, bank pemerintah, badan keagamaan, dan badan sosial;
c. mempunyai fungsi sosial;
d. dapat dipergunakan dan atau dimanfaatkan untuk kepentingan mendirikan bangunan, pertanian, peternakan, perikanan, atau perkebunan;
e. dapat beralih melalui pewarisan, dan dialihkan melalui jual beli, tukar menukar, hibah;
f. terjadi menurut hukum adat, penetapan pemerintah, atau ketentuan undang- undang (konversi);
g. dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan;
h. dapat dibebani dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai;
i. dapat dilepaskan atau diserahkan oleh pemiliknya untuk kepentingan pihak lain dengan atau tanpa ganti rugi;
j. dapat diturunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai;
k. tanah Hak Milik menjadi hapus karena dilepaskan atau diserahkan, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, subjek hukumnya tidak memenuhi syarat, tanahnya musnah; dan
l. dapat diwakafkan.
Sifat hak milik atas tanah salah satunya dapat dijadikan harta benda yang dapat diwakafkan. Semua harta benda wakaf yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tersebut, termasuk hak milik atas tanah haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya harta benda wakaf. Harta benda yang akan diwakafkan khususnya untuk tanah milik harus memenuhi syarat sebagai berikut: 11
10 Urip Santoso I, Op.Cit .[72].
11 Sri Nurhayati dan Wasilah, “Akuntansi Syariah di Indonesia”, h. 306, https://books.google. co.id/books/about/Akuntansi_Syariah_di_Indonesia.html?hl=id&id=IKD2K3 GEkuUC&redir_ esc=y, diakses 4 Januari 2018.
a. Tanah milik harus bernilai menurut syariat ( mutaqawwam );
Tidak cukup hanya sebagai harta benda yang utuh dan bernilai saja, namun persyaratan pertama ini mewajibkan tanah milik yang akaan diwakafkan selain bernilai haruslah halal untuk dimanfaatkan. Sebagai contoh tanah milik yang tidak mutaqawwam untuk diwakafkan menurut agama islam misalkan tanah milik yang diatasnya berdiri peternakan babi, diskotik, atau hal-hal lain yang dapat menjauhkan umat dari ajaran agama islam.
b. Batas tanah milik diketahui dengan yakin ketika diwakafkan; Penentuan batas tanah milik ketika akan diwakafkan harus ditetapkan dengan jelas, bahkan harus menyebutkan luas hingga letak keberadaanya. Sebab perbuatan wakaf menuntut adanya manfaat yang dapat diambil dari benda yang diwakafkan dan menghindarkan dari terjadinya sengketa yang dapat menghambat pengembangan harta wakaf.
c. Tanah hak milik sepenuhnya harus milik wakif;
Karena perbuatan wakaf menggugurkan hak kepemilikan. Oleh karenanya, tanah milik yang diwakafkan haruslah sepenuhnya milik wakif.
Agar ketika wakaf tersebut telah terjadi, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Maka seseorang yang mewakafkan tanah yang diketahui bukan atau belum menjadi miliknya, hukumnya tidak sah.
d. Bukan harta milik bersama dan harus terpisah;
Jika tanah milik yang akan diwakafkan merupakan harta bersama, maka harta tersebut perlu dipisahkan terlebih dahulu dan ditetapkan batasan- batasannya. Apabila tanah milik tersebut merupakan tanah bersama, maka perlu adanya pernyataan dari pemilik lainnya bahwa tanah tersebut diperbolehkan untuk diwakafkan.
e. Persyaratan atas tanah wakaf yang ditetapkan wakif harus sesuai syariah; Wakif diperbolehkan memberikan persyaratan-persyaratan terhadap tanah milik yang diwakafkannya, namun persyaratan tersebut bukanlah syarat yang melanggar prinsip dan hukum syariah, dan ataupun juga syarat yang akan menghambat berlangsungnya pemanfaatan tanah tersebut ketika sudah

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
diwakafkan.
f.  Bukan tanah yang sedang dalam masa jaminan atau sengketa;
Ketika tanah yang diwakafkan merupakan tanah yang masih dalam masa jaminan atau sengketa, maka tujuan wakaf untuk menyelesaikan masalah spiritual dan materil bagi masyarakat tersebut tidak akan tercapai, dan nantinya mungkin akan menimbulkan masalah baru.
Dari berbagai uraian diatas dapat diketahui bahwa hak atas tanah merupakan harta benda yang termasuk ke dalam benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan. Ada berbagai macam hak atas tanah yang ada dalam peraturan hukum tanah nasional, salah satunya adalah hak milik. Tanah hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hal tersebut membuat pemiliknya dapat melakukan berbagai macam tindakan hukum terhadap tanah yang dilekati hak milik, yang salah satu bentuk tindakan itu adalah dengan mewakafkannya. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tersebut menguatkan bahwa sesorang dapat mewakafkan hak milik yang dimilikinya dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya harta benda wakaf.

## Kewenangan Pemegang Petuk Pajak Bumi Untuk Mewakafkan Tanah Miliknya
Hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diatasnya terdapat hak. Kata mempergunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
Hak milik atas tanah merupakan hak asasi dari setiap warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 28H yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapapun. Negara menjamin hak warga negaranya untuk memiliki suatu hak milik pribadi termasuk tanah.
Dalam hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 32 ayat (1) ada dua aspek pembuktian agar kepemilikan tersebut dapat dikatakan kuat dan sempurna, yaitu: 12

## 1. Adanya bukti surat
Bukti pememilikan hak atas tanah yang paling kuat adalah sertifikat tanah.
Bukti surat merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui pejabat yang berwenang mengenai legalitas atau keabsahan kepemilikan seseorang atas tanah tertentu. Sertifikat dapat digugat oleh pihak lain yang merasa  berhak  atas  tanah  tersebut,  hal  ini  dikarenakan  bahwa  sertifikat menganut sistem pubikasi negatif.
2. Adanya bukti fisik
Penguasaan  secara  fisik  berfungsi  sebagai  bukti  bahwa  pemiliknya tersebut benar-benar menguasai tanah itu. Maksud dari bukti fisik tersebut adalah penguasaan fisik  secara langsung menguasai tanah, mengolah, atau memanfaatkan fungsi tanah untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.
Selain bukti surat berupa sertifikat tanah ternyata terdapat pula bukti surat dalam bentuk lain yang masih diakui dan masih dapat digunakan sebagai bukti pemilikan terhadap suatu bidang tanah. Bukti surat tersebut biasa dikenal dengan nama petuk pajak bumi atau landrente. Tanda bukti surat tersebut merupakan dasar bukti hak kepemilikan atas suatu bidang tanah yang telah ada dan diakui sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. 13
Jika melihat dari berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang tanah, menunjukkan pada dasarnya hukum tanah nasional kita tidak menggugurkan hak kepemilikan lama. Hanya saja Pasal I ayat (1) UUPa memerintahkan hak tersebut untuk dikonversi menjadi hak milik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria demi mendapatkan kepastian hukum serta memudahkan pemerintah dalam hal pengadministrasian di bidang
12 A.P.  Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia , Mandar Maju, Cetakana ke-4 Bandung, 2009.[10]..
13 Urip Santoso I, Op.Cit .[63].

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
pertanahan. Keberadaan dari petuk pajak bumi ini masih diakui sampai saat ini dan tanah-tanah milik dengan alat bukti tersebut masih banyak ditemukan.
Jika melihat pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi, untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.
Dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, diantaranya adalah petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Artinya pemegang petuk pajak bumi masih dianggap sebagai pemilik tanah dan diutamakan untuk dapat memperoleh hak milik yang sah atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan UUPA dengan catatan harus mendaftarkan tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional.
Kebanyakan tanah-tanah milik dengan bukti petuk pajak bumi tersebut ditempati serta diggarap sudah berpuluh-puluh tahun sehingga masyarakat sekitarnya pun mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik si A atau si B meski tanpa perlu mengetahui surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut. Hal ini juga dapat menjadi salah satu pertimbangan bahwa pemegang petuk pajak bumi tersebut adalah orang yang benar-benar telah lama menguasai secara fisik suatu bidang tanah dan pantas diutamakan untuk mendapatkan hak milik atas tanah yang dikuasainya.
Harus diingat juga mengenai politik hukum tanah nasional kita yang telah disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Pokok Agraria yang secara normatif dituangkan dalam Pasal 5, yaitu:
“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan
dengan peraturan perundangan lainnya,segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga memberikan fasilitas kepada setiap pemilik tanah dengan bukti pemilikan berupa Petuk pajak bumi untuk dapat mewakafkan tanahnya. Dalam undang-undang wakaf membagi hak atas tanah menjadi dua, yaitu hak atas tanah yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar, dan keduanya masuk dalam bentuk harta benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Pemegang Petuk Pajak Bumi merupakan pemilik dari tanah dengan bukti tersebut. Karena pada dasarnya hukum tanah nasional kita tidak menggugurkan kepemilikan tanah dari hak lama, namun memerintahkan pemegang hak tersebut untuk mengkonversikan tanahnya sesuai dengan hak-hak yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dengan cara mengajukan permohonan konversi kepada Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertipikat. Diakuinya bukti hak lama tersebut dapat terlihat pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, kemudian dengan mengingat politik hukum tanah nasional kita yang telah disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Pokok Agraria yang secara normatif dituangkan dalam Pasal 5 UUPA, bahwa hukum tanah kita mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Maka pihak yang menguasai tanah dengan bukti petuk pajak bumi tersebut dapat melakukan segala perbuatan hukum atas tanahnya tersebut, termasuk untuk mewakafkannya.

## Wakaf Tanah Milik Untuk Gedung Peribadatan
Membahas mengenai masjid atau tempat peribadatan bagi umat Islam sangat berkaitan sekali dengan pengarturan wakaf. Menurut pandangan mayoritas ulama, menyatakan bahwa tanah yang akan digunakan untuk membangun masjid merupakan tanah wakaf. Perlunya mewakafkan tanah untuk kepentingan mendirikan masjid tentunya untuk melindungi tanah masjid dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi atas tanah tersebut dan juga menghindarkan dari tindakan penggusuran. Hal ini

## 155
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf. 14
Penggusuran dan pengalihan fungsi masjid sangat rawan terjadi pada masjid yang dibangun di atas tanah yang bukan wakaf. 15 Hingga saat ini banyak upaya pendirian masjid yang masih memandang status tanah bukan sebagai persoalan serius. Pendirian masjid di atas tanah fasilitas sosial/umum atau pribadi tidaklah masalah secara sosial dan termasuk dapat dibolehkan dari sisi fikih. Justru ada indikasi bagus bahwa tiap-tiap pribadi masyarakat secara swadaya berupaya menyediakan fasilitas tempat ibadah untuk orang-orang disekitarnya. Namun dari sisi lain, keberadaan masjid seperti ini menjadi riskan karena tidak menutup kemungkinan ada oknum- oknum yang memiliki kepentingan terhadapnya. Lain halnya jika status tanah sudah diubah menjadi wakaf, apalagi dengan adanya bukti sertifikat tanah wakaf. Setidaknya persoalan yang menyangkut pengalihan fungsi masjid dapat dihindari. 16
Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang merupakan peraturan perundang-undangan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, mengatur bahwa tanah yang dapat diwakafkan hanya terbatas pada tanah yang berstatus hak milik. Karena hak milik sebagai hak atas tanah yang berbeda dengan hak-hak atas tanah lainnya, yang secara hakiki tidak terbatas jangka waktunya. Karena menurut peraturan pemerintah ini, wakaf harus dalam jangka waktu selamanya tanpa ada batasan waktu tertentu. Sehingga ketika tanah yang akan diwakafkan bukanlah tanah hak milik, maka pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu meningkatkan status tanah tersebut menjadi hak milik.
Kembali membahas mengenai jangka waktu wakaf dalam peraturan perundang- undangan kita, ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas khususnya untuk tanah
14 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid, Bab Ketentuan Hukum, Ps. 1.
15 Amelia Fauzia, “ Fenomena Masjid di atas Tanah Bukan Wakaf: Sebuah Kajian Empiris (1) ”, 2012, https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/999-masjid-di-atas-tanah-bukan-wakaf- sebuah-kajian-empiris.html, diakses 15 Februari 2018.
yang akan diwakafkan dengan tujuan sebagai masjid. Keharusan adanya status wakaf untuk tanah yang digunakan sebagai masjid diantaranya adalah demi melindungi pengalihan fungsi dan juga menjaga martabat masjid. Karena masjid memiliki tempat istimewa bagi Umat Muslim, bernuansa sakral, spiritual keagamaan, serta ada kultur sosial yang sudah terjalin yang mengukuhkan kedekatan emosional warga. Dalam kata lain, masjid memiliki ruang-ruang sosial dan spiritual ( social and religious spheres ) yang bukan hanya sekedar bangunan fisik semata. 17 Ketika masjid sudah diwakafkan, maka diharapkan masjid tersebut tidak akan berubah menjadi tempat lain dan menghindarkan adanya istilah “saat ini masjid, besok berubah menjadi rumah atau toko”. Jadi wakaf yang tepat untuk tujuan pendirian masjid haruslah wakaf dengan jangka waktu selamanya, dan dibutuhkan tanah hak milik untuk dapat memenuhi syarat perwakafan tanah dengan jangka waktu selamanya.
Perlu dibedakan antara wakaf untuk tujuan pendiran masjid dan wakaf untuk kepentingan kemakmuran masjid. Wakaf untuk kepentingan kemakmuran masjid tidak harus dilakukan dalam jangka waktu selamanya. Sehingga wakaf ini tidak memerlukan tanah hak milik sebagai harta benda wakaf dalam pelaksanaanya.
Semua hak atas tanah selain hak milik dapat dijadikan objek wakaf sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang antara lain: hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara. Wakaf dngan peruntukan kemakmuran masjid biasanya lebih mengutamakan hasil yang diperoleh dari pemanfaatan tanahnya. Misalkan, wakaf berupa tanah persawahan untuk kepentingan kemakmuran masjid. Hasil pertanian yang dihasilkan dari tanah tersebut dijual, lalu keuntungan yang dihasilkan dari penjualan itulah yang digunakan untuk kemakmuran dan pengembangan masjid. Untuk melindungi tanah wakaf tersebut, maka harus dilakukan pendaftaran tanah agar keluar sertifikat sebagai bukti mengenai hak yang melekat diatasnya.
Pada dasarnya tanah yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan dan penggunaannya selain dari yang sudah ditentukan dalam Akta Ikrar

## 157
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Wakaf. Namun, dalam peraturan perundang-undangan kita dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Perubahan peruntukan dan penukaran harta benda wakaf sebagaimana yang telah diatur diatas termasuk juga bagi wakaf tanah untuk masjid. Pengalihan peruntukan tanah masjid merupakan suatu hal yang sensitif dan mudah menyulut kemarahan masyarakat. Apabila tidak berhati-hati dalam melakukannya kontroversi dan konflik dapat mudah muncul. Perlu menjadi perhatian serius mengenai proses administrasi perubahan peruntukan atau penukaran wakaf tanah masjid. Proses tersebut juga harus dibarengi dengan musyawarah serta pemberian edukasi yang cukup kepada masyarakat. Begitu sensitifnya masalah ini, membuat emosi masyarakat dapat tiba- tiba muncul begitu saja ketika perubahan peruntukan tanah masjid dilakukan tanpa adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat. Apalagi di dalam prosesnya terlibat pula pihak-pihak lain yang diaggap tidak mewakili kepentingan umum, alias untuk kepentingan komersial.
Tidak sedikit tanah wakaf yang hilang karena terkait sulitnya pemanfaatan aset  wakaf.  Selain  itu  dalam  realita  sosial  terjadi  perubahan  demografi  tempat tinggal penduduk yang semakin ke arah pinggiran kota. Karena itulah penukaran tanah wakaf masjid yang berada di tengah kota perlu dipertimbangkan untuk ditukar dengan tanah yang lokasinya lebih padat penduduk, khususnya penduduk yang beragama Islam. Pertimbangan itu tentunya demi upaya mengaktifkan masjid agar lebih produktif, untuk pemberdayaan ekonomi masjid, dan termasuk juga demi kemakmuran masyarakat sekitar masjid tersebut.

## Prosedur Pendaftaran Wakaf Tanah Milik Yang Belum Bersertipikat Pada Badan Pertanahan Nasional
Untuk menjamin kepastian hukum atas bidang-bidang tanah oleh pemerintah maka perlu diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Pendaftaran yang dimaksud meliputi: Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintahan Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, ketika menangani bidang pertanahan harus mampu untuk: 18
a. Mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya;
b. Mengatasi permasalahan yang timbul di bidang pertanahan yang selalu meningkat;
Membina dan melaksanakan kerja sama di bidang pertanahan dengan Departeman dan Lembaga Pemerintahan lainnya.
Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pada Pasal 3 peraturan tersebut dapat dilihat apa tujuan pendaftaran tanah ditetapkan, yaitu:
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun yang sudah terdaftar;
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Pendaftaran wakaf tanah termasuk salah satu objek pendaftaran tanah yang ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Wakaf tanah yang dimaksud termasuk juga wakaf tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak
18 Muchsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.[13].
bumi. Mengingat sejak dahulu peranan dan potensi tanah-tanah wakaf begitu besar, maka dari itu pemerintah menyadari dan menganggap perlu untuk mengembangkan cara pemberian jaminan kepastian hukum terhadapnya. Karena dalam pelaksanaan wakaf tanah milik terkadang hanya didasarkan pada kepercayaan dari para pihak yang terlibat saja, itu terjadi disebabkan ketidakpahaman para pihak terhadap pengaturan tanah wakaf. Tidak sedikit perwakafan tanah hanya dilakukan sampai proses pembuatan AIW saja, tentu itu kurang menjamin keamanan harta benda wakaf khususnya tanah. Perlu dilakukan pencatatan dan pendaftaran pada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pendaftaran wakaf tanah secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Hak Milik atas tanah yang telah diwakafkan akan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dilakukan dan statusnya menjadi benda Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir menyampaikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW. 19
Berikut adalah prosedur pendaftaran tanah wakaf milik yang belum bersertipikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember:
1. Pemohon yang bersangkutan mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang disertai dengan akta ikrar wakaf beserta warkah-warkah yang diperlukan antara lain:
a. Formulir permohonan yang telah diisi dan ditanda tangani pemohon bersama dengan blangko konversi, yang antara lain adalah:
1. Surat Keterangan Pemilikan Bidang Tanah Dari Kepala Desa/
19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No- mor 319), Ps. 2.

## 159 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
160
Kelurahan;
2. Berita Acara Kesaksian Kepemilikan Bidang Tanah;
3. Salinan Dari Pendaftaran Buku C;
4. Surat Pernyataan Keberadaan Batas Tanah Pada Penetapan Batas;
5. Berita Acara Persetujuan Batas dan Pemasangan Tanda Batas;
6. Surat Pernyataan Perbedaan Luas (ketika ditemukan perbedaan luas).
b. Surat kuasa apabila dikuasakan;
c. Fotokopi identitas pemohon (nadzir) dan kuasanya apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
d. Bukti pemilikan tanah milik adat/bekas milik adat;
e. Akta ikrar wakaf/Surat ikrar wakaf
f. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PPB) tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
g. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.
Setelah semua prosedur pendaftaran telah dipenuhi dan semua warkah- warkahnya lengkap, maka akan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
2. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, maka bidang-bidang tanah yang didaftarkan tersebut perlu dilakukan pengukuran terlebih dahulu oleh petugas ukur tanah. Pengukuran dilakukan sesuai dengan tanda-tanda batas yang sudah dipasang di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Penetapan batas bidang tanah tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan yang diketahui oleh perangkat desa/kelurahan dimana tanah itu berada, yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Keberadaan Batas Tanah Pada Penetapan Batas.
3. Apabila dalam hasil pengukuran ditemukan perbedaan luas, maka perlu disertakan Surat Pernyataan Perbedaan Luas oleh pemohon pendaftaran tanah yang pada intinya menyatakan bahwa: ketika ditemukan kelebihan luas tanah, luas tanah yang disampaikan oleh pemohon pada berkas pendaftaran adalah benar adanya tanpa dimanipulasikan, dan ketika ditemukan kekurangan luas tanah, yang bersangkutan telah mengetahui dan menerima keadaan tersebut;
4. Setelah dilakukan pengukuran tanah maka akan dihasilkan gambar bidang dan data luas tanah yang dituangkan dalam bentuk surat ukur. Kemudian surat ukur tersebut dilampirkan bersama berkas-berkas pendaftaran untuk diserahkan
kepada Panitia A guna dilakukan proses lanjutan. Berdasarkan warkah-warkah yang diberikan pemohon pada awal pendaftaran hak dan juga hasil pengukuran tanah, maka dilakukan proses pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis. Proses ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan oleh Panitia A. Hasil dari proses tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, serta dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A”;
5. Setelah pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan selesai dilakukan, selanjutnya dibuatkan pengumuman pada papan pengumuman di Kantor Desa/Kelurahan mengenai akan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pemberian Wakaf selama 60 (enam puluh) hari;
6. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemberian Wakaf oleh pejabat yang berwenang;
7. Sertipikat wakaf diterbitkan untuk kepentingan nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Jika dalam buku tanah terdapat ketidak sesuaian yang menyangkut data yuridis dan data fisik, maka penerbitan sertifikat ditangguhkan.
8. Sertipikat wakaf hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum sebagai penerima hak atas tanah (nadzir) atau pihak lain yang diberi kuasa olehnya. Sertipikat wakaf merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku, sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data yuridis dan data fisik yang termuat di dalamnya.
Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 ini, terhadap pihak-pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pihak tertentu sebagaimana dimaksud diatas, menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu, diantaranya:
1. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar
161 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
budaya, situs/tempat ziarah, beserta penunjangnya, dengan ketentuan paling luas 500 m 2 (lima ratus meter persegi);
2.  Wakif/Nazhir, tidak dibatasi luasan;

## Kesimpulan
Hak milik atas tanah merupakan harta benda yang termasuk ke dalam benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan. Pemegang tanah milik dapat mewakafkan tanah miliknya baik yang sudah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sehingga diterbitkan sertifikat, maupun yang belum didaftarkan, sehingga belum diterbitkan sertipikatnya. Petuk pajak bumi merupakan bukti pemilikan atas tanah yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sehingga pemegang Petuk Pajak Bumi tersebut termasuk sebagai pihak yang dapat mewakafkan tanahnya, dengan syarat: tanah tersebut harus bernilai menurut syariat ( mutaqawwam ); batas- batas bidang tanah dipastikan dengan yakin; membuktikan bahwa tanah tersebut sepenuhnya milik wakif; bukan harta milik bersama; dan bukan tanah yang sedang dalam masa jaminan atau sengketa.
Pada umumnya tanah milik diwakafkan dengan peruntukan sebagai gedung peribadatan atau masjid. Wakaf yang tepat untuk tujuan pendirian masjid haruslah wakaf dengan jangka waktu selamanya, sehingga dibutuhkan tanah hak milik untuk dapat memenuhi syarat perwakafan tanah dengan jangka waktu selamanya.
Dimungkinkan dilakukan perubahan terhadap peruntukan wakaf, namun harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah wakaf, maka perlu dilakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan sehingga diterbitkan sertipikat wakaf. Pengaturan pendaftaran tanah wakaf didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
Daftar Bacaan

## Buku
Anshori, Abdul Ghofur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia , Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
Kementrian Agama Republik Indonesia, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2013.
Muchsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia , Mandar Maju, Cetakana ke-4 Bandung, 2009.

## Jurnal
Santoso, Urip, „Jual-Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan Letter C)‟, Jurnal Prespektif, Vol XVII, No. 2, Edisi Mei, 2012.
Santoso, Urip, „Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik‟, Jurnal Prespektif, Vol XIX, No. 2, 2014.

## Laman
Fauzia, Amelia, “Fenomena Masjid di atas Tanah Bukan Wakaf: Sebuah Kajian Empiris (1)”, 2012, https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/999- masjid-di-atas-tanah-bukan-wakaf-sebuah-kajian-empiris.html.
Nurhayati, Sri dan Wasilah, “Akuntansi Syariah di Indonesia”, https:// books.google.co.id/books/about/Akuntansi_Syariah_di_Indonesi a.html?hl=id&id=IKD2K3GEkuUC&redir_esc=y.
HOW TO CITE : Hendra Akbar Nugraha, ‘Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Petuk Pajak Bumi Dengan Peruntukan Sebagai Gedung Peribadatan’ (2018) Vol. 1 No. 1 Jurist-Diction.