P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN
Oleh : Erly Pangestuti Retno Sari Dewi
Sherly8080@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Tulungagung Sarie.soegito@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

## ABSTRAK
Banyaknya  pengemis  dan  gelandangan  yang  sering  kita  lihat  adalah  suatu bukti  nyata  bahwa  masih  banyak  dari  rakyat  Indonesia  yang  hidupnya  jauh  dari kesejahteraan. Bila ditinjau dari aspek hukum, menjadi pengemis dan gelandangan bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah. Dalam KUHP, pengemisan dan penggelandangan diatur pada pasal 504 dan pasal 505. Penelitian ini mengambil bentuk sebagai penelitian Yuridis Sosiologis, yakni suatu  pendekatan  permasalahan  yang  ditekankan  pada  Peraturan  Hukum,  Azas Hukum, Teori Hukum dan Undang-undang yang berlaku.
Tidak  adanya  keluhan  atau  laporan  dari masyarakat  secara  langsung  menjadikan aparat  kepolisian    merasa  khawatir  apabila  bertindak  sendiri  tanpa  ada  perintah dari  atasan,  akan  dianggap  “arogan”  oleh  sebagian  masyarakat,  sebab  dari  segi kemanusiaan  pengemis  dan  gelandangan    juga  manusia  yang  berhak  untuk memepertahankan hidupnya dengan segala upaya yang bisa mereka lakukan.
Kata Kunci : Pengemis, Gelandangan

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  dikategorikan  berkembang, memiliki  masalah  kesejahteraan  sosial  yang  cukup  tinggi.  Mengatasi  masalah kesejahteraan  sosial  tentunya    menjadi  fokus  utama  pemerintah.  Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, pemerintah berpedoman pada Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara, termasuk  fakir  miskin  dan anak terlantar,  dipelihara  oleh  negara  dan  berhak atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Namun  mengingat masalah  kesejahteraan  sosial  di  Indonesia  sangat  kompleks,  maka  penanganan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
masalah  kesejahteraan  sosial  seringkali  tidak  tuntas  dan  tidak  terpadu.  Akibat penanganan  masalah  kesejahteraan  sosial  yang  tidak  tuntas  dan  tidak  terpadu, sehingga  menyebabkan  masalah  kesejahteraan  sosial  justru  semakin  kompleks. Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang masih tinggi dan menimbulkan dampak negatif adalah masalah gelandangan dan pengemis.
Sempitnya  lahan  pertanian  di  desa  menjadikannya  pemukiman  penduduk yang  tidak  ada  pembatasan  dan  dijadikannya  rumah  keadaan  ini  mendorong orang-orang  untuk  tidak  mempunyai  penghasilan  lebih  memilih  untuk  pergi  ke kota  dengan  mencari  penghasilan  namun  tidak  dibekali  dengan  keterampilan (skill) sehingga memilih menjadi gelandangan ataupun pengemis di pinggir jalan maupun  di  sudut  kota  terutama  di  Alon-alon,  akibatnya  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  mereka  bekerja  apa  saja  yang  penting  mendapatkan  uang termasuk meminta-minta (mengemis). Untuk menekan biaya pengeluaran mereka memanfaatkan  fasilitas  umum  untuk  beristirahat  termasuk  masjid,  taman  kota, terminal  dan  aloon-aloon  tanpa  menghiraukan  atau  mempedulikan  norma  sosial. Masalah  umum  gelandangan  dan  pengemis  erat  kaitan  nya  dengan  masalah ketertiban  dan  keamanan  yang  menganggu  ketertiban  dan  keamanan  di  daerah perkotaan.  Dengan  berkembangnya  gepeng  dan  pengamen  maka  diduga  akan memberi  peluang  munculnya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban,  yang  pada akhirnya akan menganggu stabilitas.
Dalam  menciptakan  ketertiban  dan  keamanan  bangsa,  maka  diperlukan adanya  aturan  hukum.  Tidak  mungkin  suatu  masyarakat  akan  bisa  tertib  tanpa hukum sebaliknya hukum juga tidak bisa berlaku di dalam masyarakat yang tidak tertib, maka menciptakan aturan hukum adalah merupakan suatu keharusan.
Disamping  aktifitas  mereka  merupakan  salah  satu  diantaranya  persoalan sosial,  apabila  ditinjau  dari  perspektif  teoritis  yudiris  (KUHP)  adalah  masuk dalam  kategori  pelanggaran  ketertiban  umum.  Hal  tersebut  seperti  tercantum dalam bab II buku ketiga KUHP Pasal 504 yaitu :
“Barang  siapa  minta-minta  (mengemis)  ditempat  umum  dihukum  karena minta-minta,  dengan  kurungan  selama  enam  minggu”.  Kemudian  ayat  2
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
yang  berbunyi,  “  Meminta-minta  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh  tiga orang  atau  lebih,  yang  masing-masing  umurnya  lebih  dari  16  tahun, dihukum kurungan selama-lamnya tiga bulan”. 1
Sedangkan  mengenai  gelandangan  selanjutnya  diatur  dalam  pasal  505 KUHP,  “  Barang  siapa  dengan  tidak  mempunyai  pencaharian  mengembara kemana-mana,  dihukum  karena  pelancongan,  dengan  kurungan  selama-lamanya tiga bulan”. 2
Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 PP No. 31 tahun 1980 menyebutkan, “Gelandangan  adalah  orang-orang  yang  hidup  dalam  keadaan  tidak  sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup  mengembara  di  tempat  umum”.  Sedangkan  pengemis  disebutkan dalam  ayat  2  yaitu,  “Pengemis  adalah  orang-orang  yang  mendapatkan penghasilan  dengan  meminta-minta  di  tempat  umum  dengan  berbagai  cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasian orang lain”
Kalau kita amati kejadian pengemisan dan penggelandangan, hampir setiap hari kita jumpai. Mereka sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan, diperempatan lampu merah, di lokasi terminal, alon-alon, perkampungan dan sebagainya.
Mengamati  kejadian  pengemisan  dan  penggeledangan  yang  terlihat  sehari- hari di sekitar kita, jelas bahwa hal ini telah memenuhi “unsur-unsur pidana yaitu : suatu  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  manusia  yang  termasuk  ruang  lingkup rumusan  delik,  bersifat  melawan  hukum  dan  dapat  dicela”. 3 Karena  sudah memenuhi  unsur-unsur  pidana,  seharusnya  para  pengemis  dan  gelandangan  bisa dituntut  dan  dijerat.  Namun  seakan-akan  di  lapangan  jarang  sekali  terlihat  fakta tentang  kasus  pengemis  dan  gelandangan  yang  dituntut  di  muka  pengadilan meskipun unsur-unsur pidananya telah terpenuhi.
Setiap  kejahatan  maupun  pelanggaran  seberapapun  kecil  bentuknya  harus ditegakan. Apabila tidak ditegakkan akan menjadi preseden buruk bagi perbuatan sejenis,  selain  itu  tujuan  dari  hukum  adalah  menjamin  adanya  kepastian  hukum dalam  masyarakat  dan  hukum  itu  harus  pula  bersendikan  pada  keadilan,  yaitu
1 R.Soesilo, KHUP dan Penjelasannya , Politeia, Bogor, 1996,h.326
2 Ibid,h.327
3 D.Schaffmeister, N, Keizer, E. Sutorius, Hukum Pidana, Liberti, Yogyakarta, 1995,h, 27
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
azas-azas keadilan dari masyarakat itu. Terlebih dalam hukum pidana kepentingan umum merupakan hal yang harus diprioritaskan.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah
1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengemis dan gelandangan?
2. Hambatan-hambatan  apa  saja  dalam  menanggulangi  pengemis  dan gelandangan?

## PEMBAHASAN

## 1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemis Dan Gelandangan
Bagi  sebagian  orang,  pengemis  hanya  di  pandang  sebagai  pihak  yang mengganggu  ketertiban,  bahkan  tidak  sedikit  yang  mengangapnya  sebagai penyakit sosial yang harus dibersihkan.
Sementara  itu  bila  ditinjau  dari  aspek  hukum,  menjadi  pengemis  dan gelandangan  bisa  dijerat  dengan  pasal-pasal  yang  ada  dalam  KUHP  dan Peraturan Pemerintah. Dalam KUHP, pengemisan dan penggelandangan diatur pada pasal 504 dan pasal 505.
Mengenai  pengemisan  diatur  dalam  pasal  504  yang  berbunyi  : “Barang siapa  minta-minta  (mengemis)  ditempat  umum  dihukum  karena  minta- minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu”. Kemudian ayat 2  yang  berbunyi,  “Meminta-minta  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan”.
Sedangkan  gelandangan  selanjutnya  diatur  dalam  Pasal  505  KUHP, “Barang  siapa  dengan  tidak  mempunyai  pencaharian  mengembara kemana-mana,  dihukum  karena  pelancongan,dengan  kurungan  selama- lamanya tiga bulan”.
Selanjutnya,  pemerintah  juga  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  yang memuat tentang pengemis dan gelandangan.
Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 PP No. 31 tahun 1980 yang menyebutkan,  “Gelandangan  adalah  orang-orang  yang  hidup  dalam keadaan  tidak  sesuai  dengan  norma  kehidupan  yang  layak  dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang  tetap  di  wilayah  tertentu  dan  hidup  mengembara  di  tempat  umum”. Sedangkan  pengemis  disebutkan  dalam  ayat  2  yaitu  :  “Pengemis  adalah
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
orang-orang  yang  mendapatkan  penghasilan  dengan  meminta-minta  di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain”.
Pengemis dan gelandangan pernah diterapkan ke dalam pasal-pasal yang mengatur  tentang  pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum,  akan  tetapi pelaksanaannya kurang maksimal.
Apabila  dilihat  dari  unsur-unsur  perbuatan  pidana  seperti  yang  telah dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  yang  meliputi  :  perbuatan  tersebut  adalah perbuatan  manusia,  termasuk  dalam  ruang  lingkup  rumusan  delik,  dan  rapat dipertanggungjawabkan.  Maka  sesungguhnya  apa  yang  kita  lihat  pada  kasus pengemis dan gelandangan unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi. Kemudian  jika  melihat  bahwa  hukum  pidana  itu  termasuk  dalam  hukum publik,  yang  berarti  bahwa  aparat  penegak  hukum  sebagai  penegak  atau pelaksana  kepentingan  publik  seharusnya  bertindak  proaktif.  Mereka seharusnya segera bertindak jika mengetahui ada pelanggaran terhadap aturan- aturan hukum, tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat.
Sesuai  dengan  Undang-undang  No.  2  tahun  2002  tentang  Kepolisiann Negara  Republik  Indonesia  dikatakan  bahwa,  Polisi  sebagai  penyidik  adalah pejabat yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. POLRI memiliki tugas pokok yang diatur dalam Bab III Pasal 13, yaitu :
a. “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum ; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.
Selanjutnya,  tugas  dan  wawenang  POLRI  diatur  dalam  Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu pasal 13 sampai pasal 19.
Sementara  itu  di  dalam  Undang-undang  Dasar  1945,  mengamanatkan bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara.  Hal  ini berarti  bahwa  selain  melakukan  penertiban  juga  harus  dipikirkan  langkah
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
rehabilitasi  terhadap  mereka  penyandang  masalah  sosial.  Di  negara-negara maju,  para  penyandang  masalah  sosial  hidupnya  menjadi  tanggung  jawab negara  sebelum  mereka  mendapatkan  penghasilan  dan  kehidupan  yang  layak. Seharusnya  ke  depan  Indonesia  juga  bisa  begitu,  meskipun  saat  ini  negara belum  betul-betul  bisa  melaksanakan  amanat  UUD  1945  tersebut  tetapi langkah-langkah  ke  arah  itu  sudah  dimulai.  Sangat  ironis  apabila  negara menertibkan para pengemis dan gelandangan tetapi tidak menghidupi mereka.
Dalam  pasal  28A  UUD  1945  disebutkan,  “Setiap  orang  berhak  untuk hidup  serta  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya”.  Kemudian  pasal  28H ayat  1  menyebutkan,  “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ini menunjukkan bahwa UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kewajibannya terhadap warga negaranya.
Adapun  langkah-langkah  preventif,  represif  dan  rehabilitatif  sebagai berikut :
a. Usaha  Preventif,  dimaksudkan  untuk  mencegah  timbulnya  pengemis  dan
gelandangan  di  dalam  masyrakat  yang  ditujukan  baik  kepada  perorangan maupun  kelompok  masyarakat  yang  menjadi  sumber  timbulnya  pengemis dan gelandangan, usaha preventif ini meliputi :
a) Penyuluhan dan bimbingan sosial
b) Pembinaan sosial
c) Bangtuan sosial
d) Perluasan kesempatan kerja
e) Pemukiman lokal
f) Peningkatan derajat kesehatan.
b. Usaha  Respresif  yaitu  usaaha  yang  dilakukan  untuk  mengurangi  dan  /atau
meniadakan  pengemis  dan  gelandangan  yang  ditujukan  baik  kepada sesorang  maupun  kelompok  orang  yang  disangka  melakukan  pengemisan dan penggelandangan. Usaha respresif ini meliputi :
a) Razia
b) Penampungan sementara untuk diseleksi
c) Pelimpahan
Usaha-usaha  represif  ini  termasuk  diantaranya  adalah  dengan pendekatan  hukum.  Jadi  setelah  ditampung  sementara  dan  diseleksi, kemudia dapat dilakukan antara lain ; dilepaskan dengan syarat, dimasukkan dalam  panti  sosial,  dikembalikan  kepada  orang  tua/wali/keluarga/kampung halamnnya, diserahkan ke Pengadilaan di beri pelayanan kesehatan.
c. Usaha Rehabilitatif ini meliputi usaha-usaha penampungan, penyaluran dan
tindak  lanjut.  Hal  ini  bertujuan  agar  fungsi  sosial  mereka  dapat  berperan kembali  sebagai  warga  masyarakat.  Selain  usaha  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  juga  dimungkinkan  masyarakat  dapat  berpartisipasi  yaitu dengan membentuk panti sosial yang berkoordinasi dengan instansi terkait.
Langkah-langkah  tersebut  diatas  bertujuan  agar  tidak  terjadi pengemisan  dan  penggelandangan.  Jadi  dengan  demikian  penanganan terhadap  pengemis  dan  gelandangan  tidak  sekedar  melalui  pendekatan hukum,  sekalipun  unsur-unsur  pidana  dalam  delik  pengemisan  dan penggelandangan  bisa  dibuktikan  atau  terpenuhi.  Akan  tetapi  juga dibutuhkan  tindak  lanjut  dari  upaya  hukum  tersebut,  agar  permasalahan tentang pengemisan dan penggelandangan bisa diberantas.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
2. Hambatan-Hambatan Dalam Menanggulangi Pengemis Dan Gelandangan
Dalam  menangani  permasalahan  pengemisan  dan  pergelandangan sering di temukan hambatan-hambatan atau kendala, antara lain :
1. Sering terjadinya pergantian personil atau mutasi sehingga mengakibatkan anggota kepolisian yang baru sulit untuk mengetahui data atau kasus-kasus yang agak lama.
2. Tidak  adanya  laporan  dari  masyarakat  bahwa  keberadaan  para  pengemis dan  gelandangan  mengganggu  kepentingan  umum  anggota  kepolisian tidak bisa bertindak sendiri sebelum ada perintah dari atasan.
3. Apabila  aparat  kepolisian  menertibkan  pengemis  dan  gelandangan  tanpa ada  laporan  terlebih  dahulu  dari  masyarakat,  dikhawatirkan  image kepolisian  menjadi  terlalu  “arogan”  di  mata  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan  ada  tanggapan  bahwa  para  pengemis  dan  gelandangan  itu adalah juga manusia yang berhak untuk mempertaruhkan hidupnya dengan segala upaya yang bisa mereka lakukan.
Selain hal tersebut diatas, juga ada anggapan bahwa ada pelanggaran terhadap ketertiban  umum  yang  lebih  perlu  untuk  ditertibkan  dibandingkan menertibkan  pengemis  dan  gelandangan  serta  merasa  belum  perlu menertibkan  pengemis  dan  gelandangan  karena  aktifitas  mereka  tidak  begitu terasa mengganggu masyarakat umum.

## Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  ada  dan  analisa  permasalahan  tersebut  diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Keberadaan pengemis dan gelandangan bisa dijerat dengan hukum pidana karena apa yang mereka lakukan itu telah memenuhi unsur-unsur pidana.
Akan tetapi penerapan sanksi pidana terhadap pengemis dan gelandangan tersebut  kurang  maksimal.  Hal  ini  terbukti  bahwa  operasi  atau penangkapan terhadap pengemis dan gelandangan, itu pun jika ada laporan dari masyarakat yang merasa terganggu terhadap keberadaan mereka serta apabila  ada  sebuah  tindak  pidana  kejahatan  dan  pelakunya  mengarah kepada  pengemis  dan  gelandangan.  Namun,  ternyata  pendekatan  hukum bukanlah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh atau dilakukan oleh aparat kepolisian  dan  pemerintah.  Keberadaan  mereka  bisa  diberantas  dengan disertai  langkah-langkah  preventif,  respesif  dan  rehabilitatif  untuk kelangsungan hidup mereka yang layak bagi kemanusiaan, karena mereka adalah tanggung jawab pemerintah.
2. Penanganan  aparat  kepolisian  terhadap  pengemis  dan  gelandangan  yang kurang  maksimal  dikarenakan  sering  terjadi  pergantian  personil  atau sehingga  data atau  kasus  yang agak  lama  sulit  diketahui.  Di  samping itu, adanya  anggapan  bahwa  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh pengemis  dan  gelandangan  tidak  begitu  terasa  sebab  tidak  ada  keluhan atau  laporan  dari  masyarakat  secara  langsung.  Aparat  kepolisian  juga merasa  khawatir  apabila  bertindak  sendiri  tanpa  ada  perintah  dari  atasan,
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
akan  dianggap  “arogan”  oleh  sebagian  masyarakat,  sebab  dari  segi kemanusiaan pengemis dan gelandangan adalah juga manusia yang berhak untuk memepertahankan hidupnya dengan segala upaya yang bisa mereka lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku I
D.  Schaffmeister,  N.  Keijzer,  E.  Sutorius,  1995,  Hukum  Pidana,  Liberti, Yogyakarta.
E.  Utrecht,  1994,  Rangkaian  Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  I,  Pustaka  Tinta  Mas, Surabaya.
Hartono Hadisoeprapto, 1996, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta.
Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
M. hutauruk, 1982, tentang dan sekitar Hak-hak Azasi manusia dan warga negara, erlangga, jakarta.
Negara Republik Indonesia Beserta Penjelasannya, 2003, Citra Umbara, Bandung. II. Jurnal
Tyas  Martika  Anggriana    (2016)  “  I dentifikasi  Permasalahan  Gelandangan  Dan Pengemis Di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis” INQUIRY : Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol 7 No. 1 https://doi.org/10.51353/inquiry.v7i1
Maryatun  Maryatun  (2022  ) “ Upaya  Penanganan  Permasalahan  Gelandangan  Dan Pengemis” Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol. 8 No. 1. https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2977
Annisa  Rahmadanita  (2019  )”  Pembinaan  ketentraman  dan  ketertiban  Umum  ( Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis ) JURNAL TATAPAMONG, Vol 1, No 2 https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154

## III. Peraturan Perundang – undangan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1980  Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis
Pasal 1 ayat 1.
R. Soesilo, 1996, KUHP dan Penjelasannya, Politeia, Bogor.
Undang-undang  No.  2  tahun  2002  tentang  Kepolisiann  Negara  Republik Indonesia Bab III pasal 13

## IV. Situs Internet
Mengurai Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Indonesia. https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan- pengemis-di-indonesia/
Gelandangan dan Pengemis - Kriteria, Jenis, Penyebab dan Penanggulangan https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html Gelandangan dan pengemis memang telah menjadi masalah nasional https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/gelandangan-dan- pengemis-memang-telah-menjadi-masalah-nasional