## AMBIGUITAS POLITIK ULAMA-KIAI Antara Gerakan Moral dan Politik
Oleh: Shokhibul Mighfar Universitas Ibrahimy Situbondo shokhibulmighfar17@gmail.com
Abstract:
The  political  process  in  Indonesia  has  experienced  reform,  and succeeded in overthrowing the political construction of the old regime which  was  monolithic  authoritarian  and  militaristic  while  opening  the way  for  the  process  of  democratization  and  social  transformation.
Nowadays,  the  involvement  of  kyai  as  an actor  in  national politics  has taken  the  attention  of  public  and  political  observers.  From  the  long history of the kyai's political stage, there has been a shift and change in direction,  especially  the  shift  from  national  politics  to  power  politics. Kyai who initially moved on the cultural path, called the cultural broker, in the current political process seemed to be the actor who gave political legitimacy. The line of kyai's struggle began to shift along with political changes  in  the  country.  Kyai  began  to  explore  the  political  area  of  the party  with  all  political  maneuvers  such  as  giving  support  (legitimacy) known as blessing. Politics is profane which necessitates the existence of  tendencies,  and  consequently  narrows  down  vision,  mision  and advocacy only to certain groups or mass of supporters. Necessarily, the legitimacy of kyai is not obtained through power and political supports but  from  his  attitude  and  moral  actions,  in  addition  to  the  religious authority.  So  that  going  into  politics  does  not  further  strengthen  the prestige and charisma of kyai, but rather politicians’ hegemony kyai.
Keyword : Political Performance, Politik Moral, Politik Kekuasaan

## A. Pendahuluan
Dalam  setiap  perubahan  sosial  yang  terjadi,  sosok  seorang  kiai sering — jika  tidak  bisa  dikatakan  selalu — mengambil  bagian  penting perubahan itu. Praktik Kehidupan sosial di masyarakat dengan sosok Kiai ibarat  dua  sisi  mata  uang  yang  melekat  satu  dengan  yang  lainnya,  dan tidak  bisa  dipisahkan.  Dalam  term  ini  sorang  kiai  memiliki  tempat tersendiri  serta  power  dalam  struktur  sosial  dan  budaya  masyarakat, sehingga  ia  mampu  mengubah  dan  bahkan  berperan  penting  dalam memetakan kehidupan sosial masyarakatnya. Mengapa demikian?, karena
posisi  seorang  kiai  di  tengah-tengah  struktur  sosial  kultural  masyarakat adalah  kelompok  elite.  Sehingga  dalam  pandangan  masyarakat  para  kiai dianggap  sebagai  raja-raja  lokal  yang  mampu  menggerakkan  dan mendinamisasi  kehidupan  masyarakat.  Oleh  karenanya  seorang  kiai disanjung dan dihormati layaknya raja ”. 1
Senyatanya,  sistem  norma  itu,  bekerja  secara  efesien.  Sesuai dengan konsep perbedaan dalam status sosial, dalam konteks ini, para kiai terutama  di  daerah-daerah  pedesaan  mereka  menerima  penghormatan lebih, yang tidak dimiliki oleh elite lokal yang lain. 2
Sebagai pemegang otoritas keagamaan, otoritas dan kekuasaannya dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada hubungan sosial saja, tetapi juga  dapat  diterapkan  dalam  dunia  politik.  Pengaruh  seorang  kiai  tentu saja  begitu  luas---terutama  dikalangan  umat  Islam---  yang  sering mengikuti langkah-langkah politiknya. Keberhasilan kiai dalam memimpin masyarakat,  menjadikannya  semakin  tampak  sebagai  orang  yang berpengaruh,  termasuk  dalam  ranah  politik,  sehingga  mampu mempengaruhi  dan  menggerakkan  aksi  atau  tanggapan  emosional  para pengikutnya. 3
Seorang  ulama,  dituntut  memiliki  peran  di  segala  bidang kehidupan.  Dalam bidang  agama ,  ulama  bertugas  penyampai  risalah, penegak  moral  dan  simbol  agama.  Dan  di  sisi  lain  juga  berperan  dalam bidang  kehidupan  yang  bersifat profan ;  ekonomi  sosial  dan  politik.  Di kalangan ulama sunni begitu juga kiai-kiai di Indonesia melihat hubungan keduanya tidak saling terpisahkan. 4
Endang  Turmudi  berpendapat  bahwa  kepemimpinan  seorang  kiai dalam  aspek  politik,  sangat  menarik  untuk  dicermati,  sebab  mampu
1 Ibnu Hajar, Kiai Di Tengah Pusaran Politik , (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009), 17 2 Penghormatan masyarakat terhadap kiai, biasanya ditunjukkan dengan sikap dan perilaku  “mencium  tangan  kiai”.  Secara  kultural,  mengisaratkan  penghormatan  yang tinggi. Lebih dari itu, pada saat yang sama ia juga bertujuan untuk memperoleh barokah. Rasa hormat terhadap kiai, sebenarnya diperkuat oleh budaya masyarakat Indonesia.
3 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, (LkiS Yokyakarta, 2003), 6.
4 Ada  tiga  kelompok  dalam  memandang  hubungan  Islam  dan  negara,  pertama,
‘blok kontra’ yang melihat tidak ada hubungan antara agama dan negara (politik), kedua, ‘blok pro’, melihat ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara agama dan negara. Sedangkan  ke lompok  terakhir,  ‘blok  tengah’  mencoba  mencari  titik  temu  diantara keduanya  dengan  berpandangan  bahwa  agama  tidak  secara  tegas  menganjurkan pembentukan negara. Namun agama secara substantif mengajarkan nilai-nilai etis, moral, dalam  bernegara  dan  bermasyarakat.  Lihat  Idris  Thoha,  Mendamaikan  Agama  dan Negara, dalam Prof. Dr. Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara, Merajut Kerukunan Antar Umat (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Cet. I., 2002), 7.
mengungkap  pola  patronase  di  masyarakat,  sehingga  terlihat  jelas sentralitas kekuasaan. 5 Munculnya anggapan bahwa seorang kiai memiliki otoritas  dan  kekuasaan  di  masyarakat,  bukan  isapan  jempol  belaka. Bahkan  tidak  hanya  terbatas  pada  hubungan  sosial  saja,  namun  juga dibidang politik. Asumsi ini terbukti dengan adanya fakta kongkrit bahwa selama  pelaksanaan  pemilu,  misalnya,  partai  peserta  pemilu  coba memanfaatkan  kiai  untuk  meningkatkan  perolehan  suara  mereka. Pengaruh  kiai  ini  tentu  begitu  jelas  dikalangan  umat  Islam  saleh  yang sering mengikuti langkah politik kiai”. 6
Kekuatan  pengaruh  yang  dimiliki  oleh  para  kiai  sering “dimanfaatkan” oleh para politisi untuk mengisi lumbung suaranya, Hal ini disadari  betul  oleh  para  politisi  bahwa  masyarakat  sangat  patuh  dengan kiai  dengan  model  kepemimpinan  kharismatik  seperti  ini.  Dalam  kajian ilmiah, Abdul Muqit juga menjelaskan  bahwa  seorang kiai menjadi tokoh sentral  yang  mempunyai  kekuasaan  penuh  dipesantren;  yang kharismanya menjadi panutan bagi santri dan alumni. Inilah yang dibaca oleh  politisi  sebagai  peluang  untuk  mengambil  manfaat  dalam  politik kekuasaan 7 .
Terlebih  setelah  kekuasaan  Soeharto  sebagai  presiden  tumbang, dan masa reformasi mulai bergulir, maka banyak partai yang mengusung azas  islam  sebagai  platform  dan  landasan  ideologisnya.  Dan  mendekat serta menjadikan kiai kharismatik sebagai “vote getter” adalah merupakan strategi  kampanye  politik  yang  strategis  dan  menggiurkan  serta  efektif dan efisien untuk mengisi lumbung suara partainya. Apalagi kondisi yang seperti  ini  sering  dan  kurang  disadari  oleh  seorang  kiai  bahwa  ada pembonceng  dalam  setiap  aktivitas  kiai  dalam  menyebarkan  luaskan (berdakwah) ajaran islam.
Tentu  terasa  sulit  untuk  dihindari adanya  upaya  “memanfaatkan”
5 Dalam  kultur  masyarakat  santri,  kiai  menjadi  patron  sedangkan  masyarakat  sebagai klien.  Pertukaran  yang  kemudian  terjadi  dapat  berupa  pengetahuan  agama,  tuntunan,  panutan dan perlindungan yang diberikan oleh kiai pada masyarakat yang dibalas dengan kepercayaan, kesetiaan  dan  dukungan.  Tuntunan  hidup  yang  diberikan  kiai  bisa  berupa  petunjuk menjalankan  agama  sesuai  dengan  ajaran  yang  diyakini  kebenarannya  dan  nasehat-nasehat. Tapi, tuntunan  dan  nasehat  itu tidak  terbatas  pada  hubungan  keagamaan  saja,  melainkan  bisa meluas  ke  hubungan  sosial  hingga  politik . Lihat:  Almas  Ghalia  Putri  Sjafrina, “Patro nase Dalam  Pencalonan  Kepala  Daerah”  (Studi  Kasus  Patronase  Pencalonan  ra.  Imam  – Din Zein Dalam Pilkada Bangkalan 2012) dalam “Jurnal Politik Muda”, Unair Surabaya Vol. 2. No. 1 /2013.
6 Endang Turmudi, ibid, 246. 7 Abd.  Muqit, Profesionalisme  Kiai  dalam  Pengelolaan  Pondok  Pesantren  dalam Konteks Kemodernan . JPII, Vol. 2, No. 2, 2018, 145.
model kepemimpinan kiai kharismatik seperti ini, yang biasanya terdapat di  pesantren-pesantren,  surau,  dayah  dan  lain  sebagainya  oleh  para politisi  baik  yang  partainya  mengusung  azas  islam  maupun  nasionalis ( pragmatism ).  Bahkan  saat  ini  muncul  trend  baru  dalam  politik  di Indonesia,  bahwa  semakin  sulit  memisahkan  partai  politik  yang  berazas islam  dengan  yang  nasionalis.  Atau  istilah  yang  mengmuka  adalah instegrasi nasionalis dengan agamis.
Kondisi semacam ini sering menjebak dan tidak disadari oleh para kiai, yang pada akhirnya sejumlah kiai merasa sangat penting untuk ikut ambil  bagian  dengan  terjun  langsung  dalam  permainan  politik  tanah  air. Partai  politik  yang  smart  dan  jeli  melihat  peluang  ini,  tanpa  ragu  dan bimbang  mencoba  memanfaatkan  peluang  ini  baik  ditingkat  nasional maupun  daerah  dan  lokal  dalam  setiap  pelaksanaan  pemilu.  Alhasil, kehidupan  politik  praktis  yang  sarat  dengan  kepentingan  dan ketidakpastian, juga harus dihadapi oleh kiai yang dalam keseharian selalu menekankan  kejujuran  dan  kepastian  sebagai  bagian  dari  akhlakul karimah yang selalu diajarkan dan dicontohkan.
Keintiman kiai dalam dunia politik sebenarnya tidak hanya  terjadi saat  ini  saja,  namun  dalam  rentang  sejarah  Indonesia  sebagai  negara bangsa  peran  dan  andil  para  kiai  sangat  besar  dan  penting  dalam mempersiapkan  kemerdekaan  NKRI  dan  era  pasca-kemerdekaan.  Tidak hanya  pada  saat  persiapan  kemerdekaan  saja,  para  kiai  juga  mampu menorehkan tinta emas dan membanggakan dalam perpolitikan nasional de  era  Soekarno.  Para  kiai  dengan  kekuatan  sosial  kulturalnya  mampu berperan  sebagai  oposisi  pada  pemerintahan  Bung  Karno,  ini  dilakukan sebagai  bentuk  balancing  terhadap  dominasi  kekuasaan  pemerintah  saat itu  yang  lebih  miring  dan  dekat  dengan  golongan  komunisme.  Dengan adanya para kiai yang terjun langsung dalam kancah perpolitikan nasional, ternyata cukup efektif untuk membendung komunisme, bahkan yang perlu diapresiasi  adalah  dibentuknya  kementerian  penghubung  pesantren  dan ulama
Untuk  itu  juga,  tulisan  ini  mencoba  memotret  hubungan  kiai dengan situasi sosial dan politik. Terlebih dengan kian maraknya figur kiai yang  akan  dan  telah  melibatkan  diri  di  arena  politik  praktis.  Adapun bidikan penulis, lebih fokus pada perspektif ilmu-ilmu sosial. Keterlibatan mereka dalam dunia yang sering di sebut wilayah ”abu - abu” itu, menjadi menarik  bukan  hanya  untuk  diperbincangkan  tetapi  juga  untuk dipertanyakan  karena  posisinya  yang  ambigu; ’’Gerakan  moral,  atau Politik?’’  dua  pertanyaan  bertolak  belakang  di  atas,  masih  menunggu jawaban  atas  kian  banyaknya  pemuka  agama  yang  merangkap  jabatan.
Sebagai kiai plus politisi.

## B. Memahami Definisi Kiai dan Politik
Meminjam  istilahnya  KH.  Cholil  Bisri, 8 Seseorang  yang  dikatakan atau  mendapat  julukan  sebagai kiai adalah  orang  yang  oleh  masyarakat dianggap sebagai orang yang alim.
Dalam  al- Qur’an, alim yang  berjamak alimun ialah  orang  yang punya kelebihan ilmu dan memeiliki kadar kecerdasan yang dengannya ia mampu  mengeluarkan  hujjah  berupa  ayat-ayat  Allah  dan  lebih mengedepankan  performance  keilmuwan  sebagai  orang  yang  berilmu ( alim ).  Adapun  yang  berjamak ulama’, adalah  orang  yang  dengan keyakinannya  merasa  malu  untuk  berbuat  yang  membias  dari  rasa kehambaan. 9
Horikoshi membuat perbedaan dalam penggunaan istilah ”kiai’ da n ”ulama” .  Perbedaan  ini  lebih  dikarenakan  fungsi  yang  diperankannya secara  formal. Untuk  istilah  ‘ Ulama ’ lebih  memerankan  fungsi-fungsi administratif, sedangkan istilah ‘ kiai ’ lebih cenderung berada pada tataran kultural.  Dengan  argumentasi  ini,  kita  dapat  mengetahui  apa sesungguhnya yang melatarbelakangi penggunaan istilah dalam organisasi formal  komunitas  orang  yang  memiliki  ilmu  agama  di  Indonesia,  yakni menggunakan istilah “ulama”, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan Majelis Kiai Indonesia . 10
Inilah kemudian yang mendasari tulisan ini, sengaja memilih istilah “kiai”,  bukan  istilah  “ulama”.    Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  dalam analisisnya akan lebih menekankan pada aspek kultural dari potret hidup seorang  figur  sosial  yang  disebut  kiai.  Lebih  tepatnya  lagi  adalah  untuk melihat  perannya  yang  berfungsi  social  politik  sebagaimana  dalam  judul tulisan ini.
Muhammad  Fuad  Abd  al-Baqi, 11 berpendapat  bahwa  term  ulama (baca  kiai),  termaktub  dalam  al- Qur’an  secara  eksplisit  dua  kali disebutkan. Pertama, dalam surat al- Syu’ara ayat -197.
8 M. Cholil Bisri, Ketika Nurani Bicara, (Jakarta: Remaja Rosda karya, 2000)., 85.
9 Seyyed  Hossein  Nasr  dalam  Deden  Makbuloh,  “Globalisasi  dan  Dinamika Masyarakat  Muslim” Komunitas  Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam, Vol.  26,  No.  2, Desember 2008., 110, lihat Abdurrahman’ “ Fenomena Kiai Dalam Dinamika Politik” dalam jurnal Karsa vol xv. no. 1 april 2009
10 Hiroko H orikoshi. “ Kiai dan Perubahan Sosial” . Jakarta: LP3ES, 1987.
11 Muhammad  Fuad  Abd  al-Baqi  dalam  Dzarrin  al-Hamidy, ”Peran  Ulama  dalam Pemberdayaan Generasi Muda” Majalah Aula, September 2008., 83-84.
42
ْمَلَوَأ ْ نُكَي ْ ْممُهلَّ ْ ْ ةَياَء ْ نَأ ْ ُْهَمَلمعَ ي ۥ ْ ْ  َمَلُع اُؤ ۟ ْ ْ ِنَب ْ ْ  َرمسِإ َْليِء “ Dan  apakah  tidak  cukup  menjadi  bukti  bagi  mereka,  bahwa  para  ulama Bani Israil mengetahuinya? ” [ al- Syu’ara : 197]
Yang Kedua , surat Fatir, ayat-28. ْْهنِإْ ۟ ُْْءاَمَلُعملاِْْهِداَبِعْْمنِْمَْْهللّاْىَشمَيَْاَهنَِّإْ ۟ َْْكِلْ َذَكُْْْهُناَوملَأْْ فِلَتمُمُِْْماَعم نَملْاَوِْْ باَوهدلاَوِْْساهنلاَْْنِمَو ْ روُفَغْْ زيِزَعَْْهللّا
“ Dan  demikian  (pula)  di  antara  manusia,  binatang-binatang  melata  dan binatang-binatang  ternak  ada  yang  bermacam-macam  warnanya  (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- Nya,  hanyalah  ulama.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha Pengampun ” [al-Fatir: 28] Sementara  Nurcholis  Madjid,  memberi  pengertian  kiai  dalam pandangan  masyarakat  secara  umum  dianggap  sebagai  orang  yang mempunyai  kelebihan  dalam  bidang  ilmu  keagamaan  bila  dibandingkan dengan orang lain pada umumnya. 12
Sesungguhnya,  atribut  keulamaan  itu  disematkan  kepada  orang- orang  yang  memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  dengan  semangat  ilmunya mereka  dapat  mengetahui  dan  memahami  kebesaran  dan  kekuasaan Allah. 13 Belum  lagi  kiai  dari  terjemahan alladîna  ûtû  al-ilma,  ulû  al-ilmi, dan al-râsikhûna fî al-ilmi (mempraktikkan, menjaga, memiliki). Sebutan  istilah  kiai  dalam  masyarakat  juga  sangat  beragam diantaranya adalah; kiai pondok pesantren, kiai masjid, kiai mimbar, kiai selebritis, kiai pers, dan akhir-akhir ini dikenal juga sebutan kiai politik. 14 Tidak  heran  kalau  beberapa  kalangan “cemburu” kepada  kiai.  Dalam konteks  kiai  politik,  dikenal  juga  sebutan;  kiai  sepuh,  kiai khos ,    serta
12 Nurcholis Madjid, Pintu-Pintu Menuju Tuhan (Jakarta: Paramadina, 2002)., 96.
13 Melihat paparan di atas mengenai ilmu yang menjadi prasyarat seseorang untuk bisa  disebut  Ulama,  tidak  ada  yang  menguatkan  harus  “ilmu  agama”  atau  “ilmu umum” yang terpenting ilmu itu harus membawa perubahan kearah yang lebih baik, terlebih bagi diri  yang  bersangkutan, dan  bagi  masyarakat  umum,  serta  semakin  menambah  kualitas ketaqwaan kepada sang Pencipta. Jiwa keulamaan itu terpatri dalam figur seseorang yang memiliki integritas antara ilmu dan amalnya, antara teori yang dikuasai, dengan praktik keseharian.  Lihat Muhammad  Fuad  Abd  al-Baqi  dalam  Dzarrin  al-Hamidy, ”Peran Ulama… 85 14 Sebutan  kiai  politik,  mengindikasikan  keterlibatan  seorang  kiai  dalam  dunia politik, (di eksekutif, legislatif, dan di partai politik)
sebutan kiai lain yang kedengarannya menarik. Karena posisinya sebagai patron  dimasyarakat,  realitas  telah  menunjukkan,  dengan  menjadi seorang kiai telah banyak peran yang dapat dimainkan. 15 Horikoshi  (1978), 16 misalnya,  menyebutkan  bahwa  kekuatan  kiai sebagai motor perubahan sosial bukan hanya pada masyarakat lingkungan pesantren,  tetapi  juga  pada  masyrakat  umum  di  sekitarnya.    Sementara Geertz (1960) 17 menyebut kiai sebagai makelar budaya ( cultural brokers ) dan  menyatakan  bahwa  pengaruh  kiai  itu  terletak  pada  implementasi fungsi  makelar  ini.  Sosok  seorang  kiai  terbukti  secara  sosial  mampu mengomunikasikan berbagai kepentingan dengan kemampuan bahasanya, meskipun secara politis kiai dapat dikategorikan sebagai figur yang sedikit pengalaman dan terbatasnya kemampuan professional.
Kata politik, dijelaskan Abdul Mu’in Salim dalam buku Fiqih S iyāsah , berasal  dari  bahasa  latin politicus, dan  bahasa  Yunani  ( greek ), politicus yang  berarti relating  to  a  citizen. Kedua  kata  ini,  berasal  dari  kata polis yang  bermakna city. Politik  kemudian  diserap  dalam  bahasa  Indonesia dengan  tiga  arti,  yaitu;  (1)  segala  yang  berkaitan  dengan  tindakan, kebijaksanaan, siyāsah, dsb, (2) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap  negara  lain,  tipu  muslihat  atau  kelicikan,  (3)  dipergunakan sebagai nama bagi  semua disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik. 18 Politik  dalam  KBBI  elektronik  (Kamus  Besar  Bahasa  indonesia) v.1.3  disebutkan  bahwa  politik  adalah  (pengetahuan)  mengenai ketatanegaraan  atau  kenegaraan  (spt  tt  sistem  pemerintahan,  dasar pemerintahan). 19
Sementara  dalam  ensiklopedi  dijelaskan  bahwa,  politik  adalah sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pemerintahan  dan  lembaga-lembaga. Proses-proses  dalam  politik  bisa  jadi  merupakan  kegiatan  individu maupun  kelompok  yang  bersangkutan  dengan  hubungan  kemanusiaan secara mendasar . 20
C. Membaca Peran Kiai dalam Negara Bangsa (Antara Gerakan Moral dan Politik)
15 Mohammad  Kosim, “Kiai  dan  Blater” ( Elite Lokal  dalam  Masyarakat  Madura). Dalam Karsa Jurnal Studi Keislaman Vol. XII No. 2 Oktober 2007, 163.
16 Hiroko Horikoshi. “ Kiai dan Perubahan Sosial” . Jakarta: LP3ES, 1987.
17 Clifford Geertz, Culture, Custom and Ethnics (England: Polity Press, 2000), 43
18 Abdul Mu’in Salim, Fiqih Siyāsah: “ konsepsi kekuasaan politik dalam al- qur’an”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)., cet ke-I. 34.
19 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) v1.3.
20 Hasan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru,1984). 2739.
Proses  politik  di  Indonesia  pernah  mengalami  reformasi,  dan  ini berhasil  merobohkan  konstruksi  politik  rezim  lama  yang  bersifat monolitik  otoriter dan militeristik sekaligus  membuka  jalan  bagi berlangsungnya  proses  demokratisasi  dan  transformasi  sosial.  Proses ini juga  lazim  disebut  sebagai  transisi  demokrasi.  Starting  poinnya  adalah peristiwa  pemakzulan  presiden  Soeharto  pada  bulan  Mei  1998  dari puncak kekuasaan.
Reformasi sendiri adalah merupakan bagian dari transisi demokrasi yang di dalamnya mencakup liberalisasi politik dan demokratisasi. Dalam tahap ini, rezim mengalami perubahan dan hak-hak politik rakyat semakin meluas.  Pergantian  pemerintahan  melalui  pemilu  yang  demokratis  pun dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi politik rakyat. Guilermo O’Donnel dan  Philippe  C.  Schmitter 21 mengungkapkan,  tidak  jarang  transisi demokrasi menimbulkan situasi yang tidak pasti. Ketidakpastian ini dalam beberapa  kasus  dapat  memicu  peluang  munculnya  kekuatan  status  quo, maupun gerakan-gerakan arus balik demokratisasi.
Transisi  demokrasi  menimbulkan  perubahan  besar  dalam  pusaran kekuasaan. Kekuasaan beralih ke tangan politisi sipil yang awalnya berada dalam “genggaman” militer. Bagi institusi partai, perubahan ini membawa implikasi  yang  sangat  berarti.  Perubahan  yang  tertuang  di  dalam amandemen  UUD  1945,  tentang  Lembaga-lembaga  kenegaraan,  justru menempatkan partai menjadi sebuah institusi penting dan sangat strategis dalam  struktur  politik  Indonesia.  Namun  sekaligus  juga  berarti  menjadi ancaman  serius  bagi  partai  politik  jika  ia  gagal  dalam  mengawal demokrasi di negeri ini.
Kegagalan  dalam  transisi  demokrasi  mengakibatkan  tiga  hal 22 : pertama , munculnya kembali kekuatan lama dalam panggung kekuasaan. Prosesnya  bisa  berlangsung  secara  sistematis,  baik  melalui  jalur demokrasi  atau  bahkan  melalui  kekerasan  seperti  kudeta  militer.  Jalur demokrasi  akan  ditempuh  jika  kelompok  pembaharu  demokrasi  tidak mengawal  secara  tuntas  proses  demokrasi  itu  sendiri,  dan  memberi kesempatan  bagi  status  quo  melakukan  konsolidasi, mutasi politik  dan political laundry .
Dewasa  ini,  keterlibatan  ‘kiai’  sebagai  aktor  perpolitikan  nasional, sudah cukup banyak menyita perhatian publik dan para pengamat politik.
21 Proses transisi demokrasi dapat dibaca pada; Guilermo O’Donnel and Philippe C. Schmitter. Transitions  From  Authoritarian  Rule;  Tentative  Conclusions  About  Unacertain Democracies. Baltimore; John Hopkins University Press, 1986.
22 Ichwan Ar. Jalan Baru Pergerakan Kebangsaan , Buletin Praksis, Edisi 04, Mei 2006
Mengapa demikian? Karena cara berpolitik ‘kaum sarungan’ ini dilihat dan dinilai  cukup  memiliki  aura  politik  yang  unik.  Sekali  tempo  kiai  tampil garang, toleran, lugu, dan tidak sedikit yang penurut, karena pada saat itu kiai sedang memerankan political performance .
Ending  pertunjukan  politik  kiai  juga  sulit  diprediksi  dan  ditebak secara  politik.  Seringkali  argument,  nalar  dan  kaidah  ilmu  politik  tidak mampu menjangkau kemana arah sikap politik kiai. Hal ini wajar, karena dalam memahami sikap politik kiai tidak bisa dilepaskan dari kultur, nalar syari’ah dan sufisme seorang kiai. Ketiga ranah ini selalu luput dari nalar dan  kaidah  ilmu  politik,  yang  selama  ini  dijadikan  dasar  pijakan  dalam memahami peristiwa politik oleh para pengamat politik.
Dari  sekian  lama  perjalanan  sejarah  pentas  politik  kiai,  terjadi pergeseran  dan  perubahan  arah,  terutama  pergeseran  dari  politik kebangsaan  ke  politik  kekuasaan.  Politik  kebangsaan  yang  pernah dimainkan  atau  disebut  tiga  ranah  fiqh  politik  adalah,  yaitu  ketika  (1) Gerakan  politik   yang  dicetuskan  melalui  resolusi  jihad,  (2)  Menuntut pembubaran PKI, dan (3) Penerimaan asas Pancasila. 23
Dinamika  dan  proses  politik  yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini, terutama  menjelang  ajang  Pilkada,  Pileg,  Pilgub  sampai  dengan  Pilpres mengalami  perubahan  yang  amat  drastis.  Aktor  politik  yang  biasanya dilakukan  oleh  kalangan  umum  dan  profesional  sekarang  ini  mengalami pergeseran, terutama dengan adanya aktor lain dari dunia. Aktor lain itu adalah  kiai  sosok  yang  selama  ini  dikenal  hidup  di  tengah-tengah  santri dan masyarakat.
Kiai  yang  pada  awalnya  bergerak  di  jalur  kultural,  yang  dalam bahasa Clifford Geertz (1981) disebut cultural broker (makelar budaya), 24 di  tengah  arus  proses  politik  yang  terjadi  sekarang  ini  seakan  menjadi aktor  pemberi  legitimasi  politik.  Garis  perjuangan  kiai  mulai  bergeser seiring dengan perubahan politik  di tanah air. Kiai pun mulai merambah wilayah  politik  partisan  dengan  segala  manuver  politik  dukung- mendukung  (legitimasi)  yang  seringkali  dinamai  dengan  istilah  memberi restu atau silaturrahim.
Proses  ini  karena  adanya  simbiosis  mutualisme  untuk interest tertentu  demi  mendapatkan  bagian  dari  kekuasaan  atau  minimal mendapatkan bantuan dari elit politik yang didukung untuk lembaga baik
23 Faisal Ismail menyebut politik kebangsaan ini sebagai “tiga momentum historis gerakan strategis NU,” lihat, NU Gusdurisme dan Politik Kyai , (Yogyakrata : Tiara Wacana, 1999), 11-17
24 Clifford Geertz, Culture, Custom and Ethnics (England: Polity Press, 2000), 43
formal  maupun  non  formal  yang  dipimpin.  Sementara  elit  politik  akan mendapatkan  legitimasi  moral  keagamaan  dari  kiai  sebagai  bahan kampanye.  Dalam  politik  praktis,  kiai  memberikan  legitimasi  pada  elit politik dengan memakai agama, karena agama adalah energi dahsyat yang mampu menyublimasikan dan mensakralkan dunia profan.
Peter  L.  Berger  (1991),  agama  adalah  langit  suci (the  sacred canopy) 25 yang  dapat  dijadikan  instrumen  memperkokoh  politik  dari seluruh tindakan manusia. Kiai tidak saja merupakan pimpinan pesantren tetapi juga memiliki power di tengah-tengah masyarakat, bahkan memiliki prestis di kalangan masyarakat (Geertz, 1981).
Meminjam analisis Max Weber (1968), kepemimpinan tokoh agama sesungguhnya  adalah  kepemimpinan  kharismatik  yang  berporos  pada personal leadership. Dalam konteks ini ulama adalah patron bagi umatnya (client) dalam  sebuah  relasi  yang  paternalistik.  Kompetensi  Kiai  dalam bidang  agama  menempatkannya  sebagai  pemegang  otoritas  suci  agama. Fatwa  dan  nasehat  Kiai  senantiasa  dijadikan  sebagai  preferensi  sosial- politik  yang  dipatuhi  umatnya.  Dengan  otoritas  kuasa  dan  moral  yang dimilikinya,  kiai  mampu  menggerakkan   masyarakat  dalam  menentukan pilihan  politik,  tak  heran  dalam  setiap  ajang  pesta  demokrasi,  kiai  selalu dimanfaatkan untuk menjadi leader vote getter.
Hampir  semua  kiai  digolongkan  sebagai  "penjaga  umat"  sekaligus basis  kekuatan  moral.  Namun  kini,  tampilnya  kiai  dalam  pentas  politik untuk dukung mendukung sudah bukan barang asing lagi. Peran para kiai dalam  pesta  demokrasi  sudah  secara  ‘berjamaah' berduyun  duyun memberikan  dukungan  politiknya  kepada  calon-calon  pemimpin  sesuai panatik dan kong kalikong masing-masing.
Gejala perilaku kiai berpolitik ini sebenarnya lebih bersumber pada ketinggalan  dalam  mengakses  jalur  ekonomi  yang  membuat  banyak  kiai mengalami  kesulitan  menutup  biaya  operasional  pesantren  yang  harus meningkat.  Hal  ini  diperparah  dengan  sikap  apatis  pemerintah  setempat terhadap  kesulitan  yang  dihadapi  pesantren.  Tak  heran,  para  kiai kemudian  menghadapi  dilemma  membiarkan  pesantren  merana  atau mencari sumber dana baru.
Di  titik  inilah  persinggungan  elit  politik,  agama  dan  kiai  seringkali terjadi.  Situasi  demikian  sebenarnya  diasumsikan  bisa  menghilangkan kesakralan kiai. Jika kiai yang ikut dalam arus politik dukung mendukung
25 Peter L. Berger, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (1966,  dengan  Thomas  Luckmann)  (bahasa  Indonesia: Tafsir  Sosial  atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan , LP3ES, Jakarta, 1990), 67.
dikhawatirkan  akan  terjebak  pada  logika  kekuasaan  politik (the  logic  of politics  power) dengan  memanipulasi  umat  dan  masyarakat  demi kepentingan  politik  sesaat,  yang  pada  gilirannya  menggiring  kiai  sebagai agen yang cenderung kooptatif, hegemonik, dan korupsi.
Akibatnya,  nilai  moral  yang  mengedepankan  ketulusan  pengabdian akan  tereduksi  atau  bahkan  hilang  sama  sekali,  terkalahkan  oleh  logika kekuasaan politik. Secara kewibawaan, kiai yang  terlibat langsung dalam politik  partisan  jelas  akan  merugi.  Sebab,  kiai  bisa  dianggap "belepotan lumpur" politik. Petuahnya tidak lagi diikuti masyarakat. Sebagai panutan, jelas  akan  semakin  kehilangan  jamaah  hanya  karena   kepentingan pragmatis semata.
Sementara  politik  bersifat  profan  yang  meniscayakan  adanya kepamrihan,  tendensius,  dan  akibatnya  mempersempit  visi-misi  dakwah serta  advokasi  kiai  hanya  pada  kelompok  tertentu,  yaitu  massa pendukungnya. Dengan aktif berpolitik, pesantren, santri, dan masyarakat kian terbengkalai lantaran para kiainya telah hijrah ke alam politik praktis dan  terlena  dalam  buaian  elite  politik  demi gold,  gospel,  and  glory . Seharusnya, legitimasi kiai bukan diperoleh lewat jalur kekuasaan, politik dukung-mendukung elit politik namun dari sikap dan tindakan moralnya, di  samping  otoritas  keagamaan  yang  dimilikinya.  Sehingga  terjun  ke politik  partisan  bukan  semakin  meneguhkan  pamor  dan  karisma  kiai, tetapi sebaliknya, justru kiai yang dihegemoni oleh para politisi.
Pada  gilirannya,  simbol  kiai  yang  sakral  dan  sangat  dihormati  oleh umat menjadi hilang begitu saja karena terlibat dalam permainan politik. Moral  Politik  kiai  sebenarnya  punya  beberapa  peran,  yakni  sebagai pemuka agama, konsultan sosial, dan politik. Sebagai pemuka agama kiai bertindak  sebagai  pemimpin  ibadah  (shalat,  doa,  zakat,  puasa),  dan pemberi  fatwa  keagamaan.  Sebagai  konsultan  sosial,  ia  dijadikan  tempat bertanya  pengikutnya  untuk  meminta  nasihat,  minta  penyembuhan,  dan sebagai  orang  yang  dituakan.  Dalam  politik,  ia  akan  memainkan  peran moral yang terkait dengan kepentingan umum ke berbagai saluran politik, baik langsung maupun tidak langsung.
Inilah seharusnya peran politik kiai untuk dijadikan landasan dalam kerangka menjadi "penjaga umat" dan agent of change dari setting sosial, budaya  dan  politik  yang  tidak  sesuai  dengan  kultur  dan  moralitas keagamaan.  Nantinya  politik  kiai  bukan  berorientasi  pada  kekuasaanan, tapi politik moral. Keterlibatan kiai dalam politik bukan berarti terjun dan turut  terlibat  langsung  dukung-mendukung  Capres  dan  laga  pesta demokrasi lainnya. kiai tetap boleh berpolitik, tetapi tidak diorientasikan pada  kekuasaan,  melainkan  menanamkan  nilai-nilai  moral  untuk
penguatan umat dan masyarakat. Sebagai  pewaris  nabi  dan  orang  yang  tertanam  akarnya  di masyarakat,  para  kiai  dengan  semestinya  memainkan  diri  sebagai  figur moral,  anutan  publik,  menjadi  suri  tauladan   serta  sebagai  kekuatan cultural yang selalu mengingatkan para pemimpin, sekaligus menegaskan perannya  untuk  secara  etis-profetik  mengawal  kepentingan  umat  dalam kehidupan  sehari  hari.  Dengan  fungsi-fungsi  seperti  itu,  maka  peran  kiai sebagai soko bumi kehidupan masyarakat.

## D. Simpulan
Dari  paparan  di  atas,  kesimpulan  penting  yang  dapat  diambil adalah  bahwa  peran  kiai  dalam  politik  harus  di  dudukkan  secara proporsional,  bahwa  kiai  sebagai  ‘penjaga  ummat’  semestinya memainkan diri sebagai figur moral, anutan publik, menjadi suri tauladan serta  sebagai  kekuatan  cultural  yang  selalu  mengingatkan  para pemimpin,  sekaligus  menegaskan  perannya  untuk  secara  etis-profetik mengawal  kepentingan  umat  dalam  kehidupan  sehari  hari,  termasuk ranah politik di dalamnya. [ Wa Allāh a’lam bi al- sawāb ]

## DAFTAR PUSTAKA
Abd  al-Baqi,  Muhammad  Fuad.  dalam  Dzarrin  al-Hamidy, Peran  Ulama dalam  Pemberdayaan  Generasi  Muda. Majalah  Aula , September 2008., 83-84.
Abdurrahman’ Fenomena Kiai Dalam Dinamika Politik. Karsa Vol XV. No. 1 April 2009. Azra,  Azyumardi. Reposisi  Hubungan  Agama  dan  Negara” , “Merajut Kerukunan  Antar  Umat. Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas,  Cet.  I., 2002
Bisri, M. Cholil. Ketika Nurani Bicara. Jakarta: Remaja Rosda karya, 2000. Clifford Geertz, Culture, Custom and Ethnics. England: Polity Press, 2000. Hajar, Ibnu. Kiai Di Tengah Pusaran Politik. Yogyakarta: IRCiSoD, 2009.
Horikoshi, Hiroko. Kiai dan Perubahan Sosial . Jakarta: LP3ES, 1987.
Ichwan  Ar. Jalan  Baru  Pergerakan  Kebangsaan ,  Buletin Praksis, Edisi  04, Mei 2006 Ismail, Faisal NU Gusdurisme dan Politik Kiai. Yogyakrata : Tiara Wacana, 1999.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) v1.3. Kosim,  Mohammad. “Kiai  dan  Blater” ( Elite Lokal  dalam  Masyarakat
Madura). Dalam Karsa Jurnal Studi Keislaman Vol. XII No. 2 Oktober 2007 Madjid, Nurcholis. Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Jakarta: Paramadina, 2002. Makbuloh,  Deden. “Globalisasi  dan  Dinamika  Masyarakat  Muslim” Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 26, No. 2, Desember 2008 .
Maliki,  Zainuddin. Rekonstruksi  Teori  Sosial  Modern. Yogyakarta:  UGM press, Januari 2012.
Muqit,  Abd. Profesionalisme  Kiai  dalam  Pengelolaan  Pondok  Pesantren dalam Konteks Kemodernan . JPII, Vol. 2, No. 2, 2018, 145.
O’Donnel ,  Guilermo  and  Schmitter,  Philippe  C.. Transitions  From Authoritarian  Rule;  Tentative  Conclusions  About  Unacertain Democracies”. Baltimore; John Hopkins University Press, 1986.
Peter  L.  Berger, The  Social  Construction  of  Reality:  A  Treatise  in  the Sociology of Knowledge . 1966, dengan Thomas Luckmann) (bahasa Indonesia: Tafsir  Sosial  atas  Kenyataan  Risalah  tentang  Sosiologi Pengetahuan , LP3ES, Jakarta, 1990.
Putri Sjafrina, Almas Ghalia, Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah: Studi  Kasus  Patronase  Pencalonan  ra.  Imam – Din  Zein  Dalam Pilkada  Bangkalan  2012 dalam “Jurnal  Politik  Muda”, Unair Surabaya Vol. 2. No. 1 /2013.
Salim, Abdul  Mu’in . Fiqih  Siyāsah:  “ Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam  Al- qur’an” . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. cet ke-I.
Shadily, Hasan. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru,1984.
Turmudi,  Endang. Perselingkuhan  Kiai  dan  Kekuasaan, LkiS  Yokyakarta, 2003.