## Wajah Hukum

## Penegakan Kode Etik Kejaksaan terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika
Nurhadisyah Mulqi Putri 1* , Puti Priyana 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia Jalan HS Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawabarat 41361 Correspondence email: nurhadisyahmp@gmail.com, puti.priyana@fh.unsika.ac.id
Abstrak. Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  1  huruf  b  Undang-Undang  tentang  Kejaksaan,  Jaksa  Penuntut  Umum sebagai  penyidik  publik  berwenang  untuk  mendakwa  kasus-kasus  demonstrasi  kriminal.  Untuk  situasi  ini,  khususnya  opiat pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari kerangka keadilan pidana. Tugas kejaksaan dalam mengusut penjahat opium adalah memfasilitasi dengan anggota polisi lainnya, khususnya pejabat BNN, Polri, dan PPNS. Kajian ini menggunakan metodologi yuridis regularisasi, dengan melihat dan menguraikan isu-isu hipotetis mengenai standar, asal usul,  sila  dan  standar  legitimasi  yang  sesuai  dengan  persyaratan  hukum  terhadap  penyidik  yang  melakukan  pelanggaran  opiat. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  UU  Narkotika  tidak  mengatur  ruang  pemeriksa  dalam  kasus  opiat;  mereka  hanya mengesahkan  awal  ujian  dan  mendapatkan  berita  acara  ujian.  Penghalang  yang  paling  dominan  adalah  mengetahui  kenyataan yang ada di lapangan mengingat Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengusut kasus opiat di lapangan. kasus penyalahgunaan opiat karena  opiat  diidentikkan  dengan  kepentingan  umum.  Undang-undang  tentang  opiat  seharusnya  memberikan  posisi  kepada pemeriksa untuk menjadi agen.
Kata Kunci: sanksi, kode etik jaksa, narkotika .
Abstract. As indicated by Article 30 passage 1 letter b of the Prosecutor's Law, the Public Prosecutor as a public investigator has the power to indict instances of criminal demonstrations. For this situation, particularly opiates wrongdoings as managed in  the Law  on  Narcotics  and  can't  be  isolated  from  the  criminal  equity  framework.  The  job  of  the  investigator's  office  in  arraigning opiates  crooks  is  to  facilitate  with  other  policemen,  particularly  BNN  officials,  the  Police,  and  PPNS.  This  review  utilizes  a regularizing  juridical  methodology,  by  looking  at  and  deciphering  hypothetical  issue  concerning  the  standards,  originations, precepts  and  legitimate  standards  identifying  with  law  requirement  against  investigators  who  carry  out  opiates  violations.  The outcomes show that the Narcotics Law doesn't manage the examiner's office in opiates cases; they just endorse the beginning of the examination and get the minutes of the examination. The most prevailing deterrent is knowing current realities on the ground considering the way that the Public Prosecutor can't explore opiates cases in the field. opiates wrongdoing cases since opiates are identified with the public interest. The law on opiates should give the examiner the position to become agents.
Keywords: sanction, prosecutor code of ethics, narcotic.

## PENDAHULUAN
Dalam pandangan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan aturan dan pemerataan adalah suatu prasyarat utama untuk  mencapai  suatu  tujuan  umum. 1 Salah  satu  andalan  Pemerintah  dalam  kapasitasnya  untuk  mengakui  tujuan umum  adalah  Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang  ditugaskan,  kapasitas,  dan  kewenangan  sebagai  Penuntut  Umum. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (disingkat  UU  Kejaksaan) dideklarasikan pada tanggal 26 Juli 2004 untuk semakin matang kedudukan dan tugas Kejaksaan Republik Indonesia sebagai suatu instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Kejaksaan  sebagai  organisasi  pelaksana  hukum  menjalankan  kewajibannya  secara  bebas  dengan  menjaga kebebasan  dasar  dalam  suatu  negara  mapan  yang  berpedoman  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  secara  tegas  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Sebagai  lembaga  administrasi  yang  melengkapi  kekuasaan  negara  dalam  bidang penuntutan  dan  tugas-tugas  yang  berbeda  tergantung  pada  pedoman  hukum,  Kejaksaan  memerlukan  adanya  suatu tatanan  pemikiran,  aturan  implisit  dan  tata  cara  kerja  bagi  Kejaksaan  dengan  mengingat  standar  yang  ketat,  kualitas yang  mendalam,  kebaikan.  dan  berfokus  pada  perasaan  kesetaraan  dan  kualitas-kualitas  manusia  dalam  masyarakat. Dalam  melaksanakan  kewajiban  dan  keahliannya,  seorang  penguji  dituntut  sebagai  tenaga  ahli  yang  sah,  memiliki karakter  amanah,  disiplin,  sikap  kerja  keras  yang  tinggi  dan  sarat  dengan  tanggung  jawab,  konsisten  menyadari  diri dengan  memahami  pergantian  peristiwa  yang  mendunia,  tanggap  dan  siap  menyesuaikan  diri.  untuk  menyimpan gambar  ahli  dan  eksekusi.  penyelidik  dan  tidak  buruk  secara  intelektual. 2 Pemeriksa  sebagai  otoritas  terbuka  secara
1 Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 128
2 Liliana  Tedjosaputro,  dalam  Supriadi  tentang  Etika  &  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  Di  Indonesia,Sinar  Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 132
Nurhadisyah Mulqi Putri dan Puti Priyana, Penegakan Kode Etik Kejaksaan terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika
konsisten menunjukkan pengabdiannya untuk melayani masyarakat pada umumnya dengan berfokus pada kepentingan umum,  tunduk  pada  janji  jabatan,  mempertahankan  prinsip  Tri  Krama  Adhyaksa,  dan  mendorong  asosiasi  yang menyenangkan  dengan  otoritas  publik  lainnya.  Penguji  sebagai  individu  dari  daerah  secara  konsisten  menunjukkan model asli, bertindak dan bertindak sesuai hidup dan menciptakan nilai-nilai dan pedoman hukum.
Secara  normatif  ( das  sollen )  kewajiban  dan  komitmen  jabatan  pemeriksa  dapat  dianggap  besar,  meliputi jangkauan  yang  luas  dan  serius.  Pemeriksa  atau  khususnya  penyidik  memiliki  kedudukan  sebagai  agen  Negara  di bidang  pemerataan.  Eksekutif  hukum  di  Indonesia  akan  menjadi  yang  terbaik  di  kelasnya  dan  hebat  jika  kewajiban dan komitmen jabatan pemeriksa dilakukan dengan baik, dengan tetap menjaga optimisme organisasi penyidik sebagai penguasa  pemerataan  meskipun  kenyataannya  demikian.  dihadapkan  pada  faktor-faktor  kehidupan  yang  sebenarnya. Mafia  hukum,  itulah  istilah  yang  saat  ini  marak  ditelaah  secara  lokal.  Bagaimana  tidak,  kejaksaan  yang  seharusnya menjalankan  hukum  justru  memanfaatkan  hukum  sebagai  kawasan  bisnis.  Kualitas  terhormat  hukum  tidak  lagi dipertahankan.  Dalam  menangani  suatu  perkara  di  pengadilan,  tidaklah  fenomenal  bagi  petugas  kepolisian,  karena situasi  ini  hakim,  penyidik,  dan  penasehat  hukum  "menjadi  bahan  olok-olok".  Bahkan  hukum  dimainkan  untuk keuntungan mereka sendiri. 3
Yang dimaksud dengan penyidik adalah kekuasaan praktis yang disahkan oleh undang-undang berperan sebagai pemeriksa  umum  dan  melaksanakan  pilihan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  super  tahan lama  dan  kekuatan-kekuatan  lain  yang  bergantung  pada  undang-undang. 4 Situasi  utilitarian  penyidik  adalah  suatu tempat  yang  bersifat  khusus  dalam  pergaulan  pemeriksa  yang  karena  kemampuannya  memungkinkan  kelancaran pelaksanaan  kewajiban  pemeriksa.  Penyidik  ditunjuk  dan  diberhentikan  oleh  Jaksa  Agung  yang  merupakan  perintis dan  orang  yang  paling  ditinggikan  yang  bertanggung  jawab  atas  Kejaksaan  yang  digerakkan,  mengendalikan pelaksanaan kewajiban dan tenaga ahli Kejaksaan.
Yang  dimaksud  dengan  Jaksa  Agung  adalah  pejabat  negara  yang  dipilih  dan  disudahi  masa  jabatannya  oleh Presiden  dengan  syarat-syarat  yang  sudah  diatur  dalam  undang-undang.  Sejak  Jaksa  Agung  ditunjuk  oleh  Presiden, maka  dalam  melaksanakan  kewajibannya  Jaksa  Agung  melakukan  kewajiban  negara,  mengingat  Presiden  memilih Jaksa  Agung  bukan  sebagai  kepala  negara  melainkan  berkedudukan  sebagai  kepala  negara  (kekuatan  federatif). Apalagi  pemeriksa  yang  dipilih  oleh  Jaksa  Agung  dalam  melakukan  kewajibannya  adalah  menyelesaikan  kewajiban negara  dan  bukan  kewajiban  pemerintah.  Pemeriksa  dalam  melaksanakan  kewajiban  dan  kapasitasnya  harus senantiasa  berpedoman  pada  kode  etik  moral,  yang  merupakan  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Tata Tertib Etika Kejaksaan. Dilihat dari gambaran yayasan tersebut, maka perincian permasalahan yang muncul dalam tinjauan ini merupakan pertama bagaimana pengelolaan kode etik bagi pemeriksa di Indonesia, kemudian cara menentukan kasus pelanggar ketentuan Kode Etik Kejaksaan. yang melingkari opiat.

## METODE
Untuk  memimpin  eksplorasi,  strategi  menjadi  sesuatu  yang  langsung  menemukan  jawaban  atas  masalah  yang disajikan dalam ujian. Mengingat hal ini, strategi pemeriksaan dalam ulasan ini adalah sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan
Metodologi yang digunakan adalah pengaturan yuridis. Metodologi tersebut dilengkapi dengan melihat dan menguraikan  masalah  hipotesis  mengenai  standar,  asal  usul,  prinsip  dan  standar  yang  sah  yang  mengidentifikasi dengan implementasi hukum terhadap penyidik yang melakukan pelanggaran opiat.
2. Spesifikasi Penelitian
Metodologi  yang  digunakan  adalah  standarisasi  yuridis.  Metodologi  dilakukan  dengan  mengkaji  dan menguraikan  masalah  hipotesis  mengenai  standar,  asal  usul,  prinsip  dan  standar  yang  sah  yang  diidentifikasi dengan otorisasi hukum terhadap pemeriksa yang melakukan pelanggaran opiat.
3. Bahan Data  dan Alat Utama
Materi sah yang dipertimbangkan dan diselidiki dalam ulasan ini menggunakan informasi opsional, meliputi: a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  esensial  adalah  bahan  hukum  yang  mempersempit  atau  menyebabkan  individu  tunduk  pada hukum, misalnya pedoman hukum dan pilihan hakim. Materi sah penting yang digunakan pencipta dalam karya ilmiah ini.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  pembantu  yang  sah  sebagian  besar  sebagai  penilaian/ajaran/spekulasi  yang  didapat  dari  tulisan  halal, hasil  penelitian,  artikel  logis,  dan  situs  yang  diidentifikasi  dengan  penelitian.  Bahan  tambahan  yang  sah  pada dasarnya  digunakan  untuk  memberikan  klarifikasi  tentang  bahan-bahan  penting  yang  sah.  Dengan  materi tambahan yang halal, analis akan dibantu untuk memahami/ menyelidiki materi penting.
3 Sukarton Marmosudjono, Melihat Nilai Etika dari segi Keluhuran Hukum, jakarta, 1998
4 Soerjono Soekanto, tentang pengertian Jaksa,Jaksa Agung, Jakarta, 2009,hlm. 12
Nurhadisyah Mulqi Putri dan Puti Priyana, Penegakan Kode Etik Kejaksaan terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan sah tersier adalah bahan hukum yang membantu bahan hukum dasar dan memilih bahan hukum dengan memberikan pengaturan dan pemahaman bahan hukum lainnya. Bahan halal yang digunakan oleh pembuatnya adalah  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dan  Kamus  Hukum.  Juga,  alat  pengumpulan  informasi  adalah  melalui studi  menulis,  khususnya  penyelidikan  dokumentasi  undang-undang  dan  artikel  yang  diidentifikasi  dengan eksplorasi ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Tata  cara  penilaian  dan  pengumpulan  ketiga  bahan  hukum  tersebut  menggunakan  laporan  naratif. Pemeriksaan naratif difokuskan pada pemeriksaan arsip yang berbeda, baik yang berkaitan dengan undang-undang dan pedoman maupun laporan yang ada.
5. Analisis Data
Pemeriksaan  khusus  yang  digunakan  adalah  teknik  pemeriksaan  pengaturan  subyektif.  Teknik  pengaturan subyektif  ini  bergantung  pada  bahan  legitimasi  esensial  sebagai  hukum  tertentu,  kemudian  pada  saat  itu  dirinci secara subyektif, khususnya penyelidikan yuridis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kode Etik Profesi Jaksa di Indonesia
Kata  moral,  yang  sering  disinggung  sebagai  moral,  atau morals (bahasa  Inggris),  mengandung  banyak implikasi. Sejauh latar belakang sejarah (awal kata), istilah moral berasal dari kata latin “ ethicus ” dan dalam bahasa Yunani diklasifikasikan “ ethicos ” yang berarti kecenderungan. Akibatnya, seperti yang ditunjukkan oleh kepentingan pertama, apa yang seharusnya diterima adalah jika itu sesuai dengan kecenderungan individu. Kemudian, pada saat itu sedikit  demi  sedikit  pengaturan  ini  berubah,  bahwa  akhlak  adalah  ilmu  yang  mengkaji  tentang  persoalan  perbuatan atau tingkah laku manusia, yang dapat diambil keputusan tentang yang baik dan yang dapat dinilai buruk. 5
Situasi praktis pemeriksa adalah dalam gagasan tentang kemampuan khusus yang melakukan dakwaan. Bahwa untuk  menjadikan  seorang  pemeriksa  yang  memiliki  kejujuran  individu  dan  disiplin  yang  tinggi  untuk  melakukan kewajiban kewenangan hukum dalam mengakui  keadilan dan kebenaran, penting  untuk memiliki kode etik ahli bagi penyidik.  Kode  etik  pemanggilan  pemeriksa  diatur  dalam  Pedoman  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER- 067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Penuntut Umum. Pada tataran mendasar, dalam melaksanakan kewajiban cakap, penyidik berkewajiban :
1. Mematuhi hukum, pedoman hukum, dan pedoman resmi terkait.
2. Perhatikan aturan cepat, mudah, biaya minimal sesuai metodologi pengaturan.
3. Mengingat keyakinan dan bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran.
4. Bersikap otonom, terbebas dari dampak langsung atau menyimpang, faktor tekanan atau bahaya penilaian populer.
5. Bertindak secara adil dan merata.
6. Menerangi atau berpotensi memberikan keistimewaan bagi tersangka atau terdakwa atau orang yang bersangkutan.
7. Terlebih  lagi  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  3  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER- 067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Kejaksaan.
Sehingga dalam memahami suatu bantuan publik yang luar biasa, seorang pegawai pemerintah harus mentaati semua kode etik pegawai negeri yang telah dikelola sebagai kewajiban pegawai negeri. Sebagai bentuk apresiasi dari otoritas  publik  atas  pameran  para  pegawai  pemerintah  ini,  ada  reward.  Sementara  itu,  jika  ada  pegawai  negeri  yang menyalahgunakan pedoman yang telah dibuat, akan dikenakan sanksi (sanksi). Kode moral adalah jenis standar yang disusun yang dibuat secara efisien tergantung pada standar moral yang ada dan bila diperlukan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan penilaian pada berbagai kegiatan yang secara sah objektif (kehadiran pikiran) dianggap menyimpang  dari  kode  moral.  Dengan  demikian  kode  etik  merupakan  kesan  terhadap  apa  yang  tergolong "ketenangan", karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk melayani perkumpulan orang (panggilan) itu sendiri.
Kode  etik  panggilan  adalah  ikrar  jabatan  yang  juga  dipertegas  oleh  otoritas  negara.  Kode  moral  dan  ikrar merupakan jaminan yang harus dipegang teguh. Artinya, tidak ada kapasitas untuk menanggung setiap individu yang menyalahgunakannya.  Hal  ini  sah,  ada  persyaratan  untuk  persetujuan  brutal  terhadap  pelanggar  ikrar  dan  ahli  kode etik.  Memang,  jika  memenuhi  unsur  pidana  atau  kegiatan  umum,  pelanggar  ikrar  dan  kode  etik  harus  dibawa  ke pengadilan. Kita juga harus adil dan spesifik dalam melakukan penegakkan hukum di Indonesia. Kode moral dan janji jabatan harus benar-benar ditegakkan. Panggilan  apa  saja sebenarnya tidak mempunyai sifat kebal di bidang hukum. Penganiayaan  terhadap  panggilan  dengan  berlindung  di  balik  kode  etik  ahli  harus  dimusnahkan.  Kita  harus menghentikan  tindakan  palsu  dan  manipulatif  dari  elit  tertentu  di  mata  publik.  Hal  ini  penting  dilakukan,  dengan
5 Harian Orbith,Pengertian Etika dalam artian luas , Jakarta, 2009,hlm. 32
Nurhadisyah Mulqi Putri dan Puti Priyana, Penegakan Kode Etik Kejaksaan terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika
asumsi  Indonesia  perlu  menjadi  bangsa  dan  negara  yang  terhormat. 6 Kode  Akhlak  Ahli  merupakan  cara  untuk membantu pelaksana sebagai ahli  agar tidak  merusak  akhlak yang cakap. Ada  tiga perhatian utama  yang merupakan komponen dari kode ahli moral:
1. Kode etik ahli memberikan aturan kepada setiap individu dari panggilan sehubungan dengan standar keterampilan yang  dapat  dibuktikan  yang  ditetapkan.  Ini  menyiratkan  bahwa  dengan  kode  moral  yang  ahli,  pelaksana  yang mahir dapat menyadari apa yang seharusnya mungkin dan apa yang tidak mungkin.
2. Kode etik ahli adalah suatu cara pengendalian sosial bagi daerah atas pemanggilan yang bersangkutan.
Kode etik ahli menjaga halangan dari pihak di luar asosiasi ahli sehubungan dengan hubungan moral dalam partisipasi cakap.  Signifikansi  ini  dapat  diklasifikasi  bahwa  spesialis  yang  mahir  di  kantor  atau  organisasi  lain  tidak  boleh mencampuri pelaksanaan panggilan di kantor atau organisasi yang berbeda.
Penyidik  memiliki  komitmen  yang  harus  diselesaikan  sesuai  pengaturan  di  atas,  dalam  melakukan  kewajiban cakap, Penuntut dilarang: 7
1. Memanfaatkan posisi atau potensi kekuasaannya untuk kepentingan individu dan juga kelompok lain.
2. Mengendalikan realitas yang sah dalam menangani kasus. Dalam memutuskan premis yang sah untuk dipaksakan pada  tersangka  atau  yang  berperkara  selama  waktu  yang  dihabiskan  untuk  menangani  suatu  kasus,  wajib  sesuai dengan  kenyataan  hukum  yang  berlaku  dan  tidak  boleh  memutar  balikkan  kenyataan  yang  mengakibatkan  lemah atau meniadakan pengaturan pidana yang seharusnya dibebankan dan didemonstrasikan.
3. Memanfaatkan  kemampuan  dan  posisi  mereka  untuk  menjatuhkan  mereka  secara  aktual  atau  potensial  secara mental.  Pembatasan  mencekik  melalui  melemahkan/mengejutkan  untuk  memperoleh  tambahan  individu  atau kelompok lain.
4. Menyebutkan  serta  mendapatkan  hadiah  atau  potensi  keuntungan  dan  melarang  keluarga  mereka  untuk menyebutkan  dan  tambahan  mendapatkan  hadiah  atau  potensi  keuntungan  mengenai  jabatannya.  Usaha  untuk meminta  dan  mendapatkan  tambahan  meskipun  tidak  ada  perkembangan  melalui  pemberian  atau  hadiah merupakan  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  bagian  ini.  Penolakan  untuk  meminta  atau  berpotensi mendapatkan  hadiah  dan  manfaat  tambahan,  termasuk  untuk  keluarga,  ke  atau  dari  pertemuan  tertentu direncanakan  untuk  menghindari  tujuan  tertentu  dengan  tujuan  dapat  mempengaruhi  penyidik  dalam  melakukan kewajiban ahlinya. Selain itu, juga direncanakan untuk menjaga kejujuran penyidik.
5. Terlebih  lagi  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  4  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER- 067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Kejaksaan.
Pemeriksa  sering  dirusak  oleh  keterangan  dari  berbagai  pertemuan  di  berbagai  media  yang  tidak  berimbang, salah atau sakit dalam data, dan pada umumnya akan merugikan penyidik, pemeriksa sesuai keadaan yang sebenarnya dapat  memberikan  data  yang  terbatas  pada  kasus-kasus  khusus  yang  diperiksa  di  pengadilan.  tahap  pendahuluan  di pengadilan  agar  ada  penyesuaian  data  yang  diperoleh  masyarakat  pada  umumnya.  Data  yang  diberikan  tidak dibenarkan  termasuk  data  yang  bisa  membuat  kerugian  dalam  menangani  kasus.  Juga,  data  tidak  boleh  mencakup kasus-kasus berbeda yang tidak berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani. 8

## Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Jaksa

## Kronologi Perkara yang melibatkan Jaksa
Umriani,  seorang  pemeriksa  di  Sumatera  Utara,  terancam  diberhentikan  dengan  alasan  terkait  menjadi perwakilan  kasus  dalam  kasus  shabu-shabu  opiat.  Hal  itu  diungkapkan  Jaksa  Agung  Muda  Pengawasan  (Jamwas) Marwan Effendi. "Kalau terbukti, disiplinnya akan ekstrim," kata Marwan kepada wartawan, Kamis (19/8).
Pemberitaan  tentang  penyidik  Umriani  umumnya  dilingkari  di  beberapa  media.  Penjelasannya,  Kepala Kejaksaan  Tinggi  (Kejati)  Sumut  mengusulkan  pengusiran  pemeriksa  Umriani  ke  Kejaksaan  Agung.  Lebih  lanjut Marwan  menjelaskan,  pihaknya  belum  mendapatkan  dampak  dari  penilaian  pemeriksa  Umriani  yang  dilakukan  oleh manajemen  Kejaksaan  Agung  Sumut.  Marwan,  yang  merupakan  mantan  anggota  Jampidsus,  mengklarifikasi  bahwa bentuk disiplin berat yang bisa dikenakan kepada penyidik Umriani adalah pembebasan tercela atau dalam hal apapun dengan hormat. Juga, keluar dari posisi yang berguna atau yang mendasarinya. "Saya sebenarnya menunggu laporan dari Kepala Staf Sumut. Penurunan peringkat bergantung pada tingkat kesalahan yang ditunjukkan nanti," katanya.
Secara mandiri, pimpinan Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, menggarisbawahi bahwa penyidik Umriani sudah cukup lama tidak diberi komando menangani kasus. Oleh karena itu, pemeriksa Umriani memiliki opsi untuk 'bermain' dengan kasus yang sedang ditanganinya. Petinggi Kejaksaan Tinggi
6 M. Yahya Harahap, Kode Etik sebagai pelaksana para profesionaletika profesi,Jakarta, 1998
7 Dr. Sidharta, SH.,MH., Moralitas PROFESI HUKUM, Bandung : PT Refika Aditama, 2006.
8 Agus Santoso, 2014. Hukum, Moral, Dan Keadilan. Yang Menerbitkan Kencana Prenada Media Group : Jakarta
Nurhadisyah Mulqi Putri dan Puti Priyana, Penegakan Kode Etik Kejaksaan terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika
(Kejati) Sumut sebelumnya menjelaskan, pemeriksa Umriani saat ini berstatus utilitarian dalam pandangan Kejaksaan Sumut.  "Dia  kadang-kadang  diberi  kasus,  karena  kita  resah,"  katanya.  Perlu  diketahui,  kegiatan  penyidik  Umriani terbongkar  di  kalangan  kelompok  Angling  Yusuf,  termohon  dalam  kasus  pengobatan  karena  tidak  mendapatkan kepastian putusan. Keluarga Calculating mengakui bahwa mereka telah memberikan Rp. 318 juta kepada pemeriksa Umriani  dengan  imbalan  hukuman  di  bawah  10  tahun.  Bagaimanapun,  pengadilan  terdekat  memiliki  pandangan alternatif.  Dengan  demikian,  putusan  pengadilan  terhadap  Angling  bahkan  10  tahun  penjara.  Memang,  tidak mentolerir pilihan tersebut, keluarga Angling meminta uang kembalian yang telah diberikan kepada penyidik Umriani. Bagaimanapun, uang yang dikembalikan hanya Rp. 150 juta. Sementara itu, kelebihan Rp. 168 juta tidak didapatkan oleh  keluarga  Angling.  Pada  tahun  2011,  Jaksa  Umriani  dikeluarkan  dari  posisinya  oleh  kepala  petugas  hukum. Penyidik Umriani terbukti menjadi spesialis dalam badan obat bukti terhadap keluarga Angling Yusuf. Dengan pilihan tersebut, jelasnya, JPU saat ini tidak bisa mengikuti sidang dan sidang dakwaan.

## Analisis Kasus yang melibatkan Jaksa
Kode  etik  cakap  adalah  standar  yang  ditetapkan  dan  diakui  oleh  perkumpulan  ahli,  yang  memandu  atau menawarkan pedoman kepada individunya bagaimana mereka harus bertindak dan sekaligus memastikan sifat etis dari panggilan sesuai dengan wilayah setempat. Selain  itu, satu orang dari majelis ahli menyimpang dari kode etik, maka pada  saat  itu  majelis  ahli  akan  dikotori  menurut  masyarakat  umum.  Oleh  karena  itu,  pertemuan  ahli  harus menyelesaikannya  tergantung  pada  kekuatannya  sendiri. 9 Untuk  ahli  kode  etik  penyidik  di  Indonesia  telah  diatur dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER  067/A/JA/07/2007  tentang  Kode  Etik  Pemeriksa. Dimana dalam Pasal 4, dalam menyelesaikan kewajiban cakap, Penuntut Umum dilarang untuk :
1. Memanfaatkan posisi mereka dan juga kekuatan untuk kepentingan individu atau kelompok lain yang berpotensi;
2. Mengontrol realitas hukum dalam penanganan kasus;
3. Memanfaatkan kemampuan dan kekuatan mereka untuk turun secara aktual atau potensial secara mental;
4. Menyebutkan  dan  tambahan  mendapatkan  hadiah  serta  keuntungan  dan  menghalangi  keluarga  mereka  untuk menyebutkan atau berpotensi mendapatkan hadiah serta keuntungan mengenai posisi mereka;
5. Menangani kasus-kasus yang memiliki  kepentingan individu atau keluarga, memiliki  hubungan bisnis, pesta  atau moneter atau memiliki nilai keuangan langsung atau tidak langsung;
6. Bertindak merugikan dalam struktur apapun;
7. Menyusun penilaian umum yang dapat merugikan kepentingan hukum;
8. Memberikan data kepada publik kecuali jika terbatas pada masalah khusus dari kasus yang sedang ditangani.
Atas perbuatan JPU Uraini terbukti tidak mengindahkan kode etik penyidik  pasal 1 dan 4, dimana JPU Uraini mendapat uang tunai dari keluarga Angling Yusuf sebesar Rp. 318 juta dengan kompensasi yang sah oleh Angling di bawah 10 tahun penjara. Namun dalam eksekusinya, Angling divonis 10 tahun penjara dan uang yang dikembalikan hanya Rp. 150 juta. Ini menunjukkan bahwa Jaksa Uraini menerima suap dan menangani situasinya untuk peningkatan individu.  Indikasi  kegiatan  ahli  yang  mengabaikan  kode  etik  ahli  karena  alasan  yang  paling  esensial  mutlak,  baik sebagai individu individu dari daerah setempat maupun dalam kaitannya dengan hubungan kerja dalam perkumpulan, pemanggilan.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Abdulkadir  Muhammad,  ada  beberapa  alasan  yang  menyebabkan seruan yang sah mengabaikan kode etik ahlinya, antara lain : 10 1. Pengaruh  Posisi,  Seseorang  mengabaikan  kode  etik  ahlinya  karena  dia  merasa  terpaksa  jika  dia  adalah  bawahan dan perlu untuk memperhatikan dan tunduk pada setiap permintaan yang dibuat oleh atasannya.
2. Dampak  industrialisme,  pengabaian  kode  etik  panggilannya  karena  meningkatnya  kebutuhan  yang  mana  tidak dapat  ditutupi  hanya  dengan  gaji  yang  didapatkan.  Hal  ini  mendorong  seseorang  untuk  mendapatkan  gaji  yang lebih  besar  melalui  jalur  yang  mudah,  khususnya  dengan  mencari  pembayaran  untuk  administrasi  dari perkumpulan yang dilayaninya.
3. Dampak  Lemahnya  Iman,  Seseorang  mengabaikan  kode  etik  panggilannya  karena  tidak  memiliki  benteng  kokoh dari pelajaran  yang ketat.  Sehingga menyebabkan terpikat dan terpikat oleh berbagai jenis material di sekitarnya.
Oleh karena itu, harus ada jawaban yang bisa menangani masalah kode etik ahli, termasuk kode etik penyidik. Pengaturan-pengaturan yang dapat dihadirkan untuk membuat pelaksanaan yang layak dari kode etik panggilan yang sah antara lain:
1. Mengenai,  harus  ada  kerangka  kemajuan  yang  bergantung  pada  kerangka  legitimasi.  Ini  menyiratkan  bahwa kemajuan posisi untuk penyelidik luar biasa dan sejarah besar. Tidak didasarkan pada penghargaan yang diberikan
9 Muhammad Abdulkadir, Ada beberapa pengaruh dalam kode etik profesinya,Semarang, 2007. 28
10 Muhammad Abdulkadir, Ibid.,hlm28
Nurhadisyah Mulqi Putri dan Puti Priyana, Penegakan Kode Etik Kejaksaan terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika
kepada  atasan  atau  divisi  pelatihan  dan  kepegawaian  yang  telah  berubah  menjadi  informasi  longgar  yang  telah menjadi praktik khas di kantor penguji.
2. Diidentikkan dengan komersialisasi, penting untuk menerapkan social assent kepada pelanggar kode etik ahli dari pemeriksa,  sehingga  dapat  memberikan  dampak  hambatan  dan  mencegah  pelaku  lainnya  yang  diharapkan  untuk mengajukan  pelanggaran.  Ijazah  sosial,  misalnya,  pelakunya  dihukum  kerja  sosial,  membersihkan  jalan  dengan memakai pakaian yang menyalahgunakan kode etik ahli dan diawasi oleh orang-orang pada umumnya di kota. 3. Diidentifikasi  dengan  kepercayaan  diri  yang  tidak  berdaya,  penting  untuk  menerapkan  sekolah  ketat  yang  hebat. salah satu item yang masuk akal bagi pelanggar kode moral adalah dikirim dari sekolah-sekolah Islam untuk non- Muslim, dan untuk non-Muslim mereka dapat diarahkan oleh perintis yang ketat melalui perempat. Dengan tujuan agar mereka diandalkan untuk lugas dalam melakukan pemanggilan kerja masing-masing. 11

## SIMPULAN
Kode  etik  panggilan  adalah  ikrar  jabatan  yang  juga  dipertegas  oleh  otoritas  negara.  Kode  moral  dan  sumpah adalah  jaminan  yang  harus  dipegang  teguh.  Artinya,  tidak  ada  kapasitas  untuk  menanggung  setiap  individu  yang mengabaikannya.  Hal  ini  sah,  ada  persyaratan  untuk  persetujuan  brutal  terhadap  pelanggar  ikrar  dan  ahli  kode  etik. Sejujurnya, dalam hal memenuhi unsur pidana atau kegiatan umum, pelanggar sumpah dan kode etik harus dibawa ke pengadilan. Kode moral dan sumpah jabatan  harus benar-benar dilaksanakan. Pemanggilan apapun sebenarnya  tidak memiliki  perlawanan  di  bidang  hukum.  Penganiayaan  terhadap  panggilan  dengan  berlindung  di  balik  kode  etik  ahli harus dimusnahkan. Kita harus menghentikan tindakan palsu dan manipulatif dari elit tertentu di mata publik. Hal ini signifikan dengan asumsi Indonesia perlu berubah menjadi bangsa dan negara yang mulia.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan panggilan yang sah untuk mengabaikan kode etik ahlinya, antara lain: 1. Pengaruh  Posisi,  Seseorang  mengabaikan  kode  etik  ahlinya  karena  dia  merasa  terpaksa  jika  dia  adalah  bawahan dan diperlukan untuk menghormati dan tunduk pada setiap permintaan yang dibuat oleh atasannya.
2. Dampak  komersialisasi,  seseorang  mengabaikan  kode  etik  panggilannya  karena  melihat  peningkatan  kebutuhan yang tidak sebanding dengan gaji yang didapat. Hal ini mendorong seseorang untuk mendapatkan gaji yang lebih besar  melalui  jalur  yang  mudah,  khususnya  dengan  mencari  imbalan  untuk  administrasi  dari  perkumpulan  yang dilayaninya.
3. Dampak  Lemahnya  Iman,  Seseorang  mengabaikan  kode  etik  panggilannya  karena  tidak  memiliki  benteng  kokoh dari pelajaran yang ketat. Sehingga menyebabkan terpikat dan terpikat oleh berbagai jenis material di sekitarnya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdulkadir, Muhammad, Beberapa pengaruh dalam kode etik profesinya , Semarang, 2007. Achmad,  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) , Jakarta : Kencana, 2009. Friedman, M. Lawrence, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika  Sebuah Pengantar , Jakarta : Tatanusa, 2001. Harahap, M.Yahya, Kode Etik sebagai pelaksana para profesionaletika profesi , Jakarta : 1998. Magnis, Frans Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, (tanpa tahun).
Marmosudjono, Sukarton, Melihat Nilai Etika Dari Segi Keluhuran Hukum , Jakarta : 1998. Orbith, Harian, Pengertian Etika dalam artian Luas , Jakarta, 2009. Rasjidi, Lili dan Wyasa, I.B. Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung : Mandar Maju, 2003. Santoso, Agus, Hukum, Moral, Dan Keadilan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014. Soekanto, Soerjono, Jaksa . Jaksa Agung, Jakarta, 2009. Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika, 2006. Syahrani, H.Ridwan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
Tedjosaputro, Liliana, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Republik Indonesia Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Jaksa

## Internet
https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/2182
11 Muhammad, Abdulkadir, 1997,Solusi Penyelesaian Masalah Etika Profesi Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti