Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 3, Oktober 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA PEMILIK ALAT ANGKUT DALAM PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL

## Rendi Rezki Irawan
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: rezkirendi@gmail.com

## ABSTRACT
The  cases  of  illegal  logging  beside  make  owners  as  accused  also  driver  who  bring  and carry  away  of  illegal  wood  by  truck  or  other  vehicles  make  them  as  accused,  because requested by the owners of  wood where uncompleted by legal documents (SKSHH), until the action given punishment or criminal sanction as regulated in the Passage 50 verse (3) alphabet (h) Jo Passage 78 verse (7) Law Number 41 Year 1999 about forestry and Law Number 18 Year 2003about Eradication of Disturber of Forestry on the Changing of Law Number 19 Year 2014 about Forestry. The cases of illegal wood carrying away by Court Batusangkar and Court Muaro Bungo, they are Case Number: 133/Pid.B/2012/PN.BS. dan Number: 12/Pid. B/2012/PN. Mab.)
Kata Kunci : Diskresi, Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas

## PENDAHULUAN
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberDaya alam  hayati  yang  di  dominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam  lingkungannya,  yang satu  dengan  lainnya  tidak  dapat  dipisahkan.  Yang  harus  dimamfaatkanuntuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat seperti dimandatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dasar  hukum  pemanfaatan  hutan  tersebut  di Indonesia  bertumpu  pada  makna    Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditunjukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kehutanan. Bermaksud menerapkan tujuan tersebut melalui pendekatan timber menagemen tetapi tidak mengakomodir  suatu  pola  pengelolaan  yang  bersipat    menyeluruh  dalam forest
managemen atau  ekosistem  managemen  yang  mengakomodasi  juga  asfek  sosial  budaya maupun ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan 1 .
Permasalahan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan adalah 2 (dua) hal  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  upaya  penegakan  dan  perlindungan  hukum  oleh aparat  penegak  hukum  terhadap  hutan  itu  sendiri  maupun  terhadap  masyarakat  di  sekitar kawasan  hutan.  Di  situ  sisi  aparat  penegak  hukum  di  tuntut  untuk  melakukan  penegakan hukum guna melindungi hutan berupa penebangan dan pengangkutan kayu secara ilegal 2 .
Praktik  mengenai  putusan  perkara  tindak  pidana  kehutanan,  dalam  menentukan barang bukti berupa alat angkut seperti truk dan kendaraan bermotor lainnya yang dipakai dalam  melakukan  tindak  pidana illegal  logging, sering  terjadi  disparitas  putusan.  Ada putusan  yangamarnya  mengembalikan  barang  bukti  tersebut  dan  ada  pula  yang  amarnya barang  bukti  tersebut  dirampas  untuk  negara.  Barang  bukti  berupa  alat  angkut  tersebut terutama terkait dengan pihak lain atau pihak ketiga yang tidak mengetahui dengan tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  ternyata  dalam  amar  putusan  ditetapkan  dirampas untuk  negara,  sehingga  terhadap  barang  bukti  sering  menjadi  permasalahan  yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain yang ikut menderita akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut. Karena pada dasarnya, hukum pidana itu mengatur kepentingan  umum  yang  sekaligus  menjamin  pula  kepentingan  pribadi  atau  kepentingan individu  dan  hukum  itu  mengabdi  pada  tujuan  negara  yang  dalam  pokoknya  ialah mendatangkankemakmuran  dan  kebahagiaan  pada  rakyatnya,  sedangkan  apabila perampasan  barang  bukti  dan  atau  alat  angkut  milikpihak  ketiga  yang  beriktikad  baik  itu dilakukan  tentu  saja  akan  menimbulkan  suatu  pertentangan  dengan  tujuan  hukum  itu sendiri  dan  juga  dengan  hak  asasi  manusia  dari  pihak  ketiga  tersebut.  Putusan  perkara tindak pidana pengangkutan kayu ilegal yang telah diputus Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyangkut barang bukti milik pihak ketiga yang beriktikadbaik ini terjadi disparitas dalam  menetapkan  status  barang  bukti  yaitu  ada  putusan  yang  amarnya  barang  bukti berupa  alat  angkut  tersebut  dirampas  untuk  negara  dan  ada  pula  yang  amar  putusannya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak ketiga yang beriktikad baik 3 .
1 Mertua Sirait, Bagaimana hak-hak masyarakat Hukum adat mengelola SumberDaya Alam Diatur , icraf Southeast Asia Wabsite: http//www.icraf.egiar.org/sea, diakses 24 Desember 2017.
2 Salim HS, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan , Sinar Grafika, Jakarta,1997,hlm.38.
3 Muderis Zaini, Ikhtisar Tata Hukum Indonesia , Usaha Nasional, Surabaya,1998, hlm.18
Kasus  tindak  pidana  pengangkutan  kayu  ilegal  berikut  ini  yaitu:  kasus  tindak pidana tindak pidana pengangkutan kayu ilegal pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa  danmengadili  perkara  tindak  pidana  tindak  pidana  pengangkutan  kayu  ilegal: Putusan  Nomor:  133/Pid.B/2012/PN.BS  dan  dan  Putusan  Nomor:  12/Pid.  B/2012/PN. Mab.)di  dalamnya  digambarkan  pada  persidangan  bahwa  diputuskan  dalam  rapat musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Batusangkar  yang  mengadili  perkara pidana  pada  peradilan  tingkat  pertama  dengan  cara  pemeriksaan  biasa  telah menjatuhkanputusan dalam perkara terdakwa Ismail Pgl Is Bin Musa, tempat lahir Guguk Tinggi,  08  Desember  1975,  jenis  kelamin  laki-laki,  tempat  tinggal  di  Jorong  Sikayan Nagari  Sungai  Lansek  Kec.  Kamang  Baru  Kab.  Sijunjung,  pekerjaan  swasta.  Mengingat dan  memperhatikan  Pasal  83  ayat  (3)  huruf  (b) Junto Pasal  88  ayat  (1)  KUHAP  serta peraturan  hukum  lainnya.Menyatakan  terdakwa  Ismail  Pgl  Is  Bin  Musa  telah  terbukti secara  sah  dan  menyakinkanbersalah  melakukan  tindak  pidana  “mengangkut  hasil  hutan yang  tidak  dilengkapi  bersama-sama  dengan  Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan (SKSHH)  berupa  Faktur  Angkutan  Kayu  Olahan(FAKO)”,  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa  ISMAIL  PGL.  IS  BIN  MUSA  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  5 (lima)  bulan  dan  15  (lima  belas)  hari  serta  denda  sebesar  Rp.2.500.000.,-  (dua  juta  lima ratus  ribu  rupiah  )  dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar,  maka  akan  diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 09 Februari 2010.
Kasus  selanjutnya  adalah  dengan  terdakwa  BUSTAMI  Bin  RUSTAM,  tempat tinggalDesa  Rantau  Keloyang,  Kec.  Pelapat,  Kab.  Bungo,  pekerjaanwiraswasta  dan terdakwa  SAMSURI  Bin  ABDULLAH,  tempat  tinggalDesa  Rantau  Keloyang,  Kec. Pelapat,  Kab.  Bungo,  pekerjaansopir.  Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan  sebagaimana  tersebut  di  atas  bahwa  benar  pada  hari  Minggu  tanggal  06 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai membongkar bibit sawit milik PT. PML,  saksi  M.  Amin  menyuruh  para  terdakwa  Bustami  dan  Samsuri  mengangkut  kayu yang  sebelumnya  telah  digergaji  oleh  saksi  M.  Amin    ke  rumah  pembelinya  di  SP  A Kuamang Kuning, bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 kira-kira pukul 02.00  para  terdakwa    telah  ditangkap  oleh  polisi  di  jalan  logging  simpang  dalek  menuju Kuamang  Kuning  Kec.  Pelepat  Kab.  Bungo  beserta  truk  yang  dikendarai  mereka  karena membawa kayu milik saksi M. Amin, bahwa benar setelah dihubungi oleh para terdakwa
Bustami  dan  Samsuri  saksi  M.  Amin  langsung  datang  ke  Polres  Bungo  untuk  mengurus persoalan  tersebut  namun  saksi  M.  Amin  ikut  ditangkap  dan  diamankan  di  Polres  untuk pengusutan lebih lanjut, bahwa benar kayu-kayu yang diangkut oleh truk yang dikendarai oleh para terdakwa Bustami dan Samsuri diambil dari areal PT. PML (Prima Mas Lestari) yang terletak di Simpang Lubuk Resam Dusun Baru Kec. Pelepat Kab. Bungo dengan cara saksi M. Amin menyuruh orang yang bernama Kodet (DPO) dengan memberi upah sebesar Rp.  800.000,-  (delapan  ratus  ribu  rupiah)  perkubiknya,  bahwa  benar  awalnya  kayu  yang diambil dari areal PT.  PML berupa kayu gelondongan kemudian saksi M. Amin bersama Kodet (DPO) membentuknya sampai berbentuk balok-balok/kayu gergajian selama 1 bulan baru  setelah  itu  dijual  mau  dijual,  bahwa  benar  upah  angkut  kayu  kepada  terdakwa Bustami  sebesar  Rp.  800.000,-  (delapan  ratus  ribu  rupiah)  karena  truk  yang  digunakan untuk  mengangkut  kayu  tersebut  adalah  milik  Bustami  sendiri  sedangkan  terdakwa Samsuri mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena truk yang  dikendarai  oleh  Samsuri  adalah  milik  saksi  M.  Amin,  bahwa  benar  truk  colt  diesel super  HD  dengan  nopol.  BH  8107  KU  yang  mengangkut  hasil  hutan  berupa  kayu  adalah milik  terdakwa  Bustami  sedangkan  truk  colt  diesel  PS  120  dengan  nopol.  BH  8053  KI yang  dikendarai  Samsuri  adalah  milik  saksi  M.  Amin,  bahwa  benar  kayu-kayu  yang diangkut  kedua  truk  yang  dikendarai  terdakwa  Bustami  dan  Samsuri  akan  diantar  ke pembelinya  Suwono  di  SP  A  Kuamang  Kuning  dengan  harga  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta rupiah) perkubiknya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  deskriptif  analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga pemilik alat angkut  dalam  pengangkutan  kayu  ilegal.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  hanya pendekatan  normatif,  yaitu  dengan  melakukan  penelitian  inventarisasi  hukum  positif, penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  asas-asas  hukum,  penelitian  taraf sinkronisasi  hukum  secara  vertikal  dan  horizontal  dan  penelitian  terrhadap  hukum  yang inconcrito  mengenai  kasus  perlindungan  hukum  bagi  pihak  ketiga  pemilik  alat  angkut dalam  pengangkutan  kayu  ilegal  dalam  putusan  hakim  Nomor:  133/Pid.B/2012/PN.BS. dan  Putusan  Nomor:  12/Pid.  B/2012/PN.  Mab.  Data  yang  digunkan  hanya  data  sekunder
yang  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakan.    Data  tersebut  kemudian  dianalisis  dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Pemilik Alat Angkut Terhadap Barang Bukti Alat Angkut Pihak Ketiga dalam Pengangkutan Kayu Ilegal
Hutan  dalam  kedudukannya  sebagai  salah  satu  sistem  penyangga  kehidupan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya.  Hutan  mempunyai  peranan  sebagai  penyerap  dan  penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting,  dengan  tetap  mengutamakan  kepentingan  nasional.  Sejalan  dengan  Pasal  33 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  landasan konstitusional  yang mewajibkan agar bumi, air dan   kekayaan alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,  maka  penyelenggaraan  kehutanan  senantiasa  mengandung  jiwa  dan  semangat kerakyatan,  berkeadilan  dan  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan kehutanan  harus  dilakukan  dengan  asas  manfaat  dan  lestari,  kerakyatan,  keadilan, kebersamaan,  keterbukaan  dan  keterpaduan  dengan  dilandasi  akhlak  mulia  dan bertanggung jawab 4 .
Penguasaan  hutan  oleh  negara  bukan  merupakan  kepemilikan,  tetapi  negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk  mengatur dan mengurus segala sesuatu yang  berkaitan  dengan  hutan,  kawasan  hutan  dan  hasil  hutan  menetapkan  kawasan hutan dan  atau mengubah status  kawasan hutan,  mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan  hukum  mengenai  kehutanan.  Selanjutnya,  pemerintah  mempunyai wewenang  untuk  memberikan  izin  dan  hak  kepada  pihak  lain  untuk  melakukan kegiatan  di  bidang  kehutanan.  Namun  demikian  untuk  hal-hal  tertentu  yang  sangat penting,  berskala  dan  berdampak  luas  serta  bernilai  strategis,  pemerintah  harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
4 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Himpunan  Peraturan  Perundang-UndanganTentang  Kehutanan  dan Illegal Loging , Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm.42
Pengangkutan  kayu  adalah  kegiatan  pelaku  usaha  untuk  memindahkan  kayu dari  tempat  pengumpulan  sementara  di  tepi  hutan  ke  tempat  pengolahan  kayu  atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah dipersiapkan secara optimal. Namun, pada kenyataannya banyak pelaku usaha di bidang kayu yang melakukan kegiatan usahanya namun  tidak  mengikuti  prosdur  atau  tata  cara  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah bahkan  banyak  kegiatan  pengangkutan  kayu  yang  tidak  dilengkapi  dengan  surat keterangan  sahnya  hasil  hutan  dalam  hal  ini  faktur  angkutan  kayu  sehingga  tentunya sangat  meresahkan  karena  selain  melanggar  aturan  hukum  juga  disinyalir  bahwa kegiatan  penebangan  pohon  di  hutan  untuk  mendapatkan  kayu  yang  dapat  diolah menjadi produk kayu bulat ataupun kayu olahan dilakukan secara ilegal dan berdampak pada  rusaknya  ekosistem  dan  rusaknya  lingkungan  di  sekitar  lahan  hutan  yang dikelolah  oleh  pelaku  usaha.  Kegiatan  tersebut  dapat  mengakibatkan  datangnya bencana oleh karena rusaknya lahan akibat perbuatan manusia atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon yang tidak mengindahkan prosedur yang telah ditetapkan  oleh  pemerintah.  Tentu  hal  ini  menjadi  suatu  masalah  yang  dihadapi  oleh pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  dalam  menertibkan  setiap  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  di  bidang  kehutahan  khususnya  pengangkutan  kayu olahan dengan maksud memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
Tingginya  permintaan  konsumen  terhadap  kayu  untuk  kegiatan  pembangunan menyebabkan  meningkatnya  aktivitas  penebangan  kayu  di  hutan  untuk  menghasilkan produk kayu yang dapat diolah menjadi berbagai jenis kayu olahan. Untuk mencukupi permintaan di pasaran sehingga adanya kegiatan tersebut diperlukan suatu pengawasan dan  penindakan  secara  tegas  bagi  pihak-pihak  yang  melakukan  penebangan  kayu secara ilegal dan juga terhadap pelaku usaha yang melakukan pengangkutan kayu yang tidak  dilengkapi  dengan  dokumen  berupa  surat  sahnya  hasil  hutan  dalam  hal melakukan  penebangan  kayu  dan  juga  faktur  angkutan  kayu  olahan  untuk  kegiatan pengangkutan  dan  penjualan  kayu  olahan  secara  ilegal,  sehingga  perlunya  proses hukum  terhadap  pelaku-pelaku  usaha  yang  melanggar  prosedur  hukum  dalam melakukan  kegiatan  pengangkutan  kayu  olahan  tanpa  disertai  dokumen  sahnya  hasil hutan  agar  pelaku  usaha  tersebut  mendapatkan  sanksi  sesuai  dengan  perbuatan  yang dilakukan.
Tindak pidana di bidang kehutanan khususnya menyangkut Pengangkutan Kayu Olahan  tanpa  disertai  dengan  Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan  (SKSHH)  marak terjadi,  kegiatan  pengangkutan  kayu  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  jenis  alat angkut, cuaca, kondisi jalan angkutan, tanjakan dan turunan, tikungan dan keterampilan pengemudi.  Kaitannya  dari  segi  pelanggaran  hukum  bahwa  banyak  pengemudi  yang melakukan  pengangkutan  kayu  olahan  tanpa  membawa  dokumen  tentang  kayu  yang diangkut sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi para pengemudi itu sendiri.
Dalam  kasus  pengangkutan  kayu  ilegal,  barang  bukti  yang  disita  untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan persidangan diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
Pasal 45 ayat (1)
Dalam  hal  benda  sitaan  terdiri  atas  benda  yang  dapat  lekas  rusak  atau  yang membahayakan,  sehingga  tidak  mungkin  untuk  disimpan  sampai  putusan  pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan  benda  tersebut  akan  menjadi  terlalu  tinggi,  sejauh  mungkin  dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
1. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat  dijual  lelang  atau  dapat  diamankan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
2. Apabila  perkara  sudah  ada  ditangan  pengadilan,  maka  benda  tersebut  dapat diamankan  atau  dijual  yang  oleh  penuntut  umum  atas  izin  hakim  yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
a. Hasil  pelelangan  benda  yang  bersangkutan  yang  berupa  uang  dipakai  sebagai barang bukti.
b. Guna  kepentingan  pembuktian  sedapat  mungkin  disisihkan  sebagian  kecil  dan bendasebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
c. Benda  sitaan  yang  bersifat  terlarang  atau  dilarang  untuk  diedarkan,  tidak termasukketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  dirampas  untuk dipergunakan bagikepentingan negara atau untuk dimusnahkan.
Pasal 46 ayat (1) dan (2)
Ayat  (1) :
Benda  yang  dikenakan  penyitaan  dikembalikan  kepada  orang  atau  kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
2. Perkara  tersebut  tidak  jadi  dituntut  karena  tidak  cukup  bukti  atau  ternyata tidakmerupakan tindak pidana;
3. Perkara  tersebut  dikesampingkan  untuk  kepentingan  umum  atau  perkara tersebutditutup  demi  hukum,  kecuali  apabila  benda  itu  diperoleh  dan  suatu  tindak pidana atauyang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
Ayat (2) :
Apabila  perkara  sudah  diputus,  maka  benda  yang  dikenakan  penyitaan dikembalikan  kepada  orang  atau  kepada  mereka  yang  disebut  dalam  putusan  tersebut kecuali  jika  menurut  putusan  hakim  benda  itu  dirampas  untuk  negara,  untuk dimusnahkan  atau  untuk  dirusakkan  sampai  tidak  dapat  dipergunakan  lagi  atau  jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
Kasus-kasus  pengangkutan  kayu  ilegal  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Batusangkar  dan  Pengadilan  Negeri  Muara  Bungo  yang  perkara  pidananya  selain menjadikan pemilik sebagai terdakwa juga sopir/pengemudi dan kernet yang membawa dan  mengangkut  kayu  ilegal  dengan  alat  angkut  truk  maupun  kendaraan  bermotor lainnya juga menjadi tersangka seperti dalam kasus perkaraNomor: 133/Pid.B/2012/PN.BS. dan Putusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab.
Dalam  kasus  perkara  Nomor:  133/Pid.B/2012/PN.BS  dengan  putusan  sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa ISMAIL PGL. IS BIN MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Hasil Hutan  yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL PGL. IS BIN MUSA oleh karena itu  dengan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  bulan  dan  15  (lima  belas)  hari  serta denda sebesar Rp.  2.500.000.,-  (dua juta lima ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila  denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
a. 1 (satu) unit mobil truk colt Diesel BA 8208 KU warna kuning;
b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Colt Diesel BA 8208 KU;
c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk Colt Diesel BA 8208 KU;
d. 1 (satu) berkas dokumen kayu yang terdiri dari :
2 (dua) lembar Nota pengiriman Usaha Perdagangan Industri Pengolahan Kayu Lanjutan No.1/03.09/IPKL/PD/X/2012;
1  (satu)  lembar  foto  copy  surat  tanda  daftar  gudang  (TDG)  Nomor 45/03.14/503.11/VII/2009 yang dikeluarkan di Muaro Sijunjung tanggal 29 Juli 2009;
1 (satu) lembar foto copy surat tanda daftar industri Nomor 503.4/TD/16221/IV/2012  yang  dikeluarkan  di  Muaro  Sijunjung  tanggal  05
April 2012;
1) 1  (satu)  lembar  foto  copy  surat  ijin  usaha  perdagangan  Nomor 275/03.14/503.6/PMK/IV-2012  yang  dikeluarkan  di  Muaro  Sijunjung tanggal 05 April 2012;
2) 1  (satu)  lembar  foto  copy  surat  Perintah  Tugas  Nomor  094/55/  Dishut- LH/2008 yang dikeluarkan di Muaro Sijunjung tanggal 21 Februari 2008;
3) 1  (satu)  lembar  surat  keputusan  Kepala  kantor  Lingkungan  Hidup, Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  terpadu  Nomor  503.1/252/HO/PB- 1/LHPM dan PT-2012 tentang Izin Gangguan (HO) usaha IPKL Padek yang dikeluarkan tanggal 05April 2012;
4) 1  (satu)  lembar  foto  copy  surat  tanda  daftar  perusahaan  perorangan  (PO) yang dikeluarkan tanggal 05 April 2012
5) 630  (enam  ratus  tiga  puluh)  keping  kayu  dengan  jenis  dan  ukuran  sebagai berikut:
a) Medang  ( Lisea  SP )  berjumlah  15  keping  dengan  ukuran  5 cmx14cmx1,85 m dengan volume 0,1943 M3;
b) Daru-daru  ( cantleya  corniculuta  hawaerd )  berjumlah:  421  keping dengan  ukuran  5  cmx14  cmx2.00  m  dengan  volume  0.1820  M3,  136 keping dengan ukuran 5 cmx14 cmx2.45 m dengan volume 2.3324 M3
c) Timbalun  ( parasorea  Spp )  berjumlah:  026  keping  dengan  ukuran  5 cmx14  cmx1,00  m  dengan  volume  0,1820  M3,  013  keping  dengan ukuran  5  cmx14  cmx1.60  m  dengan  volume  0,1456  M3,  0,19  keping dengan ukuran 5 cmx14 cmx1,50 m dengan  volume 0,1995 M3
e. 1  (satu)  berkas  dokumen  SKAU  beserta  lampirannya  tertanggal  09  Februari 2010;
Dirampas untuk untuk negara;
Semuanya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AFRIZAL pgl BUYUNG dan Terdakwa YARPEN ANDESI Pgl YAN;
6. Membebankan  kepada  masing-masing  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara sebesar Rp.1.000,-  (seribu rupiah).
Sedangkan  dalam  Putusan  Nomor:  12/Pid.  B/2012/PN.  Mab.  dengan  putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan  terdakwa  BUSTAMI  Bin  RUSTAM  dan  SAMSURI  BIN ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama “ mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan jenis  kayu  tanpa  dilengkapi  dengan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan (SKSHH)”
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  BUSTAMI  Bin  RUSTAM  dan  SAMSURI BIN ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5
(lima)  bulan  dan  denda  masing-masing  sebesar  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  para  terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
a. 1  (satu)  unit  truk  colt  diesel  super  HD  warna  kuning  nopol.    BH  8107  KU beserta kuncinya yang bermuatan hasil hutan berupa kayu pecahan sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) keping atau sama dengan6,4140 m³;
b. 1 (satu) lembar STNK  Asli  truk colt diesel super HD warna kuning  nopol.  BH 8107 KU An. Bustami;
c. 1 (satu) unit truk colt diesel  PS 120 warna kuning nopol.   BH 8053 KI  beserta kuncinya  yang  bermuatan  hasil  hutan  berupa  kayu  pecahan  sebanyak  278  (dua ratus tujuh puluh delapan ) keping atau sama dengan 6,5692 m³;
d. 1  (satu)  lembar  STNK  Asli  truk  colt  diesel  PS  120  warna  kuning  nopol.  BH 8053 KI An. M. Amin Bin Nawawi.
Dirampas untuk untuk negara.
Berdasarkan  kedua  putusan  tersebut  dapat  dianalisis  sebagai  berikut:  Dalam kasus  perkara  Nomor:  133/Pid.B/2012/PN.BS.,  barang  bukti  yang  dirampas  milik terdakwa AFRIZAL pgl BUYUNG dan Terdakwa YARPEN ANDESI Pgl YAN selaku sopir kurang tepat. Oleh karena ketidaktahuan terdakwa AFRIZAL pgl BUYUNG dan Terdakwa  YARPEN  ANDESI  Pgl  YAN  selaku  sopir,  sehingga  barang  bukti  alat angkut pihak ketiga yang beriktikad baik dalam kasus tindak pidana illegal logging di Pengadilan  Negeri  Batusangkar  dengan  terdakwa  AFRIZAL  pgl  BUYUNG  dan Terdakwa YARPEN ANDESI Pgl YAN selaku sopir belum mendapatkan perlindungan hukum.  Padahal  menurut    Pasal  46  KUHAP  bahwa  apabila  perkara  sudah  diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang  disebut  dalam  putusan  tersebut  kecuali  jika  menurut  putusan  hakim  benda  itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan  sampai tidak dapat dipergunakan  lagi  atau  jika  benda  tersebut  masih  diperlukan  sebagai  barang  bukti dalam  perkara  lain.  Adapun  barang  bukti  yang  diisita  dalam  kasus  ini  tidak  untuk dimusnahkan.
Dalam  kasus  putusan  Nomor:  12/Pid.  B/2012/PN.  Mab.  dengan  terdakwa BUSTAMI Bin RUSTAM dan SAMSURI Bin ABDULLAH, di mana keduanya hanya berprofesi  sebagai  pembawa  atau  pengangkut  kayu  milik  M.  Amin.  Kedua  terdakwa tersebut  belum  mendapatkan  perlindungan  hukum  karena  barang-barang  milik
terdakwa  disita  untuk  negara  sebagai  barang  bukti.    Padahal  kedua  terdakwa  hanya bertindak sebagai sopir yang membawa kayu-kayu tersebut. Padahal menurut  Pasal 46 KUHAP bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan  kepada  orang  atau  kepada  mereka  yang  disebut  dalam  putusan  tersebut kecuali  jika  menurut  putusan  hakim  benda  itu  dirampas  untuk  negara,  untuk dimusnahkan  atau  untuk  dirusakkan  sampai  tidak  dapat  dipergunakan  lagi  atau  jika benda  tersebut  masih  diperlukan  sebagai  barang  bukti  dalam  perkara  lain.  Adapun barang bukti yang diisita dalam kasus ini tidak untuk dimusnahkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  menurut  pendapat  penulis  bahwa  dari  kedua kasus  yang  diteliti  baik  dalam  kasus  perkaraNomor:  133/Pid.B/2012/PN.BS.  maupun dalam kasus putusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab. masing-masing terdakwa belum mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaimana  mestinya.  Barang-barang  bukti  milik terdakwa semuanya dirampas menjadi milik negara meskipun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP  mengatur  bahwa  barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari kejahatan atau yangsengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Dengan  demikian,  apabila  barang  bukti  yang  dimiliki  yang  disita  dari  terdakwa merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dilakukan perampasan.
Kedua kasus yang diteliti memang masing-masing barang bukti milik terdakwa dirampas  dan  tidak  dikembalikan  kepada  terdakwa  padahal  dalam  Pasal  39  ayat  (1) KUHP  juga  menjelaskan  bahwa  perampasan  barang-barang  milik  terdakwa  dapat dilakukan apabila barang-barang bukti tersebut sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Adapun dalam  kedua kasus  yang diteliti tersebut,  masing-masing terdakwa tidak  tahu  kalau  kayu-kayu  yang  mereka  angkut  ternyata  ilegal.  Dalam  kasus  perkara dengan  terdakwa  AFRIZAL  Pgl.  BUYUNG  dan  saksi  YARPEN  ANDESI  Pgl.  YAN dilengkapi  dengan  dokumen  berupa  nota  pengiriman  usaha  perdagangan  industri pengolahan  kayu  lanjutan  No.  1/03.09/PKL/PD/X/2012  tanggal  03  Oktober  2012 beserta  lampirannya,  sedangkan  terdakwa  Samsuri  bin  Abdullah  memang  tidak dilengkapi  dengan  dokumen  tapi  terdakwa  hanya  bertindak  sebagai  sopir  kedua (cadangan).  Dengan  demikian,  masing-masing  barang  bukti  semestinya  setelah  kasus tersebut  memperoleh  keputusan  hukum  tetap,  dikembalikan  kepada  masing-masing terdakwa.
B. Faktor-faktor  yang  Dipertimbangkan  oleh  Hakim  dalam  Menentukan  Status Barang  Bukti  Alat  Angkut  Tindak  Pidana illegal  logging untuk  Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik
Peranan  hakim  dalam  hal  pengambilan  keputusan  tidak  begitu  saja  dilakukan karena  apa  yang  diputuskan  merupakan  perbuatan  hukum  dan  sifatnya  pasti.  Oleh karena  itu,  hakim  sebagai  orang  yang  diberikan  kewenangan  memutuskan  suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana, serta adil harus dimiliki oleh  seorang hakim karena hakim adalah sosok  yang  masih cukup dipercaya  oleh  sebagian  masyarakat  yang  diharapkan  mampu  mengayomi  dan memutuskan  suatu  perkara  dengan  adil.Ketentuan  mengenai  pertimbangan  hakim diatur  dalam  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  (d)  KUHAP  yang  menyatakan:  “Pertimbangan disusun  secara  ringkas  mengenai  fakta  dan  keadaan  beserta  alat  pembuktian  yang diperoleh  dari  pemeriksaan  di  sidang  yang  menjadi  dasar  penentuan-penentuan kesalahan  terdakwa”.  Hal  ini  dijelaskan  pula  dalam  Pasal  183  KUHAP  yang menyatakan  bahwa  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
Hal  yang  sama  dikemukakan  oleh  Lilik  Mulyadi  yang  menyatakan  bahwa pertimbangan  Hakim  terdiri  dari  pertimbangan  yuridis  dan  fakta-fakta  dalam persidangan.  Selain  itu,  Majelis  Hakim  haruslah  menguasai  atau  mengenal  aspek teoritik  dan  praktik,  pandangan  doktrin,  yurisprudensi  dan  kasus  posisi  yang  sedang ditangani  kemudian  secara  limitatif  menetapkan  pendiriannya 5 .  Dalam  menjatuhkan pidana,  kiranya  rumusan  Pasal  58  (Pasal  52)  naskah  Rancangan  KUHP  (baru)  hasil penyempurnaan  Tim  Intern  Departemen  Kehakiman,  dapat  dijadikan  referensi. Disebutkan  bahwa  dalam  penjatuhan  pidana  hakim  wajib  mempertimbangkan  hal-hal berikut 6 :
1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
5 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2007, hlm. 193-194
6 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 91
4. Sikap batin pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.
Rusli  Muhammad  membagi  pertimbangan  hakim  ke  dalam  2  (dua)  kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis 7 :
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis
Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang  didasarkan pada  fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  di  dalam  persidangan  dan  oleh  undang- undang  telah  ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus  dimuat  di  dalam  putusan.  Hal-hal yang  dimaksud  tersebut  di  antaranya  adalah:  Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum, keterangan  terdakwa,  keterangan  saksi,  barang-barang  bukti,  pasal-pasal  dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya. Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  putusan  berdasarkan  fakta  yang  terungkap dalam persidangan, baik dalam putusan No.133/Pid.B/2012/PN.BS. maupun dalam putusan No. 12/Pid. B/2012/PN. Mab.
2. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis Pertimbangan  yang  bersifat  non-yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang  tidak didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  di  dalam  persidangan,  tetapi dapat  dilihat  dari  latar  belakang  perbuatan  terdakwa,  akibat  perbuatan  terdakwa, kondisi  diri  terdakwa,  keadaan  sosial  ekonomi  terdakwa,  dan  faktor  agama terdakwa.  Tugas  hakim  merupakan  tugas  yang  cukup  berat  karena  menentukan kehidupan  seseorang  untuk  memperoleh  kebebasan  atau  hukuman.  Jika  terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka akan berakibat fatal. Maka dari itu, hakim adalah seseorang yang terpilih untuk mengemban amanah rakyat.

## PENUTUP
Barang  bukti  alat  angkut  pihak  ketiga  dalam  pengangkutan  kayu  ilegal  di Pengadilan  Negeri  Batusangkar  dalam  perkara  Nomor:  133/Pid.B/2012/PN.BS.dan  kasus Putusan  Nomor:  12/Pid.  B/2012/PN.  Mab.  di  Pengadilan  Negeri  Muara  Bungo  adalah belum  mendapatkan  perlindungan  hukum  karena  alat  angkut  yang  dimiliki  tidak dikembalikan  kepada  pihak  ketiga  melainkan  dirampas  oleh  negara.  Barang  bukti  yang dirampas  milik  kedua  terdakwa  selaku  sopir  adalah  kurang  tepat.  Oleh  karena ketidaktahuan  kedua  terdakwa  yang  hanya  selaku  sopir,  apa  lagi  kedua  sopir  tersebut
7 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 124
sebelum  mengangkut  kayu-kayu  tersebut  dilengkapi  dengan  dokumen  meskipun  pada akhirnya dokumen tersebut oleh pihak yang berwenang dinyatakan tidak sah.
Faktor-faktor  yang  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam  menentukan  status  barang bukti alat angkut tindak pidana dalam perkara Nomor: 133/Pid.B/2012/PN.BS.danPutusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab. untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga  yang  beriktikad  baik  terdiri  atas  pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah karena kedua terdakwa selaku sopir oleh karena semua barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara terpisah kedua tersangka, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum. Adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah karena tidak terdapat alasan-alasan yang  dapat  menghapuskan  pidana  bagi  terdakwa  baik  itu  alasan  pemaaf  maupun  alasan pembenar, maka kedua terdakwa selaku sopir harus dinyatakan bersalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Mertua Sirait, Bagaimana hak-hak masyarakat Hukum adat mengelola SumberDaya Alam Diatur , icraf Southeast Asia Wabsite: http//www.icraf.egiar.org/sea.
Salim HS, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan , Sinar Grafika, Jakarta,1997.
Muderis Zaini, Ikhtisar Tata Hukum Indonesia , Usaha Nasional, Surabaya,1998.
Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2007.
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2006.
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Himpunan  Peraturan  Perundang-UndanganTentang Kehutanan dan Illegal Loging , Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
Putusan Nomor: 133/Pid.B/2012/PN.BS
Putusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab