## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT BERMASALAH PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK SULTRA CABANG UTAMA KENDARI
Rahmawati Akhyar Abdullah Sahrun
Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari
( rahmawatisab@gmail.com )

## ABSTRAK
Rahmawati  2019.  :Analisis  faktor-fa    ktor  penyebab  kredit  bermasalah  pemilikan  rumah (KPR) pada Bank Sultra Cabang Utama Kendari. (Dibimbing oleh Akyar Abdullah, dan S a h r u n,). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Faktor Penyebab  kredit  bermasalah  pada kredit  pemilikan  rumah  (KPR)  (debitur)  yaitu:  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  terhadap kredit  bermasala  pada  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kendari.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kota  Kendari    Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  survei  lapangan  dengan menggunakan  metode  wawancara  dan  dokumentasi  kepada  pengawai  Kredit  pemilikan rumah (KPR) dalam status debitur bermasalah.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukan  bahwa  faktor  penyebab  kredit bermasalah  yaitu,  Pembinaan  nasabah,  persaingan  antar  lembaga  keuangna,  Debitur diberhentikan,Nasabah  diturunkan  dari  jabatan,Sisi  Agunan,  Nasabah  Menunggak  dan Nasabah mempunyai masalah keluarga.
Kata Kunci : Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

## PENDAHULUAN
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang bekerja  berdasarkan  kepercayaan  terhadap  masyarakat, dalam  kegiatan  operasional  bank  menghimpun  dana dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  .  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  10  tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang perbankan menjelaskan bahwa penyediaan uang atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan pemberian bunga.
Berdasarkan  wawancara  Kredit  barmasalah masih  menjadi  masalah  yang  kerap  ditimbulkan  oleh kredit  rumah  atau  pengguna  kredit  pemilikan  rumah (KPR).  Macetnya  kredit  rumah  dinilai  sebagai  sebuah kegagalan  dari  perbankan.  Oleh  karena  itu  peneliti tertarik  untuk  meneliti  sejauh  mana  masalah  terjadi antara debitur dan bank dalam kredit pemilikan rumah.
Pada  Bank  Sultra  (2019)  ada  dua  faktor  yang menyebabkan  kredit  bermasalah,  yaitu  faktor  internal dan  faktor  eksternal  .  Faktor  internal  bank  seperti terbatasnya
jumlah
personil
analisis
pembiayaan,kurangya petugas khusus untuk pembinaan nasabah, persaingan antara lembaga keuangan sedangkan faktor eksternal yang dilakukan oleh debitur seperti  Debitur  diberhentikan  dari  pekerjaannya, nasabah  diturunkan  dari  jabatannya,  sisi  agunan, nasabah  menunggak, dan  nasabah  mempunyai masalah keluarga dsb.
Tabel.1 Kredit bermasalah dalam kredit pemilikan rumah (KPR) pada Bank Sultra 2013-2018 Tahu n Kurang Lancar Diragukan Macet 2013 3.350.000.00 0 2014 470.000.000 2015 2016 137.200.000 2017 2018 382.200.000 0 3.350.000.00 0 470.000.000

## Sumber: Bank Sultra  (2019)
Tabel  ini  menunjukan  bahwa  kredit  yang bermasalah  yang  meliputi  Kurang  Lancar,Diragukan dan  Macet,  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  yang disalurkan  Pada  Tahun  2013  mengalami  masalah Milyar  rupiah  lalu  pada  2014-2017  mengalami penurunan dan tahun 2018 mengalami peningkatan lagi Milyar Rupiah

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Konsep Kredit
Istilah  Kredit  berasal  dari  bahasa  latin yaitu credere yang berarti kepercayaan, atau credo yang berarti  saya  percaya,  artinya  kepercayaan  dari  kreditor (pemberian  pinjaman)  bahwa  debitornya  (penerima pinjaman)  akan  mengembalikan  pinjaman  beserta bunganya  sesuai  dari  perjanjian  kedua  belah  pihak. Secara  umum  Pengertian  Kredit  adalah pemberian penggunaan  suatu  uang  atau  barang  kepada  orang  lain di  waktu  tertentu  dengan  jaminan  atau  tanpa  jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga
Perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang  –  Undang  Pokok  Perbankan  No.  10  Tahun 1992 yang menyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan  uang  /  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  /  kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.
1. Unsur-Unsur  Kredit
Menurut    Kasmir  (2010:  75).  Adapun  unsur- unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :
1. Kepercayaan Yaitu  suatu  keyakinan  pemberi  kredit  (rentenir) bahwa  kredit  yang  diberikan  berupa  uang  akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang.
2. Kesepakatan Di  samping  unsur  kepercayaan,  juga  mengandung unsur  kesepakatan  antara  si  pemberi  kredit  dan  si penerima  kredit.  Kesepakatan  ini  biasanya  berupa jumlah  pinjaman,  tingkat  bunga,  lama  pinjaman, ataupun jaminan jika ada.
3. Jangka waktu Setiap  kredit  yang  diberikan  pasti  memiliki  jangka waktu  tertentu,  jangka  waktu  ini  mencakup  masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Risiko
Faktor  risiko  kerugian  dapat  diakibatkan  dua  hal, yaitu  risiko  kerugian  yang  diakibatkan  nasabah sengaja  tidak  membayar  kreditnya  padahal  mampu dan  risiko  kerugian  yang  diakibatkan  karena nasabah  tidak  sengaja  yaitu  akibat  terjadinya musibah seperti bencana alam.
5. Balas Jasa
Akibat  dari  pemberian  kredit  tentu  mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu.
Keuntungan  rentenir  berasal  dari  bunga  pinjaman dan biaya administrasi jika ada.
2. Jenis-Jenis Kredit Menurut  Ismail  (2010).  Kredit  dibedakan  menjadi beberapa jenis antara lain:
1) Kredit dilihat dari tujuan penggunaan
a. Kredit Investasi
Kredit  Investasi  merupakan  kredit  yang diberikan  oleh  bank  kepada  debitur  untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai  nilai  ekonomis  lebih  dari  satu  tahun. Secara  umum,  kredit  investasi  ini  ditujukan  untuk pendirian  perusahaan  baru  atau  proyek  baru,
maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin, dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan  untuk  kelancaran  usaha,  dan  perluasan perusahaan.  Kredit  investasi  ini  nominalnya  besar, maka  pada  umumnya  jangka  waktunya  lebih  dari satu tahun, jangka menengah, dan panjang.
b. Kredit Modal Kerja
Kredit  modal  kerja  merupakan  kredit  yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal  kerja  ini,  biasanya  diberikan  dalam  jangka pendek yaitu lamanya satu tahun..
c. Kredit Konsumtif
Kredit  konsumtif  merupakan  kredit  yang diberikan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang dan  jasa  untuk  keperluan  pribadi  dan  tidak  untuk digunakan  keperluan  usaha.  Kredit  dilihat  dari sektor usaha
a. Sektor  Industri,  Kredit  yang  diberikan  kepada nasabah yang bergerak  dalam sektor  industri,  yaitu sektor  usaha  yang  mengubah  bentuk  dari  bahan baku  menjadi  barang  jadi  atau  mengubah  suatu barang  menjadi  barang  lain  yang  memiliki  faedah lebih tinggi.
b. Sektor  Perdagangan,  Kredit  ini  diberikan  kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan,  baik  perdagangan  kecil,  menengah, dan  perdagangan  besar.  Kredit  ini  dimaksudkan untuk  memperluas  usaha  nasabah  dalam  usaha perdagangan. Misalnya, untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.
c. Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kredit  ini  diberikan  dalam  rangka  meningkatkan hasil  di  sektor  pertanian,  perkebunan,  peternakan, dan  perikanan.  Kredit  tersebut  biasanya  diberikan dalam  bentuk  kredit  modal  kerja  maupun  investasi kepada pengusaha tambak, petani, dan nelayan.
d. Sektor  Jasa,  Sektor  jasa  sebagaimana  tersebut  di bawah  ini  yang  dapat  diberikan  kredit  oleh  bank
antara  lain  jasa  pendidikan,  jasa  rumah  sakit,  jasa angkutan, dan jasa lainnya
e. Sektor Perumahan, Bank memberikan kredit kepada debitur  yang  bergerak  di  bidang  pembangunan perumahan.  Pada  umumnya,  diberikan  dalam bentuk  kredit  konstruksi,  yaitu  kredit  untuk pembangunan perumahan.
2.) Kredit dilihat dari segi jaminan
a. Kredit dengan Jaminan Kredit dengan jaminan merupakan jenis kredit yang didukung  dengan  jaminan  (agunan). Kredit  dengan jaminan  ini  dapat  digolongkan  menjadi  jaminan perorangan,  benda  berwujud,  dan  benda  tidak berwujud.
b. Kredit tanpa jaminan Kredit  yang  diberikan  kepada  debitur  tanpa didukung adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini risikonya  tinggi  karena  tidak  ada  pengaman  yang dimiliki oleh bank apabila debiturwan prestasi.
2) Kredit dilihat dari jumlahnya
a. Kredit UMKM (Uasah Mikro Kecil dan Menegah)
b. Kredit UKM (Usaha Kecil dan Menengah)
c. Kredit Korporas
3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit
Menurut Kasmir. (2002:104-107) Ada beberapa prinsip-prinsip  penilaian  kredit  yang  sering  dilakukan yaitu  dengan  analisis  5C,  analisis  7P,  dan  studi kelayakan..
Prinsip  pemberian  kredit  dengan  analisis  5C  adalah sebagai berikut:
1. Character (penilaian watak)
2. Capacity (penilaian kemampuan)
3. Capital (penilaian terhadap modal)
4. Colleteral (penilaian terhadap angunan)
5. Condition  (penilaian  terhadap  prospek  usaha debitur)
Sementara  itu,  penilaian  dengan  7P  kredit  adalah
sebagai berikut:
1. Personality (kepribadian)
2. Party (para pihak)
3. Perpose (tujuan)
4. Prospect (kemungkinan)
5. Payment (pembayaran)
6. Profitability (perolehan laba)
7. Protection (perlindungan)
4. Prosedur Pemberian Kredit
Prosedur  pemberian  kredit  maksudnya  adalah tahap-tahap  yang  harus  dilalui  sebelum  suatu  kredit, diputuskan  untuk  dikucurkan.  Tujuannya  adalah  untuk mempermudah  bank  dalam  menilai  kelayakan  suatu permohonan kredit Kasmir.(2002:124-128).
Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:
1) Pengajuan berkas-berkas
Dalam  hal  ini  pemohon  kredit  mengajukan permohonan  kredit  yang  dituangkan  dalam  suatu proposal.  Kemudian  dilampiri  dengan  berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan :
a. Pengajuan proposal hendaknya berisi latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka  waktu,  cara  pemohon  mengembalikan kredit, dan jaminan kredit
b. Melampirkan  dokumen-dokumen  yang  meliputi foto  kopi  akte  notaris,  TDP  (Tanda  Daftar Perusahaan),  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak), neraca  dan  laporan  laba  rugi  tiga  tahun  terakhir, bukti  diri  dari  pimpinan  perusahaan,  dan  fotokopi sertifikat jaminan.
c. Penilaian  yang  dapat  dilakukan  untuk  sementara adalah  dari  neraca  dan  laporan  laba  rugi  yang  ada dengan  menggunakan  rasio-rasio  seperti  current ratio,  acid  test  ratio,  inventory  turnover,  sales  to receivable  ratio,  profit  margin  ratio,  return  on  neet worth, working capital.
2) Pemeriksaan berkas pinjaman
3) Wawancara awal
4. ) Pemeriksaan ke lapangan
5.) Wawancara kedua
4) Keputusan kredit
5) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
6) Realisasi kredit
7) Penyaluran/penarikan dana

## B. Kredit Bermasalah
Kredit  bermasalah  adalah  pemberian  suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya,  kredit  tidak  dapat  ditagih,  sehingga menimbulkan kerugian.
Menurut  Ikatan  Bankir  Indonesia  (2015:91). Ada beberapa pengertian kredit bermasalah:
a. Kredit  yang  didalam  pelaksanaannya  belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
b. Kredit  yang  memiliki  kemungkinan  timbulnya risiko di kemudian harga bagi bank dalam arti luas.
c. Mengalami  kesulitan  di  dalam  penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk
pembayaran  kredit  kembali  pokoknya  dan  atau pembayaran  bunga,  denda  keterlambatan,  serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.
d. Kredit  di  mana  pembayaran  kembalinya  dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan
diperkirankan  tidak  cukup  untuk  membayar kembali  sehingga  belum  mencapai/  memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
e. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran  kembali  sesuai  perjanjian  sehingga terdapat tunggakan, atau potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki
kemungkinan  timbulnya  resiko  dikemudian  hari bagi bank dalam arti luas.
f. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya  terhadapa  bank,  baik dalam  bentuk  pembayaran  kembali  pokoknya, pembayaran  bunga  maupun  pembayaran  ongkos- ongkos  bank  yang  menjadi  beban  nasabah  debitur yang bersangkutan.
g. Kredit  golongan  perhatian  khusus,kurang  lancar, diragukan,  dan  macet  serta  golongan  lancar  yang berpotensi menunggak.
a. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah
Menurut  Ismail  (2010:83).Dalam  penyaluran kredit,  tidak  selamanya  kredit  yang  diberikan  bank kepada  debitur  akan  berjalan  dengan  lancar  sesuai dengan  yang  diharapkan  di  dalam  perjanjian  kredit. Secara umum ada dua faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank.
1) Faktor Intern Bank
a. Analisis  kurang  tepat,  sehingga  tidak  dapat memprediksi  apa  yang  akan  terjadi  dalam  kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan,  sehingga nasabah  tidak  mampu  membayar  angsuran  yang melebihi kemampuan.
b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit  dan  nasabah,  sehingga  bank  memutuskan kredit  yang  tidak  seharusnya  diberikan.  Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
c. Keterbatasan  pengetahuan  pejabat  bank  terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
d. Campur  tangan  terlalu  besar  dari  pihak  terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
e. Kelemahan  dalam  melakukan  pembinaan  dan monitoring kredit debitur; dsb.
2) Faktor Ekstern Bank
a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya;
2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana  yang  dibutuhkan  terlalu  besar.  Hal  ini  akan memiliki  dampak  terhadap  keuangan  perusahaan dalam  memenuhi  kebutuhan  kredit  pemilikan rumah (KPR).
3) Penyelewengan  yang  dilakukan  nasabah  dengan menggunakan  dana  kredit  tersebut  tidak  sesuai
dengan  tujuan  penggunaan  (side  streaming). Misalnya,  dalam  pengajuan  kredit,  disebutkan kredit  untuk  investasi,  ternyata  dalam  praktiknya setelah  dana  kredit  dicairkan,  digunakan  untuk kredit pemilikan rumah (KPR).
b) Unsur ketidaksengajaan
1) Debitur  mau  melaksanakan  kewajiban  sesuai perjanjian,  akan  tetapi  kemampuan  perusahaan sangat  terbatas,  sehingga  tidak  dapat  membayar angsuran;
2) Perusahaannya  tidak  dapat  bersaing  dengan  pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi;
3) Perubahan  kebijakan  dan  peraturan  pemerintah yang berdampak pada usaha debitur;
4) Bencana  alam  yang  dapat  menyebabkan  kerugian debitur
C. Kredit Pemilikan Rumah
Pengertian  yang  dikemukakan  dibawa  ini adalah  kutipan  dari  bahan  laporan  Bank  Sultra,  Kredit Pemilikan  Rumah  adalah  kredit  yang  diberikan  kepada Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  masyarakat  umum yang mempunyai penghasilan tetap dan/atau usaha tetap yang  digunakan  untuk  pembangunan  atau  pembelian rumahtinggal/rumahsusun/apartemen.(www.banksultra. co.id).
Menurut  Ibrahim  (2004:229)  kredit  pemilikan rumah adalah kredit yang diberikan dalam bentuk untuk membantu  konsumen  dalam  memerlukan  kebutuhn papan yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun untuk  keluarga  yang  berisafat  komersial  dan  tidak mempunyai  nilai  tambah  barang  atau  jasa  di masyarakat.
a. Jenis-Jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

## 1. Kredit Pemilikan Rumah Subsidi
Kredit Pemilikan Rumah Subsidi adalah Kredit
Pemilikan Rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat  berpenghasilan  menegah  ke  bawah  dalam
rangka  memenuhi  kebutuhan  perumahan.  Bentuk subsidi  yang  diberikan  berupa:  Subsidi  meringankan bunga  kredit  selama  jangka  waktu  pinjaman  sampai kredit lunas.

## 2. Kredit Pemilikan Rumah Non Subsidi
Kredit  Pemilikan  Rumah  Non  Subsidi  adalah KPR  yang  diperuntukkan  bagi  seluruh  masyarakat. Ketentuan  Kredit  Pemilikan  Rumah  ditetapkan  oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.  Produk  Kredit  Pemilikan  Rumah  Non Subsidi pada Bank Sultra yaitu:
D. Kerangka pikir

## METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Bank Sultra Cabang Utama  Kendari,  Jl.Mayjend  Soetoyo  No.  95.  Kendari. Untuk  mengumpulkan  data  guna  menjawab  rumusan
PT BANK SULTRA CABANG UTAMA KENDARI PENYALURAN DANA MELALUI KPR Kredit Bermasalah :
• Kurang lancar (KL)
• Diragukan (D)
• Macet (M) Menurut  Peraturan Bank Indonesia Tahun  (2006)
Faktor-faktor Penyebab Kredit
Bermasalah:
v Faktor Internal
• Terbatasnya jumlah personil analisi pembiayaan
• Pembinaan nasabah
• persaingan antar lembaga keuangna
v Faktor Eksternal
• Debitur diberhentikan
• Nasabah diturunkan dari jabatan
• Sisi Agunan
• Nasabah Menunggak
• Nasabah mempunyai masalah keluarga
Sumber: Bank Sultra Cabang Utama
(2019)
masalah penelitian,selama kurang 2 (dua) bulan setelah seminar  proposal  yaitu  bulan  Januari  sampai  dengan Februari 2019.
B. Objek Penelitian
Informan penelitian sebagai sumber data dalam penelitian  ini  berdasarkan  pada  asas  subjek  yang menguasai  permasalahan,memiliki  data,dan  bersedia memberikan    informasi  lengkap  dan  akurat.  Informan yang  bertindak  sebagai  sumber  data  adalah    pengawai bank  sultra  sebanyak  3  orang  yaitu  pengawai  Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank sultra/
C. Jenis Dan Sumber Data

## a).  Jenis Data
Penelitian    ini    menggunakan    tipe  penelitian kualitatif    yakni    suatu  penelitian  yang  bertujuan memberikan  gambaran  atau  penjelasan  tentang  Faktor- faktor  penyebab  kredit  bermasalah  pemilikan  rumah (KPR) pada bank sultra cabang utama kendari . Metode penelitian      kualitatif      sebagai      metode      penelitian Ilmu-Ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data  berupa  kata-kata  (lisan  maupun    tulisan)    dan perbuatan-perbuatan    manusia    serta    peneliti    tidak berusaha   menghitung   atau   mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dengan   demikian   tidak menganalisis      angka-angka.      Namun    menggunakan metode    ini    perlu    mengumpulkan    dan    menganalisis angka-angka    jika    diperlukan  tetapi,    angka-angka tersebut  tidaklah  data  utama dalam penelitian. b). Sumber Data
1. Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari observasi  langsung,  wawancara  dengan  karyawan perusahaan Bank Sultra Kendari.
2. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui dokumen-dokumen perusahaan dan laporan lainnya yang  ada  relevasinya  dengan  penelitian  ini  yang meliputi  data  nasabah  kredit  bermasalah,  buku- buku,  kepustakaan  perusahaan,  serta  data  lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
D. Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan pimpinan Kredit pemilikan rumah (KPR)  atau  karyawan  Kredit  pemilikan  rumah (KPR)  dan  nasabah  yang  bersangkutan  pada  PT Bank  Sultra    Cabang  Utama  Kendari,khusunya tentang pengkreditan.
2. Dokumentasi   yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan  melalui  data,  dokumen,arsip    yang  ada pada  objek penelitian  serta struktur organisasi dan data lainya yang disediakan oleh perusahaan.
3. Observasi  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang diperoleh  dengan  melakukan pengamatan langsung di  lapangan  untuk  mendapatkan  gambaran  secara langsung  tentang  kegiatan-kegiatan    yang  akan diteliti.

## E. Analisis Data
Teknik  analisi  data  yang  digunakan  untuk menganalisis  permasalahan  yang  dikemukakan  pada penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  teknik analisis  data  deskriptif  kualitatif,  yaitu  pengambaran atau  penguraian  secara  sistematik  tentang  prosedur fakor-faktor  kredit  bermasalah  pada  kredit  pemilikan rumah  (KPR)  oleh  PT  Bank  Sultra    Cabang  Utama Kendari
F. Definisi Konsep
1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan masyarakat  umum  yang  mempunyai  penghasilan tetap  dan/atau  usaha  tetap  yang  digunakan  untuk pembangunan atau pembelian rumah tinggal/rumah susun/apartemen. (www.banksultra.co.id)
2. Kredit  bermasalah  kredit  di  mana  pembayaran kembalinya  dalam  bahaya,  terutama  apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan  diperkirankan  tidak  cukup  untuk membayar  kembali  sehingga  belum  mencapai/
memenuhi  target  yang  diinginkan  oleh  bank.( Ikatan Bankir Indonesia, 2015) Kredit bermasalh  terdiri dari 3 kategori Yaitu:
a. Kurang  lancar  adalah  terdapat  tunggakan angsuran pokok lebih dari 6 kali angsuran tetapi tidak  lebih  dari  9  kali  anggsuran  kredit  telah jatuh tempo  tidak lebih dari 1 tahun.
b. Diragunkan  adalah  terdapat  tunggakan  pokok lebih  9  kali  anggsuran  tetapi  tapi  tidak  lebih dari 30  kali anggsuran kredit jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih 2 bulan.
c. Macet  adalah  terdapat  tunggakan  pokok  lebih dari 30  kali anggsuran kredit jatuh tempo lebih dari 2 bulan dan kredit telah diserahkan kepada badan  urusan  Piutang  Negara  kredit  telah diajukan ganti rugi pada perusahaan asuransi.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah terdiri  atas  dua  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal, faktor  internal  adalah  yang  terjadi  pada  dalam perusahan  atau  bank  sultra  sedangkan  faktor eksternal  yang  berasal  dari  luar  yang  dimaksud nasabah  atau  debitur.  faktor  internal  terdiri  dari terbatasnya  jumlah  personil  analisis  pembiayaan, kurangnya petugas khusus pada pembinaan nasabah dan persaingan antara lembaga keuangan sedangkan faktor  eksrenal  yaitu  beditur  diberhentikan  dari pekerjaannya,  nasabah  diturunkan  dari  jabatannya, sisi  agunan,  nasabah  menunggak  dan  nasabah mempunyai masalah keluarga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Gambaran  Umum  PT.  Bank  Sultra  Cabang Utama Kendari
1. Sejarah Singkat Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
didirikan  pada  tanggal  02  Maret  1968  berdasarkan Surat  Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Gotong  Royong  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Nomor 34  Tahun  1968  tentang  Bank  Pembangunan  Daerah Sulawesi Tenggara dan mendapatkan izin operasional
dari  Menteri  Keuangan  No.D,15.6.1.18  tanggal  27 Januari  1970,  yang  kemudian  telah  diubah  dengan Perda  No.1  tahun  1981  tanggal  22  Januari  1981, Perda  No.  2  tahun  1988  tanggal  8  April  1988  dan Perda No.2 tahun 1993 tanggal 13 Februari 1993.
Sejalan  dengan  adanya  perubahan  peraturan dan  ketentuan  perbankan  khususnya  mengenai ketentuan permodalan bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maka  ketentuan  pendirian  BPD  Sulawesi  Tenggara dilakukan penyesuaian  yang  dituangkan dalam  Perda No.  5  tahun  2003  tanggal  12  September  2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 tahun 2004  tanggal  21  September  2004  dengan  merubah ketentuan  tentang  modal  dasar  BPD  Sulawesi Tenggara  dari  Rp.  50.000.000.000.-  (lima  puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima  puluh  miliar  rupiah)  kemudian  dirubah  dengan Peraturan  Daerah  nomor  3  tahun  2011  tanggal  20 April  2011  tentang  modal  dasar  Bank  Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah). B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Prosedur  dalam  permohonan  kredit  pemilikan rumah (KPR) Bank Sultra
a. Ketentuan Umum Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Primary Permohonan  KPR  dikategorikan  sebagai  KPR Primary apabila pembiayaan KPR untuk pembangunan  dan  pembelian  unit  hunian  baru  dari developer  (pengembang).  Unit  yang  dapat  dibiayai adalah  unit  yang  telah  jadi/selesai  100%  dengan status  tanah  bersertifikat  induk  ataupun  bersertifikat pecahan dengan ketentuan pengikatan kredit dilakukanbersamaan  dengan  penandatanganan  Akta Jual  beli  (AJB)  dari  developer  kepada  calon  debitur dan  penandatanganan/pemasangan  Hak  Tanggungan (APHT) oleh calon debitur dihadapan Notaris rekanan PT. BPD Sultra.
Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  Secondary Permohonan  KPR  dikateg  orikan  sebagai  KPR Secondary  apabila  pembiayaan  KPR  untuk  unit  bekas (second hand) baik yang mempunyai tujuan pembelian, refinancing (kondisi bangunan 100% selesai) / renovasi ataupun takeover dari Bank lain.
b. Ketentuan Khusus
• Debitur Perorangan.
• WNI  berusia  minimal  21  tahun  dan/atau  sudah menikah.
• Berdomisili di Indonesia.
• Pada saat kredit lunas  umur  maksimum 58 tahun (untuk  Pegawai  dan  jatuh  tempo  kredit  kurang dari 2 bulan sebelum masa pensiun).
• Pada saat kredit lunas  umur  maksimum 60 tahun (untuk wiraswasta/professional termasuk
didalamnya  guru,  dosen,  dokter,  penyuluh pertanian  dan  lain  sebagainya  yang  pensiun diumur 60 tahun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c. Kategori calon debitur
• Karyawan/PNS,  syarat  Status  Pegawai  tetap dengan  masa  kerja  minimum  2  (dua)  tahun  dan memiliki  penghasilan  minimum  Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
• Wiraswasta/pengusaha/proffesional, memiliki pengalaman  dibidang  usahanya  minimal  2  tahun berturut-turut dan memiliki penghasilan minimum Rp.100.000.000,- (seratus juta) pertahun.
d. Plafond.  Plafond  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR) adalah Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 2.000.000.000/.
e. Jangka  waktu  Jangka  waktu  KPR  Primary  dan Secondary maksimal 15 (lima belas) tahun.
f. Bunga dan Denda
• Persentase  bunga  yang  dibebankan  kepada debitur  diatur  dalam  suatu  Surat  Edaran  Direksi yang  dapat  berubah  sesuai  dengan  kondisi  dan
perkembangan bank dengan tetap memperhatikan ketentuan dan suku bunga pasar yang berlaku.
• Debitur  yang  menunggak  angsuran  kredit dikenakan denda sebesar 1% dari total tunggakan pokok dan bunga perbulan.
g. Addendum. Tidak dapat  dilakukan  addendum pada Kredit Pemilikan Rumah.
h. Agunan  /  Jaminan,  Yang  menjadi  jaminan  atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah rumah yang Pembangunan/pembeliannya dibiayai oleh PT. BPD Sultra.
i. Cara Penarikan , Pencairan kredit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Pencairan dari rekening pinjaman  ke  rekening  giro/tabungan  debitur.  b. Selanjutnya  dana  dipindahkan  dari  rekening giro/tabungan  debitur  ke  rekening  giro/tabungan milik  developer/pengembang,  apabila  rekening tujuan  dimaksud  bukan  merupakan  rekening simpanan  di  PT.  BPD  Sultra  maka  transfer  dana dilaksanakan  via  RTGS  dengan  biaya  menjadi beban debitur.
j. Cara Pembayaran
• Angsuran kredit dibayar sesuai kesepakatan yang tertuang  dalam  Perjanjian  Kredit  (PK),  debitur dapat melakukan penyetoran langsung ke petugas teller  PT.  BPD  Sultra  atau  melalui  sistem  auto debet.
• Pelunasan  kredit  sebelum  jangka  waktu  kredit berakhir  dilakukan  dengan  cara  :Pembayaran Pokok : sebesar sisa baki debet kredit sedangkan Pembayaran  Bunga  :  sebesar  1  bulan  bunga angsuran kredit.
k. Ketentuan Lainnya
• Rasio angsuran kredit terhadap penghasilan (Debt Service  Ratio  /  DSR)  diatur  sebagai  berikut: Untuk  pemohon  yang  pembayaran  gajinya  tidak melalui  PT.  BPD  Sultra,  maksimum  angsuran kredit  yang  diberikan  adalah  35  %  dari
penghasilan  calon  debitur.  Untuk  pemohon  yang pembayaran  gajinya  melalui  PT.  BPD  Sultra, maksimum angsuran kredit yang diberikan adalah 50 % dari penghasilan calon debitur. Penghasilan suami/istri calon debitur (joint income) sepanjang dapat  diverifikasi  oleh  petugas  bank  maka  dapat dimasukkan dalam perhitungan untuk menentukan limit kredit.
• Rasio  limit  kredit  terhadap  nilai  agunan  LTV paling  tinggi  70%  untuk  kredit  kepemilikan rumah  tinggal  dengan  kriteria  tipe  bangunan  di atas  70  m2.  LTV paling tinggi 80% untuk  kredit kepemilikan  rumah  tinggal  dengan  kriteria  tipe bangunan  kurang  dari  70  m2.  Rasio  LTV  tidak berlaku  untuk  KPR  dalam  rangka  pelaksanaan program perumahan pemerintah.
Sumber: Bank Sultra Cabang Utama
2. Faktor-  faktor  yang  menyebabkan  kredit pemilikan rumah (KPR) terkategori bermasalah Bank sultra Cabang Utama
Pada  Bank  Sultra  cabang  utama  kendari  ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dalam kredit pemilkan rumah (KPR) adalah sebagai berikut :
1. Faktor internal
Faktor  internal  berasal  dari  dalam  perusahaan yang  berbagai  hal  atau  pihak  yang  terkait  langsung dengan kegiatan sehari hari organisasi, dan mempengaruhi  langsung  terhadap  setiap  program, kebijakan, hingga “denyut nadi” nya organisasi.
a. Terbatasnya  jumlah  personil  analis  pembiayaan (Account  Officer)sedangkan  jumlah  nasabah  yang mengajukan  permohonan    sangat  banyak  sehingga ada  kemungkinan  timbulnya  kurangtelitinya  dalam melakukan analisa.
b. Tidak tersedianya petugas khusus untuk melakukan pembinaan  Nasabah,  sehingga  munculnya  indikasi seorang nasabah akan menjadi nasabah pembiayaan KPR bermasalah, tidak dapat diantisipasi pada saat nasabah tersebut mulai menunggak.
c. Persaingan antar lembaga keuangan dalam menyalurkan  KPR  sehingga  pemeriksaan  berkas permohonan  kredit  nasabah,  kurang  tajamnya analisa  dan  pengawasannya  pada  saat  pencairan KPR.
2. Faktor eksternal
Faktor  Eksternal  yang  berasal  dari  luar perusahaan  yang  terjadi  pada  bank  sultra  yang bersumber dari debitur:
a. Debitur  diberhentikan  dari  pekerjaannya  sehingga nasabah  yang  bersangklutan  tidak  mempunyai penghasilan untuk melakukan kewajiban pembiayaannya.
b. Nasabah  diturunkan  dari  jabatan  atau  kena pengurangan  penghasilan  karena  pelanggaran, sehingga  penghasilannya  menurun  dan  tidak mampu melakukan pembiayaannya terhadap bank.
c. Sisi Agunan yaitu rumah yang dibiayai oleh debitur rusak belum dihuni, terkena banjir, gempa dan lain- lain.
d. Nasabah  menunggak  karena  rumah  yang  dibiayai berkualitas  rendah  dan  tidak  sesuai  dengan keinginan nasabah.
e. Nasabah  mempunyai  masalah  keluarga  yang berpotensi untuk menunggak pembayaran angsuran KPR.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/19/2006 tentang  kualitas  aktiva  produktif  ,  Pasal  5  kualitas Kredit  dengan  angsuran,  untuk  Kredit  Pemilikan Rumah  (KPR)  yang  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (3) ditetapkan sebagai berikut:
a. Kurang Lancar (KL)
1. terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angs uran tetapi tidak  lebih  dari  9  (sembilan)  kali  angsuran dan/atau
2. Kredit  telah  jatuh  tempo  tidak  lebih  dari  1 (satu) bulan.
b. Diragukan (D)
1. terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  dan/atau bunga  lebih  dari  9  (sembilan)  kali  angsuran tetapi  tidak  lebih  dari  30  (tiga  puluh)  kali angsuran; dan/atau
2. Kredit  telah  jatuh  tempo  lebih  dari  1  (satu) bulan tetapi tidak lebih dari (dua) bulan.
c. Macet (M)
1. terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran;
2. Kredit  telah  jatuh  tempo  lebih  dari  2  (dua) bulan;
3. Kredit  telah  diserahkan  kepada  Badan  Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
4. Kredit  telah  diajukan  penggantian  ganti  rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.
Berikut  kredit  bermasalah  pada  Kredit  Pemilikan Rumah (KPR) Bank Sultra sebagai berikut Tabel.  1.2  kredit  bermasalah  dari  tahun  2013-2018
Bank Sultra Kendari.
THN Kura ng Lanca r (KL) Dirag ukan (D) Macet (M) Ju m. org Total 2013 3.350. 000.0 00 2 3.350.00 0.000 2014 470.000. 000 1 470.000. 000 2015 2106 137.2 00.00 0 2 137.200. 000 2017 2018 382.2 00.00 0 3.350. 000.0 00 470.000. 000 6 3.732.67 0.000

## Sumber : Bank Sultra Cabang Utama (2019)
Dari tabel diatas kredit bermasalah yang terdiri dari tiga pembagian  yaitu  kurang  lancar,  diragukan  dan  macet
ketiganya  mengalami  pergerakan  yang  fluktuatif  .Pada tahun  2013-15  jumlah  kredit  kurang  lancar  tidak  ada masalah  pada  tahun  2016  mengalami  sebesar  137.200 juta  dari  tahun  2016,  kemudian  tahun  2017  tidak  ada masalah  dan  tahun  2018  mengalami  peningakatan sebesar  245.200  juta.  Hal  ini  disebabkan  oleh  nasabah yang  menunggak.  Pada  tahun  2013  kredit  yang diragukan mengalami sebesar 3.530.000 juta dari tahun 2013,  tetapi  pada  tahun-tahun  selanjutnya  yaitu  2014- 2017  tidak  ada  masalah  terus  pada  tahun  2018 mengalami  kembali  sebesar  3.350.000  juta.  Hal  ini disebabkan debitur diberhentikan dari pekerjaannya dan sisi  aguna  hal  ini  bagi  bank  sultra  sangat  membawa dampak buruk bagi pengkreditan perumahan. Kenaikan kredit  yang  diragukan  paling  besar  terjadi  pada  tahun 2013 dan 2018. Pada tahun 2013 kredit yang tergolong macet  mengalami  sebesar  470  juta.  lalu  pada  tahun 2014-2017 tidak ada masalah, Tetapi kemudian ditahun 2018  kembali  mengalami  sebesar  470  juta.  Hal  ini disebabkan  nasabah  mempunyai  masalah  keluarga, meninggal atau perceraian.
Langkah-langkah  untuk  mengatasi  kredit  macet  yang dilakukan oleh Bank Sultra ada dua bagian pada kredit pemilikan rumah (KPR) sebagai berikut :
a. Penyelamatan Kredit
Berikut  3  (tiga)  tahap  untuk  mengatasi  kredit macet yang terjadi pada pada bank sultra yaitu :
1. Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu strategi atau langkah penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan jagka waktu pelunasan,jumlah setoran pelunasan dan/atau pembayaran  bunga.  Penjadwalan  kembali  dapat dilakukan berbagai cara yaitu :
1. Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang.
2. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.
3. Perpanjangan  jangka  waktu  pelunasan  hutang pokok  dan  tunggakan  angsuran  kredit  sesuai dengan dana yang mengalir
4. Perpanjangan  jangka  waktu  pelunasan  hutang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran.
5. Perpanjangan  jangka  waktu  pelunasan  hutang pokok,  tunggakan  angsuran  dan  tunggakan bunga kredit sesuai dana yang mengalir.
6. Pergeseran atau perpanjangan grace period dan pergeseran rencana pelunasan.
7. Pergeseran  grace  period  dan  perpanjangan jangka waktu kredit.
2. Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu
strategi/langkah penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat
kredit/persyaratan  baru.  Persyaratan  kembali  dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :
1. Perubahan tingkat suku bunga
2. Perubahan tata cara perhitungan bunga
3. Pemberian keringanan tunggakan bunga
4. Pemberian keringanan denda.
5. Pemberian keringanan ongkos/ biaya
6. Bank ikut dalam penyertaan modal sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12-11-1998
7. Perubahan  kepengurusan  perusahaan  debitur biasanya  bank  ikut  memberikan  pendapat dalam pembentukan susunan pengurus tersebut.
8. Perubahan syarat-syarat kredit
9. Perubahan syarat-syarat lain
3. Penataan  kembali  (Restructuring),  yaitu  perubahan persyaratan  pembiayaan tidak  terbatas  pada rescheduling  atau  reconditioning,  antara  lain meliputi:
1. Penurunan suku bunga kredit
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit
4. Perpanjangan jangka waktu kredit
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Pengembilalihan agunan atau asset debitur
7. Jaminan kredit dibeli oleh bank
8. Konversi  kredit  menjadi  modal  sementara  dan pemilikan saham
9. Konversi  kredit  menjadi  modal  sementara  dan pemilikan saham
10. Pembaruang utang
b. Penyelesaian Kredit Berikut 2 (dua) tahap untuk mengatasi kredit macet yang terjadi pada bank sultra yaitu :
1. Penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  jalur letigasi (Di Hukum)
Kredit  Bermaslah  adalah  semua  kredit  yang memiliki  resiko  tinggi  karena  debitur  telah  gagal atau  menghadapai  masalah  dalam  memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah  tidak  sanggup  membayar  sebagian  atau seluruhnya kewajibannya kepada bank seperti yang telah  diperjanjikan,  atau  telah  ada  suatu  indikasi potensial  bahwa  sebagian  maupun  keseluruhan kewajibannya tidak mampu dilunasi debitur.
Adapun penyelesain kredit bermasalah melalui jalur letigasi yaitu :
a. Penjualan Agunan
Adapun  kesepakatan  antara  pihak  Bank  Sultra dengan  debitur  bahwa  untuk  pelunasan  kredit ditempuh  dengan  cara  penjualan  tunai  atas  agunan kredit.
Kebijakan :
1. Apabila  debitur  masi  dapat  dihubungi  maka penetapan harga jual diserahkan kepada debitur sepanjang  nilai  seluruh  kewajibannya  dapat dipenuhi.
2. Debitur  didalam  memenuhi  kewajibannya sehubungan  dengan  adanya  penjualan  tunai dimungkinkan  untuk  diberikan  keringanan tunggakan  bunga  dan  denda  dengan  mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
b. Penerbitan surat paksa
Penerbitan  surat  paksa  diatur  dalam  pasal  56 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  nomor  17  tahun
1999,  yang  memilikikekuatan  eksekutorial  dan berkedudukan  sama  dengan  putusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Penerbitan  Surat  Paksa  ini  dilakukan  sepanjang debitur telah  melalaikan kewajiban  membayar atau kewajiban  lainnya  berdasarkan  dokumen  kredit. dokumen  pemberian  hak jaminan, pernyataan  yang telah dibuat sebelumnya dan atau dokumen lainnya dan  kepada  debitur  atau  penanggung  hutang  talah terlebih dahulu diberi surat peringatan melalui surat tercatat  untuk  membayar  atau  dokumen  lain  yang nilainya sama seperti itu.
c. Penyitaan
Dalam  jangka  waktu  1  (satu)  hari  setelah diterimanya Surat Paksa, BPPN berwenag melakukan  sita  eksekusi  atas  seluruh  kekayaan debitur  termasuk  yang  berada  dipihak  ketiga kecuali barang-barang yang masi dibutuhkan untuk kelangsungan  hidunya.  Surat  penyitaan  harus memenuhi  syarat  Pasal  58 dan  dilakukan  oleh juru sita  dibantu  2  (dua)  orang  saksi  dan  dituangkan dalam1  berita  acara  penyitaan.  Berita  acara penyitaan diserahkan pada kantor pertahanan.
d. Penyelesaian  Kredit  Melalui  Kantor  Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sebelum  Poses  kredit  melalui  kantor  KPKNL, terlebih dahuli Kredit memenuhi bebera Persyaratan yang  telah  diatur  dalam  pasal  5  dan  6  ayat  (5) PERDIRJEN 03/2010, yaitu :
1. Salinan Perjanjian Kredit.
2. Salinan Benda Jaminan berupa Sertifikat Tanah yang telah diikat Hak Tanggugannya (APHT)
3. Foto copy perincian hutang debitur.
4. Foto  copy  surat  peringatan/pernyataan  dari debitur yang menyatakan debitur wanprestasi.
5. Foto  copy  surat  pemberitahuan  rencana pelaksanaan Lelang kepada debitur.
6. Daftar barang yang akan dilelang.
7. Surat  permohonan  Lelang  dari  Kreditur/Bank kepada KPKNL.
8. Surat keputusan penunjukan pejabat Penjual.
Persyaratan diatas wajib dipenuhi oleh Kreditur,  sebelum  pelaksanaan  Lelang  dilaksanakan, jika  salah  satu  syarat  tidak  dipenuhi  maka  Lelang dianggap  batal  demi  Hukum  karena  dalam  tahapan proses tersebut untuk menghindari tindakan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi (Di  Non Hukum)
Adapun  langka  penyelesaian  kredit  bermasalah melalui  jalur  non  litigasi  yaitu  hampir  sama  dengan penyelamatan tanpa berurusan dengan hukum:
Penyelesaian melalui Perundingan Penyelamatan adalah suatu langkah
penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga  dengan  memperingan  syarat-syarat  tersebut diharapkan  debitur  memiliki  kemampuan  untuk menyelesaikan  kredit  itu.  Jadi  tahapan  penyelesaian kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur  masih  kooperatif  dan  dari  prospek  usaha  masi feasible. Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian  melalui  restrukturisasi  kredit.  Langka penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan  syarat  paling  utama  yaitu  adanya  kemauan dan  itikad  baik  dan  kooperatif  dari  debitur  serta bersedia  mengikuti  syarat-syarat  yang  ditentukan  bank karena penyelesaian  kredit  melalui  restrukturisasi lebih banyak  negoisasi  dan  solusi  yang  ditawarkan  bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restukturisasi. Sumber: Bank Sultra (2019)

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  penulis paparkan  data  penelitian  yang  telah  terkumpul kemudian  dianalisis  mengenai  Faktor-Faktor  Penyebab Kredit  Bermasalah  dalam  kredit  pemilikan  rumah (KPR)  pada  Bank  Sultra  Cabang  Utama  ,  maka  dapat
ditarik  kesimpulan  bahwa  kredit  bermasalah  terhadap kredit pemilikan rumah(KPR) pada Bank Sultra Cabang Utama    sudah  baik  sesuai  dengan  teori-teori  yang  ada karena  telah  menerapkan  kebijakan  umum  pada  kredit pemilikan  rumah  dan  prinsip  kehati-hatian  dalam pemberian kredit yang mencangkup syarat-syarat dalam pemberian  kredit  dan  kebijakan  tentang  upaya penyelamatan  kredit  bermasalah  (Non  Performing Loan).  Pada  tahun  2017  tingkat  kredit  bermasah  pada Bank Sultra sebesar 1,80% lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena disebabkan oleh berbagai hal yang berasal  dari  nasabah,  dari  kondisi  internal  dan diantaranya Kurang teliti dalam melakukan analisa,tidak  tersedia  petugas  khusus  untu  pembinaan nasabah,  serta  kurang  pengawasannya pencairan  kredit pemilikan rumah (KPR), dan biasanya Nasabah kurang pengalaman  dalam  mengelolah  kredit  yang  telah diambil  sehingga  menyebabkan  ketidak  lancaran pembayaran bunga dan atau cicilan kredit. kinerja Bank Sultra  diindikasi  oleh    kredit  bermasalah  (NPL)  yang sangat kecil yakni hanya  1,80% (persen) dari ketentuan Bank  Indonesia  yaitu  5  %  (persen)  .    Nilai  (kredit bermasalah  (NPL)  sebesar  itu  masih  berada  dalam batas-batas kewajaran dalam masalah kredit macet.
B. Saran
1. Penulis  menyarankan  agar  Bank  Sultra  Cabang Utama  dapat  menjaga  tingkat  NPL  dimasa-masa yang  akan  datang  sesuai  dengan  ketentuan  Bank Indonesia yaitu dibawah 5%
2. Penulis  menyadari bahwa penelitian  ini  masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis memberikan saran  untuk  penelitian  selanjutnya  sebaiknya melakukan  penelitian  terhadap  kredit  bermasalah secara  fokus  dan  menambah  jumlah  variabel penelitian.  Serta  diarapkan  dapat  menambah referansi bagi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Thamrin. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Aksara Dendawijaya Lukman.2005. Manajemen
Perbankan. Jakarta:Ghalia Indonesia
As.Mahmoeddin,  2002.  Melancak  Kredit  Bermasalah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Bank  Indonesia.  2012.  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang kualitas aktivaproduktif Bank Umum. Jakarta: Banl Indonesia.
Bank  Indonesia.  2009.  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  11/15/Pbi/2012  Tentang  Perubahan  Atas  PBI No.  5/8PBI/2003  Tentang  Penerapan  Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.Jakarta
Dika  Chandra  Priana.  [2009].  Tinjauan  Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Multi Griya Pada Bank Jabar Banten Cabang  Utama Bandung. kerja praktek]. Fakultas  Ekonomi  Universita  Komputer  Indonesia, Bandung.
Hardjono.[2008].  Mudah  Memiliki  Rumah  Idaman Lewat KPR. Jakarta: PT.Pusaka Grahatama.
Ismail.2010.Manajemen  Perbankan  :  Faktor-Faktor Kredit Macet. Jakarta:  Kencana
Ibrahim.2004:229.Manjemen Perbankan:Kredit Pemilikan Rumah .Jakarta PT.Pusaka Grahatama. Ikatan Bankir Indonesia, 2015. Bisnis Kredit
Perbankan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Kasmir.2002,  Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya. Jakarta: PT. Raja Drafindo
Kasmir.  2010.  Manajemen  Perbankan.  Jakarta:  PT Grafindo Persada.
Kasmir. 2012.Kredit Pemilikan Rumah.Jakarta: PT.Pusaka Grahatama.
---------.  2013.  Dasar-Dasar  Perbankan.  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.

## Kiryanto, Ryan. 2007. Langkah Terobosan  Mendorong
Ekspansi Kredit. Economic
Muljono.  pudjo.teguh.  2001,  manajemen  perkreditan, Yogyakarta: BPFE Yogyakart.
Mukhsinati, Sari. 2011. Analisis  Faktor-Faktor Penyebab  Terjadinya  Kredit  Macet  pada  Bank  “X” di Kabupaten  Jember.  Jember:  Program  S1  Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Siamat.
Dahlan.2001. Manajemmen Lembaga Keuangan  Edisi  Tiga.  Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Sinungan.M.Drs.  1993.  Manajemen  Dana  Bank  Edisi Kedua. Jakarta Bumu Aksara.
S. Mantayborbir, et al, 2002. Hukum piutang dan lelang negara di indonesia. Medan: Pustaka bangsa
Simorangkir. O.P. 2000. Pengantar Lembaga Keuangan  Bank  Dan  Nonbank.  Jakarta:  Ghalia
Indonesia
Subarjo  Joyosumarno,  1994,  Upaya-Upaya  Kreditur Indonesia  Dan  Perbankan  Dalam  Menyelesaikan
Kredit
Bermasalah, Majalah Pengembangan Perbankan. Edisi No.47
Suriya.  2012.  Pengaruh  Faktor  Internal  Bank  dan Internal  Debitur terhadap  Kredit  Bermasalah Pada PT Bank  Negara  Indonesia  (Persero),  Tbk.  Makassar: Program  S1  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Hasanuddin.
Thamrin,  2012.  Dasar-Dasar  kredit’Credere’Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Undang-Undang.  Republik  Indonesia.  Nomor.  10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jakarta Indonesia.