## REGULASI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

## Habib Iman Nurdin Sholeh
Master Program Student of Sharia Economic Law Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, 40614 Email: habibhns1303@gmail.com

## ABSTRACT
This article explains about Islamic investment and capital markets in a juridical-normative perspective.  Investment  and  capital  markets  are  part  of  muamalah  activities,  so  all  activities must have a legal basis to be used as guidelines in its implementation. Investment and capital market activities, with all types, types and contracts in it are one derivative of the framework of muamalah  activities  in  the  field  of  Islamic  economics.  Juridical-normative  perspectives  on investment activities and Islamic capital markets, rarely found in academic literature, therefore it is important to examine the extent to which Islamic principles are adopted into positive law to serve as a legal umbrella in investment business activities. In this article, the method used by the author  is  a  normative  juridical  method,  which  uses  a  problem  approach  with  the  intent  and purpose  of  studying  and  reviewing  applicable  laws  and  competent  regulations  to  be  used  as  a basis for discussion of existing problems. Sharia norms and principles regarding investment and capital markets that can be guided have been codified in various Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).  Until  now,  DSN-MUI  has  issued  at  least  19  (nineteen)  fatwas  relating  to investment activities and Islamic capital markets. However, in the life of the state also needs a legal  umbrella  so  that  investment  activities  and  capital  markets  have  the  power  of  law,  legal certainty, and justice. The legislation and regulations that have been legalized by relevant state institutions  that  have  legal  standing  are  2  (two)  pieces  of  Law  and  9  (nine)  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) Regulations.
Keywords: Investasi, Pasar Modal, Regulasi.

## PENDAHULUAN
Dalam Islam, kerangka aktifitas mua- malah  pada  aspek  ekonomi  dapat  dipa- hami ke dalam tiga hierearkis, yaitu kon- sumsi,  simpanan  dan  investasi. 1 Investasi syariah  dapat  dipahami  sebagai  pena- naman  modal  secara  langsung  ataupun tidak  langsung,  dengan  harapan  mempe- roleh  keuntungan  dari  hasil  penanaman modal  bagi  pemilik  modal  pada  waktu tertentu. 2 Investasi  secara  umum  dapat dikategorikan  pada  dua  bagian,  yakni pertama ,  investasi  pada  aset  riil  berupa membuka bisnis, berinvetasi langsung da- lam bisnis, berinvestasi dalam komoditas, tanah,  emas,  dan  properti. Kedua, inves- tasi  dalam  bentuk  aset  keuangan  dibagi menjadi  dua,  yakni  investasi  di  pasar uang/lembaga  perbankan  dalam  bentuk giro,  tabungan  dan  deposito  berjangka, serta investasi di pasar modal dalam ben- tuk saham, obligasi, sukuk dan reksadana. 3
Pada  perekonomian  suatu  negara, pasar  keuangan  ( Financial  Market )  memi- liki  peran  penting  sebab  bisa  memper- tautkan  pemilik  dana  dan  pihak  yang membutuhkan  dana.  Jika financial  market tidak  ada , maka  akan  kesulitan  bagi  kre- ditur  yang  bersedia  memberikan  pinjam- an  untuk  menemukan  debitur. Financial market terbagi  menjadi  dua  yakni Money
1 Muhammad, Dasar-dasar Keuangan Islam. (Yog- yakarta: Ekonosia, Fakultas Ekonomi UII, 2004), 185.
2 Rahmat  Hidayat, Pasar  Modal  Syariah  Media Investasi  yang  Islami. Makalah  seminar  nasional. Fakultas hukum Universitas Jember, 2003, hlm. 5.
3 Nunung  Rodliyah  and  Ade  Oktariatas, Management  of  Sharia  Mutual  Fund  in  Islamic Economic  Law  of  Indonesia  (Study  Collective Investment Contract (CIC) Mutual Fund), t.t., 3.
Market (Pasar  Uang)  dan Capital  Market (Pasar  Modal). Money  Market adalah pertemuan  antara  penawaran  dan  per- mintaan,  sementara Capital  Market adalah melakukan  jual-beli  efek  ( securities ),  se- perti  obligasi,  saham,  dan  reksadana ( mutual  funds ). 4 Pasar  modal  atau capital market berperan  sebagai  pasar  untuk berbagai  macam  instrumen  keuangan ataupun  surat  berharga  jangka  panjang yang  bersifat  komersial  yang  berbentuk hutang  ataupun  modal  sendiri.  Pasar modal  merupakan  cara  yang  efektif  da- lam  hal  mendapatkan  dana  dan  dipakai sebagai  pembiayaan  investasi  melalui mekanisme  tertentu  untuk  menghimpun dana  dari  publik  dan  menyalurkannya pada sektor produktif. 5
Adapun  skema-skema  yang  diaplika- sikan pada investasi syariah adalah skema profit  and  lost  sharing dengan  bentuk mudharabah dan musyarakah, skema mura- bahah (jual  beli),  skema murabahah  wa  al- ijarah (jual  beli  dan  sewa).  Dari  skema- skema  ini,  investasi  syariah  terbagi  pada beberapa  jenis,  yakni  dalam  produk  ke- uangan  yang  terdiri  dari  tabungan  dan deposito  pada  produk  bank  Islam,  unit link  syariah  pada  produk  asuransi,  dan reksadana  syariah,  saham  syariah,  dan obligasi  syariah  pada  produk  pasar  mo- dal;  investasi  dengan  skema  jual  beli ataupun ijarah yang  merupakan  wujud dari asset property; investasi dengan skema jual  beli  pada  bentuk  logam  mulia;  dan
4 Sri Hermuningsih, Pengantar Pasar Modal. Edisi I. UPP STIM YKPN, 2012, 5-6.
5 http://repository.wima.ac.id/2385/2/Bab%201. pdf hal. 1 akses pada 20 Juli 2020 00.12 WIB
investasi  pada  bentuk  usaha  yang dilakukan  berdasarkan  pada  prinsip syariah  secara  mandiri  maupun  dengan penitipan modal kepada orang lain. 6
Dalam hal ini, Islam memotivasi agar umatnya  melakukan  investasi  terhadap kekayaan  atau  harta  yang  dimilikinya. Walaupun demikian, tentunya dalam me- lakukan investasi, aturan-aturan normatif yang  telah  dibangun  oleh  syariah  perlu diperhatikan,  salah  satunya  mengenai praktik ribawi yang dilarang dalam Islam, dan  norma-norma  prinsipil  dalam  mua- malah. 7 Selain  memperhatikan  aturan normatif  yang  telah  ditetapkan  oleh syariah,  penting  untuk  memperhatikan regulasi  yang  berlaku  di  suatu  negara seperti  peraturan  perundang-undangan dengan  tujuan  terciptanya  keadilan  dan kepastian hukum.
Pada  paper  ini  akan  mencoba  menje- laskan  aspek-aspek  norma  keagamaan berupa  prinsip-prinsip  syariah  dan  aspek legal-formal  yang  menjadi  landasan  hu- kum  terhadap  aktiiftas  investasi  pasar modal  syariah  di  Indonesia.  Tujuan  dari penulisan paper ini adalah untuk menge- tahui  dan  memahami  regulasi-regulasi berkenaan  dengan  investasi  pasar  modal syariah di Indonesia. Regulasi-regulasi ini penting  untuk  dibahas  dan  dikaji  untuk menambah  khazanah  intelektual  akade- misi hukum ekonomi Islam dan bagi para praktisi  bisnis  investasi  di  pasar  modal syariah  berguna  sebagai  pengetahuan
6 Naili  Rahmawati, Manajemen  Investasi  Syariah.
(Mataram: CV Sanabil, 2015), 53.
7 M.  Luthfi  Hamidi,  2003. Jejak-jejak  Ekonomi Syariah..... tanpa halaman.
hukum  dalam  rangka  ikhtiar  untuk  men- capai keadilan dan kepastian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Landasan Normatif
Investasi  merupakan  bagian  dari kegiatan  ekonomi  ( mua’malah  maliyah ). Dalam  Islam,  semua  aktifitas  manusia harus  mempunyai  pijakan  dan  dasar  hu- kum  normatif  secara  epistemologis  yakni Al-Quran  dan  As-Sunnah.  Oleh  kare- nanya,  tak  dapat  disangkal  lagi  bahwa mengimplementasikan  hukum  dan  eko- nomi  dengan  mengaktifkan  kecerdasan nalar  spiritual  merupakan  korelasi  dari ajaran  Islam.  Karena  ajaran  Islam  meru- pakan  ajaran  yang  sangat  komperhensif, yang  memberikan  panduan  semua  ke- giatan manusia pada berbagai aspek kehi- dupannya, termasuk panduan dalam ber- transaksi  dan  aktifitas  ekonomi  lainnya yang  merupakan  bagian  dari  kehidupan manusia yang sangat krusial. Fatwa-fatwa dari kalangan ulama terhadap kajian eko- nomi Islam, telah banyak memberikan ba- sis  epstemologis  bahwa  terdapat ketidak- selarasan  antara  prinsip  dan  ketentuan- ketentuan  syariah dengan mainstream economics yang ada pada saat ini. 8
Investasi  tidak  hanya  memiliki  kon- sepsi  sebagai  pengetahuan,  tetapi  juga terdapat nuansa spiritual karena terdapat norma  syariah,  sekaligus  sebagai  hakikat dari  ilmu  dan  amal.  Kedua  sumber  hu- kum  Islam  secara  tidak  secara  langsung
8 M.  Luthfi  Hamidi,  2003. Jejak-jejak  Ekonomi Syariah. Jakarta:  Senayan  Abadi  Publishing,  tanpa halaman.
menganjurkan  dan  menyuruh  kelompok muslim  agar  memperhatikan  dan  mem- persiapkan  hari  esok  dengan  lebih  baik. Berikut  beberapa  ayat  yang  memberikan isyarat untuk melakukan investasi, yakni:
a) QS. Al-Hasyr Ayat 18:
َ تْلَو َهَّللا اوُقَّ تا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي ُظْن ْتَمَّدَق اَم ٌسْفَ ن ْر
9 ََوُلَمَ ْعَ ت اَمَِب ٌريِبَخ َهَّللا ََِّإ َهَّللا اوُقَّ تاَو ٍدَغِل “Wahai  orang-orang  yang  beriman, bertakwalah  kepada  Allah  dan  hendaklah memperhatikan  bagi  setiap  diri  terhadap  apa yang  telah  diperbuatnya  untuk  hari  esok (akhirat);  dan  bertakwalah  kepada  Allah,  se- sungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  apa yang kamu kerjakan” (Al-Hasyr (59): 18)
Allah  memerintahkan  dalam  ayat  ini, kepada  seluruh  umat  manusia  yang  ber- iman  agar  berinvestasi  untuk  kehidupan akhirat dengan berbekal amal shaleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan.  Secara  eksplisit  dalam  dalil ini  Allah  memberikan  perintah  kepada orang-orang  yang  beriman  agar  melaku- kan investasi secara ta’abbudi ataupun da- lam  aktifitas  muamalah maliyah sebagai bekalnya  di  akhirat  nanti.  Aktifitas  terse- but  akan  bernilai  ibadah  dan  mengan- dung  pahala  jika  diniatkan  dan  direalisa- sikan atas dasar prinsip-prinsip syariah.
b) QS. Luqman Ayat 34:
ُهَدْنِع َهَّللا ََِّإ
ْلا ُلِّزَ نُ يَو ِةَعاَّسلا ُمْلِع ِِ اَم ُمَلْعَ يَو ََْيَغ
َمَو اًدَغ ُبِسْكَت اَذاَم ٌسْفَ ن يِرْدَت اَمَو ِماَحْرَْلْا ٌسْفَ ن يِرْدَت ا
10 ٌريِبَخ ٌميِلَع َهَّللا ََِّإ ُتوُمََت ٍضْرَأ ِّيَأِب “Sesungguhnya hanya pada Allah penge- tahuan  mengenai  hari  kiamat;  dan  Allah-lah
9 Al-Qur’an, Maktabah Syamilah.
10 Al-Qur’an, Maktabah Syamilah
yang menurunkan hujan, dan mengetahui aoa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui [secara pasti] terhadap apa  yang  akan  diusahakannya  besok.  Dan tidak  terdapat  seorangpun  yang  bisa  menge- tahui  di  bumi  mana  ia  akan  mati.  Sesung- guhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha mengenal.”
Frasa “dan  tiada  seorang  pun  yang  bisa mengetahui  (secara  pasti)  tentang  apa  yang akan  diusahakannya  pada  haru  esok” yakni Allah  mengetahui  terhadap  apa  yang didapatkan dari setiap orang dan menge- tahui  apa  yang  dilakukan  pada  keesokan harinya  oleh  setiap  orang,  padahal  setiap orang  tersebut  tidak  mengetahuinya. 11 Dapat  dipahami  bahwa  aktifitas  investasi di dunia sebagai usaha bekal untuk kehi- dupan  akhirat  yang  tidak  diketahui  oleh seluruh  makhluk. 12 Siapapun  itu,  tidak pernah bisa mengetahui tentang apa yang akan  terjadi  keesokan  harinya  atau  masa depannya secara pasti, namun harus tetap selalu beruasaha mempersiapkannya, misalnya dengan melakukan investasi.
c) QS. An-Nisa Ayat 9
ُذ ْمِهِفْلَخ ْنِم اوُكَرَ ت ْوَل َنيِذَّلا َشْخَيْلَو
وُِاَخ اًِاَعِِ ًةَّيِّر ا َس  ًلًْوَ ق اوُلوُقَ يْلَو َهَّللا اوُقَّ تَيْلَ ِ ْمِهْيَلَع اًديِد “Dan  hendaklah  takut  bagi  orang-orang yang  seandainya  meninggalkan  di  belakang mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) merka. Oleh sebab  itu  hendaklah  mereka  bertakwa  kepada Allah  dan  hendaklah  mereka  mengucapkan perkataan yang benar.”
11 Aid  Al-Qarni, Al-Tafsir  Al-Musyassar. (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 384.
12 Indah  Yuliana, Investasi  Produk  Keuangan Syariah. (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 11.
Dalam  Ayat  tersebut,  umat  manusia diperintahkan  agar  tidak  meninggalkan keturunannya  dengan  keadaan  yang  le- mah, baik lemah secara moral, intelektua, spiritual,  ataupun  juga  material.  Ayat  ini juga  menganjurkan  untuk  dapat  mening- katkan taraf hidup ekonomi, mempersiap- kan  sarana  ke  arah  menuju  sejahtera, yang  mana  investasi  merupakan  salah satu kegiatannya dalam ragam bentuknya.
Dari penjelasan ayat-ayat yang dtelah dipaparkan  di  atas,  dapat  diambil  kesim- pulan bahwa investasi dalam ajaran Islam merupakan  hal  yang  sangat  penting untuk  melakukan  langkah  preventif  dan antisipatif  dalam  menghadapi  kejadian yang akan datang di masa depan. Orang- orang  yang  beriman  diseru  untuk  dapat melakukan  persiapan  diri  di  hari  esok. Hal  ini  memberikan  indikasi  bahwa segala  sesuatu  harus  dipersiapkan  secara kalkulatif dan cermat.
Dalam catatan sejarah, aktifitas inves- tasi  juga  sudah  pernah  dicontohkan  oleh Nabi  Muhammad  SAW.  Para  innvestor yang  berdomisili  di  Makkah  saat  itu  ba- nyak  yang  membuka  peluang  untuk  ber- mitra  dengan  Nabi  SAW.  Salah  seorang investornya  saat  itu  adalah  Khadijah dengan  memberikan  tawaran  untuk  ber- mitra  dengan  Nabi  berdasarkan  prinsip mudharabah (bagi  hasil).  Khadijah  memi- liki standing  position sebagai shahib  al-mal
(pemlik  modal)  dan  NabI  SAW  sebagai mudharib (pengelola). 13 Di  kala  Nabi  be-
13 Syafii  Antonio, Muhammad  SAW:  The  Super Leader  Super  Manager .  (Jakarta:  ProLM  Centre  & Tazkia Multimedia, 2007), 45.
lum menikah, Nabi pernah diangkat men- jadi  manajer  dari  aktifitas  bisnis  yang dilakukan oleh Khadijah di Yaman, tepat- nya ke pusat perdagangan Habashah dan memimpin  sebanyak  empat  kali  mela- kukan  ekspedisi  bisnis  ke  Syiria  dan Jorash di Yordania. 14
Oleh  karena  itu,  Nabi  SAW  mulai memasuki  industri  bisnis  komersial  me- lalui pengelolaan dan pengembangan mo- dal  dari  investor,  baik  secara fee  based (upah) ataupun melalui profit sharing (sis- tem  bagi  hasil).  Nabi  bertahan  menjalani profesi  ini  selama  kurang  lebih  25  tahun, yang  mana  angka  ini  terhitung  relatif  la- ma dari masa Muhammad diangkat seba- gai  Rasul  yang  berlangsung  sekitar  23 tahun.
Adapun  landasarn  hukum  normatif yang bersumber dari hadis, yakni sebagai berikut:
a) Yang  diriwayatkan  oleh  Imam Bukhari dan Imam Muslim:
ءيش يف  َفَلسأ نم لعم ليك يف فلسُيلف ،مو
15 مولعم لجأ ىلإ ،مولعم نزوو
“Barangsiapa yang meminjamkan sesuatu, maka hendaklah meminjamkan dengan kalkulasi, takaran, dan waktu yang jelas” 16
b) Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud:
14 Afzalurrahman2000. Muhammad  as  a  Trader (Muhammad  Sebagai  Seorang  Pedagang). (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), 67.
15 https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/
6079 diakses  pada  Selasa,  21  Juli  2020  pada  Pukul 23.46.
16 HR. Bukhari
اًحلْ  ص  الَِّإ دَم ححَأ داَز  َنيِمِلْحس محلا  َنحيَب ٌزِئ  َج  ححلُّْصلا ،َد واَد   نحب   ن َمحيَلْ س َداَزَو  الَّ َلََح َمار َح حوَأ  اماَر َح ال َحَأ َنون  مِلْحس محلا : َمالَْسَو ِهحيَلَْع   االلَّ ىالَْص ِ االلَّ  لون سَر َل َقَو 17 مِهِطو ر ش ىَلَْع “Perdamaian  boleh  dilakukan  antara  ka- um muslimin kecuali perdamaian yang meng- halalkan  yang  haram  dan  mengharamkan yang  halal,  serta  kaum  muslimin  terikat  de- ngan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang dapat  mengharamkan  yang  halal  atau  meng- halalkan yang haram.” 18

## Regulasi Perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan seba- gai  landasan  hukum  terhadap  aktifitas investasi pasar modal syariah, dapat dibe- dakan  secara  umum  menjadi  2  macam, yakni  sumber  hukum  materiil  dan  sum- ber  hukum  formil.  Sumber  hukum  mate- riil  yakni  tempat  diambilnya  materi  hu- kum  dan  bagian  dari  faktor  dalam  mem- bentuk  hukum,  seperti  situasi  ekonomi, relasi  sosial,  kondisi  politik,  serta  geo- grafis  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan sumber  hukum  formil  yakni  tempat diperolehnya  kekuatan  hukum  yang berkaitan  dengan  bentuk  ataupun  cara yang  menyebabkan  hukum  formil  itu berlaku,  seperti  yurisprudensi,  undang- undang, dan lain sebagainya. 19
Secara formil, landasan hukum inves- tasi  terbagi  menjadi  dua  macam,  yakni sumber  hukum  tertulis  dan  sumber  hu-
17 http://hadithportal.com/index.php?show=hadit h&h_id=3173&uid=0&sharh=5760&book=26&bab_id= 970 diakses pada Selasa, 21 Juli 2020 pada Pukul 23.56
18 HR. Abu Dawud No. 3173
19 Algra,  NE,  dkk. Kamus  Istilah  Hukum  Foekema Andereae  Belanda – Indonesia, (Bandung:  Bina  Cipta, 1983), 74.
kum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah tempat dimana kaidah-kaidah hu- kum  tentang  investasi  bersumber  dari sumber  hukum  yang  terkodifikasikan seperti  peraturan  perundang-undangan dan  sebagainya.  Sumber  hukum  tertulis tentang investasi yakni: 20
a) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1967  tentang  Penanaman  Modal Asing  yang  telah  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1970;
b) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1968  tentang  Penanaman  Modal Dalam  Negeri  yang  telah  diubah dan  ditambah  menjadi  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1970;
c) Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun  1992  tentang  Persyaratan Pemilikan  Saham  dan  Investor Penanaman Modal Asing;
d) Peraturan  Pemerintah  Nomor  20 Tahun  1994  tentang  Pemilikan  Sa- ham  dalam  Investor  yang  Didiri- kan  Dalam  Rangka  Penanaman Modal Asing;
e) Undang-Undang  Nomot  25  Tahun 2007  tetang  Penanaman  Modal  da- lam Negeri.
Sedangkan landasan hukum investasi syariah secara khusus di Indonesia diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:
a) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Bank bagi Hasil;
b) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentan Perbankan Syariah;
20 Naili  Rahmawati, Manajemen  Investasi Syariah... 33-35.
c) PBI  Nomor  6/21/PBI/2004  tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah  dan  Valuta  Asing  Bagi Bank  Umum  yang  Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI GWM
Syariah).
Selain  beberapa  regulasi  berupa  per- undang-undangan yang dijadikan landas- an  hukum,  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  MUI  juga  mengeluarkan  berbagai fatwa  untuk  dijadikan  pedoman  bagi praktisi  industri  keuangan  syariah  dalam investasi  pasar  modal  syariah  dengan berbagai  bentuknya.  Berikut  adalah beberapa fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan  investasi  syariah,  jenis-jenisnya, produk-produknya,  serta  jasa  keuangan lainnya, yaitu: 21
1. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam;
2. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
3. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
4. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN
21 Ana  Nurlita,  “Investasi  di  Pasar  Modal  Syariah Dalam  Kajian  Islam.” Kutubkhanah:  Jurnal  Penelitian Sosial Keagamaan, 17: 1 (Januari-Juni 2014), 5-6.
MUI)  No.  9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Wakalah;
6. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Kafalah;
7. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan In- vestasi  Untuk  Rekasadana  Sya- riah;
8. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
9. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  33/DSN-MUI/IX/2002 tentang  Obligasi  Syariah  Mudha- rabah;
10. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  40/DSN-MUI/X/  2003 tentang  Pasar  Modal  dan  Pedo- man  Umum  Penerapan  Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal; 11. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah;
12. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN
MUI)  No.  50/DSN-MUI/III/2006
tentang Akad Mudharabah
Mustarakah;
13. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  59/DSN-MUI/V/2007 tentang  Obligasi  Syariah  Mudha- rabah Konversi;
14. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  65/DSN-MUI/III/2008 tentang  Hak  Memesan  Efek  Ter- lebih Dahulu (HMETD);
15. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah;
16. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  69/DSN-MUI/VI/2008 tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara;
17. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back;
18. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN
MUI)  No.  76/DSN-MUI/VI/2008 tentang Ijarah Asset To Be Leased ; 19. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN MUI)  No.  80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsp Syariah dalam  Mekanisme  Perdagangan Efek  Bersifat  Ekuitas  di  Pasar  Re- guler Bursa Efek.
Dinamika Hukum
Dinamika  tumbuh  kembang  ekonomi syariah  di  Indonesia,  menurut  banyak pihak sangat erat kaitannya dengan fatwa DSN-MUI.  Dalam  membangun  sektor ekonomi  syariah  di  Indonesia,  fatwa DSN-MUI  mempunyai  kekuatan multi- player  effect ..  Pada  tanggal  22-25  Maret 1995  misalnya,  dalam  lokakarnya  MUI diamanatkan  untuk  dapat  membentuk suatu  kelompok  kerja  dengan  tujuan mendirikan institusi Bank dengan prinsip Islam  di  Indoneisa;  Kelompok  Kerja  itu disebut sebagai Tim Perbankan MUI. Tim ini  melakukan  penandatanganan  akta pendirian  bank  dengan  menggunakan sistem  keuangan  tanpa  bunga  yang pertama  pada  tanggal  1  November  1991. ikhtiar  ini  mendapatkan  respon  positif dari pihak eksekutif dan legislatif dengan dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang terdapat  muatan  tentang  telah  dimung- kinkannya  kegiatan  usaha  perbankan dengan  prinsip  syariah  yang  disebut dengan istilah bagi hasil (Pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c). 22
Pemerintah  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Bank  berdasarkan Prinsip  Bagi  Hasil  (Lembaran  Negara 1992/119  di  tahun  yang  sama  dan penjelasannya  dimuat  dalam  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  3505).  Dalam PP Nomor 72 tahun 1992 pasal 1 tersebut ditetapkan  bahwa  wajib  untuk  memiliki
22 Ma’ruf Amin, Arus Baru Ekonomi Syariah dalam “ Solusi  Hukum  Islam  (Makharij  Fiqhiyyah)  sebagai Pendorong  Arus  Baru  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia” . UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 74.
Dewan Pengawas Syariah bagi bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (ayat 1)  yang  dibentuk  atas  dasar  melakukan konsultasi  dengan  ulama  (ayat  2),  dan ulama  yang  dimaksud  adalah  MUI (Penjelasan pasal 5 ayat 2). 23
Proses  pembentukan  regulasi  atas penerepan  konsep  muamalah  syar’iyyah yang memberikan kepastian hukum terus berjalan.  Setelah  enam  tahun  diterbit- kannnya  UU  No.  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di dalam- nya  dengan  jelas  mengakomodir dual banking  system di  Indoneisa,  yakni  sistem bank  konvensional  dan  sistem  bank syariah.  Fatwa  DSN  dalam  sektor  per- bankan,  diserap  dengan  baik  ke  dalam peraturan resmi telah berlangsung. Selain terjadi  di  sektor  perbankan,  pada  sektor lainnya  asuransi,  pasar  modal  dan  pem- biayaan juga ikut terjadi. 24
Pertauran  Menteri  Keuangan  (PMK) pada  asuransi  misalnya,  dengan  Nomor. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prin- sip  Dasar  Penyelenggaraan  Usaha  Asu- ransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prin- sip  Syariah.  Sektor  lembaga  pembiayaan juga mendapatkan regulasi formil dengan diterbitkannya  dua  Peraturan  Ketua Bapepam  dan  LK,  yakni  No.  Per- 03/BL/2007  tentang  Kegiatan  Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI pada sektor pasar modal juga telah diakomodir melalui tiga Peraturan  Bapepam  dan  LK,  yakni  Per-
23 Ma’ruf Amin, Arus Baru Ekonomi Syariah...74
24 Ma’ruf Amin, Arus Baru Ekonomi Syariah.... 75.
aturan  No.IX.A.13  tentang  akad  Pener- bitan  Efek  Syariah  dan  Peraturan  No. Ix.a.14  tentang  akad-akad  yang  diguna- kan  dalam  penerbitan  efek  syariah  di Pasar  Modal  yang  keduanya  dikeluarkan pada  23  November  2006  serta  Peraturan No. II.K.I tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar  Efek  Syariah  yang  dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2007. Ketiga per- aturan  yang  dikeluarkan  oleh  Bapepam dan  LK  tersebut  secara  jelas  mengadopsi dua  fatwa  DSN-MUI  yakni  Fatwa  DSN- MUI No. 20 tentang Pedoman Pelaksana- an  Investasi  untuk  Reksadana  Syariah dan  Fatwa  DSN-MUI  No.  40  tentang  Pa- sar Modal dan Pedoman Umum Penerap- an Prinsip Syariah di Pasar Modal. 25
Semua dinamika politik-hukum terse- but  adalah  ikhtiar  para  ulama  untuk  bisa memberikan  kepastian  hukum  bagi  para pihak  yang  terlibat  dalam  industri  bisnis dan  keuangan  dengan  menerapkan  prin- sip-prinsip  syariah.  Adapun  mengenai regulasi  tentang  pasar  modal  syariah yang telah dilegislasi oleh lembaga negara yang  mempunyai legal  standing untuk mengakomodirnya  diantaranya  sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Republik  Indo- nesia  Nomor  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang  Republik  Indo- nesia  Nomor  19  Tahun  2008 tentang  Surat  Berharga  Syariah Nasional;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  15/POJK.04/2015  tentang
25 Ma’ruf Amin, Arus Baru Ekonomi Syariah.... 75
Penerapan  Prinsip  Syariah  di Pasar Modal;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  16/POJK.04/2015  tentang
Ahli Syariah Pasar Modal;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  17/POJK.04/2015  tentang Penerbitan  dan  Persyaratan  Efek Syariah  Berupa  Saham  Oleh Emiten  Syariah  Atau  Perusahaan Publik Syariah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor  18/POJK.04/2015  tentang
Penerbitan dan Persyaratan
Sukuk;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  19/POJK.04/2015  tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  20/POJK.04/2015  tentang Penerbitan  dan  Persyaratan  Efek Beragun Aset Syariah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  53/POJK.04/2015  tentang Akad  Yang  Digunakan  Dalam Penerbitan  Efek  Syariah  Di  Pasar Modal;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  30/POJK.04/2016  tentang Dana  Investasi  Real  Estat  Syariah Berbentuk  Kontrak  Investasi  Ko- lektif;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  61/POJK.04/2016  tentang
Penerapan  Prinsip  Syariah  di Pasar  Modal  Pada  Menejemen Investasi.

## SIMPULAN
Kegiatan  investasi  dan  Pasar  modal yang  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip syariah  tentu  memiliki  landasan  dasar sebagai  pijakan  utama  dalam  memba- ngun  prinsip-prinsip  tersebut.  Landasan hukum  tentang  kegiatan  aktifitas  inves- tasi  dan  pasar  modal  dengan  menggu- nakan  prinsip-prinsip  syariah  dengan segala  jenis,  macam-macam  dan  akad- akad  yang  ada  di  dalamnya  bersumber dari  Al-Quran  dan  Sunnah  sebagai sumber  utama  ( mas}adir  al-h}ukmi dan adillah al-h}ukmi ). Petunjuk-petunjuk yang bersifat  umum  tersebut  kemudian  dipa- hami oleh para ulama sehingga memben- tuk fiqih. Dari fiqih kemudian dibrackdown ke  dalam  produk tathbiqi ,  sampai  pada fatwa-fatwa  dari  DSN-MUI  yang  kemu- dian  dilegislasi  ke  dalam  peraturan  per- undang-undangan  dan  juga  peraturan lembaga-lembaga  terakit  yang  memiliki legal  standing  untuk  melegislasi  fatwa- fatwa  DSN-MUI  tersebut.  Regulasi-regu- lasi  tentang  Investasi  dan  Pasar  Modal Syariah  merupakan  payung  hukum  bagi pelaku bisnis di bidang tersebut agar bisa memperoleh  kekuatan  hukum,  kepastian hukum, dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afzalurrahman, Muhammad as a Trader (Muhammad Sebagai Seorang Pedagang). (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000).
Al- ‘Asimi, Majmu’ al-Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah, t.t..
Al-Qarni, Aid, Al-Tafsir Al-Musyassar. (Jakarta: Qisthi Press, 2008).
Algra,  NE,  dkk. Kamus  Istilah  Hukum  Foekema  Andereae  Belanda  –  Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1983),
Amin,  Ma’ruf. Solusi  Hukum  Islam  (Makharij  Fiqhiyyah)  sebagai  Pendorong  Arus  Baru Ekonomi Syariah di Indonesia. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
Antonio,  Syafii. Muhammad  SAW:  The  Super  Leader  Super  Manager .  (Jakarta:  ProLM Centre & Tazkia Multimedia, 2007).
Aswad,  Muhammad. Asas-asas  Transaksi  Keuangan  Syariah. Iqtishadia,  Vol.  6,  No.  2, September 2013.
Hamidi,  M.  Luthfi. Jejak-jejak  Ekonomi  Syariah. (Jakarta:  Senayan  Abadi  Publishing, 2003).
Hidayat,  Rahmat. Pasar  Modal  Syariah  Media  Investasi  yang  Islami. Makalah  seminar nasional. Fakultas hukum Universitas Jember, 2003.
Junaidi, Basith. t.t. Asas hukum ekonomi dan bisnis Islam. Buku Perkuliahan Program S-1 Program  Studi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN Sunan Ampel Surabaya.
Muhammad, Dasar-dasar Keuangan Islam. ( Yogyakarta: Ekonosia, Fakultas Ekonomi UII, 2004).
Naili Rahmawati, Manajemen Investasi Syariah. (Mataram: CV Sanabil, 2015)
Nurlita,  Ana. Investasi  di  Pasar  Modal  Syariah  Dalam  Kajian  Islam. Kutubkhanah:  Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 1 Januari-Juni 2014.
Pardiansyah, Elif. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8: 2 (. 2017).
Sri Hermuningsih. Pengantar Pasar Modal. Edisi I. UPP STIM YKPN, 2012.
Yuliana, Indah. Investasi Produk Keuangan Syariah. (Malang: UIN Maliki Press, 2010) www.ojk.go.id https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/6079 diakses pada Selasa, 21 Juli 2020 pada Pukul 23.46.
http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=3173&uid=0&sharh=5760&book =26&bab_id=970 diakses pada Selasa, 21 Juli 2020 pada Pukul 23.56
http://repository.wima.ac.id/2385/2/Bab%201.pdf hal. 1 akses pada 20 Juli 2020 00.12 WIB