Copyright © 2024 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International license

## Literasi Digital: Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pendidikan Politik Dalam Pemilu 2024
Digital Literacy: Utilizing Social Media as a Medium for Political Education in the 2024 Election
Al Sukri* a , Hamsal Kamar b , Dafrizal Samsudin c , Tessa Shasrini d , Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi, Universitas Islam Riau a Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau b Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi, Universitas Islam Riau c,d alsukri_jn@comm.uir.ac.id a , hamsal@eco.uir.ac.id b , tessahasrini@comm.uir.ac.id c dafrizal@comm.uir.ac.id d
Disubmit : 02 Juni 2024, Diterima : 27 Juli 2024, Dipublikasi : 28 Juli 2024

## Abstract
Current advances in information and communication technology (ICT) encourage an abundant flow of information.  Information  today  is  not  only  controlled  by  the  main  mass  media  such  as  newspapers, magazines,  television,  radio,  online  mass  media  (news  portals),  but  is  also  controlled  by  social  media. Therefore,  the  presence  of  ICT  like  this  must  be  utilized  as  well  as  possible  to  create  an  informative society, including in elections. One of the media for political education can be done through social media. Social  media  is  one  media  that  can  be  used  as  a  medium  for  political  education,  but  first  it  is  also necessary to build a media-literate society. Digital media literacy with political education is very strong, because a lot of information on social media platforms is in the form of false, untrue (hoax) information, information  that  is  manipulated  in  such  a  way  as  to  serve  individual  or  group  interests.  The  aim  of Community Service (PKM) is to increase public media literacy, utilize social media as a source of political information to increase political participation in the 2024 election, create a positive democratic climate. The  results  of  this  service  are  that  people  are  able  to  use  social  media  as  a  medium  for  political information, people  participate in distributing and producing positive information related to elections, public participation in elections increases.
Keywords: Media Literacy, Social Media, Political Education, 2024 Election.

## Abstrak
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  saat  ini  mendorong  arus  informasi  yang melimpah. Informasi saat ini tidak hanya dikendalikan oleh media massa utama seperti surat kabar, majalah,  telelevisi,  radio,  media  massa  online  (portal  berita)  semata,  tetapi  juga  dikendalikan  oleh media  sosial.  Oleh  karenanya  kehadiran  TIK  seperti  ini  harus  dimanfaatan  sebaik-baiknya  untuk menciptakan  masyarakat  yang  informatif,  termasuk  juga  dalam  pemilu.  Media  pendidikan  politik salah satunya dapat dilakukan melalui media sosial. Media  sosial merupakan  salah satu media yang dapat  dijadikan  media  pendidikan  politik,  namun  sebelumnya  perlu  juga  membangun  masyarakat yang melek media. Melek media digital dengan pendidikan politik sangat kuat, karena banyak sekali informasi  di  platform  media  sosial  berupa  informasi  keliru,  tidak  benar  (hoak),  informasi  yang dimanipulasi  sedemikian  rupa  untuk  kepentingan  individu  atau  kelompok.  Tujuan  dari  Pengabdian masyarakat  (PKM)  untuk  meningkatkan  literasi  media  masyarakat,  memanfaatkan  media  sosial sebagai  sumber  informasi  politik  guna  meningkatkan  partisipasi  politik  pemilu  2024,  terciptanya iklim  demokrasi  yang  positif.  Hasil  pengabdian  ini  yaitu  masyarakat  mampu  menggunakan  media sosial  sebagai  media  informasi  politik,  masyarakat  berpartisipasi  mendistribusikan,  memproduksi informasi yang positif terkait pemilu, partisipasi masyarakat pada pemilu meningkat.
Kata Kunci: Literasi Media, Media Sosial, Pendidikan Politik, Pemilu 2024.

## 1. Pendahuluan
Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pentingnya Indonesia menjaga  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  yang  demokratis.  Keberhasilan  Pemilu  yang demokratis  dapat  dilihat  dari  bagaimana  partisipasi  politik  masyarakat  dalam pemilu yang dilaksanakan. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 untuk pemilihan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  pemilihan  Dewan  Konstituente dengan  sistem  multi  partai  atau  sama  seperti  Pemilu  di  Indonesia  saat  ini  yang diikuti oleh banyak partai politik. Sistem multi partai ini berlangsung hingga pemilu tahun  1971.  Selanjutnya,  pada  pemilu  1977  sampai  pada  Pemilu  1997  Pemilu  di Indonesia  hanya  diikuti  oleh  tiga  peserta,  yaitu  Golongan  Karya  (Golkar),  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Setelah terjadi reformasi politik pada tahun 1998 yang ditandai berakhirnya era  Orde  Baru,  pada  tahun  1999  Indonesia  melaksanakan  Pemilu  melalui  sistem multi  partai,  seperti  pada  masa  awal  Pemilu  dilaksanakan  dengan  peserta multipartai  tahun  1955.  Pemilu  2024  hingga  saat  ini  terjadi  perubahan  Pemilu  di mana  tidak  hanya  memilih  anggota  DPR  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD), Dewan perwakilan Daerah (DPD) tetapi juga bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
Sistem  pemilu  seperti  ini  sangat  penting  memberikan  pendidikan  politik kepada  masyarakat,  bagaimana  masyarakat  memahami  pemilu  sebagaimana seharusnya. Pemilu ialah proses politik yang mesti dilaksanakan pada setiap negara demokrasi  dengan  melibatkan  masyarakat  atau  warga  negara  untuk  mendapatkan kebijakan umum ( public policy ) (Budiardho, 2010).
Keterlibatan  (partisipasi  politik)  warga  negara  di  dalam  pemilu  biasanya menjadi  salah  satu  faktor  untuk  melihat  tingkat  demokrasi  pada  sebuah  negara. Partisipasi politik dapat dipahami sebagai keterlibatan individu ataupun sekelompok orang ikut aktif terlibat dalam pemilihan pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak  langsung,  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  dan  salah  satu  bentuk partisipasi politik adalah ikut dalam pemilu (Budiardho, 2010).
Untuk kasus di Indonesia dalam beberapa pelaksanaan pemilu menunjukkan partisipasi politik masyarakat tinggi, misalnya pada pemilu 2014 partisipasi pemilih legislatif 75,10 persen dan di pemilihan presiden 69,58 persen, pemilu legislatif 2019 partisipasi politik naik mencapai 81 persen Angka  (Rois, n.d.).
Sebagai  warga  negara  dalam  negara  demokrasi,  pentingnya  memberikan pendidikan  politik  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  sebagai  warga  negara  ikut terlibat  aktif  dalam  politik  termasuk  pemilu  sehingga  sistem  demokrasi  berjalan sesuai ruh demokrasi itu sendiri sebab partisipasi politik juga akan memperlihatkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat.
Upaya  mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  politik  bisa  disebut sebagai  upaya  persuasi  politik,  yaitu  upaya  mengubah  sikap  dan  perilaku  orang (warga negara) dengan menggunakan kata-kata lisan atau tertulis atau menanamkan opini  baru  dan  usaha  yang  sadari  untuk  mengubah  sikap,  kepercayaan,  mengubah perilaku orang melalui tranmisi pesan (Nimmo, 1999).
Pendidikan politik merupakan aktivitas yang bertujuan membentuk nilai-nilai moral  serta  orientasi  politik  individu.  Melalui  pendidikan  politik  akan  mendorong masyarakat  untuk  terlibat  dan  berpartisipasi  sebagai  anggota  masyarakat  yang bertanggung  jawab  dalam  perpolitikan  negara  (Kantaprawira,  2006).  Sedangkan Kartono  (dalam....)  menyebutkan  dua  tujuan  pendidikan  politik  penting  untuk
dilakukan:  (1)  Pendidikan  politik  Membuat  masyarakat  memahami  situasi  sosial politik, masyarakat menjadi berani memberikan kritikan yang membangun terhadap kondisi  masyarakat;  aktifitasnya  diarahkan  pada  proses  demokrasi  sejati;  dan sanggup  memperjuangkan  kepentingan  serta  ideologi  tertentu,  khususnya  yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. (2) Memperhatikan peranan insani dari tiap-tiap individu sebagai warganegara, mengembangkan semua bakat  dan  kemampuannya  (pengetahuan,  wawasan,  sikap,  ketrampilan  dan  lain- lain),  agar  ia  dapat  aktif  berpartisipasi  dalam  proses  politik  demi  pembangunan bangsa dan negaranya (Handoyo & Lestari, 2017).
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Fasilitasi  penyelenggaraan  Pendidikan  Politik,  bahwa  pendidikan  politik  adalah proses pembelajaran dan pemahaman  tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap  warga  negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (Permendagri Nomor 36, 2010).
Media pendidikan politik dalam upaya mempersuasi tersebut dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti melalui komunikasi langsung, misalnya melalui dialog, kampanye terbuka atau melalui komunikasi yang terdiasi oleh perangkat teknologi, seperti media massa, media sosial, spanduk, pamflet, baliho, brosur, buku, blog, email dan lain media lainnya termasuk film, pertunjukan kesenian.
Media  sosial  dibagi  dalam  beberapa  jenis,  yaitu  media  jejaring  sosial  ( social networking ),  jurnal  online  (blog),  jurnal  online  sederhana  atau  microblog  ( micro blogging )  media  berbagai  ( media  sharing ),  penanda  sosial  ( social  bookmarking ), media  konten  bersama  atau  Wiki  (Nasrullah,  2015).  menurut  Boyd,  Media  sosial adalah kata kunci terbaru dalam garis panjang kata kunci. Ini sering digunakan untuk menggambarkan  koleksi  perangkat  lunak  yang  memungkinkan  individu  dan komunitas  untuk  berkumpul,  berkomunikasi,  berbagi,  dan  dalam  beberapa  kasus berkolaborasi  atau  bermain  (Fuchs,  2014).  Adapun  karateristik  media  sosial menurut  Nasrullah  (2015),  adalah  (a)  Jaringan  ( network );  (b)  Informasi ( information );  (c)  Arsip  ( archive );  (d)  Interaksi  ( interactivity );  (e)  Simulasi  sosial ( simulation of society ); (f) Konten oleh pengguna ( user-generated content ).
Pemerintah  Indonesia  sendiri  membuat  kebijakan  pendidikan  politik  dapat dilakukan  melalui  seminar  dan  lokarkarya;  sosialisasi  dan  diseminasi  peraturan perundang-undangan;  asistensi,  pelatihan,  dan  bimbingan  teknis;  pergelaran  seni dan  budaya;  jambore,  perkembahan,  napak  tilas,  dan  berbagai  macam  perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas,  karya tulis ilmiah, film dokumenter dan cipta lagu (Permendagri, Nomor 36 Tahun 2010).
Media  digital,  khususnya  media  sosial  merupakan  salah  satu  saluran  yang dapat  dijadikan  media  pendidikan  politik.  Ada  beberapa  pertimbangan  mengapa media sosial, seperti twitter, face book, instagram, Tik Tok dan media sosial lainnya menjadi  media  pendidikan  politik  bagi  masyarakat;  (1)  Usia  pemilih  hari  ini  di dominasi generasi milenial kebawah. Mereka ini adalah sudah mahir menggunakan teknologi  komunikasi  informasi,  bahkan  generasi  pada  generasi  Z  mereka  adalah generasi yang tidak pernah merasakan dunia tanpa teknologi, artinya mereka yang lahir  tahun  1997  hingga  sekarang  mereka  lahir  ketika  teknologi  informasi  dan komuniksi  sudah  berkembang  sangat  pesat;  (2)  Karena  mereka  adalah  generasi dengan  penguasaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  tinggi,  mereka  cenderung menjadi  individu  yang  suka  menghabiskan  waktu  sendiri  dengan  perangkat teknologi  terutama smarphone ditangan  mereka.  Sehingga,  berkomunikasi  atau
berinteraksi  melalui  media  digital;  dan  (3)  Meskipun  mereka  suka  menghabiskan waktu  sendiri  dengan  perangkat  teknologi,  mereka  adalah  generasi  yang  memiliki pemikiran  terbuka,  tingkat  percaya  diri  yang  tinggi,  mampu  atau  suka mengekspresikan perasaan diri, memiliki sikap optimis.
Tiga alasan diatas telah membedakan media komunikasi politik, yaitu dalam memberikan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  dengan  generasi  di  atasnya. Saluran  komunikasi  politik  pada  generasi  sebelum  itu  cenderung  mengandalkan retorika  langsung  (komunikasi  langsung)  seperti  diskusi,  kampanye  lapangan, pertunjukan, saluran pada komunikasi kelompok, seperti majelis taklim dan lainnya. Sedangkan saluran lainnya adalah media surat kabar dan televisi, serta radio tentu saja  saluran  media  sekunder  ini  terbatas  sebab  tidak  semua  orang  punya  akses terhadap media tersebut.
Masyarakat pemilih hari ini yang terdiri dari generasi milenial kebawah, baik dalam Pemilu, Pilpres dan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada), meski mereka melek teknologi bukan berarti tanpa tantangan. Dunia hari ini adalah dunia dengan media dan  informasi  yang  melimpah.  Siapa  saja  bisa  memanfaatkan  media,  memproduksi konten  informasi  (termasuk  mengedit  sesuai  kepentingan),  membagi  informasi kepada siapa pun, dimana saja dan kapan saja.
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  sebagaimana  dinukil dari  media  detik.com  menyebutkan  pengguna  internet  di  Indonesia  tahun  2024 mencapai  221.563.479  pengguna  dari  278.696.200  jiwa  penduduk  Indonesia  atau penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5 persen (Haryanto, 2024). Berdasarkan gender APJII menyebutkan 50,7 persen  penggunakan internet  tersebut adalah laki- laki,  sisanya  49,1  persen  adalah  perempuan.  Data  APJII  juga  merinci  Gen  Z merupakan generasi kelahiran 1997-2012 pengguna internet terbanyak yaitu 34, 40 persen, generasi milenial kelahiran 1981-1996 sebesar 30,62 persen dan Gen X yang kelahiran  1965-1980  sebesar  18,9  persen.  Sisanya  Gen  X  (kelahiran  1965-1980) sebanyak  18,98%,  Post  Gen  Z  (kelahiran  kurang  dari  2023)  sebanyak  9,17%,  baby boomers  (kelahiran  1946-1964)  sebanyak  6,58%  dan  pre  boomer  (kelahiran  1945 sebanyak 0,24%.
Disinilah  kehadiran  media  informasi  yang  melimpah  tadi  memungkinkan disalah gunakan atau masyarakat tidak tahu informasi yang mereka peroleh di media sosial  itu  benar  atau  tidak,  ketidak  ketahuan  ini  bisa  menyebabkan  masalah  baru. Penyalah gunaan media informasi cenderung disengaja untuk tujuan tertentu disini kita  menyebutkan  disinformasi  media.  Namun  ada  juga  istilah  lain,  yaitu misinformasi,  ini  mengarah  pada  masyarakat  yang  terpapar  informasi,  tetapi informasi  tersebut  tidak  dapat  dipahami  sehingga  memungkinkan  salah  persepsi. Menurut  Wardle  Misinformasi  mengacu  pada  berbagi  informasi  yang  menyesatkan atau  salah  namun  hal  tersebut  terjadi  secara  tidak  sadar.  Sedangkan  disinformasi mengacu  pada  tindakan  sengaja  membagikan  informasi  yang  menyesatkan  atau salah  biasanya  ini  dilakukan  dengan  tujuan  tertentu,  seperti,  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan  tertentu,  mendapat  pengaruh  politik  dan  tujuan  lainnya (Zimdars,  2022).  .Oleh  karenanya  pentingnya  menanamkan  atau  memperkuat literasi media digital supaya terhindar dari informasi yang sesat. Lain halnya dengan media massa, seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, atau portal berita. Karena setiap  informasi  melalui  saluran  komunikasi  massa  ini  sudah  melalui  proses gatekeeper wartawan bekerja secara profesional dan tanggung jawab lembaga yang kuat dalam mencari, memproduksi dan menyebarkan informasi.
Literasi media atau melek media dapat dipahami sebagai kemampuan orang dalam mengakses media dan menganalisis isi media baik teks, gambar, video, audio, audio visual dan info grafis. Selain itu melek media juga berhubungan dengan kemampuan orang  dalam  menganalisis,  mengevaluasi  dan  mengkomunikasikan  pesan  (Baran, 2012; Baran & Davis, 2015). menurut Metzgenohlswager, konsep literasi melibatkan kemampuan  mendapatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  tepat  untuk membaca  serta  melakukan  interpretasi  berbagai  teks  dan  artefak  dan  kemudian menggunakan  keterampilan  dan  pengetahuan  tersebut  untuk  menghadapi tantangan, konflik, dan krisis (Mrisho & Dominic, 2023).
Dengan  kemampuan  literasi  media  digital,  maka  akan  tercipta  masyarakat memiliki literasi informasi digital yang baik. Masyarakat yang melek informasi yaitu mereka  mampu  mengevaluasi  setiap  sumber  informasi  apa  saja,  kesdaran mempertanyakan  sumber  informasi  serta  ketika  mereka  menyebarkan  setiap informasi  yang  mereka  diterima  mereka  mereka  mempertimbangkan  potensi  bias dalam  sumber  asli  dari  pada  mentransmisikan  klaim  tanpa  kualifikasi  (Catts  et  al., 2008).
Hubungan literasi media digital dengan pendidikan politik sangat kuat, karena banyak  sekali  informasi  di  platform  media  digital  khususnya  media  sosial  hari  ini berupa informasi keliru, tidak benar ( hoak ), informasi yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu dan tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  senada  dengan  pandangan  Hobbs  bahwa  apa  yang terjadi  dengan  pesan  yang  disampaikan  oleh  media  adalah,  bahwa  pesan-pesan media sudah dikonstruksikan, pesan-pesan media merepresentasikan  dunia,  pesan- pesa media memiliki tujuan dan konteks ekonomi dan politik serta individu membuat makna terhadap pesan melalui penafsiran (Iriantara, 2009). Meskipun Hobbs ketika memberi pandangan tersebut, terkait dengan media massa umumnya, namun saat ini pandangan  tersebut  berlaku  pada  ranah  media  sosial.  Sebab  banyak  sekali  media sosial saat ini tidak hanya dikendalikan oleh individu semata, tetapi juga kelompok. Mereka bekerja menyebarkan informasi untuk memanipulasi opini publik, termasuk informasi terkait dengan pemilu, pilpres atau pilkada.

## 2. Metode
Kegiatan  Pengebadian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  melibatkan  mitra Pemerintahan  Desa  Lubuk  Muda  dan  Tim  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga (TP.  PKK)  Lubuk  Muda,  Kecamatan  Siak  Kecil,  Kabupaten  Bengkalis,  Provinsi  Riau. Kegiatan  Pengabdian  dilakukan  di  Balai  Pertemuan  Desa  Lubuk  Muda,  Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 03 November 2023. Adapun metode pendekatan dan pelaksanaan kegiatan PKM adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Kegiatan
Pada tahap ini tim PKM melakukan pendataan  pada  mitra  sampai  sejauh  mana pemahaman  masyarakat  tentang  literasi  media  didital  dan  pendidikan  politik menjelang Pemilu 2024.
2. Pelaksanaan Kegiatan.
Tahap ini Tim PKM melakukan sosialisasi tentang Literasi Media Didital sebagai Media Pendidikan Politik dalam Menghadapi Pemilu 2024. metode sosialisasi yang dilakukan  adalah,  Tahap  pertama  dimulai  dengan  sambutan  Kepala  Desa  Lubuk Muda,  tahap  kedua  penyampaian  materi  yang  dibagi  dalam  2  sesi.  Sesi  pertama tentang  literasi  media  didital,  sesi  kedua  tentang  materi  Waspadai  Informasi
Menyesatkan  Jelang  Pemilu  2024.  Tahap  ketiga  ada  diskusi  dan  tanya  jawab dengan masyarakat sasaran PKM.
3. Evaluasi Kegiatan.
Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi in bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan PKM yang dilakukan terhadap sasaran PKM.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  yang  mengambil  tajuk  daripada "Pemanfaatan  Media  Didital  Sebagai  Media  Pendidikan  Politik  bagi  Masyarakat"  di Desa  Lubuk  Muda,  Kecamatan  Siak  Kecil,  Kabupaten  Bengkalis  telah  dilaksanakan pada  hari  Jum'at  03  November  2023.  Kegiatan  berlangsung  di  gedung  serbaguna Desa  Lubuk  Muda  dengan  peserta  terdiri  dari  kalangan  ibu  PKK  dan  masyarakat umum (usia pemilih), perangkat desa dan Kepala Desa Lubuk Muda. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan ini mencapai 35 orang.
Kegiatan  PKM  dilaksanakan  dengan  cara  seminar  dan  diskusi,  di  mana  Tim PKM yang terdiri dari Al Sukri (ketua), Hamsal, Dr. Dafrizal, M.Soc.Sc., Tessa Shasrini, B.Comm.,  M.Hrd.,  (anggota)  memaparkan  materi-materi  terkait  Literasi  media Digital,  Ancaman  disinformasi  di  Media  Sosial  Jelang  Pemilu  2024,  dan  Hak, Kewajiban Masyarakat  dalam Pemilu 2024.
Kegiatan ini mendapat sokongan dari Kepala Desa karena tajuk kegiatan yang diberikan  sesuai  dengan  permasalahan  kekinian,  yakni  empat  bulan  menjelang Pemilu serentak  2024. Pj. Kepala Desa M. Tatang, mengharapkan kerjasama  antara kampus  dengan  Pemerintahan  Desa  Lubuk  Muda  dapat  dilanjutkan  untuk pengembangan  Sumber  Daya  Masyarakat  (SDM)  menjadi  masyarakat  yang  cerdas, kritis terhadap pembangunan.
Pj.  Kepala  Desa  M.  Tatang,  menyebutkan  kehadiran  masuknya  jaringan internet ke desa-desa telah membawa dampak positif bagi masyarakat, masyarakat cepat  menangkap  informasi  dan  pemerintahn  desa  juga  dimudahkan  memberikan informasi tentang perkembangan  desa  atau informasi penting lainnya.  Namun kata M.  Tatang,  media  sosial  sebagai  media  informasi  yang  banyak  dikonsumsi masyarakat  juga  membawa  informasi  yang  keliru  dan  negatif.  Kelemahannya masyarakat terjebak pada informasi keliru tersebut termasuk isu-isu tentang pemilu 2024.
Masyarakat  sasaran  PKM,  yaitu  Afrizal  dan  M.  Yusuf  dalam  diskusi menyebutkan  kerisauan  banyak  informasi  yang  tidak  pasti  tentang  pemilu  2024. Afrisal, mengaku tidak tahu informasi mana yang benar dan yang salah sebab banyak informasi  yang  beredar  seperti  whatsApps  group,  dan  media  sosial.  M.  Yusuf  pula mengaku,  bahwa  menjelang  pemilu  banyak  fitnah-fitnah  berita  bohong  di  media sosial dan dia mengaku bingung menyikapi dan bahkan terjebak dari informasi yang ada di media tersebut. Baik Afrizal, maupun M. Yusuf, mengaku kegiatan PKM yang dilakukan  sangat  membantu  mereka  bagaimana  memahami  informasi-informasi  di media sosial.
Gambar pelaksanaan kegiatan PKM di Desa Lubuk Muda, Siak Kecil, Bengkalis
Evaluasi  dari  kegiatan  PKM  yang  dilakukan  dilakukan  pada  penilaian kualitatif      mulai  dari  pra  kegiatan,  pelaksanaan  kegiatan  dan  hasil  kegiatan  PKM. Berdasarkan   hasil pengamatan  partisipatif  tim  PKM dari Universitas Islam Riau, dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan    kegiatan    PKM    oleh    tim  PKM  dengan bermitra  Pemerintahan desa dan TP. PKK Desa Lubuk Muda berjalan sesuai dengan perencanaan  kegiatan  PKM,  seperti  kehadiran  sasaran  PKM  mencapai  target, pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan tujuan atau target kegiatan PKM tercapai. Adapun target  kegiatan ini;
1. Masyarakat mengetahui tentang Pemilu serentak tahun 2024
2. Masyarakat mengetahui tahapan dan proses pemilu 2024
3. Masyarakat menyadari peran nya sebagai pemilih, peserta, dan penyelenggarakan Pemilu sebagai mada diamanatkan dalam undang-undang.
4. Masyarakat  mampu  bersikap  kritis  atas  setiap  informasi  terkait  isu  politik menjelang pemilu 2024 yang diperoleh melalui media sosial.
5. Masyarakat mampu menghindari dan tidak melakukan pensiaran ulang terhadap informasi-informasi yang diragukan kebenarannya.
6. Peserta yang hadir mampu menjadi pelopor pengunaan media digital yang sehat bagi  masyarakat,  sehingga  masyarakat  Desa  Lubuk  Muda  menjadi  masyarakat yang  kritis,  informatif  terhadap  isu-isu  politik  menjelang  pemilu  dan  mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan cara memberikan informasi politik  yang  benar,  menjadi  pemilih  (tidak  golput)  pada  pemilu  serentak  2024, cerdas memilih calon pemimpin yang berkualitas.
Dari  kiri  ke  kanan:  (1)  Pembukaan  PKM  dengan  menyanyikan  lagu kebangsaan  Indonesia  Raya  (2)  Pj.  Kepala  desa  Lubuk  Muda  emberikan sambutan  pengarahan  kegiatan  PKM.;  (3)  Narasumber  memberikan  materi PKM; (4) Gambar bersama dengan masyakat, pemerintahan Desa Lubuk Muda
Pendidikan politik yang dilakukan melalui kegiatan PKM ini diharapkan dapat menjadi perhatian yang lebih luas lagi dari berbagai pihak. Media sosial merupakan salah  satu  media  yang  dapat  dijadikan  pendidikan  politik  yang  mudah,  murah  dan akses  yang  luas  kemasyarakat  pemilih.  Kegiatan  PKM  Universitas  Islam  Riau  ini kedepannya  akan  terus  ditingkatkan  dan  menjangkau  daerah-daerah  lainnya sehingga  tercapai  masyarakat  Riau  yang  cerdas,  melek  media  dan  berpartisipasi dalam politik.

## 4. Simpulan
Kegiatan  PKM  Universitas  Islam  Riau  yang  mengambil  Tajuk  Literasi  Media Didital: Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Mendia Pendidikan Politik pada akhirnya bertujuan  bagaimana  masyarakat  memiliki  literasi  media  digital  yang  baik. Masyarakat diharapkan tidak hanya mampu menggunakan media sosial, tetapi juga mampu  mencerna  setiap  informasi  dan  menggunakan  media  sosial  dengan  bijak, tidak terjebak atau ikut terlibat memproduksi, dan mendistribusikan informasi yang tidak  jelas.  Hubung  kaitnya  dengan  media  sosial  sebagai  media  pendidikan  politik adalah  media  sosial  hari  ini  adalah  satu-satunya  media  informasi  yang  memiliki akses  luas  ke  masyarakat.  Dengan  demikian  lembaga  pemerintah,  partai  politik, organisasi kemasyarakatan termasuk juga lembaga pendidikan dapat memanfaatkan media  sosial  ini  sebagai  media  edukasi  politik.  Sehingga  dengan  demikian  tercipta masyarakat yang informatif, melek politik dan ikut terlibat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan nilai kebangsaan.
Masyarakat yang melek media sosial juga dapat menjadi benteng memerangi informasi-informasi  politik  yang  salah  dan  keliru.  Lebih  dari  pada  itu  adalah masyarakat  sasaran  PKM  Universitas  Islam  Riau  ini  diharapkan  membagikan pengalaman  mereka  kemasyarakat  yang  lebih  luas  pengetahun  yang  diperoleh melalui kegiatan PKM ini tidak terhenti di mereka saja

## 5. Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan  terima kasih kepada mitra PKM Universits Islam Riau yang itu Pemerintahan Desa dan TP. PKK Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten  Bengkalis,  Provinsi  Riau  yang  telah  memfasilitasi  telaksanakannya kegiatan PKM ini. Ucapan terimakasih juga diberikan kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian  Masyarakat  (DPPM)  Universitas  Islam  Riau  yang  telah  memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

## 6. Daftar Pustaka
Baran, S. J. (2012). Pengantar Komunikasi Massa: Melek Media & Budaya (Y. S. Hayati, Ed.; Edisi 5). Erlangga.
Baran,  S.  J.,  &  Davis,  D.  K.  (2015). Massa  Communication  Theory:  Foundations, Ferment, and Future (7th ed.). Cengage Learning. Budiardho, M. (2010). Dasar-dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama. Catts, Ralph, Lau, & Jesus. (2008). Towards information literacy indicators; 2008 . Fuchs, C. (2014). Social media : a critical introduction . Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). Pendidikan Politik . Penerbit Pohon Cahaya. Haryanto, A. T. (2024, January 31). APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221  Juta  Orang .  Detik.Com.  https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii- jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang
Iriantara,  Y.  (2009). Literasi  Media:  Apa,  Mengapa, Bagaimana .  Sembiosa  Rekatama Media. Kantaprawira,  R.  (2006). Sistem  Politik  Indonesia,  Suatu  Model  Pengantar (Revisi). Sinar Baru Agensindo.
Mrisho,  D.  H.,  &  Dominic,  N.  A.  (2023).  Media  Literacy:  Concept,  Theoretical Explanation, and its Importance in the Digital Age. East African Journal of Arts and Social Sciences , 6 (1), 78–85. https://doi.org/10.37284/eajass.6.1.1087 Nasrullah, R. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi (Ninik Siti Nurbaya, Ed.).
Nimmo, D. (1999). Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media . Remaja Rosda Karya.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Tentang  Pedoman  Fasilitasi  Penyelenggaraan Pendidikan Politik Nomor 36 (2010).
Rois,  H.  S.  (n.d.). Dibalik  Partisipasi  Pemilih  Pemilu  2019 .  Kpu.Go.Id.  Retrieved  June 25,  2024,  from  https://www.kpu.go.id/berita/baca/7729/Persentase-jumlah- pemilih-yang-menggunakan-hak-pilihnya-dari-total-pemilih-terdaftar-pada- Pemilu-2019-sangatlah-tinggi.-Secara-nasional--angka-partisipasi-pemilih- Pemilu-2019-itu-ialah-81-persen.
Zimdars, M. (2022). Mis/Disinformation in Social Media. In D. Rosen (Ed.), The Social Media Debate: Unpacking The Social, Psichological, And Cultural Effects of Social Media (pp. 120–136). Routledge.