Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 8, Number 1, Juni 2022, pp. 63-76 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.41238 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Dampak Strategis Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan pada Masa Pandemi COVID-19 melalui Program PKH di Kota Tasikmalaya
Febri Fajar Pratama 1 * , Deni Chandra 1
1 Universitas Perjuangan, Indonesia

## A B S T R A K
Pengentasan  kemiskinan  dan  masalah  kesejahteraan  sosial  masyarakat masih  menjadi  fokus  utama  pemerintah  dalam  usaha  percepatan pembangunan nasional. Maka dari itu, pemerintah membuat berbagai macam upaya  penanggulangan  kemiskinan  dan  masalah  kesejahteraan  sosial masyarakat  melalui  program  bantuan  sosial,  salah  satunya  adalah  PKH (Program  Keluarga  Harapan)  yang  diharapkan  mampu  menyentuh  akar rumput permasalahan kemiskinan di tingkat paling rendah, yakni lingkungan keluarga.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  PKH  dianggap  berhasil  dalam upaya  penanggulangan  kemiskinan.  Namun,  pada  masa  pandemi  program PKH  mengalami  berbagai  hambatan,  terutama  dalam  hal  upaya  sosialisasi dan penyaluran bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai  dampak  strategis  program  PKH  dalam  penanggulangan  di  masa pandemi  COVID-19.  Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  kualitatif  dengan metode  deskriptif  melalui  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  studi dokumentasi,  dan  observasi.  Hasil  yang  didapat,  PKH  memiliki  dampak strategis terhadap penanggulangan kemiskinan di kota Tasikmalaya berupa:
(1) Keberlanjutan;  (2)  Kesadaran;  (3)  Sinergitas;  (4)  Empati;  (5)  Tanggung Jawab Sosial; dan (6) Konsistensi. Keenam dampak strategis ini berimplikasi pada perluasan program, khususnya bagi keluarga pra-sejahtera.

## A B S T R A C T
Poverty alleviation and social welfare problems are still the main focus of the government in accelerating national  development.  Therefore,  the  government  makes  various  efforts  to  reduce  poverty  and  social welfare  problems  through  social  assistance  programs,  one  of  them  is  PKH  (Pogram  Keluarga  Harapan) which  is  expected  to  be  able  to  touch  the  grass  roots  of  poverty  problems  at  the  lowest  level,  family environment.  Based  on  previous  research,  PKH  is  considered  successful  in  poverty  reduction  efforts. However,  during  the  pandemic  the  PKH  program  experienced  various  obstacles,  especially  in  terms  of socialization efforts and distribution of aid. This study aims to delve into the strategic impact of the PKH program  in  dealing  with  the  pandemic  COVID-19.  The  approach  used  is  qualitative  with  descriptive methods through data collection in the form of interviews, documentation studies, and observations. The results obtained, PKH has a strategic impact on poverty reduction in the city of Tasikmalaya in the form of: (1) Sustainability;  (2)  Awareness;  (3)  Synergy;  (4)  Empathy;  (5)  Social  Responsibility;  and  (6) Consistency.  These  six  strategic  impacts  have  implications  for  program  expansion,  especially  for  pre- prosperous families.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
* Corresponding author. E-mail addresses: febripratama@unper.ac.id

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 15 November 2021 Accepted 13 April 2022 Available online 01 Juni
2022 Kata Kunci:
Dampak Srategis; Penanggulangan Kemiskinan; Bantuan Sosial; PKH
Keywords: Strategic Impact; Poverty Alleviation; Social Assistance; CCT

## 1. Pendahuluan
Kemiskinan  erat  kaitannya  dengan  ketidakmampuan  individu  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kemiskinan tidak hanya berhenti pada pengertian tersebut, karena kemiskinan  merupakan  masalah  kompleks  yang  tidak  berdiri  sendiri.  Banyak  faktor  yang mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  di  sebuah  negara,  seperti  faktor  ekonomi,  pendidikan, kesehatan,  kesempatan  lapangan  kerja,  dan  sebagainya.  World  Bank  (2000)  mendefinisikan kemiskinan sebagai kehilangan kesejahteraan, di mana menjadi warga miskin artinya kelaparan, tempat  tinggal  yang  tidak  layak  huni,  kekurangan  pakaian,  sering  sakit,  kesulitan  mendapat perawatan, buta huruf dan tidak sekolah.  Bellù & Liberati (2005) membagi definisi kemiskinan ke  dalam  dua  konsep,  yaitu  uni-dimensional  dan  multi-dimensional.  Indikator  dari  uni- dimensional  yaitu  kemiskinan  didasarkan pada  pendapatan  dan  standar  hidup  dalam  konteks kesejahteraan ekonomi, sebuah konsep yang lebih sempit dari kesejahteraan. Sedangkan multi- dimensional lebih dekat dengan konsep kesejahteraan, di mana indikator kesejahteraan lainnya mendukung pendapatan dalam mendefinisikan kemiskinan (seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya). Di Indonesia sendiri, untuk mengukur tingkat kemiskinan penduduk, BPS (Badan Pusat  Statistik)  menggunakan  konsep  pemenuhan  kebutuhan  dasar  ( basic  needs  approach ), yaitu  kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan konsep tersebut, maka penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan(BPS, 2020).
Program  bantuan  tunai  bersyarat  atau Conditional  Cash  Transfer (CCT)  merupakan bantuan  yang diberikan  oleh  pemerintah untuk  membantu  kelompok  keluarga  miskin  melalui program-program strategis seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, kebutuhan dasar dan akses  pada  pelayanan  publik.  Umumnya  masyarakat  miskin  akan  kesulitan  mengakses pelayanan publik maupun jaminan sosial karena keterbatasan pengetahuan. Program berbasis CCT ini tentunya dapat mengurangi hambatan tersebut (Yildirim, 2014). Di Indonesia, program serupa  CCT  dinamakan  Program  Keluarga  Harapan  atau  disingkat  PKH.  Program  PKH diluncurkan pada tahun 2007 dan dikelola langsung oleh Kementrian Sosial dengan pengawasan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Tujuan utama dari PKH sendiri yaitu  untuk  meningkatkan  kualitas  manusia  melalui  pemberian  bantuan  dana  tunai  bersyarat bagi  masyarakat  miskin  dalam  mengakses  layanan  kesehatan  dan  pendidikan.  Implikasi  dari program PKH ini adalah dengan mengurangi dampak langsung dari konsumsi rumah tangga dan meningkatkan dampak pengembangan modal manusia (Nazara & Rahayu, 2013).
Pada awal dibuatnya program PKH hingga saat ini, sangat banyak penelitian terkait yang menghasilkan beragam kesimpulan mengenai implementasi program PKH yang dilakukan oleh pemerintah.  Beberapa  penelitian  diantaranya  fokus  kepada  dampak,  evaluasi  kebijakan, efektivitas program, pelaksanaan program, dan sebagainya. Sebagian besar penelitian tersebut menunjukkan  kesimpulan  bahwa  PKH  cukup  efektif  dalam  menurunkan  tingkat  kemiskinan. Hasna  et  al  (2020)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  PKH  berdampak langsung  pada kesejahteraan  masyarakat, khususnya  pada keluarga penerima  manfaat  berupa peningkatan  taraf  pendidikan,  partisipasi  sekolah  semakin  meningkat,  meringankan  beban, meningkatkan kualitas kesehatan, kondisi ekonomi serta kualitas SDM. Penelitian dari Suharto & Thamrin  (2012)  juga  menunjukkan  adanya  dampak  positif  dari  pelaksanaan  program  PKH berupa  perubahan  prilaku  keluarga  miskin  menjadi  lebih  peduli  terhadap  pendidikan  serta kesehatan anak, mengurangi pekerja anak maupun anak jalanan dan mempercepat pencapaian MDGs.
Namun, pelaksanaan program PKH ternyata tidak selalu berjalan baik. Seperti pada masa awal program ini dilaksanakan hingga tahun 2010, jumlah penerima manfaat masih tergolong rendah,  sehingga  pemerintah  pada  akhirnya  membentuk  Tim  Nasional  Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  (Nazara  &  Rahayu,  2013).  Hal  tersebut  selaras  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nainggolan  dan  Susatyo  pada  tahun  2017  tentang  upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program PKH yang menghasilkan kesimpulan penelitian  berupa re-design inovasi  program  agar  dapat  dilaksanakan  secara  optimal  serta integrasi program perlindungan sosial sekaligus integrasi program penanggulangan kemiskinan
di  Indonesia,  dengan  fokus  memperkuat  keberfungsian  keluarga  miskin  secara  utuh (Nainggolan, 2018) Secara langsung, hal tersebut membuktikan bahwa program PKH memiliki dampak strategis yang cukup signifikan. Bila ditinjau dari sudut pandang kebijakan publik, maka PKH dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kebijakan sosial pemerintah berupa peningkatan kualitas hidup manusia melalui program-program sosial. Seperti dikatakan oleh Suharto (2007) bahwa “kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu -isu yang  bersifat  publik,  yakni  mengatasi  masalah  sosial  atau  memenuhi  kebutuhan  masyarakat banyak.”
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  perkembangan  penduduk  miskin  dari rentang  waktu  2006  -  Maret  2020  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan  (12,88%), meskipun  sempat  mengalami  sedikit  fluktuasi  pada  tahun  2006,  2015  dan  2020  yang diakibatkan  oleh  kenaikan  harga  barang  pokok,  bahan  bakar  minyak,  dan  pandemi  COVID-19 (BPS, 2020).
Gambar 1 . Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2006 - Maret 2020 (BPS, 2020)
Data yang tersaji pada gambar di atas  merupakan refleksi dari peran pemerintah dalam komitmennya untuk memberantas kemiskinan seperti yang diamanatkan dalam ketentuan UUD NRI  1945  bahwa  negara  bertanggung  jawab  untuk  memelihara  fakir  miskin  guna  memenuhi kebutuhan  dasar  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Hal tersebut  secara  eksplisit  tercantum  dalam Pasal 34 (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan martabat kemanusiaan.”
Pada  dasarnya,  penanggulangan  kemiskinan  di  setiap  masa  pemerintahan  memiliki perbedaan dan karakteristik kebijakannya masing-masing. Beberapa kebijakan diantaranya ada yang  bersifat  jangka  panjang,  menengah  dan  juga  pendek.  Seperti  REPELITA  (Rencana Pembangunan  Lima  Tahun)  yang  menjadi  ciri  khas  masa  pemerintahan  Presiden  Soeharto. Memasuki  era  reformasi,  pemerintah  membuat  Program  Pembangunan  Nasional  (Propenas), dibentuknya  Perpres  Nomor  54  Tahun  2005  tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan  (TKPK),  lalu  pada  tahun  2010  kembali  dibentuk  Tim  Nasional  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan berbagai macam bentuk bantuan sosial seperti BLT, BSM, PKH dan sebagainya (Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM, 2018). Namun, pada kenyataannya  berbagai  program  tersebut  tidak  serta  merta  berjalan  lancar,  karena  setiap program  bantuan  dan  kebijakan  selalu  menjadi  bahan  kritisi  publik,  ada  yang  pro  dan  juga kontra.  Selain  itu,  beberapa  program  bantuan  sosial  pemerintah  juga  selalu  dibarengi  isu  dan kritik  mengenai  dana  yang  salah  sasaran  atau  pemangkasan  anggaran  secara  sepihak  oleh oknum pejabat.
Terlepas dari opini maupun asumsi tersebut, untuk dapat mengukur bagaimana dampak dari  program  yang  dijalankan,  diperlukan  penelitian  secara  ilmiah.  Maka  dari  itu,  tema penelitian tentang penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial pemerintah ini cukup menarik perhatian peneliti, terutama mengenai dampak strategis yang dihasilkan ketika negara  sedang  mengalami  resesi  ekonomi  serta  faktor  eksternal  lain  seperti  wabah  pandemi global  COVID-19  yang  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  (Hanoatubun, 2020).  PKH  menjadi  program  bantuan  sosial  pemerintah  yang  peneliti  pilih  untuk  dijadikan fokus utama penelitian, karena berdasarkan penelitian terdahulu mengenai efektifitas program PKH di beberapa daerah, didapati hasil bahwa PKH ternyata berjalan cukup baik (Roidah, 2016; Purwanto,  2013;  Nainggolan,  2018).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan kontribusi  berupa  gambaran  secara  mendalam  mengenai  data  faktual  di  lapangan,  evaluasi, serta rekomendasi  kepada  pemerintah  terkait  dengan  pelaksanaan  program  PKH,  terutama  di tengah situasi dan isu krusial COVID-19.

## 2. Metode
Proses  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pemilihan pendekatan  didasarkan  pada  tujuan  utama  penelitian  untuk  memperoleh  hasil  interpretasi mendalam terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Interpretasi tersebut merupakan sarana dalam  membangun  konsep,  prinsip,  maupun  teori  keilmuan  dalam  upaya  menemukan kebenaran  melalui  pemecahan  masalah  yang  dilakukan  secara  kontinu  menggunakan  inkuiri alamiah  (Pratama,  2020).  Seperti  dikatakan  oleh  Raco  (2010)  bahwa  suatu  fakta,  realita, masalah,  gejala  serta  peristiwa  hanya  dapat  dipahami  jika  peneliti  menelusurinya  secara mendalam dan tidak terbatas pada permukaan saja. Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi awal untuk mendapatkan informasi terkait objek dan partisipan dalam penelitian yang dipilih secara purposive (sengaja dipilih/mewakili). Setelah itu peneliti  menentukan key  person /informan  penelitian  berdasarkan  hasil  observasi  yang  sudah dilakukan sebelumnya. Adapun setting penelitian yaitu wilayah administrasi Kota Tasikmalaya dengan partisipan yang dipilih dari pihak Dinas Sosial, PKH Kota Tasikmalaya, pendamping PKH, dan  Keluarga  Penerima  Manfaat,  kemudian  perwakilan  dari  akademisi  yang  memiliki pengelaman  menjadi  pendamping  PKH.  Berikut  adalah  daftar  informan  penelitian:  (1)  Kabid Dinas Sosial (N - 55), (2) Korkot PKH (R - 31), (3) Akademisi (A - 27), (4) Pendamping PKH (A - 28), (5) Pendamping PKH (U - 30), (6) KPM (E - 31) dan (7) KPM (L - 34).
Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  teknik observasi (pengamatan) dengan memposisikan diri sebagai partisipan moderat. Artinya, peneliti tidak  terlibat  langsung  dalam  setiap  kegiatan,  tetapi  peneliti  hanya  menyimpulkan  melalui pengamatan (Muchtar, 2015) Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada para informan yang bersifat terbuka ( open ended ) agar para partisipan dapat dengan leluasa mengemukakan informasi,  opini  maupun  pandanganya  secara  bebas.  Terakhir,  untuk  melengkapi  proses pengumpulan data, peneliti melakukan studi dokumentasi berupa foto maupun data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diinterpretasi. Setelah tahapan pengumpulan data, maka peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan model dari Creswell (2010)
Tahapan  terakhir  yaitu  kredibilitas  data  yang  meliputi  proses  keajegan/ketekunan pengamatan, triangulasi data, pengecekan sejawat, dan member check (Muchtar, 2015) Kegiatan ini merupakan langkah yang dilakukan untuk memastikan keabsahan data penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

## 3. Hasil dan Pembahasan
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kota  Tasikmalaya  dari  awal  dilaksanakan  pada tahun 2007 hingga dengan saat ini, mengalami dinamika sosial yang wajar terjadi. Hal ini terjadi karena kebijakan berganti menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat. Disampaikan oleh “ N ” (13/09/2021)  bahwa  selama  ini  PKH  di  Kota  Tasikmalaya  berjalan  dengan  baik, meskipun  ada  saja  permasalahan,  ada  laporan  dari  KPM  mengenai  penyaluran  bantuan  dsb., tetapi  belum  ada  masalah  yang  tergolong  fatal.  Kekondusifan  pelaksanaan  PKH  di  Kita Tasikmalaya  tidak  lepas  dari  peran  para  Pendamping  PKH  yang  selalu  melaksanakan  P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) sehingga para KPM memiliki pengetahuan yang cukup  dalam  memanfaatkan  setiap  bantuan  yang  diberikan  melalui  program  PKH,  selain  itu, KPM  juga  diharapkan  dapat  lebih  bijaksana  dalam  mengelola  keuangan.  Di  Kota  Tasikmalaya sendiri,  jumlah  masyarakat  miskin  saat  ini  mengalami  kenaikan,  jika  mengacu  pada  data  dari BPS  (BPS  Kota  Tasikmalaya,  2021)  persentase  jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Tasikmalaya berada  pada  angka  12,97  %.  Padahal,  di  tahun  sebelumnya,  Kota  Tasikmalaya  mengalami penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan, dari 15,60 % di tahun 2016, menjadi 11.60  %  pada  tahun  2019.  Namun,  karena  adanya  pandemi,  jumlah  penduduk  miskin  di  Kota
Tasikmalaya  mengalami  kenaikan  kembali  sebesar  1,37  %.  Hal  tersebut  dijelaskan  oleh “N” sebagai  imbas  atau  dampak  dari  pandemi  yang  berkepanjangan,  sehingga  penduduk  yang tadinya sudah dianggap bisa mandiri, kemudian kembali masuk ke dalam kategori miskin, lalu diperparah oleh kelompok masyarakat dengan kategori rentan miskin yang kemudian masuk ke dalam kategori miskin. Maka dari itu, program PKH ini memiliki dampak strategis, karena bisa membantu masyarakat miskin dan rentan miskin agar tidak semakin terdampak oleh pandemi.
Masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH pada dasarnya mereka yang masuk ke dalam  DTKS  (Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial),  DTKS  merupakan  tanggung  jawab  dari pemerintah  daerah  untuk  mendata  siapa  saja  yang  tergolong  ke  dalam  kelompok  masyarakat miskin  dan  orang  tidak  mampu  yang  berhak  menerima  program  perlindungan  sosial  seperti PKH,  Program  Beras  Sejahtera  (Ranstra),  dan  Bantuan  Pangan  Non-Tunai  (BPNT).  Adapun komponen yang termasuk ke dalam PKH yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di  Kota  Tasikmalaya,  sumber  daya  manusia  total  ada  105  yang  terdiri  dari  1  KORKOT (Koordinator Kota), 5 APD (Administrator Pangkalan Data), dan 99 pendamping yang tersebar di  10  Kecamatan,  yaitu  Bungur  Sari,  Cibereum,  Cihideung,  Cipedes,  Indihiang,  Kawalu, Mangkubumi,  Purbaratu,  Tamansari,  dan  Tawang.  Berdasarkan  laporan  perkembangan  data KPM Kota Tasikmalaya selama tahun 2021 Tahap I-III terjadi penurunan jumlah KPM sebanyak 584 orang. Dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi, jumlah KPM sebanyak 35.494, lebih  rendah  dari  jumlah  KPM  tahun  2020-2021  sebanyak  36.577  ada  kenaikan  jumlah  KPM sebanyak 1.083 orang selama masa pandemi. Namun, jumlah bantuan selama masa sebelum dan ketika  pandemi  mengalami  kenaikan  sesuai  tren  kenaikan  jumlah  KPM  dan  bantuan  terkait dengan  dampak  COVID-19.  Bantuan  meliputi  uang  tunai  (BST),  dan  bantuan  pangan  seperti bantuan beras (BPNT).
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  para  informan,  didapati  beberapa  point  penting terkait  dengan  dampak  strategis  penanggulangan  kemiskinan  melalui  program  PKH  di  Kota Tasikmalaya selama masa pandemi, yaitu:
Tabel 1. Hasil Wawancara Narasumber Waktu Deskripsi Disampaikan oleh “R” 07/09/2021 PKH  memiliki  dampak  strategis  terhadap upaya  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota Tasikmalaya. Disampaikan oleh “A” & “R” 05/09/2021; 07/09/2021 Dampak strategis dalam upaya penanggulangan  kemiskinan  bukan  berarti mengentaskan kemiskinan, tetapi bagaimana mempersiapkan  masyarakat  miskin  dan rentan  miskin  agar  bisa  berubah  pola pikirnya  dan  supaya  anaknya  kelak  tidak seperti  orang  tuanya,  sehingga  masa  depan anaknya bisa terjamin. Disampaikan oleh “A” 05/09/2021 Melalui  program  PKH,  para  KPM  diberikan edukasi  tentang  pengelolaan  keuangan, bagaimana  cara  memulai  usaha,  dan harapannya  dari  pemerintah  yaitu  agar  ada perubahan. Selain para KPM diajarkan untuk berwirausaha, mereka juga diajarkan bagaimana  cara  parenting  yang  baik,  agar bisa terwujud keluarga yang sejahtera Disampaikan oleh “A” 05/09/2021 Di  masa  pandemi,  secara  ekonomi  para penerima manfaat tentu mengalami kesulitan, bahkan yang sebelumnya dikategorikan  dalam  keluarga  yang  rentan miskin bisa menjadi miskin, dan yang miskin semakin  miskin.  Dengan  adanya  PKH,
setidaknya  dapat  membantu  dan  mencegah tingkat  kemiskinan  yang  lebih  parah  lagi. Kendala  paling  utama  dalam  pelaksanaan PKH  di  masa  pandemi  yaitu  terbatasnya ruang  gerak  pendamping  dalam  memberi sosialisasi melalui family development session (FDS),  sehingga transfer  value kepada  para KPM menjadi kurang. Disampaikan oleh “A” & “R” 05/09/2021; 07/09/2021 Penerima  bantuan  tidak  ditentukan  hanya berdasarkan  indikator  kemiskinan  yang ditetapkan  oleh  BPS  saja,  tetapi  harus memiliki  komponen  lain  seperti:  (1)  Ibu Hamil; (2) Anak Usia Dini; (3) Anak Usia SD; (4)  Anak  Usia  SMP;  (4)  Anak  Usia  SMA;  (5) Penyandang  disabilitas  berat;  (6)  Lansia berusia 70 tahun ke atas. Disampaikan oleh “A” dan “U” 14/09/2021 Banyak  warga  penerima  bansos  PKH  yang masih  kurang  kesadaran  untuk  pro-aktif terkait  masalah  administrasi  kependudukan sehingga banyak terkendala dalam pendataan, maka dari itu kami memfasilitasi serta mengadvokasi mereka untuk memastikan  mereka  mendapat  haknya  dan menjalankan kewajibannya. Disampaikan oleh “A” dan “U” 14/09/2021 Adanya  ketidakmengertian  warga  terhadap tugas/kewenangan  para  pendamping  PKH sehingga  banyak  permasalahan  terkait bantuan  ditimpakan  kepada  pendamping PKH. Disampaikan oleh “E” 14/09/2021 Warga  merasa  terbantu dengan  adanya  PKH pada masa pandemi karena dapat meringankan  beban.  Bantuan  diberikan  3 bulan  sekali,  terutama  bagi  KPM  yang memiliki balita. Disampaikan oleh “E” 14/09/2021 KPM  merasa  terbantu  dengan  adanya  PKH, sebelum  pandemi,  bantuan  berupa  uang selalu  ditabung,  sedangkan  ketika  pandemi, bantuan  berupa  uang  selalu  habis  untuk kebutuhan  sehari-hari,  terutama  konsumsi rumah tangga dan kebutuhan anak sekolah. Disampaikan oleh “L” 14/09/2021 Pendamping  PKH  sangat  membantu  dalam mengarahkan  KPM  untuk  bisa  mengelola bantuan yang diberikan sehingga terbentuklah  pola  pikir  yang  baik  dan bagaimana mengatur pengeluaran, kemudian menentukan  mana  yang  menjadi  kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan.  Di masa  pandemi,  pendamping  memberikan bekal  pengetahuan  yang  cukup  agar  para KPM bisa mengutamakan prioritas kebutuhan yang sifatnya mendesak, terutama masalah kesehatan.
Dari hasil penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, PKH  Kota  Tasikmalaya  pada  dasarnya  telah  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai dengan  prosedur  yang  ditetapkan  oleh  pusat  (baca:  Kemensos).  Tetapi,  ada  hal-hal  lain  yang menjadi  temuan,  yaitu  bagaimana  kedekatan  emosional  para  pendamping  PKH  dengan masyarakat,  khususnya  para  KPM.  Kedekatan  emosional  tersebut  terlihat  dalam  interaksi  dan komunikasi  yang  terjalin  selama  pendamping  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi.  Tidak  ada sekat antara pendamping dan keluarga penerima manfaat, tugas yang dijalankan bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban semata namun ada rasa tanggung jawab penuh untuk ikut  membantu  dan  mengurangi  beban  para  keluarga  penerima  manfaat.  Hal  tersebut  dapat terlihat  dari  proses  observasi  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti.  Observasi  dilakukan  di Cipanengah,  Kelurahan  Gunungtandala,  Kecamatan  Kawalu  Kota  Tasikmalaya.  Peneliti mengikuti  agenda  kegiatan  sosialisasi  yang  diselenggarakan  oleh  PKH  Kota  Tasikmalaya, bersama  Korkot  PKH  dengan  dua  pendamping  PKH.  Agenda  tersebut  dihadiri  oleh  para  KPM (Keluarga  Penerima  Manfaat)  Cipanengah,  Kelurahan  Gunungtandala  yang  berjumlah  lebih kurang 30 orang. Para KPM pada saat itu nampak antusias mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh  Pendamping  PKH.  Bahkan  acara  sosialisasi  kepada  KPM  yang  mayoritas  dihadiri  Ibu-Ibu tersebut suasananya sangat cair dan menyenangkan. Pendamping sangat ramah dan interaktif sehingga  proses  pemberian  sosialisasi  mengenai  program  PKH  dapat  tersampaikan  dengan efektif.  Para  KPM  diajarkan  untuk  dapat  membedakan  mana  kebutuhan  dan  mana  keinginan, mereka juga diberikan pengertian tentang pentingnya vaksin di masa pandemi, lalu mereka juga diberikan  materi  tentang  bagaimana  memanfaatkan  bantuan  sosial  yang  telah  diberikan  agar bisa  dimanfaatkan  secara  optimal.  Kemudian  interaksi  sosial.  Pendamping  maupun  KPM nampak lepas dalam berbincang maupun berbagi masalah tentang bantuan PKH. Ibu-Ibu KPM juga  sangat  menghargai  dan  menghormati  para  pendamping  PKH,  setiap  ada  acara  sosialisasi mereka selalu memberikan jamuan terbaik yang mereka miliki dan berusaha untuk bisa hadir dalam  acara  sosialisasi.  Setelah  acara  selesai  pun,  para  pendamping  selalu  diundang  untuk makan  bersama  di  salah  satu  rumah  warga.  Tingkat  kemiskinan  di  Cipanengah,  Kelurahan Gunungtandala  memang  menjadi  salah  satu  yang  dianggap  cukup  memprihatinkan.  Tetapi banyak dari mereka yang tidak sadar bahwa mereka termasuk ke dalam kriteria miskin.
Berdasarkan  hasil  data  penelitian  yang  telah  dilakukan,  melalui  triangulasi  data,  PKH (Program Keluarga Harapan) memiliki dampak strategis terhadap penanggulangan kemiskinan di  masa  pandemi.  PKH  pada  dasarnya  merupakan  bantuan  sosial  bersyarat  yang  menyasar keluarga  miskin  dengan  komponen-komponen  tertentu  untuk  diberikan  pendampingan  serta pembekalan  kemampuan  dalam  mengelola  keuangan  melalui  bantuan  yang  diberikan  oleh pemerintah.  Bantuan  sosial  yang  diberikan  pada  dasarnya  meliputi  3  aspek,  yaitu  pendidikan, kesehatan,  dan  kesejahteraan  sosial.  Dampak  strategis  sendiri  bila  mengacu  pada  pengertian dari HEFCE ( Higher Education Funding Council for England ) dalam konteks kerangka penelitian yaitu “efek pada, perubahan atau manfaat ekonomi, masyarakat, budaya , kebijakan atau layanan publik ,  kesehatan,  lingkungan  atau  kualitas  hidup…”  Dampak  yang  dimaksud  meliputi:  (1) aktivitas, sikap, kesadaran, perilaku, kapasitas, peluang, kinerja, kebijakan, praktik, proses, atau pemahaman;  (2)  audiens,  penerima  manfaat,  komunitas,  konstituen,  organisasi  atau  individu; (3)  di  setiap  lokasi  geografis  baik  secara  lokal,  regional,  nasional  atau  internasional  (Ames, 2015).  Bila  mengacu  pada  pengertian  tersebut,  maka  PKH  pada  dasarnya  sudah  memenuhi faktor-faktor  yang  dimaksud  sebagai  hasil  dari  dampak  yang  dinilai  strategis,  baik  dari  segi kebijakan,  perubahan  sikap/prilaku,  kesadaran,  manfaat  ekonomi,  penerima  manfaat,  dan lingkup  sasaran.  Selain  itu,  konsep  bantuan  sosial  bersyarat  ini  juga  dapat  menjadi salah  satu upaya dalam mewujudkan pondasi ketahanan nasional dalam lingkup  lingkungan sosial paling dasar, yakni keluarga. Seperti disampaikan oleh Sunarti (2015) dalam orasi ilmiahnya mengenai ketahanan keluarga Indonesia, bahwa keluarga merupakan suatu sistem yang memiliki nilai dan juga tujuan, keputusan dan pengelolaan keluarga yang baik akan menentukan tingkat efektiftias dan  keberhasilan  program  pembangunan.  Program  pembangunan  berbasis  individu  maupun masyarakat akan selalu terkait dengan keputusan dan pengelolaan sumber daya pada keluarga, sehingga  segala  kebijakan  maupun  keputusan  yang  dibuat  pemerintah  hendaknya
mempertimbangkan dampak pada keluarga. Maka, kebijakan maupun keputusan tersebut harus ditujukan untuk ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga.
Upaya penanggulangan kemiskinan melalui program PKH tidak  hanya bertujuan untuk mengurangi  kemiskinan,  tetapi  bagaimana  para  keluarga  penerima  manfaat  dapat  memiliki kesadaran  tentang  pentingnya  mengelola  keuangan  dan  bantuan  yang  diberikan  agar bermanfaat  bagi  dirinya  dan  juga  mendorong  anak-anaknya  untuk  mendapatkan  akses  baik pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan yang lebih baik. Seperti dikatakan oleh Kuntjorowati et  al.  (2019) bahwa  “PKH  bertujuan  untuk  memutus  mata  rantai  kemiskinan  untuk  generasi yang akan datang melalui peningkatan sumber daya manusia dari segi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan”.
Pada  penelitian  yang  dilakukan,  didapatkan  hasil  bahwa  PKH  di  Kota  Tasikmalaya memiliki dampak strategis berupa:
1) Program yang sustainable (berkelanjutan), artinya program PKH merupakan program yang berkelanjutan,  berorientasi  pada  masa  depan,  terutama  komitmen  dalam  pengentasan kemiskinan.  Menempatkan  PKH  sebagai  program  berkelanjutan  sangatlah  penting, mengingat program ini dapat menjadi salah satu opsi pemerintah untuk membangun sikap mental warga negara yang kuat, unggul, berdaya saing, dan sejahtera. Sustainability secara umum menyangkut tentang temporalitas, dan secara khusus tentang longevity atau jangka waktu  yang  cukup  lama  (Coztanza  &  Patten,  1995).  Istilah sustainable atau  keberlanjutan menjadi  kata  kunci  yang  sering  digunakan  selama  dua  dekade  terakhir,  istilah  ini  juga mengandung  makna  yang  istimewa,  Giern  (dalam  Ian,  2007)  menyebutnya  sebagai “ boundary term ” atau batasan istilah – di mana sains bertemu politik dan politik bertemu sains.  Kerangka  kerja  dari sustainability menurutnya  adalah  membangun  komunitas epistemik yang memiliki pemahaman serta komitmen bersama untuk saling terhubung dan membangun  konsen  masalah  pembangunan  lingkungan  dan  ekonomi  yang  menjadi perhatian utama  di  seluruh  dunia.  Maka,  muncul  istilah  “ sustainable  development ”  yang diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan  generasi  mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  sendiri.  Konsep program keberlanjutan tersebut saat ini sudah menjadi agenda hampir seluruh negara yang digagas  para  pemimpin  dunia  yang  difasilitasi  oleh  United  Nation  sebagai  rencana  aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Peran  PKH  sebagai  program  pendorong  atau booster sangat  krusial  dalam  memperkuat modal sosial. Menurut Lestari et al. (2019) ada tiga tipe ikatan sosial yang relevan dengan peran  modal  sosial  dalam  pengelolaan  potensi  untuk  membangun  usaha  agar  bisa  keluar dari  kemiskinan  dan  tidak  lagi  tergantung  pada  bantuan  sosial,  ketiga  hal  tersebut  yaitu social bounding (ikatan antar orang dalam situasi yang sama seperti keluarga dekat, teman akrab,  lingkungan  sekitar  ‘rukun  tetangga’), social  bridging (mencakup  ikatan  yang  lebih longgar seperti teman jauh, atau teman kerja), dan social linking (menjangkau orang-orang pada  situasi  berbeda  di  luar  komunitas  untuk  mendorong  anggotanya  memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam komunitas).
2) Meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya  mengelola  keuangan,  mengetahui  dan mengklasifikasi hal apa yang termasuk kebutuhan dan keinginan.  Jika dikaji secara teoritis, konsep konsumsi berdasarkan “ needs ” dan “ wants ” sering dianggap sebagai wacana retorika dominan.  Kedua  hal  tersebut  sering  dikaitkan  atau  bahkan  dipertentangkan  oleh  karena situasi dan kondisi tertentu di mana bisa jadi kebutuhan lebih utama daripada keinginan. Maka,  seseorang  yang  lebih  memilih  memenuhi  keinginanya  tanpa  melihat  apakah  hal tersebut sesuatu yang dibutuhkan atau tidak akan dinilai tidak bijaksana. Menurut Campbell (1998) Retorika kebutuhan berasal dari filosofi kenyamanan dan kepuasan utilitarian yang diilhami  Puritan,  sementara  retorika  keinginan  atau  hasrat  berasal  dari  filosofi  yang terinspirasi  oleh  perasaan  untuk  mencari  kesenangan/kepuasan.  Lebih  lanjut  Campbell menyatakan  bahwa  diskusi  akademis  tentang  konsumsi  lebih  banyak  mengarahkan  pada teori-teori  yang  berkisar  pada  perbedaan  antara  kebutuhan-keinginan.  Contohnya,  ketika konsumsi  dibahas  dalam  konteks  sejarah,  sangat  umum  dijumpai  jika  istilah  konsumsi
berdasarkan  kebutuhan  dan  retorikanya  disajikan  sebagai  karakteristik  masyarakat tradisional,  sedangkan  keinginan  cenderung  pada  karakteristik  modern,  atau  yang  terkait dengan industrialisasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat tergambar jelas bahwa masyarakat tradisional memiliki justifikasi terhadap konsep kebutuhan-keinginan, seperti “apa adanya” , “apa yang telah..”, bukan “apa yang mungkin…” . Di dalam masyarakat yang seperti itu, pola konsumsi diartikan dengan membeli barang (konsep replacement ) yang seharusnya karena dibutuhkan,  seperti  barang  yang  memang  sudah  rusak,  hilang,  atau  usang/perlu  diganti bukan  membeli  barang  yang  berbeda  atau  baru.  Jika  mengacu  pada  teori  Maslow,  yaitu model  hierarki  teori  kebutuhan.  Maslow  mengusulkan  bahwa  kebutuhan  manusia  adalah hal yang diberikan sejak lahir dan ada pada hiearki yang menaik. Teori ini dijelaskan oleh Campbell  sebagai  berikut:  Dasar  kebutuhan  fisiologis — makanan,  tidur,  perlindungan,  dll., harus  dipenuhi  terlebih  dahulu.  Kemudian  kebutuhan  untuk  keselamatan  dan  keamanan, yang  mengarah  pada  kebutuhan  akan  ketertiban  dan  struktur.  Setelah  ini  terpenuhi,  ada tingkat yang ketiga yaitu ketika kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki menjadi signifikan; yang  keempat  berkaitan  dengan  harga  diri;  sedangkan  yang  kelima  dan  terakhir menyangkut  ' selffactualization '.  Meskipun  Maslow  tidak  menggunakan  istilah  'keinginan' secara gambling, namun hierarkinya memiliki struktur yang sama dengan divisi kebutuhan- keinginan,  dengan  implikasi  serupa  bahwa  beberapa  tujuan  manusia  adalah  lebih  'dasar' daripada  yang  lain.  Asumsinya  adalah  prioritas  permintaan  'kebutuhan'  yang  paling mendesak dan mendasar (misalnya, untuk makanan dan tempat tinggal); namun, ketika ini terpenuhi,  kebutuhan  menjadi  tidak  terlalu  kritis  yang  kemudian  diambil  alih  oleh keinginan.
3) Sinergitas  antara  dinas  sosial  dan  SDM  PKH  dalam  upaya  validasi  pendataan  maupun pengoptimalan bantuan sosial bagi mereka yang layak dan memenuhi syarat menjadi KPM. Hal  ini  sangat  penting  sekali  untuk  dilakukan  dan  ditindaklanjuti  karena  menyangkut tentang kredibilitas serta akuntabilitas pemerintah sebagai penyelenggara program. Terkait dengan  hal  ini,  maka  teori  integrasi  elite-massa  akan  berpengaruh  pada  penerapan program,  karena  pemangku  kebijakan  perlu  membangun  hubungan  yang  baik  dengan masyarakat  agar  program  dapat  disosialisasikan  dan  diterima.  Selain  itu,  dengan  adanya integrasi elite-massa akan meminimalisir konflik vertikal. Pada tataran yang lebih luas, hal tersebut dapat dikaitkan dengan budaya patron-client yang masih kuat di negara kita, yakni jika  ada  fragmentasi  elit  maka  akan  berimbas  pada  pengikutnya  yang  tidak  jarang menimbulkan  sentiment  negatif  dan  preseden  buruk  bagi  interaksi  sosial-politik  dan kepercayaan terhadap suatu lembaga (Az, 2020).
4) Konsistensi para SDM PKH, terutama pendamping PKH untuk memberikan sosialisasi serta pengarahan  tanpa  henti  kepada  para  KPM  terutama  pada  masa  pandemi  agar  mereka benar-benar dapat mengelola bantuan yang diberikan dengan bijak. Hal ini sangat penting sekali dilakukan agar program dapat berjalan lancar dan mengurangi hambatan.
5) Rasa  empati  yang  ditunjukkan  para  pendamping  kepada  KPM  sehingga  mereka  ikut merasakan  bagaimana  sulitnya  para  KPM  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari- hari,  hal  tersebut  yang  menjadi  motivasi  terbesar  para  pendamping  untuk  terus memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  para  KPM  yang  ada  di  Kota  Tasikmalaya.  Seperti dikatakan  oleh  Elliot  et  al.  (2011) bahwa  “… empathy  is  best  understood  as  a  complex construct consisting of a variety of different acts used in different ways ”.
6) Rasa tanggung jawab sosial yang ditunjukkan para stake holder , utamanya SDM PKH kepada KPM yang ditunjukkan dengan pelaksanaan monitoring secara rutin kemudian memberikan advokasi  bagi  para  anak-anak KPM  yang  layak  untuk  mendapatkan  bantuan  KIP  sehingga bisa  diperjuangkan  untuk  memperoleh  haknya  dalam  mengakses  pendidikan.  Seperti dikatakan oleh Pratama (2018) bahwa tanggung jawab sosial merupakan manifestasi dari kesamaan  tujuan  untuk  bekerjasama,  berempati  terhadap  sesama,  kemudian  bertindak sesuai  dengan  kemampuan  dan  kapabilitas  yang  dimiliki  agar  dapat  berguna  bagi  orang lain.

## Gambar 4. Dampak Strategis PKH

## (diolah oleh peneliti, 2021)
Mengacu pada hasil di atas, maka PKH atau yang dikenal dengan istilah CCT ( Conditional Cash  Transfer )  secara  umum  telah  memenuhi  kriteria  CCT  dalam  meningkatkan  konsumsi masyarakat miskin/rentan miskin/terdampak, secara substansial mengurangi kemiskinan bagi penerima manfaat dengan mempertimbangkan aspek ketepatan sasaran, kedermawanan/kemurahan  hati,  terstruktur,  dan  memberikan  pendampingan  hingga  mereka dapat  mandiri  dan  keluar  dari  kemiskinan.  Hakikatnya,  seperti  kriteria  yang  ditetapkan  oleh World  Bank  bahwa  CCT  memberikan  keseimbangan  finansial,  membantu  menyangga  rumah tangga  kaum  miskin  dari  dampak  terburuk  pengangguran,  penyakit  katastropik,  dsb., memberikan  kepercayaan  kepada  kaum  perempuan  dalam  pengelolaan  keuangan, pemberdayaan, sekaligus meningkatkan kekuatan tawar kaum perempuan (Fiszbein & Schady, 2009).  Namun,  layaknya  sebuah  program,  terutama  yang  fokus  terhadap  penjaminan  sosial, selain  memiliki  kelebihan,  pasti  ada  kelemahan,  entah  dari  segi  distribusi  bantuan, pemutakhiran  data,  administrasi,  dsb.  Berdasarkan  apa  yang  dibahas  dalam buku  “ How Conditional  Cash  Transfer  Works ”  yang  diterbitkan  oleh  IADB  ( Inter-American  Development Bank )  program  CCT  di  masa  depan  akan  memiliki  peranan  sentral  dalam  mengoptimalkan kebijakan redistributif dan anti kemiskinan. Hal tersebut didasarkan pada dua alasan, pertama, program/kebijakan  yang  bersifat  redistributif  lebih  efektif  dijalankan  melalui  CCT,  tujuannya menjadi jelas dan terarah (Az & Adnan, 2020).
Selain itu, melalui CCT, akan menghindarkan dari subsidi yang regresif dan tidak efisien. Kedua,  untuk  memberikan  pelayanan  sosial  bagi  masyarakat  miskin  dan  peluang  untuk mempromosikan perilaku rumah tangga yang meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas di masa depan. Tetapi, permasalahan yang sering muncul adalah mengenai identifikasi penerima, dalam beberapa kasus, masalah ini kemudian menjadi kelemahan dari CCT, yakni penggunaan metodologi  statistik  untuk  menseleksi  keluarga  penerima  manfaat  atau  dalam  proses pelaksanannya di lapangan, utamanya di daerah perkotaan yang lebih dinamis, kemiskinan akan lebih  mudah  berubah  dan  sulit  untuk  diidentifikasi.  Kasus  lainnya  yaitu  kesalahan  dalam melakukan identifikasi kepada  penerima manfaat yang ternyata sudah tidak masuk lagi dalam kategori miskin karena terbantu oleh investasi publik di sektor sosial (sering mendapat bantuan sosial dari swasta) dan faktor pertumbuhan ekonomi, sehingga penting menetapkan mekanisme secara  berkala  untuk  sertifikasi  kondisi  sosial-ekonomi  keluarga  penerima  manfaat,  jika diperlukan  bisa  juga  memperkuat  instrumen  statistik  dalam  memilih  para  penerima  manfaat (Ibarrarán et al, 2017).

## Strategic
Impact Sustainable Raise Awareness Synergy Empathy Social Responsibility Concistency Mindset Change
Seperti  disampaikan  oleh  “A”  (14/09/2021)  bahwa permasalahan  terkait  dengan bantuan sosial bersyarat seperti CCT ini memang ada pada identifikasi, karena selama ini belum ada  standar yang  jelas dan spesifik  mengenai apa yang  disebut  “miskin” itu sendiri, karena di zaman sekarang ini, kategori miskin akan  menjadi sulit diidentifikasi karena ada faktor-faktor lain  yang  tidak  diketahui,  seperti  misalnya,  seseorang  dikatakan  miskin  jika  rumahnya  bukan berupa  bangunan  permanen  atau  semi  permanen,  namun  ternyata  orang  tersebut  memiliki tanah yang cukup luas, atau memiliki hewan ternak, dsb. Kasus lainnya yaitu soal kejujuran para penerima manfaat,  terkadang  ketika  validasi  ada  yang  ternyata  tidak  jujur  soal aset-aset  yang dimiliki dan mengaku bahwa dia tidak mampu. Kemudian ada juga yang rumahnya bagus, tetapi dia tidak memiliki pekerjaan (misalnya: TKW yang kembali ke tanah air, tetapi karena satu dan lain  hal  sudah  tidak  dapat  bekerja  dan  otomatis  menganggur),  ditambah  banyak  hutang, sehingga  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  apakah  orang  tersebut  kemudian  dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat miskin atau tidak? Hal ini yang kemudian membuat program bantuan sosial tidak tepat sasaran. Meski begitu, pemerintah daerah, dinas sosial, SDM PKH  (korkot,  pendamping,  APD)  selalu  melakukan  evaluasi  untuk  memperbaiki  kekurangan dalam  pelaksanaan  PKH  seperti  transparansi  pendistribusian  bantuan,  membuka  kanal informasi  aduan  melalui  platform  digital,  perbaikan  kebijakan,  pengawasan  pelayanan, meningkatkan integritas, dan menjaga akuntabilitas.

## 4. Simpulan dan saran
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  memiliki  dampak  strategis  terhadap  upaya penanggulangan  kemiskinan  di  kota  tasikmalaya.  Hal  tersebut  nampak  dari  hasil  wawancara kepada  informan  penelitian  serta  data-data  dokumentasi  serta  observasi  lapangan  secara langsung.  Didapatkan  hasil  bahwa  PKH  Kota  Tasikmalaya  memiliki  dampak  strategis  berupa enam hal utama, yakni: (1) Sustainable ; (2) Raise Awareness ; (3) Synergy ; (4) Emphaty ; (5) Social Responsibility ; dan (6) Concistency . PKH membantu masyarakat secara ekonomi dan juga sosial, karena  program  yang  dilaksanakan  dapat  menekan  timbulnya  kelompok  masyarakat  pra sejahtera  yang  lebih  massive  selama  masa  pandemi  berlangsung.  Saran  bagi  pemangku kepentingan atau kebijakan agar program PKH ini terus dilanjutkan dengan melakukan evaluasi- evaluasi dalam hal identifikasi serta validasi penerima bantuan yang lebih komprehensif, tidak hanya  secara  kuantitatif  atau by data,  tetapi  juga  survei  langsung  secara  kualitatif,  sehingga kemungkinan terjadinya “salah sasaran” bis a diminimalisir. Saran bagi peneliti selanjutnya, agar hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  rujukan  terkait  dengan  program  PKH  yang  dapat dikembangkan  lebih  lanjut  menggunakan  pendekatan-pendekatan  alternatif  lainnya  atau variabel lain untuk mengkaji secara mendalam tentang program PKH yang dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasai  serta  manfaat  praktis  bagi  kepentingan  masyarakat  secara  luas pada umumnya, dan khususnya bagi pemerintah terutama institusi yang bergerak dalam bidang sosial serta pemberdayaan masyarakat.

## Ucapan terimakasih
Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada kemenristekdikti yang telah memberikan dana bantuan  penelitian  melalui  skema  Penelitian  Dosen  Pemula  (PDP)  dengan  nomor  kontrak penelitian 009/SP2H/RDPKR-MONO/LL4/2021, 247/KP/LP2M-UP/07/2021, LP2M Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, PKH Kota Tasikmalaya, KPM Kelurahan Gunung Tandala, dan para pihak yang telah membantu penelitian.

## Daftar Rujukan
Anonim.  (2018). Upaya  Penanggulangan  Kemiskinan  dari  Masa  ke  Masa .  [tersedia  online] https://cpps.ugm.ac.id/upaya-penanggulangan-kemiskinan-dari-masa-ke-masa/ [diakses tanggal 17 April 2020]
Ames,  J.  (2015).  Research  Impact  Strategy  -  UWE  Bristol.  [tersedia  online] https://www.uwe.ac.uk [diakses tanggal 10 September 2021]
Az,  A.  S.,  &  Adnan,  M.  (2020).  Analisis  Keterlibatan  Masyarakat  dan  Integrasi Elit:  Studi  Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Journal of Politic and Government Studies , 9 (03), 31-40. Bellù, L. G., & Liberati, P. (2005). Impacts of policies on poverty: The definition of poverty. EASYPol, 3-4
BPS  Kota  Tasikmalaya.  (2021).  Persentase  Penduduk  Miskin  Kota  Tasikmalaya  2010-2020. [tersedia online] https://tasikmalayakota.bps.go.id/indicator/23/99/1/persentase- penduduk-miskin.html [diakses tanggal 15 September 2021] BPS. (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 . Jakarta: BPS Campbell,  C.  (1998).  Consumption  and  the  Rhetorics  of  Need  and  Want. Journal  of  design history , 11 (3), 235-246. Creswell,  John  W.  (2010).  Research  Design  : Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Elliott, R., Bohart, A. C., Watson, J. C., & Greenberg, L. S. (2011). Empathy. Psychotherapy, 48(1), 43.
Fiszbein,  A.,  &  Schady,  N.  R.  (2009).  Conditional  cash  transfers:  reducing  present  and  future poverty. World Bank Publications.
Hanoatubun,  S.  (2020).  Dampak  Covid – 19  terhadap  Prekonomian  Indonesia. EduPsyCouns: Journal  of  Education,  Psychology  and  Counseling , 2 (1),  146-153.  Retrieved  from https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/423
Hasna,  N.  M.,  Nugraha,  N.,  &  Mustikarini,  I.  D.  (2020).  Analisis Dampak  Pemberian  Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) terhadap Kesejahteraan Masyarakat . Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 108-116.
Ibarrarán,  P.,  Medellín,  N.,  Regalia,  F.,  Stampini,  M.,  Parodi,  S.,  Tejerina,  L.,  ...  &  Vásquez,  M. (2017). How conditional cash transfers work. Good Practices after, 20. Kuntjorowati,  Elly  &  Ikawati,  Ikawati  &  Murtiwidayanti,  Sri  &  Udiati,  Trilaksmi.  (2019). Conditional  Cash  Transfer  Breaks  the  Chain  of  Poverty  for  Next  Generation.  International Journal of Humanities and Social Science. 9. 10.30845/ijhss.v9n3p16.
Lestari,  W.,  Kartono,  D.  T.,  Demartoto,  A.,  &  Setiyawan,  K.  B.  (2019).  The  Empowerment  of Households towards Independence through Social Capital in Program Keluarga Harapan (PKH). Society, 7(2), 268-280.
Muchtar, Al. Suwarma. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif . Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
Nainggolan,  T.,  &  Susantyo,  B.  (2018). Upaya  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui Program Keluarga Harapan: Studi di Empat Daerah di Indonesia . Sosio Konsepsia, 7(1), 31- 46.
Nazara  &  Rahayu.  (2013). Program  Keluarga  Harapan  (PKH):  Program  Bantuan  Dana  Tunai Bersyarat di Indonesia . Jakarta: TNP2K Pratama, F. F., & Mutia, D. (2020). Paradigma Kualitatif sebagai Landasan Berpikir Pendidikan Kewarganegaraan.  Diterbitkan  oleh:  Jurusan  Pendidikan  Pancasila  Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial-Universitas Negeri Medan.
Pratama, F.  F.,  &  Rahmat,  R.  (2018).  Peran  karang  taruna  dalam mewujudkan tanggung  jawab sosial  pemuda  sebagai  gerakan  warga  negara.  Jurnal  Civics:  Media  Kajian Kewarganegaraan, 15(2), 170-179.
Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan  (PKH)  Dalam  Memutus  Rantai  Kemiskinan  (Kajian  di  Kecamatan  Mojosari Kabupaten Mojokerto) . WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora, 16(2), 79-96 Raco, J.R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Rawlings,  L.  B.,  &  Rubio,  G.  M.  (2005).  Evaluating  the  impact  of  conditional  cash  transfer programs. The World Bank Research Observer , 20 (1), 29-55. Republik  Indonesia.  (1945). Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . Jakarta: Sekretariat Negara RI
Roidah,  I.  S.  (2016). Evaluasi  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  Dalam  Program  Keluarga Harapan  Di  Kecamatan  Rejotangan  Kabupaten  Tulungagung .  Jurnal  AGRIBIS, 12 (14),  39- 47.
Scoones, I. (2007). Sustainability. Development in practice , 17 (4-5), 589-596. Suharto, E. (2007). Kebijakan Sosial . Bandung: Alfabeta. Suharto,  E.,  &  Thamrin,  D.  (2012). Program  Keluarga  Harapan  (PKH):  Memotong  Mata  Rantai Kemiskinan Anak Bangsa . Jurnal Aspirasi, 3(1), 1-20.
Sunarti,  E.  (2015).  Ketahanan  Keluarga  Indonesia:  Dari  Kebijakan  dan  Penelitian  Menuju Tindakan. Bogor: IPB Press
World Bank. (2000). World Development Report 2000/2001. The World Bank, Pages: 15 – 29 Yildirim, J., Ozdemir, S., & Sezgin, F. (2014). A qualitative evaluation of a conditional cash transfer program  in  Turkey:  The  beneficiaries’  and  key  informants’  perspectives .  Journal  of  Social Service Research, 40(1), 62-79.