## HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

## Lysa Angrayni
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, klasifikasi hukum dikenal beragam sesuai dengan bidang yang diatur,  salah satu  contohnya adalah  hukum pidana. Hukum Pidana di  Indonesia dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  nya  sebagai  salah  satu sub  sistem  hukum  nasional  pada  dasarnya  merupakan  aturan  hukum  yang diciptakan oleh manusia yang sudah tentu memiliki banyak kelemahan-kelemahan di dalam penerapannya atau proses penegakan hukum itu sendiri. Namun, hal ini berbeda  dengan  Hukum  Pidana  dalam  perspektif  Islam  yang  aturan-aturan hukumnya  berasal  dari  ketentuan  agama  yang  pada  hakikatnya  mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

## Abstract
The law was  created  to regulate human life in  society . In the process,  the legal classification  known  to  vary  according  to  the  field  is  set  ,  one  example  is  the criminal law . Criminal Law in Indonesia with the Code of Penal ( Penal Code ) as one of its sub- national legal system is basically the rule of law created by man who certainly has a lot of weaknesses in the application or enforcement of the law itself . However , this is different from the perspective of Islamic Criminal Law in the  rules  of  law  derived  from  religious  provisions  which  essentially  contains  a benefit for human life in this world and in the hereafter .
Kata Kunci: Hukum Pidana, Islam, Indonesia.

## Pendahuluan
Kehidupan  manusia  dalam  pergaulan  masyarakat  membutuhkan  suatu keadaan  yang  tertib  agar  dapat  menjalani  hidup  dengan  tenteram,  damai,  dan sejahtera.  Kebutuhan  akan  ketertiban  ini  merupakan  syarat  yang  paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum. 1
Hal  ini  merupakan    implikasi  dari  sebuah  kenyataan  hidup  bahwa  manusia diciptakan oleh Allah SWT hidup berdampingan dengan manusia lainnya.
1 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan ,  Cet.  ke-2, Alumni, Bandung, 2006, halaman 3.
Hukum, sebagai aturan bagi manusia untuk bertingkah laku yang pada saat ini masih berlaku dan digunakan di  Indonesia sebagai hukum positif   merupakan produk buatan manusia  dan bahkan  ada  yang merupakan produk hukum warisan kolonial contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi menjadi  hukum  nasional  yang  sampai  sekarang  masih  diberlakukan.  Produk hukum tersebut pada dasarnya adalah buatan manusia  yang sudah tentu memiliki banyak  kelemahan-kelemahan  di  dalam  penerapannya  atau  proses  penegakan hukum  itu  sendiri.  Proses  penegakan  hukum  khususnya  seringkali  dipandang bersifat  diskriminatif,  inkonsisten,  tidak  memakai  paramater  yang  objektif,  dan mengedepankan  kepentingan  kelompok  tertentu.  Tolok  ukur  yang  digunakan adalah  seringkali  terjadi disparitas  pidana  atau  perbedaan dalam  menjatuhkan pidana untuk berbagai macam kejahatan.
Di  dunia,  kita  mengenal  bermacam-macam  sistem  hukum,  yaitu  sistem hukum Civil Law, Common Law, Hukum Adat maupun Hukum Islam. Meskipun warga Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, namun pengaruh Hukum Islam tidaklah  menonjol  didalam  sistem  hukum  yang  ada  di  Indonesia  baik  dari  segi substansi,  struktur,  maupun  budaya  hukum  itu  sendiri.  Bahkan  Abdul  Jamil pernah memberikan komentar  bahwa meskipun  umat  Islam  mayoritas di Negeri ini, akan tetapi ruang bagi penegakan Hukum Islam hanya tersedia di Pengadilan agama. 2
Hukum  pidana  Islam  ( fiqh  jinayah )  merupakan  syariat  Allah  SWT  yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan  oleh  orang-orang mukallaf (orang  yang  dapat  dibebani  kewajiban), sebagai  hasil  dari  pemahaman  atas  dalil-dalil  hukum  yang  terperinci  dari  Al Qur‟an  dan  Hadist. 3 Hukum  pidana  Islam  pada  hakikatnya  mengandung kemaslahatan  bagi  kehidupan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk  melaksanakannya.  Konsep  kewajiban  asasi  syariat  menempatkan  Allah
2 Lihat  dalam  Abdul  Jamil, Hukum  Islam  di  Indonesia  Setelah  Pemberlakuan  Undang- Undang  No.7  tahun  1989, dalam  Jurnal  Hukum  dan  Keadilan,  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta,  Vol.I,  1989,  halaman  83.,  sebagaimana  dikutip  oleh  Yesmil  Anwar  &  Adang, Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana , Grasindo, Jakarta, 2008, halaman 102.
3 Lihat  dalam  Dede  Rosyada, Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial (Jakarta  :  Lembaga  Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), halaman 86., sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 1.
SWT  sebagai  pemegang  segala  hak. 4 Setiap  orang  hanya  pelaksana  yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT tersebut. Perintah Allah SWT yang dimaksud,  harus  ditunaikan  baik  untuk  kemaslahatan  manusia  pribadi  maupun orang  lain.  Berbeda  dengan  hukum  pidana  positif  yang  nyata-nyata  buatan manusia. Karena produk hukum tersebut merupakan olahan pikiran dari manusia, pastilah  mempunyai  kekurangan  maupun  celah-celah  sehingga  manusia  dengan seenaknya dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  mencoba  untuk  melihat  hal-hal  apa  saja yang  diatur  di  dalam  hukum  pidana  Islam  itu  sendiri,  serta  bagaimana perbandingannya  dengan  hukum  pidana  positif  dalam  sebuah  tulisan  sederhana yang  berjudul Hukum  Pidana  dalam  Perspektif  Islam  dan  Perbandingannya dengan  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Diharapkan  melalui  tulisan  yang sederhana  ini  dapat  menambah  wawasan  bagi  semua  pihak  yang  masih  samar terhadap  eksistensi  hukum  pidana  baik  dalam perspektif  Islam maupun perpektif Hukum nasional.

## Cakupan  Hukum  Pidana  Islam  serta  Perbandingannya  dengan  Hukum Pidana Nasional
Apabila  berbicara  mengenai  hukum  pidana,  konsekuensi  dari  hal  tersebut adalah  bahwa  setiap  hal-hal  atau  perbuatan  yang  melanggar  hukum  maka  akan menimbulkan  hukuman  bagi  pelakunya.  Perbuatan  melanggar  hukum  di  dalam hukum  positif  yang  berlaku  di  suatu  Negara  pada  prinsipnya  berbeda  dengan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan di dalam hukum Islam.
Cakupan  melanggar  hukum  di  dalam  hukum  positif  hanya  terbatas  kepada perbuatan  yang  salah  atau  melawan  hukum  terhadap  bidang-bidang  hukum tertentu  seperti  bidang  hukum  pidana,  perdata,  tata  usaha  Negara,  hukum pertanahan  dan  sebagainya.  Sedangkan  di  dalam  hukum  Islam,  terhadap  hal-hal yang  dianggap  salah  atau  melanggar  hukum  adalah  sesuatu  yang  melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat, yang dasar hukumnya dapat ditemui di dalam Al  Qur‟an,  Hadist,  maupun  Ijtihad  para  ulama.  Ketentuan-ketentuan  syariat  ini tidak  hanya  berkaitan  dengan  hubungan  muamalah  saja,  tetapi  juga  menyangkut
4 Zainuddin Ali, Ibid.
ibadah,  yang  pada  dasarnya  pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut  semuanya akan mendapatkan hukuman, meskipun hukuman terhadap perbuatan tersebut ada yang  diterima  di  dunia  maupun  ada  hukuman  yang  akan  diberikan  di  akhirat kelak.
Jika berbicara mengenai  hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan Fikih  Jinayah ,  maka  akan  dihadapkan  kepada  hal-hal  mempelajari  ilmu  tentang hukum syara‟  yang berkaitan dengan masalah perbuatan  yang dilarang (jarimah) dan  hukumannya  (uqubah),  yang  diambil  dari  dalil-dalil  terperinci.  Jadi,  secara garis  besar  dapat  diketahui  bahwa  objek  pembahasan  atau  cakupan  dari  hukum pidana  Islam adalah jarimah atau tindak pidana  serta uqubah atau hukumannya. 5
Namun  jika  melihat  cakupan  yang  lebih  luas  lagi,  maka  cakupan  hukum  pidana Islam  pada  dasarnya  hampir  sama  dengan  yang  diatur  di  dalam  Hukum  Pidana positif,  karena  selain  mencakup  masalah  tindak  pidana  dan  hukumannya  juga disertai  dengan  pengaturan  masalah  percobaan,  penyertaan,  maupun  gabungan tindak pidana. Berikut ini dijelaskan hal-hal yang berupa tindak pidana ( jarimah ) dan hukuman ( uqubah ) dalam Hukum Pidana Islam.

## JARIMAH atau TINDAK PIDANA
Secara  bahasa jarimah mengandung  pengertian  dosa,  durhaka.  Larangan- larangan syara’ (hukum  Islam)  yang  diancam  hukuman had (khusus)  atau takzir pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan  hukum  syariat  yang  mengakibatkan pelanggarnya  mendapat  ancaman  hukuman.  Larangan-larangan  syara‟  tersebut bisa  berbentuk  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  ataupun  tidak  melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh jarimah berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang  diperintahkan  ialah  seseorang  tidak  memberi  makan  anaknya  yang  masih kecil  atau  seorang  suami  yang  tidak  memberikan  nafkah  yang  cukup  bagi keluarganya.
Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana.  Kata  lain  yang  sering  digunakan  sebagai  padanan  istilah jarimah ialah
5 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman ix.
kata  jinayah.  Hanya,  dikalangan  fukaha  (ahli  fikh,  red)  istilah jarimah pada umumnya  digunakan  untuk  semua  pelanggaran  terhadap  perbuatan-perbuatan yang  dilarang  oleh  syara‟,  baik  mengenai  jiwa  ataupun  lainnya.  Sedangkan jinayah  pada  umumnya  digunakan  untuk  menyebutkan  perbuatan  pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai  anggota badan tertentu. 6
Jarimah ,  memiliki  unsur  umum  dan  unsur  khusus.  Unsur  umum  jarimah adalah  unsur-unsur  yang  terdapat  pada  setiap  jenis  jarimah,  sedangkan  unsur khusus  adalah  unsur-unsur  yang  hanya  terdapat  pada  jenis  jarimah  tertentu  yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.
Unsur  umum  daripada  Jarimah terbagi  ke  dalam  tiga  unsur  yakni  unsur formal,  materil  dan  moril.  Unsur  formal  (al -Rukn  al-Syar’iy )  adalah  adanya ketentuan  nash  yang  melarang  atau  memerintahkan  suatu  perbuatan  serta mengancam  pelanggarnya.  Unsur  materil  ( al-Rukn  al-Madi )  adalah  adanya tingkah  laku  atau  perbuatan  yang  berbentuk jarimah yang  melanggar  ketentuan formal.  Sedangkan  unsur  moril  (al-Rukn  al  Adabiy)  adalah  bila  pelakunya seorang mukalaf,, yakni  orang  yang  perbuatannya  dapat  dipertanggungjawabkan secara  hukum.  Walaupun  secara  umum jarimah terbagi  kedalam  tiga  unsur  di atas, akan tetapi secara khusus setiap jarimah memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus jarimah. 7
Adapun  pembagian jarimah pada  dasarnya  tergantung  dari  berbagai  sisi. Jarimah dapat  ditinjau  dari  sisi  berat  -ringannya  sanksi  hukum,  dari  sisi  niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu  tindak  pidana,  dan  sifatnya  yang  khusus.  Ditinjau  dari  sisi  berat  ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur‟an dan Hadist, jarimah dapat  dibagi  atas jarimah  hudud , jarimah  qhishas/diyat, dan jarimah  ta’zir. 8
Untuk  lebih  jelasnya,  akan  dijelaskan  satu  persatu  mengenai  bentuk-bentuk jarimah atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.
1. Tindak Pidana Hudud (jarimah hudud)
6 H.A.  Djazuli, Fiqh  Jinayah  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam ),  Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, halaman 12.
7 Ibid.
8 Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syariat  dalam  Wacana dan Agenda, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2003, halaman 22
Jarimah  atau  tindak  pidana  hudud  merupakan  tindak  pidana  yang  paling serius  dan  berat  dalam  hukum  pidana  Islam.  Tindak  pidana  ini  pada  dasarnya merupakan  tindak  pidana  yang  menyerang  kepentingan  publik,  namun  bukan berarti  tidak  mempengaruhi  kepentingan  pribadi  manusia  sama  sekali.  Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.
Adapun ciri khas daripada tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut : 9
a. Hukumannya  tertentu  dan  terbatas,  dalam  arti  bahwa  hukuman  tersebut  telah ditentukan oleh syara‟ dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
b. Hukuman  tersebut  merupakan  hak  Allah  semata-mata,  atau  kalau  ada  hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.
Hukuman had ini  tidak  bisa  digugurkan  oleh  perseorangan  (orang  yang menjadi  korban  atau  keluarganya)  atau  oleh  masyarakat  yang  diwakili  oleh Negara  karena  hal  tersebut  merupakan  konsekuensi  bahwa  hukuman  had  itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana  hudud ini, ada tujuh macam yaitu : 10
a. Tindak pidana zina;
b. Tindak pidana tuduhan palsu zina (qadzaf);
c. Tindak pidana meminum minuman keras (syurb al-khamr);
d. Tindak pidana pencurian;
e. Tindak pidana perampokan;
f. Murtad;
g. Tindak pidana pemberontakan (al-bagyu).

## 2. Tindak Pidana Qishas/Diyat
Tindak  pidana  qishas  atau  diyat  merupakan  tindak  pidana  yang  diancam dengan  hukuman  qishas  atau  diyat  yang  mana  ketentuan  mengenai  hal  ini  sudah ditentukan  oleh  syara‟.  Qishas  ataupun  diyat  merupakan  hak  manusia  (hak individu)  yang  hukumannya  bisa  dimaafkan  atau  digugurkan  oleh  korban  atau keluarganya.
9 Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit ., halaman x.
10 Ibid.
Adapun  definisi  qishas  menurut  Ibrahim  Unais  adalah  „menjatuhkan hukuman  kepada  pelaku  persis  seperti  apa  yang  dilakukannya‟. 11 Oleh  karena perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  adalah  menghilangkan  nyawa  orang  lain (membunuh),  maka  hukuman  yang  setimpal  adalah  dibunuh  atau  hukuman  mati. Dasar  hukum  qishas  terdapat  didalam  beberapa  ayat  Al  Qur‟an,  diantaranya  di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang artinya : “ hai orang-orang yang beriman, diwajibkan  atas  kamu  qishas  berkenaan  dengan  orang-orang  yang  dibunh;  orang merdeka  dengan  orang  merdeka,  hamba  dengan  hamba,  dan  wanita  dengan wanita.  Maka  barang  siapa  yang  mendapat  suatu  pemaafan  dari  saudaranya, hendaklah  (yang  memaafkan)  mengikuti  dengan  cara  yang  baik,  dan  hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik  (pula).  Yang  demikian  itu  adalah  suatu  keringanan  dari  Tuhan  kamu  dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.”
Sedangkan  pengertian  diyat  menurut  Sayid  Sabiq  adalah  „sejumlah  harta yang  dibebankan  kepada  pelaku,  karena  terjadinya  tindak  pidana  (pembunuhan atau  penganiayaan)  dan  diberikan  kepada  korban  atau  walinya‟. 12 Diyat merupakan  uqubah  maliyah  (hukuman  yang  bersifat  harta),  yang  diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum diyat di dalam Al Qur‟an terdapat dalam Surah An-Nisaa‟ ayat 92, yang artinya : “…dan barang siapa membunuh seorang mukmin  karena  tersalah,  (hendaklah)  ia  memerdekakan  hamba  sahaya  yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”
Tindak  pidana  qishas  atau  diat  secara  garis  besar  ada  dua  macam  yaitu pembunuhan  dan  penganiayaan.  Namun  apabila  diperluas  maka  cakupannya  ada lima macam, yaitu : 13
a. Pembunuhan sengaja;
b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
c. Pembunuhan karena kesalahan;
11 Ibid, halaman 149.
12 Ibid , halaman 166-167.
13 Ibid , halaman xi.
d. Penganiayaan sengaja;
e. Penganiayaan tidak sengaja.

## 3. Tindak Pidana Ta’zir
Tindak  pidana  ta‟zir  adalah  tindak  pidana  yang  dincam  dengan  hukuman ta‟zir.  Pengertian  ta‟zir  menurut  bahasa  adalah  ta‟dib,  yang  artinya  memberi pelajaran.  Ta‟zir  juga  diartikan  dengan  Ar-Raddu  wal  Man‟u,  yang  artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian ta‟zir menurut Al-Mawardi adalah „hukuman  pendidikan  atas  dosa  (tindak  pidana)  yang  belum  ditentukan hukumannya oleh syara‟.‟ 14
Di  dalam  buku  Fiqh  Jinayah  H.A.  Djazuli  mengemukakan  bahwa  tindak pidana ta‟zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : 15
a. Tindak  hudud  atau  qishas/diyat  yang  subhat  atau  tidak  memenuhi  syarat, namun  sudah  merupakan  maksiat.  Misalnya  percobaan  pencurian,  percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
b. Tindak  pidana  yang  ditentukan  oleh  Al  Qur‟an  dan  Hadist,  namun  tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
c. Tindak  pidana  yang  ditentukan  oleh  Ulul  Amri  untuk  kemaslahatan  umum. Dalam  hal  ini,  nilai  ajaran  Islam  dijadikan  pertimbangan  penentuan kemaslahatan  umum.  Persyaratan  kemaslahatan  ini  secara  terinci  diuraikan dalam  bidang  studi  Ushul  Fiqh.  Misalnya  pelanggaran  atas  peraturan  lalu lintas.
Selain  berdasarkan  pengklasifikasian  di  atas,  pembagian  tindak  pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan.  Sehubungan  dengan  ini,  Abd  al-Qadir‟Awdah  membagi  perbuatan manusia  ke  dalam  empat  bagian,  baik  berupa  perbuatan  tindak  pidana  maupun yang bukan tindak pidana, yaitu : 16
a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok,
14 Ibid , halaman xii.
15 H.A. Djazuli , Op.Cit., halaman 13.
16 Ibid , halaman 15-16.
mencuri,  dan  zina.  Dalam  hal  ini,  pemaafan  individu  si  korban  tidak mempengaruhi  sanksi  yang  diberikan  atau  diterapkan.  Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
b. Sebagian  perbuatan  manusia  itu  merupakan  hak  perorangan  yang  murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhi hukuman,  jika  ada  pengaduan  atau  gugatan  dari  pihak  korban.  Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
c. Perbuatan-perbuatan  yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun  hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
d. Perbuatan-perbuatan  yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun  hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

## 4. UQUBAH atau HUKUMAN
Maksud  pokok  dari  diadakannya  hukuman  adalah  untuk  memelihara  dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga manusia dari hal-hal yang dapat merusak  kehidupan  umat  manusia,  karena  pada  dasarnya  Islam  memberikan petunjuk  dan  pelajaran  kepada  manusia.  Hukuman  diberikan  bukan  hanya  untuk pembalasan,  namun  ditetapkannya  hukuman  adalah  untuk  memperbaiki  individu agar dapat menjaga masyarakat dan tertib sosial.
Hukuman  mempunyai  dasar,  baik  yang  berasal  dari  Al  Qur‟an,  Hadist, maupun  dari  lembaga  legislatif  yang  mempunyai  kewenangan  menetapkan hukuman, seperti untuk kasus ta‟zir. 17 Selain itu hukuman harus bersifat  pribadi. Artinya  hanya  dikenakan  kepada  yang  melakukan  kejahatan,  sehingga  tidak  ada yang dinamakan dengan ”dosa warisan”.
Suatu  hukuman,  meskipun  tidak  disenangi,  namun  tetap  ditujukan  untuk mencapai  kemaslahatan  bagi  individu  dan  masyarakat.  Untuk  itu  suatu  hukuman dapat dianggap baik apabila : 18
a. Untuk mencegah seseorang dari berbuat maksiat;
b. Batas maksimum atau minimum suatu hukuman tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat yang menghendaki;
17 Ibid , halaman 25.
18 Ibid , halaman 26-27.
c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, tetapi sesungguhnya adalah untuk kemaslahatannya;
d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.
Apabila berbicara mengenai hukum pidana positif di Indonesia, maka yang terbayang  hanyalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  peninggalan kolonial  Belanda  yang  masih  diberlakukan  sampai  saat  ini.  Padahal,  seiring dengan  perkembangan  hukum  yang  ada,  hukum  pidana  yang  ada  di  Indonesia tidak hanya terbatas kepada ketentuan yang terdapat di dalam KUHP saja, namun juga  terdapat  di  dalam  beberapa  perundang-undangan  di  luar  KUHP  yang mengatur  perbuatan-perbuatan  pidana  yang  secara  khusus  tidak  ditemukan pengaturannya di dalam KUHP.
Pada  intinya,  tindak  pidana  di  dalam  KUHP  dibedakan  menjadi  dua  yaitu kejahatan  dan  pelanggaran.  Contoh  dari  kejahatan  yang  diatur    di  dalam  KUHP adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan  tentang  sumpah  palsu  dan  keterangan  palsu,  kejahatan  terhadap kesusilaan, penghinaan, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya.  Sedangkan  tentang  pelanggaran  hanya  mengatur  kejahatan  yang sifatnya kurang serius atau dikatakan sebagai tindak pidana yang ringan. 19
Selain  itu,  di  dalam  hukum  pidana  materil,  baik  yang  terdapat  di  dalam KUHP  maupun  ketentuan  pidana  khusus  di  luar  KUHP,  selain  memuat  unsur- unsur  perbuatan  atau  pidana  juga  memuat  sanksi  terhadap  pelaku  perbuatan pidana  tersebut.  Hal  ini  pada  dasarnya  sama  dengan  ketentuan-ketentuan  pidana yang  terdapat  di  dalam  sumber-sumber  hukum  Islam,  dimana  selain  memuat tentang jarimah atau  tindak  pidana,  sumber-sumber  hukum  tersebut  juga mengatur  masalah  penghukuman  atau  yang  dinamakan  dengan uqubah dalam hukum pidana Islam.
Jika  diperbandingkan  ketentuan  di  dalam  hukum  pidana  Islam  dengan ketentuan hukum pidana positif, pada dasarnya dapat dilihat bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam  agamanya,
19 Topo Santoso, Op.Cit ., halaman 83-84.
dirinya,  akalnya,  hartanya,  kehormatannya  dan  hubungannya  antara  pelaku kejahatan, si korban dan umat. Sedangkan hukum pidana positif hanya cenderung berpihak  kepada  si  pelaku  saja,  meskipun  pada  dasarnya  hukum  pidana  positif bertujuan  untuk  memelihara  kehidupan  manusia  didalam  masyarakat  agar  tertib dan damai.
Mengapa  demikian  ?  Karena  pengaturan    hukum  pidana  positif  hanya mengarah  kepada  penghukuman  bagi  si  pelaku  tanpa  memperhatikan  kerugian maupun  hak-hak  yang  harus  diterima  si  korban.  Sedangkan  di  dalam  hukum pidana  Islam,  disamping  penghukuman  bertujuan  mendatangkan  efek  jera  bagi pelaku  maupun  masyarakat,  namun  keberpihakan  kepada  korban  juga  menjadi perhatian  di  dalam  ketentuan  syara‟.  Hal  ini  terlihat  di  dalam  tindak  pidana Qishas,  dimana  terdapat  pemaafan  dari  pihak  korban  atau  ahli  waris  sehingga pelaku  dapat  saja  membayar  diyat  kepada  korban  atau  ahli  warisnya  sebagai konsekuensi dari pemaafan tersebut.
Sebagai  contoh  perbandingan  yang  lain,  dapat  diambil  mengenai  masalah perzinaan. Di dalam hukum positif, KUHP tidak melarang hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka dam keduanya belum menikah. KUHP hanya melarang perbuatan perzinaan  yang dilakukan atas dasar suka sama suka dimana salah seorang atau keduanya sudah terikat perkawinan dan hal itupun hanya dapat ditindak  apabila  ada  pengaduan  dari  pihak  istri  atau  suami  si  pelaku. Konsekuensinya,  apabila  tidak  ada  pengaduan  maka  perzinaan  seolah-olah menjadi  sesuatu  yang  ”dihalalkan”,  padahal  perbuatan  tersebut  dari  segi  agama jelas-jelas  merupakan  dosa  besar.  Sedangkan  di  dalam  hukum  pidana  Islam, apapun  bentuk  perzinaan,  baik  hubungan  suka  sama  suka  yang  dilakukan  oleh yang  sudah  terikat  pernikahan  maupun  yang  masih  sama-sama  ”lajang”  tetap dikenakan hukuman tindak pidana perzinaan sesuai dengan ketentuan syara‟.
Selain itu,  hukum  pidana  yang masih  berlaku di  Indonesia saat  ini, apabila dilihat  dari  filosofi  terbentuknya  hukum  positif  tersebut  lebih  mengutamakan kebebasan,  menonjolkan  hak-hak  individu  yang  lebih  mengutamakan  si  pelaku, dan  kurang  berhubungan  dengan  moralitas  umat  manusia  pada  umumnya. 20
Hukum  positif  hanya  lebih  mengarah  kepada  upaya  menanggulangi  kejahatan,
20 Ibid.
cenderung  berupaya  untuk  menghukum  pelaku,  namun  seringkali  mengabaikan hak-hak  korban.  Disamping  itu,  ketentuan  di  dalam  hukum  pidana  Islam  lebih tegas  dibandingkan  dengan  hukum  pidana  positif.  Di  dalam  hukum  positif,  apa yang  dinamakan  dengan  menjatuhkan  hukuman  lebih  cenderung  merupakan  hak para  hakim  untuk  menentukan  apakah  akan  dipakai  batas  minimal  atau  batas maksimal hukuman yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan di dalam hukum pidana  Islam  ada  hukuman  yang  dinamakan  dengan  hak  Allah  ( had ),  yang kadarnya tidak boleh dikurangi atau ditambah.
Hukuman  penjara  sebagai  satu-satunya  bentuk  hukuman  (jika  bukan dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  hukuman  selain  hukuman  mati  karena hukuman  mati  jarang  dijatuhkan  di  negara  kita)  bagi  seluruh  bentuk  kejahatan, ternyata  melahirkan  segudang  persoalan.  Betapa  banyak  penjahat  pemula  yang setelah keluar dari penjara (setelah “berguru” kepada penjahat yang lebih senior) justru berubah menjadi penjahat yang lebih lihai. Betapa banyak terjadi penularan penyakit yang berbahaya di dalam penjara karena padatnya jumlah penghuninya. Betapa  banyak  penyimpangan  seksual  yang  dialami  oleh  para  narapidana  karena dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama  tidak  berhubungan  dengan  istri  atau suaminya.  Betapa  besar  anggaran  yang  harus  ditanggung  oleh  negara  untuk memberi  makan  para  narapidana,  padahal  anggaran  itu  diambil  dari  pajak masyarakat.  Betapa  banyak  waktu  produktif  para  narapidana  yang  terbuang percuma  hanya  untuk  mendekam  di  dalam  penjara,  yang  membuat  mereka menjadi pemalas setelah keluar dari penjara.
Hukum  pidana  Islam  memberikan  solusi  atas  semua  persoalan  tersebut. Bentuk  hukuman  dalam  Islam  tidak  memakan  waktu  lama  sehingga  tidak memakan  waktu  produktif  si  terpidana.  Hukum  pidana  Islam  tidak  mengenal biaya  tinggi  dan  memberikan  efek  jera,  baik  bagi  si  terhukum  maupun masyarakat.  Berbeda  dengan  hukum  konvensional  atau  hukum  positif  yang merupakan ciptaan manusia dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, hukum  pidana  Islam  sebagai  hukum  ciptaan  Allah  SWT  bersifat  abadi,  fleksibel untuk diterapkan di segala tempat dan waktu, sesuai dengan fitrah manusia, serta sejalan dengan logika dan hati nurani manusia.

## Batas Berlakunya Hukum Pidana Islam dan Studi Perbandingannya dengan Hukum Pidana Nasional
Berbicara mengenai ruang lingkup hukum pidana Islam, maka pada tulisan ini penulis lebih menekankan kepada pandangan mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana Islam atau lebih tepatnya kepada ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam itu sendiri. Dari segi teoritis, ajaran Islam ini berlaku untuk seluruh dunia.  Akan  tetapi,  secara  praktis  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada,  tidaklah demikian.  Hukum  pidana  Islam  hanya  ditemukan  penerapannya  pada  negara- negara tertentu saja, seperti di negara-negara Islam.
Secara  umum,  dikenal  adanya  pandangan  atau  teori  tentang  ruang  lingkup berlakunya hukum pidana Islam ini yaitu Teori dari Abu Hanifah, teori dari Imam Yusuf,  serta  teori  dari  Imam  Malik,  Imam  Syafi‟i  dan  Imam  Ahmad. 21 Untuk lebih jelasnya, teori tersebut akan diperinci satu persatu.

## 1. Teori dari Abu Hanifah
Dalam  teori  ini  dikemukakan  bahwa  aturan-aturan  pidana  Islam  hanya berlaku  secara  penuh  untuk  wilayah-wilayah  negeri  muslim.  Di  luar  negeri muslim,  aturan  tadi  tidak  berlaku  lagi  kecuali  untuk  kejahatan-kejahatan  yang berkaitan  dengan  hak  perseorangan  ( haqq  al  adamy ). 22 Teori  ini  mirip  dengan asas  teritorial  dalam  hukum  positif.  Asas  teritorial  di  dalam  KUHP  menyatakan bahwa  aturan  pidana  dalam  perundang-undangan  Indonesia  hanya  berlaku  bagi setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  di  dalam  wilayah  atau  teritorial Indonesia. 23

## 2. Teori dari Imam Yusuf
Teori  ini  mengemukakan  bahwa  sekalipun  di  luar  negara  muslim  aturan pidana  Islam  tidak  berlaku,  akan  tetapi  setiap  yang  dilarang  tetap  haram dilakukan,  sekalipun  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman. 24 Teori  ini  pada  dasarnya mirip  dengan  asas  nasional  aktif  atau  asas  perlindungan,  yang  memuat  prinsip bahwa  peraturan  pidana  Indonesia  berlaku  terhadap  tindak  pidana  yang
21 H.A. Djazuli, Op.Cit ., halaman 10.
22 Ibid.
23 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan , Cet.1., UMM Press, Malang, 2008, halaman 77.
24 H.A. Djazuli, Loc. Cit.
menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan yang dilakukan di luar Indonesia. 25

## 3. Teori dari Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad
Di  dalam  teori  ini  dikemukakan  bahwa  aturan-aturan  pidana  Islam  tidak terikat  oleh  wilayah,  melainkan  terikat  oleh  subyek  hukum.  Jadi,  setiap  muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. 26 Teori  ini  mirip  dengan  asas  universal  di  dalam  hukum  pidana positif. Asas Universal di dalam hukum pidana positif  sering juga disebut sebagai asas  penyelenggaraan  hukum.  Berlakunya  asas  ini  tidak  saja  untuk  melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. 27
Dari teori-teori di atas terlihat jelas bahwa ruang lingkup berlakunya hukum pidana  Islam  pada  dasarnya  mengatur  untuk  semua  umat  Islam,  namun  karena umat Islam menyebar diberbagai negara menyebabkan hukum pidana Islam tidak sepenuhnya  diterapkan  kepada  seluruh  umat  Islam.  Sedangkan  di  dalam  hukum pidana  positif,  ruang  lingkup  berlakunya  hukum  pidana  tidak  hanya  terbatas kepada warga negara Indonesia tetapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia.

## Penutup
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara  garis  besar,  hukum  pidana  Islam  mencakup  dua  hal  utama,  yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukuman. Pada dasarnya cakupan ini  sama  dengan  yang  terdapat  dalam  hukum  positif,  dimana  hukum  pidana positif juga mencakup masalah jenis-jenis tindak pidana serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kualifikasi tindak pidana.
2. Sedangkan  ruang  lingkup  dari  hukum  pidana  Islam  lebih  mengarah  kepada ketentuan  lingkup  berlakunya  hukum  pidana  Islam  itu  sendiri,  yang didasarkan kepada teori-teori yang berasal dari Teori Abu Hanifah, teori Imam Yusuf,  serta  dari  Imam  Malik,  Imam  Syafi‟i  dan  Imam  Ahmad.  Secara
25 Tongat, Op. Cit ., halaman 79-80.
26 H.A.Djazuli, Loc. Cit.
27 Tongat, Op. Cit ., halaman 87.
teoritis, teori-teori di dalam hukum pidana Islam ini hampir sama dengan teori atau  prinsip-prinsip  berlakunya  hukum  pidana  positif.  Hanya  saja  bedanya, hukum  pidana  Islam  lebih  menonjolkan  diri  keberlakuannya  terhadap  umat muslim,  sedangkan  hukum  positif  mengatur  prinsip-prinsip  keberlakuannya terhadap  semua  penduduk  Indonesia  tanpa  membedakan  agama  maupun warga negara.

## Daftar Kepustakaan
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
H.A.  Djazuli, Fiqh  Jinayah  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam ), Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan , Cet. ke- 2, Alumni, Bandung, 2006.
Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syariat  dalam Wacana dan Agenda, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2003.
Tongat, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  dalam  Perspektif  Pembaharuan , Cet.1., UMM Press, Malang, 2008.
Yesmil Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana , Grasindo, Jakarta, 2008.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007.