## Equalita, Vol. 3 Issue 2, Desember 2021
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi  Gender  dan  Anak  LP2M  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon, Indonesia

## KRIMINALISASI PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
Bani Syarif Maula 1 * email: banisyarifm@iainpurwokerto.ac.id Vivi Ariyanti 2 email: viviariyanti@iainpurwokerto.ac.id Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 Received: 28 Oktober 2021  Accepted: 1 November 2021  Published online : 30 Desember 2021

## Abstrak:
Wacana kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan telah berlangsung sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tahun 2019 lalu. Banyak penolakan terhadap upaya kriminalisasi tersebut.  Perkosaan dalam perkawinan muncul  akibat  relasi  seksual  suami-istri  yang  timpang  tersebut,  sehingga  perlu  ada kebijakan negara untuk merubah kondisi seperti itu, yaitu melalui kriminalisasi sebagai upaya  negara  dalam  menekan  kasus  tindak  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan. Tulisan ini membahas perkosaan dalam perkawinan dalam ranah hukum pidana nasional dan  hukum  Islam.  Hukum  pidana  nasional,  seperti  KUHP,  tidak  mengatur  perkosaan dalam  perkawinan,  namun  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  kekerasan  dalam  rumah tangga yang diatur melalui UU PKDRT, meskipun cakupannya masih sangat luas. Hukum Islam yang menjadi sumber norma masyarakat dan dapat menjadi bahan hukum nasional juga tidak membahas persoalan tentang perkosaan dalam perkawinan. Kajian hukum dan kenyataan sosial perlu dilakukan dengan pendekatan empiris dan menekankan pada tiga komponen hukum, yaitu legal substance (aturan-aturan dan norma-norma hukum), legal structure  (institusi  dan  penegak  hukum),  dan  legal  culture  (budaya  hukum  termasuk sikap dan pandangan masyarkat tentang hukum dan norma relasi suami isteri).
Kata kunci: perkosaa; perkawinan; hukum pidana; hukum Islam; keadilan gender

## Abstract
The discourse on the criminalization of marital rape has taken place since the discussion of the 2019 Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS). Many people reject the attempt to criminalize it. Marital rape arises as a result of the unequal sexual relations of the husband and wife, so that there needs to be a state policy to change such conditions, namely  through  criminalization  as  an  attempt  by  the  state  to  suppress  cases  of  sexual violence  against  women.  This  article  discusses  marital  rape  in  the  realm  of  national criminal law and Islamic law. National criminal law, such as the Criminal Code, does not regulate  marital  rape,  but  it  can  be  considered  a  form  of  domestic  violence  regulated through the Law on the Elimination of Domestic Violence, although its scope is still very broad. Islamic law, which is a source of community norms and can be a material for national
* Corresponding Author, Email: banisyarifm@iainpurwokerto.ac.id
law, also does not address the issue of marital rape. For this reason, we need to study law and social reality with an empirical approach and emphasize the three components of law, namely  legal  substance  (legal  rules  and  norms),  legal  structure  (institutions  and  law enforcement officials), and legal culture (including society's attitudes and views about the law and norms of husband and wife relations).
Keywords: marital rape; marriage; criminal law; Islamic law; gender-based justice

## A.  PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia tergolong berpandangan tradisionalis dalam hal hubungan suami  isteri,  yaitu  pandangan  bahwa  salah  satu  tugas  (kewajiban)  isteri  adalah melayani  suaminya  dalam  hal  kebutuhan  biologis  seksual,  sehingga  isteri  dituntut harus siap sedia kapanpun suami menginginkannya, dan penolakan isteri dianggap sebagai  bentuk  ketidakpatuhan.  Dengan  demikian,  istilah  “pemerkosaan  d alam perkawinan”  bagi  masyarakat  Indonesia  mengandung  kontradiksi  makna  karena hubungan badan suami isteri merupakan kewajiban. Pemaksaan untuk melakukannya dianggap  suatu  kewajaran.  Dalam  masyarakat  hingga  kini  pemerkosaan  masih diyakini hanya mungkin terjadi di luar perkawinan. Padahal kekerasan seksual dalam perkawinan  (yang  umumnya  pelakunya  adalah  suami)  sesungguhnya  banyak menimpa para istri di Indonesia.
Wacana  kriminalisasi  perkosaan  dalam  perkawinan  sebenarnya  telah berlangsung  sejak  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tahun 2019 lalu. Banyak penolakan terhadap upaya kriminalisasi tersebut.  Persoalannya adalah banyak orang yang masih menganggap bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah hal yang tidak masuk akal. Interpretasi agama  pada  umumnya  menganggap  bahwa  istri  harus  melayani  suaminya  dengan penuh  ketaatan,  termasuk  dalam  hal  aktivitas  seksual.  Mereka  yang  menolak beralasan bahwa negara sudah terlalu jauh mengurusi urusan ranjang yang menjadi urusan  domestik.  Namun  demikian,  penolakan  itu  lebih  dilatarbelakangai  oleh kesalahpahaman masyarakat terhadap substansi RUU PKS daripada dilatarbelakangi oleh alasan ideologis (Movanita, 2020).
Istilah  perkosaan merupakan  bagian  dari  istilah  tindakan  kekerasan,  sehingga makna  yang  terkandung  dalam  frase  perkosaan  dalam  perkawinan  adalah  tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan yang terikat perkawinan dalam melakukan hubungan  badan.  Namun  demikian,  jika  istilah  perkosaan  dikaitkan  dengan perkawinan  justru  yang  muncul  adalah pandangan  yang  beragam karena  sebagian besar  masyarakat  beranggapan  bahwa  hubungan  badan  antara  suami  dan  isteri merupakan  suatu  bentuk  kewajaran  bahkan  itu  menjadi  kewajiban  isteri  dalam melayani  suaminya.  Sehingga  masyarakat  menilai  tidak  ada  perkosaan  dalam perkawinan, tetapi itu merupakan bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Kajian  menjelaskan  bagaimana  sebenarnya  duduk  perkara  kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan menurut hukum nasional, yaitu dalam KUHP dan dalam UU PKDRT, serta bagaimana upaya untuk menegaskan kembali aturan kriminalisasi perkosaan dalam rumah tangga secara lebih jelas dan tegas dalam upaya melindungi kaum  perempuan  dari  tindak  kekerasan.  Selain  itu,  kajian  ini  juga  membandingkan
ketentuan  dalam  rancangan  undang-undang  yang  membahas  perkosaan  dalam perkawinan,  seperti  RUU  PKS  dan  RUU  KUHP,  dengan  ketentuan  hukum  Islam. Pembahasan hukum Islam menjadi penting karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim dan pandang bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, yaitu dengan  menilai fakta empiris berupa pandangan dan penerimaan masyarakat terhadap  suatu  perbuatan  yang  dikriminalisasi  (dijadikan  perbuatan  pidana)  dalam suatu kebijakan atau undang-undang.

## B.  METODOLOGI PENELITIAN
Kajian ini merupakan hasil penelitian pustaka melalui berbagai sumber dokumen, baik  berupa  aturan  perundang-undangan,  rancangan  aturan  perundang-undangan, maupun berita-berita di media massa yang terkait dengan objek penelitian, yaitu tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  secara  spesifik  tentang  paksaan  dalam hubungan suami istri.
Data yang dicari untuk penelitian ini adalah data yang berupa das sollen dan data yang berupa das sein (Fajar & Yulianto, 2015: 70).  Data das sollen berupa hukum atau  peraturan  yang  berkaitan  dengan  ketentuan-ketentuan  perkawinan,  hak  dan kewajiban suami istri, serta peraturan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik  berupa  undang-undang,  hukum  material,  putusan  pengadilan,  maupun ketentuan-ketentuan fikih yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Data das sollen berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan  dan  aturan perundang-undangan  seperti  UU No.  1  tahun  1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHP. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kitab-kitab fikih yang menjadi dasar keyakinan masyarakat di bidang perkawinan, publikasi ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Data selanjutnya adalah bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia. Adapun data yang berupa das sein adalah data yang berasal dari fakta di lapangan. Data ini diperoleh dari berita-berita di media massa nasional yang valid dan terpercaya.
Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  filosofis ( philosophical  approach ),  dan  pendekatan  sosilogis  ( sociological  approach ). Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  metode  deduktif  serta  dipaparkan  secara deskriptif dan preskriptif guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## C.  RESULT AND DISCUSSION

## Kriminalisasi sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Kriminalisasi  berarti  menetapkan  perbuatan yang  semula  bukan tindak pidana menjadi  suatu  tindak  pidana.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  kriminalisasi  merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat  dipidana  menjadi  perbuatan  pidana  atau  membuat  suatu  perbuatan  menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya (Soekanto, 1981: 62). Jadi, pada hakikatnya kriminalisasi merupakan
bagian dari kebijakan kriminal ( criminal policy ) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana ( penal policy ) (Arief, 2011: 124). Terkait hal ini, Sudarto mengatakan bahwa dalam rangka menanggulangi  kejahatan  diperlukan  berbagai  sarana  sebagai  reaksi  yang  dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sanksi pidana maupun non-pidana yang dapat  diintegrasikan  satu  dengan  yang  lainya.  Apabila  sarana  pidana  dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi politik/kebijakan hukum  pidana  yakni  mengadakan  pemilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang- undangan  pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu  waktu  dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1986: 109).
Dasar  pembenaran  untuk  mengkriminalisasi  suatu  perbuatan  sebagai  tindak pidana lebih banyak terletak di luar bidang hukum pidana yang meliputi faktor nilai, faktor  ilmu  pengetahuan,  dan  faktor  kebijakan.  Nilai-nilai  atau  kaidah-kaidah  sosial yang  menjadi  sumber  pembentukan  kaidah  hukum  pidana  meliputi  nilai-nilai  dan kaidah-kaidah  agama,  serta  norma-norma  budaya  yang  hidup  dalam  kesadaran masyarakat (Arief, 2010: 31). Namun  dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  digunakan  kebijakan  hukum pidana  ( penal  policy )  (Prasetyo,  2011:  1).  Kejahatan  atau  tindak  pidana  selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial (Prasetyo, 2011:  20).  Menghadapi  masalah  ini  telah  banyak  dilakukan  upaya  untuk menanggulanginya.  Upaya  menanggulangi  kejahatan  dimasukan  dalam  kerangka kebijakan kriminal ( criminal policy ).
Barda  Nawawi  Arief  mengatakan  bahwa  salah  satu  bagian  dari penal  policy adalah  kriminalisasi.  Terkait  hal  ini  beliau  mengatakan  bahwa  penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada juga termasuk kriminalisasi (Arief, 2010: 240).  Jadi proses kriminalisasi dapat terjadi pada perbuatan yang sama sekali sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, namun juga dapat terjadi  pada  perbuatan  yang  sebelumnya  sudah  diancam  dengan  sanksi  pidana dengan  memperberat  ancaman  sanksinya.  Proses  kriminalisasi  diakhiri  dengan terbentuknya  undang-undang  yang  mengandung  ancaman  pidana.  Karena  itu kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana ( penal policy ).
Kebijakan hukum pidana yang berupa kriminalisasi tersebut merupakan wilayah negara  (pemerintah  bersama  dengan  legislatif)  untuk  membuat  formulasi  hukum pidana  yang  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia  sesuai  dengan perkembangan  zaman,  termasuk  mengakomodasi nilai-nilai  kesetaraan  gender  dan menempatkan  perempuan  sebagai  warga  negara  yang  rentan  terhadap  tindak kejahatan. Di sinilah peran pentingnya kajian sosio-legal untuk merumuskan hukum (undang-undang).    Kajian  sosio-legal  dapat  menjadi  landasan  akademik  bagi  pihak penguasa untuk membuat kebijakan formulasi hukum dalam bentuk undang-undang yang  relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat  modern  berserta  nilai-nilai kemodernannya.  Hukum  yang  berdasarkan  kondisi  sosial  itulah  yang  dikehendaki untuk diterapkan agar keadilan dapat terwujud bagi semua kalangan masyarakat.
Sejak  tahun  1984,  Indonesia  telah  meratifikasi  CEDAW  ( Convention  on  the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984.  CEDAW  merupakan  konvensi  PBB  tentang  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan.  Konvensi  ini  setidaknya  menegaskan  dual  hal
penting. Pertama, bahwa hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan adalah bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hak  asasi  manusia  secara  menyeluruh. Kedua, bahwa kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia, serta harus dihapuskan. Konsekwensi dari ratifikasi CEDAW  tersebut  adalah  Indonesia  dituntut  untuk  membuat  perbaikan  terhadap beberapa  aturan  perundang-undangan  yang  terbukti  bersifat  diskriminatif  terhadap perempuan.  Upaya  perubahan  undang-undang  hukum  pidana  harus  disesuaikan dengan  kondisi  masyarakat  modern  yang  menuntut  keadilan  berdasarkan  gender ( gender-based justice ).  Banyak aturan perundang-undangan di Indonesia yang belum memenuhi  tuntutan  dari  CEDAW  tersebut.  Salah  satunya  adalah  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk kolonial Belanda yang hingga sekarang masih berlaku. Upaya merevisi dan bahkan membuat rancangan undang- undang  hukum  pidana  yang  baru  selalu  mengalami    perdebatan  yang  sifatnya ideologis,  terutama  ideologi  yang  mengutamakan  dan  mempertahankan  budaya patriarkhis.  Semua  upaya  untuk  membuat  rancangan  hukum  pidana  yang  adil terhadap  perempuan  selalu  mengalami  tantangan  berupa  penolakan  dengan  dalih ajaran  agama  dan  ‘budaya  timur’.  Konsep  perkosaan  dalam  perkawinan,  misalnya, selalu dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada karena masyarakat memandang perempuan adalah objek bagi suaminya untuk melakukan hubungan seksual.
Pasal  285  KUHP  merupakan  pasal  tentang  perkosaan,  yang  berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman k ekerasan memaksa seorang perempuan  bersetubuh  dengan  dia  di  luar perkawinan,  diancam  karena  melakukan perkosaan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  duabelas  tahun”.  Pasal  tersebut menutup  kemungkinan  diadakannya  ancaman  pidana  terhadap  perkosaan  yang terjadi  di  dalam  perkawinan.  Padahal  dalam  kenyataannya  bentuk  kekerasan  yang dialami  oleh  perempuan  lebih  banyak  terjadi  di  dalam  rumah  dan  dilakukan  oleh anggota keluarga, terutama suami, termasuk yang dilakukan dalam bentuk perkosaan. Sayangnya,  menurut  sepengetahuan  penulis,  data  mengenai  perkosaan  dalam perkawinan tidak tersedia. Kasus-kasus yang muncul di muka publik bagaikan gunung es  yang  muncul  di  permukaan  laut,  karena  masih  terlalu  banyak  kasus  yang  tidak dilaporkan. Pasal ini juga menyiratkan bahwa seorang isteri tidak dapat mengadukan suaminya jika terjadi hubungan seksual di luar keinginannya. Hal ini mencerminkan bahwa hubungan antara suami dan isteri merupakan hubungan yang timpang (Irianto, 1999: 11).
Perkosaan  suami  terhadap  isterinya  bukanlah  hal  yang  mustahil.  Contohnya adalah kasus yang terjadi pada 2014, yaitu sebuah kasus perkosaan sumami terhadap isterinya  hingga  mendatangkan  kematian.  Perempuan  asal  Denpasar,  Bali,  yang bernama  Siti  Fatimah  meninggal  karena  mengalami  patah  tulang  rusuk,  memar  di dada, dan infeksi di kemaluan. Beberapa minggu sebelum ia meninggal, suaminya, M. Tohari alias Toto (57 tahun) memaksa Siti berhubungan badan. Siti sempat menolak karena  merasa  tidak  enak  badan,  napasnya  sesak  dan  sakit  jantungnya  sedang kambuh, tetapi suaminya tidak peduli. Atas perbuatannya tersebut Toto hanya dijatuhi hukuman penjara 10 bulan berdasarkan UU PKDRT Pasal 8 huruf a dan Pasal 46. Kasus  lainnya  ada  di  tahun  2011  di  Pasuruan,  Jawa  Timur,  melibatkan  Hari  Ade Purwanto  (29  tahun)  sebagai  pelaku,  dan  Sri  Wahyuni  sebagai  korban.  Relasi
pernikahan  mereka  sedang  renggang  saat  Ade  mencegat  Sri  sepulang  kerja  dan membawanya  ke  hutan  Nongkojajar,  kemudian  memperkosa  Sri.  Ia  menggunakan dalih  agama  bahwa  istri  wajib  melayani  kebutuhan  biologis  suami.  Pada  kasus terakhir, hakim Pengadilan Negeri Bangil, Jawa Timur menjatuhkan hukuman 1 tahun 3  bulan  kepada  Ade  dengan  UU  PKDRT  (Rivki,  2015).  Kisah  Siti  dan  Sri  tersebut hanyalah sebagian kecil kasus yang terkuak dan berhasil dibawa ke persidangan. Ada lebih banyak kasus kekerasan seksual terpaksa dipendam oleh perempuan sebagai istri  karena  ketidakberdayaan  mereka,  dan  tentu  saja,  akibat  tekanan  norma  yang timpang dan merendahkan martabat kaum perempuan.

## Perkosaan dalam Perkawinan sebagai Bentuk Kekerasan
Kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari di berbagai  belahan  dunia,  baik  secara  individual  maupun  yang  terintegrasi  dalam peristiwa sosial politik dalam skala besar, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan sosial.  Namun  demikian,  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  di  dalam  wilayah rumah  tangga  belum  lama  menjadi  perhatian  masyarakat  luas  (publik),  karena sebelumnya  tindak  kekerasan  di  dalam  suatu  keluarga  dipandang  sebagai  urusan rumah  tangga  masing-masing,  yang  orang  lain  tidak  boleh  ikut  campur.  Bangsa Indonesia baru tahun 2004 mempunyai undang-undang yang mengkriminalisasi tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yaitu  UU  23  Tahun  2004  tentang  PKDRT. Berdasarkan  undang-undang  ini,  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  bukan  lagi urusan pribadi/privat masing-masing individu, tetapi ia sudah menjadi urusan publik, dan  masyarakat  luas  berhak  turut  campur  dengan  cara  melaporkan  kepada  aparat penegak hukum untuk mengakhiri tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
Berbicara  mengenai  kekerasan  terhadap  perempuan  akan  menyangkut permasalahan  yang  sangat  luas,  baik  karena  bentuknya  (seperti  kekerasan  fisik, kekerasan  non-fisik  atau  verbal,  kekerasan  psikis,  dan  kekerasan  seksual),  tempat terjadinya (seperti di dalam rumah tangga,  atau di tempat  umum), jenisnya (seperti perkosaan,  penganiayaan,  pembunuhan,  atau  kombinasi  dari  ketiganya),  maupun pelakunya (seperti orang-orang dengan hubungan dekat, atau orang asing) (Irianto, 1999:  8).  Hal  yang  patut  dipahami  dan  menjadi  perhatian  adalah  setiap  individu menanggapi  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  secara  berbeda-beda, karena adanya perbedaan gender, strata sosial, dan bahkan perbedaan kepentingan politis, sosial dan ekonomi. Namun yang utama adalah hukum yang diharapkan dapat melindungi dan memberi rasa aman bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dalam  kehidupan  rumah  tangga,  ternyata  justru  tidak  berpihak  kepada  perempuan (Irianto,  1999).  Kekerasan  dalam  rumah  tangga,  terutama  bentuk  perkosaan, seringkali dilupakan oleh para pembuat kebijakan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT)  tidak secara  jelas  dan  tegas  melindungi  seorang  isteri  dari  perbuatan  perkosaan  oleh suaminya  sendiri,  tetapi  dianggap  sebagai  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)  secara  umum.  Hal  ini  disebabkan  karena  para  pembuat  kebijakan  masih beranggapan  bahwa  perkosaan  oleh  suami  terhadap  isterinya  merupakan  sesuatu yang  mustahil  dan  tidak  mungkin  ada,  tetapi  itu  hanyalah  bentuk  tindak  kekerasan biasa.
Perkosaan dalam perkawinan merupakan istilah yang berasal dari terjemahan bahasa  Inggris,  yaitu rape  in  marriage atau marital  rape (Russel,  1990:  4).  Dari istilahnya sudah jelas bahwa perkosaan jenis ini terjadi dalam hubungan pernikahan antara pelaku dan korbannya, yakni perkosaan yang terjadi antara pasangan suami dan  isteri  yang  terikat  perkawinan.  Dalam  masyarakat  Indonesia,  hal  ini  bisa  jadi terdengar  aneh  karena  masyarakat  beranggapan  bahwa  mana  ada  seorang  suami memperkosa  isterinya  sendiri  dan  mana  ada  seorang  isteri  merasa  diperkosa  oleh suaminya sendiri. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pandangan mengenai perkosaan dalam perkawinan ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat tentang relasi suami  isteri  dalam  perkawinan.  Diakui  atau  tidaknya  masalah  perkosaan  dalam perkawinan  ini  bergantung  pada  perspektif  yang  digunakan  untuk  melihat  masalah seksualitas dalam rumah tangga antara suami dan isteri. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana  seseorang  atau  masyarakat  memahami  ajaran-ajaran  suatu  agama tentang relasi suami isteri. Aspek-aspek kultural dan penafsiran ajaran agama menjadi sangat  penting  dalam  melihat  bentuk  perkosaan  ini.  Bagi  masyarakat  yang berpandangan  bahwa  salah  satu  tugas  dan  kewajiban  isteri  adalah  melayani kebutuhan biologis/seksual suaminya, seperti dalam budaya Jawa bahwa tugas isteri ada  di  seputar  sumur,  dapur  dan  kasur,  perkosaan  dalam  perkawinan  dipandang sebagai sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin ada.

## Perdebatan Norma Hukum
Kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam hukum positif Indonesia. Marital rape sudah hadir dalam beberapa ketentuan aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT),  meskipun  dalam rumusan yang masih sangat sederhana.  Ketentuan Pasal  5 UU PKDRT, misalnya, telah menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara; a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; e) penelantaran rumah tangga. Dalam Pasal 8 jo. Pasal 46 UU PKDRT, dijelaskan secara lebih lanjut bahwa yang dimaksud kekerasan seksual adalah meliputi; 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Terhadap pelaku kekerasan seksual dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.
Pro  dan  kontra  mengenai  kriminalisasi  perkosaan  dalam  perkawinan  mulai muncul  kembali  ketika  draf  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (RKUHP)  dibahas  di  wilayah  publik.  Meskipun  RKUHP  ini  banyak  diprotes  karena memiliki banyak pasal bermasalah, namun ternyata ada juga poin hukum baru yang menurut  penulis  termasuk  progresif,  yaitu  Pasal  480  ayat  (1)  RKUHP  yang menyebutkan sebagai berikut:
“Setiap  o rang  yang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa seseorang  bersetubuh  dengannya  dipidana  karena  melakukan  perkosaan,
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” (Kemenkumham RI, 2019).
Pasal  480  ayat  (1)  RKUHP  ini  mengatur  sanksi  hukum  bagi  orang  yang melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  dalam  upaya  persetubuhan.  Hal tersebut  digolongkan  sebagai  perkosaan  dan  mendapat  ancaman  pidana  penjara paling  lama  dua  belas  tahun.  Dengan  ketentuan  pasal  tersebut  bisa  saja  seorang suami  memperkosa  istrinya,  dengan  syarat  yaitu  si  istri  sedang  tidak  mau berhubungan badan dan si suami melakukan kekerasan. Sementara Pasal 480 ayat (2)  memperluas  definisi  tindakan  perkosaan  dalam  perkawinan  mencakup persetubuhan dengan persetujuan, namun terjadi dalam situasi di mana pasangannya percaya mereka adalah suami/istri sah. Pasal ini bisa menjerat para pelaku penipuan dalam  pernikahan,  atau  pelaku  nikah  siri.  Kedua  ayat  dalam  Pasal  480  RKUHP  ini menambal  celah  dalam  Pasal  285  KUHP  yang  hanya  menjerat  pelaku  perkosaan tanpa ikatan perkawinan.
Pasal RKUHP ini juga yang dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat karena dianggap  mengatur  hal-hal  domestik  atau  internal  rumah  tangga  seseorang. Pandangan  ini  memang  tidak  sepenuhnya  salah,  mengingat  perumusan  delik perkosaan dalam RUU KUHP memang berlaku secara umum. Berbeda halnya dengan pengaturan  delik  perkosaan  dalam  Pasal  KUHP  yang  mempersyaratkan  terjadinya perbuatan tersebut di luar perkawinan. Rumusan delik perkosaan dalam RKUHP ini juga  mengalami  beberapa  perluasan,  baik  dalam  ruang  lingkup  dan  bentuk-bentuk perbuatan.  Dalam hal perluasan ruang lingkup,  perkosaan sebagaimana ditentukan Pasal  480  RKUHP  meliputi  perkosaan  dalam  perkawinan,  persetubuhan  sedarah ( incest ), persetubuhan dengan tipu daya,  dan persetubuhan dengan pasangan dalam keadaan pingsan atau tidak sadar. Sedangkan dari sisi bentuk perbuatan perkosaan yang mengalami perluasan antara lain adalah: 1) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; 2) Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; dan 3) Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
Demikian juga dengan cakupan istilah pemerkosaan dalam RUU Penghapusan Kekerasan  Seksual  (RUU  PKS),  yang  ditolak  oleh  banyak  kalangan  masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan norma ketimuran dan mengesampingkan nilai- nilai  agama.  Definisi  kekerasan  seksual  diatur  dalam  Pasal  1  RUU  PKS  yang menyebutkan sebagai berikut:
“Kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan  merendahkan,  menghina, menyerang,  dan/atau  perbuatan  lainnya  terhadap  tubuh,  hasrat  seksual seseorang,  dan/atau  fungsi  reproduksi,  secara  paksa,  bertentangan  dengan kehendak  seseorang,  yang  menyebabkan  seseorang  itu  tidak  mampu memberikan  persetujuan  dalam  keadaan  bebas,  karena  ketimpangan  relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”. (DPR RI, 2019).
Adapun cakupan tindak pidana kekerasan seksual disebutkan dalam Pasal 11 sampai Pasal 20 RUU PKS. Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri
dari:  a.  pelecehan  seksual;  b.  eksploitasi  seksual;  c.  pemaksaan  kontrasepsi;  d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h.  perbudakan  seksual;  dan  i.  penyiksaan  seksual.  Sedangkan  Pasal  11  Ayat  (2) menyatakan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam dan situasi khusus lainnya.
Penting  juga  ditegaskan  bahwa  perbuatan  perkosaan  itu  mempersyaratkan adanya  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  terhadap  korban,  sehingga  kemudian menimbulkan pemahaman bahwa seolah-olah setiap persetubuhan dalam perkawinan yang  dilakukan  tanpa  persetujuan  pasangannya  (suami  atau  istri)  merupakan perkosaan. Perkosaan merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang  tidak  mampu  memberikan  persetujuan  untuk  melakukan  hubungan  seksual. Dengan demikian, perkosaan dalam perkawinan yang diakomodasi dalam Pasal 480 RKUHP meliputi kekerasan seksual yang terjadi dalam perkawinan. Namun sebagian masyarakat berpandangan bahwa kekerasan dalam perkawinan sudah diakomodasi melalui  UU  PKDRT  sehingga  mereka  berpendapat  tidak  perlu  lagi  RKUHP memasukkan  norma  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  termasuk  perkosaan  suami terhadap isterinya.
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  aturan  mengenai  sanksi  pelaku perkosaan dalam perkawinan sudah termaktub dalam UU PKDRT (UU No. 23 Tahun 2004). Pasal 8 huruf (a) UU PKDRT berbunyi:
“Kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  c  meliputi pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.”
Sedangkan Pasal 46 UU PKDRT berbunyi:
“Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.”
Pasal 8 huruf (a) UU PKDRT tersebut menjabarkan definisi kekerasan seksual sebagai  pemaksaan  hubungan  seksual,  yang  bisa  dilakukan  dalam  lingkup  rumah tangga.  Sementara  Pasal  46  UU  PKDRT  menyebut  perilaku  itu  diganjar  pidana penjara  paling  lama  12  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  36  juta.  Tetapi  perlu dipahami  bahwa  ketentuan  dalam  UU  PKDRT  ini  mencakup  perbuatan  pidana perkosaan dalam lingkup rumah tangga yang lebih luas, yaitu bukan hanya terhadap isteri  tetapi  juga  terhadap  orang-orang  yang  berada  dalam  lingkup  rumah  tangga pelaku. Adapun perbuatan hubungan seksual terhadap pasangan perkawinan (suami- isteri) seringkali dipahami bahwa tidak semua pemaksaan dianggap sebagai bentuk kekerasan.  Namun  saat  ada  tindakan  yang  menimbulkan  kesakitan  dan  tidak manusiawi, ketentuan undang-undang tersebut baru diberlakukan.
Satu hal yang menjadi persoalan dalam penerapan UU PKDRT dalam masalah perkosaan dalam perkawinan adalah adanya fakta bahwa kasus kekerasan seksual
dalam perkawinan seringkali luput dari perhatian masyarakat. Aparat kepolisian sendiri bahkan  memperlakukan  kasus  kekerasan  seksual  dalam  perkawinan  sebagai perselisihan  suami  isteri  belaka  yang  dapat  diselesaikan  di  luar  pengadilan.  Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual marital rape sering kali terhambat.

## Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam
Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki- laki yang menjadi suami dengan seorang perempuan yang menjadi isterinya. Ikatan ini  mengakibatkan  terjadinya  hubungan  timbal  balik  atas  dasar  hak  dan  kewajiban. Suami berkewajiban memberi nafkah, sementara isteri berkewajiban melayani suami. Atas  dasar  itulah,  menurut  hukum  perkawinan  Islam,  seorang  isteri  tidak diperbolehkan menolak ajakan berhubungan badan dari suaminya. Salah satu alasan bagi  pendangan  tersebut  adalah  al- Qur’an  dalam  Surat  al -Baqarah  ayat  223: nisâ’ukum hartsun lakum fa’tu hartsakum annâ syi’tum . Karena itulah istilah perkosaan dalam  perkawinan  ( marital  rape )  dalam  masyarakat  Muslim  secara  umum  masih terdengar asing dan bahkan dianggap mustahil ada, karena dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan yang mengatur masalah tersebut dan bahkan isteri adalah ibarat ladang bagi suaminya yang akan menggarapnya dengan cara bagaimanapun (Maula, 2004: 28).
Kitab-kitab fikih Islam klasik yang masih dibaca dan dipraktekkan hingga saat ini, banyak yang mewajibkan perempuan untuk mengurusi kehidupan domestik, termasuk kewajiban  melayani  suami  dalam  segala  bentuknya  (Mas’udi,  1995:  105).  Dalam konteks  relasi  suami  seperti  itulah  konsep  perkosaan  dalam  perkawinan akan  sulit diterima  sebagai  sebuah  tindak  pidana,  sebab  memang  dianggap  demikian seharusnya  kewajiban  isteri  terhadap  suaminya (Mas’udi,  1995) .  Ketiadaan  konsep perkosaan  dalam  perkawinan dalam  sistem  hukum  Islam  juga  diperkuat  dengan adanya  hadis  yang  secara  tekstual  dipahami  sebagai  dasar  legitimasi  bagi  laki-laki (suami) untuk dapat memaksa isterinya dalam pelayanan seksual kapan pun suami tersebut menginginkannya tanpa memperhatikan kondisi dan keadaan isteri tersebut. Hadis  tersebut  antara  lain  diriwayatkan  dari  Abu  Hurairah  ra.  dari  Nabi  SAW,  ia bersabda: “Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba” (Mas’udi, 1995) .
Berkaitan  dengan  kewajiban  pemberian  nafkah  suami  kepada  isterinya,  para ulama  fikih  menyatakan  bahwa  pemberian  nafkah  tersebut,  meskipun  kewajiban, bukanlah  sesuatu  yang  tanpa  imbalan,  karena  salah  satu  tujuan  menikah  menurut mereka  adalah istimtâ’ atau  menikmati  hubungan  seksual  secara  halal  dengan perempuan yang dinikahi, sehingga dapat  dikatakan bahwa pemberian nafkah oleh suami adalah karena penikmatan atas tubuh isterinya (dalam istilah fikih biasa disebut an-nafaqah fî muqâbalat al-istimtâ’ ) (Mas’udi, 1995) . Dengan demikian terlihat adanya hubungan  timbal  balik  antara  kewajiban  suami  memberi  nafkah  isteri  dengan kewajiban isteri melayani suami dalam hal seksual, kewajiban suami adalah hak bagi isteri, begitu pula sebaliknya kewajiban isteri adalah hak bagi suami (Mas’udi, 1995) . Dengan demikain dapat dikatakan bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan relasi seksual,  posisi  suami  sangat  kuat  dan  dominan,  sedangkan  untuk  hal-hal  yang berkaitan dengan nafkah, isteri mempunyai kekuasaan yang dominan. Dengan kata
lain, suami berkuasa penuh atas akses seks, sebaliknya isteri berkuasa penuh atas akses  nafkah.  Isteri  berkewajiban  memenuhi  tuntutan  seks  suami,  dan  suami berkewajiban memenuhi tuntutan nafkah isteri (Maula, 2004).
Penafsiran  terhadap  teks-teks  keagamaan  (al- Qur’an/hadis)  menggambarkan dengan jelas tentang standar nilai yang dipakai oleh masyarakat dalam memandang kedudukan perempuan, khususnya yang berstatus sebagai isteri, yaitu standar nilai yang  didasarkan  pada  ide-ide  patriarkhis  yang  menempatkan  perempuan  sebagai objek  bukan  subjek  mandiri  yang  memiliki  kebebasan  dan  dapat  menentukan keinginan  sendiri  ( liberty  and  self-determination ).  Seorang  isteri  dalam  hubungan seksual tidak mempunyai hak apapun terhadap suaminya, tetapi yang ada hanyalah kewajiban untuk melayani suaminya dalam keadaan bagaimanapun juga (selain haid dan nifas) (Maula, 2004).

## Urgensi Kriminalisasi Perkosaan dalam Perkawinan ke dalam Hukum Nasional
Pemerkosaan dalam perkawinan muncul akibat relasi seksual suami-istri yang timpang. Misalnya adanya pemahaman bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri  atau  hak  suami  semata,  bukan  kewajiban  sekaligus  hak  keduanya.  Akibatnya suami dianggap boleh memaksa untuk mendapatkan haknya. Ketimpangan relasi ini terkait erat dengan konsep ketaatan mutlak istri kepada suami yang didasarkan pada ajaran agama. Dalam fikih Islam, perkawinan dipahami sebagai “ aqdut tamlik ” yang memberikan  hak  kepada  suami  untuk  memiliki  istrinya,  atau  “ aqdul  ibahah ”  yang membolehkan suami berhubungan seksual dengan istrinya. Sebagai pemilik, suami merasa  berhak  berhubungan  seksual  dengan  istri  sesuai  kehendaknya.  Penolakan istri berarti penghalangan atas apa yang telah diperbolehkan agama.
Dalam  tradisi  hukum  positif  nasional  juga  sama.  Melalui  aturan  perundang- undangan yang mengatur tindak pidana perkosaan, misalnya dalam KUHP, tidak ada kategori perkosaan dalam perkawinan.  Ketentuan perkosaan dalam perkawinan juga tidak  secara  jelas  disebut  dalam  UU  PKDRT  (UU.  No.  23/2004).  Dalam  pasal  8 undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual adalah “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Pasal 8 ini tidak serta merta berarti perkosaan  dalamperkawinan,  karena  pasal  itu  dapat  berarti  perkosaan  terhadap anggota keluarga selain isteri.
Meskipun dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, namun perkosaan dalam perkawinan  tidak  tercantum  dalam  RUU  KUHP.  Namun,  RUU  PKS  dapat  menjadi langkah  awal  dalam  meruntuhkan  relasi  kuasa  dan  budaya  patriarki  dengan memasukkan perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana. RUU PKS dapat menjadi lex  specialis yang  menentukan  norma  bahwa  hubungan  seksual  yang berdasarkan  pada  pemaksaan  dapat  dikategorikan  sebagai  kekerasan  seksual meskipun dalam relasi perkawinan.
Catatan  Tahunan  Kekerasan  terhadap  Perempuan  2019  yang  dirilis  Komnas Perempuan  menunjukkan  adanya  peningkatan  pengaduan  kasus  kekerasan.  Pada tahun  2018,  Komnas  Perempuan  mencatat  peningkatan  pengaduan  sebesar  14 persen dari tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2019). Peningkatan ini memang mengindikasikan  semakin  membaiknya  kesadaran  masyarakat  untuk  mengungkap
kasus kekerasan seksual. Namun demikian, harus ada aturan undang-undang yang mampu  mencegah  angka  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  semakin tinggi. Sebab, saat ini masih banyak perempuan korban pelecehan seksual yang justru dikriminalisasi karena tidak ada payung hukum untuk melindungi perempuan. Regulasi ini akan menjadi pelindung bagi korban pelecehan yang selama ini takut melapor.
Penolakan terhadap RUU PKS, padahal RUU ini dinilai cukup progresif dalam melindungi hak-hak kaum perempuan, termasuk perempuan yang berstatus sebagai isteri,  menunjukkan bahwa budaya hukum yang hidup dalam masyarakat  seringkali benar-benar  menjadi  kekuatan  sosial  yang  mempengaruhi  sistem  hukum  yang seharusnya  dapat  melindungi  perempuan  sebagai  bagian  dari  masyarakat.  Budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, konsep-konsep, standar, sikap dan kepercayaan yang  hidup  dalam  masyarakat  mengenai  perempuan  dan  laki-laki.  Budaya  hukum yang  berkembang  dalam  masyarakat  patriarkhis  terbukti  tidak  menguntungkan perempuan,  karena  seringkali  perempuan dianggap  sebagai  harta  milik  yang  boleh diperlakukan apa saja oleh suaminya.
Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa hukum dan norma sosial tidak muncul dari konsensus  sosial,  melainkan  dimapankan  dan  dipelihara  oleh  kekuasaan  dan substansinya dapat dijelaskan dengan melihat kepentingan kelompok yang berkuasa. Dahrendorf  juga  menyatakan  bahwa  norma  yang  mapan  hanyalah  norma  mereka yang berkuasa. Pandangan Dahrendorf tersebut  sejalan dengan Teori Konflik pada umumnya  yang  memandang  hukum  bukan  sebagai  cara  untuk  meningkatkan integritas sosial sebagaimana dipercaya kaum fungsionalis, tetapi sebagai cara untuk mendefinisikan dan menegakkan tata tertib khusus yang menguntungkan kelompok tertentu di atas pengorbanan kelompok lain (Dahrendorf, 1980: 123).
Para  aktivis  perempuan  yang  berkecimpung  di  bidang  hukum  telah  melihat beberapa kelemahan kongkrit pada sistem hukum Indonesia yang turut menghambat persamaan  hak  perempuan.  Tiga  bagian  hukum  yang  selama  ini  biasanya  disoroti adalah perangkat hukum (aturan perundang-undangan), sikap penegak hukum, serta nilai-nilai  yang  sudah  membudaya  di  masyarakat.  Ketiga  bagian  ini  tentunya  tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi satu terhadap yang lainnya (Kalibonso, 1999).
Kajian yang menyeluruh terhadap hukum dan kenyataan sosial perlu dilakukan dengan pendekatan yang empiris. Dalam hal ini hukum harus dilihat  sebagai suatu sistem  yang  terdiri  dari  tiga  komponen,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Lawrence Friedman,  yaitu legal  substance (aturan-aturan  dan  norma-norma  hukum), legal structure (institusi dan penegak hukum), dan legal culture (budaya hukum termasuk sikap  dan  pandangan  tentang  hukum)  (Friedman,  1980).  Ketiga  komponen  hukum tersebut  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain  sehingga  membentuk  pemahaman bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum adalah bagian dari kebudayaan dan masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum tanpa memperhatikan  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat.  Menurut Friedman,  kekuatan  sosial  secara  terus-menerus  mempengaruhi  sistem  hukum, kadang-kadang ia merusak, memperbaharui, memperkuat, atau memilih untuk lebih berperan pada segi-segi tertentu. Dengan demikian, kita dapat mengkaji bagaimana substansi  hukum  pidana  merumuskan  masalah  kekerasan  terhadap  perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan, dan bagaimana institusi serta para penegak hukum menanggapi substansi hukum tersebut, dan bagaimana budaya hukum yang
ada  dalam  masyarakat  memberi  pengaruh  terhadap  bekerjanya  hukum  pidana tersebut. Budaya hukum seringkali dikaitkan dengan aspek-aspek tradisi dan agama, sehingga upaya memperbaharui penafsiran agama merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan  nilai-nilai  masyarakat  modern  dengan  norma  ajaran  agama  tentang relasi suami isteri.
Dalam  konteks  hukum  Islam,  konsep  pernikahan  sebagai ’aqd  ibahah sesuai dengan konsep al- Qur’an tentang hubungan laki -laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu pola hubungan zaujiyyah , yang berarti hubungan kesepasangan dan  kesetaraan  yang  satu  sama  lain  saling  melengkapi  dan  menguatkan  serta dilaksanakan secara ma’ruf tanpa ada dominasi yang satu terhadap yang lainnya. Hal ini sesuai pula dengan penegasan Al- Qur’an Surat Al -Baqarah ayat 228 walahunna mitslu-lladzi  ‘alayhinna  bil-ma‘ruf (isteri  mempunyai  hak  yang  seimbang  dengan kewajibannya menurut cara yang patut/baik), dan konsep pernikahan ini akan dirasa lebih sesuai dengan prinsip relasi suami-isteri menurut al- Qur’an, yaitu mu’asyarah bil- ma’ruf ,  yang  dalam  surat  An-Nisa ’  ayat  19  disebutkan wa’asyiruhunna  bil-ma’ruf (pergaulilah  isterimu  secara  patut)  (Muhammad,  2001).  Dengan  demikian,  menurut ajaran  Islam  relasi  antara  dua  orang  suami-istri  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk mewujudkan kehidupan yang damai dalam kerangka kehidupan rumah tangga yang sakinah (damai), mawaddah (penuh rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang) (Maula, 2014).

## D.  CONCLUSION
Struktur sosial budaya patriarkhis yang bersifat dominatif dan hegemonik telah menempatkan  kaum  perempuan  berada  dalam  posisi  subordinatif.  Hal  ini  dapat memunculkan  bentuk-bentuk  ketidakadilan  dan  bahkan  kekerasan  terhadap perempuan. Pemerkosaan dalam perkawinan muncul akibat relasi seksual suami-istri yang timpang tersebut, sehingga perlu ada kebijakan negara untuk merubah kondisi seperti itu, salah satunya adalah melalui kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan sebagai  bentuk  upaya  negara  dalam  menekan  kasus  tindak  kekerasan  seksual terhadap perempuan. Kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan sebenarnya bukan sesuatu  yang  baru  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Tindak  pidana  ini  sudah  diatur dalam  UU  PKDRT,  meskipun  dalam  cakupan  yang  luas,  tidak  spesifik  mengatur perkosaan dalam perkawinan. Hukum Islam yang menjadi sumber norma masyarakat dan  dapat menjadi bahan  hukum nasional  juga  tidak membahas persoalan tentang perkosaan dalam perkawinan.
Pembaharuan  hukum  pidana  nasional  perlu  dilakukan  guna  memberi perlindungan yang lebih luas terhadap semua warga negara. Oleh karena itulah kajian yang  menyeluruh  terhadap  hukum  dan  kenyataan  sosial  perlu  dilakukan  dengan pendekatan yang empiris dan menekankan pada tiga komponen hukum, yaitu legal substance  (aturan-aturan  dan  norma-norma  hukum),  legal  structure  (institusi  dan penegak hukum), dan legal culture (budaya hukum termasuk sikap dan pandangan tentang hukum). Norma ajaran agama tentang relasi suami isteri perlu dilakukan upaya tajdid  dengan  menyesuaikan  perkembangan  masyarakat.  Islam  menekankan  pola hubungan zaujiyyah dalam  perkawinan,  yaitu  hubungan  kesepasangan  dan
kesetaraan  yang  satu  sama  lain  saling  melengkapi  dan  menguatkan  serta dilaksanakan secara ma’ruf tanpa ada dominasi yang satu terhadap yang lainnya.

## REFERENCES
Arief,  Barda  Nawawi.  2010. Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan dengan Pidana Penjara , cet. 4. Yogyakarta: Genta Publishing.
Arief,  Barda  Nawawi.  2011. Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif  Kajian Perbandingan , cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Dahrendorf, Ralf, dalam Wallace dan Wolf. 1980. Contemporary Sociological Theory. USA: Prentice-Hall. Inc..
DPR RI. 2019. “Rancangan Undang -Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)”, https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf. Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Emiris, cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Friedman, Lawrance M. 1980. Law and Society: An Introduction. New Jersey: Prentice- Hall.
Irianto, Sulistyowati. 1999. “Kekerasan perempuan dan hukum pidana: Suatu Tinjauan Hukum Berperspektif Feminis)”, Jurnal Perempuan , Edisi 10.
Kalibonso,  Rita  Serena.  1999.  “Hukum  Indonesia  Menghambat  Keadilan  Gender”, Jurnal Perempuan , Edisi 10.
Kemenkumham  RI.  2019.  “Rancangan  Undang -Undang  tentang  Hukum  Pidana
(RKUHP) 2019”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/64-rancangan- peraturan/rancangan-undang-undang/133-daftar-rancangan-undang- undang.html.
Komnas  Perempuan.  2019.  “Catatan  Tahunan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan 2019:  Korban  Bersuara,  Data  Bicara  Sahkan  RUU  Penghapusan  Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara”, 15 May 2019,
https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan- terhadap-perempuan-2019.
Mas’udi, Masdar F. 1995. Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan:  Dialog Fiqih Pemberdayaan. Bandung: Mizan.
Maula, Bani Syarif. 2004. “Marital Rape: Kekerasan Terhadap Perempuan di Sektor Domestik”, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari’ah , Vol. 38, No. 1.
Maula,  Bani  Syarif.  2014.  “Kajian  al -Ahwal  al-Syakhsiyyah  dengan  Pendekatan Maqasid al- Syari'ah”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol. 8, No. 2.
Movanita, Ambaranie NK. 2020. "Kekeliruan Memahami RUU PKS, Dianggap Liberal dan  Tak  Sesuai  Agama", Kompas  Online ,  23  September  2020, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/19350151/kekeliruan-memahami- ruu-pks-dianggap-liberal-dan-tak-sesuai-agama?page=all.
Muhammad, Hussein. 2001. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender , cet. 1. Yogyakarta: LKiS.
Prasetyo, Teguh. 2011. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
Rivki. 2015. “Suami Dipenjara karena Memperkosa Istri, Pembelajaran Buat Publik”, Detik News ,  7  Juli  2015,  https://news.detik.com/berita/d-2962058/suami- dipenjara-karena-memperkosa-istri-pembelajaran-buat-publik.
Russell, Diana E. H. 1990. Rape in Marriage. Bloomington: Indiana University Press. Soekanto, Soerjono. 1981. Kriminologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.