## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Perlindungan  Hukum  Kreditor  Dalam  Warisan  Atas  Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat
Muhammad Rifaldi Setiawan 1 , Muhammad Fakhry 2 , Mahardika Apriano 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga E-mail : rifaldisetiawan29@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga E-mail : Muhammad.fakhry-2019@fh.unair.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga E-mail : mahardika.apriano-2019@fh.unair.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: Diterima: Terbit:
Keywords: Legal Protection; Heritage, Unmanageable Heritage The  enactment  of  inheritance  law  in  Indonesia adheres to 3 (three) inheritance law systems, namely; First,  Western  Inheritance  Law,  Second,  Customary Inheritance Law, Third, Islamic Inheritance Law. So that  in  Indonesia  is  known  for  the  pluralism  of inheritance  law.  The  western  inheritance  legal system allows for heirs to reject the inheritance left by the heirs because there is a greater pasiva than the assets.  then  the  status  of  the  property  will  be  an unmanageable  inheritance.  Doctrinal  research method,  which  is  a  study  that  systematically examines  the  legal  norms  governing  certain  legal categories  and  analyzes  the  relationship  between legal  norms.  In  this  case  the  state  through  the Heritage  Hall  that  will  manage  the  property.  As  a form  of  protection  creditors  can  apply  to  be  a replacement heir for the deposit of receivables will be carried out by the state through the Heritage Hall a number  with  the  value  of  the  heir's  debt  or  or  the value  of  the  property  or  objects  left  by  the  heirs  is sufficient.

## Abstrak
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Warisan, Harta Peninggalan Tak Terurus
Corresponding Author: Muhammad Rifaldi Setiawan,  E- mail: rifaldisetiawan29@gmail.com
Keberlakuan hukum waris di Indonesia menganut 3
(tiga) sistem Hukum Waris, yaitu; Pertama, Hukum Waris  Barat,  Kedua,Hukum  Waris  Adat,  Ketiga, Hukum Waris Islam. Sehingga di Indonesia dikenal dengan  adanya  Pluralisme  Hukum  Waris.  Sistem hukum  waris  barat  mengizinkan  bagi  ahli  waris untuk menolak harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris  dikarenakan  terdapat  pasiva  yang  lebih besar dibandingkan aktiva. maka  status dari harta tersebut  akan  menjadi  harta  peninggalan  tak terurus.  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif (Doctrinal research), yaitu penelitian yang mengkaji secara  sistematis  mengenai  norma-norma  hukum yang  mengatur    kategori  hukum  tertentu  dan menganalisis  hubungan  antara  norma  hukum. Dalam  hal  ini  negara  melalui  Balai  Harta Peninggalan  yang  akan  melakukan  pengelolaan terhadap harta tersebut. Sebagi bentuk perlindungan kreditor dapat mengajukan permohonan  menjadi  ahli  waris  pengganti  untuk pelusanan  piutangnya  akan  dilakukan  oleh  negara melalui  Balai  Harta  Peninggalan  sejumlah  dengan nilai utang pewaris atau atau nilai harta atau benda- benda peninggalan pewaris itu mencukupi.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Tertakdirkan sebagai umat, manusia merupakan makhluk yang hidup di muka bumi.  Terdapat  beberapa  macam  peristiwa  hukum  yang  penting  bagi  manusia dalam  kehidupannya,  meliputi  peristiwa  hukum  kelahiran,  peristiwa  hukum perkawinan,  dan  peristiwa  hukum  kematian  (Hartono;  2019).    Berawal  dari peristiwa hukum kelahiran, bahwa ia yang telah lahir ke bumi secara otomatis telah melekat hak dan kewajiban dengan orang tuanya atau dengan arti hak Alimentasi. Semakin  tumbuh  dewasa  maka  manusia  akan  memasuki  peristiwa  hukum perkawinan. Hal ini merupakan peristiwa dimana dua orang manusia berjanji dan mengikat  janji  tersebut  dalam  perkawinan  dengan  tujuan,  menciptakan  keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Peristiwa hukum kematian  tidak  bisa  terlepas  dari  akibat-akibat  hukum  selanjutnya  yang  timbul, salah satunya terkait dengan bagaimana proses pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut .
Berbicara hukum waris Indonesia dalam kajian Ilmu Hukum tidaklah semudah yang  dibayangkan  dikarenakan  dalam  hal  ini,  keberlakuan  hukum  waris  di Indonesia  menganut  3  (tiga) sistem  Hukum  Waris,  yaitu;  Pertama,  Hukum  Waris Barat yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), Kedua,
Hukum Waris Adat yang bersumber pada adat istiadat warga setempat dan, Ketiga, Hukum Waris Islam yang bersumber pada Al- Qur’an, hadist dan Ijma’. Sehingga di Indonesia  dikenal  dengan  adanya  Pluralisme  Hukum  Waris  (Perberlakuaan berbagai macam bentuk hukum waris di Indonesia) (Sari; 2014).  Hal ini disebabkan pertama,  kultur  budaya  Indonesia  yang  beranekaragam,  kedua,  masalah  waris masing-masing agama akan tunduk pada keyakinannya dalam pembagian warisan, ketiga, adanya kultur membagi warisan dengan cara kekeluargaan tanpa mengikuti peraturan  perundang-undangan  terutama  ini  berlaku  pada  masyarakat  adat. Dengan  tiga  alasan  diatas  sangat  sulit  dilakukannya  Unifikasi  Hukum  Waris  di Indonesia (Ramulyo ; 1996).
Apabila  membicarakan  Hukum  Waris,  maka  tidak  lepas  dari  3  (tiga)  unsur pokok dari pewarisan. Unsur pertama, pewaris (erflater), yaitu peninggal warisan atau disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda  kepada  orang  lain.  Kedua,    ahli  waris  (erfgenaam),  yaitu  orang  yang menggantikan  pewaris  di  dalam  kedudukannya  terhadap  warisan,  baik  untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Ketiga adalah harta warisan (nalaten schap), yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia  yang  berupa  semua  harta  kekayaan  dari  yang  meninggal  dunia  setelah dikurangi dengan semua utangnya. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan  tidak  terjadi.  Waktu  terbukanya  pembagian  harta  warisan  menurut sistem  hukum  waris  BW  sama  dengan  sistem  hukum  waris  Islam,  yaitu  apabila seseorang  telah  meninggal  dunia.  Keadaan  ini  disebabkan  peristiwa  waris  dan mewarisi  berfungsi  menggantikan  kedudukan  seseorang  yang  telah  meninggal dunia dalam memiliki harta benda (Zubair; 2014).  Secara teoritis sistem keturunan dalam hukum waris adat dapat dibedakan dalam tiga corak. Pertama adalah sistem patrilineal  yaitu  sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut  garis  bapak,  dimana kedudukan  pria  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari  kedudukan  wanita  di  dalam pewarisan.  Kedua  adalah  sistem  matrilineal,  yaitu  sistem  keturunan  yang  ditarik menurut  garis  ibu,  dimana  kedudukan  wanita  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Ketiga adalah sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Pradita, 2015).
Warisan  adalah  kekayaan  yang  berupa  kompleks  aktiva  dan  pasiva  si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Kendati pasiva atau hutang yang bersumber dari perikatan hutang piutang yang dibuat selama pewaris hidup dengan pihak  kredior  akan  tetap  ada  karena,  kematian  bukanlah  suatu  sebab  hapusnya suatu  perikatan  sebagaimana  tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  1381  BW. Seyogyanya  pihak  ahli waris  harus menyelesaikan  hutang  yang ditinggalkan  oleh pewaris berdasarkan Pasal 833 ayat (1) BW.
Ahli waris menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya berupa harta yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul hutang pewaris. Walaupun memang, tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Maka dapat dikatakan ahli waris dapat menerima ataupun menolak warisan yang jatuh kepadanya. Pada Pasal 1058 BW, ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dasar penolakan termuat dalam BW yang secara
eksplisit  dalam  Pasal  1023  BW  yang  berisikan  hak  berpikir.  Menjelaskan  bahwa karena seorang ahli waris demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban si pewaris,  maka  ada  konsekuensi  yang  tidak  adil  terhadap  seseorang,  sebab  suatu warisan  tidak  selalu  mempunyai  saldo  yang  positif.  Tidak  tertutup  kemungkinan jumlah hutang pewaris melebihi harta pewaris.
Dalam hal penolakan warisan, Pasal 1057 BW mengatakan bahwa seseorang menolak  warisan  yang  jatuh  kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang  dibuat  di  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri yang  dalam    daerah  hukumnya  warisan  itu  terbuka.  Baik  penerimaan  maupun penolakan  selalu  dihitung  berlaku  surut  sejak  hari    meninggalnya    orang    yang meninggalkan  warisan (Hajati; 2018).  Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang  menolak  warisan  harus  datang  menghadap  Panitera  Pengadilan  Negeri setempat  untuk  menyatakan  keinginannya.  Selanjutnya  hakim  akan  menganalisis alasan-alasan  ahli  waris  dalam  menolak  warisan  sebagai  dasar  penetapan  hakim dalam permohonan tersebut. Maka pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.
BW  mengatur  bahwa  apabila  ada  harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris namun  tidak  ada  satupun  yang  hadir  sebagai  ahli  waris  yang  berhak  atau  di golongkan  sebagai  ahli  waris  yang  berhak  menurut  ketentuan  dalam  BW,  maka keadaan  tersebut  dianggap  sebagai  harta  peninggalan  yang  tak  terurus (Onbeheerde  Nalatenschappe)  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1126  BW. Sebagaimana telah diterangkan diatas  bahwa seseorang waris dapat menentukan atau memilih sikap terhadap harta warisan. Hak ini disebut dengan hak berfikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan.
Maka fokus pembahasan dalam tulisan ini, apabila ahli waris tunggal menolak harta warisan dikarenakan harta waris mengandung lebih besar hutang dari pada harta dan tidak adanya wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris sehingga status harta warisan sebagai harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschappe). Oleh karena itu, isu yang akan dibahas adalah bentuk pengelolaan Negara atas warisan dalam  harta  peninggalan  tak  terurus  dan  Perlindungan  Hukum  kreditor  atas pembayaran piutang dalam harta peninggalan tidak terurus.

## B. PEMBAHASAN
1. Bentuk Pengelolaan Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus dalam Sistem Waris Barat.
Hukum  waris  BW  mengenal  3  (tiga)  asas,  yaitu:  (a)  asas  individual  (asas pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 832 jo. 852 BW yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.; (b) asas  bilateral,  artinya  bahwa  seseorang  tidak  hanya  mewaris  dari  bapak  saja tetapi  juga  sebaliknya  dari  ibu,  demikian  juga  saudara  laki-laki  mewaris  dari saudara  laki-lakinya,  maupun  saudara  perempuannya.  Asas  bilateral  ini  dapat ditemukan  dalam  Pasal  850,  853  dan  856 BW  yang  mengatur  bila  anakanak  dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan  dari  si  meninggal  diwarisi  oleh  ibu  dan  bapak  serta  saudara  baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan; (c) asas perderajatan, artinya bahwa
ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan- penggolongan ahli waris
Apabila  membicarakan  mengenai  persoalan  hukum waris,  maka  tidak  lepas dari 3 (tiga) unsur pokok yang mutlak harus ada. Unsur pertama, pewaris (erflater), yaitu peninggal warisan atau disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Kedua, (ahli) waris (erfgenaam), yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik  untuk  seluruhnya  maupun  untuk  sebagian  tertentu.  Ketiga  adalah  harta warisan (nalaten schap), yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang  meninggal  dunia  yang  berupa  semua  harta  kekayaan  dari  yang  meninggal dunia  setelah  dikurangi  dengan  semua  utangnya.  Ketiga  unsur  tersebut  harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi.
Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada selalu menerima harta peninggalan, sebab para ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris, menutup yang lebih jauh berdasarkan urutan. Secara garis besar Ahli waris terdapat 2 (dua) jenis, yaitu ahli waris menurut undang-undang (ab-intesta) dan ahli wariskarena ditunjuk wasiat (testamen) atau dengan  sebutan lain ahli waris testamen. Ketentuan yang mengatur pada ahli waris pertama ada dalam Pasal 832 BW. ketentuan dalam BW dimana  ahli  waris  ab  intestato  ini  dibagi  menjadi  4  (empat)  golongan,  yaitu (Moechthar; 2017):
(a) Golongan pertama yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, meliputi anak-anak beserta keturunan-keturunan mereka serta suami atau isteri  yang  ditinggalkan  atau  hidup  terlama.  Suami  atau  isteri  yang ditinggalkan atau hidup terlama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami atau istri tidak saling mewaris. Menurut ketentuan Pasal 852 BW, anak – anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang  berlainan  dan  waktu  yang  berlainan,  laki – laki  atau  perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala, dalam artian tidak membedakan gender.
(b) Golongan  kedua,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  854-856  BW,  apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri dalam hubungan perkawinan. Sedangkan orang tua pewaris masih hidup, maka yang berhak mewaris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu  meliputi  orang  tua  dan  saudara  dari  pewaris  baik  laki-laki  maupun perempuan serta keturunannya.
(c) Golongan ketiga, menurut ketentuan Pasal 853 jo. 859 BW, apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, isteri atau suami, saudara ataupun orang tua, maka  saat  warisan  terbuka,  warisan  akan  jatuh  pada  golongan  ini.  Pada golongan  ini  adalah  keluarga  sedarah  menurut  garis  lurus  ke  atas,  yaitu meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Warisan itu  dibelah  menjadi  bagian  yang  sama  (kloving),  satu  bagian  diberikan kepada kakek dan nenek yang diturunkan bapak (golongan bapak) dan satu bagian  lagi  diberikan  kepada  kakek  dan  nenek  yang  menurunkan  ibu (golongan ibu).
(d) Golongan ke empat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 853 jo. Pasal 858 ayat  2  BW,  apabila  pewaris  meninggal  dunia  itu  tidak  meninggalkan keturunan, isteri atau suami, saudara-saudara, orang tua, nenek dan kakek, maka  warisan  jatuh  pada  ahli  waris  yang  terdekat  pada  tiap  garis  yaitu anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke enam (maksimal), meliputi paman, bibi serta keturunannya, baik dari  garis  ayah  maupun  garis  dari  pihak  ibu.  Apabila  ada  beberapa  orang yang derajatnya sama, maka warisan akan dibagi berdasarkan bagian yang sama  (kloving)  antara  pihak  garis  ibu  dan  pihak  garis  ayah  dari  pewaris. Apabila  keluarga  sedarah  dalam  garis  menyimpang  lebih  dari  derajat  ke- enam, maka tidak mewaris.
Pemberlakuan  Ahli  waris  menurut  BW  dilakukan  sistem  eliminasi  dengan pengertian apabila golongan pertama tidak ada maka golongan kedua yang berhak menerima, sedangkan golongan yang lainnya tidak berhak dan begitu seterusnya. Sedangkan  ahli  waris  testamenter  adalah  seseorang  yang  ditunjuk  melalui  surat wasiat atau testamen untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Surat wasiat atau  testament  dalam  Pasal  875  BW  dikatakan  adalah  suatu  pernyataan  dari seseorang  tentang  apa  yang  dikendaki  setelah  ia  meninggal  dunia.  Mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali.
Pada  Pasal  833  ayat  1  BW  dinyatakan  bahwa  sekalian  ahli  waris  dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris). Pasal 874 BW juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan  orang  yang  meninggal  dunia  adalah  kepunyaan  sekalian  ahli  warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah.
Adapun hak yang terpenting dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus yaitu:
(a) Hak saisine. Menurut Pasal 833 ayat 1 BW, ahli waris karena hukum memiliki barang-barang, hak-hak dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia. Hal  ini  disebut,  mereka  (ahliwaris)  mempunyai  “saisine”.  Kata  saisine diambil  dari  bahasa  Perancis:  “le  mort  saisit  le  vif”,  artinya  yang  mati dianggap  digantikan  oleh  yang  hidup  (Prawirohamidjojo;  2000). Maksudnya,  agar  dengan  meninggalnya  pewaris,  ahli  waris  segera menggantikan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  dari  pewaris  tanpa memerlukan suatu perbuatan tertentu, walaupun mereka (ahli waris) tidak tahu menahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu. Beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris tersebut yang disebut dengan hak saisine.
(b) Hak  penuntutan  ini  menyerupai  hak  penuntutan  seorang  pemilik  suatu benda,  dan  menurut  maksudnya  penuntutan  itu  harus  ditujukan  kepada orang  yang  menguasai  satu  benda  warisan  dengan  maksud  untuk memilikinya.  Oleh  karena  itu,  penuntutan  tersebut  tidak  boleh  ditujukan pada seorang yang hanya menjadi houder saja, yaitu menguasainya benda itu berdasarkan  suatu  hubungan  hukum  dengan  si  meninggal,  misalnya penyewa  rumah  pewaris  waktu  pewaris  masih  hidup  (Moechthar;  2017). Penuntutan ini hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang mnguasi penuh
atau  sebagian  harta  tersebut  dengan  pihak  ketiga  yang  menguasai  harta peninggalan, dan/atau kepada mereka yang meskipun tidak mempunyai hak atas  suatu  warisan  namun  telah  memindah  tangankan  harta  warisan tersebut. Menurut  Soetojo  Prawirohamidjojo,  tujuan  hereditatis  petitio  ini ada  kesamaannya  dengan  revindicatie,  tetapi  dasarnya  berbeda.  Jika revindicatie  berdasarkan  eigendomsrecht  (hak  milik),  maka  hereditatis petitio berdasarkan pada pewarisan (Prawirohamidjojo; 2000).
Oleh  karena  itu  maka  penulis  akan  mengaitkan  dengan  kasus  sebagaimana latar belakang telah uraikan diatas Pasal 832 ayat 2 BW, disebutkan bahwa apabila dalam hal warisan terbuka,  bahwa tak ada satupun yang tampil sebagai ahli waris, maka  harta  waris  tersebut  tergolong  sebagai  harta  peninggalan  tak  terurus (Onbeheerde Nalatenschap). Lebih jauh bahwa kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126 BW dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu jika  pada  waktu  harta  peninggalan  terbuka,  tidak  ada  orang  yang  tampil  untuk menuntut  haknya  dan/atau  jika  ahli  waris  yang  dikenal  menolak  warisan  yang sama.
Terbukanya  suatu  warisan  disebabkan  pewaris  meninggal  dunia  makan secara  otomatis  pelekatan  ahli  waris  akan  tersemat  kepada  pihak  yang  berhak untuk  menerima  warisan  tersebut.  Menurut  sistem  hukum  waris  barat,  tidak diwajibkan  atas  seseorang  untuk  menerima  warisan  yang  jatuh  ke  tangannya. Artinya  bahwa  seseorang  dapat  menerima  ataupun  menolak  warisan  yang  jatuh kepadanya. Ahli waris menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya berupa harta  yang  ia  terima,  tetapi  ia  juga  harus  memikul  hutang  pewaris.  Walaupun memang,  tiada  seorang  pun  diwajibkan  untuk  menerima  warisan  yang  jatuh  ke tangannya.  Maka  dapat  dikatakan  ahli  waris  dapat  menerima  ataupun  menolak warisan  yang  jatuh  kepadanya.  Pada  Pasal  1058  BW,  ahli  waris  yang  menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dasar penolakan termuat dalam BW  yang  secara  eksplisit  dalam  Pasal  1023  BW  yang  berisikan  hak  berpikir. Menjelaskan bahwa karena seorang ahli waris demi hukum memperoleh semua hak dan  kewajiban  si  pewaris,  maka  ada  konsekuensi  yang  tidak  adil  terhadap seseorang, sebab suatu warisan tidak  selalu mempunyai saldo yang positif. Tidak tertutup kemungkinan jumlah hutang pewaris melebihi harta pewaris.
Dalam hal penolakan warisan, Pasal 1057 BW mengatakan bahwa seseorang menolak  warisan  yang  jatuh  kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang  dibuat  di  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri yang  dalam    daerah  hukumnya  warisan  itu  terbuka.  Baik  penerimaan  maupun penolakan  selalu  dihitung  berlaku  surut  sejak  hari    meninggalnya    orang    yang meninggalkan  warisan (Hajati; 2018).  Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang  menolak  warisan  harus  datang  menghadap  Panitera  Pengadilan  Negeri setempat  untuk  menyatakan  keinginannya,  kemudian  panitera  membuat  akta penolakan.  Selanjutnya  hakim  akan  menganalisis  alasan-alasan  ahli  waris  dalam menolak  warisan  sebagai  dasar  penetapan  hakim  dalam  permohonan  tersebut. Maka pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.
BW  mengatur  bahwa  apabila  ada  harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh pewaris namun tidak ada satupun yang hadir sebagai ahli waris yang berhak atau di golongkan  sebagai  ahli  waris  yang  berhak  menurut  ketentuan  dalam  BW,  maka keadaan  tersebut  dianggap  sebagai  harta  peninggalan  yang  tak  terurus
(Onbeheerde  Nalatenschappe)  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1126  BW. Sebagaimana telah diterangkan diatas  bahwa seseorang waris dapat menentukan atau memilih sikap terhadap harta warisan. Hak ini disebut dengan hak berfikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan. Maka dalam kasus ini, sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  520 BW,  yaitu  benda-benda  pewaris  yang  meninggal dunia tanpa  ahli  waris,  atau  yang  harta  peninggalannya  telah  ditinggalkan  atau ditelantarkan,  menjadi  milik  negara.  Dalam  hal  ini  kewajiban  negara  dalam melakukan pengelolaan dalam harta peninggalan tak terurus.
Dalam  hal  peralihan  hak  milik  atas  suatu  benda  antara  hak  milik  pewaris kepada  negara,  Menurut  oemar  mochthar  bahwa  negara  tidak  mempunyai  hak saisine yang diatur dalam Pasal 833 ayat 1 BW, melainkan negara memperoleh hak atas benda apabila objeknya adalah tanah maka dilakukan dengan pencabutan hak (onteigening)  yang  diikuti  dengan  daluwarsa  (verjaring),  namun  dalam  proses perolehan hak tersebut, harus diputuskan melalui putusan pengadilan dimana harta warisan  tersebut  berada,  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  833  ayat  3  BW. Pencabutan  hak  (onteigening)  dan  daluwarsa  (verjaring)  disini  ada,  dikarenakan pewaris  dalam  hal  ini  secara  tidak  langsung  “menelantarkan”  harta  benda  yang ditinggalkannya  dalam  jangka  waktu  tertentu,  dikarenakan  tidak  ada  pihak  yang mengelola harta peninggalan tersebut (Moechtar, 2017).
Dikarenakan terjadinya kekaburan hukum, maka penulis disini berpendapat bahwa  dengan  dilakukan  metode  interpretasi  Gramatikal  dapat  menyelesaikan kekaburan  hukum  tersebut.  Dalam  Pasal  584  BW  perolehan  hak  milik  ataupun diluar ketentuan dari pasal 584 BW tentang perolehan hak milik. Mengacu dengan pendapat  Omear  Mochtar  bahwa  Pencabutan  hak  (onteigening)  dan  daluwarsa (verjaring)  disini  ada,  dikarenakan  pewaris  dalam  hal  ini  secara  tidak  langsung “menelantarkan”,  maka  dilakukan  interpretasi  gramatikal  dengan  mengaitkan ketentuan UUPA Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor  16,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5098) (selanjutnya disebut PP 11/2010). Ketentuan PP 11/2010 disebutkan bahwa tanah yang  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar,  maka  hak  atas  tanahnya  dihapuskan, diputuskan  hubungan  hukumnya  dan  ditegaskan  menjadi  tanah  yang  dikuasai langsung  oleh  negara.  Hal  ini  berarti  tidak  terbatas  pada  bidang  tanah  yang ditelantarkan oleh pemiliknya, dalam artian seperti harta waris yang tak terurus, sehingga bidang tanah tersebut akan dikuasai oleh negara, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1126-1130 BW.
Dalam melakukan pengelolaan harta peninggalan tak terurus tentunya negara tidak dapat melakukannya sendiri dalam hal ini dibentuklah suatu lembaga hukum yaitu lembaga balai harta peninggalan. Pasal 1127 BW, mengatur demi hukum Balai Harta  Peninggalan  wajib  mengurus  harta  peninggalan  tak  terurus  milik  pewaris tersebut.  Lembaga  Balai  Harta  Peninggalan  disini  merupakan  representasi  dari negara selaku pihak yang mengelola harta peninggalan tak terurus tersebut.
Kewajiban dari Balai Harta Peninggalan ini diatur dalam Pasal 1128 BW dan 1130 BW, yaitu Balai Harta Peninggalan melakukan penyegelan harta peninggalan, mengurus harta peninggalan, menyelesaikan segala urusan, memasang iklan untuk memanggil para waris, menghadap hakim apabila ada gugatan terhadap warisan, menyelenggarakan  segala  hak  yang  dimiliki  pewaris,  membayar  utang-utang
pewaris,  memenuhi  legaat,  membayar  segala  ongkos-ongkos,  serta  memberikan pertanggungjawaban  tentang  pengurusannya  kepada  siapa  saja  yang berkepentingan.  Jika  setelah  3  (tiga)  tahun  tidak  ada  seorang  waris  yang mengajukan  diri,  maka  Balai  Harta  Peninggalan  harus  membuat  perhitungan penutup  kepada  negara,  dan  negara  berhak  menguasai  harta  peninggalan  itu (Afandi; 2005).
Mengenai  tugas-tugas  pokok  dari  Balai  Harta  Peninggalan,  karena  aturan mengenai  tugas  dan  fungsi  dari  Balai  Harta  Peninggalan  masih  bersifat  sektoral, maka dapat diperinci sebagai berikut (Moechtar; 2017):  (a) pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 BW); (b) pengurus atas diri pribadi dan harta  kekayaan  anakanak  yang  masih  belum  dewasa,  selama  bagi  mereka  belum diangkat seorang wali (Pasal 359 ayat 7 BW); (c) sebagai wali pengawas (Pasal 366 BW);  (d)  mewakili  kepentingan  anak-anak  belum  dewasa  dalam  hal  adanya pertentangan  dengan  kepentingan  wali  (Pasal  370  BW);  (e)  mengurus  harta kekayaan  anak-anak  belum  dewasa  dalam  hal  pengurusan  itu  dicabut  dari  wali mereka  (Pasal  338  BW);  (f)  pengurusan  harta  peninggalan  yang  tak  ada kuasanya/onbeheerde  nalatenschappen  (Pasal  1126,  1127  dan  1128  BW);  (g) pengurusan boedel-boedel dari orangorang yang tidak hadir/boedels van afwezigen (Pasal  463  BW);  (h)  pengurusan  boedel-boedel  dari  orang-yang  berada  dibawah pengampuan  karena  sakit  jiwa  atau  pemboros.  Untuk  hal  ini  Balai  Harta Peninggalan bertugas selaku pengampu pengawas (Pasal 449 BW), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang  yang  berada  dibawah  pengampuan  (Pasal  452  jo.Pasal  338  BW);  (i) menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004); (j) mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 937 Jo, 942 BW); (k) membuat surat keterangan waris bagi golongan.
Dalam  hal  ini,  Balai  Harta  Peninggalan  berfungsi  mengurus  atas  harta peninggalan yang tidak ada kuasanya sebagaimana disebut dalam Pasal 1126, 1127, 1128  dan  seterusnya  dalam  BW.  Balai  Harta  Peninggalan  selaku  pengampu  atas harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya diatur dalam Pasal 1126 BW. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi adanya harta peninggalan yang tak  terurus  atau  tiada  kuasanya,  yaitu  ada  seseorang  yang  meninggal  dunia (pewaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau Akta Kematian, pewaris  tersebut  tidak  memiliki  ahli  waris  atau  si  ahli  waris  menolak  untuk menerima  warisan  dan  pewaris  tersebut  tidak  meninggalkan  surat  wasiat  atau testament.
Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1127 BW, demi hukum Balai Harta Peninggalan  ditugaskan  menjalankan  pengurusan  atas  setiap  warisan  yang  tak terurus  tersebut,  tak  peduli  apakah  harta  peninggalan  mencukup  maupun  tidak mencukupi  untuk  melunasi  utang-utang  si  meninggal.  Balai  Harta  Peninggalan diwajibkan,  pada  waktu  mulai  melakukan  pengurusan  tersebut  memberitahukan hal  itu  secara  tertulis  kepada  Kepala  Kejaksaan  Negeri.  Apabila  ada  perselisihan mengenai  apakah  suatu  warisan  dapat  dianggap  sebagai  tak  terurus  atau  tidak, maka Pengadilan Negeri atas permintaan para yang berkepentingan atau pun atas pengusulan  Kejaksaan,  akan  memutuskan  persoalan  tersebut  tanpa  suatu  bentuk acara.
2. Perlindungan  Hukum  Kreditor  Terhadap  Piutang  Dalam  Warisan  Atas
Harta Peninggalan Tidak Terurus.
Kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126 BW  dapat  terjadi  karena  2  (dua)  hal,  yaitu  jika  pada  waktu  harta  peninggalan terbuka,  tidak  ada  orang  yang  tampil  untuk  menuntut  haknya  dan/atau  jika  ahli waris  yang  dikenal  menolak  warisan  yang  sama.  Selain  dua  hal  tersebut  diatas, kasus  harta  peninggalan  tak  terurus  ini  dapat  terjadi  apabila  pewaris  semasa hidupnya  tidak  membuat  suatu  wasiat  dimana  pewaris  melakukan  penunjukan seseorang untuk melakukan pengelolaan atas harta waris yang ia tinggalkan. Karena tanpa  adanya  pihak  yang  mengelola  harta  peninggalan  tersebut,  apabila  pewaris semasa  hidupnya  pernah  melakukan  perjanjian  utang-piutang  dengan  kreditor, maka kreditor akan merasa dirugikan karena hak dari kreditor atas pelunasan utang dari  debitor  (pewaris)  tidak  dapat  dipertahankan,  dan  dapat  menimbulkan ketidakadilan kepada kreditor.
Pada  dasarnya  sebuah  undang-undang  mempunyai  tujuan  hukum,  yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam hal Buku III BW berisikan ketentuan yang dimana mengatur para pihak dalam hal perikatan atau perjanjian  demi  tercapainya  kepastian  hukum.  Ketentuan  buku  III  BW  bersifat terbuka  menyebabkan  keluwesan  dan  fleksibel  apabila  dipakai  sebagai  bingkai perikatan. Ketentuan yang luwes dan fleksibel ini sudah dipastikan dapat mengikuti dalam perkembangan zaman, karena semakin  berkembangnya suatu zaman  akan menuntut  pembaharuan  hukum  dalam  membingkai  suatu  perjanjian.  Keluwesan dari  sosok  hukum  dalam  membingkai  perjanjian  akan  disertai  dengan  kokohnya akuntabilitas dan dapat diandalkan serta tercermin jati diri dalam hukum itu sendiri mempunyai ciri daya paksa untuk tegaknya marwah keadilan. Aspek keadilan akan selalu  berjalan  beriringan  dengan  aspek  kepastian  hukum  yang  dapat dibuktikan apabia  saat aspek keadilans daat berdiri kokoh maka disitu pula aspek kepastian hukum sudah inklusif menyertainya.
Mengacu pada kasus diatas, seorang kreditur mendapat ketidakadilan dalam sebuah perjanjian dikarenakan pihak pewaris meninggal dan masih meninggalkan hutang.  Disisi  lain  pihak  ahli  waris  menolak  untuk  mengambil  warisan  tersebut karena Hutang yang ditinggalkan lebih banyak daripada harta. Sudah tentu disini tidak  mencerminkan  tujuan  hukum  dalam  aspek  keadilan  dan  kepastian  hukum. maka  penulis  akan  menjabarkan  konsep  pelindungan  hukum  dari  beberapa  ahli untuk menyelesaikan permaslahan diatas.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat,  Perlindungan  Hukum  yaitu kumpulan  peraturan  atau  kaedah  yang  mempunyai  isi  yang  bersifat  umum  dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa  yang  seyogyanya  dilakukan,  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan  atau  harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.
Philipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  dalam  kepustakaan  hukum berbahasa  Belanda  dikenal  dengan  sebutan  rechtbescherming  van  de  burfer. Perlindungan hukum bagi rakyat ada 2 (dua) macam, yaitu: pertama, Perlindungan Hukum  represif,  artinya  ketentuan  hukum  dapat  dihadirkan  sebagai  upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan  membentuk  aturan  hukum  yang  bersifat  normatif;  kedua,  Perlindungan hukum preventif, artinya ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa,
yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan keputusan  berdasarkan  diskresi.  Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan menyelesaikan  terjadinya  sengketa,  termasuk  penanganannya  di  lembaga peradilan.
Kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126 BW  dapat  terjadi  karena  2  (dua)  hal,  yaitu  jika  pada  waktu  harta  peninggalan terbuka,  tidak  ada  orang  yang  tampil  untuk  menuntut  haknya  dan/atau  jika  ahli waris  yang  dikenal  menolak  warisan  yang  sama.  Selain  dua  hal  tersebut  diatas, kasus  harta  peninggalan  tak  terurus  ini  dapat  terjadi  apabila  pewaris  semasa hidupnya  tidak  membuat  suatu  wasiat  dimana  pewaris  melakukan  penunjukan seseorang untuk melakukan pengelolaan atas harta waris yang ia tinggalkan. Karena tanpa  adanya  pihak  yang  mengelola  harta  peninggalan  tersebut,  apabila  pewaris semasa  hidupnya  pernah  melakukan  perjanjian  utang-piutang  dengan  kreditor, maka kreditor akan merasa dirugikan karena hak dari kreditor atas pelunasan utang dari  debitor  (pewaris)  tidak  dapat  dipertahankan,  dan  dapat  menimbulkan ketidakadilan kepada kreditor.
Pada  dasarnya  sebuah  undang-undang  mempunyai  tujuan  hukum,  yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam hal Buku III BW berisikan ketentuan yang dimana mengatur para pihak dalam hal perikatan atau perjanjian  demi  tercapainya  kepastian  hukum.  Ketentuan  buku  III  BW  bersifat terbuka  menyebabkan  keluwesan  dan  fleksibel  apabila  dipakai  sebagai  bingkai perikatan. Ketentuan yang luwes dan fleksibel ini sudah dipastikan dapat mengikuti dalam perkembangan zaman, karena semakin  berkembangnya suatu zaman  akan menuntut  pembaharuan  hukum  dalam  membingkai  suatu  perjanjian.  Keluwesan dari  sosok  hukum  dalam  membingkai  perjanjian  akan  disertai  dengan  kokohnya akuntabilitas dan dapat diandalkan serta tercermin jati diri dalam hukum itu sendiri mempunyai ciri daya paksa untuk tegaknya marwah keadilan. Aspek keadilan akan selalu  berjalan  beriringan  dengan  aspek  kepastian  hukum  yang  dapat dibuktikan apabia  saat aspek keadilans daat berdiri kokoh maka disitu pula aspek kepastian hukum sudah inklusif menyertainya.
Mengacu pada kasus diatas, seorang kreditur mendapat ketidakadilan dalam sebuah perjanjian dikarenakan pihak pewaris meninggal dan masih meninggalkan hutang.  Disisi  lain  pihak  ahli  waris  menolak  untuk  mengambil  warisan  tersebut karena Hutang yang ditinggalkan lebih banyak daripada harta. Sudah tentu disini tidak  mencerminkan  tujuan  hukum  dalam  aspek  keadilan  dan  kepastian  hukum. maka  penulis  akan  menjabarkan  konsep  pelindungan  hukum  dari  beberapa  ahli untuk menyelesaikan permaslahan diatas.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat,  Perlindungan  Hukum  yaitu kumpulan  peraturan  atau  kaedah  yang  mempunyai  isi  yang  bersifat  umum  dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa  yang  seyogyanya  dilakukan,  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan  atau  harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah (Mertokusumo; 1991).
Philipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  dalam  kepustakaan  hukum berbahasa  Belanda  dikenal  dengan  sebutan  rechtbescherming  van  de  burfer. Perlindungan hukum bagi rakyat ada 2 (dua) macam, yaitu: pertama, Perlindungan Hukum  represif,  artinya  ketentuan  hukum  dapat  dihadirkan  sebagai  upaya
pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan  membentuk  aturan  hukum  yang  bersifat  normatif;  kedua,  Perlindungan hukum preventif, artinya ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa, yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan keputusan  berdasarkan  diskresi.  Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (M. Hadjon; 1987).
Menurut  Teguh  Prasetyo,  “Teori  keadilan  bermartabat  tidak  hanya  melihat sistem  hukum  positif  Indonesia  secara  tertutup  dalam  pengertian  dimana  ada masyarakat  disitu  selalu  saja  ada  hukum” (Prasetyo;  2015).    “Sist em  hukum pancasila  adalah  sistem  hukum  kepunyaan  bangsa  Indonesia  sendiri  bagian  dari warisan  peradaban  dunia  (the  produck  of  civilization).  Sistem  hukum  pancasila adalah  sistem  hukum  hukum  yang  otentik,  orisinal  atau  belakangan  orang  suka menyebutnya  ori ” (Prasetyo;  2016).  Dengan  demikian  dalam  usaha  merumuskan prinsip  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  berdasarkan  pancasila,  diawali  dengan uraian  tentang  konsep  dan  deklarasi  tentang  hak-hak  asasi  manusia.  Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh karena  itu  pengakuan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  bangsa  Indonesia bukanlah  hasil  suatu  perjuangan  bertahun-tahun  tetapi  pengakuan  itu  secara intrinsic melekat pada pancasila yang tercermin dalam silasilanya.
M.  Isnaeni  berpendapat  pada  dasarnya  persoalan  “perlindungan  hukum  itu ditinjau  dari  sumbernya  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua)  macam  yakni perlindung an  hukum  “eksternal”  dan  perlindungan  hukum  “internal” (Isnaeni; 2016).  Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana  pada  waktu  mengemas  klausula-klausula  kontrak,  kedua  belah  pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga  segala  jenis  resiko  diusahakan  dapat  ditangkal  lewat  pemberkasan  lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka  bersama.  Perihal  perlindungan  hukum  internal  seperti  itu  baru  dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajad dalam  arti  para  pihak  mempunyai  bargaining  power  yang  relatif  berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu  mempunyai  keleluasaan  untuk  menyatakan  kehendak  sesuai  kepentingannya. “Pola  ini  dijadikan  landasan  pada  waktu para  pihak  merakit  klausula-klausula perjanjian  yang  sedang  digarapnya,  sehingga  perlindungan  hukum  dari  masing- masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka ” (Isnaeni; 2016). Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan  pihak  yang  lemah,  “sesuai  hakekat  aturan  perundangan  yang  tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan  hukum  yang  seimbang  sedini  mungkin  kepada  pihak  lainnya ” (Isnaeni;  2016).    Sebab  mungkin  saja  pada  awal  dibuatnya  perjanjian,  ada  suatu pihak  yang  relatif  lebih  kuat  dari  pihak  mitranya,  tetapi  dalam  pelaksanaan perjanjian  pihak  yang  semula  kuat  itu,  terjerumus  justru  menjadi  pihak  yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.
Kemasan aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara  proporsional.  Menerbitkan  aturan  hukum  dengan  model  seperti  itu,  tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya (Sutanto; 2017).
Merujuk  pada  pendapat  ahli  terhadap  arti  dari  kata  perlindungan  hukum, maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu  lembaga  yang  memberikan  perlindungan  bagi  subyek  hukum  yang  dimana bisa  dari  penguasa  melalui  regulasi  dalam  hal  ini  Undang-Undang  dan  melalui kesepakatan  para  subyek  hukum  dengan  melihat  kaidah  hukum  dengan  tujuan menciptakan kepastian hukum.
Termuat  dalam  Bab  III  BW  yang  berisikan  himpunan  norma  menyangkut perikatan.  Adapun  sebuah  Perikatan  dapat  bersumber  dari  sebuah  perjanjian ataupun  undang-undang.  Mengulik  eksistensi  perikatan  yang  bersumber  dari sebuah  perjanjian,  sudah  barang  tentu  bahwa  perikatan  ini  tercipta  adanya  para pihak  yang  saling  berjanji.  Keberadaan  buku  III  yang  bersifat  terbuka,  dimana kedudukan undang-undang berposisi sebagai regelend recht, dengan tujuan untuk memfasilitas laju dunia bisnis dan perkembangannya yang sangat cepat. Tak hanya memberikan  keluesan,  namu  dalam  buku  III  BW  memberikan  kebebasan  untuk meciptakan jenis perjanjian diluar dari ketentuan yang sudah disediakan dan di atur khusus oleh pembentuk undang-undang.
Perjanjian  tidak  akan  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  aturan  atau  asas  yang menjadi  bingkainya.  Keberadaan  asas  ini  adalah  suatu  kewajiban  atau  keharusan yang tidak mungkin dapat dihapuskan dalam suatu perjanjian. salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Dengan Asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat  dan  mengadakan  perjanjian  diperbolehkan  untuk  menyusun  dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan  sepanjang  prestasi  yang  wajib  dilakukan  tersebut  bukanlah  sesuatu  yang terlarang (Sugiarti; 2016).
Disini  tercermin  bahwa  adanya  eksistensi  dari  asas  kebebasan  berkontrak yang  terdapat  dalam  rahim  dari  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  BW,  menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Kata  “semua”  dalam  Pasal  tersebut mengindikasikan bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam BW, dan perjanjian tersebut akan mengikat para  pihak  yang  membuatnya  (Anand;  2011).    Dalam  ketentuan  ini  juga menggunakan  kalimat  “yang  dibuat  secara  sah”,  hal  ini  berarti  bahwa  apa  yang disepakati  antara  para  pihak,  berlaku  sebagai  undang-undang  selama  apa  yang disepakati itu adalah sah (Anand; 2011).
Agar  terhidar  dari  penggunaan  asas  kebebasan  berkontrak  sebagai  “palu penindas” bagi pihak yang mempunyai kekuatanbesar terhadap pihak yang lemah, maka perlu adanya pengendali serta menciptakan suatu perjanjian yang fair. Untuk menghindari munculnya unfair kontrak maka lahirlah suatu asas yaitu asas itikad baik.  asas  ini  berfungsi  sebagi  rem  agar  asas  kebebasn  berkontrak  ini  tidak kebablasan.
Suatu perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik dan kebiasaan setempat (local custom) (Indiraharti; 2016) yang dimana perjanjian pada hakikatnya adalah
mewujudkan  keseimbangan.  Keseimbangan  yang  dibangun  ialah  hubungan  atau interaksi antar subjek, kesepakatan antar subjek, kewajiban ketaatan terhadap janji dan itikad baik. Hubungan atau interaksi antar subjek memerlukan komunikasi. Di dalam  berkomunikasi  manusia  memerlukan  bahasa,  sehingga  Heidegger mengatakan bahwa bahasa merupakan rumah dari pengada. Ketika membuat janji atau  kontrak,  subjek  satu  dengan  subjek  lainnya  memerlukan  interaksi,  dalam berinteraksi tersebutlah dibutuhkan keseimbangan sehingga posisi subjek menjadi seimbang atau tidak berat sebelah (Firmanda S; 2017).
Agar  perjanjian  para  pihak  sah,  maka  harus  dibuat  dengan  benar  seperti ketentuan Pasal 1320 BW. Terdapat 4 (empat) syarat yang diperlukan unuk sahnya suatu  perjanjian,  pertama,  Sepakat  diantara  pihak  yang  mengikatkan  dirinya. Dimana dalam unsur sepakat terdapat asas yang dinamakan asas konsensualisme. Sepakat merupakan kehendak bagi para pihak dalam mentukan isi suatu perjanjian.; Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Mengenai hal ini seseorang yang cakaplah  yang  dapat  membuat  suatu  perjanjian.  apabila  seseorang  tidak  cakap menurut  undang-undang  maka  dalam  membuat  perjanjian  tidak  mempunyai keabsahan.; ketiga, Obyek tertentu. Artinya obyek suatu perjanjian dapat ditentukan jenis  agar  unsur  suatu  prestasi  dapat  dipenuhi.  Lebih  lanjut  disebutkan  dalam ketentuan Pasal 1332 BW hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian.; keempat, Causa yang diperbolehkan. Artinya causa atau sebab yang diperbolehkan itu apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan oleh ketertiban umum dan kesusilaan.
Apabila  syarat  keabsahan  ini  telah  terpenuhi  dalam  suatu  perjanjian,  maka suatu  perikatan  yang  bersumber  dari  perjanjian  ini  memiliki  kekutan  hukum mengikat  bagi  para  pihak  dan  dapat  diterima  dalam  konstelasi  hukum.  Syarat keabsahan ini sejatinya dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu syarat subjektif dan syarat  objektif.  Apabila  syarat  subjektif dalam  sebuah  perjanjian  tidak  terpenuhi, maka konsekuensi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Secara spesifik dalam BW tidak diatur masalah berakhirnya suatu perjanjian, tetapi diatur tentang hapusnya perikatan-perikatan. Walapun demikian, ketentuan tentang  hapusnya  suatu  perikatan  tersebut  juga  merupakan  berakhirnya  suatu perjanjian  karena  perikatan  dalam  buku  III  BW  yaitu  prikatan  yang  lahir  dari perjanjian  maupun  lahir  dari  ketentuan  undang-undang.  Dalam  BW  mengatur mengenai Hapusnya Perikatan sebagaimana termuat pada Pasal 1381 BW tentang hapusnya perikatan-perikatan:
a.  karena pembayaran;
b.  karena  penawaran  pembayaran  tunai,  diikuti  dengan  penyimpanan  atau penitipan;
c.  karena pembaruan utang;
d.  karena perjumpaan utang atau kompensasi;
e.  karena percampuran utang;
f.  karena pembebasan utang;
g.  karena musnahnya barang yang terutang;
h.  karena kebatalan atau pembatalan;
i.  karena  berlakunya  suatu  syarat  pembatalan,  yang  diatur  dalam  Bab  I  buku ini;dan
j.  karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.
Dalam  hal  ini  tidak  ada  suatu  perikatan  akan  berakhir  atau  hapus dikarenakan  para  pihak  meninggal  dunia,  artinya  bahwa  apabila  seseorang meninggal dunia. Sesuai ketentuan hukum waris apabila salah seorang Pewaris meninggal  dunia  maka  segala  hak  dan  kewajibannya  di  bidang  hukum  harta kekayaan akan beralih kepada sekalian ahli waris. Jadi dengan demikian dengan meninggalnya seseorang segala harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkannya (Nadriana; 2017).
Namun  demikian  ahli  waris  memiliki  sikap  dan  dapat  mempertimbangkan untuk  menerima atau menolak warisan. Biasanya hal-hal penolakan warisan tersebut dikarenakan  si  pewaris  meninggalkan  harta  pasiva  atau  hutang-hutang  melebihi kemampuan  dari  ahli  waris dalam  pemenuhan  hutang-hutang  tersebut.  Ahli  waris tentunya  tidak  bisa  menanggung  beban  pemenuhan  hutang-hutang  tersebut  kepada pihak  ketiga.  Oleh  sebab  itu,  maka  timbul  sikap  ahli  waris  yang  dapat  menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya (Nugraha; 2020).
Dalam  hal  penolakan  warisan,  Pasal  1057  BW  mengatakan  bahwa seseorang    menolak    warisan    yang    jatuh    kepadanya,  orang  tersebut  harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang  dibuat  di  kepaniteraan Pengadilan    Negeri    yang  dalam    daerah  hukumnya  warisan  itu  terbuka.  Baik penerimaan  maupun  penolakan  selalu  dihitung  berlaku  surut  sejak  hari meninggalnya  orang  yang  meninggalkan  warisan (Hajati; 2018). Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera  Pengadilan  Negeri  setempat  untuk  menyatakan  keinginannya. Selanjutnya  hakim  akan  menganalisis  alasan-alasan  ahli  waris  dalam  menolak warisan  sebagai  dasar  penetapan  hakim  dalam  permohonan  tersebut.  Maka pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.
BW  mengatur  bahwa  apabila  ada  harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh pewaris namun tidak ada satupun yang hadir sebagai ahli waris yang berhak atau di golongkan sebagai ahli waris yang berhak menurut ketentuan dalam BW serta Wrisan  yang  ditolak  oleh  ahli  waris,  maka  keadaan  tersebut  dianggap  sebagai harta peninggalan yang tak terurus ( Onbeheerde Nalatenschappe ). Maka menurut hemat penulis dalam memenuhi perlindungan hukum bagi kreditor atas piutangnya dapat dilakukan sebagai mana tertuang dalam 1061 BW Para  Kreditur yang dirugikan oleh ahli waris yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai ahli waris pengganti. Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para Kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakkan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli  waris  yang  telah  menolak  warisan  itu  dan  hakim  pun  mengeluarkan penetapan ahli waris pengganti.
Merujuk  pada  Pasal  520 jo. Pasal    832  ayat  2  BW  yaitu,  benda-benda pewaris yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang harta peninggalannya telah  ditinggalkan  atau  ditelantarkan,  menjadi  milik  negara  negara  wajib memenuhi utang dari pewaris sejumlah nilai benda-benda itu mencukupi. Dalam hal ini kewajiban negara dalam melakukan pengelolaan dalam harta peninggalan tak terurus melalui Balai Harta Peninggalan.
Maka  dalam  hal  ini  Balai  Harta  Peninggalan  melakukan  tugasnya  merujuk pada Pasal 2 Kepmen Kehakiman M.01/1980 Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili  dan  mengurus  kepentingan  orang-orang  yang  karena  hukum  atau keputusan  Hakim  tidak  dapat  menjalankan  sendiri  kepentingannya  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Lebih  rinci  lagi  dasar  melakukan Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/tidak ada kuasanya (Pasal 1126 s/d Pasal 1130 BW jo. Pasal 64 s/d Pasal 69 Staatsblad 1872/166).

## C. KESIMPULAN
Harta  waris  yang  ditolak  oleh  ahli  waris  dikarenakan  terdapat  pasiva  yang lebih  besar  dibandingkan  aktiva  harus  dilakukan  orang  tersebut  secara  tegas, dengan suatu pernyataan yang  dibuat  di  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  yang dalam  daerah hukumnya warisan itu terbuka. Maka dengan pertimbangan, hakim akan  mengeluarkan  penetapan.  Lalu  akibatnya  status  dari  harta  tersebut  akan menjadi  harta  peninggalan  tak  terurus.  Maka  dalam  hal  ini  negara  melalui  Balai Harta Peninggalan lah yang akan melakukan pengelolaan terhadap harta tersebut. Terkait  dengan  perlindungan  hukum  bagi  kredior  akibat  ditolaknya  harta  waris tersebut maka kreditor dalam hal ini dapat mengajukan permohonan menjadi ahli waris  pengganti  di  pengadilan  dimana  harta  itu  terbuka  dan  terhadap  pelusanan piutangnya akan dilakukan oleh negara melalui Balai Harta Peninggalan sejumlah dengan  nilai  utang  pewaris  atau  atau  nilai  harta  atau  benda-benda  peninggalan pewaris itu mencukupi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Afandi, Ali, 2005, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta.
Hajati,Sri,  2018,  Hukum  Waris  Adat,  Islam,  &  Burgerlijk  Wetboek,  Surabaya: Airlangga University Press.
Idris  Ramulyo,  Mohd.,  1996,  Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek), Jakarta: Sinar Grafika.
Isnaeni, Moch., 2016, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
M. Hadjon, Philipus, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Mahmud Marzuki, Peter, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Mertokusumo,  Sudikno,  1991,  Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar),  Yogyakarta: Liberty.
Prasetyo,  Teguh,  2015,  Keadilan  Bermartabat  Perspektif  Teori  Hukum.  Bandung: Nusa Media.
Prasetyo, Teguh, 2016, Sistem hukum Pancasila, Bandung:  Nusa Media. Soetojo Prawirohamidjojo, R., 2000, Hukum Waris Kodifikasi, Surabaya: Airlangga University Press.

## Jurnal
Anand,  Ghansam,  “Prinsip  Kebebasan  Berkontrak  Dalam  Penyusunan  Kontrak”, Yuridika, Vol. 26, No. 2, Mei 2011.
Firmanda  S.,  Hengki, “Hakikat  Kontrak  Menurut  Roscoe  Pound  Dan  Relevansinya Terhadap  Kontrak  Yang  Berkaitan  Dengan  Lingkungan  Hidup”,  Jurnal Yuridis, Vol. 3, No. 1,  Agustus 2017.
Hartono,  Michael,  “Kepastian  Hukum  Bagi  Warga  Negara  Indonesia  Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris”,  Jatiswara, Vol. 34, No. 2, Juli 2019.
Moechthar,  Oemar,  “Kedudukan  Negara  Sebagai  Pengelola  Warisan  Atas  Harta
Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Hukum Waris”, Yuridika, Vol. 32, No.2, Mei 2017.
Nadriana, Lenny, dan Sonny Dewi Judiasih, “Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia”, Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2 , April 2017.
Nugraha, Fajar ,Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda.  Ricka Auliaty Fathonah,  “Akibat Hukum Pewaris yang menolak warisan, Diversi Jurnal Hukum”, Vol. 6, No. 1, April 2020.
Pradita, Lucy, Satriya Putra, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Ad at Dan Yurispudensi Mahkamah Agung”,  Jurnal Repertorium, Edisi 3, Januari -Juni 2015.
Sari,  Indah,  “Pembagian  Hak  Waris  Kepada  Ahli  Waris  AB  Intestato  dan Testamentair  Menurut  Hukum  Perdata  Barat”,  Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara, Vol. 5, No. 1, September 2014.
Sri Indiraharti, Novina, “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 22, No. 3, Mei 2016.
Sugiarti,  Titing,  “Kewenangan  Bank  Indonesia  Dalam  Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah”, Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 2, No. 4, Desember 2016.
Sutanto, Haryadi, dan Henny Tanuwidjaja. “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)” Jurnal Perspektif, Vol. 22, No. 3, September 2017.
Zubair,  Asni,  “Praktik  Pembagian  Harta  Warisan  Masyarakat  Di  Kelurahan Macanang  Kecamatan  Tanete  Riattang  Barat”,  Al -Risalah  Jurnal  Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No.1, November 2014.