## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Permasalahan
P e r s a i n g a n   d a l a m   d u n i a   u s a h a merupakan conditio  sine  qua  non (syarat mutlak)  bagi  terselenggaranya  ekonomi pasar. Adanya persaingan dalam dunia usaha melahirkan  keuntungan  dan  dampak  bagi pelaku usaha agar terus memperbaiki produk
barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  dan  terus melakukan inovasi, berupaya keras memberi produk  barang  atau  jasa  yang  terbaik  bagi konsumen serta menghasilkan produk barang atau jasa secara eﬁsien. Di sisi lain, konsumen mempunyai pilihan membeli barang atau jasa tertentu  dengan  harga  yang  rendah  dengan kualitas yang tinggi (Remi Sjahdeni, 2002).
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 343-348

## INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM ASPEK TATA NIAGA PERDAGANGAN SAPI IMPOR

## Christin Octa Tiara
Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tiarahiu@gmail.com

## Abstract
The article entitled Indication of Unfair Business Competition in the Import Trade Cattle Trade Aspect is focused on the following issues: what causes unhealthy business competition in the trading business aspects of imported beef cattle and how trade import cattle trade regulations should be formulated so as not to result in the occurrence of unfair business competition practices. This article aims to examine and evaluate the causes of unfair business competition and to ﬁnd out and examine the urgency of trade import cattle trade regulation so as to avoid unfair business competition. The conclusion that can be gained is the lack of clarity of regulatory legislation that governs so many different  interpretations  among  entrepreneurs.  Importantly,  there  is  a  regulation  which  further regulates  the  trading  system  of  imported  cattle  in  accordance  with  the  applicable  terms  and conditions as stated in Article 10 of Regulation of the Minister of Trade No. 05/M-DAG/PER/1/2016 concerning Provisions on Export and Import Animal and Animal Products.
Keywords : Regulation, Cartel, Import Cows, Unfair Business Competition.

## Abstrak
Artikel  yang  berjudul  Indikasi  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Dalam  Aspek  Tata  Niaga Perdagangan  Sapi  Impor  ini  difokuskan  pada  permasalahan  sebagai  berikut:  apa  penyebab terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam  aspek  tata  niaga  perdagangan  sapi  impor  dan bagaimana  regulasi  tata  niaga  perdagangan  sapi  impor  harus  diformulasikan  sehingga  tidak mengakibatkan  terjadinya  praktek  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Artikel  ini  bertujuan  untuk mengkaji  dan  mengevaluasi  penyebab  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat  serta  untuk mengetahui  dan  mengkaji  urgensi  regulasi  tata  niaga  perdagangan  sapi  impor  sehingga  tidak terjadi  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Kesimpulan  yang  dapat  diperoleh  adalah  tidak  adanya kejelasan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  sehingga  mengakibatkan  banyak penafsiran  yang  berbeda  dikalangan  para  pengusaha.  Serta  penting  adanya  regulasi  yang mengatur lebih lanjut dalam aspek tata niaga perdagangan sapi impor sesuai dengan syarat dan ketentuan  yang  berlaku  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  10  Peraturan  Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.
Kata Kunci: Peraturan, Kartel, Sapi Impor, Persaingan Usaha Tidak Sehat
P e m b a n g u n a n   e k o n o m i   p a d a Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan  banyak  kemajuan,  antara  lain dengan  meningkatnya  kesejahteraan  rakyat. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut,  disatu  sisi  diwarnai  oleh  berbagai bentuk  kebijakan  Pemerintah  yang  kurang tepat  sehingga  pasar  menjadi  terdistorsi.  Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya  sebagian  besar  merupakan perwujudan  dari  kondisi  persaingan  usaha yang  tidak  sehat.  Fenomena  di  atas  telah berkembang  dan  didukung  oleh  adanya hubungan  yang  terkait  antara  pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, amanat Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  serta cenderung  menunjukkan  corak  yang  sangat monopolistik.
Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945 menetapkan  bahwa    sistem    ekonomi  yang dianut  negara  adalah  ekonomi  kerakyatan atau  demokrasi  ekonomi  yang  bertujuan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan keadilan    sosial    sebagai    cita-cita pembangunan  ekonomi.  Untuk  itu  dalam menyusun  kebijakan  perekonomian  negara harus  senantiasa  berusaha  menghilangkan ciri-ciri  negatif  yang  terkandung  dalam sistem  ekonomi  liberal  dan  sistem  ekonomi sosialisme (Ahmad Yami & Gunawan, 1999).
Undang-Undang  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  yang  dimaksudkan  untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan  yang  sama  bagi  setiap  pelaku usaha  di  dalam  upaya  untuk  menciptakan persaingan  usaha  yang  sehat.  Bentuk implementasi  Undang-Undang  ini  yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), lembaga  independen  yang  terlepas  dari pengaruh  pemerintah  dan  pihak  lain  yang b e r w e n a n g   m e l a k u k a n   p e n g a w a s a n persaingan  usaha  dan  menjatuhkan  sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan  sanksi  pidana  adalah  wewenang Pengadilan.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha ( K P P U )   j u g a   m e l a k u k a n   t i n d a k a n p e n c e g a h a n   t e r h a d a p   k e m u n g k i n a n terjadinya praktek monopoli dan persaingan
usaha  tidak  sehat,  salah  satu  dari  kegiatan yang  dilakukan  yaitu  mengenai  tata  niaga dalam  aspek  persaingan  usaha.  Tata  niaga merupakan suatu istilah yang diartikan sama dengan  pemasaran  atau  distribusi,  yaitu sebagai  kegiatan  ekonomi  yang  memiliki fungsi untuk menyampaikan atau membawa barang  maupun  jasa  dari  produsen  hingga konsumen. Sistem tata niaga dianggap eﬁsien apabila memenuhi dua syarat, yaitu:
1. Mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani  produsen  kepada  konsumen dengan biaya semurah-murahnya, dan
2. Mampu  mengadakan  pembagian  yang adil  dari  keseluruhan  harga  yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi  dan  tata  niaga  barang  itu (Mubyarto, 2000)
3. Praktek  persaingan  juga  merupakan u p a y a   s u p a y a   m e n d a p a t k a n kemenangan  atau  mendapatkan  posisi yang  lebih  baik  tanpa  harus  terjadi benturan ﬁsik atau konﬂik.
Menurut  Pasal  1  angka  6  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  menyatakan  persaingan usaha  tidak  sehat  adalah  persaingan  antar pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur atau  melawan  hukum  atau  menghambat p e r s a i n g a n   u s a h a .   P e r s a i n g a n   h a r u s dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial  dalam  dunia  usaha.  Dengan p e r s a i n g a n ,   p a r a   p e l a k u   u s a h a   a k a n berlomba-lomba  untuk  terus  menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi a t a s   p r o d u k   y a n g   d i h a s i l k a n   u n t u k memberikan  yang  terbaik  bagi  pelanggan. Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan kualitas terbaik.
Industri  peternakan  sapi  sebagai  suatu kegiatan agribisnis mempunyai cakupan yang sangat  luas.  Rantai  kegiatan  tidak  terbatas pada  kegiatan  produksi  di  hulu  tetapi  juga sampai  kegiatan  bisnis  di  hilir  dan  semua k e g i a t a n   b i s n i s   p e n d u k u n g n y a .   K i t a
memimpikan  mempunyai  suatu  industri peternakan  sapi  yang  tangguh  dalam  arti sebagai  suatu  industri  peternakan  yang mempunyai  daya  saing  yang  tinggi  dan mampu  secara  mandiri  terus  tumbuh berkembang  di  era  persaingan  dalam ekonomi pasar yang global  Dalam memenuhi . kebutuhan permintaan akan sapi di Indonesia, Pemerintah  melakukan  kebijakan  dengan mengimpor sapi dari luar negeri.
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)  belum  lama  ini  telah  melakukan pemeriksaan  terhadap  32  Badan  Hukum tentang  dugaan  pelanggaran  terhadap  Pasal 11  dan  Pasal  19  huruf  c  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat, dalam perdagangan sapi impor di  Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang,  dan Bekasi  (Jabodetabek).  Dalam  proses pemeriksaan  ditemukan  fakta-fakta  tentang k e s e p a k a t a n   y a n g   d i l a k u k a n   d e n g a n difasilitasi  Asosiasi  Produsen  Daging  dan Feedlot  Indonesia  (APFINDO)  melalui rangkaian  pertemuan  yang  pada  akhirnya menunjukkan  kesamaan  tindakan  yang dilakukan  oleh  para  Terlapor,  adanya rescheduling  sales yang  dikategorikan sebagai  penahanan  pasokan  sapi  impor  di wilayah  Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang, d a n   B e k a s i   ( J a b o d e t a b e k )   d a n / a t a u pengaturan pemasaran yang berdampak pada kenaikan  harga  yang  tidak  wajar  yang merugikan  kepentingan  umum.  Tindakan penahanan  pasokan  dilakukan  para Terlapor s e c a r a   s e r a g a m   d e n g a n   c a r a   t i d a k merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Melihat  peningkatan  sapi  impor  tiap tahunnya  banyak  indikasi  persaingan  usaha tidak sehat terkait kartel, untuk itu diperlukan regulasi  yang  mengawasi  indikasi-indikasi tata  niaga  yang  menyebabkan  perjanjian terlarang  seperti  halnya kartel  yang merupakan  kerjasama  sejumlah  perusahaan yang  bersaing  untuk  mengkoordinasi kegiatannya  sehingga  dapat  mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau  jasa  untuk  memperoleh  keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka dirumuskan dua masalah utama yaitu:
1. Apa  penyebab  terjadinya  persaingan usaha tidak sehat dalam aspek tata niaga perdagangan sapi impor?
2. B a g a i m a n a   r e g u l a s i   t a t a   n i a g a p e r d a g a n g a n   s a p i   i m p o r   h a r u s d i f o r m u l a s i k a n   s e h i n g g a   t i d a k mengakibatkan  terjadinya  praktek persaingan usaha tidak sehat?

## B. Pembahasan
1. Penyebab  terjadinya  persaingan usaha  tidak  sehat  dalam  aspek  tata niaga perdagangan sapi impor
Koneksi yang dibangun dalam birokrat membuka  kesempatan  luas  untuk  menjadi pemburu  rente  dengan  memanfaatkan proteksi  dan  berbagai  fasilitas  dari  Negara, akibatnya ketika goncangan ekonomi datang nyaris  semua  sendi  ekonomi  runtuh. Kemudian  adanya  kejanggalan  yang  terjadi dimana  ada  suatu  peraturan  atau  kebijakan yang awalnya adalah suatu larangan menjadi suatu kebolehan yang dikarenakan kesalahan perumusan kebijakan itu sendiri.
Peraturan  terkait  dengan  tata  niaga perdagangan  sapi  impor  yang  banyak  dan t e r u s   m e n g a l a m i   p e r u b a h a n   j u g a menunjukkan  ketidakharmonisan  antar p e r a t u r a n   p e r u n d a n g - u n d a n g a n   y a n g mengatur  tentang  ketentuan  mengenai  tata niaga  perdagangan  sapi  impor.  Akibatnya, menimbulkan  banyak  penafsiran  atau persepsi yang berbeda-beda di kalangan para pelaku  usaha  yang  ujung-ujungnya  terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha t i d a k   s e h a t   y a n g   s a n g a t   m e r u g i k a n masyarakat  sebagai  konsumen.  Belum  lagi, Pemerintah  membuka  lebar  kesempatan kepada  pihak  swasta  untuk  melakukan importasi  sapi  dengan  harapan  apabila pasokan  dalam  negeri  bisa  melimpah  maka harga bisa turun, padahal jelas dalam Pasal 36 ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2009  tentang  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan  dan  Pasal  36B  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2009  tentang  P eternakan  dan Kesehatan  Hewan  yang  mengamanatkan
bahwa importasi sapi dapat dilakukan dengan catatan  bahwa  pasokan  dalam  negeri  tidak dapat  mencukupi  keperluan  produksi  atau permintaan dalam negeri. Dari satu peraturan terkait tata niaga perdagangan sapi impor ini saja sudah terdapat ketidakharmonisan yang terjadi.
Iklim usaha yang lebih kompetitif dapat dicapai  dengan  memberikan  kesempatan yang  sama,  dari  sisi  regulasi  maupun infrastruktur dan pelayanan publik, terhadap pelaku usaha, serta mengurangi hak ekslusif ( privileged )  yang  bisa  didapatkan  oleh beberapa  pemain.  Selain  itu  penerapan prinsip  persaingan  usaha  menjadi  suatu langkah  pencegahan  dari  regulasi-regulasi maupun kebijakan yang anti-kompetitif.
K o m i t m e n   d a n   t e k a t   u n t u k m e n e g a k k a n   s e c a r a   k o n s i s t e n   d a n berkesinambungan  terhadap  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  adalah  suatu  keharusan yang  tidak  dapat  ditawar-tawar  lagi  dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat, kondusif  dan  kompetitif  di  Indonesia. Mengapa  demikian?  Karena,  apabila Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  berlaku efektif,    maka  persaingan  usaha  yang  sehat d a l a m   s i s t e m   e k o n o m i   p a s a r   d a p a t d i w u j u d k a n .   M a m p u   d i w u j u d k a n n y a persaingan usaha yang sehat itu berpengaruh pula pada terciptanya eﬁsiensi diantara para pelaku  usaha,  meningkatkan  daya  saing ekonomi nasional, dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Regulasi tata niaga perdagangan sapi i m p o r   h a r u s   d i f o r m u l a s i k a n sehingga  tidak  mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat
Kehidupan  kenegaraan  terdapat  tiga bidang  yang  saling  terkait  dan  tidak  dapat dipisahkan. Ketiga bidang itu adalah hukum, ekonomi  dan  politik.  Ekonomi  dipengaruhi oleh hukum, hukum dipengaruhi oleh politik, politik dipengaruhi oleh ekonomi dan begitu
pula  sebaliknya.  Kebutuhan  akan  sistem hukum,  sistem  ekonomi  dan  sistem  politik yang  stabil  merupakan  syarat  utama  dalam membangun  suatu  negara  yang  memiliki perekonomian  yang  kuat,  terlebih  lagi  bagi Negara  yang  sedang  berkembang  seperti halnya Indonesia.
Hukum  harus  berperan  dan  berjalan secara  optimal  dalam  rangka  pembangunan ekonomi  suatu  bangsa.  Namun,  supaya hukum dapat berjalan dengan optimal, maka diperlukan  hukum  dalam  bentuk  yang sistematik.  Ini  berarti  Negara  berkembang memerlukan  suatu  sistem  hukum  yang sistematis.  Pemerintah  yang  dalam  hal  ini pembuat kebijakan sudah menetapkan aturan main  dan  memfasilitasi  para  pelaku  usaha serta  mengawasi  aliran  dan  ketersediaan produk  baik  jumlah  maupun  mutunya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  05/M-DAG/PER/I/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, agar tidak terjadi praktek monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak sehat.
S e t i a p   p e l a k u   u s a h a   y a n g   a k a n melakukan  pemasukan  produk  hewan  yang diimpor harus berasal dari unit usaha produk hewan  pada  suatu  negara  atau  zona  dalam s u a t u   n e g a r a   y a n g   t e l a h   m e m e n u h i persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.  Sedangkan  produk  hewan  olahan yang  akan  dimasukkan  diimpor  dan  masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan d a n   l i n g k u n g a n   b u d i   d a y a ,   h a r u s mendapatkan  rekomendasi  dari  Menteri sebelum  dikeluarkannya  rekomendasi  dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang  pengawasan  obat  dan  makanan. Penetapan alokasi impor ini berdasarkan pada pertimbangan  kapasitas  instalasi  karantina hewan sementara, loading capacity maximal dan nilai past performance .
Persyaratan  dan  tata  cara  pemasukan produk  hewan  dari  luar  negeri  ke  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu  pada  ketentuan  atau  kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang  kesehatan  hewan  dan  kesehatan masyarakat serta mengutamakan kepentingan
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 343-348
Nasional.  Pemasukkan  produk  hewan khususnya  sapi  harus  berasal  dari  Negara yang  bebas  penyakit  mulut  dan  kuku,  zona bebas penyakit mulut dan kuku, atau Negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku dan  telah  memiliki  program  pengendalian resmi  penyakit  mulut  dan  kuku  yang  diakui o l e h   b a d a n   k e s e h a t a n   h e w a n   d u n i a . Persyaratan  pemasukan  produk  hewan  dari zona  bebas  penyakit  mulut  dan  kuku  dan Negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku  meliputi  berasal  dari  Negara  dan  unit usaha  yang  telah  ditetapkan  oleh  Menteri berdasarkan  hasil  analisis  risiko,  cara penangan produk hewan dan kemasan, label dan pengangkutan. Untuk hewan khususnya sapi  yang  dagingnya  akan  diedarkan  harus dilakukan  di  rumah  potong  hewan  dan mengikuti  tata  cara  penyembelihan  yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan.
Sumber daya genetik yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang dikuasi oleh Negara  dan  dimanfaatkan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Sumber  daya genetik  dikelola  oleh  Pemerintah  melalui kegiatan  pemanfaatan  dan  pelestarian,  yang dilakukan  melalui  pembudidayaan  dan pemuliaan.  Pembudidayaan  dan  pemuliaan h a r u s   m e n g o p t i m a l k a n   p e m a n f a a t a n keanekaragaman  hayati  dan  pelestarian sumber  daya  genetik  asli  Indonesia.  Setiap orang  atau  lembaga  Nasional  maupun l e m b a g a   a s i n g   ( i n t e r n a s i o n a l )   y a n g melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran sumber  daya  genetik  ke  dan  dari  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  wajib memperoleh izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C . Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, maka disusun kesimpulan untuk persoalan  dari  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1. Penyebab  terjadinya  persaingan  usaha tidak  sehat  dalam  aspek  tata  niaga perdagangan  sapi  impor  dikarenakan adanya  kejanggalan  yang  terjadi dimana  ada  suatu  peraturan  atau kebijakan  yang  awalnya  adalah  suatu
larangan menjadi suatu kebolehan yang dikarenakan  kesalahan  perumusan kebijakan  dan  juga  koneksi  yang dibangun  dalam  birokrat  membuka kesempatan  luas  untuk  menjadi pemburu  rente  dengan  memanfaatkan proteksi  dan  berbagai  fasilitas  dari Negara.  Kemudian  tidak  adanya k e j e l a s a n   p e r a t u r a n   p e r u n d a n g - undangan  yang  mengatur  sehingga mengakibatkan banyak penafsiran yang berbeda  dikalangan  para  pengusaha yang  akhirnya  mengakibatkan  terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Regulasi  tata  niaga  perdagangan  sapi impor  harus  diformulasikan  sehingga tidak mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat yaitu harus adanya  aturan  hukum  yang  berperan dan  berjalan  secara  optimal  dalam rangka  pembangunan  ekonomi  dan mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pemerintah yang dalam hal ini pembuat kebijakan  sudah  menetapkan  aturan main  dan  memfasilitasi  para  pelaku usaha  serta  mengawasi  aliran  dan ketersediaan  produk  baik  jumlah maupun  mutunya  sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  Pasal  10  Peraturan M e n t e r i   P e r d a g a n g a n   R e p u b l i k I n d o n e s i a   N o m o r   0 5 / M - DAG/PER/I/2016  tentang  Ketentuan Ekspor  dan  Impor  Hewan  dan  Produk Hewan,  agar  tidak  terjadi  praktek monopoli  dan/atau  persaingan  usaha tidak sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Yani, dkk, 1999, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
Andi  Fahmi  Lubis,  dkk,  2009, Hukum Persaingan  Usaha  :  Antara  Teks  & Konteks , Jakarta. Arie  Siswanto,  2002, Hukum  Persaingan Usaha ,  Kedua,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta. Budi  Kagramanto,  2008, Mengenal  Hukum Persaingan  Usaha ,  Kedua,  Laras, Jakarta. Hermansyah,  2008, Pokok-Pokok  Hukum Persaingan  Usaha  di  Indonesia , Pertama, Kencana, Jakarta. Johnny  Ibrahim,  2007, Hukum  Persaingan
Usaha, Kedua, Bayumedia Publishing, Malang. Munir  Fuady,  1999, Hukum  Antimonopoli
Menyongsong  Era  Persaingan  Sehat , Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung. Mustafa  Kamal  Rokan,  2012, Hukum P e r s a i n g a n   U s a h a   :   Te o r i   d a n Prakteknya  di  Indonesia ,  Pertama, Rajawali Pers, Jakarta. Rachmadi Usman, 2004, Hukum Persaingan U s a h a   D i   I n d o n e s i a ,   P e r t a m a , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sjahdeni,  Remi, Jurnal  Hukum  Bisnis:
Membudayakan  Persaingan  Sehat , Jakarta,  Yayasan  Pengembangan Hukum Bisnis, 2002 (Volume 19) Tri Anggraini, A. M, 2003, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal dan Rule of Reason , Pertama,  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta. Wiyatna  M.  F,  2002, Potensi  dan  Strategi P e n g e m b a n g a n   S a p i   P o t o n g   d i Kabupaten  Sumedang  Provinsi  Jawa Barat , Pertama, IPB, Bogor.