Oktober, 2023, Vol. 6, No. 2, hal. 138-149 http://dx.doi.org/10.17977/um022v6i2p138-149

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS FEMINIST RAPID RESPONSE
RESEARCH (FRRR) DALAM ADVOKASI MEMINIMALISIR TINDAK

## KEKERASAN SEKSUAL
WOMEN'S EMPOWERMENT BASED ON FEMINIST RAPID RESPONSE RESEARCH (FRRR) IN ADVOCACY TO MINIMIZE ACTS OF SEXUAL VIOLENCE
Elly Malihah* 1 , Siti Komariah*, Wilodati*, Rengga Akbar Munggaran**, Lingga Utami*, Arindini Ayu Kisvi Rizkia*, Andreian Yusup*
1 Corresponding author, Email: ellyms@upi.edu
* Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229 Bandung, Jawa Barat, 40154, Indonesia ** Universitas Indonesia, Pondok Cina Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia
Paper received: 09-12-2022; revised: 05-04-2023; accepted: 02-09-2023; published: 30-10-2023
How to cite (APA Style): Malihah, E., Komariah, S., Wilodati, W., Munggaran, R. A., Utami, L., Rizkia, A. A. K., & Yusup, A. (2023). Pemberdayaan perempuan berbasis Feminist Rapid Response Research (FRRR) dalam advokasi meminimalisir tindak kekerasan seksual. Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS), 6 (2), 138-149. DOI: 10.17977/um022v6i2p138-149

## Abstract
This study aims to analyze the implementation of women's empowerment in the form of advocacy efforts to minimize instances of sexual violence. Sexual violence poses a severe challenge that threatens women's well-being and hinders the achievement of gender equality. Various cases of sexual  violence  highlight  the  necessity  of  community  involvement  as  an  essential  element  in addressing  prevention  and  advocacy  for  handling  crimes  and  sexual  violence  against  women. The  Feminist  Rapid  Response  Research  (FRRR)  approach  is  one  form  of  methodology  that combines  feminist  principles  with  rapid  responses  to  gender  issues,  enabling  an  efficient approach to addressing sexual violence. In this research, a qualitative approach and descriptive method  are  employed  to  gain  profound  insights  into  how  women's  empowerment  through advocacy efforts using the FRRR approach is implemented. Data collection involves conducting in-depth interviews with groups such as the Family Welfare Empowerment and Youth Association to  gather  information  about  their  perceptions  of  advocacy  in  minimizing  sexual  violence.  The research  findings  indicate  that,  due to  the  crisis  of  sexual  violence,  there  is  a  need  to  provide protection for women by enacting appropriate regulations to prevent and reduce sexual violence while also combatting it. Additionally, there is a need for mentorship-based programs capable of achieving new outcomes, such as advocating for resources and supporting facilities that enable collective understanding in documenting collectively when formulating strategies for new feminist organizational approaches as efforts to minimize cases of sexual violence in their environment.
Keywords: advocacy; sexual violence; accompaniment

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemberdayaan perempuan berbentuk upaya advokasi dalam meminimalisir tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi tantangan serius  yang  mengancam  kesejahteraan  perempuan  dan  menghambat  pencapaian  kesetaraan gender.  Berbagai  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  menyebabkan  perlunya  peran  serta masyarakat  sebagai  eleman  yang  berperan  menangani  bentuk  pencegahan  dan  advokasi penanganan  kasus  kejahatan  dan  kekerasan  seksual  pada  perempuan.  Pendekatan Feminist Rapid  Response  Research (FRRR)  merupakan  salah  satu  bentuk  pendekatan  yang
Oktober, 2023, Vol. 6, No. 2, hal. 138-149
menggabungkan  prinsip-prinsip  feminis  dengan  respons  cepat  terhadap  isu-isu  gender, memungkinkan penanganan yang efisien terhadap tindak kekerasan seksual. Dalam penelitian ini,  pendekatan  kualitatif  dan  metode  deskriptif  digunakan  untuk  mendapatkan  wawasan mendalam  tentang  bagaimana  implementasi  pemberdayaan  perempuan  berbentuk  upaya advokasi  dengan  pendekatan  FRRR.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan wawancara  mendalam  pada  kelompok  PKK  (Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga)  dan Karang Taruna, untuk mengumpulkan data tentang persepsi mereka terhadap advokasi dalam meminimalisir  kekerasan  seksual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  atas  dasar  krisis kekerasan  seksual,  perlu  memberikan  perlindungan  bagi  perempuan  dengan  menjadikan regulasi  yang  tepat  untuk  mencegah  dan  mengurangi  kekerasan  seksual  sekaligus memeranginya.  Selain  itu,  perlu  program  berbasis  pendampingan  yang  mampu  memberikan capaian  baru  berupa  advokasi  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  memungkinkan pemahaman untuk mendokumentasikan secara kolektif dalam penyusunan strategi untuk cara- cara  baru  pengorganisasian  feminis  sebagai  upaya  dalam  meminimalisir  kasus  kekerasan seksual di lingkungan mereka.
Kata kunci : advokasi; kekerasan seksual; pendampingan

## PENDAHULUAN
Problematika kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan memang tidak ada habisnya. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sejak Januari 2022 sampai Agustus 2022 tercatat ada 16.044 kasus yang diantaranya korban sejumlah 14.736 adalah  perempuan  (Sinombor,  2023).  Selain  itu,  jenis  kekerasan  dan  kejahatan  seksual menempati jumlah kasus tertinggi sebanyak 6.854 kasus (Santika, 2023). Fakta ini menegaskan perlunya penanganan serius terhadap kekerasan dan kejahatan seksual, mengingat urgensi dan dampak  yang  tidak  dapat  diabaikan.  Upaya  pencegahan  dan  penegakan  hukum  yang  efektif mutlak diperlukan guna menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua perempuan.
Tantangan  penyelesaian  kasus  kekerasan  dan  kejahatan  seksual  tidak  hanya  sekedar pentingnya aspek penindakan pada tersangka, tetapi proses pemulihan kepada korban baik fisik dan  psikologis  yang  belum  terimplementasikan  dengan  baik  payung  hukumnya.  Sejauh  ini payung hukum mengenai kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seksual secara komprehensif hanya tertuang dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP). Kebijakan yang ada pada KUHP  masih  berfokus  pada  penindakan  berupa  hukuman  bagi  pelaku,  tidak  memfasilitasi pemulihan  fisik  dan  psikologis  bagi  korban  (Rahmi,  2021).  Kendati  KUHP  mencakup  aspek tersebut,  kurangnya  pendekatan  holistik  dalam  hukum  dan  praktiknya  menyiratkan  perlunya reformasi. Sehingga diperlukan langkah konkret yang mengintegrasikan penegakan hukum yang tegas dengan layanan pemulihan berkelanjutan, guna memberikan perlindungan menyeluruh dan mendukung korban dalam proses pemulihan mereka.
Permasalahan lain yang terjadi ketika menangani kasus kekerasan dan kejahatan seksual, seringkali  terjadi  kendala  kompleks  yang  membuat  proses  hukum  terhenti  atau  sulit  untuk dilanjutkan. Dalam proses hukum kekerasan dan kejahatan seksual juga adanya sikap seksisme, terhadap  korban  oleh  para  penegak  dan  pendamping  hukum  berpengaruh  pada  pemulihan korban (Kusumawati, 2019). Implementasi KUHP sebagai payung hukum kasus kekerasan dan kejahatan seksual, tidak berorientasi secara eksplisit pada korban sebagai sentral utama yang harus didahulukan kepentingan perlindungan dan pemulihannya. Tidak adanya orientasi eksplisit pada  korban  mencerminkan  paradigma  hukum  yang  belum  cukup  responsif  terhadap  kondisi nyata  para  korban.  Dalam  mengatasi  masalah  ini,  reformasi  hukum  perlu  memastikan  bahwa proses hukum tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan hak korban  secara  mendalam  (Wijaya  &  Ananta,  2022).  Perlunya  pelatihan  yang  lebih  baik  bagi penegak hukum dan pendamping untuk mengatasi sikap seksisme adalah suatu keniscayaan. Hukum harus menjadi alat yang efektif dalam mendukung pemulihan korban dan menghasilkan
keadilan  yang  sebenarnya,  menghindari  hanya  sekadar  formalitas  tanpa  memenuhi  harapan korban.
Saat ini adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022 menjadi salah satu kebijakan payung hukum bagi para korban kekerasan dan kejahatan seksual. Payung hukum pada UU TKPS tidak hanya dapat melindungi korban, tetapi adanya  jaminan  akses  keadilan,  kebenaran,  sampai  pada  pemulihan  korban  kekerasan  dan kejahatan seksual. Pada UU TPKS ini menonjolkan pendekatan keadilan restoratif ( restorative justice )  yang  mengakomodir  elemen,  1)  tindak  pidana  kekerasan  seksual;  2)  pemidanaan;  3) hukum acara khusus penanganan tindak pidana kekerasan seksual; 4) hak korban dan keluarga korban;  5)  pencegahan;  dan  6)  koordinasi  dan  pengawasan.  Meskipun  langkah  ini  positif, tantangan implementasi dan pemantauan perlu diatasi agar UU TPKS menjadi alat efektif dalam mengatasi kekerasan seksual. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari lembaga penegak hukum, pendamping, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menjadikan hukum ini berjalan sesuai dengan tujuan aslinya. Menurut Safitri et al. (2023) penting untuk memastikan bahwa pendekatan keadilan restoratif benar-benar terwujud dalam praktiknya, dan korban merasa didukung dalam proses  peradilan  dan  pemulihan.  Selain  itu,  pemantauan  dan  evaluasi  berkala  terhadap implementasi  UU  TPKS  diperlukan  untuk mengidentifikasi  potensi  perbaikan  dan penyesuaian yang  mungkin  diperlukan  guna  memastikan  bahwa  korban  kekerasan  dan  kejahatan  seksual benar-benar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
Maraknya kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan banyak terjadi di berbagai lingkungan baik masyarakat, informal, hingga formal. Lingkungan formal dalam hal ini lembaga pendidikan yang idealnya menjadi ruang akademik untuk setiap individu menimba ilmu. Polemik lingkungan pendidikan berbasis agama atau pesantren diungkapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga urutan kedua yang rawan kekerasan dan kejahatan seksual. Menurut  Chaterine (2021) sampai tahun 2021 aduan kasus kekerasan dan kejahatan seksual tertinggi berada di tingkat perguruan tinggi (27%), pendidikan berbasis  agama  Islam  atau  pesantren  (19%),  tingkat  sekolah  menengah  atas  dan  kejuruan (15%),  tingkat  sekolah  menengah  pertama  (7%),  dan TK,  SD,  SLB,  serta pendidikan  berbasis agama  Kristen  (masing-masing  3%).  Berdasarkan  data  tersebut  mengungkapkan  pola  yang mengkhawatirkan  dalam  kasus  kekerasan  dan  kejahatan  seksual  yang  terjadi  di  berbagai tingkatan  pendidikan.  Fakta  bahwa  tingkat  perguruan  tinggi  dan  pendidikan  berbasis  agama Islam  atau  pesantren  memiliki  angka  aduan  tertinggi,  menggambarkan  perlunya  pemahaman yang  lebih  dalam  tentang  akar  penyebab  fenomena  ini  dalam  konteks  pendidikan.  Selain  itu, tingkat kekerasan yang masih terjadi di tingkat pendidikan menegaskan perlunya peran lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.
Permasalahan kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama Islam  atau  pesantren  yang  menjadi  fokus  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  ini,  didasarkan pada maraknya kasus yang sempat heboh di Jawa Barat yaitu kasus di Yayasan Manarul Huda. Kasus  kekerasan  dan  kejahatan  seksual  yang  dilakukan  seorang  ustadz  atau  guru  di  suatu pesantren  di  kawasan  Kota  Bandung.  Berdasarkan  informasi,  pelaku  kejahatan  tersebut melakukan aksinya itu selama lima tahun dari 2016 hingga 2021 kepada para santri perempuan termasuk  korbannya  ada  yang  masih  dibawah  umur.  Permasalahan  kekerasan  seksual  di lingkungan pendidikan berbasis agama Islam atau pesantren menjadi penting, terutama setelah kasus  yang  mencuat  di  Yayasan  Manarul  Huda,  Jawa  Barat.  Kasus tersebut  yang melibatkan seorang  ustadz  atau  guru  pesantren  di  Bandung,  mencerminkan  aspek  yang  memprihatinkan dari lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan mendukung.
Menurut  Pebriaisyah  et  al.  (2022)  kasus  kekerasan  dan  kejahatan  seksual  bagaikan fenomena  gunung es  yang  masih  jarang  diungkap,  diadukan,  dilaporkan, dan mengarah pada kasus yang ditutup-tutupi. Berbagai alasan tidak terungkapnya kasus kekerasan dan kejahatan seksual seringkali disebabkan oleh adanya tindakan ancaman kepada santri, menjaga martabat
keluarga korban, melindungi nama pesantren dan lain-lain. Sosok seorang ustadz atau guru di suatu  pesantren  pun  dianggap  sebagai  tokoh  agama  yang  suci  dan  religius  dan  harus  diikuti segala  keinginannya,  sehingga  hal  itulah  yang  menjadikan framing cukup  kuat  mengapa  para korban terjebak dalam pemahaman agama yang salah (Indainanto, Julianto, & Saptiyono, 2022). Doktrin dengan embel-embel agama hingga diiming-imingi oleh hal yang bersifat materi ekonomi, menjadikan pemicu awal maraknya kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan pesantren. Secara tidak langsung, upaya relasi kuasa dan budaya patriarki mengelilingi pusaran perempuan yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual (Ramadlan et al., 2019).
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasar pada permasalahan dalam untuk meminimalisir tindak kekerasan seksual sangat terlihat dalam konteks kasus Yayasan Manarul Huda.  Kasus  ini  menghadirkan  sosok  pelaku  yang  merupakan  tokoh  agama  setempat, mengakibatkan  permasalahan  yang  kompleks  dan  menyoroti  beberapa  isu  penting.  Pertama, masyarakat masih terbatas dalam pemahaman tentang isu kekerasan seksual. Kekhawatiran ini disebabkan oleh kurangnya edukasi mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, dampaknya, serta langkah-langkah  pencegahan.  Selanjutnya,  adanya  keterlibatan  tokoh  agama  dalam  kasus kekerasan  seksual  menciptakan  dilema  moral  dan  spiritual  dalam  masyarakat.  Masyarakat merasa  terpecah  antara  keyakinan  dan  rasa  keadilan.  Hal  ini  membuat  advokasi  dan pemberdayaan masyarakat  semakin rumit  karena  harus  mengatasi  perspektif  yang  lebih  luas, melibatkan aspek religius, etika, dan sosial. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemberdayaan masyarakat perlu mengedepankan edukasi yang komprehensif tentang kekerasan seksual, baik dari  sudut  pandang  hukum  maupun  etika.  Selain  itu,  urgensi  perlunya  advokasi  terkait  kasus pencegahan  kekerasan  seksual  ini  dengan  adanya  proses  pemberdayaan  masyarakat  dapat menjadi sarana yang efektif dalam menghadapi tantangan serius ini dan mendorong perubahan budaya yang lebih aman dan adil (Ikhwaningrum & Harsanti, 2020).
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemberdayaan perempuan berbentuk upaya advokasi dalam meminimalisir tindak kekerasan seksual. Upaya sebagai langkah responsif penanganan  kejahatan  dan  kekerasan  seksual  dapat  menjadi  langkah  responsif  dengan memperhitungkan situasi krisis sosial yang dihadapi perempuan yang seringkali berada dalam situasi rentan. Urgensi sebuah gerakan pemberdayaan bagi perempuan sebagai upaya resiliensi, dimana  penguatan  resiliensi  tersebut,  perlunya  modal  sosial  dari  berbagai  bentuk  inisiatif pemberdayaan sebagai upaya menyikapi persoalan kejahatan dan kekerasan seksual yang saat ini  marak  (Malihah  et  al.,  2021).  Dalam  mengatasi  permasalahan  ini,  membangun  resiliensi perempuan menjadi esensial karena tidak hanya membantu mereka untuk bertahan dalam situasi yang sulit, tetapi juga merangsang perubahan sosial yang lebih luas. Penerapan pemberdayaan responsif  gender  dilakukan  dengan  pendekatan  berbasis Feminist  Rapid  Response  Research (FRRR).  Pendekatan  FRRR  ini  menjadi  bentuk  edukasi  dan  advokasi  untuk  membentuk kesadaran  dan  kepedulian  meminimalisir  tindak  kekerasan  seksual.  Metode Feminist  Rapid Response  Research (FRRR)  berakar  pada  pembangunan  gerakan  berbasis  gender  dengan upaya memperkuat modal sosial masyarakat.
Kajian teoritis menghubungkan modal sosial dengan pemberdayaan perempuan berbasis Feminist  Rapid  Response  Research (FRRR)  dalam  advokasi  meminimalisir  tindak  kekerasan seksual.  Modal  sosial  sebagai  jaringan  dukungan  dan  sumber  daya  kolektif,  memperkuat resiliensi  perempuan  dalam  menghadapi  tantangan  dalam  meminimalisir  kekerasan  seksual (Malihah et al., 2021). Pendekatan Feminist Rapid Response Research (FRRR) menjadi sebuah pendekatan  penelitian  responsif  gender,  memfasilitasi  pengumpulan  data  cepat,  memberikan wawasan  mendalam  terhadap  permasalahan  ini.  Kombinasi  modal  sosial  dan Feminist  Rapid Response  Research (FRRR)  menciptakan  ruang  aman  bagi  perempuan  untuk  berbagi pengalaman,  memobilisasi  komunitas,  dan  mendorong  perubahan  sosial. Menurut Rungreangkulkij et al. (2021) upaya ini dinilai dapat menggerakkan aksi kolektif, meningkatkan kesadaran  publik,  serta  membentuk  kebijakan  yang  lebih  inklusif  dan  responsif  terhadap
perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam mengatasi kekerasan seksual. Pentingnya modal sosial dari berbagai inisiatif pemberdayaan juga tak dapat disepelekan. Inisiatif ini tidak hanya  memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  kepada  perempuan,  tetapi  juga  membantu mereka  membangun  jaringan  dukungan  yang  kuat,  meningkatkan  rasa  percaya  diri,  dan memberikan sarana untuk berbagi pengalaman dan pemahaman.  Melalui pendekatan Feminist Rapid Response Research (FRRR), perempuan mengumpulkan bukti tentang apa yang terjadi di komunitas  mereka  dan  secara  kolektif  mengambil  tindakan  (APWLD,  2020).  Dengan pemberdayaan yang kuat dan diproduksi secara lokal dan bukti yang terdokumentasi, perempuan menentang segala bentuk kekerasan seksual baik bersifat verbal maupun fisik dengan kekuatan gender.

## METODE
Metode pelaksanaan  akan  dilakukan dengan  menggunakan pendekatan Feminist  Rapid Response Research (FRRR) yang dianalisis secara kualitatif. Metode tersebut dipilih sebagai alat pengorganisasian  dalam  membangun  dan  memperkuat  gerakan  feminis  lokal.  Pengabdian kepada  masyarakat  ini  melibatkan  Kader  Penggerak  Perempuan  yang  terdiri  dari  Kader Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  dan  Kader  Posyandu.  Pemilihan  Kader  Penggerak Perempuan  sebagai  subjek  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  kader-kader  ini  memiliki akses  langsung  dan  kepercayaan  dalam  komunitas,  memfasilitasi  pengumpulan  data  sensitif melalui  metode Feminist  Rapid  Response  Research (FRRR).  Partisipasi  Kader  Penggerak Perempuan  memungkinkan  pengumpulan  cerita  hidup,  kebutuhan,  dan  tantangan  perempuan terkait  kekerasan  seksual.  Ini  memperkaya  pemahaman  tentang  permasalahan  ini  secara kontekstual, memicu kesadaran masyarakat, serta mendorong aksi kolektif dan perubahan sosial menuju lingkungan yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan.
Selain  itu,  subjek  Kader  Penggerak  Pemuda  yaitu  Karang  Taruna  juga  dilibatkan  dalam kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat,  dimana  organisasi  pemuda  memiliki  potensi  untuk membentuk pandangan dan perilaku yang inklusif serta mengatasi norma sosial yang merugikan perempuan.  Dengan  melibatkan  Karang  Taruna  dalam  pendekatan Feminist  Rapid  Response Research (FRRR),  partisipasi  mereka  dapat  membantu  mengedukasi  pemuda  tentang kesetaraan  gender  dan  pentingnya  meminimalisir  tindak  kekerasan  seksual.  Ini  menciptakan basis  dukungan  yang  lebih  luas  dalam  advokasi  untuk  lingkungan  yang  aman  dan  adil  bagi semua.
Melalui metode penerapan Feminist Rapid Response Research (FRRR), menjadi sebuah model pemberdayan yang sesuai untuk memfasilitasi perempuan mengumpulkan bukti tentang apa  yang  terjadi  di  komunitas  mereka  dan  secara  kolektif  dalam  mengambil  tindakan  upaya pencegahan  dan  penangan  kasus  tindakan  kekerasan  dan  kejahatan  seksual.  Dengan melibatkan perempuan secara kolektif, Feminist Rapid Response Research (FRRR) memberikan wadah  untuk  berbagi  pengalaman  dan  memperkuat  suara  kolektif  dalam  mengambil  tindakan pencegahan  serta  penanganan  kasus  tindak  kekerasan  dan  kejahatan  seksual.  Metode  ini memungkinkan  perempuan  untuk  menceritakan  pengalaman  mereka,  mengidentifikasi  pola kekerasan  yang  tersembunyi,  dan  merancang  respons  yang  efektif.  Pemberdayaan  melalui Feminist Rapid Response Research (FRRR) tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang isu ini, tetapi juga menggerakkan aksi nyata untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam masyarakat.
Teknis  pelaksanaan  Pemberdayaan  Perempuan  berbasis Feminist  Rapid  Response Research (FRRR) dalam advokasi meminimalisir tindak kekerasan seksual melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, identifikasi Kader Penggerak Perempuan dan Kader Penggerak Pemuda sebagai mitra yang memiliki akses ke masyarakat. Kedua, penyelenggaraan pelatihan Feminist Rapid Response Research (FRRR) yang melibatkan partisipan dari kedua kelompok, membahas teknik pengumpulan data sensitif, analisis gender, dan strategi advokasi. Ketiga, pengumpulan
data melalui wawancara terfokus dan diskusi kelompok, mendalami isu kekerasan seksual dalam konteks  lokal.  Keempat,  kolaborasi  dengan  kelompok  masyarakat  lainnya  untuk  memperkuat dukungan  dan  aksi  kolektif.  Kelima,  penggunaan  hasil Feminist  Rapid  Response  Research (FRRR)  untuk  menginformasikan  advokasi,  menyadarkan  masyarakat,  serta  merumuskan tindakan konkret dalam meminimalisir tindak kekerasan seksual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  pendampingan  dan  penanganan  kasus  kekerasan  seksual,  secara  eksplisit sebelumnya  dapat  dilakukan melalui  pendekatan Feminist  Rapid  Response  Research (FRRR) hal  tersebut  berfungsi  untuk  memfasilitasi  dalam  mengungkapkan  pengetahuan  pengalaman perempuan  dan  sebagai  langkah  pendukung  dalam  memperkuat  jaringan  feminis  melalui kolaborasi  lintas  gerakan  perempuan  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  bagi perempuan.  Dengan pendekatan Feminist Rapid Response Research (FRRR) secara eksplisit bertujuan untuk memperkuat jaringan feminis melalui kolaborasi lintas gerakan dan menyusun strategi  yang  cukup  untuk  pengorganisasian,  dokumentasi,  dan  advokasi  lokal  dalam  upaya mengatasi  kasus  tindakan  kekerasan  seksual  yang  dialami  perempuan  (Yahaya,  2021). Maka dari  itu,  pengabdian  kepada  masyarakat dengan  mengembangkan  kerangka  pemberdayaan perempuan  dilaksanakan  melalui  prinsip  pendekatan Feminist  Rapid  Response  Research (FRRR). Langkah kunci pendekatan Feminist Rapid Response Research (FRRR) disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Langkah Kunci Pendekatan Feminist Rapid Response Research (FRRR)
Upaya  tersebut  dilakukan  dengan  strategi  kerjasama  dengan  partisipatif  aktor  Kader Penggerak  Perempuan  dan  Kader  Penggerak  Pemuda  untuk  menyusun  strategi  yang  cukup untuk pengorganisasian, dokumentasi, dan advokasi upaya mengatasi kasus tindakan kekerasan seksual  yang  dialami  perempuan  serta  upaya  pendampingan  ditargetkan  untuk  mengambil tindakan perubahan pada kondisi perempuan. Upaya ini menunjukkan adanya penerapan teori modal sosial dalam praktiknya. Kerjasama partisipatif antara Kader Penggerak Perempuan dan Kader  Penggerak  Pemuda  menghasilkan  sebuah  strategi  pengorganisasian  mencerminkan penggunaan  modal  sosial  sebagai  alat  untuk  menggerakkan  perubahan  sosial.  Aktor  Kader Penggerak  Perempuan  dan  Kader  Penggerak  Pemuda  dalam  hal  ini  berperan  sebagai  modal sosial yang mampu menghubungkan individu dengan jaringan dukungan yang kuat dan informasi penting.  Strategi  dokumentasi  dan  advokasi  menggambarkan  bagaimana  modal  sosial  ini diimplementasikan  untuk  memobilisasi  komunitas  dan  merangsang  kesadaran  tentang permasalahan  kekerasan  seksual  (Anisa,  2020).  Selanjutnya,  pendekatan  pendampingan
berfokus  bagaimana  modal  sosial  bukan  hanya  sekedar  jaringan  tetapi  juga  alat  untuk menciptakan  transformasi  yang  positif.  Dalam  analisis  kritis,  penerapan  teori  modal  sosial tergantung pada tingkat keterlibatan dan kualitas hubungan antaraktor. Kemampuan modal sosial untuk merentangkan pengaruhnya dalam menghadapi tantangan struktural juga perlu dievaluasi, serta bagaimana modal sosial dapat mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses pemberdayaan (Hernández, Dammert, & Kanashiro, 2020).

## Implementasi Pendekatan Feminist Rapid Response Research (FRRR) sebagai Upaya Advokasi Meminimalisir Tindak Kekerasan Seksual
Pendekatan Feminist  Rapid  Response  Research (FRRR)  merupakan  salah  satu pendekatan  yang  dipilih  dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dalam  upaya  advokasi meminimalisir  tindakan  kekerasan  seksual.  Penerapan  pendekatan Feminist  Rapid  Response Research (FRRR)  dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  menggambarkan  pemahaman mendalam  terhadap  pentingnya  melibatkan  teori  modal  sosial  dalam  upaya  advokasi meminimalisir  tindakan  kekerasan  seksual.  Teori  modal  sosial  mengakui  peran  jaringan  sosial dan dukungan kolektif dalam membentuk perilaku dan respons sosial terhadap isu-isu kompleks (Han, Yoon, & Chae, 2020). Dalam konteks Feminist Rapid Response Research (FRRR), modal sosial  dapat  diidentifikasi  sebagai  sumbangan  dari  aktor-aktor  masyarakat  seperti  perempuan lokal  dan  organisasi  pemuda,  yang  memiliki  pengetahuan  lokal  dan  jaringan  yang  kuat. Pendekatan Feminist  Rapid  Response  Research (FRRR)  berfungsi  sebagai  mekanisme  yang memadukan modal sosial ini dalam proses advokasi. Melalui pengumpulan data sensitif, analisis gender,  dan  partisipasi  aktif, Feminist  Rapid  Response  Research (FRRR)  memfasilitasi partisipasi  dan  pembagian  informasi  dalam  jaringan  sosial.  Hasil  analisis  ini  memperkuat dukungan  kolektif,  mengamplifikasi  suara  korban,  dan  merangsang  aksi  kolektif  dalam merespons kekerasan seksual. Berikut disajikan uraian proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat  dengan  pendekatan Feminist  Rapid  Response  Research (FRRR)  dalam  upaya advokasi meminimalisir tindakan kekerasan seksual
Pertama  yaitu  upaya  kader  dalam  proses  pendampingan  dan  penanganan  kasus kekerasan seksual harus memperhatikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak serta kebutuhan klien/korban.  Segala  keputusan  penting  terkait  pelaporan  dan  penanganan  harus  diambil  dan dilakukan  dengan  sepengetahuan  klien/korban.  Karenanya,  Pendamping  dan  konselor menjalankan peran dan fungsinya harus menghormati dan menghargai keputusan klien/korban yang  bersifat  konstruktif  terhadap  penyelesaian  masalahnya.  Dengan  mendengarkan  dan memahami  perspektif  klien/korban,  pendamping  dapat  memberikan  dukungan  emosional, informasi  yang  akurat,  serta  mengarahkan  pada  langkah-langkah  yang  diambil  berdasarkan pilihan  yang  dilakukan  klien/korban.  Menurut  Dahri  dan  Yunus  (2022)  upaya  ini  dinilai  dapat membantu  membangun  kepercayaan,  memperkuat  peran  klien/korban  dalam  proses,  dan menghasilkan solusi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan individu yang terkena dampak tindak kekerasan seksual. Teori modal sosial mengacu pada pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk  perilaku  dan  pandangan  individu.  Dalam  konteks  ini,  pendekatan  modal  sosial membantu  membangun  kepercayaan  dengan  mempertimbangkan  pengalaman  kolektif  yang dapat mempengaruhi persepsi klien/korban terhadap peran mereka (Malihah et al., 2021). Dalam mencari  solusi,  teori  ini  menekankan  pada  respons  yang  sesuai  dengan  konteks  budaya  dan individu  yang  terkena  dampak,  mengakui  perbedaan  dalam  tanggapan  terhadap  tindak kekerasan  seksual  berdasarkan  latar  belakang  dan  kebutuhan  unik  masing-masing  individu. Dengan  demikian,  panduan  yang  berlandaskan  adil  gender  memastikan  bahwa  tindakan advokasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  mampu  menciptakan  perubahan  yang  merata  dan berkelanjutan dalam mengatasi kekerasan seksual.
Kedua yaitu Adil Gender. Pelaksana panduan harus berperspektif adil gender agar dapat memahami  bagaimana  kekerasan  seksual  dimungkinkan  karena  konstruksi  gender  yang
Oktober, 2023, Vol. 6, No. 2, hal. 138-149
membuat  beberapa  kelompok  lebih  rentan  daripada  yang  lain.  Proses  pencegahan  dan penanganan  kekerasan  seksual  yang  adil  gender  diperlukan  agar  kelompok  rentan  tersebut mampu  menyuarakan  masalahnya,  serta  dilindungi  dan  dipenuhi  hak-haknya.  Dalam mengidentifikasi risiko dan dampak kekerasan seksual, penting untuk mengakui bahwa gender tidaklah  netral  dalam  peran  dan  pengaruhnya.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang  adil  gender memastikan  bahwa  upaya  pencegahan  dan  perlindungan  mengakomodasi  kerentanan  dan kebutuhan individu, tanpa meningkatkan ketidaksetaraan atau marginalisasi kelompok tertentu. Dengan memperkuat peran klien/korban, modal sosial mengakui pentingnya dukungan sosial dan partisipasi dalam mengatasi masalah ini. Modal sosial dalam proses ini menjadi sangat penting karena berperan untuk mempertimbangkan bahwa perubahan dalam perilaku dan praktik sosial tidak dapat dicapai hanya melalui tindakan individu, tetapi melalui partisipasi aktif dan keterlibatan kolektif dari semua pemangku kepentingan dalam masyarakat (Ulum & Anggaini, 2020). Adanya panduan yang berlandaskan adil gender harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk  kaum  perempuan  dan  minoritas  gender  lainnya,  diberdayakan  untuk  berpartisipasi dalam  proses  ini.  Dengan  demikian,  tindakan  advokasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan merata dalam mengatasi kekerasan seksual.
Ketiga  yaitu  tidak  membeda-bedakan  (non  diskriminasi).  Upaya  proses  penghapusan tindak kekerasan seksual harus sensitif terhadap keragaman latar belakang klien/korban, tanpa membeda-bedakan  berdasarkan  jenis  kelamin,  identitas  gender,  orientasi  seksual,  usia,  suku, ras,  agama,  pendidikan,  golongan,  kelas,  dan  difabilitas.  Pelaksanaan  juga  perlu  memahami bahwa kelompok marginal lebih rentan mendapatkan kekerasan karena stigma yang berada di masyarakat, karenanya pelaksana panduan perlu dibekali dengan kemampuan untuk melayani klien/korban dari kelompok yang beragam. Pentingnya partisipasi kolektif dari semua pemangku kepentingan dalam masyarakat untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan  (Imran et al.,  2022).  Teori  modal  sosial  menekankan  pentingnya  pemberdayaan  semua  kelompok masyarakat,  termasuk  korban  dengan  latar  belakang  yang  beragam.  Dengan  memberikan kesempatan  bagi  mereka  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  ini,  seperti  dalam  perumusan kebijakan  dan  program  pencegahan,  kita  dapat  memastikan  bahwa  perspektif  dan  kebutuhan mereka  diakomodasi  dengan  baik.  Hal  ini  juga  dapat  membantu  mengurangi  stigma  dan diskriminasi,  serta  memperkuat  solidaritas  sosial  dalam  upaya  bersama  mengatasi  kekerasan seksual. Dalam upaya mengatasi kekerasan seksual, penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk korban dari latar belakang yang beragam, diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses ini (Pitaloca, Anrose, Daniswara, & Kembara, 2023). Panduan yang berlandaskan  adil  gender,  penting  untuk  mempertimbangkan  keragaman  latar  belakang klien/korban  dan  memastikan  bahwa  semua  kelompok  masyarakat  diberdayakan  untuk berpartisipasi dalam proses penghapusan tindak kekerasan seksual. Hal ini dapat  menciptakan perubahan sosial yang merata dan berkelanjutan dalam masyarakat.
Keempat yaitu kenyamanan dan tanpa paksaan. Proses penanganan kekerasan seksual harus  memperhatikan  kenyamanan  klien/korban  dan  dilakukan  tanpa  paksaan  atau  tekanan dalam  bentuk  apapun.  Pertimbangan  harus  dibuat  dengan  melihat  berbagai  aspek,  termasuk jenis  kelamin,  identitas  gender,  orientasi  seksual,  usia,  suku,  ras,  agama,  pendidikan,  dan difabilitas.  Penanganan  kekerasan  seksual  perlu  menekankan  pentingnya  memberdayakan semua  kelompok  dalam  masyarakat,  termasuk  korban  dari  berbagai  latar  belakang.  Contoh, klien/korban berjenis kelamin perempuan yang mengalami kekerasan oleh pelaku berjenis laki- laki  mungkin  lebih  nyaman  berinteraksi  dengan  pendamping  atau  konselor  berjenis  kelamin perempuan, klien/korban difabel mungkin akan lebih nyaman berinteraksi dengan pendamping atau  konselor  yang  menguasai  bahasa  isyarat,  dsb.  Dengan  memberikan  kesempatan  bagi mereka  untuk  berpartisipasi  dalam  proses,  seperti  perumusan  kebijakan  dan  program pencegahan,  secara  tidak  langsung  dapat  memastikan  bahwa  pandangan  dan  kebutuhan mereka  diakomodasi  dengan  baik.  Hal  ini  juga  dapat  membantu  mengurangi  stigma  dan
diskriminasi,  serta  memperkuat  solidaritas  sosial  dalam  upaya  kolektif  untuk  menangani kekerasan seksual (Fadhil, Situmeang, & Ma, 2022).
Kelima yaitu kerahasiaan dan keamanan. Seluruh proses pendokumentasian dan semua informasi, baik secara audio, tertulis, maupun visual, perlu dilakukan atas seizin klien/korban dan juga harus dijaga kerahasiannya guna melindungi keamanan klien/korban. Bersama pendamping atau konselor, klien/korban dapat menentukan informasi apa saja yang bersifat rahasia mutlak atau  terbatas.  Sementara  kerahasiaan  terbatas  berarti  informasi  tersebut  dapat  diberitahukan kapada pihak-pihak yang berkepentingan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti pada dokter saat proses visum dan pada polisi saat proses penyelidikan atau penyidikan, dsb.
Seluruh  proses  pendokumentasian  dan  semua  informasi,  baik  secara  audio,  tertulis, maupun  visual,  perlu  dilakukan  atas  seizin  klien/korban  dan  juga  harus  dijaga  kerahasiannya guna melindungi keamanan klien/korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa klien/korban merasa aman dan nyaman dalam mengungkapkan pengalaman mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa pengungkapan informasi yang bersifat rahasia terbatas harus dilakukan dengan seizin klien/korban dan dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan mereka. Sebagai contoh,  saat  proses  visum,  dokter  harus  menjaga  kerahasiaan  informasi  yang  diberikan  oleh klien/korban  dan  hanya  memberikan  informasi  yang  relevan  untuk  kepentingan  medis.  Begitu juga saat proses penyelidikan atau penyidikan, polisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan  oleh  klien/korban  dan  hanya  mengungkapkan  informasi  yang  diperlukan  untuk kepentingan  penegakan  hukum.  Kerahasiaan  informasi  ini  penting  karena  dapat  memberikan perlindungan  kepada  klien/korban  dari  penyebaran  informasi  yang  tidak  diinginkan  atau penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Melindungi kerahasiaan informasi juga  dapat  membantu  klien/korban  merasa  lebih  percaya  diri  dalam  mengungkapkan pengalaman mereka dan mencari dukungan yang mereka butuhkan.
Terakhir  yaitu  kepekaan  terhadap  situasi  krisis.  Proses  pelaporan  dan  penanganan kekerasan  seksual  seharusnya  dilaksanakan  secara  serius  dan  bersifat  segera.  Pelaksanaan dalam panduan sebaiknya dilatih untuk senantiasa memiliki kepekaan terhadap situasi krisis agar dapat  menjalankan  fungsi  dan  perannya  dengan  baik.  Dalam  situasi  krisis,  korban  sering  kali membutuhkan dukungan emosional dan psikologis yang mendalam. Kepekaan terhadap situasi krisis memungkinkan para pelaksana untuk memberikan dukungan yang tepat dan memahami betapa  pentingnya  memberikan  perhatian  dan  empati  kepada  korban.  Selain  itu,  kepekaan terhadap  situasi  krisis  juga  memungkinkan  para  pelaksana  untuk  mengenali  tanda-tanda  dan gejala  yang  muncul  saat  korban  mengalami  trauma.  Hal  ini  penting  agar  penanganan  dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan memahami situasi krisis yang dihadapi oleh korban,  pelaksana  dapat  memberikan  bantuan  yang  sesuai  dan  mengurangi  risiko  kerusakan yang lebih lanjut. Pelatihan yang melibatkan simulasi situasi krisis dapat menjadi salah satu cara untuk  meningkatkan  kepekaan  para  pelaksana.  Dalam  simulasi  ini,  mereka  dapat  belajar bagaimana  merespon  dengan  bijaksana  dan  cepat  dalam  situasi  darurat.  Mereka  juga  dapat belajar teknik-teknik komunikasi yang efektif untuk membantu korban merasa lebih tenang dan aman.

## Rancangan Skema Layanan Advokasi Pendampingan Kekerasan Seksual
Skema  pendampingan  terdiri  dari  aktivitas-aktivitas  yang  bertujuan  membantu  korban menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya. Sementara mekanisme pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung korban dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga dalam  mengupayakan  kehidupan  yang  sejahtera  dan  bermartabat.  Rancangan  skema  untuk melakukan upaya layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual disajikan pada Gambar 2.

## Gambar 2. Rancangan Skema Layanan Advokasi Pendampingan Kekerasan Seksual
Layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke pendamping hingga korban merasa benar-benar pulih, dimana kondisi pulih atau tidaknya seorang korban kekerasan seksual dapat ditentukan berdasarkan observasi profesional  yang  dilakukan  oleh  pendamping  serta  hasil  konsultasi  antara  pendamping  dan korban.  Pendamping  akan  sangat  dibutuhkan  untuk  membantu  pengambilan  keputusan  bagi korban,  pemberian  dukungan  sosial  maupun  informasi  hukum  yang  dibutuhkan  korban. Dukungan  dan  dorongan  yang  sesuai  yang  diberikan  pendamping  akan  membantu menghubungkan korban dengan layanan eksternal terkait. Tugas pendamping hanya mendengar dan  sesekali menanyakan  detail  soal 5W  + 1H  ( what , when , where , who , why dan how ) yang didapat dengan banyak pertanyaan berulang (Edström & Dolan, 2019).
Berbeda  dengan  layanan  darurat  yang  merupakan  layanan  pertama  yang  diberikan sesegera  mungkin  pada  korban  guna  merespon  kondisi  darurat.  Kekerasan  seksual  adalah peristiwa  traumatik  yang  berpotensi  menimbulkan  luka  fisik  maupun  psikis  pada  diri  korban. Tanpa respon yang tepat, trauma akibat kekerasan seksual dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup korban. Karenanya seorang pendamping perlu memiliki mekanisme tanggap  darurat  guna  memastikan  keselamatan  korban,  baik  secara  fisik  maupun  psikis, mencegah dampak yang lebih merugikan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar korban.
Perlu  dipahami  bahwa  kondisi  darurat  yang  mengancam  kondisi  fisik  maupun  psikis korban, yang biasanya dipicu oleh krisis yang muncul segera setelah kekerasan seksual terjadi maupun selama proses penanganannya. Dalam konteks kekerasan seksual, setidaknya ada 3 (tiga)  mode  krisis  yang  mungkin  dialami  oleh  korban,  yaitu:  1)  krisis  kejadian  yang  tidak diinginkan, dimana mode krisis ini terjadi saat ancaman atau tindakan kekerasan datang secara tiba-tiba.  Dalam  kasus  kekerasan  seksual,  mode  krisis  ini  biasanya  terjadi  segera  setelah percobaan  atau  perilaku  kekerasan  terjadi.  2)  Krisis  developmental,  dimana  mode  krisis semacam ini terjadi seiring berkembangnya situasi yang dialami oleh korban setelah kekerasan terjadi.  Kondisi  korban  yang  masih  mengalami  trauma  karena  kekerasan  seksual  dapat mengalami  mode  krisis  seiring  upayanya  untuk  tetap  meneruskan  kehidupannya.  3)  Krisis eksistensial,  dimana  mode  krisis  ini  terkait  dengan  perubahan  yang  terjadi  pada  persepsi  diri
korban.  Dalam  konteks  kekerasan  seksual,  krisis  ini  dapat  termanifestasi  dalam  mode  ketika korban menyangkal pengalaman kekerasan yang dialami, menyalahkan diri sendiri, dsb.
Dampak dari mode krisis di atas sangat beragam, mulai dari luka fisik maupun luka psikis yang termanifestasi, misalnya, dalam ketidakmampuan korban untuk bercerita, ketidakmampuan korban  untuk  menjalani  kehidupannya  secara  efektif  dan  berkualitas  hingga  keinginan  korban untuk  menyakiti  diri  sendiri.  Karenanya,  pada  titik  ini,  kondisi  darurat  beserta  respon  yang diberikan  sebaiknya  tidak  dibedakan  berdasarkan  jenis  kekerasan  yang  dialami  korban,  tetapi berdasarkan dampak yang dirasakan oleh korban.
Proses  pendampingan  akan  berakhir  atau  akan  dilakukan  terminasi  setelah  dilakukan evaluasi.  Proses  evaluasi  ini  untuk  melihat  tercapainya  kerja  pendampingan  berdasarkan kebutuhan  klien/korban  dan  sesuai  dengan  surat  kuasa  yang  diberikan  oleh  klien/korban. Terminasi  pendampingan  adalah  proses  pengakhiran  seluruh  rangkaian  proses  pelayanan pendampingan kasus. Terminasi pun dapat diartikan sebagai pemutusan relasi pendampingan pelayanan  antara  pendamping/ case  worker dengan  klien  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam seluruh rangkaian proses manajemen kasus.

## KESIMPULAN
Pendekatan Feminist  Rapid  Response  Research (FRRR)  ini  menjadikan  perempuan sebagai  sentral  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  guna  menuju  penelitian  yang kuat dan diproduksi secara lokal dan bukti yang terdokumentasi terhadap pelanggaran hak dan ketidakseimbangan  kekuatan  gender  dan  mengendalikan  agenda  dan  program  pembangunan yang  memengaruhi  kehidupan  mereka. Proses  pendampingan  dan  penanganan  kekerasan seksual  menjadi  sebuah  skema  advokasi  yang  difokuskan  pada  acuan  dalam  memenuhi kebutuhan  dan  kepentingan  korban,  bukan  kebutuhan  dan  kepentingan  pendamping  atau konselor.  Karenanya,  proses  penanganan  kekerasan  seksual  perlu  memberdayakan  korban khususnya  perempuan  agar  dirinya  mampu  membuat  keputusan  secara  mandiri  sembari memberi penguatan bahwa penyintas tidak akan berjuang sendiri. Prinsip ini perlu diingat karena adanya resiko di mana pendamping atau konselor biasanya dianggap lebih tahu apa yang terbaik untuk  korban.  Dalam  kondisi  demikian,  pendamping  atau  konselor  secara  konsisten  perlu memfasilitasi  munculnya  keinginan  dan  suara  korban  dalam  menyelesaikan  masalahnya. Sebagai  langkah  mendorong  terpenuhinya pemenuhan  pendampingan dan  pemulihan  korban, maka  diperlukan  suatu  instrumen  yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  kerjakerja pendampingan kasus, baik dalam segi pendampingan hukum, psikologis maupun sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisa,  M.  B.  S.  (2020).  Advokasi  pekerja  sosial  terhadap  korban  kekerasan  seksual  terhadap perempuan  dalam  situasi  bencana. Prosiding  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 7 (1), 208 –217.
APWLD.  (2020).  Amplifying marginalised  women’s  voices  and  strengthening  movements  for women’s  rights  to  peace  and  democratic  participation.  in Feminist  Participatory  Action Research (FPAR) 2020-2022 . Chaterine,  R.  N.  (2021). Data  Komnas  perempuan,  pesantren  urutan  kedua  lingkungan pendidikan dengan kasus kekerasan seksual. https://www.kompas.com/ Dahri, I., & Yunus, A. S. (2022). Pengantar restorative justice . Bogor: Guepedia.
Edström,  J.,  &  Dolan,  C.  (2019).  Breaking  the  spell  of  silence:  Collective  healing  as  activism amongst refugee male survivors of sexual violence in Uganda. Journal of Refugee Studies , 32 (2), 175 –196. https://doi.org/10.1093/jrs/fey022
Fadhil, S. M., Situmeang, N., & Ma, D. (2022). Peran transnational social movement black lives terhadap  kelompok  minoritas  kulit  hitam  di  Inggris  Raya  Tahun  2020-2021. Moestopo Journal International Relations , 2 (2), 118 –132.
Han,  S.  H.,  Yoon,  S.  W.,  &  Chae,  C.  (2020).  Building  social  capital  and  learning  relationships through knowledge sharing: a social network approach of management students’ cases.
Journal  of  Knowledge  Management , 24 (4),  921 –939.  https://doi.org/10.1108/JKM-11- 2019-0641 Hernández, W., Dammert, L., & Kanashiro, L. (2020). Fear of crime examined through diversity of crime, social inequalities, and social capital: An empirical evaluation in Peru. Australian and  New  Zealand  Journal  of  Criminology , 53 (4),  515 –535.  https://doi.org/10.1177/- 0004865820954466
Ikhwaningrum, D. U., & Harsanti, T. D. (2020). Pendidikan seks bagi mahasiswa sebagai upaya penanggulangan  perilaku  seks  bebas. Jurnal  Praksis  dan  Dedikasi  Sosial  (JPDS) , 3 (2), 68 –72. https://doi.org/10.17977/um032v3i2p68-72 Imran, S. Y., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Bakung, D. A., Wantu, F. M., & Mandjo, J. T. (2022). Pengenalan  dan  pelatihan  mediasi  sebagai  upaya  menyelesaikan  perselisihan  di masyarakat. JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri , 1 (3), 541 –552.
Indainanto, I., Julianto, N., & Saptiyono, A. (2022). Framing pemberitaan kekerasan seksual 12 santriwati  di  media  online  dengan  pembingkaian  Gamson  dan  Modigliani. Jurnal Komunikasi , 16 (2), 224 –239.
Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik. Jurnal Yuridis , 6 (1), 1 –23.
Malihah, E., Komariah, S., Wilodati, W., Munggaran, R. A., Utami, L., Rizkia, A., & Ahmad, Y. T.
(2021).  Penguatan  resilensi  perempuan  melalui  modal  sosial  di  era  adaptasi  kebiasaan baru  pandemi  Covid-19. Martabat:  Jurnal  Perempuan  dan  Anak , 5 (2),  310 –336. https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.2.310-336
Pebriaisyah,  B.  F.,  Wilodati,  W.,  &  Komariah,  S.  (2022).  Kekerasan  seksual  di  lembaga pendidikan  keagamaan:  Relasi  kuasa  Kyai  terhadap  santri  perempuan  di  pesantren.
Sosietas:  Jurnal  Pendidikan  Sosiologi , 12 (1),  1116 –1131.  https://doi.org/10.17509/- ijost.v3i2.12758
Pitaloca, D., Anrose, N. I. K., Daniswara, N. A., & Kembara, M. D. (2023). Implementasi nilai-nilai Pancasila  dalam  menanggulangi  pelecehan  seksual  di  lingkungan  masyarakat. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat , 1 (2), 97 –105.
Rahmi, A. (2021). The elimination of sexual violence bill: Prevention effort and access to justice for  victim. Proceedings  of  the  2nd  International  Conference  on  Law  and  Human  Rights 2021 (ICLHR 2021) , 451 –455. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211112.058 Ramadlan, M. F. S., Wahid, A., Rakhmawati, F. Y., Destrity, N. A., Hair, A., Harjo, I. W. W., & Utaminingsih, A. (2019). Media, kebudayaan, dan demokrasi: Dinamika dan tantangannya di Indonesia kontemporer . Malang: UB Press.
Rungreangkulkij, S., Kaewjanta, N., Kotnara, I., & Saithanu, K. (2021). Voices of Thai women who received  gender-sensitive  empowerment  counseling. Journal  of  International  Women’s Studies , 22 (1), 330 –340.
Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo vadis keadilan restoratif pada perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (studi terhadap Pasal 23 UU TPKS). Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains , 2 (01), 29 –44. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173 Santika, E. F. (2023). Kekerasan seksual jadi jenis yang paling banyak dialami korban sepanjang 2022 . Sinombor, S. H. (2023). Perempuan terus mengalami kekerasan hingga pasca bencana . Ulum,  M.  C.,  &  Anggaini,  N.  L.  V.  (2020). Community  empowerment:  Teori  dan  praktik pemberdayaan komunitas . Malang: UB Press.
Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). Darurat kejahatan seksual . Jakarta: Sinar Grafika. Yahaya, D. (2021). A feminist monitoring & advocacy: Toolkit for our feminist future . Wellspring Philanthropic Fund.