INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 11050-11064 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Indonesia
Tazkia Tunnafsia Siregar 1 ✉ , Ika Rachmawati Sukarno Putri 2 , Laura Sharendova Gunawan 3
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta.
Email: tazkia.205210034@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Mencegah  pernikahan  usia  dini  (ECM)  dapat  melindungi  hak-hak  anak  dari  perspektif  hak  asasi manusia. Ada beberapa aturan mengenai batas usia pernikahan. Di Indonesia, batas usia minimum untuk menikah adalah sembilan belas tahun. Namun, kenyataannya, pernikahan usia dini masih relatif tinggi, dengan peringkat ketujuh tertinggi di dunia. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hak-hak anak yang mungkin dilanggar oleh ECM, dan untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dalam  meminimalkan  dan/atau  memerangi  fenomena  ini.  Penelitian  hukum  normatif  ini  dengan pendekatan  hak  asasi  manusia  terjadi  dalam  konteks  perlindungan  anak.  Hasilnya  menunjukkan bahwa ECM memiliki implikasi terhadap pelanggaran hak atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas perkembangan,  dan  hak  atas  kesehatan.  Oleh  karena  itu,  menerapkan  hukum  internasional  dan nasional dengan lebih tegas dan menggabungkannya dengan kearifan lokal (Hukum Adat Bali) dalam melindungi hak-hak anak dalam konteks mencegah ECM dapat mencegah ECM secara efektif dan meminimalkan pelanggaran hak-hak anak lainnya. Selain itu, diyakini bahwa tanggung jawab untuk mengurangi  dan  memerangi  ECM  tidak  hanya  ada  pada  pemerintah,  tetapi  juga  pada  semua pemangku  kepentingan  dalam  masyarakat,  seperti  keluarga,  akademisi,  media,  organisasi  nirlaba, pengusaha, dan adat istiadat.
Kata Kunci: Hukum Adat Bali, Perlindungan Anak, Pernikahan Usia Dini, Hak Asasi Manusia;

## Abstract
Preventing early marriage (ECM) can protect children's rights from a human rights perspective. There are several rules regarding the age limit for marriage. In Indonesia, the minimum age for marriage is nineteen  years.  However,  in  reality,  early  marriage  is  still  relatively  high,  with  the  seventh  highest ranking in the world. This article aims to explain the rights of children that may be violated by ECM, and to identify who is responsible for minimizing and/or combating this phenomenon. This normative legal research with a human rights approach occurs in the context of child protection. The results show that  ECM  has  implications  for  violations  of  the  right  to  life,  the  right  to  education,  the  right  to development, and the right to health. Therefore, applying international and national law more firmly and combining it with local wisdom (Balinese Customary Law) in protecting children's rights in the context of preventing ECM can prevent ECM effectively and minimize other violations of children's rights. Moreover, it is believed that the responsibility to reduce and combat ECM lies not only with the government, but also with all stakeholders in society, such as families, academia, the media, non-profit organizations, entrepreneurs, and customs.
Keywords: Balinese Customary Law, Child Protection, Early Marriage, Human Rights;

## PENDAHULUAN
Pernikahan usia dini (Early Childhood Marriage atau ECM) adalah salah satu isu yang memunculkan keprihatinan serius  di Indonesia dan di  berbagai negara  di  seluruh dunia. Fenomena ini melibatkan perkawinan atau persatuan informal antara seorang anak di bawah batas usia minimum yang ditentukan  oleh  hukum dan  orang  dewasa atau anak lainnya. Praktik ini telah menimbulkan dampak yang merusak pada hak-hak anak, menghancurkan masa  kanak-kanak,  dan  menghadirkan  tantangan  serius  dalam  melindungi  hak  asasi manusia anak-anak.
Pernikahan usia dini bukan hanya masalah lokal, tetapi juga merupakan masalah global yang memengaruhi anak-anak di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. Pada tingkat internasional, hak asasi manusia menjadi pedoman utama dalam memastikan perlindungan  hak-hak  anak,  termasuk  hak  atas  kehidupan  yang  layak,  pendidikan,  dan kesejahteraan.Pernikahan  usia  dini  secara  jelas  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  hak asasi manusia, karena menghilangkan masa kanak-kanak anak-anak dan memaksa mereka untuk menghadapi tanggung jawab dewasa yang mereka mungkin belum siap.
Menurut laporan  UNICEF, Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di antara negara-negara ASEAN dalam hal tingginya angka pernikahan dini. Menurut UNICEF, Indonesia  memiliki  sekitar  1.459.000  kasus  pernikahan  anak,  yang  merupakan   tertinggi kedelapan  di   dunia.  Faktor-faktor  seperti  kemiskinan,  tekanan  sosial,  dan  tradisi  lokal seringkali memicu pernikahan usia dini di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, hukum
adat, yang merupakan bagian integral dari budaya Indonesia, juga memainkan peran dalam mempengaruhi praktik ECM di beberapa komunitas.
Hak asasi manusia telah menjadi fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di seluruh dunia. Berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, setiap  anak  berhak  atas  kehidupan  yang  layak,  pendidikan  yang  berkualitas,  dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Pernikahan usia dini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena mengancam hak-hak dasar anak-anak ini.
Selain hak asasi manusia, hukum adat juga memiliki peran penting dalam budaya dan masyarakat  Indonesia.  Hukum  adat  mencerminkan  nilai-nilai  tradisional  yang  dipegang teguh oleh berbagai kelompok etnis dan suku di Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus, praktik-praktik hukum adat dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam konteks pernikahan usia dini.
Kombinasi antara tekanan sosial, kemiskinan, tradisi lokal, dan ketidaksesuaian antara hukum adat dengan hak asasi manusia telah menyebabkan pernikahan usia dini tetap ada di Indonesia. Meskipun ada upaya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi masalah ini, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Dalam artikel ini, bertujuan  untuk mengeksplorasi  lebih  lanjut  peran  hak  asasi manusia dan hukum adat dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Indonesia.Dengan memahami peran hak asasi manusia dan hukum adat dalam konteks ini, diharapkan dapat bekerja menuju perlindungan hak-hak anak yang lebih baik dan penghapusan praktik yang merugikan ini dari masyarakat Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  dengan  metode-metode perundang-undangan,  perbandingan,  dan  analitis  untuk  mengkaji  instrumen  hukum nasional  dan  internasional  dalam  mencegah  pernikahan  usia  dini  (ECM)  di  Indonesia, dengan  fokus  pada konteks  perlindungan  anak.  Instrumen  hukum  internasional  yang dieksplorasi  dalam  penelitian  ini  meliputi  Konvensi  Hak  Anak  (UNCRC)  dari  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (ACHR), dan Resolusi Majelis  Umum  PBB  yang  diadopsi  pada  tanggal  25  September  2015:  Transforming  Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Resolusi Majelis Umum PBB tentang Agenda  Pembangunan  Berkelanjutan  2030).  Sementara  itu,  dalam  ranah  domestik, pencegahan ECM diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (Undang- Undang  Dasar  1945),  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (UU 23/2002)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang
Perlindungan Anak (UU 35/2014), Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019), Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974), Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), dan hukum adat Bali. Hak-hak anak rentan dilanggar dalam konteks ECM.  Oleh  karena  itu,  kita  harus  mengidentifikasi  siapa  yang  bertanggung  jawab  untuk mengurangi dan/atau menghilangkan praktik ini guna meningkatkan kehidupan anak-anak, melindungi hak-hak mereka, dan memastikan pembangunan berkelanjutan mereka pada generasi ini dan yang akan datang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Melindungi Hak Anak Melalui Perjanjian dan Konvensi Internasional
Anak-anak memiliki hak yang sama pentingnya dengan orang dewasa, dan hak-hak mereka perlu diakui dan dilindungi, terutama karena mereka rentan dan belum sepenuhnya berkembang  fisik  dan  mental. Menurut  UNICEF,  penting  untuk  memiliki  peraturan  yang mengatur hak-hak anak karena anak-anak memulai hidup mereka sebagai makhluk yang bergantung  pada  orang  lain.  Kesehatan  mereka  sangat  penting  bagi  masa  depan masyarakat,  dan  pengalaman  awal  dalam  kehidupan  anak-anak  akan  memengaruhi perkembangan mereka serta bentukan masyarakat di masa mendatang.
Dalam  proses  politik,  pandangan  anak-anak  harus  didengar  dan  dipertimbangkan, bersama dengan dampak negatif yang mungkin memengaruhi mereka akibat perubahan dalam masyarakat. Meskipun anak-anak memerlukan bimbingan dari orang dewasa untuk mengembangkan  kehidupan  dan  kemandirian  mereka,  mereka  bukanlah  milik  orang dewasa  atau  negara.  Oleh  karena  itu,  ada  berbagai  instrumen  hukum  baik  di  tingkat internasional  maupun  domestik  yang  melindungi  hak-hak  anak. Di  tingkat  internasional, Konvensi  Hak  Anak  (UNCRC)  adalah  dokumen  komprehensif  yang  mempromosikan  dan melindungi hak-hak anak. UNCRC telah diratifikasi oleh banyak negara di seluruh dunia dan mengakui  anak  sebagai  individu  di  bawah  usia  18  tahun  yang  memiliki  hak-hak tertent. UNCRC  mencakup  berbagai  hak  anak,  seperti  hak  atas  kelangsungan  hidup, perlindungan, perkembangan, dan partisipasi.
Hak pertama, yaitu hak atas kelangsungan hidup, mencakup hak atas kehidupan, nama dan kewarganegaraan, perawatan kesehatan berkualitas, dan perlindungan dari orang tua. Hak ini  dianggap  fundamental  karena  hak-hak  lainnya  bergantung  pada  hak  ini.  Anak memiliki hak inheren atas kehidupan, dan negara harus memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak sebaik mungkin.
Hak kedua adalah hak anak untuk dilindungi dari kekerasan. Ini termasuk hak untuk bebas  dari  eksploitasi  dan  kekerasan,  seperti  perdagangan  anak,  prostitusi  anak,  dan pornografi  anak.  UNCRC  juga  menggarisbawahi  perlunya  investasi  dalam  perlindungan anak dan visi dunia di mana anak-anak dapat tumbuh tanpa eksploitasi dan kekerasan.
Hak  ketiga  adalah  hak  anak  untuk  perkembangan,  termasuk  hak  atas  pendidikan. UNCRC menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas dan setara untuk semua anak. Hak  ini  mencakup  pendidikan  dasar  yang  gratis  dan  wajib,  serta  perlindungan  terhadap eksploitasi dan pelecehan.
Hak keempat adalah hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat mereka dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  memengaruhi  mereka.  UNCRC  memastikan bahwa  anak-anak  memiliki  suara  dalam  urusan  mereka  sendiri  dan  bahwa  pandangan mereka harus didengar dan dipertimbangkan dalam proses hukum.
Selain itu, UNCRC juga mencakup prinsip-prinsip umum lainnya, seperti perlakuan yang adil untuk semua anak, prinsip kepentingan terbaik anak, hak inheren anak atas kehidupan, dan kewajiban negara untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dalam  konteks  pernikahan  usia  dini,  Resolusi  PBB  tentang  Agenda  Pembangunan Berkelanjutan 2030 sangat menekankan penghapusan praktik yang merugikan seperti ECM. Semua upaya ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka.
B.Proteksi Hak Anak di Bawah Hukum Indonesia Terkait Perlindungan Anak, Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia, dan Hukum Adat Bali
Hak-hak anak dijamin di Indonesia oleh Konstitusi 1945. Menurut Pasal 28B, setiap anak memiliki  hak  untuk  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  hak  untuk  dilindungi  dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Selain  itu,  anak-anak  yang  ditinggalkan  diurus  oleh  Negara berdasarkan Pasal 34 (1).Jaminan hak  anak  ditegaskan melalui Undang-Undang 23/2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pasal 1 (1) dari Undang- Undang  35/2014  mendefinisikan  anak  sebagai  seseorang  yang  belum  mencapai  usia  18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak menggambarkan semua  kegiatan  untuk  melindungi  anak,  memastikan  hak-haknya  untuk  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  martabat  dan  nilai kemanusiaan,  serta  menerima  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  (Pasal  1  (2) Undang-Undang 35/2014). Sesuai dengan prinsip UNCRC yang tercantum dalam Pasal 2, di mana  semua  anak  harus  diperlakukan  secara  setara,  Undang-Undang  35/2014  memiliki ketentuan serupa. Menurut Pasal 21 (1) Undang-Undang 35/2014, pemenuhan hak-hak anak
harus  dilakukan  oleh  Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah Daerah  tanpa  membedakan suku,  agama,  ras,  kelas,  jenis  kelamin,  etnis,  budaya,  atau  bahasa,  status  hukum,  urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan/atau mental.
Undang-Undang 35/2014 juga menekankan bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak  asasi  manusia  dan  harus  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orangtua,  keluarga, masyarakat,  Negara,  pemerintah  federal,  dan  pemerintah  daerah  (Pasal  1  (12)  Undang- Undang 35/2014). Persyaratan ini juga dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang 35/2014. Terkait  dengan  pernikahan  usia  anak  (ECM),  Undang-Undang  35/2014  secara  eksplisit menyebutkan  kewajiban  orangtua  untuk  mencegahnya  (Pasal  26  (1)  Undang-Undang 35/2014). Menurut Undang-Undang 35/2014, ECM, jika harus terjadi, harus merujuk kembali pada definisi "anak" yang diberikan dalam Pasal 1 (1), yaitu pernikahan yang melibatkan seseorang  yang  belum  mencapai  usia  18  tahun  sebagai  salah  satu  pihak. Dalam  kasus orangtua  absen  atau  tidak  diketahui  keberadaannya,  atau  jika  mereka  tidak  dapat melaksanakan tanggung jawab mereka, kewajiban untuk mencegah pernikahan anak dapat dialihkan kepada keluarga, sesuai dengan Pasal 26 (2) Undang-Undang 35/2014.
Komitmen  pemerintah  Indonesia  untuk  mencegah  ECM  diwujudkan  dengan diterbitkannya  Undang-Undang  16/2019,  yang  mengubah  batas  usia  minimum  untuk menikah. Pasal 7 menetapkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita yang terlibat telah mencapai usia 19 tahun. Ini menunjukkan perbaikan di tingkat regulasi dengan meningkatkan batas usia minimum untuk perempuan. Sebelumnya, Undang-Undang 1/1974 menyatakan bahwa seorang wanita harus minimal berusia 16 tahun. Oleh karena itu, dengan amendemen ini, batas usia minimum pernikahan untuk wanita kini sama dengan batas usia minimum  pernikahan  untuk  pria,  yaitu  minimal  19  tahun.  Juga  diharapkan  bahwa peningkatan batas usia di atas 16 tahun untuk wanita akan menghasilkan angka kelahiran yang lebih rendah dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hak-hak anak dapat dipenuhi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk mendampingi orangtua dan memberikan anak akses pendidikan sebanyak mungkin.
Batas  usia  ini  penting  untuk  mewujudkan  tujuan  pernikahan  dengan  baik  tanpa perceraian dan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Batasan usia pernikahan diperlukan  karena  pernikahan  melibatkan  hubungan  biologis  dengan  konsekuensi kesehatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1/1974, calon suami dan istri harus memiliki jiwa dan tubuh yang matang untuk melaksanakan pernikahan dengan baik dan membentuk  ikatan  yang  kuat.  Selain  itu,  pembahasan  batasan  usia  pernikahan  penting untuk mencegah ECM, yang terjadi di banyak desa dan memiliki konsekuensi negatif. Oleh
karena itu, orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan harus mendapatkan lebih banyak pendidikan untuk mengidentifikasi dampak negatif ECM pada anak-anak.
Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  221  PUU-XV/2017,  yang  menyebutkan:  "...ketika  perbedaan  perlakuan antara pria dan wanita memiliki dampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara - hak-hak sipil, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya - yang seharusnya dibedakan hanya berdasarkan jenis kelamin, maka perbedaan tersebut jelas merupakan diskriminasi."
Bersama dengan pertimbangan di atas, juga disebutkan bahwa batasan usia minimum pernikahan  antara  pria  dan  wanita  tidak  hanya  menciptakan  diskriminasi  dalam  konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B, Ayat (1) Konstitusi, tetapi juga menciptakan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B, Ayat (2) Konstitusi. Oleh karena itu, ketika batasan usia minimum pernikahan untuk wanita lebih rendah daripada pria, maka secara hukum  wanita  dapat  membentuk  keluarga  lebih  cepat.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah Konstitusi memerintahkan legislator untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan dalam waktu tiga tahun. Berdasarkan pertimbangan di atas, Undang-Undang 1/1974 dimodifikasi.
Dari sudut pandang hukum, usia pernikahan di bawah usia 18 tahun mengimplikasikan ECM. ECM menyebabkan banyak risiko, termasuk risiko kesehatan fisik dan mental, yang sering dihadapi oleh wanita. Faktor-faktor yang menyebabkan ECM antara lain termasuk faktor  ekonomi,  pendidikan,  orangtua,  dan  adat. Selain  dari  yang  telah  disebutkan,  di Indonesia,  perlindungan  anak  dapat  ditemukan  dalam  Undang-Undang  39/1999,  yang mendefinisikan  anak  sebagai  orang  yang  belum  menikah  berusia  di  bawah  18  tahun, termasuk anak yang belum lahir (Pasal 1 (5)). Secara khusus, undang-undang ini mengatur ketentuan  mengenai  hak-hak  anak  dalam  Pasal  52  hingga  66.  Hak-hak  ini  bervariasi, misalnya hak untuk perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan  Negara; hak untuk  hidup;  hak  untuk  perawatan  khusus  dalam  kasus  ketidakmampuan  fisik  dan/atau mental; hak untuk beragama; hak untuk mengetahui orangtua; hak untuk perlindungan di bawah  hukum  terhadap  segala  bentuk  kekerasan  fisik  dan  mental;  dan  hak  untuk pendidikan.
Dengan  perlindungan hak-hak anak  di bawah Undang-Undang 39/1999, kita dapat menyimpulkan bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang merupakan hak-hak  dasar  yang  berlaku  universal  untuk  semua  orang  kapan  saja  dan  di  mana  saja. Undang-Undang  39/1999,  melalui  Pasal  1  (1),  mendefinisikan  hak  asasi  manusia  sebagai seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan pada hakikatnya dan sebagai ciptaan Tuhan
yang harus dihormati, dihargai, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan semua orang untuk menjamin martabat manusia. Oleh karena itu, hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dipromosikan dan dilindungi untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi negara dengan memiliki generasi muda yang berkualitas.
Desa-desa adat di Bali telah mulai memainkan peran hukum dan formal yang signifikan dalam mengatur batas usia pernikahan, terutama terkait  dengan ECM. Peraturan Daerah Provinsi  Bali  Nomor  4  tahun  2019  tentang  Desa  Adat  ("Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali 4/2019")  mengatur  otoritas  desa  adat  dalam  mengendalikan  batas  usia  pernikahan berdasarkan otonomi mereka. Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Bali 4/2019 menyatakan bahwa  salah  satu  sumber  otoritas  di  desa  adat,  berdasarkan  hak  asal-usul,  adalah pembentukan  Awig-Awig,  Pararem,  dan  peraturan  adat  lainnya.  Sampai  saat  ini, berdasarkan  Awig-awig  desa  adat,  belum  ada  usia  tertentu  di  mana  seseorang  dapat menikah.  Pasal  56,  Ayat  (3)  Awig-awig  Desa  Kesiman  menyatakan  bahwa  "Pidabdab sa274acingang mawiwaha: ha. sampun manggeh daha-teruna; na. sampun pada rena utawi tan papaksan; ca. manut kecaping agama; ra. kawisudayang malarapan sudi wadhani prade pangambile  seosan  agama."  Menurut  Awig-awig  ini,  batas  usia  pernikahan  belum ditentukan oleh  hukum adat Bali. Sejauh ini, dari sudut  pandang hukum adat Bali, tidak peduli  berapa  usianya,  setelah  seseorang  mencapai  masa  pubertas,  dia  diizinkan  untuk menikah. Terkait dengan adat, otoritas yang diberikan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali 4/2019 kepada desa-desa adat untuk membuat Awig-Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya  harus  digunakan  sepenuhnya  untuk  menghapuskan  ECM  dengan  menciptakan ketentuan eksplisit tentang batasan usia pernikahan standar, merujuk pada Undang-Undang 16/2019 melalui Undang-Undang 1/1974.

## C.Pelanggaran Hak Anak Terkait dengan ECM
Perlindungan hak anak sangat penting dan dijamin oleh alat hukum terkait anak, baik secara internasional maupun nasional. Hal ini melindungi tidak hanya generasi muda saat ini tetapi juga generasi-generasi yang lebih muda. Cara kita memperlakukan anak-anak hari ini akan memengaruhi perilaku mereka, sehingga secara tidak langsung akan memengaruhi pengasuhan  anak-anak  mereka  di  masa  depan,  yang  akan  membentuk  sumber  daya manusia negara. Singkatnya, akan ada dampak yang langsung dan jangka panjang yang harus dihadapi. Oleh karena itu, berbagai tindakan harus diambil untuk memastikan anggota generasi muda ini aman dan sehat untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan hak-hak mereka dalam setiap aspek yang telah disebutkan di atas.
Seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, salah satu tindakan yang telah diambil oleh pemerintah adalah pembuatan "payung" hukum melalui berbagai alat hukum di mana hak-hak anak diatur, baik secara internasional maupun nasional; sehingga, mereka dapat dengan ideal menikmati hak-hak tersebut. Melakukan hal ini mencegah pelanggaran hak-hak anak, termasuk pelanggaran terkait dengan ECM, dapat dihindari. Namun, banyak gelombang kekerasan fisik, mental, dan seksual yang tidak bisa disangkal terjadi, meskipun kesejahteraan ekonomi dan sosial anak-anak. Penyalahgunaan terjadi di rumah, di sekolah, atau di tempat lain dan bisa dilakukan oleh orang tua, keluarga, teman, atau orang lain.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA), berdasarkan Sistem Informasi Online untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA Symphony) selama periode 2019-2021, melaporkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak: 11.057 kasus pada tahun 2019, 11.278 kasus pada tahun 2020, dan 14.517 kasus pada tahun 2021. Selain itu, terdapat 12.285 korban kekerasan anak pada tahun  2019,  12.425  pada  tahun  2020, dan  15.972  pada  tahun  2021.  Secara  rinci,  laporan tentang  kekerasan  terhadap  anak-anak  adalah  sebagai  berikut:  45%  kasus  melibatkan kekerasan seksual, 19% melibatkan kekerasan psikologis, dan 18% terkait dengan kekerasan fisik. Merujuk pada data tersebut, kita harus menyadari bahwa pelanggaran hak-hak anak masih ada, berdampingan dengan kita.
Perlu diingat bahwa penyalahgunaan atau pengabaian yang dialami oleh anak-anak memengaruhi  banyak  aspek  kehidupan  mereka,  termasuk  perkembangan  dan  kesulitan belajar, yang kemudian dapat mengakibatkan kinerja buruk di sekolah. Ini mungkin juga berdampak  pada  harga  diri  rendah  dan  orang  yang  menderita  depresi,  yang  dapat mengarah  pada  tindakan  merusak  diri  dan  perilaku  berisiko.  Kekerasan  semacam  itu melibatkan  biaya  sosial  dan  ekonomi  yang  serius,  seperti  potensi  yang  terbuang  dan produktivitas yang berkurang.
Indonesia juga merupakan negara yang telah meratifikasi UNCRC, perjanjian hak asasi manusia  internasional  yang  paling  banyak  diratifikasi  di  dunia.  UNCRC  diratifikasi  oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi CRC dan mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus tahun tersebut. Oleh karena  itu, UNCRC menjadi satu- satunya alat hukum hak asasi manusia internasional yang diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan  presiden,  sedangkan  yang  lainnya  diratifikasi  melalui  undang-undang. Dalam melihat  kasus  ini,  langkah  pertama  yang  harus  diambil  adalah  menggali  lebih  dalam  ke dalam  alat  hukum  Indonesia  untuk  memahami  apakah  empat  pilar  dan  prinsip-prinsip umum  perlindungan  anak  yang  tercantum  dalam  UNCRC  sudah  tercermin.  Tentu  saja, penting untuk diingat bahwa Konstitusi Indonesia tahun 1945 sudah ada sebelum UNCRC
diterbitkan. Oleh karena itu, wajar jika manifestasi prinsip-prinsip umum UNCRC dan pilar- pilar dalam Konstitusi mungkin ditemukan dalam cara-cara yang tersirat.
Sebuah  tinjauan  lebih  mendalam  terhadap  manifestasi  pernyataan  UNCRC,  "semua anak harus diperlakukan sama," dalam Konstitusi dapat ditemukan melalui ketentuan yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi (Pasal 28B (2)) dan setiap orang memiliki hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I (2)). Undang-undang 23/2002 dengan jelas menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan anak di bawah undang-undang ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum UNCRC sebagai tambahan  kepada  Pancasila  dan  Konstitusi.  Salah  satu  prinsip  umum  yang  diakui  oleh Undang-undang  23/2002  adalah  non-diskriminasi,  yang  secara  eksplisit  diadopsi  oleh Undang-undang ini, khususnya dalam Pasal 2, Huruf (a). Alat hukum lain yang terkait dengan anak  adalah  Undang-undang  39/1999.  Ketentuan  terkait  dengan  non-diskriminasi dinyatakan dalamPasal 3 Undang-undang 39/1999.
Selanjutnya,  kita  beralih  ke  prinsip  umum  UNCRC  berikutnya:  "kepentingan  terbaik anak." Baik UNCRC maupun Komite CRC memberikan definisi yang jelas tentang hal ini. Namun,  untuk  tujuan  Konvensi,  kita  dapat  mengasumsikan  bahwa  untuk  mendefinisikan anak, kita sebaiknya merujuk kepada Pasal 1 UNCRC. Istilah "kepentingan terbaik" adalah kombinasi dari dua kata: "terbaik" (yang bisa menjadi kata keterangan, kata sifat, atau kata benda,  tetapi  dalam  kasus  ini,  adalah  kata  sifat  yang  meningkatkan  kata  benda)  dan "kepentingan"  (sekelompok,  dalam  hal  ini,  anak-anak,  dengan  kepentingan  bersama). Berdasarkan kata-kata Michael Freeman, definisi yang diberikan oleh John Eekelaar tentang "kepentingan  terbaik"  anak-anak  "berputar  di  sekitar  kepentingan  dasar  anak-anak... kepentingan  perkembangan  mereka,  dan  kepentingan  otonomi  mereka..."  Dengan demikian, kita dapat mengasumsikan bahwa Konstitusi Indonesia tahun 1945 secara tersirat mengatur kepentingan terbaik anak-anak melalui esensi bahwa pemerintah Indonesia akan melindungi  semua  warganya,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Konstitusi  (Paragraf  4 Pembukaan). Tanggung jawab Negara adalah melindungi, memajukan, menjunjung, dan memenuhi hak asasi manusia (Pasal 28I (4)), serta melaksanakan hak asasi manusia, yang harus dijamin, diatur, dan dijelaskan dalam undang-undang dan peraturan (Pasal 28I (5)). Kepentingan terbaik anak adalah salah satu prinsip umum UNCRC dan sudah secara eksplisit diadopsi oleh  Undang-undang 23/2002 dalam melaksanakan  perlindungan  anak melalui Pasal  2,  Huruf  (b).  Dalam  pembahasan  mengenai  kepentingan  terbaik  anak,  yang mengejutkan,  Pasal  51  (2)  mengkonfirmasi  bahwa  undang-undang  ini  mencakup  prinsip tersebut  dari  UNCRC.  Oleh  karena  itu,  Undang-undang  39/1999  sudah  mencerminkan prinsip ini melalui Pasal 51 (2).
Prinsip umum UNCRC berikutnya adalah "hak inheren anak untuk hidup dan kewajiban Negara  Pihak  untuk  memastikan  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  anak  sejauh mungkin."  Ini  adalah  prinsip  umum  UNCRC  yang  dapat  ditemukan  dalam  berbagai ketentuan Konstitusi tahun 1945. Misalnya, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang (Pasal 28B (2)), serta hak untuk hidup, yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun (Pasal 28I (1)). Terkait dengan Undang-undang 23/2002, prinsip ketiga ini tercermin dalam Pasal 2, Huruf (c). Mengenai Undang-undang 39/1999, berbagai ketentuan sudah mengadopsi prinsip ini. Contohnya termasuk Pasal 4, Pasal 9, Pasal 53 (1), dan Pasal 60.
Prinsip  umum  UNCRC  lainnya  membicarakan  "hak  anak  untuk  dapat  menyatakan pendapat mereka secara bebas" dalam Pasal 28E (3) Konstitusi tahun 1945, di mana setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berkumpul, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dalam  Undang-undang  23/2002,  Anda  hanya  perlu  pergi  ke  Pasal  2,  Huruf  (d)  untuk menemukan adopsi prinsip umum terakhir UNCRC ini. Sementara itu, di bawah Undang- undang 39/1999, manifestasi ini dapat ditemukan dalam Pasal-pasal 4 dan 55.
Jika  pembahasan  sebelumnya  telah  membahas  prinsip-prinsip  umum  UNCRC  dan manifestasinya dalam alat hukum Indonesia terkait anak, bagian ini akan menjelaskan dari sudut pandang pilar-pilar UNCRC. Terkait dengan pilar pertama UNCRC, yaitu hak untuk bertahan hidup,  yang  mencakup  berbagai  jenis  hak  anak,  salah  satu  yang  dipilih  untuk dibahas  adalah  hak  anak  untuk  hidup.  Hak  anak  untuk  hidup  dapat  ditemukan  secara eksplisit  dalam  Pasal  28A  Konstitusi  tahun  1945.  Sementara  di  bawah  Undang-undang 23/2002, adopsi seperti ini terlihat melalui ketentuan-ketentuan Pasal 3 dan 4 mengenai hak anak untuk hidup, dan Undang-undang 39/1999 dapat dilihat secara umum melalui Pasal 4 dan secara khusus melalui Pasal 53 (1).
Pilar  kedua  UNCRC  adalah  hak  anak  untuk  perlindungan.  Contoh  perlindungan  ini adalah perlindungan dari kekerasan. Jika kita melihat lebih dekat melalui Pasal 28G (2) dan Pasal 28I (1) Konstitusi tahun 1945, hak-hak anak sudah diatur. Pada dasarnya, setiap orang memiliki  hak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  tidak  manusiawi  dan merendahkan martabat. Selain itu, kebebasan dari penyiksaan adalah bagian dari hak asasi manusia, yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun. Manifestasi hak perlindungan di bawah Undang-undang 23/2002 dapat dilihat, sebagai contoh, dalam Pasal 13 (1)(d), yang menentukan bahwa setiap anak, selama di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan  anak,  memiliki  hak  untuk  dilindungi  dari kekejaman,  kekerasan,  dan  penindasan.  Menurut  Undang-undang  39/1999,  hak perlindungan,  sebagai contoh hak  perlindungan dari kekerasan,  dapat  ditemukan dalam
Pasal 4, yang menyebutkan hak untuk tidak disiksa sebagai contoh hak asasi manusia, dan khususnya  dalam  Pasal  58  (1),  yang  menyatakan  bahwa  setiap  anak  memiliki  hak  untuk perlindungan berdasarkan hukum dari kekerasan, pengabaian, penyiksaan (secara fisik dan mental), serta pelecehan seksual selama di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.
Pilar  ketiga  UNCRC  adalah  hak  anak  untuk  perkembangan.  Contohnya  adalah ketentuan dalam Konstitusi tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya (Pasal 28C (1)). Selain itu, setiap orang dapat memperoleh informasi untuk tujuan perkembangan (Pasal  28F).  Bagian  dari  hak  untuk  perkembangan  adalah  hak  untuk  pendidikan.  Hak  ini dapat diadopsi  dalam Pasal 9 Undang-undang 23/2002. Terkait  dengan hak anak  untuk pendidikan, Pasal 60 (1) Undang-undang 39/1999 sudah mengatur hal ini. Selain itu, Bab 3, Bagian 3 tentang Hak untuk Pengembangan Diri (Pasal 11-16) Undang-undang 39/1999 juga telah mengadopsi pilar UNCRC tentang hak untuk perkembangan. Namun, undang-undang ini mengatur bahwa dengan menggunakan kata "semua orang," yang mencakup anak-anak.
Pilar terakhir UNCRC adalah hak anak untuk berpartisipasi. Konstitusi tahun 1945 sudah mencakup  manifestasi  hak  berpartisipasi  bagi  anak-anak.  Ini  dengan  jelas  menyatakan bahwa kebebasan berpikir adalah bagian dari hak asasi manusia, yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun (Pasal 28I (1)), serta kebebasan untuk berkumpul, berkumpul, dan menyatakan pendapat (Pasal 28E (3)). Untuk adopsi di  bawah Undang-undang 23/2002, ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  10  di  mana  setiap  anak  memiliki  hak  untuk menyampaikan pendapatnya dan didengar adalah contoh.
D.Tantangan dan Peran Stakeholder dalam Mencegah ECM di Indonesia untuk Perlindungan Anak
ECM - atau lebih tepatnya, pernikahan paksa - adalah masalah pelanggaran hak-hak anak. Pelanggaran ini sama seriusnya dengan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Untuk memerangi atau setidaknya meminimalkan pelanggaran perlindungan anak ini, diperlukan manajemen  serius  dari  berbagai  pihak,  seperti  pemerintah,  organisasi  non-pemerintah, keluarga,  masyarakat,  pengusaha,  media,  suku  asli,  akademisi,  pemimpin  agama,  dan penegak hukum. Tindakan untuk mencegah dan meminimalkan ECM telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi nirlaba yang fokus pada kegiatan komunitas.
Peran pemerintah, lembaga nirlaba, masyarakat, dan anak-anak sendiri sangat penting dalam memenuhi hak-hak anak melalui pencegahan ECM. Bahaya ECM bagi anak-anak - terutama ketika ajakan untuk menikah pada usia muda dianggap kontroversial, seperti kasus
Pernikahan Aisha, yang viral di Indonesia pada tahun 2021 - telah mendapat perhatian publik dengan  respons  dari  berbagai  disiplin  ilmu.  Yayasan  Pulih,  yang  fokus  pada  pemulihan psikologis, menemukan bahwa pernikahan sebelum seseorang siap secara fisik, mental, dan emosional akan menghambat anak untuk dapat menjelajahi kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut; bahkan bahaya yang ditimbulkan membuat anak-anak rentan terhadap kekerasan dan dampak negatif lainnya. Masalah pelanggaran hak asasi manusia akibat pernikahan anak masih banyak ditemukan di Indonesia. Dampak negatif fenomena ini memengaruhi pendidikan dan pengembangan diri, aspek kesehatan biologis dan fisik, serta kesehatan psikologis.
Dalam konteks perlindungan anak, semua pihak, termasuk negara, pemerintah federal, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, memiliki kewajiban dan tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  perlindungan  anak.  Lenny  N.  Rosalin,  Deputi Pemenuhan Hak-hak Anak di KPPA, lebih menekankan bahwa tanggung jawab pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama, termasuk tanggung jawab anak itu sendiri. Anak- anak perlu bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri sejak usia dini. Anak-anak dapat menjadi  pelindung  bagi  diri  mereka  sendiri  dan  orang  di  sekitar  mereka,  terutama  dari pelanggaran  hak-hak  anak,  termasuk  ECM.  Indonesia,  melalui  KPPA,  telah  melakukan berbagai  upaya  untuk  mencegah  ECM.  Contohnya  adalah  kebijakan  perlindungan  anak khusus berbasis masyarakat, pusat belajar keluarga dan forum anak, serta desa perawatan anak.  Sinergi  beberapa  kementerian/lembaga  adalah  kunci  untuk  memperkuat  upaya pencegahan ECM. Salah satunya telah berperan baik dalam sinergi dengan Kementerian Desa.
Pencegahan  ECM  secara  holistik  relevan  untuk  dilakukan  secara  bersamaan  di komunitas perkotaan dan pedesaan, mengingat budaya yang toleran memengaruhi faktor- faktor  penyebab  ECM  di  era  sosial  digital  saat  ini.  Beberapa  berasal  dari  keluarga  yang toleran, termasuk keluarga di daerah pedesaan. Faktor-faktor yang menyebabkan ECM di Indonesia, selain keterlibatan dan legitimasi keluarga, juga disebabkan oleh kekuatan kuat media sosial yang mengekspos pertunjukan yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh anak- anak. Selain itu, faktor keluarga yang masih toleran di beberapa kelompok etnis di Indonesia juga menyebabkan ECM di Indonesia. Dalam hal ini, berbagai peraturan internasional dan nasional telah mengatur hak-hak anak. Selain pendekatan hukum nasional dan internasional dari perspektif hak asasi manusia, penting untuk menyinergikan pendekatan hukum adat untuk memenuhi hak-hak anak. Oleh karena itu, peran keluarga, media sosial, dan tokoh adat tradisional sangat diperlukan untuk menegakkan hukum.

## SIMPULAN
Dalam menghadapi tantangan untuk meminimalkan dan menghilangkan ECM, baik peraturan  hukum  internasional  maupun  nasional  telah  menetapkan  ketentuan  yang memadai  untuk  perlindungan  hak-hak  anak  sebagai  bagian  dari  perlindungan  hak  asasi manusia.  Ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam UNCRC, ACHR, Resolusi Majelis  Umum  PBB  mengenai  Agenda  Pembangunan  Berkelanjutan  2030,  Konstitusi Indonesia tahun 1945, Undang-Undang 23/2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang 35/2014,  Undang-Undang  16/2019  sebagai  perubahan  dari  Undang-Undang  1/1974, Undang-Undang  39/1999,  dan  hukum  adat.  Sebagai  negara  yang  menjadi  pihak  dalam UNCRC, Indonesia telah melakukan yang terbaik untuk mengadopsi prinsip-prinsip umum dan  pilar-pilar  perlindungan  hak-hak  anak  dalam  berbagai  instrumen  hukum  yang disebutkan di atas. Norma-norma tersebut telah diciptakan untuk memastikan anak-anak dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Negara. Terlebih lagi, upaya yang luar biasa dapat dilihat dalam upaya meminimalkan atau menghapuskan ECM melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang 35/2014 mengenai peningkatan batas usia bagi pria dan wanita  untuk  menikah  pada  usia  19  tahun.  Secara  global,  Resolusi  Majelis  Umum  PBB mengenai  Agenda  Pembangunan  Berkelanjutan  2030  menghilangkan  ECM  sebagai tujuannya. Meskipun semua norma ideal sudah ditetapkan, berbagai data dan penelitian telah menunjukkan bahwa ECM masih terjadi secara luas. Berdasarkan hasil ini, ECM telah mengakibatkan  pelanggaran  berbagai  hak  anak  yang  beragam,  yang  juga  merupakan bagian dari hak asasi manusia. ECM berpotensi melanggar, antara lain, hak atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas perkembangan, hak atas kesehatan, serta hak-hak anak yang akan lahir dari ECM di masa depan. Karena dampaknya bersifat berkelanjutan, praktik ini harus dihentikan. Tidak cukup untuk melawan praktik ini hanya dengan mengandalkan pemerintah dan peraturannya untuk melindungi hak-hak anak. Banyak pemangku kepentingan, seperti masyarakat, keluarga, akademisi, media, organisasi nirlaba, pengusaha, dan komunitas adat, perlu  bekerja  sama  untuk  menghilangkan  ECM.  Pada  akhirnya,  semua  pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk memperkuat pemenuhan hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuentes, A. & Vannelli, M. Expanding the Protection of Children’s Rights towards a Dignified Life: The Emerging Jurisprudential Developments in the Americas. Laws 10, (2021). Putro  Ferdiawan,  R.  P.  F.,  Santoso,  M.  B.  &  Darwis,  R.  S.  Hak  Pendidikan  Bagi  Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. J. Kolaborasi Resolusi Konflik 2, 19 (2020).
Ursulla, S. & Peanta, N. The Impact of Child Marriage on Development in West Kalimantan Province. J. Pengemb. SDM dan Kebijak. Publik 4, 22 – 33 (2023).
Fitriani,  R.  Anak  dalam  Melindungi  dan  Memenuhi  Hak-hak  Anak. J.  Huk.   Samudra Keadilan 11, 250 – 258 (2016).
Daly,  A.,  Ruxton,  S.  &  Schuurman,  M.  Challenges  to  Children’ s  Right  Today :  What  do Children Think ? in French edition 1 – 46 (2016).
Johnson, A. K. & Sloth-nielsen, J. Safeguarding Children in the Developing. 1 – 19 (2020).
Darmi,  R.  Implementasi  Konvensi  Hak  Anak  Terkait  dengan  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Proses Hukum. J. Penelit. Huk. Jure 16, 439 – 450 (2016).
Lee-Rife, S., Malhotra, A., Warner, A. & Glinski, A. M. What Works to Prevent Child Marriage: A Review of the Evidence. Stud. Fam. Plann. 43, 287 – 303 (2021).
Dariyo, A., Hadiati, M. & R. Rahaditya. Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia. J. An-Nafs Kaji. Penelit. Psikol. 5, 25 – 37 (2020).
Salmah, S. Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan. J. Ilmu dan Tek. Dakwah04, 35 – 39 (2016).
Wardana, I. D. P. S., Suastika, I. N., Sanjaya, D. B. & Landrawan, I. W. Implementasi undang- undang perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan adat di desa adat buleleng. Jur. Huk. dan Kewarganegaraan 5, 727 – 738 (2022).
Prameswari, Z. W. A. W. Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Yuridika 32, 167 (2017).
Muntamah, A. L., Latifiani, D. & Arifin, R. Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah  (Perspektif  Penegakan  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak). Widya Yuridika 2, 1 (2019).
Hikmah, N. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Sosiatri-Sosiologi 7, 261 – 272 (2019).