Bongaya Journal of Research in Management
Volume 6  Nomor 2. Hal 75-82. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRM
Kesadaran, Pengetahuan n Perpajakan, Dan Kondisi Ekonomi i: Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

## Syahrullah
Akuntansi, STIE YPUP Makassar syahrullah0153@gmail.com
Abstract: The aim of this research is to determine the influence of awareness, tax knowledge, and  economic  conditions  on  PBB-P2  taxpayer  compliance  in  Bontonompo  District.  Data collection uses primary data used in distributing questionnaires. There were 67 samples  who were the objects of this research from the total number of PBB-P2 taxpayers in Bontonompo District.  Data  collection  methods  are  descriptive  analysis,  multicollinearity  test,  and heteroscedasticity  test  with  multiple  linear  regression  data  analysis  methods  using  SPSS  22 software.  The  conclusions  in  this  research  show  that  awareness  has  an  impact  but  is  not significant on PBB-P2 taxpayer compliance, tax knowledge has a positive impact on PBB-P2 taxpayer  compliance,  and  economic  conditions  have  a  positive  impact  on  PBB-P2  taxpayer compliance.

## Keywords: Awareness, tax knowledge, economic conditions, taxpayer compliance
Abstrak: Tujuan  dalam  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  pengaruh  kesadaran, pengetahuan  perpajakan,  dan  kondisi  ekonomi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pbb-p2  di Kecamatan Bontonompo. Pengumpulan data menggunakan data primer yang digunakan dalam menyebarkan kuesioner. Terdapat 67 orang sampel yang menjadi objek dalam penelitian ini dari total jumlah wajib pajak PBB-P2 yang ada di Kecamatan Bontonompo. Metode penghimpunan data ialah analisis deskriptif, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas dengan metode analisis data regresi linear berganda dengan alat bantu software SPSS 22. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran memberikan dampak tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, pengetahuan perpajakan memberikan dampak positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  PBB-P2,  dan  kondisi  ekonomi  memberikan  dampak  positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
Kata Kunci: Kesadaran, pengetahuan perpajakan, kondisi ekonomi, kepatuhan n wajib pajak.

## PENDAHULUAN
Indonesia semakin berbenah dalam hal peningkatan pembangunan nasional disegala sektor untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sejumlah program-program pembangunan baik itu dibidang infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  maupun  sosialbudaya  dilakukan  demi  terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terbukti dari berbagai pembangunan yang sedang digiatkan oleh pemerintah seperti  terlihat  sekarang  ini.  Semakin  intensnya  pembangunan  disegala  sektor  kehidupan  masyarakat turut  meningkatkan  belanja  negara.  Untuk  membiayai  segala  kebutuhan  finansialnya,  pemerintah mengandalkan pendapatan dari sektor pajak.
Negara  hadir  dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan  rakyat  dan  menciptakan  kemakmuran  yang didasari  atas  keadilan  sosial  serta  tercapainya  pembangunan  nasional.  Pembangunan  nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara kontinyu dan berkesinambungan yang diharapkan mampu meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Peranan  pajak  dalam  merealisasikan  tujuan  tersebut  sangatlah penting  mengingat  pajak  adalah  sumber  utama  pendanaan  Negara,  yang  akan  diperuntukkan  untuk mendanai belanja rumah tangga Negara secara rutin (Ummuh,2015).
Hasil pembayaran pajak dari masyarakat utamanya digunakan untuk membangun negara ini agar hasil  pembangunan  tersebut  dapat  dinikmati  masyarakat.  Fasilitas  pendidikan,  kesehatan  dan transportasi merupakan sebagian contoh peran pajak yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya peranan pajak dalam kemajuan suatu negara membutuhkan adanya peningkatan dalam penerimaan pajak (Astawa, 2020).
Menurut UU No. 16 Tahun 2009 “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapat  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat ”.  Rismawati  dan  Antong  dalam  (Sari  N.I.,2020)  juga  mengemukakan  pendapat bahwa  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  Negara  yang  sangat  penting  dalam  teciptanya pembangunan, oleh karenanya perlu pengelolaan yang baik dan tentunya didukung dengan peranserta masyarakat sesuai dengan kemampuannya guna tercapainya kemakmuran serta kesejahteraaan rakyat sesuai dari amanat Pancasila.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  diperuntukkkan  atas  bumi  dan  bangunan  yang  dikuasai  oleh orang  pribadi  atau  badan  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.12  tahun  1985  tentang  pajak  bumi  dan bangunan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Menurut UU ini yang dimaksud dengan “bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia sedangkan, bangunan itu berupa kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan” . Pajak bumi dan bangunan dianggap sebagai salah  satu  pajak  yang  strategis,  mengingat  luasnya  wilayah  yang  dimiliki  Indonesia.  Eksistensinya sebagai salah satu jenis penerimaan pajak tidak lain karena bumi dan bangunan telah memberikan nilai tambah dan status sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu atas haknya atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan juga bentuk dari peran serta masyarakat dalam mendorong pembangunan perekonomian di daerah.
(Fitrianingsih, et  al .  2018)Dalam  praktiknya  terdapat  beberapa  faktor  yang  mengahambat penerimaan pajak yang pertama adalah masalah kesadaran. Kesadaran wajib pajak di Indonesia masih cenderung minim karena pajak digambarkan sebagai suatu beban dan identik dengan penjajahan. Kedua adalah  pengetahuan  wajib  pajak  yang masih  terbelakang  akan  makna  dari  pembayaran pajak.  Ketiga adalah masalah kondisi ekonomi wajib pajak, semakin baik kondisi ekonominya maka dalam memikul beban pajaknya juga tidak akan mengganggu kehidupan sehari-harinya.
Rumusan masalah yang diajukan akan bersifat simultan dan parsial sebagai berikut:
1. Apakah  Kesadaran  memiliki  dampak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  PBB-P2  di  kecamatan Bontonompo?
2. Apakah  pengetahuan  pajak  memiliki  dampak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  PBB-P2  di kecamatan Bontonompo?
3. Apakah Kondisi ekonomi memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kecamatan Bontonompo?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak PBB-P2
Pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  atau  lebih  familiar  disebut  pajak  PBB-P2 merupakan pajak yang yang ditarik dari ekonomi masyarakat baik itu orang pribadi atau badan akibat dari kepemilikan lahan atau bangunan yang melekat diatas muka bumi maupun dibawahnya yang berdiri secara permanen atau semi permanen yang dimiliki, dikuasai, serta memberikan manfaat ekonomi maka wajib membayarkanya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.

## Kesadaran Wajib pajak
Menurut Siti (2017:191) mendefinisikan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Kesadaran merupakan  rasa  yang  tumbuh  dalam  diri  wajib  pajak  akan  tanggungjawabnya  sebagai  warga  Negara yang baik dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka  akan  berdampak  terhadap  setiap  pembangunan  yang  digalakkan  pemerintah.  Sebab  kesadaran terhadap  kewajiban  perpajakan  turut  memberikan  andil  dalam  tercapainya  pembangunan  yang berkesinambungan.

## Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan  yang  menyangkut  cara melaksanakan  kewajiban  pajak,  siapa  yang  dikenakan,  apa  yang
dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara mengitungnya (Nazir, 2010). Bagi wajib pajak yang paham  betul  tentang  kewajiban  perpajakan,  maka  wajib  pajak  berusaha  untuk  mematuhi  peraturan perpajakan.  Pengetahuan  perpajakan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  diharapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2.

## Kondisi ekonomi
Kondisi  ekonomi  merupakan  keadaan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  ditinjau  dari kemampuan  pendapatan  perbulan  wajib  pajak  yang  dikomparasikan  dengan  bagaimana  pemenuhan kebutuhan  sehari-hari  disertai  juga  dengan  kemampuannya  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan (Lestari:2017).  Dengan  perbaikan  kondisi  ekonomi  wajib  pajak  maka  diharapkan  bahwa  wajib  pajak dapat  turut  andil  dalam  mendukung  pembangun  Negara.  Bukan  hanya  kebutuhan  hidupnya  yang terpenuhi  akan  tetapi  kewajibannya  sebagai  waraga  Negara  yang  baik  berupa  pemenuhan  kewajiban perpajakannya juga terlaksana. Kusfatmawati (2015) juga menjelaskan bahwa kondisi ekonoimi adalah kedudukan suatu individu atau keluarga dalam masayarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Artinya wajib  pajak  sangat  bergantung  terhadap  jumlah  pendapatan  yang  diterimanya  dalam  memenuhi kebutuhan hidup.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh pembayar  pajak  dalam  rangka  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  yang  diharapkan  di  dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Menurut Rahayu (2010) dalam (Setiyani, Andini,  Oemar, 2018)  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  ditingakatkan  dengan  mendorong  peningkatan  kondisi  sistem administrasi  perpajakan  yang  lebih  baik  dan  lebih  sederhana  agar  mempermudah  wajib  pajak, peningkatan  pelayanan  pada  wajib  pajak,  penegakan  hukum  perpajakan  yang  tegas  dan  adil, pemerikasaan pajak serta informasi tentang tarif pajak.

## Hipotesis
H1:  Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan n wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan  Bontonompo. H2:  Pengaruh  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan n wajib  pajak  PBB-P2  di  Kecamatan Bontonompo.
H3:  Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan n wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo.

## METODE ANALISIS
Dalam  penelitian i ini,  pendekatan  yang  dipilih  adalah  pendekatan  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono (2017:08)  “penelitian  kuantitatif  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesisi yang telah ditetapkan”. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan indikator  penelitian)  sehingga  data  yang  berupa  angka-angka  dapat  dianalisa  sesuai  dengan  prosedur statistik.  Penelitian  ini  menerapkan  acuan  analisis  statistik  deskriptif  untuk  menila  dan  memberikan deskripsi  mengenai  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  perpajakan  dan  kondisi  ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Asumsi Normalitas
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 67 Normal Parameters Mean .0000000 Std Deviasi 8.985469297 Most Extreme Differences Absolute .096 Positive .096 Negative -.050 Test Statistic .096 Asymp.Sig. (2-tailed) .200
Berkesesuaian  dengan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  besarnya  nilai  signifikan  sebesar  0.200  yang artinya lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

## Uji Multikolonieritas
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficient Collineary Statistics Model Tolerance VIF 1 (Constant) Kesadaran 2.101 2.064 Pengetahuan .348 2.348 Kondisi Ekonomi .323 1.864
Bersesuaian  tabel  diatas  dapat  ditentukan  bahwa  nilai tolerance variabel  Kesadaran  (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Kondisi Ekonomi (X3) setiap indikator mempunyai nilai i tolerance lebih besar dari 0.10 dan VIF lebih kecil dari 10.00. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa tidak terjadi  Multikolonieritas  sehingga  layak  untuk  digunakan  dan  memenuhi  uji  Asumsi  Klasik  pada  uji multikolonieritas.

## Uji Heterokedastistas
Tabel 3. Hasil Uji Heterokedisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .650 .778 5.572 .000 Kesadaran -.013 .053 -.544 -2.653 .814 Pengetahuan Kondisi Ekonomi .067 -.027 .070 .043 .128 .624 -.619 .344 .538
Sumber :Data diolah dengan bantuan SPSS 23.0
Berkesesuaian tabel diatas dapat ditentukan bahwa nilai signifikansi setiap variabel l lebih besar dari 0.05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada setiap variabel. Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa data ini memenuhi uji Asumsi Klasik pada uji heteroskedastisitas.

## Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 4. Hasil Uji Statristik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Kepatuhan 67 16 24 20.27 2.115 Pengetahuan 67 9 16 12.85 1.702 Kondisi Ekonomi 67 15 23 18.87 2.492 Kesadaran 67 11 16 13.18 1.585
Sumber :Data diolah dengan bantuan SPSS 23.0
Berdasarkan  pada  tabel  5.14  diatas,  nilai  rata-rata  (mean)  variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X1) 20.27 lebih besar dari standar deviasi yaitu 2.115, variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) 12.85 lebih besar dari standar deviasi 1.708, Kondisi Ekonomi (X3) 18.87 lebih besar dari i standard deviasi 2.492. Ini menunjukkan bahwa penyebaran data instrument masing-masing variabel X1, X2, dan X3 adalah
baik. Begitupun dengan nilai rata-rata (mean) variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y) 13.18 lebih besar dari standar deviasi 1.585 yang berarti data yang disebar baik.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  penyebaran  data  Kesadaran  ,  Pengetahuan  Perpajakan, Kondisi  Ekonomi  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dikatakan  baik  karena  nilai  avearge  setiap  instrument lebih besar dari standar deviasinya.

## Uji  Analisis Linear Berganda
Tabel 5. Hasil Uji Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.101 1.232 1.705 .093 Pengetahuan .110 .084 .147 1.305 .197 Kondisi Ekonomi Kesadaran .348 .232 .111 .068 .374 .365 3.120 3.415 .003 .001 a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Sumber :Data diolah dengan bantuan SPSS 23.0
Sesuai  dengan  hasil  analisa  dari  regresi  linear  berganda  pada  tabel  5.15  diatas    juga  diketahui bahwa nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0.110, Pengetahuan Perpajakan (X2) 0.348,  Kondisi  Ekonomi  (X3)  sebesar  0.232  dan  nilai  konstanta  sebesar  2.101.  dengan  demikian diperoleh bentuk persamaan regresi i linear berganda sebagai berikut:
Y = 2.101 + 0.110X1 + 0.348X2 + 0.232X3
Pengujian Hipotesis
Uji Parsial (Uji t)
Tabel 6. Hasil Uji Partial (Uji-t) Model t Sig 1 (Constant) 1.706 .093 Pengetahuan 1.305 .197 Kondisi Ekonomi 3.120 .003 Kesadaran 3.415 .001
Sumber :Data diolah dengan bantuan SPSS 23.0
Berlandaskan  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  Uji  t  untuk  pengaruh  Kesadaran  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak k PBB-P2 mempunyai nilai signifikan sebesar 0.197  0.05 dengan nilai Thitung 1.305    Ttabel  1.998.  Nilai  Ttabel  diperoleh  dari  rumus  =TINV(5%;63).  Sesuai  dengan  kriteria pengambilan  keputusan,  bahwa  H 1 dibantahkan  dan  H 0 diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan  secara parsial bahwa Kesadaran tidak berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.
Berlandaskan  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  Uji  t  untuk  pengaruh  Pengetahuan  Parpajakan terhadap p Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 mempunyai nilai signifikan sebesar 0.0030.05 dengan nilai Thitung 3.120  Ttabel 1.998. Nilai Ttabel diperoleh dari rumus=TINV(5%;63). Sesuai dengan kriteria pengambilan  keputusan,  bahwa  H 0 dibantahkan  dan  H 1 diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan  secara parsial bahwa Pengetahua Parpajakan n berkontribusi positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berlandaskan  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  Uji  t  untuk  pengaruh  Kondisi  Ekonomi  terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak k PBB-P2 mempunyai nilai signifikan sebesar 0.001  0.05 dengan nilai Thitung 3.415    Ttabel  1.998.  Nilai  Ttabel  diperoleh  dari  rumus=TINV(5%;63).Sesuai  dengan  kriteria pengambilan keputusan, bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial bahwa Kondisi Ekonomi berkontribusi positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.
Uji Simultan (Uji f)
Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji-f) Model f Sig 1 Regression 101.755 .000 Residual 64.096 Total 165.851
Sumber :Data diolah dengan bantuan SPSS 23.0
Berdasarkan tabel 5.16 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 33.338 pada derajat kepercayaan 95% dan derajat bebas (3 : 63) yang diperoleh dari (n-k-1) 67-3-1=63, maka diperoleh nilai F tabel sebesar 2.751nilai ini dapat dicari dengan rumus=FINV(5%,3,63).
Oleh karena F hitung 33.338 lebih besar dibanding F tabel 2.751 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 0.05.  Dengan  derajat  kepercayaan  95%  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  Kesadaran, Pengetahuan n Perpajakan,  dan  Kondisi  Ekonomi  secara  simultan  berkontribusi  signifikan  positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak k PBB-P2.

## Uji Koefisien Determinasi
Tabel 8. Hasil Uji 𝐑 𝟐 Model R R Square 1 .783 .614 Sumber :Data diolah dengan bantuan SPSS 23.0
Berlandaskan  nilai  tabel  5.18  diatas  menunjukkan  hasil  R 2 yaitu  sebesar  0.614.  Hal  ini  berarti variabel  independen (Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, dan Kondisi Ekonomi) dapat menerangkan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 61,4% sedangkan 38.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini.

## Intepretasi Hasil Penelitian
Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan n wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo.
Kesadaran terhadap kepatuhan pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) adalah faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak di suatu negara. PBB-P2 adalah pajak yang  dikenakan  atas  kepemilikan  properti,  baik  di  wilayah  pedesaan  maupun  perkotaan.  Tingkat kesadaran  terhadap  kepatuhan  pajak  ini  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pendapatan pemerintah daerah maupun nasional. Ketika sistem perpajakan dan prosedur penegakan hukum terkait pajak jelas dan konsisten, hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap PBB-P2. Ketika wajib pajak yakin bahwa otoritas pajak dapat menegakkan hukum secara adil dan tegas, mereka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka.
Pengaruh  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan n wajib  pajak  PBB-P2  di  Kecamatan Bontonompo.
Pengetahuan  perpajakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk memahami dan mematuhi  kewajiban  perpajakan  mereka. Pengetahuan  yang  baik  tentang  ketentuan  perpajakan, termasuk  ketentuan  PBB-P2,  memungkinkan  wajib  pajak  untuk  memahami  kewajiban  perpajakan mereka dengan lebih baik. Mereka akan lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk membayar pajak properti  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Pengetahuan  perpajakan  yang  memadai  dapat membantu  wajib  pajak  memahami  bagaimana  dana  pajak  yang  mereka  bayarkan  digunakan  untuk
membiayai  proyek-proyek  publik  dan  pelayanan  masyarakat.  Dengan  pemahaman  ini,  wajib  pajak cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.
Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan n wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo. Kondisi  ekonomi  dapat  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berbagai aspek dalam kondisi ekonomi  dapat  memengaruhi  kemampuan  dan  kemauan  wajib  pajak  untuk  mematuhi  kewajiban perpajakan  mereka.  Kondisi  ekonomi  yang  buruk,  seperti  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  atau penurunan pendapatan, dapat memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak properti. Jika pendapatan menurun, wajib pajak mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, yang dapat menyebabkan penurunan kepatuhan pajak.

## Kesimpulan
Maksud  dan tujuan penelitian ini untuk  mengetahui pengaruh  kesadaran wajib  pajak, pengetahuan perpajakan dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Botonompo. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sesebagai berikut: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 diKecamatan Bontonompo. Pengetahuan n Perpajakan berengaruh positif f dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib b Pajak PBB-P2 di i Kecamatan Bontonompo. Kondisi Ekonomi berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  PBB-P2  di Kecamatan Bontonompo.

## Daftar Pustaka
Andriani, G. R. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan. Skripsi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan NegaraYogyakarta . Aswati,  w.  O.,  Mas'ud,  A.,    Nudi,  T.  N.  (2018).Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan  Pajak,  dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus  Kantor  UPTBSAMSAT  Kabupaten  Muna). Jurnal Akuntansi dan Keuangan , Vol. III , 27-39.
Ayunda, W. P. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru. Jom FEKON , Vol. 2 , 1-15.
Darmawan,  R.  (2015).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  dan  Tingkat  Penghasilan  Masyarakat Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Skripsi.Universitas Negeri Palembang . Fitria,  F.  A.  (2020).  Tingkat  Ekonomi,  Pengetahuan  Perpajakan,  dan  KesadaranWajib  Pajak Pengaruhnya  Terhadap  Kepatuhan  Pembayaran  PBB  Dengan  Kotrol  Petugas  Seabagai Variabel Moderating. Skripsi.STIE Malangkucecwara .
Fitrianingsih,F.,Sudarno,Kurrohman,T.(2018).Analisis  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. e- Jurnal Ekonomi Bisnis danAkuntansi ,Vol.V (1),100-104. Ghozali,I.(2016). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program IBM  SPSS  24 . Edisi Sembilan . Semarang:Universitas Diponegoro Semarang.
Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta .
Maghriby,B.(2020).Pengaruh  Dari  Kesadaran  Diri  Wajib  Pajak  dan  Pengetahuan Perpajakannnya  Terhadap  Keapatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Entitas  Usaha  Kecil (UMKM). Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan,Vol.14 (No.1), 288-300.
Nazir,N.(2010).Pengaruh  Pengetahuan  Pajak  dan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Survei  atas  WP-OP  PBB  di  KPP  Pratama  Jakarta  Pasar Rebo). Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik,Vol.5 (2), 85-100.
Nuraini,  L.  (2009).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  dan  Peranan  Aparat  Kelurahan  Terhadap Kesadaran Wajib Pajak PBB dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya di Kelurahan Tempelan  Kecamatan  Blora  Kabupaten  Blora  Tahun  2008. Skripsi.Universitas  Sebelas Maret .
Prakoso, A., Wicaksono, G.,  Iswono, S.(2019).Pengaruh Kesadarandan Pengetahuan Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi    Ekonomi  FE.UN  PGRI Kediri,Vol.4 (1),18-31.
Rachman,  A.  (2013).  Pengaruh  Pemahaman,  Kesadaran,  serta  Kepatuhan  WajibPajak  PBB Terhadap  Keberhasilan  Penerimaan  PBB  di  Kecamatan  Kota  Sumenep  Kabupaten Sumenep. Academia .
Ratri,  Y.  I.  (2018).  Analisis  Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi,  Pelayanan,    Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Terhadap Kesadaran Membayar Pajak PBB P2. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta . Rosyida,A.I.(2018).Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Kesadaran,  dan    Pengetahuan  Tax Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Journal  of  Management  and  Accounting, Vol.1 (1), 29-43.
Sari,  A.  (2020).  Pengaruh  Akurasi  Administrasi  Perpajakan  dan  Sanksi  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi danBangunan  (PBB-P2)  di  Kecamatan  SukuII  Kabupaten  Ogan  Komring  Ulu  Timur. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang .
Setiyono,  B.  (2017).  Pengaruh  Tingkat  Ekonomi,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Jurnal.Universitas Nusantara PGRI Kediri .
Shopana,  R.W.,  Suharno,    Kristanto,  D.(2016).Analisis  Kepatuhan  Masyarakat  Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Dipengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi,  Peran  Pemerintah  dan  Sanksi  Administrasi. Jurnal  Akuntansi  dan  Sistem Teknologi Informasi,Vol.12 (No. 4), 480-488.
Ummah, M.(2015).Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak, pengetahuan  Perpajakan dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di Kabupaten Semarang. Jurnal Ekonomi , 1-14.
Usnan,  Budiarto,  W.,    Prasetyo,I.(2021).  Analisis  Tingkat  Partisipasi,  Sikap  dan  Perilaku, Kondisi  Sosial Ekonomi Masyrakat Terhadap  Pendapatan PBB  di  Kecamatan  Benjeng Kabupaten Gresik. Jurnal Mitra Manajemen ,Vol.5 (No.4), 194-206.