## Al-Mizan
ISSN  1907-0985  E ISSN 2442-8256 Volume 12 Nomor 1  Juni  2016 Halaman http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

## RELEVANSI RISA < LATU AL- Q AD { A <’ UMAR TERHADAP ETIKA PROFESI HAKIM DI INDONESIA
Dulsukmi Kasim Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: dulsukmi@gmail.com
Abstract
Pro f essional ethics o f a judge is something that is uni v ersal, meaning adopted, recogni z ed, and f ound in the country ' s legal system, anytime and anywhere. That ' s because the problem was related to the problem o f moral v alues, kindness, and decency which ideally is indeed the beha v ior and moral v alues that should always be held f irmly by a who is a judge in per f orming their duties. In f act, it is not enough merely preser v ed, moral v alues are also always dibugarkan and de v eloped in carrying out their duties. Relation risa > latul al- q ad } a > is v ery rele v ant to the pro f essional ethics o f judges in Indonesia because it contains in it the principle o f the independence o f judges in per f orming their duties ; e q uality and f airness by not distinguishing between litigants ; the principles o f pro f essionalism and has a personality that is unimpeachable ; and the normati v e theological principles and peace.
Keywords: Judge, Pro f essional Ethics, Risa > latul al- Q ad } a
Abstrak
Etika pro f esi seorang hakim adalah sesuatu yang uni v ersal, artinya dianut, diakui, dan dijumpai dalam sistem hukum Negara, kapan dan di manapun. Hal itu karena persoalan tersebut terkait masalah nilai-nilai moral, kebaikan, dan kepatutan yang idealnya memang perilaku dan moral yang baik itu seharusnya selalu dipegang teguh oleh seorang yang
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
berpro f esi sebagai Hakim dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, tidak cukup hanya dijaga, nilai moral tersebut juga harus selalu dibugarkan dan dikembangkan dalam mengemban tugasnya. Kaitannya risa > latul al- q ad } a > sangat rele v an dengan etika pro f esi hakim di Indonesia karena memuat di dalamnya asas kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya ; asas persamaan dan keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang yang berperkara ; asas pro f esionalitas dan memiliki kepribadian yang tak tercela ; dan asas teologis normati f dan perdamaian.
Kata Kunci: Hakim, Etika Pro f esi, Risa > latul al- Q ad } a >
A. Pendahuluan
Dalam satu atau dekade terakhir ini, telinga kita sangat akrab dengan dua istilah baru, yaitu Good Go v ernance dan Clean Go v ernance. Hampir setiap kali menghadiri acara resmi yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah daerah dan pusat atau acara biasa yang dihadiri oleh keduanya, propaganda dan istilah ini sering kali disuarakan. Menarik, namun penuh tanda tanya. Apakah itu hanya sekedar simbol, dagelan, atau semboyan pemanis bibir para pemangku jabatan publik agar dapat menarik aksi simpatik dari para constituante-nya? Ataukah memang pemerintah sedang menggalakkan gerakan kebangkitan dari sebuah keterpurukan moral dan carut marut kepastian hukum di Negara ini? Entahlah. Yang jelas Good Go v ernance dan Clean Go v ernance adalah dua cita-cita mulia yang patut untuk diperjuangkan oleh bangsa yang besar ini melalui semua lini. Tak terkecuali di bidang hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini.
Bila kita coba melirik lembaga peradilan kita dewasa ini, maka rasanya hasrat untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat menengah ke bawah sudah menjadi sesuatu yang mahal harganya. Betapa tidak, cost yang harus dikeluarkan untuk berperkara di Pengadilan saja begitu mahal. Belum lagi menyewa pengacara yang harganya selangit. Apalagi bila membayangkan sepak terjang hakim pengadilan yang banyak menjadi bahan tertawaan pengusung keadilan itu sendiri.
Sistem pengadilan yang sedemikian carut marutnya ini sebenarnya dapat dibenahi. Bukankah masih banyak anak bangsa yang punya keprihatinan untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan agar bisa
199
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
tetap menjadi milik semua orang tanpa terkecuali? Di samping itu, rasa dan naluri keadilan masyarakat masih sangat tinggi. Kasus upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satu bukti paling dekat mengenai tingginya naluri keadilan masyarakat untuk mempertahankan eksistensi lembaga peradilan di negari ini.
Untuk itulah, perlu dilakukan upaya signi f ikan untuk menjamin terwujudnya sumber daya hakim yang mandiri dan pro f esional. Hal itu dapat dimulai dari hal-hal yang bersi f at mendasar. Misalnya dengan mencontoh tokoh pada masa lalu dalam membangun kemandirian dan kualitas sumber daya hakim yang ada di masanya. Salah satu sosok penting tersebut adalah khali f ah Umar bin al-Khattab. Di antara pelajaran penting dan unik yang terekam dalam perjalanan Umar tersebut adalah setiap kali beliau mengangkat seorang hakim atau pejabat Negara untuk menduduki jabatan tertentu di wilayah kekuasaan Islam, baik sebagai q a > d } i > atau wa > li > adalah mura > salah (korespondensi). Di dalamnya beliau menorehkan pesan-pesan dan arahan bagi para pegawainya sebelum menjalani tugas dan jabatannya sebagai bekal awal untuk memperkenalkan arah kebijakan dan prinsip keadilan yang harus ditegakkannya.
Salah satu surat beliau yang paling masyhur di kalangan ulama f i q h dan para mu f ti adalah surat yang dikirim kepada Abdullah bin Q ais Abu Musa al-Asy ’ ariy. Seorang hakim yang diutus untuk menjadi q a > d } i > di Ku >f ah untuk melaksanakan peradilan demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.
B. Pengertian Risa > latu al- Q ad } a >’ dan Etika Pro f esi Hakim
Kata risa > lah berasal dari kata ±® menjadi ±®% yang berarti melepaskan sesuatu untuk tujuan tertentu. 1 Dari situ kemudian terbentuk kata ® yang berarti surat, pesan, misi, tujuan, utusan. Sementara kata q ad } a >’ sendiri berasal dari kata ² yang berarti melakukan, menyelesaikan suatu urusan, melaksanakan. 2 Kemudian
1 Majduddi > n Ahmad bin Ya ’q u > b al-Fairu >z Aba > diy, al- Q a > mu > s al-Muhi > t } (Beiru > t: Da > r al-Fikr, 1999), h. 905.
2 Adib Bisri, Kamus Arab Indonesia al-Bisri (Surabaya: Pustaka Progresi f , 1999), h. 206.
200
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
menjadi ³² berarti al-hukm (hukum). Makna tersebut berkembang hingga dikonotasikan kepada tempat atau lembaga untuk menyelesaikan suatu sengketa perkara. 3 Dengan demikian, y ang dimaksud dengan risa > latu al- q ad } a >’ adalah surat yang ditulis khali f ah Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy ’ ariy tatkala ia ditunjuk menjadi q ad } i > (hakim) di Yaman pada masa pemerintahan Umar.
Teks risalah Umar tersebut dianggap oleh sementara ulama sebagai konstitusi peradilan pertama dalam Islam. Imam Muhammad al- Hasan, murid dari Abu Hani f ah menyebut risalah ini sebagai “ Kita > b al- Siya > sah al- Q ad } a >’ iyyah ” (Buku Hijau Lembaga Peradilan Islam). Senada dengan itu Ibnu Q ayyim al-Jau z iyyah dalam kitab I ’ la > m al-Muwa qq i ’ i > n menyebutkan bahwa teks tertulis ini merupakan karya monumental yang banyak dirujuk oleh ulama, para mu f ti, dan hakim dalam Islam untuk dijadikan sebagai bahan renungan dan media kajian dalam mempelajari sistem lembaga peradilan Islam. 4 Bahkan, menurut Abdul Manan, surat- surat yang dikirim oleh Umar bin Khattab kepada para q a > di > di masanya telah dijadikan sebagai rujukan oleh ahali-ahli hukum z aman Romawi untuk menjalankan institusi peradilan mereka. 5
Memang sangat wajar kalau risalah ini banyak dirujuk mengingat Umar bin Khattab r.a. merupakan orang pertama yang meletakkan f ondasi yang kuat dalam lembaga pemerintahan dan peradilan. Beliaulah yang pertama kali mendirikan lemabaga peradilan dan menunjuk hakim- hakim mulai dari le v el pro v insi sampai distrik (kabupaten/kota) di seluruh wilayah kekuasaan Islam saat itu. Bahkan, beliau lah yang memperkenalkan pertama kali institusi kepolisian dan tentara, serta adanya sistem penjara bagi para terpidana. 6
Naskah risa > latu al- q ad } a >’ Umar dapat dijumpai pada beberapa kitab turas \ , baik yang si f atnya sebagai kitab kumpulan Hadi > s \ dan As \ ar,
3 Majduddi > n Ahmad bin Ya ’q u > b al-Fairu >z Aba > diy, al- Q a > mu > s al-Muhi > t } , h. 1192.
4 Muhammad al- Z uhailiy, Ta > ri > kh al- Q ad } a >’ f i > al-Isla > m (Cet. I ; Beiru > t: Da > r al- Fikr al-Mu ’ a > s } ir, 1995), h. 109-110.
5 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan ; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam (Cet. I ; Jakarta: Kencana, 2010), h. 110.
6 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan ; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam, h. 109.
201
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
kitab Ta > rikh, kitab Hukum dan Ushul Fi q h, kitab ulama sastera, serta kitab T } aba q a > t al-Fu q aha >’ wa al- Q ud } a > t. Dalam kitab-kitab kumpulan Hadi > s \ dan As \ ar, di antaranya: Sunan al-Da > ru q ut } niy pada Bab Kita > b Umar Radhiyalla > hu ‘ Anhu Ila > Abi > Mu > sa > al-Asy ’ ariy ; kitab al-Sunan al-Shugra > karya al-Baiha q iy bab Ma > ‘ Ala > al- Q a > d } iy f i > al-Khus } u > m ; kitab al-Sunan al-Kubra > karya al-Baiha q iy bab Man Ijtahada Tsumma Ra ’ a > Anna Ijtiha > dahu > Kha > la f a Nas } s } an aw Ijma >’ an aw Ma > f i > Ma ’ na > hu Raddahu > ‘ Ala > Na f sihi > wa ‘ Ala > Gairih ; kitab al-Muwat } t } a ’ dalam kitab al-Syaha > da > t ; kitab Ja > mi ’ Baya > n al-Ilmi wa Fad } lih karya Ibnu ‘ Abdi al-Barr Bab Mukhtas } ar f i > Is \ ba > ti al-Mu q a > yasah f i > al-Fi q h ; Nas } bu al-Ra > yah li Aha > dis \ al-Hida > yah karya Imam al- Z aila ’ iy kitab al-Syaha > da > t ; al-Jami ’ al-Kabi > r karya al-Suyut } iy bab al- Q adha.
Dalam kitab-kitab hukum dan ushul f i q h, di antaranya: al-Khara > j karya Abu > Yu > su f; Adab al- Q a > dhi > karya al-Khas } s } a >f bab Siya > satu al- Q ad } a >’; I ’ ja z al- Q ur ’ an karya al-Ba q illa > niy pada pembahasan Kai f iyya > t al- W u q u >f ‘ Ala > I ’ ja >z i al- Q ur ’ a > n ; al-Ahka > m al-Sult } a > niyyah karya al- Ma > wardiy Bab W ila > yatu al- Q ad } a >’; al-Mustas }f a > Min ‘ Ilmi al-Us } u > l karya Abu > Ha > mid al-Ga z a > li Bab Fi > Is \ ba > ti al- Q iya > s ‘ Ala > Munkiri > h. Bada >’ i ’ al- S } ana >’ i ’ f i > Tarti > b al-Syara >’ i ’ karya al-Ka > sa > niy pada Kitab Adab al- Q a > d } iy ; al-Mugniy karya Ibnu Q udamah Bab al- Q ad } a >’ . al-Ihkam f i Usul al- Ihkam karya al-Amidiy Bab Mawa > ni ’ al-Khila >f f i > al- Q iya > s wa Is \ ba > tihi > ‘ Ala > Munkiri > h.
Dalam kitab-kitab T { aba q a > t al-Fu q aha >’ wa al- Q ud } a > t, di antaranya: T { aba q a > t al-Fu q aha >’ karya al-Syira z iy Bab Tarjamat Umar ; Ta > ri > kh Umar bin al-Khat } t } a > b karya Ibnu al-Jau z iy Bab ke-44 tentang f i > Z| ikri Muka > taba > tih ; al-Mu q addimah karya Ibnu Khaldu > n Pasal ke-31 tentang al-Khit } at } al-Di > niyyah al-Khila >f iyyah. Dalam kitab-kitab Ulama Adab, di antaranya: al- ‘ A q du al-Fari > d karya Ibnu Abdu Rabbuh Bab Min Ahka > mi al- Q ud } a > h ; Syarah Nahju al-Bala > gah karya Ibnu Abi al-Hadid Bab Nukat Min Kala > mi Umar wa Si > ratihi wa Akhla >q ih ; Niha > yatu al- Arab Fi > Funu > ni al-Adab karya al-Nuwairiy Bab ke-11 tentang al- Q ud } a > h wa al-Ahka > m.
Teks risalah Umar yang dikutip berikut ini merupakan teks yang dijumpai dalam kitab al-Sunan karya al-Da > ru q ut } niy pada bagian Kitabu al- ‘ A q d } iyah wa al-Ahka > m, Bab Kita > bu ‘ Umar bin al-Khat } t } a > b Rad } iyalla > hu ‘ Anhu Ila > Abi > Mu > sa > al-Asy ’ ariy. Redaksinya adalah:
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
#$  #$ / +K6Z 5$( m/0 #$  /" `  M s6M / /" ( #$  /" `  `5 #$ E `  /,  ( #$ / (  {  n>S #$ +  T. :%&  ^9p  1  ( #  / 8t 5) :+6 »
 *i6"T) *i *i3 *iW+H IWJ GH /6$ )( K  v `GH  1 Y   9K`(  i   ^k( Y  HH   ! $  !w   YK`  v ] * M3L /  E  Z   K0    y+? >  v  /  #)  y6W  !'  v  P0 $  *jZ  1M  +3`(  #)    k  #)  i" +0 a0( 4U  v  E *IW&  62  v   4v X0 +0  ( 4)   Z+L ( /8+ H d/V EK` H d6Z )t$ TW& K  a\"   kT  #)  *+,   i6Z+) */&    GH K   iME  (  nT3    c"  O  /    TD H / "0(  { /H Y / 5)t &   -"8t %~)t  [+ a6Z ;+L H $ "8(   T 4/)( 4i$ k # Z(  Y GH  IWJ  dZ  v J 9,( 4i$ +W0( GH v  z6$    W6$  *%/  5E  96   ¡$( 6 *k5
 i$+&  ( I v   *¢  ( A ek8   *n+  ( ]/0   +W  J    R"$   3 (k  +j+E  3)  {5L
203
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
  5<  +M3T  !$ Y'T r    Z5  £  #\5) 5  $ $ H T` 1 #) `GH  +,M9 r #E¤ +Zt ! #L #)  ! $ $ )  K3 EK` 6 o  aZ   b}  n5~$  M¢ H   ?  Y +} )   XE  T #j, &A a Z « ^ Artinya: Selanjutnya, bahwa peradilan merupakan kewajiban yang harus diterapkan dan jalan baik yang perlu diikuti. Bila dihadapkan padamu suatu persoalan maka f ahamilah dengan baik, sebab bicara kebenaran yang tidak ditindak lanjuti itu sia-sia. Perlakukanlah semua orang secara sama dimatamu, atau dalam majelismu, atau dalam kacamata keadilanmu agar orang yang lemah tidak putus asa mengharap keadlilan
darimu, dan orang terhormat tidak melecehkan hukumanmu.
Pembuktian merupakan hak penggugat, dan sumpah adalah hak orang yang ingkar (tergugat). Perdamaian adalah hal yang dibolehkan antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Keputusan yang engkau ambil kemarin lalu engkau renungkan kembali pada dirimu, dan engkau diberi petunjuk untuk meninjau ulang kebenaran tersebut, maka lakukanlah sebab kebenaran adalah suatu yang q adim, dan sesungguhnya kebenaran itu tidak dapat dibatalkan oleh sesuatupun. Meralat suatu kebenaran lebih baik dari pada menuruti kebatilan. Fahami dan f ahami apa yang terbetik dalam sanubarimu dari apa saja yang belum sampai kepadamu tentang Al- Q ur ’ an dan as-Sunnah. Kenalilah persoalan yang sama dan yang serupa, kemudian q iyaskanlah pada persoalan-persoalan lain.
Bersandarlah pada yang paling dicintai Allah dan yang paling dekat dengan kebenaran dalam pandanganmu. Berilah tempo bagi penggugat
7 Teks risalah ini dikutip dari riwayat yang terdapat pada kitab Sunan al- Da > ru q ut } ni > y (Bab Kitabu Umar Radhiyallahu ‘ Anhu Ila Abi Musa al-Asy ’ ariy, Nomor 4471). Lihat, Abu > al-Hasan Aliy bin Umar bin Ahmad bin Mahdi > y bin Mas ’ u > d bin al- Nu ’ ma > n bin Di > na > r al-Bagda > di > y al-Da > ru q ut } niy, Sunan al-Da > ru q ut } ni > y, Ju z . 5 (Cet. I ; Beiru > t: Mu ’ assasat al-Risa > lah, 2004), h. 367.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
hingga ia bisa menghadirkan bukti sesuai haknya. Jika ia tidak bisa, engkau dapat mengarahkan tuntutan kepadanya karena yang demikian itu lebih nampak bagi yang tidak dapat melihat dan lebih mengena bagi orang yang ud z ur. Orang muslim pada dasarnya saling berlaku adil satu sama lain, kecuali yang pernah dijatuhi hukuman had atau terbukti memberi kesaksian palsu, atau orang yang diduga punya hubungan kekerabatan dan semenda. Sesungguhnya Allah mengambil alih kerahasiaan di antara kalian dan membebaskan hukum atas kalian dengan adanya bukti dan keterangan. Jangan gelisah (terburu-buru), membentak, atau menampakkan ekspresi permusuhan di dalam ruang sidang sebagai tempat Allah menempatkan pahala di dalamnya, dan memperbaiki orang yang dipilihnya. Sebab siapa saja yang berniat baik walau bagi dirinya sendiri Allah akan mencukupkannya antara dirinya dan manusia, dan siapa saja yang berbuat terhadap apapun yang diketahui Allah hanya untuk popularitas atau kepentingan manusia, niscaya Allah akan melaknatnya/memurkainya. Anda tidak perlu khawatir terhadap pahala dari sisi Allah yang berada dalam re z kinya yang tak terduga dan gudang rahmatNya yang luas? Semoga keselamatan menyertaimu …
Risalah di atas merupakan surat khali f ah Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Q ais atau biasa dikenal dengan Abu Musa al- Asy ’ ariy ketika menjadi q a > d } i > di Ku f ah. 8 Surat tersebut merupakan bentuk arahan dan penjelasan Umar kepada Abu Musa terkait etika
8 Terdapat perbedaan mengenai daerah tempat penobatannya sebagai q adhi saat itu, Ibnu Khaldun mengatakan peristiwa itu ketika ia diangkat menjadi q adhi di Ku f ah. Sementara Hasan Ibrahim Hasan mengatakan kejadian itu ketika ia diangkat sebagai q adhi di Basrah. Setelah dilakukan penelitian, memang Abu Musa pernah ditugaskan sebagai q adhi di kedua wilayah tersebut oleh Umar bin Khattab. Hal itu sesuai in f ormasi yang terdapat dalam kitab Tarikh al-Thabariy bahwa penduduk Ku f ah pernah meminta kepada Umar agar mengganti Ammar bin Yasir dengan Abu Musa al- Asy ’ ariy sebagai Gubernur Ku f ah, maka Umar pun melantiknya. Setelah Abu Musa menjabat, penduduk Ku f ah kembali meminta agar Abu Musa dipecat karena anaknya
berdagang di tempat pencaharian mereka tanpa i z in, maka ia pun dipecat dan dikirim ke Basrah. Ahmad Sahnu > n, Risa > latu al- Q ad } a >’ Li Ami > r al-Mu ’ mini > n Umar bin al- Khat } t } a > b, (Maroko: W i z a > rat al-Au q a >f wa al-Syu ’ u > n al-Isla > miyyah, 1992), h. 75. Sebagai tambahan, Muhammad al- Z uhailiy mengatakan bahwa Abdullah bin Q ais Abu Musa al-Asy ’ ariy juga pernah bertugas di Yaman. Urutannya adalah menjadi Q adhi dan W ali di Ku f ah, kemudian Basrah, kemudian Yaman. Lihat, Muhammad al- Z uhailiy, Ta > ri > kh al- Q ad } a >’ f i > al-Isla > m, h. 140.
205
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
menjadi seorang hakim dalam menjalankan tugas dan f ungsinya di tengah masyarakat sebagai pengadil dan penegak hukum.
Di antara poin-poin penting yang dapat dirumuskan dari isi teks surat tersebut adalah:
1. Peradilan merupakan kewajiban dan tuntunan yang baik untuk
dituruti 2. Hakim harus siap menjadi pendengar yang baik dan memahami persoalan yang diajukan kepadanya.
3. Hakim harus menempatkan kedua pihak yang berperkara secara setara.
4. Hakim harus memberi kesempatan kepada masing-masing yang berperkara untuk menjalankan haknya. Penggugat berhak membuktikan gugatannya dengan menghadirkan saksi atau barang bukti, dan tergugat berhak membela diri dengan menghadirkan saksi dan mengambil sumpah.
5. Hakim harus menawarkan langkah perdamaian kepada kedua pihak yang berperkara sebelum kasusnya diberi ketetapan hukum.
6. Hakim dibolehkan mengubah hasil putusannya yang terdahulu bila memang merasa terdapat kekurangan atau kekeliruan di dalamnya.
7. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim hendaknya melakukan kajian mendalam atas kasus yang dihadapinya dengan menelusuri petunjuk yang ada dalam sumber hukum Islam atau ijtihad para hakim dalam kasus yang serupa.
8. Hakim harus mendasarkan pertimbangan putusannya pada hasil daya ber f ikirnya sendiri tanpa terpengaruh atau larut dalam opini publik (independen dan mandiri dalam putusan).
9. Hakim dibolehkan menunda jalannya sidang bila penggugat belum merampungkan alat bukti dan saksi sampai batas waktu yang disepakati.
10. Hakim harus menganut prinsip asas praduga tak bersalah dan keadilan yang merata bagi kedua pihak yang berperkara, kecuali bila ada dalil lain.
11. Pertimbangan hakim didasarkan pada bukti-bukti f isik dan keterangan yang ada di persidangan saja. 12. Hakim harus memastikan dirinya berada dalam kondisi psikologis yang kondusi f , tenang, tidak emosional, atau menampakkan ekpresi permusuhan pada terdakwa dalam ruang sidang.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
13. Niat hakim harus tulus dan ikhlas demi meraih kebenaran dan keadilan di bawah ridha Allah, bukan untuk meraih popularitas atau mendapat simpati. 14. Kesejahteraan seorang hakim harus dijamin oleh Negara sehingga ia tidak dihantui dengan persoalan kebutuhan hidup, atau bahkan mudah dirayu oleh pihak yang berperkara dengan iming-iming kemudahan dan kemewahan hidup.
Keempat belas poin di atas meliputi seluruh tugas seorang hakim, serta petunjuk-petunjuk yang berguna bagi sang hakim dalam menjalankan pro f esinya, termasuk penghormatannya kepada sikap hakim dan penghargaannya pada prosedur kehakiman. Menurut Abdul Manan, rangkuman pesan Umar dalam semua risalahnya kepada para hakim adalah:
1. Urgensi dan kebutuhan umat akan lembaga hukum.
2. Pentingnya hakim memahami pokok-pokok perselisihan.
3. Ketegasan seorang hakim menjalankan dan menyampaikan
putusannya.
4. Kesamaan posisi antara pihak yang berselisih di mata hukum dan hakim.
5. Adanya beban pembuktian dalam penyidikan perkara.
6. Mengadakan usaha perdamaian.
7. Memperbaiki putusan yang salah.
8. Pengetahuan akan hukum dan kemampuan hakim menerapkan hukum lewat jalan ijtihad dan q iyas.
9. Penangguhan proses pengadilan.
10. Kejujuran saksi.
11. Pembebasan dari dakwaan bagi tertuduh. 12. Kesabaran hakim dan pentingnya ber f ikiran dingin. 13. Kesetiaan dan kesucian niat sebagai hakim. 14. Moti v asi dan pahala yang besar bagi hakim yang jujur. 9
Memang, secara historis surat Umar kepada Abu Musa di atas bukanlah satu-satunya yang pernah ditulis dan dikirim Umar kepada para hakim di masanya. Tercatat beberapa surat lainnya juga beliau kirimkan kepada q a > d } i > yang lain dan para pegawai dan Gubernurnya saat
9 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan ; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam, h. 95-109.
207
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
itu. 10 Beliau pernah juga mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy ’ ari tentang prinsip hukum acara peradilan ; juga surat Umar kepada Abu ‘ Ubaidah bin Jarra > h yang berisi saran dan dukungan agar ia berkualitas dalam menjalankan tugas sebagai hakim ; surat Umar kepada Mu ’ awiyah bin Abi Su f yan yang berisi instruksi-instruksi yang berkaitan dengan hukum dan masalah administrasi pemerintahan ; surat Umar kepada Q adi Syuraih bin al-Haris al-Kindi yang berisi tentang etika hakim dalam menjatuhkan putusan ; serta surat edaran yang ditujukan kepada para Hakim dan Gubernur sebagai bentuk q uality control atas kinerja mereka. 11
Menurut Muhammad al- Z uhailiy, dilihat dari segi tujuan, surat ini hadir untuk mengarahkan mereka mencapai misi ideal dari jabatan yang diembannya secara khusus, sekaligus jalan lurus untuk meraih tujuan pemerintahannya secara umum, yaitu tercapainya masyarakat sipil yang berkeadilan dan sejahtera di bawah panji hukum Islam. 12
Dengan demikian, isi surat dan tulisan Umar tersebut secara subtanti f ber f ungsi sebagai:
1. Manajemen operasional lembaga peradilan ( at-Tan z} i > m al-Ida > riy).
2. Pemberian pedoman kerja yang mencakup seluruh standar operasional prosedur untuk menjadi hakim atau wa > li > ( al-Ijra >’ a > t al- Q ad } a >’ iyyah).
3. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip hukum Islam ( Baya > n al-Ahka > m al-Syar ’ iyyah)
4. Pemberian moti v asi dan nasehat untuk mencari kebenaran dan meraih keadilan ( Ta q di > m al-Nas } a > ih li Taharra > al- ‘ Adl).
5. Menjelaskan cara tepat meraih kebenaran ( Baya > n al-Manhaj al- Q awi > m li al- W us } u > l ila > al-Ha qq ). 13
10 Lebih lengkap mengenai koleksi surat dan tulisan Umar kepada para pejabat dan q a > d } i > yang dilantik di masanya, lihat: Muhammad al- Z uhailiy, Ta > ri > kh al- Q ad } a >’ , h. 109-117.
11 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan ; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam, h. 110-116.
12 Muhammad al- Z uhailiy, Ta > ri > kh al- Q ad } a >’ , h. 108.
13 Muhammad al- Z uhailiy, Ta > ri > kh al- Q ad } a >’ , h. 108-109.
208
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Beralih kepada istilah etika pro f esi hakim secara etimologi dan terminologi. Dalam kajian etimologi, etika seringkali dikaitkan dengan suatu tindakan yang baik dan atau berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika bersal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, dan akhlak yang baik. Kata ini di f ormulasikan untuk menunjuk seperangkat sikap, kebiasaan, kepercayaan dari seseorang atau kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain. Artinya, etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku. 14 Magnis Suseno berpendapat bahwa etika atau f ilsa f at moral adalah keseluruhan norma atau penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Makanya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini
diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. 15
Adapun kata “ pro f esi ” dide f inisikan
sebagai suatu pekerjaan/jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual, atau suatu jenis pekerjaan yang karena si f atnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus, dan latihan yang istimewa. Dalam bahasa Habeyb, pro f esi adalah pekerjaan tetap dalam bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. 16
Berangkat dari rumusan tersebut, maka jabatan Hakim adalah juga suatu pro f esi karena memenuhi kriteria dan ukuran-ukuran seperti tersebut di atas. Seperti, pekerjaan tetap, bidang tertentu (memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara), berdasarkan keahlian khusus- (yakni dalam bidang hukum)-, dilakukan secara bertanggungjawab
14 Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Pro f esi Hukum di Indonesia, (Cet. III ; Jakarta: Sinar Gra f ika), h. 7.
15 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi: 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 271.
16 Lihat, Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Pro f esi Hukum di Indonesia, h. 16.
209
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
(yaitu kepada Allah S W T, negara, pencari keadilan dan tentu saja kepada ‘ hati nurani ’ ), dan memperoleh penghasilan (gaji, remunerasi).
C. Eksistesi Hakim Pada Masa Umar bin Khattab Dalam catatan sejarah, pemerintahan Umar bin Khattab merupakan era pemerintahan terlama dalam rentang periode pemerintahan empat Khula f a >’ al-Ra > syidi > n, yaitu berlangsung selama 10 tahun 6 bulan. Pada periode pemerintahannya tersebut, Islam meraih banyak kemajuan dan keunggulan yang tidak diraih pada era sebelum dan sesudahnya. Khususnya di bidang administrasi pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, dan peradilan. 17
Pada bidang hukum dan peradilan sebagaimana yang dikaji dalam makalah ini, pembicaraan kita dapat mulai dari diri Umar sendiri. Beliau disebut sebagai q a > d } i > pertama yang diutus oleh khali f ah Abu Bakar setelah wa f atnya nabi Muhammad saw. Beliau juga tercatat sebagai khali f ah pertama yang mengangkat dan menyebarkan q a > d } i > di semua wilayah kekuasaan Islam. Selain dipengaruhi oleh bertambahnya wilayah kekuasaan Islam lewat gerakan ekspansi besar-besaran, juga akibat banyaknya orang yang masuk Islam, sehingga Umar berinisiati f untuk menjadikan pro f esi q ad } i > sebagai jabatan yang independen dan terpisah dari jabatan Gubernur (wali), mengingat semakin beratnya tugas seorang q a > d } i > dan tugas seorang Gubernur di saat yang sama, sehingga mustahil dirangkapkan pada satu orang.
Alasan pemisahan tersebut dikemukakan oleh Ibnu Q udamah bahwa penduduk tiap wilayah Islam amat membutuhkan kehadiran q a > d } i > di wilayah mereka, sebab tidak mungkin mereka melakukan perjalanan jauh ke ibukota untuk membawa penyelesaian perkaranya masing- masing. Kalau pun ada yang sanggup pasti mereka akan mengalami kesulitan, baik ari segi waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu,
17 Ahmad Sahnu > n, Risa > latu al- Q ad } a >’ Li Ami > r al-Mu ’ mini > n Umar bin al- Khat } t } a > b, h. 69.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
khali f ah wajib menghilangkan kesulitan itu dari rakyat dan diangkatlah para q a > d } i > . 18
Dalam beberapa literatur ditemukan da f tar nama-nama Sahabat yang pernah dilantik oleh Umar bin Khattab sebagai q a > d } i > pada masa pemerintahannya, di antara mereka adalah:
1. Iyya > s bin Shubaih yang dijuluki Abu > Maryam al-Hana f iy. Pernah diangkat menjadi q adi daerah Basrah, namun karena ketahuan punya kelemahan akhirnya ia dipecat. Menurut W aki ’ dalam kitab Akhba > r al- Q ud } a > t diriwayatkan bahwa sebab pemecatannya bermula ketika ia didatangi dua pria yang bersengketa mengenai utang-piutang sebesar 1 Dinar. Maka ia mendamaikan keduanya dan menggantikan uang si pemilik.
Mendengar hal tersebut Umar memberi surat pemecatan kepadanya dan berkata “ Aku tidak mengangkatmu agar engkau menyelesaikan perkara dengan uangmu, akan tetapi aku mengangkatmu agar engkau memutuskan kebenaran di antara mereka ” . 19
2. Mugi > rah bin Syu ’ bah.
Ia ditunjuk menjadi pengganti sementara Iyas bin Shubaih oleh Umar. Dalam surat pemberitahuannya Umar berkata “ Pemimpin orang banyak lebih pantas untuk diserahi amanah. Jika engkau melihat musuh/orang yang bersalah melunjak maka bikin kapoklah dia ” . 20 Sebelum ditunjuk mengganti Iyas, Mugirah saat itu merupakan Gubernur Basrah.
3. Ka ’ ab bin Su > r al-A z diy Dilantik menjadi q a > d } i > di Basrah untuk menggantikan posisi Iyya > s yang disedang lowong dan sementara dipegang oleh Mugirah. Jabatan inipun didudukinya hingga ia wa f at pada perang Jamal.
4. Syuraih bin al-Ha > ris \ Abu > Umayyah al-Kindiy
18 Ahmad Sahnu > n, Risa > latu al- Q ad } a >’ Li Ami > r al-Mu ’ mini > n Umar bin al- Khat } t } a > b, h. 78.
19 Ahmad Sahnu > n, Risa > latu al- Q ad } a >’ Li Ami > r al-Mu ’ mini > n Umar bin al- Khat } t } a > b, h. 73.
20 Ahmad Sahnu > n, Risa > latu al- Q ad } a >’ Li Ami > r al-Mu ’ mini > n Umar bin al- Khat } t } a > b, h. 73.
211
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
Umar melantiknya sebagai q a > d } i > di Ku f ah lewat sebuah surat yang berisi “ Apabila ada persoalan yang hukumnya terdapat dalam Al- Q ur ’ an maka putuskanlah dengannya, jika tidak terdapat dalam Al- Q ur ’ an dan justeru terdapat dalam Sunnah Rasulullah saw. maka putuskanlah dengannya, jika tidak terdapat dalam Al- Q ur ’ an dan Sunnah Rasulullah saw. maka putuskanlah sesuai apa yang telah diputuskan oleh pemimpin-pemimpin agama, dan jika tidak ditemukan dalam Al- Q ur ’ an, Sunnah Rasulullah saw., dan putusan pemimpin-pemimpin agama, maka engkau bisa memilih antara berijtihad menurut pandanganmu atau engkau minta pandangan kepadaku, dan permintaanmu itu pasti akan aku terima. 21
5. Abu > Mu > sa > al-Asy ’ ariy Abdulla > h bin Q ai > s Umar pernah mengangkatnya sebagai hakim di Yaman, kemudian di Basrah dan Ku f ah.
6. Abdulla > h bin Mas ’ u > d Ia diutus menjadi hakim di Ku f ah. Selain sebagai hakim ia juga dipercaya menjadi kepala Baitul Mal. 22
7. Q ais bin Abi al- ‘ A < s } al-Sahamiy Ia merupakan hakim pertama yang ditugaskan di Mesir. Umar melantiknya sebagai q adi pada tahun 23 H. 23
8. Ya z i > d bin Sa ’ i > d al-Kindiy Ia dijuluki Ibnu Ukhti al-Nimr. Menurut Ibnu Sa ’ ad, ia diangkat untuk jabatan hakim yang terbatas, yaitu menjadi hakim di pasar Madinah. Dalam riwayat W aki ’ dari al- Z uhriy dari al-Sa ’ ib bin Ya z id, Umar berkata “ Bantu menyelesaikan untuk hal-hal sepele
21 Ahmad Sahnu > n, Risa > latu al- Q ad } a >’ Li Ami > r al-Mu ’ mini > n Umar bin al- Khat } t } a > b, h. 74-75.
22 Ahmad Sahnu > n, Risa > latu al- Q ad } a >’ Li Ami > r al-Mu ’ mini > n Umar bin al- Khat } t } a > b, h. 75.
23 Ahmad Sahnu > n, Risa > latu al- Q ad } a >’ Li Ami > r al-Mu ’ mini > n Umar bin al- Khat } t } a > b, h. 76.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
(kecil) ” . Makanya ia mengadili pada urusan sedirham dan sejenisnya. 24
9. Z aid bin S | a > bit Tokoh ini disebut sebagai pemangku jabatan sementara di saat Umar meninggalkan kota Madinah, baik untuk urusan q ad } a >’ maupun yang lainnya. Menurut W aki ’ dalam kitab Akhba > r al- Q ud } a > h, Umar mengangkat Z aid sebagai q a > d } i > dan memberinya gaji untuk itu. 25
10. Abu > al-Darda >’ Beliau diangkat menjadi hakim di Madinah oleh Umar. Pada masa pemerintahan Mu ’ awiyah bin Abi Su f yan, ia juga pernah diangkat menjadi q a > d } i > di Damaskus. 26
Selain kesepuluh Sahabat dan Tabi ’ in besar di atas, masih ada lagi beberapa orang q a > d } i > yang pernah bertugas dan dilantik pada masa Umar. Mereka adalah: (1) Ubadah bin al-Shamit di Syam (Palestina) ; (2) Ali bin Abi Thalib di Madinah ; (3) Sulaiman bin Rabi ’ ah al-Bahiliy di al- Q adisiyyah dan Ku f ah ; (4) Jabr bin al- Q asy ’ am di al-Mada >’ in ; (5) Abu > Q urrah al-Kindiy di al-Mada > in setelah pemecatan Jabr bin al- Q asy ’ am.
Ada pula yang diangkat untuk merangkap dua jabatan sekaligus yaitu q a > d } i > dan wa > li > , di antaranya: (1) Na >f i ’ bin ‘ Abd al-Ha > ris \ al- Khu z a >’ iy di Mekah ; (2) Ya ’ la > bin Umayyah di Shan ’ a >’; (3) Su f ya > n bin Abdulla > h al-S | a q a f iy di Tha > i f; (4) al-Mugi > rah bin Syu ’ bah di Ku >f ah ; (5)
Mu ’ a > wiyah bin Abi > Su f ya > n di Sya > m ; (6) Us \ ma > n bin Abi > al- ‘ A < s } al- S | a q a f iy di Bahrai > n ; (7) Umair bin Sa ’ ad di Humus }; (8) Abdulla > h bin Rabi >’ ah di Janad. 27
24 Ahmad Sahnu > n, Risa > latu al- Q ad } a >’ Li Ami > r al-Mu ’ mini > n Umar bin al- Khat } t } a > b, h. 77.
25 Ahmad Sahnu > n, Risa > latu al- Q ad } a >’ Li Ami > r al-Mu ’ mini > n Umar bin al- Khat } t } a > b, h. 77.
26 Ahmad Sahnu > n, Risa > latu al- Q ad } a >’ Li Ami > r al-Mu ’ mini > n Umar bin al- Khat } t } a > b, h. 78.
27 Muhammad al- Z uhailiy, Ta > ri > kh al- Q ad } a >’ , h. 141.
213
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
Ditambah beberapa orang Sahabat yang diberi wewenang atau tugas khusus untuk menjadi q a > d } i > di tempat atau bidang tertentu, seperti:
(1) Abu > Ubaidah A < mir bin al-Jarra > h ; (2) Mu ’ a > d z bin Jabal di Sya > m sekaligus untuk menseleksi calon q a > d } i > yang ada di sana ; (4) Abu > al- Darda >’ Uwaimir bin Ma > lik al-Ans } a > riy al-Kha z rajiy yang ditugaskan khusus oleh Mu ’ awiyah untuk membantunya menjadi q a > d } i > di Damaskus atas persetujuan Umar ; (5) al-Sya ff a >’ al- ‘ Adawiyyah seorang wanita yang ditugaskan Umar khusus menjadi hakim sebagai wila > yatul hisbah di pasar ; (6) Abdulla > h bin Utbah bin Mas ’ u > d al-Hud z aliy juga ditunjuk Umar untuk menjadi hakim di pasar ; (7) Abu > Idri > s al-Khu > la > niy yang ditugaskan Umar untuk mencari orang yang teraniaya secara hukum. 28
Sebagai implikasi dari gencarnya upaya penegakan hukum melalui pengangkatan q a > d } i > secara besar-besaran tersebut, terciptalah keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Di sisi lain, lahirlah pula berbagai materi putusan penting peradilan yang termasuk ke dalam koleksi hasil-hasil ijtihad hakim yang kontemporer di masanya.
Beberapa hasil putusan pengadilan tersebut di antaranya:
1. Pemisahan antara suami isteri yang menikah di dalam masa iddah
2. Pembebasan hukuman had bagi pelaku pencurian di masa paceklik 3. Pengenaan sanksi q is } a > s } massal bagi pelaku pembunuhan berjamaah
4. Pengenaan ganti rugi atas barang titipan yang rusak. 29
Meski si f atnya kasuistik, namun hasil ijtihad hakim tersebut menjadi warisan berharga bagi para q a > d } i > di masanya dan di masa berikutnya untuk memperkaya re f erensi mereka dalam menjawab berbagai persoalan umat yang dihadapi, yang bisa saja modus dan moti f nya berulang di masa dan tempat yang berbeda.
Salah satu bentuk kemudahan sekaligus keistimewaan para q a > d } i > dan lembaga peradilan di masa Umar adalah hadirnya tambahan re f erensi atau metode istinba > t } lain sebagai sumber rujukan hukum baru selain Al- Q ur ’ an, as-Sunnah, dan Ijtihad bagi para hakim. Di masa ini, muncul Ijmak, Musya > warah/ Syu > ra > , al-Ra ’ yu, 30 dan al- Q iya > s. Selain itu,
28 Muhammad al- Z uhailiy, Ta > ri > kh al- Q ad } a >’ , h. 142.
29 Muhammad al- Z uhaily, Ta > ri > kh al- Q ad } a >’ , h. 143-144.
30 Menurut Ibnu Q ayyim sebagaimana dikutip oleh Abdul Karim Z aidan dalam buku al-Madkhal li Dirasati al-syari ’ ah al-Islamiyyah, yang dimaksud dengan al-Ra ’ yu
214
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
muncul pula sumber baru lainnya yang belum pernah ada pada masa Nabi dan Abu
Bakar, yaitu: yurisprudensi atau hasil-hasil putusan/ijtihad dari para q a > d } i > atau peradilan. 31
Isyarat mengenai kebolehan mendasarkan hukum pada petunjuk al-Ra ’ yu ditegaskan oleh Umar dalam salah satu suratnya kepada Syuraih:
TK  v  $  z&H aZ   g  nT.    *+)(  .IZ Y g  %5 i +|`H g  nT.    )  L( GH  %Z+
 g  nT.     )  IZ GH r  z&H     g TZ )  +|`H     g  g  %5 #) *i H #3    )  IZ GH  $ 9<H ! H #3   g  nT.   "& */0( H  3T      g  g  %5 #) *i
  d78 #+)t ( +T,H (+$ /T¥ ( d78 /JTH /JL     .  4+,  v +M,'T ;(  v  +,'TH +,'L ( d78 ¦§ Kalimat “ In Syi ’ ta an Tajtahida Bira ’ yika ” yang berarti Jika engkau mau berijtihadlah menurut nalar atau pendapatmu. Selain itu, ungkapan Umar yang lain terekam ketika beliau berkata kepada sekretarisnya “ Katakan bahwa ini adalah pendapat Umar bin Khattab ” .
adalah apa yang dilihat oleh hati setelah ber f ikir dan melakukan perenungan dan pencarian untuk mengetahui sisi kebenaran di antara di antara hal-hal yang berbagai indikasinya saling bertentangan. Lihat, Abdul Karim Z aidan, al-Madkhal li Dira > sati al- Syari >’ ah al-Isla > miyyah, diterjemahkan oleh M. Misbah dengan judul “ Pengantar Studi Syari ’ at ” , (Cet. I ; Jakarta: Rabbani Press, 2008), h. 156.
31 Muhammad al- Z uhaily, Ta > ri > kh al- Q ad } a >’ , h. 117.
32 Ahmad bin al-Husain bin A < li bin Mu > sa > Abu > Bakr al-Baiha q iy, al-Sunan al- Kubra > , Ju z . 10 (Cet. III ; Beiru > t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 196. (Bab Ma Ya q di al- Q adi wa Yu f ti Bih, No: 20342)
215
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
Demikian pula lewat petikan kalimat yang terdapat dalam surat yang dikirim kepada Abu Musa al-Asy ’ ari: t  [+( 8 " - t ) ~ % &  t ) 5 ... Artinya: Kenalilah hal-hal yang serupa dan hal-hal yang sama dan q iyaskanlah perkara-perkara.
Dari f akta tersebut di f ahami bahwa salah satu f aktor utama yang menjadikan seorang hakim bisa menghadirkan sebuah kepastian hukum dan keadilan bagi yang berperkara adalah perlunya keberanian dan kemandirian hakim dalam mengambil putusan jika perkara yang dihadapkan kepadanya belum pernah ditemukan ketentuan hukumnya. Dampaknya, produkti f itas putusan hukum di masa Umar sangat signi f ikan hingga melahirkan koleksi putusan-putusan hakim di berbagai tempat. Dikenallah koleksi putusan bernama A q d } iyyah Syurai > h (Kumpulan hasil-hasil putusan q a > d } i > Syurai > h) ; A q d } iyyah Ka ’ ab bin Su > r (Kumpulan hasil-hasil putusan q a > d } i > Ka ’ ab bin Su > r) ; A q d } iyyah A < li > bin Abi > Tha > lib (Kumpulan hasil-hasil putusan q a > d } i > Ali bin Abi Thalib) ; A q d } iyyah Abdulla > h bin Mas ’ u > d (Kumpulan hasil-hasil putusan q a > d } i >
Abdulla > h bin Mas ’ u > d), dan sebagainya. 34
Dengan demikian, pada masa Umar dan era khula f a > al-Ra > syidi > n secara umum dikenal adanya enam sumber perundang-undangan dan rujukan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu: Al- Q ur ’ an, al- Sunnah, Ijmak, Ijtihad/Ra ’ yu, al- Q iya > s, al-Sawa > bi q al- Q ad } a >’ iyyah.
D. Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
“ Negara Indonesia adalah Negara hukum ” . Demikian isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen. Sebagai Negara hukum, kehadiran lembaga kehakiman untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat yang biasa dikenal dengan nama Lembaga Peradilan adalah menjadi sesuatu yang
33 Abdul Karim Z aidan, al-Madkhal li Dira > sati al-Syari >’ ah al-Isla > miyyah, diterjemahkan oleh M. Misbah dengan judul “ Pengantar Studi Syari ’ at ” , h. 154-155.
34 Muhammad al- Z uhaily, Ta > ri > kh al- Q ad } a >’ , h. 142.
216
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
niscaya. Menurut petunjuk pasal 24 UUD 1945, lembaga Negara yang memiliki wewenang untuk menjalankan f ungsi penegakan keadilan dan hukum adalah lembaga kehakiman atau biasa disebut dengan Mahkamah Agung. Kekuasaan lembaga tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan lembaga peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Di bawah kekuasaannya, terdapat lima lingkungan peradilan, yaitu: (1) Lingkungan peradilan umum ; (2) Lingkungan peradilan agama ; (3) Lingkungan peradilan militer ; (4) Lingkungan peradilan tata usaha Negara ; dan (5) Mahkamah Konstitusi.
Sejalan dengan ketentuan tersebut, untuk menjamin terwujudnya rasa keadilan di tengah masyarakat, salah satu prinsip penting yang harus ada dalam negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaran kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya yang biasa disebut dengan istilah Etika Pro f esi Hakim.
Secara prinsip, etika pro f esi seorang hakim adalah sesuatu yang uni v ersal, artinya dianut, diakui, dan dijumpai dalam sistem hukum Negara, kapan dan di manapun. Hal itu karena persoalan tersebut terkait masalah nilai-nilai moral, kebaikan, dan kepatutan yang idealnya memang perilaku dan moral yang baik itu seharusnya selalu dipegang teguh oleh seorang yang berpro f esi sebagai Hakim dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, tidak cukup hanya dijaga, nilai moral tersebut juga harus selalu dibugarkan ( f itnesed) dan dikembangkan dalam mengemban tugasnya.
Menurut Socrates, ada empat macam etika pro f esi bagi seorang Hakim. Pertama, mendengar dengan sopan ( to hear courteously). Kedua, menjawab dengan bijaksana dan ari f ( to answer wisly). Ketiga, mempertimbangkan, tak terpengaruh ( to consider soberly). Keempat, memutus tak berat sebelah ( to discide impartially).
Jika melihat isi risalah Umar bin Khattab kepada Musa al- ‘ Asy ’ ary di atas, etika pro f esi hakim yang ideal antara lain: Pertama, Mempersamakan kedudukan pihak yang berperkara secara setara dalam majelis, baik pandangan, sikap dan putusannya sehingga semua orang mendapat ‘ rasa keadilan ’ dari seorang hakim. Kedua, upaya mendamaikan harus selalu diusahakan terhadap mereka yang 217
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
bersengketa, kecuali (kompromi) perdamaian yang dilakukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
Apabila mencermati hal-hal di atas, menjadi seorang yang berpredikat hakim bukanlah pekerjaan yang mudah. Pro f esi hakim menuntut adanya beberapa persyaratan yang harus ada dan dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 7 Tahun l989, jo. UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 13 ayat 1 huru f (c), ( f ) dan (g), yaitu ; (1) Berta q wa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; (2) Sehat jasmani dan rohani ; (3)
Berwibawa ; (4) Jujur ; (5) Adil ; (6) Berkelakuan tidak tercela.
Mantan wakil Ketua Mahkamah Agung, Tau f i q dalam suatu f orum silaturrahmi di Surabaya, tanggal 19 April tahun 2009 menyebutkan bahwa seorang hakim – (apalagi pimpinan) – haruslah dipenuhi empat hal, yaitu: al- q awiyu f i al- ’ ilmi (memiliki wawasan keilmuan dan intelektual yang memadai), al- q awiyyu f i al- ’ amali (memiliki kesalehan sosial), al- q awiyyu f i al-ira > dah (memiliki moti v asi dan semangat yang tinggi), dan al- q awiyyu f i al-jasadi (memliki f isik yang prima).
Menjadi hakim memang harus tersaring dan terjaring dengan obyekti f dan selekti f . Dari sinilah pentingnya membangun manajemen rekruetmen hakim secara sistimatis, cermat dan transparan. Hal ini dapat kita jumpai dalam proses selekti f itas rekruetmen seorang calom hakim seperti dicontohkan Rasulullah SA W saat akan mengangkat Muad z bin Jabal untuk menjadi Hakim/ Gubernur di Yaman. ” Dengan apa engkau akan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadamu ya Muad z ? Kata Nabi. Jawab Muad z , saya akan memutus suatu perkara dengan ketentuan yang ada dalam al- Q ur ’ an. Jika didalam al- Q ur ’ an tidak engkau temukan ? tanya Nabi, Muad z menjawab, saya akan memutus perkara itu dengan apa yang ada dalam al-Hadits. Jika dalam al-Haditspun tidak engkau temukan ? tanya Nabi lagi, Jawab Muad z , saya akan mengambil putusan dengan akal/nalar saya (Ijtihad). Mendengar jawaban Muad z tersebut Rasulullah SA W memberikan apresiasi dan bangga atas sikap dan pemahaman terhadap tahapan- tahapan proses pengambilan putusan sekaligus struktur hukum yang tersedia.
Secara f iloso f is menurut hemat saya bahwa dialog Rasulullah SA W dengan Muad z di atas tidak cukup dipahami sebagai dialog
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
pimpinan dan bawahan, teapi itu menunjukkan sebuah isyarat atau sinyal kuat seperti yang kita kenal sekarang ini dengan istilah “f it and proper test ” (uji kelayakan dan kepatutan) yang dilakukan Rasulullah SA W terhadap Muad z . Hal ini sekaligus membuktikan sejarah kepemimpinan dalam Islam bahwa setiap calon pemipin yang merupakan wujud “ jabatan publik ” haruslah mempunyai kuali f ikasi yang memadai.
Perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia seiring dengan perkembangan politik nasional pada umumnya, dari sejak masa orde lama, orde baru dan orde re f ormasi telah diundangkan beberapa undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009, mencabut dan membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun substansinya
belum mengatur secara komprehensi f tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Selain pengaturan secara komprehensi f , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KomisiYudisial.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem 219
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
peradilan terpadu ( integrated justice system), hal-hal penting yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ini antara lain:
1. Mere f ormasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensi f dalam Undang-undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Mem f ormulasi ulang sistem pengaturan umum mengenai
pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. 4. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
5. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersi f at sementara dan memiliki keahlian serta pengaturan di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.
6. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternati f penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
7. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
8. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.
Sebagai bentuk tindak lanjut dari diundangkannya Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Oleh sebab itu, peran hakim pasca diundangkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 menjadi semakin signi f ikan dan memperlihatkan adanya upaya dalam mewujudkan kemandirian dan pro f esionalismenya. Hal itu
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
tercermin lewat Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 yang menyebutkan bahwa:
- Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. - Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Dalam menjalankan tugas dan f ungsinya hakim wajib menjaga
kemandirian peradilan. - Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang.
- Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, pro f esional dan pengalaman di bidang hukum.
- Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian. 35
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sendiri telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Jakarta pada tanggal 8 April 2009 dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No: 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Adapun prinsip-prinsip dasar dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil ; (2) Berperilaku Jujur ; (3) Berperilaku Ari f dan Bijaksana ; (4) Bersikap Mandiri ; (5) Berintegritas Tinggi ; (6) Bertanggung Jawab ; (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri ; (8)
35 Lihat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, (Jakarta: Sinar Gra f ika, 2004), h. 4.
221
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
Berdisiplin Tinggi ; (9) Berperilaku Rendah Hati ; dan (10) Bersikap Pro f esional. 36
E. Rele v ansi Risa > latu al- Q ad } a >’ Umar Dengan Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
Bila kandungan teks surat Umar disandingkan dengan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlihat adanya beberapa item etik hakim dalam risalah tersebut yang sudah diserap oleh Undang-Undang. Di antara item etik tersebut adalah:
1. Asas kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan bunyi item ke-8, 11, 13, dan 14 dari risalah Umar. 2. Asas persamaan dan keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang yang berperkara sejalan dengan bunyi item ke-3, 4, dan 10 dari
risalah Umar.
3. Asas pro f esionalitas dan memiliki kepribadian yang tak tercela juga sejalan item ke-2, 12, dan 13 dari risalah Umar.
4. Asas teologis normati f dan perdamaian juga sejalan dengan item etik hakim ke-1, 5, dan 13 dari risalah Umar.
Sementara, terdapat beberapa item etik yang ada dalam risa > latu al- q ad } a >’ Umar yang belum terserap ke dalam Undang-Undang atau bahkan memiliki sisi pemahaman yang berbeda dengan istilah dalam risalah. Bagian tersebut terdiri atas:
1. Asas kebolehan hakim melakukan peninjauan kembali atas putusannya yang lalu. Hal ini tidak ditemukan petunjuknya dalam penjelasan kode etik hakim dalam peradilan di Indonesia.
2. Asas kemandirian hakim yang terdapat dalam Undang-Undang memiliki sisi perbedaan dengan asas kemandirian yang terkandung dalam risa > latu al- q ad } a >’ Umar. Dalam Undang-Undang, hakim dianjurkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sementara pada kandungan risalatu al- q ada ’ hakim tidak diperkenankan untuk
36 Nurcholis Syamsuddin, “ Prospekti f Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ” (Makalah yang disajikan di Semarang, 20 September 2012), h. 10-11.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
terpengaruh oleh opini publik dan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada bukti dan keterangan persidangan, sambil merujuk pada ketentuan hukum Islam, ijtihad Ulama/hakim sebelumnya.
3. Ketulusan hakim dalam menjalankan tugas dan f ungsinya sebagai pengadil belum tercermin dalam semua pasal pada Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman.
4. Rekam jejak terdakwa terkait kualitas kesaksian dan akhlakul karimahnya bisa menjadi pertimbangan hakim untuk mengukur objekti f itas keterangan dan pembuktian yang diajukan oleh terdakwa. Hal ini berbeda dan tidak ditemukan dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.
5. Asas jaminan kesejahteraan menjadi catatan penting tersendiri dalam risa > latu al- q ad } a >’ Umar untuk menutup cela terjadinya
penyelewengan jabatan oleh seorang hakim.
Secara normati f , isi kandungan risa > latu al- q ad } a >’ merupakan nilai etik hakim yang ideal untuk diterapkan dalam kehidupan seorang hakim dimanapun, apalagi sudah teruji keberhasilannya dan bersumber dari konsep wahyu. Dalam perspekti f politik kenegaraan, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan hukum Islam menjadi salah satu sistem hukum yang mewarnai konstitusi atau butir perundang-undangannya, tentu sangat rele v an untuk menjadikan isi kandungan risalah Umar tersebut sebagai acuan ideal untuk mewujudkan etika pro f esi hakim yang pro f esional, mandiri, dan tulus.

## I. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik pokok pikiran yang menjadi kesimpulan dari makalah ini, yaitu:
1. Di masa pemerintahan Umar terwujud jaminan keadilan di masyarakat yang ditandai dengan pengangkatan q a > d } i > di seluruh wilayah kekuasaan Islam agar masyarakat mudah memperoleh kepastian hukum atas kasus yang menimpanya. Para q a > d } i > tersebut ada yang murni diangkat sebagai hakim di lembaga peradilan, ada pula yang memperoleh tugas hakim merangkap wali, dan ada pula yang mendapat tugas khusus untuk mengawal kasus atau ditugaskan sebagai pada bidang tertentu. Selain hadirnya koleksi putusan para
223
Rele v ansi Risa < Latu Al- Q ad { A <’ Umar Terhadap Etika Pro f esi Hakim di Indonesia
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
hakim ( al-Sawa > bi q al- Q ad } a > iyyah), juga disahkannya seorang hakim merujuk kepada yurisprudensi tersebut dalam pertimbangan
hukumnya.
2. Sesuai Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No: 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim, diketahui bahwa terdapat 10 prinsip dasar dari kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diimplementasikan, yaitu: berperilaku adil, jujur, ari f dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, memiliki harga diri, disiplin, rendah hati, dan pro f essional.
3. Risa > latu al- Q ad } a >’ sangat rele v an untuk diserap dalam etika pro f esi hakim di Indonesia. Selain mayoritas penduduknya adalah muslim, hukum Islam juga menjadi tata nilai yang diakui eksistensinya oleh konstitusi di Negara ini untuk menjadi penyaring dan sumber hukum nasional. Sebagai buktinya, beberapa nilai yang ada dalam risalah sudah terserap ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tinggal bagaimana mendorong terciptanya budaya malu dan ikhlas bekerja dalam diri seorang hakim.
DAFTAR PUSTAKA
Aba > diy, Majduddi > n Ahmad bin Ya ’q u > b al-Fairu >z . al- Q a > mu > s al-Muhi > t } , Beiru > t: Da > r al-Fikr, 1999.
al-Baiha q iy, Ahmad bin al-Husain bin A < li bin Mu > sa > Abu > Bakr. al-Sunan al-Kubra > , Ju z . 10, Cet. III ; Beiru > t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
al-Da > ru q ut } niy, Abu > al-Hasan Aliy bin Umar bin Ahmad bin Mahdi > y bin Mas ’ u > d bin al-Nu ’ ma > n bin Di > na > r al-Bagda > di > y. Sunan al- Da > ru q ut } ni > y, Ju z . 5, Cet. I ; Beiru > t: Mu ’ assasat al-Risa > lah, 2004.
al- Z uhailiy, Muhammad. Ta > ri > kh al- Q ad } a >’ f i > al-Isla > m, Cet. I ; Beiru > t: Da > r al-Fikr al-Mu ’ a > s } ir, 1995.
224
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Bisri, Adib. Kamus Arab Indonesia al-Bisri, Surabaya: Pustaka
Progresi f , 1999.
Manan, Abdul. Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan ; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam, Cet. I ; Jakarta: Kencana, 2010.
Sahnu > n, Ahmad. Risa > latu al- Q ad } a >’ Li Ami > r al-Mu ’ mini > n Umar bin al- Khat } t } a > b, Maroko: W i z a > rat al-Au q a >f wa al-Syu ’ u > n al-Isla > miyyah, 1992.
Syamsuddin, Nurcholis. “ Prospekti f Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ” Makalah yang disajikan di Semarang, 20 September
2012.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sinar Gra f ika, 2004.
Z aidan, Abdul Karim. al-Madkhal li Dira > sati al-Syari >’ ah al-Isla > miyyah, diterjemahkan oleh M. Misbah dengan judul “ Pengantar Studi Syari ’ at ” , Cet. I ; Jakarta: Rabbani Press, 2008.
225