JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  11 (1) (2019): 10-20 DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12305

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Ketidakadilan Budaya Patriarkhi terhadap Perempuan di Nias

## Cultural Injustice of the Patriarch of Women in Nias
Yurulina Gulo *
Magister Sosiologi Agama, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
Diterima: Februari 2019; Disetujui: April 2019; Dipublish: Juni 2019.

## Abstrak
Penulisan  jurnal ini bertujuan  untuk memberi  satu  pandangan  baru bagaimana  seorang  perempuan  yang  dalam mitologi Ono Niha memiliki penghormatan yang sangat tinggi, namun dalam realitanya, perempuan di Nias menjadi objek  ketidakadilan  dalam  budaya  Patriakhi  yang  telah  terbentuk  sejak  lama.  Dalam  jurnal  ini,  menggunakan pendekatan deskriptif-analitif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan segi akurasi data, maka  akan menggunakan  pendekatan induktif,  yang artinya  data akan  dikumpulkan,  didekati, dan  diabstrasikan melalui wawancara, pustaka dan observasi lapangan. Dengan demikian penulis memperoleh data bahwa di Nias, Perempuan mengalami ketertindasan dalam budaya patriarki karena konstruksi sosial yang membuatnya di nomor duakan  dan  dianggap  sebagai  kaum  lemah  dan  rendah  berdasarkan  kodrat  atas  label  kodrat.  Penindasan  yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat baik sosial, politik, dan agama. Dasar terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat di berbagai bidang adalah berakar dari budaya Patriarki dimana laki-laki berasumsi bahwa perempuan adalah milik kepunyaanya, pelayannya dan pelengkapnya.
Keywords : Nias, Ketidakadilan, Budaya, Patriarkhi

## Abstract
Writing this journal aims to give a new view of how a woman who in mythology Ono Niha has very high respect, but in reality, women in Nias are the object of injustice in the culture of Patriarchy that has been formed for a long time. In this  journal,  using  a  descriptive-analytical  approach  with  a  qualitative  approach.  The  qualitative  approach emphasizes  the  accuracy  of  data,  it  will  use  an  inductive  approach,  which  means  that  data  will  be  collected, approached, and abstracted through interviews, literature and field observations. Thus the authors obtained data that in Nias, women experienced oppression in patriarchal culture because of social construction that made it number two and considered as weak and low based on the nature of the natural label. The oppression experienced by women in society, both social, political and religious. The basis of the injustice in society in various fields is rooted in the culture of patriarchy where men assume that women belong to their property, servants and complementaries.
Keywords : Nias, Injustice, Culture, Patriarchy
How  to  Cite: Yurulina  Gulo.  (2019) . Ketidakadilan  Budaya  Patriarkhi  terhadap  Perempuan  di  Nias , JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (1): 10-20.
* Corresponding author: E-mail: yurlinagulo85@gmail.com
ISSN 2085-482X (Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Nias adalah pulau impian. Pemerintah bersama kementerian pariwisata  mengangkat  tema  “pulau Impian”    karena  memiliki  kurang  lebih 80 jenis  destinasi  wisata  dan  memiliki  juga berbagai  kebudayaan.  Pulau  Nias  tidak hanya  kaya  akan  destinasi  wisata  juga dengan  Budaya  masyarakat  dan  adat istiadat  telah  terpatri  sejak  ribuan  tahun lamanya (Telaumbanua , 2017).
Nias  tidak  hanya  terkenal  dengan pariwisatanya  tetapi  kebudayaan,  adat istiadat  yang  terus  dilestarikan  dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat Nias. Nias  mengenal  beragam  adat  istiadat  dan dengan  corak  masing-masing  berdasarkan sistem  kemasyarakatan  yang  disebut Öri . Öri pada  masa  sekarang  tidak  lagi diberlakukan  namun  dalam  Banua  tetap ada  yang  disebut  dengan  adat  istiadat. Bersamanya  waktu  adat  istiadat  tetap dilaksanakan  namun  dalam  arti  telah mengalami  pergeseran  Nilai.  Masyarakat Nias  menganut  sistem  budaya  Patriarkhi dimana  laki-laki  yang  dituankan  dalam segala hal.
Masyarakat  Nias  adalah  satu  suku yang  menganut  sistem  patriarkhi.  Dalam mitologi Nias mengungkap bahwa laki-laki adalah  penguasa  terhadap  perempuan terbukti  dalam  sistem  adat  istiadat  yang mengikat  kehidupan  masayarakat  Nias diikat  dengan  sistem  kekuasaan  yang berporos  pada  laki-laki  (Telaumbanua, 2006).  Meskipun  zaman  telah  berubah baik dalam pendidikan, budaya, politik dan sosial, namun dalam kenyataan hidup yang diterapkan  dalam  masyarakat  Nias  masih sangat  kuat  ikatannya  dengan  Patriarkhi. Perempuan  dianggap  sebagai  penguasa dalam  domestik  (rumah)  dan  laki-laki adalah  pemilik  ruang  publik.  Meskipun perubahan  terus  berkembang  namun budaya Patriarkhi di Nias tetap dipertahankan  dan  dilaksanakan  dalam kehidupan sehari-hari.
Konsep sistem Patriakhi di Nias telah mengakar  dan  menjadi  fondasi  kehidupan
masyarakat  dalam  berinteraksi  dan bertindak  dalam  seluruh  ruang  lingkup perilaku manusia. Sistem Patriakhi di Nias telah  menjadikan  perempuan  sebagai bagian  dunia  yang  kedua.  Dalam  konteks Nias  tidak  hanya  laki-laki  yang  berkuasa atas perempuan tetapi perempuan dengan perempuan itu sendiri saling berkuasa dan saling menekan dalam sistem adat istiadat.
Sistem  kemasrayakatan  di  Nias  yang disebut  sebagai  budaya  dan  kepaercayaan terselip  secara  eksplisit  kekerasan  dan ketidakadilan terhadap perempuan. Pengambilan  keputusan  selalu  berpusat kepada laki-laki (Yesyca, 2018) .  Dalam hal perkawinan  misalnya  pihak  laki-laki membayar Böwö ( jujuran/mahar )  kepada keluarga  perempuan  namun  bukan  hanya orang  tua  perempuan  atau perempuan  itu sendiri  yang  mempergunakan böwö tetapi harus  ditentukan  oleh  kerabat  lain  dan juga  saudara  dari  ibu  perempuan  yang hendak  menikah.  Selain  itu  hak  waris, kaum  perempuan  tidak  memiliki  hak untuk  pembagian  harta  waris  dari  orang tuanya (Ndruru, 2017).
Zaman  sudah  berubah,  waktu  terus berlanjut namun kenyataan posisi perempuan  dalam  budaya  yang  diberi label  kebiasaan  dalam  penyembahan agama  lama,  mengakibatkan  perempuan diposisikan  dalam  budaya  sebagai  yang nomor dua, pelengkap, objek dari laki-laki dan  lain  sebagainya.  Keadaan  ini  seolah kaumperempuan  di  diamkan  karena  label atas penghormatan dan tanda kesetiaanyanya  sebagai  hak  dan  milik orang  tuanya  sebelum  menikah  dan  milik mertua  dan  suaminya  setelah  menikah. Ketidakadilan  yang  demikian  seolah membuat  perempuan  tidak  memiliki masalah didalamnya
namun kenyataaannya perempuan setinggi apapun
pendidikan dan pengetahuannyaharus  tunduk  didalam adat  dan  budaya  yang  telah  terpatri  lama dalam hidup manusia Ono Niha . Ketaatan  perempuan  dalam  budaya adalah  hal  yang  perlu  dilihat,  mengapa
demikian? Ada apa dengan perempuan dan mengapa  perempuan  seolah  terhisap dengan  tenang  dalam  budaya  Patriakhal. Kenyataan  bahwa  dalam  masyarakat  Nias, perempuan  tidak  memiliki  hak  untuk menentukan  pasangannya  dan  juga  masa depannya, dengan bukti bahwa perempuan  itu  masih  dijodohkan.  Bisa dikatakan  hal  ini  sudah  menjadi  hal  yang lumrah atau tidak ada perlawanan, karena hidup  perempuan  telah  ditentukan  oleh budaya yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  deskriptif-analitif  dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif  menekankan  segi  akurasi  data, maka  akan  menggunakan  pendekatan induktif, yang artinya data akan dikumpulkan,  didekati,  dan  diabstrasikan (Salim,  2001).  Fokus  dalam  penulisan jurnal  ini  adalah  mendeskripsikan  secara analisis  dikriminasi  terhadap  perempuan oleh budaya Patriarkhi di Nias. Bagaimana hubungan budaya Patriarkhi telah memberi ketidakadilan terhadap perempuan  yang  mengakibatkanya  tidak mampu  melepas  diri  menjadi  manusia yang  setara  dengan  laki-laki  secara  sosial, politik dan agama.
Dalam  tulisan  ini,  menggunakan metode  penelitian  secara  wawancara, pustaka  dan  observasi  lapangangan. Penelitian secara pustaka adalah penggunakan  berbagai  tulisan  baik  yang telah  dibukukan,  atikel  dan  jurnal  sebagai refrensi untuk memperkaya penulis dalam mengembangkan judul yang telah diangkat oleh  penulis.  Observasi  lapangan  adalah penulis  sebagai  masyaaraakat  Nias  dan telah  mengalaami  sendiri  bagaimana ketidakadilan yang dilabelkan oleh massyarakat  terhadap  perempuan  dalam masyarakat  Nias.  Dimana  perempuan selalu  menjadi  objek  ketidakadilan  dalam budaya pariakhi.
Penggabungan  antara  wawancara, pustaka dan observasi merupakan
eksplorasi  yang  dapat  memahami  secara fenomenologi  hubungan  perempuan  dan laki-laki  dalam  budaya  patriarkhi  di  Nias dalam  analis  Sosio-gender.  Analisis  Sosio- gender  terhadap  budaya  patriarkhi  yang telah membuat perempuan Nias terbelakang  dalam  pendidikan,  sosial, politik dan  agama.  Melalui  analisis    Sosio- gender,  penulis  melihat  bagaimana  peran budaya patriarkhi membentuk dan mempolakkan  hidup  perempuan  di  Nias yang mengakibatkan mental tidak berjuang  dan  mental  ketergantungan, tidak  mandiri  akibat  kesalahan  dari budaya yang telah membentuk perempuan sejak  lahir  dan  manjadi  kaum  marjinal  di dalam sosial masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstruksi Gender Di Nias Ono  niha (anak  manusia  dalam bahasa  Nias) dikenal  dengan  budaya  yang menetukan  segala  sesuatu  adalah  laki-laki (budaya  Patriarkhi).  Perempuan  dianggap sebagai  sumber  hidup  karena  dianggap bisa  melahirkan,  menyusui  dan  menjadi simbol  dari  kearifan  dalam  keluarga. Namun  realitas  dibalik  simbol  kehidupan berbagai  ketidakadilan  dialami  oleh perempuan. Dalam konstruksi masyarakat Nias  perempuan  harus  lemah  lembut, memiliki  kesuburan  (memiliki  anak)  dan dapat menjaga seluruh keluarga agar tidak memiliki  masalah.  Perempuan  Nias  harus menjaga  nama  baik  ayah  dan  sudaranya laki-laki  ketika  belum  menikah  dan menjaga  kehormatan  suaminya  ketika sudah  menikah.  Perempuan  Nias  ketika menikah  ditandu  dan  sanjung  namun setelah  menjadi  seorang  istri  harus berkelakuan  baik  dan  tidk  boleh mempermalukan  baik  keluarga  orang tuanya  maupun  keluarga  mertua  dan suaminya.
Dalam  pemahaman  masyarakat  Nias perempuan  adalah  lambang  dari  mahkota suaminya  sehingga  meskipun  mengalami penindasan  dari  mertuanya  dan  suaminya tidak  boleh  bersuara  karena  dapat
mencemarkan nama baik keluarga. Konstruksi  masyarakat  yang  demikian terus menerus menjadi bagian penderitaan bagi perempuan Nias (Sonjaya, 2008).
Bagi masyarakat Nias perempuan dan laki-laki  berbeda.  Perbedaannya  terletak pada  kekuatan,  adat  dan  budayanya.  Laki- laki  merupakan  pemilik  dari  waris ayahnya dan menlanjutkan keturunan dan posisi dari ayahnya dalam masyrakat yang dalam  istilah  Nias  “ ono  fangali  mbörö  sisi, ono  fanohu  ngaö’tö ”  tetapi  perempuan adalah  hanya  sebagai  pelayan  dalam ketenagaan  kerja  yang  suatu  waktu  akan memperluas  hubungan  keluarga  bila menikah  “ono  famakhai  si  tenga  bö’ö” (Telambanua  &  Humel,  2002).  Artinya bahwa  pengakuan  laki-laki  harus  diatas peengakuan  terhadap  perempuan  dan paham ini telah tersistematis dan menjadi kebiasaan masyarakat Nias.
Tuturan  Rio  F.  Girsang,  Kebiasaan masyarakat  Nias  yang  lainnya  adalah dalam  sistem  pendidikan.  Dalam  hal pendidikan  laki-laki  yang  diutamakan, demi  keberlangsungan  pendidikan  laki- laki,  perempuan  harus  bekerja  dan menopang  saudaranya  laki-laki.  Dalam percakapan,  derajat,  kesempatan,  jenis kelamin,  perempuan  dianggap  sebagai subordinat dan lebih rendah. Kesetaraan/gender dianggap sebagai ketidakadilan pada status laki-laki (Girsang, 2014)
Kata  gender  berasal  dalam  istilah bahasa  Indonesia  berasal  dari  bahasa Inggris  yaitu  Gender  (Nugroho,  2011). Gender  sering  disamakan  dengan  seks (jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan). Istilah  gender  pertama  kali  diperkenalkan oleh  Robert  Stoler,  Secara  sosiologi  kata gender mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas  yang  dikaitkan  dengan  sifat  jenis kelamin  individu  dan  diarahkan  pada peran  sosial  atau  identitasnya  dalam masyarakat  (Nugroho,  2011).  Secara  sifat, jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun  kultural,  perempuan  adalah
lemah  karena  melahirkan,  lemah  lembut, emosional,  perasaan,  menyusui  dan  lain- lain,  sedangkan  laki-laki  adalah  kuat, rasional,  jantan,  perkasa  dan  lain- lain(Fakih, 2005). Sedangkan Hillary M. Pis dalam  bukunya  Sex&Gender  mengartikan gender  sebagai  harapan-harapan  budaya terhadap  laki-laki  dan  perempuan  (M.  Pis, 1993). Pendapat ini sejalan dengan paham feminis Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat terhadap  perihal  penentuan  sebagai  laki- laki atau perempuan (Lindsey, 1990).
Kata  gender  merupakan  istilah  sifat untuk  menyebut  feminitas  (bersifat perempuan) dan maskulinan (bersifat laki- laki),  yang  dibentuk  secara  sosial  yang berbeda-beda menurut budaya dan situasi setempat  (Sustryani,  2009).  Gender memiliki  pebedaan  bentuk  antara  satu tempat  dengan  tempat  yang  lain  dalam masyarakat. Gender  adalah  nilai-nilai  atau sistem  sosial  yang  dilekatkan  pada  laki- laki  dan  perempuan.  Gender  berbeda dengan  sex  (jenis  kelamin)  karena  sex adalah  identitas  biologis  yang  tidak  dapat dirubah  (Nugroho,  2011).  (Malau,  2014), (Munthe & Hafi. 2018).
Pemisahan  sistem  pekerjaan  dalam kontek  keluarga  patriarkhi  pada  awalnya hanya  untuk  memudahkan  pembagian tugas  yang  pada  akhirnya  menjadi kebiasaan  yang  membudaya.  Budaya  ini semakin  lengkap  tak  kala  laki-laki  sebagai pengumpul  harta  membutuhkan  aturan mengenai  hak  waris.  Sejak  saat  itu  anak dikenal  bedasarkan  keturunan  ayahnya. Pada  awalnya  perubahan  budaya  itu terjadi  dengan  biasa-biasa  saja,  namun selanjutnya  pandangan  manusia  tentang hak  milik  diperluas.  Bukan  hak  milik  atas barang-barang  tetapi  hak  milik  untuk mengambil segala keputusan dalam hidup. Pada  waktu  yang  sama  terjadilah perampasan  hak  perempuan  dalam pengambilan  keputusan.  Perampasan  ini semakain  kuat  ketika  laki-laki  lebih dihargai, lebih tinggi nilai harta dibanding dengan  nilai  manusia  (Siregar,  2010).
Perempuan  diposisikan  sebagai  kaum rendah  dan  tak  berdaya  dalam  budaya patriarkhal.  Dalam  hal  itu  seolah masyarakat  tidak  tergugah,  dalam  situasi itu  pun  seolah  menerima  dengan  ikhlas dan suka rela perempuan dianggap sebagai objek  dari  hukum  Negara,  objek  budaya dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Masyarakat  menerima  prinsip-prinsip sosial  sebagai  sesuatu  yang  baku  yang menunjukan  bahwa  dunia  seolah  bersifat tunggal,  yakni  dunia  laki-laki,  khusus dalam sektor publik (Endah, 2012).
Ketidakadilan  Gender  di  Nias  Secara Sosial, Politik, dan Agama . Konsep  sex  (jenis  kelamin)  dan gender dalam masyarakat masih dipahami secara  rancu.  Konsep  gender  yang sebenarnya merupakan peran dan perilaku perempuan  dan  laki-laki  sesuai  dengan pengarapan  sosial,  yang  dianggap  sebagai ketentuan  kodrat  yang  tak  dapat  diubah (Fakih,  2005).  Hal  ini  menjadi  masalah karena kekeliruan tersebut telah menimbulkan ketidakadilan terutama bagi perempuan  Gender  dalam  pandangan sosiologi  dilihat  sebagai  teori  fungsional, sruktural,  konflik  dan  internasionalisme simbolik  dan  etnometologi,  sesuai  dengan prinsip  konsesus  dan  keharmonisan  yang dianut,  truktural,  fungsional  menganggap pembagian kerja dalam keluarga/masyarakat  dianggap  sebagai pengaturan yang paling sesuai agar dalam kelurga/ masyarakat dapat saling melengkapi. Sebaliknya teori konflik dalam keluarga/masyarakat  menganggap  bahwa perempuan  tertindas  dalam  kaitannya dalam  fungsi:  ekonomi,  seksual  dan pemilikkan property (Ritzer, 1996). . Sallie  McFague  mangatakan  bahwa konstruksi  sosial  yang  berpihak  kepada laki-laki  yang  membuat  perempuan  di nomorduakan  dalam  kelas  sosial  dan agama. Ketika budaya dan tradisi berpihak kepada  laki-laki  maka  Tuhan  yang digambarkan oleh budaya pun seolah-olah menjadi  tidak  adil  terhadap  perempuan
(McFague,  1982).  Ketidak  terlihatnya, ketidaksetaraannya dan perbedaan- perbedaan  peran  dalam  hubungannya dengan laki-laki. Marx menujukkan bahwa pengetahuan  manusia  dalam  masyarakat, apa  yang  dianggap  sebagai  pernyataan absolut  dan  universal  terhadap  realitas, dalam faktanya mencerminkan pengalaman  orang  yang  memerintah didunia ini, dan secara efektif menujukkan bahwa memandang dunia yang menguntungkan  bagi  dirinya  dan  bagi kelompoknya  (Ritzer,  1996).  Pengalaman- pengalaman  yang  absolut  yang  telah diterapkan secara universal dalam kenyataanya  adalah  pengetahuan  yang berasal dari pola hidup dalam masyarakat yang  kuat,  ”laki-laki  sebagai  Tuan”. Pengetahuan  direlatifkan  kembali  dari sudut  pandang  yang  menguntungkan sehingga  pada  akhirnya  kelihatan  “sisi yang  lebih  rendah”  yang  tidak  diakui. Perempuan  yang  disubordinasikan  tetapi mempunyai peran-peran “melayani” untuk menciptakan  kembali  masyarakat  yang harmoni.
J.  Bernad  mengatakan  bahwa  peran- peran  yang  berbeda  yang  dimainkan  laik- laki  dan  perempuan  didalam  berbagai keadaan  intitusional.  Comte  menegaskan bahwa  secara  konstitusional  perempuan tersubordinasi  oleh  laki-laki.  Peran perempuan  dalam  pekerjaan  melalui  jenis kelamin,  ruang  publik,  keluarga  dan fungsi-fungsi  lainnya  dengan  serangkain peristiwa  pengalaman  seumur  hidup  yang berbeda  dengan  laki-laki  (Ritzer,  1996). Motif  utama  garis  pemikiran  adalah pembagian  kerja  berdasarkan  jenis kelamin  di  dalam  keluarga.  Pengalaman yang  berulang  didalam  keadaan  itu dipindahkan  kedalam  lembaga-lembaga lain  yang  menghasilkan  perbedaan- perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam perilaku politis, pemilihan  karir,  pendidikan,  kebebasan berpendapat. Herbert Spencer mengatakan bahwa  dalam  komunitas  masyarakat, individu  berkembang  dalam  kesetaraan
dan saling memberi manfaat sesuai dengan fungsi  dan  kedudukannya  masing-masing. Pendapatnya  Spencer  disangkal  oleh Durkheim bahwa dalam sistem kemasyarakat kegagalan memberi manfaat dapat melahirkan ketidak sejajaran karena kepentingan  secara  individual  yang akhirnya  melahirkan  ketidakadilan  secara fungsional
dan kedudukan (Ollenburge&Moore, 2002).
Perempuan  acap  kali  dianalisi  dalam hubungan  dengan  kedudukannya  dalam masyarakat yiitu fungsinya dalam keluarga. Dalam fungsionalisme perempuan saat ini merupakan pengembangan  dari  keadaan  sebelumnya, ketika  terjadi  penindasan  hak  bersaing dengan laki-laki dikarenakan pembodohan sebelumnya. Keterkungkungan perempuan  dalam  fungsi  dan  iteraksinya dalam  keluarga,  sosial,  politik  dan  agama mengakibatkannya  terbelakangan  dalam kemajuan  untuk  memperjuangkan  hak- haknya.  Durkheim  mengatakan  bahwa perempuan  harus  diakui  hak-haknya dalam masyarakat yang telah merebut hak perempuan  dalam  sistem  perkawinan, keluarga  dan  pengembangan  dalam berkarir  sama  seperti  laki-laki.  Durkheim melanjutkan  bahwa  perempuan  yang memenuhi  perannya  secara  tradisional yang  fungsional  dalam  keluarga  yang mengakibatkan perempuan dianggap inheren  dengan  laki-laki.  Dalam  keluarga perempuan  kehilangan  otoritas  terhadap laki-laki, atau laki-laki dianggap pemegang otoritas  karena  keluarga  membutuhkan seorang  pemimpin  (Lehman,  1998). Otoritas  laki-laki  dalam  keluarga  telah menurunkan  derajat  perempuan  menjadi interior, bagian kelas dua, yang menumbuhkan  perbedaan  inheren  dalam pertumbuhan moralitas sosialnya.
Karl Marx melihat perubahan masyarakat  dalam  komposisinya,  yang menyebabkan  ketegangan  dan  perjuangan antar  kelas  yang  bertentangan  dalam kekuatan-kekuatan  anti  tesis  dalam hubungan eksploitasi yang mengakibatkan
alienasi, penindasan hak dalam pembentukan  kelas  (Ismail,  2011).  Dalam analisis  kelas  menguaraikan  tiga  hal  yang pertama,  penentuan  perbedaan  antar kategori,  kedua,  pemahaman  mobilitas antar  kelas,  dan  ketiga,  sebagaiimplikasi posisi  kelas  dan  molisasi  kelas  (Wati, 2013).  Bagi  Max  Weber  pembentukan kelas dalam basis ketidaksamaan terhadap perempuan  dalam  masyarakat  karena status  atau  posisi  seseorang  pada  tatanan sosial  berhubungan  dengan  kelanjutan keberkuasaannya  dalam  interaksi  sosial. Gold Thorpe berpendapat bahwa perempuan dapat diabaikan dalam analisis kelas  karena  posisinya  ditentukan  oleh laki-laki baik sebagai ayah maupun sebagai suami (Walby, 2014). Syamsuddin berpendapat bahwa “jika dalam interaksinya  laki-laki  saling  berpengaruh tidak dalam hubungan makro-mikro tetapi dalam  interaksi  sebagai  proses  saling kebergantungan yang diimplikasikan untuk  memahami  perempuan  dalam masyarakat (Syamsuddin, 2006).
Kenyataan  yang  tidak  dapat  ditolak bahwa  perepuan  tidak  bisa  sama  dengan laki-laki disebabkan konstruksi sosial yang salah dalam budaya Patriarkhi. Timbulnya pemahaman bahwa perempuan subordinat dan laki-laki superior. Engels menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan  konstruksi  sosial,  kultural, keagamaan  bahkan  kekuasaan  Negara (Rizter, 1996). Oleh karena proses panjang yang  demikian,  lama-kelamaan  konstruksi sosial  terhadap  perbedaan  laki-laki  dan perempuan  mempengaruhi  fisik  dan biologis  (Nina,  2012).  Ketidakadilan terhadap  perempuan  juga  mengakar  pada tradisi masyarakat, keyakinan agama. Bias gender  telah  menyebabkan  tanpa  sengaja perempuan  telah  menjadi  korban  yang pada  umumnya  tidak  disadari  oleh perempuan itu snediri.
Bagi  Max  Weber  mengosepkan bahwa sistem pemerintah dimana laki-laki mengendalikan  masyarakat  melalui  posisi
sebagai  pemimpin  dalam  keluarga.  Dalam kegunaan  ini  dominasi  lebih  muda disbanding  dengan  perempuan  karena pembentukan  konsep  yang  berbeda (Pateman,  1988).  Makna  istilah  itu  mulai berevolusi  sejak  Weber  mengembangkan unsur  dominasi  laki-laki  melalui  konsep Patriarkhi.
Pengoseptualkan
yang demikian
Feminis melihat posisi perempuan  dalam  ruang  publik,  politik, buday  dan  ekonomi  selalu  diberi  kelas yang  berbeda  (Azis,  2007).  Diskursus persamaan  hak  antara  laki-laki  dan perempuan  harus  di  konstruksi  ulang, dengan  demikian  perempuan  tidak  selalu dirugikan  dan  disubordinasikan  baik dalam keluarga, agama, politik, budaya dan ekonomi.
Gerakan-gerakan  Feminis  diberbagai belahan  dunia  termasuk  di  Indonesia  di sinyalir  bukan  karena  ingin  menjadi dikenal  melainkan  supaya  diberbagai pihak  ada  pengakuan  kesetaraan  dan identitas  perempuan  sebagai  manusia yang  sejajar  dengan  laki-laki.  Helene Cixous  dan  Luce  Irigaray  berpendapat bahwa  perlu  adanya  Pengkajian  kembali konstruksi masyarakat terhadap perempuan merupakan “pengalaman perempuan”  dengan  menyadari  aneka kontradiksi  yang  melekat  dalam  defenisi spesifik  tentang  kodrat  dan  peran  sosial perempuan dalam relasi kekuasaan. Dalam paham  kaum  feminis  seharusnya  laki-laki dan  perempuan  adalah  setara  (Turner, 2013).  Bagi  Dona  Haraway  “harus dijelaskan perbedaan bahwa tubuh tempat refleksi  kritis  yang  penting  tentang masalah  perbedaan.  Pemaknaan  yang berbeda  tidak  boleh  dibuktikan  melalui biologisnya  namun  dikonstruksi  dalam kaitannya  dalam  nilai-nilai  kultural.  Bagi Irigaray  perempuan  memiliki  cita  rasa dalam relasi dengan hubungan sabyek lain.
Kekerasan yang seperti ini sesungguhnya ada dalam masyarakat Nias. Dalam  kesaksian  penulis  bahwa  ketika perempuan  menjadi  tulang  punggung dalam keluarga dan laki-laki hanya mabuk-
mabukkan dikedai tuak (Gulo, 2015). Sang suami  kembali  kerumah  dengan  mencari kesalahan  yang  mengada-ngada  dan berakhir  dengan  pemukulan  istri  atau anak-anak  dirumah.  Namun  kebanyakan tidak  ditangani  oleh  yang  berwajib terkendala  dengan  kebiasaan Ono  Niha dalam  filosofi  hidup  “perempuan  adalah pelindung dari kehormatan suaminya” jadi ketika  pihak  yang  berwajib  mengetahui persoalan kekerasan dalam keluarga maka, masyarakat dan keluarga besar menganggap  sebagai  aib  yang  menodai kehormatan suami dan dianggap perempuan  durhaka  bahkan  terjadi kembali  kekerasan  secara  sosial  terhadap perempuan.  sangat  menyedihkan  dan memprihatikan  memang  keadaan  yang demikian  dimana  perempuan  dituntut secara  sosial  untuk  menjaga  kehormatan suaminya  namun  disisi  lain  harus menderita  karena  kekesaran  baik  secara fisik maupun psikologis.
Secara sosial perempuan Nias melalui pembentukan  baik  pola  pikir,  fisik,  watak, emosi,  sifat,  dan  lain  sebagainya  dalam pola  secara  sosial  sehingga  tak  jarang perempuan Nias mengalami ketidakmajuan  dalam  ranah  sosial  dengan istilah  “apalah  saya  perempuan  hanya berputar  di  dapur  dan  memelihara  anak”. Mental  yang  telah  dibentuk  secara  sosial menujukan  perempuan  tidak  banyak berinteraksi  dalam  ruang  publik.  Keadaan yang  demikian  dalam  kemasyarakatan khususnya dalam bidang politik perempuan  mengalami  ketidakadilan. Perempuan  karena  anggapan  bahwa lemah,  tidak  memiliki  pemikiran  yang panjang  seperti  laki-laki,  maka  hak  dalam berpolitik juga sangat dibatasi. Disepanjang waktu bahkan hingga sekarang laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama namun dalam kenyataannya  terlaksana  yang  disebut kaum subordinasi.
Dalam  bidang  politik khususnya  dari tahun ketahun dapat dilihat berapa persen kaum perempuan yang dapat
berpartisipasi  dalam  ranah  poloitik. Tercatat  bahwa  dari  tahaun  2014-2019, Perempuan  yang  ikut  dalam  parlemen hanya  sekitar  8%  dan  itu  telah membuktikan  bahwa  peran  perempuan dalam  ranah  politik  sangat  minim (Sustryani,  2009).  Menurut  Nota  Patrit bahwa  kurangnya  partisipasi  perempuan dalam  berpolitik  dikarenakan  pengaruh budaya  patriarkhi  di  Nias  yang  sangat mengengkang  dan  menghilangkan  nyali perempuan  dalam  memimpin  (Patrit, 2014).  Menurut  Harmona  daulay    jika dianalisis  kendala  yang  menyebabkan  ini adalah  sistem  Partai  politik    yang memandang perempuan sebagai pelengkap  suara,  dan  tertinggalnya perempuan  dalam  pendidikan,  lemahnya persiapan  mental  untuk  berkompetisi, diskriminasi, stereotip sosial dan marginalisasi  di  partai  dan  institusi lainnya(Daulay, 2007),
Pengajaran  di  dalam  agama  juga mengambil  bagaian  dalam  ketidakadilan terhadap  perempuan.  Agama  Kristen misalnya:  Nas  Alkitab  dan  tradisi  gereja sering  dijadikan  dasar  untuk  melakukan ketidakadilan terhadap perempuan. Tradisi gereja berabad-abad telah menggunakan konsep-konsep yang diperoleh  pada  beberapa  bagian  Alkitab untuk  menundukkan  derajat  perempuan. Akibatnya,  perempuan  sering  dianggap lebih  rendah,  lemah,  dan  kurang  mampu sehingga  mudah  dikuasai, sedangkan  laki- laki  kedudukannya  lebih  tinggi,  sebagai pihak  yang  menguasai,  dan  memegang kekuasaan  dan  kepemimpinan  dalam gereja (Wati, 2002).
Sallie  McFague  dalam  bidang  agama dapat  ditemukan  dalam  karyanya  yang berjudul Metaphorical  Theology:  Models  of God  in  Religius  Language Dari  judul  buku ini  setidaknya  dapat  diketahui  arah pembicaraan  Sallie  McFague  mengenai Allah.  Dia  menyebutkan  bahwa  bahasa religius  sudah  kehilangan  makna  dan relevansi. Bahasa yang seharusnya dipakai dalam  konteks  ibadah  justru  melupakan
jarak  antara  dunia  ini  dan  realitas  ilahi. Konsekuensi  ini  mengalir  pada  apa  yang disebut dengan konteks interpretatif. Sallie Mcfague melihat bahwa persoalan  ini  merupakan  akibat  dari pemahaman  Gereja  di  abad  pertengahan yang mengemukakan analogi ada (McFague, 1982).
Namun, setelah reformasi,  Protestan  relasi  antara  simbol dan  referensinya  (analogi  ada)  menjadi lenyap.
Konsep lain Luce Irigaray dari konsep subjek  manusia  sejak  Plato  sampai  Freud selalu  berkaitan  dengan  konsep  maskulin yang membangun dan menginterpretasikan dunia ini. Karena itu, kaum  perempuan  kerap  digambarkan sebagai  warga  kelas  dua  di  bawah  kaum pria.  Namun,  maksud  Luce  Irigaray bukanlah  menyamakan  diri  dengan  pria dalam  kekuatannya  dengan  mengabaikan perbedaan yang ada (Turner, 2013). Justru ia  hendak  berkata  bahwa  kaum  maskulin tidak  lagi  dapat membatasi  segala  hal  dan menetapkan  segala  nilai.  Tekanan  pada perbedaan  menuntun  Luce  berbeda  dari para  pemikir  feminis  lainnya  yang menekankan  kesamaan  politis  dan  hak- hak perempuan (Turner, 2013). Perempuan  harus  menggugat  diskursus mengenai  Allah  sebagaimana  mereka menggugat  diskursus  mengenai  subjek manusia.
Dalam analisis sosial kemasyarakatan, perempuan Nias menduduki  posisi  yang  rendah  (Harefa, 2017)  dibedakan  atas  tratifikasi  jenis kelamin  sedangkan  teori  Karl  Marx  yang dikaitkan  dengan  pembagian  kelas  dalam ekonomi  telah  mengurangi  konstribusi perempuan  dalam  bidang  produksi Ekonomi  karena  kedudukannya  sebagai kelas  nomor  dua  yang  kadang  kala  tidak diperhitungkan  dalam  pengembangan peronomia  disebabkan  oleh  kekuasaan yang  terbatas  pada  lingkup  domestic (Suseno, 2000).

## REKOMENDASI PEMIKIRAN
Berbicara  soal  perempuan  berarti berbicara  tentang  bagaimana  interaksinya dengan  laki-laki  dan  lingkungannya.  Bagi masyarakat Nias perempuan adalah solaya talingambato (pemelihara  rumah  tangga). Dari  perkataan  ini  bisa  di  analisis  bahwa perempuan  adalah  tuan  dalam  rumahnya sendiri  namun  asing  bagi  ruang  publik. Pemelihara rumah berarti terasing dengan dunia  luar  dan  terputus  dengan  ranah publik. Dalam pemahaman budaya patriarkhi  di  Nias  telah  membuat perempuan  kehilangan  identitas  dalam kepemimpinan  baik  dalam  ranah  politik, sosial,  dan  agama.  Penulis  sependapat dengan  pemikiran  McFague,  yang  berkata jangan  membatasi  dan  memberi  nilai rendah  terhadap  perempuan  (Mc.  Fague, 1982).  Pembatasan  hak-hak  dan  nilai perempuan dalam budaya Patriarkhi telah mengakibatkan perempuan tertekan secara psikologis dan berpengaruh dengan tindakannya dalam setiap interaksi dengan masyarakat lainya.
Perempuan menganggap  ketertekanan  sebagai  zona nyaman  sehingga  perkataan  “apalah  saya hanya perempuan”. Perempuan
mengalami keterbelakangan secara mental akibat konstruksi sosial terhadap keberadaannya  dalam  budaya  patriakhi. Linda  Gordon  mengatakan  bahwa  kontrol dan  tekanan  yang  begitu  hebat  terhadap perempuan  telah  memberi  bias  atas terbiasnya  perempuan  ddalam  mengalami dinomorduakan.  Bahkan  dengan  tegas mengatakan  bahwa  pembentukan  diri perempuan  dalam  budaya  patriarch mengakibatkan  perempuan  kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri.
Penulis  setuju  pendapat  dari  Talcott Parson  dalam  teori  fungsionalisnya  yang mengatakan  bahwa  “tingkat  pendidikan yang  tinggi  meningkatkan  keahlian  dan keberhasilan  individu”  (Parsons,  1959) dengan  tingginya  pendidikan  perempuan dapatmengedukasi  dirinya  yang  telah terkurung  dalam  budaya  Patriarkhi  yang
membuatnya kehilangan kesempatan untuk berjuang dalam ranah publik.
Penulis  sependapat  dengan  Simone Beauvoir  (Beauvoir,  1989)  perempuan seharusnya  tidak  hanya  protes  atas ketidakadilan
namun harus mendekonstruksi  ulang  perempuan  dalam memanfaatkan kesempatan dalam pendidikan  dan  kepemimpinan.  Dengan demikian  jikalau  perempuan  memiliki pendidikan  sekaligus  perempuan  diberi kedasaran  kembali  bahwa  budaya,  sosial dan  politik  telah  memberi  rasa  nyaman namun  tertekan.  Melalui  kesadaran perempuan  terhadap  ketidakadilan  yang dialami,  perempuan  membebaskan  diri dari ketertekanan yang telah menghadirkan ketidak berjuangnya perempuan pada ranah-ranah publik.
Asumsi perjuangan perempuan melalui  pendidikan  di  Nias  telah  dimulai dengan  beberapa  perempuan  mengalami keberhasilan dalam ranah publik, walaupun  demikian  masih  dibawah kesetaraan  oleh  karenanya  pemerintah bersama  berbagai  lembaga  dianjurkan untuk  terus  dilakukan  penataan  yang berpihak  terhadap  perempuan.  Tidak hanya pemerintah tetapi agama juga harus mengambil  tindakan  untuk  menggiatkan semangat baru perempuan untuk membebaskan  diri  dari  tekanan  budaya yang  mengakar  dalam  diri  perempuan dengan
pembebasan yang bertanggungjawab dalam gerakan pembaharuan yang
menghasilkan kesetaraan.
Melalui  tulisan  ini  penulis  hendak memberi  satu  pandangan  baru  bahwa perempuan  di  Nias  mesti  bergerak  dan merenkrotruksi  ulang  keberadaannya yang  merasa  nyaman  dalam  budaya pariarkhi yang selama ini dianggap sebagai kebiasaan  dan  yang  wajib  ditaati  oleh perempuan.
Dari  uraian  di  atas  maka  menurut analisis  penulis  melihat  bahwa  sangat susahnya  memberantas  ketidakadilan gender  dalam  masyarakat  saat  ini
diakibatkan  pemahaman  masyarakat  yang telah  terbangun  sejak  dahulu  mengenai pengertian tentang gender. Gender diartikan  sebagai  pembagian  dengan  jenis kelamin  yang  memiliki  sifat  yang  terbawa didalamnya.  Melalui  paham  itu  dianggap dalam  komunitas  masyarakat  bahwa karena perempuan yang mengandung dan lemah lembut itu merupakan kelas nomor dua  dalam  masyarakat  yang  akibatnya, terjadinya  ketidakadilan  gender  yang membawa  dampak  yang  sangat  negative dalam  kehidupan  kaum  yang  dianggap lemah  dalam  masyarakat.  Anggapan  itu pun  dilekatkan  kepada  perempuan  yang memilki ciri pelabelan demikian.
Dari pandangan itu lahirlah ketidakadilan  diberbagai  bidang  terhadap kaum  perempuan  dan  agama  tak  tinggal diam  mengambil  bagian  didalamnya,  itu disebabkan  oleh  yang  mengambil  bagian dalam  agama  adalah  kaum  laki-laki  yang menganggap  diri  sebagai  penguasa  diatas kehidupan kaum perempuan dan mengaggap diri sebagai pemilik perempuan sehingga dalam anggapan laki- laki, perempuan sebagai milik maka, boleh diperlakukan  seenaknya  baik  dalam kehidupan sosial, politik, dan agama.

## SIMPULAN
Perempuan mengalami ketertindasan dalam  budaya  patriarki  sesungguhnya karena konstruksi sosial yang membuatnya  di  nomor  duakan  dan dianggap sebagai kaum lemah dan rendah berdasarkan  kodrat  atas  label  kodrat. Penindasan  yang  dialami  oleh  perempuan dalam  masyarakat  secara  sosial,  politik, dan agama. Dasar terjadinya ketidakadilan dalam  masyarakat  dalam  berbagai  bidang adalah  berakar  dari  budaya  Patriarki dimana laki-laki berasumsi bahwa perempuan  adalah  milik  kepunyaanya, pelayannya  dan  pelengkapnya.  Munculnya ketidakadilan  gender  diakibatkan  oleh kebudayan yang dianggap sebagai hal yang sewajarnya, dalam memandang orang lain lebih  rendah,  lemah  dan  tidak  berdaya.
Perempuan  dianggap  sebagai  objek  dari budaya  patriarkhi.  Akibat  paham  yang salah dari waktu kewaktu telah mengakibatkan  ketidakadilan,  kekerasan atas sesama manusia.

## UCAPAN TERIMAKASIH
T rimakasih  saya  ucapkan  kepada yayasan Noto Hamidjojo UKSW yang telah memberikan  beasiswa  kepada  saya, sehingga  bisa  melanjutkan  perkuliahan  di Universitas Kristen Satya Wacana.

## DAFTAR PUSTAKA
Azis,  A.  (2007). Feminisme  Profetik ,      Yogyakarta:
Kreasi Wacana.
Beauvoir, S, (1989), Second Sex: Women Life Today , Vintage: New York.
Shih,  F.L  (2013). Soiologi  Agama (terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Daulay,  H.  (2007). Perempuan  dalam  Kemelut Gender . Medan: USU Press.
Endah,  M,  (2012) Budaya  Patriarkhi  Rugikan
Perempuan , https://gudeg.net/read/4202/budaya patriarkhi rugikan-perempuan.html, di akses, 12 Oktober, 2018. Fakih,  M,  (2005). Analisis  Gender  Transformasi Sosial , Yogyakarta: INSIST Press. Nina, J, (2012). Perempuan Nuaulu Tradisionalisme dan Kultur Patriarkhi , Jakarta: IKAPI.
Girsang, R.F. (2014). Nias dalam Perspektif Gender , Gunungsitoli: Caritas Keuskupan. Gulo,  P,  (2015) BÕWÕ  dalam  Perkawinan  adat  Õri Moro,õ Nias Barat , Bandung: Unpar Press. Harefa, B, (2017). Peradilan Adat Nias dan Keadilan
Restoratif, UGM Yogyakarta: Jurnal
Komunikasi Hukum Universitas , Vol 3, 1, 40- 49 Lehman,  E.L.  (1998). Theory  of  Point  Estimation second Edition. New York: Ithaca.
Lindsey,  L.L  (1990). Gender  Roles:  a  Sosiological Perspective , New Jesley: Pretitice Hall. Koentjaraningrat, (1975). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: djambatan.
M.  Pis,  H.  (1993). Sex  an  Gender:  an  Introduction , London: Mayfield publishing Company. McFague,  S.  (1982). Metaphorical  Theology, American: Fortress Pres.
Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program  Pembangunan. Jurnal  Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (2): 125-131
Munthe.  H.M,  &  Hafi.  B.  (2018).  Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat untuk Mendukung Peran  Perempuan  dalam  Pembangunan Desa. Journal  of  Education,  Humaniora  and Social Sciences (JEHSS) . 1 (2): 60-65.
Nina, J, (2012). Perempuan Nuaulu Tradisionalisme dan Kultur Patriarkhi , Jakarta: IKAPI. Patrit,  N,  (2014).  Jurnal  Pengaruh  Budaya Patriarkhi  terhadap  Partisipasi  Perempuan dalam  Pemilihan  Legislatif  di  Nias. Medan: Universitas Sumatera Utara Faculty  of  Social and Political Science Departement of Political Science . Vol. 4, 2: 72-82
Ndruru,  E.  (2017).  Perempuan  Dan  Adat Perkawinan  (Studi  Tentang  Marginalisasi Perempuan  Dalam  Jujuran  Adat  Istiadat Perkawinan Di Nias), Jurnal Community , Vol.
3, 1, 50-58
Nugroho,  R.  (2011). Gender  Strategis  Pengarus Utamaan  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Ollenburger,  J.C.  &  Helen  A.M,  (2002). Sosiologi Wanita , Jakarta: Rineka Cipta. Parsons,  T.  (1959). The  School  Class  as  a  Social System , American: Harvard. Pateman,  C,  (1988). The  Sexual  Contract ,  Work Press. Puspitawati,  H,  (2013). Konsep,  Teori  Dan  Analisis Gender (Departemen  Ilmu  Keluarga  dan Konsumen  Fakultas  Ekologi  Manusia- Institut  Pertanian  Bogor).  Bogor:  PT  IPB Press.
Ritzer,  G.  (1996)  Modern  Sosiology  Teory,  New york: Themcgraw-hin Companies.
Salim, A,  (2001)  Teori  dan  Paradigma  Penelitian
Sosial:  dari  Denzin  Guba  dan  Penerapannya Yogyakarta: Tiara Wacana. Syamsuddin, M.M. (2006) Pergeseran Paradigmatik Problem Pikiran-Tubuh Dalam Perdebatan  Filosofis,  Jurnal  Filsafat  Vol  16, 291-298
Siregar,  H,  (1999) Menuju  Dunia  baru , Jakarta: BPK-Gunung Mulia.
Sonjaya,  J.A.  (2008). Melacak  Batu  Menguat  Mitos , Yogyakarta: Kanisius. Suseno, F.M. (2000). Pemikiran KARLMAX, Jakarta: Gramedia. Sustryani,  S.H.  (2009). Gender  dan  Politik , Yogyakarta: Tiara Wacana. Telambanua, T. & Humel, U. (2002). Salib dan Adu, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Telaumbanua, E.G.N.  (2017).  Antara  “Nias  Pulau Impian”  dan  “Pulau  Sejuta  Budaya ”, https://kabarnias.com/sudut- pandang/opini-warga/antara-nias-pulau- impian-dan-pulau-sejuta-budaya-8374, Diakses: Selasa, 18 Oktober, 2018.
Telaumbanua,  A.A.  (2006),  Bowo  Wangowalu (Emas  Jujuran  dalam  perkawinan  pada Masyarakat Nias), FISIP USU: Jurnal Kerabat Vol. 1, 16-18.
Turner,  B.S.  (ed)  (2013). Sosiologi  Agama ,  (terj), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Walby, S, (2014). Teorisasi Patriarkhi (terjemahan),
Yogyakarta: Jalasutra.
Wati,  R,  (2002), Perempuan-perempuan  dalam Alkitab,  Peran,  Partisipasi  dan  Perjuangan Jakarta: BPK Gunung-Mulia.
Wijaya,  K,  (2010). Legitimasi  Kekuasaan  pada budaya Nias , Jakarta: Obor Indonesia.
Yesyca,  M,  Dkk.  (2018).  Pemetaan  kekerasan antarpribadi terhadap perempuan di Kabupaten  Nias  tahun  2009-2016,  UKI: Jurnal  Masyarakat,  Kebudayaan  dan  Politik Vol. 31, 1, 24-35