## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5706
Volume 8, Nomor 2, November 2022, pp. 44-61 E-ISSN: 2776-6284 | P-ISSN: 2301-8453
Received 26 Oktober 2022 ●Revised 10 November 2022 ●Accepted 10 November 2022

## Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri Jakarta Utara (Studi Kasus: Penolakan Rencana Pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa)
Febriyanti Valeria Roito 1 , Tiur Paulinawati 2 , Paulina Kurniawati Fau 3 123 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia Email: febriyantivaleriaroito@gmail.com, Tiurp24@gmail.com, paulinafau07@gmail.com

## Email Korespondensi: febriyantivaleriaroito@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the background of the people of Pluit Putri against the construction of the BTB School, the dynamics of the community's social movements in fighting for their interests, and  the  influence  of  social  movements  on  school  development  plans.  PT.  Jakarta  Propertindo (Jakpro)  as  a  Regional  Owned  Enterprise  of  DKI  Jakarta  Province,  through  its  subsidiary  PT. Jakarta  Utility  Propertindo  (JUP)  in  2019,  announced  a  collaboration  with  Bina  Tunas  Bangsa School (BTB School) to build a school building around Pluit Putri housing estate. This then received a  rejection  response  from  the  surrounding  community  who  were  members  of  the  Pluit  Putri Community Forum. The research method used is descriptive qualitative, with Pichardo's new social movement  theory  and  McAdam's  theory  of  social  movement  dynamics.  The  results  of  the  study, firstly, the community refused, because they felt they were not involved in the development carried out  in the  middle  of  their  housing,  both  during  the  development  plan  and  changes  in  the  spatial zoning of some land, and it was predicted that the presence of a school in the middle of the housing would cause congestion and noise. Second, the Pluit Putri social movement was carried out through hearings  with  the  DKI  Jakarta  DPRD,  demonstrations,  PTUN,  administrative  processes,  social media and mass media. Third, residents continue to urge that their refusal  can affect development plans,  in  order  to  slow  down  the  construction  of  schools  that have been informed since 2019, so that school construction has not been completed until now.
Keywords: Dynamics of Social Movements, Power Relations and Social Movements

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang warga Pluit Putri menolak pembangunan BTB School ,  dinamika  gerakan  sosial  masyarakat  dalam  memperjuangkan  kepentingannya,  serta pengaruh gerakan sosial terhadap rencana pembangunan sekolah. PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku  Badan  Usaha  milik  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta,  melalui  anak  perusahaan  PT.  Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) pada 2019, mengumumkan kerjasama dengan Bina Tunas Bangsa School (BTB School ) untuk mendirikan bangunan sekolah di sekitar perumahan Pluit Putri. Hal tersebut kemudian mendapat respon penolakan  masyarakat sekitar yang tergabung dalam Forum warga Pluit Putri. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, dengan teori gerakan sosial baru Pichardo  dan  teori  dinamika  gerakan  sosial  McAdam.  Hasil penelitian,  pertama,  masyarakat menolak, karena merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan yang terlaksana di tengah perumahan mereka, baik saat rencana pembangunan maupun perubahan zonasi tata ruang sebagian lahan, serta diprediksi  dengan  adanya  sekolah  ditengah  perumahan  akan  menimbulkan  kemacetan  dan kebisingan. Kedua, Gerakan sosial warga Pluit Putri dilakukan melalui audiensi dengan DPRD DKI Jakarta, demonstrasi, PTUN, proses administrasi, media sosial dan media massa. Ketiga, warga terus mendesak  agar  penolakannya  dapat  berpengaruh  terhadap  rencana  pembangunan,  guna memperlambat  pembangunan  sekolah  yang  telah  di  informasikan  sejak  2019,  sehingga pembangunan sekolah yang masih belum rampung  hingga kini.
Kata Kunci: Dinamika Gerakan Sosial Masyarakat, Relasi Kuasa dan Gerakan Sosial

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN

## PENDAHULUAN
Studi ini menjelaskan Gerakan Sosial masyarakat dalam memperjuangkan hak dalam mengekspresikan  pendapat  yang  tertuang  dalam  berbagai  tindakan.  Berdasarkan  James  C Scott, Gerakan sosial merupakan “Perlawanan Sehari-hari”, yang menegaskan bahwasannya gerakan  sosial  adalah  bentuk  yang  paling  modern  dari  politik  perseteruan.  Hal  ini  terjadi ketika  orang-orang  biasa  yang  biasanya  dalam  kerja  sama  dengan  warga  Negara  yang berpengaruh,  bersama-sama  menggalang  kekuatan  kolektif  dalam  konfrontasi  mereka melawan  pemegang  otoritas,  kelompok  elite,  atau  musuh-musuh  politiknya.  (Scott,  1993). Seperti  halnya  gerakan  sosial  di  Jombang  yang  tertuang  dalam  penelitian  Dita  Kurniawati pada  tahun  2013,  dengan  mengangkat  judul  “gerakan  penolakan  terhadap  kuningisasi  di Kabupaten Jombang.” Secara garis besar penelitian tersebut membahas mengenai Gerakan Sosial  yang  dimana  hal  ini  merupakan  bentuk  ketidakpuasan  suatu  masyarakat  terhadap pemerintah atau organisasi besar, seperti yang terjadi di Kabupaten Jombang adanya Gerakan “ Save Jombang” yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah untuk menghentikan aksi kuningan  di  Jombang.  Metode  kualitatif-deskriptif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk memberikan  gambaran  mengenai  kronologi  lahirnya  “ Save Jombang”,  beserta  hambatan hambatan yang dialami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang lahirnya gerakan ini  memiliki  latar  belakang  ketidakpuasan  terhadap  pemerintahan  mengenai  proses  yang dinilai sarat permainan politik dari partai bupati terpilih yang identik kuning. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperjuangkan gerakan “ Save Jombang ” adanya tokoh seperti gomar dan  kholid  sebagai  penggerak  yang  menginisiasi  menjadi  suatu  gerakan  sosial  politik. (Kurniawati, 2015)
Fenomena gerakan sosial dalam penelitian ini terwujud melalui peristiwa yang dialami oleh masyarakat Pluit Putri, yang memperjuangkan hak mereka di dalam mengekspresikan pendapat mereka untuk menolak pembangunan sekolah Bina Tunas Bangsa (BTB) School. Bermula  dari  otoritas  PT.  Jakarta  Propertindo  (Jakpro)  selaku  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  milik  Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  melangsungkan  berbagai macam pembangunan yang diikuti dengan keikutsertaan anak perusahaan dalam membantu perusahaan  induk  untuk  beroperasi  pada  bidang  properti,  insfrastruktur  dan  utilitas. (Susilowati,  2013)  PT.  Jakpro  mengutus  anak  perusahaan  PT.  Jakarta  Utilitas  Propertindo (PT.  JUP)  untuk  mengelola  lahan  yang  ada  di  perumahan  Pluit  Putri,  dengan  objek  lahan
da
tanah  seluas  3.999m2,  berdasarkan  ketetapan  Rencana  Kota  Pemerintah  Daerah  KDKI Jakarta Dinas Tata Kota No. 251/Gsb/JU/V/96, diidentifikasikan esensi keberadaanya sebagai fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  (Fasum  Fasos)  perumahan  berupa  Taman  dan  lapangan basket Pluit Putri. Sejak awal warga perumahan setempat memanfaatkan lahan tersebut berbagai macam aktivitas seperti, tempat senam bagi lansia, tempat Pluit Putri Club Basket sebuah kelompok basket perumahan, inisiasi pemuda yang secara rutin melakukan kegiatan latihan  di  lapangan  basket,  tempat  memperingati  hari  nasional  seperti  pencoblosan  saat pemilihan umum maupun perlombaan hari kemerdekaan dan berbagai aktivitas sehari- hari lainnya.
Gambar 1. Plang Fasum Fasos
Sumber: Dokumentasi Pribadi Permasalahan bermula ketika PT. JUP melangsungkan kerjasama dengan Bina Tunas Bangsa School (BTB School ),  yang  terwujud  dalam  bentuk  rencana  mendirikan  bangunan sekolah. Tanggal 3 Mei 2019, ketua RT yang berada didekat lokasi pembangunan mendapat undangan  sosialisasi  yang  dilaksanakan  di  Kelurahan  Pluit,  dengan  pembahasan  mengenai pengumuman  informasi  rencana  pembangunan  di  atas  lahan  fasum  fasos  perumahan  Pluit Putri  berupa  taman  dan  lapangan  basket,  yang  di  klaim  kepemilikannya  oleh  PT.  Jakpro. Masyarakat Pluit Putri menganggap bahwasanya sosialisasi perdana yang dilaksanakan oleh pihak  BTB School selaku  pihak  yang  akan  melakukan  pembangunan  BTB School hanya dilakukan satu  arah, yang dimana rencana tersebut  tidak mempertanyakan pendapat  warga sekitar  lokasi,  mengenai  persetujuan  atau  ketidaksetujuan  terhadap  rencana  pembangunan yang terjadi di lingkungannya.
Hal ini dipengaruhi karena, rencana pembangunan yang dilakukan oleh PT. JUP yang diutus PT. Jakpro selaku pihak pengelola tanah untuk wilayah Pluit, telah melengkapi segala syarat  perizinan  sebagai  justifikasi  pendirian  bangunan  yang  salah  satu  diantaranya dikarenakan perubahan zonasi pada sebagian lahan menjadi coklat, yang diperbolehkan untuk

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
mendirikan bangunan seperti fasilitas sekolah melalui regulasi tata ruang yaitu Perda Nomor 1  Tahun  2014  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah-Peta  Zonasi  (RTRW-PZ),  sehingga ketika  mendengar  informasi  rencana  pembangunan  sekolah,  masyarakat  setempat  dipaksa harus menerima perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Hal ini sontak menghadirkan respon warga terdekat dari lokasi pembangunan yang bertanya atas keberadaannya (Johanna, Wawancara data awal, 2021).
Munculnya  rencana  pembangunan  sekolah  ditengah  perumahan,  sontak  mendapat respon penolakan dari warga setempat, khususnya pada masyarakat Rukun warga (RW). 006 perumahan  Pluit  Putri  Jakarta  Utara  yang  terdekat  dari  objek  lokasi  pembangunan,  yakni diantaranya  warga  Rukun  Tetangga  RT.  003,  RT.  005,  RT.  006.  Warga  Pluit  Putri  yang terdiri  dari  individu-individu,  secara  alamiah  menyatukan  kekuatan  untuk  menyatakan penolakan  (Rosa,  2021).  Warga  tidak  hanya  berhenti  sampai  pada  menyatakan  penolakan, namun hingga memutuskan untuk menjadi partisipan dalam melangsungkan berbagai macam aksi atas adanya tujuan maupun rasa senasib sepenanggungan antara satu sama lain. Warga memutuskan  terlibat  dengan  melakukan  penolakan  atau  desakan  untuk  mengadakan  atau menentang  perubahan  oleh  sekelompok  masyarakat  dapat  dikategorikan  sebagai  Gerakan Sosial, yang dilakukan atas dasar solidaritas dalam rangka melangsungkan penolakan untuk memperjuangkan  lahan  fasum  fasos  berupa  taman  dan  lapangan  basket,  yang  selama  ini keberadaannya sudah menjadi bagian dari ruang publik yang tak terpisahkan bagi kegiatan masyarakat  setempat,  sehingga  warga  berupaya  melalui  gerakan  sosial  untuk  menolak rencana  pembangunan.  Hingga  kini  warga  Pluit  Putri  tetap  mendesak  pihak  pembangun, dikarenakan rencana bangunan BTB School yang belum terbangun secara fisik hingga saat ini.
Gambar 2. Kondisi Terkini Spanduk Warga Pluit Putri
Sumber: Dokumentasi Pribadi
da
Oleh  karena  itu,  berangkat  dari  realita  tersebut  penelitian  ini  akan  berfokus  untuk mencari 3 (tiga) hal yakni mengenai latar belakang warga Pluit Putri Jakarta Utara melakukan Gerakan  penolakan  terhadap  rencana  pembangunan  BTB School, kemudian  dinamika gerakan sosial warga Pluit Putri dalam memperjuangkan kepentingan, dan pengaruh gerakan sosial tersebut terhadap rencana pembangunan BTB School.

## Gerakan Sosial Baru
Partisipasi politik dari masyarakat sipil dalam negara, merupakan hal yang diperlukan dalam  Negara  Demokrasi.  Dalam  studi  tentang  demokrasi, civil  society merupakan  faktor yang  dipercaya  sangat  penting  untuk  memperkuat  demokrasi.  (Putnam,  1993;  Schimitter, 1995  dikutip  oleh  Syadzily,  2003:75)  dalam  (Dwi  Retno  Hapsari,  2017)  Partisipasi masyarakat  tidak  hanya  dalam  pemilihan  umum,  tentunya  dapat  juga  dari  hal  lain  salah satunya  Gerakan  Sosial.  Terdapat  perbedaan  dengan  pada  jenis  partisipasi  politik  dalam pemilihan umum, Gerakan Sosial barulebih mengarah pada tindakan anarkis dan bersifat non formal (Smelser, 1962), namun dapat terlihat Gerakan Sosial Baru tetap dapat membentuk menjadi  satu  kekuatan.  Gerakan  sosial  baru  lebih  membidik  isu-isu  politik  identitas  dan kualitas  hidup  seperti  hak  asasi  manusia,  gerakan  lingkungan,  perdamaian,  ketimpangan gender dan feminisme yang muncul sejak pertengahan tahun 1960-an. Demikian juga aktor pergerakan atau partisipannya, tidak lagi terkotak-kotak hanya pada aktor kelas pekerja dan petani  melainkan  meluas  dengan  melibatkan  kelas  menengah  seperti  mahasiswa,  kaum intelektual, anak muda, dan lain sebagainya (Ahmad, 2018) Terdapat beberapa aspek yang dapat diindentifikasikan dalam gerakan sosial baru menurut Pichardo (1997) dalam (Haynes Soemitro  P.,  2000)  terdiri  dari  ideologi  tujuan,  dan  taktik  atau  strateginya,  struktur organisasiannya sampai pada aktivitasnya, sebagai berikut:
1. Ideologi Tujuan
Gerakan sosial baru mempertanyakan tujuan yang berorientasi kesejahteraan material masyarakat  industri  juga  model  demokrasi  representatif  yang  telah  membatasi  peran  dan partisipasi warga negara dalam pemerintahan, sehingga gerakan sosial baru lebih mendorong bentuk-bentuk  demokrasi  langsung  kelompok-kelompok  mandiri  dan  kerjasama  organisasi sosial.
2. Taktik dan Strategi
Gerakan  sosial  baru  lebih  menyukai channel-channel diluar  politik  resmi  dan memakai taktik pengacauan serta memobilisasi opini publik untuk meraih pengaruh politik.

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
Disamping  itu,  mereka  lebih  menyukai  menampilkan  aksi-aksi  dramatik  dengan mengenakan  pakaian dan representer simbolik dalam aksi-aksi politiknya.

## 3. Partisipan atau Aktor Keanggotaan
Gerakan sosial baru menjadi terbuka, demokratis, non hierarkis. Gerakan sosial baru bersifat  lintas  kelas  yang  tentunya  berasal  dari  berbagai  lapisan.  Perbedaan  yang  terdapat pada  gerakan  sosial  baru  adalah  dimana  gerakan  sosial  ini  bukan  hanya  berasal  dari kelompok  terpinggir  atau  lapisan  terbawah  masyarakat,  melainkan  gerakan  sosial  baru  ini membuktikan bahwa pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga juga dapat menjadi bagian dalam gerakan sosial baru.
4. Struktur
Struktur  ini  menjadi  pengorganisir  gerakan  untuk  menyatukan  perspektif  untuk memikirkan melalui saluran apa gerakan sosial akan disuarakan, yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan melalui hal tersebut.

## Dinamika Gerakan Sosial
Gerakan sosial dicetuskan oleh (Doug Mc Adam, 1996), dalam bukunya yang berjudul “ Comparative  Perspective  on  Social  Movements:  Political  Oppurtunity,  Mobilizing Structure, and Cultural Framings “ Ada tiga faktor dalam menganalisis kemunculan dinamika gerakan social yakni sebagai berikut:
1. Peluang Politik
Peluang Politik ( Political Opportunity ) menurut Mc Adam ialah suatu ekspresi untuk melakukan  analisa  tentang  keadaan  politik  yang  memiliki  pengaruh  terhadap  kemunculan, struktur, skope dan keberhasilan sebuah gerakan sosial.

## 2. Struktural Mobilisasi
Struktur  mobilisasi (mobilizing  structure) adalah  struktur-struktur  yang  berperan sebagai  wahana  mobilisasi  suatu  gerakan  sosial.  Ahli  gerakan  sosial  menggunakan pemahaman  struktur  mobilisasi  untuk  konseptualisasi  jaringan  sosial  dan  institusi  yang berfungsi sebagai, struktur sosial bagi mobilisasi kolektif dan menjelaskan bentuk organisasi dalam suatu Gerakan.
3. Pembingkaian Kultural
Konteks  pembingkaian  kultural  dalam  gerakan  sosial  merupakan  metode  penyajian
da
realitas,  dimana  kebenaran  tentang  suatu  kejadian  tidak  diingkari  secara  total,  melainkan dibelokkan  secara  halus,  dengan  memberikan  penonjolan  pada  aspek  tertentu  dari  isu berkaitan dengan penulisan fakta. Analisis digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya) yang dilakukan oleh media massa.
Dengan demikian, penelitian studi kasus yang mengangkat format gerakan sosial warga pluit  putri  mengaktualisasikan  kepentingannya  sesuai  untuk  dioperasionalisasi  dengan landasan  teori  yang  telah  didekskripsikan  diatas.  Gerakan  Sosial  Baru  dicerminkan  oleh warga pluit putri yang membuat suatu gerakan sosial yang berlangsung ditengah perumahan yang  berada  dalam  ruang  lingkup  perkotaan  Jakarta  Utara.  Gambaran  pemaknaan  yang dilakukan oleh warga Pluit putri untuk mengaktualisasikan kepentingannya yang tergambar melalui diksi atribut seperti spanduk yang digunakan dalam melangsungkan Gerakan sosial warga  Pluit  Putri  dalam  penolakan  rencana  BTB School ,  tentunya  berlangsung  dengan pembingkaian  kultural  atau  pemaknaan  realitas  yang  tergambar  melalui  berbagai  tindakan gerakan  sosial  yang  disalurkan  melalui  berbagai  macam.  Seperti  melakukan  interpretasi peristiwa yang sekiranya melahirkan memaknai realitas yang ada, untuk menampilkan citra gerakan kepada khalayak umum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  dipaparkan  secara  deskriptif dengan paradigma Induktif. (Hardani, 2020). Pendekatan dengan format demikian, dianggap mampu untuk menjelaskan penelitian yang dirujuk melalui fenomena gerakan sosial dalam konteks  dengan  kondisi  yang  terjadi,  melalui  berbagai  pendapat  dalam  pernyataan  naratif untuk  memahami  secara  mendalam  sudut  pandang  subjek  penelitian  yaitu  aktor  Gerakan Sosial warga Pluit Putri Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus, dimana menurut  Creswell  studi  kasus  dalam  sebuah  penelitian  kualitatif  ialah  mengkaji  tentang konteks kehidupan yang nyata atau sesungguhnya dalam sebuah atau beberapa kasus nyata kontemporer  yang  masih  atau  sedang  berlangsung  dari  waktu  ke  waktu  (Kholifah,  2018). Dalam konteks penelitian ini mengangkat studi kasus mengenai gerakan sosial masyarakat Pluit  Putri,  dalam  rangka  penolakan  terhadap  rencana  pembangunan  BTB School yang Teknik  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  penelitian  ini  adalah  observasi  dengan partisipatif pasif di lingkungan taman dan lapangan basket di Pluit Putri, wawancara bersama berbagai pihak yang terkait terdiri dari Ketua Forum Warga Pluit Putri, Ketua RT, Sekretaris

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5706
Kelurahan,  Ketua  Yayasan  Bina  Tunas  Bangsa  School,  dokumentasi,  studi  pustaka,  dan triangulasi data untuk memvalidasi dengan cross check dari berbagai perspektif. (Winarni E. W., 2021) . Penelitian ini pula dianalisis dengan model interaksi menurut Miles & Huberman yang dikutip oleh (Martono, 2015)  yakni diantaranya melakukan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gerakan sosial diidentifikasikan kajiannya dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Dalam teorinya gerakan sosial lama yang hadir  ketika era pra industri,  tuntutan yang diangkat  menjadi  isu  dalam gerakan lebih  kearah ekonomi, upaya  perjuangan  gerakan  kaum  proletar  yang  mengangkat  isu  seperti,  kemiskinan masyarakat, pengangguran, kependudukan, tingkat pendapatan yang tercermin dari gerakan kaum  buruh.  Berbeda  dengan  gerakan  sosial  baru  yang  hadir  ketika post  industry , mengangkat  isu-isu  seperti  Hak  Asasi  Manusia,  kebudayaan,  gaya  hidup,  dan  lingkungan. Umumnya  partisipan  gerakan  sosial  baru  dilakukan  oleh  kaum  menengah  yang  tidak tergabung dalam suatu organisasi yang tidak begitu ketat sehingga isu yang diangkat lebih terbuka. (Atang, 2018)

## Gerakan Sosial Baru Masyarakat Pluit Putri
Dengan demikian,  kajian  yang tepat  untuk  diangkat  menjadi  teori dalam  mengasah data  penemuan  penelitian  ini  adalah  Gerakan  Sosial  Baru.  Gerakan  sosial  baru  menurut Pichardo  (1997)  dalam  (Haynes,  2000),  menelusuri  bahwasannya  gerakan  sosial  dapat dikatakan sebagai gerakan sosial baru, bila telah memenuhi beberapa aspek yaitu terdiri dari, ideologi tujuan, taktik strategi, struktur organisasi sampai pada aktivitasnya sebagai berikut 1. Ideologi Gerakan Sosial dalam Penolakan Rencana Pembangunan BTB School
Dalam format gerakan sosial baru menurut Pichardo, bukan lagi mempersoalkan perihal isu  perekonomian  seperti  pada  masa  pra  industri  dalam  gerakan  sosial  lama  namun  lebih kearah  isu  yang  lebih  meluas  seperti  Hak  Asasi  Manusia,  kebudayaan,  gaya  hidup,  dan lingkungan.  Hal  ini  selaras  dengan  realita  gerakan  sosial  yang  dilakukan  oleh  warga  Pluit Putri,  yakni  pada  saat  melakukan  gerakan,  warga  mengangkat  beberapa  isu  yang  mereka yakini  sekiranya  menjadi  tolak  ukur  perjuangan.  Isu  yang  diangkat  dalam  gerakan mencerminkan ideologi  atau tujuan yang dilakukan oleh warga Pluit Putri yakni mengenai
da
isu lingkungan dan kebijakan publik.
Pertama,  isu  lingkungan  hadir  atas  dasar  keberatan  warga  bilamana  rencana pembangunan  sekolah  terealisasi  yang  akan  memberikan  dampak,  seperti  yang  diketahui bahwa akses pintu keluar masuk perumahan berada disebelah pembangunan sehingga sudah bisa  ditebak  dapat  menimbulkan  kemacetan  dan  kebisingan  (Hartadinata,  2022).  Peristiwa penebangan  pohon  yang  dilakukan  untuk  revitalisasi  lapangan  basket  yang  membuat masyarakat  kecewa  tanpa  melihat  bahwasannya  ruang  terbuka  untuk  naungan  Pluit  Putri hanya ada pada objek lahan sengketa tersebut. Dengan demikian, masyarakat merasa ruang publik tidak akan seperti dahulu yang dapat diakses secara bebas, namun kehadiran rencana pembangunan  membuat  akses  terhadap  ruang  publik  tersebut  menjadi  tidak  seutuhnya. (Johanna, 2022).
Gambar 3. Demonstrasi Penebangan Pohon Pluit Putri
Sumber: (Hamonangan, 2019)
Kedua,  mengenai  isu  Administrasi,  dapat  diketahui  bahwa  jauh  sebelum  rencana pembangunan di taman dan lapangan basket terdapat Rencana pemerintah daerah mengenai kebijakan  RTRW  dan  RDTR-PZ,  dimana  Dinas  Tata  Ruang  dan  Cipta  Karya  membuka kesempatan untuk menjaring aspirasi masyarakat, terkait perubahan fungsi atau zonasi apa yang  akan  terjadi  di  wilayahnya,  namun  demikian  warga  Pluit  Putri  tidak  pernah diikutsertakan dalam proses penjaringan aspirasi tersebut. Peraturan Daerah RDTR-PZ DKI Jakarta,  yang  mengubah  zonasi  tata  ruang  objek  lahan  yang  sebelumnya  hanya  taman  dan lapangan basket kemudian ditambah dengan adanya fasilitas sekolah. Hal ini yang kemudian diangkat  oleh warga Pluit  Putri  untuk  mempertanyakan keberadaan dari peraturan tersebut dengan melakukan gugatan administrasi, melalui produk hukum yang disediakan oleh Perda Nomor  1  tahun  2014.  Masyarakat  mengajukan  keberatan  administrasi  kepada  Dinas  Cipta Kerja  dan  Dinas  Tata  Ruang  dengan  menyusun  poin-poin  keberatan,  yaitu  seperti  yang

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
diketahui  bahwa  luas  objek  lahan  sebesar  3.955  m2  tidak  semua  dimiliki  oleh  pemerintah DKI  Jakarta  hanya  seluas  1.747,70  m2  jika  dikalkulasikan  untuk  pembangunan  sekolah dengan gedung 3 (tiga) tingkat maka jumlah tanah yang diperbolehkan hanya sebesar 582 m2 sehingga hal ini di sampaikan melalui kuasa hukum Pluit Putri0. Desember 2020, telah keluar surat  Surat  teguran,  surat  penyegelan,  surat  perintah  bongkar.  Namun  hal  tersebut  tidak terlaksana, yang mana prosesnya masih berlangsung hingga saat ini.
2. Partisipasi atau aktor keanggotaan Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri
Partisipasi gerakan sosial baru lebih bersifat multikultural dalam partisipasinya serta terbuka untuk semua kalangan sehingga partisipan gerakan tidak terkotak-kotak berdasarkan satu jenis kalangan saja. Hal ini tergambar dari partisipan gerakan sosial baru Warga Pluit Putri yang terdiri dari beragam elemen masyarakat yang memperjuangkan kepentingannya, berdasarkan  latar  belakang  profesinya  terdiri  dari  ibu  rumah  tangga,  pengusaha,  pegawai swasta, dll. Terdapat keunikan pada Gerakan Sosial yang terjadi di Pluit Putri Jakarta Utara dikarenakan Gerakan Sosial ini lahir dari di perkotaan dengan ruang lingkup kecil disebuah perumahan,  yang  menyuarakan  kepetingannya  melalui  aktor-aktor  yang  lebih  beragam. Tentunya gerakan sosial baru tergambar pada masyarakat Pluit Putri yang memiliki partisipan gerakan  sosial  lintas  kelas,  terbuka  untuk  semua  warga,  non  hierarkis,  serta  demokratis. Tentu  hal  tersebut  sangat  sukar  ditemukan  dalam  Gerakan  Sosial  yang  pada  umumnya dilakukan  oleh  aktor-  aktor  lokal  atau  daerah  yang  termarjinalkan,  namun  realitas  dalam format gerakan sosial di Pluit Putri terjadi sebaliknya, yakni partisipan yang ikut serta dalam gerakan terdiri dari masyarakat menengah keatas serta tinggal di perumahan Ibukota Jakarta, yang mana notaben pola kehidupan masyarakatnya individualisme.

## Taktik dan Strategi Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri
Gerakan sosial  dapat  dikatakan sebagai  gerakan  bila memiliki taktik  maupun strategi yang digunakan, pada saat melangsungkan gerakan untuk memperjuangkan apa yang diyakini oleh aktor gerakan. Taktik dan strategi yang dilakukan oleh warga Pluit Putri melalui berbagai macam  cara,  yang  sudah  direncanakan  dan  disepakati  terlebih  dahulu  untuk  di  realisasikan dalam format gerakan sosial. Bermula pada 8 Juli 2019, melakukan pengaduan atau audiensi untuk menyalurkan aspirasi kepada DPRD DKI Jakarta Komisi C dan Komisi A. Masyarakat pula  aksi  demonstrasi  ke  lapangan  yang  berlangsung  sebanyak  3  kali  pada  tahun  2019, Demonstrasi  yang  terlaksana  di  depan  kantor  PT.  JUP  maupun  di  objek  lahan  yang  sedang
da
diperjuangkan,  guna  menyalurkan  aspirasi  atau  protes  untuk  diangkat  dan  tergambar  pada spanduk yang  terbentang dengan  membawa spanduk  bertuliskan protes-  protes warga dalam gerakan sosial. Masyarakat Pluit Putri pula menggunakan taktik melalui ranah hukum dengan mengajukan gugatan kepada pihak tergugat ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gambar 4. Peninjauan Lahan Melalui Peradilan Usaha Tata Negara
Sumber: (Hamonangan, 2020)
Masyarakat  pula  melakukan  taktik  dalam  bentuk  virtual  yakni  melalui  media  sosial. Masyarakat  melalui  forum  warga  Pluit  Putri  menyatakan  penolakan  terhadap  rencana pembangunan, menyuarakan hal tersebut dengan membuat sebuah video singkat di Platform Youtube, yang menceritakan tentang aspirasi kritis yang terjadi pada lingkungannya melalui Channel Youtube Forum Warga Pluit Putri dengan judul “Kembalikan Ruang Terbuka Hijau dan Lahan Fasum Fasos Kami”. Video tersebut memiliki sekitar 2.700 penonton .
Gambar 5. Channel Youtube Forum Warga Pluit Putri
Sumber: (Kembalikan Ruang Terbuka Hijau dan Lahan Fasum/Fasos Kami !, 2020)
Kendati demikian , menyuarakan aspirasi melalui media massa pula  terlaksana dalam

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
taktik  format  gerakan  sosial  terlaksana  melalui  media  massa  konferensi  pers,  dengan mekanismenya  nantinya  dari  berbagai  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  wartawan  dalam konferensi pers akan menaikan kasus melalui berita di media massa.

## 3. Struktur organisasi Informal Forum Warga Pluit Putri
Struktur digunakan untuk pengorganisir gerakan sosial, agar apa yang disalurkan dapat memiliki  kekuatan  ketika  menyuarakan  kepentingan  secara  bersama.  Maka  dari  itu  struktur dalam  gerakan  sosial  dibutuhkan  untuk  menjadi  pengikat  yang  terwujud  dalam  bentuk organisasi.  Hal  ini  ditemukan  dalam  studi  kasus  masyarakat  Pluit  Putri,  yang  mana  dalam melaksanakan  gerakan  sosial  dalam  rangka  menolak  rencana  pembangunan  BTB  School terbentuk  organisasi  informal,  yang  hadir  sebagai  kendaraan  bagi  gerakan  untuk  berbagi informasi maupun merumuskan taktik. Organisasi informal tersebut diberi nama Forum Warga Pluit Putri, terdiri dari pengabungan antara 3 (tiga) RT yakni terdiri dari RT.003, RT.005 dan RT.006.  Forum  warga  Pluit  Putri  diketuai  oleh  Rosa  Aliandoe  selaku  warga  RW.006  yang ditunjukan oleh warga karena memiliki latar belakang pendidikan hukum selaras dengan kasus ini yang notabennya akan berhadapan dengan ranah hukum. Kendati demikian, walaupun dalam forum hanya dipilih ketua saja, namun dalam pelaksanaannya ketua RT dalam satu blok hunian perumahan Pluit Putri menjadi perwakilan dari tiap RT
yang melakukan pengawasan terhadap perkembangan kasus selama proses yang telah dijalani dalam gerakan, nantinya bilamana dari warga para aktor gerakan ingin merealisasikan maupun mempertanyakan perkembangan kasus sudah sejauh mana, dapat melalui para ketua RT yang mengkoordinasikan sesuai wilayah naungannya .
Tabel 1.1 Forum Warga Pluit Putri
No . Nama Jabatan 1. Rosa Aliandoe Ketua  Gerakan  Sosial  Forum  Warga Pluit Putri 2. Johanna Aliandoe Ketua RT 005/RW 006 Koordinator wilayah RT.005 3. Naning Hartadinata Ketua RT 003/RW 006 Koordinator wilayah RT. 003 4. Yanita Hartanto Ketua RT 006/RW 006 Koordinator wilayah RT.006 (ketua RT lama)
da
5. David Ketua RT 006/RW 006 Koordinator wilayah RT. 006 (ketua RT baru)
Dinamika Gerakan Sosial dalam Menolak Pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa Masyarakat  Pluit  Putri  melakukan  Gerakan  sosial  dan  memiliki  dinamika  yang dihasilkan  dari  penemuan  atas  strategi  yang  digunakan  dalam  memperjuangkan  apa  yang diyakini  oleh  aktor  gerakan  sosial  singkatnya  kepentingan  dalam  gerakan,  untuk mengamabarkan hal tersebut dalam format gerakan sosial maka teori yang dicetuskan oleh McAdam  tepat  untuk  menjelaskan  mengenai  keseluruhan  dinamika  yang  terjadi  dalam gerakan sosial. McAdam membagi 3 (tiga) kategori yang akan jelaskan menggunakan data yang temukan dalam gerakan sosial baru warga Pluit Putri, yakni diantaranya: Peluang Politik, implementasi  dalam  Gerakan  sosial  warga  Pluit  Putri  memakai  peluang  politik  sebagai bentuk upaya rasional kelompok yang meyakini apa yang diperjuangkan untuk memperoleh pengaruh yang cukup demi memajukan kepentingannya melalui saluran politik.
1. Peluang Politik
Masyarakat Pluit Putri memanfaatkan peluang politik, dengan melakukan pengaduan kepada salah satu  Legislatif Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan komisi  C DPRD DKI Jakarta. Pengaduan yang dilakukan warga melalui saluran politis untuk menyatakan aspirasi dilakukan, dengan harapan peluang politik untuk menyalurkan aspirasi melalui wakil rakyat dapat ditindaklanjuti untuk mengakomodir kepentingan sesuai apa yang diharapkan warga. Hal yang diangkat oleh warga ketika melakukan pengaduan ke DPRD ialah mengenai lahan yang sedang dipermasalahkan berupa taman dan lapangan basket sebesar 3999 m2 ditengah blok perumahan Pluit Putri Jakarta Utara sejauh ini diakui warga sebagai fasum dan fasos, yang sudah sejak lama digunakan warga sebagai ruang publik perumahan secara umum yang digunakan  untuk  berbagai  kegiatan  sosial  warga  sekitar,  namun  di  lokasi  yang  sama  juga diakui kepemilikanya oleh PT. Jakpro selaku BUMD DKI Jakarta yang memberikan mandat untuk  mengelola  kepada  anak  perusahaan  PT.  JUP  yang  saat  ini  akan  melangsungkan kerjasama dengan Pihak BTB untuk mendirikan bangunan sekolah disebagian lahan sehingga kehadirannya menimbulkan respon penolakan dari warga sekitar.
Pengaduan  yang  berisikan  perihal  pengaduan,  mohon  waktu  untuk  dilakukan pertemuan atau audiensi, mohon waktu untuk dilakukan peninjauan ke lapangan, dan mohon perlindungan  hukum  untuk  pembatalan  Pengalihan  Fungsi  Lahan  RTH  atau  Fasum  Fasos

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
menjadi  komersil.  Pihak  DPRD  DKI  Jakarta  melalui  komisi  C  menindaklanjuti  surat pengaduan  warga  dan  mengupayakan  jalan  terbaik  untuk  kedua  belah  pihak.  Setelah ditelusuri berdasarkan data antara kedua belah pihak, pihak DPRD melihat bahwa apa yang dilakukan  atas  pembangun  sekolah  adalah  sesuatu  yang  sah  dilakukan  karena  sudah memenuhi persyaratan serta menyesuaikan aturan yang ada, sehingga pihak DPRD melalui komisi C menyarankan untuk kedua belah pihak untuk berdamai dan memakai fasilitas yang ada untuk  kepentingan bersama. Warga tidak menerima jalan damai yang ditawarkan oleh DPRD  karena  jika  hal  tersebut  dilakukan  maka  apa  yang  menjadi  tujuan  warga  yakni menolak  rencana  pembangunan  sekolah  tidak  akan  terealisasi  dan  belum  menemukan  titik temu yang tepat untuk melalui jalan damai, sehingga hal ini yang kemudian membuat warga beralih untuk mengupayakan gerakan sosial melalui cara apapun.
Gambar 6. Pengaduan Warga Pluit Putri Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## DKI Jakarta Komisi C
Sumber: (Umasugi, 2020)
Masyarakat Pluit beberapa kali juga melangsungkan gerakan sosial melalui demonstrasi didepan  lahan  pembangunan.  Sebelum  Pandemi  COVID-19,  warga  yang  melakukan demonstrasi memiliki atribut untuk menyuarakan asprasi melalui spanduk yang dibentangkan Oleh Warga Pluit Putri, agar sekiranya dapat terlihat oleh pihak pembangun untuk ditanggapi bahkan ditindaklanjuti. Namun demonstrasi yang dilakukan warga Pluit Putri tidak mendapat tanggapan dari pihak-pihak terkait.

## Struktur Mobilisasi
Gerakan sosial pada dasarnya ialah bentuk dari mobilisasi agar isu yang diperjuangkan secara  bersama  antara  3(tiga)  RT  memiliki  kekuatan  melalui  organisasi  informal  bernama Forum  Warga  Pluit  Putri.  Singkatnya  warga  dengan  kepentingan  yang  sama  melakukan
da
mobilisasi  agar  lebih  memiliki  kekuataan  dalam  menyuarakan  apa  yang  diyakini  sehingga membentuk  suatu  struktur  organisasi  forum  warga  Pluit  Putri  sebagai  kendaraan  untuk mengkoordinasikan  gerakan  sosial.  Mobilisasi  warga  dalam  balutan  forum  warga  Pluit  Putri memiliki bentuk kontribusi yang cukup bervariatif. Ada yang berkontribusi dalam hal materi, rekomendasikan  ide-ide  gerakan  sosial,  dan  kontribusi  untuk  turun  ke  lapangan  melakukan beberapa  kali  demontrasi.  Struktur  mobilisasi  ini  menjadi  wadah  bagi  masyarakat  untuk memberikan  bentuk  kontribusi  yang  hadir  dalam  gerakan  sosial  yang  diantaranya  terlaksana seperti, memberikan rekomendasi ide gerakan untuk menyuarakan aspirasi dengan melakukan audiensi  bersama  DPRD  DKI  Jakarta,  kemudian  merekomendasikan  pelibatan  media  massa maupun media untuk mengemas informasi tentang peristiwa di lingkungan Pluit Putri, dengan misi  membentuk  dan menggiring  opini publik yang tercantum dalam berita.  Turun lapangan dengan melakukan demonstrasi  didepan kantor PT. JUP  dan objek lahan  pembangunan pula dilakukan koordinasi mobilisasi massa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk dapat ditindak lanjuti oleh pihak terkait.
Gambar 7. Demontrasi di Kantor PT. Jakarta Utilitas Propertindo

## Sumber: (Hamonangan, 2019)

## 2. Pembingkaian Kultural
Konteks  pembingkaian  kultural  dalam  gerakan  sosial  merupakan  metode  penyajian realitas,  di  mana  kebenaran  tentang  suatu  kejadian  tidak  diingkari  secara  total,  melainkan dibelokkan  secara  halus,  dengan  memberikan  penonjolan  pada  aspek  tertentu  dari  isu berkaitan dengan penulisan fakta. Analisis digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas (peristiwa,  individu,  kelompok,  dan  lainnya)  yang  dilakukan  oleh  media  massa.  Dalam penelitian ini warga pluit putri mengaktualisasikan kepentingannya sesuai dengan landasan teori  yang  telah  didekskripsikan.  Gerakan  Sosial  Baru  dicerminkan  oleh  warga  pluit  putri yang  membuat  suatu  gerakan  sosial  yang  berlangsung  ditengah  perumahan  yang  berada

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
dalam  ruang  lingkup  perkotaan  Jakata  Utara.  Gambaran  pemaknaan  yang  dilakukan  oleh warga  pluit  putri  untuk  mengaktualisasikan  kepentingannya  yang  tergambar  melalui  diksi atribut  seperti  spanduk  yang  digunakan  dalam  melangsungkan  Gerakan  sosial  warga  Pluit Putri  dalam  penolakan  rencana  BTB School ,  tentunya  berlangsung  dengan  pembingkaian kultural  atau  pemaknaan  realitas  yang  tergambar  melalui  berbagai  tindakan  gerakan  sosial yang  disalurkan  melalui  berbagai  macam.  Seperti  melakukan  interpretasi  peristiwa  yang sekiranya melahirkan memaknai realitas yang ada, untuk menampilkan citra gerakan kepada khalayak umum.

## SIMPULAN
Gerakan  sosial  lahir  sebagai  manifestasi  kekuatan  dalam  masyarakat,  yang  dapat dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  fenomena  yang  melingkupinya.  Berdasarkan  realita  yang diangkat  dalam  penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwasannya;  pertama,  alasan penolakan warga Pluit Putri dikarenakan kekecewaan terhadap pihak pembangun yang tidak melibatkan warga dalam perencanaan pembangunan sekolah yang memberikan efek terhadap lingkungan. Selain itu, warga pula khawatir terhadap akses buruk yang ditimbulkan bilamana pembangunan sekolah tersebut terjadi maka akan menimbulkan kemacetan dan kebisingan. Bukan  hanya  itu  saja,  dalam  penolakan  warga  pula  mengangkat  landasan  perubahan administrasi atau kebijakan publik, yang membuat perubahan terhadap zona tata ruang yang sebelumnya  sebagian  besar  terdiri  dari  ruang  terbuka  publik  berupa  taman  dan  lapangan basket,  namun  terdapat  penambahan  fasilitas  sekolah  yang  membuat  lokasi  pembangunan sekolah sesuai dengan zonasi yang sesuai regulasi. Kedua, gerakan sosial ini pula mengalami dinamika  tersendiri  dalam  menyalurkan  aspirasi  untuk  memperjuangkan  kepentinganya dalam  menolak  rencana  pembangunan  dengan  berbagai  upaya,  menurut  McAdam  gerakan sosial  dapat  dikatakan  berdinamika  jika  memakai  peluang  politik,  struktur  mobilisasi,  dan pembingkaian kultural yang semuannya telah dilalui oleh gerakan sosial  warga Pluit Putri, yakni seperti mengekspresikan aspirasi melalui organisasi informal warga Pluit Putri, saluran politis  demonstrasi  maupun  mengajukan  aspirasi  kepada  DPRD  DKI  Jakarta,  mengarungi ranah  hukum,  media  massa  pers  maupun  media  sosial  melalui  platform.  Ketiga,  terkait pengaruh gerakan sosial  terhadap rencana pembangunan, untuk saat ini warga mengatakan pengaruh masih dalam skala mengulur pembangunan sekolah yang sejak diumumkan 2019 silam hingga kini yang belum terealisasi secara fisik, walaupun saat ini pembangunan sedang
da
beroperasi.  Namun  secara  garis  besar,  upaya-upaya  yang  dilakukan  gerakan  sosial  warga Pluit Putri untuk saat ini belum dapat mempengaruhi rencana pembangunan sesuai dengan kepentingan warga, namun lebih ke arah memperlambat pembangun, karna tentu jika aktor gerakan  melakukan  gerakan  sosial  melalui  saluran  apapun,  harus  ditanggapi  oleh  pihak pembangun.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, A. (2018). Gerakan sosial dan kebudayaan: teori dan strategi perlawanan masyarakat adat atas serbuan investasi tambang. Malang: Intrans Publishing.
Doug  Mc  Adam,  J.  D.  (1996).  Comparative  perspection  social  Movements:  Political Opportunities,  Mobilizing  structure  and  Cultural  Framing.  NewYork:  Cambridge University Press.
Dwi  Retno  Hapsari,  B. K.  (2017).  Jaringan  Komunikasi  Dalam  Partisipasi  Gerakan  Sosial Lingkungan: Studi Pengaruh Sentralitas Jaringan terhadap Partisipasi Gerakan Sosial Tolak  Pabrik  Semen  Pada  Komunitas  Adat  Samin  di  Pati  Jawa  Tengah.  Jurnal Komunikasi Indonesia, 123.
Hamonangan,  J.  (2019,  November  4).  Warga  Demo  Penebangan  Pohon  di  Komplek  Pluit
Putri  oleh PT. JUP. Retrieved from Wartakota: https://wartakota.tribunnews.com/2019/11/04/warga-demo-penebangan-pohon-di- komplek- pluit-putri- oleh-pt-jup Hamonangan, J. (2019, Juli 15). Warga Pluit Demo di Depan Kantor Jakpro Tolak Rencana Pembangunan Sekolah. Retrieved from Wartakota: https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/16/warga-pluit-demo-di-depan-kantor- jakpro- tolak-rencana Hamonangan, J. (2020, Februari 7). Majelis Hakim Tinjau Sengketa Lahan di Jalan Taman Pluit Putri yang Akan Dibangun  Sekolah. Retrieved from Tribun  News: https://wartakota.tribunnews.com/2019/11/19/majelis- hakim-tinjau-sengketa-lahan-di-jalan- taman-plu it-putri-yang-akan-dibangun- sekolah
Hardani,  H.  A.  (2020).  Buku  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif.  Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
Hartadinata, N. (2022, Mei 10). Wawancara Bersama Masyarakat Pluit Putri.
Haynes,  J.  (2000).  Demokrasi  dan  Masyarakat  Sipil  di  Dunia  Ketiga,  terj.  P.  Soemitro.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Johanna. (2021, Desember 3). Wawancara data awal.
Johanna. (2022, Mei 10). Wawancara bersama Masyarakat Pluit Putri.
Kholifah,  S.  &.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Berbagi  Pengalaman  dari
Lapangan. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
Kurniawati,  D.  (2015).  Gerakan  Penolakan  Terhadap  Kuningan  di  Kabupaten  Jombang.
Jurnal Politik Muda, 186-194.
Martono,  N.  (2015).  Metode  Penelitian  Sosial:  Konsep-Konsep  Kunci  .  Jakarta:  Rajawali Press.
Putri, F. W. (Director). (2020). Kembalikan Ruang Terbuka Hijau dan Lahan Fasum/Fasos

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
Kami ! [Motion Picture]. Rosa. (2021, Desember 3). Wawancara Data Awal. Scott, J. C. (1993). Perlawanan Kaum Tani. Indonesia: Yayasan Obor Indonesia. Smelser,  N.  (1962).  Theory of  Collective  Behaviour  (by  Tony Tampake).  New  York:  The Free Press.
Susilowati,  N.  L.  (2013).  Komparasi  Sistem  Remunerasi  pada  Instansi  Pemerintahan  dan BUMD. . Jakarta: Lipi press.
Umasugi, R. A. (2020, Juli 8). Tolak RTH Dijadikan Sekolah, Warga Pluit Putri Mengadu ke DPRD  DKI Jakarta. Retrieved from Kompas.com:
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/08/19593791/tolak-rth-dijadikan- sekolah- warga-pluit-p utri-mengadu-ke-dprd-dki
Winarni, E. d. (2021). Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK. Jakarta: Bumi Aksara.