## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING E-COURT SERVICES IN THE ERA OF THE COVID-19 ENDEMIC IN CLASS IA PEKALONGAN RELIGIOUS COURT
EFEKTIVITAS PENERAPAN PELAYANAN E-COURT DI ERA ENDEMI COVID-19 PADA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS IA
Maya Sofiana 1 , Endang Supriyadi 2 , Nurul Giswi Karomah 3 1,2 Vokasi Administrasi Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. E-mail: maya72sofiana@gmail.com, endangs2013@gmail.com 3 Vokasi Administrasi Bisnis, Politeknik LP3I Jakarta. E-mail: ng.karomah87@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Correspondent
Maya Sofiana maya72sofiana@gmail.com Key words: Effectiveness, Service, E-Court, DeLone and McLean Model Website: https://idm.or.id/JSER/index .php/JSER
Page: 209 - 221 The  aim  of  this  research  is,  firstly,  to  get  an  idea  of  the effectiveness of implementing E-Court services in the era of the Covid-19 endemic at the Pekalongan Class IA Religious Court (PA).  Second,  supporting  and  inhibiting  factors  for  the effectiveness of implementing E-Court services in the Covid-19 endemic era at the Pekalongan Class IA Religious Court (PA). Research  methods.  The  research  method  used  is  a  qualitative descriptive type. To study the effectiveness of E-Court services, in order to get an in-depth picture, the model proposed by DeLone and  McLeon  is  used,  in  which  the  successful  effectiveness  of digital  services  includes  6  (six)  dimensions:  First,  information quality. Second, system quality. Third, service quality. Fourth,
the quality of system use. Fifth, intention to use and level of use, user  satisfaction.  Sixth,  perceived  benefits.  The  analysis technique used on qualitative data according to Creswell. These flows  are:  data  reduction,  data  presentation,  and  data drawing/conclusions.  The  results  of  this  research  are  first,  the implementation  of  E-Court  services  in  the  era  of  the  Covid-19 endemic in PA Pekalongan Class IA, is quite effective where the system  is  quite  integrated  with  service  activities.  Second,  the obstacles faced in implementing E-Court services in the Covid- 19  endemic  era  in  PA  Pekalongan  Class  IA,  the  system  error resulted  in  problems  with  downpayment  of  cases  at  one  of  the government banks. Meanwhile, E-Court can only be accessed by Advocate users, while non-Advocate users cannot access it yet.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden Maya Sofiana maya72sofiana@gmail.com Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan, E-Court, Model DeLone dan McLeon Website: https://idm.or.id/JSER/index .php/JSER
Hal: 209 - 221
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah,  pertama  untuk mengetahui  gambaran  bagaimana  efektivitas  penerapan pelayanan E-Court di  era  endemi  Covid-19  pada Pengadilan  Agama  (PA)  Pekalongan  Kelas  IA.  Kedua, faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  efektivitas penerapan pelayanan E-Court di era endemi Covid-19 pada Pengadilan  Agama  (PA)  Pekalongan  Kelas  IA.  Metode Penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif  kualtitatif.  Untuk  mengkaji  efektivitas pelayanan E-Court ,  agar  mendapat  gambaran  yang mendalam    maka  digunakan  model  yang  dikemukakan oleh DeLone  dan  McLeon, yang  mana  keberhasilan efektifitas  pelayanan  digital,  meliputi  6  (enam)  dimensi: Pertama,  kualitas  informasi.  Kedua,  kualitas  system. Ketiga, kualitas pelayanan. Keempat, kualitas penggunaan system.    Kelima,  intensi  menggunakan  serta  tingkat penggunaan, kepuasan pengguna. Keenam, manfaat yang dirasakan.  Teknik  analisis  yang  digunakan  pada  data kualititatif  menurut Creswell .  Alur-alur  tersebut  adalah: reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  data/ kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  pertama, penerapan pelayanan E-Court di era endemi Covid-19 pada PA Pekalongan Kelas IA, cukup efektif yang mana sistem cukup    terintegrasi  dengan  aktivitas  pelayanan.  Kedua, kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  pelayanan  E-
Court di era endemi Covid-19 pada PA Pekalongan Kelas IA, sistem error sehingga menyebabkan pembayaran panjar perkara  pada  salah  satu  bank  pemerintah  terkendala. Sementara ini E-Court baru dapat diakses oleh pengguna Advokat, sedang Non-Advokat belum dapat mengakses.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  dunia  sudah  memasuki  era  endemi  Covid-19.  Kilas  balik  kasus  pandemi Covid-19,  dimulai  dari  adanya  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  secara  resmi mengumumkan  wabah  Covid-19  sebagai  pandemi  Covid-19,  demikian  juga  di Indonesia, yang kemunculannya telah diumumkan oleh pemerintah secara resmi pada awal  Maret  2020.    Berbagai  strategi  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk memutus  rantai  penyebaran  Covid-19,  diantaranya  adalah  dengan  Penetapan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Memasuki  awal  tahun  2021  pemerintah menggulirkan kebijakan sebagai strategi untuk menurunkan kurva penularan Covid- 19  dengan  Pemberlakukan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  dan  dimulai dengan  Vaksinasi  Covid-19.    Berlanjut  Januari  2022  dimulailah  vaksinasi  dosis penguat (booster) Covid-19. Hingga pencabutan PPKM baru dilakukan pada Desember 2022. Pada akhirnya WHO telah mencabut status darurat kesehatan global pandemi Covid-19 menjadi endemi Covid-19, demikian pula pemerintah Indonesia juga telah
mencabut  status  Pandemi  Covid-19  menjadi  endemi  Covid-19  awal  Juni  2023 (Listyaningsih, 2022)
Sejak era pandemi Covid-19 mengguncang dunia hingga berubah status menjadi era endemi Covid-19, aspek-aspek kehidupan sudah tidak sama seperti masa sebelumnya, demikian  pula  dalam  hal  pelayanan.  Pelayanan  adalah  semua  kegiatan  yang ditawarkan oleh pihak satu kepada pihak lain yang bukan berwujud fisik dan menjadi sebab kepemilikan. Dalam hal ini pelayanan yang diberikan oleh pemerintah adalah pelayanan publik.  Pelayanan publik merupakan salah satu prioritas utama yang harus dikedepankan. Dalam hal ini berbagai strategi dilakukan oleh pemerintah agar tetap dapat  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  masyarakat.  Pemerintah  yang berfokus  pada  pelayanan  masyarakat  tentunya  akan  memberikan  prioritas  pada pengelolaan pelayanan publik.
Dalam hal ini strategi yang dilakukan tentunya membutuhkan berbagai dukungan, diantaranya dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti diketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi mengalami peningkatan yang cukup pesat. Sejak kemunculannya  pertama  kali  era  revolusi  4.0  atau  era  teknologi  informasi  di  2011 dicetuskan  di  Jerman,  Indonesia  pun  merupakan  salah  satu  negara  yang  telah menerapkan era revolusi industri 4.0.  Terobosan inovasi yang ada pada era revolusi 4.0 adalah Internet of Things (Iot) atau internet untuk segala sesuatu, Big Data atau data dalam jumlah besar dan Artificial Intellegence (AI) atau kecerdasan buatan. Kemudian di  tahun  2019  era society 5.0  dideklarasikan  di  Jepang,  yang  mana  era  tersebut mengusung konsep masyarakat dapat mengatasi tantangan kehidupan sosial dengan menggunakan  konsep-konsep  yang  telah  ada  pada  era  revolusi  4.0,  namun penekanannya  pada  AI.  Dengan  kata  lain  konsep  masyarakat  yang  terpusat  pada manusia  dengan  berbasis  teknologi.  Dengan  perkembangan  tersebut  tentunya Indonesia  masih  dituntut  untuk  masuk  ke  era  society  5.0.  Adanya  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  merupakan  solusi  dalam  mengatasi  tantangan terkait  pelayanan  publik.  Wajah  pelayanan  publik  mengalami  perubahan  dan penyesuaian secara digital, mulai adanya pandemi Covid-19 sampai berubah status menjadi endemi Covid-19.
Pelayanan  publik  digital  sebagai  solusi  pelayanan  masyarakat,  merupakan perwujudan  komitmen  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  yang  maksimal kepada  masyarakat.    Untuk  merealisasikan  hal  ini,  tentunya  pemerintah  selain menggulirkan kebijakan terkait prosedur pelayanan elektronik, secara otomatis juga mempersiapkan berbagai sumber daya dengan terus melakukan penyesuaian secara berkesinambungan,  sejak  dari  era  pandemi  Covid-19  sampai  dengan  saat  ini  era endemi  Covid-19.  Dalam  aspek  petugas  sebagai  penyedia  layanan,  dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknik pelayanan publik digital, Pada aspek anggaran juga ditingkatkan untuk keperluan teknis sistem dan memperluas jaringan.  Dalam aspek kebijakan penyesuaian, dari mulai pandemi Covid-19 sampai dengan endemi Covid- 19,  disosialisasikan  oleh  pusat  ke  daerah  dengan  cepat,  dan  dilakukan  strategi penyesuaian  oleh  daerah  masing-masing  terkait  pelayanan  publik  elektronik.  Pada aspek  sarana  dan  prasana  juga  dilakukan  penyesuaian  berkesinambungan  sesuai arahan pusat dan strategi penyesuaian dilakukan oleh daerah. Semua aspek tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan publik secara efektif.
Efektivitas  pelayanan  publik  berbasis  digital  merupakan  tingkat  keberhasilan  yang dicapai  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  didukung  dengan teknologi  informasi  dan  komunikasi.      Pelayanan E-Court merupakan  salah  satu
bentuk pelayanan publik digital. Dengan adanya pelayanan E-court maka pelayanan publik diharapkan akan lebih efektif, karena akan memangkas waktu, jarak, dan biaya. Tujuan Penelitian adalah pertama, bagaimana efektivitas penerapan pelayanan E-court di era endemi Covid-19 pada Pengadilan Agama (PA) Pekalongan Kelas IA.  Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas penerapan pelayanan E-Court di era endemi Covid-19 pada Pengadilan Agama (PA) Pekalongan Kelas IA.
Pelayanan adalah semua aktivitas yang diberikan dan tidak berbentuk fisik, oleh pihak satu kepada pihak lain. Hal ini sependapat dengan definisi pelayanan,  yaitu segala kegiatan atau penawaran aktivitas oleh pihak satu kepada pihak lain, baik yang tidak berwujud  fisik (intangible) dan  tidak  menjadi  kepemilikan  apapun.  (Supriyadi  & Sofiana,  n.d.)  (Pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  pelayanan  publik untuk memenuhi hak dan kebutuhan pelayanan rakyat dan diatur dalam regulasi. Hal ini senada dengan definisi pelayanan publik, yaitu semua kegiatan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat atau pelayanan yang bersifat kolektif, meliputi hak dan kebutuhan pelayanan yang telah diatur dalam kebijakan. (Service is every activity by another party aimed at meeting the interests of the people, this service is collective in nature because the service of that interest is still included in the context of fulfilling shared rights and needs  that  have  been  regulated,  including  in  the  sense  of  service. Cruz  &  Paulino  (2021) dalam (Sofiana et al., 2022) Untuk memaksimalkan pelayanan publik, penting sekali untuk  memahami  prinsip-prinsip  pelayanan  publik.  Adapun  prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut: pertama,  prosedur yang sederhana. Kedua, kejelasan  prosedur.  Ketiga,  kepastian  dalam  hal  waktu  Keempat,  akurasi  dalam produk  pelayanan  publik.  Kelima,  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap.  Keenam, faktor  keamanan.  Ketujuh,  faktor  tanggung  jawab.  Kedelapan,  kemudahan mengakses.  Kesembilan,  faktor  kedisiplinan.  Kesepuluh,  faktor  kenyamanan. Mahmudi  (2010)  dalam(Sofiana  et  al.,  2020).  Ciri-ciri  pelayanan  publik  diantaranya adalah  pertama,  Inklusif  secara  Umum,  adalah  pelayanan  publik  yang  diberikan secara umum untuk keseluruhan individu tanpa membedakan latar belakang sosial, keadaan  ekonomi,  politik,  dan  agama.  Kedua,  Non-Komersial  adalah  pelayanan publik yang diberikan secara non-profit, bukan untuk mengejar keuntungan semata, melainkan  mengedepankan  pada  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  secara universal.  Ketiga,  Obligatif  atau  Wajib  adalah  pemerintah  berkewajiban  kepada seluruh masyarakat dalam mengupayakan dan memberikan pelayanan publik, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara.(Hidayatullah et al., 2024)
E-Court merupakan aplikasi atau pelayanan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah suatu administrasi perkara, dikarenakan peradilan berwenang secara elektronik menerima pendaftaran online, melalui aplikasi filing, taksiran panjar biaya  online  melalui  aplikasi  e-SKUM,  pembayaran  biaya  perkara  online  melalui aplikasi e-payment, pemanggilan para pihak online melalui aplikasi e-Summons , serta persidangan online melalui e-Litigasi (Intihani et al., 2023). Pelayanan E-Court adalah pelayanan bagi  pengguna terdaftar secara online untuk mendapatkan  pendaftaran perkara, taksiran panjar biaya perkara, pemanggilan dan persidangan secara online. (Simanjorang  et  al.,  n.d.). E-Court adalah  layanan  bagi  Pengguna  Terdaftar  untuk Pendaftaran  Perkara  Secara  Online,  Mendapatkan  Taksiran  Panjar  Biaya  Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. E-Court terdiri dari 3
(tiga) ruang lingkup aplikasi:, e-Filling (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e- Payment (Pembayaranan Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara  online)  dan e-Litigation (Persidangan  secara  online). E_Litigasi adalah  sebuah sistem  yang  mana  proses  administrasi  persidangan  dilakukan  secara  elektronik. Meliputi    pertukaran  dokumen  persidangan  yakni  jawaban,  replik,  duplik,  dan kesimpulan yang dapat dialkukan secara elektronik. Persidangan secara elektronik ini merupakan  bagian  dari E-Court . Manfaat  E-Litigasi  adalah:  pertama  jadwal  dan agenda persidangan menjadi lebih pasti. Kedua, dokumen jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dikirim secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu ke pengadilan. Ketiga, bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan diperbolehkan penggunaan tanda  tangan  digital.    Keempat,  pemeriksaan  saksi  dan  ahli  dapat  dilakuk  dengan teleconference. Kelima, pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Salinan fisik.
Efektivitas  elektronik/efektivitas  sistem  informasi  merupakan  indikator  untuk mengukur sistem informasi yang dapat mendukung untuk suatu tujuan organisasi. Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Rusmiati  dalam    (Evrilyan  Rozanda  et  al.,  2024) bahwa,  efektivitas  sistem  informasi  adalah  alat  ukur  tentang  bagaimana  sistem informasi tersebut memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui  keberhasilan  sistem  informasi  atau  dalam  hal  ini  efektivitas  pelayanan elektronik diperlukan suatu model.  Dalam penelitian ini model efektivitas pelayanan digital/elektronik menggunakan model DeLone dan McLeon yang meliputi 6 (enam) dimensi: Pertama, Kualitas Sistem (System Quality), kualitas ini mengacu pada sejauh mana sistem ini dapat digunakan tanpa gangguan dan ramah pengguna. Indikator ini menjelaskan tentang kemudahan penggunaan, keandalan waktu respon, fleksibilitas dan keamanan. Kedua,  Kualitas Informasi (Information Quality), kualitas ini berkaitan dengan  hasil  nilai  keluaran  sistem  yang  dirasakan  oleh  pengguna.  Dimensi  ini menjelaskan  tentang,  kelengkapan,  relevansi,  keakuratan  dan  ketepatan  waktu . Ketiga, kualitas Pelayanan (Service Quality), kualitas ini menjelaskan tentang penilaian subyektif pengguna, bahwa pelayanan yang mereka peroleh dari pelayanan elektronik adalah  sesuai  dengan  yang  mereka  harapkan . Dimensi  ini  menjelaskan  tentang jaminan  dan  empati. Keempat,  Kepuasan Pengguna (User  Satisfaction), dimensi  ini berkaitan  dengan  kepuasan  pengguna  terhadap  sistem.  Indikator  ini  menjelaskan tentang  penggunaan ulang. Kelima, Minat  Menggunakan/Penggunaan (Intention to Use/Use), dimensi ini berkaitan dengan keberhasilan sistem informasi yang mewakili Tingkat  dan  cara  yang  mana  sistem  informasi  itu  digunakan  oleh  penggunanya. Indikator ini terkait dengan minat dan kepuasan pengguna.  Keenam, Manfaat bagi Pengguna (Net Benefit), dimensi ini berkaitan dengan seberapa jauh sistem informasi memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan . Indikator ini menjelaskan tentang penghematan waktu dan biaya. (Muhammad Ikhsan & Azhar Kasim, 2023)

## Gambar 1. Model Kesuksesan Sistem Informasi
Sumber: DeLone dan McLeon (2004 )
Status endemi Covid-19 menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam (Samara et al., 2022)    berarti masih adanya penyakit yang berkaitan dengan virus corona namun sudah tidak mewabah sehingga nantinya  penyakit  Covid-19  akan  dikategorikan  sama  sebagai  penyakit  menular lainnya seperti Tuberkulosis (TB).
Pemerintah  selaku  penyedia  jasa  pelayanan  publik  tentunya  berkewajiban memberikan pelayanan publik yang sesuai diharapkan oleh masyarakat.  Masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan publik berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapannya. Namun keadaan di lapangan masih ditemukan kendala umum seperti jaringan internet atau server sistem terkendala.
Hidayah  (Hidayah,  n.d.)  dalam  hasil  penelitiannya  berjudul  Efektivitas  Penerapan Layanan Sistem Informasi  Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) di Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Sidoarjo  adalah sebagai berikut: Pertama, peneliti menggunakan 6 (enam) ukuran yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan pada model kesuksesan DeLone dan Mclean, secara manyeluruh indikator  sudah  diterapkan  dengan  maksimal  yakni  kualitas  informasi,  kualitas sistem,  kualitas  pelayanan,  penggunaan  sistem,  kepuasan  pengguna,  dan  manfaat bersih. Kedua, Dalam mendukung layanan Sistem Infomrasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) yang diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sudah terlaksanakan dengan efektif.

## METODE
Penelitian ini memberikan data dan fakta secara apa adanya sesuai dengan keadaan di lapangan saat penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah  jenis deskriptif kualtitatif, merupakan jenis penelitian yang memberikan data yang menggambarkan orang-orang  yang  diteliti  tentang  perilaku  lisan,  tertulis,  dan  yang  dapat  diamati.
Information Quality System Quality Service Quality User Satisfaction Net Benefit Intention
to Use Use
Tujuan  metode  penelitian  kualitatif  adalah untuk  pemahaman  dan  penaksiran  dari sudut  pandang  peneliti  terkait  makna  dari  peristiwa  yang  melibatkan  perilaku manusia dalam situasi tertentu Suyanto dan Sutinah (2010) dalam (Afrelia Edison et al.,  n.d.).  Oleh  karena  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  deskriptif kualitatif maka data yang digunakan adalah data kualitatif.
Efektivitas  merupakan  adalah  kemampuan  organisasi  untuk  berhasil  mencapai tujuan,  yang  memang  sudah  seharusnya  dicapai.  Efektivitas  pelayanan  elektronik merupakan  kemampuan  organisasi  untuk  berhasil  mencapai  tujuannya  dalam memberikan pelayanan elektronik. Dalam hal ini keberhasilannya harus memenuhi indikator  keberhasilan  sistem  informasi  atau  bentuk  model  efektivitas  pelayanan model DeLone dan McLeon yang  meliputi  6  (enam)  dimensi:    Pertama,  kualitas informasi.  Kedua,  kualitas  system.  Ketiga,  kualitas  pelayanan.  Keempat,  kualitas penggunaan  system.    Kelima,  intensi  menggunakan  serta  Tingkat  penggunaan, kepuasan pengguna. Keenam, manfaat yang dirasakan. E-Court merupakan sebuah bentuk  pelayanan  bagi  pengguna  yang  terdaftar  secara  online  agar  mendapatkan pelayanan  pendaftaran  perkara,  taksiran  panjar  biaya  perkara,  pemanggilan  dan persidangan secara online.
Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA yang berlokasi di  Jl.  Dr.  Sutomo  No.  190  Pekalongan-51129  Jawa  Tengah.  Telpon:  (0285)  4416539 Faximile: (0285) 4416538.  Subjek dalam penelitian ini yakni individu-individu yang dianggap mengetahui dan mempunyai suatu pengalaman yang terkait dengan fokus penelitian dan dapat memberikan informasi.
Sumber Penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara  dengan  informan  dan  hasil  observasi  terhadap  objek  penelitian.    Data sekunder  didapat  dari  dokumen  milik  informan  dan  diperoleh  dari  studi  pustaka yaitu  buku  dan  jurnal  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti.    Instrumen penelitian  kualitatif  atau  alat  penelitian  adalah  diri  peneliti  itu  sendiri.  Dengan demikian peneliti sebagai instrumen harus valid dalam hal hal seberapa besar peneliti kualitatif  mampu  melakukan  penelitian  dan  bergerak  langsung  ke  lapangan.  Alat yang  digunakan  peneliti  sebagai  instrumen  penelitian  adalah  kamera  pedoman wawancara lisan, Laptop dan angket Google Form .  Teknik wawancara yang digunakan yakni teknik pengumpulan data melalui wawancara/interview secara guide interview dan  secara  bebas,  kepada  informan  sebagai  subyek  yang  diteliti  secara  mendalam, untuk  mendapatkan  data  primer  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian  yang lengkap.  Persyaratan seorang informan harus: Pertama, memiliki pengetahuan dan perhatian  tentang  gambaran  objek  penelitian.  Kedua,  memiliki  pengetahuan  dan perhatian  tentang  permasalahan  di  lapangan.  Ketiga,  menyanggupi  dan  menerima penelitian untuk memberikan keterangan berdasarkan fakta secara terbuka (Mirfaq et al., 2022). Dalam hal ini informan/subyek penelitian dalam penelitian yang memenuhi persyaratan  ini  adalah  Pertama,  petugas  atau  pegawai  yang  melayani  pada  bagian pelayanan.  Kedua,  pemohon  atau  masyarakat  pemohon.   Adapun  informan  di  sini adalah pegawai Pengadilan Agama (PA) Pekalongan Kelas IA dan Advokat (mewakili masyarakat pemohon) sebagai berikut:
Tabel 1.  Daftar Nama Informan No  Nama Posisi Departemen 1  Drs. Saefudin Panitera Mahkamah Agung RI 2 Ardli Fitrianto Rahmawan Suseno, Amd Pengelolaan Sistem dan Jaringan Kesekretariatan Subbagian IT dan Pelaporan 3  Miqdam Yusria Ahmad, M. Ag  Advokat
Sumber: Data Olahan Peneliti
Yang mana wawancara dilakukan secara langsung dan angket dalam bentuk Google Form .    Dokumentasi  di  sini  merupakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  sumber- sumber  data  atau  referensi-referensi  yang  telah  ada,  seperti  jurnal  dan  artikel  dari website. Teknik  Analisis  data  di  sini,  untuk  mengkaji  efektifitas,  pada  umumnya banyak peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, namun dalam penelitian ini, agar mendapat gambaran yang mendalam maka digunakan model yang dikemukakan oleh  DeLone  dan  McLeon,  yang  mana  keberhasilan  efektifitas  pelayanan  digital, meliputi 6 (enam) dimensi: Pertama, kualitas informasi. Kedua, kualitas sistem. Ketiga, kualitas  pelayanan.  Keempat,  kualitas  penggunaan  sistem.  Kelima,  intensi menggunakan  serta  Tingkat  penggunaan,  kepuasan  pengguna.  Keenam,  manfaat yang  dirasakan  kemudian  dianalisa.  (Hidayah,  n.d.)  Sementara  itu  pada  hasil observasi dan hasil studi dokumen diubah menjadi tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing.  Kedua, penyajian data, adalah kegiatan  pengolahan data setengah jadi yang telah seragam ke bentuk tulisan dan memiliki rangkaian alur tema yang jelas. Ketiga,  penarikan  data/kesimpulan,  penemuan  bukti-bukti  data  yang  diperoleh secara akurat dan faktual di lapangan.  Cresswell (2014) dalam  (Christian, n.d.)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  pelayanan E-Court di  Era  Endemi  Covid-19  pada  Pengadilan  Agama Pekalongan Kelas IA cukup efektif dalam mendukung kegiatan layanan bagi Advokat sebagai  pengguna  terdaftar  dalam  hal  pendaftaran  perkara  secara  online (e-filling), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online (e-Payment), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summons) , dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-litigation) .
Gambar 2. E-Court
Sumber: Website Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA
Saat ini, pendaftaran perkara Online, dikhususkan untuk Advokat.  Setelah pengguna mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melewati mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat di mana Advokat disumpah, sementara ini pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Aplikasi E-Court terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (E-Filing), modul pembayaran perkara secara  elektronik (E-Payment), modul  Pemberitahuan  secara  Elektronik  ( E-Pbt), dan modul Pemanggilan secara Elektronik (E-Pgl).
Efektivitas  Penerapan  Pelayanan E-Court di  Era  Endemi  Covid-19  pada  Pengadilan Agama  Pekalongan  Kelas  IA  berdasarkan  model  efektivitas  pelayanan digital/elektronik menggunakan model DeLone dan McLeon yang meliputi 6 (enam) dimensi: Pertama, Kualitas Sistem ( System Quality), kualitas ini mengacu pada sejauh mana sistem ini dapat digunakan tanpa gangguan dan ramah pengguna. Indikator ini menjelaskan tentang kemudahan penggunaan, keandalan waktu respon, fleksibilitas dan  keamanan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  aspek  pertama,  Kualitas  Sistem adalah sebagai berikut: E-Court cukup mudah untuk dipahami dan dioperasikan, E- Court cukup  mudah  diakses  di  mobile, E-Court cukup  dapat  diandalkan  dalam memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, menu yang diakses pada  E-Court  cukup  membutuhkan  waktu  loading  kurang  dari  7  (tujuh)  detik,  E- Court  cukup  terjamin  kerahasiaannya.  Yang  mana  layanan  E-Court  mulai  dari pendaftaran  pengguna  terdaftar,  pendaftaran  perkara  (data),  pendaftaran  perkara (dokumen), pendaftaran perkara (panjar perkara) sampai dengan pendaftaran perkara pemanggilan, cukup terintegrasi dalam E-Court tanpa bantuan dari aplikasi pihak lain kecuali  untuk  pembayaran  bank  pemerintah  tertentu,  sistem  mengalami  kendala sehingga Advokat harus secara langsung mengecek pembayaran panjar melalui ATM. Kedua,  Kualitas Informasi (Information Quality), kualitas ini berkaitan dengan hasil nilai keluaran sistem yang dirasakan oleh pengguna. Dimensi ini menjelaskan tentang, kelengkapan, relevansi, keakuratan dan ketepatan waktu. Berdasarkan hasil penelitian dalam aspek Kualitas Informasi adalah sebagai berikut: a. Informasi yang diberikan pada  E-Court  cukup  bebas  dari  kesalahan.  b.  Aplikasi  E-Court  cukup  memberikan informasi  yang  up  to  date.  d.  Informasi  yang  disajikan  E-Court  cukup  mudah dipahami. Dalam hal ini penerapan E-Court telah cukup informatif dan tepat, seperti saat  pendaftaran  (dokumen),  upload  dokumen  yang  dibutuhkan  untuk  menjadi pengguna  terdaftar  misal  pada  fitur  upload  KTP,  Kartu  Anggota  Advokat,  Bukti Sumpah,  dan  dokumen  yang  dibutuhkan  untuk  pendaftaran  perkara  seperti  Surat Kuasa dan Gugatan cukup disajikan secara lengkap dan relevan. Dalam hal ketepatan waktu,  E-Court  harus  diaktifkan  dengan  jaringan  internet  tentunya  bila  jaringan internet  kendala  atau  server  terkendala  karena  pemeliharaan  tentunya  berdampak pada  ketidaktepatan  waktu.  Namun  dalam  penerapannya,  jaringan  internet terkendala atau server terkendala karena pemeliharaan tidak sering terjadi sehingga bukan merupakan kendala yang sangat berarti.
Ketiga, kualitas Pelayanan (Service Quality), kualitas ini menjelaskan tentang penilaian subyektif pengguna, bahwa pelayanan yang mereka peroleh dari pelayanan elektronik adalah  sesuai  dengan  yang  mereka  harapkan . Dimensi  ini  menjelaskan  tentang jaminan  dan  empati. Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  aspek  Kualitas  Pelayanan adalah sebagai berikut: a. Cukup aman mengakses atau melakukan input data dalam E-Court.  b. Cukup  terbantu  dengan  mengakses E-Court.  c.  E-Court cukup  aman menampilkan data sesuai dengan pilihan yang dipilih di menu. Penerapan E-Court
cukup aman diakses, selama ini belum ada kasus terkait keamanan data. Pengguna cukup terbantu mengakses data untuk menunjang pelayanan.
Keempat,  Kepuasan  Pengguna (User  Satisfaction), dimensi  ini  berkaitan  dengan kepuasan pengguna terhadap sistem. Indikator ini menjelaskan tentang penggunaan ulang. Berdasarkan hasil penelitian pada aspek Kepuasan Pengguna adalah sebagai berikut: a. E-Court memenuhi harapan pengguna dalam layanan. b. Pengguna  akan merekomendasikan E-Court kepada  orang  lain  yang  membutuhkan  layanan.  c. Secara keseluruhan pengguna puas dengan kinerja E-Court selama endemi Covid- 19.  Penggunaan E-Court ini  merupakan  kewajiban  berdasarkan  otoritas  undang- undang  sehingga  tanpa  rekomendasi  maka  pengguna  terdaftar  dalam  hal  ini Advokat  dan  Panitera  memang  wajib  menggunakan  layanan  ini.  Secara keseluruhan semua pihak puas dengan penggunaan E-Court selama endemi Covid- 19.
Kelima,  Minat  Menggunakan/Penggunaan (Intention  to  Use/Use), dimensi  ini berkaitan dengan keberhasilan sistem informasi yang mewakili Tingkat dan cara yang mana sistem informasi itu digunakan oleh penggunanya. Indikator ini terkait dengan minat  dan  kepuasan  pengguna.    Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  aspek  Minat Menggunakan adalah sebagai berikut: a. Pengguna menggunakan aplikasi rata-rata sampai  dengan  lebih  dari  4  kali  dalam  kurun  waktu  sebulan.  b.  Pengguna menggunakan fungsi yang ada pada E-Court untuk membantu aktivitas pengguna dalam  layanan  selama  endemi  Covid-19.  c.  Pengguna  merasa E-Court berguna untuk   layanan  selama  endemi  Covid-19.  Terkait  dengan  aspek  penggunaan aplikasi lebih dari 4 kali dalam kurun waktu sebulan, penerapan E-Court memang dilakukan  oleh  karena  merupakan  kewajiban  atas  dasar  otorita  undang-undang. Penerapan E-Court cukup  membantu  pengguna  hal  ini  tergambar  pada  menu Pendaftaran Perkara (dokumen) ada fitur edit dokumen bila terjadi kesalahan men- upload dokumen, sehingga memudahkan peng- upload -an dokumen. Keenam, Manfaat bagi Pengguna (Net Benefit), dimensi ini berkaitan dengan seberapa jauh sistem informasi memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan . Indikator ini menjelaskan tentang penghematan waktu dan biaya. Berdasarkan hasil penelitian dari aspek  Manfaat  bagi  Pengguna  adalah  sebagai  berikut:  a.  Penggunaan E-Court menghemat waktu pengguna dalam urusan layanan selama endemi Covid-19. b. E- Court membantu  menyelesaikan  pekerjaan  layanan   selama  endemi  Covid-19.  c. Pengguna  merasa  bahwa  segala  aktivitas  pengguna  menjadi  lebih  efisien  karena penerapan E-Court dalam layanan. d. pengguna merasa bahwa penerapan E-Court dalam layanan  membuat aktivitas pengguna menjadi efektif. Tentunya penerapan E-Court memberikan  efek  positif  pada  performa  pegawai  dan  performa  PA Pekalongan Kelas IA. Bagi pegawai dengan E-Court lebih menghemat waktu dalam hal  menyelesaikan  pekerjaan  pelayanan  dan  lebih  akurat  dalam  memberikan pelayanan sehingga memberikan efek positif untuk performat pegawai.  Bagi PA Pekalongan Kelas IA memberikan efek  positif  dalam hal pengambilan keputusan terkait pelayanan.
Faktor  Pendukung  dalam  Efektivitas  Penerapan  Pelayanan E-Court di  Era  Endemi Covid-19  pada  Pengadilan  Agama  Pekalongan  Kelas  IA  adalah  sebagai  berikut: pertama, pelayanan E-Court memberikan efek yang positif bagi pengguna pelayanan yakni Advokat dalam mendapatkan pelayanan pendaftaran perkara, taksiran panjar biaya perkara, pemanggilan dan persidangan secara online. Kedua, pelayanan E-court memberikan efek yang positif bagi performa pegawai dalam memberikan pelayanan
secara efisien dan efektif dan performa PA Pekalongan Kelas IA dalam pengambilan Keputusan dalam pelayanan.
Faktor Penghambat  dalam  Efektivitas Penerapan Pelayanan E-Court di Era Endemi Covid-19  pada  Pengadilan  Agama  Pekalongan  Kelas  IA  adalah  sebagai  berikut: pertama  dalam  pelayanan E-Court untuk  bank  tertentu  mengalami  kendala sistem error sehingga  menyebabkan  pembayaran  panjar  perkara terkendala.Kedua,  sementara  ini  yang  dapat  mengakses  pelayanan E-Court hanya  pihak  yang  terdaftar  dalam  hal  ini  Advokat.  Non-Advokat  atau masyarakat, sementara ini belum dapat mengakses langsung, hal ini berefek pada besaran biaya perkara.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dalam bahwa efektivitas penerapan pelayanan E-Court di  era  Endemi  Covid-19  pada  PA  Pekalongan Kelas  IA  telah  cukup  efektif. Hal  ini terlihat  berdasarkan,    keberhasilan  efektifitas  pelayanan  digital,  meliputi  6  (enam) aspek model DeLone dan Mcleon. Pertama, Kualitas Sistem adalah sebagai berikut: E- Court cukup mudah untuk dipahami dan dioperasikan, E-Court cukup mudah diakses di mobile, E-Court cukup dapat diandalkan dalam memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, menu yang diakses pada E-Court cukup membutuhkan waktu loading kurang dari 7 (tujuh) detik, E-Court cukup terjamin kerahasiaannya. Yang mana layanan E-Court mulai dari pendaftaran pengguna terdaftar, pendaftaran perkara (data), pendaftaran perkara (dokumen), pendaftaran perkara (panjar perkara) sampai dengan pendaftaran perkara pemanggilan cukup terintegrasi dalam E-Court tanpa bantuan dari aplikasi pihak lain kecuali untuk pembayaran bank pemerintah tertentu  sistem  mengalami  kendala  sehingga  Advokat  harus  secara  langsung mengecek pembayaran panjar melalui ATM.
Faktor  Pendukung  dalam  Efektivitas  Penerapan  Pelayanan E-Court di  Era  Endemi Covid-19  pada  Pengadilan  Agama  Pekalongan  Kelas  IA  adalah  sebagai  berikut: pertama, pelayanan E-Court memberikan efek yang positif bagi pengguna pelayanan yakni Advokat. Kedua, pelayanan E-court memberikan efek yang positif bagi performa pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  secara  efisien  dan  efektif  dan  performa  PA Pekalongan Kelas IA dalam pengambilan Keputusan dalam pelayanan.
Faktor Penghambat  dalam  Efektivitas Penerapan Pelayanan E-Court di Era Endemi Covid-19  pada  Pengadilan  Agama  Pekalongan  Kelas  IA  adalah  sebagai  berikut: pertama  dalam  pelayanan E-Court untuk  bank  tertentu  mengalami  kendala sistem error . Kedua, sementara ini yang dapat mengakses pelayanan E-Court hanya pihak yang terdaftar dalam hal ini Advokat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrelia Edison, I., Restu Valentina, I., Ariati, P., Nengsih, R., & Cania, R. (n.d.).
Efektivitas Pelayanan Pemerintah dengan Implementasi Layanan Berbasis Digital Pada Aplikasi SI-ALEK di Kecamatan Lubuk Begalung Padang
Sumatera Barat .
Christian, A. R. (n.d.). “Kecuali Coffee.”
Evrilyan Rozanda, N., Razmi, F., Sistem Informasi, P., Sains dan Teknologi, F., & Suska Riau, U. (2024). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akademik Menggunakan Metode Delone And Mclean .
https://publikasi.kocenin.com/index.php/teksi
Hidayah, N. R. (n.d.). Efektivitas Penerapan Layanan Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (Sittek) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Sidoarjo . www.ombudsman.go.id.
Hidayatullah, M. A., Syamsir, S., Khanaya, P., Owen Tunggara, R., & Nasri, M. H. (2024). Evaluasi Performa Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Jurnal Inovasi Global , 2 (1), 90 – 102.
https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.45
Intihani, S. N., Arifudin, & Juliani. (2023). Efektivitas Persidangan Berbasis E- Court Pada Masa Pendemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi.
Veritas , 8 (1). https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1804
Listyaningsih, E. (2022). Pencabutan Status Pandemi COVID-19 oleh Presiden Jokowi Terhadap Saham-Saham JII di Bursa EfekIndonesia . https://doi.org/10.33024/jrm.v12i2
Mirfaq, R., Gunawan, W., & Akbar, I. (2022). Efektivitas Sistem Pelayanan Perizinan Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2019 (Studi Pada Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Jurnal Administrasi
Pemerintahan (Janitra) , 1 (2). https://doi.org/10.24198/janitra.v1i2.38244
Muhammad Ikhsan, & Azhar Kasim. (2023). Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Online Layanan Administrasi Di Kementerian Dalam Negeri.
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 9 (2), 399 – 410. https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2588
Samara, A., Anggraeni, Rr. D., Sulistiyowati, R., Selfiyan, Wibowo, S., Sutandi, Wi, P., & Pujiarti. (2022). Pelatihan Penerapan Manajemen Persediaan Bagi Pedagang Makanan Minuman Di Era Endemi Covid 19 (UMKM Cihuni Hill Park). Abdi Dharma , 2 (2).
https://doi.org/10.31253/ad.v2i2.1729
Simanjorang, S. R., Riau, U., Kampus Bina Widya, P., HRSoebrantas, J., & Baru Pekanbaru Riau, S. (n.d.). Efektivitas Pelayanan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. In JOM FISIP (Vol. 9).
Sofiana, M., Seiver Langelo, J., Supriyadi, E., Maulina, A., & Wahyuni, R. (2022). Case Study of Digital-Based Service Innovation for Old Age Insurance (JHT) Claims by BPJS Employment (BPJAMSOSTEK) Pekalongan Branch Office Central Java. Ilomata International Journal of Management , 3 (1), 327 – 342. https://doi.org/10.52728/ijjm.v3i1.302
Sofiana, M., Wahyuni, R., & Supriyadi, E. (2020). Studi Komparasi Kepuasan
Pasien BPJS Dan Non BPJS Pada Mutu Pelayanan Pendaftaran
Puskesmas Johar Baru Jakarta Pusat. Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi
Bisnis , 1 (2). https://doi.org/10.31334/abiwara.v1i2.797
Supriyadi, E., & Sofiana, M. (n.d.). Analisa Manajemen Strategi Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Menggunakan Metode SWOT (Studi Kasus PT XYZ) .