## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5336/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peran Notaris Dalam Penarikan Undian Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Undian Oleh Pihak Perbankan
Rangga Adhitya Yogiswara 1 , David 2 , Tobing 3
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 06 Juny 2023 Publish : 07 July 2023 T      the  purpose  of  this  research  is  to  explain  and  analyze  why  it  is  necessary  to  make  and sign  a  Notary  Minutes  in  the  process  of  organizing  a  lottery;  to  explain  the  form  and content  of  the  minutes  of  the  lottery  made  by  a  Notary  in  the  administration  of  the lottery;  as  well  as  to  analyze  the  legal  responsibility  of  a  Notary  if  the  prize  draw  is declared  canceled  because  the  conditions  are  not  met.  This  research  is  a  normative research  using  a  statutory  approach,  scientific  papers,  books,  journals  related  to  the theme  of  writing.  This  study  uses  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  The results  of  this  study  are  the  need  for  making  official  reports  in  the  process  of organizing  a  lottery  to  provide  guarantees  of  certainty  and  legal  protection  for  lottery winners  and  as  authentic  evidence.  The  form  of  the  minutes  of  the  lottery  is  a  release deed  which  contains  the  certainty  of  the  date,  time  and  place  and  has  a  premium which  explains  the  form  of  the  coupon,  the  types  of  prizes  up  to  the  provisions  for implementing the lottery and the announcement of the winner. Keywords:
News Notary Role Lottery
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 06 Juni 2023 Publis : 07 July 2023 T  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  dan  menganalisis  mengapa diperlukannya  Berita  Acara  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Notaris  dalam  proses penyelenggaraan  undian  berhadiah;  untuk  menjelaskan  bagaimana  bentuk  dan  isi berita  acara  undian  berhadiah  yang  dibuat  Notaris  dalam  penyelenggaraan  undian berhadiah;  serta  untuk  menganalisis  tanggung  jawab  hukum  Notaris  jika  undian berhadiah  dinyatakan  batal  karena  syarat-syarat  tidak  terpenuhi.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  berdasar  undang- undang,  karya  ilmiah,  buku-buku,  jurnal  yang  berkaitan  dengan  tema  penulisan. Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Hasil penelitian  ini  adalah  diperlukannya  pembuatan  berita  acara  dalam  proses penyelenggaraan  undian  berhadiah  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  serta perlindungan  hukum  kepada  pemenang  undian  berhadiah  dan  sebagai  bukti  otentik. Bentuk  dari  berita  acara  undian  berhadiah  merupakan  akta  relaas  yang  memuat mengenai  kepastian  tanggal,  waktu  dan  tempat  serta  memiliki  premi  yang menjelaskan  mengenai  bentuk  kupon,  macam  hadiah  sampai  dengan  ketentuan pelaksanaan undian berhadiah dan pengumuman pemenang.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Name of Corresponding Author, Magister Kenotariataan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: ranggaadhityay31@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  peranan  sentral  dalam  menegakkan  hukum  di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Notaris ialah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentikk dan memiliki kewenangan lainny sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kehadiran Notaris sebagai pejabat publik merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan interaksi kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan.
Mengenai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Maka  dari  itu  Jabatan  Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  menjalankan  sebagian  tugas  negara terutama dalam bidang keperdataan khususnya membuat akta-akta autentik, baik akta yang dibuat oleh Notaris (relaas akta) maupun akta atas permintaan para pihak dihadapan Notaris (partij akta).
Jabatan  Notaris  merupakan  suatu  jabatan  yang  mulia  (nobile  Oficium)  karena  notaris bekerja dan bertindak berdasarkan kepercayaan penuh dan bertanggung jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada Negara atau pemerintah, serta kepada masyarakat dan pihak-pihak yang  bersangkutan  termasuk  organisasi  profesi.  Profesi  Notaris  merupakan  jabatan  yang terhormat  karena  tugas  dari  pada  Notaris  untuk  melayani  kepentingan  masyarakat  khususnya dalam hukum perdata. Sehingga seorang yang memangku jabatan atau profesi seorang Notaris harus sanggup menjaga harkat, martabat dan kehormatan jabatan atau profesi Notaris.
Bentuk akta notaris dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu akta partij dan akta relaas. Akta partij merupakan suatu akta yang dibuat di dasarkan pada apa yang di inginkan oleh para pihak, yang mana notaris dalam hal pembuatan akta ini hanya memasukan keterangan yang diberikan para pihak yang menjadi dasar pembuatan suatu akta. Pada akta partij ini notaris hanya bertanggungjawab  pada  kepastian  waktu,  tanggal  pembuatan  akta  serta  tanda  tangan  yang dibubuhkan  oleh  para  pihak  yang  ada  di  dalam  akta  tersebut  sedangkan  isi  dari  akta  tersebut notaris  tidak  bertanggungjawab  dikarenakan  notaris  hanya  mengkonstatir  keinginan  dari  para pihak,  notaris  dalam  pembuatan  akta  ini  memang  berdasarkan  keinginan  para  pihak,  namun dengan catatan bahwa keinginan para pihak tersebut haruslah tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku,  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  dan  kaidah  yang  berlaku,  serta  objeknya  bukan termasuk dalam hal-hal yang dilarang
Akta  relaas  merupakan  akta  yang  dibuat  oleh  seorang  notaris  yang  mana  di  dalamnya memuat mengenai keterangan apa yang notaris lihat sendiri, didengar serta dialami langsung oleh notaris sendiri. Dalam pembuatan akta ini notaris bertanggungjawab terhadap isi akta, contoh dari akta relaas adalah RUPS. Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki tugas untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang dapat dikatakan sempurna yaitu jika keseluruhan ketentuan prosedur dan pembuatan akta telah dipenuhi. Apabila pada pembuatan akta autentik tidak terpenuhi prosedur maupun tata cara pembuatan suatu akta maka terhadap akta tersebut sesuai dengan putusan pengadilan maka dapat didegradasi menjadi akta dibawah tangan serta pembuktiannya akan diserahkan kepada hakim
Pada  saat  ini  dunia  perbankan  di  Indonesia  memasuki  masa  persaingan  yang  sangat kompetitif. Hal ini disebabkan banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia baik yang beroperasi secara  lokal  maupun  yang  beroperasi  berskala  internasional.  Sektor  perbankan  memiliki  peran yang  strategis  dalam  memberikan  sumbangsih  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara. Dewasa ini, bank-bank yang mampu bertahan melewati masa krisis moneter maupun bank-bank yang baru beroperasi mulai berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabahnya melalui berbagai macam produk perbankan seperti produk dana, produk pinjaman atau produk jasa  lainnya.  Undian  berhadiah  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dapat  di  selenggarakan  oleh pelaku promosi untuk menarik minat masyarakat dengan harapan dapat memakai jasa dan atau produk mereka, undian berhadiah merupakan cara yang cepat dan mudah mengembangkan basis data pelanggan dan calon pelanggan.
Beranggapan bahwa dengan membeli suatu produk jasa tertentu dengan tambahan hadiah, baik  yang  diperoleh  langsung  maupun  melalui  proses  pengundian,  akan  membawa  kepuasan tersendiri  yang  berarti  bahwa  konsumen  yang  bersangkutan  telah  melakukan  belanja  cermat. Sementara  dari  pihak  produsen,  desakan  untuk  selalu  meningkatkan  pencapaian  keuntungan perusahaan dari waktu ke waktu yang berbenturan dengan kondisi pasar saat ini dimana begitu banyaknya  pesaing  yang  mengedepankan  produk  sejenis.  Sama  halnya  dengan  perusahaan- perusahaan  ritel  maupun  manufaktur,  lembaga  keuangan  bank  juga  mempergunakan  promosi penjualan  sebagai  alat  pemasaran  yang  cukup  efektif  dalam  upaya  memasarkan  produk  jasa perbankan pada masyarakat luas.
Bentuk promosi penjualan yang sering digunakan lembaga keuangan bank adalah undian tabungan berhadiah. Fenomena undian tabungan berhadiah sudah menjadi keunggulan perbankan nasional dalam usaha menjaring nasabah baru. Hadiahhadiah menarik seperti rumah, uang tunai, umroh-naik haji, wisata keluar negeri hingga mobil mewah dijadikan hadiah menarik yang begitu popular,  bahkan  bank-bank  besar  kembali  memberikan  hadiah  kepada  para  nasabahnya  yang semula  hanya  sekali  dalam  setahun,  kini  sebagian  bank  besar  telah  memberikan  hadiah  secara harian.
Secara teoritis, undian berhadiah adalah program yang sangat efektif dalam menimbulkan minat,  kesadaran  dan  partisipasi  dimana  produsen  memberikan  hadiah  terhadap  konsumen bertujuan untuk menarik dan mempertahankan kesetiaan nasabah untuk tetap menggunakan suatu produk yang di  tawarkan. Kegiatan acara pemberian undian berhadiah di anggap positif untuk menjaring nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama karena dengan menggunakan metode ini,  perbankan  di  anggap  lebih  mempererat  hubungan  dengan  konsumen,  hal  ini  di  sebabkan dengan menyelenggarakan undian berhadiah, pihak penyelenggara seolah memberikan harapan kepada  konsumen  untuk  berkesempatan  mendapatkan  hadiah-hadiah  yang  sudah  di  tentukan seperti mobil, motor, uang dan ataupun dalam bentuk lainnya.
Perlunya peran notaris dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan undian berhadiah serta perlunya pemenuhan-pemenuhan persyaratan yang wajib di lakukan sebelum pelaksanaan undian berhadiah,  membuat  penulis  tertarik  untuk  membahas  penelitian  ini  secara  eksplisit  dan mendalam  dengan  judul  penelitian  “Peran  Notaris  Dalam  Penarikan  Undian  Yang  Dituangkan Dalam Berita Acara Undian”
Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan berita acara undian oleh pihak perbankan ?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum Notaris jika undian berhadiah dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  Penelitian  Hukum  Normatif.  Metode penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan.  Penelitian  Hukum  Normatif membahas  doktrin-doktrin  atau  asas-asas  dalam  ilmu  hukum,  penelitian  terhadap  asas-asas merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum  positif  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  menelaah  UndangUndang,  karya  ilmiah, buku-buku,  jurnal  yang  berkaitan  dengan  tema  penulisan  dengan  kata  lain  menelaah  bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  dijelaskan  hasil  penelitian  dan  sekaligus  diberikan  pembahasan  yang komprehensif.
3.1. Peran  Nootaris  dalam  pelaksnaan  undian  berhadiah  yang  dilakukan  oleh  pihak perbankan
Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1954 tentang Undian jo. Peraturan Menteri Sosial  RI  Nomor  14A/HUK/2006  Tahun  2006  tentang  Izin  Undian,  pelaku  usaha  wajib dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah  melibatkan beberapa pejabat  dan instansi terkait antara lain Notaris. Keberadaan Notaris yang merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah tentunya mempunyai maksud tersendiri.
Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN), yang  menyatakan  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  yang  satu-satunya  berwenang  untuk
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh  suatu  ketentuan  perundang-undangan,  maupun  atas  permintaan  pihak-pihak  yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah atau kuis tersebut tentunya akan ada akta otentik yang dihasilkan atau dibuat oleh Notaris yang menyaksikan jalannya penarikan undian berhadiah atau kuis.
Pelaksanaan pembuatan acara undian berhadiah tidak serta merta dapat di laksanakan, berdasarkan  pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Sosial  No.14A/HUK/2006  tentang  Izin Undian menegaskan bahwa setiap penyelenggara undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial, di perlukannya izin dari Menteri Sosial ini karena biasanya bentuk acara pemberian undian berhadiah yang di lakukan oleh perbankan melibatkan banyak pihak dan terbuka untuk umum.
Izin merupakan syarat formal yang harus di penuhi dan wajib memuat uraian mengenai maksud tujuan dalam penyenlenggaraan undian, tata cara penyelenggaraannya, siapa yang menyelenggarakannya, jumlah, macam dan harga undiannya, harga surat undian atau bagian dari surat undian itu, apabila undian itu diselenggarakan dengan memakai surat undian dan batas waktu  penyelenggaraan undian. Pelaksanaan penyelenggaraan undian juga wajib di hadiri oleh saksi-saksi yang wajib hadir untuk menyaksikan jalannya prosesi pelaksanaan undian berlangsung.
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial No.14A/HUK/2006 tentang Izin  Undian,  menegaskan  bahwa  Pengundian  yang  telah  memenuhi  ketentuan,  dilakukan oleh penyelenggara di hadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/ atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat.
Fungsi  notaris  dalam  menyaksikan  pengundian  hadiah  adalah  menjamin  kepastian waktu dalam penyelenggaraan undian, serta menjamin penyelenggaraan undian undian telah di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kemudian Notaris bertugas untuk mencatat seluruh kegiatan dan perbuatan yang terjadi dan kemudian di buat menjadi berita acara, karena dalam pembuatan berita acara tersebut notaris bertindak dengan menjalankan kewenangannya dalam membuat akta partij sehingga Notaris menjamin muatan mengenai uraian  otentik  pada  setiap  tindakan  yang  dilakukan,  juga  seluruh  tindakan  hukum  yang terjadi  berdasarkan  keadaan  yang  disaksikan  langsung  oleh  notaris  ketika  menjalankan jabatannya.
Ketika pelaksanaan undian berhadiah, biasanya pihak penyelenggara mengikutsertakan  seorang  Notaris,  pelaksanaan  undian  berhadiah  tidak  hanya  membuat Notaris semata-mata hanya menyaksikan pelaksanaan undian tersebut, namun keberadaan Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah tentunya memiliki fungsi tertentu yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  undian  berhadiah  tersebut.  Notaris  dalam pelaksanaan  pembuatan  berita  acara  undian  berhadiah  memiliki  tugas  dan  kewenangan untuk memperhatikan segala tindakan dan perbuatan yang terjadi, Notaris tersebut sesuai kewenangannya berkewajiban untuk menuangkan dalam sebuah uraian pada akta autentik yang  di  buatnya  dengan  uraian  rangkaian  tindakan  dan  perbuatan  hukum  yang  terjadi sepanjang pelaksanaan undian berhadiah di langsungkan.
Peran  Notaris  dalam  sektor  pelayanan  jasa  termasuk  dalam  pembuatan  berita  acara undian berhadiah adalah tugas notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat masyarakat dalam bidang kenotariatan
Peran  Notaris  dalam  pelaksanaan  penarikan  undian  berhadiah  adalah  menyaksikan pelaksanaan penarikan undian berhadiah dan menyatakan sah atau tidak hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah, sehingga akan memberikan suatu kepastian hukum kepada pihak yang memenangkan undian atau kuis berhadiah tersebut. Notaris akan menyatakan  sah  suatu  pelaksanaan  penarikan  undian  atau  kuis  berhadiah,  apabila pelaksanaannya  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  tanpa  ada  suatu rekayasa dalam menentukan pemenang dari undian atau kuis berhadiah tersebut.
Sebelum  dilakukannnya  penarikan  undian  berhadiah  ada  beberapa  hal  yang  harus terlebih dahulu diperhatikan oleh Notaris yaitu:
a. Notaris harus memperhatikan izin dari Menteri Sosial apakah sudah lengkap dan juga melihat  tanggal  kadaluarsa  pemberian  izinya,  jika  kadaluarsa  maka  harus  minta pembaharuan atau perpanjangan.
b. Sebelum  dilakukan  penarikan  undian  berhadiah  maka  harus  dilakukan  penyegelan terhadap  hadiah-hadiah  yang  diundikan  dalam  waktu  maksimal  dua  atau  tiga  hari sebelum penarikan.
c. Waktu penarikan undian berhadiah dilaksanakan harus dihadiri saksi-saksi dari instansi dinas sosial, Kepolisian, dan juga masyarakata karena sifatnya terbuka untuk umum. Apabila  seorang  Notaris  yang  ditunjuk  untuk  menyaksikan  dan  mengikuti  jalannya pelaksanaan  penarikan  undian  atau  kuis  berhadiah  telah  menyatakan  sah  terhadap pelaksanaannya serta dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tanpa adanya suatu rekayasa, maka pihak yang memenangkan undian berhadiah atau kuis tersebut berhak atas apa yang diperolehnya, dan tidak dapat diganggu gugat serta dibatalkan oleh siapapun termasuk oleh pihak penyelenggara undian berhadiah atau kuis itu sendiri.
Berita  acara  pelaksanaan  penarikan  undian  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris merupakan  suatu  akta  otentik  maka  akta  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang  sah  serta mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna. Berita acara tersebut  merupakan suatu minuta yang akan disimpan oleh Notaris yang ditunjuk untuk menyaksikan dan membuat berita acara pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah. Dari minute tersebut akan dibuat  turunan  berita  acara  pelaksanaan  penarikan  undian  atau  kuis  berhadiah  yang  akan diberikan kepada penyelenggara, Dinas Sosial dan bila perlu pihak yang memenangkan dan memperoleh  hadiah.  Dalam  hal  ini  akta  yang  dibuat  Notaris  adalah  akta  relaas  atau  akta pejabat  dimana  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  ditunjuk  oleh  Undang-undang  itu  dan membuat laporan tentang perbuatan resmi yang dilakukan oleh Pegawai Umum tersebut Akibat  hukum  yang  terjadi  apabila  pelaksanaan  undian  berhadiah  tanpa  dibuatkan Berita Acara adalah sebagai berikut:
a. Dengan  tidak  adanya  Berita Acara  dalam  pelaksanaan  undian  berhadiah  maka  secara hukum  (untuk  kepentingan  legalitasnya)  pelaksanaan  undian  berhadiah  tersebut  tidak dilindungi oleh instansi terkait yang meliputi pejabat Departemen Sosial, Instansi Sosial Propinsi setempat, Notaris, pihak penyelenggara dan Kepolisian setempat.
b. Pelaksanaan  undian  berhadiah  tanpa  Berita  Acara,  maka  pelaksanaannya  tidak dilaksanakan secara transparan dan terbuka, jadi dalam hal ini pihak yang memenangkan undian tidak diumumkan dalam surat kabar/media massa.
c. Pihak  pemenang  tidak  akan  memperoleh  kepastian  hukum. Apabila  pemenang  tidak hadir  di  acara  pelaksanaan  penarikan  undian,  maka  pihak  pemenang  tidak  dapat mengambil  hadiah  kepada  pihak  penyelenggara  dalam  waktu  telah  yang  ditentukan sebagaimana yang tertulis didalam Berita Acara pelaksanaan undian berhadiah tersebut
3.2.Tanggungjawab  hukum  Notaris  jika  undian  berhadiah  dinyatakan  tidak  memenuhi syarat
Keberadaan Notaris sangatlah di perlukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu untuk membuat  suatu  akta  autentik  guna  memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  dalam membuat  suatu  perjanjian.  Keberadaan  notaris  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  guna menjamin  segala  perjanjian  maupun  peristiwa  hukum  dalam  masyarakat  dapat  dilindungi dengan adanya seorang notaris yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik. Notaris memiliki fungsi yaitu sebagai pelayan bagi masyarakat untuk membantu dalam pembuatan suatu akta autentik, pada pembuatan akta notaris wajib untuk memberikan suatu penyuluhan  hukum,  yang  mana  penyuluhan  tersebut  mengenai  akta  yang  dibuat  agar  akta notaris tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang membuatnya. Keberadaan  seorang  notaris  sesuai  dengan  undang-undang  yakni  memberikan  adanya perlindungan hukum  bagi  masyarakat  berupa  alat bukti tertulis  yakni  berupa akta autentik
sebagai produk hukum yang dibuat oleh notaris. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggungjawab atas pekerjannya dalam membuat akta otentik.
a. Tanggung jawab  Notaris secara perdata  atas fakta yang dibuatnya.  Dalam  hal  ini ialah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil  akta, dalam kontruksi  perbuatan melawan hukum.  Perbuatan  Melawan  hukum  disini  dalam  sifat  aktif  maupun  pasif. Aktify  aitu Ketika melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, Sedagkan Pasif dalam  artian  tidak  melakukan  perbuatan  yang  mengharuskan.  Sehungga  pihak  yang menderita  kerugian,  jadi  unsur  dari  perbuatan  melawan  hukum  disini  yaitu,  adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimblkan.
b. Tanggung jawab  Notaris secara pidana atas akta  yang dibuatnya. Pidana  dalam hal ini adalah  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  seorang  Notaris  dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
c. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Pasal 91 A Undang-undang No.2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi  administrasi  yang  diberikan  apabila  seseorang  Notaris  melanggar  ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:
1) Peringatan lisan
2) Peringatan tertulis
3) Pemberhentian sementara
4) Pemberhentian dengan hormat
5) Pemberhentian dengan tidak hormat.
Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjai kesalahan baik disengaja maupun tidak karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat akta yang dibuatnya) menderita kerugian,  yang  berarti  Notaris  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Jika  suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum di dalam hukum perdata diatur dalam pasal  1365  KUH  Perdata  yang  menentukan  :  “Tiap  perbuatan  melawan  hukum  yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugiaan tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Adanya suatu perbuatan
b. Perbuatan tersebut melawan hukum
c. Adanya kesalahan
d. Adanya kerugian
e. Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian. Pasal 41 UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas UU No.30 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  menentukan  adanya  sanksi  perdata,  jika  Notaris  melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhada[ Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UU No.2 Tahun 2014 maka akta Notaris hanya akan mempunyai kekuataan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum dalam perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “tidak kurang hati-hati”
Notaris  yang  membuat  akta  ternyata  tidak  sesuai  dengan  wewenangnya  dapat  terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsr harus ada kesalaha  tersebut terpenuhi.
Notaris  dapat  diminta  pertanggungjawabannya  apabila  terdapat  unsur  kesalahan  yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:
a. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap
b. Waktu (pukul) menghadap, dan
c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta Notaris dapat dilibatkan di kasus pertanggungjawaban Pidana bahkan ia juga bisa diminta pertanggungjawaban Pidana apabila melanggar yang menurut hukum mencakup unsur-unsur yang dilarang. Hal ini juga berlaku apabila si pembuat kesalahan memiliki kecakapan dalam bertanggung  jawab,  sehinga  terdapat  hubungan  60  antara  pembuat  kesalahan  dan perbuatannya yaang disengaja atau kealpaan (culpa) sehingga tidak ada bukti bahwa ia dapat dimaafkan dan dihapus kesalahannya.
Secara obyektif, sebaiknya hal ini menitikberatkan hal-hal yang diperbuat hingga sejauh mana pengaruh dari perbuatan tersebut kepada Tindak Pidana yang dimaksud, yang mana hal tersebut menjadi faktor penentuan beban tanggung jawab yang akan diputuskan jika terjadi Tindak Pidana.
Notaris  wajib  memenuhi  unsur-unsur  di  bawah  ini  untuk  bisa  secara  Pidana bertanggungjawab:
a. Seorang Notaris yang berperilaku dalam Tindak Pidana. Munculnya Akta Notaris yang berdasar  pada  keterangan  palsu  menjadi  penyebab  dugaan  Notaris  melakukan  suatu Tindak Pidana. Seorang Notaris akan bertanggungjawab karena menurut hukum Pidana ia telah melakukan Tindak Pidana;
b. Seorang  Notaris  yang  dapat  bertanggung  jawab.  Dia  harus  bisa  bertanggung  jawab  di bawah hukum Pidana. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa adanya kemampuan untuk  dimintai  pertanggungjawaban  menjadi  syarat  terdapat  kesalahan.  Keadaan  batin pelaku menjadi hakikat penentu pada kasus ini, yang mana keadaan batin menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman Pidana.
c. Notaris  melakukan  kesalahan  dengan  sengaja  atau  kealpaan.  Dengan  kesengajaan  atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan dapat menjadi unsur perlakuan Pidana Notaris dalam membuat Akta berdasarkan keterangan palsu. Seorang Notaris setidaknya secara sengaja maupun  kealpaan  harus  memiliki  kesalahan  agar  dapat  dimintai  pertanggungjawaban secara Pidana
d. Notaris yang berbuat Tindak Pidana tidak memiliki alasan untuk dimaafkan. Apabila tidak dimiliki alasan pemaaf, Notaris bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika dalam keadaan demikian  Notaris  diduga  bertindak  atas  dasar  keterangan  palsu  yang  diberikan  oleh Pengadilan, dan Notaris tidak mempunyai alasan untuk dimaafkan, maka hukum Pidana dapat meminta pertanggungjawaban Notaris.
Notaris  agar  terhindar  dari  segala  risiko  baik  berupa  sanksi  maupun  pembatalan Akta Otentik maka dalam proses pembuatan Akta Otentik di hadapan Notaris maka Notaris dan para  pihak  harus  melaksanakan  prinsip  kehatihatian  dengan  cara  lebih  teliti  dan  memiliki itikad baik dalam pembuatan Akta Otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.
Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Jika yang menghadap bukan merupakan penghadap yang sesuai, maka akan terlihat secara fisik dan perilaku yang dapat dilihat langsung ada kejanggalan dan perbedaan. Berilmu, Integritas dan Profesionalitas merupakan hal yang harus dimiliki Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika Notaris tidak memahami perbuatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka Notaris tersebut tidak paham akan keilmuan yang harus dimilikinya.
Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian  yang  luhur  dengan  senantiasa  melaksanakan  tugasnya  sesuai  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  sekaligus  menjunjung  tinggi  kode  etik  profesi  notaris sebagai  rambu  yang  harus  ditaati.  Notaris  perlu  memperhatikan  apa  yang  disebut  sebagai perilaku profesi yang memiliki unsurunsur sebagai berikut:
a. memiliki integritas moral yang mantap;
b. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
c. sadar akan batas-batas kewenangannya; dan
d. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang Pelaksanaan pengundian hadiah yang tidak di hadiri oleh Notaris membuat berita acara yang di buat oleh Notaris tersebut menjadi cacat  hukum, karena sejatinya telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka (7) UUJN yang menegaskan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Sehingga  jika  pelaksanaan  undian  berhadiah  tidak  di  hadiri  oleh  Notaris,  dan  notaris tersebut masih membuatkan berita acara, maka secara hukum berita acara tersebut secara sah dan meyakinkan batal demi hukum atau batal sejak perjanjian tersebut dibuat (nitiegbaarheid) dan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi terdegradasi nilai kekuatan pembuktiannya dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan akan tetapi tentang kebenaran formal yang terdapat dalam kepala dan penutup akta tetap mengikat para pihak yang membuatnya. Apabila  tidak  menjalankan  kewajibannya  notaris  juga  bisa  mendapatkan  sanksi  yaitu diantaranya menurut Habib Adjie:
a. Sanksi reparatif, yaitu sanki yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum
b. Sanksi punitif, yaitu sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan.
c. Sanksi  Regresif,  yaitu  sanksi  sebagai  reaksi  dari  tindakan  tidak  taat,  yang  berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil.

## 4. KESIMPULAN
Peran  Notaris  dalam  penarikan  undian  berhadiah  adalah  sebagai  Pejabat  Umum  yang membuatkan akta otentik berisi kejadian dari penarikan undiah berhadiah dan juga diperlukannya pembuatan  berita  acara  dalam  proses  penyelenggaraan  undian  berhadiah  untuk  memberikan jaminan  kepastian  serta  perlindungan  hukum  kepada  pemenang  undian  berhadiah  dan  sebagai bukti  otentik.  Bentuk  dari  berita  acara  undian  berhadiah  merupakan  akta  relaas  yang  memuat mengenai kepastian tanggal, waktu dan tempat serta memiliki premi yang menjelaskan mengenai bentuk  kupon,  macam  hadiah  sampai  dengan  ketentuan  pelaksanaan  undian  berhadiah  dan pengumuman pemenang. Tanggung jawab hukum Notaris jika undian berhadiah dinyatakan batal karena  tidak  memenuhi  syarat  maka  notaris  dapat  dituntut  dan  dijadikan  turut  tergugat  karena telah bekerja menjalankan profesinya dengan tidak cermat dan tidak berhati-hati sehingga atas akta yang dibuatnya masih terdapat kesalahan prosedur dan cacat hukum. Notaris dapat dibebani dengan  sanksi  perdata,  pidana  maupun  administrasi  sesuai  dengan  kompetensi  kesalahan  yang dilakukan oleh Notaris.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  syukur  saya  panjatkan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  karena  atas  berkat  dan rahmat-Nya,  saya  dapat  menyelesaikan  jurnal  ini.  Penulisan  karya  jurnal  ini  dilakukan  dalam rangka  memenuhi  salah  satu  syarat  untuk  mendapatkan  gelar  Magister  Kenotariatan,  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia.  Penulis  menyadari  dalam  penulisan  jurnal  ini  masih  terdapat kekurangan,  untuk  itu  diharapkan  kritik  dan  saran  yang  membangun  untuk  dapat menyempurnakan jurnal ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## 6.1. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) diterjemahkan oleh Subekti dam R.Tjitrosudibio, Jakarta:Pradnya Paramita, 2008.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
6.2. Buku
Abdul  Ghofur Ansori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia ,  (Yogyakarta:  UII  Press,  2016), hlm.1
Adami Chazawi , Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan , (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.75
G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan  Notaris  (Notaris  Regelement) ,  (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.5
Habib Ajie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2009). Habib Ajie, Sanksi  Perdata  Dan Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik , (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.106
I Gusti Ketut Ariawan Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, Prinsip Kehatian- Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik , , (Bali:Acta Comitas, 2018) , hlm.72 Kunni Afifah  ,  “ Tanggung  jawab  dan  perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara  perdata terhadap akta yang dibuatnya”, ( Jakarta:Lex renaissance,2018) ,  hlm.151 Meitinah, kekuatan  akta  pembuktian  dibawah  tangan  yang  memperoleh  Legalisasi  dari Notaris , 2006,hlm.192. Pebry  Dirgantara, Tanggung  Jawab  Saksi  Pengenal  Terhadap  Keterangan  Yang  Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik , Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan, hlm.188 T  Aromasari, Hubungan  Antara  Sikap  Terhadap  Tabungan  Berhadiah  Dengan  Minat Menabung Mahasiswa Pada Bank Di Beberapa  Universitas  Di Yogyakarta ,‖ Jurnal Standarisasi Dan Ilmu Manajemen Vol. 5 No. (2014): 4
Teresia  Din ,  Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Akta  Autentik  Terindikasi  Tindak Pidana , Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19 No 2019, hlm. 172. Riduan  Syahrani  , Seluk-beluk  dan  asas-asas  hukum  perdata ,  (Bandung:alumni,1998)  , hlm.179
Wilson Arafat, Manajemen Perbankan Indonesia ; Teori Dan Implementasi (Jakarta: LP3ES, 2006).
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.24
6.3. Internet https://www.hukumonline.com/klinik/a/undian-berhadiah-cl1864/ , diakses pada tanggal 11 mei 2023 Pukul 23.00 WIB