## Penerapan Dimensi Akuntabilitas pada Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” Lamongan
Khoirul Wakhid, Rohmawati Kusumaningtias Universitas Negeri Surabaya, Indonesia khoirul.19076@mhs.unesa.ac.id ; rohmawatikusumaningtias@unesa.ac.id Informasi artikel ABSTRAK Kata kunci: Akuntabilitas, Tanggung jawab Yayasan, Stakeholder Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan dimensi akuntabilitas pada Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” Lamongan. Penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode  interpretif.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi.
Pengolahan  data  dilakukan  secara  deskripsi  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Yayasan  Murni  Pendidikan  Sosial  “Sunan  Drajat” Lamongan  telah  menerapkan  dimensi akuntabilitas  diantaranya akuntabilitas kejujuran  dan  hukum  akuntabilitas  manajerial,  akuntabilitas  program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas finansial. Namun ada beberapa dimensi akuntabilitas yang belum berjalan secara optimal. Pertama, dalam akuntabilitas kejujuran dan hukum menjelaskan bahwa di Yayasan tidak terdapat rangkap jabatan tetapi terkadang dijumpai rangkap tugas oleh pengurus, hal itu terjadi karena  kehadiran  dari  pengurus  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan  struktur kepengurusan  yang  ada.  Kedua,  terkait  dengan  akuntabilitas  kebijakan dijelaskan  bahwa  dalam  yayasan  tersebut  sudah  memiliki  kebijakan  yang berhubungan  dengan  rencana  strategis,  namun  belum  ditetapkan  timeline target  pencapaian  dari  masing-masing  kebijakan  yang  telah  dirumuskan. Ketiga, dalam akuntabilitas finansial di yayasan tersebut jika dilihat dari segi laporan  keuangan  masih  tergolong  sederhana  berupa  arus  kas,  dan  belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman PSAK No.45

## ABSTRACT
Keywords: Accountability, Responsibility Foundation,
Stakeholder
The  Application  of  the  Accountability  Dimension  of  “Sunan  Drajat”
Social Education Pure Foundation in Lamongan. The purpose of this study was  to determine the application  of the accountability  dimension to  the  "Sunan  Drajat" Lamongan Social Education Pure Foundation. The research used is qualitative research with  interpretive  methods.  Data  collection  techniques  used  are  through  interviews  and observation. Data processing was carried out in a qualitative description. The results of this study indicate that the Pure Social Education Foundation "Sunan Drajat" Lamongan has implemented accountability dimensions including honesty and legal accountability managerial accountability,  program  accountability,  policy  accountability,  financial  accountability. However, there are several dimensions of accountability that have not run optimally. First, in honesty and legal accountability, it is explained that in foundations there are no concurrent positions but sometimes there are concurrent duties by administrators. This occurs because the  presence  of  administrators  is  not  fully  in  accordance  with  the  existing  management structure. Second, related to policy accountability, it is explained that the foundation already has policies related to strategic plans, but has not set a timeline for achieving targets for each policy that has been formulated. Third, in terms of financial accountability at the foundation, when viewed in terms of financial statements, it is still relatively simple in the form of cash flow, and is not fully in accordance with PSAK No. 45
Copyright © 2023 (Khoirul, Rohmawati). DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.04.2.04 Naskah diterima: 05 Juni 2023, direvisi: 31 Juli 2023, disetujui: 31 Juli 2023

## A. Pendahuluan
Akuntabilitas  adalah  hal  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  suatu  organisasi  yang menyangkut  tanggungjawab  dari  para  pengelola  organisasi  demi  terciptanya keberlangsungan atau going concern dalam sebuah organisasi. Guna mewujudkan tanggung jawab  dalam  keberlangsungan  organisasi  perlu  peninjauan  dalam  hal keterbukaan (openness) , transparansi (transparency) , aksesibilitas (accessibility) (Dubnick, 2005) . Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian  misi  organisasi  dalam  rangka  meraih  tujuan  yang  sudah  ditetapkan (Mardiasmo,  2006) . Dari  hal  tersebut,  bisa  dikatakan  bahwa  akuntabilitas menggambarkan kondisi nyata yang dialami oleh suatu organisasi tanpa adanya unsur manipulasi.
Namun,  dalam  pelaksanaannya  seringkali  dijumpai  perilaku  entitas  yang  tidak mencerminkan akuntabilitas. Bukti pelaksanaan akuntabilitas dalam suatu entitas masih belum  optimal  adalah  kasus  Jiwasraya  menghadapi  masalah  likuiditas.  Hal  itu  karena ketidakmampuan  Jiwasraya  dalam  membayar  klaim  asuransi  yang  jatuh  tempo  dari nasabah JS Saving Plan senilai Rp 802 miliar (Makki, 2020). Tidak hanya menyangkut organisasi profit saja, organisasi nirlaba pun tidak luput dari pelanggaran akuntabilitas. Yayasan Supersemar memperoleh dana sebesar 420 USD (sekitar Rp 3,78 triliun), dan Rp185,9 miliar. Tetapi dalam pelaksanaannya, dana tersebut justru disalahgunakan. Dana tersebut mengalir ke beberapa bisnis milik keluarga dan kerabat Soeharto (Akbar, 2018). Keberadaan  akuntabilitas  menciptakan  suatu  keberlangsungan  usaha  organisasi  serta memberikan  informasi  yang  aktual  kepada  pihak  internal  dan  eksternal  guna pengambilan keputusan (Salusu, 1996). Hal tersebut selaras dengan teori stakeholder yang menyatakan  bahwa  manajemen  suatu  organisasi  harus  bisa  mengelola  serta mengintegrasikan  kepentingan  para  stakeholder  secara  koheren  dan  strategis  agar tercapai tujuan serta kelangsungan hidup organisasi (Freeman et al., 2010).
Sebuah  organisasi  harus  menerapkan  lima  dimensi  akuntabilitas,  antara  lain  adalah akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran,  akuntabilitas  manajerial,  akuntabilitas  program, akuntabilitas  kebijakan,  serta  akuntabilitas  finansial  (Mahmudi,  2010).    Akuntabilitas hukum  dan  kejujuran  berkaitan  dengan  sikap  dalam  berorganisasi.  Hal  tersebut

## Penerapan Dimensi Akuntabilitas… (Khoirul Wakhid dan Rohmawati Kusumaningtias)
dikatakan  sebagai  sikap  karena  ketika  berbicara  terkait  hukum  maka  suatu  organisasi harus bersikap taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku, dan ketika berbicara terkait kejujuran  tentunya  suatu  organisasi  harus  bersikap  jujur  agar  terhindar  dari  tindak penyelewengan jabatan sehingga dapat menciptakan organisasi yang sehat (Hopwood &
Tomkins, 1984) . Akuntabilitas manajerial menyangkut pengelolaan organisasi dengan baik dan efisien ditinjau dari struktur manajemen organisasi hingga tupoksi masing-masing pengurus organisasi (Hopwood & Tomkins, 1984) . Akuntabilitas program berhubungan dengan  langkah  strategis  yang  harus  dijalankan  oleh  sebuah  organisasi  dengan pertimbangan  bahwa  program  yang  dilaksanakan  bisa  membuahkan  hasil  yang maksimal,  serta  selaras  untuk  mencapai  visi,  misi,  dan  tujuan  organisasi  (Mahmudi, 2010). Akuntabilitas kebijakan adalah pengambilan keputusan yang mempertimbangkan hubungan sebab akibat di masa depan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketetapan.  Tentunya  pertimbangan  dalam  merumuskan  sebuah  kebijakan  harus  jelas, yakni  dengan  mempertimbangkan  tujuan  kebijakan,  dasar  pemikiran  kebijakan, pemangku  kepentingan (stakeholder) yang  terkena  dampak  ditimbulkan  oleh  kebijakan tersebut (Hopwood  &  Tomkins,  1984) .  Akuntabilitas  finansial  berkaitan  dengan penggunaan uang secara efisien, tidak memanfaatkanya untuk kepentingan pribadi yang bisa mengakibatkan perusahaan rugi.  Akuntabilitas  finansial merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh organisasi dalam mengelola dana publik secara bijak, terhindar dari segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan (Mahmudi, 2010).
Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” adalah contoh organisasi nirlaba yang tidak  mencari  keuntungan  dan  semua  pendapatan  serta  kegiatan  disalurkan  untuk kelangsungan  yayasan  tersebut  (Suadi,  2021).  Yayasan  ini  bergerak  dalam  bidang pendidikan  dan  sosial.  Kompleksitas  yayasan  dalam  beberapa bidang  serta  kerjasama yang  di  jalani  oleh  yayasan  tersebut  mendorong  rasa  ingin  tahu  dari  peneliti  terkait akuntabilitas pengelolaan yayasan tersebut. Tentunya yayasan tersebut berusaha untuk menjaga  keberlangsungan  usahanya  dengan  akuntabilitas  dalam  manajemen organisasinya serta pelaporan keuangannya. Dengan kelima dimensi akuntabilitas dapat diketahui terkait cara pengurus dalam mengelola yayasan tersebut serta dengan dapat
diketahui  pertanggungjawaban  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  keberlanjutan yayasan tersebut.

## B. Teori/Konsep
Stakeholder theory
Stakeholder  theory menjelaskan  bahwa  pemangku  kepentingan  sebagai  individu  atau kelompok yang dapat memberi pengaruh dalam pencapaian tujuan perusahaan (Freeman et  al.,  2010).  Menurut  Clarkson  (1995) stakeholder terbagi  menjadi  dua  macam,  yakni stakeholder primer  dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer  adalah  pemangku kepentingan  yang  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  perusahaan.  Hal  ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat bertahan tanpa stakeholder primer seperti kreditur, investor, pemasok, pelanggan serta pemerintah. Di sisi lain stakeholder sekunder adalah pemangku kepentingan memberi pengaruh dalam perusahaan tetapi perusahaan tidak bergantung secara langsung dan tidak esensial keberlangsungannya.

## Corporate Governance
Corporate  Governance melihat  suatu  organisasi  dikelola  untuk  mencapai  tujuannya. Perusahaan harus dikelola untuk kepentingan terbaik para pemangku kepentingannya, dengan penekanan khusus pada pemegang saham (Simpson & Taylor, 2013) .
Terdapat  beberapa  prinsip  dalam Good  Corporate  Governance .  Prinsip-prinsip  tersebut digunakan  sebagai  ukuran  kinerja  suatu  perusahaan.  Kualitas  pengelolaan perusahaan bisa dilihat dari penerapan prinsip Good Corporate Governance . Menurut Mardiasmo (2006)
Salah  satu  prinsip Good  Corporate  Governance adalah  Akuntabilitas  ( Accountability ). Akuntabilitas  ( Accountability )  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  perusahaan  atas setiap  aktivitas  yang  dilakukan  kepada  publik.  Untuk  mewujudkan  akuntabilitas diperlukan  sebuah  ukuran  atau  dimensi  pencapaian  akuntabilitas.  Menurut  Mahmudi (2010), dimensi yang harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik yaitu:
a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.
Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  adalah  kewajiban  lembaga  publik  dalam berperilaku jujur di setiap pekerjaan serta taat pada peraturan hukum yang berlaku.
Akuntabilitas  hukum  mengacu  pada  ketaatan  terhadap  undang-undang  serta aturan lain yang dibutuhkan dalam mengelola organisasi, sedangkan akuntabilitas

## Penerapan Dimensi Akuntabilitas… (Khoirul Wakhid dan Rohmawati Kusumaningtias)
kejujuran mengacu pada menghindari penyelewengan kekuasaan (abuse of power) , korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum memerlukan penegakan hukum (law of enforcement) , sedangkan akuntabilitas kejujuran memerlukan praktik organisasi yang baik untuk mencegah penyalahgunaan
b. Akuntabilitas Manajerial.
Akuntabilitas Manajerial berarti tanggung jawab lembaga publik dalam mengelola organisasi  secara  efektif  dan  efisien.  Akuntabilitas  manajerial  bisa  dijelaskan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) . Akuntabilitas manajerial bisa dikatakan sebagai tanggung jawab agent kepada principal dalam suatu organisasi.
c. Akuntabilitas Program.
Akuntabilitas program berhubungan upaya organisasi dalam mempertimbangkan program yang dilaksanakan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Dengan istilah lain bahwa akuntabilitas program merupakan program organisasi berkualitas yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.
d. Akuntabilitas Kebijakan.
Akuntabilitas  kebijakan  mengacu  pada  tanggung  jawab  lembaga  publik  atas implementasi  kebijakan.  Lembaga  publik  harus  bisa  mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditentukan dengan pertimbangan terhadap implikasi di masa yang akan datang. Saat membuat kebijakan, perlu pertimbangan terkait tujuan dari kebijakan serta dampak dari kebijakan tersebut.
e. Akuntabilitas Finansial.
Akuntabilitas ini merupakan tanggung jawab lembaga publik untuk memanfaatkan dana publik (public fund) secara ekonomis, efektif dan efisien, tanpa pemborosan, kehilangan uang dan korupsi. Akuntabilitas ini menuntut lembaga publik untuk menghasilkan laporan keuangan yang menjelaskan efisiensi keuangan organisasi kepada pihak luar.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  dilaksanakan  di  Yayasan  Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” Lamongan. Metode yang digunakan adalah metode interpretif.  Metode  interpretif  merupakan  pemahaman  atas  suatu  fenomena  sosial
dengan  mempelajari  suatu  teks  secara  mendetail  berupa  tulisan,  gambar  maupun pembicaraan  (Neuman,  2003).  Metode  ini  digunakan  untuk mendeskripsikan  tentang penerapan dimensi akuntabilitas di yayasan tersebut.
Pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan  observasi.  Wawancara  dilaksanakan terhadap  narasumber  yaitu  ketua  yayasan  dan  pengurus  lainnya.  Wawancara dilaksanakan  dengan  mengajukan  pertanyaan  terbuka.  Untuk  menguji  validitas  data menggunakan teknik triagulasi terhadap sumber.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penerapan Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  menyatakan  bahwa  lembaga  publik  harus berperilaku  jujur  di  setiap  pekerjaan  serta  taat  pada  yang  berlaku  (Mahmudi,  2010). Terdapat  beberapa  indikator  terkait  penerapan  akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran, antara lain:
Pertama,  implementasi  peraturan  perundang-undangan.  Yayasan  Murni  Pendidikan Sosial  “Sunan  Drajat”  sudah  memiliki  dasar  hukum.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan Akte Notaris Hj. Erna Mastiningrum, SH, M. Kn Nomor 6. Selain itu, Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian sudah tercatat secara resmi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui keputusan nomor: AHU-0010524.AH.01.04 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Azam selaku Ketua Yayasan:
“Semua yayasan tentunya mempunyai payung hukum. Kepengurusan yayasan per tahun 2020 sudah memiliki  legal  standing  yang  resmi,  yayasan  sudah  berbadan  hukum  dari  kemenkumham.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan dari Bapak Khozin selaku Sekretaris Yayasan yang mengatakan bahwa:
“Sebagai warga negeri RI sudah sepatutnya wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk  yayasan.  Semua  yayasan  yang  ada  di  Indonesia  wajib  berbadan  hukum,  maka  dari  itu pengurus yayasan ini mengurus terkait izin pendirian yang dibuktikan dengan akte pendirian dan juga surat dari kemenkumham. Jadi untuk landasan hukum yayasan sudah memiliki. Dari yayasan sendiri juga  merumuskan  ART  untuk  lingkup  internal  yayasan.” (Wawancara  hari  Rabu  tanggal  15 Maret 2023 pukul 10.00)
Selain itu, dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada kendala yang  dihadapi  oleh  yayasan,  tetapi  terdapat  tantangan  tersendiri  bagi  yayasan  untuk

## Penerapan Dimensi Akuntabilitas… (Khoirul Wakhid dan Rohmawati Kusumaningtias)
menjaga komitmen dari pengurus yayasan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Azam selaku Ketua Yayasan yang mengatakan bahwa:
“Setelah yayasan berbadan hukum, yayasan melakukan upaya melengkapi kepengurusan mulai dari pengurus  harian,  pengawas  sampai  dewan  penasihat.  Kesulitannya  belum  bisa  memenuhi  secara komprehensif  karena  terkait  dengan  kekurangan  personal.  Tapi  sejauh  ini  kesulitan  tersebut  bisa diatasi oleh pengurus yang ada, sehingga bisa saling mengisi antar pengurus yang lain.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Hal  tersebut  juga  selaras  dengan  pernyataan  dari  Bapak  Khozin  selaku  Sekretaris Yayasan yang mengatakan bahwa:
“Untuk penerapan dalam dasar hukum tidak ada kendala, karena secara profesional negara sudah mengatur sedemikian rupa, sehingga berjalannya suatu yayasan itu sudah diatur sedemikian rupa agar tidak berbenturan dengan  peraturan  yang  berlaku.” (Wawancara  hari  Rabu  tanggal 15  Maret 2023 pukul 10.00)
Kedua,  ketaatan  dalam  memenuhi  norma  dan  aturan.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  yayasan  juga  mengatur  internal  yayasan  dengan  merumuskan Anggaran Rumah Tangga. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Pak Khozin selaku Sekretaris Yayasan yang menyatakan bahwa:
“Jadi  secara  internal  yayasan,  untuk  menunjang  yayasan  yang  berbadan  hukum  maka  perlu menambahkan aturan yang menunjang Anggaran Dasar sehingga bisa berjalan sesuai dengan visi misi yayasan yang disebut sebagai Anggaran Rumah Tangga yang mengatur operasional yayasan. Sehingga dari internal secara otomatis terdapat aturan yang harus ditaati.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.00)
Bapak Azam selaku Ketua Yayasan juga menambahkan bahwa:
“Jadi, sesuai dengan akte pendirian para pengurus terikat dengan aturan, seperti masa jabatan. Aturan tersebut tercantum dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga dari yayasan.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Ketiga, sanksi atas pelanggaran hukum. Sejauh ini belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pengurus yayasan. Hal itu sesuai dengan pernyataan dari Bapak Azam selaku Ketua Yayasan sebagai berikut:
“Anggota  yayasan  sejauh  ini  tidak  sampai  pada  pelanggaran  hukum,  tetapi  lebih  sering  dijumpai perbedaan pemahaman antar anggota, sebagai contoh tidak menghadiri undangan rapat, tetapi masih mempertanyaan hasil rapat.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Bapak Khozin selaku Sekretaris Yayasan juga menambahkan bahwa:
“Belum ada pengurus yang melanggar ART. Hal itu karena kita menjalin kebersamaan, menyatukan visi misi untuk mencapai tujuan sehingga kita bisa berjalan berdamping dan tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.00)
Sebagai bentuk pencegahan atas tindak pelanggaran yang dilakukan oleh para pengurus, yayasan  sudah  menyiapkan  keputusan  serta  sanksi  atas  tindak  pelanggaran  yang dilakukan.  Hal  tersebut  selaras  dengan  pernyataan  Bapak  Khozin  selaku  Sekretaris Yayasan yang menyatakan bahwa:
“Sekedar antisipasi, didalam ART sudah dijelaskan aturan dan apabila ada pengurus yang melanggar maka akan ada sebuah tindakan. Tindakan yang diambil tentunya menyesuaikan dengan pelanggaran yang terjadi. Tindakan atas pelanggaran berat bisa sampai  dikeluarkan dari yayasan. Jika sampai menyangkut pidana akan sepenuhnya diserahkan sesuai hukum yang berlaku.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.00)
Bapak Azam selaku Ketua Yayasan menambahkan bahwa:
“Dalam  yayasan  juga  terdapat  Pembina  yang  mempunyai  kekuasaan  veto  untuk  membatalkan keputusan serta menyelesaikan masalah. Sehingga segala permasalahan serta pengambilan keputusan dirapatkan dewan Pembina, dan keputusan yang ada dalam rapat dewan Pembina itu bersifat mutlak.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Dalam  yayasan  juga  tidak  ada  perlakuan  khusus  ataupun  toleransi  kepada  pengurus yayasan  yang  melakukan  tindakan  pelanggaran.  Tindakan  tegas  diberlakukan  untuk semua  pengurus  tanpa  pandang  bulu.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  Bapak Khozin selaku Sekretaris Yayasan:
“Tentunya semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak ada toleransi. Semua mendapat perlakuan sama dan tidak ada pembeda satu sama lain.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.00)
Keempat,  penghindaran  penyalahgunaan  jabatan.  Dalam  Yayasan  Murni  Pendidikan Sosial  “Sunan  Drajat”  tidak  terdapat  tindak  kecurangan  maupun  penyalahgunaan jabatan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Azam selaku Ketua Yayasan yang menjelaskan bahwa:
“Terkait rangkat jabatan, tidak harus ada. Karena harus fokus. Sehingga tidak mungkin pengurus dari  yayasan  merangkap  dalam  lembaga  karena  dikhawatirkan  terjadi  konflik  kepentingan.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Selain itu, Pak Khozin selaku Sekretaris Yayasan juga menambahkan bahwa:
“Secara  struktural  sudah  tertera  nama  pengurus  dan  bidangnya.  Namun,  untuk  rangkap  jabatan insyaallah tidak ada, tapi kalau pengurus merangkap tugas itu pastinya ada karena disisi lain mungkin ada salah satu pengurus yang berhalangan untuk hadir, mau tidak mau akhirnya tugas tersebut diambil alih oleh pengurus lain, yang penting seluruh program kerja bisa berjalan.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.00)

## Penerapan Dimensi Akuntabilitas… (Khoirul Wakhid dan Rohmawati Kusumaningtias)
Sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap tindak penyalahgunaan jabatan, yayasan berupaya untuk memaksimalkan koordinasi antar pengurus serta pembinaan dari Dewan Pembina.  Sementara  terkait  upaya  sosialisasi  masih  belum  ada.  Hal  tersebut  sesuai dengan pernyataan dari Bapak Khozin selaku Sekretaris Yayasan:
“Memang untuk selama ini terkait edukasi masih belum ada, kita sifatnya sebatas koordinasi antar pengurus  dan  pembagian  tupoksi  pengurus.  Yayasan  hanya  mendapat  pembinaan  melalui  Dewan Pembina dalam Rapat yang sifatnya untuk mengingatkan dan memotivasi para pengurus yayasan.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.00)
Dari beberapa pernyataan terkait penerapan akuntabilitas hukum dan kejujuran tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” sudah berbadan  hukum,  hal  itu  dibuktikan  dengan  Akta  Pendirian.  Selain  itu,  yayasan  juga merumuskan Anggaran Rumah Tangga untuk mengatur jalannya organisasi yayasan serta menjaga komitmen dari para pengurus yayasan.
Selain itu sudah menjadi kewajiban untuk patuh pada aturan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga sebagai acuan dalam mengatur jalannya operasional dari yayasan.  Apabila  terdapat pengurus  yang  melanggar  maka  akan  ada  sebuah tindakan. Tindakan  yang  diambil  tentunya  menyesuaikan  dengan  pelanggaran  yang  terjadi  dan tidak ada toleransi. Semua mendapat perlakuan sama dan tidak ada pembeda satu sama lain.
Dalam lingkup yayasan tidak ada penyalahgunaan jabatan. Tetapi terkadang pengurus melakukan perangkapan tugas jika terdapat ketidakhadiran pengurus yang bersangkutan. Jika mengacu pada struktur pengurus, pengurus yang hadir di yayasan hanya dari pihak Pengurus  Harian  yang  terdiri  dari  Ketua,  Sekretaris,  Bendahara.  Sementara pengurus divisi hanya hadir jika mendapat undangan dari Pengurus Harian. Sehingga diperlukan perampingan struktur pengurus yang dirasa terlalu menggelembung, karena disisi lain kehadiran pengurus divisi pun menunggu undangan dari Pengurus Harian.
Terkait  upaya  penghindaran penyalahgunaan  jabatan,  sejauh  ini  belum  ada  sosialisasi terkait  hal  tersebut.  Yang  dilakukan  yayasan  sebatas  koordinasi  antar  pengurus  dan pembagian  tupoksi  pengurus.  Yayasan  hanya  mendapat  pembinaan  melalui  Dewan Pembina yang senantiasa mengingatkan dan memotivasi para pengurus yayasan.

## Penerapan Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas manajerial menyatakan bahwa lembaga publik harus mempertanggungjawabkan  usahanya  dengan  cara melaksanakan  tata  kelola  organisasi secara  efektif  dan  efisien  (Mahmudi,  2010).  Terdapat  beberapa  indikator  terkait penerapan akuntabilitas hukum dan kejujuran, antara lain:

## Penerapan Dimensi Akuntabilitas… (Khoirul Wakhid dan Rohmawati Kusumaningtias)
Pertama,  sistem  pengelolaan  manajemen  yayasan.  Yayasan  Murni  Pendidikan  Sosial “Sunan  Drajat”  memiliki  usaha  yang  kompeks,  salah  satu  usahanya  dalam  bidang pendidikan.  Hal  ini  selarasa  dengan  yang  disampaikan  Bapak  Azam  selaku  Ketua Yayasan bahwa:
“Yang selama ini yayasan laksanakan, sebagai contoh ada permintaan penambahan tenaga pendidik, tenaga TU dari lembaga maka yayasan akan membuka lowongan. Selain itu kebijakan yayasan tetap diputuskan melalui rapat baik itu menyangkut tata kelola umum maupun keuangan. Usulan para pengurus ditampung melalui rapat tersebut.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Setiap pengelolaan manajemen tentunya mempunyai kendala yang dihadapi, hal tersebut juga terjadi pada pengelolaan Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat”. Berikut pernyataan dari Bapak Azam selaku Ketua Yayasan terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan yayasan:
“Kendala sudah pasti ada, tetapi tidak signifikan. Hal tersebut cenderung terjadi karena latar belakang pengurus itu berbeda, pemahamannya juga berbeda, serta pengalamannya pun juga berbeda. Tetapi hal tersebut bukanlah hambatan bagi yayasan.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Untuk menunjang pengelolaan manajemen tentunya dibutuhkan struktur kepengurusan. Setiap  elemen  dari  struktur  kepengurusan  tersebut  mempunyai  tugas  pokok  sebagai berikut.

## Tabel 1. Pembagian Tugas Pokok Pengurus
Elemen Kepengurusan Tugas Pokok Dewan Pembina Yayasan 1) Membina  Dewan  Pengurus,  Dewan  Pengawas  dan  Pelaksana Kegiatan Yayasan sesuai dengan kewenangannya 2) Melakukan proses administrasi perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan 3) Mengangkat  dan  memberhentikan  anggota  Dewan  Pengurus dan  Dewan  Pengawas  berdasarkan  kaidah  administrasi  yang berlaku 4) Menetapkan  kebijakan  umum  yayasan  berdasarkan  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan 5) Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan atas seluruh program kerja yayasan Ketua Yayasan 1) Memimpin  jalannya  operasional  yayasan  secara  umum  sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 2) Memimpin  rapat  pleno  Dewan  Pengurus  dan  rapat-rapat Dewan Pengurus lainnya
3) Merencanakan seluruh kegiatan yang merupakan program kerja yayasan  dan  rancangan  anggaran  tahunan  yayasan  selama  1 (satu)  periode  kepengurusan  untuk  disahkan  oleh  Dewan
Pembina 4) Mengangkat  dan  memberhentikan  Pelaksana  Kegiatan Yayasan,  yaitu  semua  pegawai  pelaksana  di  lingkungan Sekretariat Yayasan
5) Memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja  anggota  Dewan  Pengurus  dan Pelaksana Kegiatan Yayasan Sekretaris Yayasan 1) Membantu Ketua Dewan Pengurus dalam memimpin jalannya operasional  yayasan  secara  umum  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 2) Merancang  program  kerja  tahunan  di  bidang  kesekretariatan untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Pengawas 3) Mendampingi Ketua Dewan Pengurus dalam memimpin rapat pleno anggota Dewan Pengurus dan rapat-rapat lainnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar yayasan
4) Memiliki  kewajiban  untuk  menghadiri  semua  rapat-rapat kepengurusan  serta  membuat  notulensi  dan  berita  acara penyelenggaran hasil rapat 5) Bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan Bendahara Yayasan 1) Membantu Ketua Dewan Pengurus dalam memimpin jalannya operasional  yayasan  secara  umum  sesuai  dengan  peraturan perundangan  yang  berlaku,  ketentuan  dalam  anggaran  dasar dan anggaran rumah tangga 2) Menyusun  program  kerja  tahunan  di  bidang  perbendaharaan dan keuangan yayasan 3) Membantu Ketua Dewan Pengurus dalam tata kelola keuangan yayasan  secara  hati-hati,  hemat,  efektif  dan  efisien  dengan menganut prinsip transparansi, akuntabel dan kredibel
4) Menyusun  seluruh  laporan  keuangan  rutin  maupun  periodik berdasarkan  kaidah  teknis  akuntansi  keuangan  yang profesional, transparan, akuntabel dan kredibel 5) Bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi keuangan yayasan Pengawas Yayasan 1) Memimpin  pelaksanaan  pengawasan  serta  memberi  nasihat kepada  Dewan  Pengurus  dan  Pelaksana  Kegiatan  Yayasan dalam menjalankan kegiatan yayasan 2) Menetapkan kebijakan pengawasan secara umum pada seluruh kegiatan yayasan
3) Memimpin  evaluasi  hasil  pengawasan  umum  dan/atau  hasil pengawasan non keuangan bidang tertentu dan/atau hasil audit internal dan ekternal penyelenggaraan yayasan
Sumber: Anggaran Rumah Tangga Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” Lamongan

## Penerapan Dimensi Akuntabilitas… (Khoirul Wakhid dan Rohmawati Kusumaningtias)
Dalam  rangka  melakukan  pengelolaan  manajemen  yayasan,  manajemen  melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui progress serta hambatan yang dihadapi oleh yayasan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Bapak Azam selaku Ketua Yayasan sebagai berikut:
“Upaya monitoring dan evaluasi terkait program maupun kegiatan yayasan dilakukan 6 bulan sekali diawal semester. Kegiatan yang sudah terlaksana apa saja, apa saja hambatannya itu akan yayasan evaluasi melalui rapat.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Kedua,  kepuasan  pelayanan  dari  yayasan.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  yayasan memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Hal ini  selaras  dengan  pernyataan  Bapak  Azam  selaku  Ketua  Yayasan  yang  mengatakan bahwa:
“Kita memberikan layanan berupa usaha yayasan di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan ya memberi pendidikan kepada murid, selain itu kita berdayakan guru-gurunya juga, wali muridnya. Bidang ekonomi, kita mengelola minimarket. Dalam bidang sosial, setiap tahun memberi bantuan kepada orang yang kurang mampu, menampung walimurid yang kurang mampu, kemudian diakomodir untuk mendapat bantuan.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Untuk mengetahui tingkat pelayanan yang diberikan oleh yayasan dibutuhkan respon atas pelayanan yang telah diberikan. Oleh sebab itu, diperlukan saran dan masukan atas pelayanan yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Azam selaku Ketua Yayasan yang mengatakan bahwa:
“Pengumpulan feedback dilakukan oleh lembaga melalui kotak saran, masukan dari walimurid. Selain itu, setiap tahun kita mengundang wali murid untuk disampaikan program maupun kebijakan yayasan. Hal  tersebut  dilakukan  untuk  pengembangan  kualitas  pendidikan,  pemenuhan  sarana  prasarana. Tentunya  yayasan  menanggapi  berbagai  feedback  tersebut  melalui  media  sosial,  maupun  melalui pertemuan wali murid.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Dari  pernyataan  terkait  penerapan  akuntabilitas  manajerial  bisa  disimpulkan  bahwa Yayasan  Murni  Pendidikan  Sosial  “Sunan  Drajat”  sudah  melakukan  pengelolaan menajemen  yayasan  melalui  komitmen  dari  para  pengurus  yayasan.  Segala  hal  yang menyangkut pengelolaan baik itu kebijakan maupun kendala dimusyawarahkan bersama melalui  rapat.  Selain  itu,  juga  terdapat  monitoring  dan  evaluasi  untuk  mengetahui perkembangan pengelolaan yayasan.
Yayasan Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” juga memberikan pelayanan optimal dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial. Dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan, yayasan juga melakukan pengumpulan feedback melalui kotak saran dan masukan dari wali
murid. Kemudian feedback tersebut ditanggapi melalui media sosial maupun pertemuan wali murid.

## Penerapan Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program merupakan upaya organisasi untuk melaksanakan program yang mendukung strategi serta pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi (Mahmudi, 2010). Terdapat beberapa indikator terkait penerapan akuntabilitas program, antara lain:
Pertama,  program  yang  dijalankan  yayasan.  Bapak  Azam  selaku  Ketua  Yayasan menyatakan bahwa:
“Program  yayasan  ada  2,  yaitu  program  fisik  dan  program  rohani.  Program  fisik  meliputi pengembangan dan perluasan tanah, membangun gedung dan sarana prasarana. Sementara program rohani meliputi setiap bulan mengadakan kegiatan keagamaan yang diikuti oleh pengurus, guru, dan wali murid. Setiap pagi pengurus dan guru dzikir bersama. Setiap tahun yayasan memberangkatkan umroh  kepada  2  ustad  ustadzah,  1  pengurus  yayasan.” (Wawancara  hari  Rabu  tanggal  15 Februari 2023 pukul 11.00)
Kedua,  sasaran  program  yayasan.  Setiap  program  tentunya  mempunyai  maksud  dan tujuan terkait pihak yang menjadi sasaran dari program tersebut. Bapak Azam selaku Ketua Yayasan mengatakan bahwa:
“Program tersebut ditetapkan untuk memberikan kesejahteraan kepada murid, guru, dan masyarakat. Program  tersebut  tentunya  sudah  dirumuskan  dalam  rapat,  dan  program  tersebut  juga  merupakan program tahunan. Sebagai contoh program pemberian umroh. Dalam program tersebut tentunya ada ketentuannya salah satunya terkait masa kerjanya” (wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Selain itu, Bapak Azam juga menambahkan bahwa:
“Agar program bermanfaat dilakukan evaluasi terhadap program  tersebut serta membutukan saran dan masukan dari jajaran pimpinan.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Ketiga, tujuan program dan kesesuaian program dengan visi dan misi yayasan. Program dari  yayasan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  bagi  murid,  guru  dan masyarakat.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  visi  misi  yayasan  yaitu  mewujudkan kesejahteraan  umum  masyarakat.  Hal  itu  sesuai  dengan  yang  dikatakan  Bapak  Azam selaku Ketua Yayasan sebagai berikut:
“Program dari yayasan sudah sesuai dengan visi misi dan itu ditentukan melalui rapat” (wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Dari  pernyataan  terkait  penerapan  akuntabilitas  program  bisa  disimpulkan  bahwa Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” sudah memiliki program yang sesuai

## Penerapan Dimensi Akuntabilitas… (Khoirul Wakhid dan Rohmawati Kusumaningtias)
dengan visi misi yayasan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi murid, guru serta masyakat.

## Penerapan Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas  kebijakan  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  lembaga  publik  atas kebijakan yang dirumuskan (Mahmudi, 2010). Indikator dari akuntabilitas kebijakan ada 2 macam, antara lain:
Pertama,  kebijakan  yang  dikeluarkan  yayasan.  Kebijakan  yayasan  dirumuskan  oleh Dewan  Pembina,  Dewan  Pengurus  serta  Dewan  Pengawas  dalam  sebuah  rapat. Kebijakan  tersebut  dirumuskan  atas  dasar  visi  misi  dari  yayasan  dan  berhubungan dengan  rencana  strategis  untuk  tahun  mendatang.  Berikut  kebijakan  yang  telah dirumuskan oleh Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat”:

## Tabel 2. Kebijakan yang dirumuskan oleh Yayasan
Kebijakan Rincian Keterangan Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal - Berafiliasi dengan Kementerian Agama: 1) Pendidikan  Anak  Usia  Dini  &  Raudlatul Athfal:
a) Taman  Belajar  Anak  Usia  Dini  Murni “Sunan Drajat” b) Pendidikan  Raudlatul  Athfal  Murni “Sunan Drajat” 2) Pendidikan Dasar & Menengah: a) Madrasah  Ibtidaiyah  Ma’arif  Nahdlatul Ulama “Sunan Drajat” Lamongan b) Madrasah  Tsanawiyah  Murni  Murni “Sunan Drajat” c) Madrasah  Aliyah  Murni  Murni  “Sunan Drajat” - Berafiliasi  dengan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan: 1) Pendidikan  Anak  Usia  Dini  &  Taman Kanak-Kanak a) Taman  Belajar  Anak  Usia  Dini  Murni “Sunan Drajat” b) Pendidikan Taman Kanak-Kanak Murni “Sunan Drajat” 2) Pendidikan Dasar & Menengah a) Sekolah Dasar Murni “Sunan Drajat” b) Sekolah  Menengah  Pertama  Murni “Sunan Drajat” c) Sekolah  Menengah  Atas  Murni  “Sunan Drajat” Lembaga Pendidikan Formal yang sudah didirikan antara lain:
- PAUD Murni SD
- RA Murni SD
- TK Murni SD
- MI Ma’arif NU SD
- SMP Murni SD
Yang belum didirikan adalah
- SMA/MA
- Pendidikan Tinggi
Sementara, M.Ts tidak dirikan karena sudah ada
SMP
- Berafiliasi  Menyelenggarakan  pendidikan  tinggi dengan nama Sekolah Tinggi/Institut/Universitas Internasional Kemuliyaan Sunan Drajat Mendirikan Lembaga Pendidikan NonFormal - Mendirikan  Lembaga  Kursus,  Pendidikan, Pelatihan dan Persiapan Kerja yang terdiri atas: 1) Lembaga  Kursus  dan  Pendidikan “Sunan Drajat Competencies Quality”
2) Lembaga  Pelatihan  dan  Persiapan  Kerja “Sunan Drajat Smart Competencies” - Mendirikan  Pondok  Pesantren  Prospektif  dan Progresif yang terdiri atas: 1) Pondok  Pesantren  Prospektif  dan  Progresif Kemulyaan Sunan Drajat 2) Madrasah-Madrasah Diniyah dibawah kendali program Ponpes PP Kemulyaan Sunan Drajat - Mendirikan  Lembaga  Kursus,  Pendidikan, Pelatihan dan Persiapan Kerja yang terdiri atas: 1) Balai  Latihan  Kerja  dan  Ketrampilan Prospektif dan Progresif “Sunan Drajat Smart Competencies Quality” 2) Lembaga Advokasi dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Profesional Sunan Drajat Intermediate Belum didirikan Mendirikan Lembaga Pelayanan Kesehatan - Klinik Kesehatan “Sunan Drajat Health & Medical” - Balai  Kesehatan  Ibu  dan  Anak “Sunan  Drajat Mother’s Care”
- Rumah  Sakit  Modern “Sunan  Drajat  Health  & Medical Center” Belum didirikan Mendirikan Lembaga Penguatan Ekonomi & Kesejahteraan Umat - Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sunan Drajat Sentosa - Koperasi  Serba  Usaha Syari’ah Sunan  Drajat Sentosa
- Bank Umum Syari’ah Sunan Drajat Sentosa
- Lembaga  Danareksa Syari’ah Sunan  Drajat Sentosa Belum didirikan Mendirikan Lembaga Pendampingan Masyarakat & Advokasi - Lembaga Pendampingan Masyarakat & Advokasi Sunan Drajat Mulia - Lembaga  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  Sunan Drajat Mulia Belum didirikan Mendirikan Lembaga Pelayanan Jasa Umat - Rumah  Pengasuhan  Anak “Sunan  Drajat  Chilhood House”
- Rumah Pintar & Playground “Sunan Drajat Science Apartement”
- Lembaga  Konsultasi  Teknik “Sunan Drajat  Smart Consultindo”
- Lembaga Inkubator Bisnis & Perdagangan “Sunan
Drajat Excelent Business” Belum didirikan

## Penerapan Dimensi Akuntabilitas… (Khoirul Wakhid dan Rohmawati Kusumaningtias)
- Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “Sunan Drajat Law & Firm”
Sumber: Berita Acara Rapat Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” Lamongan
Berdasaarkan tabel kebijakan tersebut, bisa dilihat bahwa dari Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” hanya mempunyai rencana strategis tanpa disertai timeline terkait terget realisasi kebijakan tersebut. Terkait hal tersebut, saran yang bisa menjadi masukan bagi  Yayasan  tersebut  adalah  menentukan timeline target  pencapaian  untuk  setiap kebijakan yang dirumuskan tersebut.
Selain  itu  juga  terdapat  kebijakan  yang  menjadi  wujud  tanggung  jawab  sosial  yang dilaksanakan oleh yayasan kepada masyarakat sekitar yaitu Corporate Social Responsibility (CSR).  CSR dari yayasan dilakukan dengan memberikan santunan berupa uang kepada masyarakat  yang  kurang mampu.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan  dari  Bapak  Azam selaku Ketua Yayasan sebagai berikut:
“Kita bahas kebijakan didalam rapat. Setiap bulan memberi santunan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk uang (CSR).” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Kedua,  dampak  dari  kebijakan.  Setiap  kebijakan  akan  memberikan  dampak  bagi pembuat  kebijakan  maupun  sasaran  kebijakan.  Selain  berdampak  kepada  masyarakat, kebijakan  tersebut  juga  berdampak  pada  yayasan  itu  sendiri.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan dari Bapak Azam selaku Ketua Yayasan sebagai berikut:
“Biar  masyarakat  sekitar  merasa  memiliki  terkait  dengan  keberadaan  yayasan  sehingga  bisa membangun hubungan baik antara masyarakt dengan yayasan. Karena terkadang ada lembaga yang tidak  bisa  hidup  dimasyarakat.” (Wawancara  hari  Rabu  tanggal  15  Februari  2023  pukul 11.00)
Selain itu kebijakan yang dilakukan yayasan bisa berubah atau mengalami penyesuaian tergantung kondisi lingkungan. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Azam selaku Ketua Yayasan yang mengatakan bahwa:
“Penyesuaian kebijakan bergantung pada kondisi lingkungan masyarakat sekitar, sejauh ini juga tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kebijakan karena semua pengurus mendukung hal itu.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00)
Berdasarkan pernyataan terkait penerapan akuntabilitas kebijakan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” memiliki kebijakan yang berdampak pada masyarakat serta berdampak pada yayasan itu sendiri. Selain itu,
Muttaqien, Vol. 4. No. 2 July 2023, 127 – 147
kebijakan  tersebut  mendapat  dukungan  dari  semua  pengurus  yayasan,  serta  terus mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi lingkungan.

## Penerapan Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas finansial adalah tanggung jawab lembaga publik dalam penggunaan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif. Serta tanpa tindakan penyalahgunaan atas dana  tersebut  (Mahmudi,  2010).  Terdapat  beberapa  indikator  terkait  penerapan akuntabilitas program, antara lain:
Pertama,  pengelolaan  keuangan  yayasan.  Yayasan  Murni  Pendidikan  Sosial  “Sunan Drajat”  memiliki  pengelolaan  keuangan  yayasan  yang  terbagi  menjadi  2  yaitu  sistem penerimaan  dan  sistem  pengeluaran.  Bapak  Suadi  selaku  Bendahara  Yayasan memberikan penjelasan sebagai berikut:
“Sistem  penerimaan,  seluruh  penerimaan  berasal  dari  uang  pendaftaran,  biaya  pengembangan  dan pelaksanaan pendidikan, buku, seragam, minimarket yang ada di yayasan diterima melalui satu pintu (BMT),  selain  itu  juga  melalui  perbankan  (BRI  dan  Muamalat).  Sementara  sistem  pengeluaran, seluruh pengeluaran terkait operasional lembaga pendidikan di approve oleh masing-masing 3 wakil kepala  sekolah,  kepala  sekolah  lalu  diajukan  ke  Yayasan.  Untuk  operasional  kecil  /  Kas  Kecil disetujui  oleh  Ketua  Yayasan,  Bendahara,  dan  dibayarkan  melalui  juru  bayar  Kas  Kecil.  Intinya terdapat 4 approval dan 5 juru bayar. Untuk Operasional besar membutuhkan persetujuan dari Ketua Pembina, Ketua Yayasan, Bendahara. Untuk perasional kecil bayarnya secara tunai melalui kas kecil, untuk  operasional  besar  dilakukan  secara  non  tunai  melalui  lembaga  BMT  maupun  perbankan” (wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.30)
Selain itu, Pak Suadi selaku Bendahara Yayasan juga menambahkan bahwa:
“Pengelolaan keuangan itu untuk kelangsungan hidup yayasan, serta mewujudkan visi misi yayasan. Selain itu  yayasan  juga  sebagai  pihak  yang bertanggungjawab  atas  hal  itu melalui  approval  Ketua, Pembina, Ketua Yayasan dan Bendahara.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.30)
Kedua,  laporan  keuangan  yayasan.  Laporan  keuangan  merupakan  sebuah  instrumen untuk  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan.  Dalam  Yayasan  Murni Pendidikan  Sosial  “Sunan  Drajat”  laporan  keuangan  yang  tersedia  masih  sederhana berupa Arus Kas/ Cash Flow. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Bapak Suadi selaku Bendahara Yayasan yang menyatakan bahwa:
“Sementara  masih  berupa  cash  flow,  yang  sedang  berjalan  ini  terkait  penyusunan  neraca  maupun Laba/Rugi.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.30)

## Penerapan Dimensi Akuntabilitas… (Khoirul Wakhid dan Rohmawati Kusumaningtias)
Selain itu Bapak Suadi juga menambahkan bahwa:
“Tujuan  dari  laporan  keuangan  yayasan  ini  adalah  untuk  memberikan  informasi  kepada  para stakeholder  yaitu  yayasan,  lembaga  maupun  wali  murid.” (Wawancara  hari  Rabu  tanggal  15 Februari 2023 pukul 11.30)
Ketiga, penggunaan dana yayasan. Dana yang sudah dihimpun oleh yayasan yang berasal dari berbagai sumber penerimaan kemudian dialokasikan untuk kepentingan operasional yayasan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Suadi selaku Bendahara Yayasan yang mengatakan bahwa:
“Alokasi dana sesuai dengan kebutuhan, untuk pengembangan pendidikan, pembangunan, bayar gaji guru. CSR dialokasikan 10% dari anggaran yayasan yang merupakan bagian dari Bina Lingkungan.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.30)
Bapak Suadi selaku Bendahara Yayasan juga menambahkan bahwa:
“Jadi sisa alokasi 90% dari anggaran itu full untuk kebutuhan operasional selama 1 tahun. Pertama kita  anggarkan  untuk  keperluan  gaji  para  guru,  termasuk  tunjungan.  Lalu  kedua,  juga  kita alokasikan  untuk  konsumsi  makan  siang  para  murid.  Besaran  anggaran  untuk  konsumsi  tinggal menyesuaikan dengan jumlah murid.” (Wawancara hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 10.00)
Disetiap  akhir  periode,  alokasi  dana  tersebut  akan  dipertanggungjawabkan  melalui Laporan  Pertanggungjawaban  yang  disampaikan  kepada stakeholder terkait.  Ini  sesuai dengan pernyataan Bapak Suadi selaku Bendahara Yayasan sebagai berikut:
“Ya untuk pertanggungjawaban kita buat LPJ, dan di sampaikan ke stakeholder terkait. Seperti itu.” (Wawancara hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.30)
Dari  beberapa  pernyataan  seputar  penerapan  akuntabilitas  finansial  bisa  disimpulkan bahwa  Yayasan  Murni  Pendidikan  Sosial  “Sunan  Drajar”  sudah  memiliki  sistem pengelolaan  keuangan  sebagai  bentuk  menjaga  kelangsungan  hidup  yayasan.  Namun, terkait  laporan  keuangannya  masih  sederhana  sebatas  laporan  arus  kas.  Selain  itu, yayasan juga sudah mengalokasikan dananya untuk kegiatan operasional dan atas alokasi dana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan melalui Laporan Pertanggung-jawaban.

## E. Penutup
Ada  beberapa  kesimpulan  dalam  penelitian  ini.  Pertama,  Yayasan  Murni  Pendidikan Sosial  “Sunan  Drajat”  sudah  menerapkan  akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan tercapainya indikator antara lain, yayasan sudah berbadan hukum  yang  dibuktikan  dengan  Akta  Pendirian  yang  sudah  tercatat  resmi  oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta tidak ada kendala dalam penerapan
peraturan  perundang-undangan.  Yayasan  memiliki  Anggaran  Rumah  Tangga  yang mengatur operasional yayasan sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pengurus.  Yayasan  memberikan  sanksi  jika  terdapat  pelanggaran  hukum  yang berdasarkan Anggaran Rumah Tangga dan tidak ada toleransi jika di terjadi pelanggran yang  dilakukan  oleh  pengurus.  Dalam  yayasan  tidak  ada  penyalahgunaan  maupun rangkap jabatan serta yayasan mempunyai upaya penghindaran penyalahgunaan jabatan melalui pembinaan melalui Dewan Pembina. Akan tetapi, meskipun tidak ada rangkap jabatan  terkadang  masih  dijumpai  rangkap  tugas  oleh  pengurus  yayasan  dikarena ketidakhadiran pengurus yang lain.
Kedua, penerapan akuntabilitas manajerial dari Yayasan Murni Pendidikan Sosial “Sunan Drajat” sudah berjalan baik. Dari sisi indikator sistem pengelolaan manajemen, yayasan mengelola usaha yang kompleks seperti dalam bidang pendidikan yang mengelola terkait kebutuhan  tenaga  pendidik  serta  kurikulum,  dalam  bidang  ekonomi  yang  mengelola minimarket, serta dalam bidang sosial yang berhubungan dengan pemberian CSR. Selain itu,  untuk  menunjang  operasional  yayasan  sudah  membentuk  struktur  kepengurusan dengan  pembagian  tupoksi  bagi  masing-masing  pengurus  yayasan.  Yayasan  juga memberlakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 bulan sekali untuk menilai pengelolaan manajemen  yayasan.  Kemudian  dari  sisi  kepuasan  layanan,  yayasan  memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Selain itu, dalam rangka  mewujudkan  kepuasan  pelayanan,  yayasan  mengumpulkan feedback kemudian menanggapinya.
Ketiga, dalam hal penerapan akuntabilitas program juga sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan yayasan yang memiliki 2 jenis program yaitu program fisik dan program rohani yang dirumuskan untuk memberikan kesejaheraan bagi murid, guru serta masyarakat.  Selain  itu  program  tersebut  juga  sudah  selaras  dengan  visi  dan  misi  dari yayasan yaitu mewujudkan kesejahteraan umum.
Keempat,  Yayasan  Murni  Pendidikan  Sosial  “Sunan  Drajat”  juga  sudah  menerapkan akuntabilitas kebijakan dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan yayasan, salah satunya terkait dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yang memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun yayasan itu sendiri. Selain itu, yayasan juga merumuskan kebijakan terkait rencana strategis untuk masa depan yayasan.

## Penerapan Dimensi Akuntabilitas… (Khoirul Wakhid dan Rohmawati Kusumaningtias)
Dari sekian rencana strategis tersebut hanya pendirian lembaga pendidikan formal yang sudah  sebagian  terlaksana,  selebihnya  rencana  strategis  lainnya  belum  terlaksana  dan belum ada timeline terget pencapaiannya.
Kelima,  Yayasan  Murni  Pendidikan  Sosial  “Sunan  Drajat”  juga  sudah  menerapkan akuntabilitas  finansial  dengan  baik  tapi  masih  belum  sepenuhnya  optimal.  Hal  yang berjalan baik dilihat dari pengelolaan keuangan yang terbagi dalam sistem penerimaan dan sistem pengeluaran yang disertai approval dari jajaran pengurus, serta sudah bekerja sama  dengan Baitul  Maal  wa  Tanwil (BMT)  dan  perbankan  (Bank  BRI  dan  Bank Muamalat).  Selain  itu,  yayasan  juga  sudah  membagi  alokasi  dana  menjadi  10%  untuk kegiatan  Bina  Lingkungan  dan  90%  untuk  kegiatan  operasional.  Hal  yang  belum dikatakan  optimal  terkait  dengan  laporan  keuangan  yayasan  yang  bisa  dikatakan sederhana  yang  terdiri  atas  Arus  Kas/ Cash  Flow. Belum  sepenuhnya  mengacu  pada standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba yaitu PSAK 45.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, C. (2018, November 20). Gedung Granadi Disita, Ini Kronologi Kasus Yayasan Supersemar . Tempo.Co.
Clarkson,  M.  B.  E.  (1995).  A  Stakeholder  Framework  for  Analyzing  and  Evaluating Corporate  Social  Performance. The  Academy  of  Management  Review , 20 (1),  92–117. https://doi.org/10.2307/258888 Dubnick,  M.  (2005).  Accountability  and  the  Promise  of  Performance:  In  Search  of  the Mechanisms. Public  Performance  &  Management  Review , 28 (3),  376–417. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271994 Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & de Colle, S. (2010). Stakeholder Theory . Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815768 Hopwood,  A.,  &  Tomkins,  C.  R.  (1984). Issues  In  Public  Sector  Accounting .  Philip  Allan Publishers Limited. Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah . Erlangga. Makki, S. (2020, January 8). Kronologi Kasus Jiwasraya, Gagal Bayar Hingga Dugaan Korupsi . CNN Indonesia.
Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Pemerintah , 2 (1), 1–17.
Neuman, W. L. (William L. (2003). Social research methods: qualitative and quantitative approaches . Salusu, J. (1996). Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit . Grasindo. Simpson, J., & Taylor, J. (2013). Corporate Governance, Ethics, and CSR . Kogan Page Limited.