## Desa di Era Digital
(Studi Kasus tentang Inovasi Desa di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)
Ali Rokhman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman alirokhman@unsoed.ac.id

## ABSTRAK
Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat cepat  dan telah berdampak  pada  perubahan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  manusia.  Perubahan  ini menyentuh  berbagai  lapisan masyarakat  baik  masyarakat  lapisan menengah ke atas maupun lapisan  menengah  ke  bawah.  Perubahan  terjadi  juga  pada  lembaga  pemerintah  baik  tingkat pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa. Walaupun dalam struktur pemerintahan menempati  posisi  paling  rendah,  pemerintah  desa  juga  harus  bisa  menyesuaikan  dengan cepatnya  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  mana  digitalisasi  dalam urusan  pemerintah  tidak  dapat  dihindarkan  lagi.  Desa  Dermaji  adalah  salah  satu  desa  di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yang telah siap menghadapi era digital. Dibuktikan dengan  berbagai  prestasi  yang  telah  diraihnya.  Prestasi  terbaru  pada  tahun  2018  desa  ini mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Desa dengan Website  Informatif.  Berbagai  prestasi  yang  telah  didapat  oleh  Desa  Dermaji  tentu  saja melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Keberhasilan yang telah dicapai bukan  sekedar  kebetulan  namun  ada  proses  bagaimana  menginternalisasi  inovasi  dalam  hal ini  teknologi  informasi  dan  komunikasi  kepada  perangkat  dan  masyarakat  desa.  Paper  ini membahas  proses    inovasi  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Dermaji  dan bagaimana  hasilnya  sehingga  dapat  dijadikan best  practice bagi  desa  lain  di  seluruh Indonesia.
Kata kunci: Inovasi Desa, Pemerintah Desa, Teknologi Informasi dan Komunikasi

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).
Undang-Undang  Desa  telah  menempatkan desa  sebagai  ujung  tombak  pembangunan  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Desa diberikan  kewenangan  dan  sumber  dana  yang memadai  agar  dapat  mengelola  potensi  yang dimilikinya  guna  meningkatkan  ekonomi  dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun
Pemerintah  Pusat  telah  menganggarkan  Dana Desa  yang  cukup  besar  untuk  diberikan  kepada desa.  Pada  tahun  2015,  dana  desa  dianggarkan sebesar  Rp  20,7  triliun,  dengan  rata-rata  setiap desa  mendapatkan  alokasi  sebesar  Rp  280  juta.
Pada  tahun  2016,  dana  desa  meningkat  menjadi
Rp  46,98  triliun  dengan  rata-rata  setiap  desa sebesar  Rp  628  juta  dan  di  tahun  2017  kembali meningkat  menjadi  Rp  60  Triliun  dengan  rata- rata setiap desa sebesar Rp 800 juta (Kementerian Keuangan RI, 2018).
Semakin  besarnya  dana  yang  dialokasikan  ke desa menunjukkan bahwa desa menempati posisi yang  semakin  strategis  dan  dana  yang  diterima dapat  dijadikan  modal  yang  sangat  berharga untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.
Dana  desa  harus  dimanfaatkan  oleh  pemerintah desa  dalam  bentuk  berbagai  program  yang berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Karena  itu  pemerintah  desa  harus mempunyai  terobosan  inovasi  kebijakan  dan program dalam memanfaatkan dana desa ini.
Inovasi  desa  adalah  proses  pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dipetik  dari  hasil  kerja  desa-desa  dalam melaksanakan  pembangunan  desa  baik  yang sudah ada atau terbaru dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui
pembangunan infrastruktur, pengelolaan
sumberdaya  manusia,  ekonomi  dan  sosial budaya. Dalam rangka mempercepat penanggulangan  kemiskinan  di  desa  melalui pemanfaatan Dana Desa secara lebih berkualitas, mulai tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi  meluncurkan  Program  Inovasi Desa (Infodesa, 2017).
Pengembangan  inovasi  desa  menjadi  suatu keniscayaan  seiring  dengan  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  yang sangat  pesat  sekarang  ini.  TIK  sekarang  ini sudah  masuk  desa,  masyarakat  desa  sekarang menjadi  bagian  dari  pengguna  TIK.  Menurut Kominfo,  sekitar  73%  desa/kelurahan  yang sudah  memiliki  koneksi  internet  berbasis teknologi 3G. Sementara untuk jaringan 4G LTE
mencakup  55%.  Pada  tahun  2019,  pemerintah berharap  dapat  mengkoneksikan  lebih  dari 83.000  desa/kelurahan  yang  ada  dengan  internet berbasis  3G.  Target  lain  di  tahun  depan,  total 514  kabupaten/kota  terjangkau oleh jaringan 4G LTE.  Dari  jumlah  tersebut,  saat  ini  baru  64% saja  yang  telah  terpenuhi  dengan  akses  4G  LTE (Yuliastuti, 2018).
Fenomena  masifnya  penetrasi  penggunaaan internet  yang  sampai  ke  tingkat  desa  ini  perlu ditanggapi  oleh  pemerintah  desa  dengan  cerdas.
Internet  harus  dapat  dijadikan  sarana  untuk menggali  potensi  desa  dan  selanjutnya  potensi desa  ini  diwujudkan  menjadi value yang  dapat meningkatka  kesejahteraan  masyarakat.  Salah satu  desa  yang  telah  merespon  fenomena  ini adalah Desa Dermaji, desa  yang menjadi  bagian dari  Kecamatan  Lumbir,  Kabupaten  Banyumas.
Desa  ini  telah  banyak  menorehkan  prestasi  dan penghargaan  baik  tingkat  regional  maupun nasional.  Pada  tahun  2014  Desa  Dermaji memperoleh  penghargaan  Sikompak  Award PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.  Dermaji  berhasil  meraih  Juara  I  untuk kategori  Perencanaan  Partisipatif  Pembangunan Desa  (PPD).  Pada  tahun  2016  Desa  Dermaji pada  mendapatkan  penghargaan  sebagai  Desa Unggulan  Pilihan  Tempo  untuk  kategori  Desa Melek  Teknologi  Informasi  (Desa  Melek  IT).
Pada  tahun  yang  sama  Desa  Dermaji  menerima Sertifikat Open Defecation Free (Sertifikat ODF) dari  Bupati  Banyumas.  Sertifikat  ODF  adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada desa yang telah dinyatakan bebas dari buang air besar sembarangan  (BABS).  Pada  tahun  2018  Desa
Dermaji  mendapat  penghargaan  dari  Komisi Informasi  Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai  Desa dengan Website Informatif. Disamping penghagaan secara kelembagaan, secara individu Kepala Desa Dermaji, Bayu Setyo Nugroho juga mendapat  penghargaan  sebagai    “Inspiring Young Leader (Tokoh Muda yang Menginspirasi Tahun 2014)” dari Beritasatu.com.
Banyaknya  prestasi  yang  telah  diraih  Desa Dermaji menimbulkan suatu pertanyaan;
Bagaimanakah  proses    inovasi  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Dermaji? Pelayanan  publik  apa  saja  yang  disediakan  oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi?

## METODE PENELITIAN
Paper  ini  merupakan  hasil  studi  pendahuluan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.  Sasaran  utama  observasi  adalah website Pemerintah Desa Dermaji yang beralamat di https://www.dermaji.desa.id.
Pemilihan  informan  dengan  teknik purposive yakni  orang  yang  paling  mengetahui  tentang Pemerintah  Desa  Dermaji.  Informan  kunci penelitian  ini  adalah  Kepala  Desa  Dermaji. Triangulasi sumber digunakan untuk mengontrol keabsahan data. Teknik analisis data menggunakan  Model  Analysis  Mengalir  (Flow Analysis Model) di mana tiga komponen analisis yakni  reduksi  data,  sajian  data,  penarikan kesimpulan/verifikasi  dilakukan  saling  mengalir (Miles, Huberman, dan Saldana, 1994).
Penelitian  ini  berfokus  pada:  (1)    bagaimana proses  lahirnya  inovasi  di  Desa  Dermasji khusunya  yang  berkaitan  dengan  penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, (2) Manfaat yang  diperoleh  dari  inovasi  desa  dalam  bentuk pelayanan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Key Informant
Studi ini berfokus pada satu Key informant atau informan kunci yakni Kepala Desa Dermaji yang bernama Bayu Setyo Nugroho, saat ini menjabat sebagai kepala desa dalam periode ketiga.  Profil informan  kunci  ini  tidak  sulit  untuk  ditemukan karena  kepala  desa  Dermaji  ini  sudah  menjadi tokoh  publik  yang  sering  dimuat  profilnya karena  prestasinya.  Berikut  profil  lengkap informan (Suparyo, 2018).
Tabel 1. Identitas Informan
Nama Lengkap Bayu Setyo Nugroho Tempat/Tanggal Lahir Banyumas, 17 Juni 1975 Alamat Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Pendidikan 1. SD Negeri 1 Dermaji 2. SMP Negeri 1 Purwokerto
3. SMA Negeri 1 Purwokerto
4. Sarjana Ilmu
Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman 5. Magister Ilmu Adminstrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman Jabatan Kepala Desa Dermaji Website
https://bayunugroho.id/

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  Lahirnya  Inovasi Pencapaian  prestasi Desa  Dermaji  sampai  sejauh  ini  tidak  lepas  dari peran  kepala  desanya.  Berdasarkan  pengakuan dari kepala desa, semua ini bermula dari Gerakan Desa  Membangun  (GDM)  yang  dia  gagas  pada tahun  2011  bersama  koleganya  sesama  kepala desa  waktu  itu  yakni  Agung  Budi  Satrio  Kepala
Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten  Banyumas,  Munawar  Kepala  Desa Pancasan  Kecamatan  Ajibarang  Kabupaten Banyumas,  dan  Yana  Noviadi  Kepala  Desa Mandalamekar  Kecamatan  Jatiwaras  Kabupaten Tasikmalaya.Sebagaimana  dimuat  di  laman http://arah.com,  GDM  pertama  kali  terbentuk  di Desa  Melung,  Kedungbanteng,  Banyumas  pada tahun  2011.  Saat  itu,  Pemerintah  Desa  Melung menyelenggarakan Lokakarya Desa Membangun (LDM)  dengan  mengundang  Pemerintah  Desa Mandalamekar,
Jatiwaras,
Kabupaten
Tasikmalaya  sebagai  kawan  diskusi.  Desa Mandalamekar berhasil menerapkan strategi baru dalam  mengelola  sumber  daya  desa,  seperti pertanian,  hutan  desa,  dan  konservasi  sumber mata  air  secara  mandiri  sehingga  menyabet penghargaan dalam bidang konservasi alam.
Semangat  itu  menginspirasi  desa-desa  di Banyumas  untuk  melakukan  gerakan  secara kolektif, maka lahirlah Gerakan Desa
Membangun  (GDM).  GDM  merupakan  inisiatif kolektif desa-desa untuk mengelola sumber daya desa  dan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Gerakan ini lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan  yang  cenderung  dari  atas  ke  bawah
(top down) dibanding dari bawah ke atas (bottom up).
Kegiatan  yang dilakukan oleh GDM antara lain;
mendorong  penyelenggaraan  pelayanan  publik yang  baik,  efektif  dan  efisien,  pengembangan tata  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan pembangunan  yang  akuntabel  dan  transparan.
Selain  itu,  GDM  juga  mengelola  Sumber  Daya Desa  yang  berkelanjutan  dengan  kearifan kolektif  masyarakat  desa,  serta  penerapan teknologi tepat guna secara mandiri dan berbasis sumber  terbuka  (open  source).  Uniknya,  GDM juga memberikan perlindungan warga desa yang migrasi  ke  luar  negeri  atau  buruh  migran (Famela, 2016).
“Gerakan  Desa  Membangun  itu  beda  dengan gerakan membangun desamyang ada selama ini.
Kalau  membangun  desa  itu  kan  desa  menjadi ketergantungan  dengan  dunia  luar,  seakan mengharapkan  bantuan  dari  pihak  eksternal untuk membangun. Tetapi kalau desa membangun  ya  komponen  desa  itu  yang  lebih aktif. Malah nantinya tak menutup kemungkinan menjadi  pusat  peradaban”.  Hal  ini  disampiakan oleh  informan  ketika  diwawancarai  detikcom pada tanggal 29 Juni 2015.
Dengan  berbekal  ijazah  sarjana  dan  magister,
Bayu menggagas ide Desa 2.0 yang
memanfaatkan teknologi informasi, dan mengembangan  website  Desa  Dermaji  yang beralamat di https://www.dermaji.desa.id/.
Website  ini  lebih  unggul  daripada  desa-desa lainnya karena lebih terupdate dan
pengunjungnya  juga  cukup  banyak  sebagaimana data berikut.
Tabel 2. Statistik Pengunjung Website per 1 Maret 2019
J a n F e b M a r A p r M e i J u n J u l A g u S e p O k t N o v D e s T o t a l
2 0 1 6
1 . 8 5 3 2 . 1 3 0 1 . 9 7 3
1 . 7 9 6 5 . 8 3 6 4 . 7 2 5 4 . 0 6 7 4 . 8 8 3 3 . 9 3 2 3 1. 1 9 5
2 0 1 7 4 . 4 9 5 3 . 9 6 9 5 . 0 9 8 3 . 9 8 5 4 . 2 2 3 3 . 7 8 6
3 . 4 8 2 3 . 6 8 1 4 . 6 3 4 5 . 0 0 7 4 . 4 2 0 3 . 5 2 6 5 0. 3 0 6
2 0 1 8 3 . 2 9 3 2 . 8 7 8 3 . 6 2 8 3 . 8 3 1 3 . 8 8 7 3 . 0 3 2 3 . 5 8 8 2 . 8 8 3
2 . 3 7 1 2 . 6 3 8 1 . 9 5 4 2 . 6 7 7 3 6. 6 6 0
2 0 1 9 2 . 4 1 2 1 . 9 4 4 3 4. 3 5
9
Sumber: Admin htpp://dermaji.desa.id
Berdasarkan  penjelasan  dari  informan  di  atas dapat  disarikan  bahwa  ide  awal  inovasi  desa adalah  murni  dari  bawah  dan  bersumber  dari kegiatan swadaya.  Informan pun menyampaikan bahwa  di  awal  perjuangannya  peran  pemerintah di  atasnya  baik  kecamatan,  kabupaten,  propinsi, maupun  pemerintah  pusat  boleh  dikatakan  tidak ada. Pemerintah banyak hadir setelah memperoleh prestasi.
Kasus  di  Desa  Dermaji  ini  membuktikan  bahwa perencanaan  yang  berasal  dari  bawah  (bottom- up)  cenderung  akan  lebih  berhasil.  Hal  ini sejalan dengan pendapat berikut yang menyatakan bahwa perencanaan dari bawah akan memotivasi  para  anggota  untuk  lebih  semangat dalam mencapai tujuan.
“The advantage of bottom-up planning is that the team members, i.e. the people who are actively working on the project, have a say in the project planning and decisions are made collaboratively. This will improve team communication and team building, and also empowers the team members. As a result it will motivate them to do their best to achieve the project goals” (Tran, 2019) .

## Hasil Inovasi Desa dalam bentuk Pelayanan

## Publik
Salah  satu  hasil  inovasi  desa  dari  Desa  Dermaji adalah adanya pengakuan dari pemerintah dalam bentuk  penghargaan.  Desa  Dermaji  bersama sejumlah  desa  lain,  yakni  Desa  Kanekes  Lebak Banten, Desa Swargabara Kutai Timur
Kalimantan,  Desa  Sepahat  Bengkalis  Riau,
Kampung Nendali Jayapura Papua, dan Kampung Yakonde Jayapura Papua
mendapatkan penghargaan Destika Desa.Id 2016 atau  dikenal  dengan  Destika  Desa.Id  Award 2016.  Penghargaan  diberikan  oleh  Direktur
Pemberdayaan Informatika
Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Septriana
Tangkary  pada  tanggal  28  September  2016 disaksikan  oleh  Menteri  Desa  dan  PDTT  Eko Putro  Sandjoyo,  Anggota  Komisi  II  DPR  RI sekaligus  sebagai  Ketua  Festival  Destika  2016 Budiman  Sudjatmiko,  Staf  Ahli  Kementerian Kominfo  Bidang  Teknologi Woro Indah
Widiastusi  dan  Bupati  Jayapura  Mathius Awoitauw.  Pemberian  penghargaan  dilakukan ditengah-tengah  pembukaan  acara  Festival  Desa Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  2016, yang  dilaksanakan  di  Khalkote  Sentani  Timur Jayapura  Papua  (Kabar  Desa  Dermaji,  2016). Penghargaan  ini  membuktikan  bahwa  Desa Dermaji  telah  dikukuhkan  oleh  pemerintah
sebagai  desa  yang  telah  melakukan  inovasi dengan menerapkan TIK dalam penyelanggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen  yang  dibentuk  berdasarkan  undang- undang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik,  dan badan  hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata untuk  kegiatan  pelayanan  publik  (Undang- Undang  Republik  Indonesia  (Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik). Berdasarkan undang- undang ini pemerintah desa adalah penyelanggara pelayanan publik.
Sesuai dengan fokus dari  studi ini  yakni  inovasi desa  dan  pelayanan  publik  yang  dikaji  adalah pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  melalui TIK  dalam  hal  ini  yang  termuat  dalam  website pemerintah  Desa  Dermaji.  Website  Desa Dermaji menyediakan menu layanan yang dibagi dalam Layanan Sosial Dasar, Layanan Administrasi, dan Layanan Informasi
sebagaimana disajikan dalam gambar beriku Gambar 1. Beranda Website Desa Dermaji
Bagi  pengunjung  web  tersebut  menu  layanan sosial  dasar  sangat  mungkin    ditafsirkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah desa yang  dapat  diselenggarakan  secara  online.
Namun  kenyataannya  desa  ini  belum  bisa menyelanggarakan pelayanan sosial dasar secara langsung  hanya  menampilkan  data  statistik tentang  pelayanan  air  bersih  dan  pelayanan pendidikan anak usia dini.  Sebagaimana  gambar di bawah ini.
Gambar 2. Statistik Layanan Dasar Desa Dermaji
Pelayanan  administrasi  juga  demikian,  tidak langsung  memberikan  pelayanan  administrasi secara  online,  hanya  menampilkan  prosedur pelayanan.  Prosedur  tentang  pelayanan  KTP, surat  pindah,  kartu  keluarga,  dan  SKCK.
Pengguna  layanan  tetap  harus  datang  ke  kantor desa, sebagaimana gambar di bawah ini.
Gambar 3. Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Dermaji
Pelayanan  yang  langsung  bisa  diminta  secara online  hanya  berupa  permintaan  informasi sebagaimana  dinyatakan  dalam  menu  Layanan Informasi dengan kalimat:
“Sesuai  dengan  amanat  UU  No.14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP), Pemerintah Desa Dermaji berkomitmen memberikan  informasi  dan  data  terbaru  melalui situs  web  ini.  Namun  demikian,  jika  ada informasi  dan  data  lain  yang  membutuhkan format  tertentu,  Anda  dapat  mengajukan permohonan informasi
 Langsung di Kantor Sekretariat Desa Dermaji;
 Melalui surat elektronik : pemdes@dermaji.desa.id atau
 Melalui formulir di laman ini”
Tidak  bisanya  desa  langsung  memberikan pelayanan  secara  online  bukan  karena hambatan teknologi  namun  lebih  disebabkan  karena wewenang  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa sangat  terbatas.  Pemeritah  desa  hanya  sekedar membuatkan  surat  pengantar  ke  pemerintah  di atasnya,  kecamatan  dan  kabupaten.  Ketiadaan wewenang  ini  menunjukkan  bahwa  desa  tidak mempunyai  otonomi  dalam  pelayanan  publik. Bahkan  oleh  Nurcholis  (2014),  pemerintah  desa dikatakan  sebagai  pemerintahan  palsu  karena berbagai sebab yang melatarbelakangi. Jika desa benar-benar mempunyai otonomi maka
masyarakat  desa  sudah  menikmati  pelayanan pendidikan  dasar  dan  menengah,  kesehatan, irigasi pertanian modern, transportasi perdesaan,
administrasi kependudukan dan perizinan publik yang  selesai  di  tempat  (bukan  dilempar  ke kecamatan  dan  SKPD  lain),  jalan  desa  yang beraspal,  penerangan  jalan,  industri  pengolahan hasil  bumi,  air   bersih,  administrasi  pertanahan modern, dan aliran listrik
Salah  satu  keunggulan  desa  Dermaji  dari  desa- desa  lainnya  dalam  melayani  warganya  adalah websitenya telah menyediakan layanan penjualan komoditas  atau  produk  desa  secara  online.  Pada menu  Belanja  pengunjung  ditawari  untuk berbelanja  berbagai  produk  asli  warga  Desa Dermaji  seperti  gula  kelapa,  kerajinan  tangan, makanan  khas  desa,  bahkan  benda  antik  buatan warga  yang  sangat  langka  seperti  lonceng tradisional  berupa  kolakan  sapi,  sebagaimana gambar di bawah.
Gambar 4.Toko Online
Pelayanan  Pemrintah  Desa  Dermaji  dalam menyediakan  toko  online  ini  menjadi  poin tersendiri  yang  menunjukkan  desa  ini  telah  siap dalam  era  digital.  Berdasarkan  informasi  dari Kepala  Desa  Dermaji,  sudah  banyak  calon
pembeli  yang  menghubungi  untuk  membeli produk-produk tersebut  namun masih terkendala sumberdaya  manusia  yang  masih  terbatas. Penghasil  produk  adalah  orang  desa  yang internet  literasinya  masih  rendah  sehingga  tidak bisa  secara  angsung  berhubungan  dengan pembeli.  Masih  dibutuhkan  tenaga  khusus penjualan  yang  mempunyai  posisi  di  tengah  di antara  seller  dan  buyer.  Untuk  ini  kepala  desa sudah  mempunyai  rencana  untuk  melibatkan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  BUMDes yang  sudah  dibekali  dengan  ketrampilan online marketing dapat  menawarkan  berbagai  produk desa  Dermaji  baik  lewat  website  desa  maupun media  sosial.  Selama  ini  BUMDes  belum digerakkan  secara  maksimal.  Padahal  menurut
Prabowo (2014)
kewirusahaan dapat dikembangkan  dan  diwadahi  dalam  BUMDes yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  maupun masyarakat desa.

## KESIMPULAN
Inovasi  desa  yang  dilakukan  oleh  Desa  Dermaji melalui  proses  yang  panjang  dimulai  dari Gerakan  Desa  Membangun  (GDM)  yang merupakan  inisiatif  murni  dari  bawah  tanpa melibatkan  pemerintahan  pusat.  Pemerintah pusat  banyak  terlibat  setelah  desa  ini  diakui prestasinya.
Desa Dermaji adalah salah satu desa di Indonesia yang  telah  siap  dalam  memasuki  era  digital. Dibuktikan dengan website yang sangat dinamis, dengan  jumlah  pengunjung  yang  banyak,  dan menyediakan menu yang dapat untuk meningkatkan  pelayanan  publik  pemerintah
desa.  Salah  satu  keunggulan  website  desa  ini disamping  desa  yang  lain  adalah  adanya  menu toko  online  untuk  memasarkan  komoditas  desa melalui internet.
Desa-desa  lain  perlu  belajar  dari  Desa  Dermaji.
Desa harus bisa memanfaatkan momentum yang sedang terjadi saat ini yakni adanya alokasi dana desa  yang  makin  tahun  makin  besar  dan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.  Desa  harus  bertindak  responsif dalam  momentum  ini  melalui  inovasi-inovasi khas  desa,  tidak  perlu  menunggu  program  dari pemerintah pusat.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN
Untuk membangkitkan inovasi desa seperti Desa Dermaji perlu kolaborasi dari semua pihak. Desa yang  telah  berhasil,  virus  keberhasilannya  harus disebarluaskan  ke  desa  lain.  Disamping  itu perguruan  tinggi  juga  perlu  dilibatkan  karena pusat pemikiran dan inovasi lebih banyak berada di perguruan tinggi dengan lembaga penelitiannya.
Studi  ini  masih  merupakan  studi  pendahuluan perlu  dilanjutkan  lebih  mendalam  dan  lebih lengkap kajiannya, dengan menambah kasus dari desa  lain  yang  mempunyai  keunikan  dalam inovasi  desa  sehingga  dapat  memberikan rekomendasi yang lebih utuh untuk peningkatkan kualitas  pelayanan  publik  dan  bertambahnya kesejahteraan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Famela, J. A. (2016, October 26). Retrieved from Gerakan Desa Membangun: Semangat Demi Desa Yang Lebih Baik: https://www.arah.com/article/14131/ger akan-desa-membangun-semangat-demi- desa-yang-lebih-baik.html
Infodesa. (2017, December 10). Info Desa. Retrieved Feburary 29, 2019, from Pengertian Inovasi Desa dan Tujuannya : https://risehtunong.blogspot.com/2017/1 2/pengertian-inovasi-desa-dan- tujuannya.html
Inloox. (2016, July 22). Retrieved Feb 20, 2019, from Back to Basics (8): Top-Down Versus Bottom-Up Project Planning: https://www.inloox.com/company/blog/ articles/back-to-basics-8-top-down- versus-bottom-up-project-planning/
Kabar Desa Dermaji. (2016, September 29). (Sep 29, 2016 |) Retrieved February 15, 2019, from Desa Dermaji Raih Penghargaan Destika Desa.Id 2016: https://www.dermaji.desa.id/desa- dermaji-raih-penghargaan-destika-desa- id-2016/
Kementerian Keuangan RI. (2018). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan . Retrieved February 20, 2019, from Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=58 00
Miles, M. M., Huberman, M., & Saldana, J. (1994). Qualititative Data Analysis.
Sage.
Nurcholis, H. (2014). Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI. Jakarta: Bee Media.
Prabowo , T. E. (2014). Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainibility Poverty Alleviation Model Village Community in Bleberan Gunung Kidil, Indonesia. Wolrd Applied Sciences Journal 30 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice):, 19-26.
Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Suparyo, Y. (2018, May 2). Sistem Dokumentasi Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal. Retrieved February 10, 2019, from Bayu Setyo Nugroho: Dari Iseng Menuju Pengabdian Tanpa Batas pada Desa: https://inovasidesa.kemendesa.go.id/bay u-setyo-nugroho-dari-iseng-menuju- pengabdian-tanpa-batas-pada-desa/
Tran, L. (2019, July 22). Retrieved from Back to Basics (8): Top-Down Versus Bottom- Up Project Planning: https://www.inloox.com/company/blog/ articles/back-to-basics-8-top-down- versus-bottom-up-project-planning/
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. (2014). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Retrieved February 10, 2019, from Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/U U_2014_6.pdf
Yuliastuti, D. (2018, May 28). Digination. Retrieved February 26, 2019, from Tantangan Terberat Membangun Jaringan Internet di Pedesaan: http://www.digination.id/read/011385/ta ntangan-terberat-membangun-jaringan- internet-di-pedesaan