## KONSEP GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Abdul Karim
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: abdulkarim678@gmail.com

## Fazzan
Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-Mail: fazzan75@gmail.com

## Zulqarnain
Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-Mail: izul1975@gmail.com
Naskah diterima tanggal 15 Maret 2016, revisi I tanggal 18 April 2016, dan revisi II tanggal 22 Mei 2016
Abstract: Gratification has been practiced by Muslim since centuries ago untill now. Basically, gratifica- tion is a paying a tribute from one to another. But today, there is a legislation rule ban gratification practice. Therefore, this study will be examined the concept of gratification based on Islamic law. This study used descriptive-analytic method and normative approach, which means gratification concept is observed as accord- ing to al-Qur’an, hadist and opinion of theologians. The result of this study shows that, gratification has a very broad meaning in Islam, which may take forms in any kinds of tributes or charity. The gratification concept sometimes means shadakah, hibah, gift and risywah. The sort of gratification in Islam is classified to positive categories and negative categories. Shadakah, hibah and gift are including to positive dividend, these are rec- ommended in Islam. Yet, it will be negative dividend if state officials are as receivers. While risywah and gift (state officials) are including to negative gratification, these practices are prohibited and immoral (maksiat) based on al-Qur’an, hadist and opinion of theologians. Risywah and gift (state officials) are categorized to jarimah ta’zir, the doer can be punished with ta’zir penalty, ranging from the heaviest to it should be heaviest and lightest punishment.
Keywords: Gratification concept, Islamic law perspective.
Abstrak: Gratifikasi merupakan perbuatan yang sudah dipraktekkan oleh umat Islam semenjak dahulu sampai sekarang. Karena pada intinya gratifikasi adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain. Namun dewasa ini ada aturan perundang-undangan yang melarang amalan gratifikasi. Untuk itu, dalam kajian ini akan ditelaah konsep berkaitan dengan gratifikasi dalam tinjauan Hukum Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif, yaitu meninjau konsep grati-

## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 1-18)
fikasi berdasarkan al-Qur’an dan hadis serta pendapat para ulama yang telah ada yang berkaitan dengan gratifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa, dalam Islam gratifikasi mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk pemberian. Konsep gratifikasi dalam Islam adakala berupa sedekah, hibah, hadiah, dan risywah. Bentuk-bentuk gratifikasi dalam Islam tersebut ada yang termasuk ke dalam kategori positif dan kategori negatif. Gratifikasi dalam bentuk sedekah, hibah, dan hadiah termasuk ke dalam amalan grati- fikasi positif, amalan tersebut memang dianjurkan dalam Islam. Namun, amalan ini dapat berubah menjadi amalan negatif apabila penerimanya adalah petugas negara. Adapun gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risywah termasuk ke dalam gratifikasi negatif, karena dua bentuk amalan gratifikasi ini telah disebutkan dalam al-Qur’an, hadis, maupun pendapat para ulama sebagai amalan yang dilarang syara’, yaitu suatu amalan maksiat (jarimah). Gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risywah termasuk kedalam kategori jarimah ta’zir, maka pelakunya dapat dihukum dengan hukuman ta’zir, mulai hukuman terberat hingga hukuman teringan.
Kata Kunci: Konsep gratifikasi, perspektif hukum Islam.

## Pendahuluan
Grati fi kasi dengan makna pemberian pada dasarnya merupakan suatu hal yang diboleh- kan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan memberi grati fi kasi karena dengannya akan tercipta rasa kasih sayang di antara sesama. Pemberian grati fi kasi dapat menumbuhkan rasa kasih sayang tentunya pemberian yang dilakukan berlandaskan hati nurani yang tulus dan ikhlas, dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. Akan tetapi, dalam realitas dan perkembangannya, grati fi kasi terkadang dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu, sebagai media untuk menda- patkan keselamatan dan keuntungan. Dian- taranya ialah grati fi kasi yang diberikan untuk penguasa atau pegawai negara. Ditambah lagi dengan diberlakukannya undan-undang yang melarang amalan grati fi kasi dalam masyarakat Indonesia. Padahal amalan tersebut sudah laz- im dilakukan oleh masyarakat. Amalan grati- fi kasi tidak luput berlaku dalam dunia Islam dan juga dipraktikkan oleh orang muslim di Indonesia. Hanya saja istilah grati fi kasi secara har fi ah tidak dikenal dalam sistem Hukum Is- lam. Maka dari itu, perlu ada pengkajian un- tuk mencari perbincangan Hukum Islam men- genai grati fi kasi. Dalam melakukan kajian ini
penulis menggunakan metode deskriptif-ana- litik.

## Definisi Gratifikasi
Dalam kamus Bahasa Indonesia, grati fi kasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang ke- pada pegawai di luar gaji yang ditentukan. 1 Sedangkan dalam kamus Hukum, grati fi kasi yang berasal dari bahasa Belanda, grati fi catie, atau bahasa Inggrisnya grati fi cation diartikan sebagai hadiah uang. Berdasarkan kedua de fi - nisi tersebut, baik dalam kamus Bahasa Indo- nesia maupun kamus Hukum, grati fi kasi diar- tikan sebagai pemberian hadiah berupa uang. De fi nisi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral. Artinya, amalan grati fi kasi bukanlah merupakan suatu amalan tercela atau makna suatu perbuatan negatif. Sedangkan objek grati fi kasi dalam kamus Bahasa Indonesia jelas ditujukan kepada pegawai, sementara dalam kamus Hukum objek grati fi kasi tidak ditentukan. 2
Adapun de fi nisi grati fi kasi dalam un- dang-undang adalah pemberian dalam arti
1 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Tanti Yuniar,
(Jakarta: Agung Media Mulia, t.t.), hlm. 224.
2 Eddy OS Hiareij, “Memahami Gratifikasi”, Kompas.com, 13 Juni 2011.
luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Grati fi kasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan mengguna- kan sarana elektronik atau tanpa sarana elek- tronik. 3
Ringkasnya, dalam tinjauan undang-un- dang tidak semua grati fi kasi dilarang. Grati- fi kasi yang dibolehkan oleh undang-undang adalah pemberian yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa memikirkan diri sendiri artinya pembe- rian dalam bentuk “tanda terimakasih” tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Sedangkan grati fi kasi yang dilarang dalam undang-un- dang adalah perbuatan penerimaan grati fi kasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Neg- ara yang dianggap sebagai perbuatan korupsi apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berten- tangan dengan kewajiban atau tugasnya.

## Konsep Gratifikasi dalam Hukum Islam

## 1. Gratifikasi dalam Bentuk Sedekah
Sedekah ialah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan ban- tuan (fakir dan miskin) dengan tujuan beriba- dah (mencari pahala) kepada Allah semata. 4 Quraish Shihab mengartikan sedekah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersi- fat sunnah atau anjuran. Jika infaq berkenaan dengan materi maka sedekah mempunyai arti
3  Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4 Kamus Istilah Fiqh , Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah Syafi’ah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 311.
lebih luas dari sekedar material. 5 Ahmad Mus- tafa al-Maraghi menjelaskan, bahwa yang di- maksudkan dengan sedekah ialah bukan saja memberikan suatu zat (benda) kepada orang lain dengan tujuan karena Allah, tetapi boleh juga suatu perkhidmatan. Sebagaimana hadis Rasul SAW yang diriwayatkan daripada Abu Aiyub yang artinya:
akan kutunjuki kepada kalian tentang sebaik- baik sedekah dari pada memberikan suatu benda, ialah bersedekah dengan mendamaikan kedua kelompok yang sedang bersengketa, menyatukan kedua kelompok yang sedang ber- pecah belah.
Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari ‘Abd Allah Ibn ‘Umar, Rasulullah bers- abda yang artinya; “sebaik-baik sedekah ialah mendamaikan kedua kelompok yang sedang bertelagah”. 6
Dari beberapa de fi nisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan suatu amalan menyerahkan sesuatu barang/ zat untuk dipergunakan atau dimiliki oleh orang lain karena mengharapkan pahala di- akhirat nanti, atau mengharapkan ridha Allah. Sedekah boleh berupa zat (benda) yang ketara (materi) boleh juga juga berupa jasa (non ma- teri).
Ulama fi kih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu amalan yang disyari’atkan dan hukumnya ialah sunnah. Kesepakatan mereka didasari pada surat al- Baqarah 2: 280. 7 Sedekah ini disunnatkan di setiap saat, tanpa ada batas waktu. Sedekah se-
5 Quraish Shihab, Quraish Shihab Menjawab:
1001 Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Ja- karta: Lentera Hati, 2008), hlm. 191.
6  Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi , Jilid Ke-2, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyah, t.t), hlm. 154.
7  Abdul Aziz Dahlan, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1619.
bagai amalan sunnah diterangkan melalui dal- il al-Qur’an dan hadis. Adapun dalil tentang anjuran bersedekah dalam al-Qur’an separti yang dinyatakan di dalam nas QS. al-Baqarah 2: 245. Dan masih banyak lagi ayat al-Qur’an yang bercakap tentang sedekah. Adapun dasar hukum sedekah dalam hadis ialah hadis dari Abu Hurayrah. 8
Disamping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang akan menerima sedekah tersebut akan mempergunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Adakalanya hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang berjumpa dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempu- nyai makanan yang lebih dari apa yang diper- lukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak ber- sedekah kepada seseorang atau lembaga.

## 2. Gratifikasi dalam Bentuk Hibah
Hibah menurut syara’ juga diartikan ialah pemilikan yang sunnat ketika hidup. 9 Hibah juga bermakna memberikan pemilikan harta kepada orang lain di saat masih hidup tanpa imbalan. 10 Pengartian yang hampir sama juga dikemukakan Sayid Sabiq dalam kitab- nya Fiqh al-Sunnah , yaitu suatu akad yang pokok perpertanyaannya pemberian harta
8 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , al-Maktabah al- Syamilah, Bab Sadaqah, Jilid Ke-2, Hadis No. 1410, (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), hlm.108.
9 Al-Sayyid Ab ū Bakr, I‘ ā nah al-T ā lib ī n , Jilid. Ke-4, (Beirut: D ā r al-Fikr, t.t), hlm. 141. 10 ‘Abd al-‘Adim Ibn Badawi al-Khalafi, al-Wajiz fi fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-‘Aziz: Kitab al-Taharah wa al-Salah , Alih Bahasa oleh Tim Tashfiyah LIPIA, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 66.
milik seseorang kepada orang lain dikala dia masih hidup tanpa adanya imbalan. Imam Taqy al-Din dalam kitab Kifayat al-Akhyar menjelaskan, yang dimaksud dengan hibah ialah tamliku bi‘ayri ‘iwad (pemilikan tanpa penggantian). 11
Berdasarkan berbagai de fi nisi di atas, dengan mudah boleh dikatakan bahwa hibah ialah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pem- berian yang murni bukan karena mengharap- kan pahala dari Allah SWT serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya. Maka apabila ses- eorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan maka hal itu tidak disebut hibah, ia disebut dengan i’arah (pinja- man). Begitu juga, apabila seseorang member- ikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh pahala, hal separti ini disebut dengan sedekah. Lain halnya jika tujuannya untuk menghormati atau sebagai penghargaan atas prestasi seseorang baik ia berharap pahala atau tidak, itu dinamakan dengan hadiah.
Adanya hibah juga didasari al-Qur’an al-Karim. Dalam al-Qur’an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusan- nya, do’a-do’a yang dipanjatkan oleh hamba- hambanya, terutama para Nabi, dan menjelas- kan sifat Allah yang Maha Memberi Kurnia. Namun ayat tersebut boleh digunakan anjuran secara awam, agar seseorang memberikan se- bahagian rezekinya kepada orang lain,  mis- alnya, QS. al-Baqarah 2: 262 dan QS. al-Mu- na fi qun 63: 10.
11  Taqy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, Kifayat al-Akhyar (Bandung: al-Ma’arif, t.t), hlm. 323.

## 3. Gratifikasi dalam Bentuk Hadiah
Najamuddin Ahmad Ibn al-Ra fi ’ah dalam kitabnya Kifayah Rasulullah SAW fi Syarh al-Tanbih yang dikutip oleh ‘Abd Ghani Ibn Isma’il dalam Tahqiq al-Qadiyah fi al-Farq Bayna al-Risywah wa al-Hadiyah , ia berkata, hadiah ialah jenis-jenis kebaikan (pemberian) yang mengandung makna adanya peminda- han hak milik tanpa alat tukar, yang mana ke- baikan itu dibawakan ke tempat orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan untuk memupuk silaturrahim. 12
Adapun tinjauan Islam berkenaan dengan hukum memberi dan menerima grati fi kasi da- lam bentuk hadiah dapat penulis jelaskan se- bagai berikut:
a)  Dibolehkan Memberi Hadiah.
Memberi hadiah dan menerimanya serta membalas kepada yang memberi hadiah itu dibolehkan (tidak dimakruh- kan) saling memberi hadiah sesama orang Islam, hukum ini disepakati oleh mayoritas, walaupun ada sebahagian me- makruhkannya. 13 Hadiah yang diberikan dapat melahirkan kasih sayang dalam hati, maka sangat wajar jika Rasulullah menganjurkan untuk saling memberi dan menerima hadiah, karena faedah dan manfaatnya amat besar bagi umat Islam. Memberi hadiah ialah dibolehkan, hal ini berdasarkan fi rman Allah SWT dalam al- Qur’an al-Karim QS. al-Nisa’ 4: 4 dan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurayrah. 14
12 Ibid ., 80-81.
13 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam , (Jakarta: Putra Rizki Putra, 1997), hlm. 445.
14 Al-Turmidhi, Sunan al-Turmidhi , al-Maktabah al-Syamilah, Bab fi Hassi, Jilid Ke-4, Hadis No. 2130, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), hlm. 441.
Dari dua dalil tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa pemberian hadiah dianjurkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah. Hadiah merupakan suatu lambang kasih sayang diantara sesama manusia. Tidak dilihat besar dan kecilnya pemberian tersebut.
Adapun tentang menerima hadiah dibolehkan juga berdasarkan fi rman Al- lah SWT dalam QS. al-Nisa’ 4: 4 di atas. Dan hadis-hadis yang menunjukkan di- bolehkannya menerima hadiah sangatlah banyak. Di antaranya ialah hadis riwayat al-Bukhari dari Ibn ‘Umar, 15 hadis riwayat Malik dari ‘Ata’ Ibn Yasar, 16 hadis riwayat Ahmad dari al-Muttalib Ibn ‘Abd Allah Ibn Hantab, 17 hadis riwayat Ahmad dari Khalid Ibn ‘Ady al-Juhany, 18 dan hadis ri- wayat Ahmad dari Abu Hurayrah. 19
b)  Rasulullah juga Menerima Hadiah.
Rasulullah ialah manusia yang dija- min oleh Allah terhindar dari kesalahan ( ma’sum ). Beliau ialah manusia yang
15 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Op. Cit ., hlm.
123.
16 Malik, Mawata’ al-Imam Malik , al-Maktabah al-Syamilah, Bab Ma Ja’a fi al-Ta’afuf  ‘an al- Masa’alah, Jil. Ke-2, Hadis No. 9, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1985), hlm. 998. Lihat ‘Abd Ghani Ibn Isma’il, Tahqiq al-Qadiyah fi al-Farq Bayna al-Risywah wa al-Hadiyah (t.tp.: Maktabah al-Qur’an, 2003), hlm. 38.
17 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra , al-Maktabah al- Syamilah, Bab I ’ta’ al-Ghani min al-Tatawu’, Jil. Ke-6, Hadis No. 12043, (Beirut: Dar al-Kutb al- ‘Ilmiyah, 2003), hlm. 305.
18 Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad , al- Maktabah al-Syamila, Bab Hadith Khalid Ibn ‘Ady al-Juhany ‘an al-Nabi SAW, Jil. Ke-29, Hadis No. 17936, (t.tp: Mu’assasah al-Risalah, 2001), hlm. 456. Sanad hadis ini sahih. Disamp- ing itu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya’la, al-Tabrani, Ibn Hibban dan Hakim.
19 Ahmad bin Hambal, Musnad Imam , Jilid Ke-13,
Op. Cit., hlm. 299.
sempurna, karena setiap amalan yang ia lakukan tidak terlepas dari pantauan dan tuntunan Allah. Ia melakukan sesuatu bukan mengedepankan keinginannya se- mata, tetapi selalu dibimbing oleh wahyu. Untuk itu, Rasulullah sekalipun men- erima hadiah, sudah pasti akan terhindar dari amalan-amalan yang menyimpang. Keputusan yang ia berikan boleh dipas- tikan tidak akan terpengaruh oleh had- iah yang beliau terima. Oleh karena itu, hadiah yang Nabi terima bukanlah hadiah yang terlarang dan risywah.
Banyak dalil yang menerangkan ten- tang Rasulullah SAW menerima pembe- rian hadiah dari orang lain. Hal itu boleh dilihat dari beberapa hadis Nabi yang di- riwayat al-Bukhari dari Abi Hurayrah, 20 hadis riwayat al-Bukhari dari Anas, 21
hadis riwayat al-Tabrani dari Anas Ibn Malik, 22 hadis riwayat al-Bukhari dari Abi Hurayrah, 23 dan hadis riwayat Abu Dawud dari Anas Ibn Malik. 24
Sebagai contoh lainnya, Nabi Mu- hammad SAW pernah menerima hadiah dari penguasa Qibti. Penguasa Koptik per- nah memberikan hadiah kepadanya beru- pa dua hamba sahaya perempuan yang bersaudara dan seekor hewan sejenis kuda. Lalu Nabi memandu hewan terse-
20 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , Jilid Ke-3., Op.
Cit., hlm. 155.
21 Ibid ., Bab I’za Tahawalat al-Sadaqah,  Jilid Ke-2, hlm. 128.
22 Al-Tabrani, al-Mu’jam al-Awsat , al-Maktabah al-Syamilah, Bab Man Baqiyah min Awali Ismi- hi Mim min Ismihi Musa, Jilid Ke-8, Hadis No. 8235, (al-Qahirah: Dar al-Haramayn, t.t), hlm. 150.
23 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , Jilid Ke-3, Op. Cit., hlm. 153.
24 Abu Dawud, Musnah Abi Dawud , al-Maktabah al-Syamilah, Jilid Ke-3, Hadis No. 2169, (Mesir: Dar Hijr, 1999), hlm. 537.
but di Madinah dan mengambil salah satu hamba sahaya itu untuk dirinya, yang ke- mudian melahirkan Ibrahim. Sedangkan hamba sahaya yang satu lagi diberikan kepada Hasan Ibn Thabit, yang kemudian melahirkan anak yang bernama Muham- mad. 25
Sekurang-kurangnya dari bebera- pa hadis yang telah penulis kemukakan jelaslah Rasulullah menerima pemberian hadiah, mulai dari pemberian oleh masa- yarakat biasa hingga para bangsawan negara atau penguasa. Penerimaan Rasu- lullah SAW terhadap hadiah merupakan salah satu wujud kemurahan hatinya dan satu bentuk akhlak yang baik yang akan menyatukan hati. Memakan makanan yang dihadiahkan dan memakai baju yang merupakan hadiah ialah salah satu syi’ar Rasulullah SAW dan salah satu ciri beliau sebagaimana tersurat dalam nas .
c)  Tidak Boleh Memberi Hadiah kepada Ha- kim dan Pejabat.
Dalam perbahasan yang lalu, di- bolehkan memberi dan menerima hadiah kepada sesama rakyat biasa, menerima hadiah dari penguasa, dan Rasulullah pun pernah menerima hadiah. Akan tetapi bagi pejabat atau pegawai negara separti hakim dan lain-lain dilarang menerima hadiah. Dengan begitu dilarang juga bagi yang
25 Qutaybah al-Daynuri menulis dalam kitabnya al-Ma’arif , sebagaimana yang dikutip oleh ‘Abd Ghani bin Isma’il dalam Tahqiq al-Qadiyah , ketika menyebut anak-anak Rasulullah SAW. Qutaybah al-Daynuri mengatakan, Ibrahim Ibn Mariyah al-Qibtiyah dilahiirkan di Madinah selepas lapan tahun kedatangan Rasulullah SAW ke sana, ia hidup selama satu tahun, sepuluh bu- lan, dan lapan hari. ibunya, Mariyah al-Qibtiyah merupakan hadiah dari Muqawqis, penguasa Is- kandariyah, untuk Rasulullah SAW. Lihat, ‘Abd Ghani bin Isma’il, Op. Cit ., hlm. 70-71.
memberinya. Karena pemberian hadiah kepada pegawai negara termasuk dalam amalan hadiah yang diharamkan. Hal ini untuk menjaga hal-hal yang tidak baik efeknya. Apalagi memberi hadiah kepada orang yang semula belum pernah mem- beri hadiah ketika dia belum memangku jabatannya. Dalam hujjah hukum Islam, mengantisipasi untuk tidak terbukanya peluang untuk terjadinya penyelewengan ini disebut sadd al-dhari’ah. Karena didu- ga pemberian hadiah tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu, tidak sekedar kasih sayang atau persaudaraan. Hal itu barangkali dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, baik berupa pekerjaan, perlindungan, dukungan, dan pertolongan. Kalau sudah demikian ben- tuknya, maka itu bukan lagi hadiah seba- gaimana yang telah ditakrifkan, melaink- an sudah merupakan bentuk kemaksiatan, karena pemberian itu tidak dimaksudkan untuk suatu kebaikan, yaitu keinginan un- tuk mendapat ridha Allah SWT.
Pemberian hadiah kepada penguasa dilarang berdasarkan al-Qur’an al-Karim QS. ‘Ali ‘Imr ā n 3: 161 dan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat al-Bukh ā r ī dari Abi Humayd al-Sai’dy, 26 hadis ri- wayat Muslim dari ‘Ad ī Ibn ‘Amiyrah al-Kindy, 27 hadis riwayat al-Bukh ā r ī dari Abu Hurayrah, 28 dan hadis riwayat Ah- mad dari Abi Humayd al-Sai’dy. 29
26 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , Jilid Ke-9, Op. Cit., hlm. 70.
27 Muslim, Sahih Muslim , al-Maktabah al-Syami- lah, Bab Tahrim Hadaya al-‘Amal,  Jilid Ke-3, Hadis No. 30, (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), hlm. 1465.
28 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , Jilid Ke-4, Op. Cit., Hadis No. 3073.
29 Ahmad bin Hambal, Musnad Imam , Jilid Ke-39, Op. Cit, hlm. 14.
Dari ayat al-Qur’an dan hadis-hadis di atas, walaupun bukan khusus bercakap tentang konteks pemberi hadiah, karena dalam ayat dan hadis di atas lebih ke- pada dilarangnya menerima pemberian apabila dia sebagai pegawai negara, na- mun larangan untuk memberikan boleh dipahami melalui mafhum mukhalafah, yaitu dilarangnya petugas mengambil se- suatu pemberian bermakna larangan bagi seseorang memberikannya. Jadi, dari pe- mahaman mafhum mukhalafah nas-nas tersebut boleh dipahami bahwa bentuk amalan yang mengatasnamakan hadiah kepada penguasa atau pegawai negara ialah haram hukumnya.
Tentang pembahasan sebelumnya, bahwa Rasulullah pernah menerima had- iah, itu khusus bagi Nabi, sedangkan untuk hakim atau penguasa selain Nabi diharamkan menerima hadiah dan mem- berikan hadiah untuknya, sekalipun tanpa adanya permintaan. Karena pemberian hadiah kepada selain Nabi, termasuk ke dalam amalan yang dilarang. Hal ini seba- gaimana kita fahami dari nas al-Qur’an dan hadis di atas. Disamping itu juga per- nah dijelaskan oleh ‘Umar bin ‘Abd al- ‘Aziz, ia suatu ketika diberi hadiah oleh seseorang tapi ditolaknya karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai khalifah. Orang yang memberi hadiah kemudian berkata, ‘’Rasulullah pernah menerima hadiah’’. Lalu ‘Umar menjawab, ‘’hal itu bagi Rasulullah merupakan hadiah tapi bagi kita itu ialah risywah .” 30 Jadi, setiap hadiah yang diberikan kepada pegawai karena kedudukannya sebagai seorang pegawai tidak boleh diterima dan haram
30 Muhammad Y ū suf al-Qard ā w ī , al-Hal ā l wa al- Har ā m f ī al-Isl ā m , (Beirut: al-Maktab al-Isl ā m ī , 1994), hlm. 230.
hukumnya karena andaikan pejabat terse- but tidak sedang menjabat dan hanya ting- gal di rumahnya nescaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah.
Dengan demikian, hadiah juga seru- pa dengan pemberian yang diharamkan, apabila hadiah itu diberikan kepada pen- guasa. Hanya saja hukum hadiah boleh berubah bergantung pada masing-masing atau pihak yang berkaitan dengannya. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut, dalam Islam dibolehkan memberi hadiah kepada sesama dan boleh menerima hadiah dari orang yang sederajat dan penguasa asal- kan hadiah itu berpunca dari harta yang baik, bukan diperolehnya dengan cara yang haram. Adapun memberikan hadiah kepada penguasa dilarang, karena ditakut- kan akan menyimpang dari prinsip-prin- sip pemberian hadiah, artinya kemungki- nan tidak lagi hanya sekedar kasih sayang dan penghargaan, tetapi ditakutkan punya maksud-maksud tertentu. Untuk mengan- tisipasi perkara tersebut, maka Rasulullah dan para sahabat menjangka sejak awal dengan mengharamkan pemberian hadiah kepada penguasa, hakim dan pelaksana negara lain.
d) Grati fi kasi dalam Bentuk Risywah.
Al-Sayyid Ab ū Bakr mende fi nisikan risywah dengan “memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak be- nar/tidak adil, atau untuk mencegah putu- san yang benar/adil.” 31 De fi nisi yang leb- ih kurang sama diberikan oleh al-Jurj ā ni. 32
Sedangkan menurut Ibrahim al-Nakha’ ī , risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan
31 Al-Sayyid Ab ū Bakr, Op. Cit ., hlm. 232. 32 ‘Ali  al-Jurj ā n ī , al-Ta‘r ī f ā t , al-Maktabah al- Sy ā milah, http://alwarraq.com, al-Isd ā r al-Th ā n ī , hlm. 111.
kebatilan atau untuk menghancurkan ke- benaran. Syaykh ‘Abd al-‘Az ī z bin ‘Abd All ā h bin Baz mende fi nisikan risywah dengan memberikan harta kepada ses- eorang sebagai pampasan pelaksanaan maslahat (tugas/kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu ganjaran atau uang tip. 33
Dalam kitab Kasyf al-Qanna’an Matn al-Iqna’, karangan Mansur Ibn Yunus Idris al-Bahuti. De fi nisi yang ada dalam kitab ini menurut penulis cukup menarik sebab ia mengemukakan bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak kedua dalam rangka mence- gah pihak kedua agar tidak menzaliminya dan agar pihak kedua mahu melakukan kewajibannya maka pemberian semacam ini tidak dianggap risywah yang dila- rang agama. 34 Senada dengan penganda- ian yang dikemukakan oleh al-Bahuti di atas, Syams  al-Haq al-‘Adim juga mem- punyai pandangan yang hampir sama dengan al-Bahuti. 35 Akan tetapi menurut Syams al-Haq, pemberian atau risywah itu dilakukan harus dengan niat agar pe- nyimpangan dan penyelewengan pihak penerima risywah boleh diubah semakin baik. Dalam de fi nisi ini dikemukakan sebuah pengandaian, yaitu seandainya pihak kedua melakukan kezaliman terh- adap pihak pertama dan pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan terhadap pihak per- tama, maka dalam isu ini boleh diberikan
33 Ab ū Abdul Halim Ahmad. S., Suap, Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat , Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 20-21.
34 Al-Bahuti, Kasyf al-Qanna’an Matn al-Iqna’
Jilid Ke-6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 316. 35 M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam , Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.
90.
sesuatu berupa risywah.
Dari uraian di atas boleh disimpulkan bahwa, risywah ialah sesuatu yang diberi- kan kepada hakim atau pejabat dan lain- lain dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan adakala berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima, sehingga keinginan pemberi riyswah menjadi kenyataan. Dan amalan sedekah, hibah, hadiah, dan waqaf boleh berubah menjadi risywah apabila pembe- rian itu diperuntukkan kepada penguasa atau pegawai negara, dan kepada pihak lain apabila pemberian tersebut bertujuan agar pihak penerima menuruti kemahuan pihak pemberi.
Ibn ‘Abidin dengan mengutip kitab al-Fath , mengemukakan empat macam bentuk risywah. Pertama, risywah yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu risywah un- tuk mendapatkan keuntungan dalam ke- hakiman dan pemerintahan. Kedua, risy- wah terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. Ri- sywah model ini haram bagi yang mem- beri dan menerima. Ketiga, risywah untuk meluruskan suatu perkara dengan mem- inta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat . Risywah ini haram bagi yang mengambilnya saja. Dan keem- pat, risywah untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberi dan haram bagi orang yang mengambil.
Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudaratan dari orang muslim ialah wa- jib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib. 36

## Menurut penulis, subtansinya ada
36 Muhammad  Amin, Khususyiyah Ibn ‘Abidin , (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), hl. 78.
dua bentuk risywah apabila ditinjau dari tujuan melakukannya. Pertama, risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk mem- benarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dengan kata lain, pemberian untuk membatilkan kebenaran dan mem- benarkan yang batil. Amalan risywah ini boleh mengalahkan pihak yang semestin- ya menang dan memenangi pihak yang se- patutnya kalah. Dan kedua, risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang sepatut- nya diterima oleh pemberi ( al-rasyi ) atau untuk menolak kemudaratan, kezaliman, dan ketidak adilan yang dirasakan oleh pihak pemberi tersebut. Dalam arti lain, yaitu pemberian untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman.
Berdasarkan kategori risywah yang penulis simpulkan di atas, maka hukum riyswah ada dua pula, yaitu risywah yang hukumnya haram dan risywah yang huku- mnya halal. Namun hukum dasar risywah ialah haram. Hal ini berlandaskan banyak sekali dali-dalil, baik al-Qur’an , hadis, maupun dalil-dalil ijtihadi lain yang men- erangkannya yang akan penulis uraikan berikut ini:
1)  Risywah yang Hukumnya Haram.
Syariat Allah ialah cahaya yang menerangi kegelapan, maka setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan di atas kebenaran hukumnya haram. Dengan demikian, risywah yang dilakukan dengan tu- juan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar hukum- nya jelas haram. Karena hal ini san- gat dilarang dan sangat dibenci da- lam Islam karena sebenarnya amalan tersebut termasuk amalan yang batil.
Dalil al-Qur’an tentang larangan dan haramnya amalan risywah tersebut ialah QS. al-Baqarah 2: 188, QS. al- Mai’dah 5: 42, QS. al-Mai’dah 5: 62 dan 63.
Dari uraian pendapat para mufa- sirin dalam mengomentari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Al- lah mengharamkan risywah dimana hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Di dalam QS. al-Baqarah 2: 188 Allah melarang memakan harta dengan cara batil atau haram apapun jalannya. Namun di ayat tersebut terdapat qarinah (bukti yang menguatkan) bahwa yang di- maksudkan ialah risywah . Larangan tersebut diperkukuhkan dengan QS. al-Mai’dah 5: 42, 62 dan 63 yang merupakan celaan yang amat bu- ruk bagi orang-orang Yahudi karena melakukan risywah . Maka jelas sekali pandangan al-Qur’an bahwa risywah merupakan kejahatan awam yang di- haramkan oleh Allah dan merupakan kebiasaan orang-orang ka fi r dari ka- langan Yahudi.
Adapun keharaman risywah da- lam hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keharaman risywah . Di antara ialah hadis riwayat Abu Dawud, 37 hadis riwayat Ibn Ma- jah dari ‘Abd Allah Ibn ‘Umar, 38 dan hadis riwayat Al-Turmizi dari Abu
37 Abu Dawud, Sunan Abi Daud , Bab fi Kirahiyah al-Risywah, Jilid Ke-3., Hadis No. 3580, hlm. 300. Al-Hakim, Mustadrak ‘Ala Sahihayn , Jil. Ke-4, Hadis No. 7066, (Beirut: Dar al-Kutub al- I’lmyah, 1990), hlm. 115.
38 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah , al-Maktabah al- Syamilah, Bab al-Ta’liz fi al-Hayf wa al-Risy- wah, Jilid Ke-2, Hadis No. 2313, (t.tp: Dar ‘Ihya’ al-Kitab al-‘Arabiyah, t.t), hlm. 775.
Hurayrah. 39
Dari hadis-hadis tersebut, Rasul- lah SAW tidak hanya melaknat orang yang melakukan risywah . Namun celaan juga dialamatkan bagi orang yang menerima risywah . Hadis-hadis di atas memberikan pandangan bah- wa risywah haram baik orang yang memberikan maupun menerimanya.
Selain al-Qur’an dan hadis, ke- haraman risywah juga sudah menjadi kesepakatan para ulama ( ijma’ ). Ban- yak sekali dalil ijma’ yang menyebut- kan bahwa risywah haram. Salah sa- tunya separti apa yang dikemukakan oleh Imam  Al-Qurtubi dalam al-Jami’ li Ahkam , ketika menafsirkan QS. al- Mai’dah 5: 42, ia mengatakan, ‘’Dan tidak ada perbedaan hukum dikalan- gan para salaf bahwa melakukan risy- wah untuk menolak yang hak atau da- lam perkara yang dilarang merupakan riyswah (suht) yang haram.’’ 40 Sedan- gkan dalam kitab Nihayah al-Muhtaj , Imam al-Ramli yang digelar sebagai al-Sya fi ’i al-Saghir (Imam al-Sya fi ’i kecil) menjelaskan, ‘’Bila saja ses- eorang mencurahkan harta untuk ber- hukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang di haramkan secara ijma’. ’’ 41
Hamd Ibn ‘Abd al-Rahman al- Junayd dalam bukunya juga men- jelaskan haramnya risywah secara
39 Al-Turmidhi, Sunan al-Turmidhi , Jilid Ke-4, Op. Cit., hlm. 614.
40 Al-Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an , Jilid Ke-6, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), hlm. 183.
41 Al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj , Jilid Ke-8, (Bei- rut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 255.
ijma’, sebagaimana petikannya berikut ini, “Dan sungguh telah ber- sepakat para sahabat dan pengikut, begitu juga dengan para ulama umat atas haramnya risywah dengan segala bentuknya. Dan telah terdapat nas- nas yang menjelaskan tentang pelak- sanaan dan tafsiran apa yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin”. 42
Berdasarkan dalil-dali kehara- man risywah di atas, baik al-Qur’an , hadis, dan konsensus ( ijma’ ) para ulama, maka risywah dengan segala bentuknya ialah haram. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu bentuk amalan risywah ialah pemberiah (hadiah) yang tu- juannya untuk kebatilan. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pegawai yang meski tidak sedang berkaitan perkara atau urusan, karena kalau ada kebiasaan memberi hadiah sebelum menjadi pegawai, setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan jumlah kebiasaan pemberian hadiah terse- but. 43 Seorang pegawai juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, nes- caya orang tersebut tidak akan mem- berikannya. 44
42 Hamd Ibn ‘Abd al-Rahman al-Junayd, Atharu Risywah fi Ta’thuri Namwi al-Iqtisadi wa Asal- ib Daf’iha fi Zilli Syari’ah  Islamiyah , (Riyad: al-Markas al-‘Arabi li Dirasah al-Amniyyah wa Tadrib, 1982), hlm. 5.
43 Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, Rad al-Mikhtar ‘al ā al-D ā r al-Mukhtar Hasyiyat Ibn ‘Abidin , Jilid Ke-4, (Beirut: D ā r al-Ihy ā ’, 1987), hlm. 34.
44 Ibid ., Jilid Ke-5, hlm. 373.
Gambaran di atas memperlihat- kan ketegasan sikap ulama terhadap amalan risywah . Bahkan dalam kon- teks kehakiman, para ulama melaku- kan tindakan preventif dengan meng- haramkan penerimaan hadiah oleh seorang qadi padahal itu belum secara automatik boleh disebut risywah. Se- orang qadi tidak boleh menerima had- iah dari siapa saja, baik dalam bentuk uang atau lain bila si pemberi tidak biasanya memberi hadiah (sebelum ia menjabat). Atau orang itu pernah memberinya hadiah, tetapi setelah ia memangku jabatannya, orang terse- but melebihkan jumlah dan jenisnya. Hal ini sebagaimana yang diterang- kan dalam kitab I‘anah al-T ā lib ī n . 45 Dari keterangan di atas, terlihat dimana kecenderungan emosional manusia boleh mempengaruhi kepu- tusan yang akan diambilnya. Bagi mereka yang memegang kuasa di sektor awam, keadaan ini boleh men- imbulkan kerugian bagi pihak lain dan harus dicegah sejak awal. Sama halnya dengan larangan memutuskan perkara dalam keadaan emosi sedang tidak normal. Atas partimbangan itu, muncullah ketetapan hukum yang mana seorang hakim tidak dibenar- kan memutuskan hukum bagi dirinya, orang tuanya, anak-anaknya dan bagi rakan kerjanya. Tetapi mereka dipu- tuskan oleh imam atau hakim yang lain, atau penggantinya. Hal ini untuk mengelakkan tuhmah (isu pembicar- aan tidak baik). Hakim tidak dibenar- kan memutuskan suatu dasar atau hu- kum bagi sebahagian orang tua (ibu
45 Al-Sayyid Ab ū Bakr, Op. Cit ., hlm. 229.
bapak) dan anak-anaknya, karena hal ini boleh menimbulkan jurang di pihak lain, mereka akan menilai da- lam proses pengambilan keputusan terdapat unsur nepotisme. Demikian juga kepada saudara-mara atau rakan kongsinya, dalam hal ini orang akan menganggap adanya unsur pakatan sulit.
Oleh karena itu, bagi seorang imam (pemimpin), pejabat, dan petugas haram menerima pemberi- an dari sesiapa, karena hal ini boleh melemahkan kredibiliti seorang pemimpin yang ideal berperanan se- bagai pihak yang netral terhadap se- luruh rakyatnya. Dengan menerima pemberian, termasuk hadiah, ia akan bersikap lunak dalam setiap dasar. Apalagi pelaku memberikan risywah jelas-jelas untuk suatu maksud yang dapat menghilangkan atau mengu- rangkan hak orang lain.
2)  Risywah yang Hukumnya Halal. Sebahagian ulama memboleh- kan ( rukhsah ) amalan risywah (pem- berian) yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuang- kan hak yang sepatutnya diterima oleh pemberi ( al-rasyi ) atau untuk menolak kemudaratan, kezaliman, dan ketidak adilan yang dirasakan oleh pihak pemberi tersebut. Karena pemberian tersebut bertujuan untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya. Mayoritas ulama ber- pendapat, risywah jenis kedua ini, yang menanggung dosanya hanya orang yang menerimanya.
Abu Lays al-Samarqand berkata, ‘’dalam kasus separti ini ( risywah un- tuk mencegah kezaliman) tidak ada masalah jika seseorang menyerah- kan hartanya kepada orang lain demi mencari kebenaran.’’ 46 Termasuk juga orang yang dibenarkan menyer- ahkan hartanya karena kasuselamatan jiwanya terancam dan tidak dimung- kinkan untuk membela diri. Pembe- rian risywah separti ini tidaklah di- larang, sebagaimana yang dimaksud dalam ber fi rman Allah SWT QS. Al- Baqarah 2: 286.
Dengan demikian, risywah un- tuk mempertahankan kebenaran dan mencegah marabahaya serta kezali- man itu dibenarkan jika memang tidak ada penyelesaian lain dan jika tidak diberikan risywah justru akan menimbulkan bahaya yang lebih be- sar.
Berdasarkan uraian konsep grati fi kasi di atas, kelihatan bahwa dalam Islam, secara garis besar, grati fi kasi dengan berbagai macam bentuknya terbahagi ke dalam dua kelompok. Ada yang pada dasarnya bernilai positif, di- mana syara’ memang menganjurkan akan hal itu, separti sedekah, hibah, serta hadiah, dan ada yang pada dasarnya bermakna negatif, yaitu risywah atau hadiah yang diberikan kepada penguasa yang memang sangat dila- rang Islam. Bahkan boleh jadi grati fi kasi yang mengandungi nilai positif itu boleh berubah menjadi negatif, hal itu sangat bergantung dari tujuan diberikan dan kepada siapa dia memberikannya. Untuk itu, grati fi kasi positif akan mendapat ganjaran positif. Dan grati- fi kasi negatif tentunya akan mendapat huku-
46 ‘Abd Allah bin ‘Abd Muhsin, Suap dalam Pan- dangan Islam , (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), hlm. 9-11.
man yang negatif pula.
Hukuman Terhadap Pelaku Gratifikasi dalam Islam
Grati fi kasi yang mengandungi nilai positif akan mendapatkan balasan yang positif, jika niat dalam melakukan amalan itu semata-mata karena Allah, bukan karena dipengaruhi oleh faktor lain selain diri-Nya. Di antara ganjaran- ganjaran kebaikan itu ialah, nanti sebahagian besarnya akan diperolehi di akhirat. Orang yang memberi sedekah, hibah, dan hadiah, akan menuai hasilnya nanti, bergantung seberapa besar pemberian itu di dunia. Bila dia berbuat banyak, maka dia akan mendapat- kan banyak, tidak akan luput kebaikan itu dari balasan Allah nanti, walau sedikit pun. Allah menjanjikan, apa saja yang diberikan sese- orang dengan ikhlas, pasti akan memperoleh balasan. Orang-orang yang memberikan har- ta mereka di jalan Allah tanpa takut menjadi miskin, akan memperoleh rahmat yang sangat menakjubkan. Apa saja yang dibelanjakan di jalan Allah akan diganjar sepenuhnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Allah SWT melalui beberapa fi rmannya dalam al-Qur’an al-Karim QS. Al-aqarah 2: 272.
Hukuman adalah balasan untuk pelaku amalan yang dilarang dalam syariat Islam yang sering disebut dengan al-‘uqubah . Di- mana hukuman merupakan suatu bentuk aki- bat yang harus ditanggung akibat melalukan sesuatu yang dilarang dalam agama ( jari- mah ), sebagai pemberi kasusan penghalang untuk pelaku dan juga sebagai pembelajaran untuk orang lain agar tidak melakukan amalan yang sama. Dikarena grati fi kasi bentuk risy- wah dan hadiah kepada petugas negara dalam Islam merupakan suatu pesalahan terhadap aturan syariat ( al-jarimah ), maka bagi pelaku amalan tersebut layak untuk diberikan huku-
man ( ‘uqubah ).
Dengan melakukan analisa terhadap tiga macam ta‘z ī r , yaitu, al-ta‘z ī r ‘al ā al-ma‘ ā s ī , al-ta‘z ī r li al-maslahah al-‘ammah , dan al- ta‘z ī r ‘ala al-mukhalaf ā t, maka grati fi kasi dalam bentuk risywah termasuk ke dalam kat- egori ta‘z ī r al-ta‘z ī r ‘al ā al-ma‘ ā s ī . Hal ini disebabkan, risywah merupakan suatu amalan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasul- Nya melalui nas, hanya saja hukumanya yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu ia masuk dalam kategori ta’zir. Karena ada penyebutan pengharaman amalannya saja dalam nas belum cukup me- masukkannya ke dalam klasi fi kasi hukuman hudud. Jadi grati fi kasi dalam bentuk risywah merupakan maksiat yang diharamkan selama- lamanya, untuknya dapat diganjar dengan hu- kuman yang berlaku untuk jar ī mah ta‘z ī r.
Sedangkan hukuman dalam bentuk had- iah boleh dikumpulkan kedalam al-ta‘z ī r li al- maslahah al-‘ammah. Al-ta‘z ī r li al-maslahah al-‘ammah hukumnya dilarang apabila me- menuhi syarat-syarat tertentu, karena tindakan itu sendiri tidak bersifat maksiat. Hal ini sama persis apa yang terdapat pada hadiah. Hadiah pada dasarnya ialah suatu amalan yang dian- jurkan, kemudian dikarenakan pemberian itu kepada penguasa, maka itu sudah memenuhi syarat amalan tersebut menjadi maksiat. Jadi memberinya kepada pegawai menjadi sebab hadiah dilarang. Dalam sisi yang lain, hadiah ini juga termasuk ke dalam al-ta‘z ī r ‘al ā al- ma‘ ā s ī , karena hadiah kepada penguasa me- mang sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, sesuatu yang dilarang oleh Nabi berarti suatu kemaksiatan. Jadi, ditinjau dari segi hadiah secara awam, maka hukuman dalam bentuk hadiah termasuk al-ta‘z ī r li al-maslahah al- ‘ammah. Dan ditinjau dari segi khusus, had- iah kepada penguasa, hukuman hadiah ter- masuk dalam al-ta‘z ī r ‘al ā al-ma‘ ā s ī . Sedikit
penulis tambah, segala bentuk amalan grati- fi kasi dalam Islam, sekalipun pada awalnya bukan maksiat, maka boleh dikumpulkan ke dalam al-ta‘z ī r li al-maslahah al-‘ammah jika amalan tersebut boleh terbukanya peluang ke- pada kemaksiatan, misalnya sedekah, hibah, waqaf, yang mana penerimanya ialah pen- guasa. Hal ini untuk menjangka kemungkinan berlakunya risywah.
Maka dari itu, hukuman untuk amalan grati fi kasi yang diharamkan dalam Islam ialah dalam bentuk hukuman ta’zir, hakim diberikan kuasa untuk menjatuhkan hukuman untuknya, mulai dari hukuman yang paling ringan sam- pai kepada hukuman yang paling berat sesuai dengan pesalahan atau kesalahan dalam grati- fi kasi. Untuk itu, jenis-jenis hukuman untuk amalan grati fi kasi tersebut sangat berbeda, dan hakim mempunyai hak untuk menetapkan salah satunya. Jadi jenis-jenis hukuman atau hukuman untuk kategori jarimah ta‘z ī r grati- fi kasai ialah sebagai berikut: 47

## 1. Hukuman Mati
Hukuman mati dalam jarimah ta‘z ī r disebut dengan al-qatl al-siy ā sah . 48 Pada hakikat- nya, tujuan utama hukuman ta‘z ī r ialah untuk memberikan pengajaran ( ta’dib ) dan tidak
47 ‘Abd  al-Q ā dir ‘Awdah, al-Tasyr ī ‘ al-Jina’ ī al- Isl ā m ī , Jilid Ke-1, (Beirut: D ā r al-Kutub, 1963), hlm. 687-708.
48  Hukuman mati dalam jarimah ta‘z ī r disebut den- gan al-qatl al-siy ā sah karena dalam penetapan- nya ada campur tangan penguasa atau hakim. Tentunya hal ini berbeda dengan hukuman mati pada kasus qis ā s-diy ā t dan hud ū d yang dikenal dengan sebutan al-qatl al-syar‘ ī . Penyebutan al- qatl al-syar‘ ī terhadap hukuman mati pada huku- man qis ā s-diy ā t dan hud ū d dikarenakan ketentu- annya sendiri sudah diatur oleh nas (al-Qur’ ā n atau hadis) sehingga tidak ada peluang bagi pen- guasa atau hakim untuk merubahnya, baik dalam artian menambah ataupun menguranginya. Ibid .
sampai membinasakan. Dengan begitu sehar- usnya dalam hukuman terhadap amalan ta‘z ī r tidak termasuk pemotongan anggota badan, apalagi sifatnya sampai menghilangkan nya- wa. Akan tetapi, ada sebahagian ahli hukum Islam memberikan pengecualian dari keteta- pan awam tersebut, sehingga dibolehkannya pemberian hukuman hukuman mati dalam kat- egori jarimah ta‘z ī r. Hal demikian dibolehkan jika kepentingan awam menghendakinya atau apabila pembasmian terhadapnya tidak boleh terealisasi kecuali dengan jalan menghukum- nya sampai mati (membunuhnya).
Hukuman mati yang merupakan huku- man bagi pelaku jarimah ta‘z ī r boleh dijatuh- kan separti kepada pelaku jarimah mata-mata, pembuat fi tnah, pelaku bid‘ah dan perogol yang membahayakan. Sukar memang menga- takan bahwa di dalam jar ī mah ta‘z ī r tidak ada hukuman mati. 49 Oleh karena itu hukuman da- lam bentuk hukuman mati boleh dilaksanakan bagi pelaku jarimah ta‘zir tertentu. Karena kasusan kerosakan yang ditimbulkannya cu- kup luar biasa. Kasusan ini sama halnya den- gan apa yang berlaku pada grati fi kasi, kasu- san yang ditimbulkannya sudah merosakkan tatanan sosial masyarakat.

## 2. Hukuman Cambuk
Para ulama sepakat memasukkan cambuk ke dalam salah satu daripada hukuman terhadap jar ī mah ta‘z ī r. Namun para ulama berselisih pendapat dalam menetapkan batas tartinggi hukuman cambuk dalam ta‘z ī r. Im ā m Ab ū Han ī fah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tartinggi hukuman cambuk dalam ta‘z ī r ialah tiga puluh sembilan kali, dan menu- rut Ab ū Y ū suf ialah tujuh puluh lima kali. Sementara di kalangan Sy ā fi ‘iyyah ada tiga pendapat. Pertama, sama dengan pendapat
49 Ibid .
Ab ū Han ī fah dan Muhammad, yaitu batas tart- inggi hukuman dalam ta‘z ī r ialah tiga puluh sembilan kali. Kedua, sama dengan pendapat Ab ū Y ū suf yaitu tujuh puluh lima kali jilid.
Dan pendapat ketiga, hukuman cambuk pada ta‘z ī r boleh lebih dari tujuh puluh lima kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jar ī mah ta‘z ī r yang dilakukan hampir sejenis dengan jar ī mah hud ū d.
Menurut pendapat yang popular di kalan- gan ahli fi kih M ā lik ī , batas tartinggi diserah- kan kepada penguasa karena hukuman ta‘z ī r didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan disesuaikan berdasarkan berat dan ringannya pesalahan. 50 Jadi dalam pendapat ini tidak adanya sekatan minimum dan maksimum dalam pemberian hukuman ta‘z ī r, hukuman yang diberikan sangat bergantung kepada situ- asi dan keadaan dengan partimbangan utama ialah kemaslahatan bagi masyarakat awam, bukan partimbangan individu atau kelompok tertentu.

## 3. Hukuman Penjara
Hukuman dalam bentuk penjara atau dis- ebut juga dengan hukuman kurungan dalam Hukum Islam ada dua bentuk, yaitu pertama penjara terhad atau sementara (ada batas masa tertentu). Batas terendah dari hukuman dalam bentuk penjara terhad ini ialah satu hari, sedangkan batas tartingginya menurut Sy ā fi ‘iyyah ialah selama satu tahun, dengan mempersamanakan (menganalogikan)-nya kepada pengasingan dalam jar ī mah al-zin ā .
Sedangkan ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa dengan mempartimbangkan al-masl ā h ā h. Kemudian yang kedua penjara tidak terhad (tidak ditentukan batas masanya,
50 Ibid., 689-694. Lihat juga, Wahbah al-Zuhayl ī , al-Fiqh al-Isl ā m ī wa Adillatuh ū , (Damsyiq: D ā r al-Fikr, 1989), hlm. 5601.
mungkin penjara seumur hidup atau sampai batasan bertaubat). 51

## 4. Hukuman Disalib
Hukuman dalam bentuk salib selain terda- pat pada hukuman untuk jar ī mah ta‘z ī r juga tedapat pada hukuman untuk jar ī mah hud ū d. Akan tetapi hukuman dalam bentuk salib pada hukuman ta‘z ī r tidak disertai oleh huku- man mati, namum pelakunya disalib dalam keadaan hidup dan dibolehkan untuk makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wud- hu’, tetapi dalam mengerjakan solat cukup dengan isy ā rah saja. Dan batasnya menurut ahli fi kih tidak boleh melebihi dari tiga hari lamanya. 52

## 5. Hukuman Pengasingan
Pengasingan yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-hajr merupakan salah satu daripada hukuman untuk jar ī mah ta‘z ī r yang boleh dipilih oleh hakim untuk ditetapkan ke- pada pesalah jar ī mah ta‘z ī r. Rasulullah per- nah melakukan hukuman untuk jar ī mah ta‘z ī r dalam bentuk pengasingan bagi para pelaku jar ī mah , yaitu terhadap tiga orang (Ka‘ab bin M ā lik, Mir ā rah Ibn Rubay‘ah, dan Hil ā l Ibn ‘Umayyah) yang mana ketiganya tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Mereka dipulaukan oleh masyarakat dengan tidak diajak bicara se- lama lima puluh hari, sehingga pada akhirnya turunlah ayat QS. al-Tawbah 9: 118.

## 6. Hukuman Denda
Islam juga mengenakan hukuman denda terh- adap pelaku jar ī mah yang digolongkan dalam kategori ta‘z ī r. Misalnya mengenai pencurian buah yang masih di pohonnya, hukuman-
51 Abd al-Q ā dir ‘Awdah, Loc. Cit .
52 Ibid ., hlm. 689.
nya berupa denda dua kali ganda harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang ses- uai dengan amalannya tersebut. Demikianlah yang ditegaskan oleh Nabi SAW berikut ini, “Dan barangsiapa yang membawa sesuatu ke luar, maka atasnya denda sebanyak dua kali beserta hukuman”. Dan hukuman yang sama juga dikenakan kepada orang yang menyem- bunyikan barang hilang. 53
Di samping hukuman yang telah dis- ebutkan di atas, masih ada beberapa bentuk hukuman ta‘z ī r lain yang boleh dikenakan ke- pada pelaku grati fi kasi menurut hukum Islam, misalnya hukuman dalam bentuk pengasin- gan, hukuman dalam bentuk celaan, huku- man dalam bentuk tasyhir (yaitu penerbitan dengan tujuan untuk memaklumkan kepada masyarakat tentang kejahatan yang dilaku- kannya, ini termasuk hukuman moral), huku- man dalam bentuk ancaman, hukuman dalam bentuk teguran, dan hukuman dalam bentuk peringatan, 54 dan lain-lain. Intinya, jar ī mah ta‘z ī r grati fi kasi dalam bentuk risywah dan hadiah kepada penguasa ialah amalan maksiat yang merugikan atau mengganggu kepentin- gan awam dan merupakan kuasa hakim atau penguasa untuk menjatuhkan hukuman terten- tu sesuai dengan berat ringannya amalan yang diperbuat. Karena tidak ada peraturan syar‘ ī yang menetapkan hal itu secara konkrit.

## Penutup
Dari uraian tentang grati fi kasi dapat disim- pulkan bahwa, dalam Islam grati fi kasi mem- punyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk pemberian. Amalan-amalan grati fi kasi dalam Islam adakala berupa sedekah, hibah, hadiah, dan risywah. Di antara beberapa ben- tuk grati fi kasi itu dapat dibezakan sebagai
53 Ibid ., hlm. 703-704.
54 Ibid ., hlm. 702-703.
berikut. Pertama, sedekah ialah penyerahan pemilikan harta kepada orang lain tanpa adan- ya alat tukar, dilakukan hanya demi mem- peroleh pahala di akhirat. Kedua, hibah ialah penyerahan pemilikan harta kepada orang lain tanpa adanya alat tukar dan tanpa mengharap- kan balasan apapun. Ketiga, hadiah ialah pe- nyerahan pemilikan harta kepada orang lain tanpa adanya balasan atau alat tukar, yang mana penyerahan itu dihantar ke tempat orang yang diberi sebagai penghormatan atau karena prestasi. Jadi perbedaan hibah dengan hadiah ialah, hadiah diberikan karena peng- hormatan atau karena prestasi seseorang. Dan keempat, risywah ialah sesuatu yang diberi- kan kepada hakim atau penguasa dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Pemberian itu adakalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima, sehingga keingi- nan pemberi tersebut terwujud.
Bentuk grati fi kasi dalam Islam tersebut ada yang termasuk ke dalam kategori positif dan kategori amalan negatif. Grati fi kasi dalam bentuk sedekah, hibah, dan hadiah termasuk ke dalam amalan grati fi kasi positif, amalan- amalan tersebut memang dianjurkan dalam Islam. Kepada pelaku amalan grati fi kasi ini akan mendapat ganjaran berupa syurga dan di dunia ini akan semakin dilipatkan gandakan hartanya, karena amalan yang tersebut ter- masuk bahagian dari bentuk syukur terhadap harta yang telah diamanahkan Allah padanya.
Adapun grati fi kasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risywah termasuk ke dalam amalan grati fi kasi negatif, karena dua bentuk amalan grati fi kasi ini amalannya telah disebutkan dalam al-Qur’an maupun hadis sebagai amalan yang dilarang syara’, yaitu suatu amalan maksiat ( jarimah ), sementara dalam nas tidak diterangkan jenis hukuman untuknya. Dan memberikan risywah dalam keadaan untuk menegakkan kebenaran dan
mencegah kezaliman, menurut sebahagian ulama ada kemaafan ( rukhsah ), ketika tidak ada penyelesaian lain untuk itu.
Grati fi kasi dalam bentuk hadiah kepa- da penguasa dan risywah termasuk kedalam kategori jarimah ta’zir. Untuk itu, pelaku amalan tersebut dihukum dengan hukuman dalam bentuk hukuman ta’zir, mulai huku- man terberat hingga hukuman teringan. Dasar dalam memilih hukuman grati fi kasi ini diten- tukan oleh hakim dengan mempartimbangkan maslahatnya.

## Bibliography

## Literatur
Abdul Aziz Dahlan, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
2003.
Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah Sya fi ’ah, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: Pustaka Fir- daus, 1994.
Ab ū Abdul Halim Ahmad. S., Suap, Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat , Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
Abu Dawud, Musnah Abi Dawud, al-Makta- bah al-Syamilah, Jilid Ke-3, Hadis No. 2169, Mesir: Dar Hijr, 1999.
Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Bab fi Kira- hiyah al-Risywah, Jilid Ke-3., Hadis No.
3580, hlm. 300. Al-Hakim , Mustadrak ‘Ala Sahihayn , Jilid Ke-4, Hadis No. 7066, Beirut: Dar al-Kutub al-I’lmyah, 1990.
‘Abd Allah bin ‘Abd Muhsin, Suap dalam Pandangan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
‘Abd al-Q ā dir ‘Awdah, al-Tasyr ī ‘ al-Jina’ ī al- Isl ā m ī , Jilid Ke-1, Beirut: D ā r al-Kutub, 1963.
‘Abd al-‘Adim Ibn Badawi al-Khala fi , al-Wa-
jiz fi fi qh al-Sunnah wa al-Kitab al-‘Aziz: Kitab al-Taharah wa al-Salah, Alih Ba- hasa Tim Tash fi yah LIPIA, Bogor: Pus- taka Ibnu Katsir, 2006.
‘Abd Ghani Ibn Isma’il, Tahqiq al-Qadiyah fi al-Farq Bayna al-Risywah wa al-Hadi- yah, t.tp: Maktabah al-Qur’an, 2003. Ahmad bin Hambal , Musnad Imam Ahmad, al-Maktabah al-Syamila, Bab Hadith Khalid Ibn ‘Ady al-Juhany ‘an al-Nabi SAW, Jil. Ke-29, Hadis No. 17936, t.tp: Mu’assasah al-Risalah, 2001.
Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al- Maraghi, Jilid Ke-2, Makkah al-Mukar- ramah: Maktabah al-Tijariyah, t.t.
‘Ali al-Jurj ā n ī , al-Ta‘r ī f ā t, al-Maktabah al- Sy ā milah, http://alwarraq.com, al-Isd ā r al-Th ā n ī .
Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, al-Maktabah al-Syamilah, Bab I ’ta’ al-Ghani min al- Tatawu’, Jil. Ke-6, Hadis No. 12043, Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, 2003. Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Sadaqah, Jilid Ke-2., Hadis No. 1410, t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
Al-Bahuti, Kasyf al-Qanna’an Matn al-Iqna’ Jilid Ke-6, Beirut: Dar al-Fikr, 1982. Al-Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an , Jilid Ke-6, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
Al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj , Jilid Ke-8,
Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
Al-Sayyid Ab ū Bakr, I‘ ā nah al-T ā lib ī n, Jilid. Ke-4, Beirut: D ā r al-Fikr, t.t. Al-Turmidhi, Sunan al-Turmidhi, al-Mak- tabah al-Syamilah, Bab fi Hassi, Jilid Ke-4, Hadis No. 2130, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.
Al-Tabrani, al-Mu’jam al-Awsat, al-Makta- bah al-Syamilah, Bab Man Baqiyah min
Awali Ismihi Mim min Ismihi Musa, Jilid Ke-8, Hadis No. 8235, al-Qahirah: Dar al-Haramayn, t.t.
Eddy OS Hiareij, “Memahami Grati fi kasi”, Kompas.com, 13 Juni 2011. Hamd Ibn ‘Abd al-Rahman al-Junayd, Atharu Risywah fi Ta’thuri Namwi al-Iqtisadi wa Asalib Daf’iha fi Zilli Syari’ah  Islami- yah, Riyad: al-Markas al-‘Arabi li Dira- sah al-Amniyyah wa Tadrib, 1982. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, al-Maktabah al-Syamilah, Bab al-Ta’liz fi al-Hayf wa al-Risywah, Jilid Ke-2, Hadis No. 2313,
t.tp: Dar ‘Ihya’ al-Kitab al-‘Arabiyah, t.t.
M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, Jakarta: Putra Rizki Putra, 1997.
M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pi- dana Islam. Cet. Ke-1, Jakarta: Amzah,
2011.
Malik, Mawata’ al-Imam Malik, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Ma Ja’a fi al-Ta’afuf ‘an al-Masa’alah, Jilid Ke-2, Hadis No. 9, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1985.
Muhammad Amin , Khususyiyah Ibn ‘Abidin,
Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H.
Muhammad Y ū suf al-Qard ā w ī , al-Hal ā l wa al-Har ā m f ī al-Isl ā m, Beirut: al-Maktab al-Isl ā m ī , 1994.
Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, Rad al- Mikhtar ‘al ā al-D ā r al-Mukhtar Hasyi- yat Ibn ‘Abidin, Jilid Ke-4, Beirut: D ā r al-Ihy ā ’, 1987.
Muslim, Sahih Muslim, al-Maktabah al- Syamilah, Bab Tahrim Hadaya al-‘Amal, Jilid Ke-3, Hadis No. 30, t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
Quraish Shihab, Quraish Shihab Menjawab: 1001 Keislaman yang Patut Anda Keta- hui, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indone- sia , Jakarta: Agung Media Mulia, t.t.
Taqy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, Ki- fayat al-Akhyar , Bandung: al-Ma’arif,
t.t.
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 ten- tang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi.
Wahbah al-Zuhayl ī , al-Fiqh al-Isl ā m ī wa Adillatuh ū , Damsyiq: D ā r al-Fikr, 1989.