H ubungan  Teori  Hukum  dengan  Praktik  Penegakan  Hukum  di
Indonesia  (Konsep Pendidikan Hukum Sosiologis)
Moh. Holil, 1 Layyinah 2 1,2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia
Corresponding Author : kholilullah369@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history:
Received July 24, 2023 Revised September 02, 2023 Accepted September 30, 2023

## ABSTRACT
Indonesia is a country of law, all state officials must act in accordance with the law and all people living within the Indonesian environment must obey the law. However, the law in force in Indonesia has not yet demonstrated its effectiveness, so the objectives of the law are not achieved properly. The very familiar term is "the law is blunt upwards and sharp downwards", such is the law in Indonesia. The law is very binding and cruel towards the common people, while for the rulers it is as if the law does not apply. The law  for  rulers  and  people  who  have  money  can  be  bought  and  sold,  as evidenced  by  the  widespread  bribery  that  occurs  in  Indonesia.  So  in society's  perspective,  the  law  will  fall  when  there  is  money.  One  of  the problems of law enforcement among Indonesian society is that people are ignorant of the law, the law is very far from justice and the authorities are arbitrary towards the little people.
Keywords: Legal Theory, Law Enforcement Practice Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Di Negara Indonesia, hukum tertinggi adalah Undang-Undang. Secara universal, masayarakat yang hidup di negara Indonesia harus mengikuti peraturan yang ada di dalamnya. Hukum bersifat mengikat dan memaksa. Mengikat artinya bahwa hukum itu berlaku  bagu  seluruh  orang-orang  yang  hidup  di  Negara  Indonesia.  Sedangkan memaksa yaitu bagaimanapun cara dan keadaannya, hukum tetap berlaku. Siapapun yang melanggar atau melakukan tindakan pidana, maka akan menerima konsekuensi sesuai dengan apa yang telah diperbuat.
Salah  satu  fungsi  hukum  yaitu  untuk  menciptakan  ketertiban,  kedamaian  dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Jika seluruh masyarakat sadar akan fungsi hukum ini dan menaati seluruh serangkaian aturan-aturan hukum, maka niscaya akan tercapai fungsi-fungsi hukum tersebut. Selain itu hukum juga mempunyai tujuan, yang mana  tujuan  hukum  adalah  untuk  tercapainya  keadilan.  Seluruh  makhluk  sosial, berharap dengan adanya hukum, keadilan bisa ditegakkan.
Katanya  seluruh  masyarakat  dipandang  sama  dalam  kacamata  hukum,  namun realitanya,  tetap  yang  ber-uang  yang  berkuasa.  Untuk  terhindar  dari  jeruji  besi  atau mengurangi masa hukuman, maka diadakan denda bagi pelaku pidana. Secara tidak langsung itu bentuk pembelaan terhadap narapidana yang ber-uang, karena rakyat kecil tidak akan mampu membayar denda, maka kurungan besi adalah jalannya.
METODE

## Attractive : Innovative Education Journal
Penelitian  ini  meruapakan  jenis  penelitian  kepustakaan,  dengan  bahan  kajian utama  berupa  data  pustka  amengenai  teori-teori  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia. Hasil temuan tersebut kemudian diolah sebuah paragraf yang memberikan deskripsi secara  bertahap  secara  mengerucut,  hingga  menemukan  hasil  dari  persoalan  yang sedang diteliti. (Ishaq, 2017).

## PEMBAHASAN DAN HASIL

## A. Pengertian Teori Hukum
Ada beberapa definisi tentang teori hukum, salah satunya: (Isharyanto, 2015)
1. Teori  hukum  adalah  cabang  ilmu  pengetahuan  hukum  yang  memperlajari berbagai  aspek  teoritis  maupun  praktis  dari  hukum  positif  tertentu  untuk mendapat  pengetahuan  yang  lebih  baik,  jelas,  dan  lebih  mendasar  mengenai hukum positif yang bersangkutan.
2. Teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum.
3. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum.
Teori hukum tidak sama dengan ilmu hukum, maka untuk memahami teori hukum,  kita  harus  mengetahui  terlebih  dahulu  pengertian  ilmu  hukum.  Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ilmu hukum yang semula dikenal dengan ajaran hukum disebut juga dengan dogmatik hukum, mempelajari hukum positif. Hukum positif disini adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, di mana hukum positif mengatur  manusia  sebagai  makhluk  sosial  (tertulis,  tidak  tertulis  dan yusrisprudensi).  (Atmaja,  2018).  Sedangkan  teori  hukum  adalah  teorinya  ilmu hukum.  Dengan  kata  lain,  ilmu  hukum  adalah  objek  teori  hukum.  Teori  huum berhubungan  dengan  hukum  pada  umumnya, bukan  mengenai  hukum  di  suatu tempat dan suatu waktu.(Isharyanto, 2015).
Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada kepada hal-hal yang konkrit, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu. Teori hukum akan mempertanyakan hal-hal seperti mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang menjadi  tujuan hukum, bagaimana hukum  dipahami,  apa  hubungannya  individu  dengan  masyarakat,  apa  yang seharusnya  dilakukan  oleh  hukum,  apakah  keadilan  itu,  dan  bagaimana  hukum yang adil.(Isharyanto, 2015).
Dengan menempatka  teori  hukum sebagai teori  tertib manusia, maka kita berkesempatan melakukan eksplanasi secara lebih memuaskan mengenai hukum. Teori tertib manusia tidak akan berhenti pada rumusan teks hukum, melainkan juga akan bergerak lebih jauh pada konteks dibalik teks tersebut. (Rahardjo, s. 2013)

## B. Praktik Penegakan Hukum di Indonesia
Dalam penegakan hukum tidak lepas dari kesadaran masing-masing pihak. Peran  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat  sangat  signifikan  utnuk  menjamin kepastian dan keadilan sebagaimana tujuan hukum. (Sanyoto, 2008).
Dalam  kehidupan  masyarakat  senantiasa  terdapat  perbedaan  antara  pola- pola  perilaku  atau  tata  kelakuan  yang  berlaku  di  masyarakat  dengan  pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan
dapat dijadikan pedoman dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum. (Rosana, E. 2014)
Sesuai  dengan  struktur  hukum  dalam  suatu  negara,  bahwa  hukum  yang paling tinggi  dalam suatu negara adalah hukum negara dalam hal  ini peraturan perundangan atau hukum yang berada dibawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan  dengan  hukum  negara.  (Biroli,  A.  2015).  Hukum  merupakan peraturan  yang  empiris  yang  mengatur  perbuatan-perbuatan  masyarakat  yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bagi pelanggar hukum, maka akan ada konsekuensi tersendiri sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Hukum berlaku universal  dan  sangat  rasional.  Semua  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama dihadapan hukum. (Sumaya, P. 2018). Namun semua itu tidak sepenuhnya sesuai, karena  masih  banyak  oknum-oknum  tertentu  yang  tidak  netral  dalam merealisasikan  aturan-aturan  hukum.  Artinya  strata  sosial  masih  didominankan dimata hukum.
Sudah sangat familiar ditelinga, bahwa hukum bersifat tegas dan memaksa, namun semua itu bertujuan terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Hukum yang ada dalam masyarakat yaitu hukum yang digunakan untuk mengatur terhadap kasus-kasus yang rasionalitas, yaitu bersifat empiris bukan spekulatif. Jika hukum  ditegakkan  dengan  keadilan  maka  hukum  akan  dijunjung  tinggi  di masyarakat.  Hukum  tidak  memandang  kelas-kelas  sosial,  kesadaran  masyarakat dalam berhukum yang akan menentukan terhadap jalannya penegakan hukum di Indonesia. (Mahmud, P. 2008).
Fungsi  hukum  adalah  tercapainya  ketertiban  dan  keteraturan bagi  pelaku- pelaku hukum. Sedangkan  tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan. Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat  dilepaskan  dari  nilai-nilai  dan falsafah hidup    yang    menjadi  dasar  hidup masyarakat, yang akhirnya bermuara pada keadilan. (Zainuddin, A. 2018).
Pandangan  keadilan  dalam  hukum  nasional  bersumber  pada  Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber  hukum  tertinggi  bangsa  Indonesia.  Pandangan  keadilan  dalam  hukum nasional  tertuju  pada  sila  ke  lima  Pa ncasila,  yaitu  “keadilan  Sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia”. Pengertian adil dalam hal ini yaitu : (Sumaya, P. 2018)
1. Adil ialah meletakan sesuatu pada tempatnya;
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang;
3. Adil  ialah  memberikan  hak  setiap  yang  berhak  secara  lengkap  tanpa  lebih tanpa  kurang  antara  sesama  yang  berhak  dalam  keadaan  yang  sama  dan penghukuman  orang  jahat  atau  yang  melanggar  hukum,  sesuai  dengan kesalahan dan pelanggaran.
Akan  tetapi  faktanya  lembaga  pengadilan  telah  tidak  mampu  memenuhi harapan  masyarakat  pencari  keadilan.  Jika  kita  memotret  penegakan  hukum  di Indonesia  saat  ini  belumlah  berjalan  dengan  baik,  bahkan  bisa  dikatakan  buruk. Lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia  tercermin  dari  berbagai  kasus  yang belum  tuntas  dan  tak  tersentuh  rasa  keadilan.  Realita  penegakan  hukum  yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang berujung pada ketidak percayaan  masyarakat  terhadap  hukum,  khususnya  penegak  hukum  itu  sendiri. (Sumaya, P. 2018).
Citra  pengadilan  dan  hakim  di  mata  rakyat  sudah  sangat  buruk.  Suap menyuap masih tetap jalan dengan model dan cara yang bervariasi di lingkungan peradilan  (sebagai  institusi  hukum),  apalagi  jajaran  birokrasi  pemerintahan  baik
pusat  maupun  daerah.  Buktinya  sekarang  banyak  pejabat  daerah  baik  di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif yang terkena kasus korupsi. (Rif’ah, 2015).
Pengadilan  bukan  tempat  mencari  uang,  akan  tetapi  merupakan  tempat untuk  mencari  keadilan.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  merupakan  suatu usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  tentang  keadilan,  kepastian  hukum,  dan kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.  Proses  perwujudan  ide-ide  itulah  yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.
C. Korelasi Teori Hukum dengan Realisasi Penegakan Hukum di Indonesia Sering kali kita dengar, bahwa strata sosial di mata hukum semua dianggap sama, artinya tidak ada tabir yang membedakan. Namun realitanya masih saja ada yang didominasikan. Bahkan paradigma yang terbangun di kalangan masyarakat mengatakan bahwa “hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Artinya hukum hanya  berlaku  bagi  masyarakat  kecil  sedangkan  bagi  penguasa  hukum  dapat diperjual  belikan.  Untuk  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  terhadap penegakan hukum di Indonesia, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membersihakan institusi penegak hukum dari oknun yang korupsi dalam menjalankan tugasnya. (Anggraeni, D. 2022).
Jika  dikaji  secara  radikal,  bahwa  adanya  denda  bagi  pelaku  pidana,  itu menandakan bahwa hukum bisa diperjual belikan. Bagi penguasa atau orang-orang yang terpandang kaya, membayar denda untuk membebaskan atau meringankan beban hukuman mungkin hal yang sepele, namun bagi rakyat kecil hal semacam itu sangat terbebankan, bahkan tidak bisa memenuhi denda, yang pada akhirnya masuk  jeruji  besi  adalah  jalan  akhir.  Maka  dari  situlah  bisa  dilihat  bahwa  tidak adanya keadilan dan kesamarataan pelaku hukum. (Moho, H. 2019).
Buruknya  kondisi  hukum  di  Indonesia  ditandai  dengan  berbagai  kondisi faktual sebagai berikut: (Sukadi, I. 2011)
1. Peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  tidak  mencerminkan  aspirasi rakyat,  dan  tidak  berpegang  pada  prinsip  harmonisasi  hukum.  Seringkali peraturan  yang  dibuat  bertentangan  dengan  kepentingan  orang  banyak,  dan bertabrakan antara satu peraturan dan peraturan lainnya.
2. Putusan pengadilan masih banyak yang didasarkan pada berapa besar imbalan yang diberikan oleh pencari keadilan;
3. Aparatur penegak hukum polisi dan jaksa dalam menjalankan tugasnya masih sangat dipengaruhi oleh imbalan dan belum berorientasi pada pelayanan publik. Sabegai  contoh  salah  satu  kasus  penegakan  hukum  yang  sangat  menarik perhatian masyarakat luas adalah kasus Nenek Minah. Pada tanggal 2 Agustus 2009 dia  memetik  3  buah  kakao  di  kebun  milik  PT  Rumpun  Sari  Antan.  Lalu  pihak perusahaan  melaporkan  hal  itu  ke  kepolisian,  karena  diduga  telah  melakukan pencurian.  Yang  mengejutkan  ternyata  kasus  ini  diproses  oleh  kepolisian  dan kejaksaan, hingga dilimpahkan kepengadilan. Majelis hakim yang dipimpin oleh Muslih  Bambang  Luqmono  kemudian  memvonis  Nenek  Minah  hukuman kurungan  1  bulan  15  hari  dengan  masa  percobaan  3  bulan,  sehingga  membuat masyarakat  kehilangan  kepercayaan  terhadap  penegakan  hukum  di  Indonesia. (Utama, A. 2019).
Menurut  hemat  penulis,  antara  teori  hukum  dan  realisasinya  di  Indonesia masih  belum  berjalan  degan  baik,  bahkan  bisa  dikatakan  lemahnya  penegakan hukum  di  Indonesia  tercermin  dari  berbagai  kasus  yang  tidak  tersentuh  rasa keadailan.

## KESIMPULAN
Hukum  diciptakan  untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia,  sehingga  tercipta kedamaian,  keharmonisan  dan  keadilan  dalam  hidup  bersosial.  Namun  praktik penegakan  hukum  di  Indonesia  masih  jauh  dari  ke  efektifan,  bahkan  bisa  dikatakan hancur. Semestinya aturan yang tertuang dalam undang-undang sesuai dengan realita di lapangan, namun adanya oknum-oknum yang lebih mengedapankan kepentingan pribadi membuat penegakan hukum tidak stabil.

## REFERENCES
Anggraeni,  Dista  dan  Novi  Damayanti.  Penegakan  Hukum  Yang  Berkeadilan  DI Indonesia. Indigenous Knowledge. Vol. 1. No. 2. Desember 2022.
Atmadja,  I  Dewi  Gede  dan  I  Nyoman  Putu  Budiartha.  Teori_teori  Hukum.  Malang. Setara Press. 2018.
Biroli, Alfan, (2015). “Problematika Penerapan Hukum Di Indonesia”, Dimensi, Vol. 8, No. 2, T.b.
H.  Ishaq,  Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi,
(Bandung: Alfabeta, 2017), 70.
Isharyanto, (2015). Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik, WR: Jakarta. Mahmud, Peter. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. Moho, Hasaziduhu. Pengekan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta. Vol. 59. Januari 2019. Rahardjo, Satjipto. Teori Hukum. Genta Publishing. Yogyakarta. 2013. Rif’ah. Penegakan Hukum Di Indonesia. Justitia Islamica. Vol. 12. No. 1 Januari. 2015. Rosana,  Ellya,  “Kepatuhan  Hukum  Sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum  Masyarakat”,
Tapis, Vol. 10, No. 1, Januari, 2014.
Sanyoto.  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia.  Jurnla  Dinamika  Hukum.  Vol.  8.  No.  3 September 2008.
Sukadi,  Imam,  “Matinya  Hukum  Dalam  Proses  Penegakan  Di  Indonesia”, Risalah Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni, 2011.
Sumaya,  Pupu  Sriwulan,  “Relevansi  Penerapan  Teori  Hukum  Dalam  Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Niali Keadilan Sosial, Responsif FH UNPAB, Vol. 6, No. 6, November 2018.
Utama,  Andrew  Shandy,  “kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  di Indonesia”, Ensiklopedia Social review, Vol. 1, No. 3, Oktober, 2019.
Zainuddin,  Asriadi,  “Eksistensi  Teori  Hukum  Iknklusif  Dalam  System  Hukum Nasioanl”, Al-Himayah, Vol. 2, No. 1, Maret, 2018.
Copyright Holder : © Moh. Holil, Layyinah (2023).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: