Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 31-43 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:

## GENERAL ELECTION IMPLEMENTATION IN INDONESIA'S NATIONAL HISTORY IN THE ORDER OF NEW AND REFORM

## PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SEJARAH NASIONAL INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI
Sofyan Kriswantoni Guru sejarah SMK Taruna srono ibnunukman@gmail.com
(*) Corresponding Author +62 823-3119-3233 How to Cite: Kriswantoni. (2018). Title of article. Santhet, 2(2), 30-.                                doi:
Abstract Received : Revised   : Accepted: Keywords: 25 Juli  2018 19 agustus 2018 30 oktober 2018 pemilu ; masa orde baru; reformasi; Muhammadiyah is one of the Islamic organizations in Indonesia. The existence of Elections  in  Indonesia's  national  history  were  carried  out  several  times,  namely during the Old Order era, namely 1955, the New Order period 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 and 1997. Elections for a democratic country like Indonesia are very important because elections are a channel for people's aspirations. Elections that have  been  held  in  Indonesia  have  their  own  characteristics  with  differing democratic  levels,  so  the  truth  of  the  argument  needs  to  be  proven  in  order  to obtain an accurate answer. The results obtained from this study that the implementation of general elections in the Old Order period can already be categorized as democratic elections, with the many  parties  participating  in  the  general  election  signifying  the  existence  of freedom  in  political  life,  whereas  during  the  New  Order  the  democratic  period faded along with the power of the Suharto regime which always curbed the political life of the Indonesian nation, the implementation of the general election during the Reformation  especially  the  2004  general  election  was  more  democratic  because the  implementation  of  the  election  could  represent  the  aspirations  of  the  people especially with the electoral system which was different from the previous election because with a combination of district and proportional systems then the people can  know  and  know  what  people's  representatives  will  like  to  channel  their aspirations. PENDAHULUAN Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan  Pancasila  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk memilih  anggota-anggota  DPR,  DPRD  I  dan DPRD  II  selain  itu  juga  untuk  mengisi keanggotaan MPR. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi  Pancasila.  Pemungutan  suara diadakan  secara  Langsung,  Umum,  Bebas dan Rahasia (LUBER) (Soemantri1995:108). Pemilihan  umum  adalah  sarana  demokrasi untuk  membentuk  sistem  kekuasaan  negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan  perwakilan.  Kekuasaan negara  yang  lahir  dengan  pemilihan  umum adalah  kekuasaan  yang  lahir  dari  bawah menurut  kehendak  rakyat,  oleh  rakyat  dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan  prinsip  kedaulatan  rakyat (Waridah dkk 2003:7). Pemilihan  umum  bagi  negara  demokrasi seperti  negara  Indonesia  sangat  penting artinya  karena  menyalurkan  kehendak  asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/pengubah  personil-personil  dalam lembaga  negara,  mendapatkan  dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang  kekuasaan  negara  terutama pemegang  kekuasaan  eksekutif  serta  rakyat secara  periodik  dapat  mengoreksi  atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 31-43 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Pemilihan  umum  di  Indonesia  sudah dilaksanakan  beberapa  kali  antara  lain  pada tahun  1955,  1971,  1977,  1982,  1987,  1992, 1997, 1999 dan 2004. Pemilihan umum 1955 merupakan  pemilihan  umum  yang  pertama kali  diadakan  di  Indonesia  yaitu  pada  masa kabinet  Burhanudin  Harahap.  Pemilu  1955 berasaskan  pada  langsung,  umum,  bebas, rahasia  dan  kebersamaan.  Dengan  asas kebersamaan  ini  setiap  individu  diakui kesamaan  hak  dan  kedudukannya  sesuai dengan  prinsip  persamaan  di  depan  hukum. Oleh  karena  itu  pada  pemilihan  umum  1955 semua  wakil  rakyat  dipilih  melalui  pemilihan umum  dan  tidak  ada  yang  diangkat (Asshidique 1994:168).
Pada saat itu UUD yang dipakai oleh Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  masih bersifat  sementara  maka  perlu  disusun  UUD yang  baru.  Pemilihan  umum  1955  yang dilaksanakan  pada  masa  pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap diselenggarakan dua kali yaitu : a. Pada  tanggal  29  September  1955  untuk memilih anggota DPR. b. Pada  tanggal  15  desember  1955  untuk memilih  anggota  konstituante,  dimana konstituante adalah badan yang bertugas menyusun  UUD  menurut  ketentuan UUDS 1950. Adapun peserta pemilihan umum 1955 dapat digolongkan  berdasarkan  ideologinya  antara lain: 1. Partai politik yang beraliran nasionalis: Partai  politik  peserta  pemilihan  umum 1955  yang  beraliran  nasionalis  antara lain  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia  (IPKI),  Gerakan  Pembela Pancasila,  Partai  Rakyat  Nasional, Persatuan  Pegawai  Polisi  Republik Indonesia (PPPRI), Partai Buruh, Partai Rakyat  Indonesia,  PRIM,  Partai R.Soedjono  Prawirosoedarso,  Partai Indonesia  Raya  Wongsonegoro,  Partai Indonesia  Raya  Hazairin,  Persatuan Rakyat  Marhaen  Indonesia  (PERMAI), Partai Persatuan Daya. 2. Partai politik yang beraliran Islam: Partai  politik  peserta  pemilihan  umum 1955  yang  beraliran  Islam  antara  lain Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai
Serikat  Islam  Indonesia  (PSII),  Partai Islam Perti, AKUI, Partai Politik Tharikat Islam (PPTI). 3. Partai politik yang beraliran komunis: Partai  peserta  pemilihan  umum  yang beraliran  komunis  antara  lain  Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ACOMA. 4. Partai politik yang beraliran sosialis: Partai yang beraliran sosialis antara lain Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI),  Partai Murba, Partai Rakyat Desa dan Baperki. 5. Partai politik yang beraliran Kristen/Nasrani: Partai  peserta  pemilihan  umum  yang beraliran  Kristen/Nasrani  antara  lain Partai  Kristen  Indonesia,  dan  Partai Katolik (Pabottingi 1998:43). Dalam pemilihan umum 1955 tersebut muncul
4  (empat)  partai  besar  yaitu  Partai  Nasional Indonesia  (PNI),  Nahdlatul  Ulama  (NU), Masyumi dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan  berimbang  atau  proporsional. Tujuan  yang  hendak  dicapai  pada  pemilihan umum  1955  adalah  hendak  mewujudkan keinginan  rakyat  yang  akan  menjadi  dasar kekuasaan  penguasa  dan  juga  untuk membentuk konstituante yang akan menetapkan  suatu  UUD  bagi  negara Indonesia. (Hamad, Ibnu. 2004:10) Pada masa Orde Baru terjadi penyelenggaraan  pemilihan  umum  dalam  6 (enam)  kali  Pemilu  yaitu  tahun  1971,  1977, 1982,  1987,  1992,  dan  1997.  Organisasi penyelenggara  pemilihan  umum  pada  masa Orde Baru adalah Lembaga Pemilihan Umum (LPU)  yang  dipimpin  oleh  Menteri  Dalam Negeri.  Dari  sejumlah  pelaksanaan  Pemilu tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun  persamaan  dari  pelaksanaan  Pemilu tersebut antara lain :
Landasan  ideal  dan  konstitusionalnya  adalah Pancasila dan UUD 1945. Asas  pelaksanaan  Pemilu  adalah  langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) Sistem  pelaksanaan  Pemilu  adalah  sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Sistem  kepartaiannya  adalah  sistem  multi partai atau lebih dari dua partai.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 31-43
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
5.  Pemilu  untuk  memilih  wakil-wakil  rakyat yang  duduk  dikursi  lembaga  DPR,  DPRD  I dan DPRD II. (Hamad, Ibnu. 2004:11) Perbedaan  dari  pemilihan  umum  yang dilaksanakan  pada  masa  Orde  Baru  adalah pada  landasan  operasionalnya  serta  jumlah kursi  dalam  DPR  dan  MPR.  Pada  pemilihan umum  1971  peserta  pemilihan  umum  antara lain  :  Partai  Katolik,  Partai  Serikat  Islam Indonesia,  Partai  Nahdlatul  Ulama,  Partai Muslimin  Indonesia,  Golongan  Karya,  Partai Kristen  Indonesia,  Partai  Nasional  Indonesia, Partai Islam Perti, Partai Murba, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (Waridah dkk 2003) Pemilihan umum pada tahun 1977- 1997  hanya  diikuti  oleh  2  (dua)  partai  politik dan 1 (satu) Golongan Karya, sesuai dengan ketetapan MPR dalam rangka penyederhanaan  sistem  kepartaian  di Indonesia  maka  pada  tahun  1973  diadakan penyederhanaan partai politik yaitu : 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) : Partai  ini  merupakan  partai  fusi  dari empat  partai  Islam  yaitu  antara  lain Nahdlatul  Ulama  (NU),  Partai  Muslimin Indonesia  (Parmusi),  Partai  Serikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Perti. 2. Golongan Karya 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Partai  Demokrasi  Indonesia  merupakan fusi  dari  Partai  Nasional  Indonesia (PNI),  Partai  Ikatan  Pendukung Kemerdekaan  Indonesia  (IPKI),  Partai Katolik,  Partai  Kristen  Indonesia (Parkindo) dan Partai Murba (Sukarna1990). Dalam  pemilihan  umum  periode  berikutnya yaitu  pada  masa  Reformasi,  yang  ditandai dengan  lengsernya  pemerintahan  Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998, awalnya Presiden Soeharto  berupaya  untuk  memperbaiki program  Kabinet  Pembangunan  VII  yaitu dengan  mengubah  kabinetnya  menjadi Kabinet Reformasi, tetapi dengan mendasarkan  pada  pasal  8  UUD  1945 Presiden  Soeharto  terpaksa  menyerahkan kepemimpinannya pada Wakil Presiden Dr. BJ
Habibie (Waridah dkk 2003:59). Pada  tahun  1999  diadakan  pemilihan  umum dengan tujuan mendapat legitimasi dari rakyat kepada  pemerintah  yang  selama  ini  hilang
karena  ketidakpercayaan  rakyat  pada pemerintahan  Soeharto.  Pada  Pemilu  kali  ini sangat  berbeda  dengan  Pemilu  pada  masa Orde  Baru  terutama  jumlah  peserta  Pemilu, DPR  berhasil  menetapkan  3  (tiga)  undang- undang  politik  baru.  Undang-undang  yang diratifikasi pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani  Habibie  itu  adalah  undang- undang      partai  politik,  pemilihan  umum  dan susunan  serta  kedudukan  MPR,  DPR  dan DPRD. Lahirnya  undang-undang  politik  tersebut menyebabkan  kehidupan  politik  di  Indonesia menjadi  berubah.  Hal  itu  memicu  munculnya partai-partai  politik  yang  jumlahnya  cukup banyak,  tidak  kurang  dari  112  partai  politik lahir.  Dari  sekian  banyak  partai  politik  hanya 48  partai  yang  berhak  mengikuti  pemilihan umum.  Sebagai  pelaksana  pemilihan  umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan lagi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dimana anggota KPU terdiri atas wakil dari pemerintah dan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum (Waridah 2003). Pemilihan  umum  yang  terakhir  adalah pemilihan  umum  2004  yang  pelaksanaannya melalui  beberapa  tahapan.  Undang-Undang No.3  tahun  1999  tentang  pemilihan  umum sebagaimana  telah diubah  dengan  UU  No.  4 tahun  1999  sudah  tidak  sesuai  dengan amandemen  UUD  1945  serta  tuntutan  dan perkembangan dinamika masyarakat. Berdasarkan  amandemen  UUD  1945  dan perkembangan  dinamika  masyarakat  dengan persetujuan  DPR  dan  Presiden  RI  maka ditetapkan  UU  RI  No.  12  tentang  pemilihan umum  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  serta UU  RI  No.  23  tentang  pemilihan  umum presiden  dan  wakil  presiden.  Sama  halnya dengan  pemilihan  umum  tahun  1999, pemilihan umum tahun 2004 juga berasaskan pada sifat   langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  yang  bersifat  nasional,  tetap dan mandiri.
Pemilihan  umum  2004  sangat  berbeda dengan  pemilihan  umum  pada  periode- periode sebelumnya. Dimana pada pemilihan umum  sebelum  periode  2004  adalah menggunakan  cara  tidak  langsung  artinya masyarakat  hanya  memilih  gambar  partai
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 31-43
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
sedangkan  pada  pemilihan  umum  2004  ini menggunakan  cara  langsung  artinya  rakyat memilih  wakil-wakil  mereka  secara  langsung dengan  cara  mencoblos  gambar  partai, gambar  calon  legislatif  serta  gambar  calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan  umum  yang  telah  dilaksanakan  di Indonesia memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang  sangat  menarik  untuk  diteliti  terutama pemilihan  umum  pada  masa  Orde  Baru  dan pemilihan  umum  2004.  Perbandingan  yang dimaksud disini adalah asas pemilihan umum, pelaksanaan  pemilihan  umum,  serta  dampak bagi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara.  Dalam  penelitian  ini  penulis lebih memfokuskan penelitian pada pemilihan umum  pada  masa  Orde  Baru  dengan pemilihan umum masa Reformasi, khususnya pemilihan umum 2004. Bertolak dari pemikiran diatas  peneliti  bermaksud  mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul  "Pelaksanaan  Pemilihan  Umum Dalam  Sejarah  Nasional  Indonesia  Pada Masa Orde Baru dan Reformasi".
B. METODE PENELITIAN Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah guna  mengungkap  kejadian-kejadian  yang berhubungan  dengan  masa  lalu.  Metode sejarah  adalah  proses  menguji  dan menganalisis  secara  kritis  rekaman  sejarah (Gottschlak  1983:40).  Adapun  langkah- langkah dalam metode sejarah adalah: 1. Heuristik Dalam  pengumpulan  data  yang  berupa sumber-sumber  sejarah  peneliti  telah mendatangi beberapa perpustakaan, kegiatan yang  dilakukan  dalam  metode  ini  adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber seperti buku atau literatur yang sesuai dengan topik penelitian, dokumen yang telah dicetak, surat kabar dan internet. a. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi Penulis  menemukan  buku-buku  yang  berisi kegitan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia  setelah  Indonesia  merdeka.  Buku- buku tersebut menampilkan tentang beberapa partai-partai  politik  peserta  pemilihan  umum pada  masa  Orde  Baru  dan  partai  politik peserta Pemilu 2004. Buku-buku yang lainnya juga  menampilkan  peristiwa-peristiwa  penting
yang  dibutuhkan  oleh  penulis  seperti pemilihan umum dan kebijakan luar negeri. b. Perpustakaan Jurusan Sejarah Di perpustakaan jurusan sejarah penulis juga menemukan buku Sejarah Nasional Indonesia
VI yang  di  tulis  oleh  Marwati  Djoenoed Poesponegoro  dan  Nugroho  Notosusanto.
Buku-buku pendukung seperti buku Pengantar Sejarah yang  ditulis  oleh  Sidi  Gazalba  dan buku Mengerti Sejarah oleh Louis Gotchlak.
2. Kritik Sumber Kritik  sumber  merupakan  langkah  dalam upaya  memperoleh  data  atau  sumber  agar benar-benar  dapat  dihasilkan  data  yang relefan.  Ada  2  (dua)  macam  kritik  sumber antara lain : Kritik Ekstern. Kritik ekstern dilakukan dengan membandingkan  sumber  yang  dijadikan acuan  seperti yang  telah  diperoleh  dari  surat kabar dan internet, untuk mengetahui apakah terdapat  perubahan  dan  seberapa  jauh perubahan itu. Untuk mendapatkan data-data penelitian  tentang  pemilihan  umum  1955, 1971,  1977,  19982,  1987,  1992,  1997,  1999 dan  pemiihan  umum  2004  yang  akurat, peneliti  membandingkan  beberapa  macam buku  sehingga  dapat  mendapatkan  sumber yang dapat dipercaya untuk penelitian ini.
Adapun  langkah-langkah  dalam  melakukan kritik  ekstern  yaitu  mencari  sumber  di beberapa  tempat  yaitu  perpustakaan  daerah Kabupaten Banyuwangi, perpustakaan Jurusan  Sejarah,  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten  Banyuwangi  dan  internet.  Hasil yang  penulis  dapatkan  dalam  pengumpulan data berupa dokumen tercetak dan buku-buku yang  diperoleh  dari  berbagai  perpustakaan. Sumber  yang  diperoleh  dari  perpustakaan kemudian  diseleksi  dengan  permasalahan yang  akan  dijawab,  sumber  tersebut  diyakini kebenarannya karena telah ada proses cross chek dari  sumber-sumber  yang  berbeda asalnya tetapi mengandung isi yang sama.
b. Kritik Intern. Kritik  intern  bertujuan  untuk  mengungkap  isi sumber yang digunakan dapat dipercaya atau tidak. Kritik intern dapat dilakukan melalui dua cara antara lain:
1.  Penilaian  intrinsik  sumber  dengan menentukan  sifat  sumber  baik  dari  sumber data  maupun  buku,  apabila  sesuai  dengan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 31-43
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
tema  maka  dapat  digunakan  sebagai  acuan dalam  kegiatan  ini  penlis  membandingkan sumber  buku  yang  sesuai  dengan  topik penelitian. 2. Memberikan  penilaian  terhadap pengarang apakah sesuai dengan kepentingan di bidangnya atau tidak, kegiatan penulis  dalam  hal  ini  adalah  yaitu  dengan memberikan  penilaian  kepada  penulis  buku antara  lain  R.  Liddle  William  dalam  buku
"Pemilu  Orde  Baru  Pasang  Surut  Kekuatan Politik" yang  menggambarkan  mengenai bagaimana  pemerintah  Orde  Baru  satu- satunya pemerintah dalam perjalanan panjang bangsa  Indonesia  yang  duduk  di  kursi pemerintahan melalui pemilihan umum secara bertahap.  Dalam  melakukan  penulisan  ini beliau  menjadikan  pengalaman  pribadinya sebagai  pengamat  politik  terkemuka  yang memperoleh gelar doktor dari Yale University Amerika  serikat  tahun  1967  dan  sekarang menjabat sebagai Guru Besar di Departemen Ilmu-Ilmu  Politik  Ohio  State  University.  Kritik ekstern  dan  intern  dalam  penelitian  ini diarahkan  untuk  menjawab  permasalahan dalam  penulisan  skripsi  ini,  maka  setelah dipilih  sumber  sejarah  yang  dapat  dipercaya kebenarannya agar dapat dipertanggungjawabkan. 3. Interpretasi Interpretasi  berupaya  untuk  menetapkan sejauh  mana  saling  berhubungannya  antara fakta  dan  data.  Hubungan  antara  fakta  dan data  ini  diharapkan  dapat  menceritakan secara  kronologi  mengenai  peristiwa  yang satu  dengan  yang  lain.  Dalam  melakukan interpretasi  peneliti  menganalis  antara  fakta dan  data  sehingga  menjadi  suatu  kesatuan kalimat  yang  jelas  dan  bermakna  sehingga mampu mengambil kesimpulan.

## 4.
Historiografi Historiografi  sebagi  proses  penyusunan danpenyajian  sejarah  berasal  dari  pemikiran serta  kajian  pustaka  yang  diperoleh  dari bebrapa  sumber.  Histriografi  bertujuan  untuk menyajikan peristiwa untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penulis  berusaha  menyusun  cerita  menurut peristiwa  berdasarkan  kronologi  dan  agar dapat  menghubungkan  peristiwa-peristiwa yang  terpisah  menjadi  rangkaian  peristiwa
yang  masuk  akal  dalam  mendekati kebenaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbandingan  Pelaksanaan  Pemilihan Umum  Pada  Masa  Orde  Baru  dan Pemilihan Umum
Pemilihan umum pada masa orde baru Pemilihan umum pada masa Orde Baru yang dilaksanakan  pada  tahun  1971,  1972,  1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 didasarkan pada Pancasila.  Dimana  kebijakan  yang  diambil berdasar  pada  pelajaran  dari  kegagalan- kegagalan  pemerintahan  Soekarno,  misalnya kebijakan yang berkenaan dengan kepartaian seperti  penyederhanaan  partai  politik  dan penggunaan  Pancasila  dengan  dalih  untuk menciptakan  suatu  suasana  pemerintahan stabil  dan  terkontrol.  Untuk  mewujudkan pembangunan ekonomi, namun langkah yang diambil  pemerintah  Orde  Baru  telah menumbuhkan  sikap  otoritarisme  dan  secara tidak  langsung  telah  melenceng  dari demokrasi Indonesia. Dari enam kali pelaksanaan pemilihan umum tersebut Orde Baru telah berhasil melaksanakan  pemilihan  umum  secara berkala  yaitu  setiap  5  (lima)  tahun  sekali, kecuali  pada  tahun  1977.  Keberkalaan pelaksanaan  pemilihan  umum  secara  formal merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Hal ini  bertambah  dengan  adanya  tingkat partisipasi  yang  tinggi  dalam  setiap pelaksanaan pemilihan umum, dimana hampir mendekati  90  %  orang  yang  memberikan suara  dalam  pemilihan  umum.  Akan  tetapi keberkalaan  pelaksanaan  pemilihan  umum dan  tingginya  tingkat  partisipasi  tersebut mengandung kelemahan. Secara  garis  besar  pelaksanaan  pemilihan umum pada masa Orde Baru dapat dikatakan bahwa  kekuatan  politik  ada  di  tangan penguasa,  artinya  penguasa  didominasi  oleh kekuatan  Golkar  sebagai  partai  pemenang dalam  setiap  Pemilu  pada  masa  Orde  Baru. Dimana Golkar selalu berperan sebagai suara mayoritas  yang  didukung  oleh  masyarakat baik dari kalangan ABRI, pegawai negeri dan rezim  yang  berkuasa  sendiri  yaitu  Golongan Karya  yang  selalu  berusaha  untuk  tetap menang dalam setiap pemilihan umum.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 31-43
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Pemilu  Orba  dihiasi  bentrokan  antara  aparat pemerintah dengan rakyat seperti yang terjadi di  daerah-daerah.  Dalam  Pemilu  Orde  Baru peran  serta  masyarakat  dalam  melegitimasi pelaksanaan  pemilihan  umum  sangat  rendah karena  negara  sangat  memonopoli  legitimasi pelaksanaan  Pemilu  yang  di  bantu  oleh tentara. Dengan demikian terjadilah pelanggaran  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  3 kekuatan  yaitu  birokrasi,  Golkar  dan  tentara dimana  politik  kekerasan  oleh  penguasa menjadi isu utama dalam masyarakat. Pelaksanaan  pemilihan  umum  pada  masa
Orde Baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat, hal itu bukan karena Pemilu  Orde  Baru  dilakukan  melalui  sebuah proses  yang  telah  tersentralisasi  pada lembaga-lembaga  birokrasi. Dimana  lembaga birokrasi  itu  tidak  hanya  mengatur  hampir seluruh  proses  pemilihan  umum  tetapi  juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan  bagi  partai  politik  milik pemerintah  yaitu  Golongan  Karya.  Dalam setiap  pemilihan  umum  kompetisi  di  tekan seminimal  mungkin  dan  kebebasan  serta keberagaman pandangan tidak diperbolehkan. Pada  masa  ini  lebih  di  tekankan  pada  satu konsep untuk menciptakan stabilitas nasional dengan  usaha  persamaan  dan  penyatuan kepentingan  guna  mendukung  pembangunan nasional,  selain  itu  juga  menekankan kebebasan  untuk  mempersempit  ruang pembeda  yang  ada  dalam  masyarakat  yang bisa menimbulkan perpecahan atau disintegrasi. Perubahan  radikal  sistem  partai  dilakukan oleh  rezim  Orde  Baru  melalui  Pemilu  1971 yang  di  rekayasa  supaya  Golkar  berhasil menjadi  pemenang  mutlak.  Keberhasilan  itu mengubah sistem multi partai menjadi sistem satu  partai.  Tidak  cukup  dengan  itu pemerintah  Orde  Baru  merekayasa  lagi penyederhanaan  partai  melalui  fusi  jumlah partai  menjadi  3  yaitu  PPP,  Golkar  dan  PDI.
Dimana  Golkar  sebagai  pemenang  mutlak pemilihan  umum  hanya  difungsikan  sebagai kekuasaaan politik pembentuk legitimasi rezim dan pemerintah yang sesungguhnya didominasi oleh militer. Para pemimpin golkar sebagai  partai  yang  berkuasa  memang memperoleh jabatan kenegaraan, akan tetapi tidak  menentukan  struktur  dan  proses  politik,
maka partai pemenang Pemilu secara mutlak hanya  berperan  sebagai  mobilitas  rakyat untuk mendukung penguasa, pemerintah dan kebijaksanaan.
Adapun sistem politik yang dianut oleh rezim Orde  Baru  adalah  menciptakan  format  politik yang tujuan utamanya adalah menjamin posisi dominan  negara  khususnya  eksekutif  dan depolitisasi  masyarakat  di  bawah  kontrol eksekutif.  Strategi  pertama  yang  dijalankan adalah  di  bawah  politik  massa  mengambang yang  tujuan  utamanya  adalah  membatasi operasi partai politik yang ada sampai tingkat kabupaten.  Dalam  wacana  politik  Orde  Baru kebijakan  ini  untuk  melindungi  rakyat  dari manipulasi  politik  yang  dilakukan  oleh  partai- partai  politik  yang  berkomplot  sering menimbulkan  gangguan  politik  dan  sosial. Tetapi  kebijakan  tersebut  memberikan  hasil yang  sangat  berbeda  karena  adanya  Golkar sebagai  partai  yang  berkuasa  meraup keuntungan  dari  praktek-praktek  massa mengambang  memainkan  suatu  peranan krusial  dalam  mempertahankan  dukungan golongan karya dan mengurangi kesempatan partai-partai lain dalam memperluas pengaruhnya. Strategi  kedua  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Orde  Baru  adalah  depolitisasi tidak  langsung  yang  diimplementasikan dengan korporatisasi, kooptasi dan hegemoni ideologi.  Melalui  mekanisme  korporatisasi pemerintah  dapat  menggunakan  kontrol  dan pengawasan  sistematis  terhadap  kelompok- kelompok  kepentingan  dalam  masyarakat, dimana  Soeharto  selalu  melaksanakan pengawasan  yang  ketat  terhadap  semua organisasi  sosial  politik  sehingga  tidak memungkinkan organisasi-organisasi tersebut menjadi  cukup  independen.  Adapun  orang- orang  yang  cenderung  independen  dan menentang  otoritas  negara  misalnya  PDI Megawati,  NU  Abdurahman  Wahid,  HKBP Nababin,  SBSI  Pakpahan  dan  PRD Soedjatmiko.  Hanya  beberapa  organisasi seperti  PDI  dan  NU  yang  dapat  bertahan mengahadapinya. Di  bawah  Orde  Baru  masyarakat  politik hampir sepenuhnya dibawah arahan pemerintah dan kekuasaan personal Soeharto.  Misalnya  tidak  adanya  kekuatan politik yang menunjukan kekuasaannya tanpa
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 31-43 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
diketahui  dan  dikontrol  pemerintah  secara resmi  ada  3  partai  politik  yaitu  PPP,  Golkar dan  PDI  yang  dianggap  independen  dan berfungsi sebagai pengatur kepentingan yang berbeda  dalam  masyarakat.  Namun  orang tidak  dapat  membedakan  agenda  politik mereka  karena  semua  mempromosikan kepentingan negara. Meskipun ada perbedaan  hanyalah  perbedaan  tingkat ketaatan  politik  mereka  kepada  penguasa, sehingga  tidak  heran  selama  3  dekade kekuasaan  Orde  Baru  hanya  ada  beberapa peristiwa  dimana  partai-partai  mementingkan agenda politik negara.
Dalam  pemilihan  umum  masa  Orde  Baru berada  di  satu  tangan  kekuasaan  Soeharto yang  memimpin  secara  otoriter.  Dimana Soeharto  menggunakan  beberapa  strategi agar  Golongan  Karya  dapat  selalu  menang dalam  setiap  pemilihan  umum  sehingga selama  32  tahun  Soeharto  dapat  memegang pemerintahan.  Pemilihan  umum  Orde  Baru merupakan  sejarah  tersendiri  bagi  bangsa Indonesia yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur  pelaksanaan  pemilihan  umum  pada masa-masa yang akan datang.
Pemilihan Umum Masa Reformasi Reformasi adalah susunan tatanan perikehidupan  lama  diganti  dengan  tatanan perikehidupan  baru  secara  hukum  menuju perbaikan.  Dengan  demikian  gerakan reformasi  di  Indonesia  tahun  1998  adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan terutama dalam bidang politik, sosial,  ekonomi  dan  hukum  (Waridah  dkk 2003:68).
Dalam  era  pasca  Soeharto  militer  yang belakangan  ini  mendapat  perhatian  publik kelihatannya  kurang  bersatu,  oleh  karena  itu mereka  tidak  mampu  untuk  menentukan komposisi  elit  yang  baru.  Jendral  Wiranto sedang  mengatasi  masalah  perebutan kekuasaan dikalangan elite militer. Sementara itu  tekanan  dari  masyarakat  cukup  kuat khususnya  kelompok-kelompok  reformasi yang  ingin  terbentuknya  suatu  pemerintahan yang  lebih  legitimate.  Kelompok-kelompok reformasi  masih  harus  membangun  bentuk politik  yang  mempersatukan  perjuangan mereka. Banyak orang yang mengharapkan pemimpin yang  terkemuka  seperti  Abdurahman  Wahid,
Amien Rais dan Megawati membangun suatu koalisi.  Gus  Dur  mensponsori  pembentukan PKB dan Megawati tetap dengan partai yang dulu yaitu PDI Perjuangan. Partai Kebangkitan Bangsa  (PKB)  merupakan  partai  yang berbasis NU yang hampir 30 juta anggotanya diharapkan  mendukung  partai  ini  dan  PDI Perjuangan  didasarkan  pada  kelompok nasionalis  yang  loyal  pada  putri  Soekarno, sangat mungkin kedua partai dapat berkoalisi, sehingga  mereka  akan  menjadi  oposisi  yang hebat  terhadap  Golongan  Karya  yang merupakan partai yang berkuasa. Dengan runtuhnya rezim Soeharto dan format politik  Orde  Baru  yang  monoloyalitas  maka dominasi  Golkar  dapat  ikut  tergusur. Disamping  Golkar  yang  citranya  sedang buram  dimata  masyarakat  Golkar  juga mengalami penggusuran struktural dari dalam. Ini  dapat  dilihat  dari  munculnya  PKP  (Partai Keadilan  Dan  Persatuan)  di  bawah  pimpinan mantan  Menhamkam  Edi  Sudradjat  dan Hayono  Isman  di  samping  masyarakat  luas. Sikap  ABRI  yang  mengambil  jarak  terhadap partai  politik  sangat  berpengaruh  terhadap kemampuan  Golkar  yang  selama  ini  sangat tergantung  kepada  militer,  demikian  juga dengan  independen  dan  netralitas  Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam politik. Tetapi  dengan  lunturnya  dominasi  Golongan Karya  bukan  berarti  ada  kekuatan  baru menggantikan  posisinya,  telah  muncul  koalisi kekuatan  politik  yang  akan  menjadi  ciri  baru dalam  politik  di  masa  yang  akan  datang. Koalisi-koalisi tersbut muncul karena kecilnya perolehan suara sebagai akibat membludaknya jumlah partai politik. Pemilihan umum masa reformasi dilaksanakan  setelah  rezim  Orde  Baru  turun dari  kursi  pemerintahan.  Pemilihan  umum masa  reformasi  telah  berlangsung  dua  kali yaitu  tahun  1999  dan  tahun  2004.  Pada Pemilu  reformasi  ini  merupakan  Pemilu demokratis karena tidak adanya paksaan dari beberapa pihak pada masyarakat. Masyarakat dapat  memilih  wakil-wakil  rakyat  sesuai dengan hati nuraninya. Dalam  sejarah  Indonesia  tercatat,  bahwa setelah  pemerintahan  Perdana  Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 31-43
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses  pergantian  kekuasaan.  Burhanuddin Harahap  berhasil  menyelenggarakan  Pemilu hanya  sebulan  setelah  menjadi  Perdana Menteri  menggantikan  Ali  Sastroamidjoyo  I, meskipun  persiapan  pemilihan  umum  sudah menjadi program kabinet sebelumnya. Habibie menyelenggarakan  Pemilu  setelah  13  bulan sejak beliau naik kekuasaan, meski persoalan yang  dihadapi  Indonesia  bukan  hanya  krisis politik,  tetapi  yang  lebih  parah  adalah  krisis ekonomi,  sosial  dan  penegakan  hukum  serta tekanan internasional. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada pemilihan  umum  2004  terutama  dalam  hal sistem  pemilihannya.  Di  samping  memiliki kelebihan,  pemilu  2004  juga  memiliki beberapa  kelamahan  dalam  penggunaan sistemnya  antara  lain  berdasarkan  sistem pemilihan  umum  berdasarkan  UU  No.  12 tahun  2003  memiliki  beberapa  kelemahan antara lain :
Sistem  ini  dianggap  tidak  secara  tegas mewakilkan  azas  keterwakilan  bagi  rakyat suatu daerah pemilihan, mengingat di satu sisi kontrol pada waktunya sangat terbatas, di sisi yang  lain  intervensi  pimpinan  parpol  masih sangat  kuat  untuk  menetukan  seseorang terpilih atau tidak dalam suatu preferensi. Sistem  ini  kurang  mendorong  bagi terintegrasinya  banyak  partai  dalam  suatu koalisi  besar,  atau  bisa  dibalik  sistem  pemilu menurut  UU  No.  12  tahun  2003  mendorong timbulnya banyak partai. Apalagi kemungkinan itu difalisitasi adanya perubahan nama  partai  dan  diperkenankannya  sebuah partai  berkoalisi  pada  putaran  pemilu sebelumnya.
Sistem Pemilu menurut UU NO 12 tahun 2003 masih  mandat  yang  terlalu  kuat  pada pimpinan  parpol  untuk  menentukan  siapa- siapa yang digunakan dalam daftar pemilihan yang  kelak  akan  dipilih  oleh  rakyat  pemilih. Terlalu kuatnya posisi pimpinan parpol, sering juga  kepengurusan  mendorong  bagi  loyalitas yang  tidak  berbasis  pada  kepentingan kepartaian  yang  sifatnya  lokal  terbawah. Selain  mendapatkan  sikap  loyalitas  yang sigftnya  individu  pada  organisasi  yang  lebih teratur  pada  kepengurusan  kepartaian,  juga menutup  peluang figure  popular dan
berkualitas  nama  kurang  disenangi  oleh pimpinan  parpol  sehingga  tidak  dapat  masuk kedalam  daftar  calon  wakil  rakyat  yang ditetapkan partai politik.
Kuatnya  posisi  pimpinan  parpol  maka  sistem pengajuan  calon  dapat  dipaksakan  dari pimpinan partai yang lebih atas. Dengan cara ini  dua  kemungkinan  dapat  timbul,  pertama mematikan  calon  wakil  rakyat  dari  daerah yang  tidak  dapat  masuk  dalam  daftar  dan kedua banyak wakil rakyat yang tidak dikenal dan juga tidak mengenal daerah pemilihannya karena  kehadirannya  dirasa  dipaksakan  oleh struktur kepengurusan partai yang lebih atas. Sistem Pemilu menurut UU No 12 tahun 2003 masih  memperkenalkan  adanya  seseorang yang  karena  suatu  hal  dapat  mundur  dari pencalonan meski dirinya telah terpilih dalam suatu pemilu sehingga diganti oleh calon pada nomor  dibawahnya  dalam  daftar  calon legislatif jika kepengurusan partai memperkenankannya, berdasarkan kompromi atau usulan pengurus partai. Sistem pemilu menurut UU No. 12 tahun 2003 mengacaukan aspirasi rakyat dalam pasal 107 UU  No.  12  tahun  2003  bahwa  ketika  caleg dalam  suatu  daerah  tidak  satupun  yang  bisa mencapai BPP maka penetapan calon terpilih berdasarkan  pada  nomor  urut  pada  daftar calon  di  suatu  Daerah  Pemilihan  (DP). Dengan  demikian  jika  terdapat  caleg  dengan nomor  urut  besar  tapi  memperoleh  suara paling  banyak  diantara  calon  legislatif  dalam satu  partai,  tidak  akan  menjamin  duduk  di kursi legislatif (KPU Jawa Tengah 2004:17). Selain  pemilihan  umum  legislatif,  sistem pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  juga memiliki beberapa kelemahan. Sistem Pemilu presiden  dan  wakil  presiden  ini  cukup sederhana  dan  secara  kualitatif  bisa memuaskan  sebagian  besar  rakyat  di Indonesia.  Karena  siapapun  berpeluang menjadi  nomor  satu  asalkan  persyaratan administratifnya  memenuhi  sebagaimana telah  diputuskan  KPU.  Sistem  ini  membuka peluang  seluas-luasnya  pada  warga  negara untuk  menjadi  presiden,  sehingga  jabatan presiden  bukan  hanya  oleh  mereka  secara ekslusif memiliki hal-hal tetentu dalam sistem politik dimasa lalu.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 31-43
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Adapun  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden antara lain : Sistem ini melibatkan rakyat Indonesia dalam 2 kali pemilu jika pada putaran pertama belum berhasil menghasilkan sepasang presiden dan wakil presiden sebesar 50 % suara sebanyak 2  kali  pemilu  membuyarkan  konsentrasi aktivitas-aktivitas  diluar  urusan  politik.  Sektor ekonomi yang cukup penting dalam kehidupan suatu  bangsa  dapat  terganggu  karena  jika pemilu  yang  sedang  dioperasionalkan mengandung banyak resiko keamanan. Sistem  ini  mendorong  penyediaan  anggaran yang sangat besar. Bagi bangsa yang sedang membutuhkan  penganggaran  diluar  politik pasti  akan  mengurangi  kemampuan  negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Pada hakikatnya siapapun warga negara yang telah  memilih  syarat  administratif  untuk mencalonkan diri sebagai kandidat. Disamping  proses  pencalonan  yang  dapat membawa kepengurusan biaya ekonomi juga secara  politik  mengurangi  tingkat  kredibilitas pada  penyelenggaraan  Pemilu,  karena dianggap  asal  pada  akhirnya  sakralitas jabatan presiden ternodai. Selain itu sistem ini membuka peluang bagi kaum oportunis untuk sekedar  mencari  polularitas.  4.  Jika  disatu gariskan  dengan  penyelenggaraan  Pemilu legislatif  maka  2  kali  pemilu  presiden  sama artinya dengan sepanjang tahun penyelenggaraan  pemilu.  Jika  sepanjang tahun  dianggap  sebagai  tahun  pemilu  maka mengundang pertimbangan-pertimbangan calon stake  holder terutama  investasi  asing. Dengan  demikian  penyelenggaraan  pemilu sepanjang tahun dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi calon investor. Asumsi ini hanya berlaku jika Pemilu yang  digelar  menyertakan  resiko-resiko keamanan  sebagai  ciri  negara  yang  belum mapan.  Namun sebaiknya  jika  pemilu  digelar secara sukses akan meninggikan derajat dan kredibilitas  negara  dimata  internasional sehingga  justru  mengandung  investasi  besar (KPU Jawa Tengah 2004:18).
PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN  UMUM  PADA  MASA  ORDE BARU  DAN  PEMILIHAN  UMUM  PADA MASA REFORMASI. Pemilihan umum Orde Baru yang dilaksanakan enam kali secara lahiriah dapat dikatakan bahwa Pemilu di bawah Orde Baru merupakan  prasyarat  utama  dalam  sebuah sistem  politik  demokrasi  dapat  terlaksana secara  teratur  sesuai  ketentuan  konstitusi, sementara  pada  periode  setelah  Orde  Baru yaitu  masa  reformasi  sudah  dilaksanakan Pemilu sebanyak 2 kali pemilihan yaitu tahun 1999  dan  2004.  Dimana  Pemilihan  Umum 1999 lebih cepat dari waktu yang di tentukan karena  adanya  pergantian  kekuasaan  dari Soeharto  yang  mengundurkan  diri  pada  21 Mei  1998  digantikan  oleh  B.J  Habibie, kemudian  dengan  adanya  deklarasi  Ciganjur yang  dipelopori  oleh  Abdurrahman  Wahid, Megawati Soekarnoputri, Sultan Hamengkubuwono  X  dan  Amien  Rais  pada tanggal 10 November 1998 di rumah Gusdur Jakarta  Selatan.  Dalam  deklarasi  Ciganjur tersebut  dijelaskan  bahwa  pemilu  menjadi jalan  yang  demokratis  untuk  mengakhiri pemerintahan  transisi  (Pabottingi,  Mochtar.
1998: 51)
Jika  dilihat  dari  kualitatif  maka  Pemilu  masa reformasi  merupakan  Pemilu  yang  paling demokratis  jika  dibandingkan  dengan pelaksanaan  pemilihan  umum  masa  Orde Baru  yang  sudah  melaksanakan  6  kali pemilihan  umum.  Dimana  pemilihan  umum merupakan  sebuah  mekanisme  politik  untuk mengartikulasikan  aspirasi  dan  kepentingan warga  negara.  Setidaknya  ada  4  fungsi pemilihan  umum  terpenting  yaitu  legitimasi politik, tercapainya perwakilan politik, sirkulasi elite  politik  dan  pendidikan  politik.  Melalui Pemilu  legitimasi  pemerintah  di  kukuhkan karena merupakan hasil pilihan warga negara yang  memiliki  kedaulatan.  Keberadaan  serta kebijaksanaan  yang  dibuat  pemerintah  akan memperoleh dukungan  dan  sanksi  yang  kuat karena  keduanya  berlandaskan  sepenuhnya pada  aspirasi  rakyat  dan  bukan  pemaksaan dari atas (Budiardjo, Miriam.1994 :33). Jadi  dapat  di  simpulkan  bahwa  pemilihan umum  adalah  sebuah  alat  untuk  melakukan pendidikan  politik  bagi  warga  negara  agar mereka  memahami  hak  dan  kewajibannya.
Dengan  terlibat  dalam  proses  pemilihan umum  diharapakan  warga  negara  akan mendapatkan pengalaman langsung bagaimana selayaknya seorang warga negara
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 31-43
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
berkiprah dalam sistem demokrasi. Masyarakat  akan  mengerti  dan  memahami posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan gerak perjalanan bangsa dan negara. Dengan memahami fungsi-fungsi tersebut  maka  kita  dapat  merefleksikan pelaksanaan  pemilihan  umum  di  Indonesia sehingga dapat membandingkan pelaksanaan pemilihan  umum  Orde  Baru  dan  pemilihan umum  masa  Reformasi  (Hamad,  Ibnu. 2004:61). Jika dilihat dari kemampuannya melaksanakan  fungsi-fungsi  pemilihan  umum maka pemilihan umum masa Reformasi masih lebih  unggul,  hal  tersebut  bisa  diketahui  jika kita  bandingkan  dengan  aturan  yang  dipakai dalam  proses  Pemilu,  dimana  dalam pelaksanaan  Pemilu  masa  reformasi  bersifat netral, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah otonom,  peran  pemerintah  bersifat  teknis administratif  sementara  Organisasi  Peserta Pemilihan  Umum  (OPP)  berperan  penting dalam seluruh proses pemilihan umum. Dapat kita  bandingkan  dengan  Pemilu  Orde  Baru dimana  dengan  undang-undang  dibawah Orde  Baru  yang  menekankan  peran pemerintah sebagai pelaksana dan penyelenggara  pemilihan  umum  sedangkan OPP  sangat  marginal  didalamnya  (Liddle,  R William.1992 : 17) Dalam  pemilihan  umum  masa  Reformasi semua  warga  negara  yang  memenuhi  syarat berhak  memilih  tanpa  terkecuali  termasuk polisi dan militer aktif karena telah dihapusnya dwi fungsi ABRI. Hal ini jelas berbeda dengan aturan  di  bawah  Orde  Baru  yang mengecualikan  anggota  ABRI  yang  aktif sebagai  pemilih  dan  mengeksekusi  yang  di cabut  hak  pilihya  karena  keterlibatan  dengan partai terlarang. Pada masa Orde Baru ABRI memiliki  peran  yang  sangat  penting  baik dalam  bidang  pertahanan  keamanan  juga dalam  bidang  sosial  politik  sehingga  ABRI berfungsi sebagai stabilitator dan dinamisator kehidupan  bangsa  Indonesia.  Dengan  kata lain ABRI ikut campur dalam kehidupan politik
Indonesia. Pada pemilihan umum masa Orde Baru tidak dikenal  adanya  lembaga screening seperti pada  masa  Orde  Baru.  Para  Calon  Legislatif (caleg)  berhak  mewakili  partai,  golongan, kumpulan  pendaftar  dan  perseorangan,
bahkan  proses  penentuan  caleg  dilakukan oleh  Organisasi  Peserta  Pemilu.  Sedangkan dalam pemilihan umum masa Orde Baru calon legislatif  hanya  mewakili  partai  politik  atau golongan  karya  dan  proses  penentuan  caleg dilakukan  oleh  Organisasi  Peserta  Pemilu tetapi  ada  campur  tangan  atau  peran pemerintah  yang  sangat  besar  (Magenda, Burhan. 1992: 44)
Dalam  undang-undang  pemilihan  umum disebutkan  bahwa  hari  pemungutan  suara adalah hari libur, hal ini diperlukan agar warga negara benar-benar dapat mengkonsentrasikan diri pada hari pemungutan  suara  dan  tidak  mendapat tekanan  dari  luar.  Sedangkan  pada  proses pemungutan  suara  Pemilu  Orde  Baru  hari pemungutan  suara  tidak  dinyatakan  sebagai hari  libur  nasional  dan  usaha  OPP  diluar Golongan Karya untuk itu selalu gagal. Cara pemberian suara pemilihan umum masa Reformasi  berbeda  dengan  pemberian  suara pemilihan  umum  Orde  Baru.  Pada  pemilihan umum  masa  Reformasi      khususnya pemilihan    umum    2004    pemberian      suara melalui pencoblosan tanda gambar partai dan juga pencoblosan gambar calon legislatif dan gambar  calon  presiden  dan  wakil  presiden, sehingga  masyarakat  mengetahui  dan mengenal  wakil  masyarakat  yang  mewakili aspirasi  mereka.  Sedangkan  pada  pemilihan umum  masa  Orde  Baru  hanya  mencoblos tanda  gambar  partai  saja,  hal  ini  membawa dampak  bahwa  pemilihan  lebih  terbatas pilihannya  serta  masyarakat  tidak  perlu  tahu siapa  yang  dipilihnya,  padahal  hal  tersebut sangat  penting  sekali  bagi  warga  negara pemilih untuk tahu siapa yang akan mewakili kepentingannya (Feith, Herbert. 1999: 38) Hal  lain  yang  membedakan  proses pelaksanaan  pemilihan  umum  masa  Orde Baru dan masa Reformasi adalah bahwa pada Pemilu  masa  Reformasi  dimungkinkan pemberian  suara  diulangi  apabila  ada kecurangan terjadi dan kecurangan dan dapat dibuktikan  kesalahan  hitung  juga  dapat diulang.  Tetapi  pada  Pemilu  Orde  Baru  hal tersebut sulit sekali dilakukan baik pemberian suara maupun kesalahan penghitungan suara tidak dapat diulang.
Selain  itu  pada  Pemilu  reformasi  kehadiran pengamat  asing  diperbolehkan  akan  tetapi
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 31-43 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
pada  Pemilu  Orde  Baru  pengamat  asing sangat  dibatasi  dan  bahkan  ditiadakan  sama sekali.  Berkaitan  dengan  asas  yang  dipakai pada  pemilihan  umum  masa  Reformasi menggunakan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,  Jujur  dan  Adil  (LUBER  dan  Jurdil), sedangkan  Pemilu  Orde  Baru  hanya berasaskan  pada  asas  Langsung,  Umum, Bebas  dan  Rahasia  (LUBER)  (Syamsuddin Haris, 1998:32) Jika  dilihat  dari  substansi  maka  pemilihan umum  masa  reformasi  tampaknya  lebih memungkinkan tercapainya fungsi pembentukan  perwakilan  politik  yang  mampu mencerminkan  kedaulatan  rakyat  daripada Pemilu  Orde  Baru.  Misalnya  saja  dengan adanya kebebasan pencalonan yang luas bagi masyarakat,  tidak  dilakukannya screening pada  caleg  serta  tidak  ada  campur  tangan pemerintah  dalam  penentuan  calon  legislatif.
Semua itu sangat memberi peluang baik bagi warga  negara  maupun  Organisasi  Peserta
Pemilihan Umum untuk melakukan rekruitmen secara terbuka dan fair.
Dengan  adanya  perwakilan  politik  yang mencerminkan  kepentingan  warga  negara, wakil-wakil  rakyatpun  sangat  bertanggung jawab.  Pada  DPR  hasil  Pemilu  Orde  Baru belum  pernah  berhasil  membuat  RUU  yang berasal dari usulan mereka. Mengenai fungsi sirkulasi  elite  tampak  bahwa  Pemilu  masa reformasi lebih berhasil melakukan perubahan komposisi  keanggotaan  dewan  dari  yang sebelumnya. Sedangkan mengenai pendidikan  politik  jelas  bahwa  Pemilu  masa reformasi  dianggap  berhasil  menumbuhkan antusiasme  warga  negara  untuk  terlibat  di dalamnya.  Kondisi  secara  kuantitatif  Pemilu- pemilu  Orde  Baru  juga  berhasil  mencapai lebih  dari  90  %  pemilih  namun  Pemilu  Orba semakin di bayang-bayangi oleh peningkatan prosentase  golongan  putih.  Belum  lagi  kalau mempertimbangkan  motivasi  para  pemilih pada  saat  itu,  tampak  bahwa  para  pemilih masih  cenderung  menganggap  Pemilu sebagai  kewajiban  bukan  sebagai  hak.  Ini menunjukkan  kuatnya  distorsi  pemahaman warga  negara  mengenai  pemilihan  umum (Budiardjo, Miriam.1998:7). Dari  perbandingan  tersebut  dapat  melakukan refleksi  mengenai  peran  serta  kita  didalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan
umum  anggap  sebagai  aktivitas  artikulasi kedaulatan  rakyat  atau  sekedar  alat pengokohan legitimasi penguasa. Dan apakah kita akan menuju masyarakat demokratis atau menuju masyarakat . Jika kita sepakat bahwa pemilihan  umum  adalah  pengejawantahan kedaulatan  rakyat  maka  kekurangan- kekurangan  yang  kita  lakukan  saat  ini  perlu diperbaiki.
KESIMPULAN Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan  Pancasila  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk memilih  anggota-anggota  DPR,  DPRD  I  dan DPRD  II  selain  itu  juga  untuk  mengisi keanggotaan  MPR.  Pemilihan  Umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada demokrasi  Pancasila.  Pemungutan  suara diadakan  secara  Langsung,  Umum,  Bebas dan Rahasia (Soemantri 1995:108 ). Dari  pelaksanaan  pemilihan  umum  sejak zaman  Orde  Lama,  Orde  Baru  sampai  pada Orde  Reformasi  sekarang  ini  penulis  dapat mengambil kesimpulan bahwa : 1. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, masyarakat  sudah  mulai  menuntut  agar pemilihan umum segera dilaksanakan. Pemilu baru berlangsung pada bulan September dan Desember  1955.  Pemilu  ini  sangat  menarik perhatian karena selain merupakan pengalaman  pertama  dalam  bidang  politik yang  bersifat  nasional  dalam  menjalankan demokrasi,  pemilu  ini  juga  merupakan konsensus  nasional  yang  pertama  kalinya dicapai  pada  masa  pasca  revolusi  nasional. Pemilu    1955  sudah  dapat  dikategorikan sebagai  pemilihan  umum  yang  sangat demokratis  sebab  pemilihan  umum  1955 diikuti  oleh  banyak  partai  politik  yang menandakan  adanya  kebebasan  berpolitik, rakyat menggunakan hak pilihnya dengan ikut berpartisipasi pada pemilihan umum, pemilihan umum telah menghasilkan lembaga legislatif,  adanya  penyelenggara  pemilihan umum  yang  bersifat  independent  sehingga
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 31-43 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
pemilihan  umum  1955  dapat  dikategorikan sebagai pemilihan umum yang demokratis.
2. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru
Pemilihan  umum  pada  masa  Orde  Baru dilaksanakan  6  kali  penyelenggaraan  pemilu yaitu  Pemilu  1971,  1977,  1982,  1987,  1992 dan  1997  dengan  menggunakan  sistem proporsional.  Dari  pelaksanaan  pemilu tersebut Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum berkala setiap 5  tahun  sekali  kecuali  tahun  1977.  Tetapi pemilu  Orde  Baru  bukanlah  alat  yang memadai untuk mengukur suara rakyat, hal itu karena  pemilu-pemilu  masa  Orde  Baru dilaksanakan  melalui  sebuah  proses  yang tersentralisasi pada lemgaga-lembaga birokrasi.  Lembaga-lembaga  tersebut  tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu tapi  juga  berkepentingan  untuk  merekayasa kemenangan  bagi  partai  politik  milik pemerintah yaitu Golongan Karya.
Pemilihan umum masa Reformasi merupakan Pemilu  yang  demokratis  jika  dibandingkan dengan  pelaksanaan  Pemilu  masa-masa sebelumya.  Kegagalan-kegagalan  masa pemerintah  Soeharto  menjadi  pelajaran  yang berharga untuk pelaksanaan pemilihan umum masa Reformasi. Pemilihan umum 1999 yang merupakan karya besar untuk mengembalikan kedaulatan  ke  tangan  rakyat  bukan merupakan  sekelompok  elit  politik  dan Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  bersifat  netral. Pemilu  1999  Sudah  bersifat  demokratis  dan hal  tersebut  lebih  disempurnakan  lagi  pada pelaksanaan Pemilu 2004 dengan dikeluarkannya UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  serta
UU  No.  23  tahun  2003  tentang  pemilihan presiden  dan  wakil  presiden.  Pelaksanaan pemilu  2004  dapat  dilaksanakan  dengan lancar dan dalam prosedural resmi peraturan perundangan  yang  berlaku  meskipun  terjadi kasus  korupsi  di  tubuh  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, tapi hal tersebut tidak mempengaruhi  keabsahan  pemilihan  umum. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan pemilihan umum masa Reformasi merupakan pelaksanaan  Pemilu  yang  demokratis  dalam Sejarah Nasional Indonesia.
3.  Perbandingan  Pelaksanaan  Pemilihan Umum  Pada  Masa  Orde  Baru  Dengan Pemilihan Umum Pada Masa Reformasi.
Pelaksanaan  pemilihan  umum  pada  masa Orde  Baru  dan  pemilihan  umum  pada  masa Reformasi  sangat  berbeda  dilihat  dari berbagai  segi.  Jika  dilihat  dari  segi  sistem pemilihan  umum,  Pemilu  Orde  Baru menggunakan sistem proporsional sedangkan Pemilu 2004 menggunakan sistem kombinasi atau  campuran  antara  sistem  proporsional dan  sistem  distrik.  Jika  dilihat  dari  hak  untuk memilih, masa Orde baru adanya pengecualian  anggota  ABRI  yang  aktif sebagai  pemilih  karena  adanya  dwifungsi ABRI sedangkan pada masa reformasi semua warga  negara  yang  memenuhi  syarat  berhak memilih  tanpa  terkecuali  termasuk  polisi  dan militer  aktif  karena  pada  masa  reformasi sistem dwi fungsi ABRI telah dihapus. Perbedaan  lain  jika  dilihat  dari  kemampuan melaksanakan  fungsi  pemilihan  umum,  maka pemilihan umum masa Reformasi masih lebih unggul,  hal  tersebut  bisa  di  ketahui  jika  kita bandingkan  dengan  aturan  yang  dipakai dalam  proses  Pemilu,  dimana  dalam pelaksanaan  Pemilu  masa  reformasi  bersifat netral Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat otonom,  peran  pemerintah  bersifat  teknis administrative, sementara Organisasi Peserta Pemilihan  Umum  (OPP)  berperan  penting dalam seluruh proses pemilihan umum. Dapat kita  bandingkan  dengan  Pemilu  Orde  Baru dimana  dengan  Undang-Undang  dibawah Orde  Baru  yang  menekankan  peran pemerintah sebagai pelaksana dan penyelenggara  pemilihan  umum  sedangkan OPP sangat marginal di dalamnya. Dilihat dari asas pemilihan umum, pada masa Orde  Baru  asas  Pemilu  adalah  Langsung, Umum,  Bebas  dan  Rahasia  (LUBER), sedangkan pada masa Reformasi menggunakan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,  Jujur  dan  Adil  (LUBER  dan  Jurdil). Dengan adanya tambahan asas jujur dan adil diharapkan  tidak  adanya  kecurangan- kecurangan  seperti  yang  terjadi  pada  masa Orde Baru.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Asshidique, Jimly. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran  Keseimbangan  Antara Individualisme  Dan  Kolektivisme Dalam  kebijakan  Demokrasi  politik Dan  Demokrasi  Ekonomi  Selama Tiga  Masa  Demokrasi  1945-1980 an). Jakarta:  PT  Ikhtiar  Baru  Van
Hoeve.
Budiardjo,  Miriam.1998. Dasar-dasar  Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. -------------.1994. Demokrasi  Di  Indonesia (Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi  Pancasila). Jakarta: Gramedia.
Feith,  Herbert.  1999. Pemilihan  Umum 1955  di  Indonesia.
Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia.
Gottschlack, Louis. 1981. Mengerti Sejarah, Jakarta : Gramedia. Hamad,  Ibnu.  2004. Konstruksi  Realitas Politik  Dalam  Media  Massa: Sebuah  Studi  Critical  Discourse Analysis  terhadap  Berita-Berita Politik. Jakarta: Granit. Ibrahim,Herman  dan  Siagian,  Faisal.1999. Pemilu  dan  Reformasi  Sistem Kepartaian. Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Depdagri.
Karim, Rusli. 1983. Perjalanan Partai Politik Di  Indonesia  (Sebuah  Potret Pasang Surut ) . Jakarta: Rajawali. Liddle, R William.1992. Pemilu-Pemilu Orba Pasang  Surut  Kekuasaan  Politik,
Jakarta: LP3ES. Magenda, Burhan. 1992. Sikap Politik Tiga Kontestan. Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Pabottingi,  Mochtar.  1998.  Menggugat
Pemilihan  Umum  Orde  Baru.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Syamsuddin  Haris,  (ed).  1998. Menggugat Pemilihan  Umum  Orde  Baru. Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia bekerjasama dengan PPW-LIPI
Soemardjan,  Selo.  2000. Menuju  Tata Indonesia  Baru. Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Waridah, Siti, dkk. 2003. Sejarah Nasinonal dan  Umum. Yogyakarta:  Bumi Aksara