## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    32-40   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3215
Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi

## Hukum Islam
Andi Yohani Patricia 1 , Irgi Fahreza Chandra 2 , Kumala Sari Nasution 3 , Miftahul Hasan 4 , Purnama Manda Sitorus 5 , Syarifah Hannum 6 ,
Tengku Bebita Yulita 7
1,2,3,4,5,6,7 Program Studi Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera utara irgi.fachrezachandra@gmail.com 2 , kumalasaryyy27@gmail.com 3 miftahulhasan590@gmail.com 4 , purnamamandasarisitorus@gmail.com 5 , hannumnstsyarifah@gmail.com 6 , tengkubebika@gmail.com 7
ABSTRACT In  Islam,  marriages  carried  out  due  to  blood  relations  or  mahrams  are  automatically considered to have never existed and are invalid even though husband and wife have had intercourse. The marriage was canceled by itself because there was a prohibition and the pillars and conditions for a valid marriage were not fulfilled which caused the marriage to be annulled. The method used is Normative Juridical, which aims to know and understand the arrangements for the Compilation of Islamic law regarding same-breeding marriages without the knowledge of the bride and groom and how to resolve disputes over the cancellation of breastfeeding marriages due to ignorance. The legal material used comes from legislation and sources of Islamic law. Because in discussing the problems in this study. Article 8 paragraph 4 of the law on marriage states that there is a prohibition on marriage between two people who are related to breastfeeding, namely children who are breastfed, siblings, aunts or uncles. If the marriage takes place but there is a prohibition or conditions are not met, then the marriage is cancelled. In this case, the process of canceling a marriage has a method in which the party who feels aggrieved submits their case to court if a breastfeeding marriage occurs without the knowledge of the bride and groom, then it is obligatory to cancel the marriage, because it is very clear that Islam prohibits breast-feeding.
Keywords : breastfeeding, civil law, compilation of islamic law.

## ABSTRAK
Dalam  Islam  perkawinan yang dilakukan karena adanya sebab hubungan sedarah atau mahram, maka dengan sendirinya pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak sah walaupun telah melakukan hubungan suami istri. Pernikahan tersebut batal dengan sendirinya karena  terdapat  larangan  dan  tidak  terpenuhinya  rukun  serta  syarat  sahnya  perkawinan yang menyebabkan  pernikahan  tersebut  harus  dibatalkan.  Metode  yang  digunakan  adalah  Yuridis Normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan Kompilasi hukum Islam  terkait  perkawinan  sepesusuan  tanpa  sepengatahuan  kedua  mempelai  dan  cara penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan sepersusuan karena ketidaktahuan. Bahan hukum yang  digunakan  berasal  dari  perundang-undangan  serta  sumber  hukum  Islam.  Karena  dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Pasal 8 ayat 4 undang undang perkawinan, bahwa terdapat larangan perkawinan antar dua orang yang berhubungan persusuan, yaitu anak persusuan, saudara persusuan, bibi atau paman. Jika perkawinan berlangsung tetapi ada larangan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    32-40   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3215
atau tidak terpenuhinya syarat syarat, maka perkawinan tersebut dibatalkan. Dalam Hal ini Proses pembatalan perkawinan terdapat cara yang dimana dilakukan bahwa pihak yang merasa dirugikan memasukkan perkaranya ke pengadilan jika terjadi penikahan sepersusuan tanpa diketahui kedua mempelai, maka wajib hukum nya untuk membatalkan pernikahan tersebut, karna sudah sangat jelas islam melarang perkawinan sepersusuan.
Kata kunci: sepersusuan, hukum perdata, kompilasi hukum islam.

## PENDAHULUAN
Air susu ibu (ASI) adalah  makanan pokok dan sangat penting bagi pertumbuhan bayi.  Begitu  pentingnya  peran  ASI  sehingga  ketika  seorang  ibu  berhalangan  untuk menyusui bayinya terkadang memilih menyusukan bayinya kepada wanita lain, meskipun mungkin dibarengi dengan pemberian susu formula. Mengingat peran  ASI yang sangat urgen tersebut akhir-akhir ini mulai bermunculan bank-bank ASI yang menyediakan ASI bagi para ibu yang berhalangan untuk memberikan ASI pada bayinya sehingga seorang bayi tetap Mendapatkan ASI.
Seperti  Imam  Syafi’i  dan  sebagian  Mazhab  Hambali  misalnya,mengharuskan kadar  ASI  yang diminum bayi mencapai lima kali susuan yang dapat mengenyangkan baru bisa dianggap menimbulkan hubungan mahram.Berbeda dengan Imam Syafi’i dan sebagian  Madhab  Hambali  yang memiliki kadar penyusuan, Imam  Hanafi, Maliki, dan sebagian Mazhab Hanbali lainnya tidak mengharuskan lima kali susuan karena sedikit atau  banyak  sama  saja, yakni ketika seorang bayi telah disusui oleh wanita lain maka dengan sendirinya bayi dan ibu yang menyusui tersebut memiliki hubungan mah ram tanpa harus diukur berapa kali susuan.Berdasarkan problematika yang terjadi dikalangan ulama  tersebut  di  atas  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  dalam  mengenai,  kadar susuan dan cara penyusuan yang dapat menyebabkan mahramiyyah, sehingga dengan penelitian  tersebut  bisa  memperjelas  terkait  dengan  ukuran  kadar  susuan  dan  cara penyusuan yang bisa menyebabkan adanya ikatan kemahraman.
Dalam Islam perkawinan yang dilakukan karena adanya sebab hubungan sedarah atau mahram, maka dengan sendirinya pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak sah walaupun telah melakukan hubungan suami istri. Pernikahan tersebut batal dengan sendirinya karena terdapat larangan dan tidak terpenuhinya rukun serta syarat sahnya  perkawinan  yang  menyebabkan  pernikahan  tersebut  harus  dibatalkan.  Dan apabila sebuah pernikahan tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya, menurut Undang - undang Nomor 1 Tahun1974 Pasal 22, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan  pun  dan  dalam  keadaan  apa  pun  laki-laki  dan  perempuan  itu  tidak  boleh

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    32-40   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3215
melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad. Adapun salah  satu  contoh  dalamahram  muabbad  diantaranya  adalah  perkawinan  saudara sepersusuan. Dimana pernikahan ini telah jelas diharamkan oleh syar‟i karena sebab- sebab tertentu yang akan membawa mudharat yang lebih besar sehubungan pula dengan pertalian nasab. Maka dari itu penting untuk diperhatikan keturunan-keturunan sesusuan agar tidak terjadi permasalahan dalam perkawinan maupun hubungan keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Air Susu Ibu ini sangat berperan besar bagi perkembangan si bayi tentunya. Dalam hukum islam pembatalan perkawinan dinamakan juga dengan sebutan  fasakh,  fasakh  bisa  terjadi  karena  tidak  terpenuhinya  salah  satu  rukun atau syarat sah perkawinan dan sebab  lain dalam agama islam, memfasakh akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perkawinan sepersusuan  dilarang  oleh  hukum  agama  dan  juga  oleh  hukum  agama  dan juga  oleh hukum negara karena perkawinan sepersusuan adalah perkawinan yang terjadi antara laki  laki  dan  perempuan  yang  memiliki  ibu  susu  yang  sama  sehingga  di  sebut ssepersusuan,  perkawinan  sepersusuan  yang  telah atau sedang berlangsung menjadi batal dan tidak sah demi hukum dan hukum dari  perkawinan tersebut haram, sehingga atas perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan atau dengan sebutan lain perkawinan sepersusuan dapat di batalkan jika perkawinan sedang berlangsung. Di jelaskan  dalam  Hukum  Islam  Pasal  39  angka  3  huruf  c  kompilasin  Hukum  Islam. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dari itu tidak terlepas dari misi yang di emban oleh undang-undang perkawinan tersebut walaupun cakupan hanya terbatas bagi kepentingan umat islam, antara lain kompilasi mutlak harus mampu memberikan dasar hukum perkawinan yang dapat dipegangi umat Islam.
Dijelaskan dalam pasal 8 huruf d Undang-undang perkawinan bahwa terdapat larangan perkawinan antara dua orang yang berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan,saudara susuan, dan bibi/paman susuan, jika perkwinanan di langsungkan padahal  ada  larangan  atau  tidak  terpenuhinya syarat-syarat, perkawinan tersebut di batalkan dan pembatalann harus di laksanakan di pengadilan agama bagi yang beragama islam  jika  terjadi  penyimpangan  perkawinan  yaitu  perkawinan  sepersusuan  yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak tau bahwa mereka adalah saudara sesusuan dan akhirnya menikah, perkawinan yang telah terjadi tersebut melanggar  ketentuan  dalam  pasal  39  angka  3  huruf  c  kompilasi  Hukum  Islam  yang berbunyi  :  “Dilarang  melngsungkan  perkawian  antara  seoorang  pria  dengan seorang Wanita  disebabkan  dengan  seorang  Wanita  seorang  Wanita  saudara  sesusuan,  dan kemanakan susuan kebawah” sehingga perkawianan sepersusuan yang telah berlangsung tersebut dapat batal demi hukum dan hukum dari perkawinan tersebut adalah haram sehingga atas perkawinan tersebut adalah haram sehingga atas perkawinan tersebut bisa di lakukan pembatalan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    32-40   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3215
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  tertarik  ingin  membahas  tentang “Pembatalan  Perkawinan  Sepersusuan  Akibat  Ketidaktahuan  Kedua  Mempelai Berdasarkan  Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.”
Dengan  melihat  Bagaimana  pengaturan  pembatalan  pernikahan  sepersusuan karena ketidaktahuan mempelai menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam? Dan  Bagaimana  penyelesaian  sengketa  pembatalan  pernikahan  sepersusuan  karena ketidaktahuan mempelai menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif,  yang  bertujuan  untuk mengetahui  dan  memahami  tentang pengaturan hukum Islam dan cara penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan sepersusuan karena ketidaktahuan. Bahan hukum yang digunakan berasal dari perundang-undangan serta sumber hukum Islam. Karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini.
Menurut  Sudikno Mertokusumo, metode hukum normatif  mencakup asas-asas, pedoman  dan  kaidah  hukum  dalam  makna  peraturan  hukum  yang  konkrit  dari nilai/norma dalam sistem hukum. Penelitian hukum normatif berguna untuk mencari penyelesain mengenai suatu kaedah atau aturan hukum sebagai pondasi sistem hukum terkait dengan peristiwa hukum, penafsiran, argumentasi dan lain-lain. Sehingga pada ahkirnya penelitian ini bisa menjabarkan serta memberikan penjelasan mengenai dasar dari suatu pengaturan dan penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan sepersusuan karena ketidaktahuan. 1

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Pembatalan  Pernikahan  Sepersusuan  Karena Ketidaktahuan  Mempelai Perkawinan menurut kompilasi hukum islam yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Sedangkan menurut UU Perkawinan  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yaitu  pernikahan  adalah  sebuah ikatan  lahir  dan  batin  antara  seseorang  laki  laki  dan  perempuan  sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan memenuhi syarat  syarat  yang  tertulis  dalam  undang-undang  tersebut. Setiap perkawinan harus terjadi berdasarkan aturan yang berlaku menurut agama dan kepercayaan orang yang menikah.  Terkadang  tujuan  perkawinan  tersebut  dihalangi  oleh  keadaan  yang  tidak terpikirkan  sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung, di kemudian hari baru diketahui bahwa diantara mereka terdapat hubungan saudara sepersusuan. Sejak diketahuinya  hal  tersebut  maka  pernikahan  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum. Demikian pula apabila suami istri semula non muslim, tetiba istri masuk Islam dan suami menolak masuk Islam, maka perkawinan mereka dapat dibatalkan. 2
1 Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS,2005), Hlm . 12
2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam….,hlm.86.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    32-40   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3215
Adanya  hubungan  persusuan  timbul  setelah  terpenuhi  beberapa  syarat,  dan dimana  setiap  syarat  menjadi  perbincangan  dikalangan  para  ulama.  Hubungan persesusuan  berkembang  menjadi  hubungan  nasab.  Dimana  seseorang  tidak  boleh menikahi  istri  dari  ayahnya,  maka  terjadi  keharaman  kepada  istri  istri  dari  ayah susuannya. Secara sosiologis, beberapa kajian ilmiah melarang perkawinan dengan ibu persusuan  karena  daging  dan tulangnya tumbuh dari air susu ibu yang menyusuinya sama dengan air susu ibu yang membesarkan anak-anak lain, dan para ahli menjelaskan adanya  gen  dalam  asi  orang  yang  menyusui dan mengakibatkan pembentukan organ pelindung pada orang yang menyusui jika ia menyusu sebanyak 3 sampai 5 susuan.
Hubungan  sesusuan  ini  disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan mushaharah. Bila seseorang tidak boleh mengawini istri dari  ayah,  maka keharaman  ini  juga  meluas  kepadaistriistri  dari  ayah  susuan.  Bila seoranglakilaki tidak boleh mengawini anak dari istri, keharaman ini juga meluas kepada perempuan yang disusukan.
Hadist  rasulullah menyatakan hal tersebut yang artinya “tidak ada hukum yang berkenaan  dengan  menyusui  kecuali  kalau  menyusui  tersebut  berpengaruh  pada pembentukan  tulang dan pertumbuhan  daging.” (H.R. Abu daud).
Dalam  Pasal  8  Ayat  4  Undang  Undang  Perkawinan,  bahwa  terdapat  larangan perkawinan  antar  dua  orang  yang  berhubungan  persusuan,  yaitu  anak  persusuan, saudara persusuan, bibi atau paman persusuan. Jika perkawinan berlangsung tetapi ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat syarat, maka perkawinan tersebut dibatalkan. Dan  pembatalan  dilakukan  dipengadilan  agama.  Apabila  terjadi  penyimpangan perkawinan persusuan yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang keduanya tidak mengetahui bahwa mereka saudara persusuan dan akhirnya menikah. Maka perkawinan tersebut melanggar ketentuan dalam  Pasal 39 Ayat 3 Huruf C Kompilasi Hukum Islam yang  berbunyi  : “Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seseorang  laki  laki  dan seorang  perempuan  disebabkan  dengan  wanita  saudara  persusuan,  dan  saudara persusuan kebawahnya.” Sehingga perkawinan persepupuan telah berlanjut maka batal demi hukum dan perkawinannya haram, sehingga perkawinan tersebut dibatalkan langsung.
Empat mazhab berpendapat bahwa mahram sebab perkawinan, jika seseorang haram menikahi ibu persusuan istrinya dan istri bapak persusuan istrinya tersebut. Dan haram pulak mengumpulkan dua orang perempuan yang persusuan dan seterusnya. 3 Dalam  Bab  VI  pasal  37  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “ batalnya suatu perkawinan hanya dapat  diputuskan  oleh  pengadilan.” 4 Dalam  pasal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab -sebab
3 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Terjemah (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2001)
4 Dirjen  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan PerundangUndangan RI (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2002), h. 97

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    32-40   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3215
tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke pengadilan dan harus melalui keputusan Pengadilan.
Sedangkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila sebelumnya  telah  terjadi  perkawinan,  lalu  dibatalkan  karena  adanya  pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. 5 Akibat hukum perkawinan persusuan yaitu batal demi hukum,  sehingga  perkawinan  itu  tidak  sah  sejak awal, dan atas perkawinan terseb ut dapat dibatalkan atau diakhiri walaupun berlangsung.
Perkawinan sepersusuan dilarang oleh hukum agama dan juga oleh hukum negara karena  perkawinan  sepersusuan  merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya menyusu asi pada seorang ibu yang sama  sehingga  mereka  disebut  saudara  sesusuan.  Akibat  hukum  dari  perkawinan sepersusuan ini adalah batal demi hukum yang artinya dari awal perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan apabila perkawinan tersebut telah dilangsungkan maka atas  perkawinan  tersebut  dapat  dilakukan  pembatalan perkawinan atau perkawinan sepersusuan tersebut dapat dibatalkan.
Para Ulama Fiqih mensyaratkan yang menjadi haram dalam persusuan itu adalah Pertama, air susu itu berasal dari wanita tertentu, baik telah atau sedang bersuami, kedua air susu itu masuk ke kerongkongan anak melalui isapan langsung pada puting payudara wanita itu maupun melalui alat penampung susu. Ketiga, penyusuan itu dilakukan melalui mulut atau hidung anak ( infus ), dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai susu  yang  dialirkan  melalui alat  injeks i bukan melalui mulut atau hidung para ulama Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan tidak mengharamkan nikah antara wanita susu atau keturunannya sedangkan Imam Maliki tetap mengharamkannya, keempat menurut mazhab  Hanafi,  susu  itu  harus  murni  tidak  bercampur  dengan  yang  lain  sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali menganggap susu yang dicampur dengan cairan lain itu pun sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharapkan nikah akibat persusuan. Kelima , keempat Mazhab Fiqih sepakat bahwa anak yang disusui itu adalah anak  yang  sedang  menyusu,  apabila  anak  di  atas  usia  dua  tahun  maka  tidak diharamkan nikah.
Untuk  menghindari  terjadinya  kesalahpahaman  dalam  menetapkan  apakah seorang anak telah benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, Ulama Fiqih menetapkan bahwa ada bukti yang digunakan untuk menentukan hal tersebut , Pertama , ikrar  berupa pengakuan dari pihak laki-laki dan perempuan yang akan kawin apabila keduanya mengakui saudara persesuaan maka pengakuan itu menyebabkan mereka tidak boleh kawin. Kedua adalah persaksian yaitu kesaksian yang ditemukan oleh orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu adalah supersusuan. Para Ulama
5 Martiman P., Hukum Perkawinan Indonesia…., hlm. 25.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    32-40   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3215
Fiqih menyepakati bahwa jumlah saksi minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita.

## Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Pembatalan  Pernikahan  Sepersusuan  Karena Ketidaktahuan
Terkait  dengan  akibat  hukum  pembatalan  perkawinan,  suatu  perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam. Dan apabila dalam perkawinan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, menurut UU No. 1 tahun 1974  pasal  13 :  “Apabila  pernikahan  telah  berlangsung  kemudian  ternyata  terdapat pelanggaran  menurut  Perundang-undangan  tentang  perkawinan  Pengadilan  Agama  dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak berkepentingan”.
Dalam  Islam  pembatalan  perkawinan  disebut  juga  fasakh,  fasakh  disini  bisa terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat perkawinan atau sebab lain oleh agama Islam. Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan  pertalian  antara  suami-isteri.  Yang  dimana  Larangan  perkawinan  karena sepersusuan, terdapat dalam al-qur’an surat alNisa (4) Ayat 23 tersebut diatas, sebagai berikut (a) dilarang kamu mengawini ibu susumu, (b) dilarang kamu mengawini saudara perempuan sepersusuan.
Dalam  Hal  ini  Proses  pembatalan  perkawinan  terdapat  cara  yang  dimana dilakukan bahwa pihak yang merasa dirugikan memasukkan perkaranya dipengadilan untuk diperiksa. kemudian diproses melalui sidang dimana kedua belah pihak dihadirkan di  pengadilan  kemudian  dibuat  permohonan  selanjutnya  dipanggil  dalam  sidang kemudian dibacakan permohonannya dilanjutkan pembuktian dengan alat bukti yaitu pengakuan,  saksi  dan  alat  bukti tertulis. Saksi dianggap sah dalam pemeriksaan yang merupakan  produk  penetapan  hakim  harus  disumpah.  Setelah  hakim  mendengar pengakuan  pemohon  dan  alat  bukti  kemudian  hakim  mempertimbangkan  dalam penetapan itu kalau terbukti pernikahannya tidak sesuai dengan persyaratan hukum dan syariat  islam  maka  hakim  akan  membuat  penetapan  yang  produknya  membatalkan pernikahan  antara  suami  dan  istri  tersebut.  Dalam  sidang  pemeriksaan  Perkara pembatalan perkawinan sepersusuan tersebut yang bagian penting bagi hakim dimana dapat membuat pembuktian yang telah diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam hal ini adalah pihak pemohon dan termohon. Yang dimana apabila Hakim telah yakin dan pasti  tentang  bukti  yang  telah  diajukan  oleh  para  pihak  kemudian  atas  buktibukti tersebut hakim dapat menentukan putusan.
Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan hakim berusaha mendamaikan kedua pihak dimana dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi dan apabila tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama). Pada kasus pembatalan perkawinan ini tidak melalui tahap mediasi karena merupakan pembatalan perkawinan. Selanjutnya pihak

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    32-40   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3215
termohon  menjawab  gugatan  dari  pemohon.  Dalam  jawabannya  termohon  dapat membantah  atau  membenarkan  apa  yang  disampaikan  oleh  pemohon.  Kemudian dilanjutkan acara jawab menjawab replik dan duplik. Replik merupakan penegasan dalil - dalil  pemohon  setelah  adanya  jawaban  dari  termohon,  sedangkan  duplik  adalah penegasan dari bantahan maupun jawaban tergugat setelah adanya replik dari penggugat. Pada persidangan yang ketiga adalah tahap pembuktian yang akan membuktikan dalil dari pemohon ataupun bantahan dari termohon. Yang jelas, dimana alasan hukum yang menjadi pertimbangan berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, hukum  kebiasaan,  yurisprudesi dan doktrin. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan yaitu tidak diperbolehkan mengadili sebagian saja kemudian tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan dan putusan diucapkan dimuka umum. Setelah putusan diucapkan oleh hakim, maka kepada para pihak diberitahukan akan haknya untuk mengajukan upaya hukum jika tidak menerima putusan tersebut.

## KESIMPULAN
Menurut UU perkawinan no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seseorang laki laki dan perempuan sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  sakinah  mawadah  warahmah. Secara sosiologis, beberapa kajian ilmiah melarang perkawinan dengan ibu persusuan karena daging dan tulangnya tumbuh dari air susu ibu yang menyusuinya sama dengan air susu ibu yang membesarkan anak anak lain, dan para penemuan menjelaskan adanya gen dalam asi orang yang menyusui dan mengakibatkan pembentukan organ pelindung pada orang yang menyusui jika ia menyusu sebanyak 3 sampai 5 susuan. Apabila terjadi penyimpangan perkawinan persusuan yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang keduanya tidak mengetahui bahwa mereka saudara persusuan dan akhirnya menikah.
Maka perkawinan tersebut melanggar ketentuan dalam pasal 39 ayat 3 huruf c kompilasi  hukum  islam yang berbunyi : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang  laki  laki  dan  seorang  perempuan  disebabkan  dengan  wanita  saudara persusuan,  dan  saudara  persusuan kebawahnya.” Sehingga perkawinan persepupuan telah berlanjut maka batal demi hukum dan perkawinannya haram, sehingga perkawinan tersebut dibatalkan langsung.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 19 74 disebutkan bahwa “ batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.” Dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke pengadilan dan harus melalui keputusan Pengadilan.
Akibat  hukum  perkawinan  persusuan  yaitu  batal  demi  hukum,  sehingga perkawinan itu tidak sah sejak awal, dan atas perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau diakhiri walaupun berlangsung.Setelah hakim mendengar pengakuan pemohon dan alat bukti  kemudian  hakim  mempertimbangkan  dalam  penetapan  itu  kalau  terbukti

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    32-40   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3215
pernikahannya tidak sesuai dengan persyaratan hukum dan syariat islam maka hakim akan membuat penetapan yang produknya membatalkan pernikahan antara suami dan istri tersebut.
Dalam  sidang  pemeriksaan  Perkara  pembatalan  perkawinan  sepersusuan tersebut yang bagian penting bagi hakim dimana dapat membuat pembuktian yang telah diajukan  oleh  para  pihak  yang  berperkara  dalam  hal  ini  adalah  pihak  pemohon  dan termohon.Pada  sidang  pertama  pemeriksaan  gugatan  hakim berusaha mendamaikan kedua pihak dimana dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi dan apabila tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya  yang  secara  khusus  dikuasakan  untuk  itu  (Pasal  82  ayat  (1),  (2)  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdull, Abdul Hakim. 1993. Keutamaan Air Susu Ibu. Jakarta: Fikahati Aneska.
Analisis dari undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,
cet. Ke2 Bumi Aksara, Jakarta.
Ayyub, Syaikh Hassan. 2001. Fikih Keluarga Terjemah. Jakarta: Pustaka al- kautsar.
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Cet. IX; UII Press: Yogyakarta, 1999
Isnaeni, Moch. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. K. Wantjik saleh, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo  dan  Marthalena  Pohan.  Hukum  Orang  dan  Keluarga (Personen en Familie Recht). Surabaya: Airlangga University Press.