PERSEPSI AKUNTANSI SEKTOR

## PUBLIK
VERSUS

## AKUNTANSI  PEMERINTAHAN

## Kariyoto
Dosen Prodi Keuangan dan Perbankan Universitas Brawijaya

## ABSTRAK
Persepsi  yang  disebarkan    dalam  pengajaran    akuntansi    pemerintahan  Indonesia adalah akuntansi pemerintahan  pengganti akuntansi sektor publik. Logika pengajaran disebarkan    selalu  dimulai  dari bahasan    pemerintahan  yang  bersih dan individu  yang bersih.    Definisi      uang dalam    pemerintahan yang bersih    di  Indonesia  melibatkan hubungan  antara    eksekutif  dengan legislatif,    dana    konsolidasi serta  dana  pinjaman nasional dalam  menyusun  rencana anggaran  (RAPBN/RAPBD)  yang  sesuai. Masalah yang ada, pada umumnya,  sektor publik digambarkan sebagai institusi pemerintah atau dengan kalimat yang lebih  jelas  pemerintah  yang  berkuasa,  pemerintah  negara,    dan    industri    nasional perusahaan  milik pemerintahan,    badan    hukum    publik,    perusahaan    publik. Namun  kata  tersebut dirasa    kurang    tepat,    sehingga    frase    pemerintah  yang    berkuasa masih  menjadi  perdebatan kontroversial  dalam    konteks  demokrasi    yang  menyatakan    bahwa  rakyatlah  yang  paling  berkuasa. Tujuan penulisan artikel ini menjelaskan pemahaman atau persepsi yang benar tentang akuntansi sektor publik. Tanpa mengabaikan  pentingnya pemahaman teknik-teknik akuntansi di organisasi pemerintahan, pengajaran akuntansi sektor publik yang dikembangkan dalam kondisi  yang berbeda. Kata kunci: persepsi, akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintahan

## ABSTRACT
Perceptions  that  are  disseminated  in  Indonesian  government  accounting  teaching  are  government accounting substitutes for public sector accounting. The logic of teaching spread always begins from the discussion of clean government and the clean individual. The definition of money in clean government in Indonesia involves the relationship between the executive and the legislature, the consolidated funds and the national loan funds in preparing the appropriate budget plan (RAPBN / RAPBD). The problem is, in general, the public sector is described as a government institution or with a clearer sentence of the ruling government,  state  government,  and  national  industry  of  government-owned  enterprises,  public  legal entities, public corporations. But the word is deemed inadequate, so the phrase of the ruling government is  still  a  controversial  debate  in  the  context  of  democracy  which  states  that  the  people  are  the  most powerful.  The  purpose  of  the  article  explains  the  correct  understanding  or  perception  of  public  sector accounting.  Notwith standing  the  importance  of  understanding  accounting  techniques  in  governmental organizations, public sector accounting teachings are developed under different conditions.
Keywords: perception, public sector accounting, government accounting

## PENDAHULUAN
Akuntansi  sektor  publik    didiskusikan dan  diperdebatkan  secara  mendalam baru muncul belakangan
ini. Keleluasan pembahasan    bidang    akuntansi    sebagai  satu sisi    lain    dari    akuntansi    mulai  dirasa  penting dalam pengajaran akuntansi di perguruan tinggi. Sebelumnya  pembahasan  akuntansi  sektor publik  ini  dipersempit  dan  lebih  dikenal sebagai akuntansi pemerintahan. Hal  ini  dapat dimaklumi    karena    orientasi    pendidikan akuntansi    Indonesia    lebih berkiblat ke Amerika Serikat yang tidak mengenal akuntansi sektor  publik.  Perekonomian  Amerika  Serikat lebih    menekankan    pada    sektor    swasta. Peranan    negara    dalam    perekonomian  amat minimal.    Pemerintah    amat    membatasi    diri dalam  kaitan  program  pemerintah dan  ruang gerak  institusi  pemerinrah   pusat  dan  daerah. Akibat  dari  sistem  yang demikian,  akuntansi
sektor    publik    dibatasi    ruang    geraknya    di sektor    pemerintahan.  Jadi  akuntansi  di pemerintahan  Amerika  Serikat  lebih  dikenal dengan    akuntansi  pemerintahan.  Kondisi Indonesia  tentunya  berbeda  dengan  negara- negara lain. Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan    dan  usaha-usaha  yang  dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perkenomian    negara  selama  lebih  lima  puluh tahun    ini.  Jadi  pembatasan    pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan akan berdampak  kosongnya    pengaturan    praktik- praktik  akuntansi  di sekor  publik  itu  sendiri. Sebagai  langkah    awal,  penataan    kembali akuntansi    sektor  publik  tentunya      perlu dilakukan.  Salah  satu  alasan    yang  amat substantial  adalah    konsensus  akan  ruang lingkup akuntansi sektor  publik.
Pendukung  akuntansi    pemerintahan memberikan alasan lain mengapa harus
dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh karakter akuntansi  sebagai  penyedia    jasa  yang    relevan untuk    berbagai  jenis    individu  dan  organisasi. Karakter  ini  memisahkan    akuntansi    dari perspektif  makro,  namun    di  lain  pihak, perspektif  ini  membuka  peluang    untuk mengadopsi    teknik    ekonomi dan statistik. Akibatnya,  akuntansi  pemerintahan cenderung didefinisikan    sebagai  sistem  pengukuran kinerja pemerintah. Akuntansi    agar mendukung  pemerintah  atau dengan    kata  lain, dalam    mempertangggungjawabkan    terhadap keputusan    sumber    daya  apa  yang  seharusnya dipenuhi    untuk  mencukupi    kebutuhan    militer (dan  kebutuhan  ekspor)  serta  kebutuhan kelompok sipil,  diperlukan  sumber  daya dan pengetahuan  yang  rasional.  Jadi    praktik akuntansi pemerintahan yang benar mendapatkan  dukungan  yang    luas  dalam  Orde Reformasi.  Orde    Reformasi  ditandai    dengan tuntutan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN)  serta diberlakukannya  Undang-Undang No 22 Tahun 1999  tentang  Otonomi  Daerah  yang  kemudian sekarang direvisi menjadi   UU  No  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan Daerah.   Dari  sisi teknik,  berbagai  kebijakan  fundamental  telah diluncurkan  pada  awal  Kabinet  Persatuan Nasional. Salah satu  kebijakan  yang  penting adalah digantinya sistem penyusunan RAPBN/APBN  yang  semula  menggunakan format  single  entry  system menjadi double entry  system dan  perubahan    mekanisme perencanaan    anggaran  yang  semula top  down approach menjadi mix antara top  down approach dan bottom    up  approach.    Praktik ini  sudah    dimulai    di  Indonesia    pada    tahun anggaran    1999/2000. Penulisan  artikel  ini dalam rangka memudahkan pemahaman diorganisasi sebagai berikut: (1) Pengembangan Organisasi  Sektor  Publik;  (2) Kesadaran  Dunia Pendidikan  Tinggi;  (3) Peran  Akuntansi Bergeser; (4) Profesi  sebagai  Akuntan  Sektor Publik;  (5)  Perkembangan  Terakhir  Akuntansi Sektor Publik di  Negara Lain; (6) Titik   Kritis dalam    Praktik    Akuntansi    Sektor    Publik;  (7) Kesimpulan.

## Pengembangan Akuntansi Sektor Publik
Pengembangan
akuntansi
sektor
publik,    tanpa  mengabaikan    pentingnya pemahaman teknik-teknik akuntansi di organisasi  pemerintahan,  pengajaran  akuntansi
sektor  publik    dikembangkan  dalam  kondisi yang  berbeda. Pertama,  di  tahun    1952,    frase sektor publik  untuk  pertama  kalinya diajarkan di    dunia    akademis    (Kamus    Inggris    Oxford, edisi    kedua,      1989,    hal    779).    Seorang ekonom,    Suranyi-Unger,    yang  menghabiskan hidupnya  di  Hongaria, tetapi menulis  di Amerika  Serikat,  menyajikan  perbandingan sistem  ekonomi  dan  mensintesisnya  menjadi tiga  kelompok,  yaitu  negara  seperti  Amerika Serikat  yang  menerapkan    ekonomi    liberal (kebebasan  ekonomi),    negara  seperti Rusia yang  mengadopsi    ekonomi terpusat,    serta negara  seperti  Inggris dan  Perancis  yang menerapkan kebebasan  ekonomi    barat secara tradisional,    tetapi  dalam  dua  dekade  terdahulu telah  beralih  melaksanakan    kompromi antara kebebasan  dan  perencanaan    ekonomi    sektor publik    dengan    persetujuan  negara-negara tertentu    yang    menggunakan    perencanaan ketimuran.    Sektor    publik      negara pembentuk tidak  hanya    lebih    kecil,    tetapi  juga    berbeda kualitasnya.  Sebagian   besar negara-negara ini merencanakan tenaga  kerja  bagi  ekonomi pemerintah  dengan  maksud  membantu  sektor swasta yang  ditinggalkan  (Brown & Jackson, 1982).
Kedua,    karakter    organisasi    sektor publik  menunjukkan    variasi    sosial,    ekonomi, politik,    dan  karakteristik  menurut undang- undang. Masing-masing  memiliki perbedaan kekuatan dan
tanggung jawab serta memperlihatkan contoh perbedaan pertanggungjawaban.  Masing-masing  berbeda tujuannya  baik  dalam  hal  keuangan  maupun struktur organisasi. Perbedaan tersebut melukiskan  betapa sektor publik   berkembang sesuai dengan      tekanan  yang    ada  terhadap latar    belakang  sejarah  yang    dimiliki dan sumber dayanya,  jadi  memahami kinerja sektor publik  sebaiknya  dimulai  bukan  dari  sisi teknis namun  pada    konsep  dasar    organisasi  tersebut. Slogan Korps  Pegawai  Republik    Indonesia (KORPRI),  yang  selalu  digunakan    dalam argumentasi  debat  di  kelas,  yaitu  abdi  rakyat atau  pelayan  masyarakat    (sekarang  merupakan organisasi  pegawai  negeri  sipil  yang  berdiri sendiri)  mencoba    menggambarkan  organisasi yang pada saat ini telah memperoleh pengakuan di  Indonesia,  serta  bagaimana  perbedaannya dengan  pemerintah.  Argumen  yang  biasanya digunakan  untuk  menetralisir  pendapat  ini adalah kemurahan  hati. Inti dari kemurahan hati
adalah    kontribusi    individu    untuk kebutuhan publik sebagai bantuan terpenting dalam  bentuk pajak.    Substansi    sukarela    belum    dapat diterima  secara luas.
Ketiga,    aktivitas    organisasi  sektor publik amat  beraneka ragam.  Sebagai  contoh, mulai  dibukanya  sektor  public berkompetisi dalam mekanisme  pasar  yang  paling    nyata, yaitu privatisasi, telah  menyebabkan kebutuhan utama    seperti    gas,    listrik,    air,    dan kepemilikan  publik dilepaskan    ke swasta (tetapi  publik    yang  mengatur).    Selain    itu, aktivitas  yang  terus    bertambah  sekarang    ini menghendaki keputusan    didasarkan  pada penawaran  yang  kompetitif  dengan  sektor swasta.  Persaingan  antara  kontraktor  dengan organisasi   sektor  publik untuk  menyediakan. Hal tersebut  dimulai  dari   persiapan anggaran sampai
membersihkan
perusahaan.
Empat,  kondisi  organisasi sektor
publik  amat  mandiri,  atau  lepas    dari mekanisme  murni    pasar, pemikir yang dominan    saat    ini    masih      berpihak    pada pembatasan kompetisi terbuka. Sehingga terjadi pemisahan mekanisme  manajemen  kompetisi dan pasar  ini, maka dengan penyedian jasa yang    dipisahkan  dengan konsumsi  jasa tersebut. Sebagai    contoh,  pelayanan  kesehatan dimana  pemeliharaan rumah sakit menyediakan perawatan kesehatan yang  paling  murah  bagi masyarakat.    Akibatnya,    program    perubahan kepemilikan  akan  mengakibatkan pertentangan pasar dan mekanisme konsumsi produk organisasi sektor publik yang bersangkutan.
Kelima, fokus kesuksesan penyelenggaraan  aktivitas  publik adalah
kompetensi
manajemen, jiwa akuntansi sangatlah  berperan  dalam  hal  ini. Secara prinsip, akuntansi akan menjadi  alat pengendali dari  manajer, memunculkan    konsistensi seorang  manajer    bertanggung  jawab  tidak hanya      untuk  aktivitas tersebut, tetapi juga untuk manajemen  keuangan dari aspek pengecualian  anggaran  belanja.    Misalnya, dalam  manajemen sekolah  negeri    di  daerah, kepala  sekolah  diberikan anggaran  belanja operasi berdasarkan  jumlah  siswa yang belajar kemudian  menjalankannya    di    sekolah    serta mengendalikan anggaran belanja mereka. Begitu  pula di  pemerintahan  pusat,    banyak fungsi    menteri  yang  membawahi  departemen diberi  wewenang  untuk  mengusulkan  rencana
anggaran    yang diperlukan      untuk menjalankan  program    departemen    dan bertanggung jawab terhadap fungsi dan operasional  yang  terbatas    dalam    suatu anggaran belanja tertentu. Jadi fokus pengajaran dikembangkan dari teknis pencatatan ke analisis kebijakan  manajemen  sektor publik.
Keenam, kondisi proses pertanggungjawaban    yang    dilakukan    oleh badan-badan sektor    publik masih  bersifat umum.  Kompetensi  khusus  dialihkan ke wakil rakyat di  DPR/DPRD,  sebagai  penentu  kualitas pertangjawaban  manajemen  organisasi  sektor publik.    Dalam    proses  penanggungjawaban berbagai  variasi  formal  dan  informal  jaringan kerja    berdampak secara    langsung    ke    alur aktivitas    organisasi  sektor    publik.    Sebagai contoh,  proses  kerja  menteri  di  pemerintah pusat,  pelayanan  umum,  pemilihan  anggota di daerah,  penunjukkan  panitia,  lembaga  swadaya masyarakat,  pers,  kelompok oposisi,  dan lainnya. Mekanisme yang terjadi amat tergantung  pada  struktur  organisasi kelompok secara  umum  dan  proses  dinamika  komunikasi yang  terjadi.  Oleh sebab  itu,  pengelola organisasi sektor publik harus selalu mempunyai kesadaran terhadap jalan perubahan dan  siap  untuk  mengubah  tanggapan  mereka terhadap perubahan tersebut.
Badan  sektor  publik  untuk  bertanggung jawab  ke  DPR/DPRD  ada  banyak  cara  yang dapat  digunakan. Misalnya,  Menteri  Kesehatan yang  mempertanggungwabkan  tugasnya  secara langsung  kepada  presiden  dan  publik  (yang diwakili  DPR). Selain  itu,  industri  nasional, badan  hukum  publik,  dan  badan-badan  publik non pemerintah  (BUMN/BUMD),  termasuk pemegang wewenang  pelayanan  kesehatan bertanggung jawab terhadap departemen pemerintah  sesuai  tujuan  dasar  mereka. Kepala Daerah  menyajikan  satu  contoh  unik  yang berbeda,  yaitu  meskipun  bertanggung jawab kepada  DPRD  Tingkat  I,  mereka  juga bertanggung  jawab  kepada  menteri  dalam negeri dan masyarakat di wilayahnya. Pertanggungjawaban  rangkap  kepada  menteri dalam negeri  dan  DPRD  serta  publik  ini  masih dalam konteks negara kesatuan damn Presidenlah yang berkuasa.
Perbedaan  bentuk  pertanggungjawaban kepada  DPR/DPRD mengakibatkan  perbedaan tujuan khusus masing-masing organisasi sektor publik.  Tujuan  khusus  pemerintah  pusat
merupakan  kesepakatan  dan  ketetapan  dengan lembaga  legislatif  (DPR/MPR). Di  badan publik  lainnya,  tujuan  operasional  yang  detail lebih  diartikan  sebagai  tanggung  jawab pelaksana  anggaran  (pihak  eksekutif) yang ditunjuk.  Tujuan  operasional  ini  biasanya didukung  oleh  berbagai  ketetapan-ketetapan organisasi, seperti keputusan presiden, keputusan  menteri,  peraturan  pemerintah,  dan lainnya. Walaupun begitu, ketentuan operasional  bisa  merupakan  turunan  dari instrumen  undang-undang,  ketetapan  MPR, APBN, dan keputusan legislatif lainnya.
Pemerintahan  daerah  dalam mekanisme pertanggungjawaban melalui standarisasi pelayanan  publik,  seperti  pendidikan  dan pelayanan  sosial,  ditetapkan  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Di  sini  terjadi pembagian  tanggung jawab  sebagai  penentu standar regulator  adalah  DPRD,  dan  sebagai operator adalah Kepala Daerah yang menyediakan pelayanan yang diinginkan dengan  tujuan  dan  tanggung  jawab  yang  jelas. Pengaruh  menteri  dan  departemen-departemen di  pemerintah  pusat  masih  terasa kuat  dalam tahap perencanaan program. Tekanan kelompok-kelompok di daerah, seperti organisasi massa di daerah, komisi perdagangan,  kelompok-kelompok  aksi,  partai politik di daerah, LSM di daerah, dan lain-lain memberikan  arahan  terbatas  untuk  urusan daerah. Sebagai konsekuensinya, Kepala Daerah  harus  memiliki  kemampuan  untuk menekan sumber daya yang bervariasi tersebut. Tekanan  ini  berubah-ubah  seiring  dengan kekuatan  dan  kelemahan  tekanan  sumber  daya yang  ada. Enam  alasan  di  atas  telah berkembang, sehingga
kecenderungan
perubahan  ke  akuntansi  sektor  publik  menjadi lebih pasti. Dalam berbagai diskusi, permasalahan  perubahan  kebijakan  pengajaran sistim  informasi akuntansi  ini  sebenarnya tidak  perlu  diperdebatkan.  Alasannya  adalah bahwa  materi  dan  teknik  pengajaran  lebih menentukan.  Artinya, yang  perlu  dibicarakan adalah apa  yang  diajarkan  dan bagaimana menyampaikan.  Nama  mata  kuliah  akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan tidak akan  berpengaruh  apabila  struktur  mata  kuliah tersebut  tidak jelas.
Kesadaran Dunia Pendidikan Tinggi
Dunia
pendidikan tinggi di pertengahan      tahun      sembilan    puluhan, memulai  adanya kesadaran    untuk      mengubah mata    kuliah    akuntansi    pemerintahan    mulai muncul.   Pengakuan akan  masalah  pemerintah yang    terlalu    besar    dan    sulitnya  proses pengawasan  mulai muncul. Selain itu, program pemerintah  yang  selama  dua  puluh    tahun berorientasi  ke  pertumbuhan, mulai  bergeser dengan  mempertimbangkan  faktor  pemerataan. Sementara  itu,  globalisasi  telah  mempengaruhi sikap  masyarakat  terhadap  pemerintah dan infrastruktur  operasional    pemerintahan    itu sendiri.    Demikian    juga,    kesadaran    akan perlunya    dikembangkan pelayanan publik, seperti  telekomunikasi  dan    listrik,    mulai diungkap  di  berbagai  media  massa.  Kondisi ini  diperkuat    dengan    semakin    kuatnya tuntutan  LSM-LSM    nasional    maupun internasional  terhadap    mekanisme    pelayanan publik.    Munculnya    studi    akuntansi sektor publik    di  kurikulum    nasional    merupakan  hal yang    tepat    untuk      menjawab    perubahan- perubahan    yang    terjadi    di    masyarakat Indonesia    saat    ini. Secara  teoritis,  Akuntansi Sektor  Publik  merupakan    bidang  akuntansi yang  mempunyai    ruang    lingkup  lembaga- lembaga tinggi negara dan departemen- departemen di bawahnya,  pemerintahan daerah, yayasan,  partai  politik,  perguruan    tinggi  dan organisasi-organisasi  nonprofit  lainnya.  Dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, didapatkan: Organisasi sektor  publik    dapat dibatasi  dengan organisasi-organisasi  yang menggunakan  dana  masyarakat,  sehingga  perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Akuntansi    sektor    publik    di Indonesia, mencakup    beberapa    bidang  utama,    yakni: a. Akuntansi  Pemerinrah    Pusat; b. Akuntansi Pemeriruah  Daerah;    c.  Akuntansi    Parpol (Partai  Politik) dan  LSM, d.          Akuntansi Yayasan. e. Akuntansi    Pendidikan    dan Kesehatan:    puskesmas,    rumah sakit,  dan sekolah. f. Akuntansi    Tempat    Peribadatan: masjid, gereja,  vihara,  kuil.
Masyarakat  Indonesia  dalam dekade dua  tahun    terakhir  ini,  mengalami  perubahan yang  cukup  mendasar  dan  besar,  yang  ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan  transparansi  kinerja  terhadap pengelolaan sektor publik.      Perlawanan
terhadap budaya    manipulasi      baru saja dimulai    dengan    berakhimya      era
pemerintahan    yang mengutamakan  stabilitas. Istilah reformasi    merupakan    cetusan    untuk mendudukkan kembali  keseimbangan    antara pembangunan  fisik  dan  pembangunan  nilai. Akibatnya, reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan  nilai  yang diungkap dalam good governance.
Pemerintahan  yang  bersih diungkapkan dan diinterprerasikan sebagai perwujudan indikator  kejujuran  pemerintah. Selama  dua puluh tahun yang lampau, kejujuran pemerintah lebih  diartikan  sebagai  stabilitas  pemerintah. Sedangkan  di  masa  reformasi,  kejujuran diartikan    sebagai pemerintah  yang  bersih, akibatnya, mekanisme manipulasi yang dipraktekkan di masa itu harus  diganti  dengan mekanisme  transparansi.

## Peran Akuntansi Bergeser
Peranan akuntansi telah bergeser ternyata    tidak  membuat    akuntansi  sebagai mekanisme  pertanggungjawaban.  Perubahan politik  dan  krisis  ekonomi  telah  menyebabkan munculnya  kesadaran    baru    di  kalangan masyarakat    Indonesia.    Fungsi  akuntansi  saat ini,  diharapkan    menjadi  turunan    dari perkembangan  tuntutan  masyarakat terhadap bidang    akuntansi  untuk    memajukan    sektor publik. Akuntansi di  masa awal reformasi  telah menghadapi    “kehinaan” yang  secara  eksplisit terbukti    dengan    ditunjuknya  akuntan      asing untuk melakukan due dilligence dalam berbagai sektor publik dan kasus-kasus skandal. Terlepas dari  alasan  untuk  membangkitkan  kepercayaan asing  terhadap  perekonomian  kita,    fakta  itu menunjukkan  rendahnya kredibilitas    akuntan kita termasuk    di    dalamnya akuntan sektor publik di mata  dunia  intemasional.  Akibatnya, praktik  kejujuran    akuntan  harus    ditingkatkan. Etika  pemeriksaan  akuntan  harus    ditegakkan, dalam  artian  pelanggaran  bukan    hanya herdampak terhadap keanggotaan profesi, namun  kerugian  yang ditimbulkan  juga  bisa diambil tuntutan di jalur  hukum.
Penegakan    etika profesi      akuntan pemeriksa saat   ini menjadi   suatu  hal  yang mendesak.  Selama  ini,  tuntutan dibatasi hanya oleh    profesi,    dalam    artian  sepanjang  aturan profesi    dipatuhi  akuntan    dianggap  sudah memenuhi    kewajiban    baik    secara  profesi maupun  kemasyarakatan.  Hal  ini  telah  dinilai tidak  wajar.  Sehingga, masyarakat menuntut agar  akuntan    bisa  dituntut  di  jalur    hukum.
Profesionalisme  profesi,  dalam hal  ini  terkait dengan    kejujuran, keahlian dan    pribadi, telah    dituntut    untuk      dapat  dibawa    sebagai kredibilitas  profesi    di    mata    prosedur  hukum masyarakat.    Ini    berarti  yang    diminta sebenarnya    adalah      perubahan    dari    sekedar moralitas  menjadi  realitas hukum  masyarakat. Salah    satu    ciri    khas    gerakan      reformasi adalah   tuntutan  akan pemerintah yang  bersih. Akuntan  sebagai    suatu    profesi  dimima  untuk terlibat secara aktif terkait dengan   pelaksanaan transparansi    ekonomi. Secara    umum, pemahaman/keahlian    penyusunan    sistem keuangan  merupakan  kompentensi    akuntansi. Akuntansi sektor  publik  yang  diharapkan  lebih ditekankan  pada  sistem  dan  pemeriksaan akuntansi. Sistem akuntansi sektor      publik yang      selama ini      dikembangkan    lebih melayani karakteristik  persaingan  swasta. Ini tentunya  merupakan  kesalahan    besar  karena karakter  dan    evaluasi    kinerja    publik    amat berbeda dengan yang  ada  di swasta.
Pengukuran prestasi dan  kinerja sektor publik  merupakan  titik  berat  pengembangan akuntansi sektor publik.  Penekanan    terhadap efisiensi  keuangan  dan  efektivitas manajemen akan menjadi dua titik awal fokus pengembangan  bidang akuntansi manajemen sektor    publik    ini.    Jadi,    tuntutan  masyarakat terhadap   pengembangan peranan akuntansi  di sektor    publik    menjadi    suatu    yang    harus dijawab.    Lebih    dari 5000  akuntan dan pemerhati    akuntansi  berkarya  di  sektor  publik. Namun    peran  profesional  mereka    selama    ini belum    dimaksimalkan.    Rapatkan    barisan, tetapkan tujuan tebarkan  ide  untuk peningkatan    peran    dan  fungsi.    Dalam kebersamaan    langkah dan  tujuan peningkatan mandat    masyarakat  pada  profesi  dilakukan. Kebersamaan  itu akan  lebih indah  lagi  untuk kita  wujudkan  dalam  bagian  utuh    dari  wadah monumental ini.

## Profesi  Sebagai  Akuntan  Sektor  Publik
Praktik akuntansi  sudah  berlangsung cukup  lama  dalam  peradaban    manusia  dan sudah menjadi bagian  dari  sifat  manusia (Parker dan Yamey,  1994).  Disiplin akuntansi mulai diakui    sejak  awal  abad  ke-19  di  lnggris. Disiplin ini muncul dari dunia  praktik, bukan di laboratorium    sosial    di    universitas (Whittington,1986).    Oleh    sebab    itu,    profesi akuntan  harus   dipahami   dari   kondisi  praktik
akuntansi. Profesi  akuntan  dengan  disiplin akuntansinya  dianggap  oleh  Anglo-Amerika sangat  mempengaruhi  pertumbuhan    bisnis  di seluruh  dunia.  Beberapa negara,  seperti  Rusia dan  negara-negara  Eropa Timur, yang dulunya tidak    terpengaruh,    mulai    mengalami perubahan    yang signifikan  dalam  bidang akuntansi.  Perkembangan  ini  tentunya  bukan tanpa  kritik tethadap  kondisi  yang  selalu berkembang.    Kontroversi  dalam  industri  dan perdagangan    telah  timbul akibat    perdebatan penerapan    teknik    akuntansi.  Walaupun demikian, pengembangan pendekatan sosiologi telah menjadi  penawar dengan  kritik- kririk  yang  radikal.  Selayaknya  suatu    bidang ilmu,  kekuatan    terbesar  akuntansi  adalah kelemahan    utamanya.    Uang    merupakan    alat tukar penengah dan    sumber    kekayaan, sehingga akuntan
dibayar
untuk mengembangkan    kekayaan  orang    lain. Kelompok sosial di  mana  uang    (dalam pemahaman    ini)  berperan    penting,  akan menentukan  nilai disiplin  akuntansi,  tetapi kelompok    sosial  di  mana  uang  tidak memainkan    peranan    ini (seperti  Uni  Soviet sebelum runtuh) akuntansi  tidak  akan  dianggap penting.    Dengan demikian,    kritik-kritik terhadap  peran   disiplin   akuntansi  akan lebih mudah  dijawab.
Interpretasi  akuntansi  sebagai  uang, ternyata    membawa    kelemahan    utama  bidang ini. Perubahan  nilai nominal  uang antar waktu dan    antar mata    uang  negara  yang  berbeda menyebabkan  interpretasi  peran  akuntansi tergantung    pada  karakter  pasar.  Dengan  kata lain,  akuntansi  sangat  tergantung  pada  waktu dan  tempat.      Oleh      sebab    itu,  perbandingan akuntansi  antar organisasi    menjadi  lebih  sulit, terutama    terkait  dengan  sifat    kontinjensi. Atau,    dengan    kata    lain,    akuntansi dipergunakan sebagai  landasan penilaian    atau pengambilan    keputusan    di  dalam    organisasi. Jadi,    karakter    konsisten  dan    entitas    perlu dikembangkan    dalam    berbagai    aktivitas pengambilan keputusan.  Konsekuensi  dari kondisi-kondisi    khusus  adalah  timbulnya pertanyaan  terhadap    filosofi  akuntansi    itu sendiri.  Apakah  akuntansi    merupakan    suatu ilmu atau semata-mata  seni? Apabila  akuntansi merupakan  ilmu,  maka  pertanyaannya adalah tentang   karakter akuntansi  dalam kasus-kasus khusus.  Apabila  akuntansi  itu  seni,  berbagai
gejala  umum dapat  ditelusuri.  Kontradiksi    ini masih  terus berlangsung.
Profesi akuntan berkembang dan menunjukkan bahwa di dunia praktik, akuntansi sukses  berkompetisi    dengan    konsultan manajemen.    Ini    memunculkan  perluasan batas-baras disiplin akuntansi. Tanpa mengubah karakter inti disiplin akuntansi, utilitas akuntansi telah    berkembang.    Jadi,    para akademisi    bekerja    untuk  mengobservasi penggunaan  akuntansi  dalam    mengelola perusahaan    dan  pencapaian    kesejahteraan masyarakat. Ini berarti  fungsi akuntansi  dalam pelaporan  akan semakin   penting.  Keterkaitan profesi  ini  dengan mata  rantai    uang    telah menyebabkan    penyebaran    yang  cepat  ke berbagai organisasi.  Pada  awalnya,  profesi akuntansi  dimunculkan    dalam  organisasi seperti Institute of  Chartered  Accountants (di Inggris    dan    Wales)    yang    didirikan    pada tahun      1880.  Perkembangan    ini    diperkuat oleh    lembaga The  Corporate  Treasurers  and Accounting  Institute pada  tahun    1885.    Dua lembaga  ini  merupakan    lembaga  bentukan pemerintah daerah.  Namun    demikian,    tujuan sebenarnya  dari  pembentukan  dua  lembaga tersebut  adalah  mempresentasikan  akuntansi  di perusahaan   kota praja.  Selanjutnya  muncullah organisasi Chartered  Institute    of  Publik Finance    and  Accounting (Sowerby,  1985) yang  mensertifikasi  para  pekerja  di sektor publik.  Jadi  legitimasi  subdisiplin    akuntansi sektor publik resmi ada.
Perusahaan di Inggris, pada akhir  abad 19,  didirikan  oleh Pemerintah Kota Praja untuk memenuhi    kebutuhan  masyarakat. Kebijakan ini  diwarnai    oleh  dogma    sosialis  Gones, (1992b).  Persepsi  masyarakat  dialihkan    bahwa penyelenggara  kebutuhan  adalah  perusahaan utilitas,    bukan    pemerintah    daerah.    Proses pelayanan  ini  menjadi  sektor publik   terbesar, di    luar    sektor    pertahanan    dan    keamanan. Akuntansi      nampaknya  dieksplorasi secara serius    dalam    menciptakan      proses pengambilan      keputusan    yang  rasional. Akuntansi di pemerintah daerah  atau kota praja dan  perusahaannya    disebut  "akuntansi    sektor publik".
Perusahaan kota praja pada pertengahan  abad    12,  dengan    pertimbangan efisiensi, disatukan  ke  dalam  industri    nasional dan sistem pelayanan nasional, seperti kesehatan.  Kondisi  ini  justru    memperkuat
akuntansi sektor publik  yang  akhirnya dieksplorasi  ke  pengelolaan  perusahaan  secara profesional  dan  global.  Proses  sertifikasi  mulai dilakukan  pada    tahun    1926.    Perusahaan Broadcasting  menjadi    industri    nasional pertama    yang  mendapatkan sertifikasi   laporan keuangan.    Oleh    sebab    itu,    audit  laporan keuangan diatur  dengan peraturan  pemerintah, di  mana  audit  harus  dilakukan    oleh  akuntan bersertifikat (registered  accountant). Kebijakan ini  menyebabkan    berbagai    aktivitas  baru, seperti    penyusunan    silabus,    perancangan kertas  kerja, dan    sosialisasi    ke  industri    dan pemerintah  daerah.  Pada  awal  tahun    1970-an, profesi  akuntan  di  lnggris  mulai  menurun dengan    perubahan The Institute  of Municipal Treasures and  Accountants  ke    The    Chartered Institute  of Publik    Finance and Accountancy. Namun      demikian,      istilah    "sektor  publik" menjadi  lebih  disukai.  Istilah  ini  membuka representasi  akuntan  profesional  di  luar  sektor swasta.  Akibatnya, akuntansi sektor  publik menjadi    wadah    interdisipliner  tentang    materi kesejahteraan  masyarakat.  Dan  pada  saat yang sama,  bidang    akuntansi  manajemen    sektor publik    dan  audit    sektor    publik    diubah orientasinya  ke pelayanan publik.
Perkembangan  profesi  akuntan  sektor publik      di    Indonesia    belumlah      semaju perkembangan  profesi  akuntan  di  lnggris. Bahkan  dibandingkan    dengan  profesi akuntan lain,  seperti  akuntan  sektor  swasta,    akuntansi sektor  publik  masih    ketinggalan.  Hal  ini berkaitan    dengan    sistem    sentralisasi pemerintahan yang berdampak pada penggunaan  sistem  dan  prosedur    pelaporan keuangan  yang  seragam dan  terpusat.  Dengan berubahnya orientasi politik dan ekonomi di  era reformasi, organisasi    profesi    akuntan-ikatan Indonesia
(IAI) mulai memunculkan Kompartemen Akuntan
Sektor
Publik.
Kompartemen mewadahi  para    pekerja  bidang akuntansi  dan  akuntan    yang  bekerja  di  bidang organisasi  sektor  publik.    Dan  tentunya, permasalahan    standarisasi    praktik-prakrik akuntasi sektor    publik    di    Indonesia  harus dipecahkan.    Selain    itu, mitra    kerja Kompartemen    Akuntan      Sektor    Publik  juga telah  dibangun   dalam  Kompartemen Akuntan Pendidik  yang  disebut  Kajian    Pendidik Akuntansi    Sektor    Publik.    Informasi aktivitas pengembangan    ilmu    dan    dialog    akuntansi sektor    publik      telah disebarluaskan    di  Jurnal
Akuntansi  dan Keuangan  Sektor Publik,  serta homepage-nya.
Dari    pembahasan    di  atas,  proses pengembangan bidang  akuntansi sektor publik saagat  dipengaruhi oleh  kapasitas  dan  tujuan kebijakan  ekonomi,  sehingga  aspek  budaya, sosial,  dan  politik  ekonomi  menjadi  dominan. Selain  itu,  orientasi  pengelolaan  organisasi sektor    publik      akan mengubah      arah pengembangan  organisasi  akuntansi,   Namun, heterogenitas bidang sektor publik akan menjadi alasan  logis  untuk  menciptakan  kompleksitas bidang  akuntansi  sektor  publik.  Ini  berarci, kunci  pemecahan  permasalahan  akuntansi sektor publik adalah penyederhanaan yang logis dalam  pengelolaan  sektor  publik. Interaksi antardisiplin      dalam    akuntansi sektor publik memungkinkan    proses bench mark dalam penerapa teknik  dan  definisi  unit  fisik  output penjualan untuk pelanggan. Misalnya, penerapan  analisis  volume-harga-laba,  standar harga, keuntungan dan kerugian, serta pengembalian modal. Terkait dengan itu semua, proses  adopsi  dilakukan dalam    konteks peningkatan    prestasi  untuk    mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.

## Perkembangan  Akuntansi  Sektor  Publik  Di Negara Lain
Inggris yang  berpengalaman dapat dijadikan acuan
dalam mempelajari perkembangan  administrasi  publik  di  era  tahun 1980-an  sampai  dengan  tahun    1998,  yang berkembang seiring  dengan    tuntutan    untuk penyelenggaraan    pemerintahan  yang  lebih akuntabel. Pandangan    bahwa    efisiensi  sektor pemerintahan  dapar  diukur    telah  disuarakan sejak  tahun    1968.    Sebagai    contoh,  laporan Fulton  merekomendasikan    untuk  menetapkan unit  yang    bertanggung    jawab    dalam organisasi  pemerintahan,  yaitu  jika outputnya dapat    diukur/dibandingkan    dengan    biayanya atau kriteria  yang    lain,    dan    jika    para pelaksana  secara  individu  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  kinerjanya.  Tanpa mengingkari      kesulitan  dalam    penetapan pengukuran      kinerja    ini,    konsep    ini    terus menggelinding dengan  cepat  karena  beberapa alasan,  yakni    faktor    kecurigaan    akan adanya inefisiensi birokrasi, semakin terbatasnya sumber  daya,  perkembangan    teknologi, dan kegagalan  reformasi  institusional  di  tahun 1970-an.  Selain  itu,    pemerintah  Amerika
Serikat juga  melakukan  beberapa  upaya dalam mendorong  tercapainya    administrasi  publik yang  lebih  baik  seperti  yang  diilhami  oleh pemikiran    Gaebler    dan  Ted (1992) dalam bukunya    yang  disebut    dengan Reinventing
Government. Beberapa contoh proyeksi
mewiraswastakan    kepemerintahan    ini telah dilakukan di  beberapa  pemerintahan  Federal, Negara  Bagian  maupun    pemerintahan  kota. Sebagai  contoh,    selama    ini pemerintah Amerika mempunyai      monopoli      dalam memproduksi    senjata  dengan  alasan  bahwa sangat  riskan  bagi  pihak  swasta  untuk melakukan    hal  yang  cukup  vital  ini.  Namun dalam  kenyataannya,    tidak  seorang  pun  warga Amerika Serikat membiarkan  pemerintahannya memproduksi  senjata.

## Titik    Kritis    Dalam    Praktik    Akuntansi Sektor  Publik
Melihat    pentingnya    reformasi akuntansi,    penerapan    perspektif  organisasi atau  yang dikenal dengan  menemukan kembali pemerintahan, harus dilandasi dengan menemukan  kembali    peranan  akuntansi. Praktik  akuntansi  sektor  publik    (Penlebury, 1992)    di  Indonesia    mempunyai  empat titik kritis  sebagai  berikut.
Pertama,    praktik  pertanggungjawaban akuntansi yang layak. Prosedur penghasilan dan pembayaran  dari    pusat    pertanggungjawaban organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan pemenuhan    otorisasi,  baik  dari  DPR/DPRD atau    komisaris.      Kadangkala  proses    otorisasi ini    dihasilkan  dari proses    demokrasi melalui pengambilan suara/voting.
Kedua prinsip
bruto,
seluruh penghasilan  dibayarkan bruto,    dan  biaya  yang terjadi dibebankan sebagai pengurang penghasilan  dan    harus    dilaporkan  secara lengkap  ke  setiap  pusat    pertanggungjawaban yang terkait.
Ketiga  periodikal,  semua    pengeluaran harus    dipertanggungjawabkan  per  periode, sehingga  otorisasi  pengeluaran  akan    dinilai berdasarkan prestasi periode terkait.
Kelebihan  dana    di  atas  pengeluaran    dapat diketahui    dan    dikembalikan ke    manajemen pusat   per tanggungjawaban.
Keempat spesifikasi, pengeluaranuntuk tujuan  khusus    harus    dilandasi    oleh persetujuan DPR/DPRD atau komisaris.
Konsep by  exception/pengecualian  ini  harus diatur  dalam    peraturan  tersendiri    tanpa mengabaikan  tingkat    pencapaian  prestasi manajemen    organisasi sektor    publik  yang terkait.
Tipe praktik pertama lebih menekankan
keseimbangan antar proses perencanaan  dan    pertanggungjawaban.  Dalam proses  perencanaan,  faktor  pengendalian  kas menjadi  perhatian  utama.      Kas  seringkali diartikulasikan  sebagai    dampak  perubahan harga    atau  nilai    ekonomi    riel.    Anggaran belanja    merupakan    hasil    dari    harga    kali kuantitas,    di  mana    kuantitas  adalah    kuantitas dari masukan.  Ketika    inflasi  angka    ganda terjadi  pada  awal  tahun  1970-an,  kesulitan pengendalian adalah  volume    anggaran  belanja. Anggaran  belanja  secara    implisit mengalami kesulitan    untuk    meratakan  kuantitas    pada semua  bagian.    Akibatnya,  perubahan  antara pemasukan  dan    pengeluaran  lebih    besar daripada  yang    dialokasikan    pada    anggaran belanja,      sehingga  anggaran  terpaksa  diubah untuk mempertahankan  kuantitas  implisit  yang dibeli. Praktik ini diharapkan akan menunjukkan    prestasi  di  mana    perubahan harga  bergerak  ke  bawah  harga  umum.
Namun  yang  sering  terjadi  sebaliknya, di  mana  volume    anggaran  belanja  cenderung menjadi      pedoman  harga    umum  sehingga terjadilah    institusionalisasi  inflasi.    lni  bisa terjadi    akibat    peraturan  pemerintah  atau pengelolaan  anggaran yang·  tidak    konservarif. Dari hasil  observasi,      pengendalian    anggaran belanja   sering  didasarkan pada harga fluktuasi yang umumnya  berubah cepat,   bukan   pada harga prestasi yang  di    bawah  harga    umum (Say,    November  Prices). Sebagai    alternatif dari    dasar  volume  anggaran  belanja    adalah pendekatan  dasar    kuantitas  uang  tunai  yang diterapkan untuk  menata  anggaran  belanja sebanyak uang tunai  implisit  dengan  kuantitas barang    atau  pelayanan jasa  yang  dibeli. Pendekatan  ini dilandasi pada  asumsi   akurasi penataan    anggaran.  Pendekatan  ini  akan menyebabkan  penetapan  anggaran  untuk  pos yang  terkait langsung  dengan    masyarakat, seperti tunjangan kesehatan    dan    pensiun, akan  lebih  diperuntukkan  oleh  tunjangan kehidupan  sehari-hari.  Atau,  dengan    kata  lain, pembengkakan  kebutuhan  kas  sangat    mungkin terjadi.    Oleh    sebab  itu,  manajemen  sering memisahkan pos-pos    tersebut  dari    kebijakan
anggaran belanja  dan  membuat  ketetapan tersendiri, seperti anggaran subsidi.
Pemerintah  disisi    lain,      proses pertanggungjawaban   sering  kali diperlakukan sebagai      hal  seremonial.    Pada    awal    era reformasi,    tahap      pertanggungjawaban digugat.  Di  pusat, kepala  pemerintahan  akan dievaluasi      setiap    tahunnya  oleh    Sidang Tahunan    Majelis  Permusyawaratan    Rakyat (MPR).    Di    daerah,    kinerja    kepala    daerah mulai    dievaluasi  secara    terbuka  dalam    forum sidang    Dewan      Perwakilan      Rakyat  Daerah (DPRD).    Ini  berarti      tuntutan    pelaporan eksternal  semakin meningkat.  Atau,   dengan kata    lain,  keseimbangan  peranan    perencanaan dan   pertanggungjawaban   akan   menjadi  ciri pengelolaan    organisasi    sektor    publik  di  era reformasi    ini.    Sebaiknya    kejelasan    konsep penanggungjawaban harus  dijabarkan  secara terbuka  sebelum  pekerjaan dimulai.  Berbagai indikator  keuangan  dan nonkeuangan  harus dirumuskan,  sehingga    bisa  menjawab  berbagai keraguan  tentang  optimalitas    manfaat  laporan keuangan.  Selain    itu,    lekatnya  proses pertanggungjawaban  dengan karakter  setiap organisasi sektor publik juga perlu diperhatikan untuk akomodasi  perbedaan  antar berbagai organisasi  sektor publik.
Faktor  akuntabilitas  amat    penting dalam dari  penjelasan di atas, pengelolaan dana masyarakat.  Praktik pemilihan program dengan dana    masyarakat  perlu    dikembangkan  dalam konteks    visi    kesejahteraan    masyarakat. Ini berarti  akuntabilitas   manajemen kesejahteraan masyarakar  sangat    menentukan  perkembangan Akuntansi Sektor Publik (ASP).

## KESIMPULAN
Pemerintah bertugas mengendalikan akuntansi  sektor  publik,    bukannya    seperti mendayung sebuah perahu  (E.S.. Savas, 2000). Di    berbagai    negara    lain filosofi    ini benar- benar  diterapkan.  Di  St.    Paul,    Minne Sota, George   Latimer  (1975)  yang  terpilih sebagai walikota  berusaha    memulihkan  ekonomi    kota tersebut  dengan    mengubah  sumber daya    kota yang    ada    dengan  cara  mengkombinasikannya dengan berbagai      sumber  daya    dari sektor privat,  meminta bantuan  dana,   dan membawa pengembang    masuk. Selain    itu,    dia    juga melakukan  usaha    lain yang  diserahkan  kepada swasta  seperti  mendirikan  sarana    perumahan yang terjangkau  dan  menggunakan jasa  tenaga kerja    sosial  bernilai    jutaan    dollar.    Hasilnya, Latimer mampu meningkatkan wibawa
pemerintahannya  walaupun  ada    pengurangan karyawan  sebanyak      12%,  menjaga  anggaran, mempertahankan tingkat  penumbuhan  pajak propertinya di bawah inflasi,  serta  mengurangi hutang  kota.  Keadaan tersebut  sangat  berbeda pengeloaan akuntansi sektor  public  yang ada di Indonesia.  Pemerintah kota  sangat    bergantung pada    pajak,  iklan dan    pungutan    lain. Para pengembang  kurang  berminat    karena      kondisi sosial  politik  yang    tidak    stabil    dan  tingkat inflasi    yang    tinggi.  Selain    itu,    pemerintah kota sangat  bergantung pada  pemerintah pusat.
Tingginya pengaruh politik di Indonesia terhadap  sistem  Organisasi, Sterling (2004)  berpendapat  bahwa  hampir  semua masalah  praktis  yang dihadapi  dalam  praktik akuntansi  bisa  dipecahkan    dengan    teori. Ketika  sebuah    masalah    muncul,    isu sebenarnya  adalah  bahwa  manajemen  tidak sependapat  dengan    pandangan    akuntansi. Dengan    demikian,    masalahnya  bukan  teknis tetapi merupakan  masalah politis. Sebuah studi yang  dilakukan    oleh  Watts    and    Zimmerman (1978)    memunculkan  pertanyaan mengapa suatu perusahaan   membelanjakan  sumber daya untuk mempengaruhi  standar  akuntansi. Hasil studi  tersebut  memperlihatkan  bahwa  manajer mempunyai      alasan  yang  kuat    untuk menginginkan    kepastian    prosedur akuntasi dibanding dengan yang  lain.  Hipotesis  dari investigator  mengarahkan bahwa  karena  pajak, politik,  dan  pertimbangan    kebijakan,    manajer dari    perusahaan    besar  memilih    standar akuntansi, karena    laporan pendapatan  harus dikurangi.    Manajemen    cemas    bahwa pendapatan yang  besar    akan  mengundang pemerintah  untuk    melakukan    intervensi langsung.
Badan-badan    pemeriksa  seperti  BPK apa  yang  dapat dilakukan, jika  menghadapi masalah  ini dalam  manajemen  sektor  publik? Inti    dari masalah  tersebut  adalah  bahwa akuntan  memberikan  respons  tanpa  adanya kekuatan untuk menekan    keputusan  pihak pemerintah.      Profesi    akuntan      akan memberikan      respons    untuk      memastikan bahwa  laporan    keuangan    yang  telah dipublikasikan    sesuai dengan standar    yang ditetapkan.Tetapi hal itu  tidak  diterima    secara legal  oleh  profesi  akuntan, karena  pendapat auditor yang  terdiri  dari adverse,  qualified, dan disclimer dalam laporan  hasil pemeriksaan  atas laporan    keuangan,    jarang  digunakan.    Apa yang  diharapkan    oleh  auditor  sektor  publik ketika    menghadapi    keadaan    sulit    ini? Tindakan    yang    dapat      dilakukan adalah memperbaiki    citra  profesi    akuntan    atau menghindar  dari    tanggung    jawab.  Selain  itu, ada  pernyataan    sederhana  bahwa  lingkungan akuntansi  itu  merupakan    arena politik. Angka-
angka    dalam  laporan  keuangan    mempunyai dampak  sosial, di mana  perkiraan dan tingkah laku  dari  banyak  orang  akan  terpengaruhi. Akan  tetapi,    beberapa  akuntan  berpendapat bahwa proses standar
yang telah diformulasikan  menjadi  faktor politis.
Professors  May dan  Sundem  State  ( 1976)    menyatakan, visi    kesejahteraan    sosial dari    laporan    akuntan sektor  publik secara jelas    dapat    diakui.  "Bagaimanapun  juga,    .... melihat  kenyataannya    yang  terjadi  sekarang, lembaga-lembaga  yang  mengikrarkan  sebagai lembaga  independen  sedikit  banyak  juga tersentuh    oleh  politik    pemerintahan.  Bahkan BPK  yang  menjadi  salah  satu  lembaga  tinggi negara antirasuas juga  tidak  dapat  dipungkiri terintervensi    oleh    pemerintah,    terutama  di masa Orde  Baru. Sekarang  masalahnya  adalah apakah  standar    tersebut    seharusnya    dalam standar sektor privat  atau  sektor  publik. Penelitian  yang  dilakukan    oleh  Professors Ronen    dan  Schiff (I978) yang telah menyebarkan  kuesioner  sebanyak  1.329  kepada para  responden  seperti  beberapa eksekutif perusahaan  besar,  akuntan  sektor  publik, akademisi akuntan, analis
keuangan, pengacara,   dan bankir   menyimpulkan  bahwa 91,9%    responden  menyatakan  bahwa  standar seharusnya  dibuat  sesuai  dengan  format  untuk sektor privat. Ini  berarti   standar   yang  dibuat untuk sektor publik    seharusnya    harmonis dengan praktik  yang ada  untuk sektor swasta.
DAFTAR PUSTAKA
1. Brown dan Jackson. 1982. Political Power. Cornell University Press.
2. E.S. Savas. 2000. Privatization and Public- Private Partnerships.  Chatham House Publishers/ Seven. Bridges Press, New
York, 2000.
3. Gaebler and Ted.  1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.
Boston: AddisonWesley-Publ. Co.
4. George Latimer . 1975.  Was an escaped slave whose case became a .... New Haven: Yale University Press.
5. Gones. 1992b. Perbedaan antara Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Laporan Keuangan Sektor Swasta. Yale University
Press. Issue 5, pp 147 – 150.
6. May, R.G. and G.L. Sundem. 1976. Research for Accounting Policy. Graduate
School.
7. Parker dan Yamey. 1994. Karakteristik dan Lingkup sector Public.
mnchaniago.blogspot.com/.../akuntansi- sektor-publik-karakteristik diakses, 29 Juli
2017.
8. Pendlebury (1992) and Hercok (1989. State that the Central or The Local Government Funds The broad Provision of Public Goods in Most Countries. Bridges
Press, New York.
9. Ronen  dan Schiff.  (I978). Public Sector Characteristics Organization. International Seminar in Inglish.
10. Sowerby. 1985. Dalam Narayan Chandrasekaran; Nguyen Luong Dung; Oskar Mahrenholtz. Volume 51.
11. Sterling, J. 2004. L ook at Communication Theory. Robinson, J.P., dan Shaver Publish, P.R.
12. Watts, R, L., and Zimmerman , J, L. 1978.
Positive Accounting Theory . New. York, Prentice Hall. Watts, R,