Peran Inklusi Keuangan Berkaitan dengan Produktifitas UMKM yang Menjadi Agen46 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blitar
Tegar Wahyu Sutanto dan Tetty Widiyastuti Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Jl. Mastrip No. 59 Blitar, 66111, Jawa Timur
Abstrak Relatif  masih  banyaknya  masyarakat  Indonesia  yang  belum  bisa  mengakses layanan  jasa  keuangan  formal  menjadi  perhatian  utama  Bank  Indonesia  dan Pemerintah  dengan  mencanangkan  program  keuangan  inklusif  untuk meniadakan segala hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan formal.
Dengan adanya hal tersebut diharapakan inklusi keuangan melalui  branchless banking  mampu  menyentuh  sektor  pedesaan  baik  level  individu  maupun organisasi  yang  bisa  dalam  bentuk  UMKM,  koperasi  maupun  yang  lainnya dengan  kapasitas  yang  belum  bankable.  Sehingga  dengan  adanya  branchless banking dapat meningkatkan produktifitas masyarakat pedesaan.
Perekonomian  daerah  atau  pedesaan  pada  umumnya  ditopang  oleh  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Perannya  sangat  vital  dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Di  Indonesia  terdapat berbagai jenis UMKM yang tersebar diseluruh wilayah Inklusi  keuangan  merupakan  upaya  untuk  mendorong  sistem  keuangan  agar dapat  diakses  seluruh  lapisan  masyarakat  sehingga  mendorong  pertumbuhan ekonomi  yang  berkualitas  sekaligus  mengatasi  kemiskinan  termasuk  di dalamnya  UMKM.  Secara  makro,  program  ini  diharapkan  dapat  mendukung pertumbuhan  ekonomi  yang  makin  inklusif  dan  berkelanjutan,  serta  dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat banyak.
Kata kunci : Inklusi Keuangan, Branchless Banking,UMKM

## PENDAHULUAN
Istilah financial  inclusion atau  keuangan  inklusi  menjadi  tren  paska  krisis  2008 terutama  didasari  dampak  krisis  kepada  kelompok in  the  bottom  of  the  pyramid (pendapatan  rendah  dan  tidak  teratur,  tinggal  di  daerah  terpencil,  orang  cacat,  buruh yang  tidak  mempunyai  dokumen  identitas  legal,  dan  masyarakat  pinggiran)  yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.
Sebelumnya  pada  2014,  baru  sekitar  36%  orang  saja  yang  memiliki  rekening  bank. Tiga tahun sebelumnya pada 2011 bahkan jumlah yang punya rekening hanya 20% saja. Prestasi  ini  mencuatkan  Indonesia  sebagai  yang  tercepat  di  kawasan  Asia  Timur  dan Pasifik. Dalam hal penggunaan rekening untuk tabungan, Indonesia juga memiliki nilai
yang  kuat,  yakni  10  poin  lebih  tinggi  dibanding  rata-rata  negara  berkembang  lain  di dunia,  42%  dari  pemilik  rekening  menabung  di  institusi  keuangan  formal  seperti  bank maupun institusi keuangan mikro.
Bank  Indonesia  telah  membuat  sebuah  kebijakan  untuk  meningkatkan  inklusi keuangan yang disebut dengan kebijakan keuangan inklusi. Kebijakan tersebut berbentuk pendalaman  layanan  keuangan  ( financial  service  deepening )  yang  menyasar  orang-orang kelas  menengah  bawah.  Jadi  layanan  keuangan  di  Indonesia  tidak  hanya  untuk  kelas menengah  atas,  tetapi  juga  kelas  menengah  bawah.  Setiap  Warga  Negara  Indonesia berhak untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap produk finansial. Bank Indonesia memiliki sebuah indeks yang bertujuan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan yang disebut dengan IKI – Indeks Inklusi Keuangan. IKI terdiri dari tiga variabel utama yaitu akses (access) , penggunaan (usage) dan kualitas (quality).
Dalam  perspektif  pembangunan  ekonomi,  keberadaan  keuangan  inklusi  dan  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  ibarat  dua  sisi  dari  satu  mata  uang  yang  sama. Keduanya  tak  terpisahkan,  dan  jika  dikembangkan  dengan  optimal  maka  dapat membawa kondisi ekonomi ke level pertumbuhan yang berkualitas.
PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk,  sebagai  bank  yang  merupakan  Badan Usaha  Milik  Negara  senantiasa  konsisten  dalam  usahanya  untuk  memberdayakan ekonomi kerakyatan masyarakat Indonesia, salah satu cara untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia berkaitan dengan kebijakan keuangan inklusi yaitu dengan pembentukan program  Agen46,  yang  mana  Agen  46  ini  merupakan  mitra  BNI  dalam  menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka inklusi keuangan.
Masyarakat memiliki kebutuhan yang besar akan layanan keuangan, terutama terkait layanan  keuangan  dasar  yang  mencakup  transaksi  pembayaran  non-tunai,  tabungan, kredit  atau  pembiayaan,  remitansi,  dan  asuransi.  Layanan  keuangan  saat  ini  masih didominasi  oleh  perbankan  sebagai  lembaga  penyedia  jasa  keuangan  dan pembayaran.Guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibentuklah program keagenan, yang mana dalam program ini menggandeng pelaku UMKM untuk berpartisipasi sebegai penyedia  layanan  keuangn  inklusi.  Selain  sebagai  bentuk  suatu  pendalaman  layanan keuangan ( financial service deepening ) yang menyasar orang-orang kelas menengah bawah. Berdasarkan  uraian  yang  peneliti  paparkan  tersebut,  maka  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  program branchless  banking yang  merupakan  program  inklusi keuangan  yang  didalamnya  terdapat  indeks  keuangan  inklusi  (IKI)  yang  sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang terdiri dari tiga variabel utama yaitu akses (access) , penggunaan (usage) dan kualitas (quality) ini mampu meningkatkan produktifitas UMKM yang telah berpartisipasi menjadi Agen46 Bank BNI Kantor Cabang Blitar.

## LANDASAN TEORI Hasil Penelitian Terdahulu
Hasil  penelitian  terdahulu  yang  dianggap  relevan  untuk  kemudian  digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini yaitu :
1. Laila (2017) mengadakan penelitian dengan judul “Peran Inklusi Keuangan Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta” dengan variabel perkembangan modal UMKM, pelayanan, aksesbilitas, dan pendampingan. Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah  akesbilitas  berpengaruh  positif  terhadap  perkembangan  modal  UMKM  di Yogyakarta.  Semakin  mudah  akses,  semakin  meningkatkan  perkembangan  modal UMKM. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil perhitungan Ha dan Ho dapat diterima.
2. Evi (2013), dengan jurnal berjudul “Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia” menghasilkan simpulan yakni
akses  program  inklusi  keuangan  berdampak  signifikan  terhadap  pengusaha  UMKM khusunya perempuan.
3. Novia  (2015),  dengan  jurnal  berjudul“Peran  Perbankan  Syariah  Dalam Mengimplementasikan  Keuangan  Inklusif  di  Indonesia”  menghasilkan  simpulan bahwa  perbankan  syariah  mampu  menjadi  garda  depan  dalam  upaya pengimplementasian  inklusi  keuangan  di  Indonesia  dengan  berdasarkan  pada  data peningkatan  aset  dana  pihak  ketiga  yang  mengalami  kenaikan  15%  sampai  dengan 45% pertahun, pembiayan 50.05% per tahun, CAR yang cukup baik sebesar 15% serta non performance finance yang dibawah 5%.
4. Rika  (2016),  dengan  jurnal  berjudul  “Literasi  dan  Inklusi  Keuangan  Serta  Indeks Utilitas UMKM di Padang, menghasilkan simpulan bahwa perlu adanya suatu eduaksi literasi  pada  inklusi  keuangan  UMKM  yang  berkesinambungan  dikarenakan berdasarkan  indeks  utilitas  produk  keuangan  pemanfaatan  produk  keuangan perbankan sebesar 74% lebih besar dibandingkan dengan produk keuangan lainnya.
5. Azka  dan  Lukytawati  (2016)  dengan  jurnal  berjudul  “Dampak  Inklusi  Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia” menghasilkan simpulan bahwa korelasi antara  inkulsi  keuangan  menggunakan  indicator bank  z  score dan  stabilitas  sistem keuangan  di  Asia  menunjukkan  tingkat  hubungan  yang  sedang,  dan  faktor-faktor yang secara signifikan, mempengaruhi  stabilitas sistem keuangan di Asia antara lain inklusi keuangan, GDP perkapita, non-FDI capital flow terhadap GDP (NFDI).
6. Anggita  (2019)  mengadakan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Inklusi  Keuangan Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Surakarta” dengan variabel edukasi keuangan, fasilitas  intermediasi  dan  saluran  distribusi,  layanan  keuangan  pada  sektor pemerintah,  perlindungan  konsumen  dan  pendapatan  yang  menghasilkan  simpulan bahwa  edukasi  inklusi  keuangan  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pendapatan UMKM.

## Pengertian Inklusi Keuangan
Kebijakan  inklusi  keuangan  adalah  suatu  bentuk  pendalaman  layanan  keuangan ( financial service deepening ) yang ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang  aman  ( keeping ),  transfer,  menabung  maupun  pinjaman  dan  asuransi.  Hal  ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.
Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2016  tentang  Strategi  Nasional Keuangan  Inklusif,  “inklusi  keuangan  didefinisikan  sebagai  hak  setiap  orang  untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif,  dan  terjangkau  biayanya,  dengan  penghormatan  penuh  kepada  harkat  dan martabatnya”. Menurut Bank Indonesia, 2014, strategi inklusi keuangan bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi. Sehingga keterlibatan dalam inklusi keuangan tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam  upaya  pelayanan  keuangan  kepada  masyarakat  luas.  Melalui  Strategi  Nasional Keuangan  Inklusif  diharapkan  kolaborasi  antar  lembaga  pemerintah  dan  pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur. ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi  sebuah  keharusan  dan  perbankan  merupakan  pendorong  utama  untuk implementasi financial inclusion.

## Visi, Tujuan, dan Strategi Inklusi Keuangan
Menurut Bank Indonesia (2014), visi nasional keuangan inklusif yaitu “mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi,  penanggulangan  kemiskinan,  pemerataan  pendapatan  dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia”, dan berdasarkan visi tersebut maka inklusi keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa tujuan.
Kerangka Nasional Keuangan Inklusif dibangun di atas enam pilar yaitu :
1. Edukasi Keuangan
2. Fasilitas Keuangan Publik
3. Pemetaan Informasi Keuangan
4. Kebijakan/Peraturan yang mendukung
5. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi
6. Perlindungan Konsumen

## Indikator Keuangan Inklusif
Indikator  yang  dapat  dijadikan  ukuran  sebuah  negara  dalam  mengembangkan keuangan inklusif adalah :
1. Ketersediaan / akses, yaitu mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2. Penggunaan,  yaitu  mengukur  kemampuan  penggunaan  aktual  produk  dan  jasa keuangan, keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
3. Kualitas, yaitu mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutan pelanggan.

## Pengertian UMKM
Definisi  UMKM  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20.  Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa :
1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang  memenuhi kriteria Usaha Kecil
3. Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha

## Pengertian Bank
Menurut  Undang–Undang  No.10  tanggal  10  November  tahun  1998  pasal  1  ayat  2, “bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkan  dalam  bentuk  kredit  dalam  rangka  meningkatkan  hajat hidup orang banyak.
Menurut  penyataan  standar  akuntansi  keuangan  PSAK  nomor  31,  “bank  suatu lembaga  yang  berperan  sebagai  perantara  keuangan  antara  pihak-pihak  yang  memiliki kelebihan  dana  dan  pihak-pihak  yang  memerlukan  dana,  serta  sebagai  lembaga  yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. Dari  kedua pengertian bank tersebut,
secara  umum  dapat  diartikan  bahwa  bank  merupakan  badan  usaha  yang  mempunya peran  sebagai financial  intermediary, yakni  sebagai  perantara  antara surplus  unit dengan defisit unit

## Hubungan antara inklusi keuangan, bank, dan UMKM
Keberadaan inklusi keuangan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ibarat dua  sisi  dari  satu  mata  uang  yang  sama.  Keduanya  tak  terpisahkan,  dan  jika dikembangkan  dengan  optimal  maka  dapat  membawa  kondisi  ekomomi  ke  level pertumbuhan  yang  berkualitas.Inklusi  keuangan  merupakan  suatu  sistem  layanan keuangan  yang  didesain  khusus  bagi  pemenuhan  hak  kalangan  masyarakat  yang  tidak layak ( unbankable ) agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan semakin produktif. Oleh  karena  itu,  dalam  salah  satu  upaya  peran  aktif  dalam  program  inklusi  keuangan, maka  terbentuk  Agen46  yang  merupakan  sebuah  implementasi  program  aplikasi keuangan  inlusif  yang  mana  dengan  adanya  program  ini,mampu  atau  tidak meningkatkan  produktifitas  UMKM  yang  menjadi  dan  bergabung  dalam  program keagenan  ini.  Adapun  jika  digambarkan  pada  alur  hubungan  hubungan  antara  inklusi keuangan, bank dan UMKM adalah sebagai berikut :

## Gambar 1.
Hubungan antara inklusi keuangan, bank, dan UMKM

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penenlitian ini adalah semua data Agen46, transkasi dan produktifitas keagenan di BNI Kantor Cabang Blitar. Sampel yang digunakan adalah data produktifitas UMKM yang menjadi Agen46 di BNI Kantor Cabang Blitar tahun 2017 sampai  dengan  2018,  yang  mana  pada  rentang  waktu  tahun  2017  sampai  dengan  2018 ketentuan  dan  peraturan  terkait  dengan  inklusi  keuangan sudah  ditetapkan  dan  tertata rapi dalam proses pengimplementasiannya.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1. Wawancara Proses tanya jawab dan diskusi kepada pihak perusahaan dan UMKM yang menjadi Agen 46.
2. Dokumentasi
Mendapatkan  data  semua  catatan  dan  dokumen  yang  berhubungan  dengan  objek penelitian di BNI Kantor Cabang Blitar.
3. Observasi
Melakukan pengamatan di UMKM yang menjadi Agen 46 di BNI Kantor Cabang Blitar secara langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti.
4. Data Sekunder
Merupakan  data  internal  perusahaan  yang  memuat  tentang  kinerja  UMKM  yang menjadi Agen 46 BNI Kantor Cabang Blitar.

## ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Tempat Penelitian
PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero),  Tbk  pada  awalnya  didirikan  di  Indonesia sebagai  Bank  sentral  dengan  nama  “Bank  Negara  Indonesia”  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia  1946”,  dan  statusnya  menjadi  Bank  Umum  Milik  Negara.  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  19  tahun  1992,  tanggal  29  April  1992,  telah  dilakukan penyesuaian  bentuk  hukum  BNI  menjadi  Perusahaan  Perseroan  Terbatas  (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli  1992,  dibuat  di  hadapan  Muhani  Salim,  S.H.,  yang  telah  diumumkan  dalam  Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.
BNI  merupakan  Bank  BUMN  (Badan  Usaha  Milik  Negara)  pertama  yang  menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.
Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  Anggaran  Dasar  Perubahan  terakhir  Anggaran  Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  dengan surat  keputusan  No.  AHU-AH.01.03-0776526  tanggal  14  April  2015.  Adapun  visi perusahaan  yaitu  “Menjadi  Lembaga  Keuangan  yang  Unggul  dalam  Layanan  dan Kinerja”
PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Kantor  Cabang  Blitar  beralamat  di  Jl. Kenanga No.7-9 Kepanjen Kidul Kota Blitar. Kantor Cabang Blitar mulai resmi beroperasi sejak  tahun  1966.  Saat  ini  jumlah  karyawan  yang  ada  di  BNI  Kantor  Cabang  Blitar berjumlah  68  pegawai  atau  sebesar  0.25%  dari  total  keseluruhan  jumlah  pegawai  BNI yakni 26.323 pegawai.
Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketnggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat 112°  14  - 112° 28 Bujur Timur dan  8°  2 - 8° 10 Lintang Selatan, arah  tenggara  dari  Ibu  kota  Propinsi  Surabaya.  Kota  Blitar  merupakan  wilayah  terkecil kedua di Propinsi  Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km2 terbagi habis menjadi tiga Kecamatan yaitu : Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km² Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km2 Kecamatan Sananwetan 12,15 km². Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya.
Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25’ – 112 20’ BT dan 7 57-8 9’51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 km dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, . Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki karakteristik yang hampir  seragam  (Kuncoro,  2007),  ada  4  (empat)  karakteristik  yang  dimiliki  oleh kebanyakan UMKM di Indonesia:
1. Tidak  adanya  pembagian  tugas  yang  jelas  antara  bidang  administrasi  dan  operasi. Rendahnya  akses  terhadap  lembaga-lembaga  kredit  formal  sehingga  mereka
cenderung  menggantungkan  pembiayaan  usahanya  dari  modal  sendiri atau  sumber- sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang, perantara bahkan rentenir.
2. Sebagian  besar  usaha  ini  belum  memiliki  status  badan  hukum.  Hampir  sepertiga UMKM bergerak pada kelompok usaha makanan, minuman, tembakau, kayu, bambu, rotan, rumput dan termasuk perabot rumah tangga.
Jumlah  UMKM  di  Kota  dan  Kabupaten  Blitar  diperoleh  hasil  jumlah  total keseluruhan  jumlah  UMKM  yang  ada  di  wilayah  Blitar  adalah  sebanyak  24.186  pelaku UMKM dengan rincian Kota Blitar sebanyak 4.811 pelaku UMKM dan Kabupaten Blitar sebanyak  19.  375  pelaku  UMKM.  Wilayah  Kabupaten  Blitar  mendominasi  dari  jumlah pelaku UMKM dikarenakan luas total wilayah Kabupaten Blitar lebih luas luas 48,76 kali jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Blitar. Dari keseluruhan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar sebanyak 24.186 pelaku UMKM yang telah bergabung dalam literasi keuangan program keagenan di BNI Kantor Cabang Blitar adalah sebanyak 907 pelaku UMKM dan yang aktif melakukan transaksi sebanyak 461 pelaku UMKM atau sebesar  50.83%  dan  2.37%  dari  keseluruhan  total  jumlah  UMKM  yang  ada  di  wilayah Kota dan Kabupaten Blitar.

## Analisis Data Gambaran umum responden
Responden yang telah dikelompokan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu jenis kelamin, usia pelaku UMKM dan bidang usaha yang ditekuni dan lama usaha UMKM dan Jumlah transaksi agen aktif. responden adalah laki-laki yaitu 15 orang dengan prsentase 44,12% dan perempuan berjumlah 19 orang dengan prsentase 55,88%. Usia pelaku UMKM yang menjadi  responden  penelitian  ini  berusia  >  30  tahun.  Usia  tersebut  menggambarkan bahwa  usia  >30  tahun  merupakan  usia  yang  produktif.  Usaha  yang  ditekuni,  dengan presentase  usaha  yang  ditekuni  responden  paling  sedikit  adalah Payment  Point  Online Bank (PPOB) bersama dengan pelaku UMKM lainnya, sedangkan prsentase yang paling besar adalah pada industri perdagangan sebesar 94,12%.Lama Usaha dengan persentase lama  usaha  yang  paling  sedikit  adalah  10-15  tahun  dengan  jumlah  hanya  1  orang  atau 2,94%, sedangkan persentase yang paling besar adalah 1-5 tahun sebanyak 18 orang atau 52,94%.
Jumlah  transaksi  untuk  setiap  kategori  pelaku  UMKM  adalah  yang  mempunyai jumlah transaksi paling sedikit adalah akumulatif 1.000 (seribu) transaksi selama 1(satu) tahun  periode.  Dan  dari  hasil  pemilihan  responden,  maka  diperoleh  hasil  34  pelaku UMKM yang memenuhi persaratan minimal jumlah transaksi ini, atau sebesar 3,7 % dari total  jumlah  pelaku  UMKM  yang  bergabung  menjadi  Agen46  dan  7,8%  pelaku  UMKM yang aktif dalam keagenan.
Dari masing-masing indikator keuangan inklusif yang meliputi Ketersediaan / akses, p enggunaan  /  u sag e  dan  kualitas,  berikut  ini  merupakan  hasil  dari  reduksi  data  yang telah dilakukan pengelompokan sesuai dengan jenis kategori responden 1. Ketersediaan akses
Cara  mendapatkan  informasi  yang  jelas  terkait  dengan  produk  dan  layanan  inklusif keuangan  dalam  bentuk  Agen46,  dari  34  pelaku  UMKM,  100%  seluruh  responden menyampaikan  bahwa,  pelaku  UMKM  mendapatkan  informasi  yang  jelas  terkait dengan produk dan layanan keuangan inkusif yang mana produk ini melipti produk perbankan baik produk tabungan, maupun pinjaman. .
Dalam  hal  ketersediaan akses,  pihak  dari  lembaga  keuangan  membantu  sepenuhnya dalam  proses  pendirian keagenan  dan  berbagai macam  syarat,  yang  mana  keagenan yang semula harus memenuhi persyaratan bankable , kini literasi keuangan dalam betuk
keagenan  bisa  dilakukan  oleh  perorangan  atau  badan  yang  belum bankable. Belum bankable ini  diartikan  yakni,  perorangan  atau  badan  yang  tidak  menenuhi  syarat administrasi,  permodalan  dan  kapasitas  usaha.  Namun  dari  segi  ketersediaan  akses juga  terdapat  kekurangan  yang  menggangu  pelaku  UMKM  untuk  melakukan transaski  keuangannya  yaitu  terkendala  dengan  akses  yang  terkadang  sulit  untuk dibuka.
2. Penggunaan / usage
Dari keseluruhan responden memiliki penggunaan dari keagenan yang memiliki usage minimal 1.000  per  tahun  atau  dengan  rata-rata  minimal  sebanyak  83  transaksi  setiap bulannnya  dan  jumlah  usage  tertinggi  adalah  3.967  per  tahun  atau  dengan  rata-rata usage 330 transaksi tiap bulannya.
3. Kualitas
Secara  kualitas  literasi  inklusi  keuangan  pelaku  UMKM  dinilai  mempunyai  kualitas keamanan  yang  berlapis-lapis  tercatat  terdapat  4(empat)  lapis security  accses ynag mana  meliputi, password  login,  captcha  identify  personal  identification  number  (PIN)  dan PIN One Time Password (OTP) , sehingga kemungkinan akses terjadi kebobolan secara sistema kualitas keamana rendah.
Namun, 76,47 % dari 34 pelaku UMKM atau sebanyak 26 pelaku UMKM menyatakan bahwa  kualitas  akses  keagenan  ini  kurang  baik,  seiring  sering  terjadinya take  down akses website maupun  seringnya under  maintenance, sehingga  menghambat  akses pelaku UMKM ke website keagenan 46.
4. Produktifitas UMKM
Dari segi produktifitas, inklusi keuangan ini menambah jumlah transaksi dan volume transaski  serta  perputaran  modal  yang  cukup  luar  biasanya  khusunya  bagi  pelaku UMKM,  setidaknya  lokasi  milik  pelaku  UMKM  bisa  dikunjungi  oleh  konsumen sebanyak 83 kali selama tiap bulan bahkan hingga 330 kali selama setiap bulan, hal ini akan  juga  menambah  peluang  bisnis  utama  dari  pelaku  UMKM  dilirik  oleh  para konsumen yang berkunjung ke lokasi pelaku UMKM.
Selain dari jumlah dan volume transaksi yang bertambah, semakin tinggi tingkat usage dan volume transaksi, pelaku UMKM juga mendapatkan fee dari setiap masing-masing transaksi  dilakukan.  Hal  ini  tentunya  juga  berimbas  pada  laba  yang  diterima  oleh UMKM setiap bulannya.

## Penyajian Data
Data  meliputi  data usage, volume  transaksi dan cash  flow pelaku  UMKM  yang tergabung dengan Agen 46 BNI selama 1(satu) periode tahun 2018. Data usage tertinggi pada  periode  2018  adalah  dengan  jumlah  tansaksi  1.000  transaksi  selama  periode  2018 atau  sebesar  83  transaski  perbulan,  dan  transaksi  tertinggi  yang  bisa  dilakukan  oleh pelaku  UMKM  adalah  sebanyak  3.967  transaksi selama  satu  periode  atau  sebanyak  330 transaksi setiap bulannya.
Volume yang ditransaksikan oleh pelaku UMKM selama 1(satu) periode tahun 2018 tertinggi yaitu sebesar Rp. 818.706.600,- atau sebesar Rp.68.225.550,- per bulan, Sedangkan volume  transaksi  terendah  selama  1(satu)  periode  tahun  2018  sebesar  Rp.118.471.000,- atau sebesar Rp.9.872.583,- per bulan Aliran  uang  kas  operasional  ( cash  operation )  baik  secara  tunai  maupun  non  tunai pelaku UMKM selama 1(satu) periode tahun 2018 tertinggi yaitu sebesar Rp.207.740.828,- dan terendah adalah sebesar Rp.2.529-. Rata-rata cash operation dai 34 responden pelaku UMKM  selama  periode  1(satu)  tahun  adalah  sebesar  Rp.  10.632.108,-.  Aliran  uang  kas operasional ini berdarkan pada gambar 4.5 memiliki trendline yang menurun dan bahkan
cenderung  sangat  kecil,  hal  ini  disebabkan  oleh  kecilnya cash  capital yang  dimiliki mempunyai turn  over yang  tinggi,  sehingga  tidak  tercatat  sebagai iddle  fund (dana mengendap) yang cukup lama.
Pelaku  UMKM  lebih  mengutamakan  modal  tunainya  diperuntukkan  untuk  usaha utamanya, yaitu untuk perputaran barang modal yang memang dari seluruh responden 94,12%  merupakan  pelaku  UMKM  perdagangan,  sedangkan  keagenan46  merupakan usahan tambahan diluar usaha utama. Cash operation ini juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM tergolong kategori yang mana, termasuk usaha mikro, usaha kecil, ataupun usaha menengah,  karena  tiap  kategori  UMKM  tersebut  juga  ditetukan  oleh  besaran  jumlah modal usahanya.
Berbeda  dengan  perbandingan  antara  jumlah  transaksi  dengan  volume  transaksi yang mempunyai perbandingan lurus, dimana jika jumlah transaksi tinggi maka volume transaski juga akan ikut meningkat tinggi  dan juga sebaliknya, maka c ash  operation dari masing-masing  pelaku  UMKM  ini  mempunyai  perbandingan  yang  tidak  selalu berbanding  lurus  dengan  jumlah  transaski  dan  volume  transaksi,  bisa  saja  jumlah  dan volume  transaski  meningkat  tinggi,  namun  cash  operation  yang  dimiliki  cenderung rendah,  ataupun  sebaliknya, cash  operation yang  dimiliki  tinggi,  jumlah  transaksi  dan volume transaksinya cenderung rendah.
Dari  sisi  pendapataan  yang  diperoleh  setiap  pelaku  UMKM  tentunya  juga berbanding  lurus  dengan  jumlah  transaksi,  semakin  banyak  jumlah  transaski  yang dilakukan  oleh  tiap  keagenan  akan  mendapat  pendapatan  yang  juga  seman]kin meningkat, pendapatan ini diterima dalam  bentuk fee yang  setiap  jenis  transaski memiliki jenis fee yang berbeda-beda besarannya. Fee yang diterima ini dalam bentu tunai yang  akan  dikreditkan  setiap  bulannya  pada  tanggal  5,  yang  besaran  ini  tentunya berbeda,  fee  yang  diterima  paling  kecil  diterima  adalah  Rp.  500,;  sampai  dengan Rp.15.000,- tergantung pada jenis transaksi yaang dilakukan oleh pelaku UMKM selaku Agen46.
Selain sebagai pendamping kegiatan bisnis utama dari bisnis utama pelaku UMKM, inklusi  keuangan  Agen  juga  berperan  dalam  program  pengentasan  kemiskinan  di Indonesia, penyaluran bantuan seperti, Program Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Sosial Program  Keluarga  Harapan,  Program  Sembako  Murah,  Program  Indonesia  Pintar,  dan yang  terakhir  Program  kartu  Pra  Kerja,  semua  bisa  dilakukan  di  inklusi  keuangan keagenan yang dimilki oleh pelaku UMKM yang dipercaya untuk menyalurkan program- program  pemerintah  tersebut,  semakin  kepercayaan  yang  diperoleh  keagenan  semakin banyak,  jumlah  transaksi  dan  volume  transaksi  juga  ikut  meningkat,  dan  tentunya  ini juga diperhitungkan sebagai  produktifitas  Agen46,  dan  tentunya  juga  mendapatkn fee atas  transaksi  yang  dilakukan  walaupun  transaksi  yang  dilakukan  ini  merupakan program pemerintah. Hal ini lah yang juga menjadi penyebab melonjaknya pendapatan dari pelaku UMKM.
Jumlah  transaksi  merupakan  seluruh  transaksi  baik  itu  tunai  atau  non-tunai  yang dilakukan  oleh  pelaku  UMKM  selama  1  (satu)  periode.  Jumlah  transaski  paling  tinggi yaitu sebanyak 3.967 transaksi oleh UMKM 1 yang beralamat di Wates Kabupaten Blitar, hal  ini  dikarenakan  lokasi  yang  memang  jauh  dari  akses  perbankan  atau  lembaga keuangan selain itu juga didominasi usaha masyarakat sekitar adalah perkebunan tebu, sehingga  masyarakat  melakukan  kegiatan  keuangannya  terpusat  di  agen  UMKM Sedangkan Jumlah transaki terendah yaitu UMKM 34 dengan jumlah transaksi sebanyak 1.000  transaksi,  UMKM  ini  berlokasi  di  Doko  Kabupaten  Blitar,  transaksi  yang  paling sering didominasi di UMKM ini merupakan transaksi pembayaran yang mana dominan masyarakat ini memiliki kegiatan pertanian.
Volume transaksi merupakan jumlah nominal transaksi baik itu tunai atau non-tunai yang  dilakukan  oleh  pelaku  UMKM  selama  1  (satu)  periode.  Jumlah  transaski  paling tinggi yaitu sebesar Rp. 818.706.600 oleh UMKM 1 yang beralamat di Wates Kabupaten Blitar, hal ini disebakan banyaknya jumlah transaksi pembayaran tebu dan juga bantuan program  dari  pemerintah  seperti  Bantuan  Sosial  dan  Kartu  Keluarga  Sejahtera. Sedangkan untuk volume transaksi terendah yaitu Rp. 119.692.800, pada UMKM 30, yang mana  berlokasi  di  Wlingi  Kabupaten  Blitar  yang  transaksinya  didominasi  penyaluran program pemerintah.

## Pembahasan Hasil Analisis Data
1. Pengaruh  Edukasi  Keuangan  terhadap  Pendapatan  UMKM  Hasil  peran  program inklusi  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  produktifitas  pelaku  UMKM  yang turut serta dalam keagenan.
2. Pengaruh fasilitas intermediasi dan saluran distribusi terhadap produktifitas Fasilitas yang  diberikan  berupa  program  inklusi  keuangan  dari  lembaga  intermediasi,  dan saluran distribusi berpengaruh positif terhadap produktifitas UMKM.
3. Pengaruh Layanan Inklusi Keuangan pada Sektor Pemerintah. Layanan  inklusi  di  sektor  pemerintahan  sangat  penting  dalam  menanggulangi, kemiskinan  di  Indonesia,  peran  pemerintah  dalam  beberapa  prgram  pemerintah seperti Program Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Program Sembako Murah, Program Indonesia Pintar, dan yang terakhir Program kartu Pra  Kerja  yang  memberikan  kepercayaan  kepada  program  inklusi  keuangan  juga berpengaruh positif terhadap produktifitas pelaku UMKM peserta keagenan. Sehingga dari pendapatan yang diterima oleh pelaku UMKM bisa dijadikan sebagai tambahan modal untuk menyokong usaha utamanya.
4. Pengaruh tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan Dari segi sudut pandang finacial literasi keuangan dapat diartikan sebagai kecakapan atau kesanggupan dalam hal keuangan Literasi keuangan ( financial literacy ) adalah hal penting  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  setiap  orang.  Seseorang  dengan  literasi keuangan yang baik ( well literate ), akan mampu melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda dan memiliki kendali atas kondisi keuangannya. Maka dari itu semakin paham  pelaku  UMKM  memanfaatkan  inkulsi  keuangan  maka  akan  dapat meningkatkan pendapatan.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil analisa data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Edukasi  keuangan  merupakan  strategi  kebijakan  untuk  meningkatkan  kapabilitas dalam  mengelola  keuangan  yang  dimulai  dengan  peningkatan  pemahaman.  Ketika literasi  (pemahaman)  diperoleh,  maka  pelaku  UMKM  akan  tanpa  ragu  akan  mudah memanfaatkan  fasilitas  akses  yang  diberikan  oleh  lembaga  keuangan  perbankan sebagai financial  intermediary dalam  bentuk  inklusi  keuangan  keagenan,  sehingga pelaku  UMKM  untuk  memilih  produk  inklusi  keuangan  yang  tepat  untuk mengembangkan bisnis lain dari usahanya sehingga dapat menaikkan pendapatan dan modal untuk berusaha yang berkelanjutan.
2. Fasilitas yang diberikan berupa program inklusi keuangan dari lembaga intermediasi, dan  saluran  distribusi  berpengaruh  positif.  Akses  yang  diberikan  dalam  program inkluasi keuangan, kualitas akses yang diberikan oleh perbankan berpengaruh positif
terhadap  jumlah  transaksi  dan  volume  transaksi  ( usage )  maka  ini  juga  kana berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku UMKM.
3. Secara  tidak  langsung  sektor  pemerintah  juga  memberikan  dukungan  dan memberikan  hasil  postif  atas  program  inklusi  keuangan  ini,  terbukti  pada  beberapa program pengentasan kemiskinan.pemerintah lebih memilih. program keagenan yang merupakan  program  inklusi  keuangan  sebagai  mitra  penyalur  dari  pada  lembaga kueangan seperti bank, koperasi dan kantor pos. Hal ini berpengaruh positif terhadap pendapatan  pelaku  UMKM  yang  turut  serta  pada  program  inklusi  keuangan keagenan.
4. Bagi  masyarat  yang  berada  dilokasi  yang  tak  terjangkau  oleh  lembaga  keuangan formal  seperti  bank,  mampu  mengakses  layanan  keuangan  yang  setidaknya  mampu memberikan  fasilitas  dan  layanan  keuangan  seperti  layaknya  lembaga  keuangan formal.
5. Indikator  Keuangan  Inklusif  (IKI)  yang  telah  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  yang didalamnya  memuat  3(tiga)  hal  yakni  ketersediaan  atau  akses,  pengguanaan  ( usage ), dan  kualitas berpengaruh terhadap produktifitas pelaku UMKM yang menggunakan program inklusi keuangan dalam bentuk program Agen46 yang dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

## Saran
1. Bagi  BNI  Kantor  Cabang  Blitar,  diharapkan  mampu  memaksimalkan  pelaku  UMKM yang  telah  mengikuti  program  inklusi  keuangan  keagenanini,  yang  mana  dari  907 pelaku UMKM dan yang aktif melakukan transaksi sebanyak 461 pelaku UMKM atau sebesar 50.83% dan 2.37% dari keseluruhan total jumlah UMKM yang ada di wilayah Kabupaten  dan  KotaBlitar.  Jika  ini  mampu  dimaksimalkan  maka  akan  berdampak positif  bagi  pelaku  UMKM  untuk  meningkatkan  pendapatanya  dan  bagi  bank  akan meningkatkan dana pihak ketiganya.
2. Sistem inklusi keuangan yang sering down dan under maintenance, merupakan kendala yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, jika ini berlanjut maka akan berdampak pada  akses,  penggunaan (usage), dan  kualitas  yang  menurun.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  perbaikan  yang  harus  dilakukan  oleh  pemilik  dan  pengembang  program. Jika  terus  berlanjut,  maka  tidak  hanya  pendapatan  pelaku  UMKM  yang  menurun, namun tingkat minat masyarakat selaku pengguna program ini juga akan mengalami penurunan
3. Pelaku UMKM merupakan masyarakat biasa, dan bukan banker profesional di lembaga keuangan  yang  memeliki  kode  etik  perbankan,  oleh  karena  itu,  tingkat  pemahaman atas  prinsip  kehati-hatian  dan  prinsip  kerahasiaan  data  nasabah  yang  bertransaksi melalui program inkulsi keuangan keagenan tetap terjaga. Lebih baik pelaku UMKM dibekali  lebih  mendalam  oleh  lembaga  keuangan  yang  berperan  sebagai financial intemrediary dan saluran distribusi.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, karena topik  yang  diangkat  masih  baru  dan  terus  berkembang  serta  masihbanyak  hal  yang perlu dilakukan kajian ulang dan perbaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni. 2008. Lembaga Keuangan. Fakultas Ekonomi Univesitas Airlangga. Surabaya. Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Blitar.  2019. Kabupaten  Blitar  Dalam  Angka  Tahun  2018 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. Blitar. Badan Pusat Statistik Kota Blitar. 2019. Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2018 . Badan Pusat
Statistik Kota Blitar. Blitar Bank  Indonesia.  2014. Booklet  Keuangan  Inklusif .  Departemen  Pengembangan  Akses Keuangan dan UMKM. Jakarta.
Budisantoso, T dan Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain . Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
Desiyanti, Rika. 2016. Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Indeks Utilitas UMKM di Padang . Universitas Bung Hatta. Padang.
Dienillah,  Azka  dan  Lukywati  Anggareni.  2016. Dampak  Inklusi  Keuangan  Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia . Institut Pertanian Bogor. Bogor. Dosen  Perbanas  Blog  2016.  Perbanas  Institute.  Online. https://dosen.perbanas.id/inkulsi- keuangan-money-inclusion. Diakses tanggal 14 Januari 2019.
Hasibuan, Melayu SP. 2005. Dasar-Dasar Perbankan . PT Bumi Aksara. Jakarta. Kasmir. S.E., M.M. 2002. Dasar-Dasar Perbankan . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Kelkar, Vijay. 2010. Financial Inclusion for Inclusive Growth . Administrative Staff College of India ASCI Journal of Management. India
Lukywati, Anggraeni. Dan Azka Azifah Dienillah. 2016. Dampak Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia . Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Media Room 2016. Bank Indonesia. Online. www.bi.go.id/inklusi keuangan. Diakses tanggal 11 Januari 2019.
Nengsih,  Novia.  2015. Peran  Perbankan  Syariah  Dalam  Mengimplementasikan  Keuangan Inklusif di Indonesia . Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. Nurjannah,  Laila.  2017. Peran  Inklusi  Keuangan  Terhadap  Perkembangan  UMKM  di Yogyakarta . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta. Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan . Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif . 2016. Purwati,  Yenny  dan  Rosaly  Fransiska.  2014. Strategi  Peningkatan  Kemampuan  Adobsi Teknologi  Branchless  Banking  Untuk  Memperluas  Inklusi  Keuangan  di  Masyarakat Pedesaan . Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. Rubrik  Finansial  2016.  Finansialku.com.  Online www.financialku.com/apa-itu--inklusif- keuangan-dan-literasi-keuangan. Diakses tanggal 18 Juni 2020 Septiyani, Anggita Della. 2019. Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pendapatan UMKM di Kota  Surakarta .  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  Institut  Agama  Islam  Negeri Surakarta. Surakarta.
Steelyana,  Evi.  2013. Sebuah  Tinjauan  Tentang  Peran  Inklusi  Keuangan  Terhadap  Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia . Universitas Bina Nusantara. Jakarta. STIE  Kesuma  Negara  Blitar.  2019. Pedoman  Penulisan  Skripsi  dan  Publikasi  Ilmiah .  STIE Kesuma Negara. Blitar.
Sugiyono. 2013. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Alfabeta. Bandung.
The World Bank. 2017. The Global Findex Database 2017. World Bank Group. Wahsington, DC.
Tjoekam, Moh. 1999. Bisnis Inti Bank, Konsep dan Kasus. Gramedia. Jakarta.
Yulianti,Praptini  dan  Ismail.  2006. Modul  Perbankan,  Kredit  dan  Transaksi  Jasa  Perbankan. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya.