## TINJAUAN YURIDS TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERSEROAN TERBATAS

## Achmad Budiman, Paramita Prananingtyas, Novira Maharani Sukma
Program Studi  Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponogero E-mail: achmadbudimansh@outlook.com

## Abstract
The  development  of  Legal  Theory  began  in  the  Ancient  Rome  period,  the  concept  of  the Corporation's law was created and later recognized as an "independent (separate) legal entity" that can carry out legal actions similar to individuals. Corporate similarity with individuals continues in the  Legal  Theory  with  the  concept  of  "Corporate  Crime",  and  subsequently  with  the  concept  of "Good  Corporate  Citizens",  the  Company  is  expected  to  also  pay  attention  to  the  interests  of  the surrounding community, and the environment (not just their own interests). Law number 40 of 2007 concerning  Limited  Liability  Companies  (UUPT)  considers  that  the  Company's  responsibility  for natural  resources  is  fundamental.  Company  law  underlines Social  and  Environmental Responsibility (the  TJSL)  requirements  that  have  been  provided  under  certain  applicable  laws, including  laws  on  Industry,  Environment,  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair Competition,  Human  Rights,  Forestry,  Employment,  State-Owned  Companies,  Resources  Water, Mineral  and  Coal  Mining.  Basically,  the  Company  Law  urges  each  Company  to  voluntarily implement TJSL, and for that the Company is given an award as an award from the authorities, with further provisions that TJSL must be included in the business plan and annual budget.

## Keywords: corporate, environmental and social responsibility

## Abstrak
Pengembangan Teori Hukum dimulai dari periode Roma Kuno, konsep hukum Corporation dibuat dan kemudian diakui sebagai "badan hukum independen (terpisah)" yang dapat melakukan tindakan hukum  yang  mirip  dengan  individu.  Kemiripan  Korporasi  dengan  individu  berlanjut  dalam  Teori Hukum dengan konsep "Kejahatan Korporat", dan selanjutnya dengan konsep "Warga  Perusahaan yang  Baik",  Perusahaan  diharapkan  juga  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  sekitar,  dan lingkungan  (tidak  hanya  kepentingannya  sendiri).    Undang-undang  nomor  40 tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menganggap bahwa tanggung jawab Perusahaan atas sumber daya alam adalah  fundamental.  Undang-undang  Perusahaan  menggarisbawahi  persyaratan  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  (TJSL)  yang  telah  disediakan  dibawah  undang-undang  tertentu  yang berlaku,  antara  lain  undang-undang  tentang  industri,  lingkungan,  larangan  praktek  monopoli  dan persaingan  tidak  sehat,  hak  asasi  manusia,  kehutanan,  ketenagakerjaan,  perusahaan  milik  negara, sumber daya air, penambangan  mineral dan  batubara. Pada dasarnya, Undang-Undang Perusahaan mendesak  setiap  Perusahaan  untuk  secara  sukarela  menerapkan  TJSL,  dan  untuk  itu  Perusahaan diberikan penghargaan sebagai penghargaan dari otoritas, dengan ketentuan lebih lanjut TJSL harus dimasukkan dalam rencana bisnis dan anggaran tahunan.

## Kata Kunci: perusahaan, tanggung jawab lingkungan dan social

## A. Pendahuluan
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (UUPT)  dianggap  menjadi  momok    bagi  para  pelaku  usaha  terutama  perusahan-  perusahaan yang  berada  di  Indonesia  baik  perusahaan  local  maupun  perusahaan  asing  yang  berada  di Indonesia. Setelah diundangkannya UUPT yang memuat  memuat ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut. Para pelaku usaha ini menyatakan bahwa hanya Indonesia  yang  mengharuskan  pelaksanaan  TJSL  dituangkan  dalam  Undang-Undang, disebutkan dalam Pasal 74 UUPT menyatakan bahwa :
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan kewajiban  Perseroan  yang  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  Perseroan  yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  diatur  dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007).
TJSL  sebenarnya  bukan  merupakan  hal  yang  baru  bagi  masyarakat  ekonomi  dunia. Beberapa Negara Juga menganut TJSL dalam dunia usaha seperti Inggris, Belanda dan Swedia begitupula  dalam  peraturan  perundang-undangannya  juga  telah  mewajibkan  laporan  tentang pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility  (CSR) dalam  Laporan  Tahunan  dari  Perseroan tersebut (Yusuf, 2007).
Beberapa  kelompok  pengusaha  yang  menentang  TJSL  tersebut,  menyatakan  bahwa walaupun  beberapa  Negara  telah  mewajibkan  laporan  pelaksanaan  TJSL  tersebut,  menurut kelompok  tersebut  tiada  suatu  negarapun  yang  memuat  dalam  Undang-undangnya  ketentuan yang  mengharuskan dilaksanakannya CSR ditambah pula dengan adanya ancaman  sanksi  jika tidak dilaksanakan.
Sejarah  timbulnya  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  atau  disebut  juga Corporate  Social Responsibility (CSR) , tidak timbul secara tiba-tiba, tetapi  melewati prosesyang tidak  sebentar. Diawali  dengan  zaman  Romawi  Kuno  sewaktu  timbulnya  gagasan  yang  kemudia  diakui sebagai  temuan  ilmu  hukum  yang  dapat  disebut  sebagai “master  piece” ,  yaitu  diakuinya Perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri dalam lalu lintas hukum, sebagaimana layaknya
manusia  yang  cakap  dan  mampu  bertindak  (Busyra  dan  Isya  W.,  2008).  Teori  tentang Perseroan  sebagai Separate  Legal Entity tersebutlah  yang  telah  membawa  perubahan  besar  di dunia  usaha,  yaitu  dengan  didirikannya  Perseroan  yang  mampu  menemukan  dan  membuka Benua Afrika, Amerika dan bahkan Indonesia, serta yang menjadi pendobrak Revolusi Industri Pengakuan  terhadap  teori  Perseroan  sebagai Separate  Legal  Entity menimbulkan beberapa  paham  baru  muncul,  antara lain  paham  bahwa  bukan  hanya  manusia  yang  dapat melakukan  tindak  pidana,  namun  Perseroanpun  dapat melakukan  tindak  pidana,  sehingga dikenakan  hukuman pidana.  Perseroan  juga  harus  memperhatikan  dengan cermat  perilakunya dalam  lalu  lintas  hukum,  di  masyarakat  jika  tidak  memperhatikan  ketentuan  tersebut maka Perseroan pun dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana halnya dengan manusia.
Perseroan  sebagai Good  Corporate  Citizen berujuan  agar  setiap  Perseroan  memiliki kepedulian  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dan  diharapkan  Perseroan  tidak  hanya  mengejar mengejar  keuntungan  atau  laba  bagi  Perseroan (profit  oriented) (Hadhikusuma,  1996) . Perseroan  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  harus  melihat  dampak  yang  terjadi  bagi masyarakat,  misalnya  dampak  limbah  pabrik  yang  mencemari  sungai  maupun  usaha pertambangan  yang  membuat  daerah  sekitarnya  longsor.  Kegiatan  usaha  tersebut  seharusnya mendapat  penanganan  dari  yang  bersangkutan  seperti  diproses  terlebih  dahulu  limbah  air tersebut  kemudian  jika  akan  dibuang  ke  sungai  kandungan  kadar  racunnya  sudah  pada  batas ambang  aman  bagi  ekosistem  sungai  tersebut  dan  juga  bagi  usaha  pertambangan  seharusnya dilakukan penutupan atas bekas tambang tersbut tidak hanya ditinggalkan begitu saja.
Pemakaian  istilah  “Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan”  atau  “TJSL”  dan  bukan “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” sebagai padanan kata “ Corporate Social Responsibility ” atau  “CSR”,  sebagaimana  halnya  dengan  istilah  yang  telah  dipergunakan  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  yang  telah  lebih  dahulu  berlaku sebelum  berlakunya  UUPT  (Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman Modal, 2007).
Istilah TJSL tersebut dipergunakan dalam UUPT, untuk menekankan betapa pentingnya peran  Perseroan  untuk  turut  serta  dalam  pemeliharaan  lingkungan  hidup,  baik  yang  ada disekitar  lokasi tempat beroperasinya Perseroan  maupun ditempat lainnya  yang  berada di  luar atau yang tidak terkait langsung dengan ruang lingkup usaha Perseroan (Widjaya, 2000). UUPT memandang  bahwa  tanggung  jawab  Perseroan  atas  lingkungan  atau  Sumber  Daya  Alam merupakan aspek yang sangat penting dari Tanggung Jawab Sosial Perseroan.
Mengingat  pentingnya  aspek  Tanggung  Jawab  Perseroan  terhadap  lingkungan  dalam kerangka  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan,  maka  UUPT  menyatakan  secara  tegas  bahwa
Perseroan  yang  mengelola  dan  juga  memanfaatkan  Sumber  Daya  Alam  atau  Perseroan  yang kegiatan usahanya membawa dampak pada Sumber Daya Alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan cara yang berbeda.
UUPT mengakui  bahwa  hampir seluruh Perseroan  memanfaatkan Sumber Daya Alam, tetapi  tidak  semua  Perseroan  “Wajib”  melaksanakan  TJSL.  UUPT  mewajibkan  TJSL  bagi Perseroan  yang  selain  memanfaatkan  sekaligus  juga  mengelola  Sumber  Daya  Alam. Selanjutnya  UUPT  juga  mewajibkan  pelaksanaan  TJSL  bagi  Perseroan  yang  tidak  mengelola Sumber  Daya  Alam,  namun  kegiatan  usahanya  berdampak  pada  fungsi  kemampuan  Sumber Daya Alam (Mu’man, 2005).
Demikan sudah  jelas bahwa  UUPT sangat menekankan betapa  pentingnya  lingkungan atau  Sumber  Daya  Alam  dalam  kaitannya  dengan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan. Sehingga istilah yang dipergunakan dalam UUPT bukan “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” melainkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

##  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  maka  permasalahan  yang  dapat dikemukakan  dalam  tulisan  ini  adalah  :  1).  Bagaiamana  Pelaksanaan  TJSL  menurut  Undang- undang  nomor  40  Tahun  2007  (UUPT)  ?  2).  Bagaimana  Pelaksanan  TJSL  bagi  perusahaan yang Tidak  Mengelola Sumber Daya Alam?

##  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :
1.) Untuk  mengetahui Pelaksanaan  TJSL  menurut  Undang-undang  nomor  40  Tahun  2007 (UUPT).
2.) Untuk  mengetahui  Pelaksanan  TJSL  bagi  perusahaan  yang  Tidak    Mengelola  Sumber Daya Alam.
 Orisinalitas
No. Nama Judul Rumusan Masalah 1. Netty SR Naiborhu Sekolah Tinggi Hukum Bandung
(2018)
Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. penanam modal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan
1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Freeport Indonesia sebagai PT. Penanam Modal Asing di bidang
hidup Pertambangan?
2. Bagaimanakah Undang- Undang Nomor 40  Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan TJSL pada PT. Freeport Indonesia?
(Naiborhu, 2018) Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis Penelitian  diatas  sama-sama  mengkaji  mengenai Perseroan Terbatas dalam memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis 1. Yang  membedakan  penelitian  diatas  dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Tinjauan Yuridis  berdasarkan undang-undang
Nomor  40  Tahun  2007  tentang    Perseroan
Terbatas; 2. Netty SR Naiborhu memfokuskan
Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  Pada  PT.  Freeport  Indonesia sebagai PT. Penanaman Modal Dalam Rangka
Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. 2. Imam Abdi Yustisi Universitas Brawijaya (2014) Pemberian sanksi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan terbatas yang berkaitan dengan sumber daya alam 1. Bagaimana karakteristik Perseroan  Terbatas  yang  berkaitan dengan Sumber Daya Alam sebagai  subjek  dari  Tanggung Jawab  Sosial  Lingkungan  dalam hukum positif di Indonesia?
2. Apakah bentuk sanksi yang
tepat  diterapkan  bagi  Perseroan Terbatas  yang  berkaitan  dengan
Sumber Daya Alam terkait pelanggaran Tanggung Jawab Sosial  dan  Lingkungan?  (Yustisi, 2014) Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis Penelitian  diatas  sama-sama  mengkaji  mengenai Perseroan Terbatas dalam memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis 1. Penelitian  yang  dilakukan  penulis  lebih mengarah  mengenai  tinjauan  yuridis  tentang TJSL  dengan  Undang-undang  Nomor  40
Tahun 2007; dan
2. Penelitian  Imam  Abdi  Yustisi  difokuskan pada  Pemberian  Sanksi  dalam  Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh
PT. 3 . Samuel Ronatio Adinugroho Universitas Diponegoro
(2017)
Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT.
pertamina semarang (persero) ditinjau dari undang undang
no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) di Desa Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang ?
2. Bagaimana bentuk
Pembiayaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) ? (Adinugroho, Samuel Ronatio & Budiharto &
Priyono, 2017) Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis
Penelitian diatas sama-sama mengkaji mengenai Perseroan Terbatas dalam memberikan Corporate Social Responsibility (CSR)
Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis
1.  Penelitian  yang  dilakukan  penulis  lebih mengarah  mengenai  tinjauan  yuridis tentang  TJSL  dengan  Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007; dan 2.  Penelitian  Samuel  Ronatio  Adinugroho difokuskan  pada  Pelaksanaan  tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pertamina  Semarang  (Persero)  di  tinjau dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  kepada  suatu  metode, sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  mempelajari  suatu  gejala  tertentu  dengan  cara menganalisisnya,  karena  penelitian  adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  secara  terencana  dan sistematis  untuk  mendapatkan  pemecahan  masalah  dan  memberikan  kesimpulan  tidak  meragukan (Soemitro,  1988).  Penelitian  adalah  merupakan  sarana  pokok  dalam  mengembangkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  bertujuan  untuk  mengungkap  kebenaran  sistematis,  metodologis dan  konsisten,  karena  melaluiproses  penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan  konstruksi  terhadap data yangtelah dikumpulkan  (Suparmoko, 1991). Penelitian  yang  digunakan dalam tesis  ini adalah penelitian  Yuridis  Normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara  mengkaji  bahan-bahan  yang  berasal  dari berbagai peraturan  perundang-undangan dan bahan  lain dari  berbagai  literatur. Dengan kata lain penelitian  ini  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan TJSL menurut Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  (UUPT)
Struktur  organisasi  dalam  suatu  Perseroan  Terbatas  diatur  dalam  UUPT  mengenai bentuk  kewenangan  dan  hubungan  kerja  diantara  organ-organ  dalam  tubuh  Perseroan. Sehingga  dengan  demikian  UUPT  mengatur  pula  tentang  bagaimana  TJSL  tersebut  akan dilaksanakan  oleh  Perseroan.  UUPT  mengatur  secara  singkat  mengenai  tata  cara  dan mengundangkan  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  TJSL  dengan  peraturan  pemerintah.
UUPT  menentukan  bahwa  biaya  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  “kewajiban”  TJSL akan dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Dalam rancangan peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang TJSL  tersebut,  terdapat  ketentuan  yang  mewajibkan  dimasukkannya  anggaran  biaya  untuk TJSL tersebut ke dalam Rencana  Kerja Perseroan. Rencana kerja Perseroan tersebut dibuat oleh Direksi dengan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau dari RUPS.
Rencana  kerja  yang  belum  memuat    anggaran  biaya  untuk  TJSL  tidak  dapat digunakan  sebagai  alasan  oleh  Perseroan  yang  wajib  melaksanakan  TJSL;  untuk meniadakan  atau  menunda  pelaksanaan  TJSL  yang  sebenarnya  telah  diwajibkan  oleh peraturan  perundang-undangan.  UUPT  juga    tidak  menentukan  besaran  jumlah  dana yang dialokasikan untuk biaya TJSL tersebut, namun menyerahkan batas besaran biaya tersebut kepada masing-masing Perseroan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
Pada kenyataannya UUPT tidak memberikan suatu bentuk TJSL baru melainkan memperjelas  kewajiban  TJSL  yang  telah  diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan antara lain berdasarkan:
a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, 1984;
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, 1997;
c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia;
e. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1999;
f. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja;
g. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
h. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan
i. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
2. Pelaksanaan TJSL bagi Perseroan yang Tidak Mengelola atau Tidak Berdampak terhadap Sumber Daya Alam.
Pemberlakuan  TJSL  bagi  Perseroan  yang    mengelola  Sumber  Daya  Alam  dan memanfaatkan  Sumber  Daya  Alam  ataupun  bagi  Perseroan  yang  kegiatan  usahanya memiliki dampak pada fungsi Sumber Daya Alam dan  bukan berarti bahwa Perseroan yang tidak  termasuk  dalam  kelompok  Perseroan  yang  disebut  terlebih  dahulu  tidak  dapat melaksanakan TJSL.
UUPT  pada  intinya  ingin  menyadarkan  setiap  Perseroan  untuk  melaksanakan  TJSL atas  kesadaran  sendiri.  Pelaksanaan  TJSL  bagi  Perseroan  yang  tidak  mengelola  atau  tidak berdampak terhadap Sumber Daya Alam menurut ketentuan yang termuat dalam Rancangan Peraturan  Pemerintah  harus  dilakukan  dengan  memasukkan  TJSL  tersebut  dalam  Rencana Kerja Perseroan.
Rencana  kerja  perseroan  menurut  Undang-undang  nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Rencana kerja tahunan  tersebut disusun oleh Direksi sebelum tahun  buku  dimulai,  selain  memuat  hal-hal  apa  saja  yang  akan  dilakukan  perusahaan, Rencana Kerja juga memuat anggaran Tahun Perseroan.
Hal  tesebut  wajib  dibuat  oleh  setiap  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  usaha dengan  rancangan  bagi  Perseroan  yang  dimaksud  untuk  melaksanakan  TJSL  menurut Rancangan  Peraturan  Pemerintah  kepada  Perseroan  yang  demikian  dapat  diberi  apresiasi berupa  penghargaan  oleh  instansi  terkait.  dalam  bentuk  insentif  atau  keringanan  mengenai hal-hal yang terkait dengan izin kegiatan usaha atau pajak-pajak daerah.

## D. Kesimpulan
Pelaksanaan  TJSL  menurut  Undang-undang  nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas    (UUPT)  menyebabkan  bagi  para  pemangku  kepentingan  di  bidang  usaha. Pelaksanaan  TJSL  kerap  kali  dianggap  membebani  kegiatan  usaha  terutama  mengenai regulasinya,  sebab  regulasi  TJSL  sendiri  pada  dasarnya  memang  berinduk  pada  Undang- undang  nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas    (UUPT) namun  dalam  UUPT sendiri tidak diatur secara jelas mengenai sanksi dan pelaksanaanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Busyra  dan  Isya  W.  (2008). Corporate  Social  Responsibility:  Prinsip,  Pengaturan,  dan Implementasi . Malang: In-TRANS Institut.
Hadhikusuma, R. T. S. R. & S. (1996). Pengertian Pokok Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum (Cet. 7). Jakarta: Kencana.
Mu’man,  N.  (2005). Corporate  Social  responsibility  dan  Kontribusi  bagi  Pembangunan Berkelanjutan . Jakarta: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan.
Soemitro, R. H. (1988). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. Suparmoko. (1991). Metode Penelitian Praktis . Yogyakarta: Rajawali Press.
Widjaya, I. G. R. (2000). Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas . Jakarta: Kesaint Blanc.
Yusuf,  W.  (2007).  Membedah Konsep  &  Aplikasi  CSR  (Corporate  Social  Responsibility) . Jakarta: PT Gramedia.
2 . JURNAL
Adinugroho, Samuel Ronatio & Budiharto & Priyono, J. (2017). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial  dan  Lingkungan  PT.  Pertamina  Semarang  (Persero)  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  No  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas. Diponegoro  Law  Jurnal ,
Volume 6, . Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13994/13530
Naiborhu, N. S. (2018). Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Freeport Indonesia  Sebagai  PT.  penanam  modal  dalam  rangka  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup. Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia , Vol.  4  No. Retrieved  from https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/351
Yustisi,  I.  A.  (2014).  Pemberian  sanksi  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan oleh perseroan terbatas yang berkaitan dengan sumber daya alam. E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .

## 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. , (1997).
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. , (1999).
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. , (1984).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas.  , (2007).
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal.  ,
(2007).