## Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia
Innovation of the digital population identity program in Indonesia and efforts to improve the quality of population services.
Aseng Yulanda 1 , Aldri Frinaldi 2 Universitas Negeri Padang asengyulanda@gmail.com 1 , aldri.fis@unp.ac.id 2 INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK Riwayat Diterima: 29 November 2023
Direvisi: 15 Desember 2023 Disetujui: 19 Desember 2023
Kata Kunci Inovasi, kualitas layanan, identitas kependudukan digital
Keywords
Innovation,
quality of service, digital population identity Innovation of the digital population identity program in Indonesia and efforts to  improve  the  quality  of  population  services.  This  research  used  a qualitative approach using literature review. The results of the analysis show that  the  digital  population  identity  program  innovation  is  a  solution  of several problems in managing population documents, such as loss, damage or falsification of documents, which can hinder people's access to population services.  Apart  from  that,  the  manual  process  in  processing  population documents  is  often  inefficient,  as  well  as  the  lack  of  accessibility  of population services for people in various regions in Indonesia. However, the implementation of the digital population identity program is also faced with the  challenge  of  a  lack  of  technological  understanding  among  the  public, especially  among  the  elderly  or  people  with  low  levels  of  digital  literacy. Therefore,  this  research  provides  an  overview  of  the  importance  of innovation in improving the quality of public services and providing solutions to problems faced by society.

## Abstrak
Inovasi  program  identitas  kependudukan  digital  di  Indonesia  dan  upaya meningkatkan kualitas layanan kependudukan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data melalui penelitian  literatur  kepustakaan.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  inovasi program  identitas  kependudukan  digital  merupakan  solusi  atas  beberapa masalah  dalam  pengelolaan  dokumen  kependudukan,  seperti  kehilangan, kerusakan,  atau  pemalsuan  dokumen,  yang  dapat  menghambat  akses masyarakat  terhadap  layanan  kependudukan.  Selain  itu,  proses  manual dalam pengurusan dokumen kependudukan seringkali memakan waktu dan tidak  efisien,  serta  kurangnya  aksesibilitas  layanan  kependudukan  bagi masyarakat  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Namun,  penerapan  program identitas kependudukan digital juga dihadapkan pada tantangan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan lansia atau masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah. Oleh karena itu,
penelitian  ini  memberikan  gambaran  tentang  pentingnya  inovasi  dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan solusi atas masalah- masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Copyright (c) 2023 Aseng Yulanda, Aldri Frinaldi

## 1. Pendahuluan
Pelayanan  publik  merupakan salah  satu  aspek  penting  dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.  Pelayanan  publik yang  baik  dapat  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi  negara.  pelayanan  publik memiliki  Peran  penting  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat, memperkuat hubungan antara pemerintah  dan  masyarakat,  serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.
Dalam  tulisannya  (Witesman et al., 2023) menjelaskan Pelayanan publik  mencakup  beragam  barang, jasa,  organisasi  dan  lembaga,  serta konteksnya.  Namun,  orang-orang yang bekerja di sektor publik adalah inti dari semua lembaga yang saling bersinggungan ini. Banyak
keputusan  dibuat  oleh  orang-orang yang  berada  di  sektor  publik,  mulai dari  mengelola,  membangun,  dan menegakan  sistem  publik.  Sebagian besar,  mereka  membentuk  dunia kita  sehari-hari  dengan  berbagai cara,  sebagian  besar  bergantung pada  peran  spesifik  mereka  dan konteks  kebijakan  di  mana  mereka beroperasi.
Proses pelayanan publik membutuhkan  inovasi  dan  adaptasi yang  cepat  sebagai  tanggapan terhadap  perkembangan  teknologi informasi  yang  begitu  pesat  dan tantangan  yang  dihadapi  oleh organisasi  sektor  publik.  Organisasi pemberi  layanan  sektor  publik diharuskan  untuk  memiliki  inovasi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.  Inovasi  tersebut  dapat berupa percepatan prosedur
layanan,  program,  hingga  dalam bentuk  digitalisasi  sebagai  upaya beradaptasi  dengan  perkembangan teknologi  informasi.  secara  filosofis Inovasi  mencerminkan  semangat untuk menciptakan perubahan positif  melalui  pembaharuan  dan peningkatan. Filosofi inovasi melibatkan  pengembangan  ide-ide baru,  pengenalan  elemen-elemen baru, dan penerapan teknologi atau metode  baru  untuk  menciptakan nilai  tambah  dan  meningkatkan efisiensi.
John Dewey dalam (Maskhuroh  &  Haris,  2022)  Secara filosofis  inovasi  berlandaskan  pada aliran progresivisme, dalam pandangan  progresivisme  manusia harus konstruktif, inovatif,
reformatif,  aktif,  dinamis,  sebab  itu merupakan sifat dasar manusia.
Secara  filosofis,  inovasi  juga mencerminkan  semangat  untuk terus  berkembang  dan  beradaptasi dengan  perubahan  zaman,  serta komitmen  untuk  mencari  solusi- solusi  kreatif  dalam  menghadapi tantangan  yang  ada.  Inovasi  juga mencerminkan  semangat  untuk memperbaiki  proses,  sistem,  atau layanan  yang  sudah  ada,  dengan tujuan  untuk  mencapai  tujuan  yang lebih baik dan memberikan manfaat yang  lebih  besar  bagi  masyarakat. Dengan  demikian,  secara  filosofis, inovasi  mewakili  semangat  untuk terus maju, berkreasi, dan berkontribusi  dalam  menciptakan perubahan  yang  positif  dalam berbagai aspek kehidupan.
Sehubungan dengan itu, pengembangan  teknologi  dalam berbagai  bidang,  seperti  teknologi informasi,  sangat  penting  untuk menciptakan pelayanan online
system  agar  semuanya  menjadi terbuka, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan,  serta  agar masyarakat  dapat  meningkatkan peran  mereka  dalam  pelayanan publik. Oleh karena itu, pengembangan  sistem  jaringan informasi online system harus terus dilakukan untuk mendukung peningkatan  kualitas  pelayanan publik.  Upaya  untuk  menggunakan teknologi  informasi  bukan  tanpa alasan.  Ini  karena  masyarakat menjadi  lebih  sadar  akan  hak  dan kewajibannya.  Namun,  hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik  yang  baik  atau  standar pelayanan  yang  telah  ditetapkan (Putra, 2020). Dewasa ini, inovasi merupakan  suatu  hal  yang  sangat dibutuhkan  dalam  beraptasi  dengan perkembangan dan tantangan global.  Hal  tersebut  berlaku  untuk organisasi  barang,  jasa,  hingga organisasi pemerintahan yang output utamanya merupakan pelayanan  publik.  Urabe  dalam
(Kogabayev  &  Maziliauskas,  2017) mengatakan  bahwa  inovasi  terdiri dari ide-ide baru dan implementasinya  ke  dalam  produk, proses  atau  layanan  baru,  yang mengarah pada
pertumbuhan dinamis  perekonomian  nasional  dan peningkatan  lapangan  kerja  serta penciptaan  keuntungan  murni  bagi masyarakat secara inovatif.
Di  Indonesia,  inovasi  dalam pemanfaatan  teknologi  informasi sudah  mulai  diterapkan  di  berbagai sektor.  Salah  satunya  adalah penerapan pelayanan identitas kependudukan  yang  merupakan data yang
dibutuhkan untuk
pembangunan berkelanjutan. Implementasi  sistem  informasi  di seluruh  Indonesia  bertujuan  untuk membuatnya  lebih  mudah,  lebih cepat,  dan  lebih  akurat  bagi penggunanya.  Pemerintah  Pusat dapat  mengubah  dan  menerbitkan Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK) yang  tercantum  pada  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang kemudian  dicetak  menjadi  Kartu Tanda Penduduk. Dengan demikian, identitas kependudukan yang akurat dapat membantu rencana pemerintahan, seperti pembangunan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang - Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Percetakan  Kartu  Tanda  Penduduk yang  sebelumnya  dilakukan  secara manual dan dibuat oleh masyarakat 5  tahun  sekali  berubah  menjadi KTP elektronik yang berlaku seumur hidup.
Seiring perkembangan teknologi  informasi,  Pada  tahun 2022  Pemerintah  melalui  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  72  Tahun  2022 (Kementerian  Dalam  Negeri,  2022) mengatur tentang program Identitas Kependudukan  Digital,  dalam  pasal 1  ayat  (18)  dijelaskan  bahwa Identitas  Kependudukan  Digital adalah  informasi  elektronik  yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen  Kependudukan  dan  data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai  yang  menampilkan  Data Pribadi  sebagai  identitas  yang bersangkutan.
Sejatinya inovasi yang diluncurkan oleh Pemerintah semestinya  memberikan  dampak yang  positif  pada  peningkatan kualitas  layanan.  Hadirnya  program terbaru  di  bidang  kependudukan yang  dapat  diakses  melalui gadget masyarakat secara langsung sejalan dengan  semangat  digitalisasi  dalam upaya memanfaatkan perkembangan  teknologi  informasi. Inovasi Program Identitas Kependudukan  Digital  (IKD)  di Indonesia  merupakan  solusi  atas beberapa masalah dalam pengelolaan dokumen kependudukan,  seperti  kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen,  yang  dapat  menghambat akses  masyarakat  terhadap  layanan kependudukan.  Selain  itu,  proses manual dalam pengurusan dokumen kependudukan  seringkali  memakan waktu  dan  tidak  efisien,  serta kurangnya  aksesibilitas  layanan kependudukan  bagi  masyarakat  di berbagai wilayah di Indonesia.
Penggunaan dokumen kependudukan tradisional juga rentan  terhadap  risiko  keamanan dan  privasi  data,  seperti  pemalsuan dokumen,  pencurian  identitas,  atau penyalahgunaan data pribadi. Penerapan  IKD  juga  dihadapkan pada  tantangan  masih  terdapat masyarakat  yang  belum  terlalu memahami  teknologi  informasi, terutama  di  kalangan  lansia  atau masyarakat  dengan  tingkat  literasi digital  yang  rendah.  Berdasarkan data  yang  dibagikan  oleh  (Abraham S,  2023)  pada tahun  2021  indeks literasi  digital  Indonesia  berada  di angka  3,54  poin,  Skor  tersebut menunjukkan  bahwa  literasi  digital
masyarakat  Indonesia  berada  pada kategori  sedang.  Oleh  karena  itu, inovasi Program Identitas Kependudukan  Digital  (IKD)  di Indonesia  menjadi  penting  dalam meningkatkan kualitas layanan kependudukan  dan  memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut. Kebermanfaatan  dari  suatu program  baru  perlu  dikaji  di  dunia akademis  untuk  melihat  sejauh mana penggunaannya mampu meningkatkan kualitas layanan publik.  Tulisan  ini  membahas tentang  Inovasi  Program  Identitas Kependudukan  Digital  dalam  Upaya Meningkatkan  Kualitas  Layanan Kependudukan di Indonesia. Terdapat  beberapa  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  tentang program  Identitas  Kependudukan Digital,  salah  satunya  adalah (Permadi  &  Rokhman,  2023)  yang berjudul  Implementasi  Identitas Kependudukan  Digital  Dalam  Upaya Pengamanan Data Pribadi. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa dengan adanya identitas kependudukan  digital  orang  tidak perlu  memiliki  KTP  elektronik  fisik, tetapi cukup dengan aplikasi kependudukan  yang  diinstal  di Smartphone  mereka.  Karena  tidak semua  orang  memiliki Smartphone, sehingga  terdapat  masyarakat  yang tidak  dapat  mengaktifkan  identitas kependudukan digital. Untuk mengatasi masalah ini, ada dua cara untuk  memberikan  layanan  yaitu dengan  mencetak  KTP  elektronik secara manual, dan yang lain adalah dengan mengaktifkan identitas kependudukan digital. Dalam penelitian ini juga dinyatakan bahwa
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi  secara  terus  menerus tentang  tata  cara  aktivasi  dan manfaat aplikasi Identitas Kependudukan Digital sebagai pengganti  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik.  Implementasi  Identitas Kependudukan  merupakan  upaya melindungi data pribadi masyarakat, namun  masih  dihadapi  kendala- kendala  tertentu  yang  perlu  diatasi. Dengan  demikian,  penelitian  ini menekankan pentingnya upaya untuk memastikan bahwa masyarakat  memahami  dan  dapat memanfaatkan  aplikasi  Identitas Kependudukan Digital secara efektif. Penelitian  relevan  lainnya dilakukan  oleh  (Barakah,  2019) yang  berjudul  Inovasi  Digitalisasi Pelayanan Melalui Identitas Kependudukan  Digital  (IKD)  oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil.  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  implementasi
Identitas  Kependudukan  Digital (IKD)  memiliki  implikasi  yang signifikan  terhadap  kualitas  layanan administrasi  kependudukan.  IKD dapat meningkatkan efisiensi, akurasi,  dan  aksesibilitas  layanan bagi masyarakat, serta
meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  pemerintah  dalam memberikan  layanan  administrasi kependudukan. Meskipun masih ada beberapa  tantangan  yang  perlu diatasi, seperti
infrastruktur teknologi  yang  belum  merata  dan kurangnya  pemahaman  teknologi  di kalangan  masyarakat,  IKD  memiliki potensi  besar  untuk  menjadi  pilar utama dalam administrasi kependudukan  di  masa  depan. Selain itu,
penelitian ini
mengusulkan  bahwa  amandemen UU  Administrasi  Kependudukan harus  mencakup  layanan  digitalisasi agar layanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi layanan prima.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif, menurut
Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln  (2009) bahwa  Penelitian  kualitatif  menilai kejadian  secara  keseluruhan  dan sesuai dengan konteksnya, sehingga fokus pengamatan diperlukan untuk membuat hubungan dengan konteks lain  dan  membangun  pembicaraan yang  konsisten.  Data  dikumpulkan melalui penelitian literatur
kepustakaan,  artikel  ilmiah,  jurnal, buku,  dan  pengamatan  tentang aplikasi  Identitas  Kependudukan Digital.
Objek  penelitian  ini  adalah  aplikasi Identitas  Kependudukan  Digital  dan artikel  ilmiah  lainnya  yang  berisi informasi  tentang  inovasi  tersebut. Selanjutnya,  data  dan  informasi tersebut dianalisis melalui penelitian kepustakaan yang sesuai. Untuk  mengumpulkan  data,  penulis melakukan sejumlah kegiatan membaca  dan  mencatat,  termasuk membaca literatur dengan teliti dan memahami  ide-ide  tentang  inovasi program  Identitas  Kependudukan Digital.
Setelah itu, Penulis mengumpulkan  data  dan  informasi dari berita terkait, kemudian menganalisis  data  dan  informasi tentang  inovasi  program  Identitas Kependudukan  Digital  Indonesia untuk
meningkatkan layanan kependudukan digital.
3. Hasil dan Pembahasan Terminologi Inovasi Eman Suherman dalam (Romli,  2020)  menyatakan  inovasi adalah pendayagunaan sumber nilai baru  yang  berbeda  dari  yang sebelumnya.  Sementara  itu  Everett M.  Rogers  dalam  (Barakah,  2019) mendefinisikan  inovasi  sebagai  ide, praktik,  atau  hal  yang  dianggap baru  oleh  orang  atau  unit  lainnya.
Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, terjadi pergeseran dari sistem kerja konvensional ke era digital. Peralihan  menuju  e-Government dan  penghapusan  sistem  layanan konvensional,  yang  sangat  terkait dengan administrasi berbasis kertas, menunjukkan perubahan ini. Digitalisasi administrasi kependudukan  dimaksudkan  untuk membuat  layanan  publik  lebih mudah  diakses,  anggaran  lebih efisien,  mengurangi  jumlah  waktu yang dibutuhkan oleh staf administrasi,  dan  menghilangkan pungutan  liar.  Akibatnya,  layanan administrasi yang
sebelumnya dilakukan  secara  manual  sekarang menjadi layanan digital (Jayasinga & Triono, 2023).
Inovasi merupakan pengembangan atau penerapan ide, produk,  atau  proses  baru  yang membawa nilai tambah atau manfaat  bagi  individu,  organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan. Konsep inovasi melibatkan  penggunaan  kreativitas dan  pemikiran  yang  berbeda  untuk menghasilkan solusi baru yang lebih baik  atau  lebih  efektif  dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah. Konsep
inovasi juga melibatkan penggunaan teknologi  dan  sumber  daya  yang ada untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi (Kogabayev & Maziliauskas, 2017). Inovasi juga melibatkan penggunaan  teknologi  dan  sumber daya  yang  ada  untuk  menciptakan nilai  tambah  dan  meningkatkan efisiensi.  Inovasi  dapat  membantu organisasi  atau  individu  untuk mencapai  tujuan  mereka  dengan lebih  efektif  dan  efisien,  serta meningkatkan daya saing mereka di pasar.  Dapat  dipahami  bahwa inovasi proses menciptakan pembaharuan  pada  suatu  program, sistem,  dan  lainnya  yang  tentunya diharapkan  mampu  memberikan kebermanfaatan  dan  berdampak positif pada proses suatu organisasi. Siagian  dalam  (Sururi,  2017) menjelaskan  Inovasi  tampaknya sudah  menjadi  bagian  integral  dari organisasi  publik,  baik  di  tingkat pusat  maupun  daerah.  Hal  ini berjalan bersamaan dengan berbagai perubahan dan perkembangan  yang  disebabkan oleh tuntutan masyarakat.
Diharapkan  inovasi  dapat  menjadi strategi  untuk  meningkatkan  daya ungkit  kinerja  organisasi  dalam pembuatan  barang  dan  jasa. Menciptakan  produk  baru,  struktur, hubungan,  dan  kultur  baru  adalah salah  satu  cara  organisasi  publik berusaha  untuk  terus  mengalami perubahan.
Proses  inovasi  melibatkan identifikasi  masalah atau  kebutuhan yang perlu dipecahkan, pengembangan  ide  atau  konsep baru,  pengujian  dan  evaluasi,  serta implementasi  dan  pengembangan
lebih  lanjut.  Inovasi  juga  dapat terjadi  melalui  kolaborasi  dan kemitraan  antara  organisasi  atau individu yang memiliki keahlian atau sumber  daya  yang  berbeda.  Dalam konteks  pelayanan  publik,  inovasi dapat  membantu  meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan, serta  membantu  pemerintah  untuk mencapai  tujuan  pembangunan yang  lebih  baik.  Inovasi  dalam pelayanan  publik  dapat  berupa penggunaan teknologi baru, pengembangan  model  pelayanan yang lebih efektif, atau
pengembangan kebijakan yang lebih inklusif  dan  partisipatif.  Syafarudin dalam  (Maskhuroh  &  Haris,  2022) mengatakan ada 5 Ciri inovasi yaitu, observabilitas  (hasil  yang  nyata), kompatibel  (sesuai  dengan  nilai), kompleksitas  (tingkat  kesukaran), triablitas  (bisa  di  Uji  Coba),  dan relative (dianggap menguntungkan).

## Peogram
Identitas Kependudukan Digital
Afuah  dalam  (Kogabayev  & Maziliauskas,  2017)  menjelaskan Pengetahuan  tentang  komponen, hubungan,  metode,  proses,  dan teknik  yang  dimasukkan  ke  dalam suatu  produk  atau  jasa  disebut inovasi  teknologi.  Hal  ini  mungkin memerlukan  inovasi  dari  sudut pandang  manajemen.  Ini  bisa berupa produk, proses, atau layanan.  Inovasi  produk  atau  jasa harus berupa produk atau jasa baru yang  dirancang  untuk  memenuhi kebutuhan  pasar.  Inovasi  proses berkaitan dengan
pengenalan komponen  baru  ke  dalam  operasi organisasi  seperti  bahan  masukan, spesifikasi  tugas,  mekanisme  aliran
kerja dan informasi, serta peralatan yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan. Perkembangan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan  telah  memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  dalam menangani urusan administrasi kependudukan. Namun Perkembangan  teknologi  saat  ini bagaikan dua mata pisau yang perlu mendapatkan  perhatian  khusus  dari semua  elemen  (Nurkholis  et  al., 2022). Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam (Fikri et al.,
n.d.)  Setiap  tahun,  pertumbuhan internet  di  Indonesia  mengalamai peningkatan,  hal  itu  menunjukkan bahwa  jumlah  pengguna  internet terus  meningkat.  Oleh  karena  itu, akan  sangat  menguntungkan  jika kita dapat memanfaatkan kesempatan  ini  untuk  menghasilkan inovasi dalam pelayanan digital.
Saat  ini  melalui  program "Disdukcapil  Go  Digital"  yang dijalankan  melalui  aplikasi  Identitas Kependudukan  Digital.  Digitalisasi layanan  administrasi  kependudukan juga  mencakup  layanan  digitalisasi terintegrasi,  seperti  layanan  online, tanda  tangan  digital,  pengurusan dokumen  administrasi,  dan e-office, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas  layanan  yang  diberikan kepada masyarakat. Dalam pasal 14 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 (Kementerian Dalam Negeri,  2022)  dijelaskan  Identitas Kependudukan  Digital  bertujuan untuk:
a. Mengikuti penerapan teknologi informasi dan
komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
b. Meningkatkan  pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk; c. Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan  publik  atau  privat dalam bentuk digital; dan d. Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi  guna  mencegah pemalsuan  dan  kebocoran data.
Kehadiran  Aplikasi  Identitas Kpeendudukan Digital tentunya juga didukung  dengan  fakta  sebagian besar  masyarakat  Indonesia  sudah menggunakan gawai pintar, sehingga akan mendukung terealisasinya  program  ini  dengan baik. Pemerintah telah mengembangkan  Aplikasi  Identitas
Kependudukan  Digital  yang  dapat diunduh  secara  gratis  di  Google PlayStore  dan  AppStore.  Walaupun demikian,  untuk  masyarakat  yang tidak  menggunakan Smartphone tetap  bisa  mendapatkan  layanan melalui  KTP  elektronik  seperti biasanya.
Dalam  upaya  mewujudkan program  satu  data  nasional  atau satu  nomor  identitas,  Direktorat Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kementerian  Dalam  Negeri  terus berusaha untuk mengaktifkan aplikasi  Identitas  Kependudukan
Digital  (IKD).  Pada  tahun  2023, Kemendagri  menargetkan  50  juta aktivasi  aplikasi  IKD.  Dilansir  dari (PURNAMASARI,  2023)  Direktur
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Teguh  Setyabudi mengatakan bahwa fokus pemerintah  adalah  meningkatkan Identitas Kependudukan Digital agar lebih baik seperti Singapore Personal  Access  (SingPass),  yang berfungsi  sebagai  pusat network untuk pelayanan publik lainnya yang dapat  diakses  melalui handphone. Hingga 2 Mei 2023, 2.297.376 orang mengunduh dan menggunakan aplikasi  IKD  di  ponsel  Android, dengan  target  penggunaan  50  juta orang  pada  tahun  2023,  menurut data Ditjen Dukcapil.
Dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital terdapat beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan  fungsinya  masing-masing. Fitur  tersebut  seperti  data  keluarga yang memuat gambar KTP elektronik berdasarkan Kartu Keluarga  yang  sama,  terdapat  juga dokumen,  tanda  tangan  elektronik, pelayanan,  pemantauan  layanan, dokumen pelayanan, histori aktivitas, pengaturan, dan
keterangan.  Setelah  memiliki  IKD, masyarakat  selaku user  dapat mengatur sandi berupa enam angka syarat  masuk  ke  dalam  aplikasi untuk  menerima  layanan  secara digital.
Walaupun inovasi dalam bentuk  digitalisasi  ini  dapat  diakses dengan  mudah  namun  terdapat beberapa  hal  yang  menjadi  titik lemah  aplikasi  IKD,  beberapa permasalahan yang ditemukan seperti  tampilan  yang  kurang menarik  dan  kompleksitas  menu, proses  aktivasi  yang  memerlukan kunjungan langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta  kualitas  gambar  yang  buruk
dan tidak dapat diunduh, membuatnya lebih sulit bagi pengguna. (Rahayu et al., 2024). Inovasi Identitas Kependudukan  Digital  dalam Upaya  Meningkatkan  Kualitas Layanan Kependudukan
Hakekat  Pelayanan  publik ( public  service)  dalam  Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  No.  63/Kep/M.PAN/7/2003 (MPR,  2003)  dinyatakan  sebagai pemberian  pelayanan  prima  kepada masyarakat yang merupakan perwujudan  kewajiban  aparatur negara  sebagai  abdi  masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan  publik,  pembaharuan  di banyak  lini  harus  selalu  diupayakan oleh  Pemerintah,  terutama  dalam pemanfaatan perkembangan teknologi  informasi.  Hal  itu  dapat menjadi peluang dan tantangan bagi Pemerintah dalam
melahirkan inovasi  terkini  untuk  mewujudkan pelayanan  yang  prima  kepada masyarakat.
Melalui  Permendagri  Nomor 72 Tahun 2022 (Kementerian Dalam Negeri, 2022) Pemerintah melahirkan  satu  inovasi  dalam bidang kependudukan yang dikemas dengan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), aplikasi tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, keamanan,  dan  privasi  dalam pengelolaan  data  kependudukan  di Indonesia.  Dengan  penerapan  IKD,
proses pengurusan dokumen kependudukan  menjadi  lebih  efisien dan mudah diakses oleh
masyarakat,  terutama  di  wilayah yang  sulit  terjangkau  oleh  layanan
konvensional.  Selain  itu,  IKD  juga dapat  meningkatkan  keamanan  dan privasi  data,  mengurangi  risiko pemalsuan  dokumen,  pencurian identitas,  dan  penyalahgunaan  data pribadi.  Dengan  demikian,  IKD menjadi urgensi dalam meningkatkan kualitas layanan kependudukan, mempercepat proses administrasi, dan memberikan  akses  yang  lebih  luas bagi masyarakat Indonesia. Seperti halnya teknologi lainnya, penggunaan Identitas
Kependudukan  Digital  (IKD)  juga memiliki  risiko  terhadap  keamanan dan  privasi  data  masyarakat. Namun,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  telah mengambil  langkah-langkah  untuk meminimalkan risiko tersebut. Misalnya, IKD menggunakan teknologi  pengenalan  wajah  untuk verifikasi dan validasi data, sehingga hanya  pengguna  yang  memiliki akses ke data pribadi mereka. Selain itu,
Disdukcapil juga telah melakukan  sosialisasi  dan  edukasi kepada masyarakat tentang
pentingnya  menjaga  kerahasiaan data  pribadi  dan  cara-cara  untuk menghindari  risiko  keamanan  data. Namun,  tetap  saja  ada  risiko keamanan  dan  privasi  mungkin terjadi,  seperti  adanya  serangan siber  atau  kebocoran  data.  Oleh karena  itu,  Disdukcapil  harus  terus memperbarui  sistem  keamanan  dan privasi  data,  serta  melakukan pemantauan  dan  evaluasi  secara berkala  untuk  memastikan  bahwa data  masyarakat  tetap  aman  dan terlindungi.  Dalam  hal  ini,  penting bagi masyarakat untuk juga berperan  aktif  dalam  menjaga
keamanan  dan  privasi  data  pribadi mereka,  seperti  dengan  tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan atau menggunakan  kata  sandi  yang mudah ditebak. Suatu Inovasi yang ditujukan pada peningkatakan kualitas pelayanan berbasis digital
merupakan  satu  kebijakan  yang sangat  dibutuhkan  di  era  sekarang, program  Identitas  Kependudukan Digital dapat terealisasi dengan baik jika sosialiasi dilakukan dengan baik pula  kepada  masyarakat  sebagai penerima layanan. Sehingga kreativitas  dari  pengambil  kebijakan bisa  terlaksana  sesuai  dengan tujuan. Dengan perkembangan teknologi  informasi  yang  terus berlangsung,  program  Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki  potensi  besar  untuk menjadi pilar utama dalam administrasi  kependudukan  di  masa depan.  Dengan  sosialisasi  yang semakin luas, IKD dapat mempercepat  transformasi  digital dalam layanan administrasi kependudukan, meningkatkan
efisiensi,  akurasi,  dan  aksesibilitas layanan  bagi  masyarakat.  Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi  yang  belum  merata  dan kurangnya  pemahaman  teknologi  di kalangan  masyarakat  perlu  diatasi agar  program  IKD  dapat  sukses
secara menyeluruh. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, kolaborasi lintas sektor, dan  pendekatan  yang  inklusif,  IKD memiliki  potensi  untuk  menjadi fondasi yang
kokoh dalam
memajukan  layanan  administrasi kependudukan di masa depan.
Untuk  memastikan  bahwa implementasi  Program  Identitas Kependudukan  Digital  (IKD)  dapat tepat  sasaran,  ada  beberapa  hal yang  harus  diperhatikan.  Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang manfaat dan  cara  penggunaan  IKD.  Hal  ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya  penggunaan  IKD  dan meminimalkan kesalahpahaman terkait  penggunaannya.  Kedua, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap  sistem  keamanan  dan privasi  data  IKD,  sehingga  dapat meminimalkan risiko kebocoran data atau  serangan  siber.  Ketiga,  perlu dilakukan
pengembangan infrastruktur  teknologi  yang  merata di  seluruh  wilayah  Indonesia, sehingga  seluruh  masyarakat  dapat dengan  mudah  mengakses  layanan IKD.  Keempat,  perlu  dilakukan pelatihan  dan  edukasi  kepada petugas  pelayanan  publik  terkait penggunaan  IKD,  sehingga  mereka dapat  memberikan  pelayanan  yang optimal kepada masyarakat. Dengan memperhatikan  hal-hal  tersebut, diharapkan  implementasi  IKD  dapat tepat  sasaran  dan  memberikan manfaat  yang  maksimal  bagi masyarakat.

## 4. Kesimpulan
Di  era  digitalisasi,  inovasi program  identitas  kependudukan digital  menjadi  solusi  yang  tepat untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan di Indonesia. Adopsi program ini dapat membantu
mengatasi  masalah-masalah  dalam pengelolaan dokumen kependudukan,  seperti  kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan
dokumen,  yang  dapat  menghambat akses  masyarakat  terhadap  layanan kependudukan.  Selain  itu,  program identitas  kependudukan  digital  juga dapat mempermudah dan mempercepat  transaksi  pelayanan publik  atau  privat  dalam  bentuk digital, serta mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital  melalui  sistem  autentikasi guna  mencegah  pemalsuan  dan kebocoran data.
Namun,  penerapan  program identitas  kependudukan  digital  juga dihadapkan  pada  tantangan  masih terdapat  masyarakat  yang  belum terlalu memahami teknologi
informasi,  terutama  di  kalangan lansia  atau  masyarakat  dengan tingkat  literasi  digital  yang  rendah, Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan upaya-upaya  untuk  meningkatkan pemahaman  teknologi  di  kalangan masyarakat  agar  program  ini  dapat diakses  dan  dimanfaatkan  secara maksimal.  Selain  itu,  pemerintah juga perlu terus melakukan evaluasi dan  perbaikan  terhadap  program identitas  kependudukan  digital  agar dapat  memberikan  layanan  yang lebih  baik dan  efektif  bagi masyarakat. Dengan demikian, inovasi program identitas kependudukan digital dapat menjadi salah  satu  langkah  penting  dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Abraham  S.  (2023).  Indeks  Literasi Digital  Indonesia  Tahun  2022
Kembali Meningkat. In Kominfo. Barakah, A. (2019). Inovasi Digitalisasi  Pelayanan  Melalui Identitas  Kependudukan  Digital ( IKD ) oleh Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil. Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S. (2009). Handbook of Qualitative Research. Pustaka Pelajar.
Fikri,  M.  R.,  Studi,  P.,  Public,  A., Ilmu,  F.,  Dan,  S.,  Politik,  I., Andalas, U., & Manis, L. (n.d.). Digitalisasi Pelayanan Publik.
Jayasinga,  I.  P.  A.,  &  Triono,  A. (2023). Digitalization of Population  Administration  to Facilitate  Public  Services  in  the Era  of  Regional  Autonomy. International Journal of Multicultural  and  Multireligious Understanding,  10(5),  484.
https://doi.org/10.18415/ijmmu .v10i5.4725 Kementerian  Dalam  Negeri,  R. (2022).  Standar  dan  Spesifikasi Perangkat  Keras,  Perangkat Lunak,  dan  Blangko  Kartu
Tanda  Penduduk  Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Direktur  Jenderal  Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian  Hukum  Dan  HAM Republik Indonesia, 397. Kogabayev,  T.,  &  Maziliauskas,  A. (2017).  The  definition  and classification  of  innovation. HOLISTICA – Journal  of Business and Public Administration,  8(1),  59 – 72.
https://doi.org/10.1515/hjbpa- 2017-0005
Maskhuroh,  L.,  &  Haris,  A.  (2022). Filsafat  Inovasi  dan  Kreativitas
Pendidikan Islam di Era Digital.
Urwatul  Wutsqo:  Jurnal  Studi Kependidikan  Dan  Keislaman, 11(1), 26 – 36. https://doi.org/10.54437/urwat ulwutsqo.v11i1.383
MPR,  T.  (2003).  Keputusan  menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  Republik  Indonesia,  Ix, 55. http://eprints.uanl.mx/5481/1/1
020149995.PDF Nurkholis,  A.,  Budiman,  A.,  Pasha,
D.,  Ahdan,  S.,  &  Andika,  R. (2022).  Digitalisasi  pelayanan Administrasi Surat Desa. Journal  of  Social  Sciences  and Technology  for  Community Service, 3(1), 21 – 28.
Permadi,  I.  B.,  &  Rokhman,  A. (2023).  Implementasi  Identitas Kependudukan  Digital  Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. JOPPAS:  Journal  of Public Policy and Administration Silampari, 4(2), 80 – 88.
https://doi.org/10.31539/joppas
.v4i2.6199 PURNAMASARI,  D.  D.  (2023).
Pengguna Identitas
Kependudukan  Digital  Ditarget Capai  50  Juta  Jiwa  di  2023.  In Kompas. https://www.kompas.id/baca/p olhuk/2023/05/03/pengguna- identitas-kependudukan-digital- ditarget-capai-50-juta-jiwa-di- 2023 Putra,  M.  B.  (2020).  Hukum
Pelayanan  Publik.  In Asisten Ombudsman RI Provinsi Sulsel. Rahayu, S., Ernawati, S., Informasi,
S., Mandiri, U. N., Informasi, S., & Mandiri, U. N. (2024). Analisa Usability Pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Menggunakan  Medote  Usability Testing. 5(1), 12 – 19. Romli,  M.  E.  (2020).  Persepsi Pentingnya Inovasi Dalam Organisasi. Jurnal Media Wahana  Ekonomika,  17(1),  38. https://doi.org/10.31851/jmwe. v17i1.3972
Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam  Perspektif  Administrasi Publik  Menuju  Terwujudnya Good  Public  Policy  Governance. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 14. https://doi.org/10.20961/sp.v12 i2.16236 Witesman,  E.  M.,  Walters,  L.,  &
Christensen,  R.  K.  (2023). Creating  a  public  service topology: Mapping public service motivation, public service  ethos,  and  public service values. Public Administration,  March  2022. https://doi.org/10.1111/padm.1
2939