(Wadah Informasi Ilmiah dan Kreativitas Intelektual Pendidikan)
VOLUME 24 NOMOR 1 MARET 2016  Aktivitas Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Sistem Ekskresi dengan Menggunakan Metode Peta Konsep Di SMPN 2 Banda Aceh Anita Noviyanti (1-7)  Meningkatkan Hasil Belajar Rangkaian R-L-C melalui Jigsaw Siswa Kelas XII TKJ.2 SMK Negeri 1 Bireuen Bima Albert (8-17)  Meningkatkan Hasil Belajar Tekanan Hidrostatis melalui NHT Siswa Kelas X TPTU SMK Negeri 1 Bireuen Fatimah Abubakar (18-27)  Perkembangan Budaya Politik Di Indonesia M. Yusuf (28-34)  Meningkatkan Hasil Belajar Norma Masyarakat Indonesia melalui STAD Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Jeumpa Yusrawati (35-44)  Meningkatkan Ketrampilan Menyusun RPP Berbasis K13 melalui Modeling KKKS Gugus III SD Negeri 28 Peusangan Kabupaten Bireuen Zainuddin (45-55)  Antisipasi Lembaga Perbankan Di Kota Banda Aceh dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Dilakukan oleh Nasabah dan Korporasi Zulfan Yusuf (56-66)  Kajian Pedagogical Content Knowledge Calon Guru
Rini Sulastri (67-70)
 Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IX-2 Semester I Tahun 2013/2014 Materi Sejarah Terjadinya Uang dan Pengertian Uang melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) Di SMP Negeri 1 Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Usmayani (71-87)  Peningkatan Hasil Belajar Siswa Materi Teks Teks Iklan dalam Surat Kabar melalui Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Kelas IX-2 Semester I Tahun Ajaran 2014/2015 SMP Babul Istiqamah Susoh A.Rani (88-105)  Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Materi Organ Pernafasan melalui Metode Alat Peraga Kelas V
Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016 pada SD Negeri 12 Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Aidar (106-119)
 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Materi Penulisan Laporan Perjalanan dengan Menggunakan Metode Penugasan Di Kelas VIII-1 Semester I Tahun 2014/2015 SMP Negeri Tunas Nusa Kabupaten Aceh Barat Daya Hasmanidar (120-132) Diterbit Oleh FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu Volume 24 Nomor 1 Hal 1-132 Banda Aceh Maret 2016
Publikasi Online: jurnal.serambimekkah.ac.id/jurnal-fkip/

## ANTISIPASI LEMBAGA PERBANKAN DI KOTA BANDA ACEH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH DAN KORPORASI
Oleh Zulfan Yusuf *

## Abstrak
Pasal  2  ayat  (1)  PBI  No.  11/28/PBI/2009,  tanggal  1  Juli  2009,  menegaskan  bahwa  Bank umum  konvensional/Syari’ah  dan/atau  BPR/BPRS  wajib  memiliki  Sistem  operasional prosedur (SOP) tantang Anti pencucian uang (APU) dan Pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dan selanjutnya menerapkannya dalam operasional bank sehari-hari. Adapun tujuan dari  penerapan  program  APU  dan  PPT  sebagai  antisipasi  Lembaga  perbankan  dalam mencegah  terjadinya  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (TPPU)  yang  dilakukan  oleh  orang perseorangan dan/atau korporasi tertentu  untuk tujuan organisasinya  yang illegal. Ditinjau dari  sisi  kepentingan  nasabah  Program  APU  dan  PPT  dinilai  bertentangan  dengan  prinsip perbankan  Indonesia,  pada  program  APU  dan  PPT  mewajibkan  nasabah  memberitahukan asal  usul  dari  dana  yang  akan  disimpan  dan  tujuan  dari  penyimpanan  tersebut  di  bank, sementara pada prinsip perbankan Indonesia mewajibkan lembaga perbankan merahasiakan data  nasabah,    baik  untuk  kepentingan bank  sendiri  maupun  terhadap  kepentingan  pihak ketiga  lainnya. Dalam  operasional  bank  program  APU  dan  PPT  hendaknya  dijalankan secara  bertahap,  hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  mempengaruhi  trend  penghimpunan  dana masyarakat,  selanjutnya  bank  berkepentingan menyelenggarakan  sosialisasi  dan  training, baik  diberikan  kepada  petugas  khusus  yang  menangani  program  tersebut  maupun  kepada masyarakat  luas,  sehingga  mudah  dipahami  bahwa  keberadaan  program  APU  dan  PPT semata-mata  hanya  melindungi  dana  masyarakat  selama diinvestasikan  disuatu  bank. Disarankan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  agar  meningkatkan  pengawasan  dan pembinaan terhadap Lembaga Perbankan agar bersungguh-sungguh melaksanakan program APU dan PPT, selanjutnya memberikan sanksi hokum yang tegas kepada bank yang tidak menjalankan program APU dan PPT dalam operasional banknya. Terakhir diminta kepada Pemerintah  sebelum  memberikan  sanksi  hokum  kepada  bank  berupa  pemberhentian pengurus  dari  kegiatan  bank  dan/atau  mencabut  izin  operasional  suatu  bank,  agar  lebih mengedepankan segi edukasi, dalam artian bahwa bank – bank tersebut diberi kesempatan untuk  melakukan  introspeksi  kelembagaan,  sehingga  kepercayaan  masyarakat  terhadap Lembaga perbankan tetap dapat dijaga dan dipertahankan dari waktu kewaktu.
Kata Kunci: Bank dan Anti Pencucian Uang

## PENDAHULUAN
Kejahatan pencucian uang (money laundering)  merupakan  salah  satu  jenis kejahatan white  collar  crime di  lapangan ekonomi  dan  perdagangan.  Dalam  banyak kasus  yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini pelaku kejahatan pencucian  uang  sebahagian besar  dilakukan  oleh  orang-orang  yang memiliki  jabatan  public  dan/atau  dilakukan oleh pengusaha yang dalam aktivitas usahanya mendapat  dukungan  financial  dari pemerintah pusat  dan setempat, sehingga tidak  berlebihan kalau kejahatan tersebut juga disebut kejahatan khusus  (special  crime), oleh  karenanya dalam
penanganannya harus dilakukan secara khusus pula.
Kejahatan  pencucian  uang  merupakan kejahatan  yang  sangat  berbahaya,  sebab kejahatan  tersebut secara  structural  dapat mengancam  stabilitas ekonomi  dan  system moneter  Negara, disamping  juga  sifatnya sangat lincah  dan  fleksibel, karena dengan mudah  dapat melintasi batas-batas Negara, jika ditinjau  dari  sisi  historis pada  mulanya kejahatan  pencucian  uang  dilakukan  secara tradisional  oleh  mafia Amerika  dengan membeli  perusahaan-perusahaan  pencucian pakaian  dengan  cara  illegal,  namun  seiring

## Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2016 Volume 24 Nomor 1
dengan  meningkatnya ilmu pengetahuan  dan teknologi dibidang
transportasi dan komunikasi  secara  langsung  mempengaruhi modus  operandi kejahatan  pencucian  uang, yaitu yang  awalnya  dilakukan  secara  manual dan  saat  ini dilakukan  dengan cara E.-
Commerce dan Banking of  Technologi
System, dimana  antara  para  pihak  dalam melakukan  transaksi  perdagangan  tidak  saling bertemu  secara face  to  face,  namun  cukup dengan  menggunakan  jasa  internet  dan telekomunikasi, sementara kata sepakat dicapai ketika para pihak menyatakan keinginannya dan berkomitmen untuk mengimplementasikan dalam transaksi
perdagangan  dan  usahanya  secara  bersama- sama. Sebagai antisipasi dimanfaatkannya lembaga  perbankan  sebagai  tempat  pencucian uang,  maka  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  PBI No.  11/28/PBI/2009,  tanggal  1  Juli  2009 menegaskan  bahwa  bank  umum  dan/atau BPR/BPRS wajib memiliki system operasional procedure  (SOP)  tentang  anti  pencucian  uang (APU)  dan  pencegahan  pendanaan  terorisme (PPT)
Program  APU  dan  PPT secara  tidak langsung bertentangan  dengan  prinsip
perbankan  Indonesia, yang mana  pada program  APU  dan  PPT  mengedepankan prinsip  transparansi  dan  keterbukaan,  dengan mewajibkan  nasabah  memberitahukan  asal usul  dana  simpanan  dan  tujuan  menyimpan uang  di  bank,  sementara  prinsip  perbankan Indonesia  mewajibkan  lembaga  perbankan merahasiakan  data  keuangan  nasabahnya  dari kepentingan  pihak  ketiga  dan/atau patut diduga akan diketahui dan dapat disalah gunakan oleh  orang-orang  yang  tidak  berhak untuk kepentingan dirinya dan/atau orang lain.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas, maka yang menjadi dasar  kajian dalam Karya Ilmiah ini adalah, sebagai berikut :
1. Apakah  PBI  No.  11/28/PBI/2009,  tanggal
1  Juli  2009 dan  PBI  No.  10/20/PBI/2010, tanggal 1 Desember 2010 tidak bertentangan dengan  prinsip  perbankan Indonesia
2. Sejauhmana  pengaruh  program  APU  dan PPT  terhadap  trend  penghimpunan  dana masyarakat di lembaga perbankan
3. Apa  antisipasi  Lembaga  Perbankan  dalam memberantas terjadinya Pencucian Uang di Kota Banda Aceh

## PEMBAHASAN
1. Pengertian APU dan PPT Pengertian  program  APU  dan  PPT  tidak ditemukan dalam literature manapun, disamping  juga belum  ada  pakar  dan pemerhati  masalah  hukum  yang  membahas khusus  tentang  program  APU  dan  PPT, sehingga  sulit  diberikan  definisi  berkaitan dengan  anti  pencucian  uang,  namun  demikian untuk  memberikan  pemahaman  awal  tentang program  APU  dan  PPT  tersebut,  maka berdasarkan penjelasan peraturan Bank
Indonesia  (PBI)  Nomor.  11/28/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009 dan PBI No. 10/20/PBI/2010,  tanggal  1  Desember  2010 adalah  suatu  tindakan  pencegahan  (preventif) yang dilakukan oleh bank umum konvensional dan/atau  syari’ah  dan  BPR/BPRS  dalam mengantisipasi
kemungkinan
terjadinya kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan  oleh  orang  perseorangan untuk memperkaya dirinya maupun korporasi tertentu untuk kepentingan organisasinya.
Selanjutnya  pengertian  pencucian  uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.  8  Tahun  2010,  tentang  pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang (TPPU), adalah Perbuatan menempatkan,
mentransfer,
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,  menyumbangkan,  menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan dan/atau perbuatan  lainnya  atas harta  kekayaan  yang diketahuinya  ataupun  patut  diduga  merupakan hasil  tindak  pidana,  dengan  maksud  untuk menyembunyikan atau manyamarkan asal usul harta kekayaan , sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
Kejahatan  pencucian  uang  merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (white collar  crime),  pertama  sekali  dikemukakan oleh  kriminolog  dari  Amerika  Serikat  yang bernama  Edwin  H.  Sutherland,  melalui bukunya  berjudul White  collar  crime yang diterbitkan  pada  tanggal  27  Desember  1939. Berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya  yang  melibatkan  pelaku kejahatan jalanan (street crime, blue crime, jeans crime), sebaliknya kejahatan  kerah  putih  dalam prakteknya  sebahagian  besar  dilakukan  oleh mereka  yang    memiliki  jabatan  tertentu  di pemerintahan  dan/atau  pejabat  swasta  yang dalam  aktivitasnya  mendapat  fasilitas  tertentu dari pemerintah pusat dan pemerintah
Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2016 Volume 24 Nomor 1
setempat dan dilakukan  secara terorganisir (organized crime).
Dalam  prakteknya kejahatan  pencucian uang  menggunakan transaksi  secara  tunai, namun  dewasa  ini  dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan dan
teknologi dibidang transportasi  dan  informasi,  secara  langsung berimplikasi terhadap modus operandi kejahatan bank, yang tadinya dilakukan secara manual  berubah  dapat  dilakukan  tanpa  harus datang  ke  bank,  yaitu  dengan  cara E- Commerce atau Phone  banking,  yang  dapat diakses  secara  luas  tanpa  dibatasi  oleh  ruang dan waktu.
Berdasarkan penjelasan
tersebut memberikan  pemahaman  kepada  kita  bahwa antara program APU dan PPT memiliki kaitan yang  sangat  erat  dengan Kejahatan Pencucian Uang.  Kejahatan  pencucian  uang (money laundering) sebagaimana  diatur  dalam  UU No. 8 Tahun 2010 mengatur tentang kejahatan pencucian uang  dalam  arti  sempit  dan  luas, dalam  arti  sempit  adalah  setiap  tindakan  yang berusaha  menjadikan  pendapatan  dan/atau kekayaan yang diperoleh secara illegal seolah- olah  menjadi  kekayaan  yang  sah,  sedangkan kejahatan  pencucian  uang  dalam  arti  luas adalah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  2010,  tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Perbedaan  yang  sangat  prinsip tersebut dalam hal pertanggungjawaban pidana memberikan keleluasaan kepada aparat penegak  hukum  dalam  menafsirkan  sifat  dan bentuk kejahatan  yang  terjadi  di  lembaga perbankan  dan/atau  lembaga  ekonomi  lainnya secara  lebih  tajam  dan  obyektif,  sehingga dengan  cepat dan  tepat dapat  diformulasikan penanganannya dalam bentuk tindakan nyata.

## 2. Pengaturan Program APU dan PPT
Program  APU  dan  PPT  diatur  melalui peraturan  Bank  Indonesia,  antara  lain  sebagai berikut :
1. PBI  No.  11/28/PBI/2009,  tanggal  1  Juli 2009, mengatur tentang program  APU dan PPT  bagi  bank  umum  konvensional dan/atau syari’ah
2. PBI  No.  10/20/PBI/2010,  tanggal  1 Desember 2010, mengatur tentang program APU dan PPT bagi BPR/BPRS
Pasal 3 ayat (1) PBI No. 11/28/PBI/2009, tanggal  1  Juli  2009,  menegaskan  bahwa program APU dan PPT merupakan bagian dari
pengelolaan  risiko  kepatuhan  dan  operasional bank  secara  keseluruhan.  Lebih  lanjut  Pasal  3 ayat  (2)  menegaskan  bahwa  penerapan program  APU  dan  PPT  sebagaimana  maksud dari Pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/28/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009 mencakup, antara lain : 1. Adanya  pengawasan  aktif  dari  Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kebijakan dan prosedur
3. Pengendalian intern
4. System informasi manajemen
5. SDM dan Pelatihan
Berdasarkan penjelasan dari  Pasal 3 ayat
(2)  PBI  No.  11/28/PBI/2009,  tanggal  1  Juli 2009, dapat dipahami, bahwa :
a. Program  APU  dan  PPT  merupakan bahagian  dari  pengelolaan  risiko  bank, selain  risiko operasional,  reputasi,  risiko hukum dan risiko pasar
b. Program  APU  dan  PPT  bertujuan  untuk mengamankan  lembaga  perbankan  dari upaya pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan  bank  sebagai  media  untuk pencucian uang c. Program  APU  dan  PPT  bertujuan  untuk meningkatkan daya saing lembaga perbankan menjadi industri yang
diperhitungkan dalam
pembangunan ekonomi Nasional.

## 3. Manfaat Diterapkannya Program APU
dan PPT dalam Operasional Perbankan. Berbicara tentang manfaat atau kegunaan dari  program  APU  dan  PPT ada  baiknya terlebih  dahulu  kita  menelaah teori  efektivitas yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  soekanto, yang  mengemukakan  setidaknya  terdapat  5 faktor  untuk  menilai  efektif  tidaknya  suatu aturan hukum, antara lain : 1. Factor  hukumnya  sendiri  (Undang –
undang) 2. Factor  penegak  hokum  (membentuk  dan menjalankan hokum) 3. Factor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hokum
4. Factor  masyarakat  (lingkungan  dimana aturan  hokum  tersebut  berlaku  atau diterapkan)
5. Factor  budaya,  yakni  sebagai  hasil  karya, cipta  dan  karsa  yang  didasarkan  kepada prakarsa manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.
Relevan  dengan  teori  efektivitas  hukum yang  dikemukakan oleh  Soerjono  Soekanto,

## Zulfan Yusuf, Antisipasi Lembaga Perbankan Di Kota Banda Aceh
maka Romli Atmasasmita mengatakan faktor – faktor  yang  dapat  menghambat  efektivitas penegak  hokum  tidak  hanya  terletak  pada sikap  mental  dari  aparat  penegak  hokum (Hakim,  jaksa,  polisi  dan  pengacara),  akan tetapi  juga  terletak  pada  factor  sosialisasi hukum yang sering dilakukan Agar  terwujudnya  suatu  penegakan hukum  yang  responsive  dibutuhkan  hukum progresif,  kata  progresif  berasal  dari  bahasa Inggris,  yaitu  “  Progressive”  yang  berarti maju, kata progresif menurut bahasa Indonesia berarti  kearah  kemajuan,  berhaluan  kearah perbaikan. Berdasarkan pengertian  tersebut Satjipto  Raharjo  menawarkan  teori  progresif, yang  mana  inti  dari  hokum  progresif  terletak pada berfikir dan bertindak, progresif membebaskan  dari  teks  hokum,  karena  pada akhirnya  hokum  itu  bukan  untuk  dokumen semata,  melainkan  untuk  kebahagiaan  dan kesejahteraan manusia.
Lebih lanjut Satjipto Raharjo
menjelaskan  bahwa  pemikiran  hokum  perlu kembali kepada filosofi dasarnya, yaitu hokum untuk  manusia,  dengan  filosofi  tersebut maka manusia  menjadi  penentu  dari  titik  orientasi hokum,  hokum  bertugas  melayani  manusia dan bukan  sebaliknya. Oleh karena itu hukum bukan  merupakan  institusi  yang  lepas  dari kepentingan  manusia,  mutu  hukum ditentukan oleh  kemampuannya  untuk  mengabdi  kepada kesejahteraan  manusia,  sebab  itu  hukum progresif  menganut  idiologi  “  Hukum  yang pro keadilan dan pro rakyat”
Hukum  progresif  berangkat  dari  asumsi dasar  bahwa  hukum  adalah  untuk  manusia, hukum  bukan  sebagai  institusi  yang  bersifat muthlak  dan  final, melainkan  sebagai  institusi bermoral dan bernurani karena sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi  dan  mengantarkan  manusia  kepada kehidupan  yang  adil,  sejahtera  dan  membuat manusia bahagia.
Dalam  perkembangan  hokum  setidaknya dapat  diidentifikasi  beberapa  karakter  hokum progresif yang diharapkan menjadi tipe hokum yang mampu memberi jalan bagi pembangunan  hokum  di  Indonesia  pada  masa mendatang, dimana hokum progresif menganut paradigma, yaitu :
1. Hukum  diciptakan  untuk  kesejahteraan manusia
2. Pluralisme hokum
3. Sinergi atas kepentingan pusat dan daerah
4. Koordinasi
5. Harmonisasi hukum
Sementara  asas  yang  menjadi  dasar dalam  penerapan  hukum  adalah,  sebagai berikut :
1. Asas persatuan
2. Asas kesamaan derajat
3. Asas desentralisasi
4. Asas otonomi
5. Asas fungsional.
Hukum  progresif  tidak  berpikir  semata- mata  menurut Legal  way, tetapi  lebih  dari  itu atau  disebut Reasunable  way,  yaitu  apabila terjadi  kebuntuan,  maka  hokum  progresif melakukan  cara  alternative  yang  kreatif  diatas menjalankan Law to the Letter.
Menurut Zudan Arif Fakhrullah, penegakan  hukum  merupakan  pusat  dari seluruh  aktivitas  kehidupan,  hukum  dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum,  menegakkan  hukum  dan  evaluasi hukum.  Penegakan  hukum  pada  hakekatnya merupakan  interaksi  antara  berbagai  perilaku manusia  yang  mewakili  kepentingan – kepentingan  yang  berbeda  dalam  bingkai  akar yang telah disepakati bersama.
Oleh  karenanya  penegakan  hukum  tidak dapat  semata-mata  dianggap  sebagai  proses menerapkan  hukum  sebagaimana  pendapat kaum  Legalistic,  namun proses  penegakan hukum  mempunyai  dimensi  yang  lebih  luas. Dalam  penegakan  hukum  akan  melibatkan dimensi perilaku manusia, dengan pemahaman tersebut  maka  kita  dapat  mengetahui  bahwa masalah  hukum  yang  selalu  menonjol  adalah masalah Law  in  Action dan  bukan  pada Law in the Books.
Berdasarkan penjelasan dari teori
Efektivitas  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono Soekanto dan teori Progresif yang disampaikan  oleh  Satjipto  Raharjo  dapat dipahami  bahwa  ketentuan  APU  dan  PPT merupakan  langkah  preventif  yang  wajib dimiliki oleh setiap lembaga  perbankan dalam menyikapi kemungkinan dimanfaatkannya lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan  non  bank  lainnya  oleh  orang perseorangan  dan/atau  badan  sebagai  media pencucian  uang.  Tentunya  ketentuan  tersebut tidak  hanya  membantu  lembaga  perbankan dalam  mendeteksi  setiap  terjadinya  Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  namun  yang  lebih penting  bermanfaat  bagi  masyarakat  luas dalam menginvestasikan  uangnya di Lembaga

## Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2016 Volume 24 Nomor 1
Perbankan  yang  benar-benar  sehat  dan  taat asas  serta  komitmen  melindungi  kepentingan nasabahnya. Karenanya  program  APU  dan PPT  pada  dasarnya  semata-mata  bertujuan untuk  melindungi  dana-dana  masyarakat  yang diinvestasikan  disebuah  bank,  disamping  itu juga  sebagai  antisipasi  lembaga  perbankan mendeteksi  masuknya  dana-dana  illegal dari orang perseorangan dan/atau korporasi tertentu, dengan demikian daya saing lembaga perbankan  dapat  terus  ditingkatkan  dan menjadi  salah  satu  media  berinvestasi  yang aman dan menguntungkan.
4. Pengaruh Program APU dan PPT Terhadap Peningkatan Dana Masyarakat. Banyak  factor  menyebabkan  kurang percayanya nasabah terhadap lembaga perbankan,  dalam  hal  ini  Sutan  Remy Sjahdeini  menyatakan  bahwa  “  Hubungan antara  bank  dan  nasabah  penyimpan  dana adalah  hubungan  pinjam – meminjam    uang antara debitor dan kreditor yang dilandasi oleh asas kepercayaan “
Menurut  Undang-undang  perbankan  No.
10  Tahun  1998  menegaskan  bahwa  hubungan antara  bank  dan  nasabah  penyimpan  dana bukan  sekedar  hubungan  kontraktual biasa antara  debitor  dan  kreditor  yang  diliputi  oleh asas – asas  umum  dari  hokum  perjanjian, tetapi  juga  hubungan  kepercayaan  yang diliputi asas kepercayaan.
Secara eksplisit Undang-undang
mengakui  bahwa  hubungan  antara  bank  dan nasabah  penyimpan  dana adalah  hubungan kepercayaan,  yang  membawa  konsekwensi bank  tidak  boleh  hanya  memperhatikan kepentingan  nasabah  penyimpan  dana,  namun hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana  adalah  hubungan  kepercayaan  yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan  (fiduciary  obligations)  kepada bank  terhadap  nasabahnya. Oleh  karena  itu masyarakat  bisnis  dan  perbankan  Indonesia berpendapat bahwa hubungan antara bank dan nasabah adalah juga hubungan yang berlandaskan kepercayaan.
Berkenaan dengan seberapa jauh hubungan antara bank dan nasabah penyimpan,  ada  baiknya  dilihat  beberapa prinsip perbankan sebagai landasan fundamental Lembaga Perbankan di Indonesia, sebagai berikut :
a. Asas Kepercayaan (fiduciary principles)
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa  usaha  bank  dilandasi  oleh hubungan  kepercayaan  antara  bank  dan nasabahnya, disini bank menjalankan operasionalnya  dengan  mengandalkan  dana dari  masyarakat  yang  disimpan  di  bank tersebut  atas  dasar  kepercayaan,  sehingga setiap  lembaga  perbankan  wajib menjaga tingkat kesehatannya dengan tetap memelihara dan  mempertahankan kepercayaan  masyarakat padanya.
Kemauan masyarakat menyimpan uangnya  di  bank  semata-mata  dilandasi  oleh keyakinan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  dan disertai  dengan  imbalan.  Apabila  kepercayaan nasabah  penyimpan  terhadap  suatu  bank  telah berkurang,  tidak  tertutup  kemungkinan  akan terjadi  rush  terhadap  bank  tersebut  dan  rush dapat  menjadi  factor  awal  hancurnya suatu bank.
b. Asas Kerahasiaan (confidential principle) Asas  kerahasiaan  adalah  suatu  asas  yang mengharuskan atau mewajibkan bank
merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan  dengan  keuangan  dan  lain-lain dari  nasabah  bank  yang  menurut  kelaziman dalam  dunia perbankan  wajib  dirahasiakan. Kerahasiaan  ini  adalah  untuk  kepentingan bank  sendiri,  bank  memerlukan  kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya  pada  bank  atau  memanfaatkan  jasa bank.  Apabila  bank  menjamin  bahwa  tidak akan ada  penyalahgunaan  terhadap  dana- dananya, baik langsung maupun tidak langsung  yang  dapat  merugikan  nasabah penyimpan  dana,  untuk  itu  bank  senantiasa memegang  teguh  janji  termasuk  didalamnya kerahasiaan dana nasabah.
Undang-undang  No. 10  Tahun  1998 tentang  perbankan  menjamin  kerahasiaan nasabah  penyimpan  disuatu  bank,  dalam  hal ini  semua  rahasia  keuangan  nasabah,  namun demikian  kerahasiaan  nasabah  ini  dapat dikecualikan  dalam  hal-hal  tertentu,  yakni untuk  kepentingan  perpajakan,  penyelesaian piutang  bank,  peradilan  pidana,  korupsi, pencucian  uang  dan  kejahatan  khusus  lainnya yang  dalam  prakteknya  melibatkan  nasabah

## Zulfan Yusuf, Antisipasi Lembaga Perbankan Di Kota Banda Aceh
bank,  baik  sebagai  pelaku  maupun  sebagai pihak  yang  membantu  terjadinya  kejahatan. Dengan  demikian  rahasia  bank  merupakan salah  satu  unsur  yang  harus  dimiliki  oleh setiap  bank  dalam  menjalankan  fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.
Keterikatan suatu bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan
keadaan  keuangan  nasabahnya  menunjukkan bahwa  hubungan  antara  bank  dan  nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan,  oleh  karena  itu  hubungan  antara bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan kerahasiaan,  dalam  artian  bank  ,menjamin bahwa  dana  dan/atau  simpanan  nasabah  akan dirahasiakan  dari  pihak-pihak  yang  tidak berhak dalam kondisi dan situasi apapun.

## c. Asas kehati-hatian (prudential principle)
Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan  bahwa  bank  dalam  menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka  melindungi  dana  masyarakat  yang dipercayakan  kepadanya.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal  2  UU  No.  10  Tahun  1998,  yang  secara tegas menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan prinsip kehati-hatian.
Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UU No. 10
Tahun  1998  menegaskan  bahwa  bank  wajib melaksanakan  kegiatan  usaha  sesuai  dengan prinsip  kehati-hatian.  Sementara  dalam  ayat (3)  juga  menegaskan  bahwa  bank  dalam menyalurkan  pembiayaan  dan  kegiatan  usaha lainnya  wajib  menempuh cara-cara  yang tidak merugikan  bank  dan kepentingan  nasabah yang  mempercayakan  dananya  dikelola  oleh bank tersebut.
Tujuan  diberlakukannya  prinsip  kehati- hatian  tidak  lain  agar  bank  selalu  dalam kondisi  sehat,  dengan  perkataan  lain  agar selalu  dalam  keadaan  likuid  dan  solvent, dengan prinsip kehati-hatian diharapkan tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap perbankan tetap  tinggi,  sehingga  masyarakat bersedia  dan  tidak  ragu-ragu  menyimpan dananya di bank.
Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh  bank bukan  hanya  karena  dihubungkan dengan  kewajiban  bank  agar  tidak  merugikan kepentingan  nasabah  yang  mempercayakan dananya  kepada  masyarakat,  namun  yang
lebih  penting  adalah  sebagai  bagian  dari system moneter yang menyangkut kepentingan semua  anggota  masyarakat  luas,  disamping tentunya  nasabah  penyimpan  sendiri.  Dengan demikian  prinsip  kehati-hatian  bertujuan  agar bank menjalankan  usahanya  secara  baik  dan benar,  dengan  tetap  mempedomani  norma- norma  hokum  yang  berlaku  dalam  dunia perbankan,  tentunya  masyarakat  senantiasa tetap  mempercayai  dananya  dikelola  oleh bank,  yang  pada  gilirannya  akan  menciptakan system  perbankan yang  sehat  dan  efisien, dimana  dalam  arti  sempit  dapat  memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang  secara  wajar  serta  bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.
Dalam  penjelasan  umum  UU  No. 10 Tahun  1998  mengamanatkan  agar  prinsip kehati-hatian tersebut dipegang teguh, selanjutnya  ketentuan  mengenai  kegiatan usaha  bank  perlu  disempurnakan,  terutama yang  berkaitan  dengan  penyaluran  dana kepada  masyarakat,  sehingga  tidak  timbul kredit  bermasalah  dan/atau  macet  yang nantinya dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank sendiri.
Berdasarkan  beberapa  prinsip  perbankan sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas  bila dikaitkan  dengan  ketentuan  APU  dan  PPT dalam  hal  peningkatan  dana  masyarakat  dapat disimpulkan, sebagai berikut :
a. Bahwa  program  APU  dan  PPT bertujuan untuk  melindungi  dana-dana  nasabah penyimpan yang dipercayakan pengelolaannya  di  Lembaga  Perbankan, sehingga  keamanan  dana  nasabah  tetap terpelihara dengan baik.
b. Meningkatkan  daya  saing  dan  ketahanan bank,  mengingat  persaingan  bank  semakin kompetitif,  dengan  demikian  kredibilitas lembaga  perbankan  diharapkan  mampu menjadi pioneer diantara kompetitor lainnya.
c. Menjadikan  lembaga  perbankan  sebagai lembaga  keuangan  yang  kokoh,  tahan  uji, mandiri dan professional, sehingga lembaga  perbankan  dengan  mudah  dan leluasa  dapat  melakukan  mobilisasi  dana- dana  masyarakat,  dengan  demikian  peran bank  sebagai  penyangga  pembiayaan pembangunan  bangsa  dan  Negara  dapat terus ditingkatkan.
d. Membentuk  lembaga  perbankan  sebagai lembaga keuangan yang aman dan
Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2016 Volume 24 Nomor 1
menguntungkan dalam  berinvestasi.  Aman dalam  artian  bahwa  semua  dana  yang disimpan bukan berasal dari hasil kejahatan pencucian uang (money laundering),  sementara  menguntungkan bank  akan  memberikan  bunga  dan/atau bagi  hasil  kepada  setiap  pemilik  dana, sehingga kebijakan tersebut dapat merangsang  masyarakat  untuk  menjadikan lembaga perbankan sebagai tempat berinvestasi yang aman dan
menguntungkan.
e. Membentuk  lembaga  perbankan  menjadi lembaga  keuangan  yang  bersih  dan  steril dari  orang-orang  yang  memiliki  latar belakang kriminal, yang dalam mendapatkan keuntungan dengan melakukan  spekulasi  yang  merugikan orang  lain  dan  menjadi  ancaman  terbesar bagi bangsa dan Negara.

## 5. Antisipasi  Lembaga  Perbankan  di  Kota
Banda Aceh Dalam Menekan Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagaimana telah dijelaskan pada bahagian  terdahulu  bahwa  program  APU  dan
PPT dibentuk untuk mengantisipasi dijadikannya  lembaga perbankan  sebagai media  pencucian  uang,  baik  yang  dilakukan oleh  orang  perseorangan maupun  korporasi tertentu untuk memperkaya diri dan organisasi terlarang  lainnya.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  PBI No.  11/28/PBI/2009,  tanggal  1  Juli  2009 menjelaskan  bahwa  bank  umum  konvensional dan/atau  syari’ah  wajib  menerapkan  program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan  terorisme  dan  dalam  pelaksanaan program  dimaksud  wajib  berpedoman  kepada ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam Peraturan  Bank  Indonesia  yang  mengatur tentang APU dan PPT.
Mengingat pentingnya
ketentuan tersebut, maka keberadaan peraturan APU dan PPT  di  Lembaga  Perbankan  tidak  sekedar hanya  memenuhi  kewajiban  semata,  namun lebih  jauh  dapat  dijadikan  indicator  patuh tidaknya  bank  terhadap  peraturan  pemerintah secara  umum,  khususnya  menyangkut  dengan pengamanan terhadap system Moneter, Keuangan dan Perbankan. Oleh karenanya bank yang tidak menjalankan  program  APU  dan  PPT  dinilai tidak  taat  asas  dan  memungkinkan  dapat
diturunkannya tingkat kesehatan bank tersebut dari sehat menjadi cukup sehat atau dari cukup sehat  menjadi  kurang  sehat,  begitu  seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PBI No. 11/28/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009.
Pelaksanaan    program  APU  dan  PPT dalam  operasional  bank  sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) hal, sebagai berikut :
1. Pengawasan  aktif  Direksi  dan  Dewan Komisaris
2. Kebijakan dan prosedur
3. Pengendalian intern
4. System informasi manajemen
5. SDM dan Pelatihan.
Pengenaan  sanksi  kepada  Lembaga
Perbankan  yang  tidak  menjalankan  program APU  dan  PPT  diatur  dalam  Pasal  50  ayat  (1), (2), (3) dan ayat (4) PBI No. 11/28/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009 adalah, sebagai berikut :
(1) Terlambat menyampaikan
laporan pelaksanaan  program  APU  dan  PPT  dan transaksi  keuangan  yang  mencurigakan sebagaimana  maksud  Pasal  46  ayat  (1) dikenakan  sanksi  administrative  berupa kewajiban  membayar  denda  sebesar  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
(2) Belum  menyampaikan  program  APU  dan PPT atau laporan transaksi yang mencurigakan  sebagaimana  maksud  dari Pasal  50  ayat  (1)  dalam  waktu  lebih  1 bulan,  sejak  batas  akhir  penyampaian laporan,  dikenakan  sanksi  administrative berupa  pembayaran  denda  sebesar  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
(3) Tidak melaksanakan komitmen, antara lain
:
a. Penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Bank  Indonesia  dalam  kurun  waktu  2 kali pemeriksaan
b. Telah dituangkan dalam rencana kegiatan  pengkinian  data  sebagaimana maksud  dari  Pasal  27  ayat  (2) huruf  b, dikenakan  sanksi administrative berupa pengenaan
denda sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
(4) Bank  tidak  melaksanakan  program  APU dan  PPT  dan  Pasal  52  UU  No.  10  Tahun 1998,  Pasal  58  UU  No. 21  Tahun  2008, tentang Bank Syari’ah, terdiri dar i :
a. Teguran tertulis
b. Penurunan  tingkat  kesehatan  bank dan/atau  pembekuan  kegiatan  usaha tertentu

## Zulfan Yusuf, Antisipasi Lembaga Perbankan Di Kota Banda Aceh
c. Pencantuman
anggota pengurus,
pegawai  bank dan/atau  pemegang saham  dalam  daftar  pihak-pihak  yang mendapat    predikat  tidak  lulus  dalam penilaian  kemampuan  dan  kepatutan atau  dalam  catatan  administrasi  Bank Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan Bank Indonesia.
d. Pemberhentian pengurus bank. 1
Dari penjelasan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat dipahami bahwa sebahagian besar sanksi yang dapat  dijatuhkan  kepada  lembaga  perbankan hanya berbentuk administrasi, berupa kewajiban  membayar  denda  kepada  Negara, dalam  artian  bank-bank  tersebut  masih dimungkinkan  untuk  menjalankan  operasional seperti  biasanya.  Selanjutnya  bank  umum konvensional dan/atau  syari’ah tidak  memiliki system  operasional  prosedur  (SOP)  tentang APU  dan  PPT  dipandang  tidak  taat  asas dan/atau tidak mendukung program pemerintah  dalam  memberantas kejahatan pencucian  uang,  maka  terhadap  bank-bank tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  administratif secara berjenjang, yang dimulai dari pemberian surat  peringatan  secara  tertulis dengan pemberian  kesempatan terhadap bank- bank tersebut untuk
memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya apabila bank umum konvensional dan/atau syari’ah tidak berupaya untuk  memperbaiki  kesalahannya  atau  tidak mengindahkan  seruan  dari  Bank  Indonesia untuk  menjalankan  program  APU  dan  PPT dalam operasionalnya sehari-hari, maka terhadap bank-bank tersebut dapat ditingkatkan  sanksi  administratifnya,  yaitu berupa pencabutan sebahagian izin operasional bank sampai kepada dimasukkannya karyawan,  pengurus  dan  pemilik  bank  dalam daftar  orang-orang  yang  dianggap  tidak  lulus kelayakan  dan  kepatutan  (fit  and  profert  test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Pengenaan  sanksi  administratif  dengan memasukkan pengurus, staff dan pemilik bank kedalam orang-orang yang tidak lulus kelayakan  dan  kepatutan  dinilai  sangat  tepat, karena  menurut  ketentuan  Bank  Indonesia
1 Peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  No.
11/28/PBI/2009,  Sekretariat  Gubernur  Bank Indonesia, Jakarta Pusat, 2011 .
mereka  akan  kehilangan  kesempatan  untuk dapat  bekerja  dan  menempati  posisi  penting dilembaga  perbankan  dalam  kurun  waktu antara  3,  5  bahkan  20  tahun,  tergantung seberapa besar tingkat kesalahan yang dilakukan  sehingga  bank  dianggap  tidak  taat asas.
Adapun  tujuan  dikenakannya  sanksi tersebut  agar  pengurus,  pemegang  saham pengendali  dan  pihak  terkait  lainnya  lebih serius dalam bekerja dan komitmen memegang amanah  dan  professional  dalam  mengelola bank, sehingga  daya  saing  bank  dapat  terus ditingkatkan  dari  waktu  kewaktu.  Selanjutnya sanksi  administrative  terakhir  yang  dapat dijatuhkan  kepada  bank  umum  konvensional dan/atau  syari’ah  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  50  ayat  (3)  PBI  No.  11/28/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009 adalah dengan memberhentikan  pengurus  bank  dari  jabatan aktif,  pengurus  disini  terdiri  dari  jajaran Direksi  dan  Dewan  Komisaris  sebagaimana ditegaskan  dalam  UU  No.  40  Tahun  2007, tentang  Perseroan  Terbatas  dan/atau  UU  No. 10  Tahun  1998,  tentang Perbankan  sebagai pejabat  yang  sangat  bertanggung  jawab terhadap kelangsungan usaha bank.
Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut dapat disimpulkan, sebagai berikut : 1. Bank umum konvensional/syari’ah dan/atau BPR/BPRS wajib memiliki system operasional prosedur (SOP) tentang anti pencucian uang (APU) dan pencegahan  pendanaan  terorisme  (PPT) dan  dijalankan  dalam  operasional  bank sehari-hari sebagai upaya mencegah terjadinya Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (Money  laundering),  baik  dilakukan  oleh orang  perseorangan  maupun  korporasi tertentu.
2. Pelaksanaan  peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  No.  11/28/PBI/2009  tanggal  1  Juli 2009  dan/atau  PBI  No. 12/20/PBI/2010,  1 Desember  2010  dinilai sebagai  bahagian dari  penerapan  Manajemen  Risiko  bank secara keseluruhan dan sekaligus dijadikan indicator bank taat asas terhadap Peraturan Pemerintah.
3. Terhadap  bank  yang  tidak  taat  asas sebagaimana  maksud  dari  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  No.  11/28/PBI/2009, tanggal  1  Juli  2009  dan/atau  PBI  No.
12/20/PBI/2010, tanggal 1 Desember 2010 dapat
dikenakan sanksi hokum
Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2016 Volume 24 Nomor 1
sebagaimana telah  diatur  dalam  Pasal  50 ketentuan  tersebut  di  atas  berupa,  antara lain :
a. Teguran tertulis
b. Penurunan tingkat kesehatan
c. Pembekuan kegiatan usaha tertentu
d. Pencantuman  pengurus,  pemegang saham  pengendali  (PSP)  dan  Staff bank  sebagai  orang  yang  tidak  lulus Fit  Profert  Test,  dengan  konsekwensi hokum yang bersangkutan tidak dapat melakukan  akses  dengan  Lembaga Perbankan antara 3, 5 dan 20 tahun.
e. Pemberhentian pengurus bank.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan dalam  beberapa  bahagian  sebelumnya,  maka berikut  ini  dapat  disampaikan  kesimpulan  dan saran adalah, sebagai berikut :

## A. Kesimpulan
1. Ketentuan  APU  dan  PPT  pada  prinsipnya bertentangan  dengan  Sistem  perbankan secara  umum,  yang  mana  pada  APU  dan PPT  menuntut  adanya  keterbukaan  dan transparansi  terhadap  asal  usul  dana simpanan  nasabah,  sementara  pada  prinsip perbankan  Indonesia  mewajibkan  lembaga perbankan  menjaga  kerahasiaan  dana nasabah,  namun  dalam  upaya  mencegah dijadikannya  lembaga  perbankan  sebagai media  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU)  yang  dilakukan  oleh orang perseorangan  maupun  korporasi  tertentu, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PBI No. 11/28/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009  dan/atau  PBI  No.  12/20/PBI/2010, tanggal  1  Desember  2010  semua  lembaga perbankan wajib memiliki system operasional  procedure  (SOP)  APU  dan PPT  dan  menjalankannya  dalam  kegiatan bank sehari-hari.
2. Dalam  praktek  perbankan  ketentuan  APU dan PPT dilaksanakan secara  bertahap, hal ini  dimaksudkan  agar  tidak  mengganggu trend  penghimpunan  dana  masyarakat.
Selanjutnya  lembaga  perbankan  dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam
mendeteksi kemungkinan terjadinya Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU) senantiasa  berkoordinasi  dengan pihak PPATK ,  Kepolisian  dan  Kejaksaan, sehingga setiap terjadinya Kejahatan White
Collar  Crime  segera  dapat  diselesaikan dengan cepat, tepat dan terukur.
3. Lembaga  perbankan  yang  tidak  memiliki system  operasional  procedure  APU  dan PPT dan/atau memiliki ketentuan APU dan PPT terapi tidak dijalankan dalam
operasional bank sehari-hari, maka berdasarkan  ketentuan  Pasal  50  ayat  (1), (20, (3) dan ayat (4) PBI No.11/28/PBI/2009,  tanggal  1  Juli  2009, tanggal 1 Juli 2009 dapat dikenakan sanksi administratif adalah, sebagai berikut :
a. Terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan  program  APU  dan  PPT dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana  maksud Pasal  46  ayat (1)  dikenakan  sanksi administratif berupa kewajiban membayar denda sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah)
b. Belum  menyampaikan  program  APU dan  PPT  atau  laporan  transaksi  yang mencurigakan  sebagaimana  maksud dari  Pasal  50  ayat  (1)  dalam  waktu lebih  1  bulan,  sejak  batas  akhir penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda sebesar  Rp.  50.000.000,- (lima  puluh juta rupiah)
c. Tidak  melaksanakan  komitmen,  antara lain : 1. Penyelesaian hasil temuan pemeriksaan  Bank  Indonesia  dalam kurun waktu 2 kali pemeriksaan 2. Telah  dituangkan  dalam  rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana  maksud  dari  Pasal  27 ayat  (2)  huruf  b,  dikenakan  sanksi administratif berupa pengenaan denda  sebesar  Rp.  100.000.000,- (seratus juta rupiah) d. Bank  tidak  melaksanakan program APU dan PPT dan Pasal 52 UU No. 10 Tahun  1998,  Pasal  58  UU  No.  21 Tahun  2008,  tentang  bank  syari’ah, terdiri dari :
1. Teguran tertulis
2. Penurunan  tingkat  kesehatan  bank dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu
3. Pencantuman  anggota    pengurus, pegawai bank  dan/atau  pemegang saham  dalam  daftar  pihak-pihak yang  mendapat  predikat  tidak  lulus

## Zulfan Yusuf, Antisipasi Lembaga Perbankan Di Kota Banda Aceh
dalam  penilaian  kemampuan  dan kepatutan  atau  kegiatan  dalam catatan administrasi Bank Indonesia/Otoritas  Jasa  Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
4. Pemberhentian  pengurus  bank  dari kegiatan operasional bank.
B. Saran
1. Dalam  menjalankan  ketentuan  APU  dan PPT lembaga perbankan hendaknya berkoordinasi  dengan  PPATK,  Kepolisian dan Kejaksaan  sehingga  setiap  terjadinya Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money laundering)  dan  actor  intelektualnya  dapat segera  diungkap  dan  diusut  secara  tuntas, cepat dan terukur.
2. Kepada  otoritas  jasa  keuangan  (OJK) sebagai  pengganti  dari  Bank  Indonesia agar melakukan  pengawasan  yang  lebih ketat dan  tidak  segan – segan  memberikan sanksi  yang  tegas  terhadap  lembaga perbankan yang tidak menjalankan ketentuan  APU  dan  PPT  dalam  kegiatan operasional banknya sehari – hari.
3. Disarankan dalam penjatuhan sanksi kepada lembaga  perbankan  yang  tidak memiliki  system  operasional  prosedur (SOP)  tentang  APU  dan  PPT  dan/atau memiliki  ketentuan  APU  dan  PPT  tetapi tidak  dijalankan  sebagaimana  mestinya, lebih  mengedepankan  segi  edukasi,  dalam artian  bank – bank  tersebut  diberi kesempatan  untuk  melakukan introspeksi kelembagaan, sehingga kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  perbankan tetap  dapat  dipertahankan  dari  waktu kewaktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. 2003. Ensiklopedi  Ekonomi
Keuangan  dan  Perdagangan. Pradnya Paramitha, Jakarta.
Achmad Ali. 2008. Menguak Realitas Hukum,
Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta. Barda Nawawi Arief. 2008. Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan  Kejahatan. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Irman,  TB.  2007. Praktek  Pencucian  Uang Dalam  Teori  dan  Fakta. MQS
Publishing & Ayyccs Group, Bandung. -------------. 2008. Pembuktian  Tindak  Pidana Pencucian Uang (TPPU). MQS Publishing & Ayyccs Group, Bandung. Jimly  Asshiddiqie,  Penegakan  Hukum  di Indonesia, Http;//Jimly, Multiply. Com/ diakses bulan Februari 2012 Kasmir.  2000. Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya. Raja  Grafindo  Persada, Jakarta. -------------.  2008. Manajemen  Perbankan, Edisi  Revisi. Raja Grafindo  Perkasa, Jakarta.
Munir  Fuady.  2003. Hukum  Perbankan Modern. Edisi  Pertama. PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
-------------. Hukum  Perbankan  Modern,  Edisi kedua,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2004
Moelyatno.  2006. Bagaimana  Mengungkap
Kejahatan  Perbankan  di  Indonesia. Gramedia Pustaka, Jakarta.
Ninik, Suparni.  2007. Eksistensi  Hukum Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Cetakan  kedua. Sinar Grafika, Jakarta. Peraturan Bank Indonesia (PBI), No. 12/20/PBI/2010, Tanggal 1 Desember 2010,  tentang  Anti  Pencucian  Uang (APU)  dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme (PPT), Bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah . Peraturan Bank Indonesia (PBI), No. 11/14/PBI/2009, Tanggal 1 Juli 2009, tentang  Anti  Pencucian  Uang  dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme Bagi Bank Umum. Rachmadi, Usman. 2001. Aspek-Aspek
Hukum  Perbankan  di  Indonesia. PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Romli  Atmasasmita.  2003. Pengantar  Hukum Kejahatan Bank. Edisi kedua. Prenada Media, Jakarta.
Satya  Arinanta  dan  Ninuk  Triyanti.  2011.
Memahami  Hukum  Dari Konstruksi
Sampai  Implementasi. Raja  Grafindo Persada, Jakarta. Simanjuntak,  B.  1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Tarsito, Bandung.

## Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2016 Volume 24 Nomor 1
Soerjono  Soekanto.  1981. Penelitian  Ilmu
Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta. Soerdjono Dirdjosisworo. 1984. Ruang Lingkup Kriminologi. Remadja Karya, Bandung. ---------------------------------.1984. Kejahatan
Mafia. Armico, Bandung.
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 10  Tahun  1998,  tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor 182.
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8
Tahun  2010,  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2003,  tentang Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  Lembaran Negara Tahun 2010, Nomor 364. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun  2004,  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 7.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 40  Tahun  2007,  tentang  Perseroan Terbatas,  Lembaran  Negara  Tahun 2007, Nomor 106.

## Zulfan Yusuf, Antisipasi Lembaga Perbankan Di Kota Banda Aceh