## Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau
L.M. Azhar Azhar Sa'ban Program Studi Ilmu Pemerintahan , Universitas Muhammadiyah Buton Jl. Betoambari No.36, Lanto, Batupoara, Kota Bau-Bau,
Sulawesi Tenggara 93717 izharsky@yahoo.co.id
Received: 16th April 2019; Revised: 19th August 2019; Accepted: 19th August 2019;

## Abstract
The purpose of this study  is  to explain how  the  level of public political participation in  the 2018  Regional  Elections  in  BauBau  City.  In  addition,  this  study  identifies  the  factors  that influence the participation of BauBau City community and any efforts made by the BauBau City  Election  Commission  in  increasing  community  participation.  Data  was  collected  by analyzing  documents,  observing,  interviewing,  and  analyzing  with  qualitative  and quantitative  descriptive  techniques.  The  results  of  this  study  show  that  the  level  of community  participation  in  BauBau  City  is  relatively  high  because  if  it  is  accumulated  at 69.87%.  The  factors  that  influence  political  participation  in  society  are  political  incentives, personal  characteristics  factors,  social  characteristics  factors,  and  political  circumstances. To  increase  community  participation,  the  BauBau  City  Regional  Election  Commission  has conducted  socialization  on  regional  head  elections,  formed  Democratic  Volunteers, conducted voter education, and mass media involvement.
Keywords: political participation; head distric election

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  bagaimana  tingkat  partisipasi  politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kota BauBau. Disamping itu penelitian  ini  mengidentifikasi  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  partisipasi masyarakat  Kota  BauBau  dan upaya-upaya  apa  saja  yang dilakukan  pihak  KPUD  Kota BauBau  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Data  dikumpulkan  dengan analisis  dokumen,  pengamatan,  wawancara,  dan  dianalisis  dengan  tehnik  deskriptif kualitatif dan Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa tingkat partispasi masyarakat  di  Kota  BauBau  tergolong  tinggi  dikarenakan  jika  diakumulasikan  sebesar 69,87%   %.  Adapun  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik  masyarakat adalah  perangsang  politik,  faktor  karakteristik  pribadi,  faktor  karakteristik  social,  dan keadaan politik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat KPUD Kota BauBau telah menyelenggarakan sosialisasi pemilihan kepala daerah, membentuk Relawan Demokrasi, melaksanakan pendidikan pemilih, dan keterlibatan media massa.
Kata Kunci: partisipasi politik; pemilihan kepala daerah

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies
Volume 2 -  NO. 2 – Oktober 2019 P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104

## 1 .     PENDAHULUAN
Pilkada  langsung  adalah  wujud  nyata  dari  pembentukan  demokratisasi  di daerah.  Kepala  Daerah  dan  wakil  Kepala  Daerah  dipilih  dalam  satu  pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Pengajuan  pasangan  calon  Kepala  Daerah  bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD  dengan  persyaratan  tertentu  dan/atau  dari  calon  perseorangan  dengan persyaratan  tertentu  pula.  Dibutuhkan  suatu  pilihan  yang  tepat  oleh  rakyat terhadap  pasangan  Kepala  Daerah  sehingga  dapat  dihasilkan  pasangan  Kepala Daerah  yang  memiliki  visi  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  daerah  (Wahyu Widodo, 2015).
Berdasarkan  pendapat  yang dikemukakan di  atas,  maka  pada  hakikatnya pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti  bagi  daerah.  Ini  merupakan  suatu  cara  dari  kedaulatan  rakyat  yang menjadi  esensi  dari  demokrasi.  Oleh  karena  itu,  esensi  dari  demokrasi  yang melekat pada pilkada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam  menggunakan  hak  politiknya.  Partisipasi,  aktif,  cermat,  dan  jeli hendaknya  menjadi  bentuk  kesadaran  politik  yang  harus  dimiliki  oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini.
Sebelum  tahun  2005,  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Sejak  berlakunya  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah,  Kepala  Daerah  dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  yang  selanjutnya  disebut Pemilihan  adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  wilayah  provinsi  dan kabupaten/kota  untuk  memilih  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  secara  langsung  dan demokratis.  Implementasi  demokrasi  di  Indonesia  salah  satunya  di  wujudkan dalam  penyelesaian  Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung  (Herry  Febriadi, 2018).
Harapan  besar  mengenai  implikasi  Pilkada  langsung  ini,  rakyat  berharap dapat  mengetahui  dan  memahami  isi  yang  terkandung  dalam  undang-undang, sehingga  lebih  dapat  meningkatkan  pengetahuan  serta  wawasan  politik  atau pendidikan  politik  yang  lebih  dewasa  terutama  lebih  memperhatikan  aspek- aspek  hubungan  antar  susunan  pemerintahan  dan  antar  pemerintah  daerah. Implikasi  lebih  lanjut  melalui  pemahaman   undang–undang  tersebut  akan membuat  rakyat  menjadi  paham  politik,  membangun  tingkat  kesadaran  dalam berpolitik,  serta  masyarakat  lebih  kreatif  dalam  memilih  calon  kepala  daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik (Arther Muhaling, 2014). Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung  dan  serentak  di Indonesia  diselenggarakan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  dan diawasi  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu  untuk  tingkat  provinsi  dan  Panitia Pengawas  Pemilihan  Kabupaten/Kota  untuk  tingkat  Kabupaten/Kota  (Budi Evantri Sianturi & Fifiana Wisnaeni, 2016).
Ajang pemilihan kepala daerah serentak telah berlangsung pada tanggal 27 Juni  2018,  salah  satu  daerah  yang  mengikuti  Pilkada  serentak  Tahun  2018 adalah  Kota  BauBau.  Melalui  Pemilihan  Kepala  Daerah,  masyarakat  lokal  bisa
menentukan  nasibnya  sendiri  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  mereka  di daerah (Muhammad Asfar, 2006). Hal ini akan membawa perubahan pandangan masyarakat  terhadap  pemerintahan  di  daerah,  karena  calon  yang  akan memimpin  dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Proses  ini  membuktikan  adanya  sikap demokratis dan transparansi bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara  terbuka.  Selain  itu  pemimpin  yang  dipilih  nantinya  akan  memberikan kemampuan  yang  terbaik  dalam  mengelola  dan  mengatur  kepemerintahannya. Harapan  besar  adalah  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan  akan  lebih  baik melalui pemilukada langsung ini.
Berdasarkan  proses  pendaftaran  calon  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan tahapan,  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  BauBau  menetapkan  lima  pasangan calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota  BauBau,  nomor  urut  1  pasangan  calon  Hj. Roslina  –  La  Ode  Yasin  partai  pengusung    Hanura  dan  PKB,  nomor  urut  2 pasangan DR. H. A.S. Tamrin, M.H – La Ode Ahmad Monianse partai pengusung PAN,  PDIP,  Nasdem  dan  Golkar,  nomor  urut  3  pasangan  Hj.  Wa  Ode  Maasra Manarfa,  S.Sos.,  M.Si  –  Ikhsan  Ismail  partai  pengusung  PBB  dan  Gerindra, nomor  urut  4  pasangan  H.  Yusran  Fahim,  SE  –  Drs.  H.  Ahmad,  MM  partai pengusung  Demokrat,  PPP  dan  PKS,  nomor  urut  5  pasangan  Drs.  H.  Ibrahim Marsela,  M.M  –  Ilyas,  S.Sos  calon  perseorangan  dengan  jumlah  dukungan sebanyak 11.642 KTP (KPUD Kota BauBau).
Masyarakat  sebagai  aktor  utama  dalam  pemilihan  ini  dituntut  agar  lebih partisipatif dalam segala bentuk tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Jumlah pemilih Kota Baubau dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1. Rekapitulasi Data Pemilih
No Kecamatan Jumlah Pemilih Tingkat Partisipasi Pemilih 1 Betoambari 12.979 9.325 2 Batupoaro 20.495 14.248 3 Murhum 13.656 10.462 4 Wolio 30.722 20.258 5 Bungi 5.206 4.540 6 Sorawolio 5.220 3.829 7 Kokalukuna 13.308 9.997 8 Lea-Lea 5.368 4.162 Jumlah 106.954 76.821
Sumber: KPUD Kota BauBau Tahun 2018
Salah  satu  faktor  pendukung  Pemilukada  adalah  tingkat  partispasi masyarakat,  jumlah  partisipasi  yang  banyak  akan  menunjukkan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  Pemilukada.  Meskipun  jika  pada  akhirnya tingkat  partisipasi  masyarakat  rendah  tidak  dapat  membatalkan  hasil Pemilukada,  namun  hal  ini  dapat  menunjukkan  kesadaran  politik  masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah.
Partisipasi  yang  lemah  berakibat  pada  sebuah  realitas  politik  yang  kini menggejala  di  permukaan  dan  terkait  dengan  era  otonomi  daerah  yaitu terjadinya  kesenjangan  politik  antara  masyarakat  sipil  dengan  lembaga kekuasaan  lokal,  dimana  faktor  pelaksana  kekuasaan  lokal  sering  melakukan
langkah  pengambilan  dan  pelaksanaan  kebijakan  politik  yang  tidak  selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil.
Dari  tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  masih  belum  maksimal  partisipasi politik  masyarakat  dalam  kegiatan  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kota  BauBau, dapat  dilihat  dari  masih  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  menggunakan  hak pilihnya,  dengan  berbagai  alasan  dan  penyebab  yang  berbeda-beda. Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan jidul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota BauBau Tahun 2018.

## 2.      Metode Penelitian
Kajian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  (library  research),  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif  dan  metode  kualitatif  (Creswell,  2010). Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kepustakaan  dan  penelusuran  data  online,  serta  wawancara  mendalam  pada masyarakat  dan  tokoh  masyarakat  di  Kota  BauBau,  yang  kompeten  menjawab masalah politik (Bushman & Wells, 2001).
Data penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif, yang  tahapannya  terdiri  dari  reduksi  data  atau  data  reduction;  penyajian  data atau  data  display;  dan  penarikan  kesimpulan  atau  conclusion  drawing  (Bloor, 1997).

## 3.   Hasil Dan Pembahasan
Partisipasi  politik  masyarakat  merupakan  bentuk  perwujudan  negara demokrasi,  dimana  masyarakat  dilibatkan  langsung  dalam  Pemilihan  Umum. Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Suryadi, 2007).
Partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan  politik  dengan  pihak  lain,  ikut  serta  melakukan  berbagai  aksi  dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan  pelayanan  terhadap  lingkungan  dengan  kemampuanya  sendiri (Arther Muhaling, 2014).
Partisipasi  politik  dapat  bermanfaat  untuk:  (1)  memberikan  dukungan kepada  penguasa  dan  pemerintah  dalam  bentuk  pengiriman  wakil  atau pendukung,  pembuatan  pernyataan  yang  isinya  memberikan  dukungan terhadap  pemerintah,  dan  pemilihan  calon  yang  diusulkan  oleh  organisasi politik; (2) menunjukan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar  pemerintah  meninjau  kembali,  memperbaiki,  atau  mengubah  kelemahan tersebut;  (3)  partisipasi  sebagai  tantangan  terhadap  penguasa  supaya  terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik (Syamsudin Haris, 2014).
Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, dalam  hal  ini  keikutsertaan  warga  negara  dalam  PILKADA,  menjadi  penting.
Pada  sisi  yang  sama,  pemahaman  yang  baik  terhadap  peran-peran  strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi (Liando dkk, 2015).
Manakala  Pemilihan  Kepala  Daerah  (PILKADA)  memang  diakui  secara global,  sebagai  sebuah  arena  untuk  membentuk  demokrasi  perwakilan  serta menggelar  pergantian  pemerintahan  secara  berkala  (Rahmatunnisa,  2017). Tujuan  utama  PILKADA  adalah  rakyat  daerah  bisa  menentukan  sendiri  orang tertentu  yang  dianggap  atau  dinilai  mampu  membawa  kebaikan  bagi  seluruh rakyat  di  daerah  tersebut.  Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung  dinilai sebagai  sarana  dan  cermin  atas  hak  dasar  kedaulatan  rakyat  dengan memberikan  kewenangan  yang  utuh  dalam  melaksanakan  serta  menentukan pimpinan  daerah  untuk  mewujudkan  demokrasi  tingkat  lokal.  Menurut  teori demokrasi  minimalis  dari  Schumpeterian,  PILKADA  merupakan  sebuah  arena yang  mewadahi  kompetisi  atau  kontestasi  antara  aktor  politik  untuk  meraih kekuasaan;  partisipasi  politik  rakyat  untuk  menentukan  pilihan;  serta liberalisasi  hak-hak  sipil  dan  politik  warga  negara  (cf  Dahl,  2001;  Harahap, 2010; Mitchell, 2015; dan Liando, 2016).
Demokrasi  juga  menggariskan  bahwa  PILKADA  adalah  kesempatan  bagi partai  oposisi  dan  rakyat  untuk  menjalankan  mekanisme  check  and  balances terhadap partai yang berkuasa atau ruling party (Asrinaldi, 2013). Meski banyak kalangan  menilai  konsepsi  demokrasi  seperti  ini  cenderung  minimalis,  namun praktek  demokrasi  yang  minimalis  tersebut  telah  membentuk  sebuah  sistem penentuan/  pengisian  jabatan-jabatan  publik  di  semua  negara  demokratis. Artinya  bahwa  PILKADA  telah  terlembaga  secara  institusional  dan  menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis (Liando, 2016).
Dalam  konteks  PILKADA,  mekanisme  pemilihan  dikatakan  demokratis apabila memenuhi beberapa parameter, yakni: adanya pemilihan kepala daerah yang  jujur  dan  adil;  rotasi  kekuasaan  yang  damai;  rekrutmen  secara  terbuka; dan  akuntabilitas  publik  (Dahl,  2001;  dan  Nopyandri,  2012).  Merujuk  pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi  yang  luas  dan  telah  mengkonstruksi  sistem  demokrasi  kita  pada demokrasi  langsung,  dimana  rakyat  secara  langsung  berpartisipasi  untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

## Tingkat  Partisipasi  Politik  Mayarakat  dalam  Pelaksanaan  Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018
Pada  tanggal  27  Juni  2018  ajang  pemilihan  kepala  daerah  serentak  telah berlangsung di Kota Baubau.  Masyarakat Kota BauBau mengadakan Pemilihan Kepala  Daerah,  dimana  ditemukan  presentase  tingkat  partisipasi  pemilih mencapai  69,87%  dan  sisanya  30,13%  adalah  masyarakat  yang  tidak menggunakan  hak  pilihnya.  Dari  persentase  perolehan  suara  diatas  dapat diketahui  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  Kota  BauBau  pada  saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 tergolong cukup tinggi.
Dalam  meraih  demokrasi,  partisipasi  politik  merupakan  unsur  penting yang  harus  ada  dalam  setiap  pemilihan  Kepala  Daerah.  Kebebasan  dalam mengeluarkan  pendapat  dan  memilih  suatu  calon  mutlak  harus  ada  didalam suatu  Negara  yang  bercirikan  demokrasi  didalamnya,  tak  terkecuali  di Indonesia.  Adanya  kebebasan  rakyat  dalam  menjalankan  partisipasi  politik menjadi tolak ukur untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu Negara.

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat
Dari  hasil  temuan  penelitian  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi politik  masyarakat  pada  Pemilihan  Kepala Daerah  di  Kota  BauBau pada  tahun 2018  adalah  (1)  Faktor  Perangsang  Politik,  (2)  Faktor  Karakteristik  Pribadi  (3) Faktor  Karakteristik  Sosial,  (4)  Faktor  Keadaan  Politik.  Pelaksanaan  Partisipasi politik  masyarakat  tentu  saja  tidak  berlangsung  tanpa  adanya  faktor  –  faktor pendukung,  tentu  saja  banyak  hal  yang  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan partisipasi politik masyarakat.

## Upaya–upaya KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat
Dari  temuan  penelitian,  upaya  KPUD  untuk  meningkatkan  partisipasi dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota  BauBau  yang  berlangsung  pada  tahun 2018. Penjelasannya sebagai berikut:
1) Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah
Hal  yang  perlu  dilakukan  adalah  memaksimalkan  proses  sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah Negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi  teknis penyelenggaraan  Pemilu. Meskipun  dalam ketentuan  undang- undang  menyatakan  bahwa  sosialisasi  dilakukan  terkait  dengan  teknis penyelenggaraan  Pemilu,  namun  sosialisasi  segala  hal  yang  melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan.
2) Membentuk Relawan Demokrasi
Program  relawan  demokrasi  adalah  gerakan  sosial  yang  dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih.  Program  ini  melibatkan  peran  serta  masyarakat  yang  seluas-luasnya dimana  mereka  ditempatkan  sebagai  pelopor  (pioneer)  demokrasi  bagi komunitasnya.  Relawan  demokrasi  menjadi  mitra  KPU  dalam  menjalankan agenda  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  berbasis  kabupaten/kota.  Bentuk peran  serta  masyarakat  ini  diharapkan  mampu  mendorong  tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.
3) Memberikan pendidikan bagi pemilih
Pendidikan  bagi  pemilih  perlu  mendapatkan  fokus  yang  jelas.  Ini  terkait dengan  proses  segmentasi  pendidikan  pemilih.  Pemilih  pemula  merupakan segmentasi  penting  dalam  upaya  melakukan  pendidikan  bagi  pemilih  dan tentunya  pendidikan  bagi  pemilih  pemula  ini  tidak  hanya  dilakukan  ketika masuk usia pilih.
Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.
4) Peran Media Massa
Menciptakan  masyarakat  untuk  mengikuti  perkembangan  proses  Pemilu melalui  media  massa,  ini  telah  menjadi  salah  satu  bentuk  sosialisasi  kepada masyarakat, sehinnga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses Pilkada.
Terkait  dengan  peningkatan  kinerja  penyelenggara  Pemilu,  bukan  hanya terkait  dengan  kinerja  teknis  penyelenggaraan,  namun  juga  dalam  hal penumbuhan  kesadaran  tentang  pentingnya  partisipasi  masayarakat  dalam penyelenggaraan  Pemilu,  sehingga  masyarakat  bisa  memahami  partisipasi  apa
saja  yang  dapat  dilakukan  dan  apa  output  dari  partisipasi  tersebut.  Selain upaya  sosialisasi  pihak  KPUD  juga  berusaha  mempercepat  percetakan  surat suara agar bisa memenuhi deadline sebelum pilkada dimulai.

## 4.   Simpulan dan Saran Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dan  pembahasan  penelitian  yaitu  yang pertama  masyarakat  Kota BauBau  telah  berpartisipasi  dalam Pemilihan  Kepala Daerah  pada  tanggal  27  Juni  2018  dalam  rangka  memilih  Walikota  dan  Wakil Walikota  dan  berdasarkan  data-data  yang  ada  jumlah  pemilih  di  Kota  BauBau adalah  106.947,  dapat  dilihat  tingkat  partisipasi  masyarakat  Kota  BauBau cukup  tinggi  presentase  jumlah  pemilih  yaitu  69,87%  (76.821)  dan  sisanya tindak menggunakan hak pilih 30,13% (30.133). Temuan penelitian kedua yaitu dibalik  presentase  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  tentu  saja  ada faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  Kota BauBau.
Faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  adanya  (1)  Rangsangan  politik yang  berasal  dari  media  massa,  karena  pada  zaman  modern  seperti  ini  media massa  merupakan  sarana  informasi  yang  sangat  mudah  sekali  diakses  oleh masyarakat, dan dari ini masyarakat dapat mengetahui informasi dan mengenal sapa  saja  calon  Wali  Kota  dan  Wakil  Walikota.  (2)  Faktor  karakteristik  pribadi, pendidikan agama yang diberikan sejak dini besar sekali pengaruhnya terhadap masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  politik  karena  masyarakat  Kota  BauBau sangat  kental  dengan  pendidikan  agamanya  maka  masyarakat  lebih  condong untuk  memilih  pasangan  Wali  Kota  dan  Wakil  Walikota  yang  dapat  menjaga amanah  dan  dapat  bertanggung  jawab  untuk  memipin  Kota  BauBau.  (3) Keadaan  politik  apabila  suatu  daerah  keadaan  politiknya  tidak  mengalami tekanan  dari  dalam  maupun  luar,  masyarakat  akan  lebih  merasa  bebas  dan akan mempunyai keinginan dan kesadaran untuk nmengikuti partisipasi politik. Hasil penelitian  ketiga  yaitu,  di  balik  suksesnya  Pemilihan  Kepala  Daerah ada  KPUD  yang  merupakan  badan  penyelenggara  Pemilihan  Kepala  Daerah. Selain  itu  KPUD  juga  mempunyai  tugas  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat dengan cara gencar melakukan sosialisasi Pemilukada baik kepada masyarakat  yang  didalamnya  ada  pemilih  muda.  Dimana  pemilih  muda membutuhkan  pendidikan  politik  agar  mampu  menjadi  pemilih  cerdas  di kemudian hari.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  saran  penulis  adalah  sebagai berikut:  (1)  Perkembangan  zaman  yang  sangat  cepat  ini  media  massa merupakan  salah  satu  media  informasi  yang  sangat  mudah  diterima  oleh kalangan  masyarakat.  Siapapun  bisa  mengakses  informasi  apapun  tidak terkecuali  tentang  masalah  politik.  Pemilu  dikatakan  dapat  berhasil  apabila adanya  kesadaran  masyarakat  dan  informasi  pemilih.  Artinya  bahwa  seorang pemilih  wajib  mengetahui  bagaimana  proses,  tata  cara,  dan  tahap-tahap Pemilihan  Kepala  Daerah.  Oleh  karena  itu  media  massa  harus  menyajikan tayangan yang mendidik agar para pemilih dapat menentukan pilihannya benar –  benar  dari  hati  nurani.  (2)  Masyarakat  diharapkan  untuk  lebih  sering mengikuti  informasi  baik  dari  media  massa  atau  mengikuti  sosialisasi  yang diadakan  oleh  KPUD  dan  dibantu  juga  oleh  Relawan  Demokrasi,  agar  tumbuh

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
perasaan sadar akan pentingnya mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. (3) Pihak KPUD  diharapakan  untuk  lebih  gencar  lagi  melakukan  sosialisasi  pada masyarakat  terutama  pemilih  pemula.  Hal  ini  dilakukan  agar  berkurangnya angka  golput  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  pemilih  pemula.  (5) Perlu adanya kerjasama antara lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPUD Kota BauBau, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pendidikan kepada masyarakat terkait pemahaman pemilu.

## 5.      Daftar Pustaka
Arther  Muhaling,  (2014).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pemilukada  Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. Jurnal Politico. Volume 1. No. 5. Retrieved from Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Politico/Article/View/7100 Asfar,  Muhammad.  (2006).  Mendesain  Managemen  Pilkada,  Surabaya:  Pustaka Eureke.
Asrinaldi, A. (2013). “Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan  Sistem  Presidensial  di  Indonesia”  dalam  Jurnal  Penelitian Politik, Vol.10, No.2 [Desember]. Retrieved from
http://ejournal.  politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/  viewFile/435/248 [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].
Budi  Evantri  Sianturi  &  Fifiana  Wisnaeni,  (2016).  Penguatan  Kelembagaan Panwas  Pemilihan  Dalam  Menyelesaikan  Pelanggaran  Pemilihan  Kepala Daerah  (Studi  Kasus  Penyelesaian  Pelanggaran  Administrasi,  Pidana,  Dan Kode Etik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015). Jurnal Law Reform Volume 12, No. 2. Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/15873/ 11844 Bushman,  B.  &  G.  Wells.  (2001).  “Narrative  Impressions  of  Literature:  The Availability Bias and the Corrective Properties of Meta-Analytic Approaches” in  Personality  and  Social  Psychology  Bulletin,  Volume  27,  pp.1123–1130. Retrieved
from https://www.researchgate.net/publication/237251148_Narrative_Impressi ons_of_Literature_The_Availability_Bias_and_the_Corrective_Properties_of_ Meta-Analytic_Approaches
Bloor,  M.  (1997).  Techniques  of  Validation  in  Qualitative  Research:  A  Critical Commentary. London: Sage.
Creswell, John W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.
Dahl,  Robert  A.  (2001).  Perihal  Demokrasi:  Menjelajahi  Teori  dan  Praktek Demokrasi secara Singkat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, terjemahan A. Rahman Zainuddin.
Harahap,  Husnul  Isa.  (2010).  “Robert  A.  Dahl  dan  Studi  tentang  Fenomena Demokrasi di India” dalam Jurnal POLITEIA, Vol.2, No.1 [Januari]. Retrieved from https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia/article/view/16122/6973
Haris,  Syamsudin,  (2014).  Partai,  Pemilu,  dan  Parlemen  di  Era  Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Herry  Febriadi,  (2018).  Implementasi  Undang-Undang  No  7  Tahun  2017 Terhadap  Kedudukan  Dan  Kinerja  Panitia  Pengawas  Pemilu  Kabupaten Hulu Sungai Utara. Al’Adl, Volume X, No.1. Retrieved from https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/1152/972 KPUD  Kota  BauBau,  (2018).  Visi  Misi  Program,  dan  Profil  Calon  Walikota  dan Wakil  Walikota  BauBau  Periode  2018-2023.  Cetakan  1,  Kendari: Komunika.
Liando, Daud Ferry & Winsi Kuhu. (2015). “Partisipasi Politik Masyarakat Terkait Pemberian Suara pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan  Calon  Wakil  Presiden  di  Kabupaten  Minahasa  Tahun  2014”.  Laporan Hasil  Penelitian.  Minahasa:  KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum)  Kabupaten Minahasa. Retrieved from
https://kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi_politik_masyarakat_Minahasa .pdf Liando, Daud M. (2016). “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat: Studi pada Pemilihan  Anggota  Legislatif  dan  Pemilihan  Presiden  dan  Calon  Wakil Presiden di  Kabupaten  Minahasa  Tahun  2014” dalam  Jurnal  LPPM  Bidang EkoSosBudKum, Vol.3, No.2 [Oktober]. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view File/17190/16738
Mitchell,  Bruce.  (2015).  “Participatory  Partnerships:  Engaging  and  Empowering to  Enhance  Environmental  Management  and  Qualityof  Life”  in  Social Indicators Research, Volume 71, pp.123-144. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/225977876_Participatory_Partn erships_Engaging_and_Empowering_to_Enhance_Environmental_Manageme nt_and_Quality_of_Life
Nopyandri. (2012). “Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945” dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/9117-ID-pemilihan-kepala- daerah-yang-demokratis-dalam-perspektif-uud-1945.pdf
Rahmatunnisa,  Mudiyati.  (2017).  “Mengapa  Integritas  Pemilu  Penting?”  dalam Jurnal BAWASLU, Vol.3, No.1, hlm.1-11. Retrieved from https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/01%20JURNAL%20BA WASLU.pdf Suryadi,  Budi,  (2007).  Sosiologi  Politik:  Sejarah,  Definisi  dan  Perkembangan Konsep. Yogyakarta: IRCiSoD
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Retrieved from http://dispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/Undang- Undang-Republik-Indonesia-Nomor-23-Tahun-2014-Tentang- Pemerintahan-Daerah.pdf
Wahyu  Widodo, (2015).  Pelaksanaan Pilkada  Berdasarkan  Asas  Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1. Retrieved from http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/629/579