Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx

## PERENCANAAN DALAM PENDIDIKAN

## Siti Aisyah 1
Abstract: This paper discusses planning in education.  Educational planning is the basis of implementation in education by looking at the future that will be  done  to  develop  order  to  be  more  effective  and  efficient  in  accordance with the needs of the community to achieve development targets, which can be  relied  upon.  Good  planning  must  be  able  to  provide  answers  to  the concept of questions formulated in six questions, namely: what, why, where, when, who, what, what will be planned. The type in the process can be used in terms of time, namely the long term, win and short term planning, based on scope, macro, meso, and micro, as well as approaches based on education levels.  The  planning  process  starts  from  the  preparation  of  program  plans, implementation of plans, supervision and evaluation.Through good planning in education, the results that are expected to achieve.

## Keywords: Planning and education
Perencanaan  merupakan  titik  awal  dalam  dalam  melakukan  suatu kegiatan.  Perencanaan  akan  memberikan  arah,  menjadi  standar  kerja, memberi  kerangka  pemersatu  dan  membantu  memperkirakan  peluang  yang ada.  Dalam  melaksanakan  suatu  kegiatan  baik  kecil  maupun  besar  dalam suatu  lembaga  harus  melalui  perencanaan,  khusunya  dalam  organisasi pendidikan  yaitu  sekolah.  Pendidikan  merupakan  ujung  tombak  dari keberhasilan, maka pendidikan pun harus direncanakan sebelum dilaksanakan  agar  memperoleh  hasil  sesuai  apa  yang  diharapkan.  Untuk meraih  keberhasilan  dalam  pendidikan  tidaklah  lepas  dari  perencanaan, karena  dalam  perencanaan-perencanaan  itulah   disusun  target-target  atau harapan-harapan  dan  juga  metode-metode  yang  akan  digunakan  untuk
1 Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Bone
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
mencapai  tujuan  pendidikan  itu  agar  menghasilkan  produk  yang  maksimal. Oleh  karena  itu,  Perencanaan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting dalam suatu organisasi khusunya dalam pendidikan.

## A. Pengertian Perencanaan Pendidikan
Perencanaan  pendidikan  merupakan  dasar  pelaksanaan  kegiatan dalam  pendidikan  dengan  melihat  kemasa  yang  akan  datang  untuk mengembangkan  pendidikan  agar  dapat  lebih  efektif  dan  efisien  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  untuk  mencapai  sasaran  pembangunan pendidikan,  sehingga  tujuan  dari  pendidikan  juga  dapat  terwujud  sesuai harapan.
Perencanaan  dianggap  penting  karena  akan  menjadi  penentu  dan sekaligus  memberi  arah  terhadap  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Dengan demikian  suatu  kerja  akan  berantakan  dan  tidak  terarah  jika  tidak  ada perencaan  yang  matang,  perencaan  yang  matang  dan  disusun  dengan  baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Penjelasan ini makin menguatkan alasan akan posisi stragetis perencanaan dalam sebuah lembaga dalam perencanaan merupakan proses yang dikerjakan oleh seseorang
Pendidikan  mempunyai  peranan  dalam  meningkatkan  kualitas manusia  sebagai  sumber  daya  pembangunan  dan  menjadi  titik  sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara tiga aspek  yang  ada  padanya,  yaitu  aspek  pribadi  sebagai  individu,  aspek  sosial dan aspek kebangsaan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki potensi
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
fisik dan nonfisik; dengan potensi-potensi tersebut manusia mampu berkarya dan berbudi pekerti luhur.
Berdasarkan  sejarah  yang  ada  bahwa  perkembangan  perencanaan pendidikan  di  Indonesia  memiliki  masa  pembabakan  perencanaan pendidikan  dimulai  tahun  pada  tahun  1969  sebagai  asal  mula  perencanaan pendidikan di Indonesia. Pembabakan selanjutnya adalah periode tahun 1969 sampai  tahun  1974,  perencanaan  pendidikan  periode  1975  sampai  tahun 1979, perencanaan pendidikan periode 1980 sampai  1998, dan perencanaan pendidikan periode 1998 sampai sekarang. Dalam setiap babak, perencanaan pendidikan  memiliki  karakteristiknya  sendiri-sendiri  sesuai  dengan  situasi dan kondisi pada saat itu. 2

## B. Karakteristik Perencanaan
Karakteristik  perencanaan  pendidikan  secara  dinamis  memiliki  ciri- ciri sebagai berikut:
1. Suatu  proses  rasional  dikarakteristikkan  sebagai  pengembangan  yang terorganisasi dari kegiatan pembelajaran masyarakat.
2. Menyangkut tujuan sosial, cara, dan tujuan, proses, dan kontrol.
3. Merupakan  rancangan  konseptual  kebijakan  dan  tindakan  dibuat  oleh kelompok.
2 Martin, Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan (Cet, I; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2013) , h. 35-36.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
4. Konsep  dinamis  yang  menjamin  rencana  dikonstruksi  dengan  lentur sehinga tidak mungkin terjadi penyimpangan. 3
Lebih spesifik, Afifuddin menambahkan beberapa syarat perencanaan pendidikan sebagai pelengkap karakteristiknya antara lain:
1. Rencana mempermudah tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. Rencana  bersifat  luwes  dan  fleksibel,  dalam  arti  mengandung kemungkinan untuk perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan dan situasi yang terjadi.
3. Pragmatis  yang  bersifat  praktis  disertai  dengan  perhitungan  logis  dan rasional,  disusun  berdasarkan  fakta  dan  data,  bukan  merupakan hayalan atau dugaan-dugaan.
4. Rencana  bersifat  sederhana,  sistematis,  jelas,  dan  mudah  dipahami oleh para pelaksana.
5. Ada  skala  prioritas  berdasarkan  kondisi  sarana  dan  prasarana  ( man, money, machine, method, market ).
6. Rencana mempunyai daya guna, dalam arti hasil suatu rencana benar- benar  dapat  dirasakan  manfaatnya,  baik  diri  sendiri  maupun  bagi lembaga atau masyarakat umumnya. 4
3 Sarbini dan Neneng Lina, Perencanaan Pendidikan (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 228.
4 Sarbini dan Neneng Lina, Perencanaan Pendidikan h. 230.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
Perencanaan  yang  baik  harus  dapat  memberikan  jawaban  terhadap konsep  pertanyaan  yang  dirumuskan  dalam  enam  pertanyaan,  yaitu: what, why, where, when,who, how, seperti berikut:
1. What, menanyakan  tujuan,  rencana  dan  kegiatan  yang  akan dilaksanakan.
2. Why, menanyakan  sebab-sebab  jenis  kegiatan  itu  yang  harus dilakukan.  Jawaban  pertanyaan  ini  memberikan  argumentasi,  alasan- alasan  pembuatan  perencanaan  itu  sehingga  memperoleh  pengertian yang  lebih  jelas  dan  terperinci  tentang  latar  belakang  pemikiran perencanaan tersebut.
3. Where, menanyakan hal yang berhubungan dengan lokasi atau tempat rencana  itu  akan  dilaksanakan.  Hal  ini  mencakup  letak,  tata  ruang, tingkat pelaksanaan suatu rencana, danlainnya.
4. When, menanyakan hal  yang berhubungan dengan waktu  pelaksanaan rencana  itu.  Hal  ini  mencakup  prioritas,  fase  pencapaian,  bahkan jangka pencapaian tujuan dari rencana tersebut.
5. Who, menanyakan  orang  yang  akan  bertanggungjawab,  yang  akan melaksanakan dan mengawasi. Hal ini mencakup juga wewenang dan tanggungjawab,  hierarki,  syarat-syarat  personal,  pembagian  tugas, pengadaan tenaga, penempatan, dan pembinaannya.
6. How, menanyakan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, mencakup sistem dan tata kerja, standar yang harus dipenuhi, iklim sekitar lokasi, pembiayaa, dan lain-lain.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx

## C. Prinsip-Prinsip Umum Perencanaan Pendidikan
Prinsip-prinsip  perencanaan  pendidikan  adalah  sejumlah  aktivitas yang  harus  dilakukan  atau  dipertimbangkan  oleh  para  perencanaan  ketika akan  menyusun  rencana  pendidikan.  Perencanaan  pendidikan  itu  harus memperhitungkan prinsip-prinsip:
1. Komprehensif, yaitu melihat masalah pendidikan sebagai keseluruhan, setiap aspek pendidikan harus mendapatkan perhatian sewajarnya baik formal maupun non formal pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dalam arti yang seluas-luasnya.
2. Integral,  yaitu  perencanaan  pendidikan  harus  diintegrasikan  ke  dalam perencanaan  yang  menyeluruh.  Sifat  integrasi  ini  harus  yang  sudah tampak di dalam sistem dan prosedur pengelolaan pendidikan.
3. Efisien, yaitu biaya yang terbatas harus diuasahakan seefisien mungkin dalam penggunaannya dan fokus dalam pengelolaannya.
4. Interdisipliner,  yaitu  harus  mencakup  berbagai  bidang  ilmu pengetahuan karena pendidikan itu sendiri sesungguhnya interdispliner terutama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia.
5. Fleksibel,  yaitu  tidak  kaku  tetapi  dinamis  dan  responsif  terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan.
6. Objektif  rasional,  yaitu  untuk  kepentingan  umum  bukan  untuk kepentingan subjektif sekelompok masyarakat saja.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
7. Kelengkapan  dan  kaakuratan  data,  yaitu  perencanaan  harus  disusun bedasarkan  data  dan  informasi  yang  lengkap  dan  akurat,  karena  jika tidak akan memiliki kekuatan yang dapat diandalkan.
8. Kontinyu,  yaitu  perencanaan  pendidikan  itu  harus  memperhatikan aspek  keberlangsungan  strategi  yang  dipilih  untuk  menyelesaikan persoalan pendidikan. 5

## D. Jenis-Jenis Pendekatan Perencanaan Pendidikan
Perencanaan  Pendidikan  sangat  dekat  kaitannya  dengan  struktur penduduknya.  Ada  empat  pendekatan  dalam  perencanaan  pendidikan  yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya yaitu:
1. Pendekatan Kebutuhan Sosial ( Social Demand Approach )
Pendekatan  kebutuhan  sosial  adalah  pendekatan  yang  didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendidikan ini menitik beratkan kepada tujuan pendidikan yang mengandung misi pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Bila pendekatan ini dipergunakan, maka tugas  para  perencana  pendidikan  harus  memperkirakan  kebutuhan  pada masa yang akan datang dengan menganalisa:
a. Pertumbuhan penduduk
b. Partisipasi dalam pendidikan (yakni dengan menghitung persentase penduduk yang bersekolah)
5 Martin, Dasar-Dasar Perencanaan Pendidika, h. 22.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731
P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
c. Arus murid dari satu kelas ke kelas  yang lebih tinggi dan dari satu tingkat  ke  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi  (misalnya  dari  SD ke SLTP ke SMA dan ke perguruan tinggi).
d. Pilihan  atau  keinginan  masyarakat  dari  individu  tentang  jenis-jenis pendidikan.
Ada tiga kelemahan pendekatan kebutuhan sosial, yaitu:
a. Pendekatan  ini  mengabaikan  masalah  alokasi  sumber  dalam  skala nasional, dan secara implisit  tidak mempermasalahkan berapa besar sumber yang diperuntukkan bagi  pendidikan. Karena beranggapan bahwa  penggunaan  sumber  itulah  yang  terbaik  bagi  pembangunan bangsa.
b. Pendekatan  ini  mengabaikan  ciri-ciri  dan  pola  kebutuhan man power yang  diperlukan  di  sektor  kehidupan  ekonomi,  dengan demikian  akan  cenderung  menghasilkan  tamatan  yang  sebenarnya kurang  diperlukan  dan  justru  akan  kekurangan  jenis  tamatan  yang dibutuhkan.
c. Pendekatan ini cenderung berlaku menjawab tuntutan saja, sehingga mengabaikan  pertimbangan  pembiayaan,  sehingga  pemerataan sumber-sumber  itu  menjadi  kecil  akibatnya  tuntutan  kualitas  dan efektivitas pendidikan tidak tercapai yang berarti pemborosan. 6
2. Pendekatan Ketenagakerjaan
6 Udin  Syaefudin  Sa’ud, Perencanaan  Pendidikan (Cet.  V;  Bandung:  Remaja Rosdakarya Offset, 2011), h. 235-236.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
Pendekatan ketenagakerjaan
adalah pendekatan yang mengutamakan  keterkaitan  lulusan  sistem  pendidikan  dengan  tuntutan akan  kebutuhan  tenaga  kerja.  Pendekatan  ketennagakerjaan  mempunyai tiga kelemahan, yaitu:
a. Mempunyai peranan yang terbatas terhadap perencanaan pendidikan,  karena  pendekatan  ini  lebih  mengutamakan  sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.
b. Menggunakan klasifikasi dan rasio permintaan dan persediaan.
c. Tujuan  utamanya  untuk  memenuhi  tuntutan  dunia  kerja,  disisi  lain tuntutan dunia kerja selalu berubah-ubah dengan cepatnya.
3. Pendekatan Keefektifan Biaya
Pendekatan  ini  menitikberatkan  pemanfaatan  biaya  secermat mungkin  untuk  mendapatkan  hasil  pendidikan  yang  seoptimal  mungkin, baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif.  Pendidikan  ini  hanya  diadakan jika  memberikan  keuntungan  yang  relatif  pasti,  baik  bagi  penyelenggara maupun  peserta  didik.  Sebagai  contoh:  pembukaan  sekolah-sekolah Magister  Manajemen,  Magister  Bisnis  Administrasi,  dan  kursus-kursus. Kelemahan pendekatan ini adalah pengelolaan dana pendidikan terutama di negara berkembang masih sangat lemah.
4. Pendekatan Terpadu
Pendekatan terpadu merupakan suatu  kerangka ilmu pengetahuan yang  dapat  memadukan  berbagai  pendekatan  yang  sifatnya  persial menjadi  suatu  pendekatan  yang  bersifat  menyeluruh  dan  terpadu.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
Pendekatan terpadu perencanaan  pendidikan  yang secara teoritik selama ini ada yaitu:
a. Pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan social
b. Pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan tenaga kerjaan dan
c. Pendekatan  perencanaan  pendidikan  berdasarkan  keefektifitaan biaya.
Untuk  dapat  memadukan  ketiga  pendekatan  dalam  perencanaan pendidikan  diperlukan  suatu  pendekatan  perencanaan  yang  memiliki karakteristik  sistemik,  analitik,  dan  sistematik.  Sistemik  dalam  arti permasalahan dilihat dari konteks keseluruhan. Analitik dalam arti setiap permasalahan  dianalisis  sebab  dan  akibatnya  dikaitkan  dengan  berbagai masalah yang ada baik di dalam maupun di luar sistem. Sistematik dalam arti  cara  kerjanya  beraturan  atau  runtut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  proses kegiatannya  yaitu  perumusan  masalah,  penelitian,  penilaian,  penelaahan, pemeriksaan, dan pelaksanaan. 7

## E. Tipe-tipe Perencanaan
Ada beberapa tipe perencanaan dalam pendidikan.
1. Tipe perencanaan dari segi waktu
Ditinjau  dari  segi  waktu,  ada  tiga  tipe  perencanaan,  yaitu perencanaan  jangka  penjang,  jangka  menengah,  dan  jangka  pendek. Perencanaan jangka panjan minimal 10 tahun, jangka menengah di atas 1
7 Udin Syaefudin Sa’ud, Perencanaan Pendidikan h. 238.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
tahun  sampai  5  tahun,  dan  jangka  pendek  maksimal  1  tahun.  Di Indonesia, perencanaan tipe ini disamakan dengan program pelita. Jangka panjang ialah sekitar 5 sampai 6 pelita, yaitu 25 sampai dengan 30 tahun, sebagai  rambu-rambu  untuk  tinggal  landas.  Perencanaan  jangkah menengah  ialah  5  tahun,  yaitu  1  pelita.  Adapun  perencanaan  jangka pendek adalah 1 tahun, yaitu 1 tahun anggaran.
Ketiga  perencanaan  ini  saling  berkaitan  satu  dan  lainnya. perencanaan  jangka  panjnag  menjadi  induk  dari  kedua  tipe  yang  lain. Perenjanaan  jangka  menengah  menjadi  sumber  dari  perencanaan  jangka pendek.  Dengan  kata  lain,  perencanaan  jangka  pendek  hadus  dijabarkan dari perencanaan menengah dan perencanaan jangka panjang. 8
2. Tipe perencanaan dari segi ruang linkup
Perencanaan  dari  segi  ruang  lingkup  dapat  dibagi  menjadi  tiga tipe,  yaitu  perencanaan  makro,  meso,  dan  mikro.  Perencanaan  makro adalah  perencanaan  yang  mencakup  pendidikan  seluruh  bangasa, sedangkan  perencanaan  meso  mencakup  wilayah  tertentu,  dan perencanaan  mikro  hanya  mencakup  satu  lembaga  pendidikan  atau sekelompok kecil lembaga yang hampir sama dan berdekatan tempatnya. 3. Tipe perencanaan dari segi jenjang pendidikan
Jenjang  pertama  atau primary  basic  education, jenjang  kedua disebut secondary  education, dan  jenjang  ketiga  atau tertiary  education.
Dari  segi  jumlah  tahun,  setiap  jenjang  itu  bervariasi  Perencanaan
8 Sarbini & Neneng Lina, Perencanaan h. 89.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
pendidikan  apabila  dikaitkan  dengan  struktur  kependudukan,  terdapat kaitan  yang  amat  erat  yaitu  kelompok  usia  6-15  tahun  untuk  jenjang primary basic education, 16-18 tahun untuk secondary education, dan 19-
25  tahun    untuk  jenjang tertiary  education. Keterkaitan  ini  sangat beragam karena pada setiap negara, usia populasi sekolah yang memasuki pendidikan  bervariasi  walaupun  berkisar  pada  distribusi  di  atas. Umumnya  distribusi  tersebut  dianggap  sebagai general  accepted standards dalam perencanaan pendidikan.
Di  Indonesia,  variasi  itu  mencakup technical dan vocational education pada  jenjang  kedua,  dan  variasi  adanya  institute,  universitas, akademi, dan  politeknik pada jenjang ketiga, dengan variasi lama studi 4 tahun untuk masing-masing termasuk institute dan universitas dan 3 tahun untuk akademik.
Saat  ini,  pemerintah  telah  menggalakkan  sekolah  usia  dini  yang dikenal  dengan  PAUD  yang  selanjutnya  meningkat  kepada  Taman Kanak-kanak  (TK).  Dua  bentuk  pendidikan  ini  sebagai  langkah  awal sebelum memasuki sekolah dasar. 9

## F. Proses Perencanaan Pendidikan
Perencanaaan  tidak  akan  berjalan  sebagimana  mestinya,  kecuali diketahui pula cara atau memulai sebuah perencanaan. Tanpa adanya proses, mustahil sebuah perencanaan akan tercapai.
9 Sarbini & Neneng Lina, Perencanaan Pendidikan h. 91.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
Secara  spesifik  Bintoro  Tjokroaminodjojo  mengemukakan  tahap- tahap  proses  perencanaan,  termasuk  dalam  perencanaan  pendidikan  dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana
a. Tinjauan keadaan.
b. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana ( forecasting ).
c. Penetapan tujuan rencana ( plan objectives ) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut.
d. Identifikasi  kebijaksanaan  dan/atau  kegiatan  usaha  yang  perlu dilakukan dalam rencana.
e. Persetujuan rencana.
2. Penyusunan program rencana
Dalam  tahap  ini,  dilakukan  perumusan  yang  lebih  terperinci mengenai  tujuan  atau  sasaran  dalam  jangka  waktu  tertentu,  suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan. Pengesahan rencana juga diperlukan  agar  mempunyai  kedudukan  legal  untuk  pelaksanaannya. Tahap ini perlu dibantu dengan penyusunan suatu flow chart atau network planning .
3. Pelaksanaan rencana
Dalam  perencanaan  operasi  perlu  dipertimbangkan  kegiatan- kegiatan  pemeliharaan.  kebijaksanaan  pun  perlu  diikuti  implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
4. Tahap  berikutnya  adalah  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan rencana.
Tujuan pengawasan adalah :
a. Mengusahakan  supaya  pelaksanaan  rencana  sesuai  dengan rencananya.
b. Apabila  terdapat  penyimpangan,  perlu  diketahui  seberapa  jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.
c. Dilakukanya tindakan korektif terhadap penyimpangan- penyimpangan.  Untuk  ini,  diperlukan  suatu  sistem  monitoring dengan  mengusahakan  pelaporan  dan feedback yang  baik  dari pelaksanaan rencana.
5. Dalam proses perencanaan perlu dilakukan pula evaluasi. Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. dalam ha ini dilakukan suatu evaluasi atau  suatu  tinjau  yang  berjalan  secara  terus  menerus.  Dari  hasil evaluasi  ini  dapat  dilakukan  perbaikan  terhadap  perencanaan selanjutnya  atau  sesuai  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan perencanaan. 10

## G. Pelaksanaan Perencanaan Pendidikan di Lapangan
Proses  perencanaan  pendidikan  dalam  pembangunan,  yaitu pembangunan  pendidikan  di  Indonesia.  Tujuan  utama  perencanaannya diarahkan  pada  relevansi,  efisiensi  dan  efektifitas  pendidikan,  sehingga
10 Neneng Lina, Perencanaan Pendidikan (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 64.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
sasaran pendidikan akan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. Akan  tetapi,  tataran  implementasi  yang  telah  digariskan  sering  berbeda dengan  kenyataan  dilapangan,  sehingga  optimalisasi  kinerja  manajemen pendidikan tidak berjalan sesuai dengan harapan.
Langkah  kerja  awal  esensial  yang  harus  dilaksanakan  oleh  para perencana pendidikan adalah sebagai berikut.
1. Desentralisasi manajemen pendidikan
Implikasi  desentralisasi  manajemen  pendidikan  adalah  pemberian kewenanagan  yang  lebih  besar  kepada  kabupaten  dan  kota  untuk mengelola  pendidikan  dasar  menengah  sesuai  dengan  potensi  dan kebutuhan  daerahnya,  perubahan  kelembagaan  untuk  memenuhi  dan menigkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan serta  memberdayakan  sumber  daya  manusia  yang  menekankan  pada profesionalisme.
2. Keseluruhan proses pendidikan
Perencanaan  pendidikan  untuk  memberikan  kejelasan  arah  dalam usaha,  proses  penyelenggaraan  pendiidkan.  Dengan  kejelasan  arah  ini manajemen usaha pendidikan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Mengingat  pentingnya  posisi  perencanaan  pendidikan  dalam  manajemen penyelenggaraan proses pendidikan, perencanaan pendidikan pada semua tataran  (struktur,  institusional,  danoperasional)  dituntut  untuk  memiliki kemampuan dan wawasan  yang luas dalam menyusun sebuah  rancangan
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
yang  dapat  dijadikan  pegangan  dalam  pelaksanaan  proses  pendidikan selanjutnya.
3. Mengidentifikasi SWOT
Perencanaan  pendidikan  harus  mampu  mengidentifikasi  berbagai kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  (SWOT)  yang  akan mempengaruhi  proses  perencanaan,  seperti  memahami  sifat-sifat  dasar manusia. Memahami kebutuhan dasar manusia, menguasai berbagai jenis pendekatan  dalam  perencanaan  sistem,  memformulasikan  rencana pendidikan  yang  berorientasi  pada  aspek  fiisk,  manajemen,  dan kurikulumdan  sesuai  dengan  aspek-aspek  lingkungan  politik,  dan ekonomi yang berlaku pada suatu tempat.
4. Bidang telaah yang harus dikaji
Bidang  ini  mencakup  biaya  sistem  serta  sub-sub  wilayah  sistem, mengumpulkan  data,  mengelola  data,  dan  meramalkan  masa  depan pendidikan.  Pada  saat  ini  sitem  pendidikan  yang    berlaku  adalah organized  effort yang  berperang  sebagai  aset  dalam  kegiatan pembangunan  pendidikan.  Melalui  sistem  pendidikan  itulah,  segala kegiatan  perencanaan  dilaksanakan.  Melalui  sistem  itu  pulalah,  seluruh upaya pembangunan pendidikan diwujudkan. 11

## H. Penutup
Perencanaan  pendidikan  merupakan  dasar  pelaksanaan  kegiatan dalam  pendidikan  dengan  melihat  kemasa  yang  akan  datang  untuk
11 Neneng Lina, Perencanaan Pendidikan h. 67.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 715-731 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
mengembangkan  pendidikan  agar  dapat  lebih  efektif  dan  efisien  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  untuk  mencapai  sasaran  pembangunan pendidikan,  sehingga  tujuan  dari  pendidikan  juga  dapat  terwujud  sesuai harapan.
Perencanaan yang baik harus dapat memberikan jawaban terhadap konsep  pertanyaan  yang  dirumuskan  dalam  enam  pertanyaan,  yaitu: what, why,  where,  when,who,  how, terhadapa  apa  yang  akan  direncanakan.  Tipe dalam  perencanaan  dapat  berdasarkan  pendekatan  dari  segi  waktu,  yaitu perencaaan  jangka  pangjang,  menangah  dan  pendek,  berdasarkan  ruang lingkup yaitu makro, meso, dan mikro, serta pendekatan berdasarkan jenjang pendidikan.  Proses  perencanaan  dimulai  dari  penyusunan  rencana,  program rencana,  pelaksanaan  rencana,  pengawasan  serta  evaluasi.  Melalui perencanaan yang baik dalam pendidikan, maka hasil yang diharapkan dapat tercapai.

## DAFTAR RUJUKAN
Lina,  Neneng .  Perencanaan  Pendidikan .  Cet.  I;  Bandung:  Pustaka  Setia.
2011.
Martin. Dasar-Dasar  Perencanaan  Pendidikan. Cet,  I;  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. 2013.
Sa’ud, Udin Syaefudin. Perencanaan Pendidikan . Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2011.
Sarbini  dan  Neneng  Lina. Perencanaan  Pendidikan .  Cet.  I;  Bandung:  CV Pustaka Setia. 2011.