Vol. 7 No. 1 (2023)
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik …
73

## ELECTRONIC COURT SEBAGAI ADMINISTRASI HUKUM
YANG BAIK ( GOOD JUDICIAL GOVERNANCE) DI PENGADILAN INDONESIA
Rohadi 1 , Abdul Wahid 2 , Siti Sumartini 3 1 2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon 3 Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indramayu
Email: rohadi.mh@umc.ac.id , abdul.wahid@umc.ac.id, sitisumartini@unwir.ac.id

## Abstract
The creation of this e-court is a step towards modernizing case management and the judicial process to overcome obstacles in the judicial process as well as an effort to create an open, efficient and effective judiciary. Electronic courts are also expected to be able to apply the principle of simple, fast and affordable justice, which if properly implemented will provide convenience for people seeking justice. One of the principles used in litigation is the principle of simplicity, speed and cheapness. This principle certainly aims so that in any case the investigation process can be carried out quickly, without complicated processes and low costs or borne by interested parties, the presence of an electronic court indicates an effort by the court to provide easy access. to the public and the right seeker. The formulation of the problem of this research is whether electronic service (E-Court) in courts in Indonesia is good judicial governance?. The method in this study uses normative legal research. The results of the discussion are that the existence of an e-court is a special reference to the aspirations of the Supreme Court, but in conventional dispute resolution it can be said that it can realize the principles of simple, fast and cheap justice, but decisions still exist.  e-court  is  a  step  to maximize  the  principle  of  simple,  fast and  low-level  justice  in the Indonesian legal system in the judicial environment. The implementation of the E-court system related to the transparency of policy implementation related to pending case fees is one of the impacts on the legal system implemented by other countries. However, even in the E-court system, case fees are still paid through the electronic payment function. Then with the existence of an e- court, the intensity of face-to-face meetings with users of legal services will decrease so that extortion will also decrease.
Keywords : E-Court, governance, justice
Vol. 7 No. 1 (2023)
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 74

## Abstrak
Pembuatan e-court ini merupakan langkah menuju modernisasi manajemen perkara dan  proses  peradilan  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  proses  peradilan  serta upaya  mewujudkan  peradilan  yang  terbuka,  efisien  dan  efektif.  Pengadilan elektronik juga diharapkan mampu menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan  terjangkau,  yang  apabila  diterapkan  dengan  baik  akan  memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  pencari  keadilan.  Salah  satu  asas  yang  digunakan dalam  berperkara  adalah  asas  kesederhanaan,  kecepatan  dan  murah.  Asas  ini tentunya  bertujuan  agar  dalam  hal  apapun  proses  penyidikan  dapat  dilakukan dengan cepat, tanpa proses yang rumit dan biaya yang ringan atau ditanggung oleh pihak-pihak yang berkepentingan, kehadiran pengadilan elektronik menandakan adanya  upaya  pengadilan  untuk  memberikan  kemudahan  akses.  kepada masyarakat  dan  pencari  yang  tepat.  Rumusan  Masalah  penelitian  ini  adalah Apakah  pelayanan  secara  elektronik (E-Court) pada  pengadilan  di  Indonesia sebagai  tata  kelola  peradilan  yang  baik (good  judicial  governance)? .  Metode  dalam penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normative.  Adapun  hasil pembahasannya  adalah  keberadaan e-court merupakan  rujukan  khusus  terhadap aspirasi  Mahkamah  Agung,  namun  dalam  penyelesaian  sengketa  secara konvensional dapat dikatakan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan  murah,  namun  putusan  tetap  eksis. e-court merupakan  langkah  untuk memaksimalkan asas peradilan sederhana, cepat dan rendah dalam sistem hukum Indonesia di lingkungan peradilan. Penerapan sistem E-court terkait transparansi penerapan  kebijakan  terkait  biaya  perkara  yang  tertunda  merupakan  salah  satu dampak terhadap sistem hukum yang diterapkan oleh negara lain. Namun dalam sistem E-court pun,  biaya  perkara  tetap  dibayarkan  melalui  fungsi  pembayaran elektronik.  Kemudian  dengan  adanya e-court, intensitas  pertemuan  tatap  muka dengan  pengguna jasa hukum akan berkurang sehingga pemerasanpun berkurang.
Kata Kunci : E-Court, pemerintahan , keadilan
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 75

## A. Pendahuluan
Gagasan  Pancasila adalah  menjadi sistem nilai bangsa Indonesia. Kajian filosofis melihat sistem nilai demikian, yang secara historis digali oleh budaya kerakyatan dan ditempa oleh kolonialisme,  kemudian  diterapkan dalam  yurisprudensi  negara  sebagai pedoman  moral,  hukum,  dan  politik bagi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. 1 Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia (1945)  menjelaskan  negara  hukum adalah  negara  yang  segala  bidang kehidupannya  diatur  oleh  hukum. Segala kegiatan pemerintah dan warga negara  (masyarakat)  harus  mentaati, mentaati  dan  tunduk  pada  hukum yang  ada,  karena  hukum  merupakan dasar  dari  segala  aspek  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Dalam  praktiknya, setiap  orang  tidak  dapat  mengikuti hukum  tanpa  berpikir  secara  realistis (positif) tentang peristiwa sosial nyata yang  diatur  oleh  norma  hukum tersebut. 2 Konsep  negara  hukum  sudah populer dalam kehidupan masyarakat di  seluruh  dunia  jauh  sebelum munculnya  berbagai  konsep  negara hukum.  Lahirnya  gagasan  negara
1 Fransiska Novita Eleanora, ‘PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA’, ADIL: Jurnal Hukum, 3.1 (2012), 141 – 65.
2 Mar ’atus  Sholihah  Arkisman, ‘PENGGUNAAN  E -COURT  DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA, DALAM  MEWUJUDKAN  PERADILAN
hukum  dimulai  pada  zaman  Plato.
Plato memperkenalkan konsep
Nomoi. Di Nomia, Plato berpendapat pemerintahan  yang  baik  didasarkan pada  hukum  yang  baik  (model regulasi).  Jika  dilihat  lebih  dalam, Indonesia  sebenarnya  bukan  hanya negara  hukum  yang  masih  dipahami secara luas, tetapi Indonesia berdasarkan  hukum  pancasila.  Di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan  UUD  1945  sudah  sepantasnya pula  tujuan  pemerintahan  negara  ini dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang dalam pembukaannya dikatakan ingin dilindungi  oleh  negara  Indonesia. seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan  kehidupan  rakyat, mewujudkan keadilan sosial, memajukan  kesejahteraan  rakyat  dan ikut  serta  dalam  upaya  perdamaian dunia. Berbagai  tujuan  negara  yang diuraikan  di  atas,  yang  kemudian dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai bagian dari negara, tugas pemerintah/administrasi publik adalah melayani kepentingan masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta melayani  kepentingan  tersebut.  Oleh karena  itu,  agar  penyelenggaraan negara ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa, diperlukan partisipasi masyarakat. 3

## SEDERHANA,  CEPAT,  DAN  BIAYA RINGAN  DI  PENGADILAN  NEGERI
JEPARA’, Jurnal Pro Hukum , 10.I (2021), 46 – 52.
3 Kukuh  Sudarmanto,  ‘H UKUM ADMINISTRASI DAN SISTEM PERADILAN  DI  INDONESIA  YANG BERKEADILAN  SESUAI  ASAS-ASAS
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik …
76
Sistem hukum Indonesia menganut asas  contante  justitie ,  yaitu. prinsip  keputusan  sederhana,  cepat dan murah, seperti dalam UU No. 48 tahun  2009  tentang  sistem  hukum. Maksud dari prinsip ini adalah proses uji  coba  yang  tidak  berbelit-belit, programnya  jelas,  mudah  dipahami, dan  biayanya  terjangkau  di  tingkat dasar.  Pada  tataran  realitas,  asas  ini belum  sepenuhnya  diterapkan  dalam sistem  hukum  Indonesia.  Robert  N. Cole-O Lee Reed berpendapat bahwa lembaga  hukum  sering  menghadapi beban  penyelesaian  sengketa  yang terlalu berbeban, lamban dan memakan  waktu,  mahal  dan  kurang untuk  kepentingan  umum,  atau dianggap terlalu formal dan teknis. 4 Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa teknologi  informasi  modern  telah berkembang sangat
signifikan.
Teknologi  informasi  digunakan  di hampir  semua  bidang  kehidupan manusia.  Ciri  utamanya  adalah berbagai  hal  yang  baru  dalam  dunia teknologi,  baik  itu  dinamis  maupun inovatif. Penerapan teknologi informasi  dapat  dijumpai  di  berbagai bidang/sektor  antara  lain  bidang pendidikan, bidang usaha dan bidang perbankan. Kecepatan perkembangan teknologi  informasi  pada  akhirnya menuntut  implementasi  teknologi informasi di semua sektor administrasi publik.
Pengendalian teknologi informasi  penyelenggaraan  publik
PANCASILA’, Jurnal  Ius  Constituendum ,  6.2 (2021), 408 – 24.
4 Zil  Aidi,  ‘IMPLEMENTASI  E - COURT

## DALAM MEWUJUDKAN
PENYELESAIAN  PERKARA  PERDATA
diatur  dalam  UU  Informasi  dan Perdagangan  Elektronik  No.  11 Tahun  2008  jo  UU  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  No.  11  Tahun 2016  Perubahan  UU  No.  19  Tahun 2016. Tentang pemanfaatan teknologi informasi, Mahkamah Agung Peradilan  sebagai  lembaga  tertinggi negara  yang  menjalankan  yurisdiksi, saat  ini  sedang  berinovasi  untuk mengembangkan  hakim  Indonesia. Pada  29  Maret  2018,  Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun 2018  tentang  Penanganan  Perkara  di Pengadilan Secara Elektronik.
Selain  itu,  aturan  Perma  tersebut ditetapkan  pada  6  Agustus  2019 melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2019  tentang penanganan  perkara  dan  proses  di pengadilan  secara  elektronik.  Secara umum,  Perma  No.  3  Tahun  2018 hanya  terbatas  pada  pemrosesan perkara saja, sedangkan Perma No. 1
Tahun  2019  mencakup  pemrosesan elektronik  selain  penanganan  perkara secara elektronik. Belakangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 juga mengeluarkan kebijakan pengembalian perubahan atas Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 1  Tahun  2019  tentang  Perkara  dan Persidangan Perkara Secara YANG EFEKTIF DAN EFISIEN’, Masalah-
Masalah Hukum , 49.1 (2020), 80 <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020. 80-89>.
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik …
77
Elektronik.  Peraturan  Mahkamah Agung  ini  mulai  berlaku efektif  pada tanggal  11  Oktober  2022  dan  akan ditetapkan  pada  tanggal  10  Oktober 2022. Peraturan Mahkamah Agung ini meliputi penyelenggaraan perkara dan persidangan secara elektronik, administrasi  dan  mediasi,  litigasi elektronik,  pengelolaan  transaksi elektronik, pemanggilan/ pemberitahuan  pengadilan  elektronik secara  elektronik,  proses  pengadilan secara  elektronik,  upaya  hukum dilakukan secara elektronik, pembayaran uang muka biaya banding dilakukan  secara  elektronik,  kantor pengadilan banding memeriksa kelengkapan  dokumen  elektronik, keputusan  dibuat  oleh  majelis  hakim secara elektronik.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman, keberhasilan penegakan hukum selalu dilihat  dari  segi  berfungsinya  seluruh bagian  sistem  hukum.  Menurut Friedman,  sistem  hukum  terdiri  dari tiga  komponen,  yaitu  komponen struktur  hukum,  komponen  isi hukum,  dan  komponen  budaya hukum. Struktur hukum adalah tubuh sistem,  kerangka,  bentuk  abadi. Substansi  hukum  ( legal  substance ) aturan  dan  norma  yang  sebenarnya digunakan  oleh  lembaga,  realitas, perilaku peserta dalam sistem. Budaya hukum, atau budaya, adalah pemikiran, sikap, keyakinan,
keinginan,  dan  pendapat  tentang hukum.  Sifat-sifat  hukum  pada umumnya selalu berlaku universal bagi setiap  orang,  meskipun  sering
5 Steven  Barkan, Law  and  Society:  An Introduction (Routledge, 2018).
dinyatakan pengecualian yang  secara tegas  dapat  diterima  dan  dibenarkan karena alasan-alasan tertentu. Idealnya, undang-undang tidak diskriminatif,  sekalipun  undang- undang  tersebut  dirancang  untuk mencegah  diskriminasi.  Namun, seringkali  terjadi  lembaga  atau organisasi  penegak  hukum  dalam realitas sosial mengikuti hukum  secara diskriminatif.  Akibatnya,  penegakan hukum  mencerminkan  tidak  adanya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. 5
Jika kita melihat sejarah  penegakan hukum  negara  Indonesia,  selalu timpang untuk memberikan  keadilan kepada  rakyat.  Meskipun    peraturan perundang-undangan menetapkan hukuman  yang  pantas,  namun  tidak jarang  seorang  hakim  menjatuhkan hukuman  yang  tidak  sebanding dengan  kejahatan  yang  dilakukannya. Oleh  karena  itu,  banyak  persepsi  di masyarakat bahwa penegakan hukum masih  bias,  diskriminatif  dan  tidak menghargai  hak  asasi  manusia. Pengadilan,  sebagai  benteng  terakhir pencari keadilan (justicia belle),
diharapkan  mampu  melindungi  dan menyelenggarakan  peradilan,  bahkan terjebak dalam politik kekuasaan yang kental.  Di  beberapa  titik,  praktik korupsi para hakim tumbuh. Situasi ini telah lama diketahui dan menyebabkan penurunan kepercayaan publik  terhadap  hakim.  Maka ketidakpercayaan  ini  pada  akhirnya menuntut  lembaga  peradilan  untuk melaksanakan  reformasi  berdasarkan
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 78
asas-asas hukum yang dicita- citakannya.  Dengan  menerapkan prinsip-prinsip  tata  pemerintahan yang  baik,  dimungkinkan  terciptanya sistem  hukum  yang  terbuka  dan akuntabel. 6 Pembuatan e-court ini  merupakan langkah menuju modernisasi manajemen  perkara  dan  proses peradilan  untuk  mengatasi  hambatan dalam  proses  peradilan  serta  upaya mewujudkan  peradilan  yang  terbuka, efisien  dan  efektif.  Pengadilan elektronik  juga  diharapkan  mampu menerapkan asas peradilan sederhana, cepat  dan  terjangkau,  yang  apabila diterapkan dengan baik akan memberikan kemudahan bagi masyarakat  pencari  keadilan.  Salah satu  asas  yang  digunakan  dalam berperkara adalah asas kesederhanaan, kecepatan  dan  murah.  Asas  ini tentunya  bertujuan  agar  dalam  hal apapun  proses  penyidikan  dapat dilakukan dengan cepat, tanpa proses yang rumit dan biaya yang ringan atau ditanggung  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan, kehadiran pengadilan elektronik menandakan adanya upaya pengadilan untuk memberikan kemudahan akses. kepada masyarakat dan pencari yang tepat. 7
6 Priyo Handoko, ‘Implementasi Asas Good  Governance  Di  Indonesia  Dalam
P erspektif Fiqh Siyasah Qadaiyyah’,
Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id , 23.2 (2020), 340 – 62.
7 Ni  Putu  Riyani  Kartika  Sari, ‘Eksistensi E -Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya Ringan  Dalam

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang di atas, penulis menemukan permasalahan  yang  akan  dituangkan dalam  bentuk  pertanyaan  berikut  ini: Apakah  pelayanan  secara  elektronik (E-Court) pada pengadilan di Indonesia sebagai tata kelola peradilan yang baik (good judicial governance)?

## C. Metode
Metode  penelitian  penulis  adalah penelitian hukum normatif merupakan  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 8 Menurut Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  proses untuk  menemukan  suatu  aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 9

## D. Pembahasan
Dewasa  ini,  paradigma good governance telah menjadi keseharian dan menjadi    paradigma  global  dalam pengelolaan  sistem  administrasi  dan administrasi  publik.  Pada  awalnya paradigma  ini  muncul  sebagai  upaya untuk mereformasi sistem manajemen yang kurang profesional, bertanggung jawab, transparan, inklusif dan efisien. Apalagi  pasca  reformasi  tahun  1998 yang  menginginkan  pemerintahan
Sistem  Peradilan  Perdata  Di  Indonesia’, Yustitia , 13.1 (2019), 1 – 17.
8 Soerjono Soekanto, ‘Penelitian
Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat’,
2007.
9 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017).
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 79
yang  transparan  dan  inklusif,  prinsip good governance menjadi harapan bangsa Indonesia untuk membawa perubahan  dalam  penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara Indonesia.  Tuntutan  akan  penerapan prinsip-prinsip good  governance muncul dengan  gencarnya  kritik  terhadap pemerintah  yang  berkembang  tidak terkendali  dan  menimbulkan  banyak pertengkaran dan arogansi di kalangan aparatur pemerintah. Birokrasi pemerintahan  menjadi  sangat  padat karena  dibentuk  menurut  paradigma hukum  Parkinson,  sehingga  lambat laun    korupsi,  persekongkolan,  dan nepotisme  mengakar  di  lingkungan pemerintahan  dan  peradilan.  Ketika berbicara tentang sebuah sistem, maka tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu komponen dengan komponen lainnya. Komponen-komponen tersebut  terhubung  dan  berinteraksi satu  sama  lain  untuk  membuat  roda berputar, yang disebut sistem. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum dan aparat penegak hukumnya tidak dapat dipisahkan.  Sekalipun  isi  undang- undang itu baik, namun sistem hukum yang  baik  dan  bersih  tidak  akan tercipta jika aparat penegak hukumnya tidak baik. Sebaliknya, jika perlindungan hukum baik tetapi tidak memiliki  muatan  hukum  yang  baik, maka keadilan  tidak dipahami. Oleh  karena  itu  keduanya  seperti sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat dipisahkan    satu  sama  lain.  Dalam klasifikasi  sistem  hukum,  setidaknya ada  dua  klasifikasi  dalam  teori  dan praktik.  Yang  pertama  adalah  sistem peradilan  yang  menggunakan  sistem
Eropa  kontinental,  dan  yang  kedua adalah  sistem  Anglo-Saxon.  Sistem hukum  Indonesia  terkait  dengan sistem  Eropa  Kontinental.  Ciri pertama yang paling mencolok adalah kehadiran  Mahkamah  Agung  yang difasilitasi  oleh  dokumen  Mahkamah Agung.  Sementara  itu,  beberapa negara  yang  menggunakan  sistem Anglo-Saxon  umumnya  mengenal konsep  juri  dalam  persidangan mereka.
Munculnya  konsep good  governance seringkali menyasar lembaga pemerintah atau negara yang kompetensinya dimiliki oleh eksekutif.
Padahal,  pengertian governance tidak harus  terbatas  pada  pemerintahan administratif  tetapi  dapat  dimaknai dari  perspektif  legislatif  atau  hukum. Pengertian good  governance juga  sering disamakan  dengan good  governance , meskipun  terdapat  perbedaan  baik dalam  penyebutan  maupun  makna ungkapannya.  Tata  pemerintahan yang baik sering mengacu pada tingkat pemerintahan  yang  lebih  tinggi (negara dan kekuasaannya), sedangkan tata kelola yang baik memiliki arti yang lebih luas, yaitu komitmen pemerintah,  tetapi  juga  dari  berbagai aktor  eksternal,  seperti  masyarakat dan organisasi non-pemerintah lainnya. Tata pemerintahan yang baik mengacu  pada  bagaimana    suatu negara atau pemerintah mendistribusikan  kekuatannya  dan mengelola sumber daya dari sejumlah aspek  yang  bermasalah.  Oleh  karena itu,  dapat  diartikan  bahwa good governance mencakup konsep dan unsur praktis demokrasi, keadilan,
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 80
supremasi  hukum,  keterbukaan  dan partisipasi. 10
Pelaksanaan  prinsip  tata  kelola pemerintahan yang baik adalah proses tindakan administratif melalui pengelolaan  dan  penggunaan sumber daya  yang  tersedia  di  suatu  instansi pemerintah,  melalui  rumusan  ini melibatkan pejabat pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan yaitu  melalui  prinsip  efisiensi  dan efektifitas,  partisipasi,  tata  kelola. hukum,  pengertian  dan  tanggung jawab.  Kinerja  PNS  merupakan  hasil kerja  kualitatif  dan  kuantitatif,  yang merupakan perpaduan antara keterampilan,  upaya  dan  kesempatan yang  dapat  dinilai  berdasarkan  hasil kerja  dalam  pelaksanaan  tugas  yang dibebankan  kepadanya  dibandingkan dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik tercapai apabila mesin pemerintahan  dan  lembaga-lembaga publik  secara  keseluruhan    terbuka terhadap  ide  dan  gagasan  baru  dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  dapat diartikan  sebagai  penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang menganut prinsip partisipasi, transparansi, kepolisian, akuntabilitas, kesetaraan,  efisiensi  dan  efektivitas, serta  tata  kelola  pemerintahan  yang baik
dan akuntabilitas non
10 Effendi Sofyan, ‘Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama’, Yogyakarta: Universitas Gadjah Masa , 2005. 11 Ayu  Amrina  Rosyada,  ‘Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Di  Kota
pemerintah.  melaksanakan  pelayanan publik sesuai dengan yang
diharapkan. 11
Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan  bahwa  “Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menggunakan hukum bagi pemeliharaan  hukum  dan  keadilan”. Independensi atau independensi telah menjadi inheren bahkan menjadi salah satu ciri lembaga peradilan, sebagaimana  dikemukakan  Bagir Manan  tentang  lembaga  peradilan:
Peradilan  adalah  suatu  badan  yang merdeka bebas dari hubungan antara kekuasaan  lain  dengan  lembaga peradilan. dengan instrumen nasional lainnya.  lebih  mencerminkan  prinsip pemisahan kekuasaan, prinsip kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan . 12
Di masa lalu, pengadilan dianggap tidak  memahami  bahwa  keterbukaan pengadilan  tidak  hanya  tercermin dalam  proses  yang  terbuka  untuk umum,  tetapi  juga  dalam  dokumen yang  terkait  dengan  proses  tersebut. Mempersempit  makna  keterbukaan pengadilan  hanya  pada  proses melemahkan  prinsip  keterbukaan pengadilan. Pengadilan belum mengakui  prinsip  hukum  terbuka yang  berlaku  umum.  Mengutip penelitian  tahun  2001  tentang kerahasiaan  hukum  oleh Indonesia Corruption  Watch (ICW),  ditemukan
Samarinda’, Ejournal  Ilmu  Pemerintahan ,  4.1
(2016), 2016.
12 Bagir  Manan, Menegakkan  Hukum, Suatu  Pencarian (Ikatan  Advokat  Indonesia, 2009).
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik …
81
bahwa  kerahasiaan  hukum  dimulai dari    yang  paling  sederhana,  yaitu informasi mengenai biaya pendaftaran perkara  di  pengadilan,  khususnya dalam perkara perdata. 13 Lembaga Pengkajian Independensi Pengadilan dan Perlindungan Kepentingan  (LeIP)  juga  merasakan dampak tertutupnya informasi pengadilan.  Permintaan  LeIP  kepada Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung untuk mendapatkan informasi tentang hakim  dan  pegawai  pengadilan  yang diancam hukuman administratif ditolak.  Permintaan  LeIP  ditolak karena  informasinya  bersifat  rahasia. Sekilas  hal  ini  memberikan  contoh penutupan  informasi  yudisial  dan membuat orang bertanya-tanya mengapa pengadilan yang melindungi hak  asasi  warga  negara  justru mencabut hak atas informasi. 14 Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4  Undang-Undang  Nomor  2. Yurisdiksi  Pasal  48  Tahun  2009 tentang  Peradilan  yang  menyatakan bahwa  peradilan  dapat  dilakukan dengan  mudah,  cepat,  dan  biaya ringan.  Menurut  Penjelasan  Pasal  4 Undang-Undang Nomor 2. Yurisdiksi dalam  Pasal  48  Tahun  2009  secara sederhana  berarti  perkara  diperiksa dan  diselesaikan  secara  efektif  dan
13 Muhamad  Edo  Khoirul  Majid, Naura  Hafiza  Ainayyah,  and  Naila  Amrina, ‘Optimalisasi  Sistem  Layanan  Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin
Keterbukaan  Informasi  Menuju  Peradilan Yang  Modern’, Legislatif ,  3.1  (2019),  97 – 115 <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/ article/view/10209>.
efisien.  Seorang  hakim  tidak  boleh dengan  sengaja  mempersulit  proses yang  sederhana,  yang  mengarah  ke persidangan yang kompleks, sehingga proses tersebut terus tertunda karena berbagai  alasan  yang  tidak  berfungsi secara hukum. Dan biaya yang murah berarti  manfaatnya  dapat  dijangkau oleh masyarakat, sedangkan dalam hal prinsip  cepat  tidak  dijelaskan,  tetapi prinsip  cepat  berarti  waktu  untuk menyelesaikan penelitian. keluar dengan  cepat,  artinya  peninjauan kembali  perkara  di  pengadilan  tidak memakan  waktu  lama  dan  terus berlanjut.  Adanya  asas  ini  dalam pelaksanaan  proses  hukum  sudah sewajarnya diperkuat dengan pengujian  undang-undang  untuk memastikan  tiga  nilai  dasar  yaitu tujuan  hukum,  keadilan,  kepentingan dan  kepastian  hukum.  Selain  itu, penerapan  asas  sederhana,  cepat  dan murah  dalam  suatu  proses  peradilan dimaknai secara luas, meliputi hukum baik dari segi pengaturan, kelembagaan maupun proses hukum. 15 Penegakan  hukum  di  Indonesia terkenal  lemah.  Hal  ini  disebabkan oleh  dua  faktor:  pertama,  aparat penegak  hukum  yang  belum  optimal menjalankan  tugasnya  sebagai  aparat penegak hukum. Faktor lainnya adalah
14 Rifqi S Assegaf and Josi Khatarina, ‘Membuka Ketertutupan Pengadilan’, Jakarta: Leip , 2005. 15 Nia Sari Sihotang, ‘Penerapan Asas Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan  Di Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehak iman’  (Riau University, 2016).
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 82
kurangnya  kesadaran  masyarakat terhadap  penegakan  hukum  yang seharusnya  sejalan  dengan  misinya. Hal ini mempengaruhi sikap masyarakat terhadap hukum. Hasilnya adalah proses yang salah. Prosedurnya juga rumit, sehingga proses penyelesaian  kasus  tidak  mudah.
Selain  itu,  jika  biaya  proses  alokasi penggugat-tergugat  banyak,  semakin jauh  dalam  radius,  semakin  banyak biaya  yang  dikeluarkan.  sedangkan dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman,  pengadilan  membantu para  hakim  dan  berusaha  mengatasi segala rintangan dan hambatan  untuk mewujudkan peradilan
yang sederhana, cepat dan terjangkau. 16 Dunia  hukum  di  Indonesia menganut  asas  sistem  hukum  yang baik,  yaitu:  sederhana,  cepat  dan terjangkau. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 mengatur agar pemeriksaan  dapat  dilakukan  dengan mudah, cepat dan biaya murah. Berkat prinsip kesederhanaan, kecepatan dan hemat  biaya,  layanan  manajemen hukum dapat beroperasi secara efektif dan  efisien.  Prinsip-prinsip  ini diterapkan  dengan  baik  di  seluruh sistem  hukum  Indonesia,  khususnya sistem hukum perdata. Salah satu jenis perkara  atau  sengketa  yang  dapat diselesaikan  dalam  sistem  pengadilan elektronik  adalah  gugatan  perdata.
16 Ni  Putu  Riyani  Kartika  Sari, ‘Eksistensi E -Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya Ringan  Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia’, Jurnal Yustitia , 13.1 (2019), 80 – 100.
Dalam  hal  ini  sangat  jelas  bahwa penyelesaian  perkara  di  pengadilan dilakukan  secara  cepat  dan  tepat, tanpa  proses  yang  berbelit-belit,  dan tidak  memakan  biaya  besar  atau menguntungkan  bagi  para  pelaku hukum. Permasalahan pengurusan administrasi  secara  manual  memang identik  dengan  para  pihak  yang berperkara dan rapat staf administrasi di  pengadilan  satu  pintu,  sehingga masyarakat  yang  tinggal  jauh  dari pengadilan  harus  berkutat  dengan banyak  dokumen  dan  antrian  bisa muncul, sehingga tidak mengherankan jika satu langkah seperti mendaftarkan gugatan bisa memakan waktu hampir setengah hari hanya untuk mengantre dan  membuat  salinan  beberapa dokumen  yang  hilang,  waktu  dan dokumen  dianggap  jauh  dari  prinsip keadilan  yang  seharusnya  cepat, mudah  dan  murah.  Masalah  Sistem harus mendorong efisiensi waktu dan biaya yang diharapkan dari e-court: a) sistem  harus  dapat  mendukung peningkatan  hasil  kerja  pejabat pengadilan,  sekretaris  dan  hakim;  b) sistem  tersebut  harus  mendukung sistem manajemen administrasi pengadilan; c) Sistem harus memberikan dukungan untuk memfasilitasi komunikasi antara pengadilan dan penggugat. 17
17 Muhamad  Iqbal,  Susanto  Susanto, and  Moh  Sutoro,  ‘Efektifitas  Sistem
Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung  Proses  Administrasi  Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan’, Jurnal Ilmu Hukum , 8.2 (2019), 302 – 15.
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 83
Sistem  Informasi  Proses  Perkara
Mahkamah Agung (SIAP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri mampu meningkatkan    penyelesaian  perkara dan meningkatkan transparansi, sehingga pelaksanaannya dapat dikatakan berhasil. Hasilnya, Mahkamah  Agung  memulai  kembali SIPP  (Sistem  Informasi  Pelacakan Perkara  Perkara)  di  tingkat  banding, dan diharapkan dapat mencapai hasil sukses  yang  sama  dan  dalam  hal meningkatkan efisiensi dan pemantauan  pencapaian  pengadilan negeri. Sistem lain yang dibangun MA juga  menunjukkan  perkembangan positif di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut,  maka  Mahkamah  Agung melakukan  lompatan  besar  dan lahirlah Electronic  Court  System yang diharapkan dapat memudahkan dalam menjatuhkan hukuman kepada hakim. Sistem e-court merupakan salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi  tantangan    terkait perkembangan  kehidupan  manusia yang  memadukan  antara  kebutuhan dengan  segala    teknologi.  Sistem tersebut  sebelumnya  diatur  dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2018  tentang  Pemrosesan  Perkara Secara  Elektronik,  yang  kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  1  tentang  Perkara Tata  Usaha  Negara  Tahun  2019. Perkara dan Persidangan
di
18 Rio  Satria,  ‘Persidangan  Secara
Elektronik (E- Litigasi) Di Pengadilan Agama’ (Artikel pada Badilag. net. Diakses, 2020).
Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Juncto Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perkara dan Perkara Secara Elektronik. Putusan Mahkamah  Agung  ini  mulai  berlaku efektif pada tanggal 11 Oktober 2022 dan  ditetapkan  pada  tanggal  10 Oktober  2022.  Perubahan  Perma tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan  pelayanan    publik dalam    penyelesaian  perkara  di pengadilan Indonesia. 18
Sistem e-court yang  diharapkan dapat  menciptakan  pelayanan  yang lebih efisien dengan mewujudkan asas peradilan  sederhana,  cepat  dan terjangkau tersebut di atas, tentu akan terasa efektifitasnya apabila diterapkan langsung    dalam  sistem  birokrasi administrasi  peradilan.  Dalam  hal  ini penulis mengambil sampel pengadilan yang  lalu lintas  pelayanan  perkaranya relatif padat, perlu diperhatikan bahwa penerapan  sistem E-court bertujuan untuk  mempersingkat  administrasi pengadilan,  misalnya  dalam  rangka efisiensi. adalah untuk mengidentifikasi  sistem  baru  ini, manifestasi efektifitasnya adalah sistem online dapat  meringkas beberapa  proses  percobaan  yang hanya  pertukaran dokumen.
Penggunaan  sistem e-court di pengadilan  Indonesia  khususnya Pengadilan  Negeri  Tangerang  Raya
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik …
84
dan Pengadilan Agama tidak terlepas dari  pesatnya  perkembangan  sistem manajemen  pengadilan  yang  diawali dengan Interactive  Voice  Recognition (IVR). Pada  tahun  1996,  Sistem Informasi Manajemen Perkara (SIAP) pada tahun 2001, desain ulang Sistem Informasi Manajemen Perkara (SIAP) pada tahun 2004, master data aplikasi SIAP Excel pada tahun 2007, transfer data  pada  aplikasi  Indeks  Putusan Mahkamah  Agung  pada  tahun  2011. Aplikasi  ini  dikembangkan  untuk mendukung  kebijakan  Mahkamah Agung  sebagaimana  diatur  dalam Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA) No. 14 Tahun 2010 tentang arsip  elektronik  untuk  memastikan kelengkapan  berkas  kasasi  dan peninjauan  kembali.  SEMA  No.  14 Tahun  2014  mewajibkan  pengadilan melampirkan  dokumen  elektronik pada  setiap  permohonan  kasasi  dan peninjauan kembali. Sarana pengiriman  dokumen  elektronik adalah  CD,  email  atau  direktori aplikasi.  Pada  tahun  2014,  aplikasi Indeks Putusan semakin ditingkatkan untuk  memungkinkan  pengadilan mengunduh dokumen elektronik yang semakin  beragam.  Ini  mendukung SEMA  Rilis  1  2014,  yang  dikenal sebagai  Sistem  Pembacaan  File Bersamaan.  Hal  ini  mengakibatkan duplikasi berkas paket B sesuai dengan jumlah  juri  anggota.  Saat  penyalinan dilakukan  di  atas  kertas,  itu  menjadi masalah  besar.  Pada  tahun  2014, aplikasi  Indeks  Putusan  semakin
19 Susanto  Susanto,  Muhamad  Iqbal, and Wawan Supriyatna, ‘Menciptakan Sistem Peradilan  Efisien  Dengan  Sistem  E-Court
ditingkatkan  untuk  memungkinkan pengadilan  mengunduh  dokumen elektronik  yang  semakin  beragam. Mendukung  Peraturan  SEMA  No.  1
Tahun 2014. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang  Penyelenggaraan  Perkara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  No.  7 Tahun  2022    Perubahan  atas Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1 Perkara dan Proses Perkara Elektronik  2019,  yaitu  dasar  hukum persidangan  elektronik  di  pengadilan untuk mendukung prosedur elektronik  pengadilan  elektronik untuk mendukung pelaksanaan peran efektif prosedur pengadilan elektronik. sistem e-court di pengadilan negeri  dan  pengadilan  agama  di wilayah  Tangerang  Raya  secara terorganisir,  profesional,  transparan, akuntabel,  manajemen  perkara  yang efektif,  efisien  dan  modern.  Sebagai bentuk  implementasi  sistem e-court yang efektif, e-court merupakan sarana yang  melayani  masyarakat  untuk pendaftaran  perkara,  pembayaran online, pengiriman dokumen pengadilan (Replik, Duplikat, Simpulan, Jawaban) dan pemanggilan. Diharapkan dengan adanya aplikasi e- court ini dapat meningkatkan pelayanan  admisi  online  sehingga menghemat  waktu  dan  biaya  yang diperlukan untuk pendaftaran perkara. 19
Pada  Pengadilan  Negeri  Dan  Pengadilan Agama  Se- Tangerang  Raya’, JCH  (Jurnal
Cendekia Hukum) , 6.1 (2020), 104 – 16.
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 85
E-court memiliki  banyak  layanan yang  ditujukan  kepada  masyarakat pencari keadilan untuk mempermudah proses mediasi perkara  mulai  dari  pendaftaran perkara  hingga  putusan,  sehingga diharapkan  dapat  menerapkan  asas sederhana,  cepat  dan  ringan.  Hak untuk membelanjakan dapat dilaksanakan. Tata cara pelaksanaan e-
court mulai  dari  pendaftaran  perkara perdata  sampai  dengan  pengadilan elektronik adalah sebagai berikut: 20
1) Pendaftaran  perkara  melalui E- court (E-FILLING) Setelah pendaftaran, wajib memiliki  akun  pengguna  di halaman E-court . Langkah pertama untuk melakukan pendaftaran  perkara  melalui e- court adalah  dengan  membuka halaman sidang online Mahkamah Agung di https://ecourt.mahkamahagung. go.id/  dan  masuk  ke  opsi pendaftaran bagi pengguna terdaftar.  Ini  karena  jika  Anda belum  memiliki  akun  pengguna, diasumsikan Anda harus mendaftarkan  akun  pengguna terlebih  dahulu.  Saat  mendaftar, pengguna terdaftar harus memasukkan  alamat  email  yang valid, karena nantinya diperlukan dalam proses aktivasi akun, yang akan  dikirim  langsung  ke  email
20 Moch  Alfianto  Diansah  and Anajeng Esri Edhi Mahanani, ‘IMPLEMENTASI  E -COURT  DALAM PENYELESAIAN  PERKARA  PERDATA UNTUK

## MEWUJUDKAN
ASAS PERADILAN  SEDERHANA,  CEPAT,
terdaftar,  yang  juga  merupakan alamat  email,  sehingga  dapat masuk  ke  lapangan  halaman sebagai  pengguna  terdaftar.  Jika pendaftaran  pengguna  terdaftar berhasil, pengguna terdaftar akan menerima  email  dan  membuat kata  sandi  yang  akan  digunakan untuk masuk ke halaman web E- court. Kemudian,  setelah  proses selesai  dan  berhasil,    pengguna harus  kembali  ke  halaman  muka E-court dan  menekan  tombol Login.  Setelah  proses  login pertama    berhasil,  pengguna terdaftar  harus  memasukkan detailnya.  Setelah  mengisi  data, selain mengisi data pribadi, bukti bahwa pengguna adalah pengacara/wali/perorangan/bad an  hukum,  dll  harus  disediakan.
Dengan  mengisi  informasi  ini dengan akun pengguna terdaftar, akses  penuh  ke  data. E-court dimungkinkan,  namun  hal  ini dapat dilakukan setelah pengelola pengadilan  menyetujui  akun E- court tersebut.  Jadi  setelah  Anda mengisi  semua  informasi  dan semua file yang diperlukan seperti surat permintaan, surat kuasa dan surat  kuasa  jika  Anda  memiliki surat  kuasa,  langkah  selanjutnya adalah proses setoran.

## DAN BIAYA RINGAN DI
PENGADILAN  NEGERI  SIDOARJO’, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance , 3.2 (2023), 2047 – 69.
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 86

## 2) Elektronik SKUM (E-SKUM)
Setelah  melengkapi  data  dan dokumen pendaftaran, Pengguna Terdaftar  menerima  penilaian setoran  perkara  berupa  SKUM elektronik (E-SKUM) yang dihasilkan  secara  otomatis  oleh sistem  dalam  radius  uang  muka
Komponen  ditentukan  oleh hakim  tertinggi.  Dalam  hal  ini, jumlah  uang  muka  akuntansi dihitung  sesuai  dengan  rumus yang  sesuai  dengan  penentuan uang  muka  akuntansi  dalam proses  peradilan,  tetapi  jika terjadi  defisit  selama  perawatan kasus, faktur dikeluarkan. tambahan  biaya  setoran  dan sebaliknya  jika  kelebihan  uang muka dikembalikan ke pendaftar perkara.
3) Pembayaran (E-Payment) Jika  pengguna  sudah  memilih tombol  Lanjutkan  pembayaran, maka nomor pembayaran (virtual account) digunakan sebagai virtual  account  untuk  membayar uang  muka.  Setelah  pembayaran otomatis dilakukan, status pendaftaran  akan  berubah  dari belum dibayar menjadi berbayar. Tahap  pendaftaran  kasus  yang telah  selesai  adalah  pengguna terdaftar berikutnya yang menunggu peninjauan dan persetujuan  untuk  menerima nomor kasus. 4) Mendapatkan Nomor Perkara Pengadilan akan menerima pemberitahuan atau pemberitahuan  hanya  ketika pendaftaran kasus dibayar. Pengadilan  akan  memeriksa informasi,  termasuk  persetujuan utama para pihak di persidangan, dan  validasi  akan  dilanjutkan dengan  pendaftaran  perkara  di SIPP (Sistem Informasi Pelacakan  Perkara),  sehingga secara otomatis menerima nomor perkara  dan  secara  otomatis mengirimkan  detail  pendaftaran perkara melalui E-court dan SIPP melalui SIPP. Peninjauan kembali dilakukan  pada  jam  kerja,  paling lambat  pukul  15.00,  apabila pendaftaran dilakukan di luar jam tersebut  maka  akan  diproses keesokan harinya. Sesuai keputusan  Ketua  Mahkamah Agung Republik Indonesia 129/KMA/SK/VIL/2019. Setelah pengadilan menyelesaikan pendaftaran dan kemudian menerima nomor kasus, halaman konfirmasi akan berubah. Dengan  diterimanya  nomor perkara,  tahapan  pendaftaran perkara secara online telah selesai dan  menunggu  sidang  dari pengadilan. Pemberitahuan email juga  akan  dikirimkan  tentang pendaftaran yang berhasil ini, jadi kami  berharap  informasinya cepat sampai ke Pengguna.
5) Menerima  Panggilan  Elektronik
(E-SUMMONS) Setelah  melakukan  pembayaran dan  menerima  nomor  perkara orang  yang  terdaftar,  pengguna menerima  surat  panggilan  dari pengadilan tempat perkara
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 87
didaftarkan. Pemanggilan pertama kepada penggugat/berkas dilakukan secara  elektronik,  sedangkan pemanggilan  pertama  kepada tergugat dilakukan secara manual sesuai keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. 6) Persidangan Elektronik ( E- Litigation) Setelah pengguna menerima surat panggilan elektronik, tes elektronik akan dilakukan. Dalam gugatan  ini,  penggugat  dan tergugat sepakat untuk melakukan  persidangan  secara elektronik  dengan  meresmikan persetujuan prinsipal dalam proses  pengunggahan  dokumen sehingga  para  pihak  dapat melakukannya  sesuai  dengan E- INVITE yang dikirimkan. Dalam proses  elektronik,  mulai  dari acara  pembacaan  permohonan, jawaban,  tanggapan,  duplikasi dan  kesimpulan  sampai  dengan pengambilan  keputusan  dalam acara  elektronik  para  pihak. Jadwal  ujian  terintegrasi  dengan jadwal ujian SIPP. Berkas dikirim setelah sidang ditunda dan selesai sesuai jadwal sidang. Mekanisme kontrol (penerimaan, penelaahan, pengiriman)  semua  dokumen yang  diunggah  oleh  para  pihak ditangani  oleh  dewan  juri/ketua, artinya  ketika  kedua  belah  pihak mengirim  dokumen  dan  sampai diperiksa  oleh  panel/juri,  tidak ada pihak yang dapat melihat atau melihat  mengunggah  dokumen lain  yang  dikirimkan  oleh  pihak tersebut.
Masing-masing penggugat dan tergugat membuat dua  jenis  file  dalam  format  .pdf dan  .doc/.rtf  pada  saat  proses upload dokumen E-court memiliki banyak  layanan  bagi  masyarakat pencari keadilan untuk mempermudah  proses  mediasi perkara  mulai  dari  pendaftaran perkara hingga putusan, sehingga diharapkan  dapat  menerapkan asas  sederhana, cepat dan ringan. Hak untuk membelanjakan dapat dilaksanakan. Kesederhanaan proses pendaftaran  perkara  dan  proses peradilan  adalah  tidak  perlu  mencari pejabat atau hakim di pengadilan, dan dalam  proses  elektronik  para  pihak tidak perlu  ke pengadilan. Tes dapat diadakan di mana saja selama tersedia layanan  internet.  Kecepatan  dapat dideteksi  selama  proses  pendaftaran kasus,  ketika  pengguna  tidak  perlu pergi  ke  pengadilan  tempat  kasus didaftarkan, sementara pengguna lain perlu membuat akun tanpa melakukan tindakan lain. Hal ini tentunya sangat menghemat  waktu  dan  biaya  dalam melakukan pendaftaran perkara, terutama bagi pengguna yang dibatasi oleh jarak, sedangkan untuk persidangan  para  pihak  tidak  perlu mengantri untuk menggunakan ruang sidang  dan  program  persidangan dalam  sistem E-Court ,  serta  hari  dan waktu  sudah  ditentukan,  hal  ini berdampak  positif  bagi  para  pihak, karena E-court tidak  menetapkan waktu tunda di pengadilan negeri, jadi baik  para  pihak,  maupun  terdakwa
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 88
maupun juri. Secara khusus, panggilan E-Court dapat dikatakan gratis, karena pengadilan  menggunakan  layanan elektronik.  memanggil  para  pihak, bahkan  jika  mereka  memiliki  rumah yang jauh, bukanlah tantangan dengan mengorbankan tantangan.
Sedangkan  untuk  proses e-court dan offline atau konvensional, proses e- court lebih  kompak  dan  cepat.  Nilai tambah  dari  proses e-court adalah efisiensi  waktu.  Penggugat  atau tergugat  tidak  perlu  mengantri  untuk sampai  ke  persidangan.  Pengadilan elektronik memenuhi kriteria penilaian  yang  sederhana,  cepat  dan terjangkau.  Asas  peradilan  cepat, sederhana  dan  terjangkau  yang diterima  dalam  sistem  hukum Indonesia  adalah  Undang-Undang Peradilan  No.  48  tahun  2009  yang menyatakan bahwa “pengadilan harus membantu    keadilan  dan  berusaha mengatasi  segala  rintangan  dan hambatan    untuk  mencapai  keadilan yang  cepat,  sederhana  dan  tes  yang terjangkau.  Makna  dan  tujuan  asas pengujian cepat, sederhana dan murah tidak  hanya  menekankan  unsur kecepatan  dan  murah.  Ini  bukan untuk mengatakan bahwa studi kasus dilakukan  seperti  sepeda.  Ini  bukan tujuannya, prinsip ini bukan dimaksudkan  agar  hakim  memeriksa dan  memutus  perkara  dalam  waktu satu  setengah jam. Tujuannya adalah proses  yang  menurut  kesederhanaan hukum  acara  itu  sendiri,  tidak  akan berlangsung  lama,  bahkan  bertahun- tahun.  Yang  cukup  mudah,  jangan ganggu  hakim  ke  arah  proses  yang rumit  dan  stagnan.  Prinsip  peradilan
yang cepat, sederhana dan terjangkau berarti  bahwa  peradilan  harus dilakukan  dengan  cepat,  mudah  dan dengan biaya yang murah, dan bahwa peradilan  yang  bebas,  adil  dan  tidak memihak  harus  diterapkan  secara konsisten  pada  semua  tingkatan sistem peradilan.
Prinsip  peradilan  yang  cepat, sederhana  dan  terjangkau  dirancang untuk  memastikan  bahwa  kasus ditangani  secara  efektif  dan  efisien. Efisiensi adalah cara yang tepat untuk melakukan  sesuatu  tanpa  membuang waktu,  tenaga  dan  biaya  (efisiensi; efisiensi; efektivitas); atau kemampuan untuk  menyelesaikan  tugas  dengan benar  dan  akurat  tanpa  membuang waktu,  tenaga  dan  uang.  Efektif berarti  bahwa  proses  hukum  itu mempunyai  akibat,  hasil,  atau  dapat membuahkan  hasil    berupa  keadilan dan kepastian hukum. Penerapan asas ini  dalam  menangani  perkara  di pengadilan sangatlah penting, tentunya  tidak  mengesampingkan suatu  prosedur  atau  langkah  yang dapat  secara  tuntas  dan  tepat mengurangi  diskresi  hakim    dalam mencari  kebenaran  dan  keadilan dalam  penyelesaian  perkara.  Sesuai dengan perkembangan asas peradilan sederhana,  cepat  dan  terjangkau, peradilan  elektronik  telah  menjadi sistem hukum bersyarat dalam sistem hukum  Indonesia,  sehingga  asas  ini harus diterapkan pada saat diimplementasikan. Namun demikian, bukan  berarti  sebelum  adanya e-court dalam  penyelesaian  sengketa  biasa  di pengadilan,  tidak  memenuhi  asas peradilan sederhana, cepat dan murah,
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 89
dan  bukan  berarti  tidak  efektif. E- court berdasarkan peraturan terbarunya yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI No.  7  Tahun  2022  Perubahan  Atas
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1 Tahun  2019,  membuktikan  bahwa Mahkamah  Agung  sangat  serius terhadap persoalan yang memaksimalkan  masalah  hukum. memengaruhi Untuk pelamar Indonesia. Keberadaan e-court merupakan rujukan  khusus  terhadap  aspirasi Mahkamah  Agung,  namun  pada peradilan perdata biasa dapat dikatakan  dapat  mewujudkan  asas peradilan  sederhana,  cepat  dan terjangkau,  namun  tetap  eksis.  dari Mahkamah Agung. E-court merupakan langkah untuk memaksimalkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan terjangkau dalam penyelesaian perkara dalam  sistem  hukum  Indonesia. Karena  sejalan  dengan  penjelasan  di atas bahwa e-court pada dasarnya juga bertujuan  untuk  efisiensi,  yaitu  cara yang  tepat  untuk  melakukan  sesuatu tanpa  kehilangan  waktu,  tenaga  dan uang, atau kemampuan menyelesaikan tugas dengan benar dan akurat tanpa kehilangan  waktu,  upaya.  dan  uang. Karena  semakin  cepat  dan  tepat sistem  hukum  dilaksanakan,  semakin baik penerapan prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau.
21 Majolica Fae Ocarina and Ronaldo Sanjaya, ‘Eksistensi E -Court Untuk
Mewujudkan  Efisiensi  Dan  Efektivitas  Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid- 19’, Jurnal  Syntax  Transformation ,  2.04  (2021), 496 – 507.
Peradilan  Elektronik  sebagai reformasi Peradilan yang taat hukum membutuhkan tiga (tiga) pengamanan administrasi peradilan yaitu. kepastian hukum,  keuntungan  dan  keadilan. Perlindungan  hukum  itu  sendiri merupakan  upaya  untuk  mencapai cita-cita  keadilan,  kepastian  hukum dan  kebaikan  sosial.  Pada  dasarnya penegakan  hukum  adalah  proses pelaksanaan  gagasan  hukum  dan konsep  harapan  agar  norma  hukum yang sesungguhnya menjadi pedoman hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  dapat berfungsi secara optimal: 21
Berikut ini hal-hal yang ada pada penerapan sistem E-Court : 22
a) Penggunaan sistem e-court membutuhkan penanganan masalah  yang  sederhana  dan mudah dipahami. b) Penggunaan sistem e-court diperlukan  untuk  meningkatkan proses penanganan suatu perkara atau sengketa, apabila bermanfaat untuk menjaga kualitas yang baik dan  memiliki  tindakan  yang efisien dalam penanganan perkara  sesuai  dengan  tindakan internal  yang  mungkin  menjadi. ditingkatkan untuk memfasilitasi. memantau dan mendorong penggunaan  sistem  informasi perkara  secara  elektronik  untuk melengkapi  sistem  pendataan
22 Susanto  Susanto,  Muhamad  Iqbal, and Wawan Supriyatna, ‘Menciptakan Sistem Peradilan  Efisien  Dengan  Sistem  E-Court Pada  Pengadilan  Negeri  Dan  Pengadilan Agama  Se- Tangerang  Raya’, JCH  (Jurnal
Cendekia Hukum) , 6.1 (2020), 104 <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>.
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik …
90
informasi  perkara  secara  manual dan  menerapkan  mekanisme perbandingan    unit  kerja,  dapat berupa  pengiriman  dokumen prosedural dan dokumen pengadilan aplikasi E-Court .
c) Penggunaan  sistem e-court harus dapat melengkapi dan melengkapi  pendaftaran  perkara, mengelola  data  pendaftaran secara elektronik untuk mendukung  efektifitas  kinerja berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu, perlu  diwaspadai  pentingnya payung  hukum  dan  wadah pembuktian  penggunaan  arsip elektronik  dan  menjaga  kasus peniruan  atau  plagiarisme  saat pencatatan data secara manual. Berdasarkan  ciri  penting  tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  ada beberapa  unsur  atau  prinsip  utama pada  suatu  tata  pemerintahan,  yaitu terkait hal-hal seperti berikut ini:
- Partisipatif;
- Membangun konsensus;
- Responsif;
- Transparan;
- Efektif dan efisien;
- Membangun kesetaraan;
- Bertanggungjawab;
- Mempunyai visi strategis. Dalam  hal  ini,  sistem E-court menerapkan transparansi,
implementasi  kebijakan  terkait  biaya perkara  yang  tertunda  merupakan salah  satu  pengaruh  terhadap  sistem hukum yang diterapkan di negara lain.
23 Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W.  (2020).  Menciptakan  Sistem  Peradilan Efisien  Dengan  Sistem  E-Court  Pada Pengadilan  Negeri  Dan  Pengadilan  Agama
Namun  dalam  sistem E-court pun, biaya perkara tetap dibayarkan melalui fungsi pembayaran elektronik. Sebelum  ada  pengadilan  elektronik, penggugat  yang  ingin  mengajukan perkara  harus  datang  ke  pengadilan, kemudian  diberikan  uang  jaminan pengadilan  yang  disetorkan  ke  bank. para  pihak  berpartisipasi  langsung  di pengadilan.  Biaya  yang  ditimbulkan dari  adanya  pengadilan  elektronik lebih rendah. Dengan adanya e-court, waktu  yang  dibutuhkan  untuk mengajukan perkara, membayar biaya dan pergi ke pengadilan menjadi lebih efisien dan fleksibel. E- court memungkinkan pihak yang berperkara untuk mengajukan perkara,  membayar  biaya  perkara, somasi,  tuntutan  hukum  dan  salinan putusan  secara  online  dan  dapat dilakukan  dari  mana  saja.  Pengadilan elektronik  mengurangi  intensitas interaksi tatap muka antara hakim dan pengguna  jasa  hukum,  sehingga mengurangi pemerasan. 23

## E. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan  di  atas,  penulis  dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah  keberadaan e-court merupakan rujukan  khusus  terhadap  aspirasi Mahkamah  Agung,  namun  dalam penyelesaian sengketa secara konvensional  dapat  dikatakan  dapat mewujudkan asas peradilan sederhana,  cepat  dan  murah,  namun
Se-Tangerang  Raya. JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) , 6 (1), 104-116 .
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 91
putusan tetap eksis. e-court merupakan langkah  untuk  memaksimalkan  asas peradilan sederhana, cepat dan rendah dalam  sistem  hukum  Indonesia  di lingkungan  peradilan.  Penerapan sistem E-court terkait  transparansi penerapan  kebijakan  terkait  biaya perkara  yang  tertunda  merupakan salah  satu  dampak  terhadap  sistem hukum  yang  diterapkan  oleh  negara lain. Namun dalam sistem E-court pun, biaya perkara tetap dibayarkan melalui fungsi pembayaran elektronik. Kemudian  dengan  adanya e-court,
intensitas  pertemuan  tatap  muka dengan  pengguna  jasa  hukum  akan berkurang  sehingga  pemerasan  pun berkurang.
Daftar Pustaka
Aidi, Zil, ‘Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara  Perdata  Yang  Efektif Dan  Efisien’, Masalah-Masalah Hukum , 49.1 (2020), 80 <https://doi.org/10.14710/mm h.49.1.2020.80-89> Arkisman, Mar’atus Sholihah, ‘PENGGUNAAN E- COURT DALAM PENYELESAIAN  PERKARA PERDATA, DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN  SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN  DI  PENGADILAN NEGERI  JEP ARA’, Jurnal  Pro Hukum , 10.I (2021), 46 – 52 Assegaf,  Rifqi  S,  and  Josi  Khatarina,
‘Membuka
Ketertutupan Pengadilan’, Jakarta: Leip , 2005
Barkan,  Steven, Law  and  Society:  An Introduction (Routledge, 2018)
Diansah, Moch Alfianto, and Anajeng Esri Edhi Mahanani, ‘IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA,  CEPAT,  DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO’, Bureaucracy  Journal:
Indonesia Journal of Law and Social- Political  Governance ,  3.2  (2023), 2047 – 69

## Eleanora, Fransiska Novita, ‘Pancasila
Sebagai  Norma  Dasar  Dalam
Sistem Hukum Indonesia’, ADIL: Jurnal Hukum , 3.1 (2012),
141 – 65
Handoko,  Priyo,  ‘Implementasi  Asas Good  Governance di  Indonesia Dalam  Perspektif  Fiqh  Siyasah
Qadaiyyah’,
Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id , 23.2
(2020), 340 – 62
Iqbal,  Muhamad,  Susanto  Susanto, and  Moh  Sutoro,  ‘Efektifitas
Sistem  Administrasi E-court Dalam Upaya Mendukung Proses  Administrasi  Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan’, Jurnal  Ilmu  Hukum , 8.2 (2019), 302 – 15
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik …
92
Khoirul Majid, Muhamad Edo, Naura Hafiza  Ainayyah,  and  Naila Amrina,  ‘Optimalisasi  Sistem Layanan  Pengadilan  Berbasis
Elektronik  Guna  Menjamin Keterbukaan  Informasi  Menuju Peradilan Yang Modern’, Legislatif ,  3.1  (2019),  97 – 115 <https://journal.unhas.ac.id/in dex.php/jhl/article/view/10209 >
Manan,  Bagir, Menegakkan  Hukum,
Suatu  Pencarian (Ikatan  Advokat Indonesia, 2009)
Marzuki,  Mahmud, Penelitian  Hukum: Edisi  Revisi (Prenada  Media, 2017)
Ocarina,  Majolica  Fae,  and  Ronaldo Sanjaya, ‘Eksistensi E-court Untuk Mewujudkan  Efisiensi  Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan  Indonesia  Di  Tengah Covid- 19’, Jurnal Syntax Transformation , 2.04 (2021), 496 – 507 Rosyada,  Ayu  Amrina,  ‘Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan  Publik  Di  Badan Pelayanan  Perizinan  Terpadu
Satu  Pintu  Di  Kota  Samarinda’, Ejournal  Ilmu  Pemerintahan ,  4.1 (2016), 2016
Sari,  Ni  Putu  Riyani  Kartika,
‘Eksistensi E-court Untuk
Mewujudkan  Asas  Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem  Peradilan  Perdata  Di
Indonesia’, Yustitia ,  13.1  (2019), 1 – 17 ———,  ‘Eksistensi E-court Untuk Mewujudkan  Asas  Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem  Peradilan  Perdata  Di Indonesia’ , Jurnal  Yustitia ,  13.1 (2019), 80 – 100 Satria,  Rio,  ‘Persidangan  Secara Elektronik ( E-Litigasi ) Di
Pengadilan Agama’ (Artikel pada Badilag. net. Diakses, 2020)
Sihotang,  Nia  Sari,  ‘Penerapan  Asas Sederhana,  Cepat  dan  Biaya Ringan  di  Pengadilan  Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman’ (Riau University, 2016)
Soekanto, Soerjono, ‘Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat’, 2007 Sofyan,  Effendi,  ‘Membangun Good governance Tugas  Kita  Bersama’, Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Masa , 2005
Sudarmanto, Kukuh, ‘HUKUM ADMINISTRASI DAN SISTEM  PERADILAN  DI INDONESIA YANG BERKEADILAN SESUAI ASAS- ASAS PANCASILA’, Jurnal  Ius  Constituendum ,  6.2
(2021), 408 – 24
FH UM Cirebon
Rohadi, et.al. , Electronic Court sebagai administrasi hukum yang baik … 93
Susanto,  Susanto,  Muhamad  Iqbal, and Wawan Supriyatna, ‘Menciptakan  Sistem  Peradilan Efisien  Dengan  Sistem E- court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya’, JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) , 6.1 (2020), 104 – 16
———, ‘Menciptakan
Sistem
Peradilan Efisien Dengan Sistem E-court Pada  Pengadilan  Negeri Dan  Pengadilan  Agama  Se- Tangerang  R aya’, JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) , 6.1 (2020), 104 <https://doi.org/10.33760/jch. v6i1.287>
Waluyo, Bambang, ‘Penelitian Hukum Dalam  Praktek,  Sinar  Grafika’ (Jakarta, 2002)