## EQUITY
Vol. 25, No.2, 2022, 86-99 DOI: 10.34209/equ.v25i2.4864 P-ISSN 0216-8545 | E-ISSN 2684-9739
Diunggah : Oktober 2022 Diterima : Februari 2023 Dipublikasi : Juli 2023
Mengutip  ini  sebagai :  Hernawati,  E.  2022.  Prinsip  Tata  Kelola  Perusahaan Berbasis Nilai-Nilai Bela Negara. Equity, 25(2), 86-99
doi.org/10.34209/equ.v25i2.4864

## PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN BERBASIS NILAI-NILAI BELA NEGARA
Erna Hernawati Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, erna.hernawati@upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai bela negara pada prinsip-prinsip tata kelola  perusahaan.  Metode  yang  digunakan  adalah  filosofi  humanisme  dengan  kajian  ontologi, epistemologi dan aksiologi yaitu mengenali diri peneliti lebih dalam sehingga bela negara memang sesuai.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  bela  negara  memiliki  nilai  yang  mendukung terlaksananya  tata  Kelola  perusahaan  yang  baik  seperti  tanggung  jawab,  integritas,  transparansi, independensi, kewajaran dan reputasi.
Kata Kunci :, bela negara, humanisme; tata kelola perusahaan

## Abstract
This study aims to induce the principles of state defense in the principles of corporate governance. The method  used is the  philosophy  of  humanism  with  the  study  of  ontology,  epistemology,  and  axiology, namely knowing the researcher's self more deeply so that defending the country is indeed appropriate. The results of this study indicate that defending the country has values that support the implementation of good corporate governance such as responsibility, integrity, transparency, independence, fairness, and reputation.
Keywords : corporate governance; humanism; patriotism;

## PENDAHULUAN
Corporate  Governance menjadi  sorotan  dan  naik  daun  di  Indonesia  sejak krisis  keuangan  yang  menimpa  perekonomian  Indonesia  pada  Tahun  1998  dan 2008.  Banyak  perusahaan  yang  tidak  dikelola  secara  bertanggung  jawab, mengabaikan  regulasi  dan  sarat  dengan  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme (Budiati, 2012).   Regulasi penopang Corporate governance diperkuat sejak 1998. Dari  dibentuknya  KNKG  hingga  penyempurnaan  Undang-undang  No.  40/2007 tentang Perseroan terbatas memperkuat sendi-sendi CG di negeri ini. Sistem tata kelola  perusahaan  pada  tingkat  internasional  juga  menjadi  pedoman  seperti  The Sarbanes-Oxley Act (SOX), Code of Corporate Governance di Singapura, BAPEPAM (sekarang OJK) di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan efisiensi investasi, kepercayaan dan perlindungan investor, dan ekonomi secara keseluruhan.
Namun  setelah  berjalan  24  tahun  upaya  penyelenggaraan  tata  kelola  yang  baik, kasus  pelanggaran  GCG  masih  marak  dan  terkesan  lebih  berani,  kasus  operasi tangkap  tangan  yang  melibatkan  pihak  swasta,  pejabat  pemerintah  daerah  dan pusat  bahkan  penegak  hukum.  Ini  menjadi  gambaran  yang  memprihatinkan walaupun dalam masa pandemi kasus penggelapan masih saja terjadi.
Sayangnya pedoman dan regulasi hanya menjadi pedoman, tidak merasuk ke jiwa. Ini dapat terlihat dalam indeks Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang dirilis oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICD), beberapa perusahaan  besar  di  Indonesia  seperti  PT.  Antam,  PT  Garuda  Indonesia  Tbk,  PT Kimia Farma Tbk yang terlibat skandal pelaporan keuangan serta PT Indofarma Tbk yang menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Tidak hanya itu, indeks korupsi di Indonesia yang dirilis oleh Corruption Perception Index 2022 juga masih sangat tinggi dengan peringkat 96 dari 180 negara. Dari sisi skor juga tidak terdapat perbedaan signifikan sejak 2017. Mendukung data tersebut, rilis “Survei  Fraud  Indonesia”  oleh Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE) Chapter  Indonesia  (2019)  mengungkapkan  bahwa  kecurangan  dalam  bentuk korupsi dan penyalahgunaan aset adalah yang paling banyak ditemukan dan paling merugikan  di  Indonesia.  Dalam  rilis  tersebut  juga  mengungkapkan  kronisnya penegakan  hukum  di  Indonesia  bahwa  58%  dari  kasus  korupsi  dan  kecurangan mendapatkan  vonis  kurang  dari  tuntutan  penuntut  umum.  Hal  ini  menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pemberian efek jera kepada pelaku korupsi.
Beberapa  hal  yang  menjadi  perhatian  harus  melihat  aspek  hukum  yang memisahkan antara kepemilikan dan pengendalian. Buramnya pemisahan fungsi ini menjadi perdebatan, misalnya di australia, antara agen dan principal lebih banyak didiskusikan pada ranah hukum. Sedangkan di Indonesia kajian ini masuk dalam ranah akuntansi. Dibalik itu, ada sisi negatif atas buruknya corporate governance , yang pada akhirnya bermuara pada satu hal yaitu self interest atau kepentingan diri sendiri (Kamayanti, 2019, pp. 34 – 35; Mulawarman & Kamayanti, 2018). Dewan  komisari  juga  memiliki  peran  strategis  dalam  tegaknya  tata  kelola yang baik. Tapi penentuan dewan komisaris tersebut kurang terbuka (Wirawan & Diyanty, 2014). Unsur politik dalam konteks ini seperti argumen dari (Vermonte, 2012)  mengenai  timbulnya  hubungan  timbal  balik  antara  partai  politik  dengan perusahaan  atau  individu  bermodal  besar.  Indonesia  juga  memiliki  rekam  jejak mengenai  hubungan  antara  perusahaan  dan  politisi  yang  kuat  mulai  pada  era Presiden  Soeharto  (Fisman,  2001),  dan  masih  terus  berlanjut  hingga  pasca reformasi. Beberapa perbedaan atas manfaat perusahaan terkoneksi politik adalah memitigasi  perilaku  oportunis  dalam  pelaporan  keuangan  sehingga  kualitas  laba juga meningkat . (Batta, Heredia, & Weidenmier, 2014; Heese, Khan, & Ramanna, 2017;  Humphery-Jenner  &  Powell,  2014;  Jennings,  Kartapanis,  &  Yu,  2021; Ramantha, 2020).
Hal  tersebut  berseberangan  dengan  (Bliss  &  Gull,  2012;  Bramm,  Nandy, Weitzel, & Lodh, 2015; Chaney, Faccio, & Parsley, 2011; He, Wong, & Young, 2012; Hope, Yue, & Zhong, 2020; Mingming, 2002; Piotroski, Wong, & Zhang, 2015; Sani, Latif, & Al-Dhamari, 2020) bahwa informasi akuntansi dan kualitas laba cenderung rendah  bagi  perusahaan  yang  terkoneksi  politik  dibandingkan  perusahaan  yang tidak  terkoneksi.  (Gross,  Königsgruber,  Pantzalis,  &  Perotti,  2016)  memberikan alasan  atas  perilaku  oportunistik  ini  dikarenakan  perusahaan  terkoneksi  politik
memiliki risiko ketidakpastian yang lebih tinggi terhadap kebijakan administrasi. Risiko ini akan membuat profitabilitas operasi masa depan lebih volatile sehingga manajemen laba menjadi keniscayaan.  Lalu bagaimana dengan BUMN di Indonesia? ICW  masih  menemukan  pelanggaran  terhadap  aturan  Kementerian  BUMN  No. 3,Tahun  2012  ICW  mengidentifikasi  397  komisaris  yang  rangkap  jabatan  pada BUMN.  Lembaga  tersebut  juga  mengidentifikasi  beberapa  faktor  penyimpangan pengisian komisaris di antaranya: Faktor rente yaitu komisaris menjadi agen dari rezim berkuasa untuk pengamanan proyek, Faktor politik sebagai akomodasi balas jasa,  akomodasi  orang  kritis  untuk  dibungkam  dengan  jabatan,  dan  akomodasi kelompok ahli. Akibatnya BUMN melakukan kasus fraud lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta (Marbun, Putra, & Wijayanti, 2021).
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  tulisan  ini  bertujuan  untuk menginternalisasikan  nilai-nilai  bela  negara  ke  dalam  prinsip-prinsip  tata  kelola perusahaan.  Selain  untuk  meminimalisir  kejahatan  keuangan,  peneliti  juga  ingin menerapkan  rasa  cinta  tanah  air  dalam  bidang  akuntansi,  secara  khusus  bidang corporate governance.

## TINJAUAN PUSTAKA
Bela negara merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Suatu wujud tekad sikap, dan tindakan warga negara  yang  teratur  dengan  dilandasi  kecintaan  pada  tanah  air  dan  kesadaran berbangsa-bernegara (Agung, 2016). Tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang ada namun juga sebagai upaya menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa.  Pengamalan nilai-nilai  ini  dipandang  penting  karena  di  era  globalisasi,  arus  informasi  dan budaya global masuk dengan deras dan berdampak luas kepada perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara (Hadi & Al, 2019).
Sejarah  menunjukkan  bahwa,  konfrontasi  bersenjata  merupakan  aspek penting dalam mempertahankan negara, namun di era globalisasi, spektrum bela negara menjadi semakin luas dan tidak terpaku dengan satu cara. Pada masa perang fisik,  warga  negara  menyatakan  hak  dan  kewajibannya  dengan  konfrontasi bersenjata, sedangkan dewasa ini cita-cita dan tujuan nasional diwujudkan melalui pembangunan nasional, dimana warga negara menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing  berdasarkan  bidang  yang  mereka  kuasai  sebagai  dampak  dari globalisasi.
Secara teoritis, Bela Negara menurut adalah suatu pemikiran, perilaku dan tindakan  yang  dilakukan  oleh  setiap  warga  negara  untuk  membela  bangsa  dan negaranya. Kenny Erlington menyampaikan bahwa Bela Negara adalah sikap warga negara  yang  berupaya  mempertahankan  negara  menghadapi  berbagai  ancaman yang  mengganggu kepentingan  negara.  John  McKinsey  menyebutkan  bahwa Bela Negara merupakan wujud nyata dari nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air yang  tercermin  dalam  setiap  warga  negara,  sehingga  mutlak  dimiliki  oleh  warga negara  agar  negaranya  menjadi  kuat  (Subagyo,  2015).Secara  khusus,  terdapat beberapa landasan hukum yang memayungi bela negara yaitu terdiri dari Pasal 27 ayat 3 UUD 1945; Pasal 30 ayat 1 & 2 UUD 1945; Pasal 68 UU RI No. 39 Tahun 1999;
Pasal 9 ayat 1 UU RI No. 3 Tahun 2002; serta Pasal 8 ayat 1 & 2 UU RI No. 3 Tahun 2002.
Bela Negara sebagai sikap, prinsip, karakter harus bertransformasi di era globalisasi.  (Friedman,  2002)  menjelaskan  bahwa  bumi  menuju  hubungan  yang datar. Datar dalam arti batas ruang dan waktu semakin tipis. Lebih lanjut globalisasi mengandung makna transformasi ideologi dan teknologi. Ideologi menjadi arah dan cara  pandang  dalam  bertindak.  Sedangkan  teknologi  sebagai  instrumen  untuk melancarkan  aktivitas.  Dengan  demikian  ada  relasi  antara  Bela  negara  sebagai bagian  dari  prinsip,  cara  pandang,  nilai  dan  teknologi  sebagai  instrumen  untuk menyebarkan  nilai-nilai  Bela  Negara  sebagai  sebuah  bangsa  yang  plural  dan bhineka.
Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah  sikap  dan  perilaku  warga  negara  yang  dijiwai  oleh  kecintaannya  kepada Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945 dalam  menjamin  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara.  Setiap  warga  negara diwajibkan  ikut  serta  dalam  usaha  bela  negara  sesuai  dengan  kemampuan  dan profesinya masing-masing jika diperlukan. Sesuai dengan konteks suatu profesi bela negara  merupakan  pembinaan  kesadaran  bela  negara  yang  bertujuan  untuk menanamkan  nilai  dasar  bela  negara  sehingga  setiap  warga  negara  memiliki kesadaran  dan  mampu  mengaktualisasikan  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  sesuai  peran  dan  profesi  warga  negara,  demi  menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk  ancaman.  Bela  negara  bertujuan  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup berbangsa  dan  bernegara,  melaksanakan  prinsip-prinsip  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945,  melestarikan  budaya,  serta  menjaga  keutuhan  identitas  dan keutuhan  negara.  Ruang  lingkup  bela  negara  sendiri  meliputi  berbagai  bidang kehidupan,  termasuk  politik,  ekonomi,  masyarakat,  dan  budaya,  dan  lain-lain (Ekaputra, 2021).
Sebagai  bangsa  yang  bhineka,  Indonesia  harus  mampu  menjadikan  nilai- nilai  bela  negara  sebagai  prinsip,  karakter  dan  cara  pandang.  Sebab  Bela  Negara adalah landasan yang membuat bhineka bisa berdiri tegak sampai saat ini. Sebab, implikasi dari kebhinekaan adalah konflik sosial jika tidak dikontrol dengan baik. Jika bhinneka tidak dijaga dengan nilai-nilai dasar Bela Negara maka konflik laten bisa terus terjadi. Namun, pemaknaan nilai-nilai Bela Negara harus direduksi sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab di era globalisasi dengan pertarungan antar ideologi dan teknologi Bela Negara harus menjadi simbol perekat dan perdamaian. Artinya nilai Bela Negara harus mengikuti dan menyesuaikan peluang dan menepis tantangan zaman yang selalu berubah  dengan cepat. Masa depan Indonesia akan mengkhawatirkan jika tidak dilakukan perencanaan dan pengelolaan yang matang. Ancaman globalisasi dan kondisi geopolitik dunia yang ditengarai semakin buruk dan  tidak  pasti  memberikan  spekulasi  yang  pesimis,  bagaimana  kepastian selanjutnya? Maka, di tengah hiruk pikuk ketidakpastian itu, diperlukan suatu upaya mitigasi ke depannya agar bangsa ini tidak terancam eksistensinya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan humanisme (Lamont, 1997) yang menunjukan  hakikat  diri  peneliti  sesungguhnya,  secara  ontologi  dan  aksiologi, peneliti merasakan bahwa diri peneliti adalah warga negara indonesia yang lahir dan  menjunjung  nilai-nilai  nasionalis.  Peneliti  merasakan  nilai-nilai  luhur  dalam budaya Indonesia yang apabila nilai luhur tersebut diterapkan dalam perusahaan komersial  maka  akan  memberikan  dampak  yang  baik  untuk  negeri  ini.  Secara epistemologi,  menjelaskan  bahwa  peneliti  dianugerahi  akal  dan  hati  untuk memperoleh ilmu pengetahuan, yang apabila salah satunya ditinggalkan maka ada kecacatan dalam ilmu pengetahuan. Untuk itu peneliti mengintegrasikan akal dan hati, secara rasional dan menggunakan rasa cinta tanah air.
Menyikapi  hal  tersebut,  bela  negara  bisa  menjadi  urgensi  yang  penting sebagai  solusi  mitigasi.  Bela  negara  adalah  suatu  konsepsi  yang  menekankan pentingnya nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme, sebagai upaya mendidik anak bangsa agar lebih mencintai tanah air. Konsepsinya tidak hanya militeristik yang selama  ini  menjadi  label  masyarakat  pada  umumnya,  tetapi  juga  bisa  melalui pendidikan  yang  bersifat  nonmiliter  dengan  menekankan  nilai-nilai  sipil. Pengimplementasian  bela  negara  karenanya  bisa  juga  dilakukan  melalui pendidikan.Usaha  Bela  Negara  diwujudkan  dalam  setiap  aktivitas  Warga  Negara, baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, meliputi ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  serta  pertahanan  keamanan  dalam masa damai dan masa perang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Nilai-nilai Bela Negara
Secara garis besar implementasi nilai-nilai bela negara dapat dijabarkan dari beberapa  hal, pertama, cinta  tanah  air,  yaitu  Tekad,  sikap,  dan  perilaku  serta tindakan  warga  negara,  baik  secara  perorangan  maupun  kolektif  dalam  menjaga kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan  bangsa  dan  negara  yang dijiwai  oleh  kecintaannya  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dalam  menjamin  kelangsungan  hidup  bangsa  Indonesia  dan  Negara dari berbagai Ancaman. sikap warga negara Indonesia terhadap upaya mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, dan mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan.
Berbicara mengenai cinta tanah air, tentu saja tidak terlepas dari indikator- indikator yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu Jaga  tanah, Pekarangan dan seluruh ruang wilayah Indonesia; Jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia; Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya; menjaga nama baik bangsa dan negara;  memberikan  kontribusi  kepada  kemajuan  bangsa;  dan  bangga menggunakan produk dalam negeri.
Kedua, sadar  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu  Memiliki  sikap  dan  perilaku yang sesuai dengan kepribadian bangsa atau jati diri bangsa yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, serta selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama,  adat, bahasa  daerah,  seni  budaya,  kebiasaan  dan  sebagainya.  Dalam  hal  ini  tentang bagaimana masyarakat memandang sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas  yang  dibebankan,  menghargai  dan  menghormati  keanekaragaman  suku, agama,  ras,  dan  antar  golongan,  mendahulukan  kepentingan  umum  di  atas kepentingan  pribadi  dan  golongan,  bangga  terhadap  bangsa  dan  negara  sendiri, rukun  dan  berjiwa  gotong  royong  dalam  masyarakat,  dan  menjalankan  hak  dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Ketiga, setia  kepada  pancasila  sebagai  ideologi  negara,  dalam  hal  ini bagaimana masyarakat menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar sebagian bagian Bela Negara, memahami  dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila  dalam  kehidupan  sehari-hari,  meyakini  Pancasila  sebagai  dasar  negara serta  menjadikan  Pancasila  sebagai  pemersatu  bangsa  dan  negara,  menerapkan prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  musyawarah  mufakat,  menghormati  serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan saling membantu dan tolong menolong antar sesama sesuai nilai-nilai Luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan.
Keempat, rela  berkorban  untuk  bangsa  dan  negara,  yaitu  sikap  yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Hal ini berbicara mengenai rela menolong sesama warga negara masyarakat yang  mengalami  kesulitan  tanpa  melihat  latar  belakang  sosio-kulturalnya, mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan,  menyumbangkan  tenaga,  pikiran  kemampuan  untuk  kepentingan masyarakat,  kemajuan  bangsa  dan  negara,  membela  bangsa  dan  negara  sesuai dengan  profesi  dan  kemampuan  masing-masing,  berpartisipasi  aktif  dan  peduli dalam  pembangunan  masyarakat  bangs  dan  negara,  dan  rela  berkorban  untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih.
Kelima, memiliki  kemampuan  awal  bela  negara,  Kondisi  kesiapan  dan kesanggupan  warga  negara  yang  mengandung  semangat  membela  negara  sesuai dengan  keterampilan,  keahlian/profesinya  guna  mewujudkan  Negara  yang berdaulat, adil dan makmur. Memiliki kemampuan, integritas dan kepercayaan diri yang  tinggi  dalam  membela  bangsa  dan  negara,  mempunyai  kemampuan memahami  dan  mengidentifikasi  bentuk-bentuk  ancaman  di  lingkungan  masing- masing  sehingga  selalu  siap  tanggap  dan  lapor  dini  setiap  ada  kegiatan  yang merugikan  dan  mengganggu  keamanan  serta  ketertiban  masyarakat  di lingkungannya  masing-masing,  senantiasa  menjaga  kesehatannya  sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam  menyikapi  setiap  ancaman,  memiliki  kemampuan  dalam  memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati.
Keenam, semangat  mewujudkan  negara  yang  berdaulat,  adil  dan  makmur. Hal  ini  terkait  sikap  masyarakat  yang  tidak  berputus  asa  ketika  menghadapi persoalan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  bekerja  keras untuk  kesejahteraan  diri  dan  masyarakat,  memperjuangkan  kedaulatan  rakyat,
keadilan dan hak Asasi manusia, mempraktekkan clean and good governance dalam bermasyarakat  berbangsa  dan  bernegara,  menerapkan  jiwa,  semangat  dan  nilai kejuangan 1945, dan memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan rakyat.

## Penerapan Bela Negara pada Aspek Militer dan Non Militer
Bela  negara  membutuhkan  sikap  nasionalis  dan  patriotik  yang  tinggi. Perwujudan bela negara dapat dilakukan di berbagai aspek atau bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Contoh perwujudan bela negara dalam bidang ekonomi adalah mencintai  dan  membeli  produk-produk  dalam  negeri  yang  berkualitas  serta mendukung  UMKM.  Menghindari  sikap  individualis  dan  apatis,  serta  gaya  hidup hedonis,  hidup  hemat,  berusaha  meningkatkan  taraf  hidup,  dan  bekerja  keras mencari nafkah (Harruma, 2022).
Ketahanan ekonomi merupakan salah satu bagian dari Ketahanan Nasional. LEMHANNAS  RI  (Lembaga  Ketahanan  Nasional  Republik  Indonesia) mendefinisikan  Ketahanan  Nasional  sebagai  “kondisi  dinamik  bangsa  Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan  ketangguhan  yang  mengandung  kemampuan  memanfaatkan  serta mengembangkan  kekuatan  nasional  dalam  menghadapi  dan  mengatasi  segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa  dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya”. Aspek kehidupan nasional pada definisi di atas dibagi menjadi Trigatra , yang terdiri dari tiga gatra alamiah yang  dimiliki  bangsa  Indonesia,  yaitu:  geografi,  demografi  dan  sumber  kekayaan alam; serta Pancagatra yang terdiri dari lima gatra dinamis, yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Artinya, bila bangsa dan negara Indonesia  dapat  mendayagunakan  secara  optimal  ketiga  gatra  alamiah  untuk menciptakan kondisi kelima gatra dinamis menjadi baik, maka Indonesia akan ulet dan  tangguh  menghadapi  segala  ancaman  yang  ada  (Tumbol,  Joko,  &  Baliyanto, 2017).
Disisi  lain  jika  bangsa  gagal  menerapkan  aspek  trigatra  dan  pancagatra, terdapat  beberapa  ancaman  yang  dapat  mengganggu  kestabilan  suatu  negara, ancaman tersebut adalah ancaman yang bersifat militer dan non militer. Ancaman yang  bersifat  militer  antara  lain  adalah  agresi  (invasi,  bombardemen,  blokade), pelanggaran  wilayah,  spionase,  sabotase,  aksi  teror  bersenjata,  pemberontakan bersenjata  dan  perang  saudara  menggunakan  senjata.  Sedangkan  ancaman  yang bersifat  nonmiliter  diantaranya,  Imigrasi  gelap,  illegal  fishing,  Perdagangan  dan penyalahgunaan  narkotika,  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN),  berbagai penyelundupan, baik ke dalam maupun ke luar negeri, kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya.

## Penerapan CG Berorientasi Bela Negara
Dari  enam  nilai  bela  negara  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  dikaitkan dengan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  dapat  mendukung  memaksimalkan prinsip tersebut. Pertama, pengaitan nilai cinta tanah air. Penjagaan tanah air dan berkontribusi  pada  kemajuan  bangsa  adalah  bagian  dari  upaya  memperkuat pengembanan  tanggung  jawab  pada  semua  pemilik  peran  dalam  tata  kelola perusahaan.  Rasa  kebanggaan  atas  dan  menjaga  nama  baik  bangsa  harus
diwujudkan  dalam  integritas  dan  menjadi  reputasi  dalam  nilai  tata  kelola perusahaan.  Adanya  jiwa  patriotisme  akan  memberikan  warna  yang  jelas  dalam proses  pengambilan  keputusan,  upaya  yang  optimal  dalam  menjalankan  prinsip transparansi, berorientasi pada peningkatan perekonomian bangsa dengan dengan menggunakan produk dalam negeri dapat menjadi bagian yang tidak terpisah dari independensi.
Kedua,  pengaitan  nilai  sadar  berbangsa  dan  bernegara.  Bahwa  terdapat tingkat kesadaran yang optimal bahwa adanya keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang senantiasa menjaga kerukunan, gotong royong, dan menghargai orang lain  adalah  bentuk  dari  aktualisasi  keadilan  dalam  berbisnis.  Bertanggung  jawab menjalankan  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara  dan  aktif  menjaga kedaulatan  negara,  serta  akuntabel  dalam  koridor  ketaatan  hukum  dan  aturan perundangan.  Partisipasi  dalam  kegiatan  pemilu  (atau  dalam  konteks  pemegang saham  yaitu  partisipatif  dalam  kaitannya  menggunakan  hak  suara)  sehingga memaksimalkan potensi penilaian yang baik. Serta berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik sehingga menjaga integritas dan reputasi.
Gambar 1. Penguatan Prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan Nilai Bela Negara
Ketiga, pengaitan nilai setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Dari aspek ini, prinsip tata kelola perusahaan harus sejalan dengan nilai pancasila dan ideologi negara sehingga dapat menginternalisasikannya untuk mewujudkan cita- cita negara. Keempat, pengaitan nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini,  stakeholder  dapat  memperjuangkan  kepentingan  bangsa  dengan  terjun langsung kepada hal-hal yang vital dalam perusahaan yang betul-betul dipahaminya (dalam  lingkup  profesi  dan  rolenya)  sehingga  adanya  penguatan  rasa  tanggung jawab.  Gemar  membantu  sesama  dan  mengorbankan  sumber  daya  untuk kepentingan bersama sehingga memperkuat aktualisasi nilai keadilan. Serta, selalu dalam  keadaan  siap  siaga  jika  terdapat  ancaman  bagi  resiliensi  perusahaan
terhadap kecurangan karena pembangunan perusahaan adalah upaya membangun bangsa, serta mempercayai bahwa pengorbanan pada rolenya adalah tidak sia-sia. Kelima, pengaitan nilai memiliki kemampuan awal bela negara. Merupakan kebutuhan  untuk  setiap  individu  memiliki  kecerdasan  emosional,  spiritual,  dan intelektual  yang  baik  sehingga  dapat  memberikan  penilaian  yang  terbaik. Dilengkapi dengan sehatnya jiwa dan raga karena keadilan dibutuhkan juga untuk diri  sendiri.  Serta  mendisiplinkan  etos  kerja  dan  terampil  dalam  menolong  yang membantu mengaktualisasikan integritas dan menjadi reputasi yang baik. Terakhir, semangat  mewujudkan  negara  yang  berdaulat,  adil  dan  makmur  yang  ditujukan kepada pemaksimalan potensi role dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan,  meningkatkan  kapabilitas  diri  sehingga  berguna  untuk  perusahaan, serta yang paling penting adalah tidak menjadi benalu dan berpikiran sempit untuk memperkaya  diri  sendiri  serta  aktif  untuk  meningkatkan  upaya  menghindari kecurangan baik dari diri sendiri atau dari rekan kerja.
Tabel 1. Kaitan Nilai Bela Negara terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan
NO NILAI-NILAI BELA NEGARA PRINSIP GCG TARIF+ YANG DIDUKUNG 1 Cinta Tanah Air a. Jaga tanah, pekarangan dan seluruh ruang wilayah Indonesia Responsibility, Integrity b. Jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia Integrity dan Reputation c. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya Transparency, Integrity d. Jaga nama baik bangsa dan negara Integrity, Reputation e. Beri kontribusi pada kemajuan bangsa Responsibility, Integrity f. Bangga gunakan produk dalam negeri Independency, Integrity 2 Sadar Berbangsa dan Bernegara a. Sadar akan keragaman suku bangsa, agama, bahasa dan budaya Fairness, Responsibility
b. Jaga kerukunan, gotong royong, menghargai orang lain  Fairness, Responsibility c. Jalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Responsibility, Integrity d. Taat hukum dan peraturan perundangan Accountability, Integrity e. Ikut serta dalam pemilu Judgment, Independency f. Berpikir bersikap dan berbuat yang terbaik Integrity dan Reputation g. Berpartisipasi aktif jaga kedaulatan bangsa dan negara di semua aspek kehidupan Responsibility, integrity
3 Setia kepada Pancasila Sebagai Ideologi Negara
a. Paham nilai-nilai Pancasila Prinsip GCG harus sejalan dengan nilai- nilai pancasila sebagai ideologi negara
b. Mengaktualisasikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial
c. Yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita negara
4 Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara
a. Membantu korban bencana alam, mengajar di daerah terpencil, menjadi bidan desa, penyuluh pertanian, penjaga hutan Negara, dll Responsibility, Integrity b. Gemar membantu sesama Fairness, Responsibility c. Rela mengobarkan waktu, tenaga, pikiran untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Fairness, Integrity d. Siap bela bangsa dan negara dari berbagai ancaman Integrity, Responsibility e. Aktif dalam pembangunan bangsa Integrity, Accountibility, Responsibility f. Percaya pengorbanan untuk bangsa tidak sia-sia Integrity 5 Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara a. Memiliki kecerdasan emosional (EQ), spiritual (ES), adversitas (AQ) dan Intelektual (IQ) Judgment, Integrity b. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raga serta berpola hidup sehat (fisik & psikis) Fairness, Responsibility c. Disiplin memiliki semangat & daya juang serta etos kerja yang baik Integrity dan Reputation d. Terampil menolong Integrity dan Reputation 6 Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur Transparency, Accountability, Responsibility, Fairness, & Independency

## SIMPULAN
Dari penerapan nilai-nilai bela negara dalam prinsip tata kelola perusahaan diharapkan dapat menjadi insentif yang baik kepada pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, baik lingkup manajemen, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, bahkan pihak eksternal yang vital dalam sistem tata kelola perusahaan seperti  media  dan  regulasi  pemerintah,  akademisi,  dan  pihak  eksternal  lainnya untuk  dapat  melihat  kepengurusan  perusahaan  bukan  sebagai  aktivitas  ekonomi
saja,  melainkan  terdapat  nyawa  aktivitas  bela  negara  yang  dapat  menentukan kemajuan bangsa.
Tataran bela negara saat ini masih banyak terimplementasi dalam tataran konsep, seremonial harus terinternalisasi menjadi value yang akan memberi efek konkrit Indonesia menjadi negara yang menjalankan praktek praktek baik prinsip good  corporate  governance dan  menempatkan  Indonesia  menjadi  negara  dengan peringkat sangat baik dalam berbagai indikator corporate governance

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  I.  G.  B.  W.  (2016). Pendidikan  Kewarganegaraan  Bela  Negara .  Bali: Universitas Udayana.
Batta,  G.,  Heredia,  R.  S.,  &  Weidenmier,  M.  (2014).  Political  connections  and accounting quality under high expropriation risk. European Accounting Review ,
23 (4), 485 – 517. https://doi.org/10.1080/09638180.2014.906316
Bliss, M. A., & Gull, F. A. (2012). Political connection and leverage: Some Malaysian evidence.
Journal of Banking & Finance , 36 , 2344 – 2350. https://doi.org/10.1016/j.jbankﬁn.2012.04.012
Bramm, G., Nandy, M., Weitzel, U., & Lodh, S. (2015). Accrual-based and real earnings management and political connections. The International Journal of Accounting ,
50 (2), 111 – 141. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2013.10.009
Budiati, L. (2012). Good governance dalam pengelolaan lingkungan hidup . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected ﬁrms. Journal of Accounting and Economics , 51 , 58 – 76. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003
Ekaputra, T. (2021). Kolaborasi, Kunci Sukses Gerakan Nasional Bela Negara di Era
Digital. Retrieved from https://kumparan.com/tarsih-
ekaputra1539592155247/kolaborasi-kunci-sukses-gerakan-nasional-bela- negara-di-era-digital-1wSm9RHjIHI/full
Fisman,  R.  (2001).  Estimating  the  value  of  political  connection. The  American Economic Review , 91 (4), 1095 – 1102.
Friedman,  T.  L.  (2002). Memahami  Globalisasi:  Lexus  dan  Pohon  Zaitun (Terjemahan) . Bandung: ITB.
Gross, C., Königsgruber, R., Pantzalis, C., & Perotti, P. (2016). The financial reporting consequences  of  proximityto  political  power. Journal  of  Accounting  Public Policy , 35 (6), 609 – 634. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2016.06.007
Hadi,  P.,  &  Al,  E.  (2019). Pedoman  Penerapan  Bela  Negara .  Jakarta:  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Harruma,  I.  (2022).  Perwujudan  Bela  Negara  dalam  Bidang  Ekonomi.  Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/00000031/perwujudan-
bela-negara-dalam-bidang-ekonomi
He, X., Wong, T. J., & Young, D. (2012). Challenges for implementation of fair value accounting  in  emerging  markets:  Evidence  from  China. Contemporary Accounting Research , 29 (2). https://doi.org/10.1111/j.1911-
3846.2011.01113.x
Heese,  J.,  Khan,  M.,  &  Ramanna,  K.  (2017).  Is  the  SEC  captured?  Evidence  from comment-letter  reviews. Journal  of  Accounting  and  Economics2 , 64 ,  98 – 122. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2017.06.002
Hope,  O.  K.,  Yue,  H.,  &  Zhong,  Q.  (2020).  Do  different  political  connections  affect financial  reporting  quality  differently? Contemporary  Accounting  Research ,
37 (2), 1015 – 1043. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12557
Humphery-Jenner,  M.,  &  Powell,  R.  (2014).  Firm  size,  sovereign  governance,  and value  creation:  Evidence  from  the  acquirer  size  effect. Jouranl  of  Corporate Finance , 26 . https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.02.009
Jennings, R., Kartapanis, A., & Yu, Y. (2021). Do political connections induce more or less opportunistic financial reporting? Evidence from close elections involving SEC-influential politicians. Contemporary Accounting Research2 , 38 (2), 1177 – 1203. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12642
Kamayanti, A. (2019). Akuntansi Keperilakukan . Jakarta: Rumah Peneleh.
Lamont, C. (1997). The Philoshopy of Humanism . New York: Humanist Press.
Marbun, R. V., Putra, A. M., & Wijayanti, A. (2021). Koneksi Politik dan Manajemen Skandal: Sebuah Temuan Empiris Perusahaan BUMN. Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen2 , 5 (2).
Mingming, W. (2002). The Third Eye: Toward a Critique “Nativist Anthropology.” Chinese Anthropology , 22 (2), 149 – 174.
Mulawarman,  A.  D.,  &  Kamayanti,  A.  (2018).  Islamic  Accounting  Anthropology:  A Constructivist Methodological Alternative. International Journal of Business and Society , 19 (2), 302 – 311.
Piotroski,  J.  D.,  Wong,  T.  J.,  &  Zhang,  T.  (2015).  Political  incentives  to  suppress negative information: Evidence from Chinese listed firms. Journal of Accounting Research , 53 (2), 405 – 459. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12071
Ramantha, I. W. (2020). Fraud pentagon theory in detecting financial perception of financial  reporting  with  good  corporate  governance  as  moderator  variable. International Research Journal of Management IT and Social Science , 7 (1), 84 – 94.
Sani, A. A., Latif, R. A., & Al-Dhamari, R. A. (2020). CEO discretion, political connection and real earnings management in Nigeria. Management Research Review , 43 (8),
909 – 929. https://doi.org/10.1108/MRR-12-2018-0460
Subagyo,  A.  (2015). Bela  Negara;  Peluang  dan  Tantangan  di  Era  Globalisasi . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Tumbol, S. A., Joko, R., & Baliyanto, L. (2017). Bela Negaradalam Perspektif Strategi
dan Kebijakan Pertahanan Negara . WIRA . Jakarta.
______Undang Undang Dasar RI Tahun 1945
______Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 68
______Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2022, Tentang Pertahanan Negara
Vermonte, P. J. (2012). Mendanai Partai Politik: Problem dan Beberapa Alternatif Solusinya. Analisis CSIS , 41 (1), 82 – 94.
Wirawan,  B.,  &  Diyanty,  V.  (2014).  Kepemilikan  keluarga,  hubungan  politik  dan family  aligned  board  terhadap  implementasi  tata  kelola  perusahaan. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia .
Halaman ini sengaja dikosongkan untuk kepentingan penggenapan halaman