## DILEMATIS TENTANG PENDIDIKAN PEREMPUAN
(KONSEP KESETARAAN GENDER)

## Mahfud
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: mahfudsaid62@gmail.com

## ABSTRAK
Di Indonesia perjuangan perempuan untuk memperoleh keadilan dalam pendidikan, hingga saat ini masih terus menghadapi kendala. Akan ada beberapa faktor selama alur hidup seorang perempuan yang mempengaruhi perkembangan semangat  dalam  memperoleh  pendidikan.  Diantaranya,  Sampai  saat  ini  masih ada  masyarakat  yang  berkeyakinan  bahwa  perempuan  hanya  akan  berperan dalam ruang domestik saja  yakni  rumah tangganya kelak, yang kemudian hanya dipandang sebagai makhluk pelengkap saja. Sehingga meminggirkan perempuan untuk  memperoleh  pendidikan.  Salah  satu  bentuk  ketidakadilan  untuk  kaum perempuan  adalah  anggapan  bahwa  perempuan  itu  tidak  penting,  melainkan sekedar  pelengkap  dari  kepentingan  laki-laki,  atau  dikenal  dengan  istilah subordination.  Dari  pemahaman  tersebut  akhirnya  perempuan  dikonstruksikan agar  tidak  perlu  sekolah  tinggi-tinggi  karena  pada  akhirmya  akan  kembali  ke dapur  juga.  Bentuk  ketidakadilan  lain  yakni  pelabelan  negatif  yang  dilekatkan kepada perempuan dikenal dengan istilah stereotype. Misalnya, perempuan yang melanjutkan  sekolah  hingga  perguruan  tinggi  akan  melakukan  banyak  kegiatan- kegiatan  yang  kurang  bermanfaat  untuk  rumah  tangganya  kelak,  apalagi  ketika pendidikannya  tinggi  hampir  seluruh  laki-laki  akan  minder  dan  perempuan tersebut  terancam  menjadi  perawan  tua.Masyarakat  juga  masing  ada  yang berkeyakinan  bahwa  perempuan  dengan  fisik  yang  lebih  lemah  dan  pasif,  tidak memungkinkan  mereka  untuk  dapat  memenuhi  mobilitas/aktvitas  sebanyak  dan sekuat  laki-laki.  Masyarakat  berasumsi  bahwa  pendidikan  hanya  dapat  dicapai oleh  orang-orang  yang  mau  bergerak  dengan  mobilitas  tinggi,  yang  mau menghabiskan  waktunya  untuk  membaca  buku,  melakukan  eksperimen  berjam-
jam  di  laboratorium,  meneliti  di  lapangan,  menulis  dan  berdiskusi  dalam  sisa waktunya,  dan  jika  ini  dilakukan  oleh  perempuan  akan  mengakibatkan  mereka kehilangan  identitas  kewanitaannya  karena  tidak  memiliki  waktu  untuk melakukan tugas-tugas kewanitaannya dirumah tangga dan keluarganya.
Kata Kunci: Pendidikan, Perempuan, Gender

## A. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  hak  semua  manusia.  Laki-laki  dan  perempuan berhak  memperoleh  pendidikan  dan  mengabdikan  ilmu  yang  telah  diperolehnya untuk  kebaikan  umat  manusia,  baik  dalam  sektor  domestik  maupun  publik. Sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang  diakui  secara  legal  kewarganegaraannya, perempuan  memiliki  hak  yang  sama  seperti  warga  negara  lainnya,  yakni mendapatkan  pendidikan  yang  layak  dan  berkesinambungan.  Hal  ini  tercermin dari  beberapa Undang-undang  Republik Indonesia dan  beberapa Undang-undang Internasional  yang  sangat  peduli  pada  hak-hak  kaum  perempuan,  khususnya dalam bidang pendidikan.
Pemenuhan  hak  pendidikan  juga  sudah  diatur  dalam  pasal  49  Undang- undang  No  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No.23Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  bahwa  Negara,  pemerintahan,  pemerintah daerah,  keluarga,  dan  orang  tua  wajib  memberikan  kesempatan  yang  seluas- luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. (Suryana, 2015: 15) 1
Aturan dalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap orang berhak mendapatkan  pendidikan.  Semua  orang  berhak  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dalam  rangka  meningkatkan  kehidupan  sosial  yang  lebih  baik. Pemerintah  harus  melaksanakan  isi  ketentuan  dalam  pasal  tersebut  atas  dasar nondiskriminasi. Selain itu dapat diketahui pula bahwa ada kewajiban dari pihak- pihak  yang disebut diatas untuk  memberikan  hak pendidikan kepada anak.  Anak berhak  mendapatkan  kebebasan  dalam  memperoleh  pendidikan.  Pengekangan terhadap  anak  dalam  rangka  pemenuhan  hak  pendidikan  merupakan  bentuk pelanggaran hak asasi anak.
Undang-undang  tersebut  memberikan  kepastian  hukum  bahwa  setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan secara  layak.  Keharusan  seorang  perempuan  menerima  pendidikan  tentu  bukan tanpa  alasan.  Seperti  yang  diungkapkan  Redja  dalam  bukunya  "perempuan sebagai animal  educandum perlu  mendapatkan  pendidikan  agar  mampu
1 Yana Suryana. 2015 . Gender dalam pendidikan. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hal.15
menyesuaikan  diri  dalam  menghadapi  lingkungan".  (Redja  Mudyaharjo.2013: 32). 2
Yana  Suryana  (2015:  3) 3 menyatakan  bahwa  "Pada  dasarnya  kewajiban pemerintah  sudah  tercantum  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  alinea  keempat Pembukaan  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Kewajiban  Negara  tersebut  didasarkan  pada  tujuan  negara  yaitu  mencerdaskan kehidupan bangsa". Kata "mencerdaskan kehidupan bangsa" merujuk pada usaha membangun  manusia Indonesia  yang  mempunyai  kualitas  yang  baik dan sumber daya yang unggul.
Guna mencapai tujuan tersebut, tentu perlu dilakukan upaya-upaya khusus. Diantaranya  memberikan  pendidikan  yang  baik.  Pendidikan  yang  baik  yaitu pendidikan  yang  nondiskriminasi.  Kata  nondiskriminasi  memperlihatkan  suatu pendidikan yang menyemaratakan seluruh peserta didik, baik perempuan maupun laki -laki.
Al  Hadad  yang  di  kutip  oleh  M.  Roqib  (2003:30) 4 menyebutkan  bahwa secara  tradisional  perempuan  harus  mendapatkan  pendidikan  yang  memadai, sebab  mereka  niscaya  akan  menjadi  pendidik,  minimalnya  bagi  putra-putri  yang mereka  lahirkan,  apalagi  sebagai  pendamping  suami  yang  selalu  membutuhkan pendidikan  dan  keterampilan  yang  memadai.  Karena  posisi  strategis  tersebut, perempuan  perlu  didukung  dengan  pendidikan  yang  kondusif,  demokratis  dan dinamis tanpa diskriminasi.
Kutipan di atas memberikan pandangan bahwa disetiap alur hidup seorang perempuan,  sejak  dia  lahir  sebagai  seorang  anak,  tumbuh  menjadi  gadis  muda kemudian  menjadi  seorang  ibu  hingga  memasuki  usia  lanjut.  Kesemua  tahapnya itu  perlu  dibekali  pengetahuan  yang  cukup.  Terlebih  saat  menjadi  seorang  ibu. Posisi  ini  akan  memerlukan  pemenuhan  pengetahuan  dimana  seorang  ibu  harus mampu  menata  kehidupannya  secara  pribadi  dan  tugas  lain  yakni  memberikan kontribusi baik tenaga serta pikirannya untuk keluarga dan masyarakat.
Pada realitanya, perjuangan perempuan untuk memperoleh keadilan dalam pendidikan,  khususnya  di  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  terus  menghadapi
2 Redja Mudyaharjo.2013. Pengantar Pendidikan . Jakarta: Rajawali Press, hal. 32
3 Yana Suryana, Op. Cit , 2015, hal. 3
4 Moh Roqib. 2003. Pendidikan perempuan. Yogyakarta: Gama media, hal. 30
kendala.  Akan  ada  beberapa  faktor  selama  alur  hidup  seorang  perempuan  yang mempengaruhi  perkembangan  semangat  dalam  memperoleh  pendidikan. Diantaranya,  Sampai  saat  ini  masih  ada  masyarakat  yang  berkeyakinan  bahwa perempuan  hanya  akan  berperan  dalam  ruang  domestik  saja  yakni  rumah tangganya  kelak,  yang  kemudian  hanya  dipandang  sebagai  makhluk  pelengkap saja. Sehingga meminggirkan perempuan untuk memperoleh pendidikan.
Musdah  Mulia  (2011:  67) 5 menyebutkan  salah  satu  bentuk  ketidakadilan untuk  kaum  perempuan  adalah  anggapan  bahwa  perempuan  itu  tidak  penting, melainkan  sekedar  pelengkap  dari  kepentingan  laki-laki,  atau  dikenal  dengan istilah subordination . Dari pemahaman tersebut akhirnya perempuan dikonstruksikan agar tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirmya akan kembali ke dapur juga.
Bentuk ketidakadilan lain yakni pelabelan negatif yang dilekatkan kepada perempuan  dikenal  dengan  istilah stereotype .  Misalnya,  perempuan  yang melanjutkan  sekolah  hingga  perguruan  tinggi  akan  melakukan  banyak  kegiatan- kegiatan  yang  kurang  bermanfaat  untuk  rumah  tangganya  kelak,  apalagi  ketika pendidikannya  tinggi  hampir  seluruh  laki-laki  akan  minder  dan  perempuan tersebut terancam menjadi perawan tua.
Menurut  Eti  Nurhayati  (2012:  146) 6 masyarakat  juga  masing  ada  yang berkeyakinan  bahwa  perempuan  dengan  fisik  yang  lebih  lemah  dan  pasif,  tidak memungkinkan  mereka  untuk  dapat  memenuhi  mobilitas/aktvitas  sebanyak  dan sekuat  laki-laki.  Masyarakat  berasumsi  bahwa  pendidikan  hanya  dapat  dicapai oleh  orang-orang  yang  mau  bergerak  dengan  mobilitas  tinggi,  yang  mau menghabiskan  waktunya  untuk  membaca  buku,  melakukan  eksperimen  berjam- jam  di  laboratorium,  meneliti  di  lapangan,  menulis  dan  berdiskusi  dalam  sisa waktunya,  dan  jika  ini  dilakukan  oleh  perempuan  akan  mengakibatkan  mereka kehilangan  identitas  kewanitaannya  karena  tidak  memiliki  waktu  untuk melakukan  tugas-tugas  kewanitaannya  dirumah  tangga  dan  keluarganya.  Selain itu,  fisik  perempuan  yang  lemah  yang  digunakan  untuk  mobilitas  pendidikan
5 Musdah Mulia.2011. Muslimah Sejati . Bandung: Marja, hal. 67
6 Eti Nurhayati. 2012. Psikologi Perempuan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 146
seperti laki-laki akan mengakibatkan perubahan fisik yang tidak menarik lagi bagi kaum laki-laki, dan ini merupakan penyimpangan bagi citra perempuan.
Anggapan-anggapan negatif kepada perempuan yang akhirnya menghegemoni  masyarakat,  khusunya  masyarakat  tradisional,  dimana  putri-putri mereka  hanya  diperbolehkan  mengenyam  pendidikan  secukupnya  saja,  bukan hanya tidak memotivasi namun cenderung membatasi dan melarang dengan alasan –  alasan  yang  dianggap  sebagai  bentuk  kasih  sayang,  tetapi  sesungguhnya memenjarakan dalam ketidakberdayaan.
Tidak  hanya  itu,  dalam  keluarga  dengan  latar  belakang  ekonomi  yang rendah  terkadang  menjadi  kendala  untuk  putri-putri  mereka  melanjutkan pendidikan.  Misalnya,  keluarga  dari  ekonomi  menengah  ke  bawah,  cenderung hanya  menyekolahkan  anak  laki-laki  mereka  saja,  karena  laki-laki  kelak  akan menjadi  seorang  pemimpin,  sedang  perempuan  disuruh  membantu  orang  tuanya bekerja yang tidak lain sebagian besarnya juga turut membiayai pendidikan anak laki-lakinya tersebut.
Dilematis sekali ketika fenomena di setiap keluarga yang terbilang kurang mampu,  ditambah  pandangan  hidup  ( way  of  life )  yang  masih  demikian.  Ketika memang  kondisi  ekonomi  yang  menjadi  kendala,  dan  salah  satu  anak  mereka harus  membantu,  tetaplah  memotivasi  mereka  untuk  semangat  belajar  sampai kapanpun.  Bukan  berarti  tidak  melanjutkan  pendidikan  dan  hanya  membantu orang tua itu suatu bentuk ketidakadilan. Sebaiknya orang tua menjelaskan secara bijak  atas  hak  putra  putri  mereka  sebagai  seorang  anak  untuk  memperoleh pendidikan, bukan kemudian membatasi akses pendidikan mereka karena melihat anak tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Bukan  hanya  itu,  dalam  keluarga  yang  termasuk  ekonomi  menengah keatas  sekalipun,  kesempatan  memperoleh  pendidikan  bagi  perempuan  masih terbatas, dikarenakan pandangan terhadap perempuan sebagai manusia yang utuh masih  belum  terbentuk  sepenuhnya,  apalagi  jika  harta  yang  kemudian  akan diwariskan banyak, dianggaplah cukup perempuan itu memanfaatkan warisannya tersebut.  Pada  kenyataannya  dalam  mengelola  harta  atau  hal  apapun membutuhkan  ilmu  yang  memadai agar tidak disia siakan begitu saja. Walaupun memang tidak semuanya demikian.
Berkaitan  dengan  hal  pandangan  atau  anggapan-anggapan  tersebut dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  diantaranya  doktrin  keagamaan,  adat  dan  tradisi, hingga  pada  kesadaran  manusianya  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  penulis  mencoba menguraikan  salah  satu  doktrin  keagamaan  yang  sebenarnya  perlu  dikaji  dan ditafsirkan ulang serta disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Penulis  yakin  agama-agama  di  dunia  ini  khususnya  Islam  adalah  agama yang ideal dan sangat sempurna. Ajarannya mencakup semua tuntutan luhur bagi kehidupan  manusia  dimuka  bumi  dalam  semua  bidang.  Islam  menjanjikan kebahagiaan  hidup  tanpa  membeda-bedakan  ras,  suku  bangsa,  warna  kulit,  jenis kelamin  dan  gender:  laki-  laki  dan  perempuan.  Permasalahannya  hanya  pada pemaknaan dan pemahaman pada teks teks agama, sebagai salah satu unsur dalam membentuk suatu kultur masyarakat.
Beberapa  hadits  yang  lemah  periwayatannya  dan  menghambat  aktivitas pendidikan  perempuan.  Apabila  hadis  tersebut  selalu  ada  kitab-kitab  atau  buku- buku  kurikulum,  tentu  harus  ditelaah  ulang  dengan  pengetahuan  yang  memadai. Diantaranya adalah :
Beberapa  teks  hadis  yang  dikutip  oleh  Imam  Ghazali  (w.505H)  dalam magnum opus nya Ihya 'Ulum ad-din dan Imam  Nawawi (w.1315H) dalam kitab 'Uqud al Lujjain ketika berbiara mengenai kewajiban seorang istri. Beberapa juru dakwah  agama  saat  ini,  seperti  dinyatakan  oleh  Syekh  Muhammad  Al  Ghazali dalam  kitan As-Sunah  An  Nabawiyyah ,  juga  menjadikan  teks  hadis  seperti  ini sebagai  dasar  melarang  perempuan  memasuki  jenjang  pendidikan  yang  lebih tinggi (Zaitunah Subhan, 2008: 401-402). 7
Walaupun  memang  dikutip  oleh  ulama  yang  terkenal,  namun  hadis tersebut tergolong hadis dhaif atau lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Perlu  dikaji  ulang  sebab-sebab  mengapa  Nabi  mengatakan  demikian  ( asbabul wurud ), sebagaimana disebutkan oleh Haddad dan Al Ghazali bahwa teks seperti ini akan banyak menghambat perempuan untuk memperolehilmu pengetahuan dan pendidikan.  Menurut  beliau  beberapa  teks  hadis  seperti  ini  harus  direnungkan, dikritik dan dimaknai ulang.
7 Zaitunah  Subhan.  2008. Menggagas  Fiqih  Pemberdayaan  Perempuan .  Jakarta:  El  Kahfi,  hal. 401-402
Sama  halnya  dengan  pemerintah,  secara  global  pemerintah  yang  saat  ini mengemban amanat rakyat dan tongkat kebijakan ada pada mereka. Namun pada kenyataannya  beberapa  persoalan  diatas  masih  belum  bisa  teratasi  dengan maksimal,  masih  banyak  praktik-praktik  pendidikan  yang  mendiskriminasikan kaum perempuan pada implementasinya.
Dengan  banyaknya  dasar-dasar  mengenai  hak  pendidikan  yang  telah diungkapkan.  Secara  kuantitas  dan  kualitas,  pendidikan  perempuan  masih  perlu terus ditingkatkan, karena potensi, kesempatan, dan penghargaan yang sama untuk perempuan  dan  laki-laki  merupakan  keniscayaan  untuk  dapat  bersinergi  dalam kehidupan,  bukan  untuk  saling  mengkonter  seperti  yang  selama  ini  dilabelkan kepada  perempuan  yang  ingin  maju.  Bidang–bidang  ilmu  atau  pekerjaan  yang dianggap  hanya  pantas  untuk  laki-laki,  perempuan  harus  juga  mendapatkannya, karena yang membuat polarisasi pembidangan hanyalah konstruksi sosial kultural yang  secara  terus  menerus  dipertahankan.  Perlu  adanya  formulasi-formulasi pendidikan yang adil atau nondiskriminasi.

## B. Konsep Pendidikan Perempuan
Menurut  Ahmadi  yang  dikutip  Helmawati  (2014:23) 8 pendidikan  atau paedagogie secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  terdiri  dari  kata pais yang  berarti  anak  dan again memiliki  arti  membimbing.  Jadi pedagogie yaitu bimbingan  yang  diberikan  kepada  anak.  Dalam  bahasa  Romawi,  pendidikan diistilahkan dengan educate yang berarti mengeluarkan dari dalam.
Menurut  RA  Kartini  yang  dikutip  oleh  Soeroto  (2011:363) 9 pendidikan berarti  membentuk  watak  dan  akal  pikiran.  Tugas  pendidik  tidak  berhenti  pada pengembangan  intelektual  saja,  dia  wajib  memelihara  pembentukan    wataknya. Karena perkembangan intelektual saja tidak menjamin nilai kesusilaannya.
Menurut  Muhammad  Athiyah  Al  Abrasyi  yang  dikutip  M.  Roqib  (2003: 43) 10 menjelaskan  dengan  ilmu dan pendidikan perbedaan kelas anatara  manusia dapat  diperkecil  dan  sebaliknya  persamaan  dapat  diciptakan.  Kemiskinan  atau darah keturunan tidak menjadi batu penghalang untuk menduduki posisi tinggi.
8 Helmawati. 2014. Pendidikan Keluarga .Bandung:PT Remaja Rosdakarya, hal. 23
9 Siti Soemandari dan Myrtha Soeroto. 2011. Kartini Sebuah Biografi Rujukan Pemimpin Teladan. Jakarta: Jakarta Balai Pustaka, hal. 363
10 Moh. Roqib, Op. Cit , 2003, hal, 363
Menurut  Murthada  Muthahari  yang  dikutip  Nirman  (2015:89) 11 perempuan  perlu  mendapatkan  pendidikan  agar  menjadi  muslimah  sejati. Pendidikan  yang khusus  bagi perempuan   yakni pendidikan  fisik,  intelektual dan moral.
Sedangkan menurut Qasim Amin yang dikutip Eti Nurhayati (2012:146) 12 pendidikan yang berasaskan upaya mencerdaskan bangsa adalah pendidikan yang memberikan  hak  yang  adilkepada  laki  –  laki  dan  perempuan  dalam  memperoleh pendidikan (yang bermutu).
Pendidikan adalah hak semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut  Rasyid  Ridha  para  ulama  sepakat  bahwa  dalam  hal  memperoleh pendidikan  seharusnya  diposisikan  setara,  ketika  menuntut  ilmu  sebagai kewajiban  setiap  muslim,  maka  seluruh  masyarakat  dengan  strukur  sosial  dan politiknya  harus  mengkondisikan  agar  kewajiban  tersebut  bisa  dilaksanakan dengan sempurna.
Dalam  catatan  para  ilmuan  hadits,  para  perempuanlah  yang  terlibat  aktif dalam  pengajaran  dan  periwayatan  hadits.  Tercatat  hampir  seribu  dari  sahabat perempuanyang menjadi pengajar atau tepatnya perawi hadits . seperti Aisyah bin Abu  Bakr, Asma  bin  Abu Bakr, Hafshah  bin  Umar bin  Khattab ra, Khansa  binti Khidam ra, umm Salamah ra, Umm Ayyub ra, Umm Habibah ra dan banyak lagi yang lainnya.
Anehnya  jumlah  perempuan  yang  ilmuan  semakin  sedikit  ketika perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju, pada abad ketiga islam misalnya hanya  sepuluh perempuan  yang dikenal  sebagai penyempai pengetahuan. Hal  ini mengindikasikan ada hal lain yang menyebabkan kemunduran tersebut.
Persoalan  kemunduran  pendidikan  kaum  perempuan  bukan  pada  ajaran islam,  bukan  juga pada teks-teks hadits, tetapi pada umat  islam  itu sendiri,  yang semakin  hari  semakin  memposisikan perempuan  pada tempat  marjinal dalam  hal pengajaran  dan  pendidikan.  Memperjuangkan  pendidikan  perempuan  adalah meletakkan persoalan pada posisi semula dimana islam awal meletakkannya. Ada anggapan bahwa mendidik seorang perempuan lebih hebat dbandingkan laki-laki.
11 Nirman.  2015. Pendidikan  Perempuan  Menurut  Murtadha  Muthahari. UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta., hal. 89
12 Eti Nurhayati, Op. Cit , 2012, hal. 146
Karena perempuanlah pertama dan awal mendidik terhadap bayi yang dikandung, dilahirkan dan disusui. Pendengaran pertama yang diterima bayi dari sang ibu dan dia adalah perempuan. (Zaitunah Subhan, 2008:399) 13
Menurut Subhan  yang  menjadi persoalan adalah  umat  islam sendiri. Cara pandang dan corak pemikiran yang mendiskriminasi perempuan-perempuan islam sampai  hari  ini  menentukan  peradaban  pada  masa  yang  akan  datang.  Persoalan zaman  yang  semakin  kompleks  akan  menuntut  pergeseran  pemikiran  tersebut karena  bagaimanapun  seorang  perempuan  mempunyai  peran  dan  tanggungjawab dalam membangun sebuah peradaban dunia. Seperti yang diungkapkan Nuruddin dalam bukunya.
Dewasa  ini  persaingan  kemajuan  terletak  pada  dunia  industri  dan teknologi.  Sedangkan  untuk  masuk  dalam  persaingan  masa  depan  harus menumbuhkan  para  pemuda  dan  mendidik  mereka  dengan  pengetahuan  yang nantinya  dapat  dipertanggungjawabkan  perjuangan  peradaban.  Dr.Alexis  Carrel mengatakan  bahwa  seharusnya  dimasukkan  ke  dalam  pendidikan  anak-anak perempuan,  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pernikahan  danperceraian  sebelum pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Selanjutnya perempuan harus bersekolah yang  tinggi,  karena  bagaimana  aka  nada  dokter  yang  memahami  perempuan secara khusus dan ketentuan syariat  yang  benar  jika tidak  ada dokter perempuan sekarang ini (Nuruddin, 2004:24). 14
Belakangan  ini  diketahui  bahwa  dapat  sukses  dalam  kehidupan,  tidak hanya  membutuh  potensi  otak  kiri  saja  yang  merupakan  kecerdasan  intelektual ( Intelektual  Quationt ),  tetapi  membutuhkan  kecerdasan  emosi (Emotional Quationt) ,  bahkan  juga  kecerdasan  spiritual (Spiritual  Quationt) .  Berdasarkan keseimbangan  struktur  belahan  otak,  perempuan  sangat  mungkin  mencapai kesuksesan  dibanding  laki-  laki,  karena  memiliki  struktur  otak  yang  relative seimbang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menyimpulkan,  umunya  perempuan  sejak kecil  hingga  dewasa  menunjukkan  kemampuan  verbal  yang  baik.  Anak perempuan biasanya mulai berbicara lebih awal, cenderung
13 Zaitunah Subhan, Op. Cit , 2008, hal. 399
14 Nurrudin.2004. Ada Apa Dengan Wanita .Taslima: Prisma Media. Paramadina, hal. 399
memilikiperbendaharaan  kata  lebih  banyak,  memperoleh  prestasi  tinggi  di sekolah,  mengerjakan  tugas,  membaca  dan  menulis  yang  lebih  baik  dari  laki  – laki.  Anak  laki-laki  sejak  kecil  hingga  dewasa  memperlihatkan  kemampuan spasial  yang  lebih  baik,  mengerjakan  tugas  spasial  lebih  baik,  memiliki kemampuan  matematika,  geografi  dan  politik  yang  lebih  maju  daripada  anak perempuan, meski perbedaan ini sangat tipis (Eti Nurhayati, 2012: 154-155). 15
Menurut Abdurrahman Wahid yang dikutip oleh M.N. Ibad (2011:47-51) 16 disebutkan  bahwa  anggapan  perempuan  lebih  lemah  dari  laki-laki  adalah anggapan  dunia  islam  secara  umum  selama  ini,  meskipun  dalam  kenyataannya menunjukkan  sebaliknya.  hal  ini  dikarenakan  keluasan  pergaulannya,  banyak menemukkan  dan  mengakui  tingkat  kecerdasan  atau  keilmuan  dari  kaum  wanita yang  sering  melebihi  kaum  laki-laki.  Selama  hidupnya,  ada  beberapa  orang perempuan  yang Gus Dur akui kehebatannya,  yakni Ibu, guru bahasa Inggrisnya dan guru bahasa Perancisnya ketika Gus Dur belajar di Baghdad.

## C. Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender
Gender  dalam  kamus  bahasa  Inggris  yang  berarti  “jenis  kelamin  atau seks”.  Gender  dalam  ejaan  bahasa  Indonesia  adalah  jender.  Sedangkan  istilah gender  menurut The  Contemporary  English-Indonesian  Dictonary diartikan sebagai “penggolongan menurut jenis kelamin”. (Peter Salim, 1996:771). 17
Di  dalam  Enclopedia  Feminisme  dijelaskan  bahwa  jender  adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural ada pada lakilaki atau perempuan (Muhdirahayu: 2002: 177). 18
Perlu  dipahami  terlebih  dahulu  bahwa  seks  lebih  banyak  berkonsentrasi kepada  aspek  biologis  seseorang,  meliputi  perbedaan  komposisi  kimia  dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan  gender  lebih  berkonsentrasi  kepada  aspek  sosial,  budaya,  psikologi,
15 Eti Nurhayati , Op. Cit , 2012, hal. 155 16 M.N Ibad. 2011. Kekuatan Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur dan Gus Miek . Yogyakarta: Pustaka Pesantren, hal. 47-51
17 Peter Salim . 1996. The Contemporary English-Indonesian Dictionary , Jakarta: Modern English Press. hal. 771
18 Muhdirahayu. 2002. Dictionary of Feminist Theories , (terj) Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, hal. 177
dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Gender ini digunakan untuk mengidentifikasikan  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  dari  segi  sosial  budaya. Gender  menjelaskan  semua  atribut,  peran  dan  kegiatan  yang  terkait  dengan “menjadi laki-laki” atau “menjadi perempuan“ (Al-Istibsyaroh, 2004 : 62). 19
Jadi gender dan seks atau jenis kelamin sangat berbeda sekali, karena seks atau  jenis  kelamin  bersifat  alamiah,  sedangkan  gender  peran  dan  fungsinya dibentuk oleh keadaan masyarakat, sosial dan budaya. Munculnya peran laki-laki dan perempuan dapat saling berganti. Dalam arti, perempuan tidak hanya berperan domestik,  melainkan  juga  berperan  publik.  Laki-laki  bukan  hanya  berperan publik, tetapi juga berperan domestik.
Mansour  Faqih  (2001:  76) 20 mendefinisikan  gender  sebagai  sifat  yang melekat pada laki- laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial ( social contruction ) dan kultural (cultural contruction) . Sebagai anggapan perempuan itu lemah lembut, emosional, lemah lembut, keibuan dan laki- laki dianggap rasional, kuat, jantan dan perkasa adalah ciri – ciri atau sifat yang dianggap tidak permanen bisa dipertukarkan atau sifat  –sifat tersebut  bisa  jadi  berada pada  laki  –  laki dan perempuan.  Perubahan  ciri  dari  sifat  sifat  itu  dapat  terjadi  dari  waktu  ke  waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.
Kajian gender lebih memperhatikan pada aspek maskulinitas ( masculinity) atau  feminitas  ( feminity )  seseorang  (Waryono  dan  Isnanto,2004:  8). 21 Peran gender  tidak  berdiri  sendiri  melainkan  terkait  dengan  identitas  dan  berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan sebab terjadinya  ketimpangan  status  antara  laki-laki  dan  perempuan  lebih  dari  sekedar perbedaan  fisik  biologis  tetapi  segenap  nilai  sosial  budaya  yang  hidup  dalam masyarakat turut memberikan andil.
Perbedaan  jenis  kelamin  melahirkan  perbedaan  gender  dan  perbedaan gender  telah  melahirkan  berbagai  ketidakadilan.  Faktor  yang  menyebabkan ketidakadilan  gender  adalah  akibat  adanya  gender  yang  dikonstruksikan  secara
19 Al-Istibsyaroh.2004 . Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi, Jakarta: Teraju. Hal. 62
20 Mansour  Fakih.  2001. Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial ,  Jogjakarta:  Pustaka  Pelajar, hal. 62
21 Waryono  Abdul  G.  dan  Muh.  Isnanto.  2004. Isu-Isu  Gender  dalam  Kurikulum  Pendidikan Dasar dan Menengah, Jogjakarta: IISEP, hal. 8
sosial dan budaya. Ketidakadilan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak dasar  manusia  bagi  perempuan  atau  laki-laki.  Hak  yang  dimaksud  adalah  hak untuk menentukan diri sendiri secara mandiri.
Pengertian jenis kelamin merupakan penafsi ran atau pembagian dua jenis kelamin  manusia  yang  ditentukan  secara  biologis  dengan  (alat)  tanda-tanda tertentu pula, bersifat universal dan permanen, tidak dapat dipertukarkan, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan tuhan atau kodrat. Dari sini melahirkan istilah identitas jenis kelamin (Mufidah, 2008 : 3). 22
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  jenis  kelamin  adalah perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  di  tentukan  oleh  perbedaan biologis  yang  melekat  pada  keduanya.  Jenis  kelamin  adalah  tafsir  sosial  atas perbedaan  biologis  laki-laki  dan  perempuan.  Gender  adalah  pembedaan  peran, fungsi  dan  tanggung  jawab  anatar  perempuan  dan  laki-laki  yang  dihasilkan  dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, gender di pahami sebagai jenis kelamin sosial.
Secara umum, pengertian Gender  adalah  perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women Studies  Ensiklopedia  dijelaskan  bahwa  Gender  adalah  suatu  konsep  kultural, berupaya membuat perbedaan ( distinction ) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan  karakteristik  emosional  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  berkembang dalam masyarakat. Bias-bias gender tersebut adalah :
1. Penekanan  pada  peran  gender  tradisional  (psikologi  berasumsi  masalah perempuan  akan  terselesaikan  melalui  perkawinan  atau  dengan  menjadi  istri yang baik).
2. Bias  dalam  harapan-harapan  atau  sikap-sikap  yang  merendahkan  perempuan (menganggap  tidak  pantas)  sikap  asertif  dan  aktualisasi  diri  perempuan  dan menengkan  pentingnya  ciri-ciri  dependensi  dan  positivitas  bagi  perempuan yang  asertif  dan  menampilkan  dorongan  kuat  untuk  berprestasi  sebagai individu yang memiliki penis envy.
22 Mufidah, 2008 , Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , Malang: Uin Malang Press, hal. 3
Secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mengindikasikan  bahwa perempuan adalah obyek seksual laki-laki dan harus menyesuaikan diri  dengan peran  tersebut  laki  lebih  kearah  ketidaktergantungan,  pencukupan  diri  ( self- reliance ) dan pencapaian. Kemudian muncul pertanyaan apakah ada konsekuensi psikologi  dan  sosial  dari  perlakuan  dan  pengalaman  yang  berbeda  dari  anak laki-laki dan perempuan.
Saat  lahir  bayi  sudah  memiliki  suatu  kelamin,  tetapi  belum  memiliki kejenis-kelaminan  (gender).  Pada  saat  itu,  jenis  kelamin  biologis  seseorang ditetapkan berdasarkan pandangan anatomis fisik, secara budaya ini menj adi akar dari  pengalaman,  perasaan  dan  prilaku,  karena pengaitan  yang  dilakukan  oleh orang dewasa dengan cara perbedaan biologis kelak memberi kejenis kelaminan pada si bayi, kebanyakan pandangan yang hendak ditinjau adalah dalam konteks apa laki-laki dan perempuan itu berbeda dan dalam apa keduanya sama (Mufidah, 2008 : 9). 23
Kesetaraan berasal dari kata setara ( matcahing, equal) berarti sejajar (sama tingginya), sepadan, dan seimbang. Jadi keadilan gender berarti suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak  ada  pembakuan  peran,  beban  ganda,  subordinasi,  marginalisasi,  dan kekerasan  terhadap  perempuan  maupun  laki-laki.  Sedangkan  kesetaraan  gender adalah  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  memperoleh kesampatan serta hak-haknya sebagai manusia.
Keadilan  dan  kesetaraan  gender  yaitu  terciptanya  kesamaan  kondisi  dan status  laki-laki  dan  perempuan  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan  dan  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  serta  pelbagai  peran  mereka (Hamdanah, 2005: 249). 24
Keadilan  gender  mengantar  perempuan  dan  laki-laki  menuju  kepada kesetaraan  di  mana  kesamaan  kondisi  dan  status  untuk  memperoleh  kesempatan dan  menikmati  hak-haknya  sebagai  manusia  agar  mampu  berperan  dan
23 Ibid , hal. 9
24 Hamdanah. 2005. Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak. Jogjakarta: BIGRAF Publishing, hal. 249
berpartisipasi  dalam pembangunan, politik, ekonomi,  sosial,  budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembanguan tersebut.
Ketidakadilan  gender  yang  tersosialisasi  kepada  kaum  laki-laki  dan perempuan secara mantap akan mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah olah merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan karena terdapat  kesalahan  atau  kerancuan  makna  gender.  Karena  pada  dasarnya  gender yang  merupakan  konstruksi  sosial,  justru  dianggap  sebagai  kodrat  yang  berarti ketentuan  Tuhan.  Misalnya  pekerjaan  domestik,  seperti  merawat  anak,  merawat rumah  sangat  melekat  dengan  tugas  perempuan,  yang  akhirnya  diangap  kodrat. Padahal  sebenarnya  pekerjaan  tersebut  adalah  konstruksi  sosial  yang  dibentuk, sehingga  dapat  dipertukarkan  atau  dapat  dilakukan  baik  laki-laki  maupun perempuan.
Faktor-faktor yang melanggengkan ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih (2001:21) 25 adalah (1) Budaya patriarki, (2) Sistem ekonomi, (3) Sistem, (4) kepercayaan/  penafsiran  agama/agama,  (5)  Adat  sosial,  (6)  Sistem  politik.  (7) Sistem pendidikan.
Sesungguhnya  perbedaan  gender  ( gender  different )  tidaklah  menjadi masalah  sepanjang  tidak  melahirkan  ketidakadilan  gender  ( gender  inequalities ) Namun  persoalannya  tidaklah  sesederhana  yang  dipikirkan,  ternyata  perbedaan gender  tersebut  telah  melahirkan  berbagai  ketidakadilan  baik  laki-laki  maupun perempuan.  Jadi  ketidakadilan  gender  adalah  suatu  sistem  dan  struktur  dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem itu.
Guna  memahami  bagaimana  perbedaan  gender  telah  berakibat  pada ketidakadilan  gender  tersebut  dapat  dipahami  melalui  berbagai  manifestasi ketidakadilan tersebut diantaranya yaitu:
1. Proses marginalisasi dan pemiskinan terhadap kaum perempuan
2. subordinasi pekerjaan kaum perempuan
3. Stereotip atas pekerjaan perempuan
4. Beban kerja lebih berat.
25 Mansour Faqih, Op. Cit , 2001, hal. 21

## 5. Kekerasan (Modul Pelatihan KKG, 2009: 41-42) 26
Perempuan, bukan menerima saja kenyataan hidup. Kesalahan utama yang dilakukan para politisi dan peneliti adalah mereproduksi struktur patriarki dengan menekankan  wacana  ketimpangan  gender,  perempuan  sebagai  mahluk  lemah, tergantung dan halus. Melacak akar persoalan pendidikan berbias gender dimulai di keluarga, dilanjutkan di dunia pendidikan. Proses pembangunan terbukti telah memarginalkan  perempuan.  Proses  marginalisasi  ini  berasal  dari  kebijakan pemerintah, keyakinan atau penafsiran ajaran agama, tradisi kebiasaan dan bahkan dari  asumsi  ilmu  pengetahuan.  Usaha  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai kesetaraan  gender  nampaknya  bukan  hanya  sekedar  bersifat  individual,  namun harus  secara  bersama  dan  bersifat  institusional,  utamanya  dari  pihak-pihak  yang memiliki kewenangan
Peranan  pembuat  kebijakan  dan  perencanaan  pembangunan  menjadi sangat  penting  dan  menentukan  arah  perubahan  menuju  kesetaraan  gender  atau dapat  dikatakan  bahwa  negara  atau  pemerintah  mempunyai  peran/  andil  dalam mewujudkan  keseimbangan  Kementrian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan Republik Indonesia.  Dalam  setiap perencanaan pembangunan, gender  hendaknya dijadikan  sebagai  “kata  kunci”  dalam  memahami  kegiatan  apa  yang  dilakukan laki-laki  dan  perempuan,  Berapa  banyak  waktu  yang  diperlukan  untuk  kegiatan tersebut,  Siapa  yang  memutuskan,  dan  sebagainya.  Terwujudnya  kesetaraan gender  dan  keadilan  gender  ditandai  dengan  tidak  adanya  diskriminasi  antara perempuan  dan  laki-laki,  dengan  demikian  mereka  memiliki  akses,  kesempatan berpartisipasi,  dan  kontrol  ata  pembangunan  serta  memperoleh  manfaat  yang setara dan adil.
Memiliki  akses  dan  partisipasi  berarti  memiliki  peluang  atau  kesempatan untuk  menggunakan  sumber  daya  dan  memiliki  wewenang  untuk  mengambil keputusan  terhadap  cara  penggunaan  dan  hasil  sumber  daya  tersebut.  Memiliki kontrol  berarti  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  mengambil  keputusan  atas penggunaan  dan  hasil  sumber  daya.  Sehingga  memperoleh  manfaat  yang  sama dari  pembangunan.  Kebijakan  pemerintah  tentang  gender  harus  disosialisasikan
26 Modul Pelatihan KKG: Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan . 2009. Jakarta: Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, 2009), hal.41-42.
pada  aspek  pembangunan  misalkan  pendidikan,  budaya,  ekonomi,  politik  dan lain-lain.

## D. Pemikiran-Pemikiran Pendidikan Perempuan
Seperti  dalam  pembahasan  sebelumnya  bahwa  perempuanpun  banyak memiliki  jasa  dalam  kemerdekaan  Indonesia.  Termasuk  juga  perjjuangan perempuan  dalam  pendidikan.  Tokoh  pemikiran  pendidikan  Indonesia  begitu banyak  namun  dalam  pembahasan  ini  hanya  beberapa  tokoh  perempuan  yang akan dijelaskan, diantaranya Dewi Sartika dan R.A Kartini, Rahmah El Yunisiah dan Rasyid Ridho.

## 1) Dewi sartika
Raden  Dewi  Sartika  merupakan  pahlawan  nasional  yang  berasal  dari Bandung dan telah mengambangkan pendidikan kaum perempuan. tepatnya pada Tahun 1904, telah berdiri sebuah lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan. sekolah ini bernama Sakola Kautamaan istri, didirikannya sekolah  ini karena kondisi kaum perempuan  yang seringkali  mendapat perlakuan diskriminatif dalam memperoleh pendidikan
Raden Dewi sartika merupakan sosok perempuan yang cerdas, mempunyai keberanian  tinggi,  tidak  menyerah  dan  ramah  terhadap  semua  orang.  Beliau memiliki  cita-cita  yang  besar  untuk  memajukan  pendidikan  kaum  perempuan khususnya  di  wilayah  Pasundan.  Kemudian  beliau  mewujudkan  cita-citanya dengan mendirikan sekolah Kautamaan Istri.
Sekolah  Kautamaan  istri  sekarang  ini  menjadi  Yayasan  Raden  Dewi Sartika  yang  memiliki  tiga  lembaga  pendidikan  yaitu  Taman  Kanak-kanak  (TK) Dewi  Sartika,  Sekolah  Dasar  Swasta  (SDS)  Dewi  Sartika,  Sekolah  Menengah Pertama  Swasta  (SMPS)  Dewi  Sartika.  Yayasan  Dewi  Sartika  saat  ini  diketuai oleh  Dr.  Hj  Yooce  Yovrinda  Krisnawati.  Kontribusi  yang  diberikan  oleh  Raden Dewi Sartika kepada rakyat bandung berupa bangunan sekolah. Sedangkan untuk pendidikan perempuan di Indonesia, Raden Dewi Sartika memberikan perjuangan untuk  mengangkat  derajat  kaum  perempuan  agar  dapat  memperoleh  hak  yang
sama dengan laki-laki dalam mengenyam pendidikan (Siti Soemandari & Myrtha Soeroto, 2011:341) 27

## 2) RA Kartini
Zaman  terus  berkembang.  Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi menempatkan  bidang  pendidikan  sebagai  pilar  utama  pembangunan  bangsa- bangsa  didunia  barat.  Kartini  menyadari  kenyataan  itu  diusia  belia,  saat  dia terkungkung dalam sangkar emasnya. Cakrawala pemikiran Kartini terus terfokus pada  masalah  keterbelakangan  pendidikan  yang  menghambat  kemajuan bangsanya. Kartini yakin hanya dengan pendidikan rakyatnya mampu bangkit dari tidurnya  selama  berabad  abad.  Itulah  kunci  bila  ingin  maju  dan  terlepas  dari kebodohan dan kemiskinan.
"Bagiku  pendidikan  berarti  membentuk  watak  dan  akal  pikiran"  ucap Kartini  kepada  salah  seorang  teman  Belandanya.  Kartini  menghendaki  sistem pendidikan  yang  mngutamakan  watak  untuk  semua  disiplin  ilmu,  terutama  yang bermanfaat  bagi  masyarakat  luas,  seperti  kesehatan,  kedokteran,  bidan/perawat, apoteker obat tradisional, pamong praja, hokum juga agama.
Gagasan kartini ini ternyata menyerupai penelitian modern. keseimbangan intelektual, emosional dan spiritual dapat membentuk pribadi yang utuh. Jembatan dari  ketiganya  adalah  pendidikan  seni  budaya  yang  perlu  diajarkan  sejak  dini. Andai  saja  gagasan  pendidikan  ini  diajarkan  setiap  jenjang  pendidikan,  niscaya terciptalah  generasi  muda  yang  berbudi  luhur,  cinta  tanah  air,  punya  harga  diri, tangguh  dan  tidak  larut  oleh  pesona  gemerlap  modernisasi.  (Siti  Soemandari  & Myrtha Soeroto, 2011:361) 28

## 3) Al-Qabisi dan Rasyid Ridha
Al-Qabisi  memiliki  perhatian  yang  besar  terhadap  pendidikan. Menurutnya,  bahwa  mendidik  anak-anak  merupakan  upaya  amat  strategis  dalam rangka  menjaga  kelangsungan  bangsa  dan  negara.  Oleh  karena  itu,  dalam pandangan  Al-Qabisi,  pendidikan  anak  harus  dilaksanakan  dengan  penuh kesunguhan dan ketekunan yang tinggi.
27 Siti  Soemandari  dan  Myrtha  Soeroto.  2011. Kartini  Sebuah  Biografi  Rujukan  Pemimpin Teladan. Jakarta: Jakarta Balai Pustaka, hal. 341
28 Ibid , hal. 361
Pendapat  Al-Qabisi  yang  menakjubkan  tentang  perhatiannya  di  bidang pendidikan  antara  lain  adalah  anak-anak  yang  masuk  di  Kuttab  tidak  ada perbedaan  derajat  atau  martabat.  Baginya  pendidikan  adalah  hak  semua  orang tanpa  ada  pengecualian.  Al  Qabisi  mengehendaki  agar  penyelenggaraan pendidikan anak-anak muslim dilaksanakan dalam satu tempat, dan  memperoleh pengetahuan  dari  pendidik  (guru)  yang  satu.  Perhatian  Al-  Qabisi  terhadap pendidikan anak tersebut bukan saja hanya tertuju pada anak laki-laki, akan tetapi pendidikan  bagi  anak  perempuan  menurutnya  merupakan  suatu  keharusan,  sama dengan pendidikan anak laki-laki. (Muhammad Munir Mursi, 1987:120). 29
Sebagaimana  Al-Qabisi,  Rasyid  Ridha  dikenal  sebagai  seorang  tokoh pembaharu abad XIX yang produktif memberikan gagasan pemikiran dalam dunia Islam.  Arah  pembaharuan  pemikiran  Rasyid  Ridha  tidak  jauh  berbeda  dengan sang guru, Muhammad Abduh. Ide-ide pembaharuan penting yang dikumandangkan  Rasyid  Ridha,  antara  lain,  dalam  bidang  agama,  pendidikan, politik dan sebagainya.
Di  bidang  pendidikan,  Rasyid  Ridha  berpendapat  bahwa  umat  Dalam bidang ini, Rasyid Ridha pun berupaya memajukan ide pengembangan kurikulum dengan  muatan  ilmu  agama  dan  umum.  Selain  itu,  mengingat  pentingnya  posisi pendidikan  terhadap  umat  Islam,  Rasyid  Ridha  juga  sangat  memperhatikan pendidikan  perempuan.  Secara  umum,  Rasyid  Ridha  memandang  bahwa pendidikan  bagi  setiap  muslim  mutlak  adanya.  Menurutnya,  jika  manusia diciptakan  sebagai  penopang  kebahagiaan  dan  poros  bagi  kebaikan  semua persoalan  agama  dan    dunianya,  maka  setiap  individu  dari  umat  Islam  harus berupaya  sekuat  tenaga  mengarahkan  kekuatan  akal  dan  maeterinya  untuk mendapatkan  keutamaan  melalui  pendidikan.  (Muhammad  Munir  Mursi, 1987:204) 30
Melalui pendidikan, menurut Rasyid Ridha dimungkinkan terwujud ikatan sosial dan keadilan sosial, terungkap berbagai pengetahuan dan kreasi-kreasi baru yang  mangandung  manfaat,  dan  terkuak  berbagai  kemampuan  dan  kesiapan individu-individu guna merealisasikan kemajuna, kesatuan, dan persatuan. Selain
29 Muhammad Munir Mursi, 1987, al-Tarbiyah al-Islamiyah Usuluha wa Tatawwuruha fi al-Bilad al-Arabiyah . Cet. IV; Mesir: Dar al-Ma’arif, hal. 120
30 Ibid , hal. 204
itu, melalui pendidikan pula dimungkinkan memahami agama sebagaimana ulama salaf  memahaminya  serta  meninggalkan  kejumudan  dan  keyakinan-keyakinan menyimpang,  sehingga  kemuliaan  Islam  bisa  kembali  lagi  dan  kembali menghampiri para pemeluknya.
Berdasarkan pandangan ini memberikan kesimpulan bahwa pendidikan itu harus  menjadi  sesuatu  yang  wajib  diadakan  di  setiap  tempat,  diberikan  kepada setiap  individu  umat,  dengan  asumsi  bahwa  pendidikan  dan  pengajaran merupakan  spirit  yang  menjadi  nafas  bangsa  dan  umat.  Rasyid  Ridha mendasarkan pandangannya tentang pentingnya pendidikan dan pemudahan jalan bagi itu pada dalil-dalil al-Qur’an dan al- Sunnah.
Rasyid  Ridha  memberikan  argumentasi,  bahwa  ayat-ayat  al-Qur’an maupun  al-Sunnah  banyak  berbicara  persoalan  keimanan,  pengetahuan,  amal shaleh,  ibadah, dan  muamalah  baik kepada kaum  laki-laki  maupun  kepada kaum perempuan.  Allah  swt  telah  memperuntukkan  bagi  mereka  (perempuan)  segala sesuatu  seperti  yang  diperuntukkan  bagi  kaum  laki-laki,  kecuali  sedikit  ada perbedaan  lantaran  perbedaan  tabi’at  (seperti  hamil  dan  menyusui)  dan  tugas wanita dipandang dari segi hukum.
Rasyid  Ridha  maupun  al-Qabisi  mengakui  adanya  hak-hak  perempuan untuk  mengikuti  pendidikan.  Sehingga  dalam  perkembangan  selanjutnya, pendidikan  kaum  perempuan  sangat  diperhatikan  oleh  Rasyid  Ridha  dan  al- Qabisi.  Rasyid  mengatakan  sebagaimana  dikutip  oleh  Mappanganro  (2008:65) 31 bahwa  terdapat  ajakan  untuk  memberi  pendidikan  pada  perempuan  dengan pendidikan  yang  bebas,  sama  dengan  pria  dalam  berbagai  hal,  sehingga  mereka tidak ada perbedaan satu sama lain.
Disimpulkan  bahwa  pada  prinsipnya  Rasyid  Ridha  dan  al-Qabisi  tidak mempermasalahkan  pemberian  kesempatan  yang  sama  kepada  kaum  perempuan untuk  berkompetisi  dalam  memperolah  ilmu  pengetahuan  di  semua  lembaga pendidikan, baik di tingkat formal, informal, maupun non formal.
Rasyid  Ridha  maupun  al-Qabisi  memiliki  pandangan  lain  yang  berkisar pada  pelaksanaan  pendidikan  di  mana  di  dalamnya  terjadi  percampuran  atau
31 Mappanganro.  2008. Rasyid  Ridha  dan  Pemikirannya  tentang  Pendidikan  Formal .  Makassar: Alauddin Press, hal. 65
penggabungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  satu  ruangan  yang  dikenal dengan  istilah  koedukasi.  Percampuran  belajar  antara  peserta  didik  laki-laki  dan perempuan dalam  satu tempat  yang dikenal dengan coeducational  class menurut pandangan Al-Qabisi dan Rasyid Ridha adalah suatu hal yang tidak baik.
Al-Qabisi  dan  Rasyid  Ridha  tidak  setuju  bila  murid  laki-laki  dicampur dengan peserta didik perempuan dalam al-kuttab, sehingga peserta didik tersebut harus  belajar  sampai  usia  balig  (dewasa).  Al-Qabisi  sebagaimana  halnya  Ibnu Sahnun,  sependapat  bahwa  guru  yang  paling  tidak  disukai  adalah  guru  yang mengajar anak-anak perempuan remaja, kemudian mereka dicampur dengan anak laki-laki remaja. Hal demikian  akan menimbulkan kerusakan terutama  bagi anak perempuan remaja.
Salah  satu  alasan  mengapa  al-Qabisi  berpegang  teguh  pada  pendapatnya itu adalah karena ia khawatir kalau anak-anak itu sendiri menjadi rusak moralnya. Hal yang demikian dalam pandangan Al-Qabisi dapat memperburuk tingkah laku anak-anak.  Maka  pemisahan  tempat  pendidikan  wajib  dilakukan  demi  terjaga keselamatan anak-anak dari penyimpangan-penyimpangan akhlak.
Al  Qabisi  memperingatkan  agar  tidak  mencampurkan  anak  kecil  dengan remaja  yang  telah  dewasa  kecuali  bila  anak  remaja  yang  telah  balig  tidak  akan merusak  anak  kecil  (belum  dewasa).  Selain  itu,  sikap  Al-Qabisi  yang  tidak sependapat  dengan  percampuran  laki-laki  dan  perempuan  dalam  satu  tempat dalam  belajar  itu,  antara  lain  didasarkan  pada  pandangannya  bahwa  dorongan syahwat  biologis  (seksual)  termasuk  dorongan  yang  paling  kuat,  dan  jika berdekatan  dengan  wanita  dikahwatirkan  akan  terjadi  pelanggaran  seksual  yang dapat  merendahkan  martabatnya  dan  menjauhkan  dari  keimanan  dan  ketakwaan yang ada dalam dirinya.
Sikap  Al-Qabisi  dalam  konteks  ini  tampak  lebih  didasarkan  pada  sikap yang  amat  hati-hati  dalam  menjaga  moral  agama.  Di  sini  terlihat  dengan  jelas betapa  perinsipnya  yang  demikian  kuat  berpegang  kepada  agama  dan  taat beribadah  kepada  Allah  swt.  Al-Qabisi  menegaskan,  bahwa  yang  perlu diperhatikan secara serius dalam masyarakat Islam adalah menegakkan kewajiban memisah  antara  jenis  laki-laki  dan  perempuan,  mengajak  kepada  mereka  untuk menghindari  dari  kedekatan  untuk  berbuat  zina.  Pendapat  Al-Qabisi  di  atas,
tampak  kuno  dan  tidak  diterimamasyarakat  modern  yang  menuntut  kesamaan derajat dan kemitraan sejajar.
Dalam  hubungan  ini  Al-Qabisi  menilai,  pendapatnya  terkesan  kuno, namun pendapat itulah yang sesuai dengan ajaran agama Islam, karena anak yang berusia  muharriqah  (masa  puberitas/remaja)  tidak  memiliki  ketenangan  jiwa  dan timbul dorongan kuat untuk  mempertahankan dan menjaga kehormatannya (jenis kelaminnya) hingga sampai mencapai umur dewasa.( Abuddin Nata, 2001:37). 32
Konsistensi  sikap  dan  pandangan  Al-Qabisi  terkait  koedukasi  ini,  tidak terlepas dengan kompetensinya pada bidang fiqh yang berdasarkan pada al-Qur’an dan  al-Sunnah.  Al-Qabisi  menghendaki  agar  pendidikan  dan  pengajaran  dapat menumbuh kembangkan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang benar. Sebagaimana al-Qabisi, alasan penolakan Rasyid Ridha terhadap sistem koedukasi oleh  karena,  Rasyid  Ridha  memandang  dari  dari  segi  positif  dan  negatifnya percampuran tersebut.
Rasyid  Ridha  menolak  adanya  koedukasi  itu  dari  segi  negatifnya,  dan tidak  memandang  adanya  segi  positif  atau  manfaat  dari  sistem  koedukasi  dalam pendidikan  Islam.  Alasan-alasan  penolakan  Rasyid  Ridha  terhadap  sistem koedukasi, paling tidak didasari atas pertimbangan beberapa keburukan. Diantara keburukan koedukasi tersebut menurut Rasyid Ridha adalah sebagai berikut: 33
Pertama,  dengan  sistem  koedukasi,  antara  laki-laki  dan  perempuan berkumpul di sekolah, maka kedua jenis itu akan potensial mengalami kesibukan hati,  saling  curi  pandang,  saling  berbicara,  dan  sebagainya.  Semua  itu  dapat mempengaruhi  daya  nalar  terhadap  ilmu.  Selanjutnya  Rasyid  Ridha mengemukakan,  bahwa  dengan  saling  berdekatan  akan  mengobarkan  perasaan dan  hubungan  pergaulan  yang  akan  membangkitkan  kehangatan,  sehingga  dapat memicu  timbulnya  perasaaan  dengan  kecenderungan  untuk  menaruh  perhatian terhadap lain jenis (baik laki-laki maupun perempuan).
Kedua,  dengan  saling  berdekatan  akan  mengundang  kepada  saling mempertukarkan  rahasia  dan  perasaan  serta  memperpanjang  hubungan,  sehingga dapat  mengundang  bergolaknya  syahwat  seksual.  Hal  tersebut  dapat  menjadi
32 Abuddin  Nata.  2001. Pemikiran  Para  Tokoh  Pendidikan  Islam:  Kajian  Filsafat  Pendidikan Islam. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 37
33 Mappanganro, Op. Cit , 2008, hal 53
penghalang  menuntut  ilmu,  oleh  karena  boleh  jadi  membawa  daya  percepatan untuk menikah, bahkan dapat melakukan perbuatan zina.
Ketiga, dengan percampuran laki-laki dengan perempuan di sekolah dalam berbagai  tingkatan  dan  umur  merupakan  permulaan  yang  dapat  mengantarkan pada percampuran dengan segala bentuknya, seperti dansa, berenang, mengadakan perjalanan  bersama,  saling  berkawan  dan  saling  berpasang-pasangan  yang  dapat mengarahkan  pada  pelanggaran  norma-norma  agama  maupun  masyarakat  yang ada. Dan hubungan ini pun dapat berlanjut bukan saja di sekolah, akan tetapi lebih jauh  lagi  di  luar  sekolah.  Keempat,  bahwa  percampuran  antara  laki-laki  dan perempuan mertuntuhkan berbagai hukum agama dan tatakramanya.
(Mappanganro, 2008:53)
Berdasarkan  pada  alasan-alasan  yang  mendasar  tidak  diterimanya  konsep koedukasi oleh  Rasyid Ridha di  atas, maka hal  itu pula  menjadi  dasar pemikiran Rasyid Ridha agar wanita diberi pendidikan khusus yang terpisah dari laki-laki. Ia juga  menekankan  bahwa  lingkungan  utama  bagi  pendidikan  perempuan  adalah keluarga. Pendidikan kaum perempuan di setiap lembaga pendidikan harus selaras dengan watak dasar yang telah difitrahkan Allah swt kepadanya.
Pendidikan keagamaan harus menjadi patokan utama dalam mendidik dan mengajar  anak-anak  perempuan,  di  samping  sisi-sisi  lain  yang  juga  diajarkan sehingga  nantinya  bisa  mengurus  keluarga  dan  rumah  tangganya  dengan  baik. Mereka  harus   diajarkan kecintaan pada keluarga, keramah tamahan, kebersihan, kasih  sayang,  pemenuhan  hak-hak  suami,  adil  dalam  membelanjakan  harta,  dan segala  hal  yang  terkait  dengan  pengajaran  urusan  rumah  tangga,  menjaga  anak, ilmu hitung, sejarah, bahasa Arab, sastra, dan geografi.
Pandangan  Rasyid  Ridha  dan  Al-Qabisi  menggugah  dunia  pendidikan untuk  lebih  berhati-hati  terhadap  penerapan  sistem  koedukasi  dalam  pendidikan Islam,  yang  mesti  dipahami  secara  arif,  bijaksana  dan  kondisional  dalam  meraih tujuan  pendidikan  yang  ideal  pada  setiap  ruang  dan  waktu.  Utamanya  bagi pengelola lembaga pendidikan untuk tetap konsisten menjaga norma-norma Islami dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  sehingga  dapat  eksis  melahirkan  generasi yang teguh aqidahnya, dalam landasan spiritual (iman dan taqwa), anggun akhlak-
moralnya, dan luas penguasaan ilmu pengetahuan dan tekologinya, serta terampil dalam mengolah kehidupannya.

## 4) Rahmah El Yunisiah
Dilahirkan pada 31 Desember 1900 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia adalah  putri  bungsu  dari  pasangan  Syaikh  Muhammad  Yunus  dan  Rafi’ah. Ayahnya adalah seorang kadi di Pandai Sikat yang juga ahli ilmu falak. Kakeknya adalah Syaikh Imaduddin, ulama terkenal di Minangkabau sekaligus tokoh tarekat Naqsanbandiyah. (Lina Zakiyah, 2011: 23) 34
Perempuan,  dalam  pandangan  Rahmah  El  Yunusiyah,  mempunyai  peran penting  dalam  kehidupan.  Perempuan  adalah  pendidik  anak  yang  akan mengendalikan  jalur  kehidupan    mereka  selanjutnya.    Atas  dasar  itu,  untuk meningkatkan  kualitas  dan  memperbaiki  kedudukan  perempuan  diperlukan pendidikan  khusus  kaum  perempuan  yang  diajarkan  oleh  kaum  perempuan sendiri. Dalam hal ini perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan, baik di bidang intelektual, kepribadian ataupun keterampilan.
Rahmah  El  Yunisiah  mendirikan  sekolah  Diniyah  Putri  pada  1923,  agar dapat  memperluas  misi  kaum  modernis  untuk  menyediakan  sarana  pendidikan bagi  kaum  perempuan  yang  akan  menyiapkan  mereka  menjadi  warga  yang produktif  dan  muslim  yang  baik.  Rahmah  menciptakan  wacana  baru  di Minangkabau,  dan  meletakkan  tradisi  baru  dalam  pendidikan  bagi  kaum perempuan di kepulauan Indonesia. Diniyah Putri adalah akademi agama pertama bagi putri yang didirikan di Indonesia.
Tujuan  akhir  Rahmah  adalah  meningkatkan  kedudukan  kaum  perempuan dalam  masyarakat  melalui  pendidikan  modern  yang  berlandaskan  prinsip-prinsip Islam.  Rahmah  percaya  bahwa  perbaikan  posisi  kaum  perempuan  dalam masyarakat tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, hal ini harus dilakukan oleh kaum  perempuan  sendiri.  Melalui  lembaga  seperti  itu,  Rahmah  berharap  bahwa perempuan  bisa  maju,  sehingga  pandangan  lama  yang  mensubordinasikan  peran perempuan  lambat  laun  akan  hilang  dan  akhirnya  kaum  perempuan  pun  akan menemukan kepribadiannya secara utuh dan mandiri dalam mengemban tugasnya
34 Lina  Zakiyah.  2011. Konsep  pendidikan  perempuan  menurut  Dewi  Sartika. UIN  Syarif Hidayatullah fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, hal 23
sejalan dengan petunjuk agama. Selain sebagai pendidik, Rahmah juga merupakan seorang pejuang.
Rahmah adalah  orang pertama  yang  mengibarkan bendera  merah putih di sekolahnya  setelah  mendengar  berita  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia. Dibawah kepemimpinan Rahmah, Diniyah Putri berkembang pesat. Keberhasilan lembaga  ini  mendapat  perhatian  dan  pujian  dari  berbagai  tokoh  pendidikan, pemimpin  nasional,  politikus,  dan  tokoh  agama,  baik  dari  dalam  maupun  luar negeri. Untuk itu pada tahun 1957 Rahmah memperoleh gelar Syaikhah dari Senat Guru Besar Universitas Al-Azhar, Mesir (Zakiyah, 2011: 41). 35

## E. Kesimpulan
Dilematis tentang pendidikan perampuan.  Sebagai bagian dari  masyarakat yang  diakui  secara  legal  kewarganegaraannya,  perempuan  memiliki  hak  yang sama seperti warga negara lainnya, yakni mendapatkan pendidikan yang layak dan berkesinambungan.  Hal  ini  tercermin  dari  beberapa  Undang-undang  Republik Indonesia  dan  beberapa  Undang-undang  Internasional  yang  sangat  peduli  pada hak-hak kaum perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan. Pasal 49 Undang- undang  No  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No.23Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  bahwa  Negara,  pemerintahan,  pemerintah daerah,  keluarga,  dan  orang  tua  wajib  memberikan  kesempatan  yang  seluas- luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
Aturan dalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap orang berhak mendapatkan  pendidikan.  Semua  orang  berhak  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dalam  rangka  meningkatkan  kehidupan  sosial  yang  lebih  baik. Pemerintah  harus  melaksanakan  isi  ketentuan  dalam  pasal  tersebut  atas  dasar nondiskriminasi. Selain itu dapat diketahui pula bahwa ada kewajiban dari pihak- pihak  yang disebut diatas untuk  memberikan  hak pendidikan kepada anak.  Anak berhak  mendapatkan  kebebasan  dalam  memperoleh  pendidikan.  Pengekangan terhadap  anak  dalam  rangka  pemenuhan  hak  pendidikan  merupakan  bentuk pelanggaran hak asasi anak.
Realitanya,  perjuangan  perempuan  untuk  memperoleh  keadilan  dalam pendidikan,  khususnya  di  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  terus  menghadapi
35 Ibid , hal. 41
kendala.  Akan  ada  beberapa  faktor  selama  alur  hidup  seorang  perempuan  yang mempengaruhi  perkembangan  semangat  dalam  memperoleh  pendidikan. Diantaranya,  Sampai  saat  ini  masih  ada  masyarakat  yang  berkeyakinan  bahwa perempuan  hanya  akan  berperan  dalam  ruang  domestik  saja  yakni  rumah tangganya  kelak,  yang  kemudian  hanya  dipandang  sebagai  makhluk  pelengkap saja. Sehingga meminggirkan perempuan untuk memperoleh pendidikan.
Salah satu bentuk ketidakadilan untuk kaum perempuan adalah anggapan bahwa  perempuan  itu  tidak  penting,  melainkan  sekedar  pelengkap  dari kepentingan laki-laki, atau dikenal dengan istilah subordination . Dari pemahaman tersebut  akhirnya  perempuan  dikonstruksikan  agar  tidak  perlu  sekolah  tinggi- tinggi  karena  pada  akhirmya  akan  kembali  ke  dapur  juga.  Bentuk  ketidakadilan lain  yakni  pelabelan  negatif  yang  dilekatkan  kepada  perempuan  dikenal  dengan istilah stereotype .  Misalnya,  perempuan  yang  melanjutkan  sekolah  hingga perguruan  tinggi  akan  melakukan  banyak  kegiatan-kegiatan  yang  kurang bermanfaat  untuk  rumah  tangganya  kelak,  apalagi  ketika  pendidikannya  tinggi hampir  seluruh  laki-laki  akan  minder  dan  perempuan  tersebut  terancam  menjadi perawan tua.
Masyarakat juga masing ada yang berkeyakinan bahwa perempuan dengan fisik  yang  lebih  lemah  dan  pasif,  tidak  memungkinkan  mereka  untuk  dapat memenuhi  mobilitas/aktvitas  sebanyak  dan  sekuat  laki-laki.  Masyarakat berasumsi  bahwa  pendidikan  hanya  dapat  dicapai  oleh  orang-orang  yang  mau bergerak  dengan  mobilitas  tinggi,  yang  mau  menghabiskan  waktunya  untuk membaca  buku,  melakukan  eksperimen  berjam-jam  di  laboratorium,  meneliti  di lapangan, menulis dan berdiskusi dalam sisa waktunya, dan jika ini dilakukan oleh perempuan  akan  mengakibatkan  mereka  kehilangan  identitas  kewanitaannya karena  tidak  memiliki  waktu  untuk  melakukan  tugas-tugas  kewanitaannya dirumah  tangga  dan  keluarganya.  Selain  itu,  fisik  perempuan  yang  lemah  yang digunakan  untuk  mobilitas  pendidikan  seperti  laki-laki  akan  mengakibatkan perubahan  fisik  yang  tidak  menarik  lagi  bagi  kaum  laki-laki,  dan  ini  merupakan penyimpangan bagi citra perempuan.
Perempuan, bukan menerima saja kenyataan hidup. Kesalahan utama yang dilakukan para politisi dan peneliti adalah mereproduksi struktur patriarki dengan
menekankan  wacana  ketimpangan  gender,  perempuan  sebagai  mahluk  lemah, tergantung dan halus. Melacak akar persoalan pendidikan berbias gender dimulai di keluarga, dilanjutkan di dunia pendidikan. Proses pembangunan terbukti telah memarginalkan  perempuan.  Proses  marginalisasi  ini  berasal  dari  kebijakan pemerintah, keyakinan atau penafsiran ajaran agama, tradisi kebiasaan dan bahkan dari  asumsi  ilmu  pengetahuan.  Usaha  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai kesetaraan  gender  nampaknya  bukan  hanya  sekedar  bersifat  individual,  namun harus  secara  bersama  dan  bersifat  institusional,  utamanya  dari  pihak-pihak  yang memiliki kewenangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuddin  Nata.  2001. Pemikiran  Para  Tokoh  Pendidikan  Islam:  Kajian  Filsafat Pendidikan Islam. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Al-Istibsyaroh.  2004 .  Hak-Hak  Perempuan  Relasi  Gender  Menurut  Tafsir  Al- Sya’rawi, Jakarta: Teraju.
Ali  al-Jumbulati  dan  Abdul  Futuh  al-Tunisiy.  , Dirasatun  Muqaranah  fi  al- Tarbiyah al-Islamiya. Diterjemahkan oleh H.M. Arifin.2002, Perbandingan Pendidikan Islam . Cet. II; Jakarta: Rieneka Cipta Eti Nurhayati. 2012. Psikologi Perempuan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hamdanah.  2005. Musim  Kawin  di  Musim  Kemarau;  Studi  Atas  Pandangan Ulama  Perempuan  Jember  Tentang  Hak-Hak. Jogjakarta:  BIGRAF Publishing
Helmawati. 2014. Pendidikan Keluarga .Bandung:PT Remaja Rosdakarya John  M.  Echols  dan  Hassan  Syadily,1983,  Kamus  Inggris  Indonesia,  Cet  XII, Jakarta: Gramedia
Lina  Zakiyah.2011. Konsep  pendidikan  perempuan  menurut  Dewi  Sartika. UIN Syarif Hidayatullah fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan.
Mufidah,  2008, Psikologi Keluarga  Islam  Berwawasan  Gender ,  Malang:  Uin Malang Press.
M.N  Ibad.  2011. Kekuatan  Perempuan  Dalam  Perjuangan  Gus  Dur  dan  Gus Miek . Yogyakarta: Pustaka Pesantren
Mansour  Fakih.  2001. Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi. Yogyakarta: Insist
.......................  2001. Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial ,  Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Mappanganro. 2008. Rasyid Ridha dan Pemikirannya tentang Pendidikan Formal . Makassar: Alauddin Press.
Modul  Pelatihan  KKG  Bagi  Organisasi  Masyarakat  Keagamaan.  2009.  Jakarta: Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, 2009), hal.41-42.
Moh Roqib. 2003. Pendidikan perempuan. Yogyakarta: Gama media.
Muhdirahayu.  2002. Dictionary  of  Feminist  Theories ,  (terj),  Jogjakarta:  Fajar Pustaka Baru
Muhammad  Munir  Mursi.  1987, al-Tarbiyah  al-Islamiyah  Usuluha  wa Tatawwuruha fi al-Bilad al-Arabiya . Cet. IV; Mesir: Dar al-Ma’arif, Musdah Mulia. 2011. Muslimah Sejati . Bandung: Marja
Nirman. 2015. Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Muthahari. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Nurrudin.2004. Ada Apa Dengan Wanita .Taslima: Prisma Media. Paramadina Peter  Salim . 1996. The  Contemporary  English-Indonesian  Dictionary ,  Jakarta: Modern English Press.
Random  House.  2001. Webster  College  Dictionary. New  York  Toronto  London Sydney Auckland.
Redja Mudyaharjo. 2013. Pengantar Pendidikan . Jakarta: Rajawali Press Siti  Soemandari  dan  Myrtha  Soeroto.  2011. Kartini  Sebuah  Biografi  Rujukan Pemimpin Teladan. Jakarta: Jakarta Balai Pustaka.
Waryono  Abdul  G.  dan  Muh.  Isnanto.  2004. Isu-Isu  Gender  dalam  Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, Jogjakarta: IISEP
Yana  Suryana.  2015 .  Gender  dalam  pendidikan. Yogyakarta  :  Cahaya  Atma Pustaka
Zaitunah Subhan.2008. Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan . Jakarta: El Kahfi