This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

## Perancangan  Instrumen  Untuk  Menganilisis  Faktor  -  Faktor  Yang Mempengaruhi Rencana Kebutuhan Obat Dan E-Procurement
Design  Instruments  to  Analyze  The  Factors  That  Affect  Plan  of  Drug  Needs  and E-Procurement
Lalu Rizki Fauzi 1 , Satibi 2* , Eniza Anggraini 1 1 Magister Manajemen Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia 2 Departemen Farmasetika Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Indoensia
Corresponding author:  Satibi : Email: satibi@ugm.ac.id Submitted: 22-09-2022 Revised: 03-12-2022 Accepted: 05-12-2021

## ABSTRAK
Puskesmas  sebagai  salah  satu  bagian  dari  Fasilitas  Tingkat  Pertama  yang  menjadi  layanan pertama Program JKN sebelum di rujuk ke rumah sakit.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator yang mempengaruhi rencana kebutuhan obat dan e-procurement di puskesmas dan dinas kesehatan  di  Indonesia.  Penelitian  yang  dilakukan  yaitu  dengan  menggunakan  kuesioner  yang dikembangkan  dari  systematic  review.  Penelitian  ini  sudah  mendapatkan  ethical  clearence  dari Komite Etik FKKMK-UGM. Kuesioner divalidasi dengan 2 tahap, tahap 1 divalidasi oleh 18 panel ahli berdasarkan nilai mean dan IQR. Pada tahap ke 2 dilakukan modifikasi dengan dilakukan FGD dan hasil  FGD  diuji  reliabilitas  denga n  uji  Cronbach’s  Alpha.  Hasil  penelitian  didapatkan  48  indikator berdasarkan systematic review yang disebarkan kepada panel ahli. Kemudian didapatkan 52 sub indikator yang sudah divalidasi oleh panel ahli. Pada tahap 2 didapatkan semua indikator memenuhi standar nilai mean dan hanya 1 indikator yang memiliki nilai IQR yang rendah yaitu 2,25. Hasil uji Cronbach’s Alpha didapatkan pada faktor akurasi RKO dan faktor kendala pengelolaan obat melalui e-katalog  yaitu  0,89.  Kuesioner  sudah  tervalidasi  oleh  panel  ahli  serta  sudah  memenuhi  nilai reliabilitas  sehingga  kuesioner  ini  sudah  layak  untuk  digunakan  sebagai  instrument  untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi rencana kebutuhan obat dan e-procurement di puskesmas dan dinas kesehatan di Indonesia.
Kata Kunci : Dinas Kesehatan; E-Procurement; Indikator; Puskesmas; Rencana Kebutuhan Obat

## ABSTRACT
Primary health care as one mentioned part of the first level facility that became the first service of the JKN program before being referred to the hospital. Pharmacist's duties at the Primary health care in addition to clinical pharmacy also play a role in carrying out drug management including drug planning and procurement. This study aims to find out what indicators affect the plan of drug and e- procurement  needs  in  the  primary  health  care  and  the  Health  Office  in  Indonesia.  Research conducted by using a questionnaire developed from the Systematic Review. This study has received ethical  clearence  from  the  FKKMK-UGM  Ethics  Committee.  The  questionnaire  is  validated  with  2 stages,  stage  1  validated  by  18  expert  panels  based  on  the  mean  and  IQR  value.  In  stage  2 modifications were carried out by FGD and FGD results were tested for reliability with the Cronbach’s Alpha  test.  The  results  obtained  48  indicators  based  on  systematic  reviews  distributed  to  expert panels. Then obtained 52 sub -indicators that have been validated by expert panels. In stage 2, all indicators meet the standard mean value and only 1 indicator that has a low IQR value of 2.25. The results of the Cronbach’s Alpha test were obtained in RKO accuracy factors and drug management constraints through e-catalogs, namely 0.89. The questionnaire has been validated by expert panels and has met the value of reliability so that this questionnaire is suitable for use as an instrument to analyze the factors that affect the plan of drugs and e-procurement needs at the primary health care and the Health Office in Indonesia.
Keywords : Drug plan; E-Procurement; Health Office; Indicator; Primary Health Care

## PENDAHULUAN
Jaminan Kesehatan Indonesia berdiri sejak 2014 telah memiliki keanggotan sebanyak 222,5 juta  orang  per  31  Desember  2020  yang  bercita – cita  dalam  memenuhi  kebutuhan  kesahatan masyarakat  Indonesia(Databoks,  2020).  Tugas  Apoteker  di  Puskesmas  selain  farmasi  klinis  juga berperan dalam melakukan manajemen obat sering sekali terkendala dengan hal teknis yang tidak terduga seperti kendala distributor dalam memenuhi permintaan obat di Puskesmas. Apoteker yang tidak  dilibatkan  dalam  proses  pengadaan  obat  dimana  berpengaruh  terhadap  tingkat  rujukan  ke rumah sakit sebesar 12% (Sulistiyono et al., 2020).
Penelitan di 44 Puskemas di Jakarta mengenai kebijakan pengadaan obat yang diterapkan oleh masing-masing puskesmas didapatkan perlu peratutan daerah yang mengatur tentang pengadaan obat di Puskesmas dan masih terdapat Puskesmas yang tidak melibatkan Apoteker dalam proses perencanaan  dan  pengadaan.  Sebanyak  81%  Puskesmas  mengalami  hambatan  dalam  melakukan pengadaan secara e-purchasing dimana teknis hambatan terbesarnya berada pada ketidakmampuan Industri  Farmasi  dalam  menyuplai  obat  dan  faktor  penyedia  obat  distributor  e-purchasing  yang berdampak pada tingkat persediaan obat yang mencapai kurang dari 9%, tingkat biaya pengeluaran obat sebesar 40% dan persentase rujukan ke Rumah Sakit sebanyak 4 kali (Sulistiyono et al., 2020).
Masalah  ketersediaan  obat  juga  terjadi  pada  puskesmas  di  Kabupaten  Keerom,  Provinsi Papua.  Keluhan  pengelola  obat  puskesmas  tentang  stok  obat-obatan  tertentu  yang  mengalami kekosongan pada waktu-waktu tertentu di puskesmas, penyebabnya antara lain tidak tersedianya obat yang sama di instalasi farmasi kabupaten dan keterlambatan pengambilan/ pengiriman obat dari instalasi farmasi kabupaten oleh puskesmas yang juga disebabkan karena faktor lokasi geografi puskesmas  yang  sulit  dijangkau,  serta  keterbatasan  trasnportasi.  Program  jaminan  kesehatan nasional  yang  mulai  diberlakukan  pada  1  Januari  2014  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan kebutuhan  akan  obat,  karena  adanya  perubahan  regulasi  dalam  sistem  suplai  obat  pemerintah, dimana pengadaan obat harus dilakukan secara e-purchasing dengan menggunakan e-katalog. Selain itu  puskesmas  juga  memiliki  kewenangan  untuk  mengadakan  obat  secara  mandiri  dengan menggunakan  biaya  kapitasi.  Hal  ini  tentunya  harus  didukung  oleh  ketersediaan  sumber  daya manusia yang berkompeten dalam jumlah yang cukup di puskesmas(Carolien et al., 2017).
Penelitian  sebelumnya  yang  sudah  dilakukan  berupa  analisis  faktor  keterhambatan  dari pengadaan obat di puskesmas, namun belum ada penelitian yang memberikan rekomendasi untuk memperbaiki faktor-faktor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja indikator yang mempengaruhi rencana kebutuhan obat dan e-procurement di puskesmas dan dinas kesehatan di  Indonesia,  sehingga  harapan  dari  penelitian  yang  dilakukan  untuk  memberikan  rekomendasi terkait  sistem  e-purchasing  dan  RKO  di  Kementrian  Kesehatan  meliputi  penyusunan  instrument peniliain indikator dari sistem e-purchasing dan RKO di Indonesia.

## METODE
Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dikembangkan dari hasil systematic review. Kuesioner divalidasi bersama para panel ahli dengan melalui 2 tahap. Tahap 1 kuesioner disebarkan kepada 18 panel ahli yang bekerja di puskesmas dan dinas kesehatan, hasil penyebaran kuesioner akan dianalisis nilai mean dan IQR (interquartile range) nilai batas IQR yaitu ≤ 2 dan nilai batas mean yaitu > 70% dari skala kuesioner senilai 7 atau set ara dengan 4,9. Indikator yang tidak memenuhi nilai IQR dan mean didiskusikan pada tahap 2.  Tahap  2  dilakukan  focus  group  discussion  (FGD)  bersama  24  panel  ahli  untuk  mendiskusikan indikator yang tidak memenuhi nilai mean dan IQR. Kuesioner yang telah disepakati dari hasil FGD disebarkan kembali kepada 18 panel ahli dan dihitung kembali nilai mean dan IQR serta dilakukan uji reliabilitas menggunakan cronbach’s alpha.  Penelitian ini sudah memenuhi ethical clearence yang didapatkan dari Komite Etik FKKMK-UGM dengan nomor KE/FK/0424/EC/2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Instrumen  penelitian  yang  berupa  kuesioner  dibuat  berdasarkan systematic  review .  Hasil systematic review , dilakukan content validity pada 18 panel ahli. Panel ahli yang dipilih merupakan apoteker  yang  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  pelayanan  kefarmasian  di  fasilitas kesehatan  primer,  untuk  itu  yang  menjadi  sasaran  panel  ahli  yaitu  perwakilan  dinas  kesehatan
kabupaten atau kota yang berada dibagian pengelolaan obat. Perwakilan puskesmas harus apoteker karena  menurut  peraturan  yang  menyatakan  pengelolaan  obat  di  puskesmas  harus  dikelola  oleh apoteker. Karakteristik panel ahli dapat dilihat pada tabel I.
Pada tahap awal content validity dimulai dengan kuesioner yang diberikan pada panel ahli. Jawaban  atas  pertanyaan  akan  digunakan  peneliti  untuk  disusun  untuk  bahan  diskusi  pada  sesi diskusi dengan para panel ahli. Kuesioner ini dibuat dengan skala likert dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 7 (sangat setuju). Hasil kuesioner dari panel ahli dapat dilihat pada tabel II.
Setelah  melakukan content  validity kepada  para  panel  ahli,  kemudian  instrumen  direvisi sesuai saran/masukan dari panel ahli. Instrumen dinyatakan valid secara konten tergantung dari ahli. Panel ahli bebas memberikan penilaian apakah instrumen ini valid atau tidak. Indikator bahwa suatu instrumen telah valid adalah panel ahli sudah menerima instrumen, baik secara isi maupun formatnya, tanpa ada perbaikan kembali. Jika setelah revisi panel ahli masih meminta ada perbaikan, maka  revisi  masih  perlu  dilakukan  hingga  panel  ahli  benar-benar  menerima  instrumen  tanpa perbaikan lagi(Fraenkel et al., 2012).
Penelitian menggunakan nilai mean dan IQR sebagai penentu konsensus indikator. Nilai yang dapat diterima dengan nilai mean sebesar lebih dari 70% dari skala terbesar kuesioner yaitu 7 atau setara dengan 4,9(Stewart et al., 2017). Nilai untuk IQR berdasarkan rentang yang diperoleh untuk nilai 0-1 artinya tingkat konsensus tinggi, nilai 1-2 artinya nilai konsensus sedang, dan nilai lebih dari 2 memiliki arti tidak ada konsensus pada indikator tersebut(Bekri et al., 2015). Pada indikator yang telah dinilai oleh para ahli, dari 53 indikator terdapat 34 indikator yang memenuhi nilai mean dan IQR,  hal  ini  menandakan  masih  terdapat  beberapa  indikator  yang  memiliki  perbadaan  pendapat antar panel ahli. Untuk menyamakan pandangan para panel ahli, maka dilakukan sesi focus group discussion (FGD). Sesi FGD ini dipimpin oleh perwakilan dari peneliti. Hasil FGD didapatkan adanya
Tabel I. karakteristik panel ahli Kategori Informasi Jumlah n = 18 n (%) Jenis Kelamin Laki-laki 3 (16.67 %) perempuan 15 (83.33%) Institusi bekerja Dinas Kesehatan 7 (38.89%) Puskesmas 11 (61.11%) Jabatan saat ini Apoteker 81 (51.59%) Apoteker madya 8 (5.09%) Apoteker pertama 9 (5.73%) Apoteker muda 5 (3.18%) Apoteker penanggung jawab 28 (17.83%) Kepala IF 3 (1.91%) Kepala seksi kefarmasian 9 (5.73%) Staf Seksi Kefarmasian 14 (8.92%) Lama menjabat posisi saat ini 1-5 tahun 6 (33.33%) 5-10 tahun 8 (44.44%) 10-15 tahun 3 (16.67%) >15 tahun 1 (5.56%) Masa kerja 1-5 tahun 1 (5.56%) 5-10 tahun 4 (22.22%) 10-15 tahun 7 (38.89%) >15 tahun 6 (33.33%) Pendidikan terakhir S1 - Profesi 11 (61.11%) S2 7 (38.89%) Status puskesmas BLUD 11 (61.11%) Bukan dari Puskesmas 7 (38.89%)
Tabel IIa. Hasil penilaian kuesioner oleh para ahli tahap 1 dan 2 pada faktor akurasi RKO
Indikator Pernyataan Tahap 1 Tahap 2 Mean IQR Mean IQR SIM Puskesmas Yang Terintegrasi a. Sistem  Informasi  Manajemen  di  puskesmas saat  ini  tersedia  dan  dapat  digunakan  untuk mendukung penyusunan RKO 4.74 4 5,67 2 b. Ada integrasi antara sistem informasi obat di puskesmas  mengenai  pengadaan  dengan penerimaan  yang  mendukung  penyusunan RKO.* 4.47 3.5 - - c. Ada konektivitas antara SIM puskesmas yang digunakan dengan SIM yang digunakan pihak eksternal puskesmas (supplier)* 3.78 2 - - d. Data  stok  obat  yang  ada  di  dalam  SIM puskesmas sesuai dengan stok fisiknya 4.89 4 5,58 2 e. SDM  dalam  input  data  RKO  pada  SIM jumlahnya memadai 4.47 4.5 5,50 2.25 f. Kapabilitas SDM  dalam input data RKO pada SIM memadai 4.78 4 6,13 1 Formula Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat a. Data  kebutuhan  obat  untuk  puskesmas  ada dan valid 5.79 1.5 6,46 1 b. Terdapat  formula  /  rumus  yang  sama  dan selalu digunakan dalam penyusunan RKO* 5.95 0.5 - - c. Ada  standar  prosedur  operasional  di  dalam penyusunan RKO 5.84 2 6,33 1 d. SDM  yang  menyusun  RKO  mencukupi jumlahnya 5.63 2 6,25 1 e. SDM  yang  menyusun  RKO  memiliki kapabilitas yang baik 5.58 1.5 6,46 1 Perubahan Pola Peresepan a. Seringnya perubahan pola persepan mempengaruhi akurasi di dalam penyusunan RKO 6.11 1 6,42 1
b. Dokter taat terhadap formularium nasional/formularium  puskesmas  di  dalam persepan 6.05 1 6,00 1 c. Intervensi  pihak  ketiga  kepada  dokter mempengaruhi pola peresepan yang ada.* 4.32 4.5 - - d. Dokter  memahami  terhadap  formularium nasional/formularium  puskesmas  di  dalam peresepannya** - - 5,92 1.25 e. Mutasi  dokter  atau  penulis  resep  sangat mempengaruhi pola peresepan** - - 6,17 1 f. Perubahan  pedoman  pengobatan  di  internal puskesmas mempengaruhi penyusunan RKO 5.74 2 6,04 2 Kebutuhan Accidental a. Wabah
dan bencana
yang terjadi menimbulkan perubahan kebutuhan obat 6.53 1 6,71 0.25 b. Adanya  kekosongan  obat  pada  e-katalog mengubah kebutuhan obat yang telah disusun sebelumnya 5.47 2 6,33 1 c. Perubahan  pola  penyakit  menimbulkan kebutuhan obat divluar yang telah direncanakan 6.26 1 6,42 1
Keterangan : * = indikator yang dihapus setelah FGD; ** = indikator yang ditambahkan setelah FGD
penambahan  indikator,  pengurangan  indikator,  dan  pengubahan  kalimat  indikator  sehingga didapatkan total 52 subindikator. Hasil FGD dapat dilihat pada tabel IV dan V.
Penelitian ini mengadopsi dari metode Delphi dimana metode ini digunakan untuk mencapai konsensus dalam kelompok. Metode ini secara sistematis dapat mengumpulkan dan menggabungkan penilaian melalui beberapa tahapan yang berdasarkan informasi dari sekelompok panel ahli. Dalam satu  studi,  metode  Delphi  dikritik  karena  mengurangi  dalam  aspek  interaksi  tatap  muka  untuk pertukaran  informasi  yang  akan  membantu  untuk  mengidentifikasi  alasan  perselisihan.  Untuk menghindari  masalah  ini,  metode  Delphi  yang  telah  dimodifikasi  yang  mempertemukan  anggota panel  ahli  untuk  memberikan  pendapat  dan  menyamakan  pedapat(Bekri  et  al.,  2015).  Sesi pertemuan ini memberikan manfaat lain yaitu dengan meminimalisir kurangnya pemahaman antara panel ahli pada suatu indikator(Satibi et al., 2019).
Pada tahap 1 terlihat masih terdapat 12 indikator yang tidak memenuhi nilai mean dan 18 indikator  yang  tidak  memenuhi  nilai  IQR,  hal  ini  menandakan  banyaknya  perselisihan  pendapat antar  panel  ahli.  Untuk  mengurangi  masalah  tersebut  maka  dilakukan  FGD  untuk  menyamakan pendapat antar para panel ahli.
Nilai validitas dan reliabilitas suatu instrumen dipengaruhi oleh subjek yang diukur, pengguna instrumen, dan instrumen itu sendiri. Sehinggga, validitas dan reliabilitas harus selalu diuji sebelum
Tabel IIb. Hasil penilaian kuesioner oleh para ahli tahap 1 dan 2 pada faktor akurasi RKO
Indikator Pernyataan Tahap 1 Tahap 2 Mean IQR Mean IQR Pertumbuhan Pelayanan g. Penambahan  dokter  spesialis  menimbulkan perubahan RKO* 4.74 4 - - h. Penambahan  fasilitas  layanan  puskesmas mempengaruhi RKO 5.95 1 6,13 1 i. Penambahan  jumlah  pasien  rawat  jalan berpengaruh pada jumlah kebutuhan obat 6.21 1 6,54 1 j. Penambahan  jumlah  pasien  rawat  inap berpengaruh pada jumlah kebutuhan obat 5.68 1 6,46 1 k. Terdapat  kebijakan  puskesmas  mengenai penggunaan e-katalog dalam pengadaan obat 5.11 3.5 5,88  1.25 l. Terdapat  kebijakan  puskesmas  untuk membuat MoU dengan penyedia (vendor)* 4.68 4.5 - - Kebijakan f. Terdapat  kebijakan  dinas  kesehatan  untuk membuat  surat  perjanjian  dengan  penyedia (vendor)  terkait  dengan  masa lead  time dan expire date** - - 6,04  1,25 g. Adanya  kebijakan  kepala  dinas  kesehatan untuk membuat pengadaan obat diluar fornas, misalnya  obat-obat  covid-19  dan  kondisi darurat tertentu** - - 6,17  1,25 h. Adanya  kebijakan  kepala  dinas  kesehatan untuk  membeli  obat  secara  langsung  karena pengadaan  di  e-katalog  terkendala lead  time dan segera dibutuhkan dalam pelayanan** - - 6,21 1 i. Terdapat kebijakan puskesmas yang mengatur penggunaan formularium nasional 5.84 1.5 6,50 1
j. Terdapat kebijakan puskesmas yang mengatur penggunaan formularium puskesmas 5.79 1.5 6,42 1
Keterangan : * = indikator yang dihapus setelah FGD; ** = indikator yang ditambahkan setelah FGD
Tabel IIIa. Hasil penilaian kuesioner oleh para ahli tahap 1 dan 2 pada faktor kendala pengelolaan obat melalui e-katalog Indikator Pernyataan Tahap 1 Tahap 2 Mean IQR Mean IQR Supply Obat yang Tidak Stabil a. Kuantitas obat yang diterima tidak sesuai dengan pesanan puskesmas / dinas kesehatan 5 2.5 6.33 1 b. Kualitas  obat  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan pesanan puskesmas / dinas kesehatan 4.37 3 6.38 1 c. Terdapat  item  obat  yang  tidak  sesuai  dengan permintaan, dikirim oleh PBF* 4.21 4 - - d. Frekuensi pengadaan yang tidak sesuai berakibat pada supply obat ke puskesmas 5.74 2 6.54 1 Lead Time a. Puskesmas  membuat  kesepakatan  dengan supplier mengenai lead time 5.37 3 6.33 1
b. Terdapat supplier yang tidak menepati kesepakatan  terkait  dengan lead  time yang  telah ditentukan 5.21 2.5 5.71 2 c. Lead  time pengiriman  obat  dari  supplier  terlalu panjang 5.53 2 5.92 2 d. Obat  yang  sudah  datang  di  puskesmas  /  dinas kesehatan  tidak  bisa  langsung  didistribusikan kepada pasien untuk digunakan. 4.63 3.5 5.38 2 Proses Lelang dan Penentuan Pemendang Tender a. Supplier  pada  e-katalog  yang  hanya  satu  dapat menjadi kendala dalam pengadaan obat 6.00 1 6.17 1 b. Waktu proses lelang yang panjang berakibat pada tertundanya pemenuhan kebutuhan obat 6.00 1 6.13 1 c. Terjadinya gagal lelang mengganggu pasokan obat di puskesmas 6.32 1 6.42 1 d. Pemenang lelang yang dipilih hanya karena harga terendah berpotensi mengganggu proses pengadaan obat 5.84 2 5.71 2 e. Administrasi  dalam  proses  lelang  obat  sangat kompleks 5.95 1.5 6.29 1 f. Track record calon pemenang lelang tidak dilihat pada saat proses penentuan 5 3 6.04 1 Fasilitas Pendukung a. SIM yang  digunakan untuk  pengadaan  melalui  e- katalog  tidak  terintegrasi  (Puskesmas-PBF- Pabrik-Kemenkes) 5.74 1.5 5.79  1.25 b. Server  yang  digunakan  untuk  pengadaan  obat sering down 4.95 2 5.54 2 c. Kualitas  SDM  pelaksana  pengadaan  memenuhi persyaratan minimal 5.89 1.5 6.25 1 d. Kuantitas  SDM  pelaksana  pengadaan  sesuai dengan beban kerja yang ada 5.58 2 6.00 1 e. Tersedia  anggaran  dana  yang  cukup  untuk melakukan pengadaan 5.58 2 6.13 2 f. Terdapat unit khusus yang melakukan pengadaan di Dinas Kesehatan 5.63 1 6.08  1.25
Keterangan : * = indikator yang dihapus setelah FGD; ** = indikator yang ditambahkan setelah FGD
instrumen digunakan. Untuk mendapatkan data yang benar demi kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka diperlukan suatu instrumen yang valid dan konsisten serta tepat dalam memberikan data hasil penelitian (reliabel)(Yusup, 2018).
Pengujian reliabilitas  menggunakan uji Cronbach’s Alpha dilakukan untuk instrumen yang memiliki  jawaban  benar  lebih  dari  1(Adamson  &  Prion,  2013),  instrumen  tersebut  misalnya instrumen  berbentuk  esai,  angket,  atau  kuesioner(Yusup,  2018) . Menurut  Nunnally  bahwa instrumen dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha lebih dari 0,70 (r i > 0,70) dan  tidak  boleh  lebih  dari  0,90  (r i <  0,9)(Nunnally  &  Bernstein,  1994).  Jika  koefisien  reliabilitas Cronbach’s Alpha kurang dari 0,70 (ri < 0,70), menurut suatu studi disarankan untuk merevisi atau menghilangkan item soal yang memiliki korelasi yang rendah. Jika koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha lebih dari 0,90 (ri > 0,90), mereka pun memiliki saran untuk mengurangi jumlah soal dengan kriteria soal yang sama meskipun dalam bentuk kalimat yang berbeda(Tavakol & Dennick, 2011).
Pada tabel VII dapat dilihat nilai Cronbach’s Alpha sudah memenuhi standar lebih dari 0,7 dan kurang  dari  0,9.  Kuesioner  ini  sudah  dapat  dikatakan  reliabel  dan  tidak  dilakukan  revisi  atau mengurangi  item  pernyataan  dalam  kuesioner.  Hasil  kuesioner  ini  sudah  tervalidasi  dan  sudah reliabel  sehingga  dapat  layak  untuk  digunakan  dalam  menganalisa  faktor – faktor  yang mempengaruhi RKO dan e-procurement di puskesmas dan dinas kesehatan di Indonesia.

## KESIMPULAN
Kuesioner  sudah  tervalidasi  oleh  para  panel  ahli  serta  sudah  memenuhi  nilai  reliabilitas sehingga kuesioner ini sudah layak untuk digunakan sebagai instrument untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi rencana kebutuhan obat dan e-procurement di puskesmas dan dinas kesehatan di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kami ucapkan kepada Kementrian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang telah memberikan dana untuk penelitian.
Tabel IIIb. Hasil penilaian kuesioner oleh para ahli tahap 1 dan 2 pada faktor kendala pengelolaan obat melalui e-katalog Indikator Pernyataan Tahap 1 Tahap 2 Mean IQR Mean IQR Supplier a. Terdapat data stok obat yang tidak tersedia 5.37 2 5.67 2 b. Obat yang dikirim oleh supplier ber-ED pendek 5.84 1.5 5.58 2 c. Kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  supplier mempengaruhi proses pengadaan obat 6.16 1 6.33 1 d. Supplier  tidak  menyediakan  obat  yang  diminta oleh puskesmas* 5.21 3 - - E-Katalog a. Adanya  komunikasi  antara  Dinas  Kesehatan, Pemenang Tender, dan supplier** - - 6.29 1 b. Adanya  konektivitas  informasi  antara  Dinas Kesehatan, Supplier, dan Principal** - - 6.17 1 c. Item  obat  yang  tidak  tersedia  di  e-katalog merupakan  kendala  yang  sering  dihadapi  oleh puskesmas 6.26 1 6.17 2 d. Stok obat di e-katalog yang terbatas berpengaruh terhadap proses pengadaan obat 6.26 1 6.42 1 e. Adanya prioritas akses e-katalog bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan 5.32 2.5 6.13 1
Keterangan : * = indikator yang dihapus setelah FGD; ** = indikator yang ditambahkan setelah FGD
Tabel IV. Hasil evaluasi FGD faktor akurasi RKO
Indikator Sebelum FGD Hasil FGD SIM Puskesmas Yang Terintegrasi a. Ada integrasi antara sistem informasi obat di puskesmas mengenai pengadaan dengan penerimaan yang mendukung penyusunan RKO. Dihapus b. Ada konektivitas antara SIM puskesmas yang digunakan dengan SIM yang digunakan pihak eksternal puskesmas (supplier) Dihapus Formula Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat a. Terdapat formula / rumus yang sama dan selalu digunakan dalam penyusunan RKO Dihapus Perubahan Pola Peresepan a. Dokter taat terhadap formularium nasional di dalam persepan Dokter taat terhadap formularium nasional/formularium puskesmas di dalam persepannya b. Intervensi pihak ketiga kepada dokter mempengaruhi pola peresepan yang ada. Dihapus, dan diganti menjadi 2 indikator baru. 1. Dokter memahami terhadap formularium nasional / formularium puskesmas di dalam persepannya 2. Mutasi dokter/peulis resep sangat mempengaruhi pola peesepan Pertumbuhan pelyanan a. Penambahan dokter spesialis menimbulkan perubahan RKO Dihapus Kebijakan a. Terdapat kebijakan puskesmas untuk membuat MoU dengan penyedia (vendor) Dihapus dan Diganti menjadi 3 indikator baru. 1. Terdapat kebijakan Dinas Kesehatan untuk membuat surat perjanjian dengan penyedia (vendor) terkait dengan masa leadtime dan expired date. 2. Adanya kebijakan Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat pengadaan obat diluar Fornas, misalnya obat-obat covid-19 dan kondisi darurat tertentu 3. Adanya kebijakan Kepala Dinas Kesehatan untuk membeli obat secara langsung karena pengadaan di e-katalog terkendala leadtime dan segera dibutuhkan dalam pelayanan

## DAFTAR PUSTAKA
Adamson, K. A., & Prion, S. (2013). Reliability: Measuring Internal Consistency Using Cronbach’s α. Clinical Simulation in Nursing , 9 (5), e179 – e180.
Bekri, R. M., Ruhizan, M. Y., Norazah, M. N., Norman, H., Nur, Y. F. A., & Ashikin, H. T. (2015). The Formation of an E-portfolio Indicator for Malaysia Skills Certificate: A Modified Delphi Survey. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 174 , 290 – 297.
Carolien, I., Fudholi, A., & Endarti, D. (2017). Evaluation Medicine Availability Before and After NHI Implementation at Health Centers in Keerom District, Papua Province. JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice) , 7 (1), 31.
Databoks. (2020, Desember). Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Capai 222,5 Juta Orang hingga 2020 | Databoks .  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/06/jumlah-peserta-bpjs- kesehatan-capai-2225-juta-orang-hingga-2020
Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed). McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.
Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory . McGraw-Hill.
Tabel V.Hasil Evaluasi FGD Faktor kendala pengelolaan obat melalui e-katalog
Indikator Sebelum FGD Hasil FGD Supply Obat yang Tidak Stabil a. Terdapat item obat yang tidak sesuai dengan permintaan, dikirim oleh PBF Dihapus Supplier a. Supplier tidak menyediakan obat yang diminta oleh puskesmas Dihapus, dan ditambah 2 indikator baru. 1. Adanya komunikasi antara Dinas Kesehatan, Pemenang Tender, dan supplier 2. Adanya konektivitas informasi antara Dinas Ksesehatan, Supplier, dan Principal Tabel VI. Penilaian konsensus berdasarkan means dan IQR Faktor Nilai mean Jumlah sub indikator Kategori konsensus berdasarkan mean Niai IQR Jumlah sub indikator Kategori konsensus berdasarkan IQR Tahap 1  Tahap 2 Tahap 1  Tahap 2 Faktor Akurasi RKO > 4.9 17 25 Tinggi < 1 1 1 Tinggi < 4.9 9 0 Rendah 1 – 2 16 23 Sedang > 2 9 1 Rendah Faktor Kendala Pengelolaan Obat Melalui E-Katalog > 4.9 24 27 Tinggi < 1 0 0 Tinggi < 4.9 3 0 Rendah 1 – 2 18 27 Sedang > 2 9 0 Tinggi Tabel VII. hasil uji reabilitas kuesioner cronbach’s alpha Faktor Jumlah indikator Cronbach’s alpha Akurasi RKO 25 0,89 Kendala pengelolaan obat melalui e-katalog 27 0,89
Satibi, S., Rokhman, M. R., & Aditama, H. (2019). Developing Consensus Indicators to Assess Pharmacy Service  Quality  at  Primary  Health  Centres  in  Yogyakarta,  Indonesia. Malaysian  Journal  of Medical Sciences , 26 (4), 110 – 121.
Stewart, D., Gibson-Smith, K., MacLure, K., Mair, A., Alonso, A., Codina, C., Cittadini, A., Fernandez- Llimos, F., Fleming, G., Gennimata, D., Gillespie, U., Harrison, C., Junius-Walker, U., Kardas, P., Kempen, T., Kinnear, M., Lewek, P., Malva, J., McInto sh, J., … Wiese, B. (2017). A modified Delphi study  to  determine  the  level  of  consensus  across  the  European  Union  on  the  structures, processes and desired outcomes of the management of polypharmacy in older people. PLOS ONE , 12 (11), e0188348.
Sulistiyono,  H.,  Sarnianto,  P.,  &  Anggiani,  Y.  (2020).  Dampak  Kebijakan  Pengadaan  Obat  Pada Puskesmas di Jakarta Era Jaminan Kesehatan Nasional. Window of Health : Jurnal Kesehatan , 295 – 307.
Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. International Journal of Medical Education , 2 , 53 – 55.
Yusup,  F.  (2018).  Uji  Validitas  dan  Reliabilitas  Instrumen  Penelitian  Kuantitatif. Jurnal  Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan , 7 (1).