Volume 20, Nomor 1, 2021; pp. 18–27 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi ISSN Print: 1978-4007 and ISSN Online: 2655-9943
Dipublikasi: 1 April 2021
Fenomena Berkurangnya Misleading Advertising pada Iklan Baris di Surat Kabar (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen)
Ambar Wariati* dan Muhammad Khoiruman STIE Adhi Unggul Bhirawa Surakarta
*ambarwariati47@gmail.com
How to cite (in APA style):
Wariati,  A.,  Khoiruman,  M.  (2021).  Fenomena  Berkurangnya  Misleading  Advertising  pada  Iklan  Baris  di  Surat  Kabar (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen). Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi). 20 (1), pp.18-27. https://doi.org/10.22225/we.20.1.2778.18-27

## Abstract
Classified ads in newspapers are a form of advertisement widely used by small businesses or individuals who offer goods and services. This study aims to describe and explain the phenomenon of classified advertisements that often occur in newspapers, especially local newspapers, and to identify how far classified advertisements in newspapers follow advertising ethics and legislation so that readers as advertising objects are not misled by the  information  contained  in  the  advertisements.  This  type  of  research  is  normative-empirical,  which  uses  a qualitative  approach.  The  research  examines  legislation,  regulations  that  discuss  advertising  and  consumer protection and empirically dig up information in the field about classified ad impressions in newspapers that are considered misleading advertising, and makes observations and digs up information to competent parties with the problem under study. The results showed that some classified advertisements in local newspapers with limited information made the advertisements misleading advertising. Still, there was the fact that there was a significant decrease in the number of classified ads in local newspapers as well as a reduction in the number of misleading  advertising  that  was  caused.  This  phenomenon  is  caused  by  1)  the  number  of  classified advertisements  as  a  whole  has  decreased  drastically  2)  The  awareness  of  newspaper  editors  regarding consumer protection for advertisement readers in newspapers has begun to be implemented by accommodating Indonesian Pariwara Ethics, Law No: 8/1999 on Consumer Protection, Law No: 40/1999 concerning PRESS, Law  No:  7  1996  concerning  Food,  and  PP  No.69  concerning  Food  Label  and  Advertising.  3)  Much  online advertising  space,  both  paid  and  free,  is  also  the  cause  of  the  reduction  in  misleading  advertisements  in newspapers today.
Keywords: Consumer Legal Protection; Misleading Advertising

## Abstrak
Iklan baris di surat kabar adalah salah satu bentuk iklan yang banyak digunakan oleh kalangan pebisnis kecil atau  perorangan  yang  menawarkan  barang  dan  jasanya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan mengeksplanasikan  fenomena  iklan  baris  yang  banyak  terjadi  di  surat  kabar  terutama  surat  kabar  lokal  serta mengidentifikasi  seberapa  jauh  iklan  baris  di  surat  kabar  sesuai  dengan  etika  periklanan  dan  perundangan sehingga pembaca sebagai obyek iklan tidak disesatkan dengan informasi yang ada pada iklan tersebut. Jenis penelitian  ini  adalah  normatif-empiris,  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  mengkaji perundang-undangan,  peraturan  yang  membahas  tentang  periklanan  dan  perlindungan  konsumen  serta  secara empiris menggali informasi di lapangan mengenai tayangan iklan baris di surat  kabar yang dianggap sebagai iklan yang menyesatkan, dan melakukan observasi serta  menggali informasi kepada pihak yang berkompeten dengan  masalah  yang  diteliti.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  beberapa  iklan  baris  di  surat  kabar  lokal dengan  keterbatasan  informasi  menjadikan  iklan  mengarah  sebagai  sebuah misleading  advertising ,  tetapi terdapat fakta atas penurunan yang signifikan jumlah iklan baris di koran lokal sekaligus berkurangnya jumlah misleading  advertising yang  ditimbulkan.  Fenomena  ini  disebabkan  oleh:  1)  jumlah  iklan  baris  secara keseluruhan  berkurang  drastis  2)  Kesadaran  redaksi  surat  kabar  tentang  Perlindungan  konsumen  terhadap pembaca  iklan  di  surat  kabar  sudah  mulai  diterapkan  dengan  mengakomodasi  Etika  Pariwara  Indonesia,  UU No: 8/1999 tentang Perlindungan konsumen, UU No: 40/1999 tentang PERS, UU No:7 th 1996 tentang Pangan, dan PP No.69 tentang Label dan Iklan Pangan. 3) Banyaknya ruang iklan online baik berbayar maupun gratis juga menjadi penyebab berkurangnya misleading advertisng di surat kabar saat ini.
Kata Kunci : Hukum Per lindungan Konsumen ; Misleading Advertising
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Fenomena Berkurangnya Misleading Advertising pada Iklan Baris di Surat Kabar (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen)

## I.  PENDAHULUAN
Iklan  menjadi  bagian  dari marketing  mix atau  dikenal  secara  spesifik  dengan  istilah  bauran promosi.  Iklan  adalah  pesan  yang  menawarkan  suatu  produk  yang  ditujukan  kepada  masyarakat menggunakan saluran media (Kerin & Hartley, 2018, hal. 466). Media ini dibutuhkan sebagai fungsi marketer dalam  membuat  strategi  yang  melalui  proses  identifikasi  dan  seleksi  target  agar  dapat memahami  kebutuhan  dan  keinginan  konsumen  dengan  cara  yang  lebih  efisien  dan  efektif dibandingkan dengan para pesaing serta dapat mengetahui perilakunya (Husain, 2017). Konsumen di Indonesia memiliki karakteristik yang unik yang menjadi target potensial dalam memasarkan suatu produk, dimana pelaku usaha memiliki peluang yang baik dalam memperoleh kesuksesan di negara berkembang ini (Ganawati, Sudarmini, & Sariani, 2019). Masyarakat atau konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan lengkap mengenai produk yang ditawarkan dari pelaku usaha.
Iklan merupakan suatu bentuk informasi produk maupun jasa dari produsen kepada konsumen maupun  penyampaian  pesan  dari  sponsor  melalui  suatu  media (Khoiruman  M.  ,  2015). Menurut Jefkins  (1997:16) ,  periklanan  merupakan  proses  komunikasi  lanjutan  yang  membawa  khalayak  ke informasi terpenting yang memang perlu mereka ketahui. Iklan sebagai salah satu bentuk pesan yang disampaikan oleh produsen pada khalayak sebagai calon konsumen mereka. Dengan iklan, khalayak diharapkan  dapat  memperoleh informasi sebanyak-banyaknya  dari  suatu  produk  maupun jasa  yang diiklankan tersebut (Lukitaningsih, 2013). Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Media memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi kegiatan periklanan. Media yang digunakan di dalam periklanan terdiri dari beragam jenis. Iklan dapat disampaikan di antaranya me- lalui media cetak (surat kabar, majalah, brosur, leaflet , poster dan sebagainya), media elektronik baik media  audio  maupun  audio  visual  (radio,  televisi,  film,  video  dan  sebagainya),  media  luar  ruang (billboard, spanduk, neon sign , dan sebagainya), dan lain-lain (Latifah, 2015). Pelaku usaha dalam mengiklankan  produknya  di  media  cetak  atau  elektronik.  Sebagai  contoh,  sebuah  produk  banyak melibatkan peran influencer seperti artis yang sedang populer sehingga pengiklan produk berharap untuk menjadi tokoh iklan mereka (Khoiruman M. , 2015) , iklan juga harus mempunyai itikad yang baik  dan  memenuhi  prestasinya  secara  baik.  Iklan  juga  dapat  dikemas  dengan  konsep interactive marketing seperti halnya iklan dengan menggunakan media blog awalnya memiliki fungsi sharing- information yang memungkinkan individu untuk berbagi pikiran dan perasaan dengan seketika kepa- da teman dan pembacanya melalui suatu situs atau platform tertentu (Saragih & Husain, 2012) . Lebih lanjut,  dapat  dikemas  dengan  konsep online-shop ,  misalnya  pada  PT  Jakarta  Notebook  dengan konsep bisnis penjualan peralatan komputer elektronik beserta aksesorinya dengan konsep kemitraan kepada member yang bekerjasama dengan Bukalapak dan penyedia layanan toko online lainnya (Hu- sain, Sani, Ardhiansyah, & Wiliani, 2020).
Era informasi berbasis ICT ( information and communication technology ), informasi menjadi platform utama  yang  mutlak  bagi  pengguna  baik  individu  maupun  organisasi  sebagai  media pertukaran  dan  berinteraksi (Trilaksono,  Husain,  &  Doharma,  2020). Pertukaran  ini  dapat diimplementasikan  dalam  konteks  pemasaran  ketika  seorang  konsumen  membeli  produk  yang  dii- klankan oleh pelaku usaha, jika tidak sesuai dengan isi kebenaran yang ditayangkan dalam iklan ter- sebut,  maka  pelaku  usaha  tidak  melakukan  prestasi  secara  benar,  untuk  itu  maka  konsumen  perlu diberikan suatu perlindungan khusus terhadap iklan-iklan yang menyesatkan. Peraturan yang menga- tur  perlindungan  konsumen  sangat  diperlukan  dalam  mengidentifikasi  lemahnya  posisi  konsumen dibandingkan  posisi  pelaku  usaha,  karena  mengenai  proses  sampai  hasil  produksi  barang  atau jasa yang telah dihasilkan campur tangan konsumen sedikitpun. sehingga kenyataannya konsumen selalu berada dalam posisi yang dirugikan (Mayadianti & Wirawan, 2018), hal ini tentunya akan berdampak pada respon konsumen untuk beralih ke merek lain ( brand switching ). Sebagai contoh, misalnya air minum  merek  "A"  ketika  adanya  ketidak  puasan  konsumen  karena  faktor  misalnya  harga,  adanya perubahan pada komposisi dan faktor lainnya sehingga menjadikan konsumen untuk mencari variasi baru atas air minum kemasan tersebut (Khoiruman M. , 2016).
Iklan  menjadi  perantara  antara  pengiklan  dengan  masyarakat  penerima  pesan  iklan  tersebut. Media akan dihadapkan pada dua kepentingan yaitu pengiklan sebagai sumber pendapatan bagi me-
Fenomena Berkurangnya Misleading Advertising pada Iklan Baris di Surat Kabar (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen)
dia  dan  masyarakat  sebagai  penerima  pesan  iklan  yang  mempunyai  hak  mendapatkan  informasi lengkap dan benar dari iklan tersebut. Media termasuk di antaranya surat kabar dapat menjadi pihak yang benar-benar bertanggungjawab untuk menjaga keseimbangan antara dua pihak yang berkepent- ingan  tersebut  terhadap  iklan  yang  menyesatkan  diharapkan  media  dapat  menjadi gate-keeper ter- hadap  informasi  yang  tidak  benar  dari  produk  atau jasa  yang  diiklankan,  tidak  sesuai  dengan  efek yang akan muncul jika informasi itu disebarluaskan kepada masyarakat luas (Khoiruman M. , 2015). Iklan menjadi satu kekuatan kreatif, gatekeeper tidak bersifat pasif-negatif. Kondisi  ini  melatarbelakangi  peneliti  untuk  merumuskan  beberapa  pertanyaan  penelitian antara lain: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap iklan menyesatkan di surat kabar? (2) Seberapa jauh iklan di surat kabar sesuai dengan perundangan yang memberikan perlin- dungan hukum bagi konsumen? dan (3) Bagaimana model periklanan surat kabar dalam perspektif perlindungan konsumen?. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk melihat fenomena berkurangnya misleading  advertising pada  iklan  baris  di  surat  kabar  (penegakan  etika  periklanan  untuk perlindungan konsumen.

## II.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  deskriptif  yaitu  pemaparan  atas  karakteristik  tertentu  dari suatu fenomena yang bertujuan bukan hanya sekadar memaparkan karakteristik tersebut, tetapi juga menganalisis dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu terjadi (Ali & Limakrisna, 2013, hal. 33). Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif,  dimana  lebih  bersifat  subyektif  yang melibatkan  serangkaian  proses  induktif.  Metode  penelitian  ini  juga  yang  menggabungkan  unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.
Studi ini menggunakan jenis penelitian lapangan ( Field Research ), dimana data dikumpulkan langsung dari lapangan yang berupa data primer dan data sekunder. Lokasi dan objek dari penelitian atau  dijadikan  sumber  informasi  penelitian  adalah:  (1)  Iklan  di  Solo  Pos  selama  tahun  2020  (2) Masyarakat pembaca surat kabar Lokal yang beredar di Surakarta; dan (3) Penerbit Harian Umum Solo  Pos  sebagai  media  cetak  iklan  lokal  di  Surakarta.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan teknik diantaranya: (1) Studi Kepustakaan dan dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier;  (2)  Pengamatan  berupa  Pengamatan  dan  observasi  iklan  yang ditayangkan  di  Solo  Pos  dalam  periode  tahun  2020  baik  Solo  Pos  cetak  maupun  Solo  Pos  media online; dan (3) Wawancara / interview terstruktur kepada masyarakat, manajer periklanan Solo Pos.
Teknis analisis data merupakan proses pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif yang kemudian diterjemahkan dengan upaya dan teknik tertentu yang bekerja berdasarkan organisasi data, mengkelompokkan menjadi terintegrasi agar dapat diolah lebih lanjut, mengambil intisarinya, men- cari dan menemukan pola menjadi penting untuk dipelajari serta menyimpulkan hal-hal apa saja yang dapat  diinterpretasikan  kepada  pihak  lain (Bogdan,  1982;  Moleong,  2014) .  Data  yang  dihasilkan kemudian diseleksi, diklasifikasikan dan diidentifikasikan untuk dianalisis dalam rangka memperoleh kesimpulan yg benar sesuai dengan permasalahan.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Etika Pariwara Indonesia sebagai Regulasi Periklanan
Setelah  melakukan  pengamatan  langsung  dan  turun  ke  lapangan,  penelitian  dimulai  dengan melakukan  pengumpulan  data-data  mengenai  regulasi  tentang  iklan  di  surat  kabar  pada  khususnya atau di semua media massa pada umumnya. Dari hasil pendataan tidak diketemukan regulasi khusus mengenai  iklan  baris,  kecuali  mengacu  kepadaEtika  Pariwara  Indonesia  (EPI)  Dewan  Periklanan Indonesiaserta  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  1787/Menkes/Per/XII/2010  tentang  Iklan  dan Publikasi  Pelayanan  Kesehatan.  Etika  Pariwara  Indonesia  (EPI)  adalah  ialah  ketentuan-ketentuan normatif  yang  menyangkut  profesi  dan  usaha  periklanan  yang  telah  disepakati  untuk  dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembannya dan merupakan kumpulan berbagai perilaku periklanan yang menjadi landasan etik Tata Krama dan Tata Cara Periklanan bagi pelaku periklanan Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Periklanan Indonesia (DPI) yang terdiri dari berbagai stakeholder periklanan di Indonesia seperti Persatuan Perusahaan Perikalanan Indonesia (PPPI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 20 (1) 2021, 21
Fenomena Berkurangnya Misleading Advertising pada Iklan Baris di Surat Kabar (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen)
Perusahaan  Media  Luar-griya  (AMLI),  Persatuan  Radio  Siaran  Swasta  Indonesia  (PRSSNI). Dijelaskan  di  dalam  tujuan  dan  publik  sasarandari  EPI  ini  disebutkan  bahwa  Pedoman  etika periklanan  ini  disepakati  oleh  pelaku  periklanan  untukdijadikan  pedoman  bersikap  dan  bertingkah laku  secara  internal,  sehinggadalam  berprofesi  dan  berusaha  dapat  senantiasa  sesuai  dengan  nilai- nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat.  Karena  itu,  pedoman  etika  periklanan  ini  akanpula  dijadikan rujukan  utama  dalam  segala  upaya  penegakannya,  baiksecara  internal  maupun  eksternal  dalam  hal terjadi keterkaitan dengan pihak-pihak lain.
EPI  secara  umum  mengatur  segala  jenis  iklan  termasuk  yang  berkaitan  dengan  kesehatan, antara  lain  mengenai  Obatobatan,  produk  pangan,  Vitamin,  Mineral,  dan  Suplemen,  produk Peningkat  Kemampuan  Seks,  Kosmetika,  alat  kesehatan,  alat  dan  Fasilitas  Kebugaran  atau Perampingan,  Klinik,  Poliklinik,  dan  Rumah  Sakit,  Jasa  Penyembuhan  Alternatif,  Organ  Tubuh Transplantasi dan Darah dan produk kesehatan terbatas. Lingkup dari EPI ini meliputi dua hal yaitu Tatanan dan Keberlakuan. Tatanan EPI sebagai pedoman etika (code of ethics) periklanan ini disusun dalam dua tatanan pokok, yaitu tata krama (code of conducts) atau tatanan etika profesi, dan tata cara (code  of  practices)  atau  tatanan  etika  usaha.  Meskipun  demikian,  keduanya  beserta  semua  yang terkandung  pada  bagianbagian  Pendahuluan,  Mukadimah,  Ketentuan,  Penjelasan,  Penegakan,  dan Lampiran harus diperlakukan sebagai satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan. Keberlakuan EPI ini bagi  semua  iklan,  pelaku,  dan  usaha  periklanan  yang  dipublikasikan  atau  beroperasi  di  wilayah hukum Republik Indonesia.
Paling  tidak  terdapat  tiga  prinsip  moral  yang  berhubungan  dengan  etika  dalam  periklanan, prinsip  tersebut  adalah  :  (1)  prinsip  kejujuran,  prinsip  ini  berhubungan  dengan  adanya  kenyataan dalam sebuah iklan bahwa sebuah iklan kadang dilebih-lebihkan terutama keunggulan produk yang diiklankan,  Maka  yang  ditekankan  disini  adalah  bahwa  isi  iklan  yang  dikomunikasikan  haruslah benar-benar menyatakan kondisi sebenarnya dari produksi barang dan jasa. Dan harus menghindari upaya manipulasi dengan motif apapun juga sebagai konsekuensi logisnya. (2) Prinsip menghormati martabat manusia, sebuah iklan seharusnya menghormati hak dan tanggungjawab setiap orang dalam memilih  barang  dan  jasa  yang  ia  butuhkan  secara  bertanggungjawab,  ini  berhubungan  dengan dimensi  jasa  yang  ditawarkan  (lust),  kebanggaan  bahwa  memiliki  barang  dan  jasa  tertentu menentukan status sosial dalam masyarakat, dan lain-lain; serta (3) Iklan harus mempunyai tanggung jawab sosial, dalam  kenyataannya sulit dihindari bahwa iklan meningkatkan  konsumsi masyarakat. Artinya bahwa karena adanya sebuah iklan manusia bertindak melakukan konsumsi dan pembelian barang dan jasa yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan primer. Penumpukan barang dan jasa pada  orang  atau  golongan  masyarkat  tertentu  ini  disebut  sebagai  surplus  barang  dan  jasa  pemuas kebutuhan.
Kenyataan yang terjadi bahwa surplus ini hanya dialami oleh sebagai kecil masyarakat yaitu kelompok  masyarakat  sudah  hidup  dalam  kelimpahan  dan  terus  memperluas  batasan  kebutuhan dasarnya,  sementara  mayoritas  masyarakat  hidup  dalam  kemiskinan.  Kondisi  inilah  kemudian dikembangkan ide solidaritas sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari iklan. Berhadapan dengan  surplus  barang  dan  jasa  pemuas  kebutuhan  manusia,  dua  hal  berikut  pantas  dipraktekkan. Pertama , surplus  barang  dan  jasa  seharusnya  disumbangkan sebagai  derma  kepada  orang  miskin atau  lembaga/institusi  sosial  yang  berkarya  untuk  kebaikan  masyarakat  pada  umumnya  (gereja, mesjid,  rumah  sakit,  sekolah,  panti  asuhan,  dll).  Tindakan  karitatif  semacam  ini  dilakukan  dengan pertimbangan bahwa kehidupan cultural masyarakat akan semakin berkembang. Kedua , menghidupi secara  seimbang  pemenuhan  kebutuhan  fisik,  biologis,  psikologis,  dan  spiritual  dengan  perhatian akan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Perhatian terhadap hal terakhir ini bisa diwujudnyatakan lewat  kesadaran  membayar  pajak  ataupun  dalam  bentuk  investasi-investasi,  yang  tujuan  utamanya adalah kesejahteraan sebagian besar masyarakat.

## Implementasi Etika Pariwara dalam Iklan Baris di Surat Kabar
Masyarakat  atau  pun  khalayak  umum  memperoleh  informasi  dari  surat  kabar  melalui  iklan yaitu  salah  satunya  iklan  baris.  Iklan  baris  mengutamakan  informasi  yang  paling  inti  yang  perlu diketahui oleh peminatnya. Oleh karena itu, biasanya iklan baris hanya memuat informasi seperlunya dan  hanya  membutuhkan  beberapa  baris  saja.  Hal  inilah  yang  membuat  iklan  baris  lebih  murah biayanya  dibanding  iklan  pada  umumnya.  Bagi  penyedia  barang  dan  jasa  kelas  menengah  atas, mereka mampu membayar spot acara khusus di stasiun televisi, radio atau memasang iklan display hingga  3  kolom  di  surat  kabar.  Tetapi  ada  pula  produsen  barang  dan  jasa  yang  hanya  sanggup
Fenomena Berkurangnya Misleading Advertising pada Iklan Baris di Surat Kabar (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen)
memasang  iklan  baris  (iklan  mini)  yang  bertarif  murah.  Jumlah  mereka  lumayan  banyak,  dalam setiap hari ada pengiklan yang menawarkan barang dan jasa. Banyaknya pengiklan barang dan jasa mengindikasikan pengguna jasa atau konsumen mereka juga jumlahnya banyak. Mereka memasang iklan  setiap  hari  untuk  jangka  waktu  lama.  Iklan  langganan  seperti  ini  tarifnya  jauh  lebih  murah ketimbang pemasang iklan baris secara harian.
Salah satu kekurangan dalam sebuah iklan baris bagi konsumen adalah kurangnya informasi mengenai  produk  tersebut  secara  lengkap  sehingga  hak  konsumen  untuk  mendapatkan  informasi secara lengkap tidak terpenuhi dan bisa menjadikan salah penafsiran dalam pemahaman sebuah iklan. Dalam etika pariwara dijelaskan bahwa Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak  sasarannya,  dan  tidak  menggunakan  persandian  (enkripsi)  yang  dapat  menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut.
Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan iklan baris di Surat kabar Solo Pos dan melakukan pengujian  kesesuain  dengan  Etika  Pariwara  Indonesia.  Iklan  properti  adalah  yang  paling  banyak dijumpai  di  iklan  baris  baik  itu  penjualan  rumah,  penjualan  tanah  maupun  penyewaan  bangunan. Dalam Etika pariwara Indonesia dijelaskan bahwa dalam sebuah iklan properti (2.15.1) Iklan properti hanya  dapat  dimediakan  jika  pihak  pengiklan  telah  memperoleh  hak  yang  sah  atas  kepemilikan, maupun seluruh izin yang diperlukan dari yang berwenang, serta bebas dari tuntutan oleh pihak lain manapun. (2.15.2) Jika iklan, atau katalog yang dirujuknya, mencantumkan ketentuan tentang jual- beli, maka syarat-syaratnya harus jelas dan lengkap. Sebagai contoh, iklan yang muncul di iklan baris Solo  Pos  tanggal  8  Mei  2020  :  “Dijual  Tanah  150m2  SHM,  500m  barat  Luwes  Gentan,  hadapke timur. Hub 081285002370” dan iklan pada tanggal 13 Agustus 2020 “BU DIJUAL RUMAH Dekat Kel  Mojosongo  Solo.L101m2.  R.lgkp.330jt  nego  Hub:  081548738559”.  Keterbatasan  dalam  iklan baris menyebabkan informasi mengenai apakah pengiklan sudah mempunyai hak atas properti yang diiklankan  tidak  pernah  disebutkan  sehingga  kondisi  bisa  menyesatkan  masyarakat  yang  melihat iklan tersebut dan ada kemungkinan legalitas kepemilikan properti tidak terjamin.
Iklan  lain  yang  diamati  oleh  penulis  adalah  iklan  baris  di  surat  kabar  Solo  Pos  tentang “Perawatan  Tubuh”,  setelah  mengamati  pada  beberapa  penerbitan  dan  menghubungi  beberapa penyedia  jasa  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pemasang  iklan  jenis  tersebut  ada  dua  kriteria  :  1) Penyedia  jasa  pijat  (massage)  yang  memberikan  pelayanan  pemijatan  dalam  arti  sebenarnya  untuk menghilangkan pegal dan menambah kebugaran tubuh, misalnya : Pijat urut, therapy, Spa, Shiatsu dan therapi pengobatan. Ciri-ciri dari iklan perawatan tubuh (pijat) jenis ini adalah : a) Jasa pemijatan di  lakukan  di  tempat  penyedia jasa  dan  atau  di  tempat  konsumen  peminta jasa layanan.  b)  Berapa pemasang  iklan  menggunakan  kalimat  “No  Plus”  atau  “  No  +”  dalam  informasi  iklannya,  hal  ini menekankan  pada  pembaca  iklan  bahwa  jasa  pijat  yang  mereka  sediakan  tidak  mengarah  pada praktik  prostitusi.  c)  Beberapa  pemasang  iklan  menekankan  bahwa  mereka  “berijasah”  atau berkompetensi untuk pijat kesehatan. Tetapi ada kemungkinan bahwa Penyedia jasa pijat (massage) yang memberikan pelayanan pijat yang bisa dilanjutkan dengan pelayanan lain yang mengarah pada praktik  prostitusi,  Ciri-ciri  dari  iklan  perawatan  tubuh  (pijat)  jenis  ini  adalah  :  a)  Jasa  pemijatan hanya  di  lakukan  di  losmen,  hotel  dan  peristirahatan  umum  lain,  penyedia  jasa  tidak  membuka tempat khusus untuk jasa yang dilakukan. b) Biasanya membuka pelayanan selama 24 jam sehari. c) Dalam  iklan  sering  menonjolkan  ciri  dari  penyedia  jasa  untuk  menarik  konsumen,  misal  :  cantik, sabar  atau  ras  tertentu.  Contoh  iklan  perawatan  tubuh  yang  ada  di  Surat  Kabar  (dengan  nama  dan nomor telepon yang diubah.

## Gambar 1
Contoh Iklan di Surat Kabar (Sumber: Hasil Dokumentasi, 2020)
Terdapat penurunan drastis iklan perawatan tubuh yang ada di iklan baris Solo Pos tahun 2020 dibanding iklan yang sejenis tahun 2010-2015 , hal tersebut ada dua penyebab utama yaitu 1) jumlah iklan baris di Solo Pos (iklan Cespleng) mengalami penurunan yang cukup signifikan, di tahun 2010-
Fenomena Berkurangnya Misleading Advertising pada Iklan Baris di Surat Kabar (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen)
2015 iklan baris di solo Pos minimal 2 halaman dari setiap terbitan, sedangkan pada tahun 2020 ini jumlah  halaman  iklan  baris  di  solo  pos  hanya  ¾  halaman  dalam  setiap  penerbitannya  sehingga dengan  kondisi  ini  iklan  perawatan  tubuh  juga  otomatis  mengalami  penurunan  jumlah.  2)  redaksi Solo Pos sudah melakukan aturan ketat pada iklan yang ditampilkan dengan mengacu pada peraturan dalam  Etika  pariwara  Indonesia  terutama  pada  Pasal  (2.14)  Jasa-jasa  profesi  seperti  dokter, pengacara, notaris, akuntan, dll hanya dapat mengiklankan tentang jam praktik atau jam kerja, dan pindah  alamat,  sesuai  dengan  kode  etik  profesi  masing-masing  (1.26)  Pornografi  dan  Pornoaksi  : Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apa pun, dan untuk tujuan atau alasan apa pun. 3) Iklan Media sosial : Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial adalah alat promosi yang efektif pada saat ini, sehingga penurunan iklan jasa kebugaran juga dipengaruhi oleh kemudahan  dan  efektivitas  iklan  di  media  sosial.  Iklan  pengobatan  atau  produk  obat  juga memerlukan  informasi  yang  lengkap  karena  berhubungan  dengan  kesehatan  dan  nyawa  seseorang. Jumlah  informasi  yang  terbatas  di  iklan  baris  jelas  tidak  memungkinkan  pemasang  iklan  untuk memberikan  informasi  yang  lengkap  mengenai  kandungan  obat,  legalitas  obat,  fungsi  obat,  efek sampingan obat dan pearturan dalam mengkonsumsi obat. Seperti iklan obat yang ada di Solo Pos 13 agustus  2020  “  KUAT  2  JAM  MINUM  KopiCeng  Rp.100Rb  Siap  Antar+Ongkir,Pasar  Nusukan LT2,No.30-32 Solo, 082136136899”  iklan tersebut melanggar aturan dalam Etika periklanan (EPI) (2.3.1)  Iklan  tidak  boleh  secara  langsung  maupun  tersamar  menganjurkan  penggunaan  obat  yang tidak sesuai dengan 6
ijin  indikasinya  (2.3.3)  Iklan  tidak  boleh  menggunakan  kata,  ungkapan,  penggambaran  atau pencitraan  yang  menjanjikan  penyembuhan,  melainkan  hanya  untuk  membantu  menghilangkan gejala  dari  sesuatu  penyakit,  (2.3.10)  Iklan  tidak  boleh  menyebutkan  adanya  kemampuan  untuk menyembuhkan penyakit dalam kapasitas yang melampaui batas atau tidak terbatas.

## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Menyesatkan di Surat Kabar
Perlindungan  atas  kepentingan  konsumen  diperlukan  mengingat  kenyataan  bahwa  pada umumnya  para  konsumen  selalu  berada  dipihak  yang  dirugikan.  Salah  satu  cara  produsen  untuk menarik  minat  konsumen  dalam  menggunakan  produk  yang  dimilikinya  adalah melalui iklan  yang menyebutkan karakteristik dan keunggulan dari produk barang atau jasa yang ditawarkan. Disinilah awal munculnya permasalahan, yaitu saat pelaku usaha membuat sebuah iklan yang disajikan tanpa memberikan  informasi  yang  lengkap  atau  memberikan  informasi  yang  tidak  benar  mengenai mengenai  produk  barang  atau  jasa  yang  bersangkutan,  sehingga  menimbulkan  kesalahan  dalam menerima informasi bagi konsumen atau disebut sebagai sebuah iklan yang menyesatkan.
Definisi iklan yang menyesatkan yang merupakan bagian bagian dari praktek bisnis tidak sehat samapai  saat  ini  belum  terdapat  perumusannya  dalam  peraturan  perundang-undangan  berbagai negara,  termasuk  di  Amerika  Serikat,  Australia,  maupun  di  New  Zealand.  Sehingga  sulit  untuk memperoleh kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan iklan menyesatkan.
Federal  Trade  Commission  ( FTC),  yang  mempunyai  fungsi  mencegah  monopoli  atau hambatan lain pada perdagangan; dan sebagai salah satu badan pengawasan periklanan di Amerika Serikat,  tidak  memberikan  pengertian  dengan  tegas mengenai  pengertian  iklan  menyesatkan,  tetapi dalam The FTC’s Deception Policy Statement dijelaskan bahwa: “ An Ad is deceptive if it contains a statement – or omits information – that:
1. is likely to mislead consumers acting reasonably under the circumstances; and 2. is “material” – that is important to a consumer’s decision to buy or use the product”. Mendasarkan pada pernyataan FTC tersebut dapat diterangkan bahwa suatu iklan mengandung misrepresentation jika  penyataan  eksplisit  atau  implisit  bertolak  belakang  dengan  fakta,  atau  jika informasi  penting  untuk  mencegah  terjadinya  misleading  dalam  suatu  praktek,  klaim,  representasi, atau  kepercayaan  yang  reasonable  tidak  dipaparkan  ( omissio n)  sehingga  konsumen  rasional memperoleh  kesimpulan  yang  salah  atau  menyesatkan.  Menurut Milton  Handler  (1972) ,  iklan Menyesatkan  ( False  Advertising )  adalah  “jika  representasi  tentang  fakta  dalam  iklan  adalah  salah, yang  diharapkan  untuk  membujuk  pembelian  barang  yang  diiklankan,  dan  bujukan  pembelian tersebut merugikan pembeli, serta dibuat atas dasar tindakan kecurangan atau penipuan.
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  di  Indonesia–pun  tidak  merumuskan dengan tegas pengertian iklan menyesatkan, namun dalam Pasal 10 Bab IV Perbuatan yang Dilarang Bagi  Pelaku  Usaha,  meneegaskan:  “Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang  menawarkan.  Mempromosikan,  mengiklankan  atau
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 20 (1) 2021, 24
Fenomena Berkurangnya Misleading Advertising pada Iklan Baris di Surat Kabar (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen)
membuat penyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: Harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa; Kegunaan suatu barang dan/atau jasa; Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas  suatu  barang  dan/atau  jasa;  Tawaran  potongan  harga  atau  hadiah  menarik  yang  ditawarkan; Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
Melihat  realitas  tersebut,  maka  terdapat  pengaturan  mengenai  periklanan  yang  berlaku  bagi perusahaan  periklanan,  pengiklan,  maupun  media  massa  yang  akan  menayangkan  iklan  tersebut sehingga  secara  hukum  konsumen  bisa  terlindungi.  Perundangan-undangan  yang  ada  yaitu  .  :  UU Pers, UU Perlindungan Konsumen, , UU No.7 Tahun 1966 tentang Pangan, PP No.69 Tahun 1999 tentang  Label  dan  Iklan  Pangan  serta  Etika  Pariwara  Indonesia  saat  ini  bisa  dijadikan  landasan perlindungan  hokum  bagi  konsumen  terhadap  iklan  yang  menyesatkan.  Penayangan  iklan  di  surat kabar yang mempunyai kemungkinan merugikan konsumen karena merupakan iklan yang menyesat- kan bias dianggap melanggar satu atau beberapa pasal dari salah satu dan atau beberapa perundangan tersebut.

## Kesesuaian Iklan di Surat Kabar dengan Perundangan yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Dampak  yang  ditimbulkan  dari  penggunaan  iklan  menyesatkan  dapat  berupa  kerugian konsumen,  pembodohan  terhadap  konsumen,  citra  negatif  dari  konsumen  terhadap  informasi  iklan dan  memancing  persaingan  yang  tidak  sehat.  Pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  penyesatan dilakukan dengan memperbandingkan kesesuaian kondisi/barang atau jasa yang sebenbarnya dengan klaim  atau  pernyataan  yang  dibuat  pelaku  usaha  melalui  iklan.  Sepanjang  dapat  dibuktikan  klaim atau pernyataan iklan tersebut didukung oleh adanya fakta-fakta konkrit dari barang dan/jasa, maka konsumen dapat terhindar dari upaya penyesatan.
Pelarangan  penggunaan  kata-kata  superlative  di  atas  memang  hanya  terdapat  pada  etika periklanan  yang  digunakan  sebagai  dimana  Etika  Pariwara  Indonesia  (EPI)  merupakan  pedoman dalam  periklanan  di  Indonesia,  yang  mempunyai  konten  berupa  konten-konten  normatif  mengenai tata  krama  dan  tata  cara,  menyangkut  profesi  dan  usaha  periklanan  yang  telah  disepakati  untuk dihormati,  ditaati,  dan  ditegakkan  oleh  semua  asosiasi  dan  lembaga  pengembannya  tetapi  dalam hubungannya dengan perlindungan hukum  konsumen, ketika sebuah iklan sudah bertentangan atau melanggar etika periklanan ( Etika Pariwara) yang sudah dibuat maka terdapat pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha periklanan  dilarang  memproduksi  iklan  yang  melanggar  etika  dan/atau  ketentuan  peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Beberapa iklan dalam penelitian ini pada intinya “hanya” melanggar Etika Pariwara, tetapi dengan adanya Pasal 17 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  setiap  pelanggaran  terhadap  etika  periklanan  (Etika  Pariwara  Indonesia) dianggap telah melanggar perundangan sehingga konsumen terlindungi.

## Pembahasan
Penelitian  ini  mencoba  membuat  model  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  iklan sesat di surat kabar antara lain:

## Pembentukan Undang-Undang Periklanan
Undang-undang  yang  mengatur  periklanan  secara  khusus  di  Indonesia  memang  belum  ada, untuk  mengatur  periklanan  agar  tidak  merugikan  bagi  masyarakat  masih  menggunakan  Etika Pariwara  Indonesia  dan  pasal  dalam  undang-undang  lain  yang  mengatur  tentang  periklanan. Pengaturan  iklan  yang  baik,  diharapkan  dapat  menampung  kepentingan  dari  berbagai  pihak  yang terlibat agar dapat berjalan dengan serasi dan selaras. Perusahaan periklanan mempunyai kepentingan agar  iklan  yang  dibuatnya  meninggalkan  kesan  yang  mendalam  bagi  konsumen  yang  dituju. Pengiklan  mempunyai  kepentingan  agar  iklan  yang  dipesan  kepada  perusahaan  periklanan  harus dapat menaikkan penjualan produk yang diiklankan. Sedangkan, konsumen iklan memegang peranan yang  penting  guna  memperoleh  informasi  produk  yang  benar,  dengan  adanya  undang-undang periklanan diharapkan menjadi dasar bagi mereka yang terlibat di bidang periklanan yaitu pemasang iklan,  biro  iklan,  media  dan  pengawas  periklanan  untuk  menghasilkan  iklan  yang  kreatif  dan bertanggung jawab sekaligus melindungi konsumen terhadap iklan yang menyesatkan.
Kendala  pembentukan  undang-undang  periklanan  mungkin  datang  dari  kalangan  industri periklanan sendiri karena mereka mempunyai prinsip yang disebut sebagai prinsip swakramawi ( self-
Fenomena Berkurangnya Misleading Advertising pada Iklan Baris di Surat Kabar (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen)
regulation )  yaitu  prinsip  yang  dipakai  secara  universal  dalam  industri  periklanan.  Secara sederhana,  swakramawi  dalam  industri  periklanan  mendasarkan  dirinya  pada  keyakinan  bahwa: "suatu  etika  periklanan  akan  lebih  efektif  justru  kalau  ia  disusun,  disepakati,  dan  ditegakkan  oleh para pelakunya sendiri”.
Undang-undang periklanan yang mengakomodasi pihak-pihak yang terkait dengan periklanan (perusahaan  pemasang  iklan,  perusahaan  periklanan,  media  periklanan  dan  konsumen)  menjadi model yang tepat dalam rangka perlindungan hukum konsumen terhadap iklan yang menyesatkan.

## Pembentukan Badan Sensor Iklan Media Cetak
Permasalahan yang mungkin timbul jika hal tersebut dilaksanakan untuk media cetak termasuk koran adalah kompleksitas dan variasi iklan yang ada di media surat kabar yang begitu beragam, dari Perusahaan  Multinasional  hingga  perorangan  banyak  menggunakan  surat  kabar  sebagai  media promosi mereka, dari iklan baris hingga iklan berwarna 2 halaman penuh menjadi bagian dari variasi iklan di surat kabar. Melihat kenyataan yang ada seolah tidak mungkin jika seluruh iklan yang akan tayang  di  surat  kabar  harus  melalui  lembaga  sensor  iklan.  Solusi  yang  bisa  digunakan  untuk mengatasi hal tersebut adalah : a) Untuk iklan display (iklan berukuran minimal dua kolom hingga 1 halaman  penuh)  nasional  dengan  pemasang  iklan  perusahaan  nasional  atau  multi  nasional  harus melewati  lembaga  sensor  iklan  yang  dibentuk  pemerintah  atau  ada  pemberian  label  bahwa  iklan tersebut sudah lolos sensor. b) Untuk iklan kolom dan iklan baris, Iklan ini disebut dengan iklan baris karena  pesan  yang  dibuat  hanya  terdiri  dari  beberapa  baris  kata/kalimat  saja  dan  biaya  yang dikenakan dihitung perbaris, dan harganya relatif murah. Bisaanya iklan baris ini tidak lebih dari 3-4 baris dengan luas tidak lebih dari satu kolom. Bahasa yang digunakan dalam iklan baris umumnya singkat,  penuh  makna,  dan  sangat  sederhana.  Barang  yang  diiklankan  dalam  iklan  baris  sangat beragam, meliputi barang, jasa, ucapan syukur, ucapan selamat, mencari jodoh, dan lain sebagainya. Dalam  satu  edisi  penerbitan  surat  kabar  ada  ratusan  iklan  baris  yang  ditayangkan,  sehingga  untuk menyaring  iklan jenis ini bisa  dibentuk Bagian  Sensor  Iklan  Internal yang  merupakan  bagian  dari organisasi media cetak itu sendiri.
Badan sensor iklan internal tersebut bekerja dengan mendasarkan diri pada perundangan dan peraturan yang berhubungan dengan periklanan, misalkan : UU Pers, UU Perlindungan Konsumen, , UU No.7 Tahun 1966 tentang Pangan, PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Etika Pariwara  Indonesia  sehingga  setiap  iklan  yang  akan  ditayangkan  merupakan  iklan  yang  tidak melanggar peraturan dan perundangan yang dijadikan dasar tersebut di atas.

## Kebijakan Mengumumkan Secara Terbuka Iklan yang Menyesatkan Kepada Masyarakat Luas.
Materi iklan yang telah di diputuskan sebagai iklan menyesatkan oleh badan yang berwenang misalnya  Badan  Pengawas  Periklanan  (PPPI)  atau  BPOM  (  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan) harusnya  di  sosialisasikan  kepada  masyarakat  melalui  media  yang  bisa  diterima  oleh  masyarakat luas,  dengan  memberikan  informasi  langsung  mengenai  peraturan  yang  seharusnya,  letak pelanggaran dan efek pelanggaran iklan maka sangat bermanfaat dalam rangka pembelajaran kepada masyarakat, membangun kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan “proteksi diri” terhadap iklan yang menyesatkan.
Iklan  menyesatkan  memang  dimungkinkan  bisa  diselesaikan  sendiri  antara  badan  yang berwenang misalnya BPOM ( Badan Pengawas Obat Dan Makanan) dengan pemasang iklan tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat, tetapi jika itu terjadi maka bukan merupakan tindakan yang benar apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  pemerintah  yang  baik  ( good  governanve ).  BPOM  sebagai  salah satu  kepanjangan  tangan  pemerintah  dalam  menciptakan  kesejahteraan,  seharusnya  bersikap transparan dengan mengumumkan iklan yang sudah memenuhi kategori menyesatkan, lebih penting lagi  iklan  obat-obatan  dana  makanan-minuman  yang  dampaknya  secara  langsung  berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa dan nyawa manusia sehingga konsistensi pemerintah untuk menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar harus selalu dijaga.

## Standarisasi Format Iklan di Surat Kabar
Format  iklan  di  surat  kabar  harus  dibuat  standar  yang  jelas untuk  menghindari adanya  iklan yang  bisa  menyesatkan  konsumen,  a)  Format  Iklan  Baris  : iklan  baris  menjadi  bagian  yang  paling dominan  diantara  iklan  jenis  lain  dalam  surat  kabar  termasuk  surat  kabar  lokal  Solo  Pos,  karena minimalnya informasi yang bisa dimuat di iklan baris maka harus ditetapkan iklan produk/jasa apa
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 20 (1) 2021, 26
Fenomena Berkurangnya Misleading Advertising pada Iklan Baris di Surat Kabar (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen)
yang  bisa  dimuat  di  iklan  baris.  b)  Format  iklan  advetorial  :  iklan advetorial adalah  Iklan  yang berkesan  sebagai  sebuah  berita,  jadi  seolah  olah  “berita”  yang  ada  bukan  atas  inisiatif  pihak pemasang iklan tapi atas inisiatif surat kabar dalam rangka pencarian berita atau pihak ketiga dalam rangka pemberian testimonial sebuah produk. Iklan semacam ini bisa menyesatkan konsumen karena menganggap bahwa iklan tersebut adalah berita bukan sebuah promosi sehingga akan meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Format iklan dengan teknik ini harus diberi keterangan  “advertorial”  atau  “iklan”  dengan  ukuran  huruf  yang  besar  untuk  membedakannya dengan berita.

## IV.  SIMPULAN
Perlindungan  atas  kepentingan  konsumen  diperlukan  mengingat  kenyataan  bahwa  pada umumnya  para  konsumen  selalu  berada  dipihak  yang  dirugikan.  Salah  satu  cara  produsen  untuk menarik  minat  konsumen  dalam  menggunakan  produk  yang  dimilikinya  adalah melalui iklan  yang menyebutkan karakteristik dan keunggulan dari produk barang atau jasa yang ditawarkan. Disinilah awal munculnya permasalahan, yaitu saat pelaku usaha membuat sebuah iklan yang disajikan tanpa memberikan  informasi  yang  lengkap  atau  memberikan  informasi  yang  tidak  benar  mengenai mengenai  produk  barang  atau  jasa  yang  bersangkutan,  sehingga  menimbulkan  kesalahan  dalam menerima  informasi  bagi  konsumen.  Melihat  realitas tersebut,  maka  terdapat  pengaturan  mengenai periklanan  yang  berlaku  bagi  perusahaan  periklanan,  pengiklan,  maupun  media  massa  yang  akan menayangkan iklan tersebut.
Surat  kabar  sebagai  salah  satu  media  iklan  mempunyai  andil  juga  dalam  peredaran  iklan menyesatkan  sebuah  produk/jasa,  persaingan  yang  sangat  ketat  di  antara  sesama  media  iklan  juga berdampak  kepada  tidak  berjalannya  fungsi  pengawasan  yan  dilakukan  oleh  media  iklan  terhadap materi iklan yang akan dimuat atau ditayangkan. Dalam penelitian ini terbukti bahwa banyak iklan yang ditayangkan di surat kabar menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.
Untuk tercapainya tujuan semua pihak yaitu hubungan yang saling menguntungkan, tidak ada pihak  yang  dirugikan  maka  dalam  penelitian  ini  dibuat  tentang  model  perlindungan  konsumen terhadap iklan menyesatkan di media surat kabar yaitu : 1) Pembentukan undang-undang periklanan. 2)Penetapan  pasal  tentang  badan  sensor  iklan  media  cetak  3)  Mengumumkan  secara  terbuka  iklan yang menyesatkan kepada masyarakat luas 4) Standarisasi format iklan di surat kabar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  H.,  &  Limakrisna,  N.  (2013). Metodologi  Penelitian  (Petunjuk  Praktis  untuk  Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi) (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish.
Bogdan,  R.  C.  (1982). Qualitative  Research  for  Education:  A n  Introduction  to  Theory  and  Methods. Boston London: Allyn and Bacon, Inc.
Ganawati, N., Sudarmini, K., & Sariani, N. K. (2019). Faktor Eksternal Dan Internal Yang Mempengaruhi Im- pulse Buying Pembeli Pada Toko Ritel Waralaba Di Kabupaten Gianyar. W acana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 18 (1), 33-40.
Handler, M. (1972). Business Tort, Case and Materials. New York: Foundation Press.
Husain, T. (2017). Efektivitas Promotion Mix terhadap Keputusan Murid Memilih SMA IT Pesantren Nurur- rahman. MBiA, 16 (2), 69-78.
Husain, T., Sani, A., Ardhiansyah, M., & Wiliani, N. (2020). Online Shop as an interactive media information society based on search engine optimization (SEO). International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT), 68 (3), 53-57.
Jefkins, F. (1997). Periklanan. Jakarta: Erlangga.
Kerin, R. A., & Hartley, S. W. (2018). Marketing (14 ed.). New York: McGraw-Hill Irwin.
Khoiruman, M. (2016). Analisa  Faktor  yang Mempengaruhi Perilaku Brandswitching Produk Aqua  Galon di
Fenomena Berkurangnya Misleading Advertising pada Iklan Baris di Surat Kabar (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen)
Surakarta. ADV ANCE, 3 (1), 1-12.
Khoiruman,  M.  (2015). Model  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Terhadap  Periklanan  Menyesatkan  Di  Surat Kabar (Studi Kasus Surat Kabar Solo Pos Di Surakarta). Magister Ilmu Hukum. Surakarta: Univer- sitas Muhammadiyah.
Khoiruman,  M.  (2015).  Pengaruh  Tukul  Arwana  sebagai  Celebrity  Endorser  terhadap  Brand  Awareness Masyarakat ( Studi Kasus Iklan XL Versi Tukul Arwana). Kelola, 2 (3), 22-30.
Latifah, A. (2015). Modul: Strategi Media. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
Lukitaningsih,  A.  (2013).  Iklan  yang  Efektif  sebagai  Strategi  Komunikasi  Pemasaran. Jurnal  Ekonomi  dan Kewirausahaan, 13 (2), 116-128.
Mayadianti, I. G., & Wirawan, I. K. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Periklanan yang Meru- gikan Pihak Konsumen. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6 (7).
Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
PP RI. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. (Lembaran Nega- ra Republik Indonesia No.131 Tahun 1999), Jakarta.
Saragih,  H.,  &  Husain,  T.  (2012).  Pengaruh  Fitur-Fitur  Blog  terhadap  Continuance  Intention  to  Visit  Blogs pada Toko Online Multiply. Journal of Computer Information, 1 (1), 5-18.
Trilaksono,  A.  R.,  Husain,  T.,  &  Doharma,  R.  (2020).  Uji  Model  Keberhasilan  Sistem  Informasi:  Media Penyimpanan Google Drive. Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi, 3 (2), 57-63.
UU RI. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Lembaran Negara Republik Indonesia No.166 Tahun 1999), Jakarta.
UU RI. (1996). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia No.99 Tahun 1996), Jakarta.
UU RI. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia No.42 Tahun 1999), Jakarta.