## Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam

## Kasman
Institut Tenologi Pagar Alam Email: kasman.cika@gmail.com

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pemerintah  daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan,  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan,  pelayanan,  pemberdayaan, dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  suatu  daerah  serta  potensi  dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu kantor yang ada di Kota pagar Alam yang berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 41  Tahun  2007  Tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  dan  Peraturan  Walikota  Pagar  Alam  Nomor  29 tahun  2011  Tentang  Penjabaran  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  kota Pagar  Alam.  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  mempunyai  susunan  organisasi  terdiri  dari  kepala kantor,  kepala  subbagian  Tata  Usaha,  Kepala  seksi  pelayanan,  kepala  seksi  informasi  dan pengembangan  kinerja,  kepala  seksi  regulasi  dan  pelayanan  pengaduan,  tim  teknis,  dan  jabatan fungsional.
Implementasi  tugas  pokok  dan  fungsi  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam berjalan  sesuai  dengan  program  pemerintah,  maka  diperlukan  pegawai  yang  merupakan  ujung  tombak agar  semua  program  kerja  yang  sudah  ditetapkan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  target  pencapaian. Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam berjumlah 17 orang terdiri dari 1 orang Kepala Kantor, 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 3 orang kepala seksi, dan 12 orang staf, 2 orang    masyarakat  yang  mendapatkan  pelayanan  dari  KPPT  Kota  Pagar  Alam.  Serta  1  orang  Asisten selaku pimpinan yang mengkoordinir KPPT.

## LANDASAN TEORI
Tupoksi  yang  ditetapkan  untuk  suatu  jabatan  sangat  berpengaruh  secara  langsung  terhadap efektifitas  pegawai,  efektifitas  pegawai  dapat  dinilai  melalui  pelaksanaan  tugas-  tugasnya  secara  benar dan  konsisten.  Tugas  pokok  dan  fungsi  pegawai  merupakan  merupakan  penjabaran  langsung  dari

## ARTICLE HISTORY
Received [15 November 2022] Revised [30 November 2022] Accepted [20 Desember 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementai    tugas  pokok  dan fungsi  kantor pelayanan periziznan terpadu di Kota PagarAlam. Adapun jenis penelitian ini penelitian dekritif kualitatif yaitu menjelaskan kondisi atau fakta temuan yang terjadi di lapangan  secara  ilmiah  dengan  analisis  lebih  mendalam  mengenai  tugas  pokok  dan fungsi  (TUPOKSI)  Pegawai  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (  KPPT  )Kota  Pagar
Alam.  Ada  6  orang  informan  yang  ditetapkan  pada  penelitian  ini  dengan  metode purposive  sampling.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yakni  wawancara, dokumentasi  dan  observasi.    Secara  keseluruhan  tugas  pokok  dan  fungsi  sistem organisasi  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  dalam  pelayanan perizinan sudah  berjalan dengan baik.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  how  to  implement  the  main  tasks  and  functions  of  the integrated licensing service office in Pagar Alam City. This type of research is qualitative descriptive research, namely explaining  the conditions or facts of findings  that occur in the  field  in  a  scientific  manner  with  a  more  in-depth  analysis  of  the  main  tasks  and functions  (TUPOKSI)  of  the  Employees  of  the  Integrated  Licensing  Service  Office (KPPT) of Pagar Alam City.  There are 6 informants  who were determined in this study with  a  purposive  sampling  method.  Data  collection  techniques  in  this  study  were interviews,  documentation  and  observation.  Overall,  the  main  tasks  and  organizational system  functions  of  the  Integrated  Licensing  Service  Office  of  Pagar  Alam  City  in licensing services have been going well
KEYWORDS Implementation, TUPOKSI Licensing This is an open access article under the CC –BY-SA license
analisis  jabatan,  karena  merupakan  proses  yang  sistematik  untuk  menetapkan  keahlian,  pengetahuan, tugas  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  suatu  pekerjaan  dalam organisasi.  Serta  menyediakan ringkasan  mengenai  wewenang  dan  pertanggung  jawaban  keberhasilan pekerjaan,  pengetahuan  dan  keahlian  yang  diisyaratkan,  kondisi  kerja  yang  diperlukan  agar  pekerjaan berhasil dengan baik
Tugas  Pokok  dan  Fungsi  dalam  implementasinya  di  kantor  Pelayanan  perizinan  terpadu diperlukan pegawai yang merupakan ujung tombak sebagai pelaksana sehingga semua pekerjaan yang telah  diprogramkan  yang  diterjemahkan  dalam  kegiatan-  kegiatan  dapat  terlaksana  sesuai  dengan harapan target yang telah ditetapkan.
Implementasi kebijakan publik menurut Erwan Agus Purwanto Implementasi pada intinya adalah kegiatan  untuk  mendistribusikan  keluaran  kebijakan  (to  deliver  policy  output)  yang  dilakukan  oleh  para implementor  kepada  kelompok  sasaran  (target  group)  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan kebijakan.  Tujuan  kebijakan  diharapkan  akan  muncul  manakala  policy  output  dapat  diterima  dan dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  kelompok  sasaran  sehingga  dalam  jangka  panjang  hasil  kebijakan mampu diwujudkan. sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik.
Merujuk  pada  penelitian  terdahulu  yang  diteliti  oleh  Darmawansyah  Jurusan  Magister  Ilmu Administrasi (MIA) Universtias Bengkulu. Tahun 2014 Tentang Kajian Implementasi TUPOKSI Staf pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang mengkaji implementasi staf pada  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Bengkulu,  sedangkan  penelitian  ini  mengkaji  masalah  TUPOKSI Lembaga yaitu Implementasi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT ) Kota Pagar Alam.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif,  yaitu  menjelaskan  kondisi  atau  fakta temuan  yang  terjadi  di  lapangan  secara  ilmiah  dengan  analisis  lebih  mendalam  mengenai  tugas  pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT )Kota Pagar Alam
Fokus  dalam  penelitian  iini  adalah  implementasi  Tugas  Pokok  dan  Fungsi(TUPOKSI)    Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (  KPPT  )  Kota  Pagar  Alam.  informan  yang  ditetapkan  pada  penelitian  ini adalah  metode  purposive  sampling,  dimana  terdiri  dari  6  orang  yakni    Kepala  kantor  Perizinan  Kota Pagar  Alam,  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha,  Kepala  Seksi  pelayanan,  Kepala  Seksi  Informasi  dan pengembangan  Kinerja,  Kepala  Seksi  Regulasi  dan  Pelayanan  Pengaduan,  Tim  Teknis,  Staf  Kantor Pelayanan  Perizinan  Kota  Pagar  Alam  sebanyak  12  Orang.,  Muksin  (orang  yang  mendapatkan pelayanan Mengurus IMB), H. Dumiyati, Asisten
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi,  dokumentasi  dan  laporan.  Teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis model interaktif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Penyusunan Program dan Penyelengaraan Pelayanan Perizinan
Faktor  yang  berpengaruh  dalam  terselenggaranya  TUPOKSI  pelayanan,  yaitu  dengan  adanya strategi  dari  penyelenggara  pelayanan  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Adapun strategi  yang  diterapkan  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengurus perizinan khususnya perizinan berdasarkan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
Strategi  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  dalam menciptakan  kualitas  pelayanan  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pengembangan  kelembagaan organisasi pemerintah.  Beberapa strategi yang dilakukan diantaranya melakukan studi banding dengan daerah  lain,  melakukan  pelatihan,  mengikuti  seminar  dan  lain-lain.  Selain  itu  dengan    melakukan perubahan sikap dan karakter birokrasi pemerintah, serta mendesain proses atau mekanisme pelayanan. Sehingga dengan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam ini bertujuan  untuk  dapat  menciptakan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  TUPOKSI  keinginan  masyarakat serta dapat memuaskan masyarakat.
Pelaksanaan  Koordinasi  Kelembagaan  Organisasi  Pemerintah  Kantor  Pelayanan  Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam dalam Pelayanan Perizinan.
Pelatihan  yang  diberlakukan  kepada  para  aparatur  bertujuan  untuk  dapat  mensukseskan pengembangan kelembangaan organisasi pemerintah di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota  Pagar  Alam.Pengembangan  kelembagaan  organisasi  pemerintah  yang  dimaksud  tersebut  meliputi prosedur, waktu, biaya, persyaratan, dan sikap, sehingga dengan dilakukannya pelatihan tersebut dapat
menambah  kemampuan  para  aparatur  dalam  mendukung  pengembangan  kelembagaan  organisasi  di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam. Prosedur merupakan tata cara Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam dalam melayani masyarakat.
Prosedur  yang  diterapkan  oleh  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  dalam memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat  sudah  cukup  jelas  sesuai  dengan  TUPOKSI  dan  dapat dipahami  oleh  setiap  masyarakat  yang  melakukan  perizinan  penyelenggaraan  reklame.  Hal  ini  terlihat dalam  pelayanan  perizinan  terdapat  kejelasan  informasi  yang  diberikan  oleh  aparatur  mengenai pendaftaran,  sampai  dengan  penyelesaian  perizinan  yang  diberikan  oleh  petugas  bagian pelayanan.Selain  itu,  petugas  pelayanan  yang  melayani  perizinan  sudah  bekerja  sesuai  dengan  yang diharapkan  dan  memiliki  integritas  dalam  memenuhi  keinginan  masyarakat.  Sehingga  dengan  ini  dapat memudahkan  bagi  masyarakat  yang  akan  mengurus  perizinan  penyelenggaraan  reklame  karena dalam memperoleh informasi mengenai prosedur pelayanan disampaikan secara terpadu.
Prosedur  yang  diberikan  oleh  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari cara para aparatur dalam menyajikan produk pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan yang sesuai dengan SOP yang berlaku mulai dari pengisian formulir sampai dengan  penerbitan  perizinan.  Selain  itu,  para  aparatur  dalam  melayani  menunjukkan  tanggung  jawab terhadap tugasnya dalam menyelenggarakan pelayanan.Selanjutnya untuk menciptakan pengembangan kelembagaan  organisasi  pemerintah  di  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  dengan adanya ketepatan waktu dalam melayani masyarakat.
Waktu  merupakan  bentuk  penyelesaian  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam dalam melayani masyarakat.Kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  dapat  tercapai  apabila  aparatur  dapat  memberikan kepastian waktu pelayanan kepada masyarakat.Sehingga masyarakat dapat merasa puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam.
Ketepatan  dalam  hal  penyelesaian  waktu  pelayanan  merupakan  masalah  yang  sering  dihadapi oleh  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  dalam  melayani  masyarakat.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam dalam hal ketepatan waktu melayani masyarakat sudah diterapkan sesuai dengan prosedur, tetapi dalam pelaksanaanya masih saja terdapat beberapa kendala.
Upaya  yang  dilakukan  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  dengan  selalu berusaha  untuk  melakukan  pelayanan  dengan  baik  sesuai  dengan  TUPOKSI  terhadap  masyarakat. Upaya  tersebut  dengan  cara  memperbaiki  kekurangan-kekurangan  yang  terdapat  di  Kantor  Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam diantaranya menambah sumberdaya manusia yang profesionalisme terhadap pekerjaan dan memiliki keahlian pada teknologi informasi.
Waktu yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam dalam proses perizinan  penyelenggaraan  reklame  terdapat  proses  birokrasi  yang  harus  dilalui  oleh  pemohon  sesuai dengan  SOP  yang  berlaku.  Proses  birokrasi  tersebut  dimulai  dari  proses  pendaftaran  sampai  proses pembayaran perizinan serta pengambilan perizinan penyelenggaraan reklame oleh pemohon. Ketepatan waktu  yang  dipastikan  dalam  proses  perizinan  penyelenggaraan  reklame  yaitu  7  hari.  Waktu  yang ditetapkan  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  meliputi  1  hari  kerja  dilakukan  oleh petugas pelayanan dan pendaftaran dalam memberikan informasi administrasi dan menyerahkan formulir serta  menerima  dan  memeriksa  berkas  1  hari  kerja  dilaksanakan  oleh  petugas  pengolahan  dan penerbitan  yang  bertugas  membuat  perencanaan  dan  penjadwalan  pemeriksaan  teknis.5  hari  kerja dilaksanakan oleh Tim Teknis yang bertugas  melakukan pemeriksaan dilapangan 1 hari kerja dilakukan oleh  petugas  pengolahan  dan  penerbitan  yang  bertugas  melakukan  pencetakan  izin  dan  penghitungan SKRD 1 hari kerja dilakukan oleh Kepala Kantor yang bertugas untuk memberi tanda tangan perizinan. Kepala  Seksi  Perizinan  yang  bertugas  memberitahukan  penolakan/penangguhan  kepada  pemohon apabila perizinan tidak sesuai dengan di lapangan, namun apabila semua sudah cocok baik yang tertera pada  formulir  maupun  dengan  yang  ada  di  lapangan  maka  petugas  akan  melakukan  penomoran  dan arsip yang kemudian menyerahkan SKRD kepada pemohon perizinan.

## Pengelolaan Pekerjaan atau tugas aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam dalam  menyelenggarakan urusan pemerintahan berpedoman  pada  peraturan  yang  berlaku  agar  dapat  mencapai  tujuan  dari  penyelenggaraan pemerintahan tersebut khususnya dalam hal melayani masyarakat.
Para aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugas dan  fungsinya  diatur  berdasarkan  bidang-bidangnya  masing-masing  sesuai  dengan  Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 29 Tahun 2011
Tentang  Rincian  Tugas  Pokok  Fungsi,  uraian  tugas  dan  tata  kerja  Kantor  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Kota  Pagar  Alam.  Kepala  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi yang meliputi :
1.  Pelaksanaan penyusunan program Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam,
2.  Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan sesuai kewenangan,
3.  Pelaksanaan  koordinasi  serta  pemantauan  dan  evaluasi  proses  pemberian  pelayanan  perizinan sesuai kewenangan,
4.  Penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan program serta informasi dan pelayanan pengaduan. Uraian  pekerjaan  Kepala  Subbagian  Tata  Usaha  bertugas  menyelenggarakan  pengolahan program  kerja  Subbagian  Tata  Usaha  meliputi  administrasi,  pelayanan,  monitoring,  evaluasi  dan penanganan  pengaduan.  Selain  pengolahan  program  Kepala  Subbagian  Tata  Usaha  bertugas  pula dalam  pengolahan  administrasi dan pelaporan  keuangan,  pengolahan  administrasi  umum  yang  meliputi perlengkapan,  rumah  tangga,  humas,  perpustakaan,  dan  arsip,  selanjutnya  pengolahan  administrasi kepegawaian  yang  meliputi  mutasi,  kenaikan  pangkat,  kenaikan  gaji  berkala,  penyusunan  Daftar Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  (DP3),  kesejahteraan  pegawai,  pensiun,  pendidikan,  pelatihan  serta disiplin  pegawai.  Kepala  Subbagian  Tata  Usaha  bertugas  pula  dalam  menyelenggarakan  pembinaan jabatan  fungsional  serta  menyelenggarakan  fasilitas  program,  administrasi  keuangan,  umum  dan kepegawaian.  Selain  itu  Kepala  Subbagian  Tata  Usaha  bertugas  menyelenggarakan  pengkajian  bahan perumusan  Rencana  Strategis  (Renstra),  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP), Laporan  Keterangan  Pertanggung  jawaban  (LKPJ),  Laporan  Penyelengkaraan  Pemerintah  Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam.
Kepala  Subbagian  Tata  Usaha  membawahi  Staf  dan  Kepegawaian.Adapun  uraian  tugas  staf Umum dan Kepegawaian meliputi penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta melaksanakan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.Administrasi umum  meliputi dalam hal protokol, hubungan masyarakat, penatausahaan selain layanan perizinan, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan  dan  dokumentasi.  Sedangkan  administrasi  kepagawaian  meliputi  mutasi,  kenaikan pangkat,  kenaikan  gaji  berkala,  penyusunan  Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  (DP3), kesejahteraan  pegawai,  pensiun,  pendidikan  dan  pelatihan,  disiplin  pegawai  serta  administrasi kepegawaian lainnya.
Staf  Umum  dan  Kepegawaian  diwajibkan  memberikan  fasilitas  administrasi  umum  dan kepegawaian, melaksanakan pengolahan bahan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta melaksanakan pengolahan  dokumen  kepegawaian  dan  arsip-arsip.  Selain  itu,  staf  Umum  dan  Kepegawaian  juga melaksanakan  pengendalian administrasi  perjalanan  dinas  pegawai  serta  melaksanakan  pelaporan dan evaluasi  kegiatan  Staf  Umum  dan  Kepegawaian.  Selain  itu  juga  Subbagian  Tata  Usaha  meliputi penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha dan Program, penyusunan laporan keuangan berkala, penyusunan  pembayaran  gaji  dan  tunjangan  daerah,  serta  melaksanakan  kegiatan  penganggaran, pembukuan,  verifikasi  dan  perbendaharaan,  menyiapkan  bahan  pembinaan  administrasi  keuangan  dan bahan pertanggung jawaban keuangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam.
Uraian  tugas  Subbagian  Tata  Usaha  yang  selanjutnya  adalah  melaksanakan  penyusunan program  kerja  Kantor  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Kota  Pagar  Alam  serta  melaksanakan  penyusunan bahan  perumusan  Rencana  Strategis  (Renstra),  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LAKIP),  Laporan  Keterangan  Pertanggung  jawab  an  (LKPJ),  Laporan  Penyelengkaraan  Pemerintah Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  Kota  Pagar  Alam.  Seperti  halnya  dengan  Subbagian  Umum  dan  Kepegawaian,  dalam  hal  ini Subbagian  Tata  Usaha  juga  diwajibkan  untuk  melaksanakan  pelaporan  dan  evaluasi  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  Subbagian  Tata  Usaha.Kepala  Seksi  Pelayanan  merupakan  salah  satu  dari  ketiga seksi yang dibawahi oleh Kepala Kantor. Uraian pekerjaan seksi Pelayanan meliputi menyiapkan bahan dan  melaksanakan  penyusunan  program  kerja  Subbagian  Informasi  dan  Pelayanan  Pengaduan, melaksanakan  kegiatan  penyediaan  informasi,  melaksanakan  penyusunan  laporan  pengaduan, melaksanakan fasilitas penanganan pengaduan menyelenggarakan survey indeks kepuasan masyarakat, serta  melaksanakan  pelaporan  dan  evaluasi kegiatan  Subbagian  Informasi  dan  Pelayanan  Pengaduan. Selain  Subbagian  struktur  organisasi  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  terdapat empat  bidang  perizinan  yang  meliputi  Bidang  Perizinan  I,  Bidang  Perizinan  II,  Bidang  Perizinan  III, Bidang Perizinan IV.
Bagian -bagian perizinan tersebut membawahi Tim Teknis dalam  menyelenggarakan pelayanan di  Kantor  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Kota  Pagar  Alam.  Adapun  uraian  tugas  Kasi  Perizinan  meliputi melaksanakan  penyusunan  program  kerja  Bidang  Perizinan  serta  menyelenggarakan  koordinasi administrasi  pelayanan  perizinan  dengan  tim  teknis.  Selain  itu  Kasi  Perizinan  juga  menyelenggarakan penerimaan  permohonan,  pemeriksaan  berkas,  penerimaan  biaya,  dan  penyerahan  naskah  perizinan serta menyelenggarakan validasi berkas permohonan perizinan.Selanjutnya uraian tugas Kasi Perizinan
yaitu menyelenggarakan perhitungan dan penetapan retribusi perizinan, menyelenggarakan penyusunan naskah perizinan dan pedoman teknis pengolahan perizinan, serta menyelenggarakan penerbitan naskah perizinan.  Kasi  Perizinan  juga  melaksanakan  monitoring  terhadap  proses  administrasi  pelayanan perizinan, melaksanakan pengolahan sistem informasi perizinan kewenangannya, serta menyelenggarakan  telaahan  staf  sebagai  pertimbangan  pengambilan  kebijakan  Kantor  Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam. Selain itu, Kasi Perizinan diwajibkan menyelenggarakan koordinasi dengan  unit  kerja,  SKPD,  Pemerintah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Pusat  serta  menyelenggarakan pelaporan  dan  evaluasi  kegiatan  bidang  dan  menyelenggarakan  tugas  lain  sesuai  dengan  tugas  pokok dan fungsinya. Khusus untuk pelayanan perizinan penyelenggaran reklame diselenggarakan oleh Bidang Perizinan I yang dalam pelaksanaannya melakukankoordinasi kepada Tim Teknis.Tim Teknis merupakan pejabat SKPD yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.Selain itu, Tim  Teknis  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  rekomendasi  diterimaatau  tidaknya  suatu permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala SKPD yang memiliki kewenangan teknis terkait dan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam.
Secara  keseluruhan  uraian  mengenai  sistem  organisasi  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Kota  Pagar  Alam  dalam  pelayanan  perizinan  sudah    berjalan  dengan  baik.  Dengan  mengacu  pada struktur  organisasi  yang  tercantum  dalam  Peraturan Walikota  Kota  Pagar  Alam  Nomor  29  Tahun  2011 Tentang  Rincian  Tugas  Pokok  Fungsi,  Uraian  Tugas  Dan  Tata  Kerja  Kantor  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Kota  Pagar  Alam.  Sehingga  dengan  diberlakukann  ya  pembagian  organisasi  tersebut  para aparatur  dapat  melayani  masyarakat  dengan  baik  guna  terciptanya  kualitas  pelayanan  perizinan  di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  didapat berdasarkan  hasil penelitian  tentang   implementasi TUPOKSI    Kantor Pelayanan Perizinan  Terpadu  (KPPT)  adalah sebagai berikut :
1.  Pelaksanaan  penyusunan  program  dilaksanakan  oleh  aparatur  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Kota  Pagar  Alam  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sudah  dilakukan  dengan mengutamakan  keperluan  dan  keinginan  masyarakat  yang  datang  langsung  ke  Kantor  Pelayanan Perizinan  Terpadu  Kota  Pagar  Alam  sudah  dijalankan  sesuai  dengan  prosedur  dan  peraturan  yang berlaku.Penyusunan  program  kegiatan  kerja  sudah  berjalan  dengan  baik,  baik  itu  rencana  bulanan maupun tahunan
2.  Penyelenggaraan pekerjaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan dalam pemberian  izin  di  Kota  Pagar  Alam  dikatakan  sudah  cukup  baik.  Hal  tersebut    dapat    dilihat pembagian TUPOKSI dan sudah sesuai dengan SOP  KPPT  Kota Pagar Alam bisa dikatakan cukup baik dalam pelaksanaan tugasnya, bisa  dilihat  dari  target-target  yang  ditetapkan  oleh  KPPT  Kota Pagar Alam sebagian besar telah dapat dicapai, meskipun tidak keseluruhan. KPPT  Kota Pagar Alam juga  sudah  termasuk  baik.
3.  Pelaksanaan  koordinasi    proses  pelayanan  perizinan    khusunya  di  Kantor  PelayananPerizinan Terpadu  sudah  ada  pembagian  tugas  dan  wewenang  pembagian  tugas  dan  pihak  perizinan  selaku pemberi  izin  dalam  hal  telah  sesuai  standar  prosedur  operasional  (SOP)    dan  sehingga  terjalinnya koordinasi yang baik antara satu dengan yang lain.
4.  Pemantauan dan evaluasi proses pelayanan perizinan sudah  dilakukan dengan tahapan evaluasi dan mengacu  pada  ada  pembagian  tugas  dan  wewenang  pembagian  tugas  dan  pihak  perizinan  selaku pemberi izin dalam halnya telah sesuai standar prosedur operasional (SOP)  dan sehingga terjalinya koordinasi yang baik antara satu dengan yang lain
5.  Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  KPPT  Kota Pagar Alam  dalam  melaksanakan tugasnya sebagai  lembaga  pelayanan  masyarakat  yang  bergerak  di    bidang    perizinan  adalah  jumlah  dan kondisi  mobil  dinas  yang  kurang  memadai,  kurang  validnya  data  yang  diberikan  oleh  pemohon  ijin sering terjadinya pemadaman listrik

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  ada  beberapa  saran  yang  akan  penulis sampaikan  sehubungan  dengan Implementasi TUPOKSI  KPPT Kota Pagar Alam dalam  memberikan pelayanan perizinan, yaitu antara lain:
1.  Sarana  prasarana  dan  penunjang  pelayanan  dibenahi  terus  menerus  demi  kelancaran  dan kenyamanan  proses  pelayanan  bagi  para  pegawai  sendiri  apalagi  bagi  pelanggan,  misalnya dengan  Kepala  KPPT  Kota Pagar Alam  mengajukan  permohonan  anggaran  kepada  Walikota untuk    penambahan  sarana  dan  prasaran  pelayanan    agar    konsumen    terarah    mengurus
perizinannya,  serta  diadakan  tempat dan ruangan arsip supaya terlihat rapi dan petugas bisa lebih efektif  dan efisien mencari dokumen arsip perijinan.
2.  Sosialisasi  perlu lebih  banyak lagi  dilakukan,  mengingat  KPPT  Kota  Pagar  Alam    masih    terhitung sebuah    lembaga    baru,    sehingga    masih    ada    sebagian    masyarakat    Kota  Pagar  Alam    yang belum    mengerti    mengenai    KPPT    Kota  Pagar  Alam,    bahkan    mereka    masih    berpandangan tentang    paradigma    lama    mengenai    proses    permohonan    ijin    yang    berbelit    dan    dipersulit, terutama  dalam  permohonan  izin

## DAFTAR PUSTAKA
Erwan  Agus  Purwanto,  Ph.  D  dan  Dyah  Ratih  Sulistyastuti,  M.  Si,  2012  implementasi  kebijakan  publik (konsep dan aplikasinya di Indonesia), penerbit Gava Media. Yogyakarta Islam, M. Irfan, 1997 prinsip- prinsip perumusan kebijakan negara, bumi Aksara, Jakarta John  W.  Creswell,  2013  research  design  Pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan  mixed,  edisi  ketiga, penerbit pustaka pelajar. Yogyakarta.
Moleong, Lexy. J, 2001, metode penelitian kualitatif, remaja Rosdakarya, Bandung
Nugroho,  Riant  2012  public  policy  dinamika  kebijakan,  analisis  kebijakan,  manajemen  Kebijakan.Edisi keempat.Jakarta : Elex Media Komputindo.
Tachjan,  2006,  implementasi  kebijakan  publik,  Bandung,  Penerbit  AIPI  Bandung  Puslit  KP2W  Lemlit UNPAD
Tahir  Arifin,  2010.  kebijakan  publik  dan  transfaransi  penyelenggaraaan  Pemerintahan  Daerah,  penerbit PT Pustaka Indonesia Press Jakarta
Umar, Husein, 2001, riset sumber daya manusia dalam organisasi, edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama Waluyo,  S.Sos,  M.  Si,  2007  manajemen  publik  (konsep,  aplikasi  dan  implementasinya  dalam pelaksanaan otonomi Daerah, penerbit CV Mandar Maju. Bandung.
Wibawa, Samudra 1994, kebijakan publik, proses dan analisis, intermedia. Jakarta Wibawa.Samudra.dkk. 1994.evaluasi kebijakan publik. Jakarta: Raja grafindo Persada Undang- undang No.2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02  Tahun 2011 Tentang pembentukan  Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam
Peraturan  Walikota  Pagar  Alam  Nomor  29  Tahun  2011  Tentang  Penjabaran  Tugas  pokok  dan  Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar alam