SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 1, Juni 2023, hlm. (62-72) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce
Rizkinil Jusar
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: rezkinil.jusar@gmail.com

## Palmawati Taher
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: palmawatitaher@untirta.ac.id

## Inge Dwivismiar
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email:inge@untirtaacid
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 21 Februari 2023
|Revised : 18 April 2023 |Accepted : 27 April 2023
How to cite: Rizkinil Jusar, Palmawati Tahir, Inge Dwivismiar, “ Tanggungjawab Pelaku Usaha  dan Marketplace terhadap  Pelanggaran  Asas  Itikad  Baik  dalam  Transaksi E- commerce ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023 )”, hlm. 62-72.

## ABSTRACT :
E-commerce through the marketplace is basically the same as buying and selling in general, where an agreement is required between the seller and the buyer regarding the goods or services being traded and the  price  for  the  goods  or  services,  but  in  E-Commerce  as  in  general,  the  goods  being  traded  in  the marketplace cannot be seen directly so it is possible that sellers who do not have good faith will not provide true information about the goods they are buying and selling. This research was conducted using normative juridical research methods. Data collection techniques were carried out by means of a literature study and using a statutory, case and theoretical approach. The principle of faith is a principle that must be put forward in social life, in this case good faith must be carried out by the seller in order to provide more protection to buyers  or  consumers,  so  that  there  are  no  more  complaints  from  consumers  about  defaults  committed  by business actors that the goods sent are not in accordance with what is expected promised. In order to prevent more consumer complaints about defaults by business actors, the marketplace will be responsible for 'setting up' the electronic system and 'managing' it so that it is reliable, safe and responsible. This is in accordance with the theory of responsibility which places more emphasis on the meaning of responsibility born from the provisions of laws and regulations so that the theory of responsibility is interpreted in the sense of liability, as a  concept  related  to  the  legal  obligations  of  a  person  being  asked  for  their  actions  and  can  be  subject  to sanctions if they are contrary to law.
Keyword : E-commerce, marketplace, Itikad Baik

## ABSTRAK :
E-commerce melalui marketplace pada  dasarnya  sama  dengan jual  beli  pada  umumnya,  di mana dipersyaratkan terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut, tetapi dalam E-Commerce seperti  pada  umumnya,  barang  yang  diperjualbelikan  di marketplace tidak  dapat  dilihat  secara langsung  sehingga  bisa  saja  penjual  yang  tidak  memiliki  itikad  baik,  tidak  akan  memberikan informasi  yang  sebenarnya  mengenai  barang  yang  dia  perjual  belikan  tersebut.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  studi  kepustakaan  dan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan, pendekatan  kasus  serta  pendekatan  teori.  Prinsip  itikad  merupakan  prinsip  yang  harus dikedepankan dalam kehidupan bermasayarakat, dalam hal  ini itikad baik  harus dilakukan  oleh penjuala agar lebih memberikan perlindungan kepada pembeli atau konsumen, sehingga tidak ada lagi pengaduan dari konsumen mengenai wanprestsi yang dilakukan pelaku usaha bahwa barang yang  dikirimkan  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjkan. Untuk  mencegah  lebih  banyak  keluhan konsumen tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, marketplace akan bertanggung jawab untuk 'menata' sistem elektronik dan 'mengelolanya' sehingga dapat diandalkan, aman dan bertanggung  jawab. Hal  ini  sesuai  dengan  teori  tanggung  jawab  yang  lebih  menekankan  pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum  seseorang  dimintai  atas  tindakan  mereka  dan  dapat  dikenai  sanksi  jika  bertentangan dengan hukum.
Kata Kunci : E-commerce, marketplace, Itikad Baik

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  telah mempengaruhi  berbagai  aspek.  Salah satunya adalah berkembangnya kegiatan perdagangan  yang  dilakukan  melalui sistem
elektronik. 1
Marketplace merupakan  tempat  bertemunya  penjual atau  pelaku  usaha  dengan  pembeli secara  online  sesuai  dengan  kebutuhan dan  menawarkan  efesiensi  dalam bertransaksi.  Pemilik  marketplace  pada umumnya tidak memiliki produk untuk dipasarkan, marketpalce hanyalah tempat  di  mana  orang  yang  berbeda memiliki  produk. 2 Di  Marketplace, transaksi  dilakukan  secara  online  tanpa perlu  penjual  dan  pembeli  bertatap muka  ( Direct ). 3 Menurut  survey  yang dilakukan  Techinia 4 lima  marketplace online terbesar di Indonesia pada kuartal I  2021  adalah  Tokopedia,  Shopee, Bukalapak,
Lazada, dan Blibli.
Tokopedia  menjadi  yang  terpopuler dengan  135  juta  pengunjung  per  bulan. Di urutan kedua ada Shopee dengan 127 juta  pengunjung,  Bukalapak  34  juta pengunjung, Lazada 30 juta pengunjung, dan Blibli 19 juta pengunjung. 5 Marketplace  menawarkan  cara yang  lebih  aman  untuk  membeli  dan menjual  barang  secara  online  karena memiliki  sistem  keamanan  yang  lebih baik  dibandingkan  dengan  melakukan transaksi  melalui  situs  web  biasa. Namun,  meskipun  memiliki  situs
1 Helitha  Novianty  Muchtar  Alifia Jasmine,  Prita  Amalia,  “No  Title,” Jurnal
Masalah-Masalah Hukum 51, no. 4 (2022): 378.
2 M.  Anang  Firmansyah,  “Pengantar
E- Marketing,” Qiara Media , 2020, 262.
3 Abdulkadir  Muhammad, Hukum Dan  Penelitian  Hukum (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2004).
4 “Lembaga  Swadaya  Masyarakat Yang  Melakukan  Penyajikan  Data,  Riset, Workshop  Untuk  Industri  e-Commerce  Di Wilayah Asia Tenggara,” n.d.
5 “No Title,” TECHINASIA, n.d.
keamanan  yang  lebi  baik,  masih  ada kemungkinan  konsumen  mengalami kerugian karena terdapat suatu kelemahan  sistem  di  marketplace. 6
Marketplace  selama  ini  lebih  banyak menjadi  tempat  bagi  pembeli  dan penjual untuk berkumpul dan berdagang  barang,  ketika  membeli barang  secara  online  tidak  ada  jaminan kualitas  produk.  Ulasan  tidak  selalu dapat  diandalkan,  dan  semua  instruksi mungkin  tidak  meyakinkan  dan  masih terdapat  beberapa  penjual  dengan sengaja  menyesatkan  konsumen  untuk meningkatkan  penjualan  online.  Dalam beberapa  kasus,  seringkali  terjadi ketidaksesuaian  antara  yang  dipesan konsumen dengan produk yang sebenarnya, karena adanya itikad buruk dari pihak penjual.
Badan  Perlindungan  Konsumen Nasional  (BPKN)  menemukan  adanya peningkatan besar pengaduan konsumen yang menggunakan layanan e-commerce pada  2021.  Berdasarkan  data  Yayasan Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI), marketplace  Bukalapak  dan  JD.ID memiliki  pangsa  pasar  terbanyak. pengaduan  dari  konsumen,  dengan 17,6% pengaduan berasal dari masyarakat yang menggunakan Bukalapak  dan  JD.ID.  Ada  juga  aplikasi marketplace  Shopee,  Tokopedia,  Harga Dunia,  dan  OYO  dengan  tingkat pengaduan masing-masing sebesar 14,7%,  8,8%,  5,8%,  dan  5,8%. 7 Keluhan rata-rata  tentang  e-commerce  adalah terjadinya  wanprestasi  oleh  penjual
6 Amila Desiani, Muhamad Amirulloh, and Agus Suwandono, “Implementasi  Asas  Itikad  Baik  Dalam Perlindungan  Konsumen  Atas  Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik,” Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 2, no. 1 (2019):
56, https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.157. 7 Indiana  Malia,  “Laporan  YLKI: Bukalapak  Dan  JD.ID  Paling  Banyak Dikeluhkan Konsumen,” IDN Times, 2020.
karena  spesifikasi  barang  yang  tidak sesuai dengan gambar yang dicantumkan.  Banyaknya  kasus  produk yang tidak sesuai ekspektasi menunjukkan posisi pembeli yang lemah dalam  transaksi  e-commerce.  Hal  ini bukan  berarti  penjual  bebas  menjual produk  tanpa  mengindahkan  peraturan yang berlaku.
Asas  itikad  baik  merupakan bagian penting dari hukum
perlindungan  konsumen  di  Indonesia. Pasal  1338  Ayat  (3)  KUH  Perdata menyatakan  bahwa  setiap  perjanjian harus  dilaksanakan  dengan  asas  itikad baik.  Berkaitan  dengan  perlindungan konsumen,  Pasal  7  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Nomor  8 Tahun  1999  huruf  (a)  memaparkan bahwa “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”, dan dapat
dilakukan  sesuai  dengan  Pasal  7  huruf (b)  pelaku  usaha  wajib  memberikan informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan  dan  pemeliharaan.  Karena perjanjian e-commerce
dilakukan melalui  marketplace,  maka  ketentuan mengenai  asas  itikad  baik  juga  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Pasal  3  menyatakan  bahwa “Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Transaksi Elektronik
dilakukan berdasarkan  asas  kepastian  hukum, kemanfaatan,  kehati-hatian,  itikad  baik, dan  kebebasan  memilih  teknologi  atau netral teknologi.”
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, jelaslah  bahwa  asas  itikad  baik  penting dalam transaksi e-commerce dan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia perlu diperbarui untuk  memperhitungkan  laju  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, meskipun dalam kenyataannya,
kewajiban  itikad  baik  bersifat  subjektif dan penerapannya akan tergantung pada fakta dan keadaan kontrak. 8 Berdasarkan  Pasal  4  UUPK menyatakan  bahwa  konsumen  memiliki hak untuk  memilih  apa yang  konsumen beli, dan mendapatkannya dengan harga yang  tepat,  dengan  jaminan  yang  tepat. Jika  konsumen  tidak  puas  dengan  apa yang  konsumen  dapatkan,  konsumen dapat meminta penjual untuk memperbaikinya,  atau  mendapatkan uang kembali. Di satu sisi, pelaku usaha memiliki  tanggung  jawab  berdasarkan Pasal  7  UUPK  untuk  memberikan informasi  yang  akurat  dan  jelas  tentang kondisi  dan  jaminan  barang  dan  jasa, serta  memberikan  penjelasan  tentang cara  menggunakan,  memperbaiki,  atau memeliharanya.  Jika  mereka  tidak memenuhi  kewajiban  ini,  mereka diwajibkan memberikan kompensasi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif,  mengkaji  hukum sebagai  konsep  yang  digunakan  dalam masyarakat,  dan  digunakan  sebagai pedoman  perilaku  masyarakat.  Disebut penelitian  hukum  normatif  karena melihat  hukum  tanpa  mempertimbang- kan bagaimana sebenarnya pelaksanaannya . 9 Penulis  menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan,  pendekatan  kasus  serta pendekatan  teori. 10 Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan  data  studi  kepustakaan ( library  research )  dan  pencarian  data melalui Artikel, Jurnal, dan Internet.
8 Jessica  Booz,  “Good  Faith  Clauses in Development Agreements,” VWP, 2016.
9 Muhammad, Hukum  Dan  Penelitian Hukum . 10 Amirudin,  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

## Tanggungjawab  Pelaku  Usaha  dan
Marketplace terhadap Pelanggaran Asas
Itikad  Baik  dalam  Transaksi E- commerce E-Commerce dalam bentuk marketplace memiliki beberapa keunggulan  dibandingkan  E-Commerce di  forum  lain  seperti  jejaring  sosial  atau iklan  lainnya.  Tetapi  bukan  berarti perkembangan  ini  tidak  menimbulkan dampak  negative  disamping  dampak positifnya. 11 Kehadiran  marketplace  ini membuka  kemungkinan  adanya  praktik itikad  tidak  baik  dengan  melakukan pembatalan  transaksi  secara  sepihak kepada  konsumen. 12 Jual  beli  online  di marketplace  berbeda  dengan  jual  beli online  secara  pribadi.  Dalam  jual  beli online  pribadi,  pembeli  dan  penjual tidak  memiliki  jaminan  transaksi,  dan sistem transaksi diatur dari awal sampai akhir.
Salah satu keunggulan Marketplace  adalah  adanya  fasilitas rekening  bersama  secara  gratis.  Sistem pembayaran  dilakukan  secara  tidak langsung kepada penjual tetapi dibayarkan  terlebih  dahulu  kepada marketplace.  Apabila  konsumen  sudah menerima barang pesanan, maka pelaku usaha  akan  mendapatkan  dana  yang telah  dicairkan.  Prinsip  tanggung  jawab sangat penting dalam hukum perjanjian. Setiap  pihak  marketplace  memiliki kebijakannya  masing-masing  mengenai pertanggungjawaban  marketplace  atas pelanggaran  itikad  baik  dalam  transaksi E-commerce. Itikad baik merupakan asas yang  harus  dilaksanakan  oleh  pelaku usaha  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
11 Trina s Dewi  Hariyana,  “Eksistensi Asas Iktikad Baik  Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery,” Uniska Law Review 2, no. 2 (2021): 95.
12 Agus Suwandono Amila Desiania, Muhamad  Amirulloh,  “No  Title,” ACTA DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan 2, no. 2 (2018): 57.
tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK).
Pelaku  usaha  disini  adalah marketplace  dalam  hal  menyediakan tempat  untuk  bertransaksi  dan  pelaku usaha  dalam  hal  penjual  menawarkan barang dagangannya kepada konsumen/pembeli, sedangkan tanggung  jawab  pelaku  usaha  diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang lebih tegas  merumuskan  tanggung  jawab produk  ini  dengan  menyatakan  bahwa pelaku  usaha  bertanggung  jawab  untuk memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi atau diperdagangkan. Mengenai tanggung  jawab  pelaku  usaha  akan dijelaskan  terlebih  dahulu  mengenai hubungan  hukum  antara  marketplace dengan  para  pihak  yaitu  penjual  dan pembeli.  Hubungan  hukum  tersebut dituangkan  dalam  perjanjian  elektronik, yaitu  suatu  bentuk  dokumen  yang dibuat  dengan  menggunakan  sarana elektronik. Perjanjian ini mengikat kedua belah  pihak  dan  berlandaskan  hukum apabila  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian  tersebut  tidak  mengikuti ketentuan-ketentuan  perjanjian  tersebut. Jika  ada  bagian  dari  perjanjian  yang tidak  diikuti,  maka  perjanjian  tersebut dapat  dianggap  wanprestasi.  Sesuai dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  4  Ayat (1)  PP  No.  80  Tahun  2019,  yang menyebutkan  bahwa  para  pihak  yang terlibat dalam transaksi harus melakukannya  melalui  perjanjian  atau kontrak  yang  juga  dilakukan  secara elektronik.
Hubungan  hukum  yang  terjadi menggunakan  syarat-syarat  standar, yaitu syarat-syarat yang telah disediakan oleh  marketplace  dalam  draft  surat perjanjian.  Kondisi  ini  ditentukan  oleh marketplace, dan tidak akan pernah bisa diubah.  Jika  para  pihak  tidak  menyukai persyaratannya,  para  pihak  tidak  bisa menegosiasikan persyaratan yang
berbeda.  Ini  ditunjukkan  dengan  fakta bahwasanya  para  pihak  harus  mengisi kontrak  standar  menggunakan  alat elektronik.
Semua orang yang menggunakan  layanan  bisnis  sejak mereka  mendaftarkan  akun  mereka memahami dan menyetujui kebijakannya. "Mengklik tombol
'selesai'"  dapat  berarti  bahwa  seseorang menyetujui persyaratan tersebut.
Pada  saat  pembeli/konsumen mengalami  kerugian  akibat  adanya itikad  tidak  baik  dari  penjual,  Misalnya produk  yang  diterima  tidak  sesuai dengan  yang  dijelaskan  dan  dijanjikan oleh  penjual/pelaku  usaha,  maka  ada beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan konsumen  dengan  cara  mengajukan komplain  ke  marketplace.  Marketplace bertanggung  jawab  atas  keandalan  dan keamanan  sistem  elektronik  mereka. Berdasarkan  Pasal  15  ayat  (1)  UU  ITE menyebutkan bahwa marketplace bertanggung  jawab  untuk  memastikan bahwa sistem elektronik mereka berjalan dengan aman dan andal. Pasal 15 ayat (2) UU ITE menyebutkan PSE, atau operator sistem  elektronik,  bertanggung  jawab untuk  memastikan  sistem  berjalan dengan baik. Sebagai contoh marketplace shopee, jika
anda mengalami masalah dengan email  anda, anda  dapat  membuka  halaman  Bantuan di  situs  web  Shopee  atau,  jika  Anda memiliki  masalah  dengan  akun  anda, anda  dapat  menghubungi  layanan pelanggan. Sedangkan  pada marketplac e Tokopedia menyediakan Pusat Resulosui yang  dapat  diakses  dengan  membuka halaman akun, pilih daftar transaksi dan klik  belanja,  kemudian  pilih  transaski yang  bermasalah  lalu  klik  tombol komplain kemudiana kan muncul pop up komplain,  lalu  klik  dan  pilih  kendala yang  sesuai  dan  jelaskan  secara  detail keluhannya. 13 Sedangkan  untuk marketplace Lazada, menyediakan customer care, yang
dapat  di  klik  kemudian  muncul  pusat bantuan  berkaitan  dengan  beberapa  hal permasalahan  yang  sering  terjadi,  yang dapat  dihubungi  24  jam  setiap  harinya. Contoh  layanan  pengaduan  terebut diatas merupakan bentuk pertanggungjawaban marketplace
terhadap  keluhan  atau  pengaduan  dari konsumen/pembeli,  walaupun  untuk tanggungjawab  produk  tetap  berada  di tangan  penjual Dalam  marketplace, hubungan  hukum  antara  penjual  dan pembeli sama dengan hubungan hukum antara  penyedia  aplikasi  dan  pengguna aplikasi.  Artinya  hubungan  didasarkan pada  penggunaan  aplikasi,  bukan transaksi  atau  kualitas  produk.  Hal  ini diatur  dalam  Surat  C  angka  2  Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika  Republik  Indonesia  Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab  Penyedia  Platform  dan  Pedagang Yang  Bertransaksi  Melalui  Sistem Elektronik  Berupa  User  Generated Content,  a.  Sistem  elektronik  dan manajemen  konten  harus  dilakukan dengan  aman  dan  bertanggung  jawab jika  ingin  diimplementasikan  pada platform.  b.  Jika  kesalahan  dan/atau kelalaian pihak merchant atau pengguna platform  dapat  dibuktikan.  Ketentuan huruf (a) tidak berlaku.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, maka dapat dianalisis bahwa
tanggungjawab  dalam E-Commerce pada marketplace terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :
1. Tanggungjawab  atas  penggunaan /penyediaan aplikasi Jika terjadi kesalahan di marketplace, seperti terjadi
kesalahan  pada  sistem  marketplace, maka  tanggung  jawab  jatuh  pada marketplace  dan  pengguna  yang menggunakan  layanannya,  seperti pembeli  dan  penjual.  Platform Marketplace  bertanggung  jawab untuk  memastikan  sistemnya  andal dan  aman,  dan  mereka  juga bertanggung jawab untuk mengelola konten  di  platform  dengan  cara
yang  bertanggung  jawab.  Hal  ini berdasarkan  Pasal  4  UUPK  yang menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak, antara lain kemudahan, keamanan, dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi produk  dan  jasa  serta  memilihnya sesuai  dengan  nilai  tukar  dan ketentuan sesuai kesepakatan.
2. Tanggungjawab atas transaksi. Ketika  terjadi  masalah  dalam transaksi yang berhubungan dengan produk,  misalnya  penjual  dengan itikad  buruk  mengirimkan  barang yang  tidak  sesuai  dengan  pesanan atau  dalam  hal  barang  cacat,  maka yang  bertanggung  jawab  bukan marketplace,  karena  marketplace hanya  sebagai  penyedia.  Platform User Generated Contentadalah tempat  orang  dapat  mengunggah konten  mereka  sendiri.  Konten  ini kemudian dapat dilihat dan dibagikan  oleh  pengguna  lain,
dalam  hal  ini  adalah  penjual, sehingga penjual bertanggung jawab atas  transaksi  antara  pembeli  dan penjual  yang  bersangkutan.  Segala resiko  yang  berhubungan  dengan transaksi  menjadi  tanggung  jawab langsung dari pembeli dan penjual.
Dalam hal produk yang dikirimkan cacat, berdasarkan KUHPerdata  Pasal  1504  sampai  Pasal
1512,  dikenal  dengan  terminologi  cacat tersembunyi, yaitu cacat yang mengakibatkan  kegunaan  barang  tidak serasi  lagi  dengan  tujuan  semestinya. Penjual  diharuskan  untuk  bertanggung jawab  atas  adanya  cacat  tersembunyi dalam  hal  demikian.  Sehingga  apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya  diberikan  dua  pilihan berdasarkan  Pasal  1507  KUHPerdata yaitu mengembalikan barang yang dibeli dengan  menerima  pengembalian  harga ( refund ) atau tetap memiliki barang yang dibeli  dengan  menerima  ganti  rugi  dari penjual.  Begitu  juga  berdasarkan  UUPK
Pasal 7 Huruf g yang menyatakan bahwa tanggungjawab  pelaku  usaha  salah  satu dalam  hal  mengirimkan  barang  tidak sesuai dengan pesanan harus melakukan: “Memberi kompensasi, ganti rugi  dan/atau  penggantian  apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.”
Berdasarkan  Pasal  1366  KUH Perdata,  menyebutkan  bahwa  seseorang bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaiannya.  Jika  penjual  wanprestasi, akibat  hukumnya  bisa  berupa  harus memenuhi  perjanjian  jika  masih  bisa dilakukan,  atau  membatalkan  perjanjian dan  mendapatkan  kembali  uang  yang telah dibayarkan. Apabila dapat dibuktikan  kesalahan  penjual  yang bertanggung  jawab  atas  kerugian tersebut,  pembeli  dapat  memilih  untuk menuntut  baik  pemenuhan  perjanjian atau pembatalan.
Prinsip  tanggung  jawab  dalam hukum  Indonesia  didasarkan  pada gagasan bahwa orang biasanya bertanggung  jawab  atas  perbuatannya. Dalam  kasus  di  mana  seseorang melakukan  kesalahan,  dan  kesalahan tersebut  menyebabkan  kerugian  bagi orang  lain,  biasanya  orang  tersebut dianggap  bertanggung  jawab.  Akan tetapi,  asas  praduga  selalu  berlaku, artinya  penjual  biasanya  dianggap sebagai  pihak  yang  bersalah  kecuali mereka  dapat  membuktikan  bahwa mereka  tidak  bersalah. Sebagai  bentuk kepastian  hukum  dan  tanggung  jawab atas  pengelolaan  platform  market  place sudah  semestinya  ditentukan  tanggung jawab hukum penyedia platform terhadap  pembiaran  pelanggaran  yang terjadi. 14
14 Munawar  Kholil  Andreyan  Nata Giantama,  “ Pertanggungjawaban  Hukum Penyedia  Platform  Terhadap  Barang  Yang Melanggar  Merek  Dalam  Marketplace ,” Jurnal Privat Law 8, no. 1 (2020): 21.
Terkait dengan pengelolaan sistem  elektronik  dan  pengelolaan konten  yang  handal,  aman  dan bertanggung  jawab,  masih  terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan undang- undang perlindungan konsumen. Artinya,  itikad  baik  dalam  menjalankan bisnis tidak hanya melekat pada penjual dalam  hubungan  transaksional  dengan pembeli,  tetapi  juga  pada  penyedia  jasa transaksi  seperti  marketplace  misalnya. Saat  ini,  perlindungan  data  pribadi masih  diatur  dalam  UU  ITE  dan  PP  71 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, namun hal  tersebut  dinilai  belum  cukup memberikan  perlindungan.  Misalnya, yang  disebutkan  di  dalam  Pasal  15  ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung  jawab  untuk  memastikan bahwa  sistem  elektronik  dioperasikan secara aman dan andal. Pasal ini dibatasi oleh  Pasal  15  ayat  (3)  yang  menjelaskan ketentuan Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku apabila PSE dapat membuktikan adanya peristiwa force majeure yang menyebabkan  sistem  elektronik  tidak dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya,
atau jika pengguna melakukan kesalahan.  Namun, UU ITE  tidak  secara khusus menjelaskan sanksi atau
hukuman yang dapat dikenakan kepada PSE  yang  melanggar  ketentuan Pasal  15 ayat (1) dan/atau (2).
Perlindungan  data  pribadi  juga diatur  dalam  satu  regulasi  tentang mekanisme  usaha e-commerce yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun 2019  tentang  Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Salah satu point yang diatur dalam PP ini yaitu Bab IX  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi yang tercantum di dalam Pasal 58 bahwa data  pribadi  diperlakukan  sebagai  hak milik  pribadi,  dan  setiap  orang  yang mengumpulkan  data  pribadi  harus bertindak  sebagai  wali  amanat  untuk menyimpan dan melindunginya menurut ketentuan perundang-
undangan.  Pelaku  Usaha  juga  harus menyimpan  data  pribadi  dengan  cara yang menghormati standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang  (Pasal  59  PP  PMSE) . Kehadiran  PP  PMSE  dapat  dikatakan menaruh  perhatian  yang  besar  terhadap aspek perlindungan konsumen termasuk mengenai  perlindungan  data.  Pihak yang  menyimpan  data  pribadi  harus mempunyai  sistem  pengamanan  yang patut  untuk  mencegah  kebocoran  atau mencegah  setiap  kegiatan  pemrosesan atau  pemanfaatan  data  pribadi  secara melawan  hukum  serta  bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  tidak  terduga atau  kerusakan  yang  terjadi  terhadap data  pribadi  tersebut  (Pasal  59  PP PMSE).
Platform jual beli online di media sosial penting karena menyerahkan data pribadi  berupa  nomor  handphone  ke penjual  tanpa  adanya  kepastian  data pribadi  tersebut  terlindungi.  Ini  sangat penting karena penjahat dapat menggunakan  data  pribadi  untuk melakukan hal-hal buruk. Itulah mengapa penting untuk memiliki aturan tentang  cara  mereka  melindungi  data pribadi  orang.  Berdasarkan  syarat  dan ketentuan yang telah ditetapkan, terdapat  klausul  yang  menyatakan bahwa  Tokopedia  tidak  bertanggung jawab  atas  segala  kerusakan  atau kerugian  yang  mungkin  terjadi  yaitu peretasan  yang  dilakukan  oleh  pihak ketiga terhadap akun pengguna. 15 Klausula  seperti  itu  disebut klausul eksonerasi dan tujuannya adalah untuk membatasi atau bahkan menghilangkan  tanggung  jawab  yang seharusnya dipikul oleh
produsen/pelaku  usaha.  Hal  ini  jelas merugikan  konsumen  yang  terpaksa harus  mematuhi  peraturan  yang  justru merugikan  dirinya  dan  menguntungkan pelaku  usaha.  Konsumen  merupakan
pihak yang lemah daya tawarnya karena harus menerima apapun yang ditawarkan kepada mereka oleh
pembuat  perjanjian,  bahkan  jika  mereka tidak  menginginkannya  sebab  apabila konsumen  mencoba  menawar  dengan alternatif  lain  kemungkinan  besar  akan menerima  konsekuensi  kehilangan  apa yang  dibutuhkan  ( take  it  or  leave  it) . Seperti  halnya  perjanjian  baku  ini, marketplace  merupakan  pihak  yang memiliki  posisi  kuat  karena  merupakan perusahaan  yang  dapat  membuat kesepakatan  dan  dapat  mengubah kebijakannya.  Sedangkan  konsumen merupakan  pihak  yang  memiliki  posisi tawar yang lemah, karena mereka adalah individu  dan  tidak  dapat  mengubah kebijakan pembuat perjanjian.
Sebagaimana  ketentuan  Pasal  48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
menyebutkan  â€œkontrak  elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai  dengan  ketentuan  mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan. 16 Tanggung jawab  pelaku  usaha  juga berkaitan
dengan
penggunaan klausula baku, UUPK tidak melarang pelaku  usaha  untuk  membuat klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau  perjanjian  transaksi  bisnis perdagangan  barang  dan/atau  jasa, selama  perjanjian  baku  dan/atau klausula  baku  tidak  mencantumkan ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) yang memberikan batasan dan  larangan  penggunaan  klausula baku  bagi  pelaku  usaha,  sebagai lawan  dari  “pembentukan”  yang dilarang  dalam  Pasal  18  ayat  (2) UUPK.
16 Scivi  Junifer  Kapoh,  “Kajian Hukum Penerapan  Kontrak Baku Elektronik Pada  Transaksi  E- Commerce,” Lex  Et
Societatis 8, no. 3 (2020): 87.
Tujuan  penggunaan  klausa  baku dalam kegiatan usaha untuk menghemat waktu. Sangat tidak efisien apabila setiap transaksi  jual  beli,  konsumen  dan penjual  mereka  membahas  kontrak  jual beli.  Sehingga  dalam  suatu  kontrak standar  memuat  klausul-klausul  yang biasanya  digunakan  dalam  kontrak  jual beli. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a  UUPK  menyebutkan  bahwa  pelaku usaha  dalam  menawarkan  barang  atau jasa tidak diperkenankan mencantumkan klausula  baku  dalam  setiap  dokumen dan/atau  perjanjian  apabila  klausula baku  tersebut  menyatakan  pengalihan tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Jika diperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK  menyebutkan  bahwa  setiap klausula  baku  yang  ditetapkan  oleh pelaku  usaha  dalam  dokumen  atau perjanjian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dinyatakan  batal  demi  hukum. Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa ketentuan  yang  dibuat  oleh  Tokopedia yang  menyatakan  bahwa  Tokopedia tidak  bertanggung  jawab  dan  pengguna tidak  akan  menuntut  Tokopedia  atas segala  kerugian  dan  kerugian  yang timbul  akibat  tindakan  peretasan  yang dilakukan  oleh  pihak  ketiga  terhadap akun  pengguna  dinyatakan  batal  demi hukum. Lain halnya dengan marketplace Shopee,  menjamin  data  pribadi  selagi data  itu  berada  dalam  pengelolaannya, tidak  ditemukan  klausula  eksonerasi dalam term  &  condition yang  dibuat pihak  Shopee,  tetapi  Shopee  tidak menjamin  keamanan  data  pribadi dan/atau informasi lainnya  yang konsumen  berikan  pada  situs  pihak ketiga, artinya pada saat data pribadi ini bukan lagi dalam pengelolaan Shopee. 17
Menurut  teori  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  marketplace bertanggung  jawab  untuk  “menyusun” sistem  dan  “manajemen”  elektronik yang  andal,  aman,  dan  bertanggung jawab,  di  mana  mereka  bertanggung
jawab  untuk  melindungi  data  pribadi konsumen  dan  menggunakan  klausul standar sebagai platform User Generated Content  yang  diatur  oleh  UUPK,  UU ITE,  PP  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik,  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik. Hal  ini  sesuai  dengan  teori  tanggung jawab  yang  lebih  menekankan  pada makna  tanggung  jawab  yang  lahir  dari ketentuan
peraturan
perundang- undangan.  Ini  berarti  bahwa  teori tanggung  jawab  diartikan  sebagai pertanggungjawaban,  sebagai  konsep yang  berhubungan  dengan  kewajiban hukum seseorang dimintai atas tindakan mereka  dan  dapat  dikenai  sanksi  jika bertentangan dengan hukum.

## Kesimpulan
Prinsip itikad merupakan prinsip yang harus dikedepankan dalam kehidupan  bermasayarakat,  dalam  hal ini  itikad  baik  harus  dilakukan  oleh penjuala agar lebih memberikan perlindungan  kepada  pembeli  atau konsumen,  sehingga  tidak  ada  lagi pengaduan  dari  konsumen  mengenai wanprestsi yang dilakukan pelaku usaha bahwa  barang  yang  dikirimkan  tidak sesuai dengan yang diperjanjkan. Untuk mencegah lebih banyak keluhan konsumen  tentang  wanprestasi  yang dilakukan oleh pelaku usaha, marketplace  akan  bertanggung  jawab untuk  'menata'  sistem  elektronik  dan 'mengelolanya' sehingga
dapat diandalkan,  aman  dan  bertanggung jawab.  Mereka  juga  akan  bertanggung jawab  untuk  menjaga  data  pribadi konsumen  dan  penggunaan  klausul baku  sebagai  platform  User  Generated Content  yang  diatur  oleh  UUPK,  UU ITE,  dan  PP  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik,  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  80  Tahun  Tahun  2019  tentang
Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik. Hal  ini  sesuai  dengan  teori  tanggung jawab  yang  lebih  menekankan  pada makna  tanggung  jawab  yang  lahir  dari ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai  dalam  arti liabilty ,  sebagai suatu  konsep  yang  terkait  dengan kewajiban  hukum  seseorang  dimintai atas tindakan mereka dan dapat dikenai sanksi jika bertentangan dengan hukum.

## Daftar Pustaka
Alifia  Jasmine,  Prita  Amalia,  Helitha Novianty  Muchtar.  “No  Title.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 51, no. 4 (2022): 378.
Amila  Desiania,  Muhamad  Amirulloh, Agus  Suwandono.  “No  Title.” ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu Hukum  Kenotariatan 2,  no.  2 (2018): 57.
Andreyan  Nata  Giantama,  Munawar Kholil. “Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace.” Jurnal Privat Law 8, no. 1 (2020): 21. Desiani,  Amila,  Muhamad  Amirulloh, and Agus Suwandono.
“Implementasi  Asas  It ikad  Baik Dalam  Perlindungan  Konsumen Atas  Pembatalan  Transaksi  Yang Dilakukan  Oleh  Situs  Belanja Elektronik.” Acta  Diurnal  Jurnal Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Dan  Ke- PPAT-An 2,  no.  1  (2019):  56. https://doi.org/10.24198/acta.v2 i1.157.
Hariyana, Trinas Dewi. “E ksistensi Asas Iktikad  Baik  Dalam  Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dengan Sistem  Pembayaran  Cash  on Delivery.” Uniska  Law  Review 2, no. 2 (2021): 95.
Jessica  Booz.  “Good  Faith  Clauses  in
Development Agreements.” VWP, 2016.
Kapoh,  Scivi  Junifer.  “Kajia n  Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik  Pada  Transaksi  E- Commerce.” Lex  Et  Societatis 8, no. 3 (2020).
“Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Yang Melakukan  Penyajikan  Data, Riset,  Workshop  Untuk  Industri e-Commerce  Di  Wilayah  Asia Tenggara,” n.d.
M.  Anang  Firmansy ah.  “Pengantar  E -
Marketing.” Qiara  Media ,  2020, 262. Malia, Indiana. “Laporan YLKI:
Bukalapak  Dan  JD.ID  Paling Banyak  Dikeluhkan  Konsumen.” IDN Times, 2020.
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Dan Penelitian  Hukum .  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2004. TECHINASIA . “No Title,” n.d. Tokopedia.com. “No Title,” n.d. shopee.co.id. “No Title,” n.d.