Available at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/index
Volume 9 Nomor 1  2020, pp 49-64 ISSN: 2302-3511
Grand Design Pembinaan SDM Kearsipan di Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi Dokumen Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Grand Design Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan)
Fransisca Rahayuningsih, MA Universitas Sanata Dharma Yogyakarta fr_rani@mail.usd.ac.id

## Abstract
Law  of  Republic  of  Indonesia  Number  43/2009  concerning  archives  mandates  that  the  university archival  implementation  is  the  responsibility  of  the  university  itself.  Therefor  the  preparation  of competent human resource in archives is very important It is predicted that there are universities or higher  education  institutions  that  have  not  yet  been  fully  considered  the  importance  of  archivist competency. This research aims to determine the grand design of developing competency on archival human resources. This research uses qualitative approach. The data resources used is The  Regulation of The Head  of Indonesian National Archives number 12 year of 2017 concerning the  grand design of archival human resources development. The grand design of archival human resources development includes archival human resources development strategy; the pattern and implementation of archival human resources development; performance and funding targets. The strategy of archival human resources  development  is  held  through  improving  performance  management  and  improving  the quality  of  archival  human  resources.  The  pattern  of  competency-based  archival  human  resources development  is  implemented  to  develop  integrated  competency  management  from  recruitment, selection,  training  dan  development,  assessment,  remuneration,  and  career.  Fostering  process  of archival human resources is carried out through the stages of planning, organizing, implementing and monitoring. ANRI construct the performance target of archiving human resources development which is measured and evaluated periodically at the end of the current year. The fund resource of archival human resources development comes from the state budget which is carried out in accordance with statutory  provisions.  Funding  for  developing  archival  human  resources  can  also  be  done  through financial support from local governments, state-owned business entities/local-owned business entities and state universities. The The urgency of this research is to find out a grand design of a systematic well-planned  archival  human  resources  development  that  having  major  impact  on  developing universities as an educational institution for young generation.
Keywords : archivist, grand design, archives, universities, human resources
This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

## Pendahuluan
Arsip  dapat  dipandang  sebagai  memori  kolektif  sebuah  lembaga  dan  bahkan  dapat  menjadi  basis pengetahuan  tentang  identitas  lembaga.  Arsip  tercipta  di  dalam  setiap  lembaga  besar  maupun  kecil. Perguruan tinggi yang memiliki fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi pasti menghasilkan banyak arsip karya akademis  maupun  karya  administratif.  Dalam  rangka  mendukung  terlaksananya  fungsi  Tri  Dharma Perguruan Tinggi tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 6 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi  menjadi  tanggung  jawab  perguruan  tinggi  dan  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Kearsipan  Perguruan Tinggi (LKPT). Tujuan akhirnya adalah bahwa arsip-arsip yang tercipta di perguruan tinggi dapat dikelola dengan  sistem  yang  standar,  dan  disimpan  pada  tempat  yang  representatif  dan    dapat  ditelusuri  serta dimanfaatkan oleh lembaga yang bersangkutan maupun oleh pihak lain yang memerlukan.
Mengingat mutlaknya penyelenggaraan kearsipan di lingkungan  perguruan tinggi, maka penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan yang ko mpeten menjadi harga mati.  “Keberadaan sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi termasuk lembaga pendidikan, apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi misi yang telah ditetapkan” (Nitisemito, S., 1997:34). Di
beberapa lembaga pendidikan tinggi saat ini mulai menggalakkan pengelolaan kearsipan lembaga. Berbagai upaya dilakukan dari menyiapkan SDM kearsipan dengan pelatihan atau studi lanjut, menyiapkan sarana prasarana kearsipan, membangun gedung/ruang arsip, membuat pedoman dalam pengelolaan kearsipan. Namun  tak  jarang  juga  perguruan  tinggi  yang  masih  belum  menganggap  penting  kehadiran  Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT).
Hal  itu  dibuktikan  dari  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tri  Handayani (https://www.researchgate.net) yang menyatakan bahwa terdapat 1 (satu) dari 11 (sebelas) PTN Badan Hukum (PTNBH) yang tidak diketahui, apakah PTNBH tersebut memiliki unit kerja tugas dan fungsi sebagai LKPT atau tidak. Selanjutnya pada PTN-Badan Layanan Umum (PTN-BLU) terdapat 14 (empat belas) dari 24 (dua puluh empat) PTN-BLU,  yang memiliki unit kerja dengan tugas dan fungsi sebagai LKPT. Terdapat 5 (lima) dari 52 (lima puluh dua) PTN-Satuan Kerja (PTN-SatKer) memiliki unit kerja dengan tugas dan fungsi sebagai LKPT. Data terakhir menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) dari 36 (tiga puluh enam) PTN- Baru memiliki unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi sebagai LKPT. Hasil penelusuran terhadap  PTN- Baru  tersebut  melalui  internet hanya menampilkan gambar papan nama LKPT. Aktifitas kerja sebagai LKPT sebagaimana LKPT lainnya yang telah beroperasional sama sekali tidak tampak dipublikasikan.
Selain  masih  belum  menganggap  penting  kehadiran  Lembaga  Kearsipan  Perguruan  Tinggi  (LKPT), masih  disinyalir  perguruan  tinggi/lembaga  belum  sepenuhnya  menganggap  pentingnya  kompetensi arsiparis. Dilansir dalam situs Kompas.com, tanggal 14 Mei 2012, diakui bahwa profesi arsiparis (ahli arsip) belum dianggap penting di Indonesia. Mereka yang mengurusi tata kelola arsip, tidak mengerti seluk beluk pengarsipan.  Padahal  arsip  merupakan  asset  penting  milik  negara.  Kondisi  semacam  ini  sangat berpengaruh  pada  sulitnya  publik  mengakses  informasi  data  dari  arsip-arsip  yang  disimpan.  Selain  itu, penanganan arsip yang tidak benar menyebabkan arsip menjadi rusak, terselip, tidak terawat dan bahkan hilang.  Peneliti  Utama  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  (ANRI),  Mona  Lohanda,  Senin  (14/5/2012), mengatakan,  kearsipan  adalah  bidang  profesional  yang  membutuhkan  tenaga  ahli  spesialis (https://ekonomi.kompas.com/read/2012/05/14/21374911/Profesi.Arsiparis).
Sejalan dengan pentingnya pengembangan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi dan SDM kearsipan, tentunya pemerintah tidak tinggal diam. Terkait kompetensi SDM,  pemerintah mengeluarkan  Peraturan Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang  Pengembangan Kompetensi  Pegawai  Negeri  Sipil.  Yang  pastinya  dapat  juga  diterapkan  disemua  lembaga  yang  ada  di Indonesia  dalam  rangka  pengembangan  kompetensi  SDM.  Selanjutnya  terkait  dengan  pembinaan  SDM kearsipan, pemerintah menerbitkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Grand Design Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan. Kedua peraturan tersebut dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi PNS; memberi arah, acuan dan persamaan persepsi mengenai  prioritas langkah  -  langkah   operasional dalam meningkatkan kualitas dan  profesionalitas SDM Kearsipan; memantapkan arah kebijakan dan strategi  pembinaan SDM kearsipan yang berbasis kompetensi; mengoptimalkan  pola  dan  koordinasi  pembinaan  SDM kearsipan; dan mempercepat kerangka dasar dalam menyusun langkah yang lebih rinci (road map) pembinaan SDM kearsipan.

## Metode
Metodologi  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah berupa dokumen yaitu Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Grand  Design  Pembinaan  Sumber  Daya  Manusia  Kearsipan.  Hal  itu  sejalan  dengan  yang  disampaikan Moleong (2010:216- 219) “menyebutkan dokumen yang digunakan dalam kegiatan penelitian mencakup dokumen  pribadi  dan  dokumen  resmi.  Dokumen  pribadi  mencakup:  buku  harian,  surat  pribadi  dan otobiografi.  Dokumen  resmi  terdiri  dari  dokumen  internal  dan  dokumen  eksternal.  Dokumen  internal meliputi: memo, pengumuman, instruksi, kebijakan internal, laporan rapat, keputusan pimpinan kantor, dan lain-lain. Sementara itu dokumen eksternal mencakup materi publikasi yang diterbitkan oleh masing- masi ng institusi”.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pasal 4 (1) disebutkan bahwa Setiap  PNS  memiliki  hak dan  kesempatan  yang  sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Selain itu dalam pasal 4 (2) Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit  20  (dua  puluh)  JP  dalam  1  (satu)  tahun.  Itu  artinya  arsiparis  di  lembaga  pendidikan  tinggi  juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
Tahapan  dalam  pengembangan  kompetensi  SDM  menurut  Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang  Pengembangan  Kompetensi  Pegawai  Negeri  Sipil adalah  sebagai berikut:  Penyusunan  Kebutuhan  dan Rencana Pengembangan  Kompetensi; Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi.
Sementara itu  di dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang  Grand  Design  Pembinaan  Sumber  Daya  Manusia  Kearsipan,  disebutkan  bahwa  Ruang    lingkup Grand    Design    Pembinaan    SDM    Kearsipan  meliputi:  Strategi  Pembinaan  SDM  Kearsipan,  Pola  dan Pelaksanaan  Pembinaan  SDM  Kearsipan  dan  Target  Kinerja  dan  pendanaan.  Adapun  tujuan  Kebijakan Pemerintah di Bidang Kearsipan ini adalah tampak dalam bagan di bawah ini:
1. Strategi Pembinaan SDM Kearsipan Strategi   pembinaan   SDM   Kearsipan   dilaksanakan   sebagai berikut:
a. peningkatan manajemen kinerja; Pelaksanaan       peningkatan       manajemen       kinerja melalui kegiatan:
1) penguatan regulasi di bidang Kearsipan;
2) koordinasi  dan  hubungan  kerjasama  secara  sinergi antar pemangku kepentingan;
3) mempercepat  program  kerja  yang  terkait  dengan kebutuhan dan     pengembangan karier     SDM Kearsipan;
4) membangun database pembinaan SDM Kearsipan;
5) pelaksanaan   sertifikasi   SDM   Kearsipan   berbasis teknologi informasi;
6) memberikan   fasilitas   layanan   akses   pembinaan SDM Kearsipan; dan
7) monitoring  dan  evaluasi  pengembangan  pembinaan SDM Kearsipan.
b. peningkatan mutu SDM Kearsipan. Pelaksanaan     peningkatan     mutu     SDM     Kearsipan melalui kegiatan:
1) pelaksanaan    bimbingan    teknis    yang    bertumpu kepada standar kompetensi bidang kearsipan;
2) meningkatkan  kompetensi  SDM  Kearsipan  melalui  kegiatan  pelatihan  dan pelatihan Kearsipan yang terukur;
3) menjalin       kerjasama       dengan       kementerian, pemerintah daerah   provinsi, pemerintah   daerah kabupaten/kota, serta      perguruan      tinggi      negeri untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan  pembinaan  SDM Kearsipan melalui pembangunan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan melakukan kerjasama;
4) melaksanakan    sertifikasi    dalam    jabatan    bagi seluruh Arsiparis, sertifikasi dalam bidang teknis tertentu
sesuai      lingkup      pekerjaan      bagi      SDM Kearsipan,  sertifikasi  tim  penilai  kinerja  dan  sertifikasi  dalam assesor di  bidang Kearsipan ;
5) kaderisasi assesor di          bidang          Kearsipansecara  terbuka  dengan mengikutsertakan SDM Kearsipan, Asosiasi Arsiparis Indonesia/AAI;
6) memberikan bantuan beasiswa; dan
7) mempercepat  layanan  penilaian  prestasi  kerja  SDM Kearsipan.
Berikut Bagan    model    analisis    kebijakan    pembinaan    SDM Kearsipan:
Grand Design Pembinaan SDM Kearsipan di Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi Dokumen Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Grand Design Pembinaan
Hal-hal lain yang diatur dalam peningkatan mutu SDM Kearsipan adalah:
a. SDM    Kearsipan    wajib    melaksanakan    peningkatan manajemen kinerja      sejak      dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara efektif, efisien,     dan terpercaya   melalui   manajemen kinerja yang handal, komprehensif, dan terpadu.
b. SDM  Kearsipan  wajib  melaksanakan  peningkatan  mutu dengan tujuan terciptanya kualitas SDM Kearsipan yang profesional sesuai kebutuhan dan standar kompetensi bidang kearsipan melalui     penerapan     manajemen Aparatur Sipil Negara yang transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi.
Keberhasilan    pembinaan    SDM    Kearsipan    diukur    dari pencapaian sasaran sebagai berikut:
a. terwujudnya    peningkatan    manajemen    kinerja,    melalui  penguatan  kapabilitas  dan akuntabilitas kinerja ANRI dalam rangka pembinaan dan pengembangan     SDM Kearsipan; dan
b. terwujudnya  peningkatan  mutu  SDM  Kearsipanmelalui terciptanya kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan yang proporsional dan right sizing , serta  terkelola  arsip sebagai pilar good governance dan   integrasi   memori   kolektif bangsa.
2. Pola dan Pelaksanaan Pembinaan SDM Kearsipan Pola pembinaan SDM Kearsipan diarahkan untuk:
a. menghadapi     tantangan     strategis     di     bidang Kearsipan;
b. pergeseran  dalam  wacana  tata  kelola  pemerintahan ( governance issues );
c. kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; dan
d. prinsip  reformasi  birokrasi  /penataan  kelembagaan yang efektif dan efisien.
Pola   Pembinaan   SDM   Kearsipan   Berbasis   Kompetensi dilaksanakan untuk mengembangkan manajemen kompetensi secara terintegrasi mulai dari rekruitmen , seleksi,  pelatihan        dan pengembangan,     penilaian, remunerasi, dan karier.
Pola    Pembinaan    SDM    Kearsipan    Berbasis    Kompetensi yang  dilakukan ANRI  seperti dalam gambar sebagai berikut:
Prinsip    Pola    Pembinaan    SDM    Kearsipan    Berbasis Kompetensi, meliputi:
a. profesional,      bahwa           penyelenggara      harus dilaksanakan oleh SDM Kearsipan yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan Kearsipan;
b. antisipasif,      bahwa      penyelenggaraan      pembinaan  SDM  Kearsipan  harus  didasari  pada antisipasi atau kesadaran terhadap        perkembangan        teknologi  informasi, budaya, dan ketatanegaraan;
c. kemandirian     dan     independen,     bahwa     SDM Kearsipan berpegang    pada    kompetensi yang dimiliki,   bebas   dari   pengaruh   pihak   manapun dalam melaksanakan kewenangannya;
d. akuntabilitas,       bahwa       dalam       pelaksanaan pembinaan  SDM Kearsipan menekankan    pada pertanggungjawaban pada implementasi; dan
e. responsif,    bahwa    penyelenggara    pembinaan    SDM  Kearsipan  harus  tanggap  atas permasalahan terkait penyelenggaraan kearsipan.
Berikut Bagan    Pola    Pembinaan    SDM    Kearsipan    Berbasis Kompetensi sebagai sistem, sebagai berikut:
Proses pembinaan  SDM Kearsipan  dilaksanakan melalui tahapan: a.     perencanaan; b.    pengorganisasian;
c.     pelaksanaan; dan
d.     pengawasan.
Selain  proses  pembinaan  SDM  Kearsipan  sebagaimana dimaksud diatas, ANRI melaksanakan penguatan komponen kompetensi yang meliputi:
a.     standar kompetensi;
b.     kurikulum dan pembelajaran;
c.     sarana dan prasarana;
d. assesor;
e.     sertifikasi; dan
f.      penilaian prestasi kerja.
Pelaksanaan dalam melakukan pembinaan SDM Kearsipan dikelompokkan menjadi:
a. secara  makro  dilaksanakan  dengan  penyempurnaan  regulasi  dan  menjalankan  fungsi manajerial di tingkat pusat dan wilayah binaan; dan
b. secaramikro      dilaksanakan        melalui        implementasi  program/kegiatan  pembinaan  SDM Kearsipan.
Program Pembinaan SDM Kearsipan yang disusun ANRI adalah sebagai berikut:
Grand Design Pembinaan SDM Kearsipan di Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi Dokumen Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Grand Design Pembinaan
Pelaksanaan      pembinaan      SDM      Kearsipan      dilakukan  melalui  program/kegiatan  yang berorientasi pada hasil kegiatan.
Pelaksanaan  pembinaan  SDM  Kearsipan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala ini.
Metode yang dilakukan dalam Pembinaan SDM Kearsipan:
a. Metode    yang    digunakan    dalam    pembinaan    SDM Kearsipan dilakukan secara: langsung dan tidak langsung
b. Metode  langsung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf a dilaksanakan dengan bertemu  langsung  dengan  pihak  yang  dibina  melalui  tatap  muka  di  kelas  dan  praktik lapangan.
c. Metode tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui jarak jauh dengan menggunakan sarana      teknologi      informasi      dan komunikasi.
Jenis pembinaan SDM Kearsipan yang diberikan kepada pihak yang dibina dapat berupa:
a. bimbingan;
b. konsultasi;
c. penyuluhan;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. apresiasi; dan
f. sosialisasi.
3. Target Kinerja dan pendanaan
ANRI    menyusun    target    kinerja    pembinaan    SDM Kearsipan yang diukur dan di evaluasi secara berkala pada akhir tahun berjalan. Sumber  pendanaan  pembinaan SDM Kearsipan berasal dari  APBN yang    dilaksanakan    sesuai    dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pendanaan pembinaan  SDM  Kearsipan  juga dapat dilakukan  melalui dukungan  dana dari pemerintah daerah, BUMN/BUMD,  dan perguruan  tinggi  negeri.
Sebagai gambaran, berikut penyusunan target kinerja pembinaan SDM Kearsipan:
Sedangkan Roadmap SDM kearsipan dan Assesor yang tersertifikasi adalah sebagaia berikut:

## Kesimpulan
Pengembangan  SDM  kearsipan  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dan  lembaga perguruan tinggi, namun lebih dari itu pribadi SDM kearsipan mempunyai tanggung jawab yang besar pula. Selama ini pemerintah telah memberikan regulasi yang pada intinya bertujuan untuk mengangkat derajad arsiparis dan memberikan kemudahan arsiparis dalam hal pengembangan diri. Hadirnya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Grand Design Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan setidaknya dapat digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan SDM kearsipan yang berkualitas dan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas melaksanakan penyelenggaraan kearsipan di lembaga kearsipan dan unit kearsipan lingkungan  pencipta arsip. Sedangkan lembaga pendidikan tinggi juga sudah memberikan sarana prasarana pendukung dan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam bidang  kearsipan.  Lembaga  kearsipan  perguruan  tinggi  walaupun  jumlahnya  belum  memadai  seperti jumlah  perguruan  tinggi  yang  ada,  namun  setidaknya  ada  upaya  perguruan  tinggi  dalam  memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pelatihan dan pendidikan bagi arsiparis. Maka arsiparis harus berjiwa besar untuk  mengejar  kompetensi  teknis,  manajerial,  dan  sosio  kultural  yang  dipersyaratkan.  Tidak  hanya mengerjakan pekerjaan rutinitas, namun sebagai sebuah profesi, arsiparis harus mengembangkan kegiatan yang mendukung keprofesionalannya.

## Referensi

## Sumber dari Buku dan Jurnal
Marzuki,  M. Saleh. (1992). Strategi dan Model Pelatihan. Malang : IKIP Malang.
Moleong, Lexy . (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung Nitisemito, S. (1997).  Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Balai Pustaka.
Ulfatin, Nurul & Triwiyanto, Teguh. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press.

## Sumber dari Produk hukum
Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  Tentang  Grand  Design Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

## Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Perguruan Tinggi
Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

## Sumber dari Internet
Handayani, Tri. Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi. https://www.researchgate.net/publication/334663471_Implementasi_Peraturan_Kepala_Arsip_Na sional_Republik_Indonesia_Nomor_24_Tahun_2011_tentang_Pedoman_Penyelenggaraan_Kearsipan _di_Lingkungan_Perguruan_Tinggi/link/5d390f79299bf1995b486c62/download
Kurniatun. (2014). Arsiparis: Antara Realita dan Harapan. http://arsip.ugm.ac.id/wp- content/uploads/sites/401/2014/12/arsiparis-antara-realita-dan-harapan-1.pdf
Profesi Arsiparis Masih Diabaikan di Indonesia – Sesuatu untuk Diperjuangkan!!!
https://ekonomi.kompas.com/read/2012/05/14/21374911/Profesi.Arsiparis