## LANDASAN HUKUM PENERBITAN GREEN SUKUK DI INDONESIA
Tiza Yaniza, Rachmawati, Devi Cintiya Ramadhanti, Mahesa Aryo Bimo
Universitas Tanjungpura
e-mail : tizayaniza@hukum.untan.ac.id, rachmawati@hukum.untan.ac.id , devicintiya@students.undip.ac.id, mahesaaryo99@gmail.com

## ABSTRAK
Di  Indonesia  perkembangan  instrumen  syariah  di  pasar  modal  sudah  terjadi  sejak  tahun 1997.    Sejarah  panjang  ini  menjadikan  Pemerintah  Indonesia  lebih  bersikap  dewasa  dari banyaknya  resiko  dalam  suatu  transaksi  ekonomi  bagi  setiap  investor.  Sehingga,  peranan regulasi  dan  landasan  hukum  menjadi  hal  yang  sangat  krusial  tidak  terkecuali  pada pembiayaan  syariah  yang  hidup  ditengah  masyarakat  dan  keharusan  memiliki  payung hukum  sebagai  upaya  menciptakan  kepastian  hukum  untuk  mewujudkan  keadilan  dan stabilitas  ekonomi  syariah  adalah  hal  pasti.  Hingga  saat  ini  pengaturan  mengenai  green sukuk belum diatur secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan- peraturan  yang  mendasari  penerbitan green  sukuk di  Indonesia.  Sedangkan  metode pelaksanaan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  sosiologis  yuridis.  Dimana  penelitian  ini mengkaji  dan  mengolah  data  hasil  penelitian  lapangan  dengan  bertitik  tolak  pada  aspek hukum  secara  normatif  dan  didukung  dengan  dokumen-dokumen  yang  relevan  berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti Eksistensi obligasi/sukuk berwawasan lingkungan ( green bond/green sukuk ) merupakan hal yang baru di Indonesia. Dengan hadirnya regulasi yang  mengakomodir  penerbitan  obligasi/sukuk  berwawasan  lingkungan  serta  menjadi landasan hukum bagi Pemerintah maupun pelaku usaha untuk beralih kepada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Kata Kunci : Green Sukuk, Pembangunan Rendah Karbon, Instrumen Syariah

## ABSTRACT
In  Indonesian,  the  development  of  sharia  instruments  in  the  capital  market  has  occurred since 1997. This long history has made the Indonesian government more mature from the many risks in an economic transaction for every investor. Thus, the role of regulation and legal basis is very crucial, including sharia financing that lives in the community and the necessity of having a legal umbrella as an effort to create legal certainty to realize sharia justice and economic stability is certain. Until now, the regulation regarding green sukuk has not been specifically regulated. This study aims to analyze the regulations that underlie the  issuance  of  green  sukuk  in  Indonesia.  While  the  implementation  method  used  is  a juridical sociological approach. Where this research examines and processes data from field research  by  starting  with  normative  legal  aspects  and  supported  by  relevant  documents related  to  the  problems  to  be  studied.  Indonesia.  With  the  presence  of  regulations  that accommodate  the  issuance  of  environmentally  sound  bonds/sukuk  and  become  the  legal basis for the Government and business actors to switch to environmentally sound business activities.
Keywords : Community Based Corrections, prisonization, overcapacity

## PENDAHULUAN
Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar keempat dunia, ekonomi terbesar ke- 16  serta  sebagai  anggota  G-20,  Negara  Indonesia  dapat  dikatakan  sebagai  negara  dengan kemapuan ekonomi menengah ke atas dengan perputaran pasar keuangan yang berjalan dengan signifikan,  Diperkuat  dengan  iklim  perekonomian  yang  baik  menjadikan  Indonesia  tempat investasi aman dan mengutungkan.
Pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan, atau ekonomi “hijau”, saat ini telah menjadi orientasi dari negara-negara di dunia. Meskipun demikian, realisasi ekonomi hijau memerlukan pendanaan  yang  besar  terutama  bagi  proyek-proyek  energi  terbarukan.  Salah  satu  instrumen keuangan  yang  dikembangkan  adalah  green  bond  dan  green  sukuk.  Meskipun  memiliki karakteristik keuangan yang sama dengan obligasi pada umumnya, penerbitan green bond harus mengacu  pada  sertifikasi  tertentu,  seperti  Prinsip-Prinsip  Obligasi  Hijau  atau  Green  Bond Principles (GBP) 1
Pada saat ini keuangan syariah tengah dalam kondisi baik. Hal ini ditandai dengan adanya keberagaman  Bank Syariah di  Indonesia seperti,  Bank Muamalat, Bank  Mandiri Syariah,  Bank BRI  Syariah,  Bank  BNI  Syariah,  Bank  BCA  Syariah,  Bank  Mega  Syariah,  Bank  Jabar  Banten Syariah,  Bank  Kalbar  Syariah  dan  ditambah  dengan  layanan  Finansial  berbasis  syariah  seperti, BAF Syariah, FIF Syariah, ACC Syariah dan lain sebagainya yang tidak asing lagi di masyarakat Indonesia  melainkan  menjadi  opsi-opsi  selain  bank  ataupun  pembiayaan  yang  berbasis konvensional.
Lembaga  keuangan  pada  dasarnya  mencapai  peranan  yang  sangat  strategis  dalam mengembangkan  perekonomian  suatu  bangsa.  Jika  dilihat  dalam  praktek  perekonomian  suatu negara, lembaga keuangan senantiasa ikut berperan aktif dalam tumbuh kembangannya lembaga keuangan  secara  baik  dan  sehat  akan  mampu  mendorong  perkembangan  ekonomi  bangsa, sebaliknya  lembaga  keuangan  suatu  bangsa  mengalami  krisis,  dapat  diartikan  bahwa perekonomian suatu bangsa tersebut sedang mengalami keterpurukan ( collapse ). 2
Lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang saat ini ialah Pasar Modal Syariah (PMS) salah satu instrumen Pasar Modal Syariah yang sedang banyak digunakan yaitu Obligasi Syariah (sukuk) atau yang sedang digalang pemerintah saat ini ialah Green Sukuk . Sebagai sebuah negara  yang  mayoritas  penduduknya  merupakan  pemeluk  agama  Islam  (85-87%),  Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk mengembangkan produk-produk keuangan berbasis syariah. Hal ini juga seiring dengan meningkatnya semangat beragama khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, opsi instrumen keuangan seperti produk perbankan, asuransi, pembiayaan dan investasi yang sudah mendapat lisensi syariah dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi pilihan pertama (kalau tidak yang kedua) bagi mereka. Ini tentunya merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dibidang keuangan maupun Pemerintah  guna  menghimpun  dana  dari  masyarakat  untuk  kemudian  dikelola  berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Green Sukuk adalah instrumen keuangan inovatif untuk mendukung Indonesia komitmen dalam  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca  berdasarkan.  Hukum  islam  prinsip  penerbitan  ini dipandu  oleh Green  Bond dan  kerangka Green  Sukuk ,  dan  ditinjau  oleh  pengulas  independen
1 Nana Riana, dkk. 2020. Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia. Direktorat Jendral Pengelolaan Pemnibiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan : Jakarta. Hlm 1
2 Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Current Issue : Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana 2009, hlm 3
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
international  CICERO  ( Center  for  International  Climate  Research )  hingga  saat  ini  Indonesia tercatat sebagai yang pertama kali menerbitkan obligasi hijau di Asia tenggara dan transaksi ini merupajan  penerbitan  Green  Sukuk  pertama  kalinya  di  dunia  yang  dilakukan  oleh  negara  ( the world’s first sovereign green sukuk ) melalui penerbitan green . 3
Sukuk  Negara  diatur  dalam  UU  No.  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara.  Undang-undang  tersebut  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 31/PMK.08/2018  tentang  Penjualan  Surat  Utang  Negara  Ritel  di  Pasar  Perdana  Domestik  dan Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  125/PMK.08/2018  tentang  Penjualan  Surat  Berharga  Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement dan merupakan negara urutan ke-4 di dunia yang memiliki populasi terbanyak dan  dalam  hal  ini  merupakan  salah  satu  penyumbang  emisi  karbon  top  dunia.  Per  tahun  2015, emisi gas rumah kaca (GRK) per kapita rata-rata negara G20 adalah 8,0 MtCO2e, lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia, 9,2 MtCO2e. 4
Penerbitan obligasi syariah memiliki tujuan untuk memperkenalkan instrumen pembiayaan syariah dan menjadikan opsi instrumen investasi kepada masyarakat. Selain itu Green Sukuk ini memfokuskan  pada  pembiayaan-pembiayaan  yang  berbasis  ramah  lingkungan.  Program pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan  seringkali  dianggap  sebagai  barang  mewah  karena besarnya  perbedaan cost dan  hasil  jika  dibandingkan  dengan  pembangunan  yang  sifatnya konvensional.
Pemerintah melibatkan keikutsertaan masyarakat sebagai investor untuk mendanai proyek- proyek berwawasan lingkungan tersebut melalui instrumen utang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  60/POJK.04/2017  Tahun  2017  tentang Penerbitan & Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan ( Green Bond ).
Dengan terbitnya POJK 60 /POJK.04/2017 tersebut maka penerbitan obligasi/sukuk hijau tidak lagi  dimonopoli oleh Pemerintah saja namun badan usaha baik  milik Pemerintah maupun swasta dapat mengeluarkan obligasi/sukuk berwawasan lingkungan.
Sekalipun banyaknya peraturan yang mengatur mengenai instrumen pembiayaan syariah, green sukuk sendiri hingga saat ini belum memiliki peraturan khusus yang berdiri sendiri mengatur tentang green suku k secara komprehensif. maka hal ini tentu saja menjadi menarik untuk menjadi bahan  penelitian  sehingga  penulis  tertarik  membuat  penelitian  dengan  judul:  “LANDASAN HUKUM PENERBITAN GREEN SUKUK DI INDONESIA”.

## Rumusan Permasalahan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan adapun menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apa landasan hukum penerbitan green sukuk di Indonesia?”

## Tujuan Penelitian
3 Luthfia Ayu Karina, “Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia”, Jurnal Conference On Islamic, Management, Accounting, And Economics (CIMAE), proceeding, Vol 2, No 1 , 2019, hlm 261.
4 Br own to Green: Transisi G20 Menuju Ekonomi Rendah Karbon, Fakta Nasional 2018: Indonesia, 2018, Climate Transparency. Hlm 1 .
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
Menganalisa peraturan-peraturan yang mendasari penerbitan green sukuk di Indonesia.
Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Manfaat  teoritis  dalam  penelitian  ini  adalah  kontribusi  pengembangan  ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum ekonomi.

## 2. Manfaat Praktis
Manfaat  praktis  dari  penelitian  ini  adalah  diharapkan  dapat  memberikan pengetahuan  terkait  apa  landasan  hukum  dari  penerbitan  green  sukuk  di  Indonesia. Selain itu dapat menjadi keyakinan Pemerintah memasarkan produk-produk keuangan yang  inovatif,  berkelanjutan,  dan  inklusif  untuk  mendukung  pembangunan  rendah karbon di Indonesia.

## Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  sosiologis  yuridis.  dimana penelitian  ini  mengkaji  dan  mengolah  data  hasil  penelitian  lapangan  dengan  bertitik tolak  pada  aspek  hukum  secara  normatif  dan  didukung  dengan  dokumen-dokumen yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti baik dari sisi peraturan- peraturan  yang  ada  maupun  kasus-kasus  yang  masih  ada  relevansinya  dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Bahan Penelitian
Penelitian  ini  didasarkan  pada  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Penelitian  Kepustakaan,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan data-data pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
b. Penelitian  Lapangan,  yaitu  merupakan  pelengkap  yang  diperoleh  dari  beberapa responden  yang  terlibat  dalam  pelayanan  sektor  jasa  keuangan  serta  instansi- instansi terkait yang terlibat dalam pembangunan rendah karbon di Indonesia.
1) Lokasi  Penelitian  Lokasi  yang  akan  dipilih  untuk  penelitian  ini  adalah  di Pontianak-Kalimantan Barat, dan Singkawang–Kalimantan Barat.
2) Metode pengumpulan data
Metode  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  adalah metode purposive  sampling yaitu  peneliti  memiliki  pertimbangan  sendiri tentang  informasi  yang  di  dapat  dari  narasumber  yang  berhubungan  erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.
3) Narasumber Narasumber  adalah  pihak-pihak  yang  mengetahui  dan  memahami  tentang green  sukuk  dan  pembangunan  rendah  karbon  di  Indonesia,  dalam  hal  ini adalah OJK, para pelayanan sektor jasa keuangan, dan kemitraan Pemerintah Indonesia
4) Alat Pengumpulan Data
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
a) Wawancara, hal ini dilakukan agar memperoleh data yang akurat karena adanya interaksi langsung dengan narasumber dan menggunakan panduan wawancara  yang  akan  dikembangkan  selama  wawancara  (semi terstruktur).
b)  Studi  Dokumen,  akan  dilakukan  apabila  jenis  data  yang  dikumpulkan selama penelitian adalah data sekunder dimana penelitian hukum normatif sedangkan  objek  dari  penelitian  merupakan  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder.
3. Analisis Data
Setelah tahap pengumpulan data, yang dapat dilakukan selanjutnya dalam penelitian ini adalah  pengolahan  data.  Dimana  data  yang  diperoleh  dikelompokkan  dan  dipilih kemudian  dianalisa  dengan  menggunakan  metode  normatif  kualitatif  yaitu  melakukan pembahasan data-data yang diperoleh berdasarkan norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

## Luaran Dan Target Capaian
Luaran  dan  target  capaian  yang  diharapkan  dalam  penelitian  ini  adalah melaksanakan  seminar  hasil  penelitian  dan  mempublikasikan  hasil  penelitian  ke  dalam jurnal nasional terakreditasi.

## PEMBAHASAN

## Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk di Indonesia
Penyebaran Sukuk ini relatif cepat karena Sukuk dikenal memiliki keistimewaan sebagai instrumen keuangan yang selaras dengan hukum Islam (syariah). 5 Green Sukuk
Namun, produk finansial atau pembiayaan di Indonesia baik dalam bentuk konvensional atau  syariah  sudah  semestinya  dilandasi  hukum  sebagai  sebuah  pijakan  dalam  berjalannya transaksi ekonomi secara adil. Mengingat, banyaknya resiko dalam suatu transaksi ekonomi tentu perlu diperhatikan bagi setiap investor sehingga, peranan regulasi dan landasan hukum menjadi hal yang sangat krusial tidak terkecuali pada pembiayaan syariah yang hidup ditengah masyarakat harus memiliki payung hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan stabilitas ekonomi syariah.
Mengingat  bahwa  posisi  geografis  Indonesia  sangat  rentan  terhadap  dampak  dari perubahan  iklim  sehingga  perlu  dilakukan  upaya  penanggulangan  melalui  mitigasi  perubahan iklim, atau usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang  dapat  menurunkan  emisi/meningkatkan  penyerapan  GRK  dari  berbagai  sumber  emisi. Dimana, untuk melaksanakan pembangunan atau mitigasi di atas diperlukannya dana yang besar sehingga negara berinovasi dalam hal ini mengembangkan suatu pembiayaan yang mengarah pada pembangunan green. Terlebih lagi  target  ambisius pemerintah berkomitmen untuk  menurunkan emisi  karbon 29% di  tahun 2030 (atas usaha sendiri) dan 41%  dengan dukungan internasional. Sektor yang dapat menurunkan emisi karbon adalah lahan dan energi.
5 Nisful Laila. Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia. Cetakan I. 2019, hlm. 4
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sukuk merupakan bentuk sertifikat penyertaan modal yang menetapkan hak sejumlah dana yang diinvestasikan pada institusi keuangan tertentu dan memiliki aturan yang disepakati. Dalam pasar  modal,  terdapat  tiga  bentuk  sertifikat  pengelolaan  modal,  yaitu  sertifikat  yang  memiliki keuntungan  berlebih,  sertifikat  berhadiah,  dan  sertifikat  pengelolaan  modal  dalam  bentuk  kerja sama investasi. 6
Berikut  beberapa  payung  hukum  yang  mengatur Green  Sukuk secara  umum  ( general ), untuk pengaturan khusus terkait Green Sukuk sendiri belum ada sampai saat ini sehingga masih berpijak pada, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002,  dan Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan  ( Green  Bond ).  Kemudian,  pengaturan Green  Sukuk di  Indonesia  dipaparkan  lebih rinci terdiri dari;
1. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara menyatakan bahwa, Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing;
2. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  32/DSN-MUI/IX/2002  Tentang  Obligasi Syariah  memutuskan  fatwa  bahwa ,  (1)  Obligasi  yang  tidak  dibenarkan  menurut syariah  yaitu  obligasi  yang  bersifat  utang  dengan  kewajiban  membayar  berdasarkan bunga; (2) Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip  syariah;  dan  (3)  Obligasi  Syariah  adalah  suatu  surat  berharga  jangka panjang  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  Emiten  kepada  pemegang Obligasi  Syariah  yang  mewajibkan  Emiten  untuk  membayar  pendapatan  kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan  Persyaratan  Efek  Bersifat  Utang  Berwawasan  Lingkungan  ( Green  Bond ) dinyatakan pada Pasal 1 ayat 2 bahwa, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan ( Green  Bond )  adalah  Efek  bersifat  utang  yang  dana  hasil  penerbitannya  digunakan untuk  membiayai  atau  membiayai  ulang  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  usaha berwawasan  lingkungan.  Pada  Pasal  1  ayat  3  bahwa,  Kegiatan  Usaha  Berwawasan Lingkungan yang selanjutnya disingkat KUBL adalah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/ atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
Kemudian, mengenai  penjualan  surat  utang,  Indonesia  memiliki  regulasi  yaitu Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  31/PMK.08/2018  tentang  Penjualan  Surat  Utang  Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan No.2/125/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. Pada ayat 3(tiga)  disebutkan  bahwa  SBSN  Ritel  adalah  SBSN  yang  dijual  oleh  Pemerintah  kepada investor ritel di pasar perdana domestik.
Maka, Green  sukuk sebagai  contoh  instrumen  pembiayaan  pembangunan  yang mensinergikan pembangunan hijau harus berjalan dengan mempertimbangkan sumber daya
6 Nisful Laila. Op.cit., hlm. 53
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
alam dan isu lingkungannya. dan hingga saat ini instrumen pembiayaan Green Sukuk belum memiliki  pengaturan  khusus  tersendiri  sebagai  kepastian  hukum. Green  sukuk memiliki manfaat yaitu mendorong kegiatan Law Carbon Development Indonesia (LCDI) atau dalam istilah bahasa indonesia disebut pembangunan rendah karbon.  Pembangunan Rendah Karbon Indonesia merupakan wujud platform guna perbaikan dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi  Gas  Rumah  Kaca  (RAN-GRK)  yang  regulasinya  terdapat  di  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang  RAN-GRK.
Selain  itu  pembangunan  di  Indonesia  tengah  mengarah  kepada Sustainable Development  Goals (SDGs)  atau  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan.  Sebagai  salah  satu wujud  komitmen  Indonesia  dalam  melaksanakan  pencapaian  TPB/SDGs,  yang  telah ditetapkan  pada Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  59  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan  Pencapaian  TPB/SDGs sebagai  bentuk  landasan  hukum  pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia.
Analisa  Penerapan  Peraturan-Peraturan  Yang  Mendasari  Penerbitan  Green  Sukuk  Di Indonesia.
Eksistensi  obligasi/sukuk  berwawasan  lingkungan  ( green  bond/green  sukuk )  merupakan hal  yang  baru  di  Indonesia.  Produk  finansial  atau  pembiayaan  di  Indonesia  baik  dalam  bentuk konvensional  atau  syariah  sudah  semestinya  dilandasi  hukum  sebagai  sebuah  pijakan  dalam berjalannya  transaksi  ekonomi  secara  adil.  Mengingat,  banyaknya  resiko  dalam  suatu  transaksi ekonomi  tentu  perlu  diperhatikan  bagi  setiap  investor  sehingga,  peranan  regulasi  dan  landasan hukum  menjadi  hal  yang  sangat  krusial.  Tidak  terkecuali  pada  pembiayaan  syariah  yang  hidup ditengah masyarakat harus memiliki payung hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan stabilitas ekonomi syariah. Pelaksanaan penerapannya di awali dengan  meratifikasi  Paris  Agreement  dinyatakan  dengan  penerbitan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2016  Tentang  Pengesahan Paris  Ageement  to  The  United  Nations Framework  Convention  on  Climate  Change (Persetujuan  Paris  atas  Konvensi  Kerangka  Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
Kemudian, mengenai penjualan surat utang, Indonesia memiliki regulasi yaitu Peraturan Menteri  Keuangan  No.  31/PMK.08/2018  tentang  Penjualan  Surat  Utang  Negara  Ritel  di  Pasar Perdana  Domestik  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.2/125/PMK.08/2018  tentang  Penjualan Surat  Berharga  Syariah  Negara  Ritel  di  Pasar  Perdana  Domestik.  Pada  ayat  3(tiga)  disebutkan bahwa  SBSN  Ritel  adalah  SBSN  yang  dijual  oleh  Pemerintah  kepada  investor  ritel  di  pasar perdana domestik.
Maka, Green  sukuk sebagai  contoh  instrumen  pembiayaan  pembangunan  yang mensinergikan pembangunan hijau harus berjalan dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan isu lingkungannya dan hingga saat ini instrumen pembiayaan Green Sukuk belum memiliki pengaturan  khusus  tersendiri  sebagai  kepastian  hukum. Green  sukuk memiliki  manfaat  yaitu mendorong  kegiatan Low  Carbon  Development Indonesia (LCDI)  atau  dalam  istilah  bahasa indonesia  disebut  pembangunan  rendah  karbon.    Pembangunan  Rendah  Karbon  Indonesia merupakan wujudperbaikan tools perencanan dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)  yang regulasinya terdapat  di  Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang  RAN-GRK.
Selain itu pembangunan di Indonesia tengah mengarah kepada Sustainable Development Goals (SDGs)  atau  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan.  Sebagai  salah  satu  wujud  komitmen Indonesia  dalam  melaksanakan  pencapaian  TPB/SDGs,  yang  telah  ditetapkan  pada Peraturan
Presiden  (Perpres)  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  TPB/SDGs sebagai bentuk landasan hukum pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia.
Melalui  sosialisasi  konsep  SDGs,  PRK  dan  green  sukuk,  secara  tidak  langsung memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  untuk  membudayakan  prinsip  cinta  lingkungan  dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pilihan berinvestasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Pengaturan  dalam  Undang-Undang  No.19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara,  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  32/DSN-MUI/IX/2002,  dan  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan  Lingkungan  ( Green  Bond )  belum  memberikan  kepastian  hukum  secara  optimal karena  belum  terdapatnya  pengaturan  hukum  mengenai green  sukuk secara  spesifik.  Serta, beberapa  aturan  tentang Green  Sukuk pada  pembahasan  di  atas  belum menggambarkan Green Sukuk mengenai arah tepat gunanya dan pengelolaan secara terbuka. Sehingga, semuanya masih berpijak pada aturan yang bersifat umum saja;

## SARAN
Penempatan Green  Sukuk menjadi  opsi  pembiayaan  Pembangunan  Rendah  Karbon  di Indonesia sudah tepat. Namun, besaran target dan animo masyarakat di Indonesia belum tercapai dengan  baik  sehingga,  atas  dasar  pembahasan  diatas,  penulis  merekomendasikan    beberapa  hal untuk diperhatikan khususnya para stakeholder yaitu :
1. Sebagai pemangku kekuasaan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia  sebagai  penerbit  harus  terus  berjalan  fokus  untuk  varian  penerbitan  produk- produk Green Sukuk lainnya di tahun kedepan serta menjaring pasar dalam negeri dan pasar global lebih luas lagi. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Stakeholder terkait harus terus bersinergi kedepan agar pengarusutamaan pembangunan rendah karbon ini berjalan lebih  efisien  sesuai  RPJPN  dan  RPJMN.  Serta,  kepada  pemegang  kekuasaan  untuk menciptakan produk undang-undang maupun peraturan khusus mengenai green sukuk agar terciptanya kepastian hukum dan tercapainya kebermanfaatan bersama;
2. kepada masyarakat hendaknya semakin yakin untuk berinvestasi di Indonesia khususnya pada investasi berbasis lingkungan karena keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama  mengembangkan  pembangunan  berkelanjutan  maka  dampak  positif investasi  tersebut  akan  dirasakan  bagi  investor  maupun  negara  serta  dicapainya pembangunan  yang  berkesinambungan  antara  tiga  sektor  pembangunan  yaitu  sosial, ekonomi dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Nana  Riana,  dkk.  2020. Studi  Mengenai  Green  Sukuk  Ritel  di  Indonesia.  Direktorat  Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko . Jakarta: Kementerian Keuangan.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Nisful  Laila.  2019.  Pengembangan  Sukuk  Negara  di  Indonesia Analisis  Komprehensif  dalam menggali  Alternatif  Solusi  dan  Strategi  Pengembangan  Sukuk  Negara  Indonesia. Surabaya: Nizamia Learning Center.
Nurul  Huda  dan  Mustafa  Edwin  Nasution.  2009. Current  Issue:  Lembaga  Keuangan  Syariah , Jakarta: Kencana.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.
Peraturan Menteri Keuangan No.2/125/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan ( Green Bond ).

## Jurnal :
Luthfia Ayu Karina, “Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia”, Jurnal Conference  On  Islamic,  Management,  Accounting,  And  Economics  (CIMAE), proceeding, Vol 2, No 1 , 2019,
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.
Brown to Green: Transisi G20 Menuju Ekonomi Rendah Karbon, Fakta Nasional 2018: Indonesia, 2018. Climate Transparency.