## PENERAPAN ISAK 16 PADA PERJANJIAN KONSESI JASA STUDI KASUS: PT INDONESIA POWER
Ramadhan Try Adriansyah 1) ; Raja Pangestu 2) , Amrie Firmansyah 3)*
1) 4132210037_ramadhan@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 4132210034_raja@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) amrie@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN* *penulis korespondensi

## Abstract
This study aims to discuss whether an agreement or contract can be classified as a service concession agreement according  to applicable  accounting  standards.  The  research  was  conducted  using  a qualitative  method  with  a content analysis approach. The data used are the financial statements of PT Indonesia Power in 2020. The study results conclude that the application of service concession accounting at PT Indonesia Power has been carried out  following  the  accounting  standards  set  concerning  service  concession  accounting,  namely  ISAK  16. Disclosures made by PT Indonesia Power are related to concession rights accounting is also appropriate and meets the characteristics of the disclosures regulated in the applicable financial accounting standards. Keywords: Concession, Lease, Contract

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membahas apakah suatu perjanjian atau kontrak dapat diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian konsesi jasa sesuai  standar akuntansi yang berlaku. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan PT Indonesia Power tahun 2020.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  penerapan  akuntansi  konsesi  jasa  pada  PT Indonesia  Power  telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan terkait dengan akuntansi konsesi jasa yakni ISAK 16. Pengungkapan  yang  dilakukan  oleh  PT  Indonesia  Power  terkait  dengan  akuntansi  hak konsesi  juga  sesuai  dan memenuhi karakteristik pengungkapan yang diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Kata Kunci: Konsesi, Sewa, Kontrak

## PENDAHULUAN
Energi listrik dengan segala manfaat yang diberikan menjadi suatu jalan pembuka untuk membangun  sebuah  peradaban  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi pada suatu negara (Kemkominfo, 2016). Listrik telah menjadi sebuah kebutuhan primer oleh penduduk  di  seluruh  dunia  sebagai  pendukung  dalam  menjalankan  kegiatan  sehari-hari termasuk  di  negara  Indonesia  (Mulyani  &  Hartono,  2018).  Konsumsi  listrik  di  Indonesia sepanjang  tahun  2020  mencapai  242,6  terrawatthour  (TWh)  atau  turun  0,19%  bila dibandingkan dengan realisasi konsumsi pada tahun 2019 yang mencapai 243,06 TWh (Pribadi, 2021).  Seiring  meningkatnya  populasi  penduduk  di  Indonesia,  ketersediaan  listrik  di  suatu wilayah  akan  menjadi  sangat  penting  dan  hal  tersebut  juga  berpotensi  meningkatkan permintaan masyarakat  atas listrik (Mulyani & Hartono, 2018). Rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99,20% di tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa selama enam tahun terakhir, rasio elektrifikasi mengalami peningkatan sebesar 14,85% dari tahun 2014, dimana pada tahun 2014 sebesar 84,35% menjadi 99,20% pada tahun 2020 (Pribadi, 2021).
Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  adalah  satu-satunya  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  penyedia  tenaga  listrik  untuk  kepentingan  umum  yang  dibentuk  berdasarkan  PP Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  (Peraturan  Pemerintah  RI,  1994).  PLN  memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan listrik yang memadai dengan tarif yang terjangkau, yaitu dengan  mengoptimalkan  pemakaian  listrik  agar  meningkatkan  daya  saing  industri  nasional dengan maksud menunjang kemajuan perekonomian serta pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  (Peraturan  Pemerintah  RI,  1994).  Kemudahan mendapatkan akses listrik menjadi salah satu indikator kemudahan berbisnis di suatu negara.
PLN  senantiasa  berusaha  untuk  memastikan  ketersediaan  pasokan  listrik  yang  andal  dan terjangkau  serta  melakukan  inovasi  berkelanjutan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan kemudahan pelanggan dalam mendapatkan layanan PLN. Demi terwujudnya kondisi tersebut, PLN menjalankan Program Strategis Nasional 35.000 MW yang merupakan program prioritas pemerintah untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan listrik di seluruh penjuru negeri serta mendorong  pertumbuhan  industri  dalam  negeri  (PLN,  2020).  Program  ini  diharapkan  dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (PLN, 2020). Program 35.000 MW diputuskan melalui  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Peraturan Presiden RI, 2016).
Sesuai  kebijakan  pemerintah  untuk  mewujudkan  program  35.000  MW,  pemerintah memberikan  peluang  bagi  pihak  swasta  untuk  dapat  berpartisipasi  maksimal  dalam pembangunan  pembangkit  listrik  melalui  mekanisme  pembangkit  listrik  swasta  atau  akrab disebut  dengan Independent  Power  Producers (IPP)  (Kementerian  ESDM,  2014).  Selain partisipasi swasta dapat dilakukan dengan skema IPP, pihak swasta juga dapat berpartisipasi melalui  Kerja  Sama  Pemerintah  Swasta  (KPS)  yang  salah  satunya  adalah  Kerja  Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38  Tahun  2015  tentang  Kerja  Sama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan Infrastruktur, KPBU merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah atau pihak yang mewakili pemerintah secara resmi, di mana  sebagian  atau  seluruhnya  menggunakan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  badan  usaha dengan  memperhatikan  pembagian  risiko  di  antara  pihak  yang  terlibat  dalam  kerja  sama tersebut (Peraturan Presiden RI, 2015). Penyediaan infrastruktur meliputi kegiatan pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan  infrastruktur  dan/atau  pemeliharaan  infrastruktur  dalam  rangka  meningkatkan kemanfaatan infrastruktur (Peraturan Presiden RI, 2015). Selain untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu bagi masyarakat, KPBU  juga  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  kepastian  pengembalian  dan  investasi  bagi badan  usaha  dalam  kegiatan  penyediaan  infrastruktur  melalui  mekanisme  pembayaran  yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha.
PLN melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT Indonesia Power yang merupakan entitas anak perusahaan PLN pada tanggal 10 Maret 2017 atas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya (Indonesia Power, 2020). Implementasi PJBTL  berdasarkan  perjanjian  kontraktual  akan  menggunakan  formula  tarif  berdasarkan tingkat ketersediaan pembangkit listrik yang penentuannya dilakukan setiap tahun (Indonesia Power,  2020).  Jangka  waktu  perjanjian  yang  ditetapkan  adalah  5  (lima)  tahun,  dimulai  dari tanggal 1 Januari 2017. Pada tanggal 22 Agustus 2017 dilakukan amandemen atas perjanjian tersebut dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 (Indonesia Power, 2021). Amandemen menyatakan perubahan atas jangka waktu perjanjian yang semula adalah 5 (lima) tahun menjadi 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2046 (Indonesia Power, 2021).
Implementasi  PJBTL  yang  dijelaskan  sebelumnya  secara  ketentuan  telah  memenuhi pengertian  dari  perjanjian  konsesi  jasa  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2014a).  Dalam  suatu perjanjian  konsesi  jasa  dikenal  istilah  pemberi  konsesi  jasa  dalam  hal  ini  adalah  PLN  yang merupakan pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah dan istilah operator dalam hal ini  adalah  PT  Indonesia  Power  sebagai  pihak  swasta.  Perjanjian  menyatakan  bahwa  PT Indonesia  Power  setuju  untuk  melakukan  pembuatan  desain,  pembiayaan,  pembangunan, pengelolaan, serta pengoperasian infrastruktur yang dilaksanakan secara optimal. Infrastruktur yang dimaksud adalah fasilitas pembangkit listrik dan PT Indonesia Power akan menyerahkan
Volume 2 No.1, 2022
listrik  yang  dihasilkan  kepada  PLN  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  disetujui. Penggunaan infrastruktur juga didasarkan pada masa manfaat untuk tujuan pengaturan konsesi jasa. Perjanjian juga menyatakan bahwa PT Indonesia Power memiliki hak tanpa syarat untuk menerima uang tunai dari PLN melalui pembayaran kapasitas listrik berdasarkan PJBTL.
Sebelum  tahun  2020,  uang  tunai  yang  diterima  oleh  sebuah  entitas  yang  melakukan perjanjian konsesi jasa akan diakui dan diukur sebagai aset keuangan. Aset keuangan tersebut dicatat  sebagai  pinjaman  dan  piutang  berdasarkan  PSAK  55  yang  mengatur  mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Namun sejak kehadiran dan berlakunya PSAK 71, penerimaan uang tunai atas perjanjian konsesi jasa akan  dicatat  sebagai  aset  keuangan  yang  diukur  dengan  biaya  perolehan  diamortisasi ( amortized cost ) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi ( amortized cost ) apabila aset keuangan  dikelola  dalam  model  bisnis  yang  bertujuan  untuk  memiliki  aset  keuangan  dalam rangka mendapatkan kas kontraktual dan persyaratan kontraktual meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ( solely payments of principal and interest /SPPI) dari jumlah  pokok  terutang  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2017).  Penggunaan  Standar  Akuntansi Keuangan  tersebut  akan  dijelaskan  lebih  terperinci  dalam  Catatan  atas  Laporan  Keuangan (CaLK)  milik  perusahaan.  Entitas  mengukur  aset  keuangan  atau  liabilitas  selain  piutang didasarkan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang berhubungan langsung  dengan  perolehan  atau  penerbitan  aset  keuangan  atau  liabilitas  keuangan.  Apabila operator  melakukan  jasa  pembangunan  atau  peningkatan  kemampuan  infrastruktur,  maka imbalan yang diterima dari pemberi konsesi jasa dapat diakui sebagai aset keuangan atau aset berwujud  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2014a). Kurangnya  pemahaman  publik  mengenai  klasifikasi  atas  imbalan  tersebut  di  atas  serta minimnya penelitian yang membahas mengenai penerapan ISAK 16 atas perjanjian konsesi jasa sebagai aset keuangan, perlu ulasan lebih lanjut atas isu tersebut.
Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas mengenai penerapan ISAK 16 atas perjanjian  konsesi  jasa  masih  jarang  dilakukan  khususnya  dengan  menggunakan  data  di Indonesia. Baskoro & Firmansyah (2020) mengulas penerapan akuntansi hak konsesi sebagai aset  tak  berwujud  pada  perusahaan  penyedia  jasa  jalan  tol  di  Indonesia.  Penelitian  tersebut menyimpulkan bahwa implementasi akuntansi atas hak konsesi jalan tol pada PT Citra Marga Nusaphala  Persada  Tbk  dan  PT  Jasa  Marga  (Persero)  Tbk  sudah  sesuai  dengan  standar akuntansi yang berlaku yaitu ISAK 16. Prasetyo & Agustia (2018) melakukan analisis dampak rencana  penerapan  ISAK  16  pada  penyelenggaraan  prasarana  kereta  api  ringan  ( Light  Rail Transit ).  Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  perjanjian  penyelenggaraan  prasarana kereta api ringan telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan ISAK 16 dan permasalahan akuntansi  yang  akan  dihadapi  sebagai  konsekuensi  atas  penerapan  ISAK  16  antara  lain permasalahan pengakuan pendapatan, penurunan nilai aset tidak berwujud, dan permasalahan pengakuan  aset  tetap.  Afifah  &  Suparwoto  )2018)  menyimpulkan  bahwa  pengakuan  dan pencatatan proyek BOT ( built-operate-transfer ) pada PT OPQ telah sesuai dengan ISAK 16 walaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengulas  perjanjian  konsesi  jasa  pada  PT  Indonesia Power dari sisi klasifikasi aset, pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan. Fokus ulasan dalam  penelitian  ini  penting  untuk  dilakukan  karena  terbatasnya  jumlah  literatur  penelitian yang  membahas  mengenai  penerapan  akuntansi  atas  perjanjian  konsesi  jasa.  Penelitian  ini diharapkan dapat memperluas literatur di bidang akuntansi  terkait dengan perjanjian konsesi jasa  yang  masih  jarang  diulas  di  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan perbaikan kebijakan pemerintah terkait dengan konsesi jasa di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA
Konsesi merupakan bentuk komitmen pemerintah dengan pihak lain baik badan milik pemerintah ataupun pihak swasta dalam mengelola fasilitas umum yang digunakan oleh publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang RI, 2014). Pemerintah menarik partisipasi sektor swasta dengan memperkenalkan perjanjian jasa kontraktual dalam melakukan  pembangunan,  pembiayaan,  pengoperasian  dan  pemeliharaan  infrastruktur  untuk layanan  publik  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2014a).  Beberapa  contoh  layanan  publik  yang dimaksud  seperti  pembuatan  dan/atau  perbaikan  jalan,  pembangunan  jembatan,  fasilitas kesehatan, fasilitas pertahanan, fasilitas perhubungan atau transportasi, menara telekomunikasi, serta  pembangunan  pembangkit  listrik  yang  bertujuan  untuk  penyediaan  pasokan  energi. Perjanjian  yang  dibuat  akan  melibatkan  entitas  sektor  swasta  selaku  operator  sebagai  pihak yang membangun, meningkatkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur penyediaan layanan publik dalam jangka waktu tertentu. Entitas publik atau badan usaha selaku pemberi konsesi ( grantor ) memiliki kendali dan kemampuan untuk mengatur regulasi atas jasa apa yang harus diserahkan oleh operator, kepada siapa jasa tersebut harus diberikan, serta menetapkan harga atas penyerahan jasa tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a).
Infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik diatur dalam  sebuah  kebijakan  tanpa  memandang  identitas  dari  pihak  yang  mengelola  dan mengoperasikan layanan tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a). Sebuah perjanjian dapat diklasifikasikan  sebagai  perjanjian  konsesi  jasa  apabila  memenuhi  ciri-ciri  umum  perjanjian konsesi jasa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a). Pertama, terdapat perjanjian jasa kontraktual yang membuat operator memiliki kewajiban untuk melakukan penyediaan jasa kepada publik atas nama pemerintah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a). Kedua, entitas sektor publik (badan pemerintah) atau pihak swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas jasa berperan sebagai pemberi  konsesi  atau  pihak  yang  memberikan  perjanjian  jasa  (Ikatan  Akuntan  Indonesia, 2014a).  Ketiga,  operator  memiliki  tanggung  jawab  sedikitnya  untuk  sebagian  pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait, tidak hanya berperan sebagai agen perwakilan pemberi konsesi (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2014a).  Keempat,  kontrak  menetapkan  harga  awal  yang  akan dikenakan oleh operator dan mengatur perubahan harga selama periode perjanjian jasa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a). Kelima, pada akhir periode perjanjian konsesi, operator memiliki kewajiban untuk menyerahkan infrastruktur kepada pihak pemberi konsesi, sesuai kondisi yang telah ditentukan, dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, tidak melihat pihak mana yang awalnya membiayai infrastruktur tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a).
Gambar  1  merupakan  diagram  akuntansi  perjanjian  konsesi  jasa  yang  digunakan sebagai acuan atau dasar dalam melakukan pengujian awal perjanjian konsesi jasa yang sesuai dengan  ISAK 16 (2014).  Pengujian dilakukan dengan pertanyaan pertama “Apakah pemberi konsesi  jasa mengendalikan atau memberikan  regulasi kepada pihak operator terkait dengan jasa apa yang harus diberikan berkaitan dengan infrastruktur tersebut, kepada siapa jasa tersebut diberikan, dan berapa harga yang dikenakan oleh operator kepada penerima jasa?”. Apabila pengujian pertama memberikan jawaban “Ya” maka pengujian dilanjutkan dengan pertanyaan kedua  “Apakah  pada  akhir  periode  perjanjian  konsesi,  infrastruktur  yang  digunakan  akan dikuasai oleh pemberi konsesi?”. Apabila pengujian kedua memberikan jawaban “Ya” maka pengujian dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga “Apakah infrastruktur yang dikonstruksikan sendiri oleh operator atau diakuisisi dari pihak ketiga ditujukan untuk memenuhi perjanjian jasa yang telah ditetapkan?”. Apabila pengujian ketiga kembali memberikan jawaban “Ya” maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian konsesi jasa suatu entitas termasuk dalam ruang lingkup interpretasi dari ISAK 16 (2014).
Gambar 1: Diagram Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa
Sumber: Baskoro & Firmansyah (2020) Berdasarkan  paragraf  11  ISAK  16  (2014),  ketika  telah  dilakukan  pembangunan  dan pengoperasian atas infrastruktur oleh operator, infrastruktur tersebut tidak dapat diakui sebagai aset  tetap  di  dalam  laporan  keuangan  operator.  Berdasarkan  perjanjian  jasa  kontraktual, pemberi konsesi jasa tidak memberikan hak untuk mengendalikan infrastruktur yang dibangun kepada  operator.  Kewajiban  operator  berdasarkan  perjanjian  jasa  kontraktual  adalah menyediakan  jasa  berupa  layanan  publik  untuk  kepentingan  pemerintah  dengan mengoperasikan infrastruktur yang telah dibangun sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan paragraf 12 dan 13 ISAK 16 (2014), operator selaku penyedia jasa akan membangun  dan  meningkatkan  kemampuan  infrastruktur.  Infrastruktur  yang  telah  selesai dibangun akan digunakan oleh operator untuk menyediakan layanan publik. Pengoperasian dan pemeliharaan  infrastruktur  yang  menjadi  tanggung  jawab  operator  akan  dilaksanakan  sesuai dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  secara  kontraktual.  Selanjutnya,  operator  wajib mengakui  pendapatan  atas  jasa  yang  telah  dilakukan  berdasarkan  PSAK  34  mengenai Akuntansi  Kontrak  Konstruksi  dan  PSAK  23  (2014)  mengenai  Pendapatan  (Ikatan  Akuntan Indonesia, 2014b, 2014c). Namun  setelah PSAK 72  yang mengatur tentang  Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan berlaku secara efektif pada tahun 2020, pengukuran dan pengakuan
pendapatan  berdasarkan  kedua  PSAK  sebelumnya,  sekarang  harus  mengacu  pada  ketentuan yang diatur pada PSAK 72 tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).
Ketika  operator  memberikan  jasa  terkait  dengan  pembangunan  atau  peningkatan kemampuan,  maka  imbalan  atau  piutang  yang  diterima  atas  jasa  tersebut  akan  diakui  oleh operator pada nilai wajar. Imbalan tersebut dapat diakui oleh operator sebagai aset keuangan atau aset tidak berwujud, tergantung pada isi kontrak perjanjian yang telah ditetapkan. Operator akan mengakui imbalan tersebut dalam bentuk aset keuangan apabila operator mempunyai hak kontraktual  tanpa  syarat  untuk  menerima  kas  atau  aset  keuangan  lain  dari  pemberi  konsesi (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2014a).  Namun,  operator  akan  mengakui  imbalan  dalam  bentuk aset  tak berwujud, ketika operator tidak menerima kas  atau  aset  keuangan lain dari pemberi konsesi, melainkan hak (lisensi) untuk membebankan biaya kepada pengguna layanan publik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a).
Operator  juga  memiliki  kewajiban  kontraktual  yang  harus  dipenuhi.  Kewajiban kontraktual  ini  mengharuskan  operator  untuk  melakukan  pemulihan  infrastruktur  sebelum dilakukan penyerahan kepada pemberi konsesi pada akhir masa perjanjian jasa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a). Operator harus mengakui dan mengukur kewajiban tersebut sesuai dengan PSAK  57  Provisi,  Liabilitas  Kontinjensi,  dan  Aset  Kontinjensi,  yaitu  berdasarkan  estimasi terbaik  atas  pengeluaran  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan  kewajiban  kini  pada  akhir periode pelaporan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014e).
Imbalan  berbentuk  aset  keuangan  yang  diterima  oleh  operator  yang  memiliki  hak kontraktual tanpa syarat dari pemberi konsesi diakui dan diukur berdasarkan PSAK 50 (2014): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (2015): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a, 2014d, 2015). Jumlah imbalan yang  dapat  diperoleh  oleh  operator  dari  pemberi  konsesi  atau  pihak  yang  mewakili  pemberi konsesi yang telah ditentukan, diakui dan dicatat oleh operator sesuai dengan PSAK 55 (2015) (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2014a).  Imbalan  tersebut  dapat  diakui  sebagai  pinjaman  yang diberikan  atau  piutang,  aset  keuangan  tersedia  untuk  dijual,  atau  aset  keuangan  yang  diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keberadaan kedua PSAK tersebut digantikan oleh PSAK  71  mengenai  Instrumen  Keuangan:  Pengakuan  dan  Pengukuran.  Entitas  dapat melakukan  klasifikasi  atas  instrumen  keuangan  berdasarkan  model  bisnis  entitas  dalam mengelola  aset  keuangan  dan  karakteristik  arus  kas  kontraktual  dari  aset  keuangan  (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).
Berdasarkan  ISAK  22  (2014)  mengenai  Perjanjian  Konsesi  Jasa  –  Pengungkapan, entitas yang bertindak sebagai operator dapat terlibat dalam suatu perjanjian dengan pihak lain (pemberi konsesi) untuk memberikan jasa yang memberikan akses publik atas fasilitas ekonomi dan sosial utama (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Pemberi konsesi dapat berupa entitas sektor publik  maupun  swasta,  termasuk  lembaga  pemerintah.  Karakteristik  umum  suatu  perjanjian konsesi  jasa  adalah  pemberian  suatu  hak  dari  pemberi  konsesi  untuk  membangun  dan mengoptimalkan  sebuah  infrastruktur  yang  akan  dimanfaatkan  oleh  publik  (Ikatan  Akuntan Indonesia, 2016). Selain itu, operator selaku pengelola infrastruktur memiliki kewajiban dalam pemberian  layanan  publik  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2016).  Operator  harus mempertimbangkan  secara  menyeluruh  aspek  dalam  perjanjian  konsesi  untuk  menentukan pengungkapan  yang  tepat  pada  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  (Ikatan  Akuntan Indonesia, 2016). Pada setiap periode, entitas selaku operator harus mengungkapkan gambaran perjanjian dan persyaratan signifikan dari perjanjian yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Operator juga diharuskan untuk mengungkapkan sifat dan tingkatan atas hak untuk menggunakan aset tertentu, kewajiban untuk  memberikan  jasa  atau  hak  yang  diharapkan  dalam  penyediaan  jasa,  kewajiban  untuk memperoleh  atau  membangun  aset  tetap,  kewajiban  untuk  memberikan  atau  hak  untuk
menerima  aset  tertentu  pada  akhir  masa  konsesi,  opsi  pembaruan  dan  penghentian,  dan  hak serta kewajiban lain (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Operator juga harus mengungkapkan perubahan  dalam  kontrak  perjanjian  yang  terjadi  selama  periode  perjanjian  dan pengklasifikasian perjanjian konsesi jasa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Metode analisis isi digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan atas informasi  yang  terkandung  dalam  sebuah  objek  penelitian  dengan  objektif,  sistematis,  dan dapat diaplikasikan secara umum (Roberts, 2015). Analisis isi dilakukan dengan penarikan data dan informasi yang bersumber dari  laporan keuangan PT Indonesia Power tahun 2020. Hasil dari penarikan data dan informasi tersebut dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Data penelitian diperoleh dari laman perusahaan. Tahapan penelitian ini sejalan  dengan  metode  analisis  isi  yang  digunakan  oleh  Budiman  &  Firmansyah  (2021), Kurniawan & Firmansyah (2021), Putra & Firmansyah (2021), Razak & Firmansyah (2021), Saing & Firmansyah (2021), dan Tama & Firmansyah (2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap ISAK 16 (2014) dan laporan keuangan PT  Indonesia  Power,  Perjanjian  Jual  Beli  Tenaga  Listrik  (PJBTL)  dengan  PT  PLN  telah memenuhi definisi perjanjian konsesi jasa di mana PT PLN selaku perwakilan entitas publik bertindak  sebagai  pemberi  konsesi  ( grantor )  dan  PT  Indonesia  Power  selaku  entitas  swasta bertindak  sebagai  operator.  Isi  dalam  perjanjian  konsesi  jasa  ini  mencakup  seluruh  kegiatan yang  berhubungan  dengan  penyediaan  listrik,  mulai  dari  pembuatan  desain,  pembiayaan, pembangunan,  pengelolaan,  pemeliharaan,  serta  pengoperasian  fasilitas  pembangkit  listrik (infrastruktur).  Dalam  perjanjian  juga  disebutkan  mengenai  listrik  yang  dihasilkan  oleh perusahaan  akan  diserahkan  kepada  PLN  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  disetujui  dalam PJBTL.
PT Indonesia Power juga telah memenuhi ciri-ciri umum perjanjian konsesi jasa yang disebutkan  pada  paragraf  3  ISAK  16  (2014).  Ciri  umum  pertama  yang  terpenuhi  adalah  PT Indonesia Power menyediakan energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya kepada publik atas nama PT PLN . Ciri umum kedua yang terpenuhi adalah PT PLN merupakan  pihak  yang  memberikan  perjanjian  atau  pemberi  konsesi  dengan  PT  Indonesia Power. PT PLN bertindak sebagai sektor swasta  sebagai wakil dari entitas publik yang telah diberikan  tanggung  jawab  atas  jasa.  Ciri  umum  yang  ketiga  terpenuhi  karena  PT  Indonesia Power  selaku  operator  memiliki  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  infrastruktur  dan melakukan  optimalisasi  atas  pengoperasian  infrastruktur  yang  dikelolanya.  Ciri  umum  yang keempat  adalah  terdapat  Perjanjian  Jual  Beli  Tenaga  Listrik  (PJBTL)  antara  PT  Indonesia Power  dan  PT  PLN  di  mana  dalam  penetapan  formula  tarifnya  didasarkan  pada  tingkat ketersediaan pembangkit setiap tahun. Ciri umum terakhir yang terpenuhi adalah PT Indonesia Power harus menyerahkan aset atau infrastruktur yang telah yang  dibangun dan dikelolanya kepada PT PLN pada akhir masa perjanjian konsesi.
Apabila kita melihat dari ISAK 16 (2014) terdapat kerangka konseptual akuntansi yang dapat  digunakan  oleh  perusahaan  untuk  mengetahui  apakah  perjanjian  konsesi  jasa  yang dilakukan oleh perusahaan termasuk dalam ruang lingkup pembahasan ISAK 16. Sesuai dengan poin  pertama,  PT  PLN  sebagai  grantor  memberikan  regulasi  kepada  PT  Indonesia  Power mengenai  jenis  jasa yang harus disediakan berkaitan dengan infrastruktur pembangkit  listrik yang dibangun, kepada siapa listrik yang dihasilkan dari infrastruktur tersebut akan dijual, dan tarif penjualan yang dikenakan oleh PT  Indonesia Power kepada PT PLN. Untuk menjawab
pengujian pada poin kedua, PT PLN akan menguasai infrastruktur dari PJBTL tersebut di akhir periode  perjanjian.  Pada  poin  ketiga,  pengujian  tersebut  dijawab  dengan  pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh PT Indonesia Power, ditujukan untuk menjual pasokan listrik kepada  PT  PLN  sesuai  dengan  perjanjian  konsesi  jasa  PJBTL.  Setelah  penulis  melakukan ketiga  pengujian  tersebut,  diperoleh  hasil  bahwa  PJBTL  termasuk  ke  dalam  ruang  lingkup ISAK 16.
Setelah  dilakukannya  ketiga  pengujian  tersebut,  perlu  dilakukan  pengujian  lanjutan untuk  menentukan  bagaimana  PT  Indonesia  Power  selaku  operator  mengakui  perjanjian tersebut  dalam  laporan  keuangannya.  Pada  pengujian  lanjutan  menemukan  bahwa  PLN memberikan imbalan berupa uang tunai kepada PT Indonesia Power atas pembayaran kapasitas listrik yang disediakan berdasarkan PJBTL. PT Indonesia Power yang memiliki peran sebagai operator  mempunyai  hak  tanpa  syarat  untuk  menerima  imbalan  tersebut.  Atas  hak  tersebut, perusahaan  akan  mengakui  infrastruktur  sebagai  aset  keuangan  di  dalam  laporan  keuangan tahun  2020  dan  mencatat  aset  keuangan  tersebut  dengan  nama  akun  “Aset  Keuangan  dari Konsesi Jasa”. Atas pengujian lanjutan tersebut, imbalan berupa uang tunai yang diterima oleh PT  Indonesia  Power  dapat  diklasifikasikan  sebagai  aset  keuangan  dari  konsesi  jasa  karena perusahaan  mempunyai  hak  secara  kontraktual.  Imbalan  yang  dimaksud  tidak  hanya  berupa uang tunai saja namun dapat berupa aset keuangan lain sebagaimana dijelaskan pada paragraf 16  pada  ISAK  16  (2014).  Dalam  laporan  keuangan  PT  Indonesia  Power  tahun  2020,  tidak ditemukan aset tak berwujud milik perusahaan yang diakui oleh perusahaan yang timbul karena adanya PJBTL dengan PT PLN.
Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) PT Indonesia Power tahun 2020, perusahaan juga telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian, yaitu:
Tabel 1 Ketentuan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72
No. Uraian
1. Mengidentifikasi  kontrak  dengan  pelanggan  yang  dianggap  penting  karena  standar sebelumnya  tidak  pernah  menjelaskan  pentingnya  sebuah  kontrak  dalam  melakukan transaksi
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan atau yang sering dikenal dengan istilah performance obligation dapat didefinisikan sebagai janji  untuk  menyerahkan  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat  dibedakan  ( distinct )  dan dapat dibedakan dalam konteks kontrak
3. Menentukan  harga  transaksi.  Penentuan  harga  transaksi  dibagi  menjadi  beberapa kategori  yaitu  imbalan  variabel  beserta  pembatasnya,  imbalan  yang  terutang  kepada pelanggan, imbalan non-kas, dan komponen pendanaan signifikan
4. Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan. Pengalokasian dilakukan berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif. Penentuan harga jual jual berdiri sendiri dilakukan berdasarkan bukti terbaik yaitu harga yang dapat diobservasi.  Namun jika tidak  tersedia  bukti  terbaik  tersebut  maka  penentuan  harga  dilakukan  menggunakan dua  metode  yaitu  pendekatan  nilai  pasar  disesuaikan  atau  pendekatan  biaya ekspektasian ditambah margin
5. Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan, apakah  pendapatan  diakui  pada  waktu  tertentu  ( at  a  point  in  time )  atau  pendapatan diakui sepanjang waktu ( over time )
Sumber : PSAK 72
Penjualan  kapasitas  listrik  kepada  PLN  tidak  diakui  perusahaan  sebagai  pendapatan, melainkan  perusahaan  akan  mengakui  penjualan  tersebut  sebagai  aset  keuangan  dan
pendapatan dari jasa operasi. Pendapatan dari jasa operasi pada laporan keuangan perusahaan telah diakui dan dicatat dengan tepat  sesuai  dengan PSAK 72. Pemeliharaan infrastruktur di suatu  tahun  serta  pemulihan  atau  perbaikan  infrastruktur  sebelum  aset  dikembalikan  kepada pemberi konsesi yang merupakan kewajiban operator secara kontraktual akan diperhitungkan oleh  perusahaan  berdasarkan  PSAK  57  mengenai  Provisi,  Liabilitas,  Kontinjensi,  dan  Aset Kontinjensi.
Berdasarkan  PSAK  Nomor  71  mengenai  Instrumen  Keuangan,  aset  keuangan  dapat diklasifikasikan  dalam  dua  kategori  pengukuran  yaitu  aset  keuangan  yang  diukur  pada  nilai wajar  dan  aset  keuangan  yang  diukur  pada  biaya  perolehan  diamortisasi  ( amortized  cost ). Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan  kontraktual  arus  kas.  Menurut  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  PT Indonesia  Power  tahun  2020,  perusahaan  telah  mengklasifikasikan  seluruh  komponen  kas termasuk  aset  keuangan  atas  konsesi  jasa  sebagai  aset  keuangan  yang  pengukurannya menggunakan biaya perolehan diamortisasi ( amortized cost ) sesuai dengan PSAK Nomor 71. Berdasarkan  ISAK  22  (2014)  dan  analisis  yang  dilakukan  penulis  terhadap  laporan keuangan  PT  Indonesia  Power,  perusahaan  telah  melakukan  pengungkapan  sesuai  dengan karakteristik yang terdapat pada paragraf 6 ISAK 22 (2014). Karakteristik pengungkapan yang pertama  adalah  perusahaan  telah  memberikan  gambaran  perjanjian  konsesi  jasa  secara  jelas dengan  PT  PLN.  Perusahaan  telah  setuju  untuk  melakukan  pembuatan  desain,  pembiayaan, pembangunan,  pemeliharaan,  serta  pengoptimalan  infrastruktur  yang  dibangun.  Listrik  yang dihasilkan  akan  diserahkan  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  disetujui  kepada  PT  PLN. Karakteristik  pengungkapan  yang  kedua  juga  telah  terpenuhi  di  mana  pada  Catatan  atas Laporan  Keuangan  (CaLK)  PT  Indonesia  Power  telah  menjelaskan  bahwa  perusahaan  telah menandatangani PJBTL atas PLTU Suralaya dengan jangka waktu yang telah disetujui selama 30 (tiga puluh) tahun, dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2046.  Karakteristik  pengungkapan  yang  ketiga  juga  terpenuhi  dengan  adanya  pernyataan bahwa perusahaan akan mengembalikan aset konsesi kepada PT PLN di akhir masa perjanjian konsesi. Selain itu perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memelihara infrastruktur selama masa pengoperasian dan kewajiban melakukan pemulihan atas infrastruktur tersebut sebelum dikembalikan kepada PT PLN di akhir masa perjanjian konsesi.  Karakteristik pengungkapan yang keempat terpenuhi karena pada tanggal 22 Agustus 2017 telah dilakukan amandemen atas perjanjian konsesi jasa yang semula jangka waktu perjanjiannya adalah 5 (lima) tahun menjadi 30  (tiga  puluh)  tahun.  Karakteristik  pengungkapan  yang  terakhir  adalah  pengklasifikasian perjanjian konsesi jasa antara perusahaan dengan PT PLN sebagai aset keuangan atas konsesi jasa  yang  telah  diungkapkan  secara  rinci  pada  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  PT Indonesia Power.

## PENUTUP Simpulan
Penerapan  akuntansi  konsesi  jasa  pada  PT  Indonesia  Power  telah  dilakukan  sesuai dengan ISAK 16 (2014), yang mengatur tentang penerapan akuntansi konsesi jasa. Perjanjian konsesi jasa antara PT Indonesia Power dengan PT PLN merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dalam hal ini adalah penyediaan energi atau tenaga listrik untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam  melakukan  aktivitas  sehari-hari.  Pada  perjanjian  konsesi  jasa  ini,  PT  PLN  bertindak sebagai grantor atau pihak pemberi konsesi, sedangkan PT Indonesia Power bertindak sebagai operator  yang  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  perancangan,  membiayai,  membangun, memiliki dan mengoperasikan infrastruktur, dalam hal ini adalah fasilitas pembangkit listrik, serta  menyerahkan  tenaga  listrik  yang  dihasilkan  kepada  PT  PLN.  Sesuai  perjanjian,  atas
penyerahan  tenaga  listrik  tersebut,  PT  Indonesia  Power  akan  menerima  imbalan  berupa  hak tanpa syarat atas uang tunai dari PT PLN melalui pembayaran kapasitas berdasarkan PJBTL. Peran PT PLN sebagai pemberi konsesi dan PT Indonesia Power sebagai operator telah sesuai dengan ciri umum yang diatur dalam ISAK 16 (2014). Klasifikasi dan pengakuan imbalan yang diterima  oleh  PT  Indonesia  Power  sebagai  aset  keuangan  juga  telah  sesuai  dengan  standar akuntansi  yang  berlaku.  PT  Indonesia  Power  juga  melakukan  pengungkapan  akuntansi  hak konsesi  yang  sesuai  dan  memenuhi  karakteristik  pengungkapan  yang  diatur  dalam  ISAK  22 (2014).

## Saran
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, dasar dalam melakukan analisis dalam penelitian terbatas pada standar akuntansi keuangan yang berlaku dan laporan keuangan dari  PT  Indonesia  Power.  Penelitian  sebelumnya  tidak  membahas  mengenai  imbalan  yang diakui sebagai aset keuangan atas konsesi jasa melainkan imbalan berupa hak atau lisensi yang dikategorikan perusahaan sebagai aset tak berwujud pada perusahaan, sehingga penelitian ini tidak  dapat  membandingkan  bahasan  yang  serupa  dengan  penelitian  yang  sebelumnya  telah dilakukan.  Kedua,  penelitian  ini  tidak  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  wawancara dengan narasumber dari PT Indonesia Power seperti manajemen perusahaan atau pihak akuntan yang  paham  dan  menguasai  mengenai  penerapan  ISAK  16  pada  perjanjian  konsesi  jasa perusahaan, sehingga analisis yang dilakukan masih terdapat adanya unsur subyektifitas dari peneliti. Penelitian selanjutnya dapat mengulas pembahasan yang sama dengan menggunakan studi  kasus  pada  perusahaan  yang  berbeda.  Penelitian  juga  dapat  dilakukan  dengan menambahkan  metode  wawancara  untuk  mempertajam  pembahasan  dalam  penelitian  dan menguji  konsistensi  antara  pernyataan  pada  standar  akuntansi  keuangan  dan  jawaban  yang diberikan oleh informan.
Penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  perusahaan  perlu  melakukan  pengungkapan secara lebih menyeluruh terkait dengan perlakuan aset konsesi jasa di akhir periode perjanjian. Pengungkapan  aset  konsesi  di  laporan  keuangan  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia juga dihimbau untuk  senantiasa  tetap di  amortisasi  sesuai  dengan masa perjanjian yang berlaku, serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlakuan konsesi jasa  PJBTL,  agar  informasi  pengungkapan  tersebut  dapat  bermanfaat  dan  meminimalkan misleading information bagi para investor dan calon investor.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah, N., & Suparwoto, L. (2018). Evaluasi penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa studi kasus pada perusahaan pengolahan air bersih di Indonesia [Universitas Gadjah Mada]. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/165318
Baskoro, S. I., & Firmansyah, A. (2020). Akuntansi hak konsesi sebagai aset tak berwujud pada perusahaan penyedia jasa jalan tol di Indonesia. Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 3 (2), 233–264. https://doi.org/10.21632/saki.3.2.233-264
Budiman, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada  BAZNAZ  Kabupaten  Tegal. Journal  of  Law,  Administration,  and  Social  Science , 1 (2), 73–83. https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.100
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2014a).  ISAK  16  Perjanjian  Konsesi  Jasa.  In Standar  Akuntansi Keuangan . IAI.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2014b).  PSAK  23  Pendapatan.  In Standar  Akuntansi  Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2014c).  PSAK  34  Kontrak  Konstruksi.  In Standar  Akuntansi Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2014d).  PSAK  50  Instrumen  Keuangan:  Penyajian.  In Standar
Akuntansi Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2014e).  PSAK  57  Provisi,  Liabilitas  Kontinjensi,  dan  Aset Kontinjensi. In Standar Akuntansi Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan Dan Pengukuran. In Standar Akuntansi Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). ISAK 22 Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan. In Standar Akuntansi Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2017).  PSAK  71  Instrumen  Keuangan.  In Standar  Akuntansi Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. In Standar Akuntansi Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia.
Indonesia Power. (2020). Laporan Tahunan 2019 . https://www.indonesiapower.co.id/id/komunikasi-berkelanjutan/Reports/Annual  Report PT Indonesia Power Tahun 2019.pdf
Indonesia
Power.
(2021).
Laporan
keuangan konsolidasian 2020 . https://www.indonesiapower.co.id/id/komunikasi-berkelanjutan/Reports/Consolidated Financial Statement PT Indonesia Power December 31, 2020.pdf
Kementerian ESDM. (2014). Capaian kinerja sub sektor ketenagalistrikan . Kemkominfo. (2016). Listrik baik untuk indonesia mandiri energi . https://www.kominfo.go.id/content/detail/8307/listrik-baik-untuk-indonesia-mandiri- energi/0/artikel_gpr
Kurniawan, A., &  Firmansyah, A. (2021). Implementation of PSAK 71 In Indonesia mutual fund investment in insurance subsector companies. Jambura Equilibrium Journal , 3 (2), 94–111. https://doi.org/10.37479/jej.v3i2.11136
Mulyani, D., & Hartono, D. (2018). Pengaruh efisiensi energi listrik pada sektor industri dan komersial terhadap permintaan listrik di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , 11 (1), 1–17. https://doi.org/10.24843/JEKT.2018.v11.i01.p01 Peraturan  Pemerintah  RI.  (1994). Pengalihan  Bentuk  Perusahaan  Umum  (Perum)  Listrik
Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) . https://jdih.esdm.go.id/storage/document/PP No. 23 Thn 1994.pdf
Peraturan Presiden RI. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur . https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/38TAHUN2015PERPRES.pdf Peraturan Presiden RI. (2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38203/perpres-no-4-tahun-2016
PLN.  (2020). Laporan  keberlanjutan:  mengawal  pemulihan  ekonomi,  mencapai  tujuan keberlanjutan . https://web.pln.co.id/statics/uploads/2021/08/Laporan-Keberlanjutan- PLN.pdf
Prasetyo,  B.  B.,  &  Agustia,  D.  (2018).  Analisis  dampak  rencana  penerapan  ISAK  16: penyelenggaraan  prasarana  kereta  api  ringan/light  rail  transit. Jurnal  Akuntansi Universitas Jember , 16 (2), 66–82. https://doi.org/10.19184/jauj.v16i2.8101 Pribadi, A. (2021). Capaian kinerja ketenagalistrikan 2020, rasio elektrifikasi capai 99,20% . 2020–2022. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/capaian-kinerja- ketenagalistrikan-2020-rasio-elektrifikasi-capai-9920
Putra, I. K. A. J., & Firmansyah, A. (2021). Evaluasi kebijakan akuntansi biaya pinjaman atas aset  tetap  di  Indonesia. JUARA  (Jurnal  Riset  Akuntansi) , 11 (2),  274–298.  https://e- journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/2924
Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). Penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia :
sudah sesuai dengan PSAK 101? Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking , 5 (2), 143–159. https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.10290 Roberts, C. W. (2015). Content analysis. In International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences (Second Edi, Vol. 4, pp. 769–773). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08- 097086-8.44010-9
Saing, H. J., & Firmansyah, A. (2021). The impact of PSAK 73 implementation on leases in Indonesia telecommunication companies. International  Journal of  Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) , 5 (3), 1033–1049. http://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2804
Tama, S. B., & Firmansyah, A. (2021). Perbedaan perlakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 di Indonesia. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi ,
5 (3),
270–280. https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/139
2
Undang-Undang  RI.  (2014). Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014