Kajian  Yuridis  Tahapan  Penyelenggaraan  Kerja  Sama  Pemerintah Daerah  Dengan  Pihak  Ketiga  Berdasarkan    Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
Michael S. Rumansi 1 , Jemmy Sondakh 2 , Dani R. Pinasang 3
1,2,3 Universitas Sam Ratulangi,Manado, Indonesia
michaelrumansi@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan  kerjasama  daerah  dengan  pihak  ketiga  berdasarkan  Peraturan Perundang-Undangan, 2) Mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan kerja sama daerah  dengan  pihak  ketiga  pada  pemerintah  daerah  Kota  Tomohon  berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2020.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  pendekatan  masalah  yaitu  pendekatan  yudiris  normatif  serta  tekhnik pengumpulan  adalah  dengan  studi  kepustakaan ( library  research ).  Sumber  data dalam penelitian yaitu data sekunder (Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan  Bahan  Hukum  Tersier.  Secara  umum  hasil  peneltian  ini  ádalah  1)  Tahapan penyelenggaraan  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon berdasarkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2020  Pasal  6  dan  28  diantaranya  yaitu  a). Persiapan,  b).  Penawaran,  c).  Penyusunan  Kesepakatan  Bersama,  d). Penandatanganan  Kesepakatan  Bersama,  e). Persetujuan  DPRD,  f).  Penyusunan Kontrak  atau  PKS,  g).  Penanda  tanganan  Kontrak  atau  PKS,  h).  Pelaksanaan,  i). Penatausahaan dan j) Pelaporan. Dapat diketahui bahwa dalam membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan  Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga  tentunya  sudah memperha tikan  asas  “kedayagunaan  dan  kehasilgunaan”,  2) Penyelenggaraan  Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah  Daerah  Kota  Tomohon  kurang  berjalan  efektif,  kurang  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 .
Kata Kunci :  Kajian Yuridis , Tahapan, Kerjasama, Daerah
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

## PENDAHULUAN
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  18  (2)  Pemerintah daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  juga  menyatakan  bahwa  pembentukan  Daerah Otonom  Baru  (DOB)  pada  dasarnya  bertujuan untuk  meningkatkan  pelayanan  publik guna mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  (Azikin,2008).    Artinya  salah  satu tujuan dari pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) adalah untuk meningkatkan  “ meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan kualitas  pelayanan  publik” (Nasution,2012)  .  Dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kualitas pelayanan  publik  khususnya  di  Daerah  Otonom  Baru,  maka  daerah  dituntut  untuk  dapat memanfaatkan  peluang  yaitu  bekerja  sama  dengan  daerah  lain  atau  bekerja  sama  dengan pihak  ketiga,  hal  tersebut  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  pasal  363  menyebutkan  (1)  dinyatakan  bahwa “Dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  daerah  dapat  mengadakan  kerja  sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas  pelayanan publik,  sinergi  dan  saling  menguntungkan.”  (2)  Dalam  melakukan  kerjasama  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan a. Daerah lain; b. Pihak Ketiga; dan/atau  c.  lembaga  atau  pemerintahan  daerah  di  luar  negeri  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata  Cara  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Pihak Ketiga menyebutkan 1). Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain selanjutnya disebut KSDD adalah  usaha  bersama  yang  dilakukan  oleh  Daerah  dengan  Daerah  lain  dalam  rangka penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  untuk kesejahteraan  masyarakat  dan  percepatan  pemenuhan  pelayanan  publik,  2).  Kerja  Sama Daerah  dengan  Pihak  Ketiga  yang  selanjutnya  disebut  KSDPK  adalah  usaha  bersama  yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Daerah  (Saleh,2013),  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
Kota  Tomohon  merupakan  salah  satu  Daerah  Otonom  Baru  di  Indonesia  yang dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2003  tentang  Pembentukan Kabupaten  Minahasa  Selatan  dan  Kota  Tomohon  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Pasca terbentuknya Kota Tomohon, maka Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai kerjasama yang di tandai dengan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Daerah Lain maupun dengan  Pihak  Ketiga  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan,  keuangan,  pertanian,  dan  lain sebagainya. Tujuan di adakanya kerjasama daerah ini tidak lain adalah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik sebagaimana yang tersirat dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Adanya  kerjasama  dengan  Daerah  Lain  maupun  dengan  Pihak  Ketiga  di  Kota Tomohon  diharapkan  dapat  bermanfaat  serta  menjadi  peluang  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  segala  bidang  serta  menjadi  paying  hukum  dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah  dengan Pihak Ketiga khususnya pada Pasal 6 dan 28, menyebutkan tahapan penyelenggaraan Kerja Sama  Daerah  dengan  Daerah  Lain  (KSDD)  dan  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga (KSDPK)  yaitu  1)  Persiapan,  2)  Penawaran,  3)  Penyusunan  Kesepakatan  Bersama,  4) Penandatanganan  Kesepakatan  Bersama,  5)  Persetujuan  DPRD,  6)  Penyusunan  PKS,  7) Penandatanganan PKS, 8) Pelaksanaan, 9) Penatausahaan dan 10) Pelaporan.
Beranjak  dari  fenomena  tersebut  menggambarkan  bahwa  penegakan  hukum  ( law enforcement ) pada pasal 26, 27, 29, 31 yang terkatub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  22  tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Kerja  Sama  Daerah  dengan
Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga  khususnya  kurang  berjalan maksimal,  dengan  kata  lain  peraturan  hukum  yang  ada  ( das  Sollen) dengan  praktek  atau kenyataan dilapangan ( das sein ) kurang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsif dasar dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  baik,  yang meliputi  salah  satunya adala h  asas  “kedayagunaan  dan  kehasilgunaan”  atau  dikenal  istilah ( het noodzakelijkheidsbeginsel).
Merujuk  uraian  tersebut  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  mengangkat  masalah dalam rangka penelitian tesis dengan judul: “ Kajian Yuridis Tahapan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 ” .
METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  yudiris  normatif.  Pendekatan  yudiris normatif  adalah  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  untuk  menganalisis norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini  dilakukan dengan cara mempelajari mengutip, menganilisis  hal-hal  yang  bersifat  teoritis,  literatur,  asas-asas  hukum,  konsepsi,  doktrin hukum serta norma hukum dan kaedah hukum. Pendekatan penelitian ini berpusat terhadap dokumen-dokumen  hukum  antara  lain  Undang-Undang,  Peraturan  Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Doktrin dan literatur lainnya (Sunggono,2011). Adapun kajian Yuridis yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu kajian yuridis tahapan penyelenggaraan kerja sama daerah dengan pihak ketiga berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Penyelenggaraan  Kerjasama  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga  berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Praja,2014. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik  khususnya  maka daerah  dituntut  untuk  dapat  memanfaatkan  peluang  yaitu  bekerja sama dengan daerah lain atau bekerja sama dengan pihak ketiga, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  pasal  363 menyebutkan (1)  dinyatakan  bahwa  “Dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, daerah  dapat  mengadakan  kerja  sama  dengan  daerah  lain  yang  didasarkan  pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.” (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah  dengan  a.  Daerah  lain;  b.  Pihak  Ketiga;  dan/atau  c.  lembaga  atau  pemerintahan daerah  di  luar  negeri  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (Widodo,2018).
1. Tahapan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon Kerjasama  daerah  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas  telah  di  atur  di  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20218 tentang Kerjasama Daerah, yang kemudian di atur  juga  di  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2020  Tentang  Tata  Cara  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah dengan Pihak Ketiga. Merujuk pendapat Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Tomohon, menyatakan  bahwa “Kemajuan  pembangunan  suatu  da erah  ujungnya  adalah  untuk kesejahteraan rakyat maka kerjasama daerah sangat di butuhkan, karena kerjasama daerah adalah  usaha  bersama  antara  daerah  dan  daerah  lain,  antara  daerah  dan  pihak  ketiga, dan/atau  antara  daerah  dan  lembaga  atau  pemerintah  daerah  yang  di  dasarkan  pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja  Sama  Daerah  dengan  Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah  Dengan  Pihak  Ketiga dilakukan melalui tahapan yaitu: 1) Persiapan, 2) Penawaran, 3) Penyusunan Kesepakatan Bersama, 4) Penandatanganan Kesepakatan Bersama, 5) Persetujuan DPRD, 6) Penyusunan Kontrak  atau  PKS,  7)  Penandatanganan  Kontrak  atau,  8)  Pelaporan,  Penatausahaan  dan Pelaksanaan.  Selanjutnya  masih  diperaturan  yang  sama  Pasal  28  menyatakan  bahwa Penyelenggaraan  KSDPK  dilakukan  melalui  tahapan:  1)  Persiapan,  2)  Penawaran,  3) Penyusunan  Kesepakatan  Bersama,  4)  Penandatanganan  Kesepakatan  Bersama,  5) Persetujuan DPRD, 6) Penyusunan Kontrak atau PKS, 7) Penandatanganan Kontrak atau PKS, 8) Pelaksanaan, 9) Penatausahaan dan 10) Pelaporan ” (Rudianto,2017) .
a. Persiapan:
Persiapan  dilakukan  oleh  Perangkat  Daerah  Pemrakarsa  KSDPK  dengan  menyiapkan kerangka  acuan  kerja  berdasarkan  hasil  Pemetaan  Urusan  Pemerintahan  yang  akan dikerjasamakan.  Kerangka  acuan  kerja  sebagaimana  paling  sedikit  memuat:  a).  Latar belakang, b). Maksud dan tujuan, c). Lokasi KSDPK, d). ruang lingkup, e). Jangka waktu, f).  Manfaat,  g).  Analisis  dampak  sosial  dan  lingkungan  sesuai  bidang  yang dikerjasamakan  dan  h).  Pembiayaan.  Perangkat  Daerah  pemrakarsa  KSDPK menyampaikan  kerangka  acuan  kerja  kepada  TKKSD,  kemudian  TKKSD  melakukan pengkajian  terhadap  kerangka  acuan  kerja  dengan  pertimbangan:  a).  Kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis  sektor  terkait,  b).  Kesesuaian  lokasi  Program/Kegiatan  dengan  Rencana  Tata Ruang Wilayah, c). Keterkaitan antar sektor dan antarwilayah, d). Kelayakan biaya dan manfaatnya, dan e). Dampak terhadap pembangunan Daerah.
b. Penawaran: Penawaran  dilakukan  oleh  TKKSD  dengan  menyampaikan  surat  penawaran  rencana KSDPK  untuk  ditandatangani  Kepala  Daerah.  Surat  penawaran  rencana  KSDPK  yang telah  ditandatangani  Kepala  Daerah  disampaikan  kepada  Pihak  Ketiga  calon  mitra KSDPK  dilengkapi  dengan  kerangka  acuan  kerja.  Dalam  hal  terdapat  beberapa  calon mitra  yang  memenuhi  syarat,  TKKSD  dapat  melakukan  pemilihan  calon  mitra  dengan mempertimbangkan:  a).  Bonafiditas,  b).  Pengalaman  di  bidang  yang  akan dikerjasamakan,  dan  c).  Komitmen  untuk  melaksanakan  program/kegiatan  KSDPK Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak  terkait.  Pengkajian  atas  penawaran  KSDPK  dengan  mempertimbangkan paling  sedikit:  a).  Kesesuaian  rencana  KSDPK  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  dan  rencana  strategis  sektor  terkait,  b).  Kesesuaian  lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, c). keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, d). Kelayakan biaya dan manfaatnya, e). dampak terhadap pembangunan Daerah, f). bonafiditas calon mitra KSDPK, g). pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan dan h).  Komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
c. Penyusunan Kesepakatan Bersama: Penyusunan  Kesepakatan  Bersama  sebagaimana  dilakukan  oleh  TKKSD  yang  dibahas dengan  Pihak  Ketiga.  Dalam  hal  rancangan  Kesepakatan  Bersama  KSDPK  telah disepakati  oleh  Para  Pihak,  selanjutnya  dilakukan  penandatanganan  naskah Kesepakatan Bersama. Jangka waktu Kesepakatan Bersama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
d. Penandatanganan Kesepakatan Bersama:
Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga.
e. Persetujuan DPRD: Persetujuan  DPRD  diberikan  dalam  hal  rencana  KSDPK  yang  membebani  masyarakat dan  daerah  dan/atau  pendanaan  KSDPK  belum  dianggarkan  dalam  APBD  tahun anggaran  berjalan.  Perangkat  Daerah  yang  membidangi  kerja  sama  menyiapkan  Surat
permohonan  Persetujuan  DPRD.  Surat  permohonan  Persetujuan  DPRD  harus melampirkan:  a).  Kesepakatan  Bersama  yang  telah  ditandatangani,  b).  Rancangan  PKS dan c). profil perusahaan mitra kerja sama. Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah  menyampaikan  rencana  KSDPK  kepada  pimpinan  DPRD  untuk  memperoleh persetujuan  dalam  sidang  paripurna.  Persetujuan  DPRD  dituangkan  dalam  surat pimpinan  DPRD.  Dalam  hal  setelah  jangka  waktu  45  (empat  puluh  lima)  hari  DPRD belum  menetapkan  sikap  terhadap  permohonan  dan  permohonan  dianggap  telah memperoleh persetujuan DPRD.
f. Penyusunan Kontrak atau PKS:
Penyusunan  kontrak  atau  PKS  dilakukan  oleh  Perangkat  Daerah  Pemrakarsa  Kerja Sama.  Penyusunan  kontrak  atau  PKS  KSDPK  dapat  melibatkan  pakar/tenaga  ahli. Kontrak  atau  PKS  KSDPK    disampaikan  kepada  TKKSD  untuk  dibahas  dengan  Pihak Ketiga. Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.
g. Penandatanganan Kontrak atau PKS: Penandatanganan  kontrak  atau  PKS  sebagaimana  dilakukan  oleh  Kepala  Daerah  dan pimpinan Pihak Ketiga. Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau  PKS  kepada  kepala  Perangkat  Daerah  Pemrakarsa  atau  Pejabat  yang  ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah.
h. Pelaksanaan: Pelaksanaan dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS  KSDPK.  Para  pihak  dapat  melakukan  perubahan  atas  materi  kontrak  atau  PKS KSDPK  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak.  Perubahan  atas  materi  kontrak  atau PKSKSDPK  dapat  berupa  mengurangi  dan/atau  menambah/addendum  materi  kontrak atau PKS. Materi perubahan disiapkan oleh  Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan  berkoordinasi  dengan  TKKSD.  Dalam  hal  materi  perubahan  menyebabkan  atau mengakibatkan  penambahan  pembebanan  kepada  masyarakat  dan  daerah,  perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.
i. Penatausahaan:
Penatausahaan  dilakukan  oleh  TKKSD  melalui  fasilitasi  penyusunan,  pembahasan  dan penandatanganan  dokumen  KSDPK.  TKKSD  menyimpan  1  (satu)  eksemplar  dokumen asli naskah KSDPK.
j. Pelaporan:
Perangkat  Daerah  Pemrakarsa  KSDPK  kabupaten/kota  menyampaikan  kepada Bupati/Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK setiap semester. Perangkat Daerah  Pemrakarsa  KSDPK  provinsi  menyampaikan  kepada  Gubernur  mengenai Pelaporan  pelaksanaan  KSDPK  setiap  semester.  Bupati/Wali  Kota  dan  Gubernur menyampaikan  secara  berjenjang  atas  pelaporan  Perangkat  Daerah  pemrakarsa. Pelaporan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur. Laporan sebagaimana  dimaksud  paling  sedikit  memuat:  a).  Judul  KSDPK,  b).  Bentuk  naskah KSDPK,  c).  Para  pihak,  d.  Maksud  dan  tujuan,  e.  Objek,  f).  Jangka  waktu,  g). Permasalahan,  h).  Upaya  penyelesaian  permasalahan,  dan  i).  Hal  lainnya  yang disepakati.
Dikaitkan dengan penelitian ini yaitu tahapan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga sudah memiliki kepastian hukum yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang telah dibuat oleh perangkat hukum dalam hal ini  Kementerian  Dalam  Negeri.  Adanya  kepastian  hukum  tentang  Tata  Cara  Kerja  Sama Daerah  dengan  Daerah  Lain  dan  Kerjasama  Daerah  Dengan  Pihak  Ketiga  dapat  menjadi acuan, arahan, pedoman masing-masing pihak baik dari pihak Pemerintahan Kota Tomohon maupun pihak ketiga dalam melakukan kerjasama, sehingga dalam pelaksanaannya dengan
kata  lain  pada  tahap  pelaksanaan  kerjasama  tidak  menyimpang  dari  koridor  hukum  yang berlaku (Soekanto,2011).
2. Asas Kedayagunaan Tahapan Kerjasama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Membentuk  Peraturan  Perundang-undangan  termasuk  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  22  tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Kerja  Sama  Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga harus memperhatikan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, jangan sampai peraturan ini di buat tidak memiliki asas kemanfaatan,  sehingga  justru  mempersulit  daerah  dalam  melakukan  tahapan penyelenggaraan  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga  (KSDPK),  birokrasi  tahapan penyelenggaraan Kerja Sama yang terlalu panjang, berbelit-belit sehingga penyelenggaraan Kerja Sama menjadi terhambat dalam upaya memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan publik
Permasalahannya sekarang adalah disinyalir dalam membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga kurang dan belum sepenuhnya memperhatikan asas “kedayagunaan  dan  kehasilgunaan”,  artinya  dalam  peraturan  ini  di  buat  tidak  sepenuhnya memiliki  asas  kemanfaatan,  cukup  memberatkan  salah  satu  pihak,  prosedur  tahapan kerjasama juga sebagian berbelit-belit, dan  dalam praktiknya  dapat menimbulkan  masalah administratif  baik  Pemerintah  Daerah  Kota  Tomohon  maupun  pihak  ketiga  dalam pelaksanaannya.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Jurike  Pitoy,  menyatakan  bahwa “ tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Kota Tomohon dengan pihak ketiga yang telah di atur di dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Kerja  Sama Daerah  dengan  Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah  Dengan  Pihak  Ketiga  kurang memperhatikan  asas  kemanfaatan  di  dalam  praktiknya  tahapan  kerjasama  khususnya dengan  pihak  ketiga  cukup  memberatkan  salah  satu  pihak  baik  Pemerintah  Daerah  Kota Tomohon  maupun  pihak  ketiga  dalam  pelaksanaannya,  prosedur  birokrasi  tahapan kerjasama  yang  terlalu  panjang  dan  memakan  waktu  yang  lama,  sehingga  mekanisme kerjasama  daerah  dengan  pihak  ketiga  kurang  berjalan  efektif  dan  efisien  akibatnya  tidak terjadinya kerjasama daerah dengan pihak lain.
Dalam  membuat  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2020  tentang Tata  Cara  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Pihak Ketiga  seharusnya  memperhatikan  asas  “kedayagunaan  dan  kehasilgunaan”,  artinya  dalam peraturan ini di buat harus memiliki asas kemanfaatan,  tidak memberatkan salah satu pihak, dengan  dibuatnya  peraturan  ini  dapat  menjadi  payung  hukum  bagi  kedua  belah  pihak sehingga pelaksanaan kerjasama ini dapat berjalan optimal dan hasilnya dapat benar-benar dirasakan oleh publik.
Dibuatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, pada prinsipnya  harus  sepenuhnya  memperhatikan  asas-asas  yang  berlaku  diantaranya  adalah asas  kedayagunaan  dan kehasilgunaan,  dengan  kata  lain  ketika  peraturan  ini  dilaksanakan terutama berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan kerjasama daerah antara Pemerintah Kota  Tomohon  dengan  pihak  ketiga  meskipun  tidak  menimbulkan  konflik,  namun  masing- masing  pihak  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan,  terutama  dalam  hal  mekanisme  tahapan kerja sama  yang  dinilai cukup  panjang  dan  kurang  praktis  pelaksanaannya  sehingga  dapat ditarik  asumsi  bahwa  lahirnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah  dengan Pihak Ketiga dapat dikatakan kurang memenuhi asas kemanfaatan.
Terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Pihak  tidak sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan menyatakan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus
dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas yaitu:
a. Kejelasan tujuan ( beginsel van duidelijke doelstelling)
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ( beginsel van het juiste orgaan)
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
d. Dapat dilaksanakan ( het beginsel van uitvoerbaarheid)
e. Kedayagunaan atau kehasilgunaan ( het noodzakelijkheidsbeginsel)
f. Kejelasan rumusan dan
g. Keterbukaan.
Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja  Sama  Daerah  dengan  Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga  juga belum  sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  harus  memenuhi  asas  "kedayagunaan  dan  kehasilgunaan" yaitu  bahwa  setiap  Peraturan  Perundang  undangan  dibuat  karena  memang  benar-benar dibutuhkan  dan  bermanfaat  dalam  mengatur  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara  dalam  hal  ini  peraturan  tersebut  dibuat  untuk  mengatur  Tata  Cara  Kerja  Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga sehingga hasil dari kerjasama yang telah diatur di dalam peraturan perundangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
B. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
Pemerintah  melalui  Kementerian  Dalam  Negeri  telah  mengeluarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi Pemerintah daerah yang akan  melakukan  Kerjasama  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga,  sebagaimana  yang  termaktub dalam  Pasal  28  Penyelenggaraan  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga  harus  melalui tahapan  1)  Persiapan,  2)  Penawaran,  3)  Penyusunan  Kesepakatan  Bersama,  4) Penandatanganan  Kesepakatan  Bersama,  5)  Persetujuan  DPRD,  6)  Penyusunan  PKS,  7) Penandatanganan PKS, 8) Pelaksanaan, 9) Penatausahaan dan 10) Pelaporan.
Dalam  penyelenggaraannya  kerja  sama  daerah  Pemerintah  Kota  Tomohon  telah mempedomani  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2020  namun  dalam penyelenggaraan  kerja  sama  daerah  dengan  pihak  ketiga  masih  belum  berjalan  secara optimal.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  ketidak  optimal  penyelenggaraan  tahapan kerja  sama  daerah  Pemerintah  Kota  Tomohon  terlihat  dari  adanya  tahapan  yang  tidak dilaksanakan dalam melaksanakan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Adapun tahapan yang dimaksud adalah Tahapan persiapan dan tahapan penawaran.
1. Tahapan  Persiapan  Kerjasama  dengan  Pihak  Ketiga  pada  Pemerintah  Daerah  Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Kerja Sama  Daerah  dengan  Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah  Dengan  Pihak  Ketiga  Pasal  28 menyatakan  bahwa  Penyelenggaraan  KSDPK  antara  Pemerintah  dengan  Pihak  Ketiga dilakukan  melalui  tahapan  persiapan  yaitu  dilakukan  oleh  Perangkat  Daerah  Pemrakarsa KSDPK  dengan  menyiapkan  kerangka  acuan  kerja  berdasarkan  hasil  Pemetaan  Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan. Kerangka acuan kerja sebagaimana paling sedikit memuat: a). Latar belakang, b). Maksud dan tujuan, c). Lokasi KSDPK, d). ruang lingkup, e). Jangka  waktu,  f).  Manfaat,  g).  Analisis  dampak  sosial  dan  lingkungan  sesuai  bidang  yang dikerjasamakan dan h). Pembiayaan. Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka  acuan  kerja  kepada  TKKSD,  kemudian  TKKSD  melakukan  pengkajian  terhadap kerangka acuan kerja dengan pertimbangan: a). Kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait, b). Kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, c). Keterkaitan antar sektor
dan  antarwilayah,  d).  Kelayakan  biaya  dan  manfaatnya,  dan  e).  Dampak  terhadap pembangunan Daerah.
Lebih  lanjut  di  Pasal  26  (2)  juga  disebutkan  bahwa  Pihak  Ketiga  yang  menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan. Selanjutnya pada Pasal  27  disebutkan  Studi  kelayakan  paling  sedikit  memuat:  a).  Latar  belakang,  b).  Dasar hukum, c). Maksud dan tujuan, d). Objek kerja sama, e). Kegiatan yang akan dilaksanakan, f). Jangka waktu, g). Analisis manfaat dan biaya; dan h). Kesimpulan dan rekomendasi Fenomena  yang  ada  berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  tahapan  persiapan  Kerja Sama  Pemerintah  Daerah  Kota  Tomohon  dengan  Pihak  Ketiga  kurang  berjalan  efektif  Hal tersebut terlihat pada tahapan persiapan kerjasama Pemerintah Kota Tomohon dengan PT. Angkasa  Pura  I  Bandara  Sam  Ratulangi  Manado,  dimana  Pemrakarsa    tidak  menyiapkan kerangka acuan dan studi kelayakan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2020    pasal  29  serta  pihak  ketiga  tidak  menyusun  studi kelayakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26.
2. Tahapan  Penawaran  Kerjasama  dengan  Pihak  Ketiga  pada  Pemerintah  Daerah  Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
Selain tahapan persiapan pada tahapan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja  Sama  Daerah  Dengan  Pihak  Ketiga  terdapat  juga  tahapan  penawaran  sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja  Sama  Daerah  dengan  Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah  Dengan  Pihak  Ketiga menyebutkan  Penawaran  dilakukan  oleh  TKKSD  dengan  menyampaikan  surat  penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Kepala Daerah
(Widodo,2018). Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan  kepada  Pihak  Ketiga  calon  mitra  KSDPK  dilengkapi  dengan  kerangka  acuan kerja.  Dalam  hal  terdapat  beberapa  calon  mitra  yang  memenuhi  syarat,  TKKSD  dapat melakukan  pemilihan  calon  mitra  dengan  mempertimbangkan:  a).  Bonafiditas,  b). Pengalaman  di  bidang  yang  akan  dikerjasamakan,  dan  c).  Komitmen  untuk  melaksanakan program/kegiatan  KSDPK  Penawaran  KSDPK  yang  diajukan  oleh  Pihak  Ketiga  dikaji  oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait. Pengkajian atas penawaran KSDPK dengan mempertimbangkan  paling  sedikit:  a).  Kesesuaian  rencana  KSDPK  dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait, b). Kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, c). keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, d). Kelayakan biaya dan manfaatnya, e). dampak terhadap pembangunan Daerah, f). bonafiditas calon mitra KSDPK, g). pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan  dikerjasamakan  dan  h).  Komitmen  calon  mitra  KSDPK  untuk  melaksanakan program/kegiatan KSDPK (Na ’ a,2010).
Fenomena  yang  ada  berdasarkan  hasil  observasi  penulis  tahapan  penawaran  Kerja Sama  Pemerintah  Daerah  Kota  Tomohon  dengan  Pihak  Ketiga  kurang  berjalan  efektif berdasarkan  Pendapat  Jurike  Pitoy  menyatakan  bahwa  fenomena  lain  yang  menunjukkan bahwa  kurang  terimplementasinya  tahapan  penyelenggaraan  Kerja  Sama  Daerah  dengan Daerah  Lain  dan  Kerja  Sama  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga  pada  Pemerintah  Daerah  Kota Tomohon  sebagaimana  yang  tersirat  di  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22 Tahun  2020  adalah  pada  saat  tahapan  kerjasama  Pemerintah  Kota  Tomohon  dengan  PT. Angkasa  Pura  I  Bandara  Sam  Ratulangi  Manado,  dimana  pihak  ketiga  tidak  menyiapkan penawaran secara tertulis kepada Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), selain itu Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) kurang memperhatikan persyaratan calon mitra hal tersebut terlihat pada saat tahapan kerjasama Pemerintah Kota Tomohon dengan PT. Bank SulutGo.
Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 dalam  Pasal 31 yang berbunyi (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat  Daerah/pihak  terkait.  (2)  Pengkajian  atas  penawaran  KSDPK  dengan mempertimbangkan  paling  sedikit:  a).  Kesesuaian  rencana  KSDPK  dengan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait, b). kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, c). Keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, d). Kelayakan biaya dan manfaatnya, e). Dampak terhadap pembangunan Daerah, f). Bonafiditas calon mitra KSDPK, g). Pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan  dikerjasamakan,  dan  h).  Komitmen  calon  mitra  KSDPK  untuk  melaksanakan program/kegiatan KSDPK”.
Prinsip  dasar  suatu  regulasi  dibuat  sebagai  pedoman,  acuan,  arahan  dalam menjalankan suatu  kebijakan agar dapat berjalan efektif dan efisien serta tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku, demikian halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga.  Adanya  peraturan  ini  diharapkan  dapat  menjadi pedoman, arahan kerjasama daerah antara pemerintah daerah dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga. Namun dalam praktiknya dilapangan memang benar dapat dikatakan belum terimplementasi secara keseluruhan, masih terdapat pasal-pasal di dalam peraturan tersebut yang kurang diterapkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu agar kiranya dalam melaksanakan kerjasama baik dengan daerah maupun dengan pihak ketiga dapat mengacu kepada  juknis,  peraturan  dan  perundangan  yang  berlaku,  sehingga  kerjasama  daerah  ini kelak  tidak  menimbulkan  permasalahan  dikemudian  hari  yang  pada  akhirnya  diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima terhadap publik.

## KESIMPULAN
Penyelenggaraan  kerja  sama  daerah  dengan  pihak  ketiga  diatur  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan daerah lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga melalui Tahapan a). Persiapan, b). Penawaran,  c).  Penyusunan  Kesepakatan  Bersama,  d).  Penandatanganan  Kesepakatan Bersama,  e). Persetujuan  DPRD,  f).  Penyusunan  Kontrak  atau  PKS,  g).  Penanda  tanganan Kontrak  atau  PKS,  h).  Pelaksanaan,  i).  Penatausahaan  dan  j)  Pelaporan.  Namun  dalam pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020  belum sepenuhnya memperhatikan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, artinya peraturan ini di buat tidak sepenuhnya  memiliki  asas  kemanfaatan.  Dalam  pelaksanaannya  dapat  memberatkan  salah satu pihak dengan prosedur tahapan kerjasama yang panjang dan berbelit-belit selanjutnya dapat menimbulkan masalah administratif baik Pemerintah Daerah Kota Tomohon maupun pihak  ketiga  dan  Penyelenggaraan  kerja  sama  daerah  dengan  pihak  ketiga  di  Pemerintah Kota  Tomohon  belum  berjalan  secara  efektif,  hal  ini  terlihat  dari  tahapan  persiapan  dan tahapan  penawaran  yang  tidak  dilaksanakan  meskipun  sudah  diatur  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan daerah lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

## REFERENSI
Amirudin  dan  Zainal  Asikin.  2008, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Arif Nasution, 2012, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah , Mandar Maju, Bandung Ateng, Syafrudin dan Suprin Na’a, 2010, Republik Desa, Pergualatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Design Otonomi Desa , Alumni, Bandung. Bambang Sungguno. 2011, Metodologi Penelitian Hukum . PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Departem  en  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2017, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Balai Pustaka, Jakarta.
Imam Radianto 2017, Identifikasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah , Volume VI, No IV. Hal.1-10. Jurnal  Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan  Kementerian  Dalam  Negeri,  di  akses tanggal 8 Agustus 2022, pukul 22:00 WIT.
Juhaya  S.  Praja,  2014, Teori  Hukum  dan  Aplikasinya Cetakan  kedua ,  CV  Pustaka  Setia, Bandung.
Lukman Santoso Az, 2015, Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia , Pustaka Pelajar, Yogyakart Mahmud, Marzuki. 2011, Metode Penelitian Hukum . Kencana, Jakarta. Soerjono,  Soekanto,  2013, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  UI Pres, Jakarta. Syarief, Saleh, 2013 , Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom Edisi Revisi . Endang. Jakarta. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2020  Tentang  Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
Tri,  Widodo,  2018, Prospek  Pengembangan  Kerjasama  Antar  Daerah  Kabupaten/Kota  di Kalimantan  Timur  Dalam  Penyelenggaraan  Urusan  Pembangunan  dan  Pelayanan Masyarakat ,  Volume    VII,  No  V Hal.  70,  Jurnal  Borneo  Administrator,  Universitas Negeri Jakarta, di akses tanggal 8 Agustus 2022, pukul 22:00 WIT. Undang-Undang Dasar  Tahun 1945
Copyright Holder :
© Michael S. Rumansi, Jemmy Sondakh, Dani R. Pinasang(2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under