## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JARĪMAH ZINA

## OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH

## Sumardi Efendi
Dosen STAI Al-Washliyah Banda Aceh Email: sumardi.efendi5@gmail.com

## Abstrak
Zina merupakan suatu perbuatan tercela yang sangat dimurkai dan dibenci oleh  Allah.  Bahkan  Allah  pun  tak  segan-segan  menghukum  hamba-Nya yang  berani  melakukan  perbuatan tersebut. Walaupun  demikian  kasus perzinaan  yang  terjadi  dan  terus  meningkat  bahkan  pada  kalangan  anak, dan  ini  sangatlah  meresahkan  masyarakat  karena  hal  ini  dikhawatirkan akan  merusak  moral  anak  tersebut. Dalam  hukumhukum  positif  dan fiqh jinayah zina merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi dan hukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut. Oleh katerna itu adapun yang menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini bagaimana pertanggungjawaban pidana jarīmah zina oleh anak di bawah umurmenurut hukum  positif  dan fiqh  jinayah . Jenis  penelitian  ini  adalah Library  Research , dengan  sifat  penelitian analitik-komparatif yaitu  sebuah  metode  dengan menganalisis  menggunakan  kerangka  teoriterhadap  data  dengan  tujuan mengolah data  menjadi  informasi, menjelaskan,memaparkan  dan menganalisis  serta  membandingkan  secara  sistematis  terkait  suatu permasalahan  dari  sudut  pandang  hukum  positif  dan  hukum  Islam. Pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan melihat perundang-undangan dannorma serta konsep yang relevan terhadap  batasan  subjek  hukum. Hasil  analisiskonsep  tersebut  lantas dibandingkan  dengan  norma  yang  ada  dalam  hukum  Islam/ fiqh  jinayah . Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak terhadap jarīmah  zina dalam fiqh  jinayah masuk  dalam  kategori ta’zir dikarenakan  gugurnya  salah  satu  syarat  dalam  kategori  zina muhsan maupun  zina ghairu  muhsan ,  walaupun  demikian penguasa  (hakim)  dapat menentukan  hukuman  agar  ia  dapat  memberikan  hukuman  yang  sesuai bagi anak kecil disetiap tempat dan waktu. Sedangkan dalam hukum positif pertanggungjawaban pidana anak melihat kembali dasar tujuan pemberian hukuman dan harus merujukkembali ke perundang-undangan tentang anak dan perlindungan anak.
Kata Kunci: Jarimah Zina , Hukum Positif, Fiqh Jinayah

## A. Pendahuluan
ada dasarnya suatu jarīmah itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, maupun anak- anak. Sebagai penerus  generasi  bangsa  dan  penerus pembangunan anak dipersiapkan  sebagai  subjek  pelaksana pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  pemegang  kendali  masa  depan suatu  negara,  mempertahankan,  dan  mengembangkan  hasil pembangunan yang ada,menuju masyarakat adil dan makmur.
Untuk itu anak harus dijaga dari setiap perbuatan yang mengarah kepada  tidak  kejahatan  ( jarīmah ),  oleh  karena  itu semua  anak  berhak dalam  perlindungan  khusus,  kesempatan  dan  fasilitas  yang  diperlukan bagi pertumbuhannya dengan cara yang sehat dan dalam suasana yang bebas  dan  terhormat. Saat  ini sudah  ada  satu regulasi hukum  yang lengkap  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak. Perkembangan  dalam  bidang  hukum  yang  paling  penting  adalah dikeluarkannyaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anakyang  merupakan  perangkat  yang ampuh dalam melaksanakan konvensi hak anak di Indonesia. 1
Namun seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar  peraturan  perundang-undangan  sektoral  terkait  dengan  definisi anak,  di  sisi  lain  maraknya  kejahatan  terhadap  anak  di  tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan  oleh  orang-orang  dekat  sang  anak. Sehingga,  berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (lebih kurang) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  yang  mempertegas  tentang  perlunya pemberatan  sanksi  pidana  dan  denda  bagi  pelaku  kejahatan  terhadap anak  terutama  kepadakejahatan  seksual  yang  bertujuan  untuk
1 Candra Gautama, Konvensi Hak Anak , (Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000), hal. 5.
P
memberikan  efek  jera,  serta  mendorong  adanya  langkah  konkrit  untuk memulihkan  kembali  fisik,  psikis  dan  sosial  anak.  Hal  tersebut  perlu dilakukan  untuk  mengantisipasi  anak  (korban  kejahatan) di  kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
Selanjutnya, perlindungan dan perhatian yang diberikan pada anak membahas  atau  lebih  berfokus  pada  perlindungan  dari  suatu  tindak pidana,  kesejahteraan  anak,  kedudukan  anak,  perwalian,  pengangkatan anak,  anak  terlantar  serta  anak  nakal.  Sementara  perlindungan  yang membahas  tentang  perlindungan  anak  dalam  proses  peradilan  dan korban  sangat  minim  sekali  pembahasannya, bahkan  hampir  tidak tersentuh.  Mengingat  hukum  pidana  adalah  salah  satu  konsep  yang memiliki  kajian  yang  sangat  luas,  hal  ini  dikarenakan  hukum  pidana yang  mempunyai  banyak  segi,  yang  masing-masing  segi  memiliki  arti sendiri-sendiri, dan diantaranya kajian tersebut tidak terlepas dari kajian pembahasan  tentang  proses  peradilan  yang  mengharuskan  adanya perlindungan hukum di dalamnya. 2
Dalam fiqh  jnayah ,  anak  yang  melakukan  perzinahan  dianggap merupakan jarimah (baik had maupun qisas )  yang  dilakukan  oleh  anak- anak yang belum baligh dan tidak dijatuhkan sanksi.Adapun anak yang terlambat atau tidak mengalami mimpi basah, maka para ulama berbeda pendapat dalam menentukan umur kedewasaan. Karena dalam nash al- Qur’an dan al-Hadis tidak ada ketentuan yang pasti, sehinga para fuqaha memberikan batasan umur yang bervariasi. Batasan usia baligh bagi lelaki adalah umur limabelas tahun. Pedapat Imam al-Syafi‘i, Imam Ahmad,Ibn Wahb dan jumhur ulama.Jadi, jika seorang lelakisudah berusia lima belas tahun, maka diasudah dianggap baligh . Menurut sebahagian besar ulama mazhabMaliki,batasan  usia baligh bagi  lelaki  adalah  ketika berusiatujuhbelas  atau  lapan  belas  tahun.  Menurut  Imam  AbuHanifah, usia baligh bagi  lelaki  adalah  sembilan  belas  ataudelapan  belas  tahun dantujuh belas tahun bagi perempuan. 3
2 Darwan  Prinst, Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia , (Bandung:  Citra AdityaBakti, 2003), hal. 1.
3 Abu Abdillah bin Abdi Salam ‘Allusy, Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al- Maram , Jilid Ketiga, (Kuala Lumpur: Al HidayahPublication, 2010), hal. 171.
Sebagaimana  kita  ketahui  sebelum  ini  bahwa  apabila  Islam mengharamkan  sesuatu,  ia  pasti  menutuppintu  dan segala  jalan  yang menuju  ke  arahnya.  Segala  sesuatu  yang  merangsang  nafsu  birahi  dan membuka  fitnah terhadap  laki-laki  dan  perempuan,  menggoda  dan membangkitkan syahwatnya, mendekatkan atau memudahkan terjadinya kekejian dan kemudharatan, semua itu dilarang oleh Islam. Demikian itu menutup  rapat-rapat  pintu  yang  menuju  ke  arahnya,  sekaligus merupakan pencegahan dini bagi kerusakan yang mungkin terjadi.

## B. Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Dalam  kamus  lengkap  Bahasa  Indonesia  modern  kata  bersetubuh artinya  adalah  berhubungan  badan,  hubungan  intim,  kontak  badan (hubungan  suami  istri, hubungan sepasang  manusia). 4 Perzinahan  atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalahtindakan sanggama yang dilakukan  oleh  manusia.  Akan  tetapi  dalam  arti  yanglebih  luas  juga merujuk  pada  tindakan-tindakan  lain  yang  sehubungan  atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan. 5
Adapun definisi zina menurut empat imam mazhab adalah:
1. Pendapat imam Hanafi
ِﺔَﻟﺎَﺤِ ِﻓِﺔﱠﯿﺤْﻟاِةَأْﺮَﻤْﻟ ِﻼُﺒُﻘ ِﻔِﻣاَﺮَﺤْﻟاِءْطَﻮْﻠِﻠٌﻤْﺳِاَﻮُﮭَﻓﺎَﻧﱢﺰﻟاﺎﱠﻣَأ يِرَﺎﻌْﻟﺎِﻣ َﻼْﺳِ ْﻹا َمﺎَﻜْﺣَﺄَﻣَﺰَﺘْﻟﺎْﻨﱠﻤِﻤِﻟْﺪَﻌْﻟاِراَﺪ ِﻓِرﺎَﯿِﺘْﺧِﻹ ِﮫِﺘَﮭْﺒُﺸْﻨَﻋَﻮِﻜْﻠِﻤْﻟاِﺔَﻘْﯿِﻘَﺤْﻨَﻋ . ٦
Artinya:  Zina  adalah  nama bagi  persetubuhan  yang  haram  dalam  qubul (kemaluan) seseorang perempuan yang masih dalam keadaan ikhtiar (tampa  paksaan)  di  dalam  negeri  yang  adil  yang  dilakukan  oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
4 WJS.Poerwadarminta, KamusUmumBahasaIndonesia ,(Jakarta:BalaiPustaka,1 992), hal. 42.
5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Cipta, 2008), hal. 77.
6 Abdul  Qadir  Audah, Al-Tasyri  al-Jina-I  al-Islami  Muqaran  bil  al-Qanun  al-
Wadhi’I, Jilid 1(Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1992)., hal. 349.

## 2. Pendapat imam Malik
اًﺪﱡﻤَﻌَﺗ ٍقﺎَﻔﱢﺗﺎِﺑ ِﮫْﯿِﻓ ُﮫَﻟ َﻚْﻠِﻣ َﻻ ﱟﻰِﻣَدأ ِجْﺮَﻓ ِﻒﱠﻠَﻜُﻣُءْطَوﺎَﻧﱢﺰﻟَا
. ٧
Artinya: Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji  manusia  yang  bukan  miliknya  secara  disepakati  dengan kesengajaan .
3. Pendapat imam Syafi’i
ﺎًﻌْﺒَﻄ ﮭَﺘْﺸُﻣِﺔَﮭْﺒﱡﺸﻟﺎَﻨِﻤٍﻟﺎَﺨِﮭِﻨْﯿَﻌِﻠِﻣﱠﺮَﺤُﻤٍﺟْﺮَﻔِﺑِﺮَﻛﱡﺬﻟﺎُﺟ َﻼْﯾِإَﻮُھﺎَﻧﱢﺰﻟَا . ٨
Artinya: Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya  tanpa  ada  syubhat  dan  menurut  tabi’atnya  menimbulkan syahwat.

## 4. Pendapat imam Hambali
ٍﺮُﺑُدْوَ ٍﻸُﺒُﻘ ِﻓِﺔَﺸِﺣﺎَﻔْﻟ ُﻼْﻌِﻓَﻮُھﺎَﻧﱢﺰﻟا
. ٩
Artinya:  Zina  adalah  melakukan  perbuatan  keji  (persetubuhan),  baik  terhadap qubul (farji) maupun dubur.
Jadi jika diperhatikan dari definisi zina di atas terdapat perbedaan redaksi dan susunan kalimatnya, namun demikian intinya tetaplah sama, yaitu  zina  adalah  hubungan  kelamin  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan diluar nikah.
Dasar  hukumterhadap pelarangan perbuatan  zina  terdapat  dalam Quran surat Al-Isra’ ayat 32:
ٗﻼﯿِﺒَﺳ َءٓﺎَﺳَو ٗﺔَﺸِﺤَٰﻓ  َنﺎَﻛ ۥُﮫﱠﻧِإ  ٰۖٓﻰَﻧﱢﺰﻟٱ ْاﻮُﺑَﺮۡﻘَﺗ  َﻻَو .
Artinya: Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  sesungguhnya  zina  itu  adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk .
Nas tersebut menunjukan bahwa zina itu adalah perbuatan keji dan diharamkan, dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut berarti telah melanggar  hukum dan akan  dihukum  dengan  hukum  pengasingan, hukuman  dera  dan  hukuman  rajam.  Sanksi pidana  yang  dijatuhkan kepada pezina berbeda-beda menurut keadaan pezina.
Konsep  tentang jarīmah zina menurut fiqh  jinayah jauh  berbeda dengan sistem hukum positif, karena dalam fiqh jinayah , setiap hubungan seksual  yang  diharamkan  itulah  zina,  baik  yang  dilakukan  oleh  orang
7 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri al-Jinaī al-Islamī... ,hal. 349. 8 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri al-Jinaī al-Islamī... ,hal. 349.
9 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri al-Jinaī al-Islamī... ,hal. 349.
yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf 10 ,  meskipun  dilakukan  dengan  rela  sama  rela,  jadi  tetap merupakan kejahatan.Dalam fiqh  jinayah terdapat  suatu  kaidah  yang berbunyi:
ٌماَﺮَﺣ َﻮُﮭَﻓ ِماَﺮَﺤْﻟا ﻰَﻟِإ ىﱠدَأﺎَﻣ  ﱠنِا . ١١

## Artinya: “Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram.”
Berdasarkan  kaidah  tersebut jelas  bahwa setiap  perbuatan  yang pada  akhirnya  akan  mendatangkan  dan  menjurus  pada  perzinahan merupakan perbuatan yangdilarang dan diancam dengan hukuman.
Konsep  syariat  ini  adalah  untuk  mencegah penyebarluasan tindakan  pencabulandan  kerusakan  akhlak  serta  untuk  menumbuhkan pandangan  bahwa  perzinahan  itu  tidak  hanya  mengorbankan kepentingan  perorangan, akan tetapi juga kepentingan  masyarakat. Karena Kerusakan  moral yang  melanda  dunia  barat  menurut  para  ahli justru  karena  diperbolehkannya  perzinahan bila  dilakukan  oleh  orang dewasa yang dilakukan dengan relasama rela, sehingga banyak laki-laki yang  berpaling  dari  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah  mawaddah warahmah .  Hal  ini sudah  tentu membuatnya  menjadi  orang  yang  tidak bertanggung jawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya asal rela sama rela.

## C. Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Pengertiananak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu  Anak. 12 Sedangkan  dalam
10 Mukallaf adalah  sebutan  bagi  orang  yang  perbuatannya  terkait  dengan khitab  syar’i , mukallaf dianggap  telah  dapat  dibebani  hukum  dan  bertanggung jawab  atas  perbuatannya,  perbuatan mukhalaf memiliki  nilai  dan  resiko,  sesuai dengan  bentuk  pekerjaannya,  apakah  ia  mengerjakan  perintah  Allah  SWT sehingga  diberi  pahala  dan  tanggungannya  lepas,  atau  melakukan  suatu larangan sehingga mendapat resiko dosa dan tanggungannya belum lepas. Lihat Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jilid.  4,  (Jakarta:  Ichtar  Baru  van Hoeve, 2003), hal. 1219.
11 Abdullah  Ibn  Muhammad  ibn  Qudamah, al-Mughāi ,  Juz  VIII,  (Dar  Al- Manar, 1368 H), hal.181.
12 WJS.Poerwadarminta, KamusUmumBahasa... , hal.38-39.
pengertian hukum perkawinan indonesia, anak yang  belum  mencapai usia  18  tahun atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang  tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan. 13 Pengertianini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda apabila ia  telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hokum atau perundang-undangan.
Anak  menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 14 Dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. 15 Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 16 Adapun pengertian anak menurut Pasal  45 KUHP adalah  orang yang  belum cukup  umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun. 17
Anak dalam perspektif Islam merupakan suatu amanat yang Allah berikan  kepada  hambanya  sebagai  suatu  keturunan  yang  harus  dijaga, dididik,  dirawat  dan  disayang.  Orang  tua  yang  diberikan amanat oleh Allah  haruslah  bersyukur  dengan  apa  yang  Allah  berikan  kepadanya. Bukan malah menyalahi atau melanggar aturan yang telah Allah Berikan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat Al-Ahzab ayat72:
13 Pasal47,UU.No.1Tahun1974TentangPerkawinan.
14 Pasal1(2),UU.No.4Tahun1974TentangKesejahteraanAnak.
15 Pasal1(1),UU.No.3Tahun1997TentangPeradilanAnak.
16 InstruksiPresidenNomor1Tahun1991, KompilasiHukumIslamdiIndonesia ,(Ja karta: DirektoratPembinaanBadanPeradilanAgamaIslam,DirektoratJenderalPembinaan KelembagaanAgamaIslamDepartemenAgamaIslam,2001),hal.50.
17 AgungWahyonodanSitiRahayu, TinjauanTentangPeradilanAnakdiIndonesia , (Jakarta:SinarGrafika, 1993),hal. 19.
                                                                                                             
                                              
Artinya:“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu  oleh  manusia. Sesungguhnya  manusia  itu  amat  zalim  dan  amat bodoh”. (QS. al-Ahzab : 72).
Baligh tidak  hanya  menyebabkanperubahan  fisik  atau  psikis akan tetapi jugaberpengaruh  pada  kewajiban  memenuhi menjalankan  semua perintah Allah SWT.Mulai saat itu, seoranganak dikatakan telah dewasa berkewajiban terikat dengan hukum syara’ .Dia telah memiliki kelayakan mendapat tugas ( ahliyat al-wujub ), serta kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan  tugas-tugas  secara  sempurna  ( ahliyat  al-’ada ).Jika diamentaati  aturan,  maka  dia  akan  memperoleh  pahala,  dan  sebaliknya jikamelanggar  aturan  syariat,  maka  akan  kena  sanksi.  Semua  yang dilakukan akandipertanggungjawabkan sendiri dantidak bisa dilimpahkan atau digantikan olehorang lain.
Begitupun  di  hadapan hukum  pidana,  anak  ketika  mencapai  usia baligh dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  dijatuhi sanksi  sebagai konsekuensi  dari  perbuatan  yang  dilakukannya. Semua  orientasi pemidanaan  tersebut  adalah  dalam  rangka  menciptakan  dan mempertahankan  tata  tertib  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat. 18 Dalam  Islam,  hal  itu  adalah  mungkin,  karena  saat  seseorang  mencapai baligh ,  ia  sekaligus  juga  mencapai “ aqil ”,  sehingga  layak  untuk dihadapkan pada konsekuensi hukum. Jika anak belum baligh , maka tidak dapat dihukum dengan hukuman seperti orang dewasa.Ini dikarenakan azas  dalam  pemberian  hukuman  tersebut  adalah  pelakunya  mesti memiliki  maksud  dan  tujuan  yang  jelas  dan  sempurna  (benar-benar disengaja). 19
18 E. Utrcht, Hukum Pidana I , (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hal. 185.
19 Huzaemah T. Yanggo, Fiqh Anak , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 125.
Pada dasarnya anak kecil tidak memiliki tujuan atau maksud yang jelas dari tindak pidananya, karena akalnya belum sempurna.Kesadaran dan  pemahamannya  pun  belum  lengkap,  termasuk  pemahamannya tentang  hakekat  kejahatan.  Ia  juga  belum  mampu  memahami khithab Syari’ secara sempurna, karena itu anak tidak dijatuhi sanksi pidana. Diriwayatkan  pula  bahwa  seorang  pencuri  dihadapkan  pada Khalifah Utsman. Sebelum memutuskan hukum potong tangan, Utsman memerintahkan  untuk  menyingkap  sarung  sang  pencuri  agar  diketahui sudah baligh atau belum.Ketika ternyata terbukti pencuri tersebut belum baligh ,  Utsman  tidak  menjatuhkan  hukuman  padanya.Ini  tidak disanggaholeh para sahabat yang ada saat itu sehingga terjadi ijma’ . 20
Sekalipun  tidak  dijatuhi  hukuman  pidana,  namun jumhur ulama fiqh berpendapat,  dalam  kasus  pembunuhan,  anak  sebagai  pelaku dikenakan diat pembunuhan  tidak  disengaja  atau  keliru.Bila  anak  tidak memiliki  harta,  maka  kewajiban diat ini  dibebankan  kepada  walinya. Sekalipun  demikian,  negara  boleh  mengambil  kebijakan  khusus  bila terjadi masalah tindak pidana anak.Negara bisa memaksa orangtua atau wali  untuk  mendidik  anaknya,  atau  negara  mengambil  anak  dari pengasuhnya  dan  menyerahkannya  pada  pengasuh  lain  yang  mampu dari  kalangan  kerabat  yang  berhak  atas  pengasuhan  anak.  Bila  anak sebatang  kara  tidak  memiliki  pengasuh  dan  wali,  maka  negara berkewajiban  memelihara  anak  tersebut  dan  mendidiknya  agar  tidak menjadi pelaku kriminal. 21

## D. Pertanggungjawaban  Pidana Anak Dalam  Hukum  Positif  dan Fiqh
Jinayah .
Perbuatanpidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran.  Pelanggaran  yang  dimaksud  yaitu  perbuatan-perbuatan yang  sifat  melawan  hukumnya  baru  dapat  diketahui  setelah  ada
20 Muhammad  Fuad  Abdul  Baqi, Allu’lu  Wal  Marjan:  Mutiara  Hadits Sahih Bukhari  dan  Muslim , terj. Muhammamad  Suhadi,  dkk  (Jakarta:  Ummul  Qura, 2011), hal. 472.
21 M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  Grafindo Persada.2004), hal. 64.
peraturan  yang  menentukan. 22 Perbuatan  pidana  tidak  termasuk pengertian  pertanggungjawaban  pidana.  Perbuatan  pidana  hanya merujuk  kepada  dilarang  dan  diancamnya  perbuatan  dengan  suatu ancaman  pidana.  Apakah  orang  yang  melakukan  perbuatan  kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu  orang  tersebut  memiliki  kesalahan. 23 Pertanggungjawaban  pidana pada  hakikatnya  merupakan  suatu  mekanisme  yang  dibangun  oleh hukum  pidana  untuk  bereaksi  terhadap  pelanggaran  atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu/kejahatan. 24
Dasar  hukum  pelaku  pidana  dibawah  umur  dalam  hukum  positif adalah Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok pasal 23 ayat (2) dan pidana tambahan  pasal 23 ayat (1). 25
1. Pidana pokoknya pasal 23 ayat 2 ada 4 macam, yaitu:
a. Pidana penjara;
b. Pidana kurungan;
c. Pidana denda; atau
d. Pidana pengawasan.
2. Pidana tambahan bagi  anak nakal pasal 23 ayat 3, yaitu: a. Pidana perampasan barang-barang tertentu; dan atau
b. Pembayaran ganti rugi.
3. Tindakan
Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:
a. Mengembalikannya kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
b. Menyerahkannya  kepada  Negara  untuk  mengikuti  pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
22 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana ..., hal. 71.
23 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hal. 165.
24 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tidana  Tanpa  Keslahan , (Jakarta:  Kencana,  2006), hal. 155.
25 Bambang  Waluyo, Pidana  dan  Pemidanaan (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2000), hal. 27.
c. Menyerahkannya kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja pasal 24 ayat 1. 26
Dalam fiqh jinayah , pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada orang  yang  masih  hidup  serta  orang  tersebut  sudah mukallaf ,  jika seseorang  belum  mencapai  umur  pada mukallaf atau  belum baligh maka hukuman  tidak  membebankan  apapun  kepadanya,  hukum  Islam  juga tidak membebankan terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa,  tidak  juga  terhadap  orang  yang  hilang  akal  sehatnya dikarenakan  bukan  sebab  disengaja  seperti  mabuk  karena  minum minuman khamar atau minuman lainnya yang memabukkan.
Pertanggungjawaban  dalam fiqh  jinayah diartikan  sebagai pembebanan  seseorang  dengan  hasil  (akibat)  perbuatan  (atau  tidak  ada perbuatan)  yang  dikerjakannya  dengan  kemauan  sendiri,  dimana  ia mengetahui  maksud  dan  akibat  dari  perbuatannyaitu. 27 Pembebanan tersebut  dikarenakan  perbuatan yang  dilakukan  itu telah  menimbulkan sesuatu  yang  bertentangan  dengan  hukum, artinya  adanya  perbutan melawan  hukum  ada  yang  disengaja  dan  ada  yang  karena  kekeliruan yang  dilarang  secara syar’i baik  dilarang  melakukan  atau  dilarang meninggalkan. 28 Pembebanan  juga  dikarenakan  perbuatan  itu  sendiri dikerjakan  berdasarkan  keinginan  dan  kehendak  yang  timbul  dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).
Konsep yang dikenakan oleh fiqh jinayah tentang
pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik  sekali  meskipun  telah  lama  namun  tetap  menyamai  teori  terbaru dalam  hukum  positif.  Seseorang  anak  tidak  akan  dikenakan  hukuman hadd atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Karena tidak
26 Adami  Chazawi, Penafsiran  Hukum  Pidana,  Dasar  Peniadaan,  Pemberatan danPeringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kusalitas Pelajaran Hukum Pidana 2 , (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 101.
27 Ahmad  Wardi  Muslich, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam  Fikih Jinayah (Jakarta: SinarGrafika, 2004), h. 74.
28 Hamzah  Hasan, Hukum  Pidana  Islam  1 (Makassar:  Alauddin  University Press, 2014), hal. 174.
ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia beberapa pun sampai  dia  mencapai  umur  puber,  tetapi  dapat  diberikan  teguran  atau menetapkan  beberapa  pembatasan    atas  kesalahan  yang  telah dilakukannya agar tidak akan membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. 29
Para fuqaha menggunakan dua kaidah umum yang dapat keadaan bersalah. Dengan menerapkan keduanya, kita dapat mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak. Adapun kaidah tersebut yaitu:
1. Apabila  pelaku  melakukan  perbuatan  yang mubah (tidak  dilarang) atau  menyangka  bahwa  perbuatan  itu  dibolehkan,  kemudian perbuatan itu menimbulkan keadaan yang tidak dibolehkan, maka ia bertanggungjawab  secara  pidana,  baik  keadaan  tersebut ditimbulkannya  dengan  langsung  maupun  tidak  langsung.  Bila ternyata pelaku sebenarnya dapat menghindarinya. Apabila ia benar- benar  tidak  mampu  menghindarinya, maka  ia tidak  ada pertanggungjawaban pidana terhadapnya.
2. Apabila  perbuatan  tidak  diperbolehkan  (dilarang),  namun  pelaku melakukannya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  tanpa ada keadaan darurat dan apa yang ditimbulkan darinya menyebabkan pelaku  harus  bertanggungjawab  secara  pidana,  baik  perbuatan  itu dapat dihindari ataupun tidak. 30
Pertanggungjawaban  pidana  juga  mengandung  pengertian  bahwa seseorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah  dan  telah  diaturoleh  nas  ( syar’i ).  Bisa  dikatakan  bahwa  pidana  itu dapat  dikenakan  secara  berarti  untuk  tindakan  ini  telah  ada  aturannya dalam  sistem  hukum  tertentu  dan  sistem  hukum  itu  telah  berlaku  dan mengikat atas perbuatan itu. Singkatnya dapat dikatakan bahwa tindakan ini  dibenarkan  oleh  sistem  hukum.  Hal  inilah  yang  menjadi konsepmengenai pertanggungjawaban pidana.
29 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam , (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),hal. 16.
30 Alie  Yafie,  dkk, Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam ,  (Bogor:  PT  Kharisma Ilmu), hal.106.
Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Quran  surat Al-An’am ayat 164:
َو ُرِﺰَﺗ  َﻻَو ۚﺎَﮭۡﯿَﻠَﻋ  ﱠﻻِإ ٍﺲۡﻔَﻧ  ﱡﻞُﻛ  ُﺐِﺴ ۡﻜَﺗ  َﻻَو  ٖۚء ۡﻲَﺷ ﱢﻞُﻛ  ﱡبَر َﻮُھَو ﺎّٗﺑَر ﻲِﻐۡﺑَأ ِ ﱠ ٱ  َﺮۡﯿَﻏَأ  ۡﻞُﻗ
ٰﻰَﻟِإ ﱠﻢُﺛ  ٰۚىَﺮ ۡﺧُأ َر ۡزِو  ٞةَرِزا َنﻮُﻔِﻠَﺘ ۡﺨَﺗ ِﮫﯿِﻓ  ۡﻢُﺘﻨُﻛ ﺎَﻤِﺑ ﻢُﻜُﺌﱢﺒَﻨُﯿَﻓ  ۡﻢُﻜُﻌِﺟ ۡﺮﱠﻣ ﻢُﻜﱢﺑَر
.
Artinya:  Katakanlah: “Apakah  aku  akan  mencari  Tuhan  selain  Allah,  padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada  Tuhanmulah  kamu  kembali,  dan  akan  diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”
Berdasarkan ayat tersebut para fuqaha merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi:
ٍﺺَﻧ َﻼِﺑَﺔَﺑْﻮُﻘُﻋ َﻻَوَﺔَﻤْﯾِﺮَﺟ َﻻ
Artinya: tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan .
Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan atau sikap tidakdipandangi sebagai jarīmah , kecuali bila ada nas yang jelas melarang perbuatan tersebut. Apabila ada nas seperti itu, tidak ada tuntutan atau hukumanterhadap  pelakunya.  Jadi  dari  kedua  kaidah  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwatidak  ada jarīmah dan  tidak  ada  hukuman,  kecuali dengan  suatu  nas. Ini  juga  sesuai  dengan  yang  di  adopsi  oleh  hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 dinyatakan bahwa  perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dihukum  adalah  perbuatan yangsudah di sebutkan dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu di lakukan. 31
Dalam fiqh  jinayah , pertanggungjawaban  didasarkan  pada  tiga prinsip,yaitu:
1. Melakukan  perbuatan  yang  dilarang  dan  atau  meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
2. Perbuatan  tersebut  dikerjakan  atas  kemauan  sendiri.  Artinya  pelaku memiliki  pilihan  yang  bebas  untuk  melaksanakan  atau  tidak melakukan perbuatan tersebut.
31 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , (Jakarta:Rajawali Pers,2010), hal.45.
3. Pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan. 32
Selanjutnya dalam  hukum  positif,  menurut  Moeljatno pertanggungjawaban  pidana  juga  harus  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana:
1. Perbuatan (manusia) 2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). 33
Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban  pidana  hanyalah  orang  dewas,mempunyai  akal pikiran  yangsehat,  serta  mempunyai  kemauan  sendiri. Apabila  tidak, maka  tidak  adapertanggungjawaban  pidana  padanya,  sehingga  dia punya  akal  pikiran  yang  bisamemahami  dan  mengetahui  serta mempunyai  pilihan  terhadap  apa  yangdilakukannya.  Dengan  kata  lain, dalam fiqh  jinayah bahwa  pelaku jarīmah yangdapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  adalah dia mukallaf ,  yaitu  yangdapat mempertanggungjawabkan  perbuatan pidana. Orang  yang  tidak berakalbukanlah  orang  yang  mengetahui  dan  bukanlah  orang mempunyai pilihan.Demikian juga orang yang belum dewasa tidak bisa dijatuhi hukuman melihatkondisi mental dan sosialnya.
Tingkat  kedewasaan  tidak  bisa  berpatokan  pada  batasan  umur. Seoranganak  karena  perkembangan  fisik  dan  mentalnya  setiap  anak berbeda-beda  sesuaidengan  kondisi  lingkungan  sosialnya.  Berdasarkan hal  ini fiqh  jinayah tidakmengenal  tempat  (subjek)  pertanggungjawaban pidana  kecuali  manusia  hidup, mukallaf yang  menikmati  kebebasan memilih pada saat berbuat.
Hukum  yang  merupakan  cara  pembebanan  pertanggungjawaban pidanadimaksudkan  untuk  memelihara  ketertiban  dan  keamanan masyarakat,  dengankata  lain  sebagai  alat  menegakkan  kepentingan masyarakat,  karenanya  besarnya hukuman  harus  disesuaian  dengan kebutuhan  dan kesadaran  masyarakat. Fiqh  jinayah ada  dengan  tujuan
32 A.  Djazuli, Fiqh  Jinayah, Penanggulangan  Kejahatan  Dalam  Islam , (Jakarta:Grafindo Persada, 2000), hal. 242. 33 Moeljatno, Perbuatan Pidana danPertanggungjawaban Dalam HukumPidana ,(Yogyakarta: Bina Aksara, 1983),hal. 60.
yang  begitu  jelas  dan luas,  sehingga  dengan  adanyaketentuan  tersebut akan  menjamin  keamanan  dari  kebutuhan-kebutuhan  hidupmanusia. Dalam  kehidupan  manusia  hal  itu  merupakan  hal  penting,  sehingga tidakbisa dipisahkan.
Apabila  kebutuhan-kebutuhan  ini  tidak  terjamin,  akan  terjadi kekacauandan ketidak tertiban dimana-mana. Pada dasarnya pengertian pertanggungjawabanpidana  dalam  hukum positif dan fiqh  jinayah tidak jauh  berbeda,  hanya  sajabeberapa  bentuk  hukum positif yang menegakkan  pertanggungjawaban  pidanadiambil  atas  filsafat  jabar ( determinisme , fatalisme ). 34 Dalam fiqh  jinayah sendiri  ada  ketentuan- ketentuan  khusus  yang  dapat  menghapuspertanggungjawaban  pidana bagi seseorang, salah satu faktornya karena pelakuadalah anak-anak.
Adapun pandangan penyusun terkait pembahasan tersebut yaitu seoranganak  yang  melakukan jarīmah pastinya  juga  akan  menerima petanggungjawaban.Akan  tetapi,  ketentuan  dalam  Islam  menyebutkan bahwa  pertanggungjawabanyang  akan  dibebankan  pada  seorang  anak berbeda-beda  dengan  bebanpertanggungjawaban  yang  dibebankan kepada orang dewasa ( mukallaf ).
E. Uqubat jarīmah Zina Terhadap  Anak Dalam  Hukum  Positif  dan

## Fiqh Jinayah
Dalam  hal  pemberian uqubat terhadap  anak  ada  batasan  usia minimal  anak  tidak  didasarkan  pada  ketentuan  usia,  tetapi  sejak  ada tanda-tanda  perubahan badaniah ( aqil baliq ) baik bagi  anak  pria  maupun anak wanita. Sehingga seorang anak yang sudah aqil baliq jika melakukan suatu  perbuatan  kejahatan  anak  dapat  dituntut  atas  kejahatan  yang mereka lakukan dan unsur moral ( al-Rukn al-Adabi ). 35
Menurut fiqh  jinayah ,  batas  usia  minimum  tidak  dapat  dijelaskan secara  pasti,  disamping  banyaknya  problem  pendapat  diantara  ulama terhadap batas usia anak. Adanya perbedaan pendapat dikalangan para
34 Ahmad  Hanafi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Islam ,  (Jakarta:Bulan  Bintang, 1967), hal. 156.
35 Bambang  Mulyono, Pendekatan  Analisis  Kenakalan  Ramaja dan
Penanggulangannya ,(Yogyakarta: Kanisius, 1988), hal. 26
ulama fiqh mengenai  batas  usia  anak  yang  dikenakan uqubat ,  dapat dijadikan  sebuah  rujukan  dalam  menetapkan uqubat terhadap  anak. Penetapan  umur  dianggap  penting,  karena  baik  dalam hukum positif maupun fiqh  jinayah ,  umur  dijadikan  sebagai  acuan  bagi  hakim  dalam menemukan  sanksi  yang  akan  dibebankan  pada  seorang  anak  tersebut, ketentuan adanya uqubat dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum ( mukallaf ), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum. 36
Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh tersebut hanyalah standar relatif dalam penetapan beberapa umur seorang anak yang bisa dianggap  dewasa. Dalam  menetapkan  batas  usia  dewasa,  perundang- undangan  yang  ada  saat  ini  juga berbeda-beda.  Jadi  tidak hanya  dalam fiqh  jinayah dalam hukum  positif  pun  terjadi  perbedaan  mengenai  batas umur seorang anak dianggap dewasa dalam pertanggungjawaban ketika si anak melakukan jarīmah .
Pada  prinsipnya,  kriteria  anak-anak  dalam  perkara
jarīmah menurut  hukum  positif  dan fiqh  jinayah mempunyai  kesamaan,  yang mana  sama-sama  memberikan  batasan  atas  kategori  usia/umur  anak yang  ideal  yang  dapat  diberikan  sanksi  terhadap  perbuatannya,  yang membedakannya  adalah,  aturan  Undang-undang  yang  ditetapkan mengenai  batasan  kriteria  anak  oleh  hukum  positif  adalah  undang- undang  (hukum)  produk  manusia.  Sedangkan  aturan  yang  ditetapkan mengenai  batasan  kriteria  anak  oleh fiqh  jinayah adalah  hukum  yang bersumber dari al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ (kesepakatan para ulama). Uqubat yang  diberikan  terhadap  anak  yang  melakukan jarīmah sudah dijelaskan secara detail dalam fiqh jinayah . Hukuman terhadapanak dalam fiqh  jinayah merupakan  bagian  dari  peringatan  dan prosespendisiplinan  terhadap  anak  tersebut. Oleh  karena,  itu  tujuan diaadakannya uqubat bagi anak dalam fiqh jinayah adalah hukuman untuk mendidik  murni  ( ta’dibiyyah  khalisah ),  jadi  bukan  hukuman  pidana. Sedangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan sanksi dalam hukum
36 Dede Rosyada, Hukum Islam dan PranataSosial: Belajar Mudah Fiqih Ragam Mazhab  dan  Pembaharuan ,  (Jakarta:  Lembaga  Studi  Islam  dan  Kemasyarakatan, 1993), hal. 86.
Tinjauan Yuridis Terhadap  Jarīmah Zina, Sumardi Efendi 131
positif adalah untuk pembalasan ( revenge ), penghapusan dosa ( explation ), menjerakan  ( deferent ),  perlindungan  terhadap  umum,  ( protection  of  the public ) dan memperbaiki sifat si pelaku.
Pandangan fiqh jinayah terhadap jarīmah zina yang dilakukan oleh anak  dibawa  umur  tidak  dapat  dibebankan  kepada  anak  yang  berzina karenaberdasarkan sabda Nabi Muhammad saw:
َﺛﱠﺪَﺣ  َﺮَﻤُﻋ  ُﻦْﺑ  ُﺮْﺸِﺑ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ  ﱡيِﺮْﺼَﺒْﻟا  ﱡﻲِﻌَﻄُﻘْﻟا ﻰَﯿْﺤَﯾ  ُﻦْﺑ ُﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ ْﻦَﻋ  ﱢيِﺮْﺼَﺒْﻟا  ِﻦَﺴَﺤْﻟا  ْﻦَﻋ َةَدﺎَﺘَﻗ  ْﻦَﻋ ٌمﺎﱠﻤَھ ﺎَﻨ ﻰﱠﺘَﺣ  ِﻢِﺋﺎﱠﻨﻟا  ْﻦَﻋ ٍﺔَﺛ َﻼَﺛ  ْﻦَﻋ ُﻢَﻠَﻘْﻟا َﻊِﻓُر  َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ  َلﻮُﺳَر  ﱠنَأ  ﱟﻲِﻠَﻋ ﻰﱠﺘَﺣ  ﱢﻲِﺒﱠﺼﻟا  ْﻦَﻋَو َﻆِﻘْﯿَﺘْﺴَﯾ
ﱠﺘَﺣ ِهﻮُﺘْﻌَﻤْﻟا  ْﻦَﻋَو  ﱠﺐِﺸَﯾ َﻞِﻘْﻌَﯾ ﻰ Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al Qutha’i Al
Bashri, telah  menceritakan  kepada  kami  Bisyr  bin  Umar,  telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan Al Bashri  dari  Ali bahwa  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda: “Diangkatlah  pena  dari  tiga  golongan;  Orang  yang  tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia remaja (baligh), dan orang gila hingga ia berakal (sembuh). 37
Dari  hadis  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa hukum  tidak  dapat dibebankan kepada tiga orang yaitu:
1. Orang tidur sehingga ia bangun
2. Anak kecil sehingga ia dewasa
3. Orang gila sehingga ia sadar Jelas  disebutkan  dalam fiqh  jinayah ,  anak  kecil  bukan  orang  yang pantas menerima hukuman. fiqh jinayah tidak menentukan jenis hukuman untuk  mendidik  anak  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  kecil. Dalam fiqh  jinayah dikenal  dengan  sanksi ta’zir , sebagaimana dikemukakan  oleh Al-Mawardi adalah:
ُﺪُﺤْﻟاﺎَﮭْﯿِﻓ ْعَﺮْﺸُﺘْﻤَﻟ ٍبْﻮُﻧُذ ﻰَﻠَﻋ  ٌﺐْﯾِدْﺄَﺗ ُﺮْﯾِﺰﻌﱠﺘﻟاَو
ُد ْو
٣٨
Artinya: “Ta’zir  adalah  hukuman  pendidikan  atas  dosa  (tindak  pidana)  yang belum ditentukan oleh syara’.”
Jadi fiqh  jinayah memberikan  hak  kepada waly  al-amr (penguasa) untuk  menentukan hukuman  yang  sesuai  dengan  pandangannya.  Para
37 Sunan Tirmidzi hadits nomor 1343
38 Imam  Al-Mawardi, Al-Ahkām  Al-sulthāniyyah  Wal  Wilāyāt  ad-Diniyah, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt), hal. 293.
fuqaha menerima  hukuman  sebagai  bagian  dari  hukuman  untuk mendidik. Karena ciri khas jarīmahta’zir adalah sebagai berikut:
1. Hukumannya  tidak  tertentu  dan  terbatas.  Artinya  hukuman tersebut  belum  ditentukan  oleh syara’ dan  ada  batas  minimal  dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak ulil amri (penguasa).
Pemberian  hak  kepada  penguasa  (hakim)  untuk  menentukan hukuman  agar  ia  dapat  memilih  hukuman  yang  sesuai  bagi  anak  kecil disetiap  tempat  dan  waktu.  Dalam  hal  hukuman  ini  penguasa  berhak menjatuhkan sanksi berupa:
1. Memukul si anak,
2. Menegur atau mencelanya,
3. Menyerahkan kepada waliy al-amr atau orang lain,
4. Meneruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
5. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus. Tanggungjawab  perdata  tidak  dapat  hilang,  tidak  seperti
tanggungjawab  pidana  yang  dapat  hilang,  sebab  menurut  kaidah  asal hukum  Islam,  darah  dan  harta  benda  itu maksum (tidak dihalalkan/mendapat  jaminan  keamanan)  dan  juga  unsur-unsur syar’i tidak  menafikan kemaksuman.  Hal  ini  berarti  unsur-unsur syar’i tidak menghapuskan  dan  menggugurkan  ganti  rugi  meski  hukuman pidananya  digugurkan.  Karena  itulah,  orang  tua  berperan  besar  dalam masalah anak dan juga ikut menanggung terkaittanggungjawab perdata yang  diterima  oleh  si  anak.  Meski  saat  ini  tidak  dapat  menutup  mata bahwa realitas kehidupan sosial begitu berkembang pesat, sehingga anak dapat  belajar  dari  manapun,  tapi  peran  orang  tualah  yang  begitu  besar dalam perkembangan anak. 39

## F. Kesimpulan
1. Dari  paparan  di  atas  dapat  dilihat  dalam fiqh  jinayah tidak  terdapat penjelasan secara rinci batas minimum usia seoranganak secara detail
39 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak(UU-SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 13.
disebabkan  karena  banyaknya  pendapat  para  ulamaterhadap  usia anak. Akan tetapi dari perbedaan pendapat para ulamaterhadap batas usia  anak  dapat  disimpulkan bahwa seorang  laki-lakidianggap baligh apabilah ia telah mimpi basah ( ihtilam ), dan seorang anak perempuan dianggap baligh apabilah  ia  telah  haid.  Sehingga  dengan  acuan tersebut,  bagi Islam,  jelas  menjadi  ambang  batas  untuk  menerima kewajiban  bagi  seorang  muslim  untuk  memikul  sendiri tanggungjawabnya  dan  menjadi  tanda  bagi  seseorang  lepas  dari predikat  seseorang  dinamakan  anak.  Sedangkan  dalam  hukum Nasional bahwa batas usia anak adalah 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Pemidanaan  yang  dikenakan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidanadalam fiqh  jinayah masuk  dalam  kategori ta’zir sebagai peringatan  dan  proses  pendisiplinan  terhadap  anak  tersebut. untuk jarimah zina anak tidak dapat dikenakan had , karena dalam fiqh jinayah ada  pengkategorian  orang  yang  melakukan  zina  yakni  syarat berakal  yang  harus  ada  pada maqdzuf (yang  dituduh  zina)  harus dewasa. Adapun had  jarimah  zina diserahkan  kepada  hakim, hakim berhak  menjatuhkan had berupa,  memukul  si  anak,  meneguratau mencelanya,  menyerahkan  kepada waliy  al-amr atau ketempat rehabilitasi anak dengan pengawasan khusus.
3. Dalam hukum positif yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3  tahun1997  menjelaskan  bahwa  hukuman  terhadap  anak  terbagi menjadi  tigakriteria,  yaitu:  usia  anak  dari  0  (nol)  sampai  8  (delapan) tahun  adalah  tidakdikenakan  hukuman  atau  hanya  dikembalikan kepada  orang  tuanya.  Usia  8(delapan)  sampai  12  (dua  belas)  tahun anak  hanya  dikenakan  hukumanberupa  tindakan  yakni:  nasehat, teguran  ataupun  dimasukkan  dalamlembaga  atau  dinas  sosial. Sedangkan  usia  12  (dua  belas)  sampai  18(delapan  belas)  tahun  anak baru dapat dikenakan hukuman berupa fisikatau pemenjaraan.

## Daftar Pustaka
A.  Djazuli, Fiqh Jinayah,  Penanggulangan  Kejahatan  Dalam  Islam , Jakarta:Grafindo Persada, 2000.
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid. 4, Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2003.
Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri al-Jina-I al-Islami Muqaran bil al-Qanun al- Wadhi’I, Jilid 1 Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1992.
Abdullah  Ibn  Muhammad  ibn  Qudamah, al-Mughāi ,  Juz  VIII,    Dar  Al- Manar, 1368 H.
Abdur  Rahman  I  Doi, Tindak  Pidana  dalam  Syariat  Islam , Jakarta:  Rineka
Cipta, 1992.
Abu Abdillah bin Abdi Salam ‘Allusy, Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-
Maram , Jilid Ketiga, Kuala Lumpur: Al HidayahPublication, 2010.
Adami  Chazawi, Penafsiran  Hukum  Pidana,  Dasar  Peniadaan,  Pemberatan danPeringanan,  Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  dan  Ajaran  Kusalitas Pelajaran Hukum Pidana 2 , Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2005.
Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di
Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
Ahmad  Hanafi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Islam ,  Jakarta: Bulan  Bintang,
1967.
Ahmad  Wardi  Muslich, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana Islam  Fikih Jinayah , Jakarta: SinarGrafika, 2004.
Alie  Yafie,  dkk, Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam , Bogor:  PT  Kharisma Ilmu. Bambang  Mulyono, Pendekatan  Analisis  Kenakalan  Ramaja dan Penanggulangannya , Yogyakarta: Kanisius, 1988.
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Candra Gautama, Konvensi Hak Anak , Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000.
Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tidana Tanpa Keslahan , Jakarta: Kencana,
2006.
Darwan  Prinst, Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia , Bandung:  Citra AdityaBakti, 2003.
Dede Rosyada, Hukum Islam dan PranataSosial: Belajar Mudah Fiqih Ragam Mazhab  dan  Pembaharuan , Jakarta:  Lembaga  Studi  Islam  dan Kemasyarakatan, 1993.
E. Utrcht, Hukum Pidana I , Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
Hamzah  Hasan, Hukum  Pidana  Islam  1 , Makassar:  Alauddin  University Press, 2014.
Huzaemah T. Yanggo, Fiqh Anak , Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Imam  Al-Mawardi, Al-Ahkām  Al-sulthāniyyah  Wal  Wilāyāt  ad-Diniyah, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tth.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001.
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak(UU-SPPA), Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Grafindo Persada. 2004.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana , Yogyakarta: Bina Aksara, 1983
Muhammad  Fuad  Abdul  Baqi, Allu’lu  Wal  Marjan:  Mutiara  Hadits  Sahih Bukhari  dan  Muslim , terj. Muhammamad  Suhadi,  dkk Jakarta: Ummul Qura, 2011
Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Jakarta:Rajawali Pers,2010.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
WJS.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1992.