## LOGIKA DILEMA KEAMANAN ASIA TIMUR DAN RASIONALITAS PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA

## M. Najeri  Al  Syahrin
Program  Studi  Hubungan  Internasional  Universitas  Muhammadi yah  Kalimantan  Timur; email:  najeri.alsyahrin@umkt.ac .i d

## Abstract
This  article  examined  how  the  rationality  of  nuclear  weapons  development  of  North Korea  related  to  the  security  dilemma. The  discussion  includes  descriptions  of  chain reactions from the cycle of security  dilemmas that create the dynamics of an arms race that threatens the stability of the region's security. The security dilemma for North Korea is  characterized  by  the polarity  of forces,  historical  factors and social  construction  of amity  and  enmity.  Through  the  literature  study  method,  the  theoretical  concepts  of security  dilemmas  serve  as  the  main  basis  in  understanding  North  Korea's  nuclear weapons development . Therefore, this article concluded that the security dilemma in East Asia stems from the fear and threat due to the increasing power and military capability of other countries in the region.
Kata Kunci: North Korea, polarity of power, security dilemma

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  tentang  rasionalitas  pengembangan  senjata  nuklir  oleh  Korea Utara dikaitkan  dengan  dilema  keamanan  di  Asia  Timur.  Pembahasan  meliputi  deskripsi tentang  reaksi  berantai  dari  siklus  dilema  keamanan  yang  menciptakan  dinamika perlombaan  senjata  yang  mengancam  stabilitas  keamanan  kawasan.  Dilema  keamanan bagi  Korea Utara ditandai  dengan  polaritas  kekuatan,  faktor historis  dan konstruksi  sosial amity dan enmity .  Melalui  metode  studi  literatur,  konsep  teoritis  dilema  keamanan dijadikan  landasan  utama  dalam  memahami  pengembangan  senjata  nuklir  Korea Utara. Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  dilema  keamanan  di  kawasan  Asia  Timur  bersumber pada rasa takut  dan ancaman  akibat peningkatan  kekuatan  dan kapabilitas  militer  negara- negara  lain  di kawasan.
Keywords :  dilema  keamanan,  Korea Utara,  polaritas  power

## Pendahuluan
Tulisan  ini  dimulai  dengan  pandangan  bahwa  seringkali  terdapat  ketidakpastian ( uncertainty )  dalam  hubungan  keamanan  antara  Korea  Utara  dan  Amerika  Serikat. Beberapa  waktu  belakangan,  terdapat  peningkatan  tensi  keamanan  yang  telah menciptakan  kondisi  kritis  serta  menunjukkan  kemungkinan  terjadinya  perang  di  Asia Timur  akibat  dari  pengembangan  senjata  nuklir  Korea  Utara.  Di  sisi  lain,  Korea  Utara dalam  kesempatan  yang  berbeda meyakinkan  bahwa Korea Utara mengembangkan  nuklir hanya  untuk  menginginkan  jaminan  keamanan  dari  adanya  kemungkinan  serangan  yang dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  dan  negara  aliansinya  di  Asia  Timur,  yaitu  Jepang  dan Korea Selatan.  Pemerintahan  Trump,  seperti  pemerintahan  Amerika  Serikat  sebelumnya, juga  selalu  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  memiliki  kepentingan  untuk  melakukan perubahan  kepemimpinan  dinasti  Kim  dan  hanya  ingin  agar  Amerika  Serikat  dan  negara aliansinya  di  Asia  Timur  tidak  merasa  terancam  oleh  kekuatan  senjata  nuklir  yang dikembangkan  oleh  Korea  Utara.  Pada  prinsipnya,  hal  ini  terlihat  seperti  kondisi keamanan  yang  kompatibel.  Artinya,  antarnegara  baik  Amerika  Serikat  dan  negara aliansinya  (Jepang  dan  Korea  Selatan)  tidak  pernah  secara  langsung  akan  menganca m keamanan  Korea  Utara,  mereka  hanya  menginginkan  agar  Korea  Utara  berhenti  untuk mengembangkan  program  senjata  nuklir  yang  dinilai  sangat  mengancam  stabilitas keamanan  kawasan  (Fearon,  2017).  Korea  Utara  juga  tidak  pernah  secara  langsung menyatakan  bahwa  Korea  Utara  menjadikan  kebijakan  pengembangan  nuklir  sebagai kebijakan  keamanan  yang  ofensif  dan ekspansionis.
Eskalasi  ketegangan  keamanan  di Semenanjung  Korea kian  berkembang  menjadi lebih  kompleks  dan dilematis  daripada  sebelumnya.  Penulis  berpandangan  semakin  kuat pertahanan  dan sistem  persenjataan  negara-negara  Asia  Timur,  maka Korea Utara merasa semakin  terancam  sehingga  berupaya  mengembangkan kebijakan  nuklir untuk meningkatkan  pertahanan  dan keamanan  serta  mengimbangi  keunggulan  militer  negara - negara  lain  di Asia  Timur.

## Logika Dilema Keamanan  di Kawasan  Asia Timur
Pasca  Perang  Dingin,  diskursus  tentang  dilema  keamanan  berfokus  pada  dinamika kekuatan  dan  interaksi  antara  dua  negara  dengan  kekuatan  militer  yang  setara,  seperti Amerika  Serikat  dan Uni  Soviet.  Ketakutan  akan perang  nuklir  antara  kedua negara,  pada
awal  1980-an, adalah  kondisi  yang  dikenal  dengan  istilah 'Hobbesian  Fear' , yaitu  kondisi ketika  negara  adikuasa  hanya  bersikap  defensif  terhadap  provokasi  negara  lain  tetapi tindakan  tersebut  justru  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  negara  lain.  Amerika  Serikat dan  Uni  Soviet  terperangkap  dalam  cengkeraman  siklus  permusuhan.  Rasa  takut  dan ketidakpercayaan  terhadap  pihak  lain  dikarenakan  terdapat  perbedaan  interpretasi  motif dan  ancaman.  Masing-masing  negara  membenarkan  kebijakan  militer  berdasarkan persepsi  ancaman  dari  kekuatan  militer  negara  lain (Booth  & Wheeler,  2008).
Selain  kekhawatiran  dan  rasa  takut  akan  ancaman  serangan  dari  negara  lain  dan kompleksitas  keamanan  kawasan  yang  ditandai  dengan  rivalitas  politik  dan  ekonomi antara  Amerika  Serikat  dan  Cina,  dilema  keamanan  di  Semenanjung  Korea  juga disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Pertama,  polaritas  kekuatan  kawasan  dan  kedua konstruksi  sosial amity dan enmity .  Kedua  faktor  ini  merupakan  bagian  dari  aspek pembentuk  kompleksitas  keamanan  kawasan  menurut  Barry  Buzan  dan  Ole  Waever. Dalam Regional  Security Complex Theory (RSCT)  Buzan  dan Waever  mengidentifik as i empat  aspek  penyebab  terbentuknya  kompleksitas  keamanan  kawasan,  yaitu  kedekatan geografis,  anarkisme  kawasan,  polaritas  kekuatan  dan konstruksi  sosial amity dan enmity (Buzan  & Wæver, 2003). Pada tulisan  ini,  hanya  dua aspek terakhir  saja yang  digunakan sebagai  landasan  analisis  karena  kedua  faktor  tersebut  merupakan  faktor  yang  paling berpengaruh  dalam  terbentuknya  kompleksitas  dan  dilema  keamanan  di  kawasan  Asia Timur.  Bagian  selanjutnya  dari  artikel  ini  akan  membahas  tentang  implikasi  polaritas kekuatan  serta konstruksi  sosial amity dan enmity sebagai  aspek yang  menentukan  dalam rasionalitas  pengembangan  senjata  nuklir  Korea Utara.
Sebaliknya,  kini  pola  interaksi  keamanan  antara  Amerika  Serikat  dan Korea Utara dapat  digambarkan  sebagai  kondisi  dilema  keamanan  yang  bersifat  asimetris,  yaitu dinamika  kekuatan  dan  interaksi  antara  negara  yang  lemah  dengan  ambisi  nuklir  (Korea Utara) dan negara  dengan  kekuatan  militer  paling  kuat saat ini  (Amerika  Serikat). Dengan kekuatan  konvensional  sistem  persenjataannya,  Amerika  Serikat  idealnya  tidak memilik i masalah  yang  berarti  dalam  ‘memaksa’  Korea Utara untuk  menghentikan  pengembanga n senjata  nuklir.  Namun,  Korea  Utara  secara  jeli  telah  menunjukkan  kemampuan  dalam memanfaatkan  peluang,  baik secara politik  maupun  keamanan,  dalam  berinteraksi  dengan Amerika  Serikat  yang  memungkinkannya  untuk  memiliki  senjata  nuklir  (East  West Center,  2016).
Pemerintahan  Trump  menyatakan  bahwa  mereka  akan  mengeluarkan  kebijakan yang  berbeda  daripada  kebijakan  sebelumnya.  Pemerintahan  Trump  melalui  deklarasi Wakil  Presiden,  Mike  Pence  pada  awal  tahun  2017  menyatakan  bahwa  kebijakan keamanan  Amerika  Serikat  di  bawah  kepemimpinan  Obama,  ‘ Strategic  Patience ’ telah berakhir.  Tetapi  Amerika  Serikat  kini  juga  berada  dalam  kondisi  dilematis.  Intervens i militer  terhadap  Korea  Utara  pasti  akan  menyebabkan  kerugian  luar  biasa  tidak  hanya bagi  kedua  negara  tetapi  juga  negara  lain  di  kawasan,  bahkan  serangan  militer  bisa memicu  terjadinya  perang  nuklir  global  (Grice,  2017).  Donald  Trump  merencanakan pertemuan  dengan  Kim  Jong-un  untuk  melakukan  pembahasan  nuklir  yang  direncanakan akan dilaksanakan  pada Mei  2018. Pertemuan  tersebut  diharapkan  mampu  menghasi lka n komitmen  untuk  melakukan  denuklirisasi  dan  menangguhkan  uji  coba  nuklir  dan  rudal Korea  Utara.  Singh  (2018)  memandang  pertemuan  tersebut  mampu  memberika n perkembangan  positif  bagi  non-proliferasi  nuklir  di  kawasan  Asia  Timur,  di  tengah kondisi  Amerika  Serikat  dan  Korea  Utara  yang  saling  bersitegang.  Hasil  pembicaraan Amerika  Serikat  dengan  Korea Utara tidak  hanya  akan berdampak pada keamanan  negara sekutu  tetapi  juga  bagi  Cina  (Singh,  2018).
Menjelang  akhir  Maret 2018, Kim  Jong-un  melakukan  kunjungan  ke Beijing,  Cina. Kunjungan  itu  memungkinkan  bagi  Kim  Jong-un  untuk  mendapatkan  jaminan  dari  Cina bahwa  Pemerintah  Cina  akan  mendukung  Korea Utara  jika  pertemuan  Kim  dan  Trump gagal  mencapai  kesepakatan.  Kunjungan  tersebut  merupakan  peringatan  bagi  Trump bahwa Cina memiliki  posisi  vital  dan peranan  penting  sebagai  pemain  sentral  dalam  krisis nuklir  Semenanjung  Korea (Johnson  & Kikuchi,  2018). Korea Utara  telah  lama  bersikap provokatif  dengan  retorika  yang  selalu  mengancam  stabilitas  keamanan,  upaya pembunuhan  serta  penjualan  teknologi  nuklir  dan  rudal.  Selama  ini,  Korea Utara  kerap bersikap  kooperatif  ketika  menghadapi  ancaman  keamanan  serangan  langsung. Sebaliknya,  Korea Utara cenderung  bersifat  konfrontatif  ketika  ancaman  telah  berkurang (Morgan,  2006).
Terdapat  persepsi  bahwa  bagi  negara-negara  di  kawasan  Asia  Timur,  runtuhnya Korea Utara  tampaknya  sama  berbahaya  dan  mengancam,  daripada  penggunaan  senjata nuklirnya.  Bagi  Cina,  jumlah  pengungsi  akibat  dari  runtuhnya  Korea  Utara  akan merepotkan  bagi  Cina,  kondisi  teritorial  yang  berbatasan  dengan  Korea  Utara  secara langsung  pasti  akan  membuat  Cina  sangat  berhati-hati  dalam  upaya  mendukung
reunifikasi  dua  Korea. Dilihat  dari  sisi  kepentingan  keamanan,  runtuhnya  Korea  Utara juga  bisa  menjadikan  kepentingan  strategis  Amerika  Serikat  untuk  ‘mengawasi’  Cina  di kawasan  Asia  Timur  menjadi  lebih  mudah  (Yea, 2017).
Sejak  Kim  Jong-un  dilantik  sebagai  pemimpin  Korea  Utara  pada  tahun  2011, Amerika  Serikat,  Korea  Selatan,  Cina  dan  Jepang  berharap  bahwa  Kim  dapat memberikan  perspektif  baru  dalam  kebijakan  luar  negeri  Korea Utara  khususnya  dalam kebijakan  keamanan.  Namun,  jika  membandingkan  dengan  masa  pemerintahan  Kim Jong-il  yang  berkuasa  selama  delapan  belas  tahun  sebelumnya,  saat  itu  hanya  terdapat sekitar  delapan  belas tes rudal  kendali.  Kini,  selama  empat tahun  pemerintahan  Kim  Jong- un,  sampai  dengan  bulan  Juli  2016, sudah  terdapat dua puluh  lima  uji  coba rudal  kendali. Korea Utara juga  telah  berhasil  melakukan  uji  coba nuklir  bawah  tanah  dan  hasil  uji  coba tersebut  menunjukkan  perangkat  nuklir  Korea Utara  memiliki  kekuatan  eksplosif  yang lebih  besar.  Pada  Februari  2016,  Korea  Utara  mengklaim  telah  berhasil  meluncurka n satelit Kwangmyongsong  4 ,  sebuah  model  satelit  yang  lebih  maju  daripada  yang diluncurkan  pada Desember  2012 (Chung,  2016).
Kegiatan  dan  ujicoba  tersebut  dengan  jelas  menunjukkan  bahwa  " First  Military Policy "  sebagai  doktrin  utama  politik  luar  negeri  Korea  Utara  tetap  tidak  berubah. Meskipun  Kim  Jong-un  baru berusia  27 tahun  ketika  dia pertama  kali  berkuasa dan hanya memiliki  sedikit  waktu  untuk  mempersiapkan  pemerintahannya,  kemampuan  Kim  Jong- un  dalam  melakukan  modernisasi  sistem  persenjataan  Korea Utara sangat  efektif.  Setelah uji  coba nuklir  yang  dilakukan  pada Oktober 2006 dan  Mei  2009 di  masa  pemerinta ha n Kim  Il-sung,  Kim  Jong-un  hanya  dalam  kurun  waktu  3 tahun,  yaitu  sejak  Februari  2013 dan  Januari  2016  telah  melakukan  dua  kali  uji  coba  nuklir.  Intensitas  pengujian  nuklir yang  dilaksanakan  pada  tahun  2013  dan  2016  menunjukan  bahwa  senjata  nuklir merupakan  identitas  kelangsungan  rezim  Korea Utara (Chung,  2016).
Ketegangan  terus  terjadi  akibat  pengembangan  senjata  nuklir  Korea  Utara  di kawasan  Asia  Timur.  Pada 3 September  2017, Korea Utara kembali  melakukan  uji  coba nuklir  yang  kelima  dan  pada  15  September  2017,  Korea  Utara  menembakkan  rudal balistik  jarak menengah  ke perairan  Jepang  di  kawasan Pasifik.  Rudal  ini  dilaporkan  bisa mencapai  jarak  3.700  kilometer  yang  membuat  wilayah  pangkalan  militer  Amerika Serikat di Guam  berada dalam  jangkauan  senjata  Korea Utara. Atas konsekuensi  serangan tersebut,  pada 27 November  2017, Amerika  Serikat  kembali  memasukkan  Korea  Utara
dalam  daftar  negara  sponsor  terorisme  setelah  dicabut  dari  daftar  tersebut  pada Oktober 2008 (Muhaimin,  2018).
Ancaman  senjata  nuklir  Korea Utara  di  Semenanjung  Korea  juga  dirasakan  oleh Korea Selatan.  Terlebih,  ketika  Korea Utara  menembakkan  beberapa  artileri  ke wilayah Korea  Selatan  pada  20  Agustus  2015  (McKirdy  &  Novak,  2015). Merespon  tindakan provakatif  Korea  Utara  tersebut,  Korea  Selatan  kemudian  juga  menembakkan  artileri, yang  dibalas  dengan  pernyataan  siap  perang  dari  pemimpin  Korea Utara,  Kim  Jong- un (The  Guardian,  2015).

## Polaritas  Kekuatan  Kawasan:  Rasionalitas  Pengembangan  Senjata  Nuklir  Korea Utara
Faktor  pertama  yang  menciptakan  kondisi  dilema  keamanan  bagi  Korea  Utara  adalah polaritas  kekuatan  antarnegara  di  kawasan.  Ketika  suatu  negara  tidak  bisa  mengik ut i dinamika  keseimbangan  atas  polaritas  kekuatan  tersebut,  maka  negara  tersebut  rentan menjadi  sasaran  dominasi  dan  ekspansi  negara  lain.  Polaritas  kekuatan  yang  tidak seimbang  ini  menunjukkan  terdapatnya  distribusi  kekuatan  yang  tidak  merata  di  antara negara-negara  di  kawasan  dan  negara  aliansi.  Pertumbuhan  dan  akselerasi  sistem persenjataan  negara-negara  kawasan  Asia  Timur  terus  meningkat.  Berakhirnya  Perang Dingin  ternyata  tidak  secara  langsung  menurunkan  kecenderungan  tensi  peningkata n anggaran  militer  di  kawasan  Asia  Timur.  Hampir  semua  negara  di  kawasan  Asia  Timur tetap  meningkatkan  pembangunan  kekuatan  militer  tanpa  terpengaruh  peristiwa  penting tersebut.  Kemajuan  ekonomi  dan  respon  terhadap  konflik  di  kawasan  merupakan  faktor yang  menyebabkan  negara-negara  di  kawasan  Asia  Timur  tetap  meningkatkan  anggaran militer  masing- masing.
Apabila  dicermati  sejak masa Perang  Dingin,  di kawasan  Asia Timur  pembanguna n militer  melalui  peningkatan  anggaran  belanja  militer  terus  meningkat.  Pengeluara n pertahanan  Korea Selatan  diperkirakan  akan  terus  meningkat  sebesar  214,7 miliar  dolar antara  tahun  2016 sampai  tahun  2020 atau  sekitar  7% per tahun.  Anggaran  tersebut  akan diproyeksikan  untuk  biaya  pemeliharaan  dan  peningkatan  kemampuan  militer  (Panda, 2015). Tahun  2008 anggaran  belanja  militer  Korea Selatan  berjumlah  sekitar  29,5 miliar dolar,  tahun  2014 meningkat  menjadi  34,9  miliar  dolar  dan  tahun  2016  sejumlah  37,2 miliar  dolar  (Trading  Economics,  2018).
Ministry  of  National  Defense (MND)  Korea  Selatan  mengumumkan  pada  29 Agustus  2017  bahwa  anggaran  pertahanan  Korea  Selatan  pada  tahun  2018  akan meningkat  6,9%  menjadi  38,2  miliar  dolar.  Peningkatan  tersebut  merupakan  kenaikan tahunan  terbesar  dalam  anggaran  pertahanan  Korea  Selatan  sejak  tahun  2009  (Grevatt, 2017).  Korea  Selatan  juga  terus  melakukan  peningkatan  kekuatan  militernya  dengan didukung  oleh  kemajuan  ekonomi  dan bantuan  militer  dari  Amerika  Serikat.  Modernisasi militer  Korea  Selatan  dilakukan  dengan  peningkatan  anggaran  militer  disertai  dengan peningkatan  kekuatan  teknologi  persenjataan  yang  semakin  berkembang  (Feffer,  2009). Gambar  1 berikut  adalah  grafik  kenaikan  anggaran  militer  Korea Selatan.
Gambar  1 – Pengeluaran  Belanja  Militer Korea  Selatan  Tahun  2008 -2016

## Sumber:  Trading Economics  dan SIPRI,  2018
Cina  juga  secara  cepat  melakukan  modernisasi  militer,  misalnya  dalam pengembangan  satelit  luar  angkasa,  rudal  balistik,  dan  pembangunan  kapal  selam,  yang tentu  menyebabkan  kekhawatiran  bagi  negara  lain  di  Asia  Timur  (Jeong,  2012).  Sejak tahun  2005 sampai  2018, Cina  secara konsisten  terus  meningkatkan  anggaran  militer nya. Pada tahun  2010, peningkatan  anggaran  militer  mencapai  7,5%, 12,7% pada tahun  2011, 11,2%  pada  tahun  2012,  dan  10,7%  pada  tahun  2013.  Untuk  tahun  2015,  Cina meningkatkan  anggaran  militer  sebesar 10,1% (Shamil  & Hendra M, 2015). Pada 3 Maret 2018.  Pemerintah  Cina  kembali  secara  resmi  menyampaikan  bahwa  anggaran  militer untuk  tahun  2018  akan  meningkat  8,1%  setelah  sebelumnya  tahun  2017  anggaran pertahanan  Cina  juga  meningkat  sekitar  7%  (CNBC,  2018).  Bahkan,  berdasarkan  data SIPRI yang  dihimpun  oleh Trading Economic (2018) anggaran  belanja  militer  Cina  sudah
mencapai  angka  sekitar  230  miliar  dolar  untuk  tahun  2018.  Gambar  2  di  bawah  ini menunjukkan  grafik  anggaran  militer  Cina:
Gambar  2 – Pengeluaran  Belanja  Militer Cina  Tahun  2008-2018

## Sumber:  Trading Economic  dan SIPRI,  2018
Sebagai  respon  terhadap  kondisi  tersebut,  Jepang  juga  melakukan  peningkata n anggaran  militer.  Sejak  tahun  2005 sampai  tahun  2014 anggaran  belanja  militer  Jepang berkisar  di  angka  30  sampai  40  miliar  dolar  per  tahun.  Jepang  mengumumka n peningkatan  anggaran  militernya  pada  awal  tahun  2015  sebesar  42  miliar  dolar, peningkatan  tersebut  merupakan  sebuah  rekor baru  yang  lebih  besar 2,8% dari  anggaran tahun  sebelumnya (Jaishankar,  2016). Pada tahun  2018, Kabinet  Perdana Menteri  Shinzo Abe kembali  menyetujui  anggaran  pertahanan  sebesar 45,8 miliar  dolar, naik  sekitar  1,3% dari  tahun  sebelumnya.  Anggaran  tersebut  merupakan  anggaran  terbesar  militer  Jepang selama  ini  (Yamaguchi,  2017). Meskipun  kenaikannya  tidak  secara drastis,  tetapi  Jepang secara  konsisten  selalu  melakukan  peningkatan  anggaran  militer  sejak  tahun  2014. Gambar  3  di  bawah  ini  memperlihatkan  grafik  anggaran  belanja  militer  Jepang  dalam tahun  2008-2018, sebagai  berikut:
Gambar  3 – Pengeluaran  Belanja  Militer Jepang  Tahun  2008-2018
Sumber:  Trading Economic  dan SIPRI,  2018
Total  pengeluaran  anggaran  militer  Cina,  Jepang,  dan  Korea  Selatan  terus mengalami  peningkatan  sejak  tahun  2005 secara  rutin  selama  tiga  belas  tahun  terakhir sampai  tahun  2018. Secara khusus,  kenaikan  belanja  militer  Cina  sangat  diperhatikan  oleh negara-negara  di  kawasan ( Hofbauer,  Hermann,  &  Raghavan,  2012 ) .  Di  sisi  lain,  yang lebih  mengkhawatirkan  lagi, Federation of American Scientists juga  memberikan  laporan bahwa  semua  negara  yang  memiliki  senjata  nuklir,  saat  ini  selalu  berupaya  untuk  terus memodernisasi  sistem  persenjatan  nuklir  dan  misilnya.  Amerika  Serikat  juga  termasuk negara  yang  selalu  melakukan  modernisasi  sistem  persenjataan  militer.  Diperkirakan selama  30  tahun  ke depan,  program  modernisasi  senjata  nuklir  dan  sistem  persenjataan militer  Amerika  Serikat  akan menelan  biaya  sekitar  1 triliun  dolar  (Schlosser,  2015).
Perkembangan  teknologi  persenjataan  dan aliansi  militer  yang  dimiliki  oleh  Jepang dan Korea Selatan  serta modernisasi  kapabilitas  militer  Cina  dengan  menaikkan  anggaran militer  secara  konsisten  setiap  tahunnya  telah  menjadi  sumber  dilema  keamanan  di kawasan  Asia  Timur.  Sangat  dimungkinkan  bagi  Cina  untuk  menggunakan  kekuatan militer  dalam  proses  penyelesaian  masalah  yang  berkaitan  dengan  sengketa  wilayah maupun  penyelesaian  konflik  lainnya.  Peningkatan  kekuatan  militer  tersebut  memicu kekhawatiran  di  kawasan  dan menjadi  ancaman  bagi  negara  lain.  Pengeluaran  anggaran militer  dan  pertahanan  suatu  negara  merupakan  cara paling  sederhana  untuk  menguk ur kemampuan  militer  negara  tersebut.  Ukuran  anggaran  pertahanan  antarnegara  dalam jangka  waktu  tertentu  dapat  dibandingkan  untuk  memperkirakan  bagaimana  kapabilitas
militer  suatu  negara.  Anggaran  pertahanan  juga  bisa  dilihat  untuk  mengidentifik as i kepentingan  keamanan  suatu  negara  (China  Power, 2018).
Dengan  kata lain,  dapat dikatakan  bahwa  negara-negara  kawasan  Asia  Timur  tidak bisa melepaskan  diri  dari pengaruh  dilema  keamanan . Peningkatan  anggaran  persenjataan suatu  negara  di  kawasan  selalu  bisa  dilihat  dan  dimaknai  sebagai  sebuah  ancaman keamanan  bagi  negara  lain,  begitu  pula  sebaliknya.  Dimana  peningkatan  kekuatan pertahanan  yang  dijalankan  oleh  satu  negara  ditujukan  untuk  memperlemah  pertahanan negara  lainnya,  sehingga  memicu  kekhawatiran  dan  sikap  saling  curiga  satu  sama  lain. Kecurigaan  tersebut  berpotensi  menimbulkan  konflik  dalam  skala besar. Kebijakan  Cina, Jepang,  dan Korea Selatan  meningkatkan  anggaran  belanja  militer  membuat  Korea Utara khawatir,  dan  kemudian  juga  berupaya  untuk  memperkuat  kekuatan  dan  kapabilitas militernya  dengan  senjata  nuklir  dan peluru  kendali.
Tidak  cukup  hanya  dengan  menaikkan  anggaran  militer,  beberapa  negara  seperti Korea  Selatan  dan  Jepang  juga  berupaya  menangkal  ancaman  Korea  Utara  dengan menjalin  aliansi  keamanan  dengan  Amerika  Serikat.  Polaritas  kekuatan  di  Asia  Timur juga  semakin  terlihat  dengan  pembentukan  aliansi  militer  dan keamanan  tersebut.  Jalinan kerja  sama  dan  aliansi  keamanan  antara  Korea  Selatan  dengan  Amerika  Serikat  adalah untuk  memperkuat  keamanan  domestik  Korea  Selatan.  Transfer  teknologi  persenjataan dan  penempatan  pasukan  Amerika  Serikat  di  Korea  Selatan  merupakan  bentuk implementasi  kesepakatan  tersebut.  Selain  itu,  Amerika  Serikat  dengan  Jepang  juga saling  bersepakat  dalam  perjanjian  keamanan  dan  aliansi  bersama.  Berdasarkan perjanjian  dan  kesepakatan  tersebut,  perlindungan  terhadap  keamanan  domestik  Jepang merupakan  pilar  utama  perjanjian.  Ancaman-ancaman  keamanan  yang  diterima  oleh Jepang  secara  langsung  juga  akan  menjadi  ancaman  bagi  kepentingan  Amerika  Serikat, kedua  negara  saling  bersepakat  untuk  merespon  setiap  tantangan  keamanan  di  kawasan. Konsekuensinya  bagi  Jepang  dari  kesepakatan  tersebut  adalah  Jepang  harus  mendukung segala  kebijakan  keamanan  Amerika  Serikat  termasuk  kebijakan  anti-terorisme  dan non- proliferasi  nuklir  (Tsuneo,  2000) .
Bagi  Korea Utara,  kehadiran  Amerika  Serikat  di  kawasan  justru  semakin  menjadi ancaman  bagi  negara  non-aliansi  Amerika  Serikat  termasuk  Korea  Utara,  interve ns i Amerika  Serikat  di  kawasan  dipandang  sebagai  upaya  untuk  mengancam  keamanan nasionalnya  (Pinkston,  2006). Aliansi  dan peningkatan  anggaran  militer  tersebut  akhirnya
berimplikasi  pada  meningkatnya  kekuatan  satu  negara,  tetapi  melemahkan  kekuatan negara  di  sekitarnya.  Berdasarkan  konteks  tersebut,  kerja  sama  keamanan  Amerika Serikat  dengan  Korea  Selatan  dan  Jepang  serta  peningkatan  anggaran  belanja  tahunan militer  negara-negara  di  kawasan  Asia  Timur  semakin  memperkuat  kapabilitas  militer masing- masing  negara.  Runtuhnya  Uni  Soviet  dan  terintegrasinya  Cina  dalam perekonomian  global  membuat  Korea Utara  mengalami  kesulitan  untuk  menjalin  alians i dengan  negara  lain.  Ketidakmampuan  ekonomi  menjadikan  Korea Utara  tidak  memilik i anggaran  yang  cukup  untuk  meningkatkan  kekuatan  militernya.
Kuantitas  dan  kualitas  sistem  persenjataan  telah  menjadi  hal  yang  menentuka n keunggulan  bagi  Korea Selatan  atas sistem  persenjataan  Korea Utara.  Modernisasi  yang dilakukan  Korea Selatan  akibat  dari  pertumbuhan  dan akselerasi  ekonomi  telah  membuat kapabilitas  militernya  jauh  menggungguli  Korea Utara. Sebaliknya,  instabilitas  ekonomi telah  memberikan  pengaruh  signifikan  bagi  lambatnya  modernisasi  sistem  pertahanan dan militer  Korea Utara. Selain  itu,  kerja sama  aliansi  keamanan  dengan  Amerika  Serikat telah  membuat  kapabilitas  militer  Korea  Selatan  menjadi  semakin  kuat  (Suh,  2007). Namun  dengan  pengembangan  senjata  nuklir  dan  rudal  kini  telah  menjadikan  militer Korea  Utara  menjadi  sedikit  lebih  unggul  (Park,  2001).  Perbedaan  kekuatan  tersebut kemudian  menjadikan  Korea  Utara  selalu  bersikap  waspada  sehingga  Korea  Utara memutuskan  untuk  tetap  berinvestasi  pada  pengembangan  senjata  nuklir.  Meskipun mengalami  permasalahan  ekonomi,  Korea Utara tidak selalu  menerima  kebijakan  bantuan insentif  ekonomi  dari negara  lain  sebagai  bentuk kompensasi  atas non-proliferasi  program nuklirnya.  Kebijakan  bantuan  ekonomi  selalu  ingin  diupayakan  negara-negara  lain  di kawasan,  agar Korea Utara  meninggalkan  program  nuklirnya.  Kebijakan  tersebut  selama ini  tidak  dapat  menghasilkan  kesepakatan  yang  maksimal,  karena  bagi  Korea  Utara, mempertahankan  keamanan  nasional  lebih  penting  daripada  kesejahteraan  ekonomi (Choi,  2013).
Kemampuan  nuklir  dan peluru  kendali  diyakini  Korea Utara sebagai  penjamin  yang dapat  mempertahankan  kepentingannya  dan  meningkatkan  keamanan  domestik.  Bagi Korea  Utara,  keunggulan  militer  negara  lain  bisa  diimbangi  dengan  kekuatan  senjata nuklir.  Efektifitas  penangkalan nuklir  dinilai  efektif  dalam  menanggulangi  serangan militer  konvensional.  Selain  itu,  sifat  destruktif  nuklir  bisa  menjadi  strategi deterrence yang  efektif  bagi  Korea  Utara  (Bennett,  2010).  Pada  tanggal  10  Februari  2005,
Kementerian  Luar Negeri  Korea Utara secara resmi  menyatakan  bahwa  Korea Utara telah berhasil  mengembangkan  senjata  nuklir  sebagai  strategi  untuk  menghadapi  Amerika Serikat  dan  negara-negara  aliansinya.  Pejabat  Korea  Utara  menyatakan  bahwa  Korea Utara  telah  melakukan  konversi  semua  plutonium  untuk  membuat  senjata  hulu  ledak nuklir.  Korea Utara berhasil  meluncurkan  satelit  komunikasi Kwangmyongsong 2 sebagai bagian  dari  program  pengembangan  senjata  nuklir  dan rudal  balistik  (Park, 2001).
Kekhawatiran  akan stabilitas  keamanan  di  kawasan  Asia  Timur  dikarenakan  setiap pengembangan  pertahanan  satu negara  direspons  oleh negara  tetangga.  Rasa khawatir  dan sikap  saling  curiga  merupakan  salah  satu  unsur  dari  dilema  keamanan.  Korea  Utara menginvestasikan  banyak  anggaran  untuk  pembangunan  nuklir  sebagai  kompensasi  dari menurunnya  tingkat  kemampuan  militer  konvensionalnya  apabila  dibandingkan  dengan Amerika  Serikat,  Jepang,  dan Korea Selatan  (Tang,  2009). Saat dihadapkan  pada kondisi keamanan  yang  dilematis  akibat  gangguan  eksternal,  strategi  pengembangan  senjata nuklir  dinilai  memiliki  kemampuan  untuk  menyeimbangkan  kekuatan.  Pada  akhirnya, dilema  keamanan  merupakan  faktor  utama  dalam  pengembangan  senjata  nuklir  Korea Utara  (Hughes,  2007).

## Faktor  Historis  dan  Konstruksi  Sosial  Amity-Enmity: Rasionalitas  Pengembangan Senjata  Nuklir  Korea Utara
Dilema  keamanan  mengacu  pada  gagasan  sederhana,  yaitu  segala  kebijakan  yang dilakukan  oleh  satu  negara  untuk  membuat  dirinya  lebih  aman  akan  berimplik as i membuat  negara  lain  kurang  aman.  Misalnya,  ketika  Kim  Jong-un  mengembangka n kemampuan  rudal  nuklir  balistik  antar  benua  untuk  pertahanan  Korea Utara,  di  sisi  lain otomatis  akan  membuat  pertahanan  Amerika  Serikat,  Jepang  dan Korea Selatan  menjadi tidak  aman.  Kredibilitas  senjata  nuklir  yang  memiliki  kemampuan  destruktif  digunakan Korea  Utara  untuk  mengimbangi  kekuatan  lawan  dan  memberikan  perlawanan  politik. Kebijakan  luar  negeri  Korea Utara yang  provokatif  selama  ini  dikarenakan  adanya  dilema keamanan  akibat  lingkungan  internasional  serta  kawasan  yang  tidak  menguntungka n. Krisis  nuklir  pertama  adalah  hasil  dilema  keamanan  akibat  Perang  Korea,  krisis  kedua memberikan  kondisi  yang  jauh  lebih  rumit  ketika  masa  Perang  Dingin.
Lingkungan internasional tersebut mempengaruhi Korea Utara dalam pengembangan  senjata  nuklir  sebagai  upaya  untuk  menangkal  potensi  konflik.  Proses pengembangan  senjata  nuklir  Korea  Utara  dilakukan  dengan  menyesuaikan  tekanan
internasional  sejak  masa  Perang  Korea,  Perang  Dingin,  dan  peristiwa  11  September. Kebijakan  pengembangan  nuklir  telah  dibentuk  oleh  pengalaman  pahit  peristiwa  Perang Korea dan  Perang  Dingin.  Pengalaman  ini  menjadi  alasan  kuat  bagi  Korea Utara  untuk selalu  mewaspadai  ancaman  bagi  keamanan  nasionalnya  (Pinkston,  2006).  Pola persahabatan  ( amity )  dan  permusuhan  ( enmity )  yang  dimulai  sejak  masa  akhir  Perang Korea telah  menciptakan  warisan  sejarah yang  membentuk  persepsi ancaman  antarnegara di  kawasan.  Pada  akhir  Perang  Dunia  Kedua,  Semenanjung  Korea  terpolarisasi  secara politik  dan  geografis.  Uni  Soviet  mendukung  Kim  Il-sung,  sebagai  sekretaris  pertama Partai  Komunis  Korea Utara sekaligus  menjadi  pemimpin  Korea Utara. Sementara  Korea Selatan,  di  bawah  rezim  anti-komunis  Rhee  Syngman,  didukung  oleh  Amerika  Serikat dengan  memberikan  bantuan  ekonomi.  Amerika  Serikat  juga  memberikan  persenjataan militer  modern  kepada Korea Selatan.  Melihat  bantuan  Amerika  Serikat  terhadap  Korea Selatan  sangat  besar,  Kim  Il-sung  kemudian  tidak  ingin  kapasitas  militernya  jauh tertinggal.  Amerika  Serikat,  kemudian,  menjalin  hubungan  dan  kerja  sama  dengan  Uni Soviet.  Setelah  kunjungan  PM Uni  Soviet  Alexej  Kosygin  ke Pyongyang  pada Februari 1965, Korea Utara dan Uni  Soviet  saling  bersepakat dalam  bantuan  ekonomi  dan militer, termasuk  bantuan  modernisasi  teknologi  pertahanan  udara  (Ahn,  2018).
Kebijakan  nuklir  dan  pengembangan  senjata  militer  merupakan  kebijakan  yang sangat  diprioritaskan  Korea Utara  sejak masa Kim  Il-sung.  Faktor historis  sangat  melekat sebagai  alasan  dan rasionalitas  pengembangan  senjata nuklir  Korea Utara tersebut.  Korea Utara  menilai  ancaman  utama  keamanan  nasional  berasal  dari  imperialisme  Amerika Serikat.  Mobilisasi  ideologi  terus  menerus  dilakukan  melalui  pendidikan  politik  dan propaganda  domestik  untuk  membangkitkan  sikap permusuhan  terhadap  Amerika  Serikat (Ahn,  2018).  Sejarah  masa  lalu  telah  menjadikan  Korea  Utara  selalu  mewaspadai ancaman  dan  dominasi  Amerika  Serikat.  Tekanan  politik,  ekonomi  dan  sosial  yang diterima  akibat  perbedaan  kekuatan  militer  menjadikan  Korea Utara  selalu  mewaspadai ancaman  keamanan  Amerika  Serikat.  Kewaspadaan  itulah  yang  menyababkan  Korea Utara  untuk  mengembangkan  senjata  nuklir.  Pejabat  Korea  Utara  menyatakan  bahwa pembangunan  program  senjata  nuklir  selama  ini  dilakukan  adalah  untuk deterrence atas dominasi  Amerika  Serikat  (S.-H. Kim,  2007).
Efektivitas  nuklir,  baik  secara  biaya  maupun  sifat  destruktifnya,  menjadikan  Kim Il-  sung  memutuskan  untuk  mengembangkan  kemampuan  senjata  nuklir  sebagai  upaya
untuk  mengimbangi  kekuatan  militer  negara  lain,  khususnya  negara-negara  di  kawasan Asia  Timur.  Pembangunan  militer  secara konvensial  akan memerlukan  waktu yang  lama, serta  harus  didukung  oleh  kekuatan  ekonomi  yang  besar.  Instabilitas  ekonomi  Korea Utara  menyebabkan  pembangunan  militer  konvensional  tidak  bisa  dilakukan  secara efektif  dari  sisi  biaya  anggaran  militer.  Solusi  pengembangan  senjata  nuklir  diharapkan bisa  memberikan  peningkatan  kapabilitas  militer  secara  cepat dan  efisien.  Kemampuan destruktif  nuklir  yang  mampu  meluluhlantakkan  Hiroshima  dan  Nagasaki  serta menghentikan  Perang Dunia  Kedua semakin  memperkuat  asumsi  Korea Utara untuk  terus mengembangkan  senjata  nuklir  sebagai  pilihan  utama  kebijakan  keamanan  (Bennett, 2010).
Situasi  lingkungan  internasional  yang  berubah  sejak  akhir  tahun  1990-an menjadi kondisi  lain  yang  mengkhawatirkan  bagi  keamanan  Korea Utara. Runtuhnya  komunis me dan  normalisasi  hubungan  antara  bekas sekutu  Korea Utara  telah  mengancam  eksistensi rezim  Korea Utara. Pada masa  itu,  Korea Utara,  kemudian,  mulai  memusatkan  perhatian pada  pengembangan  senjata  nuklir  agar  Korea  Utara  bisa  memiliki  keuntungan  untuk bertahan  dari  serangan  musuh  (Jeong,  2012). Rezim  Korea Utara berevolusi  secara cepat di bawah kepemimpinan  Kim Jong-il.  Peranannya  dalam  modifikasi  konstitusi  pada tahun 1998  sangat  meningkatkan  kuasa  lembaga  militer  (Ahn,  2018).  Kim  Jong-il  juga menyatakan  bahwa militer  memiliki  posisi  penting  dalam  sistem  pemerintahan  dan selalu memprioritaskan  peran  militer  dalam  politik  tingkat  nasional  dan  internasional  (Cho, 2009).  Kim  Jong-il  percaya  bahwa  runtuhnya  Uni  Soviet  dan  negara-negara  sosialis lainnya  di Eropa Timur,  disebabkan  oleh  kekuatan  militer  yang  kurang  maksimal.  Dengan kata lain,  kebijakan  dan  sistem  militer  yang  kuat  perlu  didesain  untuk  mempertaha nka n keamanan  negara  (Park, 2001).
Selain  Perang  Korea  dan  Perang  Dingin,  serangan  teror  11  September  2001  juga merevolusi  pendekatan  Amerika  Serikat  terhadap  ancaman  nuklir  sehingga  berdampak pada Korea Utara.  Ketakutan  bahwa  serangan  berikutnya  mungkin  akan  dilakukan  oleh kelompok  teroris  dengan  didukung  oleh  senjata  nuklir  sangat  mengkhawatirkan  bagi Amerika  Serikat.  Implikasi  dari  hal  tersebut,  Amerika  Serikat  mengadopsi  konsep keamanan  nasional  yang  baru  (Asada,  2004). Konsep  keamanan  ini  menyatakan  bahwa Amerika  Serikat  harus  selalu  siap  melakukan  tindakan  pencegahan  yang  menganca m keamanan  nasional.  Media  nasional  Korea Utara, Nodong Sinmun, melaporkan  pada 15
Maret  2006  bahwa  Korea  Utara  menjadi  target  utama  Amerika  Serikat  dalam  upaya pencegahan  senjata  nuklir.  Oleh  karena  itu,  uji  coba  nuklir  yang  dilaksanakan  pada  9 Oktober  2006 merupakan  proses  yang  penting  untuk  menunjukkan  bahwa  Korea  Utara memiliki  kapabilitas  nuklir  sebagai  bagian  dari upaya  penangkalan  ancaman  eksternal  (Ji, 2009).  Lingkungan  internasional  yang  terus  berubah,  termasuk  di  dalamnya  tekanan politik  eksternal,  telah  menjadikan  Korea Utara  berada dalam  kondisi  dilema  keamanan dan  menghasilkan  perilaku  provokatif  yang  ditujukan  untuk  mempengaruhi  persepsi Amerika  Serikat  terhadap  Korea Utara  (Y. Kim  & Yi,  2005).
Bagian  selanjutnya  dari  rasionalitas  pengembangan  senjata  nuklir  bagi  Korea Utara adalah  pola hubungan amity (persahabatan)  dan enmity (permusuhan).  Pola  persahabatan dan  permusuhan  menciptakan  konstruksi  sosial  antarnegara  bahwa  terdapat  kategorisasi ‘negara  teman’  dan  ‘negara  musuh’.  Kategorisasi  ini  sangat  mengkhawatirkan  karena implikasi  dari  hal  ini  adalah  munculnya  skeptisisme  dan  kecurigaan  dalam  hubunga n keamanan  yang  akhirnya  menciptakan  kondisi  dilema  antarnegara.  Terdapat  alasan  yang mendasari  hubungan amity dan enmity merupakan  aspek yang  paling  berpengaruh  dalam pembentukan  dilema  keamanan.  Pola amity dan enmity akan  berujung  kepada formulas i kedekatan  negara.  Pola  persahabatan  dan  permusuhan  ini  memicu  keterlibatan  pihak eksternal  yang  menentukan  persepsi  negara  teman  dan negara  musuh.  Keterlibatan  pihak eksternal  bisa  berwujud  dalam  bentuk  aliansi  keamanan.
Aspek amity antara  Korea  Selatan  dan  Amerika  Serikat  mulai  tumbuh  dan berkembang  sejak  masa  Perang  Korea.  Hubungan  yang  sangat  akrab  ditunjukkan  oleh dukungan  Amerika  Serikat  kepada  Korea  Selatan  dalam  menghadapi  Korea  Utara. Karakter dan pola  hubungan amity and e nmity antara negara-negara  di kawasan  termasuk juga  didalamnya  hubungan  antara  Amerika  Serikat,  Jepang,  Korea  Selatan  dan  Korea Utara  cukup  kompleks.  Masing-masing  negara  mempunyai  aspek amity dan enmity satu sama  lain.  Pola amity dan enmity antar  negara  relatif  bersifat  persisten,  artinya  tetap tidak berubah  dan  cenderung  stabil  karena  banyak  terpengaruh  oleh  perubahan  lingkunga n politik  eksternal  masing- masing  negara.  Secara umum,  aspek enmity jauh  lebih  dominan dari  pada  aspek amity .  Aliansi  pertahanan  Amerika  Serikat  dengan  Jepang  dan  Korea Selatan  di  kawasan  Asia  Timur  telah  menciptakan  kondisi  ini.  Keterlibatan  pihak eksternal,  sejak  masa  Perang  Dingin  di  Asia  Timur  telah  menciptakan  kompleksitas keamanan  kawasan.  Pihak  eksternal  cenderung  memiliki  kepentingan  yang  berbeda
dengan  negara-negara  di  kawasan  sehingga  konsesi  bersama  sulit  didapatkan.  Kondisi dilema  keamanan  mulai  terlihat  ketika  keterlibatan  pihak  eksternal  tersebut  dipahami sebagai  sebuah  ancaman  terhadap  hubungan  keamanan  antarnegara  (Yang  &  Mas’oed, 2004).
Konstruksi  sosial amity dan enmity menyebabkan  terjadinya  pola  permusuhan  yang tercipta  antaranegara.  Pola permusuhan  ini  terlihat  ketika Amerika  Serikat dengan  Jepang dan  Korea Selatan  berupaya  untuk  membendung  pengaruh  komunisme  di  Korea Utara. Kini,  aliansi  tersebut  bertujuan  untuk  menghentikan  program  pengembangan  senjata nuklir  Korea  Utara.  Ketika  Perang  Dingin  berakhir,  aliansi  Amerika  Serikat  dan  Korea Selatan  semakin  terjalin  dengan  solid  untuk  upaya  tersebut  (Park,  2001).  Persetujuan aliansi  strategis  antara  Korea  Selatan  dan  Jepang  dengan  Amerika  Serikat  adalah penegasan  kembali  komitmen  Amerika  Serikat  untuk  memberikan  perlindungan  dan memperkuat  militer  Korea Selatan  dan  Jepang  yang  secara  otomatis  mengkhawatirka n bagi  keamanan  Korea Utara (Chung,  2016).
Berakhirnya  Perang  Dingin,  idealnya,  memungkinkan  Amerika  Serikat  dan Korea Utara  untuk  menjalin  hubungan  yang  lebih  harmonis  daripada  sebelumnya,  dengan anggapan  Uni  Soviet  sudah  tidak  lagi  bisa  menjalin  hubungan  dengan  Korea  Utara. Namun  hingga  kini  ternyata  relasi  antara  kedua  negara  tetap  tidak  terjalin  dengan  baik. Korea Utara menyakini  bahwa  aliansi  Amerika  Serikat  dengan  Korea Selatan  dan Jepang justru  membahayakan  bagi  keamanan  nasionalnya.  Aliansi  ini  telah  memberika n pengaruh  yang  signifikan  dalam  hubungan  Amerika  Serikat,  Korea Selatan,  Jepang,  dan Korea Utara  (S.-H. Kim,  2007). Oleh  karena  itu,  sangat  rasional  bagi  Korea Utara  untuk membangun  negara  dengan  kekuatan  militer  yang  kuat.
Upaya  mempertahankan  keamanan  dan  kedaulatan  menjadi  prioritas  utama  bagi Korea Utara.  Ideologi  kemandirian Juche yang  dicetuskan  oleh  pemimpin  Korea  Utara telah  menjadi  pedoman  ideologi  kebijakan  keamanan  dan  politik  luar  negeri. Rekonseptualisasi Juche secara sederhana  dipahami  sebagai  bentuk  integrasi  (mobilis as i atau penyatuan)  termasuk  didalamnya  mobilisasi  massa  internal  dalam  upaya  mendukung kebijakan  nuklir  serta  perlawanan  (resistensi)  secara  eksternal  terhadap  ancaman keamanan.  Pemimpin  Korea  Utara  percaya  bahwa  ideologi Juche berhasil  melind ungi negara  dari  ancaman  eksternal  yang  membubarkan  negara-negara  sosialis  lainnya  (Park, 2001).
Perlawanan  tersebut  diupayakan  dengan  kemandirian  sistem  persenjataan  sebagai bentuk survival negara.  Bentuk  nyata  dari  tindakan  ini  adalah  pengembangan  senjata nuklir.  Korea Utara percaya bahwa Amerika  Serikat  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar dalam  menghilangkan  komunisme  di  negara-negara  pecahan  Uni  Soviet  dan  Eropa Timur.  Kekhawatiran  tersebut  sampai  kini  masih  dirasakan  oleh  Korea Utara.  Paradigma ini  tidak mengubah  situasi  masa lalu.  Penindasan  dan imprealisme  Amerika  Serikat ketika Perang  Korea menyebabkan  trauma  berkepanjangan  bagi  rakyat  Korea Utara.  Menurut Seong  Cho  (2009), tidak  mudah  bagi  Korea Utara  untuk  melepaskan  program  nuklir nya dikarenakan  senjata  nuklir  adalah  satu-satunya  alat  untuk  melawan  dominasi  dan mencegah  superioritas  militer  Amerika  Serikat.
Persepsi  ini  semakin  diperkuat  dengan adanya  sanksi  ekonomi  yang  diberikan sebagai  alat  untuk  menekan  program  nuklir  Korea Utara. Selama  ini  sanksi  tersebut  selalu diupayakan  oleh  Amerika  Serikat  dalam  bentuk  pembatasan  ekspor  perdagangan, pembekuan  aset  kekayaan,  serta  kebijakan  isolasi  ekonomi  dan  perdagangan  yang akhirnya  semakin  membuat  Korea Utara kesulitan  dalam  kegiatan  ekonomi  internasio na l. Hal  ini  tentu  juga  menyebabkan  Korea  Utara  kesulitan  untuk  melakukan  hubunga n diplomatik.  Runtuhnya  Uni  Soviet  dan pengintegrasian  Cina  dalam  perekonomian  global termasuk  juga  dengan  Amerika  Serikat  tidak  lagi  bisa  menjamin  komitmen  bersama untuk  saling  membantu  dalam  bidang  keamanan  dan  ekonomi  seperti  yang  sudah disepakati  dalam  pakta pertahanan Sino-Korean Treaty on Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance (Ji,  2009).
Kondisi  tersebut menyebabkan  Korea Utara tetap untuk  mempertahankan  kebijakan nuklir  di  tengah  tekanan  internasional.  Bagi  Korea  Utara,  nuklir  merupakan  jaminan utama  untuk  mempertahankan  keamanan  dan  kepentingan,  baik  secara  politik  maupun keamanan.  Aliansi  keamanan  dengan  adanya  penempatan  pasukan  gabungan  Amerika Serikat–Korea  Selatan  di sekitar  zona demiliterisasi  serta sanksi  ekonomi  membuat  Korea Utara  selalu  merasa  tertekan  dan  terancam  oleh  kebijakan  Amerika  Serikat  di  kawasan. Tekanan  ini,  pada akhirnya,  menyebabkan  relasi  antar  kedua negara  tidak  terjalin  dengan baik.  Peningkatan  anggaran  militer  negara-negara  di  kawasan  Asia  Timur  semakin menambah  kompleks  situasi  keamanan.  Bagi  Korea  Utara,  kondisi  tersebut  akan memberikan  potensi  ancaman.  Sangat  logis,  jika  opsi  pengembangan  senjata  nuklir dilakukan.  Pada  sisi  lain,  dengan  senjata  nuklir  Korea  Utara  juga  bisa  berharap
memberikan deterrence bagi  negara-negara  lain  akibat  dari  kawasan  yang  sangat  rentan dengan  konflik.
Di  sisi  lain,  pengembangan  nuklir  Korea  Utara  akan  memicu  aksi-reaksi  dalam pengembangan  senjata  militer  negara  lain.  Aksi  Korea  Utara  untuk  mengembangka n program  nuklirnya  bisa  memicu  perlombaan  senjata  ( arms  race )  di  kawasan.  Senjata nuklir  Korea Utara  bisa  menjadi  alasan  atas  aksi  Korea Selatan  dan  Jepang  untuk  ikut serta mengembangkan  senjata  nuklir  dan kapabilitas  militer.  Sebagai  bukti,  Korea Selatan kini  terus  berupaya  membujuk  Amerika  Serikat  dalam  kerja  sama  perluasan  senjata nuklir.  Selama  ini,  terjalin  kesepakatan  Amerika  Serikat  melarang  Korea Selatan  untuk menggembangkan  senjata  nuklir.  Korea  Selatan  mengkhawatirkan  pesatnya  kemajuan program  nuklir  Korea Utara membuat  sistem  persenjataan  dan teknologi  Amerika  Serikat tidak  cukup  kuat  untuk  mencegah  dampak  perang  di  Semenanjung  Korea (Choi,  2013). Tidak  hanya  bagi  Korea  Selatan,  Jepang  juga  terus  berupaya  untuk  memperluas  kerja sama  keamanan  dan  aliansi  militer.  Kini,  tidak  hanya  menjalin  aliansi  dengan  Amerika Serikat,  dilema  keamanan  serta  kompleksitas  kawasan  khususnya  interaksi  dengan  Cina dan  Korea  Utara  membuat  Jepang  menjalin  aliansi  keamanan  yang  lebih  kuat  dengan India.  Kedua negara  saling  bersepakat untuk  mengembangkan  kemitraan  pertahanan  yang lebih  erat melalui  latihan  reguler  gabungan  di bidang  maritim  serta koordinasi  politik  dan keamanan  domestik.  Kolaborasi  keamanan  yang  terus  berkembang  antara  negara-negara demokrasi  terbesar  dan  negara  dengan  kekuatan  ekonomi  tinggi  di  Asia  ini  akan memainkan  peran penting  dalam  keseimbangan  kekuasaan  regional  (Jaishankar,  2016).
Kemajuan  kapabilitas  nuklir  Korea Utara  akan  mengancam  kepentingan  Amerika Serikat,  khususnya  dalam  hubungannya  dengan  Jepang.  Kemajuan  tersebut  juga berimplikasi  pada  meningkatnya  potensi  ancaman  bagi  negara  yang  selama  ini  bertikai dengan  Korea Utara  termasuk  juga  Korea Selatan.  Negara  yang  memiliki  senjata  nuklir tidak  akan  berani  menyerang  satu  sama  lain  karena takut  pemusnahan  masal  terjadi  bagi kedua belah  pihak.  Akan terjadi  masalah  keamanan  yang  sangat  besar jika terdapat negara yang  mengembangkan  senjata  nuklir.  Hal  ini,  akhirnya,  akan  menciptakan  dinamika perlombaan  senjata  yang  sangat  mengkhawatirkan  bagi  stabilitas  keamanan  kawasan (Jeong,  2012).
Pada akhirnya,  kebijakan  nuklir Korea Utara menimbulkan  aksi-reaksi  dan memicu pembangunan  militer  sebagai  upaya  perimbangan  kekuatan  ( balance  of  power )  di
kawasan  Asia  Timur.  Upaya  suatu  negara  untuk  meningkatkan  militernya  secara  tidak langsung  akan melemahkan  kekuatan  militer  negara  lain  dan memicu  negara-negara  lain untuk  ikut  serta  mengembangkan  kekuatan  militer.  Aksi-reaksi  yang  terjadi  di  kawasan Asia  Timur  akibat  aliansi  keamanan  dan  peningkatan  anggaran  militer  secara  langsung tidak  hanya  meningkatkan  potensi  ancaman  bagi  Korea Utara,  tetapi  juga  negara-negara lain  di  kawasan.  Peningkatan  kapabiltas  militer  sangat  logis  apabila  dilakukan  dengan melihat  kondisi  ini.  Aksi-reaksi  pengembangan  senjata  berjalan  secara  simultan  di kawasan  akibat  dilema  keamanan  yang  dirasakan  masing- masing  negara.  Peningkata n kapabilitas  nuklir  Korea Utara  menjadi  ancaman  bagi  keamanan  masing-masing  negara. Amerika  Serikat,  Jepang,  dan  Korea  Selatan  menilai  bahwa  Korea  Utara  menjadi ancaman  yang  paling  mengkhawatirkan  bagi  keamanan  kawasan.  Di  sisi  lain,  Korea Utara  menyatakan  bahwa  peningkatan  anggaran  militer  dan  jalinan  aliansi  trilatera l Amerika  Serikat  yang  menjadi  permasalahan  utama  dilema  keamanan  di  kawasan. Peluang  terjadinya  perang  nuklir  masih  menjadi  kendala  utama  dalam  upaya  stabilis as i keamanan  kawasan  (Saunders,  2012).

## Simpulan
Dilema  keamanan  di kawasan  Asia Timur  bersumber  pada adanya rasa takut dan  persepsi ancaman  akibat  peningkatan  kekuatan  dan kapabilitas  militer  Negara-negara  yang  ada di kawasan  Asia  Timur  maupun  kondisi  eksternal  berupa setting lingkungan  internasio na l. Korea  Utara,  Korea  Selatan,  Jepang  melakukan  peningkatan  kekuatan  militer  yang didukung  pula  oleh  pola  hubungan  persahabatan  ( amity ) dan  permusuhan  ( enmity ) antar Amerika  Serikat  dan Cina,  serta bayang-bayang  pengaruh  Perang  Dingin  dari  Uni  Soviet. Rasionalitas  pengembangan  senjata  nuklir  dilakukan  oleh  Korea  Utara  ketika  logika dilema  keamanan  terjadi.  Keadaan  dilematis  tersebut  bagi  Korea Utara  ditandai  dengan polaritas  kekuatan,  faktor  historis  dan  konstuksi  sosial amity dan enmity .  Polaritas kekuatan  adalah  perbedaan kekuatan  militer  yang  terjadi  akibat  jalinan  aliansi  keamanan Amerika  Serikat  yang  akhirnya  memperkuat  kapabilitas  militer  Korea  Selatan  dan Jepang.
Aktor-aktor  tersebut  berupaya  keras  dengan  mengandalkan  kerja  sama  untuk menyinergikan  pelbagai  sumber  daya  dan  kekuatan  untuk  meraih  kepentingan  dan mempertahankan  kekuasaan.  Namun  ironisnya,  strategi  yang  diterapkan  negara-negara  di kawasan  Asia  Timur,  justru  menghidupkan  kondisi  dilema  keamanan  di  kawasan  yang
menghambat  keberlangsungan  proses  perdamaian  di  kawasan.  Selain  itu,  polaritas kekuatan  terlihat  pula  dari  peningkatan  anggaran  militer  dan  persenjataan  yang  terus meningkat  setiap  tahunnya.  Faktor  historis  serta  konstuksi  sosial amity dan enmity menjadi  faktor  lain  dalam  pembentuk  logika  dilema  keamanan  bagi  Korea Utara. Kondisi masa  lalu  ketika  Perang  Korea, Perang  Dingin  dan  pasca  serangan  11 September  telah mengakibatkan  Korea  Utara  selalu  merasa  semakin  terancam  oleh  agresi  dan  invasi negara  lain,  khususnya  Amerika  Serikat.  Kekhawatiran  itu  semakin  bertambah  karena rasa  curiga  di  antara  negara-negara  kawasan  akibat  adanya  pola  permusuhan  ( enmity ) antarnegara  kawasan  dan  minimnya  kerangka  kerja  sama  kawasan  yang  mendorong negara-negara  untuk  meningkatkan  kekuatan  militernya  akibat  rasa  curiga  dan  hal  ini secara langsung  telah  memperlemah  pertahanan  militer  negara  lain.
Rasionalitas  Korea  Utara  muncul  ketika  Korea  Utara  menganggap  ancaman keamanan  dari  Amerika  Serikat,  Jepang  dan  Korea  Selatan  membahayakan  keamanan domestik  sehingga  Korea Utara berusaha  melakukan  pengembangan  senjata  nuklir  untuk meningkatkan  teknologi  pertahanan  serta  mengimbangi  keunggulan  militer  negara - negara  lain  di Asia  Timur.  Saat dihadapkan  pada kondisi  keamanan  yang  dilematis  akibat gangguan  eksternal,  rasionalitas  strategi  pengembangan  senjata  nuklir  memilik i kemampuan  efektif  untuk  menyeimbangkan  kekuatan  dan menangkal  ancaman  eksternal.
Di  satu  sisi,  pengembangan  senjata  nuklir  mengakibatkan  reaksi  berantai  yang meningkatkan  tensi  keamanan  di  Asia  Timur.  Perlombaan  senjata,  pada  akhirnya, merupakan  realitas  yang  tidak  dapat  terhindarkan.  Pembangunan  senjata  militer,  baik senjata  nuklir  maupun  senjata  konvensional,  akan  saling  mempengaruhi  kebijakan negara-negara  di  kawasan.  Di  sisi  lain,  jaminan  keamanan  Amerika  Serikat  terhadap Jepang  dan  Korea  Selatan  juga  tidak  memberikan  kepastian  akan  mampu  menangka l serangan  Korea  Utara.  Dengan  demikian,  sangat  masuk  akal  bagi  Jepang  dan  Korea Selatan  untuk  meningkatkan  pertahanan  atau  kapabilitas  militer.  Tindakan  Jepang  dan Korea  Selatan,  kemudian,  dianggap  sebagai  ancaman  kembali  bagi  Korea  Utara.  Pada akhirnya,  siklus  dilema  keamanan  akan  terus  terjadi  dan  tidak  berhenti  di  kawasan  Asia Timur.  Dilema  keamanan  tersebut  akan menciptakan  dinamika  perlombaan  senjata  ya ng sangat  mengkhawatirkan  bagi  stabilitas  keamanan  Asia  Timur.

## Daftar Pustaka
Ahn,  K. S. (2018). North Korea Mission  in  Historical  Perspective. International Bulletin
of Mission Research , 42 (2), 116–124. https://doi.org/10.1177/2396939318756506
Asada,  M. (2004).  Arms  Control  Law  in  Crisis?  A Study  of  the  North  Korean  Nuclear Issue. Journal of Conflict and Security Law , 9 (3), 331–355. https://doi.org/10.1093/jcsl/9.3.331
Bennett,  B. W. (2010). Uncertainties  in  the  North  Korean  Nuclear  Threat.  Diambil  dari https://www.rand.org/pubs/documented_briefings/DB589.html
Booth,  K., & Wheeler,  N. J. (2008). The Security Dilemma : Fear, Cooperation and Trust in World Politics . Palgrave  Macmillan.
Buzan,  B.,  &  Wæver,  O.  (2003). Regions  and  Powers:  the Structure  of  International Security . Cambridge  University  Press.
China  Power.  (2018).  What  does  China  Really  Spend  on  Its  Military?  |  ChinaPower Project. Diambil  24 Mei  2018, dari  https://chinapower.csis.org/military-spending/
Cho, S.-R. (2009). North  Korea’s Security  Dilemma  and  Strategic  Options. The Journal of East Asian Affairs . Institute for National Security Strategy. https://doi.org/10.2307/23258186
Choi, J. (2013). A Game Changer:  North Korea’s Third  Nuclear  Test and Northeast  Asian Security. The  Journal  of  East  Asian  Affairs , 27 (1),  99.  Diambil dari https://www.questia.com/library/journal/1P3-3102339901/a- game-changer- north- korea-s-third-nuclear-test-and
Chung,  S. (2016). North Korea’s Nuclear  Threats  and Counter-Strategies. The Journal of East Asian Affairs . Institute for National Security Strategy.
https://doi.org/10.2307/44160975
CNBC. (2018). China  raises  2018 military  budget  by 8.1 percent.  Diambil  24 Mei  2018, dari https://www.cnbc.com/2018/03/04/china-raises-2018-military-budget-by- 8- point-1-percent.html
East  West  Center.  (2016).  Seminar:  The  Asymmetrical  Structure  of  the  U.S.-North Korean Security  Dilemma  | East-West Center | www.eastwestcenter.org.  Diambil  24 Mei 2018, dari https://www.eastwestcenter.org/Events/Seminar-The-Asymmetrica l- Structure-The-Us-North-Korean-Security-Dilemma
Fearon, J. D. (2017). The Big  Problem  with  The  North Koreans isn’t  that  We Can’t Trust Them.  It’s  that They  Can’t  Trust  Us. - The Washington  Post. Diambil  24 Mei  2018, dari  https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/08/16/the-b ig- problem-with-north-korea- isnt-that-we-cant-trust-them- its-that-they-cant-trust- us/?noredirect=on&utm_term=.a39f1f445c4d
Feffer,  J. (2009).  Introduction  to  the  Special  Issue:  An  Arms  Race  In  Northeast  Asia? Asian Perspective . Lynne  Rienner  Publishers.  https://doi.org/10.2307/42704690 Grevatt,  J. (2017).  South  Korea Boosts  Defence  Spending  | Jane’s  360.  Diambil  24 Mei
2018, dari http://www.janes.com/article/73404/south-korea-boosts-defence- spending
Grice,  F. (2017). The  Improbability  of Popular  Rebellion  in  Kim  Jong-un’s  North Korea and  Policy  Alternatives  for  the  USA. Journal  of Asian  Security and  International
Affairs , 4 (3), 263–293. https://doi.org/10.1177/2347797017732227
Hofbauer,  J., Hermann,  P., & Raghavan,  S. (2012). Asian Defense Spending , . CSIS
Hughes,  C. W.  (2007).  North  Korea’s  Nuclear  Weapons:  Implications  for  the  Nuclear Ambitions  of  Japan,  South  Korea,  and  Taiwan. Asia  Policy , 3 (1),  75–104. https://doi.org/10.1353/asp.2007.0000
Jaishankar,  D.  (2016).  India  and  Japan:  Emerging  Indo-Pacific  Security  Partnership. Diambil  24  Mei  2018,  dari  https://www.brookings.edu/opinions/india-and-japa n- emerging- indo-pacific-security-partnership/
Jeong,  I.-Y. (2012). Solving  the Security  Dilemma  between  North Korea and  Japan. The Journal  of  East  Asian  Affairs .  Institute for  National  Security  Strategy. https://doi.org/10.2307/23595521
JI, Y. (2009). Three  Paradigms  of North Korea’S Nuclear  Ambitions. Journal of Political
Inquiry , 4 (1), 1–12. Diambil dari http://jpi- nyu.org/ wp-
content/uploads/2011/02/JPI-2-JI.pdf
Johnson,  J., & Kikuchi,  D. (2018). With  Historic  Meeting  of  Leaders,  North  Korea and China  Shore  Up Leverage  as Kim-Trump  Talks  Loom  | The  Japan  Times.  Diambil
24 Mei 2018, dari https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/28/as ia - pacific/historic- meeting- leaders-north-korea-china-shore-leverage-kim-trump- talks-loom/#.WwYdeTjLJqx
Kim,  S.-H. (2007). North Korea: Between  Survival  and Glory. Journal of Korean Studies , 12 (1), 186–198. https://doi.org/10.1353/jks.2007.0010
Kim,  Y.,  &  Yi,  Y.  (2005).  Security  Dilemmas  and  Signaling  during  the  North  Korean Nuclear Standoff. Asian Perspective . Lynne Rienner Publishers. https://doi.org/10.2307/42704515
McKirdy,  E., & Novak, K. (2015). North, South  Korea Hold Talks  Amid  Tensions  - CNN. Diambil 24  Mei  2018,  dari  https://edition.cnn.com/2015/08/23/asia/koreas- tensions/index.html
Morgan,  P. M. (2006). Deterrence  and  System  Management:  The  Case of  North  Korea.
Conflict Management and
Peace Science , 23 (2), 121–138.
https://doi.org/10.1080/07388940600665768
Muhaimin.  (2018). Timeline  Kim  Jong-un  dan Trump  Seteru  Nuklir  hingga...  Diambil  24 Mei  2018, dari  https://international.sindonews.com/read/1288466/40/timeline-kim- jong-un-dan-trump-seteru- nuklir-hingga-akur-1520636441
Panda,  A. (2015).  South  Korea Is  Planning  a Huge  Increase  in  Defense  Spending  | The Diplomat.  Diambil  24 Mei  2018, dari https://thediplomat.com/2015/04/south-korea- is-planning-a-huge- increase-in-defense-spending/
Park, K.-A. (2001). North Korea’s Defensive  Power and  U.S.-North Korea Relations.  In Korean  Security  Dynamics  in  Transition (pp.  83–104).  New  York:  Palgrave Macmillan  US. https://doi.org/10.1057/9780230107465_5
Pinkston,  D.  A.  (2006).  North  Korea  ’  s  Foreign  Policy  Towards  the  United  States. Strategic Insights , 5 (7), 20–30.
Saunders,  P. (2012). Extended  Deterrence  and Security  in  East  Asia:  A US-Japan-South Korea  Dialogue  —  The  Tokyo  Foundation  for  Policy  Research.  Diambil  24  Mei 2018,  dari  http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2013/extended-deterrence- and-security- in-east-asia
Schlosser,  E. (2015).  Today’s  nuclear  dilemma. Bulletin  of the Atomic Scientists , 71 (6), 11–17. https://doi.org/10.1177/0096340215611107
Shamil,  M., & Hendra  M, A. (2015). Jepang-China  Berlomba  Perkuat  Militer  | Halaman 2. Diambil 24 Mei 2018, dari
https://nasional.sindonews.com/read/973848/149/jepang-china-berlomba-perkuat- militer-1425868836/13
Singh,  M. (2018). 3 Steps Trump  Should  Take  Before  Meeting  Kim  Jong  Un  – Foreign Policy.  Diambil  24 Mei 2018, dari  http://foreignpolicy.com/2018/03/23/three-steps- trump-should-take-before- meeting-kim-north-korea-united-states/
Suh,  J.-J. (2007). Power  and  Alliance:  Assessing  Military  Balance  in  Korea. In Power, Interest,  and  Identity  in  Military  Alliances (pp.  29–62).  New  York:  Palgrave Macmillan  US. https://doi.org/10.1057/9780230605015_2
Tang,  S. (2009). The  Security  Dilemma:  A Conceptual  Analysis. Security Studies , 18 (3), 587–623. https://doi.org/10.1080/09636410903133050
The  Guardian.  (2015).  North  Korea prepared  to risk  “all-out  war”  as Kim  Jong-un  puts troops  on  alert  |  World  news  |  The  Guardian.  Diambil  24  Mei  2018,  dari https://www.theguardian.com/world/2015/aug/22/north-korea-prepared-to-risk-all- out-war-as-kim-jong- un-puts-troops-on-alert
Trading  Economics.  (2018). South  Korea Military  Expenditure  | 1953-2018 | Data | Chart |  Calendar.  Diambil  24  Mei  2018,  dari  https://tradingeconomics.com/sout h- korea/military-expenditure
Tsuneo,  A.  (2000).  U.S.-Japan  Relations  in  the  Post-Cold  War  Era:  Ambiguo us Adjustment  to  a  Changing  Strategic  Environment.  In Japanese  Foreign  Policy Today (pp. 177–193). New
York: Palgrave
Macmillan US. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62529-1_10 Yamaguchi,  M. (2017). Japan Cabinet  approves  record $46B defense  budget.  Diambil  24 Mei 2018, dari https://www.defensenews.com/global/as ia-
pacific/2017/12/27/japan-cabinet-approves-record-46b-defense-budget/
Yang  Seung-Yoon,  &  Mas’oed,  M.  (2004). Politik  luar  negeri  Korea  Selatan : penyesuaian  diri  terhadap  masyarakat  internasional .  Gadjah  Mada  Univers it y Press. Diambil  dari  http://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/politik-luar- negeri-korea-selatan-penyesuaian-diri-terhadap- masyarakat- internasional
Yea, S. (2017). Demystifying  the Survival  of North Korea. Journal of Asian Security and International Affairs , 4 (1), 50–68. https://doi.org/10.1177/2347797016689208