Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)

## TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PASAR SEHAT SABILULUNGAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG
Engkus 1 , Anna Annisa 2 , Aditiyawarman 3
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia 1,2
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia 3 E-mail: engkus@uinsgd.ac.id

## ABSTRAK
Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bandung  masih  belum  optimal.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  potensi  retribusi dari  pedagang,  khususnya  dari  pedagang  kaki  lima  belum  dapat  ditarik  secara maksimal,  diantaranya  karena  belum  terakomodasinya  aspirasi  para  pedagang kaki  lima  (PKL)  secara   representatif,  yang  diakibatkan  mis-komunikasi.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  tata  kelola  retribusi pelayanan  pasar  pada  Pasar  Sehat  Sabilulungan  Cicalengka  yang  merupakan milik pemerintah Kabupaten Bandung. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang  bersifat  deskriptif.  Hasil  penelitian  mengungkap  bahwa  tata  Kelola  belum optimal,  sekalipun  pengelolaannya  tergolong  baik  yang  dapat  dilihat  dari pencapaian  target  dan  kesesuaian  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati sebelumnya.
Kata Kunci : Tata Kelola, Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka.

## ABSTRACT
The  contribution  of  market  service  fees  to  the  Bandung  regency's  original regional income is still not optimal. This is due to the potential retribution from traders, especially from street vendors, that has not been fully withdrawn, partly because the aspirations of street vendors (PKL) have not been accommodated in a representative manner, which is the result of mis-communication. The purpose of this study was to find out and describe the management of market service fees at the  Sabilulungan  Cicalengka  Healthy  Market  which  belongs  to  the  Bandung Regency  government.  This  research  approach  is  descriptive  qualitative.  The results  of  the  study  reveal  that  governance  is  not  optimal,  even  though  the management is quite good which can be seen from the achievement of targets and conformity with previously agreed agreements.
Keywords : Governance, Market Service Retribution, Healthy Market Sabilulungan Cicalengka
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah, bahwa kewenangan    yang  luas  diberikan kepada  suatu  daerah  otonom  yang berbasis  kemampuan  dan  tata  Kelola kekayaan  alam  di  daerah.  Hal  itu sejalan  dengan      pasal  21  dan  22 Undang-undang tersebut yang diwujudkan  dalam  rencana  pendapatan dan belanja keuangan daerah  (Presiden RI, 2014). Berkenan dengan Retribusi daerah juga termaktub  dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang  Pemerintah  Daerah  (Presiden RI,  2014).    Mengacu  kepada  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi Daerah  (Presiden  RI,  2009),  yang dimaksud  dengan  pajak  daerah  yakni uang iuran wajib pajak kepada daerahnya  baik  secara  badan  maupun pribadi dengan sifat memaksa dan tidak memiliki feedback langsung,  iuran yang  memaksa  tersebut  dipergunakan untuk  kepentingan  pemerintahan  demi memakmurkan rakyat. Sedangkan iuran yang  dipungut  daerah  berdasarkan jasa atau perizinan tertentu yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  atas permintaan  badan  atau  orang  pribadi yang  berkepentingan  disebut  dengan retribusi daerah. Sementara itu menurut
Ahmad  Yani  (2004)  dalam  (Ruwaida,
2019) yang menjadi sumber pendapatan  untuk  penyelenggaraan  di daerah    ialah  retribusi  daerah  yang merupakan bagian dari pendapatan asli
daerah  (PAD).  Penentuan  secara  detail mengenai  kriteria,  jumlah  dan  jenis retibusi  yang  dapat  ditarik  selain  yang telah  tertera  dalam  undang-undang, diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah (Pemda)  sepanjang    dapat  memenuhi syarat  kriteria dan aspirasi  masyarakat yang bersangkutan.
Dari  beberapa  jenis  retribusi diantaranya  bahwa    retribusi  yang menjadi  penyumbang  dalam  PAD yakni  retribusi  pelayanan  pasar  yang merupakan  bagian  dari  retribusi  jasa umum. Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka  yang  terletak  di  Desa Cicalengka  Wetan  adalah  salah  satu pasar  tradisional  milik  pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil wawancara  yang  dilaksanakan  tanggal 2  Desember  2020  dengan  Bapak  ASR yang bertugas sebagai hubungan masyarakat  (humas)  PT  Bangun  Bina Persada  menjelaskan  bahwa progress saat  ini  terdapat  total  sekitar  2026  unit terdiri  dari:  Ruko  =  151,  Kios  =  864 dan  Los  =  1011  yang  ada  di  Pasar
Sehat Sabilulungan
Cicalengka.
Perkembangan Informasi tersebut sama dengan  informasi  yang  didapat  dari wawancara peneliti kepada pihak Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan kabupaten  Bandung  yaitu    Bpk  NUR yang  menjadi  Kasi    Pengawasan, Pengelolaan  Sarana  Distribusi.  Hasil dari    wawancaranya  tersebut  diperoleh data tentang Ruko, Kios dan Los  pasar berikut ini:
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)
Tabel. 1 Rekapitulasi data dan Potensi Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Nomor Data Jumlah (1) (2) (3) 1 Kios 864 2 Los 1011 3 Ruko 151 Total 2026 Sumber: Disperindag Kabupaten Bandung, 2020.
Mengacu  kepada  data  tabel  di atas  total  pedagang  adalah  2026, namun  dalam  perkembangannya  dapat bertambah  seiring  dengan  jumlah pedagang  yang  belum  terakomodasi dari Pedagang Kali lima (PKL).
Berdasarkan  hasil  observasi,  dan wawancara bahwa memperhatikan potensi  di  lapangan  perlu  optimalisasi pengelolaan  retribusi,  sehingga  Tata
Kelola    menjadi  sentral  analisis  dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian  ini  rumusan  masalahnya adalah  “Bagaimana  Tata  Kelola Retribusi  Pelayanan  Pasar  Pada  Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Kabupaten  Bandung  periode  Tahun 2017-2020”.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  mendeskripsikan  Tata Kelola  Retribusi  Pelayanan  Pasar  Pada Pasar  Sehat  Sabilulungan  Cicalengka Kabupaten  Bandung  Tahun  2017-2020 berdasarkan  teori    Jhon  R.  Beisline dalam (Firmanyah, 2018) yang berdimensi Planning,  Organizing, Commanding, dan Controlling . Urgensi  penelitian  adalah  analisis  dari bermitra  antara  pemkab  Bandung
dengan  pihak  ketiga  sebagai  solusi keterbatasan anggaran revitalisasi dengan pola yang saling
menguntungkan, sehingga retribusi dapat berkembang.

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian  ini  dilakukan  tidak lepas dari hasil dari rujukan penelitian- penelitian  sebelumnya  yang  pernah dilakukan  sebagai  pembanding  dan bahan  kajian  dengan  bidang  kajian yang  sama.  Seperti  penelitian  yang telah  dilakukan  oleh  saudari  Ghina
Ruwaida mengenai tata Kelola Retribusi  Pasar  Untuk  Meningkatkan Pelayanan  Publik  di  Pasar  Baleendah Kabupaten  Bandung.  Tujuan  dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  saudari Ghina adalah untuk mengetahui bagaimana tata Kelola retribusi pasar di pasar  Baleendah  mengacu  kepada fungsi  manajemen  berdasarkan  teori yang  digagas  oleh  G.R  Terry  yakni POAC.  Penelitian  tersebut  bahwa Ghina  memilih  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif sebagai metodologi penelitiannya, sedangkan  dalam  pengumpulan  data saudari  Ghina  menggunakan  observasi sebagai  langkah  awal  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  wawancara  serta studi dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut
menunjukan
bahwa pengelolaan  rertibusi  pasar  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  di pasar  Baleendah  sudah  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  namun  dalam pelaksanaan pengelolaannya masih belum dapat dilaksanakan secara
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)
maksimal  akibat  banyak  faktor  yang dihadapi.
Penelitian  kedua  berjudul Factor Policy Communication in The Management of Traditional Market - A Study  in  the  Pontianak  City ,  karya Darmawan,  D.Arman,S,  Haryaningsih, (2015).Persamaannya  bahwa  keduanya meneliti  revitalisasi  pasar  tradisional, sedangkan  kebaruannya,  penelitian  ini adalah    aspek  retribusi  sebagai  hasil dari bermitra dengan pihak ketiga.
Kajian Teoritis Administrasi adalah pengorganisasian sumber daya, sehingga kinerja dalam suatu organisasi di level manapun dapat diimplementasikan dengan baik. Sedangkan pengertian administrasi publik  adalah  kegiatan  banyak  orang atau  organisasi  yang  dilaksanakan secara  kolaboratif    dengan    berupaya untuk  memenuhi  kebutuhan  publik secara  efisien  dan  efekti.  (Pasolong,
2017) Berkenan    dengan  Administrasi keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  bahwa  pengertian    keuangan daerah  adalah  hak  dan  kewajiban pemerintah  daerah    berkaitan  dengan kekayaan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan (Presiden  RI,  2019).  Retribusi  daerah adalah salah satu sumber asli pendapatan  daerah  (PAD).  Penarikan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah daerah adalah untuk
memberikan  berbagai  jenis  pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat maupun  mitranya  baik  dalam  bentuk barang maupun jasa. Retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dari retribusi  jasa  umum  sebagaimana tercantum  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bandung  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Retribusi  Jasa  Umum.
Secara rinci peraturan daerah kabupaten Bandung tersebut menjelaskan  besaran  retribusi  yang ditarik  dan  ketentuan  lainnya  (Bupati Bandung,  2012).  Sehingga  tata  Kelola retribusi pelayanan pasar tersebut telah selaras dengan peraturan yang berlaku.
Tata  Kelola  retribusi  pelayanan pasar  harus  mencangkup  perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan  yang  merupakan  kunci dari pengelolan dalam fungsi manajemen.  Mengacu  pada  pendapat Jhon  R.  Beisline  dalam  (Firmanyah, 2018)  terdapat  4  fungsi  manajemen yakni Planning, Organizing, Commanding, dan Controlling .

## METODE
Metode penelitian yang dikunakan  dalam  penelitian  ini  ialah pendekatan  kualitatif.  (Creswell,  2018) menuturkan bahwa penelitian kualitatif sendiri merupakan metode-metode untuk  mengeksplorasi  dan  memahami makna  yang  dianggap  berasal  dari masalah  sosial  atau  kemanusiaan. Sedangkan  Lexy  (Maleong,  2019) menuturkan bahwa penelitian kualitatif merupakan  yang  bermaksud  untuk memahami fenomena tentang apa yang
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)
dialami  oleh  subjek  penelitian  baik berupa  perilaku,  motivasi,  tindakan, persepsi  dan  lain  sebagainya  secara holistic deskriptif.
Waktu  yang  digunakan  untuk penelitian  ini  dilaksanakan  dalam kurun  waktu  3  (tiga)  bulan,  1  bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengelolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk artikel.
Tempat  pelaksanaan  penelitian  ini dilakukan  di  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Bandung  dan
UPTD Pasar Cicalengka. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi keputakaan. Informan mencakup informan  Kunci  (level  kebijakan), Informan Utama (level teknis operasional),  dan  Informan  Pendukung (level  pengguna  kebijakan)(Engkus  E &  Syamsir  A,  2021).  Penelitian  ini nantinya ditujukan untuk mendeskripsikan persoalan yang sedang  berlangsung.  Dengan  metode deskriptif kualitatif peneliti akan menggambarkan persoalan yang terjadi secara jelas, mendalam dan teperinci.
(Moleong,  2019)  mengemukakan bahwa analisis kualitatif dapat dilakukan  secara  interaktif  sampai tuntas sampai menjadi jenuh. Teknologi analisis data, yaitu:
(pengumpulan data) data yang diperoleh dari hasil wawancara,
observasi dan catatan atau anotasi yang terdapat  di  lapangan,  yaitu  deskriptif dan  reflektif.  (Reduksi  data)  dilakukan dengan  mencari  tema  dan  pola, memilah  dan  meringkas  hal-hal  yang
dianggap  penting.  Memilah  hal-hal yang  tidak  penting.  (Data  display) Tampilan  data  dapat  berupa  teks  atau teks, gambar, grafik dan tabel. (kesimpulan atau verifikasi) Kesimpulan yang ditarik di awal masih bersifat  sementara,  jika  ditemukan bukti lain dapat diubah, jika diungkapkan di awal kesimpulan dapat dipercaya atau kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  yang  diperoleh selama  penelitian  baik  yang  didapat dari  wawancara,  observasi  maupun dokumentasi peneliti mendapat berbagai  informasi  yang  kemudian dianalisis  dan  diolah  sedemikian  rupa sehingga dapat disajikan dalam pembahasan yang mudah untuk
dipahami.

## Perencanaan
Perencanaan  merupakan  kegiatan dimana  dilakukan  pemilihan  serta pengambilan  keputusan  atas  kegiatan yang  mencangkup  apa  saja  yang  akan dilakukan,  kapan  akan  dilakukan, dimana akan dilakukan, bagaimana dan siapa  saja  yang  akan  berkontribusi dalam kegiatan tersebut.
Berdasarkan
wawancara mengenai  perencanaan  yang  dilakukan kepada  dua  pihak  yakni  pihak  PT
Bangunbina  Persada  dan  Pemerintah Kabupaten  Bandung yakni  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Wawancara pertama  dilakukan  kepada  Bapak  ENC Selaku  Kepala  Seksi  Pengembangan
Sarana  Distribusi  beliau  menuturkan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)
bahwa  alasan  di  buatnya  kerjasama yakni  untuk  mendapatkan  peningkatan pendapatan dari retribusi beserta pembangunan  dengan  biaya  dan  waktu pengerjaan yang cepat. Dengan adanya kerjasama  tersebut  pemerintah  daerah tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  dalam pembangunan pasar serta biaya operasional  pasar  tetapi  saat  pasar mulai  beroperasi  dengan  dikelola  oleh pihak  kedua  pemerintah  daerah  tetap mendapatkan  pendapatan  yang  lebih besar  serta  jika  kerja  sama  tersebut telah  berakhir  tanah  dan  bangunan pasar  tersebut  tetap  menjadi  milik pemerintah  dan  tinggal  melanjutkan pengelolaannya saja. Perencanaan pembangunan  serta  pengelolaan  dan hasil  dari  retribusi  pelayanan  pasar telah  teruang  semua  dalam  lembar kerjasama  antar  pihak  yang  saat  ini telah  dilakukan  addendum  sebanyak dua kali. Selain itu perumusan
perencanaan  dalam  kerjasama  tersebut juga  dilakukan  dengan  banyak  pihak terkait yakni pengelola pasar dan dinas- dinas lainnya yang terkait seperti dinas lingkungan hidup dan lainnya.
(Wawancara:  pada  tanggal  3  Maret 2021  bertempat  di  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung) Selain  wawancara  kepada  Bapak ENC selaku Kepala Seksi Pengembangan  Sarana  dan  Distribusi. Wawancara  juga  dilakukan    kepada pihak  PT  Bangunbina  Persada  yakni Bapak  Asrim selaku Kepala Hubungan
Masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa dalam penetapan perencanaan dilakukan  dengan  berbagai  pihak
terkait  seperti  dengan  pemerintah daerah  kabupaten  bandung  dan  dinas terkait  seperti  dinas  lingkungan  hidup, dinas  perindustrian  dan  perdagangan, dan  dinas  perhubungan.  Sementara  PT Bangunbina Persada selaku yang ditunjuk sebagai pengelola pasar khususnya  pada  bidang  retrbusi  tentu kami  melakukan  perencanaan  sebelum penarikan  retribusi  nantinya  seperti pembagian  tim  kerja  penarik  retribusi pelayanan  pasar  maupun  tim  yang menarik  parkit  itu  berbeda.  Selain  itu perencanakan waktu penarikan retribusi kepada pedagang dan koordinasi lainnya agar semua terencana  dengan  baik  sehingga  saat pekerjaan  dilakukan  tidak  terjadi miss komunikasi antar pegawai. (Wawancara: pada tanggal 17
Desember  2020  bertempat  di  Kantor Pengelola  Pasar  Unit  Pasar  Sehat
Sabilulungan Cicalengka).

## Pengorganisasian
Firmasyah(2018)  perngorganisasi dan merupakan pengelompokan susunan organisasi dan kegiatan beserta fungsi dan tugas dari setiap unit dalam organisasi tersebut, selain itu pengorganisasian juga menetapkan kedudukan  serta  hubungan  antar  unit dalam  organisasi.  Pengorganisasian dapat juga diartikan dengan keseluruhan aktivitas dalam mengelompokkan orang, tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab dalam organisasi demi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Dalam  konteks  Pasar  Sehat Sabilulungan  Cicalengka  terdapat  dua
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)
bagian  yang  disorot  pada  pelaksanaan perngorganisasian yakni
sorotan pertama  dari  pihak  pengelola  pasar yaitu  PT  Bangunbina  Persada  serta pada sorotan kedua yakni pihak UPTD
Pasar  Sehat  Sabilulungan  Cicalengka. Dalam pelaksaaan perngorganisasian di
Pasar  Sehat  Sabilulungan  Cicalengka pihak PT Bangunbina Persada menetapkan  beberapa  personil  yang berubah  setiap  tahunnya  hingga  pada tahun  2020  personil  yang  ditetapkan terdapat pada tabel di bawah  :

## Gambar. 1 Struktur Organisasi PT
Bangun Bina Persada Unit Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka
Sumber: PT Bangunbina Persada Unit Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Sementara itu dalam pelaksanaan pengorganisasian di Pasar Sehat Sabilulunga  Cicalengka  pihak  UPTD
menetapkan personil sebagai berikut :
Gambar. 2 Struktur Organisasi UPTD Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka
Sumber: UPTD Pasar Sehat
Sabilulungan Cicalengka
Untuk  menunjang  kelancaran dalam  pengelolaan  pasar  khususnya dalam  pemungutan  retribusi  pelayanan pasar dan menghindari adanya penyimpangan  atau  penyalahgunaan atas  wewenang  yang  dimilki  maka dibuat  suatu  pembagian  kerja  yang jelas  dan  transparan.  Dalam  hal  ini yang memiliki peran berkenaan dengan pemungutan  retribusi  pelayanan  pasar sepenuhnya  ditangan  PT  Bangunbina Persada sebagai pengelola pasar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan  dengan  Bapak  FIR  Selaku koordinator penarikan retribusi pelayanan pasar, beliau mengungkapkan bahwa : “Pelaksanaan  penarikan  retribusi dilakukan  sesuai  dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan intruksi  yang  diberikan  setiap  harinya saat  apel  pagi.  Retribusi  tersebut biasaya  dipungut  oleh  tim  berdasarkan daerah  pembagian  misalnya  tim  A  di lantai bawah, tim B di lantai 2, dan Tim
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)
C  di  gedung  lainnya  karena  kan  pasar ini  ada  gedung  utama  dan  gedung lainnya  seperti  yang  dapat  dilihat adanya. Sementara untuk waktu pemungutan  kita  membagi  waktu pungutan  menjadi  dua  shift  yakni  pagi yakni  pukum  04.00-08.00  dan  siang yakni pukul 10.00-14.00” (Wawancara:  pada  tanggal  7  Maret 2021 bertempat di Kantor Pengelola PT Bangunbina  Persada  Unit  Pasar  Sehat Sabilulungan Cicalengka)
Selain itu wawancara juga dilakukan  kepada  pihak  bendahara  PT Bangunbina  Persada  Unit  Pasar  Sehat Sabilulungan Cicalengka beliau menuturkan  bahwa  dalam  penyetoran retribusi  kepada  rekening  Pemerintah Daerah  Kabupaten  bandung  tidak dilakukan  perhari  melainkan  pertahun sehingga pihak PT memiliki keleluasaan dalam batas waktu penarikan dan penyetoran hasil retribusi  per  harinya  kepada  bank. Tidak  seperti  pasar  lain  yang  dikelola oleh  UPTD  yang  harus  menyetorkan hasil retribusi kepada rekening Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan waktu yang ditentukan pukul 15.00 disetiap harinya. Dalam penarikan retribusi tentunya terdapat hambatan yang selalu dihadapi oleh petugas pemungut retribusi  seperti  pedagang  yang  telat mebayar, pedagang yang enggan membayar,  maupun  lapak  investasi yang  tidak  dapat  ditarik  retribusinya. Untuk  menanggulangi  dan  mensiasati hal
tersebut petugas retribusi menggunakan  system  shift  dan  rolling
waktu  untuk  meningkatkan  pemasukan jadi  jika  pada  shift  pertama  ada beberapa pedagang yang belum membayar  dengan  alasan  belum  ada penglaris  dan  sebagainya,  maka  pada shift  kedua  pedagang  tersebut  akan ditagih kembali. Selain itu penanggulangan keluhan dan peningkatan  sarana  serta  fasilitas  pasar juga  merupakan  cara  untuk  menarik hati  pedagang  maupun  pembeli  agar tertib  pada  aturan  pasar  yang  ada. Lingkungan menentukan dalam pelaksanaan  kebijakan  di  lapangan (Engkus  E,  2017).  Singkatnya  dengan adanya peningkatan fasilitas dan sarana pedagang  menjadi  lebih  terbuka  dan dengan  sukarela  membayar  retribusi pelayanan  pasar  sementara  itu  dengan meningkatnya  sarana  dan  prasarana pasar  pembeli  menjadi  lebih  nyaman dan  merasa  aman  serta  bagi  pembeli yang  membawa  kendaraan  bermotor akan lebih sadar dan sukarela membayar  parkir  untuk  kendaraannya tersebut. Komando Komando atau commanding merupakan pemberian bimbingan, arahan,  perintah,  maupun  intruksi kepada  bawahan.  Komando  tidak hanya berfungsi sebagai arahan kepada pegawai  agar  melaksanakan  tugasnya secara  maksimal  namun  juga  sebagai koordinator dari organisasi agar efektif dan  efisien  menuju  tujuan  organisasi tersebut.
Dalam  pelaksanaan  komando seperti  yang  telah  didapat  pada wawancara sebelumnya kepada petugas
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)
pemungut  retribusi  pelayanan  pasar yakni bapak FIR menjelaskan bahwa :
“Setiap pagi disetiap harinya kita melakukan apel pagi untuk seluruh tim pengelola  pasar  agar  hari  tersebut berjalan secara maksimal,biasanya dimulai  dengan  do’a  dan  beberapa arahan  kepada  tim  pengelola.  Saya sendiri sebagai koordinator tim pemungut retribusi memberikan arahan berupa  pengecekan  ulang  tim  perblok pasar,  jadi  siapa  saja  nih  yang  hari  itu jadwal  di  blok  A  dan  seterusnya,  juga mengingatkan mengenai pedagang yang  hari  sebelumnya  tidak  membayar retribusi  tapi  dia  dagang  biasanya  kita prioritaskan  di  tagih  duluan  gitu.” (Wawancara:  pada  tanggal  7  Maret 2021 bertempat di Kantor Pengelola PT Bangunbina  Persada  Unit  Pasar  Sehat Sabilulungan Cicalengka) Pengawasan atau Pengendalian Pengawasan  merupakan  tindakan untuk  menjamin  dan  menjaga  agar rencana yang dibuat tetap pada jalurnya serta  menekan  tindak  penyimpangan atas  rencana  yang  telah  dibuat  agar tujuan  organisasi  dapat  dicapai  secara maksimal. Firmansyah (2019) pengawasan merupakan tindakan berupa  penilaian  dan  koreksi  atas kegiatan  yang  akan,  sedang,  maupun telah dilakukan untuk menjaga kualitas akhir  dari  tujuan  organisasi  sehingga tujuan  tersebut  dapat  terlaksana  secara maksimal.
Dalam  hal  ini  pengawasan  Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka dilakukan  oleh  tiga  pihak  sekaligus yakni Dinas Perindustrian dan
Perdagangan,  UPTD  Pasar,  dan  PT
Bangunbina Persada. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Bapak  ENC  selaku Kepala  Seksi  Pengembangan  Sarana
Distribusi beliau menuturkan bahwa : “Pengawasan oleh Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  tidak dilakukan  secara  rutin  dan  hanya dilakukan  sesekali  dalam  setahunnya. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan  hanya  beracuan  kepada laporan  yang  disetorkan  oleh  UPTD Pasar  sehingga  pengawasan  tersebut bersifat mobile. Kita mendapat informasi  dan  perkembangan  dari UPTD  juga  merujuk  kepada  ketepatan waktu  penyetoran  kontgribusi  oleh pihak  PT.  Selama  tidak  ada  masalah maupun  kendala  yang  dilaporkan  oleh UPTD  pihak  Disperin  hanya  akan sesekali  mengunjungi  dan  memberi saran  jika  ada  hal-hal  yang  tidak semestinya.  Sementara  untuk  retribusi pelayanan pasarnya sendiri dinas perdagangan  dan  perindustrian  hanya mengawasi  dari  segi  ketepatan  waktu pembayaran kontribusi dari PT Bangunbina Persada kepada Pemerintah  Daerah,  jadi  selama  tidak ada  keterlambatan  pembayaran  itu aman-aman saja.”
(Wawancara:  pada  tanggal  12  Maret 2021  bertempat  di  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung)
Sementara  itu  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pihak  UPTD  berupa pengawasan kepada PT selaku pengelola pasar maupun kepada pedagang  sebab  UPTD  merupakan jembatan  antara  pedagang  dan  pihak
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)
PT.  Bapak  IWM  selaku  Kepala  UPTD memaparkan bahwa : “Karena Pasar Sehat Sabilulungan  Cicalengka  ini  adlah pasar  milik  pemerintah  daerah  yang dikerjasamakan  jadi  fungsi  UPTD disini  hanya  sebagai  pengawas  atau pengendali  dan  pihak  pemerintah  yang menjembatani  antara  masyarakat  baik pedagang  maupun  masyarakat  sekitar pasar  dengan  pengelola  pasar  itu sendiri  yakni  PT  Bangunbina  Persada. Pengendalian  atau  pengawasannya  itu sendiri contohnya dari segi fasilitas dan bangunan  kita  melihat  ada  yang  bocor atau  tidak  lalu  apakah  fasilitasnya dalam keadaan baik semua, yang paling utama  yakni  dari  segi  kebersihan terutama sampah apakah diangkut tepat waktu  atau  tidak.  Misalkan  ada kebocoran  terutama  ini  yang  sering  itu di lantai 3 tempat PKL ini kan atapnya itu  dari  seng  ya  bias  dilihat  di  sebelah kanan  kadang suka bocor, kami selaku UPTD  melaporkan  hal  tersebut  kepada pihak pengelola untuk segera diperbaiki.  Selain  itu  UPTD  juga menjembatani antara masayarakat kepada  pihak  PT  seperti  berkaitan dengan  masyarakat  yang  inin  membeli kios  dan  sebagainya.  Khusus  untuk retribusi  pelayanan  pasar  pihak  UPTD tidak  memiliki  wewenang  apapun,  jadi pengawan mengenai retribusi pelayanan  pasar  sepenuhnya  di  dinas perindustrian dan perdagangan, mungkin disini kami hanya melaporkan saja  jika  ada  yang  tidak  sesuai  tapi selama  ini  belum  ada  laporan  dari pedagang mengenai retribusi itu
sendiri.  Jika  kami  bertanya  kepada pedagang  atau  sekadar  mengobrol dengan  tim  penarik  retribusi  mereka hanya menjawab sekedarnya saja.” (Wawancara:  pada  tanggal  7  Maret
2021 bertempat di Kantor UPTD Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Kabupaten Bandung) Selain  itu  pengawasan  juga dilakukan  oleh  pihak  PT  Bangunbina Persada  selaku  pengelola  pasar  berupa pengawasan  terhadap  fasilitas  pasar juga  kepada  setiap  kegiatan  yang dilaksanakan oleh tim pengelola.
Dalam  hal  retribusi  pelayanan  pasar pihak  PT  Bangunbina  Persada  selaku pengelola mengawasi berapa persentase pembayaran di setiap harinya.  Seperti  yang  dipaparkan  oleh bapak  ASR  selaku  PLT  Pengelola sebagai berikut :
“Pengawasan  dan  pengendalian pada  retribusi  atau  iuran  pelayanan pasar  ini  dilakukan  berupa  berapa banyak  pedagang  yang  membayar disetiap  harinya  dan  berapa  banyak yang tidak membayar, kita jadikan poin penting  alasan  yang  tidak  tertagih  ini apa.  Selain  pada  proses  penarikan pengawasan  juga  dilakukan  pada  saat pengetoran, kami kan termasuk cabang yang  mengelola  unit  pasar  di  Pasar Sehat Sabilulungan. Kami ini menyetorkan hasil pemungutan retribusi  atau  iuran  pelayanan  pasar kepada  pusat.  Kemudian  dari  pusat baru disetorkan kepada kas pemerintah daerah setiap tahunnya”
(Wawancara:  pada  tanggal  7  Maret 2021  bertempat  di  Kantor  Penelola  PT
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)
Bangunbina  Persada  Unit  Pasar  Sehat Sabilulungan Cicalengka)
Selain  pengawasan  oleh  ketiga unsur  tadi  masyarakat  khususnya pedagang  di  Pasar  Sehat  Sabilulungan juga  turut  andil  dalam  mengawasi pengelolaan  pasar  tersebut.  Pedagang berperan sebagai pengawas yang mengawasi  pengelola  apakah  fasilitas pasar telah berjalan dengan semestinya dan  tidak  ada  penyeimpangan,  jika fasilitas  yang  mereka  terima  tidak sesuai  mereka  akan  melapor  kepada UPTD  maupun  pihak  PT  Bangunbina Persada  untuk  ditindak  lanjuti.  Sama halnya  dengan  retribusi  pelayanan pasar  atau  iuran  pelayanan  pasar, pedagang  mengawasi  dengan  cara apakah  tagihan  yang  mereka  terima sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak. Dengan  demikian  komunikasi  juga menjadi  hal  yang  penting  (Engkus, 2021).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Pengelolaan  Retribusi  Pelayanan  Pasar di Pasar Sehat Sabilulungan Kabupaten Bandung  telah  berjalan  dengan  baik  , hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor merujuk pada dimensi penelitian sebagai berikut :
Dimensi  Perencanaan  :  Proses perencanaan  dilakukan  dengan  pihak terkait  dan  dimuat  dalam    perjanjian Kerjasama  (MoA)  antara  Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan PT Bangunbina  Persada.  Dalam  proses pelaksanaan  dari  rencana  yang  telah
tertuang  dalam  lembar  perjanjian  pun dapat berjalan dengan baik.
Dimensi Pengorganisasian : dikarenakan  pasar  sehat  sabululungan cilengka merupakan pasar milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan  dengan  system  bangun guna  serah  terdapat  2  unit  sub organisasi yang berperan dalam pengelolaan  pasar  terutama  dalam  hal retribusi  pelayanan  pasar  yakni  UPTD selaku  Petugas  Pemerintah  dan  PT Bangunbina Persada selaku Pihak Ke-2 yang mengelola pasar. Keduanya saling beekerjasama  dan  terorganisir  dalam mengelola kelangsungan dan ketertiban pasar  sebagaimana  dapat  dilihat  dari bagaimana  penyediaan  fasilitas  pasar yang  memadai  juga  kebersihan  pasar yang terjaga.
Dimensi  Komando  :  terdapat arahan-arahan  yang  selalu  dilakukan setiap harinya sesuai dengan tingakatan dalam  struktur  organisasi.  Hal  ini memenyebabkan  terorganisirnya  suatu kegiatan  dan  tercapainya  target  yang ditetapkan.  Namun  demikian  masih tetap  ada  hal-hal  yang  tidak  dapat dihindarkan  seperti  tidak  tertagihnya retribusi pelayanan pasar dari pedagang disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran pedagang itu sendiri.
Dimensi Pengawasan atau
Pengendalian  :  dalam  pengawasannya yang  dilakukan  oleh  3  tingkatan  yakni Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan
Kabupaten  Bandung,  UPTD  Pasar  dan PT Bangunbina Persada, dan Masyarakat  membuat  pasar  sehat sabilulungan  cicalengka  menjadi  pasar
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)
yang  nyaman  baik  dari  segi  fasilitas maupun  pelayanannya.  Selain  itu pemberian pelayanan dari PT Bangunbina Persada dan UPTD kepada pedagang  maupun  pembeli  dilakukan sesuai rencana, ditandai dengan tingkat realisasi  penerimaan  retribusi  yang meningkat di tiap tahunnya.
Rekomendasi yang peneliti berikan  bahwa  agar  lebih  optimal diperlukan pengawasan dan pengendalian  dengan  memperhatikan peningkatan terus menerus pelaksanaan monitoring,  ervaluasi  dan  pelaporan. Untuk  peneliti  selanjutnya  secara mendalam  untuk  meneliti  pengawasan dan  pengendalian  yang  berdimensi monitoring,  evaluasi,  dan  pelaporan (MONEVLAP).

## DAFTAR PUSTAKA
Bupati  Bandung. Peraturan  Daerah
Kabuputen  Bandung  Nomor  12
Tahun  2012  Retribusi  Usaha ,
(2012). Creswell,  J.  W.  (2018). Research Design :  Pendekatan  Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Tiga).  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Darmawan,  D.Arman,S,  Haryaningsih, S. (2015) Factor Policy Communication In the Management of Traditional Market - a study in the Pontianak City. Jurnal  Program  Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura . 3(6), 1–7. Engkus,  E.  (2021).  Communication  of
The  Nonpermanent  Registration
Policy  Through  E-Punten. Jurnal
Penelitian  Komunikasi , 24(2) , 191–206.
Engkus  E.  (2017).  Administrasi  Publik dalam  Perspektif  Ekologi. JISPO
Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu
Politik , 7(1) , 91–101.
Engkus E & Syamsir A. (2021). Public Organizational Performance: Policy Implementation In Enviromental  Management  In Bandung City. MKP, Masyarakat Kebudayaan  Dan  Politik , 34(4) ,
380–394.
Firmanyah,  A.  (2018). Pengantar
Manajemen .  Yogyakarta:  Budi Utama.
Maleong,  J.  L.  (2019). Metodologi
Penelitian  Kualitatif (Sembilan). Bandung: Remaja Rosdakarya. Pasolong, H. (2017). Teori Administrasi  Publik .  Bandung:
Alfabeta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2019 Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah . (2019). Jakarta.
Presiden  RI. Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009,  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah .  , (2009).
Presiden  RI. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah . , (2014).
Presiden  RI. Peraturan  Pemerintah Nomor  12  tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . ,
(2019). Presiden RI.
Ruwaida,  G.  (2019). Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(659-671)
Meningkatkan  Pelayanan  Publik di  Pasar  Baleendah  Kabupaten
Bandung. UIN  Sunan  Gunung Djati.