S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue II, May 2023; 573-582 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Implementasi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Surat Izin  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  Pengadilan  Agama Maros Kelas 1B
Andi Muhammad Ridha Rahmatullah 1* , Sofyan 2 , Nur Azizah 3
1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
2 Universitas Indonesia Timur, Indonesia.
3 Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia.
E-mail: 1 amuhridharahmatullah@gmail.com, 2 sofyansulnur17@gmail.com, 3 akhmadnurazizah90@gmail.com
*Corresponding Author
Submitted  : 23 Mei 2023 Revised  : 25 Mei 2023 Accepted: 30 Mei 2023

## Abstrak
Perceraian  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  telah  menikah  termasuk  Pegawai  Negeri  Sipil. Pokok penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Surat Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  implementasi/penerapan  terhadap  Peraturan Pemerintah  nomor  45  tahun 1990  tentang  surat  izin  perceraian  bagi  PNS  di  Pengadilan  Agama Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah Field Research Kualitatif dengan metode deskriptif, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Maros kelas IB  sudah  terlaksana  amanah  peraturan  Pemerintah  nomor  45  tahun  1990  tentang  surat  izin perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Maros kelas IB dalam hal penyelenggaraan pelayanan. Karena  setiap  PNS  yang  ingin  melaksanakan  perceraian  terlebih  dahulu  mendapatkan  izin  dari atasan.
Kata  Kunci:  Peraturan  Pemerintah  No.  45  tahun  1990;  Izin  Perceraian;  Pegawai  Negeri  Sipil; Pengadilan Agama.

## Abstract
Divorce can be done by anyone who has been married including Civil Servants. The main point of this research is the Implementation of Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Divorce Permits for Civil Servants (PNS) in Maros Class 1B Religious Court. This study aims to determine the extent of implementation/application of Government Regulation  Number 45 of 1990 concerning divorce  licenses  for  civil  servants  in  the  Maros  Religious  Court.  The  type  of  research  used  is Qualitative  Field  Research  with  descriptive  methods  and  sociological  approaches.  The  results showed  that  the  Maros  Religious  Court  class  IB  has  implemented  the  mandate  of  Government Regulation number 45 of 1990 concerning divorce permits for civil servants in the Maros Religious Court class IB in terms of providing services. Because every civil servant who wants to carry out a divorce first gets permission from the superior.
Keywords:  Government  Regulation  No.  45  of  1990;  Divorce  Permit;  Civil  Servants;  Religious Courts.
Implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  Tentang Surat  Izin  Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Andi Muhammad Ridha Rahmatullah, et. al.

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya melaksanakan pernikahan sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. 1 Seorang pria dan wanita yang sudah dewasa akan memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan yang berlainan jenis kelaminnya, hidup bersama  antara pria dan  wanita  dalam  suatu  ikatan dengan memenuhi syarat-syarat  tertentu disebut  perkawinan.  Hidup  bersama  dilakukan  untuk  membentuk  keluarga  dalam  ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan aturan yang berlaku di Indonesia. 2
Perkawinan  di  Indonesia  menganut  asas  monogami  terbuka,  artinya  dalam  suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya. Kecuali pengadilan memberikan izin kepada seorang pria tersebut, untuk beristri lebih dari seorang, itu pun bila di kehendaki oleh pihak-pihak terkait. 3 Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang perkawinan terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan  kasar  dan tidak  baik  sehingga  istri  menuntut  cerai.  Selain  itu,  adanya  perbedaan- perbedaan  yang  memang  tidak  dapat  diselaraskan  lagi  oleh  suami  istri  tersebut  sehingga perceraian adalah  jalan terakhir  yang berfungsi sebagai  pintu darurat  apabila  sudah  tidak  ada jalan lagi.
Perceraian  hanya  dapat  terjadi  apabila  dilakukan  di  depan  pengadilan,  baik  itu  karena suami  yang  telah  menjatuhkan  cerai  (talak),  ataupun  karena  istri  yang  menggugat  cerai  atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama islam, perceraian telah dianggap sah apabila di ucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap di lakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.
1 Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020): 34 – 61, https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128.
2 Kasman Bakry, Zulfiah Sam, dan Jihan Vivianti Usman, “Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38- 41),” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 3 (2021): 413 – 31, https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401.
3 Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007). h. 13.
Dalil  aturan  perceraian  hukum  islam,  suami  dapat  membubarkan  perkawinan  dengan memberikan talaq kepada istrinya. Sesudah talaq satu, mulai waktu iddah (100 hari), atau jika istri  dalam  keadaan  hamil,  sampai  40  hari  sesudah  bersalin.  Selama  waktu  iddah,  istri  tidak diperbolehkan kawin lagi. Sedang suami dilarang mempunyai lebih dari 4 istri (termasuk istri yang mendapat talaq). Istri berhak mendapat nafkah, suami dapat mengambil kembali talaqnya dan mengambil  istrinya  (rujuk).  Talaq  kedua  membawa  akibat  seperti  halnya  talaaq  kesatu,  akan tetapi  talaaq  ketiga  tidak  lagi  memberi  kesempatan  untuk  rujuk. 4 Meski  demikian,  talaq  atau cerai  merupakan rahmat  dari Allah  Swt.  Artinya, dengan rahmat-Nya, Allah  swt  menghalalkan terjadinya  sebuah  perceraian  bagi  hamba-Nya,  yang  terjadi  pada  waktu-waktu  tertentu  dan bahkan cerai itu bisa menjadi sebuah tuntutan atau bahkan kewajiban.
Perceraian  bisa  terjadi  karena  apapun,  dan  akibat  ulah  siapapun.  Pasal  19,  peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang  sukar  disembuhkan,  (b)  salah  satu  pihak  (suami/istri)  meninggalkan  pihak  lain  selama  2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain, (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) salah satu pihak  melakukan  kekejaman  atau penganiayaan  berat,  yang  dapat membahayakan  pihak lain,  (e)  salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, (f) antara suami dan istri terus – menerus terjadi di perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 5
Sejauh ini telah banyak penelitian yang membahas kasus tentang perceraian baik secara umum dan dampak yang ditimbulkan serta persepsi masyarakat mengenai perceraian itu sendiri, akan tetapi perlu diketahui bahwa hukum yang mengatur perceraian di sesuaikan dengan status seseorang di masyarakat, contohnya hukum yang mengatur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Prosedur  perceraian  sedikit  berbeda  jika  dilakukan  oleh  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS).  Izin  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang
4 Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang (Jakarta: Kencana, 2015). h. 180.
5 Susilo, Prosedur Gugatan Cerai . h. 21-24.
Implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  Tentang Surat  Izin  Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Andi Muhammad Ridha Rahmatullah, et. al.
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 6 Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memerlukan  pertimbangan  yang  cukup  sebelum  mengambil  keputusan,  karena  bagi  seorang Pegawai Negeri Sipil ada Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan prosedur perceraian antara pegawai negeri sipil dan masyarakat biasa  menarik  untuk  diteliti.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  akan  menitikberatkan  pada Implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  Tentang  Surat  Izin  Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang spesifik pada Pengadilan Agama Maros Kelas IB.

## 2. Literatur Review
Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan  secara  resmi  oleh  masyarakat  melalui  hukum  yang  berlaku.  Selain  itu,  dalam paradigma yang lain, perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata -mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua (2) orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat memunculkan ketegangan dan tidak bahagia yang akhirnya bermuara pada perceraian. 7
Perceraian  adalah  merupakan  pintu  darurat  bagi  suatu  perkawinan,  apabila  memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  perkawinan  dan  peraturan  pelaksanaannya,  Pengadilan  di  beri  kesempatan seluas-luasnya untuk mendamaikan mereka yang akan bercerai. Karena itulah keputusan yang dijatuhkan  oleh  pengadilan  atau  penyaksian  pengadilan  atas  perceraian  baru  dilaksanakan, apabila usaha perdamaian telah dilakukan semaksimal mungkin. 8
6 Tri Rzkyanti Azis dan Sri Lestari Poernomo, “Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt. G/2020 PA Maros,” Journal Of Lex Generalis (JLG) 2, no. 2 (2021): 743 – 53, https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.367.
7 T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor, 2004). h. 135-136.
8 Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama 1980/1981, Law Report Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Tahun 1979 (Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1980). h. 11-12.
Kata  cerai  dalam  bahasa  arab  disebut  thalaaq.  Secara  bahasa  artinya irsaal (melepas). Definisi thalaaq  atau  bercerai  adalah  memutuskan  hubungan pernikahan  melalui  lafal  thalaaq dan sejenisnya menurut imam An-Nawawi dalam At- Tahdzieb menjelaskan, “Thalaaq atau cerai artinya  tindakan  seorang  suami  secara  mandiri dengan  atau  tanpa  sebab,  yang  menyebabkan putusnya pernikahan”. 9
Istilah  “Perceraian”  terdapat  dalam  pasal  38  UU  No.1  Tahun  1974  yang  memuat ketentuan  fakultatif  bahwa  “perkawinan  dapat  putus  karena kematian,  perceraian  dan  atas putusan pengadilan. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan  putusnya  hubungan  sebagai  suami  istri  atau  berhenti  berlaki-bini  (suami  istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas. Jadi, perceraian merupakan salah  satu  akibat  dari  putusnya  perkawinan.  Perkawinan  dapat  putus  karena:  kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. 10
Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana di uraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu  peristiwa  hukum  berupa  putusnya  perkawinan  antara  suami  dan  istri,  dengan  alasan- alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus di nyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. 11 Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya  hubungan  hukum  perkawinan  antara  suami  dan  istri,  sehingga  keduanya  tidak  lagi berkedudukan  sebagai  suami  dan  istri  lagi  menjalani  kehidupan  suami  dan  istri  dalam  suatu rumah tangga. 12 Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturrahim (hubungan  sosial-keagamaan,  baik  sebagai  manusia,  warga  masyarakat,  dan  umat  beragama) antara bakes suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut. 13
9 Abu Umar Basyier, Mengapa Harus Bercerai (Surabaya: Syafa Publika, 2012). h. 92.
10 Much.  Nurachmad, Pedoman  Mengurus  Segala  Macam  Surat  Perizinan  &  Dokumen  Secara  Legal  Formal (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013). h. 68-69.
11 Denni Herdiansyah, “Urgensi Surat  Izin Atasan Perceraian PNS Pada  Putusan Pengadilan Agama No. 2059/Pdt. G/2019/PA.  Lpk  Perspektif  Advokat  Kota  Medan,” Jurnal  Preferensi  Hukum 4,  no.  3  (2023):  310 – 20, https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7882.310-320.
12 Hisdiyatul  Izzah,  “Faktor  dan  Dampak  Nikah  Paksa  Terhadap  Putusnya  Pernikahan  Menurut  Kompilasi  Hukum Islam,” The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Law  and  Civil  Law 2,  no.  1  (2021):  59 – 78, https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174.
13 Annalisa Yahanan Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 18.
Implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  Tentang Surat  Izin  Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Andi Muhammad Ridha Rahmatullah, et. al.

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah Field  Research (Penelitian  Lapangan) penelitian  yang  berusaha  yang  menggambarkan  dan  menginterpretasikan  objek  sesuai  apa adanya. 14 Metode  ini  sesuai  untuk  meneliti  kesadaran  hukum  Masyarakat  tentang  perceraian PNS  (Pegawai  Negri  Sipil)  di  pengadilan  agama  Maros  kelas  1  1B  secara  lebih  mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan normatif (syar’i), terhadap hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 15 Sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier digunakan dalam penelitian ini. Metode Pengumpulan data merupakan  teknik  pengolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Teknik  analisis  data yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif,  yaitu  mengkarakterisasikan  secara  menyeluruh aktualitas objek melalui memverifikasi dan kemudian menarik kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun
Pegawai negeri sipil mempunyai kewajiban, antara lain wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini wajib member contoh yang baik sebagai warga negara  yang  baik  dalam  masyarakat,  termasuk  dalam  menyelenggarakan  kehidupan keluarganya. 16 Untuk  itu  guna  meningkatkan  disiplin  pegawai  negeri  sipil  dalam  melakukan perkawinan dan perceraian. Pegawai negeri sipil wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih  dahulu  dari  pejabat  melalui  atasan  sesuai  hierarki  nya. 17 Pejabat  pemberi  izin  yang dimaksud adalah gubernur dan wakilnya, walikota/bupati atau wakilnya. Prosedur pengajuan izin perceraian dengan PNS sebagai penggugat, PNS penggugat mengajukan permohonan izin cerai secara  tertulis  yang  diajukan  kepada  atasan  langsung  dilengkapi  dengan  alasan  lengkap  dan dilampirkan photocopy akta nikah, KTP, kartu keluarga dan SK pangkat terakhir. 18
14 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi penelitian kualitatif (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).
15 Ririn  Aprinda  Aprinda, Kurniati Kurniati,  dan Rahman Syamsuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 9, no. 1 (2022): 30 – 43, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079.
16 Ida  Hanifah,  “Peluang  Tenaga  Kerja  Asing  untuk  Bekerja di  Indonesia  Berdasarkan  Rancangan  Undang -Undang Cipta Kerja,” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021): 168 – 73, https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5536.
17 Evi  Oktarina,  “Penerapan  Hukuman  Disiplin  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  Tidak  Melaporkan  Status Perceraiannya,” Justici 15, no. 1 (2023): 32 – 39, http://117.74.115.107/index.php/justici/article/view/628.
18 Elvina Amanda, “Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt. G/2019/MS- Bna)” (UIN AR -RANIRY, 2020), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15091.
Pengelola kepegawaian unit kerja atau SKPD memproses permohonan tersebut dengan melakukan pemanggilan dan membuat BAP selanjutnya diteruskan kepada pejabat melalui BKD selambat-lambatnya 3 bulan. 19 BKD menerima, memproses permohonan gugat cerai, dimaksud dengan melakukan pemanggilan memberikan nasehat kepada yang bersangkutan. Membuat BAP penasehat  yang  bersangkutan.  Membuat  surat  rekomendasi.  Surat  rekomendasi  tersebut disampaikan  kepada  PNS  yang  bersangkutan  ke  BKD,  menjadi  bahan  pertimbangan,  apakah permohonan yang bersangkutan disetujui atau ditolak. 20
Jika permohonan tersebut disetujui maka SK tentang izin perceraian selanjutnya diproses dan  di  paraf  oleh  sekretaris  daerah  dan  selanjutnya  ditanda  tangani  oleh  walikota  langsung disampaikan  kepada  PNS  yang  bersangkutan  untuk  selanjutnya  menjadi  syarat  PNS  tersebut mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. 21 PNS yang telah mendapatkan akta cerai dari pengadilan agama segera menyampaikan lagi ke BKD sebagai bahan penetapan gaji.
4.2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Maros
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019, dengan bapak Arief Ridha menjelaskan  faktor  penyebab  perceraian  Atas  Nama:  KM  (penggugat),  pekerjaan:  Guru  (PNS Sertifikasi). MA (tergugat), pekerjaan: Petani. Setelah menjalin hubungan yang cukup lama, bapak KM  pun  memutuskan  untuk  menikahi  ibu  MA.  Pada  bulan  Agustus  2006.  Pada  tahun  2015, keharmonisan rumah tangga bapak KM dan ibu MA mulai terguncang bagaikan karang diterjang oleh ombak. Pertengkaran pun sering terjadi antara keduanya. Tidak adanya keharmonisan dan faktor ekonomi yang mengakibatkan mereka sering bertengkar. Hakim pun memutuskan bahwa bapak RE dan Ibu SM resmi bercerai pada tanggal 19 April 2018. Alasan terjadinya perceraian karena, Tidak ada keharmonisan, Tidak ada tanggung jawab dan Cemburu.
Berdasarkan dari hasi analisis data dan wawancara dengan Bapak Syarifuddin L sebagai Panitera Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Maros (wawancara pada tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan bahwa penyebab perceraian ada beberapa faktor penyebab, yaitu:
19 Fitri Hidayatullah, “Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS),” Sakina: Journal of Family Studies 6, no. 2 (2022), https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1360.
20 Selfianus Laritmas dan Yohanis Laritmas, “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Suatu Surat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat,” Era Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum 16, no. 2 (2019): 211 – 45, https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/4528.
21 Abdur Rahman Adi Saputera dan M HI, “Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim  Di  Pengadilan  Agama  Gorontalo),” Jurnal  Hukum,  IAIN  Sultan  Arnai  Gorontalo 15,  no.  2  (2018), https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1245.
Implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  Tentang Surat  Izin  Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Andi Muhammad Ridha Rahmatullah, et. al.
a. Tidak  ada  keharmonisan.  Alasan  tersebut  di  atas  adalah  alasan  yang  paling  kerap dikemukakan  oleh  pasangan  suami – istri  yang  akan  bercerai.  Ketidakharmonisan  bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.
b. Gangguan pihak ketiga. Kehadiran pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga menunjukkan kegagalan  dalam  mengembangkan  dan  menyempurnakan  cinta  antara  suami  istri sehingga mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan.
c. Ekonomi. Sebenarnya masalah ini bukan masalah sebenarnya, ini lebih pada komunikasi antar  suami  dan  istri.  Jadi,  bagaimana  cara  pasangan  menghadapi  masalah  inilah  yang bisa menjadi jalan keluar.
d. Tidak  ada  tanggung  jawab.  Hubungan  antar  anggota  keluarga,  orang  tua  dan  anak, saudara sekandung, saudara ipar atau adanya anak tiri, bisa menjadi sumber masalah bagi hubungan suami istri. Sikap yang bijaksana adalah bagian penting dari keberanian dalam menghadapi berbagai masalah keluarga dan perkawinan.
e. Kekejaman  Mental  dan  Kekejaman  Fisik.  Kekerasan  atau  penyiksaan  dalam  bentuk apapun  tidak  bisa  diterima  dalam  perkawinan.  Baik  kekerasan  fisik  maupun  kekerasan dalam kata-kata, keduanya sering menjadi penyebab hancurnya rumah tangga.
f. Cemburu. Hubungan pertemanan yang terlalu dekat baik oleh suami maupun istri bisa juga menjadi sumber gangguan pada hubungan suami istri. Teman yang sejati seharusnya mampu mengeratkan hubungan antar suami-istri.
Adapun dampak terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
a. Apabila  perceraian  terjadi  atas  kehendak  Pegawai  Negeri  Sipil  pria  maka  ia  wajib menyerahkan  sebagian  gajinya  untuk  penghidupan  bekas  isteri  dan  anak-anaknya.  Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul bila perceraian adalah atas  kehendak  suami.  Dalam  hal  ini,  Anda  dianggap  sebagai  pihak  yang  menghendaki perceraian, karena Andalah yang berencana menggugat cerai Istri Anda.
b. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
c. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Jadi, bila Anda menggugat cerai Istri Anda, maka sepertiga dari gaji Anda sebagai PNS akan dibagi untuk menghidupi Istri Anda. Selain itu, anda juga harus membagi sepertiga gaji Anda untuk menghidupi Anak anda. Sedangkan, Anda hanya berhak menerima sepertiga dari gaji Anda sebagai PNS, karena dua pertiga gaji anda harus diberikan kepada bekas Istri dan Anak anda.
Implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  Tentang Surat  Izin  Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Andi Muhammad Ridha Rahmatullah, et. al.
d. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.” Jadi, kewajiban untuk memberikan sepertiga gaji Anda kepada Istri Anda akan hapus bila Istri Anda kawin lagi dengan orang lain.
e. Kewajiban  untuk  memberikan  sebagian  dari  gaji  Anda  kepada  bekas  Istri  Anda  tetap  ada walaupun  Istri  Anda  juga  menerima  gaji  sebagai  pemasukan  tetap.  Hal  ini  merupakan kewajiban yang diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan.

## 5. Kesimpulan
Setiap  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  akan  melangsungkan  perceraian  harus  terlebih dahulu mendapat izin dari atasan. Penyebab terjadinya perceraian dalam kasus ini adalah tidak ada  keharmonisan,  masalah  ekonomi,  gangguan  pihak  ketiga,  tidak  ada  tanggung  jawab, cemburu,  dan tidak  di  karunia  keturunan.  Dampak  perceraian  yaitu  apabila  perceraian  terjadi atas  kehendak  Pegawai  Negeri  Sipil  Pria  maka  ia  wajib  menyerahkan  sebagian  gajinya  untuk menghidupkan  mantan  istri.  Apabila  tejadi  atas  kehendak  Istri  maka  ia  berhak  atas  bagian penghasilan dari Mantan suaminya.

## Daftar Pustaka
Amanda,  Elvina.  “Perceraian  Tanpa  Izin  Atasan  bagi  Anggota  TNI  (Analisis  Putusan  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor  295/Pdt.  G/2019/MS - Bna).”  UIN  AR -RANIRY,  2020. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15091.
Anggito,  Albi,  dan  Johan  Setiawan. Metodologi  penelitian  kualitatif .  Sukabumi:  CV  Jejak  (Jejak Publisher), 2018.
Aprinda,  Ririn  Aprinda,  Kurniati  Kurniati,  dan  Rahman  Syamsuddin.  “Analisis  Hukum  Islam Terhadap  Bimbingan  Perkawinan  dalam  Mencegah  Perceraian  di  Kementrian  Agama Kabupaten  Soppeng.” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam 9,  no.  1 (2022): 30 – 43. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079.
Azis,  Tri  Rzkyanti,  dan  Sri  Lestari  Poernomo.  “Kedudukan  Izin  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt. G/2020 PA Maros.”
Journal Of Lex Generalis (JLG) 2, no. 2 (2021): 743 – 53. https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.367.
Bakry,  Kasman,  Zulfiah  Sam,  dan  Jihan  Vivianti  Usman.  “Putusnya  Perkawinan  dan  Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-
Implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  Tentang Surat  Izin  Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Andi Muhammad Ridha Rahmatullah, et. al.
41).” BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam 2,  no.  3  (2021):  413 – 31. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401.
Basyier, Abu Umar. Mengapa Harus Bercerai . Surabaya: Syafa Publika, 2012.
Hanifah,  Ida.  “Peluang  Tenaga  Kerja  Asing untuk  Bekerja  di  Indonesia  Berdasarkan  Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja.” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021): 168 – 73. https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5536.
Herdiansyah, Denni. “Urgensi Surat Izin Atasan Perceraian PNS Pada Putusan Pengadilan Agama No. 2059/Pdt. G/2019/PA. Lpk Perspektif Advokat Kota Medan.” Jurnal Preferensi Hukum 4, no. 3 (2023): 310 – 20. https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7882.310-320.
Hidayatullah, Fitri. “Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Mediasi Perceraian Pegawai Negeri  Sipil  (PNS).” Sakina:  Journal  of  Family  Studies 6,  no.  2  (2022). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1360.
Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam.”
Jurnal
Hukum
Keluarga Islam 5, no. 1 (2020): 34 – 61. https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128.
Ihromi, T.O. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga . Jakarta: Yayasan Obor, 2004.
Izzah,  Hisdiyatul.  “Faktor  dan  Dampak  Nikah  Paksa  Terhadap  Putusnya  Pernikahan  Menurut Kompilasi  Hukum  Islam.” The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Law  and  Civil  Law 2,  no.  1 (2021): 59 – 78. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174.
Laritmas, Selfianus, dan Yohanis Laritmas. “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Suatu Surat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat.” Era Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum 16, no. 2 (2019): 211 – 45. https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/4528.
Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  Annalisa  Yahanan. Hukum  Perceraian .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2013.
Nurachmad, Much. Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal . Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
Oktarina,  Evi.  “Penerapan  Hukuman  Disiplin bagi  Pegawai Negeri  Sipil  yang  Tidak Melaporkan Status Perceraiannya.” Justici 15, no. 1 (2023): 32 – 39. http://117.74.115.107/index.php/justici/article/view/628.
Pide, Suriyaman Mustari. Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang . Jakarta: Kencana, 2015. Saputera, Abdur Rahman Adi, dan M HI. “Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi  Pandangan  Hakim  Di  Pengadilan  Agama  Gorontalo).” Jurnal  Hukum,  IAIN  Sultan Arnai Gorontalo 15, no. 2 (2018). https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1245.
Susilo, Budi. Prosedur Gugatan Cerai . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.