## ANALISIS TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
R. Agoes Kamaroellah
(Dosen Jurusan Ekonomi & Bisnis Islam STAIN Pamekasan/email: agoeskamaroellah.stain@gmail.com)
Abstrak:
Tujuan  dari  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat kemampuan  keuangan  di  Kabupaten  Pamekasan  dalam  rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Daerah Kabupaten  Pamekasan.  Sedangkan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  keuangan  APBD  di  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan Asset  Daerah  tahun  anggaran 2011-2015.  Adapun teknik  pengumpulan  data  adalah  dengan  studi  kepustakaan  dan dokumentasi Metode  Penelitian  ini  adalah  Deskriptif  Kuantitatif,  dengan menggunakan  beberapa  rasio  keuangan,  yaitu  rasio  kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah.
Hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut :
Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan  angka  rasio  rata-ratanya  adalah  36,53%  %  masih  berada diantara  25% - 50%    tergolong  mempunyai  pola  hubungan instruktif  yang  berarti  kemampuan  Pemerintah  Kabupaten Pamekasan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana  untuk penyelenggaraan  tugas-tugas  Pemerintahan,  Pembangunan  dan Pelayanan  Sosial  masyarakat  masih  relatif  rendah  meskipun  dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Rasio Derajat Desentralisasi hanya memiliki rata-rata 6,4 %. hal ini berarti bahwa tingkat  kemandirian  keuangan  Kabupaten  Pamekasan  masih rendah  dalam  melaksanakan  otonominya.  Berdasarkan  rasio ketergantungan keuangan daerah rata-rata 19 % berada dalam skala interval, 10,01 – 20,00 %    ini  artinya  Hal  ini  berarti  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  memiliki  ketergantungan  cukup  besar  untuk
Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017
membiayai  pengeluaran  langsungnya  dan  pemerintah  Kabupaten Pamekasan masih  tergantung  pada  sumber  penerimaan  keuangan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi.
Kata kunci:

## Pemerintah daerah, Otonomi daerah, Keuangan daerah

## Abstract:
The purpose of this study was to determine the level of financial capability in Pamekasan in order to support the implementation of regional autonomy. This study took place in the Finance and Asset Management Agency Pamekasan regency. While the data used in this study is the financial data in the budget Finance and Asset Management Agency Regions 2011-2015 fiscal year. The data collection techniques is to study literature and documentation This research method is descriptive quantitative, using financial ratios, ie the ratio of local financial independence, the ratio of the degree of decentralization,
local financial dependency ratios.
The results of the analysis conducted of data obtained as follows: Based on the ratio of local financial independence shown by the average ratios are 36.53%% remained  between  25% - 50%  are  categorized  as  instructive  meaningful relationship patterns Pamekasan government's ability to meet funding needed to  perform  the  duties  of  Government,  Development  and  Social  Services community is still relatively low despite the years has increased and decreased. The degree of decentralization ratio only has an average of 6.4%. this means that the level of financial independence still low Pamekasan in implementing autonomy. Based on the area of financial dependency ratios averaging 19% are in  scale  interval,  10.01  to  20.00%  this  means  that  This  means  revenue (PAD)  has  a  dependency  large  enough  to  cover  immediate  expenses  and Pamekasan  government  still  depends  on  the  source  financial  receipts  from central government and provincial transfers.

## Key Words:
local government, regional autonomy, regional Finance
Pendahuluan
Organisasi    pemerintah  merupakan  salah  satu  bentuk  organisasi  non profit yang bertujuan meningkatan pelayanan kepada masyarakat umum berupa

## R. Agoes Kamaroellah
peningkatan  keamanan,  peningkatan  mutu  pendidikan  atau  peningkatan  mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba.
Apabila  dibandingkan  dengan  organisasi  lain,  organisasi  pemerintah memiliki  karakteristik  tersendiri  yang  lebih  terkesan  sebagai  lembaga  politik daripada  lembaga  ekonomi.  Akan  tetapi,  sebagaimana  bentuk-bentuk kelembagaan  lainnya,  lembaga  /  organisasi  pemerintah  juga  memiliki  aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di  sisi  lain  lembaga  ini  harus  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.
Sebagai  organisasi  sektor  publik  dalam  melaksanakan  aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan dalam  pengambilan  keputusan-keputusan  ekonominya.  Dengan  adanya akuntansi  pemerintahan  maka  pemerintah  harus  mempunyai  rencana  yang matang  untuk  suatu  tujuan  yang  dicita-citakan  sesuaia  dengan  penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia.
Menurut  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  pasal  1  ayat  5.  Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Untuk  melaksanaan  Otonomi  Daerah  terdapat  empat  elemen  penting yang  diserahkan  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah. Ke  empat elemen  tersebut  adalah  Desentralisasi  Politik,  Derajat  Desentralisasi, Desentralisasi  Administrasi  dan  Desentralisasi  Ekonomi.  Keempat  elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan/kemandirian suatu daerah untuk  melaksaakan  fungsinya  dengan  dengan  baik. 1 Salah  satu  elemen  yang diserahkan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  deerah  adalah  derajat desentralisasi.  Derajat  Desentralisasi  merupakan  komponen  utama  dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam  membangun  daerah  serta  masyarakatnya  dalam  mengelola  sumber  daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.
1 Anita    Wulandari.      2001.      Kemampuan      Keuangan      Daerah. Jurnal    Kebijakan    dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November
Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017
Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  tercermin dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  yang  menggambarkan kemampuan pemerintah daerah  dalam  membiayai  kegiatan  pelaksanaan  tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah  terletak  pada  kemampuan  keuangan  daerah  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  daerahnya  dengan  tingkat  ketergantungan kepada pemerintah pusat  mempunyai  proporsi  yang  semakin  mengecil  dan diharapkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  harus  menjadi  bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. 22
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang ”Analisis  Tingkat  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pamekasan” Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penilitian ini adalah: Seberapa besar  tingkat  kemampuan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Pamekasan  dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah?
Pembatasan masalah dalam  penelitian  ini  lebih  terfokus  pada  tingkat kemampuan APBD  di  Kabupaten  Pamekasan  tahun  anggaran  2011-2015 dengan  menggunakan  beberapa  rasio  diantaranya  adalah: (1) Rasio
Kemandirian Daerah (2) Rasio Derajat Desentralisasi (3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Akuntansi Pemerintah Akuntansi  pemerintahan  (termasuk  akuntansi  untuk  lembaga  non  profit pada  umumnya)  adalah  sebagai  berikut: Akuntansi  pemerintahan  adalah merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia  tergolong  sebagai  lembaga  mikro. 3 Begitu juga  definisi  lain  akuntansi pemerintahan  adalah  suatu  aktivitas pemberian  jasa  untuk  menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklaifikasian,  pengikhtisaran  suatu  transaksi  keuangan  pemerintah  serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. 4
2 Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN
3 Revrisond Baswir. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta:  BPFE.
4 Bahtiar  Arif,   Muchlis,   Iskandar.   2002. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta  : Salemba Empat.

## R. Agoes Kamaroellah
Selanjutnya  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  sebuah  kegiatan  jasa  dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak- pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. 5
Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa akuntansi pemerintahan merupakan lembaga keuangan yang dapat memberikan imformasi  keuangan  pemerintah  berdasarkan  proses  pencatatan, pengklasifikasian suatu transaksi keuangan yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Tujuan akuntansi  pemerintahan  dan  akuntansi  bisnis  pada  umumnya adalah sama yaitu (1) Akuntabilitas (2) Manajerial (3) Pengawasan 6
Akuntansi Pemerintahan  memiliki  karakteristik  tersendiri  jika dibandingkan  dengan  akuntansi bisnis.  Berdasarkan  tujuan  pemerintah  diatas, beberapa karaktristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut: (1) Kegiatan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan (2) Lembaga  pemerintahan  tidak  dimiliki  secara  pribadi  sebagaimana  halnya perusahaan (3) Sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat diengaruhi oleh sistem  pemerintahan  negara  yang  bersangkutan,  Fungsi  akuntansi pemerintahan  adalah  untuk  mencatat,  meringkas  dan melaporkan  realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara (4) Akuntansi pemerintahanan bersifat kaku karena  sangat  bergantung pada  peraturan  perundang-undangan. (5) Akuntansi pemerintahan  tidak  mengenal  perkiraan  modal  dan  laba  yang  ditahan  dalam neraca. 7
Beberapa syarat yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintahan  sesuai  dengan karakteristik dan betujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengeluarkan  suatu  pedoman untuk akuntansi pemerintahan yang dapat diringkas sebagai berikut Arif dkk, ( 2002:9): (1) Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU, dan (2) Peraturan lain. (3) Dikaitkan dengan  klasifikasi  anggaran (4) Perkiraan-perkiraan  yang  harus diselenggarakan (5) Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur negara (6) Sistem akuntansi  harus  terus  dikembangkan. (7) Perkiraan-perkiraan  yang  harus dikembangkan secara efektif (8) Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. (9) Pengadaan suatu perkiraan
5 Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
6 Bahtiar  Arif,   Muchlis,   Iskandar.   2002. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta  : Salemba Empat.
7 Revrisond Baswir. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta:  BPFE.
Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017
Kriteria  penting  yang  lain  untuk  mengetahui  secara  nyata  kemampuan daerah dalam mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  adalah  kemampuan daerah  dalam  bidang  keuangan.  Dengan  perkataan  lain,  faktor  keuangan merupakan  faktor yang  penting  dalam  mengatur  tingkat  kemampuan  daerah dalam  melaksanakan  otonomi  daerah. Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  105 tahun  2000,  menyebutkan  bahwa  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan kewjiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai  dengan  uang  temasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  lain  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut  dalam  kerangka APBD. Sehubungan  dengan  pentingnya  posisi  keuangan  tersebut,  keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri. Dengan  dikeluarkannya undang-undang  tentang Otonomi  Daerah,  membawa  konsekuensi  bagi  daerah yang akan menimbulkan perbedaan antara daerah dengan yang lainnya, terutama dalam  kemampuan  keuangan  daerah,  antara  lain (1) Daerah  yang  mampu melaksanakan  otonomi  daerah. (2) Daerah  yang  mendekati  mampu melaksanakan otonomi  daerah (3) Daerah  yang  sedikit  mampu  melaksanakan otonomi daerah  dan (4) Daerah  yang  kurang  mampu melaksanakan  urusan otonomi daerah. 8 . Undang- Undang    No.  32  tahun  2004  pasal  157 dan  UU  No.  33  tahun 2004 pasal 6, serta PP No. 105 tahun 2000 dan PP No 64 tahun 2000, sumber- sumber penerimaan dapat diperinci sebagai berikut: (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli  Daerah  terdiri  dari: (1) Pajak  Daerah (2) Retribusi  Daerah (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain  hasil  penjualan  asset  negara  dan  jasa  giro. (b) Dana  Perimbangan.  Dana perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  penerimaan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun pos-pos  dana  perimbangan  tersebut  terdiri  dari: (1) Bagian  daerah  dari penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan  dan  penerimaan  dari  Sumber  Daya  Alam  seperti  ;  kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) (3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
8 Nataluddin.  2001.  Potensi  dana perimbangan  daerah  pada  pemerintah  daerah  di  Propinsi Jambi,  Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

## R. Agoes Kamaroellah
129
Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan antara lain sebagai berikut (1) Intensifikasi (2) Ekstensifikasi. 9
Peraturan  Pemerintah  No.  105  tahun  2000,  menyebutkan  bahwa Pengeluaran  Daerah  adalah  semua  pengeluaran  kas  daerah  periode  tahun anggaran  yang  bersangkutan  yang  meliputi  belanja  rutin  (operasional),  belanja pembangunan  (belanja  modal) serta  pengeluaran  tidak  disangka. (a) Belanja langsung  terdiri  dari  (1)  Belanja  administrasi  dan  umum  :  Belanja  pegawai, Belanja  barang,  Belanja  perjalanan  dinas,  Belanja  pemeliharaan (b) Belanja operasi  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana (c) Belanja  Investivasi  / Pembangunan  terdiri  dari  :  Belanja publik, Balanja aparatur (d) Pengeluaran Tidak  Tersangka adalah  yang  disediakan  untuk  pembiayaan  antara  lain: Kejadian-kejadian  luar  biasa, Pengambilan  penerimaan  yang  bukan  haknya, Tagihan  tahun  lalu  yang  belum  diselesaikanPengeluaran  daerah  tersebut  harus dikelola  dengan  memperhatikan  beberapa  prinsip  yang  harus  dipertimbangkan antara lain: (a) Akuntabilitas. Prinsip-prinsip akuntabilitas pengeluaran daerah: (1) Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengeluaran  daerah  dilakukan  secara  konsistensi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (3) Pengeluaran  daerah  yang  dilakukan  dapat  berorientasi  pada  pencapaian  visi, misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh. (b) Value of Money. Pengeluaran daerah harus mendasarkan konsep value of money: (1) Ekonomis (2) Efisiensi (3) Efektivitas. 10
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  berlaku  untuk  daerah-daerah tingkat I dan II. Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada pemerintahan pusat.
Pendapatan Daerah tingkat I antara lain terdiri dari pajak daerah tingkat I (pajak  izin penangkapan  ikan  ,  pajak  sekolah),  pajak  pusat  diserahkan  kepada daerah tingkat I, antara lain : Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  opsen  (opsen  atas  Pajak  Kekayaan, opsen atas cukai bensin), retribusi (antara lain Retribusi izin pengambilan pasir, batu,  kerikil,  kapur,  gamping,  batu  karang),  subsidi  daerah  otonomi.  Daerah tingkat II mendapatkan penghasilan dari berbagai pajak daerah (antara lain Pajak Tontonan,  pajak  reklame,  pajak  anjing  dan  lain-lain),  pajak pusat  (antara  lain pajak radio, pajak bangsa asing, pajak pembangunan I dan sebagainya).
9 Nirzawan.  2001,  Tinjauan  umum  terhadap  sistem  pengelolaan Keuangan  Daerah di Bengkulu Utara, Manajemenb Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN. v-
10 Ibid
Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017
Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) hendaknya mengacu pada norma-norma dan prinsip anggaran sebagai berikut: (1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (2) Disiplin Anggaran (3) Keadilan Anggaran (4) Efisiensi  dan  Efektivitas  Anggaran (5) Format  Anggaraan. 11 Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  disusun  dengan pendekatan  kinerja  tersebut  memuat  hal-hal sebagai  berikut:  (1)  Sasaran  yang ditetapkan menurut fungsi belanja. (2) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan  biaya  satuan  komponen  kegiatan  yang  bersangkutan.  (3)  Bagian pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang membiayai belanja  administrasi  umum,  belanja  operasi  dan  pemeliharaan,  dan  belanja modal/ pembangunan. 12
Metode Penelitian Analisis  keuangan  adalah  usaha  mengidentifikasi  ciri-ciri  keuangan berdasarkan  laporan  keuangan  yang  tersedia.  Dalam  mengadakan  analisis keuangan  memerlukan  ukuran  tertentu.  Ukuran  yang  sering  digunakan  adalah rasio. Pengartikan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. 13 Sedangkan pendapat lain menjelaskan  rasio  sebagai  hubungan  atau  perimbangan  antara  satu  jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. 14 Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode  dibandingkan  dengan periode  sebelumnya  sehingga  dapat  diketahui  bagaimana  kecenderungan  yang terjadi.  Adapun  pihak-pihaknya  yang  berkepentingan  dengan  rasio  keuangan pada  APBD  ini  adalah: (1) DPRD  sebagai  wakil  dari  pemilik  daerah (masyarakat). (2) Pemerintah  eksekutif  sebagai  landasan  dalam  menyusun APBD  berikutnya. (3) Pemerintah  pusat  /  provinsi  sebagai  bahan  masukan dalam  pembinaan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah. (4) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi. 15
Rasio  Kemandirian  Daerah  menunjukkan  tingkat  kemampuan  suatu daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan
11 Loc sid
12 Nirzawan.  2001,  Tinjauan  umum  terhadap  sistem  pengelolaan Keuangan  Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN. v-
13 Helfert, Erich. 2000. Teknik analisa Keuangan. Jakarta : Erlangga.
14 Slamet Munawir. 1995. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
15 Widodo. 2001. Analisa Rasio Keuangan APBD, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

## R. Agoes Kamaroellah
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah sebagaiberikut: Rasio kemandirian daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  lain  (pihak  ekstern)  antara  lain: Bagi  hasil  pajak,  Bagi  hasil  Bukan  Pajak  Sumber  Daya  Alam,  Dana  Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman. 16 Rumus yang digunakan adalah: Rasio
Kemandiria Daerah= % 100 Pinjaman Propinsi Pusat
Transfer Daerah Asli Pendapatan
x  
Rasio  kemandirian  menggambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya, Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi,  khususnya  komponen  PAD  dibandingkan  dengan  Total Penerimaan Daerah (TPD)
Derajat Desentralisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
RDD :
t t TPD PAD x 100 %
Keteragan : RDD : Rasio Derajat Desentralisasi PAD t : Total PAD tahun t TPD t : Total Penerimaan Daerah Tahun t Rasio ketergantungan  keuangan  daerah  dihitung  dengan  cara membandingkan jumlah  pendapatan  transfer  yang  diterima  oleh  penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi, 17 Sedangkan dalam menilai ketergantungan keuangan daerah (KKD) dengan menggunakan skala Rumus yang digunakan sebagai berikut :
16 Ibid 17 Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yokyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017
KKD : % 100 x TPD PT
Keterangan :
KKD : Ketergantungan Keuangan Daerah PT : Pendapatan Transfer TPD : Total Pendapatan  Daerah
Pembahasan Rumus yang  digunakan  untuk  menghitung  Rasio  Kemandirian    Daerah adalah :
Rasio
kemandiian Daerah : % 100 Pinjaman Propinsi pusat Transfer Sumber
Daerah Asli Pendapatan
x   Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Rendah Sekali 0% - 25% Rendah 25% - 50% Sedang 50% - 75% Tinggi 75% - 100% Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Daerah dapat dilihat dalam i bawah ini :

## Tabel Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun Anggaran 2011 – 2015 (dalam rupiah) Tahun PAD Transfer pusat + Provinsi + Pinjaman Rasio Kemandirian Daerah 2011 38,146,863,437.99 89,229,894,255.00 42,75 2012 38,146,863,437.99
89,229,894,255.00 42,75 2013 81,646,226,485.53
238,101,927,743.00 34,29
2014 123,545,229,169.85
396,198,298,534.00 31,18
2015 144,288,155,336.62
455,431,304,819.67 31,68 Rata-rata 36,53

## R. Agoes Kamaroellah
133
Sumber: Data  Badan,Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  daerah  kabupaten  Pamekasan (diolah) Berdasarkan  tabel  perhitungan  Rasio  Kemandirian  Daerah  Kabupaten Pamekasan terlihat bahwa PAD dan sumber pendapatan dari transfer pusat dan provinsi  selalu  meningkat.  PAD  yang  semula  di  tahun  2011  sebesar  Rp. 38,146,863,437.99 atau sebesar 5,39 % dari total pendapatan, selanjutnya pada tahun 2012 sampai tahun 2015 PAD mengalami kenaikan.
Sumber  pendapatan  dari  transfer  pusat,  provinsi  dan  pinjaman  juga mengalami peningkatan  dari  tahun  2011  sampai  dengan  2015.  Berdasarkan uraian  dan  perhitungan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  rasio  kemandirian daerah  selama  lima  tahun  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset Kabupaten Pamekasan memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada daerah, hal ini dapat dilihat  dari  rasio  kemandirian  yang  dihasilkan  rata-rata  36,53  %,  hal  ini menunjukkan  Rasio  kemandirian  yang  masih  rendah  mengakibatkan kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten  Pamekasan  dalam  membiayai pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  masih  sangat  tergantung  pada penerimaan dari pemerintah pusat.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  pemerintah  daerah  harus  mampu mengoptimalkan penerimaan  dari  potensi  pendapatannya  yang  telah  ada. Inisiatif  dan  kemauan  pemerintah  daerah  sangat  diperlukan  dalam  upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan  kreaitifitas  dari  aparat  pelaksana  keuangan  daerah  untuk  mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan  pihak  swasta  dan  juga  program  peningkatan  PAD  misalnya  pendirian BUMD sektor potensial dan Unit Keuangan Berbasis Syariah. Rasio Derajat Desentralisasi  dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
RDD :
t t TPD PAD x 100 %
Keterangan : RDD : Rasio Derajat Desentralisasi PAD t : Total PAD TPD t : Total Pendapatan Daerah Tahun
Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 0,00-10,00 Sangat Kurang 10,01-20,00 Kurang 20,01-30,00 Cukup 30,01-40,00 Sedang 40,01-50,00 Baik >50,00 Sangat baik Sumber : Anita Wulandari (2001: 22)
Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut diatas. 18
Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dapat dilihat pada berikut ini : Derajat desentralisasi Tahun Anggaran 2011-2015 (dalam rupiah) Tahun Anggaran PAD TPD RDD Kemampuan Keuangan 2011 38,146,863,437.99 706,469,750,489.77 5 Sangat Kurang 2012 38,146,863,437.99 706,469,750,489.77 5 Sangat Kurang 2013 81,646,226,485.53 1,198,921,017,402.53 6 Sangat Kurang 2014 123,545,229,169.85 1,456,922,666,885.85 8 Sangat Kurang 2015 144,288,155,336.62 1,668,382,245,156.29 8 Sangat Kurang Rata-rata 6,4 Sangat Kurang Sumber  : Data  Badan,Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  daerah  kabupaten  Pamekasan (diolah) Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat  bahwa  Rasio  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap  Total  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  mulai  tahun  2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan walaupun relatif kecil, Sehingga rata- rata  Derajat  Desentralisasi  adalah:  6,40 %.  Hal  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  Rasio  Derajat  Desentralisasi    selama  lima  tahun  pada  pemerintahan
18 Anita    Wulandari.      2001.      Kemampuan      Keuangan      Daerah. Jurnal    Kebijakan    dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November

## R. Agoes Kamaroellah
135
Kabupaten Pamekaasan masih dalam skala interval yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 0,00-10,00 yaitu sebesar 6,40 % dan ini berarti  bahwa  PAD  mempunyai  kemampuan  yang  sangat    kurang  dalam membiayai  pembangunan  daerah.  Hal  ini    terjadi  karena  PAD  di  Kabupaten Pamekasan  masih  relatif  kecil  dibandingkan  dengan  Total  Pendapatan  Daerah dan  Kabupaten  Pamekasan  dalam  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.
Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
KKD : % 100 x TPD PT
Keterangan :
KKD : Ketergantungan Keuangan Daerah PT
: Pendapatan Transfer TPD : Total Pendapatan  Daerah KRITERIA PENILAIAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH Prosentase Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi > 50,00 Sangat Tinggi Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)
Hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuagan Daerah  dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Ketergantungan Keuangan Daerah  Kabupaten Pamekasan
Tahun Anggaran 2011-2015 (dalam rupiah Tahun Anggaran Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah Ketergantungan Keuanga Daerah 2011 89,229,894,255.00 706,469,750,489.77 12
Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017 2012 89,229,894,255.00 706,469,750,489.77 12 2013 238,101,927,743.00 1,198,921,017,402.53 19 2014 396,198,298,534.00 1,456,922,666,885.85 27 2015 455,431,304,819.67 1,668,382,245,156.29 27 Rata-rata 19 Sumber  : Data  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  daerah  kabupaten  Pamekasan (diolah)
Menurut  uraian  dan  perhitungan  pada  tabel  diatas  dapat  disimpulkan bahwa Rasio Ketergantungan  Keuangan  Daerah  selama  lima  tahun  pada pemerintahan  Kabupaten  Pamekasan  dalam  skala  yang  cukup  besar  terhadap pemerintahan pusat, karena berada dalam skala interval antara 10,00 – 20,00 % yaitu  rata-rata  sebesar  19  %  dan  ini  berarti  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran  langsung,  hal  ini  terjadi  karena  Penadapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten Pamekasan masih rendah.
Penutup
Hasil  analisis  berdasarkan  uraian  tersebut diatas,  tingkat  kemampuan keuangan  daerah  di  Kabupaten  Pamekasan  disektor  Keuangan  masih  kurang. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara ekstensifikasi yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat  dicari,  sedangkan  secara  intensifikasi  dengan  memeperbaiki  kinerja pengelolaan pemungutan pajak.
Rasio  kemandirian  daerah  yang  ditunjukkan  dengan  angka  rasio  rata- ratanya adalah 36,53% masih berada diantara 25% - 50% tergolong mempunyai pola  hubungan  instruktif  yang  berarti  kemampuan  Pemerintah  Kabupaten Pamekasan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana  untuk  penyelenggaraan  tugas- tugas  Pemerintahan,  Pembangunan,  dan  Pelayanan  Sosial masyarakat  masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari transfer pusat dan provinsi masih cukup  tinggi  disebabkan  karena  sumber-sumber  keuangan  potensial  negara adalah milik pemerintah pusat. Sedangkan Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi, selama 5 (lima) tahun Derajat Desentralisasi adalah sangat kurang karena hanya memiliki rata-rata 6,4 %, hal

## R. Agoes Kamaroellah
ini  berarti  bahwa  tingkat  kemandirian/kemampuan  keuangan  Kabupaten Pamekasan masih relative rendah dalam melaksanakan otonominya. Berdasarkan  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daearah  untuk membiayai  pengeluaran  Langsung  daerah rata-rata  sebesar  19  %,  ini  artinya ketergantungan  di  Kabupaten  Pamekasan cukup  besar,  karena  masih  berada dalam  skala  interval  Antara 10,01 – 20,00 %  Hal  ini  berarti  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  memiliki  ketergantungan  cukup  besar  untuk  membiayai pengeluaran  langsungnya  dan  pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  masih tergantung  pada  sumber  penerimaan  keuangan  dari  transfer  pemerintah  pusat dan provinsi.
Saran Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah  kabupaten  Pamekasan,  penulis  mencoba  mengajukan  beberapa saran-saran  sebagai  berikut (1) Pelaksanaan  otonomi  daerah sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 22 tahun 1999  UU Nomor 32 tahun 2004, sangat diperlukan kemandirian keuangan daerah agar tingkat ketergantungan keuangan daerah  kepada  pemerintah  pusat  dapat  dikurangi  melalui  intensifikasi Pendapatan  Asli  Daerah  yang dilakukan  oleh  masing-masing  daerah. (2) Mengingat  terbatasnya  jumlah  dan  jenis  sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial  untuk  dikelola  dan  dipungut  sendiri  oleh  daerah  dan  menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (3) Membangun dan memfasilitasi tempat  wisata  yang  terletak  di  daerah – daerah. (4) Penelitian  ini  hanya menganalisis  beberapa  komponen  dalam  APBD,  diharapkan  untuk  penelitian selanjutnya dapat menganalisis seluruh komponen yang terdapat dalam APBD sehingga  akan  lebih  lengkap. (5) Penelitian  ini  hanya  menggunakan  beberapa model  analisis  rasio  keuangan,  untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat menggunakan  seluruh  model  analisis  rasio  keuangan  sehingga  hasil  analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh.
Daftar Pustaka Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP YKPN.
Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Anita  Wulandari.   2001.   Kemampuan   Keuangan   Daerah. Jurnal  Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November Bahtiar  Arif,   Muchlis,   Iskandar.   2002. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta  :
Salemba Empat.
Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017
Hadari Nawawi. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : UGM Press. Helfert, Erich. 2000. Teknik analisa Keuangan. Jakarta : Erlangga. Kustadi Arinta. 1996. Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Yokyakarta  : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI. Mohammad Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Mudrajat  Kuncoro.  1997. Ekonomi  Pembangunan  :  Teori,  masalah-masalah  dan kebijakan. Yogyakarta : UPP YKPN.
Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2002. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta:
BPFE. Nirzawan. 2001, Tinjauan umum terhadap
sistem pengelolaan KeuanganDaerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta  :  UPP  YKPN.
v- Nataluddin. 2001. Potensi dana perimbangan daerah pada pemerintah daerah di Propinsi  Jambi,  Manajemen  Keuangan Daerah.  Yogyakarta:  UPP YKPN.
Revrisond Baswir. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta:  BPFE. Slamet Munawir. 1995. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
UU  RI.  2004. Undang-UndangRipublikIndonesia  Nomor  32  Tahun  2004    tentang Pemerintah Daerah.
UU  RI.  2004. Undang-UndangRipublik  Indonesia  Nomor  3  3  Tahun  2004    tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
UU  RI. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang   Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.