## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Perkembangan Konsep Perjanjian Production Sharing Contract Dalam Mekanisme Pengolahan  Minyak dan Gas di Indonesia
Mohammad Choirul Anam 1 , Retno Catur Kusuma Dewi 2 , Angga Pramodya Pradhana 3
1 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Merdeka Madiun,Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, 63113 E-mail : mohammadchoirulanam174@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Merdeka Madiun,Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, 63113 E-mail :  retnocatur63@gmail.com
3 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Merdeka Madiun,Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, 63113 E-mail : angga@unmer-madiun.ac.id
Abstract— This research aims to determine the development of the concept of agreements in production sharing contracts in the  oil  and  gas  processing  sector  based  on  legal  principles  in  Indonesia.  This  research  uses  normative  juridical  research which uses statutory regulations as a secondary data source. Apart from that, journals, articles, news portals (websites) were also  used  as  supporting  sources  in  this  research.  Based  on  the  research  results,  it  was  found  that  the  development  of  the concept of production sharing contracts in the oil and gas processing sector in Indonesia was initially introduced by Ibnu Sutowo. Then as time went by it developed up to 4 (four) changes. Even though in its development there have been changes, the  concept  used  in  the  agreement  remains  the  same,  the  only  difference  is  in  the  type  of  agreement.  The  concept  of  a production  sharing  agreement  can  be  applied  in  Indonesia  because  it  is  simpler,  easier  to  understand  by  the  public, more cost effective; compared to the “Profit Sharing” mechanism. The amount of "Production Sharing" should be close to the gross figure of the amount of "Production Sharing", so that oil and gas investors are not surprised by the new formulation. Because they are used to these numbers, what they live with now is still mutually beneficial. The possibility of applying taxes in the "Production Sharing" mechanism, can be applied at the beginning of activities (subject to Cost Recovery), or imposed on gross production results that come out of oil and gas wells. The formulation of the amount and type of tax needs to be studied jointly between the Director General of Taxes, SKKMigas, and oil and gas investor representative bodies. This  is to continue to attract oil and gas investors to carry out oil and gas exploration and production in Indonesia .
Keywords — : Agreement; Production Sharing Contract; Oil and Gas.

## I. PENDAHULUAN
Kegiatan  pengolahan  minyak  dan  gas  bumi  (yang  selanjutnya  disebut  Migas)  di  Indonesia  terbagi  menjadi  dua  cara  yaitu sistem  hulu  dan  hilir.  Dalam  sistem  kegiatan  pengolahan  hulu  dilaksanakan  dan  dikendalikan  melalui  kontrak  kerjasama. Sedangkan  sistem  kegiatan  pengolahan  hilir  dilaksanakan  dengan  ijin  usaha.  Sistem  pengolahan  hilir  memiliki  ciri  khas tersendiri  dengan  mewajibkan  adanya  peran  negara  dalam  perjanjian  yang  menyebabkan  timbulnya  perubahan  kedudukan peraturan  perundang-undangan  yang  awalnya  untuk  kepentingan  privat  dipengaruhi  unsur  publik. 1 Sehingga  terjadinya perubahan sifat perjanjian di bidang migas menjadi perjanjian yang bersifat umum.
Eksistensi  negara  dalam  suatu  perjanjian  yang  dasarnya  bersifat  privat  dapat  mempengaruhi  minat  investor  yang  hendak menanamkan  modalnya di Indonesia. Namun pemerintah juga berusaha  untuk berupaya untuk  membuat kebijakan  yang tidak merugikan  negara  dalam  sistem  pengolahan  minyak  baik  hulu  maupun  hilir  demi  agar  dapat  melindungi  dan  menjamin kesejahteraan rakyat. Konsep perjanjian dalam sistem pengolahan minyak dengan penanaman modal di sektor migas khususnya pada  sistem  kegiatan  pengolahan  hulu  mengalami  perkembangan  yang  awalnya  menggunakan  sistem cost  recovery berubah menjadi  sistem gross  split . 2 Perkembangan  tersebut  memerlukan  suatu  kajian  lebih  lanjut  terkait  dampak  yang  ditimbulkan terkait mekanisme perjanjian kerjasama pengolahan hulu minyak dan gas dalam pelaksanaanya di Indonesia.
Penelitian  ini  mencoba  mengkaji  terkait  perkembangan  konsep  perjanjian  dalam  perjanjian production  sharing  contract dalam  pengolahan  minyak  dan  gas  bumi  berdasarkan  prinsip  hukum  yang  dibuat  berdasarkan  kebijakan  hukum  di  Indonesia untuk menghindari terjadinya suatu peristiwa hukum yang menyimpang dari prinsip hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  Paul  Schoten  yang  menyebutkan  bahwa  prinsip  hukum adalah  pikiran  dasar  yang  dirumuskan  dalam  suatu  sistem  hukum  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan hakim. 3 Sudikno  Mertokusumo  juga  berpendapat  bahwa  prinsip  hukum  bersifat  tidak  konkrit,  karena  prinsip  adalah  pikiran
1 Bintang, S. (2015). Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Publik Dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 17 (2), hal. 405 2 Ramadika, H., & Satiyawira, B. (2018). Pengaruh Harga Gas Dan Komponen Variabel Terhadap Keuntungan Kontraktor Pada Gross Split. PETRO: Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan , 7 (3), hal. 113.
3 Oeripan Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum , Griya Media, Salatiga, hal. 24

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
dasar  yang  bersifat  umum  yang  menjadi  latar  belakang  atau  landasan  dari  terbentuknya  peraturan  yang  konkrit  dalam  sistem hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  maupun  dasar  dari  putusan  hakim  yang  bersumber  dari  hukum  positif. 4 Suatu kebijakan  hukum  yang  kemudian  di  undangkan  dipengaruhi  oleh  eksistensi  prinsip  hukum  dalam  suatu  perbuatan  hukum melalui perjanjian. Sehingga tanpa adanya prinsip hukum suatu aturan tidak memiliki arah dan tujuan.
Dalam suatu pembuatan perjanjian perdata prinsip hukum digunakan untuk memberikan ketegasan tentang tujuan dicapainya perjanjian. Hal ini karena suatu perjanjian kontrak merupakan dasar bagaimana para pihak menentukan masing-masing hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan para pihak. Sehingga suatu perjanjian juga penting dalam pengaturan pengolahan minyak dan  gas  bumi  di  Indonesia.  Begitu  pula  dalam  suatu  pembuatan  perjanjian  dalam  hal  ini production  sharing  contract dalam bidang pengolahan minyak dan gas bumi melalui konsep gross split yang dapat dikaji untuk menganalisis suatu prinsip hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut sebagai dasar hukum dilaksanankannya kontrak.

## II. METODE PENELITIAN
Bentuk  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  menelaah  norma  hukum  tertulis  disandingkan  dengan  pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini 5 . Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder melalui  bahan-bahan  kepustakaan,  teori-teori  yang  diambil  dari  berbagai  literatur  hukum,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  Peraturan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split , Peraturan Menteri Energi dan Sumber  Daya  Mineral  Nomor  35  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara  Penetapan  dan  Penawaran  Wilayah  Kerja  Minyak  dan  Gas Bumi.  Peneliti  menggunakan  alat  pengumpulan  data  berupa  studi  dokumen  dan  teori  serta  peraturan-peraturan  yang  ada. Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah metode kualitatif karena pengolahan  data  tidak  dilakukan  dengan  mengukur  data  sekunder  semata,  tetapi  menganalisis  secara  deskriptif  data  lainnya. Pada pendekatan kualitatif, tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif analitis. 6 .

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Production Sharing Contract dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia
Kententuan  dalam production  sharing  contract pada  awalnya  diperkenalkan  oleh  Ibnu  Sutowo.  Walaupun  dalam perjanjiannya  seiring  berjalannya  waktu  telah  mengalami  perkembangan  namun  konsep  yang  digunakan  tetaplah  sama  hanya perbedaan  pada  jenis  perjanjiannya. 7 Dalam  sejarahnya  pasca  kemerdekaan  Indonesia  memiliki  sumber  daya  minyak  dan  gas bumi  yang  sangat  melinpah.  Namun  saat  itu  masyarakat  indonesia  belum  mampu  mengolah  sumber  daya  minyak  dan  gas tersebut.  Sehingga  Indonesia  membuka  ruang  bagi  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  dengan  harapan membantu Indonesia untuk mengolah sumber daya minyak dan gas bumi.
Ibnu  sutowo  kemudian  memperkenalkan production  sharing  contract agar  investor  bersedia  menanamkan  modalnya  di Indonesia  di  bidang  pengolahan  minyak  dan  sekaligus  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  membangun  sumber  daya manusia melalui mekanisme alih teknologi dari perusahaan investor dalam mekanisme pengolahan minyak dan gas. Konsep ini memberikan  ketentuan  bahwa  seluruh  modal  dan  sumber  daya  dalam  pengolahan  sumber  daya  minyak  dan  gas  bumi sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan investor termasuk sumber daya manusia dan teknologi yang memadahi. 8 Pelaksanaan production  sharing  contract (PSC)  dalam  perkembangannya  terjadi  dalam  beberapa  generasi,  diantaranya seperti PSC generasi pertama yang  memuat beberapa ketentuan seperti pembatasan PSC dalam sistem cost recovery dibatasai maksimal 40 % dari revenue , pembagian equity to be split dengan bagian pertamina 65%, kontraktor 35%, kemudian kontraktor wajib  menyisihkan  23%  dari  bagian Domestic  Market  Obligation (DMO),  serta  memperoleh  imbalan  U$  00  20  perbarel, kemudian  membuat  konsep  bahwa  perusahaan  migas  adalah  kontraktor  pertamina  dengan  manajemen  seluruh  kegiatan kontraktornya berada pada pertamina. 9
PSC  era  kedua  hadir  untuk  memenuhi  kekurangan  kontrak  pertama,  terutama  kekurangan  pada  komponen  administrasi  di bidang ketetapan pajak. 10 Peningkatan di era kedua  ini  mengarahkan berakhirnya pembatasan pada pemulihan biaya aktivitas ( operation cost recovery) di PSC yang berharga bagi dua investor dan pejabat publik. 11 Otoritas berwenang menetapkan bahwa Net  Operating  System dengan  membayar  royalti  kepada  otoritas  publik  disamakan,  dengan  alasan  bahwa  pembayaran  pajak kontraktor  dan  cicilan  biaya  Pertamina  dibayar  oleh  Pertamina,  oleh  karena  itu  membayar  tagihan  langsung  kepada  otoritas
4 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, hal. 34
5 Zaini, Z. D. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum. Pranata Hukum ,
6 (2), hal.118
6 J. R. Raco, 2010, Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya) , Grasindo, Jakarta, hal. 25
7 Romadhon, T. M. (2009). Pengaturan Production Sharing Contract dalam undang-Undang Minyak dan Gas. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 16 (1). hal. 90 8 Ibid 9 Benney Lubiantara, 2012, Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas , Grasindo, Jakarta, hal. 44
10 Rahayu, S. A. P., Anitasari, R. F., & Kusumaningtyas, R. F. (2020). Filosofi Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Sudut Pandang Hukum Kontrak. Arena Hukum , 13 (2), hal. 245
11 Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan , UII Press, Yogyakarta , hal. 62

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
publik  sebesar  56%,  meskipun Generally  Accepted  Accounting  Procedure (GAP)  diterapkan  jika  diterapkan  pada  biaya  kerja ( Cost Recovery Ceiling ) 40% setiap tahun dibatalkan. 12
PSC  generasi  ketiga  hadir  sebagai  perkembangan  generasi  kedua  dalam  hal  jaminan  pendapatan  yang  perlu  diatur  untuk menyelamatkan  aset  saat  terjadi  krisis. 13 Perkembangan  yang  terjadi  pada  generasi  ketiga  ini  pemerintah  membuat  peraturan pajak baru yang dalam isinya mengenakan tarif sebesar 48% sejak tahun 1984 untuk perjanjian PSC. 14 Namun aturan tersebut baru  diterapkan  pada  tahun  1988. 15 PSC  dalam  perkembangannya  membuat  kebijakan  baru  dengan  membentuk  Undang- Undang Migas Tahun 2001 tentang  Minyak dan Gas Bumi  yang kemudian  memuat  kebijakan  mengenakan  tarif  sebesar 20% untuk First Trence Pertoleum / FTP. 16 Pertamina yang awalnya ditunjuk sebagai perwakilan negara beralih tanggung jawabnya ke  Badan  Pelaksana  Migas. 17 Pada  tahun  2012  kemudian  juga  terjadi  perubahan  yang  diantaranya  pihak  pemerintah  yang kemudian  diwakili  oleh  kementerian  ESDM.  Kemudian  terjadi  perubahan  porsi  bagian  hasil  antara  pemerintah  dengan kontraktor. 18
Dalam perkembangannya terjadi perubahan tanggung jawab dimana BP Migas di bubarkan dan kemudian dibentuk lah SKK Migas  sehingga  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  mewakili  pemerintah  beralih  ke  SKK  Migas. 19 Seiring  perkembangan waktu  terjadinya  perubahan  konsep  perjanjian  PSC  sekaligus  sistem  pajaknya  dari  generasi  pertama  hingga  generasi  terakhir menimbulkan  perubahan  konsep  PSC  lama  menjadi  konsep  PSC  yang  baru,  sehingga  dalam  hal  ini  perlunya  untuk  menelaah lebih  lanjut  terkait  perjanjian PSC  yang  baru  dengan  sistem gross  split yang  mulai  diberlakukan  setelah  tahun  2017. 20 Kajian dalam penelitian ini membuktikan bahwa perubahan PSC tidak cukup pada generasi terakhir namun juga masih  dimungkinkan terjadinya  perubahan  generasi  berikutnya  khususnya  dalam  bidang  pajak  dan  bagi  hasil  yang  juga  perlu  dikaji  ulang  dimana kebijakan  yang  awalnya  menggunakan  sistem cost  recovery berubah  menjadi  sistem gross  split yang  permasalahannya disebabkan besarnya pengembalian dana operasi dari negara atas dikeluarkannya kontraktor. 21
Perkembangan PSC yang berubah seiring perkembangan waktu berhubungan dengan prinsip hukum yang digunakan dalam membuat konsep tersebut. Sedangkan dalam suatu mekanisme perjanjian juga dapat menimbulkan akibat hukum dimana dalam hal  konsep  dalam  PSC  yang  dijalankan  dapat  berimbas  pada  pemenuhan  kepentingan  negara  serta  kontraktor.  Sumber  daya migas  merupakan  potensi  sumber  daya  alam  yang  dapat  dimanfaatkan  demi  kesejahteraan  masyarakat  dan  pertumbuhan ekonomi negara. 22 Selain itu, kepentingan pekerja proyek akan dikaitkan dengan manfaat normal. Kepentingan umumnya akan dikaitkan  dengan  hak  istimewa,  sedangkan  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  tidak  hanya  dari  kepuasan  kebebasan  tetapi  di samping pelaksanaan komitmen.
Prestasi dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1234 BW yang meliputi untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu, hak istimewa dan komitmen mana yang merupakan jenis presatsi yang harus dipenuhi oleh kedua pihak dengan  iktikad  baik  sesuai  dengan  pengaturan  yang  disepakati  dalam  perjanjian.  sehingga  kondisi  yang  menyebabkan signifikansi relatif pelaksanaan hak dan kewajiban adalah bahwa pekerja proyek Kontrak Kerja Sama (selanjutnya disebut KKS) dapat  berjalan  efektif  atas  pelaksanaan  PSC  dengan  menerima  resiko  besar.  Bahaya  ini  mencakup  pengolahan  sumber  daya alam secara besar besaran, pertaruhan resmi, risiko khusus, bahaya perubahan politik dan administratif, serta pertaruhan skala penuh dan kebimbangan moneter di seluruh dunia. 23
Perkembangan  kerangka gross  split di  PSC  ini  tidak  serta  merta  disepakati  oleh  semua  pihak,  hal  ini  terlihat  dari  adanya pelepasan kewenangan dari staf ahli Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Kementerian ESDM) yang  mempersoalkan  adanya Gross  Split yang  akan  sangat  merugikan  negara  kurang  tepat,  selain  itu  kewenangan  pelepasan juga berupaya untuk  melihat  pengaturan  yang tercantum dalam pedoman dan pemeriksaan gross split menurut sudut  pandang moneter, bahkan pengaruhnya terhadap Indonesia. 24
Mengingat  pasal  tersebut,  Kementerian  ESDM  telah  menegaskan  bahwa gross  split memiliki  legalitas  yang  sah  dan  sesuai dengan  ketentuan  formil sesuai dengan arti perjanjian kerjasama dan isinya bahwa  konsep Gross  split diatur dalam Peraturan Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Kontrak  Bagi  Hasil Gross  Split dan  perubahannya adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  khususnya
12 Salim, H. S, 2007, Hukum Pertambangan di Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 319
13 Benny Lubiantara, Op.Cit , hal. 47
14 Ibid , hal. 320
15 Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pertambangan , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 262
16 Ibid
17 Salim H.S, Op.Cit , hal. 321
18 Ibid , hal. 322
19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
20 William, W., Kartoatmodjo, T., & Prima, A. (2017, October). Studi Kelayakan Keekonomian pada Pengembangan Lapangan Gx, Gy, dan Gz dengan Sistem PSC dan Gross Split. In Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan , hal. 273
21 Handika.I. (2019).  Pengaruh Perubahan Psc Di Sektor Hulu Dari Cost Recovery System Menjadi Gross Split Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Mimbar Hukum , 31(1) , hal. 135.
22 Siswanto, D. (2018). Regulasi dan Standar Pengelolaan Keselamatan Operasi Hulu Migas. Jurnal Migas Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi . hal.13.
23 A. Rinto Pudyantoro, 2014, Proyek Hulu Migas: Evaluasi Dan Analisa Petro Ekonomi , Petromindo, Jakarta, hal. 74
24 Prahoro Nurtjahyo, “ Menjawab Keraguan Terhadap Gross Split : Tanggapan atas Opini Dr Madjedi Hasan “Potensi Masalah dalam Gross Split” , https://www.esdm.go.id/assets/  media/content/content-menjawabkerraguan-terhadap-gross-  split-tanggapan-atas-opini-dr-madjedi-hasan-potensi-permasalahan- dalam-grosssplit.pdf, diakses pada 29 Maret 2024

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
pemenuhan  persyaratan  mendasar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa KKS untuk kepentingan negara pada dasarnya memiliki sifat-sifat primer, khususnya kewajaran. Aset  tetap  milik  negara  sampai  dengan  tempat  perjanjian,  Operasi  para  pelaksana  sangat  dipengaruhi  oleh  SKK  Migas  dan modal serta bahaya sepenuhnya menjadi kewajiban KKS.
Titik  utama  kegiatan  pengolahan  minyak  dan  gas  Indonesia  adalah  harus  dilaksanakan  secara  hati-hati  dan  pertimbangan yang matang karena merupakan aktivitas bisnis yang memiliki resiko yang besar dan biaya yang juga sangat mahal mengingat sumber  daya  minyak  merupakan  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  dierbarui.  Prinsip  utama  kegiatan  usaha  hulu  migas memberikan  pengertian  bahwa  keuntungan  negara  dalam  pelaksanaan  KKS  begitu  luar  biasa  namun  negara  harus  membatasi dampak untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Ada begitu banyak dampak dalam praktik bisnis hulu seperti kerugian sumber daya alam (selanjutnya disebut SDA), dampak kegagalan untuk memperoleh kepemilikan perusahaan minyak dan gas, dampak khusus, serta dampak skala besar dan fluktuasi moneter di seluruh dunia yang membuat otoritas publik harus berhati- hati dalam menjaga keseimbangan SDA dan menjamin kemanfaatan bagi masyarakat agar tidak benar-benar merugikan negara yang  menimbulkan  kerugian  bagi  penduduk.  Gagasan  PSC  dengan  sistem gross  split juga  memenuhi  prasyarat  yang  pada dasarnya  diharapkan  untuk  membuat  pengaturan  penting,  termasuk  meliputi  Penerimaan  negara;  Wilayah  kerja  dananya; kewajiban  pengeluaran  dana;  Perpindahan  kepemilikan  hasil  produksi  atas  minyak  dan  gas  bumi;  jangka  waktu  dan  kondisi perpanjangan kontrak; Penyelesaian; Pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri; Berakhirnya kontrak; kewajiban pasca operasi pertambangan; Keselamatan dan kesehatan kerja; Pengelolaan lingkungan hidup; Pengalihan hak  dan  kewajiban;  Pelaporan  yang  diperlukan;  Neraca  pengembangan  lapangan;  Pengutamaan  pemanfaatan  barang  dan  jasa dalam negeri; Pengembangan masyarakat disekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. 25
Pengaturan-pengaturan di atas merupakan hal-hal yang harus ada dan termaktub dalam KKS, maka apapun kesepakatan yang dibuat  antara  otoritas  publik  dan  negara,  harus  memuat  pengaturan-pengaturan  tersebut.  Namun  selama  perkembangan  yang terjadi dalam bentuk kerjasama dalam kegiatan usaha hulu migas tidak berkutat dengan pengaturan hukum, terutama Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, legitimasinya dapat dibenarkan. Intisari dari adanya perjanjian pada  dasarnya  adalah  memiliki  tujuan  yang  sama,  khususnya  perihak  hak  dan  kewajiban,  serta  dalam  KKS  di  mana perdagangan kebebasan dan komitmen juga dapat disebut sebagai tujuan utama. Prinsipnya adalah bahwa menentukan hak dan kewajiban  kedua  belah  pihak  dalam  perjanjian  tidak  dapat  dilakukan  secara  adil  dengan  memikirkan  berbagai  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak,  sehingga  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  adil  merupakan  pilihan  yang  lebih  baik  dari  suatu kesepakatan bersama. Mengenai jenis perjanjian yang ada di bidang perdata dan publik, faktor-faktor yang berhubungan dengan pengaturan peraturan, baik secara langsung maupun implikasinya, harus diperhatikan dan dilaksanakan.
Perubahan  dalam  gagasan  perjanjian  PSC  harus  dalam  hal  apapun  sesuai  dengan  pengaturan  dasar  yang  harus  terkandung dalam KKS minyak dan gas terlepas dari kenyataan bahwa memilih jenis kontrak alternatif dimungkinkan. Meskipun perjanjian PSC dalam sistem gross split telah disahkan, dalam perkembangannya juga terdapat wacana bahwa layak untuk memilih jenis perjanjian  PSC  yang  akan  digunakan.  Untuk  membangun  lingkungan  usaha  penanaman  modal,  khususnya  untuk  menarik penanam  modal  di  sektor  migas,  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  sedang  memikirkan  dua  konsep  dalam pelaksanaan  KKS,  yaitu  jenis  perjanjian  PSC  produksi  migas  yang  memberikan  penawaran  kepada  penanam  modal menggunakan sistem cost recovery atau gross split . Dengan asumsi demikian, maka pada saat itu yang tampak bukanlah jenis KKS yang dapat dipilih, melainkan perjanjian PSC yang dapat dipilih, jadi mungkin saja perjanjian PSC adalah jenis perjanjian yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi.  Ini  tidak  bisa  dihindari,  karena  sudut pandang  muncul  dari  standar  yang  dibuat  dan  potensi  hasil  yang  diberikan.  Intisari  sebenarnya  perlu  kembali  pada  prinsip- prinsip yang telah dibuat bahwa jenis akad perjanjian KKS sebenarnya bukan sekedar perjanjian PSC. Namun meskipun tujuan analisa  dalam  penelitian  ini  pada  perjanjian  PSC  maka  penelitian  diluar  topik  tersebut  dikesampingkan  untuk  mencegah pembahasan yang terlalu melebar.
Dalam  hal  Anda  akan  menggunakan  satu  jenis  perjanjian  lain  selain  perjanjian  PSC,  itu  harus  diberikan  pengaturan  yang jelas  sehubungan  dengan  substansi  dan  pelaksanaan  khusus  secara  rinci.  Hal  penting  yang  juga  perlu  dikhawatirkan  adalah perkembangan  yang  dibuat  mudah  dipahami  oleh  para  penyandang  dana  dan  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  Indonesia, dengan alasan bahwa segala sesuatunya dipertimbangkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di hulu minyak dan gas bumi. Prinsipnya  adalah  digunakan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  sehingga  hasil  dari  pengelolaannya  juga  dapat  dirasakan  oleh masyarakat indonesia.

## B. Penerapan Perjanjian Bagi Produksi sebagai Perkembangan Konsep Production Sharing Contract di Bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia
Faktor  penting  yang  perlu  dikendalikan  dan  diawasi  dalam  sistem  pengelolaan  Migas  yang  diterapkan  melalui  PSC  adalah pengembalian Cost Recovery sebagai salah satu faktor pengurang penerimaan Negara. Rumitnya prosedur persetujuan anggaran dan biaya pengelolaan PSC menjadikan lebih panjang proses yang ditempuh.
Kontraktor  Minyak  dan  Gas  (Kontraktor  Migas)  harus  mengajukan  terlebih  dahulu  persetujuan  Rencana  Pengembangan Lapangan  atau Plan  of  Development (atau  yang  selanjutnya  disebut  POD)  yang  mencerminkan  rencana  jangka  panjang
25 Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Kontraktor  Migas.  Kontraktor  Migas  juga  harus  mendapatkan  persetujuan  pada  saat  penyusunan  program  kerja  dan  anggaran tahunan,  yaitu  melalui  persetujuan  Program  Kerja  dan  Anggaran  atau Work  Program  and  Budget (atau  yang  selanjutnya disebut WP&B) dan juga ketika anggaran tersebut dilaksanakan dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kontraktor Migas wajib mendapatkan persetujuan terkait rencana proyek yang dituangkan dalam Otorisasi Pengeluaran atau Authorization for  Expenditure (atau  yang  selanjutnya  disebut  AFE)  sebagai  upaya  pengawasan  pengadaan  barang  dan  jasa. 26 Ketiga  syarat tersebut harus untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas sebelum kegiatannya dimulai.
Jika  tidak  mendapatkan  persetujuan  SKK  Migas  terlebih  dahulu,  maka  kegiatan  itu  akan  menjadi  tanggung-jawab sepenuhnya  pihak  Kontraktor  Migas;  yang  dikenal  dengan  istilah  “ Sole  Account ”  atau  menjadi  beban  sendiri.  SKK  Migas melakukan pengendalian dan pengawasan dalam tiga tahapan, yaitu saat awal akan terjadinya biaya ( pre-audit ); saat eksekusi biaya  dan  pelaksanaan  pekerjaan  ( current-audit );  dan  terakhir,  setelah  biaya  terjadi  dan  pekerjaan  selesai  dilakukan  ( post- audit ). 27 Pre-audit dilakukan melalui pengawasan terhadap perencanaan yang dilakukan Kontraktor Migas.
Hingga  saat  ini  SKK  Migas  telah  membuat  dan  menerbitkan  berbagai  macam  Pedoman  Tata  Kerja  (PTK)  dengan  tujuan untuk  menyelaraskan  beberapa  proses  bisnis  utama  pada  usaha  hulu  migas  dengan  kontraktor  KKS  antara  lain  terkait  proses AFE, WP&B, kebijakan akuntansi dan lain-lain. 28 Ini sangat penting sekali untuk mengendalikan dan mengawasi pengembalian biaya Cost  Recovery .  Yang  perlu  diketahui  pada  industri  hulu  minyak  dan  gas  bumi  (migas)  adalah  bahwa  Pemerintah mengembalikan Cost Recovery tidak dalam bentuk dana atau uang, Tetapi dalam bentuk bagian dari produksi migas. Artinya, tidak  ada  aliran  dana  yang  dikeluarkan  secara  fisik,  baik  oleh  pemerintah  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN),  maupun  oleh  SKK  Migas.  Pengembalian  itu  langsung  dipotong  dari  produksi  migas  saat  perhitungan  bagian Pemerintah versus bagian Kontraktor Migas.
Post  audit dilaksanakan  dengan  menggunakan  prosedur  auditing  yang  secara  umum  digunakan.  Kontraktor  Migas  secara internal  melakukan  audit  atas  laporan  keuangan  mereka.  Sedangkan  audit  terhadap  Kontraktor  Migas  yang  berkaitan  dengan kepentingan  pemerintah  dilakukan  oleh  SKK  Migas,  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  dan  Direktorat  Jenderal  Pajak. 29 Jika  setelah post  audit ditemukan  pengembalian Cost  Recovery yang  tidak  seharusnya,  maka  kelebihan  pengembalian  ini  akan  dikoreksi  pada  proses  bagi  hasil  berikutnya  yaitu  dengan mengurangi  bagian  Kontraktor  Migas  sebesar  kelebihan  pengembalian  biaya  operasi  tersebut.  Hal  yang  sama  berlaku  apabila pengembalian justru lebih rendah dari seharusnya.
Titik lemah dalam persetujuan dan pengawasan penggunaan AFE, mengakibatkan kerugian Negara. Banyak kegiatan migas yang  dilakukan  oleh  Kontraktor  Migas,  tidak  berubungan  langsung  dengan  kegiatan  eksplorasi-produksi  migas  di  Indonesia. Penyalahgunaan  anggaran  ini,  menambah Cost  Recovery ,  dan  pada  akhirnya  akan  mengurangi  pendapatan  dari  Bagi  Hasil Kotrak PSC. Ini harus dikurangi, atau bahkan harus dihindari. 30 Kesalahan penggunaan anggaran AFE disebabkan oleh  faktor manusia  (pegawai  dan  pimpinan  SKK  Migas)  yang  melakukan  evaluasi,  persetujuan,  dan  pengawasan  dari  penggunaan  AFE Kontraktor Migas. Agar ini tidak terjadi, maka faktor manusia tersebut harus dikurangi keterlibatannya.
Usulan  untuk  merubah  mekanisme  “Bagi  Hasil”  menjadi  mekanisme  “Bagi  Produksi”  sebenarnya  bukan  hal  baru.  Tetapi harus  dicoba  untuk  diusulkan  lagi,  untuk  menyempurnakan  usulan  revisi  dari  RUU  Migas  yang  akan  datang.  Didalam  PSC dengan mekanisme “Bagi Hasil” adalah membagi migas hasil produksi Kontraktor Migas, setelah dikurangi semua biaya “ Cost Recovery ” yang diperlukan untuk memproduksi migas tersebut. Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas harus mengendalikan dan mengawasi penggunaan biaya “ Cost Recovery ”. Ini agar Pemerintah mendapatkan pendapatan dari “Bagi Hasil” tersebut sebesar mungkin.
Usulan  PSC  dengan  mekanisme  “Bagi  Produksi”  adalah  membagi  produksi  migas  yang  keluar  dari  sumur  migas,  secara langsung tanpa menghitung berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor Migas untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan  operasi-produksi  dari  lapangan  migas  tersebut.  Misalkan  besaran  “Bagi  Produksi”  ditetapkan  menjadi  60:40;  dan Kontraktor  Migas  berhasil  memproduksi  100,000  barrel  minyak  per  hari.  Maka  Pemerintah  akan  mendapatkan  bagian  secara langsung 60,000 barrel per hari (60% dari produksi), dan Kontraktor Migas berhak  mendapatkan 40,000 barrel per hari (40% dari  produksi).  Semua  biaya  ekplorasi,  ekploitasi,  operasi-produksi,  dan  biaya  lainnya  menjadi  tanggung  jawab  Kontraktor Migas. Apapun teknologi yang digunakan dan berapapun biaya yang dibelanjakan, Kontraktor Migas hanya berhak akan 40% dari jumlah produksi migas yang dihasilkan.
Dengan  mekanisme  “Bagi  Produksi”,  Kontraktor  Migas  hanya  memerlukan  beberapa  POD,  WP&B,dan  AFE  untuk mendapatkan persetujuan dari SKK Migas. Karena semua biaya Cost Recovery akan menjadi tanggung jawab dari Kontraktor Migas.  Sehingga  Kontraktor  Migas  dipaksa  untuk  bekerja  effisien,  agar  mendapatkan  keuntungan  sebesarnya.  Sifat persetujuannya hanya karena SKK Migas perlu untuk menghitung jumlah asset Negara yang akan dioperasikan oleh Kontraktor Migas.  Ini  karena  semua  asset  instalasi  migas  yang  telah  dipasang  oleh  Kontraktor  Migas,  menjadi  milik  Negara. 31 Dengan
26 Kastella, N., & Yogi, H. (2020). Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas atas Cost Recovery berdasarkan Production Sharing Contract Minyak dan Gas Bumi dari Kontraktor KKS ke Pemerintah Melalui SKK Migas. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 23 (01), hal. 16
27 Ika Pratiwi, 2015, Analisis Pengaruh Sensitivitas Politik Terhadap Biaya Politik (Studi Empiris pada Penyedia Barang/Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 19
28 Kastella, N., & Yogi, H., Op.cit , hal. 12
29 Media Indonesia, “Mengendalikan Cost Recovery”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/4195/ Mengendalikan-Cost-Recovery.html, diakses pada tanggal 13 April 2024
30 Benny Lubiantara, Op.Cit , hal. 83
31 Ibid , hal. 91

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
mekanisme  “Bagi  Produksi”  ini,  tidak  aka  ada  lagi  biaya  siluman  yang  akan  dibebankan  ke  dalam  AFE  yang  telah  disetujui SKK  Migas.  Jika  masih  terjadi,  maka  akan  membebani Cost  Recovery ,  dan  selanjutnya  akan  mengurangi  keuntungan  dari Kontraktor Migas tersebut, alias merugikan diri sendiri.
Yang menjadi tantangan dalam menetapkan besaran “Bagi Produksi” adalah berapa besaran yang realistis dan tetap menarik bagi  Kontraktor  Migas  untuk  melakukan  investasi  migas  di  Indonesia.  Keuntungan  bagi  Negara  harus  sebesar  mungkin.  Dan keuntungan  untuk  Kontraktor  Migas  tetap  menjadi  pertimbangan,  agar  ekplorasi  dan  produksi  migas  tetap  bisa  dilaksanakan. Untuk ini perlu tenaga ahli yang mumpuni dan sangat berpengalaman serta bijak sikapnya, dalam menetapkan besaran “Bagi Hasil” agar saling menguntungkan. Mungkin besaran “Bagi Hasil” ini bisa berbeda dari satu wilayah ke wilayah kerja lainnya; bahkan  dari  satu  lapangan  ke  lapangan  lainnya  dalam  wilayah  kerja  yang  sama  dari  Kontraktor  Migas.  Ini  dikarenakan perbedaan karakteristik geologi dan geografis dari lapangan migas tersebut.
Secara  garis  besar,  mungkin  besaran  “Bagi  Produksi”  ini  berkisar  di  angka  65:35  (untuk  minyak)  dan  50:50  (untuk  gas). Besaran ini mendekati angka besaran “Bagi Hasil” yang telah dipraktekkan selama ini. Jadi masih realistis. Dengan mekanisme ini,  Pemerintah  akan  lebih  mudah  dalam  menetapkan  jumlah  pendapatan  migas  dalam  penyusunan  RAPBN,  karena  variable ketidak-pastian  dari Cost  Recovery sudah  di-minimalisir.  Efek  negatif  tidak  langsung  jika  mekanisme  “Bagi  Produksi”  ini diterapkan,  adalah  Pengurangan  Pegawai  SKK  Migas.  Karena  jumlah  persetujuan  AFE  sedikit  jumlahnya,  maka  SKK  Migas hanya  perlu  sedikit  pegawai.  Ini  sebenarnya  menguntungkan  Negara,  karena  belanja  pegawai  SKK  Migas  bisa  dikurangi; meskipun kurang baik untuk kesempatan kerja. Tetapi SKK Migas memerlukan lebih banyak tenaga ahli untuk mengukur dan mengawai jumlah produksi yang dihasilkan (dikapalkan, di-ekspor, disalurkan dengan pipa), agar tidak terjadi kecurangan yang akan mengurangi jumlah produksi. Dan selanjutnya akan merugikan Negara.
Semula  banyak  yang  meragukan  mekanisme  “Bagi  Produksi”  ini  yang  sangat  mirip  dengan  Kontrak  Konsesi  di  jaman Belanda, dimana pengawasan dan pengendalian oleh  Negara akan  sangat  minim. Sepertinya  Kontraktor Migas  akan  memiliki keleluasaan yang lebih dan berkurangnya kekuasaan Negara/Pemerintah dalam pengelolaan migas. Ini karena dahulu kita belum memiliki  tenaga  ahli  yang  berpengalaman  dan  modal  yang  cukup.  Tetapi  sekarang  sangat  berbeda.  Banyak  tenaga  ahli  kita sudah “go International” alias bekerja di perusahaan migas di luar negeri. Bahkan RASGAS di Qatar bisa berproduksi pertama- kali, karena keterlibatan tenaga professional mantan karyawan LNG Arun. Ini sangat membanggakan.
Pengelolaan  Migas  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  menggunakan sistem Kontrak Kerja Sama (KKS). Ini merupakan suatu bentuk terbuka ( open system ) yang dianut sejak Kuasa Pertambangan diserahkan  kepada  Pemerintah  cq.  Menteri  ESDM  dan  menjadi  dasar  pelaksanaan  pengelolaan  migas  nasional  sebagaimana dinyatakan  didalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  (1)  Kegiatan  Usaha  Hulu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  angka  19  dilaksanakan  dan  dikendalikan  melalui  Kontrak  Kerja  Sama  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  (19),  (2)  Kontrak  Kerja  Sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  paling  sedikit  memuat persyaratan:  (a).  Kepemilikan  sumber  daya  alam  tetap  di  tangan  Pemerintah  sampai  pada  titik  penyerahan;  (b).  Pengendalian manajemen  operasi  berada  pada  Badan  Pelaksana;  (c).  modal  dan  risiko  seluruhnya  ditanggung  Badan  Usaha  atau  Bentuk Usaha tetap”; Yang selanjutnya, diatur pendefinisiannya pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak  dan  Gas  Bumi.  ”Kontrak  Kerja  Sama  adalah  Kontrak  Bagi  Hasil  atau  bentuk  kontrak  kerjasama  lain  dalam  kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.“ Frasa ”atau bentuk kontrak kerja sama lain” dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak  dan  Gas  Bumi  telah  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam  pemaknaan  kontrak  lainnya  tersebut.  Hal  ini  jelas bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Dengan  frasa  yang  multitafsir  tersebut,  maka kontrak  kerja  sama  akan  dapat  berisikan  klausul-klausul  yang  tidak  mencerminkan  sebesar  besarnya  kemakmuran  rakyat sebagaimana diamanahkan didalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 32 Selain  itu  frasa  “atau  dikendalikan  melalui  Kontrak  Kerja  Sama”  menunjukkan  adanya  penggunaan  sistem  kontrak  yang multitafsir  dalam  pengendalian  pengelolaan  migas  nasional.  Keadaan  yang  demikian  ini  maka  akan  melekat  asas-asas  hukum kontrak  yang  bersifat  umum  yang  berlaku  dalam  hukum  kontrak  yakni  asas  keseimbangan  dan  asas  proporsionalitas  kepada negara. Asas keseimbangan dinyatakan oleh Herlien Budiono sebagai (i) asas yang bersifat etikal, sehingga keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang, dan (ii) asas keseimbangan sebagai asas yuridikal dan justice , maka ketika suatu  kontrak  berkonstruksi  tidak  seimbang  bagi  para  pihak,  maka  kontrak  tersebut  dapat  dinilai  tidak  seimbang. 33 Asas Proporsionalitas  menurut  Sogar  Simamora  didalam  disertasinya  mengemukakan  bahwa  adanya  kewajiban  yang  setimpal sepenanggungan. 34 Keadaan  yang  demikian  ini  jelas  sangat  merendahkan  martabat  negara,  karena  dalam  kontrak  kerja  sama dalam  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  yang  berkontrak  adalah  BP  Migas  atas  nama negara  berkontrak  dengan  korporasi.  atau  korporasi  swasta  sehingga  apabila  terjadi  sengketa,  yang  kontrak  pada  umumnya selalu  menunjuk  arbitrase  Internasional  untuk  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  sehingga,  akibat  hukumnya  apabila  negara kalah berarti kekalahan seluruh rakyat Indonesia, disitulah inti merendahkan martabat negara. Oleh karena itu, sebaiknya pihak yang mewakili Indonesia adalah BUMN semacam Pertamina tetapi tidak tunggal.
32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hal. 19
33 Herlen Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 307
34 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, Loc.cit

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Konsepsi  yang  demikian  ini  cukup  mencerminkan  penguasaan  negara  atas  cabang-cabang  produksi  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak sebagaimana termaktub didalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)  Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara garis besar Mahkamah  menyatakan bahwa  Pasal 33 ayat  (2) dan ayat  (3) tentang pengertian ”dikuasai oleh  negara”  haruslah diartikan  mencakup  makna  penguasaan  oleh  negara  dalam  arti  luas  yang  bersumber  dan  diturunkan  dari  konsepsi  kedaulatan rakyat Indonesia atas sumber kekayaan ”bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” termasuk pula didalamnya pengertian  kepemilikan  publik  oleh  kolektivitas  rakyat  atas  sumber-sumber  kekayaan  dimaksud.  Rakyat  secara  kolektif  itu dikonstruksikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  memberikan  mandat  kepada  negara  untuk  mengadakan  kebijakan ( beleid )  dan  tindakan  pengurusan  ( bestuurdaad ),  pengaturan  ( regelendaad ),  pengelolaan  ( beheersdaad ),  dan  pengawasan ( toezichthoudensdaad )  untuk  tujuan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Selanjutnya  menurut  Mahkamah  cabang-cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara adalah jika: “(i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak”. Hingga saat ini pengelolaan Migas berdasarkan undang-undang a quo tidak memenuhi unsur kebijakan ( beleid ), tindakan pengurusan ( bestuurdaad ), pengaturan ( regelendaad ), pengelolaan ( beheersdaad ), dan pengawasan ( toezichthoudensdaad ). Lima ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan sehingga, hak untuk terpenuhi hajat hidup  yang  juga  merupakan  hajat  hidup  bangsa  Indonesia  menjadi  terhambat  dikarenakan  sistem  kontrak  tidak  memenuhi unsur-unsur kebijakan ( beleid ), tindakan pengurusan ( bestuurdaad ), pengaturan ( regelendaad ), pengelolaan ( beheersdaad ), dan pengawasan ( toezichthoudensdaad ). 35
Kekurangan  modal  bukan  menjadi  halangan  lagi.  Sekarang  tinggal  menawarkan  program  migas-nya  ke  bursa  saham, Kontraktor Migas bisa mendapatkan modal kerja. Bahkan bisa mendapatkan pinjaman dari sindikasi beberapa bank dalam dan luar negeri. Yang menjadi niat utama usulan mekanisme “Bagi Produksi” ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang pasti dan  sebesar  mungkin  dari  manfaat  Kontrak  PSC  Migas.  Keuntungan  migas  adalah  untuk  Negara.  Kemungkinan  penerapan pajak, masih bisa diterapkan secara proporsional, agar tetap menarik para investor migas. Pajak bisa diterapkan disemua ongkos “ Cost  Recovery ”  yang  selama  ini  tidak  diberlakukan  dalam  mekanisme  “Bagi  Hasil”.  Atau  bisa  juga  dikenakan  pada  hasil produksi saja, bisa harian-bulanan-atau kumulatif tahunan. Dirjen Pajak harus mempelajari bersama dengan SKK Migas, agar paket kebijakan pajak tetap menarik bagi investor migas (asing dan lokal). Gagasan yang diterapkan dalam sistem bagi hasil: 1. Menyederhanakan prosedur persetujuan investasi dari KONTRAKTOR Migas, sehingga menjadi lebih efisien.
2. Memberikan  kepastian  kepada  Pemerintah  dalam  menetapkan  “ Lifting Migas”  dalam  RAPBN,  tanpa  terpengaruh  lagi dengan variable Cost Recovery yang semakin bertambah setiap tahunnya.
3. Mengurangi beban berlebih Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dari KONTRAKTOR Migas.
4. Membebankan  seluruh Cost  Recovery sepenuhnya  kepada  KONTRAKTOR  tanpa  penggantian  dari  Pemerintah.  Dan KONTRAKTOR dibebaskan dari persetujuan AFE.
5. KONTRAK  BAGI  PRODUKSI  adalah  membagi  langsung  jumlah  Migas  yang  dikeluarkan  dari  Sumur  (setelah  diolah) dengan besaran bagian yang disepakati didalam Kontrak.
Penulis  juga  mengusulkan  perubahan  Peraturan  Perundang-undangan  untuk  menunjang  penerapan  konsep  kontrak  bagi produksi. Di antaranya PP No 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi: Bab IV, Pasal 13 ayat 2: “Kontraktor menerima kembali biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diperhitungkan dari produksi komersial” Dirubah menjadi = “Biaya operasi menjadi tanggung jawab penuh dari Kontraktor dan tidak dapat dibayar-kembali” Untuk membandingkan konsep yang telah ada dengan konsep penulis maka berikut disajikan table analisis perbandingan antara sistem bagi hasil dengan sistem bagi produksi.
Tabel 1. Analisis Perbandingan antara Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bagi Produksi
KATEGORI SISTEM BAGI HASIL SISTEM BAGI PRODUKSI Kelebihan • Pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya awal untuk  mengelolah  blok  migas  yang  ada  serta tidak  perlu  mengganti  biaya  ganti  rugi  atas kegagalan  eksplorasi  yang  dilakukan  oleh kontraktor asing • Tidak Memerlukan Cost Recovery berupa pembiayaan  yang  dilakukan oleh pemerintah kepada Kontraktor Asing. • Dengan  adannya  sistem  bagi produksi  lebih  memudahkan pengawasan pemerintah terhadap  investor  Asing  atas kegiatan  hulu  dan  hilir  yang dilakukannya. • Dengan  adannya  sistem  bagi produksi memungkinkan pengoptimalisasi  pendapatan bagi negara serta meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh kontraktor asing
35 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hal. 20

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Kekurangan • Dengan adannya sistem pembagian hasil mengakibatkan  sulitnya  kontrol  pemerintah terhadap  kegiatan  kontraktor  Asing  baik  di bidang hulu maupun hilir. • Dengan  adannya  kontrak  bagi  hasil  juga memungkinkan terjadinnya permainan permainan  yang  dilakukan  oleh  kontraktor Asing.dimana  seharusnya  di  tanggung  oleh kontraktor menjadi tanggungan pemerintah • Kelemahan sistem bagi produksi  yaitu  masih  berupa gagasan maupun konsep yang  pelaksanaanya  masih belum dilaksanakan di Indonesia
Berdasarkan  tabel  diatas,  apabila  dilihat  dari  kelebihan  dan  kekurangan  yang  ada,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Sistem Bagi  Produksi  lebih  menguntungkan  untuk  diterapkan  di  Indonesia,  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  negara  sehingga tujuan untuk mewujudkan kedaulatan migas dapat terealisasi.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Konsep perjanjian production sharing contract di bidang pengolahan minyak dan gas di Indonesia pada awalnya dikenalkan oleh Ibnu Sutowo. Kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan hingga 4 (empat) kali perubahan. Walaupun dalam perkembangannya terjadi perubahan konsep yang digunakan dalam perjanjian tetaplah sama hanya perbedaan pada jenis perjanjiannya. Prinsip hukum dalam perubahan skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi yang sebelumnya menggunakan cost recovery menjadi gross split pada hakikatnya membutuhkan prinsip yang juga secara khusus dibutuhkan disamping prinsip umum  hukum  kontrak  lainnya,  seperti  prinsip  transparansi  serta  prinsip  bagi  hasil  proporsional  sebagai  prinsip  utama  terkait pelaksanaan kontrak khususnya PSC gross split di Indonesia. Konsep  perjanjian  bagi  produksi  dapat  diterapkan  sebagai  perkembangan  konsep production  sharing  contract di  bidang pengolahan  minyak  dan  gas  di  indonesia  karena  lebih  sederhana,  lebih  mudah  dipahami  oleh  umum,  lebih  hemat  biaya, dibandingkan dengan mekanisme “Bagi Hasil”. Besaran “Bagi Produksi” sebaiknya mendekati angka gross dari besaran “Bagi Hasil”, agar para investor migas tidak terkejut dengan rumusan yang baru. Karena mereka sudah terbiasa dengan angka besaran tersebut, yang mereka jalani sekarang dan tetap saling menguntungkan. Kemungkinan penerapan pajak dalam mekanisme “Bagi Produksi”, bisa diterapkan diawal kegiatan (dikenakan kepada Cost Recovery ), atau dikenakan kepada hasil produksi kotor yang keluar dari sumur migas. Rumusan besaran dan jenis pajak, perlu dipelajari bersama antara Dirjen Pajak, SKKMigas, dan badan perwakilan investor migas. Ini agar tetap menarik investor migas untuk melakukan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia. B. Saran
Dalam  mekanisme pembuatan konsep perjanjian melalui production sharing contract diharapkan para pihak mengutamakan prinsip keseimbangan dan tanggung jawab dan iktikat baik dalam menentukan isi perjanjiannya guna untuk mengurangi adnaya sengketa antara kedua belah pihak dan dapat terjalin kerjamsama yang saling menguntungkan.
Niat tulus  serta keberanian  untuk berbuat  kebaikan, akan tetap  menjadi kunci  keberhasilan untuk  menyumbang pendapatan Negara yang lebih besar. Demikian pula, keberanian mengakui kekurangan dari praktek pelaksanaan mekanisme “Bagi Hasil”, disertai niat tulus untuk mengusulkan mekanisme “Bagi Produksi”; tentu akan menghasilkan kebaikan. Kebaikan bagi Negara dengan pendapatan yang lebih besar untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, seperti yang diamanahkan dalam pasal 33 UUD 1945.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
H. S, Salim, 2007, “Hukum Pertambangan di Indonesia”, Jakarta: Raja Grafindo Persada . Lubiantara, Benney, 2012, “Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas”, Jakarta: Grasindo . Mertokusumo, Sudikno, 2005, “Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar”, Yogyakarta: Liberty . Notohamidjojo, Oeripan, 2011,“Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum”, Salatiga: Griya Media . Raco, J. R., 2010, “Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)”, Jakarta: Grasindo . Saleng, Abrar, 2004, “ Hukum Pertambangan”, Yogyakarta: UII Press . Sutedi, Adrian, 2011, “Hukum Pertambangan”, Jakarta: Sinar Grafika .

## B. Jurnal
Bintang, S. (2015). Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Publik Dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 17 (2). Handika.I. (2019).  Pengaruh Perubahan Psc Di Sektor Hulu Dari Cost Recovery System Menjadi Gross Split Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Mimbar Hukum , 31(1). Pudyantoro, A. Rinto, 2014, “Proyek Hulu Migas: Evaluasi Dan Analisa Petro Ekonomi”, Jakarta: Petromindo .
Rahayu,  S.  A.  P.,  Anitasari,  R.  F.,  &  Kusumaningtyas,  R.  F.  (2020).  Filosofi  Kontrak  Bagi  Hasil  Gross  Split  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Kontrak. Arena Hukum , 13 (2).
Ramadika,  H.,  &  Satiyawira,  B.  (2018).  Pengaruh  Harga  Gas  Dan  Komponen  Variabel  Terhadap  Keuntungan  Kontraktor  Pada  Gross  Split. PETRO:  Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan , 7 (3).
Romadhon, T. M. (2009). Pengaturan Production Sharing Contract dalam undang-Undang Minyak dan Gas. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 16 (1). Siswanto, D. (2018). Regulasi dan Standar Pengelolaan Keselamatan Operasi Hulu Migas. Jurnal Migas Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
William, W., Kartoatmodjo, T., & Prima, A. (2017, October). Studi Kelayakan Keekonomian pada Pengembangan Lapangan Gx, Gy, dan Gz dengan Sistem PSC dan Gross Split . In Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan. Zaini, Z. D. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum. Pranata Hukum , 6 (2).

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

## D. Website
Prahoro Nurtjahyo, “ Menjawab Keraguan Terhadap Gross Split : Tanggapan atas Opini Dr Madjedi Hasan “Potensi Masalah dalam Gross Split” , https://www.esdm.go.id/assets/ media/content/content-menjawabkerraguan-terhadap-gross- split-tanggapan-atas-opini-dr-madjedi-hasan-potensi- permasalahan-dalam-grosssplit.pdf, diakses pada 29 Maret 2024.