## Wajah Hukum
Analisis Pendekatan Rules of Reason dalam Kasus Praktik Predatory Pricing (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020)

## Vincentius Eric Sutanto
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Ir. Soekarno No. 201 Correspondence: vincentius.sutanto@student.ukdc.ac.id
Abstrak. Praktik predatory pricing merupakan perbuatan pelaku usaha untuk menyingkirkan atau menghalangi pelaku  usaha  pesaing  pada  pangsa  pasar  yang  bersangkutan  dengan  jual  rugi  atau  menetapkan  harga  dengan sangat  rendah.  PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement  dilaporkan  atas  dugaan  melakukan  praktik predatory pricing . Pelaporan dugaan didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada rumusan pasal tersebut  menggunakan  pendekatan rules  of  reason .  Pada  pendekatan rules  of  reason ,  meskipun  pelaku  usaha terbukti  melakukan  praktik predatory  pricing masih  dimungkinkan  untuk  dinyatakan  tidak  bersalah.  Hal tersebut  dikarenakan  pada  pendekatan rules  of  reason Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  mencari  terlebih dahulu  praktik predatory  pricing tersebut  menyebabkan  anti  persaingan  pada  pangsa  pasar  atau  tidak.  Selama tidak  menimbulkan  anti  persaingan  dan  mendukung  adanya  persaingan  usaha,  maka  PT.  Conch  South Kalimantan  Cement  tidak  dapat  dijatuhi  sanksi  dan  dinyatakan  tidak  bersalah.  KPPU  dalam  menggunakan pendekatan rules  of  reason menyatakan  bahwa  atas  praktik predatory  pricing tersebut  menimbulkan  anti persaingan dan PT. Conch South Kalimantan Cement dijatuhi sanksi.
Kata Kunci: Persaingan usaha; Pendekatan rules of reason .
Abstract. The practice of predatory pricing is the act of a business actor to get rid of or hinder a competitor’s business in the relevant market share by selling at a loss or setting a very low price. Conch South Kalimantan Cement  Limited  Company  was  reported  on  suspicion  of  predatory  pricing  practice.  The  allegation  report  is based on Article 20 of Indonesian Law Number 5 of 1999. In the formulation of the article, the rules of reason approach  are  used.  In  the  rules  of  reason  approach,  even  if  a  business  actor  is  proven  to  have  practiced predatory pricing, it is still possible to be declared innocent. This is because in the rules of reason approach, Komisi Pengawas Persaingan Usaha first looks for the predatory pricing that cause anti-competition in market shares  or  not.  As  long  as  it  does  not  cause  anti-competition  and  supports  business  competition,  Conch  South Kalimantan Cement Limited Company cannot be sanctioned and found not guilty. Komisi Pengawas Persaingan Usaha after using rules of reason  approach finally stated Conch South Kalimantan Cement predatory pricing practice cause anti-competition and give it sanction.

## Keyword: Antitrust law; rules of reason approach

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  menimbulkan  banyak  masalah  dalam  persaingan  usaha. Persaingan  usaha  dapat  berupa  persaingan  usaha  sehat  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat. 1 Untuk mengantisipasi/mencegah  adanya  praktik  persaingan  usaha  tidak  sehat,  Pemerintah  merumuskan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  5/1999).  Selain  itu,  Pemerintah  juga  membentuk penegak  hukum  dibidang  persaingan  usaha  yaitu  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha.  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  dibentuk  guna  memaksimalkan  dalam  terbentuknya  pasar  persaingan usaha sehat.
Undang-Undang  5/1999  praktik  persaingan  usaha  tidak  sehat  dibagi  menjadi  tiga  jenis,  yaitu perjanjian  yang  dilarang;  kegiatan  yang  dilarang;  dan  penyalahgunaan  posisi  dominan.  Pada  tulisan ini  Penulis  akan  memfokuskan  terhadap  praktik predatory  pricing yang  diatur  dalam  Pasal  20 Undang-Undang 5/1999: “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat”.
1 Ratna  Maya  Permatasari,  “Analisis  Yuridis  Konsep  Perjanjian  Dalam  Hukum  Persaingan  Usaha”, Jurnal Yuridis, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020, hlm 280.
Vincentius Eric Sutanto, Analisis Pendekatan Rules of Reason dalam Kasus Praktik Predatory Pricing (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020)
Definisi  dari predatory  pricing adalah  pelaku  usaha  menjual  barang  dan  atau  jasa  dibawah  harga pokok  penjualan  dengan  tujuan  untuk  menyingkirkan  pelaku  usaha  pesaing. 2 Menurut  Areeda  dan Turner  sebagaimana  dikutip  oleh  Fitri  dan  Sri  Jaya  Lesmana,  terdapat  2  (dua)  syarat  untuk  dapat dinyatakan  sebagai  praktik predatory  pricing ,  yaitu  menjual  rugi  dengan  tujuan  untuk  membuat pelaku  usaha  pesaingnya  tersingkir  dari  pasar;  dan  setelah  sukses  menyingkirkan  pelaku  usaha pesaing, pelaku menaikkan harga dengan siginifikan untuk menutupi kerugian yang diterima selama melakukan praktik predatory pricing . 3
Pada  putusan  KPPU  Nomor  03/KPPU-L/2020,  PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement dilaporkan  atas  dugaan  praktik predatory  pricing .  Pada  akhirnya  PT.  Conch  South  Kalimantan Cement dinyatakan melakukan praktik predatory pricing dan dijatuhi sanksi administrasi sebesar Rp. 23.350.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). KPPU dalam menangani perkara  praktik predatory  pricing tersebut  menggunakan  pendekatan rules  of  reason .  Pendekatan rules  of  reason merupakan  pendekatan  persaingan  usaha  yang  diadopsi  dari antitrust  law . 4 Dalam pendekatan rules  of  reason, KPPU  menggunakan  analisis  ekonomi  untuk  menentukan  apakah perbuatan pelaku usaha menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing atau konsumen.
Dari uraian diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Mengapa KPPU menetapkan PT. Conch South Kalimantan Cement melakukan praktik predatory pricing ?
2. Bagaimana  penerapan  KPPU  terhadap  pendekatan rules  of  reason dalam  perkara  dugaan  praktik predatory pricing ?

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. 5 Penulis menganalisis perkara yang terjadi terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  literatur-literatur  yang  dapat  menunjang  tulisan ini. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Kemudian  penulis  akan  melakukan  analisis  terhadap  undang-undang  dan  permasalahan  yang sedang terjadi.
2. Rancangan Kegiatan
Rancangan  Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  dengan  melakukan  penelitian terhadap permasalahan yang sedang terjadi selama satu bulan.
3. Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  adalah  memfokuskan  pada  dasar  KPPU  menetapkan praktik predatory pricing dan pendekatan rules of reason yang digunakan oleh KPPU. 4. Bahan Hukum
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Pada  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, khususnya  dalam  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Sedangkan  untuk  bahan  hukum  sekunder berupa artikel-artikel ilmiah dan buku yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer.
2 Rezmia  Febrina,  “Dampak  Kegiatan  Jual  Rugi  ( Predatory  Pricing )  Yang  Dilakukan  Pelaku  Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha”, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 2, Mei 2017, hlm. 236.
3 Fitri  dan  Sri  Jaya  Lesmana,  “Indikasi Predatory  Pricing Pada  Praktik Flash  Sale Pelaku  Usaha E- Commerce Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 17, Nomor 2, hlm 51.
4 Melisa  Setiawan  Hotana,  “Industri E-Commerce Dalam  Menciptakan  Pasar  Yang  Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018, hlm. 31.
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 13-14.
Vincentius Eric Sutanto, Analisis Pendekatan Rules of Reason dalam Kasus Praktik Predatory Pricing (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020)
5. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  adalah  wilayah  negara  Indonesia.  Hal  tersebut  dikarenakan  penulis mengkaji  tentang  permasalahan  yang  terjadi  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia,  yaitu  praktik predatory PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement  dan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara kepustakaan. Metode kepustakaan ini merupakan metode mengumpulkan data dengan mengkaji  literatur-literatur  berupa  dokumen.  Dokumen  yang  dimaksudkan  dapat  berupa  undang- undang, literasi, artikel ilmiah, dan juga dapat berupa dokumen yang tersebar di internet 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi operasional variabel penelitian menjelaskan terkait istilah yang diambil oleh penulis dalam judul. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel penelitian, yaitu predatory pricing dan pendekatan rules  of  reason .  Pada predatory  pricing ,  penulis  menggunakan  definisi  yang dikemukakan  oleh  Susanti  Adi  Nugroho,  yaitu  “perilaku  pelaku  usaha  yang  umumnya  memiliki posisi  dominan  di  pasar  atau  pelaku  usaha incumbent menetapkan  harga  yang  merugikan  secara ekonomi  selama  suatu  jangka  waktu  tertentu”. 6 Sedangkan  untuk  pendekatan rules  of  reason merupakan pendekatan persaingan usaha yang digunakan pada perumusan pasal yang mengandung pernyataan  “yang  dapat  mengakibatkan”,  selain  itu  pendekatan rules  of  reason juga  dapat digunakan sebagai pemaaf selama pelaku usaha tidak menyebabkan anti persaingan. 7 8. Teknik Analisis
Teknik  analisis  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  analisa  kualitatif.  Metode  analisa kualitatif  tidak  menggunakan  angka  sebagai  bahan  dasar  analisa,  melainkan  menggunakan penggambaran atau deskripsi kata-kata atas hasil temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Penetapan Praktik Predatory Pricing Oleh KPPU
PT. Conch South Kalimantan Cement dilaporkan atas dugaan praktik predatory pricing . Praktik jual rugi atau predatory pricing diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:
“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.
Berdasarkan aturan tersebut, pada dasarnya praktik predatory pricing dapat dibagi menjadi  dua perbuatan yaitu menjual rugi dan menjual atau menetapkan harga dengan sangat rendah.  Sedangkan menurut  Susanti  Adi  Nugroho,  praktik predatory  pricing adalah  “perilaku  pelaku  usaha  yang umumnya  memiliki  posisi  dominan  di  pasar  atau  pelaku  usaha incumbent menetapkan  harga  yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu tertentu”. 8 Dari  pengertian  praktik predatory pricing yang  dikemukakan  oleh  Susanti  Adi  Nugroho  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  biasanya yang  melakukan  praktik predatory  pricing adalah  pelaku  usaha  dominan.  Posisi  dominan  yang dimaksudkan adalah sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu
“Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan  pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi  tertinggi  di  antara  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  dalam  kaitan  dengan  kemampuan keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan,  serta  kemampuan  untuk  menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.
Untuk  membuktikan  ada  atau  tidaknya  praktik predatory  pricing ,  KPPU  dalam  persidangan mengumpulkan  alat-alat  bukti  yang  dapat mendukung  berjalannya  persidangan. Alat-alat  bukti yang
6 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya , Kencana: Jakarta, hlm. 260.
7 Cita Citrawinda, Hukum Persaingan Usaha , Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021, hlm. 45.
8 Susanti Adi Nugroho, Loc cit .
dapat  digunakan  oleh  KPPU  berdasarkan  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  adalah keterangan saksi; keterangan ahli; surat dan atau dokumen; petunjuk; dan keterangan pelaku usaha.
Pada  proses  penanganan  perkara,  KPPU  melakukan  tes  untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya predatory pricing . Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6  Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Pedoman Pasal 20),  KPPU  dapat  menggunakan  5  (lima)  tes  yaitu: “Price-Cost  Test ; Areeda-Turner  Test ; Average Total Cost Test ; Average Avoidable Cost Test ; dan Recoupment Test”. Pada kasus predatory pricing PT. Conch South Kalimantan Cement, KPPU hanya menggunakan 2 (dua) tes yaitu recoupment test dan price-cost test . Pada recoupment test , KPPU menggunakan tes tersebut sebagai tahap awal untuk menentukan  ada  atau  tidaknya predatory  pricing ,  yaitu  dengan  mengkaji  apakah  pelaku  usaha menaikkan harga produk untuk menutupi kerugian yang timbul selama melakukan praktik predatory pricing dan juga mengkaji ada atau tidaknya pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pangsa pasar dan apabila tidak ada maka KPPU dapat memungkinkan KPPU untuk membebaskan pelaku predatory pricing .  Selain  itu recoupment  test juga  mempertimbangkan  faktor-faktor  penting  yang  dapat mensukseskan  berjalannya  praktik predatory  pricing .  Apabila  berdasarkan recoupment  test tersebut dinyatakan  terdeteksi  adanya  praktik predatory  pricing ,  KPPU  melanjutkan  dengan  menggunakan price cost test untuk menentukan apakah dapat ditemukan unsur jual rugi dan atau menetapkan harga dengan sangat rendah.
Pada recoupment  test ,  KPPU  menggunakan  alat  bukti  keterangan  para  pelaku  usaha  di  pasar bersangkutan yang keluar yaitu PT. Cemindo Gemilang, PT. Semen Bosowa Maros, dan PT. Semen Indonesia (persero). Dengan menetapkan adanya pelaku usaha yang tersingkir, kemudian KPPU juga mempertimbangkan  faktor  penting  dalam  melakukan  praktik predatory  pricing ,  yaitu  kekuatan keuangan.  KPPU  menggunakan  alat  bukti  berupa  surat  atau  dokumen  yaitu  laporan  keuangan  PT. Conch South Kalimantan Cement. Pada poin 6.3 (enam titik tiga) halaman 328 (tiga ratus dua puluh delapan)  putusan  03/KPPU-L/2020,  KPPU  menyatakan  bahwa  keuangan  PT.  Conch  South Kalimantan  Cement  didukung  oleh  Anhui  Conch  Cement  Company  Limited  yang  merupakan perusahaan  raksasa  Asia.  Maka  dari  itu  KPPU  menyatakan  bahwa  PT.  Conch  South  Kalimantan Cement  memiliki  salah  satu  faktor  pendukung  dalam  suksesnya  praktik predatory  pricing ,  yaitu adanya  kekuatan  keuangan.  Selain  itu,  kekuatan  keuangan  juga  merupakan  salah  satu  faktor  dalam posisi dominan sebagaimana definisi posisi dominan berdasarkan Pasal 1 Angka (4).
Pada price cost test KPPU melakukan perbandingan antara harga dan biaya. Harga merupakan harga jual yang ditawarkan oleh PT. Conch South Kalimantan Cement pada pangsa pasar. Sedangkan untuk  biaya  merupakan  biaya  yang dikeluarkan  selama  produksi  hingga  penjualan,  yaitu terdiri  dari bahan  baku  pokok  dan  tambahan;  biaya  tenaga  kerja  langsung;  dan  biaya overhead .  Dari  hasil perbandingan  tersebut,  ditemukan  hasil  pada  tahun  2015 margin PT.  Conch  South  Kalimantan Cement  selalu minus ,  yaitu  pada  penjualan  per-ton  semen  jenis  PCC  kemasan  40kg  (empat  puluh kilogram)  sebesar  -0,87%  ( minus nol  koma  delapan  puluh  tujuh  persen),  penjualan  per-ton  semen jenis  PCC  kemasan  50kg  (lima  puluh  kilogram)  sebesar  -2,32%  ( minus dua  koma  tiga  puluh  dua persen),  penjualan  per-sak  semen  jenis  PCC  kemasan  40kg  (empat  puluh  kilogram)  sebesar  -2,29 ( minus dua koma dua puluh sembilan), dan penjualan per-sak semen jenis PCC kemasan 50kg (lima puluh kilogram) sebesar -30,25% ( minus tiga puluh koma dua puluh lima persen). Margin yang minus mengindikasikan  PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement  mengalami  kerugian  atas  penjualannya. Selain  itu juga  mengindikasikan  bahwa  PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement menjual  harga semen dibawah  harga  pokok  produksi.  Penetapan  harga  dibawah  harga  pokok  produksi  dapat  dikatakan sebagai unreasonable low price .
Selain  itu  KPPU  juga  menyatakan  bahwa  PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement  telah menetapkan  harga  dengan  sangat  rendah.  KPPU  dalam  memenuhi  unsur  tersebut  dengan  cara membandingkan  harga  jual  PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement  dengan  harga  jual  para  pelaku usaha pesaing. Pada putusan tersebut, data perbandingan harga tidak dapat ditampilkan karena bersifat rahasia.  Sebagaimana  dalam  Pasal  39  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  yang menyatakan  “Komisi  wajib  menjaga  kerahasiaan  informasi  yang  diperoleh  dari  pelaku  usaha  yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan”. Data perbandingan harga tersebut terletak pada tabel 37 (tiga  puluh  tujuh)  dan  38  (tiga  puluh  delapan)  halaman  368  (tiga  ratus  enam  puluh  delapan)  pada putusan. Pada pokoknya KPPU pada poin 7.2.9 (tujuh titik dua titik sembilan) menyatakan bahwa PT. Conch South Kalimantan Cement menetapkan harga dengan sangat rendah pada tahun 2016-2019.

## Analisis Penerapan Pendekatan Rules of Reason
Hukum  diciptakan  untuk  mewujudkan  keadilan.  John  Rawls  berpendapat  keadilan  dapat tercipta  apabila  ada  keseimbangan  antara  kepentingan  negara  atau  masyarakat  dengan  kepentingan pribadi. 9 Dalam konsep hukum persaingan usaha, hukum berperan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Untuk menciptakan keseimbangan, pelaku penegak  hukum  perlu  untuk  memberikan  putusan  seadil-adilnya.  KPPU  dalam  praktik predatory pricing menggunakan  pendekatan rules  of  reason yaitu  mencari  terlebih  dahulu  alasan  dari  pelaku usaha. 10 Pada penerapan penggunaan rules of reason , masih dapat memungkinkan KPPU memaafkan pelaku usaha.
Pendekatan rules of reason pada awalnya ditemukan pada tahun 1711 dan mulai dikenal secara luas  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  pada  perkara United  States vs Standard  Oil  Co.  of  New Jersey . 11 Pada  perkara  tersebut, Standard  Oil  Co.  of  New  Jersey bersama- sama  dengan  33  (tiga  puluh  tiga)  perusahaan  minyak  lainnya  terbukti  melanggar The Sherman  act Articles 1 and 2 yaitu membatasi produk minyak bumi dan menentukan harga. Pada pokok putusan, Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat menyatakan  bahwa Standard  Oil  Co.  of  New  Jersey dinyatakan tidak  bersalah.  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  karena  tidak ditemukan  adanya  anti  persaingan  pada  perkara  pembatasan  produk  minyak  bumi  dan  penetapan harga  oleh Standard  Oil  Co.  of  New  Jersey .  Selain  itu  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  juga menetapkan  standar  dari  pendekatan rules  of  reason yaitu  pengadilan  mempertimbangkan  apakah perbuatan dari pelaku usaha bersifat anti persaingan atau tidak. 12
Pada  putusan,  KPPU  menggunakan  pendekatan rules  of  reason yang  dikemukakan  oleh  Budi Kagramanto,  yaitu  menggunakan hard  line  evidence  theory dan bright  line  evidence  theory . 13 Teori bright line evidence melakukan analisis pelaku usaha menyebabkan anti persaingan atau tidak dengan mengkaji ada persaingan atau tidak pada pangsa pasar bersangkutan. Sedangkan untuk teori hard line evidence KPPU  menggunakan  analisis  ekonomi  untuk  menentukan  perbuatan  pelaku  usaha menyebabkan  praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  atau  tidak.  KPPU  dalam melakukan analisis menggunakan teori hard line evidence . Pada poin 8.3 (delapan titik tiga), KPPU melakukan analisis ekonomi terhadap 2 (dua) variabel yaitu pangsa pasar dan konsentrasi pasar.
Pada  pokoknya  KPPU  menyatakan  bahwa  pada  pangsa  pasar  semen  di  wilayah  Kalimantan Selatan,  PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement  mengalami  peningkatan  pangsa  pasar  dengan signifikan  dan  hal  tersebut  tidak  lazim  karena  PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement  merupakan perusahaan baru pada industri semen wilayah Kalimantan Selatan. Bahwa dengan adanya peningkatan pangsa  pasar  PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement,  menyebabkan  beberapa  pelaku  usaha  pesaing keluar  dari  pangsa  pasar  yang  bersangkutan  dan  pelaku  usaha  baru  tidak  dapat  memasuki  pangsa pasar yang bersangkutan. Dengan keluarnya pelaku usaha pesaing dan tidak adanya pelaku usaha baru yang masuk kedalam pangsa pasar, menyebabkan pasar menjadi terkonsentrasi dan persaingan usaha menurun  yang  berarti  konsentrasi  pasar  menjadi  tinggi.  Atas  dasar  analisis  ekonomi  tersebut  KPPU menyatakan bahwa perbuatan PT. Conch South Kalimantan Cement menyebabkan anti persaingan.
Dengan  terbuktinya  bahwa  atas  praktik predatory  pricing yang  dilakukan  oleh  PT.  Conch South Kalimantan Cement bersifat anti persaingan, KPPU menyatakan PT. Conch South Kalimantan Cement  bersalah.  KPPU  menjatuhkan  sanksi  berupa  sanksi  administrasi  sebagaimana  kewenangan KPPU dalam Pasal 36 huruf L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU adalah sebesar Rp. 23.350.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
9 Dominikus Rato, Pengantar Filsafat Hukum , Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017, hlm. 78.
10 Yohanna  Ameilya  Panjaitan,  “Indikasi Predatory  Pricing Pada  Praktik  Perang  Harga  Antara  Pelaku Usaha Financial  Technology ( Fintech )  Ditinjau  Berdasarkan  Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia”,  Jurnal Dharmasisya, Volume 1, Nomor 3, September 2021, hlm. 1620.
11 Supianto,  “Pendekatan Per  Se  Illegal  dan  Rule  Of  Reason  Dalam  Hukum  Persaingan  Usaha  di Indonesia ”, Jurnal Rechtens, Volume 2, Nomor 1, Juni 2013, hlm 51.
12 Siti Mahmuda, “Prinsip Per se Illegal dan Rule of Reason Secara Alternatik Dalam Penetapan Harga Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang)”, Jurnal Jurist-Diction, Volume 4, Nomor 2, Maret 2021, hlm 739.
13 L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha , Surabaya: Laros, 2015, hlm 112.

## SIMPULAN
1. PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement  dilaporkan  atas  dugaan  praktik predatory  pricing .  Tujuan dari  melakukan  praktik predatory  pricing adalah  untuk  menyingkirkan  atau  menghalangi  pelaku usaha  pesaing  dalam  pangsa  pasar  bersangkutan.  KPPU  selaku  penegak  hukum  di  bidang persaingan  usaha  menginvestigasi  PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement  untuk  mencari  tahu apakah PT. Conch South Kalimantan Cement benar melakukan praktik tersebut atau tidak. Dalam proses  pembuktian,  KPPU  dapat  menggunakan  5  (lima)  tes  untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya praktik predatory  pricing yaitu recoupment  tes,  areeda-turner  test,  price  cost  test,  average  total cost  test, dan average  avoidable  cost  test .  KPPU  dalam  menangani  kasus  PT.  Conch  South Kalimantan Cement menggunakan 2 (dua) jenis tes, yaitu recoupment test dan price cost test . Pada hasil  tes  terbut  KPPU  membuktikan  bahwa  terdeteksi  adanya  praktik  jual  rugi  dan  menetapkan harga dengan sangat rendah.
2. Meskipun telah terbukti bahwa PT. Conch South Kalimantan Cement melakukan praktik jual rugi dan  menetapkan  harga  dengan  sangat  rendah,  hal  tersebut  masih  tidak  dapat  digunakan  untuk menjatuhkan  sanksi  oleh  KPPU.  Hal  itu  dikarenakan  praktik predatory  pricing termasuk  dalam pelanggaran  persaingan  usaha  dengan  pendekatan rules  of  reason .  Pada  pendekatan rules  of reason ,  meskipun  pelaku  usaha  terbukti  melanggar  masih  bisa  tidak  dikenakan  hukuman  atau dinyatakan  tidak  bersalah  karena  KPPU  harus  mencari  terlebih  dahulu  atas  perbuatan  tersebut apakah bersifat anti persaingan atau tidak. Untuk mencari ada atau tidaknya sifat anti persaingan, KPPU  menggunakan  teori hard  line  evidence .  Pada  teori  tersebut  KPPU  menggunakan  analisis ekonomi  pada  2  (dua)  variabel  yaitu  pangsa  pasar  dan  konsentrasi  pasar.  PT.  Conch  South Kalimantan  Cement  terbukti  bahwa  atas  praktik predatory  pricing menyebabkan  anti  persaingan pada pangsa pasar yang bersangkutan yaitu menyebabkan sedikitnya 3 (tiga) pelaku usaha pesaing yang  tersingkir  dari  pangsa  pasar  dan  terhalangi  untuk  memasuki  pangsa  pasar.  Sebagaimana dengan kewenangan KPPU pada Pasal 36 huruf L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Maka  dari  itu  KPPU  menjatuhkan  sanksi denda  kepada  PT.  Conch  South  Kalimantan  Cement  sebesar  Rp.  23.350.000.000,00  (dua  puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
Febrina,  Rezmia,  “Dampak  Kegiatan  Jual  Rugi  ( Predatory  Pricing )  Yang  Dilakukan  Pelaku  Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha”, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 2, Mei 2017. Fitri, Fitri dan Sri Jaya Lesmana, “Indikasi Predatory Pricing Pada Praktik Flash Sale Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 17, Nomor 2, 2021.
Hotana,  Melisa  Setiawan,  “Industri E-Commerce Dalam  Menciptakan  Pasar  Yang  Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018.
Kagramanto, L. Budi, Mengenal Hukum Persaingan Usaha , Surabaya: Laros, 2015. Mahmuda,  Siti, “Prinsip Per se Illegal dan Rule of Reason Secara Alternatik Dalam Penetapan Harga Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang)”, Jurnal Jurist-Diction, Volume 4, Nomor 2, Maret 2021.
Nugroho,  Susanti  Adi, Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia:  Dalam  Teori  dan  Praktik  Serta Penerapan Hukumnya , Kencana: Jakarta, 2014.
Permatasari,  Ratna  Maya,  “Analisis  Yuridis  Konsep  Perjanjian  Dalam  Hukum  Persaingan  Usaha”, Jurnal Yuridis, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020.
Panjaitan. Yohanna Ameilya, “Indikasi Predatory Pricing Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha Financial  Technology ( Fintech )  Ditinjau  Berdasarkan  Hukum  Persaingan  Usaha  Di Indonesia”, Jurnal Dharmasisya, Volume 1, Nomor 3, September 2021.
Rato, Dominikus, Pengantar Filsafat Hukum , Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Supianto,  “Pendekatan Per  Se  Illegal  dan  Rule  Of  Reason  Dalam  Hukum  Persaingan  Usaha  di Indonesia ”, Jurnal Rechtens, Volume 2, Nomor 1, Juni 2013.