Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 Vol. 18, No. 01, Juli 2018, pp. 39-53
IMPLEMENTASI  DARI  PERKAWINAN  YANG  TIDAK DICATATKAN  TERHADAP  PERLINDUNGAN  HUKUM ANAK  DITINJAU  DARI  UUNDANG-UNDANG  NOMOR  1 TAHUN  1974  DAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23 TAHUN    2002  PELAKSANAANYA    DI  KECAMATAN TANAH  KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH
Pidayan Sasnifa Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi email: pidayansasnifa@gmail.com
Abstract: The legal consequence of marriage which is not recorded is the status of the child born from the marriage will be unclear because the marriage of his parents is only religiously valid.  Although  the  child  is  a  legitimate  child,  but  does  not  have  outentic  evidence  that  can confirm that the child is a legitimate child of the two masters. The position of a child born of a marriage  that  is  not  recorded  only  has  a  civil  relationship  with  his  mother.  Besides  that, children born from unregistered marriages will have difficulty obtaining a birth certificate, with no birth certificate for children, the state has obstacles in protecting children, because there is no legal record of the child's birth status along with the data of the two parents who cause the birth  of  the  child.  Legal  remedies  that  can  be  done  so  that  a  child  born  of  an  unregistered marriage,  obtaining  a  position  like  a  legitimate  child,  is  to  submit  an  application  for  a determination  from  the  local  religious  court,  or  local  district  court,  which  is  adjusted  to  the respective  child  registration  office.  While  efforts  can  be  made  if  the  marriage  is  only  done according to religion, and not recorded in the office of civil records, the child born from the marriage  can  only  be  recognized  by  means  of  child  validation,  so  that  the  child  becomes  a legitimate child. Validation of the child can only be done if the parents record their marriage at the  civil  registry  office  first.  The  research  carried  out  was  to  describe  or  describe  the  legal protection of children from marriage which was not recorded in accordance with Law No. 1 of 1974  and  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection.  The  approach  used  is  a qualitative approach, can be interpreted as research that produces descriptive data about verbal or written words, or observable behavior of the problem under study.
Keyword : Legal protection, illegitimate child

## PENDAHULUAN
Dalam  lingkungan  keluarga  bahagia  seorang  anak  memiliki  peranan  yang  sangat penting    karena  tujuan  perkawinan  selain  membangun  mahligai  rumah  tangga  yang  bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. 1
Bangsa Indonesia telah lama mempunyai keinginan untuk memiliki peraturan tentang perkawinan  yang  bersifat  nasional  atau  unifikasi  hukum,  berlaku  untuk  seluruh  golongan masyarakat  dan untuk seluruh wilayah negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan    menyatakan    bahwa  perkawinan  adalah  ikatan lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. 2
Menurut  Ahmad  Rofiq  dalam  bukunya  “Hukum  Islam  di  Indonesia”  menjelaskan bahwa  ada  dua  syarat  perkawinan  yang  harus  dipenuhi  yakni  :  syarat  materiil  dan administratif. 3 Di dalam Undang-undang perkawinan diatur mengenai syarat sah perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).
Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing- masing  harus  dicatat  oleh  petugas  pencatat  dengan  maksud  agar  terjadi  tertib  administrasi pemerintahan  dan  kependudukan.  Terciptanya  tertib  administrasi  kependudukan  berarti menghindarkan  kekacauan  administrasi  yang  berhubungan  dengan  kepastian  kedudukan hukum seseorang. 4
Kedudukan  anak  yang  dilahirkan  dari  suatu  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  hanya memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  sementara  dengan  ayahnya  tidak  memiliki hubungan  hukum  kecuali  jika  ada  pengakuan  dari  ayah  biologisnya.  Maka  jika  terjadi perceraian,  suami  tidak  lagi  mempunyai  kewajiban  memberikan  nafkah  baik  lahir  maupun bathin, isteri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan.
1 Soetojo  Prawihamidjojo, Plurlisme  dalam  perundang-undangan  Perkawinan  di  Indonesia, (Jakarta  Airlangg University Press,1986), hal. 28-29.
2 Tim Redaksi Nuansa Auliia, Kompilasi Hukum Islam  ( Hukum Perkawinan, Kewewarisan dan  Perwakafan) , Bandung: CV. Nuanasa Aulia, 2008) hal. 80.
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hal. 70
4 Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta, Prestasi Pustaka,  2012), hal 31.
Hak  dan  kewajiban  anak  tersebut  selain  diatur  dalam  hukum  nasional  juga  dalam hukum  Internasional.  Deklarasi  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tanggal  20 November 1989, antara lain menyatakan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan  khusus,  kesempatan  dan  hak  yang  memungkinkan  mereka  berkembang  secara sehat  dan  wajar  dalam  keadaan  bebas  dan  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan.  Konvensi tentang  hak-hak  anak  telah  diratifikasi  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990, sehingga Indonesia telah terikat melaksanakan Konvensi tersebut. 5
Kendatipun    selama  ini      masalah  Perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengannya  termasuk  di  dalamnya  masalah  perlindungan  hukum  telah  diatur  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan  namun  kenyataan  sampai  sekarang  masih  tetap  saja  belum dapat  dilaksanakan  secara  optimal  dan  sesuai  degan  harapan  dan  tujuan  dibuatkannya peraturan perundang-undangan tersebut.  Ada beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa undang-undang  ini  masih    belum  cukup  efektif  untuk  mencegah    praktek    perkawinan  di bawah  tangan,  kawin  paksa,  poligami  liar  dan  lain  –lainnya  ,    kasus-kasus    seperti  inipun terjadi di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, hal ini menandai masih terjadinya pelaksanaan  perkawinan    yang  tidak  tercatat  .  Kesemuanya  itu  merupakan  kendala  dalam mewujudkan  cita-cita  pemberlakuan  undang-undang  perkawinan  dan  Undang-undang perlindungan anak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan dari  latar belakang tersebut  diatas,  maka  peneliti  merasa  tetarik  untuk    melakukan  penelitian  dan  analisis penerapan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan  dengan  menggunakan  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai bahan acuan dalam  menyelesaikan  masalah  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari  perkawinan  tidak dicatatkan di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.

## PEMBAHASAN

## Faktor Penyebab  Perkawinan Tidak Dicatatkan di Kecamatan Tanah Kampung
Meskipun  Undang-undang  Perkawinan  dengan  tegas  telah    menyatakan    bahwa perkawinan sah apabila dicatatkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), namun dalam  prakteknya  masih  banyak  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan.    Adapun  alasan-alasan suatu  perkawinan  tidak  dicatatkan    di  Kecamatan  Tanah  Kampung  yaitu  karena  berbagai
5 Soenaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional ,  (Jakarta:  Penerbit  Alumni, 1991), hal. 154.
alasan,  sebagaimana  yang    diungkapkan  oleh  Bapak  M.T,    Kepala  Pengadilan  Agama  Kota Sungai Penuh : 1. Perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama perkawinan yang dilaksanakan sebelum  tahun  1975.  Saat  diberlakukannya  Undang-undang  tentang  Perkawinan,  yaitu Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974,  beserta  peraturan  pelaksanaannya      yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  tidak  dapat  dipungkiri  setelah  diberlakukannya  peraturan perundang-undangan  tersebut  pun,  masih  banyak  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  karena berbagai  alasan  diatas.  2.  Perkawinan  Syiri’.  Perkawinan  yang  hanya  dilangsungkan      secara agama dan sudah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan tetapi tidak didaftarkan disebut juga  perkawinan  syiri’.  3.  Perkawinan  tersebut  tidak  ingin  diketahui  umum.  Penyebabnya biasanya adalah faktor sosial dan pengaruh   budaya, misalnya saja, pernikahan  terhadap anak yang masih  belum dewasa dengan restu orang tua karena takut anak-anak tersebut melakukan zina, perkawinan anak-anak karena hamil di luar nikah atau perkawinan yang dilakukan diam- diam  4.  Masalah  biaya,  biaya  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya  perkawinan  tidak dicatakan,  mengingat    masih  tingginya  biaya  yang  dikenakan  terhadap  perkawinan  yang dilangsungkan. Hal tersebut di atas menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak mendaftarkan perkawinannya,  sehingga  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan    tersebut  tidak  diakui  secara hukum. 6 . 5. Perkawinan Poligami. Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Undang-undang Perkawinan  memperbolehkan  perkawinan  poligami,  namun  dengan  pembatasan  tertentu..... 7 Disamping  itu  selain    Faktor-faktor  diatas  disadari  terdapat  banyak  kendala  yang  dihadapi pemerintah dan badan kependudukandan kantor catatan sipil (BKKCS), untuk menyadarkan penduduk agar mau mencatatkan perkawinan. Salah satu   kendala yang utama adalah ketidak tahuan  masyarakat  akan  pentingnya  fungsi  pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam kehidupan manusia itu dalam hal ini terutama pencatatan perkawinan. 8 Selain ketidak tahuan masyarakat akan kegunaan dari pencatatan peristiwa penting dalam hidup manusia, juga karena biaya pendaftaran yang dirasakan cukup mahal oleh masyarakat. Disamping itu  sangat banyak pula perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 1975. 9 Saat  diberlakukannya  Undang-undang  tentang  Perkawinan,  yaitu  Undang-      undang Nomor 1 tahun 1974, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun  1975,  tidak  dapat  dipungkiri  setelah  diberlakukannya  peraturan  perundang-undangan tersebutpun,  masih  banyak  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  karena  berbagai  alasan  diatas.
6 Ibid.
7 Ibid . 8 Wawancara dengan Bapak berinisial  HF, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl Kota Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015
9 Ibid.
Selain  itu  dicatatkan    perkawinan  di  dua  instansi,  yaitu  Kantor  Urusan  Agama  dan  Kantor Catatan  Sipil,  juga  menimbulkan  berbagai  masalah.  Ada  banyak  hal  yang      menyebabkan seorang  tidak  bisa  mencatatkan  perkawinannya,  sehingga  anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan yang tidak dicatatkan anak   tersebut tidak memiliki akta kelahiran karena dasar untuk  dicatatkan  kelahiran  bagi  seorang  anak  adalah  tercatatnya  perkawinan  orang  tuanya. Disamping alasan tersebut banyak juga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tercatat tapi tidak memiliki akta kelahiran yang sah, hal ini disebabkan para orang tua tidak memahami arti penting akta kelahiran, karena pembuatan akta dinilai terlalu sulit dan mahal.
Selain  karena  kurangnya  pencatatan  kelahiran  yang  komprehensif,  birokrasi  berbelit- belit dan sistem yang terlalu tersentralisir juga mengakibatkan masyarakat menjadi apatis untuk mencatatkan kelahiran anak mereka.

## Akibat  Hukum  Perkawinan  Yang  Tidak  Dicatatkan  Terhadap  Anak  Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Undang-undang Perkawinan memberikan status yang jelas dan pasti bagi seorang anak luar kawin. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan  terhadap  anak  adalah  kedudukan  anak  tersebut  menjadi  anak  tidak  sah,  anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang sah.
Hal ini diperjelaskan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai, mengatakan    bahwa,  bila  seseorang  anak  tidak  mempunyai    akta  kelahiran,  maka  negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status  kelahiran  anak  beserta  data-data  kedua  orang  tua  yang  menyebabkan  kelahiran  anak tersebut.  Akta kelahiran merupakan dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya baik  dari  orang  tuanya  sendiri  maupun  dari  negara. 10 Pada  dasarnya  bagi  perkawinan  yang tidak  dicatatkan  maka  perkawinan  tersebut  menjadi  tidak  sah  menurut  negara,  terhadap mereka  baik  isteri  maupun  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut  menurut hukum  tidak akan  mendapat  perlindungan  hukum yang  pasti  dan  tegas  salah  satunya adalah dalam hal nafkah hidup dan juga hak waris. Anak tidak akan mendapatkan hak waris dari ayah dan  keluarga  ayahnya  karena  anak  luar  kawin  hanya  mempunyai  hubungan  dengan  ibu  dan keluarga  ibunya  akibatnya  dia  hanya  punya  hak  waris  dari  ibu  dan  keluarga  ibu,  yang mempunyai  hak  waris  dari  ayahnya  hanyalah  anak-anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan
10 Wawancara dengan Bapak berinisial  HF, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl Kota Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015
yang  sah  menurut  hukum  yang  ada.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  penelitian  peneliti dilapangan, dimasyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, hal ini disebabkan, perkawinan  dilakukan  secara  dibawah  tangan,  sehingga  mengakibat  akan  berdampak  kepada hak  waris  terutama  hak  waris  anak.  Hal  tersebut  juga  dipertegas  oleh  Kepala  Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, mengatakan bahwa 11 :
“Pada  dasarnya  perkawinan  yang  dilakukan  dibawah  tangan  tanpa  izin  dari  pengadilan  maka perkawinan tersebut tidak sah, terhadap mereka baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dalam  perkawinan  dibawah  tangan  menurut  hukum  tidak  akan  mendapat  perlindungan  hukum yang  pasti  dan  tegas  dalam  hal  waris  dari  bapak  biologisnya,  sedangkan  si  anak  hanya  berhak mewaris dari ibu dan keluarga ibunya”.
Disamping  itu  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  juga  akan  berakibat  terlanggarnya hak anak yang lain. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak DA, Panitera pada Pengadilan Agama Sungai Penuh, Beliau mengatakan bahwa :
“Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  akan  berakibat  terlanggarnya  hak-hak  anak    diantaranya terabaikannya  hak  anak  seperti  hak  mendapat  pemeliharaan  yang  baik  dari  orang  tuanya  pada kenyataannya  banyak  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  yang  terkadang    menimbulkan  tidak adanya  rasa  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anaknya  terutama  ayah,  anak  tidak  dapat pendidikan yang baik serta hak lainnya. Karena tanpa pencatatan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai hubungan hukum baik dengan ayah maupun keluarga ayahnya”. 12
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Kepala  Pengadilan  Agama  Kota  sungai  Penuh. Menurut beliau sebaiknya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama masing-masing, hendaknya  dicatatkan  sehingga  diakui  oleh  hukum  negara  dan  mendapatkan  perlindungan hukum yang tegas tidak hanya dalam hukum waris maupun hak-hak lainnya seperti hak anak untuk  mendapatkan  pemeliharaan  yang  baik  dari  orang  tuanya,  hak  mendapatkan  nafkah hidup, hak mendapatkan pendidikan dan yang paling penting hak untuk mendapatkan identitas berupa akta kelahiran. 13 Peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti perkawinan perlu dicatatkan, sehingga dengan adanya pencatatan akan ada hubungan hukum antara suami-isteri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga mereka mendapatkan status yang  jelas  dan  diakui  keberadaanya  oleh  negara.  Dan  dapat  memperoleh  hak-haknya sebagaimana mestinya.
11 Wawancara  dengan  Bapak  berinisial  MT,  Kepala  Pengadilan  Agama  Kota  Sungai  Penuh,  pada  hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015
12 Wawancara dengan Bapak berinisial DA, Panitera Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus  2015
13 Wawancara dengan Bapak berinisial, M.T, Kepala Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015

## Upaya    Hukum    yang    Dapat  Dilakukan  Terhadap  Anak    yang  Dilahirkan  Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas,  baik  bagi  yang  bersangkutan  maupun  bagi  orang  lain  dan  masyarakat,  karena  dapat dibaca dalam suatu surat yang  bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan  untuk  itu,  sehingga  sewaktu-waktu  dapat  dipergunakan  dimana  perlu,  terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik.
Tidak  adanya  pencatatan  tentang  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  keperdataan seseorang mengakibatkan orang yang tidak dicatatkan tersebut tidak mendapatkan status yang jelas  dari  negara.  Keadaan  demikian  akan  menyulitkan  orang  tersebut  jika  dikemudian  hari dibutuhkan  bukti  outentik  untuk  mendapatkan  hak-hak  keperdataannya.  Bukti-bukti  otentik yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung  kepastian,  tentang  kedudukan  seseorang  itu  ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh satu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan seseorang. Apabila peristiwa yang penting dalam hidup  manusia  termaksud  tidak  dicatatkan  dalam  register  catatan  sipil  tersebut,  maka  akan timbul ketidak pastian hukum terutama tentang status keperdataan seseorang. Oleh karena itu didasarkan Undang-undang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dimana  dalam  ayat  (2)  disebutkan  bahwa:  tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 2 (2) Undang-undang Perkawinan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan  yang  berlaku.  Kiranya  dapatlah  dikatakan  bahwa  pencatatan  perkawinan  itu bertujuan  untuk  menjadikan  peristiwa  perkawinan  itu  menjadi  jelas,  baik  bagi  yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam satu surat yang  bersifat  resmi  dan  termuat  pula  dalam  suatu  daftar  yang  khusus  disediakan  untuk  itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Hal ini dilakukan dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan agar  tercapai  kepastian  hukum,  pencatatan  perkawinan  itu  sangat  diperlukan  karena  dalam negara mengatur segala hal-hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan berkaitan erat dengan waris-mawaris  sehinggga  perkawinan  perlu  dicatat  menjaga  jangan  sampai  ada  kekacauan. Walaupun Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya Nomor 9 Tahun 1975 telah  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  secara  agama harus dicatat tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan
tanpa  dilakukan  pencatatan.  Seharusnya  setiap  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  secara agama harus dicatatkan karena dari pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta perkawinan yang akan menjadi alat bukti telah terjadinya perkawinan. 14
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Yang  Tidak  Dicatatkan  Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Tanah Kampug.
Negara mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan hidup anak, sebagai generasi penerus  yang  pada  gilirannya  akan  meneruskan  kelangsungan  negara.  Oleh  karena  itu perlindungan terhadap anak, selain sebagai hak setiap subjek hukum untuk mendapatkannya, ada  pula  kepentingan  negara  untuk  melaksanakannya.  Perlindungan  hukum  bagi  anak, merupakan salah satu sisi perlindungan anak. Hukum perlindungan anak merupakan jaminan pelaksanaan  hak-hak  anak  dibidang  hukum.  Perlindungan  anak  secara  yuridis  merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan salah ( child abused ) baik langsung maupun tidak langsung, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak  dengan  wajar,  baik  fisik,  mental  dan  sosial.  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menetapkan  :  “Perlindungan  anak  bertujuan  untuk menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang berkualitas,  berakhlak  mulia  dan  sejahtera.”  Kepentingan  negara  terhadap  kesejahteraan  dan kelangsungan generasi penerus, melahirkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap  anak,  salah  satunya  adalah  perlindungan  hukum  anak.  Pentingnya  perlindungan hukum anak dengan dilakukannya pencatatan kelahiran, selain untuk kepentingan administrasi negara, juga untuk kepentingan anak itu sendiri apabila anak telah menjadi dewasa dan harus memenuhi  kepentingannya  sendiri  dalam  melakukan  bermacam-macam  aktivitas  yang  antara lain melakukan pekerjaan.
Kewajiban negara dalam memberi perlindungan hukum melalui pencatatan kelahiran, adalah  dengan  antara  lain  memberikan  kemudahan  pendaftaran  kelahiran,  dalam  arti  dibuat petunjuk  pelaksanaan  yang  mudah  dimengerti  dan  tidak  menyulitkan  dalam  pengurusan. Kemudian Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil perlu koordinasi dengan desa dan rumah
14 Wawancara  dengan  Bapak  berinisial  PL,  Kepala  Seksi  Kelahiran  ,  Kematian  Adopsi  Anak  Ganti Nama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pada Hari Kamis, Tanggal  20 Agustus 2015
sakit,  dalam  hal  ada  hal-hal  yang  meragukan  sehingga  tidak  terjadi  kesalahan  yang  nantinya berakibat  fatal.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh    Bapak  berinisial    HF,  Kepala  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl Kota Sungai, Menurut beliau :
“ Pendaftaran dimanapun selalu membutuhkan biaya, namun untuk hal yang satu ini, pencatatan kelahiran,  yang  mempunyai  fungsi  yang  demikian  besarnya,  perlu  diberi  keringanan  yang  dapat dijangkau  oleh  masyarakat  yang  paling  bawah  bahkan  kalau  bisa  diberikan  secara  gratis. Pemberian akta kelahiran secara gratis telah dicanangkan oleh pemerintah pada akhir Tahun 2006 namun pada praktiknya tetap saja ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan akta kelahiran ini”. 15
Pada    pelaksanaanya  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  mengakibatkan  tidak adanya Akta  Perkawinan.  Perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan  karena  tidak  adanya  Akta Perkawinan, sehingga mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut berkedudukan sebagai anak luar kawin karena dalam Akta Kelahirannya  hanya tercantum nama ibunya saja. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan  memperoleh  kedudukan  sebagai    anak  sah  bagi  pasangan  yang  beragama  Islam dalam praktik sering dilakukan yaitu dengan mengikuti acuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama (3) Itsbat Nikah yang dapat diajuakan ke Pengadilan Agama.
Akta perkawinan tersebut sebagai salah satu syarat untuk dapat dikeluarkannya akta kelahiran yang didalamnya menyebutkan bahwa anak yang lahir tersebut merupakan anak sah dari ayah dan ibu yang disebutkan pada akta kelahiran tersebut berdasarkan Akta Perkawinan kedua orang tuanya.
Pembuktian  anak  sah  berdasarkan  keturunan  dapat  dibuktikan  dengan  akta kelahiran.  Surat  atau  akta  lahir  memang  membuktikan  bahwa  seorang  anak  yang  namanya disebutkan  di  sana  adalah  anak  dari  orang  yang  disebutkan  dalam  akta  kelahiran  yang bersangkutan paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu. Saat kelahiran dihubungkan dengan status perkawinan dari perempuan yang melahirkan anak itu, menentukan hubungan anak itu dengan suami dari ibu anak itu.  Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa : (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang
15 Wawancara dengan Bapak berinisial  HF, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl Kota Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015
berwenang. (2) Disebutkan bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan  dapat  mengeluarkan  penetapan  tentang  asal  usul  seorang  anak  setelah  diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
Sementara  itu  untuk  Perkawinan  bagi  pasangan  selain  Islam  yang  pencatatannya dilakukan di kantor catatan sipil upaya yang dapat  dilakukan apabila perkawinan yang hanya dilakukan  menurut  agama  saja  dan  tidak  dicatatkan  di  kantor  sipil    anak  yang  lahir  dari perkawinan  tersebut  hanya  bisa  diakui  dengan  cara  pengesahan  anak  sehingga  anak  tersebut menjadi  anak  sah.  Pengesahan  anak  sehingga  anak  tersebut  menjadi  anak  yang  sah    hanya dapat  dilakukan  apabila  orang  tuanya  mencatatkan  perkawinannya  di  Kantor  Catatan  Sipil terlebih  dahulu  sedangkan  sebelum  perkawinan  dicatatkan  maka  anak  tersebut  hanya  bisa mendapatkan  akta  kelahiran  dengan  mencantumkan  nama  ibu  saja  atau  disebut  juga  sebagai anak  luar  kawin. 16 Setelah  dilakukan  upaya  hukum  tersebut  dengan  diterbitkan  akta  nikah kemudian Akta kelahiran anak, barulah seorang anak bisa mendapat perlindungan hukum dan kedudukannya  menjadi  anak  sah,  sehingga  memperoleh  hak-haknya  sebagai  subyek  hukum yaitu  mempunyai  hak-hak  sipil  dan  kemerdekaan,  maksudnya  adalah  hak-hak  seorang  yang diperoleh atau merupakan kewajiban negara untuk mewujudkannya. Dalam wawancara dengan peneliti , Bapak berinisial PL, Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Adopsi Anak, Ganti Nama, Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Pemerintah  Kota  Sungai  Penuhi  menygatakan bahwa: 17
“Dalam  praktik  pihak  Kantor  Catatan  Sipil  memerlukan  keterangan  pembuktian  pernikahan, sebagai salah satu syarat untuk dapat dibuatkan Akta Kelahiran. Pencatatan sipil terhadap setiap peristiwa hukum yang terjadi akan berpengaruh dalam masalah perkawinan, pewarisan, kematian dan status seorang anak”.
Dengan  demikian,  setelah  adanya  pengesahan  akta  kelahiran,  maka  anak  akan memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  yang  formil.  Sebagai  sesuatu  lembaga  hukum, Pemerintah harus mengatur agar kepentingan- kepentingan anak tersebut terjamin. Mengenai hak anak ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan mengenai hak anak sebagai berikut :
a. Anak berhak dipelihara dan dididik oleh orang tua mereka dengan sebaik- baiknya. (Pasal 45 ayat (1)
16 Wawancara dengan Bapak berinisial  HF, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl Kota Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015
17 Wawancara  dengan  Bapak  berinisial  PL,    Kepala  Seksi  Kelahiran,  Kematian,  Adopsi  Anak,  Ganti Nama,  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil    Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh,  pada  hari  Kamis,  tanggal  20 Agustus 2015
b. Anak  berhak  berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka  tidak  dicabut  dari kekuasaannya.(Pasal 47 ayat (1)
c. Anak  berhak  diwakili  orang  tua  mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar pengadilan (Pasal 47 Ayat (1).
d. Anak berhak mendapat biaya pemeliharaan dari orang tua meskipun dalam hal orang tua dicabut kekuasaanya.(Pasal 49 ayat (2) Lebih khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk.  Hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungandari kekerasan dan diskriminasi.
Hak ini sesuai dengan ketentuan pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konversi hak anak berbunyi :
(1)  Setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status  kewarganegaraan. Anak  didaftarkan  segera  setelah  kelahiran  dan  sejak  lahir  berhak  atas  sebuah  nama,  berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh yang memungkinkan dipelihara oleh orang tuanya. (Pasal 5)
(2) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya, dimaksudkan untuk  menghindari  terputusnya  silsilah  dan  hubungan  darah  antaraanak  dengan  orang  tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.
(3) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosialsesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
(4)  Hak  mendapat  pendidikan  dan  pengajaran  (Pasal  9)  Setiap  anak  berhak    memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
(5)  Berhak  mendapat  perlindungan.  (Pasal  13)  Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang tua, wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.
(6)  Hak  diasuh  orang  tuanya.  (pasal  14)  Setiap anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya sendiri kecuali jika ada alas an dan atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  pertimbangan  terakhir.  Pemisahan dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dan orang tuanya.
(7)  Hak  memperoleh  perlindungan  dari  penganiayaan,  penyiksaan  atau  penjatuhan  hukuman yang tidak manusiawi Pasal 16 ayat (1)
Sementara  itu  merujuk  kepada  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  maka  seharusnya  mengenai  akta  kelahiran  anak  tidak  akan  ada  masalah karena  undang-undang  ini  non  diskriminasi  artinya  tidak  dibeda-bedakan  apakah  anak-anak tersebut  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  dicatatkan.  Disamping  itu  dalam  Pasal  5  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  disebutkan  bahwa  setiap  anak berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status  kewaganegaraan.  Identitas  tersebut berupa akta kelahiran dan karena identitas tersebut merupakan hak seharusnya tanggung jawab negaralah  untuk  memberikannya  namun  kalau  dilihat  dalam  praktiknya  akta  kelahiran  bagi seorang anak sangat sulit diperoleh apalagi kalau dilihat dari data yang telah disebutkan bahwa sekitar  40%    anak  Indonesia  tidak  mempunyai  akta  kelahiran  ini  membuktikan  bahwa pelaksanaan  dari  pada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  undang-udang  Nomor23 Tahun 2002 di Kecamatan Tanah Kampung  belum terlaksana dengan sempurna..
Untuk itu seharusnya pemeritah memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dan  dapat  mengeluarkan  Peraturan  Pelaksana  dari  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur lebih lanjut secara jelas dan tegas mengenai hak- hak anak terutama hak yang paling mendasar yaitu untuk mendapatkan akta kelahiran sehingga semua  anak  mendapatkan  Akta  kelahiran  dan  diakui  sebagai  Warga  Negara  Indonesia  dan diberikan hak-haknya yang lain seperti yang telah disebutkan diatas.
Permasalahan yang sangat mendasar mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah mengenai terlanggarnya Hak Anak yaitu kesulitan mendapatkan Identitas  berupa  akta  kelahiran,  padahal  akta  kelahiran  merupakan  hak  anak  pertama  yang seharusnya  diberikan  oleh  negara.  Undang-undang  Perlindungan  Anak  menyatakan  dengan jelas  bahwa  setiap  anak  berhak  mendapatkan  identitas.  Dalam  arti  Undang-undang  ini  tidak membeda-bedakan  anak  yang  dilahirkan  dari  orang  tua  yang  perkawinannya  dicatatkan  atau dari  orang  tua  yang  perkawinannya  tidak  dicatatkan.  Karena  dalam  Pasal  1  Undang-undang Perlindungan  Anak  disebutkan  bahwa:  “Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”. Perkawinan yang tidak dicatatkan  akan  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap  hak-hak  anak,  terutama  hak  anak untuk mendapatkan  identitas atas kelahiran mereka sebagai bentuk pengakuan dari orang tua maupun dari Negara. Kesulitan mendapatkan identitas mengakibatkan banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data yang dikumpulkan pada saat ini hanya 40%  anak- anak  Indonesia  pada  usia  5  tahun  yang  memiliki  akta  kelahiran,  sisanya  tidak  mempunyai catatan kelahiran dan tidak mempunyai akta, akibatnya mereka terancam hak-haknya sebagai warga  negara.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  sulitnya  birokrasi  dan
adanya  diskriminasi,  Prakteknya  pada  saat  orang  tua  ingin  mendaftarkan  kelahiran  anaknya kecatatan sipil sebagai instansi pemerintah harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi antara  lain  dikenakan  biaya,  mengenai  biaya  ini  setiap  catatan  sipil  di  masing-masing  daerah menentukan  besarnya  biaya  berbeda-beda  tergantung  kebijaksanaan  masing-masing  daerah karena biaya pencatatan ini dijadikan sumber pemasukan untuk pembiayaan daerah.     Biaya pencatatan    berkisar    antara  Rp.  50.000  (Lima  Puluh  Ribu  Rupiah)  sampai  –  Rp  100.000 (Seratus  Ribu  Rupiah).  Kendala  utama  seorang  anak  mendapatkan  haknya  perihal  identitas, adalah  tidak  tercatatnya  perkawinan  orang  tuanya  sehingga  tidak  mencukupi  syarat  untuk melakukan  pendaftaran  di  Kantor  Catatan  Sipil.  Selain  itu  biaya  yang  relatif  mahal  dan berbedanya besar biaya yang harus dikeluarkan ditiap daerah juga menjadi kendala yang harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat kemampuan financial masyarakat pelaku perkawinan yang  tidak  dicatat  ini  banyak  yang  merupakan  masyarakat  miskin.  Mengenai  prosedur  dan persyaratan  yang  rumit  serta  tingkah  laku  petugas  pencatatan  yang  tidak  kondusif  juga merupakan  penyebab  rendahnya  keinginan  masyarakat  untuk  mencatatkan  sebuah  peristiwa kelahiran.

## PENUTUP
Faktor-  faktor  penyebab  terjadinya  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dikecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh dikarenakan : Terutama perkawinan yang dilaksanakan sebelum  tahun 1975, Perkawinan Syiri’, Perkawinan yang tidak ingin diketahui umum karena faktor sosial dan pengaruh budaya, Masalah biaya, biaya dan Perkawinan Poligami.
Akibat  hukum  apabila  suatu  perkawinan  tidak  dicatatkan  terhadap  anak,  kedudukan anak tersebut  akan menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, anak tersebut hanya punya hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Disamping itu  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  akan  kesulitan  mendapatkan akta  kelahiran.  Dengan  tidak  adanya  akta  kelahiran  terhadap  anak,  berdasarkan  hasil wawancara peneliti, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut jadi akta kelahiran merupakan dasar bagi seorang anak untuk  mendapatkan  hak  -  haknya  baik  dari  orang  tuanya  sendiri,  sehingga  pemerintah kesulitan untuk membuat akta kelahiran anak tersebut.
Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak  dicatatkan,  untuk  memperoleh  status  menjadi  anak  sah  bagi  pasangan  yang  beragama
Islam  adalah  mengajukan  permohonan  Itsbat  Nikah  Kepengadilan  Agama    dengan  maksud agar  Pengadilan  Agama    menetapkan  pengesahan  perkawinan.  Sementara  itu  untuk Perkawinan bagi pasangan selain Islam yang pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil, upaya yang dapat dilakukan apabila perkawinannya hanya dilakukan menurut agama saja dan tidak dicatatkan di kantor sipil, Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tuanya mencatatkan perkawinannya pada kepaniteraan pengadilan negeri.
Pelaksanaan perlindungan hukum atas hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak  dicatatkan  menurut  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  dan  Undang-undang  No..  23 tahun  2002  di  Kecamatan  Tanah  Kampung  Kota  Sungai  Penuh  belum  terlaksana  dengan sempurna karena masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan dan masih ada anak yang belum mempunyai akta kelahiran.

## REFERENSI
Afandi, Ali “Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
Departemen  Sosial,  Pedoman  Perlindungan  Anak,  Jakarta  :  Direktorat  Bina KesejahteraanAnak, Keluarga dan Lanjut Usia, 1990
Gatot supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah , Jakarta: Djambatan, 1998
Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak , Jakarta : Presindo 1990
Hartono  ,  Soenaryati, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional ,  Jakarta:  Penerbit Alumni, 1991
Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun1974 , Jakarta: Tinta Mas, 1975
J  Satrio, Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan  Anak  Dalam  Undang-Undang ,  Bandung  :  Citra Aditya Bakti, 2005
J. Meleong, Lexy, Metodologi Penelitian kualitatif , (Jakarta Renika Cipta: 1998),
Krisnawati, Emiliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bandung 2005
M.  Situmorang  ,Victor, Aspek  Hukum  Akta  Catatan  Sipil  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 1992
Prawihamidjojo,    Soetojo, Pluralisme  dalam  perundang-undangan  Perkawinan  di  Indonesia ,  Jakarta Airlangga University Press,1986.
Prinst, Darwan, Hukum Anak Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
Ramulyo, Mohd, Idris, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Saleh, K Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Galia Indonesia, 1980
Setiady, “Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan” , Alfabeta, Bandung, 2008.
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan , Yogyakarta: Liberty, 1999
Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2008
Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia , Jakarta: Universitasa Indonesia Press,cetakan ke- v,1986.
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam,(Hukum  Perkawinan,  Kewarisan,  dan perwakafan . Bandung: Nuansa Aulia,2008.
Witanto, D.T, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Paasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan) , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012