PERSAINGAN KEKUASAAN ANTARA INDIA DAN CINA: DARI KEKUASAAN MILITER SAMPAI DENGAN KONFLIK SIBER
Refika Febrianti 1 , Abubakar Eby Hara 2 , Bagus Sigit Sunarko 3
1,2,3 Departemen Hubungan Internasional, Universitas Jember, Indonesia;
1 refikafebrianti99@gmail.com, 2 eby-hara.fisip@unej.ac.id, 3 sigit.fisip@unej.ac.id

## Abstract
This article aims to analyze the development of power competition between China and India  from  military  competition  to  cyberspace  and  the  reasons  why  India  in  2020 expanded this conflict area to cyberspace. This expansion of competition is marked by India's  ban  on  Chinese  mobile  applications.  The  research  was  conducted  using  a qualitative research approach and literature study methods as well as the  theory of Struggle for Power, Cyber power and cyber Sovereignity. The discussion of this paper shows the main reason why India brings conflict to cyberspace by banning Chinese mobile  application  was  because  India  had  to  restrain  China’s  rising  dominance  in cyber power. The ban was come under a longstanding power and influence rivalry of both countries. India is tend to left behind and suffered several defeats in conventional millitary competition with China. Afterward, the cyber rivalry allows India to have an extensive opportunity in restraining China’s power.
Keywords:  China, cyber sovereignity, India, cyber conflict, struggle for power

## Abstrak
Artikel ini bertujuan menganalisis perkembangan persaingan kekuasaan antara Cina dan  India  dari  persaingan  militer  hingga  merambah  ke  wilayah  siber  dan  alasan mengapa  India  pada  tahun  2020  memperluas  wilayah  konflik  ini  ke  wilayah  siber. Perluasan  persaingan  ini  ditandai  dengan  pelarangan  oleh  India  terhadap  aplikasi mobile Cina. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan  studi  kepustakaan  serta    teori struggle  for  power dan cyber  sovereignity .  Hasil penelitian  menemukan  bahwa  alasan  utama  India  memblokir  aplikasi  Cina  adalah karena  India  melihat  perlunya  membendung  dominasi  Cina  yang  semakin  menguat dalam cyber  power .  Pemblokiran  itu  tidak  terlepas  dari  persaingan  pengaruh  dan kekuatan  kedua  negara  yang  sudah  lama.  Dalam  persaingan  kekuatan  militer konvensional  dengan  Cina,  India  cenderung  tertinggal  dan  mengalami  beberapa kekalahan.  Persaingan  kekuatan  ke  arena  siber  memungkinkan  India  mempunyai ruang yang lebih besar untuk menghambat keunggulan Cina.
Kata Kunci: Cina, India, kedaulatan siber, konflik siber, perebutan kekuasaan

## Pendahuluan
Pada tahun 2020, India secara resmi melarang aplikasi internet Cina untuk beroperasi di negaranya. Pemblokiran pertama kali ditetapkan oleh Kementerian Elektronika dan Teknologi  Informasi  India  (MeitY)  pada  Juni  2020  dengan  melampirkan  daftar  59 aplikasi  Cina  yang  diblokir.  Selanjutnya  pada  September  2020,  MeitY  kembali memblokir 118 aplikasi Cina termasuk aplikasi populer seperti Tiktok, WeChat, dan PUBG Mobile (Ministry of Electronics & IT India, 2020). Tercatat selama tahun 2020, India telah melarang sejumlah 220 aplikasi Cina untuk beroperasi di negaranya.
Hal  ini  menarik  perhatian,  karena aplikasi  seluler  seringkali  dianggap  sesuatu yang  netral.  Siapa  saja  dan  negara  mana  saja  bisa  menggunakannya  dengan  bebas. Tentu ada resiko, tetapi pada umumnya masyarakat di dunia menyambut kemudahan kemajuan teknologi  ini.  Memang  ada  pemerintahan  yang melarang  aplikasi  tertentu seperti yang dilakukan oleh Donald Trump yang melarang tujuh aplikasi Cina seperti Alipay, QQ Wallet dan WeChat Pay, tetapi tujuannya lebih pada perang dagang dan pengganti  Trump  yaitu  Joe  Biden  tidak  terlalu concern dengan  hal  ini  (Cambelle, 2020).
Secara  umum,  perkembangan  teknologi  dan  informasi  di  era  global  telah membuat  dunia  internasional  menerima  secara  terbuka  aplikasi  seluler  ( mobile application ).  Aplikasi  seluler  sendiri  merupakan  keseluruhan  perangkat  lunak  yang beroperasi  pada  perangkat  seluler  dan  melakukan  tugas-tugas  tertentu  (Islam  dkk, 2010). Kegunaan yang dimiliki diantaranya adalah untuk menelepon, mengirim pesan, menjelajah  internet,  komunikasi  jejaring  sosial,  video,  audio,  game  dan  fasilitas berbasis  internet  lainnya.  Dengan  kemudahan  penggunaan  dan  keragaman  fungsi, aplikasi  seluler  banyak  digunakan  oleh  pengguna  internet  sekaligus  menjadi  sektor yang banyak dikembangkan oleh negara- negara di dunia.
Cina  menjadi  salah  satu  negara  yang  turut  mengembangkan  sektor  aplikasi selulernya. Beberapa aplikasi Cina bahkan mendapatkan popularitas yang cukup tinggi di pasar global seperti Tiktok, yaitu aplikasi video pendek yang telah diunduh lebih dari satu miliar di 150 negara di dunia (Fannin, 2019). Selain itu juga terdapat WeChat yang  merupakan  aplikasi  perpesanan  yang  tidak  hanya  digunakan  di  Cina  sendiri, tetapi kini mulai banyak digunakan di negara lain.
Seperti  negara  lain,  sebelum  pemblokiran,  India  merupakan  salah  satu  negara yang memiliki minat tinggi terhadap aplikasi Cina. Dibuktikan dengan sebanyak 44 dari  100  aplikasi  seluler  yang  paling  banyak  diunduh  di  India  pada  tahun  2018 merupakan  buatan  Cina  (Pranav  dkk,  2020).  Hingga  di  tahun  2019  Tiktok  menjadi aplikasi  yang  paling  banyak  diunduh  di  India  dengan  total  611  juta  unduhan, melampaui  Facebook  yang  merupakan  aplikasi  buatan  Amerika  Serikat  (Briskman, 2019). Keragaman fungsi serta keunikannya membuat aplikasi Cina kemudian banyak diminati di kalangan masyarakat India.
Selain bermanfaat untuk keseharian pengguna, aplikasi Cina juga memberikan keuntungan  bagi  India.  Seperti  di  bidang  ekonomi  digital,  perusahaan-perusahaan induk aplikasi Cina seperti ByteDance, Alibaba, Tencent dan Baidu turut menanamkan modal  ventura  kepada  92  startup  India  berbasis  teknologi  (Bhandari  dkk.,  2020). Sebagai  mana  mulai  banyak  berkembang,  modal  ventura  berbentuk  investasi  yang memberi  pembiayaan  dan  penyertaan  modal  ke  dalam  perusahaan  swasta  yang kemudian dijadikan sebagai rekan atau pasangan usaha di dalam jangka waktu yang telah  ditentukan.  Modal  yang  diberikan  berbentuk  uang  tunai  kemudian  bisa ditukarkan  ke  dalam  sejumlah  saham  dan  bisa  ditukarkan  kembali  ke  perusahaan pasangan usaha tersebut (Alpha JWC Ventures, 2019).  Dengan pemberian modal ini, ekosistem teknologi India kemudian berkembang dan dapat bersaing dengan startup negara lain di level global.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  kebijakan  pemblokiran  oleh  India  cukup kontradiktif  apabila  melihat  fakta  bahwa  India  merupakan  salah  satu  negara  yang memiliki  minat  tinggi  terhadap  aplikasi  Cina.  Selain  itu  berbagai  keuntungan  yang didapatkan  oleh  India  dari  keberadaan  aplikasi  Cina  menjadikan  kebijakan pemblokiran  bukanlah  sesuatu  yang  seharusnya  dipilih  oleh  India.  Oleh  karena  itu penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait alasan India melakukan pemblokiran aplikasi Cina di tahun 2020.
Dalam  artikel  ini  peneliti  berasumsi  bahwa  pemblokiran  ini  berkaitan  dengan upaya India untuk membendung keunggulan Cina dalam persaingan kekuasaan antara kedua  negara  yang  telah  berlangsung  sejak  lama.    Dalam  studi  literatur  ditemukan bahwa  persaingan  kekuasaan  antara  India  dan  Cina  berlangsung  pada  aspek  militer konvensional.  Dalam  studi  literatur  tentang  persaingan  militer  konvensional  kedua
negara (Avdaliani, 2021; Cenderakasih, 2020; Gokhale, 2021; Nurrahma, 2020; Sandi, 2020),  India  sering  tertinggal  dari  Cina  dan  mengalami  kekalahan  dalam  berbagai bentrok  di  perbatasan.  Kekalahan  pertama  India  atas  Cina  tercatat  dalam  sejarah Perang  Sino-India  tahun  1962.  Kemudian  disusul  dengan  kekalahan  lain  dalam konfrontasi  militer  terbaru  di  Lembah  Galwan  tahun  2020  yang  mengorbankan  20 tentara India.
Belum  ditemukannya  titik  penyelesaian  dalam  konflik  militer  konvensional kemudian membentuk realitas persaingan di aspek lainnya bagi India dan Cina. Salah satunya dalam aspek aplikasi seluler yang melibatkan ruang siber, aplikasi Cina mulai menguasai  India  yang  kemudian  diindikasikan  terjadi  penguasaan  data  pengguna secara ilegal oleh pemerintah Cina. Pemblokiran aplikasi ini bisa dilihat sebagai upaya India untuk menahan laju penguasaan ruang siber yang juga mulai dilakukan Cina di India.  Pemblokiran  itu  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  India  bisa mempertahankan data penggunanya di ruang siber. Dengan menggunakan pendekatan realisme, kasus ini adalah contoh yang tepat mengenai perebutan kekuatan antarnegara yang menjadi salah satu hakekat dari hubungan internasional. Hanya bila dulu wilayah struggle  for  power meliputi  persaingan  persenjataan  secara  konvensional,  maka sekarang dia mulai merambah ke wilayah siber.
Untuk menjelaskan bagaimana pemblokiran aplikasi dapat menjadi bagian dari persaingan  kekuasaan  antara  India  dan  Cina,  maka  artikel  ini  dibagi  menjadi  enam bagian. Bagian pertama akan mengulas teori-teori yang digunakan dalam artikel ini. Bagian  kedua  membahas  metode  penelitian.  Bagian  ketiga  membahas  persaingan militer konvensional antara India dan Cina yang tidak jarang berakhir dengan bentrok di wilayah perbatasan. Selanjutnya, di bagian keempat akan membahas perbandingan kekuatan militer yang dimiliki India dan Cina untuk mengetahui daya saing masing- masing  negara.  Kemudian  bagian  kelima  akan  membahas  terkait  perubahan  arah persaingan  kedua  negara,  dari  yang  awalnya  bersifat  konvensional  kini  semakin meluas ke wilayah siber. Terakhir, di bagian keenam akan dibahas upaya India untuk membendung  kekuasaan  Cina  di  ruang  siber  melalui  pemblokiran  aplikasi  seluler Cina.

## Teori Power: Hard-Power, Soft-Power dan Cyber Power
Untuk menganalisis penelitian ini diperlukan suatu kerangka pemikiran teoritis untuk memetakan  pembahasan-pembahasan  secara  jernih.  Teori struggle  for  power digunakan sebagai pandangan awal untuk membahas kasus hubungan Cina-India ini (Morgenthau,  1978),  karena  bagaimana  pun  inti  dari  hubungan  internasional  dari persfektif ini adalah persaingan dan perebutan kekuasaan. Kemudian kami mencoba melihat bagaimana perkembangan pemahaman tentang power telah berkembang dan sekaligus  bagaimana struggle for  power juga  mengalami  pergeseran  makna  ke arah yang  lebih  kompleks.  Perkembangan  itu  antara  lain  melahirkan  pembedaan  antara hard-power dengan soft-power. Perkembangan  mutakhir  adalah  munculnya cyber power yang memberi makna tersendiri bagi pemaknaan power.
Teori struggle for power berangkat dari pemikiran realisme yang menekankan sisi kompetitif dan konfliktual hubungan internasional. Realisme sendiri pertama kali berkembang setelah Perang Dunia II tetapi akar pemikirannya dapat ditemukan dalam beberapa  tulisan  sejarah  umat manusia  (Antunes  &  Camisao,  2017:  15–18).  Seperti tulisan milik Thucydides terkait Perang Peloponnesia, The Art of War karya SunTzu, Leviathan milik  Hobbes  dan The  Prince karya  milik  Machiavelli  (Chairil,  2013). Tulisan-tulisan tersebut mengindikasikan bahwa manusia haus akan kekuasaan politik dan ingin mendominasi satu sama lain. Asumsi itu kemudian menjadi inspirasi bagi pendekatan realisme dengan elaborasi lebih lanjut.
Memasuki  abad  ke-20  terdapat  salah  satu  pemikir  realisme  terkemuka  yaitu Morgenthau.  Nama  Morgenthau  cukup  dikenal  karena  kemampuannya  dalam membentuk realisme politik yang semula hanya merupakan pemikiran yang tersebar menjadi sebuah perspektif yang utuh dan praktis. Morgenthau (1991: 33) memandang bahwa politik merupakan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atas manusia dan apapun  yang  menjadi  tujuan  akhirnya,  kekuasaan  adalah  tujuan  terpentingnya. Pemikiran ini merupakan perkembangan dari asumsi dasar Thomas Hobbes sebagai pemikir  realisme  klasik  yang  menganggap  manusia  sebagai  makhluk  yang  selalu berjuang untuk mendapatkan kekuasaan (Thivet, 2008: 1). Asumsi ini berkembang dan menjadi salah satu rujukan dalam studi Hubungan Internasional (Tambunan, 2010).
Dasar  pemikiran  tersebut  kemudian  menjelaskan  bahwa  perilaku  negara  pada dasarnya  adalah  perjuangan  untuk  memperoleh  kekuasaan  atau struggle  for  power . Keinginan untuk mencapai kekuasaan menjadi dasar pola perilaku dan interaksi antar negara.  Keinginan  utama  untuk  mendominasi  merupakan  unsur  yang  mendorong negara-negara  untuk  memperebutkan  kekuasaan  di  kancah  politik  internasional. Melalui  kekuasaan  yang  dimiliki,  negara  akan  menggunakannya  untuk  mencapai kepentingan  nasional,  baik  untuk  memperoleh  harga  diri  ( prestige ),  wilayah, keamanan, persuasi, reward , ancaman dan kekerasan melalui militer ataupun sanksi ekonomi (Morgenthau, 1954).
Dalam pengertian Morgenthau ini dan para penganut realisme umumnya, power ini  didefinisikan  sebagai  kekuatan  militer  yang juga  kemudian  disebut  dengan hard power (yang digunakan untuk membedakannya dengan ciri power lain yang disebut soft - power ).  Kemampuan  militer  ini  menjadi  kalkulasi  utama  untuk  menentukan keseimbangan  kekuatan.  Perubahan  konstelasi  kekuatan  militer  akan  melahirkan dilemma  keamanan  yang  mendorong  peningkatan  kekuatan  dari  negara  lainnya. Dalam  konteks  tersebut,  India  dan  Cina  sejak  abad  ke-19  telah  terlibat  dalam persaingan kekuasaan. Persaingan kedua negara awalnya bersifat konvensional yaitu berupa peningkatan kekuatan militer di wilayah sengketa perbatasan.
Namun  dalam  perkembangannya, power dan  praktek struggle  for  power mempunyai  dimensi  lain.  Nye  misalnya  membedakan  antara hard power untuk merujuk kepada pengertian kekuatan militer dan soft power sebagai kekuatan persuasi. Soft power memiliki  berbagai  aspek  yang  menunjukkan  keunggulan  negara  di  luar kekuatan militer seperti keunggulan sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem pengetahuan dan nilai. Kemampuan suatu negara untuk meyakinkan negara lain akan keunggulan soft power- nya dianggap sebagai power yang kuat. Bila suatu negara bisa  menggabung  kedua  power  ini,  menurut  Nye,  maka  negara  ini  memiliki smart power (Nye, 2009).
Dalam  perkembangannya  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi yang  semakin  canggih,  negara-negara  kini  mengenal  kekuatan  siber  ( cyber  power ). Bila hard-power dan soft-power umumnya  dimiliki  oleh  negara-negara  kekuatan besar, maka cyber-power bisa dimiliki oleh negara-negara baik kecil maupun besar. Bahkan non-state actors juga bisa menguasai kekuatan siber ini. Sebelum membahas
bagaimana persaingan perebutan kuasa antara Cina dan India yang kini merambah ke ruang  siber  berupa  penguasaan  data  yang  salah  satunya  melibatkan  aplikasi  seluler, berikut  akan  diuraikan  konsep cyber-power ini.  Meluasnya  arah  persaingan  antara India  dan  Cina  menunjukkan  bahwa  dasar  perilaku  negara  adalah  keinginan  untuk memperoleh kekuasaan dan saling mendominasi.

## Kekuatan Siber dan Kedaulatan Siber (Cyber Power and Cyber Sovereignity)
Teori kedua yang digunakan adalah kekuatan siber dan kaitannya dengan kedaulatan siber atau cyber sovereignity yang mulai muncul sejak dikenalnya istilah ruang siber.
Walaupun  penguasaan  atau  kedaulatan  mutlak  terhadap  ruang  siber  tidak  mungkin dilakukan, tetapi tiap negara selalu berusaha untuk menguasai ruang siber mereka agar tidak  dikuasai  secara  mutlak  oleh  negara  lain.  Negara-negara  mengembangkan berbagai cara untuk mengamankan ruang siber mereka termasuk bekerjasama dengan negara lain (Sembodho, 2019: 1).
Menurut Nye kekuatan tergantung pada konteks, dan pertumbuhan cepat ruang siber adalah konteks baru yang penting dalam politik dunia. Dalam konteks sekarang Nye  menjelaskan  tumbuhnya  kekuatan  siber  ini  dengan  cepat  tergantung  kepada kemampuan dan penguasaan teknologi oleh suatu negara, orang atau kelompok orang tertentu.  Nye  mendefinisikan  kekuatan  siber  sebagai  “kemampuan  untuk menggunakan ruang siber untuk menciptakan keuntungan dan memengaruhi peristiwa di lingkungan operasional lain dan di seluruh instrumen kekuasaan” (Nye, 2010).
Sifat kekuatan siber yang tidak terlalu mahal seperti kekuatan milier, anonimitas dan  perbedaan  dalam  kerentanan  membuat  aktor  yang  lebih  lemah  dalam  dunia internasional  bisa mempunyai  kemampuan  untuk  melawan  negara  yang  kuat  secara militer namun rentan atau tidak memiliki kekuatan dan perlindungan siber yang baik. Ini terjadi dalam banyak kasus perentasan dan serangan siber yang dilakukan Korea Utara  terhadap  Amerika  misalnya  dan  Cina  terhadap  Amerika.  Yang  jelas  menurut Nye, negara dengan kekuatan besar pun tidak dapat lagi menguasai wilayah siber ini seperti kemampuan mereka menguasai wilayah laut atau udara  (Nye, 2010). Karena sifatnya  yang  demikian,  maka  seperti  akan  diuraikan  lebih lanjut  pada  bagian akhir paper  ini,  India,  sebagai  kekuatan  yang  lebih  lemah  secara  militer  daripada  Cina,
mencoba  menggunakan  wilayah  siber  ini  untuk  membendung  dominasi  Cina  yang semakin kuat dewasa ini di dunia dan khususnya di India dan kawasan Asia Selatan.
Ruang siber sendiri mencakup keseluruhan jaringan komunikasi, pangkalan data serta sumber informasi yang terintegrasi secara virtual dan global. Karakteristik yang dimiliki oleh ruang siber memungkinkan pengguna untuk dapat berkomunikasi dengan menyamarkan identitasnya dan tidak dibatasi dengan wilayah  (Liaropoulos, 2013: 21). Dengan  karakteristiknya  yang  tidak  dibatasi  wilayah  ( borderless )  menjadikan keamanan tidak melekat di dalam ruang siber (Sembodho, 2019: 1). Dengan demikian, data dan informasi yang terintegrasi di dalamnya berpotensi untuk dikuasai oleh pihak lain.
Data  yang  terintegrasi  dalam  ruang  siber  memiliki  pengaruh  penting  bagi penggunanya. Bahkan muncul istilah baru yaitu “ data is a new oil ” atau data adalah minyak baru. Seperti halnya minyak, data menjadi sumber daya yang tidak dapat habis dan  menjadi  komoditas  bagi  pemilknya  (Haupt  M,  2016).  Hal  ini  dikarenakan  data mampu  menyimpan  aktivitas  pengguna,  tidak  terbatas  pada  aktivitas  yang  bernilai ekonomi  saja  tetapi  juga  sosial  dan  budaya  (Gupta  &  Sony,  2021:  69–70).  Dengan demikian,  data  berpotensi  dimanfaatkan  sebagai  sarana  baru  untuk  menjalankan kekuasaan dan perlu diperjelas terkait siapa pemiliknya.
Begitu juga kehidupan suatu negara yang bergantung terhadap keberadaan data di ruang siber. Hal ini dikarenakan beberapa infrastruktur penting seperti perbankan, keuangan,  perminyakan,  gas,  listrik,  air  dan  transportasi,  seluruhnya  terintegrasi dengan  jaringan  internet  (Franzese,  2009).  Artinya,  data  dan  informasi  dari infrastruktur tersebut mengandung nilai ekonomi, sosial, budaya dan bahkan militer yang  berpengaruh  bagi  kelangsungan  hidup  negara.  Dengan  memahami  pentingnya suatu data yang diikuti oleh kerentanannya, menjadikan ruang siber kini hadir sebagai domain  persaingan  baru  bagi  negara-negara  setelah  daratan,  laut,  udara  dan  ruang angkasa.
Untuk mencegah dampak dari karakteristik ruang siber yang borderless tersebut, negara  mulai  memasukkan  konsep  kedaulatan  ( sovereignty )  ke  dalam  ruang  siber (Liaropoulos, 2013: 22). Dalam hubungan internasional, kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan atas teritorial yang berbeda. Kedaulatan siber juga berangkat dari konsep tersebut.  Dengan  adanya  kedaulatan  siber,  negara  berupaya  untuk  membentuk  atau
membatasi wilayah kekuasaannya di ruang siber. Tujuannya adalah untuk mengontrol data  serta  informasi  dalam  batas  domestiknya  (Moharana,  2018:    246).  Tidak  lain, tujuan akhirnya adalah untuk menghindari terjadinya penguasaan data oleh negara lain maupun entitas lain.
Kedaulatan  siber  memberikan  negara  kekuasaan  untuk  mengontrol  ruang sibernya. Baik untuk tujuan politik, ekonomi, budaya maupun teknologi. Kedaulatan siber juga melibatkan jaringan siber yang berdaulat dari suatu negera. Dimana otoritas berhak untuk melakukan filterisasi data, baik dengan cara melakukan sensor ataupun memblokir data yang beredar di dalam wilayahnya  (Moharana, 2018: 247). Dengan berkembangnya internet, kedaulatan siber seharusnya menjadi kebutuhan bagi negara- negara untuk memastikan keamanan internal dan kepentingan strategisnya. Terutama karena  kini  persaingan  negara  dan  urusan  geopolitik  berlangsung  di  ruang  siber (Liaropoulos, 2013: 23).
Selain  itu  dalam  berbagai  analisis  juga  sering  dibedakan  beberapa  istilah persaingan siber seperti cyber attack, cyber crime dan cyber warfare . Ketiga istilah tersebut  memiliki  definisi  serta  tujuannya  masing-masing. Cyber  attack sendiri dipahami  sebagai  metode  yang  digunakan  untuk  melakukan  serangan  dengan menggunakan  teknologi  komputer  dan  internet.  Sementara  itu, cyber  crime didefinisikan sebagai tindak kejahatan pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Kemudian cyber warfare merupakan bentuk operasi siber  baik  untuk  menyerang  ataupun  bertahan  yang  sifatnya  merusak  dan menghancurkan target operasi (Suharto & Apriyani, 2021:102–104).
Tindakan  pemblokiran  menunjukkan  bagaimana  India  dalam  menggunakan kedaulatan  sibernya.  Pemerintah  India  bertindak  sebagai  otoritas  tertinggi  untuk mengontrol  data  dalam  batas  domestiknya.  Dalam  hal  ini,  kontrol  ditujukan  untuk mencegah terjadinya penguasaan data oleh aplikasi Cina. Selain itu, tindakan tersebut juga  tidak  dapat  digolongkan atas  dasar adanya  serangan  di  ketiga  konsepsi  perang ( cyber attack, cyber crime dan cyber warfare) , tetapi bisa dilihat sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya tiga aspek tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang menekankan  pemahaman  mendalam  terhadap  suatu  fenomena.  Dalam  menjelaskan alasan India melakukan pemblokiran terhadap aplikasi Cina, peneliti menganalisisnya secara  eksplanatif  untuk  mencari  jawaban  dan  alasan  atas  fenomena  tersebut. Penelitian  ini  merupakan  studi  kepustakaan  sehingga  teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui berbagai sumber literatur seperti buku, laporan penelitian terdahulu, jurnal  dan  laporan  dari  pihak  kredibel.  Langkah  pertama  adalah  pengumpulan  data melalui  hasil  pengamatan  milik  orang  lain  ( secondary  data ),  kemudian  data-data tersebut  dibaca,  ditelaah  secara  mendalam  dan  dikelompokkan  sesuai  kebutuhan. Untuk menguji keabsahan data-data tersebut peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber  saja,  melainkan  juga  membandingkan  dengan  sumber-sumber  lain  untuk membuktikan  validitas  data  yang  telah  ditemukan.  Langkah  selanjutnya,  peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh agar menghasilkan analisis yang kuat sehingga ditemukan pola-pola yang memperkuat kerangka teori yang ada.

## Hasil dan Diskusi

## Persaingan Konvensional Antara India dan Cina
India dan Cina merupakan dua negara di Asia Selatan yang saling berebut pengaruh sejak lama. Keduanya merupakan negara yang mempunyai peradaban tua dan merasa bangga terhadap warisan peradaban itu. Keduanya merupakan negara ‘raksasa’ karena memiliki  wilayah  terluas  dan  penduduk  terbanyak  di  Asia  ( United  Nations ,  2019). Selain  itu  kepemilikan  tenaga  nuklir  serta  kekuatan  militer  yang  terus  berkembang menjadikan  India  dan  Cina  sebagai  negara  yang  berpengaruh  di  Asia  (Shrivastava, 2016).  Potensi-potensi  kekuatan  nasional  yang  demikian  ini  menjadikan  India  dan Cina memandang satu sama lain sebagai tantangan strategis untuk mendapatkan posisi dalam tatanan  global  dan  regional  di  Asia  Selatan.  Belakangan  ini  India  bergabung dengan koalisi Quadrilateral Security Dialogue (Quad), yaitu forum dialog informal antara India, Amerika Serikat, Jepang dan Australia yang bekerja pada agenda masalah keamanan,  ekonomi  dan  kesehatan  di  wilayah  Indo-Pasifik.  India  melalui  Quad  ini
bersama Amerika Serikat, Jepang dan Australia untuk menghadapi kebangkitan Cina secara militer dan ekonomi di dunia (Rasheed, 2020).
Adanya  anggapan  sebagai  tantangan  strategis  bagi  satu  sama  lain  membuat hubungan  India  dan  Cina  kemudian  banyak  diwarnai  oleh  persaingan.  Persaingan kedua  negara  dimulai  dari  berbagai  tingkat  yaitu  dari  tingkat  bilateral,  regional maupun  global.  Selain  itu  persaingan  antar  India  dan  Cina  juga  meliputi  berbagai domain  mulai  dari  teritorial,  geopolitik,  ekonomi,  ideologis,  teknologi  hingga soft power (Madan,  2021).  Konflik  perbatasan  menjadi  konflik  terpanjang  bagi  kedua negara yang dimulai sejak abad ke 19 hingga saat ini. Konflik perbatasan ini sekaligus menjadi akar kemunculan persaingan lain yang menjadi realitas bagi hubungan kedua negara saat ini.
Terdapat kecurigaan yang besar antara satu negara dengan negara lainnya. India melihat  Cina  memiliki  ambisi  untuk  menguasai  atau  mempengaruhi  negara-negara Asia  Selatan  yang  secara  tradisional  merupakan  daerah  lingkungan  pengaruh  India sejak  lama.  Persaingan  kedua  negara  itu  telah  menyebabkan  beberapa  bentrokan  di perbatasan  yang  memakan  korban  jiwa  di  kedua  pihak.  Dalam  bentrokan  tersebut beberapa negara tetangga India juga terlibat. India ingin memastikan bahwa tetangga- tetangganya  di  Asia  Selatan  tidak  jatuh  dalam  pengaruh  Cina.  Kami  melihat  ada beberapa kasus yang menunjukkan sengitnya persaingan kekuasaan kedua negara yang terutama meliputi persaingan militer konvensional.

## Perang Sino-Indian (1962)
Perang Sino-Indian menjadi konfrontasi fisik pertama sekaligus yang terbesar dalam sejarah India dan Cina. Konflik bermula ketika Cina membangun jalan sepanjang 750 mil melintasi Aksai Chin yang menghubungkan Tibet dan Xinjiang, termasuk 112 mil di atas wilayah yang menjadi klaim India (Sandi, 2020). India kemudian memprotes pembangunan  Cina  tersebut  karena  dianggap  telah  melanggar  salah  satu  prinsip Panchseel  Agreement  tahun  1954  dimana  kedua  negara  perlu  saling  menghormati integritas  teritorial  dan  kedaulatan  masing-masing.  Aksi  klaim  tersebut  kemudian berakhir dengan bentrok antar masing-masing tentara di wilayah perbatasan.
Sejak saat itu hubungan India dan Cina kian memburuk. Tahun 1959 menjadi pertempuran  pertama  bagi  kedua  negara  di  garis  McMahon.  Setelah  terjadinya
pertempuran,  kedua  belah  pihak  memutuskan  unutk  melakukan  negosiasi  agar mencapai kesepakatan yang utuh. Tetapi negosiasi itu tidak membuahkan hasil karena kedua negara menolak untuk menarik pasukan militernya masing-masing dari kawasan sengketa.  Tidak  adanya  titik  temu  antara  India  dan  Cina  semakin  menciptakan ketegangan militer masing-masing negara di wilayah Aksai Chin.
Ketegangan terus berlanjut hingga 20 Oktober 1962 menjadi puncaknya. Militer Cina melakukan serangan besar-besaran terhadap wilayah timur maupun barat India. Serangan yang sifatnya mendadak dan minimnya persiapan India, menyebabkan India tidak berdaya dalam melawan Cina. Cina sebagai pihak yang unggul akhirnya berhasil menguasai Aksai Chin di sektor barat dan berhasil menyerang pasukan militer India yang  berada  di  selatan  sungai  Namka.  Keberhasilan  serangannya  membuat  Cina mengeluarkan  status  gencatan  senjata  dan  menawarkan  agar  dilakukan  perundingan untuk menentukan batas wilayah kepada India.
India  yang  kala  itu  dikalahkan  oleh  Cina  kemudian  menolak  dilakukannya perundingan  dan  akan  melanjutkan  sengketa  perbatasan  dengan  jalan  militer (Maxwell, 1999). India melakukan serangan balik kepada pasukan militer Cina pada 14  November  1962.  Pada  perang  kedua  ini  India  pada  awalnya  berhasil  menguasai kota Walong yang merupakan wilayah Cina. Tetapi di akhir peperangan, India tetap mengalami  kekalahan.  Akhirnya  Cina  kembali  menjadi  pihak  yang  menang  dan berhasil  meluaskan  keamanan  militernya  di  kawasan  sengketa.  Sehingga  pada  22 November  1962,  Cina  mengeluarkan  status  gencatan  senjata  secara  sepihak  yang menandai berakhirnya perang dengan India sebagai pihak yang dikalahkan.

## Konflik Dataran Tinggi Doklam (2017)
Berakhirnya  perang  Sino-Indian  pada  tahun  1962  berdampak  pada  renggangnya hubungan diplomatik antara India dan Cina. Beberapa kerjasama dalam bidang militer berhasil dijalin oleh India dan Cina kala itu sebagai upaya rekonsiliasi. Tetapi berbagai perundingan  yang  diadakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  perbatasan  tidak membuahkan  hasil  karena  kedua  negara  terus  menekankan  klaim  atas  teritorialnya masing-masing (Calvin, 1984). Sehingga hubungan kedua negara setelah Perang Sino- Indian  cenderung  stagnan  yang  dipenuhi  oleh  konfrontasi  militer  dan  pertukaran diplomatik yang tidak produktif.
Salah  satu  konfrotasi  militer  yang  terjadi  antara  India  dan  Cina  pasca  perang adalah  Konflik  Doklam  di  tahun  2017.  Sengketa  wilayah  dataran  tinggi  Doklam sebenarnya merupakan konflik yang dialami oleh Cina dan Bhutan. Tetapi India turut melibatkan diri dalam konflik ini dikarenakan Bhutan yang menjadi sekutu dari India sejak tahun 2007 (Ministry of External Affairs (MEA) India, 2007). Selain itu menurut India, aktivitas militer Cina di daerah Doklam dapat mengancam keamanan wilayah timur  lautnya  (Miglani,  2017).  Dengan  adanya  campur  tangan  India  menandakan bahwa  konflik  Doklam  di  tahun  2017  sebenarnya  merupakan  perpanjangan  konflik perbatasan  dari  India  dan  Cina  yang  belum  selesai.  Walaupun  begitu,  Bhutan  juga diuntungkan  dari  segi  militer  dalam  melawan  Cina  karena  militer  India  yang  lebih unggul daripada miliknya.
Sengketa bermula ketika Cina membangun jalan raya di Doklam menuju kamp tentara Bhutan di Zompelri (Ministry of Foreign Royal Government of Bhutan, 2017). Pembangunan  ini  membawa  kekhawatiran  bagi  Bhutan  karena  dapat  mengancam stabilitas  keamanan  wilayahnya.  Setelah  mengetahui  pembangunan  jalan  raya  oleh Cina,  India  kemudian  menempatkan  militernya  untuk  mengawasi  Cina  agar  tidak melewati  batas  teritorial  wilayah  Bhutan  (Mardiana,  2020).  Selain  itu  India  juga memasuki  kawasan  Cina  yang  berada  di  dataran  tinggi  Doklam  secara  ilegal  yang kemudian oleh Cina dianggap mengganggu proses pembangungan jalan di kawasan tersebut.
Ketegangan  militer  di  perbatasan  kemudian  membuat  India  dan  Cina  terus menambah  pasukan  militernya.  Sebanyak  300  pasukan  militer  kedua  negara  saling berhadapan  dengan  hanya  terpisah  jarak  sekitar  150  meter  saja  (Hardoko,  2017). Ketegangan militer kemudian berakhir dengan aksi saling serang berupa pelemparan batu di kawasan Danau Pangong (Kertopati, 2017). Danau Pangong sendiri merupakan bagian  dari  wilayah  dataran  tinggi  Doklam  yang  sedang  menjadi  wilayah  konflik antara  Cina,  Bhutan  dan  India.  Selain  serangan  fisik,  India  dan  Cina  juga  saling menyerang  menggunakan  media lokal  dimana  keduanya  saling  mencerca  satu  sama lain di berbagai media.
Untuk  meredam  ketegangan  yang  semakin  memanas,  India  dan  Cina  sepakat untuk  menyelesaikan  konflik  melalui  jalur  diplomasi.  Konferensi  Tingkat  Tinggi (KTT) BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan) menjadi jembatan bagi
dilakukannya negosiasi antara India dan Cina karena keduanya hadir sebagai anggota (Rejeki,  2019).  Setelah  ketegangan  militer  yang  terjadi  di  dataran  tinggi  Doklam selama  73  hari,  India  dan  Cina  akhirnya  mengalami  kebuntuan  militer  dan  sepakat untuk  menarik  pasukan  militer  masing-masing  dari  wilayah  perbatasan  (Miglani, 2017).  Ini  kemudian  menandakan  berakhirnya  ketegangan  militer  kedua  negara  di dataran Doklam.

## Konflik Lembah Galwan (2020)
India  dan  Cina  pada  tahun  2020  kembali  dihadapkan  pada  ketegangan  militer  dan diplomatik terkait wilayah perbatasan. Konflik ini terjadi di Garis Kontrol Aktual atau Line of Actual Control (LAC), yakni garis demarkasi yang memisahkan wilayah yang dikuasai India dengan wilayah yang dikuasai Cina, yang terletak di Lembah Galwan, Ladakh.  (Express,  2020)  Lembah  Galwan  terletak  di  Kashmir  dan  sejak  lama  telah menjadi wilayah sengketa antara India, Pakistan dan Cina. Dari konflik ini, setidaknya sebanyak dua puluh tentara India terbunuh akibat konfrontasi ini, salah satunya adalah perwira militer India. Ketegangan militer ini menjadi peristiwa pertama yang berujung pada pertumpahan darah sejak Perang Sino-Indian di tahun 1962.
Konflik bermula ketika India di tahun 2019 membangun sebuah jalan panjang beberapa  ratus  kilometer  menuju  ke  Daulat  Beg  Odi  yang  merupakan  tempat pendaratan tertinggi di dunia. Pembangunan jalan oleh India menjadi ancaman bagi Cina  karena  apabila  terjadi  konflik  di  perbatasan,  India  dapat  dengan  cepat menggerakkan  kekuatan  mliternya  melalui  jalan  tersebut.  Untuk  mengimbangi kekuatan  India,  pasukan  militer  Cina  pada  Mei  2020  kemudian  mendirikan  tenda, menggali  parit  perlindungan  dan  memindahkan  sejumlah  peralatan  militer  besar  ke wilayah yang diklaim sebagai bagian dari India (BBC News, 2020). Aksi Cina tersebut menuai ketidaksepakatan dari India karena Cina dianggap melewati batas teritorialnya.
Hingga pada 6 Juni 2020 India dan Cina sepakat melakukan proses de-eskalasi untuk  mengurangi  ketegangan  militer  yang  ada.  Proses  de-eskalasi  diwakili  oleh pejabat militer masing-masing negara. Dari proses de-eskalasi tersebut, kedua negara sepakat untuk mengambil langkah-langkah relevan menuju perdamaian (Cenderakasih, 2020). Cina kemudian menarik pasukan militernya dari LAC sebagai langkah untuk mengurangi ketegangan.
Untuk  memastikan  penarikan  pasukan  Cina  dari  LAC,  pasukan  patroli  India kemudian  melakukan  pengecekan  langsung  ke  wilayah  tersebut.  Namun  kedua pasukan militer berakhir dengan konfrontasi fisik dengan menggunakan senjata tajam. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina yaitu Zhao Lijian, India adalah pihak pertama yang melakukan provokasi dan menyerang tentara Cina terlebih dahulu. Walaupun  konfrontasi  fisik  ini  tidak  mengorbankan  pasukan  militer  Cina,  tetapi sejumlah 20 tentara India terbunuh dan lainnya mengalami luka-luka (CNN Indonesia, 2020).  Kekalahan  India  dalam  konflik  ini  semakin  meningkatkan  ketegangan diplomatik dan militer kedua negara.

## Perbandingan Kekuatan Militer India dan Cina
Secara  historis,  India  dan  Cina  telah  lama  terlibat  dalam  persaingan  konvensional terutama di wilayah yang menjadi sengketa kedua negara. India khususnya menjadi pihak yang sering mengalami kekalahan dan kerugian ketika konfrontasi berlangsung. Perang  Sino-India  pada  tahun  1962  menjadi  sejarah  awal  kekalahan  India  akibat ketidakmampuannya  untuk  menyeimbangi  kekuatan  militer  Cina.  Selain  itu, konfrontasi militer terbaru di Lembah Galwan pada tahun 2020 yang mengorbankan 20  tentara  India  kian  membuktikan  betapa  rentannya  militer  India  jika  dihadapkan dengan militer Cina (Cenderakasih, 2020).
Apabila  ditinjau  dari  segi  militer,  Cina  tampaknya  memiliki  kapasitas  militer yang lebih unggul jika dibandingkan dengan India. Dapat dilihat dari jumlah anggaran militer Cina yang empat kali lebih besar dari India, yaitu sebesar 252 miliar dolar per tahun (Armed Forces, 2021). Cina juga meningkatkan infrastruktur militernya di Tibet sejak tahun 1980-an berupa jalur kereta api dan jalur jalan raya yang telah dilengkapi dengan tujuh bandara dataran tinggi di Tibet. Selain itu, Cina juga memiliki sejumlah 157 pesawat tempur, pasukan dan infrastruktur komunikasi serta logistik yang canggih untuk  operasi  melawan  India  (Pardesi,  2021).  Dengan  keunggulan  militer  yang dimiliki,  Cina  terus  meluaskan  dominasi  militernya  untuk  menguasai  wilayah perbatasan dengan India.
Sementara itu India sejak tahun 2005 berupaya untuk mengimbangi kapabilitas militernya dengan Cina. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan jaringan jalan dan aktifnya  serangkaian  lapangan  terbang  di  sepanjang  perbatasan  Himalaya  untuk
operasi melawan Cina. Pada tahun 2013 India juga mengalokasikan anggaran sebesar 15  miliar  dolar  untuk  modernisasi  militer  serta  untuk  meningkatkan  kemampuan defensif  maupun  ofensifnya  (Pardesi,  2021).  Upaya-upaya  tersebut  menjadi  bukti keseriusan  India  dalam  menyaingi  militer  Cina,  walaupun  masih  tertinggal  jauh sebagaimana kekalahan yang dialami India di konflik Lembah Galwan tahun 2020.

## Perubahan Arah Persaingan
Tampaknya  memang  cukup  sulit  bagi  India  untuk  unggul  dalam  persaingan  militer dengan Cina. Persaingan di aspek militer akan membawa India pada kekalahan yang akhirnya  memberikan  celah  bagi  Cina  untuk  mendominasi  wilayahnya.  Kekalahan yang  terus  berulang  terjadi  tentu  saja  dapat  merugikan  India,  baik  secara  teritorial maupun  secara prestige di  kancah  politik  internasional.  Selaras  dengan  asumsi Morgenthau bahwa keinginan untuk mencapai kekuasaan menjadi dasar pola perilaku dan  interaksi  antar  negara  (Morgenthau,  1954).  Begitu  juga  dengan  India  yang memiliki tujuan untuk mendominasi dan mendapatkan kekuasaan lebih dari yang Cina miliki.
India  yang  tertinggal  dalam  aspek  militernya  kemudian  mencari  arena persaingan  baru  dimana  potensi  untuk  menang  dari  Cina  lebih  besar.  Ruang  siber menjadi salah satu arena yang dipilih oleh India untuk bersaing dengan Cina. Ruang siber  sendiri  memang  berpotensi  untuk  dijadikan  domain  persaingan  baru  setelah daratan,  laut,  udara  dan  ruang  angkasa  karena  karakterisiknya  yang  terbuka ( borderless ). Dengan karakteristik yang terbuka maka rentan terjadi persaingan untuk saling menguasai data satu sama lain di ruang siber.
Langkah  awal  yang  dipilih  India  untuk  menguasai  ruang  siber  adalah  dengan memblokir aplikasi seluler buatan Cina di negaranya.  Memang dalam kenyataannya belum  ada cyber  warfare , cybercrime atau cyber-attack seperti  umumnya dikhawatirkan dalam cyber war . Namun, keberadaan aplikasi seluler Cina yang cukup mendominasi dianggap sebagai ancaman karena potensi untuk menguasai data India di ruang siber semakin besar. Untuk mencegah meluasnya kekuasaan Cina tersebut, India kemudian menggunakan kekuatan sibernya yang diwujudkan melalui kebijakan pemblokiran aplikasi Cina di bawah Peraturan Teknologi Informasi 2009 bagian 69A Undang-Undang TI India.

## Upaya India Untuk Menguasai Ruang Siber
Pelarangan  aplikasi  Cina  ditetapkan  oleh  Kementerian  Elektronika  dan  Teknologi Informasi India (MeitY) secara bertahap. Tahap pertama dirilis pada bulan Juni 2020 melalui press rilis MeitY yang sekaligus melampirkan daftar 59 aplikasi seluler Cina yang diblokir. Kemudian pemblokiran tahap kedua dilakukan pada bulan September 2020.  Melalui  press  rilisnya,  MeitY  melarang  sejumlah  118  aplikasi  seluler  Cina seperti  Tiktok,  PUBG  Mobile,  WeChat  dll  untuk  beroperasi  di  India  (Ministry  of Electronics  &  IT  India,  2020).  Menteri  Elektronika  dan  Teknologi  Informasi  India, Ravi Shankar Prasad dalam press rilisnya menyatakan:
“ We  have  banned  59  apps  for  the  safety  of  the  country  and  to  safeguard people’s digital data… We won’t compromise on the issue of data security… We  won’t  compromise  on  the  issue  of  national  safety  and  security.  India knows how to protect its borders and also knows how to carry out a digital strike .” (Kathuria et al., 2015)
Melalui press rilis dan pidato Ravi Shankar Prasad, aplikasi Cina dianggap telah mencuri  dan  mentransmisikan  data  pengguna  secara  ilegal  ke  server  di  luar  India. Server  tersebut  dicurigai  merupakan  server  yang  berbasis  di  negara  asal  aplikasi- aplikasi  tersebut  yaitu  Cina.  India  menilai  bahwa  kemungkinan  adanya  penguasaan data oleh Cina dapat mengancam kedaulatan dan integritas negaranya. Oleh karena itu sebelum penguasaan data oleh Cina semakin meluas, India terlebih dahulu memblokir aplikasi Cina dari ruang sibernya.
Dengan  adanya  kekhawatiran  akan  penguasaan  data,  beberapa  ahli  siber internasional kemudian melakukan investigasi terhadap salah satu aplikasi Cina yang paling banyak dicurigai yaitu Tiktok. Salah satunya yaitu seorang peneliti keamanan asal  Prancis  bernama  Robert  yang  turut  menginvestigasi  Tiktok.  Robert  telah melakukan  analisis  kode  aplikasi  Tiktok  dan  tidak  menemukan  suatu  keganjalan  di dalamnya (Philips, 2020). Robert juga menjelaskan bahwa Tiktok memiliki cara kerja penyimpanan data pengguna yang sama dengan kebanyakan aplikasi seluler lainnya, seperti  aplikasi  buatan  Amerika  Serikat  yaitu  Facebook,  Twitter  dan  Instagram (Huaxia, 2020).
Selajutnya  peneliti  keamanan  siber  dari  Universitas  Toronto  juga  membedah kode  aplikasi  Tiktok.  Para  peneliti  menemukan  bahwa  Tiktok  tidak  berkomunikasi dengan  server  manapun  yang  berbasis  di  Cina.  Data-data  pengguna  dari  luar  Cina
tampaknya  tidak  disimpan  langsung  di  server  Cina  (Ikeda,  2020).  Tetapi  tidak menutup kemungkinan bahwa data yang disimpan di server luar Cina dapat diteruskan ke  perusahaan  induk  ByteDance  di  Beijing  yang  kemudian  tunduk  pada  aturan intelijen nasional Cina. Dengan begitu, walaupun tampaknya Pemerintah Cina saat ini tidak  melakukan  penguasaan  data  tetapi  struktur  politik  Cina  memungkinkan  hal tersebut terjadi.
Selain itu Central Intelligence Agency (CIA) atau Badan Intelijen Pusat milik Amerika Serikat juga dilaporkan telah menyelidiki ancaman keamanan Tiktok. Dalam laporannya  tersebut  CIA  menegaskan  tidak  ada  bukti  bahwa  otoritas  intelijen  Cina telah  melakukan  spionase  melalui  Tiktok  (Ghaffary,  2020).  Tetapi  dengan  adanya Undang-Undang  Intelijen  Nasional  Cina  tahun  2017  maka  pihak  berwenang  Cina berpotensi untuk menguasai data pengguna melalui aplikasi tersebut.
Dari beberapa laporan investigasi diatas memang belum ditemukan bukti adanya pencurian data oleh aplikasi Cina. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah struktur politik Cina yang direpresentasikan melalui Undang-Undang Intelijen Nasional Cina pasal 7 tahun 2017 yang menyatakan: “ Any organization or citizen shall support, assist and cooperate with the state intelligence work in accordance with the law, and keep its secrets known to the public. The State protects individuals and organisations that support, assist and cooperate with national intelligence work ” (Mohan, 2020).
Dalam  pasal  tersebut  diatur  bahwa  setiap  organisasi  atau  warga  negara  Cina harus mendukung, membantu dan bekerja sama dengan intelijen negara sesuai dengan hukum dan menjaga rahasianya diketahui publik. Artinya, perusahaan dan organisasi Cina  wajib  bekerjasama  dengan  Badan  Intelijen  Cina  dalam  kegiatan  keamanan, termasuk di dalamnya adalah tindakan spionase. Bagi individu atau perusahaan yang melanggar  undang-undang  tersebut  akan  didakwa  sebagai  tindak  kejahatan  dan pemberian hukuman penahanan.
Melalui  undang-undang  tersebut  terdapat  kemungkinan  perusahaan  dan organisasi  Cina  untuk  menyerahkan  data-data  keamanan  penggunanya  kepada Pemerintah  Cina.  Dengan  begitu,  pejabat  intelijen  Cina  memiliki  wewenang  untuk mengakses data individu maupun organisasi asing yang tertaut dengan aplikasi Cina. Termasuk mengakses data pengguna yang dibatasi seperti catatan pribadi, informasi peralatan  komunikasi  serta  transportasi  yang  dimiliki  oleh  individu  maupun
perusahaan. Penguasaan data secara ilegal oleh pemerintah Cina akan berdampak bagi individu,  perusahaan  maupun  negara  yang  informasinya  terintegrasi  pada  aplikasi tersebut.
Negara khususnya akan menjadi pihak yang terdampak secara signifikan apabila penguasaan data pengguna oleh Pemerintah Cina terjadi. Disampaikan oleh Pratama D. Persadha (2020) yang merupakan seorang ahli keamanan siber dari Communication & Information System Security Research (CISSReC) bahwa individu mungkin akan merasakan  dampaknya  secara  langsung  apabila  akun  perbankan  yang  tertaut  pada aplikasi seluler diretas. Tetapi negara akan merasakan dampak yang lebih besar karena data pengguna suatu negara berkaitan dengan infrastruktur penting seperti perbankan, keuangan, perminyakan, gas, listrik, air dan transportasi (Franzese, 2009). Dengan ini data  pengguna  menjadi  hal  penting  bagi negara  karena  berkaitan  dengan  keamanan nasional. Sehingga dibutuhkan kekuasaan dan kontrol negara di dalamnya.
Untuk  mencegah  penguasaan  data  terjadi  maka  India  melarang  aplikasi  Cina beroperasi  walaupun  beberapa  kerugian  dirasakan  oleh  India  akibat  keputusannya sendiri.  Salah  satunya  yaitu  terputusnya  aliran  dana  investasi  yang  diberikan  oleh perusahaan  aplikasi  Cina  kepada  92 start  up India  (Bhandari  et  al.,  2020).  Seperti Zomato yang merupakan salah satu start up makanan milik India yang telah mendunia, harus kehilangan akses 100 juta dolar dari Ant Financial yang masih menjadi bagian perusahaan dari Alibaba Group. Mengetahui dampak yang dirasakan cukup signifikan bagi  ekosistem  ekonomi  digitalnya,  India  tetap  mengutamakan  keutuhan  ruang sibernya dari pengaruh kekuasaan Cina.

## Simpulan
Persaingan  kekuasaan  antara  Cina  dan  India  telah  berlangsung  sejak  lama.  Dalam persaingan  itu  yang  beberapa  menyebabkan clash di  perbatasan,  India  yang  lebih lemah  secara  militer  mengalami  kerugian  lebih  besar  daripada  Cina.  Dengan berkembangnya  teknologi  informasi,  persaingan  itu  mempunyai  konteks  baru  yaitu wilayah siber. Karena ciri wilayah siber yang tidak terlalu mahal dan bergantung pada kemampuan teknologi negara, India melihat bahwa mereka masih bisa membendung pengaruh Cina yang kini juga mengarah pada dominasi wilayah siber ini. Untuk itu, dalam  konteks  persaingan  siber  ini,  langkah  yang  diambil  India  adalah  melakukan
pemblokiran  terhadap  aplikasi  Cina  di  tahun  2020.  India  semakin  khawatir  akan dominasi Cina yang tidak hanya di aspek militer konvensional tetapi juga di wilayah siber.
India dan Cina sejak lama memang telah terlibat dalam persaingan konvensional akibat  konflik  perbatasan  dan  militernya.  India  yang  dalam  sejarahnya  cenderung kalah  karena  tidak  mampu  bersaing  dengan  militer  Cina,  kemudian  mencari  arena persaingan baru dengan cara India mencoba membendung pengaruh Cina secara lebih kuat. Ruang siber merupakan satu wilayah yang dirasakan India perlu dipertahankan dalam  persaingannya  dengan  kekuatan  Cina.  Walaupun  belum  tentu  India  mampu mengatasi Cina dalam persaingan dunia siber tetapi langkah ini penting diambil India untuk  mengantisipasi  kemungkinan  serangan  siber  dari  Cina.  Pemblokiran  aplikasi diambil  sebagai  langkah  pertama  India  untuk  menguasai  ruang  sibernya  dari kekuasaan Cina. Keberadaan aplikasi seluler Cina yang cukup mendominasi dianggap sebagai  ancaman  karena  potensi  untuk  menguasai  data  India  semakin  besar.  Untuk mencegah  meluasnya  kekuasaan  Cina  tersebut,  India  mengeluarkan  kebijakan pemblokiran aplikasi Cina dibawah Peraturan Teknologi Informasi 2009 bagian 69A Undang-Undang TI India.
Dalam  kasus  ini,  kami  juga  melihat  bahwa  teori-teori  realisme  masih  cukup relevan  untuk  menganalisis  hubungan  dua  negara  terutama  bila  dua  negara tersebut mempunyai sejarah permusuhan sejak lama. Persaingan kekuasaan yang terus terjadi meliputi berbagai aspek, kini merambah ke wilayah baru dunia siber dan memperkuat hakekat perebutan kekuasaan yang berlanjut dalam teori-teori realis. India merasa ini merupakan suatu wilayah yang mereka bisa kendalikan untuk melawan Cina. Namun seberapa efektif tindakan India ini memerlukan kajian lebih lanjut, terutama mengingat asumsi  India  didasari  pada  kalkulasi  penguasan  kedaulatan  territorial,  sementara aplikasi-aplikasi  ini  umumnya  tidak  mengenal  batas  teritorial.  India  bisa  saja membatasi  aplikasi  itu  secara  resmi,  tetapi  dalam  dunia  siber,  UU  pemblokiran  itu masih bisa dilanggar oleh siapapun dengan berbagai teknik. Belum lagi bila nanti ada cyber-attack yang  dilakukan  oleh  Cina,  apakah  India  siap  menghadapinya?  Namun hal-hal  terakhir  ini  memerlukan  riset  lebih  lanjut  dan  berada  di  luar  lingkup pembahasan paper ini.

## Referensi
Alpha JWC Ventures. (2019). Apa Itu Venture Capital? Ini Pengertian dan Tujuannya . Alpha JWC. https://www.alphajwc.com/id/mengenal-modal-ventura-yang- sangat-bermanfaat-bagi-startup-indonesia/
Antunes, S., & Camisao, I. (2017). Realism. International Relations Theory. 15–18. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37562-1_5
Armed Forces. (2021). Military power of India & China . Armedforces.Eu. Avdaliani,  E.  (2021). The  India-China  Rivalry  Undermines  the  Emergence  of  a Multipolar World . The Begin-Sadat Center for Strategic Studies. BBC News. (2020). Konflik China-India di Lembah Galwan: Beijing sanggah tahan tentara  India,  namun  mengapa  kawasan  tinggi  dan  sangat  dingin  ini diperebutkan? BBC News.
Bhandari,  A.,  Fernandes,  B.,  &  Agarwal,  A.  (2020).  Chinese  Investment  in  India.
Gateway House: Indian Council on Global Relations (Vol. 3). Calvin, J. B. (1984). The China-India Border War (1962) . Marine Corps Command and Staff College.
Cambelle,  C.  (2020). How  TikTok  Found  Itself in  the  Middle  of  a  U.S.-China  Tech War . Time. Cenderakasih, Y. (2020). Konflik Perbatasan India dan China yang Terus Berulang Sejak Tahun 1914 . Voi.
Chairil,  T.  (2013). Historic  Antecedents  of  Realist  IR  Theories  (1):  Thucydides . International Relations BINUS University.
CNN Indonesia. (2020). Kronologi Bentrokan Tentara China dan India di Perbatasan . CNN Indonesia.
Fannin,  R.  (2019). The  Strategy  Behind  TikTok’s  Global  Rise .  Harvard  Business Review.
Franzese, P. W. (2009). Sovereignty in Cyberspace: Can it exist? The Air Force Law Review; Maxwell AFB , 64 , 42.
Ghaffary,  S.  (2020). Do  you  really  need  to  worry  about  your  security  on  TikTok? Here’s what we know. Vox.
Gokhale, V. (2021). The Road from Galwan: The Future of India-China Relations .
Gupta,  S.,  &  Sony,  R.  (2021).  Quest  of  Data  Colonialism  and  Cyber  Sovereignty: India’s Strategic Position in Cyberspace. Legal Issues in the Digital Age , 2 (2), 68–81. https://doi.org/10.17323/2713-2749.2021.2.68.81
Hadyan, R. (2020). TikTok dan Sederetan Kontroversi Keamanan Data Penggunanya . Teknologi Bisnis ID.
Hardoko,  E.  (2017). China  Desak  India  untuk  Tarik  Pasukan  dari  Perbatasan . Kompas.
Huaxia. (2020). Xinhua Headlines: Europeans slam U.S. protectionism behind TikTok ban . Xinhua Net.
Ikeda,  S.  (2020). Is  TikTok  Really  a  National  Security  Threat?  New  Report  From University of Toronto Says No . CPO Magazine.
Islam,  R.,  Islam,  R.,  &  Mazumder,  T.  A.  (2010).  Mobile  application  and  its  global impact. International  Journal  of  Engineering  &  Technology  IJET-IJENS , 10 (06), 72–78. https://doi.org/107506-0909 Jonathan  Briskman.  (2019). Top  Countries  Worldwide  for  Q2  2019  by  App Downloads .
Kathuria, R., Chowdhury, S. R., Kedia, M., & Srivastav, S. (2015). An Inquiry into the Impact of India’ s App Economy . Kertopati, L. (2017). Tentara India dan China Bentrok di Himalaya . CNN. Liaropoulos, A. (2013). Exercising State Sovereignty in Cyberspace: An International Cyber-Order under Construction. Journal of Information Warfare , 12 (2), 19–26. Madan, T. (2021). Major Power Rivalry in South Asia (Issue 6).
Mardiana,  V.  (2020).  Krisis  Doklam  dan  Kepentingan  Nasional  India. Review  of International Relations , 2 (2), 91–102. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/rir.v2i2.17966
Maxwell,  N.  (1999).  Sino-Indian  Border  Dispute  Reconsidered. Economic  and Political Weekly , 34 (15), 905–918. Miglani, B. B. S. (2017). India and China agree to end border standoff . Reuters. Ministry  of  Electronics  &  IT  India.  (2020). Government  Blocks  118  Mobile  Apps Which are Prejudicial to Sovereignty and Integrity of India, Defence of  India, Security of State and Public Order .
Ministry of External Affairs (MEA) India. (2007). India-Bhutan Friendship Treaty . Ministry of Foreign Royal Government of Bhutan. (2017). Press Release. Ministry of Foreign Royal Government of Bhutan (Vol. 8, Issue AUG). Mohan,  G.  (2020). How  China’s  Intelligence  Law  of  2017  authorises  global  tech giants for espionage . India Today.
Moharana, K. K. (2018). Cyber-Sovereignty in Indian Context. Bharati Law Review , 243–254. https://doi.org/2457-0567
Morgenthau, H. J. (1954). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace
(K. W. Thompson (ed.); 6th ed.). Peking University Press.
Morgenthau, H. J. (1978). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace . New York: Alfred A. Knopf.
Morgenthau, H. J. (1991). Politik antar Bangsa (Ed. Revisi). Yayasan Obor Indonesia. Mukul,  P.,  Mehrotra,  K.,  Aryan,  A.,  &  Singh,  S.  (2022).  Stop  app:  How  Chinese companies came to dominate India’s digital space. The Indian Express. Nye, J. S. (2009). Get Smart: Combining Hard and Soft Power. Foreign Affairs , 88 (4), 160–163. https://www.jstor.org/stable/20699631
Nye, J. S. (2010). Cyber Power . http://belfercenter.org Pardesi, M. S. (2021). India’s China strategy under Modi continuity in the management of  an  asymmetric  rivalry. International  Politics , 0123456789 ,  27. https://doi.org/10.1057/s41311-021-00287-3
Philips, G. (2020). Are TikTok and Other Chinese Apps Really Stealing Your Data?
Make Use Of.
Rasheed, Z. (2020). What is the Quad and can it counter China’s rise? Aljazeera.
Rejeki, W. S. (2019). Pengaruh Kepentingan Nasional dan Interdependensi Ekonomi Terhadap  Kebijakan  Expeditious  Disengagement  Cina-India  pada  Krisis Doklam 2017. Journal of International Relations , 5 (4), 727–733. Rekadewi, N. N. (2020). Analisis Konflik Perbatasan antara India dan China melalui Kacamata Realisme . Airlangga University.
Sandi, F. (2020). Perang Sino-India (1962 ): Polemik Sengketa Perbatasan China-India dalam Sudut Pandang Konstruktivisme. Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Airlangga , 1 (June). Sembodho, K. U. (2019). Keterbatasan Strategi Deterrence Amerika ( The Limitation of  United  States  Deterrence  Strategy .  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,
Universitas Jember.
Shrivastava,  V.  K.  (2016).  Sino-Indian  Boundary  Dispute  and  Indo-Centric Reflections on China’s Military Capabilities, thoughts and Options in the Near Future. Vivekananda  International  Foundation .  Vivekananda  International Foundation.
Suharto, M. A., & Apriyani, M. N. (2021). Konsep Cyber Attack , Cyber Crime , Dan Cyber Warfare Dalam Aspek Hukum Internasional. Risalah Hukum , 17 (2), 98– 107.
Tambunan,  E.  M.  (2010).  Realisme  Politik  Morgenthau:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Verity , vol. 2 no.3 (Realis Morgenthau), 17–26. Thivet, D. (2008). Thomas Hobbes : a Philosopher of War or Peace? British Journal for the History of Philosophy, Taylor & Francis (Routledge), 16 (4), 701–721. https://doi.org/10.1080/09608780802407407.
United Nations. (2019). World Population Prospects 2019. Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospects 2019. (Issue 141).