## Published every June and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset

## Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Program Audit Laporan
Keberlanjutan Perusahaan

## Putu Sukma Kurniawan
Jurusan Akuntansi Program S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, Indonesia.
putusukma1989@gmail.com
Abstract . This article aims to provide an understanding of the preparation and implementation of the audit  program  on  the  company's  sustainability  report.  The  audit  on  the  sustainability  report  aims  to provide  confidence  that  the  information  presented  in  the  sustainability  report  is  correct  and  in accordance with GRI G4. Guidelines for the preparation and implementation of the audit program on sustainability  reports  are  based  on  AA  1000  Assurance  Standard  (AA1000AS)  and  AA  1000 AccountAbility  Principles  (AA1000APS)  guidelines.  The  object  of  research  is  the  company's sustainability  report,  especially  the  sustainability  report  of  companies  engaged  in  the  oil  and  gas industry. The research method uses descriptive methodology and literature review research design. The result of the research resulted a model of audit implementation on company sustainability report. The results of this study are expected to provide an understanding of the company's sustainability report audit and support the sustainability reporting process in Indonesia.
Keywords: Audit; AA1000AS; AA1000APS; GRI G4; Sustainability report; Oil and gas industry
Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penyusunan dan pelaksanaan program audit pada laporan keberlanjutan perusahaan. Audit pada laporan keberlanjutan bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan adalah benar dan sesuai  dengan  GRI  G4.  Pedoman  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  program  audit  atas  laporan keberlanjutan  didasarkan  pada  pedoman  AA  1000  Assurance  Standard  (AA1000AS)  dan  AA  1000 AccountAbility  Principles  (AA1000APS).  Objek  penelitian  adalah  laporan  keberlanjutan  perusahaan, khususnya industri minyak dan gas. Metode penelitian mempergunakan metodologi deskriptif dan desain penelitian studi pustaka.  Hasil penelitian menghasilkan sebuah model pelaksanaan audit pada laporan keberlanjutan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai audit laporan keberlanjutan perusahaan dan mendukung proses pelaporan keberlanjutan di Indonesia.
Kata  Kunci: Audit;  AA1000AS;  AA1000APS;  GRI  G4;  Industri  minyak  dan  gas;  Laporan keberlanjutan
Corresponding author. putusukma1989@gmail.com How to cite this article. Kurniawan, P. S. (2018). Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Program Audit Laporan Keberlanjutan
Perusahaan. 10 (1), 33-48. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/10596
History of article. Received: January 2018, Revision: Maret 2018, Published: Juni 2018 Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : 10.17509/jaset.v10i1.10596 Copyright©2018. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI
PENDAHULUAN Laporan
keberlanjutan perusahaan ( sustainability  report )  kini  menjadi  bentuk pertanggungjawaban baru manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan kini tidak lagi melaporkan sebatas angka-angka akuntansi saja kepada pemangku kepentingan perusahaan, namun informasi yang disampaikan  kepada  pemangku  kepentingan perusahaan  harus  semakin  komprehensif. Penyajian  informasi-informasi  non  keuangan kini  wajib  disampaikan  oleh  manajemen perusahaan. Ballou, et al . (2006) menjelaskan bahwa  tekanan  dari  pemangku  kepentingan perusahaan  ( stakeholder )  dapat  memaksa manajemen perusahaan untuk memublikasikan tidak  saja  laporan  keuangan  namun  juga informasi-informasi  yang  bersifat voluntary mengenai  kinerja  sosial  dan  lingkungan perusahaan.  Manajemen  perusahaan  harus menyadari  bahwa  saat  ini  terdapat  ekspektasi dari  pemangku  kepentingan  perusahaan  agar perusahaan  dijalankan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip keberlanjutan. Naraduhita & Sawarjuwono    (2012)  menyatakan  bahwa dengan  adanya  peraturan  yang  mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan  perusahaan  (UU  No.  40  Tahun 2007),  maka  pelaksanaan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  merupakan  sebuah keharusan bagi manajemen perusahaan.
Prinsip-prinsip keberlanjutan dalam aktivitas  bisnis  dapat  diartikan  bahwa bagaimana manajemen perusahaan menjalankan  aktivitas  bisnis  perusahaan dengan  turut  pula  memikirkan  dampak  yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis tersebut, baik dampak  sosial  maupun  dampak  lingkungan. Prinsip  keberlanjutan  jika  dijalankan  dan dilaksanakan  dengan  baik  oleh  manajemen perusahaan  diharapkan  dapat  meminimalkan dampak  negatif  sosial  dan  lingkungan  yang diakibatkan  oleh  aktivitas  bisnis  perusahaan. Dalam konteks ini maka kita akan memahami bahwa  tanggung  jawab  manajemen  tidak hanya  dilakukan  kepada  investor  ataupun pemegang  saham  saja,  namun  lebih  luas  lagi kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan,  yang  dalam  hal  ini  termasuk masyarakat  yang  ada  di  sekitar  perusahaan.
Laporan  keberlanjutan  yang  disusun  oleh manajemen  perusahaan  menjadi  salah  satu kunci  bagi  manajemen  perusahaan  untuk menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Laporan keberlanjutan  dapat  menjadi  salah  satu jawaban  manajemen  perusahaan  jika  ada pemangku kepentingan  yang bertanya  apakah aktivitas  bisnis  perusahaan  telah  dijalankan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keberlanjutan. Lebih  lanjut Lozano  &  Huisingh  (2011) menyatakan  bahwa  laporan  keberlanjutan perusahaan  yang  disusun  oleh  manajemen tidak  hanya  bermanfaat  untuk  kepentingan internal perusahaan saja, namun juga bermanfaat  untuk  pengembangan  pemangku kepentingan  perusahaan  secara  berkelanjutan. Junior, et al . (2014) menjelaskan bahwa proses pelaporan  keberlanjutan  merupakan  upaya manajemen perusahaan memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan  kepada  pemangku  kepentingan perusahaan.
Penyajian informasi dalam laporan keberlanjutan  perusahaan  menjadi  penting ketika seluruh pemangku kepentingan perusahaan  menggunakan  informasi  tersebut dalam  pengambilan  keputusan.  Pemangku kepentingan perusahaan dapat mempergunakan  informasi-informasi  yang terdapat pada laporan keberlanjutan perusahaan  tidak  hanya  untuk  pengambilan keputusan bisnis, namun juga untuk pengambilan  keputusan  non  bisnis.  Guidry  & Patten  (2010)  menyelidiki  mengenai  reaksi pasar  terhadap  informasi  dalam  laporan keberlanjutan perusahaan saat laporan keberlanjutan perusahaan tersebut pertama kali dikeluarkan.  Dalam  penelitiannya,  Guidry  & Patten  (2010)  turut  pula  untuk  menilai perbedaan  reaksi  pasar  yang  dihubungkan dengan  kualitas  informasi  dari  laporan keberlanjutan  perusahaan  tersebut.  Secara umum hasil penelitian Guidry & Patten (2010) menunjukkan bahwa tidak terdapat reaksi yang signifikan pada pasar saat laporan keberlanjutan tersebut dikeluarkan oleh manajemen perusahaan, namun dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki kualitas laporan yang baik mendapatkan reaksi
yang  positif  dari  pasar  dibandingkan  dengan perusahaan  yang  memiliki  kualitas  laporan yang rendah.
Penelitian Brown, et al . (2009) menghubungkan  antara  kualitas  laporan keberlanjutan  perusahaan  dengan  persepsi terhadap reputasi perusahaan. Hasil Brown , et al .  (2009)  menunjukkan  bahwa  kualitas  dari laporan keberlanjutan perusahaan berhubungan  positif  dengan  persepsi  reputasi yang diterima oleh perusahaan. Hasil penelitian  serupa  dikemukakan  oleh  Ioannou &  Serafeim  (2017)  yang  menemukan  bahwa peningkatan  transparansi  informasi  mengenai dampak  aktivitas  bisnis  perusahaan  terhadap komunitas sosial dan lingkungan sangat efektif untuk  meningkatkan  kualitas  pengungkapan informasi yang secara langsung akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (dalam hal  ini  nilai  perusahaan  dicerminkan  dalam nilai Tobin’s Q). Hasil ini menjelaskan bahwa kualitas  informasi  yang  disajikan  dalam laporan keberlanjutan perusahaan dapat mempengaruhi  pengambilan  keputusan  yang dilakukan oleh pemangku kepentingan perusahaan  dan  berpengaruh  terhadap  nilai perusahaan.  Hasil  penelitian  Brown, et  al . (2009)  dan  Ioannou  &  Serafeim  (2017) memberikan  kita  pemahaman  bahwa  pada dasarnya  kualitas  pengungkapan  informasi dalam laporan keberlanjutan perusahaan dapat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan dan nilai perusahaan.
Audit pada laporan keberlanjutan perusahaan  menjadi  hal  yang  krusial  untuk memastikan bahwa informasi-informasi keuangan  dan  non  keuangan  yang  disajikan pada  laporan  keberlanjutan  adalah  benar. Proses  audit  laporan  keberlanjutan  pada dasarnya  bukan  merupakan  sebuah  hal  yang baru.  Ini  dibuktikan  dengan  adanya  sebuah artikel  dari  Wallage  (2000) yang  membahas mengenai audit laporan keberlanjutan ditinjau dari  sudut  pandang  auditor.  Wallage  (2000) berpendapat  bahwa  perlu  dibuktikan  pula asersi  manajemen  yang  disampaikan  pada laporan  keberlanjutan  dan  auditor  perlu melakukan  sebuah  prosedur  verifikasi  bahwa isi dari laporan keberlanjutan dapat dipertanggungjawabkan.  Ballou, et  al .  (2006)
berpendapat bahwa akuntan publik memainkan peran  yang  penting  dalam  memberikan pengukuran  terhadap  informasi  sosial  dan lingkungan  perusahaan.  Akuntan  publik  kini tidak hanya berfokus pada informasi-informasi keuangan perusahaan saja, namun  tetap harus memerhatikan informasi sosial dan lingkungan perusahaan.  Pendapat  ini  ditegaskan  kembali oleh  Basalamah  &  Jermias  (2005) yang berpendapat bahwa akuntan harus mengambil bagian  dalam  audit  laporan  sosial  dan lingkungan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan.  Akuntan  memiliki  kemampuan audit yang akan membantu untuk memastikan kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan sosial dan lingkungan perusahaan.
Artikel ini mencoba untuk mengembangkan  analisis  penyusunan  dan pelaksanaan  program  audit  atas  laporan keberlanjutan  perusahaan.  Penulis  tertarik mengambil topik audit pada laporan keberlanjutan  mengingat  bahwa  saat  ini  telah banyak  perusahaan  dalam  berbagai  industri yang  telah  melaporkan  kinerja  ekonomi, kinerja  sosial,  dan  kinerja  lingkungannya melalui  laporan  keberlanjutan.  Beberapa alasan lain penulis mengambil topik audit pada laporan  keberlanjutan  perusahaan,  yaitu  audit laporan  keberlanjutan  merupakan  salah  satu infrastruktur pendukung pelaporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Dengan  adanya  audit  laporan  keberlanjutan maka informasi  yang disajikan dalam laporan keberlanjutan  tersebut  dapat  dipergunakan oleh seluruh pemangku kepentingan perusahaan  untuk  pengambilan  keputusan. Tentu  saja  audit  laporan  keberlanjutan  ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung dari  pengembangan  laporan  keberlanjutan  di Indonesia.  Kurniawan  (2017) berpendapat bahwa  infrastruktur  pendukung  lain  dari pelaporan  keberlanjutan  di  Indonesia  adalah adanya profesi Certified Sustainability Reporting  Specialist (CSRS).  Profesi  CSRS merupakan  profesi  yang  bertugas  untuk menyusun  laporan  keberlanjutan  perusahaan. Profesi  CSRS  memegang  peranan  yang penting  untuk  menerjemahkan  kondisi  aktual perusahaan ke dalam sebuah laporan keberlanjutan  perusahaan  Alasan  berikutnya
adalah
audit laporan keberlanjutan memberikan  kita  sebuah  pemahaman  baru bahwa  pada  dasarnya  kegiatan  audit  tidak terbatas  pada  audit  laporan  keuangan  saja. Informasi-informasi yang bersifat non keuangan  pun  dapat  diaudit  sehingga  kinerja perusahaan  secara  menyeluruh  dapat  dilihat dengan  jelas.  Ruang  lingkup  audit  dalam konteks ini menjadi semakin luas dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan pelaporan perusahaan. Penulisan  artikel  ini  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  mengenai  proses audit  pada  laporan  keberlanjutan  perusahaan. Penulis berharap pembahasan artikel ini dapat bermanfaat  dalam  proses  pengembangan pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR
Laporan keberlanjutan perusahaan merupakan  bentuk  evolusi  pada  proses pelaporan  yang  dilakukan  oleh  manajemen perusahaan. Laporan keberlanjutan merupakan sebuah  laporan  yang  berisikan  mengenai kinerja  ekonomi,  kinerja  sosial,  dan  kinerja lingkungan  perusahaan  dengan  didasarkan pada  konsep triple  bottom  lines .  Kolk  (2004) menjelaskan  bahwa  sejak  tahun  1989  tren perusahaan yang menyampaikan informasi non keuangan, khususnya mengenai sosial, lingkungan,  dan  kebijakan  keberlanjutan, mengalami  kenaikan  yang  signifikan.  Dalam artikel Kolk (2004) pula kita dapat memahami bahwa terjadinya pengembangan dalam laporan  keberlanjutan  perusahaan  khususnya pada hubungannya dengan aspek ekonomi dan dengan  pemangku  kepentingan  perusahaan. Penelitian Hahn & Kühnen (2013) membahas mengenai  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap  proses  pelaporan  keberlanjutan perusahaan.  Dalam  penelitiannya  Hahn  & Kühnen  (2013) menyatakan  bahwa  masih terdapat beberapa hal yang belum mendukung pelaporan  keberlanjutan  perusahaan  seperti belum  adanya  peraturan  terkait  pelaporan keberlanjutan  perusahaan,  belum  adanya prinsip  dalam  tata  kelola  perusahaan  yang mendukung  proses  pelaporan  keberlanjutan perusahaan, dan persepsi pemangku kepentingan  yang  berbeda  terhadap  laporan
keberlanjutan  perusahaan.  Dalam  konteks laporan  keberlanjutan  kita  dapat  memahami bahwa alasan manajemen perusahaan mengeluarkan informasi sosial dan lingkungan adalah adanya tekanan pemangku kepentingan kepada manajemen perusahaan untuk melaporkan  informasi  sosial  dan  lingkungan serta dampak aktivitas bisnis perusahaan. Hasil penelitian  yang  menarik  dikemukakan  oleh Basalamah & Jermias (2005) yang menemukan  bahwa  manajemen  perusahaan melakukan  pelaporan  informasi  sosial  dan lingkungan dikarenakan adanya alasan strategis  bagi  bisnis  perusahaan  dan  bukan didasarkan  pada  tanggung  jawab  sosial  yang dirasakan  manajemen  perusahaan.  Hal  ini dibuktikan  oleh  Basalamah  &  Jermias  (2005) yang menemukan bahwa manajemen perusahaan  akan  melaporkan  kegiatan  sosial dan  lingkungan  jika  terdapat  “ancaman” terhadap  legitimasi  perusahaan  dan  aktivitas bisnis  perusahaan.  Berdasarkan  fakta  ini  kita dapat  memahami  bahwa  penyajian  informasi sosial  dan  lingkungan  dapat  menjadi  strategi defensif atau strategi bertahan bagi manajemen perusahaan  agar  legitimasi  perusahaan  dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tetap bertahan. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan  beberapa  teori  yang  menyatakan bahwa  manajemen  perusahaan  mengeluarkan informasi  sosial  dan  lingkungan  untuk menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku  kepentingan  perusahaan.  Apapun alasan dan motif manajemen perusahaan dalam mengeluarkan  laporan  keberlanjutan,  laporan keberlanjutan  dapat  menjadi  sebuah  alat  bagi seluruh  pemangku  kepentingan  perusahaan untuk dapat menilai kinerja perusahaan secara komprehensif. Perkembangan mengenai proses  pelaporan  keberlanjutan  perusahaan pada  negara-negara  berkembang  diteliti  oleh Amran  &  Haniffa  (2011).  Dalam  hasil penelitiannya Amran  &  Haniffa  (2011) menyatakan  bahwa  saat  ini  sudah  semakin banyak manajemen perusahaan yang berinisiatif  untuk  menyajikan  informasi  non keuangan  melalui  laporan  keberlanjutan  dan untuk negara berkembang perusahaan- perusahaan  yang  tergabung  dalam  industri pertanian  dan  perkebunan  memiliki  tingkat
pelaporan keberlanjutan yang cukup signifikan.  Pengembangan  berikutnya  dari pelaporan keberlanjutan adalah adanya konsep pelaporan  terintegrasi  ( integrated  reporting ) dimana laporan terintegrasi merupakan laporan yang menyajikan informasi yang komprehensif mengenai nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai lingkungan yang diciptakan perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan.  Setiawan  (2016)  menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan
yang
memenangkan Indonesia Sustainability Reporting Award telah siap untuk menyajikan pelaporan  terintegrasi.  Pelaporan  terintegrasi ini  menjadi  penting  sehingga  pemangku kepentingan perusahaan dapat menilai perusahaan  dengan  lebih  komprehensif  dan objektif  tidak  hanya  dari  sisi  finansial  namun juga dari sisi non finansial.
Audit pada laporan dapat diartikan sebagai sebuah  proses  untuk  memastikan  bahwa informasi  yang  disajikan  dalam  laporan tersebut telah disusun sesuai dengan aturan dan ketentuan  yang  berlaku.  Wallage  (2000) berpendapat  bahwa  auditor  dalam  melakukan audit  laporan  keberlanjutan  harus  mampu membuktikan asersi manajemen dan melakukan sebuah verifikasi terhadap informasi  yang  disajikan  di  dalam  laporan keberlanjutan perusahaan. Ballou, et al . (2006) menjelaskan  bahwa  auditor  pun  memiliki peran yang penting dalam pelaporan keberlanjutan  dimana  auditor  bertugas  untuk memastikan  bahwa  sistem  dan  praktek  yang berlangsung  di  perusahaan  tersebut  telah sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keberlanjutan. Audit pada laporan keberlanjutan ( sustainability  assurance )  bertujuan  untuk memberikan  pandangan  yang  komprehensif dalam  pengelolaan  perusahaan  yang  berfokus pada  manajemen,  kinerja,  dan  pelaporan perusahaan  dalam  konteks  keberlanjutan. Beberapa  tujuan  khusus  dari  audit  laporan keberlanjutan  perusahaan,  yaitu  (1)  untuk melakukan  evaluasi  bagaimana  organisasi menentukan isu-isu keberlanjutan yang sesuai dengan  aktivitas  bisnis  perusahaan,  (2)  untuk melihat bagaimana respon manajemen perusahaan  terhadap  isu-isu  keberlanjutan dalam  aktivitas  bisnis  perusahaan,  dan  (3)
untuk melakukan evaluasi terhadap reliabilitas informasi  keberlanjutan  yang  disampaikan oleh  manajemen  perusahaan.  Audit  laporan keberlanjutan  tidak  hanya  bertujuan  untuk melakukan evaluasi pada informasi keberlanjutan yang disampaikan oleh manajemen perusahaan saja, namun juga dapat bermanfaat  untuk  proses  internal  perusahaan. Manfaat audit laporan keberlanjutan perusahaan  bagi  proses  bisnis  internal perusahaan,  yaitu  (1)  untuk  meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan dan (2) untuk mengevaluasi aktivitas bisnis perusahaan yang dihubungkan dengan dampak yang dihasilkan dari aktivitas bisnis tersebut. Kinerja keberlanjutan  perusahaan  dalam  konteks  ini adalah  kinerja  ekonomi,  kinerja  sosial,  dan kinerja  lingkungan  ( triple  bottom  lines ). Peningkatan kinerja keberlanjutan perusahaan dapat dipahami sebagai tidak hanya peningkatan kinerja ekonomi perusahaan saja, tetapi diiringi juga dengan peningkatan kinerja sosial  perusahaan  dan  kinerja  lingkungan perusahaan.  Pendapat  juga  disampaikan  oleh Basalamah & Jermias (2005) yang menyatakan bahwa  audit  laporan  sosial  dan  lingkungan perusahaan  memerlukan  kompetensi  akuntan karena  dalam  konteks  ini  akuntan  memiliki kemampuan  untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap  kualitas  informasi  sosial  dan lingkungan perusahaan.
Penulisan  artikel  ini  didasarkan  pada beberapa penelitian terdahulu. Morimoto , et al . (2005)  mengembangkan  sebuah  sistem  audit untuk  melakukan  audit  pada corporate  social responsibility perusahaan. Penelitian Morimoto, et  al .  (2005) berusaha  untuk mengembangkan sebuah kerangka kerja dalam melakukan  audit  terhadap  tanggung  jawab sosial  perusahaan.  Manetti  &  Becatti  (2009) membahas  mengenai  jasa  audit  terhadap laporan keberlanjutan perusahaan dan membahas mengenai standar audit yang dapat dipergunakan  secara  internasional.  Manetti  &
Becatti (2009)
pada artikelnya mempergunakan  pedoman  berbasis  pada  GRI 2006.  Mock, et  al .  (2007)  meneliti  mengenai proses  audit  laporan  keberlanjutan  pada  130 perusahaan di seluruh dunia dan menghubungkannya  dengan  tipe assurance
provider yang  melakukan  audit,  apakah assurance  provider tersebut  masuk  ke  Big  4 ataukah ke Non Big 4. Srivastava, et al . (2013) mengembangkan sebuah kerangka kerja untuk perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  bukti dalam  melakukan  jasa  audit  terhadap  laporan keberlanjutan  perusahaan.  Kerangka  kerja yang  disusun  oleh  Srivastava, et  al .  (2013) disesuaikan  dengan  kerangka  kerja  pelaporan GRI  G3.  Hasil  penelitian  Srivastava, et  al . (2013) dapat dijadikan pedoman audit laporan keberlanjutan  perusahaan,  jika  manajemen perusahaan menyusun laporan keberlanjutannya menggunakan standar pelaporan  GRI  G3.  Dalam  perkembangannya standar  GRI  G3  dikembangkan  menjadi standar  GRI  G4  dan  selanjutnya  standar  GRI G4 dikembangkan menjadi GRI Standards .

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  dipergunakan dalam artikel ini adalah metodologi penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan  metode  penelitian  yang  bertujuan untuk menghasilkan penjelasan atau deskripsi terkait dengan fenomena atau topik penelitian yang  sedang  diteliti.  Metode  penelitian deskriptif tidak dipergunakan untuk pengujian hipotesis,  tetapi  lebih  kepada  penggambaran suatu  objek  sehingga  dapat  dianalisis  dengan lebih  mendalam.  Untuk  membantu  dalam penyusunan analisis, maka dipergunakan juga metode  penelitian  studi  pustaka  atau  studi literatur.  Studi  pustaka  dipergunakan  untuk mencari  pustaka  atau  literatur  yang  relevan dengan topik penelitian dan mempergunakannya untuk mendukung analisis  yang  akan  dibuat.  Tujuan  dari  studi pustaka  atau  studi  literatur  adalah  untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  yang berasal dari berbagai pustaka dan dipergunakan
untuk
mengembangkan argumentasi terkait topik penelitian.  Beberapa artikel  yang  menjadi  pedoman  dan  rujukan dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  Morimoto, et  al .  (2005),  Mock, et  al .  (2007),  dan Srivastava ,  et  al .  (2013).  Untuk  menyusun pengembangan  model  program  audit  maka penelitian  ini  menggunakan  satu  contoh laporan keberlanjutan perusahaan yang belum
diaudit  oleh  pihak  eksternal,  yaitu  laporan keberlanjutan  PT.  Pertamina  EP  Cepu  tahun 2015. Diasumsikan bahwa dalam penelitian ini akan  dilakukan  audit  terhadap  laporan keberlanjutan  PT.  Pertamina  EP  Cepu  tahun 2015.  Penelitian  ini  menggunakan  laporan keberlanjutan  PT.  Pertamina  EP  Cepu  tahun 2015  dengan  beberapa  alasan,  yaitu  (1)  PT. Pertamina EP Cepu termasuk perusahaan yang tergabung dalam industri minyak dan gas ( oil and  gas  industry )  sehingga  aktivitas  dan operasional  bisnisnya  memiliki  dampak  pada unsur  sosial  dan  lingkungan  di  sekitar perusahaan, (2) Dengan adanya dampak sosial dan lingkungan, maka manajemen perusahaan akan  mencoba  untuk  menyajikan  item-item informasi pada laporan keberlanjutan perusahaan yang sesuai dengan pedoman GRI G4, dan (3) PT. Pertamina EP Cepu merupakan salah  satu  perusahaan  yang  mengikuti Sustainability  Reporting  Award sehingga penggunaan laporan keberlanjutan PT. Pertamina  EP  Cepu  akan  membuat  penelitian ini  menjadi  objektif.  Standar  atau  pedoman audit  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  standar  AA  1000  Assurance  Standard (AA1000AS).  Standar  atau  pedoman  audit AA1000AS  dikeluarkan  oleh  AccountAbility yang  berpusat  di  Inggris  pada  bulan  Maret 2003. Standar AA1000AS merupakan standar internasional yang dipergunakan untuk kegiatan assurance pada  ruang  lingkup keberlanjutan  perusahaan.  Untuk  melakukan penilaian terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan perusahaan, maka dalam penelitian  ini  didasarkan  pada  standar  AA 1000 AccountAbility Principles (AA1000APS). Standar AA1000APS
merupakan  sebuah  standar  untuk  menilai prinsip  keberlanjutan  perusahaan  yang  terdiri dari  prinsip  inklusivitas,  prinsip  materialitas, dan prinsip responsivitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penyusunan  artikel  ini  objek  dari laporan  keberlanjutan  yang  diaudit  adalah laporan keberlanjutan PT. Pertamina EP Cepu tahun  2015.  Pada  laporan  keberlanjutan  PT. Pertamina EP Cepu tahun 2015, pada halaman 15,  dinyatakan  bahwa  laporan  keberlanjutan
PT.  Pertamina  EP  Cepu  tahun  2015  belum mendapatkan  penjaminan  (audit)  dari  pihak eksternal perusahaan. Dengan kata lain laporan keberlanjutan  PT.  Pertamina  EP  Cepu  tahun 2015  belum  diaudit.  Dalam  artikel  ini  akan dicoba untuk membuat sebuah model penyusunan  dan  pelaksanaan  program  audit untuk  audit  atau  pemeriksaan  mengenai laporan keberlanjutan PT. Pertamina EP Cepu tahun 2015.
Dalam bagian hasil pembahasan artikel ini secara  umum  terbagi  menjadi  tiga  tahapan. Tiga  tahapan  tersebut  merupakan  tahapan- tahapan  dalam  melakukan  penyusunan  dan pelaksanaan program audit laporan keberlanjutan perusahaan. National Center for Sustainability  Reporting  (2017) menjelaskan bahwa  pada  audit  laporan  keberlanjutan setidaknya terdapat tahapan mengenai penerimaan  perikatan  audit  ( accepting  an engagement ), perencanaan audit, dan pelaporan  hasil  audit.  Model  audit  pada penelitian  ini  merujuk  pada  tahapan  yang diberikan oleh National Centre for Sustainability  Reporting .  Tiga  tahapan  model audit  dalam  penelitian  ini,  yaitu  penyusunan engagement  angreement ,  penyusunan  dan pelaksanaan assurance program , dan penyusunan independence assurance statement .
Penyusunan engagement  agreement atau kontrak  penugasan  audit  merupakan  tahapan yang  pertama.  Dalam  bagian  ini  dilakukan penyusunan  kontrak  penugasan  audit  yang mencakup  beberapa  item-item  informasi seperti  standar  audit  yang  dipergunakan,  tipe dan  level  audit,  susunan  atau  komposisi  tim audit,  jangka  waktu  audit,  dan  rencana anggaran  untuk  melakukan  audit.  Dalam kontrak  penugasan  audit  ini  sangat  penting untuk  mengetahui  komposisi  tim  yang  akan melakukan  audit.  Ini  dikarenakan  bahwa kompetensi  tim  audit  akan  menentukan kualitas audit nantinya. Kompetensi tim audit dibagi  menjadi  dua,  yaitu  kompetensi  umum dan  kompetensi  spesifik.  Kompetensi  umum mencakup  pemahaman  pada  standar-standar audit, pemahaman pada praktek-praktek audit, dan pemahaman mengenai kepentingan stakeholder perusahaan.  Kompetensi  khusus
mencakup  pemahaman  yang  spesifik  pada bidang  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Hal yang  paling  penting  juga  dalan  kontrak penugasan  audit  adalah  ketentuan  jangka waktu  pelaksanaan  audit.  Dalam  konteks  ini jangka waktu pelaksanaan audit telah mencakup mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap penyusunan laporan  audit  atau  penyusunan independence assurance statement . Dalam kontrak penugasan  audit  juga  harus  terdapat  item kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh perusahaan  yang  diaudit  dan assurance provider .  Konsultan  atau  perusahaan  yang melakukan audit dalam laporan keberlanjutan perusahaan  diistilahkan  dengan assurance provider .  Seperti  disebutkan  dalam  artikel Mock, et al . (2007), assurance provider dapat masuk  ke  dalam  kategori  Big  4  ataupun  Non Big 4. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor  yang menentukan kualitas audit adalah kompetensi  dan  pengalaman  dari assurance provider .  Hasil  penelitian  Perego  (2009) menjelaskan bahwa assurance provider kategori  Big  4  memiliki  kualitas  yang  lebih baik dalam hal format pelaporan dan prosedur audit.  Dalam  kontrak  penugasan  audit  juga harus dicantumkan mengenai rencana anggaran biaya yang akan dipergunakan dalam kegiatan  audit  laporan  keberlanjutan  PT. Pertamina EP Cepu tahun 2015. Secara umum item-item  yang  terdapat  dalam  kontrak penugasan  audit  harus  ringkas  dan  jelas  serta mengakomodir  semua  kepentingan.  Dalam artikel  ini  diasumsikan  pihak  yang  menjadi assurance provider (pihak auditor) adalah SK Consultant.  Berdasarkan  rencana  kontrak penugasan audit, maka asumsi dalam penelitian ini, yaitu SK Consultant ( assurance provider )  melakukan  audit  terhadap  laporan keberlanjutan  PT.  Pertamina  EP  Cepu  untuk tahun 2015.
Penyusunan  dan  pelaksanaan assurance program merupakan  tahapan  yang  kedua. Penyusunan assurance  program merupakan penyusunan  program-program  kerja  saat melakukan  audit  laporan  keberlanjutan  PT. Pertamina  EP  Cepu  tahun  2015.  Dalam assurance program akan ditentukan bagaimana  teknis  pelaksanaan  audit  sehingga
nantinya  audit  yang  dilakukan  terhadap  isi laporan keberlanjutan
dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Penyusunan assurance  program didasarkan pada pedoman standar AA1000AS yang telah umum  dipergunakan  sebagai  standar  dalam audit  laporan  keberlanjutan.  Dalam  penulisan artikel  ini  diasumsikan  bahwa  program  audit masuk  dalam  tipe  2  dan  level  moderat. Berdasarkan standar AA1000AS  terdapat  dua tipe  dan  dua  level  dari  audit  laporan keberlanjutan.  Dua  tipe  tersebut,  yaitu  tipe  1 (audit  yang  hanya  memeriksa  prinsip-prinsip keberlanjutan dalam aktivitas bisnis perusahan)  dan  tipe  2  (audit  yang  memeriksa prinsip-prinsip  keberlanjutan  perusahaan  dan kualitas informasi yang disampaikan di dalam laporan  keberlanjutan  perusahaan).  Dua  level dalam  audit  laporan  keberlanjutan,  yaitu high level (cakupan audit lebih luas) dan moderate level (cakupan audit menengah).
Penyusunan independence assurance statement merupakan  tahapan  yang  terakhir. Dalam  penyusunan independence  assurance statement harus dilakukan identifikasi informasi  minimum  yang  harus  disertakan dalam pernyataan assurance untuk klien yang sesuai dengan AA 1000AS. Dalam konteks ini maka assurance  provider harus  mampu menentukan  dan  mengidentifikasi  informasi minimum  yang  harus  dicantumkan  di  dalam independence  assurance  statement .  Informasi minimum ini nantinya harus mampu meyakinkan pemangku kepentingan perusahaan bahwa perusahaan dalam menyusun  laporan  keberlanjutannya  telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan  dan  standar  dalam  penyusunan laporan keberlanjutan. Sesuai dengan ketentuan  dalam  standar  AA1000AS  terdapat beberapa  informasi  minimum  yang  harus dicantumkan  dalam independence  assurance statement . Penyusunan independence assurance  statement disesuaikan  dengan informasi-informasi  yang  disajikan  di  dalam laporan keberlanjutan PT. Pertamina EP Cepu tahun 2015.
Tahap pertama dalam penyusunan engagement  agreement adalah  menentukan komposisi  tim  yang  akan  melakukan  audit
laporan keberlanjutan PT. Pertamina EP Cepu tahun 2015. Pada tahap penyusuan engagement agreement ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan tim audit, yaitu (1) komposisi dari tim audit, (2) kompetensi setiap anggota tim audit, (3) peran dan kewajiban dari setiap anggota tim audit, dan (4) kode etik tim audit.  Secara  umum  tim  audit  terdiri  dari engagement  leader (penanggung  jawab), engagement  manager (ketua  tim  audit),  dan multidisciplinary  team (anggota  yang  berasal dari  multidisiplin).  Tim  multidisiplin  dalam tim audit ini dapat terdiri dari ahli profesional yang  mendalami  isu-isu  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan  yang  berfokus  pada  industri pertambangan. Dalam konteks ini maka tenaga professional yang diperlukan harus mendalami materi mengenai limbah industri pertambangan, dampak lingkungan akibat dari bisnis PT. Pertamina EP Cepu, kesehatan dan keselamatan kerja pada industri pertambangan, dan dampak sosial akibat kegiatan operasional PT. Pertamina EP Cepu. Dalam melaksanakan audit laporan keberlanjutan perusahaan, setiap anggota  tim  audit  memiliki  kode  etik  yang harus  dilaksanakan  saat  melakukan  audit. Beberapa  kode  etik  yang  harus  dimiliki  oleh setiap  anggota  tim  audit  adalah  (1)  integritas dan  objektifitas,  (2)  menghindari  konflik kepentingan,  (3)  memiliki  kompetensi  yang professional,  (4)  dan  independensi.  Dalam konteks  ini  harus  dipastikan  bahwa  setiap anggota  dari  tim  audit  tidak  memiliki  konflik kepentingan  dengan  perusahaan  yang  akan diaudit.  Independensi  dari  setiap  anggota  tim audit  sangat  penting  untuk  menghasilkan proses audit laporan keberlanjutan perusahaan yang baik. Tahap berikutnya dalam penyusunan engagement  agreement adalah menentukan  ruang  lingkup  dari  audit  laporan keberlanjutan  ( scope  of  the  engagement ). Dalam  menentukan  ruang  lingkup  dari  audit laporan  keberlanjutan  terdapat  beberapa  hal yang harus diperhatikan, yaitu (1) disclosures covered (hal-hal apa saja yang akan diperiksa dalam audit), (2) suitable citeria (kriteria atau ketentuan  audit  yang  akan  dipergunakan),  (3) level of assurance (tingkat dan level audit yang akan dipergunakan). Penentuan ruang lingkup dalam  audit  laporan  keberlanjutan  ini  sangat
penting untuk menentukan program kerja audit yang nanti akan dilaksanakan di lapangan.
Pada  proses  audit  laporan  keberlanjutan PT.  Pertamina  EP  Cepu  tahun  2015 direncanakan menggunakan rencana anggaran biaya  untuk  memperlancar  proses  audit laporan keberlanjutan. Dalam rencana anggaran biaya ini dibagi menjadi tiga bagian umum,  yaitu  (1)  honor  tim  yang  mencakup honor  bagi engagement  leader , reviewing authority , engagement  manager ,  dan  tim  ahli di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, (2) anggaran yang mencakup akomodasi, transportasi, dan komunikasi, dan (3) anggaran untuk  melakukan focus  group  discussion dengan stakeholders perusahaan dan manajemen perusahaan. Segala bentuk rencana anggaran  biaya  ini  telah  disesuaikan  dengan rencana  kegiatan  audit  sehingga  diharapkan kegiatan audit laporan keberlanjutan perusahaan  dapat  berjalan  dengan  maksimal. Rencana  anggaran  biaya  harus  disusun berdasarkan prioritas kegiatan dan didasarkan pada pertanggungjawaban yang logis.
Penyusunan  dan  pelaksanaan assurance program merupakan  penyusunan  program- program  kerja  yang  akan  dilaksanakan  ketika akan  melakukan  audit  laporan  keberlanjutan PT.  Pertamina  EP  Cepu  tahun  2015. Penyusunan assurance  program didasarkan pada  tipe  dan  level  dari  audit  dimana  dalam konteks ini adalah tipe 2 dengan level moderat. Dalam pemeriksaan tipe 2, assurance program atau  audit  harus  melakukan  pemeriksaan terhadap seluruh aspek pada prinsip pelaporan keberlanjutan perusahaan. Ruang lingkup yang harus dicapai dalam assurance program harus mampu untuk menunjukkan bahwa (1) prinsip dalam laporan keberlanjutan PT. Pertamina EP Cepu  tahun  2015  telah  sesuai  dengan  standar AA1000APS  (atau  dengan  kata  lain  prinsip laporan keberlanjutan perusahaan telah sesuai dengan prinsip inklusivitas, prinsip materialitas, dan prinsip responsivitas) dan (2) kualitas informasi yang spesifik dalam laporan keberlanjutan  harus  sesuai  dengan  standar dalam pelaporan keberlanjutan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam audit ini  adalah  observasi  lapangan  dan  analisis dokumen  perusahaan  yang  berkaitan  dengan
proses  penyusunan  laporan  keberlanjutan perusahaan.  Pengumpulan  data  dapat  juga dilakukan  dengan  melakukan interview atau wawancara kepada manajemen perusahaan dan pemangku  kepentingan  perusahaan.  Konsep assurance program yang disusun harus sesuai dengan  ruang  lingkup  audit  yang  telah disepakati. Salah satu dasar atau pertimbangan untuk menentukan assurance program adalah ukuran  perusahaan  dan  kompleksitas  bisnis perusahaan.  Penyusunan assurance  program akan banyak jika ukuran perusahaan besar dan perusahaan memiliki kompleksitas bisnis yang tinggi.
Langkah-langkah dalam assurance program yang  direncanakan  untuk  audit laporan keberlanjutan PT. Pertamina EP Cepu tahun  2015,  yaitu  (1)  penentuan  tingkat materialitas  informasi  laporan  keberlanjutan, (2)  observasi  lapangan,  (3)  pengumpulan bukti-bukti  audit,  (4)  diskusi  kelompok terpumpun dengan stakeholders dan manajemen, dan (5) penyusunan rekomendasi bagi manajemen perusahaan.
Penentuan  tingkat  materialitas  informasi laporan  keberlanjutan  merupakan  langkah pertama dalam assurance program . Penentuan tingkat  materialitas  dapat  diartikan  sebagai tahapan untuk menentukan informasi- informasi  mana  saja  yang  bersifat  material dalam  laporan  keberlanjutan  perusahaan. Informasi  yang  material  dapat  dipahami sebagai informasi yang penting yang disampaikan  manajemen  perusahaan  kepada pemangku kepentingan perusahaan dan memiliki  dampak  yang  luas  bagi  pemangku kepentingan perusahaan. Khusus untuk laporan keberlanjutan PT. Pertamina EP Cepu penentuan  tingkat  materialitas  informasi dilihat  dari  ruang  lingkup  aktivitas  bisnis perusahaan dan melakukan penilaian terhadap dampak  aktivitas  bisnis  perusahaan  terhadap seluruh  pemangku  kepentingan  perusahaan. Beberapa  informasi  yang  bersifat  material dalam  ruang  lingkup  aktivitas  bisnis  PT. Pertamina EP Cepu adalah informasi mengenai kinerja  keuangan  perusahaan,  pengelolaan limbah  perusahaan,  kesejahteraan  karyawan, dan kontribusi manajemen perusahaan kepada lingkungan  sosial  di  sekitar  perusahaan.
Penentuan  tingkat  materialitas  informasi  ini dapat  didasarkan  pada  jenis  industri  dari perusahaan  yang  akan  diaudit.  PT.  Pertamina EP Cepu bergerak dalam industri minyak dan gas yang aktivitas bisnisnya dapat berpengaruh ke  komunitas  sosial  dan  lingkungan  sekitar. Hal ini akan menyebabkan informasi mengenai kinerja  sosial  dan  kinerja  lingkungan  PT. Pertamina  EP  Cepu  akan  bersifat  material. Hasil  penelitian Burhan  &  Rahmanti  (2012) menyatakan  bahwa  kinerja  sosial  perusahaan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara umum. Dengan hal ini kita dapat  memahami  bahwa  informasi-informasi, khususnya informasi kinerja sosial perusahaan, dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan keseluruhan. Dalam penentuan tingkat materialitas  informasi  ini  juga  dihubungkan dengan inklusivitas, materialitas, dan responsivitas  manajemen  perusahaan  pada prinsip-prinsip laporan keberlanjutan perusahaan.
Langkah  berikutnya  dalam assurance program adalah  melakukan  observasi  secara langsung  ke  lapangan,  yaitu  ke  lokasi  PT. Pertamina  EP  Cepu.  Observasi  ini  penting untuk membandingkan informasi yang terdapat dalam laporan keberlanjutan perusahaan  dengan  fakta  sebenarnya  di lapangan.  Hal-hal  yang  diobservasi  adalah informasi-informasi  yang  bersifat  material bagi  manajemen  perusahaan.  Observasi  yang dilakukan  dapat  juga  mencakup  mengenai kegiatan  operasional  perusahaan.  Tim  audit dalam  observasi  ke  lapangan  ini  dapat  juga melakukan observasi pada sistem, proses, dan data  yang  dipergunakan  oleh  manajemen  PT. Pertamina  EP  Cepu  untuk  mendukung pengungkapan kinerja keberlanjutan perusahaan  yang  telah  disampaikan  pada laporan keberlanjutan perusahaan.
Tahap berikutnya dalam assurance program adalah  pengumpulan  bukti-bukti audit.  Bukti-bukti  audit  ini  dapat  berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan aktivitas  bisnis  perusahaan.  Pengumpulan bukti-bukti  audit  dapat  dilakukan  dengan melakukan analisis dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan prinsip- prinsip keberlanjutan perusahaan.
Pengumpulan bukti audit sangat penting untuk mendukung independent  assurance  statement yang nantinya akan dikeluarkan oleh assurance  provider .  Sebagai  contoh  misalkan tim  ahli  dalam  bidang  lingkungan  ingin mengetahui  bagaimana  kebijakan  manajemen perusahaan  dalam  pengelolaan  limbah,  maka bukti  audit  yang  dicari  adalah  dokumen mengenai prosedur pengelolaan limbah dalam lingkungan  perusahaan.  Hal  ini  tentu  akan mendukung independent  assurance  statement sehingga independent  assurance  statement dapat  memberikan  keyakinan  bagi  seluruh pemangku  kepentingan  perusahaan.  Dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti audit, hal yang  penting  adalah  menentukan  metode sampel  untuk  menentukan  bukti-bukti  yang akan  dipergunakan.  Sampel  bukti  yang dipergunakan  harus  mampu  meyakinkan auditor bahwa bukti tersebut telah cukup untuk mewakili  semua  informasi  yang  diperlukan oleh  auditor.  Semakin  tinggi  level  audit  yang digunakan,  maka  semakin  banyak  bukti  yang dikumpulkan auditor untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip laporan keberlanjutan perusahaan  telah  sesuai  dengan  standar AA1000APS dan penyusunan laporan keberlanjutan telah sesuai dengan standar GRI G4  ( Global  Reporting  Initiative Generasi Keempat). Dalam konteks penelitian ini, maka auditor  harus  mampu  untuk  mengumpulkan bukti-bukti  audit  agar  yakin  bahwa  informasi yang  disajikan  di  laporan  keberlanjutan  PT. Pertamina  EP  Cepu  adalah  benar  dan  sesuai dengan fakta di lapangan.
Diskusi  kelompok  terpumpun  dengan stakeholders (pemangku kepentingan perusahaan)  dan  manajemen  perusahaan merupakan  tahapan  yang  keempat  dalam assurance program . Diskusi dengan pemangku kepentingan perusahaan dan manajemen  perusahaan  akan  memberikan pemahaman  baru  bagi  tim  audit  mengenai prinsip-prinsip keberlanjutan perusahaan. Kegiatan  diskusi  ini  juga  sebagai  sarana  bagi tim  audit  untuk  melakukan  konfirmasi terhadap  informasi-informasi  yang  disajikan oleh  manajemen  perusahaan  dalam  laporan keberlanjutan  perusahaan.  Konfirmasi  ini sangat  penting  untuk  menghubungkan  antara
hasil observasi lapangan dan bukti audit yang telah dikumpulkan dengan konfirmasi pemangku kepentingan dan manajemen perusahaan.  Jika  hasil  konfirmasi  sesuai dengan hasil observasi dan pengumpulan bukti audit, maka pengambilan kesimpulan mengenai prinsip-prinsip keberlanjutan perusahaan akan semakin dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks audit laporan keberlanjutan PT. Pertamina EP Cepu tahun 2015, tim audit dapat melakukan diskusi kelompok  terpumpun  dengan  pemangku kepentingan  yang  terkait  dengan  bisnis perusahaan  atau  pemangku  kepentingan  yang terkena dampak dari aktivitas bisnis perusahaan. Tim audit harus dapat melakukan identifikasi  mengenai  siapa  saja  kelompok pemangku kepentingan perusahaan. Penentuan dari kelompok pemangku kepentingan perusahaan  salah  satunya  dapat  didasarkan pada  kelompok  yang  berhubungan  dengan aktivitas  bisnis  perusahaan  atau  kelompok yang dapat terkena dampak positif dan negatif dari  aktivitas  bisnis  perusahaan.  Latar belakang  dari  diadakannya  diskusi  kelompok terpumpun dengan seluruh pemangku kepentingan perusahaan didasarkan pada hasil penelitian  O’Dwyer  &  Owen  (2005)  yang menunjukan  bahwa  tidak  adanya  partisipasi pemangku  kepentingan  perusahaan  dalam proses  penjaminan  laporan  keberlanjutan perusahaan. Bradford, et al . (2016) dalam hasil penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  masih terdapat  kesenjangan  informasi  antara  apa yang  diungkapkan  oleh  manajemen  dalam laporan  keberlanjutan  dengan  informasi  apa yang  diharapkan  oleh  pemangku  kepentingan perusahaan.    Adanya  diskusi  kelompok terpumpun ini dimaksudkan untuk
memunculkan
keterlibatan pemangku
kepentingan perusahaan
(meskipun keterlibatan  secara  tidak  langsung)  dalam proses audit laporan keberlanjutan perusahaan. Dewasa ini telah banyak manajemen perusahaan  yang  menggunakan  media  sosial untuk  membantu  menjalin  hubungan  dengan pemangku  kepentingan.  Penelitian  Manetti  & Bellucci (2016) menunjukkan bahwa manajemen  perusahaan  menggunakan  media sosial  untuk  menjalin  hubungan  dengan
pemangku kepentingan dalam konteks keberlanjutan.
Tahap  terakhir  dari assurance  program adalah  melakukan  penyusunan  rekomendasi bagi manajemen perusahaan. Rekomendasi ini disusun  berdasarkan  hasil  audit  yang  telah diperoleh. Tujuan dari penyusunan rekomendasi  ini  adalah  untuk  memberikan saran  dan  penjelasan  bagi  manajemen perusahaan dalam  upaya untuk  meningkatkan kualitas  laporan  keberlanjutan  perusahaan pada  tahun  berikutnya.  Rekomendasi  bagi manajemen  perusahaan  disusun  berdasarkan kekurangan-kekurangan  yang  terdapat  dalam laporan  keberlanjutan  perusahaan.  Saran  atau rekomendasi yang diberikan dapat dipergunakan  oleh  manajemen  perusahaan dalam  melakukan  perbaikan  yang  terkait dengan  prinsip-prinsip  keberlanjutan  dalam aktivitas  bisnis  perusahaan.  Sesuai  ketentuan dalam  kontrak  penugasan,  maka  manajemen perusahaan wajib untuk melakukan rekomendasi  yang  telah  diberikan  oleh assurance  provider .  Diharapkan  dengan rekomendasi  yang  telah  disusun,  manajemen perusahaan  dapat  melakukan  perbaikan  bagi laporan  keberlanjutan  perusahaan  di  tahun berikutnya.  Dalam  tahapan  ini  dapat  pula dilakukan  analisis  resiko  jika  manajemen perusahaan  tidak  melakukan  prinsip-prinsip keberlanjutan  yang  telah  disarankan  oleh  tim auditor.
Dalam penyusunan
independent assurance  statement (pernyataan  auditor mengenai isi laporan keberlanjutan perusahaan)  harus  diidentifikasi  informasi minimum yang nantinya harus dimasukkan ke dalam  pernyataan assurance  provider terkait dengan isi laporan keberlanjutan PT. Pertamina  EP  Cepu  tahun  2015. Independent assurance  statement merupakan  pernyataan assurance  provider mengenai  isi  dari  laporan keberlanjutan perusahaan yang diaudit. Pernyataan  tersebut  merupakan  pernyataan yang independen
dan dapat dipertanggungjawabkan.  Beberapa  informasi yang harus dicantumkan di dalam independent assurance statement , yaitu
1. Intended  users  of  the  assurance statement
Informasi pertama yang harus
dicantumkan dalam independent assurance  statement adalah  ditujukan kepada  siapa independent  assurance
statement tersebut. Dalam hal ini maka independent assurance statement ditujukan  kepada  manajemen  PT.
Pertamina EP Cepu. Umumnya independent assurance statement ditujukan kepada manajemen
perusahaan yang diaudit.
2. The  responsibility  of  the  reporting organisation  and  of  the  assurance provider Informasi berikutnya yang harus ada di dalam independent assurance statement adalah kewajiban dari perusahaan  yang diaudit  (PT.  Pertamina  EP  Cepu)  dan kewajiban  dari assurance  provider (auditor).
3. Assurance  standard/s  used,  including reference to the AA1000AS (2008) Informasi  berikutnya  yang  harus  ada adalah standar audit yang dipergunakan.
Dalam pelaksanaan audit ini diasumsikan menggunakan standar audit AA1000AS. Secara umum standar audit  yang  dipergunakan  dalam  audit laporan keberlanjutan perusahaan adalah standar audit AA1000AS.
4. Description  of  the  scope,  including  the type of assurance provided Dalam independent assurance statement harus  dicantumkan  ruang  lingkup, termasuk  dengan  tipe  dan  level  dari audit yang telah dilaksanakan.
Penentuan ruang lingkup, tipe, dan level audit harus ditentukan sebelum melaksanakan kegiatan audit dan merupakan kesepakatan antara perusahaan yang diaudit dengan assurance provider .
5. Description of disclosures covered Informasi  berikutnya  adalah  deskripsi dari ruang lingkup pengungkapan dalam laporan keberlanjutan perusahaan.
6. Description of methodology Informasi yang juga harus dicantumkan dalam independent assurance independent adalah teknik atau
metodologi  yang  dipergunakan  oleh assurance provider dalam melaksanakan kegiatan audit. 7. Any limitations Assurance provider harus mengungkapkan mengenai keterbatasan-keterbatasan yang
dihadapi  saat  melaksanakan  kegiatan audit. Dapat juga dijelaskan bagaimana cara assurance provider untuk mengurangi  dampak  dari  keterbatasan- keterbatasan yang dihadapi tersebut.
8. Reference to criteria used
Informasi berikutnya yang harus
terdapat  dalam independent  assurance statement adalah kriteria yang dipergunakan. Dalam konteks ini kriteria  yang  dipergunakan  adalah AA1000APS  yang mencakup penilaian inklusivitas, materialitas, dan responsivitas perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip
keberlanjutan perusahaan.
9. Statement of level of assurance Dalam independent assurance statement harus dicantumkan mengenai level dari audit yang telah dilaksanakan.
10. Findings  and  conclusions  concerning adherence to the AA1000
AccountAbility Principles of Inclusivity, Materiality  and  Responsiveness  (in  all instances)
Dalam independent assurance statement harus  dicantumkan  mengenai  temuan dan kesimpulan terkait dengan kepatuhan  perusahaan  terhadap  standar AA1000APS  yang  mencakup  kriteria inklusivitas, materialitas, dan responsivitas. Assurance provider harus menjelaskan kesimpulan mengenai kepatuhan manajemen perusahaan terhadap  prinsip-prinsip  keberlanjutan yang sesuai dengan standar
AA1000APS.
11. Findings  and  conclusions  concerning the  reliability  of  specified  performance information (for Type 2 assurance only) Dalam independent assurance statement harus  dicantumkan  mengenai  temuan dan kesimpulan terkait dengan
informasi  spesifik  jika  tipe  audit  yang dilaksanakan adalah tipe 2.
12. Observations and/or recommendations Assurance provider harus mencantumkan  hasil  observasi  atau rekomendasi  yang  dapat  disampaikan kepada  manajemen  terkait  dengan pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan.  Rekomendasi  yang  telah disampaikan  oleh assurance  provider dapat  dipergunakan  oleh  manajemen perusahaan sebagai dasar dalam perbaikan  untuk  penyusunan  laporan keberlanjutan  perusahaan  di  tahun berikutnya.
13. Notes on competencies and
independence of the assurance provider Dalam independent
assurance statement , assurance  provider harus mencantumkan  mengenai  kompetensi dan independensi dari assurance provider .
14. Name  of  the  assurance  provider,  date and place Dalam independent assurance statement
harus dicantumkan mengenai nama jelas
dari assurance provider dan tempat dan tanggal  ditandatanganinya independent assurance statement .
Terdapat  empat  belas  informasi  minimum yang harus dicantumkan di dalam independent assurance  statement .  Empat  belas  informasi minimum  yang  harus  dicantumkan  di  dalam independent  assurance  statement telah  sesuai dengan ketentuan di dalam standar AA1000AS. Empat belas informasi minimum ini  merupakan  informasi  yang  diperlukan untuk  meyakinkan  pemangku  kepentingan bahwa  kegiatan  audit  laporan  keberlanjutan perusahaan telah dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dilakukan  maka  dapat  disusun  sebuah  model penyusunan  dan  pelaksanaan  program  audit laporan  keberlanjutan  perusahaan.  Model penyusunan  dan  pelaksanaan  program  audit laporan keberlanjutan perusahaan ini diharapkan  dapat  diaplikasikan  pada  saat melakukan audit laporan keberlanjutan perusahaan. Model yang dapat dibentuk terkait dengan audit laporan keberlanjutan perusahaan, yaitu
Gambar 1. Analisis penyusunan dan pelaksanaan audit laporan keberlanjutan perusahaan
Analisis  ini  diawali  dengan  penyusunan engagement  agreement dengan tahapan,  yaitu (1)  menentukan  komposisi  tim  audit,  (2) menentukan  ruang  lingkup  audit,  dan  (3) menentukan  rencana  anggaran  biaya  untuk pelaksanaan kegiatan audit. Tahap berikutnya adalah penyusunan dan pelaksanaan assurance program . Pada tahap ini dilakukan penyusunan assurance  program kemudian  melaksanakan assurance program yang telah dibuat. Tahapan penyusunan dan pelaksanaan assurance program , yaitu (1) penentuan tingkat materialitas informasi dalam laporan keberlanjutan  perusahaan,  (2)  observasi  ke lapangan, (3) penentuan bukti-bukti audit, (4)
melakukan  diskusi  kelompok  terpumpun dengan pemangku kepentingan perusahaan dan manajemen  perusahaan,  dan  (5)  memberikan rekomendasi  kepada  manajemen  perusahaan terkait dengan hasil audit laporan keberlanjutan perusahaan. Tahap terakhir dari model  ini  adalah  penyusunan independent assurance statement yang merupakan pernyataan  auditor  ( assurance  provider ) terhadap  laporan  keberlanjutan  perusahaan. Dalam independent  assurance  statement terdapat empat belas informasi minimum yang harus  disampaikan  oleh assurance  provider terkait  dengan  audit  laporan  keberlanjutan perusahaan  yang  telah  dilaksanakan.  Dengan
Penyusunan Engagement
Agreement
Penyusunan
Independent Assurance Statement
Penyusunan dan
Pelaksanaan
Assurance Program
adanya model audit laporan keberlanjutan ini, maka proses audit akan dapat dilaksanakan dan tentu saja akan menghasilkan kredibilitas yang tinggi  pada  laporan  keberlanjutan  yang dipublikasikan  oleh  manajemen  perusahaan. Simnett, et  al .  (2009)  menyatakan  bahwa manajemen  perusahaan yang cenderung berorientasi pada kredibilitas dan reputasi akan mengupayakan  agar  laporan  keberlanjutan yang dipublikasikan dapat diaudit. Hal ini tentu saja  dapat  berdampak  positif  pada  proses keberlanjutan  aktivitas  bisnis  perusahaan  dan utamanya  pada  hubungan  komunikasi  antara manajemen  perusahaan  dengan  pemangku kepentingan  perusahaan.  Herremans, et  al . (2016)  berpendapat  bahwa  setiap  pemangku kepentingan perusahaan memerlukan informasi  yang  spesifik  dan  disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pemangku  kepentingan.  Proses  audit  laporan keberlanjutan  perusahaan  akan  memastikan bahwa setiap informasi yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan akan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

## SIMPULAN
Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman mengenai pentingnya audit laporan keberlanjutan perusahaan  dan  proses  audit  yang  dapat dilakukan.  Secara  umum  model  penyusunan dan  pelaksanaan  audit  laporan  keberlanjutan perusahaan  terdiri  dari  tiga  bagian,  yaitu  (1) penyusunan engagement  agreement ,  (2) penyusunan dan pelaksanaan assurance program ,  dan  (3)  penyusunan independent assurance  statement . Independent  assurance statement merupakan produk akhir dari proses audit keberlanjutan perusahaan yang merupakan  pernyataan assurance  provider atau  auditor  terhadap  penyajian  informasi manajemen perusahaan pada laporan keberlanjutan  perusahaan.  Implikasi  hasil penelitian  ini  dalam  bidang  akademik  dapat dipergunakan  sebagai  materi  tambahan  pada mata kuliah auditing dan akuntansi sosial dan lingkungan.  Mahasiswa  akan  mendapatkan pemahaman baru bahwa pada dasarnya proses audit tidak hanya pada laporan keuangan saja, tetapi  saat  ini  sudah  meluas  pada  proses
pelaporan  keberlanjutan  perusahaan.  Penulis tidak  dapat  memungkiri  bahwa  terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan dalam  penelitian  ini  adalah  penyusunan kerangka kerja audit masih bersifat konseptual dan  belum  didasarkan  pada  kondisi  faktual yang ada di perusahaan objek penelitian. Salah satu motivasi penulis menyusun penelitian ini adalah  untuk  mendukung  kegiatan  pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Kedepannya dapat diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian berikutnya  juga  dapat  membahas  bagaimana cara  agar  pemangku  kepentingan  perusahaan dapat terlibat secara langsung di dalam proses audit laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian berikutnya dapat pula mengembangkan penelitian Manetti & Toccafondi  (2012) yang  meneliti  mengenai peran  pemangku  kepentingan  perusahaan dalam  proses  audit  laporan  keberlanjutan. Dapat  diteliti  mengenai  peran  pemangku kepentingan  perusahaan  dalam  proses  audit laporan keberlanjutan dalam konteks perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian
berikutnya dapat pula
mengembangkan penelitian Manetti & Bellucci (2016) tentang bagaimana manajemen memanfaatkan  teknologi  dan  internet  untuk membangun  hubungan  dengan  pemangku kepentingan perusahaan. Penelitian berikutnya dapat  melakukan  perancangan  model  audit menggunakan  desain  penelitian Design  & Development (D & D). Richey & Klein (2009) menyatakan  bahwa  desain  penelitian  D  &  D merupakan sebuah sistematika yang berfungsi untuk  merancang,  mengembangkan,  dan mengevaluasi  mengenai  sebuah  produk  atau sebuah  model  baru.  Desain  penelitian  D  &  D dipergunakan  karena  tujuan  dari  penelitian berikutnya  adalah  untuk  membuat  sebuah pengembangan  model  atau  konsep  yang  baru tentang  program  audit  laporan  keberlanjutan perusahaan.  Desain  penelitian Design & Development memiliki  dua  tahap  besar,  yaitu tahap  pertama  adalah  tahap  perancangan  atau penyusunan  ( design )  dan  tahap  kedua  adalah tahap  pengembangan  ( development ).  Penulis berharap  kedepannya  akan  semakin  banyak
penelitian-penelitian yang membahas mengenai pelaporan keberlanjutan ( sustainability  reporting )  di  Indonesia.  Hasil- hasil  penelitian  yang  terkait  dengan  proses pelaporan  keberlanjutan  perusahaan  akan memberikan kita sebuah pemahaman baru dan tentu  saja  dapat  memperkaya  pengembangan ilmu akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran, A., & Haniffa, R. (2011). Evidence in Development of Sustainability Reporting: A  Case  of  A  Developing  Country. Business  Strategy  and  the  Environment , 20 (3), 141–156.
Ballou,  B.,  Heitger,  D.  L.,  Landes,  C.  E.,  & Adams,  M.  (2006).  The  Future  of Corporate Sustainability Reporting.
Journal  of  Accountancy , 202 (6),  65–67,
70–74.
Basalamah, A. S., & Jermias, J. (2005). Social and Environmental Reporting and Auditing  in  Indonesia. Gadjah  Mada International  Journal  of  Business , 7 (1), 109–127.
Bradford, M., Earp, J. B., Showalter, D. S., &
Williams,  P.  F.  (2016).  Corporate Sustainability Reporting and Stakeholder Concerns:  Is  There  A  Disconnect? Accounting Horizons , 31 (1), 83–102.
Brown, H. ., Jong, M. ., & Levy, D. . (2009).
Building Institutions Based on Information  Disclosure:  Lessons  From
GRI’s  Sustainability  Reporting. Journal of Cleaner Production , 17 (6), 571–580. Burhan, A. H. N., & Rahmanti, W. (2012). The Impact  of  Sustainability  Reporting  on Company Performance. Journal of Economics,  Business  &  Accountancy Ventura , 15 (2), 257–272.
Guidry, R. P., & Patten, D. M. (2010). Market Reactions  to  The  First-Time  Issuance  of Corporate
Sustainability Reports: Evidence that Quality Matters.
Sustainability  Accounting,  Management and Policy Journal , 1 (1), 33–50.
Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of Sustainability Reporting: A Review of Results, Trends,
Theory, and
Opportunities  in  An  Expanding  Field  of Research. Journal of Cleaner Production ,
59 , 5–21.
Herremans, I. ., Nazari, J. ., & Mahmoudian, F.
(2016). Stakeholder Relationships, Engagement, and Sustainability Reporting. Journal  of  Business  Ethics , 138 (3), 417–435. Ioannou,  I.,  &  Serafeim,  G.  (2017). The Consequences  of  Mandatory  Corporate Sustainability  Reporting:  Evidence  from Four Countries (No. 11–100). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/s srn.1799589
Junior, R. M., Best, P. J., & Cotter, J. (2014).
Sustainability  Reporting  and  Assurance: A Historical  Analysis on A World-Wide Phenomenon. Journal of Business Ethics , 120 (1), 1–11.
Kolk,  A.  (2004).  A  Decade  of  Sustainability Reporting: Developments and Significance. International  Journal  of Environment and Sustainable Development , 3 (1), 51–64.
Kurniawan,  P.  S.  (2017).  Profesi  Certified
Sustainability Reporting Specialist, Pelaporan  Keberlanjutan,  dan  Teori Enterprise  (Suatu  Tinjauan  Mengenai Profesi
CSRS dalam Pelaporan
Keberlanjutan). Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora , 6 (1), 10–19.
Lozano,  R.,  &  Huisingh,  D.  (2011).
Interlinking  Issues  and  Dimensions  in Sustainability  Reporting. Journal  of Cleaner Production , 19 (2), 99–107. Manetti,  G.,  &  Becatti,  L.  (2009).  Assurance Services  for  Sustainability  Reports: Standards  and  Empirical  Evidence. Journal of Business Ethics , 87 , 289–298. Manetti, G., & Bellucci, M. (2016). The Use of Social  Media  for  Engaging  Stakeholders in  Sustainability  Reporting. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 29 (6), 985–1011.
Manetti, G., & Toccafondi, S. (2012). The Role
of Stakeholders in Sustainability
Reporting Assurance. Journal of Business Ethics , 107 (3), 363–377.
Mock,  T.  J.,  Strohm,  C.,  &  Swartz,  K.  M.
(2007).  An  Examination  of  Worldwide
Assured Sustainability Reporting. Australian  Accounting  Review , 17 (41),
67–77.
Morimoto,  R.,  Ash,  J.,  &  Hope,  C.  (2005). Corporate  Social  Responsibility  Audit: From  Theory  to  Practice. Journal  of Business Ethics , 62 (4), 315–325.
Naraduhita, D. C., & Sawarjuwono, T. (2012). Corporate  Social  Responsibility:  Upaya
Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan  CSR  Bidang  Pendidikan. Jurnal Akuntansi Dan Auditing , 8 (2), 95– 108.
National  Center  for  Sustainability  Reporting.
(2017). Training for Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA) . Malang: NCSR.
O’Dwyer,  B.,  &  Owen,  D.  L.  (2005).
Assurance Statement Practice in Environmental, Social and Sustainability
Reporting:  A  Critical  Evaluation. The British  Accounting  Review , 37 (2),  205–
229.
Perego,  P.  (2009).  Causes  and  Consequences of Choosing Different Assurance
Providers:  An  International  Study  of Sustainability  Reporting. International Journal of Management , 26 (3), 412–425. Richey, R. ., & Klein, J. . (2009). Design and Development  Research .  New  York: Routledge.
Setiawan, A. (2016). Integrated Reporting: Are Indonesian  Companies  Ready  to  Do  It? Asian  Journal  of  Acconting  Research , 1 (2), 62–70.
Simnett,  R.,  Vanstraelen,  A.,  &  Chua,  W.  F. (2009).  Assurance  on  Sustainability Reports:  An  International  Comparison. Accounting Review , 84 (3), 937–967. Srivastava,  R.  P.,  Rao,  S.  S.,  &  Mock,  T.  J. (2013).  Planning  and  Evaluation  of Assurance  Services  for  Sustainability Reporting:  An  Evidential  Reasoning
Approach. Journal of Information Systems , 27 (2), 107–126.
Wallage,
P. (2000). Assurance on Sustainability  Reporting:  An  Auditor’s View. Auditing: A Journal of Practice & Theory , 19 (1), 53–65.