## PRODUCT LIABILITY TERHADAP SMART PHONE TANPA FASILITAS PURNA
JUAL BERUPA GARANSI TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU
Si Ngurah Ardhya Jurusan Ilmu HukumUniversitas Pendidikan Ganesha Singaraja Email: genethicsbali@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  Apakah  penerapan  prinsip product  liability dalam  transaksi smart  phone di  Denpasar  sudah  efektif?  (2) Bagaimana  relevansi  pencantuman  klausula  eksonerasi  dalam  transaksi smart phone di  Denpasar?  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum empiris  yang  bersifat  deskriptif.  Penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah non probability  sampling dengan  bentuk snowball  sampling yakni  penarikan  sampel didasarkan pada penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya, tidak ada ketentuan  pasti  dalam  bentuk  angka  atau  prosentase  mengenai  jumlah  sampel yang akan diteliti, besarnya jumlah sampel didasarkan atas titik jenuh. Pengolahan dan  analisa  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan  penelitian dapat  diketahui  bahwa  implementasi  ketentuan product  liability belum  efektif diterapkan  oleh  pelaku  usaha  di  Denpasar  akibat  lemahnya  pengawasan  yang dilakukan  oleh  struktur  hukum  serta  lemahnya  budaya  hukum masyarakat khususnya  pelaku  usaha  terkait  pemahaman  mengenai  kewajiban  dan  tanggung jawab  dalam  menjalankan  usaha.  Klausula  eksonerasi  yang  dicantumkan  pelaku usaha  tidak  relevan  karena  memenuhi  unsur  terlarang  dari  ketentuan  Pasal  18 ayat (1) huruf b UUPK. Pelanggaran pencantuman klausula eksonerasi ini sebagai akibat  dari  kurangnya  kredibilitas  struktur  hukum  karena  pengawasan  yang dilakukan  hanya  bersifat  pasif  yakni  menunggu  adanya  pengaduan  dari masyarakat.
Kata kunci: jual-beli, tanggung jawab produk, perjanjian baku, klausula eksonerasi.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine:  (1)  Has  the  application  of  product  liability principles  in  smart  phone  transactions  in  Denpasar  been  effective?  (2)  How  is  its relevance  of  the  inclusion  of  exemption  clause  in  smart  phone  transactions  in Denpasar?  The  adopted  type  of  study  is  the  descriptive  empirical  legal  study.  The non-probability sampling in form of snowball sampling is used to determine samples, namely the samples were taken based on the nomination or recommendation from the previous samples. There are not any definite provisions concerning the number or percentage  concerning  the  total  samples  to  be  studied.  The  total  samples  are determined  based  on  the  leveling-off  points.  The  data  are  processed  and  analyzed qualitatively  and  descriptively.  The  study  findings  are  that  product  liability provisions have not been implemented effectively by merchants in Denpasar due to weak  supervision  of  law  structure  and  lack  of  legal  culture  awareness  among community members especially those of merchants in relation to their liability and responsibility to run businesses. The exemption clause determined by the merchants
are not relevant because they violate the provision of article 18 paragraph (1) letter b  of  Customer  Protection  Law.  The  violation  of  inclusion  the  exemption  clause happened due to lack of credibility of law structure and passive supervision, namely just waiting for the complaints from community members.
Keywords: contract of sale, product liability, standard contract, exemption clause.

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  dari tahun  ke  tahun  terus  mengalami kemajuan yang ditandai dengan semakin  banyaknya  produk  barang elektronik  yang  telah  dihasilkan. Kondisi seperti ini tentunya menguntungkan  konsumen,  karena produk barang elektronik yang dihasilkan  mampu  menunjang  aktivitas masyarakat.  Adapun  salah  satu  produk barang  elektronik  yang    5  (lima)  tahun terakhir    terus  dikembangkan  yakni smart  phone . Smart  phone merupakan telepon  genggam  dengan  kemampuan dan  fungsi  tingkat  tinggi  menyerupai komputer  yang  bekerja  menggunakan seluruh  piranti  lunak  sistem  operasi yang  menyediakan  hubungan  standar dan  mendasar  bagi  pengembang aplikasi  (Fadjar  Efendy  Rasjid,  2017). Fungsi smart  phone sangat  beragam, yakni mulai dari alat komunikasi (dalam bentuk  telepon  suara,  mengirim  pesan SMS,  pesan  MMS,  dan  layanan  data); sebagai media informasi (dalam bentuk fasilitas  koneksi  internet  tanpa  kabel); sebagai media hiburan (dapat menayangkan
berbagai
format multimedia);  sebagai  media  aplikasi (memasang  dan  menjalankan  berbagai aplikasi,  misal  aplikasi    penunjuk  arah dan/atau  peta  sepeti google  maps ); sebagai  media  penyimpanan  data (seperti halnya pada USB flashdisk , USB external  drive dan multimedia  card ); hingga  fungsi  yang  semata-mata  hanya untuk  menunjang  penampilan  sehari- hari ( fashion ).
Sejak  awal  kemunculan  produk smart  phone sebagaimana  dimaksud diatas,  hingga  saat    ini  khususnya  di Denpasar  cukup  banyak  pelaku  usaha yang memperjual-belikan produk tersebut.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh asumsi  pelaku  usaha,  bahwa  Kota Denpasar cukup strategis menjadi basis peredaran produk smart phone mengingat kepadatan jumlah penduduknya.  Adapun smart  phone yang  diperjual-belikan  terdiri  dari berbagai brand ,  mulai  dari brand ternama  hingga brand pendatang  baru sebagai  pesaing.  Berdasarkan  hasil observasi,  diketahui  bahwa  paling sedikit ada 13 (tiga belas) brand produk smart  phone yang  telah  diperjual- belikan  oleh  pelaku  usaha  di  Denpasar. Masing-masing brand saling  bersaing dalam  hal  menarik  minat  konsumen, mulai  dari    menawarkan  berbagai tingkatan  spesifikasi  yang  variatif disesuaikan dengan kebutuhan konsumen,  hingga  menawarkan  desain yang elegant dengan  harga  yang terjangkau.  Desain elegant dengan harga yang terjangkau menjadi manufer dari brand pendatang  baru,  hal  ini menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi kalangan  konsumen  tertentu.  Dengan munculnya brand pendatang  baru sebagaimana  dimaksud  diatas  dapat dikatakan  bahwa  saat  ini smart  phone tidak  lagi  menjadi  barang  yang  mewah sebagaimana  diawal  peredarannya, dimana  pelaku  usaha  nampaknya sangat  memperhitungkan  kemampuan finansial calon konsumennya.
Berdasarkan hasil observasi, ternyata  harapan  setiap  pelaku  usaha yang menjadikan Kota Denpasar sebagai basis  peredaran  produknya  tidak bertepuk  sebelah  tangan.  Hal  ini  dapat diamati  dari  data  transaksi  3  (tiga) bulan  terakhir  ditahun  2016  pada beberapa  pelaku  usaha  penjual  produk smart  phone di  Denpasar.  Berdasarkan data  sebagaimana  dimaksud  diatas diketahui  bahwa  minimal  transaksi yang  terjadi  per-harinya  adalah  paling sedikit 18 (delapan belas) transaksi atas berbagai variant produk smart  phone yang  ditawarkan  dari  masing-masing brand . Adapun brand yang mendominasi  jumlah  transaksi smart phone pada  pelaku  usaha  sebagaimana dimaksud diatas adalah brand pendatang  baru.  Kondisi  seperti  ini menunjukkan  bahwa  minat  konsumen akan  produk smart  phone khususnya terhadap brand sebagaimana  dimaksud diatas  tergolong  tinggi.  Hal  ini  tentu tidak  terlepas  dari  manufer  pelaku usaha  sebagaimana  telah  disampaikan sebelumnya,  dimana  pelaku  usaha dalam  memproduksi  dan  memasarkan produknya  sangat  memperhitungkan kebutuhan  dan  kemampuan  finansial calon konsumennya.
Beranjak dari pesatnya pertumbuhan pelaku usaha yang sejalan dengan  tingginya  minat  konsumen  di Denpasar terhadap smart phone , hal ini berdampak  pada  banyaknya  jumlah transaksi  yang  terjadi  di  Denpasar. Kondisi  sebagaimana  dimaksud  diatas tentu merupakan suatu harapan pelaku usaha  yang  telah  terpenuhi,  dimana diselenggarakannya  suatu  kegiatan usaha  adalah  untuk  mendistribusikan suatu  pruduk  sampai  pada  konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan.  Namun  demikian  perlu digaris bawahi bahwa selain fokus pada tujuan mendapatkan keuntungan, pelaku usaha juga harus
memperhatikan dan mengimplementasikan  kewajiban  serta tanggung  jawabnya,  terutama  tanggung jawab  terhadap  setiap  kerugian  yang diderita  konsumen  akibat  produk  cacat (selanjutnya  disebut  dengan  istilah product liability ). Secara normatif dalam bentuk  suatu  Peraturan  Perundang- Undangan (selanjutnya disingkat PerUU),  terkait  mengenai  kewajiban pelaku  usaha  sebenarnya  telah  diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia  No.  8  Tahun  1999  Tentang
Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya disingkat  UUPK),  yakni  pada  Pasal (selanjutnya  disingkat  Ps.)  Ps.  7  UUPK. Terkait  dengan product  liability ,  secara normatif diatur dalam Ps. 19 UUPK yang pada  ayat  (1)  menyatakan  bahwa pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang  dan  atau  jasa  yang  dihasilkan atau  diperdagangkan.  Secara  garis besarnya, product  liability merupakan tanggung  jawab  secara  hukum  dari orang  atau  badan  hukum  yang menghasilkan  produk  dan/atau  orang maupun  badan  hukum  yang  menjual atau mendistribusikan produk, terhadap  konsumen  yang  mengalami kerugian  akibat  produk  cacat  (Adrian Sutedi, 2008: 65).
Secara  umum  dalam  prakteknya,
product liability
biasanya diimplementasikan dalam bentuk fasilitas  purna  jual  berupa  garansi. Dalam  hal  ini  garansi  diasumsikan sebagai  pernyataan  tanggung  jawab pelaku usaha terhadap setiap kemungkinan kerugian berupa kerusakan  yang  diderita  konsumen dikemudian hari. Ketentuan Ps. 25 ayat (1)  UUPK  menyatakan  bahwa  pelaku usaha  yang  memproduksi  barang  yang pemanfaatannya  berkelanjutan  dalam batas  waktu  sekurang-kurangnya  1
(satu)  tahun  wajib  menyediakan  suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib  memenuhi  jaminan  atau  garansi sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Hal ini  memberi  arti  bahwa  jaminan  atau garansi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku  usaha  wajib  dipenuhi  apabila keberadaan  jaminan  atau  garansi sebagaimana dimaksud diatas sebelumnya  telah  diperjanjikan  antara pihak  pelaku  usaha  dan  konsumen. Apabila  merujuk  pada  prinsip product liability dalam Ps. 19 UUPK, maka baik diperjanjikan  atau  tidaknya  jaminan maupun garansi oleh pelaku usaha tidak menjadi  dasar  pertanggung  jawaban pelaku  usaha  terhadap  kerugian konsumen,  karena product  liability menganut  sistem  tanggung  jawab mutlak  ( strict  liability )  yang  artinya bahwa pelaku usaha langsung dianggap bersalah  ( presumption  of  fault )  dan harus bertanggung jawab ( liable ) untuk memberi  ganti  rugi  secara  langsung kepada  konsumen  yang  mengalami kerugian.
Memperhatikan  Prinsip product liability yang secara umum di implementasikan dalam bentuk fasilitas purna jual berupa garansi  sebagaimana telah dipaparkan diatas, apabila dikaitkan  dengan    realitas  yang  terjadi dilapangan,  ternyata  tidak  semua pelaku  usaha  memberikan  fasilitas purnajual  berupa  garansi  sebagai bentuk  pernyataan product  liability terhadap  produk smart  phone yang  di perjual-belikannya.  Dalam  hal  ini  ada brand tertentu dari produk smart phone yang  tidak  disertakan  garansi.  Dengan tidak  disertakannya  garansi  tersebut, pelaku  usaha  menolak  setiap  tuntutan ganti  kerugian  konsumen.  Adapun penolakan  pelaku  usaha  sebagaimana dimaksud diatas, ternyata juga dinyatakan  secara  eksplisit  dalam bentuk  klausula  eksonerasi  pada  setiap perjanjian baku yang telah dipersiapkan
sebelumnya  dalam  bentuk  formulir berupa  nota,  faktur  dan/atau invoice . Klausula  eksonerasi  yang  dicantumkan pelaku  usaha  menyatakan  bahwa, pelaku  usaha  berhak  menolak  atas pengembalian barang  yang telah dibeli konsumen dan/atau bahwa barang yang telah  dibeli  konsumen  tidak  dapat ditukar  atau  dikembalikan.  Dengan adanya klausula eksonerasi sebagaimana dimaksud diatas, terhadap konsumen  yang  awam  akan  hukum tentu tidak menyadari akan hak-haknya, sehingga  konsumen  dengan  terpaksa menerima  penolakan  tersebut  sebagai suatu konsekuensi.
Terkait penerapan perjanjian baku dalam  dunia  usaha,  tidak  dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memberi dampak  positif  berupa  efisiensi  waktu bernegosiasi  dan/atau  bertransaksi. Perjanjian  baku  merupakan  perjanjian tertulis  yg  telah  digandakan  berupa formulir yang isinya telah distandarisasi atau  dibakukan  terlebih  dahulu  secara sepihak  oleh  pihak  yang  menawarkan dan  ditawarkan  secara  masal  tanpa mempertimbangkan  perbedaan  kondisi yang  dimiliki  konsumen  (Hasanuddin Rahman, 2000: 134). Isi perjanjian yang telah  distandarisasi  atau  dibakukan sebagaimana  dimaksud  diatas  dikenal dengan  istilah  klausula  baku.  Klausula baku    biasanya  berupa  aturan  atau ketentuan  dan  syarat-syarat  yang mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen. Dasar pengaturan pencantuman  klausula  baku  adalah ketentuan Ps. 18 UUPK yang merupakan ketentuan khusus ( lex specialis ) terhadap ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdata yang merupakan lege generali -nya.  Hal  ini  berarti  bahwa penerapan  klausula  baku  adalah  sah menurut  hukum  meski  seringkali dianggap mengenyampingkan asas kebebasan  berkontrak  selama  tidak memenuhi unsur yang dilarang
sebagaimana  diatur  dalam  Ketentuan Ps.18  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUPK. Maksud  dari  ketentuan  Ps.  18  ayat  (1) UUPK  ini  adalah  untuk  mencegah pelaku  usaha  mencantumkan  klausula yang berisi tentang pembatasan tanggung  jawab  dan/atau  mencegah pelaku  usaha  untuk  mencantumkan klausula  yang  mengandung  syarat khusus  membebaskan  dirinya  dari tanggung  jawab  terhadap  akibat  yang merugikan  konsumen  yang  timbul  dari pelaksanaan  perjanjian  (Mariam  Darus Badrulzaman, 2001: 55).
Dalam  hal  penerapan  perjanjian baku pelaku usaha seringkali melakukan  penyalahgunaan  keadaan, dimana  penyalahgunaan  keadaan  ini sangat merugikan pihak konsumen. Ada 2 (dua) unsur penyalahgunaan keadaan, yakni: (1). Kerugian bagi satu pihak; (2). Penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain(H.P.  Panggabean,  2010:  75).  Dari unsur  yang  ke-2  (dua),  timbul  2  (dua) sifat perbuatan yakni: (1). Penyalahgunaan    keunggulan  ekonomis dimana suatu pihak mempunyai keunggulan  ekonomis  terhadap  pihak lainnya  sehingga  pihak  lain  terpaksa mengadakan
perjanjian; (2). Penyalahgunaan  keunggulan  kejiwaan dimana
salah satu pihak menyalahgunakan  keadaan  jiwa  yang istimewa dari pihak lawan seperti tidak berpengalaman, dan kurang pengetahuan. Memperhatikan asas keadilan  dan  keseimbangan  (Ps.  2 UUPK);  memperhatikan  hak  konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (Ps.  4  huruf    (g)  UUPK),  serta memperhatikan ketentuan Ps. 15 UUPK yang menyatakan bahwa dalam menawarkan  barang  pelaku  usaha dilarang  melakukan  dengan  cara pemaksaan  atau  cara  lain  yang  dapat menimbulkan  gangguan  fisik  maupun psikis  terhadap  konsumen,  dengan
demikian  dari  ketentuan-ketentuan  ini secara  jelas  dapat  ditafsirkan  sebagai keterkaitan
atas larangan penyalahgunaan keadaan. Adapun keberadaan Ps. 18 UUPK yang mengatur mengenai  pencantuman  klausula  baku juga ditujukan untuk mencegah terjadinya  penyalahgunaan  keadaan oleh  pihak  yang  memiliki  kedudukan lebih kuat.
Berdasarkan  apa  yang  telah diuraikan diatas dengan melihat kondisi yang  sangat  merugikan  konsumen, dimana terjadi  kesenjangan antara das sollen dan das  sein maka  perlu dilakukan  pengkajian  secara  yuridis terhadap  permasalahan  tersebut  guna mengetahui  penerapan  prinsip product liability dan  relevansi  pencantuman klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian baku.
Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian  hukum  empiris,  yakni penelitian  dilakukan  beranjak  dari adanya  kesenjangan  antara das  sollen dan das sein. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif,  yakni  bertujuan menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat suatu  individu,  keadaan,  menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan  ada  tidaknya  hubungan antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lain dalam  masyarakat  (Amiruddin  dan  H. Zainal  Asikin,  2010:  25).  Data  yang digunakan  adalah  data  primer,  yakni data  yang  diperoleh  secara  langsung dilapangan baik dari responden maupun  informan;  dan  data  sekunder, yakni  data  yang  diperoleh  melalui penelitian kepustakaan (Library Research) (Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mahmudji,    2013:  13).  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan yakni  teknik  studi  dokumen,  teknik observasi,  dan  teknik  wawancara (Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin,  2010:
82).  Teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan  adalah non  probability sampling dalam bentuk snowball sampling , jadi tidak ada ketentuan yang pasti baik dalam bentuk angka ataupun prosentase  mengenai  jumlah  sampel yang  akan  diteliti,  besarnya  jumlah sampel  yang  diteliti  didasarkan  atas titik  jenuh,  yang  mana  penelitian  akan dihentikan dan dianggap telah mewakili keseluruhan  objek  penelitian  bila jawaban-jawaban  dari  para  responden maupun  informan  telah  ada  kesamaan atau  kemiripan  (Soerjono  Soekanto, 2012:  73).  Apabila  keseluruhan  data yang  diperoleh  baik  dari  data  primer maupun data sekunder sudah terkumpul, data-data tersebut dianalisis melalui  proses  pengolah,  pemisahan, pengelompokan,  serta  memadukan sejumlah  data  yang  telah  dikumpulkan (Mukhtar,  2013:  120).  Data-data  yang ada  dihubungkan  satu  sama  lainnya, dilakukan interprestasi untuk memahami  makna  data  dalam  situasi sosial,  kemudian  dilakukan  suatu penafsiran.  Setelah  dilakukan  analisa secara  kualitatif,  selanjutnya  data disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penulisan penelitian ini.
Pembahasan Penerapan  Prinsip Product  Liability Dalam  Transaksi  Smart  Phone  di Denpasar
Pada  umumnya  produk  barang yang sampai ke tangan konsumen telah melalui  tahap  kegiatan  perdagangan yang  panjang  mulai  dari  produsen, principal ,  agen,  distributor,  pelaku usaha  retail,  dan  terakhir  barulah sampai pada konsumen. Setiap konsumen  dalam  usahanya  untuk mendapatkan    produk  barang  dari pelaku  usaha  tentu  melalui  suatu proses,  yang  dikenal  dengan  jual-beli.
Jual-beli  adalah  suatu  perjanjian  yang dibuat  antara  pihak  penjual  dan  pihak pembeli,  dimana  dalam  perjanjian  itu pihak  penjual  berkewajiban  untuk menyerahkan  objek  jual-beli  kepada pembeli  dan  berhak  menerima  harga, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek  tersebut    (Salim  H.S.,  2003:  49). Hak  utama  penjual  adalah  menerima harga  dari  pembeli  atas  barang  yang telah dijualnya kepada pembeli, sedangkan  kewajiban  utama  penjual adalah  menyerahkan  barangnya  dan menanggungnya,  hal  ini  diatur  dalam Ps.  1474  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPdt).  Yang  dimaksud  dengan kewajiban  untuk  menanggung  dalam hal  ini  adalah untuk  menjamin  dua  hal, yakni:  (1).  Penguasaan  benda  yang dijual  secara  aman  dan  tenteram;  (2). Penanggungan  terhadap  adanya    cacat tersembunyi  yang  menerbitkan  alasan untuk  pembatalan  pembelian  (Ps.  1491 KUHPdt).  Apabila  pada  saat  transaksi tidak diperjanjikan mengenai penanggungan  sebagaimana  dimaksud diatas,  meski  demikian  demi  hukum penjual  diwajibkan  untuk  menanggung pembeli  (Ps.  1492  KUHPdt).  Hal tersebut  memberi  arti  bahwa  meski tidak ada perjanjian antara penjual dan pembeli  mengenai  tanggung  jawab produk dan/atau tidak diperjanjikannya fasilitas  purnajual  berupa  garansi, namun  secara  hukum  penjual  tetap harus bertanggungjawab kepada pembeli  bilamana  pembeli  mengalami kerugian  akibat  menggunakan  produk yang diperjual-belikannya.
Berkaitan  dengan  penanggungan terhadap  adanya    cacat  tersembunyi, meskipun  penjual  tidak  mengetahui adanya cacat tersembunyi  pada produk yang  diperdagangkannya,  ia  tetap diwajibkan  menanggung  cacat  tersebut (Ps.  1506  KUHPdt).  Hal  ini  memberi
konsekuensi  bahwa,  terhadap  setiap pembeli
(selanjutnya
disebut konsumen)  yang  mengalami  kerugian akibat  adanya  cacat  tersembunyi  dari barang  yang  dibelinya  dari  penjual (selanjutnya  disebut  pelaku  usaha), dapat  mengembalikan  barang  tersebut dan  menuntut  kembali  keseluruhan harga pembeliannya dan/atau konsumen  dapat  menuntut  sebagian harga pembeliannya dan tetap memiliki barangnya  (Ps.  1507  KUHPdt).  Dengan kata  lain,  bilamana  pelaku  usaha  tidak mengetahui  adanya  cacat  tersembunyi pada  produk  yang  diperdagangkannya, ia hanya diwajibkan
untuk mengembalikan  harga  pembeliannya dan  mengganti  biaya  yang  dikeluarkan oleh  konsumen  untuk  penyelenggaraan pembelian (Ps. 1509
KUHPdt). Sebaliknya,  apabila  pelaku  usaha sebenarnya  telah  mengetahui  ada  cacat tersembunyi  pada  barangnya  namun tetap  menjualnya  kepada  konsumen, maka selain diwajibkan mengembalikan harga  pembeliannya  pelaku  usaha  juga diwajibkan  mengganti  semua  kerugian yang  diderita  oleh  konsumen  (Ps.  1508 KUHPdt).
Sejalan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha dalam jual-beli, konsumen juga  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang saling  bertimbal  balik  dengan  pelaku usaha.  Hak  utama  dari  konsumen adalah  menerima  barang  yang  telah dibelinya,  baik  secara  nyata  maupun secara yuridis. Sedangkan yang menjadi kewajiban  utama  konsumen  adalah membayar harga pembelian pada waktu dan  tempat  sebagaimana  ditetapkan berdasarkan  perjanjian  (Ps.  1513 KUHPdt).  Apabila  saat  membuat perjanjian  tidak  ditentukan  mengenai waktu  dan  tempat  pembayaran  harga pembelian  maka  konsumen  harus membayar di tempat dan waktu dimana penyerahan  harus  dilakukan  (Ps.  1514 KUHPdt).
Selain diatur dalam KUHPdt, adapun mengenai  hak  dan  kewajiban  baik  bagi konsumen  maupun  pelaku  usaha  telah diatur  secara  khusus  dalam  UUPK. Berdasarkan  ketentuan  Ps.  4  UUPK, adapun  yang  menjadi  hak  konsumen adalah sebagai berikut:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak  atas  informasi  yang  benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/jasa yang digunakan;
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan  konsumen  secara patut;
f. Hak  untuk  mendapat  pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Terkait hak konsumen yang diatur dalam  Ps.  4  UUPK  khususnya  pada huruf (h), dimaksudkan untuk memulihkan  keadaan  yang  telah menjadi rusak dan/atau tidak seimbang akibat  adanya  penggunaan  barang  atau jasa  yang  tidak  memenuhi  harapan
konsumen.  Hak  ini  sangat  terkait dengan  penggunaan  produk  yang  telah merugikan  konsumen,  baik  berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut  diri  seperti:  sakit,  cacat, dan bahkan kematian konsumen. Untuk merealisasikan  hak  ini  tentu  saja  harus melalui  prosedur  tertentu,  baik  yang diselesaikan  secara  damai  di  luar pengadilan (non  litigasi) maupun  yang diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) .  Rumusan  hak-hak  konsumen yang  telah  dikemukakan  diatas  secara garis  besarnya  dapat  dibagi  dalam  tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:
1. Hak  yang  dimaksudkan  untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik  kerugian  personal,  maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak  untuk  memperoleh  barang dan/atau  jasa  dengan  harga  yang wajar;
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian  yang  patut  terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena ketiga hak atau prinsip dasar  tersebut  merupakan  himpunan beberapa  hak  konsumen  sebagaimana diatur  dalam  UUPK,  maka  hal  tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga  dapat  dijadikan  prinsip perlindungan  hukum  bagi  konsumen  di Indonesia.  Apabila  konsumen  akan benar-benar  dilindungi,  maka  hak-hak konsumen  yang  disebutkan  di  atas harus  dipenuhi,  baik  oleh  pemerintah maupun  oleh  pelaku  usaha,  karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut  akan  melindungi  konsumen dari  berbagai  aspek.  Sejalan  dengan haknya konsumen juga dibebankan atas kewajiban  sebagaimana  ditentukan dalam Ps. 5 UUPK, adapun yang menjadi kewajiban  konsumen  adalah  sebagai berikut:
a. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk informasi  dan  prosedur  pemakaian atau  pemanfaatan  barang  dan/atau
jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. Beritikad  baik  dalam  melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Meskipun  UUPK  terkesan  menitik beratkan  perlindungan  terhadap  hak- hak  yang  dimiliki  konsumen,  namun demikian  didalamnya  juga  diatur mengenai  hak-hak  pelaku  usaha  yang serta merta harus dilindungi. Berdasarkan  ketentuan  Ps.  6  UUPK, adapun yang menjadi hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:
a. Hak  untuk  menerima  pembayaran yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak  untuk  mendapat  perlindungan hukum  dari  tindakan  konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak  untuk  melakukan  pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik apabila  terbukti  secara  hukum bahwa  kerugian  konsumen  tidak diakibatkan  oleh  barang  dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Terkait  dengan  hak-hak  pelaku usaha  sebagaimana  dijabarkan  diatas, khususnya  pada  huruf    (b),  huruf    (c), dan  huruf  (d)  adalah  merupakan  hak- hak  yang  lebih  banyak  berhubungan dengan  pihak  aparat  pemerintah dan/atau  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) atau  pengadilan  dalam  tugasnya
melakukan penyelesaian sengketa. Melalui  hak-hak  tersebut  diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan yang mengabaikan kepentingan  pelaku  usaha  dapat dihindari.  Sejalan  dengan  hak-hak  yang dimiliki  oleh  pelaku  usaha,  dalam menjalanjan  usahanya  pelaku  usaha juga  diwajibkan  untuk  melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Ps. 7 UUPK, adapun yang menjadi kewajiban  pelaku  usaha  adalah  sebagai berikut:
a. Beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa serta memberi
penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan  atau  melayani konsumen  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin  mutu  barang  dan/atau jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan
ketentuan  standar  mutu  barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba  barang  dan/atau  jasa tertentu  serta  memberi  jaminan dan/atau  garansi  atas  barang  yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat  penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai dengan perjanjian.
Kewajiban  pelaku  usaha  pada huruf  (a)  merupakan  salah  satu  asas
yang  dikenal  dalam  hukum  perjanjian, yakni asas itikad baik (Ps. 1338 ayat (3) KUHPdt).  UUPK  mewajibkan  pelaku usaha  beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan  usahanya.  Dalam  hal  ini tampak  bahwa  itikad  baik  lebih ditekankan  pada  pelaku  usaha,  karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat  diartikan  bahwa  kewajiban pelaku  usaha  untuk  beritikad  baik dimulai  sejak  barang  dirancang  atau diproduksi  sampai  pada  tahap  purna transaksi.  Bila  dibandingkan  dengan ketentuan  mengenai  kewajiban  pelaku usaha  dalam  KUHPdt,  nampaknya pengaturan  kewajiban  pelaku  usaha dalam UUPK lebih spesifik karena selain harus  melaksanakan  usaha  dengan itikad  baik,  pelaku  usaha  juga  harus mampu  menciptakan  iklim  usaha  yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.
Berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian  sebagaimana  ditentukan dalam ketentuan Ps. 7 huruh (f) dan (g) UUPK,  serta  kewajiban  pelaku  usaha untuk  menanggung  setiap  produk  yang diproduksi  maupun  diperdagangkan, khususnya  penanggungan  terhadap adanya cacat tersembunyi sebagaimana ditentukan  dalam  ketentuan  Ps.  1491 KUHPdt  dan  Ps.  1504  KUHPdt,  saat  ini telah  hadir  suatu    prinsip  berdimensi Internasional  yakni product  liability . Untuk memahami lebih luas makna dari product  liability maka  akan  dikutip beberapa  definisi  dari  para  ahli,  yakni sebagai berikut :
Product  liability  is  the  area  of  law imposing  liability  upon  manufacturers and other suppliers of goods for personal injury  and  property  damage  caused  by product  they  sell (Mark  E.  Roszkowski, 1988:  436). Artinya  bahwa  tanggung jawab  produk  adalah  bidang  hukum
yang  memaksakan  kewajiban  pada produsen  dan  pemasok  barang  lainnya untuk  bertanggung  jawab  atas  cedera pribadi dan kerusakan harta benda yang disebabkan  oleh  produk  yang  mereka jual.
Refers  to  the  legal  liability  of manufacturers and sellers to compensate buyers,  user  and  even  bystanders,  for damages  or  injuries  suffered  because  of defects  in  good  purchased (Black  Law Dictionary, 1990: 1209) . Artinya bahwa product  liability merupakan  tanggung jawab  produsen  dan  penjual  untuk memberikan kompensasi kepada pembeli,  pengguna  ataupun  pihak  lain atas  kerusakan  atau  cidera  yang diderita  karena  produk  tersebut mengandung cacat.
Product  liability adalah  tanggung jawab  para  produsen  atas  produk  yang telah  dibawanya  kedalam  peredaran, yang  menimbulkan  kerugian  karena cacat  yang  melekat  pada  produk tersebut (Janus Sidabalok, 2010: 9).
Berdasarkan definisi-definisi diatas  tampak  bahwa product  liability mempersoalkan tanggung jawab produsen  dan/atau  pelaku  usaha  atas timbulnya  kerugian  konsumen  baik kerugian  materiil  maupun  inmateriil sebagai akibat memakai atau mengkonsumsi  produk  cacat  yang dihasilkan atau diperdagangkan produsen  dan/atau  pelaku  usaha. Tujuan  utama product  liability adalah untuk memberikan perlindungan kepada  konsumen  serta  agar  terdapat pembebanan  resiko  yang  adil  antara produsen  dan  konsumen  (Celina  Tri Siwi  Kristianti,  2011:  99). Product liability juga  dimaksudkan  untuk menekan lebih rendah tingkat kecelakaan  karena  produk  cacat  serta menyediakan  sarana  hukum  ganti  rugi bagi  korban  produk  cacat  yang  tidak dapat  dihindari.  Dalam  hal  ini,  yang dimaksud  dengan  produk  cacat  adalah
setiap  produk  yang  tidak  dapat memenuhi  tujuan  pembuatannya  baik karena  kesengajaan  maupun  kealpaan dalam  proses  produksinya  maupun disebabkan  hal  lainnya  yang  terjadi dalam  peredarannya  (Az.  Nasution, 2002: 248).
Product liability merupakan lembaga  yang  tetap  menggunakan konstruksi  hukum tort (perbuatan melanggar hukum). Berdasarkan ketentuan product  liability ,  pihak  yang dianggap  paling  bertanggung  jawab secara hukum adalah  produsen. Dalam product liability , sistem tanggung jawab yang  digunakan  adalah strict  liabilty, yang  menekankan  pada tidak  adanya kewajiban  bagi  konsumen  untuk membuktikan  kesalahan  pelaku  usaha sebagai  dasar  penggantian  kerugian dalam suatu gugatan dan/atau tuntutan (Ratna  Artha  Windari,  2015:  114). Meskipun tidak ada kewajiban konsumen untuk membuktikan kesalahan  pelaku  usaha,  namun  pihak korban  atau  konsumen  yang  akan menuntut  kompensasi  pada  dasarnya diharuskan menunjukkan tiga hal yakni: pertama,  bahwa  produk  tersebut  telah cacat  pada  waktu  diserahkan  oleh produsen;  kedua,  bahwa  cacat  tersebut telah  menyebabkan    atau  turut menyebabkan kerugian maupun kecelakaan;  ketiga,  adanya  kerugian. Hal  penting  yang  perlu  digaris  bawahi terkait  sistem strict  liability dalam product  liability yakni  bahwa  produsen tetap  dapat  membebaskan  diri  dari tanggung jawabnya baik untuk sebagian ataupun keseluruhan apabila:
1. Produsen tidak mengedarkan produknya ( put into circulation );
2. Cacat  yang  menyebabkan  kerugian tidak  ada  pada  saat  produk diedarkan  oleh  produsen,  dengan katalain    cacat  timbul  dikemudian hari;
3. Bilamana  produk  tersebut  tidak dibuat  oleh  produsen  baik  untuk dijual  atau  diedarkan  untuk  tujuan ekonomis  maupun  dibuat  atau diedarkan dalam rangka bisnis;
4. Bilamana  terjadinya  cacat  adalah sebagai  akibat  dari  keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan  dalam  peraturan  yang dikeluarkan oleh pemerintah;
5. Bilamana  dapat  dibuktikan  secara ilmiah  dan  teknis  ( state  of  scientic and technical knowledge, state of art defense )  bahwa  pada  saat  produk tersebut  diedarkan  tidak  mungkin terjadi cacat;
6. Dalam  hal  produsen  dari  suatu komponen,  bahwa  cacat  tersebut disebabkan  oleh  desain  dari  produk itu  sendiri  dimana  komponen  telah dicocokkan
atau disebabkan kesalahan  pada  petunjuk  yang diberikan  oleh  pihak  produsen tersebut;
7. Bila pihak yang mengalami kerugian atau pihak ketiga turut
menyebabkan  terjadinya  kerugian tersebut ( contributory negligence );
8. Kerugian  yang  terjadi  diakibatkan oleh acts  of  god atau force  majeur (Johanes Gunawan, 1994: 7) Sebagaimana  telah  disampaikan sebelumnya  pada  bagian  pendahuluan, adapun  ketentuan  prinsip product liability secara  Nasional  di  Indonesia diatur dalam UUPK. UUPK mengakomodasi  dua  prinsip  penting, yakni  tanggung  jawab  produk  ( product liability ) dan tanggung jawab professional ( professional liability ) (Zulham,  2013:  99).  Ketentuan product liability dalam  UUPK  tercermin  dalam BAB  VI  khususnya  ketentuan  Ps.  19 UUPK,  Ps.  23  UUPK,  dan  Ps.  28  UUPK. Berdasarkan  Ketentuan  Ps.  19  UUPK, adapun  yang  menjadi  tanggung  jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:
1. Pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,  pencemaran,  dan  atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi  barang  dan  atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian uang atau penggantian  barang  dan/atau  jasa yang  sejenis  atau  setara  nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian  santunan  yang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
3. Pemberian  gantirugi  dilaksanakan dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana  berdasarkan  pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan  bahwa  kesalahan tersebut  merupakan  kesalahan konsumen.
Ketentuan  Ps.  19  ayat  (1)  UUPK memberi arti bahwa pelaku usaha harus memberi kompensasi atau ganti kerugian  atas  kerugian  konsumen  yang diakibatkan  produk  cacat  tanpa  harus membebani konsumen untuk membuktikan  kesalahan  pelaku  usaha (Lukmanul Hakim, 2010: 45). Meskipun istilah  cacat  tidak  digunakan  dalam ketentuan  Ps.  19  UUPK,  namun mengingat  ketentuan  ini  mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dimana produk cacat dapat menimbulkan kerugian pada konsumen, dengan  demikian  ketentuan  Ps.  19 UUPK  juga  merupakan  suatu  bentuk
tanggung  jawab  terhadap  kerugian konsumen akibat produk cacat sebagaimana  ditentukan  dalam product liability .  Ketentuan  Ps.  19  UUPK selanjutnya  dikembangkan  pada  Ps.  23 UUPK  yang  menyatakan  bahwa  pelaku usaha  yang  menolak  dan  atau  tidak memberi  tanggapan  dan  atau  tidak memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Ps. 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan  ayat  (4),  dapat  digugat  melalui
Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat
kedudukan konsumen. Ketentuan lanjutan terkait Ps. 23 UUPK adalah  Ps.  28  UUPK  yang  menyatakan bahwa  pembuktian  terhadap  ada tidaknya  unsur  kesalahan  dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud  dalam  Ps.  19,  Ps.  22,  dan  Ps. 23  merupakan  beban  dan  tanggung jawab  pelaku  usaha.  Hal  ini  berarti bahwa  adapun  sistem  pembuktian dalam  gugatan  ganti  rugi  konsumen adalah  sistem  pembuktian  terbalik karena  pembuktian  dibebankan  pada pelaku usaha. Sistem beban pembuktian terbalik juga digunakan bilamana kasus pelindungan konsumen diangkat sebagai  kasus  pidana,  hal  ini  memberi arti  bahwa  meskipun  ganti  rugi  telah diberikan, namun tidak akan menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana
berdasarkan pembuktian  lebih  lanjut  mengenai adanya unsur kesalahan.
Berdasarkan  pemaparan    diatas terkait dasar hukum penerapan prinsip product  liability di  Indonesia,  apabila dikaitkan  dengan  implementasinya dalam  transaksi smart  phone di Denpasar,    adapun  perbuatan  pelaku usaha tersebut adalah merupakan suatu bentuk  perbuatan  melanggar  hokum karena  pelaku  usaha  melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
product liability sebagaimana tercermin dalam  Ps.  1491  KUHPdt,  Ps.  1504 KUHPdt, Ps. 19 UUPK, Ps. 23 UUPK, dan Pasal  28  UUPK.  Perbuatan  melanggar hukum  sebagaimana  ditentukan  dalam Ps.  1365  KUHPdt  sebenarnya  tidak hanya  berorientasi  pada  pelanggaran terhadap  kaidah-kaidah  tertulis,  yakni perbuatan  yang  bertentangan  dengan kewajiban  hukum  si  pelaku  dan melanggar  hak  subyektif  orang  lain, melainkan  juga  pelanggaran  terhadap kaidah  tidak  tertulis  yakni  kaidah  yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian,  dan  kehati-hatian  yang seharusnya  dimiliki  seseorang  dalam pergaulan  hidup  di  masyarakat  atau terhadap harta benda warga masyarakat (Rosa Agustina, at. al, 2012: 8).  Adapun  tuntutan  yang  dapat diajukan konsumen berdasarkan perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  pelaku  usaha  yakni  sebagai berikut:
1. Ganti  rugi  dalam  bentuk  uang  atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan  bahwa  perbuatan  yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. Melarang  dilakukannya  perbuatan tertentu;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; dan
6. Pengumuman  dari  keputusan  atau dari  suatu  yang  telah  diperbaiki ( Ibid : 15).
Atas  dasar  pelanggaran  hukum yang telah dilakukan oleh pelaku usaha smart  phone di  Denpasar,  maka  perlu untuk  dikaji  mengenai  efektifitas penerapan  prinsip product  liability sebagaimana diatur dalam Ps. 19 UUPK. Berbicara  mengenai  efektifitas  suatu Peraturan Perundang-Undangan dan/atau aturan hukum sangat bergantung  pada substance , structure ,
dan legal  culture (Lawrence  M. Friedman,  1969:  15).  Oleh  karena  itu, adapun pengkajian mengenai efektifitas sebagaimana  dimaksud  diatas  akan didasarkan  pada  teori  sistem  hukum ( legal system theory ) yang dikemukakan oleh  Lawrence  Meir  Friedman.  Secara garis  besarnya,  adapun legal  system theory menentukan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) komponen penting, yakni:
1. Substansi  hukum,  yakni  dapat diartikan  sebagai  produk  yang dihasilkan  oleh  orang  yang  berada dalam  sistem  hukum  seperti Undang-Undang dan bahkan mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat  ( living  law ),  jadi  tidak sebatas  aturan  yang  ada  dalam Perundang-Undangan  ( law  books ). Secara  garis  besarnya  substansi hukum  menentukan  dapat  atau tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan, dalam  artian  bahwa  hukum  dapat dilaksanakan  apabila  ada  aturan yang mengatur.
2. Struktur  hukum,  meliputi  aparat penegak  hukum  maupun  instansi yang terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan  aturan  hukum  yang telah  berlaku.  Aturan  hukum  tidak dapat  ditegakkan  apabila  tidak  ada aparat  penegak  hukum  yang melaksanakan dan mengawasi aturan hukum bersangkutan.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
Pidana  struktur  hukum  meliputi; Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan dan  Badan  Pelaksana  Pidana (Lapas).
3. Budaya  hukum,  merupakan  sikap manusia  terhadap  hukum  dan sistem  hukum-kepercayaan,  nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya  hukum  juga  merupakan pemikiran  sosial  dan  kekuatan sosial  yang  menentukan  bagaimana
hukum  digunakan,  disalahgunakan, dan  dihindari.  Budaya  hukum sangat  berkaitan  dengan  kesadaran hukum  masyarakat,  semakin  tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan  tercipta  budaya  hukum  yang baik.
Terhadap pelanggaran yang dilakukan  pelaku  usaha smart  phone di Denpasar dalam pelaksanaan ketentuan product liability , apabila dikaji berdasarkan Legal System Theory , maka dapat ditentukan sebagai berikut:
1. Bahwa  secara  substansi,  ketentuan product  liability di  Indonesia  telah diatur  Pada  Ps.  1491  KUHPdt,  Ps. 1504  KUHPdt,  Ps.  19  UUPK,  Ps.  23 UUPK,  dan  Ps.  28  UUPK  sehingga hal  ini  memberi  konsekwensi bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan product  liability di Indonesia  dapat  dikenakan  sanksi hukum  berupa  ganti  kerugian terhadap  kerugian  yang  diderita konsumen  sebagaimana  ditentukan dalam Ps. 19 UUPK dan/atau dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen atau mengajukan  gugatan  ke  Badan Peradilan
Umum di tempat kedudukan konsumen sebagaimana ditentukan  dalam  Ps.  23  UUPK dengan
pembuktian yang dibebankan  pada  pelaku  usaha sebagaimana  ditentukan  dalam  Ps. 28 UUPK.
2. Bahwa  secara  struktural,  Adapun struktur  yang  berwenang  dalam melakukan  pengawasan  terhadap perlindungan
konsumen berdasarkan  ketentuan  Ps.  44  ayat (3)  huruf  (e)  UUPK  yakni  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat  (dalam  bentuk  LSM), Pemerintah  (yang  dalam  hal  ini
Dinas Perindustrian dan Perdagangan),  dan  masyarakat. Adapun ke-3 (tiga) elemen ini saling
bersinergi  dalam  melaksanakan peranannya dan berkordinasi dengan    Badan  Perlindungan
Konsumen  Nasional  yang  berfungsi menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari
Lembaga  Perlindungan  Konsumen
Swadaya Masyarakat, pelaku usaha, maupun  masyarakat.  Meski  secara struktural sudah sangat jelas pihak- pihak  yang  berwenang  untuk melakukan  pengawasan,  namun nampaknya peranan struktur dalam hal  ini  belum  maksimal.  Hal  ini disebabkan  adanya  hambatan  yang dihadapi  yakni  sangat  sulit  untuk melakukan  pengawasan  secara langsung dengan mendatangi setiap pelaku usaha mengingat banyaknya jumlah pelaku usaha yang tersebar, sehingga  tidak  mungkin  untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap keseluruhan pelaku usaha tersebut. Sejauh ini penyelenggaraan perlindungan konsumen  hanya  didasarkan  pada laporan  dari  masyarakat  maupun pengaduan konsumen terkait adanya  dugaan  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha, namun  hal  ini  juga  tidak  efektif karena masyarakat maupun konsumen  terkesan  enggan  untuk mengadukan  dugaan  pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.
3. Secara  kultural,  budaya  hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Namun
demikian, meski masyarakat memiliki  kesadaran  hukum    hal  ini belum menjamin bahwa masyarakat  akan  selalu  mentaati suatu    aturan  hukum.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  tindakan  pelaku  usaha untuk menghindari tanggung jawabnya  dengan  mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan penolakan
pengembalian  barang  oleh  pelaku usaha dalam setiap bukti transaksinya.  Dalam  hal  ini  sangat jelas bahwa pelaku usaha sebenarnya  paham  akan  tanggung jawab  yang  dibebankan  kepadanya bilamana  sewaktu-waktu  produk yang diproduksi dan diperdagangkannya merugikan konsumen, atas dasar pemahamannya maka pelaku usaha justru berusaha menghindari tanggung  jawab  tersebut.    Hal  ini mencerminkan  itikad  yang  tidak baik  dari  pelaku  usaha  dalam menjalankan  usahanya.  Hal  ini bertentangan  dengan  salah  satu kewajiban pelaku usaha sebagaimana  ditentukan  dalam  Ps. 7 huruf (a) UUPK.
Atas  dasar  ke  3  (tiga)  komponen Legal  System  Theory yang  telah dijabarkan diatas, maka dapat dikatakan  bahwa  penerapan  prinsip product  liability oleh  pelaku  usaha smart  phone di  Denpasar belum  efektif, dimana ketidak efektifannya dipengaruhi  oleh  struktur  yang  belum memadai  serta  budaya  hukum  pelaku usaha yang masih sangat lemah.
Relevansi  Pencantuman  Klausula Eksonerasi  Dalam  Transaksi Smart Phone di Denpasar Secara  teoritis  hingga  saat  ini perjanjian  baku  atau    perjanjian  yang mengandung  klausula  baku  masih menjadi  perdebatan  khususnya  dalam kaitannya  dengan  asas  kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian  sebagaimana  ditentukan dalam Ps.1320 KUHPerdata.
Berdasarkan  ketentuan  Ps.  1320 KUHPerdata,  suatu  perjanjian  adalah sah  apabila  telah  memenuhi  empat syarat  yakni:  adanya  kesepakatan  dua belah  pihak  atau  lebih,  adanya kecakapan  untuk  membuat  suatu
perjanjian,  adanya  suatu  hal  tertentu, dan  suatu  sebab  yang  halal.  Syarat pertama  dan  kedua  merupakan  syarat subjektif  karena  berkenaan  dengan  diri orang  atau  subjek  yang  membuat kontrak, pelanggarannya memberi konsekuensi  perjanjian  itu  dapat dimohonkan  pembatalannya.  Syarat ketiga  dan  keempat  merupakan  syarat objektif, pelanggarannya memberi konsekuensi  perjanjian  itu  batal  demi hukum  (Agus  Yudha  Hernoko,  2011: 160).  Meskipun  perjanjian  baku  dinilai mengenyampingkan  asas  kebebasan berkontrak  dan  syarat  sahnya  suatu perjanjian,  namun  harus  diakui  bila perjanjian  baku  dibutuhkan  dalam dunia perdagangan yang semakin maju, dimana  penggunaan  perjanjian  baku dapat mempersingkat waktu bernegosiasi.  Satu  hal  yang  perlu diperhatikan  adalah  bukan  melarang penggunaan perjanjian baku, melainkan melarang pencantuman klausula- klausula tertentu dalam perjanjian baku tersebut.
Sebagaimana  telah  disinggung pada  bagian  pendahuluan,  adapun pencantuman  klausula  baku  diatur dalam  ketentuan  Ps.  18  UUPK  yang merupakan  ketentuan  khusus  ( lex specialis )  terhadap  ketentuan  Ps.  1320 jo. Ps. 1337 KUHPerdata. Artinya bahwa meskipun  syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Ps. 1320 KUHPdt  tidak  ditemukan  lagi  dalam suatu perjanjian baku, namun demikian setiap  pelaku  usaha  dapat  menerapkan perjanjian baku selama tidak mengandung kausa atau sebab terlarang  yang  terwujud  dalam  bentuk prestasi  yang  tidak  diperkenankan untuk  dilakukan  menurut  hukum, kesusilaan,  dan  ketertiban  umum, meskipun  memuat  ataupun  tidak memuat  klausula  baku  sebagaimana diatur  dalam  Ps.  18  ayat  (1)  dan  (2) UUPK. Adapun yang menjadi tujuan dari
ketentuan  Ps.  18  ayat  (1)  UUPK sebagaimana  dimaksud  diatas  adalah untuk mencegah pelaku usaha mencantumkan  klausula  eksonerasi, yakni  klausula  yang  berisi  tentang pembatasan  tanggung  jawab  dan/atau mencegah pelaku usaha untuk mencantumkan klausula yang mengandung syarat khusus membebaskan  dirinya  dari  tanggung jawab  terhadap  akibat  yang  merugikan konsumen yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Terkait dengan relevansi pencantuman klausula eksonerasi dalam  perjanjian  baku  yang  diterapkan oleh  pelaku  usaha  di  Denpasar,  setelah diamati diketahui bahwa hampir semua pelaku  usaha  mencantumkan  klausula eksonerasi  pada  perjanjian  baku  yang dibuat  dalam  bentuk  formulir  berupa nota,  faktur  dan/atau invoice .  Adapun klausula  eksonerasi  yang  dicantumkan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud  diatas,  seragam  menyatakan bahwa  barang  yang  telah  dibeli  tidak dapat  ditukar  atau  dikembalikian. Pernyataan pelaku usaha dalam bentuk klausula  eksonerasi  ini  tentu  ditujukan untuk membatasi dan bahkan menghindari tanggungjawabnya
bilamana konsumen mengalami kerugian.  Dapat  dikatakan  demikian karena    klausula  yang  dicantumkan tersebut  mengandung  syarat  yang khusus  membebaskan  pelaku  usaha dari  tanggung  jawab  terhadap  akibat yang  merugikan  konsumen,  meskipun tidak  secara  tegas  disampaikan  dalam klausula  tersebut.  Bilamana  konsumen mengalami kerugian
akibat menggunakan  suatu  produk  barang, misal  barang  yang  telah  dibeli  tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya  dan  konsumen  hendak mengembalikan ataupun menukar barang  tersebut  dengan  barang  sejenis kepada  pelaku  usaha,  namun  dengan
adanya  klausula  yang  menyatakan bahwa  barang  yang  telah  dibeli  tidak dapat ditukar atau dikembalikian, disini sangat  jelas  terlihat  bahwa  ada  upaya dari  pelaku  usaha  untuk  menghindari tanggung  jawabnya  bilamana  sewaktu- waktu konsumen mengalami kerugian.
Apabila dikaji berdasarkan ketentuan  pencantuman  klausula  baku dalam  UUPK,  maka  dapat  dinyatakan bahwa  klausula  yang  dicantumkan pelaku  usaha  telah  memenuhi  unsur terlarang  dalam  ketentuan  Ps.  18  ayat (1)  huruf  (b)  UUPK.  Pernyataan  pelaku usaha dalam bentuk klausula eksonerasi sebagaimana dimaksud diatas merupakan  bentuk  pelepasan  tanggung jawab  secara  eksplisit  terhadap  setiap kerugian  konsumen  yang  timbul dikemudian  hari  akibat  menggunakan produknya. Klausula eksonerasi sebenarnya  dapat  dirumuskan  hanya dalam keadaan memaksa ( force majeur ), misalnya dalam hal untuk mengantisipasi  bilamana  suatu  objek perjanjian jual-beli berupa barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran  musnah  karena  terbakar. Dalam keadaan yang demikian, meskipun kebakaran yang menyebabkan musnahnya objek perjanjian  bukan  merupakan  kesalahan para  pihak  baik  pelaku  usaha  maupun konsumen, namun dalam hal ini pelaku usaha  dapat  mencantumkan  klausula eksonerasi  yang  menyatakan  bahwa pembeli  diwajibkan  melunasi  harga yang belum lunas.
Memperhatikan  serta  mencermati maksud  dari  perumusan  klausula eksonerasi  oleh  pelaku  usaha,  adapun perumusannya    tidaklah  didasarkan pada  keadaan  memaksa  ( force  majeur ) melainkan  semata-mata  hanya  untuk membebaskan  diri  dari  kewajibannya untuk  bertanggung  jawab  atas  setiap kerugian  konsumen  yang  ditimbulkan oleh  produk  yang  diproduksi  maupun
diperdagangkannya.
Adapun kecendrungan konsumen untuk menerima keberadaan klausula eksonerasi sebagaimana dimaksud diatas  semata-mata  hanya  atas  dasar dorongan kebutuhan, apabila konsumen tidak  menerima  maka  konsumen  tidak akan  mendapatkan  produk  yang dibutuhkannya. Dengan demikian, dalam  hal  ini  dapat  diketahui  bahwa sebenarnya  ada  unsur  keterpaksaan konsumen untuk menerima keberadaan klausula  tersebut.  Unsur  keterpaksaan sebagaimana dimaksud adalah merupakan suatu bentuk cacat kehendak dari konsumen sebagai akibat penyalahgunaan keadalan yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  baik terhadap  keunggulan  ekonomis  yakni karena  konsumen  berada  dalam  situasi terjepit  akan  kebutuhannya,  maupun terhadap  keunggulan  kejiwaan  yakni dalam situasi terjepit konsumen dengan terpaksa menerima keberadaan klausula  eksonerasi  yang  dicantumkan pelaku  usaha.  Kondisi  seperti  ini menggambarkan  bahwa  konsumen berada  dalam  keadaan  yang  tidak diuntungkan akibat penerapan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku. Sejalan  dengan  kondisi  tersebut, tepatlah  kiranya  apabila  konsumen diposisikan  sebagai  pihak  yang  lemah seperti    diakui  secara  Internasional dalam  Resolusi  Majelis  Internasional PBB,  No.A/RES/39/248  Tahun  1985 tentang Guidelines for Consumer Protection (Susanti  Adi  Nugroho,  2008: 2). Berdasarkan  apa  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  bahwa  klausula eksonerasi  yang  dirumuskan  pelaku usaha  tidak  didasarkan  pada force majeur ,  serta  klausula  sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi unsur terlarang  dari  Ps.  18  ayat  (1)  huruf  (b) UUPK, dengan demikian adapun klausula  eksonerasi  yang  dicantumkan
pelaku  usaha  dalam  setiap  perjanjian baku  yang  dibuat  dalam  bentuk formulir  berupa  nota,  faktur  dan/atau invoice adalah  tidak  relevan  sehingga dinyatakan batal demi hukum berdasarkan  ketentuan  Ps.  18  ayat  (3) UUPK.  Meskipun  ketentuan  Ps.  18  ayat (3)  UUPK  menyatakan  bahwa  setiap klausula  baku  yang  ditetapkan  oleh pelaku usaha  adalah batal  demi  hukum apabila  memenuhi  unsur  yang  dilarang dalam ketentuan Ps. 18 ayat (1) dan (2), namun  dalam  prakteknya  hingga  saat ini  klausula  baku  yang  mengandung syarat khusus dengan tujuan membebaskan  pelaku  usaha  dari tanggung  jawab  terhadap  akibat  yang merugikan
konsumen
(klausula eksonerasi)  masih  dengan  bebas diterapkan  dan  diberlakukan  oleh pelaku usaha.
Melihat  kondisi  yang  seperti  ini, selain  batal  demi  hukumnya  klausula baku dan/atau klausula eksonerasi yang memenuhi  unsur  terlarang  dari  Ps.18 ayat  (1)  dan  (2)  UUPK,  sebenarnya terhadap perjanjian baku yang mengandung  klausula  sebagaimana dimaksud  diatas  dapat  dimohonkan pembatalannya  berdasarkan  prinsip penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van omstadigheden ).  Berdasarkan  Pasal  2 Woeker
Ordonantie tahun 1938 ditentukan mengenai pembatasan terhadap penyalahgunaan keadaan yang dapat merugikan konsumen, para hakim diberikan kewenangan untuk mengurangi  kewajiban  pihak  yang dirugikan  atau  membatalkan  perjanjian dalam  hal  hakim  menemukan  ketidak seimbangan
antara kewajiban- kewajiban  para  pihak  (Ahmadi  Miru,  & Sutarman Yodo, 2008: 123). Penyelesaian  sengketa  berdasarkan ajaran  penyalahgunaan  keadaan  dapat diterapkan di Indonesia dengan mengacu  pada  Putusan  Mahkamah Agung  RI  No.1904  K/Sip  1982,  tanggal
28  Januari  1984.  Terkait  pembatalan perjanjian  baku  berdasarkan  ajaran penyalahgunaan keadaan, adapun pembatalannya dapat dimohonkan dengan  mengajukan  tuntutan  melalui Pengadilan  Negeri  dengan  dalil  bahwa adanya  pembatasan  kehendak  yang bebas dari konsumen untuk menentukan  persetujuannya  dalam perjanjian  baku,  sehingga  para  pihak menjadi tidak berada dalam posisi yang seimbang untuk menentukan isi perjanjian  karena  pelaku  uasaha  telah melakukan  penyalahgunaan  keadaan terhadap keunggulan ekonomis maupun kejiwaan.  Adapun  dasar  tuntutan  yang diajukan  yakni  perbuatan  melawan hukum.

## Simpulan
Berdasarkan apa yang telah diuraikan  diatas,  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Penerapan  prinsip product  liability terhadap  konsumen  belum  efektif, hal  ini  dilatarbelakangi  masih banyaknya  pelaku  usaha  yang dengan sengaja melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan tersebut,  pelaku  usaha  justru mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan penolakan pengembalian barang oleh konsumen  dalam  setiap  perjanjian baku  yang  dibuat  dalam  bentuk formulir  berupa  nota,  faktur dan/atau invoice sebagai  upaya menghindari tanggung jawab kepada konsumen bilamana sewaktu-waktu konsumen mengalami  kerugian  akibat  produk yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya,  disamping  itu peran  serta  segenap  komponen masyarakat sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen juga masih lemah  akibat  dari  kurangnya
pemahaman akan pentingnya perlindungan  terhadap  konsumen, khususnya mengenai hak-hak konsumen.
2. Pencantuman  klausula  eksonerasi dalam  perjanjian  baku  yang  dibuat dalam bentuk formulir berupa nota, faktur dan/atau invoice oleh pelaku usaha  tidak  relevan  karena  tidak didasarkan  pada force  majeur dan telah  memenuhi  unsur  terlarang dari Ps. 18 ayat (1) huruf (b) UUPK, dimana klausula sebagaimana dimaksud mengandung syarat khusus  yang  ditujukan  untuk membebaskan  pelaku  usaha  dari tanggung  jawab  terhadap  akibat yang  merugikan  yang  timbul  dari pelaksanaan  perjanjian,  sehingga terhadap  klausula  yang  demikian adalah batal  demi  hukum  dan/atau dapat dilakukan pembatalan perjanjian  berdasarkan  prinsip penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik van omstadigheden ) melalui Pengadilan  Negeri  dengan  dasar tuntutan perbuatan melawan hukum.
Saran Berdasarkan  permasalahan  yang terjadi, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Terkait  lemahnya  peran  serta masyarakat  dalam  pengawasan terhadap
penyelenggaraan perlindungan  konsumen  sebagai akibat  dari  kurangnya  pemahaman akan pentingnya perlindungan terhadap  konsumen  khususnya mengenai hak-hak konsumen, maka perlu  dilakukan  pemberdayaan konsumen  guna meningkatkan kesadaran, kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk melindungi  diri  dari  akses  negatif pemakaian barang maupun jasa, hal ini  akan  dapat  terwujud  melalui
komitmen antara pemerintah selaku  penghasil  aturan  hukum berupa Peraturan Perundang- Undangan, Aparat selaku pelaksana dan  pengawas  aturan  hukum  yang telah berlaku, serta seluruh komponen masyarakat dalam suatu sistem  sosial  yang  menjadi  roh pembentukan suatu budaya hukum, dimana  budaya  hukum  merupakan pemikiran  sosial  dan  kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum  digunakan,  disalahgunakan, dan  dihindari  sehingga  budaya hukum  sangat  berkaitan  dengan kesadaran hukum masyarakat.
2. Terkait pembatalan perjanjian berdasarkan prinsip penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik van  omstadigheden ),  meskipun Putusan  Mahkamah  Agung  RI No.1904  K/Sip  1982,  Tanggal  28 Januari  1984  dapat  digunakan sebagai  acuan  untuk  melakukan pembatalan  terhadap  perjanjian yang  lahir  akibat  penyalahgunaan keadaan seperti penerapan perjanjian  baku  yang  mengandung klausula eksonerasi, namun demikian  prinsip  penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden ) perlu diatur kedalam suatu Peraturan Perundang-Undangan  yang  khusus di  Indonesia  mengingat  bahwa penyalahgunaan keadaan juga merupakan  intrumen  hukum  yang tetap  menggunakan  dasar  tuntutan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan  melawan  hukum  tidak hanya  merupakan  pelanggaran terhadap  norma  ataupun  kaidah hukum  tertulis  melainkan  juga meliputi  pelanggaran  terhadap kaidah  tidak  tertulis  seperti  tata susila,  ketelitian  dan  kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang
dalam pergaulan hidup di masyarakat.
Daftar Pustaka Agustina,  Rosa,    at.  Al,  2012, Hukum Perikatan  (Law  Of  Obligations) , Edisi-1,  Cetakan  ke-1,  Pustaka Larasan, Denpasar.
Amiruddin  dan  Asikin,  H.  Zainal,  2010,
Pengantar Metoda Penelitian Hukum ,  Edisi-1,  Cetakan  ke-5,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Badrulzaman,  Mariam  Darus,  2001,
Kompilasi Hukum
Perikatan , Cetakan  ke-1,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Black,  Henry  Campbell,  1990, Black’s Law Dictionary , St Paul Minn: West Publishing Co.
Friedman, Lawrence M., 1969, The Legal System:  Social  Science  Perspektif Russel  Soge  Foundation,  New York. Gunawan,  Johanes,  1994, Product Liability  Dalam  Hukum  Bisnis Indonesia ,  orasi  ilmiah  dalam rangka  Dies  Natalis  XXXIX,  Unika Parahyangan Bandung.
H.S,  Salim,  2003, Hukum  Kontrak  Teori dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta.
Hakim,  Lukmanul,  2010, Tanggung Jawab Produsen Dalam Perdagangan Bebas ,  Jurnal  Ilmiah Manajemen  dan  Akuntansi    STIE AMA  Salatiga,  Vol.  3.  No.  6. Salatiga. Hernoko,  Agus  Yudha,  2011, Hukum Perjanjian  (Asas  Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial) , Edisi-1, Cetakan  ke-2,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta.
Kristianti, Celina Tri Siwi, 2011, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Edisi-1,
Cetakan  ke-3,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Miru, Ahmadi, & Yodo, Sutarman, 2008, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,
Edisi-1, Cetakan ke-5, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Mukhtar, 2013, Metode Praktis Penelitian  Deskriptif  Kualitatif , Edisi-1,  Cetakan  ke-1,  Referensi (GP Press Group), Jakarta. Nasution Az., 2002, Hukum Perlindungan  Konsumen  Suatu
Pengantar ,  Edisi-1,  Cetakan  ke-2, Diadit Media, Jakarta. Nugroho,  Susanti  Adi,  2008, Proses Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Ditinjau  Dari  Hukum  Acara  Serta Kendala  Implementasinya ,  Edisi-1, Cetakan  ke-1,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta. Panggabean, H.P., 2010, Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai
Alasan  Baru  Untuk  Pembatalan Perjanjian ,  Edisi  Revisi  Ke-2, Prodeo Et Patria, Jakarta. Rahman,  Hasanuddin,  2000, Legal Drafting ,  Cetakan  ke-1,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rasjid,  Fadjar  Efendy, Android:  Sistem Operasi Pada Smartphone , http://www.ubaya.ac.id/2014/co ntent/articles_detail/7/Android--
Sistem-Operasi-pada- Smartphone.html, 30 Januari 2017. Roszkowski,  Mark  E,  1988, Business Law,  Principles,  Cases  and  Policy , Second  Edition,  Harper  Collins Publisher, USA.
Sidabalok,
Janus, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ,  Cetakan  ke-2,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soekanto,  Soerjono,  2012, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Cetakan  ke-3, UI-Press, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mahmudji,  Sri, 2013, Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat, Edisi-1, Cetakan  ke-15,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Sutedi,  Adrian,  2008, Tanggung  Jawab Produk Dalam Hukum
Perlindungan  Konsumen ,  Edisi-1,
Cetakan  ke-2,  Ghalia  Indonesia,
Bogor.
Windari, Ratna Artha, Pertanggungjawaban Mutlak (Strict  Liability)  Dalam  Hukum
Perlindungan  Konsumen ,  Jurnal Komunikasi  Hukum,  Volume  1, Nomor 1, Pebruari 2015. Zulham,  2013, Hukum  Perlindungan Konsumen ,  Edisi-1,  Cetakan  ke-1,
Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.