Aspek Hukum  Perjanjian  Kerja Dalam Proyek  Bangunan
Oleh: Arkam Laya

## Abstract
Generally, implementation of a development project requires law peripheral in the form of agreement. Agreement is important to give a legal fundament  in activity tofinalizing building  project tillfinish. Basically, every party involving in an implementation of construction contrqct is main party  that hove signing up construction, that is bath of employer and developer  ones.
To be able to the happening of contractual terms  between construction servicefeeders and construction service  user hence  they  must bind itselfin an agreement  based on principle  of agreement  reached.
Kata Kunci: Hukum,  Perjanjian, Proyek, Bangunan,  Kesepakatan
l Pendahuluan Sesuai  dengan tujuan Garis- Garis Besar Haluan  Negara  (GBHN) yang digariskan,  bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan kesejahteraan masyarakat  seluruhnya. Untuk itu dibutuhkan penataan dan  pembaharuan kembali pada berbagai asPek kehidupan  masyarakat dalam bidang sosial ekonomi umumnya dan khususnya dalam bidang hubungan kerja.
Selain itu penegasan GBHN menyatakan bahwa pembangunan hukum  bukan hanya pembangunan
lembaga, tetapi  juga aspek kemasyarakatan seperti kepatuhan hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat lebih  dimantapkan  melalui penyuluhan hukum agat tercapai kesadaran hukum  yang tinggi dalam masyarakat.  Pembangunan hukum dalam  masyarakat akan di hadapkan pada norma yang sangat berbeda dengan  berbagai latar belakang kehidupan  masyarakat.
Pesan inti yang terkandung dalam tujaun GBHN  ini, pada dasamya negara Indonesia merupakan negara yang berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang.
Pembangunan tidak lain merupakan suatu usaha untuk menciptakan
dan kesejahteraan  rakyat. L:arena itu, hasil-hasil idealnya harus dapat seluruh rakyat sebagai kesejahteraan lahir dan sGcara adil dan merata. Berhasil rlhknya pembangunan  tergantung partisipasi seluruh  rakyat, yang pembangunan harus secara merata oleh lapisan  masyarakat.
Salah satu  bentuk realisasi ilutumsunan yang dikembangkan oleh rhg<l Indonesia yakni berupa nan proyek-proyek sarana,
yang berwujud dan rehabilitasi jalan- jembatan,  pelabuhan, irigasi, air, perumahan  rakyat perkantoran yang menyangkut hidup  orang banyak. Realisasi proyek-proyek ini berbagai pihak, seperti arsitek, pemda dan lain Di samping itu dalam datsanaan pembangunan di hadapkan pada peralatan-peralatan  yang mkhir dan canggih yang perlu
Konsekuensi  sebagai negara lBrm, maka Indonesia dalam ' Lsanaan pembangunan tidak Glepas  dari peraturan-peraturan hrm yang berkaitan dengan IdaLsanaan  proyek-proyek. Namun fihrn kenyataannya  peraturan  hukum berkaitan  dengan pembangunan p'qek-proyek kurang  dapat  dipahami -sma baik. Hal ini tidak menutup hmungkinan timbulnya kurang adanya hidakpastian hukum.
Sesungguhnya banyak yan1 Lelum  menyadari tentang aspek hukum ;rhksanaan pembangunan proyek-
proyek. Selain itu perkembangan pelaksanaan  pembangunan proyek- proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah  berkembang  sangat  pesa! dapat dikatakan bidang pembanguan proyek-proyek. sangat. Sedemikian kompleks, sehingga terasa sekali bahwa  sektor hukum di Indonesia tidak sanggup mengimbanginya,  dan sangat tertinggal jauh di belakang. Bahkan ironisnya sektor hukum  sepertijalan  di tempat, dengan masih memperlakukan peraturan-peraturan di zaman  Belanda.
Praktek hukum yang berkenaan dengan kontrak  konstruksi penuh dengan  berbagai  bidang. Banyak ketimpangan yang tidak dapat  diajak kompromi dengan kemajuan  teknologi konstruksi dan finansial. Hal yang dapat saja terjadi jika ada kontrak yang benar  atau berat sebelah, maka besar kemungkinan akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Konsekuensinya agar para pihak  tidak dirugikan, maka  peranan hukum dalam pelaksanaan jasa konstruksi semakin penting.  Bahkan dapat dikatakan nasib para pihak bergantung hukum yang mengatur  perjanj  ian tersebut.
Beranjak  dari kenyataan permasalahan hukum seperti tersebutlah, maka di sini  wajah  hukum dalam lingkup penerapan hukum perjanjian yang menyangkut jasa konstruksi  mengalami masalah. Banyak perkara dalam hukum perjanjian yang diakibatkan dari kurangnya  pemahaman  terhadap  aturan hukum  yang menyangkut perjanjian jasa konstruksi bangunan. Uraian di  atas sungguh menarik untuk  diteliti melalui pendekatan dua  disiplin ilmu pengetahuan yakni pendekatan  ilmu
hukum dalam hal ini perjanjian dan pendekatan ilmu  teknik sipil.
Walaupun  disadari  bahwa tulisan  ini lebih banyak mendasarkan pada penelusuran literatur atau pustaka, tapi hal ini tidak mengurangi  kualitas dari topik yang dipilih oleh penulis. Berdasarkan alasan-alasan . yang terdapat dalam pendahuluan di atas, maka penulis tertarik melakukan kajian tulisan ini dengan  formulasi judul penelitian yakni Aspek Hukum Perjanjian Kerja Dalam Proyek Bangunan.
Adapun  yang  menjadi masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan hukum perjanjian kerja dalam proyek bangunan. Sementara tujuan dari tulisan ini adalah  untuk mengetahui dan menjelaskan serta memberi gambaran apa yang menjadi aspek hukum  perjanjian kerja dari proyek bangunan. Selanjutnya manfaat tulisan ini adalah: Pertama, secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang proyek bagunan dan pengmbangan ilmu pengetahuan hukum perjanjian. 'Kedua, secara praktis untuk memberikan masukan kepada pelaku atau kontraktor bangunan untuk memahami aspek hukum perjanjian dalam proyek bangunan.

## Hakekat  Pemborongan

## lKonstruksi
Menurut Munir Fuady (1998:
12), kedua  istilah yakni pemborongan dan konsrtuksi, dalam teori dan praktek hampir  sama, walaupun begitu  istilah pemborongan  mempunyai cakupan yang lebih  luas dengan istilah konstruksi. Hal ini disebabkan  istilah pemborongan dapat saja berarti bahwa
yang diborong  tersebut bukan hanya konstruksinya atau pembangunannya, melainkan dapat juga berupa pengadaan  barang saja.
Dalam Pasal r60lb
KUHPerdata  memberikan arti kontrak pemborongan dengan istilah perjanjian pemborongan kerja  yang dapat berarti, suatu perjanjian dengan mana  pihak pertama, yaitu  kontraktor mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk pihak lain, yaitu bouwheer, dengan harga yang telh ditentukan.
Batasan pengertian yang diberikan oleh  Pasal 1601b KUHPerdata  tersebut, terlihat bahwa undang-undang secara keliru memandang  kepada kontrak  konstruksi sebagai  suatu jenis kontrak  unilateral, di mana seolah-olah hanya pihak kontraktor yang  mengikatkan diri dan harus berprestasi. Padahal dalam praktek sekarang ini, baik pihak kontraktor mupun pihak bouwheer saling  mengikat diri, dengan masing- masing mempunyai  hak dan kewajiban sendiri-sendiri.  Kewajiban  utama dari pihak pernborong  adalah  melaksanakan pekerjaan, sementara kewajiban utama dari pihak botrwheer adalah membayar uang borongan,  atau membiarkan pihak kontraktor memungut hasil ataupun melakukan hal-hal lain dari  tipetipe kontrak konstruksi yang lain  lagi.
Dalam Pasal  1604 sampai dengan  1617 KuHPerdata, mengatur tentang  perjanjian melakukan pekerjaan.  Perjanjian pekerjaan tersebut, terbagi atas 3 (tiga) kategori yakni: Pertama, perjanjian kerja (perburulian). Kedua, perjanjian menyelenggarakan jasa tertentu.
Ke t i ga, perj anj i an pemboron  gan.
Selanjutnya di antara ketiga kategori perjanjian  tersebut dapat dibeda-bedakan sebagai berikut: Pertama, beda antara perjanjian pemborongan dengan perjaqjian perburuhan, yakni dalam hal ini perbedaannya adalah mengenai interrelasi di antara para pihak. Dalam perjanjian perburuhan terdapat hubungan vertikal antara buruh dan majikan, di mana  buruh sebagai pihak yang kedudukannya lebih rendah dari kedudukan  majikannya. Sebaliknya dalam  kontrak konstruksi, terdapat hubungan horisontal antara pihak kontraktor  dengan pihak bowheer, di mana kedudukan  kedua-duanya sama tinggi. Dengan demikian ada  hubungan atasan dan bawahaan. Kedua, beda antara perjanjian menyelenggarakan jasa dengan dengan perjanjian konstruksi, yaitu terletak pada dua hal sebagai berikut:  Pertama, prestasi yakni dalam kontrak penyelenggaraan jasa prestasi dan penyelenggaraan jasa adalah  memberikan jasa tertentu, tetapi dengan tidak membangun atau melakukan  sesuatu secara fisik. Misalnya pemberian jasa konsultasi, dan lain-lain. Sementara itu dalam kontrak konstruksi prestasi yang diberikan oleh pihak kontraktor adalah melakukan atau membangun sesutu secara fisik. Misalnya membangun sebuah gedung. Kedua, fee yang dibayar oleh pemberi kerja yakni dalam suatu kontrak menyelenggarakan jasa teftentu, maka fee yang diberikan kepada peyelenggara jasa tersebut dalam suatu tarif tertentu. Sementara dalam suatu kontrak konstruksi, fee yang diberikan  kepada pemborongnya tidak dengan tarif tertentu, melainkan sejumlah uang tertentu  atau sejumlah
hasil tertentu yang lebih bersifat negosistif.  Ketiga, beda  antara kontrak konstruksi  dengan  perjanjian jual beli terletak pada hal-hal sebaga  berikut: (l), proses  pembuatan, yaitu dalam kontrak  konstruksi  kedua  belah pihak di samping  perhatiannya  terhadap  hasil akhir  dari suatu kontruksi, juga sangat konsen  dengan proses pembuatan  suatu konstruksi  tersebut,  bahkan  seringkali proses tersebut dinegosiasi secara detail, sementara dalam perjanjian jual beli, pihak  pembeli hanya  konsen  pada hasil akhirnya saja  berupa  barang yang dibelinya  itu. (2) keterlibatan pihak lain yaitu dalam  kontrak  konstruksi, di samping pihak kontraktor, banyak pihak lain yang terlibat dan memegang peranan penting  dalam  suatu konstruksi tetapi tidak  terikat secara kontraktual dengan pihak bomuheer, sernentara dalarn perjanjian jual beli hal-hal seperti itu umumnya tidak ada atau kalaupun ada maka  peranannya tidak penting. (3) subkontraktor  yaitu dalam hal kontrak  konstruksi di sampingnya pihak  kontraktor,  ada pihak lain yang disebut subkontraktor, sementara dalam  perjanjian jual beli hanya ada pihak penjual, dus tidak ada yang disebut  subpenjual.
Pada dasarnya pihak yang terlibat dalam  suatu pelaksanaan kontrak konstruksi adalah pihak utama yaitu pihak  yang menandatangani kontrak  konstruksi adalah (l) pihak pemberi kerja, yang disebut juga  istilah bo*aheer, aanbesteder, owner, employer, client, promoter, buyer, pemberi tugas, yang membongkar, prinsipal,  pemimpin  proyek, dan lain- Iain,  dan (2) pihak pemborong  yang serirrg disebut juga dengan istilah
45
annamar,  kontraktor, rekanan, developer,  dan lain.
Selain pihak utama yakni borwheer dan kontraktor tersebut, maka dalam  suatu kontrak  konstruksi sering  terlibat juga pihak-phak lain yang biasanya tidak mendandatangani kontrak konstruksi  dengan pihak bouwheer. Sebagaimana merupakan pihak yang tergolong  profesional. Di antara pihak lain selain pihak utama tersebut  adalah antara lain: himpunan profesi, penasihat khusus, penasihat ahli, konsultan  utama, perencana,  dan lain sebagainya.
Pada dasarnya y ang merupakan prinsip-prinsip yuridis mengenai suatu kontrak pemborongan yang terdapat dalam KUHPerdata  adalah sebagai berikul Pertama, prinsip korelasi antara tanggung jawab  para pihak dengan  kesalahan dan penyediaan bahan bangunan, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa tanggung  jawab masing-masing pihak disangkutkan dengan (a) kesalahan  para pihak dan (b) pihak mana yang menyediakan bahan bangunan. Kedua, prinsip ketegasan tanggung jawab pemborong jika bangunan  musnah  karena cacat dalam penyusunan atau faktor tidak ditopang oleh kesanggupan tanah, yaitu prinsip terhadap suatu pembangunan gedung pihak pemborong mesti bertanggung jawab secara hukum atas pekerjaan yang dibuatnnya,  jika kemudian bangunannya  musnah asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, prinsip larangan  perubahan  harga kontrak yaitu prinsip larangan  perubahan harga kontrak  adalah  bahwa pihak pemborong tidak  boleh mengubah kontrak secara  sepihak dengan
menaikan harga borongan. Keempat, prinsip kebebasan  pemutusan kontra secara  sepihak oleh pihak bouwheer, yaitu prinsip  bahwa pihak bornuheer bebas  memutuskan kontrak di tengah jalan walau tanpa  kesalahan dari pihak pemborong, asalkan  bouwheer  tersebut menggantikan kerugian dari pekerjaan tersebut. Kelima,  prinsip kontrak yang melekat  dengan pihak pemborong, yaitu bahwa hak  dan kewajiban yang terbit dari suatu kontrak turun  ke ahli waris. Prinsip ini tidak berlaku terhadap kontrak-kontrak mana  kepada salah satu pihak untuk dapat melaksanakan  prestasinya  diperlukan skill tertentu.  Keenam, prinsip vicarious liability, yaitu prinsip tanggung jawab, yaitu suatu tanggung jawab dari atasan atas tindakan- tindakan melarvan hukum yang dilakukan oleh ba*,ahannya terhadap pihak  ketiga ketika menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya oleh atasanya itu. Ketujuh,  prinsip eksistensi hubungan kontraktual, yaitu prinsip pemborong juga bertanggung  jawab atas tindakan  pekerja  terhadap pihak bouwheer (tidak hanya tindakan pekerja  terhadap pihak ketiga seperti dalam hal vicarious liabilty\, sebab yang terikat secara kontrak dengan bom.theer (yang menandatangani kontrak) adalah pihak pemborong sendiri, sehingga  sudah  sepantasnyalah jika pihak pemborong yang mesti bertanggung jawab kepada pihak bouwheer, sungguhpun menyangkut  dengan  pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pekerja dari pemborong  tersebut. Dalam hal ini pihak bouwheer tidak punya hubungan kontraktual dengan pihak pekerja tersebut,  sehingga dalam  baliasa litigasi
yang
&trkan bahwa  satu sama lain tidak Qr saling menggugat karena tidak Fryz causa of action. Kedelapan, Frrrp hak retensi, yaitu jika para dnrja menguasasi  sesuatu barang lqaan orang lain untuk membuat m&r pekerjaan atas barang  tersebut, -!&, kepada pekerja  tersebut diberikan B, rcensi, maksudnya  adalah bahwa rc pekerja  tersebut  mempunyai hak d. menahan barang tersebut qlmskipun milik orang lain) dalam hasaannya,  selama ongkos Faduatan pekerjaan atas barang 'rmebut belum dibayar lunas.
fthlsanaan Jasa Konstruksi Pada dasarnya, menurut Ur&ulzaman (1994: 68), pelaksanaan barang  dan jasa dilakukan dalui bentuk-bentuk sebagai WkrttPertamq pelelangan umum ,it'teh pelelangan yang dilakukan Gcrrir terbuka dengan pengumuman rr:'ra luas  melalui media massa, dia cetak, dan papan pengumuman tumi untuk penerangan umum dingga masyarakat  luas dunia usaha :- berminat dan memenuhi blifikasi dapat mengikutinya. Kedua, grlclangan terbatas adalah  pelelangan rrk psk6rjaan tertentu yang diikuti & sekurang-kurangnya lima rekanan lms tercantum dalam daftar rekanan lmeleksi (DRT)  yang di pilih di antara denan yang tercatat  dalam daftar ;hn31 mampu (DRM) sesuai dengan t*hng usaha atau runag lingkupnya ,ru kualifikasi kemampuannya,
e"ngan pengumuman  secara luas, elalui media  massa, media  cetak,  dan ;ryan pengumuman resmi untuk lEnerangan umum sehingga rasvarakat luas dunia usaha dapat
mengetahuinya. Ketiga, pemilihan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan  terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang- kurangnya tiga penawaran dan melakukan  negosiasi, baik teknis maupun harg4 sehingga diperoleh harga yang wajar dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dari rekan yang tercatat  dalam daftar rekanan mampu (DRM) sesuai  dengan usaha, ruang lingkupnya, atau kualifikasi kemampuannya.  Keempat, pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di antara  rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau pemilihan langsung. Selanjutnya pada Bab I, ketentuan  umum Pasal I point ke l0 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 dinyatakan  bahwa pengertian  pelaksana konstruksi adalah  penyedia jas4 orang perseorangan atau badan  usaha yang dinyatakan ahli yang professional  di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya  untuk  mewujudkan suatau hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau  bentuk fisik lainnya. Lebih jelas lagi mengenai jenis, bentuk dan bidang usaha dari layanan jasa konstruksi diatur dalam Pasal 4 sampai  dengan Pasal 13 terdiri dari usaha perencanaan  konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan  pengawas konstruksi.
Dapat dikatakan bahwa dalam satu paket pekerjaan pembangunan fisik terdapat 3 (tiga) layanan usaha jasa konstruksi yang akan terpakai sesuai dengan keahlian masing-masing dan tahapan dari perencanaan pembangunan itu sendiri yaitu:
Pertama, Tahap  perencaan  konstruksi yang dikerjakan oleh perencanaan konstruksi  dengan  tanggung jawab mulai  dari studi pengembangan  sampai dengan menyusun kontrak kerja konstruksi dalam bahasa dilingkungan pekerjaan konstruksi mereka disebut sebagai konsultan perencanaan.  Kedua,
Tahap pelaksanaan konstruksi dari apa yang  telah direncanakan tersebut yang kesemuanya telah  dituangkan dalam kerja  (termasuk  gambar)  biaya, bahan yang harus digunakan termasuk batasan waktudadwal waktu memulai pekerjaan dan penyerahan akhir lrasil pekerjaan, bahkan cara mengatasi resiko yang  mungkin  telah ditentukan. Ketiga,  Tahap pengawasan konstruksi, tanggung jawabnya memberikan layanan jasa mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana konstruksi.
Ketiga macam tahap pekerjaan tersebut  dilaksanakan sendiri-sendiri oleh masing-masing penyedia jasa konstruksi dan bertanggung  jawab sendiri-sendiri  pula terhadap  pengguna jasa mereka.  Jelaslah  bahwa  pengertian dari pelaksanaan konstruksi sebagai penyedia jasa adalah sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat(3). Menurut Badrulzaman (1994:. 69) bahwa hal-hal yang harus
diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa  adalah sebagai berikut: Pertama, Keseluruhan dokumen kontrak yang bersangkutan
harus disusun sesuai dengan  ketentuan yang berlaku dan /atau ketentaun  yang tercantum dalam perjanjian pinjaman luar  negeri yang bersangkutarr.  Kedua,
Rekanan yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki reputasi yang baik.  Ketiga,  Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi' persyaratan menguntungkan  negara  dan dapat  dipertanggungiawabkan dengan memperhatikan cara pembayaran.
Keempat, Kualitas pekerjaan dan' waktu penyelesaian pekerjaan  dijamin akan dapat dipenuhi  oleh rekanan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan kontrak.
Kedudukannya Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Untuk  dapat terjadinya hubungan hukum antara  penyedia  jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi (pelaksanaan konstruksi dan pengguna jasa konstruksi/pernimpin proyek) maka mereka harus mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dalam KUH Perdata disebut sebagai
persetujuan pemborongan pekerjaan  Pasal  1601 b bunyi lengkapnya  sebagai berikut: Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan, dengan yang mana  pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi  pihak  yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima  suatu  harga yang ditentukan.
Sri Soedewi dan Sclielteme (1982: 2), menggolongkan ini sebagai hukum bangunan seperti yang dikatakan  "menurut pendapat yang Iazim dapat disimpulkan bahwa  hukum bangunan adalah keseluruhan  peraturan
- menyangkut pembangunan dipersetujukan lebih  dahulu antara para
- _ _:.:t . \lengenai kedudukan --- rontrak ini dalam hukum ' .-.::n ini menurut Sri Soedewi " r- ,.-+), adalah tergolong pada " . -':in pemborongan bangunan - : :,-rduk pada  ketentuan BW dan ':-,.::r-peraturan  umum (Algemene
' -;":len
atau
Startdart
* .,,'Jen) yang ditentukan oleh ' ' : -rsa secara  khusus dan lengkap.
Perjanjian ini tergolong pada - ,-_":l untuk melakukan pekerjaan "r::,:tana diatur dalam Pasal 160 r-' ::rdata ialah  pihak  yang satu (si ". : ..:ng) mengikatkan diri dengan
: *-:silkan pekerjaan tertentu
-:- :larga tertentu  kemudian  diatur ':iut dalarn pasal  1604 - 1616 -: .";rdata. Bila dilihat dari obyeknya ' ,-..:n ini mirip dengan  perjanjian ' r aitu perjajian kerja dan ,: - .-- iao melakukan jasa yaitu sama- --. :lenyebutkan  bahwa  pihak yang *',envetujui untuk melaksanakan : : r, f,3n bagi pihak yang  lain dengan :: - r:\ &fatt tertentU. Perbedaannya rengan yang lain adalah pada : ' ::.-iian kerja terdapat hubungan : - r.lS&[ atau/kekuasaan  antara buruh majikan pada pemborongan :. :r 32n dan perjanjian melakukan " : ridak  ada hal semacam itu : .-nkan pelaksanaan  pekerjaan yang
- tr:rva secara mandiri. Sementara perbedaannya : - .:n perjanjian  melaksanakan jasa
,:- bahwa pada perjanjian untuk
. ,iukan  jasa pembayaran
:r.-ienakan dengan imbalan
. -'ravaran  upah  yang tak

## pihak,  melainkan
ditentukan berdasarkan tarif  yang layak, sedangkan pada perjanjian kerja dan pemborongan pembayaran
dipersetujukan  sebelumnya antara para pihak  Sri Soedewi, (1982 '52).
Berakhirnya Perjanj ian Pemborongan  / Konstruksi Menurut Djumialdji (1996: 20), perjanjian pemborongan dapat berakliir  hal-hal sebagai berikut:
Pertama,
1. Pekerjaan telah diselesaikan oleh pemborong setelah masa pemeliharaan selesai atau dengan kata lain pada penyerahan kedua dan harga borongan telah dibayar oleh  pihak yang memborongkan.
2. Pembatalan
perjanjian
pemborongan.  Menurut  Pasal 1611
KUH Perdata  disebutkan: Pihak yang memborongkan jika dikehendakinya demikian, boleh menghentikan pemborongannya, meskipun peke{aan  telah dimulai.
3. Kematian pemborong. Menurut pasal  1612 KUH Perdata bahwa pekerjaan berhenti dengan meninggalnya si pemborong. Di sini pihak yang memborongkan harus membayar  pekerjaan yang telah diselesaikan, juga bahan-bahan yang  telah  disediakan.
4. Kepailitan
5. Pemutusan perjanjian pemborongan.
Pemutusan  perjanj ian pemborongan irri karena  adanya wanprestasi.
6. Persetujuan  kedua pihak.
2. Sementara menurut Pasal 1381
KUF{Perdata kontrak pemborongan dapat berakhir apabila:
1. Isi perjanjian telah selesai dilaksanakan (dalam hal ini bangunan  telah  selesai).
Di sarnping itu, perjanjian pemborongan bangunan juga dapat berakhir  rnelalui  putusan hakim yaitu apabila apa yang telah dikerjakan  oleh si pemborong tidak sesuai  dengan isi perjanjian,  pihak yang memborongkan dapat memintakan  kepada hakim supaya hubungan kerja diputuskan meskipun  pekerjaan sudah dimulai sepanjang yang memborongkan memberikan  ganti rugi sepenuhnya kepada si pemborong untuk mengganti biaya  yang telah dikeluarkan oleh si pernborong guna pekerjaan  tersebut.
Pihak  yang memborongkan menghentikan pemborongannya meskipun pekerjaannya telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada pemborong untuk segala biaya yang telah dikeluarkannya guna pekerjaannya, serta untuk keuntungan yang terhilang karenanya (Pasal  1611 KUH Perdata). l
4. Wafatnya  sipemborong tetapi  yang memborongkan wajib membayar kepada ahli warisnya pemborong harga pekerjaan yang telah dikerjakan  menurut imbangannya terhadap harga pekerjaan yang telah  dijanjikan  dalam persetujuan,
serta harga bahan-bahan  bangunan yang telah disediakan, asal
pekerjaan  atau  bahan tersebut dapat mempunyai sesuatu manfaat baginya (Pasal  1612 KUH Perdata).
Kesimpulan Dalam pelaksanaan jasa konstruksi atau kontrak pemborongan faktor sumber daya manusia (SDM), memegang peran yang tidak kalah penting dibanding juga dengan  faktor yang lain. Pada dasarnya perjanjian kontrak bangunan adalah suatu perjanjian, antara dua  pihak, di mana. pihak yang satu sebagai pemborong (kontaraktor)  mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi  pihak lain,  pihak yang memborongkan (pemberi tugas). Dengan demikian antara kedua belah pihak ini dikatakan sebagai sumber daya manusia dalam pelakasanaan perj anj ian kontrak pemborongan.
Demi menjaga konsistensi hukum atau perjanjian kontrak yang telah  dibuat,  maka  idealnya  perjanjian tersebut harus mengandung kepastian hukum.  Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat  perjanjian  itu, yaitu sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga  masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum  intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.
Demikian juga dengan kepastian hukum  dalam  suatu perjanjiair  kontrak pemborongan. Untuk menghindari  isi perjanjian kontrak pemborongan dapat dihargai oleh pihak-pihak, maka kepastian hukum terhadap isi perjanjian  harus  tetap terjaga.
3.
hstaka
nan, Mariam  Darus, 1994, Aneka Hukum Bisnis,  Cetakan pertama,
Alumni. Bandung.
i?*"f#.::rY* Buku III Hukum perikatan dan penietasannya,
, 1996, Huhum  Bangunan:  Dasar_Dasar  Hulrum Dalam  proyek Dan Sumber Daya Manus7a, Cetakan-pe;*", ni,"L" C;ii".-i"lr "i Munir, 1998, Kontrak _p e mborongan Me ga p royek,Cetakan pertama, Citra Aditya  Bakti. Bandung.
1999, Hukum Kontrok Dari Sudur pandang  Hukum Bisnis, pT Ciha Aditya, Bandung.
ftr:#3:ir:urtonJ003 ' Aspek Hukum Datam Bisnis,cetakan Kedua,
sri soedewi  Asjchum-r9g2,  Hukum Bangunan perjanjian pemborongan Bangunan, Liberty, yogyakarta 'v" ' e'Jurutun rem
R. I984,  Pokok-pokok  Hukum perdata,lntermasa, Jakarta
1995,  Aneko  Hukum perjanjian,Citra Aditya Bandung R dan R' Tjitrosudibio,  I9g5, Kitab unda*g-(Jndang Hukum perdata, Pradnya  Paramita,  Jakarta.
'iliil-#l; {^ff "** Provek Dari Konseptuat  sampai  operasionat,