## TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN COVID – 19 DI INDONESIA
Dimas Hasan Basri 1
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: dimashasanbasris@gmail.com

## Abstract
Several years ago Indonesia was shaken by a virus that claimed many victims, namely the covid - 19 virus, where many of the perpetrators of these crimes were carried out by ex-convicts, the release of these  convicts  was  through  assimilation  by  the  ministry  of  law  and  human  rights  according  to government directives, the purpose of releasing these convicts was to provide fresh air in carrying out a new life but what happened was the other way around, with the presence of the virus making ex- convicts commit crimes again to support their needs, the purpose of the authors to discuss this research is to find out what the principles of releasing ex-convicts during the Covid-19 pandemic are. and what are the legal consequences if the state does not release ex-convicts during the coid-19 pandemic, the method used in this research is normative, namely studying through the literature by examining the rules contained in the legislation, the conclusion obtained is that there is a principle in the principle of the chief of police which reads: "Salus Populi Supreme Lex Esto" in the sense of people's safety, is a reference for the release of convicts Keyword : prisoner release, covid-19

## Abstrak
Beberapa tahun yang lalu Indonesia diguncang virus yang banyak memakan korban yakni virus covid – 19,  dimana  pelaku  kejahatan  ini  banyak  dilakukan  oleh  eks  narapidana,  pengeluaran  para  napi tersebut melalui asimilasi oleh kementrian hukum dan hak asasi manusia menurut arahan pemerintah, tujuan  adanya  pembebasan  napi  tersebut  ialah  untuk  memberikan  angin  segar  dalan menjalankan kehidupan yang baru namun yang terjadi sebaliknya, dengan adanya virus tersebut membuat para eks napi melakukan kejahatan kembali untuk menghidupi kebutuhannya, maka tujuan penulis membahas penelitian kali ini ialah untuk mengetahui apa prinsip dari pembebasan eks narapidana saat pandemi covid – 19 dan apa akibat hukum apabila negara tidak melakukan pembebasan eks narapidana saat pandemi coid – 19, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif yakni mengkaji melalui kepustakaan  dengan  menelaah  aturan – aturan  yang  termuat  dalam  perundang – undangan, kesimpulan yang didapatkan adalah adanya prinsip pada prinsip kapolri yang berbunyi :” Salus  Populi Supreme  Lex  Esto ” dalam arti keselamatan rakyat, merupakan acuan untuk pembebasan para narapidana
Kata Kunci : pembebasan narapidana, covid – 19

## PENDAHULUAN
Penejelasan  Undang – Undang  Dasar  1945    sebagai  konstitusi  jelas  menyebutkan  bahwa indonesia  adalah  negara  hukum  maka  segala  aspek  mulai  kemasyarakatan,  kenegaraan  serta kepemrintahan  dijalankan  sesuai  aturan  yang  berlaku,  upaya  menjalankan  indonesia  sebagai negara  hukum  selalu  ada  suatu  kelembagaan  sebagai  penegak  hukum  salah  satunya  ialah kepolisian  negara  republik  Indonesia  serta  kejaksaan  yang  bertujuan  untuk  mengayomi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
masyarakat sesuai ketentuan aturan, adanya kelembagaan sebagai penegak hukum diharapkan negara dapat mewujudkan serta mengimplementasikan tujuan dari hukum itu sendiri (wulandari, 2018)  Lembaga  di  Indonesia  yaang  merupakan  sub  sistem  terakhir  penegakan  hukum  yang memiliki fungsi dalam menjalankan putusan terakhr pengadilan ialah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)  untuk  memberikan  penanganan,  pembekalan,  pembinaan  pada  narapidana  serta memberikan kesempatan para napi merubah hidupnya dan bertaubat, lembaga ini dibentuk juga untuk  memulihkan  para    napi  menadi  manusia  seutuhnya,  melakukan  perbaikan  diri,  dengan tujuan  tidak  melakukan  kejahatan  kembali  dan  dapat  diterima  oleh  lingkungan  sosial  mereka dengan  rasa  tanggung  jawab.  Diharapkan  tujuan  dari  LAPAS  ialah  membuat  para  napi  untuk berkontribusi pada diri mereka sendiri agar hidup patuh dan bertanggung jawab sebagai warga negara,  memberikan  rasa  percaya  sebagai  upaya  pengembalian  kepada  lingkungan  sosialnya, aturan yang mengatur ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai permasyarakatm tepatnya  pasal  9  bertujuan  pemulihan  dengan  dilakukannya  pembinaan  serta  bekerjasama dengan  isntansi  terkait  untuk  lebih  dapat  bersinergi  melaksanakan  tujuan  dari  lembaga kemasyarakatan  itu  sendiri,  Di  Indonesia  mengenal  pembebasan  bersyarat  sebagai  syarat tertentu sebagai unsur krusial yang sering menuai pro dan kontra kalangan masyarakat.
Sebagian    masyarakat  yang  beranggapan  adanya  pembebasan  bersyarat  merupakan  kabar gembira  serta  memberikan  rasa  lega  pada  narapidana  untuk  tidak  melakukan  perbuatannya kembali,  dalam  memutuskan  pembebasan  bersyarat  banyak  pertimbangan  dan  metode  yang cukup  berat,  apabila  masyarakat  beranggapan  memotong  masa  tahanan  menjadi  pendek sangatah keliru, karena adanya pembebasan bersyarat juga bentuk simpati pemerintah terhadap narapidana  yang  benar – benar  ingin  berubah,  Adanya  virus  covid – 19,  fakta  yang  terjadi pemerintah  malah  memberikan  pembebasan  bersyarat  pada  narapidana  secara  masal,  Dalam mengambil keputuan melakukan pembebasan bersyarat pmerintah melalui LAPAS harus benar – benar mempertimbangkan sesuai aturan yang berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  M.HH-19.PK/01.04.04  tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19  sebagai  dasar  pemerintah  melakukan  pembebasan  bersyarat,  Alasan  pemerintah melakukan  kebijakan  Keputusan  MENKUMHAM  No.  M.HH-19.  PK/01.04.04  agar  penyebaran virus  coid – 19  tidak  semakin  meluap  karena  kapasitas  napi  yang  sangat  banyak,  kebijakan tersebut  dipublikasikan  oleh  Yasonna  Laoly  selaku  kemenkumham  upaya  asimilasi  seta  hak integritas guna mencegah penyebaran covid – 1 9, fakta yang terjadi sekitar kurang lebih 30.000 dibebaskan  bersyarat,  menimbulakn  permasalahan  dikalangan  masyarakat  (Antoni  Muhamad
Nur  Cahyo  and  Achmad  Sulchan,  2020) Dengan  pertimbangan  fokus  yang  berbeda  penelitian terdahulu, menadikan penelitian kali ini penting untuk dikaji lebih lanjut, utamanya pembebasan napi  saat  pandemi  covid – 19  dan  akibat  yang  akan  timbul,  membuat  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  “TINJAUAN  YURIDIS PEMBEBASAN  NARAPIDANA  SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN COVID – 19 DI INDONESIA”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  normatif  dengan  menelaah  studi  kepustakaan  dan  juga  menelaah  aturan  hukum  yang berlaku,  doktrin  guna  memahami  hubungan  ilmu  hukum  dengan  hukum  positif,  menitikberatkan dogmatika hukum, serta  melakukan 2 pendekatan yakni yakni pendekatan perundang – undangan (statute approach) kemudian pendekatan konseptual (conceptual approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
2.1 Keterkaitan Pembebasan Narapidana Sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19 di Indonesia Munculnya penyakit yang menyerang paru – paru menimbulkan efek sesak nafas hingg batuk parah yang dinamakan virus covid – 19, virus ni berasal dari wuhan dan terus menyebar dipenjuru Negara di dunia, Mmaka banyak perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawannya karena pendapatan berkurang,  banyak  Negara  yang  mengambil  kebijakan  sosial  distancing,  lockdown  termasuk Indonesia demi memutus rantai penyebarannya, Salah satu kebijakan pemerintah yang menuai pro dan kontra dari masyarakat ialah pembebasan bersyarat bagi narapidana, karena apabila kita melihat fakta yang terjadi, polisi gencarnya memberikan sanksi kepada oknum yang melanggar ppkm, namun pemerintah  malah  melakukan  sebaliknya.  Aturan  dalam  penerapan  kebijakan  pemerintah  yakni dalam  Peraturan  Menteri  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2020 mengenai Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi terhadap  Narapidana  dan  Anak  Dalam Rangka  Pencegahan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19. Pembebasan bersyarat tidak untuk semua  narapidana  hanya  untuk  tindak  pidana  umum  juga  diwajibkan  untuk  melakukan  wajib lapor.
Adanya aturan yang memiliki tujuan untuk membina warga binaan saat awal dibuat untuk menangani kejahatan kategori luar biasa yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dimana dalam aturan tersebut menjelaskan :
a. Segala kejahatan kategori luar biasa seperti narkotika, korupsi dll yang menimbulkan kerugian bagi negara serta menganggu stabilitas serta keamanan masyarakat
b. Untuk  kejahatan  luar  biasa  harus  lebih  diketatkan  syarat  serta  tata  cara  dalam  mewujudkan
keadilan bagi masyarakat
ada 2 hal pokok dalam penjelasan konsideran peraturan pemerintah antara lain :
a. kejahatan yang diatur ialah kejahatan luar biasa bukan konvensional
b. dalam  memenuhi  hak  narapidana  berupa  asimilasi,  pembebasan  bersyarat  serta  remisi  lebih diketatkan tata cara serta syarat demi keadilan
Peraturan kemenkumham no 3 tahun 2018 terdapat syarat pembebasan bersyarat berupa asimilasi, cuti jenguk keluarga, cuti mendekati bebas, sesuai jenis kejahatan yang diperbuat, tepatnya pasal 82 yakni :
a. Dipidana minimal 9 bulan dan sudah melaksanakan pidana singkatnya 2/3 (dua pertiga)
b. Berkelakuan baik selama proses penahanan singkatnya 9 bulan namun terhitung sebelum 2/3 (dua pertiga) masa penahanan
Peraturan  kemenkumham  Nomor  10  Tahun 2020  serta Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  19/PK/01/04/2020  merupakan  dasar  pemerintah  dalam  usaha  memutus  rantai penyebaran covid – 19 dengan melakukan peringatan berupa himbauan dan pembebasan bersyarat narapidana.
Ada  upaya  direktur  enderal  masyarakatan  mengenai  dikeluarkannya  narapidana  melalui  asimilasi serta integrasi antara lain :
a. Sudah melaksanakan 2/3 masa tahanan bagi narapidana
b. Telah melaksanakan ½ masa tahanan bagi narapidana
c. tidak berkaitan PP 99 Tahun 2012 membahas narapidana koruptor serta narkoba tidak sedang menjalankan subsidair serta bukan termasuk warga asing
d. melakukan asimilasi dirumah hingga pembebasan bersyarat, cuti dalam proses bersyarat serta penjelangan bebas
e. kepala lapas, LPK serta epala rutan mengeluarkan surat putusan asimilasi
Pancemi  ini  terus  menyebar  hingga  banyak  yang  melakukan  penjarahan  terhadap  toko  serta pabrik, paling berat ialah menelan korban jiwa serta kehormatan manusia, maka segala kejahatan yang  dilakukan  sering  tidak  terdeteksi,  apabila  pandemi  terus  terjadi  dan  terus  melakukan batasan  yang  besifat  berkepanjangan  dan  puncanyasaat  krisis,  maka  pembebasan  narapidana bukan  solusi  yang  tepat  karena  dengan  kondisi  seperti  itu  fakta  yang  teradi  narapidana melakukan kejahatan itu kembali dan tidak menimbulkan efek jera (Brema Jaya Putranta Barus dan  Vivi  Sylvia  Biafri,  2020) Apabila  pemerintah  tidak  dapat  mengendalikan  kejahatan  yang dilakukan kembali oleh narapidana maka pemerintah harus menjadi pengawas untuk mengawasi segala  tindakan  narapidana  yang  mendapat  kebebasan  bersyarat,  salah  satu  bukti  upaya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah adanya laporan tiap 1 (satu) bulan dalam bentuk absen guna melaksanakan sadministrasi berupa wajib lapor untuk siapa saja napi yang mendapat kebebasan  bersyarat,  Dalam  membina  narapidana  terdapat  4  komponen  penting  yang  harus dipenuhi guna lancarnya pembinaan tersebut yakni :
a. Dukungan keluarga
b. Diri sendiri sebagai motivasi
c. Masyarakat atau lingkup narapidana bersosialisasi
d. Aparat petugas yakni polisi, pengacara, lapas dll
Terbentuknya  sistem  kemasyarakatan  bertujuan  untuk  mengembalikan  rasa  epercayaan  diri narapidana untuk ikut serta dalam merubah diri demi kehidupan yang semestinya bahkan kehidupan yang  lebih  baik,  menumbuhkan  rasa  tanggungjawab  pada  lingkup  sosial,  terdapat  kebebasan bersyarat pada sistem kemasyarakat ini merupakan unsur fundamental namun justru menimbulkan konflik  pro  dan  kontra  dikalangan  masyarakat,  Sebagian  masyarakat  menilai  kebijakan  dalam pemberian  kebebasan  bersyarat  oleh  pemerintah  memberikan  kabar  baik  utamanya  oleh  orang terdekat para napi, namun sebagian yang lain menganggap pemerintah hanya memperpendek masa tahanan mereka, padahal membuat suatu keputusan itu pemerintah mmerlukan pertimbangan yang berat  demi ketenangan stabilitas keamanan para narapidana serta upaya  simpati dari pemerintah. Untuk memutus rantai penyebaran covid – 19, pemerintah harus mengambil langkah, utamanya pada tingkat lapas, upaya yang dilakukan pemerintah ialah kebebasan bersyarat sesuai dengan keluarnya suatu  keputusan  kemenkumham no  M.HH-19.PK/01.04.04  mengenai  keluarnya  serta  bebasnya narapidana serta anak dengan asimilasi dan integrasi demi pemutusan penyebaran covid – 19 2.2 Urgensi pembebasan narapidana terhadap upaya penanggulangan covid – 19 di   Indonesia ditinjau dari hukum pidana
Apabila kita menelaah persoalan akibat hukum kebebasan bersyarat yang diberikan kepada napi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sama  dengan  mempertanyakan  apa  saja  pertimbangan kemenkumha dalam menerbitkan surat keputusannya, menganalisis sesuai aturan yang berlaku, Salah  satu  yang  jelas  dilakukan  apabila  ada  orang  yang  melanggar  ialah  pemidanaan  yang memiliki tujuan memberikan efek jera kepada pelaku agar dapat berbenah diri masing – masing untuk melakukan tindak pidana, konsep pemidanaan karena adanya kerugian yang ditimbulkan oleh  pelaku  terhadap  korban, Dalam  penjatuhan  sanksi  berupada  pidana  negara  tetap  harus melindungi hak kemerdekaan tiap individu atau pelaku kejahatan b=karena bagaimanapun mereka adalah manusia, dengan kata lain pemidanaan dilakukan untuk menyeimbangkan tiap individu untuk kepentingan  bermasyarakatt  guna  mensejahterakan  sesama,  Balasan  bagi  pelaku  kejahatan  ialah
pidana  yang  mutlak  harus  dijalankan,  bertujuan  untuk  mencegah  secara  khusus,  memberikan peringatan terhadap pelaku agar tidak melakukan kejahatannya kembali Terbentuknya hukum pidana ini    memiliki  fungsi  sebagai  pengatur  perilaku  manusia  agar  tidak  menimbulkan  keresahan  seta kekacauan  bagi  lingkup  sosial  utamanya  bermasyarakat  dalam  melaksanakan  segala  rutinitasnya, memberikan  ketenangan  hal  ini  berupa  kondisi  tenang,  tidak  perlu  ada  rasa  cemas  serta  khawatir terkait  ancaman  yang  membahayakan  yang  menimbulkan  kerugian  bukan  hanya  kerugian  secara perdata yang biasa kita kenal, namun juga kerugian immaterial yakni jiwa serta raga mereka(Haryono, 2018), raga mencakup nyawa manusia, jiwa terkait psikis dan perasaannya,  Maka dengan berbagai alasan  tersebut,  membuat  sebagian  masyarakat  memerlukan  aturan  secara  tertulis  dengan  tujuan masyarakat tahu mengenai perbuatan mana saja yang dilarang atau diperbolehkan, ancaman yang akan didaptkan apabila melanggar, maka dapat memberikan jaminan bagi manusia serta kepentingan bersama, aturan tertulis yang dibuat memjadi acuan masyarakat dari tindak kesewenangan, tujuan hukum pidana itu sendiri ialah terjaminnya kepentingan bersama, segala langkah yang akan diperbuat individu diatur undang – undang hukum pidana serta yang melanggar akan dikenakan sanksi hingga penjatuhan pidana, beberapa aliran memberikan pendapatnya salah satunya ialah aliran klasik yang menyebutkan pemberian pidana tanpa mempertimbangkan kondisi individu pelaku kejahatan, alasan seseorang melakukan perbuatan yang melanggar dan pidana yang emmilikimanfaat bagi individu yang berbuat kejahatan juga tentunya masyarakat itu sendiri Apabila ada bagian lain diluar hukum tidak dapat  mengatasi  permasalahan  yang  ada  maka  sudah  seharusnya  norma – norma  yag  dibenarkan hukum,  baru  kemudian  hukum  pidana  dapat  digunakan,  seperti  pidata  modderman  selaku kemenkumham belanda yang berbunyi penjatuhan pidana ialah upaya terakhir dalam pengambilan keputusan, tiap ancaman terdapat titik beratnya tapi bukan berarti pidana tidak digunakan, hanya saja lebih  menimbang  dari  untung  uga  kerugian  penjatuhan  pidana  tersebut  serrta  meminimalisir terjadinya pengulangan tindakk pidana (siti romlah, 2020).
Hak yang melekat dalam dri tiap individu adalah hak asasi manusia atau biasa disebut HAM, hak yang  tidak  dapat  dicabut  dari  diri  akarena  pemberian  dari  tuhan,  hamjuga  bersifat  universal karena  tidak  ada  batas  ruang  dan  waktunya,  hak  yang  diutamakan  oleh  HAM  antara  lain  hak hidup,  pemilikan,  menjamin  kebebasan,  penyamarataan,  mengemukakan  pendapat  masing – masing, terbatasnya unsur yang termasuk hak karena masih berbicara soal hak politik saja, tapi hak  itu  diakumulasikan  pada  piagam  tepatnya  di  inggris,  Menurut  pendapat  adami  chazawii memberikan  penjelasan  mengenai  bagian  antara  hukum  dibidang  politik  juga  hukum  pidana antara  lain  :  Untuk  memberikan  perlindungan  pada  kepentingan  umum  atas  segala  perbuatan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
serta  membatasi  segala  kepentingan  hukum  itu  sendiri,  terdapat3  kepentingan  bersama  yang harus dilindungi yakni :
1. Hak  tiap  individu  misal  hak  hidup  menjaga  nama  baik,  kepemilikan,  dilindungi  dari  tindak asusila, perlindungan atas tubuh dll
2. Hhak dalam lingkup masyarakat berupa rasa aman dan tertib bahkan saat melintasi jalan dll 3. Hak  dalam  negara,  berupa  rasa  aman  dan  rasa  selamat  terhadao  segala  ancaman  yang mengancam negara, menjaga martabat presiden selaku kepala negara serta wakilnya dll Mengupayakan  memberi  legitimasi  pada  negara  dalam  upaya  menajalankan  perlindungan  dari berbagai  kepentingan  hukum  guna  pertahankan  segala  kepentingan  hukum  yang  harus  dilindungi, tindakan  yang  tidak  menyenangkan  yang  akan  dilakukan  oleh  negara, mengancam  rasa  aman  bagi individu  dengan  melanggar  kepentingan  pribadi,  berupa  pemeriksaan,  penangkapan,  proses pemeriksaan,  hingga  penjatuhan  sanksi  diruang  pengadilan,  dengan  berdasar  pada  aturan  yang dimiliki oleh negara itu sendiri  demi menjalankan tuuan serta fungsi untuk bentuk perlindungan dari hukum dan digunakan sebaik – baikknya, Berkaca pada negara hukum maka segala kebijakan harusnya dilaksanakan sesuai dasar yang adil, jujur serta baik, terdapat dua unsur adanya paham negara antara lain : 1)  kesenambungan pada seseorang yang memberi perintah kepada yang tidak diperintah namun tidak asesuai kekuasaan, tapi sesuai aturan objektif yang erta hubungannya dari oknum yang memberi perintah  2)    memberikan  persyaratan  bukan  berdasarkan  formal  saja  tapi  memepertahankan kehdidupan sesuai ide  hukum, pusat  dari segala apa yang dilakukan pemerintah adalah hukum itu sendiri, sudah seharusnya hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, sesuai dengan kemauan dari segenap masyarakat berupa dasar hukum tiu sendiri ialah keadilan. Beberapa tuntutan untuk negara agar menjalankan dan menyelenggarakan sesuai hukum yang berlaku berkaca pada segi moral politik yakni :
1. Adanya kepastian dalam hukum
2. Menuntut semua diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi
3. Suatu legitimasi secara demokratis
4. Melakukan sesuatu dmenggunakan akal budi
Sehubungan  dengan  negara  harus  selalu  aktif  menggunakan  landasan  hukum  yang  baik,  jujur serta adil, frans magnis-suseno mengemukakan pendapatnya mengenai ciri negara hukum antara lain :
1. Segala kebijakan dilaksanakan sesuai hukum positif yang ada
2. Segala keputusan serta arah langkah menndapat pengawasan bidang kehakiman yang bersifat efektif
3. Terdapat undang – undang yang jelas memberikan hak – hak individu sebagai manusia 4. Adanya pembagian kekuasaan, di indonesia ada 3 yakni legislatif, eksekutif serta yudikatif Banyaknya  penjelasan  mengenai  keadilan  dikalangan  masyarakat,  dibuthkan  kompromiss, kompromis tidak harus diartikan sebagai pemberi efek negatif, pada hukum sendiri tiapindividu yang saling berhubungan akhirnya memberikan konsepnya masing – masing bertemu konsep dari orang lain yang mungkin saja berbeda, jelas tidak mungkin ada konsep yang sama persis, maka secara logika bertemunya dua orang yang saling berkompromis akan mengakibakan timbulnya 2 konsep keadilan, adanyaharapan dari hasil 2 orang tersebut tidak terbatas, justru memerlukan batasan minimal, batas minimal yang dimaksud apabila berkaca pada universal adalah hak asasi manusia, apabila pada fokus negara yang menjadi batas minimal ialah konstitusi (Said Abdullah Paryadi  Paryadi,  2020) Kita  tidak  asing  lagi  dengan  ide  dari  negara  hukum  yang  berpacu  pada rechtsstaat juga the rule of law ada hal berbeda yakni dengan memasukkan konsep nomocracy, konsep ini dapat diartikan sama dengan kratos serta kekuasaan, maka yang menjadi faktor utama demi  terselanggaranya  kekuasaan  yang  baik  itu  semua  diatur  dalam  aturan  serta  norma  yang berlaku dan terus berkembang hingga saat ini, Istilah nomokrasi saling berkesinambunggan dengan ide dari kedaulatan hukum juga prinsip yang ada pada hukum dengan peran penguasa paling tinggi, maka seharusnya yang dijunjung sebagai pemimpin yakni hukum bukan manusia,lahirnya nomokrasi ini ternyata sudah lam ada terus melakukan perkembangan berasal dari zaman yunani kuno. Adanya pendapat  plato  saat  masa  itu,  malah  melebihi  jaman  serta  sejarah  yang  dibangun,  plato  dengan pemikirannya mengemukakan bahwa hukum ada guna mengatur segala aspek kehidupan indivvidu sebagai manusia dan berkat pemikiran plato tersebutlah muncul ide – ide dasar negara sebagai awal perkenalan  sejarah  demokrasi  dikemukakan,  ide  kritis  plato  juga  mengemukakan  bahwa  segala kepentingan pribadi harus dikesampingkan apabila terdapat kepentingan bersama atau segolongan, plato  menyebutkan dua kepentingan tersebut merupakan residu untuk kepentingan banyak orang, tetapi peneliti hukum modern merubahnya, beberapa ciri – ciri dari hukum yakni :
1. Adanya HAM
2. Adanya perbagian kuasa biasa dikenal trias politikan sebagai jaminan atas HAM
3. Segala kebijakan pemerintah sesuai dengan aturan berupa peraturan peundnag – undangan yang tersedia
4. Upaya peradilan administrasi apabila terjadi permasalahan selisih
Adanya  proses  asimilasi  untuk  narapidana  yangdibebaskan  secara  bersyarat  harus  memenuhi beberapa  syarat  juga,  berupa  apabila  narapidana  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  kembali maka akan tetap dijatuhi hukuman pidana baru serta kelanjutan masa hukuuman bahkan lebih
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
berat  daripada  sebelumnya,  namun  dalam  memberikan  pembebasan  bersyarat  tentu  ada beberapa kerugian dan keuntungan yang ditanggung, antara lain :
Berbicara keuntungan maka :
1. Membantu memutus tersebarnya covid – 19 utamanya pada tingkat lapas
2. Membatasi segala aktivtas yang membuat keramaian
3. Pembatasan jumlah orang dalam satu ruangan agar tidak berdesak – desakan
4. Lingkungan menjadi bersih karena rajib membersihkan ruangan dan diri mereka sendiri agar tidak tertular
5. Mendapatkan akses juga fasilitas diluar lapas
Berbicara soal kerugian maka  Menumbuhkan resiko pengulangan tindak pidana bagi narapidana akibat minimnya penghasilan akibat ppkm serta menjadi pengangguran, karena sempitnyalapangan pekerjaan,  maka  kemungkinan  besar  pelaku  akan  mengulangi  perbuatannya  guna  memenuhi kebutuhan hidupnya (Muhammad Adnan Shereen et al, 2020)

## KESIMPULAN
1.  Keterkaitan  bebas  bersyarat  narapidana  untuk  memutus  rantai  penyebaran  covid – 19  kurang efisien,  karena  narapidana  dalam  lapas  dapat  dikatakan  melakukan  karantina  dan  kemungkinan menjadi faktor penular akibat mereka dapat keluar masuk lapas
2. Pandemi covid – 19 menjadi faktor munculnya berbagai macam tindak pidana akibat segi ekonomi yang tidak stabil, untuk melangsungkan hidupnya kemungkinan besar narapidana akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi

## DAFTAR PUSTAKA
Antoni  Muhamad  Nur  Cahyo  and  Achmad  Sulchan.  (2020). Coaching  Process  of  Prisoners  In Correctional  Institution  Class  I  Kedungpane  Semarang  Viewed  From  Act  No.  12  of  1995  On Concerning the Correctional Institution .
Brema  Jaya  Putranta  Barus  dan  Vivi  Sylvia  Biafri.  (2020). Pembinaan  Kemandirian  Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan . Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana . 301.
Muhammad  Adnan  Shereen  et  al.  (2020). COVID-19  Infection:  Origin,  Transmission,  and Characteristics of Human Coronaviruses . Said Abdullah Paryadi Paryadi, A. B. A. (2020). Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu . siti romlah. (2020). Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden’ .
wulandari,    sri.  (2018). Efektię  Tas  Sistem  Pembinaan  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan .
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023