## Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 4 Nomor 2. Hal 1-12. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
MENGEKSPLORASI BENTUK KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA KEMAHASISWAAN

## Hafid Pramaisvara, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari
Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana
Email: hafidpr.88@gmail.com
©2021 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).
Abstract: This  research  aims  to  determine  the  practice  of  fraud  in  the  management  of student  funds,  especially  those  associated  with  hexagon  fraud.    This  research  is  a qualitative descriptive study. The data in this study are primary data obtained through in- depth  interviews  with  faculty  executive  heads,  faculty  legislative  budget  committees, sports committees, familiarity and seminars. The results show that there are several forms of  fraud  that  occur  in  the  management  of  student  funds,  namely  fraudulent  financial statements.  and  missapropriation  assets.  the  motives  underlying  the  occurrence  of  fraud are opportunities, pressure, rationalization and collusion. this is due to the lack of internal controls that are implemented. Faculties need to improve control in order to mitigate the occurrence of fraud
Keywords: Fraud Tree; Fruad Hexagon; Student Organisation.
Abstract: Peneltian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  praktik  kecurangan  didalam pengelolaan dana kemahasiswaan, khususnya dikaitkan dengan fraud hexagon . Penelitian ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.    Data  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  yang  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan  ketua  lembaga  eksekutif fakultas,  komisi  anggaran  lembaga  legislatif  fakultas,  panitia  olahraga,  keakraban  dan seminar Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk kecurangan yang terjadi  di  dalam  pengelolaan  dana  kemahasiswaan  yaitu  terdapat fraudulent  financial statement dan missapropriation assets . motif yang mendasari terjadinya kecurangan yaitu terdapat peluang, tekanan, rasionalisasi dan kolusi. hal ini disebabkan  karena kurangnya pengendalian  internal  yang  diterapkan.  Fakultas  perlu  meningkatkan  pengendalian  agar dapat memitigasi terjadinya kecurangan
Kata kunci : Fraud Tree; Fruad Hexagon; Lembaga Kemahasiswaan.
( Diterima : 21-05-2021; direvisi: 02-12-2021; dipublikasikan : 22-12-2021 )

## PENDAHULUAN
Sektor pendidikan masuk dalam sepuluh sektor yang paling banyak dikorupsi pada tahun 2015 hingga  2019  dengan  kerugian  yang  mencapai  Rp41,09  miliar.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh Indonesia Corruption Watch ( ICW ) melalui hasil dari investigasi ICW terdapat 202 kasus korupsi yang terjadi  di  sektor  pendidikan,  dan  sekitar  20  kasus  korupsi  terjadi  di  lingkungan  perguruan  tinggi (Puspitasari,  2020).  Salah  satu  contoh  kasus  kecurangan  yang  terjadi  di  sektor  pendidikan  tersebut antara  lain  adalah  kasus  pengadaan  laboratorium  di  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan Universitas  Negeri  Malang  yang  diduga  mengandung  unsur  korupsi.  Hasil  audit  BPKP  menyatakan bahwa  kasus  ini  menyebabkan  kerugian  sebesar  Rp19  miliar  dan  alasan  kecurangan  tersebut  dapat terjadi  karena  adanya  keyakinan  bahwa  tindakan fraud yang  dilakukan  merupakan  hal  yang  benar, dukungan dari orang sekitar, dan kemudahan dalam melakukan niat dan aksi (news.detik.com, 2013).
Kasus  kecurangan  lain  terjadi  di  Universitas  Negeri  Jakarta    dengan  melibatkan  salah  satu pejabat  universitas  dalam  aksi  suap  dengan  pegawai  Kemendikbud  yang  menyebabkan  kerugian sebesar  Rp27  juta  dan  1.200  dollar  Amerika  (Hariyanto,  2020).    Kasus  korupsi  juga  terjadi  di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) terkait dengan korupsi uang pembangunan  gedung kuliah  yang  kerugiannya  diduga  mencapai  Rp10,3  miliar.  Tersangka  utama  dari  kasus  ini  adalah Rektor UINSU yang diduga melakukan kecurangan saat pembuatan proposal pengajuan pembangunan gedung kuliah ke Kementerian Agama  (cnnnews.com, 2020).
Fraud dapat  terjadi  di  semua  jenis  organisasi  dan  dapat  dilakukan  oleh  setiap  jenjang karyawan organisasi. Sama halnya dengan fraud yang terjadi di sektor pendidikan, tidak hanya di aras universitas  dan  fakultas,  nyatanya fraud dapat  juga  terjadi  di  lembaga  kemahasiswaan.    Hal  tersebut diperkuat  dengan  pernyataan  dari  Gumelar  dan  Shauki  (2020),  bahwa  organisasi  kemahasiswaan memiliki  celah  terjadinya  kasus fraud ,  karena  biasanya  organisasi  kemahasiswaan  belum  memiliki pengendalian  internal  yang  cukup baik dibandingkan dengan organisasi besar pada  umumnya.  Selain itu, Yuliyanti dan Hapsari  (2020) di dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa terdapat tindakan memanipulasi  laporan  pertanggung  jawaban  dana  kemahasiswaan  pada  kepanitiaan  dalam  organisasi mahasiswa  Universitas  X  dan  kejadian  ini  sudah  biasa  terjadi  di  kalangan  organisasi  mahasiswa Universitas  X.  Tujuan    dilakukannya  hal  tersebut  agar  panitia  dapat  menyisakan  dana  dan  dapat melakukan pembubaran panitia dalam bentuk wisata, makan-makan atau bentuk uang tunai.
Puspita, Haryadi dan Setiawan (2015) menyebutkan bahwa terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  yang  sengaja  membuat  nota  fiktif  demi  keuntungan  UKM  tersebut,  dikarenakan  mudahnya membuat  laporan  pertanggung  jawaban  dan  kurangnya  pengawasan  terhadap  laporan pertanggungjawaban.  Beberapa  fenomena  dan  penelitian  terkait fraud yang  telah  disebutkan sebelumnya,  menunjukkan  bentuk-bentuk  kecurangan  di  dalam  dunia  pendidikan.  Kecurangan  dapat terjadi  bukan  tanpa  alasan,  melainkan  ada  beberapa  faktor  kemudian  yang  menjadi  motif  seseorang melakukan kecurangan. Adapun penelitian yang mengungkap motif pelaku kecurangan dilakukan oleh Dinata,  Irianto  dan  Mulawarman    (2018)  yang  menyebutkan  adanya  motif  unik  dalam  melakukan kecurangan  di  perusahaan  milik  negara  yang  bernama  X.  Perusahaan  ini    terletak  di  Kota  Medan, Sumatera  Utara  yang  diketahui  memiliki  budaya  “cincai-cincai  lah”  atau  biasa  disebut  “semua  bisa diatur”.  Budaya  ini  timbul  karena  adanya  kebiasaan  yang  membentuk  budaya  tersebut,  seperti kebiasaan  membantu  yang  tidak  pada  tempatnya,  selalu  bergantung  dengan  orang  dalam, menghalalkan  segala  cara  untuk  memanfaatkan  celah  prosedur.  Selanjutnya  adalah  budaya  “Silap mata,  limper  pun  melayang”,  yang  berarti  bahwa  kurangnya  pengawasan  dan  pengendalian  internal bagi  pegawai  instansi  menjadi  sebuah  kesempatan  untuk  mengelabui  prosedur  yang  dianggap  hanya formalitas.  Hapsari  dan  Supriyono  (2020)  juga  menjelaskan  adanya  motif  rasionalisasi  atas  tindakan fraud pengelolaan dana  terutama sisa usaha  dana (USDA) yang mereka anggap benar  karena adanya budaya turun-temurun tentang pembagian sisa USDA ke anggota panitia. Selain itu, dalam penelitian disebutkan  tidak  adanya  potensi whistleblowing .  Semua  informan  melihat  potensi  penipuan,  tapi mereka  enggan  mengungkapkannya  karena  ada  anggapan  jika  memang  ada  potensi  penipuan  akan lebih baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
Melihat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kecurangan yang  terjadi  di  dalam  pengelolaan  keuangan  dana  kemahasiswaan  di  lingkungan  Lembaga Kemahasiswaan  Fakultas  (LKF)  Selain  itu,  penelitian  ini  akan  berusaha  mengungkap  motif  yang mendasari  kecurangan  tersebut  dapat  terjadi  dengan  menggunakan  kerangka  kerja fraud  hexagon. Fraud hexagon dipilih karena kerangka kerja ini  merupakan kerangka kerja  terbaru  yang  merupakan
pengembangan  dari fraud  pentagon dengan  penambahan  kolusi  dalam  kerangkangka  kerjanya dan juga  masih  jarang  penelitian  yang  menggunakan  kerangka  kerja  ini  sebagai  acuan  konsep , Alasan pemilihan  LKF  adalah  organisasi  ini  merupakan  salah  satu  organisasi  dengan  pengalokasian  dana terbesar  di  Universitas  Kristen  Satya  Wacana  dan  juga  terdapat  unit  beserta  kegiatanya  yang  cukup banyak.
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan literatur audit, khususnya terkait pemetaan jenis-jenis kecurangan dan juga penggunaan konsep fraud hexagon sebagai salah satu kerangka kerja untuk mengidentifikasi motif seseorang dalam melakukan fraud . Selain itu, diharapkan penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  bagi  LKF  agar  memiliki  pengendalian  yang  baik  dalam aktivitas  pengelolaan  dana  kemahasiswaan.  Bagi  fakultas  dan  universitas  diharapkan  dari  hasil penelitian  ini bisa menjadi bahan pertimbangan  untuk membuat  kebijakan  yang dapat meminimalisir terjadinya fraud .

## Tinjauan Pustaka
Fraud Fraud adalah  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  oknum  dari  dalam  atau  luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung  merugikan  pihak  lain  (BPKP,  2013).  Karyono  (2013)  menyatakan fraud sebagai penyimpangan  dan  perbuatan  melanggar  hukum  ( illegal  act ),  yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru ( mislead ) kepada pihak-pihak lain yang  dilakukan  oleh  orang  dari  dalam  maupun  dari  luar  organisasi. International  Standards  on Auditing ( ISA )  pasal  240  menyatakan  bahwa fraud diartikan  sebagai  tindakan  yang  disengaja  oleh perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan fraud untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan  menghalalkan  segala  cara.  Rezaee  (2005) mendefinisikan fraud sebagai  tindakan  yang  disengaja  dan  dibuat-buat  oleh  suatu  entitas  yang  dapat mengakibatkan  kepemilikan  keuntungan  ilegal.  Menurut  IAPI fraud adalah  suatu  tindakan  yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan  secara  tidak  adil  atau  melanggar  hukum. Menurut Association  of  Certified  Fraud Examiners ACFE (2017), fraud adalah segala upaya untuk mengelabui pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.
Menurut  ACFE  skema  penipuan  diklasifikasikan  menjadi  tiga: Missappropriation  asset , fraudulent  financial  statement ,  dan coruption . Missapropriation  asset merupakan  kegiatan penyalahgunaan aset perusahaan oleh pihak di dalam maupun di luar perusahaan, fraudulent financial statement adalah  penyajian  laporan  keuangan  perusahaan  yang  tidak  benar  yang  dengan  sengaja dimaksudkan  untuk  mengelabui  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan  contohnya coruption adalah penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan ilegal, gratifikasi, dan pemerasan.
Setiap tindakan kecurangan  memiliki motif tertentu, menurut Cressey (1953) motif seseorang melakukan fraud dibagi menjadi 3  atau biasa disebut segitiga kecurangan ( Fraud Triangle ). Pertama yaitu  adanya  tekanan  ( pressure )  yang  mewakili  kebutuhan  keuangan  yang  tidak  tersampaikan.  Sisi yang  kedua  yaitu  peluang  ( opportunity ).  Sisi  yang  terakhir  yaitu  rasionalisasi  ( Rationalization ). Cressey  (1953)  mendefinisikan  tekanan  sebagai  sebuah  motivasi  yang  mendorong  agar  seseorang melakukan  tindakan  penipuan  maupun  kecurangan.  Tekanan  tanpa  diikuti  dengan  peluang  akan mengurangi niat seseorang untuk melakukan fraud. Peluang tersebut timbul karena terdapat celah atau lemahnya pengendalian serta pengendalian yang  kurang. Hal yang terakhir yaitu adalah rasionalisasi. Menurut  Vousinas  (2019)  rasionalisasi  merupakan  sebuah  pola  pikir  pelaku  kecurangan  yang    akan membenarkan kesalahan yang dibuat sebelum pelaku tersebut melakukan kecurangan.
Wolfe  dan  Hermanson  (2004)  mengembangkan  Kerangka fraud  triangle menjadi fraud diamond dengan adanya penambahan faktor kapabilitas didalamnya. Kapabilitas didefinisikan sebagai sifat-sifat  pribadi  dan  kapabilitas  yang  memainkan  peran  utama  dalam  kecurangan  akademik  (Wolfe dan  Hermanson,  2004). Kapabilitas  dapat  diartikan  dalam  berbagai  makna,  diantaranya;  kapabilitas untuk  mengenali  adanya  celah  yang  menimbulkan  peluang,  memanfaatkan  peluang  tersebut  melalui posisinya,  dan  mengendalikan  diri  agar  tidak  terdeteksi. Fraud dalam  pengelolaan  dana  tidak  akan terjadi apabila fungsionaris tidak memiliki kapabilitas, peluang,  tekanan dan rasionalisasi  yang  dapat mendorong fungsionaris melakukan fraud.
Howart  (2011)  membuat  kerangka  kerja  baru  yaitu  kerangka  kerja fraud  pentagon yang merupakan pengembangan dari fraud triangle . Fraud Pentagon menambahkan faktor arogansi sebagai salah  satu  penyebab  dari  tindakan  melakukan  kecurangan.  Arogansi  didefinisikan  sebagai  sikap kesombongan  seseorang  dalam  menganggap  seorang  diri  yang  mampu  untuk  melakukan  tindakan kecurangan  (Aprilia,  2017).  Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  Bawekes et  al. (2018)  yang mengatakan  bahwa  arogansi  merupakan  sikap  yang    menunjukkan  dirinya  terbebas  dari  kebijakan, pengendalian internal dan peraturan yang berlaku, sehingga saat melakukan fraud pelaku merasa tidak bersalah.
Vousinas  (2019)  membuat  kerangka  kerja  terbaru  yaitu Fraud  Hexagon yang  merupakan pengembangan  dari  kerangka  kerja fraud  pentagon. Adanya  penambahan  kolusi  sebagai  faktor  yang mempengaruhi  tindakan  melakukan  kecurangan.  Kolusi  merupakan  perjanjian  antara  dua  orang  atau lebih yang bersifat menipu bagi satu pihak dan memiliki tujuan yang bersifat jahat  (Vousinas, 2019). Pernyataan  tersebut  juga  didukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Venter  (2007)  bahwa  karyawan, sekelompok individu atau anggota organisasi kriminal atau kolektif yang berdedikasi merupakan pihak yang  dapat  terlibat  dalam  kolusi.  Kolusi  dapat  terjadi  secara  tidak  disengaja  ketika  penipuan berkembang  di  dalam  organisasi  dan  penipu  menggunakan  kemampuan  mereka  untuk  mengambil keuntungan  dari  posisi  orang  lain  dan  mengeksploitasi  orang  yang  tidak  menaruh  curiga  (Vousinas, 2019).

## Pengelolaan Dana Kemahasiswaan
Organisasi  kemahasiswaan  adalah  organisasi  yang  beranggotakan  mahasiswa  untuk menampung  bakat,  minat,  dan  potensi  yang  dilaksanakan  dalam  kegiatan  ekstrakurikuler  universitas (Purnami, Sulindawati, dan Marvilianti 2017). Peran organisasi kemahasiswaan juga cukup signifikan bagi  perkembangan  universitas.  Disini  organisasi  kemahasiswaan  juga  menjadi  wadah  untuk menghasilkan  mahasiswa  yang  berkualitas  (Saptarengga,  2014).  Menurut  Hapsari  dan  Supriyono (2020)  dana  kemahasiswaan  adalah  dana  yang  diberikan  oleh  universitas  kepada  fakultas  kemudian disalurkan  ke  organisasi  kemahasiswaan  yang  nantinya  akan  dikelola  untuk  kegiatan  penunjang kemahasiswaan,  baik  kegiatan  profesional  maupun  humanistik.  Selain  itu,  dana  mahasiswa  untuk kegiatan  juga  diperoleh  dari  usaha  dana  (USDA).  Dalam  penelitian  Hapsari  dan  Supriyono  (2020) dinyatakan  bahwa  pengelolaan  dana  kemahasiswaan  memiliki  3  tahapan  kegiatan  yaitu  tahapan perencanaan , pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
Dimulai  dari  tahapan  perencanaan  yang  dibuktikan  dengan  adanya  kegiatan  Rapat  Kerja (RAKER)  dan  Rapat  Koordinasi  (RAKOR)  yang  membahas  tentang  anggaran  kegiatan  dan pengesahan  anggaran,  lalu  setelah  itu  akan  ada  pengajuan  proposal  untuk  setiap  kegiatan  dan pelaksanaan kegiataan tersebut, tahapan terakhir yaitu adanya pertanggungjawaban yang disini  setiap kegiatan  membuat  laporan  pertanggung  jawaban  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  kegiatan  dan penggunaan  dana.  Setalah  itu  laporan  pertanggungjawaban  akan  dievaluasi  dan  digunakan  sebagai dasar perencanaan kegiatan di periode depan.
Gambar 1. Tahapan Pengelolaan Dana Kemahasiswaan
Perencanaan
Pelaksanaan Pertanggung Jawaban

## METODE Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif, karena  dengan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dapat  menghasilkan  sebuah  gambaran  akurat  mengenai mekanisme sebuah proses pengelolaan dana yang terjadi di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas. Jenis data  yang  digunakan  adalah  primer  dari  hasil  wawancara  dan  untuk  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara.  Wawancara  dilakukan  dengan  narasumber  dari Lembaga  Eksekutif  Fakultas  dan  juga  bagian  keuangan  fakultass  dan  juga  panitia  kegiatan, dikarenakan  kegiatan  juga  menjadi  bagian  dari  Lembaga  Eksekutif  Fakultas  yang  disini  sebagai pelaksana  program  yang  dirancang  oleh  Lembaga  Eksekutif  Fakultas.  Wawancara  akan  dilakukan secara  semi  terstruktur  dengan  mengembangkan  pertanyaan  wawancara  yang  sudah  disusun sebelumnya sehingga dapat memperolah informasi lebih mendalam atas persoalan penelitian. Didalam mendukung  penelitian  ini  dibutuhkan  juga  dokumen  pendukung  seperti  proposal  anggaran  dan  juga laporan pertanggung jawaban penggunaan dana mahasiswa.

## Tahapan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  tahapan  analisis  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  simpulan.  Pada  proses  reduksi  data  bertujuan  untuk  mengambil  poin  penting  dari  hasil wawancara  yang  berkaitan  dengan  persoalan  penelitian.  Kemudian  data  disajikan  dalam  bentuk  teks naratif (dalam bentuk  catatan lapangan) yang di dalamnya terdapat petikan  wawancara sebagai bukti pendukung  yang  kemudian  diklasifikasikan  sesuai  konsep fraud  tree menurut  ACFE  (2016)  dan dianalisis menggunakan  referensi kerangka kerja fraud hexagon .  Hasil wawancara dan  hasil analisis tersebut  digunakan  untuk  menarik  simpulan  dan  menjawab  persoalan  penelitian.  Selain  tahapan analisis  tersebut,  penelitian  ini  akan  melakukan  triangulasi  data  untuk  menguji  keabsahan  data. Triangulasi  dilakukan  dengan  dalam  setiap  tahapan  analisis  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  simpulan  yang  akan  digunakan  untuk  membandingkan  hasil  wawancara  narasumber  dari waktu ke waktu untuk mengecek konsistensi jawaban narasumber. Penelitian ini juga akan melakukan konfirmasi  terhadap  dokumen  terkait  yang  telah  dikumpulkan,  sehingga  hasil  analisis  data  bersifat lebih objektif.

## Gambar 2. Tahapan Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Objek Penelitian
Universitas  ABC  merupakan  salah  satu  Perguruan  Tinggi  Swasta  di  Provinsi  Jawa  Tengah yang  memiliki  14  fakultas  dan  77  program  studi.   Setiap  fakultas  memiliki  lembaga  kemahasiswaan yang  terbagi  menjadi  lembaga  eksekutif  fakultas  dan  lembaga  legislatif  fakultas  sebagai  sarana penunjang kegiatan kemahasiswaan.  Lembaga eksekutif fakultas merupakan lembaga pelaksana yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas dan program studi. Lembaga eksekutif
Reduksi Data Pengumpulan Data : Wawancara Penyajian Data Penarikan Simpulan:
Verifikasi
Triangulasi
fakultas  memiliki  peran  dalam  pelaksanaan  program  kerja,  sedangkan  lembaga  legislatif  fakultas memiliki  peran  dalam  hal  pengaturan  peraturan  atau  ketentuan  dalam  mengatur  jalannya  lembaga kemahasiswaan, termasuk kegiatan di dalamnya.
Lembaga eksekutif fakultas terdiri atas empat bidang, antara lain humanistic skill, professional skill,  leadership  and  management,  public  relation. Sebagai  lembaga  legislatif,  lembaga  ini  bertugas untuk  melakukan  pengawasan  baik  kepada  program  kerja  maupun  anggaran  yang  ada  pada  setiap kegiatan  yang  diselenggarakan.  Berbeda  dengan  lembaga  eksekutif,  lembaga  legislatif  terdiri  dari  4 bagian yaitu bagian program, organisasi, anggaran, dan advokasi yang memiliki tugas berbeda-beda.
Lembaga  kemahasiswaan  memiliki  berbagai  kegiatan  sebagai  realisasi  program  kerja  yang telah dibuat. Kegiatan-kegiatan  ini diselenggarakan oleh kepanitian  yang diseleksi dan dibentuk oleh lembaga  eksekutif  fakultas.   Dalam  kegiatan  kepanitiaan  tidak  terlepas  dari  campur  tangan  lembaga eksekutif  fakultas  dan  lembaga  legislatif  fakultas,  yaitu steering  committee yang  merupakan perwakilan  dari  lembaga  eksekutif  fakultas  yang  berperan  sebagai  jembatan  informasi  antara kepanitiaan  dan  lembaga  eksekutif  fakultas.  Sedangkan  kontribusi  dari  lembaga  legislatif  fakultas tergambar dengan adanya Tim Observasi (TO) yang melakukan observasi secara menyeluruh terhadap kegiatan,  sehingga  baik  kepanitiaan,  lembaga  eksekutif  fakultas  maupun  lembaga  legislatif  fakultas tetap bersinergi dan berkoordinasi dalam menyukseskan kegiatan.
Sumber dana kegiatan kemahasiswaan berasal dari Pengembangan  Lembaga Kemahasiswaan (Dana  PLK)  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  pembayaran  uang  SKS  mahasiswa.  Jumlah  dana PLK pada suatu fakultas bergantung pada jumlah mahasiswa di fakultas tersebut. Dana ini digunakan sebagai  salah  satu  pembiayaan  dalam  kegiatan  terstruktur  yang  sudah  dirapatkan  dalam  Rapat Koordinasi;  Iuran  Keluarga  Mahasiswa  (IKAMA)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  uang  layanan kemahasiswaan  setiap  mahasiswa.  Pada  Universitas  ABC,  layanan  kemahasiswaan  dibebankan  pada pembayaran registrasi kuliah sebanyak 3 kali dalam setahun. Dana IKAMA digunakan sebagai sumber pemasukan  dalam  kegiatan  non  terstruktur  yang  merupakan  kegiatan  aras  fakultas  seperti  delegasian Kelompok  Bakat  Minat  Unit  Olahraga  dan  Kegiatan  keakraban  LKF;  Dana  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  (Mahasiswa)  Dana  (PSDM)  Mahasiswa  merupakan  dana  yang  dimiliki  oleh  seluruh prodi  yang  ada  di  fakultas  X.    Apabila  dana  tersebut  digunakan  maka  penanggung  jawab  kegiatan harus  berkoordinasi  langsung  dengan  Dekan.  Dana  PSDM  biasanya  digunakan  mahasiswa  dalam kegiatan  terkait  lomba  dan  juga  delegasi  untuk  kegiatan  di  luar  kampus  yang  membutuhkan  biaya. Usaha  dana  dan  sponsorship  merupakan  sumber  dana  yang  diperoleh  dari  usaha  untuk  mencari  dana dalam  sebuah  kepanitiaan.  Di  Fakultas  X,  Universitas  ABC  sendiri  ada  berbagai  macam  jenis  usaha dana.  Sedangkan  untuk  mengajukan  sponsorship  pada  suatu  instansi,  kepanitiaan  harus  menyusun proposal sponsorship terlebih dahulu agar mendapatkan bantuan dari instansi tersebut. Usaha dana dan sponsorship dapat menjadi sumber pemasukan bagi kegiatan kemahasiswaan, baik kegiatan terstruktur maupun  kegiatan  non  terstruktur.  Gambar  3  menunjukkan  tentang  sumber  pemasukan  dana  dalam kegiatan mahasiswa.
Gambar 3. Skema Sumber Pemasukan Dana Kegiatan Mahasiswa

## Pengelolaan Dana Kemahasiswaan
Dana kemahasiswaan adalah dana yang disediakan oleh perguruan tinggi yang  diperuntukkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa, dalam pengelolaan dana kemahasiswaan
PSDM USAHA DANA & SPONSORS IKAMA PLK KEGIATAN MAHASISWA
terdapat  3  tahapan,  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan  dan  yang  terakhir  pertanggungjawaban,  hal  ini sesuai  dengan  pernyataan  oleh  ketua  lembaga  eksekutif  fakultas  seperti  pada  kutipan  wawancara berikut:
“Kalau pengelolaan dana itu tahapannya ada 3 nah, yang pertama itu ada perencanaan terus pelaksanaan dan tahapan paling akhirnya itu pertanggung jawaban” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021)
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  pernyataan  ketua  kegiatan  olahraga  yang  menyatakan  bahwa  tahapan pengelolaan dana kemahasiswaan terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, seperti pada kutipan wawancara berikut:
“Setauku  untuk pengelolaan  dana itu  ya  tahapannya perencanaan,  pelaksanaan  dan nanti  diakhir tinggal  bikin laporan untuk pertanggungjawaban” (wawancara dilaksanakan 20 Januari 2021)
Tahap  pertama  dalam  pengelolaan  adalah  tahap  perencanaan.  Pada  saat  awal  periode,  untuk mengetahui  jumlah  nominal  yang  didapatkan  pada  periode  berjalan  bendahara  lembaga  eksekutif fakultas  akan  melakukan  koordinasi  dengan  bagian  keuangan  fakultas.  Setelah  itu  unit  akan merancang  kegiatan  dengan  membuat  proposal  kegiatan  dan  juga  proposal  anggaran  yang  disusun sesuai  dengan  daftar  standar  harga  yang  sudah  ditetapkan  oleh  lembaga  eksekutif  universitas  dan lembaga legislatif universitas, setelah itu proposal kegiatan dan anggaran akan dibawa kedalam rapat kerja  fakultas  yang  nantinya  lembaga  eksekutif  fakultas  dan  1embaga  legislatif  fakultas  akan mengoreksi  terkait  proposal  kegiatan  dan  anggaran,  setelah  disahkan  di  rapat  kerja  fakultas  maka proposal tersebut akan dibawa ke rapat koordinasi untuk dikoreksi dari lembaga eksekutif  universitas dan  badan  eksekutif  universitas  jika  sudah  dikoreksi  maka  proposal  tersebut  akan  disahkan  dan menandakan bahwa kegiatan tersebut boleh berjalan. hal ini selaras dengan pernyataan langsung oleh ketua lembaga eksekutif fakultas seperti pada kutipan wawancara berikut:
“Kalau itu  sih dimulai dari unit-unit membuat rancangan kegiatan dan anggaran tapi  tanda kutip masih kasarannya, lalu di jeda waktu antara awal periode sampai sebelum rapat kerja biasanya setiap kegiatan membuat anggaran dengan item-item yang dibutuhkan, kegiatan tersebut dihimbau untuk memperoleh harga asli dari setiap item yang dianggarkan, nah biasanya memakai patokannya  "Standarisasi"  tetapi  sering  meleset  jauh,  anggaran  yang  sudah  disusun  sudah  sesuai  dan  disetujui  terus  nanti anggaran itu dibawa lalu disahkan di rapat kerja dan rapat koordinasi yang nantinya menandakan  kegiatan disetujui dan boleh dilaksanakan” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021)
Pernyataan  selaras  mengenai  tahap  perencanaan  dinyatakan  oleh  komisi  anggaran  lembaga  legislatif fakultas seperti pada kutipan wawancara berikut:
“Perencanaan  ya  dimulai  dari  bikin  proposal  kegiatan  dan  anggaran  dulu  fid,  nanti  kalau  sudah  dibuat  nanti  bakal  dicek Lembaga Eksekutif Fakultas dulu, kalau sudah oke lanjut dikoreksi Komisi Anggaran Lembaga Legislatif Fakultas, nah biasanya di  pengecekan  Lembaga  Eksekutif  Fakultas  atau  Lembaga  Legislatif  Fakultas  menggunakan  standarisasi  sebagai  patokannya, nah  habis  itu  nanti  proposalnya  di  RAKER  kan  dulu,  habis  itu  nanti  yang  terakhir  di  RAKOR  kan  fid  gitu  sih  menurutku” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021)
Tahapan  pelaksanaan  menjadi  tahapan  berikutnya  dalam  pengelolaan  dana,  di  tahapan  ini setiap  kegiatan  menyusun  kembali  anggaran  yang  sudah  disahkan  dalam  RAKOR  dan  RAKER,  dan melakukan  pengajuan  pencairan  dana,  biasanya  pencairan  dana  dilakukan  maksimal  2  minggu sebelum  kegiatan  berlangsung.  Pencairan  dana  dapat  dilakukan  dengan  proses  transfer  langsung kepada vendor terkait dalam sebuah kegiatan  ataupun dalam bentuk uang cash . Hal ini sesuai dengan keterangan  yang  disampaikan  ketua  lembaga  eksekutif  fakultas  seperti  pada  kutipan  wawancara berikut:
“ Kalau pelaksanaan itu nanti anggaran yang diajukan akan direvisi sama Lembaga Eksekutif Universitas dan bagian BAK kalau memang  ada,  nah  habis  itu  kalau  udah  fix  baru  nanti  diajukan  ke  BAK  untuk  dicairkan,  biasanya  itu  kurang  lebih  sekitar  2 minggu sebelum acara baru cair, nah nanti dana itu dibelanjain deh sesuai kebutuhan kegiatan “(wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021)
Pernyataan  selaras  mengenai  tahap  pelaksanaan  dinyatakan  oleh  komisi  anggaran  lembaga  legislatif fakultas seperti pada kutipan wawancara berikut:
“Kalau  ini  pas  pencairan  dananya  sama  pelaksanaan  kegiatanya  fid,  nah setelah  RAKOR  sama  RAKER  tadi,  nanti  unit-unit bakal bikin lagi proposal anggaran untuk pengajuan dana, nah setelah dikoreksi dan disetujui, biasanya disetujui tu kalau udah ga ada revisi lagi dari pihak Lembaga Eksekutif Universitas, setelah itu nanti ditunggu untuk pencairan dananya, nah biasanya beda dana itu beda untuk nanti pertanggungjawabannya” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021)
Tahapan  pertanggungjawaban  menjadi  tahapan  terakhir  dalam  pengelolaan  dana  kegiatan kemahasiswaan. Dalam tahapan ini setiap kegiatan  akan membuat laporan pertanggungjawaban yang akan  dikoreksi  oleh  bendahara  lembaga  eksekutif  Fakultas  dan  bagian  anggaran  lembaga  legislatif fakultas.  Setelah  dinyatakan  benar  laporan  pertanggungjawaban  kemudian  dikoreksi  oleh  bendahara lembaga  eksekutif  universitas  dan  akan  ditandatangani  oleh  ketua  dan  bendahara  lembaga  eksekutif universitas.  Setelah  selesai  pada  lembaga  kemahasiswaan,  laporan  pertanggungjawaban  akan diserahkan  kepada  bagian  pengurus  dana  sesuai  dengan  pemasukan  dana  kemahasiswaan  yang  ada pada  setiap  kegiatan.  Kemudian  bagian  pengurus  dana  kegiatan  kemahasiswaan  tersebut  juga  akan memeriksa kembali laporan pertanggungjawaban tersebut yang pada akhirnya akan diserahkan kepada bagian  keuangan.  Jika  tidak  ada  informasi  lebih  lanjut  dari  pengurus  dana  kemahasiswaan  tersebut, laporan pertanggungjawaban sudah dinyatakan benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh ketua lembaga eksekutif fakultas seperti pada  kutipan wawancara berikut:
“Jadi  setelah  sudah  selesai  kegiatanya,  nanti  setiap  kegiatan  membuat  laporan  pertanggung  jawaban,  nah  laporan  ini  tu biasanya  dilampiri  dengan  bukti  pengeluaran  uangnya,  yang  nantinya  akan  dikoreksi  oleh  Bendahara  Lembaga  Eksekutif Fakultas  yang  berkoordinasi  dengan  komisi  anggaran  Lembaga  Legislatif  Fakultas,  setelah  nanti  lolos  langsung  dibawa  ke Lembaga  Eksekutif  Universitas  untuk  dikoreksi  kembali  oleh  bendahara  Lembaga  Eksekutif  Universitas  nah  tanda  urusan  di lembaga kemahasiswaan selesai itu kalau LPJ udah ditandatangani sama ketua dan bendahara Lembaga Eksekutif Universitas, setelah  itu  LPJ  diserahkan  ke  bagian  pengurus  dana  pada  setiap  kegiatan,   nanti  bagian  pengurus  dana  kegiatan kemahasiswaan   meriksa  kembali  laporan  pertanggungjawaban   yang  nanti  di  akhir  diserahkan  ke  bagian  keuangan  ” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021)
Pernyataan  selaras  mengenai  tahap  pertanggungjawaban  dinyatakan  oleh  komisi  anggaran  lembaga  legislatif fakultas seperti pada kutipan wawancara berikut:
“Setiap  kegiatan  tu  bakal  buat  laporan  pertanggung  jawaban  diakhir  ,  yang  nantinya  bakal  dikoreksi  Bendahara  Lembaga Eksekutif Fakultas sama bagian komisi anggaran Lembaga Legislatif Fakultas, setelah nanti dinyatakan lolos langsung dibawa ke Lembaga Eksekutif Universitas untuk dikoreksi kembali oleh bendahara Lembaga Eksekutif Universitas nah kalau LPJ udah ditandatangani sama ketua dan bendahara Lembaga Eksekutif Universitas, LPJ diserahkan ke bagian pengurus dana pada setiap kegiatan,   nanti  bagian  pengurus  dana  kegiatan  kemahasiswaan  bakalan   meriksa kembali  laporan  pertanggungjawaban   yang nanti  diakhir  diserahkan  ke  bagian  keuangan  kalau  nggak  ada  koreksi  lagi  berarti  dinyatakan  lolos  dan  akan  diarsipkan.  ” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021)

## Bentuk Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan
Melalui  hasil  wawancara  yang  sudah  didapatkan  telah  terjadi  kecurangan  yang  terjadi  di ketiga tahapan tersebut. Bentuk kecurangan pertama yang terjadi di dalam tahapan perencanaan yaitu terdapat pembesaran anggaran oleh panitia kegiatan, dengan alasan untuk mendapatkan sisa dana yang cukup  untuk  pembubaran  kegiatan,  hal  ini  sesuai  dengan  keterangan  yang  dinyatakan  oleh  ketua kegiatan olahraga seperti pada kutipan wawancara berikut:
“Kita biasanya bikin 2 anggaran, yang pertama    yang dibawa ke RAKOR sama RAKER sama anggaran satunya yang dibuat patokan  untuk  cari  dana  dari  usaha  dana  dan  sponsorship,  nah  di  anggaran  ini  tak  lebihin  soale  buat  cadangan  dana  kalau semisal sisa nanti dialokasiin ke pembubaran.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021)
Bentuk  kecurangan  yang  sama  juga  terjadi  di  kepanitiaan  lain,  hal  ini  disampaikan  oleh  ketua  kegiatan keakraban yang menyatakan:
“ Kecuranganya  tu  dari  tahun  ke  tahun  sih  sama  ya,  biasanya  itu  bikin  anggaran  nah  item-item  nya  itu  diperbanyak  untuk nambahin  anggaran  padahal  nggak  terlalu  diperluin  di  acaranya,  nah  biasanya  pas  realisasi  dari  anggaran  nggak  semua dipakai,  nah  sisa  uangnya  itu  untuk  dana  cadangan  sama  bisa  untuk  pembubaran  panitia.”  (wawancara  dilaksanakan  pada tanggal 15 Februari 2021)
Di dalam tahapan pelaksanaan  juga terjadi kecurangan dalam  bentuk membelanjakan barang  yang  lebih  murah dari anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga mereka akan mendapatkan sisa uang lebih banyak yang nantinya akan  digunakan  untuk  pembubaran  panitia.  Hal  ini  sesuai  dengan  keterangan  yang  dinyatakan  oleh  ketua kegiatan olahraga yang menyatakan:
“Waktu  belanja  sih,  biasanya  kita  cari  harga yang  lebih  murah  dari  yang  dianggarkan,  biar  bisa  dapat  sisa  uang  yang  lebih banyak.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021)
Kejadian ini juga terjadi di dalam kepanitiaan lainnya, hal ini disampaikan oleh ketua kegiatan keakraban yang menyatakan:
“ Kita  sih  waktu  membeli  perlengkapan  kegiatan  kita  survey  ke  beberapa  tempat  untuk  dapat  harga  termurah.”  (wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021)
Di dalam tahapan pertanggungjawaban  juga terjadi  beberapa kecurangan  yang pertama  adalah pembuatan  nota palsu untuk dikumpulkan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), panitia akan mencari vendor yang dikenal untuk  meminta  nota  kosong  yang  nantinya  disesuaikan  dengan  jumlah  yang  dianggarkan  agar  di  dalam  LPJ jumlah pemasukan dan pengeluaran sama besar. Hal ini sesuai dengan keterangan ketua kegiatan olahraga yang menyatakan bahwa:
“Waktu bikin LPJ kan ga mungkin 0 kan sisanya, nah kita biasanya minta nota kosong ke vendor terkait nah kita tinggal sesuain sama sisa yang di anggaran biar nilai sisa di LPJ nya bisa 0.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021)
Bentuk  kecurangan  ini  juga  terjadi  di  dalam  kepanitiaan  lainnya,  hal  ini  disampaikan  oleh  ketua  kegiatan keakraban seperti pada kutipan wawancara berikut:
“ Kalau  kita sedia  nota  kosong  dari  vendor  yang  udah Kerjasama  jadi  nanti  bisa  disesuaikan  dengan  LPJ  nya  jadi  pasti  0 sisa uangnya di laporan.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021)

## Motif Melakukan Kecurangan di Pengelolaan Dana Kemahasiswaan
Beberapa bentuk kecurangan yang telah disebutkan dalam hasil penelitian dapat terjadi karena beberapa motif  yang  mendasari.  Adapun  motif  tersebut  diambil  dari  pendekatan fraud  hexagon .  Motif  yang  pertama adanya  peluang,  hal  ini  disebabkan  karena  di  dalam  tahapan  pertanggungjawaban  bukti  nota  pembelian  tidak pernah  dicek,  sehingga  panitia  dapat  memanfaatkan  peluang  tersebut  untuk  melakukan  kecurangan.  Hal  ini sesuai dengan pernyataan ketua kegiatan seminar seperti pada kutipan wawancara berikut:
“Sebenarnya kalau dari yang tak lihat kak kayaknya hampir semua panitia motifnya sama deh, semisal nota palsu lah, kita bisa bikin nota palsu ya karena ga pernah di cek dan selalu lolos jadi dari situ bisa dimanfaatin.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 maret 2021)
Motif  kecurangan  ini  juga  terjadi  di  kepanitiaan  lainnya,  hal  ini  disampaikan  oleh  ketua  kegiatan keakraban seperti pada kutipan wawancara berikut:
Kita  bisa  ngelakuin  ini  pasti  ada faktor  yang  bisa  kita  manfaatin  dan  itu  selalu  lolos  dari  pengecekan  entah  dari  LKF  bahkan sampai ke Bagian keuangan“(wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2021)
Selain dari kegiatan seminar dan keakraban kecurangan ini juga terjadi pada kegiatan olahraga, hal ini disampaikan oleh ketua kegiatan olahraga seperti pada kutipan wawancara berikut:
“nah waktu kita beli barang yang lebih murah dari anggaran gapernah tu kita dapat masalah atau sanksi, soalnya kita bikin nota buat nutup di anggaran jadi nanti di LPJ nya sisanya pasti nol” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 januari 2021)
Motif yang kedua adalah rasionalisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan periode sebelumnya terdapat anggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang lumrah dan sudah dilakukan turun temurun sampai saat ini,  salah  satu  bentuknya  seperti  anggaran  yang  dibesar  besarkan  yang  selalu  lolos  dari  tahapan pengecekan  lembaga  kemahasiswaan  tingkat  fakultas  maupun  universitas,  sehingga  hal  ini  membuat panitia di periode depan melakukan hal yang sama. Hal ini sesuai dengan keterangan  yang diberikan oleh ketua kegiatan keakraban seperti pada kutipan wawancara berikut:
“Sebenarnya  kita  tidak  tahu  kalau  membesarkan  anggaran  itu  termasuk  kecurangan,  soalnya  tu  dilakuin  sama  panitia  dari periode periode sebelumnya, jadi tak kira hal yang wajar kayak gitu tu.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2021)
Motif  kecurangan  ini  juga  terjadi  di  kepanitiaan  seminar,  hal  ini  disampaikan  oleh  ketua  kegiatan seminar seperti pada kutipan wawancara berikut:
“karena  kita  biasanya  berkaca  dari  panitia  periode  sebelumnya  kak,  contohnya  seperti  pembuatan  anggaran  yang  dibesar besarin,  nah  itu  gapernah  tu  denger  panitia diberikan  hukuman  atau  sanksi  gitu,  jadi  aku  mikirnya  sih  gapapa  kalau  ngikut periode sebelumnya” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 maret 2021)
Tekanan  menjadi  faktor  ketiga  dalam  melakukan  kecurangan,  hal  ini  disebabkan  karena  terdapat panitia  yang  menekan  Badan  Pengurus  Harian  (BPH)  untuk  mengadakan  pembubaran  panitia  yang meriah, sehingga itu membuat BPH melakukan tindakan kecurangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua kegiatan olahraga seperti pada kutipan wawancara berikut:
“Panitia disini itu kalau usda banyak gapapa, yang penting uang buat pembubaranya juga banyak, nah kita sebagi BPH pasti mikir  gimana  caranya  buat  bisa  nyisain  uang  yang  banyak  untuk  pembubaran.”  (wawancara  dilaksanakan  pada  tanggal  20 januari 2021)
Motif  kecurangan  ini  juga  terjadi  di  kepanitiaan  lainnya,  seperti  pernyataan  yang  disampaikan  ketua kegiatan seminar seperti pada kutipan wawancara berikut:
“Kita BPH pasti mikir gimana caranya kita dapat sisa banyak, ya karena dari panitia sendiri juga mau pembubaran yang enak dan juga bisa dapat uang juga dari hasil sisanya, nah itu jadi pertimbangan buat BPH juga untuk mengelola uang.”
Motif  yang  terakhir  adalah  kolusi  hal  ini  disebabkan  karena  adanya  kerjasama  antar  panitia  ataupun dengan  vendor  yang  terkait,  seperti  pemalsuan  nota  dan  juga  pembuatan  anggaran,  hal  ini  sesuai dengan pernyataan ketua kegiatan olahraga seperti pada kutipan wawancara berikut:
“Kalau  pas  bikin  anggaran  sih  aku  kerjasama  bareng  bendaharaku  dan  juga  kadang  dengan  panitia  lain.”  (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 januari 2021)
“Jadi nota yang dipalsukan itu biasanya kita kerjasama ke vendor untuk minta nota kosong, nah nanti dari bendaharaku yang mengisikan nomimalnya” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 januari 2021)
Motif  kecurangan  ini  juga  terjadi  di  kepanitiaan  lainnya,  seperti  pernyataan  yang  disampaikan  ketua kegiatan keakraban seperti pada kutipan wawancara berikut:
“ Kalau  kita sedia  nota  kosong  dari  vendor  yang  udah Kerjasama  jadi  nanti  bisa  disesuaikan  dengan  LPJ  nya  jadi  pasti  0 sisa uangnya di laporan” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2021)

## Pembahasan
Melalui  hasil  wawancara  dengan  berbagai  narasumber,  pengelolaan  dana  kemahasiswaan  di Fakultas  X  terdiri  dari  3  tahapan  yaitu  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban yang di setiap tahapannya ditemui bentuk-bentuk kecurangan. Kecurangan yang terjadi sesuai dengan fraud  tree yaitu fraudulent  financial  statement dan misappropriation  assets . Fraudulent  financial statement terjadi  pada  tahapan  perencanaan  dan  tahapan  pertanggungjawaban. Fraudulent  financial statement terjadi di tahapan perencanaan ketika panitia dengan sengaja membesarkan anggaran untuk mendapatkan  dana  cadangan  untuk  pembubaran  panitia  dan  hal  ini  juga  terjadi  di  tahapan pertanggungjawaban  ketika  panitia  membuat  nota  pembelian  palsu  agar  nilai  sisa  dalam  laporan pertanggungjawaban  menjadi  nol. Fraudulent  financial  statement dilakukan  beberapa  kepanitian  di lembaga  kemahasiswaan.  Selain fraudulent  financial  statement ,  bentuk  kecurangan  lain  yaitu misappropriation  assets . Misappropriation  assets terjadi  pada  tahap  pelaksanaan  dalam  bentuk penyalahgunaan  wewenang  oleh  panitia  ketika  pembelian  barang,  sehingga  barang  yang  dibeli  tidak sesuai  dengan  anggaran  dengan  dalih  agar  memiliki  lebih  banyak  sisa  dana  yang  dapat  digunakan untuk  acara  pembubaran  panitia.  Selain misappropriation  assets, fraudulent  financial  statement juga terjadi di tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban, hal tersebut terjadi ketika panitia melakukan kerjasama  dengan  vendor  agar  membuat  nota  palsu  yang  harganya  sudah  di mark-up .  Nota  tersebut nantinya dilampirkan ke dalam laporan pertanggungjawaban.
Kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  kemahasiswaan  ini  memiliki  motif yang  dikaitkan  dengan  pendekatan fraud  hexagon .  Adapun  di  dalam  penelitian  ini,  motif  yang dijumpai  untuk  bentuk  kecurangan  yang  terjadi  adalah  peluang,  rasionalisasi,  tekanan  dan  kolusi. Peluang ditunjukkan dalam bentuk kecurangan fraudulent financial statement di tahapan perencanaan dan juga pertanggungjawaban, tidak adanya pengecekan nota dalam laporan pertanggung jawaban dan juga tidak adanya sanksi terkait pembesaran anggaran dapat menimbulkan peluang bagi panitia untuk melakukan  kecurangan.  Motif  selanjutnya  adalah  rasionalisasi,  kecurangan  yang  pernah  terjadi  dari periode lalu, membuat panitia berpikir bahwa tindakan tersebut rasional atau wajar jika dilakukan, hal ini  menjadikan  alasan  bagi  panitia  dalam  melakukan  kecurangan.  Alasan  tersebut  bahkan  menjadi kebiasaan  di  organisasi  lembaga  kemahasiswaan  fakultas  X  di  Universitas  ABC.  Terkait  motif tersebut,  kecurangan  yang  dilakukan  dalam  pengelolaan  dana  kemahasiswaan  dapat  menjadi  sebuah kebiasaan  dan  membentuk  sebuah  budaya  ikut  ikutan  yang  menjadikan  alasan  panitia.  Budaya  ini dapat mengancam organisasi apabila belum diterapkannya pengendalian internal yang memadai.
. Berikutnya adalah motif kolusi. Kecurangan semakin mudah dilakukan karena adanya  motif kolusi yang disebabkan adanya kerjasama antara panitia dengan vendor untuk melakukan kecurangan tersebut.  Selain  rasionalisasi,  peluang  dan  kolusi  kecurangan  di  dalam  pengelolaan  dana
kemahasiswaan  juga  didasari  dengan  motif  tekanan,  motif  ini  terjadi  karena  adanya  desakan  panitia yang menginginkan sisa dana yang cukup besar untuk dipergunakan saat pembubaran panitia membuat ketua panitia dan juga bendahara melakukan kecurangan-kecurangan tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Secara  keseluruhan,  terdapat  beberapa  bentuk  kecurangan  di  dalam  pengelolaan  dana kemahasiswaan yaitu fraudulent financial statement di tahapan perencanaan dan pertanggungjawaban dan  misappropriation  asset  yang  terjadi  di  tahapan  pelaksanaan  Adapun  motif  yang  mendasari  para pelaku  kecurangan  melakukan  hal  tersebut  sesuai  dengan  pendekatan  fraud  hexagon  adalah  karena peluang,  rasionalisasi,  tekanan  dan  kolusi.  Selain  itu,  budaya  kecurangan  yang  terjadi  turun-temurun menjadi alasan dalam melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan.
Hasil  penelitian  ini  berimplikasi  secara  teori  bahwa  beberapa  motif fraud  hexagon terbukti dalam  kecurangan  pengelolaan  dana  kemahasiswaan  Fakultas  X  Universitas  ABC  selain  motif  yang dilihat  melalui  pendekatan fraud  hexagon ternyata  terdapat  faktor  budaya  yang  muncul  dari rasionalisasi pelaku kecurangan karena segala bentuk kecurangan tersebut sudah terjadi turun temurun. Secara  praktis  penelitian  ini  berimplikasi  yaitu  pengendalian  yang  sudah  diterapkan  oleh  lembaga eksekutif  fakultas  dan  juga  lembaga  legislatif  fakultas  masih  belum  mampu  memitigasi  risiko terjadinya  kecurangan  karena masih terdapat  celah  yang dapat dimanfaatkan, perlu adanya kebijakan baru  yang  bisa  memaksimalkan  pengendalian  yang  sudah  diterapkan  sehingga  diharapkan  dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang berisiko merugikan fakultas bahkan universitas.

## Saran
Kurang  terbukanya  anggota  panitia  lain  dalam  wawancara  dalam  penelitian  ini  karena kaitannya  dengan  isu  sensitif  yaitu  praktik  kecurangan  menjadi  keterbatasan  dalam  penelitian  ini. Tidak semua anggota panitia dapat memberikan pernyataannya terkait isu kecurangan tersebut. Selain itu,  bukti  fisik  nota  sebagai  alat  pendukung  dalam  pengambilan  data  hanya  boleh  dilihat  tetapi  tidak boleh  digunakan  sebagai  sarana  bukti  dalam  penelitian  ini.  Selain  itu,  penelitian  ini  hanya  terbatas pada  kepanitiaan  dalam  lingkup  fakultas  tertentu,  sehingga  tidak  dapat  menggambarkan  kondisi lembaga  kemahasiswaan  secara  keseluruhan.  Penelitian  mendatang  diharapkan  dapat  menambah variasi  narasumber  dari  berbagai  unsur  kepanitiaan  dari  berbagai  fakultas  maupun  universitas. Sehingga  dapat  dilihat  penerapannya  dalam  universitas  lain.  Penelitian  mendatang  juga  dapat didukung  dengan  adanya  bukti-bukti  terkait  praktik  kecurangan  dan  lebih  mendalami  faktor  budaya yang sudah ditemukan di penelitian ini.

## RUJUKAN
ACFE. (2016). Fraud tree . https://www.acfe.com/fraud-tree.aspx
Aprilia. (2017). Analisis pengaruh fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan menggunakan beneish model pada perusahaan  yang  menerapkan asean corporate governance scorecard. Jurnal  Akuntansi  Riset , 9 (1), 101–106.
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2017). What is fraud? http://www.acfe.com/fraud-101.aspx Bawekes,  H.  F.,  Simanjuntak,  A.  M.  A.,  &  Daat,  S.  C.  (2018).  Pengujian  teori  fraud  pentagon  terhadap fraudulent financial reporting. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah , 13 (1), 114–120. cnnindonesia.com. (n.d.). Rektor UINSU ditetapkan jadi tersangka korupsi gedung kampus . Www.Cnnindonesia.Com. Retrieved September 16, 2020, from
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200902072213-12-541768/rektor-uinsu-ditetapkan-jadi- tersangka-korupsi-gedung-kampus Cressey,  D.  R.  (1953). Other  people’s  money:  A  study  in  the  social  psychology  of  embezzlementv (III).  Free Press. Crowe, H. (2011). Why the fraud triangle is no longer enough . www.crowehowart.com
Dinata, R. O., Irianto, G., & Mulawarman, A. D. (2018). Menyingkap budaya penyebab fraud: Studi etnografi di badan usaha milik negara. Jurnal Economia , 14 (1), 66. https://doi.org/10.21831/economia.v14i1.18453 Gumelar, T. M., & Shauki, E. R. (2020). Pencegahan fraud pada pengelolaan dana organisasi: Perspektif theory of planed behavior.
Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 12 (1), 176–200.
https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/23963 Hapsari, A. N. S., & Supriyono, E. (2020). Fraud and whistleblowing in the management of student funds. Asia Pacific Fraud Journal , 5 , 126–136. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.143
Hariyanto,  I.  (2020). KPK  duga  pihak  rektor  UNJ  lakukan  pungli  THR .  News.Detik.Com.
https://news.detik.com/berita/d-5024147/kpk-duga-pihak-rektor-unj-lakukan-pungli-thr/2 news.detik.com.  (2013). Tiga  dosen  UNM  didakwa  kasus  korupsi  pengadaan  alat  lab  MIPA . Https://News.Detik.Com/.  https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2173183/tiga-dosen-unm-didakwa- kasus-korupsi-pengadaan-alat-lab-mipa
Piurnami, G. A. K. M., Sulindawati, N. L. G. ., & Marvilianti, P. E. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi  kemahasiswaan  keluarga  mahasiswa  Hindu  Dharma  Yowana  Brahma  Vidya  Universitas Pendidikan Ganesha. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1) , 8 (2). https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13176
Puspita, Y. R., Haryadi, B., & Setiawan, A. R. (2015). Sisi remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa.
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 133–144. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6011
Puspitasari,  M.  A.  (2020). ICW  temukan  lima  modus  korupsi  di  kampus .  Koran.Tempo.Co. https://koran.tempo.co/read/nasional/453801/icw-temukan-lima-modus-korupsi-di-kampus Saptarengga, H. (2014). Mengkaji dana kemahasiswaan . Www.Setaranews.Com. https://www.setaranews.com/2014/11/mengkaji-dana-kemahasiswaan.html
Venter, A. . (2007). A procurement fraud risk management model. Meditari Accountancy Research , 15 (2), 77– 93.
Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. model. Journal Of Financial Crime , 26 (1), 13–16.
Wolfe,  D.  T.,  &  Hermanson,  D.  R.  (2004).  The  fraud  diamond:  Considering  the  four  elements  of  fraud. CPA Journal , 38–42.
Yuliyanti,  D.,  &  Hapsari,  A.  N.  S.  (2020).  Menyingkap  budaya  kecurangan  dalam  organisasi  kemahasiswaan. Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2020 , 2017 , 289–303.