## PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN KHUSUS LANSIA SEBAGAI UPAYA MEMENUHI KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
1* Rachmad Irfan Tajuddin, 2 Mitro Subroto
1, 2 Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia
e-mail:
1* rachmadirfan58713434tjd@gmail.com ( corresponding author ) 2 subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRACT
Elderly prisoners are at high risk of health problems, and the availability of facilities and access  to  health  services  in  prisons  are  important  factors  that  need  to  be  researched. Fulfilling the rights of elderly prisoners is not only a moral obligation, but also the basis for creating a more humane prison environment. This research uses qualitative methods with an observation approach and literature study. The results and discussion show the urgency of  fulfilling  the  rights  of  elderly  prisoners  in  the  context  of  health,  rehabilitation  and psychological  aspects.  Increasing  access  to  health,  rehabilitation  programs  and psychosocial support are efforts in Indonesia to ensure the fulfillment of the rights of elderly prisoners.  The  impact  of  non-optimal  fulfillment  of  rights  includes  decreased  health, psychological  impacts,  non-compliance  with  human  rights  principles,  and  obstacles  to rehabilitation.
Keywords: Rights of Elderly ; Prisoners;  Correctional Institutions
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Pemenuhan  hak  narapidana,  terutama  kelompok  rentan  khusus  seperti  lansia,  dalam konteks lembaga pemasyarakatan merupakan aspek krusial dalam upaya menjaga dan meningkatkan  kesehatan  para  tahanan  (Rahmawati  &  Wahyudi,  2023).  Lansia  yang berada di dalam penjara memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda dan memerlukan perhatian  khusus  agar  hak-hak  mereka  tetap  terjamin.  Di  tengah  berbagai  kebijakan penjara  dan  sistem  pemasyarakatan,  hak-hak  dasar  narapidana,  terutama  lansia, seringkali  menjadi  perhatian  utama.  Lansia  narapidana  dihadapkan  pada  risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda, dan ketersediaan fasilitas serta akses terhadap layanan kesehatan di dalam penjara menjadi faktor penting yang perlu dieksplorasi (Mudumi  & Subroto, 2023). Dalam konteks ini, pemenuhan  hak  narapidana  lansia  bukan  hanya  sebuah  kewajiban  moral,  tetapi  juga menjadi  landasan  untuk  menciptakan  lingkungan  penjara  yang  lebih  manusiawi  dan berkeadilan.
Pemahaman  terhadap  tantangan  kesehatan  yang  dihadapi  narapidana  lansia, termasuk  aspek  psikologis  dan  fisik,  menjadi  pintu  masuk  yang  penting  untuk mengevaluasi  keefektifan  sistem  pemasyarakatan  dalam  menyediakan  perawatan  dan layanan yang sesuai (Irfansyah & Subroto, 2023). Oleh karena itu, pembahasan mengenai pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus lansia di lembaga pemasyarakatan tidak hanya mencakup  aspek medis,  tetapi juga melibatkan  isu-isu hak asasi manusia, perlakuan yang adil, dan akses terhadap pendidikan dan rehabilitasi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  oleh  Sari  dan  Noviandi  (2021)  adalah  penelitian  yang  menggambarkan pentingnya pembinaan narapidana lanjut usia dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau. Penelitian ini mengeksplorasi  pelaksanaan  pembinaan  bagi  narapidana  yang  telah  memasuki  usia lanjut dan menyoroti perlunya pendekatan khusus untuk kelompok ini.
Seiring  bertambahnya  usia,  fisik  dan  mental  seseorang  cenderung  mengalami penurunan,  sehingga  diperlukan  pendekatan  yang  mempertimbangkan  kesehatan  dan kemandirian  mereka.  Oleh  karena  itu,  pembinaan  narapidana,  termasuk  yang  berusia lanjut, adalah bagian penting dalam menjaga ketertiban dan perdamaian masyarakat.
Penelitian ini merinci bahwa terdapat 4.408 narapidana lanjut usia di Indonesia. Jumlah  ini  menunjukkan  perlunya  perhatian  khusus  untuk  kelompok  narapidana  ini dalam sistem pemasyarakatan. Narapidana lanjut usia membutuhkan pembinaan yang mempertimbangkan  kondisi  fisik  dan  mental  yang  mungkin  sudah  menurun.  Ini mencerminkan  kebijakan  penjara  yang  humanis  dan  adil.  Pentingnya  pembinaan kemandirian  narapidana  lanjut  usia  yang  diungkapkan  dalam  penelitian  ini  berkaitan erat  dengan  aspek  pemenuhan  hak-hak  mereka  yang  menjadi  fokus  penelitian sebelumnya.
Penelitian Fahmi dan Subroto (2022) membahas program asimilasi rumah yang ditujukan  bagi narapidana lanjut usia.  Penelitian  ini memunculkan konsep pembinaan dalam  konteks  pemasyarakatan,  dengan  fokus  pada  narapidana  yang  sudah  mencapai usia  lanjut.  Program  asimilasi  rumah  menunjukkan  pendekatan  yang lebih  manusiawi dan fleksibel, yang dapat membantu narapidana tersebut memperoleh hak asasi manusia (HAM) mereka meskipun berada dalam lingkungan penjara.
Salah  satu  tujuan  dari  pembinaan  narapidana,  termasuk  yang  berusia  lanjut, adalah  mencegah  terjadinya  pengulangan  kejahatan.  Dengan  memberikan  pembinaan dan pendekatan yang sesuai,  diharapkan narapidana lanjut usia dapat memahami diri
mereka sendiri, mengubah perilaku negatif, dan menjadi individu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Pembinaan narapidana lanjut usia di dalam program asimilasi rumah membantu narapidana tersebut untuk memahami diri mereka sendiri.  Hal ini dapat menciptakan kesadaran  diri  yang  diperlukan  untuk  mengubah  perilaku  kriminal  menjadi  perilaku positif. Penelitian ini membuka pemahaman tentang program asimilasi rumah sebagai bentuk konkrit pembinaan yang sesuai dengan karakteristik narapidana lanjut usia. Hal ini  dapat  memberikan  bahan  pertimbangan  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam kebijakan  pemasyarakatan  untuk  memahami  cara-cara  yang  lebih  efektif  dalam melaksanakan program pembinaan yang sesuai.
Penelitian ini secara signifikan berkaitan dengan teori hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar semua individu, termasuk narapidana, tanpa diskriminasi berdasarkan usia. Pentingnya pemenuhan hak narapidana  lansia,  seperti  yang  dibahas  dalam  penelitian,  tercermin  dalam  prinsip- prinsip hak asasi manusia, perlakuan yang adil, dan hak terhadap perawatan kesehatan.
Pemenuhan hak narapidana lansia secara tidak langsung mengacu pada teori hak asasi  manusia,  dan  penelitian  ini  mendukung  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak dasar  kelompok  rentan  ini  dalam  konteks  lembaga  pemasyarakatan.  Dengan menjelaskan  urgensi  pemenuhan  hak-hak  narapidana  lansia  dan  dampak  dari ketidakoptimalan  pemenuhan  hak-hak  ini,  penelitian  ini  memperkuat  argumen  untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia narapidana lansia

## METODE PENELITIAN
Artikel  ilmiah  ini  merupakan  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  metode kualitatif,  yang  menggabungkan  dua  pendekatan  utama:  observasi  dan  studi kepustakaan. Studi kepustakaan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini yaitu dengan  mengumpulkan  informasi,  teori,  temuan  penelitian  sebelumnya,  atau  sumber- sumber  tertulis  lainnya  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  dari  berbagai  sumber literatur seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah lainnya. Penelitian ini bertujuan  untuk  mendalami  suatu  topik  atau  fenomena  tertentu  dengan  cara mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami aspek-aspek kualitatif yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus, seperti lansia, di lembaga pemasyarakatan  menjadi  landasan  yang  tak  terbantahkan  dalam  menciptakan  sistem pemasyarakatan yang lebih adil, kemanusiaan, dan berkeadilan (Amelia  & Butar 2022). Lansia  narapidana  dihadapkan  pada  tantangan  unik  yang  membutuhkan  perhatian khusus dalam upaya menjaga hak-hak asasi mereka di dalam penjara. Kesadaran akan urgensi pemenuhan hak bagi kelompok rentan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga strategis  dalam  konteks  menciptakan  lembaga  pemasyarakatan  yang  efektif  dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan kriminalitas.
Pertama-tama,  pemenuhan  hak  narapidana  lansia  di  lembaga  pemasyarakatan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kesehatan. Lansia memiliki kebutuhan kesehatan yang  lebih  kompleks  dan  rentan  terhadap  berbagai  penyakit.  Oleh  karena  itu,  akses terhadap  layanan  kesehatan  yang  memadai  dan  perawatan  medis  yang  tepat  waktu menjadi  suatu  keharusan.  Dengan  memastikan  pemenuhan  hak  kesehatan,  lembaga pemasyarakatan  tidak  hanya  menjaga  kesejahteraan  narapidana  lansia,  tetapi  juga mencegah potensi penyebaran penyakit di lingkungan penjara.
Selain  itu,  urgensi  pemenuhan  hak  narapidana  lansia  tercermin  dalam  konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Menjamin akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan kegiatan rehabilitasi lainnya bagi narapidana lansia adalah investasi dalam pembentukan individu yang dapat kembali berkontribusi positif pada masyarakat setelah masa tahanan berakhir.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  sistem  pemasyarakatan  yang  tidak  hanya memasukkan unsur hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan untuk pemulihan dan pembinaan karakter.
Aspek psikologis juga menjadi perhatian penting dalam urgensi pemenuhan hak narapidana  lansia.  Isolasi  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dapat  memiliki  dampak negatif terhadap kesejahteraan mental, terutama bagi kelompok rentan ini. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa ada dukungan psikologis yang memadai, termasuk layanan konseling dan akses terhadap kegiatan sosial yang dapat mengurangi tingkat isolasi dan depresi.
Secara keseluruhan, pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus lansia di  lembaga  pemasyarakatan  bukan  hanya  menjadi  kewajiban  etika  dan  hukum,  tetapi juga merupakan strategi cerdas dalam menciptakan sistem yang lebih berdaya guna dan berkelanjutan.  Dengan  menjamin  hak-hak  mereka,  kita  tidak  hanya  menghormati martabat manusia, tetapi juga menciptakan peluang bagi perbaikan diri, rekonsiliasi, dan kontribusi positif terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Upaya pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus, terutama lansia, di lembaga  pemasyarakatan  Indonesia  menjadi  fokus  penting  dalam  upaya  menciptakan sistem pidana yang lebih manusiawi dan adil. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk  yang besar dan kompleksitas sosial yang tinggi, memiliki  tantangan khusus dalam  memastikan  pemenuhan  hak-hak  lansia  narapidana  di  dalam  lembaga pemasyarakatan (Lidya & Subroto 2021).
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  meningkatkan  akses  terhadap  layanan kesehatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  lansia  narapidana.  Program  pemeriksaan kesehatan  rutin,  penanganan  kondisi  kronis,  dan  fasilitas  perawatan  kesehatan  yang ramah  lansia  menjadi  bagian  integral  dari  inisiatif  ini.  Langkah  ini  membantu memastikan  bahwa  lansia  narapidana  mendapatkan  perawatan  medis  yang  memadai, mengurangi  risiko  penyakit  yang  tidak  terdiagnosis,  dan  menjaga  kesehatan  mereka selama masa tahanan.
Selain  itu,  upaya  pemenuhan  hak  narapidana  lansia  juga  mencakup  aspek psikososial.  Program  rehabilitasi  dan  kegiatan  sosial  yang  dirancang  khusus  untuk kelompok  usia  ini  diimplementasikan  untuk  mengatasi  masalah  isolasi  sosial  dan masalah  kesejahteraan  mental.  Ini  mencakup  penyediaan  akses  terhadap  pendidikan, pelatihan, dan kegiatan rekreasi yang dapat membantu menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia.
Di tingkat kebijakan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk merumuskan regulasi  yang  mendukung  pemenuhan  hak  narapidana  lansia.  Langkah-langkah  ini mencakup  perancangan  fasilitas  penahanan  yang  lebih  ramah  lansia,  penyediaan perlindungan  khusus  bagi  narapidana  lansia  yang  lebih  rentan,  dan  integrasi  prinsip- prinsip hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan.
Pentingnya pemenuhan hak narapidana lansia juga tercermin dalam upaya untuk melibatkan  kelompok  masyarakat  dan  organisasi  non-pemerintah  dalam  pemantauan dan advokasi.  Keterlibatan eksternal membantu memastikan bahwa standar hak asasi manusia  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  tetap  dijaga  dan  ditingkatkan,  serta memberikan dorongan untuk perbaikan berkelanjutan.
Meskipun  tantangan  tetap  ada,  langkah-langkah  ini  menunjukkan  komitmen pemerintah  Indonesia  dalam  meningkatkan  pemenuhan  hak  narapidana  kelompok rentan  khusus,  termasuk  lansia,  di  lembaga  pemasyarakatan.  Upaya  ini  melibatkan kerjasama  lintas  sektor  dan  menggambarkan  tekad  untuk  menciptakan  sistem pemasyarakatan yang lebih berwawasan kemanusiaan, adil, dan berkelanjutan.
Tidak optimalnya pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus, seperti lansia,  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap kesejahteraan dan kehidupan mereka. Pertama-tama, aspek kesehatan menjadi salah satu dampak utama. Lansia yang tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dapat mengalami penurunan kualitas hidup karena kondisi kesehatan yang tidak terdiagnosis atau tidak terawat dengan baik. Kondisi ini dapat menjadi risiko kesehatan serius dan bahkan dapat mempercepat proses penuaan mereka.
Selain itu, dampak psikologis dari tidak optimalnya pemenuhan hak narapidana lansia  juga  sangat  penting.  Isolasi  sosial,  kurangnya  kegiatan  yang  sesuai  dengan  usia mereka,  dan  ketidakpastian  mengenai  masa  depan  mereka  dapat  menyebabkan  stres, kecemasan, dan depresi. Kesejahteraan mental yang terganggu dapat menjadi hambatan serius bagi upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Tidak  memenuhi  hak  narapidana  lansia  juga  dapat  menciptakan  lingkungan penahanan  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia.  Pemisahan mereka  dari  fasilitas  yang  mendukung  dan  ramah  lansia  dapat  menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan emosional. Hal ini dapat memicu perasaan terpinggirkan dan tidak dihargai, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial mereka di dalam penjara.
Lebih  lanjut,  tidak  optimalnya  pemenuhan  hak  narapidana  lansia  berpotensi untuk merugikan upaya rehabilitasi. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam program- program pendidikan, pelatihan, atau kegiatan rehabilitasi lainnya yang dapat membantu mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat menjadi terbatas. Hal ini dapat merugikan  tidak  hanya  narapidana  itu  sendiri,  tetapi  juga  masyarakat,  karena kesempatan  untuk  mengubah  arah  kehidupan  narapidana  menjadi  positif  menjadi terhambat.
Penting untuk diingat bahwa pemenuhan hak narapidana, termasuk lansia, tidak hanya  merupakan  kewajiban  moral,  tetapi  juga  strategi  yang  bijaksana  untuk menciptakan  sistem  pemasyarakatan  yang  efektif,  adil,  dan  berkelanjutan.  Dengan memastikan  bahwa  hak-hak  mereka  dihormati,  dapat  diharapkan  bahwa  lansia narapidana akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menjalani masa tahanan dengan martabat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat setelah bebas.

## SIMPULAN DAN SARAN
Upaya  pemenuhan  hak  narapidana  lansia  di  Indonesia  melibatkan  peningkatan  akses kesehatan, program rehabilitasi, dan dukungan psikososial. Fokus kebijakan termasuk perancangan fasilitas yang ramah lansia dan integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dampak dari tidak optimalnya pemenuhan hak narapidana lansia mencakup penurunan kesehatan, dampak psikologis, ketidaksesuaian dengan prinsip hak asasi manusia, dan hambatan rehabilitasi. Pemenuhan hak narapidana lansia bukan hanya tanggung jawab moral tetapi juga investasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik Dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak narapidana lansia, berikut adalah saran-saran  yang  patut  dipertimbangkan  adalah  perlu  ada  upaya  lebih  lanjut  untuk memastikan bahwa narapidana lansia memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka.  Penjara  harus  merancang  program
rehabilitasi  dan  kegiatan  sosial  yang  khusus  untuk  narapidana  lansia,  termasuk pendidikan, pelatihan, dan kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia mereka.
Fasilitas  penahanan  harus  dirancang  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan narapidana  lansia,  termasuk  penyediaan  perlindungan  khusus  bagi  kelompok  ini. Prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  harus  menjadi  bagian  integral  dari  sistem pemasyarakatan,  termasuk pelatihan  petugas penjara dalam aspek hak asasi manusia. Keterlibatan  organisasi  non-pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pemantauan  dan advokasi hak narapidana lansia harus ditingkatkan untuk memastikan pemenuhan hak yang berkelanjutan.
Penelitian lebih lanjut mengenai dampak pemenuhan hak narapidana lansia dan evaluasi kebijakan yang ada perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan.  Pemenuhan  hak  narapidana  lansia  bukan  hanya  tanggung  jawab  moral, tetapi juga strategi yang bijaksana dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN
Agung, O., Ngurah, B. A. A., & Darmadi, Y. (2022). Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lp Karangasem .
Barus, B. J. P., & Biafri, V. S. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Medan. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 7 (1), 135–148. Fadilah, A.,  Anwar, U., Poltekip, K., & Poltekim, D. (2022).  Analisis  Strategi Pembinaan Bagi  Narapidana  Lanjut  Usia  Di  Lapas  Kelas  Iia  Bengkulu.  In Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (Vol. 10, Issue 2).
Fahmi, A. P., & Subroto, M. (2022). Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Melalui Program Asimilasi Rumah Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (1), 8319–8326.
Karindra, L. R., & Subroto, M. (2022). Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian  Narapidana  Lanjut  Usia  Di  Lembaga  Pemasyarakatan. Jurnal Supremasi , 12 (2), 111–120.
Kurniyawan, A. (2020). Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia. Jurnal Ham , 11 (1), 99.
Nawang  Sari,  R.,  &  Wibowo,  P.  (2021). Faktor  Psikologis  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Kesehatan Mental Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas Ii B Trenggalek . 8 (6).
Pradipta,  I.  W.  D.  A.,  Sukadana,  I.  K.,  &  Karma,  N.  M.  S.  (2020).  Pembinaan  Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Ii A Denpasar. Jurnal Analogi Hukum , 2 (2), 209–214.
Prasetya,  D.  A.,  Cahyawati,  &  Jayanti,  N.  R.  T.  (2020).  Tinjauan  Gerontologi  Dalam Menerepkan  Perlakuan  Terhadap  Tahanan  Dan  Narapidana  Lanjut  Usia  Di Lembaga Pemasyarakatan Desman Agung Prasetya. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 7 (2), 335–355.
Prasetyo,  B.  I.,  &  Subroto,  M.  (2021).  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana  Lansia  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Yogyakarta. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 8 (4), 836–843.
Sari, C. P., & Adnan, W. N. (2021). Pembinaan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  Iia  Lubuklinggau. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (2), 90–100.