Penyalahgunaan  Kekuasaan  dalam  Korupsi  Dana  Bantuan  Sosial  Oleh  Juliari Batubara di Era Pandemi Covid-19

## Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Dana Bantuan Sosial oleh Juliari Batubara di Era Pandemi Covid-19
Muhammad Agus Hardiansyah 1 , Nurul Hayat 2 , Anas Tasya Damayanti 3 , Daffa Aqiilah 4 , Desty D. Liana 5 , Elseu Salsabila 6 , Rama Shaquilla Brilyando 7 , Wardah Alivia Wikanti 8 Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jalan Ciwaru Raya No.25 Serang, Provinsi Banten. Telepon (0254)280330. Indonesia
Email Coresponden: muhagushardi@untirta.ac.id

## Abstrak
Penyebaran wabah Covid-19 yang berkembang begitu pesat, mengakibatkan banyak permasalahan yang saling terhubung. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mengenai penyalahgunaan kekuasaan dalam korupsi dana bantuan sosial oleh Juliari Batubara di era pandemi covid-19 dan mengetahui faktor penyebabnya. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data  melalui  literatur,  buku,  artikel,  jurnal  dan  sumber  lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang diangkat. Hasilnya menunjukan bahwa seorang menteri sosial yang bernama Juliari Batubara yang seharusnya  memiliki  kewajiban  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  social  namun  sebaliknya  ia malah  melakukan  tindak  korupsi  dana  bantuan  sosial.  Akibat  perbuatannya  yang  merugikan  negara tersebut,  Juliari  Batubara  dikenakan  Pasal  12  huruf  a  atau  pasal  12  huruf  b  atau  pasal  11  Undang- Undang  (UU)  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  20  tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pasal  55  ayat  1  KUHP.  Berdasarkan  kasus  korupsi tersebut,  maka  teori  yang  relavan  yakni  Teori  kekuasaan  Michael  Foucault,  Teori  Cost-Benefit,  dan Teori GONE.
Kata Kunci : Penyalahgunaan, Kekuasaan, korupsi bantuan sosial, Juliari Batubara.

## PENDAHULUAN
Awal  tahun  2019  virus  covid  mulai menyebar,  pertama  kali  ditemukan  di  China yang  kemudian  menyebar  keseluruh  penjuru dunia.Tak  terkecuali  Indonesia  yang  ikut terdampak,  data  yang  dihimpun  dari  Satuan Tugas Penanganan Covid-19 data pasien covid per  tanggal  29  Maret  202  yang  positif  yakni sebanyak  743.198  pasien  (Noerkaisar,  2021). Penyebaran  covid  kemudian  membawa  efek domino ke berbagai sektor. Penyebaran wabah Covid-19  yang  berkembang  begitu  pesat, mengakibatkan  banyak  permasalahan  yang saling  terhubung  dan  berkaitan  bagi  semua bidang,  mulai  dari  permasalahan  sosial menyebar ke permasalahan kesehatan, ekonomi,  hingga  politik.  Karena  hal  itulah
pemegang  kekuasaan  mencetuskan  berbagai upaya  untuk  melindungi  rakyatnya  yang terdampak  pandemic  terutama  rakyat  kelas bawah. Salah satunya bentuk upayanya dengan melahirkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2020 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah  sebagai  substitusi  UU  (Perppu) Nomor  1  Tahun  2020  mengenai  kebijakan keuangan  negara  serta  kestabilan  sistem keuangan  dalam  penanggulangan  ketegangan dalam lingkup kesehatan, kemanusiaan, ekonomi,  dan  keuangan  karena  wabah  Covid- 19 sebagai  salah satu  upaya  guna menghadapi ancaman  yang mempengaruhi sistem ekonomi di  Indonesia.  Salah  satu  bentuk  upayanya dengan  diadakannya  bantuan  sosial.  Adanya dana  bantuan  sosial  (bansos)  yang  diberikan
pemerintah  untuk  masyarakat Indonesia. Dengan  beragam  bentuk  dan  cara,  untuk penyaluran  bantuan  sosial  (Bansos)  telah dijalanan  oleh  pemerintah  untuk  mencukupi kebutuhan  mendasar,  memudahkan  jaminan ekonomi,  serta  memperbaiki  tingkat  atau  fase hidup  warga  negara  yang  kurang  ekonominya masih  kurang  baik  dan  kurang  stabil  ( Aji  dan Mahyani, 2021) .
Pemerintah  sebagai  pihak  penguasa  dan mengelola  berbagai  kebijakan  memutuskan untuk  memberikan  bantuan  sosial.  Bantuan sosial  tersebut  meliputi  pemberian  Sembako, vaksin  gratis,  dan  lainnya.  Idealnya  dana bantuan  sosial  dialokasikan  ke  berbagai  hal tersebut,  akan  tetapi  kekuasaan  tersebut disalahgunakan  oleh  pihak  penguasa.  Juliari Batubara  banyak  melakukan  penyelewengan kekuasaan dengan melakukan tindakan korupsi dana  Bansos  Covid-19  untuk  kepentingannya sendiri.  Dana  Bansos  covid  yang  seharusnya dimanfaatkan  sebaik  mungkin  untuk  di salurkan  ke  masyarakat  yang  membutuhkan dikala  pandemi,  justru  diambil  haknya  oleh pihak  tidak  bertanggungjawab.  Kekuasaan dapat dikatakan sebagai awal mula terlahirnya tindakan  korupsi  ini  atau  merupakan  induk sebuah organized  crime ,  karena  itulah  jika dikaitkan  dengan  korupsi,  akar  korupsi  itu berada  ditempat  orang-orang  yang  memiliki dan  telah  diakui  kekuasaannya.  Di  Indonesia sendiri  korupsi  masih  marak  dan  melibatkan
berbagai  kalangan  baik  aparatur  negara, pengusaha  atau  bahkan  masyarakat  yang kemudian  membuat  negara  merugi  (Tirto, 2011).  Korupsi  di  Indonesia  termasuk  dalam kategori extra-ordinary  crime yang  masuk dalam pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)  karena  telah  merugikan  keuangan Negara  serta  memberikan  banyak  dampak negatif  terhadap  masyarakat  luas.  Dalam perjalanannya,  korupsi  ini  mencontoh  sistem yang  bisa  disalahgunakan  dengan  kebijakan yang  ada.  Kekuasaan  otoriter  bisa  juga diartikan  dengan  absolute  akan  memupuk bibit-bibit  penguasa  yang  korupsi,  tentu  saja jauh  dari  harapan  masyarakat  ( Marzuki  dkk, 2021) .
Karena  hal  diatas,  maka  dapat  dikaitkan dengan  Teori  Michael  Foulcault,  kekuasaan biasanya  menjadi  suatu  pembahasan  dalam wacana politik dan sosiologi politik. Kekuasaan dalam konteks ini diartikan sebagai milik, kemampuan, atau modal dalam menggapai suatu tujuan tertentu dari tuan atau pemiliknya.  Teori  Michael  Foucault  tidak menyanggah  pendapat  semacam  ini,  tetapi tidak  juga  memahami  implementasi  dari ketundukan  pada  yang  tak  terlihat.  Dalam studi  budaya,  munculnya  argumen  yang  lebih kritis tentang kekuasaan, menjadikan hubungan  antara  kekuasaan  dan  pengetahuan menjadi  tema  utama  atau  inti  dalam  semua studi  Foucault  sepanjang  tiang  penghidupan
intelektualnya. Namun, dalam semua karyanya,  Foucault  sukar  sekali  menjelaskan secara  eksplisit  hubungan  antara  kekuasaan dan  pengetahuan.  Dalam  teori  kekuasaannya ini  mempunyai  makna  yang  berbeda  dengan teori  kekuasaan  yang  mencirikan  lanskap politik  dari  perspektif  Marxis  dan  Weber. Untuk  Foucault,  kekuasaan  tidak  dipahami dalam    jalinan  properti  sebagai  kepemilikan, akuisisi,  atau  kebebasan  yang  dimiliki  para minoritas  dan  terancam  punah.  Menurut Foucault,  kekuasaan  harus  dilihat  sebagai jaringan hubungan yang beragam dan terdistribusi dengan ruang lingkup strategis.
Korupsi dipicu karena adanya ketamakan,  kesempatan,  kepentingan  pribadi, dll.  Seseorang  memiliki  kemungkinan  untuk melakukan  tindakan  culas  untuk  memperkaya diri  sendiri  serta  merugikan  orang  lain.  Hal inilah  yang  mendasarinya,  karena  setiap individu  memiliki  kepentingan,  sehingga adanya  penyingkapan  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  korupsi.  Pencetus  teori  ini adalah  Jack  Bologne  yaitu  Teori  GONE  dan Teori Cost-Benefit Model, teori ini mengungkapkan bahwa seseorang yang melakukan  tindak  pidana  korupsi,  lebih mementingkan tentang hal-hal berupa kesenangan  sesaat  yang  didapatkan  daripada bayaran  atau  risikonya.  Sehingga  para  pelaku tindak  pidana  korupsi  seringkali  melalaikan konsekuensi dan akibatnya.
Kajian  ini  menggunakan  metode  studi kepustakaan.  Dengan  teknik  pengumpulan data  melalui  literature,  melalui  buku,  artikel, jurnal  dan  sumber  lainnya  yang  berhubungan dengan  masalah  yang  diangkat.  Dalam  studi kepustakaan peneliti tidak perlu turun kelapangan,  informasi  didapat  dari  literatur yang tersedia.

## METODE
Jurnal  ini  menggunakan  metode  studi kepustakaan.  Dalam  sebuah  jurnal  yang berjudul  Penelitian  Kepustakaan  ( Library Research) dalam  Penelitian  Pendidikan  IPA, studi  kepustakaan  atau  penelitian  kepustakaan adalah  suatuteknik  pengumpulan  data  dengan melakukan  analisis  data  serta  penelaahan mendalam  terhadap  buku,  artikel,jurnal,  serta berbagai  informasi  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  ingin  dipecahkan  dan dibahas. Penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber  data  dari  literatur  yang  tersedia  tanpa harus  penelitian  lapangan.  Dalam  penelitian kepustakaan. Mirshad dalam Penelitian Kepustakaan ( Library Research) dalam Penelitian  Pendidikan  IPA,  menyebutkan terdapat  empat  kegiatan  yakni  pertama, mencatat  semua  masalah  penelitian  yang sudah  ditemukan  pada  setiap  literature  yang didapatKedua,  memadukan  temuan  yang sudah  didapat.  Ketiga,  melakukan  analisis kekurangan  dan  kelebihan  dari  setiap  literatur atau sumber. Keempat, lakukan kritisi
terhadap penelitian sebelumnya dengan menghadirkan  temuan  baru.  Berdasarkan penjelasan  di  atas,  maka  peneliti  melakukan pengumpulan  data  dengan  menelaah  beberapa sumber  seperti  jurnal,  buku  dan  literatur lainnya yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi  Covid-19  berdampak  pada ekonomi  masyarakat.  Pemerintah  melalui Kementerian Sosial berniat membantu masyarakat  melalui pengadaan bantuan sosial. Proyek tersebut  diperkirakan mencapai  sekitar Rp  5,9  triliun.  Tak  hanya  itu  kontrak  yang telah  disetujui  diperkirakan  sekitar  272 kontrak  yang  rencananya  dilaksanakan  dalam dua  periode  berbeda.  Dalam  pelaksanaannya Juliari  menunjuk  Matheus  Joko  Santoso  dan Adi  Wahyono  sebagai  Pejabat  Pembuat Komitmen  untuk  proyek  tersebut.  Dibalik penunjukan tersebut, ternyata terdapat kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat, yakni  kesepakatan  pemotongan  tiap  paket berupa  fee  yang  nantinya  akan  disetorkan kepada Kementerian Sosial. Fee yang diterima tiap  paket sebesar Rp10.000,.  Kontrak kerjasama  dengan  para  supplier  dibuat  pada bulan  Mei  sampai  November  2020.  Supplier tersebut di antaranya adalah Ardian I M, Harry Sidabuke  dan  PT  Rajawali  Parama  Indonesia yang pemiliknya adalah Matheus. Ketua KPK, Firli  Bahuri  mengatakan  bahwa  penunjukkan PT milik Matheus diduga sudah diketahui oleh
Juliari.  Pada  periode  pertama  pembagian paket,  diduga  Juliari,  Adi  dan  Matheus mendapat  fee  dari  hasil  pemotongan  dari  tiap paket  sebesar  Rp  12  miliar.  Juliari  menerima uang sebesar Rp 8,2 miliar melalui Adi. Uang tersebut  kemudian  diserahkan  kepada  Shelvy dan Eko yang merupakan Sekretaris Kementrian  Sosial  dan  sekaligus  orang kepercayaan  Juliari.  Uang  tersebut  digunakan Juliari    untuk  keperluan  pribadinya.  Pada periode berikutnya, fee yang diterima  sebesar Rp 8,8 miliar (CNN, 2021).
Akibat  perbuatannya  yang  merugikan negara  tersebut,  Juliari  Batubara  dikenakan Pasal  12  huruf  a  atau  pasal  12  huruf  b  atau pasal  11  Undang-Undang  (UU)  Nomor  31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pasal 55 ayat 1 KUHP. Sedangkan Ardian dan Harry Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b  atau  Pasal  13  UU  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Juliari  dihukum  vonis  12 tahun  penjara  dan  denda  Rp  500  juta  dan  6 bulan kurungan. Juliari juga diminta membayar  uang  ganti  rugi  sebesar  Rp  14,5 miliar.  Tak  berhenti  disitu,  Juliari  juga mendapat  hukuman  pencabutan  hak  politik dipilih selama kurang lebih 4 tahun (Syaukani, 2021).  Ia  sempat  menyangkal  perbuatannya, yang menyebabkan hukumannya lebih berat.

## Faktor Penyebab
Semenjak  pandemi  covid-19  melanda, hadir  pemimpin  palsu  di  negara  ini.  Yakni banyak pemimpin negara yang memiliki sikap dan  sifat  yang  salah.  Salah  satu  bentuknya seperti  tindakan  korupsi  Juliari,  hal  tersebut merupakan  bentuk  nyata  bahwa  ia  tidak  bisa menjalankan  dengan  baik  sebuah  tanggung jawab  dan  amanah.  Seorang  menteri  sosial yang  berkewajiban  memberikan  jaminan  dan perlindungan  sosial,  sebaliknya  ia  malah melakukan  berbagai  tindak  korupsi  dana bantuan  sosial  yang  seharusnya  disalurkan kepada  masyarakat  miskin  terdampak  Covid- 19.  Kasus  korupsi  tersebut  dilakukan  olehnya karena  dirinya  merasa  memiliki  kesempatan dan  kekuasaan  untuk  melakukan  tindakan tersebut.  Dari  sikap  dan  tindakannya  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  ia  sudah  menyalahi kekuasaan dan kewenangannya sebagai seorang  menteri  sosial  dan  menunjukan  sikap keegoisannya  sebagai  seorang  pemimpin (Widodo dan Sa’adah, 2019).
Selain  Juliari  adalah  seorang  menteri sosial,  Ia  juga  mengungkapkan  ia  adalah seorang  ayah  yang  mempunyai  anak  yang masih  membutuhkan  dirinya  sebagai  seorang ayah.  Ucapannya  menunjukan  sifat  aslinya bahwa  dirinya  hanya  akan  mementingkan keperluannya  sendiri  saja,  serta  tidak  peduli dengan  nasib  anak-anak  dari  warga  miskin lainnya  yang  seharusnya  mendapatkan  dana
bantuan  sosialnya  yang  telah  ia  korupsi tersebut
Kaitanya Dengan Teori Kekuasaan Michael Foucault
Menurut Focault kekuasaan ada di mana- mana, kekuasaan erat kaitannya dengan relasi. Foucault  fokus  pada  bagaimana  kekuasaan  itu berfungsi.  Salah  satu  contoh  nyatanya  adalah kita sebagai manusia atau individu merupakan mekanisme  dari  kekuasaan.  Kita  memiliki kesadaran  serta  kesanggupan  yang  kemudian mempergunakan  kekuasaan  tersebut  untuk melakukan hal-hal baik.  Namun  yang menjadi masalah  adalah  tak  banyak  orang  yang  sadar untuk  mempergunakan  kekuasaannya  untuk melakukan  hal-hal  baik.  Dari  ketidaksadaran ini  lahir  berbagai  tindakan  yang  merugikan dan  menindas.  Salah  satunya  adalah  korupsi. Korupsi  cenderung  dilakukan  oleh  pemegang kekuasaan.  Ini  relevan  jika  dikaitkan  dengan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara.
Warga  merasakan  betul  dampak  dari adanya  pandemic,  ekonomi  mereka  terpuruk karena banyaknya pemutusan hubungan kerja. Alhasil pemerintah berniat  untuk  turun tangan membantu  warga  dengan  program  bantuan sosial. Namun sayangnya Juliari tidak memiliki  kesadaran  yang  seharusnya  seorang pemimpin  miliki.  Ia  tak  peduli  rakyatnya. Uang  bansos  tersebut  dipotong  tiap  paketnya yang  kemudian  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan pribadi Juliari.
Foucault memandang kekuasaan sebagai sesuatu  yang  dimiliki  oleh  individu  ataupun kelompok yangdapat digunakan untuk mengontrol  yang  lain  serta  abai  terhadap fungsi  kekuasaan  itu  sendiri  (Kamahi,  2017). Ini  terjadi  di  kasus  korupsi  yang  dilakukan oleh  Juliari.  Kekuasaan  yang  ia  miliki digunakan  untuk  mengontrol  lingkungan sekitarnya,  termasuk  dua  anak  buahnya  serta sekretarisnya  yang  patuh  untuk  turut  serta dalam  kasus  korupsi  dana  bantuan  sosial.  Tak hanya  itu  Juliari  juga  abai  terhadap  fungsi kekuasaan  itu  sendiri,  dimana  ia  sebagai seorang  Menteri  Sosial  diamanahkan  untuk memberikan  bantuan  sosial  ke  masyarakat, namun  faktanya  paket  bansos  tersebut  terkena potongan  yang  kemudian  masuk  ke  dalam kantong pribadi Juliari.

## Kaitannya Dengan Teori Cost-Benefit
Teori  Cost-Benefit  mengatakan  bahwa korupsi terjadi karena manfaat yang didapatkan  pelaku  lebih  besar  ketimbang risiko  yang  diterimanya  (Lokbere  dkk,  2019). Jika  dikaitkan  dengan  apa  yang  dilakukan Juliari  serta  hukuman  yang  didapat  tentu relevan.  Hukuman  yang  diterima  Juliari terbilang  tak  setimpal.  Ia  hanya  dikenakan hukuman  12  tahun  penjara,  yang  mana seharusnya  Juliari  dihukum  mati  lantaran mengabaikan  kepentingan  rakyat  ditengah himpitan  ekonomi  yang  dialami  akibat pandemic. Selain itu pasal yang menjadi dasar
yakni  Pasal  12  huruf  b  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakomodir  penjatuhan  hukuman  penjara seumur  hidup  serta  denda  1  miliar    (ICW, 2021).  Hukuman  yang  ringan  ini  berlawanan dengan semangat pemberantasan korupsi  yang KPK  katakan.  Berdasarkan  teori  cost-benefit korupsi  akan  selalu  tumbuh  subur  dan  terjadi karena resiko  yang ditanggung pelaku korupsi terbilang  ringan.  Salah  satu  upaya  agar menekan tindak pidana korupsi adalah dengan menjatuhkan  vonis  sesuai  dengan  apa  yang telah dilakukan oleh pelaku.
Selain  itu  manfaat  yang  juliari  terima saat  melakukan  korupsi  jauh  lebih  besar ketimbang  resiko  yang  didapat.  Total  uang yang  Juliari  terima  kurang  lebih  sebesar  17 miliar.  Uang  tersebut  digunakan  untuk keperluan  pribadinya.  Sementara  hukuman yang ia dapat, Juliari hanya diminta membayar 14,5 miliar sebagai uang ganti rugi, yang mana besarannya  tak  sebanding.  Belum  lagi  derita rakyat Indonesia yang merasa terkhianati akan kasus  korupsi  dana  bantuan  sosial  ini.  Rakyat tak menyangka menteri yang diharapkan dapat menjadi  tangan  kanan  pemerintah,  ternyata tega mengambil hak rakyat.

## Kaitannya Dengan Teori GONE
Teori  ini  dikemukakan  oleh  Jack Bologne  yang  isinya  menjelaskan  bahwa faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  korupsi meliputi  empat  aspek  yakni  Greeds  atau
keserakahan, Opportunities atau  kesempatan, Needs atau  kebutuhan  serta Exposures atau pengungkapan (Susilo, 2022).
Jika  melihat  apa  yang  dilakukan  oleh Juliari  keempat  aspek  tersebut  memang menjadi  penyebab  Juliari  melakukan  korupsi. Pertama, greeds (keserakahan).  Keserakahan akan  menuntut  seseorang  untuk  memenuhi kebutuhan  dengan  berlebihan  (Setiawan  dan Jesaja, 2022.). Keserakahan Juliari terlihat dari apa  yang  dilakukannya,  disaat  rakyat  sedang kesulitan secara ekonomi, Juliari tega memotong  bantuan  sosial  yang  diterima masyarakat.  Kalau  bukan  karena  serakah  dan tega,  tentu  sulit  melakukan  hal  tersebut. Padahal  secara  ekonomi  Juliari  terbilang mampu. Kedua, opportunities . Kesempatan ini hadir  di  lingkungan  kerja  Juliari  ketika  ia diamanahkan oleh pemerintah untuk menyalurkan  bantuan  sosial  ke  masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi akibat pandemic  covid-19.  Dengan  berbagai  strategi dan  cara,  ia  menyusun  bagaimana  agar  dapat dengan  mulus  melakukan  korupsi  ini.  mulai dari pemilihan supplier yang ternyata perusahaan rekan kerjanya, mengajak dua anak buahnya  untuk  melakukan  pemotongan  per paket, sampai melibatkan sekretaris Kementerian  Sosial  untuk  menyimpan  uang pribadinya  yang  mana  nantinya  digunakan untuk  keperluan  Juliari.  Ketiga, needs atau kebutuhan.  Juliari  memerintahkan  dua  orang
kepercayaannya  yakni  Eko  dan  Shelvy  untuk menyimpan uangnya dan kemudian ia pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya. Ini menandakan adanya kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan  yang  tentunya  berbeda.  Semakin banyak  kebutuhan  yang  diperlukan  tentu diiringi  dengan  pendapatan  yang  seimbang. Selanjutnya, exposures atau  pengungkapan. Pengungkapan  disini  berkaitan  dengan  resiko yang  diterima  oleh  pelaku  apabila  telah melakukan  korupsi.  seperti  yang  sudah dijelaskan  di  atas,  Juliari  mendapat  hukuman yang  tergolong  ringan.  Padahal  pasal  yang mendasarinya mengakomodir penjatuhan hukuman  penjara  seumur  hidup.  Berdasarkan keempat  aspek  di  atas,  Jack  mengatakan korupsi  akan  terus  terjadi  jika  keadaan keempat aspek tersebut memungkinkan.

## KESIMPULAN
Pandemi covid-19 berdampak ke berbagai  bidang,  salah  satunya  ekonomi  yang berakibat  pada  banyaknyapermasalahan  salah satunya  masalah  ekonomi.  oleh  karena  itu, Juliari Batubara selaku Menteri Sosial mencetuskan berbagai upaya untuk melindungi rakyatnya  yang  terdampak  pandemi  terutama rakyat  kelas  bawah.  Upaya  Juliari  Batubara berupa  memberikan  bantuan  sosial  (Bansos) bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak  wabah Covid-19.  Kebijakan  yang  mulia  tersebut
dirusak oleh keserakahan dan rasa tamak yang dimilikinya..
Setiap  individu  memiliki  kepentingan masing-masing  dalam  sebuah  kehidupan. Tindakan korupsi didasari oleh adanya sebuah kesempatan dan kepentingan. Dalam kasus ini, Juliari  Batubara  memanfaatkan  kekuasaan, relasi sosial, dan kesempatan yang dimilikinya untuk  melakukan  tindakan  korupsi.  Dana bantuan  Covid-19  disalahgunakan  untuk kepentingan  pribadinya.  Juliari  Batubara menggunakan  kekuasaan  yang  dimilikinya untuk  bertindak  sesuka  hati  dan  sebagai pelindung  terhadap  tindakan  penyelewengan. Umumnya  para  koruptor  berfikir  untuk melakukan  bergabai  tindakan  korupsi  karena menganggap  diri  mereka  berkuasa  dan memiliki  kekuatan  untuk  membungkam  pihak lain. Hal tersebut menandakan adanya sosialisasi  tidak    sempurna  terhadapkonsep sebuah kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  D.  R.  K.,  &  Mahyani,  A.  (2022).
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Dilakukan Oleh Pendamping Sosial Program Keluarga  Harapan  (Pkh). Bureaucracy Journal:  Indonesia  Journal  of  Law  and Social-Political Governance , 2 (3), 1090-
1107.
CNN.  (2021). Jejak  Juliari,  Menteri  Korupsi Uang Jatah Rakyat Kala Pandemi . CNN
Indonesia.
Kamahi,  U.  (2017).  Teori  Kekuasaan  Michel
Foucault:  Tantangan  Bagi  Sosiologi Politik. Jurnal  Al-Khitabah , 3 (1),  117– 133.
Lokbere, D., Dewi, A. S. L., & Suryani,  L. P.
(2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pada Kegiatan Bantuan Sosial Covid 19. Jurnal Analogi Hukum , 3 (3), 300-304.
Marzuki,  C.  V.  S., Pasalbessy,  J.  D.,  &  Patty,
J.  M.  (2021).  Aspek  Melawan  Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran  Bantuan  Sosial  Di  Masa PSBB. TATOHI: Jurnal Ilmu
Hukum , 1 (7), 672-678.
Noerkaisar,  N.  (2021).  Efektivitas  Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Manajemen Perbendaharaan , 2 (1), 1–21.
Susilo,  B.  (2022). Paham  Teori  Penyebab Korupsi, Paham Memberantasnya . Kemenkeu Learning Center.
Syaukani, A. S. (2021). Lahirnya False Leader Di  Era  Pandemi  Covid-19:  Studi Problematika  Kasus Korupsi  Dana Bantuan Sosial Tahun 2020.
Setiawan,  I.,  &  Jesaja,  C.  P.  (2022).  Analisis Perilaku  Korupsi  Aparatur  Pemerintah Di  Indonesia  (Studi  pada  Pengelolaan Bantuan  Sosial  Di  Era  Pandemi  Covid- 19). Jurnal Media Birokrasi , 33-50.
Widodo,  G.,  &  Sa’adah,  N.  (2019).  Upaya Melepas  Budaya  Korupsi  Yang  Telah Mengakar  Di  Partai  Politik  Republik Indonesia. Parlev  Journal  Of  Law , 2 (2), 119–130.