## PENGANGKATAN ANAK MELALUI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL  PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK
Oleh
Salesius Jemaru Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mandiri Jln. Raya Abepura Kotaraja Jayapura
e-mail : salesiusjemaru8@gmail.com
Roida Hutabalian Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mandiri Jln. Raya Abepura Kotaraja Jayapura

## Abstrak
Penelitian ini dengan judul Pelaksanaan  Pengagkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Ditinjau  Dari  Perspektif  Perlindungan  Anak  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pengangkatan anak  melalui  Dinas  Kesejahteraan  Sosial  dalam  perspektif  perlindungan  anak  dan  untuk  mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan anak dalam perspektif perlindungan anak.
Metode  Penelitian  yang  digunakan    pendekatan  yuridis  normative  yaitu  penelitian  yang didasarkan  pada  kajian  norma-norma  hukum  tentang  pengangkatan  anak  dan  yuridis  sosiologis  yaitu pendekatan  yang  didasarkan  pada  praktek  pelaksanaan  pengangkatan  anak  dalam  perspektif perlindungan anak. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.
Pelaksanaan  pengangkatan  Pengangkatan  anak  yang  dilakukan  melalui  Dinas  Kesejahteraan Sosial  telah  memperhatikan  Asas  Perlindungan  Anak  dan  Asas  Kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Hal  ini dapat  terlihat  dari  proses  pengangkatan  anak bahwa  sebelum pengadilan  mengesahkan  anak diasuh oleh orang  tua  angkat,  maka  orang  tua  angkat  tersebut  diwajibkan untuk  mengasuh  terlebih  dahulu  selama  6 bulan,  apabila  selama  dalam  waktu  6  bulan  tersebut  anak  diperlakukan  semena-mena  ataupun  haknya sebagai  anak  tidah  terpenuhi,  maka  anak  yang  bersangkutan  akan  diambil  kembali  oleh  yayasan  yang bekerjasama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam adopsi, Pertama adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Kedua, calon orang tua angkat harus seagama  dengan  calon  anak  angkat    yang  tertuang  Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  Hambatan-Hambatan  Dalam  Proses  Pelaksanaan  Adopsi  Anak    yakni  ada perbedaan  agama  antara  calon  anak  adopsi  dengan  calon  orang  tua  adopsi.  Adannya  perbedaan  kosep adopsi  anak  dalam  tiga  system  hokum  yang  berlaku  di  indonesia  yakni  hokum  islam,  hokum  adat  dan hokum peninggalan belanda yang terdapat dalam BW
Kata Kunci:  Perlindungan,Pengagkatan, Anak, Dinas Kesejahteraan Sosial,

## PENDAHULUAN
Setiap anak pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak  dalam  keluarga,  tetapi  kenyataannya pemenuhan hak-hak anak seringkali diabaikan,  karena  kondisi  keluarga  yang tidak memungkinkan.
Dalam suatu negara, dapat ditemui fenomena  anak  terlantar,  karena  disetiap negara  juga  masih  terjadi  masalah-masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran.  Hal  itu  berdampak  pada nasib  anak-anak,  misalnya  terjadi  putus sekolah  pada  usia  anak  sekolah,  sehingga meningkatnya  anak-anak  terlantar  tidak dapat  dihindari.  Fenomena  itu  juga  yang terjadi  di  Negara  Indonesia,  khususnya  di Indonesia  bagian  timur.  Keberadaan  anak- anak  terlantar  ini  sering  dijadikan  patokan oleh  negara  lain  untuk  menilai  tingkat perekonomian suatu negara tertentu.
Di Indonesia, telah ada pengaturan mengenai  fakir  miskin  dan  anak-anak terlantar. Adapun pengaturan mengenai fakir miskin  dan  anak-anak  terlantar  termuat dalam  Pasal  34  ayat  (1)  Amandemen Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  :  “Fakir miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara oleh negara”.
Pengertian  dipelihara  oleh  negara dalam  penjelasan  Undang-Undang  Dasar 1945  sama  dengan  tanggung  jawab  negara untuk  melindungi  dan  memelihara  fakir miskin  dan  anak  terlantar,  seperti  yang terdapat  pada  ayat  2  dan  3  yaitu  sebagai berikut  bahwa  “Negara  mengembangkan sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat kemanusiaan, serta negara
bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan umum yang layak.”
Berdasarkan  hal  tersebut  untuk mencari  strategi  efektif  dalam  menangani masalah kemiskinan dan anak-anak terlantar merupakan tugas dari pemerintah. Persoalan yang  berkaitan  dengan  hak  anak  seringkali direduksi  sebagai  persoalan  yang  dianggap secondary apabila  dibandingkan  dengan persoalan ekonomi. Padahal, persoalan anak terutama  hak  anak  juga  berkaitan  erat dengan  persoalan  kemanusiaan,  karena selain  mereka  masih  memiliki  kepekaan terhadap  situasi  psikologis,  mereka  juga masih perlu untuk mendapatkan perlindungan  dari  orang  tua  dan  negara.
(Cenderawasih  Pos,  Tanggal  26  Februari
2015)
Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan  orang  tua  untuk  anak  dapat terwujud,  apabila  orang  tua  merasa  mampu untuk  mencukupi  hak-hak  anak,  sehingga anak  tidak  menjadi  terlantar.  Tetapi  pada kenyataannya,  anak-anak  dilahirkan  tanpa adanya  pemenuhan  hak  yang  seimbang. Dengan adanya hal tersebut, orang tua akan menyerahkan  anak  yang  dilahirkan  ke  panti asuhan,  dengan  harapan  hak-hak  anak  akan dapat  dipenuhi.  Dalam  hal  inilah,  Negara melakukan  perlindungan  kepada  anak-anak terlantar  yang  berada  di  panti  asuhan, melalui  Dinas  Kesejahteraan  Sosial  yang ada di Kota Jayapura.
Selain  itu,  salah  satu  upaya  untuk
menciptakan kesejahteraan
anak berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)  dan  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak  adalah  melalui lembaga  adopsi  atau  pengangkatan  anak. Dalam  Pasal  12  ayat  (1)  undang-undang tersebut  diatur  bahwa  pengangkatan  anak untuk  kepentingan  kesejahteraan  anak  yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pengertian pengangkatan anak atau adopsi  (Arif  Gosita.  1989  :  44)  adalah bahwa  “Pengangkatan  anak  (adopsi)  adalah suatu  tindakan  mengambil  anak  orang  lain untuk  dipelihara  dan  diperlakukan  sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.”
Pengangkatan anak dilakukan melalui  Dinas  Sosial  dan  diatur  dalam Ketentuan  Umum  angka  6  Keputusan Menteri Sosial Nomor
40/HUK/KEP/IX/1980  tentang  Organisasi Sosial  yang  menyatakan  bahwa“Organisasi sosial/lembaga  pelayanan  sosial  adalah lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum  yang  menangani  pengasuhan  anak yang  ditunjuk  oleh  Dinas  Sosial  melalui Surat  Keputusan  Menteri  Sosial  sebagai penyelenggara pengangkatan anak”.
Kriteria  yayasan/organisasi  sosial yang  dapat  ditunjuk  oleh  Menteri  Sosial sebagai lembaga yang memfasilitasi pengangkatan anak adalah:
1. Memiliki  panti  sosial  asuhan  anak yang  khusus  melayani  anak  balita
dengan  sarana  dan  prasarana  yang memadai.
2. Memiliki  SDM  yang  melaksanakan tugas  secara  purna  waktu  dengan disiplin/keterampilan  pekerja  sosial. Sarjana hukum, psikolog, dan pengasuh.
3. Mandiri dalam operasional.
4. Telah  memiliki  hubungan  kerja dengan rumah sakit setempat.7
Dengan  jalan  adopsi  diharapkan anak-anak  yang  terlantar  mendapatkan pemenuhan hak seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia yang  menyebutkan  bahwa  setiap  anak berhak  atas  perlindungan  oleh  orang  tua, keluarga, masyarakat dan negara.
(Abdussalam, 2007 : 28)

## METODE
Penelitian dilakukan di Kota Jayapura  dengan  mengambil  tempat  di Dinas  Kesejahteraan  Sosial  Provinsi  Papua Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah hukum serta ketentuan peraturan  perundang-undangan  mengenai perlindungan anak yang menyangkut masalah  pelaksanaan  adopsi.  Dalam  hal  ini Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Undang-Undang-Perlindungan Anak,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, sedangkan  yang  dimaksud  pendekatan sosiologis,
yaitu pendekatan yang didasarkan pada praktek pelaksanaan pengangkatan anak dalam perspektif perlindungan  anak.  Denga  data  primer diperoleh  dari  hasil  wawancara  yakni
sebanyak  10  orang,  antara  lain  :  Pegawai Dinas  Kesejahteraan  Sosial  sebanyak  5 orang,  Hakim  Pengadilan  yang  memeriksa dan  memutus  permohonan  pengangkatan anak sebanyak 3 orang, Pemohon pengangkatan anak sebanyak : 2 orang. data yang diperoleh di  analisa  dengan    metode deskriptif  analisis,  artinya  adalah  data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan  selanjutnya  dianalisa  dan diuraikan  secara  sistematis  sesuai  dengan realita  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat serta  hubungan  antara  peristiwa  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  adopsi  dan hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan  adopsi  anak  melalui  Dinas Kesejahteraan Sosial.

## PEMBAHASAN
A. Pengangkatan
Anak di Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan anak . Dinas  Kesejahteraan  Sosial  adalah suatu  lembaga  yang  dibentuk  oleh pemerintah yang mempunyai visi
“Kesejahteraan  Sosial  oleh  dan  untuk semua  menuju  Keadilan  Sosial”.  Dinas Kesejahteraan Sosial akan berusaha mewujudkan  suatu  kesejahteraan  bagi setiap  warga  Indonesia  secara  merata melalui  misinya  yang  berupa  Dinas Kesejahteraan Sosial adalah menumbuhkan,  mengembangkan  prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan
kesejahteraan sosial, meningkatkan  kualitas,  efektifitas  dan profesionalitas pelayanan dan kemandirian sosial,  mencegah,  mengendalikan  dan mengatasi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), mengembangkan  manajemen  Pelayanan Sosial  dengan  memberikan  perhatian kepada masyarakat yang kurang beruntung,  mengembangkan,  memperkuat sistem  jaminan  dan  perlindungan  Sosial, meningkatkan  harkat  dan  martabat  serta kualitas hidup manusia.
Para orang tua kandung yang merasa tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan anak-anaknya merelakan  untuk  menyerahkan  anak-anak mereka  untuk  diadopsi  oleh  orang  lain atau  keluarga  lain.  Sebenarnya  masih  ada lagi  alasan-alasan  lain  yang  menyebabkan orang tua kandung merelakan menyerahkan  anaknya  untuk  diadopsi selain  alasan  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan  dan  kesejahteraan anak,  seperti kelahiran anak yang tidak diinginkan oleh orang  tua  kandungnya  atau  sering  disebut Unwanted Infant , biasanya hal ini disebabkan  karena  anak  tersebut  adalah anak diluar nikah atau anak haram.
Selain  anak-anak  terlantar  yang diserahkan  oleh  orang  tua  kandung  untuk diadopsi orang lain, ada sasaran lain dalam adopsi  anak  yaitu  anak  yang  diserahkan oleh  orang  tua  atau  keluarga  kepada organisasi  atau  yayasan  sosial,  anak  yang ditinggalkan  di  rumah  sakit  atau  rumah bersalin,  anak  yang  orang  tuanya  tidak diketahui atau tidak ada keluarganya, anak diluar  nikah,  tidak  terpelihara  atau ditinggalkan.  Asal  usul  calon  anak  adopsi yang  berbeda-beda  ini  dijadikan  oleh Dinas Kesejahteraan Sosial untuk prosedur penyerahan anak.
Dinas Kesejahtaraan
Sosial membedakan  prosedur  penyerahan  anak
menjadi  3  (tiga)  alur.  Alur  yang  pertama mengenai  orang  tua  kandung  yang menyerahkan  sendiri  anak  balitanya  ke Dinas  Kesejahteraan  Sosial.  Alur  yang kedua mengenai anak balita yang ditinggal oleh  orang  tua  kandung  mereka  di  rumah sakit  atau  klinik  bersalin,  yang  kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, serta alur yang ketiga mengenai anak-anak balita yang terlantar atau biasanya dibuang oleh  orang  tua  kandungnya.  Berikut  ini adalah  bagan  tentang  proses  penyerahan anak-anak  balita  terlantar  yang  nantinya akan menjadi calon adopsi.
a. Tahap Permintaan Izin Pengangkatan Anak (Tahap 1 sampai 2)
Dalam tahap ini Calon Orang Tua Adopsi mendatangi kantor Dinas Kesejahteraan  Sosial  atau  Instansi Sosial  di  wilayah  tempat  tinggalnya. Di  Dinas  Kesejahteraan  Sosial  ini, Calon  Orang  Tua  Adopsi  diberi informasi-informasi yang dibutuhkan,  misalnya  para  Calon Orang  Tua  Adopsi  wajib  untuk melengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan  sebagai  syarat  dalam pengadopsian anak, seperti : 1) Dalam Permohonan izin pengangkatan anak, diajukan permohonan kepada Menteri dengan  ketentuan  harus  ditulis tangan  oleh  pemohon  di  atas kertas bermeterai cukup. 2) Ditandangani oleh Pemohon (suami-istri) 3) Mencantumkan identitas dan asal usul  anak  yang  akan  diangkat. (jika  sudah  ada  calon  anak angkat) Kemudian, Dinas Sosial akan memberi  rujukan  pada  Calon  Orang Tua Adopsi  untuk menuju ke sebuah organisasi  sosial  atau  yayasan  sosial resmi  yang  dapat  menindaklanjuti proses  pelaksanaan  pengadopsian anak b.   Tahap Laporan Sosial Izin Pengasuhan Anak (Tahap 3-8) Dalam tahap ini Calon Orang Tua Adopsi yang telah diberi rujukan ke  organisasi  sosial  atau  yayasan sosial oleh Dinas Sosial menyerahkan segala persyaratan
yang  telah  mereka  lengkapi  kepada organisasi  sosial  atau  yayasan  sosial yang  bersangkutan.  Setelah  segala kelengkapan  persyaratan  masuk  ke organisasi sosial atau yayasan sosial, organisasi  sosial  atau  yayasan  sosial tersebut bersama Dinas Sosial memeriksa segala persyaratan tersebut  dan  melakukan  wawancara serta kunjungan kepada Calon Orang Tua Adopsi untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya dari Calon Orang Tua Adopsi  tersebut. Apabila ada persyaratan yang dianggap belum memenuhi persyaratan,  maka  Calon  Orang  Tua Adopsi wajib untuk segera
melengkapinya. Tetapi, apabila segala  persyaratan  dan  wawancara yang dilakukan oleh organisasi sosial atau  yayasan  sosial  bersama  dengan Dinas  Sosial  tersebut,  dianggap sudah  memenuhi  standar,  maka dibuatlah Laporan Sosial tentang izin Pengasuhan  Anak.  Laporan  Sosial merupakan  salah  satu  persyaratan penting  bagi  sah  atau  tidaknya sebuah  proses  pengangkatan  anak. Laporan  Sosial  dibuat  sebagai  acuan bagi  pihak  berkepentingan  dalam mengambil keputusan. Laporan
Sosial  memuat  berbagai  informasi tentang  calon  anak  angkat.  Laporan Sosial  dibuat  oleh  pekerja  sosial yang sudah mendapat legitimasi dari pemerintah atau yayasan/Orsos tempat panti tersebut berada.
Laporan  Sosial  yang  dibuat harus mendapat legalisir dari Menteri Sosial  untuk  pengangkatan  anak
antara  Warga  Negara  Indonesia  dan Kepala  Dinas  Sosial.  Berdasarkan dari  Laporan  Sosial  ini,  maka keluarlah  Surat  Keputusan  Dinas Sosial  atau  Instansi  Sosial  yang berisikan Izin Pengasuhan Anak.
Kemudian  Surat  Keputusan tersebut, dibawa lagi ke Dinas Sosial atau  Instansi  Sosial  untuk  diberikan kepada  TIM  Pertimbangan  Izin
Pengangkatan
Anak. Lingkup informasi  yang  harus  ada  dalam laporan sosial calon orang tua angkat meliputi :
1)   Calon Orang Tua Angkat
Lingkup  informasi  yang  harus ada  dalam  laporan  sosial  calon orang  tua  angkat  meliputi  : Identitas,Keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani, Keadaan  keluarga  (suami  dan istri) dan lingkungannya,
Keadaan  ekonomi,  Hubungan Sosial, Alasan dan tujuan pengangkatan  anak,  Kesimpulan, Rekomendasi
2)   Calon Anak Angkat
Lingkup  informasi  yang  harus ada  dalam  laporan  sosial  calon orang tua angkat meliputi :Identitas,  Keadaan  kesehatan fisik  /  psikologis,Riwayat  anak ditempatkan  di  Yayasan/Orsos, Riwayat  anak  ditempatkan  di lingkungan  calon  orang  tua angkat, Pertumbuhan dan perkembangan anak selama berada di Yayasan/Orsos, Pertumbuhan  dan  perkembangan anak selama berada di
lingkungan keluarga Calon Orang  Tua  Angkat,  Kesimpulan, Rekomendasi c.   Tahap Pengesahan Izin Pengangkatan  Anak  di  Pengadilan Negeri (Tahap 9 sampai 11) Dalam  tahap  ini  SK  yang keluar diserahkan kepada TIM Pertimbangan  Izin  Pengangkatan Anak  dan  TIM  Pertimbangan  Izin Pengangkatan  Anak    memeriksa segala  kelengkapan  persyaratan  dan keotentikan  SK  tersebut.  Setelah menjalani  segala  pemeriksaan  dan SK tersebut memenuhi segala standar,  maka  keluarlah  SK  Kepala Dinas Sosial tentang Izin Pengasuhan Anak. SK Kepala Dinas Sosial  inilah  yang  dibawa  ke
Organisasi  Sosial  untuk  disahkan melalui  Pengadilan  Negeri.  Dalam persidangan  di  Pengadilan  Negeri inilah pengesahan adopsi anak dilakukan. Pada proses di pengadilan ini sebaiknya pihak Calon Orang Tua Angkat juga ikut serta.
d.   Tahap  Pemberitahuan  Tentang  Izin Pengangkatan  Anak  Kepada  Pihak- Pihak  Yang  tekait.  (tahap  12  sampai 14)
Setelah  Hakim  Pengadilan Negeri  mengesahkan  SK  Kepala Dinas  Sosial  tersebut,  maka  SK tersebut diserahkan kepada Organisasi  Sosial  atau  Yayasan Sosial.  Dari  Calon  Orang  Tua Angkat tersebut, maka segera diberitahukan  kepada  Calon  Orang Tua  Angkat  dan  Calon  Orang  Tua
Angkat sebaiknya segera melaporkan
perihal tersebut kepada Dinas Kesejahteraan Sosial. Dengan
disahkannya  Surat  Keputusan  yang telah  diberitahukan  kepada  pihak Calon  Orang  Tua  Angkat  serta Orang Tua Adopsi dan Dinas Sosial, maka  proses  pengadopsian  tersebut dinyatakan sudah selesai dan sah.
Dalam  pengaturan  tentang masalah  adopsi  di  Indonesia,  terjadi ketidaksinkronan antara sistem hukum  yang  berlaku  di  Indonesia, baik  Hukum  Barat  yang  bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat  dalam  Burgelijk  Wetboek (BW);  Hukum  adat  yang  merupakan “the  living  law” yang  berlaku  di masyarakat Indonesia, maupun Hukum  Islam  yang  merupakan konsekuensi  logis  dari  masyarakat Indonesia  yang  mayoritas  mutlak beragama Islam.
Sistem hukum tentang masalah  adopsi  di  Indonesia  apabila dikaitkan dengan proses adopsi anak melalui  Dinas  Kesejahteraan  Sosial terjadi  ketidaksinkronan,  baik  dalam pelaksanaannya maupun akibat hukum  atau  kedudukan  anak  setelah anak  diangkat  anak  oleh  orang  tua angkat. Dalam pelaksanaannya, sistem hukum yang berlaku tidak ada pengaturan  yang  secara  khusus mengatur  tata  cara  pelaksanaan adopsi  anak,  hanya  dalam  hukum adat  di  daerah  masing-masing  yang mengatur tentang pelaksanaan adopsi anak tersebut.
Dasar  hukum  yang  menjadi acuan  dalam  pelaksanaan  adopsi
anak, seperti Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak. Undang- Undang  tersebut  pada  umumnya mengatur tentang hak-hak anak, serta tanggung  jawab  orang  tua  dan pemerintah demi terwujudnya
kesejahteraan  anak.  Undang-Undang ini  juga  mengatur  bahwa  adopsi dapat  dilakukan  secara  adat  dan kebiasaan dengan
tetap
mengutamakan  kesejahteraaan  anak. Maksudnya, pengangkatan anak berdasarkan hal tersebut di atas tidak memutuskan  hubungan  darah  antara anak dengan orang tuanya
berdasarkan bagi hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Undang-Undang  Nomor  62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur tentang kewarganegaraan  anak  asing  yang diadopsi oleh Warga Negara Indonesia.  Pada  pelaksanaan adopsi yang  dilakukan  melalui  Dinas Kesejahteraan  Sosial  juga  mengacu pada Undang-Undang tersebut, apabila putusan pengadilan menyatakan  secara  sah  anak  angkat tersebut  untuk  diadopsi,  maka kewarganegaraan anak tersebut mengikuti  kewarganegaraan  orang tua  yang  mengadopsinya.  Pada undang-undang ini tidak ada pengaturan  mengenai  hak-hak  anak yang  mengutamakan  kesejahteraan anak.
Kemudian,  dasar  hukum  lain yang mengatur tentang pengangkatan anak demi kesejahteraan anak adalah Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan  Presiden  Nomor  36 Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak). Dalam  Undang-Undang  ini  jelas diatur  tentang  masalah  perlindungan anak yang dilakukan demi kesejahteraan  anak,  meskipun  dalam hal  pengaturan  tentang  tata  cara pelaksanaan  adopsi  pada  undang- undang  ini  tidak  ada  pengaturan secara khusus.
Selain  itu  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1974 tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kesejahteraan  Sosial  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun  1988 tentang  Usaha  Kesejahteraan  Anak
Bagi Anak Yang Mempunyai
Masalah  juga  mengatur  mengenai tugas  dan  usaha  pemerintah  dalam mewujudkan  kesejahteraan  sosial. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan  adopsi  yang  dilakukan oleh  Dinas  Kesejahteraan  Sosial, hanya tujuan pencapaian kesejahteraan  sosial  yang  sesuai dengan  Dinas  Kesejahteraan  Sosial. Pelaksanaan  adopsi  melalui  Dinas Kesejahteraan Sosial lebih mengutamakan pada azas Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang terutama mendapatkan pelayanan  adalah  yang  mengangkat
anak,  kemudian  orang  tua  kandung yang  harus  dipenuhi  kepentingannya agar  menyetujui  anaknya  diambil oleh  orang  lain,  kemudian  juga  oleh orang-orang lain yang telah memberikan jasanya dalam
terlaksananya  pengangkatan  anak, dan  yang  terakhir  mendapatkan pelayanan adalah anak yang diangkat ini. Anak benar-benar menjadi objek suatu  perjanjian,  persetujuan  antar orang tua.
Dalam  proses  pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai pihak yang  membuat  persetujuan.  Anak merupakan  obyek  persetujuan  yang dipersoalkan  dan  dipilih  sesuai dengan  selera  pengangkat.  Tawar- menawar seperti dalam dunia perdagangan  dapat  selalu  terjadi. Pengadaan uang serta penyerahannya sebagai imbalan kepada  yang  punya  anak  dan mereka  yang  telah  berjasa  dalam melancarkan  pengangkatan  anak merupakan  petunjuk  adanya  sifat bisnis
pengangkatan anak. Sehubungan  dengan  ini,  maka pencegahan pengangkatan anak
menjadi  suatu  bisnis  jasa  komersial wajib  untuk  dilakukan,  karena bertentangan  dengan  azas  dan tujuan
perlindungan anak. Pelaksanaan  adopsi  anak  tidak semua  membawa  dampak  yang positif,  tetapi  juga  terdapat  dampak positif yang terjadi dalam pengangkatan anak.
Kesejahteraan  anak  dalam keputusan bertekad mengangkat anak  dan  memberikan  anak  tidaklah merupakan  alasan  atau  motivasi utama.  Bagi  para  pemberi  jasa tertentu dalam pelaksanaan pengangkatan  anak,  jelas  bahwa kesejahteraan  anak  tidak  merupakan alasan  berpartisipasi  menyelesaikan pengangkatan anak. Pemerintah yang ikut berperan serta dalam
pelaksanaan pengangkatan anak diharapkan benar-benar masih mengutamakan motivasi pada peningkatan kesejahteraan anak sebagai salah satu azas perlindungan anak.
Menurut  azas  perlindungan anak,  seorang  anak  berhak  atas perlindungan  orang  tuanya,  dan orang  tua  wajib  melindungi  anaknya dengan  berbagai  cara.  Oleh  sebab itu,  hubungan  antara  orang  tua  dan anak  memang  harus  tetap  dipelihara dan dipertahankan. Pelaksanaan pengangkatan anak, pada hakekatnya merupakan  suatu  bentuk  pemutusan hubungan  antara  orang  tua  kandung dan  anak  kandung,  tetapi  pada  saat ini  secara  mutlak  pandangan  seperti itu  tidak  dapat  dipaksakan,  karena anak  juga  memiliki  hak  untuk mendapatkan pendidikan.
Apabila  adopsi  tidak  dapat dilakukan,  maka  hak  anak  seperti misalnya untuk mendapatkan pendidikan  tersebut  tidak  dapat terpenuhi. Mengenai hubungan antara  orang  tua  angkat  dengan anak angkatpun juga lain
dibandingkan  dengan  orang  tua kandung,  karena  hubungan  tersebut tidak  asli  atau  tidak  alamiah (keputusan  pengadilan),  sehingga dapat  dirasakan  hubungan  kasih yang terjadi juga masih kurang.
Menurut  Penulis,  belum  ada
sistem hukum yang mengatur mengenai  anak  dan  adopsi  di Indonesia,  secara  jelas  dari  tata  cara pelaksanaan pengangkatan anak, mekanisme serta prosedur pengangkatan  anak.  Data  mengenai mekanisme  dan  prosedur  diperoleh Penulis  dari  Dinas  Kesejahteraan Sosial.  Pengangkatan  anak  yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial telah memperhatikan  Asas  Perlindungan
Anak  dan  Asas  Kepentingan  terbaik bagi  anak.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari proses  pengangkatan  anak  bahwa sebelum  pengadilan  mengesahkan anak  diasuh  oleh  orang  tua  angkat, maka  orang  tua  angkat  tersebut diwajibkan  untuk  mengasuh  terlebih dahulu  selama  6  bulan,  apabila selama dalam waktu 6 bulan tersebut anak diperlakukan semena-mena
ataupun  haknya  sebagai  anak  tidah terpenuhi, maka anak yang bersangkutan  akan  diambil  kembali oleh  yayasan  yang  bekerjasama dengan  Dinas  Kesejahteraan  Sosial.
Hal tersebut dilakukan untuk
memberikan  perlindungan  kepada anak,  dalam  hal  orang  tua  angkat yang  memang  benar-benar  layak untuk  anak  yang  membutuhkan pemenuhan  hak.  Dalam  hal  untuk
kepentingan  terbaik  untuk  anak, adopsi  adalah  jalan  yang  sesuai dilakukan  untuk  saat  sekarang  ini demi  terciptanya  asas  perlindungan anak.
Berdasarkan  hal  tersebut  di atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  adopsi  yang  terjadi  harus didasari  oleh  sistem  hukum  yang jelas dan konkret dalam pelaksanaannya,  karena  anak  adalah obyek  yang  sangat  rawan  untuk disikapi, sehingga harus ada pengaturan  hukum  mengenai  adopsi secara  lengkap  baik  dalam  hal  tata cara pengadopsian, syarat-syarat adopsi,  juga  sanksi-sanksi  hukum yang  dapat  dijatuhkan  apabila  orang tua  yang  menjadi  wali  anak  tersebut lalai  atau  menelantarkan  anak  yang telah diangkat dan diputuskan dengan penetapan pengadilan. Dalam  Penelitian  ini,    ada beberapa Kasus dalam Pengangkatan di Yayasan Pemeliharaan  Anak  dan  Balita. Kasus  pertama,  Calon  Orang  Tua
Asuh mengurus sendiri segala prosedur  dalam  pengadopsian  anak ke  Dinas  Kesejahteraan  Sosial  dan Yayasan  Pemeliharaan  Anak  dan Balita.  Setelah  menerima  informasi bagaimana  cara  dan  syarat  adopsi anak mereka langsung diberi rujukan untuk  menuju  yayasan  resmi  adopsi anak.
Dalam  kasus  ini,  Calon Orang  Tua  Asuh  sudah  memenuhi syarat-syarat dalam adopsi anak yang telah ditentukan oleh Dinas
Kesejahteraan  Sosial.  Usia  mereka sudah lebih dari 30 (tigapuluh) tahun dan  sudah  menikah  lebih  dari  5 (lima)  tahun.  Mereka  termasuk pengusaha yang cukup sukses dengan  penghasilan  lebih  dari  2 (dua)  juta  perbulan  dan  juga  warga negara  yang  baik,  sehingga  mereka tidak  kesulitan  untuk  mendapatkan SKCK dari kepolisian.
Di  usia  mereka  yang  di  atas 30  (tiga  puluh)  tahun,  mereka tergolong  orang  yang  sehat  jasmani dan mental, hal ini didukung dengan pemeriksaan dari dokter dan psikolog.  Setelah  6  (enam)  bulan mengasuh  anak  adopsi  tersebut ternyata kehidupan dan kesejahteraan  anak  adopsi  menjadi lebih  baik,  itu  berarti  mereka  telah melakukan seperti apa surat pernyataan  yang  telah  mereka  buat yang  berisi  kesanggupan  memenuhi segala  kebutuhan  anak  adopsi,  tidak menelantarkan  anak  adopsi,  dan tidak  semena-mena  terhadap  anak adopsi.
Calon  Orang  Tua  Asuh mengganti segala biaya yang dikeluarkan  dalam  proses  adopsi  ini diantaranya biaya susu dan perawatan  anak  selama  di  yayasan, biasanya berkisar 2 (dua) juta sampai 2,5  (dua  setengah)  juta,  biaya  di pengadilan  dan  biaya  pembuatan akte  kelahiran.  Dalam  proses  adopsi ini  memang  memakan  waktu  yang lama,  sekitar  hampir  7  (tujuh)  bulan sampai prosesnya benar-benar selesai.  Tujuan  dari  pengangkatan
atau adopsi anak ini  bagi  para  orang tua adopsi tentu saja untuk mendapatkan  keturunan.  Sedangkan, bagi  anak  adopsi  tujuannya  adalah untuk  meningkatkan  kehidupan  dan kesejahteraan anak. Jadi, benar-benar untuk  kepentingan  anak  seperti dalam  Pasal  39  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  yang berbunyi “Pengangkatan Anak hanya dapat  dilakukan  untuk  kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,”  Setelah kasus  Pertama  ini,  Penulis  akan memberikan gambaran-gambaran lain  bagaimana  mengadopsi  anak tanpa  melalui  Dinas  Kesejahteraan Sosial dan yayasan adopsi anak.
Dalam pembuatan akte kelahiran  Catatan  Sipil  yang  berhak menentukan segala sesuatunya termasuk  nama-nama  yang  akan dicantumkan  dalam  akte.  Catatan sipil  akan  menentukan apakah  orang tua  adopsi  boleh  mencantumkan namanya langsung atau tidak sebagai orang  tua  kandung.  Pihak  rumah sakit  tidak  langsung  lepas  tanggung jawab  setelah  proses  adopsi  itu selesai,  pihak  rumah  sakit  tetap melihat  dan  memantau  keberadaan anak yang sudah diadopsi tersebut di keluarga  barunya.  Asal  usul  anak dalam kasus kedua ini tidak diketahui,  karena  orang  tua  kandung anak  hanya  meninggalkan  surat pernyataan  tanpa  disertai  identitas
diri,  maka  agama  anak  tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk  setempat  yang  dalam  hal ini  adalah  para  pegawai  rumah  sakit seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak yang mengatur “Dalam hal asal usul anak  tidak  diketahui,  maka  agama anak  disesuaikan  dengan  agama mayoritas penduduk setempat”.
Dalam  kasus  ini  agama  calon  orang tua adopsi sama dengan agama yang dianut mayoritas para pegawai rumah  sakit.  Jadi,  calon  orang  tua adopsi  tidak  menemukan  kendala dalam  hal  agama.  Calon  orang  tua adopsi dan para pegawai rumah sakit tersebut beragama Katolik.
Meskipun dalam kasus kedua ini  rumah  sakit  yang  mengurusi adopsi,  tetapi  proses  adopsi  ini  tetap sah,  karena  dalam  proses  adopsi  ini mendapatkan kekuatan hukum dengan  disahkan  melalui  Pengadilan Negeri. Walaupun anak yang diadopsi  tersebut  tinggal  bersama keluarga  barunya,  tetap  saja  orang tua  kandung  anak  tersebut  dapat melihat dan menjenguk anak
kandung mereka. Orang Tua
kandung  diperbolehkan  melihat  dan menjenguk anak kandungnya asalkan tidak memberitahukan asal usul anak tersebut  sampai  dengan  waktunya nanti. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat  (2)  yang  mengatur  bahwa “Pengangkatan  anak  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  tidak memutuskan  hubungan  darah  antara
anak  yang  diangkat  dan  orang  tua kandungnya”.  Dalam  kasus  ini agama tidak menjadi masalah, karena  baik  calon  orang  tua  adopsi dan  orang  tua  kandung  beragama sama.  Dan  prosedur  pelaksanaan adopsi  anak  telah  sesuai  dengan aturan  dari  Dinas  Kesejahteraan Sosial
B. Hambatan-Hambatan  Dalam  Proses Pelaksanaan Adopsi Anak
Dalam proses pelaksanaan adopsi di  Dinas  Sosial  dan  yayasan  sosial selama segala terdapat beberapa hambatan  sangat  prinsip  yang  akan dihadapi  oleh  Calon  Orang  Tua  Adopsi atau  calon  orang  tua  angkat,  yaitu apabila  ada  perbedaan  agama  antara calon  anak  adopsi  dengan  calon  orang tua adopsi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  Pasal  39  ayat  (3)  menyatakan bahwa  “  Calon  orang  tua  angkat  harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon  anak  angkat”.  Jadi,  apabila  calon arang tua adopsi mengajukan permohonan  adopsi  anak  pada  sebuah yayasan,  maka  calon  orang  tua  adopsi tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama  yang  dianut  oleh  calon  anak adopsi tersebut bukan calon anak adopsi yang  menyesuaikan  diri  dengan  agama yang dianut oleh calon orang tua adopsi.
Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan  dalam  adopsi,  Pertama adopsi  hanya  bisa  dilakukan  demi kepentingan  terbaik  anak.  Kedua,  calon orang  tua  angkat  harus  seagama  dengan
calon anak angkat. Aturan ini mencegah terjadinya  pengangkatan  anak  yang berbeda  agama.  Oleh  karena  itu, benturan  kewenangan  antara  Pengadilan Agama yang hanya melayani permohonan  adopsi  dari  orang  Islam dengan  kewenangan  Pengadilan  Negeri yang menangani permohonan adospi non muslim  tidak  akan  terjadi.  Ketiga, pengangkatan anak bersifat upaya terakhir  (" ultimum  remedium“) .  Tujuan utamanya  adalah  untuk  kepentingan anak.
Konsep  adopsi  menurut  Islam yang  berlaku  di  Pengadilan  Agama tersebut  berbeda  dengan  konsep  adopsi yang berlaku di Pengadilan Negeri yang biasanya  diajukan  oleh  non  muslim. Perbedaannya  terletak  pada  beralihnya tanggung  jawab  orang  tua  kandung kepada orang tua angkat terhadap sianak.
Konsep  adopsi  yang  dianut  di Pengadilan  Negeri  juga  membenarkan bahwa anak angkat juga berhak menerima  waris  seperti  layaknya  anak kandung.  Demikian  juga  orang  tua angkat  yang  bisa  menjadi  wali  nikah  si anak  kelak.  Menurut  konsep  adopsi  di Pengadilan  Negeri,  batasan  umur  anak yang  boleh  diadopsi  maksimal  delapan tahun.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjaga psikologis anak. Jadi, status anak angkat sama dengan anak kandung.
Jadi, dari penjabaran di atas jalan satu-satunya  agar  proses  adopsi  dapat berjalan  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  yang  dalam  hal ini  menurut  Pasal  39  ayat  (3)  Undang  – Undang  Nomor  23  tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak adalah dengan
menyamakan  agama  antara  calon  orang tua adopsi dengan calon anak adopsi.
Selanjutnya,  hambatan-hambatan yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  adopsi anak  juga  dipengaruhi  oleh  sistem hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Sistem hukum  di  Indonesia  belum  memiliki sebuah ketentuan hukum yang mengatur masalah  adopsi  anak,  sehingga  antara daerah  yang  satu  dengan  yang  lain belum  memiliki  keseragaman  dalam  hal ketentuan  hukum.  Dari  paparan  tersebut di  atas,  pendapat  Penulis  mengenai sistem  hukum  yang  mengatur  mengenai anak  adalah,  seperti  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan  Anak  yang  lebih  banyak mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban anak saja, serta untuk masalah pegadopsian  anak  hanya  terdapat  3 pasal,  yaitu  Pasal  39-41.  Meskipun demikian,  Undang-Undang  yang  di dalamnya  diatur  mengenai  adopsi  anak hanya  Undang-  Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.
Kemudian,  hambatan-hambatan yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan adopsi  anak  adalah  kurangnya  syarat- syarat  atau  tidak  lengkapnya  syarat- syarat  yang  telah  ditentukan  dalam ketentuan  intern  Dinas  Kesejahteraan Sosial,  misalnya  masalah  usia  pada pihak-pihak yang bersangkutan.

## PENUTUP
Pengangkatan  anak  yang  dilakukan melalui  Dinas  Kesejahteraan  Sosial  telah memperhatikan  Asas  Perlindungan  Anak dan  Asas  Kepentingan  terbaik  bagi  anak. Hal ini dapat terlihat dari proses
pengangkatan anak bahwa sebelum pengadilan  mengesahkan  anak  diasuh  oleh orang  tua  angkat,  maka  orang  tua  angkat tersebut diwajibkan untuk mengasuh terlebih dahulu  selama  6  bulan,  apabila  selama dalam  waktu  6  bulan  tersebut  anak diperlakukan  semena-mena  ataupun  haknya sebagai  anak  tidah  terpenuhi,  maka  anak yang  bersangkutan  akan  diambil  kembali oleh  yayasan  yang  bekerjasama  dengan Dinas  Kesejahteraan  Sosial  Ada  dua  hal yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  adopsi, Pertama  adopsi  hanya  bisa  dilakukan  demi kepentingan  terbaik  anak.  Kedua,  calon orang  tua  angkat  harus  seagama  dengan calon  anak  angkat    yang  tertuang  Dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
Hambatan-Hambatan  Dalam  Proses Pelaksanaan  Adopsi  Anak    yakni  ada perbedaan  agama  antara  calon  anak  adopsi dengan  calon  orang  tua  adopsi.  Adannya perbedaan  kosep  adopsi  anak  dalam  tiga system  hokum  yang  berlaku  di  indonesi yakni hokum islam, hokum adat dan hokum peninggalan  belanda  yang  terdapat  dalam BW

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam.  2007. Hukum  Perlindungan Anak : Restu Agung. Jakarta Arif  Gosita.  1989. Masalah  Perlindungan Anak - Edisi Pertama : Akademi Pressindo. Jakarta. Bambang Sunggono. 2005. Metode Penelitian  Hukum :  PT  Raja
Grafindo Persada. Jakarta. Darwan Prinst. 2003. Hukum Anak
Indonesia : PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
Departemen  Sosial  Republik  Indonesia. 2005. Pedoman  Pelaksanaan
Pengangkatan Anak. Endang Sumiarni, Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Irma  Setyowati  Soemitro.  1990. Aspek Hukum  Perlindungan  Anak : Bumi Aksara. Jakarta.
Maulana  Hasan  Wadong.  2000. Advokasi dan Hukum Pelindungan
Anak : Grasindo. Jakarta.
Mulyana W. Kusumah. Hukum dan hak-hak anak : CV Rajawali. 1986. Jakarta
Muderis, Zaini. 2002. Adopsi Suatu
Tinjauan  dari  Tiga  sistem Hukum. Bina Aksara. Jakarta.
Kartini  Kartono.  1995. Psikologi  Anak :
Mandar Maju. Bandung. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial Peter Salim dan Yenny Salim. 2000. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia : Modern English Presh. Jakarta.
Satjipto Rahardjo.2000. Pengantar Penelitian Hukum : Universitas Indonesia. Jakarta.
Shanty  Dellyana.  2004. Wanita  Dan  Anak Di  Mata  Hukum .  Yogyakarta
: Liberty. Soejono Soekanto. 1996. Pengantar Penelitian Hukum : Universitas Indonesia. Jakarta ------------------------.1999. Penelitian Hukum Normatif : CV Rajawali. Jakarta
Sudikno Mertokusumo.1991. Mengenal Hukum  (Suatu  Pengantar) :
Liberty. Yagyakakarta.
Wahyono,  Agung  dan  Siti  Rahayu.  1993.
Tinjauan  Tentang  Peradilan Anak  di  Indonesia :  Sinar Grafika cetakan I. Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak. 2008.Jakarta:  Sinar  Grafika Offset . Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan Anak. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia. 2007. Jakarta: Trinity Optima Media . Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan  Anak .  2008. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak