PALITA: Journal of Social-Religi Research
Oktober 2016, Vol.1, No.2, hal.141-158 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 ©2016 LP2M IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita

## SOCIAL RESPONSIBILITY PERGURUAN TINGGI ISLAM DALAM MASYARAKAT HETEROGEN DI KOTA PALOPO

## Zainuddin S
IAIN Palopo
Jl. Agatis, Kelurahan Balandai, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia E-mail: zainuddin.s@iainpalopo.ac.id

## Abstract
Social Responsibility Islamic college in a heterogeneous society is very important where there are  various  permaslahan  ranging  from  social,  religious,  cultural,  ethnic,  and  so  on. Implementation  of  social  responsibility  programs  implemented  by  IAIN  college  Palopo  in  the form  of  community  service  programs  through  research  and  community  empowerment  as  a portion of Tridharma college. Various problems and constraints faced by IAIN Palopo is the lack of  cooperation  with  the  government,  the  lack  of  coordination  of  the  implementation  of activities,  disseminate  the  results  of  research  which  is  still  low,  the  lack  of  real  information regarding  the  condition  of  society,  the  implementation  of  the  work  program  based  on individual  initiative,  work  programs  aimed  at  specific  groups,  and  there  has  been  no  work program, appropriate and sustainable for society.
Keywords : Social Responsibility, Islamic College, Heterogeneous society

## Abstrak
Sosial responsibilty perguruan tinggi Islam dalam masyarakat yang heterogen merupakan hal yang  sanghat  krusial  dimana  terdapat  berbagai  permaslahan  mulai  dari  sosial kemasyarakatan,  agama,  budaya,  etnis  dan  sebagainya.  Implementasi  program  sosial responsibility perguruan tinggi dilaksanakan oleh IAIN/STAIN Palopo dalam bentuk program pengabdian masyarakat melalui penelitian dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahagian dari  tridarma  perguruan  tinggi.  Berbagai  permasalahan  dan  kendala  yang  dihadapai  oleh IAIN/STAIN Palopo diantaranya kurangnya kerja sama dengan pihak pemerintah, koordinasi pelaksanaan kegiatan masih minim, sosialisasi hasil penelitian yang masih minim, kurangnya informasi  real  terkait  kondisi  masyarakat,  pelaksaan  program  kerja  berdasarkan  inisiatif individu,  program  kerja  ditujukan  kepada  golongan  tertentu,  serta  belum  terdapat  program kerja yang tepat guna dan berkesinambungan bagi masyarakat.
Kata Kunci,: Social Responsibility, Perguruan Tinggi Islam, Masyarakat Heterogen

## PENDAHULUAN
Heterogenitas  dalam  masyarakat  akan  memberikan  warna  tersendiri dalam  seluruh  aspek  kehidupan  bernegara.  Perbedaan  dalam  dimensi kehidupan  sosial  tersebut  merupakan  identitas  kebangsaan  yang  patut dibanggakan  karena  merupakan  kekayaan  bangsa  yang  tidak  dimiliki  oleh bangsa di negara lain yang dihimpun dalam binekatunggal ika. Kebhinekaan

## 142 | Zainuddin S
itu  dapat  menciptakan  integrasi  nasional  apabila  dikelola  dan  dipelihara secara baik meskipun di satu sisi konsekuensi logis yang harus diterima dari negara kesatuan atas kebangsaan yang heterogen adalah resiko terpolarisasi dan ancaman timbulnya disintegrasi antar kelompok sosil.
Keberadaan  Perguruan  tinggi  ditengah  masyarakat  merupakan  salah satu subsistem pendidikan  nasional  yang  memiliki  kewajiban  dan  berperan penting  dan  strategis  melalui  implementasi  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi, yaitu  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  menyebutkan  bahwa  perguruan  tinggi berkewajiban  menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). 1 Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, disebutkan bahwa dosen  adalah  pendidik  profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas  utama mentransformasikan,  mengembangkan  dan  menyebarluaskan  ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  melalui  pendidikan,  penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat.
Keprofesionalan  dosen  sebagai  bagian  dari  suatu  perguruan  tinggi melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya  baik  secara  intern  ataupun ekstern  institusi/perguruan  tinggi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  pekerjaan atau  kegiatan  yang  dilakukan  yang  merupakan  sumber  pendapatan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  membutuhkan  kecakapan,  keahlian dan  kemahiran  yang  memenuhi  standar  kualitas  yang  berlaku  serta dilakukan  sesuai  dengan  norma,  kode  etik  dan  pendidikan  profesi. Pelaksanaan kegiatan profesional dosen terbagi atas tiga fungsi yang dikenal sebagai  Tri  Dharma  Perguruan  tinggi  yang  merupakan  kewajiban  yang melekat  pada  diri  dosen  sebagai  perwakilan  perguruan  tinggi  ditengah kehidupan  sosial  kemasyarakat  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh Undang-undang  harus  memiliki  kompetensi  diantaranya  pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  sangat  besar  dan  multikultural dan  memiliki  permasalahan  sosial  yang  cukup  kompleks,  baik  dari  segi interaksi  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  sebagainya  memberikan  konstribusi tersendiri  dalam  seluruh  aspek  kehidupan    baik  dari  sosial,  Ekononomi, teknologi dan bahkan ilmu pengetahuan sehingga memberi ruang terjadinya berbagai  perbedaan  dan  kesamaan  yang  memungkin  menjadi  sumber  daya dan konflik sosialm dalam pengembangan dan pembangunannya.
1 Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003”  (Sekretariat  Negara, 2003).
Penelitian  ini  mencakup  pada  keterlibatan  dan  konstribusi  dosen  dan mahsiswa  STAIN/IAIN  Palopo  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung sesuai  dengan  disiplin  ilmu  yang  dimilki  dalam  melaksanakan  kegiatan penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  memberikan konstribusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  kota  palopo  sesuai  dengan tingkat prioritasnya.

## MASYARAKAT HETEROGEN
Clifford  Geertz  seorang  ahli  politik  barat  mengatakan  bahwa Keberagaman  masyarakat  Indonesia  ini  sedemikan  kompleksnya  sehingga sulit  melukiskan  anatominya  secara  persis.  Geertz  menggambarkan heteroginitas masyarakat yakni : 2
“Negeri ini bukan hanya multi etnis (Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali  dan  seterusnya),  melainkan  juga  menjadi  arena  pengaruh  multi mental  (India,  Cina,  Belanda,  Portugis,  Hindhuisme,  Buddhisme, Konfusianisme,  Islam,  Kristen,  Kapitalis,  dan  seterusnya).  Indonesia adalah  sejumlah  bangsa  dengan  ukuran,  makna  dan  karakter  yang berbeda-beda  yang  melalui  sebuah  narasi  agung  yang  bersifat  historis, ideologis,  religius  atau  semacam  itu  disambung-sambung  menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama.”
Pernyataan  Geertz  tersebut  di  atas  memberikan  penegasan  bahwa Indonesia  merupakan  sebuah  negeri  yang  kompleks  dan  heterogen. Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  beragaman  dan  tercermin dari  adanya  kelompok  hidup  masyarakat  yang  memiliki  kesamaan  serta perbedaan  budaya,  suku,  kesamaan  keyakinan-keyakinan,  unsur-unsur biologis  dalam  kesatuan  ras  dan  lain  yang  menjadi  identitas  kelompoknya dan kultur dalam masyarakat.
Pemahaman mengenai kultur juga diungkapkan oleh Conrad P. Kottak bahwa: Kultur adalah sebuah simbol. Dalam hal ini simbol dapat berbentuk sesuatu  yang  verbal  dan  non-verbal,  dapat  juga  berbentuk  bahasa  khusus yang  hanya  dapat  diartikan  secara  khusus  pula  atau  bahkan  tidak  dapat diartikan ataupun dijelaskan. 3
Keberagaman  dalam  masyarakat  itu  memuat  suatu  idealitas multikulturalisme.  Artinya  bahwa  pengakuan  dan  penerimaan  terhadap segala  bentuk  perbedaan  dan  persamaan  yang  terdapat  dalam  masyarakat yang majemuk dan heterogen merupakan sesuatu keniscayaan yang mutlak dibenarkan yang merupakan stakeholder sebuah lembaga pendidikan.
2 Will Kymlicka, Kewarganegaraan Multikultural (Jakarta: LP3ES, 2003), 4.
3 M Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultur (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 7.

## 144 | Zainuddin S
Pengertian stakeholder menurut  Gray et  al .  (2001)  adalah  pihak-pihak  yang berkepentingan  pada  perusahaan dan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan 4 . Hal  ini  juga  dapat  berlaku  pada  perguruan  tinggi  yang  merupakan  intitusi pendidikan  dimana  terdapat stakehoder merupakan  pihak  yang  memiliki kepentingan  atas  produk  yang  dihasilkan  oleh  perguruan  tinggi.  Para stakeholder yang paling memiliki kepentingan terhadap institusi ialah masyarakat, Perusahaan swasta  maupun  milik  negara  ataupun  daerah,  pemerintah,  pasar  modal,  dan  lain- lain. Dengan demikian, keberadaan suatu institusi atau lembaga pendidikan sangat dipengaruhi  oleh  dukungan  yang  diberikan  oleh stakeholder atau  pun  sebaliknya. Gray, Kouhy dan Adams (1994, p 53) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan  tersebut. 5 Makin  besar  bentuk  dukungan stakeholder (dalam  hal  ini masyarakat  sekitar  organisasi),  makin  besar  pula  usaha  yang  dilakukan  oleh institusi  untuk  melakukan  penyesuaian  dalam  mengimplementasikan  tugas  dan tanggung  jawabnya  sebagai  wadah  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dalam menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat dianggap sebaagi bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder- nya.

## SOCIAL RESPONSIBILITY
Social responsibility atau  tanggung  jawab  sosial  merupakan  sebuah bentuk  pertanggungjawaban  suatu  organisasi  atau  institusi    terhadap stakeholder atas    pemanfaatan  sumber  daya  dalam  melaksanakan  kegiatan operasionalnya.  Kebijakan  pemerintah  pemerintah  untuk  mewajibkan kepada organisasi perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat  atau  lebih  dikenal  sebagai corporate  social  responsibilit  (CSR) telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang CSR yang tepatnya  pada  pasal  74,  yang  mengisyaratkan  bahwa  para  pelaku  usaha diwajibkan  untuk    melaksanakan  program  CSR.  Namun  dalam  pada kenyataannya,  terdapat  permasalahan-permasalahn  yang  dihadapi  karena terdapat  kepetingan  pihak  tertentu  sehingga  tujuan  dari  pelaksanaan  CSR nyaris  kehilangan  arah.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan    pelaksanaan  CSR cenderung diidentikkan kedalam bentuk kegiatan untuk pencitraan bagi para pelaku  usaha  atau  organisasi  tertentu  kepada  masyarakat.  Padahal  makna dari CSR idealnya sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha  atau  organisasi  untuk  berbagi  keuntungan  atas  dampak  sosial  pada suatu  daerah  yang  diakibatkan  dari  proses  produksi  yang  dilakukan  oleh organisasi  atau  perusahaan  yang  digunakan  untuk    peningkatan  kualitas
4 Ratnasari  Yunita, Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  Luas  Pengungkapan Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Di  Dalam  Sustainability  Report (Semarang:  Universitas Diponegoro, 2013), 31.
5 Ibid.
kehidupan  masyarakat  dan  lingkungannya.  Hilangnya  makna  dan  kegunaan CSR  ini  utamanya  dikarenakan  oleh  persepsi  para  pelaku  usaha  atau organisasi  sebagai  suatu  biaya  tambahan (additional  costs) sehingga berdampak pada penurunan keuntungan yang  diperoleh perusahaan.
Menurut Teguh S. Pambudi dalam Widyantoro, dkk (2009) menyatakan ada  lima  pilar  konsep  CSR,  yaitu;  Pertama, building  human  capital, sosial, lingkungan  menyangkut  kemampuan  perusahaan  untuk  memiliki  dukungan sumber daya manusia yang handal (internal). Disisi ini perusahaan dituntut untuk  melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat,  biasanya  melalui community  depelopment.  k edua, strengthening  economies ,  memberdayakan ekonomi  komunitas.  Ketiga, assessing  social ,  perusahaan  menjaga keharmonisan  dengan  masyarakat  sekitar  agar  tidak  menimbulkan  konflik.
Keempat, encouraging  good  governance. Perusahaan  dikelola  dalam  tata pamong/birokrasi yang baik. Kelima, procteting the environment, perusahaan harus mengawal kelestarian lingkungan 6 . Sementara A.B. Susanto (2007) mengemukakan bahwa dari sisi perusahaan terdapat 5 (lima) manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR, yaitu :
1. Mengurangi  resiko  dan  tuduhan  terhadap  perlakuan  tidak  pantas  yang diterima perusahaan.
2. CSR  dapat  berfungsi  sebagai  pelindung  dan  membantu  perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.
3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan.
4. CSR  yang  dilaksanakan  secara  konsisten  akan  mampu  memperbaiki  dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder nya.
5. Meningkatkannya penjualan, karena konsum 7
Tanggung Jawab Sosial Universitas sebagai terjemahan dari Universitas Sosial Responsibility (USR) dalam konteks ini merupakan analogi dari istilah Corporote  Social  Responsibilty (CSR)  yang  sering  diterjemahkan  dengan Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan.  Dengan  menimbang  bahwa  perguruan tinggi/universitas berkarakteristik organisasi nirlaba, maka istilah corporate menjadi  sesuai  dengan  kegiatan  produksi  barang  atau  jasa  sehingga digunakan  istilah  universitas  walaupun  secara  hakikat  tetap  melakukan produktivitas.
Dengan perkembangan berbagai konsep mengenai  CSR, maka tanggung jawab  sosial  universitas  saat  ini  telah  terjadi  perubahan  yang  cukup signifikan.  Tanggung  jawab  sosial  universitas  bukan  hanya  sekedar  sebagai produsen  atau  laboratorium  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  penelitian,
6 Agus  Widyantoro  and  M.  Hadi  Subhan, Tanggung  Jawab  Sosial  Institusi  Perguruan Tinggi  (Institution  Social  Responsibility)  Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Susteinablity Development Bagi Masyarakat Lingkar Kampus (Surabaya: Universitas Airlangga, 2009).
7 A.B.Susanto, Corporate Social Responsibility (Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2007).
pengajaran,  pengabdian  masyarakat,  kebebasan  mimbar  akademis,  tetapi telah bertransformasi ke dalam kehidupan masyarakat secara aktif. Bahkan, di mata masyarakat kini perguruan tinggi/universitas telah dianggap sebagai institusi yang serba bisa, ampuh dan paten serta dipercaya dalam menjawab permasalahan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 8
Perlaksanaan  social  responsibility  oleh  perguruan  tinggi  yang dijabarkan  dalam  tridarma  perguruan  tinggi  khususnya  pengadian  pada masyarakat  merupakan  bentuk  pengimplementasian  tanggungjawab  sosial institusi  atau  lebih  dikenal  sebagai  corporate  social  responsibility  (CSR). Pertanggungjawaban  sosial  merupakan  bagian  yang  tak  gerpisahkan  dari seluruh  kegiatan  organisasi  untuk  melakukan  interaksi  dan  pemersatuan organisasi dan lingkungan sosial kemasyarakatan serta stakeholder lainnya.
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  mencakup  pengertian  yang  lebih luas, menuju Social Responcibility dan Social Leadership. Social Responcibility (CSR)  merupakan  keseriusan  organisasi  mempertimbangkan  dampak  yang terjadi  dalam  masyarakat 9 .  Kemudian  Tanggungjawab  sosial  dapat  pula diartikan  sebagai    kewajiban  perusahaan  untuk  merumuskan  kebijakan, mengambil keputusan, dan melksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat 10 .
Philip Kotler, menyebutkan terkait CSR dalam bukunya yang berjudul Doing  the  Most  Good  for  Your  Company  and  Your  Cause, mengungkapkan berbagai  alasan  perlunya  perusahaan  atau  organisasi  menggelar  aktivitas atas tanggungjawab sosial. Disebutkannya, CSR bisa membangun positioning merek,  mendongkrak  penjualan,  memperluas  pangsa  pasar,  meningkatkan loyalitas karyawan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan daya tarik korporat di mata stakeholder. 11

## TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Perguruan tinggi merupakan intitusi atau organisasi satuan pendidikan yang  melaksanakan  pendidikan  tinggi  yang  dalam  penyelenggaraannya melaksanakan  tiga  fungsi  yang  dikenal  sebagai  tridarma  perguruan  tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian sebagaimana tercantum dalam pada  undang-undang  Repoblik  Indonesia  nomor  12  tahun  2012  tentang perguruan tinggi.
8 Carunia Mulya Firdausy, “Tanggung Jawab Sosial Universitas (Usr) Dan Pengalaman Ristek Dalam Membangun Masyarakat Berbudaya Iptek,” Kompasiana , December 8, 2009.
9 Amin Widjaja Tunggal, Corporate Social Responcibility (Jakarta: Haryindo, 2008), 30.
10 Ibid., 61.
11 Philip  Kotler, Doing  the  Most  Good  for  Your  Company  and  Your  Cause (New  York: Thomas Dunne Books, 2007), 33.
Perguruan  tinggi  memilki  unsur  yang  cukup  dalam  mengemban fungsinya diantaranya dosen, mahasiswa dan tenaga akadmik. Proses untuk menemukan  suatu  kebenaran  secara  ilmiah  mempunyai  implikasi  etis  bagi seorang  dosen  yang  merupakan  salah  satu  unsur  dalam  suatu    perguruan tinggi. Kegiatan intelektual yang digelutinya akan memberikan dampak pada keyakinan  atas  kebenaran  yang  dapat  diterima  dalam  masyarakat. Kebenaran  berfungsi  bukan  saja  sebagai  jalan  pikirannya  namun  seluruh jalan hidupnya 12 .
Perguruan tinggi diwakili oleh dosen melaksanakan kegiatannya diatur dalam Undang-undang  Guru dan Dosen No.4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam  Pasal 3, ayat 1 dikemukakan mempunyai kedudukan sebagai tenaga  yang  professional  pada  jenjang  pendidikan  tinggi  yang  diangkat sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Lebih  jauh dikemukakan  bahwa  dosen  merupakan  pendidik  profesional  dan  ilmuwan dengan  tugas  utama  menstransformasikan,  mengembangkan,  dan menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan  yang  dimiliki,  teknologi,  dan  seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Dalam  usaha  masyarakat  untuk  menegakkan  kebenaran  inilah  maka perguruan  tinggi  akan  merasa  terpanggil  oleh  kewajiban  sosialnya  sebagai bentuk  pengabdian  yang  diamanatkan  oleh  undang-undang,  bukan  hanya sebagai  lembaga  analisator  materi  kebenaran  diberbagai  disiplin  ilmu  yang dimiliki  namun  juga  sebagai  prototipe  moral  yang  baik  serta  menjadi motivator dan inisiator kegiatan sosial kemasyarakatan pada suatu wilayah. Pengabdian  kepada  masyarakat  oleh  perguruan  tinggi  dengan  demikian harus mencakup beberapa aspek 13 :
1. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Penyebar luasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
4. Pemberian bantuan keahlian kepada masyarakat;
5. Pemberian jasa pelayanan profesional kepada masyarakat. Implementasi sosial  responsibility (pengabdian  kepada  masyarakat) bertujuan  memberikan  respon  atas  permasalahn  soaial  masyarakat  yang dihadapi  dan  berkontribusi  dalam  memenuhi  dan  meningkatkan  berbagai kebutuhan  masyarakat  serta  yang  pada  akhirnya  masyarakat  dapat  hidup mandiri dan lebih baik.
12 Jujun  Suriasumantri  S, Filsafat  Ilmu  Sebuah  Pengantar (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1998), 244.
13 Agussalim Sitompul, Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Perguruan Tinggi Agama Islam  -  Sudin  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Bagi  Perguruan  Tinggiagama  Islam.pdf (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1993), 132–33.
Margono  Slamet  menyebutkan  bahwa  tujuan  perguruan  tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat antara lain 14 :
1. Mempercepat  proses  peningkatan  kemampuan  sumberdaya  manusia sesuai dengan dinamika pembangunan;
2. Mempercepat  upaya  pengembangan  masyarakat  ke  arah  terbinanya masyarakat dinarnis;
3. Mempercepat  upaya  pembinaan  institusi  dan  profesi  masyarakat  sesuai dengan perkembangannya dalam proses modernisasi.;
4. Memperoleh  umpan  balik  dan  masukan  lain  bagi  perguruan  tinggi  yang dapat  dipergunakan  untuk  meningkatkan  relevansi  pendidikan  dan penelitian yang dilakukannya dengan kebutuhan situasi
Menurut Khairuddin terdapat beberapa kegiatan  yang dapat dilakukan oleh  perguruan  tinggi  dalam  melaksanakan  kegiatan  pengabdian  sebagai bentuk  komitmennya  dalam  mengembangkan  sumber  daya  serta mengembangkan pembangunan diantaranya
1. Pengembangan desa binaan
2. Pelatihan masyarakat di dalam dan luar kampus
3. Local verifivation trial
4. Pelaksanaan KKN, dan sebagainya 15 .

## IMPLEMENTASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Pelaksanaan  program  tridarma  perguruan  tinggi  oleh  IAIN/STAIN Palopo telah dilaksanakan melaui berbagai program yang terencana baik dari segi  pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian  pengembangan  keilmuan  dan sumber  daya,  maupun  pengabdian  kepada  masayarakat  sebagai  bentuk pertanggungjawaban sosial pihak lembaga pendidikan dalam mengambangkan  ilmu  pengetahuan  dan  tehknologi    yang  lebih  dikenal dengan universitas soscial responsibility (USR).
Implementasi  USR  oleh  pihak  IAIN/STAIN  Palopo  melalui  Program pengabdian  kepada  masyarakat  dan  penelitian  yang  dilaksanakan  berupa penelitian  pengembangan  bidang  keilmuan  maupun  penelitian  berbasis pengabdian dalam rangka pengembangan potensi daerah yakni sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang dimiliki daerah khususnya kota palopo dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kegiatan ini  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  memberikan  konstribusi positif  yang  berdampak  pada  kelangsungan  hidup  bagi  masyarakat  yang
14 Margono  Slamet, Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat (Yogyakarta: P3M  IAIN Sunan Kalijaga, 1993), 36.
15 Khairuddin, Implementasi  Tridarma  Perguruan  Tinggi  Dalam  Mendukung  Disiplin Nasional (Sumatra Utara: Universitas Sumatera Utara, 2004).
memiliki  berbagai  permasalahan  sosial  baik  secara  vertikal  berupa  intern kelompok  sosial    maupun  seacara  horisantal  antar  kelompok  sosial  lainnya yang  sifatnya  heterogen  dan  memiliki  kompleksitas  masalah  sosial  yang cukup  tinggi.  Disamping  pelaksanaan  penelitian  yang  berbasis  pengabdian IAIN/STAIN  Palopo  juga  melaksanakan  program  pengabdian  secara  aktif kepada  masyarakat  melaui  tenaga  pegajar  dalam  hal  ini  adalah  dosen maupun mahasiswa yang secara proaktif terlibat diberbagai kegiatan sosial. Berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  lembaga  diantaranya melaksanakan  penelitian  terhadap  fenomena  sosial  kemasyarakatan, melaksanakan  pendapingan  keagamaan  berupa  pembentukan  kelompok kajian  dan  majelis,  pelaksanaan  pencerahan  melalui  kegiatan  keagamaan lainnya serta pembetukan desa binaan.
Kegiatan yang dilaksanaan dalam rangka pengembangan daerah khusus kota  Palopo  selayaknya  mendapatkan  perhatian  dari  pihak  institusi  atas berbagai  masalah  sosial  kemasayarakatan  oleh  pihak  institusi  agar  tercipta hubungan  yang  harmonis  dengan  pemerintah  setempat  dalam  membangun dan  mengembangkan  potensi  daerah  dengan menjalin  hubungan  kerjasama dan berkonsultasi berbagai informasi yang menjadi fokus dan perioritas bagi pemerintah  daerah.  Berikut  tabel  hasil  tabulasi  pendapat/pernyataan responden  terkait  hubungan  kerjasama  IAIN/STAIN  Palopo  dengan pemerintah  kota  pada  tingkat  kelurahan  dalam  pelaksanaan  kegiatan penelitian  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  pengabdian  kepada masyarakat di kota Palopo.  Tabulasi pernyataan/pendapat masyarakat kota palopo  terkait  hubungan  kerjasama  antara  pemerintah  dan  pihak IAIN/STAIN  Palopo  dalam  melaksanakan  program  tanggungjawab  sosial perguruan tinggi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Kerjasama dan Konsultasi antara IAIN/STAIN Palopo dengan
masyarakat Kota Palopo Uraian Jumlah responden  Persentase (%) Sangat baik 0 0 Baik 1 2,5 Cukup 2 5,0 Kurang 5 12,5 Sangat kurang 32 80,0 Jumlah 40 100 Sumber hasil olah data penelitian 2015
Berdasarkan  Tabel  1  tersebut,  pelaksanaan  kegiatan  USR  IAIN/STAIN Palopo  belum  terlaksana  secara  maksimal  hal  ini  ditunjukkan  terdapat  80 persen  dari  responden  menjawab  belum  terdapat  kejasama  dan  konsultasi antar  institusi  dengan  pemerintah  setempat  dalam  hal  ini  kelurahan  dan

## 150 | Zainuddin S
kecamatan  dalam  mengatasi  permasalahan  sosial  di  masyarakat.  hal  ini mengindikasikan  bahwa  dosen  dan  mahasiswa  melaksanakan  kegiatan pengabdian  dan  penelitian  di  masyarakat  tidak  sesuai  dengan  harapan  dan kebutuhan masyarakat.
Menurut  Rusdianto  salah  satu  pihak  kelurahan  mengemukakan pendapatnya bahwa :
“hubungan  kerjasama  antara  lembaga  pemerintah  dan  instansi pemerintah  dalam  rangka  pelaksanaan  program  penelitian  dan pengabdian  kepada  masyarakat  merupakan  hal  yang  penting  untuk dilakukan agar dapat saling berbagi informasi tentang kondisi rill yang ada  dalam  masyarakat  baik  dari  segi  masalah  yang  dihadapi  oleh masyarakat  itu  sendiri  maupun  alternatif  penyelesaian  atas  problem sosial  kemasyarakatan  sehingga  program  yang  akan  dilaksanakan memberikan konstribusi terhadap pembangunan daerah ”. 16
Keberadaan  program  penelitian  dan  pengabdian  yang  dilaksanakan oleh  pihak  IAIN/STAIN  Palopo  kurang  dirasakan  manfaatnya  secara maksimal  oleh  masyarakat/pemerintah  setempat  dikarenakan  terkadang data  yang  diperoleh  oleh  pihak  institusi  dengan  kebutuhan  akan  kegiatan pengembangan  ilmu  pengetahuan  yang  terkait  pengembangan  daerah  yang diharapkan  masyarakat  tidak  sejalan  dengan  keadaan  yang  sesungguhnya dalam  masyarakat  dan  menjadi  permasalahan  sosial  yang  membutuhkan penyelesaian  secara  ilmiah.  Berikut  tabel  pernyataan  masyarakat  atas manfaat  yang  diperoleh  masyarkat  kota  palopo  dari  hasil  penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh IAIN/STAIN Palopo :
Tabel 2. Manfaat yang dirasakan masyarakat atas Program penelitian dan
Pengabdian IAIN/STAIN Palopo Uraian Jumlah responden  Persentase (%) Sangat baik 0 0 Baik 5 12,5 Cukup 3 7,5 Kurang 15 37,5 Sangat kurang 17 42,5 Jumlah 40 100 Sumber hasil olah data penelitian, 2015
Dari  tabel  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kehadiran IAIN/STAIN  Palopo  melaksanakan  penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat  kurang  memberikan  mafaat  yang  signifikan  terhadap masyarakat,  sementara  pelaksanaan  penelitian  terkait  dengan  sosial
kemasyarakat  serta  program  pengabdian  kepada  masyarakat  dilakukan setiap  tahunnya  baik  oleh  dosen  maupun  mahasiswa.  Hal  ini  terjadi disebabkan  oleh  a)  kurangnya  komunikasi  antara  pihak  institusi  dan pemerintah, b) program tidak tepat guna , c) kurangnya data masalah sosial kemasyarakatan,  d)  pelaksanaannya  dilakukan  atas  dasar  kebutuhan institusi, e) sifatnya insidentil, dan lain sebagainya
Lebih  lanjut  Hadhi  menekankan  bahwa:  “Sebaiknya  pelaksanaan program  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakan  pihak  institusi membangun  komunikasi  dengan  pemerintah/kelurahan  agar  program tesebut dapat dilaksanakan secara bersama sehingga hasil dan implementasi dapat  dipertanggungjawab  dan  dilaksanakan  sedini  mungkin  untuk mengatasi  problem  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat  melalui  kebijakan pemerintah setempat”. 17
Pencapaian  hasil  yang  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat merupakan  hal  yang  menjadi  tujuan  bagi  pelaksanaan  suatu  kegiatan pengabdian  sehingga  dibutuhkan  terjalinnya  hubungan  kerjasama  antar lembaga  melalui  penugasan  dan  rekomendasi  bersama  antara  pihak pemerintah  setempat  dan  pihak  institusi  agar  dalam  pelaksanaan  progran penelitian dan pengabdian di masyarakat akan memberikan kekuatan hukum dan  dukungan  dari  pemerintah  dilapangan  sehingga  akan  mendapatkan keleluasaan  dalam    melaksanakan  kegiatan  secara  efektif  dan  efisen  sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap masyarakat.
Pada dasarnya konsep Universitas Sosial Responsibility/tanggungjawab soaial perguruan tinggi (USR) merupakan konsep tentang pentingnya sebuah lembaga  pendidikan  membangun  dan  mengembangkan  hubungan  timbal balik  yang  harmonis  antara    masyarakat  dan stakeholder lainnya  dengan perguruan tinggi. Secara teoretik, USR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab  moral  yang  melekat  pada  suatu  perguruan  tinggi  suatu stakeholder- nya,  khususnya  kelompok  komunitas  atau  masyarakat  disekitar  wilayah kerja  dan  operasinya  dengan    berusaha  memberikan  perhatian  terhadap lingkungan  dan  sosial  dalam  masyarakat  sekitarnya  sebagaimana  diataur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi.
IAIN/STAIN  Palopo  sebagai  lembaga  pendidikan  tinggi  yang mengembangkan  ilmu  pengetahuan    memiliki  komitmen  selain melaksanakan  pendidikan  dan  penelitian  juga    secara  berkesinambungan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada peraturan pemerintah  nomor  60  tahun  1999  pasal  3  ayat  (4)  disebutkan  bahwa pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  kegiatan  yang  memanfaatkan  ilmu

## 152 | Zainuddin S
pengetahuan  dalam  upaya  member!  sumbangan  demi  kemajuan masyarakat 18
Program  pengabdian  kepada  masyarakat  bagi  IAIN/STAIN  Palopo  di lakukan  melalui  sumber  daya  yang  dimiliki  yakni  dosen  dan  mahasiswa dalam berbagai program kegiatan yang secara berkesinambungan baik dalam bentuk  penelitian,  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  penyebaran  hasil penelitian maupun pelayanan kepada masyarakat dan lainnya sebagai bentuk tanggungjawab  sosial.  Namun  dalam  pelaksanaannya  terdapat  kelemahan, diantaranya:  Kerjasama  yang  masih  minim  dimana  pelaksanaan  program hanya  dilakukan  berdasarkan  program  sepihak  saja.  Hal  ini  menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat hanya berdasakan kepentingan institusi atau individu semata.
Kurangnya konsultasi terkait permasalahan sosial kemasyarakatan bagi perguruan tinggi sehingga kurang memahami kondisi real dalam masyarakat sehingga manfaatnya  kurang memberikan konstribusi yang signifikan yang dirasakan baik bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat.

## KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT KOTA PALOPO
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  majemuk  terdapat  berbagai kelompok sosial kemasyarakatan yang berbaur dan berinteraksi antara satu kelompok  dengan  kelompak  lainnya  dalam  kehidupan  sehari-hari  dengan tingkat permasalahan sosial berbeda-beda. Dengan perbedaan kelompok dan masalah  sosial  yang  terjadi  tersebut  yang  memungkinkan  terjadi  konflik sosial yang cenderung cukup tinggi. Kecenderungan terjadinya konflik dalam masyarakat  yang  heterogen  ini  tentunya  membutuhkan  penyelesaian  yang arif dan bijaksanan agar rasa aman dan damai masih tetap terjaga sehingga kedamaian  dan  kesejahteraan  dapat  tercapai  sesuai  dengan  tujuan pembangunan serta pengembangan daerah terkhusus di kota Palopo.
Berbagai  potensi  konflik  sosial  dalam  masyarakat  mengisaratkan bahwa  kebutuhan  akan  penyelesaian/pemecahan  pemasalahan  dalam kehidupan  bermasyaratakat.  Menurut  Andi  Musakkair  bahwa:“Dalam kehidupan  bermasyakat  khususnya  kota  palopo  potensi  konflik  dan permasalahan sosial cukup tinggi sehingga dibutuhkan analisi akademik dan pendidikan  non  formal  terkait  penataan  potensi  sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  alam  sesuai  dengan  kondisi  lokal  daerah  seperti  bidang ekonomi,  badaya,  agama  dan  sosial  yang  membutuhkan  rumusan-rumusan yang efektif membangun dan mengembangan daerah secara tepat guna”. 19
18 Peraturan pemerintah no 60 tahun 1999
19 Hasil wawancara Andi Musakkar, S.Ip. tanggal 10 Agustus 2015
Keberagaman agama, budaya, etnis, dan kelompok sosial dimasyarakat kota  Palopo  mengindikasikam  bahwa  masalah  sosial  yang  terjadi  bukan hanya  tertuju  pada  satu  kelompok  saja  tetapi  telah  terdapat  masalah  antar kelompok  sehingga  penanganannya  diperlukan  dilaksanakan  secara keseluruhan  tanpa  melihat  dari  latarbelakang  agama,  budaya,  etnis  , golongan dankelompok sosial lainnya.
Pelaksanan  program  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  heterogen dibutuhkan  pemahaman  komperehensif  agar  berbagai  permasalahan  yang ada  didalamnya  dapat  diketahui  dengan  rinci  agar  masyarakat  dapat merasakan  konstribusi  dan  manfaat  atas  pelaksanaan  kegiatan  yang dilaksanakan.
Tabel 3. Pernyataan masyarakat terkait  pelaksanaan program pengabdian
IAIN/STAIN Palopo Uraian Jumlah responden  Persentase (%) Sangat Setuju 17 42,5 Setuju 15 37,5 Ragu-ragu 6 15,0 kurang Setuju 2 5 Tidak setuju 0 0 Jumlah 40 100 Sumber olah data penelitian 2015
Berdasarkan tabel diatas masih terdapat 80% responden berpendapat bahwa  masyarakat  kota  palopo  mengharapkan  IAIN/STAIN  Palopo melaksanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang beragam kelompok dan golongan sosial dalam menunjang pembangunan dan pengembangan  daerah.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kehadiran IAIN/STAIN  Palopo  ditengah  masyarakat  diharapkan  mampu  memberikan berbagai solusi atas permasalahan sosial yang semakin kompleks.
Berbagai kebutuhan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya daerah di kota Palopo terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang heterogen oleh pihak institusi: 20
1. Pendidikan non formal keagamaan, budaya, dan sosial lintas kelompok
2. Pelaksanaan  kuliah  kerja  nyata  mahasiswa  di  daerah  pinggiran    kota tanpa adanya perbedaan
3. Pelatihan  dan  pendampingan  pengembangan  Usaha  Mikro,  kecil  dan Menengah bagi masyarakat.
4. Sosialisasi produk keuangan syariah yang berbasis kewirausahaan.
5. Mediasi kepentingan antar golongan melalui bimbingan sosial

## 154 | Zainuddin S
6. Peningkatan  mutu  kehidupan  agama  dan  keagamaan  dalam bermasyarakat
7. Pembinaan soft skill usia remaja dalam kehidupan bermasyarakat
8. Memaksimalisasikan  program  kerja  pembinaan  masyarakat  berbasis rumah ibadah
9. Penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang  pengembangan  sumber  daya daerah berbasis perubahan
10. Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui  pemanfaatan  sumber  daya dan potensi lingkungan.
Sebagai sebuah daerah yang memiliki masyarakat yang heterogen, kota palopo terdiri dari berbagai suku, ras, adat istiadat, kelompok, golongan dan agama  serta,  strata  sosial  yang  memiliki  potensi  cukup  besar  terjadi permasalahan  sosial  dalam  masyarakat.  berbagai  potensi  konflik  yang  ada diantaranya  masalah  agama,  pendidikan,  suku,  ras  dan  sebagainya.  Melihat kondisi real masyarakat kota Palopo perlu dipahami secara menyeluruh atas perubahan  sosial  yang  cukup  dinamis  dan  dapat  memicu  polarisasi  konflik sosial termasuk konflik antara agama dan etnis sehingga akan menghasilkan kesenjangan  sosial  antar  kelompok  dan  golongan  yang  dapat  merusak budaya dan tatanan sosial dalam masyarakat.
Kerusakan  nilai-nilai  budaya  dan  tatanan  sosial  dalam  kehidupan bermasyarakat  menyebabkan    ketidakharmonisan  dalam  perbauran  antar kelompok  atau  golongan.  Dengan  terpolarisasinya  masyarakat  maka diharapkan  adanya  penyelesaian  berdasarkan  pada  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dari suatu lembaga pendidikan seperti IAIN/STAIN Palopo. Namun keberadaan  IAIN/STAIN  Palopo  ditengah  masyarakat  heterogen  belum memberikan  konstribusi  yang  signifikan  dalam  pembangunann  dan pengembangan  masyarakat  melalui  program  penelitian  dan  pembangunan yang  terencana.  Beberapa  hal  kendala  yang  dihadapi  diantaranya  1) kurangnya  informasi  real  masalah  sosial  kemasyarakatan;  2)  proses pelaksanaan kegiatan berdasarkan inisiatif individu yang bersifat insidentil; 3)  pelaksanaan  tertuju  pada  kelompok/golongan  tertentu,  4.  Perencanaan belum terstruktur dan berkesinambungan.

## KONTRIBUSI IAIN PALOPO DALAM MERESPON PERMASALAHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
Dalam  rangka  pengembangan  sumber  daya  yang  menjadi  potensi dimiliki  suatu  daerah  untuk  melayani  dan  memenuhi  kebutuhan  serata memberikan penyelesaian terhadap masalah sosial, ekonomi, budaya dalam kehidupan  masyarakat.  berbagai  permasalahn  yang  dihadapi  oleh masyarakat  tidak  serta  merta  mereka  mampu  menemukan  penyelesaian
yang  maksimal  sehingga  dibutuh  suatu  kegiatan  yang  mampu  mengurai suatu  permasalahan  secara  komprehensif  kemudian  menawarkan  berbagai alternatif  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat.
Perguruan  tinggi  merupakan  lembaga  yang  memiliki  fungsi  yang melekat untuk melaksankan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Penyebar  luasankan  ilmu  pengetahuan,  Penerapan  ilmu  pengetahuan Pemberian  bantuan  keahlian  kepada  masyarakat;  serta  Pemberian  jasa pelayanan  profesional  kepada  masyarakat  yang  merupakan  bentuk pertanggungjawaban suatu perguruan tinggi terhadap masyarakat terhadap masyarakat  sekitarnya  yang  lebih  dikenal  sebagai  universitas  Sosial Respnsibility (USR). Pelaksanaan USR bagi perguruan tinggi merupakan hal yang pokok dalam pengembangan dan pembangunan suatu daerah. Menurut Markus  Pasang  salah  seorang  tokah  masyarakat  mengatakan  bahwa; Perguruan tinggi dan pemerintahan suatu daerah adalah satu kesatuan yang tak  dapat  dipisahkan  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia  maupun sumber daya alamnya. Bahkan Suatu daerah akan dapat berkembang dengan baik  apabila  terdapat  perguruan  tinggi  yang  secara  proaktif  melaksanakan fungsi  pengbdian  kepada  masyarakat  dengan  mengetahui  secara  tepat tentang kondisi dan permasalahan yang terjadi sehingga mampu menjawab tantangan permasalahan sosial yang di alami oleh masyarakat sekitarnnya. 21
Implementasi  USR  oleh  IAIN/STAIN  Palopo  bukan  hanya  sekedarnya untuk  menunaikan  kewajiban  dan  kepentingannya  namun  diharapkan mampu  untuk  memberikan  manfaat  konstruktif  bagi  masyarakat  dalam mengahadapi  berbagai  masalah  sosial  kemasyarakatan.  Maka  untuk  itu dilakukan  adanya  proses  ilmiah  terhadap  suatu  permasalahan  sosial diantaranya indentifikasi, pengelompokkan, menganalisis berbagai fenomena atau  kejadian-kejadian  dalam  masyarakat  sehingga  mendapatkan penanganan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya  Zulkarnain  mengatakan:  Agar  proses  pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi IAIN/STAIN Palopo selayak melibatkan diri  secara  terprogram  (observasi  bersama  dengan  pemerintah  setempat) kedalam  masyarakat  untuk  mengetahuai  hal-hal  yang  mendesak  untuk mendapatkan  perioritas,  melaksanakan  sosialisasi  hasil  penemuan  ilmiah yang  dilakukan  agar  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  proses pengambilan  kebijakan  bagi  pemerintah,  melakasankana  konsultasi  secara rutin dengan pihak pemerintahan yang terendah 22 .
Pelaksanakan  pengabdian  melalui  lembaga  dan  sumber  daya  yang dimiliki  yakni  dosen  dan  mahasiswa  yang  secara  berkesinambungan
21 Hasil wawancara; Drs. Markus Pasang, M.Si. 2015
22 Hasil wawancara ; Zulkarnain Bahar, SE. 2015

## 156 | Zainuddin S
melaksankan fungsinya untuk melakukan proses analisis permasalahan yang dialami  oleh  masyarkat  kota  palopo  dengan  melaksanakan  kegiatan observasi  secara  mandiri  atas  kegiatan  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi selanjutnya melibatkan diri dalam penyeesaian permasalahan baik berupa  pelaksanaan  penelitian  maupun  ikut  berpartisipasi  pada  kegiatan sosial  kemasayarakatan  dengan  menyebarkan  ilmu  pengetahuan, pengembangan  ilmu  pengetahuan    serta  mengaplikasikannya  melalui program  pembinaan  masyarakat,  pendidikan  nonformal,  pendampingan masyarakat  dan  lain  sebagainya.  Namun    proses  pelaksanaannya  masih memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi  masyarakat  disebabkan  oleh berbagai persoalan antara lain sumber infomasi dan penemuan penyelesaian suatu  permasalahan  masih  kurang  tepat  guna  bagi  pemerintah  dan masyarakat.  Tanggapan  masyarakat  kota  Palopo  sehubungan  dengan pelaksanaan  pelaksanaan  program  penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat oleh IAIN/STAIN Palopo.dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:
Tabel 4. Konstribusi Program  Pengabdian dan Penelitian IAIN/STAIN Palopo Uraian Jumlah responden  Persentase (%) Sangat baik 0 0,0 Baik 3 7,5 Cukup 7 17,5 Kurang 11 27,5 Sangat kurang 19 47,5 Jumlah 40 100,0

## Sumber olah data penelitian 2015
Berdasarkan  Tabel  4  dijelaskan  bahwa  pihak  IAIN/STAIN  Palopo melaksanakan  program  penelitian  berbasis  pengabdian  dan  pengabdian kepada masyarakat dinilai masih sangat masih kurang memberi konstribusi bagi pemerintah dan masyarakat disebabakan oleh  1). Belum melaksanakan observasi  awal  dengan  konsultasi  pemerintah  setempat  2)  informasi  yang disajikan  oleh  pemerintah/masyarakat  belum  terfokus  pada  masalah  yang sesungguhnya menjadi perioritas dalam masyarakat. 3) kegiatan tidak tepat guna  karena  kurang  memahami  dengan  tepat  perioritas  masalah  sosial kemasyarakatan.
Dalam  mengidentifikasi  masalah  sosial  kemasyarakatan  yang  terjadi dalam  masyarakat  kota  palopo,  IAIN/STAIN  Palopo  masih  dianggap  kurang mampu  mengumpulkan  informasi  yang  akurat  sehingga  konstribusi  yang dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  masih  minim.  Hal  ini terjadi  disebabkan  oleh  1).  Pelaksanakan  observasi  awal  dengan berkonsultasi pemerintah setempat belum tepat 2) informasi yang disajikan
oleh  pemerintah/masyarakat  belum  terfokus  pada  masalah  yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. 3) kegiatan tidak tepat guna karena kurang memahami dengan tepat perioritas masalah sosial kemasyarakatan.

## PENUTUP
Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh IAIN/STAIN Palopo  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  sosial  institusi  yang  dilaksanakan oleh para dosen dan mahasiswa melalui proses penelitian dan pemberdayaan masyarakat.  Namun  dinilai  masih  sangat  kurang  memberikan  konstribusi positif  bagi  pembangunan  dan  pengembagan  masyarakat  kota  Palopo. Berbagai  permasalahan  yang  menjadi  penyebabnya  diantaranya  hubungan kerja  sama  dengan  pihak  pemerintah  kota  masih  kurang  maksimal  dan koordinasi secara berkesinambungan dengan pemerintah masih minim serta sosialisasi hasil riset berupa ilmu pengetahuan belum memadai.
Keberadaan IAIN/STAIN Palopo ditengah masyarakat kota Palopo yang heterogen  dalam  melaksankan  tanggungjawab  sosial  terhadap  masyarakat sekitarnya masih kurang memberikan konstribusi yang  signifikan terhadap pengembangan  potensi  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah. hal ini disebabkan pihak institusi tidak mendapatkan informasi real di  masyarakat,  pelaksanaan  program  atas  inisiatif  individu  pelaksana  dan program  dirtujukan  kepada  golongan  dan  kelompok  tertentu  dalam masyarakat.
IAIN/STAIN  Palopo  dalam  melaksanakan  program  pengabdian masyarakat  belum  melakukan  observasi  dengan  berkoordinasi  dengan pemerintah  sebagai  bentuk  pemetaan  permasalahan  sosial  kemasyarakatan guna  memberikan  nilai  tambah  bagi  masyarakat,  belum  mendapatkan informasi yang cukup untuk  menggambarkan kondisi real masyarakat, serta masih kurangnya program kerja yang menjadi perioritas kegiatan yang tepat guna  dan  berkesinanmbungan  pada  masyarakat  sehingga  pelaksanaan program hanya berdasarkan  kepentingan pelaksana

## DAFTAR PUSTAKA
A.B.Susanto. Corporate  Social  Responsibility .  Jakarta:  The  Jakarta  Consulting Group, 2007.
Agus  Widyantoro,  and  M.  Hadi  Subhan. Tanggung  Jawab  Sosial  Institusi Perguruan  Tinggi  (Institution  Social  Responsibility)  Sebagai  Upaya Mewujudkan  Susteinablity  Development  Bagi  Masyarakat  Lingkar Kampus . Surabaya: Universitas Airlangga, 2009.
Agussalim  Sitompul. Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Bagi  Perguruan  Tinggi Agama  Islam  -  Sudin  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Bagi  Perguruan Tinggiagama Islam.pdf . Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1993.

## 158 | Zainuddin S
Amin  Widjaja  Tunggal. Corporate  Social  Responcibility .  Jakarta:  Haryindo, 2008.
Carunia  Mulya  Firdausy.  “Tanggung  Jawab  Sosial  Universitas  (Usr)  Dan Pengalaman  Ristek  Dalam  Membangun  Masyarakat  Berbudaya  Iptek.”
Kompasiana , December 8, 2009.
Jujun Suriasumantri S. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
Khairuddin. Implementasi  Tridarma  Perguruan  Tinggi  Dalam  Mendukung Disiplin Nasional . Sumatra Utara: Universitas Sumatera Utara, 2004.
M Ainul Yaqin. Pendidikan Multikultur . Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
Margono Slamet. Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat . Yogyakarta: P3M
IAIN Sunan Kalijaga, 1993.
Philip  Kotler. Doing  the  Most  Good  for  Your  Company  and  Your  Cause .  New York: Thomas Dunne Books, 2007.
Ratnasari  Yunita. Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  Luas Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Di  Dalam Sustainability Report . Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.
Republik  Indonesia.  “Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003.”  Sekretariat Negara, 2003.
Will Kymlicka. Kewarganegaraan Multikultural . Jakarta: LP3ES, 2003.
Received 26 Oktober 2016, Revised 29 Oktober 2016, Accepted 18 Desember 2016, Available online xx-xxxx-2016