JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129

## PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL JATINANGOR MELALUI WISATA EDUKASI

## Oleh:
Nandang Mulyana 1 , Hani Fauziyyah 2 , Risna Resnawaty 3
1. Pusat Studi Kewirausahaan Sosial, CSR, dan Pengembangan Masyarakat FISIP-Unpad
2. Mahasiswa Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-Unpad
3. Pusat Studi Kewirausahaan Sosial, CSR, dan Pengembangan Masyarakat FISIP-Unpad
Email:
(mulyananandang@yahoo.com; fauziyahhani@gmail.com; risna.resnawaty@unpad.ac.id )

## Abstrak
Jatinangor merupakan kawasan industri yang banyak terdapat perguruan tinggi. Jatinangor menjadi wilayah  yang  paling  banyak  didatangi  oleh  orang  dari  luar  daerah  baik  itu  untuk  melanjutkan pendidikannya  maupun  untuk  usaha.  Hal  ini  dikarenakan  di  Jatinangor  terdapat  perguruan  tinggi dengan jumlah mahasiswa yang besar. Kehadiran pendatang setiap tahun ini menjadi sebuah potensi untuk dimanfaatkan dari pengembangan masyarakat Jatinangor itu sendiri.
Salah satu program yang memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Jatinangor adalah wisata edukasi. Program  ini  berkaitan  dengan  tingginya  masyarakat  untuk  melanjutkan  pendidikan  di  perguruan tinggi  yang  ada  di  Jatinangor.  Wisata  edukasi  di  Jatinangor  tersebut  juga  diarahkan  dengan melibatkan  masyarakat  sekitar  kampus  yang  ada  di  Jatinangor.  Selain  itu,  wisata  edukasi  ini  juga sebagai  salah  satu  bentuk  pengamalan  dari  tri  darma  perguruan  tinggi  yaitu  pengebdian  kepada masyarakat.
Keberhasilan pengembangan ekonomi masyarakt melalui wisata edukasi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan semua  pihak. Pihak perguruan tinggi yang mempunyai sarana dan informasi yang dapat  disebarkan  kepada  masyarakat.  Di  sisi  lain  masyarakat  juga  akan  terdongkrak  ekonominya dengan  terlibat  dalam  wisata  edukasi.  Sementara  wisatawan  akan  terbantu  dengan  informasi  yang diterimanya.
Kata kunsi : wisata edukasi, pengembangan ekonomi lokal, pengembangan masyarakat.

## Pendahuluan
Jatinangor adalah salah satu kecamatan yang  berada  di  Kabupaten  Sumedang. Lokasinya  tidak  jauh  dari  Ibukota  Provinsi Jawa Barat, Bandung. Akses menuju Jatinangor  terbilang  mudah  karena  dilewati oleh  TOL  Cipularang  yang  merupakan  jalan tol yang paling padat karena menghubungkan dua  kota  besar  di  Indonesia  yakni  Jakarta- Bandung.  Secara  lokasi  Jatinangor  juga, menjadi  jalur  strategis  penghubung  kota-kota di  Jawa  Barat  seperti  Bandung,  Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Majalengka.
Kecamatan  Jatinangor  memiliki  aset lokal  yang  luar  biasa,  hampir  berbagai  aspek
dimiliki oleh kecamatan ini. Bidang pendidikan,  sejarah  dan  kesenian  daerah berada  di  Jatinangor.  Bidang  pendidikan, Jatinangor  memiliki  4  Perguruan  tinggi diantaranya  Institut  Teknologi  Bandung, Universitas  Padjadjaran,  Sekolah  Tinggi Pemerintahan  Dalam  Negeri  dan  Institut Koperasi Indonesia. Keempat kampus tersebut,  mempunyai  jumlah mahasiswa  yang tidak  sedikit  jumlahnya. Direktur  Marketing Skyland City Cantya Van Hopper mengatakan bahwa  jumlah  mahasiswa  di  Jatinangor  ada sekitar 50.000 jiwa.
Keistimewaan  itu,  ditambah  dengan masuknya  dua  perguruan  tinggi  dari  4
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
perguruan  tinggi  yang  ada  di  Jatinangor kedalam  25  Kampus  terbaik  versi  BAN-PT karena  berakreditasi  A.  Kampus  tersebut adalah  Universitas  Padjadjaran  dan  Institut Teknologi  Bandung.  Kedua  perguruan  tinggi tersebut  menjadi  nilai  daya  tarik  kecamatan Jatinangor  di  mata  masyarakat  luas.  Tidak sedikit  SMA  dan  Lembaga-lembaga  untuk berkunjung  ke  Kecamatan  Jatinangor  dengan rangka studytour atau studi banding.
Usaha  wisata  edukasi  bertujuan  untuk mengenalkan aset kelokalan khususnya bidang pendidikan menjadi icon daerah serta memotivasi  siswa/i  SMA  untuk  menempuh pendidikan  di  perguruan  tinggi.  Aset  lokal bukan  hanya  terkait  sumber  daya  alam  saja melainkan  sumber-sumber  ekonomi  daerah setempat  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai usaha  di  kemudian  hari,  ia  dapat  berupa Sumber  Daya  Alam  ataupun  Sumber  Daya Manusia.
Kecamatan Jatinangor sudah dikelilingi oleh investor dari luar daerah. Tidak hanya itu, tidak sedikit pekerja yang berada di Jatinangor merupakan warga diluar Jatinangor. Padahal,  memiliki  sumberdaya  manusia  yang tidak  sedikit  namun  sayangnya,  warga  asli setempat seakan tersingkirkan oleh pendatang dari  luar  daerah.  Hal  ini  akan  menyebabkan munculnya permasalahan pengangguran. Dengan demikian perlu program pemberdayaan bagi pengangguran yang ada di Kecamatan  Jatinangor.  Dengan  program wisata edukiasi ini pengangguran yang ada di Jatinangor  akan  diberdayakan  untuk  menjadi guide atau  lainnya  dalam  mengeksplorasi daerah tempat tinggalnya sendiri.

## Tinjauan Pustaka
1. Pengembangan Ekonomi Lokal
Pengembangan ekonomi lokal menurut Blakely  dan  Bradshaw  adalah  proses  dimana pemerintah  lokal  dan  organisasi  masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Pengembangan  ekonomi  lokal  adalah  suatu proses yang melibatkan pembentukan kelembagaan  baru,  perkembangan  industri baru,  pengembangan  kapasitas  pekerja  untuk
menghasilkan  produk  yang  lebih  bermutu, identifikasi  pasar  baru  serta  pendirian  usaha- usaha  baru.  Sedangkan  menurut  Wold  Bank (2001)  adalah  proses  dimana  para  pelaku pembangunan,  bekerja  kolektif  dengan  mitra dari sektor publik, swasta dan non pemerintah, untuk  menciptakan  kondisi  lebih  baik  bagi pertumbuhan  ekonomi  dan  kesempatan  kerja (dalam Nurzaman, 2002).
Peranan  pemerintah  daerah  dalam pengembangan ekonomi lokal sangat penting, dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  berperan menjalankan fungsinya sebagai pelopor pengembangan,  koordinator,  fasilitator,  dan stimulator.  Peranan  pemerintah  daerah  juga sangat  diperlukan  dalam  hal  memperhatikan infrastruktur  yang  digunakan  dalam  kegiatan bisnis dan industri, serta peningkatan kualitas kehidupan  masyarakat.  Selain  pemerintah daerah,  peranan  swasta  dan  kelompok masyarakat  juga  diperlukan  dalam  kegiatan manajemen  wilayah  dan  pencarian  16  solusi atas  permasalahan  tertentu.  Sementara  itu, salah satu kebijaksanaan pembangunan ekonomi  lokal  didasarkan  pada  prinsip keuntungan  kompetitif,  salah  satunya  melalui pengembangan potensi ekonomi daerah (Sjafrizal, 2008). Potensi ekonomi daerah didefinisikan  oleh  Suparmoko  (2002)  sebagai “kemampuan  ekonomi  yang  ada  di  daerah yang  mungkin  dan  layak  dikembangkan sehingga  akan  terus  berkembang  menjadi sumber  penghidupan  rakyat  setempat  bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.” Sumihardjo (2008) menjelaskan bahwa pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah  tercermin  pada  visi  dan  misi  daerah yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka  panjang  daerah  (RPJPD)  dan  rencana jangka  menengah  daerah  (RPJMD).  Hal tersebut  merupakan  upaya  pemerintah  dalam pengembangan  potensi  daerah  yang  tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan di bidang  pembangunan  pada  dasarnya  adalah kunci  keberhasilan  pengembangan  potensi ekonomi  lokal  untuk  menguatkan  daya  saing daerah. Muktianto (2005) menjelaskan bahwa
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB),  komponen  sumber  daya  manusia, teknologi  dan  sistem  kelembagaan.  (dikutip dari  Sumiharjo,  2008,  Jurnal  Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1 | 191 h.12). Dalam menelaah PDRB dilakukan untuk mengetahui potensi basis dan non basis. Suatu daerah yang memiliki  keunggulan  memberikan  kekhasan tersendiri  yang  tidak  ada  pada  daerah  lain, sehingga  sektor  17  unggulan  tadi  dapat dikatakan  sebagai  kegiatan  basis  (Triyuwono & Yustika, 2003).
Tarigan  (2002)  menjelaskan  bahwa teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya  bahwa  laju  pertumbuhan ekonomi  suatu  wilayah  ditentukan  oleh besarnya  peningkatan  ekspor  dari  wilayah tersebut.  Perekonomian  regional  dapat  dibagi menjadi  dua  sektor,  yaitu  kegiatan  basis  dan bukan basis. Kegiatan basis adalah mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di  luar  batas-batas  perekonomian  masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang tidak mengekspor, yakni  hanya  kegiatan  yang  dilakukan  untuk memenuhi  kebutuhan  di  dalam  daerah  itu sendiri.
Bertambah  banyaknya  kegiatan  basis di  dalam  suatu  daerah  akan  menambah permintaan  terhadap  barang  dan  jasa  di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan
basis akan
mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang  mengalir  masuk  ke  dalam  daerah  yang bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap  produk  dari  kegiatan  bukan  basis. Dengan  demikian  kegiatan  basis  ekonomi mempunyai peranan sebagai penggerak pertama (primer mover rule), sedangkan setiap perubahan  mempunyai  “efek  multiplier” terhadap  perekonomian  regional,  baik  dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui sektor basis dan bukan basis antara lain  menggunakan  metode  analisis  “location quantient”  (LQ).  (Triyuwono  &  Yustika, 2003).
Dengan  mengetahui  kegiatan  basis disuatu  daerah  berdasarkan  potensi  yang dimilikinya,  maka  dapat  menguatkan  daya saing  daerah  tersebut.  Menurut  18  Abdullah (2002) “daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan  berkelanjutan  dengan  tetap  terbuka  pada persaingan  domestik  dan  internasional.” Indikatorindikator  utama  dan  prinsip-prinsip penentu  daya  saing  daerah  salah  satunya adalah  perekonomian  daerah.  Prinsip-prinsip kinerja perekonomian daerah yang mempengaruhi daya saing daerah yakni:  Nilai tambah merefleksikan produktivitas
perekonomian setidaknya jangka pendek.  Akumulasi modal mutlak diperlukan  untuk  meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
 Kemakmuran suatu daerah mencerminkan  kinerja  ekonomi dimasa lalu.
 Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif  perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik (dalam Hermayanti (2013).
2. Community Development
Community (Bambang,  2007)  dalam arti komunitas bermakna sebagai:
1. Kelompok  sosial  yang  bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama.
2. Kesatuan  pemukiman  yang  di atasnya  terdapat  kota  kecil/town, kota atau kota besar/city.
Menurut  Bambang  (2007) Community development pada garis besarnya dapat ditinjau dalam dua pengertian yaitu sebagai berikut:
- Dalam  arti  luas  bermakna  sebagai perubahan  sosial  berencana  dengan sasaran  perbaikan  dan  peningkatan bidang ekonomi dan sosial.
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
- Dalam  arti  sempit  adalah  perubahan sosial  berencana  di  lokasi  tertentu: dusun,  kampung,  desa,  kota  kecil  dan kota  besar,  dikaitkan  dengan  proyek yang  berhubungan  dengan  upaya pemenuhan  dari  kebutuhan  lokal, sepanjang mampu di kelola sendiri dan dengan  bantuan  sementara  dari  pihak luar.
Esensi community  development yang kemudian  mengilhami  model  pembangunan yang  berpusat  pada  rakyat,  adalah  upaya pemberdayaan ( empowerment ) terhadap rakyat berdasarkan integrasi ide-ide kemandirian.  Masyarakat  adalah  pelaku  yang menentukan  tujuan,  mengontrol  sumberdaya dan  mengarahkan  proses  pendayagunaan sumberdaya.  Titik  tekannya  terletak  pada kewenangan komunitas
mengelola sumberdaya dalam mewujudkan
kepentingannya.  Kegiatan  ini  dirancang berdasarkan prakarsa dan partisipasi masyarakat  dengan  orientasi  kebutuhan, potensi  dan  kemampuan  komunitas  lokal, namun  memperhatikan  variasi  dan  perbedaan yang ada dalam komunitas.
Menurut Tjokrowinoto (dalam
Bambang,  2007),  titik  berat  dari community development terletak  pada  pembangunan masyarakatnya,  dengan  titik  tekan  pada pembentukan  kader  pembangunan yang diharapkan  dapat  menopang  tercapainya masyarakat  yang  berswasembada.  Asasnya adalah pembangunan integral, kekuatan sendiri dan pemufakatan bersama.
- Asas  pembangunan  integral  adalah pembangunan  yang  seimbang  dari semua  segi  masyarakat  sehingga menjamin  perkembangan  yang  selaras dan  tidak  berat  sebelah,  tetapi  perlu diingat  bahwa  untuk  masa  permulaan titik beratnya terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.
- Asas kekuatan sendiri bahwa tiap usaha pertama-tama harus didasarkan kepada kekuatan atau kemampuan sendiri dan tidak hanya menunggu pemberian dari pemerintah.
- Asas  pemufakatan  bersama  diartikan bahwa pembangunan harus
dilaksanakan  di  lapangan  yang  benar- benar  dirasakan  sebagai  kebutuhan oleh  masyarakat  yang  bersangkutan, sedangkan  keputusan  melaksanakan suatu  proyek  bukan  berdasarkan  atas perintah atasan, melainkan merupakan putusan bersama dari anggota-anggota masyarakat.
Menurut  Dunheim  (dalam  Bambang, 2007), Community Development berarti usaha terorganisir untuk memperbaiki kondisi kehidupan komunitas dan peningkatan kemampuan  berintegrasi  dan  berkembang secara  mandiri,  dengan  unsurnya:  program berencana, pembangkitan tekad, tidak tergantung pada bantuan pihak luar.
Menurut  Nelson  dan  Ramsay  (dalam
Bambang,
2007) berpendapat bahwa Community Development adalah proses pendidikan  untuk  bertindak,  masyarakat disiapkan untuk mewujudkan tujuan komunitas  secara  demokratis.  Pemimpin berperan  sebagai  agen  untuk  membentuk pengalaman belajar bagi komunitas dari pada sebagai penggerak tercapainya sasaran program.
Menurut  Maskun  (dalam  Bambang, 2007): Community Development adalah program yang berusaha menjangkau masyarakat  yang  kondisi  sosial  ekonominya masih  dalam  keadaan  relatif  rendah  dan  sulit untuk berkehidupan memenuhi syarat kelayakan dan kesejahteraan. Community Development oleh
Dunham  1970  (dalam  Chisinau,  2005) didefinisikan  sebagai “the  conscientious process of social interaction and that peculiar technique  (...)  which  have  at  least  one  of  the following objectives:
- Solving the basic needs and obtaining and maintaining a balance between the needs and resources of a community.
- Helping  people  treat  more  efficiently their  problems  and  their  aims,  by assisting them in developing, strengthening  and  maintaining  their participation,  self-control  and  co- operation skills .
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
- Producing  change  within  community and  group  relations,  and  within community decision making center. Dalam pengertian fasilitator,
Community  Development diartikan  suatu proses,  yang  terkadang  memerlukan  bantuan dari fasilitator, dimana sekelompok masyarakat mengidentifikasikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dan terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut dengan memanfaatkan  sumberdaya  yang  mereka miliki tetapi kadang-kadang harus menggunakan  sumberdaya  dari  tempat  lain. Community  Development melibatkan  setiap individu di dalam kelompok untuk menghadapi
permasalahan bersama.
Community Development
bertujuan membentuk  kelompok  masyarakat  yang  kuat, sehingga dapat mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi kelompok tersebut.
Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan  dan  kemandirian  masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.
Pemberdayaan sendiri merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus.
Istilah  pemberdayaan  ( empowerment) muncul  hampir  bersamaan  dengan  adanya kesadaran pada perlunya partisipasi
masyarakat
dalam pembangunan.
Diasumsikan  bahwa  kegiatan  pembangunan itu  seharusnya  mampu  merangsang  proses kemandirian  masyarakat  ( self  sustaining process ). Tanpa partisipasi masyarakat, proses kemandirian  tersebut  tidak  akan  memperoleh kemajuan.
Pada tataran konseptual istilah pemberdayaan  dapat  dikaitkan  dengan  proses transformasi  sosial,  ekonomi,  dan  bahkan politik (kekuasaan). Secara definisi, pemberdayaan merupakan proses penumbuhan kekuasaan  atau  kemampuan  diri.  Melalui proses  pemberdayaan  maka  diasumsikan seseorang dari strata sosial terendah sekalipun bisa terangkat dan muncul menjadi bagian dari lapisan  masyarakat  menengah  atas.  Akan tetapi,  pada  prakteknya  proses  pemberdayaan membutuhkan  bantuan  orang  lain.  Tanpa bantuan  tersebut  tidak  mungkin  proses  akan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
Untuk  itu  harus  ada  seseorang  atau  institusi yang  bertindah  sebagai  pemicu  kemajuan ( enabler ).  Dan  “orang  kuat”  yang  sering menjadi andalan tidak lain adalah pemerintah.
Para  ahli  menetapkan  bermacam- macam model dalam pelaksanaan Community Development .  Model  yang  paling  sering dipakai (Chisinau, 2005) yaitu:
- Organization  of  the  Neighbourhood
Dalam model ini Community Development dimanfaatkan untuk membentuk solidaritas di antara masyarakat yang berdekatan/bertetangga. Setiap anggota  kelompok  berlaku  sebagai individu yang bekerjasama menghadapi sebuah permasalahan bersama.
- Community Planning Dalam model ini
Community Development dimanfaatkan untuk mengkoordinasikan anggota suatu kelompok  masyarakat  yang  lebih  luas untuk  mengatasi  permasalahan  yang lebih kompleks.
- Program  Development Dalam  model ini  anggota  kelompok  terlibat  dalam setiap  tahap  pembangunan  mulai  dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Para anggota berpikir, menganalisa, merencanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pembangunan  dengan  kemampuan yang  mereka  miliki.  Model  ini  sering disebut juga dengan prinsip partisipatif.

## Metode
Kajian ini menggunakan data sekunder yang didasarkan kepada studi dokumentasi dan pustaka.  Studi  dokumentasi  lebih  diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis hasil laporan serta  data  yang  telah  dipublikasikan  yang berkaitan  dengan  fenomena  yang  dikaji. Sementara  itu  studi  pustaka  lebih  diarahkan untuk  menganlisis  fenomena  yang  ada didasarkan  kepada  konsep  atau  teori  yang sesuai dengan fenomena yang dikaji
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129

## Pengembangan  Ekonomi  Lokal  melalui Wisata Edukasi
Keberadaan perguruan tinggi di Kecamatan  Jatinangor  menjadi  aset  yang berharga. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi yang  ada  di  Jatinangor  akan  menjadi  buruan dari siswa SMA untuk melanjutkan pendidikannya.  Selain  itu  banyak  juga lembaga  pendidikan  khususnya  SMA  yang mengunjungi  Jatinangor  untuk  mengadakan study  tour  di  perguruan  tinggi  yang  ada  di Jatinangor.  Untuk  membantu  para  pendatang yang  ingin  melanjutkan  pendidikan  di Jatinangor  maka  diperlukan  adanya  program tertentu.  Salah  satunya  dengan  program education tour.
Jatinangor Education  Tour adalah wisata  pendidikan  perguruan  tinggi  (ITB, Unpad, IKOPIN dan IPDN) dengan kegiatannya  ialah  tur  kampus  dan  pemberian informasi-informasi  terkait  kampus  yang dikunjungi.  Pangsa  pasar  yang  dituju  yaitu wisatawan  luar  daerah  khususnya  sekolah- sekolah  yang  ingin  mengadakan studytour khususnya siswa/i kelas 3 SMA.
Lokasi dari usaha Jatinangor Education Tour adalah  kampus-kampus  yang  ada  di Jatinangor diantaranya,
Universitas
Padjadjaran,  Institut  Teknologi  Bandung, Institut  Koperasi  Indonesia  dan  Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Secara heksagonal pengembangan ekonomi  lokal  dalam  program  Jatinangor Education Tour ini dapat ditinjau dengan;
a. Kelompok Sasaran
Dalam proses menjalankan usaha perlu adanya  modal.  Jatinangor Education  Tour dapat  menggaet  pelaku  usaha  lokal  maupun bukan berasal dari daerah setempat. Pengelola usaha ditargetkan akan dijalankan oleh warga lokal  selaku  tuan  rumah  serta  mahasiswa/i kampus setempat.
Investor  luar  memiliki  potensi  yang lebih ketimbang dari lokal. Usaha-usaha yang ada  di  Jatinangor  merupakan  para  pengusaha yang berasal dari luar daerah.
b. Faktor Lokasi
Jatinangor Education Tour berlokasi di Kecamatan  Jatinangor,  Kab.  Sumedang  yang
merupakan  lokasi  dari  4  kampus  diantaranya Universitas  Padjadjaran,  Institut  Teknologi Bandung, Institut Manajemen Koperasi Indonesia  dan  Institut  Pemerintahan  Dalam Negeri.  Jika  dirincikan  bahwa  2  merupakan Perguruan  Tinggi  Negeri,  1  merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dan 1 lagi  merupakan  Lembaga  Perguruan  Tinggi Swasta.
Jarak  lokasi  dari  satu  kampus  dengan kampus  lainnya  tidaklah  begitu  jauh,  masih dalam satu kecamatan dan di jalan yang sama. Jatinangor  merupakan  kecamatan  yang  tidak jauh  dari  pusat  Kota  Bandung  secara  sarana transportasi mudah dan keadaan infrastrukturnya masih tergolong baik. Sehingga  memungkinkan  adanya  peluang kerjasama dari luar dalam rangka pengembangan usaha ini.
Dampak dari adanya 4 kampus tersebut salahsatunya  yaitu  pemukiman  menjadi  padat sehingga pembangunan di Kawasan Jatinangor menjadi  cepat  dan  padat.  Selain  itu,  tenaga kerja memerlukan pelatihan-pelatihan keterampilan  kerja  agar  dapat  menciptakan tenaga kerja yang professional.
c. Keterkaitan dan Fokus Kebijakan
Pelaksanaan usaha JET akan merekrut tenaga kerja dari masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran di  Jatinangor  serta  melakukan  pemberdayaan masyarakat.
d. Pembangunan Berkelanjutan
Pengembangan usaha didapat dilakukan  dengan  pengembangan  inovasi program tour- nya dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan  khususnya  pemuda-pemuda setempat  yang  merupakan  focus  untuk dijadikan rektrut tenaga kerja usaha.
e. Tata Kepemerintahaan
Dalam  menjalankan  usaha  ini,  perlu adanya  kemitraan  dengan  pihak  kampus. Kampus-kampus di Jatinangor sebagai tempat usaha  dilaksanakan  sehingga  perlu  adanya komunikasi  yang  baik  antara  pihak  kampus dengan pengusaha JET untuk membahas lebih dalam terkait usaha.
f. Proses Manajamen
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
Stakeholder  yang  berperan  dalam  usaha  JET (Jatinangor Education Tour):
1. Kabupaten/Kecamatan setempat , berperan untuk membantu dalam proses pendataan Sumber Daya Manusia untuk perekrutan  tenaga  kerja  dan  sebagai penghubung  ke  sistem  sumber  yang lainnya.
2. Kampus  (UNPAD,  IPDN,  IKOPIN  dan ITB),  berperan  sebagai partner bisnis usaha JET.
3. Dinas  Pendidikan  Daerah,  berperan dalam  perumusan  konsep  usaha  agar sesuai  dalam  konsep  pendidikan  yang ada dan membantu meningkatkan promosi ke lembaga pendidikan.
4. BEM  Kema  Universitas  di  setiap Kampus-kampus, berperan untuk kerjasama dalam perekrutan tenaga kerja untuk  pendampingan  perjalanan  wisata kampus.
5. Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian, berperan  dalam  pemberian  fasilitas untuk pelatihan wirausaha dan manajemen sumberdaya.
6. Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan, berperan  dalam  pelatihan  pengelolaan perjalanan  dan  pendampingan  wisata dan  bermitra  untuk  menjadikan  JET sebagai icon Jatinangor.
Selain  itu,  peran  praktik  Pekerja  Sosial juga sangat penting. Peran tersebut diantaranya;
1. Fasilitator
Dalam  literatur  pekerjaan  sosial, peranan  “fasilitator”  sering  disebut sebagai “pemungkin” (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Peran sebagai pemungkin  atau  fasilitator  bertujuan untuk  membantu  klien  agar  menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.
Dalam  penyelenggaraan  Jatinangor education tour , peran fasilitator adalah memfasilitasi  warga  setempat  untuk mengoptimalkan  potensi-potensi  yang dimilikinya dengan tujuan mengembangkan  ekonomi  kelokalan sebagai ciri khas dari daerah
Jatinangor. Hal tersebut terbagi kedalam beberapa point: - Peran  fasilitator  untuk  melakukan penyadaran. Pekerja sosial melakukan  penyadaran  kepada masyarakat Jatinangor bahwa masyarakat setempat memiliki potensi  yang  sangat  bagus  untuk dikembangkan salahsatunya
adanya 4 kampus besar di Kecamatan  Jatinangor  yang  bisa dimaksimalkan  sebagai  lapangan kerja  warga  setempat  dan  untuk menjalankannya,  peran  fasilitator berperan  untuk  membangun  relasi dikhususkan antara lembaga kelokalan dengan pihak kampus. - Peran fasilitator untuk pelembagaan/pengorganisasian. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemerintahan  dan  pihak  kampus serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya - Peran fasilitator untuk pengembangan kemandirian/otonomi/kedaulatan.
Mengembangkan  inovasi  dalam masyarakat  berdasarkan  aspirasi dari masyarakat.
2. Broker Peran  pekerja  sosial  sebagai  broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal,  dalam  PM  terdapat  klien  atau konsumen.  Namun  demikian,  pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain,  yakni  jaringan  pelayanan  sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi  broker  mengenai  kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya merupakan aspek penting  dalam  memenuhi  keinginan kliennya  memperoleh  “keuntungan” maksimal.
Jatinangor Education Tour merupakan gagasan yang mengoptimalkan potensi dari Kecamatan Jatinangor. Peran pada pekerja  sosial  seperti  pelaksanaan usaha  tersebut-pun  diserahkan  pada
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
sumberdaya  manusia  setempat  agar masyarakat  setempat  mendapatkan keuntungan dari adanya usaha JET.
3. Mediator
Pekerja sosial sering melakukan peran mediator  dalam  berbagai  kegiatan pertolongannya.
Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Pekerja sosial  berperan sebagai “fungsi  kekuatan  ketiga”  untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.
Dari pelaksanaan usaha JET, pekerjasosial berperan untuk menjembatani pemerintah, masyarakat Jatinangor  dan  pihak  kampus  dengan maksud agar tidak ada pihak yang lebih mendominasi dan terdeskritifkan jalannya usaha JET.
4. Pengetahuan dan Keterampilan Agar  sumberdaya  manusia  yang  ada bekerja  secara  professional  perlu adanya  pekerja  sosial  yang  berperan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan  dari  pelaksana  usaha JET.
Dari  keempat  peran  diatas  merupakan peran  dari  Praktik  Pekerja  Sosial  dalam pelaksanaan  Pengembangan  Ekonomi  Lokal dengan  tujuan  memajukan  Jatinangor  dengan asset kelokalan.

## Penutup
Jatinangor education  tour merupakan bussines plan yang berdasarkan asset kelokalan
di Jatinangor. Dalam
pelaksanaannya, diperlukan kerjasama dengan segala  pihak  dari mulai pemerintahan setempat, dinas terkait, masyarakat Jatinangor, Mahasiswa/i  ke  empat  perguruan  tinggi  yang ada di Jatinangor, investor dan Pekerja Sosial. Elemen tersebut mempunyai peran yang sama pentingnya dalam menjalankan usaha JET.
Blakely  &  Bradshaw.  2002.  Planning  Local Econo-mic Development, Theory and Practice. Califor-
Dendi, A. H. R. & Mahman, R. 2007. Forum
Pengembangan Ekonomi Lokal-
konsep, Strategi dan Metode; Perspektif  dan  Pengalaman  Nusa Tenggara. GTZ-GLG dan Departemen Dalam Negeri Indonesia.
Indratno,  I.  &  Agustina.  I.  H.  2005.  Studi
Kemam-puan  Masyarakat  Dalam Pengembangan Eko-nomi Lokal Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 21(3): 416-429. Martati, Indah.Suminto danSyarifuddin, Andi. 2013.  Model  Penciptaan  Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi  Lokal  Pada  Kecamatan Samarinda Ilir. Samarinda: Manajemen  Pemasaran,  Politeknik Negeri  Samarinda.  JMK,  VOL.  15, NO.  2,  September  2013,  123-130 ISSN 1411-1438 Neni. 2013.
http://mahaneni.blogspot.co.id/2013/
09/peran-pekerja-sosial-dalam- pengembangan.html  dikutip  pada  21 November 2016 pukul 23.48 wib.
Raharjo,  ST.  2015.  “Pekerjaan  Sosial Generalis,  Suatu  Pengantar  Bekerja Bersama Organisasi dan Komunitas”, Edisi Revisi Buku, Unpad Press,
Raharjo,  ST.  2015.  “Dasar  Pengetahuan Pekerjaan Sosial”, Buku, Unpad Press
Raharjo,  ST.,  Taftazani,  BM.,  Apsari,  NC., Santoso,  MB.  2016.  “PANDUAN PRAKTIKUM  MIKRO  (Konseling dan  Pengembangan  Diri)”.  Buku  . Unpad Press.
Raharjo,  ST.  2015.  “Assessment  dan Wawancara  dalam  Prakti  Pekerjaan
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129

## Sosial  dan  Kesejahteraan  Sosial”,
Edisi Revisi Buku, Unpad Press
Suharto, Edi. 2010. www.policy.hu/suharto/modul- a/makindo_34.htm
dikutip pada Selasa,  22  November  2016  pukul 00.33 wib.
http://www.tribunnews.com/regional/2014/12 /16/pengembang-kian-getol-bikin- apartemen-mahasiswa
http://www.bandungkab.go.id/arsip/2093/info rmasi-publik-dinas-koperasi,-ukm,- perindustrian-dan- perdagangan#sthash.J2njLtqQ.dpuf diakses  pada  20  Desember  2016 pukul 22.01 wib nia: Sage
Publication.
http://digilib.unila.ac.id/11624/17/BAB%20II.
pdf United Nations Human Settlements Programme. 2005. The Local Economic Development Series, Promoting Local Development through  Strategic  Planning  Volume
3:  Toolkit. Nairobi:  United  Nations Human Settlements Programme (UN- HABITAT).