## IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH SE-SULAWESI SELATAN
Fathur Firman Syeh 1 , Andi Subhan Amir 2 , Nosakros Arya 3
1,2,3 Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin e-mail: 1 syehff18e@student.unhas.ac.id, 2 asa@unhas.ac.id, 3 nosakrosarya@unhas.ac.id

## Abstrak
Masyarakat  secara  luas  memperoleh  hak  atas  informasi  publik  sejak  Undang-Undang  No.14  Tahun  2008  (UU KIP) disahkan. Berdasarkan UU KIP itu maka setiap Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan informasi publik non-dikecualikan pada berbagai saluran informasi, termasuk situs web resmi milik Pemda sendiri. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbukaan informasi publik yang ditampilkan pada situs web Pemerintah  Daerah  di  Sulawesi  Selatan  di  tahun  2022.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik  sensus  ( total sampling ) untuk menentukan populasi, yaitu sebanyak 24 situs web resmi milik Pemerintah Kabupaten atau Kota Se-Sulawesi Selatan. Menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan tipe deskriptif. Data primer diperoleh dari  pengisian  lembar coding untuk  menilai  keterbukaan  informasi,  adapun  indikator  kelengkapan  informasi bersumber dari Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  literatur  yang  relevan  dengan  objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa situs web pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan sebagai saluran komunikasi massa digital dan inisiatif e-government belum menunjukkan hasil yang maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 49,24% situs web yang menampilkan informasi secara ‘tidak lengkap’, 28,41% situs web yang menampilkan informasi secara ‘cukup lengkap’, dan 22,35% situs yang menampilkan secara ‘lengkap’.
Kata kunci: E-Government, Situs Web Pemerintah Daerah, UU KIP

## IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE ON SOUTH SULAWESI REGIONAL GOVERNMENT WEBSITES

## Abstract
Society has had the right to public information since Law No. 14 of 2008 (UU KIP) was passed. Based on the UU KIP, every public agency is obliged to publish public information through various channels, including the local government's official website. Therefore, this study analyzes public information displayed on websites in South Sulawesi in 2022. This research was conducted using a census technique (total sampling) to determine the population  of as many as 24 official  websites belonging to the Regency/City Government of South Sulawesi. Using quantitative content analysis method with descriptive type. Primary data is obtained by filling in the coding sheet  to assess the  complete information. In contrast,  are the indicator of completeness  of information comes from Information Commission Regulation No.1 of 2021 concerning Public Information Service Standards (Perki SLIP). At the same time, the secondary data was obtained from the study of literature and literature relevant to the object of research. The study results show that local governments' websites throughout South Sulawesi as digital mass communication channels and e-government initiatives have not shown  maximal results. Based on the  data  obtained,  49.24%  of  websites  display  'incomplete'  information,  28.41%  display  'quite  complete' information, and 22.35% display 'complete' information.
Keywords: E-Government, Local Government Website, UU KIP

## PENDAHULUAN
Kebebasan untuk mencari, menerima, memberikan dan menggunakan informasi untuk penciptaan, akumulasi dan penyebaran pengetahuan  menjadi  salah  satu  poin  dari  67 prinsip  dasar  utama Declaration  of  Principles tentang  Building  the  Information  Society:  A Global Challenge in the New Millennium pada World  Summit  on  the  Information  Society (WSIS) yang diadakan di Jenewa-Swiss, Tahun 2003. Prinsip tersebut sejalan dengan salah satu pasal  dalam  konstitusi  tertinggi  di  Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan  segala  jenis  saluran  yang tersedia”.
Dalam  hal  tersebut  bahawa  setiap  orang memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan infromasi sesuai dengan kebutuhannya.
Terutama pada saat ini sebagai era keterbukaan informasi, dan penguasaan informasi yang telah menjadi  determinasi  pencerdasan  sekaligus pendulum  kemajuan  bangsa  (Lendon,  2020). Pasca  gerakan  reformasi  di  tahun  1998, masyarakat  menuntut  agar  penyelenggara pemerintah di Indonesia melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik, dan menuntut agar  terciptanya  ruang  bagi  masyarakat  untuk turut berpartisipasi dalam pengawalan pemerintahan  sampai  diproses  pengambilan kebijakan karena otoritarianisme sangat bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia,  dan berlawanan  dengan  demokrasi.  Menurut  (Fahri &  Unde,  2018),  Pemerintah  sebelum  reformasi dulunya  memiliki  system  politik  yang  bersifat satu  arah  dan  otoriter,  dalam  hal  ini  pemeritah sebagai komunikator tunggal yang menjadi alat pengontrol negara kepada masyarakat. kemudian  berubah  menjadi  terbuka  atau
demokratis dan interaktif yang lebih mengedepankan  diskusi  untuk  menyamakan persepsi dan pendapat. Maka dari itu muncullah istilah  ‘ Clean  and  Good  Governance’ di Indonesia.
Keterbukaan  informasi  di  negara  yang berlabel  demokrasi  merupakan  aspek  yang paling penting, oleh karena itu hal ini merupakan agenda reformasi yang harus segera diselesaikan. Pemerintah kemudian mengesahkan  Undang-Undang  No.14  Tahun 2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik (selanjutnya  akan  disingkat  UU  KIP  atau  UU No.14/2008). UU  KIP  diharapkan akan membangun  keterbukaan  informasi  di  lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat dan secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong masyarakat  menjadi  lebih  demokratis  dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap  informasi  yang  dimiliki  pemerintah baik  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah maupun  lembaga-lembaga  publik  lain  seperti lembaga  pendidikan  dan  lembaga  kesehatan (Alawiah et al., 2018).
Kehadiran  UU  KIP  sebagai  sebuah lompatan  besar  dalam  sejarah  Indonesia. Menurut  (Lendon,  2020),  paradigma  informasi yang  sebelumnya  tertutup dan  dimonopoli  oleh elit  penguasa,  kini  diserahkan  kepada  rakyat. Oleh  karena  itu  keterbukaan  informasi  publik merupakan  pondasi  dalam  membangun  tata pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance ) yang  transparan,  terbuka  dan  partisipatoris dalam  seluruh  proses  pengelolaan  kenegaraan, termasuk  seluruh  proses  pengelolaan  sumber daya  publik  sejak  dari  proses  pengambilan keputusan,  sampai  dengan  pelaksanaan  serta evaluasi  (Alawiah  et  al.,  2018).  Terlebih  juga akan  manfaat  dari  keterbukaan  informasi  yakni pencegahan korupsi (Cangara et al., 2020; Maria &  Halim,  2021),  kompetisi  penyedia  yang monopolistik, dan perselisihan informasi (Lubis et al., 2018).

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
Sejak  UU  KIP  disahkan,  telah  banyak pemerintah  daerah  yang  mulai  menjalankan terutama  dalam  hal  penyampaian  informasi melalui  situs  web  resmi  pemerintah  daerah masing-masing. Mengingat bahwa salah satu hal esensial dalam implementasi UU KIP oleh badan publik adalah konten informasi itu sendiri (Noor, 2019). Namun demikian, masih terdapat Badan Publik  yang  belum  menampilkan  informasi sesuai  standar  yang  telah  diamanatkan  dalam undang-undang  seperti  hanya  menampilkan informasi  yang  kurang  lengkap  dan  informasi mengenai hal umum (Nupikso, 2015; Perdana et al.,  2018;  Prasetya,  2015;  Susilo,  2020). Informasi  keuangan  menjadi  subjek  yang  lebih sulit  didapat  ketimbang  informasi  lain  seperti profil, program dan kegiatan, lokasi dan alamat (Cheisviyanny  et  al.,  2020;  Nupikso,  2015; Prahono & Elidjen, 2017; Prasetya, 2015; Susilo, 2020).  Selain  itu,  informasi  yang  ditampilkan oleh  situs  web  pemerintah  belum  memenuhi prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas,  dan  partisipatoris)  (Shobaruddin, 2021).
Potret Keterbukaan Informasi Publik di daerah  Sulawesi  Selatan,  dapat  dilihat  pada Indeks  Keterbukaan  Informasi  Publik  Tahun 2021  yang  dirilis  oleh  Komisi  Informasi  Pusat. Pada  indeks  tersebut  disusun  berdasarkan asesmen  dari  319  informan  ahli  nasional  dan provinsi yang mencakup berbagai dimensi dalam aspek keterbukaan informasi seperti (1) dimensi politik;  (2)  dimensi  ekonomi;  dan  (3)  dimensi hukum.  Provinsi  Sulawesi  Selatan  mencapai kategori  ‘sedang’  dengan  poin  68,31.  Jika diurutkan  dari  peraih  skor  tertinggi  sampai terendah,  Sulsel  berada  di  posisi  26  dari  34 Provinsi di Indonesia.  Penelitian ini diharapkan dapat  secara  khusus  menggambarkan  Potret Keterbukaan  Informasi  Publik  khususnya  pada saluran Situs Web Resmi Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  kepada  masyarakat terkait penerapan UU KIP khususnya pada situs web pemerintah daerah Se-Sulawesi Selatan dan
sebagai  bahan  untuk  mengevaluasi  kinerja Badan  Publik  di  lingkup  Pemda  dalam menyediakan  informasi  publik  yang  sesuai dengan UU KIP.

## METODE
Penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif.  Analisis  isi  kuantitatif  adalah pengecekan  simbol-simbol  komunikasi  yang sistematis  dan  dapat  direplikasi,  yang  telah diberi  nilai  numerik  sesuai  dengan  aturan pengukuran  yang  valid,  dan  analisis  hubungan yang melibatkan nilai-nilai tersebut menggunakan metode statistik, untuk menggambarkan komunikasi, menarik kesimpulan tentang maknanya, atau menyimpulkan dari komunikasi ke konteksnya, baik  produksi  maupun  konsumsi  (Riffe  et  al., 2019:  23).  Hal  tersebut  untuk  memberikan gambaran  implementasi  keterbukaan  informasi publik pada seluruh situs web pemda yang ada di Sulawesi  Selatan.  Penggambaran  atas  hasil penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif.
Proses  penelitian  berlangsung  selama kurang  lebih  dua  bulan,  terhitung  sejak  bulan Juni  2022  hingga  Juli  2022  pada total  populasi penelitian  yaitu  24  situs  web  resmi  pemerintah daerah  se-Sulawesi  Selatan  yang  dapat  di  lihat pada tabel 1.  Pengumpulan data menggunakan observasi langsung secara online pada populasi penelitian yang kemudian dilakukan pengukuran pada sebuah lembar coding. Pengukuran tersebut disebut sebagai pengkodingan.
Pengkodingan dilakukan dengan memberikan  penilaian  sebuah  situs  web berdasarkan  ketersediaan  informasi  (teks  atau objek)  dan  minimal  haru  dilakukan  oleh  dua orang.  Bila  informasi  dapat  ditemukan  maka diberi  nilai  1  disertai  bukti  hyperlinknya  dan nilai  0  bila  informasi  tidak  dapat  ditemukan. Kemudian, nilai dari pemenuhan indikator akan dihitung  dan  diberi  nilai  dengan  ketentuan sebagai berikut:
0=Jika tidak ada indikator yang terpenuhi 1=Jika indikator yang dipenuhi hanya sebagian 2=Jika indikator terpenuhi semua.
Indikator  dalam  lembar  coding  sebagai instrumen pengukuran mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar  Layanan  Informai  Publik  (Perki  SLIP) dan  dapat  dilihat  pada  tabel  2.    Selanjutnya teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui  tahapan  sebagai  berikut:  (1)  Seluruh hasil  koding  dari  24  website  ditabulasi  untuk melihat  jumlah  poin  yang  diperoleh  oleh masing-masing  website  pemda;  (2)  Kemudian setiap  indikator  untuk  masing-masing  website dianalisis secara deskriptif dengan dasar jumlah poin yang diperoleh masing-masing website.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Uji Reliabilitas
Data yang telah didapatkan dari pengisian lembar koding di uji reliabilitasnya terlebih dahulu. Hasil temuan  data  dari  masing-masing  coder  akan dibandingkan dengan cara melihat persamaan dan perbedaannya.  Tujuan  dari  uji  reliabilitas  ini adalah  untuk  memastikan  objektivitas  penelitian dan meminimalisir bias peneliti. Teknik pengukuran  apakah  data  yang  ditemukan  telah teruji reliabilitasnya digunakan rumus Holsti yang ketika  hasil  penghitungan  coefficient  reliability menunjukkan  nilai  di  atas  0,7  maka  data  dapat dikatakan  reliabel.  Hasil  dari  uji  reliabilitas  ini bisa dilihat pada tabel 3.
2. Kelengkapan  Informasi  Pada  Situs  Web Pemda
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  secara keseluruhan tentang deskripsi berdasarkan klasifikasi kelengkapan informasi (tabel 4), data tersebut menunjukkan bahwa akumulasi persentase informasi yang tidak lengkap sebesar 49,24% dari total sampel yang diteliti kemudian cukup  lengkap  sebesar  28.41%  dan  informasi yang  lengkap  sebesar  22.35%.  Ketiga  nilai
persentase  ini  adalah  persentase  keseluruhan berdasarkan  Informasi  yang  Wajib  Disediakan dan  Diumumkan  Secara  Berkala.  Simbol  ƒ memiliki  arti  frekuensi  data  (seberapa  sering sebuah data muncul pada setiap kategori).
Pada bagian informasi yang ditampilkan secara ‘tidak lengkap’ didominasi oleh informasi mengenai Laporan Akses Informasi Publik (ID: AIP5)  dengan  total  sebanyak  24  website  atau sebesar  100%.  Selanjutnya  dengan  nilai persentase  terbesar  kedua  ditemukan  pada kategori Laporan Keuangan yang Telah Diaudit (ID: LKA4) dengan total sebanyak 21 situs web atau  sebesar  87,5%  dari  total  sampel  yang diteliti.  Lalu  pada  posisi  ketiga  terdapat  dua kategori  yang  memiliki  frekuensi  yang  sama banyaknya,  kategori  tersebut  adalah  Informasi Tentang  Program  dan  Kegiatan  (ID:  PK2)  dan Informasi  Tentang  Kinerja  Badan  Publik  (ID: KBP3)  dengan  jumlah  sebanyak  19  situs  web atau  sebesar  79,17%  dari  total  sampel  yang diteliti.  Kategori  informasi  dengan  persentase terbesar  keempat  terdapat  pada  Informasi Ketenagakerjaan  (ID:  TK10)  dengan  frekuensi sebanyak  13  situs  web  atau  sebesar  54,17%. Kemudian  pada  posisi  persentase  terbesar kelima terdapat pada kategori Informasi Tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik (PMI7) yaitu  sebesar  45.83%  atau  sebanyak  11  situs web.  Jika  diurutkan  dari  perolehan  persentase dari yang terbesar sampai terkecil dapat melihat gambar 1.
Untuk  informasi  yang  ditampilkan secara ‘cukup lengkap’ ditemukan paling banyak pada  20  situs  web  pada  kategori  Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (ID: PBJ9) dengan persentase  sebesar  83,3%  dari  sampel  yang diteliti.  Kemudian  terbanyak  kedua  dengan jumlah  19  situs  web  ditemukan  pada  kategori Profil  Badan  Publik  (ID:  PBP1)  dengan persentase sebesar 79,17%. Selanjutnya persentase terbesar ketiga yaitu 75% dari sampel yang diteliti ditemukan pada kategori Informasi Regulasi (ID: KP6) atau sebanyak 18 situs web. Informasi  tentang  Tata  Cara  Melaporkan Penyelewengan  (ID:  TP8)  berada  pada  posisi
keempat terbanyak dengan jumlah 15 situs web atau  62,5%  dari  sampel  yang  diteliti.  Posisi kelima terdapat pada kategori Prosedur Memperoleh  Informasi  (ID:  PMI7)  yaitu sebanyak 3 website atau sebesar 12,5% dari total sampel yang diteliti. Disusul pada posisi keenam sebanyak  2  website  atau  8,33%  terdapat  pada kategori  Informasi  Bencana  dan  Keadaan Darurat  (ID:  PE11).  Posisi  terakhir  ditempati oleh  kategori  yang  belum  disebutkan  atau  5 (lima) kategori sekaligus dengan jumlah 0 situs web atau persentase sebesar 0%. Jika diurutkan dari  perolehan  persentase  dari  yang  terbesar sampai terkecil dapat melihat gambar 2.
Kemudian pada informasi yang ditampilkan  secara  ‘lengkap’  pada  situs  web Pemerintah Daerah paling banyak ditempati oleh kategori  dengan  ID:  PE11  atau  Informasi Tentang  Bencana  dan Keadaan  Darurat  dengan frekuensi situs web sebanyak 14 atau persentase sebesar  58,33%  dari  sampel  penelitian.  Lalu  di posisi  kedua  terdapat  kategori  informasi mengenai Informasi Ketenagakerjaan (ID: TK8) dengan  persentase  sebesar  45,83%  dari  total sampel  atau  sebanyak  11  situs  web.  Kemudian kategori terlengkap ketiga terdapat pada kategori
informasi Prosedur Memperoleh Informasi (ID: PMI7)  dengan  persentase  sebesar  41,67%  dari total sampel atau sebanyak 10 situs web. Posisi keempat  terdapat  pada  kategori  informasi  Tata Cara  Melaporkan  Penyelewengan  (ID:  TP8), Profil  Badan  Publik  (ID:  PBP1),  Informasi Program  dan  Kegiatan  (ID:  PK2),  Informasi Tentang Kinerja Badan Publik (ID: KBP3) yang masing-masing  sebanyak  5  situs  atau  20,84% dari  sampel  yang  diteliti.  Selanjutnya  posisi kelima  ditemui  kategori  informasi  tentang Laporan  Keuangan  yang  Telah  Diaudit  (ID: LKA4)  yakni  sebanyak  3  situs  dengan persentase  sebesar  12,5%  dari  sampel  yang diteliti.  Kategori  informasi  Laporan  Akses Informasi  (ID:  AIP5),  Informasi  Regulasi  (ID: KP6), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ9) sama- sama  menempati  posisi  paling  rendah  dalam klasifikasi  dengan  frekuensi  situs  sebanyak  0 dengan persentase sebesar 0% dari sampel yang diteliti. Jika diurutkan dari perolehan persentase dari yang terbesar sampai terkecil dapat melihat gambar 3.
Tabel 1. Populasi Situs Web Resmi Pemda yang Ada di Sulawesi Selatan
No. Nama Kab/Kota Alamat Situs Web 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kep. Selayar
Kabupaten Luwu
Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros
https://makassarkota.go.id/ https://palopokota.go.id/ https://pareparekota.go.id/ https://bantaengkab.go.id/ https://barrukab.go.id/ https://bonekab.go.id/ https://bulukumbakab.go.id/ https://enrekangkab.go.id/ https://gowakab.go.id/ https://jenepontokab.go.id/ https://kepulauanselayarkab.go.id/ https://luwukabkab.go.id/ https://luwutimurkab.go.id/ https://luwuutarakab.go.id/ https://maroskab.go.id/

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis

## Sumber: olahan peneliti
Tabel 2. Indikator Pengukuran Kelengkapan Informasi
16 17 18 19 20 21
22 23 24 Kabupaten Pangkep Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo https://pangkepkab.go.id/ https://pinrangkab.go.id/ https://sidrapkab.go.id/ https://sinjaikab.go.id/
https://soppengkab.go.id/ https://takalarkab.go.id/ https://tanatorajakab.go.id/
https://torajautarakab.go.id/ https://wajokab.go.id/ No.  Kode Deskripsi Sumber (Perki SLIP 2021) Indikator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PBP1 PK2 KBP3 LKA4 AIP5 KP6 PMI7 TP8 PBJ9 Informasi  tentang  profil  badan public Ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan Ringkasan informasi tentang kinerja Ringkasan  laporan  keuangan  yang telah diaudit Ringkasan laporan akses informasi public Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat  dan  berdampak  bagi publik
Informasi  prosedur  memperoleh informasi
Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran Informasi  pengadaan  barang  dan jasa Informasi ketenagakerjaan Pasal  14  ayat  (2) huruf b Pasal  14  ayat  (2) huruf a Pasal  14  ayat  (2) huruf c Pasal  14  ayat  (2) huruf d Pasal  14  ayat  (2) huruf e Pasal  14  ayat  (2) huruf f Pasal  14  ayat  (2) huruf g Pasal  14  ayat  (2) huruf h Pasal  14  ayat  (2) huruf i Profil  daerah,  kedudukan atau  alamat  kantor,  visi  &
misi,  profil  kepala  daerah, struktur  organisasi,    E-
LHKPN RKPD 2020
LKjIP 2021/ LPPD 2021 LHP LKPD 2021 Jumlah  permintaan,  waktu yang  diperlukan,  jumlah pemohon  yang  dikabulkan dan ditolak minimal setahun  terakhir,  alasan penolakan. Sosialisasi  dan  hyperlink JDIH Tata cara memperoleh informasi publik, pengajuan  keberatan,  dan kontak yang bisa dihubungi. Sosialisasi  dan  hyperlink ke LAPOR! dan/atau WBS
Sosialisasi  dan  hyperlink ke E-LPSE
Sumber: olahan peneliti dari Perki SLIP 2021
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Sumber: olahan peneliti
Tabel 4. Hasil Penilaian
Sumber: olahan peneliti
10 11 TK10 PE11 Informasi prosedur peringatan dini dan  prosedur  evakuasi  keadaan darurat Pasal  14  ayat  (2) huruf j Pasal  14  ayat  (2) huruf k Informasi  apapun  terkait ketenagakerjaan  minimal setahun terakhir Informasi  apapun  terkait becana alam dan/atau informasi Covid-19 termutakhir ID Coefficient Reliability PBP1 PK2 KBP3 LKA4 AIP5 KP6 PMI7 TP8 PBJ9 TK10 PE11 0,95 1 0,95 1 0,91 1 0,87 0,95 0,87 1 0,79 No.  Kode Tidak Lengkap Cukup Lengkap Lengkap 1 PBP1 ƒ0 = 0% ƒ0 = 79.17% ƒ5 = 20.83% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PK2 KBP3 LKA4 AIP5 KP6 PMI7 TP8 PBJ9 TK10 PE11 ƒ19 = 79.1% ƒ19 = 79.1% ƒ21 = 87.50% ƒ24 = 100%
ƒ6 = 25% ƒ11 = 45.83% ƒ4 = 16.67% ƒ4 = 16.67%
ƒ13 = 54.17%
ƒ9 = 37.50%
ƒ0 = 0%
ƒ0 = 0% ƒ0 = 0% ƒ0 = 0%
ƒ18 = 75% ƒ3 = 12.50% ƒ15 = 62.50% ƒ20 = 83.33% ƒ0 = 0% ƒ0 = 0%
ƒ5 = 20.83% ƒ5 = 20.83% ƒ3 = 20.83%
ƒ0 = 0%
ƒ0 = 0% ƒ10 = 41.67% ƒ5 = 20.83% ƒ0 = 0% ƒ11 = 45.83% ƒ15 = 62.50%

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis

## Sumber: olahan peneliti
Gambar 1. Hasil Poin Informasi ‘Tidak Lengkap’ dari Persentase Kategori Terkecil ke yang Terbesar
Sumber: olahan peneliti
Gambar 2. Hasil Poin Informasi ‘Cukup Lengkap’ dari Persentase Kategori Terkecil ke  yang Terbesar
Sumber: olahan peneliti
Gambar 3. Hasil Poin Informasi ‘Lengkap’ dari Persentase Kategori Terkecil ke yang Terbesar

## SIMPULAN
Seluruh Situs Web Pemda Se-Sulawesi Selatan belum maksimal dalam menampilkan Informasi Publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian  ditemukan  49,24%  situs  web menyampaikan informasi secara ‘tidak lengkap’. 28,41% secara ‘cukup lengkap’, dan hanya  22,35%  yang  disampaikan  secara ‘lengkap’.
Kategori Informasi yang paling banyak ditampilkan  secara  lengkap  adalah  Informasi tentang  Bencana  dan  Keadaan  Darurat, berdasarkan  data  memperoleh  persentase
sebesar 62,5% atau sebanyak 15 situs dari total sampel telah menjalankan aturan ini.
Kategori Informasi yang paling banyak tidak  ditampilkan  secara  lengkap  adalah Informasi  Tentang  Laporan  Akses  Informasi Publik  (ID:  AIP5)  dengan  persentase  sebesar 100%  atau  dapat  dikatakan  seluruh  situs  web Pemda  di  Sulsel  tidak  menampilkan  informasi kategori ini.
Situs  Web  milik  Pemerintah  Daerah Toraja  Utara  meraih  nilai  tertinggi  dengan persentase  kelengkapan  63%,  sedangkan  situs web  milik  pemda  yang  mendapatkan  nilai terendah  ditemukan  pada  situs  web  pemkot Makassar,  pemkab  Luwu  Utara,  dan  pemkab Maros.  Ketiganya  sama-sama  mendapatkan nilai kelengkapan sebesar 13%.

## DAFTAR PUSTAKA
Alawiah, T., Rusli, D., & Wibowo, A. (2018). Impelementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik. Jurnal Kybernologist . Vol. 3. No. 1, Februari: 16-42.
Cangara,  H.,  Amir,  S.,  &  Arya,  N.  (2020).
Media Control on Corruption In Local Goverment ; Create Clean And Justice Government In South Sulawesi Province  (Analysis  of  the  Role  of  the Media  in  the  Era  of  Regional Autonomy). Advances in Social
Sciences Research Journal , 7 (2), 119– 132. https://doi.org/10.14738/assrj.72.7786 Cheisviyanny,  C.,  Helmy,  H.,  &  Dwita,  S.
(2020).  Analisis  Kualitas  Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi  Sumatera  Barat. Simposium Nasional  Keuangan  Negara , 1 (1),
1087–1104.
Fahri,  M.  E.,  &  Unde,  A.  A.  (2018).  Analisis
Peran dan Fungsi Humas Pemerintah di
Era  Keterbukaan  Informasi  Pada Sekretariat  DPRD  Provinsi  Sulawesi Tengah. KAREBA: Jurnal Ilmu
Komunikasi.  Vol.  7.  No.2,  September: 175-183.
Lendon,  E.  N.  (2020).  Melawan  Korupsi Informasi  Membangun  Demokrasi.
Dalam  Lendon,  E.  N.  (ed): Bunga Rampai  Satu  Dekade  Keterbukaan
Informasi Publik di Indonesia . Indonesia: Komisi Informasi Pusat RI. Lubis,  M.,  Kusumasari,  T.  F.,  &  Hakim,  L. (2018). The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses.
International Journal of Electrical and Computer  Engineering , 8 (1),  94–103. https://doi.org/10.11591/ijece.v8i1.pp9 4-103
Maria,  E.,  &  Halim,  A.  (2021).  E-government dan  Korupsi:  Studi  di  Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori
Keagenan. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) . https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/arti cle/view/4789
Noor,  M.  U.  (2019).  Inisiasi  Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi  Keterbukaan  Informasi Publik :  Satu  Dekade  Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Khizanah  Al-Hikmah :  Jurnal  Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan , 7 (1),11.
https://doi.org/10.24252/kah.v7i1a2
Nupikso, D. (2015). Implementasi Keterbukaan
Informasi  Publik  Dalam  Website Pemerintah Daerah. JURNAL IPTEKKOM. Vol 17. No. 2, Desember: 113-128.
Perdana,  A.,  Asrinaldi,  &  Asmawi.  (2018). Implementasi  UU  No.14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik pada  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  Kota  Pariaman. JISPO (Jurnal Ilmu  Sosial  Dan Ilmu  Politik) ,
8 (2), 72–87.
Prahono, A., & Elidjen. (2017). Evaluating the Implementation  of  Public  Information Disclosure  on  the  Official  Website  of Indonesian Ministries. Procedia Computer Science , 116 , 54–60. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.10 .008 Prasetya,  N.  M.  (2015).  Pemanfaatan  Website
Organisasi Sebagai Media Keterbukaan
Informasi  Publik:  Studi  pada  Website PSSI. Jurnal  KOMUNIKATOR , 7 (1), 20–32.
Riffe, D., Lacy, S., Watson, B. R., & Fico, F.
(2019). Analyzing  Media  Messages Using  Quantitative  Content  Analysis in Researc (4th ed.). Routledge.
Shobaruddin,  M.  (2021).  Development  of Government  Website  Studies  in Indonesia  Within  10  Years  (2011- 2020). 3rd  Annual  International Conference  on  Public  and  Business Administration (AICoBPA 2020) ,385– 389.