Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404

## Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang
Destria Hening Lasturi 1) , Suci Nasehati Sunaningsih 2)
1,2) Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah
1) hldestria@gmail.com
2) sucinasehati@untidar.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi pelaporan  barang milik daerah di Kantor Sekretariat Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Magelang.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaporan barang milik daerah (BMD) di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang mengacu pada peraturan walikota Magelang Nomor 76 Tahun 2019. Pelaporan dilakukan secara tepat waktu, transparan dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, namun pada pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala karena terdapat  kesalahan saat menginput, seperti kode barang dan klasifikasi barang salah, jumlah barang dan harga perolehan yang tidak sama dengan akuntansi.
Kata kunci : Pelaporan,Barang Milik Daerah (BMD), Aset Tetap

## Abstract
This  study  aimed  to  discuss  the  implementation  of  regional  property  reporting  at  the  Secretariat  of  the Magelang City Regional Representative Office. This research is a descriptive study. Data collected through interviews. The results of this study indicate that the reporting of regional property (BMD) at the Secretariat of the Regional Parliament of Magelang City refers to the regulation of the mayor of Magelang Number 76 Year  2019.  Reporting  is  done  in  a  timely,  transparent  and  accurate  manner  so  that  the  results  can  be accounted  for,  but  the  implementation  is  still  contained  some  obstacles  because  there  are  errors  when inputting, such as item codes and wrong item classifications, the number of items and acquisition prices that are not the same as accounting.
Keywords: Reporting; Regional Property(BMD); Fixed assets
Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404

## 1. PENDAHULUAN
Barang  milik  daerah  merupakan  aset  (harta  atau  kekayaan  milik  daerah  yang  setiap  tahunnya  dapat mengalami  peningkatan  dan  dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Barang    milik  daerah sebagai  sumber  daya  material  seperti  halnya  manusia  dan  uang  memerlukan  proses  manajemen  yang  baik agar  dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan  secara  efektif  dan  efisien  untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan. Tindakan-tindakan  pengelolaan  barang  milik  daerah  merupakan  sebuah  siklus  pengelolaan  barang  daerah yang diterapkan secara menyeluruh di setiap perangkat daerah. Barang Milik Daerah (BMD) yang ada pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang terdiri dari persediaan, perlengkapan dan mesin serta gedung dan bangunan.
Sekretariat  DPRD Kota Magelang telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual adala proses pencatatan transakasi, dimana transakasi yang dicatat pada saat terjadi meskipun belum  menerima  atau  mengeluarkan  kas.  Sesuai  dengan  Surat  Edaran  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor 921/0017982  tanggal  25  Oktober  2016  perihal  percepatan  pelaksanaan  APBD  dan  Penyusunan  Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.
Berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa, ”Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang Daerah,  berwenang  dan  bertanggungjawab  melakukan  pencatatan  dan  inventarisasi  Barang  Milik  Daerah yang  berada  dalam  penguasaannya.penatausahaan  BMD  ini  nantinya  dapat  digunakan  dalam  penyusunan neraca  pemerintah  daerah  setiap  tahun,  perencanaan  kebutuhan  pengadaan  dan  pemeliharaan  BMD  setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan pengamanan administrasi BMD.
Pelaporan  BMD  sering  kali  dijumpai  kesalahan  seperti  masalah  klasifikasi  barang,  kesalahan  kode barang, jumlah barang dan harga perolehan tidak sama dengan akuntansi. Oleh karena itu, ketika ditemukan kesalahan pada laporan BMD maka diperlukan koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan adalah tindakan untuk membetulkan  kesalahan  penyajian  dalam  suatu  akun/pos.  Barang  milik  daerah  perlu  dikelola  dengan  baik, disebabkan barang daerah yang diperoleh melalui pembelajaan APBD dan sumber-sumber lainnya memiliki peran  penting  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Tujuan  pengelolaan  barang  milik  daerah  untuk menunjang  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan  daerah  untuk  mewujdukan akuntailitas dalam pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien.
Berdasarkan  uraian latar  belakang  di  atas,  terlihat  bahwa  betapa  pentingnya  pengelolaan  BMD  yang baik  dalam  suatu  organisasi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  menganalisis  implementasi  pelaporan  barang milik daerah di Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 76 Tahun 2019 dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaporan pengelolaan barang milik daerah.  Hasil  dari  penelitian  dapat  digunakan  sebagai  masukan  bagi  Kantor  DPRD  Kota  Magelang  dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Dalam teori Bastian (2010:6) menyatakan akuntansi pemerintah yaitu mekanisme teknik dan analisis akuntansi  yang  diterapkan  pada  pengelolaan  dana  masyarakat  di  lembaga  lembaga  tinggi  negara  dan departemen-departemen  di  bawahnya,  pemerintah  daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik Daerah,  Lembaga  Sosial  Masyarakat  dan  yayasan  sosial  pada  proyek-proyek  kerjasama  sektor  publik  dan swasta.

## 2.1 Barang Milik Negara
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## 2.2 Akuntansi Asset Tetap
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PSAP)  07  menyebutkan  untuk  dapat  diakui  sebagai  aset tetap  dipenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  (i)  Berwujud,  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas) bulan;  (ii)  Biaya  perolehan  aset  tetap  dapat  diukur  secara  andal;  dan  (iii)  Tidak  dimaksudkan  untuk  dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404
Klasifikasian  aset  tetap  berdasarkan  kesamaan  dalam  sifat  atau  fungsinya  dalam  aktivitas  operasi entitas sebagaimana yang dinyatakan dalam PSAP BA 07 paragraf 7.
Klasifikasi aset tetap adalah:
a. Golongan Tanah
b. Golongan Peralatan dan Mesin
c. Golongan Gedung dan Bangunan
d. Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan
e. Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan
f. Golongan Aset Tetap Lainnya
Penguasa  pengguna  barang  dalam  pengelolaan  BMD  memiliki  kewenangan  dan  tanggung  jawab secara  keseluruhan,  berdasarkan  jumlah  barang  inventaris  pada  sekretariat  DPRD  Kota  Magelang  agar dikelola  tertib  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  benar  dapat  diuraikan  ruang  lingkup  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah meliputi:
a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Perencanaan  kebutuhan  adalah  kegiatan  merumuskan  rincian  kebutuhan  barang  milik  daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

## b. Pengadaan
Pada  Permendagri  No.19  Tahun  2016  dijelaskan  bahwa  pengadaan  barang  milik  daerah dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  efisien,  efektif,  transparan  dan  terbuka,  bersaing,  adil/tidak diskriminatif  dan  akuntabel.  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan barang  milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan  bertanggung  jawab  pula  untuk  melaporkan/menyampaikan  daftar  hasil  pengadaan  barang  milik daerah  tersebut  kepada  kepala  daerah  melalui  pengelola  untuk  ditetapkan  status  penggunaannya. Laporan  hasil  pengadaan  barang  milik  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Pasal  42 Permendagri 19 tahun 2016, terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.
c. Penggunaan
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan  barang  milik  daerah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD). Permendagri No.19 Tahun 2016 sebagai dasar pengelolaan aset tetap menjelaskan bahwa siklus penggunaan  yang  tertera  pada  Pasal  43  sampai  Pasal  77  merupakan  siklus  yang  apabila  Barang  Milik Daerah  telah  ditetapkan  status  penggunaannya  maka  aset  tetap  tersebut  digunakan  untuk penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  pokok  SKPD  dan  dapat  juga  dioperasikan  oleh  pihak  lain  dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
d. Pemanfaatan
Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
e. Pengamanan dan Pemeliharaan
Siklus  Pengamanan  dan  pemeliharaan  merupakan  hal yang  sangat urgent dalam  pengelolaan  aset, karena  kalau  siklus  ini  pengelolaannya  sedikit  lemah  saja  dapat  berakibat  fatal  untuk  aset-aset  yang dimiliki  oleh  SKPD.  Permendagri  No.19  Tahun  2016  Pasal  296  sampai  Pasal  324  menjelaskan  bahwa pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada  dalam  penguasaannya.  Pengamanan  barang  milik  daerah  itu  sendiri  meliputi  pengamanan administrasi  yang  didalamnya  ada  kegiatan  pembukuan,  inventarisasi,  pelaporan  dan  penyimpanan dokumen kepemilikan.
Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara :
1) Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai.
2) Pemeliharaan  sedang  adalah  perawatan  yang  dilakukan  secara  berkala  oleh  tenaga  kerja terdidik/terlatih.
3) Pemeliharaan  berat  adalah perawatan  yang  dilakukan  secara  sewaktu-waktu  oleh  tenaga  ahli  yang pelaksanaannya tidak dapat diduga-duga sebelumnya.
Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404
f. Penilaian
Siklus penilaian adalah siklus yang dilakukan guna menyususn neraca Pemerintah Daerah. Sesuai dengan  penjelasan  pada  Permendagri  No.19  Tahun  2016  BAB  IX,  Pasal  325  sampai  328  yang menjelaskan bahwa siklus penilaian dilakukan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan  pemindahtanganan  barang  milik  daerah.  Penetapan  nilai  barang  milik  daerah  dalam  rangka penyusunan  neraca  awal  Pemerintah  Daerah  harus  dilakukan  dengan  berpedoman  pada  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  sedangkan  penilaian  barang  milik  daerah  untuk  kegiatan  pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

## g. Pemindahtanganan
Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Bentuk-bentuk pemindahtangan meliputi sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi : Penjualan ,Tukar menukar ,Hibah Penyertaan modal h. Pemusnahan
Pemusnahan  barang  milik  daerah  dilakukan  apabila  tidak  dapat  digunakan,  tidak  dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Pemusnahan  dilaksanakan  oleh  Pengguna  Barang  setelah  mendapat persetujuan  Gubernur/Bupati/  Walikota,  untuk  barang  milik  daerah  pada  Pengguna  Barang,  Pengelola Barang, dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
i. Penghapusan
Penghapusan  adalah  tindakan  menghapus  barang  milik  daerah  dari  daftar  barang  dengan menerbitkan  surat  keputusan  dari  pejabat  yang  berwenang  untuk  membebaskan  pengguna  atau  kuasa pengguna  atau  pengelola  dari  tanggung  jawab  administrasi  dan  fisik  atas  barang  yang  berbeda  dalam penguasaannya.  Permendagri  No.19  Tahun  2016  sebagai  dasar  acuan  dalam  mengelola  aset  tetap pemerintah  daerah  menjelaskan  bahwa  siklus  penghapusan  meliputi  penghapusan  dari  daftar  barang pengguna  dan/atau  kuasa  pengguna  dimana  penghapusan  ini  dilakukan  apabila  barang  milik  daerah tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
j. Penatausahaan
Penatausahaan  berdasarkan  Permendagri  No.  19  Tahun  2016  Pasal  1  merupakan  proses melakukan  pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan  barang  milik  daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  apabila  penatausahaan  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang ada maka akan mengakibatkan laporan asset Negara/daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.
k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pembinaan  merupakan  usaha  atau  kegiatan  melalui  pedoman,  bimbingan,  pelatihan,  dan supervise. Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan  barang  milik  daerah.  Pengendalian  merupakan  usaha  atau  kegiatan  untuk  menjamin  dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas  atau  kegiatan,  apakah  dilakukan  sesuai  peraturan  perundang undangan.

## 2.3 Pelaporan
Suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu dan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagian, 2011).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  Penelitian  Deskriptif.  Sukmadinata  (2013) menyatakan  bahwa penelitian  deskriptif  adalah  suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif. Data kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara  mengumpulkan  data-data  lalu  dikelompokkan  dan  disusun  agar  dapat  diteliti  berdasarkan  teori  yang
Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404
relevan  serta  berhubungan  dengan  masalah  yang  dibahas  sehingga  dapat  diambil  atau  ditarik  suatu kesimpulan, dan peneliti juga  menggunakan penelitian pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2013). Metode pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dengan wawancara baik dengan pegawai Sekretariat Daerah Kota Magelang, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Magelang, Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Pengurus Barang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pengelola barang milik daerah sampai pada pengurus barang setiap tingkatan mempunyai tugas  dan  kewajiban  yang  berbeda,  namun  saling  berkoordinasi  guna  mendapatkan  informasi  tentang keadaan barang milik daerah secara jelas dan benar termasuk benar dari sisi dokumen kepemilikan dan benar dari sisi nilai aset pada saat tertentu.  Pengelolaan barang milik daerah merupakan tindakan yang menyerupai sebuah  siklus  hidup  aset,  dimulai  sejak  barang  tersebut  sebuah  digunakan,  meperhatikan  biaya  yang dikeluarkan, melihat kondisi fisik serta penyusutan terhadap barang tersebut.

## 4.1  Klasifikasi  Barang  Milik  Daerah  Pada  Kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota Magelang.
Adapun klasifikasi Barang Milik Negara pada Kantor Dewan perwakilan rakyat terdiri dari:
a. Persediaan
Persediaan  pada  Kantor  Dewan  perwakilan  rakyat  daerah  terdiri  dari  persediaan  alat  tulis  kantor,  alat listrik, materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih.
b. Peralatan dan mesin
Peralatan  dan  mesin  pada  Kantor  Dewan  perwakilan  rakyat  daerah  diklasifikasikan  sesuai  dengan jenisnya seperti alat perkantoran, komputer/laptop, meja, kursi, printer dan lemari.
c. Gedung dan Bangunan
d. Pada  Kantor  Dewan  perwakilan  rakyat  harus  gedung  dan  bangunan  diklasifikasikan  berdasarkan jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, gudang.
Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan melalui 3 prinsip yaitu :
a. Adanya  perencanaan yang tepat, yaitu agar sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan yang efektif dan efisien harus ditentukan jumlah kebutuhan dan penganggarannya.
b. Pemanfaatan  secara  efisien  dan  efektif,  bahwa  setelah  barang  direncanakan  dengan  tepat,  barang diadakan melalui mekanisme yang jujur dan digunakan dengan hemat dan terpelihara dengan baik.
c. Pengawasan,  yaitu  perlu  adanya  pemeriksaan  dan  pengendalian  agar  sesuai  dengan  rencana  yang ditetapkan.
Berdasarkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  dijelaskan,  siklus  pengelolaan barang  dimulai  dari  perencanaan  dan  kebutuhan,  selanjutnya  dimanfaatkan,dipelihara  dan  diawasi  agar terkendali sesuai dengan rencana. Barang daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibuktikan melalui proses pencatatan dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang daerah oleh pengelola barang.
Dalam  Pelaporan  Barang  Milik  Daerah  di  Kantor  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kota Magelang sebelum dilakukanya pelaporan, pengurus barang melakukan  pengamatan barang dan pengecekan barang  disetiap  ruangan  dengan  mencocokan  kartu  inventaris  ruangan/barang  (KIR/B)    yang  berada  pada ruangan tersebut. Lalu pengurus barang mengecek kode barang, jumlah barang, merk dan jenis barang sesuai dengan data yang terdapat dalam Kartu Inventaris Ruangan/Barang (KIR/B). Hasil Pengecekan lalu diproses oleh  pengurus  barang  untuk  dicatat  dan  di  inventarisasi,  selanjutnya  didistribusikan  ke  penerima  barang seperti pimpinan dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kantor BPKAD lalu melakukan pencatatan semua aset yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Kartu Inventaris Ruangan/Barang sesuai dengan spesifikasi barang, baik ukuran merek dan harga. Hasil laporan dicetak dan ditanda  tangani  sesuai  dengan  prosedur  yang  pertama  ditanda  tangani  oleh  pengurus  barang  ,  yang  kedua oleh pejabat penatausahaan barang dan yang terakhir ditanda tangani oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).  Setelah  selesai  laporan  diserahkan  kepada  bidang  aset  BPKAD  atau  dikirim  melalui  email  berupa hardcopy,  atau  dapat juga  pelaporan  barang  milik  daerah  (BMD)  dilakukan  melalui  aplikasi  yang  bernama SIM Aset.
Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404
Dalam  menjalankan  tugas  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  ketika  melakukan  pelaporan barang  milik  daerah  di  Kantor  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Magelang  diantaranya klasifikasi  barang  yang  salah.  kode  barang  yang  tidak  sesuai  ,  harga  perolehan  yang  tidak  sama  dengan akuntansinya,  namun  jika  secara  fisik  banyak  jumlah  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  data,  barang  yang rusak, barang yang hilang.

## 5. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  barang  milik  daerah merupakan aset (harta atau kekayaan milik daerah yang setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Barang  milik daerah sebagai sumber daya material seperti  halnya  manusia  dan  uang  memerlukan  proses  manajemen  yang  baik  agar  dapat  digunakan  dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemerintahan.
Implementasi  Pelaporan  Barang  Milik  daerah  (BMD)  Pada  Kantor  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kota  Magelang  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Magelang  Nomor  76  Tahun  2019. Implemetasi  yang  dilakukan  mengikuti  siklus  hidup  barang  sejak  perencanaan  kebutuhan,  pengadaan, pemeliharaan,  pemindahtanganan,  penghapusan,  pemusnahan,  penatausahaan,  dan  pembinaan,  pengawasan dan  pengendalian.  Dalam  implementasinya  Kantor  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  ternyata  masih belum  sepenuhnya  terlaksana  dengan  efektif  dan  efisien  dikarenakan  kendala-kendala  yang  menganggu seperti jumlah  barang  dan harga  perolehan tidak  sama  dengan  akuntansi,  kode barang  dan  klasifikasi  yang salah.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrida, M. Timala. “Analisis Kegiatan Pengendalian pada Proses Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada Secretariat Jendral Kementerian Perdagangan.” Universitas Indonesia , 2015. Muamar albar, Jenny Morasa , Stanly kho waladouw. “Analisis Perlakuan Dan Pelaporan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Kantor Willayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara .” 2018.
Pemerintahan Kota Magelang Sekretariat Daerah. Penyampaian Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Semester 1 Tahun 2019.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2017. Kota Magelang, 2017. peraturan walikota Magelang Nomor 76 Tahun  2019. Permendagri. Permendagri No. 19 Tahun 2016 . 2016. Riskie, S. Safitri. “Analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP no 07 (studi kasus pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah).” Sekolah Tinggi ilmu ekonomi Indonesia (SETIESIA) , 2015.
Ropida Rezeki Utami, Aliamin , Heru Fahlevi. “Analisi pengelolaan barang milik daerah daerah pada pemerintahan daerah kabupaten aceh tengah .” 2019.
Sugiyanto. “Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan, Universitas Terbuka.” 2017.