## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 86-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## SEJARAH KEDUDUKAN TAQNĪN DAN POSISI TAQNĪN DALAM HUKUM ISLAM

## HISTORY OF TAQNĪN'S POSITION AND THE POSITION OF TAQNĪN IN ISLAMIC LAW

## Sisi Diyarti
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Email: sisi.diyarti@uinib.ac.id

## Salma
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Email: salma@uinib.ac.id

## Meirison
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: meirison.a@gmail.com Keywords : ABSTRACT Coercive Power, Islamic Law, Qanun Position Qanun is a series of choices that guide human life in acting and must be obeyed  even  though  they  feel  pressure  from  experts.  Currently,  the challenged  Qanun is considered a formalization of  Islamic regulations, especially  sharia  regulations,  which  are  considered  restrictive  and generally relevant by public authorities. The presence of Qanun in recent times  is  a  consequence  of  the  many  regulations  that  have  developed, especially due to the influence of European regulations in general. This research  uses  qualitative  research  methods  with  library  research techniques.  This  research  aims  to  analyze  the  history  of  taqnīn,
procedures  for  forming  qanuns,  the  coercive  power  of  qanuns,  and  the position  of  qanuns  in  Islamic  law.  The  research  results  show  that currently qanun are seen as part of Islamic guidelines, especially sharia guidelines  prepared  by  open  experts  that  are  both  restrictive  and generally relevant. The presentation of  Qanun in this modern era, from one point of view, is seen as the progress of Islam in developing its Shari'a and implementing the guidelines contained therein. According to a limited view, the use of the term qanun in Islam can mean unclear guidelines or guidelines  created  by  humans,  where  the  resulting  guidelines  are  the result  of  the  ijtihad  of  a  person  or  group  of  scientists  on  a  problem. According  to  the general  view,  Qanun  is  a  series  of  choices  that  guide human  life  in  acting  and  must  be  obeyed  regardless  of  pressure  from public officials. Kata kunci : ABSTRAK Daya Paksa, Hukum Islam, Kedudukan Qanun Qanun  merupakan  serangkaian  pilihan  yang  menjadi  pedoman  hidup manusia dalam bertindak dan wajib ditaati meskipun mereka merasakan tekanan  dari  para  ahli.  Saat  ini,  qanun  yang  digugat  dianggap  sebagai formalisasi peraturan Islam, khususnya peraturan syariah, yang dianggap membatasi  dan  umumnya  relevan  oleh  otoritas  publik.  Dihadirkannya qanun  pada  masa  mutakhir  ini  merupakan  konsekuensi  dari  banyaknya peraturan  yang  berkembang  terutama  karena  pengaruh  peraturan  Eropa pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan  teknik  studi  kepustakaan (Library  research). Penelitian  ini

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 86-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
bertujuan  untuk  menganalisis  sejarah taqnīn ,  prosedur  pembentukan qanun,  daya  paksa  qanun,  dan  posisi  qanun  dalam  hukum  Islam.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini qanun dipandang sebagai bagian dari pedoman Islam, khususnya pedoman syariah yang disusun oleh para ahli  terbuka  yang  bersifat  penghalang  dan  pada  umumnya  relevan. Penyajian qanun di zaman yang serba maju ini, dari satu sudut pandang,
dipandang  sebagai  kemajuan  Islam  dalam  membina  syariatnya  dan melaksanakan  pedoman  yang  terkandung  di  dalamnya.  Menurut pandangan  yang  terbatas,  penggunaan  istilah  qanun  dalam  Islam  dapat berarti pedoman yang tidak jelas atau pedoman yang dibuat oleh manusia, dimana pedoman yang dihasilkan merupakan hasil ijtihad seseorang atau kumpulan  ilmuwan  terhadap  suatu  permasalahan.  Menurut  pandangan umum,  qanun  merupakan  serangkaian  pilihan  yang  menjadi  pedoman hidup manusia dalam bertindak dan harus dipatuhi tanpa mempedulikan tekanan dari para pejabat publik.
Diterima : 23 Desember 2023; Direvisi : 17 Maret 2024; Disetujui : 21 Maret 2024; Tersedia online : 12 April 2024
How to cite: Sisi Diyarti, Salma, Meirison, “Sejarah Kedudukan Taqnīn dan Posisi Taqnīn dalam Hukum Islam”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam Vol.  5,  No.  1  (2024):  86-97.  doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1261.

## PENDAHULUAN
Hukum  senantiasa  berhubungan  dengan  masyarakat,  karena  merupakan instrumen  kontrol  sosial.  Hukum  untuk  situasi  ini  merupakan  bagian  penting  dalam kehidupan manusia. Dengan cara ini, di mana ada masyarakat, di situ ada pedomannya. Meskipun  masyarakat  secara  keseluruhan  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  atau  tidak peduli, kehidupan terus-menerus dibatasi oleh serangkaian peraturan tertentu. Pedoman Islam adalah pedoman yang dibuat untuk membantu kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam harus mampu mengatur dan membimbing keberadaan manusia, tidak hanya sebagai  solusi  terhadap  permasalahan  tetapi  juga  sebagai  aturan  yang  dirancang  untuk mengkoordinasikan  keberadaan  manusia.  Peraturan  Islam  diharapkan  dapat  mengatasi permasalahan dalam menanggapi kemajuan dan transformasi masyarakat 1 .
Peraturan  Islam,  sebagai  sumber  peraturan  yang  masih  hidup  dalam  budaya Indonesia, telah mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi politik yang ada 2 . Ada yang disebut fikih, khususnya ijtihad ulama, yang tertuang dalam kitab-kitab fikih; fatwa, khususnya penilaian atau pilihan ulama atau majelis ulama dalam hal peraturan; pilihan hakim (qaḍa) dan  qanun.  Dalam  penulisan  legitimasi  Islam  saat  ini,  istilah  dan  jenis hukum  Islam  mengalami  penyempurnaan 3 .  Memahami  hukum  adalah  sesuatu  yang penting dalam menentukan tujuan. Di samping itu semua, ada hal-hal yang harus menjadi perhatian dan lebih besar lagi, khususnya untuk melaksanakan suatu pedoman di suatu
1 Agus  Muchsin,  “Transformasi  Hukum  Islam  Ke  Dalam  Bentuk  Qanun  Dauli  Dustri,” Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum (2014): 145–152.
2 Kamarudin  Kamarudin,  “Qanun  Jinayat  Aceh  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Indonesia,” Ahkam 16, no. 2 (2016): 151–162.
3 Ujang Ruhyat Syamsoni, “Taqnīn Al-Ahkam ( Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional ),” Nur El- Islam 2, no. 2 (2015): 168–193.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 86-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
daerah atau negara, maka hukum pada awalnya harus diolah menjadi suatu pedoman yang positif dalam arti “legis”, “ keasliannya”, dan “Qanūniyah”. Taqnīn adalah nama hukum Islam (fikih) 4 .
Secara etimologis kata taqnīn ) يننقت ( merupakan jenis masdar dari qannana ) نَّنَ ق ( yang  berarti  membentuk  undang-undang.  Kata  ini  meminjam  dari  bahasa  Romawi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa itu berasal dari bahasa Persia. Landasan taqnīn adalah  kata  qanun  yang  mengandung  arti  proporsi  segala  sesuatu,  dan  selanjutnya mengandung arti cara atau teknik. Menurut Sobhi Mahmasani yang dikutip oleh Jaenudin, kata qanun berasal dari bahasa Yunani, masuk ke bahasa Arab melalui bahasa Syria, yang berarti alat pengukur atau kaidah, di Eropa istilah qanun atau standar digunakan untuk menunjuk  hukum  gereja  yang  disebut  pula  canonik. Qanūn ) نْوُ ناَق ( kemudian diterjemahkan  dalam  bahasa  arab  yang  berarti  ukuran  segala  sesuatu,  dan  juga  berarti jalan atau cara (ṭarīqah ). 5 Qanun saat ini dipandang sebagai formalisasi peraturan Islam, khususnya  peraturan  syariah  yang  diklasifikasikan  oleh  otoritas  publik  bersifat membatasi  dan sebagian besar  relevan. Diperkenalkannya  Qanun  di  zaman yang serba maju  ini  merupakan  hasil  dari  seperangkat  undang-undang  umum  yang  berkembang terutama karena dampak dari keseluruhan undang-undang Eropa 6 .
Berdasarkan  uraian  di  atas  penelitian  ini  akan  mengkaji  tentang  permasalahan taqnīn yang  diawali  dengan  sejarah  dan  kedudukan taqnīn dalam  hukum  Islam.  oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam terhadap permasalahan taqnīn yang diawali dengan sejarah dan kedudukan taqnīn .
Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan  penelitian  kualitatif  yakni  dengan  melakukan  kajian  kepustakaan  dari berita-berita, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Data penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yakni mencari tahu tentang data penelitian dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi atau data  penelitian.  Data  penelitian  diolah  dengan  diawali  prosedur  pengumpulan  data, kemudian  melakukan  reduksi  data,  selanjutnya  data  di display dan  terakhir  dengan perivikasi  data.  Langkah  pengolahan  dan  analisis  data  melalui  empat  cara  tersebut diharapkan dapat menghasilkan penulisan yang bermanfaat bagi yang membacanya.
Peneliti telah menelusuri penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya adalah:
1. Ujang Ruhyat  Syamsoni,  pada tahun 2015 dengan judul “Taqnīn Al-ahkam (Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional)”. Jurnal ini menjelaskan tentang  Di  Indonesia  proses taqnīn al-Ahkam dapat  dilaksanakan  dengan proses legislasi. Yaitu proses pembuatan hukum maupun produk hukum.
2. Aidil  Fan,  pada  tahun  2019  dengan  judul “Kedudukan  Qanun  dalam Pandangan  Undang-undang  No.12  Tahun  2011  tentang  pembentukan peraturan perundang-undangan”. Jurnal ini menjelaskan tentang Pemerintah
4 Misnan Misnan, “Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnīn) Di Negara Islam,” Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah III, no. 01 (2021): 72–82.
5 Ibrahim Anis, Al- Mu’jam Al Wasith, Juz 2 (Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy, 1972).
6 Jaenudin Jaenudin, “Pandangan Ulama Tentang Taqnīn Ahkam,” ’Adliya 11, no. 105 (2017).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 86-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Pusat dapat menangguhkan dan atau membatalkan suatu Qanun jika dianggap bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Pengawasan  preventif  ini  dilakukan  terhadap  kebijakan  Pemerintah  Daerah yang  mengatur  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah,  pajak  daerah  dan peraturan lain yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Adapun  penelitian  ini  akan  membahas  tentang  permasalahan taqnīn ,  adapun rumusan  masalahnya  dimulai  dari  bagaimana  sejarah taqnīn ,  bagaimana  prosedur pembentukan qanun, dan bagaimana daya paksa qanun dan posisi qanun dalam hukum Islam. Sehingga dari materi yang penulis paparkan dapat memberi manfaat bagi pembaca mengenai permasalahan taqnīn .

## PEMBAHASAN
Pengertian Taqnīn Taqnīn adalah  jenis qannana masdar,  yang  mengandung  makna  pembentukan peraturan. Menurut Sobhi Mahmasani yang dikutip Yazid, kata Qanun berasal dari bahasa Yunani, yang masuk ke bahasa Arab melalui bahasa Syria, yang berarti memperkirakan alat  atau  aturan. 7 . At-taqnīn adalah  kata  yang  mirip  dengan  qanun  yang  berasal  dari bahasa Yunani “kelompok”, kemudian masuk ke dalam bahasa Arab melalui Siryani). Secara  etimologis,  qanun  berarti  “proporsi,  segala  sesuatunya  dianggap  sama ”  (al- mistārah). Dalam  perbaikan  yang  dihasilkan,  kata  ini  digunakan  untuk  merujuk  pada "pedoman" (al-qā’idah). Pemahaman ini sangat dikenal dan sering digunakan saat ini di Eropa. Qanun kemudian diubah ke dalam bahasa Arab yang mengandung arti proporsi dari  semua  itu  dan  selanjutnya  mengandung  arti  jalan  atau (ṭarīqah) 8 . Taqnīn mengandung  arti  mengumpulkan  peraturan-peraturan  dan  kaidah-kaidah  jaminan  yang sah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan sosial, menyusunnya dengan sengaja, dan mengkomunikasikannya dalam kalimat-kalimat yang tegas, singkat dan jelas sebagai bagian, pasal atau berpotensi menahan diri yang diberi nomor secara berurutan, kemudian  ditetapkan  sebagai  suatu  peraturan  atau  pedoman,  kemudian  dikenai  sanksi oleh otoritas publik, sehingga pembuat peraturan wajib melaksanakannya di arena publik 9 .
Qanun  atau taqnīn dalam  kata  yang  sah  dapat  diartikan  sebagai  kumpulan peraturan atau peraturan barang manusia yang digabungkan untuk perkara tertentu dan bidang tertentu, misalnya peraturan pidana dan lain-lain. Ini juga dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan produk manusia yang digunakan untuk menentukan individu yang berjaga-jaga. Qanun Hamuraby di Babilonia merupakan qanun produk manusia pertama yang  dicatat,  dan  hukum  Romawi  merupakan  kumpulan  qanun  klasik  yang  paling terkenal.
7 Imam  Yazid,  “Taqnīn  Al-Ahkam;  Sejarah,  Keabsahan  Dan  Tantangan  Di  Indonesia,” Al- Masalahan Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 3, no. 05 (2017): 193–208.
8 Misnan, “Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnīn) Di Negara Islam.”
9 Yazid, “Taqnīn Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 86-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## Sejarah Perkembangan Taqnīn
Apabila taqnīn diartikan  secara  komprehensif  dan  diartikan  sebagai tasyrī' (susunan peraturan), maka kehadirannya dapat ditelusuri kembali ke jaman Nabi. Namun jika taqnīn dimaknai  dalam  konsep  hukum  saat  ini  yakni  hukum  tertulis  yang  bersifat mengikat, bersifat sementara, dan dapat dihukum maka taqnīn belum ada pada masa Nabi. Fakta-fakta tersebut sangat menguatkan bahwa pada masa Nabi terdapat Sanksi Madinah atau Shahifah Madinah yang berisi keistimewaan dan komitmen penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk mengimbangi kekuasaan Madinah. Para ahli hukum mengatakan bahwa kontrak Madinah adalah konstitusi negara yang tersusun 10 .
Meskipun  demikian,  pada  masa  Nabi  SAW.  hak  dan  tanggung  jawab  warga Madinah,  baik  Muslim  maupun  non-Muslim,  untuk  menjaga  kedaulatan  Madinah dituangkan dalam apa yang dulu dikenal dengan Sahifah Madinah atau Piagam Madinah. Ahli hukum mengatakan bahwa kontrak Madinah adalah konstitusi negara yang tersusun. Dimulai  dari  berdirinya  pemerintahan  Madinah,  Nabi  Muhammad  SAW.  sudah  dalam posisi untuk memimpin negara. Beliau juga melimpahkan wewenang negara, termasuk kepada  berbagai  wakil  pemimpin  (wali)  di  berbagai  daerah,  beliau  juga  melaksanakan peraturan  Islam  terhadap  seluruh  warga.  Nabi  Muhammad  SAW.  tidak  menggunakan hukum Persia, hukum adat, atau hukum Romawi untuk mengadili perkara warganya 11 . Begitu pula pada masa sahabat, kemungkinan qanun belum terlaksana. Terobosan pemikiran  yang  muncul  adalah  pembacaan  Al-Qur'an,  pengumpulan  Al-Qur'an  pada masa Khalifah Abu Bakar menjadi satu mushaf karena terbunuhnya 70 orang pembesar yang mempertahankan Al-Qur'an pada perang Yamamah (ma'rakatu al-yamāmah) atas gagasan Umar bin Khattab, Pengumpulan Al-Qur'an (jam'ul Qur'an) terus berlanjut dan berakhir  di  masa  sahabat  Utsman  bin  Affan.  Atas  permintaan  Umar  bin  Abdul  Aziz, kekhalifahan Bani Umayyah kedelapan dari kalangan tabiin, pembukuan hadits ( tadwīn al-Ḥadiīṡ ) menjadi satu-satunya yang ada bahkan pada masa Bani Umayyah 12 . Abu Muhammad Ibn al-Muqaffa, seorang sekretaris negara di bawah dinasti Abu Jafar  al-Mansur,  adalah  orang  pertama  yang  mengemukakan  konsep taqnīn terhadap hukum  Islam  Abbasiyah.  Pemikiran  ini  dikemukakan  oleh  Ibnu  al-Muqaffa  kepada khalifah, mengingat menurut persepsinya terdapat kekacauan hukum dan legitimasi pada saat  itu. Taqnīn ini  mempunyai  beberapa  tujuan,  salah  satunya  adalah  memberikan batasan yang jelas terhadap hukum agar mudah diterima oleh masyarakat; terlebih lagi membantu  mengambil  keputusan  dengan  mengacu  pada  hukum  yang  akan  diterapkan pada  keadaan  saat  ini,  tanpa  melakukan  ijtihad  sekali  lagi.  Namun  pemikiran  tersebut tidak mendapat dukungan dari para ahli karena diperkirakan akan terjadi kesalahan ijtihad di  satu  sisi  dan  perlunya  ber taqlīd di  sisi  lain.  Dengan  demikian,  jika  undang-undang tersebut  sudah  disistematisasikan,  maka  obsesi  terhadap  undang-undang  yang  telah disesuaikan  itu  merupakan  jenis taqlīd lain  dan  memilih  peraturan  yang  tepat  dari berbagai  cara  berpikir  maka  juga  sulit  untuk  lepas  dari  unsur  hukum  subjektivitas
10 Yazid, “Taqnīn Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia.”
11 Miftahul Ulum, Moh. Mujibur Rohman, and Mohsi Mohsi, “Taqnīn Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia),” Ulumuna 6, no. 1 (2020).
12 Husni  Husni  and  Hasanudin  Hasanudin,  “Pelaksanaan  Taqnīn  Al-Ahkan  Di  Negara  Kesatuan Republik Indonesia,” Syariah : Journal of Islamic Law 3, no. 1 (2021): 125–143.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 86-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
sebagian peneliti fikih. Berdasarkan premis ini, para ahli tidak menganggap serius dalil Ibnu al-Muqaffa.
Terlebih  lagi,  ketika  al-Mansur  bertemu  Imam  Malik,  dia  meminta  agar  Malik menulis  sebuah  buku  yang  mencakup  semua  masalah  fikih  yang  berlaku  di  seluruh wilayah Abbasiyah. Pada awalnya Imam Malik dengan hati-hati menolak ajakan tersebut dengan mengatakan, "Masyarakat  Irak tidak dapat melaksanakan sudut pandang saya." Namun  al-Mansur  meyakinkan  Imam  Malik  bahwa  kitab  tersebut  akan  diedarkan  di seluruh  wilayah  Bani  Abbasiyah  dan  mempunyai  peraturan  khusus  bagi  seluruh penduduknya. Namun pada akhirnya, sesuai tanggapan Malik di atas, keinginan khalifah untuk sekadar menegakkan aturan-aturan dalam kitab al-Muwaṭṭa' tidak berjalan mulus 13 .
Penyempurnaan taqnīn berikutnya  mulai  lebih  konkrit  pada  masa  Ottoman, khususnya  pada  masa  Raja  Sulaiman  (Promosi  1520-1560)  dimana  beliau  dengan sungguh-sungguh  melaksanakan  qanun  atau  nama  qanun  sebagai  peraturan  yang sebenarnya, untuk pekerjaan inilah Penguasa Sulaiman diberi nama Sulaiman al-Qanuni. Dalam nama qanun tersebut dijelaskan secara lengkap tentang besaran gaji prajurit, polisi perorangan non-Muslim, tugas kepolisian dan peraturan pidana, peraturan pertanahan dan peraturan  perang.  Majalah al-‘Adliyah juga  dirancang  pada  masa  Ottoman  untuk mengatur hukum kontrak 14 .
Mengingat  perkembangannya  pada  masa  pemerintahan  garis  Moghul  (India), maka  diperintahkan  pula  suatu  kaidah  hukum  yang  disebut  fatawa  alamgiriyah. Alamgiriyah adalah nama yang diberikan kepada penguasa Aurangzeb (Promosi 1658- 1707) dari tradisi Moghul. Meskipun demikian, ketika Inggris mengambil alih kekuasaan atas India (Promosi 1772), terdapat perpaduan antara peraturan Islam yang telah diakui di  India  dengan  keseluruhan  undang-undang  Inggris,  sehingga  melahirkan  istilah Peraturan Muhammadan Inggris Kuno (Peraturan Islam Inggris). 15
Pada  masa  pemerintahan  Turki  Usmani  pada  tahun  1876  M,  konsep taqnīn al- aḥkām muncul  kembali.  Pemerintah  Turki  Usmaniyah  menang  dalam  merancang peraturan sah yang disebut Majallāt al-Aḥkām al-'Adliyah , yang merupakan kitab umum utama  yang  disusun  dari  praktik  hukum  mazhab  Hanafi.  Selain  itu  ada  pula  peraturan yang ditetapkan, yaitu Peraturan Keluarga ( qanūn al-Ailat ) Tahun 1326 H. Peraturan ini secara tegas mengatur persoalan perkawinan dan perpisahan yang dimulai dari sekolah selain Hanafi 16 .
Mengikuti  berbagai  perkembangan,  khususnya  dalam  literatur  hukum  Islam, muncullah  istilah  fikih, yaitu  ilmu  yang  berkonsentrasi  pada  peraturan  syariah  sebagai kegiatan ( 'amaliyah ) yang diperoleh dengan memikirkan beberapa sugesti yang diperinci ( tafṣīliī ).  Selain  istilah  fikih,  ada  juga  istilah  fatwa,  khususnya  penilaian  atau  pilihan peneliti  terhadap  suatu  peraturan,  pilihan  hakim  ( qaḍā ),  dan  qanun.  Saat  ini,  qanun
13 Moch. holid Wardi, “Legislasi Hukum Islam,” Nuansa 15, no. 2 (2018).
14 Jaenudin, “Pandangan Ulama Tentang Taqnīn Ahkam.”
15 Ulum, Rohman, and Mohsi, “Taqnīn Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia).”
16 Lukman Santoso, “Eksistensi  Taqnīn Dalam Negara Hukum Modern Dan Relevansinya Dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia,” El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang Undangan 2, no. 1 (2023): 59–78.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 86-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
dipandang  sebagai  rincian  peraturan  Islam,  khususnya  peraturan  syariah  yang diklasifikasikan  oleh  otoritas  publik  bersifat  membatasi  dan  sebagian  besar  bersifat material.  Diperkenalkannya  qanun  (peraturan  sah  Islam)  pada  masa  lanjut,  di  satu  sisi dipandang  sebagai  kemajuan  Islam  dalam  membina  syariahnya  dan  mengesahkan peraturan-peraturan  yang  terkandung  di  dalamnya.  Berdasarkan  premis  ini,  beberapa peneliti  berpendapat  bahwa  definisi  hukum  Islam  menjadi  penting  sebagai  alat  bantu pilihan  yang  sah  untuk  memutuskan  dalam  memilih  masalah  serupa  di  berbagai pengadilan.  Namun  masih  ada  ulama  yang  berdasarkan  argumentasinya  sendiri mengingkari adanya kodifikasi hukum atau taqnīn al-aḥkām 17 .

## Daya Paksa Qanun
Qanun merupakan suatu jenis peraturan yang telah menjadi sah secara formal. Hal ini  menyiratkan  bahwa  peraturan  mempunyai  premis  dan  hipotesis  yang  berkembang penuh  melalui  dua  siklus,  khususnya  cara  yang  paling  umum  untuk  mengembangkan undang-undang  dan  diformalkan  oleh  badan  pengatur.  Dengan  demikian  qanun merupakan  peraturan  positif  yang  berlaku  di  suatu  negara  yang  dibuat  oleh  otoritas publik, bersifat membatasi dan ada sanksi bagi masyarakat yang mengabaikannya atau melanggarnya 18 . Adapun daya paksa qanun pada wilayah hukum Islam sebagai landasan yuridis, landasan yuridis menentukan keberlakuan produk hukum setelah melalui proses peraturan  perundang-undangan.  Landasan  yuridis  terbagi  dua  yaitu  pertama  yuridis formal  yaitu  terdiri  dari  a)  adanya  kewenangan  pembentukan  pada  lembaga  (eksekutif dan legislatif) b)  ditetapkan melalui proses dan prosedur antara legislative dan eksekutif, jika tidak diikuti maka kaidah hukum batal demi hukum. Kedua Yuridis Materiil yang terdiri dari a) subtansinya sesuai jenis qanun dan b) kaidah qanun tidak boleh kontradiksi dengan peraturan diatasnya. Sebagaimana, toeri Stufhenteory (Han kelsen) diwujudkan dalam  asas lex  superior  deregote  legi  inferior (peraturan  yang  tinggi  mengalahkan peraturan yang  rendah).  Maka dari itu landasan  yuridis  cukup  kuat  dalam  menentukan produk hukum 19 .
Meski Islam menjadi agama dengan penganut terbanyak di Indonesia bahkan di dunia. Namun,  Indonesia bukanlah sebuah negara  Islam tetapi sebuah negara Nasional yang  tidak  memberi  tempat  pada  umat  Islam  untuk  melaksanakan  hukum  Islam  tetapi juga kepada umat-umat penganut agama lain. Dalam hal ini Kristen Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha. Akan tetapi, secara formal negara juga tidak sepenuhnya menutup mata dari pelaksanaan hukum Islam sehingga di samping punya landasan dokmatik pada ajaran agama,  keberadaan  umat  Islam  juga  didukung  oleh  umatnya  dan  untuk  sebagian mempunyai  landasan  formal  dari  kekuasaan  negara  Republik  Indonesia.  Berhubung Indonesia sebagai negara hukum. Maka, hukum agama di Indonesia diposisikan sebagai sumber  hukum  materiil  (dalam  Islam;  fikih)  sedang  hukum  tertulis  seperti  perundang-
17 Ulum, Rohman, and Mohsi, “Taqnīn Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia).”
18 Fadli Fadli and Muammar Muammar, “Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia,” Jurnal Al-ijtimaiyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam 5, no. 1 (2019): 75–93.
19 Ulum, Rohman, and Mohsi, “Taqnīn Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia).”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 86-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
undangan  disebut  sebagi  hukum  formil  atau  formal.  Legislasi  hukum  Islam  ke  dalam sistem  hukum  nasional  di  Indonesia  perlu  adanya  peran  lembaga-lembaga  yang berwenang  dalam  pembentukan  perundang-undangan.  Ada  lembaga  yang  berperan penting dalam hal melegislasikan sebuah produk hukum, lembaga tersebut diistilahkan dengan nama legislatif. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis. 20
Kitab  Undang-undang  Pelanggar  Hukum  tidak  memberikan  arti  luas  mengenai kekuasaan yang bersifat memaksa ( overmacht ), sehingga hanya sedikit ahli hukum yang memahaminya  dalam  berbagai  sudut  pandang.  Akibat  yang  ditimbulkan  adalah  tidak adanya  kepastian  hukum  dalam  menjalankan  Pasal  48  KUHP  karena  tidak  adanya pengertian overmacht . Selain itu, kerangka kewajiban overmacht yang diatur dalam Pasal 48 KUHP tidak sama dengan kerangka tanggung jawab overmacht yang terdapat dalam Peraturan  Pidana  Islam.  Strategi  kriminal  dalam Crook  Code tidak  memenuhi  standar hukuman yang sah dan rasa keadilan di mata publik. Padahal, negara seharusnya hadir untuk  memastikan  seluruh  rakyat  Indonesia  mempunyai  akses  terhadap  keadilan  dan standar  hidup  yang  layak.  misalnya,  kekuatan  membunuh.  Pembunuhan  adalah demonstrasi  menghilangkan  nyawa  seseorang  dengan  cara  yang  mengabaikan  hukum, atau tidak ilegal.  Sebaliknya, pemaksaan adalah jenis  pemaksaan fisik  dan psikis yang mana seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang karena kuatnya sehingga tidak dapat dihindari. oleh peraturan, sehingga kegiatannya tidak dapat ditolak. Jadi cenderung diartikan bahwa pembunuhan karena kekuasaan yang bersifat memaksa adalah suatu unjuk rasa menerima nyawa orang lain karena suatu keadaan yang bersifat memaksa  yang  sebenarnya  tidak  dapat  dihindarkan  sehingga  mengharuskan  atau mengkondisikan seseorang untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum tersebut, baik disengaja maupun tidak disangka-sangka 21 . Taqnīn pada  dasarnya  adalah  upaya  untuk  memilih  pendapat  yang  lebih bermanfaat  tentang  suatu  hukum  negara  dan  waktu  tertentu  yang  dianggap  memiliki kekuatan  maslahat  yang  lebih  besar  untuk  kemaslahatan  masyarakat  luas. Taqnīn lazimnya diimplementasikan melalui proses legislasi sehingga melahirkan produk qanun. Jalur ini lebih ideal ditempuh karena memperkecil kesenjangan antara hukum Islam yang berkembang  dan  dipahami  sebagai  ajaran  Islam  dan  hukum  dalam  praktik.  Dengan demikian  qanun  sebagai  produk  proses  legislasi  sebagaimana  dipahami  para  ulama, memiliki hubungan yang sangat erat antara agama dan negara, sehingga apa yang menjadi produk hukum negara harus berlandaskan pada agama. 22 .

## Kedudukan Qanun dalam Islam
Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Jadi Qanun tidak dapat disamakan dengan Perda, karena isi dalam Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari’at  Islam.  Tetap  dalam  hukum  di  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  UU  No.  10
20 Ulum, Rohman, and Mohsi, “Taqnīn Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia).”
21 M.  Iqbal,  “Konsep  Diyat  Sebagai  Solusi  Kesejahteraan  Keluarga  Korban  Pembunuhan  Daya Paksa (Overmacht) Perspektif Maqasid Syariah ),” IBLAM Law Review 01, no. 03 (2021): 101–120.
22 Santoso, “Eksistensi Taqnīn Dalam Negara Hukum Modern Dan Relevansinya Dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 86-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan Qanun di persamakan  denga  perda  di  daerah  lainnya.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka kedudukan  Qanun  diakui  dalam  hierarki  perundang-undangan  Indonesia  dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima  dalam  hal  kedudukan  qanun.  Pemahaman  ini  akan  lebih  mempermudah Pemerintah  Pusat  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah 23 .
Hanya saja memang produk dari Qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan: aqidah, syariah  dan  akhlak  yang  dalam  penjabarannya  meliputi:  ibadah, ahwal  al-syakhṣiy ah (hukum  keluarga), muamalah (hukum  perdata), jināyah (hukum  pidana), qaḍa (peradilan), tarbiyah (pendidikan),  dakwah,  syiar  dan  pembelaan  Islam.  Kebijakan  ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda lainnya di Indonesia. 24
Al-Qur’an  dan  al-Sunnah  adalah  sumber  utama  hukum  Islam.  Al-Qur’an mengandung cita dan norma hukum yang agung dan mulia, karena perumusannya berasal dari Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia. Allah SWT sebagai pemegang otoritas pembentuk hukum ( syarī’ ) menjadikan hukum syariah sebagai hukum yang memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Hukum syariah tidak dapat disamakan dengan hukum yang bersumber pada logika manusia. Hukum yang bersumber pada manusia memiliki filosofi antroposentris,  yang  mana  hukum  senantiasa  diarahkan  pada  pemenuhan  keperluan manusia semata. Hukum hanya berfungsi mengatur kepentingan manusia yang bersifat lahiriyah.  Hukum  bertujuan  mewujudkan  keteraturan  hidup,  keamanan,  ketertiban, kedamaian,  ketenteraman,  keadilan  dan  kesejahteraan  yang  bersifat  duniawi.  Hukum tidak  memiliki  keterkaitan  dengan  nilai  batiniyah  manusia,  spiritualitas,  apalagi  kaitan dengan hari akhir. Hukum hanya mengabdi pada kepentingan manusia di dunia 25
Pelaksanaan  hukum  Islam  dalam  perkembangan  hukum  modern,  terdapat beberapa  hal  yang  terkait  dengan  keperdataan  sudah  mendapat  tempat,  seperti; perkawinan,  infaq,  zakat,  shadaqah,  kewarisan  dan  ekonomi  Islam.  Kondisi  seperti  ini tanpak  bahwa  hukum  Islam  hadir  dalam  panggung  hukum  di  beberapa  negara  Islam sebagai  hukum  yang  hidup,  dan  mampu  memberikan  solusi  terbaik  terhadap  beberapa persoalan tersebut. Meskipun demikian, dari aspek lain masih terdapat penilaian negatif terhadap hukum Islam, sebagai hukum yang masih memiliki banyak kelemahan, karena dianggap mandul dan tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi hukum. Hukum Islam  merupakan  sarana  yang  ditujukan  untuk  mengubah  perilaku  warga  muslim. Kedudukan  hukum  Islam  sebagai  sarana  ini  menganut  asas law  is  the  tool  of  social engineering bahwa  hukum  sebagai  alat  untuk  merubah  masyarakat.  Dalam  suatu masyarakat  hukum  dijadikan  sebagai  alat  (Instrumen).  Hukum  harus  digunakan  secara sadar tidak saja dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat, melainkan harus  mengarahkan  kepada  tujuan  yang  dikehendaki,  yaitu  mengarahkan  pola-pola kebiasaan  masyarakat  kepada  tujuan  yang  dikehendaki  dan  menghapuskan  kebiasaan
23 Presiden Republik Indonesia, Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 (Indonesia, 2004).
24 Peraturan  Perundang-undangan, Undnag-Undang  (UU)  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan Aceh (Jakarta, 2006).
25 Muchsin, “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Bentuk Qanun Dauli Dustri.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 86-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
kebiasaan  yang  tidak  sesuai  dengan  menciptakan  pola-pola  baru  yang  serasi  dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat tersebut. 26 .

## Prosedur Pembentukan Qanun
Penerapan  peraturan  Islam  di  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama Islam tidak akan sama dengan negara yang agak menyesuaikan diri antara umat Islam dan non-Muslim,  terlepas  dari  apakah  jumlah  umat  Islam  di  negara  tersebut  lebih  sedikit. Umat Islam membuat komitmen kritis terhadap kebebasan dari imperialisme Barat. Islam telah  membentuk  nusantara  sebelum  kedatangan  penjajah  melalui  kerajaan  dan  politik Islam. Perjuangan umat Islam pada masa pionir adalah melalui perkembangan yang tiada henti baik oleh lingkungan maupun jaringan individu-individu disekitarnya saat itu. Jadi tidak  diharapkan  bahwa  sebagian  besar  pertimbangan  para  pembangkang  politik  di Indonesia  mempunyai  seluk-beluk  peraturan  Islam,  karena  Islam  pada  saat  itu  sudah menjadi  budaya  sebelum  Indonesia  merdeka.  Beberapa  hipotesis  mengenai  peraturan Islam  di  Indonesia  adalah  hipotesis receptie  in  complexu dan  hipotesis receptie  a contrario . Hipotesis berkumpul secara kompleks dikemukakan oleh Gibb yang mendapat dukungan dari Lodewijek Willem Cristian van nook Berg (1845-1927) 27
Peraturan  Islam  berlaku  sepenuhnya  karena  mereka  telah  memeluk  Islam meskipun  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  penyimpangan.  Sementara  itu,  sesuai hipotesis receptie a contrario , bagi  umat  Islam berlaku peraturan  Islam.  Apabila tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam  maka  yang  berlaku  adalah  hukum  adat.  Melalui individu-individu administratif inilah peraturan Islam diperjuangkan. Individu pengatur ini  dipilih  langsung  oleh  individu.  Keputusan  individu  menunjukkan  ekspektasi  dan pemahaman mereka terhadap sesuatu yang akan diperjuangkan oleh administrator yang mereka pilih. Saat ini bisa dikatakan bahwa peraturan yang berlaku sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik. Jika kekuatan politik Islam yang menjadi kekuatannya mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu, maka hukum Islam/syariah akan mempunyai peluang besar untuk diterapkan di Indonesia. Cara yang paling lazim dalam membentuk peraturan Islam menjadi peraturan publik adalah dengan memasukkan beberapa bagian dari Islam ke  dalam  undang-undang,  baik  yang  secara  lugas  memperhatikannya  dengan menggunakan  istilah  peraturan  Islam,  maupun  yang  tidak  langsung  dirujuk.  Secara umum,  pengembangan  suatu  peraturan  terdiri  dari  tiga  tahapan,  khususnya:  cara  yang paling  umum  untuk  menyiapkan  rancangan  peraturan,  cara  untuk  mendapatkan persetujuan,  jalannya  sanksi,  dan  pengumuman.  Di  antara  pedoman  demi  kepentingan Islam di Indonesia adalah Peraturan Islam sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991. Dengan adanya Kumpulan Peraturan  Islam ini, dapat  dimanfaatkan dengan baik sebagai  alat  bantu  pengambilan  keputusan  dalam  menunaikan  kewajibannya.  ,  untuk memberikan kepastian yang sah kepada pencari ekuitas di Pengadilan Agama 28 . Meskipun taqnīn diibaratkan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  namun dokumen  hukum  finalnya  mengikat  secara  hukum.  Namun taqnīn atau  peraturan perundang-undangan  dalam  konteks  syariah  di  Indonesia  masih  menjadi  perdebatan. Indonesia  yang  menganut  sistem  kepercayaan  Pancasila  mempunyai  ciri  khas  yang
26 Muchsin, “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Bentuk Qanun Dauli Dustri.”
27 Yazid, “Taqnīn Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia.”
28 Yazid, “Taqnīn Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 86-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
berbeda  dengan  negara-negara  lain  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam, padahal  sebagian besar  penduduk  Indonesia beragama  Islam. Oleh karena itu, terdapat perdebatan  antara  kelompok  yang  mengatur  peraturan  formalistik  yang  berpendapat bahwa  peraturan  perundang-undangan  Islam  harus  berbasis  teks  dan  kelompok masyarakat  substantivistik  yang  percaya  peraturan  perundang-undangan  harus  dibatasi pada kualitas hukum Islam yang diubah sebagai barang sah negara.
Terakhir, taqnīn sebagai karya membentuk benda-benda otoritatif secara humanis harus fokus pada tolok ukur, tujuan, sesuai dengan keadaan sosial masyarakat luas yang ingin  dikuasai,  sehingga  tidak  terjadi  berbagai  penerjemahan.  Dengan  memberikan penilaian hukum yang jelas, berarti pembuat pedoman daerah sudah mengharapkan hasil dari  peraturan  tersebut,  tidak  ragu-ragu  untuk  berkumpul,  oleh  karena  itu  harus membuang  standar  emosional  dari  kepentingan  politik  kekuasaan,  sehingga  hal  sah berikutnya  adalah  dibebaskan  dari  kontrol  atau  penyalahgunaan  oleh  pihak-pihak tertentu. Kaidah objektivitas merupakan keyakinan terhadap upaya perubahan yang sah menuju tuntutan sosial yang membangun. Artinya, peraturan yang dibentuk tidak sekedar menegaskan  pola-pola  kebiasaan  dan  perilaku  yang  ada  pada  masyarakat  yang  ada, namun  juga  mengarahkannya  pada  tujuan-tujuan  yang  diinginkan,  menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini tidak sesuai, dan menjadikan kebiasaan-kebiasaan baru contoh yang lebih sesuai dengan pergantian peristiwa budaya 29

## KESIMPULAN
Saat ini, qanun dipandang sebagai rincian peraturan Islam, khususnya peraturan syariah yang diklasifikasikan oleh otoritas publik bersifat membatasi dan sebagian besar bersifat material. Diperkenalkannya qanun (peraturan sah Islam) pada masa lanjut, di satu sisi  dipandang  sebagai  kemajuan  Islam  dalam  membina  syariatnya  dan  melaksanakan peraturan-peraturan  yang  terkandung  di  dalamnya.  Berdasarkan  premis  ini,  beberapa peneliti  berpendapat  bahwa  definisi  hukum  Islam  menjadi  penting  sebagai  alat  bantu pilihan  yang  sah  untuk  memutuskan  dalam  memilih  masalah  serupa  di  berbagai pengadilan.  Dalam  arti  sempit,  Islam  menggunakan  istilah  “qanun”  untuk menggambarkan “hukum non-agama” atau “hukum buatan manusia”, yaitu hukum yang merupakan hasil ijtihad individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan.
Dilihat secara keseluruhan, Qanun merupakan kumpulan keputusan yang menjadi pedoman keberadaan manusia dalam bertindak dan wajib dipatuhi meskipun ada paksaan dari penguasa. Paksaan ( ikrāh ) dalam syariat Islam dibedakan menjadi dua, yaitu: Ikrāh mulji' yang  menyatakan  bahwa  paksaan  menghilangkan  pilihan  dan  menghilangkan kemauan,  sedangkan ikrāh  ghairu  mulji' menyatakan  bahwa  paksaan  tidak menghilangkan  pilihan.  Cara  yang  paling  lazim  dalam  membentuk  peraturan  Islam menjadi  peraturan  publik  adalah  dengan  memasukkan  beberapa  bagian  dari  Islam  ke dalam undang-undang, baik yang secara lugas memperhatikannya dengan menggunakan istilah  peraturan  Islam,  maupun  yang  tidak  langsung  dirujuk.  Secara  umum, pengembangan  suatu  peraturan  terdiri  dari  tiga  tahapan,  khususnya:  cara  yang  paling umum  untuk  menyiapkan  rancangan  peraturan,  cara  untuk  mendapatkan  persetujuan,
29 Santoso, “Eksistensi Taqnīn Dalam Negara Hukum Modern Dan Relevansinya Dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 86-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
jalannya sanksi, dan pengumuman.

## DAFTAR PUSTAKA
Anis, Ibrahim. Al-Mu’jam Al Wasith, Juz 2 . Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy, 1972. Fadli,  Fadli,  and  Muammar  Muammar.  “Rancangan  Qanun  Hukum  Keluarga  Aceh Dalam  Hirarki  Perundang-Undangan  Indonesia.” Jurnal  Al-ijtimaiyyah:  Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam 5, no. 1 (2019): 75–93.
Husni,  Husni,  and  Hasanudin  Hasanudin.  “Pelaksanaan  Taqnīn  Al-Ahkan  Di  Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Syariah : Journal of Islamic Law 3,  no.  1  (2021): 125–143.
Indonesia,  Presiden  Republik. Undang  Undang  RI  Nomor  10  Tahun  2004 .  Indonesia, 2004.
Iqbal, M. “Konsep Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht) Perspektif Maqasid Syariah ).” IBLAM Law Review 01, no. 03 (2021): 101–120.
Jaenudin,  Jaenudin.  “Pandangan Ulama Tentang  Taqnīn Ahkam.” ’Adliya 11,  no.  105 (2017).
Kamarudin,  Kamarudin.  “Qanun  Jinayat  Aceh  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum Indonesia.” Ahkam 16, no. 2 (2016): 151–162.
Misnan,  Misnan.  “Sejarah  Kodifikasi  Hukum  Islam  (Taqnīn)  Di  Negara  Islam.” Al- Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah III, no. 01 (2021): 72–82. Muchsin, Agus. “Transformasi Hukum  Islam Ke Dalam Bentuk  Qanun  Dauli Dustri.” Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum (2014): 145–152.
Perundang-undangan, Peraturan. Undnag-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh . Jakarta, 2006.
Santoso, Lukman. “Eksistensi Taqnīn Dalam Negara Hukum Modern Dan Relevansinya Dalam  Dinamika  Legislasi  Di  Indonesia.” El-Dusturie:  Jurnal  Hukum  dan Perundang Undangan 2, no. 1 (2023): 59–78.
Syamsoni, Ujang Ruhyat. “Taqnīn Al-Ahkam ( Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional ).” Nur El- Islam 2, no. 2 (2015): 168–193.
Ulum, Miftahul, Moh. Mujibur Rohman, and Mohsi Mohsi. “Taqnīn Al-Ahkam (Telaah Sejarah  Legislasi  Hukum  Perdata  Islam  Dalam  Hukum  Nasional  Indonesia).” Ulumuna 6, no. 1 (2020).
Wardi, Moch. holid. “Legislasi Hukum Islam.” Nuansa 15, no. 2 (2018). Yazid, Imam. “Taqnīn Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia.” Al- Masalahan Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 3, no. 05 (2017): 193–208.