Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.247-252 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252

## PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN (STUDI DI LBH BALI)
Kresensia Angelica Hardi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia kresensiaangelicahardi@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bantuan hukum dan  mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan masalah ketanagakerjaan. Lembaga Bantuan hukum merupakan salah satu penyalur Bantuan  Hukum.  Salah  satunya  adalah  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali.  Ruang  lingkup  pemberian  bantuan hukum  cukup  luas  yang  mencakup  juga  masalah  ketenagakerjaan  mengingat  banyak  hak-hak  dari  para  tenaga kerja  belum  terpenuhi  dan  ketidakmampuan  para  tenaga  kerja  untuk  mendapatkan  akses  menuju  keadilan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  sosiologis.  Dimana  peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek. Bantuan hukum, prosedur, tata cara mendapatkan bantuan hukum, dan apabila terjadi masalah, penangananya pun diatur dalam  hukum Indonesia .Lembaga Bantuan  hukum Bali memiliki  peranan  yang  penting  dalam  penanganan  permasalahan  ketenagakerjaan  di  daerah  Bali.  Peranannya antara lain memberi pendidikan hukum, melakukan pendampingan, serta terlibat dalam pembentukan kebijakan bagi  para  tenaga  kerja  di  daerah  Bali.  Bagi  pemerintah  diharapkan  kan  agar  lebih  gencar  memberikan pembinaan  hubungan  Industrial  dan  bagi  Lembaga  Bantuan  Hukum  agar  mensosialisasikan  Bantuan  Hukum agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Kata Kunci : Bantuan Hukum, Peranan, Tenaga Kerja.

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  legal  aid  procedures  and  determine  the  role  of  Legal  Aid  Institutions  in  handling employment problems. Legal Aid Institute is one of the distributors of Legal Aid.  One of them is the Bali Legal Aid  Institute.  The  scope  of  the  provision  of  legal  aid  is  quite  broad  which  includes  also  employment  issues considering that many workers' rights have not been fulfilled and the workers' inability to get access to justice. This  study  uses  empirical  research  methods  with  a  sociological  approach.  Where  researchers  make  direct observations  on  objects.  Legal  aid,  procedures,  procedures  for  obtaining  legal  assistance,  and  if  a  problem occurs, its handling is also regulated in Indonesian law. The Bali Legal Aid Institute has an important role in handling labor problems in the Bali area. Its roles include providing legal education, providing assistance, and being involved in policy formation for workers in the Bali area. For the government, it is hoped that it will be more aggressive in providing industrial relations development and for Legal Aid Institutions to socialize Legal Aid so that it can be utilized as well as possible.
Keywords: Legal Aid, Role, Manpower .

## I. PENDAHULUAN
Warga  negara  Indonesia  dapat  menggunakan  media  yang  disediakan  oleh  negara  jika  mengalami suatu  permasalahan  hukum  yaitu  bantuan  hukum  yang  dapat  diberikan  untuk  memperjuangkan  hak yang seharusnya didapatkan jika mendapat perlakuan yang tidak adil dan bertentangan dengan norma dan  berlandaskan  pentingnya  didapatkannya  bantuan  hukum  bagi  setiap  masyarakat  sebagai  subyek hukum, dengan ini adanya jaminan untuk dilindungi oleh hukum. Norma – norma yang mengandung isi  nilai  –  nilai  yang  mengandung  moral  serta  moralitas  disebut  dengan  Hukum (Sidharta,  2006). Landasan  hukum  penyelenggaraan  bantuan  hukum  di  Indonesia  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan. Bantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium “hukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atas”. Keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak  bagi  warga  negaranya  untuk  mendapatkan  keadilan  (access  to  justice)  dan  hak  untuk mendapatkan  peradilan  yang  adil  dan  tidak  memihak  (fair  trial)  diantaranya  melalui  pemberian bantuan hukum. (Kusumawati, 2016).
Kehadiran  Bantuan  Hukum  dinilai  sangat  penting  bagi  negara  dengan  prinsip  persamaan  di depan  hukum.  Maka  dari  itu,  ada  hak  yang  akan  didapatkan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat Indonesia  yaitu  kesetaraan  di  mata  hukum.  Dalam  hal  ini  persamaan  atau  kesetaraan  yang  diterima masyarakat adalah dalam bentuk perlakuan yang sama dan tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Karena  tak  jarang  dalam  realitanya,    bantuan  yang  diberikan  hukum  hanya  dapat  didapatkan  hanya pada  masyarakat  yang  berkecukupan  dalam  hidupnya (Winarta,  2000). Ruang  lingkup  dapat diberikannya  bantuan  hukum  mencakup  masalah-masalah  seperti  tata  usaha  negara,  perdata,  atau pidana  baik  non  litigasi  maupun  litigasi.  Karena  ruang  lingkupnya  yang  cukup  luas,  kerap  kali permasalahan perburuhan atau ketenagakerjaan juga ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum karena seringkali  para  buruh  atau  tenaga  kerja  mendapat  perlakuan  yang  menyimpang  di  tempat  mereka bekerja.
Hukum  di  Indonesia  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  para  tenaga  kerja.  Namun keberadaan  tidak  lantas  membuat  masalah  ketenagakerjaan  tidak  terjadi.  Keadilan  serta  kesetaraan dalam hukum dapat ditegakkan dengan salah satu upaya yaitu dengan memberikan kewajiban berupa bantuan  hukum  bagi  setiap  masyarakat  terlebih  khusus  pada  para  tenaga  kerja  yang  menuntut  hak- haknya.  Di  provinsi  Bali  sendiri  terdapat  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali  yang  membantu mendapatkan penegakan hukum melalui bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat kurang mampu termasuk para tenaga kerja.
LBH  sebagai  salah  lembaga  non  pemerintah    yang  bergerak  memberikan  bantuan    hukum secara cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum sebagaimana yang telah   diamanatkan didalam UU  Bantuan  Hukum, melihat  adanya  keterkaitan  yang  sangat erat  antara peraturan perundangan- undangan  yang  berlaku,  kebijakan  perusahaan  dan    penegakan    hukum    dengan    masalah-masalah yang dihadapi oleh para pekerja di Bali,   dimana para pekerja   sering mengalami   perlakuan   yang menyimpang  oleh   perusahaan   namun mereka  cenderung  tidak  berdaya  untuk  membela  dirinya dan  hak-hak yang  dimilki  dikarenakan  kurangnya  peranan  negara  lewat  pemerintah dan  penegak hukum  dalam  membantu para pekerja yang bermasalah dengan PHK. (Sutrisni & Mouw, 2018). Jumlah korban PHK dari kurun waktu 2015 – 2020 terus meningkat, banyak para buruh yang tidak  bisa  menikmati  hasil  dari  uang  pesangon  PHK,  karena  tidak  adanya  bantuan  hukum  yang diberikan kepada buruh dan ketidaktahuan buruh akan ada hak pesangon ketika di PHK. (Samanha & Syafi’ie,  2021). Hal  ini  ditegaskan  secara    terinci    bahwa  jaminan    perlindungan    yang    diberikan meliputi kebebasan bagi    kaum    pekerja   untuk     meningkatkan    taraf   hidupnya   baik    secara pribadi  maupun    keluarganya,    mencegagah    berkurangnya    atau    hilangnya    penghasilan    dan  daya beli      terutama      bagi      pekerja/buruh,      serta      perlindungan      atas      kehilangan  pekerjaan    dan penghasilan  akibat  terjadinya   kecelakaan  kerja  maupun  akibat penyakit, atau karena meninggal dunia. (Kahfi, 2016).

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  yang  dipakai  adalah  penelitian  hukum  yang  bermanfaat  untuk  melihat  sisi  hukum secara fakta dan nyata yang dimana ini disebut dengan penelitian empiris dan juga bagaimana hukum dalam  lingkup  masyarakat  dengan  metode  pendekatan  sosiologis.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini berupa data primer yaitu data yang didapatkan langsung di tempat melakukan penelitian, selanjutnya data  sekunder  yaitu  bahan kepustakaan  hukum,  dan  sumber  bahan  hukum  utama  yaitu primer  yakni undang-undang dan bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku resmi.
Tempat  melaksanakan  penelitian  ini  adalah  di  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali.  Dalam melaksanakan  penelitian  ini  digunakannya  Teknik  Penelitian  melalui  wawancara  dan  studi  pustaka . Setelah  mendapatkan  data  melalui  penelitian  ini  data  tersebut  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif dengan logika induktif. dari data yang sudah terkumpul, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan yang  sebenarnya  mengenai  fakta-  tertentu.  Kemudian  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang- undangan maupun teori ahli.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum
Dalam  memperlancar  selesainya  suatu  perkara  merupakan  pelaksanaan  dari  adanya  bantuan  hukum yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan  hukum (Prints,  2002) .  Bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan secara sukarela dan gratis oleh pemberi bantuan hukum yang
akan diterima oleh penerima bantuan hukum disebut dengan bantuan hukum. Profesi hukum advokat yang  akan  menangani  bantuan  hukum.  Advokat  sebagai  orang  yang  memiliki  keahlian  atau  profesi dalam memberikan bantuan hukum yang dilaksanakan didalam maupun diluar pengadilan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari peraturan yang ada. Profesi Advokat bukan hanya  sekedar  untuk mencari nafkah saja, tetapi juga mesti memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas (Ishaq, 2008). Dari pengertian diatas setidaknya kesadaran hukum masyarakat sehingga ada hal yang penting berkaitan  dengan  adanya  bantuan  hukum  yang  dilakukan  untuk  membuat  masyarakat  sadar  akan pentingnya  hukum  hingga  sampai    pada  kesadaran  akan  kewajiban  dan  hak  yang  dimiliki  sebagai warga  negara  serta  usaha untuk  memperbaiki  tatanan  hukum  agar  memenuhi  kebutuhan  masyarakat dan mengikuti perubahan yang ada (Handayani, 2016).
Lembaga Bantuan Hukum merupakan penyalur bantuan hukum. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan  Hukum  Bali.  Untuk  mendapat  bantuan  hukum  di  Lembaga  Bantuan  Hukum  terdapat prosedur-prosedur  yang  dilalui.  Prosedur-prosedur  tersebut  diatur  dalam  peraturan  perundangan- undangan  di  Indonesia  yakni  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  hukum,  yang  secara  garis  besar,  diatur  sebagai  berikut: pemohon  harus  memenuhi  syarat-syarat,  Pemohon  harus  menyertakan  identitas  diri  serta  inti  dari permasalahan  hukum  yang  akan  dimohonkan  ke  bantuan  hukum,  Menyertakan  dokumen  mengenai perkara  dan  menyerahkan  ke  bantuan  hukum,  Menyertakan  adanya  surat  keterangan  miskin  dari pejabat daerah tempat tinggal yang berwenang memberikan surat.
Kemudian,  Pemberi  bantuan  wajib  memeriksa  berkas-berkas  dari  pemohon  paling  lama  satu hari  setelah  menerima  berkas  laporan,  Pemberi  bantuan  hukum  dapat  menyanggupi  atau  menolak permohonan yang diajukan dalam kurun waktu paling lama tiga hari sejak permohonan lengkap, Jika bantuan  hukum  diterima  atau  pemberi  bersedia  memberikan  bantuan,  akan  memberikan  bantuan berdasarkan  surat  kuasa  yang  diberikan  oleh  pihak  penerima  bantuan  hukum,  Jika  pihak  bantuan hukum  menolak  permohonan,  harus  menuliskan  alasan-alasan  yang jelas  dan  diberikan  ke  pemohon dalam waktu paling lama tiga hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
Direktur LBH Bali Ibu Ni Kadek Vani primaliraning , dalam wawancara pada 24 januari 2022 mengatakan bahwa: Bantuan hukum  yang diberikan oleh LBH Bali itu cukup kompleks, mulai dari konsultasi, pendampingan negosiasi, mediasi atau pendampingan hukum secara langsung, baik litigasi maupun  non  litigasi.  Untuk  bantuan  hukum  berupa  konsultasi  dibuka  secara  umum  dan  tidak  ada syarat dan prosedur yang pakem,   atau standar sesuai Undang-Undang, namun ada ketentuan seperti: (1)  menyerahkan  identitas  diri,  (2)  membawa  surat  keterangan  tidak  mampu  (tidak  diharuskan),  (3) menceritakan kronologi kejadian atau masalah, membawa berkas-berkas terkait yang dengan masalah. Apabila  klien  ingin  mendapatkan  pendampingan  hukum  lebih  lanjut,  maka  ada  beberapa  prosedur yang  dilakukan  oleh  pihak  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali.  Pertama,  kasus  tersebut  dibawa  dalam rapat  Lembaga  Bantuan  Hukum  untuk  diputuskan  apakah  layak  untuk  didampingi  atau  tidak. Kemudian, Apabila kasusnya tergolong urgent action misalnya pidana anak dan KDRT maka hari itu pun  akan  segera  didampingi,  namun  apabila  bukan  non  urgent  action  misalnya  kasus  buruh pendampingannya dapat ditunda.
Tata cara dan syarat-syarat dalam mendapatkan bantuan hukum yang ada di LBH Bali hampir sama  dengan  apa  yang  diatur  dalam  Undang-undang.  Namun  melihat  kondisi  masyarakat  Bali, lembaga Bantuan Hukum Bali sendiri memangkas atau tidak mengharuskan  prosedur-prosedur yang terlalu  birokrasi,  yang  bertele-tele dan  menyulitkan masyarakat  Bali  dalam  hal  ini  para  tenaga  kerja atau buruh untuk memperoleh bantuan hukum.

## 2. Peranan  Lembaga  Bantuan  Hukum  dalam  Penanganan  Permasalahan  Ketenagakerjaan  di Bali
Berdasarkan data yang didapat dari  Lembaga Bantuan Hukum Bali permasalahan ketenagakerjaan di Bali  yang  mereka  tangani  dalam  kurun  waktu  Januari  2021-Februari  2022,  terdapat  (6)  enam permasalahan  ketenagakerjaan  yang  terjadi.  Permasalahan  tersebut  merupakan  permasalahan  antara serikat buruh dengan pengusaha tempat mereka bekerja. Perselisihan tersebut adalah perselisihan hak dan  juga  perselisihan  kepentingan.  Dalam  kasus  tersebut,  para  tenaga  kerja  Buruh  di  PHK  secara sewenang-wenang  tanpa  ada  pemenuhan  Hak.  Dalam  menangani  perselisihan    ketenagakerjaan  di Bali,  Lembaga      Bantuan  Hukum    Bali  mengacu  pada  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan    Industrial,  yang  akan  diuraikan  sebagai  berikut,  Perundingan
Bipartit,  perundingan  ini  merupakan  penyelesaian  perselisihan    antara  serikat  pekerja  dengan pengusaha,  Perundingan  Tripartit  yakni  musyawarah  antara  pekerja,  pengusaha  dan  pihak  ketiga selaku  mediator,  konsiliator,  maupun  arbiter.  Pengadilan  Hubungan  Industrial,  adalah  suatu penyelesaian  tentang  adanya  perselisihan  yang  ditempuh  melalui  pengadilan,  apabila  pihak-pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan dalam proses mediasi serta konsiliasi.
Hal  yang  harus  menjadi  pemahaman  bersama  dari  para  buruh  atau  tenaga  kerja  khususnya  di Bali  bahwa  seluruh  pihak  yang  terkait  dan  mempunyai  kepentingan  adalah  hubungan  industrial. Proses penyelesaian masalah ketenagakerjaan di Bali yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Bali  bertujuan  untuk  berjalan  dengan  baiknya  suatu  perusahaan,  serta  menciptakan  hubungan  yang harmonis,  damai  dan  aman  antara  tenaga  kerja/  buruh  dengan  para  tenaga  kerja  di  Bali.  Lembaga Bantuan  Hukum    Bali    merupakan  salah  satu  lembaga    non    pemerintah    melalui  konsep  bantuan hukum    strukturalnya  berupaya      memberikan      bantuan  secara  hukum  kepada  yang  membutuhkan dalam hal ini  para tenaga kerja di Bali yang terlibat atau mengalami permasalahan atau perselisihan seperti yang sudah diatur dalam aturan hukum mengenai bantuan hukum.
Dalam kesempatan wawancara  pada 24 Januari 2022 dengan Ibu Ni Kadek Vani Primaliraning selaku  Direktur  LBH  Bali  mengatakan  bahwa:  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali  dalam  penanganan masalah  ketenagakerjaan  memberikan    pendidikan  hukum  rutin,  kepada  klien  dalam  hal  ini  kepada serikat  buruh  di  daerah  Bali.  Hal  itu  dilakukan  agar  tenaga  kerja  memiliki  wawasan  hukum  atau mencerdaskan  sehingga  tenaga  kerja  tidak  mudah  dikriminalisasi,  dan  paham  akan  hak-haknya sehingga  tahu  kebijakan-kebijakan  yang  sesuai  dengan  keadaan  mereka  dan  sadar  bahwa  kebijakan mesti  adil  bagi  dua  pihak,  bukan  hanya  mementingkan  para  investor.  Dan  bagi  tenaga  kerja  yang mengalami perselisihan Lembaga Bantuan Hukum Bali melakukan pendampingan secara holistik atau menyeluruh  kepada  para  tenaga  kerja.    Mulai  dari  pendampingan  saat  penanganan  masalah  secara nonlitigasi sampai litigasi selesai. Selain itu lembaga Bantuan Hukum Bali melakukan advokasi agar mencari  akar  masalah  yang  terjadi  sehingga  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali  juga  terlibat  dalam pembentukan kebijakan. Misalnya saat ini sedang dibentuk Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan yang mana Lembaga Bantuan Hukum Bali pun turut terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Dalam  penyusunan  kebijakan-kebijakan  tersebut,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali  menyampaikan problem-problem  yang  terjadi  di  lapangan  atau  situasi  dan  kondisi  para  tenaga  kerja  di  Bali  dan menyampaikan  usulan-usulan  sehingga  masalah  ketenagakerjaan  tidak  terjadi  berulang-ulang. Lembaga Bantuan Hukum Bali dalam hal ini berusaha melahirkan payung hukum bagi pekerja untuk menuntut hak-haknya.
Selain itu dalam wawancara  pada tanggal 15 Maret 2022 dengan salah satu Asisten Pengabdi Bantuan  Hukum  LBH  Bali  Michael  Angelo  memberikan  pernyataan  yang  tidak  jauh  berbeda, bahwasannya  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali  berupaya  memperjuangkan  hak-hak  dari  para  tenaga kerja. Lembaga ini memberikan sosialisasi bantuan hukum, memberi penyuluhan pendidikan hukum agar  para  tenaga  kerja  melek  hukum  sehingga  bisa  memperjuangkan  hak-haknya,  agar  para  tenaga kerja tau apa yang harus dilakukan saat berhadapan dengan persoalan hukum, serta mendampingi para tenaga kerja yang mengalami perselisihan yang mana para tenaga kerja didampingi oleh advokat yang bekerja di LBH Bali hingga kasusnya selesai.
Meninjau  data  dan  hasil  wawancara  yang  dipaparkan  diatas,  penulis  menyimpulkan  bahwa Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali    berperan  penting  dalam  penanganan  masalah  ketenagakerjaan  di daerah Bali, peranan tersebut diuraikan  sebagai berikut:
Peranan yang pertama adalah Lembaga Bantuan Hukum Bali memberikan pendidikan hukum kepada dengan cara melakukan sosialisasi kepada para serikat tenaga kerja/buruh di daerah Bali. Hal ini  dilakukan  agar  para  tenaga  kerja  memiliki  wawasan  hukum  mengenai  hak-hak  mereka  yang dilindungi oleh hukum. Selain itu pendidikan hukum ini juga bertujuan para tenaga kerja tahu bahwa jika  hak-haknya  dilanggar,  mereka  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  dari  pihak yang  berwajib  memberikan  bantuan.  Pendidikan  hukum  diharapkan  dapat  membangun  kesadaran hukum  para  tenaga  kerja  dan  agar  tidak  ada  lagi  tenaga  kerja  yang  buta  hukum  atau  tidak  melek hukum.
Peranan    yang  kedua  adalah  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali    memberikan  pendampingan hukum  penuh bagi para tenaga kerja di daerah Bali yang terlibat perselisihan ketenagakerjaan dimana mereka didampingi oleh pengacara/ advokat mulai dari penyelesaian secara nonlitigasi hingga litigasi selesai  sehingga  mendapatkan  konsultasi-konsultasi  hukum,  maupun  saran-saran  terkait  masalahnya
hingga pendampingan/ pembelaan  di pengadilan. Lembaga Bantuan Hukum Bali memberikan akses bagi  setiap  tenaga  kerja  di  daerah  Bali  khususnya  agar  mendapatkan  keadilan.  Peran  ini  tentu  saja sangat  penting  dalam  mewujudkan  Konsep  akses  terhadap  keadilan  ( access  to  Justice ).  Hak  setiap warga Negara adalah mendapatkan keadilan hukum yang dalam hal ini adalah para tenaga kerja.
Peranan  ketiga  yang  dilakukan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali  adalah  turut  serta  dalam perumusan  kebijakan-kebijakan.  Dengan  kata  lain  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali  berusaha  agar melahirkan  payung  hukum  yang  adil  bagi  para  pekerja  khususnya  di  daerah  Bali  yang  menuntut pemenuhan akan hak-haknya sehingga masalah ketenagakerjaan tidak terjadi berulang-ulang kembali.
Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Bali  adalah  salah  satu  dari  organisasi  bantuan  hukum  yang melakukan  pelayanan  bantuan  hukum  sesuai  dengan  amanat  Undang-undang,  seperti  mengadakan penyuluhan, konsultasi, serta kegiatan lain yang ada kaitannya dengan hukum, serta bantuan hukum, yang  membantu  masyarakat  dalam  menegakkan  hukum  yang  menjadi  hak  masyarakat  dalam mendapatkan  bantuan  hukum  seperti  yang  diatur  oleh  Undang  -  Undang.  Soerjono  Soekanto, mengemukakan  pemberian  informasi  hukum,  pemberian  nasihat  hukum,  Pemberian  jasa  hukum, bimbingan,  adalah  suatu  bentuk  bantuan  hukum,  yang  memberikan  jasa  secara  berkala,  secara perantara serta menjadi kuasa masyarakat didalam atau diluar pengadilan (Handayani, 2016). Apabila melihat    ketentuan  dan  teori  diatas  kemudian    dikaitkan  dengan  peranan  Lembaga  Bantuan  Hukum Bali  dalam  penanganan  Permasalahan  Ketenagakerjaan  khususnya  di  daerah  Bali,    dapat  dikatakan bahwa  Lembaga Bantuan Hukum Bali sudah cukup menjalankan  peranannya dengan baik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Untuk  mendapatkan  bantuan  dari  Lembaga  Bantuan  Hukum  adapun  prosedur  yang  harus  diikuti ataupun  pemenuhan syarat-syarat  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.  Namun,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bali  sendiri  memotong  atau  tidak  mengharuskan prosedur-prosedur yang terlalu birokrasi, yang bertele-tele, yang justru mempersulit masyarakat.
Peranan lembaga Bantuan Hukum Bali dalam Penanganan masalah Ketenagakerjaan  ada tiga yakni:  memberikan  pendidikan  hukum  kepada  para  buruh/tenaga  kerja  khususnya  di  daerah  Bali, melakukan  pendampingan hukum  penuh  kepada  para tenaga  kerja  yang  terlibat masalah    mulai  dari penyelesaian secara nonlitigasi hingga litigasi selesai saran, konsultasi hukum dan pendampingan oleh pengacara/advokat,  serta  turut  terlibat  dalam  pembentukan  kebijakan-kebijakan  agar  melahirkan payung  hukum  yang  adil  bagi  tenaga  kerja  khususnya  di  daerah  Bali  yang  menuntut  pemenuhan haknya.
2. Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas,  penulis  dapat  diberikan  beberapa  saran,  antara  lain:  bagi pemerintah  khususnya  Dinas  Tenaga  Kerja  agar  melakukan  pembinaan,  penyuluhan  Hubungan Industrial  kepada  para  tenaga  kerja  agar  tenaga  kerja  pun  paham  apa  yang  mereka  lakukan  saat dihadapkan  dengan  masalah  hukum.  Bagi  masyarakat  khususnya  para  buruh/tenaga  kerja  agar  lebih menyadari  akan  hak-haknya  sebagai  tenaga  kerja  sehingga  tidak  terjadi  lagi  masalah-masalah  yang merugikan tenaga kerja itu sendiri dan cenderung terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dapat ditindaklanjuti demi mencapai keadilan bagi seluruh pihak terutama pekerja di Bali. Bagi lembaga Bantuan Hukum Bali agar adanya upaya untuk lebih gencar mensosialisasikan Undang- Undang mengenai bantuan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui keberadaan LBH dan  dimanfaatkan  dengan  baik.  Sehingga  mengurangi  kebingungan  masyarakat  yang  mencari  akses dalam  mencapai  keadilan  sehingga  tiap  orang  bisa  memiliki  kedudukan  yang  setara  dan  sama  di depan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurisprudentie , Vol.3 (2). Prints, D. (2002). Hukum acara pidana:dalam praktik . Jakarta Djambatan 2002. Febri Handayani. (2016). Bantuan hukum di Indonesia . Yogyakarta : Kalimedia. Ishaq. (2016). Dasar-dasar ilmu hukum . Sinar Grafika, Jakarta.
M.  Irsyad  Thamrin,  &  M.  Farid.  (2010). Panduan  Bantuan  Hukum  bagi  Paralegal .  LBH  Yogyakarta  bekerja sama dengan Yayasan TIFA.
Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. Arena Hukum , Vol.9 (2).
Samanha,  R.  A.,  &  Syafi’ie,  M.  (2021).  Pendampingan  Buruh  Oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam Pemenuhan  Hak  Atas  Pesangon  Pada  Kasus  PHK  Di  Yogyakarta  Berdasarkan  Prespektif  Hak  Asasi Manusia. Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata . Sidharta. (2006). Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir . Bandung Refika Aditama. Sutrisni, N. K. E., & Mouw, C. (2018). Efektivitas Pernan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Penanganan Permasalahan PHK Tenaga Kerja di Provinsi Bali. Jurnal Analisis Hukum , Vol.1 (2). Winarta,  F.  H.  (2000). Bantuan  hukum  suatu  hak  asasi  manusia  bukan  belas  kasihan .  Jakarta  Elex  Media Komputindo.