## KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Sutan Pinayungan Siregar
sutansiregar143@gmail.com , Universitas Pelita Harapan

## Abstract
Protection for consumers is the result and an inseparable part of technological and industrial developments. This development has apparently strengthened the differences between the lifestyles of traditional society and modern society. Through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Indonesian government determines consumer  rights  that  need  to  be  protected.  This  law  does  not  aim  to  oppose  producers,  but  rather  to  respect universal  consumer  rights.  The  aim  of  this  research  is  to  determine  the  principle  of  legal  certainty  regarding consumer protection. This scientific article uses a qualitative approach and literature study, also known as library research.

## Keywords: Consumer protection, Consumer Protection Law, Legal certainty Abstrak
Perlindungan bagi konsumen merupakan hasil dan bagian yang mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Perkembangan ini ternyata telah memberikan perbedaan antara gaya hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.  Melalui  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Kepastian  hukum  Indonesia menetapkan  hak-hak  konsumen  yang  perlu  dilindungi.  Fungsi  utama  Undang-undang  bukan  bertujuan  untuk menentang produsen, melainkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen secara universal. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  asas  kepastian  hukum  tentang  perlindungan  konsumen.  Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, juga dikenal sebagai riset perpustakaan. Kata kunci: Kepastian hukum, Perlindungan konsumen, UU Perlindungan Konsumen.

## PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi yang cepat telah menciptakan banyak jenis barang dan layanan. Dukungan  dari  teknologi  dan  informasi  telah  memperluas  ruang  serta  meningkatkan  arus transaksi barang dan layanan diluar batas-batas negara. Hal ini membuat konsumen dihadapkan pada  banyak  pilihan  beragam  jenis  barang  dan  layanan.  Meskipun  memberikan  keuntungan dengan  memenuhi  beragam  kebutuhan  konsumen,  fenomena  ini  juga  menimbulkan ketidakseimbangan  antara  konsumen  dan  produsen.  Konsumen  tidak  seharusnya  berada  di posisi  yang  kurang  menguntungkan  akibat  perilaku  produsen  yang  menjadikan  konsumen sebagai target dalam upaya mendapatkan keuntungan melalui strategi promosi dan penjualan yang mungkin merugikan mereka (Pardede et al., 2021).
Ketika  konsumen  menghadapi  produsen,  ketidakmampuan  mereka  dalam  situasi  ini sangat  merugikan  konsumen.  Umumnya,  produsen  menggunakan    perjanjian  yang  telah disepakati  antar  pihak  penjual  dan  pembeli  ,  antara  konsumen  dan  produsen,  atau  melalui informasi yang cenderung kurang lengkap yang disediakan oleh produsen kepada konsumen. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam satu  cakupan wilayah saja, namun menjadi  masalah global yang memengaruhi konsumen di seluruh dunia (Maharani et al., 2021). Perkembangan kesadaran  ini  telah  menghasilkan  satu  bidang  hukum  baru,  yaitu  hukum  perlindungan konsumen.
Perlindungan  bagi  konsumen  merupakan  hasil  dan  contoh  perkembangan  teknologi serta  industri.  Perkembangan  ini  ternyata  telah  melekat  dalam  perbedaan  antara  gaya  hidup masyarakat  tradisional  dan  masyarakat  modern.  Di  dalam  masyarakat  tradisional,  barang- barang kebutuhan konsumen diproduksi secara sederhana, dan hubungan antara konsumen serta masyarakat  tradisional  relatif  lebih  langsung,  di  mana  konsumen  dan  produsen  dapat berinteraksi secara tatap muka. Di sisi lain, masyarakat modern memproduksi barang-barang kebutuhan  konsumen  secara  besar-besaran,  menciptakan  fenomena  konsumsi  massal  ( mass
consumer consumption ). Hal ini menjadikan hubungan antara konsumen dan produsen menjadi lebih kompleks, di mana konsumen seringkali tidak mengenal siapa produsennya, begitu juga sebaliknya, bahkan produsen bisa berada di negara yang berbeda.
Hubungan hukum antara produsen dan konsumen menunjukkan tingkat ketergantungan yang  tinggi.  Ini  berlangsung  sepanjang  rangkaian  produksi,  distribusi,  pemasaran,  dan penawaran barang atau jasa. Dinamika hukum antara konsumen dan produsen telah mengalami evolusi,  dari  awalnya  berdasarkan  prinsip caveat  emptor menjadi caveat  venditor .  Perhatian yang diberikan pada konsumen sesungguhnya mencerminkan prinsip ekonomi yang berpihak pada  rakyat.  Di  Indonesia,  untuk  melindungi  kepentingan  konsumen  dalam  mengonsumsi barang atau jasa, pemerintah telah menerapkan kebijakan regulasi hak-hak konsumen melalui undang-undang.  Langkah  ini  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  implementasi  Negara kesejahteraan,  karena  selain  menjadi  konstitusi  politik,  Undang-Undang  Dasar  1945  juga menyimpan prinsip-prinsip ekonomi yang memajukan kesejahteraan masyarakat (Fithri et al., 2021).
Melalui  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  pemerintah Indonesia  menetapkan  hak-hak  konsumen  yang  perlu  dilindungi.  Undang-undang  ini  tidak bertujuan  untuk  menentang  produsen,  melainkan  sebagai  penghargaan  terhadap  hak-hak konsumen  secara  keseluruhanl.  Undang  undang  ini  sebenarnya  merupakan  bagian  berkaitan dengan  hak  asasi  manusia  (HAM).  Konsep  HAM  tidak  hanya  mengenai  hubungan  individu dengan negara, tetapi juga meliputi hubungan antara sesama masyarakat, termasuk hubungan antara  produsen  dan  konsumen.  Dalam  hal  ini,  produsen  diakui  konsumen  sebagai  individu yang  memiliki  hak-hak  universal  yang  layak  dihormati.  Perlindungan  terhadap  konsumen menjadi semakin penting, khususnya karena investasi asing telah menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia yang terhubung erat dengan ekonomi global. Persaingan di pasar internasional dapat membawa dampak negatif bagi konsumen. Perlindungan tidak hanya terfokus  pada  produk  berkualitas  rendah,  tetapi  juga  pada  barang-barang  yang  bisa membahayakan kehidupan masyarakat.
Tujuan utama dalam upaya perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan perasaan keamanan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semua aturan yang terdapat dalam Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  memiliki  konsekuensi  pidana.  Kehadiran  sanksi pidana dalam kerangka regulasi perlindungan konsumen dianggap sebagai solusi terakhir ketika penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  hukum  lain  tidak  memberikan  hasil  yang  memadai.  Ini menarik  untuk  diperhatikan  karena  penerapan  sanksi  pidana  berada  dalam  lingkup  hukum pidana,  sementara  upaya  perlindungan  konsumen  masuk  dalam  ranah  hukum  perdata. Penggunaan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  usaha  dalam  konteks  perlindungan  konsumen merupakan kemajuan dalam studi hukum yang tidak lagi membatasi pemberlakuan hukuman secara kaku hanya dalam kerangka hukum pidana.

## KAJIAN PUSTAKA
Peran  hukum  dalam  konteks  ekonomi  sebenarnya  bertujuan  untuk  menciptakan lingkungan  ekonomi  dan  pasar  yang  bersifat  kompetitif.  Perlindungan  terhadap  konsumen menjadi semakin penting, khususnya dengan adanya peran investasi asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang sangat terkait dengan pasar global. Persaingan di tingkat internasional dapat  berdampak  negatif  bagi  konsumen  (Salamiah,  2014).  Menurut  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  upaya  perlindungan  terhadap  konsumen  merupakan  segala  bentuk tindakan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Perlindungan ini dapat dibagi menjadi dua aspek utama: (1) Perlindungan terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan (2) Perlindungan terhadap penerapan syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang mengatur asas dan prinsip yang bertujuan untuk mengatur dan memberi perlindungan terhadap kepentingan  konsumen.  Hukum  konsumen  sendiri  merujuk  pada  regulasi  yang  mengatur hubungan serta isu-isu yang timbul antara pihak-pihak terkait dalam transaksi barang atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Ada pandangan lain yang menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen secara keseluruhan. Dalam konteks ini, hukum  konsumen memiliki cakupan  yang lebih luas karena  mencakup berbagai aspek hukum yang melibatkan kepentingan konsumen. Salah satu aspek dari hukum konsumen adalah  perlindungannya,  yang  meliputi  bagaimana  cara  melindungi  hak-hak  yang  dimiliki konsumen terhadap intervensi pihak lain yang mengganggu (Hari Sutra & Puteri, 2021).
Hukum  yang  mengatur  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  memiliki  dasar  hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya fondasi hukum yang jelas, perlindungan terhadap  hak-hak  konsumen  dapat  dilakukan  dengan  keyakinan  penuh.  Regulasi  mengenai hukum  perlindungan  konsumen  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 ayat 1 UUPK menggambarkan bahwa perlindungan konsumen  adalah  semua  tindakan  yang  menjamin  kepastian  hukum  dalam  melindungi konsumen. Kepastian hukum ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar para pelaku usaha tidak  melakukan  tindakan  sewenang-wenang  yang  merugikan  hak-hak  konsumen  (Asyifa Octavia Apandy & Adam, 2021).
Tujuan utama dalam perlindungan konsumen antara lain untuk menciptakan keamanan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan antara konsumen dan produsen. Upaya  dalam  perlindungan  konsumen  tidak  hanya  bersifat  pencegahan  tetapi  juga  represif dalam  segala  aspek  perlindungan  yang  diberikan  kepada  konsumen.  Untuk  mencapai  hal tersebut,  pengaturan  perlindungan  konsumen  dilakukan  dengan  langkah-langkah  berikut:  (1) Membuat  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mencakup  kewajiban  produsen  atas  akses informasi  kepada  konsumen  dan  menjamin  kepastian  hukum;  (2)  Melindungi  kepentingan konsumen  secara  khusus  dan  kepentingan  seluruh  pelaku  usaha;  (3)  Meningkatkan  standar kualitas  barang  dan  pelayanan  jasa;  (4)  Memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  dari praktik  penipuan  atau  pembohongan;  dan  (5)  Mengintegrasikan  penyelenggaraan, pengembangan, dan regulasi perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan lainnya.

## METODE
Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, juga dikenal sebagai  riset  perpustakaan  (Moleong,  2017).  Analisis  dilakukan  terhadap  buku-buku  yang terkait dengan teori Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) atau Manajemen Pemasaran. Selain itu, evaluasi dilakukan terhadap artikel-artikel ilmiah dari sumber yang diakui dan juga artikel  ilmiah dari jurnal-jurnal  yang mungkin belum memiliki reputasi yang mapan. Semua artikel yang dikutip dalam penelitian ini diperoleh dari Mendeley dan Scholar Google. Dalam konteks  penelitian  kualitatif,  penggunaan  referensi  pustaka  harus  konsisten  dengan  asumsi- asumsi  metodologis  yang  digunakan.  Ini  berarti  pustaka  digunakan  secara  induktif  tanpa mengarahkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti.  Salah  satu  alasan  utama dalam melakukan penelitian kualitatif adalah untuk eksplorasi yang lebih mendalam. Bagian "Pustaka  Terkait"  atau  "Review  of  Literature"  menjadi  fokus  dalam  membahas  dasar  untuk perumusan hipotesis dan digunakan sebagai landasan perbandingan dengan hasil temuan dalam penelitian (Ahyar et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Asas Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Dasar  1945  menjadi  kepastian  hukum  utama  di  Indonesia,  yang menetapkan visi pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui  tujuan  ini, sistem  ekonomi  diperlukan  untuk  tumbuh  secara  demokratis,  mendorong perkembangan  produksi  barang  dan  jasa  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  digunakan oleh  masyarakat  (Transparansi  Hukum,  2021).  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  diharapkan  memberikan  rasa  aman  dan  keadilan  kepada konsumen serta perlindungan terhadap kerugian yang mungkin terjadi dari transaksi barang dan jasa.
Perkembangan  ekonomi,  pertumbuhan  pembangunan,  dan  pengaruh  globalisasi  serta kemajuan  teknologi  mempengaruhi  segala  aspek  kehidupan,  khususnya  dalam  industri  dan perdagangan  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia. Meskipun  hal  ini  menguntungkan  pelaku  usaha  dalam  menjual  produknya  dan  memberikan peluang kepada konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa dengan harga yang bersaing, ada  dampak  negatif  yang  mungkin  terjadi.  Ketidakseimbangan  antara  pelaku  usaha  dan konsumen dapat terjadi di mana pelaku usaha memiliki keunggulan sebagai penyedia sementara konsumen berada dalam posisi yang kurang kuat.
Perlindungan Konsumen melalui UUPK menjadi penting karena mencegah eksploitasi konsumen oleh pelaku usaha yang mencari keuntungan semata. Undang-undang ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tetapi juga meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, memastikan kesehatan dan keamanan konsumen, serta meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi diri sendiri. Selain itu, UUPK juga mengatur tentang produksi  yang  halal  dan  pelarangan  terhadap  praktik  tidak  etis.  Meskipun  pasar  bebas berkembang,  seringkali  terjadi  transaksi  yang  menimbulkan  ketidakpuasan  konsumen  atas produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diinginkan. Ini menunjukkan pentingnya  peraturan  perlindungan  konsumen  dalam  menjaga  kepentingan  dan  keamanan konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar yang diharapkan.
Mengenai insiden yang melibatkan jamu berbahaya, kosmetik, makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya seperti susu  produk dari RRC, makanan yang dicampur dengan  formalin,  serta  beras  yang  terkontaminasi  bahan  pengawet  berbahaya,  muncul pertanyaan mengapa lembaga pemerintah sepertinya tidak efektif? Terlebih lagi, Pasal 2 UU No  8  Tahun  1999  yang  secara  jelas  merumuskan  asas-asas  Perlindungan  Konsumen,  di antaranya adalah: (1) Asas Manfaat, yang menekankan bahwa semua usaha dalam menjalankan perlindungan konsumen seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. (2) Asas Keadilan, yang bertujuan memastikan partisipasi  penuh  seluruh  rakyat  dan  memberikan  kesempatan  yang  adil  bagi  konsumen  dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban mereka secara adil. (3) Asas Keseimbangan, yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik  secara materiil  maupun spiritual. (4)  Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen,  yang  menjamin  bahwa  konsumen  memiliki  jaminan  atas  keamanan  dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang mereka konsumsi atau gunakan. (5)  Asas  Kepastian  Hukum,  yang  menekankan  pentingnya  kepatuhan  pelaku  usaha  dan konsumen  terhadap  hukum  serta  menjamin  keadilan  dalam  pelaksanaan  perlindungan konsumen oleh Negara.
Kesadaran akan hak-hak konsumen yang masih minim, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya tingkat pendidikan yang belum mencapai standar yang diperlukan untuk dianggap sebagai konsumen yang dapat dikatakan cerdas serta produktif dalam pemilihan barang.  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  bertujuan  untuk  menjadi  landasan  hukum
yang  kuat  bagi  pemerintah  dan  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  bertugas  dalam perlindungan  konsumen.  Fokus  utamanya  adalah  memberdayakan  konsumen  melalui pemahaman secara edukasi. Upaya ini sangat penting mengingat sulitnya mengubah paradigma pelaku  usaha  yang  cenderung  mengutamakan  profitabilitas  tanpa  mempertimbangkan  aspek kualitas produk. Kondisi ini memiliki potensi besar untuk merugikan kepentingan konsumen.

## Hak Dan Kewajiban Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak  konsumen  dan  pelaku  usaha  (Herlina  &  Id,  2019).  Meskipun  demikian,  terdapat ketidakseimbangan  di  mana  konsumen  kadang-kadang  berada  dalam  posisi  yang  kurang menguntungkan dan memiliki daya tawar yang rendah. Lembaga swadaya masyarakat memiliki peran  sebagai  advokasi  untuk  melindungi  hak-hak  konsumen.  Pasal  4  UU  Perlindungan Konsumen  menjelaskan  hak-hak  konsumen  yang  meliputi  kenyamanan,  keamanan, keselamatan,  pemilihan  barang/jasa,  informasi  yang  jelas,  advokasi,  pendidikan  konsumen, pelayanan  yang  benar,  kompensasi  jika  barang/jasa  tidak  sesuai  perjanjian,  serta  hak-hak lainnya  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  meningkatkan  kesadaran konsumen, Pasal 5 memberikan kewajiban kepada konsumen, termasuk membaca informasi, bertindak  baik  dalam  transaksi,  membayar  sesuai  kesepakatan,  serta  mengikuti  penyelesaian sengketa secara patut.
Sementara  itu,  UU  tersebut  juga  menjelaskan  hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha.  Hak pelaku  usaha  meliputi  menerima  pembayaran  sesuai  kesepakatan,  perlindungan  hukum, pembelaan diri, rehabilitasi nama baik, dan hak lain yang diatur dalam perundang-undangan. Kewajiban pelaku usaha antara lain adalah beritikad baik, memberikan informasi yang jujur, memperlakukan konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/jasa, memberi kesempatan untuk menguji barang/jasa, dan memberikan kompensasi atau ganti rugi jika barang/jasa tidak sesuai.

## Peran Lembaga Pengawasan Dalam Perlindungan Konsumen
Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen. Menurut Pasal  44 Undang-undang Perlindungan Konsumen, lembaga  ini  bertugas  menyebarkan  informasi,  memberikan  nasihat,  bekerja  sama  dengan instansi  terkait,  membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya,  dan  melakukan pengawasan  bersama  terhadap  perlindungan  konsumen.  Di  sisi  lain,  lembaga  pengawasan pemerintah  seperti  BPOM,  DINKES,  dan  departemen  terkait  bertanggung  jawab  atas pengawasan  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi  masyarakat.  Meskipun  demikian,  dalam beberapa kasus seperti formalin, HIT, atau susu bercampur melamin, pemerintah terkait sering terkesan lamban bertindak atau tidak responsif hingga kasus tersebut menjadi konsumsi publik yang heboh di media. Hal ini sering kali berakibat pada kerugian besar bagi konsumen.
Conceptual Framework
Gambar 1 Conceptual Framework

## PENUTUP
Dengan UU Perlindungan Konsumen yang ada, perlindungan terhadap konsumen akan optimal  apabila  kedua  belah  pihak,  yakni  pelaku  usaha  dan  konsumen,  memahami  undang- undang tersebut. Lembaga hukum serta lembaga yang memberi perlindungan konsumen harus bekerja sama dan melakukan pengetatan serta edukasi agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang sehat tanpa merugikan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyar,  H.,  Andriani,  H.,  Sukmana,  D.  J.,  Istiqomah,  R.  R.,  &  Auliya,  N.  H.  (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (H. Abadi, Ed.; Issue March). CV. Pustaka Ilmu.
Asyifa Octavia Apandy, P., & Adam, P. (2021). PENTINGNYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM  JUAL BELI. In Jurnal Manajemen dan Bisnis (Vol. 3, Issue 1).
Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW , 4 (1), 69–84. https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4918 Hari Sutra, D., & Puteri, A. N. (2021). PRODUK BAHAN PANGAN KADALUARSA YANG DIIPERJUALBELIKAN  DI  SUPERMARKET:  SUATU  KAJIAN  HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Maleo Law Journal , 5 (2), 13. Herlina,  N.,  &  Id,  C.  (2019). PENERAPAN  SANKSI  ADMINISTRASI  DALAM  HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN . Maharani,  A.,  Darya  Dzikra,  A.,  &  Penulis,  K.  (2021). FUNGSI  PERLINDUNGAN KONSUMEN  DAN  PERAN  LEMBAGA  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DI INDONESIA : PERLINDUNGAN,
KONSUMEN

## DAN PELAKU USAHA
(LITERATURE REVIEW) . 2 (6). https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6
Moleong,  L.  J.  (2017).  Metode  Penelitian  Kualitatif.  In Edisi  36 .  Bandung :  PT.  Remaja Rosdakarya Offset.
Pardede,  M.,  Penelitian,  B.,  Hukum,  P.,  Hukum,  K.,  Ham,  D.,  &  Corresponding,  J.  (2021). Legal Aspects of Health Quarantine and Consumer Protection in Treatment of Covid- 19 Pandemic. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 21 (1). https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.023-044
Salamiah.  (2014).  Pelindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Kegiatan  Jual  Beli. Al’Ádl , VI (12).
Transparansi  Hukum,  J.  (2021). HUKUM  PERLINDUNGAN  KONSUMEN . 4 (2). http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/20269925-T37510-
Rosalita%20Chandra.pdf