## PENERAPAN PRINSIP INDEMNITAS PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

## Selvi Harvia Santri
Universitas Islam Riau selviharviasantri@law.uir.ac.id

## Abstract
The  loss  suffered  by  the  insured  can  be processed  by  submitting  a  claim  to  the insurance  company,  so  that  compensation can  be  paid.  The  compensation  referred to  in  insurance  must  apply  the  principle  of Indemnity. This principle applies the principle of equilibrium, where compensation imposed by the insured may not exceed the price or the sum insured submitted prior to the loss. This principle only applies to loss insurance, not  to  insurance  amount  of  money  (Life insurance).  The  problem  discussed  is  how to  regulate  the  principle  of  Indemnity  on Motor  Vehicle  Insurance  and  how  to  apply the principle of Indemnity to Motor Vehicle Insurance.  The  purpose  of  this  paper  is  to determine the regulation and application of the principle of Indemnity on Motor Vehicle Insurance. The Legal Research Method used is  an  Empirical  Jurisdiction  by  observing Insurance  companies  then  analyzing  the results  according  to  existing  insurance  law regulations.  Results  and  Discussion  The regulation  of  the  Indemnity  Principle  on Motorized Vehicle Insurance is only discussed in  the  Commercial  Law  Act,  namely  article 246 KUHD, Article 353 KUHD, while Law No. 40  of  2014  concerning  Insurance  Business Has  not  discussed  in  detail  the  Indemnity arrangement, so new provisions specifically discussing  the  Principle  of  Indemnity.
The application of the Indemnity Principle to Motor Vehicle Insurance is set forth in the Indonesian Motor Vehicle Standard Policy. In practice the principle of indemnity has not been carried out according to the policy, so that it can cause obstacles in compensation.
Keywords: Motor  vehicle  insurance,  Indemnitas  principle,  Policy, Claims, compensation

## Abstrak
Kerugian yag diderita tertanggung dapat diproses dengan mengajukan klaim kepada pihak asuransi, agar ganti kerugian dapat dibayarkan. Ganti  kerugian  yang  dimaksud  dalam  asuransi  harus  menerapkan prinsip Indemnity. Prinsip ini menerapkan azas keseimbangan, dimana ganti kerugian yang diajukan oleh tertanggung tidak boleh melebihi harga  atau  nilai  pertanggungan  yang  diajukan  pada  saat  sebelum terjadinya kerugian. Prinsip ini hanya berlaku pada asuransi kerugian, bukan pada asuransi sejumlah uang (asuransi Jiwa). Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan prinsip Indemnity pada Asuransi  Kendaraan  Bermotor  dan  bagaimana  penerapan  prinsip Indemnity  pada  Asuransi  Kendaraan  Bermotor. Tujuan penulisan ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  dan  penerapan  prinsip Indemnity  pada  Asuransi  Kendaraan  Bermotor. Metode Penelitian Hukum  yang  dipakai  Adalah  Yuridis  Empiris  dengan  Melakukan pengamatan keperusahaan Asuransi kemudian menganalisa hasilnya menurut peraturan peraturan hokum asuransi yang ada. Hasil dan Pembahasan Pengaturan Prinsip Indemnity pada Asuransi kendaran Bermotor hanya dibahas pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu pasal 246 KUHD, pasal 353 KUHD sedangkan Pada UU No 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian Belum membahas secara rinci pengaturan Indemnity ini, sehingga perlu dilahirkan ketentuan baru secara khusus membahas Prinsip Indemnity. Penerapan Prinsip Indemnity pada Asuransi Kendaraan Bermotor dituangkan pada Polis Standar  Kendaraan  Bermotor  Indonesia.  Pada  prakteknya  prinsip
indemnity  belum  dilakukan  sesuai  polis,  sehingga  dapat menimbulkan kendala dalam penggantian kerugian.
Kata  kunci: Asuransi  kendaraan  Bermotor,  Prinsip Indemnitas, Polis, Klaim, ganti kerugian
A. Pendahuluan D alam  kehidupan  manusia  berbagai  resiko  dapat saja  terjadi.  Bahaya  yang  mengancam  manusia yang. dapat. mendatangkan. kerugian. inilah. yang. disebut  resiko.  Berbagai  peristiwa  yang  terjadi  pada manusia  dapat  menimbulkan  kerugian  (Abdulkadir Muhammad,.2011,.hal.9).
Kendaraan yang dikemudikan dijalan raya bisa saja menimbulkan  kerugian  akibat  terjadinya  kecelakaan kerugian  itu  dapat  berupa  jiwa  sipengemudi  atau kendaraan bermotor. Kerugian inilah dalam asuransi bisa  dialihkan  kepenanggung  atau  perusahaan asuransi.
Pentingnya  sebuah  jaminan  melalui  asuransi bagi  seorang  pengemudi,  agar  dapat  memperkecil kerugian.  Ganti  kerugian  dapat  dibayarkan  oleh pihak  asuransi  ketika  pengikatan  terjadi  dengan pihak asuransi melalui asuransi kendaraan bermotor. Pengikatan itu disebut dengan perjanjian. Perjanjian yang terjadi harus memenuhi syarat syarat yang diatur dalam ketentuan Undang-undang khusus KUHPerdata (Rahdiansyah, 2018)
Asuransi kendaraan bermotor termasuk asuransi kerugian.  Asuransi  Kerugian  adalah  suatu  perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan  dirinya  untuk  melakukan  prestasi berupa pemberian ganti kerugian kepada tertanggung seimbang  dengan  kerugian  yang  diderita  leh  pihak Tertanggung, dimana kepentingan tertanggung dapat dinilai.dengan.uang.(Mulhadi,.2017,.hal.93)
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  Asuransi, penggantian kerugian yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi  kepada  tertanggung  harus  menerapkan Prinsip  Indemnitas,  prinsip  indemnitas  adalah prinsip  yang  utama  harus  diperhatikan,  yang  hanya
berlaku  pada  asuransi  kerugian  karna  dapat  dinilai dengan  uang,  contoh  asuransi  kendaraan  bermotor, yang  kerugian  dapat  dihitung  dengan  Uang,  seperti rusaknya  kendaraan  bermotor,  atau  hilangnya kendaraan bermotor.
Asuransi sejumlah uang tidak dapat memberlakukan  prinsip  indemnity  karena  objek asuransi  ini  adalah  jiwa  manusia.  Indeminty  dapat diartikan  sebagai  suatu  mekanisme  dengan  mana  si Penanggung  memberikan  ganti-rugi  Finansial  dalam suatu upaya menempatkan si Tertanggung pada posisi keuangan  yang  dimiliki  pada  saat  sesaat  sebelum kerugian  itu  terjadi.  Sebagai  contoh  ketika  Harga kendaraan  bermotor  yang  di  asuransikan  sebesar 200.000.000,-. maka. jika. terjadi. kerugian. terhadap. kendaraan  bermotor  tersebut  tuntutan  klaim  tidak boleh melebihi harga pertanggungan walaupun harga kendaraan bermotornya sudah tidak sama lagi (buku panduan keagenan asuransi, 2012, hal 2)
Ganti kerugian yang dituntut tertanggung harus sesuai  dengan  kerugian  yang  benar-benar  diderita Tertanggung. tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur- unsur mencari keuntungan atau profit. Tertanggungpun tidak boleh menuntut kerugian melebihi harga yang dipertanggungkan diwal. Prinsip indemnity diterapkan agar prinsip kesimbangan terwujud. Tercermin dalam pasal 246 KUHD.

## B.   Perumusan Masalah
1.  Bagaimana  Pengaturan  Prinsip  Indemnitas  Pada Asuransi Kendaraan Bermotor
2.  Bagaimana  Penerapan  Prinsip  Indemnitas  Pada Asuransi Kendaraan Bermotor menurut KUHD

## C.   Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  atau sosiologis  yaitu  suatu  pendekatan  yang  bertitik tolak. dari. data. primer.. Pendekatan. ini. dilakukan. melalui. peraturan. dan. teori. yang. ada. kemudian. menghubungkannya  dengan  kenyataan  atau  fakta yang ada dilapangan (masyarakat). Sehingga nantinya
Selvi Harvia Santri . Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor
penelitian  ini  dapat  menggambarkan  jawaban permasalahan secara cermat dan sistimatis sehingga bersifat deskriptif yaitu  penelitian  yang  bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistimatis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai  sifat-sifat,  karakteristik-karakteristik  atau faktor-faktor tertentu

## D.   Hasil dan Pembahasan

## 1.  Pengaturan  Prinsip  Indemnitas  Pada  Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut KUHD
Prinsip  indemnitas  merupakan  prinsip  yang utama  dalam  asuransi,  terutama  asuransi  kerugian. Contoh asuransi kerugian adalah asuransi kendaraan bermotor, pengaturan asuransi  kendaraan bermotor dalam ketentuan per undang-undangan tidak dirinci secara jelas hanya mengacu pada asuransi kebakaran yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Dagang  terdapat  pada  Buku  I  Bab  10  Pasal  287  s/d 298 KUHD, sedangkan Pengaturan prinsip Indemnitas dapat  ditemui  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum Dagang,  sama  seperti  hal  asuransi  kendaraan bermotor,  pengaturan  prinsip  indemnitas  juga  tidak disebutkan secara rinci dalam KUHD.
Pengaturan  Prinsip  Indemnitas  pada  asuransi kendaraan  bermotor  terdapat  pada  Kitab  Undang- undang Hukum Dagang ada pada Pasal pasal dibawah ini :
a.  Pasal  246  KUHD,  pasal  ini  ditemui  pada  awal kita  melakukan  perjanjian  Asuransi  ”untuk memerikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang.diharapkan.yang.memungkin.akan.diderita. karena suatu peristiwa yang tidak pasti” artinya ganti  kerugian  dibayarkan  oleh  perusahaan asuransi harus didahului oleh suatu peristiwa atau kejadian tak tentu yang menimbulkan kerugian, hal ini disebut dengan evenement.
b.  pasal  250  KUHD  ”apabila  seorang  telah mengadakan suatu pertanggungan untuk dirinya sendiri  atau  apabila  seorang  yang  untuknya
telah  diadakan  sutau  pertanggungan  itu  tidak mempunyai  kepentingan  terhadap  barang yang  dipertanggungkan,  maka  sipenanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti kerugian. Artinya ganti kerugian hanya dibayarkan kepada sitertanggung apabila benda atau objek asuransi mempunyai kepentingan atau legalitas yang jelas dengan.tertanggung..
c.  pada  pasal  253  KUHD  ”suatu  pertanggungan yang  melebihi  jumlah  harga  atau  kepentingan yang sesungguhnya hanya lah sah sampai jumlah tersebut saja. Artinya ganti kerugian yang didapati tertanggung  besarannya  hanya  sebatas  harga pertanggungan  yang  diawal  sebelum  terjadinya kerugian..
d.  Pasal  274,  ”apabila  harga  tersebut  dinyatakan didalam  polis,  maka  namun  demikian  hakim mempunyai  kekuasaan  untuk  memerintahkan kepada  si  tertanggung  supaya  ia  memberikan dasar lebih lanjut dari harga yang disebutkan itu, manakala oleh sipenananggung dimajukan alasan alasan  yang  menimbulkan  cukup  persangkaan bahwa  harga  yang  disebutkan  tadi  adalah terlampau  tinggi.  Artinya  jika  terjadi  ssengketa asuransi,  pembuktian  dilakukan  oleh  hakim teradap  persoalan  ganti  kerugian,  berpatokan pada polis asuransi.
e.  Pasal 277, ” apabila berbagai penanggung dengan itikad  terbaik  telah  diadakan  mengenai  satu satunya barang, sedangkan dalam pertanggungan yang  pertama  harga  sepenuhnya  telah dipertanggungkan. maka. hanya. pertangungan. pertama  itu  sajalah  mengikat  sedangkan  para penanggung yang berikutnya dibebaskan. Artinya ganti  kerugian  yang  didapati  oleh  tertanggung sebatas  harga  pertanggungan  yang  pertama dilakukan  tidak  diberlakukan  untuk  harga pertanggungan.yang.kedua..
f.  Pasal  279,  ”sitertanggung  tidak  diperblehkan dalam hal hal yang tersebut dalam dua pasal yang lalu  membatalkan  pertanggungan  yang  lama untuk. dengan. itu. mengikat. para. penanggung. yang.terkemudian.

## Selvi Harvia Santri . Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor
g.  Pasal  284,  ”  seorang  penanggung  yang  telah membayar  kerugian  sesuatu  barang  yang dipertanggungkan  menggantikan  sitertanggung dalam  segala  hal  yang  diperolehnya  terhadap orang orang ketiga berhubung dengan penerbitan keugian  tersebut  dan  sitertanggung  itu  adalah bertanggung  jawab  untuk  setiap  perbutan  yang dapat  merugikan  hak  sipenanggung  terhadap orang  orang  ketiga  itu.  Artinya  jika  kerugian disebabkan  oleh  pihak  ketiga  maka  ganti kerugian  yang  didapati  tertanggung  beralih  ke pihak asuransi dengan ketentuan pihak asuransi membayarkan  terlebih  dahulu  ganti  kerugian kepada  pihak  tertanggung  yang  disebut  dengan subrogasi. (Selvi H. Santri, 2018)
Pengaturan prinsip Indemnitas pada polis standar kendaraan bermotor Indonesia (PSKBI) terdapat pada pasal 9 :
(1)  Penanggung  akan  memberikan  ganti  kerugian kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan  bermotor  yang  dipertanggungkan berdasarkan  harga  sebenarnya  sesaat  sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas  tuntutan  pihak  ketiga,  setinggi  tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan resiko sendiri  (retensi  sendiri)  yang  tercantum  dalam iktisar Pertanggungan
(2)  Dalam melaksanakan ganti kerugian penanggung akan memperhitungkan dengan premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.
Penggantian  kerugian  yang  dimaksud  diatas dibayarkan oleh penanggung berdasarkan kerusakan  kehilangan  kendaraan  bermotor  dengan mengurangkan  terlebih  dahulu  biaya  resiko  sendiri yang telah disepakati, setelah dikurangi dengan biaya resiko  sendiri  barulah  ganti  kerugian  dibayarkan dengan  syarat  tidak  melebihi  harga  pertanggungan yang disepakati diawal.

## 2.  Penerapan  Prinsip  Indemnitas  Pada  Asuransi Kendaraan Bermotor
Penerapan  Prinsip  Indemnitas  Pada  Asuransi Kendaraan Bermotor harus memperhatikan kerugian yang  diderita  tertanggung.  Ganti  kerugian  yang dibayarkan  penanggung  tidak  boleh  melebihi  harga pertanggungan sebelum terjadinya kerugian. Principle Indemnitas  adalah  suatu  prinsip  yang  mengatur mengenai pemberian ganti-kerugian. Indeminty dapat diartikan  sebagai  suatu  mekanisme  dengan  mana  si Penanggung  memberikan  ganti-rugi  Finansial  dalam suatu upaya menempatkan si Tertanggung pada posisi keuangan  yang  dimiliki  pada  saat  sesaat  sebelum kerugian.itu.terjadi..
Penanggung  akan  memberikan  ganti-rugi sesuai  dengan  kerugian  yang  benar-benar  diderita Tertanggung, tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur- unsur mencari keuntungan atau profit.
Skema Indemnitas dalam perusahaan asuransi sebagai berikut: .
Faktor-faktor  yang  membatasi  indemnity  dalam pembayaran ganti kerugian adalah:
1.  Sum Insured .(Nilai.Uang.Pertanggungan)
Nilai  Uang  Pertanggungan  merupakan  batas maksimum tanggung jawab seorang Penanggung terhadap.Nilai.kerugian.yang.terjadi..
2. Under Insured
suatu  pertanggungan  dikatakan Under  Insured ,. apabila  Nilai  Pertanggungan  atas  obyek  yang
Penanggung/Tertanggung Klaim Indemnitas Ganti Kerugian Nilai kerugian
nilai sesaat sebelum kerugian - nilai sesaat setelah kerugian
Selvi Harvia Santri . Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor
dipertanggungan  lebih  kecil  dari  pada  Nilai Sebenarnya obyek pertanggungan tersebut pada saat kerugian terjadi.
3.. Over Insured
suatu  pertanggungan  dikatakan Over  Insured ,. apabila  Nilai  Pertanggungan  atas  obyek  yang dipertanggungan lebih besar daripada Nilai Sebenarnya obyek pertanggungan tersebut pada saat kerugian terjadi.
4. Excess / Deductible / Own Risk,
Penanggung  tidak  akan  memberikan  ganti  rugi, apabila  nilai  kerugian  tersebut  masih  berada dibawah atau sama dengan jumlah nilai tertentu yang.menjadi.tanggungan.
5.. Franchise
Apabila  Nilai  Kerugian  lebih  kecil  dari  Nilai Franchise  yang  ditetapkan,  maka  kerugian tersebut  tidak  dijamin  dalam  polis.  (beban Tertanggung)  apabila  Nilai  Kerugian  lebih  besar dari  Nilai  Franchise  yang  ditetapkan,  maka kerugian dibayar 100 % Nilai kerugian.
6.. Limit
Adalah  suatu  batasan  tertentu  yang  menjadi tanggung jawab seorang Penanggung dalam hal kerugian.yang.terjadi.
Ada  beberapa  faktor  yang  dapat  memperbesar Pembayaran ganti rugi atau indemnity pada asuransi kendaraan bermotor
1.. Reinstatement . Kadang-kadang  penutupan  asuransi  dilakukan berdasarkan Nilai Pemulihan Kembali ( Reinstatement) , jika terjadi suatu kerugian yang dijamin  dalam  polis,  maka  ganti-rugi  adalah sebesar  jumlah  kerugian  yang  benar-benar dideritanya.tanpa.dikurangi.dengan.Wear.&.Tear. dan atau Depresiasi, sampai maksimum sebesar Nilai  Pertanggungan.Hal  ini  berarti  bahwa Tertanggung akan menerima pembayaran ganti-
rugi yang lebih besar daripada perhitungan ganti- rugi berdasarkan Indemnitas.
2.. New for Old.
Jika  terjadi  kerugian  dibawah  polis  asuransi “ New for Old” misal : dalam asuransi Kendaraan bermotor, pembayaran ganti-rugi tanpa dikurangi atau diperhitungkan dengan unsur Wear & Tear. Hal ini berarti bahwa Tertanggung akan menerima pembayaran ganti-rugi yang lebih besar daripada perhitungan  ganti-rugi  berdasarkan  Indemnitas. Sebagai  contoh  Sebuah  sedan  tahun  1998, mengalami tabrakan dan kerusakan pada bumper kendaraan tersebut, maka bumper tersebut akan diganti  dengan  bumper  yang  baru.  Penggantian bumper  ini  tidak  akan  diperhitungkan  kembali dengan unsur wear & Tear atau penyusutan.
3.. Agreed Additional Cost .
Dalam  asuransi  Kebakaran,  Tertanggung  sering mengeluarkan  biaya-biaya  tambahan  karena terjadinya  kebakaran  atau  kerusakan  objek pertanggungan. lainnya,. misal :  Biaya-biaya pembersihan  puing-puing  ( Debris  of  Removal ),. Biaya-biaya  konsultasi,  biaya-biaya  arsitek  dan lain-lain.  Biaya-biaya  tersebut  diatas  dapat dimasukkan  dalam  jaminan  polis.  Jaminan terhadap  biaya-biaya  ini  akan  mengakibatkan meningkatnya pembayaran ganti-rugi berdasarkan indemnitas.
4. Valued Policy .
Dalam Valued Policy, nilai barang atau benda yang diasuransikan  telah  ditetapkan  secara  sepakat antara Tertanggung dengan Penanggung (Agreed Value), pada saat asuransi ditutup atau diadakan. Nilai tersebut mungkin saja ternyata lebih besar daripada  nilai  sebenarnya  pada  waktu  kerugian terjadi.  Jika  kerugian  yang  terjadi  adalah  “Total Loss”  dan  nilai  pertanggungan  berdasarkan agreed  value  tersebut  lebih  besar  dari  nilai sebenarnya pada waktu kejadian ( Value at Risk ),. maka  Tertanggung  berhak  mendapatkan  ganti- rugi sebesar Nilai Pertanggungan yang lebih besar

## Selvi Harvia Santri . Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor
dari  ganti-rugi  apabila  berdasarkan  Indemnity murni.  Penanggung  berhak  untuk  menentukan cara pelaksanaan pembayaran ganti-rugi kepada Tertanggung,.dengan.ketentuan
5.. Cash
Pada umumnya pembayaran penggantian kerugian dibayarkan secara Cash atau Tunai sesuai dengan jumlah yang telah disepakati antara Tertanggung dan.Penanggung.

## 6.  Repair
Penggantian  kerugian  secara  repair  atau perbaikan  atas  kerusakan  objek  pertanggungan tersebut  sepanjang  kerusakan  yang  terjadi tersebut  masih  bisa  diperbaiki  dan  besarnya biaya  perbaikan  tersebut  tidak  lebih  besar  dari 75% nilai sebenarnya.
7.. Replacement .
Penggantian kerugian secara penempatan kembali (Replacement)  atas  kerugian  atau  rusaknya barang-barang  yang  dipertanggungkan,  dengan barang baru yang kondisinya tidak lebih baik dari kondisi barang pada saat sesaat sebelum kerugian terjadi.  Hal  ini  khusus  ditujukan  untuk  barang- barang  yang  umumnya  dapat  dilaksanakan dengan  penempatan  kembali  tersebut.  misal: Kaca, dimana apabila kerugian terjadi maka kaca- kaca tersebut akan diganti  oleh perusahaan kaca atas nama Penanggung.
8.. Reinstatement .
Penggantian kerugian secara pemulihan kembali (Reinstatement)  atas  kerugian  atau  rusaknya barang-barang  yang  dipertanggungkan,  dengan barang baru yang kondisinya tidak lebih baik dari kondisi barang pada saat sesaat sebelum kerugian terjadi dan harus telah diselesaikan dalam batas waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah kerugian terjadi.  Hal  ini  khusus  ditujukan  untuk  barang- barang  yang  umumnya  dapat  dilaksanakan dengan  penemulihan  kembali.  Contohnya sebuah  rumah dengan tiang kayu ukiran Jepara,
maka  apabila  kerugian terjadi, tiang kayu ukiran jepara akan diganti dengan yang sama.

## E.   Kesimpulan
1.  Pengaturan  Prinsip  Indemnitas  pada  Asuransi Kendaraan  Bermotor  Terdapat  yaitu  pasal  246 KUHD, adapun pasal pasal yang dapat dijadikan pedoman  untuk  pengaturan  prinsip  indemnita adalah  pasal  250,  253,  274,  277,279,  284  Kitab Undang-undang Hukum Dagang
2.  Penerapan  Prinsip  Indemenitas  Pada  Asuransi Kendaraan Bermotor menurut Ketentuan Undang Undang Hukum Dagang haruslah memperhatikan batasan  batasan  dalam  pembayaran  ganti-rugi batasan  itu  diantaranya  adalah  : Sum  Insured . (Nilai. Uang. Pertanggungan),. Under  Insured .
(apabila  Nilai  Pertanggungan  atas  obyek  yang dipertanggungan  lebih  kecil  daripada  Nilai Sebenarnya obyek pertanggungan tersebut pada saat kerugian terjadi), Over Insured (apabila Nilai Pertanggungan atas obyek yang dipertanggungan lebih  besar  daripada  Nilai  Sebenarnya  obyek pertanggungan  tersebut  pada  saat  kerugian terjadi )  Franchise  dan  Limit atau  batasan tertentu  yang  menjadi  tanggung  jawab  seorang Penanggung.dalam.hal.kerugian.yang.terjadi.
.

## F.   Saran
1.  Pengaturan  Prinsip  Indemnitas  hanya  terdapat didalam  KUHD  tetapi  tidak  diatur  secara  rinci pada  UU  No  40  Thaun  2014  tentang  Usaha Perasuransian.  Sehingga  harusnya  dilahirkan Undang-undang baru yang mengatur secara rinci Pembayaran ganti kerugian agar adanya kepastian hokum dalam biaya penggantian kerugian.
2.  Penerapan  Prinsip  Indemnitas  pada  asuransi kerugian  hendaknya  tidak  dipengaruhi  unsur mencari  keuntungan  atau  profit.  Maksudnya bahwa jika terjadi kerugian maka Nilai Kerugian sama dengan Nilai sesaat sebelum kerugian
Selvi Harvia Santri . Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  2011, Hukum  Asuransi Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
AM, Hasan Ali, 2003. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Kencana Jakarta, hlm. 77
Branto  Hartono  “Prinsip  Ut  Most  Good  Faith  dalam
Pelaksanaan  Perjanjian,  Tesis  Semarang  Pasca
Sarjana, Undip , 2015), hlm 34
Herman Darmawi, 2001, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta Hlm 2
Mulhadi,  2017,  Dasar  dasar  Hukum  Asuransi,  PT. Rajagrafindo, Depok, hal 93
Mulyadi  Nitisusatro,  2013,  Asuransi  dan  Usaha Perasuransian di Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm. 134
Mehr  dan  Cammack,  Dasar-Dasar  Asuransi,  terj.  A.
Hasyimi, Jakarta: Balai Aksara, 1981.
Salim  H.S.2003,  Hukum  Kontrak  (Teori  dan  Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta.
Wirjono  Prodjodikoro,  1987,  Hukum  Asuransi  di Indonesia, intermasa, Jakarta hlm.1
Peraturan perundang-undangan . ..
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
Undang-undang  No  40  Tahun  2014.  LN  No.  13 Tahun  1992,  TLN.  No  3467  Tentang  Usaha Perasuransian

## Jurnal
Rahdiansyah,  Aspek  Hukum  Perjanjian  Pemberian Bantuan Pinjaman Modal, UIR Law Riview” Vol 02 No 1 April 2018
Selvi  Harvia  Santri,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Pihak
Ketiga” Jurnal Ilmu
Hukum  “Yustisia”  UIR  Law  Riview,  Vol  24  Nomor  2 (Juli-Desember), 2016
Selvi Harvia Santri “Prinsip Utmost Good Fait Dalam Asuransi Kerugian, Vol 1 No 1 Tahun 2017

## Selvi Harvia Santri . Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor