__________________________________________________________________________________

## Kontradiksi Demokrasi Liberal dan “Akhir Sejarah” Yang Tertunda

## Eva Novi Karina
Program Studi Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Jawa Timur - Indonesia Email: evanovi.hi@upnjatim.ac.id Diserahkan: 3 April 2019 | Diterima: 24 April 2019

## Abstract
Due to historical developments and the works of theorists such as Francis Fukuyama, predominant political-economic literature has claimed that the combination of a “free market economy” and “liberal democracy built on equal rights” results in the most developed form of human society. With economic and political liberalism, societies of Western Europe and North America “at the vanguard  of  civilization”  considered  have  reached  the  endpoint  of  humankind’s  ideological evolution  hence  Western  liberal  democracy  has  been  perceived  as  the  final  form  of  human government. However, the current rising wave of right-wing populism along with the exercise of protectionist  economic  measures  in  the  most  developed  democratic  countries  has  shown  that democracy has begun to malfunction. Depart from this point, this article aims to re-examine the relationship between free market and democracy, and analyses the real inequalities manifested in income and the ownership of the means of production, and the inequalities within capitals, and between capital and wage labor. It concludes that the logic of market mechanisms poses a threat to democracy, while the extension of democracy would inevitably limit the freedom of the market and curb capital accumulation.
Keywords : Economic, Inequality, Democracy, Free Market, Right Populism.

## Abstrak
Berakhirnya  Perang  Dingin  dan  mengemukanya  karya  para  penteori  seperti  Francis  Fukuyama telah menyebabkan literatur ekonomi politik 'arus utama' mengklaim bahwa kombinasi "ekonomi pasar bebas" dan "demokrasi liberal” yang dibangun di atas "persamaan hak" menghasilkan bentuk masyarakat manusia yang paling maju. Liberalisme ekonomi dan politik dianggap telah berhasil menghantarkan masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara di "garda terdepan peradaban" dan karenanya demokrasi liberal Barat dipercaya sebagai tatanan paling final dari sistem ekonomi politik dunia.  Namun,  meningkatnya  gelombang  politik  populisme  kanan  saat  ini  bersamaan  dengan semakin maraknya penerapan langkah-langkah ekonomi proteksionis di negara-negara demokrasi liberal paling maju (Amerika Serikat dan Britania Raya) menunjukkan bahwa demokrasi mulai tidak berfungsi. Berangkat dari poin tersebut, artikel ini bertujuan untuk memeriksa kembali hubungan antara pasar bebas dan demokrasi, serta menganalisis berbagai dimensi ketidaksetaraan yang riil di dalamnya.  Dengan  merefleksikan  berbagai  kontradiksi  tersebut,  artikel  ini  melihat  bagaimana kekuatan pasar bebas bekerja menuju pengikisan demokrasi dan membatasi pemanfaatan praktis lembaga-lembaga demokrasi, sementara perpanjangan demokrasi tidak terelakkan akan membatasi kebebasan pasar dan mengekang akumulasi modal.
Kata Kunci : Ketimpangan, Ekonomi, Demokrasi, Pasar Bebas, Populisme Kanan.

## PENDAHULUAN
Runtuhnya  rezim  sosialis  di Eropa Timur pada akhir 1980-an telah
mendorong euforia yang mengagungkan  kelembagaan  politik
__________________________________________________________________________________
didasarkan  pada  pasar  bebas  diyakini dan telah diterima oleh khalayak ramai sebagai the  end  of  history (Fukuyama 1992). Dengan nada penuh kemenangan,  Fukuyama  menulis artikel berjudul “The end of History” yang terbit  pada  musim  panas  1989  di Chicago.  Argumen  Fukuyama  adalah dengan  runtuhnya  Uni  Soviet, alternatif  ideologis  terakhir  bagi liberalisme  telah  sepenuhnya  hilang. Fasisme  telah  ‘dikalahkan’  dalam Perang  Dunia  Kedua  dan  kini Komunisme telah runtuh.
Bersandar  pada  postulat  Hegel, Fukuyama  meyakini  perkembangan sejarah  terjadi  karena  didorong  oleh pertarungan  ideologis  dan  baru  akan berakhir  jika  bentuk  masyarakat  dan negara  yang  sangat  rasional  muncul menjadi  pemenangnya.  Maka  dengan runtuhnya  komunisme,  Fukuyama yakin  bahwa  kini  sejarah  telah mencapai tujuannya, karena kombinasi dari  ekonomi  pasar  bebas  dan demokrasi  liberal  yang  dibangun  di atas  persamaan  hak  ala  barat memungkinkan  terwujudnya  bentuk masyarakat yang paling maju.
Fukuyama  yakin  bahwa  dengan menerapkan  liberalisme  ekonomi  dan politik,  masyarakat  Eropa  Barat  dan Amerika Utara yang berada di “garda terdepan  peradaban”  telah  mencapai “ akhir sejarah ”, yakni titik akhir evolusi ideologi umat manusia dan universalisasi  demokrasi  liberal    barat
sebagai  bentuk  akhir  pemerintahan (Fukuyama, 1989, p. 2).
Meskipun  demikian,  sejak  krisis finansial  2008,  rapuhnya  arsitektur kelembagaan kapitalisme global semakin  nyata  terlihat,  baik  di pinggiran  ( periphery )  maupun  di  pusat (core) sistem  ekonomi-politik  global kontemporer.  Terpilihnya  Donald Trump  pada  pilpres  Amerika  Serikat 2016,  kemenangan  para  pendukung Brexit  pada  referendum  Inggris  yang digelar  pada  tahun  yang  sama,  dan semakin populernya Marine Le Pen di Perancis, semakin menunjukkan bahwa  demokrasi  sudah  mulai  “tidak berfungsi”,  dalam  artian,  malah berbalik  melawan  sistem  pasar  bebas justru di negara-negara yang selama ini dianggap  sebagai  kiblat  demokrasi liberal.
Tentu  tak  dapat  dipungkiri  hasil dari  kedua  proses demokrasi  tersebut menuai  reaksi  keras  dari  para pendukung kapitalisme.  Donald Tusk (2016), Presiden Dewan Eropa, secara gamblang  menyatakan  bahwa  “Brexit bisa  menjadi  awal  kehancuran  tidak hanya Uni Eropa tetapi juga peradaban politik  Barat  secara  keseluruhan”. Sementara berkaitan dengan kemenangan Trump, Andrew Sullivan juga  memberikan  pendapat  bahwa “jika kita berbicara tentang demokrasi liberal  dan  tatanan  konstitusional, Trump  adalah  bencana  kepunahan” (Sullivan,  2016).  Dia  juga  secara
__________________________________________________________________________________
kapitalis di atas format ekonomi politik lainnya.  Demokrasi  neoliberal  yang gamblang  mengekspresikan  apa  arti demokrasi bagi seorang pembela sejati kapitalisme  dengan  memberi  judul artikelnya “Democracies end when they are too  democratic”. Namun  yang  paling mengejutkan,  pada  awal  2017  lalu dalam sebuah wawancara dengan The Washington  Post,  Francis  Fukuyama, sang  pendeklarasi  “akhir  sejarah” menyampaikan kekhawatirannya terhadap perkembangan dunia. Dalam wawancara tersebut, Fukuyama mengubah keyakinannya atas “keabadian” hubungan ekonomi pasar bebas  dan  demokrasi  liberal  sebagai tatanan  final  sistem  ekonomi  politik dunia.  Kondisi  saat  ini,  ujarnya, menunjukkan  tanda-tanda  adanya potensi  perubahan  sistem  ekonomi politik  dunia  menuju  ke  masa  lalu (Tharoor, 2017).
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah jika memang demokrasi liberal  dan  pasar  bebas  berada  pada dua sisi koin yang sama—sebagaimana yang  dipercaya  Fukuyama  dan pengikutnya—bagaimana mungkin mayoritas  dari  pemilih  aktif  di  dua negara  pelopor  kapitalisme  global justru  memilih  para  konservatif  yang kebijakannya  berbalik  melawan  pasar bebas?
Dengan bertolak pada pemikiran Hegel  (sebagaimana  yang  dikutip Fukuyama sendiri) bahwa
perkembangan  sejarah  terjadi  karena didorong  oleh  kontradiksi,  maka perkembangan  sejarah  baru  dapat dikatakan  berlabuh  pada  “demokrasi liberal  pasar  bebas”  hanya  jika  tidak ada  kontradiksi  yang  terjadi  baik  di dalam  maupun  diantara  “ekonomi pasar bebas” dan “demokrasi liberal”. Dalam “The End of History”, Fukuyama jelas  menyatakan  bahwa  tidak  ada kontradiksi  dalam  demokrasi  liberal, karena  setiap  konflik  sosial  dapat diselesaikan  dalam  kerangka  kerja kapitalisme.
Untuk  menyelidiki  berbagai kontradiksi  tersebut,  penting  kiranya untuk mengkaji siapa yang sesungguhnya  dilayani  oleh  pasar “bebas” dan “demokrasi liberal” serta bagaimana  konsep  “persamaan  hak”
(equal  rights) justru  menyembunyikan ketimpangan (inequalities) hakiki dalam demokrasi. Oleh karena itu, pembahasan  dalam  tulisan  ini  akan diawali  dengan  menelaah  hubungan antara demokrasi dan sistem kepemilikan serta dimensi ketimpangan  di  dalamnya,  yang  akan menjadi landasan kita untuk menelusuri bagaimana perubahan pola akumulasi  kapital  yang  dibawa globalisasi  mempengaruhi  distribusi nilai  tambah  antara  laba  dan  upah buruh. Berikutnya, pembahasan difokuskan  pada  kontradiksi  yang terdapat dalam tubuh kapital dan kerja upahan  serta  bagaimana  kekuatan
__________________________________________________________________________________
pasar bebas bekerja mengikis demokrasi  liberal  dan  membatasi pemanfaatan  lembaga  demokrasi secara efektif.

## Kontradiksi dalam Demokrasi Liberal
Kata demokrasi umumnya diartikan  sebagai  pemerintahan  dari rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat (rule of the people). Namun, hal tersebut tampaknya  tidak  berlaku  dalam demokrasil liberal. Menurut pendekatan New  Institutional  Economics (NIE), “aturan ” (rule) merupakan hasil dari “permainan”, “pertarungan” atau “persaingan”  diantara  kelompok- kelompok elite.
Acemoglu  dan  Robinson  (2006) menyatakan  bahwa  pada  masyarakat yang sangat tidak setara (highly unequal) atau  sangat  setara (highly  equal) tidak mungkin  terjadi  demokratisasi.  Justru pada masyarakat yang berada di tingkat ketimpangan menengah, demokratisasi dimungkinkan. Keduanya berpendapat bahwa kemiskinan  adalah  pilihan  elite penguasa: “poor countries are poor because those who have power make choices that create poverty” (Acemoglu & Robinson, 2012, p. 78), artinya persoalan kesejahteraan masyarakat utamanya adalah persoalan politik.    Demikian  pula  North  ( et.  al ) (2009)  yang  menyatakan  bahwa demokratisasi  sebagai  proses  transisi dari  masyarakat  dengan  “akses
terbatas”  menuju  “akses  terbuka” dimulai  ketika  elite  yang  berkuasa memutuskan  untuk  mentransformasi privilese  pribadi  menjadi  hak-hak impersonal  yang  dibagikan  secara merata diantara golongan elite. Mereka secara  implisit  mengakui  bahwa suprastruktur dari masyarakat kapitalis dikonstruksi  oleh  dan  untuk  kelas- kelas  penguasa.  Dalam  hal ini,  North berbagi pandangan yang sama dengan Fukuyama  bahwa  di  negara-negara maju , dimana  demokrasi,  persaingan pasar  dan  hukum  korporasi  berlaku, negara mengizinkan persaingan antar- kelompok  elite  sembari  memegang monopoli  atas  legitimasi  penggunaan kekerasan  dalam  rangka  menjaga ketertiban  sosial  (North, et.al., 2006, pp. 220-249).
Selanjutnya,  bagaimana  realitas demokrasi  ini  bekerja  dijelaskan  oleh G.  William  Domhoff  (2012),  yang mengumpulkan  data  mengenai  kelas penguasa  di  Amerika  Serikat  sejak 1960-an. Ia mendefinisikan kelompok berkuasa  Amerika  Serikat  sebagai “elite  kekuasaan”  yang  terdiri  dari “komunitas  korporasi”,  “orang-orang kelas  sosial  atas”  (yang  kaya  dan berpengaruh), serta “jejaring perencanaan  kebijakan”  (yayasan  dan lembaga-lembaga think-tank ).
Dormhoff  menyimpulkan  bahwa kekuatan dominan di Amerika Serikat sejak  1776  hingga saat  ini  adalah  “ the owners  and  managers  of  large  income-
__________________________________________________________________________________
producing  properties;  that  is  the  owners  of corporations,  banks,  other  financial institutions, and agri-businesses” (Domhoff, 2012).
Temuan-temuan Domhoff (2012)  kembali  membuktikan  bahwa kekuasaan  selalu  berlandaskan  pada kepemilikan  pribadi  dan  kelas-kelas sosial  ditentukan  berdasarkan  relasi mereka terhadap kepemilikan alat-alat produksi ( owners vs non-owners ).  Hanya kepemilikan  atas  alat-alat  produksilah yang dapat dikatakan “ownership” disini. “ Ownership” ini dapat juga disebut initial advantage (keuntungan  awal)  yang memungkinkan  pemiliknya  secara utuh mendapatkan keuntungan- keuntungan berikutnya dan mengakumulasikannya  (Marx,  1867). Keuntungan  yang  didapatkan  melalui cara  ini  kemudian  disebut  sebagai cummulative  advantage (keuntungan kumulatif) . Begitu  kepemilikan  alat- alat produksi memungkinkan penghisapan  kerja,  maka  proses akumulasi terakselerasi.
Dalam  kapitalisme,  keuntungan kumulatif  mengambil  bentuk-bentuk kapital  dan  terakumulasi  melalui mekanisme  pasar  dimana  secara formalitas semua orang memiliki “hak yang  sama”  untuk  ambil  bagian. Namun  kesetaraan  formalitas  ini tentunya dipijakkan di atas ketidaksetaraan  yang  nyata  atas kepemilikan.
Dalam sejarahnya, sistem kepemilikan memang diciptakan dengan cara yang tidak demokratis dan dalam  banyak  kasus  terjadi  melalui perampasan  langsung.  Kemudian seiring  dengan  diciptakannya  konsep pengambilalihan (expropriation) ,  proses akumulasi kepemilikan  pun dilakukan melalui  cara  yang  “berlandaskan hukum”.  Para  pemilik (the  owners) berhak  atas  pengelolaan  kepemilikan mereka dan keuntungan yang didapatkan  darinya  (kekayaan  dan kekuasaan), karena sejak awal tatanan hukum  baru  yang  berlaku  diciptakan untuk melindungi hak-hak kepemilikan  pribadi  para owners (North et.al, 2009, pp. 150-154).
Dalam  kapitalisme,  hak  milik (property  rights) berarti  kepemilikan pribadi dijamin oleh aturan hukum dan tidak  dapat  diganggu  gugat.  Begitu pula  dengan  hak  mereka  baik  dalam mengelola (to operate) maupun mencampakkan (to  dispose) alat-alat produksi,  sepenuhnya  bersifat  tidak dapat  diganggu  gugat  (Marx,  1867). Beberapa  keputusan  minor  mungkin saja  melibatkan  para non-owners secara “demokratis”, namun fungsi kepemilikan dan hak untuk melipatgandakan  kekayaan  pribadi dengan  segenap  caranya  tidak  dapat diganggu  gugat.  Siapa  yang  akan membantah bahwa perusahaan memang  sejatinya  harus  kompetitif dan menghasilkan keuntungan? Semua
__________________________________________________________________________________
urusan lain mungkin dapat diputuskan secara  demokratis,  namun  demokrasi tidak berlaku untuk urusan produksi.
Dalam  produksi,  diktum  yang berlaku hanyalah memperoleh keuntungan kumulatif dan meningkatkan daya saing.
Dalam kapitalisme, orang memang  bebas  untuk  memilih hubungan kontrak yang ingin mereka masuki,  tidak  seperti  feodalisme  atau perbudakan, dimana kelompok tertentu  dapat  secara  langsung mengontrol  tindakan  orang  lain. Namun  isi  kontrak  sudah  ditentukan terlebih dahulu oleh relasi kepemilikan: mereka  yang  tidak  memiliki  modal hanya  dapat  menawarkan  daya kerjanya,  sehingga  sejak  awal  sudah kehilangan posisi tawar untuk memiliki apa  yang  mereka  hasilkan  melalui pekerjaan  mereka.  Mereka  yang memiliki  modal  secara  sah  akan menjadi  pemilik  seluruh  produk  yang diciptakan oleh pekerja dan hanya akan membayar nilai yang dihasilkan pekerja sesuai  dengan  harga  yang  ditentukan dalam kontrak. Karena itulah hierarki antara  kelompok  (kelas)  masyarakat kini  ditentukan  oleh  paksaan-paksaan ekonomi:  setiap  orang  hidup  dalam kapitalisme,  sehingga  agar  dapat membeli,  mereka  harus  menjual  apa yang  mereka  punya.  Jika  tidak  lagi punya  apa-apa,  mereka  menjual  daya kerjanya.
Selanjutnya,  karena  keuntungan kumulatif selalu bergerak maju, diikuti kapital yang terakumulasi melalui laba , membuat kekayaan dan bargaining power para owners pun  semakin  meningkat.
Sementara pada saat yang sama, posisi mereka yang hanya memiliki daya kerja terus  melorot.  Pada  gilirannya,    para pemilik  modal  memiliki  perluasan akses  untuk  mengoperasikan  alat-alat produksi  lainnya  (seperti  institusi pendidikan,  media  pemberitaan  dan publikasi) yang cocok untuk mempengaruhi  sikap  dan  pola  pikir masyarakat luas (Lenin, 1917). Melalui pendidikan  dan  media,  paksaan- paksaan  ekonomi yang  dialami  rakyat pekerja dapat disajikan kepada publik sebagai “hal yang lumrah dan alamiah” dalam  perkembangan  masyarakat kapitalis.
Ketimpangan  dalam  daya  tawar yang dimiliki kelas-kelas sosial ini akan terus  mengikis  substansi  demokrasi politik  dan  mereduksinya  menjadi sekedar  formalitas  belaka.  Jadi, sekalipun sistem kelembagaan demokrasi  politik  semakin  maju  dan berkembang,    ketimpangan  politik maupun ekonomi juga terus meningkat. Faktanya, dengan semakin meningkatnya  ketimpangan  di  antara kelas maupun di dalam masing-masing kelas,  kontradiksi  tersebut  pada gilirannya  juga  akan  mempengaruhi operasional  dan  kelembagaan  formal demokrasi politik.
__________________________________________________________________________________

## Kontradiksi dalam Reproduksi Kapital
Reproduksi kapital yang dilakukan  untuk  menciptakan  nilai lebih (surplus  value) kini  berlangsung dalam  skala  global  karena  aktivitas korporasi transnasional. Sementara itu, sistem  ekonomi  dunia  bersifat hierarkis dan pemanfaatan hierarki ini akan  berimplikasi  pada  peningkatan nilai  tambah (value  added). Secara sekilas,  hierarki  tampak  muncul sebagai  konsekuensi  dari  perbedaan kondisi  reproduksi  modal  antar- negara,  terutama  pada  perbedaan tingkat upah. Namun, perbedaan upah juga  tunduk  pada  sokongan  alat-alat produksi.
Negara-negara berkembang (periphery) umumnya  memiliki  sarana produksi  yang  kurang  maju,  dan karenanya  pendapatan  mereka  lebih kecil, yang berimplikasi pada rendahnya tingkat upah. Dalam hal ini, penguasaan teknologi yang lebih maju dikombinasikan dengan ongkos tenaga kerja yang lebih rendah menghasilkan pengembalian modal keuntungan yang lebih  tinggi.  Maka  logikanya,  akan lebih  menguntungkan  bagi  negara- negara  maju (core) yang  menguasai teknologi maju untuk menerapkannya di lokasi produksi yang upah buruhnya lebih  rendah,  yaiu  di  negara-negara periphery. Relasi  semacam  inilah  yang kemudian dirumuskan oleh Wallerstein  (2004)  dalam  konsep
pembagian kerja aksial ( axial division of labour ) antara pusat (core) dan pinggiran (periphery) dalam sistem ekonomi global (Wallerstein,  2004,  p.  17).  Hubungan core-periphery ini  tidak  semata-mata bersifat geografis, melainkan didasarkan  pada  pembagian  produksi dunia, dimana core yang dicirikan oleh sistem  produksi  dengan  profitabilitas tinggi,  padat  modal  namun  pasarnya semi-monopolistik,  dan periphery yang dicirikan  oleh  sistem  produksi  yang biasanya  kurang  menguntungkan, bersifat  padat  karya  namun  memiliki pasar yang lebih kompetitif di sisi lain (Wallerstein, 2004, pp. 28-93).
Bebasnya pergerakan arus modal di  era  kapitalisme  transnasional  ini telah  membuat  relokasi  produksi  dan teknologi  dari  satu  negara  ke  negara lainnya  jauh  lebih  mudah  dari sebelumnya. Konsekuensinya, rentang siklus reproduksi kapital pun semakin singkat. Banyak literatur yang menjelaskan tentang siklus reproduksi kapitalis yang bekerja di berbagai level produksi,  namun  secara  garis  besar, seluruh siklus tersebut bekerja dengan logika yang sama dimana ia terdiri dari fase inovasi dan fase ekspansi (Grinin et al. 2016). Fase inovasi  ini umumnya berlangsung  di  negara-negara  maju sebagai pusat sistem kapitalisme global yang berlangsung secara berkelanjutan. Dengan  besarnya  tekanan  persaingan antar-korporasi, begitu sebuah inovasi muncul,  perusahaan  inovator  dipaksa
__________________________________________________________________________________
untuk  merelokasi  dan  memperluas produksinya ke negara-negara dengan tingkat upah yang lebih rendah untuk mendapatkan  keuntungan  yang  lebih tinggi.  Itulah  sebabnya,  fase  ekspansi dari siklus reproduksi kapital berlangsung  di  negara-negara periphery dan semi-periphery, dimana tenaga kerja sektor-sektor  tradisionalnya  telah semakin  terintegrasi  ke  dalam  sistem kerja upahan.
Dalam  hal  ini,  perkembangan intensif  inovasi  di  negara-negara core mendorong  pertumbuhan periphery , sementara  pertumbuhan  di periphery menawarkan  input  berbiaya  rendah (terutama,  tenaga  kerja  murah)  untuk perluasan  inovasi  industri  yang menguntungkan core. Ekspansi tersebut memang mendorong “pertumbuhan ekonomi” dan penetapan harga serta upah di periphery. Namun,  sebagian  besar  nilai  tambah yang  dihasilkan  dihisap  dari periphery menuju core melalui repatriasi (penginvestasian  kembali)  laba  dan transfer  pricing (penentuan  harga transfer) sebagai bayaran atas “ technical assistance” yang  diberikan  perusahaan transnasional  ke  negara  tuan  rumah. Baik pertumbuhan ekonomi di periphery maupun  nilai  tambah  yang  dihisap darinya,  pada  akhirnya  sama-sama menjalankan  fungsi  untuk  memberi bahan  bakar  bagi  pertumbuhan industri  di core. Meskipun  tingkat teknologi dan produktivitas di periphery
meningkat  yang  berimplikasi  pada peningkatan rasio Pendapatan Domestik  Bruto  (PDB),  namun  hal tersebut tentunya masih tertinggal jauh dari tingkat penguasaan teknologi dan produktivitas  di core. Dalam  banyak kasus,  peningkatan  teknologi  di negara-negara periphery sangat terbatas dan  tidak  berfokus  pada  peningkatan di bidang penelitian dan pengembangan  (R&D).  Fungsi  R&D sebagian besar tetap menjadi monopoli perusahaan transnasional dengan efek spill-over ke  negara  tuan  rumah (periphery) yang sangat terbatas.
Sebagai konsekuensi dari ketertinggalan teknologi dan penghisapan  nilai  tambah  di periphery , kesenjangan  antara core dan periphery pun  terus  meningkat  dan  terpelihara. Bagi pendukung mazhab “pertumbuhan  ekonomi”,  hubungan ini  tampak  bukan  masalah,  karena asumsinya  inovasi  baru  akan  terus berdatangan dari core dan memungkinkan  peningkatan  nilai tambah dan upah yang lebih tinggi di periphery. Namun, ketika terjadi krisis di core, yaitu  saat  tidak  ada  inovasi  baru yang  mendorong  produksi,  strategi penyesuaian  harus  dilakukan  di periphery, yang  umumnya  dilakukan melalui: pertama, tindakan penghematan  seperti  pemotongan upah  dan  belanja  jaminan  sosial  atau kedua, dengan memindahkan produksi ke negara lain dimana upah buruhnya
__________________________________________________________________________________
lebih  rendah  dan  regulasinya  lebih “ramah”  investasi  asing.  Sayangnya, kedua  skenario  tersebut  sama-sama mengarahkan  pertumbuhan  ekonomi di periphery pada kemandegan (fenomena  ini  digambarkan  oleh literatur  arus  utama  sebagai “middle- income  trap ”) , sementara  semakin terintegrasinya  negara-negara  baru (yang  upah  buruhnya  lebih  rendah tadi)  ke  dalam  reproduksi  global semakin  menekan  dan  memicu penurunan  tingkat  upah  yang  lebih rendah lagi dalam skala global.
Dalam  proses  global  yang fluktuatif  ini,  tingkat  rata-rata  upah (average  wages) memang  mengalami peningkatan, namun pangsa upah (wage share) cenderung  terus  mengalami kemerosotan.  Penghasilan  seorang pengangguran  boleh  jadi  meningkat jika  dia  mendapat  pekerjaan,  namun gajinya bisa jadi lebih rendah dari upah terendah  di  negara  tersebut  saat sebelum dia dipekerjakan. Bahkan jika upah  karyawan  ini  meningkat  pada bulan kedua masa kerjanya, upah baru ini boleh jadi memiliki share yang lebih kecil  dibandingkan  dengan  nilai tambah  dari  gaji  bulan  pertamanya (Stockhammer, 2013).
Hal  ini  menjelaskan  bagaimana mungkin  angka  kemiskinan  absolut menurun, sementara angka kemiskinan  relatif  meningkat  di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir  (Chen  and  Ravallion  2012),
yang  berarti  kemiskinan  relatif  dapat terjadi  pada  saat  yang  sama  dengan tingginya  tingkat  konsumsi  individu. Resnick dan Wolff (2003) berpendapat bahwa meningkatnya standar konsumsi pekerja produktif dan tidak produktif  di  Amerika  Serikat  disertai dengan meningkatnya tingkat eksploitasi—yang merupakan ekspresi lain  dari  jatuhnya pangsa  upah  dalam nilai  tambah-selama  lebih  dari  130 tahun  terakhir.  Kesimpulan  ini  juga didukung  oleh  temuan  Kotz  (2009) yang  menyatakan  bahwa  di  Amerika Serikat, peningkatan keuntungan telah tumbuh  secara  signifikan  lebih  cepat daripada  upah  buruh  sejak  1979.  Di negara-negara  OECD,  penurunan pangsa  upah  juga  terjadi  secara substansial sejak 1970-an (Stockhammer, 2013). Temuan- temuan  ini  menunjukkan  dengan gamblang  kecenderungan  turunnya pangsa upah bahkan di negara-negara pusat sistem kapitalisme global .

## Kontradiksi dalam Kelas Kapitalis
Di  era  kapitalisme  transnasional ini,  kontradiksi  dalam  kapital  pun semakin  tajam.  Pertama,  karena kompetisi oligopolistik antara perusahaan-perusahaan  transnasional ( Transnational Corporations/ TNCs) yang meningkat  sejak  1970-an  dan  kedua, karena TNCs telah menjadi tantangan besar  bagi  korporasi  yang  lebih  kecil,
__________________________________________________________________________________

## yang notabene perusahaan-perusahaan nasional.
Korporasi  transnasional  dapat mengakumulasikan  kapital  dengan menarik  keuntungan  dari  korporasi kecil (nasional) melalui beberapa cara. TNC  biasanya  memilih  pemasoknya dari  perusahaan-perusahaan  nasional yang bersaing satu sama lain dan saling menurunkan  harga  agar  terpilih. Padahal  perusahaan  nasional  ini memiliki teknologi produksi yang lebih rendah dan menanggung biaya tenaga kerja yang relatif lebih tinggi. Kondisi ini  tentunya  menghasilkan  tingkat keuntungan  yang  lebih  kecil  bagi perusahaan  pemasok  nasional,  yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan  dan  investasi  teknologi mereka.  Di  sisi  lain,  kondisi  ini membawa keuntungan bagi perusahaan  transnasional  yang  dapat menjual  produk  mereka  (mis., teknologi  canggih)  dengan  harga monopoli  ke  perusahaan-perusahaan nasional. Sebagai akibatnya, perusahaan  transnasional  menjadi lebih  besar  dan  mampu  membayar karyawan  mereka  dengan  upah  lebih tinggi, sementara perusahaan nasional dengan  kapital  yang  lebih  kecil “dipaksa”  oleh  kekuatan  pasar  untuk menekan upah dan mencoba menghindari pajak.
Konsekuensinya adalah munculnya  keberadaan  tenaga  kerja yang  tidak  dinyatakan (undeclared) dan
tidak  dilaporkan (unreported) terlibat dalam “ekonomi bayangan” (Schneider, 2013). Meskipun biasanya yang menopang ekonomi bayangan ini adalah bisnis kecil, mereka melakukannya  di  bawah  tekanan perusahaan-perusahaan  transnasional. Harga dan upah yang lebih rendah dari ekonomi  bayangan  berkontribusi secara tidak langsung dalam membatasi  kenaikan  upah  dalam ekonomi  formal  yang  “dinyatakan”, dimana  aktor  utamanya  adalah perusahaan-perusahaan  trasnasional. Semakin  lemah  modal  nasional  suatu negara, semakin besar pula kontribusi ekonomi bayangannya terhadap PDB- nya.  Inilah  faktor  yang  membuat tingkat upah rata-rata di suatu negara turun. Di negara-negara periphery, TNC dapat  mewujudkan  tingkat  laba  yang lebih  tinggi  dibandingkan  di  negara- negara core yang  memiliki  ekonomi bayangan  yang  lebih  kecil.  Jadi, penerima  manfaat  terbesar  dari penghindaran pajak perusahan- perusahaan  kecil  justru  adalah perusahaan-perusahaan  transnasional. Disamping itu, mereka juga menikmati pembebasan pajak substansial
(substantial  tax  exemptions) yang umumnya disediakan oleh negara tuan rumah untuk merangsang penanaman modal asing (PMA).
Karena ketimpangan ini, pemilik modal  kecil  cenderung  menganggap pemilik modal besar sebagai
__________________________________________________________________________________
“penindas”. Karena perusahaan besar ini  biasanya  TNC  atau  “perusahaan asing”, dan perusahaan kecil biasanya “perusahaan  nasional”,  konflik  antara kepentingan pemilik modal besar dan kecil  mudah  diterjemahkan  sebagai kontradiksi antara kapital “asing” dan “nasional”.  Pemerintah  dan  politisi yang  melayani  kepentingan  yang pertama,  biasanya  disebut  elite “komprador”, sementara mereka yang menyatakan  kepentingannya  untuk mendukung  yang  terakhir  disebut “nasionalis”.  Baik  elite  komprador maupun  nasionalis,  keduanya  sama- sama diikat oleh keuntungan finansial yang mengalir dari pihak yang mereka dukung. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh pemilihan presiden di Amerika  Serikat  dan  referendum  di Inggris  tahun  2016,  kepentingan pemilik  modal  “nasional”  pada  batas tertentu  menjadi  tumpang  tindih dengan kepentingan mereka yang tidak memiliki  modal,  karena  pertama, pengembangan modal domestik berarti  pengembangan  basis  produksi dalam  negeri,  dan  kedua,  perusahaan terkecil  seperti  UMKM  (usaha menengah,  kecil  dan  mikro)  dalam situasi  aktualnya  tidak  jauh  berbeda dengan penerima upah.
Situasi  ini  menyajikan  lahan subur untuk kebijakan-kebijakan “nasional” yang menguntungkan para pemilik  modal  domestik.  Meskipun tujuannya  adalah  untuk  memperluas
akses  para  kapitalis  domestik  dalam mengeksploitasi  sumber  tenaga  kerja, hal  ini  dapat  ditutupi  oleh  berbagai propaganda nasionalistik dan semangat  “anti-asing”.  Dalam  rangka memperkuat  daya  saing  (baca: kemampuan  menghasilkan  laba)  dari pemilik modal nasional, pemerintahan yang  nasionalis  harus  memfasilitasi perubahan  kondisi  pasar  tenaga  kerja domestik dengan cara yang menguntungkan bagi pengusaha domestik,  tapi  pasti  akan  merugikan pekerja. Pangsa upah (wage share) yang dihasilkan  dari  nilai  tambah  harus direduksi  melalui  pengurangan  harga satuan tenaga kerja (biaya tenaga kerja per  jam  kerja).  Pereduksian  ini  dapat dicapai dengan meningkatkan intensitas kerja karyawan, menetapkan upah yang lebih rendah, melemahkan serikat  pekerja  dan  memperkecil kontribusi sosial dari pekerja, sehingga posisi  pendapatan  relatif  pekerja semakin berkurang, dan pada gilirannya  akan  berimplikasi  pada menurunnya  pendapatan  absolut pekerja. Tentu saja, kebijakan represif semacam  ini  tidak  dapat  dilakukan dengan  sarana  demokrasi  liberal, sehingga  mau  tidak  mau,  penerapan kebijakan  “nasionalis”  semacam  ini pada  akhirnya  akan  juga  mengarah pada  pembatasan  demokrasi  liberal. Ketimpangan  antara  pemilik  modal juga  menyebabkan  pengikisan  atas nilai-nilai demokrasi liberal.
__________________________________________________________________________________

## Kontradiksi dalam Kelas Pekerja
Pengurangan wage share merefleksikan  sebuah  mekanisme “rata-rata”  yang  menyembunyikan ketimpangan  upah  di  dalamnya. Perbedaan upah ini telah meningkatkan jumlah kelompok rentan  dalam  dekade terakhir, terutama  sejak  krisis  2008  di  banyak negara,  termasuk  di  negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat,  yang,  menurut  Fukuyama, memungkinkan  perwujudan  bentuk masyarakat yang paling baik.
Deregulasi  pasar  tenaga  kerja, aliran  bebas  kapital  dan  peningkatan migrasi telah menyebabkan munculnya kelas  bawah  dari  kelas  pekerja, “prekariat”, yang tidak hanya terjadi di pinggiran  tetapi  juga  di  pusat-pusat kapitalisme  global.  Istilah  prekariat merupakan perpaduan antara “precarious” (rentan)  dan  proletariat (kelas  pekerja),  atau  pekerja  yang berada  pada  kondisi  rentan.  Istilah baru  yang  dipopulerkan  oleh  Guy Standing  ini  umumnya  merujuk  pada para  pekerja  yang  terlibat  dalam  pola ketenagakerjaan yang “tidak permanen”  dan  “fleksibel”  seperti sistem  kontrak, outsourcing,  part-time, freelance dan teleworking (Polimpung,
2018).
Berdasarkan laporan yang dikeluarkan International Labour Organization (2018),  sekitar  1,4  milyar pekerja diperkirakan merupakan
pekerja  rentan  pada  tahun  2017,  dan jumlah  tersebut  akan  bertambah sekitar 35 juta lagi pada tahun 2019. Di negara-negara  berkembang,  jumlah pekerja  rentan  berada  pada  rasio  3:4 dari jumlah pekerja. Sementara pekerja global  yang  hidup  dalam  kemiskinan ekstrem  diperkirakan  akan  tetap bertahan  di  atas  114  juta  dan mempengaruhi  sekitar  40  persen  dari seluruh angkatan bekerja untuk tahun- tahun mendatang (ILO, 2018). Di Uni Eropa  (27  negara),  proporsi  pekerja miskin  di  kalangan  angkatan  bekerja usia  18-64  tahun  meningkat  dari  8,1 menjadi  9,6  persen  antara  2007  dan 2017.  Dalam  kelompok  usia  18-24 tahun,  peningkatannya  bahkan  lebih dramatis,  dari  9,6  menjadi  11  persen pada  periode  yang  sama  (Eurostat,
2019).
Sementara di Inggris berkembang skema  kerja  dengan  perjanjian opt-out dan  kontrak zero-hour. Perjanjian opt- out ,  memungkinkan  seorang  pekerja untuk menjalin kontrak di luar aturan umum—bahwa  seorang  karyawan tidak dapat bekerja lebih dari rata-rata 48  jam/minggu.  Tahun  2015,  lebih dari 3,4 juta pekerja di Inggris bekerja lebih  dari  48  jam/minggu  (TUC, 2015a) dan seperlima dari tenaga kerja tersebut bekerja lembur secara konstan tanpa  bayaran.  Jumlah  upah  yang belum  dibayarkan  untuk  lembur mencapai £32 miliar pada tahun 2014 (TUC,  2015b).  Di  sisi  lain,  kontrak
__________________________________________________________________________________
zero-hour berfungsi  sebagai  perjanjian on-call (“sesuai  panggilan”)  dimana pemberi  kerja  tidak  menawarkan jaminan  masa  kerja  dan  upah.  Pada tahun  2001,  sekitar  0,6  persen  atau 176.000  pekerja  di  Inggris  bekerja dengan  kontrak zero-hour, dan  jumlah mereka  meningkat  menjadi  903.000 pekerja  atau  2,9  persen  pada  2016 dengan rata-rata waktu kerja selama 25 jam seminggu (ONS, 2017).
Ketimpangan  ekonomi  dan ketidakstabilan  sosial  yang  semakin dirasakan masyarakat di negara-negara maju  seperti  Amerika  Serikat  dan Inggris secara alami telah meningkatkan  dahaga  sebagian  besar masyarakat akan “perubahan”, kehidupan  yang  lebih  baik  dan “ketertiban  umum”,  tidak  peduli apakah perubahan tersebut ditawarkan sayap  kiri  atau  kanan.  Kondisi  ini mencerminkan  bahwa  bahkan  rakyat di  negara  maju  yang  didasarkan  pada demokrasi liberal sekalipun tidak dapat mengendalikan  nasibnya  sendiri . Hal ini  tidak  saja  disebabkan  oleh  alasan politik—karena demokrasi liberal sejak awal memang dibangun dalam bentuk perwakilan  dimana  seseorang  dengan menggunakan hak pilihnya menyerahkan haknya untuk menentukan  nasibnya  sendiri  ke tangan  orang  lain—tetapi  juga  alasan ekonomi,  bahwa  semua  produk  yang diproduksi  oleh  rakyat  pekerja,  tidak dapat  dijangkau  mereka  secara
langsung:  mereka  yang  memproduksi barang-barang  itu  sendiri  harus membelinya  di  pasar.  Dalam  hal  ini, rakyat teralienasi baik dari hak mereka untuk  menentukan  nasibnya  sendiri maupun  dari  produk  yang  mereka hasilkan sendiri.
Sayangnya, perubahan dan ketertiban  yang  didambakan  sebagian besar  rakyat  memiliki  karakter  yang sama  sekali  berbeda  dari  ketertiban yang  diinginkan  oleh  kelas  penguasa. Namun tentu saja perbedaan ini tetap tersembunyi,  terutama  ketika  krisis terjadi dan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan “penghematan”  yang  pada  akhirnya memperburuk  permasalahan  sosial demi menyelamatkan segelintir individu pemilik modal. Hal ini terjadi karena  kapitalisme  global  secara terang-terangan merepresentasikan ketidakadilan  dalam  memperoleh keuntungan  kumulatif,  masyarakat yang  mengalami  kekalahan  dan kerentanan  ini  dengan  mudah mengantagoniskan  kapitalis  global sebagai  biang  atas  ketimpangan  dan ketidakpastian  hidup  yang  mereka alami.
Pada  saat  yang  sama,  para kapitalis  nasional  yang  terlihat  kalah bersaing  dan  menjadi  “korban”  atas keserakahan kapitalis global, diasumsikan sebagai pihak protagonis yang mengemban mandat “memperjuangkan kesejahteraan
__________________________________________________________________________________
rakyat” dan “membangun negara yang lebih kuat.” Dengan logika populis ini, masyarakat dengan mudah menitipkan nasib  dan  pengharapannya  atas penghidupan  yang  lebih  baik  kepada para elite yang menunjukkan keberpihakannya pada kapitalis “nasional” di negara mereka.
Dalam  situasi  ini,  pemilihan umum dapat dengan mudah membawa elite  baru  “nasionalis”  ke  tampuk kekuasaan.  Namun,  seperti  sudah dibahas  sebelumnya,  logika  kapital tidak  bisa  tidak  harus  terus  menerus meningkatkan  eksploitasinya,  dan ketika  kontradiksi  di  tubuh  kapital sudah semakin akut, pada gilirannya ia akan  membangkitkan  kemarahan rakyat terhadap penguasa baru. Maka, untuk  mencegah  situasi  demikian, pemerintah perlu membatasi demokrasi,  memusatkan  kekuasaan dan  memberangus  segala  bentuk protes, melalui politik populisme yang digunakan untuk mengalihkan ketidakpuasan  rakyat  dari  elite penguasa ke kelompok rentan lainnya, seperti etnis minoritas, pekerja migran, penganut  agama  minoritas,  dan sebagainya.

## KESIMPULAN
Demokrasi liberal dapat diperkuat dengan mengurangi ketimpangan, tapi penanganan ketimpangan mensyaratkan pembatasan  terhadap  kekuatan  pasar,
kompetisi  dan  akumulasi  kapital. Begitupun juga sebaliknya, meningkatkan kebebasan pasar secara otomatis akan memperparah ketimpangan  yang  berimplikasi  pada pembatasan  demokrasi.  Jika  masalah kepemilikan (ownership) dibiarkan tidak terselesaikan,  maka  demokrasi  hanya berfungsi  untuk  melayani  akumulasi kapital.
Meskipun demikian, para ekonom  Keynesian  berpikir  bahwa upaya mengentaskan ketimpangan dan memperluas  demokrasi  (melampaui formalitasnya) masih mungkin dilakukan dengan menempatkan kebijakan  pemerintah  di  garda terdepan.  Stiglitz  (2013)  –didukung oleh Acemoglu dan North— berpendapat:
“ Inequality  is  a  product  of  political and not merely macroeconomic forces. It  is  not  true  that  inequality  is  an inevitable by-product of globalization, the  free  movement  of  labor,  capital, goods  and  services,  and  technological change  that  favors  better-skilled  and better-educated  employees ”  (Stiglitz, 2013).
Stiglitz  tampaknya  lupa bahwa  tujuan pemerintah  berikut  dengan  isi kebijakannya  adalah  selalu  melayani kepentingan  spesifik  dari  masyarakat tertentu.  Kapitalisme  berdiri  di  atas landasan  kepemilikan  pribadi  atas kekuatan  produksi,  maka  pemerintah yang  hadir  dari  sistem  ini  mau  tidak
__________________________________________________________________________________
mau akan bertindak untuk mendukung parapemilik  alat-alat  produksi . Ini berarti  bahwa,  pada  akhirnya,  semua pemerintah  kapitalis  akan  selalu menjalankan kebijakan yang mendorong  peningkatan  laba,  yang hanya bisa dilakukan melalui pengurangan pangsa upah pekerja.
Jika  pun  pemerintah  bermaksud untuk memasukkan kepentingan rakyat pekerja ke dalam kebijakannya, hal  ini  berarti  pemerintah  harus menyediakan akses menuju pendidikan gratis  dan  berkualitas,  perawatan kesehatan,  transportasi  publik  yang terjangkau,  dan  pertama-tama, full employment dengan  upah  yang  layak. Namun,  hal  demikian  tentu  tidak dimungkinkan  dalam  kapitalisme karena  redistribusi  pendapatan  dan kekayaan  dalam  jumlah  besar  bagi orang  miskin  jelas  bertentangan dengan  logika  persaingan  bebas  dan pengejaran  keuntungan.  Buat  apa perusahaan meningkatkan volume dan tingkat  laba  jika  surplus  yang dihasilkan harus didistribusikan kembali  kepada  mereka  yang  nilai kerjanya dirampas untuk menciptakan surplus tersebut?
Pemerintah yang ingin memperluas  batas  demokrasi  dengan menunjukkan  keberpihakannya  pada rakyat  banyak  (yaitu  kelas  pekerja) tentunya  membutuhkan  lebih  banyak sumber  pendapatan  dari  para  pemilik modal.  Pemerintah  yang  seperti  itu,
harus menaikkan pajak dan bertindak melawan kepentingan akumulasi kapital. Namun dengan melakukan itu, pemerintah  tersebut  akan  menahan pertumbuhan ekonomi dan menghentikan pengembangan kekuatan  produktif.  Hal  ini—yang tersisa  dalam  kerangka  kapitalisme— tentunya akan menghasilkan penurunan  daya  saing.  Skenario  ini menjelaskan  mengapa  Keynesianisme gagal  dalam  banyak  hal:  redistribusi pendapatan  yang  menguntungkan pekerja  akan  menghambat  akumulasi modal  dan  akan  segera  memerlukan perubahan  arah  kebijakan  kembali menuju ekonomi pasar bebas—seperti yang  terjadi  pada  pasca  Great Depression di akhir 1970-an.
Titik  akhir  pembahasan  dalam tulisan  ini  adalah  bahwa  kontradiksi mendorong  perkembangan  sejarah. Jika tidak ada kontradiksi antara dan di dalam  pasar  bebas  dengan  demokrasi liberal,  maka  tatanan  masyarakat seharusnya  telah  mencapai  bentuk akhirnya.  Namun,  kontradiksi  demi kontradiksi  terus  bermunculan  baik antara  sistem  pasar  bebas  dan demokrasi, maupun di dalam masing- masing  komponen  pembentuknya. Logika  yang  melekat  dari  mekanisme pasar  bebas  menimbulkan  ancaman bagi  demokrasi,  sementara  perluasan demokrasi  tidak  bisa  tidak  akan membatasi  kebebasan  pasar  dan menghentikan roda akumulasi kapital.
__________________________________________________________________________________

## Di penghujung wawancaranya dengan
The Washington Post (2017), Fukuyama membiarkan pintu “sejarah” terbuka untuk ketidakpastian di masa depan, ia berujar “ Perhaps this very prospect of centuries of boredom at the end of history, will serve to get history started once again ”  (Tharoor,  2017).  Pernyataan Fukuyama  ini  dan  perkembangan dunia  yang  penuh  kontradiksi, menegaskan kembali pada kita bahwa perubahan bentuk tatanan masyarakat pasca  kapitalisme  adalah  hal  yang niscaya dan tidak bisa dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA
Acemoglu, D. and Robinson, J.A. (2006) Economic Origins of Dicatorship and Democracy. New York: Cambridge University Press.
Acemoglu, D. and Robinson, J.A. (2012) Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Publishers.
Chen, S., and Ravallion, M. (2013) ‘More Relatively-Poor People in a Less Absolutely-Poor World’, Review of Income and Wealth , Vol. 59, Issue 1, pp. 1-28.
Domhoff, G. W. (2005) Who Rules America? The Triumph of the Corporate Rich. 7 th edition . United States: McGraw-Hill Higher Education.
Domhoff, G. W. The Class-Domination Theory of Power (Online) . Tersedia di: https://whorulesamerica.ucsc.edu/po wer/class_domination.html. (Diakses:
4 Februari 2019).
Eurostat. (2019) In-work at-risk-of-poverty rate by age and sex - EU-SILC Survey (Online) . Tersedia di: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/n
ui/submitViewTableAction.do (Diakses: 2 February 2019).
Grinin, L, A. Korotayev, and A. Tausch. (2016) Economic Cycles, Crises and Global Periphery . Switzerland: Springer International Publishing.
ILO. (2018) ILO: Unemployment and Decent Work Deficits to Remain High in 2018 (Online) . Tersedia di: https://www.ilo.org/global/about- the- ilo/newsroom/news/WCMS_615590 /lang--en/index.htm (Diakses: 22 Januari 2019).
Kotz, D.M. (2009) ‘The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism’, Review of Radical Political Economics, Vol. 41(3).
Lenin. (2002) How to Guarantee the Success of the Constituent Assembly (Online) . Tersedia di: https://www.marxists.org/archive/le nin/works/1917/sep/28.htm. (Diakses: 5 Februari 2019).
North, D.C, J.J Wallis, and B.R Weingast. (2009) Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. New York: Cmbridge University Press.
ONS. (2017) People In Employment on a Zero- Hours Contract (Online) . Tersedia di: https://www.ons.gov.uk/releases/pe opleinemploymentonazerohourscontr actmar2017 (Diakses: 31 January 2019).
Polimpung, H. Y. (2018) Ngomong-ngomong Apa itu Pekerja Prekariat (Online) . Tersedia di: http://theconversation.com/ngomon g-ngomong-apa-itu-pekerja-prekariat- 83048 (Diakses: 8 January 2019).
Resnick, S. and Wolff, R. (2003) ‘Exploitation, Consumption and the Uniqueness of US Capitalism." Historical Materialism, Vol. 11 (4).
__________________________________________________________________________________

## Stiglitz, Joseph E. (2013) ‘Inequality is A
Choice’. The New York Times (Online) . Tersedia di: https://opinionator.blogs.nytimes.co m/2013/10/13/inequality-is-a- choice/ (Diakses: 31 Januari 2019).
Stockhammer, E. (2013) ‘Why have wage shares fallen? A panel analysis of the determinants of functional income distribution’, Condition of Work and Employment Series, No.35 , pp. 40-70. Geneva: International Labor Organization.
Sullivan, A. (2016) Democracy End When They Are too Democratic (Online) . Tersedia di: http://nymag.com/intelligencer/2016 /04/america-tyranny-donald- trump.html?gtm=bottom&gtm=top. (Diakses 31 Januari 2019).
Tharoor, I. (2017) The Man Who Declared The ‘End of History’ Fears for Democracy’s Future (Online). Tersedia di: https://www.washingtonpost.com/ne ws/worldviews/wp/2017/02/09/the- man-who-declared-the-end-of-history- fears-for-democracys- future/?noredirect=on&utm_term=.d 501864d9492 (Diakses: 31 Januray 2019).
TUC. (2015a) 15 per cent increase in people working more than 48 hours a week risks a return to ‘Burnout Britain’, warns TUC (Online) . Tersedia di: https://www.tuc.org.uk/news/15- cent-increase-people-working-more- 48-hours-week-risks-return- %E2%80%98burnout- britain%E2%80%99-warns-tuc. (Diakses: 23 Januari 2019).
TUC. (2015b) Workers Contribute £32bn to Uk Economy from Unpaid Overtime (Online) . Tersedia di: February 27. Accessed January 23, 2019. https://www.tuc.org.uk/news/worke rs-contribute-%C2%A332bn-uk- economy-unpaid-overtime (Diakses: 23 January 2019).
Tusk, D. (2016) Brexit Could Threaten Western Political Civilization, Says Eu's Tusk (Online). Tersedia di: https://www.reuters.com/article/us- britain-eu-tusk-idUSKCN0YZ0Q9 (Diakses: 20 Januari 2019).