## ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT SYARIAH

## Mu’adil Faizin
Institut Agama Islam Negeri Metro Jl. Ki Dewantara No. 116,Kota Metro, 34125, Lampung muadilfaizin27@gmail.com
Abstract
On October 1, 2016, DSN-MUI issued the DSN-MUI Fatwa no. 107 / DSN-MUI / X / 2016  concerning  Guidelines  for  the  Implementation  of  Syariah  Hospital.  This  fatwa  is based on two reasons, namely the needs of society, and legal vacuum. It was found that the  concept  of  sharia,  which  is  being  embodied  by  the  National  Sharia  Council  -  The Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in this fatwa still uses a single point of view of the shari'a maqashid of Imam Syatibi, has not yet penetrated its development. Focused on the  protection  of  individuals  al-kuliyat  al-khamsah,  conical  to  the  segmentation  of Muslims an sich. Fikih products in the form of this fatwa actually implies the decline of Fikih Indonesia thinking. Considering the condition of the pluralistic Indonesian people should be responded by the development of Shariah thought to al-birr's attitude, oriented to  humanity.  The  best  service  paradigm  in  various  religious  patients.Finally,  Sharia attachment to the Hospital is not only limited to marketing methods or name adaptations, but also reflects Islam rahmatan lil a'lamin.
Key Words: Fatwa, Sharia Hospital, Maqashid Syariah, Al-Birr

## Abstrak
Pada tanggal 1 Oktober 2016 DSN-MUI menerbitkan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN- MUI/X/2016  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Rumah  Sakit  Syariah.  Fatwa  ini didasari dua alasan, yaitu kebutuhan masyarakat, dan kekosongan hukum.Diketemukan bahwa  konsep  syariah  yang  sedang  diejawantahkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) dalam fatwa  inimasih menggunakan  satu  sudut pandang Maqashid Syariah Imam Syatibi, belum merambah pada
perkembangannya.Terfokus  perlindungan  individu  al-kuliyat  al-khamsah,  mengerucut pada  segmentasi  muslim  an  sich.Produk  Fikih  berupa  fatwa  ini  justru  menyiratkan kemunduran  pemikiran  Fikih  Indonesia.Menimbangkondisi  masyarakat  Indonesia  yang majemuk semestinya direspon dengan pengembangan pemikiran syariah kepada sikap al- birr  berorentasi  pada  kemanusiaan.Paradigma  pelayanan  terbaik  pada  pasien  berbagai agama.Dengan begitu pelekatan syariah pada Rumah Sakit bukan hanya  sebatas metode marketing atau saduran nama saja, namun juga merefleksi Islam rahmatan lil a’lamin. Kata Kunci: Fatwa, Rumah Sakit Syariah, Maqashid Syariah, Al-Birr.

## Pendahuluan
Pada  tanggal  1  Oktober  2016 DSN-MUI  (Dewan Syariah  Nasional-Majelis Ulama  Indonesia)  telah  menerbitkan Fatwa  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Rumah  Sakit  Syariah  (selanjutnya  disebut Fatwa  Rumah  Sakit  Syariah). 1 Rumah sakit  sebagai  industri  jasa,  seperti  halnya  industri  jasa  yang  lain,  tidak  akan pernah  bisa  lepas  dari  menejemen  kepuasan  konsumen.  Rangkaian  aktivitas
1 “Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah” (Jakarta, 1 Oktober 2016).
pelayanan  yang  bertujuan  menyelesaikan  permasalahan  konsumen  serta memberikan  kenyamanan  kepada  konsumen.  Dalam  aspek  ini,  kesemuanya sudah diyakini secara general dan konseptual. 2
Keragaman  pendapat  akan  mulai  terjadi  pada  saat  berbicara  tentang penafsiran metode menuju kepuasan konsumen. Menuai banyak versi, salah satu contohnya  yaitu  menggunakan  metode  syariah. 3 Munculnya  industri  berbasis syariah  di  berbagai  lini  industri  Indonesia  merupakan  salah  satu  fase  lanjutan dari  perkembangan  sistem  syariahyang  bermula  sejak  tahun  1992. 4 Tak dipungkiri pula perkembangannya terus berproses hingga sekarang.
Dalam  mentransformasikan  konsep  syariah  menuju  sebuah  alternatif sistem,Fatwa  DSN-MUI  acapkali  menjadi  modal  awal  atau  peraturan  satu- satunya dalam regulasi syariah. Bertolak pada keadaan ini, sudah cukup menjadi alasan  bagi  DSN-MUI  untuk  menerbitkanfatwa  dalam  komposisi  yang  mapan sekaligus  mutual  terhadap kondisi sosial.Paling tidak  Fatwa  DSN-MUI  sebagai pedoman  awal  harus  mampu  mempolakansegmentasi  industri  yang  sedang disyariahkan  tersebut  ke  arah  optimalisasi  syariah.  Bukan  sekedar  asal  syariah atau hanya sarana berkilah. 5
Berawal  dari  kerangka  pemikiran  di  atas,  serta  untuk  merespon  tema Rumah Sakit Syariah secara akademis, maka tulisan ini menjadi penting. Tulisan ini mengkaji latar belakangFatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah, substansi fatwa tersebut, serta analisis kritik.

## Latar Belakang Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016
Menurut  ahli  sejarah  ekonomi,  pelayanan  rumah  sakit  di  Indonesia  telah dimulai  sejak  awal  keberadaan  VOC  pada  dekade  ketiga  abad  XVII,  sebagai suatu  bagian  dari  usaha  VOC.  Selanjutnya,  berdiri  rumah  sakit  yang  berbasis keagamaan dan organisasi, termasuk Islam. 6
Tercatatberkembangnya isu tentang konsep Rumah Sakit berbasis syariah telah  dimulai  setidaknya  sejak  tahun  2010. 7 Beriringan  dengan  isu  tersebut, muncul  pengkajian  terkait  kehalalan  barang-barang  medis  perspektif
2 Sumadi  Sumadi,  “Peran Manajemen  Syariah  Terhadap  Peningkatan  Kepuasan  Pelanggan Pada Rumah Sakit Islam Di Kota Surakarta,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 3, no. 02 (2017): 112–113.
3 Sunarji  Harahap,  “Implementasi  Manajemen  Syariah  Dalam  Fungsi-Fungsi  Manajemen,” AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2017): 211–214.
4 Abdul Mujib, “Dinamika Hukum Dan Perkembangan Perbankan Islam Di Indonesia,” Al- Ahkam 23, no. 2 (2013): 168–172. 5 Elimartati,  “Analisis  Metode  Hilah  Dalam  Proses  Fatwa  DSN-MUI,” JURIS  (Jurnal  Ilmiah Syariah) 15, no. 1 (2017): 75–80.
6 Laksono  Trisnantoro, Memahami  Penggunaan  Ilmu  Ekonomi  Dalam  Manajemen  Rumah  Sakit (Gadjah Mada University Press, 2004), 4–10.
7 Bill Warner, Sharia Law for Non-Muslims (USA: CSPI, 2015), 1–2.
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
Islam. 8 Dunia mulai menyadari bahwa industri medis telah berkembang menjadi industri  yang  perputaran  uangnya  cukup  deras  dengan  potensi  ekonomi  yang signifikan. 9
Di Indonesia, selama kurang-lebih 9 (sembilan) tahun belakangan, asosiasi rumah  sakit  Islam  telah  berusaha  merintis  Rumah  Sakit  Syariah. 10 Beberapa praktisi  dan  akademisi  Kesehatan  bahkan  telah  membentuk  Majelis  Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI). Dengan standar seluruh aktivitas rumah  sakit  harus  sesuai  dengan Maqashid  Syariah ,  meminjam  konsep  Imam Syatibi. 11 Melalui MUKISI yang terbentuk ini permohonan fatwa diajukan kepada DSN-MUI pada tanggal 29 Juni 2015.
Rentetan penjelasan di atas menjadi pemantik bahwa pertimbangan DSN- MUI  untuk  menerbitkan  Fatwa  Rumah  Sakit  Syariah  dengan  melandaskan keperluan  masyarakat,tampaknya  bukan  timbangan  yang ahistoris .  Dapat ditangkap,  keperluan masyarakat  adalah  alasan pertama  dirumuskannya  fatwa ini. 12
Dalam  lingkup  kajian  yuridis,  telah  diketemukan  bahwabelum  ada  satu pun aturan yang menjadi payung hukum terkait Rumah Sakit Syariah.  Dengan kondisi  masyarakat  serta  praktisi  Kesehatan  yang  sudah  antusias  terhadap  isu ini, maka tidak dapat dihindari lagi, Fatwa Rumah Sakit Syariah pun hadir untuk mengisi  kekosongan  hukum,  meskipun  fatwa  masih  bersifat  pedoman. 13 Selain itu,  fatwa  ini  juga  sebagai  salah  satu  bentuk  perhatian  Indonesia  terhadap pergumulan sistem syariah dengan sektor jasa Rumah Sakit. 14
Substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/2016
Fatwa  Rumah  Sakit  Syariah  memberi  pedoman  tentang  keseluruhan kegiatan  rumah  sakit  berdasarkan  prinsip  syariah.  Beberapa  pedoman  berupa pola perjanjian, pedoman rumah sakit, pelayanan, obat-obatan, dan alur klinik.
1. Pedoman Istilah Dalam Rumah Sakit Syariah
Ketentuan umum menjelaskan  yang  berkaitan  dengan Rumah  Sakit Syariah  yang  dimaksud  oleh  fatwa  berdasarkan  perspektif  DSN-MUI, istilah itu mencakup sebagai berikut:
8 Muhammad  Mustaqim  Mohd  Zarif, Abd Hamid Abd Murad,  dan Arif  Fahmi  Md  Yusof, “The use of forbidden materials in medicinal products: An Islamic perspective,” Middle-East Journal of Scientific Research 13 (2013): 5–9.
9 Amirah  Ahmad  Suki,  Lennora  Putit,  dan  Noor  Rita  Mohammad  Khan,  “Assesing  Sharia Compliance Medical Destination Behaviour: A Medical Tourism Perspective” Journal PERTANIKA (Universiti Putra Malaysia) (2017): 203.
10 “Rumah Sakit Pertama Berbasis Syariah” (www.republika.co.id, 26 Oktober 2017).
11 “Standar Dan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah” (www.mukisi.com, 26 Oktober 2017).
12 “Fatwa  DSN-MUI  No.  107/DSN-MUI/X/2016  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.”
13 “Fatwa  DSN-MUI  No.  107/DSN-MUI/X/2016  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.”
14 “Fatwa  DSN-MUI  No.  107/DSN-MUI/X/2016  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.”
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
a. Rumah  sakit  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang  menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan,  dan  gawat darurat;
b. Tenaga kesehatan  adalah  setiap  orang yang mengabdikan  diri  dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
c. Pemasok Alat Kesehatan adalah pemasok instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,  mediagnosi,  menyembuhkan  dan  meringankan  penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
d. Obat  adalah  bahan  atau  panduan  bahan,  termasuk  produk  biologi yang  digunakan  untuk  mempengaruhi  atau  menyelidiki  sistem fisiologi  atau  keadaan  patologi  dalam  rangka  penetapan  diagnosis, pencegahan,  penyembuhan,  pemulihan,  peningkatan  kesehatan,  dan kotrasepsi, untuk manusia;
e. Pemasok Obat adalah entitas yang menyediakan atau memasok obat;
f. Pelayanan  Rumah  Sakit  adalah  pelayanan  untuk  mencegah, mendiagnosis,  menyembuhkan  dan  meringankan  penyakit,  merawat orang  sakit,  memulihkan  kesehatan  pada  manusia,  dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
g. Pasien  adalah  setiap  orang  yang  melakukan  konsultasi  masalah kesehatannya  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang diperlukan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  di  Rumah Sakit;
h. Penganggungjawab  pasien  adalah  keluarga  pasien  atau  pihak  lain yang  menyetakan  kesanggupannya  untuk  bertanggungjawab  secara finansial terkait pengobatan pasien;
i. Lalai  adalah  meninggalkan  perbuatan  yang  harusnya  dilakukan ( tafrith/taqshir ),  atau  melakukan  perbuatan  yang  seharusnya  tidak dilakukan ( ifrath/ta’addi );
j. Akad Ijarah  Muntahiyyah  bit  Tamlik adalah  perjanjian  sewa-menyewa yang  disertai  dengan  janji  pemindahan  hak  milik  atas  benda  yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa;
k. Akad  Bai’(jual-beli)  adalah  pertukaran  harta  dengan  harta  yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli;
l. Akad  Mudharabah  adalah  akad  kerjasama  suatu  usaha  antara  dua pihak,  di  mana  pihak  pertama  ( malik,  shahibul  mal )  menyediakan
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
seluruh  modal sedang  pihak kedua  bertindak selaku  pengelola  ( amil, mudharib ),  dan  keuntungan  usaha  dibagi  di  antara  mereka  sesuai nisbah yang disepakati;
m. Akad Musyarakah  Mutanaqisah adalah  akad  musyarakah  atau  syirkah yang  kepemilikan  aset  (barang)  atau  modal  salah  satu  pihak  (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;
n. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (ujrah);
o. Informed  Consent (Persetujuan  Tindakan  Medis)  adalah  persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat  setelah mendapat penjelasan  secara  lengkap  mengenai  tindakan  medis  yang  akan dilakukan terhadap pasien;
p. Panduan  Praktik  Klinis  (PPK)  adalah  istilah  teknis  sebagai pengganti Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  dalam  Undang-Undang  Praktik Kedokteran;
q. Clinical  Pathway (Alur  Klinik)  adalah  alur  yang  menunjukkan  detail tahap-tahap  penting  dari  pelayanan  kesehatan,  termasuk  hasil  yang diharapkan.
2. Ketentuan Hukum Fatwa
Kekosongan  aturan  terkait  penyelenggaraan  Rumah  Sakit  Syariah menjadikan  fatwa  ini  sebagai  satu-satunya  ketentuan  dalam pengembangan  Rumah  Sakit  Syariah.  Ditegaskan  bahwa  segala  bentuk penyelenggaraan  Rumah  Sakit  berdasarkan  prinsip  syariah  wajib berpedoman pada ketentuan fatwa ini.
3. Ketentuan Akad Dan Personalia Hukum
a. Akad  antara  Rumah  Sakit  dengan  Tenaga  Kesehatan  adalah  akad Ijarah  atas  jasa  pelayanan  kesehatan;  Rumah  Sakit  sebagai  pengguna jasa ( Musta’jir ), dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberi jasa ( Ajir );
b. Akad  antara  Rumah  Sakit  dengan  Pasien  adalah  akad  ijarah:  Rumah Sakit  sebagai  pemberi  jasa  ( Ajir ),  dan  Pasien  sebagai  pengguna  jasa ( Musta’jir ), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien;
c. Akad  antara  Rumah  Sakit  dengan  Pemasok  Alat  Kesehatan  dan Pemasok  Alat  Laboratorium  (selanjutnya  disebut  Pemasok)  dapat berupa:
1) Akad ijarah: Rumah  Sakit  sebagai  penyewa  ( musta’jir ),  dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan ( mu’jir ); 2) Akad ijarah  muntahiyah  bi  al-tamlik :  akad  sewa  yang  diakhiri dengan  pemindahan  kepemilikan  barang  sewa    dari mu’jir kepada musta’jir ;
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
3) Akad ba’i : Rumah Sakit sebagai pembeli ( musytari ), dan pemasok sebagai penjual ( ba’i );
4) Akad mudharabah : Rumah Sakit sebagai pengelola ( mudharib ), dan pemasok sebagai pemilik modal ( shahib al-mal ); 5) Akad musyarakah  mutanaqishah ;  Rumah  Sakit  dan  pengelola menyatukan modal usahadan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang  karena  pemindahan  kepemilikan  modal  kepada rumah sakit secara bertahap. d. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Obat dapat berupa:
1) Akad bai: Rumah Sakit sebagai pembeli ( musytari ), dan pemasok obat  sebagai  penjual  ( bai ),  baik  secara  tunai  ( naqdan ),  angsuran ( taqsith ), maupun tangguh ( ta’jil ): atau
2) Akad wakalah  bi  al-ujrah :  Rumah  Sakit  sebagai  wakil,  dan pemasok  obat  sebagai  pemberi  kuasa  ( muwakkil )  untuk  menjual obat kepada pasien.
4. Ketetuan Pelayanan
a. Rumah  Sakit  dan  semua  pihak  yang  berkepentingan  ( stakeholders ) wajib  memenuhi  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dengan sebaik-baiknya;
b. Rumah  Sakit  wajib  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan Pedoman  Praktik  Klinis  (PPK), clinical  pathway dan  atau  standar pelayanan yang berlaku;
c. Rumah  Sakit  wajib  mengedepankan  aspke  kemanusiaan  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama;
d. Rumah  Sakit  wajib  berkomitmen  untuk  selalu  bersikap  amanah, santun  dan  ramah,  serta  senantiasa  berusaha  untuk  memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas;
e. Rumah  Sakit  wajib  mengedepankan  aspek  keadilan,  dan  kewajaran dalam  membuat  perhitungan  biaya  yang  akan  dibebankan  kepada pasien;
f. Rumah  Sakit  wajib  memberikan  pelayanan  dan  konsutasi  spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien;
g. Pasien dan Penanggung Jawab wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit;
h. Rumah  Sakit,  pasien  dan  penanggung  jawab  pasien  wajib mewujudkan akhlak karimah;
i. Rumah  Sakit  wajib  menghindarkan  diri  dari  perbuatan  maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah;
j. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah;
k. Rumah  Sakit  wajib  mengikuti  dan  merujuk  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran ( al-masa’il al-fiqhiyah al-waqi’iyah al-thibbiyah );
l. Rumah  Sakit  wajib  memiliki  panduan  terkait  tatacara  ibadah  yang wajib  dilakukan  pasien  muslim  (antara  lain  terkait  ketentuan  tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit);
m. Rumah  Sakit  wajib  memiliki  panduan  terkait  standar  kebersihan Rumah Sakit.
5. Ketentuan  Penggunaan  Obat-obatan,  Makanan,  Minuman,  Kosmetik, Dan Barang Gunaan
a. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik,  dan  barang  gunaan  halal  yang  telah  mendapatkan sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);
b. Apabila  obat  yang  digunakan  belum  mendapatkan  sertifikasi  Halal dari  MUI,  maka  boleh  menggunakan  obat  yang  tidak  mengandung unsur yang haram;
c. Dalam  kondisi  terpaksa  ( dharurat ),  penggunaan  obat  yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed consent .
6. Ketentuan  Penempatan,  Penggunaan  Dan  Pengembangan  Dana  Rumah Sakit
a. Rumah  Sakit  wajib  menggunakan  jasa  Llembaga  Keuangan  Syariah dalam  upaya  penyelenggaraan  rumah  sakit,  baik  bank,  asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
b. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah;
c. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau  transaksi  keuangan  yang  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip syariah;
d. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.
Analisis Maqashid  Syariah Terhadap  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  107/DSN- MUI/2016
Sebagian besar penggagas Rumah Sakit Syariah cenderung menyandarkan gagasan  ini  pada  satu  konsep  besar  yaitu maqashid  syariah .  Dalam  rangka menerjemahkan  penjagaan  terhadap  keturunan  dan  kesehatan. 15 Gagasan  yang
15 Raditya  Sukma  dan  Khoirul  Zadid  Taqwa,  “Developing  Programs  Based  On  Maqashid Sharia By Islamic Microfinance Institution To Support Financial Inclusion,” Istanbul:  INTCESS 2–4 Februari,  no. Proceeding  International  Conference on  Education  And  Social  Sciences (2015):  919– 922.
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
selanjutnya  direspon  oleh  DSN-MUI  dengan  pengembangan  pendapatversi DSN-MUI. Pedoman yang mengerucut pada kriteria Rumah Sakit Syariah.
Di sisi lain, sebenarnya maqashid syariah merupakan teori yang menyimpan kekayaan metodologi analisis. Teori ini tidak berhenti melihat perbedaan antara sarana dengan tujuan, tidak pula berhenti melihat tujuan  agama dalam 5 (lima) hal, namun sudah berkembang hingga mempertemukan solusi dari pertentangan bineri  hukum.Pada  gilirannya,  langkah  mengklaim  penerapan maqashid  syariah seyogianyasecara bersamaan diikuti juga dengan penyelenggaraan aturan dalam pertimbangan multidimensi. 16
Kriteria  syariah  dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  107/DSN-MUI/2016 selanjutnya  mengharuskan  adanya  standarisasi  serta  sertifikasi  Rumah  Sakit Syariah.  Bagi  rumah  sakit  yang  berkomitmen menyelenggarakan  usaha syariah wajib melalui proses penilaian produk, material medis, layanan dan pengelolaan dana sesuai pedoman Fatwa. Sertifikasi komitmen ini diterbitkan oleh DSN-MUI. Kriteria-kriteria  dalam  Pedoman  Rumah  Sakit  Syariah  yang  saat  ini menjadi acuan masih terkesan memberi arahan ekslusif dari orentasi yang dituju yaitu pasien muslim.Selengkapnya dapat diamati dalam tabel beriktu ini:
No  Aspek Unsur Rincian Ket 1  Produk a. Transaksi  Transaksi menggunakan perjanjian  dengan  akad bernama  Akad harus sudah yang difatwakan  oleh  DSN- MUI Umum Umum 2  Pelayanan b. Standar pelayanan  Memberikan  pelayanan sesuai  dengan  Panduan Praktik Klinis  Mengedepankan  aspek kemanusiaan  Mengedepankan  aspek keadilan  dan  kewajaran dalam perhitungan biaya pasien  Menghindarkan diri dari  perbuatan  maksiat, rusywah dan zhulm  Memiliki  panduan  tata cara  ibadah  yang  wajib bagi pasien muslim Umum Umum
Umum Umum Muslim
16 Mu’adil Faizin, “Analisis Maqā ṣ id Asy-Syarī’ah Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank Dan Akses  Informasi  Perpajakan”  (masters,  UIN  SUNAN  KALIJAGA  YOGYAKARTA,  2018),  98–103, http://digilib.uin-suka.ac.id/30705/.
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
 Memiliki panduan standar kebersihan Umum c. Pegawai  Berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah  Memberikan  pelayanan yang  transparan  dan berkualitas  Memberikan  konsultasi spiritual keagamaan Umum Umum Umum d. Pengawasan  Memiliki Dewan Pengawasan Syariah Umum 3  Material medis e. Obat-obatan  Memiliki sertifikat  halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Jika  belum  bersetifikat, minimal tidak mengandung unsur haram  Wajib melakukan prosedur informed consent Muslim Muslim Umum f. Makanan, minuman, kosmetik  dan barang gunaan  Wajib Memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muslim 4  Pengelolaan dana g. Penggunaan  Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah Umum h. Pengembangan  Tidak  mengembangkan dana  pada  kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan dengan prinsip syariah  Mengelola  aset  sesuai prinsip syariah  Memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf Umum Umum Umum
Kriteria-kriteria  syariah  dari  pedoman  di  atas,  seperti:  panduan  tata  cara ibadah,  makanan,  minuman,  obat-obatan  dan  konseling  spiritual,  masih
menyiratkan  tentang  penyediaan  layanan  syariah  dari  Rumah  Sakit  Syariah untuk  ditujukan  kepada  pasien  yang  beragama  Islam.  Dengan  kalimat  lain, bahwa  konsep  syariah  yang  telah  dirumuskan menjadi  pedoman  di  atas masih sebatas  memberikan  aspek  dukungan  guna  meningkatkan  keimanan  dan ketaqwaan para pasien muslim.
Maqashid Syariah yang digunakan sebagai dasar filosofis hanya dalam satu sudut pandang yaitu Imam Syatibi. Belum merambah kepada pengembangannya, misalnya Maqashid Syariah pemikiran Yusuf Qaradhawi yang menilai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  termasuk  dalam  komponen  tujuan  adanya syariah. Dalam tema ini, HAM yang dimaksud berkaitan erat dengan hak antar umat beragama, toleransi dan sikap al-birr . 17
Jika  konsep  syariah  yang  sedang  diejawantahkan  oleh  DSN-MUI  dalam Fatwa Rumah Sakit Syariah masih terfokuspada perlindungan individu dengan al-kuliyat  al-khamsah .  Belum  mempertimbangkan  pengembangan  pemikiran Maqashid  Syariah yang  lain.  Artinya  perkembangan  pemikiran  umat  Islam Indonesia seperti berjalan mundur.
Mengingat  bahwa  orentasi  para  ahli  ushul  fikih  di  zaman  dahulu  lebih menitikberatkan  syariah  dalam  pertimbangan  kemaslahatan  individu,  yang semestinya  diperbaharui  menjadi  orentasi  kemanusiaan  dan  kenegaraan, sebagaimana  sudah  diintrodusir  oleh  Yusuf  Qaradhawi. 18 Belakangan,  orang mungkin lebih mengenalnya sebagai gagasan Islam Rahmatan lil a’lamin . Pada  saat  syariah  dimaknai  dengan  pemikiran Maqashid  Syariah merujuk orentasi  kemanusiaan,  konsekuensinya  adalahminimal  ada  perluasan  pada paradigma segmentasi pelayanan yaitu kepada seluruh umat beragama. Sederet pedoman  yang  masih  ditujukan  kepada  muslim ansich ,  seyogianya  dilengkapi dengan  pedoman  untuk  melayani  selain  muslim.  Sebagai  contohnya:panduan tata  cara  ibadah  yang  masih  untuk  muslim,  dilengkapi  dengan  pedoman  yang ditujukan kepada non-muslim (dalam bingkai agama sesuai Hukum Positif).
Berkaitan dengan konseling spiritual, berlandaskan pada keyakinan bahwa pasien tidak hanya butuh sentuhan medis, namun juga membutuhkan sentuhan rohani. 19 Sentuhan rohani terkadang lebih signifikan dalam mendorong semangat seseorang  untuk  terus  hidup,  sebagaimana  seringnya  orang  melakukan  bunuh diri akibat alpanya sentuhan rohani. 20 Bahkan di Rumah Sakit−terutama Rumah
17 Mu’adil Faizin, “Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi,” Al-Mazahib 5, no. 1 (1 Juni 2017): 3–11., http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1388.
18 Faizin, 15.
19 Nurul  Hidayati,  “Metode  Bimbingan  Rohani  Islam  di  Rumah  Sakit,” Jurnal  Bimbingan Konseling Islam 1, no. 2 (2010): 208–215.
20 Mu’adil Faizin, “Konseling Islam Sebagai Solusi Fenomena Transgender,” Nizham Journal of Islamic Studies 4, no. 1 (12 Juni 2016): 93.
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
Sakit Islam−ada pula yang  menggunakan pendekatan konseling sebagai sarana berdakwah. 21
Maka  sesungguhnya  konseling  spiritual  yang  ditawarkan  oleh  DSN-MUI ini  wajib  dipraktekkan  bagi  Rumah  Sakit  Syariah,  dengan  tujuan  luhur mendukung kondisi  psikologi  atau  rohani setiap  pasien  tanpa  mengkhususkan agama  tertentu  dan  mengesampingkan  agama  yang  lain.  Lebih  jauh  lagi,  jika ditarik  dalam  ranah  teknis,  bisa mengarah pada  pelayanan  Konseling  Spiritual sesuai cluster agama.  Konselor  beragama  Islam  untuk  pasien  agama  Islam,  lalu konselor beragama Kristen untuk pasien agama Kristen dan seterusnya.
Pedoman lain yang dianggap penting dalam kriteria Rumah Sakit Syariah dari  fatwa  tersebut  yaitu  obat-obatan,  makanan,  minuman,  dan  bahan  gunaan lain yang wajib bersertifikat halal atau tidak mengandung unsur haram.Melihat aturan  tersebut,  nampaknya Life  Style  Halal  Tourism telah  menjadi  visi  besar Fatwa  DSN.  Visi  yang  sebenarnya  mulia  terlebih  didukung  dengan  basis penelitian  bahwa  kebanyakan  zat  atau  bahan  makanan  yang  halal  merupakan zat yang aman untuk dikonsumsi. Tetapi ada yang alpa di dalam pertimbangan perihal  makanan  ini.  Seharusnya  aspek  agama  lain,  budaya  dan  pemahaman setempat menjadi salah satu aspek pertimbangan penyediaan makanan.
Dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia  terbilang  majemuk,  serta kecenderungan  fikih  Indonesia  yang  nyaman  bersikap  fleksibel,  menjadikan segmentasi  yang  sempit  ini  kurang  relevan  terhadap  keadaan. 22 Tujuan  luhur yang  mendorong  Hukum  Islam  sebagai  jawaban  persoalan  baru, 23 dalam kerangka kearifan lokal, 24 mendadak tumpul dengan langkah pedoman ini.
Mengenai  obat-obatan  dan  bahan  gunaan  yang  lain,  nampaknya  tidak terlalu  menuai  masalah  sekalipun  hanya  berhenti  pada  minimalnya  syariah. Namun  berkaitan  makanan  dan minuman  ini  jika  diperhatikan secara seksama justru  berpotensi  menimbulkan  polemik  baru.Betapa  sikap al-birr telah  abai dalam aspek ini.
Al-birr merupakan  sikap  seorang  muslim  kepada  non-muslim  yang memiliki  sikap  damai.Dalam  masyarakat  yang  terdiri  muslim  dan  non-muslim yang damai, muslim dianjurkan untuk berbuat baik ( al-birr ) dan berlaku adil ( al- qisth )  kepada  non-muslim.  Adil  adalah  seorang  mengambil  haknya  sendiri, sedangkan kebaikan adalah seorang memberikan sebagian haknya kepada orang
21 Ema  Hidayanti,  “Dakwah  Pada  Setting  Rumah  Sakit:(Studi  Deskriptif  Terhadap  Sistem Pelayanan Bimbingan Konseling Islam Bagi Pasien Rawat Inap Di RSI Sultan Agung Semarang),” n.d., 224–234.
22 Khabibi Muhammad Luthfi, “Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal,” SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary 1, no. 1 (2016): 211–17.
23 Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh (Yogyakarta: Beranda, 2012), 220–221.
24 Luthfi, “Islam Nusantara,” 3–4.
lain. Al-birr adalah pelayanan terbaik, seperti pada pemaknaan kata berbakti pada orang tua ( Birr al-Walidain ). 25
Pedoman  terkait  makanan  dan  minuman  dalam  Rumah  Sakit  Syariah semestinya  juga  sampai  pada  kategorisasi  kebolehan  menurut  budaya  dan agama  yang  lain,  misalnya  saja,  agama  tertentu  di  Indonesia  tidak memperbolehkan mengkonsumsi makanan daging, maka pedoman Rumah Sakit Syariah  harus  mengatur  terkait  itu,meski  yang  disajikan  tentu  adalah  yang bersertifikat halal dan lain sebagainya. Betapapun, sulit diterapkan, sikap al-birr ini harus sudah sampai pada ranah pedoman dalam mewujudkan Rumah Sakit Syariah.
Pelekatan syariah terhadap Rumah Sakit yang keseluruhannya dipedomani melalui  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  107/DSN-MUI/2016  semestinya  menjadi sarana  umat  Islam  mewakafkan  gagasan  serta  usahanya  kepada  kesejahteraan umat secara umum, tidak hanya berhenti kepada sesama muslim. Bahkan dapat difungsikan  lebih  jauh  lagi,  yaitu  sarana  mendakwahkan  Islam rahmatan  lil a’lamin . Pada gilirannya, syariah tidak boleh hanya menjadi saduran nama atau metode marketing saja, namun harus menjadi keluhuran syariah yang sebenar- benarnya.

## Simpulan
Fatwa  DSN-MUI  No.  107/DSN-MUI/X/2016  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Rumah  Sakit  Syariah  muncul  didasari  dua  alasan,  yaitu kebutuhan  masyarakat,  dan  kekosongan  hukum.  Konsep  syariah  yang  sedang diejawantahkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia(DSN- MUI)  dalam  fatwa  inimasih  terfokus  pada  perlindungan  individu al-kuliyat  al- khamsah ,  mengerucut  pada  segmentasi  muslim an  sich .Di  sisi  lain,  kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk mengharuskan pengembangan pemikiran syariah kepada sikap al-birr . Dengan konsekuensi logis beberapa pedoman harus memiliki paradigma yang tidak hanya ditujukan kepada muslim saja. Paradigma pelayanan terbaik juga harus berorentasi pada pasien berbagai agama. Sehingga pelekatan  antara  syariah  dengan  Rumah  Sakit  menjadi  saran  mencapai  Islam rahmatan lil a’lamin . Wallahu a’lam .

## Referensi
Elimartati.  “Analisis  Metode  Hilah  Dalam  Proses  Fatwa  DSN-MUI.” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 15, no. 1 (2017): 75–84. Faizin,  Mu’adil.  “Analisis  Maqā ṣ id  Asy-Syarī’ah  Terhadap  Prinsip  Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan.” Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2018. http://digilib.uin-suka.ac.id/30705/.
25 Faizin, “Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi,” 11.
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
Faizin, Mu’adil.  “Hak  Asasi  Manusia  Dalam Pemikiran Yusuf  Qaradhawi.” Al- Mazahib 5, no. 1 (1 Juni 2017). http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1388. Faizin,  Mu’adil.  “Konseling  Islam  Sebagai  Solusi  Fenomena  Transgender.” Nizham Journal of Islamic Studies 4, no. 1 (12 Juni 2016): 88–96. “Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Rumah  Sakit  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.”  Jakarta,  1 Oktober 2016. Harahap,  Sunarji.  “Implementasi  Manajemen  Syariah  Dalam  Fungsi-Fungsi Manajemen.” AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2017): 211– 234.
Hidayanti, Ema. “Dakwah Pada Setting Rumah Sakit:(Studi Deskriptif Terhadap Sistem  Pelayanan  Bimbingan  Konseling Islam  Bagi  Pasien  Rawat  Inap Di RSI Sultan Agung Semarang),” n.d.
Hidayati,  Nurul.  “Metode  Bimbingan  Rohani  Islam  di  Rumah  Sakit.” Jurnal Bimbingan Konseling Islam 1, no. 2 (2010). Luthfi, Khabibi Muhammad. “Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal.”
SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary 1, no. 1 (2016): 1–12.
Mujib,  Abdul.  “Dinamika  Hukum  Dan  Perkembangan  Perbankan  Islam  Di Indonesia.” Al-Ahkam 23, no. 2 (2013): 167–182.
“Rumah Sakit Pertama Berbasis Syariah.” www.republika.co.id, 26 Oktober 2017. Sodiqin, Ali. Fiqh Ushul Fiqh . Yogyakarta: Beranda, 2012.
“Standar  Dan  Sertifikasi  Rumah  Sakit  Syariah.”  www.mukisi.com,  26  Oktober 2017.
Suki,  Amirah  Ahmad,  Lennora  Putit,  dan  Noor  Rita  Mohammad  Khan. “Assesing  Sharia  Compliance  Medical  Destination  Behaviour:  A  Medical Tourism  Perspective”  Journal  PERTANIKA  (Universiti  Putra  Malaysia) (2017): 203–14.
Sukma,  Raditya,  dan  Khoirul  Zadid  Taqwa.  “Developing  Programs  Based  On Maqashid Sharia By Islamic Microfinance Institution To Support Financial Inclusion.” Istanbul:    INTCESS 2–4  Februari,  no.  Proceeding  International Conference on Education And Social Sciences (2015): 919–24.
Sumadi,  Sumadi.  “Peran  Manajemen  Syariah  Terhadap  Peningkatan  Kepuasan Pelanggan  Pada  Rumah  Sakit  Islam  Di  Kota  Surakarta.” Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam 3, no. 02 (2017): 112–124.
Trisnantoro,  Laksono. Memahami  Penggunaan  Ilmu  Ekonomi  Dalam  Manajemen Rumah Sakit . Gadjah Mada University Press, 2004.
Warner, Bill. Sharia Law for Non-Muslims . USA: CSPI, 2015.
Zarif,  Muhammad  Mustaqim  Mohd,  Abd  Hamid  Abd  Murad,  dan  Arif  Fahmi Md  Yusof.  “The  use  of  forbidden  materials  in  medicinal  products:  An Islamic perspective.” Middle-East Journal of Scientific Research 13 (2013): 05– 10.