Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1139-1145
Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamwil (BMT)
Dewi Rahmawati 1*) ,  Abdul Mujib 2) 1,2 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta *Email korespondensi: rahmawatidewi611@gmail.com

## Abstract
Product development in Islamic financial institutions is increasingly widespread. In developing a product, Islamic financial  institutions  must  be  guided  by  sharia  principles.  One  form  of  product  development  at  BMT  is multiservice financing. The implementation of this multiservice financing uses an ijarah contract. The emergence of this new product also raises new problems related to the fulfillment of contract conditions. This study uses a qualitative method, with a normative juridical approach. This type of research is a literature study. The purpose of  this  study  is  to  understand  in  depth  about  the  object  under  study.  The  results  of  this  study  indicate  that multiservice financing is a product that is highly needed by the community and is a reliable alternative to BMT. However, its implementation is not in accordance with sharia principles.

## Keywords : Pembiayaan, Multijasa, BMT
Saran sitasi : Rahmawati, D., & Mujib, A. (2023). Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamwil (BMT). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 1139-1145. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7664
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7664

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  produk-produk  pada  lembaga keuangan  syariah  kian  hari  kian  merebak.  Dalam rangka  mengembangkan  suatu  produk,  lembaga keuangan  syariah  harus  berpedoman  kepada  prinsip syariah,  seperti  berbagi  resiko  dan  bagi  hasil  yang bersih  dari  sintem  riba  serta  mempertimbangkan hukum  positif  yang  berlaku.  Hal  ini  sangat  krusial guna  menjaga  keharmonisan  sehingga  produk  dapat diterapkan  tanpa  menyebabkan  resiko  hukum  atau resiko financial bagi produk.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang  kian  beragam,  lembaga  keuangan  memberikan berbagai  pilihan  produk  yang  beraneka  ragam.  Pada dasarnya  produk  yang  diberikan  oleh  LKS  lebih beragam  dari  lembaga  konvensional.  Lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) dapat melaksanakan kegiatan investasi serta bank komersial. BMT dapat memberikan pembiayaan sewa menyewa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak berdasarkan  akad  ijarah  sewa  beli dalam  akad ijarah muntahiya  bittamlik, kegiatan  usaha  ini  tidak  dapat dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  konvensional. (Dariana, 2020.)
Jenis  pembiayaan  yang  diberikan  lembaga keuangan  syariah  makin  bervariasi  menyesuiakan kebutuhan  nasabah  yang  semakin  bervariasi  pula. Salah satu produk pembiayaan baru yang berkembang dalam  lembaga  keuangan  syariah  ialah  pembiayaan multijasa.  Pada  umumnya  pembiayaan  muliijasa diberikan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  seperti perbankan syariah, koperasi syariah dan Baitul Maal Wattamwil (BMT). Dalam penelitian ini penulis akan fokus terhadap akad ijarah pada pembiayaan multijasa di BMT.
Baitul  Maal  Watamwil (BMT) merupakan lembaga  keuangan  yang  menggunakan  prinsip syariah,  yang  menggabungkan  konsep maal dan tamwil. Konsep maal hadir  sebagai  bagian  dari kehidupan  masyarakat  pada  bidang  penghimpunan serta  penyaluran  dana  infaq,  shadaqah  serta  zakat secara  produktif.  Kemudian  konsep tamwil hadir untuk kegiatan yang berkaitan dengan bisnis porduktif yang murni guna memperoleh keuntungan dari sektor mikro (menengah kebawah).(Masyithoh, 2014)
BMT  ialah  salah  satu  lembaga  keuangan  mikro yang  memiliki  angka  perkembangan  yang  pesat  dari waktu  ke  waktu.  Berdasarkan  data  Komite  Nasional Keuangan  Syariah  (KNKS)  pertumbuhan  BMT
sampai saat ini berdiri sekitar 4.500 unit.(NN, 2022). Progesifnya  perkembangan  BMT  tidak  lepas  dari tingginya porsi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah di Indonesia. Dari total 265juta penduduk, 40% merupakan  masyarakat  kelas  menengah  dan  20% digolongkan masyarakat kelas bawah.
BMT  hadir  membantu  masyarakat  yang  tidak terjangkau  oleh  perbankan.  Produk  yang  dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat menengah  ialah  pembiayaan  multijasa.  Dimana pembiayaan  multijasa  ini  menggunakan  akad  ijarah. Ijarah  multijasa  merupakan  akad  pemindahan  hak guna  atas  suatu  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui sewa pembayaran upah untuk mendapat manfaat dari jasa  tersebut.  sedangkan  ijarah  sendiri  merupakan akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu barang  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan pembayaran  sewa  (ujrah).  Ijarah  multijasa  ini digunakan untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif,  biasaya  diadaptasi  menjadi  berbagai bentuk  seperti  pembiayaan  rumah  sakit,  Pendidikan, pernikahan dll.(Maulana et al., 2022).
Adanya  pembiayaan  multijasa  ini  menjadi alternatif  bagi  BMT  untuk  mengajukan  semua pembiayaan  menggunakan  pembiayaan  multijasa. Pembiyaan multijasa ini seperti produk andalan BMT untuk  memikat  hati  masyarakat,  sebab  segala kebutuhan  masyarakat  dapat  ditangani  dengan multijasa.  Dalam  pembiayaan  multijasa  BMT bertindak sebagai penyedia dana untuk merealisasikan penyediaan  barang  atau  objek  sewa  bagi  nasabah (Pada et al., 2020). Pelaksanaan pembiayaan multijasa ini  menggunakan  akad  ijarah,  sesuai  dengan  Fatwa DSN  MUI  No.:44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang pembiayaan multijasa.
Fatwa  DSN  MUI  No.:44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang  pembiayaan  multijasa  menyatakan  bahwa pembiayaan multijasa diperbolehkan dengan menggunakan  akad  ijarah  atau  kafalah.  Apabila menggunakan  akad  ijarah  maka  lembaga  keuangan (dalam hal ini BMT) harus mengikuti segala ketentuan dari  fatwa  tentang  ijarah.  Begitupun  jika  BMT menggunakan  akad  kafalah  maka  harus  mengikuti segala  ketentuan  dari  fatwa  kafalah.  Jika  kita  tinjau lebih  mendalam,  ijarah  merupakan  akad  untuk memindahkan manfaat suatu objek yang dibolehkan, dalam jangka waktu tertentu yang diketahui oleh para pihak, dan dengan imbalan (upah) dengan syarat objek yang disewa tetap hak milik pemberi sewa jadi yang dialihkan hanya manfaatnya saja (Rahayu, 2020).
Pelakasanaan  akad  ijarah  ini  harus  ada keterkaitan  kerjasama  antara  pihak  Baitul  Maal  Wa Tamwil (BMT) selaku penyedia dana dengan pemilik objek  atau  pemberi  sewa,  kemudian  disewakan kembali kepada anggota yang membutuhkan manfaat atas  objek tersebut.  Objek sewa  di  sini  dapat berupa barang  atau  jasa.  Untuk  objek  yang  berupa  barang maka  BMT  menyewa  Gedung-gedung  atau  mesin- mesin kemudian disewakan kembali kepada anggota. Untuk  objek  jasa  bisa  berupa  produk-produk  dari BMT  yang  dikerjakan  langsung  oleh  BMT  seperti layanan  jasa  perbankan.  Munculnya  berbagai  variasi produk baru di lembaga keuangan syariah khususnya di  BMT  menimbulkan  kesulitan  dalam  penerapan prinsip syariah, terutama pada hal kesesuaian terhadap kontrak  akad.  Semakin  berkembangnya  bidang perbankan  dengan  berbagai  produk  baru,  maka  akan menimbulkan  persoalan  baru.  Prinsip  syariah merupakan dasar hukum yang dominan dalam produk keuangan  syariah  dapat  dilihat  dari  kesesuaiannya dengan  hukum  Islam.  Mengingat  pembiayaan multijasa  ini  merupakan  produk  alternatif  andalan bagi  BMT,  maka  perlu  kiranya  kajian  mendalam mengenai  bagaimana  keberadaan  atau  eksistensi pembiayaan multijasa di BMT. Agar dapat dipahami bersama bagaimana kesesuaian pembiayaan multijasa dengan prinsip-prinsip syariah yang semestinya. Dari gambaran  permasalahan  di  atas  maka  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  ialah  bagaimana eksistensi  pembiayaan  multijasa  di  Baitul  Maal  Wa Tamwil (BMT) ?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti  ialah studi  pustaka  (library  research)  dengan  metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis  normatif  yaitu  penelitian  dengan  mengakaji, menelaah,  sesuatu  yang  bersifat  teoritis  suatu  objek dengan meneliti bahan pustaka atau literatur. Prosedur pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengkaji  dan menganalisis pembiayaan mulijasa dalam Baitul mal wa  tamwil.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk memahami  secara  mendalam  mengenai  objek  yang dikaji. Fokus penelitian ini ialah mengenai eksistensi atau keberadaan pembiayaan multijasa di Baitul maal wa tamwil.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian

## 3.1.1. Penerapan  Pembiayaan  Multijasa  di  Baitul Maal Wattamil (BMT)
Pembiayaan  multijasa  merupakan  pembiayaan yang  tidak  terpaku  kepada  satu  skema  saja,  artinya pembiayaan  ini  boleh  untuk  apa  saja  asalkan  tidak untuk hal-hal yang dilarang oleh syariah (Pada et al., 2020).  Luasnya  lingkup  pembiayaan  multijasa  ini menjadi ladang bagi lembaga keuangan syariah untuk dikembangkan  menjadi  berbagai  macam  produk. Pengembangan  produk  pembiayaan  ini  harus berpegang  teguh  kepada  syariat  Islam.  Sejauh  ini landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh BMT ialah  Fatwa  DSN  MUI  No:44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Dalam fatwa ini MUI memperbolehkan  pembiayaan  multijasa  dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
Seiring  berkembangnya  zaman  BMT  dituntut untuk  terus  berinovasi.  Dengan  adanya  pembiayaan multijasa  ini  BMT  seperti  memiliki  ladang  untuk memperluas  produk  pembiayaanya.  Diantara  BMT yang  memiliki  produk  pembiayaan  multijasa  ialah sebagai berikut:
BMT UGT Sidogiri Indonesia. Produk pembiayaan  multijasa  di  BMT  UGT  Sidogiri Indonesia  Bernama  UGT  MJB  (Multijasa  Barokah). UGT  MJB  ini  merupakan  fasilitas  pembiayaan  yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan jasa  dengan  agunan  yang  berupak fixed  asset atau kendaraan bermotor selama jasa yang dimaksud tidak bertentangan  dengan  undang-undang  atau  hukum yang  berlaku  serta  tidak  merupakan  hal  yang diharamkan oleh syariah Islam.(Sidogiri, n.d.).
Pembiayaan Multijasa Barokah (MJB) ini dapat digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  anggota sebagai berikut:
a. Biaya  Pendidikan/sekolah,  Biaya  Rumah  Sakit (menggunakan  akad Rahn  Rasjili atau Ba’I  dan IMBT )
b. Biaya sewa tempat usaha (akad ijarah pararel)
c. Biaya resepsi pernikahan atau lainnya (Multi akad Murabahah dan Ijarah pararel atau Ba’I Wafaa tau ba’I dan IMBT)
d. Melunasi  tagihan  hutang  ( Rahn  Tasjili,  Ba’I  al Wafaa tau Bai dan IMBT)
Multijasa  Barokah  ini  dalam  pelaksanaannya menggunakan akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai’ al Wafaa tau Ba’I dan IMBT), selain itu juga bisa
menggunakan  akad  yang  berbasis  sewa  (Ijarah  atau Rahn Tasjili).

## 3.1.2. Akad Ijarah dalam Islam
Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang  atau  jasa,  melalui  pembayaran  upah  sewa, tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan (ownership/milkiyah)  atas  barang  itu  sendiri.  Pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli,  tapi  perbedaannya  terletak  pada  objek transaksinya.  Bila  pada  jual  beli  objek  transaksinya barang, pada Ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa (Rahayu, 2020)
Akad  Ijarah  merupakan  akad  pemindahan  hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan  kepemilikan  atas  barang  tersebut. Sebenarnya  Ijarah  terdiri  atas:  Ijarah  Murni  (Sewa Menyewa murni), Al-Ijarah wal iqtina atau Mutahiyah bi Tamlik (IMBT) dan Ijarah Musyarakah Muntanaqisah (Adiwarman. A Karim, 2014).
Syarat  Ijarah  yaitu:  kerelaan  dari  pihak  yang melaksanakan akad dan Ma’jur memiliki manfaat dan manfaatnya  dibenarkan  dalam  Islam,  dapat  dinilai atau diperhitungkan. Rukun akad Ijarah yaitu: a. Pernyataan ijab dan qabul
b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri dari pemberi  sewa  (lessor,  pemilik,  asset,  lembaga keuangan  syariah  (LKS)),  dan  penyewa  (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset, nasabah)
c. Objek  kontrak:  pembayaran  (sewa)  dan  manfaat dari penggunaan asset
d. Manfaat  dari  penggunaaan  dalam  Ijarah  adalah obyek  kontrak  yang  harus  dijamin,  karena  ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri
e. Sighat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua pihak  yang  berkontrak,  baik  secara  verbal  atau dalam  bentuk  lain  yang  equivalent,  dengan  cara penawaran  dari  pemilik  asset  (LKS)  dan penerimaan  yang  dinyatakan  oleh  penyewa (nasabah)
Objek Ijarah terdiri dari(Pada et al., 2020) :
a. Manfaat dari penggunaaan barang dan jasa.
b. Manfaat  barang  harus  bisa  dinilai  dan  dapat dilaksanakan dalam kontrak.
c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat diperbolehkan.
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah
(ketidaktahuan) yang mengakibatkan sengketa.
f. Spesifikasi  manfaat  harus  dinyatakan  dengan jelas,  termasuk  jangka  waktunya.  Bisa  juga dikenali  dengan  spesifikasi  atau  indentifikasi fisik.
g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah  kepada  LKS  (Lembaga  Keuangan syariah)  sebagai  pembayaran  manfaat  sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan sewa dalam Ijarah.
h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
i. Ketentuan  (flexibility)  dalam  menentukan  sewa dapat  diwujudkan  dalam  ukuran  waktu,  tempat dan jarak (DSNMUI 2003).
Kewajiban lembaga keuangan syariah (LKS) dan nasabah dalam pembiayaan ijarah:
a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa
1) Menyediakan  barang  yang  disewakan  atau jasa yang diberikan
2) Menanggung biaya pemeliharaan barang
3) Menjamin  bila  terdapat  cacat  pada  barang yang disewakan.
b. Kewajiban  nasabah  sebagai  penerima  manfaat barang atau jasa:
1) Membayar  sewa  atau  upah  dan  bertanggung jawab  untuk  menjaga  keutuhan  barang  serta menggunakannya sesuai kontrak
2) Menanggung  biaya  pemeliharaan  barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan,  juga  bukan  karena  kelalaian pihak  penerima  manfaat  dalam  menjaganya, ia  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerusakan tersebut.(Pada et al., 2020)
Dalam  akad  Ijarah  juga  berlaku  hak  khiyar, dimana penyewa berhak menolak Ijarah karena cacat barang  (khiyar  „aib)  dan  Muajjir  bertangungjawab untuk  menjamin  (mengganti)  barang/orang  Ijarah yang  cacat.  Hal  ini  dapat  dicontohkan:  jika  ternyata mobil sewaan atau LCD sewaan rusak, maka muajjir harus  menukar  dengan  barang  lain  yang  bagus. Terdapat beberapa konsekuensi hukum dan ketentuan
tentang  tanggungjawab  pemeliharaan  asset  dalam akad Ijarah:
a. Konsekuensi  hukum  dan  keuangan  yang  timbul dari  akad  Ijarah  adalah  timbulnya  hak  atas manfaat  dari  asset  yang  disewa  oleh  penyewa (musta‟jir) dan penerimaan fee/ujrah bagi pemilik asset (muajjir).
b. Pemberi  sewa  atau  biasa  disebut mu’jir diharuskan  memberikan  manfaat  atas  jasa  yang dipesan  oleh  anggota  BMT  serta  menjaga  agar manfaat  dari  objek  sewa  aman  selama  periode penyewaan atau dalam batas normal. Bila terjadi sesuatu  yang  menyebabkan  manfaat  atas  objek sewaan  berhenti,  maka  pemberi  sewa  (BMT) harus memperbaiki.
c. Prinsipnya  pada  akad ijarah harus  menyatakan secara jelas mengenai siapa saja yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan asset dari objek sewa. Sebagian dari ulama menyatakan bila  dalam  kontrak  sewa,  biaya  perbaikan ditanggung  oleh  si  penyewa,  maka  kontrak  ini dianggap  tidak  sah.  Karena  si  penyewa menanggung ketidakjelasan biaya atas kerusakaan.
Jika dalam masa kewajiban anggota BMT seperti yang dimaksud dalam pembiayaan multijasa ini belum terpenuhi, maka objek jaminan yang bisa diasuransikan harus didaftarkan asuransi oleh dan atas beban  anggota  BMT  terhadap  perusahaan  asuransi yang  berlandaskan  prinsip  syariah  yang  sudah ditentukan oleh BMT mengenai resiko kerugian yang nilainya,  jangka  waktunya  serta  macamnya  telah ditentukan oleh BMT.

## 3.1.3. Ijarah  Multijasa  dalam  Fatwa  DSN  MUI tentang Pembiayaan Multijasa
Pembiayaan  multijasa  artinya  penyediaan  dana yang  dalam  pelaksanaannya  memakai  akad  ijarah multijasa  dimana  akad  ini  berlandaskan  kesepakatan atau  persetujuan  antara  BMT  dengan  anggota. Pembiayaan  ini  mengharuskan  anggota  untuk melunasi  hutangnya  sesuai  dengan  akad  yang  telah disepakati.
Fatwa  MUI  menyatakan  bahwa  pembiayaan multijasa  ialah  pembiayaan  yang  disediakan  oleh BMT kepada anggota guna memperoleh manfaat dari suatu  jasa  (Eny  &  Fariskasari,  2020).  MUI memandang harus Menyusun sebuah fatwa mengenai pembiayaan multijasa sebagai bentuk pedoman untuk pelaksanaan  transaksi  supaya  sesuai  dengan  prinsip
syariah,  guna  memnuhi  kebutuhan  masyarakat  yang berhubungan  dengan  jasa.  Fatwa  ini  ditetapkan melalui hasil rapat pleno DSN-MUI pada tanggal 11 Agustus  2004  serta  fatwa  ini  dibuat  karena  adanya surat permohonan dari BRI (Bank Rakyat Indonesia) pada tanggal 28 April 2004 serta dari Bank Danamon. Substansi  dari  fatwa  No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang  pembiayaan  ijarah  serta  fatwa  No.  11/DSN- MUI/IV2003 tentang pembiayaan kafalah
Multijasa  artinya  suatu  jasa  diberikan  dari lembaga keuangan syariah kepada anggota BMT guna memperoleh manfaat dari suatu jasa. Pada fatwa MUI sendri,  multijasa  hukumnya  boleh  dengan  memkai akad  ijarah. Keuntungan yang  didapat dari pembiayaan  multijasa  ini  berbentuk  imbalan  yang umumnya  disebut  ujrah.  Besarnya  ujrah  harus disepakati  di  awal  serya  dinyatakan  kedalam  bentuk nominal bukan bentuk presentase. Multijasa umumnya diadakan oleh BMT agar BMT tersebut bisa survive dan bersaing dengan lembaga keuangan yang lain.(Eny & Fariskasari, 2020).
Diperbolehkannya  tentang  upah  yang  diberikan atas  dasar  adanya  jasa  terhadap  orang  lain  telah  ada sejak zaman Rasulallah Saw. Hal itu dapat dilihat dari dalam  dasar-dasar  syariah  sebagai  berikut:  (Abdul Rohman Ghazaly, 2010)
a. Q.S Al-Baqarah ayat 233
b. Dasar    hukum    dalam    As-Sunah;  yang  artinya, “dari    Ibnu    Umar    r.a,  bahwa  Rasulullah  SAW bersabda,  berikanlah  upah  kepada  pekerja sebelum  keringatnya  mengering”  (HR.  Ibnu Majah).
c. Dasar  hukum  dalam  ijma’  semua  ulama  pada masa  sahabat  sudah  bersepakat  mengenai diperbolehkannya penerapan multijasa menggunakan  ijarah.  Ini  berlandaskan  pada kebutuhan  masyarakat  yang  membutuhkan  jasa- jasa  tertentu.  Pada  saat  akad  jual  beli diperbolehkan,  maka  ada  suatu  keharusan  untuk diperbolehkannya akad ijarah dari manfaat suatu jasa. Karena pada hakikatnya multijasa ialah akad jual beli tetapi dengan objek manfaat dari barang atau jasa.(Dimyaudin Djuwani, 2010)
Pelaksanaan  Pembiayaan Multijasa dalam  akad Ijarah di BMT adalah sebagai berikut:
a. BMT  bertindak  sebagai  penyedia  dana  pada kegiatan transaksi Ijarah dengan anggota.
b. BMT wajib menyediakan dana guna merealisasikan penyediaan objek sewa yang telah dipesan oleh anggota.
c. Pengembalian dari penyediaan dana BMT dengan cara cicilan (Dariana & Wawan Ismantor, 2020)
Multijasa  ini  dapat  menggantikan  berbagai macam pembiayaan yang tidak dapat dilakukan dalam pembiayaan  murabahah  ataupun  ijarah.  Sehingga multijasa ini bersifat fleksibel. Pembiayaan multijasa ini termasuk pada pembiyaan yang bersifat konsumtif, seperti  Pendidikan,  kseshatan,  pernikahan  dll (Maulana et al., 2022).

## 3.2. Pembahasan
Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamil (BMT)
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai Pembiayaan  Multijasa,  Pembiayaan  ini  merupakan salah  satu  bentuk  pelayanan  jasa  keuangan  yang menjadi  kebutuhan  masyarakat.  Pembiayaan  yang diberikan oleh BMT kepada anggota guna memperoleh  manfaat  dari  suatu  jasa,  dalam  hal multijasa  BMT  berhak  memperoleh  imbalan  jasa (ujrah)  dalam  bentuk  nominal  (Solihah,  2014).  Di dalam  Fatwa  DSN-MUI  dijelaskan  bahwa  akad perjanjian  multijasa  memakai  akad  ijarah  sewa menyewa jasa guna diambil manfaatnya.
Pembiayaan multijasa menjadi pembiayaan yang diminati  masyarakat  karena  dapat  mengakomodasi kebutuhan  masyarakat,  mulai  dari  biaya  Pendidikan, pernikahan,  rumah  sakit  dan  banyak  lainya  selagi tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Seperti halnya  di  BMT  UGT  Sidogiri  Indonesia  yang memiliki produk multijasa barokah. Produk ini dapat mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat  dengan berpegang  teguh  dengan  syariat  Islam.  Dalam penerapannya pembiayaan multijasa ini masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Mekanisme penerapan pembiayaan multijasa ini sebagai  berikut,  BMT  selaku  penyedia  dana  atau pemberi  sewa  ( mu’ajir ),  anggota  BMT  selaku penyewa ( musta’jir ). Akad yang digunakan ialah akad ijarah  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  tentang pembiayaan  multijasa.  Kesalahpahaman  banyak terjadi di sini, dimana dalam fatwa mengharuskan bagi BMT untuk mengikuti ketentuan fatwa tentang ijarah. Dari  sisi  akad,  berlandaskan  fatwa  DSN-MUI  No. 09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  akad  Ijarah  ini mewajibkan  kepada  pihak  BMT  guna  menyediakan
barang  atau  jasa  yang  akan  disewakan/diberikan kepada anggota BMT.
Secara  akad,  jika  kita  mengacu  kepada  fatwa tentang  ijarah  maka  BMT  di  sini  bukan  cuma memberikan sejumlah uang kepada anggota, melainkan BMT harus menyediakan barang atau jasa yang akan disewakan untuk pembiayaan Pendidikan, pernikahan,  rumah  sakit  dll.  Selain  itu,  dana pembiayaan  harus  diberikan  secara  langsung  kepada pihak pemberi jasa (rumah sakit/sekolah), bukan cuma BMT  menyerahkan  sejumlah  uang  kepada  anggota, sebab hal ini menunjukkan seperti pinjam meminjam uang saja.
Pelaksanaan  akad  ijarah  pada  pembiayaan multijasa ini kurang sesuai dengan konsep ijarah yang ada,  karena  kebanyakan  BMT  hanya  memberikan sejumlah uang kepada anggota, sehingga BMT tidak memiliki  Kerjasama  secara  langsung  kepada  pihak yang  memberikan  sewa.  Selain  hal  itu  objek  sewa antara BMT dengan anggota menjadi tidak jelas. Hal ini terlihat bahwa BMT hanya memfasilitasi sejumlah uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  anggotanya.  Pihak BMT  meminjamkan  sejumlah  uang  kepada  anggota, kemudian saat pengembalian pihak LKS mensyaratkan sekian ujrah. Jika penerapannya seperti ini,  maka  pembiayaan  ini  sama  dengan  sistem konvensional  karena  terdapat  pengembangbiakan uang.
BMT  sebagai  subsitem  dari  sistem  ekonomi syariah  atau  ekonomi  islam  diharuskan  memenuhi asas-asas yang sesuai prinsip syariah. Namun hal ini sulit  diterapkan  dalam  pembiayaan  multijasa  ini. Sebab  pembiayaan  multijasa  ini  berdasarkan  pada fatwa pembiayaan multijasa. Dimana fatwa pembiayaan  multijasa  mengharuskan  mengikuti ketentuan  dalam  fatwa  ijarah.  Sementara  penerapan pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah maka akan sulit  dilaksanakan karena  BMT  harus memiliki Kerjasama dengan lembaga lain (Pendidikan/kesehatan).  Pada  umumnya  penerapan pembiayaan  multijasa  dengan  akad  ijarah  adalah sebagai berikut:
a. BMT  bertindak  sebagai  penyedia  dana  pada kegiatan transaksi Ijarah dengan anggota.
b. BMT wajib menyediakan dana guna merealisasikan penyediaan objek sewa yang telah dipesan oleh anggota.
c. Pengembalian dari penyediaan dana BMT dengan cara cicilan.
Dari  sini  dapat  dipahami  jika  BMT  bertindak menjadi penyedia dana guna mewujudkan objek sewa yang  telah  dipesan  oleh  anggota.  Multijasa  ini  dpat diajukan  untuk  segala  bentuk  pembiayaan  dan  dana pembiayaan  itu  diserahkan  secara  langsung  kepada anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini tidak sesuai  dengan  teori  ijarah  yang  ada.  Penerapan pembiayaan  multijasa  ini  masih  jauh  dari  harapan karena belum dapat sesuai dengan konsep ijarah yang ada dan prinsip-prinsip syariah.

## 4. KESIMPULAN
Pembiayaan multijasa menjadi produk alternatif yang diminati masyarakat dan juga sangat menguntungkan  BMT.  Keuntungan  bagi  masyarakat ialah  dapat  mengajukan  pembiayaan  yang  beraneka ragam namun sederhana prosesnya hanya menggunkan ijarah multijasa. Keuntungan bagi BMT bahwa BMT dapat menarik minat masyarakat dengan proses  yang  sederhana.  Jika  dalam  pembiayaan  atau transaksi  lain  membutuhkan  multi  akad  dalam  satu transaksi,  setelah  ada  multijasa  ini  maka  cukup menggunakan  satu  akad  ijarah  saja.  Namun pelaksanaan akad ijarah multijasa ini masih jauh dari prinsip  syariah,  belum  sesuai  dengan  konsep  ijarah dalam  Islam  dan  juga  prinsip-prinsip  Syariah. Sebaiknya  Dewan  Pengawas  Syariah  lebih  ketat dalam  mengawasi  BMT  anggar  produk  yang dilaksanakan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  disampaikan  kepada  bapak  Dr.  H. Abdul Mujib, M.Ag. yang telah berkontribusi dalam penyusunan  dan  penyelesaian  artiker  jurnal  ini.  Dan juga telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kami mengenai Lembaga Keuangan Syariah.

## 6. REFERENSI
Abdul  Rohman  Ghazaly.  (2010). Fiqh  Muamalah . Kencana Premedia Group.
Adiwarman. A Karim. (2014). No Title (1st ed.). PT. Raa Grafindo Persada.
Dariana,  &  Wawan  Ismantor.  (2020).  Analisis pembiayaan  Multijasa  Dengan  Akad  Ijarah (Studi Kasus di PT. BPRS Berkah Dana Fadhilah Air Tiris Kabupaten Kampar). Jurnal Perbankan Syariah , vol.1. , No , 3.
Dimyaudin  Djuwani.  (2010). Pengantar  Fiqh Muamalah . Pustaka Pelajar.
Eny,  L.,  &  Fariskasari,  C.  A.  (2020).  No  Title. Al- Manhaj:Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial Islam , 2 (Relevansi produk Multijasa), 220.
Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang- Undang  No.  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga Keuangan  Mikro  (Lkm)  Atas  Status  Badan Hukum  Dan  Pengawasan  Baitul  Maal  Wat Tamwil  (Bmt). Economica:  Jurnal  Ekonomi
Islam , 5 (2), 17–36. https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.76
8
Maulana, D. F., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K.  (2022). Analisis  Fatwa  DSN  MUI  Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT  Analisis  Fatwa  DSN  MUI  Mengenai Pembiayaan Multijasa Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak Az- Zarqa ’ : Jurnal Hukum Bisnis Islam . June . https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2179 NN. (2022). No Title . https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform- keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-
wat-tamwil-bmt
Pada,  F.  D.,  Agama,  I.,  &  Negeri,  I.  (2020). * Corresponding kebijaksanaan keuangan , moneter  dan  perbankan  secara  umum  ,  dan secara  khusus  kerja  dari  perorangan  maupun lembaga simpan pinjam lainnya , saat ini mulai melirik Zakat di wilayah Grobogan , memudahkan  masyarakat  di  wilayah  Grobogan sebaga . 11 (1), 93–108.
Rahayu,  A.  E.  (2020).  Kontruksi  Akad  Ijarah  Pada Fatwa Dsn Mui Tentang Pembiayaan Multijasa. Laa  Maisyir :  Jurnal  Ekonomi  Islam , 7 (1),  86. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13747 Sidogiri,  B.  U.  (n.d.). No Title .  BMT  UGT  Sidogiri. https://bmtugtnusantara.co.id/list-produk- 0000000014.html.
Solihah,  A.  M.  (2014).  Penerapan  Akad  Ijarah  pada Pembiayaan  Multijasa  dalam  Perspektif  Hukum Islam. Az Zarqa , 6 (1), 103–121.
Syariah, J. P. (n.d.). No Title .