## PENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BAGI BIROKRASI PEMERINTAH DALAM  MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERMENT
Oleh :

## Lina Marliani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln.R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

## ABSTRAK
Birokrasi  pemerintah  mempunyai  fungsi  yaitu  fungsi  pelayanan,  fungsi  pengaturan  atau regulasi  dan  fungsi  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  tersebut semua  aparatur  birokrasi  wajib  mentaati  nilai-nilai  yang  menjadi  dasar/pedoman  dalam pelaksanaan  tugas,  yakni  taat  pada  Pancasila  dan  UUD  1945.  Tugas  dari  birokrasi  adalah melayani semua kepentingan masyarakat, bukan terbalik, justru para birokrat yang meminta untuk dilayani.  Hal  ini  menyangkut  etika,  dimana  etika  ini    sangat  terkait  dengan  moralitas  dan mentalitas  dari  aparat  birokrasi  itu  sendiri.  Sehingga  timbullah  yang  disebut  patologi  birokrasi, yang  makin  hari  makin  menjadi  jadi.  Penerapan  nilai-nilai  etika  bagi  aparatur  birokrasi  ini menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat menjadi  pedoman, acuan, referensi agar tindakannya dinilai baik / tidak tercela. Nilai etika dapat dijadikan sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government.
Kata kunci : Etika, Moral, birokrasi, korupsi, good governance,  clean government

## I. LATAR BELAKANG
Masyarakat  Indonesia  saat  ini  sedang mengalami  krisis  kepercayaan  kepada  aparatur pemerintah/birokrasi
pemerintah
yang disebabkan  karena  masalah  etika,  moral,  akhlak, perilaku, sikap  dari para pelaku pelayanan dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Dalam hal ini apa yang dicita-citakan bangsa kita selama ini, mewujudkan pemerintahan  yang baik ( good  governance )  dan  pemerintah  yang  bersih, jujur  dan  berwibawa  ( clean  government )    masih jauh  dari  harapan.  Hal  ini  terlihat  dari  makin maraknya  kasus-kasus  pidana,  tindakan  korupsi atau penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan  oleh  para  pejabat  pemerintah.  Apakah mungkin  ini  terjadi  karena  belum  tegaknya hukum  di  Indonesia  ?  Pertanyaan  yang  acapkali kita  lontarkan,  tapi  jawabannya  bukan  hanya masalah  belum  tegaknya  sanksi  dan  hukum  di negara kita, mungkin saja para pejabat pemerintah  belum  menyadari  akan  tugas  dan kewajibannya sebagai pelayan dan abdi masyarakat,  rendahnya  pemahaman  nilai-nilai Pancasila,  UUD  1945  dan  nilai-nilai  etika  dan moral. Berbagai sanksi seperti hukuman
kurungan, denda-denda tampaknya tidak
membuat  mereka  jera/takut  untuk  melakukan perbuatan  tidak  terpuji,  bahkan  mereka  seakan tidak  malu  untuk  mengulanginya  lagi.  Benar
sekali, para pejabat perlu mendapatkan pemahaman  tentang  etika,  dan  moral.  Beberapa kasus  yang  pernah  di  lihat  di  berbagai  media sosial  dimana  pejabat  sudah  mendapatkan  vonis hukuman,  ternyata  masih  bisa  membuat  mereka tersenyum,  melambaikan  tangan  seakan-akan tidak  ada  salah  bahkan  mungkin  mereka  merasa bangga ? Ironis sekali, negara kita negara hukum, dengan  falsafah  Pancasila  yang  sarat  dengan makna  mendalam  tentang  hidup,  kehidupan, hukum,  sosial  ,  ekonomi,  budaya,  politik,  masih banyak  para  pejabat  yang  belum  menerapkannya dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya sebagai pelayan masyarakat. Bagaimana pemerintah bisa melayani, jika  yang mereka urus hanya kepentingan mereka dan kelompoknya saja ?  Permasalahan  korupsi  ini  bukan  hanya  dilevel atas  saja,  dilevel  bawah  banyak  koruptor- koruptor  kelas  teri  yang  tak  kasat  mata,  dan mereka  dibiarkan  tanpa  sentuhan  hukum. Bagaimana  penerapan  nilai-nilai  etika  dan  moral bagi birokrasi pemerintah supaya good governance dan clean government di negara  kita dapat  terwujud  ?  Hanya  waktu  yang  akan berbicara.
II. LANDASAN TEORI
a. Definisi Etika
Secara  etimologis,  etika  berasal  dari  kaya Yunani  “Ethos”  yang  berarti  watak  kesusilaan
atau adat. Identik dengan kata moral yang berasal dari  kata  Latin  “Mos”  dengan  bentuk  jamak “Mores”  yang  berarti  juga  adat  atau  cara  hidup. Kumorotomo  (2013  :  6-7)  mengatakan  bahwa etika  berarti  kebiasaan  atau  watak,  sedangkan moral berarti cara hidup atau kebiasaan.
Ada pendapat  etika dan  moral sama artinya, tetapi dalam pemakiannya sedikit berbeda. Moral dipakai  untuk  perbuatan  yang  sedang  dinilai, sedangkan  etika  dipakai  untuk  mengkaji  sistem nilai  yang  ada.  The  Liang  Gie  (Kumorotomo, 2013  :  7)  mengatakan  bahwa  etika  dan  moral merujuk  pada  persoalan  yang  sama,  meskipun berasal dari dua istilah yang berbeda.
Solomon  menggariskan  adanya  perbedaan antara  etika,  moral  dan  moralitas.  Pertama,  etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia. Kedua,  etika  merupakan  pokok  masalah  dalam disiplin  ilmu  itu  sendiri  yaitu  nilai-nilai  hidup dan hukum  yang mengatur tingkah laku manusia. Moral dalam pengertian umum menekankan pada karakter  dan  sifat-sifat  individu  yang  khusus, diluar  ketaatan  pada  peraturan.  Moral  merujuk pada  tingkah  laku  yang  bersifat  spontan,  seperti kemurahan  hati,  kebesaran  jiwa  dan  sebagainya yang  tidak  terdapat  dalam  peraturan  hukum. Sedangkan  moralitas  berfokus  pada  hukum- hukum  dan  prinsip-prinsip  yang  abstrak  dan bebas. Moralitas memiliki pertimbangan- pertimbangan  yang  jauh  lebih  tinggi  tentang  apa yang disebut “kebenaran” dan “keharusan”.
Poedjawijata  dalam  Pasolong  (  2010  :  190) mengatakan  bahwa  etika  merupakan  cabang filsafat  yang  mencari  kebenaran    yang  sedalam- dalamnya, mencari ukuran baik buruknya tingkah laku manusia.
Magnis  Suseno  dalam  Pasolong  (2010  : 191) mengatakan bahwa etika adalah ilmu, bukan ajaran,  yang  memberi  kita  norma  tentang bagaimana  kita  hidup  adalah  moralitas.  Dalam kamus    besar  Bahasa  Indonesia  etika  berkenaan dengan  :  (1)  Ilmu  tentang  apa  yang  “baik”  dan apa  yang  “buruk”  tentang  hak  dan  kewajiban moral,  (2)  Kumpulan  asas  atau  nilai  yang berkenaan  dengan  ahlak,  dan  (3)  Nilai  mengenai benar  dan  salah  yang  dianut  oleh  golongan  atau masyarakat.
Secara  umum  nilai-nilai  moral  nampak dari  enam  nilai  besar  yang  dikenal  dengan  “ six great ideas ” yaitu nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan, nilai  kebebasan, nilai  kesetaraan dan nilai keadilan. Dalam kehidupan masyarakat, seseorang  dinilai  dari  tutur  kata,  sikap  dan perilaku.  Begitu  juga  lama  pelayanan  publik, tutur  kata,  sikap  dan  perilaku  para  pemberi
pelayanan  sering  dijadikan  objek  penilaian, dimana nilai-nilai besar ini menjadi ukurannya.
Dalam  pelayanan  publik,  etika  diartikan sebagai  kode  etik  atau  aturan  berperilaku  yang benar  yang  seharusnya  dipatuhi  oleh  pemberi pelayanan  publik.  Etika  didefinisikan  sebagai cabang filsafat  yang berkenaan dengan nilai-nilai yang  berhubungan  dengan  perilaku  manusia, dalam  kaitannya  dengan  benar  dan  salah  suatu perbuatan,  dan  baik  atau  buruknya  motif  dari tujuan perbuatan tersebut.
b. tika Birokrasi Publik
Birokrasi  publik  harus  mewujudkan  apa yang  menjadi  harapan  publik,  yakni  adanya keteraturan,  efisiensi,  kemanfaatan  dan  kinerja yang  dapat  menerapkan  etika  dalam  pelaksanaan pelayanan.
Chandler  &  Plano  dalam  Pasolong  (2010  : 193)  mengatakan  bahwa  etika  ada  empat  aliran utama yaitu :
1. Empirical  theory,  bahwa  etika  diturunkan dari  pengalaman  manusia  dan  persetujuan umum. Dalam hal ini konteks tentang “baik” dan”buruk”  tidak  terlepas  dari  fakta  dan perbuatan.
2. Rational  theory,  bahwa  baik  atau  buruk sangat  tergantung  dari  alasan  dan  logika yang  melatarbelakangi  suatu  perbuatan, bukan  pengalaman.  Artinya  setiap  situasi membutuhkan  penerapan  tentang  baik  dan buruk.
3. Intuitive  theory,  bahwa  etika  tidak  harus berasal  dari  pengalaman  dan  logika,  tetapi dari  diri  manusia  secara  alamiah  yang memiliki  pemahaman  tentang  apa  yang benar dan salah, baik dan buruk.
4. Relevation  theory,    bahwa  yang  benar  dan salah berasal dari kekuasaan di atas manusia yaitu  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  menjadi rujukan  utama  untuk  memutuskan  apa  yang benar dan apa yang salah.
Dalam  pemberian  pelayanan  publik  telah terjadi pergeseran paradigma  etika. Wayne  A. R. Leys  mengatakan  tentang  bagaimana  cara menghasilkan suatu “ good public policy decisions ”,  dimana  ia  berpendapat  bahwa  sudah waktunya  pemerintah  meninggalkan  kebiasaan atau  tradisi  yang  selama  ini  menjadi  pegangan utama  dalam  menentukan  suatu  perumusan kebijakan,  karena  pemerintah  terus  menerus berhadapan  dengan  masyarakat  dengan  berbagai permasalahan baru. Etika harus digunakan dalam menilai  apakah  suatu  kebijakan  sudah  dianggap baik  atau  buruk.  Singkatnya  agar  menjadi  etis, diperlukan  seorang  administrator  yang  selalu menguji  dan  mempertanyakan  standar  yang
digunakan  dalam pembuatan  kebijakan  dari pada hanya menerima kebiasaan dan tradisi yang ada.
Good  governance atau  pemerintahan  yang baik dalam mewujudkan harapan masyarakat dan menghindari  “cap”  buruk  dari  masyarakat  dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya perlu memperhatikan beberapa pendekatan etika berikut ini :
1. Pendekatan  teleologis.  Menurut  Aristoteles tujuan dan maksud yang menentukan apakah sesuatu  itu  baik  atau  bermanfaat,  atau  etis tidaknya  suatu  tindakan  ditentukan  oleh motif atau tujuan seseorang dalam melakukan tindakan tersebut.
2. Pendekatan  deontologi.  Imanuel  Kant  dan Jhon  Rawis  menekankan  pada  ketaatan  dan kesesuaian terhadap suatu kewajiban, tanggungjawab,  aturan  dan  prinsip-prinsip yang  berlaku.  Dengan  kata  lain  bahwa  etis tidaknya  suatu  tindakan  sangat  tergantung pada  pertanyaan  apakah  prinsip-prinsip utama  telah  diikuti  atau  tidak  dalam melaksanakan pelayanan publik.
3. Virture  ethics .  Bowman  mengatakan  bahwa etika  atau  moral  tidak  dapat  dipahami dengan  memprediksi  hasil  atau  akibat,  atau kesesuaian  dengan  kewajiban,  tetapi  yang perlu  ditekankan  adalah  keharusan  untuk berbuat baik. ( Pasolong,  2010 : 194 – 197 ) Para ahli administrasi publik yang tergolong  dalam New  Public  Administrations yang  muncul  di  tahun  1970an  memberikan nuansa  baru  dalam  memperbaiki  kepercayaan publik  yakni  keadilan.  Nilai  keadilan  merupakan salah  satu  isi  dari  etika.  Pergeseran  paradigma etika  bahwa  etika  dan  moralitas  sudah  waktunya mendapatkan  perhatian  yang  serius  dalam pelayanan  publik.  Ada  tiga  hal  pokok  yang menarik perhatian yaitu:
1. Proses menguji dan mempertanyakan standar etika secara independen,
2. Isi  standar  etika  seharusnya  merefleksikan nilai-nilai  dasar  masyarakat  baik  sebagai penyempurnaan  pemahaman  masyarakat atau  akibat  dari  munculnya  permasalahan baru  yang  terus-menerus  timbul  dari  waktu ke waktu,
3. Konteks birokrasi dimana para administrator bekerja  berdasarkan  tujuan  dan  peranannya yang  dapat    mempengaruhi  mereka  dalam beretika.
Implementasi  dari  etika  dan  moral  dalam praktek  pelayanan  dapat  dilihat  dari  kode  etik yang  dimiliki  oleh  administrator  publik.  Hanya saja  kode  etik  di  negara  kita  baru  terbatas  pada beberapa kalangan. Ada yang berpendapat bahwa nilai-nilai  agama,  etika,  moral  pancasila  sudah
cukup  menjadi  rujukan  dalam  melaksanakan pelayanan,  dalam  bertingkah  laku.  Karena kehadiran  kode  etik  tersebut  lebih  berfungsi sebagai  kontrol    dalam  sikap  dan  perilaku, mengingat  aspek  dalam  bekerja  diatur  secara lengkap  melalui  aturan  atau  tata  tertib  yang  ada dalam suatu organisasi.
Selanjutnya    untuk  menilai  baik  buruknya suatu  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh birokrasi  publik  dapat  dilihat  dari  baik  buruknya penerapan nilai-nilai sebagai berikut :
1. Efisiensi,  yaitu  birokrat  tidak  boros  dalam melaksanakan  tugas  pelayanan  kepada masyarakat.  Nilai  efisiensi  lebih  mengarah pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara cepat dan tepat, tidak boros dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Efektifitas,  yaitu  para  birokrat  dalam melaksanakan  tugas-tugas  pelayanan  harus baik  (etis)  dalam  mencapai  tujuan  publik, bukan  tujuan  pemberi  pelayanan  (birokrat publik).
3. Kualitas  layanan,  bahwa  birokrat  publik dalam  memberikan  pelayanan,  masyarakat harus merasakan kepuasan. Dengan kata lain baik  (etis)  tidaknya  pelayanan  birokrat kepada  publik  ditentukan  oleh  kualitas pelayanan.
4. Responsivitas,  berkaitan  dengan  tanggung jawab  birokrat  dalam  merespon  kebutuhan publik  yang  sangat  mendesak.  Birokrasi dalam  menjalankan  tugasnya  dinilai  baik (etis) jika responsif dan memiliki profesionalitas atau kompetensi yang tinggi.
5. Akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban  dalam  melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dengan kata lain birokrat  dinilai  baik  (etis)  apabila  dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya bertanggung jawab penuh.
c. Patologi birokrasi di Indonesia
Patologi  birokrasi,  atau  penyakit  birokrasi begitu banyak macamnya dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga  perlu  dicarikan  pencegahannya  agar dapat  mewujudkan  kepemerintahan  yang  baik ( good governance ). Ada aksioma bahwa kekuasaan  yang  absolut  cenderung  korup, memberikan  gambaran  bahwa  birokrasi  dengan kekuasaan  akan  mempunyai  kecenderungan untuk menyalahgunakan kewenangannya.
Erzioni  (Mustafa,  2013  :  176)  melihat patologi birokrasi merupakan akibat dari kekuasaan birokrasi publik  yang sangat  kuat  dan luas yang disebabkan karena :
1. Semakin  meningkatnya  ruang  intervensi pemerintah dalam bidang  sosial dan ekonomi. 2. Meningkatkan kompleksitas tugas
pemerintahan.
3. Kemampuan  untuk  memanfaatkan teknologi yang  semakin  berguna  dalam  membuat keputusan publik.
4. Memiliki sumber informasi.
5. Pejabat  politik  memiliki  sumber  daya  serta selalu ada.
6. Pejabat  politik  tidak  selalu memiliki kepentingan  atau  kontrol  terhadap  seluruh persoalan birokrasi.
7. Menurunnya kekuasaan parlemen.
8. Adanya  proses  pergantian  kepemimpinan yang  menjadi  areal  birokrasi  mencari peluang atau pengaruh. Peran  birokrasi  sebagai  pelaksana  dari kebijakan
atau sebagai penyelenggara pemerintahan  seharusnya  merupakan  alat  untuk mempermudah  jalannya  penerapan  kebijakan pemerintah  dalam  upaya  melayani  kepentingan publik. Namun persepsi di masyarakat, mendengar  kata  birokrasi  selalu  identik  dengan sesuatu  hal  yang  rumit,  prosedural,  kaku, berbiaya mahal, dan hal-hal negatif lainnya.
Benar,  jika  patologi  birokrasi  berkenaan dengan  kinerja  birokrasi  yang  buruk,  yang  dapat diklasifikasikan dalam dua konsep , yaitu :
1. Dysfunction of bureaucracy , yakni berkaitan dengan  struktur,  aturan,  dan  prosedur  atau berkaitan  dengan  karakteristik  birokrasi secara  kelembagaan  yang  buruk  sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik secara institusi.
2. Mal-administration, yakni  berkaitan  dengan ketidakmampuan  atau  perilaku  yang  dapat disogok,  meliputi  perilaku  korup,  tidak sensitif,  arogan,  mis-informasi,  tidak  peduli atau  erat  kaitannya  dengan  kualitas  sumber daya  manusia  dari  birokrasi  itu  sendiri. (Mustafa, 2013 : 178) Proses  terjadinya  patologi  birokrasi  tidak datang  secara  tiba-tiba.  Hal  ini  bisa  jadi merupakan  dari  adanya  kebiasaan  atau  adat  dari para  pendahulunya  yang  sudah  ada  sejak  lama. Birokrasi sudah terbiasa dengan simbol kemakmuran  untuk  mendapatkan  pelayanan  dari masyarakat, bukan justru sebaliknya.
d. Korupsi sebagai bentuk patologi birokrasi Adanya etika  birokrasi  belum  bisa menjamin  bahwa  aparatur  pemerintah  (birokrasi publik) dapat berlaku bersih, jujur dan berwibawa  ( clean  goverment ).  Praktek-praktek korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN)  masih
terasa kental dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Widodo dalam Pasolong
(2010:204)    mengatakan  bahwa  tindakan  KKN pada  dasarnya  terjadi  karena  hasil  pertemuan antara  “niat”  dan  “kesempatan”  yang  terbuka luas.
Jika  mendengar  istilah  korupsi  yang tergambar  di  masyarakat  adalah  adanya  pejabat publik  yang menggelapkan uang, mengumpulkan komisi  atau  menggunakan  uang  negara  untuk kepentingan pribadi. Korupsi berasal dari Bahasa Latin corrumpere,  corruption ,  atau corruptus , yang  memiliki  arti  penyimpangan  dari  kesucian, tindakan  tak  bermoral,  kebejatan,  kebusukan, kerusakan,  ketidakjujuran,  atau  kecurangan. Sedangkan  dalam  perbendaharaan  kata  Bahasa Indonesia,  korupsi  diartikan  sebagai  perbuatan busuk (Kumorotomo, 2013 : 206-207).
Istilah  korupsi  di  Indonesia  menunjukkan pada penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan  oleh para pejabat negara. Namun pada perkembangannya  korupsi tidak  hanya  dilakukan oleh  pejabat  negara,  tetapi  oleh  siapapun  yang merugikan negara. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi diantaranya :
1. Setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh siapapun  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri, untuk  kepentingan  orang  lain  atau  untuk kepentingan  suatu  badan  yang  langsung menyebabkan  kerugian  bagi  keuangan  dan perekonomian negara.
2. Setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pejabat  negara  ataupun  dari  suatu  badan yang  menerima  bantuan  dari  keuangan negara atau daerah yang dengan menggunakan  kesempatan  atau  kewenangan atau  kekuasaan  yang  diberikan  kepadanya oleh  jabatan,  langsung  atau  tidak  langsung membawa keuntungan atau material baginya.
Korupsi  mengandung  pengertian  yang  luas. Luasnya pengertian ini di dukung oleh kenyataan bahwa  korupsi  selalu  dilakukan  oleh  manusia yang  mempunyai  itikad  kurang  baik,  dan  tidak pernah  kekurangan  ide  untuk  mencari  cara  agar tercapai  tujuan-tujuan  yang  tidak  baik  tersebut. Selama  kegiatan  administratif  dilaksanakan  oleh manusia  dan  pengambilan  keputusan  dilakukan oleh manusia, maka akan selalu terdapat peluang akan  terjadinya  korupsi.  Selama  pelayanan  dan penyelenggaraan  pemerintahan  dilakukan  oleh orang-orang  yang  tidak  mempunyai  itikad  baik, dan  tidak  mempunyai  kesadaran  akan  tanggung jawabnya sebagai pelayan publik,  maka penyakit birokrasi  tidak  bisa  hilang.  Hal  yang  bernada pesimis,  karena  melihat  kenyataan  bahwa masyarakat  kita  masih  “butuh”  sumber-sumber
kekayaan  untuk  memenuhi  keinginan  bukan kebutuhan.
e. Penerapan Good Governance pada penyelenggaraan pemerintahan Kepemerintahan yang baik ( good governance )  merupakan  isu  sentral  yang  paling mengemuka dalam penyelenggaraan pemerintahan  oleh  birokrasi  publik  dewasa  ini. Tuntutan  akan  pemerintahan  yang  baik  ini meningkat sejalan dengan meningkatnya pendidikan  dan  pengetahuan  masyarakat  selain adanya pengaruh perkembangan teknologi informasi  yang  semakin  cepat  dan  tidak  dapat dibendung.  Tuntutan  masyarakat  ini  merupakan hal  yang  wajar  dan  sudah  seharusnya  direspon oleh  pemerintah  dengan  melakukan  perubahan, perbaikan,  penyederhanaan,  dan  peningkatan kualitas  layanan  agar  terwujud  penyelenggaraan pemerintah yang  baik,  bersih,  jujur  dan berwibawa.
Mustafa  (2013  :  186)  secara  sederhana mendefinisikan good governance sebagai pengelolaan  pemerintahan  yang  baik.  Yang dimaksud “baik” adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance, yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya  supremasi  hukum,  transparansi,  peduli pada stakeholder, berorientasi  pada  konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Kunci utama dalam memahami good  governance adalah  pemahaman  atas prinsip-prinsip di dalamnya.
Prinsip-prinsip    kepemerintahan  yang  baik dapat  diibaratkan  sebagai  rambu-rambu  lalu lintas,  peta  jalan,  pedoman  perjalanan  yang diperlukan untuk memperlancar hubungan pemerintahan  (  antara  pemerintah  dengan  yang diperintah atau  warga  masyarakat).  Jika prinsip- prinsip  ini  dianalogikan  sebagai  rambu-rambu lalu  lintas,  maka  setiap  pengguna  jalan  wajib mentaati  dengan  segala  konsekuensinya. Prinsip- prinsip  ini  bersifat  normatif,  bersumber  dari sistem nilai dan etika pemerintahan yang menjadi pegangan  penyelenggara  dalam  menjalankan pemerintahan.
Secara  umum    ada  empat  kriteria  yang membentuk good  governance, yaitu  (1) legitimasi  pemerintah,  (2)  akuntabilitas  politik dan  unsur-unsur  pemerintah  resmi  (kebebasan media,  transparansi  pengambilan  keputusan, mekanisme akuntabilitas), (3) kompensasi pemerintah  untuk  memformulasi  kebijakan  dan pemberi  pelayanan  publik,  (4)  respek  pada  hak asasi manusia dan aturan hukum.
Dengan  penerapan  prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat
menata
kehidupan  sosial,  ekonomi  dan  politik  akan terwujud seiring dengan perkembangan masyarakat  madani,  yakni  masyarakat  yang memiliki nilai-nilai dasar
ketuhanan, kemerdekaan,  hak  asasi  manusia,  martabat manusia,  kebangsaan,  demokrasi,  kemajemukan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan,  keadilan,  keterbukaan,  kemitraan, partisipasi, rasional etis, pertanggungjawaban dan lain-lain  yang  melekat  pada  setiap  individu  atau institusi  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

## III. PEMBAHASAN
Etika  merupakan  refleksi  kritis  dan rasional  mengenai  nilai-nilai  dan  norma  moral yang  dapat  dilihat  pada  sikap  dan  perilaku manusia  baik  secara  pribadi  maupun  kelompok. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,  birokrasi  pemerintah  dituntut  untuk menghayati dan mencerminkan seperangkat nilai- nilai  dalam  sikap  dan  perilakunya  serta mengembangkan  diri  sebagai  teladan  dengan moralitas  yang  tinggi,  menghindarkan  diri  dari perbuatan  yang  tidak  terpuji.    Hal  ini  yang  akan meningkatkan  citra  aparatur  pemerintah  di  mata masyarakat.
Bangsa Indonesia  dikenal  di  seluruh  dunia sebagai  bangsa    yang  ramah  dan  sopan.  Namun demikian  bangsa  kita  juga  ramah  terhadap  para pejabat  korup,  dan  lupa  dengan  kesalahan  yang telah  mereka  perbuat.  Akibatnya  perlakuan negara terhadap para koruptor  dinilai  masyarakat terlalu  “baik”  sehingga  rasa  malu  para  pejabat sudah  hilang.  Banyak  hal-hal  yang  dilakukan oleh  birokrasi  pemerintah  yang  tidak  sejalan dengan  nilai-nilai  etika  dan  moral  dan  ini merupakan akibat dari tidak berfungsinya praktek etika  birokrasi  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya  sebagai  abdi  negara  dan  abdi masyarakat. Aparat pemerintah dalam menjalankan  pemerintahan  dan  memberikan pelayanan kepada  masyarakat  harus ada  etikanya yang  sesuai  dengan  harapan  masyarakat,  hal  ini akan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah  yang  pada  akhirnya  timbul pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dan pemerintah  yang  jujur,  bersih  dan  berwibawa ( Clean Government ).
Untuk  dapat  mewujudkan  pemerintahan yang  baik  dan  jujur,  bersih  dan  berwibawa dengan kata  lain tidak  terulang adanya pembusukan nilai-nilai etika dan moral, meminimalisir terjadinya KKN, beberapa tawaran  tentang  bagaimana  birokrasi  ke  depan dalam  melayani  kepentingan  publik  adalah sebagai berikut :
1. Mengedepankan  etika  dan  moral  dalam menjalankan  tugas  pemerintahan.  Para birokrat  wajib  memperlihatkan  sikap  dan perilaku  yang  baik  yang  dilandasi  dengan nilai-nilai susila dalam memberikan pelayanan yang merupakan bagian dari tugas dan kewajibannya.
2. Menumbuhkan cara berfikir dan cara bekerja yang  rasional  bukan  dengan  emosi,  mandiri dan  kreatif  bukan  menunggu  perintah  atau kebiasaan  dalam  organisasi.  Disamping  itu dalam memberikan pelayanan harus memandang  bahwa  penerima  layanan  / masyarakat  itu  sederajat,  tidak  pilih  kasih dalam memberikan pelayanan.
3. Birokrasi dalam menjalankan tugasnya harus profesional,  sadar  bahwa  tugas  utamanya adalah  melayani  kepentingan  masyarakat. Birokrat  adalah  mitra  masyarakat,  bukan sebagai  tuan  yang  harus  dihormat  dan dilayani  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu para birokrat harus  mengedepankan perilaku yang bertanggung jawab, konsisten terhadap aturan  dan  prosedur,  tanggap  terhadap keluhan masyarakat, transparan dalam memberikan pelayanan.
4. Birokrasi  ke  depan  harus  mendukung  dan memberdayakan masyarakat untuk berkarya, berkreatifitas dan turut berpartisipasi.
5. Dalam  rekrutmen  calon  Pegawai  Negeri Sipil (PNS), birokrasi pemerintahan diharapkan  lebih  selektif,  terbuka,  dan menghindari  cara-cara  yang  mengarah  pada nepotisme.
6. Birokrasi  harus  bersikap  netral,  konsekuen dan  konsisten  terhadap  apa  yang  di  katakan dengan apa yang diperbuat. Tidak melakukan  diskriminasi  dalam  memberikan pelayanan. Dengan demikian birokrasi yang mempunyai integritas dan profesionalisme merupakan birokrasi harapan masyarakat.
Integritas  berhubungan  dengan  moral  yang bersih, kejujuran serta ketulusan dalam menjalankan  tugas  sebagai  abdi  dan  pelayan masyarakat.  Profesionalisme    berkaitan  dengan kemampuan,  kemahiran  atau  kualitas  dari birokrat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.    Tuntutan  terhadap  integritas  dan profesionalisme  ini  merupakan  wujud  dari penerapan nilai-nilai  etika  dan  moral, serta  nilai- nilai  yang terkandung  dalam Pancasila dan  UUD 1945.  Dengan  penerapan  nilai-nilai  ini  birokrasi pemerintah  sebagai  abdi  masyarakat  benar-benar dapat memberikan pelayanan  yang terbaik  dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Ungkapan  bahwa  birokrat  sebagai  abdi masyarakat  mengungkapkan  bahwa  pelayanan yang  berkualitas  merupakan  suatu  kebutuhan, kerinduan  dan  harapan  masyarakat.  Jika  peran pemerintah  dijalankan  secara  konsisten,  maka dengan  sendirinya  respon  masyarakat  kepada pemerintah akan positif.

## IV. SIMPULAN
Birokrasi  diharapkan  dapat  mewujudkan suatu  tata  pemerintahan  yang  baik  dalam  rangka melayani  kepentingan  publik  dengan  dilandasi nilai-nilai  etika  dan  moral  yang  dapat  dijadikan rujukan  atau  pedoman  dalam  melaksanakan kewenangannya.  Persepsi  masyarakat  bahwa birokrasi  itu  arogan,  korup,  prosedural  dan  lain- lain hendaknya  dijadikan pembelajaran bagi para birokrat  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan. Pemerintah  harus  mampu  mengurangi  persepsi buruk  tentang  birokrasi  dengan  kata  lain  harus mampu  menumbuhkan  kepercayaan  publik, karena  bagaimanapun  pada  akhirnya  pelayanan merupakan produk dari suatu pemerintahan.
Menghadapi  situasi  dan  kondisi  masyarakat yang  mengharapkan  kualitas  layanan  yang semakin  baik,  diharapkan  birokrasi  bersikap netral,  berorientasi  pada  masyarakat  dan  dapat mengurangi budaya patrimonial. Adanya patologi dalam birokrasi diharapkan pemerintah Indonesia lebih  memperhatikan  dan  memperbaharui  sistem dalam  melaksanakan  layanan  publik,  komitmen pada  “melayani  bukan  dilayani,  mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit,  sederhana  bukan  berbelit-belit, ramah  bukan  arogan,  tepat  waktu  bukan  jam karet”.  Pada  intinya  pemerintah  harus  mengubah paradigma negatif yang ada di masyarakat.
Dengan maraknya penyakit birokrasi terutama korupsi, kolusi dan nepotisme di Negara Indonesia  merupakan  hal  yang  tidak  bisa dihindarkan  karena  berbagai  sebab.  Karena  itu mekanisme  akuntabilitas  publik,  menjunjung tinggi  dan  menegakkan  etika  dan  moral  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  merupakan  hal yang mutlak pada jajaran birokrasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Harbani  Pasolong. Teori  Administrasi  Publik .
Alfabeta. Bandung. 2010 Delly Mustafa. Birokrasi Pemerintahan . Alfabeta. Bandung. 2013 Wahyudi Kumorotomo. Etika  Administrasi
Negara .  PT  RajaGrafindo  Persada. Jakarta. 2013