## Analisis Kinerja Keuangan Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Koperasi Karyawan Kodim Palembang
Kasini Novita Sari 1 ,  Muhamad Aryo Arifin 2 , Emilda 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, novitasari118@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, aryo_arifin@yahoo.com 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Emilzahra@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  level  of  health  of  the  Palembang  KODIM  Business  Cooperative 2017-2019  based  on  the  Regulation  of  the  Minister  of  Cooperatives  and  Small  and  Medium Enterprises  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  06  /  Per /  Dep.6  /  IV  /  2016  concerning  aspects  of capital, efficiency and liquidity. This research is a quantitative descriptive research. The subject of this research is the Palembang KODIM Makmur Business cooperative. The data analysis technique in this research  is  descriptive  quantitative.  In  this  study  the  data were  collected  through  documentation  and literature study methods.
Keywords: Capital aspects, efficiency aspects, liquidity aspects .

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kesehatan  koperasi  Usaha  Makmur  KODIM Palembang  tahun  2017-2019  berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  06/Per/Dep.6/IV/2016  yang  menyangkut  atas  aspek permodalan,  efisiensi,  dan  likuiditas.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah koperasi Usaha Makmur KODIM Palembang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka.
Kata Kunci : Aspek permodalan, aspek efisiensi, aspek likuiditas.

## A. PENDAHULUAN
Koperasi merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian bangsa.Koperasi  merupakan  salah  satu  badan  usaha  yang  memberikan  kontribusi positif  dan  sangat  signifikan  dalam  peningkatan  perekonomian  Indonesia.  Undang- Undang  RI  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  perkoperasian  menjelaskan  bahwa Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2012, ada  empat  jenis  koperasi  yaitu:  (1)  koperasi produksi,  (2)  koperasi  konsumsi, (3)  koperasi  jasa,  dan  (4)  koperasi  simpan  pinjam.  Usaha  koperasi  dikelola berdasarkan asas dan prinsip serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai, utamanya untuk meningkatkan  kesejahteraan  para  anggotannya.Anggota  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya  atau  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  membutuhkan  dana  atau modal yang digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Kebutuhan dana atau modal tersebut dapat diperoleh dari modal sendiri atau modal pinjaman. Melihat hal  diatas  maka  sebagian  besar  masyarakat  lebih  memilih  sumber  dana  dari
koperasi  simpan  pinjam  karena  selain  dilihat  dari  bunga  yang  relative  masih  ringan dan  kemudahan  prosedur,  juga  akan  mendapatkan  bagian  sisa  hasil  usaha  yang diperoleh koperasi setiap tahun.
Penilaian  kinerja  keuangan  koperasi  dapat  dilakukan  dengan  menganalisis rasio-rasio keuangan koperasi, diantara nya rasio permodalan, rasio likuiditas, rasio efisiensi  dengan  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  14/Per/M.KUKM/XII/2009  tentang pedoman  penilaian  kesehatan  koperasi  simpan  pinjam  dan  unit  simpan  pinjam koperasi  terdapat  tiga  aspek  yang  menjadi  pedoman  dalam  penilaian  kesehatan koperasi, yaitu aspek permodalan, aspek efisiensi, aspek likuiditas.
Pasal  33  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan  bahwa perekonomian  Indonesia  disusun  sebagai  usaha  bersama  atas  dasar  kekeluargaa. Dengan  adanya  pasal  tersebut,  maka  bentuk  usaha  yang  tepat  adalah koperasi.Karena  koperasi  merupakan  lembaga  perekonomian  rakyat  yang  dapat digunakan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial,  khususnya  untuk  anggota koperasi  itu  sendiri.Tujuan  utama  koperasi  sebagai  wadah  perekonomian  rakyat adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  angota  pada  khususnya  dan  pada umumnya,  serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional.  Dengan  adanya tujuan  tersebut,  maka  koperasi  perlu  diselenggarakan  atau  dikelola  dengan  sebaik mungkin.  Dalam  tatanan  perkonomian  Indonesia,  koperasi  diharapkan  dapat berkembang  sebagai  badan  usaha  yang  kuat  dan  mempunyai  pengaruh  yang  baik dalam  pertumbuhan  perekonomian  di  Indonesia.  Koperasi  Karyawan  KODIM Palembang bernama lengkap koperasi “USAHA MAKMUR KODIM PALEMBANG”dimana  koperasi  Usaha  Makmur  tersebut  memiliki  kegiatan  utama yaitu usaha simpan pinjam. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan koperasi “USAHA MAKMUR KODIM PALEMBANG” dalam menjalankan usahanya sudah baik atau  masih  ada  yang  perlu  dibenahi,  penulis  ingin  melakukan  penelitian  dengan menganalisis  keuangan  Koperasi  “USAHA  MAKMUR  KODIM  PALEMBANG” berdasarkan  SK  Menkop,  Pengusaha  Kecil  dan  Menengah  No.  194/KEP/M/IX/1998 Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penilaian  Kesehatan  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Unit Simpan Pinjam.

## B. KAJIAN TEORI
Bab 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 25 Tahun 1992 tentang  perkoperasian,  yang  dimaksud  dengan  koperasi  adalah  badan  usaha  yang beranggotaan  orang-orang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Wuwungan  (2015)  menyatakan  Koperasi  memerlukan  pencatatan  akuntansi dalam menunjang usahanya.IAI mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan  Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk diterapkan oleh entitas-entitas tertentu dalam  penyajian  laporan  keuangannya.Koperasi  adalah  salah  satu  entitas  yang termasuk dalam kategori untuk menerapkan SAK-ETAP.
Sedangkan  menurut  UU  No.25/1992  yang  dimaksud  dengan  koperasi  di Indonesia  adalah  suatu  badan  usaha  yang  lebih  memiliki  dasar  asas kekeluargaan.Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-orang  atau badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  pada  prinsip  koperasi sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan  asas  kekeluargaan. Ikatan  Akuntansi  Indonesia  wilayah  Sumatera  Selatan  (2012:175)  dalam  bukunya
berjudul  “Pengantar  Akuntansi  Berbasis  SAK  ETAP”  mengertikan  koperasi merupakan: “suatu  usaha  yang  terdiri  dari  kumpulan  orang-orang  bukan  modal, artinya aktivitas koperasi harus benar- benar mengutamakan kesejahteraan anggota.” Dari  pengertian  koperasi  beberapa  sumber  tersebut  dapat  penulis  simpulkan, koperasi  merupakan  badan  usaha  bergerak  dalam  bidang  perekonomian  untuk memperbaiki  nasib  penghidupan  yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota koperasi sebagai modal untuk  menjalankan  usaha  yang  berdasarkan  kekeluargaan.Koperasi  salah  satu bentuk badan hukum entitas bisnis yang cukup banyak digunakan di Indonesia, yang didirikan  dengan  hukum  UU  No.  25  tahun  1992  Tentang  Perkoperasian.  Dasar pendirian  sebuah  perusahaan  dengan  bentuk  koperasi  adalah  pada  akte  notaris yang  di  daftarkan  di  Kepanitiaan  Pengadilan  Negara  dan  Kementerian  Hukum  dan HAM.

## Tujuan Koperasi
Tujuan  Koperasi  di  Indonesia  dinyatakan  dalam  pasal  3  UU  RI  No.  25  tahun  1992 yaitu, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dalam masyarakat  pada  umumnya,  serta  membangun  tatanan  perekonomian  nasional dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dari  tujuan  tersebut  dijelaskan  bahwa koperasi di Indonesia adalah meningkatkan taraf hidup anggotanya dan masyarakat pada umumnya melalui wadah perkoperasian.

## Fungsi dan Peran Koperasi
Pada  Pasal  4  UU  RI  No.  25  tahun  1992,  di tanyakan  bahwa  fungsi  dan  peran Koperasi sebagai berikut:
a.  Membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  ekonomi  anggota pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b.  Berperan  serta  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan  manusia  dan masyarakat.
c.  Memperkokoh  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan perekonomian nasional ndengan koperasi sebagai sokogurunya.
d.  Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional  yang merupakan  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan  dan  demokrasi ekonomi.

## Koperasi Simpan Pinjam Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
Rudianto  (2010:51)  Koperasi  simpan  pinjam  adalah  koperasi  yang  bergerak dalam  bidang  pemupukan  simpanan  dana  dari  anggotannya,  untuk  kemudian dipinjamkan  kembali  kepada  para  anggota  yang  memerlukan  bantuan  dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan pinjamna  dana  kepada  anggota  koperasi.  Walaupun  pemupukan  modal  dilakukan koperasi  dan  para  anggotanya,  sering  kali  jumlah  uang  yang  ingin  dipinjam  oleh anggota  lebih  besar  dari  modal  yang  dimiliki  koperasi.Karena  itu,  tidak  jarang koperasi  harus  meminjam  uang  dari  kreditor  di  luar  koperasi,  seperti  bank  atau koperasi kredit.

## Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Unit  Simpan  Pinjam  Koperasi  oleh  pemerintah dalam  hal  ini  Menteri  di  tingkat  pusat  dan  pejabat  yang  diberi  wewenang menjalankan  tugas  pembantuan  ditingkat  daerah  dengan  tujuan  agar  Pengelolaan Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Unit  Simpan  Pinjam  Koperasi  dilakukan  secara  baik dan  terkendali  sehingga  membutuhkan  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara Koperasi  dan  UKM  Nomor  21/Per/M.KUKM/XI/2008  tentang  Pedoman  Pengawasan Kopeasi  Simpan  Pinjam  dan  Unit  Simpan  Pinjam  Koperasi,  dijelaskan  pegertian bahwa: ”pengawasan  adalah  kegiatan pembinanan, pemantauan,  pemeriksaan  dan penilaian kesehatan kepercayaan dari pihak terkait”. Sedangkan pemeriksaan adalah proses  untuk  meyakini  kebenaran  atas  penyajian  laporan  keuangan  pertanggung jawaban  pengurus  koperasi  baik  dari  aspek  organisasi,  aspek  pengelolaan  dan aspek  keuangan  koperasi”.  Menurut  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 disebutkan bahwa, bertujuan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah sebagai berikut:
1)  Mengendalikan  KSP  dan  USP  Koperasi  agar  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2)  Meningkatkan  citra  dan  kredibilitas  KSP  dan  USP  Koperasi  sebagai  lembaga keuangan  yang  mampu  mengelola  dana  dari  anggota,  calon  anggota,  koperasi lain dana tau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
3)  Menjaga  dan  melindungi  asset  KSP  dan  USP  Koperasi  dari  tindakan Penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
4)  Meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  KSP  dan  USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
5)  Mendorong  pengelolaan  KSP  dan  USP  Koperasi  mencapai  tujuannya  secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

## Analisis  Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi
Penilaian  tingkat  kesehatan  koperasi  menurut  peraturan  Deputi  Bidang Pengawasan  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia  Nomor:  06/Per/Dep.6/IV/2016  adalah  penilaian  untuk  mengukur    tingkat kesehatan  KSP  dan  USP  koperasi.  Penilaian  tingakat  kesehatan  KSP  dan  USP koperasi  diklarifikasikan  dalam  4  kategori,  yaitu  sehat,  cukup  sehat,  dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016  tentang  Pedoman  Penilaian  kesehatan  Koperasi Simpan  Pinjam  (KSP)  dan  Unit  Simpan  Pinjam  (USP)  Koperasi.  Berikut  tata  cara Penilain Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam:

## 1.  Permodalan
Koperasi  simpan  pinjam  memperoleh  modal  dari,  oleh,  dan  untuk  anggota. Koperasi simpan pinjam tidak diperkenankan menerima dana darai luar anggota baik dalam betuk pinjaman maupun hibah terutama untuk modal kerja. Untuk rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

## a.  Rasio modal sendiri terhadap total aset
Rasio ini membandingkan antara modal sendiri dengan total aset koperasi.
Rumus :
Modal Sendiri
Total Aset X 100%
1) Untuk  rasio  modal  sendiri  dengan total  aset lebih  kecil atau  sama  dengan  0% diberikan nilai 0;
2) Untuk  setiap  kenaikan  rasio  4%  mulai  dari  0%  nilai  ditambah  5  dengan maksimum niali 100;
3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap rasio kennaikan 4% nilai dikurang 5;
4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan;

## Tabel Standar perhitungan skor Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset
Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor 0 0 6 0 1-20 25 6 1,50 21-40 50 6 3,00 41-60 100 6 6,00 61-80 50 6 3,00 81-100 25 6 1,50 ( sumber: permen KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 )

## b.  Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko.
Yaitu  standar  perhitungan  skor  rasio  modal  sendiri  terhadap  pinjaman  yang diberikan dikurangi dengan simpanan pokok ditambah simpanan wajib.
Rumus:
1)  Untuk  rasio  modal  sendiri  terhadap  pinjaman  diberikan  yang  berisiko lebih  kecil atau sama dengan 0% diberi 0.
2)  Untuk  setiap  kenaikan  rasio  1%  mulai  dari  0%  nilai  ditambah  1  dengan  nilai maksimum 100.
3)  Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

## Tabel Standar perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman
Diberikan yang Beresiko Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor 0 0 0 1-10 10 6 0,6 11-20 20 6 1,2 21-30 30 6 1,8 31-40 40 6 2,4 41-50 50 6 3,0 51-60 60 6 3,6 61-70 70 6 4,2 71-80 80 6 4,8 81-90 90 6 5,4 91-100 100 6 6,0 ( sumber;permenKUKMNo.06/Per/Dep.6/IV/2016 ) Modal Sendiri
Pinjaman yang Diberikan Berisisko X 100%

## c.  Rasio kecukupan modal sendiri

## Standar perhitungan skor rasio kecukupan modal sendiri
1)  Rasio  kecukupan  modal  sendiri adalah  perbandingan  Modal  Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
2)  Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3)  ATMR adalah jumlah dari hasil setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4)  Menghitung  nilai  ATMR  dilakukan  dengan  cara  menjumlahkan  hasil  perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5)  Rasio  kecukupan  modal  sendiri  dapat  dihitung/diperoleh  dengan  cara membandingkan  nilai  modal  tertimbang  dengan  nilai  ATMR  dikalikan  dengan 100%.

## Tabel Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri
Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor <4 0 3 0.00 4≤x<6 50 3 1.50 6≤x≤ 75 3 2.25 >8 100 3 3.00
( sumber; permen KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 )

## 2.  Efisiensi
Penilaian  aspek  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  sampai  berapa  saat  KSP atau  USP  koperasi  mampu  memberikan  layanan  yang  efisien  kepada anggotannya  dari  penggunaan  aset  yang  dimilikinya.  Adapun  penilain  aspek efisien sebagai berikut:
a)  Rasio Beban Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Cara  perhitungan rasio  beban  operasi  anggota  atas  partisipasi  bruto ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk  rasio  sama  dengan  atau  lebih  besar  dari  100%  diberi  nilai  0  dan  untuk rasio  antara  95%  hingga  lebih  kecil  dari  100%  diberi  nilai  50,  selanjutnya  dari penurunan  rasio  sebesar  5%  nilai  ditambahkan  dengan  25  sampai  dengan maksimum nilai 100; dan
b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.
Beban Operasi anggota Partisipasi Bruto X 100% = 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑇𝑀𝑅 X100%

## Tabel Standar perhitungan Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto
Rasio Beban Operasi Anggota terhadap partisipasi Bruto (%) Nilai  Bobot  Skor ≥ 100 0 4 1 95 ≤ 𝑋 < 100 50 4 2 90 ≤ 𝑋 < 95 75 4 3 < 90 100 4 4
( sumber; permen KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 )

## a)  Rasio beban Usaha terhadap SHU Kotor.
Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambah dengan 25 sampai maksimum 100, dan
b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor nilai.

## Tabel Standar perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan
Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%) Nilai   Bobot (%) Skor ≥ 80 25 4 1 60 ≤ 𝑋 < 80 50 4 2 40 ≤ 𝑋 < 60 75 4 3 < 40 100 4 4
( sumber; permen KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 )

## b)  Rasio Efisiensi Pelayanan.
Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut: Rumus:
Perhitungan rasio efisiensi pelayaran, ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai di tambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100;
b. Nilai dikalikan dengan bobot 2% diperoleh skor penilain
Tabel Standar perhitungan Rasio Efesiensi Pelayanan Rasio Efisiensi Staf (%) Nilai Bobot (%) Skor < 5 100 2 2 5 < X < 10 75 2 1,5 10 ≤ 𝑋  ≤ 15 50 2 2 >15 0 2 0
( sumber; permen KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 )
= 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑆𝐻𝑈 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑋 100%
= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐾𝑎𝑟𝑖𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑋 100%

## 3.  Likuiditas
Dalam  aspek  ini  yang  ingin  diketahui  adalah  kemampuan  Koperasi  Simpan Pinjam  dan  Unit  Simpan  Pinjam  Koperasi  untuk  memenuhi  kewajiban  jangka pendeknya.Adapun penilaian aspek likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu.
1) Rasio Kas dan Bank terhadap kewajiban lancar.
Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Pengukuran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk  rasio  kas  lebih  besar  dari  10%  hingga  15%  diberi  nilai  100,  untuk  rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, suntuk rasio lebih kecil sama  dengan  10%  diberi nilai 25  sedangkan  untuk  rasio lebih  dari  20%  diberi nilai 25;
b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor nilai.

## Tabel Standar perhitungan rasio kas terhadap kewajiban lancar
Rasio Kas (%) Nilai Bobot (%) Skor ≤ 10 25 10 2,5 10< X ≤ 15 100 10 10 15 < X ≤ 20 50 10 5 >20 25 10 2,5 ( sumber; permen KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 )

## 2)  Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima
Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  Rasio  Pinjaman  yang  Diterima terhadap Dana yang Diterima, yaitu:
Pengukuran  rasio  pinjaman  terhadap  dana  yang  diterima  ditetapkan  sebagai berikut:
a)  Untuk  rasio  pinjaman  lebih  kecil  dari  60%  deberikan  nilai  25,  untuk  setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
b)  Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh sekor penilaian.

## Tabel Standar Perhitungan Rasio Pinjamanyang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima
Rasio Pinjaman (%) Nilai Bobot (%)  Skor < 60 25 5 1,25 60 ≤ X < 70 50 5 2,50 70 ≤ X < 80 75 5 3,75 80 ≤ X < 90 100 5 5
( sumber; permen KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 )
= 𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑘
𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝑋 100%
= pinjaman yang diterima dana yang diterima 𝑋 100%

## 4.  Kualitas Aktiva produktif
Aktiva  produktif  merupakan  kekayaan  koperasi yang  mendatangkan penghasilan  bagi  koperasi  yang  bersangkutan.  Adapun  penilaian  aspek  kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:
1.  Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Tabel Standar perhitungan skor rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman yang diberikan Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor <25 0 10 0.00 26-50 50 10 5.00 51-75 75 10 7.50 >75 10 10 10.00 ( sumber; permen KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 )
2.  Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:
a.  Menghitung  perkiraan  besarnya  risiko  pinjaman  bermasalah  (RPM) sebagai berikut:
1) 50% dari pinjaman yang diberikan yag kurang lancar (PKL)
2) 70% dan pinjaman yang diberikan yang diragukan (PDR)
3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PR) b.  Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang diberikan
𝑅𝑃𝑀 (50%𝑥𝑃𝐾𝐿)+(75%𝑥𝑃𝐷𝑅)+(100%𝑥𝑃𝑀)
𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 X100%
Perhitungan penilaian:
 Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0.
 Untuk  setiap  penurunan  rasio  1%  dari  45%  nilai  ditambah  2,  dengan maksimum nilai 100; dan
 Nilai dikalikan degan bobot 5% dperoleh skor penilaian.
Tabel Stadar perhitungan RPM Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor >45 0 5 0 40<x<45 10 5 0,5 30<x≤40 20 5 1,0 20<x≤30 40 5 2,0 10<x≤20 60 5 3,0 0<x≤10 80 5 4,0 0 100 5 5,0 ( sumber; permen KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 )
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 X100
%
= 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 X 100%
3.  Rasio cadangan risiko terhadap rasio pinjaman bermasalah Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rasio cadangan risiko terhadap rasio pinjaman bermasalah
Untuk  memperoleh  rasio  cadangan  terhadap  risiko  pinjaman  bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk rasio 0 %, berarti tidak  mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0
b. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0%, nilai ditambah 1-100, dan
c.  Nilai dkalikan bobot sebesar 5% diperoleh nilai penilaian.
Tabel Standar cadangan risiko terhadap rasio pinjaman bermasalah Rasio (%) Nilai Bobot Skor 0 0 2 0 1-10 10 2 0,5 11-20 20 2 1,0 21-30 30 2 1,5 31-40 40 2 2,0 41-50 50 2 2,5 51-60 60 2 3,0 61-70 70 2 3,5 71-80 80 2 4,0 81-90 90 2 4,5 91-100 100 2 5,0 ( sumber; permen KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 )
4.  Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

## Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinujaman yang diberikan
Tabel Standar perhitungan rasio pinjaman berisiko Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor >30 25 5 1,25 26-30 50 5 2,50 21-25 75 5 3,75 <21 100 5 5,00 (sumber; permen KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016)

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan  tertentu.  (Sugiono,  2017:2)  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode Penelitian  kuantitatif.  Metode  penelitian  kuantitatif  adalah  metode  penelitian  yang melandaskan  pada filsafatpositivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  dan
= cadangan risiko pinjaman bermasalah x 100%
= pinjaman yang berisiko pinjaman yang diberikan 𝑥 100%
sample  tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan  instrument  penelitian,  analisis data bersifat kuantitatif.

## 1) Objek/Lokasi Penelitian
Objek  penelitian  adalah  Koperasi  Usaha  Makmur  KODIM  Palembang.  Jln.  Di Ponegoro No. 15 palembang.

## 2) Sumber data
Sumber  data  yang  digunakan  oleh  penelitian  ini  adalah  sumber  data  Primer, sumber  data  primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  sendiri  oleh  perorangan  atau suatu  organisasi  secara  langsung  memberikan  data,  kepada  pengumpul  data  dari objek  yang  diteliti  dan  untuk  kepentingan  studi  yang  bersangkutan  yang  dapat berupa interview, observasi.

## 3) Teknik Analisis Data
Metode  deskriptif  dan  kuantitatif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  atau  untuk  menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak dgunakan  untuk  membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas.Dalam  penelitian  ini,  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi,  dan  studi  kepustakaan. Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  analisis  deskriptif kuantitatif  dengan  menganalisis  rasio-rasio  keuangan  yang  berpedoman  pada Peraturan  menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia Nomor 06/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman  Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit  Simpan  Pinjam  Koperasi  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat kesehatan koperasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1) Aspek Permodalan
Aspek  permodalan  dinilai  untuk  mengetahui  informasi  mengenai  keuangan modal  koperasi  Usaha  Makmur  KODIM  Palembang  dalam  mendukung  kegiatan operasionalnya.  Berikut  ini  merupakan  penjelasan  terkait  dengan  rasio-rasio  aspek permodalan  berdasarkan  hasil  penilaian  kinerja  keuangan  koperasi  Usaha  Makmur KODIM Palembang tahun 2017-2019.
a) Rasio modal sendiri terhadap total aset
Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan  modal sendiri pada koperasi  Usaha  Makmur  KODIM  Palembang  dalam  mendukung  pendanaan terhadap total aset yang dimilikinya.
Berdasarkan  perhitungan  modal  sendiri  terhadap  total  aset,  pada  tahun  2017 sebesar  87,67%  menunjukan  nilai  25  dengan  skor  1,50,  maka  dapat dikategorikan  dalam  pengawasan.  Pada  tahun  2018  terjadi  kenaikan    sebesar 2,07%  menunjukan  nilai  25  dengan  skor  1,50,  dapat  dikategorikan  dalam pengawasan  dari  tahun  2017,  Dan  pada  tahun  2019  terjadi  penurunan  dari tahun  2018  sebesar  10%  menunjukan  nilai  25  dengan  skor  1,50,  dapat dikategorikan dalam pengawasan.
b) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko
Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan  modal sendiri  pada koperasi  Usaha  Makmur  KODIM  Palembang  dalam  mendukung  pendanaan terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang dimilikinya.
Berdasarkan  perhitungan  modal  sendiri  terhadap  pinjaman  yang  diberikan berisiko, pada tahun 2017 sebesar 4,38% menunjukan nilai 50 dengan skor 6, dapat  dikategorikan  dalam  pengawasan  khusus.  Pada  tahun  2018  terjadi kenaikan    sebesar  0,33%  menunjukan  nilai  50  dengan  skor  6,  dapat dikategorikan  dalam  pengawasan  khusus.  Dan  pada  tahun  2019  terjadi penaikan  kembali  seperti  tahun  2018  sebesar  0,17%  menunjukan  nilai  50 dengan skor 6, dapat dikategorikan dalam pengawasan khusus.
c) Rasio modal sendiri tertimbang terhadap ATMR
Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan  modal sendiri pada koperasi  Usaha  Makmur  KODIM  Palembang  dalam  mendukung  pendanaan terhadap ATMR yang dimilikinya.
Berdasarkan perhitungan modal sendiri tertimbang terhadap ATMR, pada tahun 2017  sebesar  87,67%  menunjukan  nilai  100  dengan  skor  3.00,  dapat dikategorikan  sehat.  Pada  tahun  2018  terjadi  kenaikan    sebesar  2,07% menunjukan  nilai  100  dengan  skor 3.00,  dapat  dikategorikan  sehat.  dari  tahun 2017,  Dan  pada  tahun  2019  terjadi  penurunan  dari  tahun  2018  sebesar  10% menunjukan nilai 100 dengan skor 3.00, dapat dikategorikan sehat.
Dari Hasil penelitian yang dilakukan ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Putu Eka (2019) hasil penelitian menunjukan bahwa aspek  permodalan  tahun  2016-2018  mendapat  nilai  25  dengan  skor  yang dihasilkan  1,50  dan  skor  maksimal  6.  Pada  rasio  modal  sendiri  terhadap  total asset  koperasi  dapat  dikategorikan  Dalam  pengawasan,  sedangkan  rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan berisisko  dikategorikan Dalam pengawasan  khusus  dan  pada  rasio  modal  sendiri  tertimbang  terhadap  ATMR dapat dikategorikan Sehat.

## 2) Efisiensi
a) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor
Penilaian  aspek  efisiensi  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  kemampuan koperasi  Usaha  Makmur  KODIM  Palembang  dalam  memberikan  pelayanan kepada anggotanya.
Berdasarkan  perhitungan rasio  beban  usaha  terhadap  SHU  kotor    pada  tahun 2017 sebesar 1,20% menunjukan nilai 100 dengan skor 4, dapat dikategorikan dalam pengawasan khusus. pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 0,07% menunjukan  nilai  100  dengan  skor  4,  dapat  dikategorikan  cukup  sehat.  pada tahun 2019  terjadi  kenaikan  dari  tahun 2018,  sebesar  0,03%  menunjukan  nilai 100 dengan skor 4, dapat dikategorikan dalam pengawasan khusus.
b) Rasio efisiensi pelayanan biaya karyawan terhadap volume pinjaman
Penilaian  aspek  efisiensi  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  kemampuan koperasi  Usaha  Makmur  KODIM  Palembang  dalam  memberikan  pelayanan kepada anggotanya.
Berdasarkan  perhitungan  rasio  efisiensi  pelayanan  pada  tahun  2017  sebesar 11,30% menunjukan nilai 50 dengan skor 1,00, dapat dikategorikan sehat. pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 1,44% menunjukan nilai 75 dengan skor 1,50,  dapat  dikategorikan  sehat.  pada  tahun  2019  terjadi  kenaikan  dari  tahun 2018,  sebesar  1,77%  menunjukan  nilai  50  dengan  skor  1,00,  dapat dikategorikan sehat.
Dari Hasil penelitian yang dilakukan ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Panduwinata (2019) aspek efisiensi menunjukan nilai 50  dengan  skor  yang  dihasilkan  1,00 dengan  maksimal  2,  dapat dikategorikan dalam  pengawasan  khusus.  Rasio  beban  usaha  terhadap  SHU  kotor  dapat dikategorikan  dalam  pengawasan  khusus  dan  pada  rasio  efisiensi  pelayanan biaya karyawan terhadap volume pinjaman dapat dikategorikan sehat.

## 3) Aspek Likuiditas
Aspek  likuiditas  dinilai  untuk  mengetahui  emampuan  suatu  lembaga  menutupi kewajiban  jangka  panjang  dengan  menggunakan  aset  yang  paling  mudah mengkonversi  menjadi  uang  kas.Berikut  ini  merupakan  hasil  penilaian  kinerja keuangan koperasi Usaha Makmur KODIM Palembang tahun 2017-2019.
a) Rasio Kas
Penilaian  aspek  efisiensi  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  kemampuan koperasi  Usaha  Makmur  KODIM  Palembang  dalam  memberikan  pelayanan kepada anggotanya.
Berdasarkan  perhitungan  rasio  kas  pada  tahun  2017  sebesar  11,54% menunjukan  nilai  100  dengan  skor  10,  dapat  dikategorikan  sehat.  pada  tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 10.44% menunjukan nilai 25 dengan skor 2,5, dapat dikategorikan dalam pengawasan. dari 2017, dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan pada tahun 2018 sebesar 13,24% menunjukan nilai 50 dengan skor 5, dapat dikategorikan dalam pengawasan khusus.
b) Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima
Penilaian  aspek  efisiensi  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  kemampuan koperasi  Usaha  Makmur  KODIM  Palembang  dalam  memberikan  pelayanan kepada anggotanya.
Berdasarkan  perhitungan  rasio  pinjaman  yang  diberikan  terhadap  dana  yang diterima  pada  tahun  2017  sebesar  39,12%  menunjukan  nilai  25  dengan  skor 1,25,  dapat  dikategorikan  dalam  pengawasan.  pada  tahun  2018  terjadi kenaikan  sebesar  9,43%  menunjukan  niali  25  dengan  skor  1,25,  dapat dikategorikan  dalam  pengawsan.  dan  pada  tahun  2019  terjadi  kenaikan  dari tahun  2018  sebesar  0,16%  menunjukan  nilai  25  dengan  skor  1,25,  dapat dikategorikan dalam pengawasan.
Dari Hasil penelitian yang dilakukan ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang  telah  dilakukan  oleh  Panduwinata  (2019)  menunjukan  nilai  25  dengan skor 2,5 dapat dikategorikan dalam pengawasan khusus.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Berdasarkan  pengolahan  data  keuangan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat diambil  kesimpulannya  bahwa  tingkat  kesehatan  koperasi  Usaha  Makmur  KODIM Palembang pada tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:
a. Ditinjau  dari  aspek  permodalan,  kualitas  permodalan  pada  modal  sendiri terhadap  total  aset  koperasi  Usaha  Makmur  KODIM  Palembang  pada  tahun 2017-2019  dapat  dikategorikan  dalam  pengawasan.  Pada  tahun  2017-2019 modal  sendiri  terhadap  pinjaman  diberikan  yang  berisiko  mengalami  kenaikan dapat dikategorikan dalam pengawasan khusus. Pada tahun 2017-2019 modal sendiri  tertimbang  terhadap  ATMR  mengalami  kenaikan,  dapat  dikategorikan sehat.
b. Ditinjau dari aspek Efisiensi, kualitas efisiensi beban usaha terhadap SHU kotor koperasi  Usaha  Makmur  KODIM  Palembang  pada  tahun  2017  dapat dikategorikan  dalam  pengawasan  khusus.  Pada  tahun  2018  mengalami kenaikan  dapat  dikategorikan  cukup  sehat.  Pada  tahun  2019  mengalami penurunan.  Pada  tahun  2017-2019  pada  pelayanan  biaya  karyawan  terhadap volume pinjaman dapat dikategorikan sehat.
c. Ditinjau  dari  aspek  Likuiditas,  kualitas  rasio  kas  dan  bank  terhadap  kewajiban lancar  koperasi  Usaha  Makmur  KODIM  Palembang  pada  tahun  2017  dapat dikategorikan  sehat.  Pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  dapat dikategorikan  dalam  pengawasan.  Pada  tahun  2019  mengalami  penurunan dapat dikategorikan dalam pengawasan khusus. Pada pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada ahun 2017-2019 dapat dikategorikan dalam pengawasan.

## 2) Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  didapat  dari  hasil  analisis  tingkat kesehatan  koperasi  usaha  makmur  KODIM  Palembang  periode  2017-2019,  maka saran yang simpulkan adalah sebagai berikut:
a. Sebaiknya  penghitungan  laporan  keuangan  koperasi  Usaha  Makmur  KODIM Palembang  menggunakan  peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  06/Per/Dep.6/IV/2016  sehingga  dapat melihat kesehatan keuangan koperasi untuk setiap tahunnya.
b. Dilihat  dari  kualitas  permodalan  koperasi  usaha  makmur  KODIM  Palembang modal sendiri terhadap total aset pada tahun 2017-2019 berada dalam kategori dalam  pengawasan,  sedangkan  modal  sendiri  terhadap  pinjaman  diberikan yang  berisiko  tahun  2017-2019  tejadi  kenaikan  yaitu  dalam  kategori  dalam pengawasan khusus, dan modal sendiri tertimbang terhadap ATMR pada tahun 2017-2019 terjadi kenaikan lebih baik,  maka pengelola koperasi usaha makmur KODIM Palembang dapat meningkatkan kualitas efisiensi yang baik.
c. Dilihat dari kualitas efisiensi koperasi usaha makmur KODIM Palembang beban usaha  terhadap  SHU  kotor  pada  tahun  2017  berada  dalam  kategori  dalam pengawasan  khusus,  maka  pengelola  koperasi  usaha  makmur  KODIM Palembang  dapat  meningkatkan  lagi  yang  cukup  baik  menjadi  baik.  Dan  pada tahun 2018 terjadi kenaikan dalam kategori cukup sehat, dan terjadi penurunan kembali  pada  tahun  2019  dalam  kategori  dalam  pengawasan  khusus.  Maka pengelola diharapkan dapat mempertahankan kondisi yang cukup baik menjadi
baik.  Sedangkan  pada  tahun  2017-2019  pada  pelayanan  biaya  karyawan terhadap volume pinjaman terjadi kenaikan yaitu dalam kategori sehat.
d. Dilihat  dari  kualitas  likuiditas  rasio  kas  koperasi  usaha  makmur  KODIM Palembang  kas  dan  bank  terhadap  kewajiban  lancar  pada  tahun  2017  dalam kategori  sehat.  Maka  pengelola  diharapkan  dapat  mempertahankan  kodisi  ini untuk  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2018-2019  terjadi  penurunan  yaitu  dalam kategori  dalam  pengawasan.  Sedangkan  pinjaman  yang  diberikan  terhadap dana  yang  diterima  pada  tahun  2017-2019  mengalalami  penurunan  dengan kategori  dalam  pengawasan,  maka  pengelola  dapat  melakukan  perbaikan dalam pengelolaan aspek likuiditas dengan cara menyalurkan dana tersebut ke nasabah  dalam  bentuk  pinjaman,  sehingga  dapat  mengembangkan  usahanya dan nanti bisa membesarkan keuntungan yang diperolehnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, Putu Eka, dkk. 2019. Analisis kinerja keungan dan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam tahun 2015-2017. jurnal ilmiah  nahasiswa Akuntansi Universitas pendidikan Ganesha, Vol:10 No:2 tahun 2019.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan : Jakarta.
Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009  tentang  Tingkat  Kesehatan  Koperasi  Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
Panduwinata  Fina.  (2019). Analisis  Kinerja  Keuangan  pada  Koperasi  SMK  Utama Bakti Palembang. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Palembang.
Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  No.06/Per/Dep.6/IV/2016  tentang  Pedoman  Penilaian  Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia Nomor:  12/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  pedoman  Umum  Akuntansi  Koperasi Sektor Rill.
Rudianto. (2010). Akuntansi Koperasi , Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama
Sugiyono.2017, Metode Penelitian Bisnis . Bandung: alfabeta.
Undang-Undang  Peraturan  Menteri  Negara  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
Undang-Undang RI No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
Wuwungan,  J.Y.S.2015,  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  Atas  Persediaan  Pada  Apotik  Uno  Medika. Jurnal EMBA  universitas  Sam  Ratulangi  Manado. http://www.ejournalunsrat.ac.id diakses 8 Februari 2016, Vol.3, No.4.Hal.498-507.