## PENDAHULUAN
Dalam organisasi pemerintah kebijakan adalah suatu  langkah  yang    diambil  untuk  menyelesaikan masalah-masalah  publik  yang  terjadi  di  masyarakat, dimana  pelaksanaan  itu  menjadi  tanggungjawab  para
aparatur  negara  dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Saat  ini  fenomena  kerusakan  lingkungan terjadi  di  seluruh  sektor,  salah  satunya  adalah  sektor pertambangan.  Pertambangan  sebagai  industri  yang mempunyai  resiko  kerusakan  lingkungan  yang  tinggi

## ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Policy Analysis of People's mining area in Katingan Regency, Central Kalimantan Province
Muhaimin Noor * Juliansyah
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: muhaimin.noor@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  mendiskripsikan  bagaimana penetapan  kebijakan  wilayah  pertambangan  rakyat  di  Kabupaten  Katingan Provinsi  Kalimantan  Tengah,  serta  masalah  atau  kendala  apa  saja yang  menjadi penghambat  penetapan  kebijakan  wilayah  pertambangan  rakyat  di  Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari sumber data  primer  (Kepala  Bidang,  Kepala  Seksi,  Staf  Pelaksana  dan  Masyarakat). Teknik  untuk  mengumpulkan  data  dengan  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa:  (1)  Kegiatan  pertambangan tanpa  ijin  yang  ada  di  Kabupaten  Katingan  menyebabkan  kerusakan  lingkungan jika dibiarkan maka  kerusakan lingkungan akan semakin bertambah parah, dari permasalahaan  tersebut  pemerintah  merumuskan  Kebijakan  wilayah pertambangan  rakyat  sebagai  tempat  masyarakat  pertambanga  rakyat  bekerja. (2)  Dengan  adanya  kebijakan  wilayah  pertambangan  rakyat  masalah pertambangan  tanpa  ijin  bisa  teratasi  dan  kerusakan  lingkungan  akan  semakin berkurang  sementara  wilayah  yang  di  usulkan  tentu  sadah  ada  potensiya.  (3) Manfaat  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten Katingan. (4) Kebijakan tersebut masih belum bisa diterbitkan sampai  ada  keputusan  dari    Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral, namun  wilayahnya  sudah  di  usulkan  Pemerintah  Kabupaten  Katingan.  (5)  Jika kebijakan  ini  masih  belum  ditetapkan  maka  pemerintah  akan  membuat peraturan Daerah atau peraturan Bupati. Kata Kunci: Analisis
Kebijakan Pertambangan
Keywords :
Analysis
Policy
Mining
Accepted June  2015

## Published
Oktober 2015

## Abstract
This  research  aims  to  explain  and  describe  how  policies  for  the  establishment  of people's mining areas in the Katingan district of central Kalimantan province, as well as any problems or constraints that become the policy of fixing People's mining areas in the Katingan district of central Kalimantan province.
This research uses qualitative research, data sources consist of primary data sources (head of the field, head of the section, executive staff, and community). Techniques for collecting data with observations, interviews, and documentation. The results of the study  indicated  that:  (1)  Unlicensed  mining  activities  in  Katingan  Regency  cause environmental damage if left behind, environmental damage will become worse, from the  problems  of  the  government  Formulating  the  people's  mining  area  policy  as  a place for people working in the community. (2) With the policy of the mining area of people's  mining  problems  without  permits  can  be  resolved  and  the  environmental damage will be reduced while the proposed territory is certainly fast there is Potential. (3) The benefit of this policy is to increase the regional real income (PAD) of Katingan County. (4) The policy is still not able to be published until the decision of the Ministry of  Energy  and  Mineral  resources,  but  the  territory  has  been  proposed  to  the Government  of  Katingan  Regency.  (5)  If  this  policy  is  still  not  established  then  the Government will make regional regulations or rules of the regent.
selalu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah dan  masyarakat,  masalah  yang  sampai  saat  ini  masih menjadi  perhatian  adalah  Pertambangan  Tanpa  Izin (PETI).
Kegiatan  pertambangan  sepertinya  sudah menjadi  mata  pencaharian  sebagian  masyarakat  akibat penambangan  ternyata  memberikan  masalah  bagi daerah. Dengan maraknya kegiatan pertambangan yang dilakukan  di  Kabupaten  Katingan  yang  berpotensi merusak  lingkungan  serta  merugikan  Negara  dengan tidak tertariknya kewajiban pajak dan pungutan lainnya.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2010  Tentang  Wilayah Pertambangan  dalam  rangka  memberikan  kesempatan kepada  masyarakat  yang  berada  pada  runga  lingkup Kabupaten Katingan, baik orang perorangan, kelompok masyarakat, maupun koperasi  untuk melakukan usaha pertambangan,  ditetapkan  Wilayah  Pertambangan Rakyat  (WPR).  Sehingga  di  Kabupaten  Katingan  harus memperhatikan  hal  tersebut.  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  Pemerintah  menetapkan  kebijakan  Wilayah Pertambangan  Rakyat  (WPR)  sebagai  tempat memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang legal dan resmi supaya tidak ada pertambangn tanpa izin.
Menurut  Chaizi  Nascha  (Pasolong,  2007:  39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan  pemerintah  dalam  pembuatan  suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat perturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial  dalam masyarakat, yang  akan dijadikan acuan  perumusan  kebijakan  agar  tercipta  hubungan yang harmonis.
Menurut  Lukas  Setia  Atmaja  (Fahmi, 2011:140)  mengatakan  bahwa  analisis  adalah  untuk mendapatkan  pengukukan-pengukuran  yang  dapat digunakan  untuk  membuat  keputusan,  memprediksi dan merencanakan operasi di waktu mendatang.
Menurut Dunn (Subarsono, 2005:19) mengatakan analisis kebijakan merupakan proses kajian yang  mencakuplima  komponen,  dan  setiap  komponen
dapat  berubah  menjadi  komponen  yang  lain  melalui prosedur metodologi seperti :
1. Perumusan masalah
Perumusan  masalah  yaitu  memberikan  informasi mengenai  kondisi-kondisi  yang  menimbulkan masalah.
2. Peramalan
Peramalan  ialah  memberikan  informasi  mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya  alternatif  kebijakan,  termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
3. Rekomendasi
Memberikan  informasi  mengenai  manfaat  bersih dari  setiap  alternatif,  dan  merekomendasikan alternatif  kebijakan  yang  memberikan  manfaat paling tinggi.
4. Monitoring Memberikan  informasi  mengenai  konsekuensi sekarang  dan  masa  lalu  dari  diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
5. Evaluasi Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

## METODOLOGI
Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan Wilayah  Pertambangan  Rakyat  (WPR)  pada  Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan. Peneliti berusaha lebih mendekatkan diri kepada obyek secara utuh,  sehingga  mampu  menganalisis  masalah  yang terjadi.  Hal  ini  merujuk  pada  pendapat  yang diungkapkan  Bogdan  dan  Biklen  (Emzir,  2011;  2-3), penelitian  kualitatif  memiliki  latar  aktual  sebagai sumber  langsung  data  dan  peneliti  merupakan instrumen  kunci.  Penelitian  kualitatif  adalah  deskrip data  yang  dikumpulkan  lebih  mengambil  bentuk  kata- kata atau gambar dari pada angka-angka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  Penetapan  Wilayah Pertambangan  Rakyat  di  Kabupaten  Katingan  dapat disampaikan bahwa :
1. Perumusan Masalah
Maraknya  kegiatan  pertambangan  tanpa ijin  di  Kabupaten  Katingan  yang  dilakukan masyarakat  penambang  hal  itu  dipengaruhi  oleh hasil  yang  menjanjikan  akibat  dari  kegiatan  itu masyarakat  melakukan  kegiatan  tersebut  tanpa memikirkan  dampak  kerusakan  lingkungan, kerusakan  lingkungan  sudah  semakin  banyak seperti  dapat  diketahui  tanah  yang  dulu  hijau  kini banyak  sudah  jadi  lautan  pasir  yang  sudah  tidak dapat  tumbuh    tanaman  lagi,  air  sungai  Katingan yang  dulunya  bisa  di  manfaatkan  oleh  masyarakat sekarang  sudah  tidak  bisa  digunakan  bahkan  ikan keramba  yang  dipelihara  masyarakat    juga  sering mati  akibat  air  sungai  yang  tidak  menentu  bisa keruh  akibat  penambangan  yang  tidak  beraturan. Pemerintah Kabupaten Katingan sudah melakukan penertipan  pertambangan  tanpa  ijin  setiap tahunnya namun hal tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sehingga kerusakan lingkungan semakin  bertambah  parah  karena  jumlah pertambangan  tanpa  ijin  setiap  tahun  semakin bertambah  banyak  dan  menyebar  luas  di  tiap-tiap Kecamatan Kabupaten Katingan.
Kegiatan  pertambagan  tanpa  ijin  di Kabupaten  Katingan  pada  saat    dilakukan penertipan atau razia banyak para penambang yang sedang  tidak  melakukan  kegiatan  menambang  hal itu  disebabkan  informasi  tentang  penertipan dengan  cepat  sampai  kepara  penambang  namun setelah  itu  mereka  melakukan  aktivitas  kembali selain  itu  ada  yang  istirahat  untuk  mencari  lokasi yang  baru  karena  lokasi  yang  lama  sudah  tidak mendapatkan  hasil  yang  memadai.  pihak penambang  menyadari  akan  kerusakan  lingkungan akibat  dari  pertambangan  tanpa  ijin  yang  mereka
lakukan  namun  mereka  tidak  punya  pilihan pekerjaan    lain  yang  bisa  mempunyai  harga  jual yang tinggi.
Jika  pemerintah  ingin  melaksanakan kebijakan  yang  dimaksud  pihaknya  sebagai masyarakat  penambang  tentu  akan  menuruti kehendak pemerintah untuk bekerja di lokasi yang disediakan  tapi  jika  lokasi  yang  disediakan  hanya mempunyai  potensi  yang  sama  seperti  yang mereka dapatkan artinya mereka  juga akan selalu berpindah-pindah  tempat  mencari  tempat  yang baru  untuk  mereka  garap.  Berdasarkan  masalah diatas Pemerintah Kabupaten Katingan merumuskan  kebijakan  untuk  memberikan  atau menyiapkan  wilayah  pertambanga  rakyat  untuk penambang  agar  masyarakat  lebih  mudah  diawasi dalam  pembinaan  dan  mengurangi  terjadinya kerusakan  lingkungan  serta  konflik  antar penambang.
2. Peramalan
Kebijakan
penetapan wilayah
pertambngan  rakyat  itu  nantinya  diharapkan  bisa mengatasi  masalah  pertambangan  tanpa  izin  yang ada  di  Kabupaten  Katingan.  Penetapan  kebijakan yang  di  buat  pemerintah    terbagi  menjadi  3 kategori yaitu :
- Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
- Wilayah Pencadangan Negara (WPN)
Dari ketiga ketegori tersebut pemerintah
mengutamakan  wilayah  pertambangan  rakyat sebagai tempat menampung masyarakat penambang  karena  kebijakan  tersebut  nantinya akan dibagi  lagi untuk  :
- Perorangan 1 hektar
- Kelompok 5 hektar
- Koperasi 10 hektar
Kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk mengatasi  pertambangan  tanpa  izin  agar masyarakat  bisa  mengurus  Izin  Pertambangan
Rakyat  (IPR)  yang  legal  dan  resmi.  Jika  kebijakan wilayah pertambangan rakyat tersebut tidak dibuat maka  nantinya  kerusakan  lingkungan  akibat  dari pertambangan  tanpa  ijin  ini  akan  semakin bertambah  parah  bahkan  akan  merugikan  pihak lain  seperti  pengusaha  ikan  keramba.  Selain  itu pemerintah  tidak  bisa  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  masyarakat  penambang malah konflik antar penambang akan sering terjadi karena  saling  berebutan  lokasi  yang  mempunyai potensi  untuk  ditambang,  masyarakat  penambang sepertinya  banyak  menggantungkan  hidup  dengan bekerja  sebagai  penambang  hal  ini  di  sebabkan harga emas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
3. Rekomendasi Kebijakan  Wilayah  Pertambangan  Rakyat
(WPR)  adalah  salah  satu  program  pemerintah untuk  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan kepada  masyarakat  penambang  serta  Pemerintah dapat  melakukan  penarikan  pajak  dan  pungutan lainnya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku untuk  menambah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang  selama  ini  tidak  pernah  didapat  dari masyarakat  penambang  dengan  begitu  kerusakan lingkungan  bisa  berkurang,  selain  kebijakan tersebut  bisa  mengurangi  akan  terjadinya  konflik pada masyarakat penambang yang selama ini sering terjadi  akibat  perebutan  wilayah  dan  lain-lain. Wilayah  pertambangan  rakyat  yang  diusulkan terdapat di beberapa tempat hal ini dilakukan agar nantinya  lokasi  tersebut  bisa  dimanfaatkan  oleh semua  masyarakat  penambang  seandainya  lokasi yang  satu  sudah  tidak  ada  lagi  pontensinya  maka penambang bisa pindah lokasi yang lainnya.
4. Monitoring Pemerintah Kabupaten
Katingan mengupayakan  kebijakan  tersebut  bisa  diterima oleh  para  penambang  guna  memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk
mengusulkan  wilayah  pertambangan  rakyat  yang sesuai  dengan  yang  mereka  inginkan  sehingga kebijakan  ini  nantinya  benar-benar  mempunyai potensi  untuk  mereka  garap  dengan  begitu kebijakan  wilayah  pertambangan  rakyat  ini  dapat diterima  dengan  mudah  oleh  masyarakat  sehingga benar-benar tapat sasaran. Namun pengusulan itu nantinya  akan  disesuikan  dengan  peraturan  yang berlaku.
Pada  tahun  2010  dan  akhir  2011 kebijakan  wilayah  pertambangan  rakyat  masih belum  dapat  di  usulkan  sebab  Wilayah Pertambangan  (WP)  masih  belum  ditetapkan, tetapi  pada  akhir  Desember  2012  usulan  wilayah pertambangan  rakyat  dapat  di  usulkan  ke  Dirjen Mineral  dan  Batubara  dengan  membuat  draft usulan  yang  resmi.  Pemerintah  Kabupaten Katingan  sudah  melaksanakan  usulan  penetapan wilayah  pertambangan  rakyat  ke  pusat  namun sampai sekarang belum ada jawaban dari Pusat jadi hal  itulah  yang  menyebabkan  kebijakan  penetapan wilayah pertambangan rakyat ini masih belum bisa diterbitkan  sampai  saat  ini.  Selain  itu  kebijakan wilayah  pertambangan  rakyat  tersebut  mamang terkendala  karena  ini  menyangkut  sebuah  wilayah yang  masih  belum  rampung  dalam  rencana  tata ruang wilayah pertambangan.
5. Evaluasi
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah
Kabupaten Katingan  adalah melakukan penertipan pertambangan tanpa ijin atau dikenal dengan istilah razia, selanjutnya pemerintah melakukan
koordinasi masalah penetapan wilayah pertambangan rakyat yang nantinya akan dijadikan ijin pertambangan rakyat dan kemudian pemerintah mengusulkan draft wilayah pertambangan  rakyat  ke  Pusat  hingga  sampai sekarang  tinggal  menunggu  keputusan  dari Kementerian Energi dan Sember Daya Mineral.
Pihak  pemerintah  tidak  akan  tinggal  diam menangani  masalah  pertambangan  tanpa  ijin  ini, jika wilayah yang diusulkan mereka ke Pusat tidak diterbitkan maka pemerintah akan terus berusaha mencari  solusi  dengan  cara  melakukan  konsultasi dan  koordinasi  ke  Kementerian  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  untuk  membahas  masalah pertambangan  tanpa  ijin  serta  keputusan  atau langkah  apa  selanjutnya  yang  akan  diambil  untuk menangani  masalah  pertambangan  tanpa  ijin  ini bisa  teratasi.  Pihaknya  juga  berencana  membuat kebijakan  baru  untuk  mengatur  masyarakat penambang  seperti  penerbitan  Peraturan  Daerah atau  Peraturan  Bupati  Katingan  yang  baru mengenai  pertambangan  tanpa  ijin  sesuai  dengan undang-undang yang berlaku.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang penulis paparkan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Perumusan masalah dalam kegiatan Pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Katingan adalah salah satu mata pencaharian masyarakat penambang hal itu  di  pengaruhi  dengan  nilai  harga  emas  yang  tinggi namun  dibalik  kegiatan  pertambangan  itu  mempunyai dampak  yang  merusak  lingkungan  sehingga  dari permasalahaan  tersebut  pemerintah  Kabupaten Katingan merumuskan kebijakan wilayah pertambangan rakyat  sebagai  tempat  masyarakat  penambang  bekerja yang legal dan resmi agar kegiatan penambang tersebut bisa  diatur  demi  kebaikan  masyarakat  Kabupaten Katingan. Adapaun saran yang diberikan antara lain : 1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan wilayah pertambangan rakyat sendiri  agar  masyarakat  penambang  tidak  merusak lingkungan.
2. Diharapkan pemerintah Kebupaten Katingan segera menentukan  lokasi  wilayah  pertambangan  rakyat untuk  daerah  agar  penambang  bisa  bekerja  sesuai dengan yang direncanakan pemerintah.
3. Diharapkan kepada pemerintah memberikan sangsi kepada masyarakat penambanga yang tidak memiliki ijin.
4. Dari  permasalahan  diatas  diharapkan  kepada
Pemerintah Kabupaten Katingan
mempertimbangkan betapa pentingnya jika kebijakan  wilayah  pertambangan  rakyat  itu  dibuat dan  sebarapa  parahnya  kerusakan  lingkungan  jika tidak dibuat di Pemerintah Kabupaten Katingan.
5. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Katingan  memperhitungkan  manfaat  kebijakan wilayah  pertambangan  rakyat  tersebut  jika diterbitkan  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  dan  manfaat  bagi  para  penambang  agar terhindar  dari  berbagai  konflik  yang  terjadi  pada penambang.
6. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Katingan  melakukan  konsultasi  dan  koordinasi  ke Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral untuk  mendapatkan  kepastian  tentang  kapan kebijakan  wilayah  pertambangan  rakyat  tersebut bisa  ditetapkan  mengingat  betapa  pentingnya kebijakan  wilayah  pertambangan  rakyat  itu  di pemerintah Kabupaten Katingan.
7. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan  mempersiapkan  langkah  baru  jika kebijakan  wilayah  pertambangan  rakyat  tersebut masih  terkendala  dari  Kementerian  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  seperti  memuat  Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

## REFERENSI
Anggara,  Sahya.  2014. Kebijakan  Publik .  Bandung:  CV Pustaka Setia.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik  Edisi  Kedua. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Emzir.  2010. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis
Data. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Eriyanto,  2011. Analisis  Isi  Pengantar  Metodologi  untuk Penelitian  Ilmu  Komunikasi  dan  Ilmu  Sosial Lainnya, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
Fahmi  Irham,  2011. Analisis  Kinerja  Keuangan,  Paduan bagi  Akademisi,  Manajer,  dan  Investor  uuntuk Menilai  dan  Manganalisis  Bisnis  dari  Aspek Keuangan, Alfabeta, Bandung.
Herabudin. 2016. Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: Pustaka Setia
Moleong,  Lexy  J.  2001. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Remaja Rosda Karya, Bandung.
Pasolong,  Harbani  2007. Teori  Administrasi  Publik.
Alpabeta, Makassar.
Riant  Nugroho.  2013. Metode  Penelitian  Kebijakan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sutabri,  Tata,  2012. Analisis  Sistem  Informasi,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Pendidikan . Alpabeta,
Bandung.

## Peraturan-Perundangan
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
Undang-Undang    Nomor  5  Tahun  2002  tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,  Kabupaten  Sukamara,  Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten  Pulang  Pisau,  Kabupaten  Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah.
Peraturan  Bupati  Katingan  Nomor  26  Tahun  2009 tentang  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan. Katingan Dalam Angka, Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  dan  Penanaman  Modal
Kabupaten Katingan 2013.
Surat  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  : 540/211/Tamben tanggal 7 Maret 2013 perihal Penetapan  Wilayah  Pertambangan  Rakyat (WPR)