Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah,
Alfan Afandi, Ido Gustiawan Putra

## PANDANGAN HAKIM MENGENAI PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR  16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

## THE JUDGE'S VIEWS REGARDING ARTICLE 7, PARAGRAPH 2, LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah 1* , Inayatul Anisah 1 , Alfan Afandi 1 , Ido Gustiawan Putra 2 .
1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia.
2 Universitas Terbuka Jember, Jember, Indonesia *E-mail: analaela.fatikhatul99@gmail.com

## ABSTRAK
Sejak diundangkannya Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang- undang  Nomor  01  tahun  1974  tentang  perkawinan,  pengajuan  dispensasi  kawin  di pengadilan  agama  semakin  meningkat  setiap  tahunnya,  hal  ini  menjadi  pro  dan  kontra dikalangan  akadimisi  dimana  dapat  dilihat  setelah  adanya  perubahan  undang-undang perkawinan  menjadikan  angka  perkawinan  dini  meningkat,  Perkawinan  usia  dini  di Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  banyak  faktor,  seperti  rendahnya  tingkat  ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan dan edukasi serta yang paling marak yaitu kehamilan di luar nikah. Maka dalam hal ini perlu peran pemerintah untuk memberi  sosialisasi  hukum  secara  massif  tentang  dampak  dari  pernikahan  dini  Maka dengan ini penulis ingin mengulas mengenai Pandangan Hakim Mengenai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang 16 Tahun 2019 dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Empiris.
Kata Kunci: Dispenasi Kawin, Perkawinan,Usia Dini.

## ABSTRACT
Early marriage in Indonesia is motivated by many factors, such as the low economic level of  the  family,  low  education,  lack  of  employment  opportunities,  the  most  prevalent  is pregnancy out of wedlock and others. Since the promulgation of Law Number 16 of 2019, which  amends  Law  Number  1  of  1974  concerning  marriage,  the  applications  for dispensation of marriage in religious courts have increased annually. This has become both  pros  and  cons  among  academics  which  can  be  seen  after  the  amendment  to  the marriage  law  resulted  the  number  of  early  marriages  to  increase.  Therefore,  in  this circumstance, it is necessary for the government to play a significant legal outreach role regarding  the  effects  of  early  marriage.  Therefore,  using  an  empirical  legal  research technique, the author would like to analyse the judge's opinion on Article 7 Paragraph 2 of Law Number 16 of 2019.
Keywords: Early Age, Marriage, and Marriage Dispensation.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah,
Alfan Afandi, Ido Gustiawan Putra

## PENDAHULUAN
Wirjono  Prodjodikoro  mengatakan  bahwa perkawinan  adalah  hidup  bersama  dari  seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat  tertentu,  dan  jika  dicermati  pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman (Wirjono Prodjodikoro, 1982: 7). Di antara  yang  berpendapat  demikian  mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu  perkawinan  merupakan  suatu  persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan  seorang  perempuan,  seperti  misalnya  suatu persetujuan  jual  beli,  sewa  menyewa  dan  lain- lain.  Sayuti  Thalib    menganggap  bahwa perkawinan  sebagai  perjanjian  suci  antara seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  untuk membentuk  keluarga (Sayuti Thalib, 1986:  47), R.  Subekti  mengatakan  bahwa  perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (R. Subekti,1985:23).
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merevisi usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pasangan  calon  pria  dan  wanita,  Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun 2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan
dispensasi kawin di mana tujuan dari dispensasi kawin sendiri ialah untuk memperketat persyaratan dalam mengajukan perkara dispensasi anak (dibaca menghambat pernikahan dini).  Namun  demikian,  Pasca  Perma  ini  telah berlaku, jumlah perkara yang masuk dan diputus oleh hakim jumlahnya semakin banyak, bahkan jumlahnya  berlipat  ganda  sampai  3-4  kali  lipat dibandingkan  dengan  periode  perma  ini  belum berlaku.  Selain  itu,  dengan  banyaknya  perkara dispensasi kawin yang diterima dan diputus oleh pengadilan  agama  menyebabkan  sering  kali pengadilan  agama  dicap  sebagai  pihak  yang mempermudah  bahkan  melegalkan  perkawinan dini.
Dalam  perkara-perkara  yang  menjadi wewenang  Pengadilan  Agama,  ada  beberapa yang  sangat  berkaitan  dengan  hak-hak  anak, diantaranya  adalah  permohonan  dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah merupakan permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  agar Pengadilan  Agama  memberikan  izin  kepada pemohon agar dapat melangsungkan pernikahannya,  hal  ini  dikarenakan  ada  syarat yang  belum  terpenuhi  oleh  pemohon  (calon) yaitu  berkaitan  dengan  batas  usia  perkawinan (Achmad Cholil, et.al., 2016: 38).
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah,
Alfan Afandi, Ido Gustiawan Putra
Dispensasi  nikah  merupakan  pemberian dari  Pengadilan  Agama  terkait  kelonggaran terhadap  calon  mempelai  dimana  belum mencapai ketentuan usia menikah dalam undang- undang.  Permohonan  dispensasi  nikah  bersifat voluntair  produknya  berbentuk  penetapan. Dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara dispensasi  nikah,  hakim  harus  benar-benar memiliki  dan  mempertimbangkan  perkara  baik itu dari keadilan, mashlahat dan asas kemanfaatan masa depan anak (Achmad Cholil, et.al., 2016: 38).
Perkawinan  dibawah  umur  memiliki dampak negatif dan menimbulkan masalah baru. Mereka  yang  menikah  di  bawah  umur  rawan mengalami perceraian. Sebelum menikah, calon mempelai harus mempersiapkan mental lahir dan batin  termasuk  kematangan  umur.  Dari  aspek kesehatan  khususnya  reproduksi  yang  lemah rawan  terjadi  kematian  baik  pada  anak  maupun ibu. Dalam kesehatan, wanita yang berumur dua puluh satu (21) tahun kebawah organ reproduksi yang dimiliki belum siap untuk mengalami hamil dan  melahirkan  anak.  Selain  itu  akan  muncul kemiskinan  karena  secara  ekonomi  mereka belum siap bekerja. Dan juga terjadi eksploitasi anak  yang  karena  menikah  akhirnya  harus bekerja  dan  merawat  anak  (Rahmah  Maulidi, 2011: 80).
Terkait berlakunya Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan dalam  pelaksanaanya  masih  terdapat  beberapa
penafsiran  mengenai  diterimanya  permohonan dispensasi  kawin,  hal  ini  berkaitan  erat  dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  dimana  dalam  pasal  tersebut  tidak dijelaskan  secara  gamblang  mengenai  syarat diterimanya  permohonan  dispensasi  kawin, hanya saja tertulis “sangat mendesak”, sehingga pemberian  dispensasi  kawin  dibawah  umur memang  sudah  merupakan  putusan  hakim dengan  berbagai  macam  pertimbangan  dan melibatkan berbagai macam pihak dan keluarga mempelai agar terjaminnya pasangan ini sampai dengan  usia  yang  ditetukan,  berbagai  macam stigma  yang  muncul  dari  berbagai  kalangan masyarakat  terkait  pernikahan  dini  dengan alasan-alasan  hamil,  zina  dan  lain  sebagainya menjadikan  pro  dan  kontra  terkait  pernikahan dini.
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat kenaikan angka permohonan  dispensasi  kawin  di  seluruh Pengadilan  Agama  di  Indonesia,  salah  satunya adalah  Pengadilan  Agama  Bondowoso  hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor  baik  internal maupun  exsternal,  Sehingga  dalam  hal  ini penulis hadir memberikan pemahaman mengenai pandangan hakim  terkait pasal 7 ayat 2 tentang alasan sangat mendesak dikabulkannya permohonan  dispensasi    kawin  di  Pengadilan Agama Bondowoso, mengingat angka permohonan  dispensasi  kawin  di  Kabupaten Bondowoso relatif tinggi setiap tahunnya.
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah,
Alfan Afandi, Ido Gustiawan Putra

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini menggunakan  yuridis  empiris.  Metode  analisa yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  data yang dihasilkan berupa deskriptif analisis, pada penelitian  ini  penulis  memperoleh  data  dengan cara  wawancara,  studi  kepustakaan,  maupun observasi,  adapaun  bahan hukum  primer terdiri dari  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  Jo undang-undang  nomor  16  tahun    2019  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen- dokumen  resmi.  Publikasi  tentang  hukum meliputi  buku-buku  teks  hukum,  kamus-kamus hukum,  ensiklopedia  dan  jurnal-jurnal  hukum, bahan-bahan cetakan (print out).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1) Pandangan
Hakim Mengenai
Penerapan    Pasal  7  Ayat  2  Undang-
Undang 16 Tahun 2019.
Tujuan  adanya  batas  usia  perkawinan adalah untuk menghapus diskriminasi dalam hak untuk  membentuk  keluarga  dan  perlindungan hak  atas  anak.  Dengan  usia  matang  diharapkan anak  dapat  melakukan  perkawinan  yang  kekal tanpa  terjadinya  perceraian,  demi  mendapatkan anak  yang  sehat  sehingga  dapat  menurunkan risiko  kematian  ibu  dan  anak.  UU  Nomor  16 tahun  2019  diharapkan  dapat  memenuhi  hak dasar  anak  untuk  memaksimalkan  tumbuh
kembangnya  serta  mendapatkan  pendidikan setinggi  mungkin  dengan  pendampingan  yang baik  dari kedua orang tuanya. Dengan kata lain UU  nomor    16  tahun  2019  diterbitkan  untuk upaya  pencegahan  kenaikan  angka  perkawinan anak dan mencegah praktik perkawinan anak.
Faktanya  pengajuan  Dispensasi  kawin  di Pengadilan  Agama  Bondowoso  dari  tahun ketahun  terus  meningkat  setelah  disahkan undang-undang no 16 tahun 2019  sebagaimana data yang didapat penulis  pada tahun 2019 -2020 dan  ditahun  2021  pemerintah  Kabupaten Bondowoso  gencar  memberikan  sosialisasi dimana  dalam  hal  ini  menjadikan  sedikit penurunan  di  tahun  2021  dan  2022,  berikut gambarkan diagram penerimaan perkara Dispensasi kawin  di Pengadilan  Agama Bondowoso dibawah ini:
Sumber:https://www.harianbhirawa.co.id/pandemi-covid-19- permohonan-dispensasi-nikah-meningkat-di-kabupaten- bondowoso/, di lihat tanggal 27 September 2022, 14:21
Melihat  fakta  diatas  menjadikan  penulis tertarik  untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang menjadikan  hakim  mengabulkan  permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
299 1077 802 461 DIAGRAM PENERIMAAN DISPENSASI KAWIN DI PA BDW
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah,
Alfan Afandi, Ido Gustiawan Putra
Bondowoso,  mengingat  didalam  pasal  7  ayat  2 undang-undang  Nomor  16  tahun  2019  tidak menjelaskan mengenai persyaratan maupun hal- hal  yang  bisa  dijadikan  sebagai  dasar  tidak diterimanya  alasan  permohonan  dispensasi kawin, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019  hanya menyebutkan dengan “alasan sangat mendesak”
Dalam  pelaksanaan  dispensasi  kawin Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman  Mengadili  Permohonan  dispensasi kawin  (Aryatama  Hibrawan,  2019).  Di  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  terdapat syarat  hakim  yang  mengadili  permohonan dispensasi kawin yaitu :
a) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan
Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai  Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem  Peradilan  Pidana    Anak  atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
b) Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas,  maka  setiap  Hakim  dapat  mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
Mengingat akan kekhususan hakim dalam mengadili permohonan  Dispensasi kawin,
Hakim  dalam  memutuskan  perkara  selain melihat kepada sumber hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 perubahan tentang Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, Perma No. 5 Tahun 2019,  dan  Alqur’an,  sunnah  serta  kitab-kitab- kitab  terdahulu,  mereka  juga  menitik  beratkan kepada  sumber  kontekstual  yang  dialami  para pemohon,  baik  itu  faktor  hamil  diluar  nikah, ekonomi maupun kultur budaya.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Haitami selaku  hakim  Pengadilan  Agama  Bondowoso menjelaskan  bahwa  permohonan  dispensasi nikah  di  Pengadilan  Agama  Bondowoso  99 persen  diterima  dan  hampir  tidak  ada  yang ditolak, karena walaupun hakim dalam memutus permohonan  dispensasi  nikah  melihat  kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tetapi juga melihat kepada aspek lain yaitu pasal 1 ayat 5 dan 6 Perma No. 5 Tahun 2019, dimana didalamnya dijelaskan:
Ayat (5) Dispensasi kawin adalah pemberian izin  kawin  oleh  pengadilan  kepada  calon suami/isteri  yang  belum  berusia  19  tahun untuk  melangsungkan  perkawinan;  dan  ayat (6)  Kepentingan  terbaik  bagi  anak  adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan,  kelangsungan  hidup  dan tumbuh kembang anak.
Haitami  juga  menambahkan  dasar  hukum diterimanya  dispensasi  kawin  dengan  merujuk kepada Ayat Alqur’an  surat Al-Isra’ Ayat 32:
Artinya:  dan  janganlah  kamu  mendekati zina;  Sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu perbuatan  yang  keji.  dan  suatu  jalan  yang
buruk.
Selanjutnya  dalam  wawancara  dengan Qomaroni selaku hakim pada Pengadilan Agama
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah,
Alfan Afandi, Ido Gustiawan Putra
Bondowoso menyatakan bahwa Para hakim tentu tidak  meninggalkan  aturan  yang  ada  yaitu memperhatikan  batas  usia  19  tahun  baik  pada calon  suami  atau  istri,  tetapi  harus  di  ingat kembali  bahwa  pada  pada  Perma  No.  5  Tahun 2019  pasal  1  ayat  2  harus  memperhatikan kepentingan  anak  dan  orang-orang  yang mendaftarkan  dispensasi  kawin  rata-rata  sudah darurat dan butuh untuk segera dinikahkan.
Sedangkan    dalam  Perma  No.  5  Tahun 2019  tidak  disebutkan  secara  tegas  komponen- komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, dalam Perma No. 5  Tahun  2019  kebanyakan  hanya  disebutkan komponen administrasinya,  sehingga dalam hal ini,  Haitami    selaku  hakim  Pengadilan  Agama Bondowoso menegaskan terkait alasan mendesak  dalam  pasal  7  ayat  2    dalam mengabulkan  permohonan  dispensasi  kawin merujuk di beberapa ayat Al-qur’an diantaranya adalah:

## 1. Surat An-Nur ayat 3
Artinya:  laki-laki  yang  berzina  tidak mengawini  melainkan  perempuan  yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan  yang  berzina  tidak  dikawini melainkan  oleh  laki-laki  yang  berzina  atau laki-laki  musyrik,  dan  yang  demikian  itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.
2. Surat Al Furqon ayat 54 :
Artinya:    dan  Dia  (pula)  yang  menciptakan manusia  dari  air  lalu  Dia  jadikan  manusia itu  (punya)  keturunan  dan  mushaharah  dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
Sehingga  dari  penjelasan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa,    hakim  merujuk  kepada sumber  hukum  yaitu  Undang-Undang  No.  16 Tahun  2019,  Perma  No.  5  Tahun  2019  dan Alqur’an,  akan  tetapi  jika  hakim  menolak permohonan dispensasi kawin maka mudharatnya lebih besar dari pada maslahat yang akan  didapat  oleh  calon  mempelai  dan keluarganya.  Pernyataan  diatas  diiringi  oleh faktor  yang  terjadi  dilapangan  adapaun  faktor dikabulkannya dispensasi kawin yaitu : 1. Permohonan dispensasi  nikah dengan faktor hamil  diluar  nikah  termasuk  yang  paling sering  diajukan  di  Pengadilan  Agama Bondowoso.  Mengingat  zaman  sekarang merupakan  zaman  dimana  era  teknologi sangat berkembang pesat, semua bisa diakses dengan  mudah.  Haitami  dan  Qomaroni mengatakan bahwa para  pihak  mengajukan dispensasi  nikah  karena  anaknya  terlanjur hamil  diluar  nikah,  dengan  alasan  memang sulitnya mengontrol pergaulan anak.
2. Faktor  rendahnya  pendidikan  dan  ekonomi.
Kedua  hal  ini  saling  berkesinambungan karena  jika  ekonominya  diasa  kurang mampu, biasanya tidak melanjutkan
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah,
Alfan Afandi, Ido Gustiawan Putra
pendidikan yang akhirnya menuntut terutama bagi perempuan untuk segera menikah. 3. Kultur  budaya  (Tradisi)  dan  norma  agama termasuk  faktor  pengajuan  dispensai  nikah yang juga sering terjadi di Pengadilan Agama Bondowoso.  Dari  segi  budaya  atau  tradisi yang  masih  melekat  dibeberapa  masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap  bahwa  perkawinan  di  bawah umur merupakan tindakan yang biasa.
Haitami  menambahkan  bahwa  kultur budaya masyarakat bondowoso adalah menjodohkan  anak  sejak  kecil,  sehingga  hal  ini juga  menjadikan  orang  tua  tidak  ingin  kedua anaknya melakukan perzinahan dan sebab inilah hakim Pengadilan Agama Bondowoso mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

## 2) Dispensasi  Kawin  Ditinjau  Dari  Teori sistem hukum Lawrence M.
Melihat  gambaran  mengenai  pandangan hakim  tentang  “alasan  sangat  mendesak”    dan juga    tingginya  angka  dispensasi  kawin  di Pengadilan  Agama  Bondowoso,  sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, maka dalam hal ini penulis ingin melihat Dispensasi Kawin dengan menggunakan Teori sistem hukum Lawrence M (Lawrence M. Friedman,1975).
yaitu  melihat  keberhasilan  suatu  hukum dengan 3 komponen diantaranya :
Pertama,  struktur  hukum  yaitu  struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau
institusi-institusi  pelaksana  hukum  atau  dapat dikatakan  sebagai  aparat  penegakan  hukum, seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dan  segala  jajarannya  ,  dalam  hukum  perdata terkhusus  pelaksanaan  Undang-Undang  No.  16 Tahun  2019  ,  melihat  tingginya  permohonan dispenasi  kawin,  maka  tidak  hanya  Pengadilan Agama  dan  para  hakimnya  untuk  menangani perkara dispensasi kawin , akan tetapi pentingnya pemerintah    bekerja  sama  dengan  Pengandilan agama,  untuk  melaksankan    sosialisai  agar masyarakat lebih paham akan larangan menikah dibawah umur. Hal ini bertujuan selain menekan tingginya  angka  pernikahan  dini  juga  akan menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Bondowoso.
Kedua, substansi  hukum yaitu merupakan keseluruhan  asas-hukum,  norma  hukum  dan aturan  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  yang tidak  tertulis,  termasuk  putusan  pengadilan, sistem  substansial  dimana  hal  tersebut  yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi  dibuat  olah  orang-orang  yang  ada dalam  sistem  hukum  untuk  mendukung  satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum.
Selanjutnya putusan pengadilan disini juga menjadi  substansi  yang  sangat  berpengaruh terhadap  berhasil  atau  tidaknya  undang-undang No.  16  tahun  2019,  putusan  hakim  diharapkan menjadi  lebih  tegas  dan  pertimbangan  semakin banyak dengan adanya tambahan frasa “dengan
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah,
Alfan Afandi, Ido Gustiawan Putra
alasan  yang  sangat  mendesak”.  Meskipun  pada nyatanya frasa tersebut dimaknai hakim sebagai sesuatu yang sangat global, seperti dikhawatirkan  berbuat  zina,  masalah  ekonomi membuat anak dimohonkan nikah saat usia anak, hingga  adanya  benturan  antara  adat/budaya setempat,  hanya  pertimbangan  hukum  hakim menjadi  satu-satunya  penentu  terhadap  izin dispensasi  nikah  bagi  anak  sebelum  mencapai umur  19  tahun  pernikahan.  ditambah  terdapat pada  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa Pengadilan  wajib  mendengar  pendapat  kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan.
Jadi  dari  segi  substansi  hukum,  Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 cenderung memiliki kerancuan  dalam  hal  frasa  “alasan  yang  sangat mendesak”,  karena  hal  tersebut  menjadi  sangat multitafsir  bagi  hakim  dalam  menanangani perkara  permohonan  dispensasi  nikah.  Bahkan dalam  Perma  No.  5  tahun  2019  juga  tidak dijelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  “alasan sangat  mendesak”,  frasa  tersebut  bukan  hanya digunakan  pada  anak  yang  hamil  diluar  nikah saja,  tetapi  bisa  digunakan  untuk  orang-orang yang  menjadikan  khawatir  akan  zina,  faktor ekonomi  dan  segala  macamnya  bisa  dengan mudahnya mengajukan dispensasi nikah, dimana hal  tersebut  bertentangan  dengan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Dalam  Perma  No.  5  Tahun  2019  juga dijelaskan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan “kepentingan  terbaik  bagi  anak”,  frasa  ini  juga termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni prinsip kepentingan terbaik  bagi  anak,  tetapi  hal  ini  menjadi  tidak sejalan  ketika  hakim  mengabulkan  semua dispensasi  yang  masuk,  sedangkan  frasa kepentingan terbaik bagi anak menurut Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  adalah meminimalisir pernikahan anak.
Ketiga, Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya  masyarakat  yang  menyertai  dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada  masyarakat  maupun  pada  aparat  penegak hukum.  Pada  prinsipnya,  kultur  hukum  suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh  bangsa  bersangkutan  karena  hukum  suatu bangsa  sesungguhnya  merupakan  pencerminan kehidupan  sosial  bangsa  yang  bersangkutan (Satjipto Rahardjo, 1986: 27). Kultur hukum ini adalah  kekuatan  sosial  yang  menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari atau disalahgunakan.  Kultur    hukum  adalah  bagian yang sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat,  karena  semakin  tinggi  kesadaran masyarakat  akan  hukum,  maka  akan  semakin mudah  menciptakan  kultur  hukum  yang  baik serta  dapat  memperbaiki  citra  hukum  yang
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah,
Alfan Afandi, Ido Gustiawan Putra
selama  ini  dipandang  tidak  seimbang  oleh  di hadapan masyarakat selama ini
Jadi  intinya  kultur  hukum  adalah  berupa kepercayaan, opini, cara beripikir dan bertindak serta  kebiasaan,  baik  dari  penegak  hukum maupun masyarakat mengenai hukum dan segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hukum.  dan budaya hukum mengacu pada prilaku orang yang ada  dalam  hukum,  baik  itu  aparat  penegak hukum maupun masyarakat.
Sesuai  data  yang  penulis  peroleh,  bahwa permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama  Bondowoso  sejak  adanya  Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang- Undang No.16 Tahun 2019 (perubahan batas usia nikah  dari  16  tahun  menjadi  19  tahun)  menjadi semakin  tinggi  dan  99  persen  permohonan dispensasi  yang  masuk  diterima  oleh  hakim pengadilan agama Bondowoso.
Hal  ini  sangat  berkaitan  dengan  adanya faktor  kultur  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan tujuan struktur hukum dan substansi hukum, baik itu  dari  kesiapan  orang  yang  menerima  hukum maupun  proses  pelaksanaan  terhadap  hukum tersebut.  Biasanya  masyarakat  belum  bisa menerapkan  aturan  baru  karena  alasan-alasan yang menurut mereka memang sudah darurat dan masih ada peluang untuk melakukan hal tersebut.

## SIMPULAN
Tingginya angka permohonan dispensasi nikah  di  Kabupaten  Bondowoso    didasarkan beberapa  faktor  yaitu  faktor  hamil  diluar nikah,  rendahnya  pendidikan,  ekonomi  dan kultur  budaya,  sedangkan    didalam  Undang- undang  nomor  16  Tahun  2019    dalam mengabulkan  permohonan  dispensasi  kawin hanya    menyebutkan  dengan  “alasan  sangat mendesak”,  sehingga  dalam  hal  ini  hakim dalam  mengabulkan  permohonan  dispensasi kawin  merujuk  kepada  ayat  alqur’an diantaranya surat Al-Isra’ ayat 32 , surat An- Nur  ayat  3  dan  Surat  Al-  Furqan  Ayat  54. Tujuan  hakim  merujuk  kepada  ketiga  ayat tersebut adalah untuk menghilangkan kemudhoratan bagi para pemohon.
Tingginya permohonan dispensasi kawin  di  Kabupaten  Bondowoso  disebabkan adanya  kultur budaya  yang  ada sejak dahulu, dimana  belum  adanya  kesiapan  masayarakat menerima hukum maupun proses pelaksanaan terhadap  perubahan  batasan  umur  minimal menikah  yang  dijelaskan  dalam  Undang- undang  nomor  16  Tahun  2019.  masyarakat belum  bisa  menerapkan  aturan  baru  karena alasan-alasan  yang  menurut  mereka  memang sudah  darurat  dan  masih  ada  peluang  untuk melakukan dispensasi kawin.

## DAFTAR PUSTAKA
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah,
Alfan Afandi, Ido Gustiawan Putra
Aryatama  Hibrawan, “Implementasi  Perma  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak”, Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Implementasi- Perma-Nomor-5-Tahun-2019-Tentang-Pedoman-Mengadili-Permohonan-Dispensasi-Kawin- Sebagai-Bentuk-Perlindungan-Kepentingan-Anak-Oleh-Aryatama-Hibrawan-S-
Cholil, Achmad, et al, 2016, Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9 Tahun.
Lawrence  M.  Friedman,1975, The  Legal  System,  Asocial  Secience  Perspective, Russel  Sage Foundation, New York.
Maulidi ,Rahmah, 2011, Dinamika Hukum Perdata di Indonesia , Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
Satjipto  Rahardjo,1986, Pembangunan  Hukum  dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Nasional, CV. Rajawali: Jakarta.
Subekti ,R, 1985, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
Prodjodikoro, 1981, Hukum Perkawinan di Indonesia , Sumur, Bandung.
Thalib, Sayuti, 1986, Hukum Kekeluargaan di Indonesia , UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima.
Tim Penyusun, Laporan Tahunan Ditjen Badilag MA Republik Indonesia Tahun 2017 Sampai 2020 Tentang Dispenisasi Nikah, Laporan Tahunan (Jakarta: Ditjen Badilag MA Republik Indonesia, n.d.)
https://www.harianbhirawa.co.id/pandemi-covid-19-permohonan-dispensasi-nikah-meningkat-di- kabupaten-bondowoso/,