## MODEL PENDAMPINGAN KEAHLIAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PEMBAHASAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Fakhry Zamzam 1) , Jefirston R Riwu Kore 2) , Harun 3)
1), 2), 3) Program Magister Manajemen Universitas Indo Global Mandiri Jalan Jenderal Sudirman No. 629 Palembang  Kode pos 30129 Email : fakhry@uigm.ac.id 1) , jefirston@uigm.ac.id 2) , harun@uigm.ac.id 3)

## ABSTRAK
Tujuan pendampingan keahlian untuk akselerasi pembahasan RAPBD, menganalisis kendala pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, secara khusus ditujukan untuk mencari model dukungan keahlian dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan dan penetapan APBD. Pendampingan dalam  perspektif metodologi  merupakan  cara untuk  mengembangkan  peran  masyarakat,  sifat  utama pendamping  adalah  sebagai  “animator”. Dalam  proses  pendampingan,  menggunakan  metode participatory action research (PAR). Bahwa participatory action research adalah kombinasi sosial, kerja pendidikan,  dan  aksi  politik  menggunakan  konsep  penelitian  partisipatif  dalam  konteks  metodologi materialis historis, yang didefinisikan sebagai penelitian interaksi demokratis. Model yang dibangun untuk akselerasi  penetapan APBD mengikuti siklus anggaran, kata kuncinya adalah hubungan harmonis antara legislasi  dan  eksekutif.  Pendampingan  keahlian  untuk  membangun  komitmen  legislatif  dan  eksekutif, kemampuan tenaga ahli adalah menjembatani kepentingan Kepala daerah dan DPRD. Untuk pengkuatan Badan Anggaran DPRD perlu didampingi tenaga ahli yang memiliki kompetensi  bidang ahli keuangan daerah  dan  auditing  ,  peran  Sekretariat  DPRD  menjadi  krusial  dalam  merekrutasi  dan  menyiapkan kelompok  pakar    sesuai  kapasitas  yang  dibutuhkan.  Peran  pendampingan  keahlian  untuk  akselerasi pembahasan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah,  faktor  dominan  yang  menentukan  adalah harmonisasi Kepala Daerah dan DPR.
Kata kunci : Pendampingan  Keahlian, Kelompok Pakar,  Banggar.

## 1. PENDAHULUAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  adalah  refresentasi  konstituen  dari  daerah pemilihannya, DPRD secara kelembagaan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Daerah. Terdapat tiga fungsi utama DPRD  yaitu legislasi; anggaran; dan  pengawasan.  Implementasi  ketiga  fungsi  DPRD  tersebut,  didukung  oleh  perangkat  daerah Sekretariat DPRD.
DPRD mempunyai kewenangan membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh kepala daerah; Dalam rangka pengkuatan DPRD menjalankan fungsi anggaran, perlu pendampingan  keahlian.
DPRD  dalam  menjalankan  fungsi  anggaran,  dilakukan  oleh  alat  kelengkapan  Badan  Anggaran (Banggar) yang diketuai oleh Pimpinan DPRD didampingi Sekretaris DPRD sebagai Sekretaris . Tugas Sekretariat DPRD  adalah dalam  rangka pengkuatan alat kelengkapan DPRD antaranya menyediakan kelompok pakar dan tenaga ahli. Pengkuatan Banggar perlu dukungan tenaga ahli keuangan, ekonomi pembangunan  dam  auditing.  Praktik  di  lapangan,  banyak  persoalan  dihadapi  seperti  meningkatkan peran tenaga ahli dalam mengakselerasikan pembahasan rencana anggaran dan pendapatan daerah. Dampaknya pembahasan APBD  tidak mengikuti siklus anggaran dan berlarut-larut.
Subechan dkk (2014) melihat 5 faktor menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBD, studi kasus di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2013 dengan varian sebesar 65,84%, yaitu  (1)  faktor  komitmen  dan  kepentingan  eksekutif,  (2)  faktor  koordinasi  dan  komunikasi  antara eksekutif  dan  legislatif,  (3)  faktor  kompetensi  dan  komitmen  Legislatif,  (4)  faktor  koordinasi  dan kompetensi SKPD, (5) faktor peraturan perundang-undangan.
Sebanyak  34,16%  lainnya,    menurut  Subechan  dkk,    dapat  disebabkan  faktor  lain  selain  dari kelima faktor tersebut di atas. Observasi di lapangan, faktor lain yang dominan tersebut adalah belum
optimal peran keahlian dalam mensupport Badan Anggaran DPRD dan mengakomodasi kepentingan dari anggota  DPRD, termasuk harmonisasi hubungan kerja  DPRD dan Kepala daerah.
Hasil  identifikasi  di  lapangan,  beberapa  kondisi  yang  menyebabkan  terlambatnya  penetapan anggaran antara lain adalah; pembahasan terkadang berlarut-larut sehingga pengesahan RAPBD tidak sesuai  jadwal,  bahkan  melewati  tahun  anggaran  yang  bersangkutan;  masih  ditemukan  penolakan terhadap RAPBD yang diajukan oleh Kepala Daerah, apalagi ketika menjelang penyelenggaraan Pilkada; adanya usaha menjadikan pembahasan APBD sebagai alat untuk negoasasi kepentingan oknum anggota DPRD;  dukungan  keahlian  pada  Sekretariat  DPRD  dirasakan  masih  kurang  optimal  sehingga  perlu ditingkatkan;  hubungan  kerja  Kepala  Daerah  dengan  DPRD  kurang  harmonis  menjadi  penghambat kelancaran  pembahasan  RAPBD;  masih  kentalnya  kepentingan  politik  dalam  pembahasan  anggaran sampai  dengan  terjadinya  politik  transaksional;  dan  pengalaman  dan  pengetahuan  anggota  DPRD berkaitan dengan anggaran masih sangat terbatas.
Penelitian Zamzam, F dkk (2017) Capacity Building Sekretariat DPRD bahwa faktor utama yang dapat  membangun  iklim  organisasi  Sekretariat  DPRD  adalah  hubungan  yang  harmonis  DPRD  dan Kepala daerah. Apabila terdapat hubungan kesetaraan DPRD dan Kepala Daerah secara harmonis, maka penetapan anggaran dapat berjalan tepat waktu, dampaknya kegiatan pembangunan di daerah berjalan dengan efektif.
Bupati  Dompu  Drs.  H.  Bambang  M.  Yasin  (lakeynews.com;  2017)  mengaku  tidak  bisa menyalahkan siapa-siapa, baik DPRD maupun Pemda.“Semua itu terjadi karena kita saling mengunci. Kalau tidak begini, saya tidak mau begini. Itu yang salah dan terjadi,” kata HBY pada wartawan usai menjadi pembina Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tingkat Kabupaten di Lapangan Karijawa, Kecamatan Dompu, Senin 30 Oktober 2017.
Ada beberapa kemungkinan mengapa dapat terjadi keterlambatan Pemda dalam menyelesaikan APBD, menurut  Yustik, Ahmad Erani (2015) Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah:
Proses  perencanaan  seringkali  hanya  bersifat  formalitas  belaka.  Forum  yang  semestinya  bisa mengakomodasi  kepentingan  masyarakat  kurang  mendapat  perhatian,  karena  sebagian  besar  lebih tertarik pada tahap penganggaran. Mudah dipahami, sebab pada tahap penganggaran-lah perhitungan biaya (uang) mulai terbahas. Akibatnya rencana kegiatan yang telah dibuat mesti dibahas ulang ditahap penganggaran yang seringkali bertele-tele karena lahirnya transaksi politik.
1) Keterlambatan penyusunan RAPBD sehingga terlambat diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD. Keterlambatan  ini  bisa  disebabkan  karena  masalah  teknis  manajerial,  rendahnya  kompetensi birokrasi, atau tidak sinkronnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai pedoman.
2) DPRD tidak menjalankan fungsi anggaran dengan baik. Penyebabnya hampir sama dengan apa yang dialami oleh Pemda yakni masalah teknis manajerial dan rendahnya kompetensi anggota DPRD. Di samping itu keterlibatan DPRD dalam penyusunan APBD terlalu jauh sampai jenis kegiatan, besaran anggaran, dan lokasi program.
3) Terjadinya  tarik  ulur  kepentingan  politik  lokal.  DPRD  menghendaki  kepentingan  politiknya  juga kepentingan  pribadinya  terakomodasi  untuk  dimasukkan  dalam  APBD.  Pemda  akhirnya menghadapi dilema. Jika  menolak maka terjadilah ketegangan yang mengakibatkan pembahasan APBD menjadi berlarut-larut. Jika dituruti berarti mengorbankan kepentingan sebagian rakyat.
4) Keterlambatan  evaluasi  oleh  Gubernur.  Rancangan  Perda  tentang  APBD  yang  telah  disetujui Bupati/Walikota bersama DPRD, sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Kemungkinan Gubernur bisa terlambat mengevaluasi.
Dukungan  Keahlian  pada  Bangar,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kapasitas  pembahasan  dan penetapan anggaran. Pendampingan tenaga ahli dibutuhkan dalam rangka pengkuatan Banggar pada pembahasan  anggaran.  Persoalan  optimalisasi  pendampingan  keahlian  untuk  akselerasi  ini  menjadi menarik  untuk  dianalisis,  karena  mempunyai  korelasi  dengan  kelancaran  pembahasan  anggaran  di daerah.
Tujuan Umum Pengabdian kepada masyarakat untuk pengkuatan keahlian Banggar dalam rangka akselerasi  pembahasan  RAPBD  dalam  melaksanakan  fungsi  anggaran  .    Tujuan  khusus  untuk memberikan  dukungan  keahlian  bidang  ekonomi  dan  manajemen  keuangan  agar  pembahasan  dan penetapan APBD berjalan sesuai jadwal.
Kegunaan  Pengabdian  Secara  teoritis  dalam  kerangka  pengembangan  ilmu  pengetahuan pengabdian  ini  dapat  berguna  dalam  rangka  pengembangan  ilmu  manajemen  khususnya pengembangan  ilmu  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  sinergikan  dengan  pendekatan  ilmu administrasi publik.
Dari pendekatan empiris maka hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara praktis dalam tata kelola Sekretariat DPRD yang efektif sebagai berikut ;
1) Bagi  kelembagaan  DPRD  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  kapasitas  anggota  DPRD  dan Banggar dalam menjalankan fungsi anggaran.
2) Bagi  pengambil  keputusan  memberikan  masukan  pertimbangan  dalam  menyusun  kebijakan pengelolaan anggaran kegiatan DPRD yang lebih akuntabel.
3) Bagi  pemerintahan  daerah  dapat mengembangkan  hubungan  check  and  balances  yang  harmonis penyelengaraan pemerintahan daerah dengan prinsif good governance
4) Bagi masyarakat untuk dapat memahami tentang fungsi anggaran DPRD sebagai jalur penyampaian aspirasi.

## 2. METODE  PELAKSANAAN PENGABDIAN
Pendampingan dalam perspektif metodologi merupakan satu cara untuk mengembangkan peran masyarakat,  yang menurut Arliter Tutiho (2010), sifat utama pendamping adalah sebagai “animator” Proses  pendampingan,  menggunakan  metode  Participatory  Action  Research  (PAR).  Fakih,  Mansour (2013) mengatakan bahwa Participatory Action Research adalah kombinasi sosial, kerja pendidikan, dan aksi politik menggunakan konsep penelitian partisipatif dalam konteks metodologi materialis historis, yang didefinisikan sebagai penelitian interaksi demokratis.
Howard Hall, PAR merupakan pendekatan dalam penelitian yang mendorong peneliti dan orang- orang yang mengambil manfaat dari penelitian untuk bekerja bersama-sama secara penuh dalam semua tahapan.  Pada  dasarnya,  PAR  merupakan  melibatkan  secara  aktif  semua  pihak-pihak  yang  relevan (stakeholder) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung di mana pengamalan mereka sendiri sebagai persoalan dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik.

## 2.1     Kelompok Pakar
Kelompok pakar  dalam UU Nomor 17 tahun 2019  adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta  tugas  dan  wewenang  DPRD.  Kelompok  pakar  atau  tim  ahli  bertugas  mengumpulkan  data  dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
Kelompok Pakar atau Tim Ahli dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPRD , dibentuk kelompok  pakar  atau  tim  ahli.  Kelompok  pakar  atau  tim  ahli  diangkat  dan  diberhentikan  dengan keputusan  Sekretaris  DPRD  sesuai  dengan  kebutuhan  atas  usul  anggota  dan  kemampuan  daerah. Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokkan wewenang dan tugas DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

## 2.2     Kelompok Pakar  Badan Anggaran.
Fungsi  penganggaran  merupakan  fungsi  DPRD  yang  berkaitan  dengan  penetapan  dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPRD perlu ditunjang dengan kelompok pakar yang memiliki kemampuan perencanaan/penganggaran keuangan Daerah. Dukungan ini diperlukan anggota dewan ketika merumuskan berbagai kebijakan bersama-sama dengan Kepala daerah,  dalam  bentuk  rumusan  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA),  kebijakan  Keuangan,  kebijakan pengawasan  dan  lainnya,  sedangkan  fasilitasi  tenaga  ahli  perlu  terus  dikembangkan  mengikuti penerapan  sistem  keuangan  pemerintah  yang  terus  berubah.  Mengingat  Fungsi  budgeting  ini merupakan fungsi yang sensitif dan strategis, biasanya sumber terjadinya kesalahan/kekeliruan dan penyalahgunaan keuangan daerah selalu melibatkan kedua unsur pemerintahan daerah tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  rangka  pengkuatan  DPRD  telah  diangkat  kelompok  pakar  yang  ditugaskan  pada  alat kelengkapan  DPRD,  seperti  Badan  Anggaran  DPRD.  Kelompok  pakar  diangkat  oleh  Sekretris  DPRD dalam setiap tahun anggaran, dan dapat  diangkat kembali sesuai dengan kemampuan daerah.
Metode pendampingan keahlian dalam kerangka pengkuatan Banggar selama ini dikelompokkan kepada peran sebagai berikut ;
(1) Konsultasi, yaitu upaya pembantuan yang diberikan pendamping dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan.
(2) Pembelajaran, yaitu transpormasi pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping dalam proses yang terencana.
(3) Konseling,  yakni  membantu menggali  masalah dan  potensi  yang  dimiliki,  membuka  alternatif- alternatif  solusi  dan  mendorong  pengambilan  keputusan  berdasarkan  pertimbangan  yang bertanggung-jawab.

## 3.1     Prinsip Pendampingan
Prinsip pendampingan keahlian yang sudah dilaksanakan adalah prinsip saling asah/asuh/asah dan prinsif egaliter.  Prinsip saling asuh/asah/asih, yaitu adanya hubungan yang dilandasi saling ingin memberi yang terbaik, saling mengayomi dan meluruskan serta saling mengasihi dan membantu. Dalam prinsip ini, peran keahlian adalah memberikan bantuan keahlian sesuai dengan kompetensinya untuk membantu Banggar dalam menjalankan fungsinya.
Prinsip Egaliter, artinya bahwa pendamping memiliki kesamaan sebagai bagian dari masyarakat dengan  tidak  dibatasi  oleh  jabatan, status  sosial tersebut.  Peran  ini  belum  banyak  dilakukan  dalam pendampingan keahlian, sejatinya peran ini dapat ditingkatkan untuk mengakselerasi penetapan APBD. Pendampingan keahian untuk membangun hubungan harmonis eksekutif dan legislatif Tugas Pemdampingan sebagai Fasilitator menurut  Rahayu, Sri,   Noneng R.S,  dan  Ong Andre Wahyu,  (2012) adalah:
a. Mendorong  untuk  melakukan  perubahan-perubahan  sikap,  pengetahuan  maupun  perilaku  baik perubahan secara individual maupun kelompok
b. Melakukan  identifikasi  dan  analisis  masalah, merencanakan  kegiatan,  monitoring  dan  evaluasi bersama dengan kelompok sasaran.
c. Mendorong kelompok sasaran untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.
d. Membantu kelompok sasaran untuk mengorganisir  kegiatan.
e. Mendorong  terjadinya  kerjasama  antar anggota  kelompok  sasaran   dalam  penanggulangan kemiskinan.
f. Membantu masyarakat baik individu maupun kelompok dalam bekerjasama dengan kelompok lain dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya memudahkan msyarakat untuk mendapatkan narasumber dalam  pengembangan  usaha. Memberikan  informasi yang  dibutuhkan  mengenai  pengembangan usaha.
Menjadi  seorang  pendamping  bukanlah  merupakan  suatu  tugas  yang  mudah.  Untuk    menjadi seorang pendamping, menurut  Rahayu, Sri,   Noneng R.S,  dan  Ong Andre Wahyu,  2012, persyaratan yang harus dimiliki adalah: 1. Memiliki kompetensi dan kapasitas kognitif atau pengetahuan yang dalam dan  luas  dibidangnya.  2.  Memiliki  komitmen,  profesional,  motivasi,  serta  kematangan  dalam pelaksanaan pekerjaan. 3. Memiliki kemauan yang sangat kuat untuk membagi apa yang dianggapnya baik bagi sesamanya (orang lain). 4. Memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data, menganalisis dan identifikasi masalah, baik sendiri maupun bersama-sama masyarakat yang didampingi. 5. Memiliki kemampuan  untuk  melakukan  interaksi  atau  membangun  hubungan  dengan  setiap  keluarga.    6. Memiliki kemampuan berorganisasi dan mengembangkan kelembagaan.

## 3.2    Model Pendampingan.
Pendampingan  keahlian  Banggar  dikaitkan  dengan  mekanisme  penyusunan  APBD  menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mengikuti siklus anggaran sebagai berikut; (1) Pendampingan dimulai sejak musrenbang pembangunan desa, pada bulan Januari, bulan Pebruari,  pada pelaksanaan musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Kecamatan  (Musrenbang-Kecamatan);    dan  pada  bulan Maret-April,  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten/Kota.  (2)  Disini, kelompok  pakar  sudah  berperan  sejak  bulan  Januari,  karenanya  pengangkatan  tenaga  ahli  sudah diberikan selambarnya pada bulan Desember tahun sebelumnya. Kelompok pakar sudah dimanfaatkan dalam  kegiatan  reses  dalam  menjaring  aspirasi  masyarakat.  Mengawal  anggaran  mulai  dari    desa
sampai ke kabupaten/kota. Tentunya dengan keterbatasan jumlah kelompok pakar, tidak semua desa dan kecamatan dapat didampingi. Diambil secara sampel beberapa desa dan kecamatan yang mewakili.
Selama  ini  DPRD  belum  memanfaatkan  model  pendampingi  keahlian  ini,  padahal  pada  DPRD terkadang tidak sempat hadir pada musrenbang desa, dengan menugaskan kelompok pakar maka DPRD dapat merefresentasikan inspirasi daerah pemilihannya, dengan meningkatkan peran Kelompok Pakar. Terlibat  dalam  rapar-rapat  anggaran  seperti  :  a.  bulan  Mei,  Penetapan  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD), b. bulan Juni, Pembahasan dan kesepakatan KUA-PPAS DPRD dengan Kepala Daerah; c. bulan  Juli-September,  Penyusunan  Rencana  kerja  Anggaran  Satuan  kerja  Perangkat  Daerah  dan Rencana  Penerimaan  dan  Pendapatan  Daerah,  d.  bulan  Oktober-Nopember,  Pembahasan  dan persetujuan RAPBD antara Pemerintah Daerah  dengan DPRD e. bulan Desember, Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Daftar Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pada model pendampingan selama ini, peran tenaga ahli hanya sebagai pendengar, baik pada rapat anggaran ataupun pada rapat paripurna saja, tidak banyak dimintakan pendapatnya dalam mengkrikiti anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah. Sejatinya kelompok pakar sudah dapat dimanfaatkan unuk  menelaah  KUA  dan  PPAS  yang  diajukan  kepala  daerah,  menelaah  RKA-SKPD  sebagai  bahan masukan pada rapat anggaran, menelaah politik anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Pembahasan  APBD  antara  kepala  daerah  dengan  DPRD  dalam  setiap  tahun  dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu;
a. Pembahasan perubahan APBD tahun anggaran berjalan,
b. Pembahasan APBD Induk tahun anggaran depan
Peran  keahlian  secara  teknis  adalah  menganalisis  anggaran  yang  diajukan  pemerintah  daerah agar  dapat  dipertanggungjawabkan,  secara  politik  anggaran  berpihak  kepada  kepentingan  rakyat. Namun  demikian  dituntut  kapasitas  tenaga ahli  yang  mampu menjembatani  kepentingan DPRD  dan kepala daerah.
Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan dalam gambar di sebelah ini

## Gambar 1. Model Pendampingan Keahlian
Model yang dibangun untuk akselerasi  pembahasan dan penetapan APBD berlangsung mengikuti siklus  anggaran,  kata  kuncinya  adalah  hubungan  harmonis  antara  legislasi  dan  eksekutif. Pendampingan keahlian disini adalah membangun komitmen yang kuat antara legislatif dan eksekutif, kemampuan  kelompok  pakar  adalah  menjembatani  kepentingan  Kepala  daerah  dan  DPRD. Pembahasan anggaran yang berlarut dan transaksional dapat direduksi dengan harmonisnya hubungan eksekutif dan legislative, kapasiatas kelompok pakar mengusahakan pembahasan APBD sesuai dengan siklus anggaran.
Badan Anggaran DPRD Pendampingan *keahlian
*Kapasitas
Penetapan APBD : *Sesuai Jadwal *Siklus efektif
*Lancar Pembahasan RAPBD : *Berlarut larut *Transaksional *Terlambat KDH-DPRD
Yustik, Ahmad Erani (2015), Keterlambatan penetapan APBD seharusnya tidak sampai terjadi, atau  paling  tidak  dapat  direduksi,  seandainya  dalam  penyusunan  APBD  memperhatikan  prinsip penyusunan APBD yang sudah digariskan (ada partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, dan taat asas), serta patuh pada kaidah penganggaran sektor publik yang berlaku (legitimasi hukum, legitimasi finansial, dan legitimasi politik).

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut; 1) Peran  pendampingan  keahlian  dalam  akselerasi  pembahasan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah,  selama  belum  banyak  memberikan  dampak  dalam  mempercepat  penetapan  anggaran, dikarenakan faktor dominan yang menentukan adalah hubungan  harmonis antara Kepala Daerah dan DPRD ,
2) Penetapan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  yang  berlangsung  efektif,  merupakan  komitmen bersama legislatif dan eksekutif dan membuktikan  kuatnya kerjasama Kepala  Daerah  dan DPRD yang berlangsung harmonis untuk kesejahteraan rakyat.
3) Untuk  pengkuatan  Banggar  perlu  didampingi  keahlian  yang  memiliki  kompetensi  ahli  keuangan daerah dan auditing, peran Sekretariat DPRD menjadi krusial dalam merekrutasi dan menyiapkan tenaga ahli yang sesuai kapasitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kegiatan pengabdian ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik instansi maupun perorangan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Rektor Universitas IGM  Bapak H. Marzuki Alie, S.E., M.M., Ph. D.
2. Ketua LPM2K UIGM Ibu Terttiaavini, S.Kom., M.Kom.
3. Pimpinan DPRD didampingi Sekretaris DPRD
4. Anggota DPRD
5. Bapak dan Ibu, Dosen serta mahasiswa yang telah membantu terlaksananya program pengabdian ini.
Semoga menjadi ladang amal dan dapat bermanfaat bagi semua.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliter  Tutiho,  2010,    Fungsi  dan  Metode  Pendampingan  Masyarakat,  http://www.bintan- s.web.id/2010/12/fungsi-dan-metode-pendampingan.html.
Fakih, M.,2003. Community Integrated Pest Management In Indonesia: Institutionalising    Participation And People Centred Approaches. Iied.
Ompu Bahata . 2017, Lakeynews.com. Dompu,  http://lakeynews.com/2017/10/30/hby-pembahasan- anggaran-terlambat-karena-kita-saling-mengunci.
Rahayu, Sri,   Noneng R.S,  dan  Ong Andre Wahyu,  2012,  Evaluasi Strategis Pengembangan  Genteng Guna  Meningkatkan  Produktifitas  Masyarakat  Trenggalek,    Media  Mahardhika  Vol  10  No.  2 Januari 2012
Subechan,  Imam  Hanafi,  Bambang  Santoso  Haryono,  2014,  Analisis  Faktor-faktor  Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus, Jurnal Wacana Sosial dan humaniora. Volume 17, Nomor 1 (2014) , http://www.wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/28
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2009 Tentang MPR. DPD, DPR dan DPRD Yustik, Ahmad Erani, 2015,  Institute for Development of Economics and Finance (INDEF),  Kuliah online 29 Vovember 2015,  http://kampus4u.blogspot.co.id/2015/11/permasalahan-umum-dan-klasik- dalam.html
Zamzam, F, Susanto Y, Desi S,  2017,  The Capacity Building Of The Regional Representatives’ Council Secretariat In South Sumatera, Prosiding Seminar Internasional Unsri SEABC 3 Rd , 17 November 2016 di Palembang.