## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id
Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Conten Berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta
Salma Agustina 1 , Elsa Bonde 2 , Dea Lutfiananda Salsabila 3 , Sylvana Murni Deborah Hutabarat 4 , Ridha Wahyuni 5*
1,2,3,4,5 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
* Corresponding Author: wahyuniridha@upnvj.ac.id
Info Artikel Abstrak Direvisi, 24/05/2024 Perkembangan fasilitas teknologi mempermudah manusia untuk memanfaatkan berbagai  sarana platform digital  yang  ada  termasuk platform  User  Generated Conten (UCG). Namun, disamping berbagai  dampak positif yang ada ternyata juga  membawa  dampak  negatif  berupa  maraknya  pelanggaran  hak  cipta  karya seni musik dan lagu. Tidak adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas bagi perlindungan  karya  seni  dan  lagu  yang  dimanfaatkan  melalui  sarana platform digital  berbasis  UGC  ini,  hal  ini  tentu  bisa  menimbulkan  kerumitan  dalam penegakan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  atas pemanfaatan  karya  seni  dan  lagu.  Adapun  fokus  permasalahan  yang  dikaji dalam  penelitian  ini  adalah  “bagaimana  pengaturan  perlindungan  hak  cipta karya  musik  dan  lagu  di  dalam  digital services platform berdasarkan  Undang- Undang Hak Cipta (UUHC) dan bagaimana perlindungan hak cipta karya seni musik  dan  lagu  di  dalam  digital  services platform berbasis  UGC  berdasarkan UUHC”.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yang sumber  datanya  berbasis  pada  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam UUHC masih terdapat kokosongan  norma  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  atas  pemanfaatan layanan  digital platform yang  berbasis  UGC  termasuk  pasal-pasal  yang mengatur  mengenai  penegakan  hukumnya.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi pemerintah  untuk  dapat  melakukan  revisi  dan  evaluasi  terhadap  beberap  pasal yang relevan di dalam UUHC khususnya terhadap pasal 10 dan pasal 114.  Hal ini  penting  guna  memberikan  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum terhadap hak ekslusif pencipta dan pemegang hak cipta.
Diterima, 18/07/2024
Dipublikasi, 29/07/2024
Kata Kunci: Hak Cipta; Seni Musik dan Lagu; Layanan Media Digital

## Abstract
Keywords: Copyright; Music and Song; Digital Platform Services The development of technological facilities makes it easier for people to utilize all  existing  digital  platform  facilities,  such  as  the  use  of  the  User  Generated Content (UCG) platform. However, in addition to the various positive impacts, it also turns out to have a negative impact in the form of copyright infringement of  music works of  art  and songs that are stored and then used for detrimental things. There is no clear legal regulation regarding the protection of works of art and songs that are utilized through UGC-based digital platforms. This can certainly cause problems in terms of law enforcement. The focus of the problem studied  in  this  research  is  "how  to  regulate  the  protection  of  copyright  for music  and  song  works  on  digital  services  platforms  and  how  to  protect copyright for works of art, music and songs on digital services platforms UGC- based”. The research method used is normative juridical. The research results show that in the Copyright Law there is still a void in the norms governing the protection of the use of UGC-based digital platform services, including articles regulating  legal  enforcement.  Therefore,  it  is  important  for  the  government  to be able to revise and evaluate several relevant articles in the UUHC, especially article  10  and  article  114  of  the  copyrights  law.  This  is  important  to  provide
legal  protection  and  legal  certainty  for  the  exclusive  rights  of  creators  and copyright holders.

## PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini telah memberikan dampak signifikan  terhadap  berbagai  bidang  kehidupan  manusia  termasuk  kekayaan  intelektual. Namun, perkembangan kemajuan teknologi jika tidak dibarengi adanya perlindungan hukum yang jelas maka kemujuan teknologi tersebut dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.  Hal  ini  mengingat  adanya  berbagai  kemudahan  yang  tersedia  sehingga  sangat  rentan disalahgunakan  untuk  tujuan-tujuan  yang  melanggar  hukum.  Salah  satunya  pelanggaran  di bidang  karya  intelektual  hak  cipta.  Melalui  teknologi  yang  menyediakan  berbagai  macam layanan platform sehingga  dapat  mempermudah  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab melakukan  berbagai  perbuatan  curang,  seperti:  pembajakan,  plagiarisme,  dan  pemalsuan terhadap  hasil  karya  seni  seseorang.  Oleh  karena  itu,  dengan  hadirnya  teknologi  yang semakin  maju  dan  kompleks  tesebut  perlu  diimbangi  dengan  peraturan  aturan  hukum  yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya  disebut UUHC)  merupakan  seperangkat  aturan  hukum  di  bidang  kekayaan  intelektual  yang  khusus mengatur  perlindungan  terhadap  hasil-hasil  karya  seni,  sastra  dan  ilmu  pengetahuan  yang dihasilkan manusia. Dan atas karya-karya tersebut melahirkan “hak ekslusif” yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Kedua jenis hak ini memberikan kewenangan kepada  Pencipta untuk mempublikasikan dan memperbanyak karyanya 1 . Tujuan disahkannya Undang-Undang tersebut adalah untuk melindungi karya seni yang dihasilkan oleh seseorang sebagai Pencipta (pengkarya)  yang  dari  hasil  kreativitas  intelektualnya  menghasilkan  karya-karya  yang bernilai  ekonomi,  seperti;  buku,  film,  lagu  dan  musik  sehingga  bisa  tetap  terjaga orisinalitasnya  dan  terhindar  dari  plagiarisme. 2 Jill  McKeough  dan  stewart  ( Intellectual Property  In  Australia ) berpendapat  bahwa  perlindungan  hak  cipta  adalah  konsep  dimana pencipta,  seperti  seniman,  musisi  atau  pembuat  film  memiliki  hak  untuk  memanfaatkan karyanya dan dapat memberi izin kepada pihak lain dan/atau melarang pihak lain  menyalin atau meniru karya tersebut. 3
Namun,  di  dalam  perkembangan  pemberlakuan  UUHC  ditemukan  adanya permasalahan  yang  timbul  khususnya  bagi  Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Cipta  terutama mengenai perlindugan karya seni lagu yang tersimpan di dalam layanan media digital online. Maraknya  berbagai  bentuk  pelanggaran  terhadap  karya-karta  seni  lagu  dan  musik  yang memanfaatkan  media  digital  tersebut  yang  tidak  jarang  pula  menimbulkan  kerugian  hak ekonomi bagi pencipta namun sulit mengangkatnya ke ranah hukum, sementara pada sisi lain
1 Fakhri  Dwi  Priyono,Perlindungan  Hukum  Karya  Cipta  Musik  Terhadap  Musisi  Remik  Ditinjau  Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan  Fatwa  DSN-MUI NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),Skripsi (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah,2023)
2 Moody  Rizqy  Syailendra  &  dkk,Pelanggaran  Hukum  terhadap  Hak  Cipta  Lagu  dan  Musik  di  Indonesia,: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah,
8(4), 2023,
hlm. 3376; https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25887
3 Ibid, hlm. 3376
karya  cipa  lagu  dan  musik    merupakan  salah  satu  objek  ciptaan  yang  dilindungi  di  dalam UUHC. 4
Pengguna  lagu  atau  musik  yang  sering  memutar  kembali  berbagai  jenis  ciptaan  lagu dan musik seseorang untuk tujuan komersial atau menyediakan lagu atau musik karya orang lain  yang akan  diperdengarkan  kepada  orang  lain  untuk  tujuan  komersil, misalnya  memutar musik dan lagu di hotel-hotel, diskotik diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, karaoke dan  sebagainya  seharusnya  mengajukan  izin  terlebih  dahulu  dan  jika  membawa  manfaat ekonomi maka haruslah membayar royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  kompensasi  atas  penggunaan  sebuah  ciptaan  termasuk karya cipta lagu yang membawa manfaat finansial 5
Musik atau lagu memiliki potensi besar mendatangkan manfaat ekonomi hal ini karena musik atau lagu merupakan karya seni yang paling populer di kalangan masyarakat. Berbagai karya seni musik dan lagu tentu bisa memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya. Hal ini mengingat  akan  terus  terjadinya  peningkatan  kecendrungan  masyarakat  untuk  menikmati karya-karya seni musik terutama karya-karya seni yang berkualitas baik sehingga kondisi ini bisa menimbulkan kerentanan terjadinya pelanggaran. Gatot Soepramono berpendapat bahwa “seseorang  yang  menciptakan  sebuah  karya  cipta  pada  umumnya  selain  untuk  digunakan sendiri  juga  ada  potensi  untuk  memperbanyak  karya  tersebut  agar  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat  luas,  salah  satunya  melalui  pemanfaatan  layana  digital  sehingga  dengan  adanya perkembangan teknologi dan informasi tentu memberikan berbagai dampak baik positif juga negatif. 6
Terhadap Perkembangan teknologi yang membawa beberapa dampak negatif tersebut, ternyata  UUHC  yang  ada  saat  ini  dinilai  belum  mampu  menanggulangi  berbagai permasalahan    di  bidang  karya  seni  cipta  terutama  jika  dihadapkan  dengan  permasalahan perlindungan  hak  cipta  atas  pemanfaatan digital  service  platform khususnya  yang  berbasis pada user generated content (UGC). Karen pada praktiknya masih sulitnya penegakan hukum terhadap  pihak-pihak  penyedia  layanan  digital  berbasis  UGC  yang  tidak  dapat  dikenakan Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta jika terjadinya pelanggaran hak cipta. Hal ini  sebagaimana yang terjadi pada kasus yang menimpa terhadap beberapa karya seni musik dan  lagu  milik  artis  terkenal  Melly  Goeslaw.  Atas  permasalahan  tersebut,  Melly  Goeslaw melalui  tim  kuasa  hukumnya  bersama-sama  dengan  PT.  Aquarius  Musikindo  dan  PT. Aquarius Pustaka mengajukan uji materi ke MK berdasarkan registarasi perkara No. 84/PUU- XXI/2023.  Di dalam gugatan uji materi yang diajukan melalui kuasa hukumnya tersebut, ia dan  pengugat  lainnya  mempermasalahkan  masih  terdapatnya  kelemahan  terhadap  bunyi ketentuan  Pasal  10  dan  Pasal  114  UUHC.  Menurutnya,  bahwa  bunyi  ketentuan  kedua  pasal tersebut  dinilai  masih  belum  mengatur  dengan  jelas  dan  tegas  terhadap  pengenaan  sanksi hukum  terhadap  pelaku  pelanggaran  hak  cipta  atas  sebuah  karya  seni  yang  mengunakan media digital  service  platform (platform  layanan  digital)  melalui User  Generated  Content
4 Kezia  Regina  Widyaningtyas,  Tifani  Haura  Zahra.  “Tinjauan  Hak  Cipta Terhadap  Kewajiban  Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik” Jurnal Padjadjaran Law Review, Vol. 9, No. 1, hlm 2, 2021.
5 Rizky  Syahputra,  dkk,Perlindungan  Hukum  Bagi  Musisi  Atas  Hak  Cipta  Dalam  Pembayaran  Royalti, Semarang Law Review (SLR), Vol.3, No.1,2022 hlm.85.
6 Arya Utama, dkk, Perlindungan Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Journal Unmas Mataram, Vol. 17, No.3, 2019, hlm. 79.
(UGC) 7 sementara saat ini sudah cukup banyak pihak yang telah melakukan perbuatan curang untuk  tujuan-tujuan  komersil  melalui  pemanfaatan  fasilitas  media  tersebut.  Fakta  ini  tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perlindungan hak ekslusif pencipta di bidang karya cipya  seni  musik  atau  lagu  khususnya  karya-karya  yang  tersimpan  dan  digunakan  di  dalam layanan  digital  platform  yang  berbasis  UGC.  Masih  adanya  ketidakjelasan  pengaturan  di dalam kedua Pasal tersebut maka dinilai masih adanya kekosongan norma (hukum) mengenai pengaturan  hak  cipta  karya  seni  yang  tersedia  di  dalam  digital services  platform khususnya melalui  pemanfaatan  UGC.  Hal  ini  berakibat,  banyak  para  pelaku  sering  lepas  dari  jeratan hukum dan termasuk pertanggung jawaban hukum atas kerugian ekonomi  yang dialami oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Selain itu , pengelola Platform Layanan Digital juga kerap berlindung di balik Surat Edaran Kominfo Nomor 5/2016 yang mana tidak mewajibkan bagi  para  pengguna  untuk  mengurus  perizinan  hak  cipta  guna  memperoleh  persetujuan penggunaan lagu-lagu dari Pencipta atau Pemegang hak cipta. 8
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas  maka  penulis  menilai  penting  melakukan penelitian  atas  objek  kajian  ini  dengan  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  “Bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta karya musik dan lagu di dalam Digital Services platform berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  (UUHC)  dan bagaimana  perlindungan  Hak  Cipta  karya  seni  musik  dan  lagu  di  dalam  digital services platform yang berbasis User Generated Conten (UGC) berdasakan UUHC ”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal, karena  dalam  penelitian  ini  lebih  banyak  mengunakan  data-data  sekunder  yang  berasal  dari undang-undang,  berbagai  literartur  hukum  dan  lebih  banyak  melakukan  studi  kepustakaan. Sifat penelitian yang digunakan dalam pengembangan penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian  ini  akan  mengguraikan  kasus  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diangkat guna  mendukung  argumentasi  permasalahan  ketika  melakukan  analisis  hukum  sehingga sesuai dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat selama ini.
Kemudian, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, karena penelitian bersifat doktrinal  maka  data-data  sekunder  akan  lebih  dominan  digunakan.  Data  yang  dikumpulkan merupakan  informasi  yang  telah  ada  dan  sengaja  dikumpulkan  sebelumnya  oleh  peneliti untuk  melengkapi  kebutuhan  guna  mendukung  analisis  masalah.  Selanjutnya,  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka  dan  interpretasi  hukum.  Dalam  hal ini menggunakan data yang dihasilkan dari kegiatan mengumpulkan, membaca, mencatat dan mengolah  sejumlah  sumber  bacaan  yang  relevan  berupa  tulisan  seperti  artikel,  jurnal, peraturan  tertulis,  karya-karya  tulis  guna  menelusuri  berbagai  landasarn  teori  yang  relevan. Terakhir, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif karena menganalisis data yang bersifat  deskriptif  atau  naratif,  dan  sumbernya  berasal  dari  studi  literatur  yang  memuat mengenai satu persoalan hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini.
7 Andi Saputra, Detiknews, Tentang Melly Goeslaw Gugat UU Hak Cipta ke MK, https://news.detik.com/berita/d-6862264/tentang-melly-goeslaw-gugat-uu-hak-cipta-ke-mk/2 ,2023,    diakses pada 16 Oktober 2023.
8 Andi  Saputra,  Banyak  Lagu  Dipakai  Ilegal  di  Medsos  Jadi  Alasan  Melly  Goeslaw  Gugat  ke  MK, 2023, https://news.detik.com/berita/d-6861777/banyak-lagu-dipakai-ilegal-di-medsos-jadi-alasan-melly- goeslaw-gugat-ke-mk , diakses pada 16 Oktober 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Karya  Seni Musik  di  Dalam  Digital  platform  Sevices  Berdasarkan  UU  No.

## 28/2014 Tentang Hak Cipta
Karya  seni  musik  indonesia  sampai  saat  ini  terus  berinovasi  dan  terus  mengalami perkembangan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  semakin  kreativnya  para  insan  pekerjaa  seni khsusnya pencipta musik dan lagu dalam menghasilkan karya-karya termasuk ketika mereka mempulikasikan  karya-karyanya.  Perkembangan  kreativitas  para  seniman  khususnya  seni musik  dan  pencipta  lagu  ini  juga  tidak  terlepas  dari  dukungan  perkembangan  pemanfaatan teknologi digital. Melalui fasiltas teknologi yang ada saat ini, tidak sedikit para pekerja seni mempublikasikan  karya-karya  musik  dan  lagunya  melalui  berbagai  media platform  digital musik dan lagu yang tersedia.
Semakin  pesatnya  pemanfataan  berbagai  media  digital  maka  menjadi  penting  bagi pemerintah untuk ikut terlibat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya para  musisi  dan  pencipta  lagu  di  indonesia.  Pentingnya  negara  memberikan  perlindungan terhadap setiap karya seni yang telah dihasilkan oleh setiap orang khususnya terhadap pekerja seni musik dan lagu yang memanfaatkan fasiltas platform digital . Hal ini mengingat berbagai karya  seni  yang  telah  dimuat  ke  dalam platform  digital menjadi  salah  satu  cara  yang  kerap digunakan oleh para seniman (pekerja seni musik) untuk mempulikasikan karyanya sekaligus sebagai  salah  satu  mekanisme  marketing  kepada  masyarakat  guna  memperoleh  manfaat ekonomi.
Pemanfaatan platform  digital oleh  para  Pencipta  lagu  dan  musik  dalam  publikasi karyanya  pada  satu  sisi  tentu  akan  membawa  dampak  positif  karena  para  seniman  musik dapat dengan mudah memperkenalkan karya-karya barunya kepada masyarakat namun pada sisi  lain  pemanfaatan  layanan  media  digital  ini  juga  dapat  menimbulkan  kerentanan  berupa pelanggaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal, secara hukum karya- karya  seni  yang telah  dihasilkan  kemudian  dipublikasikan maka  otomatis akan memperoleh perlindungan hukum, hal inilah yang dikenal dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual  merupakan  hak  yang  diperoleh  dari  hasil  kerja  intelektual  seseorang  yang dituangkan dalam bentuk nyata dan khas (bukan berupa ide atau gagasan) serta adanya syarat publikasi  atau  sudah  dipublikasikan  untuk  mendapatkan  perlindungan. 9 Termasuk  terhadap karya-karya seni berupa ciptaan lagu dan musik agar dapat dikategorikan sebagai hak cipta.
Perlindungan  terhadap  Hak  Cipta  ata  karya  musik  dan  lagu  telah  diatur  di  dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal 1 ayat (1) UUHC,  menyatakan  “Hak  Cipta  adalah  hak  ekslusif  Pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi  pembatasan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku”  bunyi ketentuan  pasal  tersebut  mengandung  arti  bahwa  Hak  Cipta  terhadap  suatu  karya seni  akan otomatis  melekat  pada  diri  Pencipta  sejak  ciptaan  tersebut  dihasilkan  dan  dipublikasikan (prinsip deklaratif) dan sejak saat itu lahirlah hak ekslusif Pencipta 10
9 Siti  Nurul  Intan  Sari  Dalimunthe  dan  Ridha  Wahyuni,  “Perkembangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai Objek  Jaminan  Kredit  Perbankan”  Adil:  Jurnal  Hukum,  Vol.  14,  No.  1,  2023,  hlm.30, https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/3566
10 Risky  Tara  Nabita  Sari,  Windra  Hilmi,  Ghifari  Viogi  Batubara,  Ridha  Wahyuni,  Perlindungan  Kontens Kreator  Terhadap  Konten  Reupload  Perspektif  Hak  Cipta,INNOVATIVE:  Journal  of  Social  Science Research, Vol. 3, No.6, 2024, hlm.9; https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6814
Sementara  yang  dimaksud  ciptaan  diatur  di  dalam  Pasal  1  angka  3  UUHC,  yang menyatakan bahwa “Ciptaan merupakan setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan atau keahlian yang diekspresikan dalam  bentuk  nyata”.  Lebih  lanjut,  di  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  UUCH,  menyatakan  bahwa “bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi diantaranya adalah karya-karya seni berupa lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks”. Sementara,  hak cipta seperti karya-karya seni musik dan lagu yang diupload melalui sarana yang berbasis pada teknologi informasi atau dalam bentuk media  digital  juga memperoleh  perlindungan  hukum,  hal  ini  sesuai  dengan  bunyi ketentuan Pasal 54 UUHC yang menyatakan, bahwa ”untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait  melalui  sarana  berbasis  teknologi  informasi  maka  pemerintah  berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait”. Sementara, “Konten” merupakan isi dari hasil ciptaan yang tersedia di dalam media apapun,  bentuk  penyebarluasan  konten  diantaranya  melalui  media  internet” 11 .  Kemudian, Pasal  55  UUHC  menyatakan  “bahwa  setiap  orang  yang  mengetahui  pelanggaran  hak  cipta dan/atau  hak  terkait  melalui  sistem  elektronik  untuk  penggunaan  secara  komersial  dapat melaporkan kepada Menteri”
Jika merujuk pada beberapa bunyi ketentuan pasal tersebut dia atas, maka setiap karya seni  ciptaan  termasuk  lagu  dan  musik  yang  tersimpan  di  dalam platform  digital juga  bisa dikategorikan  sebagai  konten  ciptaan  yang  penyebarluasannya  melalui  media  internet  yang juga mendapatkan perlindungan berdasrkan Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini mengingat di dalam  hak  cipta  juga  mengandung  unsur  penyebarluasan  termasuk  distribusi  karya  yang berkaitan  dengan  Hak  Cipta.  Hak  cipta  menimbulkan  hak  ekslusif  bagi  Pencipta  atau Pemegang hak cipta untuk menggunakan atau tidak menggunakan termasuk memperbanyak karyanya.  Hak  ekslusif  terdiri  atas  dua  hak,  yakni;  hak  moral  dan  hak  ekonomi 12 ,  hal  ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 4 UUHC. Oleh karena itu, dengan adanya hak ekslusif tersebut  maka  bagi  setiap  orang  yang  akan  menggunakan  karya  milik  orang  lain  haruslah meminta izin  terlebih  dahulu  dan/atau  membeli  legalitas  hak cipta  tersebut  kepada  Pencipta atau  Pemagang  Hak  Cipta.  Namun,  jika  pemanfaatan  tesebut  tidak  untuk  kepentingan komersil  maka  hak  ekonomi  yang  melekat  di  dalam  hak  ekslusif  tersebut  dapat dikesampingkan namun hak moralnya tetap harus dilindungi sebagai penanda bahwa Pencipta akan tetap memiliki hubungan hukum dengan karya cipta yang telah ia hasilkan.
Saat ini, sebagian besar para seniman musisi dan pencipta lagu di Indonesia melakukan pengumuman  karya  musiknya  melalui platform  digital .  Pengumuman  tersebut  tidak  hanya untuk memperkenalkan karya musik saja tapi juga menyebarluaskan karya video clip musik termasuk  penampilan live  performance dari  pencipta  lagu,  lirik  lagu  dari  karya  musik  yang utuh  sehingga  menimbulkan  satu  karya  seni  musik  yang  dapat  dinikmati  oleh  setiap  orang. Namun,  jika  tidak  adanya  bentuk  pengamanan  yang  baik  maka  bukan  tidak  mungkin  akan disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  seperti  melakukan pembajakan karya, palgiarisme maupun distorsi (perusakana) karya.
11 Penjelasan Pasal 54 huruf a UUHC
12 Ridha  Wahyuni,dkk,  Kedudukan  Surat  Pencatatan  Ciptaan  Bagi  Perlindungan  Karya  Lukisan  Dihadapkan Pada  Prinsip Automatically  Protection ,  UNES  LAW  REVIEW,  Vol.6,  No.2,  2023,    hlm.7454; https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1606
Dengan  demikian,  menjadi  penting  agar  sistem  pengamanan  ini  diatur  lebih  lanjut terutama  bagi  upaya  penegakan  hukumnya  sehingga  bisa  memberikan  perlindungan  kepada pihak-pihak  yang  dirugikan.  Sistem  pengamanan  bagi  perlindungan  karya  ciptaan  yang tersimpan di dalam platform digital juga telah diatur di dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UUHC, Pasal  52 menyatakan  “setiap  orang  dilarang  merusak,  memusnahkan,  menghilangkan  , atau membuat tidak berfungsi saran kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait kecuali untuk kepentingan pertahanan negara atau untuk kepentingan lain yan dibenarkan oleh undang-undang”. Sarana kontrol teknologi yang dimaksud di dalam ketentuan  pasal  tersebut  adalah  setiap  teknologi,  perangkat  atau  komponen  yang  dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait dan atau yang dilarang oleh undang-undang 13 kemudian di dalam Pasal  53  ayat  (1)  menyatakan  “ciptaan  atau  produk  hak  terkait  yang  menggunakan  sarana produksi  dan/atau  penyimpanan  data  berbasis  teknologi  informasi  dan/atau  teknologi  tinggi wajib  memenuhi  aturan  perizinan  dan  persyaratan  produksi  yang  ditetapkan  oleh  instansi yang berwenang”. Kemudian yang dimaksud dengan “sarana produksi dan/atau penyimpanan data yang berbasis teknologi infromasi dan/atau teknologi tinggi” diantaranya server, cakram optik kode rahasia, password , serial number dan bentuk pengamanan lainnya yang digunakan untuk melindungi ciptaan. 14
Perlindungan  Hak  Cipta  Lagu  dan  Musik  Dari  Penyalahgunaan  Melalui  Digital Services Platform Berbasis User Generated Content (UGC) Berdasarkan UUHC
Perubahan  signifikan  terhadap  perkembangan  teknologi  telah  mempengaruhi  berbagai aspek kehidupan manusia sehingga menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan  sehari-hari. 15 Hadirnya  teknologi  informasi  memiliki  berbagai  manfaat  termasuk bagi perkembangan karya musik termasuk bagi memudahkan dalam melakukan publikasi dan distribusi atas sebua karya seni musik dan lagu yang telah dihasilkan oleh Pencipta. Namun, dibalik  kemajuan  dan  kemudahan  teknologi  yang  tersedia  saat  ini  pada  sisi  lain  juga menimbulkan  berbagai  dampak  negative,  diantaranya  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  karya musik  dan  lagu  yang  tentu  membawa  kerugian  ekonomi  dan  moral.  Setidaknya,terdapat beberapa  faktor  yang  membuat  suatu  pelanggaran  hak  cipta  karya  seni  musik  meningkat, diantaranya; (1) adanya kemudahan karya musik untuk disalin, (2) kemudahan dan kecepatan dalam  penyebaran  karya  musik,  dan  (3)  mudahnya  suatu  karya  musik  mengalami pelanggaran.  Sehingga  selain  memberikan  manfaat,  perkembangan  teknologi  mempunyai konsekuensi  serta  berpotensi  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  perlindungan  hak kekayaan intelektual. 16
Guna  meminimalisir  berbagai  bentuk  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual,  para  ahli di  bidang  karya  intelektual  cipta  dan  ahli  teknologi  internet  terus  berupaya  menghasilkan
13 penjelasan pasal 52 UUHC
14 Penjelasan pasal 53 ayat (1) UUHC *Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
15 Evelyn  Angelita  Pinondang  Manurung,  Karta  Digital  dan  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Era Digital, Verdict: Journal of Law Science, Vol.1, No. 1, 2022, hlm.30, https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws/article/view/18
16 Priyatna Aan Priyatna, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book (PhD Thesis, UNDIP, 2014), hlm. 21.
berbagai teknologi guna memberikan perlindungan hak cipta yang tersimpan di dalam media internet,  teknologi  ini  disebut  sebagai  teknologi  pengaman.  Teknologi  pengaman  atau  lebih dikenal dengan istilah Digital Rights Management (DRM) merupakan suatu sistem keamanan atau  enkripsi  untuk  melindungi  karya  cipta  digital.  Sehingga  dalam  hal  ini  perlu  adanya kolaborasi  antara  penggunaan  teknologi  dan  peraturan  hukum  yang  mengaturnya  sehingga upaya untuk melindungi karya cipta pada dunia digital dapat berjalan maksimal.
Merespon  terhadap  perkembangan  teknologi  pada  akhir  dasar  warsa  terakhir, World Intellectual  Property  Organization (WIPO)  menyelenggarakan  konferensi  di  Jenewa  pada Desember 1996 untuk memperbarui norma-norma baru di bidang kekayaan intelektual dalam menghadapi  tantangan  digital  ( digital  environment), setidaknya  ada  160  Negara  yang berpartisipasi di dalam  konferensi tersebut. Agenda utama yang menjadi pembahasan dalam konferensi  tersebut  ialah  kreasi,  adopsi,  transmisi,  dan  distribusi  karya  karta  seni  melalui media digital. 17 Konferensi inipun telah menghasilkan WIPO Copyright Treaty (WCT) , WIPO Performance  and  Phonogram  Treaty  (WPPT) .  WCT  dan  WPPT  merupakan  dua  produk peraturan  hukum  guna  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  cipta  sekaligus  merespon perkembangan  lingkungan  digital/digital  environment,  dan  kedua  konvensi  tersebut  sudah dikenal secara internasional sebagai “ WIPO Internet Treaties ”. 18
Berbasis  pada  WIPO Internet  Treaties ,keranga  hukum  nasionalpun  telah mengakomodir  berbagai  instrument  hukum  internasional  terkait  teknologi  pengaman  hal  ini sebagaimana  telah  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, meskipun  pengaturan  dalam  UUHC  belum  dijelaskan  secara  eksplisit  perihal  metode  dan penggunaannya. 19 Penggunaan  teknologi  pengaman  sebagai  bentuk  perlindungan  hak  cipta khususnya  terhadap  hak  moral  Pencipta  hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  UUHC, yang  menyatakan  bahwa “  untuk melindungi  hak  moral, maka  Pencipta  dapat memiliki  (1) informasi  manajemen  hak  cipta  dan  atau  (2)  informasi  elektronik  hak  cipta”  selanjutnya  di dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UUHC,  menyatakan”  informasi  menejemen  hak  cipta  sebagaimana dimaksudi  dalam  Pasal  6,  huruf  a  meliputi  berbagai  informasi,  metode,  kode  informasi  dan kode akses”.
Sedangkan  penggunaan  teknologi  pengaman  sebagai  bentuk  perlindungan  hak  cipta atas hak ekonomi diatur dalam pasal 52 dan 53 UUHC, yang pada intinya beberapa peraturan tersebut  menjadi  landasan  perlindunga  bagi  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak  Cipta  karena mereka  bisa  memiliki  informasi  manajemen  Hak  Cipta  dan/atau  informasi  elektronik  hak cipta sehingga setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung sebuah karya.
Meskipun sudah adanya pengaturan mengenai penggunaan teknologi serta mekanisme pengamanan terhadap  karya cipta  sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  Pasal  6  dan  Pasal  7 kemudian Pasal 52 dan Pasal 53 UUHC namun dalam beberapa pasal tesebut masih mengatur terhadap  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  masalah  perusakan  teknologi  pengaman  terhadap
17 Budi Agus Riswandi, “Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 23 (2016).
18 Khwarizm Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital  ( Judicial Review  of  Copyright  Protection  in  Digital  Sector ),  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum,  Vol.15,  No.1,  2021, hlm. 74-75,
19 Budi  Agus  Riswadi,  Pembatasan  Dan  Pengecualian  Hak  Cipta  Di  Era  Digital  (Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 2017).
suatu  karya  cipta  seni  lagu.  Sementara,  jika  suatu  ciptaan  yang  dalam  hal  ini  adalah  karya musik telah dirusak maka teknologi pengaman tersebut berpotensi bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  dan  praktik  pemanfaatan  secara  melanggar hukum,  seperti:  memperbanyak  karya  seni  tanpa  adanya  izin  dari  Pencipta  atau  Pemegang hak cipta. Oleh karena itu, mengingat masih belum adanya pengaturan yang jelas terkait hal ini maka menimbulkan kekosongan hukum terutama terkait norma yang mengatur ketika ada praktik  penggunaan  dan  memperbanyak  cipta  musik  yang  dilakukan  melalui digital  service platform yang  berbasis User  Generated  Conten (UGC).  Akibatnya,  di  dalam  setiap  upaya penegakan  hukum  terhadap  berbagai  pelanggaran  seperti    penggandaan  karya  seni  lagu  dan musik tanpa izin, hanya akan menggunakan penerapan ketentuan Pasal 10 UUHC sementara ketentuan pasal tersebut masih belum mengatur sampai pada bentuk tanggung jawab hukum terhadap Pengelola yang berbasis pada UGC.
Pasal  10  UUHC  masih  mengatur  terbatas  hanya  terhadap  Pengelola  tempat perdagangan  sehingga belum bisa dimaknai secara luas,  sebagaimana  bunyi ketentuan pasal sebagai  berikut,  bahwa  “ Pengelola  tempat  perdagangan  dilarang  membiarkan  penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya ” bunyi ketentuan Pasal tersebut  dinilai akan sulit diterapkan karena  belum  bisa  mengakeses  praktik-praktik  yang  selama  ini  terjadi  khususnya  terhadap praktik  pembajakan  karya  yang  dilakukan  melalui digital  service  platform berbasis  pada UGC.  Ketentuan  Pasal  tersebut  juga  penjelasaannya  tidak  mengatur  dengan  jelas  dan  tegas terkait pelanggaran hak cipta melalui digital services platform berbasis pada User Generated Content (UGC).  Adanya  kekosongan  norma  di  dalam  pengaturannya  maka  dapat  juga diartikan bahwa ketiadaan peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengatur maka masyarakatpun  juga  akan  memanfaatkan  kekosongan  hukum  tersebut  untuk  leluasa melakukan  hal-hal  apa  saja  yang  memang  tidak  ada  pengaturannya,  hal  ini  tentu menimbulkan  ketidakpastian  terhadap  perlindungan  karya-karya  cipta  yang  tersimpan  dan dimanfaatkan  melalui  digital platform di  dalam  segala  bentuk  pelayanan  yang  tersedia sementara berbagai karya seni yang dimanfaatkan tersebut diatur di dalam UUHC.
Akibat  yang  ditimbulkan  dari  adanya  kekosongan  hukum  tersebut  tentu  akan menghambat  upaya  pencegahan  dan  upaya  penegakan  hukum  terhadap  setiap  pelanggaran yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  khususnya  pelanggaran  Hak  Cipta  melalui  penggunaan media  digital  services  platform berbasis  UGC,  seperti;  pemanfaatan  services  Facebook, YouTube,  Tiktok,  dan  lain  sebagainya.  Karena  memang  selama  hal  tersebut  tidak  diatur  di dalam UUHC maka perbuatan pelaggaran melalui penggunaan media tersebut akan terlepas dari  jeratan  hukum  karena  penggunaan  media  digital  tersebut  bisa  saja  digunakan  secara bebas,  termasuk  tindakan-tindakan  yang  berpotensi  merugikan  hak  ekslusif  pencipta  atau pemegang  hak  cipta.  Sementara,  di  sisi  Penegak  hukumpun  perlu  melakukan  penafsiran hukum  dalam  melalukan  penegakan  hukum  pidana  dan  perdata  sementara  pokok  aturannya pun tidak ada mengatur. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan di dalam masyarakat dan penegak hukum mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. 20
20 Fachrizza  Sidi  Pratama,  “ Rechtsvacuum  Phenomenon  in  Government  Regulation  of  the  Republic  of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years ,” Journal of Law and Border Protection, Vol. 1, No. 1, 2019
Kekosongan hukum inilah yang dirasakan oleh masyarakat pekerja seni di dalam upaya perlindungan  hak  cipta  karya  musik  dan  lagu,  salah  satunya  di  dalam  kasus  hukum  yang dihadapi  oleh  seniman  Melly  Goeslaw  dan  beberapa  perusahaan  industri  musik  lainnya (Pemegang  Hak  Cipta).  Berangkat  dari  permasalahan  inilah  yang  mendorong  Melly Goeslaw,dkk untuk mengajukan uji materi ke MK khususnya terhadap bunyi ketentuan Pasal 10  dan  114  UUHC  yang    dinilai  bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945 khususnya  perlindungan terhadap  hak  setiap  orang  untuk  berkreativitas  dan mengembangan budaya, seni dan sastra 21 .
Melly  Goeslaw  melalui  tim  kuasa  hukumnya  di  dalam  gugatan  kasus a  quo ,  menilai bahwa  perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini,  memunculkan  penyediaan  p latform layanan  digital  dalam  bentuk  aplikasi  berbagi  ( sharing  app ), platform video  pendek  ( short video  creation  app ),  layanan  host  video  pendek  ( video  hosting  service )  dan/atau  layanan sejenisnya  yang  secara  keseluruhan  disebut platform layanan  digital  ( digital  service platform ). 22 Namun,  yang  jadi  permasalahan  jika  terjadinya  pelanggaran  terhadap  berbagai karya  seni  yang  digunakan  melalui  media  tersebut  sulit  untuk  menjerat  pihak-pihak  yang bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  tersebut  sementara  kerugian  finansial  terus  terjadi. Walaupun  tidak  disebutkan  secara  spesifik  aplikasi  apa  yang  dimaksudkan  dalam  kasus a quo ,  namun  salah  satu  aplikasi  yang  termasuk  ke  dalam digital  service  platform adalah aplikasi Tiktok yang memuat semua bentuk digital service platform yang berbasis pada UGC. Atas  masalah  tersebut,  Melly  Goeslaw  mengajukan  permohonan  uji  materi  Ke Mahkamah  Konstitusi,  Adapun  ketentuan  pasal  yang  dipermasalahkan  adalah  bunyi ketentuan  Pasal  10  dan  Pasal  114  UUHC  hal  ini  mengingat  ketentuan  kedua  pasal  tersebut seharusnya  bisa  mengatur  permasalahan  tersebut  namun  di  dalam  pengaturan  norma hukumnya  tidak  bisa  menjerat  Pengguna digital  service  platform yang  berbasis  pada user generated content (UGC) terutama penggunaan yang bertujuan untuk praktikan pembajakan karya  padahal  setiap  penggunaan  dan  pemanfaatan  karya  seni  digital  perlu  adanya pengawasan  dari  semua  pihak  agar  Hak  Cipta  dapat  dilindungi.  Hal  ini,  sejalan  dengan penerapan  doktrin social  control  planning yang  menekankan  terhadap  peran  pengawasan (kontrol)  terhadap  pemanfaatan  hak  kekayaan  intelektual  di  dalam  masyarakat.  Hal  ini penting  dilakukan  karena  hak  kekayaan  intelektual  bisa  memberikan  manfaat  kepada masyarakat.  Doktrin social  control  planning merupakan  perkembangan  terkini  dari  doktrin perlindungan  hak  cipta,  doktrin  ini  relevan  dijadikan  landasan  dalam  hal  perlindungan  hak cipta di internet. 23 Sehingga berdasarkan permasalahan yang ada serta merujuk pada doktrin tersebut,  maka  seharusnya  bunyi  ketentuan  Pasal  10  Jo  Pasal  114  UUHC  dapat  diperluas untuk  memperoleh  ketegasan  di  dalam  pengaturannya,  hal  ini  penting  agar    bisa mengakomodir  perlindungan  terhadap  hak  cipta  karya  musik  yang  dimanfaatkan  melalui digital service platform yang berbasis UGC di dalam masyarakat.
21 Andi Saputra, Ada apa dengan Melly Goeslaw?, Detik News, 16 Agustus 2023
22 Andi  Saputra,  “Tentang  Melly  Goeslaw  Gugat  UU  Hak  Cipta  ke  MK,”  Detik  News: https://news.detik.com/berita/d-6862264/tentang-melly-goeslaw-gugat-uu-hak-cipta-ke-mk ,  diakses  pada  6 November 2023
23 Budi  Agus  Riswadi,  Doktrin  Perlidungan  Hak  Cipta  Di  Era  Digital,  dikutip  dari  naskah  publikasi Khawarizmi  Maulana  Simatupang, Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hak  Cipta  Dalam  Ranah  Digital,  Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, No. 01, Maret 2021, hlm. 71-72; https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1521
Penggunaan digital service  platform berbasis  UGC  ini  identik  dengan  kegiatan penggunaan dan penggandaan terhadap hak cipta karya musik dan lagu hasil pelanggaran hak cipta.  Konten  itu  kemudian di-share melalui  media  sosial  sementara  untuk  pengamanannya belum ada pengaturannya. Pengaturan hukum dapat memberikan bentuk perlindungan hukum yang jelas sehingga tidak dihadapi kesulitan dalam menjerat pelaku dalam konteks penegak hukum di bidang kekayaan intelektual. Kondisi ini tentu tidak bisa memberikan rasa  keadilan dan  tidak  adanya  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  Pencipta  atas  karya  seninya, termasuk  seniman  Melly  goeslaw,  dan  karena  permasalahan  tersebut  maka  ia  sebagai Pencipta  sekaligus  sebagai  pelaku  performa  tidak  dapat  menuntut  pertanggungjawaban penyedia  jasa platform  layanan  digital yang  secara  terang-terangan  telah  melanggar  hak ekslusifnya  sebagai  Pencipta mengingat  digital platform  platform  serveices tidak  termasuk ke dalam kategori pengelola tempat perdagangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 UUHC.  Kuasa  Hukum  PT  Aquarius-Melly  Goeslaw  menilai  bahwa  pasal  yang  digugatnya telah  memberikan  kerugian  konstitusional  karena  melanggar  UUD  1945,  khususnya  Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 4, serta Pasal 28I ayat 4 dan 5.
Berdasarkan  gugatan  yang  telah  diajukan  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  telah menerima,  memeriksa  dan  memutus  perkara  No.  84/PUU-XXI/2023  yang  dalam  amar putusannya,  Majelis hakim menyatakan bahwa perlu dilakukan perbaikan terhadap ketentuan norma di dalam Pasal 10 UUHC berupa perluasan cakupan makna terhadap bunyi ketentuan Pasal  10  Undang-Undang  Hak  Cipta menjadi “Pengelola  tempat  perdagangan  dan/atau platform layanan digital berbasis User Generated Content dilarang membiarkan penjualan, penayangan  dan/atau  penggadaan  barang  hasil  penggandaan  hasil  pelanggaran  hak  cipta dan/atau  hak  terkait  di  tempat  perdangangan  dan/atau  layanan  digital  yang  dikelolanya” bunyi  ketentuan  pasal  ini  selain  merubah  sekaligus  memperluas  makna  bahwa  pihak pengelola  tempat  perdagangan  juga  termasuk platform  layanan  digital  berbasis  User Generated  Content yang  sebelumnya  berbunyi  “ Pengelola  tempat  perdagangan  dilarang membiarkan  penjualan  dan/atau  penggandaan  barang  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya ". Merujuk pada kedua bunyi pasal  tersebut,  maka  Pengelolaan  tempat  perdagangan  juga  termasuk  penyedia platform layanan digital berbasis User Generated Content (UGC)
Dari  aspek  penegakan  hukum,  maka  perubahan  bunyi  ketentuan  Pasal  10  tersebut  ini mengalami  penambahan  pihak-pihak  yang  dapat  dijerat  oleh  hukum  pidana  yang  hal  itu diatur  lebih  lanjut  di  dalam  Pasal  114  UUHC  namun  Majelis  hakim  MK  di  dalam  putusan hukumnya tidak turut melakukan perubahan terhadap bunyi ketentuan Pasal 114 UUHC yang mengatur  terkait  sanksi  pidana  jika  ketentuan  Pasal  10  tersebut  dilanggar. 24 Pertimbangan Hakim  yang  hanya  mengabulkan  untuk  sebagian  gugatan  pengugat,  hal  ini  tentu  masih berpotensi  menimbulkan    kesulitan  dari  aspek  penegak  hukum  dalam  dalam  praktiknya terutama ketika akan menjerat  para pelaku pelanggaran Hak Cipta yang menggunakan media platform layanan  digital  berbasis  UGC  karena  bunyi  ketentuan  di  dalam  pasal  114  UUHC masih tetap berbunyi bahwa “Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya  yang  dengan  sengaja  dan  mengetahui  membiarkan  penjualan  dan  atau
24 MK Kabulkan Sebagian Gugatan Melly Goeslaw Soal Perlindungan Hak Cipta, CNN Indoensia, 29 Februai 2024,  diakses  pada  29  Februari  2024; https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240229142437-227- 1068789/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-soal-perlindungan-hak-cipta
penggandaan  barang  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau  Hak  Terkait  di  tempat perdangangan  yang  dikelolanya  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Pasal  10  dipidana  dengan pidana denda Rp 100.000.000,-“  sehingga hakim tidak melakukan penambahan klausul baru guna perluasan makna sebagaiamana terhadap bunyi ketentuan Pasal 10 yakni “Pengelolaan tempat  perdagangan  dan/atau platform  layanan  digital  berbasis  User  Generated  Content (UGC)”. Berdasakan  pernyataan  salah  seorang  hakim  yang  memeriksa  perkara  tersebut, menyatakan  bahwa  “bunyi  ketentuan  Pasal  114  UUHC  akan  menyesuaikan  terhadap  bunyi ketentuan  Pasal  10  perubahan 25 sehingga  gugatan  Pengugat  terhadap  bunyi  ketentuap  Pasal 114 UUHC ditolak.

## KESIMPULAN
Undang-Undang  Hak  Cipta  No.  28/  2014  pada  dasarnya  sudah  memberikan perlidungan  hukum  terhadap  berbagai  karya  cipta  yang  tersimpan  di  dalam  media  digital ( platform digital ) hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kemudian di dalam Pasal  52  dan  Pasal  53.Namun  pengaturan  mengenai  penggunaan platform layanan  digital yang  berbasis User  Generated  Conten (UGC)  belum  diatur  dengan  jelas  terutama  terhadap penegakan  hukum  bagi  para  pengelola platform layanan  digital  yang  berbasis  UGC  yang mengetahui dan membiarkan setiap perbuatan perbanyakan karya dan atau menyalahgunakan karya  orang  lain  tanpa  adanya  izin  dari  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta.  Meskipun Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  putusan  hukumnya  telah  melakukan  perluasan  makna terhadap  ketentuan  normatif  di  dalam  Pasal  10  UUHC  melalui  penambahan  klausul  bahwa Pengelola platform layanan digital yang bebasis UGC merupakan pihak yang bisa dimintakan pertanggung jawaban hukum jika terjadinya pelanggaran HAKI. Namun, di dalam ketentuan penegakan  hukumnya  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  114  tidak  mengalami  perubahan sehingga  bunyi  ketentuan  pasal  114  terkait  penegakan  hukum  pidananya  belum menyesuaikan  dengan  perubahan  norma  yang  diatur  di  dalam  Pasal  10.  Hal  ini  tentu  akan berpotensi menimbulkan kesulitan di dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan hal ini, maka penting bagi pemerintah untuk melakukan penyelarasan terhadap perubahan bunyi ketentuan Pasal  10  UUHC  guna  menindaklanjuti  keputusan    MK  tersebut  sekaligus  melakukan perluasan  makna  terhadap  bunyi  ketentuan  Pasal  114  UUHC  sehingga  bisa  menyesuaikan terhadap  perubahan  norma  di  dalam  Pasal  10  UUHC.  Hal  ini  penting  dilakukan,  agar  di dalam  pelaksanaan  penegakan  hukumnya  tidak  akan  mengalami  kesulitan  akibat  masih adanya  kekosongan  hukum  bagi  perlindungan  karya  cipta  yang  digunakan  melalui  layanan digital platform berbasis  UGC  dan  sebagai  sarana  pengaman  dalam  konteks  kontrol  sosial atas penggunaan dan peredaran karya seni.
25 Nadia Putri Rahmani,  MK Kabulkan sebagian sebagian gugatan Melly Goeslaw Soal UU Hak Cipta, Kantor Berita  Antara,  29  Februari  2024, https://www.antaranews.com/berita/3989454/mk-kabulkan-sebagian- gugatan-melly-goeslaw-soal-uu-hak- cipta#:~:text=MK%20kabulkan%20sebagian%20gugatan%20Melly%20Goeslaw%20soal%20UU%20Hak% 20Cipta,- 29%20Februari%202024&text=%E2%80%9CMengabulkan%20permohonan%20para%20Pemohon%20unt uk,secara%20daring%20di%20Jakarta%2C%20Kamis .

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Saputra,  “Tentang  Melly  Goeslaw Gugat  UU  Hak  Cipta  ke  MK,”  Detik  News,  2023, https://news.detik.com/berita/d-6862264/tentang-melly-goeslaw-gugat-uu-hak-cipta-ke- mk
Andi  Saputra  Banyak  Lagu  Dipakai  Ilegal  di  Medsos  Jadi  Alasan  Melly  Goeslaw Gugat  ke MK, 2023, https://news.detik.com/berita/d-6861777/banyak-lagu-dipakai-ilegal-di- medsos-jadi-alasan-melly-goeslaw-gugat-ke-mk .
Andi Saputra, Ada apa dengan Melly Goeslaw, gugat Hak Cipta ke MK?, Detik News, 2023, https://news.detik.com/berita/d-6861463/ada-apa-dengan-melly-goeslaw-gugat-uu-hak- cipta-ke-mk
Arya  Utama,  dkk,  (2019)  Perlindungan  Terhadap  Hak  Cipta  Lagu  dan  Musik  Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Journal Unmas Mataram, Vol.17, No.3;
Budi  Agus  Riswandi,  (2016)  “Hukum  Dan  Teknologi:  Model  Kolaborasi  Hukum  Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.3, No. 23; https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7164 Budi  Agus  Riswandi,  (2017)  Pembatasan  Dan  Pengecualian  Hak  Cipta  Di  Era  Digital, Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
Budi  Agus  Riswadi,  (2021)  Doktrin  Perlidungan  Hak  Cipta  Di  Era  Digital,  dikutip  dari naskah  publikasi    Khawarizmi  Maulana  Simatupang,  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, No. 01, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1521
Evelyn Angelita Pinondang Manurung, (2022) Karta Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  di  Era  Digital,  Verdict:  Journa;  Of  Law  Science,  Vol.1,  No.  1, https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws/article/view/18
Fachrizza  Sidi  Pratama,(2019)  “Rechtsvacuum  Phenomenon  in  Government  Regulation  of the Republic of Indonesia”, Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10  Years,”  Journal  of  Law  and  Border  Protection,  Vol.  1,  No.1; https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/156
Fakhri  Dwi  Priyono,  (2023),  Perlindungan  Hukum  Karya  Cipta  Musik  Terhadap  Musisi Remik  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  dan    Fatwa    DSN-MUI NOMOR:  1/MUNAS  VII/MUI/5/2005  Tentang  Perlindungan  Hak  Kekayaan
Intelektual (HKI), Skripsi, Jakarta: UIN Syarif hidayatullah; https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73374
Kezia  Regina  Widyaningtyas,  Tifani  Haura  Zahra,  (2021),  “Tinjauan  Hak  Cipta  Terhadap Kewajiban  Pembayaran  Royalti  Pemutaran  Lagu  dan/atau  Musik  di  Sektor  Usaha Layanan  Publik”  Jurnal  Padjadjaran  Law  Review,  Vol.  9,  No.  1; https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487
Khwarizm  Maulana  Simatupang,  2021,  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hak  Cipta  Dalam Ranah  Digital  ( Judicial  Review  of  Copyright  Protection  in  Digital  Sector ),  Jurnal
Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1;
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1521/pdf_1
Moody Rizqy Syailendra & dkk, (2023), Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik  di  Indonesia,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Pendidikan  Sejarah,  Vol.8,  No.4; https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25887
M.K  Kabulkan  Sebagian  Gugatan  Melly  Goeslaw  Soal  Perlindungan  Hak  Cipta,  CNN Indonesia, 2024; https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240229142437-227- 1068789/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-soal-perlindungan-hak-cipta
Nadia  Putri  Rahmani,    MK  Kabulkan  sebagian  sebagian  gugatan  Melly  Goeslaw  Soal  UU
Hak Cipta Kantor Berita Antara, 2024,
https://www.antaranews.com/berita/3989454/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-
goeslaw-soal-uu-hak- cipta#:~:text=MK%20kabulkan%20sebagian%20gugatan%20Melly%20Goeslaw%20s oal%20UU%20Hak%20Cipta,- 29%20Februari%202024&text=%E2%80%9CMengabulkan%20permohonan%20para %20Pemohon%20untuk,secara%20daring%20di%20Jakarta%2C%20Kamis .
Priyatna  Aan  Priyatna,  (2014)  Penegakan  Hukum  terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  dalam Pembuatan E-Book, PhD Thesis, Semarang: UNDIP; http://eprints.undip.ac.id/57947/
Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe dan Ridha Wahyuni, (2023) “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual  Sebagai  Objek  Jaminan  Kredit  Perbankan”  Adil,  Jurnal  Hukum,  Vol.  14,
No. 1; https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/3566
Ridha Wahyuni, et.al , (2023), Kedudukan Surat Pencatatan Ciptaan Bagi Perlindungan Karya Lukisan  Dihadapkan  Pada  Prinsip Automatically  Protection ,  UNES LAW  REVIEW , Vol.6, No.2, https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1606 ; Risky  Tara  Nabita  Sari,  Windra  Hilmi,  Ghifari  Viogi  Batubara,  Ridha  Wahyuni,  (2024), Perlindungan  Kontens  Kreator  Terhadap  Konten  Reupload  Perspektif  Hak Cipta,INNOVATIVE:  Journal  of  Social  Science  Research,Vol.  3,  No.6, https://j- innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6814
Rizky  Syahputra,  dkk,  (2022),  Perlindungan  Hukum  Bagi  Musisi  Atas  Hak  Cipta  Dalam Pembayaran Royalti,
Semarang Law Review (SLR), Vol.3, No.1; https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/4783
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta