Jurnal Vokasi, Vol 2 No.1 April 2018 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat

## PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI SWAKELOLA
Syawal Harianto 1 , Nanang Prihatin 2 , Fajri 3 , Haris Al Amin 4 , dan Reynold Herwinsyah 5
Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe 1,2,4,5
Jurusan teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe 3
Email: syawalharianto@pnl.ac.id

## Abstract
Training  of  procurement  of  goods  /  services  in  the  village  through  self-managed  is  intended  for  the implementation  team of activities (TPK) for Gampong  mesjid Punteuet , Kuala Village , Jambo Timu Village,  and  Alue  Lim  Village  Blang  Mangat.  The  purpose  of  pengelgraan  activities  Science Application  of  other,  First  Provide  knowledge  to  the  Team  Implementation  Activities  (TPK)  for  the price  of  their  own  estimates  in  accordance  with  the  rules.  Second  provides  an  understanding  of  the procurement  of  goods  /  services  in  the  village  by  self-managed  method.  Third  explains  how  to administer procurement documents. Fourth provides an understanding of how to supervise and contract in  the  implementation  of  procurement  of  goods  /  services  in  the  village  through  self-managed.  With this  training,  it  is  expected  that  the  Implementing  Team  of  Activities  is  not  wrong  in  the  process  of procurement  of  goods  /  services  through  self-managed  in  terms  of  process,  implementation, supervision, administration, and accountability. The training was attended by 8 participants, while the target  audience  consisted  of  TPK  Chairman  and  TPK  members  from  four  assisted  villages.  The implementation  of  this  training  activity  is  done  by  using  lecture  method,  tutorial,  case  examples,  and discussion.  The  results  of  the  implementation  of  the  activity  are  evaluated  through  posttest.  Out  of  8 participants had a mean score of 90. All participants enthusiastically attended the event to completion and  felt  the  benefits  of  training  to  increase  accountability  and  transparency  of  village  funds.  The trainees also considered that the training was important and indispensable for the village apparatus. The trainees hope that similar training can be re-implemented with a wider audience, and with other topics.
Keywords: Procurement of Goods / Services, Swakelola, Technical Implementation Team .

## Abstrak
Pelatihan  pengadaan  barang/jasa  di  desa  melalui  swakelola  ini  diperuntukan  bagi  Tim  pelaksana kegiatan (TPK) untuk Gampong Mesjid Punteuet, Desa Kuala, Desa Jambo Timu, dan Desa Alue Lim Kecamatam  Blang  Mangat.  Tujuan  dari  penyelenggraan  kegiatan  Penerapan  Ipteks  anatara  lain, Pertama Memberikan  pengetahuan  kepada  para  Tim    Pelaksanan  Kegiatan  (TPK)  agar  dalam  harga perkiraan  sendiri  sesuai  dengan  peraturan. Kedua memberikan  pemahaman  tentang  pengadaan barang/jasa  di  desa  dengan    metode  swakelola. Ketiga menjelaskan  cara  pengadministrasia  dokumen pengadaan  barang/jasa. Keempat memberikan  pemahaman  cara  pengawasan  dan  kontrak  dalam pelaksanaa pengadaan barang/jasa di desa melalui swakelola. Dengan  adanya pelatihan ini diharapkan Tim Pelaksana Kegiatan  tidak  salah dalam proses pengadaan barang/jasa  melalui  swakelola baik dari segi  proses,  pelaksanaan,  pengawasan,  administrasi,  dan  pertanggungjawaban.    Pelatihan    diikuti  8 orang peserta, adapun khalayak sasaran peserta terdiri dari Ketua TPK dan angota TPK dari empat desa binaan.  Adapun  pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  ceramah, tutorial, contoh kasus, dan diskusi. Hasil dari pelaksanaan kegiatan dievaluasi melalui posttest. Dari 8 peserta memiliki nilai rerata 90. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat  pelatihan  untuk  meningkatakan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengunaan  dana  desa.  Peserta pelatihan juga menilai bahwa pelatihan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa. Peserta pelatihan berharap pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta ( audience ) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya.
Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa, Swakelola ,Tim Pelaksana teknis.
Jurnal Vokasi, Vol 2 No.1 April 2018 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  Pemerintahan desa, Desa (Gampong) mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  Desa  merupakan  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saat  ini  terdapat  kurang  lebih 73.000 desa di Indonesia. Pada hakikatnya penduduk  Indonesia  tinggal  di  desa.  Desa mendapat  pengakuan  yang  tinggi  dalam kedudukan  dan  pendanaannya.  Terlebih setelah keluarnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang  desa.  Janji  pemerintah  “1  desa  1 milyar” mungkin akan menjadi kenyataan. Namun  dari  berita  bagus  ini,  muncul  satu permasalahan.  Sebagian  dari  angka  diatas pasti  digunakan  untuk  pengadaan  barang dan  jasa  yang  dibutuhkan  di  desa.
Berkaitan dengan hal tersebut bagaimanakah  tata  cara  pengadaan  barang dan jasa di desa,  Apakah harus mengikuti aturan yang ada di Perpres 54 tahun 2010, atau    Apakah  harus  semuanya  dilakukan dengan cara swakelola.
Provinsi  Aceh  terdiri  dari  18  (delapan belas)  Kabupaten  dan  5  (lima)  kota, dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  4.907 juta  jiwa.  Provinsi  Aceh    tahun  2015 menerima  ADD  dari  pemerintah  pusat sebesar  Rp.  1.707.817.995.000,.  yang dihitung  berdasarkan  jumlah  kabupatn kota, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan  tingkat  kesulitan  geografis  dari masing-masing  desa.  Sedangkan  Kota Lhokseumawe menerima dana desa sebesar  Rp.  19.510.027.000,.  anggaran dana  desa  yang  begitu  besar  berpeluang menimbulkan  persoalaan  hukum  bagi pengelola  apabila  tidak  dikelola  dan dilakukan  dengan  baik  dant  ransparan. Lhokseumawe  merupakan  salah  satu  kota di  Provinsi  Aceh  terdiri  dari  4  (empat) Kecamatan  dan  68  (enam  puluh  delapan) desa. Kota Lhokseumawe memiliki jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 1
Tabel 1 . Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Menurut Kecamatan Tahun 2015
No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Penduduk 1 2 3 4 Banda Sakti Muara Satu Muara Dua Blang Mangat 18 11 17 22 78.264 33.326 47.297 23.089 Jumlah 68 181.976 Sumber: BPS, Lhokseumawe, 2015 Pemerintah  pusat  melalui  dana  APBN
tahun  2016  mengalokasikan  dana  desa (DD)  untuk  gampong-gampong  (desa)  di Kota Lhokseumawe mencapai Rp 43.793.956.00.  Rata-rata  setiap  gampong mendapat  jatah  sekitar  Rp600  juta.  Dana tersebut akan
digunakan untuk membangun  infrastruktur  di  gampong masing  masing.  Sampai posisi  Juni  2016, realisasi pencairan dana desa tersebut telah mencapai 60  persen,  selebihnya  masih dalam proses.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  Pasal  1  menjelaskan  Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jurnal Vokasi, Vol 2 No.1 April 2018 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan  hak  dan  kewajiban  desa  tersebut
(UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa).
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran, pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengadaan barang/Jasa Berdasarkan Peraturan  Kepala  LKPP  nomor  13  tahun 2013  beserta  perubahannya,  Pengadaan barang dan jasa di desa yang pembiayaannya  besumber  dari  APBDes tidak  mengikuti  aturan  dalam  Perpres  54 tahun 2010. Jika Perpres 54/2010
mengatakan  bahwa  pengadan  barang  dan jasa  dilaksanakan  dengan  dua  cara  yaitu melalui  penyedia  dan  swakelola,  maka pengadaan  barang  dan  jasa  di  desa  pada prinsipnya  dilakukan  secara  swakelola dengan aturan sebagai berikut:
1. Memaksimalkan penggunaaan material/bahan dari wilayah setempat; 2. Dilaksanakan  secara  gotong  royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat; 3. Untuk memperluas kesempatan kerja, dan
4. Untuk  pemberdayaan  masyarakat setempat.
Secara  umum  pengadaan  barang/jasa berdasarkan  Perpres  54/2010  beserta perubahannya,  prinsip  pengadaan  barang/ jasa  di  desa  sedikit  berbeda.  Hal  ini  tentu saja  menyesuaikan  dengan  kondisi  sosial masyarakat  di  desa.  Berikut  matrik perbandingan  prinsip  dasar  pengadaan barang  dan  jasa  berdasarkan  Perpres  54 tahun  2010  dan  Peraturan  Kepala  LKPP nomor  13  tahun  2013.  Kekhususan  dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di desa berdasarkan  Perka  LKPP  nomor  13  tahun 2013  dan  disempurnakan  dengan  Perka LKPP No 22 tahun 2015 seperti pada tabel 2.
Tabel 2 . Perbandingan Perpres 54/2010 dengan Perka 13/2013
No Perpres 54/ 2010 Peraturan Kepala LKPP Nomor 13/2013 1 2 3
4 5 6
7
Efisien Efektif Transparan Terbuka Bersaing Adil/Tidak Diskriminatif Akuntabel Efisien Efektif Transparan Pemberdayaan masyarakat
Gotong royong Akuntabel
Sumber  : Sosialisasi Perka  LKPP  Nomor  13  Tahun  2013  sebagaimana  diubah  terkahir dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (2016)
Dana  desa  yang  diberikan  oleh  negara  ini bertujuan agar desa menjadi lebih produktif.  Peningkatan  produktivitas  desa ini dilihat dari perkembangan ekonominya meningkat, tingkat masyarakat yang bekerja  dan  memiliki  usaha  bertambah, kualitas  hidup  termasuk  kesehatan  pun menjadi  lebih  baik.  Dengan  adanya  Dana Desa  ini  maka  potensi  desa  yang  belum tergali  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal
dan  memberi  nilai  tambah  ( value  added ) bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat  desa.  Pemerintah  berharap dengan  kucuran  dana  tersebut  maka seluruh  desa  di  Indonesia  dapat  menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.
Berdasarkan berbagai uraian masalah atau tantangan yang akan dihadapi  oleh  pemerintah  desa  terkait dengan turunnya Dana Desa ini, maka Tim
Jurnal Vokasi, Vol 2 No.1 April 2018 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhoksumawe menilai perlu melakukan  pelatihan    atau  bimbingan teknis  tentang  tata  cara    pengadaan barang/jasa di desa  berdasarkan Peraturan Kepala  (Perka)  LKPP  Nomor  13  Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  terutama melalui metode swakelola. Hal ini didasari pertimbangan,  bahwa  dana  desa  untuk tahun 2017 mengalami peningkatan
sehingga  diperlukan  pengelolaan  yang baik  terutama  dalam  hal  pengadaan barang/jasa  melalui  swakelola.    Dengan adanya  pelatihan  ini  maka  diharapkan pemerintah  desa  melalui  Tim  Pengelola Kegiatan  (TPK)  dapat  melaksanakan pengadaan  barang/jasa  dengan  baik  sesuai peraturan Wali Kota maupun Perka LKPP yang ada.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya, dapat  diidentifikasi  permasalahan  sebagai berikut:
a. Proses  pengadaan  barang/jasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, dan
pertanggungjawaban.
b. Minimnya pemahaman  aparatur desa dalam melaksanakan pengadaan  barang/jasa  dengan metode swakelola maupun melalui penyesia
c. Muncul  potensi  kesalaan  dalam proses  pengadaan  barang/jasa didesa yang tidak sesuai dengan Peraturan  Wali  Kota  maupun Perka LKPP 13 tahun 2013.
d. Belum  semua  desa  memiliki TPK  yang  bersertifikasi  dalam hal pengadaan barang/jasa
e. Belum adanya pendamping/ tim tekniks dalam pelaksanaan pengadaan/jasa Implementasi pengadaan barang/jasa  dengan  metode  swakelola belum  dapat  diketahui  secara  menyeluruh oleh TPK, sehingga
masih ada
kekhawatiran apakah pelaksanaan pengadaan  dengan  mentode  ini  tidak sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.
Berdasarkan  identifikasi  masalah  tersebut, kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat dibatasi pada tahap Manfaat kegiatan Ipteks hibah desa binaan ini adalah:
a. Manfaat  untuk  Kelompok  Sasaran (desa  binaan),  dapat  membantu mereka  dalam  tahapan  pengadaan barang/jasa melalui swakelola yang    sesuai  dengan  peraturan wali  kota  maupun  Perka  LKPP nomor 13 Tahun 2013.
b. Manfaat  untuk  tim  pelaksana pengabdian  masyarakat,  pelatihan pengadaan barang/jasa didesa melalui swakelola bagi Tim Pelaksna Kegiatan  di desa binaan menambah wawasan dan mengetahui persoalan yang dihadapi  oleh  TPK  dalam  proses pengadan barang/jasa didesa. c. Manfaat untuk Pengambil Kebijakan  di  Politeknik  Negeri Lhokseumawe dan Perangkat
Desa Binaan.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan  aktivitas  penerapan  Ipteks kepada  masyarakat  melalui  program  Desa Binaan didahului dengan sosialisasi sebagai upaya pendekatan antara
pelaksana  TPK  dengan  harapan  akan terjalin  hubungan  kerja  yang  baik  yang dilandasi  oleh  kepentingan  yang  sama yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi  aparatur  gampong  dalam pengelolaan keuangan desa.
Tim berkoordinasi dengan Kepala Gampong (kepala desa) untuk menanyakan  tentang  apa  yang  bisa diberikan oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe pada umumnya dan Jurusan Tata  Niaga  Pada  khususnya  dalam  hal pelaksanaan  penerapan  Ipteks  bagi  TPK desa binaan Politeknik Negeri Lhokseumawe.  Salah  satu  hal  yang dibutuhkan  oleh  gampong  yang  sesuai dengan  disiplin  ilmu  tim  adalah  pelatihan pengadaan  barang/jasa  melalui  swakelola didesa  .  Mengingat  dana  desa  yang  telah
Jurnal Vokasi, Vol 2 No.1 April 2018 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
berjalan  dalam  kurun  waktu  dua  tahun terakhir terus mengalami meningkatan dan banyaknya  persoalaan  dalam  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  terutama  dengan metode swakelola.
Waktu, Lokasi, dan sistematika
pelaksanaan kegiatan
Program  pelatihan  pengadaan  barang/jasa melalui  swakelola  didesa  dilaksanan  di Kampus  politeknik  Negeri  Lhokseumwe Jurusan  Tata  Niaga  pada  Laboratorium microfinance  pada  tanggal  15  Nopember 2017,  jadwal  pelaksanaan  ini  sesuai dengan  kesepakatan  dengan  pihak  kepala gampong/desa    dan  peserta  pelatihan. Pelaksanaan  pelatihan  ini  dilaksanakan dengan  menggunakan  beberapa  metode kegiatan yaitu: Adapun sistematika pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini adalah sebagai berikut:
a. Langkah 1 (Metode Ceramah):
Peserta diberikan motivasi agar memiliki  kesadaran  dan  pemahaman peraturan  tetang  Gambaran  Umum Pengadaan  Barang/  Jasa  di  Desa  dan Permasalahannya.  Langkah  pertama diselenggarakan selama 2 jam.
b. Langkah 2 (Metode Tutorial): Peserta  pelatihan  diberikan  materi tentang  Pengadaan  Barang/  Jasa  di
Desa    berdasarkan  Perka  LKPP Nomor  13  Tahun  2013  sebagaimana diubah  terkahir  dengan  Perka  LKPP Nomor  22  Tahun  2015  tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang  /  Jasa  di  Desa.  8  Peserta pelatihan diberikan penjelasan tentang Tata Nilai Pengadaan, Pelaksana  swakelola  adalah  Tim Pengelola  Kegiatan  (TPK)  berkaitan dengan  ketentuan  Umum  Langkah kedua diselenggarakan selama 4 jam. c. Langkah 3 (Metode Diskusi): Peserta diberika waktu mendiskusikan  permasalahan  yang berkaitan dengan penyusunan dokumen  pengadaan,  cara menetukan HPS,  dokumen  Kontrak  kerja  dan teknik  pengawasan.  Langkah  ketiga diselenggarakan selama 2 jam.
d. Langkah 4 (pendampingan): Disamping  langkah  1,  2,  dan  3 direncanakan diadakan pendampingan menyusun dokumen pengadaan barang/jasa  melaui  swakelola  selama 8  jam  dengan  jadwal  menyesuaikan peserta  khalayak  sasaran  sehingga jumlah  jam  pengabdian  masyarakat terpenuhi 16 jam.
Kegiatan  pelatihan  pengadaan  barang/jasa di  desa  melalui  swakelola    dilaksanakan sesuai kebutuhan TPK. Sebagai tolak ukur keberhasilan  kegiatan  pengabdian,  perlu dirumuskan  indikator  pencapaian  sebagai bagian  dari  capaian  kegiatan.  Berikut  ini merupakan  indikator  pencapaian  beserta target  capaian  yang  diraih  oleh  para peserta.
Tabel 3 . tabel Pencapaian dan tolok ukur
No Indikator Target Capaian 1 Ketentuan umum Pengadaan Barang/ Jasa di Desa 80% 2 Jenis-jenis pengadaan barang/jasa 80% 3 Perencanaan Swakelola dan Pelaksanaan Swakelola 85% 4 Operasionalisasi swakelola 80% 5 Ketentuan Batasan Belanja Swakelola pemerintah Desa 85% 6 Swakelola Pemerintah Desa dan Swakelola Padat karya 85% 7 Ketentuan Batasan Belanja Swakelola Padat karya 80% 8 Manajemen Pengelolaan data Pengadaan swakelola 80% Sumber: diolah
Untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan kegiatan pengabdian ini, peserta diberikan kuesioner pre-test (sebelum) pelatihan dan kuesioner  post-test  (sesudah)  pelatihan.
kuesioner    yang  berisi  tes  pengujian kemampuan  pengetahuan  umum  tentang pengadaan  barang/jasa  didesa.  Tahap  ini dimaksudkan untuk mengetahui
Jurnal Vokasi, Vol 2 No.1 April 2018 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
kemampuan  pengadaan  barang/jas  didesa para peserta pelatihan. Berikut merupakan
daftar  pertanyaan  yang  diajukan  pada kegiatanpelatihan.

## Tabel 4 Daftar pertanyaan
No (pre/post) Pertanyaan 1 Pre/post Apakah Bapak/Ibu sudah memahami apa yang dimaksud  Pengadaan Barang/ Jasa 2 post Setelah mengikuti pelatihan ini, apakah Bapak/Ibu sudah memahami apa yang dimaksud pengadaan barang/jasa dan jenis pengadaan 3 Pre/post Pengadaaan barang/jasa dengan cara swakelola dapat dilaksanakan oleh 4 post Penyaluran dana bantuan kepada masyarakat untuk pembangunan jalan desa dengan cara swakelola diberikan anggaran dengan besaran dana maksimal berapa 5 Post Setelah  mengikuti  pelatihan  ini,  apakah  Bapak/Ibu  memahami Pelaksanaan  Swakelola Padat Karya hanya. 6 Pre/Post Sebagai TPK Apakah bapak/ibu memahami apa yang dimaksud dengan swakelola 7 post Setelah mengikuti pelatihan ini, apakah bapak/ibu memahami cari membuat KAK dalam pengadaan barang/jasa dengan metode swakelola 8 Pre/post Apakah  bapak/ibu  mengetahu  jenis  pengadaan  barang/jasa  yang  dapat  dilakukan  dengan metode swakelola
Sumber : disusun oleh Tim pelaksana Ipteks
Berdasarkan  jawaban  kuesioner  terlihat perubahan  kemampuan  peserta  sebelum dan  sesudah  mengikuti  pelatihan.  Selain itu, sebagai proses pendampingan,
evaluasi akan diberikan
secara berkelanjutan  terhadap  penerapan  didesa masing-masing.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelatihan  pengadaan  barang/jasa  didesa melalui swakelola dilaksanakan di
Laboratorium  microfinance  Jurusan  Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe 10
November  2017  yang  berlangsung  pukul 08.30–16.00.
Pelatihan dilaksanakan selama  tujuh  jam,  sesuai  dengan  waktu yang  ditargetkan.  Narasumber  kegiatan terdiri atas lima orang dosen yang dibantu oleh dua orang mahasiswa sebagai panitia. Jumlah  peserta  keseluruhan  ialah  delapan orang  yang  berasal  Gampong  Mesjid Punteuet,  Desa  Kuala,  Desa  Jambo  Timu, dan  Desa  Alue  Lim  Kecamatam  Blang Mangat.
Peserta  pelatihan    sedang  melaksanakan pretest  untuk  mengetahui  kemampuan dasar dan pemahaman terhadap pengadaan barang/jasa  yang  dilaksanakan  di  desa. Peserta pelatihan merupakan Tim
Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  yang  ada  di desa meraka masing-masing.
Gambar 2. Peserta Kegiatan Pengabdian
Peserta  pelatihan  yang  berasal  dari  empat desa dilingkungan Kecamatn Blang Mangat  yang  menjadi  peserta  dengan jumlah 8 orang dengan perwakilan 2 orang perdesa-sedang  mengikuti  pelatihan  yang disampaikan oleh pemateri tentang pengadaand barang/jasa swakelola.
Gambar 3. peserta sedang mendengarkan penjelasan (Tutorial)
Gambar 4. Pemateri dan Peserta Palatihan
Proses  pelaksanaan  pelatihan  berjalan lancar  mulai  dari  pretest  sampai  post  test. Dari  hasil  postest  sesuai  dengan  indikator target  capaian  makan  dapat  di  simpulkan pada Tabel 4 berikut
.
Tabel 4 . perbandingan target dan realisasi pelaksanaan kegiatan No Indikator Target Capaian Realisasi Keterangan A B C D E=(D-C) 1 Ketentuan umum Pengadaan Barang/ Jasa di Desa 80% 90% 10,00% 2 Jenis-jenis pengadaan barang/jasa 80% 85% 5,00% 3 Perencanaan Swakelola dan Pelaksanaan Swakelola 85% 90% 5,00% 4 Operasionalisasi swakelola 80% 85% 5,00% 5 Ketentuan  Batasan  Belanja  Swakelola  pemerintah Desa 85% 100% 15,00% 6 Swakelola  Pemerintah  Desa  dan  Swakelola  Padat karya 85% 90% 5,00% 7 Ketentuan Batasan Belanja Swakelola Padat karya 80% 90% 10,00% 8 Manajemen Pengelolaan data Pengadaan swakelola 80% 90% 10,00% Rerata 82% 90% 8% Topik  Pertama Ketentuan  umum Pengadaan  Barang/  Jasa  di  Desa  target capaian hasil pelatihan dengan angka 80% peserta  mampu  memahami  topik  pertama. Hasil  evaluasi  post  test  realisasi  peserta 90%  memahami  materi  topik  pertama dengan angka kenaikan dari target 10%.
Topik  Kedua Jenis-jenis  pengadaan barang/jasa  target  capaian  hasil  pelatihan dengan  angka  80%  peserta  mampu memahami  topik  kedua.  Hasil  evaluasi post  test  realisasi  peserta  85%  memahami materi  topik  pertama  dengan  angka kenaikan dari target 5%.
Topik Ketiga Perencanaan Swakelola  dan  Pelaksanaan  Swakelola
target  capaian  hasil  pelatihan  dengan angka  85%  peserta  mampu  memahami topik  kedua.  Hasil  evaluasi  post  test realisasi  peserta  90%  memahami  materi topik pertama dengan angka kenaikan dari target 5%.
Topik  Keempat Operasionalisasi swakelola target  capaian  hasil  pelatihan dengan  angka  80%  peserta  mampu memahami  topik  kedua.  Hasil  evaluasi post  test  realisasi  peserta  85%  memahami materi  topik  pertama  dengan  angka kenaikan dari target 5%.
Topik  Kelima Ketentuan  Batasan Belanja Swakelola pemerintah Desa target capaian hasil pelatihan dengan angka 85%
Jurnal Vokasi, Vol 2 No.1 April 2018 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
peserta  mampu  memahami  topik  kedua. Hasil  evaluasi  post  test  realisasi  peserta
100%  memahami  materi  topik  pertama dengan angka kenaikan dari target 15%. Topik Keenam Swakelola Pemerintah  Desa  dan  Swakelola  Padat karya target capaian hasil pelatihan dengan angka  85%  peserta  mampu  memahami topik  kedua.  Hasil  evaluasi  post  test realisasi  peserta  90%  memahami  materi topik pertama dengan angka kenaikan dari target 5%.
Topik  Ketujuh Ketentuan  Batasan Belanja  Swakelola  Padat  karya target capaian hasil pelatihan dengan angka 80% peserta  mampu  memahami  topik  kedua. Hasil  evaluasi  post  test  realisasi  peserta 90%  memahami  materi  topik  pertama dengan angka kenaikan dari target 10%.
Topik  Kedelapan Manajemen Pengelolaan  data  Pengadaan  swakelola target  capaian  hasil  pelatihan  dengan angka  80%  peserta  mampu  memahami topik  kedua.  Hasil  evaluasi  post  test realisasi  peserta  90%  memahami  materi topik pertama dengan angka kenaikan dari target 10%.
Target capaian pelaksanaan
pelatihan  secara  rerata  sebesar  82% dengan  peringkat  paling  tinggi  sebesar 85%  dan  terendah  80%.  Sedangkan realisasi  secara  rerata  90%  dengan peringkat  realisasi  yang  tertinggi  sebesar 100%  dan  yang  terendah  sebesar  85%, sementara  perubahan  pemahaman  hasil pelatihan secara rerata sebesar 8% dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi  yang  tertinggi  secara  rerata  pada angka 15% dan yang terendah sebesar 5%.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Kesimpulan dari kegiatan pelatihan pengadaan  barang/jasa  didesa  melaui swakelola  dengan  peserta  Tim  Pelaksana Teknis  (TPK)  dari  emapt  desa  binaan adalah sebagai berikut:
a. Tim  Pelaksanan  Teknis  (TPK) telah memahami tentang Ketentuan umum Pengadaan Barang/  Jasa  di  Desa  yang merupakan  pedoman  umum  dan
aturan  terbaru  berkaitan  dengan pengadan barang/jasa di desa. b. Bagi TPK telah memahami tentang jenis-jenis pengadaan baran/jasa  didesa  beserta  cara menyusun perencanaa samapi penyusuanan  laporan  pengadaan barang/jasa didesa. c. Sebelum  mengikuti  pelatihan  ini TPK kurang memahami perbedaan dan cara pelaksanaan antara Swakelola Pemerintah Desa dengan  Swakelola Padat karya. d. Setelah  mengikuti  pelatihan  TPK mampu menyusun dan mengadministrasikan dokumen pengadaan barang/jasa didesa dengan baik..

## Saran
Kegiatan program hibah desa binaan sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan khalayak sasaran, untuk pelaksanaa pelatihan seharusnya dimulai dari pendampingan  cara  penyusunan  rencana pengadaan  barang/jasa  berdasarkan  skala prioritas dengan mengutamakan swakelola yang padat karya dan bersifat berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] https:// lhokseumawekota . bps .go.i
d/index.php/publikasi/24
[2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa.
[3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa. [4] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo PP 47/2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
tentang Desa
[5] Peraturan Pemerintah Nomor  60 tahun 2014 jo. PP 8/2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
[6] Peraturan Menteri PDT dan
Transmigrasi Republik Indonesia
No 1 tahun 2015 tentang Pedoman
Jurnal Vokasi, Vol 2 No.1 April 2018 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
[7] Peraturan Menteri PDT dan
Transmigrasi Republik Indonesia
No 21 tahun 2015 jo. Permendes
PDT dan Transmigrasi 8/2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Keuangan Desa.
[8] Perka LKPP 13/2013 jo. Perka LKPP 22/2015 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
[9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tahun
2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
[10] Republik Indonesia. 2014.
Undang-Undang No. 6  Tahun
2014 tentang Desa . Jakarta:
Sekretariat Negara