## RESEARCH ARTICLE

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MONEY LAUNDERING MELALUI BINANCE COIN
Kt Firnanda Pramudiya 1 
1 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595  Ketutfirnanda@gmail.com

## ABSTRACT
The results of this research in this article show that the existence of virtual money in trade as a means of investment and payment in Indonesia can be said to be illegal when viewed from Law Number 7 of 2011 concerning Currencies. Digital money users in Indonesia are widely used in terms of business, which if traced in Indonesia there are already digital money such as Bitcoin and Binance Coin and others. Then, there  is  also  the responsibility  of  perpetrators  of  money  laundering  crimes  who  use  digital  money  as  an investment  tool  that  has  a  negative  impact  on  the  State  of  Indonesia,  especially  those  related  to  this business because the person or group who committed the crime uses technological advances with dirty goals so  that  the  perpetrator  can  be  caught  law  using  Law  No.  8  of  2010  concerning  The  Prevention  and Eradication of Money Laundering.
Keywords : Money laundering, digital currency, criminal liability
Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan eksistensi uang virtual dalam perdagangan sebagai  alat  investasi  dan  pembayaran  di  Indonesia  dapat  dikatakan  tidak  sah penggunaannya  jika  dilihat  dari  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata Uang.  Pengguna  uang  digital  di  Indonesia  banyak  dipakai  dalam  hal  bisnis,  yang  jika ditelusuri di Indonesia sudah ada uang digital seperti Bitcoin dan Binance Coin dan lain- lain.  lalu,  ada  pun  tanggung  jawab  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  memakai uang  digital  sebagai  sarana  alat  investasi  berdampak  negative  bagi  Negara  Indonesia, terutama  yang  menyangkut  terkait  bisnis  ini  disebabkan  orang  atau  kelompok  yang melakukukan  kejahatan  tersebut  menggunakan  kemajuan  teknologi  dengan  tujuan  yang kotor sehingga pelaku bisa di  hukum menggunakan Undang-undang  No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Kata Kunci: Pencucian uang, mata uang digital , pertanggung jawaban pidana

## I NTRODUCTION
Kehidupan manusia tidak terlepas dengan kemajuan teknologi dewasa ini, mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dipungkiri memberi
efek yang terasa langsung di bidang perekonomian, terlebih dalam memperlancar kegiatan ekonomi bisnis dan membuat pelayanan jasa keuangan lebih mudah kepada masyarakat. Tanpa terkecuali dalam hal perbankan pula,dapat kita ketahui adanya pemakaian teknologi telah memberi kemudahan dalam jasa keuangan yang terlihat menarik terutama dalam hal pelayanan  transaksi keuangan yang membutuhkan lintas batas antar negara. 1
Bank  yang  merupakan  jasa  pemindah  dana  menawarkan  jasa  dalam  hal  keuangan salah  satunya  melalui  wire  transfer  seperti  jasa  internet  banking  dan  electronic  fund transfer  yang  berfungsi  untuk  nasabah  dapat  memindahkan  dananya  yang  berasal  dari rekening  satu  ke  rekening  nasabah  lain  dengan  lebih  mudah  dan  dapat  menjangkau seluruh dunia serta tidak membutuhkan waktu yang lama untuk diterima.Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan penyesuaian sebuah perubahan yang harus di jelani.  Perubahan  tersebut  dapat  berupa  membawa  ke  arah  yang  berdampak  positif  dan bisa juga menghasilkan dampak negatif bagi penggunanya yaitu masyarakat itu sendiri. 2 Dampak  dari  adanya  kemajuan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  seperti  timbulnya modus  baru  kejahatan  yang  di  dukung  dengan  kemajuan  teknologi  itu  sendiri.terlebih dalam hal tindak pidana pencucian uang,pelaku kejahatan mempunyai suatu kemudahan ketika  akan  memindahkan  harta  yang  dimiliki  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain.  Saat  ini kita    sedang  dihadapi  dengan  banyaknya  kejahatan  melalui  pencucian  uang,    dimana dizaman  yang  serba  mudah  dan  cepat  seperti  sekarang  banyak  terjadi  modus  dan  jenis kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang. Hasil kekayaan yang berbentuk uang dapat dikirim dari pusat keuangan yaitu bank ke tempat lain secara cepat dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Bank.
Jenis kejahatan pencucian uang yang pernah dilakukan seperti tindak pidana korupsi, perdagangan  senjata  secara  ilegal,  white  collar  crime  dan  lain-lain.  Supaya  kejahatanya tidak dapat diketahui maka dan sulit untuk di identifikasi,maka maka harta yang di dapat tersebut harus disamarkan,hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebutan money laundering atau  pencucian  uang.Money  loundering  sendiri  adalah  sebuah  tindakan  untuk menyembunyikan,  memindahkan,  dan  menggunakan  hasil  dari  suatu  tindak  pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Jika dilihat kegiatan ini memiliki tiga langkah dasar yaitu placement, layering , dan integration. 3
Pencucian  uang  saat  ini  sudah  menjangkau  banyak  aspek  dan  dikembangkan sedimikian  rupa  dan  selaras  dengan  berkembangnya  teknologi.  Pelaku  tindak  pidana pencucian  uang  menggunakan  kemajuan  teknologi  sebagai  senjata  dan  penyedia  jasa keuangan Perbankan untuk tempat menyimpan hasil tindakan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang tersebut memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga yang  rumit  atau  super  canggih  dengan  memanfaatkan  dunia  maya  dan  kejahatan pencucian uang yang dikenal dengan cyber loundering merupakan sebuah cybercrime yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan electronic banking yang mapan serta
1 I Ketut Suarbawa, Hari Purwadi, and Supanto, ‘Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Poso )’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 74 – 84. 2 Farid  Achmad  and  Supanto,  ‘Urgensi  Penguatan  Peran  Penuntut  Umum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 1 – 14.
3 Wijiatmo  and  Supanto, ‘Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Guru Dalam Hal Kedisplinan’, Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 85 – 92.
dengan kemajuan teknologi sudah ada maka hal ini terlaksana dengan mudah,yang mana pelaku  bisa  menyimpan  atau  mengirim  uang  melalui  bank  dengan  menggunakan elektronik lalu bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pelaku tindak pencucian uang juga dapat menyetorkan uang tersebut dalam bank tanpa harus menyertakan identitasnya Viena Convention On Narcotic Drug, Council of Europa Convention on Launderingdan OAS Model Regulations berpendapat tentang tindak pidana pencucian uang ada 3 jenis yaitu :
1. Mengubah  atau  memindahkan  property  yang  hasil  dari  kejahatan  dan  memiliki sebuah  tujuan  guna  menyembunyikan  asal  dari  hasil  kejahatan  dalam  bentuk property  itu  atau  dengan  maksud  membantu  seseorang  dalam  menghindari  dari hukum dan keterkaitan dalam melakukan sebuah kejahatan;
2. Menyamarkan kondisi atau keadaan dari sesuat kebenaran berupa property yang di  dapat  dari  hasil  kejahatan,  baik  dari  asal-usul  ataupun  lokasi,  pembagian, pergerakan , dan juga hak yang berhubungan terkait property.
3. Menguasai atau mengambil property yang diketahui berasal dari kejahatan dalam keterkaitan sebuah kejahatan. (Barda Nawawi Arief, 2002: 185).
Secara  umum  terdapat  dua  alasan  yang  membuat  kegiatan  pencucian  uang  disebut sebagai kejahatan. Pertama pencucian uang dalam sistem ekonomi dipandang berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Hal ini memberi dampak negatif terhadap penggunaan dana  yang  dipakai  dalam  aktivitas  tidak  sah  dan  mengakibatkan  kegunaan  dana  tersebut menjadi tidak optimal,yang berakibat kerugian pada masyarakat luas. 4
Hal  ini  bisa  terjadi  karena  uang  hasil  kejahatan  disimpan  di  Negara-negara  yang notabenya  aman  untuk  kegiatan  pencuci  uang,  walaupun  pelaku  tahu  bahwa  hasil  yang akan didapat menjadi lebih kecil. Uang hasil tindak pidana ini bisa saja beralih dari suatu Negara  yang  perekonomiannya  baik  ke  Negara  yang  perekonomiannya  buruk. Dikarenakan  efek  buruk  pada  pasar  finansial  bias  menyebabkan  hilangnya  kepercayaan publik  terkait  sistem  keuangan  internasional,  pencucian  uang  juga  menyebabkan  tidak stabilnya  perekonomian  yang  ada  di  lingkup  nasional  bahkan  internasional.  Selain  itu dampak dari pencucian uang juga menyebabkan fluktuasi yang tinggi terhadap nilai tukar suku bunga.
Dengan banyaknya efek negatif itu maka dipercaya pencucian uang mengakibatkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Kedua, dengan disahkanya pencucian uang sebagai tindak pidana dapat memudahkan penegak hukum untuk menindak pelaku. Contohnya  adalah  menyita  hasil  tindak  pidana  yang  sulid  dilacak  atau  yang  telah  jatuh kepihak  ketiga.  Dengan  melakukan  penindakan  seperti  ini  maka  kekayaan  yang  didapat dari tindak pidana bisa diminimalisir.
Ada  banyak  macam  alat  digunakan  untuk  melakukan  pencucian  uang,seperti  yang sedang  banyak  dibicarakan  oleh  masyarakat  luas  yaitu  terkait  uang  virtual  salah  satunya Binance Coin. Binance Coin dapat dikatakan sebagai benda niaga namun tidak memakai uang tunai, bentuk mata uang ini digital dan bisa dijadikan untuk investasi karena nilainya terus bertumbuh. Mata uang virtual merupakan uang digital hasil kemajuan teknologi yang menjadi bagian dari sistem kriptografi yang memiliki tujuan memberi jaminan keamanan
4 Ahmad Dwi Nuryanto, ‘Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal D ari Predicate Crime Perbankan’, Bestuur , 7.1 (2019), 54 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>.
dengan tidak bisa ditiru. Kriptografi adalah sebuah teknik untuk memungkinkan transmisi informasi yang aman). 5
Dampak  dari  adanya  penggunaan  cryptocurrency  dilihat  dari  prospek  hukum Indonesia dapat memicu bermacam-  macam kejahatan yang  menimbulkan kerugian dari beberapa  bagian,  yaitu  ekonomi,  hukum  ataupun  keamanan  Negara.  Perkembangan cryptocurrency dapat menjadi salah satu modus baru tindak pidana pencucian uang dalam hal  ini  dapat  dikatakan  juga  money  laundering  dikarenakan  terdapat  potensi  money laundering  tersebut  berdasarkan  menggunakan  tanda  tangan  digital  dan  penggunaan identitas  palsu.  Sebab  tindakan  ini  bertujuan  untuk  menyamarkan  dana  serta  beragam informasi  dari  transaksi  dengan  mata  uang  virtual  yaitu  cryptocurrency,  yang  sejatinya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibentuk dengan teknologi informasi.
Binance Coin merupakan bentuk mata uang cryptocurrency dapat dikatakan seperti mata uang digital yang berada dalam jaringan peer-to-peer (P2P) merupakan tipe jaringan yang  berkebalikan  dengan  tipe  server  based.  Pada  sistem  tersebut  computer  bertindak sebagai server dimana yang akan melayani permintaan informasi ataupun pengolahan data yang  datang  dari  klien.  Pada  jaringan  P2P  semua  komputer  dikatakan  sebagai  node dimana  dapat  terhubung  pada  jaringan  bertindak  sebagai  server  dan  dapat  juga  menjadi klien. 6 Jaringan peer-to-peer itu  sendiri  memudahkan  pengguna  untuk  berinteraksi  secara langsung  tanpa  menggunakan  jasa  dari  pihak  ketiga.  Tindak  pidana  pencucian  uang merupakan  tindak  pidana  khusus.  Tindak  pidana  khusus  dapat  diartikan  menjadi perundang-undangan di bagian khusus yang mempunyai sanksi pidana dalam hal ini diatur pada  perundang-undangan  khusus  di  luar  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana),  baik perundang-undangan  pidana  maupun  bukan  pidana  tetapi  memiliki  sanksi  pidana. Indonesia  merupakan  Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis eksistensi uang virtual BNB Coin dalam bursa perdagangan dengan tujuan investasi dan mengetahui tanggung jawab pelaku tindak pidana pencucian uang yang meggunakan uang virtual BNB Coin dalam perdagangan investasi di Indonesia.

## M ETHOD
Jenis  Penelitian  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif atau  dapat  disebut  juga  dengan  penelitian  hukum  doktrinal.  Penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  hukum  kepustakaan.Penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang  mengkaji  studi dokumen  dan perbandingan hukum,  yakni  suatu  metode  perbandingan  dengan  memakai  unsurunsur  sistem  hukum sebagai  titik  tolak  perbandingan,  serta  menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti peraturan  perundang-undangan  dan  teori  hokum..  Penelitian  jenis  normatif  ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata- kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang di kemukakan yang bertujuan untuk  mendekripsikan  secara  kongkret  tentang  pengaturan  terhadap  penggunaan  mata
5 Teguh Wisnu  Wardhana  and  Yudho  Taruno  Muryanto,  ‘Analisis  Perjanjian  Para  Pihak  Yang  Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Difasilitasi Website Indodax’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.2 (2019), 283 – 92.
6 Wardhana and Muryanto.
uang digital Binance Coin sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
3. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  3/10/PBI/2001  Tentang  Penerapan  Prinsip Mengenal Nasabah
4. Internal  Revenue  Service  (IRS)  Notice  2014-21  About  Enforcement  of  Virtual Currency Takes (Pemberlakuan pajak Mata Uang Virtual)
5. Bank  Secrecy  Act  Tentang  Undang-Undang  Kerahasiaan  Bank  USA  6.  FIN- 2013-G001 About Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies
Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum  primer,  yaitu  berupa  buku-buku,  jurnal,  karya  ilmiah  yang  berkaitan  dengan pengaturan  terhadap  penggunaan  mata  uang  digital  Binance  Coin  sebagai  sarana  tindak pidana  pencucian  uang.  Bahan  hukum  tersier  Adalah  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  atau  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  berupa  kamus bahasa  Indonesia  dan  kamus  hukum  dan  sebagainya  yang  dapat  di  gunakan  untuk membantu penulis dalam menulis penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  melalui  sifat  kepustakaan  atau  studi  dokumen,  sehingga  penelitian  ini  disebut sebagai penelitian hukum normatif (legal Research) sehingga data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan  penelitian  dengan  teori-teori  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara mengadakan  identifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  suatu  sistem  yang  mengatur  terhadap penggunaan mata uang digital Binance Coin sebagai Alat tindak pidana pencucian uang.
Analisis  Data  merupakan  suatu  proses  tindak  lanjut  pengelolaan  data  yang merupakan  kerja  seorang  peneliti  yang  memerlukan  ketelitian  dan  daya  pikir  secara optimal.Setelah di  peroleh data baik  data primer maupun  data sekunder, kemudian data tersebut  dikelompikan  sesuai  dengan  jenis  data.  Data  yang  telah  dikumplkan  dan dikelompikan  akan  di  analisis  secara  kualitatif.  Analisis  kualitatif  merupakan  cara penelitian  yang  menghasilkan  deskriptif,  dalam  pengertian  apa  yang  dinyatakan  secara tertulis.Hasil analisis data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu  kesimpulan  dari  suatu  pernyataan  atau  dalil  yang  bersifat  umum  menjadi  suatu pernyataan  atau  dalil  yang  bersifat  khusus,yang  mana  dari  berbagai  kesimpulan  tersebut dapat diajukan saran.

## RESULTS & DISCUSSION
Pencucian  uang  sederhananya  adalah  melakukan  bersih-bersih  terhadap  uang  atau harta agar pihak lain tidak mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil kejahatan  atau  tindak  pidana.  Jika  kita  lihat  kebelakang,  usaha  pencucian  uang  dapat melalui bank  karena bank  tempat yang aman  dan memang fungsinya  untuk menyimpan uang.  Namun  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  informasi  dan  kompleksitas  sistem
keuangan  serta semakin canggihnya modus operasi pelaku pencucian uang,maka semakin banyak  alat  untuk  pencucian  uang,salah  satu  contohnya  adalah  pencucian  uang  melalui Virtual  currency  (mata  uang  virtual),  fungsi  sebenarnya  mata  uang  digital  ini  adalah dirancang sebagai alternatif alat pembayaran yang sah, pada masa awal pembuatanya mata uang ini dipakai hanya dalam komunitas virtual saja, dan situs game online tertentu. Mata uang digital ini mengalami perkembangan dan masuk ke ke dalam kegiatan nyata sehari- hari  masyarakat.  Pada  masa  sekarang  ada  banyak  macam  mata  uang  digital  yang  hadir ditengah  masyarakat  luas  dan  bisa  didapat  secara  langsung  yang  meliputi  pertambangan atau dari perusahaan yang menjual mata uang digital  dan lain-lain) dan juga bisa melalui cara tidak langsung seperti pertukaran mata uang digital. 7
Arti mata uang digital secara  sederhana adalah  sebagai uang atau  satuan nilai yang bisa disimpan dan digunakan dalam media elektronik,Mata uang digital bukan dibuat oleh suatu negara namun mata uang digital di buat oleh sekelompok orang atau badan hukum, dengan tujuan untuk memudahkan pertukaran barang atau jasa dalam anggota kelompok tersebut. Mata uang digital sendiri bisa dikatakan terbuka dan tertutup,hal ini tergantung sudut pandang bisa atau tidaknya diubah ke dalam mata uang yang legal. Mata uang digital ini  tidak  memakai  data  lengkap  para  penggunanya  atau  bisa  disebut  anonim,  hal  ini menyebabkan  pengguna  sulit  dilacak,  dan  menimbulkan  alat  baru  bagi  munculnya kejahatan dan pelaku dapat menyimpan atau menginvestasikan uang dari hasil ia berbuah kejahatan dengan baik. Banyak kasus yang terjadi dimana mata uang digital dipakai sebagai alat kejahatan pencucian uang secara digital.
Jika kita lihat kebelakang maka di  luar negeri  sendiri sudah ada kasus yang terjadi pada tahun 2013 yaitu Liberty Reserve, yang merupakan penyedia jasa money transmitting dan mengklaim lembaga institusinya sebagai sistem pembayaran online tertua srta paling aman  dalam  hal  melayani  jutaan  pengguna  di  seluruh  dunia.  Untuk  dapat  mengirimkan uang  memakai  Liberty  Reserve,  pelanggan  hanya  mencantumkan  nama,  alamat  serta tanggal  lahir.  namun  demikian  pelanggan  tidak  wajib  mencantumkan  identitasnya. Pelanggan mengkonversi uang mereka ke dalam mata uang Virtual yang telah disediakan Liberty  Reserve,  dengan  itu  maka  uang  akan  dengan  cepat  sampai  dan  uang  digital  itu dikonversi  kembali  ke  uang  tunai.  Maka  dengan  itu  si  pengirim  dan  penerima  tidak terdeteksi  jika  ia  melakukan  money  laundering.  Hal  ini  sama  seperti  yang  terjadi  pada kasus yang heboh  juga yaitu pencucian uang terindikasi terjadi di Indonesia yaitu melalui kasus pencucian uang yang dilakukan pada kasus ASABRI. Jika melihat dari kasus-kasus pencucian  uang  yang  menggunakan  mata  uang  virtual  sebagai  sarananya  maka  kejadian tersebut akan menjadi ancaman baru dalam dunia kejahatan yang harus diantisipasi sedini mungkin oleh Indonesia. 8
Berkembangnya  suatu  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  semakin  cepat, memiliki suatu keharusan secara teliti dan optimis. Melihat kemajuan peluang bisnis yang mengarah ke digital atau dunia maya adalah peluang yang dapat menjanjikan bagi setiap orang yang berkecimpung di dalam bisnis tersebut. Dunia sekarang ini mengarah ke arah aktual yaitu menggunakan uang virtual ( cryptocurrency ) tidak lagi  menggunakan uang tunai
7 Suarbawa, Purwadi, and Supanto.
8 Satriawan  Sulaksono,  Widodo  Tresno  Novianto,  and  Supanto,  ‘KORBAN  TINDAK  PIDANA PENCUCIAN  UANG  YANG  TERCAMPUR  DENGAN  ASET  PELAKU  ”’, Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 107 – 19.
seperti uang kertas ataupun logam. Diketahui bahwa asal muasal adanya uang disebabkan masyarakat  merasakan  kesusahan  dalam  menjalankan  tukar  menukar  yang  dapat  disebut degan barter. Barter merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang ataupun jasa. Disisi lain  wilayah  cakupan  barter  ini  lebih  sempit  disebabkan  kesulitan  orang  tersebut  untuk bertemu  satu  sama  lain.  Cryptocurrency  diciptakan  menggunakan  kriptografi  yang bertujuan  untuk  tidak  mudah  ditiru  dengan  mekanisme  yang  sangat  rumit  yang menyebabkan  tidak  dapat  digandakan  dan  mudah  berpindah  tangan  jika  tidak  memiliki akses  atau  jaringan  pada  cryptocurrency  tersebut.  Saat  ini  ditemukan  mulai  banyaknya cryptocurrency  yang  digunakan  dikalangan  masyarakat  dengan  tujuan  bermacam bertransaksi. Cryptocurrency dapat melakukan pemeriksaan setiap pengiriman dana yang melaksanakan kegiatan tersebut tanpa campur pihak ketiga seperti bank sentral. Saat ini di Indonesia  sudah  beredar  mata  uang  virtual  (cryptocurrency),  seperti  Cryptocurrency (Bitcoin)  dan  Cryptocurrency  (Centcoin)  dan  juga  BNB  Coin.  Sebagaimana  dalam karakteristik  cryptocurrency  yang  memanfaatkan  teknik-teknik  kriptografi  dalam sistemnya  terdapat  dua  teknik  yang  penting  dalam  system  cryptocurrency  yaitu  tanda tangan digital dan fungsi hash. 9
a. Tanda tangan digital Tanda tangan digital ini adalah komponen yang penting dikarenakan  secara  umum  terdapat  manfaat  yaitu  untuk  memastikan  dan mengetahui  identitas  dari  tanda  tangan  digital  tersebut,  memastikan  orang tersebut  agar  tidak  bisa  menyangkal,  memastikan  dokumen  yang  dibubuhi tanda tangan tidak adanya perubahan.
b. Fungsi Hash Fungsi hash adalah fungsi yang bertujuan untuk mengkalkulasi nilai  dari  sebuah  data.  merupakan  sebuah  fungsi  yang  digunakan  untuk menghitung nilai unik dari sebuah data berukuran sembarang. Manfaat fungsi hash  bertujuan  untuk  melindungu  data  kerahasiaan  dan  memastikan  data tidak dapat dirubah serta dapat memproduksi mempresentasikan data.
Kemunculan  mata  uang  virtual  cryptocurrency  di  Indonesia  saat  ini  sangat mendapatkan  respon  yang  positif  serta  memberikan  efek  keingintahuan  seseorang mengenai cryptocurrency tersebut. Seiring berjalannya waktu cryptocurrency berkembang pesat karena dapat dipergunakan sebagai sarana investasi, berniaga, ataupun pembayaran melalui  sistem  elektronik.  Diperhatikan  berdasarkan  konsep  cryptocurrency  merupakan jembatan  alternatif  mata  uang  dunia  yang  benar-benar  berpedoman  pada  supply  dan demand,  berhubungan  antara  banyaknya  permintaan  sehingga  terjadinya  kenaikan  harga serta  banyaknya  jumlah  barang  yang  ditawarkan  sehingga  sebaliknya  mengalami penurunan  harga.  Penggunaan  cryptocurrency  di  kalangan  masyarakat  mendorong  Bank Indonesia  memberi  himbau  bagi  pengguna  cryptocurrency  agar  bijak  dan  berhati-hati dalam  menggunakan  cryptocurrency.  Disebabkan  cryptocurrency  belum  memiliki  aturan secara  spesifik  mengatur  dan  mata  uang  digital  cryptocurrency  tidak  diakui  sebagai  alat pembayaran yang legal di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)  bersinergi  melakukan  suatu  penilaian  dan  relevansi  adanya  cryptocurrency bagi perkembangan perekonomian ataupun dalam hal bisnis. Sejatinya BAPPEBTI telah menyatakan cryptocurrency sebagai subjek komoditi dalam bursa perdagangan berjangka. Jika kita membahas tentang uang, maka bisa diketahui uang mengalami evolusi dari dahulu
9 Haris Budiman and others, ‘The Application of Criminal Sanctions on the Distribution of Alcoholic Drinks Haris’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 7 – 11 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
hingga  sekarang.  Jika  uang  pada  awalnya  hanya  berbentuk  fisik,  maka  pada  saat  ini  ada uang dalam bentuk digital. Dengan perkembangan teknologi pada masa secara, timbul lah berbagai  cara  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  menyimpan  harta  yang dimilikicontohnya  dengan  cara  hartanya  di  jual-belikan  untuk  mendpatkan  mata  uang digitai sebagai salah satu investasi yang mereka dapatkan. 10
Penggunaan  mata  uang  virtual  Binance  Coin  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tindak pidana  pencucian  uang  apabila  mata  uang  digital  tersebut  berasal  dari  hasil  kejahatan  . Hasil tindak pidana yang dimaksud yaitu sudah diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No 8 Tahun 2010 berisi Pencegahan Dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Hasil dari peredaran  /  penjualan  narkotika  tersebut,  akan  diperoleh  Binance  Coin  sebagai  hasil tindak pidana penjualan narkotika, yang kemudian Binance  Coin tersebut di  olah  dalam suatu transaksi keuangan atau di investasi bisnis yang bersifat legal,sebelum adanya kasus ASABRI  sudah  ada  kasus  serupa  yang  menggunakan  mata  uang  digital  sebagai  objek pencucian uang yaitu di Amerika Serikat Yang melibatkan penyedia Jasa Pertukaran uang virtual (Money Transmitting) yaitu “Liberty Reserve”. 11
Dimana  para  pelaku  kejahatan  melalui  penyedia  jasa  Money  Transmitting  tersebut mengkonversi  mata  uang  digital  mereka  yang  berasal  dari  penjualan  Narkotika  ke  mata uang  konvensional  sehingga  uang  hasil  tindak  pidana  dari  peredaran  narkotika  yang semula merupakan uang hasil kejahatan,lalu dihilangkan jejaknya agar tidak terlihat bahwa uang  tersebut  adalah  hasil  kejahatan.  Dengan  kata  lain  telah  terjadi  tindak  pidana pencucian uang. Menerima atau melakukan penukaran Mata Uang Digital yang bersumber dari  hasil  tindak  pidana  Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  8  Tahun  2010 disebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang  di  ketahuinya  atau  patut  diduga  merupakan  hasil  dari  tindak  pidana  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan memberi denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.
Jika  dikaitkan  dengan  penggunaan  mata  uang  virtual  Bitcoin  sebagai  sarana  tindak pidana  pencucian  uang,  Menerima  atau  melakukan  pertukaran  (Konversi)  dalam  hal  ini adalah  setiap  orang  baik  itu  perorangan  Yang  mendapatkan  Bitcoin  berupa  sumbangan, hibah,dan penitipan yang diketahuinya atau patut diduganya perupakan hasil/berasal dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta penyedia jasa pertukaran uang virtual (Bitcoin Exchange Money Transmitting) yang memfasilitasi  maupun  menyediakan  layanan  pembayaran,  pentransferan,  dan  Pertukaran (konversi)  uang  Virtual  (Bitcoin)  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan hasil/berasal  dari  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  uang,  Maka  dalam  hal  ini  telah  terjadi  upaya  penempatan  aset  hasil  tindak pidana  (placement)  dan  upaya  untuk  memisahkan  hasil  tindak  pidana  dari  sumbernya (Layering)  guna  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul  Bitcoin  tersebut  berupa
10 Suarbawa, Purwadi, and Supanto.
11 Iswantoro,  ‘Juridical  Analysis  of  Environmental  Law  Enforcement  in  Forestry  Crimes  Regulation  in  the Regional  Autonomy  Iswantoro’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (  JMCL  ) ,  1.1  (2020),  45 – 49 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
mengkonversi  Harta/Aset  hasil  tindak  pidana  yang  semula  mata  uang  virtual  Bitcoin tesebut  adalah  dirty  money,  kemudian  menjadi  clean  money.  Dengan  demikian  telah terjadi tindak pidana pencucian uang.
Hukum  Pidana  merupakan  hukum  yang  mengandung  peraturan-  peraturan  yang didalamnya terdapat suatu kemestian, kewajiban, dan larangan kepada pelanggarnya yang dapat  diancam  hukuman  yaitu  suatu  siksa  badan  (Gunaedi  &  Effendi,  2015).  Pesatnya kemajuan  teknologi  memunculkan  berbagai  bentuk  kejahatan  yang  memiliki  jaringan internasional dimana lembaga keuangan merupakan suatu sarana dan  sasarannya, hal ini dapat  dikatakan  seperti  kejahatan  tindak  pidana  pencucian  uang  (money  loundering). Tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  berdiri  sendiri  karena  harta  kekayaan  yang ditempatkan,  dipindahkan,  atau  dialihkan  dengan  cara  pembaruan  yang  diperoleh  dari tindak pidana, dalam hal ini telah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya. 12
Menurut  Sutedi,  pencucian  uang  adalah  kegiatan  yang  memimiliki  tujuan  untuk menyembunyikan  asal  muasal  uang  ataupun  harta  kekayaan  itu  berasal  dan  selanjutnya dimanipulasi  sedemikian  rupa  menjadi  harta  kekayaan  yang  seolah-olah  berasal  dari kegiatan yang legal. Adanya cryptocurrency menimbulkan indikasi kejahatan tindak pidana pencucian  uang,  mekanisme  utama  dalam  tindakan  ini  adalah  dengan  melakukan mengikuti  uang.  BNB  Coin  merupakan  salah  satu  mata  uang  serupa  yang  seringkali digunakan  secara  luas  untuk  kejahatan,  tetapi  mereka  belum  sepenuhnya  berada  dalam radar  peradilan  pidana.  Adanya  BNB  Coin  sebagai  salah  satu  mata  uang  virtual  telah menimbulkan  risiko  yang  signifikan  dan  bisa  menjadi  ancaman  potensial  dimana  ini sebuah kewajiban lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa risiko yang ada atau potensial lebih diakui dan dipahami secara luas. 13
Maka  kejahatan  Money  Laundering  merupakan  kejahatan  yang  sangat  mungkin menjangkau  teritorial  negara  dan  lintas  negara,  karena  harus  adanya  jalinan  kerjasama antar  negara  terkait  untuk  dapat  memerangi  secara  bersama-sama  dalam  upaya pencegahan cyber money laundering ,hal ini penting karena efek dari ini sangat  signifikan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat baik di tingkat lokal,regional,nasional bahkan  tingkat  internasional.cara  yang  mungkin  bisa  dilakukan  pemerintah  dalam  hal regulasi diantaranya 14 :
Membuat aturan Khusus Terkait mengenai Pemakaian dan keberadaan Mata Uang Virtual  Binance  Coin  Di  Indonesia  melihat  pemakai  dan  peminat  Mata  uang  digital  ini semakin  naik  dan  nilai  transaki  mata  uang  digital  di  Indonesia,  memang  sudah  saatnya dibuat  aturan  khusus  mengenai  pemakaian  dan  persebaran  mata  uang  digital  khusunya Binance  Coin  di  Indonesia.  Jika  dilihat  Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang  No  7  Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan bahwa “Rupiah wajib digunakan dalam :
a) setiap transaksi yang mempunya tujuan pembayaran
b) penyelesaian kewajiban lainya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
12 Febry Wulandari and Waluyo Waluyo, ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana  Bagi  Hasil Cukai  Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, Bestuur , 7.1 (2019), 15 – 25 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>.
13 Yosua  Gabriel  Pradipta  and  Dona  Budi  Kharisma,  ‘PROSES  PENYELESAIAN  SENGKETA  DI LEMBAGA  ALTERNATIF  PENYELESAIAN  SENGKETA  PERBANKAN  INDONESIA  (  LAPSPI  )’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.2 (2019), 293 – 301. 14 Nuryanto.
c) transaksi  keuangan  lainya  yang  dilakukan  diwilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.  Kemudian  Pasal  33  ayat (1) UndangUndang  Nomor  7  Tahun  2011 tentang Mata Uang, bahwa “Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam:
d) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
e) penyelesaian Kewajiban lainya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
f) Transaksi  keuangan  lainya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu) tahun  dan  pidana  denda paling ba nyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
Artinya,  dalam  setiap  transaksi  yang  memmiliki  maksud  guna  untuk  pembayaran atau  kewajiban  lainya  yang  wajib  menggunakan  uang  atau  transaksi  keuangan  lainya dengan memakai Mata Uang digital Binance Coin maka saat itu masih berada di wilayah Negara  kesatuan  republik  Indonesia  bisa  mendapat  hukuman  pidana  dengan  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak  Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari Undang-undang yang telah dijelaskan sudah jelas Mata Uang digital  tidak  dapat  dipakai    sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  di  negara  Indonesia.tapi, Otoritas  Keuangan  Indonesia  bisa  menggambil  penggalaman  belajar  terkait  apa  yang dilakukan oleh Internal Revenue Service (IRS atau lembaga pajak Amerika Serikat) yang memberi istilah Mata uang digital sebagai aset properti dan wajib membayar pajak,dilain sisi  pula  hasil  dari  penambangan  Bitcoin  diberi  kewajiban  pajak  jugaInternal  Revenue Service Service (IRS) telah meemberi panduan terkait pajak atas transaksi yang memakai mata  uang  digital,  yaitu  Binance  atau  mata  uang  sejenis  “IRC  Notice  2014 -21  About Enforcement  Of  Virtual  Currency  Takes”  yang  diwajibkan  untuk orang  dan  kelompok yang  memakai  mata  uang  digital.  IRS  memperumpamakan  Binance  Coin  sama  halnya dengan  investasi  properti,  dimana  keuntungan  yang  diperoleh  wajib  dikenakan  dengan pajak  dan  bisa  disamakan  juga  dengan  perdagangan  saham  atau  reksadana  yang  wajib laporkan. 15
Jika  dilihat  dari  Perbandingan  Hukum,  maka  dilihat  dari  unsur  hukum  asing  yang aktual  dalam  sebuah  masalah  hukum  dapat  untuk  digali  dan  penerapanya  dilakukan  di Indonesia, Negara kita dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh dari  IRC, maka sudah sewajarnya pihak terkait seperti  OJK tidak wajib tahu Binance Coin sebagai uang dalam setiap  transaksi  pembayaran,  namun  OJK  sudah  seajarnya  melihat  Mata  Uang  digital Binance  Coin  dari  sudut  pandang  lain,  yaitu  dengan  mengeluarkan  Regulasi  yang  berisi terkait hal-hal Mata Uang digital Binance Coin sebagai aset bukan semata-mata uang alat tukar saja yang dapat di kenai Pajak. Aturan-aturan dari luar negeri tentu dapat dijadikan contoh studi perbandingan Hukum yang akan menjadi regulasi di Indonesia. maka setiap exchange  yang  terkait  dalam  penjualan  mata  uang  digital  wajib  memakai  aturan  terkait Prinsip Know Your Customer (KYC), yang bisa diambil dari Peraturan Bank Indonesia Nomor  3/10/PBI/2001  Terkait  hal  Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah.  Dimana dalam mejalankan kegiatan usahanya, penjedia jasa mata uang digital wajib :
a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
15 Solikah  Ana  Estikomah,  ‘Aspek  Hukum  Import  Sampah  Plastik’, Bestuur ,  7.2  (2019),  106 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>.
c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
d. Menetapkan  kebijakan  dan  prosedur  manajemen  risiko  yang  berkaitan  dengan penerapan prinsip mengenal nasabah
Selain  itu,  penyedia  jasa  Mata  uang  digital  diwajibkan  dalam  hal  pelaporan  terkait aktifitas  transaksi  yang  mencurigakan  dalam  hal  money  laundering.  Perubahan (Amandemen) terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Berhubungan  dengan  pemakaian  mata uang  digital yang digunakan untuk alat   tindak pidana pencucian uang, sampai  sekarang Undang-Undang  yang  ada  belum  bisa  menjangkau    upaya  pencegahaan  dan pemberntasanya  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  Binance  sebagai  alatn.  Undang- undang  sebagai  aturan  dalam  penegakan  hukum  diperlukan  adanya  usaha  pembaharuan hukum  pidana  yang  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  pembaharuan  Legal Substance  dalam  usaha  lebih  menjangkau  dan  penegasan  terhadap  penegakan hukum.maka,  perlu  dilakuakan  perubahan  (Amandemen)  terhadap  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  guna  mengakomodir  Pencegahan  dan  pemberantasan  terhadap  penggunaan  Mata Uang digital ini sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Adapun Pasal yang bisa di perbarui dan dirubah dalam Undang-Undang ini yaitu Pasal 17 ayat (1). Pada Pasal ini bisa rubahan  dengan  adanya  penambahan “Penyedia  jasa  pertukaran  uang  konvensional  ke mata  uang  digital  sebaliknya”  sebag ai  salah  satu  pihak  pelapor.  dengan  begitu,  setiap penyedia  Jasa  mata  uang  digital    memiliki  kewajiban  Untuk  melaksanakan  pelaporan, pengawasan  kepatuhan  dan  Penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  (KYC)  sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang- undang yang nantinya akan diubah. 16

## C ONCLUSION
Kehidupan manusia tidak terlepas dengan kemajuan teknologi dewasa ini, mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dipungkiri memberi efek yang terasa langsung di bidang perekonomian, terlebih dalam memperlancar kegiatan ekonomi bisnis dan membuat pelayanan jasa keuangan lebih mudah kepada masyarakat. Dengan  adanya  kemajuan  nteknologi  maka  kehidupan  masa  kini  banyak  yang  sudah beralih  ke  arah  serba  virtual,tanpa  terkecuali  alat  pembayaran  contohnya  uang  virtual ( cryptocurrency ).  Eksistensi  uang  virtual  dalam  perdagangan  sebagai  alat  investasi  dan pembayaran  di  Indonesia  dapat  dikatakan  tidak  sah  penggunaannya  jika  dilihat  dari Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang.  Pengguna  uang  digital  di Indonesia  banyak  dipakai  dalam  hal  bisnis,  yang  jika  ditelusuri  di  Indonesia  sudah  ada uang digital seperti Bitcoin dan Binance Coin dan lain-lain. lalu, ada pun tanggung jawab pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  memakai  uang  digital  sebagai  sarana  alat investasi  berdampak  negative  bagi  Negara  Indonesia,  terutama  yang  menyangkut  terkait bisnis  ini  disebabkan  orang  atau  kelompok  yang  melakukukan  kejahatan  tersebut menggunakan  kemajuan  teknologi  dengan  tujuan  yang  kotor  sehingga  pelaku  bisa  di
16 Sara  Hersriavita,  ‘UPAYA  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  DARI  PERKA RA  TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 15 – 28.
hukum  menggunakan  Undang-undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  juga  kejahatan  Money  Laundering adalah  kejahatan  yang  dapat  dilakukan  hingga  batas  teritorial  negara  atau  lintas  negara, oleh sebab itmangatasi cyber money laundering perlu terus diupayakan oleh negara-negara agar penangananya lebih mudah.

## R EFERENCES
Achmad, Farid, and Supanto, ‘ Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 1 – 14 Budiman,  Haris,  Ela  Nurlaela,  Diding  Rahmat,  and  Suwari  Akhmaddhian,  ‘The Application  of  Criminal  Sanctions  on  the  Distributi on  of  Alcoholic  Drinks  Haris’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (  JMCL  ) ,  1.1  (2020),  7 – 11 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Estikomah, Solikah Ana, ‘Aspek Hukum Import Sampah Plastik’, Bestuur , 7.2 (2019), 106 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>
Hersriavita,  Sara,  ‘UPAYA  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  DARI PERKARA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  OLEH  KEJAKSAAN  NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 15 – 28 Iswantoro,  ‘Juridical  Analysis  of  Environmental  Law  Enforcem ent  in  Forestry  Crimes Regulation in the Regional Autonomy Iswantoro’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 45 – 49 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087> Nuryanto,  Ahmad  Dwi,  ‘Problem  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Yang Berasal  Dari  Predicate  Crime  Perbankan’, Bestuur ,  7.1  (2019),  54 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>
Pradipta,  Yosua  Gabriel,  and  Dona  Budi  Kharisma,  ‘ PROSES  PENYELESAIAN SENGKETA  DI  LEMBAGA  ALTERNATIF  PENYELESAIAN  SENGKETA PERBANKAN INDONESIA ( LAPSPI )’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.2 (2019), 293 – 301
Suarbawa, I Ketut, Hari Purwadi, and Supanto, ‘Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Poso )’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 74 – 84 Sulaksono,  Satriawan,  Widodo  Tresno  Novianto,  and  Supanto,  ‘KORBAN  TINDAK PIDANA  PENCUCIAN  UANG  YANG  TERCAMPUR  DENGAN  ASET PELAKU ”’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 107 – 19 Wardhana, Teguh Wisnu, and Yudho  Taruno  Muryanto,  ‘Analisis Perjanjian Para Pihak Yang  Melakukan  Transaksi  Jual  Beli  Bitcoin  Yang  Difasilitasi  Website  Indodax’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.2 (2019), 283 – 92
Wijiatmo,  and  Supanto,  ‘Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Guru  Dalam  Hal  Kedisplinan’, Pasca  Sarjana  Hukum  UNS ,  7.1 (2019), 85 – 92 Wulandari, Febry, and Waluyo Waluyo, ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, Bestuur , 7.1 (2019), 15 – 25 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>