## EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) PADA KANTOR KECAMATAN BAAMANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

## Riri Gustiana

## ABSTRAK
Salah satu  permasalahan dalam pelayanan publik di  tingkat  Kecamatan  yang sering  dikeluhkan  masyarakat  adalah  pelayanan  dalam  pembuatan  Kartu  Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Seperti halnya pada pemerintah Kecamatan Baamang, masih  terdapat  permasalahan-permasalahan.  Di  satu  sisi  usaha  pemerintah  setempat memberikan  pelayanan  sudah  berjalan  cukup  baik  namun  disisi  lain  masih  ditemui permasalahan-permasalahan yang tetap muncul pada proses pelayanan publik, seperti kurangnya  komunikasi,  permasalahan  waktu  antrian  yang  panjang  dan  lama,  serta kurang disiplinnya aparatur dalam melaksanakan tugasnya.
Menyadari  pentingnya  e-KTP,  diharapkan  pemerintah  mampu  menyediakan pelayanan  pembuatannya  kepada  publik  dengan  baik  dan  benar.  Pelayanan  tersebut harus efektif, agar terciptanya kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  pelayanan  pembuatan  e-KTP serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada kantor Kecamatan Baamang.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif- kualitatif  yakni  dengan  menggambarkan  fenomena  yang  terjadi  sesuai  kenyataan dilapangan  serta  untuk  mengetahui  dan  mempelajari  kondisi  alamiah  yang  tidak dimanipulasi  oleh  peneliti  yang  mengandung  makna  sebenarnya.  Populasi  dalam penelitian ini adalah Pegawai pada Kantor Kecamatan Baamang dan masyarakat yang memiliki e-KTP.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  penganalisisan  data,  maka  diperoleh  hasil yaitu  efektivitas  pelayanan  pembuatan  e-KTP  pada  Kantor  Kecamatan  Baamang dikategorikan belum efektif sesuai tujuan yang diinginkan oleh organisasi, meskipun pegawai  yang  ada  sudah  menguasai  teknis  pekerjaannya,  memberikan  informasi dengan akuntabel dan transparan serta pegawai memiliki kemampuan yang handal baik dalam hal pendidikan, pengalaman maupun pembinaan kerja yang baik. Tetapi belum dapat ditunjang oleh kurangnya fasilitas alat perekaman data e-KTP yang serta kurang disiplinnya  pegawai.  Hal  tersebut  sangat  mempengaruhi  kepuasan  masyarakat  yang menerima pelayanan maupun kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur.
Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik, Kualitas

## PENDAHULUAN
Sebagai  konsekuensi  dari  pelaksaan  otonomi  daerah,  terlebih  setelah ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,
maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang demikian luas dari pemerintah pusat untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri,  termasuk  didalamnya  adalah  pemberian pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP).
Terkait  dengan  kewenangan  Daerah  Otonom,  bahwa  Pemerintah  telah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan yang berbunyi :
“Menimbang :
a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  perlu  dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
b. bahwa  pengaturan  tentang  Administrasi  Kependudukan  hanya  dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
c. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang  ada  tidak  sesuai  lagi  dengan  tuntutan  pelayanan  Administrasi Kependudukan  yang  tertib  dan  tidak  diskriminatif  sehingga  diperlukan pengaturan  secara  menyeluruh  untuk  menjadi  pegangan  bagi  semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan;
Berkaitan dengan hal diatas, maka seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah,
Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu daerah otonom selalu dituntut untuk melaksanakan  kewenangan  daerahnya  dengan  memberikan  kesejahteraan  kepada masyarakat, bangsa dan Negara yang dicerminkan lewat kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan serta peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Titik berat otonomi daerah saat ini adalah desa/kecamatan, dimana pelayanan yang paling dekat dengan  masyarakat  secara  langsung.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan  pelayanan  publik sangat penting untuk diperhatikan.
Perbaikan  kinerja  birokrasi  pelayanan  publik  mempunyai  implikasi  luas terutama  dalam  tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah.  Salah  satu permasalahan dalam pelayanan publik di  tingkat  Kecamatan  yang sering dikeluhkan masyarakat adalah pelayanan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e- KTP), program e-KTP merupakan program yang diluncurkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011. Program e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/Nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari 1 KTP dan digunakan untuk hal–hal yang dapat merugikan  negara  seperti,  kegiatan  kriminal,  menghindari  pajak,  dsb.  Dalam  hal  ini pemerintah kabupaten/kota harus segera meninjau pelaksanaan pelayanan e-KTP agar dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Sehingga dalam setiap pelayanan kebutuhan masyarakat,  pemerintah  harus  menjadikan  e-KTP  sebagai  syarat  dalam  pelayanan urusan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Pelayanan kepada masyarakat yang
diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit seperti dalam hal : a). tata cara pelayanan, b). rendahnya pendidikan aparatur, dan c). disiplin kerja.
Program  e-KTP  merupakan  Kartu  Tanda  Penduduk  yang  dibuat  secara Elektronik  dalam  artian  baik  dari  segi  fisik  maupun  cara  penggunaanya  berfungsi secara  komputerisasi,  sehingga  diperlukan  perhatian  khusus  dalam  pelayanannya terlebih pada kondisi masyarakat  yang masih awam dengan program e-KTP. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mengingat e-KTP merupakan identitas yang wajib dimiliki setiap warga negara seperti  yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  pada  BAB  V  Pendaftaran  Kependudukan pasal 13 (ayat) 1 yang menyatakan bahwa : “setiap penduduk wajib memiliki NIK”. NIK  yang dimaksud  disini  adalah  Nomor  Induk  Kependudukan  yang  ada di  e-KTP, NIK inilah yang nantinya akan dijadikan dasar dalam membuat berbagai jenis dokumen Identitas (SIM, Paspor, NPWP,dsb.).
Adapun  kewenangan  dari  pemerintah  Kecamatan  Baamang  dalam  hal pelayanan pembuatan e-KTP yakni Camat dalam perspektif ini memiliki posisi penting dan  fungsi  yang  sangat  strategis,  sekaligus  kejelian  dalam  memahami  kondisi daerahnya,  bagi  perkembangan  munculnya  kebijakan-kebijakan  pemerintahan  yang lebih tinggi, yaitu pemerintah kabupaten/kota, dan peran penting camat lainnya adalah kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya, yakni pelayanan melalui  kebijakan-kebijakan  internal  organisasi  kecamatan  misalkan  dengan memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  pokok  masalah  yang  diteliti  adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Efektivitas Pelayanan Pembuatan e-KTP pada Kantor Kecamatan  Baamang,  Kabupaten  Kotawaringin  Timur?;  (2)  Apa  saja  faktor  yang mempengaruhi  Efektivitas  Pelayanan  Pembuatan  e-KTP  pada  Kantor  Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur?

## KERANGKA TEORITIS

## Efektivitas
Handoko  (1997)  dalam  Zuliyanty  (2005:26),  Efektivitas  merupakan kemampuan  untuk  memilih  tujuan  yang  tepat  atau  peralatan  yang  tepat  untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Richard M. Steers mengemukakan tentang tiga buah konsep yang saling berhubungan, yaitu: (1) Optimalisasi Tujuan yaitu bagaimana kita melihat pada pencapaian target kerja, apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Kita juga melihat apakah ada keluhan yang datang dari masyarakat  tentang  pelayanan  yang  diberikan  pegawai  sudah  baik  atau  tidak,  sebab dengan  adanya  keluhan  berarti  menunjukan  tujuan  organisasi  belum  tercapai seppenuhnya;  (2)  Perspektif  Sistematika  yaitu  melihat  pada  kemampuan  masing- masing pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi tersebut, apakah pegawai mampu mengerjakan tugasnya dalam kemampuan sendiri, apakah pegawai memiliki keterampilan atau keahlian khusus; dan (3) Perilaku pegawai  dalam  organisasi  yaitu  bagaimana  tingkat  ketelitian  pegawai  dalam
melaksanakan  pekerjaannya,  baik  ketelitian  dalam  hal  keberhasilan  maupun  tingkat kesalahan  yang  mungkin  terjadi  pada  saat  bekerja.  Bagaimana  kita  melihat  pada kecepatan  dan  ketepatan  waktu  pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya, bagaimana konsentrasi pegawai dalam bekerja.

## Pelayanan Publik
A.S.  Moenir  (2002:26-27)  mendefinisikan  pelayanan  sebagai  kegiatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan  landasan  tertentu  dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung  kepada  kemampuan  penyedia  jasa  dalam  memenuhi  harapan  pengguna. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung  secara  rutin  dan  berkesinambungan,  meliputi  seluruh  kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.
Suatu  pelayanan  akan  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  memuaskan  apabila didukung oleh beberapa faktor:
1. Kesadaran para pejabat pemimpin dan pelaksana
2. Adanya aturan yang memadai
3. Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis
4. Pendapatan  pegawai  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang minimum
5. Kemampuan  dan  keterampilan  yang  sesuai  dengan  tugas/pekerjaan  yang dipertanggung jawabkan
6. Tersedianya  sarana  pelayanan  sesuai  dengan  jenis  dan  bentuk  tugas/pekerjaan pelayanan. (Moenir, 2000 :123-124).
Menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001), untuk dapat menilai bagaimana mutu pelayanan publik  yang diberikan oleh aparat  birokrasi,  sekiranya perlu  adanya kriteria  dimensi  yang  menunjukan  suatu  pelayan  publik  yang  diberikan  itu  dapat dikatakan  baik  atau  buruk.  Ukuran  kualitas  pelayanan  tidak  hanya  ditentukan  oleh penyedia layanan saja akan tetapi justru lebih banyak ditentukan oleh para pengguna layanan, dalam hal ini adalah masyarakat. Terdapat lima demensi kualitas pelayanan, yaitu :
1. Tangible ,  atau  bukti  fisik  yaitu  kemampuan  dalam  menunjukkan  eksitensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksudkan bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.
2. Reliability ,  atau  kehandalan  yaitu  kemampuan  dalam  memberikan  pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
3. Responsiveness ,  atau  tanggapan  yaitu  suatu  kemauan  untuk  membantu  dan memberikan  pelayanan  yang  cepat  dan  tepat  kepada  masyarakat  dengan menyampaikan informasi yang jelas.
4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan  para  pegawai  untuk  menumbuhkan  rasa  percaya  terhadap
pelanggan.Terdiri  dari  beberapa  komponen  di  antaranya  adalah  komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.
5. Empathy ,  yaitu  memberikan  perhatian  yang  tulus  dan  bersifat  individual  atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan.

## Pemerintah Kecamatan
Sarundajang  (2000:180),  mengemukakan  Kecamatan  adalah  suatu  wilayah yang  ditempati  sejumlah  penduduk  yang  mempunyai  organisasi  pemerintahan langsung  dibawah  kabupaten  atau  kota  yang  tidak  bekerja  menyelenggarakan pemerintahan sendiri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126 ayat 2 bahwa “Kecamatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dipimpin  oleh  Camat  yang  dalam pelaksanaan  tugasnya  memperoleh  pelimpahan  sebagian  wewenang  Bupati  untuk menagani  sebagian  urusan  otonomi  daerah”.  Pemerintah  daerah  melalui  Camat berwenang  dalam  meningkatkan  kinerja  pada  lingkungan  pegawai  negeri  di  tingkat kecamatan serta melaporkan hasil pembinaan tersebut kepada bupati.
Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang  memepunyai  wilayah  kerja  tertentu  dan  dipimpin  oleh  seorang  camat berkedudukan  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris Daerah.  Pemerintah  Kecamatan  menjadi  ujung  tombak  pelayanan  umum  di  daerah. Terdapat cukup banyak jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan harus diurus di tingkat Kecamatan, seperti urusan e-KTP, Akta Kelahiran, juga pengurusan berbagai perijinan.  Selain  melayani  berbagai  urusan  pelayanan  administratif  kependudukan, pemerintah  kecematan  juga  mengembangkan  tugas  melaksanakan  pelayanan  dasar sektoral,  mulai  dari  urusan  ketertiban  dan  keamanan,  pendidikan,  kesehatan, pengentasankemiskinan,pemberdayaan  masyarakat,  dan  upaya-  upaya  konkrit mensejahterakan masyarakat.

## Efektivitas Pelayanan Pembuatan e-KTP
Efektivitas  Pelayanan  Publik  merupakan  pengukuran  dalam  tercapainya  sasaran  dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sondang P (1997:151), menyatakan bahwa  efektivitas  pelayanan  publik  berarti  penyelesaian  pekerjaan  tepat  pada  waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu  tugas dinilai baik  atau tidak sangat bergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan.
Efektivitas  kinerja  suatu  organisasi  sangat  bergantung  pada  efektivitas  kerja dari  orang-orang  yang  bekerja  didalamnya.  Sangat  sulit  mengukur  efektivitas  kerja karena penilaiannya sangat subjektif dan bergantung pada masing-masing orang yang menerima pelayanan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pelayanan yang prima dari aparatur agar tercapai pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
Menurut Inu Kencana (2009:116-117), Pelayanan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sebagai berikut :
1. Biayanya relatif harus lebih rendah
2. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat
3. Mutu yang diberikan relatif lebih bagus e-KTP  (Elektronik  Kartu  Tanda  Penduduk)  adalah  identitas  resmi  seseorang
penduduk  di  Indonesia  yang  diperoleh  setelah  yang  bersangkutan  berusia  17  tahun (keatas).  E-KTP  berlaku  selama  5  tahun,  dan  bagi  penduduk  yang  berusia  60  tahun keatas berlaku seumur hidup. E-KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu.
Adapun syarat dan prosedur dalam pengurusan e-KTP pada Kantor Kecamatan Baamang adalah sebagai berikut:
a. Syarat
1. Berusi  17 tahun;
2. Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa/kelurahan;
3. Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan;
4. Fotocopy Kartu Keluarga.
b. Prosedur
1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan;
2. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrian;
3. Pemohon menuju loket yang telah ditentukan;
4. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data;
5. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung;
6. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tanda tangan;
7. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata;
8. Petugas  membubuhkan  tanda  tangan  dan  setempel  pada  surat  panggilan  yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telak melakukan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari;
9. Pemohon  dipersilahkan  pulang  untuk  menunggu  hasil  proses  percetakan  2 minggu setelah pembuatan.
10. Masa  berlaku  e-KTP  adalah  seumur  hidup  dan  pembuatan  e-KTP  tidak dikenakan biaya.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelayanan Pembuatan e-KTP
Adapun  faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  pelayanan  pembuatan  e-KTP yaitu :
i. Kemampuan pegawai
Yakni potensi seseorang dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal dengan sumber daya yang ada. Aparatur pegawai merupakan alat  untuk  menggerakkan  segala  kegiatan  organisasi  khususnya  pegawai  pelaksana kegiatan pelayanan.
Kemampuan pegawai itupun dapat dilihat dari :
a. Tingkat Pendidikan
Dari  tingkat  pendidikan  yang  pernah  diikuti  oleh  seorang  pegawai  akan menentukan kemampuan pegawai itu sendiri, dan dengan pengetahuan yang dimiliki maka  pengetahuan  tersebut  sangat  menentukan  dan  mempengaruhi  hidupnya. Pendidikan tersebut juga dipergunakan untuk mempersiapkan pegawai untuk memikul tanggung jawab yang berbeda, lebih rendeh atau lebih tinggi dalam suatu organisasi. Dengan  demikian  maka  pegawai  akan  mengemban  tugas  dengan  penuh  tanggung jawab sehingga prestasi kerjanya juga semakin baik.
b. Pengalaman kerja
Pengalaman ini didapat dari masa kerja yang ditempuh pegawai, dengan semakin banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bekerja maka pengalaman ataupun kemahiran dan keterampilan dalam bidang tugas yang dilaksanakannya akan semakin baik. Dari pengalaman  yang  didapat  diharapkan  kemampuan  aparatur  dalam  melaksanakan tugasnya dapat terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan.
c. Pembinaan pegawai
Pembinaan  yang  rutin  dan  teratur  sebagai  upaya  mendayagunakan  terhadap peranan  dan  fungsi  aparatur  agar  mampu  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya.  Dengan  demikian pembinaan  tersebut  akan  dapat  mendorong  dan  mengembangkan  kemampuan seseorang  kearah  yang  lebih  baik.  Pembinaan  juga  dilakukan  sebagai  bentuk pengembangan  kemampuan  pegawai  melalui  pendidikan  dan  sesuai  dengan  bidang tugas  masing-masing.  Dalam  hal  ini  pembinaan  dilakukan  untuk  meningkatkan kemampuan aparatur dalam hubungannya dengan peningkatan sistem pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah aparatur Kecamatan Baamang.
ii. Fasilitas kerja
Fasilitas  kerja  merupakan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  dalam  kelancaran pelaksanaan  tugas-tugas  yang  harus  diselesaikan,  khususnya  dalam  mewujudkan peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  pada  kantor  Kecamatan  Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur (Frendy 2005:22).

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Kantor  Kecamatan  Baamang  Kabupaten  Kotawaringin Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme, digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball , teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2008:15). Teknik pengumpulan data menggunkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode triangulasi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kesesuaian  Cara  Kerja  Pegawai  Dengan  Sistem  dan  Prosedur  Kerja  Pegawai Pada Kantor Kecamatan Baamang
Pemerintah Kecamatan Baamang, khususnya dalam bidang pembuatan e-KTP banyak  membuat  kebijakan,  strategi,  dan  program  dalam  membangun  kepercayaan masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  agar  terwujud  pelayanan  yang  efektif  dan berkualitas yang sesuai dengan sistem dan prosedur kerja yang ada. Berdasarkan hasil analisis  yang  diperoleh  penulis  bahwa  pegawai  pada  Kantor  Kecamatan  Baamang sudah  bekerja  dengan  sistem  dan  prosedur  yang  ada  serta  transparan  dan  akuntabel dalam  memberikan  informasi  terutama  dalam  hal  pelayanan  pembuatan  e-KTP sehingga  memudahkan  masyarakat  yang  datang  untuk  memerlukan  jasa  pelayanan. Akan tetapi disisi lain, pelayanan belum dapat dikatakan baik karena faktor pegawai masih ada yang terlambat untuk datang ke kantor sehingga hal ini dapat berpengaruh pada kinerja pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat.
Berdasarkan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Baamang sesuai berdasarkan teori menurut Moenir (2000:123-124) dan teori Osbone (1998:31) bahwa suatu pelayanan akan terlaksana dengan baik dan memuaskan  apabila  didukung  oleh  faktor  diantaranya  adalah  adanya  aturan  yang memadai,  pelayanan  yang  sama  bagi  semua,  pelayanan  yang  berhubungan  dengan kebutuhan serta kesadaran para pejabat pemimpin dan pelaksana.

## Pegawai  Menguasai  Dan  Memahami  Hal-Hal  Teknis  Pekerjaan  Pada  Kantor Kecamatan Baamang
Dalam  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan  efektif  kepada  masyarakat, aparatu  pemerintah  dituntut  dapat  memahami  dan  menguasai  hal-hal  teknis  dalam pekerjaannya,  agar  mampu  meminimalisir  resiko  dari  dampak  kesalahan  yang  akan mungkin terjadi dalam pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat agar pelayanan dapat  berjalan  sesuai  dengan  baik  dan  lancar.  Upaya  menciptakan  kinerja  pegawai dalam melaksanakan tugasnya agar tidak tumpang tindih, maka perlu dibuat uraian hal teknis  pekerjaan  yang  jelas.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  pelayanan  yang  ada  dapat terlaksana  dengan  baik.  Pentingnya  pegawai  mampu  menguasai  dan  memahami  hal teknis pekerjaannya agar pelayanan yang mereka lalukan dapat tepat sasaran sehingga menghasilkan rincian tugas yang baik dan benar, karena  pemberian  pelayanan yang memuaskan merupakan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.
Berdasarkan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Baamang sesuai berdasarkan teori Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001)  bahwa  dalam  hal  pelayanan,  pegawai  harus  mampu  memberikan  pelayanan sesuai  yang  dijanjikan  secara  akurat  dan  terpercaya,  serta  pelayanan  yang  diberika tersebut  harus  tulus  dan  bersifat  individual  atau  pribadi  yang  diberikan  kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan.

## Adanya Lokasi Tempat Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Baamang
Lokasi  tempat  pelayanan  juga  sangat  berpengaruh,  karena  hal  tersebut menyangkut  lokasi  yang  nyaman  dan  mudah  dijangkau  oleh  setiap  masyarakat setempat  sehingga  memudahkan  masyarakat  menjangkau  lokasi  untuk  mendapatkan pelayanan mengenai kepentingan mereka.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dari  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Baamang sesuai berdasarkan teori menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001) bahwa pelayanan yang ada akan semakin baik jika  dipengaruhi  juga  oleh  penampilan  dan  sarana  serta  prasarana  fisik  dan  keadaan lingkungan sekitarnya.

## Kejelasan Informasi Dan Prosedur Pembuatan E-KTP pada Kantor Kecamatan Baamang
Informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap  orang  bagi  pengembangan pribadi dan lingkungan  dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.  Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  sarana  dalam  mengoptimalkan pengawasan  publik  terhadap  penyelenggaraan  negara  dan  Badan  Publik  lainnya  dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Dalam prosedur pelayanan, proses yang dilakukan sejalan dengan tujuan yang ingin  dicapai,  karena  prosedur  pelayanan  yang  sesuai  dapat  meningkatkan  kinerja pelayanan  itu  sendiri.  Prosedur  pelayanan  menyangkut  saat  masyarakat  datang  dan menghubingi  petugas  (loket)  untuk  menyampaikan  kebutuhan  dan  menyerahkan persyaratan  yang  dibutuhkan,  sampai  mereka  mendapatkan  pelayanan  yang  mereka butuhkan melalui prosedur yang baik, tidak berbelit-belit, dan mudah diikuti.
Berdasarkan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai pada Kantor  Kecamatan  Baamang  sesuai  berdasarkan  teori  menurut  Parasuraman  dalam Lupiyoadi (2001) dan menurut Sinambela (2006:6) bahwa harus ada kemauan untuk membantu  dan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat    dengan  menyampaikan informasi  yang  jelas,  kesopansantunan  dari  para  pegawai  untuk  menumbuhkan  rasa percaya terhadap pelanggan, serta pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses  oleh  semua  pihak  yang  membutuhkan  dan  disediakan  secara  memadai  dan mudah dimengerti oleh kalangan masyarakat.
Dalam prosedur pelayanan, proses yang dilakukan sejalan dengan tujuan yang ingin  dicapai,  karena  prosedur  pelayanan  yang  sesuai  dapat  meningkatkan  kinerja pelayanan  itu  sendiri.  Prosedur  pelayanan  menyangkut  saat  masyarakat  datang  dan menghubingi  petugas  (loket)  untuk  menyampaikan  kebutuhan  dan  menyerahkan persyaratan  yang  dibutuhkan,  sampai  mereka  mendapatkan  pelayanan  yang  mereka butuhkan melalui prosedur yang baik, tidak berbelit-belit, dan mudah diikuti.

## Ketepatan  Waktu  dan  Biaya  Pelayanan  Pembuatan  E-KTP  Pada  Kantor Kecamatan Baamang
Ketepatan  waktu  dan  biaya  pelayanan  merupakan  priorotas  utama  dalam  hal pelayanan,  karena  jika  pekerjaan  dapat  terselesaikan  dengan  tepat  waktu  dan  biaya yang  terjangkau  maka  kualitas  pelayanan  tersebut  sudah  semakin  baik.  Tetapi terkadang  penggunaan  tepat  waktu  untuk  masing-masing  orang  berbeda-beda  sesuai dengan tingkat kepentingan pelayanan yang mereka berikan serta pemahaman mereka. Disini  pegawai  harus  menekankan  prinsip  keterbukaan.  Prinsip  keterbukaan mengandung  arti  bahwa  prosedur  /  tata  cara,  persyaratan,    satuan  kerja  /  pejabat penanggung jawab  pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya / tarif serta hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  proses  pelayanan  wajib  diinformasikan  secara terbuka  agar  mudah  diketahui  dan  dipahami  oleh  masyarakat,  baik  diminta  maupun tidak  diminta.  Prinsip    keterbukaan    pelayanan    memberikan    petunjuk    untuk menginformasikan    secara    terbuka    segala    sesuatu    yang berkaitan  dengan pelaksanaan  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dari  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Baamang sesuai berdasarkan teori menurut Sinambela (2006), Sondang P (1997), dan Inu Kencana (2009), yakni pelayanan yang ada  harus  bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  serta  mudah  dimengerti  oleh masyarakat,  penyelesaian  pekerjaan  yang  tepat  pada  waktu  yang  telah  ditentukan, biaya relatif harus lebih rendah serta mutu yang diberikan relatif lebih bagus.

## Kemampuan Pegawai
Pelayanan  pembuatan  e-KTP  pada  Kantor  Kecamatan  Baamang  haruslah berkualitas, serta para pegawainya pun harus benar-benar memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal pelayanan. Dengan begitu masyarakat dapat mendapatkan kepuasan pelayanan  yang  diharapkan.  Para  aparatur  harus  tau  apa  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat  dan  harus  dapat  melakukan  pelayanan  dengan  standar  pelayanan  yang berkualitas.
Kemampuan  merupakan  suatu  unsur  dalam  kematangan  aparatur,  berkaitan dengan  pengetahuan  atau  keterampilan  yang  diperoleh  dari  pendidikan,  latihan  dan suatu pengalaman. Seorang penyedia layanan akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik  apabila  pegawai  tersebut  mempunyai  kelebihan  atau  kemampuan  baik  itu  fisik maupun mental, kemampuan berfikir, kemampuan menerapkan keahlian / ketrampilan yang  dimiliki,  sehingga  dengan  potensi-potensi  tersebut  mereka  akan  mudah  untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
a. Tingkat Pendidikan Pegawai
Prestasi  akademis  yang  dimiliki  pegawai  selama  mengikuti  pendidikan sebelumnya  harus  dipertimbangkan,  khususnya  dalam  penempatan  pegawai  tersebut untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya, serta mengemban wewenang dan tanggung jawab.  Prestasi  akademis  yang  perlu  dipertimbangkan  tidak  terbatas  pada  jenjang terakhir  pendidikan  tetapi  termasuk  jenjang  pendidikan  yang  pernah  dialaminya. Pegawai  yang  memiliki  prestasi  akademis  tinggi  harus  ditempatkan  pada  tugas  dan
pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sebaliknya pegawai yang memiliki latar belakang akademis rata-rata atau dibawah standar harus ditempatkan pada tugas dan pekerjaan ringan dengan beban wewenang dan tanggung jawab yang relatif rendah.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dari  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Baamang sesuai berdasarkan teori menurut Kaho  (2002)  bahwa  pendidikan  memberikan  kemampuan  dan  keterampilan  kepada manusia untuk merumuskan pikiran, pendapat yang hendak disampaikan kepada orang lain secara logis dan sistematis sehingga mudah dimengerti; pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang yang dipilh atau dipelajari seseorang; serta melatih manusia untuk berpikir secara rasional dan menggunakan kecerdasan kearah yang tepat.
b. Pengalaman Kerja Pegawai Pengalaman  bekerja  banyak  memberikan  keahlian  dan  keterampilan  kerja.
Pengalaman  bekerja  yang  dimiliki  seseorang  kadang-kadang  lebih  dihargai daripada    tingkat  pendidikan  yang  menjulang  tinggi.  Pegawai  yang  berpengalaman dapat  langsung  menyelesaikan  tugas  dan  pekerjaanya.  Pegawai  hanya  memerlukan pelatihan  dan  petunjuk  yang  relatif  singkat.  Sebaliknya  pegawai  yang  hanya mengandalkan  latar  belakang  pendidikan  dan  gelar  yang  disandangnya,  belum  tentu mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan cepat. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dari  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Baamang sesuai berdasarkan teori menurut Parasuraman  dalam  Lupiyoadi  (2001)  bahwa  pengalam  kerja  seseorang  sangat berpengaruh pada pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap pelanggan.
c. Pembinaan Pegawai
Pembinaan  pegawai  dilakukan  sebagai  bentuk  pengembangan  kemampuan pegawai sesuai tugas dan bidangnya masing-masing. Pembinaan pembinaan tersebut bisa melalui diklat-diklat menanmbah pengetahuan, keterampilan dan mengubah sikap agar  semakin  baik  potensi  yang  dimiliki  seorang  pegawai  sehigga  semakin  berdaya guna untuk mencapai tujuan organisasi.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dari  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Baamang sesuai berdasarkan teori menurut Usmara  (2002)  bahwa  pembinaan  karier  bertujuan  untuk  pengembangan  dan peningkatan  kinerja  melalui  tugas  khusus,  serta  pengembangan  untuk  membawa pegawai lebih bertanggung jawab lagi terhadap wewenangnya.

## Fasilitas Kerja
Fasilitas  kerja  adalah  sarana  pendukung  dalam  aktivitas  organisai  berbentuk fisik,  dan  digunakan  dalam  kegiatan  normal  perusahaan,  memiliki  jangka  waktu kegunaan  yang  relatif  permanen  dan  memberikan  manfaat  untuk  masa  yang  akan dating.  Fasilitas  kerja  sangatlah  penting  bagi  organisasi,  karena  dapat  menunjang kinerja pegawai, seperti dalam penyelesaian pekerjaan. Kinerja juga merupakan salah satu sarana pendukung untuk menciptakan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai.
Dari hasil analisis peneliti, bahwa sarana dan prasarana yang ada pada kantor Kecamatan  Baamang  belum  memadai  dan  menunjang  para  pegawai  dalam melaksanakan tugasnya dalam hal alat pendukung pembuatan e-KTP namun disisi lain jika dilihat dari sarana dan prasarana keadaan fisiknya sudah memadai. Dengan sarana dan prasarana yang baik, maka akan dapat tercipta kualitas pelayanan yang baik pula kepada masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Efektivitas  pelayanan  pemerintah  yakni  penyelesaian  pekerjaan  yang  tepat waktu dengan biaya yang relatif rendah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada.  Efektif  atau  tidaknya  pemerintah  dalam  hal memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  diukur  dari  tingkat  kepuasan masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  dan  yang  mereka  terima.  Dalam mencapai efektivitas pelayanan yang baik maka diperlukan dukungan serta kerjasama yang  baik  antar  pegawai,  untuk  itu  diperlukan  juga  strategi  yang  baik  dan  siap  agar dapat  meningkatkan  efektivitas  pelayanan  pemerintah  yang  semakin  memuaskan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut diatas, di satu sisi dapat dianalisis bahwa Pelayanan Pembuatan e-KTP pada Kantor Kecamatan Baamang sudah berjalan baik seperti yang terlihat  dari  pegawai  yang  ada  sudah  menguasai  teknis  pekerjaannya,  memberikan informasi  dengan akuntabel  dan transpran serta pegawai  memiliki kemampuan  yang handal  baik  dalam hal  pendidikan, pengalaman  maupun pembinaan kerja  yang baik. Tetapi disisi lain belum sesuai dengan tujuan karena kurangnya fasilitas alat perekaman data e-KTP yang serta kurang disiplinnya pegawai.
Oleh  karena  hal  tersebut,  maka  kesimpulan  penulis  bahwa  pelayanan pembuatan  e-KTP  PADA  Kantor  Kecamatan  Baamang  belum  efektif  sesuai  tujuan yang  diinginkan.  Hal  tersebut  sangat  mempengaruhi  kepuasan  masyarakat  yang menerima pelayanan maupun kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur.
1. Saran
- Hendaknya  pemerintah  lebih  bisa  memperhatikan  keperluan  masyarakat  akan penggunaan E-KTP, karena dengan terbatasnya alat yang dimiliki maka semakin lama  juga  waktu  pemprosesan  E-KTP  tersebut  sehingga  membuat  masyarakat semakin  enggan  membuat  E-KTP  yang  semestinya  wajib  dimiliki  oleh masyarakat.
- Disarankan  kepada  aparatur  pemerintah  Kecamatan  Baamang  baik  camat, sekertaris camat, sub bagian pelayanan umum dan seksi pemerintahan serta para pegawai yang bekerja dalam menjalangkan tugas dan perannya sebagai pelayan publik untuk dapat bekerja secara lebih baik lagi, disiplin, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masarakat serta mengunakan pendekatan yang  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  masarakat  agar  pelayanan  publik  di wilayah Kecamatan Baamang khususnya mengenai efektivitas pelayanan E-KTP bisa berjalan dengan baik.
- Hendaknya juga masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi membantu  pemerintah  Kecamatan  dalam  penyelengaraan  pelayanan  publik khususnya pelayanan E-KTP. Karena tanpa dukungan serta partisipasi masarakat pelayanan publik tidak bisa berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti. 2004. Kinerja Pemerintah: Good Government . Jakarta: Rieneka Cipta.
Black J and Dean J. 2011. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Chairuman. 2002. Kinerja Birokrasi Pemerintah .Jakarta: PT.Bumi Aksara.
Fanar, Agus. 2009. Standar Pelayanan Publik Pemda . Bantul: Kreasi Wacana.
Handoko. 1997. Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Kaho. 2002. Manajemen Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Kencana,  Inu.  2009. Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia .  Jakarta:  PT.Bumi Aksara.
Kencana, Inu. 2011. Manajemen Pemerintah . Bandung: PRC
Keputusan Menpan No.63/Kep./M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Layanan Publik .
Lupiyoadi .2011. Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Margono, S. 2007 . Metodologi Penelitian Pendidikan .Jakarta:Rineka Cipta.
Monir. 2003. Teori dan Konsep Administrasi Publik .Bandung: Alfabeta.
Mulyana,  Deddy.  2010. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung.  PT  Remaja: Rosdakarya
Osbone. 1988. Pelayanan Publik .Jakatra: Rieneka Cipta.
Pasolong, Harbani. 2011. Teori ADMINISTRASI PUBLIK . Bandung: Alfabeta.
Sarundajang. 2000. Kinerja Pemerintah Daerah .Bandung: PRC.
Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial .Bandung: PT Refika Aditama.
Sinambela, Lijan. 2011. Reformasi Pelayanan Publik .Jakarta: PT.Bumi Aksara.
Sondang. 1997. Pelayanan Publik . Bandung: PRC.
Steers, Richard. 1980. Administrasi Publik .Bandung: Alfabeta.
Steers, Richard.1990. Pelayanan Organisasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Steers,  Richard.  2011. Ragam  Jurnal  Pengembangan  Humaniora  vol.11  No.  1 . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2013.  Metode Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 tahun 2009.
Usmara, Usi. 2002. Kinerja: Pelayanan Publik .Jakarta:Rieneka Cipta.
Zuliyanti. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia.
Zuliyanti. 1989. Ensiklopedi Administrasi.
Zuliyanti. 2005. Konsep Pelayanan Publik .Jakarta:Rieneka Cipta.