## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN EKONOMI LEMAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN TEGALGEDE KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
Oleh :
Solehati Nofitasari, Email : Solihatinofitasari@yahoo.co.id Supianto, Email : supianto@uij.ac.id

## Abstract
The household is a small part of a society. A person's goal in fostering a home is to be happy, safe and secure. In realizing this, it depends on each individual in a household, especially in the attitude, behavior and self-control of everyone in the household. the factors that cause the most domestic violence is caused by economic factors, this is because the Tegalgede Village is one of the urban areas in the urban area so that the needs are quite a lot but their income does  not  match  the  expenditure.  This  is  because  their  husband's  job  is  only  construction workers  and  shop  employees.  While  obstacles  in  law  enforcement  in  the  event  of  acts  of violence in the household namely due to violence in the household is still considered a family disgrace  that  should  not  be  told  or  conveyed  to  other  parties.  So  many  victims  of  domestic violence, especially women, are reluctant to tell or report violence that has happened to him. Prevention efforts that they do is just to accept the violence that occurred against him.
Keywords : Legal Protection, Poor Women,  Domestic Violence

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Negara  Republik  Indonesia  adalah negara  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  dengan  demikian,  setiap  orang dalam  lingkup  rumah  tangga  untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari  oleh  agama  dan  nilai  ke- manusiaan.  Hal  ini  penting  ditumbuh kembangkan  dalam  rangka  membangun keutuhan  rumah  tangga.Rumah  tangga merupakan bagian kecil dari suatu masyarakat.  Tujuan  seseorang  membina rumah  tangga  adalah  bahagia,  aman,  dan tentram.
Dalam    mewujudkan  hal  tersebut, bergantung  pada  setiap  individu    dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam bersikap,  perilaku  dan  pengendalian  diri setiap  orang  di  lingkup  rumah  tangga tersebut.  Keutuhan  dan  kerukunan    dalam rumah  tangga    dapat  terjadi  jika  masing- masing  individu  mampu  bersikap  dan berprilaku  dengan  baik  serta    tidak  ada campur tangan dari pihak manapun. Begitu juga  sebaliknya    keutuhan  rumah  tangga akan  runtuh  apabila  sikap  menyayangi, saling  menghormati  dan  gannguan  dari pihak  luar  rumah  tangga    tidak  dapat terkontrol  dengan  baik.  Sehinga  pada akhirnya  dapat  menyebabkan  timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
Berdasarkan  data    yang  dihimpun dari  lembaga    Pusat  Pelayananan  Terpadu Kabupaten  Jember    dimana  lembaga  ini adala lembaga layanan pendampingan bagi perempuan  dan  anak  korban  kekerasan, untuk  jumlah    kekerasan  dalam  rumah tangga setiap tahunnya mencapai  20 kasus namun  data  ini  bukan  lah  data  KDRT untuk  seluruh  kabupaten  Jember  karena PPT hanyalah salah satu lembaga  layanan dan  masih  banyak  lembaga  layanan pendampingan    yang  ada  dikabupaten Jember.  Dari  jumlah  data  tersebut    jenis KDRT  bermacam  macam  ada  yang kekersan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran. Faktor yang melatar-belakangi  pun  juga  beragam  ada yang  dikarenakan  phak  ketiga,  ekonomi, pendidikan  dan  masih  banyak  lagi  faktor yang lain.
Pemerintah  Indonesia  telah  memiliki dasar hukum untuk  melindungi terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga,  salah satunya  adalahUndang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Ke- kersan  Dalam  Rumah  Tangga.  Namun sayangnya  UU  KDRT  ini  belum  cukup untuk  memberikan  perlindungan  bagi korban  sehingga  masih  banyak  korban tidak  mendapatkan  keadilan  terutamnya bagi  kaum  perempuan  dengan  ekonomi lemah.  Perempuan  dengan  ekonomi  lemah sangat  rentan  menjadi  korban  disebabkan oleh  karena  tingkat  pendidikan  yang
rendah,  informasi  dan  pengetahun  sangat minim  serta  mengapa  mereka  juga  sanat rentan  menjadi  korban  karena  secara ekonomi  mereka  tergantuk  pada  pihak laki-laki.
Dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  disebutkan  bahwa lingkup  rumah  tangga  dalam  undang- undang ini meliputi :
a. Suami, istri, dan Anak
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  (a) karena  hubungan  darah,  perkawinan, persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan c. Orang  yang  bekerja  membantu  rumah tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga yang bersangkutan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka  kami  tertarik  untuk  melakukan penelitian perlindungan hukum bagi perempuan  ekonomi  lemah  dalam  upaya pencegahan terjadinya KDRT Di Kelurahan  Tegalgede  sehingga    kaum perempuan yang menjadi korban mengetahui  apa  yang  menjadi  hak  mereka serta  perlindungan  apa  saja  yang  harusnya didapat oleh mereka.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  ada  dua  masalah  yang  dapat  di- rumuskan yaitu:
1. Apa saja faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Hambatan-hambatan  apa  saja  yang terjadi  dalam  penegakan  hukum  bagi pelaku KDRT ?

## PEMBAHASAN
2.1    Faktor-  Faktor    Yang  Penyebab Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT)  adalah  kekerasan  yang dilakukan  di  dalam  rumah  tangga  baik oleh  suami  maupun  istri,  dan  siapa  saja yang tinggal dalam rumah tersebut. KDRT adalah  segala  bentuk  tindak    kekerasan yang  terjadi  atas  dasar  perbedaan  jenis kelamin  yang    mengakibatkan  rasa  sakit atau penderitaan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan baik ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik  yang  terjadi    dalam  lingkup  publik maupun  domestik.    Sedangkan  pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun  2004    adalah  setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan, yang    berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk  ancaman  untuk    melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasaan
kemerdekaan  secara    melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga.
Kekerasan  berbasis  gender  merupa- kan  jenis  kekerasan  dilakukan  oleh seseorang  terhadap  jenis  kelamin  yang berbeda seperti laki-laki melakukan  tindak kekerasan  terhadap  perempuan  atau  bisa jadi  malah  sebaliknya  permpuan  adalah pelakunya,  namun    berdasarkan  data dilapangan perempuan lebih banyak menjadi  korban  daripada  menjadi  pelaku. Banyak faktor  penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban daripada laki-laki antara lain disebabkan terjadinya ketidaksetaraan  dalam  hungan  baik  dalam rumah tangga ataupun secara individu.
Secara    bahasa,  kekerasan    berasal dari  bahasa  Inggris  violence  yang  berati kuat  atau  kuasa.    Menurut  istilah, kekerasan    berarti  sebuah  ekspresi  baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang  mencerminkan pada tindakan agresif dan  penyerangan  pada  kebebasan  atau martabat  seseorang  yang  dapat  dilakukan oleh  perorangan  atau  sekelompok    orang. Kekerasan  adalah  segala  bentuk  perbuatan yang menimbulkan luka baik  secara fisik, psikis  maupun  secara  verbal.  Kekerasan merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang  atau  sejumlah  orang,  yang dengan    kekuatannya,  baik  secara  fisik maupun  non-fisik  dengan  sengaja    me-
lakukan  untuk  menimbulkan  penderitaan kepada orang lain.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan  bahwa  KDRT  merupakan segala  bentuk  tindakan  kekerasan  yang terjadi terhadap seseorang  yang ada dalam satu  atap  rumah,  namun    biasanya perempuan dan anak lebih banyak menjadi korban  daripada  menjadi  pelaku.    KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara  fisik,  seksual,    psikologis,  atau penelantaran  rumah  tangga  pada  korban KDRT. KDRT dipandang sebagai fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan    dan  sulit  terungkap,  karena para  korban  menutup  rapat  masalah keluarganya    karena  mereka  beranggapan bahwa  permasalahan  keluarga  adalah  aib yang  tidak  boleh  diberitahukan  kepada siapapun.
Dalam sebuah rumah tangga terdapat sepasang  suami  istri,  anak-anak  dan  siapa saja  yang  tinggal  didalam  rumah  tersebut. Rumah  tangga  akan  menjadi  tentaram  dan bahagia  pabalila  dalam  rumah  tersebut tercipta  hubungan  yang  harmonis,  saling menghargai,  saling  menyayangi  dan  tidak ada kekerasan didalamnya. Ketidak- harmonisan  dalam  rumah  tangga  terjadi karena  adanya  sesuatu  yang  timpang didalam  rumah  tangga  tersebut,  baik  dari sikap  maupun  tutur  kata  dari  orang  yang ada  di  dalam  rumah  tersebut.  Pada hakikatnya,  membangun  rumah  tangga
bertujuan  membentuk  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.
Karena  itu,  pada  hakikatnya  tidak  akan terjadi  kekerasan  apabila  ketimpangan dalam keluarga tidak terjadi.
Budaya  yang  ada  di  Indonesia merupakan budaya patriarki, dimana perempuan masih dianggap menjadi makhluk  nomor  dua  dan  dalam  keluarga adanya  subordinasi.  Hal  ini  juga  yang menjadikan  banyak  perempuan  menjadi korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Ada  beberapa  faktor  penyebab    terjadinya KDRT  yang  terjadi  di  masyarakat,  antara lain:
a. Budaya  patriarki  yang  menempatkan posisi  pihak  laki-laki  yang  memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih  unggul daripada  perempuan  dan  berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati.
Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini  menjadikan  perempuan  berada pada  posisi  rentan  menjadi  korban KDRT.
b. Pandangan  dan  pelabelan  negatif ( stereotype )  yang  merugikan,  misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan  perempuan  lemah,  dan mudah    menyerah  jika  mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan    sebagai  alasan  yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran  tindak KDRT.
c. Pemahaman    agama  yang  tidak  sesuai dengan  nilai-nilai  universal  agama. Agama  sering  digunakan  sebagai legitimasi  pelaku  KDRT  terutama dalam    lingkup  keluarga,  padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang,  semisal  laki-laki  adalam pemimpin padahal kata Rijal maknanya bukan  pada  jenis  kelamin  namun  pada sifat.
d. Masyarakat  juga  memiliki  andil  besar dalam  terjadinya  KDRT    bagaimana tidak ketika seorang istri pulang malam karena  dia  bekerja  malah  menjadikan cibiran  tetapi  tidak  sebaliknya  jika seorang suami yang bekerja dan pulang malam  malah  justru  diunggulkan dianggap dia sebagai seorang laki- laki yang pekerja keras.
e. Antara  suami  dan  istri  tidak  saling memahami,  dan  tidak  saling  mengerti. Sehingga  jika  terjadi  permasalahan keluarga,  komunikasi  tidak  berjalan baik sebagaimana mestinya.
Jika  berbicara  tentang  KDRT banyak  bentuk-bentuk  KDRT,  meliputi: Pertama,  kekerasan  fisik  yaitu    perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan secara fisik baik dalam  bentuk  ringan  maupun  berat. Kekerasan    fisik  dalam  bentuk  ringan misalnya, mencubit, menjambak, memukul dengan  pukulan  yang  tidak  menyebabkan cidera dan sejenisnya atau bisa
disimpulkan  kekerasan  yang  bersifat  fisik dampak  kekerasan  itu  bisa  dilihat  . Sedangkan  kekerasan  fisik  dalam  bentuk berat  misalnya,  memukul  hingga  cidera, menganiaya,  melukai,  membunuh  dan sejenisnya.  Kedua,  kekerasan  psikis    yaitu perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak berdaya,  dan  atau  penderitaan  psikis  pada seseorang.
Kekerasan  psikis  tidak  tampak  bukti yang  dapat  dilihat  secara  kasat  mata, namun kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama ada yang menyebabkan trauma. Ketiga, kekerasan  seksual  yaitu    kekerasan  yang berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan,  simbol  dan  sikap  yang  mengarah pada  porno,  perbuatan  cabul,  perkosaan dan  sejenisnya.  Pemaksaan  hubungan seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang yang  menetap  dalam  lingkup  rumah tangga.  Pemaksaan  hubungan  seksual terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup rumah  tangganya  dengan  orang  lain  untuk tujuan  komersial  dan  tujuan  tertentu. Keempat, kekerasan ekonomi/ penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan dalam  bentuk  penelantaran  ekonomi  pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah  dan  hak-hak  ekonomi  lainnya terhadap  istri,  anak  atau  anggota  keluarga
lainnya  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Jika kita lihat bentuk-bentuk KDRT berdasarkan  UU  RI  Penghapusan  KDRT Nomor 23 Tahun 2004, sebagai berikut:
Setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, dengan  cara:  a.  Kekerasan  fisik  b. Kekerasan psikis c. Kekerasan seksual, dan d. Penelantaran rumah tangga.
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  adalah perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b  adalah perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat pada seseorang.
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  c  meliputi: a.  Pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap dalam  lingkup  rumah  tangganya  tersebut. b.  Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan komersial dan/tujuan tertentu.
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,  padahal  menurut  hukum  yang berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan
atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan kepada  orang  tersebut.  (2)  Penelantaran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi dengan  cara  membatasi  dan/atau  melarang untuk  bekerja  yang  layak  di  dalam atau di luar  rumah  sehingga  korban  berada  di bawah kendali orang tersebut.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan  bahwa  bentuk-bentuk  KDRT adalah  pertama,  kekerasan  fisik  yaitu kekerasan  yang  menyebabkan  korban menderita  fisik  yakni  sakit,  jatuh  sakit, atau luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan. Kedua, kekerasan psikis yaitu  kekerasan  yang    menyebabkan korban  trauma  psikis  yang  ada  pada dirinya,  seperti  takut.    Ketiga,  kekerasan seksual  yaitu  kekerasan  yang  memaksa atau  menuntut    korban  untuk  memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku    kekerasan.  Keempat,  penelantaran rumah  tangga  yaitu  kekerasan    me- nelantarakan  ekonomi  anggota  keluarga- nya, tidak menjalankan tanggungjawabnya, serta  tidak  memberikan  nafkah  atau  hak- hak kepada anggota keluarga.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT)    sebagai salah  satu  layanan  untuk  perempuan  dan anak  korban  kekerasan    bahwa  jenis kekerasan    yang  paling  banyak    adalah
kekerasan  fisik  yang  kedua  adalah  psikis dan  yang  ketiga  adalah  penelantaran. Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak terjadi karena banyak faktor, antara lain: 1
a. Faktor individu perempuan, jika dilihat dari  bentuk  pengesahan  perkawinan, seperti  melalui  kawin  siri,  secara agama,  adat,  kontrak,  atau  lainnya perempuan  yang  menikah  secara  siri, kontrak,  dan  lainnya  berpotensi  1,42 kali  lebih  besar  mengalami  kekerasan fisik  dan/atau  seksual  dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA.  Selain  itu,  faktor  seringnya bertengkar  dengan  suami,  perempuan dengan  faktor  ini  beresiko  3,95  kali lebih tinggi  mengalami kekerasan fisik dan/atau  seksual,  dibandingkan  yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih  dahulu  juga  beresiko  6  kali lebih  besar  mengalami  kekerasan  fisik dan/atau  seksual  dibandingkan  yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.
b. Faktor  pasangan,  perempuan  yang suaminya  memiliki  pasangan  lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami  kekerasan  fisik  dan/atau seksual  dibandingkan  perempuan  yang
1 www.kemenppa.go.id diakses  pada  tanggal  1  juli 2019 pada jam 20.30 WIB
suaminya tidak
mempunyai
istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh  dengan  perempuan  lain cenderung  mengalami  kekerasan  fisik dan/atau  seksual  2,48  kali  lebih  besar dibandingkan  yang  tidak  berselingkuh. Disamping  itu,  ada  pula  perempuan yang  memiliki  suami  menggangur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami  kekerasan  fisik  dan/atau seksual  dibandingkan  yang  pasangan- nya  bekerja/tidak  menganggur.  Faktor suami  yang  pernah  minum  miras, perempuan  dengan  kondisi  suami tersebut  cenderung  1,56  kali  lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau  seksual  dibandingkan  yang suaminya  tidak  pernah  minum  miras. Begitu  juga  dengan  perempuan  yang memiliki  suami  suka  mabuk  minimal seminggu  sekali,  beresiko  2,25  kali lebih  besar  mengalami  kekerasan  fisik dan/atau  seksual  dibandingkan  yang tidak pernah mabuk.Perempuan dengan suami   pengguna  narkotika  beresiko mengalami  kekerasan  fisik  dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkotika.  Perempuan  yang  memiliki suami  pengguna  narkotika  tercatat 45,1%  mengalami  kekerasan  fisik, 35,6%  mengalami  kekerasan  seksual, 54,7%  mengalami  kekerasan  fisik  dan
seksual,  59,3%  mengalami  kekerasan ekonomi,  61,3%  mengalami  kekerasan emosional/psikis,  dan  yang  paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan  pembatasan aktivitas.  Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik  dengan  orang  lain,  perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali  lebih  besar  mengalami  kekerasan fisik  dan/atau  seksual  dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.
c. Faktor  ekonomi,  perempuan  yang berasal  dari  rumahtangga  dengan tingkat  kesejahteraan  yang  semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan  fisik  dan/atau  seksual  oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumahtangga  pada  kelompok  25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan  kelompok  25%  terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan
pada perempuan dibandingkan
dengan aspek pendidikan.  Hal  ini  paling  tidak diindikasikan  oleh  pekerjaan  pelaku yang  sebagian  besar  adalah  buruh, dimana  kita  tahu  bahwa  tingkat  upah buruh  di  Indonesia  masih  tergolong rendah  dan  hal  ini  berdampak  pada tingkat kesejahteraan rumahtangga.
d. Faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa  khawatir  akan  bahaya  kejahatan yang  mengancam.  Perempuan  yang selalu  dibayangi  kekhawatiran  ini memiliki  risiko  1,68  kali  lebih  besar mengalami  kekerasan  fisik  dan/atau seksual  oleh  pasangan,  dibandingkan mereka  yang  tidak  merasa  khawatir. Perempuan  yang  tinggal  di  daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan  mereka  yang  tinggal  di daerah pedesaan.
Sedangkan  dalam  penelitian  ini faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya  kekersan  dalam  rumah  tangga antara lain:
a. Faktor Pendidikan
b. Faktor Pernikahan dibawah umur
c. Faktor Ekonomi
d. Faktor Budaya
e. Faktorketerlibatan Pihak ketiga
Dari  sekian  banyak  faktor  yang memicu  terjadinya  KDRT,  perlu  dipahami bahwa pentingnya kesetaraan dalam keluarga  yang  perlu  diimplemtasikan sehingga  ada  pembagian  peran  atau  kerja sehingga  tidak  menajdi  beban  seorang perempuan  saja.  Ada  pula  yang  perlu  kita ingat  bahwa  komunikasi  dalam  keluarga itu  perlu  dibangun  sehingga  tercipta suasana lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera.
2.2.Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Keluarga  adalah  unit  terkecil  dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan  beberapa  orang  yang ada  dalam    satu  atap  dimana  semua  orang yang  ada  didalamnya  bersifat  saling ketergantungan. Rumah seharusnya merupakan  tempat  yang  paling  aman, namun  tidaklah  demikan  terkadang  yang terjadi  justru  sebaliknya  seringkali  terjadi kekerasan  didalam  rumah  tangga.  Tujuan seseorang  berumah  tangga  seharusnya adalah  untuk  memperoleh  keluarga  yang sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  justru tindak kekerasan yang dialaminya. Kekerasan tersebut banyak terjadi dirumah dan korbannya paling banyak adalah pihak perempuan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan cara  membagikan  quisoner  kepada  30 perempuan dilingkungan Tegalgede, Kelurahan  Sumbersari  Kabupaten  Jember, hambatan  atau  kendala  yang  dialami sehingga  mereka  tidak  mengungkapkan kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang dialaminya, antara lain sebagai berikut :
a. Tidak  tahu  kemana  mereka  akan melapor;  Berdasarkan  hasil  quisioner diperoleh data bahwa mereka tidakmengetahui  kemana  mereka  akan melapor  bila  mengalami  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Hal  ini  karena
minimnya  pengetahuan  yang  dimiliki masyarakat  dengan  ekonomi  lemah. Selain  itu  sosialisai  bagi  masyarakat miskin terutama kaum perempuan yang kebanyakan dari mereka bekerja diranah domestik, jarang sekali mereka peroleh. Bahkan sebagian besar mereka menyampaikan  bahwa  mereka  tidak tahu  bagaimana  caranya  melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi.
b. Masing  menganggap  hal  itu  adalah ranah privasi keluarga: Kekerasan yang terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga masih dianggap sebagai masalah individu  dan  bersifat  sangat  pribadi, sehingga  masyarakat  masih  enggan untuk  ikut  campur  meskipun  mereka mengetahu  telah  terjadi  kekerasan. Langkah ini ditempuh karena dikhawatirkan  akan  berdampak  yang kurang  baik  pada  hubungan  dalam bertetangga diantara anggota masyarakat di lingkungan mereka.
c. Dianggap sebagai aib keluarga: Kebanyakan dari mereka yang mengalami  kekerasan  dalam  rumaha tangga  masih  menganggap  bahwa permasalahan  yang  terjadi  di  rumah tangga  mereka  merupakan  aib  yang tidak  boleh  siapapun  mengetahuinya. Dengan  demikian  permasalahan  yang sedang  terjadi  dan  dialami  dalam rumah  tangga  mereka,  mereka  lebih memilih  untuk  menyimpan  semua
permasalahan  yang  terjadi  daripada melaporkannya  kepada  pihak  yang berwajib.
d. Ajaran  agama  yang  ditafsirkan  secara salah: Masih banyak dikalangan anggota  masyarakat  yang  meyakini bahwa  agama  mereka  mengajarkan yang memperbolehkan untuk melakukan  kekerasan  kepada  istrinya. Misalnya  ajaran  tentang  bolehnya memukul istri ketika istri berbuat salah yaitu:  “Ketika  istrimu  berbuat  salah, maka diperintahkan untuk dipukul”.Ajaran  semacam  ini  masih dipahami  secara  letterlijk  atau  tekstual saja,  sehingga  apabila  istri  melakukan suatu  perbuatan  yang  dianggap  salah oleh  suaminya,  maka  si  suami  akan langsung  melakukan  pemukulan  atau tindak  kekerasan  kepada  istrinya. Padahal  maksud  dari  ajaran  tersebut tidaklah  demikian  pengertian  yang seharusnya.
e. Tergantung secara ekonomi: Ke- banyakan  dari  mereka  tidak  bekerja secara formal, mereka hanya bekerja di rumah  menjadi  ibu  rumah  tangga sehingga untuk memenuhi biaya keperluan  sehari-hari  mereka  me- nunggu  nafkah  atau  pemberian  dari suami  mereka.  Ada  pula  sebagian  dari mereka  yang  bekerja  sebagai  buruh harian  yang  memperoleh  penghasilan sangat kecil, sehingga tidak mencukupi
untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari.  Kelompok  yang  kedua  ini memenuhi  biaya  keperluan  sehari-hari mereka  juga  menunggu  pemberian nafkah dari suami mereka
f. Bertahan demi anak: Salah satu dilema yang dialami oleh para korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah persoalan  anak.  Problem  dilematis tersebut adalah jika mereka melaporkan  tindak  kekerasan  yang terjadi dalam rumah tangganya, mereka menjadi takut jika suami mereka benar- benar  menjalani  proses  hukum  dan ditahan  oleh  pihak  berwajib,  maka anak-anaknya  akan  menjadi  korban bullying oleh  teman-temannya.  Selain hal itu, yang lebih mereka takutkan lagi adalah apabila mereka berpisah dengan suaminya,  maka  si  suami  tidak  akan lagi  memberikan  nafkah  untuknya  dan anak-anak mereka.
Jika melihat kendala dalam penegakan  hukum  di  masyarakat    terkait dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, sebetulnya  sebagian  besar  mereka  yang menjadi  korbankekerasan  dalam  rumah tangga  tersebut  belum  memahami  atau belum  mengetahui  tentang    apa  saja  hak- hak mereka ketika menjadi korban padahal mereka  mereka  sudah  dilindungi  secara hukum.  Hak-hak  korban  kekerasan  dalam rumah tangga tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga, sebagai berikut:
1. Perlindungan  dari  pihak  keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat,  lembaga  sosial,  atau  pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan  secara  khusus  berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat proses  pemeriksaan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

## PENUTUP

## 3.1.Kesimpulan
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden warga Kelurahan Tegalgede,faktor-faktor  yang  menjadi penyebab  terjadinya  kekerasan  dalam rumah  tangga  adalah  pertama  faktor ekonomi,  kedua  pendidikan,  ketiga budaya    dimana  dalam  masyarakat  ini masih  kuat  untuk  budaya  patriarkhi, dimana  semua  pekerjaan  di  rumah merupakan taggung jawab pihak
perempuan. Keempat, adanya keterlibatan  pihak  ketiga,  yaitu    pihak ketiga ini bukan hanya adanya perempuan  atau  laik-laki  lain  yang merusak  hubungan  rumah  tangga, namun juga adanya campur tangan dari orang tua atau mertua juga ikut terlibat dalam  munculnya  perbuatan  kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam  penegakan  hukum  dalam  rumah tangga    antara  lain:  korban  kekerasan enggan  untuk  melaporkan  terjadinya kekerasan  yang  dialaminya  karena mereka  menganggap  kekerasan  yang menimpa  dirinya  masih  dianggap sebagai  aib  kelaurga.Pada  saat  kasus kekerasan  sudah  dilaporkan  kepada pihak  berwajib,  mereka  terkadang mencabut laporan yang sudah diadukan dengan  alasan  kasihan  kepada  anak- anaknya  dan    mereka  takut  anaknya akan  dibully  oleh  teman-teman  dan tetangganya.

## 3.2.Saran
1. Perlu  dilakukan  kegiatan  sosialisasi yang menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat mengenai bagaimana  prosedur  pelaporan  apabila terjadi  atau  mengalami  kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlu  ada  lembaga  pelayanan  pada tingkat  kelurahan  yang  memberikan
pelayanan kepada korban yang mengalami  kekerasan  dalam  rumah tangga  dan  mempermudah    untuk melapor.
3. Perlu  peningkatan  peran  serta  para tokoh agama dalam melakukan sosialisasi  bahwasanya  kekerasan  itu dilarang oleh ajaran agama.
4. Perlu  ada  kegiatan  pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk melatih kemandirian  secara  ekonomi  bagi perempuan  ekonomi  lemah  sehingga mereka  mampu  dan  mandiri  secara ekonomi dan tidak bergantung sepenuhnya kepada suami.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani. 2002.  Sosiologi  Skematika, Teori  Dan  Terapan.  Jakarta  :  Bumi Aksara Ahmad, Imam . 1993. Perempuan Dalam Kebudayaan
(dalam  buku  Dinamika  Gerakan Perempuan Indonesia ). Yogyakarta: PT Tiara Wacana
Anna, Sakreti. 2004 . Peliknya Penanganan KDRT.  Kompas  Senin  12  Juli  2004 Alsa, Asmadi.  2004. Pendekatan Kualitatif  dan  Kuantitatif  Serta Kombinasinya DalamPenelitian Psikologi. Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar
Astuti,  Puji.  2002. Kemandirian  dan Kekerasan  Terhadap  Istri.  Bulletin psikologi. Tahun X. No. 2
Azwar, Saifuddin. 1997 . Metode Penelitian.  Yogyakarta  :  Pustaka
Pelajar Berry, John dkk. 1999.
Djanah,  F.  2003 .  Kekerasan  Terhadap Istri.  Yogyakarta  :  LKIS  Erna, Zuraida Yuni W. 2006.
Fakih  Mansour, Diskriminasi  dan  Beban
Kerja Perempuan, Perspektif
Gender , Cidesindo, Yogyakarta,
1998.
Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak .
Jakarta:  Akademika  Pressindo  CV,
1984.
Hanum , F.2006. Perempuan
dan
Kekerasan  dalam  rumah  tangga
. Yogyakarta  :  Univeristas  Negeri
Jogyakarta
Herlina,  Apong,  dkk., Perlindungan  Anak :
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: UNICEF, 2005.
Kartini  Kartono.  2004  . Psikologi  Wanita ,
Bandung
Kompas. Kekerasan  Terhadap  Perempuan Meningkat  Hampir  Dua  Kali Lipat. 07 Maret 2005
Moeljatno.  2004  . Azaz-Azaz  Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta
Moleong.  J.  2000 .  Metode  Penelitian Kualitatif.  Bandung  :  PT  Remaja Rosda Karya

## Peraturan-Peraturan:
UU  Nomor  23  Tahun  2004    Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga;
UU  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Dari  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak
Internet :
http://www.hukumonline.com/
http://www.kompas.org
http://www.kemenpppa.go.id/ 2019
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handl e/123456789/57903/6.%20Pendahuluan.p df?sequence=6

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Solehati  Nofitasari adalah  dosen  tetap pada Program Studi Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Islam Jember.
Menyelesaikan Pendidikan  sarjana Hukum pada  Program  Studi  Ilmu  Hukumdi Universitas  Muhammadiyah  Jember  dan S2  Hukum  Pidana  Universitas  Jember tahun 2014.
Supianto adalah  Dosen  tetap  pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada    Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember  dan  Magister  Hukum  pada Program  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2012.