INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8679-8689 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Evaluasi Penggunaan Teknologi Informasi Administrasi untuk Meningkatan Pelayanan Publik di Desa Talontam Kecamatan Benai

## Kabupaten Kuantan Singingi
Sarjan M 1 ✉ , Rika Ramadhanti 2 , Emilia Emharis 3 , Alsar Andri 4 , Sahri Muharam 5
Administrasi Negara, Universitas Islam Kuantan Singingi Email: sarjan.fadlan@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Desa  Talontam  Kecamatan  Benai  Kabupaten  Kuantan  Singingi  telah  menggunakan  teknologi informasi  administrasi  untuk  mempermudah  pelayanan  bagi  masyarakatnya.  Karena  penggunaan teknologi  akan  mengurangi  biaya,  meningkatkan  kinerja,  layanan  serta  desa  akan  lebih  maju  dan mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan teknologi informasi administrasi  untuk  meningkatan  pelayanan  publik.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan pendekatan analisis kuantitatif. Adapun populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Talontam yang berjumlah 1.350 orang. Sedangkan yang dijadikan sampel penelitian berjumlah 93 responden dengan  menggunakan  rumus  Slovin  dan  pengambilan  sampel  dilakukan  secara  acak.  Teknik pengumpulan  data,  dengan  cara  penyebaran  angket,  observasi  dan  dokumentasi. Hasil  penelitian yang  telah  dilaksanakan  diperoleh  bahwa  penggunaan  teknologi  informasi  administrasi  untuk meningkatan pelayanan publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dari 5 (lima) indikator yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa berada pada kategori “Baik” dengan persentasi 63.2 %.
Kata kunci: Teknologi, Informasi, Administrasi, Pelayanan Publik .

## Abstract
Talontam  Village,  Benai  District,  Kuantan  Singingi  Regency  has  used  administrative  information technology to simplify services for its community. Because the use of technology will reduce costs, improve performance, services and villages will be more advanced and independent. The aim of this research is to find out how to use administrative information technology to improve public services. This type of research is descriptive with a quantitative analysis approach. The research population is the entire community of Talontam Village, totaling 1,350 people. Meanwhile, 93 respondents were used  as  research  samples  using  the  Slovin  formula and  sampling  was  carried  out randomly. Data collection techniques, by distributing questionnaires, observation and documentation. The results of the research that has been carried out show that the use of administrative information technology to improve public services in Talontam Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency, from the 5 (five) indicators used as research measuring tools, it can be concluded that it is in the "Good" category with a percentage of 63.2% .
Keywords: Technology, Information, Administration, Public Services.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2024  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan :
“ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.
Salah  satu  pengaturan  desa  pada  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2024  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4 Huruf f mengatakan :
“Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum”.
Salah  satu  tugas  penting  pemerintahan  desa  adalah  memberi  pelayanan  administratif (surat menyurat) kepada masyarakat. Pelayana publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik itu dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Administrasi  (selanjutnya  disingkat  TIA)  adalah  satu upaya  untuk  menunjang  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh pemerintah  yang  diharapkan  mampu  mengatasi  berbagai  persoalan  melalui  peningkatan
efisiensi,  inovasi,  produktifitas,  perluasan  jangkauan  dan  penghematan  biaya.  TIA  yang diterapkan pada pemerintah desa akan mendorong data tunggal yang dengan mudah di update oleh aparatur desa dengan mengedepankan kesederhanaan operasional sehingga terjadi satu kesatuan data baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
Namun harapan dari pemanfaatan TIA yang diterapkan pada Desa Talontam, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi masih perlunya kesungguhan dari apartur desa untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Sehingga tujuan dari penggunaan TIA dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan tidak ada lagi pelayanan yang lama, berbelit-belit, data yang terpadu serta kemudahan dalam pelayanan.
Sistem informasi desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bagian  Ketiga Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 86.
Ayat 3 :
“ Sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia ” .
Ayat 4 :
“ Sistem  informasi  desa  tersebut  meliputi  data  desa,  data  pembangunan  desa,  kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan ”.
Ayat 5 :
“Sistem informasi desa tersebut dikelola oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan”.
Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputerisasi (komputer) dengan jalur komunikasi yang membawa data, suara atau video (Williams dan Sawyer, 2003). Teknologi tidak hanya terbatas  pada teknologi  komputer  (perangkat  keras dan  lunak)  yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi melainkan juga mencakup teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirim informasi (Martin, 2002).
Sedangkan  teknologi  informasi  dalam  administrasi  didefinisikan  sebagai  segala  usaha (baik dengan menggunakan alat, proses dan mekanisme kerja serta pengetahuan) agar proses kerja sama antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan negara dengan lebih berkualitas, lebih proposional, lebih efektif dan lebih efisien (Akadun, 2009). Untuk mencapai keberhasilan pelayanan publik berbasis teknologi informasi administrasi di desa bahwa ada lima faktor yang menentukannya menurut Heeks, Gil-Garcia dan Pardo serta ADB yakni sumber daya manusia, sarana  dan  prasarana,  kelembagaan,  anggaran  dan  pelayanan  teknologi  informasi  (dalam Mayowan, 2016).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan teknologi informasi administrasi  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  di  Desa  Talontam  Kecamatan  Benai Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa serta memaksimalkan palayanan administrasi kepada masyarkat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme yang bersifat logicohypotheco- verivikatif  yang  berlandaskan  asumsi  mengenai  objek  empiris  (Sugiyono,  2017).  Populasi penelitian  adalah  masyarakat  Desa  Talontam  yang  berjumlah  1.350  orang,  sedangkan  yang dijadikan objek sampel penelitian 93 orang dengan menggunakan rumus Slovin dan pemilihan sampel yang dipilih secara acak. Teknik pengumpulan berupa penyebaran kuesioner, observasi dan  dokumentasi.  Data  yang  dikumpulkan  melalui  penyebaran  kuesioner  selanjutnya  akan diberi skor sehingga menjadi data kuantitatif, untuk menentukan jumlah dari setiap pertanyaan maka peneliti menggunakan pengukuran skala likert. Dari skala likert, maka variabel akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item pertanyaan ataupun pernyataan (Jamaludin, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  Penggunaan  Teknologi  Informasi  Administrasi  untuk  Meningkatkan  Pelayanan Publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Sumber Daya Manusia
Indikator  ini  untuk  menjawab  kesiapan  kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk menyesuaikan diri  dengan kemajuan teknologi  dalam  memberi pelayanan yang berkualitas. Untuk melihat hasil penelitian pada indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 1. Data Penilaian untuk Indikator Sumber Daya Manusia
No  Sub Indikator SB B CB KB TB N ∑ % Kateg ori F Sko r F  Sko r F Sko r F  Sko r F  Sko r Sko r 1 Pengetahuan dan Keterampilan 0 0 9 36 84 252  0 0 0 0 93  288 61,9 Baik 2 Pengembanga n Manajemen Keorganisasia n 0 0 13  52 80 240  0 0 0 0 93  292 62,7 Baik Jumlah 0 0 2 2 88 164  492  0 0 0 0 18 6 580  124,6 Baik Rata-Rata 62,3 Sumber: Data Olahan Lapangan 2024
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  indikator  sumber  daya  manusia diuraikan kedalam dua sub indikator, dimana sub indikator pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan memperoleh skor 288 dengan persentase 61,9 % berada pada kategori baik.
Sedangkan  sub  indikator  kedua  yaitu  pengembangan  manajemen  keorganisasian memperoleh skor 292 dengan persentase 62,7 % berada kategori baik. Jika dilihat secara keseluruhan dari indikator sumber daya manusia memperoleh skor 580 dengan rata-rata persentase 62,3 % berada pada kategori baik.
Dari penjelasan di atas bahwa faktor sumber daya manusia sangat mempengaruhi pemberian layanan publik pada masyarakat. Menurut Michael Amstrong (dalam Hamali, 2016)  menjelaskan  bahwa  agar  pelayanan  publik  semakin  baik  dan  dapat  langsung dirasakan  oleh  masyarakat  setidaknya  ada  tiga  aspek  yang  mesti  diperhatian  dalam pencapaian  tujuan,  pertama  adalah  sumber  daya  manusia  merupakan  harta  atau  asset yang  penting  dalam  menggerakkan  organisasi  pemerintah  termasuk  pemerintah  desa sebagai sebuah organisasi. Kedua, keberhasilan sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksaaan  prosedur  yang  bertalian  dengan  manusia  dalam  organisasi  saling berhubungan dan saling memberikan sumbangan dalam pencapaian tujuan. Ketiga, kultur dan  nilai,  suasana  organisasi  dan  prilaku  seorang  pimpinan  yang  berasal  dari  kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Sarana dan Prasarana
Indikator  sarana  dan  prasarana  merupakan  penggunaan  sarana  yang  berbasis
teknologi  informasi  mencakup  dari  sarana  itu  sendiri  dan  sarana  penunjang keberlangsungan pelayanan. Untuk melihat hasil jawaban indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2. Data Penilaian untuk Indikator Sarana dan Prasarana
N o Sub Indikator SB B CB KB TB N ∑ % Kateg ori F  Sko r F  Sko r F Sko r F  Sko r F  Sko r Sko r 1 Jaringan Internet 0 0 14  56 79 237  0 0 0 0 93  293  63,0 Baik 2 Kondisi Perangkat Komputer 0 0 16  64 77 231  0 0 0 0 93  295  63,4 Baik Jumlah 0 0 2 2 88 164  492  0 0 0 0 186  588  126,4 Baik Rata-Rata 63,3 Sumber: Data Olahan Lapangan 2024
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  indikator  sarana  dan  prasarana diuraikan menjadi dua sub indikator. Dimana sub indikator pertama, yaitu jaringan internet memperoleh skor 293 dengan persentase 63,0 % berada pada kategori baik. Sedangkan sub  indikator  kedua,  yaitu  kondisi  perangkat  computer  memperoleh  skor  295  dengan persentase  63,4  %  berada  pada  kategori  baik.  Jika  dilihat  secara  keseluruhan  indikator sarana dan prasarana memperoleh skor 588 dengan rata-rata persentase 63,2 % berada pada kategori baik.
Sarana  prasarana  merupakan  faktor  penunjang  dalam  pelayanan  publik  berbasis teknologi,  sarana  prasarana  yang  memadai  akan  mendukung  penyelesaian  pekerjaan, kondisi tempat yang nyaman fasilitas yang lengkap dan memadai maka pekerjaan akan lebih bersifat efisien dan efektif serta begitu juga dengan sarana dan prasarana eksternal seperti jaringan internet yang bagus akan mempercepat proses penyelesaian pelayanan administrasi berbasis elektronik.
Menurut Lewis dan Gilman (dalam Hayat, 2017) pelayanan publik adalah kepercayaan publik,  oleh  sebab  itu  pelayanan  publik  harus  dilaksanakan  secara  bertanggung  jawab termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab akan sarana dan prasarana yang tersedia. Sedangkan menurut Parasuraman dan Berry (dalam Rinaldi, 2012) menjelaskan penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan alat-alat berbasis elektronik lainnya merupakan bukti nyata dari pelayanan dan perhatian yang diberikan oleh si pemberi jasa.

## Kelembagaan
Kelembagaan merupakan hal sangat penting dalam penerapan pelayanan berbasis tekonologi  informasi,  karena  pada  aspek  kelembagaan  menjadikan  organisasi menunjukkan  alur  tanggung  jawab  untuk  penerapan  layanan  publik  berbasis  teknologi informasi. Untuk melihat penilaian jawaban pada indikator kelembagaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3. Data Penilaian untuk Indikator Kelembagaan
N o Sub Indikator SB B CB KB TB N ∑ % Kategori F  Sko r F Sko r F Sko r F  Sko r F  Sko r Sko r 1 Prilaku atau Sikap Staf/Pegawai 0 0 13 52 80  240  0 0 0 0 93  292  62,7 Baik 2 Harmonisasi Pimpinan dan Staf 0 0 22 88 71  213  0 0 0 0 93 301 64,7 Baik Jumlah 0 0 35 140  151  453  0 0 0 0 186  593  127,4 Baik Rata-Rata 63,7 Sumber: Data Olahan Lapangan 2024
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  indikator  kelembagaan  dapat diuraikan menjadi dua sub indikator. Dimana sub indikator pertama, yaitu perilaku atau sikap staf/pegawai memperoleh skor 292 dengan persentase 62,7 % berada pada kategori baik. Sedangkan sub indikator kedua, yaitu harmonisasi pimpinan dan memperoleh skor 301 dengan persentase 62,4 % berada pada kategori baik. Jika dilihat secara keseluruhan diketahui  bahwa  indikator  kelembagaan  memperoleh  skor  593  dengan  rata-rata persentase 62.4 % berada pada kategori baik.
Dalam  konteks  ini  kelembagaan  merupakan  unsur  pemerintahan  desa,  menurut Nurcholis  (2014)  mengatakan  bahwa  pemerintah  desa  adalah  unsur  penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana salah satu tugas pokok dalah melaksanakan urusan rumah tangga, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat. Berjalannya pelayanan  teknologi  informasi  dengan  dalam  pelayanan  publik  merupakan  bagian  dari terselenggaranya tugas urusan pemerintahan umum.

## Anggaran
Alokasi anggaran untuk pelayanan pada masyarakat khususnya yang terkait untuk pelayanan  berbasis  teknologi  informasi  akan  menunjukkan  keseriusan  dari  pemerintah desa. Untuk penilain jawaban indikator anggaran ini dapat dilihat  pada tabel berikut di bawah ini:

## Tabel 4. Data Penilaian untuk Indikator Anggaran
N o Sub Indikator SB B CB KB TB N ∑ % Katego ri F  Sko r F  Sko r F Sko r F  Sko r F  Sko r Sko r 1 Pola Penganggaran 0 0 10  40 83  249  0 0 0 0 93  289 62,1 Baik 2 Ketersediaan dan Kemampuan Keuangan 0 0 10  40 83  249  0 0 0 0 93  289 62,1 Baik Jumlah 0 0 2 0 80 166  498  0 0 0 0 186  578  124,2 Baik Rata-Rata 62,1 Sumber: Data Olahan Lapangan 2024
Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa indikator anggaran diuraikan menjadi dua sub indikator. Dimana sub indikator pertama, yaitu pola penganggaran memperoleh skor 289 dengan persentase 62.1 % berada pada kategori baik. Sedangkan sub indikator kedua,  yaitu  ketersediaan  dan  kemampuan  keuangan  memperoleh  skor  289  dengan persentase  62,1  %  berada  pada  kategori  baik.  Jika  dilihat  secara  keseluruhan  dapat diketahui bahwa indikator anggaran memperoleh skor 578 dengan rata-rata persentase 62,1 % berada pada kategori baik.
Anggaran merupakan alokasi keuangan desa untuk kegiatan layanan publik, karena aspek anggaran ini sangatlah penting dalam mempertahankan eksistensi layanan publik. Kegunaan anggaran dalam pelayanan publik berbasis elektronik yakni pembayaran tagihan beban internet, perbaikan jaringan, fasilitas dan jika memungkinan termasuk di dalamnya adalah  pembayaran  honorarium  untuk  petugas  teknis  pengoperasian  fasilitas  teknologi informasi.

## Pelayanan Teknologi Informasi
Keberhasilan pelayanan berbasis teknologi informasi dapat dilihat dari ketercapaian standar pelayanan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa untuk indikator pelayanan teknologi informasi dengan mengacu pada standar pelayanan
yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 5. Data Penilaian untuk Indikator Pelayanan Teknologi Informasi
N o Sub Indikator SB B CB KB TB N ∑ % Kategori F  Sko r F  Sko r F Sko r F  Sko r F  Sko r Sko r 1 Pelayanan Teknologi Informasi Administrasi 0 0 2 0 80 73 219  0 0 0 0 93  299  64,3 Baik 2 Kebutuhan Pelayanan Teknologi Informasi Administrasi 0 0 2 4 96 69  207  0 0 0 0 93  303 65,1 Baik Jumlah 0 0 4 4 176  142  426  0 0 0 0 186  602  129,4 Baik Rata-Rata 64,7
Sumber: Data Olahan Lapangan 2024
Berdasarkan  table  5  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  indikator  pelayanan  teknologi informasi  diuraikan  menjadi  dua  sub  indikator.  Dimana  sub  indikator  pertama,  yaitu pelayanan teknologi informasi administrasi memperoleh skor 299 dengan persentase 64,3 % berada pada kategori baik. Sedangkan sub indikator kedua, yaitu kebutuhan pelayanan teknologi informasi administrasi memperoleh skor 303 dengan persentase 65,1 % berada pada kategori baik. Jika dilihat secara keseluruhan diketahui bahwa indikator pelayanan teknologi  informasi  memperoleh  skor  602  dengan  rata-rata  persentase  64,7  %  berada pada kategori baik. Baiknya tanggapan responden untuk indikator ini senada dengan yang dijelaskan oleh Akadun (2009) bahwa adanya layanan teknologi informasi adalah untuk memodernisasi organisasi pemerintah, memperkuat operasi mereka dan membuat mereka lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Dari jabaran tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator yang tersebar ke dalam 10 pertanyaan di atas, maka hasil rekapitulasi tanggapan responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 6. Rekapitulasi Penggunaan Teknologi Informasi Administrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
No Indikator N Skor Skor Max % Kategori 1. Sumber Daya Manusia 93 580 930 62,3 Baik 2.  Sarana dan Prasarana 93 588 930 63,2 Baik 3.  Kelembagaan 93 593 930 63,7 Baik 4.  Anggaran 93 578 930 62,1 Baik 5.  Pelayanan Teknologi Informasi 93 602 930 64,7 Baik Jumlah 465 2.942 4.650 316 Baik Rata-Rata 63,2 Sumber: Data Olahan Lapangan 2024
Berdasarkan  tabel  6  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  perolehan  skor  faktual penggunaan  teknologi  informasi  administrasi  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi di peroleh persentase 63,2 % pada kategori “baik” yang berada pada rentang 60% -80%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Grafik  1.  Grafik  Rekapitulasi  Penggunaan  Teknologi  Informasi  Administrasi  untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
Berdasarkan grafik 1 di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  di  Desa  Talontam  Kecamatan  Benai  Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 5 (lima) indikator dengan persentase tertinggi pada indikator ke  5  (lima)  yaitu  indikator  pelayanan  teknologi  informasi  dengan  persentase  64,7  %. Berdasarkan kategori penilaian, dikategorikan baik. Sedangkan persentase terendah pada indikator ke 4 (empat) yaitu indikator anggaran dengan persentase 62,1 % berada pada
60 61 62 63 64 65 Category 1 Category
2 Category 3 Category 4 Category 5 Column1
Series 1
kategori baik. Untuk indikator pertama yaitu sumber daya manusia dengan persentase 62,3 % berada pada kategori baik. Indikator kedua yaitu indikator sarana dan prasarana dengan persentase  63,2  %  berada  pada  kategori  baik,  serta  indikator  ketiga  yaitu  indikator kelembagaan dengan persentase 63,7 % berada pada kategori baik.
Jadi, hasil perhitungan dari seluruh indikator dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi administrasi untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Talontam Kecamatan  Benai  Kabupaten  Kuantan  Singingi  berada  pada  ketegori  “baik”  dengan persentase 63,2 %.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  teknologi informasi administrasi untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Talontam Kecamatan Benai  Kabupaten Kuantan Singingi sudah  baik dengan persentase 63,2 %. Angka  ini di peroleh dari hasil perhitungan seluruh indikator penelitian. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah Desa Talontam agar dapat mempertahankan pemberian pelayanan publik berbasis teknologi informasi kepada masyarakat dan sekaligus menjadi contoh bagi pemerintah desa lainnya dalam memberikan pelayanan administrasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Akadun. (2009). Teknologi Informasi Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Arif Yusuf, Hamali. (2016). Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Center For Akademic Publishing Service.
Hanif Nurcholis. (2014). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga. Hayat. (2017). Manajemen Pelayayan Publik. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Hasibuan, SP. Melayu. (2019). Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
Jamaludin, A. (2015). Metode Penelitian Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta.
Mayowan, Yunaidi. 2016. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan). Profil: Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 10 Nomor 1.
Rinaldi, Rudi. 2012. Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara). Jurnal Administrasi Publik. Volume 2 Nomor 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa