1 Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Email: azet_r@yahoo.com.

## BERTANI DIANTARA HIMPITAN TAMBANG (Belajar dari Petani Kutai Kartanegara)
M. Nazir Salim 1
Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract: Kutai Kartanegara (Kukar) is an area with quite extensive mining concession. However, Kukar is also the only district in East Kalimantan which experienced rice surplus. Although the amount of rice production is not significant, this condition should be appreciated, because in fact, the official releases  shows its surplus is distinguish, compare to other district in East Kalimantan. Problems arise when  massive mining operations occurred in those region. Some areas suffered real damage, especially agricultural land around the mining area. Damage is no longer a threat, but it has occurred and persisted. This study try to picture Kukar in the context of farming practices in the crush of mining Activities. There are three villages as observational study area, which are, Jembayan Dalam, Sedulang, and Sarinadi. The author’s findings show that in the three villages, it is interesting to observe and to describe how exactly the problem of agricultural land degradation surrounding the mining existed, and how the community respond to this condition. Jembayan Dalam village and Sedulang suffer severe damages, even the land can no longer being used for farming. However, in Sarinadi, the author found interesting findings since as a farming village, its system and social structure which was built by the community is able to shield themselves from the onslaught of the mining financiers.
Keywords Keywords Keywords Keywords Keywords: Kutai Kartanegara, agriculture land, mining
Intisari Intisari Intisari Intisari Intisari: Kutai Kartanegara (Kukar) adalah sebuah wilayah dengan konsesi pertambangannya cukup luas, akan tetapi, Kukar juga satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang mengalami surplus beras. Walaupun tidak terlalu besar namun harus diapresiasi, karena faktanya, rilis angka-angka resmi pemerintah menunjukkan itu. Persoalannya, dengan masifnya operasi pertambangan, beberapa wilayah mengalami kerusakan yang cukup serius, khususnya lahan pertanian sekitar pertambangan. Kerusakan bukan lagi ancaman, namun sudah terjadi. Kajian ini akan mencoba melihat Kukar dalam konteks bertani dalam himpitan tambang. Ada tiga desa yang menjadi observasi kajian yakni Desa Jembayan Dalam, Sedulang, dan Sarinadi. Temuan penulis dalam tiga desa ini cukup menarik untuk melihat dan menggambarkan bagaimana sebenarnya persoalan kerusakan lahan pertanian sekitar pertambangan, baik problem maupun respons masyarakat. Desa Jembayan Dalam dan Sedulang mengalami kerusakan yang cukup parah, bahkan lahannya tidak bisa digunakan untuk bertani. Namun di luar itu, Sarinadi sebagai sebuah desa pertanian cukup menarik untuk dilihat karena sistem dan struktur sosial yang dibangun oleh masyarakat mampu membentengi diri dari serbuan para pemodal tambang. Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci: Kutai Kartanegara, lahan pertanian, pertambangan
Penabur benih padi berikut persawahan di Kukar terus diusik cakar-cakar pertambangan batu bara.
Ladang pencaharian terjajah, sebuah desa sebentar lagi punah ( Kaltimpos , 17 Agustus 2014)

## A. Pendahuluan
Isu tentang lahan dan pangan yang terkait dengan ketahanan pangan ( food security ), dan kedaulatan pangan ( food sovereignty ) menjadi persoalan yang terus dibicarakan pada beberapa tahun terakhir. Jurnal of Peasant studies pada edisinya yang pertama tahun 2014 secara khusus mengangkat food sove-
reignty sebagai isu sentral (Bernstein 2014, Jan Douwe van der Ploeg 2014, Fauzan Djamal 2015, Ben White 2015). Secara konseptual terjadi dua perdebatan utama dalam pemahaman tentang upaya menjamin ketersediaan pangan. Pilihan perdebatan terkait penggunaan konsep dan pendekatan ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Dua hal ini beberapa pakar membedakan secara konseptual dan juga dari sisi kebijakan dan respon. “Ketahanan
32 Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
pangan” berdiri pada ranah upaya menjamin ketersediaan pangan yang cukup (monokultur) lewat industri dengan menciptakan mekanisme pasar global, dan biasanya diikuti dengan kebijakan akuisisi lahan skala luas. Sementara “kedaulatan pangan” masuk pada ranah kedaulatan rakyat ( agro-ecology ) sebagai pemegang/penopangnya sekaligus menem- patkan masyarakat sebagai pusat produksi yang selalu mensupport lahirnya petani-petani kecil (Bernstein 2014, 1-2) . Dalam konteks ini, kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa untuk mem- pertahankan dan mengembangkan kemampuan sendiri untuk memproduksi dengan menghormati keragaman budaya pangannya. Kedaulatan pangan menekankan hak-hak masyarakat untuk menentu- kan makanan mereka sendiri secara sehat melalui metode ramah lingkungan, melindungi, dan mengatur rumah tangga produksi pertaniannya (Bina Agarwal 2014, 1).
Pada pembangunan tanaman pangan skala luas, Indonesia termasuk wilayah yang mempromosikan sekaligus mempraktikkan. Diskusi secara menarik disampaikan oleh Laksmi A. Savitri dan Khidir M. Prawirosusanto (2015) tentang kebutuhan antara kebun pangan skala luas vs pertanian skala kecil. Muncul perdebatan selama ini, krisis pangan dunia bisa diselesaikan dengan kebijakan pembangunan perkebunan pangan skala luas, namun faktanya menurut Laksmi A. Savitri, “pengusahaan kebun pangan skala luas sebagai satu model pertanian modern belum mampu menjawab berbagai persoalan dan perdebatan di sektor  pertanian: mulai dari masalah tanah, tenaga kerja, dan terutama masalah produksi pangan”. Dengan mengangkat kasus Ketapang Food Estate , Laksmi A. Savitri menunjukkan bahwa pembangunan perkebunan skala luas untuk pangan yang berbasis modal besar justru mengalami kegagalan dan mewarisi banyak persoalan. Oleh karena itu, kedaulatan pangan lebih dilihat sebagai bentuk penghargaan pada petani yang harus di dukung agar tercipta kontinuitas dalam produksinya.
Dalam agenda besar yang didisain oleh negara, kita bisa melihat Master Plan Percepatan Pem- bangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang direncanakan secara rapi, meskipun telah dikritik oleh banyak pihak (Wiko Saputra 2015, Pihri Buhaerah dkk. 2014, Dian Yanuardy dkk 2014). Hampir semua koridor telah “ditata” dengan skema yang sudah ditetapkan, misalnya Sumatera dan kalimantan sebagai sentra sawit untuk produksi pangan dan energi serta migas dan batu bara, sementara Jawa untuk sentra tanaman pangan khususnya padi. Dalam konteks itu, apa yang dibayangkan oleh negara tentang koridor atau penyematan sentra-sentra pangan bisa dibaca untuk ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan (Laksmi Savitri & Khidir M. Prawirosusanto 2015, Dian Yanuardy dkk 2014).
Di Kalimantan, tambang telah banyak mengambil lahan baik dari wilayah perkebunan, kehutanan, dan lahan pertanian masyarakat. Praktik ini semakin luas sejak batu bara mengalami booming di pasaran glo- bal. Yang menjadi menarik, dalam situasi itu pemerintah juga memiliki program ketahanan pangan lewat Departemen Pertanian Pangan. Pada kasus Kalimantan Timur (Kaltim), semua kabupaten kota berlomba-lomba untuk memenuhinya dengan pencetakan sawah baru, namun mengalami kesulitan karena banyak wilayah sudah terlanjur meng- konsesikan lahan-lahannya untuk alokasi tambang batu bara (Dinas Pertanian Pangan Kaltim 2015). Tentu saja mempuyai masalah tersendiri karena lahan-lahan subur untuk pembangunan pencetakan sawah baru tidak tersedia, salah satunya penye- babnya adalah adanya eksploitasi tambang. Hal ini berdampak pada sebagian petani beralih profesi dari bertani menjadi buruh kasar pertambangan akibat lahan pertanian yang berubah.
Dampak tambang memang nyata dirasakan oleh warga. Di Desa Sedulang, Kutai Kartanegara (Kukar), ratusan hektar lahan pertanian mati akibat tambang yang merusak sistem irigasi petani. Begitu juga di Jembayan Dalam, Loakulu, pertanian warga
M. Nazir Salim: Bertani Diantara Himpitan Tambang : 31-47
mengalami gagal panen, padi gabuk, menghitam , dan kopong yang menurut penuturan petani terjadi sejak operasi tambang di sekitar lahan mereka dilakukan. Di Desa Mulawarman, Tenggarong Seberang lahan pertanian mengalami kerusakan parah akibat eksploitasi tambang. Persoalan utamanya adalah air, polusi udara, dan tercemar limbah tambang (Kaltimpos 17 Austus 2014).
Secara keseluruhan, Pulau Kalimantan menga- lami krisis akibat tambang batu bara. Jaringan Tambang (Jatam) Kaltim menujukkan angka peru- bahan ruang yang fantastis. Sebanyak 7,2 Juta Hektar lahan produktif dan hutan mengalami alih fungsi akibat pertambangan dan industri kelapa sawit. Luas konsesi pertambangan mencapai 21,7 hektar, melebihi luas daratan Kaltim, artinya ada tumpang tindih konsesi yang diberikan. Lahan-lahan pangan produktif yang menjadi andalan produksi pangan semakin menyusut bahkan terancam hilang (Pujiriyani dkk 2015). Seorang petani Kukar dengan raut sedih menyampaikan, “Kami dulu merantau dari Jember untuk mencari sesuap nasi di sini, tapi kini kami kembali merasakan hal sama, kesulitan untuk bertani di tanah kami sendiri, tanah yang tidak sanggup menghidupi kami” (Petani Jembayan Dalam 2015).
Namun demikian, beberapa desa di Kukar seperti Mulawarman, Sedulang, Jembayan Dalam, dll, mengalami kerusakan lahan pertaniannya, ada hal yang menarik yang bisa dilihat pada kasus Desa Sarinadi. Sebuah desa yang memiliki lahan pertanian cukup luas, sekitar 370an hektar mampu bertahan terhadap gempuran tambang. Semua petani lewat kelompok tani dan perangkat desanya sepakat untuk menyelamatkan lahan mereka dari alih fungsi lahan (tambang). Realitas kecil ini menarik untuk kami lihat lebih detil sebagai lesson learn dalam melihat ancaman alih fungsi lahan pertanian di Kukar.
Tulisan ini akan mencoba melihat Kutai Kartanegara dalam konteks bertani dalam himpitan tambang. Beberapa wilayah yang menjadi objek kajian seperti Jembayan Dalam, Sedulang, dan
Sarinadi akan ditempatkan sebagai pelajaran penting dalam mendudukkan petani dan lahannya. Per- tanyaan dasarnya, Apa dampak konkrit bagi petani dan lahannya yang berada di sekitar tambang dan bagaimana mereka bertahan menghadapi sebuan tambang yang masif di Kukar. Tentu saja kajian ini sebentuk pengalaman perjalanan dan observasi dalam melihat persoalan di lapangan termasuk beberapa persoalan yang menjadi problem masya- rakat dalam menghadapi tambang. Tujuannya, untuk melihat kondisi real dan bagaimana cara petani bereaksi sekaligus bertahan di tengah situasi tersebut. Tentu ada hal yang sangat menarik untuk menjadi pelajaran, khususnya kebijakan terkait akuisisi lahan.
Kerangka yang ingin dibangun dengan lebih dulu melihat beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh para peneliti di daerah sekitar tambang. Metode kualitatif dan observasi lapangan diharapkan mampu memahami konteks sosial masyarakat petani sekitar tambang. Beberapa kajian sekitar tambang dian- taranya karya Ince Raden, dkk. yang mengangkat dampak penambangan batu bara terhadap sosial ekonomi masyarakat. Dengan perspektif tertentu ia meyakini tambang telah memberikan dampak positif terhadap perubahan ekonomi masyarakat, khusus- nya pada angkatan kerja. Perspektif yang dibangun lebih terlihat sebagai perspektif yang optimis terhadap keberadaan tambang. Sebagai kajian ilmiah, ia tidak memiliki masalah, karena memang laporan ini terbaca sebagai pihak yang ingin melihat tambang dan dampaknya, tanpa mengurai secara detil bagai- mana ekonomi masyarakat sekitar tambang yang hidup menggantungkan perekonomiannya pada pertanian. Kajian dari perspektif kritis dilakukan oleh Jatam Kalimantan Timur di Kecamatan Tenggarong Seberang (Jatam Kaltim 2013). Dalam laporan pan- jangnya ia melihat daya rusak tambang terhadap pertanian yang ada di sekitar tambang, bukan semata mengalami kerusakan akibat limbah dan kerusakan ekologi, tetapi juga dampak ikutan pada perubahan sistem sosial serta penghidupan warga. Kajian ini menunjukkan dengan jelas bagaimana tambang

## 34
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
merubah pola hidup warga sekaligus menghentikan banyak aktivitas ekonomi yang bergantung pada pertanian. Petani yang tidak memiliki kemampuan diluar bertani dan telah kehilangan lahan akan berakibat fatal bagi mereka.
Selain dua kajian pokok di atas, ada beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai pendekatan. Yang menarik, tidak ada data dan hasil penelitian yang meyakinkan bahwa tambang mampu mensejahterakan warga sekitar khususnya petani. Ira Suprihatin (2014) bahkan melihat lebih jauh daya rusak tambang di Desa Mulawarman yang telah merubah tidak saja lahan pertanian warga tetapi sistem masyarakat juga mengalami persoalan, baik konflik kepen- tingan maupun sifat warga yang mengalami perubahan. Beberapa pihak yang melepaskan tanahnya untuk kepentingan tambang sebagai akibat dari tidak kuasa menolak jual beli lahan, di sisi lain ada juga warga yang berhasil meng- eksklusi/membentengi diri atas lahannya dari serbuan pengusaha tambang (Derek Hall dkk. 2011). Hal lain yang juga menarik untuk dilihat bahwa tambang tidak saja mengusir warga dari akses mereka terhadap lahan pertanian (Ribot dan Peluso 2003), tetapi juga menyingkirkan mereka dari ruang-ruang sosial. Lebih jauh Ira menye- butkan, perilaku gotong royong warga desa sebelum dan sesudah keberadaan tambang juga mengalami perubahan, tentu saja perubahan yang bersifat individual, ciri komunal mulai memudar.
Sementara penelitian Samuel Risal dkk (2013) di Desa Makroman, Samarinda juga menarik untuk dilihat atas perubahan sosial ekonomi masyarakat. Benar keberadaan pertambangan batu bara berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat sekitar, namun dampak negatifnya jauh lebih besar, diantaranya konflik antara masyarakat dan peru- sahaan yang dipicu oleh limbah tambang yang menyebabkan banjir yang masuk ke pemukiman warga dan rusaknya lahan pertanian yang sulit bisa dikendalikan.
Dalam konteks di ataslah tulisan ini ditempatkan, yakni melihat dampak tambang di sekitar lahan pertanian dan bagaimana petani bertahan, menolak, dan berdiri secara sadar untuk mempertahankan lahan pertaniannya. Akses (Ribot dan Peluso 2003) dan eksklusi (Derek Hall dkk 2011) sebagai perspektif untuk menjelaskan posisi petani dan tambang. Kasus Desa Jembayan Dalam, Sedulang, dan Sarinadi ditempatkan sebagai objek observasi untuk membaca sekaligus menafsirkan bagaimana petani bertahan agar bisa konsisten dalam mempertahankan tanah dari iming-iming pengusaha tambang. Berkaca pada beberapa penelitian sebelumnya Desa Mulawarman dan Murakaman, tambang bukan saja merusak lahan pertanian, tetapi juga sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Alih-alih mensejahterakan, justru kerusakan lebih luas seperti konflik antar warga sering terjadi. Artinya, tambang benar membawa dampak ekonomi dan perubahan bagi sebagian masyarakat, akan tetapi kerusakan lahan pertanian, kerusakan ekologi, konflik, dan korban jiwa menjadi fakta yang tidak begitu saja bisa dinafikan (Abdullah Naim dkk 2010).

## B. Potret Negeri Kuasa Tambang
Kalimantan Timur sangat dikenal sebagai wilayah tambang batu bara. Dalam berbagai catatan di beberapa kabupaten, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada pengusaha tambang melebihi luasan wilayahnya itu sendiri, artinya tumpang tindih hak telah terjadi dimana-mana (Siti Maimunah 2013). Di sisi lain, pengembangan perkebunan skala luas (sawit) juga sedang digalakkan. Kalau di overlay , “Kaltim sudah habis”, yang tersisa hanyalah hutan cadangan. Fakta di lapangan, Kaltim menjadi sebuah wilayah hamparan tak bertuan, dan tuannya adalah modal.
Keberadaan tambang telah merubah pereko- nomian Kaltim, setidaknya secara statistik menun- jukkan angka itu, walaupun mungkin tidak linear dengan perekonomian warga. Jika dilihat data statistik tahun 2014, posisi Kaltim berada di urutan
M. Nazir Salim: Bertani Diantara Himpitan Tambang : 31-47
kedua termiskin di seluruh wilayah (regional) Kalimantan. Artinya Kaltim sebagai wilayah yang dipenuhi tambang batu bara dan perkebunan skala luas belum bisa mengangkat secara maksimal posisinya dari kerentanan dan kemiskinan. Tentu saja posisinya jauh di atas rata-rata nasional yang 10. 96% dan Kaltim 6.38% untuk sensus tahun 2014. Jika diperhatikan dari tahun ke tahun, prosentasenya mengalami penurunan, namun jumlah warga miskinnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, Kaltim sedang mengalami puncak booming batu bara, dan tahun 2014 angka kemiskinan tidak mengalami penurunan. Jika sensus diadakan tahun ini ada kemungkinan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebab batu bara sedang mengalami puncak “kelesuannya”.
Di seluruh Kalimantan, tidak ada provinsi yang berhasil menurunkan prosentase angka kemiskinan secara signifikan dalam tiga tahun terakhir 2012-2014, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kaltim (Kalimantan Utara masih gabung dengan Kaltim) jumlah penduduk miskinnya mengalami naik-turun sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah. Pertanyaannya, benarkah tambang batu bara mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara signi- fikan, atau sebaliknya. Dalam catatan BPS Kaltim, indeks Gini Kalimantan Timur (Gini Rasio) juga mengalami ketimpangan antara kota dan desa yang jaraknya cukup jauh.

## Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Regional Kalimantan, 2012-2014
Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2015, BPS Kaltim, 2015
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Serta Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Kaltim, 2014
Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2015, BPS Kaltim, 2015.
Secara spesifik, seluruh kabupaten kota di Kaltim sebagaimana digambarkan di atas cukup menarik. Ada dua wilayah (Samarinda dan Kutai Kartane- gara), dengan jumlah penduduk miskinnya terbanyak, sekalipun prosentasenya termasuk menengah, bukan yang tertinggi. Kabupaten Bulungan dan Malinau yang memiliki prosentse tertinggi pada angka kemiskinan, namun menarik karena angka kemiskinan terbanyak ada di Kukar dan Samarinda, sebuah wilayah dengan eksploitasi tambangnya cukup besar bahkan terbesar di Kaltim. Ironisnya, Kukar adalah pemilik APBD terbesar di Kaltim dan Indonesia. Angka kemiskinan yang cukup besar ini sepintas menunjukkan ketidak- terkaitan langsung antara meluasnya eksploitasi tambang dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Secara kasar, posisi dan angka kemiskinan yang besar itu berada pada masyarakat di wilayah garis batas eksploitasi tambang, karena tambang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat khususnya petani.
Dalam banyak referensi lazim dikatakan, pertambangan memunculkan dua sisi yang berlawanan, sumber “kemakmuran” sekaligus perusak lingkungan dan penghancur ekonomi masyarakat petani sawah di sekitarnya (Adi
Provinsi 2012 (Sept) 2013 (Sept) 2014 (sept) Jumlah (000 jiwa) % Jumlah (000 jiwa) % Jumlah (000 jiwa) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Kalimantan Barat 355,70 7,96 394,17 8,74 381,91 8,07 Kalimantan Tengah 141,90 6,19 145,36 6,23 148,82 6,07 Kalimantan Selatan 189,20 5,01 183,27 4,76 189,49 4,81 Kalimantan Timur 246,10 6,38 255,91 6,38 252,68 6,31 Kalimantan 932,90 978,71 972,90 Indonesia 28 594,60 11,66 28 553,93 11,47 27 727,78 10,96
Kabupaten/Kota Regency/Municipality Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (%) Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) (1) (2) (3) (4) 1. Pasir 20.1 7,94 329,478 2. Kutai Barat 13,2 7,70 364,224 3. Kutai Kartanegara 52,1 7,52 362,637 4. Kutai Timur 27,2 9,06 397,482 5. Berau 9,7 4,83 396,593 6. Panajam Paser Utara 11,7 7,70 333,861 7. Balikpapan 14,9 2,48 425,146 8. Samarinda 36,6 4,63 460,975 9. Bontang 8,2 5,16 422,951 Jumlah 2014 246,10 6,38 363,887 Total 2013 248,69 6,38 417 902 2012 246,10 6.38 363887

## 36 Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
Widyanto 2008). Dampak ekologis yang luas juga kerentanan terhadap ketahanan pangan masyarakat. Eksploitasi tambang secara terbuka dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang telah disingkirkan (Ilmi Hakimi 2015). Hal menarik digambarkan dalam Ince Raden dkk., kehadiran tambang telah merubah ekonomi warga sekitar tambang, bahkan angka kenaikannya cukup signifikan, sampai 33.75%. Kajian ini menarik karena studi kebijakan ini menjadi salah satu legitimasi bagi Pemda Kukar untuk melakukan eksploitasi secara masif, bahkan menurut Merah Johan, “Kukar telah melakukan tindakan yang “membabibuta” dalam mengeksploitasi tambang di wilayahnya” (diskusi dengan Merah Johan, kordinatar Jatam Kaltim, 2015).
Dalam detail data yang dihadirkan Ince Raden dkk. cukup memberikan angka yang meyakinkan, akan tetapi fokus kajian ini untuk melihat bagaimana tambang berpengaruh dan meningkatkan ekonomi para pekerja tambang dari sebelumnya tidak bekerja atau hanya sebagai buruh upahan kemudian bekerja di tambang. Secara singkat Ince Raden juga menye- but sisi lain dampak tambang cukup signifikan, yakni perubahan kehidupan sosial masyarakat, terutama meningkatnya konflik yang ditimbulkan (Ince Raden dkk. 2010). Satu hal juga yang penting, Ince Raden tidak menyodori data real siapa sebenarnya para pekerja tambang, dari mana asal mereka, berapa angkanya untuk penduduk sekitar tambang yang bekerja di tambang, dan berapa yang berasal dari luar (bukan penduduk sekitar tambang)? Angka ini penting dihadirkan untuk menunjukkan korelasi perubahan pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat sebelum dan sesudah adanya tambang, sekalipun hasil surveynya menunjukkan pening- katan ekonomi bagi pekerja tambang jika diban- dingkan sebelum keberadaan tambang.
Menurut catatan Jatam Kaltim, Samarinda dan Kukar telah mengeluarkan ijin tambang dan menerabas semua zona aman, sehingga “semua wilayah” penuh dengan konsesi-konsesi tambang.
Untuk Samarinda tentu sangat mudah dikenali oleh publik karena pergerakan tambang di wilayah ini cukup terbuka, apalagi beberapa korban telah terjadi pada bekas-bekas tambang. Data terakhir hingga tahun 2015, di Samarinda sudah ada 10 anak meninggal dunia di bekas lubang tambang akibat tidak dilakukan reklamasi atas bekas tambang (Arif Zulkifli 2014). Lubang-lubang bekas tambang dibiarkan terbuka dengan kedalaman puluhan meter tanpa pengaman. Sementara di Kukar 1 orang korban meninggal akibat tenggelam di bekas lubang tambang Sebulu Modern (Kaltimpos, 1 Mei 2015, Tribun Kaltim, 7 & 17 Agustus 2015).
Gambar 1. Salah satu lubang bekas tambang milik PT Kasuari-Harsco di  Desa Sedulang, Kec. Kota Bangun, Kukar yang dibiarkan oleh pemiliknya tanpa batas pengaman. Dokumen Pribadi, foto diambil Agustus 2015
Membaca secara seksama UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, semangat yang ingin dibangun adalah melayani pemodal dalam melakukan eksploitasi tanpa memperhatikan secara serius reklamasinya. Tidak ditenemukan satu pasal pun dalam UU di atas yang secara tegas memerintahkan kepada pihak-pihak yang melakukan penambangan untuk segera melakukan reklamasi pasca tambang. Selain itu, pasal tentang sanksi juga tidak ditemukan jika perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk reklamasi. Artinya, dengan berbagai alasan, pihak tambang akan berdalih masih akan melanjutkan usaha tambangnya atau merasa lahan tersebut masih dalam status miliknya atau izinnya belum berakhir sehingga tidak ada masalah menunda reklamasi. Satu-satunya
M. Nazir Salim: Bertani Diantara Himpitan Tambang : 31-47
peraturan yang menatur reklamasi adalah Kepu- tusan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008. Padahal sesuai amanat UU, pemerintah diminta membuat PP tentang reklamasi sebagaimana diminta dalam Pasal 101 UU No. 4 Tahun 2009 yang hingga kini belum diwujudkan. Tuntutan reklamasi sebagaima- na definisi dalam UU tidak menuntut mengem- balikan lahan sebagaimana sebelum dilakukan penambangan, tetapi sebatas sesuai untuk perun- tukan agar bisa difungsikan kembali sebagaimana mestinya.

## C. Daya Rusak Tambang: Kaltim dan Kukar
Menurut beberapa aktivis Jatam dalam diskusi di Sekretariat Jatam Kaltim, “Kukar menjadi pusat perlawanan baru dalam menentang eksploitasi tambang secara “ ngawur ”, karena ijin-ijin yang diberikan telah melampaui ruang Kukar itu sendiri”. Artinya konsesi yang diberikan melebihi ketersediaan lahan yang ada di wilyah tersebut, misalnya pada kasus Kecamatan Samboja, Kukar, izin tambang yang diberikan di Kecamatan ini hingga 90 perizinan (Siti Maimunah 2013). Untuk hal itu juga Jatam Kaltim telah melayangkan gugatan kepada Pemda Kukar, cq Distamben untuk membuka akses kepada publik tentang izin-izin yang dikeluarkan oleh Pemda. Hanya dengan cara itu, penggiat lingkungan, masyarakat adat, dan pihak-pihak yang peduli dengan dampak tambang memiliki modal kuat untuk ber- gerak. “Selama ini kita tidak pernah tahu siapa sebe- narnya pemilik tambang itu, ada berapa izin yang dia kantongi, apakah sudah sesuai aturan atau belum, bagaimana amdalnya, dan apakah melanggar aturan atau tidak. “Perlawanan akan jauh lebih mudah jika kita memiliki data siapa mereka dan berapa izin yang mereka kuasai. Dengan demikian kontrol kita lebih mudah. Jika mereka melanggar kita bersama masya- rakat akan lebih mudah melawannya sekaligus meng- gugatnya” (diskusi dengan Merah Johan dkk 2015). 2
Dalam beberapa liputan media lokal misalnya, dampak tambang sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat, akan tetapi uang dengan mudah dapat mengubah pendirian masyarakat terhadap keberadaan tambang. Perpindahan tanah dari penduduk ke pengusaha tambang dibarengi dengan berbagai upaya pengusaha agar masyarakat mau melepaskan lahannya. Hal ini umum terjadi di masyarakat Kaltim, termasuk bagaimana mendekati masyarakat dengan iming-iming ke tanah suci atau umrah dan haji (Anna Mariana dkk 2013). Upaya- upaya yang dilakukan oleh pemilik modal dalam merayu tanah-tanah warga telah dilakukan dengan berbagai cara agar warga tergiur dengan besarnya uang yang akan diberikan sebagai kompensasi.
Dalam Perspektif ekonomi jangka pendek, konversi lahan sangat menguntungkan bagi masya- rakat, karena uang yang didapatkan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, membeli mobil baru, rumah, bahkan cukup untuk membeli lahan baru. Akan tetapi dalam jangka panjang, beberapa kajian menarik untuk dilihat karena dampak ikutannya akibat eksploitasi tambang cukup mengerikan, baik kerusakan lahan, banjir, polusi udara, perubahan iklim, dan tercemarnya air dan lingkungan (Andi Widyanto 2008). Untuk hal-hal dan resiko semacam ini sangat jarang dipahami lebih jauh oleh masyarakat. Dalam perspektif tertentu, apa yang dilakukan oleh warga bukanlah sebuah kesalahan, karena beberapa aturan tidak memadai untuk melindungi mereka dari gempuran pengu- saha tambang untuk melepaskan lahannya.
Pemerintah Kota Samarinda lebih lunak dan mau
2 Sebelumnya, Jatam Kaltim telah memenangkan gugatannya kepada Pemda Kukar lewat Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) dan Komisi Informasi Publik (KIP). Kemudian Pemda Kukar melakukan banding ke Mahakamah Agung yang juga sudah dimenangkan oleh Jatam Kaltim Melalui Putusan Mahkamah Agung No. 614 K/ TUN/2015, dan diterima Jatam 16 Maret 2016 (berita kaltim.com: http://beritakaltim.com/?p=22961). Tahun 2014 Jatam berhasil memenangkan gugatan yang sama di Kota Samarinda, sehingga data status dan keputusan kepemilikan izin tambang yang dikeluarkan oleh Pemda Samarinda berhasil dimiliki oleh Jatam dan bisa diakses oleh publik.

## 38
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
membuka data konsesi tambang kepada publik setelah mengalami kekalahan dalam gugatan melawan Jatam dkk. namun tidak dengan Pemda Kukar. Kukar bertahan untuk tidak memberikan akses kepada publik, sekalipun sudah kalah pada gugatan di Komisi Informasi Publik (KIP) dan PTUN. Argumen penolakan yang dibangun bahwa nama pemilik konsesi lahan pertambangan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, rahasia negara, dan bukan ranah publik. Bagi Jatam dkk., dengan memahami para pemilik konsesi akan jauh lebih mudah untuk mengontrol pergerakan eksploitasi tambang karena Kukar dianggap berlebihan dalam melakukan eksploitasi batu bara. Beberapa desa sudah mengalami kerusakan lingkungan parah namun pemda tetap bertahan dengan prinsip meneruskan eksploitasinya demi kepentingan pembangunan Kukar. Akibat ketertutupan pemda dalam hal data eksploitasi batu bara, banyak pihak berspekulasi tentang izin-izin konsesi yang diberikan kepada swasta, termasuk tuduhan beberapa pihak tentang keluarga penguasa yang juga menjadi bagian pemain di dalam eksploitasi tambang (komunikasi dengan Pak Udin 2015).
Secara ekonomi, eksploitasi tambang jelas sangat menguntungkan bagi Kukar, karena nilai rupiah yang didapatkan cukup besar, begitu juga nilai investasi serta penyerapan tenaga kerja sangat luas. Keuntungan yang diperoleh Kukar juga sangat signifikan untuk pembangunan wilayahnya. Data statistik BPS 2015 mencatat, sepanjang Januari- Desember 2014, Kukar telah menjual batu bara sebanyak 59.6 juta ton. Walaupun mengalami sedikit penurunan dari tahun 2013 yang mencapai 61.7 juta ton dan 43.1 juta ton pada tahun 2012. Jika dikonversi dengan harga perton batu bara pada tahun 2014 yang rata-rata diangka US$72,62 perton, maka Kukar telah mengekspor batu bara lebih dari 5 milyar US$ (BPS Kukar 2015). Belum lagi, Kukar juga kota yang menghasilkan minyah dan gas bumi. Tak heran Kukar sudah beberapa tahun bertengger pada posisi puncak sebagai kabupaten terkaya di Indonesia
dengan APBD Rp 7,6 triliun  tahun 2014 yang perolehan terbesar dari bagi hasil minyak, gas, dan batu bara. (Tribunkaltim 23 April 2015). Lesunya pasar internasional dan menurunnya harga komoditi minyak dan batu bara juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan Kukar, tercermin dalam APBD Kukar tahun 2016 mengalami sedikit penurunan menjadi 6.995 Trilyun (Beritaborneo 27 November 2015).
Catatan BPS 2015, ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kukar, sektor Pertambangan (berperan 75,31% terhadap perekonomi Kukar), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (8,83%), sektor Konstruksi (6,09%) dan sektor Perdagangan (2,54%), dan sisanya berada di sektor transportasi, jasa, industri pengolahan dan sektor lainnya. Jika PDRB tanpa migas, maka didominasi oleh 4 sektor yaitu sektor pertambangan (56,71 persen), sektor Pertanian (15,49 persen), sektor konstruksi (10,68 persen), dan sektor industri (4,71). Artinya angka itu menegaskan sumbangan SDA di dalam pendapatan Kukar sangat dominan, dan sulit untuk begitu saja dihiraukan.
Realitas angka-angka di ataslah yang terus dibangun dan dipertahankan oleh Rita Widyasari sebagai Bupati Kukar dengan tetap mempertahankan eksploitasi SDA. SDA sebagai sumber pendapatan utama daerah untuk membiayai pembangunannya. Tanpa eksploitasi SDA, Kukar tidak banyak berarti, dan kondisi itu sebagai berkah yang harus dimanfaatkan. Namun dibalik semua itu, secara spesifik dampak batu bara pada lahan pertanian juga menarik untuk dilihat secara jernih. Observasi penulis pada tiga desa di Kecamatan Loakulu dan Kota Bangun menunjukkan hal yang memprihatin- kan. Desa Sedulang dan Jembayan Dalam meru- pakan desa yang jaraknya lebih dari 100 KM dari pusat Kota Tenggarong, kondisi jalan yang tidak terlalu bagus, penghidupan masyarakat menggan- tungkan pada perkebunan, pertanian padi sawah dan ladang justru terdampak langsung dengan
M. Nazir Salim: Bertani Diantara Himpitan Tambang : 31-47
eksploitai batu bara. Desa Sedulang di kecamatan Kota Bangun misalnya, akibat tambang batu bara PT. Kasuari-Harsco di desa ini telah menghancurkan ratusan hektar sawah milik petani akibat rusaknya irigasi dan limbah batu bara. Walaupun saat ini tambang tidak beroperasi lagi di Sedulang, kerusakan sawah-sawah milik mayarakat tidak diperbaiki oleh perusahaan dan pemda, bahkan perusahaan meninggalkan begitu saja lubang bekas tambang (diskusi dengan Heri S 2015).
Di Desa Jembayan Dalam sedang menuju kerusakan yang sama parahnya. Jika di Sedulang sawah tidak lagi bisa ditanami, di Jembayan Dalam masih bisa ditanami, namun pencemaran limbah telah menghancurkan padi warga yang jarak dengan tambang PT. Megaprima Persada (PT MPP) relatif jauh lebih kurang 0.5-1 KM, akan tetapi dilewati jalur pembuangan limbah bekas tambang. Kondisi ini membuat padi warga mengalami kerusakan yang cukup serius, dimulai padi gabuk/kopong , padi menghitam, dan gagal panel (komunikasi dengan Ibu Hamidah 2015). Hal yang sama juga terjadi pada Desa Mulawarman di Tenggarong Seberang, kerusakan padi sawah akibat limbah tambang, banjir, dan polusi udara telah membuat rusak lahan pertanian.

## D. Kutai Kartanegara: Kegelisahan Petani Pedesaan
Dalam banyak penjelasan statistik “Kutai Kartanegara dalam Angka 2015”, Kukar merupakan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia dengan APBD di atas 6 trilyun. Dibidang infrastruktur, Kukar belum begitu menggembirakan karena banyak jalan- jalan yang masuk keperkampungan belum dibangun secara memadai, masih dalam bentuk pengerasan, sekalipun bisa dilalui kendaraan roda empat. Data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sampai tahun 2014 (BPS 2015), pembangunan jalan aspal baru 444 KM, jalan kekirikil 447 KM, batu 258 KM, tanah 726 KM, beton 665 KM, total jalan yang ada di Kukar 2.544 KM sementara total luas Kukar
27.263,10 KM². Artinya luas jalanan yang dibangun masih jauh dari yang dibutuhkan oleh masyarakat Kukar. Apalagi dalam gambaran statistik, kondisi jalan tanah masih menjadi yang terpanjang, khususnya di desa-desa. Jalan yang diaspal dan beton masih pada jalan-jalan utama.
Di atas telah penulis singgung tentang angka kemiskinan, menurut data BPS, angka kemiskinan di Kukar cukup besar jumlahnya dibanding dengan kabupaten lain. Tentu “sulit” menjelaskan mengapa demikian, sebuah kabupaten yang bergelimang anggaran namun penduduknya masih cukup besar yang masuk kategori miskin. Secara sepintas jika kita mengamati data-data statistik, mayoritas warga Kukar ada di pedesaan, dan mata pencaharian di desa relatif sulit, masyarakat hanya mengandalkan hasil pertanian, perkebunan, dan pemanfaatan lahan sekitar hutan. Sementara luas lahan para petani sangat terbatas, di sisi lain lahan yang tersedia ber- desakan dengan lahan milik para pengusaha tambang dan lahan-lahan yang tercemar oleh eksploitasi tambang. Profesor Bambang Purwanto pernah berujar, “tidak ada dalam sejarah pertam- bangan di Indonesia yang menyejahterakan masya- rakat. Tambang selalu meninggalkan luka dan cerita- cerita duka bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar beroperasinya tambang” (Bambang Purwanto 2013).
Pada kasus Jembayan Dalam, warga sekitar yang bekerja di pertambangan lebih banyak sebagai tenaga kasar yang penghasilannya tidak memadai, karena faktor pendidikan sangat menentukan (Komunikasi dengan Pak Busi 2015). Konteks ini (tenaga kerja rendahan) adalah pokok dari persoalan, karena angkatan kerja yang tersedia di pedesaan adalah kelompok yang secara terdidik ada pada level pendidikan menengah ke bawah. Padahal, eksploitasi tambang di Kukar sangat masif dan berbatasan langsung dengan rumah tinggal para penduduk yang sebenarnya juga membutuhkan banyak pekerjaan. Di sisi lain, pekerjaan dalam dunia pertam- bangan batu bara adalah pekerjaan berat, tidak semua

## 40
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
orang bisa bekerja di tambang dan tidak semua orang jika bekerja di tambang akan kuat/mampu bertahan. Ketika kembali ke ladang, lahan dan tanah mereka sudah tergadai/jual ke pihak tambang, di sisi lain lahan-lahan mereka yang tersisa tergerus dan ter- cemar.
Dalam diskusi dengan beberapa pejabat Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Kukar, persoalan mendasar pertanian di Kukar adalah minimnya lahan untuk pencetakan sawah baru. Dalam detil RTRWK dijelaskan, secara keseluruhan lahan cadangan potensial untuk lahan pertanian kurang lebih 48.110 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kukar (Perda No. 9 tahun 2013). Sementara eksisting lahan pertanian sawah dan ladang yang bisa ditanami dari tahun 2012-2014 sekitar 36.887 hektar. Jumlahnya mengalami penurunan karena pada tahun 2012 luas sawah yang ditanami 35.536 hektar dan tahun 2013 seluas 42.432 hektar dan turun jauh pada tahun 2014 menjadi 36.887 Ha. Dari jumlah luasan itu, baik padi ladang maupun sawah total menghasilkan 202.338 ton pada tahun 2012, 203.746 ton pada tahun 2013, dan 194.501 ton pada tahun 2014 (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kukar 2015). Menurut Dinas per- tanian Kukar, pemerintah tidak bisa secara kontiniu menjaga luasan lahan milik masyarakat karena beberapa aturan di sektor lain memiliki “kekuasaan” lebih untuk merubahnya. Praktiknya, hal itu terjadi akibat dua faktor penyebab, “lahan rusak tidak bisa ditanami karena eksploitasi tambang dan sawah berubah menjadi lahan tambang akibat praktek jual beli”.
Menurut Dinas Pertanian Pangan Kukar menga- takan ada dua hal yang membuat penurunan jumlah luasan lahan padi serta menurunnya jumlah hasil panen, yakni alih fungsi lahan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat tambang. Alih  fungsi lahan milik warga yang terbanyak adalah “jual beli lahan dari warga ke pengusaha tambang, dan yang kedua adalah kerusakan lahan pertanian akibat terdampak langsung pertambangan”. Kerusakan lahan sebenar- nya cukup masif dan menjadi persoalan serius bagi
Dinas Pertanian Kukar, namun yang menjadi per- soalan, dinas pertanian belum memiliki cara dan kewenangan untuk mengurangi dampak kerusakan lahan tersebut (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kukar 2015).
Apa yang dijelaskan oleh dinas pertanian tentang kondisi di lapangan mengantarkan penulis pada beberapa desa terdampak dan bagaimana mereka mengatasi persoalan tersebut. Tiga desa yang penulis lihat dan temui masyarakatnya adalah Desa Sedulang, Sarinadi, dan Jembayan Dalam di Keca- matan Kota Bangun dan Kecamatan Loa Kulu. 3 Di Sedulang, lahan sawah sekitar 300 hektar tidak lagi diolah oleh warga akibat terdampak langsung oleh tambang.
Awal tahun 2010 PT Kasuari-Harsco membeli lahan masyarakat yang kebetulan digunakan untuk lahan pertanian. Menurut Heri S, lahan pertanian warga yang digunakan untuk tambang hasil dari pembelian tanah warga sekitar 100 hektar. Tahun itu juga PT Kasuari-Harsco mulai beroperasi dengan melakukan clearing lahan untuk dieksploitasi. Jarak antara operasi tambang dengan lahan tani sekitar 50 meter, sementara dengan rumah penduduk sekitar 500 meter. Dalam tempo yang tidak lama, pertanian di sekitar tambang langsung mengalami perubahan. Mayoritas pertanian gagal panen, diawali dengan tangkai padi menghitam, lalu gagal berbuah, seka- lipun muncul padinya, banyak yang kopong/gabuk . Tidak lama setelah itu, masih dalam tahun yang sama, sistem irigasi mengalami kerusakan total akibat penumpukan sedimen, sehingga air tidak lagi mengaliri irigasi pertanian warga. Awalnya, masya- rakat melihat persoalan ada pada sistem pengairan, akan tetapi faktanya sungai yang selama ini diguna- kan sebagai sumber irigasinya juga digunakan oleh perusahaan tambang untuk membuang limbah. Walaupun pertambangan sudah mendisain pem- buangan limbah yang aman, akan tetapi pada pem-
3 Jarak tempuh antara Kota Tenggarong ke Sedulang sekitar 110 KM dan Jembayan Dalam sekitar 130 KM.
M. Nazir Salim: Bertani Diantara Himpitan Tambang : 31-47
buangan akhir yang sudah dianggap bersih disalur- kan ke kali menuju sungai yang  saluran itu juga digunakan oleh warga untuk bertani.
Kondisi demikian menyebabkan pertanian warga Desa Sedulang tidak mendapatkan air akibat aliran sungai lebih rendah dari sawah-sawah petani. Situasi ini sudah berlangsung sejak akhir 2010 hingga saat ini. Ada sekitar 300 hektar lahan yang tidak dimanfaatkan oleh petani dan dibiarkan mengang- gur. Apa yang dilakukan oleh warga Sedulang? Menjadi pertanyaan menarik karena warga bukan meminta perbaikan aliran irigasi, tetapi meminta ganti rugi lahan mereka. Sebagian meminta peru- sahaan agar membeli tanahnya, dan sebagian lagi meminta ganti rugi gagal panen. Respons perusahaan kemudian menjanjikan akan membeli lahan tersebut. Namun faktanya, sampai PT Kasuari-Harsco heng- kang dari Sedulang tanah warga tidak dibayar sebagaimana janjinya (komunikasi dengan Heri S 2015). Masyarakat tetap tidak bisa lagi menanam padi karena saluran irigasi tidak berfungsi. Atas situasi demikian, Dinas Pertanian Kukar juga belum mela- kukan upaya membantu warga untuk kembali menghidupkan lahan pertaniannya.
Gambar 2. Searah jarum jam: Pintu masuk area tambang PT Kasuari-Harsco, bekas lubang tambang yang ditinggalkan, saluran irigasi yang rusak dan lahan pertanian warga di Desa Sedulang. Sumber: Dokumen Pribadi, diambil Agustus 2015
Terkait dengan lahan pertanian, secara spesifik Kukar memang mengalami kesulitan dalam pencetakan sawah baru. Menurut dinas pertanian, semua wilayah telah terkonsesi dengan tambang dan perkebunan, sementara wilayah hutan tidak
mungkin akan ditetapkan sebagai lahan pencetakan sawah baru. Untuk mempertahankan yang ada juga bukan hal yang mudah, karena lahan-lahan itu milik masyarakat, dinas pertanian tidak bisa melakukan intervensi jika masyarakat akan mengubah perun- tukannya, yang dilakukan dinas pertanian hanya sosialisasi. Penurunan luasan lahan dan produksi pertanian pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya akibat beberapa wilayah terdampak operasi tambang (komunikasi dengan Dinas Per- tanian Kukar dan Pak Busy 2015).
Tambang bukan saja menciptakan iklim buruk bagi polusi udara akibat penggalian yang besar, tetapi juga gemuruh suara pengerukan, lalu lintas truk- truk pengangkut batu bara yang terus menerus, polusi suara, dan kerusakan lahan akibat pem- buangan limbah. Di luar itu, masyarakat juga punya keyakinan, setiap penambangan selalu menggu- nakan pawang anti hujan, sebab jika hujan turun, tambang tidak bisa beroperasi secara maksimal (komunikasi dengan Ibu Hamidah 2015). Di Jem- bayan Dalam, sebagaimana pengalaman lahan pertanian Pak Busy, produksi padi yang jaraknya berdekatan dengan tambang mengalami penurunan drastis. Kisah Pak Busy sebagai petani yang mantan pekerja tambang PT. MPP cukup membuat guratan raut wajahnya cemas. “Dua tahun terakhir produksi padi saya terus mengalami penurunan yang cukup drastis, jika sebelumnya bisa sampai angka 4-6 ton per hektar, kini hanya diangka 2-3 ton perhektar. Sementara pihak MPP tidak mau peduli atas penurunan produksi, MPP hanya akan mengganti jika hasil panen mengalami kerusakan, akan diganti sejumlah padi yang rusak saja” (komunikasi dengan Pak Busy 2015). Perusahaan menciptakan sistem ganti kerusakan panen dihitung berdasarkan jumlah kerusakan padi, misalnya, disalah satu musim panen ada sejumlah 50 kg padi rusak menghitam, maka perusahaan akan membayar 50kg dikalikan harga pasarnya. Namun tidak dengan penurunan kualitas padi dari 4-6 ton perhektar menjadi 2-3 ton perhektar.
Lahan pertanian Pak Busy dengan operasi tam-

## 42
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
bang MPP hanya belasan meter, lahan pertaniannya juga dilewati lalu lintas truck-truck pengangkut batu bara. Menurut penuturan Pak Busy, minimal ada dua persoalan mendasar yang menjadi penyebab kualitas padinya menurun, rusak, dan gagal panen: pertama polusi debu yang berterbangan dari pengerukan tambang dan lalu lintas truk yang begitu intens, kedua limbah tambang yang melewati alur selokan menuju sungai, sementara saluran yang sama juga digunakan untuk irigasi pertanian warga. Pengalaman yang penulis lihat dalam dua desa, Sedulang dan Jembayan Dalam menunjukkan prob- lem utama pada limbah, kerusakan irigasi, dan polusi. Artinya apa yang diceritakan Pak Busy sangat valid.
Berbeda dengan pengalaman Mbah Juani dan Ibu Hamidah, seorang petani Madura yang trans- migrasi dari Jember. Menurut Mbah Juani, panen yang diperoleh perhektar hanya sekitar 1-1.5 ton, padahal sebelum tambang beroperasi ia mampu panen 4-5 ton perhektar. Hal itu akibat sawahnya berbatasan langsung dengan kolam akhir pembu- angan limbah tambang MPP. Jika dilihat, padi yang tumbuh di atas lahannya tampak hijau dan subur, namun faktanya kualitas padi sangat buruk, kehitaman dan kecil (komunikasi dengan Mbah Juani dan Ibu Hamidah 2015). Kondisi ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir, sejak MPP berope- rasi dan pembuangan limbahnya melewati irigasi pertanian warga. Ibu Hamidah dengan cemas men- ceritakan tentang nasibnya sebagai petani, ia tidak bisa berhenti bertani karena memang itu profesi yang dimiliki sejak kecil. Walaupun setiap panen merugi, namun tetap bertani karena jeratan hutang rutin untuk membiayai pertanian tidak putus. Dalam hitungannya, modal untuk bertani dengan hasil yang didapatkan dalam setiap panen minus 1.5-2 juta, akan tetapi tetap dilakukan karena tengkulaklah yang memodali secara terus menerus pertaniannya. Jika ia tidak bertani maka ia tidak bisa membayar hutangnya (komunikasi dengan Ibu Hamidah 2015).
Pengalaman Pak Busy, Bu Hamidah, Mbah Juani dan petani lain di Jembayan Dalam secara umum
terjadi pada petani yang bertani di sekitar tambang, terutama yang irigasinya dilewati oleh pembuangan tambang. Sekalipun pada prakteknya, PT MPP sudah menggunakan beberapa kolam pembuangan, na- mun pada pembuangan akhir tetap melewati sungai yang sama yang digunakan untuk irigasi petani. Pada kondisi inilah limbah akan menghasilkan lumpur yang banyak dan masuk bersama air yang mengalir ke lahan pertanian. Kondisi demikian sebenarnya bukan hanya yang terjadi di Sedulang dan Jembayan Dalam, juga dilain tempat, Laporan Jatam di Mu- arakaman menunjukkan hal yang sama, daya rusak tambang terhadap lahan pertanian begitu cepat dan massif (Kaltimpos 17 Agustus 2014). Apakah hanya lahan pertanian? Tentu tidak, tambang juga telah mengeringkan sumber-sumber air di perkampungan warga. Salah satu rumah warga yang kami kunjungi menunjukkan bentuk perubahan air yang terjadi, air mulai berkurang lalu secara perlahan berubah warna sedikit menguning, dan tidak layak untuk diminum. Meminjam kerangka berf ikir Jennifer Franco, setelah akuisi lahan atau land grab, maka lanjutan dari cerita tentang nasib petani kecil adalah perampasan air. Air walaupun bukan isu baru, namun kedepan akan menjadi persoalan pertentangan serius selain isu tentang akuisi lahan, (Jennifer C. Franco dkk 2013).
Gambar di bawah ini menjelaskan alur pem- buangan limbah pada kasus di Desa Jembayan Dalam yang menyebabkan mengapa sawah di sekitar tambang itu terhimpit dan terjajah dan mengalami kerusakan dengan cepat. Proses pembuangan limbah PT MPP dari kolam pertama, kolam kedua, dan kolam ketiga kemudian menuju ke sungai. Sebelum ke sungai, pembuangan limbah di Jembayan Dalam melewati parit/kali yang berbatasan langsung dengan lahan petani. Pada kenyataanya lumpur tambang masih banyak yang ikut terbuang ke sungai dan masuk ke sawah masyarakat. Padahal jika pihak tambang membuat kolam-kolam pembuangan limbahnya lebih banyak mungkin akan sedikit membantu irigasi pertanian warga yang tercemar
M. Nazir Salim: Bertani Diantara Himpitan Tambang : 31-47
oleh lumpur-lumpur tambang. Atau seharusnya, pembuangan limbah tambang tidak melewati aliran selokan irigasi warga, tetapi langsung dibuang ke hulu sungai menuju ke Sungai Mahakam.
Gambar 3. Searah jarum jam, Tambang MPP, parit/selokan menuju pembuangan limbah, kolam pembuangan limbah, dan lahan pertanian masyarakat. Sumber: Diolah dari dokumen penulis dan Dwi Wulan Pujiriyani dkk 2015.
Pengalaman dua desa di atas memang sangat konkrit, dan menarik untuk menjadi pelajaran bagi desa-desa lain. Kalau di Jembayan Dalam lahan pertanian masih bisa panen, di Sedulang petani sudah tidak bisa lagi bertani. Di luar dua desa itu, satu desa yang menurut penulis menarik untuk dilihat adalah Desa Sarinadi, Kecamatan Kota Bangun. Sebuah desa yang kecil, hanya terdiri atas dua dusun, dan berisi para transmigran dari Jawa. Awalnya mereka adalah kelompok tani sawit, namun tergusur dan kini berprofesi sebagai petani sawah.
Di sekitar Sarinadi tidak terdapat lokasi tambang batu bara, dan produksi beras secara umum tidak memiliki masalah. “Kami bisa panen sekitar 5-6 ton perhektar, sebuah angka yang menurut kami standar di sini, karena tanah kami berbeda dengan tanah di Jawa. Tanah di sini panen 5-6 ton sudah standar” (komunikasi dengan Sudahnan 2015). Menurut Sudahnan, Desa Sarinadi mayoritas warganya menggantungkan pertanian dan perkebunan sebagai penghidupan. Total lahan yang dimiliki warga 127 Ha kebun karet, 132 Ha kebun sawit, dan 372 Ha sawah. Mayoritas lahan itu dimiliki oleh dua dusun yang ada di Sarinadi. Hingga hari ini, luasan lahan
pertanian warga tidak mengalami perubahan sejak 1990an, sekitar 372 Ha. Sebagai PPL, ia memahami persis jumlah lahan dan luasan yang dimiliki petani, apalagi Sudahnan sebagai PPL yang tinggal di Sarinadi. Menurut penuturannya, warga Sarinadi secara ekonomi cukup stabil, karena para petani rata- rata memiliki lahan di atas 1 Ha.
Ada hal yang menarik pada kasus Desa Sarinadi mengapa bisa bertahan atau petani bisa mempertahankan lahannya. Apakah tidak ada upaya pihak lain untuk membeli lahan pertanian mereka untuk kepentingan tambang? “Tanah di sini kualitas batu baranya menurut survey, kulitas batu bara terbaik Mas, jadi kita sering didatangi pengusaha untuk membeli tanah warga. Dengan berbagai cara mereka merayu warga agar melepas lahan kami, akan tetapi kita memiliki pandangan yang sama, sama- sama ingin mempertahankan lahan pertanian”. Warga Sarinadi beruntung karena Kepala Desa Sarinadi selalu mensosialisasikan tentang dampak buruk yang diakibatkan dari pertambangan, begitu juga PPL selalu melakukan penyuluhan tentang dampak tambang bagi kehidupan masa depan mereka.
Keberadaan kelompok tani sangat membantu warga untuk saling mengingatkan agar jangan sampai melepas lahan pertaniannya. Lewat paguyuban petani inilah mereka mempertahankan lahan pertaniannya. Menurut Sudahnan, kepala desa dan PPL tidak bisa melarang pengusaha tambang untuk melakukan negosiasi (jual beli tanah) dengan warga tani, namun kelompok tanilah yang mencoba membentengi diri dengan menolak jika ingin dikumpulkan oleh pengusaha tambang. Petani membentengi dengan bekal pengalaman-penga- laman desa lain yang lahan pertaniannya hancur akibat tambang. Dan sejauh ini pertani berhasil mengeksklusi pengusaha tambang sehingga gagal dalam menjalankan misinya (Derek Hall dkk 2011). Sejauh ini selalu muncul anggapan bahwa aparat negara selalu berusaha membukakan pintu akses bagi pemodal untuk menyingkirkan secara perlahan

## 44
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
petani dari tanah-tanah mereka (Ribot dan Peluso 2003), Penolakan warga untuk bertemu dengan pengusaha tambang adalah salah satu cara yang selama ini diterapkan. Artinya, petani memiliki cara dengan keyakinannya bahwa lahan pertanian adalah hidupnya dan tambang bukan masa depan baginya. Artinya kekhawatiran tentang masa depan kedaulatan pangan yang diresahkan oleh banyak pihak (Ben White 2015), setidaknya muncul perla- wanan baru dari petani, lebih tepatnya upaya mempertahankan diri dengan keyakinan akan masa depan kedaulatan pangannya.
Gambar 4. Panen di Desa Sarinadi dan hamparan luas sawah petani yang subur. Sumber: Dokumen
pribadi, diambil Agustus 2015
Sarinadi bisa dijadikan model/contoh bagaimana orang berfikir tentang pertanian dan masa depan kedaulatan pangan. Tentu saja keyakinan itu tidak serta merta datang begitu saja, akan tetapi lewat sebuah proses panjang bagaimana masyarakat Sarinadi mempertahankan hidup dari subsisten menuju pertanian mandiri. Jika dua desa lain Jem- bayan Dalam dan Sedulang menghadapi ancaman kongkrit bagi petani bahkan beberapa sudah lumpuh, dan menjadi alarm bagi Dinas Pertanian Kukar dalam upaya mempertahankan lahan pertanian warga.
Pemda Kukar tidak bisa hanya melihat capaian hari ini sebagai satu satunya kabupaten di Kalimantan
Timur yang surplus produksi berasnya, karena secara keseluruhan, Kaltim tetap saja mengimpor beras dari Sulawesi Selatan untuk mencukupi kebutuhannya. Surplus Kukar memang menjadi kebanggaan bupati terpilih, Rita Widyasari karena asumsi umum, tambang merusak lahan pertanian, dan Kukar mem- buktikan sebaliknya dengan peningkatan produksi. Persoalannya tidak sesederhana angka statistik yang dideretkan, sebab ancaman tambang bukan mitos, tetapi “gerakan” nyata yang terus menghimpit dan menjajah lahan pertanian warga.

## E. Kesimpulan
Ada banyak persoalan dibalik kesuksesan Kukar sebagai wilayah yang kaya dengan keberadaan SDA, yakni eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah dengan lahan pertanian. Memang tidak mudah membuat tambang yang ramah terhadap ekosistem lainnya,akan tetapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Tambang yang ramah lingkungan tidak berarti membuat kegiatan penambangan secara “eksklusif”, tetapi tambang yang tetap berfikir adil di dalam eksploitasi, yakni memikirkan masa depan kemanusiaan dan lahan pangan. Problem konkrit hari ini adalah ancaman kehancuran lahan pertanian, terutama lahan di sekitar pertambangan batu bara.
Kajian ini telah melakukan observasi di tiga desa, Jembaya Dalam, Sedulang, dan Sarinadi yang mengantarkan pada suatu kesimpulan awal. Keberadaan tambang di Jembayan Dalam telah merusak pola, sistem pertanian, dan lahan pertanian masyarakat. Hal itu terjadi akibat keberadaan tam- bang yang langsung berbatas dengan pemukiman dan lahan pertanian masyarakat. Pada kasus Jem- bayan Dalam, jarak lahan pertanian warga dengan tambang hanya belasan meter yang menyebabkan dampak langsung bagi pertanian, terutama limbah tambang dan polusi debu yang tebal. Debu yang tebal sebagai akibat dari penggalian dan lalu lalang truk pengangkut batu bara menyebabkan padi “tunduk lesu” menahan beban debu, sementara yang paling parah limbah yang dialirkan ke sungai menyebabkan
M. Nazir Salim: Bertani Diantara Himpitan Tambang : 31-47
lumpur masuk ke lahan pertanian warga. Sekalipun pihak pertambangan sudah membuat kolam-kolam pembuangan limbah, akan tetapi pembuangan terakhir masuk ke sungai yang melewati aliran irigasi sawah warga. Lumpur yang masuk ke sawah menyebabkan kualitas padi rentan dan gagal panen, diantaranya padi menghitam, gabuk/kopong . Menu- rut penuturan warga, padi yang ditanam tampak hijau, namun di bawah ada lumpur yang tebal menyebabkan kualitas padi sangat buruk. “Kita sudah banyak melakukan protes dan meminta ganti rugi, namun semua itu hanya dijanjikan, tanpa ada kepastian tentang nasib lahan pertanian kami”.
Jika Jembayan Dalam secara perlahan lahan pertanian mengalami kerusakan yang serius, di Desa Sedulang kondisinya jauh lebih buruk akibat aliran irigasi pertanian yang mati. Irigasi mati disebabkan karena jarak lokasi tambang hanya sekitar 50 meter dengan lahan pertanian warga, sementara limbah pembuangan tambang dialirkan ke sungai yang juga melewati lahan pertanian warga. Akibatnya, penum- pukan sedimen dari limbah tambang menyebabkan mampet dan buntu, sehingga sawah seluar 300an hektar tidak mendapatkan suplai air. Sudah sejak tahun 2012 lahan pertanian warga mati dan tidak mendapat ganti rugi dari pihak tambang, apalagi saat ini tambang sudah tidak beroperasi lagi.
Dua contoh desa di atas menjadi pelajaran penting bagi warga dan pengambil kebijakan di Kukar, dan juga menjadi pelajaran bagi desa desa lainnya. Dalam konteks itu, apa yang dilakukan di Desa Sarinadi menjadi contoh dan pelajaran penting dalam mengantisipasi dampak buruk keberadaan tambang. Sarinadi yang memiliki lahan pertanian sekitar 372 hektar sudah banyak didatangi oleh pengusaha tambang untuk dibeli. Akan tetapi, semua petani dan perangkat desa sepakat untuk memben- tengi diri, menolak hadirnya tambang di desa mere- ka. Sistem dan struktur masyarakat serta keberadaan tokoh desa menjadi ujung tombak menahan rayuan pengusaha tambang. Sejauh ini relatif efektif, karena 372 hektar lahan pertanian warga, tidak satu hektar
pun berhasil dibeli oleh pengusaha tambang. Cara ini cukup menarik karena petani dan warga sepakat untuk mengeksklusi pihak lain (pengusaha tam- bang) agar tanahnya tidak terjual. Akan tetapi, warga tidak memiliki perangkat hukum yang cukup untuk melindungi lahan mereka, sehingga ancaman ser- buan tambang hanya persoalan waktu. “Sejauh ini efektif, belum tentu ke depannya”, demikian penu- turan PPL Sarinadi. Kearifan lokal dari warga tani menjadi point penting untuk mempertahankan sta- tus lahan dari ancaman dan perubahan alih fungsi lahan.
Secagai catatan akhir, beberapa persoalan di atas tidak bisa hanya diselesaikan pada kasus perkasus, khususnya lahan pertanian yang terdampak, akan tetapi memang harus dengan kebijakan. Artinya, negara harus hadir agar jauh lebih efektif, tentu lewat sebuah kebijakan yang melindungi keberadaan lahan pertanian. Tidak ada alasan pembenar melakukan penambangan sekitar pemukiman penduduk dan lahan pertanian, karena sudah pasti akan menim- bulkan banyak persoalan. Contoh di atas dalam kajian ini bukan baru sekedar ancaman terhadap lahan pertanian, tetapi sudah nyata kerusakannya. Hanya persoalan waktu, cepat atau lambat kerusakan akan meluas jika tidak ditangani secara cepat. Mengan- dalkan sistem dan struktur lokal (masyarakat) sebagai pertahanan/benteng terakhir adalah kesalahan besar di dalam sebuah kebijakan, karena pada akhirnya masyarakat punya cara dan pemikiran yang berbeda di dalam memaknai lahannya. Negara bersama masyarakat harus memiliki mekanisme melindungi lahan pertanian demi masa depan kemanusiaan dan kedaulatan pangannya ( food sovereignty ).

## F. Ucapan Terima Kasih
Tulisan ini bagian dari tema penelitian di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tentang “Penye- diaan Lahan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kutai Kertanegara”, PPPM-STPN 2015. Atas terbitnya naskah ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dwi Wulan Pujiriyani dan Widhiana H. Puri

## 46 Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
atas bantuan beberapa data, informasi, dan disku- sinya. Secara khusus ucapan terima kasih saya haturkan kepada Dr. Agus Suwignya dan Aristiono Nugroho, M.Si., yang telah bersedia membaca naskah awal tulisan ini serta kritik, saran, dan masukannya yang sangat membantu untuk perbaikan artikel ini. Untuk memperkenalkan secara luas tentang literasi agraria, bagian dari artikel ini juga saya presentasikan dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Perhim- punan Program Studi Sejarah se Indonesia di Uni- versitas Hasanuddin, Makassar pada tanggal 13-14 Mei 2016.

## Daftar Pustaka
Agarwal, Bina 2014, ‘Food sovereignty, food security and democratic choice: critical contradictions, difficult conciliations’, The Journal of Peasant Studies , Vol. 41 No. 2 Januari.
‘Astaga, ini sudah korban ke-10!’, Kaltimpos , 1 Mei 2015.
Bernstein, Henry 2014, ‘Food sovereignty via the ‘peas-
ant way’: a sceptical view’, The Journal of Peas- ant Studies , Vol. 41 No. 2 Januari.
Badan Pusat Statistik 2015, Kalimantan Timur dalam angka , BPS, Kaltim.
Badan Pusat Statistik 2015, Kecamatan Tenggarong Seberang dalam angka 2015 , BPS, Kaltim. Badan Pusat Statistik 2015, Kutai Kartanegara dalam angka , BPS, Kutai Kartanegara.
Badan Pusat Statistik 2015, Statistik daerah Keca- matan Loa Kulu 2015 , BPS, Kutai Kartanegara. Badan Pusat Statistik 2015, Statistik daerah Kecamatan Kota Bangun 2015 , BPS, Kutai Kartanegara.
Buhaerah, Pihri, Arum Puspita Sari, Rusman
Nurjaman, Cherry Augusta 2014, Kajian MP3EI dalam perspektif Hak Asasi Manusia , Komnas HAM, Jakarta.
Erwiantono dan Qoriah Saleha 2012, ‘Persepsi dan ekspektasi pembangunan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan perusahaan migas’, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 16, No. 1, Juli 2012.
“Erau kota raja, ketika kabupaten terkaya di Indone-
sia bikin film”, http://showbiz.liputan6.com/ read/2097942/erau-kota-raja-ketika-kabupaten- terkaya-di-indonesia-bikin-fillm
Franco, C Jennifer, Lyla Mehta & Gert Jan Veldwisch 2013. ‘The global politics of water grabbing’, Third World Quarterly , Vol. 34, No. 9, 2013, hlm. 1651– 1675.
Hakimi, Ilmi 2015, ‘Dampak kebijakan pertambangan batu bara bagi masyarakat Bengkuring Kelu- rahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara’, Paper Mahasiswa Politik Universitas Mulawarman, 2015.
Hall, Derek Philip Hirsch, and Tania Murrai Li 2011,
Powers of exclusion: Land dilemmas in South- east Asia. Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press.
Ince Raden dkk 2010, ‘Kajian dampak penambangan batu bara terhadap pengembangan posial ekonomi dan lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara’, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Keputusan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008. ‘Kolam maut bekas tambang kini teror Kukar’,
Kaltimpos , 7 Agustus 2015.
‘Lubang tambang tanpa pengaman”, Tribun Kaltim , 17 Agustus 2015.
‘MA Menangkan JATAM, Bupati Kukar Diminta
Insyaf ”, berita kaltim.com: http:// beritakaltim.com/?p=22961
Maimunah, Siti 2013, ‘Buruk pengurusan, rakyat bergelut konflik, konflik sumber daya alam & pengurusannya di Indonesia’, Bahan Kursus LiBBRA 2013, PPPM-STPN, Yogyakarta.
Mariana, Anna, Devi DC, dan Vegytia Ramadhani Putri 2013, ‘Politik lokal, elite lokal dan konsesi pertambangan: Perjuangan  perempuan atas akses tanah di Kutai Kertanegara’, PPPM-STPN, Yogyakarta.
Jatam 2010, ‘Pesta perizinan dan korupsi di Kutai Kartanegara’, Mautnya Batu Bara, Pengerukan Batu Bara & Generasi Suram Kalimantan , Jatam, Jakarta.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ahun 2013– 2033.
M. Nazir Salim: Bertani Diantara Himpitan Tambang : 31-47
Pujiriyani, Dwi Wulan, Widhiana H Puri, dan M Nazir Salim 2015, ‘Sawah-sawah yang tak lagi lestari: Penyediaan lahan pertanian dan ketahanan pangan di Kutai Kertanegara’ dalam Reforma kelembagaandan kebijakan agraria. (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015) . STPN Press, Yogyakarta.
UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Min- eral dan Batu bara.
Ribot, Jesse C. dan Nancy Lee Peluso 2003, ‘A Theory of access’, Rural Sociology 68 (2), pp. 153–181, http://community.eldis.org/.5ad50647/ Ribot%20and%20Peluso%20theory%20of% 20access.pdf
Rosita, SW 2012, ‘Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja) Kutai Kartanegara. Risal, Semuel, DB. Paranoan, Suarta Djaja 2013,
“Analisis dampak kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman”, e-Journal Adminis- trative Reform, Vol. 1, No. 1 2013.
Saputra, Wiko 2014, Pembangunan ekonomi & terancamnya hak dasar masyarakat, Perkum- pulan Prakarsa, Jakarta.
Suprihatin, Ira 2014, ‘Perubahan perilaku bergotong royong masyarakat sekitar perusahaan tambang batu bara di Desa Mulawarman, Kecamatan
Tenggarong Seberang’, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Kutai Kartanegara.
‘Sawah-sawah yang terjajah’, Kaltimpos , 17 Agustus 2014.
Savitri, Laksmi A. Dan Khidir M. Prawirosusanto 2015,
‘Kebun pangan skala luas di Ketapang: Menggambar angan-angan tentang surplus produksi’, Jurnal Akatiga , Vol 19, No. 1 Agustus.
Deptan Kukar 2015, Time series data luas tanam panen, produktivitas dan produksi padi Sawah dan Ladang Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara. Van der Ploeg, Jan Douwe 2014, ‘Peasant-driven ag- ricultural growth and food sovereignty’, Vol. 41 No. 2 Januari.
White, Ben 2015, ‘Meneliti masalah petani dan pangan pada tingkat lokal: Pengantar studi kemandirian pangan Akatiga’, Jurnal Akatiga , Vol 19, No. 1 Agustus.
Yanuardy, Dian dkk 2014, MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia , STPN Press. Yogyakarta. Widyanti, Andi 2008, Tae hine,-mencari tahu-, inves- tigasi daya rusak pertambangan , Jatam, Jakarta. Zulkif li, Arif 2014, Pengelolaan tambang berkelanjutan , Graha Ilmu, Jakarta.