## KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN BOEDEL PAILIT DEBITUR YANG MASIH DALAM SENGKETA
Fadila Ilaina Rokhma 1 , Made Warka 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : fadila.ir25@gmail.com 1 , made@untag-sby.ac.id

## ABSTRACT
This  research  investigates  the  role  and  authority  of  curators  in  handling  disputes  related  to  the settlement  of  debtors'  bankruptcy  cases,  with  a  focus  on  the  impact  of  unclear  time  limits  in  the bankruptcy  context.  The  analysis  involves  exploring  the  bankruptcy  criteria,  the  authority  of  the curator, and the challenges arising from disputes in the resolution process. In addition, this research discusses  the  impact  of  unclear  time  limits  on  efficiency,  fairness,  reputation  and  trust  in  the bankruptcy  legal  system.  The  findings  show  that  the  role  of  the  curator  has  crucial  relevance  in maintaining a balance of interests and ensuring a fair settlement. However, unclear time limits can cause extra stress on courts, slow down the process and impact stakeholder confidence. Suggestions involve setting clear time limits, adjustments based on case complexity, and increasing the openness of the legal system. This research provides in-depth insight into the complexities of bankruptcy, the role of the curator, and the impact of uncertainty over timing. Implementation of these suggestions is expected to improve the integrity and effectiveness of the bankruptcy legal system.

## Abstrak
Penelitian ini menginvestigasi peran dan kewenangan kurator dalam menangani sengketa yang terkait dengan pemberesan boedel pailit debitur, dengan fokus pada dampak ketidakjelasan batasan waktu dalam konteks kepailitan. Analisis melibatkan eksplorasi kriteria boedel pailit, kewenangan kurator, dan  tantangan  yang  timbul  dari  sengketa  dalam  proses  pemberesan.  Selain  itu,  penelitian  ini membahas dampak ketidakjelasan batasan waktu pada efisiensi, keadilan, reputasi, dan kepercayaan terhadap  sistem  hukum  kepailitan.Temuan  menunjukkan  bahwa  peran  kurator  memiliki  relevansi krusial dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan memastikan penyelesaian yang adil. Namun, ketidakjelasan batasan waktu dapat menyebabkan tekanan ekstra pada pengadilan, memperlambat proses, dan memengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan. Saran-saran melibatkan penetapan batasan  waktu  yang  jelas,  penyesuaian  berdasarkan  kompleksitas  kasus,  dan  peningkatan keterbukaan  sistem  hukum.  Penelitian  ini  memberikan  wawasan  mendalam  tentang  kompleksitas kepailitan, peran kurator, dan dampak ketidakjelasan waktu. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat memperbaiki integritas dan efektivitas sistem hukum kepailitan.

## PENDAHULUAN
Hukum  bukan  hanya  merupakan  panduan  yang  seharusnya  dibaca,  dilihat,  atau diketahui saja, tetapi juga harus dilaksanakan dan ditaati (Sudikno Mertokusumo, 2002: 1). Aturan hukum, berdasarkan fungsinya, dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu hukum materil  dan  hukum  formil.  Hukum  materil  mencakup  aturan-aturan,  baik  tertulis  maupun tidak  tertulis,  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban,  serta  mengatur  hubungan  hukum  atau individu,  sementara  hukum  formil  adalah  peraturan  untuk  melaksanakan  dan mempertahankan yang ada, atau melindungi hak perorangan. Hukum materil, seperti yang
termanifestasi  dalam  undang-undang  atau  norma-norma  tidak  tertulis,  memberikan pedoman kepada masyarakat tentang perilaku yang layak atau tidak layak dalam kehidupan sosial.  Namun,  sering  kali  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak  materil,  menyebabkan ketidakseimbangan kepentingan dalam masyarakat atau merugikan pihak lain (Abbas, 2011).
Untuk  memenuhi  kebutuhan  finansial,  setiap  individu  dapat  mengakses  berbagai sumber,  seperti  meminjam  uang  melalui  perjanjian  utang-piutang  atau  perjanjian  kredit. Pemberi  pinjaman  uang,  atau  kreditor,  mengevaluasi  prospek  usaha  dan  jaminan  yang diberikan sebelum memberikan kredit kepada peminjam uang, atau debitor. Jaminan dapat berupa barang bergerak (hak gadai dan hak fidusia), barang tidak bergerak (hak tanggungan dan  hak  hipotik),  atau  jaminan  dari  pihak  ketiga  yang  bertanggung  jawab  untuk  melunasi utang  jika  debitor  wanprestasi  (Andrian,  2023).  Hal  ini  bertujuan  untuk  meyakinkan  bank bahwa kredit yang diminta oleh debitor dapat dipercaya dan layak, mengingat kemungkinan kesulitan pelunasan kredit. Ketika debitor menghadapi kesulitan dalam pembayaran utang, debitor dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dapat dipailitkan jika usahanya mengalami kemerosotan finansial yang signifikan dan kesulitan dalam melunasi hutang-hutangnya (Abdulkadir Muhammad, 2010: 312).
Secara etimologis, kepailitan berasal dari kata "pailit", yang mengindikasikan keadaan di  mana  seseorang  dinyatakan  oleh  pengadilan  tidak  mampu  lagi  membayar  utangnya (Charlie Rudyat, 2013: 331). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UUKPKPU),  kepailitan  didefinisikan  sebagai sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas.  Proses  kepailitan  dimulai dengan permohonan, yang dapat diajukan tidak hanya oleh debitor yang mengalami kesulitan dalam  membayar  utang,  tetapi  juga  oleh  kreditor  yang  menganggap  bahwa  debitor  telah wanprestasi  karena  tidak  mampu  melunasi  hutang-hutangnya.  Jadi,  kepailitan  tidak  hanya bersifat proaktif dari pihak debitor, melainkan juga dapat bersifat reaktif dari pihak kreditor yang  merasa  dirugikan  oleh  ketidakmampuan  debitor  untuk  memenuhi  kewajibannya. Permohonan kepailitan tidak hanya dapat diajukan oleh debitor yang mengalami kesulitan dalam pembayaran utang, tetapi juga oleh kreditor yang merasa debitor telah wanprestasi karena  tidak  mampu  melunasi  hutang-hutangnya.  Dalam  implementasinya,  ketika  suatu permohonan kepailitan diterima oleh pengadilan, dilakukan sita umum atas seluruh kekayaan
debitor yang kemudian dikelola dan dibereskan oleh seorang Kurator. Kurator bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan debitor pailit dan memastikan keadilan dalam  penyelesaian  utang.  Pengawasan  dari  seorang  Hakim  Pengawas  diperlukan  untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan  (Dewantara  &  Rudy,  2019).  Dengan  demikian,  kepailitan  tidak  hanya  mencakup aspek  keuangan  dan  ekonomi  dari  pihak  debitor  yang  tidak  mampu  membayar  utangnya, tetapi  juga  melibatkan  intervensi  hukum  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Undang- undang kepailitan memberikan kerangka hukum yang ketat dan terstruktur untuk mengelola keadaan  finansial  yang  sulit  dan  memastikan  bahwa  hak-hak  kreditor  dan  debitor diperlakukan secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku (Ganindha & Indira, 2020).

## METODE PENELITIAN
Peneilitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai penjelasan dari Peter Mahmud Marzuki yang menerangkan bahwa penelitian ini merupakan sebuah proses dalam menemukan suatu aturan hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Selain daripada itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach) .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
peran dan kewenangan kurator dalam menangani sengketa yang terkait dengan pemberesan boedel pailit debitur
Kurator  dalam  hukum  Indonesia  adalah  seorang  profesional  hukum  yang  memiliki  peran khusus dalam proses kepailitan. Penunjukan kurator biasanya dilakukan oleh pengadilan atau lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  perkara  kepailitan.  Dasar  hukum  untuk  peran kurator ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Dasar hukum utama untuk peran kurator  dalam  kepailitan  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  1  UUKPKPU.  Pasal  tersebut mendefinisikan  kepailitan  sebagai  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim
Pengawas (Hartini, 2007). Dengan demikian, peran kurator diatur secara tegas dalam undang- undang  tersebut  dan  menjadi  bagian  integral  dari  mekanisme  penanganan  kepailitan  di Indonesia.  Selain  itu,  Pasal  17  UUKPKPU  menyebutkan  bahwa  pengadilan  dapat menunjuk satu atau beberapa kurator dalam suatu kepailitan. Penunjukan kurator ini dilakukan untuk melaksanakan pemberesan boedel pailit debitur dengan  memperhatikan asas  kepentingan umum dan prinsip keadilan. Pasal 18 menambahkan bahwa kurator harus memiliki keahlian dan  kewenangan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  serta  dapat  berasal  dari  kalangan pengacara, akuntan, dan profesi lain yang relevan. Fungsi utama kurator adalah menjalankan tugas  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  kepailitan,  terutama  terkait  dengan  aspek pengelolaan dan pembagian aset-aset debitur kepada kreditur. Peran kurator sangat penting dalam  memastikan  bahwa  proses  kepailitan  berjalan  secara  adil,  transparan,  dan  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Keliat et al., 2021).
Peran dan kewenangan kurator dalam menangani sengketa yang terkait dengan pemberesan boedel pailit debitur memiliki keterkaitan erat dengan kelancaran proses pemberesan boedel pailit  secara  keseluruhan.  Dalam  konteks  ini,  pemberesan  boedel  pailit  menjadi  landasan utama bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Pertama-tama, dalam proses pemberesan, kurator  harus  mampu  mengidentifikasi,  mengelola,  dan  membagi  aset-aset  debitur  secara adil  di  antara  kreditur.  Hal  ini  mencakup  pemahaman  yang  mendalam  terhadap  kriteria boedel pailit, yaitu harta kekayaan debitur yang menjadi objek pemberesan.
Dalam menangani sengketa yang mungkin muncul dalam konteks pemberesan boedel pailit, kurator harus memastikan bahwa setiap klaim kreditur dievaluasi secara cermat dan objektif. Sengketa dapat timbul terkait dengan klaim-klaim yang bersifat rumit, seperti klaim dari pihak ketiga yang mengklaim hak atas sebagian aset boedel atau perselisihan hukum yang belum tuntas.  Oleh  karena  itu, kurator  harus  memahami  kriteria  boedel pailit secara  menyeluruh agar dapat mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan mengelola aset-aset tersebut dengan bijaksana.
Kemampuan  kurator  dalam  menyelesaikan  sengketa  dan  menjalankan  proses  pemberesan dengan baik akan memengaruhi efisiensi dan keadilan dalam penanganan kepailitan. Aspek kewenangan kurator dalam melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, seperti debitur dan kreditur, menjadi penentu penting dalam mencapai penyelesaian yang adil dan saling  menguntungkan. Selain  itu,  pengelolaan  sengketa  yang  transparan dan  proporsional
juga dapat memitigasi risiko konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberesan boedel pailit (Kukus, 2015).
Selain mengelola sengketa, kriteria boedel pailit juga memainkan peran dalam menentukan prioritas  pembagian  aset  kepada  kreditur.  Dengan  pemahaman  yang  mendalam  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  prioritas  pembagian,  kurator  dapat mengelola sumber daya keuangan debitur secara efektif dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang seimbang. Dengan demikian, kriteria boedel pailit tidak hanya membantu kurator dalam mengidentifikasi dan mengelola aset-aset, tetapi juga dalam  mengambil  keputusan  strategis  terkait  dengan  pembagian  kekayaan  yang  adil  dan sesuai dengan hukum.
Dalam konteks ini, peran kurator dan kriteria boedel pailit saling terkait untuk menciptakan lingkungan  hukum  yang  mendukung  penyelesaian  kepailitan  yang  adil,  efisien,  dan  sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Keseluruhan proses pemberesan boedel pailit, yang diawasi oleh kurator, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur.  Dengan  menjalankan  peran  mereka  dengan  profesionalisme,  transparansi,  dan keadilan, kurator dapat memastikan bahwa sengketa yang muncul dalam proses pemberesan boedel  pailit  dapat  diselesaikan  dengan  baik,  menciptakan  landasan  yang  kuat  untuk pemulihan keuangan debitur dan pemenuhan hak-hak kreditur.
Boedel  pailit,  dalam  konteks  hukum  kepailitan,  mencakup  seluruh  harta  kekayaan  debitur yang menjadi objek dalam proses pemberesan. Kriteria boedel pailit menjadi landasan utama bagi  kurator  dalam  mengevaluasi,  mengelola,  dan  membagi  kekayaan  tersebut  untuk memenuhi  klaim  kreditur.  Pertama-tama,  boedel  pailit  mencakup  harta  kekayaan  yang melibatkan aset-aset yang dimiliki oleh debitur pada saat dimulainya proses kepailitan. Aset- aset ini mencakup properti bergerak dan tidak bergerak, uang tunai, piutang, serta hak-hak kekayaan  intelektual.  Penetapan  aset-aset  ini  menjadi  krusial  dalam  menentukan  sejauh mana kekayaan debitur dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya.
Namun,  kriteria  boedel  pailit  tidak  hanya  terbatas  pada  harta  kekayaan  yang  jelas  dan teridentifikasi.  Selain  harta  kekayaan  yang  terdaftar  secara  eksplisit,  boedel  pailit  juga mencakup harta kekayaan yang mungkin belum terungkap atau tidak terpikirkan pada awal proses kepailitan. Misalnya, hak klaim yang dapat diperoleh oleh debitur dari pihak ketiga, potensi  tuntutan  ganti  rugi,  dan  hak-hak  lain  yang  mungkin  muncul  dalam  proses
pemberesan. Oleh karena itu, kriteria boedel pailit harus mempertimbangkan keberlanjutan evaluasi  aset  selama  proses  kepailitan  berlangsung,  untuk  memastikan  bahwa  semua  aset yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur tercakup secara komprehensif.
Selanjutnya,  kriteria  boedel  pailit  mencakup  pengelompokan  dan  klasifikasi  aset-aset tersebut  berdasarkan  prioritas  dalam  pembagian  kepada  kreditur.  Pengaturan  prioritas pembagian aset ini dapat melibatkan klasifikasi antara kreditur preferen, kreditur konkuren, dan  kreditur  separatis.  Kreditur  preferen  biasanya  memiliki  hak  untuk  mendapatkan pembayaran  lebih  awal  atau  prioritas  dalam  pembagian  aset.  Sementara  itu,  kreditur konkuren  dan  separatis  akan  mendapatkan  pembayaran  berdasarkan  urutan  prioritas tertentu.  Dalam  konteks  ini,  kriteria  boedel  pailit  harus  memperhatikan  peraturan perundang-undangan yang mengatur prioritas pembagian, yang dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku.
Dalam  keseluruhan,  kriteria  boedel  pailit  tidak  hanya  mencakup  identifikasi  dan  penilaian aset-aset,  tetapi  juga  pengaturan  prioritas  pembagian  yang  adil  dan  efisien.  Keseluruhan proses  ini  harus  mengikuti  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan  untuk  memastikan bahwa  seluruh  pihak  yang terlibat, baik debitur maupun  kreditur,  mendapatkan perlakuan yang seimbang dalam rangka penyelesaian kepailitan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, kriteria boedel pailit menjadi instrumen kunci dalam penanganan  kepailitan yang transparan dan memenuhi standar keadilan hukum.
dampak  ketidakjelasan  batasan  waktu  pemberesan  boedel  pailit  terhadap  efisiensi  dan keadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan
Dalam  hal  pemberesan  boedel  pailit,  kejelasan  waktu  memiliki  peran  sentral  dalam menentukan  integritas,  keadilan,  dan  efisiensi  proses  kepailitan.  Kehadiran  batasan  waktu yang  tepat  menjadi  landasan  untuk  menjamin  bahwa  penyelesaian  kepailitan  dapat berlangsung  dengan  adil  dan  efisien,  sementara  ketidakjelasan  dalam  hal  waktu  dapat membuka celah bagi potensi penyalahgunaan dan mengganggu keadilan dalam penanganan kepailitan.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  bagaimana seharusnya  kejelasan  waktu  diimplementasikan  dalam  konteks  pemberesan  boedel  pailit, serta dampak positif yang dapat dihasilkannya. Kejelasan waktu dalam pemberesan boedel pailit seharusnya dimulai dengan penetapan batasan waktu yang spesifik untuk setiap tahap proses kepailitan. Pengadilan dan peraturan hukum yang berlaku harus menetapkan batasan
waktu yang jelas untuk langkah-langkah kunci, seperti pengajuan klaim, peninjauan klaim, dan penentuan  prioritas  pembayaran.  Batasan  waktu  yang  tegas  ini  akan  menghindarkan penafsiran yang ambigu dan memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat (Mulyatno, 2022).
Ketidakjelasan batasan waktu dalam pemberesan boedel pailit dapat memberikan dampak serius terhadap efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Dalam konteks hukum  kepailitan,  pemberesan  boedel  pailit  menjadi  tahapan  kritis  yang  menentukan bagaimana  aset-aset  debitur  akan  dikelola  dan  dibagi  di  antara  kreditur.  Keberhasilan pemberesan  ini  sangat  bergantung  pada  penetapan  batasan  waktu  yang  jelas,  namun ketidakpastian  atau  kelalaian  dalam hal  ini  dapat  menciptakan  sejumlah  konsekuensi  yang merugikan (Novita & Husna, 2019).
Pertama-tama,  dampak  terbesar  dari  ketidakjelasan  batasan  waktu  adalah  terkait  dengan efisiensi dalam proses pemberesan boedel pailit. Tanpa adanya ketetapan waktu yang tegas, proses pemberesan dapat berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, mengakibatkan potensi kelambatan dan kebuntuan. Para pihak yang terlibat, termasuk kurator, kreditur, dan debitur, mungkin menghadapi ketidakpastian yang signifikan mengenai kapan proses tersebut akan selesai.  Hal  ini dapat  menimbulkan  kebingungan,  kecemasan, dan  bahkan  memperpanjang tekanan finansial yang mungkin dihadapi oleh debitur, terutama jika ada aset yang tertunda untuk dijual atau dibagi.
Ketidakjelasan  batasan  waktu  dalam  konteks  kepailitan  dapat  memiliki  dampak  serius terhadap integritas dan keadilan proses pemberesan boedel pailit. Salah satu dampak yang signifikan adalah menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bermaksud baik. Dalam keadaan di mana batasan waktu tidak ditentukan dengan jelas, muncul risiko bahwa pihak tertentu akan berusaha memperlambat proses atau bahkan memanfaatkan  kekosongan  waktu  untuk  memajukan  kepentingan  pribadi  mereka. Keberadaan celah hukum ini menciptakan ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberesan  boedel  pailit. Pihak  yang  memiliki pengetahuan  dan  akses  yang lebih  baik  terhadap  celah  hukum  yang  ada  dapat  mengambil  keuntungan  untuk memperlambat  proses  pemberesan.  Hal  ini  dapat  merugikan  pihak  lain  yang  mungkin memiliki kepentingan yang lebih mendesak, seperti kreditur yang membutuhkan pembagian aset  lebih  cepat  untuk  memenuhi  klaim  mereka.  Ketidaksetaraan  ini  merugikan  integritas
proses  hukum  dan  dapat  menciptakan  ketidakadilan  dalam  penyelesaian  kepailitan.  Pihak yang  bermaksud  tidak  baik  dapat  mencoba  memanfaatkan  kekosongan  waktu  yang diakibatkan oleh ketidakjelasan batasan waktu untuk mengambil langkah-langkah yang dapat menguntungkan mereka sendiri. Mereka mungkin menggunakan taktik hukum yang tidak etis atau bahkan mencoba memanipulasi proses kepailitan demi keuntungan pribadi. Misalnya, mereka bisa saja memanfaatkan waktu yang tidak ditentukan dengan jelas untuk mengajukan permohonan tertentu, mengajukan banding berulang kali, atau melibatkan prosedur hukum lainnya  yang  memperlambat  proses  secara  tidak  sah  (Novitasari  &  Wijayanta,  2016). Konsekuensi  dari  upaya  memperlambat  proses  ini  dapat  merugikan  kreditur  yang  sedang menunggu pembagian aset. Kreditur mungkin memiliki kepentingan yang sah dan mendesak untuk  mendapatkan pembayaran dari  aset boedel  guna  memenuhi  klaim  mereka.  Namun, jika proses pemberesan terhambat oleh taktik yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bermaksud baik, hal ini dapat mengakibatkan penundaan yang merugikan kreditur tersebut. Mereka  mungkin  terpaksa  menunggu  lebih  lama  untuk  mendapatkan  pembayaran  yang seharusnya  mereka  terima,  sementara  pihak  yang  mencoba  memanfaatkan  celah  hukum mendapatkan keuntungan dari penundaan tersebut. kejelasan batasan waktu menjadi krusial untuk  menjaga  integritas  dan  keadilan  dalam  proses  kepailitan  (Prawira,  2021).  Dengan menetapkan batasan waktu yang jelas, pengadilan dapat meminimalkan risiko celah hukum dan memastikan bahwa proses pemberesan berjalan secara adil dan efisien. Batasan waktu yang  tegas  dapat  mencegah  pihak-pihak  yang  tidak  bermaksud  baik  untuk  mengambil keuntungan  dari  ketidakpastian,  sehingga  memastikan  bahwa  kepentingan  semua  pihak dihormati dan proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kejelasan batasan waktu tidak hanya menjadi alat administratif tetapi juga merupakan langkah penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga keadilan dalam konteks pemberesan boedel pailit (Raissa et al., 2020).
Efisiensi  yang  terpengaruh  secara  langsung  oleh  ketidakjelasan  batasan  waktu  juga  dapat menciptakan  beban  administratif  yang  tidak  perlu.  Kurator,  sebagai  pengelola  utama pemberesan  boedel  pailit,  mungkin  menghadapi  kesulitan  dalam  merencanakan  dan mengelola sumber daya mereka secara efektif tanpa panduan batasan waktu yang jelas. Ini dapat  memperlambat  proses  pengumpulan,  penilaian,  dan  pembagian  aset,  sehingga menghambat  kemampuan  kurator  untuk  memastikan  efisiensi  dan  ketertiban  dalam
pemberesan. Selain itu, beban administratif yang meningkat juga dapat mengarah pada biaya tambahan, yang kemudian dapat memburden kreditur dan debitur.
Dampak  lain  yang  signifikan  dari  ketidakjelasan  batasan  waktu  adalah  terkait  dengan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan keadilan. Keadilan dalam konteks ini melibatkan perlakuan  yang  adil  terhadap  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  kepailitan.  Tanpa  batasan waktu yang jelas, kesempatan untuk melaksanakan tindakan hukum atau menyajikan bukti- bukti  dapat  menjadi  tidak  terbatas,  dan  ini  dapat  menciptakan  tantangan  dalam  menjaga keadilan dan kesetaraan peluang di antara pihak-pihak yang terlibat.
Selain itu, ketidakjelasan batasan waktu dapat menciptakan tekanan tambahan pada sistem peradilan. Pengadilan yang menangani sengketa kepailitan mungkin menghadapi beban kerja yang  berlebihan  dan  kesulitan  dalam  mengelola  jadwal  sidang  tanpa  batasan  waktu  yang jelas. Ini dapat memperlambat proses keputusan hukum dan menghambat pergerakan kasus ke tahap selanjutnya. Ketidakpastian mengenai waktu penyelesaian juga dapat menciptakan hambatan dalam mengimplementasikan keputusan pengadilan secara efektif (Sitinjak et al., 2022).
Terlepas  dari  aspek  efisiensi  dan  keadilan,  ketidakjelasan  batasan  waktu  dalam  konteks kepailitan  dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  reputasi  dan  kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya memengaruhi para pemangku kepentingan, seperti pelaku bisnis dan kreditur, tetapi juga masyarakat umum. Ketidakpastian terkait batasan waktu dalam proses kepailitan dapat merusak integritas sistem hukum dan menciptakan  ketidakstabilan  dalam  lingkungan  bisnis  (Yolanda,  2017).  Di  dunia  kepailitan, reputasi dan kepercayaan terhadap sistem hukum menjadi elemen krusial yang membentuk persepsi para pemangku kepentingan terhadap kemampuan sistem dalam memberikan solusi yang efektif. Ketidakjelasan batasan waktu dapat menimbulkan keraguan dan kekhawatiran terkait  kemampuan  sistem  hukum  untuk  menyediakan  penyelesaian  yang  cepat,  adil,  dan efisien.  Para  pelaku  bisnis  yang  berpotensi  menghadapi  kepailitan,  kreditur  yang  berharap mendapatkan  pembayaran  secepat  mungkin,  dan  masyarakat  umum  yang  mengamati perkembangan hukum dapat kehilangan keyakinan terhadap keandalan dan prediktabilitas proses  kepailitan.  penting  untuk  menyadari  bahwa  ketidakjelasan  batasan  waktu  dalam kepailitan  tidak  hanya  mempengaruhi  aspek  efisiensi  dan  keadilan,  tetapi  juga  memiliki dampak  yang  mencakup  reputasi  dan  kepercayaan  terhadap  sistem  hukum  secara
keseluruhan. Menegaskan kejelasan dan konsistensi batasan waktu menjadi esensial untuk membangun  dan  mempertahankan  kepercayaan  pemangku  kepentingan,  mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan keadilan dalam proses kepailitan (Astiti, 2016).
Sebagai kesimpulan, dampak ketidakjelasan batasan waktu dalam pemberesan boedel pailit terhadap  efisiensi  dan  keadilan  dalam  penyelesaian  sengketa  kepailitan  sangat  nyata  dan serius.  Ini  menciptakan  ketidakpastian,  melibatkan  risiko  penundaan,  dan  membuka  celah bagi potensi penyalahgunaan sistem (Hamonangan et al., 2021). Oleh karena itu, penetapan batasan waktu yang jelas dalam proses pemberesan menjadi suatu keharusan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum dalam penanganan sengketa kepailitan.
pengaruh ketidakseimbangan kepentingan yang muncul akibat pelanggaran terhadap hak- hak materil dalam pelaksanaan hukum materill terkait kepailitan
Ketidakseimbangan  kepentingan  yang  timbul  akibat pelanggaran terhadap  hak-hak  materil dalam  pelaksanaan  hukum  materil  terkait  kepailitan  memiliki  dampak  yang  kompleks  dan merugikan  terhadap  berbagai  aspek  sistem  hukum  serta  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam proses kepailitan. Pelanggaran terhadap hak-hak materil dapat merujuk pada ketidakpatuhan terhadap aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban, yang dapat muncul baik  dari  pihak  debitur,  kreditur,  maupun  pihak  terkait  lainnya.  Dampak  pertama  yang signifikan  adalah  terkait  dengan  ketidakpastian  dan  keraguan  hukum  yang  dapat mempengaruhi kestabilan dan kepercayaan pada sistem hukum kepailitan (Silalahi & Purba, 2020).
Pertama-tama,  pelanggaran  terhadap  hak-hak  materil  dapat  menciptakan  atmosfer ketidakpastian di dalam lingkungan hukum kepailitan. Hak-hak materil, yang melibatkan klaim atas aset dan kepastian hak untuk mendapatkan pembayaran, menjadi fondasi utama dalam penyelesaian kepailitan. Namun, ketika hak-hak ini dilanggar, baik oleh tindakan kurang jelas dalam  undang-undang  maupun  oleh  perilaku  pihak-pihak  terkait,  ketidakpastian  hukum dapat  merajalela.  Para  pemangku  kepentingan,  terutama  kreditur  dan  debitur,  mungkin menghadapi  tantangan  dalam  memahami  bagaimana  hak-hak  mereka  akan  dilindungi  dan dihormati  dalam  konteks  kepailitan.  Ini  dapat  menciptakan  hambatan  dalam  penyelesaian kepailitan yang efektif dan dapat diandalkan (Setiasih, 2019).
Selain itu, dampak ketidakseimbangan kepentingan juga menciptakan potensi ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pelanggaran terhadap hak-hak materil dapat  mengakibatkan  perlakuan  yang  tidak  adil  terhadap  kreditur  atau  debitur  tertentu, tergantung  pada  siapa  yang  melanggar  hak  tersebut.  Misalnya,  jika  kreditur  mengabaikan hak-hak  materil  debitur  atau  sebaliknya,  dapat  terjadi  situasi  di  mana  salah  satu  pihak mendapatkan  keuntungan  yang  tidak  adil  atau  merugikan  pihak  lainnya.  Ini  tidak  hanya melanggar prinsip-prinsip keadilan hukum, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan yang dapat merusak integritas sistem hukum kepailitan (Adiningsih & Marwanto, 2019).
Dampak selanjutnya dari ketidakseimbangan kepentingan yang muncul akibat pelanggaran terhadap hak-hak materil adalah potensi untuk memunculkan konflik dan sengketa yang lebih lanjut (Widjajati, 2017). Ketidakpastian dan ketidakadilan yang muncul dari pelanggaran hak- hak materil dapat menjadi pemicu konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan. Sengketa ini dapat melibatkan berbagai isu, termasuk hak klaim tertentu atas aset, tuntutan ganti rugi, atau bahkan perselisihan hukum yang lebih luas. Munculnya konflik semacam ini tidak hanya dapat memperlambat proses kepailitan, tetapi juga menciptakan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh semua pihak yang terlibat (Mahardika, 2022).
Ketidakseimbangan kepentingan yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap hak-hak materil juga dapat merugikan proses restrukturisasi keuangan yang seharusnya menjadi salah satu tujuan  utama  kepailitan.  Dalam  banyak  kasus,  kepailitan  diarahkan  untuk  memberikan kesempatan  bagi  debitur  untuk  melepaskan  beban  utang  yang  berat  dan  memulihkan kesehatan keuangan mereka melalui restrukturisasi. Namun, jika pelanggaran terhadap hak- hak materil menciptakan ketidakpastian dan konflik yang berkelanjutan, upaya restrukturisasi ini dapat terhambat, menghambat kemampuan debitur untuk pulih dan mencegah terjadinya rehabilitasi ekonomi yang efektif (Kartoningrat et al., 2021).
Tidak hanya itu, dampak ketidakseimbangan kepentingan juga dapat merugikan kredibilitas dan  kepercayaan  terhadap  mekanisme  hukum  kepailitan  secara  keseluruhan.  Jika pelanggaran hak-hak materil terus terjadi tanpa penanganan yang efektif, para pelaku bisnis, kreditur,  dan  masyarakat  umum  mungkin  kehilangan  kepercayaan  pada  integritas  sistem hukum  kepailitan.  Ketidakpastian  dan  potensi  untuk  pelanggaran  hak-hak  materil  dapat
menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  kurang  stabil  dan  dapat  diandalkan,  mempengaruhi keputusan investasi dan kebijakan ekonomi (Hindrawan et al., 2023).
Dalam  konteks  pemberesan  boedel  pailit,  ketidakseimbangan  kepentingan  yang  muncul akibat pelanggaran terhadap hak-hak materil membawa dampak yang signifikan tidak hanya pada  pihak  terlibat  langsung,  tetapi  juga  pada  pengadilan  dan  sistem  peradilan  secara keseluruhan. Pelanggaran terhadap hak-hak materil dapat menciptakan tekanan tambahan pada lembaga peradilan, yang pada gilirannya dapat mengganggu efisiensi dan keberlanjutan proses  peradilan.  setiap  sengketa  kepailitan,  hak-hak  materil  melibatkan  klaim  dan  aspek- aspek hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan, hak-hak kreditur, dan kepentingan finansial  lainnya.  Pelanggaran  terhadap  hak-hak  materil  dapat  mencakup  tindakan  yang melanggar  hak-hak  kreditur,  manipulasi  aset,  atau  tindakan-tindakan  lain  yang  merugikan pihak  yang  memiliki  kepentingan  sah  (Simalango  et  al.,  2023).  Ketidakseimbangan kepentingan dalam hal ini terjadi ketika satu pihak mendapatkan keuntungan tidak adil atau merugikan  pihak  lainnya,  menciptakan  ketidaksetaraan  yang  merugikan  keberlangsungan proses  kepailitan.  Dampak  utama  dari  ketidakseimbangan  kepentingan  ini  adalah  tekanan tambahan  yang  ditempatkan  pada  pengadilan  dan  sistem  peradilan.  Pertama-tama,  jika sengketa  kepailitan  yang  melibatkan  pelanggaran  hak-hak  materil  terus  meningkat, pengadilan dapat menghadapi beban kerja yang lebih berat. Kasus-kasus yang kompleks dan memerlukan  penanganan  khusus  akan  membutuhkan  waktu  dan  sumber  daya  yang  lebih besar dari pengadilan. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan kasus, keterlambatan dalam penyelesaian, dan bahkan penundaan jadwal persidangan, yang semuanya merugikan para pihak yang berkepentingan.
Selanjutnya, dampak ketidakseimbangan kepentingan yang timbul dari pelanggaran hak-hak materil juga dapat menciptakan dampak ekonomi yang merugikan. Kreditor dan pihak-pihak lain  yang  terlibat  dalam  kepailitan  mungkin  menghadapi  kerugian  finansial  yang  signifikan akibat pelanggaran tersebut. Kecemasan dan ketidakpastian yang muncul dari pelanggaran hak-hak  materil  dapat  menekan  iklim  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi,  menyebabkan dampak jangka panjang yang merugikan pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. dampak ketidakseimbangan  kepentingan  dapat  menciptakan  keterlambatan  dalam  penyelesaian kasus kepailitan. Ketika pihak-pihak yang terlibat terus saling bersengketa dan melanggar hak- hak materil satu sama lain, proses peradilan menjadi lebih rumit dan membutuhkan waktu
yang  lebih  lama  untuk  mencapai  keputusan  akhir.  Keterlambatan  ini  tidak  hanya mempengaruhi keberlangsungan bisnis dan keuangan debitur, tetapi juga dapat merugikan kreditur  yang  berharap  mendapatkan  pembayaran  secepat  mungkin.  Pentingnya menyelesaikan sengketa kepailitan dengan cepat dan efisien menjadi semakin nyata karena pengadilan  harus  menangani  beban  kerja  yang  meningkat.  Keterbatasan  sumber  daya manusia  dan  keuangan  di  pengadilan  dapat  membatasi  kemampuan  mereka  untuk menangani  jumlah  kasus  yang  besar  dengan  cepat.  Oleh  karena  itu,  keterlambatan  dalam penyelesaian  kasus  kepailitan  dapat  menyebabkan  ketidakpuasan  dan  ketidakpastian  bagi semua pihak yang terlibat, merugikan tidak hanya para kreditur dan debitur tetapi juga sistem peradilan secara keseluruhan (Wiradharma & Sukihana, 2018).
Dalam  keseluruhan,  ketidakseimbangan  kepentingan  yang  muncul  akibat  pelanggaran terhadap hak-hak materil dalam pelaksanaan hukum materil terkait kepailitan menciptakan konsekuensi  yang  meluas  dan  merugikan.  Dari  ketidakpastian  dan  konflik  hingga  kerugian finansial  dan  dampak  ekonomi  yang  lebih  luas,  pelanggaran  hak-hak  materil  dapat mengganggu  kestabilan  dan  keadilan  dalam  penanganan  kepailitan.  Oleh  karena  itu, perlindungan hak-hak materil dan penanganan yang efektif terhadap pelanggaran tersebut menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan dan integritas sistem hukum kepailitan.

## KESIMPULAN
Mengacu pada rumusan masalah penelitian,  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Dari seluruh analisis yang telah dilakukan mengenai peran dan kewenangan kurator dalam menangani sengketa yang terkait dengan pemberesan boedel pailit debitur, serta dampak ketidakjelasan  batasan  waktu  dalam  konteks  kepailitan,  dapat  diambil  beberapa kesimpulan  penting. Pertama,  peran kurator memiliki signifikansi  dalam menyeimbangkan  kepentingan  para  pihak  terkait  dan  memastikan  penyelesaian kepailitan  yang  adil  dan  efisien.  Kewenangan  kurator  sebagai  pengelola  pemberesan boedel pailit memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kriteria boedel pailit dan batasan waktu yang berlaku.
2. Kedua, ketidakjelasan batasan waktu dalam proses kepailitan dapat membawa dampak serius  terhadap  efisiensi,  keadilan,  reputasi,  dan  kepercayaan  terhadap  sistem  hukum.
Dalam  konteks  ini,  ketidakpastian  batasan  waktu  dapat  menimbulkan  tekanan  ekstra pada  pengadilan,  mengakibatkan  penumpukan  kasus,  dan  meningkatkan  kompleksitas konflik yang muncul. Dampak ini tidak hanya terasa oleh para pihak yang terlibat langsung, tetapi juga merasuki seluruh ekosistem bisnis dan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, S. (2011). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional . Jakarta: Kencana.
Hartini, R. (2007). Hukum Kepailitan . Malang: UMM Press.
Adiningsih, N. K. N., & Marwanto, M. (2019). Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 7 (6), 1 – 16.
Andrian, A. (2023). Sengketa Kewenangan dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit antara Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Justisi , 9 (3), 389 – 401.
Astiti,  S.  H.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  Kurator  Berdasarkan  Prinsip  Independensi Menurut Hukum Kepailitan. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 5 (2), 277 – 298.
Dewantara, K. I., & Rudy, D. G. (2019). Kewenangan Kurator Dalam Mengurus Dan Menguasai Aset Debitor Pailit. Jurnal Kertha Semaya , 7 (9).
Ganindha, R., & Indira, N. P. (2020). Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara. Arena Hukum , 13 (2), 329 – 347.
Hamonangan,  A.,  Lubis,  M.  A.,  Taufiqurrahman,  M.,  &  Silaban,  R.  (2021).  Peranan  Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. PKM Maju UDA , 2 (1), 20 – 34.
Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Locus Journal of Academic Literature Review , 720 – 732.
Isfardiyana, S. H. (2016). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 3 (3), 628 – 650.
Kartoningrat,  R.  B.,  Marzuki,  P.  M.,  &  Shubhan,  M.  H.  (2021).  Prinsip  Independensi  Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Jurnal RechtIdee , 16 .
Keliat, V. U., Sunarmi, B. N., & Azwar, T. D. K. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor. Sciences (JEHSS) , 4 (2), 608 – 615.
Kukus, F. M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan.
Lex Privatum , 3 (2).
Mahardika,  S.  P.  (2022). Pertanggungjawaban  Kurator  Karena  Menyebabkan  Timbulnya Kerugian  Dalam  Pemberesan  Harta  Pailit  Menurut  Undang-Undang  Nomor 37  Tahun 2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Dan  Pembayaran  Utang . Universitas Islam Malang.
Mulyatno, A. D. (2022). Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan , 1 (2), 155 – 178.
Novita, T. R., & Husna, M. F. (2019). Analisis Model Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan  Membereskan  Harta  Debitor  Pailit. Prosiding  Seminar  Nasional  & ExpoIIHasilPenelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2019 , 2 (2), 1642 – 1650.
Novitasari, N., & Wijayanta, T. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam  Mengurus  dan  Membereskan  Harta  Pailit. Lambung  Mangkurat  Law  Journal , 1 (2).
Prawira,  M.  S.  N.  (2021).  Pertanggungjawaban  Kurator  Karena  Menyebabkan  Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit. Dinamika , 27 (5), 662 – 678.
Raissa, A., Yuniar, A. R., & Nurhayati, A. G. A. (2020). Kelemahan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit. Jurnal Hukum Magnum Opus , 3 (2), 213 – 222.
Setiasih, H. (2019). Analisa Yuridis Peralihan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Kepada Kurator  Dalam  Pengelolaan  PT  yang  Pailit. Jurnal  Hukum  Inrichting  Recht  Wahana Wacana Bidang Hukum , 12 (1), 115 – 127.
Silalahi,  R.,  &  Purba,  O.  (2020).  Peran  dan  Wewenang  Kurator  dalam  Kepailitan  Perseroan Terbatas. Jurnal Retentum , 2 (2).
Simalango, D., Marzuki, M., & Mukidi, M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana oleh Kurator Atas Tindakannya yang Merugikan Bundel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid. B/2011/PN. Jkt. Pst). Jurnal Ilmiah Metadata , 5 (3), 126 – 138.
Sitinjak, P. B., Mukidi, & Akhyar, A. (2022). Analisis Kewenangan Kurator dalam Penyelesaian Utang  Debitur terhadap Kreditur  Akibat  Kepailitan  Perspektif Undang-undang  No.  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Studi Putusan  Mahkamah  Agung  No.  1021/K/Pdt.  Sus-Paili. Jurnal  Ilmiah  Metadata , 4 (1), 251 – 271.
Widjajati, E. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) , 3 (1), 17 – 32.
Wiradharma, I. B. A., & Sukihana, I. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana , 6 (4).
Yolanda,  D.  C.  (2017).  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Kurator  Atas  Harta  Debitor  Pailit  (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pailit/2011/PN. Niaga. Jkt. Pst). Binamulia Hukum , 6 (2), 187 – 197.