## TINJAUAN YURIDIS ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PENYIARAN PROSES PERSIDANGAN PIDANA
Desak Paramita Brata 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
Email: paramitabrata2@gmail.com 1 , raiyuliartini@gmail.com 2 , dewamangku.undiksha@gmail.com 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisis  mengenai  pengaturan  asas  sidang terbuka  untuk  umum  dalam  penyiaran  proses  persidangan  pidana  dan  (2)  mengetahui  dan menganalisis  mengenai  indikator  pemberlakuan  asas  sidang  terbuka  untuk  umum  dalam  penyiaran proses  persidangan  pidana.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  pendekatan  perundang-undangan,  (2) pendekatan  kasus,  (3)  pendekatan  konseptual  dan,  (4)  pendekatan  perbandingan.  Sumber  bahan hukum  yang  dipergunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan asas sidang terbuka untuk umum pada hakikatnya  diatur  dalam  pasal  153  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  penjelasan pasal  tersebut  tidak  menyatakan  mengenai  penyiaran  proses  persidangan  pidana.  Namun  adanya pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak untuk memperoleh informasi maka penyiaran persidangan diperbolehkan oleh Hakim, namun harus menghormati proses peradilan  serta  mentaati  aturan  penyiaran  dan  kode  etik  jurnalistik    (2)  indikator  pemberlakuan  asas sidang  terbuka  umum  dalam  penyiaran  proses  persidangan  adalah  pertama,  penyiaran  persidangan pidana  harus  mentaati  peraturan  berlaku  seperti  aturan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  kedua,  penyiaran  tidak  boleh  mengganggu  jalannya  persidangan,  ketiga,  mengutamakan pemberitaan  akurat  dengan  menghormati  asas presumption  of  innoncent daripada  keuntungan komersial,  keempat  tidak  dibenarkan  menampilkan  dan  menayangkan  keterangan  saksi  yang  dapat mempengaruhi kesaksian saksi lain dan penyiaran tidak boleh disertai opini dapat menyudutkan salah satu pihak.
Kata Kunci: Asas Sidang Terbuka Untuk Umum, Penyiaran Persidangan, Pasal 153 ayat (3) KUHAP.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  (1)  acknowledge  and  analyse  the  basic  arrangements  of  the  public hearing  in  order  to  publicly  broadcast  the  criminal  proceedings  and  (2)  to  acknowledge  and  analyse the  indicators  of  the  principle  of  public  open  hearing  in  broadcasting  the  criminal  proceedings.  This research  used  normative  juridical  research.  The  approach  that  used  in  this  research  was  (1)  statute approach (2) case approach, (3) conceptual approachl and (4) comparative approach. The sources of legal  materials  that  used  in  this  research  are  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and tertiary legal material. This research showed that (1) The regulation of the principle of trial open to the public  is  basically  regulated  in  article  153  paragraph  (3)  of  the  Criminal  Procedure  Code,  the explanation of this article does not discuss the broadcasting process of murder trials. However, there is  article  28  F  of  the  Republican  Constitution  of  Indonesia  year  1945  concerning  the  right  to  obtain information  then  the  broadcasting  of  the  proceeding  is  allowed  by  the  judge,  but  must  respect  the judicial process and obey the rules of broadcasting and the Code of Ethics Journalistic. (2) indicators of the principle of open public  hearing in the broadcast of the proceeding is first, the broadcasting of the  criminal  trials  must  comply  with  applicable  regulations  as  stipulated  in  the  Criminal  Procedure Code,  second,  broadcasting  should  not  interfere  with  proceedings  of  the  trial,  third,  prioritizing accurate reporting by respecting the principle of the presumption of innoncent rather than commercial profits, fourth, is not allowed to display and show witness information that could affect the testimonies of other witnesses and broadcasting should not be accompanied by an opinions which can corner one of the parties.
Keywords: Principles  of  Open  session  for  Public,  Broadcasting  of  the  proceedings,  Article  153 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code.

## PENDAHULUAN
Sistem  Peradilan  Pidana  yang merupakan terjemahan dari Criminal Justice  System secara  singkat  dapat diartikan  sebagai  suatu  sistem  hukum dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi  masalah  kejahatan  agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, struktur bagian dari sistem ini yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan, Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Advokat (Yuliartini,
2015. dalam https://ejournal.undiksha.ac.id).  Substansi dari  sistem  peradilan  pidana  Indonesia adalah apa yang diundangkan dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  dan  ketentuan-ketentuan  lain  di luar  KUHAP  yang  secara  keseluruhan menjadi  satu  sistem  kaidah.  Salah  satu substansi  dari  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia adalah mengatur terkait penyelesaian perkara pidana.
Proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan pada prinsipnya dilaksanakan  secara  terbuka.  Hal  ini tertuang  di  dalam  Pasal  153  ayat  (3) KUHAP  dan  Pasal  13  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  (UU  Kekuasaan  Kehakiman). Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan  agar  proses  persidangan dapat  diikuti  oleh  publik  sehingga  hakim dalam  memutus  perkara  akan  objektif berdasarkan  alat  bukti  dan  argumentasi yang dikemukakan di persidangan (Mertokusumo, 2010: 18).
Hakikatnya  persidangan  adalah terbuka  untuk  umum,  kecuali  dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3)  KUHAP  menyatakan  “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang, membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk  umum  kecuali  dalam  perkara mengenai  kesusilaan  atau  terdakwanya anak- anak”.  Adanya  ketentuan  tersebut membuat berlakunya pasal ini seolah-olah seperti memberikan kesempatan bagi pers untuk  menyiarkan  persidangan,  termasuk melakukan siaran langsung.
Berbagai sidang khususnya mengenai  pidana  beberapa  kali  disiarkan oleh pers, seperti siaran langsung jalannya sidang pengadilan perkara tindak pidana pembunuhan kopi bersianida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
777/Pid.B/2016/P.N.JKT.PST.  tanggal  24 Oktober 2016 lalu, di beberapa stasiun TV Indonesia.  Selain  itu,  pada  Desember 2016  lalu  juga  ada  kasus  yang  turut menarik perhatian masyarakat yaitu kasus dengan Nomor Register Perkara 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. atas terdakwa  Ahok,  mantan  Gubernur  Daerah Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  (DKI  Jakarta) yang  pada  saat  itu  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama.
Kasus  pembunuhan  dengan  kopi bersianida  oleh  Jessica  Kumala  Wongso adalah  kasus  yang  paling  disoroti  oleh publik.  Sejak  awal  hingga  akhir,  kasus  ini ibarat  drama  yang  terus  disoroti  oleh publik  melalui  tayangan live di    TV.  Dari keseluruhan sidang yang diliput oleh pers, mungkin  hanya  sidang  Jessica  Kumala Wongso  yang  disiarkan  secara  langsung oleh  tiga  stasiun  TV  swasta,  bahkan sempat  menjadi  pembicaraan  yang  cukup ramai di media sosial.
Tim  Peneliti  Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia (BPHN HAM RI) telah melakukan penelitian terhadap praktek siaran langsung  media  TV,  dan  menemukan adanya praktik coutroom television, hal ini tentunya  melanggar  asas presumption  of innoncent atau asas praduga tak bersalah (Situmorang, 2013:  5 ).  Asas presumption of  innoncent dalam  Pasal  3  huruf  c KUHAP  menyatakan  “Setiap  orang  yang disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut, dan/atau  dihadapkan  di  muka  sidang pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh  keku atan  hukum  tetap”.
Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor
40  Tahun  1999  tentang  Pers  (UU  Pers) menyatakan  pada  intinya  pers  harus menghormati asas praduga tak bersalah.
Praktek courtroom television, dalam  pengertiannya  adalah  penyiaran langsung jalannya persidangan oleh media  elektronik  maupun  ulasan-ulasan terhadap proses persidangan yang dikhawatirkan akan mengarah pada perbuatan trial  by  press.  Trial  By  Press merupakan
peradilan dengan menggunakan media massa, di mana pers berperan seolah-olah sebagai Polisi, Jaksa,  Hakim  dan  aparat  penegak  hukum lainnya (pers ikut campur atau mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang  merdeka)  berpotensi  menyebabkan contempt  of  court yang  berarti  kejahatan terhadap  proses  peradilan  (Ahmad  dan Djanggih,    2017:  489). Dalam  banyak kasus, yang kemudian
proses persidangannya  ditayangkan  oleh  stasiun TV dan kemudian diulas dengan melakukan gelar perkara akan memunculkan  hakim-hakim  dan  jaksa- jaksa  baru  yang  dikhawatirkan  akan mempengaruhi independensi hakim dalam memutuskan  suatu  perkara  (Situmorang, 2013:  5).  Hal  ini  membuat  persidangan terlalu  terbuka  untuk  umum,  sehingga tidak ada batasan dalam meliput persidangan oleh pers.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat dirumuskan beberapa permasalahan tentang pengaturan mengenai asas sidang terbuka  untuk  umum  dalam  penyiaran proses  persidangan  pidana  dan indikator pemberlakuan  asas  sidang  terbuka  untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  hukum  normatif.    Penelitian hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atau diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan hukum  tertentu  (Abdurahman,  2003:  56). Penelitian  normatif  seringkali  disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian  yang  objek  kajiannya  dokumen peraturan perundang-undangan dan
bahan  pustaka.    Adapun  penelitian  ini mengkaji  mengenai  asas  sidang  terbuka untuk  umum  dalam  penyiaran  proses persidangan pidana.
Pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan ( statue  approach) ,  pendekatan  kasus ( case  approach ),  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan perbandingan hukum ( comparative approach ).  Sumber  bahan  hukum  yang diperoleh  dan  diolah  dalam  penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang  diperoleh  dari  sumber  kepustakaan (Amiruddin  dan  Zainal,  2016:  118). Sumber bahan hukum tersebut terdiri dari:
1)  Bahan  Hukum  Primer,  Bahan  Hukum Sekunder  dan  Bahan  Hukum  Tersier. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang dilakukan dengan studi kepustakaan adalah  dengan  cara  mengumpulkan  dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa  undang-undang,  mengumpulkan buku-buku,  jurnal  dan  artikel  terkait  asas sidang  terbuka  untuk  umum  dalam penyiaran  proses  persidangan  pidana. Teknik  analisis  bahan  hukum  yang dilakukan adalah dengan cara menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu menguraikan  data  ke  dalam  bentuk kalimat  yang  disusun  secara  terperinci, sistematis,  dan  analitis  (Soekanto  dan Mamudji,
1995: 12). Peneliti
menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan  jawaban  atas  permasalahan tersebut (Amiruddin dan Zainal, 2016: 26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Mengenai  Asas  Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana
1.  Aturan  Hukum  Mengenai  Asas Sidang Terbuka Untuk Umum
Pasal  153  ayat  (3)  KUHAP menyatakan “Untuk keperluan pemeriksaan  hakim  ketua  sidang membuka  sidang  dan  menyatakan terbuka  untuk  umum  kecuali  dalam perkara  mengenai  kesusilaan  atau terdakwanya  anak- anak”.  Pasal  153
ayat  (3)  KUHAP  tidak  menyatakan mengenai  diperbolehkan  atau  tidak melakukan penyiaran proses persidangan  pidana.  Hal  inilah,  yang menyebabkan  timbulnya  beberapa penafsiran mengenai pemaknaan
asas sidang terbuka untuk umum atau persidangan  terbuka  untuk  umum sehingga  menyebabkan  kekaburan norma pada pasal tersebut.
Penafsiran  kata  umum  dalam  asas sidang  terbuka  untuk  umum  dapat membuat  pemaknaan  lebih  dari  satu makna,  antara  lain  dapat  diartikan bahwa  semua  orang  tanpa  kecuali boleh menyaksikan jalannya
persidangan  atau  kata  umum  hanya berarti bahwa hanya mereka
mempunyai kepentingan yang diperkenankan melihat secara langsung jalannya persidangan
(Situmorang, 2013: 35).
Penafsiran berbeda-beda mengenai  asas  sidang  terbuka  untuk umum,  membuat  adanya  beberapa penafsiran asas sidang terbuka untuk umum yang dikaitkan dengan penyiaran persidangan pidana. Siaran langsung proses
persidangan
kaitannya dengan asas sidang terbuka untuk umum, dikaitkan dengan  Pasal  195  KUHAP  yang menyatakan bahwa putusan
pengadilan hanya sah dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. \ Tidak hanya Pasal 153 ayat (3)
KUHAP, Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13  UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang menyatakan  mengenai  pengadilan terbuka untuk umum, namun pasal 64 KUHAP  juga  menyatakan  bahwa “Tersangka  atau  terdakwa  berhak diadili  di  sidang  pengadilan  yang terbuka  untuk  umum”.  Keseluruhan pasal  tersebut  mengandung  frasa pengadilan/sidang terbuka untuk umum,  oleh  majelis  hakim  ditafsirkan menjadi pengadilan yang dapat diliput oleh  jurnalis  atau  wartawan  sesuai dengan ketentuan  pers dan  kode  etik jurnalistik  yang  berlaku  (Mardatillah,
2018.
dalam
https://www.hukumonline.com). Menurut penulis, penafsiran ini membuat secara otomatis jika dilakukan  pelarangan  maka  akan membatasi  kemerdekaan  pers  dan melanggar  hak  mendapatkan  serta menyebarkan  informasi  yang  dijamin dalam UUD 1945.
Penyiaran  persidangan  pidana tidak  dilarang  dalam  aturan,  baik dalam  UU  Pers,  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  (UU  Keterbukaan  Informasi Publik).  Hak  asasi  manusia  bagi masyarakat Indonesia juga mencakup hak  untuk  memperoleh  informasi,  hal ini  menjadi  ciri  negara  demokrasi yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan rakyat  sesuai  amanat  dari  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 4 UU
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan  secara  umum  bahwa setiap orang berhak mendapat informasi publik. Informasi yang diperoleh  masyarakat  adalah  dalam bentuk  informasi  apapun  termasuk informasi  dalam  suatu  persidangan mengenai hasil dari proses persidangan. Ketika persidangan dinyatakan  terbuka  untuk  umum,
dalam arti apa yang ada dipersidangan  merupakan  informasi untuk  umum.  Namun,  hal  ini  menjadi perdebatan bila penyampaian informasi baik media elektronik maupun non-elektronik, dapat mempengaruhi  opini  publik  sebelum adanya putusan dari majelis hakim.
Asas  sidang  terbuka  untuk umum  menunjukan  bahwa  pada dasarnya  pengadilan  dapat  diketahui oleh  khayalak  umum,  hal  ini  memiliki makna  bahwa  masyarakat  umum dapat  memantau  setiap  persidangan sehingga  akuntabilitas  dari  putusan hakim  dapat  dipertanggungjawabkan (Suharto  dan  Efendi,  2013:  39).  Hal ini juga menjaga kemungkinan adanya deal antara  pihak  yang bermasalah.  Asas  sidang  terbuka
untuk  umum  dalam  hukum  acara pidana  Indonesia  tidak  mengatur mengenai  esensi  keterbukaan  itu dibatasi, sehingga hakim juga
dibebaskan dalam memutuskan penyiaran
persidangan secara langsung  ( live )  maupun  siaran  ulang di TV.
2.  Sidang  Terbuka  Untuk  Umum Dan Sidang Tertutup Untuk Umum Persidangan terbuka untuk umum ( Openbaarhead van Rechtspraak )  sebagai  prinsip  yang bersifat  universal,  lahir  sebagai transparansi dan akuntabilitas peradilan dalam memenuhi kebutuhan informasi pencari keadilan, insan pers maupun masyarakat  secara  umum  terhadap proses  persidangan  sampai  dengan pembacaan putusan kecuali mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak atau dalam sidang  perkara  perceraian.  Perkara kesusilaan,  karakteristiknya  adalah karena menyangkut harkat,
martabat,  atau  aib  dari  korban dugaan  tindak  pidana  kesusilaan, sehingga tidak layak disiarkan publik maupun  dihadiri  oleh  masyarakat umum.  Sedangkan  dalam  perkara anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  pemeriksaan  di  persidangan dinyatakan  tertutup  untuk  umum agar  tidak  mengganggu  psikis  dan mental anak (Darmawan, 2018: 235).
Penyiaran  proses  persidangan di Indonesia menjadi bahan perbincangan  publik,  ketika  pada kasus Jessica Kumala Wongso pada
Oktober  2016  lalu.  Pada  awalnya kasus ini tidak begitu menghebohkan masyarakat karena masyarakat
sempat  menganggap  pembunuhan ini seperti pembunuhan biasa lainnya, akan tetapi dengan pemberitaan  kuat  oleh  media  dan pers  menjadikan  kasus  Jessica Kumala  Wongso  menjadi  sangat heboh  ditambah  lagi  pada  saat  itu tidak  ada  bukti  kuat  bahwa  Jessica membunuh Mirna.
Selain  sidang  Jessica  Kumala Wongso,  terdapat  pula  persidangan kasus  yang  menjadi  sorotan  publik yaitu  kasus  Ahok  yang  dinyatakan melakukan  penodaan  agama.  Media dan  Pers  di  Indonesia  menjadikan kasus  Ahok  sebagai  berita  utama, dan  pada  saat  sidang  terbuka  untuk umum  di  Pengadilan  Negeri  (PN) Jakarta  Utara,  para  media  dan  pers menyiarkan  langsung  sidang.  Akan tetapi, PN Jakarta Utara memberikan Surat  Keputusan  kepada  media  dan pers untuk menyiarkan secara langsung  pada  pembacaan  surat dakwaan  oleh  Jaksa  dan  putusan hakim,  dalam  hal  pembuktian  tidak diizinkan (Aswad, 2018: 96).
Selain  kasus-kasus  tersebut juga  ada  persidangan  kasus  yang dilarang  diliput  oleh  pers,  salah satunya adalah kasus terorisme oleh
Aman Abdurrahman. Pada persidangan Aman tidak diperbolehkan adanya siaran langsung, Komisi Penyiaran
Indonesia  (KPI)  menyebarkan  surat himbauan  kepada  media,  larangan tersebut  dimaksudkan  agar  tidak berpotensi  menyebarkan  ideologi terorisme (DZA, 2018. dalam https://www.cnnindonesia.com). Permasalahan persidangan
terbuka  untuk  umum  juga  dialami oleh  negara  lain.  Salah  satunya  di negara  Amerika  Serikat  dengan kasus O.J. Simpson, yang dinyatakan  tidak  bersalah  akibat adanya  penyiaran.  Persidangan  O.J. Simpson  juga  dilakukan  secara terbuka  untuk  umum,  pada  saat  itu hakim mengizinkan kamera TV mengambil jalannya proses persidangan. Akibat pemberitaan oleh  publik,  dan  opini  publik  serta ditambah  dengan  adanya  demo besar-besaran  oleh  kelompok  kulit hitam,  tim  juri  akhirnya  menyatakan O.J. Simpson tidak bersalah, padahal berbagai bukti-bukti
mengarahkan  pada  O.J.  Simpson bahwa ia pelaku pembunuhan mantan  istri  dan  pacarnya  tersebut, seperti  dari  darah,  dan  rambut
miliknya ditemukan di lokasi pembunuhan (Almas dan Firmansyah, 2016. dalam https://www.republika.co.id). Identitas  lengkap  sosok-sosok terjerat
kasus pidana yang
dipublikasikan  oleh  media  massa, setidaknya  tidak  akan  ditemukan  di Negara Belanda. Di Negara Belanda yang  berdasarkan Wetboek  Van Strafrecht, identitas  dari  pelaku tindak  pidana  yang  dipublikasikan hanya  inisial  nama  atau  gambar yang  disamarkan  (Sjariffudin,  2002.
dalam perpustakaan.bappenas.go.id). Suasana persidangan yang ditayangkan TV bukanlah hasil liputan langsung melainkan rekaman suatu sketsa wajah terdakwa/terpidana. Tidak kalah dengan Belanda, Inggris pun melalui The  Criminal  Justice  Act yang  telah diubah  menjadi Crime  and  Courts Act  2013 ,  sebagaimana  diketahui pokoknya  adalah  bahwa  publikasi atas persidangan akan dibuka
namun hanya pada proses pembacaan putusan hakim, sedangkan pada
pemeriksaan korban, terdakwa, saksi tetap dilindungi dan tidak dipublikasi. Indikator  Pemberlakuan  Asas  Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana 1.  Kententuan Kebebasan Pers Dalam Menyiarkan  Proses  Persidangan
Pidana
Penyiaran persidangan
hendaknya  mematuhi  perundang- undangan  yang  berlaku,  seperti  isi siaran  yang  seharusnya  mentaati norma  yang  berlaku.  Pasal  36  ayat
(4) UU Penyiaran menyatakan bahwa  “Isi  siaran  wajib  dijaga netralitasnya dan tidak boleh
mengutamakan kepentingan golongan  tertentu”.  Dari  adanya pasal  tersebut,  menyatakan  dalam penyiaran proses
persidangan dilarang adanya penyiaran
persidangan  yang  berisi  komentar
publik atau para ahli, yang menyebabkan  ada  peradilan  oleh publik  ( trial  by  press ),  hal  ini  dapat membuat ketidaknetralan suatu lembaga  penyiaran.  Selain  isi  siaran wajib netral, dalam Pasal 36 ayat (5) juga  menyatakan  bahwa  “Isi  siaran dilarang : (a) bersifat fitnah,
menghasut,  menyesatkan  dan/atau bohong;  (b)  menonjolkan  unsur kekerasan, cabul, perjudian,
penyalahgunaan  narkotika  dan  obat terlarang; atau (c) mempertentangkan  suku,  agama, ras, dan antargolongan. Setiap  orang  yang  melanggar ketentuan  di  atas,  maka  akan dikenakan sanksi administratif berupa, teguran tertulis, penghentian sementara  acara  yang  bermasalah setelah  melalui  tahapan  tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan  kegiatan  siaran  untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan  izin  penyelenggaraan penyiaran,  dan  pencabutan  izin penyelenggaraan  penyiaran,  hal  ini sesuai  Pasal  55  UU  Penyiaran. Tidak hanya berupa sanksi administratif, sanksi pidana pun juga berlaku dalam pelanggaran Pasal 36 UU  Penyiaran.  Dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah) untuk penyiaran radio sedangkan  untuk  penyiaran  TV, pidana  penjara  5  (lima)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah),  hal  ini  sesuai  Pasal  57  UU Penyiaran.
Selain,  undang-undang  yang disebutkan  di  atas,  terdapat  Kode Etik  Jurnalistik  yang  diatur  dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Dalam  Pasal 1
Kode  Etik  Jurnalistik  menyatakan “Wartawan Indonesia bersikap independen,  menghasilkan  berita yang  akurat,  berimbang,  dan  tidak beritikad  buruk”.  Dalam  Pasal  3
Kode Etik Jurnalistik juga meny atakan  “Wartawan  Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan  secara  berimbang, tidak  mencampurkan  fakta  dan  opini yang menghakimi, serta menerapkan asas  praduga  tak  bersalah”,  sudah ada kewajiban bagi wartawan sebagai pencari informasi agar memperhatikan  fakta  bukan  hanya opini dalam pemberitaan.
Prinsip  tata  tertib  persidangan pada umumnya, izin proses persidangan ditetapkan pada otoritas Hakim  Ketua  Sidang.  Boleh  atau tidak  boleh  dilakukan  pengambilan foto,  rekaman  suara  atau  rekaman gambar  (TV)  hanya  dari  izin  terlebih dahulu  oleh  Hakim  Ketua  Sidang.
Adapun  peraturan  yang  berkaitan mengenai  penyiaran  persidangan antara lain :
a.  Peraturan  Menteri  Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.Um.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang
Peraturan  ini  menyatakan “Pengambilan  foto,  rekaman  suara atau  rekaman  TV,  harus  meminta izin kepada ketua sidang”. Menurut tata tertib persidangan ketua hakim bertugas untuk mengizinkan
perekaman  siaran  TV  atau  tidak.
Peraturan  ini  merupakan  awal untuk  menyikapi  perkembangan teknologi  saat  itu  dan  menertibkan jalannya persidangan.
b.  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2012 SEMA ini menyatakan pada
intinya  memastikan  pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti diperbolehkan melakukan perekaman.  SEMA  ini  ditujukan untuk  Panitera  Pengganti  bukan kepada Pers.
c.  Pedoman  Perilaku  Penyiaran dan  Standar  Program  Siaran Tahun  2012  (P3SPS  Tahun
2012)
KPI  mengeluarkan  suatu aturan  dalam  bentuk  Pedoman Perilaku  Penyiaran  dan  Standar Program  Siaran  yang  selanjutnya disebut  (P3SPS  Tahun  2012) untuk  media  dan  pers  dalam menyiarkan  persidangan.  P3SPS memiliki  dua  (2)  pengaturan  yang pertama  pada  Peraturan  Komisi
Penyiaran Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman  Perilaku  Penyiaran,  dan yang  kedua  Peraturan  Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012. Pada  Bab  XVIII  Standar Program Siaran Tahun 2012, menyatakan  mengenai  program siaran  jurnalistik,  dalam  Pasal  40 prinsip-prinsip jurnalistik pada intinya  memuat  prinsip  adil,  tidak membuat berita bohong atau fitnah, dan harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam peliputannya serta melakukan ralat informasi  kurang  dari  24  jam setelah  diketahui  kekeliruan  pada penyiarannya.
Bagian  kelima  mengenai
Peliputan Sidang Pengadilan, Kasus Hukum, dan Hukuman Mati, Pasal  46  P3SPS  Tahun  2012 menyatakan bahwa “Program siaran  langsung  atau  siaran  tidak langsung  pada  sidang  pengadilan wajib mengikuti
ketentuan penggolongan program siaran yang  ditetapkan  dalam  peraturan ini”.  Selanjutnya  Pasal  47  P3SPS menyatakan bahwa “Program siaran  jurnalistik  yang  bermuatan wawancara yang dilakukan dengan tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana  dalam  kasus  hukum dilarang:
1)  Menyebarkan  ideologi  yang
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;dan 2)  Menyebarkan pola dan teknik kejahatan yang dilakukan secara terperinci. Tentunya terdapat klasifikasi  program  siaran  untuk
penyiaran persidangan ini. Klasifikasi program siaran dilakukan  berdasaran  kelompok usia  untuk  memudahkan  khalayak mengidentifikasi  program  siaran kegiatan, ini disebut dengan penggolongan program siaran.
Penggolongan program diatur dalam  Pasal  33  P3SPS  Tahun 2012, siaran diklasifikasikan dalam 5  (lima)  kelompok  berdasarkan usia, yaitu :
a.  Klasifikasi  P:  Siaran  untuk anak-anak  usia  pra-sekolah, yakni  khalayak  berusia  2-6
tahun;
b.  Klasifikasi  A:  Siaran  untuk anak-anak,  yakni  khalayak berusia 7-12 tahun;
c.  Klasifikasi  R:  Siaran  untuk remaja, yakni khalayak berusia 13-17 tahun;
d.  Klasifikasi  D:  Siaran  untuk dewasa,  yakni  khalayak  di atas 18 tahun; dan
e.  Klasifikasi  SU:  Siaran  untuk semua  umur,  yakni  khalayak di atas 2 tahun.
Klasifikasi siaran persidangan  disesuaikan  dengan batas  usia  anak  17  tahun  yang hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud  KUHAP,  maka  siaran persidangan  langsung  dan  tidak langsung  dapat  ditayangkan  pada klasifikasi  P,  klasifikasi  A,  dan klasifikasi  R,  artinya  tidak  dapat ditayangkan  pada  pukul  05.00- 18.00  waktu  setempat.  Selain  itu, siaran  persidangan  juga  bukan merupakan  tontonan  untuk  anak- anak  atau  remaja  karena  dapat mengganggu psikis anak, sehingga tidak  tepat  dirujuk  pada  klasifikasi
Siaran Untuk semua umur
(Hariyanto,  2005:  44).  Klasifikasi yang paling sesuai dengan muatan persidangan  adalah  klasifikasi  D
(khalayak  diatas  18  tahun)  yang ditayangkan  antara  pukul  22.00- 03.00.
2.  Syarat  Pemberlakuan  Asas  Sidang Terbuka Untuk Umum dalam

## Penyiaran Persidangan Pidana
Pengadilan  memiliki  panduan mengenai  tata  tertib  yang  harus ditaati  oleh  siapapun  yang  akan memasuki  gedung  pengadilan,  pada saat  pengambilan  foto,  rekaman suara,  atau  rekaman  gambar/TV dengan  meminta  izin  terlebih  dahulu kepada  Hakim  Ketua  Sidang,  prinsip ini  diatur  dalam  Pasal  217  KUHAP. Adapun  beberapa  dampak  adanya penyiaran proses persidangan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Mempengaruhi Kesaksian Para Saksi Pasal  159  ayat  (1)  KUHAP menyatakan  “Hakim  ketua  sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi  yang  dipanggil  telah  hadir dan memberi perintah untuk mencegah  jangan  sampai  saksi berhubungan  satu  dengan  yang lain  sebelum  memberi  keterangan di  sidang”,  dengan  adanya  siaran langsung maka secara tidak langsung saksi dapat mendengarkan dan melihat keterangan  saksi  lain  sebelum saksi tersebut memberikan kesaksian. 2.  Pemberitaan yang menghakimi Siaran langsung proses
persidangan  selalu  tidak  pernah terlepas dari komentar yang disajikan oleh suatu program berita.  Menurut  Asosiasi  Jurnalis Indonesia (AJI) menyatakan siaran langsung  proses  peradilan  pidana tidak semata berisi jalannya persidangan,  namun  juga  diimbuhi dengan persidangan disertai komentar pengamat dari pihak luar (BBC, 2016. dalam https://www.bbc.com). 3.   Hakim diadili saat      mengadili Dengan adanya opini publik
maupun  pakar  dalam  penayangan persidangan,  tidak  memungkinkan adanya pihak tertuduh dan dipojokkan  pada  posisi  sulit  untuk memperoleh  peradilan  yang  bebas
dan  tidak  berpihak. Trial  by  press dikhawatirkan akan memberi dampak atau mempengaruhi peradilan, apabila hakim membaca analisa  pers  terhadap  suatu  kasus dikhawatirkan para hakim terpengaruh  terhadap  analisa  pers tersebut (Situmorang, 2013: 25).
Tuntutan transparansi dan keterbukaan  untuk  informasi  publik yang  semakin  menguat  oleh  bangsa indonesia, ditambah dengan diperkuat oleh  adanya  hak  asasi  manusia terutama dalam Pasal 28F UUD 1945,
amanat konstitusi
tersebut menjadikan pelarangan penyiaran persidangan  bertentangan  dengan konstitusi.  Program  siaran  langsung atau  siaran  tidak  langsung  pada sidang  pengadilan  pada  hakikatnya menurut pers, sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia  Nomor  02/P/KPI/03/2012 Tentang  Standar  Program  Siaran, menyatakan  pada  Pasal  46  program siaran  langsung  atau  tidak  langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti  ketentuan  penggolongan program  siaran  yang  ditetapkan  pada aturan ini. Tidak ada pelarangan penyiaran persidangan, namun penyiaran proses persidangan pidana  diperlukan  beberapa  syarat- syarat agar terciptanya proses peradilan  adil  dan  objektif.  Setiap orang  wajib  menghormati  lembaga peradilan  khususnya  bagi  orang yang  berada  di  ruang  sidang  saat persidangan berlangsung, salah satunya dengan melakukan penyiaran persidangan sesuai syarat dan  batasan  yang  ditentukan  dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam  penyiaran  langsung  di  ruang sidang terdapat beberapa pembatasan  yang  harus  ditaati, antara lain: 1.  Penyiaran  persidangan  pidana harus  mentaati  peraturan  yang berlaku KUHAP mengatur mengenai hakim sebagai pemelihara tata tertib persidangan,
dapat  mengeluarkan  orang  yang dianggap  merendahkan  martabat persidangan, hal ini sesuai dengan
Pasal 217 KUHAP. Siaran langsung  diatur  secara  khusus dalam  UU  Penyiaran  dan  dalam P3SPS Tahun 2012. Pasal 218 KUHAP menyatakan  pada  intinya  setiap orang wajib menghormati martabat pengadilan dan mentaati tata tertib dalam  persidangan.  Oleh  karena itu, setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya  bagi  mereka  yang sedang  berada  di  ruang  sidang saat  sidang  berlangsung  harus bersikap  hormat  dan  sopan,  selain itu tidak menghalangi proses persidangan.
2. Perekaman dan penyiaran tidak boleh mengganggu jalannya persidangan Persidangan  terbuka  untuk
umum, bukan berarti dapat disiarkan  secara  langsung  tanpa batas  dan  tanpa  memperhatikan aspek  ketentuan  penyiaran  dan hukum  acara  pidana.  Penyiaran persidangan tidak boleh mengganggu jalannya persidangan termasuk pemasangan kamera dan tidak  boleh  menghina  peradilan dengan  berbagai  penyiaran  dan opini yang diberitakan.
3. Menghormati dan mengutamakan asas presumption of innoncent daripada  kepentingan  mencari keuntungan komersial Program siaran jurnalistik harus memperhatikan prinsip- prinsip jurnalistik, diantaranya menerapkan  asas presumption  of innoncent . Secara otomatis
dengan diterapkan dan
ditegakkannya  asas presumption of  innoncent ,  maka  penyiaran persidangan  tidak  boleh  disertai komentar
yang sifatnya menghakimi  ataupun  melanggar asas presumption  of  innoncent .
Pasal  5  ayat  (1)  UU  Pers
menyatakan pers wajib memberikan  peristiwa  dan  opini dengan menghormati norma- norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat  serta asas praduga tak bersalah. 4. Tidak dibenarkan menampilkan dan menayangkan kesaksian saksi (proses pembuktian)
Pada  hakikatnya    saksi tidak  berhubungan  atau  saling berkomunikasi  satu  sama  lain sehingga  keterangan  para  saksi dapat  sah.  Namun,  jika  proses persidangan disiarkan secara langsung, maka saksi dapat menyaksikan melalui media elektronik.Untuk  mengatasi  hal  ini maka,  perlu adanya batasan untuk penyiaran proses persidangan khususnya dalam pembuktian hendaknya  tidak  disiarkan.  Seperti kasus  Ahok,  Hakim  pada  saat  itu membuka  sidang  dan  menyatakan terbuka untuk umum, namun dilanjutkan kembali dengan pembuktian, sidang tetap dinyatakan  terbuka  untuk  umum tetapi tidak disiarkan secara langsung oleh media TV (Destryawan, 2016. Dalam https://batam.tribunnews.com).
5. Tidak  dibenarkan  memberi komentar  dan  opini  yang dapat menyudutkan
Perdebatan yang didasarkan  opini  menjadi  konten penayangan  di  TV  terkait  kasus hukum maupun jalannya persidangan menjadi pengaruh independensi peradilan. Demi mewujudkan keadilan, hakim
mempunyai kode etik hakim sebagai pedoman dalam melaksanakan  tugasnya,  antara lain (Efendi, 2018: 261):
a.  mendengar  dengan  sopan  dan beradab;
b.  menjawab  dengan  arif  dan bijaksana;
c.  mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun;
d.  memutus tidak berat sebelah.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pengaturan mengenai asas sidang terbuka  untuk  umum  diatur  dalam  Pasal 153  ayat  (3)  KUHAP,  tidak  hanya  itu  juga terdapat dalam  Pasal 64 dan 195 KUHAP serta Pasal 13 UU Kekuasaan kehakiman. Keseluruhan  pasal  tersebut  mengandung frasa  pengadilan/sidang  terbuka  untuk umum,  oleh  majelis  hakim  ditafsirkan menjadi pengadilan yang dapat diliput oleh pers  sesuai  dengan  ketentuan  pers, penyiaran  dan  kode  etik  jurnalistik  yang berlaku.    Demi  terciptanya  transparansi dan  hak  mendapatkan  informasi  yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, maka pelarangan  penyiaran  perkara  pidana bertentangan  dengan UUD 1945.
Pembatasan  pemberlakuan  asas sidang  terbuka  untuk  umum  dalam penyiaran proses persidangan antara lain: Pertama,  penyiaran  persidangan  harus mentaati  peraturan  yang  berlaku.  Kedua, perekaman  dan  penyiaran  tidak  boleh mengganggu jalannya persidangan.
Ketiga,  megutamakan  pemberitaan  yang akurat  berdasarkan  asas presumption  of innoncent. Keempat,  tidak  dibenarkan menayangkan  keterangan  saksi,  Kelima, tidak  dibenarkan  memberi  komentar  dan opini yang menyudutkan.
Adapun  saran  yang  dapat  penulis berikan adalah: Untuk memberikan kepastian hukum, dapat dilakukan dengan cara pemerintah khususnya Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dapat  membuat aturan  tegas  tentang  penyiaran  proses persidangan  sehingga  pers  tidak  terlalu bebas dalam meliput. Bagi aparat penegak hukum dalam tugasnya menegakkan  hukum,  hendaknya  tidak terpengaruh  dengan  opini  publik  yang dapat  menyudutkan  salah  satu  pihak dalam penyiaran persidangan. Bagi lembaga penyiaran sebagai media menyampaikan informasi bagi masyarakat, hendaknya selalu berpedoman dan mentaati  aturan  yang  berlaku  agar  tidak menimbulkan  pihak  yang  dirugikan  dalam penyiarannya.

## DAFTAR RUJUKAN
Buku
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2016.
Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Efendi, Jonaedi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan  Hukum  Hakim .  Depok: Prenadamedia Group.
Jaya,  Ida  Bagus  Surya  Dharma.  dkk. 2016. Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan  dan  Praktek .  Denpasar: Udayana University Press.
Mertokusumo,  Sudikno.  2010. Hukum Acara Perdata . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Suharto  dan  Efendi,  Jonaedi.  2013. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi  Perkara  Pidana .  Jakarta:
Prenadamedia Group.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri.
1995. Penelitian  Hukum  Normatif: Suatu  Tinjauan  Singkat. Cet.  4. Jakarta: Rajawali Press.

## Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi
Aswad,  Nursar. 2018. Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Peradilan Secara Langsung  Oleh  Pers  dan  Media Menurut  Hukum  Acara  Pidana  dan
Hukum  Media  dan  Pers  Serta
Penyiaran. Skripsi  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Situmorang,  Mosgan.  2013. Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Pratik Courtroom Television terhadap indepedensi Pengadilan. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementrian  Hukum  dan  HAM  RI. Jakarta.

## Artikel dalam Jurnal
Ahmad,  Kamri  dan  Djanggih,  Hardianto. 2017.  “Batasan  Penerapan  Asas sidang  terbuka  untuk  umum  dalam Siaran  Persidangan  Pidana  oleh Media”.  Fakultas  Hukum  Universitas
Muslim Indonesia.
Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum  No.  3
Vol. 24 Juli 2017 (hlm. 489). Hariyan to,  2016.  “ Praktik Courtroom Television Dalam  Membentuk  Opini Publik  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Putusan Pengadilan” JPA. Volume 17 Nomor    1.  Januari-Juni  2016  (hlm.
141). Yuliartini,  Ni  Putu  Rai.  01  Februari  2015. “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)”.  Tersedia  pada https://ejournal.undiksha.ac.id/index.
php/jkh/article/view/5006/3774  (hlm. 2)

## Artikel dalam Internet
Almas,  Putrid  an  Firmansyah,  Teguh. 12  Juni  2016.  “Sejarah  hari  ini: Pembunuhan  Brutal  Mantan  Istri Pesepak  Bola  Yang  Akhirnya Terkuak”.
Tersedia pada
https://www.republika.co.id/berita/o8 mojn377/sejarah-hari-ini- pembunuhan-brutal-mantan-istri- pesepak-bola-yang-akhirnya-terkuak.
(diakses  tanggal  02  Desember 2019, pukul 13.00 WITA).
BBC,  13  Desember  2016.  “Sidang Kasus  Ahok:  Perlukah  Siaran Langsung  Televisi,  Mengapa?”.
Tersedia
pada
https://www.bbc.com/indonesia/indon esia-38291620.  (diakses  tanggal  03
Desember, pukul 13.40 WITA).

## Dewan  Pers,  2013.  “Kode  Etik
Jurnalistik”. Tersedia pada https://dewanpers.or.id/assets/e book/buku/822-
Buku%20Pers%20berkualitas%20m asyarakat%20Cerdas_final.pdf.
(diakses  tanggal  02  Januari  2020, pukul 09.00 WITA).

## Destryawan,  Dennis.  13  Desember
2016.  “Majelis  Hakim  Minta Sidang  Pembuktian  Ahok  tak
disiarkan langsung Televis”. Tersedia pada https://batam.tribunnews.com/2016/1
2/13/majelis-hakim-minta-sidang- pembuktian-ahok-tak-disiarkan- langsung-televisi?page=2.  (diakses tanggal  04  Desember  2019,  pukul 15.40 WITA).
DZA,  22  Juni  2018.  “Kamera  masih diperbolehkan  masuk  di  Sidang Aman Abdurrahman”.  Tersedia pada
https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20180621194952-12- 307890/kamera-masih- diperbolehkan-masuk-di-sidang- aman-abdurrahman. (diakses
tanggal 03 Desember 2019, pukul 14.00 WITA).
Komisi  Penyiaran  Indonesia,  22  Maret 2012.  “Pedoman  Perilaku  Peyiaran dan  Standar  Program  Siaran”.
Tersedia pada http://www.kpi.go.id/download/regula si/P3SPS_2012_Final.pdf.  (diakses tanggal 02 Januari 2020, pukul 10.00
WITA).
Mardatillah,  Aida.  20  Juli  2018.  “Peliputan Proses  Persidangan  Tak  Boleh Langgar Prinsip Peradilan”. Tersedia pada https://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5b50db452b476/peliputan- proses-persidangan-tak-boleh- langgar-prinsip-peradilan/. (diakses tanggal  06  Desember  2019,  pukul 15.30 WITA).

## Sjariffudin, Amier. 13 September 2002.
“Sidang Pengadilan Terbuka Untuk  Umum”.  Tersedia  pada
perpustakaan.bappenas.go.id/. (diakses  tanggal  01  Desember 2019, pukul 13.20 WITA).

## Undang-Undang
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76. Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1981
Nomor 3209.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 tentang  Pers.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor  166.  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3887.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2002 Nomor 139. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61. Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4846.