## Pengaruh Pajak Reklame Dan Perizinan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
Heintje Abraham Barends 1
Selva Temalagi 2

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pajak  reklame  dan  perizinan  pajak  reklame  terhadap peningkatan  pendapatan  asli  daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Aru.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  melalui  pendekatan  deskriptif  kuantitatif.  Adapun  kriteria  dari  sampel  dalam penilitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji koefesien determinasi pengaruh variabel pajak reklame dan perizinan pajak reklame sebesar 94,6% dan sebesar 5,4% dipengaruh oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.
Kata Kunci: Pajak Reklame, Perizinan Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  the  billboard  tax  and  billboard  tax  licensing  against  the  increase  in  local original  income  in  the  Aru  Islands  Regency  Government.  This  research  is  a  research  through  a quantitative descriptive approach. The criteria for the sample in this study are employees of the Regional Revenue Agency. Multiple linear regression analysis is used to determine the influence of independent variables of more than one number on dependent variables. Based on the results of the coefesiention test, the  determination  of  the  influence  of  the  variables  of  advertising  tax  and  billboard  tax  licensing  was 94.6% and 5.4% was influenced by other factors that were not studied by researchers.
Keywords: Billboard Tax, Billboard Tax Licensing, Local Original Income.
1 PSDKU di Kabupaten Kepulauan Aru, Universitas Pattimura, Email: barendshence@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Email: selva_temalagi@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  di  Indonesia  didasarkan  atas  Undang-Undang  No.  22  Tahun 1999  yang  diperbaharui  menjadi  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang pemerintah  daerah  dan  Undang-Undang  No.25  Tahun  1999  diperbaharui  menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Hanif (2007) otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang  undangan  dengan kewenangan  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing, termasuk kekayaan alam yang ada.
Pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan  tugas  otonomi  daerah.  Prinsip  pemberian  otonomi  daerah  adalah pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan  kepada  masing-masing  daerah  dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan suatu  konsekuensi  reformasi  yang  harus  dihadapi  oleh  setiap  daerah  di  Indonesia, terutama  kabupaten  dan  kota  sebagai  unit  pelaksana  otonomi  daerah.  Untuk melaksanakan  otonomi  daerah,  pemerintah  harus  dapat  cepat  mengidentifikasi  sektor- sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, salah satunya melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (Hanif, 2007).
Pendapatan  Asli  Daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  Pasal  1  angka  18  bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Menurut Warsito (2001) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak  daerah,  restribusi  daerah,  laba  dari  badan  usaha  milik  daerah  (BUMD),  dan Pendapatan  Asli  Daerah  lainnya  yang  sah”.  Sedangkan  menurut  Rahman  (2005) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah  dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  pajak  dan  retribusi  daerah  merupakan  dua  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan  daerah  yang dipisahkan serta PAD lain- lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan  usaha-usaha  atau  tingkat  kemampuan  daerah  dalam  pembiayaan penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Pemerintah  tidak  saja  menggali sumber-sumber keuangan tetapi harus sanggup mengelola dan menggunakannya sesuai dengan  prinsip  value  for  money  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah, sehingga ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin (Purnamawati, 2014).
Menurut  Siahaan,  (2005)  salah  satu  penerimaan  daerah  adalah  pajak  reklame. Pajak  reklame  ini  berasal  dari  pungutan  yang  dikenakan  kepada  penyelenggaraan reklame. Pajak reklame ini dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan,  menganjurkan  atau  memujikan  suatu  barang,  jasa  atau  orang  yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang
dipungut  oleh  pemerintah  daerah  yang  diatur  berdasarkan  peraturan  daerah  masing- masing  dan  hasil  pungutannya  digunakan  untuk  pembiayaan  rumah  tangga  daerah (Prakosa, 2005).
Pajak  reklame  adalah  salah  satu  pajak  daerah  yang  penting  untuk  diteliti  di Kabupaten  Kepulauan  Aru.  Kabupaten  Kepulauan  Aru  mempunyai  prospek  pajak reklame yang bagus untuk waktu yang akan datang. Banyaknya wisatawan yang datang ke Kabupaten Kepulauan Aru membutuhkan fasilitas-fasilitas untuk dikunjungi, seperti tempat wisata, pusat oleh-oleh, rumah makan, dan lain-lain. Selain itu dengan banyaknya wisatawan  yang  datang  akan  memicu  pengusaha-pengusaha  baru  untuk  memenuhi fasilitas  tersebut.  Usaha  tersebut  akan  membutuhkan  reklame  untuk  memasarkan produknya agar dikenal masyarakat.
Nurmayasari (2010) dalam penelitiannya menjelaskan suatu industri yang ingin memasarkan  produknya  dapat  menggunakan  atau  memasang  reklame  agar  dapat diketahui  oleh  masyarakat.  Industri  pariwisata  juga  salah  satu  yang  menggunakan reklame  untuk  mengenalkan  tempat  wisatanya.  Bertambahnya  jumlah  industri  yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah  juga  meningkat.  Penerimaan  pajak  reklame  yang  meningkat  akan  memberikan kontribusi  lebih  pada  penerimaan  pajak  daerah.  Penerimaan  pajak  daerah  yang  besar dapat diperoleh salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak reklame yang efektif  dan  efisien.  Efektivitas  tercapai  apabila  realisasi  melampaui  target  yang  ingin dicapai.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Aru  memberlakukan  beragam  jenis pajak daerah, tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di  Indonesia. DPRD sebagai lembaga tinggi legislatif daerah, juga  ikut  berperan  serta dalam rangka penetapan target masing-masing komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi  daerah  Kabupaten  Kepulauan  Aru  di  setiap  awal  tahun  anggaran.  Dalam menentukan  target  penerimaan  pajak  daerah,  aparatur  pemerintah  kota  juga  selalu memperhatikan  aspek  yang  penting  secara  teknis  berpengaruh  pada  penerimaan keuangan daerah pada umumnya yaitu situasi dan kondisi perekonomian serta suasana politik  daerah.  Penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten  Kepulauan  Aru  diperoleh  dari berbagai jenis pajak, salah satunya pajak reklame.
Dilihat  dari  perkembangan  perekonomian  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru  dari berbagai sektor khususnya industri dan perdagangan tumbuh begitu pesat, jika dipantau dari  segi  perdagangan  dapat  dilihat  dari  semakin  maraknya  pusat  perbelanjaan  yang didirikan  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru.  Dengan  melihat  perkembangan  ini  maka penerimaan PAD dari sektor pajak reklame tentunya memiliki potensi yang cukup besar, karena  setiap  perusahaan  ataupun  perorangan  akan  lebih  banyak  menggunakan  media reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk mereka.
Masalah umum yang dihadapi pada sektor pajak reklame ini  adalah kurangnya kesadaran  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  meningkatkan  pajak  reklame  ini, disebabkan  kurangnya sosialisasi  pemerintah daerah  kepada masyarakat  tentang pajak reklame,  selain  itu  juga  kurangnya  pengawasan  dari  aparatur  pemerintah  kota  dalam rangka  pengelolaannya.  Salah  satu  contohnya  adalah  adanya  reklame  yang  tanpa  ijin pemasangan dari pemerintah kota ataupun reklame yang perizinannya sudah mati, selain itu  juga  banyaknya  reklame  politik  reklame  yang  illegal  dan  tidak  tertata  dengan  rapi sehingga  dapat  merusak  pemandangan  kota,  serta  banyak  lagi  hal-hal  negatif  lainnya yang dapat mengurangi penerimaan pajak reklame.

## Pengertian Pajak
Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata  cara  perpajakan,  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  UU,  dengan  tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluam negara sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Menurut  Mardiasmo  (2011),  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  merupakan  iuran wajib  kepada  kas  negara  dari  rakyat  yang  bersifat  memaksa  yang  digunakan  untuk keperluan negara dimana untuk kesejahteraan rakyat meskipun tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

## Dasar Hukum Pajak Reklame
Sebagai dasar hukum pajak sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 ayat 2 Undang– Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang–undang”. Kemudian diatur juga dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pasal ini secara konstitusional merupakan dasar dari sistem pemungutan pajak di Indonesia,  sehingga  pemungutan  pajak  di  Indonesia  mempunyai  dasar  hukum  yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Negara maupun warganya (Suryani 2014).
Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Aru  nomor  5  tahun  2017 tentang  pajak  reklame  yang  di  maksud  dengan  pajak  reklame  adalah  pajak  atas penyelenggaraan reklame. Yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau  media  yang  bentuk  dan  corak  ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
Objek pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Perda No. 5 Tahun 2017 meliputi:
1)  Reklame papan / bilboar / videotron / megatron dan sejenisnya,
2)  Reklame kain,
3)  Reklame udara,
4)  Reklame apung,
5)  Reklame suara,
6)  Reklame film/slide, dan
7)  Reklame peragaan.
Dasar  pengenaan  pajak  reklame  adalah  nilai sewa  reklame, dalam hal  reklame diselenggarakan  oleh  pihak  ketiga,  nilai  sewa  reklame  sebagaiman  dimaksud  telah ditetapkan berdasarkan nilai kontrak rakleme dihitung dengan rumusan sebagai berikut: NSR = (Nilai Dasar Reklame X Indeks Bahan). Hasil perhitungan nilai sewa reklame, nilai dasar reklame, indeks bahan dan nilai strategis dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan peraturan bupati. Tarif pajak reklame ditetapkan  sebesar 25%.

## Prosedur Perizinan Pajak Reklame di Kabupaten Kepulauan Aru
Prosedur sistem pelayanan perizinan pajak reklame atau standar operasional prosedur (SOP)  yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:
1) Pemohon ke petugas informasi dan pemeriksaan berkas izin yang diingginkan.
2) Petugas  informasi  memeriksa  berkas,  selanjutnya  memberikan  rekomendasi kepada pemohon untuk menetapkan retribusi di Bapenda.
3) Bapenda  mengeluarkan  penetapan  retribusi  sesuai  rekomendasi  yang  diterima, untuk selanjutnya pemohon melakukan pembayaran di Bank Maluku.
4) Bank Maluku memberikan bukti setoran bank kepada pemohon untuk di bawah ke  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP), sebagai bukti pembayaran retribusi.
5) Petugas informasi memeriksa berkas dan menerima berkas yang telah melakukan pembayaran, untuk diserahkan kepada petugas Front Office.
6) Petugas  Front  Office  melakukan  penginputan  data  sesuai  dengan  izin  yang dimasukkan.
7) Petugas  Back  Office  melakukan  pemeriksaan  pemohon,  penomoran  dan mencetak izin yang diinput.
8) Petugas Back Office menyerahkan izin yang telah dicetak untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
9) Petugas  menerbitkan  izin  dan  menyerahkan  izin  yang  telah  ditanda  tangani pemohon.
Dalam memproses izin pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memakai tiga aplikasi yang digunakan untuk menginput dan mengolah data pemohon yang mengajukan izizn reklame, adalah sebagai berikut:
1) SIMYANDU  (Sistem  Pelayanan  Terpadu)  berasal  dari  Pemerinah  Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2) SICANTIK  (Sistem  Cerdas  Teknologi  Informasi)  berasal  dari  Kementerian Komunikasi dan Informasi.
3) OSS (Online Single Submission) berasal dari lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk memberikan  kelulusan  pada  daetah  dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas disentralisasi (Rudy, 2011).
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  NO.  28  tahun  2009  tentang  pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali  dari  wilayah  daerah  yang  bersangkutan  yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah, retrebusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Salah  satu  upaya  untuk  melihat  kemampuan  daerah  dari  segi  keuangan  daerah dalam  rangka  mengurangi  ketergantungan  tehadap  pemerintah  pusat,  adalah  dengan melihat  komposisi  dari  penerimaan  daerah  yang  ada.  Semakin  besar  komposisi pendapatan  asli  daerah,  maka  semakin  pula  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk
memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli  daerah  terhadap  penerimaan  daerah  maka  ketergantungan  terhadap  pusat  semakin besar.  Sedangkan  dampak  yang  dirasakan  masyarakaat  dengan  adanya  peningkatan penerimaan  pendapatan  asli  daerah  adalah  kelancaran  pembangunan.  Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilita lainnya.
Berikut  adalah  alur  sistem  pelayanan  perizinan  pajak  reklame  pada  Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru:
Gambar 1 Alur Sistem Pelayanan Perizinan Pajak Reklame
Model penelitian ini sebagai berikut:
Gambar 2 Model Penelitian 1. Pemohon 2. Petugas
Indormasi dan Penerima Berkas 3. BAPENDA 4. BANK MALUKU

## 5. FRONT OFFICE
7. Pengesahan 8. Penerbitan
Sumber: DPMPTSP (2019) Pelayanan
6. BACK OFFICE KEPALA Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Reklame (X 1 )
Perizinan Pajak
Reklame (X 2 )
Tabel 1 Penelitian Terdahulu No Nama (Tahun) Judul Hasil Penelitian 1 Dian Oktavia (2018) Analisis  Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di  Kota  Bukittinggi Tahun 2008-2017 Kinerja  pengelolaan  pendapatan  asli  daerah  di  Kota Bukittinggi dari tahun 2008-2017  jika  di  lihat  dari  sisi  efektivitas  ternyata  masih relatif  tinggi.  secara  rata-rata  tingkat  efektifitas  Kota Bukittinggi  adalah  sebesar  79.35%,  hal  ini  menunjukan kinerja pendapatan asli daerah di Kota Bukittinggi sudah efektif. 2 Kusmilawaty (2019) Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame  Pada  Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan 1. Pajak  Reklame  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan reklame  atau  pungutan  daerah  atas  penyelenggaraan reklame
2. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mekanisme pengawasan  pajak  reklame  sudah  dilakukan  dengan maksimal.
3. Potensi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan dikarenakan banyaknya WP yang tidak patuh dengan kewajibannya. 3 Indah Ayu Sulviane (2014) Strategi  Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame Dikabupaten Bogor Penerimaan  pajak  reklame  di  Kabupaten  Bogor  selalu melebihi target yang ditetapkan, Tinggi nya rasio efektivitas pajak  reklame  pada  tahun  2000-2012  terlihat  bisa menunjukan  tingginya  upaya-upaya  yang  sudah  dilakukan oleh  pemerintah  Kabupaten  Bogor  dalam  mengintensifkan pemungutan  pajak  reklame  dan  Persentase  efisiensi  pajak reklame di Kabupaten Bogor pada tahun 2000-2012 terlihat baik.  Tentu  saja  hal  ini  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor jumlah  anggaran,  jumlah  pegawai,  jumlah  peraturan  dan jumlah  wajib pajak yang  mempengaruhi penerimaan  pajak reklame di Kabupaten Bogor. 4 Pulungan (2020) Analisis  Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (Pad)  Kota Medan  Pada  Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Berdasarkan  penelitian  serta  hasil  analisis  yang  penulis uraikan    pada    bab    sebelumnya,  maka    penulis    akan mencoba   untuk    menarik    kesimpulan    mengenai    analisis penerimaan  pajak reklame meningkatkan pendapatan daerah pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota Medan  adalah  kontribusi  penerimaan  Pajak  reklame  pada Badan Penerimaan Pajak dan  Retibusi Daerah Kota Medan dalam  meningkatkan  PAD  masih  sangat  kurang.  Hal  ini disebabkan  oleh  realisasi  penerimaan  pajak  reklame pada badan  pengelola  pajak  dan retribusi belum  mencapai  target dan  tidak  efektif  dimana  penyebab  realisasi  penerimaan pajak  reklame tidak  mencapai  target  yaitu peraturan  baru memberatkan    pengusahaan    reklame,    seperti    tidak bolehnya  di  trotoar,  badan  jalan  dan  harus  di tanah  milik sendiri  menyebabkan  terbenturnya  pengusaha    reklame mendapatkan izin  tempatnya.  Adapun  yang  menyebabkan kepatuhan  wajib pajak  reklame  masih  minim di  sebabkan oleh    kurangnya  penindakan    dan  pengawasan    yang dilakukan   oleh Satpol   PP,   tingkat   kesadaran pengsaha reklame  masih  kurang,  Kurang  optimalnya  bagi  petugas pajak  Dalam  menghimbau  wajib  pajak,    banyaknya    wajib pajak    yang    tidak      melaporkan,      masyarakat      masih mengharapkan      adanya      pemutihan      tunggakan      pajak reklame.
.
Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini, sebagai berikut:
H1: Pajak reklame secara parsial berpengaruh posistif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
H2: Perizinan  pajak  reklame  secara  parsial  berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan pendapatan asli daerah.
H3: Pajak  reklame  dan  perizinan  pajak  reklame  berpengaruh  positif  secara  simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.  Rancangan  penelitian  merupakan  suatu  cara  atau  teknik  yang  dapat  membantu Peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Peneliti melakukan perlakuan dalam  pengumpulan  data,  dengan  mengedarkan  kuesioner,  (Sugiyono,  2009). Sedangkan  metode  analisis  data  dilakukan  melalui  pendekatan  deskriptif  kuantitatif, yaitu  mengubah  data  kualitatif  menjadi  suatu  ukuran  data  kuantitatif  yang  bertujuan memperoleh gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi.
Sumber  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  dari pengamatan  langsung  pada  instansi  tempat  Peneliti  melakukan  penelitian.  Dalam penelitian ini Peneliti memperoleh data primer dari instansi tempat Peneliti melakukan penelitian penyebaran kuesioner. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan  dari  pengamatan  langsung  pada  instansi  tempat  Peneliti  melakukan penelitian. Dalam penelitian ini Peneliti memperoleh data primer dari instansi tempat Peneliti  melakukan  penelitian  penyebaran  kuesioner. Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  pegawai  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Aru. Teknik  Non  Probability  Sampling  yang  digunakan  dalam  pengambilan  sampel  pada penelitian  ini  lebih  tepatnya  dengan  menggunakan  teknik  purposive  sampling. Pengertian  purposive  sampling  menurut  Sugiyono  (2009)  adalah  teknik  penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten di bidangnya.
Sampel dalam penelitian adalah Pegawai  pada Sekertariat  berjumlah 11  orang, Bidang  Pendapatan  Daerah  Non  PBB  berjumlah  10  orang,  Bidang  Penagihan, Pembukuan  dan  Pelaporan  berjumlah  20  Orang,  pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Alasan pemilihan sampel adalah karena dalam fungsi kerja dan tanggungjawab dalam proses kerja sangat berkaitan antara bidang yang satu dengan bidang yang lain. Sehingga jumlah sampel  dalam penelitian ini adalah berjumlah 41 orang.
Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Operasional Variabel Variabel Indikator Penelitian Skala Pajak Reklame (X 1 )
Sumber:
Mahmudi (2010) 1. Prinsip Elastisitas Ordinal 2. Prinsip Keadilan
3. Prinsip Kemudahan Administrasi
4. Prinsip Berketerimaan Politis
5. Prinsip Nondistrosi Terhadap Perekonomian
Perizinan Pajak Reklame (X 2 )
Sumber: Perda No 5 Tahun 2017
1. Kepatuhan Administrasi Ordinal 2. Hak yang di peroleh pemegang izin 3. Kewajiban yang harus dipenuhi
4. Sanksi terhadap penyalagunaan pemberian izin Pendapatan Asli Daerah (Y)
Sumber: Halim (2012) 1. Hasil Pajak Daerah Ordinal 2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan

## 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Regresi  linear  berganda  yaitu  suatu  model  linear  regresi  yang  variabel dependennya merupakan fungsi linear dari beberapa variabel bebas.
Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 3 Hasil uji analisis regresi linear berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,342 1,006 ,340 ,736 Pajak Reklame ,209 ,052 ,158 4,035 ,000 Perizinan Pajak 1,095 ,047 ,904 23,149 ,000
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel 3 diatas untuk mengetahui persamaan regresi linear berganda dengan rumus: Y = α + β1X1 + β2X2 + e. Maka diketahui bahwa dalam penelitian ini Analisis  regresi  linear  berganda  ini  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS didapatkan persamaan seperti terlihat pada tabel Tabel 3 diatas sebagai berikut: Y = 0,342 + 0,209 + 1,095 + e.
Koefisien  regresi  pajak  reklame  (X1)  sebesar  0,209  menunjukkan  besarnya pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah searah (positif), artinya jika indeks pajak reklame meningkat 1% akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,209. begitu juga dengan koefisien regresi perizinan pajak reklame (X2) sebesar 1,095 menunjukkan besarnya perizinan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah searah (positif), artinya jika indeks perizinan pajak reklame meningkat 1% akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 1,095.
Y = α + β1 X 1 + β2 X 2 + e

## Uji T-Test (Parsial)
Tabel 4 Hasil uji t-test (parsial)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) ,342 1,006 ,340 ,736 Pajak Reklame ,209 ,052 ,158 4,035 ,000 Perizinan Pajak 1,095 ,047 ,904 23,149 ,000
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  4  uji  parsial  diatas  untuk  mengetahui  pengaruh  parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, diketahui untuk nilai t  hitung  variabel  X1  sebesar  4,035  lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  sebesar  1.68709 diperoleh dari (df = 41 – 3 – 1 = 37), dengan tingkat signifikan α = 5% (0,05), maka diketahui bahwa nilai signifikan variabel X1 0,000 lebih kecil dari p value 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Ho di tolak dan H1 diterima dalam penelitian ini searah positif. Maka  pajak  reklame  berpengaruh  signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Sedangkan  untuk  menguji  secara  parsial  variabel  X2  terhadap  variabel  Y diketahui nilai t hitung 23,149 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.68709 diperoleh dari (df = 41 – 3 – 1 = 37), dengan tingkat signifikan α = 5% (0,05), maka diketahui bahwa  nilai  signifikan  variabel  X2  0,000  lebih  kecil  dari  p  value  0,05.  Dapat disimpulkan bahwa Ho di tolak dan H2 diterima dalam penelitian ini searah positif. Maka  perizinan  pajak  reklame  berpengaruh  signifikan  terhadap  pendapatan  asli daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

## Uji F-Test (Simultan)
Tabel 5 Hasil F-test (simultan) ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 370,757 2 185,378 365,146 ,000 b Residual 19,292 38 ,508 Total 390,049 40 a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah b. Predictors: (Constant), Perizinan Pajak, Pajak Reklame
Sumber: Data diolah, 2022
Tabel  5  diatas  merupakan  hasil  pengujian  f-test  uji  simultan  menggunakan program  SPSS  untuk  menguji  secara  simultan  (bersama-sama)  variabel  independen mempengaruhi variabel dependen maka dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan H3 diterima, dapat dikatakan bahwa kedua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dengan nilai F hitung sebesar 365,146 lebih  besar dari nilai  F tabel  sebesar 3.24 nilai  F tabel  di  peroleh dari nilai df1 = 3 – 1 = 2 dan df2 = 41 – 3 = 38 (pada nilai distribusi F tabel df probabilita = 0,05) maka Ho ditolak dan H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan pajak
reklame  dan  perizinan  pajak  reklame  signifikan  mempengaruhi  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

## Koefesien Determinasi
Tabel 6 Hasil uji Koefesien determinasi (R 2 ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,975 a ,951 ,948 ,713 1,352 a. Predictors: (Constant), Perizinan Pajak, Pajak Reklame b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai hitung Koefisien determinasi (lihat pada kolom adjusted R square) dapat menjelaskan variabel dependen apabila (R2) lebih besar dari  50%.  Dalam  penelitian  ini  koefisien  determinasi  (R2)  sebesar  0,948  atau  sebesar 94,8%, maka tingkat kepercayaan atau kontribusi ketiga variabel independen yakni X1 (pajak  reklame),  X2  (perizinan  pajak  reklame),  berpengaruh  terhadap  variabel  Y (pendapatan asli daerah) sebesar 94,6% sedangkan sebesar 5,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  di  lakukan  maka  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Pajak reklame secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian SPSS diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 4,035 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.68709 dan tingkat signifikan 0,000 lebih  kecil  dari  0,05.  Maka  peningkatan  pajak  reklame  akan  memberikan  kontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru.
Perizinan  pajak  reklame  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap pendapatan  asli  dibuktikan  dengan  hasil  pengujian  menggunakan  program  SPSS diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 23,149 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.68709 dan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatan bahwa apabila ada peningkatan dalam perizinan pajak reklame memberikan kontribusi terhadap pemasukan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru.
Pajak reklame dan perizinan pajak reklame bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah seperti yang ditunjukkan dalam hasil  analisis  uji  F  bahwa  nilai  f  hitung  sebesar  365,146  lebih  besar  dari  nilai  F  tabel sebesar  3.24.  dengan  pengaruhnya  terhadap  pendapatan  asli  daerah  melalui  hasil koefesien  determinasi  r 2 sebesar  94,6%,  dan  sebesar  5,6%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

## REFERENSI
Abdul  Halim.  2012.  Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Edisi  4; Selemba Empat. Jakarta.
Agung, Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan. Atik, dan Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual,  penerapan  citizen’s  charter  dan  standar  pelayanan  minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Direktorat  Jenderal  pajak,  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
Hanif, Nurcholis.  2007.  Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah. Grasindo.
Jakarta.
Herlina, Rahman. 2005. Pendapatan Asli Daerah. Jakarta : Arifgosita.
Himpunan  Peraturan  Perundang-undang  Republik  Indonesia.  2015.  Undang-undang Pemerintah Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun  2003  tentang Pelayanan Publik.
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta; Penerbit Erlangga. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Midiyati,  Meilyna  Nurmayasari.  2015.  Analisis  Efektivitas  dan  Efisiensi  Pemungutan Pajak  Reklame  serta  Kontribusinya  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  (Studi Kasus pada DPKAD Kota Semarang). Jurnal Penelitian.
Mitra Wacana Media. 2011. Undang-Undang Pajak Lengkap, Jakarta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru nomor 5 tahun 2017 tentang pajak reklame. Prakosa, Kesit Bambang. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. UII Pres. Yogyakarta.
Purnamawati,  I Gusti Ayu. 2014. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua. Pandecta: Research Law Journal. Volume 9 Nomor 1.
Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Kemungkinan  Terdeteksi  Kecurangan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Resmi,Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta Rudy Badrudin. 2011. Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta. Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Sinambela, Lijan Poltak.Dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:Bumi Aksara. Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011 .Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:Bumi Aksara. Soemitro, Rocmat. 2011. Asas dan Dasar Perpajakan. Rafika Aditama, Bandung. SPSS versi 20.0 (Statistical Product and Service Solution) Sugiono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D. Alfabeta:Bandung Sjafrizal.  2014.  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dalam  Era  Otomi,  Rajawali  Pers,
Jakarta.
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah.
Waluyo dan Wirawan. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta Selatan. 392 hlm.
Yuliati. 2000. Akuntansi sektor public cetakan kelima, salemba empat, Jakarta