Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang ( Money Politic ) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024
Hanifah Putri Junaedi *, Tiara Catur Wulandari, Andini Putri Utami, Intan Wedia Putri, Indah Wedia Putri, & Yenny Fitri Z
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat *Email Korespondensi: putrihanifah686@gmail.com

## ABSTRACT
Keywords Community  service  activities  aim  to  provide  the  community  with  a proper  understanding  of  the  law  regarding  the  practice  of  money politics. The dissemination was conducted on February 8, 2024, at 2:00
PM  local  time  at  a  coffee  shop  in  Ibuh  Village  and  on  February  13, 2024,  at  10:00  AM  local  time  at  Mitra  Vocational  School,  West Payakumbuh Subdistrict, Payakumbuh City, West Sumatra Province. The  purpose  of  the  dissemination  is  to  raise  awareness  among  the community and first-time voters about the dangers of money politics, its  forms,  potential  sanctions,  and  the  process  for  reporting  such criminal acts. The activity has successfully enhanced the community's understanding  of  the  difficulty  in  proving  money  politics  cases. Conclusions  drawn  from  the  community's  perceptions  include  the majority acknowledging the existence of money politics, recognizing it as an electoral crime, and considering it a cultural norm in Indonesia. Factors influencing these perceptions  include individuals' experiences with money politics, their knowledge of such practices, and the political climate  during  elections.  While  some  respondents,  particularly  those under 20 years old, view money politics as a normal part of elections, they also realize its detrimental effects on the integrity of elections in Indonesia.
Money Politics, Solutions, Public
BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No.2, 2024, pp. 193-202 eISSN 2721-6381

## Article History
Received : 3/17/2024 / Accepted : 4/4/2024/ First Published: : 4/7/2024

## To cite this article
Junaedi, H. P., Wulandari, T., Utami, A. P., Putri, I. W., Putri, I. W., & Fitri Z, Y. (2024). Problematika Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Politik  Uang  (Money  Politic)  dalam  Pemilu  Legislatif  Tahun 2024 . BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 6(2), 193 - 202.
© The Author(s)2024
. This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license
Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/BERDAYA
ABSTRAK Profil Penulis
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  dilakukan  untuk memberikan pemahaman tentang hukum yang benar terkait praktik  politik  uang  kepada  masyarakat.  Sosialisasi dilaksanakan  pada  8  Februari  2024  pukul  14.00  WIB  di warung  kopi  Kelurahan  Ibuh  dan  pada  13  Februari  2024 pukul  10.00  WIB  di  SMK  Mitra,  Kecamatan  Payakumbuh Barat,  Kota  Payakumbuh,  Provinsi  Sumatera  Barat.  Tujuan sosialisasi  adalah  agar  masyarakat  dan  pemilih  pemula memahami  bahaya  politik  uang,  bentuk-bentuknya,  sanksi yang  dapat  diberikan,  serta  cara  pelaporan  tindak  pidana politik  uang.  Kegiatan  ini  berhasil  meningkatkan pengetahuan  masyarakat  tentang  kesulitan  membuktikan kasus  politik  uang.  Kesimpulan  dari  persepsi  masyarakat adalah  mayoritas  mengetahui  praktik  politik  uang, menyadari  bahwa  itu  adalah  tindak  pidana,  dan menganggapnya sebagai budaya di Indonesia. Faktor-faktor yang  memengaruhi  persepsi  masyarakat  meliputi pengalaman  individu  terhadap  politik  uang,  pengetahuan yang dimiliki tentang praktik politik uang, dan situasi  saat Pemilu.  Meskipun  sebagian  responden,  terutama  yang berusia  di  bawah  20  tahun,  menganggap  politik  uang sebagai  hal  yang  normal  dalam  pemilihan  umum,  mereka juga  menyadari  bahwa  hal  tersebut  dapat  merusak integritas pemilu di Indonesia.
Hanifah Putri Junaedi, Tiara Catur Wulandari, Andini Putri Utami, Intan Wedia Putri, Indah Wedia Putri, Yenny Fitri Z Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
Coresponding Author
: putrihanifah686@gmail.com
Reviewing Editor
Kata Kunci: Politik Uang, Penyelesaian, Masyarakat
Maya Mustika, STIE Indonesia
Jakarta

## PENDAHULUAN
Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 menyoroti tindak pidana politik uang  dalam  pemilu  yang  dapat  dilihat  dari  diskusi  publik  mengenai  politik  uang.  Tindak pidana  politik  uang  dalam  pemilu  dapat  dilihat  dari  perbincangan  hangat  masyarakat mengenai  politik  uang.  Kata  politik  uang  sudah  sangat  dikenal  di  kalangan  masyarakat, namun  mengensai  arti,  maksud  dan  tujuannya  masih  terdapat  perbedaan  pendapat  di kalangan  masyarakat  itu  sendiri.  Politik  uang  yang  sering  dikaitkan  dengan  praktik  yang dikenal  dengan  istilah  "vote  buying"  dalam  sebuah  transaksi,  sehingga  seorang  individu, sekelompok individu, atau partai politik yang telah memberikan uang akan menerima uang dari pihak-pihak yang telah menerima uang tersebut. Sehinggga menjadi sebuah tanggung jawab  bersama,  terutama  dikalangan  mahasiswa  hukum  untuk  lebih  gencar  memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait tindak pidana politik uang yang terjadi pada pemilu tahun 2024.

## Hanifah Putri Junaedi et al.
Biang  utamanya  politik  uang  pemilu  di  Indonesia  adalah  karena  bangunan  sistem  pemilu yang  diadopsi  sealama  ini  adalah  sistem  proporsional  dengan  penentuan  calon  terpilih berdasarkan  suara  terbanyak  (open  list).  Sistem  ini  pada  gilirannya  melahirkan  sistem pemilu  liberal  yang  menitikberatkan  pada  kekuatan  individu  Caleg  dan  menafikan  peran partai politik (parpol). Peran parpol hanya sekedar dijadikan kendaraan politik, selebihnya kompetisi dalam pemilu tahun terjadi antar Caleg. Padahal asas sistem pemilu proporsional adalah  mengutamakan  peran  parpol.  Seharusnya  kompetisi  dalam  sistem  ini  adalah kompetisi  antar  parpol.  Konsekuensinya  tema  dalam  kampanye  adalah  memperdebatkan ide, gagasan, visi, misi dan program parpol. Bukan hanya siasat Caleg untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dengan mengandalkan uang dan popularitas.
Faktor  Penyebab  sulitnya  pembuktian  mengenai  kebenaran  telah  terjadi  politik  uang sehingga  kasusnya  tidak  sampai  ke  pengadilan  adalah  kurang  efektifnya  peraturan  yang mengatur  mengenai  politik  uang  sekalipun  telah  ada  undang  undang  pemilu  dimana didalam  juga  telah  terdapat  perumusan  mengenai  politik  uang  beserta  sanksi  yang  dapat dikenakan  terhadap  pelakunya,  namun  dalam  pelaksanaanya  ternyata  masih  menghadapi kendala, yaitu mengenai masalah pembuktiannya.
Sosialisasi kepada Masyarakat yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sebagai  perguruan  tinggi  yang  bergerak  dibidang  hukum  turut  berperan  untuk mengsosialisasikan  tentang  politik  uang  sebagai  wujud  nyata  membangun  kesadaran masyarakat  melalui  strategi  sosialisasi  masyarakat.  Sosialisasi  kepada  masyarakat  dalam bentuk nyata diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk upaya strategis dalam memberitahu Masyarakat mengenai peraturan yang mengatur politik uang.

## Sasaran Kegiatan
Kegiatan  sosialisasi  dilakukan  terhadap  sejumlah  perwakilan  Masyarakat  dengan  total Masyarakat  yang  hadir  29  orang  di  dua  tempat  yang  berbeda  dan  latar  belakang  yang berbeda,  mulai  dari  unsur  pemuda  dan  pedagang.  Sasaran  dari  kegiatan  pengabdian  ini adalah  memberikan  pemahaman  dan  sosialisasi  hukum  yang  benar  terhadap  Masyarakat atas praktik politik uang yang beredar di lingkungan Masyarakat.

## Masalah yang ingin dipecahkan
Kegiatan  sosialisasi  ini  dilaksanakan  oleh  mahasiswa  peserta  Kawal  Pemilu  Bersih Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Barat  tahun  2024,  kelompok  21  Kecamatan Payakumbuh  Barat.  Kecamatan  Payakumbuh  Barat  dengan  letak  geografis  yang  berada  di pusat kota dan mayoritas penduduk berkerja di sektor perdagangan memiliki potensi yang cukup  besar  menjadi  sasaran  calon  legislative  untuk  melakukan  praktik  politik  uang. Sehingga dikhawatirkan hal ini menjadi potensi Masyarakat menerima politik uang dengan alasan ketidaktahuan akan hukum yang dilarang.

## MATERI DAN METODE

## Materi
Kegiatan  Kawal  Pemilu  Bersih  ini  mengambil  topik  Problematika  Penyelesaian  Perkara Tindak  Pidana  Politik  Uang.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  diskusi  dan  tanya
jawab, peserta kegiatan ini terdiri dari masyarakat pemilih pemula dan pedagang yang akan melakukan  pemilihan  pada  tahun  ini.  Materi  yang  diberikan  yaitu  pengetahuan  tentang bahaya  politik  uang,  bentuk-bentuk  politik  uang,  sanksi  politik  uang  dan  cara  pelaporan tindak pidana politik uang.

## Metode
Kegiatan  sosialisasi  dilakukan  dengan  metode  penyampaian  materi,  diskusi,  dan  tanya jawab  tentang  praktik  tindak  pidana  politik  uang.  Sebelumnya,  kelompok  Kawal  Pemilu Bersih di Kecamatan Payakumbuh Barat melakukan persiapan dengan melakukan observasi dan  survey  untuk  menilai  pemahaman  masyarakat  tentang  politik  uang.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  banyak  masyarakat  yang  belum  memahami  tentang  politik  uang, sehingga  kelompok  ini  memilih  untuk  membahas  tema  yang  berkaitan  dengan ketidaktahuan  tersebut.  Kegiatan  sosialisasi  dilaksanakan  pada  tanggal  8  dan  13  Februari 2024 di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dihadiri oleh  29  orang  perwakilan  masyarakat.  Selama  pelaksanaan,  masyarakat  menunjukkan kurangnya minat terhadap materi sosialisasi karena sudah menganggap praktik politik uang sebagai  hal  yang  lazim  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Pola  pikir  ini  telah  merasuki masyarakat  sehingga  mereka  enggan  menyadari  bahayanya  politik  uang.  Pada  tahap evaluasi  dan  pelaporan,  tim  pengabdian  akan  mengevaluasi  pemahaman  masyarakat terhadap  materi  yang  disampaikan  dan  berupaya  meningkatkan  hasil  dari  kegiatan sosialisasi tersebut.

## Waktu dan Lokasi Pelaksanaan
Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  hari  kamis  08  Februari  2024  pukul  14.00  WIB  dan  13 Februari  2024 pukul  10.00 WIB. Kegiatan ini  dilaksanakan di warung kopi  kelurahan ibuh dan  di  SMK  Mitra,  Kecamatan  Payakumbuh  Barat,  Kota  Payakumbuh,  Provinsi  Sumatera Barat.

## HASIL DAN EVALUASI

## Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  menggunakan  strategi  sosialisasi  karena  dianggap sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemilu dan penyimpangan  yang  terkait  dengan  politik  uang.  Telah  diketahui  bahwa  sosialisasi memainkan  dua  peran  penting  dalam  kehidupan  kita:  pertama,  sosialisasi  memberikan informasi  yang  dibutuhkan  masyarakat  untuk  memilih,  dan  kedua,  sosialisasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam interaksi sosial seperti politik uang. Karena  tatanan  sosial  dalam  masyarakat  yang  tidak  memiliki  sosialisasi  hanya  dapat bertahan  selama  satu  generasi  sebelum  akhirnya  lenyap.  Sosialisasi  pemilu  dimaksudkan untuk  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya  hak  mereka  untuk memilih pemimpin negara. Dengan demikian, masyarakat sadar akan hak-hak warga negara untuk  memilih  pemimpin  negara.  Untuk  mengurangi  pelanggaran,  pengetahuan  tersebut dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk  berintegrasi  kembali  ke  dalam  keluarga  dan masyarakat.

## Hanifah Putri Junaedi et al.
Di  Indonesia,  pemilu  dijadwalkan  pada  tanggal  14  Februari  2024.  Langkah  awal  dalam kegiatan sosialisasi ini adalah proses observasi dan survei peserta. Selain itu, brainstorming dilakukan  dengan  mengadakan  sesi  tanya  jawab  tentang  apa  itu  pemilu,  sebelum menyampaikan materi.
Sebelum  materi  dipresentasikan,  tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk  mengumpulkan pendapat  dan  komentar  dari  para  peserta.  Hal  ini  juga  dilakukan  untuk  mengukur pemahaman  dasar  para  peserta  mengenai  pemilu  dan  politik  uang.  Ditemukan  bahwa brainstorming ini bermanfaat untuk membuat beberapa peserta penasaran dengan jenis-jenis penyimpangan  pemilu  yang  terjadi.  Setelah  proses  brainstorming  selesai,  tim  mulai menyampaikan materi mengenai politik uang dan pemilihan umum.
Materi  yang  disampaikan  adalah  penjelasan  tentang  peranan  hukum  dalam  mencegah praktek politik uang dan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang. Hukum sebagai  salah  satu  instrumen  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat,  salah  satu  fungsi hukum  adalah  sebagai  alat  untuk  melakukan  rekayasa  kehidupan  sosial  masyarakat  (law asatol  of  social  engineering)  artinya  melalui  hukum  kehidupan  masyarakat  yang  dicita- citakan  dapat  diarahkan  dan  diciptakan.  Jika  demikian  adanya,  maka  keinginan  untuk menciptakan institusi partai politik dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan bebas dari  praktek  money  politic  seharusnya  bisa  dilakukan  dengan  cara  menciptakan  dan membuat  peraturan  hukum  yang  mengarah  pada  tercapainya  tujuan  tersebut.  Secara eksplisit  UU  Partai  Politik  telah  mengatur  mengenai  larangan-larangan  bagi  bagi  partai politik  Indonesia.  Undang-undang  nomor  2  tahun  2008  tentang  partai  politik  secara  tegas mengatakan  bahwa  partai  politik  dilarang  melakukan  kegiatan  yang  bertentangan  dengan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  dan  peraturan  perundang- undangan (Mooduto & Huda, 2021).
Money  politic  jelas  merupakan  sesuatu  yang  dilarang  menurut  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesai.  Pada  level  institusi  partai,  pelanggaran  atas  larangan  bagi  partai untuk  melakukan  kegiatan  yang  bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  dan  peraturan  perundang-undangan  akan  berakibat  pada penjatuhan  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  48  ayat  (2)  dan  (3)  UU  Partai  Politik. Begitu pula Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu secara gamblang melarang adanya praktik money politic ini sebagaimana tercantum dalam pasal 28 ayat (1) dan pasal 280 ayat (1) hurif j Undang-undang pemilu (Chandra & Ghafur, 2020).
Hukum  yang  menjadi  landasan  peraturan  pemilihan  umum  di  indonesia  adalah  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjadi  dasar  konstitusional  bagi penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia. Pasal pasal terkait pemilihan umum diatur dalam UUD 1945, anatara lain pasal 22E hingga pasal 22H (Salampessy, 2023).
Di sisi lain ternyata banyak kandidat atau calon anggota legislatif dan eksekutif yang sangat membutuhkan  sekali  suara  meraka  ketika  diadakan  pemilihan  umum.  Dua  kepentingan yang  kemudian  menyatu  menjadi  satu  kepentingan  itulah  yang  kemudian  memunculkan adanya praktik politik uang, di sisi lain mungkin bagi masyarakat hal itu dianggap sebagai pendapatan  tambahan.  Kapan  lagi  akan  memanfaatkan  mereka  kalau  tidak  sekarang  ini ketika  mereka  membutuhkanpartisipasi  dan  sumbangan  suara  rakyat.  Masalahnya kemungkinan lain akan terjadi ketika meraka sudah terpilih baik sebagai anggota DPR atau
DPRD  dan  bahkan  Kepala  Daerah-Wakil  Kepala  Daerah  ada  kecenderungan  meraka  akan lupa kepada rakyat beserta janji-janjinya ketika kampanye dahulu (Sugiharto, 2021).
Sesi  penyampaian  materi  berikutnya  adalah  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Money  Politic.  Tindak  Pidana  pemilu  adalah  tindak  pidana  pelanggaran  atau  kejahatan terhadap  ketentuan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  7 tahun  2017  tentang  pemilihan  umum  dan  Undang-undang  nomor  8  tahun  2012  tentang pemilihan  umum  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD.  Didalam  tindak  pidana  money  politic lembaga  pengawas  paling  bawah  yang  bisa  meneruskan  laporan  tindak  pidana  money politic  ke  kepolisian  adalah  pengawas  tingkat  kecamatan  (Panwaslu  Kecamatan)  (Solekha, 2020).
Politik Uang adalah praktik yang melanggar hukum di Indonesia, bahkan si penerima bisa menerima hukuman. Praktik Politik Uang tidak hanya masif selama pemilu legislatif tingkat Nasional, tetapi juga menjadi fitur utama kontestasi elektoral ditingkat pemilihan eksekutif didaerah (Muhtadi, 2020).
Dalam  melakukan  kegiatan  penegakan  hukum,  ada  tiga  hal  yang  harus  diperhatikan. Pertama, Rechtssicherheit atau kepastian hukum, yang melindungi pengadil dari kesalahan Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkan dalam situasi  tertentu,  sehingga  masyarakat  mengharapkan  keamanan.  Kedua,  Zweckmassigkeit atau  kemanfaatan,  yang  menjadi  harapan  Masyarakat  dalam  penegakan  hukum  Karena hukum dibuat untuk manusia, pelaksanaannya harus menguntungkan Masyarakat. Ketiga, Gerechtigkeit  atau  keadilan,  yang  harus  diterapkan  secara  komutatif  dan  tersebar  dalam pelaksanaan hokum (Pirmansyah, 2023).
Salah satu kesulitan untuk menghilangkan praktik money politic adalah adanya sifat saling menguntungkan antara si pemberi dan si penerima. Bagi masyarakat yang menerima money politic  menganggap  bahwa  hal  itu  merupakan  sesuatu  yang ”konkrit”  yang  bisa mereka terima  dari  para  wakilnya.  Sikap  demikian  terjadi  karena  masyarakat  sudah  sangat  apatis akan realisasi atas janji para calon anggota dewan dalam kampanye yang selalu mengatakan akan  bekerja  memperbaiki  nasib  rakyat  jika  kelak  mereka  terpilih,  namun  faktanya  selalu bertolak  belakang.  Sangat  sedikitnya  realisasi  janji  para  wakil  rakyat  dalam memperjuangkan  nasib  rakyat  telah  menjadi  sebab  bagi  mayoritas  rakyat  untuk  memilih dalam pemilu berdasarkan besaran uang atau barang yang ia terima para kontestan.
Penindakan  Pelanggaran  Dan  Penyelesaian  Sengketa  menjelaskan  bahwa  Permasalahan dalam penindakan money politic oleh calon anggota legislatif salah satunya adalah kesulitan untuk  menjerat  pelaku  money  politic,  baik  pihak  yang  membagi-bagikan  uang/barang maupun  pihak  yang  memberi  perintah  dan  menyuplai  uang/barang  kepada  perantara untuk  dibagikan  kepada  warga.  Mekanisme  praktik  pemberian  uang  atau  materi  lainnya tidak  secara  langsung  diberikan  oleh  caleg  atau  tim  kampanye  kepada  pemilih  sehingga terdapat  kesulitan  untuk  menjerat  caleg  yang  melakukan  money  politic.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  memberikan  celah  bagi  para pelaku money politic pada pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Solekha, 2020).
Menurut  Indriyanto  Seno  Adji  walaupun  andai  kata  perbuatan  itu  secara  formil  tidak terbukti bersifat melawan hukum, namun secara materil harus dianggap sebagai perbuatan

## Hanifah Putri Junaedi et al.
yang  melawan  hukum  sehingga  pelakunya  harus  tetap  dapat  diberikan  hukuman. Sehubungan  dengan  pemikiran  Indriyanto  Seno  Adji  di  atas,  maka  terdapat  tiga  hal  yang perlu  dipertimbangkan  mengenai  pembuktian  dalam  kasus  politik  uang.  Pertama  yaitu mengenai alat bukti yang bersifat formil bahwa seseorang telah memberikan hadiah ataupun perjanjian  kepada  orang  lain,  dan  sebaliknya  juga  dari  pihak  penerima  hadiah  ataupun perjanjian,  Dalam  hal  tidak  dapat  ditemukannya  alat  bukti  formil,  misalnya  Kwitansi ataupun  Surat  Tanda  Penerimaan  suatu  barang,  hendaknya  hal  tersebut  tidak  dijadikan dasar penghapusan pidana bagi  seseorang yang telah melakukan politik uang. Pengakuan para  saksi  di  bawah  sumpah  kiranya  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  materil  yang menentukan. Hal kedua adalah mengenai orang yang menerima hadiah ataupun perjanjian hendaknya diperlakukan hanya sebatas sebagai saksi di bawah sumpah yang dijamin tidak akan  dijadikan  tersangka  ataupun  terdakwa.  Apabila  para  saksi  tersebut  tidak  dijamin bahwa  mereka  tidak  akan  dijadikan  tersangka/terdakwa,  maka  terdapat  kemungkinan antara  mereka  yang  menerima  hadiah  ataupun  perjanjian  dengan  orang  yang  memberi hadiah  ataupun  perjanjian  bersepakat  untuk  menyangkal  terjadinya  serah  terima  hadiah ataupun perjanjian tersebut, sehinnga akan menyulitkan pembuktian. Hal ketiga yang juga sangat  penting  adalah  jaminan  dilindunginya  para  saksi  dari  ancaman  kekerasan  yang kemungkinan akan dilakukan oleh pihak pemberi hadiah (Sriyanto, 2003).

## Gambar 1.
Pemberian materi sosialisasi
Kegiatan  yang  bertemakan  Problematika  Penyelesaian  Kasus  Politik  Uang  (Money  Politic) ini  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  akan  pentingnya  pemilu yang  bersih  dan  bebas  dari  politik  uang.  Diharapkan  dengan  mengedukasi  masyarakat tentang hukum pemilu dan peraturan pemilihan umum UU No. 7 Tahun 2017, masyarakat akan  mendapatkan  pemahaman  tentang  pemilu  dan  dapat  menunjukkan  frekuensi pelanggaran  politik  uang  serta  jenis  dan  konsekuensi  dari  politik  uang.  Selain  itu,  dalam rangka  mewujudkan  pemilu  yang  bebas  dan  adil,  diharapkan  masyarakat  dapat memaksimalkan  fungsinya  dengan  memberikan perhatian  terhadap  kuantitas  pelanggaran pemilu.  Proses  sosialisasi  Kegiatan  pencegahan  Tindak  Pidana  Politik  Uang  dilakukan dengan  metode  penyuluhan  dan  edukasi  kepada  masyarakat,  dimana  masyarakat  sebagai pemilih perlu mendapatkan perhatian. Melalui upaya ini diharapkan masyarakat baik laki- laki  maupun  perempuan,  orang  tua,  dan  semua  profesi  sadar  akan  bahaya  praktik  politik uang.

## Gambar 2. Foto Bersama
Masyarakat yang menjadi sasaran pengabdian ini kemudian akan menjadi masyarakat yang lebih  peka  dan  kontestasi  demokrasi  dan  sekaligus  menjadi  pengawas  partisipatif  guna menjadikan  pemilua  yang  berintegritas,  mencegah  terjadinya  politik  uang,  mendorong pasrtisipasi  masyarakat,  meningkatkan  kualitas  demokrasi  dan  membentuk  karakter  serta kesadaran  bahaya  politik  uang  kepada  masyarakat.  Untuk  dapat  berperan  aktif  dalam mewujudkan cita-cita mulia negara demokrasi, masyarakat yang mengikuti penyuluhan ini dapat  berperan  dalam  pengawasan  pemilu  untuk  memberikan  informasi  mengenai pelanggaran pemilu.

## Evaluasi Kegiatan
Beberapa  catatan  penting  yang  menjadi  evaluasi  dari  kegiatan sosialisasi  ini  adalah waktu yang  terbatas  dan  keadaan  cuaca  pada  saat  itu  hujan  deras.  Membahas  tentang  tindak pidana  politik  uang  butuh  waktu  yang  lebih banyak  agar  bisa  dipahami  secara  maksimal. Selanjutnya  keadaan  cuaca  yang  kurang  mendukung  menyebabkan  jumlah  masyarakat banyak yang tidak hadir di lokasi.
Tabel 1.

## Aktivitas Kegiatan
Pembicara Materi Jam Hanifah Putri Junaedi Pemilu dan Bahaya Politik Uang 14.10-14.20 Tiara Catur Wulandari Bentuk dan Sanksi Politik Uang 14.20-14.30 Andini Putri Utami Motivasi Untuk Memilih 14.30-14.40 Intan Wedia Putri Pemandu diskusi dan Tanya Jawab 14.40-15.40 Indah Wedia Putri Penutup dan Kesimpulan 15.40-16.00

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  tentang  tindak pidana  politik  uang  di  kecamatan  payakumbuh  barat  dapat  disimpulkan  bawa  kegiatan yang dilakukan telah menambah dan meningkatkan pengetahuan Masyarakat terkait betapa sulitnya  membuktikan  kasus  politik  uang.  Dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  persepsi masyarakat  terhadap  normalisasi  praktik  politik  uang  dalam  Pemilu  di  Indonesia  sebagai berikut:  Pertama,  Mayoritas  responden  mengetahui  telah  terjadi  politik  uang,  mengetahui bentuk/jenis  politik  uang,  dan  mengetahui  bahwa  hal  tersebut  merupakan  suatu  tindak pidana atau kejahatan Pemilu. Responden menganggap bahwa politik uang sudah menjadi budaya di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persepsi responden meliputi faktor pada diri responden (pengalaman responden terkait politik uang); faktor pada sasaran atau objek (kesamaan pengetahun responden tentang praktik politik uang); dan faktor situasi/konteks (politik  uang  marak  terjadi  pada  saat  Pemilu);  Kedua,  Responden  memiliki  persepsi  yang cenderung  berimbang  tentang  apakah  setuju  atau  tidak  bahwa  politik  uang  merupakan praktik yang normal dalam Pemilu di Indonesia dan apakah hal tersebut dapat menciderai integritas  Pemilu  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahawa  masih  terdapat  responden dengan umur yang relatif lebih muda (di bawah 20 tahun) yang menganggap bahwa politik uang  merupakan  praktik  yang  normal  dalam  pemilihan  umum  di  Indonesia  meskipun mereka menyadari hal tersebut dapat menciderai integritas pemilihan umum di Indonesia.

## Saran Kegiatan Lanjutan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tentang tindak pidana politik uang adalah bagian penting yang telah dilakukan, untuk membantu menekan jumlah tindak  pidana  politik  uang.  Mengingat  masyarakat  merupakan  basis  pemilih  yang  masih perlu  banyak  pemahaman  tentang  politik  uang,  maka  kegiatan  sosialisasi  tindak  pidana politik uang harus tetap dilakukan dengan mempertimangkan prinsip moralitas dan estetis serta  tidak  kaku  sehingga  masyarakat  lebih  bersedia  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  yang dilakukan dengan baik.

## Ucapan Terimakasih
Banyak  pihak  yang  berkontribusi  dalam  kesuksesan  kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  ini, tim  pengabdian  mengucapkan  banyak  terima  kasih  atas  dukungan  dan  bantuan  yang diberikan  oleh  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Barat,  Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH, Raju Moh Hazmi, SH.MH selaku Direktur Luhak Fakultas Hukum Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Barat,  serta  Yenny  Fitri,  SH.MH  selaku  Dosen Pembimbing Lapangan. Selain itu, juga kepada Rio Gustriananda, SH selaku Ketua Bawaslu Kota  Payakumbuh,  Ade  Hendra  selaku  Panwascam  Kecamatan  Payakumbuh  Barat,  Ul Fikhri, S.Sos selaku Camat Kota Payakumbuh, dan seluruh masyarakat yang telah turut serta dalam kegiatan pengabdian ini.

## REFERENSI
Chandra,  M.  J.  A.,  &  Ghafur,  J.  (2020).  Peranan  Hukum  dalam  Mencegah  Praktik  Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. Wajah Hukum , 4 (1), 52.
Mooduto,  A.  M.  A.,  &  Huda,  U.  N.  (2021).  Urgensi  Keberadaan  Lembaga  Pemantau Pemilihan  Sebagai  Pengawal  Suara  Kolom  Kosong. Jurnal  Hukum dan  Kemanusiaan ,
15 (1), 19 – 36.
Muhtadi,  Burhanuddin.  (2020). Kuasa  uang  politik  uang  dalam  pemilu  pasa  orde  baru .  PT.
Gramedia Jakarta.
Pirmansyah,  Redi.  (2023).  Penegakan  hukum  pidana  pemilu/pilkada  elektronik  pada pemilu/pilkada  serentak  2024. Jurnal  Forum  Studi  Hukum  dan  Kemasyarakatan, 5(2), 146.
Solekha, R. R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019. Jurnal Legalitas , 5(1) , 56.
Salampessy, M. (2023). Penegakan Hukum Pemilu . Cv. Gita Lentera.
Sriyanto, I. (2003). Praktik Politik Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana. Lex Jurnalica , 1(1),
173.
Sugiharto,  I.  (2021). Politik  Uang  Dan  Permasalahan  Penegakan  Hukumnya .  PT.  Nasya Expanding Management
Accepted author version posted online:  4/7/2024 Maya Mustika (Reviewing editor)

## FUNDING
Sumber  Pendanaan  Kegiatan  Ini  Dilakukan  Dengan  Pendanaan  Kelompok  Dan  Didukung Oleh Program Kawal Pemilu Bersih Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Sumatera Barat.

## COMPETING INTERESTS
Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.