SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (235-243) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Komunikasi Advokasi Epistema Institute dalam Mendorong Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kasepuhan
Ruhimat
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Komputer, Universitas Djuanda Jl. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Email: ruhimat@gmail.com
Info Artikel | Submitted : 22 September 2022 |Revised : 23 Oktober 2022 |Accepted : 25 Oktober 2022
How  to  cite:  Ruhimat,  “Komunikasi  Advokasi  Epistema  Institute  dalam Mendorong  Terbentuknya  Peraturan  Daerah  tentang  Kasepuhan”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (December, 2022)”, hlm. 235- 243.

## ABSTRAK:
This study aims to find out how advocacy communication Epistema Institute in encouraging the formation of regional  regulations about  kasepuhan. The method used  in this research is qualitative method with case study design. Data collection was done by in-depth interview technique and library Studies. Data analysis is done by using inductive analysis. The results of this study indicate that advocacy communications conducted by  Epistema  Institute  through  stages  of  communication  advocacy  of  Epistema  Institute  are  formulating issues, formulating long-term goals and strategic objectives, determining advocacy targets, building support, developing  messages,  selecting  information  channels,  implementation,  and  monitoring  and  evaluation. Stages carried out to the local government namely Lebak district council and kasepuhan community as an informant  in  this  study.  With  persuasive  message  delivery  approach  and  effective  communication  action, Epistema Institute succeeded in encouraging Local Government, DPRD, to form Regional Regulation Lebak Distric  of  Banten  Province  Number  8  Year  2015  on  Recognition,  Protection  and  Empowerment  of Kasepuhan Customary Law Community.
Keyword : Communication,  Advocacy,  Kasepuhan  Community,  Local  Regulation,  Lebak  District Government

## ABSTRAK:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  komunikasi  advokasi  epistema  institute dalam  mendorong  terbentuknya  peraturan  daerah  tentang  kasepuhan.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  desain  studi  kasus.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  teknik  wawancara  mendalam  dan  studi  kepustakaan.  Analisis  data  dilakukan dengan  menggunakan  analisis  induktif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  komunikasi advokasi  yang  dilakukan  Epistema  Institute  melalui  tahapan  komunikasi  advokasi  yaitu merumuskan issue, merumuskan tujuan jangka panjang dan tujuan strategis, menentukan sasaran advokasi,  membangun  dukungan,  mengembangkan  pesan,  memilih  saluran  informasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Tahapan dilakukan kepada pemerintah daerah yaitu DPRD  Kabupaten  Lebak  dan  masyarakat  kasepuhan  sebagai  informan  dalam  penelitian  ini. Dengan  pendekatan  penyampaian  pesan  yang  bersifat  persuasif  dan  tindakan  komunikasi  yang efektif, maka Epistema berhasil mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.
Kata Kunci : Komunikasi, Advokasi, Masyarakat Kasepuhan, Peraturan Daerah, Kabupaten Lebak

## Pendahuluan
Kabupaten  Lebak  adalah  salah satu  Pemerintah  Daerah  yang  belum memiliki  Peraturan  Daerah  untuk mengatur  masyarakat  adat  dan  hutan adat.  Padahal  sejak  tahun  1999, Mahkamah Konsitusi dalam putusan No. 35/PUU-X/2012  telah  mengesahkan pengujian  UU  No.  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  yang  mengeluarkan hutan  adat  dari  hutan  negara  dan memperkuat tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengakui masyarakat adat.
Wilayah Kabupaten Lebak sering terjadi  pelanggaran  terutama  paska pemerintah  menerbitkan  SK  Menteri
Kehutanan No.175/2003 tentang
perluasan taman nasional dari 40.000 ha menjadi113.357  ha  dan  dinamakan sebagai  Taman  Nasional  Gunung Halimun.  Dan  menurut  data  Huma tahun  2014,  Kabupaten  Lebak  memiliki hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat kasepuhan. Masyarakat adat kasepuhan
menganggap  hutan  yang  berada  di wilayahnya  adalah  hutan  adat  mereka, menurut      ketua  Satuan  Banten  Kidul (SABAKI)  Sukanta,  ini  karena  sejak dahulu mereka bermukim secara tradisional dan turun temurun.
Mereka  berhak  atas  semua sumberdaya yang terkandung di dalamnya,  termasuk  bagaimana  mereka memanfaatkan  hutan  sesuai  dengan kebutuhan  dan  pemahaman  mereka sendiri atas pengelolaan dan pemeliharaan  hutan  adat  sesuai  ajaran leluhur  mereka  yang  secara  turun temurun melalui pesan yang disampaikan ketua adat/sesepuh/kokolot. Masyarakat adat merasakan
kriminalisasi atas hutan adat yang diatur undang-undang  sebagai  hutan  negara. Mereka  mengharapkan  adanya  aturan mengenai  kasepuhan.  Selama  12  tahun, aspirasi  masyarakat  akan  peraturan
mengenai  masyarakat  kasepuhan  dan hutan adat pun terkatung-katung.
Sementara  pemerintah  mengatur hutan  adat  ini  menjadi  hutan  negara melalui  Undang-Undang  nomor  41 tahun  1999  tentang  kehutanan  yang artinya  bahwa  hutan  yang  mereka anggap  sebagai  hutan  adat  adalah termasuk kategori hutan negara, dengan segala  kekayaan  alamnya  dikuasai negara    dan  akan  digunakan  untuk kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, pemerintah daerah  pun  (Kabupaten  Lebak  dan DPRD)  belum  memahami  pentingnya peraturan daerah dalam mengatur hutan adat ini. Seharusnya sebagai pemerintah daerah,  mereka  memiliki  kewajiban untuk  menyampaikan  amanat  undang- undang  ini  tanpa  harus  menyakiti perasaan  masyarakat  adat  yang  telah memanfaatkan  hutan  adat  sebagai jantung kehidupan mereka.
Adanya pemahaman yang berbeda tentang pengelolaan hutan adat, membuat  Epistema  Institute  sebagai organisasi  non  pemerintah  terlibat  aktif dalam  advokasi  masyarakat  kasepuhan. Epistema  Institute  merasa  terdorong untuk  melakukan  komunikasi  advokasi kepada  pemerintah  daerah  Kabupaten Lebak  termasuk  DPRD  dan  masyarakat adat  kasepuhan.  Untuk  itu,  maka peneliti  menarik  masalah  penelitian yaitu  “Bagaimana  komunikasi  advokasi Epistema  Institute  dalam  mendorong terbentuknya
peraturan daerah masyarakat kasepuhan?” Penelitian ini dimaksudkan untuk  mendapatkan  gambaran  secara menyeluruh  dan  mendalam  mengenai kegiatan  komunikasi  advokasi  yang digunakan  Epistema  Institute  dalam mendorong  terbentuknya  peraturan daerah  masyarakat  kasepuhan  kepada Pemerintah Daerah Lebak Banten.
Tujuan penelitiannya untuk menjelaskan  komunikasi  advokasi  yang dilakukan  Epistema  Institute  dalam mendorong  Pemerintah  Daerah  Lebak
Banten  membentuk  peraturan  daerah tentang masyarakat kasepuhan. Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat dijadikan referensi mengenai komunikasi advokasi, dan dapat diaplikasikan  oleh  lembaga  lain  terkait komunikasi advokasi yang  dapat dimanfaatkan untuk mendorong kebijakan  pemerintah  sehingga  dapat mendukung pencapaian keluarnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

## Metode Penelitian
Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah komunikasi advokasi  yang  dilakukan  Epistema institute. Lokasi penelitian ini dilakukan di  Epistema  Instutute  sebagai  Lembaga yang  melakukan  komunikasi  advokasi tersebut.  Epistema  Institute  adalah lembaga kajian dan pengelolaan pengetahuan tentang hukum, masyarakat  dan  lingkungan  hidup.
Dengan  paradigma  yang  digunakan yaitu  paradigma post  positivism ,  yakni peneliti  langsung  terjun  ke  lapangan untuk memperoleh data dari informan.
Peneliti juga menggunakan model  komunikasi  advokasi  sebagai acuan  untuk  mengetahui  bagaimana komunikasi  advokasi  epistema  institute yang  dilakukan  Epistema  Institute seperti yang dipaparkan secara
deskriptif dan mendalam oleh informan. Paradigma post  positivism adalah  aliran yang  ingin  memperbaiki  kelemahan positivisme yaitu mengandalkan kemampuan pengamatan langsung
terhadap objek yang diteliti.
Objek  dalam  penelitian  ini ditentukan  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan  tertentu.  Keberadaannya penting untuk memahami permasalahan yang ada dan mengamati fenomena yang muncul  serta  melakukan  analisis  atas tanggapan berdasarkan pertanyaan
penelitian.
Metode penelitian yang
digunakan  yaitu  pendekatan  penelitian studi  kasus  sesuai  dengan  paradigma post-positivisme.  Desain  studi  kasus  ini menyatukan  kerangka  teorities  dan pendekatan metodologis yang dipakai.
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan konsep komunikasi advokasi dalam mendorong terbentuknya peraturan daerah masyarakat kasepuhan. Untuk memahami  penelitian ini,  maka  disusun terlebih dahulu harus mengerti pengertian dari konsep-konsep yang ada dalam penelitian ini, yaitu: 1. Komunikasi  advokasi  adalah aktivitas  komunikasi  apapun yang dimaksudkan untuk mencapai  salah  satu  dari  tujuan komunikasi.
2. Advokasi  adalah  usaha  untuk mempengaruhi  kebijakan  publik melalui  berbagai  macam  bentuk komunikasi persuasif.
3. Komunikasi  Persuasif  adalah ajakan  kepada  seseorang  dengan cara  memberikan  alasan  dan prospek baik yang meyakinkannya 4. hutan  hak  adalah  hutan  yang berada  pada  tanah  yang  tidak dibebani hak atas tanah.
Dan  sumber  yang  digunakan sebagai key informan berhumlah 3 (tiga) orang  dari  3  (tiga)  lembaga  yang berbeda. Masing-masing lembaga mewakili  keterkaitan  dalam  penelitian dan  merupakan  sumber  berkompeten dalam  proses  komunikasi  advokasi  ini. Diharapkan ketiga informan ini memberikan informasi mendalam mengenai komunikasi advokasi
kebijakan  kehutanan  yang  dilakukan Epistema  Institut  di  Kabupten  Lebak. Adapun ketiga informan tersebut adalah:
Tabel 1.0 Data Informan
Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  adalah  data  Primer  dan sekunder.  Teknik  pengumpulan  data primer  dilakukan  dengan  dengan    cara wawancara  yang  dilakukan  secara langsung dan mendalam dengan narasumber  untuk  memperoleh  data primer. Sementara  data  sekunder  dalam penelitian ini diperoleh dari
pengumpulan  data  dengan  mencari informasi  dari  beberapa  literatur  yang mendukung,  seperti  buku,  jurnal, laporan  organisasi,  situs  organisasi, berita-berita di media sosial dan media online  serta  literatur  lainnya  yang dianggap relevan bagi penelitian ini.
Dan Analisis data yang digunakan adalah teknis analisis induktif,  yaitu  (1)  setelah  pengumpulan data berupa data-data mentah dari hasil penelitian,  seperti  hasil  wawancara, dokumentasi,  catatan  lapangan  dan sebagainya  maka  data  di  reduksi, melalui  proses  editing,  pengelompokan dan meringkas data, dan catatan tentang berbagai  hal  yang  ditemukan,  sehingga didapat tema-tema, kelompok-kelompok dan  pola-pola  data.  (2)  Penyajian  data, yaitu pengorganisasian data  atau menjalin  kelompok  data  yang  satu dengan  data  lainnya  sehingga  seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan  dalam  satu  kesatuan  proses penelitian.  (3)  Penarikan  dan  pengujian kesimpulan:  penyimpulan  berlangsung secara  prosessual.  Kesimpulan  terakhir berupa proporsi-proporsi ilmiah mengenai  gejala  atau  realitas  yang diteliti, melalui pengkonsultasian temuan  empiris  dengan  melihat  konsep atau teori yang
dikemukakan sebelumnya. 1 Dalam  penelitian  ini,  teknik pemeriksaaan
keabsahan data
1 Matthew  B  Miles  and  A.  Michael Huberman, “Miles and Huberman 1994.Pdf,” Qualitative  Data  Analysis:  An  Expanded Sourcebook , 1994.
menggunakan  trianggulasi  data,  yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan  sesuatu  yang  lain. 2 Trianggulasi  data  dilakukan  dengan sumber  dan  metode,  artinya  peneliti membandingkan  dan  mengecek  balik derajat  kepercayaan  informasi  yang diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  yang berbeda dalam metode kualitatif.
Trianggulasi data dengan sumber ini  antara  lain  dilakukan  dengan  cara membandingkan  data  yang  diperoleh dari  hasil  wawancara  dengan  informan. Trianggulasi data dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya serta membandingkan data hasil pengamatan  dengan  hasil  wawancara.
Membandingkan  data  hasil  wawancara pertama  dengan  hasil  wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata.

## Permasalahan dengan Masyarakat Adat dan Pemerintah Daerah
Lahirnya    Surat  Keputusan Menteri Kehutanan No 175/kpts-II/2003 tentang  perluasan  Taman  Nasional Gunung  Halimun  Salak  (TNGHS) memunculkan  persoalan  baru  pada masyarakat  adat,  yakni  kekhawatiran warga kasepuhan yang wilayah adat dan ruang penghidupannya dikategorikan ke dalam kawasan konservasi.
Pihak  Kasepuhan  menyatakan bahwa  hutan  adat  milik  mereka  ada sejak  zaman  nenek  moyang  mereka sampai  sekarang,  sedangkan  pihak Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  menyatakan  bahwa  hutan adat Kasepuhan  tidak ada karena belum memiliki SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat mereka. Sementara
2 Lexy  J.  Moleong, Metodologi Penelitian  Kualitatif , Remaja  Rosdakarya ,  22nd ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
Pandangan  konservasi  justru melarang masyarakat hidup di
dalamnya.  Warga  dianggap  sebagai sebagai  pemicu  konflik.  Dan  jadinya konflik  masyarakat  dengan  pihak  lain tak  terelakan  lagi,  karena  perbedaan perspektif.
Konflik  di  Taman  Nasional Gunung  Halimun-Salak  bukan  tidak pernah  berusaha  untuk  diselesaikan, telah  ada  upaya-upaya  yang  dilakukan baik  oleh  pihak  pemerintah  maupun pihak Kasepuhan sendiri untuk meredam konflik yang terjadi. Beberapa  upaya  yang  telah dilakukan  untuk  menyelesaikan  konflik kehutanan  Halimun  yaitu  pihak  Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
menawarkan  kepada  Kasepuhan  untuk menjadikan  wilayah  adat  Kasepuhan, khususnya Kasepuhan Cipta Gelar yang wilayahnya  berada  di  dalam  taman nasional,  untuk  dijadikan  zona  khusus budaya.
Pihak  Taman  Nasional  Gunung Halimun-Salak juga  pernah  mengajukan berkas  pengelolaan  Gunung  Halimun kepada  Kasepuhan,  namun  pihak Kasepuhan  menolak,  karena  seharusnya usulan  pengelolaan  hutan  harus  berasal dari  pihak  Kasepuhan  yang  lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya.
Komunikasi  Epistema  Institute dengan Masayarakat Adat dan Pemerintah  Daerah  Sesuai  dengan  yang disampaikan  bahwa  advokasi  adalah usaha  untuk  mempengaruhi  kebijakan publik  melalui  berbagai  macam  bentuk komunikasi persuasi.
3 Maka Epistema Instiute melakukan komunikasi advokasi dengan komunikasi  persuasi  seperti  yang diungkapkan  Direktur Epistema Mryna R  Safitri  bahwa,  “Bentuk  komunikasi dilakukan
oleh Epistema yaitu
meyakinkan  Pemda  bahwa  Perda
3 Hafied  Cangara, Perencanaan  Dan Strategi  Komunikasi (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2014).
mengenai  masyarakat  adat  Kasepuhan itu  sama  sekali  tidak  menghambat program  pemerintah  dan  pemerintah daerah.
Selain  itu,  menyakinkan  pemda dan DPRD bahwa dengan
diterbitkannya  Perda  itu  merupakan bagian  dari  penyelesaian  konflik  yang dialami  oleh  masyarakat  adat  dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak  (BTNGHS) maupun  dengan  pihak lainnya  yang  terjadi  selama  ini.“ 4 Lebih lanjut  Myrna  R  Safitri  mengatakan bahwa  dalam  melakukan  komunikasi kepada DPRD Kabupaten Lebak Banten,
Epistema Insitute menggunakan berbagai  cara,  salah  satunya  dengan melakukan  Audiensi  Epistema  bersama koalisi dengan Pemda, policy brief untuk mengubah  kebijakan  dengan  sasaran pihak  pemerintah, report  and  briefing, networks  and  alliances yaitu  adanya jaringan  dan  gabungan  kelompok menjadi satu dengan
tujuan melaksanakan  kegiatan  menjadi  lebih baik,  mobilisasi  yaitu  pembentukan koalisi  umtuk  memperkuat  advokasi bersama  lembaga  lainnya  berkerjasama untuk memperjuangkan masyarakat adat kasepuhan,  demi  percepatan  terbitnya perda kasepuhan.
Seperti dengan koalisi masyarakat  sipil,  Rimbawan  Muda Indonesia  (RMI),  Perkumpulan  untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis
Masyarakat  dan  Ekologis  (HuMa), Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara (AMAN),  Jaringan  Kerja  Pemetaan Partisipatif  (JKPP),  Badan  Registrasi Wilayah  Adat  (BRWA).  Selain  itu,  ada Satuan  Adat  Banten  Kidul  (SABAKI) yang  merupakan  wadah  perjuangan masyarakat  adat  Kasepuhan  di  Lebak, Banten.
Dalam  menjalankan  komunikasi advokasi, Epistema Insitute terus gencar
4 Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur  Epistema  Institute)  20  Juli  2017, 16:15 WIB
melakukannya dengan pendekatan komunikasi persuasi dan publik, sebagai sebuah komunikasi persuasi dan publik, diharapkan adanya efek/pengaruh yang dipikirkan,  dirasakan,  dan  dilakukan oleh komunikan ke arah yang lebih baik lagi.
Sebagai  langkah  awal  advokasi, Epistema  Institute  melakukan  tahap analisis pada model komunikasi advokasi dari yaitu menyiapkan ketersediaan  informasi  yang  akurat  dan pemahaman  yang  mendalam  tentang permasalahan  yang  ada,  memahami masyarakat  yang  terlibat,  dengan menyesuaikan kebijakan serta kebradaan organisasi  dan  mengenali  jalur-jalur akses untuk mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat  yang  berpengaruh  dan  para pengambil keputusan. 5
Setelah  itu  melakukan  strategi dengan  pendekatan  kepada  masyarakat kasepuhan  melalui  SABAKI  (Satuan Adat  Banten  Kidul)  yang  diketuai  oleh Sukanta.  Dan  melakukan  mobilisasi dengan  membentuk  koalisi  dengan beberapa  koalisi  masyarakat  sipil  lain memperjuangkan masyarakat kasepuhan di  Lebak  Banten  seperti  yang  telah diutarakan sebelumnya.
Aksi komunikasi kemudian dilakukan  kepada  masyarakat  adat kasepuhan  dengan  terus  mengulang pesan  dengan  alat  bantu  yang  kredibel untuk mempertahankan perhatian mereka terhadap isu yang ada. Epistema Institute  pun  melakukan  pemberian dukungan dan masukan kepada
masyarakat  kasepuhan,  agar  perda masyarakat adat segera terbit.
Terbukti dengan hasil wawancara yang  diungkapkan  Direktur  Epistema Institute  yaitu,  “Sebagai  aktor  utama tentunya  masyarakat  adat  Kasepuhan terlibat  langsung  mendorong  lahirnya perda tersebut. Bahkan
posisi masyarakat  adat  menjadi  ujung  tombak
5 Cangara, Perencanaan  Dan  Strategi Komunikasi .
dan  adapun  koalisi  masyarakat  sipil hanya  mendampingi  dan  memastikan bahwa  proses  yang  ada  sudah  sesuai prosedur”. 6
Aktivitas  E 7 pistema  Institute  dalam Menyamakan Persepsi
Pesan  efektif  memiliki  ciri  yang sederhana,  singkat  dan  padat  informasi, bahasa yang digunakan sesuai, isi pesan konsisten  dengan  format,  pembawa pesannya  dapat  dipercaya,  nada  dan bahasa  sesuai  dengan  pesan  yang disampaikan.  Pesan  persuasi  yang dilakukan  Epistema  Institute  dalam menyamakan  persepsi  adalah  dengan cara  menganalisis  audiens  terlebih dahulu,  sehingga  Epistema  dapat menyampaikan pesan dengan efektif dan berdampak positif sesuai harapan. 8 Untuk  itu  Epistema  Institute merangkul  koalisi  dan  masyarakat  adat kasepuhan
dalam
mendorong terbentuknya  Perda  tentang  kasepuhan, seperti  yang  diungkapkan  Direktur Epistema Institute dalam wawancaranya, “Epistema  bekerjarsama  dengan  koalisi masyarakat  sipil,  seperti  Rimbawan Muda  Indonesia  (RMI),  Perkumpulan untuk  Pembaharuan  Hukum  Berbasis Masyarakat  dan  Ekologis  (HuMa), Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara (AMAN),  Jaringan  Kerja  Pemetaan Partisipatif  (JKPP),  Badan  Registrasi Wilayah Adat (BRWA).
Selain  itu,  ada  Satuan  Adat Banten Kidul (SABAKI) yang merupakan wadah  perjuangan  masyarakat  adat
6 Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur  Epistema  Institute)  20  Juli  2017, 16:15 WIB
7 Jean  Claude  Garcia-Zamor,  “The Global  Wave  of  Refugees  and  Migrants: Complex  Challenges  for  European  Policy Makers,” Public Organization Review 17, no. 4 (December 1, 2017): 581–94, https://doi.org/10.1007/S11115-016-0371-1. 8 Chandra.  Kirana, Perencanaan Strategi  Komunikasi  Advokasi:  Manual  Untuk Fasilitator (Jakarta: BSP Kemala, 2000).
Kasepuhan  di  Lebak,  Banten.” 9 Selain menganalis  audiens,  Epistema  Institut dalam  menyamakan  persepsi  adalah dengan  mempertimbangkan  perbedaan budaya  dan  bahasa  seperti  yang diungkapkan  oleh  Direktur  Epistema Institute,  “Kendala  yang  dialami  dalam melakukan  advokasi  terhadap  Pemda dan  DPRD  sulitnya  mengatur  jadwal pertemuan  dan  dinamisnya  situasi politik yang ada di daerah.
Sementara  kendala  yang  dialami dalam  melakukan advokasi pada masyarakat  adat  adalah  tidak  semua pendamping  memahami  bahasa  daerah, sehingga  mengalami  kesulitan.  Namun dengan adanya pendamping lokal maka kendala itu dapat diatasi.” 10 Loby  adalah  salah  satu  bentuk komunikasi  dalam  naungan  payung advokasi.
Loby terus dilakukan Epistema  Institute  sebagai  sebuah  cara menyampaikan regulasi tentang kehutanan  dan  aspirasi  masyarakat kasepuhan  akan  adanya  Perda  tentang kasepuhan.
Seperti  diungkapkan  Myrna  R Safitri  sebagai  Direktur,  “Epistema Institute  meyakinkan  Pemda  bahwa Perda  mengenai  masyarakat  adat kasepuhan  itu  sama  sekali  tidak menghambat  program  pemerintah  dan pemerintah daerah.
Selain  itu,  menyakinkan  pemda dan DPRD bahwa dengan diterbitkannya  Perda  itu  merupakan bagian  dari  penyelesaian  konflik  yang dialami  oleh  masyarakat  adat  dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun
9 Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur  Epistema  Institute)  20  Juli  2017, 16:15 WIB
10 Wawancara  dengan  Myrna  R Safitri  (Direktur  Epistema  Institute)  20  Juli 2017, 16:15 WIB
Salak  (BTNGHS) maupun  dengan  pihak lainnya yang terjadi selama ini.“ 11 Hal  senada  disampaikan  oleh Ketua  DPRD  Kabuptaen  Lebak,  Beliau mengatakan,  “ada  diskusi  bersama Wakil  Bupati  Lebak  dan    DPRD  Lebak, RMI,  HuMa,  Epistema,  dan  JKPP, dimana diskusi bertujuan untuk menindaklanjuti  peran  dan  komitmen Pemda  dalam  menerbitkan  Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Kasepuhan.” 12 Komunikasi Pendidikan Epistema Institute Pada DPRD Kabupaten Lebak, Komunikasi pendidikan  dan  instruksional  yang sifatnya  pengajaran  erat  kaitannya dengan  komunikasi  advokasi,  karena komunikasi  advokasi  adalah  aktivitas komunikasi  apapun  yang  dimaksudkan untuk  mencapai  salah  satu  dari  tujuan komunikasi, yaitu mendidik/menginformasikan, melakukan  persuasi/meyakinkan,  dan menggerakkan untuk bertindak. 13 Komunikasi  pendidikan  dan instruksional  yang  dilakukan  Epistema Institute  adalah  workshop  dan  diskusi serta  penguatan  kapasitas  DPRD  Lebak ( training  of  trainer )  dalam    pengetahuan mengenai  hutan  adat  seperti  yang diungkapkan  Ketua  DPRD  Kabupaten Lebak, yakni proses advokasi kebijakan.
Hal ini disampaikan saat wawancara  berlangsung  pada  19  Juli 2017,  beliau  mengatakan,  “kalau  tidak salah,  pada  bulan  Desember  2014, mengadakan  Workshop  Peningkatan Kapasitas  Pra  Penyusunan  Naskah Akademik dan Perda Pengakuan Masyarakat  Kasepuhan  disini  (Kantor 11 Wawancara  dengan  Myrna  R Safitri  (Direktur  Epistema  Institute)  20  Juli 2017, 16:15 WIB
12 Wawancara  dengan  Junaidi  Ibnu Jarta (Ketua DPRD Kabupaten Lebak) 19 Juli 2017, 10:49 WIB
13 Kirana, Perencanaan  Strategi
Komunikasi Advokasi: Manual Untuk Fasilitator .
DPRD Kabupaten Lebak), pesertanya itu dari  Pemda  Kabupaten  Lebak  Anggota Kabupaten Lebak, dan dari SABAKI.
Peran  Epistema  dalam  hal  ini adalah  melakukan  penguatan  kapasitas kepada DPRD Kabupaten Lebak dimana Epistema terlibat didalam proses
Advokasi  kebijakan  untuk  pengakuan masyarakat  kasepuhan  pada  waktu  itu kalau tidak salah akhir tahun 2013.”

## Penutup
Penelitian  ini  adalah  dilakukan untuk mengetahui komunikasi Advokasi yang  dilakukan  oleh  Epistema  Institute dengan tahapan-tahapannya yaitu Merumuskan Issue; Merumuskan Tujuan Jangka Panjang Tujuan Strategi; Menentukan  Sasaran  Advokasi; Membangun Dukungan; Mengembangkan Pesan; Memilih Saluran Komunikasi; Implementasi; Monitoring  dan  Evaluasi.  Secara  umum dapat  digambarkan  bahwa  tahapan komunikasi advokasi memang dilakukan  meskipun  dalam  prakteknya tidak  berjalan  mulus.  Namun  Perda tentang  masyarakat  adat  kasepuhan dapat terealisasi.
Selain  itu  dalam  menyamakan persepsi ditemukan bahwa antara DPRD Kabupaten  Lebak  dan  Masyarakat  Adat Kasepuhan mempunyai kesamaan dalam tujuanya  yaitu  agar  peraturan  daerah tentang  masyarakat  kasepuhan  agar segera  terbit,  jadi  adanya  persamaan persepsi  tersebut  akan  mempercepat keluarnya  perda  kasepuhan.  Dan dikatakan  bahwa  Komunikasi  Advokasi
Epistema Institute merupakan penyamaan  persepsi  antara  pemangku kepentingan.
Dari  hasil  penelitian    ini,  saran akademis  yang  dapat  disampaikan penulis  adalah  kedepannya  penelitian serupa
dapat dilakukan dengan
menggunakan  metode  penelitian  yang berbeda,  model  komunikasi  advokasi
yang  berbeda  dan  sasaran  atau  tujuan komunikasi advokasi yang berbeda pula.
Saran praktis yang dapat disampaikan adalah komunikasi advokasi  dapat  dimanfaatkan  untuk mendorong kebijakan pemerintah sehingga  dapat  mendukung  pencapaian keluarnya  kebijakan  yang  berpihak kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka
Cangara,  Hafied. Perencanaan  Dan Strategi Komunikasi . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Garcia-Zamor, Jean Claude. “The Global Wave  of  Refugees  and  Migrants: Complex  Challenges  for  European Policy  Makers.” Public  Organization Review 17, no. 4 (December 1, 2017): 581–94. https://doi.org/10.1007/S11115- 016-0371-1.
Kirana,  Chandra. Perencanaan  Strategi Komunikasi  Advokasi:  Manual  Untuk Fasilitator .  Jakarta:  BSP  Kemala, 2000.
Miles,  Matthew  B,  and  A.  Michael Huberman.  “Miles  and  Huberman 1994.Pdf.” Qualitative  Data  Analysis: An Expanded Sourcebook , 1994. Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Remaja  Rosdakarya .  22nd ed.  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2006.