## JPASDEV

## Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
(Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu)
Pernandes Frans Putra 1
1 Program Magister Universitas Trubhuwana Tungga Dewi Malang
Korespondensi Penulis: peri.pernandes@gmail.com

## Abstract
In  starting  a  business,  it  is  often  constrained  by  the  lack  of  capital,  poor administrative ability and lack of experience  on how to promote the products. Based on those empirical problems, it is necessary to empower an entrepreneur. Micro, Small and Medium Enterprises are business activities that are able to expand employment, increase income,  encourage  local  economic  growth,  and  realize  the  stability  of  the  Batu  Region. This  study  used  a  qualitative  method  and  determined  the  respondents  with  a  snowball sampling.  The  technique  of  collecting  data  was  through  interviews,  observation, documentation.  The  data  analysis  technique  involved  reduction,  presentation,  and verification. The results of the study showed that the government has put experts in their respective  fields,  supported  by  human  resources,  nature  and  budget,  implementation  of empowerment, identified through facts or phenomena that occured in the field by means of communication, and coordination, as well as having an impact on the social economic environment.  The  supporting  factors  were  the  communication,  the  availability  of empowerment  consultants,  budgets,  and  the  Batu  Employers  Association  Group.  While the  inhibiting  factors  were  the  competition,  not  having  business  licenses,  weather changes and the lack ability of recording material presented by the resource person.

## Keywords: Empowerment Program, Micro, Small and Medium Enterprises

## Abstrak
Dalam  memulai  sebuah  usaha  sering  terkendala  dengan  minimnya  modal.  Kemampuan administrasi yang buruk dan  kurangnya pengalaman bagaimana mempromosikan produk yang  sudah  diolah.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  sangat  diperlukan  suatu pemberdayaan  bagi  pelaku  usaha.  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  merupakan  kegiatan usaha  yang  mampu  memperluas  lapangan  pekerjaan,  meningkatkan  pendapatan, mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal,  dan  mewujudkan  stabilitas  Daerah  Kota  Batu. Penelitian  ini  mengunakan  metode  kualitatif.  Penentuan  responden  mengunakan  Teknik purposive  sampling .  Teknik  pengumpulan  data  melalui  tahap  wawancara,  observasi, dokumentasi  teknik  analisis  data  yaitu  reduksi,  penyajian,  dan  verifikasi.  Faktor pendukung  yaitu  komunikasi,  tersedianya  konsultan  pemberdayaan,  anggaran,  dan Kelompok  Asosiasi  Pengusaha  Kota  Batu,  faktor  penghambatnya  adalah  persaingan, tidak mempunyai surat ijin usaha perdagangan, perubahan cuaca yang tidak kondusif dan kebiasaan tidak mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber.
Kata Kunci: Program Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil Menengah.

## JPASDEV

## 1. PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil Menengah telah menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru dalam  menyumbang  Produk  Domestik Bruto  Inodnesia.  Usaha  Mikro  Kecil Menengah dapat mem¬pekerjakan lebih dari 107,6 juta penduduk Indonesia  dan  berkontribusi  60,6% ter¬hadap  Produk  Domestik  Bruto Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah (Kemenkop UKM). Sumbangan Usaha Mikro Kecil
Menengah  ke  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  saat  ini  mencapai  60,34% dimana  pertumbuhan  Usaha  Mikro Kecil  Menengah  meningkat  bukan hanya  dilihat  dari  segi  kuantitas melainkan juga dilihat dari kemampuan kompetensi  tenaga  kerja,  besarnya modal  yang  dimiliki  serta  aset  yang mereka  miliki.  Usaha  Mikro  Kecil Menengah telah menjadi motor penggerak  ekonomi  Indonesia,  saat Indonesia  terkena  imbas  dari  krisis ekonomi global,
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah berhasil  bertahan  bahkan  membuka lapangan  pekerjaan  bagi  banyak  orang dalam  usia  produktif.  Ariani  (www. Jakarta  compas  com.  2018).    Kriteria
Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah Menurut  UU  Nomor.  20  Tahun  2008 Tentang Usaha Mikro  Kecil Menengah terdapat beberapa cara untuk Meningkatkan  kemampuan  UMKM  di Indonesia  seperti  :  UMKM  harus kemudahan  akses  untuk  mendapatkan kredit  dari  lembaga  keuangan  tanpa proses administrasi yang rumit, meningkatkan  kualitas  dan  kompetensi SDM,    meningkatkan  kemampuan marketing, menyediakan akses informasi bagi UMKM, menjalin kemitraan  yang  saling  menguntungkan antar  pelaku  usaha  (UMKM,  pihak swasta dan BUMN), membuat program langsung  ke  tujuan  atau  sasaran. Dilakukan  dengan  cara  memberikan bantuan  baik  berupa  modal,  konsep, dan  hal-hal  yang  dibutuhkan  oleh UMKM  atau  dengan  mendidik  para individu yang memiliki jiwa
entrepreneur. Menurut Andi (https.id. linkedin.com. 2018) poin diatas berperan penting dalam menekan angka pengangguran,  menyediakan  lapangan pekerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun  karakter  bangsa    masalah umum yang terjadi dalam

## JPASDEV
perkembangan  Usaha  Mikro  Kecil Menegah  di  Indonesia  yaitu  ketika masyarakat    ingin  memulai  sebuah usaha  berupa  minimnya  modal  yang dimiliki, kemampuan administrasi yang buruk  dan  belum  ada  pengalaman bagaimana  mempromosikan  produk yang sudah diolah. Kebanyakan pelaku UMKM  mempunyai  semangat  untuk maju  dan  berkembang.  Namun    ada beberapa  kendala  yang  menghalang pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis,  yaitu  permodalan,  administrasi, dan teknologi.
Soekarwo  (dokumen.  JATIM. 2018) mengatakan Sektor Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  berkontribusi terhadap  perekeonomian  Jawa  Timur. Tercatat  pada  perkiraan  awal  2018, pertumbuhan  ekonomi  Jawa  Timur mencapai 5,57% dengan Produk
Domestik  Regional  Bruto  atas  dasar harga  berlaku  mencapai  Rp.  544,44 triliun. Capaian tersebut karena dukungan  dari  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  di  Jawa  Timur.  Kontribusi UMKM  terhadap  perekonomian  Jawa Timur  juga  mengalami  peningkatan. Pada tahun 2016 naik menjadi 57,52%. Menurut  Handi  (https:  www.dokumen. JATIM.  2018).  Usaha  Mikro  Kecil
Menengah  juga  berkontribusi  besar terhadap realisasi penanaman modal.
Realisasi  investasi  di  Jawa Timur  tahun  2017  dari  sektor  Usaha Mikro  Kecil  Menegah  sebesar  Rp. 152,39  triliun.  Pada  perkiraan  awal tahun  2018  sebesar  Rp.  95,95  triliun. “Usaha Mikro Kecil Menengah di Jawa Timur    sudah  berada  di  jalan  yang tepat,”  dalam  perekonomian  JATIM. Berdasarkan  sensus  ekonomi  nasional, populasi Usaha Mikro Kecil Menengah Jawa  Timur  betumbuh  pesat  di  sektor non  pertanian,  dan  pertanian  tercatat sekitar  Rp.  4,98  juta.  Sementara  itu, untuk  mendorong  pertumbuhan  sektor, Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  saat ini  menggelar  Koperasi  dan  Usaha Mikro  Kecil  Menegah  Expos  2018 pada  salah  satu  pusat  perbelanjaan  di Surabaya. Dalam event tahunan tersebut,  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur,  melalui  Koperasi  dan  Usaha Mikro  Kecil  Menengah  menargetkan nilai  transaksi  dari  pameran  ini mencapai Rp. 5,8 miliar. Untuk jumlah pengunjung ditargetkan sebanyak
31.506 orang. Menurut Hadi (https: www.dokumen. JATIM. 2018). Pameran ini digelar untuk

## JPASDEV
memperkenalkan produk unggulan daerah dan memperluas jaringan koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah.  Baik  skala  lokal,  regional, maupun internasional, sedangkan sasaran  kegiatan  adalah  para  pelaku Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  dan koperasi di Jawa Timur yang merupakan  binaan  dari  Dekranasda Jawa  Timur.  Dalam  kegiatan  ini,  kota malang  menunjukan  kualitas  dari  hasil perkebunannya  yaitu  ekspor  kopi  ke negara  Italia  sebanyak  19,2  ton  kopi robustan  dari  Gapoktan  Sari  Bumi
Dampit, Malang. Menurut Kartini (2017)
Pesatnya perkembangan pariwisata
telah  mendorong  tumbuhnya  berbagai industri,  baik  dalam  skala  menengah, kecil, mikro dan rumah tangga. Pelaku- pelaku usaha ini harus dibina, dikembangkan dan dilindungi, termasuk diberbadayakan. Pelaku usaha yang  sedang  tumbuh  jangan  menjadi tergeser  atau  mati  karena  kalah bersaing  dengan  investor  besar.  Untuk memberdayakan  pelaku  Usaha  Mikro Kecil Menengah tersebut, Pememerinta Kota  Batu  memberi  berbagai  fasilitas, baik  itu  pelatihan,  kemudahan  izin usaha  perdagangan,  keringanan  pajak
serta bantuan modal usaha dan fasilitas kredit. Semenjak pariwisata berkembang  pesat,  muncul  berbagai usaha  industri  makanan  minuman, kerajinan,  perdagangan  dan  industri kreatif  lainnya.  Mereka  turut  serta menggerakkan  perekonomian  daerah dan  menunjang  sektor  pariwisata, sehingga  sudah  seharusnya  dilindungi dan  diberdayakan.  Bertambah    pelaku Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  di  Kota Batu  mencapai  ribuan  dan  jumlahnya terus berkembang.
Namun dengan masuknya investor,  persaingan  usaha  semakin ketat,  sehingga  perlu  pelatihan  khusus terkait  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah. Penting  peran  “Pemerintah  Kota  Batu dalam  pengembangan  pasar  ke  luar daerah  bagi  produk  pelaku  Usaha Mikro  Kecil  Menengah.  Maka  dari  itu pelaku  usaha  ini  dilindungi  oleh Undang-undang  No.  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dilanjutkan dengan
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,
Dan  Menengah  dan  (Peraturan  daerah
Nomor 1 tahun 2016 tentang

## JPASDEV
pemberdayaan,  pengembangan  usaha mikro kecil dan menegah Kota Batu). Berdasarkan uraian diatas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan
penelitian berjudul “Implementasi
Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Batu” (Studi Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan).
Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di
deskripsikan  diatas,  dapat  dirumuskan permasalahan  dalam  penelitian  ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi kebijakan  pemberdayaan  usaha mikro kecil menengah
(UMKM) di Kota Batu?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung  dan  penghambat implementasi
kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil  menengah  (UMKM)  di
Kota Batu?.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2015:9), metode  penelitian  kualitatif  adalah metode  penelitian  yang  digunakan
untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen  kunci,  teknis  pengumpulan data  dilakukan  secara  trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Lokasi penelitian yaitu Kota Batu, ini dikarenakan Batu adalah Kota  yang perkembangan  sangat  pesat  dari  segi UMKM  guna  membuka  lapangan pekerjaan,  meningkatkan  taraf  hidup secara ekonomi lokal melalui pemberdayaan  UMKM,  dan  di  dukung oleh sumberdaya
manusia.
Sedangkan  situasi  penelitian yaitu lokasi dimana peneliti menangkap keadaan atau fenomena yang sebenarnya  dari  aspek  obyek  yang diteliti dan melakukan penelitian untuk memperoleh  data  maupun  informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti. Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  block office Perkantoran  Terpadu Kota Batu (Gedung A Lantai 3) yang berada di Jl.
Panglima Sudirman No. 507, Pasangrahan Batu, Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan.

## JPASDEV
Dalam penelitian kualitatif, gejala dari  suatu  objek  penelitian  bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan),  sehingga  penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya bersadarkan variabel  penelitian,  tetapi  keseluruhan situasi  sosial  yang  diteliti  meliputi aspek  tempat,  pelaku,  aktivitas  yang berinteraksi  secara  sinergis.  Batasan masalah  dalam  penelitian  kualitatif disebut dengn fokus, yang berisi pokok masalah  yang  masih  bersifat  umum. Pembatasan  masalah  dalam  penelitian kualitatif lebih  didasarkan  pada  tingkat kepentingan,  urgensi  dan  fasebilitas yang  akan  dipecahkan,  selain  juga faktor  keterbatasan  tenaga,  dana  dan waktu.  Adapun  fokus  penelitian  ini yaitu  Karakteristik  Agen  Pelaksana, Sumber  Daya,  Ukuran  dan  Tujuan Kebijakan,  Sikap  atau  Kecenderungan, Komunikasi,  Lingkungan  Ekonomi, Sosial Dan Politik.
Teknik  penentuan  informan  ini
menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan pemilihan siapa objek yang
ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang
dibutuhkan. Sehingga, informan
selengkapnya  kepada  informan  yang telah  ditetapkan.  Beberapa  kriteria dalam pemilihan informan, yaitu :
1. Mereka  yang  cukup  lama  dan intens  menyatu  dengan  suatu kegiatan  dan  medan  aktivitas yang  menjadi  sasaran  perhatian penelitian.
2. Mereka  yang  masih  terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan kegiatan yang menjadi wilayah penelitian.
Informan  yang  berpotensi  memberikan informasi mengenai pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) dalam penelitian ini yaitu :
1. Kepala  Bidang  UMKM  di Kantor  Dinas  KOPERINDAG Kota Batu.
2. Masyarakat pelaku UMKM.
Untuk dapat menjawab rumusan masalah secara empirik dalam penelitian  ini,  diperlukannya  data  yang relevan.  Melalui  data,  peneliti  dapat mengetahui  secara  langsung  fenomena sosial  yang  terjadi  dilapangan  yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah ditentukan. Menurut  Sugiyono  (2015:193).  Hal utama  yang  mempengaruhi  kualitas data  hasil  penelitian  yaitu,  kualitas

## JPASDEV
instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan  data.  Kualitas  instrumen penelitian  berkenaan  dengan  validitas dan  rehabilitas  instrumen  dan  kualitas pengumpulan  data  berkenaan  dengan ketepatan  cara-cara  yang  digunakan untuk  mengumpulkan  data.  Adapun teknik  pengumpulan  data  yang  akan digunakan  peneliti  ada  empat  macam teknik  yaitu  :  Wawancara,  Observasi, Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Setelah memperoleh data dan informasi melalui  proses  wawancara,  observasi serta dokumentasi maka tahap selanjutnya  yang  harus  dilakukan  yaitu menganalisis data dan informasi tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan  yang  akurat.  Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification .  Untuk  menguji kredibilitas terhadap data hasil penelitian  ini  peneliti  menggunakan trianggulasi  teknik.  Triangulasi  teknik dilakukan  dengan  cara  mengecek  data kepada  sumber  yang  sama  dengan teknik  yang  berbeda.  Misalnya  data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek  dengan  observasi,  dokumentasi atau kuesioner.
3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi
Kebijakan Pemberdayaan  Usaha  Mikro Kecil Menengah UMKM merupakan bentuk program pemerintah pusat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah.  Di  Jawa  Timur terdapat  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa  Timur  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah,  dan  kebijakan  pemerintah yang  tertuang  dalam  Perarutan  Daerah Kota  Batu    No.  1  Tahun  2006  tentang pemberdayaan
UMKM,
yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Koperasi
Usaha Mikro dan Perdagangan menjadikan  kegiatan  ini  salah  satu program prioritas Kota Batu.
Selain  itu  Usaha  Mikro,  Usaha Kecil,  dan  Usaha  Menengah  adalah salah  satu  pilar  utama  ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud
keberpihakan  yang  kuat  kepada  usaha ekonomi  rakyat,  seperti  halnya  pada aktifitas industri rumahan dan kelompok  usaha  bersama  dengan  tidak

## JPASDEV
mengabaikan peranan Usaha Besar dan
Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah,
dalam menjalankan  pilar  nasional  makna tersirat  dalam  visi  Kota  Batu.  Bentuk dari  program  ini    yaitu  pemberdayaan UMKM berupa produk olahan sayuran, buah-buahan, kerajinan dan hasil olahan  lainnya.  Maka  pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM dengan adanya kegiatan seperti  ini  akan  membuka  ruang  bagi masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan wirausaha,  dampak  sosial  yang  terlihat yaitu  terbukanya  lapangan  pekerjaan, meningkatnya  ekonomi  lokal,  dan mengurangi angka kemiskinan.
Untuk dapat melihat pencapaian tersebut  melalui  pendekatan  yang dikemukakan  oleh  Edward  III  dalam Agustino  mengemukakan  bahwa  untuk keberhasilan  implementasi  kebijakan melalui :
1. Karakteristik Agen Pelaksana
Implementasi  kebijakan  agar  mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasikan  dan  diketahui  oleh karakteristik  agen  pelaksana  yang mencakup  struktur  birokrasi,  norma- norma,  dan  pola-pola  hubungan  yang terjadi  dalam  birokrasi,  semua itu  akan
mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.  Sikap  penerimaan  atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan  yang  dilaksanakan  bukanlah hasil  formulasi  warga  setempat  yang mengenal  betul  permasalahan  dan persoalan yang mereka rasakan.
Pusat  perhatian  agen  pelaksana meliputi  organisasi  formal  yang  akan terlibat  dalam  implementasi  kebijakan publik. Hal ini penting karena pencapaian  implementasi  kebijakan akan  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh ciri-ciri  yang  tepat  serta  cocok  dengan para agen pelaksanaannya. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Perdagangan  Kota  Batu  menempatkan orang-orang  yang  tepat  sasaran  serta cocok  dinilai ahli  dibidangnya  masing- masing.  Berdasarkan  hasil  observasi dapat  dilihat  pada  tugas  pokok  serta fungsi  dalam  Implementasi  Kebijakan Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah,  agen  pelaksananya  terdiri dari  Kepala  Dinas,  Kepala  Bidang UMKM,  Kepala  Seksi  Pemberdayaan

## JPASDEV
UMKM,  Konsultan  Pusat  Layanan Usaha Terpadu, serta Bagian Keuangan dan Umum.
2. Sumber Daya Sumber daya dalam
pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan pada  Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota  Batu  merupakan salah  satu  hal  penting  bahwa  suatu kegiatan  akan  dapat  dilihat  tingkat keberhasilannya  apabila  sasaran  yang telah  disepakati  dan  ditetapkan  sudah berjalan sesuai dengan yang
diinginkan. Pelaku usaha atau masyarakat  yang  memiliki  keinginan membuka  usaha  untuk  dibina  dan diberi  pelatihan  agar  hasil  alam  serta talentanya  dapat  dikembangkan,  bukan hanya  sumber  daya  manusia  saja  yang mendukung  keberhasilan  ini  namun sumberdaya  alam  serta  anggaran  juga berperan  penting  dalam  keberhasilan pemberdayaan UMKM.
Sejalan  dengan  hal  ini  Dinas
Koperasi Usaha Mikro dan
Perdagangan  Kota  Batu  melakukan berbagai  upaya  yang  dilakukan  guna dapat  mengimplementasikan  program pemberdayaan  UMKM.  Salah  satunya melalui  pelatihan  ataupun  sosialisasi kepada  masyarakat  untuk  memperkuat
pemahaman  dalam  membangun  usaha yang lebih baik.
3. Jangkauan dan Tujuan
Kebijakan
Implementasi  kebijakan  dapat diukur  tingkat  keberhasilannya  yaitu dengan sosial-kultur yang saling menyatu  dan  tidak  terjadi  kesenjangan antara  pelaksana  kebijakan.  Untuk mengukur keberhasilan ditingkat pelaku  usaha  dilihat  dari  pelaksanaan kegiatan  yang  diikuti  oleh  usaha  itu sendiri.  Ketika  jangkauan    kebijakan atau  tujuan  kebijakan  terlalu  ideal (bahkan terlalu optimis) untuk dilaksanakan ditingkat masyarakat,
maka akan sulit merealisasikan kebijakan  publik  hingga  titik  yang dapat dikatakan berhasil.  Keberhasilan dijangkau dari aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan karena hal-hal  dalam  mengukur  keberhasilan tersebut  akan  menjadi  landasan  bagi pelaku  usaha  khususnya  lingkungan, Sumberdaya manusia, pengelolaan produk yang baik serta kreatif, peningkatan pendapatan ekonomi, mampu menjadi pemimpin dalam usaha yang  di  jalankan  dan  sejauh  mana perkembangan  usaha  yang  dijalankan serta keuntungan yang diterima.

## JPASDEV
4. Sikap dan Kecenderungan
Sikap  pemerintah  menjadi  agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau
tindakan pencapaian implementasi kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat mungkin  terjadi  oleh  karena  Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan  Kota  Batu  dinilai  sangat membantu pelaku usaha karena pemerintah langsung terjun kelapangan melihat  kondisi  yang  terjadi,  namun hasil  yang  ditemui  ketika  dilapangan banyak  sekali  kejanggalan  yang  terjadi seperti  sikap  tidak  netral  dan  takut dalam persaingan usaha yang dijalankan.
Tingkat antusias pelaku UMKM dalam  mengikuti  setiap  program- program pelatihan yang dijalankan oleh Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro  dan Perdagangan  Kota  Batu  pada  dasarnya terbilang  sudah  besar.  Mereka  yang semula  takut-takut  untuk  mengawali usaha,  saat  ini  telah  memiliki  produk- produk  yang  siap  dipasarkan.  Namun, pelaku usaha cenderung bersikap individual dalam arti jika dalam binaan sudah  berhasil  dapat  dikatakan  sudah mapan  dalam  usaha  mereka  enggan
membantu  pembinaan  usaha  yang  baru memulai,  kurang  diperhatikan  bahkan dapat dikatakan tidak mau berbagi cara berwirausaha yang baik.
5. Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari implementasi kebijakan publik. Implementasi  yang  efektif  terjadi apabila  para  pembuat  keputusan  sudah mengetahui apa  yang  mereka  kerjakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam  penyaluran  komunikasi  adalah adanya salah pengertian (mis- komunikasi), komunikasi yang diterima oleh  para  pelaksana  kebijakan  ( street- level-bureuacrats ) harus jelas dan tidak membingungkan,  setiap  ada  kegiatan pemberdayaan  UMKM.  Komunikasi merupakan  salah  satu  faktor  penting bagi  pencapaian  tujuan  keberhasilan pemberdayaan dan pengembangan
UMKM. Komunikasi
melibatkan pertukaran informasi yang terus menerus. Semakin luasnya bisnis  maka semakin  besar  pula  tekanannya  untuk menemukan  cara  komunikasi  yang lebih  efektif  bersama  para  pekerja.

## JPASDEV
Sejalan  dengan  pesatnya  perubahan ekonomi  dan  kegiatan  yang  berjalan,
pengusaha membutuhkan strategi komunikasi yang tepat dalam perubahan dan petumbuhan usaha yang ditekuninya  bisa  berkembang  dan diterima oleh masyarakat.
Perkembangan dunia usaha yang meningkat  mengharuskan  para  pelaku usaha  di  Kota  Batu  lebih  giat  dalam membangun  komunikasi  antar  sesama pelaku UMKM. Dalam hal ini pemerintah  memiliki  fungsi  untuk menjembatani para pelaku UMKM agar saling  bertukar  fikiran.  Selain  itu  antar pelaku  usaha  tidak  akan  saling  salah persepsi jika dilakukan dengan baik.
6. Lingkungan  Ekonomi,  Sosial,
Politik
Hal  ini  perlu  juga  diperhatikan guna  menilai  kinerja  implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan  oleh  Van  Meter  dan  Van Horn  adalah  sejauh  mana  lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kinerja  publik  yang  telah  ditetapkan. Lingkungan  yang  dimaksud  yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan yang tidak
kondusif  dapat  menjadi  biang  keladi dari  kegagalan  kinerja  implementasi
kebijakan.
Upaya implementasi kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.
Walaupun program  pemberdayaan  dilakukan  satu tahun  sekali  namun  hasil  pemahaman akan  pentingnya  perubahan  ekonomi sangat  membuahkan  hasil,  melalui program  ini  juga  tingkat  penganguran berkurang  serta  meningkatnya  taraf hidup  masyarakat  sekitar  sehingga lingkungan ekonomi menjadi lebih baik dan  terbukanya  lapangan  pekerjaan. Anggaran untuk melaksanakan program pemberdayaan ini dari pendapatan  asli  daerah  dan  didukung oleh  fasilitas  dari  provinsi,  karena provinsi juga sering melakukan kegiatan yang melibatkan setiap daerah.
3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.
1. Faktor Pendukung
Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan  Pemberdayaan  UMKM  oleh Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro  dan perdagangan  Kota Batu adalah :
a. Komunikasi

## JPASDEV
Komunikasi dalam suatu
implementasi  sangat  diperlukan  agar tidak          terjadi  mis-komunikasi  saat pelaksanaan kegiatan
program.
Komunikasi seperti brosur, iklan, press release,  pertemuan-pertemuan  Dinas Koperasi Usaha Mikro dan perdagangan, pelatihan pelaku UMKM, dan intruksi tertulis merupakan alat-alat yang dapat mengkomunikasikan kebijakan  kepada  individu-individu atau  lembaga-lembaga  yang  terkena kebijakan  seperti  periklanan,  brosur, merk  dan  media  online  dan  forum kelompok  asosiasi  pengusaha  Kota Batu.  Bentuk  komunikasi  seperti  ini memberi  dampak  positif  bagi  kalangan pelaku  usaha  atau  pemerintah  selaku implementor  dan  pengawasan  serta mempermudah  jangkauan  konsultan untuk  mengakses  kelompok  pelaku usaha  karena  melalui  media  massa sangat  berguna  seperti  group  usah,  dan pesebaran  informasi  juga  jauh  lebih efisien dan menghemat biaya transportasi. b. Tersedianya Konsultan Pemberdayaan UMKM Adanya Konsultan Pemberdayaan
UMKM,  berkerja  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  serta  perannya
sehingga mempermudahkan pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan pembinaan  sesuai  dengan  usaha  yang digelutinya  dan  cocok  dibidang  usaha dalam pengembangan usahanya, sehingga  ketersediaannya  konsultan sangat  membantu  dalam  melakukan pembinaan  terhadap  pelaku  usaha. Konsultan pemberdayaan UMKM bekerja  sesuai  dengan  tupoksi  serta perannya masing-masing sehingga mempermudahkan  pelaku  usaha  untuk menepatkan  usaha  cocok  dibidang  apa dalam pengembangan usahanya,
sehingga tersediannya konsultan sangat membantu dalam melakukan
pembinaan terhadap pelaku usaha.
c. Pendanaan Dengan adanya program pemberdayaan  UMKM  berpengaruh pada  peningkatan  ekonomi  lokal,  hal ini juga sebagai perwujudan dari visi ke tiga  Kota  Batu  terkait  UMKM  melalui visi  itu  ditahun  2018  anggaran  yang digunakan sebesar (Rp. 1.881.038.337), pengunaan  anggaran  tersebut  untuk merealisasikan  program  prioritas  Kota Batu  yaitu  UMKM.  Terselengaranya kegiatan yang dilaksanakan pada anggaran seperti kewirausahaan
kegiatannya berupa pelaksanaan

## JPASDEV
seminar  khusus  untuk  pelaku  usaha yang  sudah  dinilai  sukses  dalam pengembangan
usahanyadan pemasaran produk.
d. Kelompok  Asosiasi  Pengusaha
Kota Batu.
Pemberdayaan  UMKM  dibina melalui  kelompok  asosiasi  pengusaha Kota Batu dimana forum ini melakukan pembinaan  bagi  pengusaha  baru  dalam kelompok,  para  pelaku  usaha  saling bekerjasama untuk meningkatkan kualitas  usahanya,  seperti  bertukar pendapat, dan saling melengkapi ketika ada event pameran yang diselengarakan oleh  Dinas  terkait.  Pelaku  usaha  akan mengunakan  sistem  giliran  untuk mengikuti kegiatan tersebut begitu juga dengan kegiatan pembinaan dan pelatihan  bagi  pelaku  usaha,  program ini menjadi tolak ukur bagi masyarakat Kota Batu khususnya terkait pertumbuhan  ekonomi  yang  makin membaik, terbukanya
lapangan pekerjaan dan secara otomatis
berkurangnya angka penganguran, serta mengikuti laju
pertumbuhan pendapatan  nasional.  Selain  itu  dari kelompok  usaha  juga  menyatakan bahwa  dalam  pelaksanaan  kegiatan
tersebut  maka  diperlukannya  modal dalam peningkatan produksi.
2. Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat dalam  pemberdayaan  UMKM  Kota Batu sebagai berikut :
a. Permodalan Bagi Pelaku Usaha
Pelaku  usaha  sering  terkendala terhadap  modal  sehingga  usaha  yang ingin  ditekuni  menjadi  terhambat  oleh karenanya permodalan sangat menentukan perkembangan suatu usaha.
b. Persaingan
Pelaku  usaha  takut  bersaing secara  sehat  sehingga  menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha yang baru,  ketika  pelaku  usaha  yang  lama setelah dalam pembinaan dan usahanya berkembang  pesat  namun  mereka kadang  kala  tidak  bisa  membantu pelaku  usaha  baru  karena  takut  akan persaingan kedepannya. Sifat individual  ini  yang  masih  menjadi permasalah  dalam  kalangan  pelaku usaha,  namun  Dinas  terkait  mencoba mencari solusi dalam menangani masalah ini dengan cara terjun langsung melakukan pemantauan terhadap  pelaku  usaha  hal  ini  cukup membantu  namun  masih  belum  semua

## JPASDEV
bisa  di  atasi  secara  merata  akan  tetapi dalam proses tahapan.
c. Tidak Legalitas
Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki  surat  izin  usaha  perdagangan hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor penghambat  bagi  pelaku  usaha  itu sendiri  seperti  tidak  dapat  memasarkan produk  dipasar  modern,  tidak  ada kepercayaan pemerintah terhadap produk, dan sulit untuk dikembangkan. Alasan  yang  sering  ditemui  oleh  pihak Dinas  yaitu  urusan  yang  agak  rumit serta lamanya proses administrasi surat karena, selang waktu pengurusan selama  delapan  bulan  bahkan  satu tahun  hal  ini  dikarenakan  perlu adanya pengecekan produksi olahan sampai ke sistem  pemasaran  produk  ditempat pelaku usaha.
d. Kondisi Alam dan Kebiasaan Adapun  kendala  yang  sering terjadi  yaitu  perubahan  cuaca  yang tidak  kondusif,  faktor  alam  ini  lebih cenderung pada hasil dari sumber daya alam,  namun  meskipun  keadaan  alam yang  tidak  teratur  tidak  memudarkan semangat pelaku usaha untuk berinovasi  dengan  hasil  bahan  pokok yang lainnya.
4. Simpulan Dan Rekomendasi
4.1    Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan tentang Kebijakan Program
Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah  (UMKM)  di  Kota  Batu maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Berdasarkan Undang-undang
Nomor  20  tahun  2008  tentang  usaha mikro  kecil  menengah,  dilanjutkan Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,
Menengah dan (Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang pemberdayaan,  pengembangan  usaha mikro  kecil  dan  menegah  Kota  Batu) Sudah terlaksana sesuai dengan rencana program kerja perangkat daerah,  implementasi  program  dilihat dari karakteristik agen pelaksana menempatkan orang-orang tepat sasaran serta cocok dan ahli dibidangnya  masing-masing.  Ada  tiga sumberdaya  yang  dinilai  sangat  perlu dalam implementasi pemberdayaan UMKM    yaitu  sumberdaya  manusia, alam  atau  hasil  daerah  Kota  Batu,  dan anggaran.
Dalam pencapaian

## JPASDEV
keberhasilan ukuran dan tujuan
pencapaian kebijakan dilihat dari
banyaknya minat mengikuti pemberdayaan. Pelaksanaan
pemberdayaan,  sikap  kecenderungan dari  agen  pelaksana  lebih  kepada melihat  fakta  atau  fenomena  yang terjadi dilapangan dengan cara menjalin komunikasi  yang  baik  serta  saling melakukan  koordinasi,  dampak  dari implementasi  program  ini  yaitu  pada lingkungan ekonomi sosial, yang dimana  dukungan  dari  pemerintah terkait  pemberdayaan  sangat  dirasakan oleh pelaku usaha.
2. Faktor Pendukung implementasi kebijakan  pemberdayaan  usaha  mikro kecil  menengah  adalah  komunikasi, tersedianya  konsultan  pemberdayaan, anggaran, dan kelompok asosiasi pengusaha kota batu. Sedangkan faktor penghambatnya adalah persaingan, tidak  legalitas,  kondisi  alam  dan kebiasaan.
Walaupun
program
pemberdayaan UMKM terdapat
beberapa  kendala  namun  masih  bisa
dijalankan sesuai dengan program kerja
pemerintah terkait.

## 4.2   Rekomendasi
Melihat terdapat faktor penghambat dalam Implementasi
Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil  Menengah  di  Kota  Batu  maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang  dapat  dijadikan  masukan  ataupun pertimbangan diantaranya :
1.  Pemberdayaan UMKM seharusnya  diarahkan  pada  upaya meningkatkan  produktivitas  dan  daya saingnya, serta secara sistimatis diarahkan  pada  upaya  menumbuhkan wirausaha  baru  di  sektor-sektor  yang memiliki  produktivitas  tinggi  yang berbasis  pengetahuan,  teknologi  dan sumberdaya lokal.
2.   Melakukan pendataan terhadap semua  jumlah  UMKM  yang  ada  di Kota  Batu  serta  melakukan identifikasi berdaya  tidaknya  UMKM.  Sehingga pemberdayaan  dapat  merata  dan  tepat sasaran.

## JPASDEV
Referensi

## BUKU
Mardikanto & Soebiato. (2013).
Pemberdayaan
Masyarakat. Bandung: ALFABETA. Moleong. (2017). Metododologi
Penelitian  Kualitatif. Bandung  : Remaja Rosdakarya.
Setyawan, D. (2017). Pengantar Kebijakan  Publi., Malang:  CV. Citra Intrans Selaras. Wahab,  S.  (2015). Analisis  Kebijakan.
Jakarta: Bumi Aksara.

## JURNAL
Aziz ; S & Maria. (2019). Total Quality Management  Of  Micro,  Small
And Medium Enterprises (Msmes),  And  The  Impact  To Organizational Culture And Performance:  Emerging  Country Case . Polish Journal Of
Management Studies. Vol 19, No.
1. Hal 32-44.
Eriyanti,  Ni.  (2018).  Pemberdayaan
UMKM  Pengolahan  Gula  Semut Sebagai  Produk  Unggulan  Oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten
Pangandaran. Jurnal  Moderat . Vol. 5, No. 4. Hal 498-509. Hartono,  W.  (2019).  Implementation Of  Legal  Protection  By  The
Government In Order To
Empowerment  Of    Micro  Small Medium  Enterprise  To  Realize The  Economic  Justice    (Research Study: The Office Of Cooperative And  Micro  Small  And  Medium Enterprise  Province  Of  Central Java). Diponegoro  Law  Review.
Vol. 4, No. 1. Hal 105-113.
Kartini. (2017). Perkembangan Pariwisata Mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah
Berinovasi  (Studi  Pada  Dinas perindustrian  dan  perdagangan Kota  Batu). Jurnal  Penelitian.
Vol. 2, No. 1. Hal 1-12.
Maksum  &  Ridwan.  (2020).  A  Social Enterprise
Approach
to Empowering  Micro,  Small  and Medium  Enterprises  (SMEs)  in Indonesia. Journal of Open Innovation  :  Technology,  Market, and  Complexity. Vol.  6,  No.  50.
Hal 1 – 17.
Murdani.
(2019). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro

## JPASDEV
Kecil  dan  Menengah  (Studi  di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol  23,  No.  2.  Hal
152-157.
Obot,  (2017).  Implementasi  Kebijakan Pemerintah  Kota  Batu  Dalam
Mewujudkan Kota Pariwisata
Berkelanjutan  Yang  Berwawasan Lingkungan  (Studi  Pada  Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  Dan  Pengembangan Daerah  dan  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kota Batu). Rosmadi, M. (2019). Restriksi
Pengembangan Umkm di Kabupaten Bandung. Jurnal
Ikraith Ekonomika. Vol. 2, No. 2.
Hal 87-94.
Supriaddin,  N.  (2018).  Marketing Strategy  Of  Micro  Small  And
Medium  Enterprises  (MSME)  In The Framework Of Public Welfare Improvement In Southeast Sulawesi Province. International Journal of Scientific
&  Engineering  Research. Vol.  9,
No. 1. Hal 933 – 937. Yamani, A. (2019). Penguatan
Ekonomi  Lokal  Pada  Pelaku
UMKM  Berbasis Digital Di Desa Winduaji Kabupaten Brebes.
Indonesian  Journal  Of  Civil Society. Vol.  18,  No.  1.  Hal  24- 28.

## WEBSITE
Andi,  (2017).  Masalah  Umum  Usaha
Mikro Kecil Menengah (https:id.linkedin.com. Diakses November 2020).
Ariani,  Perkembangan  UMKM  di Indonesia  (www.  Jakarta  compas com. Diakses November 2020).
Handi,  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (https:www.dokumen. JATIM,
Diakses November 2020).

## PERATURAN DAN UNDANG- UNDANG
Andi,  (2017).  Masalah  Umum  Usaha Mikro Kecil Menengah (https:id.linkedin.com. Diakses November 2020).
Ariani,  Perkembangan  UMKM  di Indonesia  (www.  Jakarta  compas com. Diakses November 2020).
Handi,  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah
(https:www.dokumen. JATIM, Diakses November 2020).
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor  6  Tahun  2011  Tentang

## JPASDEV
Pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil, Dan Menengah.
Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  3 Tahun  2018  Tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah
Daerah Tahun 2017-2022.
Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  1 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menegah Kota Batu
(http://www.jdih.setjen.kemendag ri.go.id/files/KOTA_BATU_1_20 16.pdf, Diakses November 2020). Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2008  Tentang Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (https://www.ojk.go.id/aspx, Diakses November 2020).
Undang-Undang  Usaha  Mikro  Kecil Menengah Jawa Timur,
(https://www.bphn.go.id/data/dok
umen/p_jatim_6_2011.pdf, Diakses November 2020).