## PRAKTIK FIKIH KESEHARIAN MINORITAS MUSLIM DI BALI
Fathorrahman a,1,* , Saifuddin b,2
ab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ,55281, Indonesia
1 fathur_2000@yahoo.com *; 2 saifshuinsuka@gmail.com;

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history: Received : 2020-07-21 Revised  : 2020-07-28 Accepted :2020-12-21 This  paper  explored  a  daily  fiqh  practice  or,  more  precisely,  the practice  of  Islam  among  Muslim  minorities  in  Bali,  which  is transformed into an adaptable form of religious diversity promoting harmony. In the midst of the strong domination of Hindu custom and the acts of violence by few Muslims in Indonesia, the Balinese Muslim community  strived  to  manifest  Islamic  teachings  (fiqh)  in  daily  life having tolerant and moderate. Through two problems such as; how is the  religious  adaptation  pattern  of  minority  Muslim  communities  in Bali? How do Muslim communities establish inter-religious harmony as a manifestation of their daily fiqh? This study attempted  to analyze it based on maqashid sharia theory. As for supporting data collection, this paper used field research using interviews and observations.The finding    indicated  that  there  were  interesting  patterns  of  religious social relations occurred in the daily practice of Muslim minorities in expressing their Islamic teachings in the public area. Muslims in Bali are  able  to  appraise  their  religious  teachings  and  adapt  with  the surrounding community, which was socio-anthropologically dominated by the Hindu belief system.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  menguraikan  sebuah  praktik  fikih  keseharian  atau  lebih tepatnya praktik keislaman di kalangan minoritas muslim di Bali yang ditransformasi  dalam  bentuk  keberagamaan  yang  adabtable  dan mengedepankan kerukunan. Di tengah kuatnya dominasi tradisi Hindu dan  tindakan  sebagian  ummat  Islam  di  Indonesia  yang  melakukan kekerasan,  masyarakat  muslim  Bali  berupaya  memanifestasi  ajaran islam (fiqh) dalam keseharian yang toleran dan moderat. Melalui dua permasalahan  seperti;  Bagaimana  pola  adaptasi  keberagamaan masyarakat muslim minoritas di Bali? Bagaimana masyarakat muslim membangun  kerukunan  antar  ummat  beragama  sebagai  manifestasi dari fikih kesehrian mereka? Penelitian ini mencoba menganalisisnya dengan  teori  maqashid  syariah.  Adapun  untuk  menopang  perolehan datanya,  tulisan  ini  menggunakan  penelitian  lapangan  yang  disertai dengan  wawancara  dan  observasi.  Berdasarkan  kajian  penulis, penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  pola  relasi  sosial  keberagamaan yang menarik yang terjadi dalam praktek keseharian minoritas muslim dalam  mengekspresikan ajaran  keislamannya di ruang publik. Umat Islam di Bali mampu melakukan aproriasi dalam menjalankan ajaran agamnya dan bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar yang secara sosio-antropologis didimonasi oleh sistem kepercayaan Hindu.
.
Keywords: Adaptation, Harmony, Tolerance Kata kunci: Adaptasi, Kerukunan,
Toleransi.

## I. Pendahuluan
Masyarakat muslim minoritas yang tinggal di sebuah daerah atau negara yang mayoritas non  Islam  tentu  sedikit  banyak  akan mengalami  kendala  dan  penyesuaian  dalam menjalankan  ajaran  agamanya.  Contohnya ketika  mereka  mau  melaksanakan  sholat jum’at tentu tidak semudah ketika tinggal di negara  atau  daerah  yang  mayoritas  muslim dimana masjid akan begitu gampang diperoleh, begitu pula tentang makanan halal yang  barangkali  juga  susah  diperoleh.  Tentu dalam  kondisi  yang  demikian  itu,  fikih muslim  yang  minoritas  mestinya  berbeda dengan fikih muslim yang menjadi mayoritas.
Islam  adalah  agama  yang  welas  asih (samhah)  dan  toleran  (tasamuh).  Oleh  sebab itu, hukum Islam pun merujuk kepada prinsip- prinsip tersebut. Dalam konteks
penghormatan  terhadap  keyakinan  agama lain,  ajaran  Islam  sudah  pernah  diterapkan misalnya  oleh  Muhammad  bin  Qosim  ketika menaklukkan India, ia mengharamkan tentaranya  memakan  daging  sapi  sebagai bentuk  penghormatan  terhadap  orang  India yang  mayoritas  Hindu  dimana  sapi  adalah salah  satu  Dewa  mereka.  Begitu  pula diceriterakan  bahwa  Sunan  Kudus  melarang muslim di Kudus waktu itu untuk menyembelih  kurban  berupa  sapi  sebagai bentuk  toleransi  terhadap  masyarakat  Kudus yang saat itu mayoritas Hindu atau Budha.
Keberadaan  minoritas  muslim  di  suatu daerah atau bahkan negara tentu memerlukan konsep  fikih  yang  berbeda  dengan  fikih biasanya.  Fikih  tersebut  lazim  dikenal  di  era sekarang  dengan  sebutan  fikih  minoritas. Fikih  minoritas  adalah  ketentuan-ketentuan hukum  yang  dirumuskan  oleh  para  fuqaha berkaitan  dengan  perilaku  umat  Islam minoritas  yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat  yang  mayoritas  non-muslim (Hasan  &  Zuhri,  2014).  Fikih  minoritas  ini muncul  dan  berkembang  untuk  merespon persoalan-persoalan yang dialami masyarakat muslim  minoritas  yang  tinggal  di  sebuah negara atau wilayah non-muslim.
Fikih  minoritas  adalah  upaya  untuk menyeimbangkan antara komitmen keagamaan  sebagai  muslim  dengan  identitas sipilnya  sebagai  warga  negara  di  dalam sebuah  negara  atau  daerah  yang  mayoritas
non-muslim. Menjadi muslim yang baik tidak harus  mengorbankan  status  dan  kewajiban kewarganegaraannya.  Dua  hal  itu  bisa dipadukan,  pada  satu  sisi  agama  harus memahami  kewarganegeraan  umatnya,  pada sisi  lain,  negara  harus  menghormati  dan memberikan hak kepada kaum muslim untuk menjalankan syari’at-syari’atnya.
Istilah  fikih  minoritas  sendiri  baru berkembang dalam dua dasawarsa terakhir ini. Hal  itu seiring  dengan  berdirinya  organisasi- organisasi  Islam  dan  yayasan-yayasan  Islam yang memiliki kepedulian terhadap problem- problem  muslim  di  Eropa  dan  Amerika Serikat.  Beberapa  tokoh  yang  merintis  dan mengembangkan  fikih  minoritas  ini  antara lain  Thaha  Jabir  al-Alwani,  Yusuf  al- Qaradhawi, dan Abdullah bin Bayyah (Hasan &  Zuhri,  2014).  Oleh  karena  itu,  secara disiplin  keilmuan,  fikih  minoritas  ini  masih terbilang  baru  dan  belum  mapan.  Fikih minoritas  merupakan  salah  satu  bentuk  dari fiqh  an-nawadzil  yang  mendesak  untuk dibahas.
Dengan demikian, pembahasan dan penelitian  fikih  minoritas  masih  sangat dibutuhkan untuk melihat dan mendiskusikan model-model  fikih  minoritas  di  berbagai negara  atau  daerah.  Oleh  sebab  itu,  peneliti tertarik  untuk  melihat  bentuk  fikih  minoritas yang dipraktekkan masyarakat muslim minoritas di Bali.
Dalam  kaitan  ini,  untuk  menjelaskan praktek  fikih  keseharian  di  kalangan  muslim minoritas  di  Bali,  penulis  merancang  pokok permasalahan sebagai acuan untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  berbagai temuan  di  lapangan  seperti;  Bagaimana  pola adaptasi  keberagamaan  masyarakat  muslim minoritas  di  Bali?  Bagaimana  masyarakat muslim  membangun  kerukunan  antar  ummat beragama  sebagai  manifestasi  dari  fikih kesehrian mereka?

## II. Tinjauan Pustaka
Kajian  tentang  fikih  minoritas  sudah banyak  dilakukan  oleh  para  akademisi  dan peneliti  yang  menaruh  perhatian  serius terhadap  kajian  ini.    Beberapa  di  antaranya tulisan  tentang  “Fiqh  Minoritas:  Fiqh  Al- Aqalliyat  dan  Evolusi  Maqashid  A-Syari’ah dari  Konsep  ke  Pendekatan”  yang  berupaya mereformulasi  kajian  fikih  yang  selama  ini
berkembang  ditengah  kehidupan  masyarakat terutama kelompok minoritas muslim (Imam, 2010).
Fikih  yang  selama  ini  diyakini  sebagai bentuk dan sumber hukum otentik dan baku, secar  empiris  atau  setidak-tidaknya  dalam pengalaman  sebagian  besar  orang,  seringkali kurang  memberikan  solusi  yang  tepat  dan bahkan kurang memberikan jawaban yang jitu dalam  merespon  perubahan  sosial  kehidupan masyarakat,  terutama  yang  berhubungan dengan  pola  hubungan  antarumat  beragama. bila mengacu pada berbagai pengalaman yang ada,  kajian  fikih  yang  diketengahkan  oleh sebagian  pengkaji  maupun  pelakunya  selalu didasarkan pada kaidah masa lalu yang kurang adaptable  dengan  perkembangan  zaman, dampaknya, banyak pandangan hukum Islam yang mengalami “kegagapan” ketika berhadapan  dengan  tuntutan  zaman  seperti bagaimana  membangun  kehidupan  yang harmonis dan toleran antarumat beragama
Di  samping  itu,  ada  kajian  senada  yang diulas  dalam  “Fiqh  Minoritas:  Fatwa Kontemporer  Terhadap  Kehidupan  Kaum Muslimin  di  Tengah  Masyarakat  Non Muslim”  menjelaskan  berbagai  rujukan  dan landasan naqliyah tentang fiqh minoritas yang menjadi  perhatian  dan  ijtihad  para  ulama- ulama  fikih  terdahulu.  Bahkan,  untuk mempertegas  korelasi  pemikiran  para  ulama terdahulu  yang  begitu  concern  juga  dengan wacana fikih minoritas, buku ini memaparkan berbagai  contoh  penerapan  untuk  menjawab berbagai  pertanyaan  ummat  Islam    terutama yang  tinggal  di  berbagai  negara  yang mayoritas menganut agama non-Islam, seperti agama  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan agama-agama lain (Qardlawi, 2004).
Dalam  buku  tersebut,  ada  15  pertanyaan yang  diurai  secara apik  dan  menyentuh  pada persoalan  yang  sangat  mendasar  dan  bersifat keseharian. Misalkan  tentang aqidah, ibadah, keluarga,  makanan  dan  minuman,  dan muamalah  (interaksi  sosial).  Dari  sekian pertanyaan  yang  menggambarkan  aspek keseharian  umat  Islam  yang  ada  di  berbagai negara  non-muslim  tersebut,  ada  sebagian pandangan  yang  mencoba  meneguhkan pandangan  ulama  terdahulu.  Tapi  ada  pula yang  menggambarkan  ijtihadi  Yusuf  al Qaradlawi  yang  dalam  beberapa  sisi  agak
berbeda  pemikiran  dengan  pandangan  ulama terdahulu seperti ulama Jumhur.
Namun  demikian,  lepas  dari  perbedaan cara pandang Yusuf al Qaradlawi dengan para ulama terdahulu, yang jelas buku ini berupaya membangun sudut pandang hukum  Islam lain untuk  menyatakan  bahwa  fiqh  minoritas merupakan sebuah solusi hukum dari pelbagai problematika  kaum  muslimin  di  wilayah minoritas,  dengan  berbagai  kondisi  yang mereka  hadapi.  Selain  itu,  Fiqh  Minoritas merupakan  representasi dari  Fiqh  Syar’i  dan Fiqh  Waqi’i  ke  dalam  kehidupan  sosial masyarakat muslim di wilayah minoritas.
Dalam konteks Indonesia, ada juga kajian tentang fikih yang responsif dengan kehidupan  minoritas  Muslim  yang  dibahas oleh para akademisi, peneliti, maupun aktivis keagamaan. Semisal buku yang disusun oleh aktivis  organisasi  kemasyarakatan  seperti Nahdlatul  Ulama  (NU)  yang  ada  di  Bali dengan judul “Fikih Muslim Bali” (Maulana, 2017).
Buku  ini  berupaya  menjelaskan  dan menguraikan  secara  apik  terkait  sejarah perjalanan awal mula masuknya agama Islam di Bali pada abad XV. Di mana dalam proses penyebaran  Islam  di  Bali  dimulai  dengan perjalanan perdagangan para pedagang muslim  Cina,  Arab  dan  Gujarat.  Para pedagang  tersebut  cukup  intens  membangun hubungan  diplomatik  yang  harmonis  dengan para  penguasa  kerajaan  Majapahit  yang mempunyai hubungan baik dengan kerajaan- kerajaan  Hindu  Bali,  khususnya  kerajaan Gelgel Klungkung.
Selain  itu,  buku  ini  juga  membahas kebiasaan  dan  adat  masyarakat  muslim  Bali yang mempunyai kemiripan ciri khas terutama dalam kaitan hubungan ukhuwah dengan umat Hindu  Bali.  Ummat  Islam,  terutama  yang afiliasi  amaliah  keislamannya  yang  bertaut dengan  kelompok  Islam  nyang  moderat  dan menghargai tradisi keberagamaan seperti NU, yang  cukup  rajin  membangun  kegiataan keagamaan yang mengacu kepada tradisi lokal menjadi sebuah pendekatan budaya yang bisa menjalin  hubungan  tradisi  dengan  ummat Hindu  yang  dalam  praktek  keagamaannya juga  banyak  menautkan  doktrinnya  dengan kearifan  lokal.  Dari  perjalinan  ini  kemudian keduanya tergerak untuk sama-sama membangun  persaudaraan  dengan  tetap
menjalankan  ibadah  agamanya  masing- masing  dengan  baik.  Selain  itu, juga  muncul kesadaran  untuk  menjaga  harmoni  serta keseimbangan  antara  hubungan  vertikal  dan horisontal dalam keyakinan religious.
Dalam  kaitan  ini,  beberapa  karya  yang sudah membahas banyak hal tentang bagaimana  merumuskan  fikih  minoritas sebagai  jawaban  terhadap  realitas  sosial kehidupan  yang  membentangkan  fenomena hubungan  antarummat  beragama  yang  harus saling  menghargai  dan  menghormati,  dan karya  yang  membahas  tentang  bagaimana mempraktekkan rumusan fikih yang adequate dalam  keseharian  sehingga  tidak  memicu adanya resistensi melainkan harus mewujudkan  ko-eksisten  dan  harmonisasi, menjadi  sebuah  pijakan  bagi  penulis  untuk mengupas kajian yang sama. Namun demikian, ada pola fokus dan lokus yang agak berbeda  dengan  berbagai  karya  sebelumnya. Dengan  mengacu  kepada  teori  maqashid syariah,  penelitian  ini  ingin  menggambarkan dan  menjelaskan  praktek  fikih  keseharian muslim minoritas yang ada di Bali.
Secara  epistemologis,  maqashid  asy- syari’ah merupakan sebuah cara pandang atau cara  berfikir  dalam  memahami  ajaran  Islam yang  secara  sistematis  dikembangkan  oleh Abu  Ishaq  asy-Syatibi.  Al-Muwafaqat  fi Ushul  asy-Syari’ah  merupakan  karya  Asy Syatibi  menginspirasi  banyak  orang  dalam memahami  konsep  maqashid  syariah  secara lebih  mendalam  (Abu  Ishaq  Asy-Syatibi,  al- Muwaffaqat  Fi  al-Ushul  asy-Syariah,  t.t:  44- 45). Dalam perkembangannya, konsep maqashid  syariah  dijadikan  sebagai  pisau analisis dalam  memahami berbagai teks baik yang  ada  dalam  al  qur’an,  hadits,  maupun ajaran fiqh-fiqh klasik.
Pada  era  klasik,  konsep  maqashid  asy- syari’ah  hanya  bertumpu  pada  penjelasan mengenai tujuan syariah yaitu untuk kemaslahatan  manusia  yang  diklasifikasikan ke  dalam  tiga  kelompok,  yaitu  dlaruriyyat, hajiyyat  dan  tahsiniyyat.  Dlaruriyyat  terdiri atas  lima  prinsip  yang  harus  dijaga  yaitu  1) menjaga  dan  memelihara  agama  (hifzh  ad- din), 2) menjaga dan memelihara jiwa (hifzh an-nafs),  3)  menjaga  dan  memelihara  akal (hifzh  al-‘aql),  4)  menjaga  dan  memelihara keturunan (hifzh an-nasl), dan 5) menjaga dan memelihara  harta  (hifzh  al-mal).  Kelima
bentuk kemaslahatan tersebut dikenal dengan istilah adl-dlaruriyyat al-khams (lima hal yang bersifat dlaruri) (Qardlawi, 2001).
Sedangkan, pada era kontemporer, konsep maqashid asy-syari’ah kemudian dikembangkan  dan  dikontekstualisasi  sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial  oleh berbagai  sarjana  muslim,  yang  di antaranya  Jasser  Auda.  Menurut  Jaser  Auda, maqashid  adalah  konsep-konsep  moral  yang merupakan    prinsip  hukum  Islam,  seperti, keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan  hati,  fasilitasi,  dan  kerja  sama sosial.  Nilai-nilai itu menggambarkan adanya keterkaitan  antara  hukum  Islam  dengan konsep  tentang  Hak  Asasi  Manusia  saat  ini, pembangunan,  dan  peradaban.  Selain  itu, maqashid  syariah  juga  bisa  digunakan  untuk mengkaji isu seputar hak asasi manusia, sosial budaya,  dan  kehidupan  antar  umat  beragam (Auda, 2008).
No Teori Maqasid Klasik Teori Maqasid Kontemporer 1 Menjaga Keturunan ( al- Nasl) Teori yang berorientasi kepada perlindungan Keluarga;
Kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga.
2 Menjaga Akal ( al-Aql ) Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan
perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan
gerombolan;
menghindari upaya-
upaya untuk meremehkan kerja otak.
3 Menjaga
kehormatan; menjaga jiwa ( al-‘Irdh ) Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. 4 Menjaga agama
(al-Diin ) Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan. 5 Menjaga harta ( al-Maal) Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.
Dalam kaitan ini, penafsiran dan pengembangan maqashid syariah yang dilakukan  oleh  Jasser  Auda,  menurut  Amin Abdullah, menjadi pondasi pergeseran paradigma  teori  maqasid  klasik  menuju kontemporer  yang  sangat  bermanfaat  bagi pengembangan  paham  keislaman  yang  lebih inklusif  dan  kontekstual  (Abdullah,  2012).
Seperti  pembahasan  dan  telaah  Jaser  Auda tentang  hifdz  ad  din  (menjaga  agama)  yang dimaknai sebagai melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
Pemaknaan semacam ini, menjadi terobosan tersendiri yang bisa mengubah cara pandang baru atau ijtihad yang menyegarkan (fresh  ijtihad)  dalam  membangun  tradisi berfikih  di  era  kontemporer.  Termasuk bagaimana  menjelaskan  praktek    fikih keseharian  bagi  pemeluk  yang  hidup  di tengah-tengah  masyarakat  yang  dalam  posisi mayoritas  maupun  minoritas.  Dalam  kaitan ini,  mengaproriasi  praktek    berfikih  yang sesuai  dengan  realitas  sosial,  apalagi  di  era kontemporer,  akan  memberikan  kemudahan dalam menginternalisasi spirit keberagamaan yang inklusif. (Abdullah, 2012).
Di  samping  itu,  praktek  berfikih  yang fleksible  dan  adaptable,  meminjam  cara pandang Anas Ajiudin, akan  menjadi modal sosial  dalam  menciptakan  pluralisme  yang ditandai  dengan  terbukanya  ruang-ruang dialogis, kesetaraan, dan komitmen membangun konsensus sosial dalam masyarakat (Aijudin, 2017).
Dalam  konteks  Bali,  di  mana  masyarat Islam menjadi kelompok minoritas dan secara kultural, sistem sosial yang terbangun di Bali didominasi  oleh  kepercayaan  Hindu,  tentu membutuhkan  penyikapan  yang  elegan  dan kosmopoitan agar tercipta kerukunan dan ko- eksistensi  antar  pemeluk  agama.  Meskipun, secara  sosiologis,  perlu  ada  penyesuaian  diri yang harus dilakukan oleh umat Islam di Bali ketika  ingin  melaksanakan  berbagai  praktek keberagamaan  maupun  menjalin  hubungan sosial dengan masyarakat.
Oleh  karena  itu,  untuk  mencermati  lebih mendalam  bagaimana  umat  Islam  menjalani praktek  keberagamaannya  di  Bali  dan bagaimana cara umat Islam mengadaptasi diri dalam fikih kesehariannya di tengah masyarakat  Bali  yang  secara  antropologis didominasi  oleh  sistem  kepercayaan  Hindu, penelitian  ini  menggunakan  teori  maqashid syariah  seperti  yang  dikembangkan  oleh Jasser  Audah  dalam  hal  bagaimana  manjaga agama  (hifdz  ad  din)  yang  bermakna; membangun  sikap  adaptasi  dan  selalu memelihara kerukunan.
III. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan  jenis  penelitian  lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan  melihat  langsung  praktek  fikih keseharian  masyarakat  muslim  minoritas  di Bali  kemudian  ditarik  ke  dalam  nash  atau dasar-dasar dalam hukum Islam.
Untuk  menjawab  pokok  permasalahan dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan kerangka teori  maqashid  asy-syari’ah  terutama  yang dikembangkan  oleh  Jasser  Auda.  Selain  itu, untuk  memperluas  model  analisis  terhadap permasalahan  yang  ada  di  Bali  penulis  juga menggunakan  pendekatan  sosiologis  yang meliputi teori Adaptasi dan akomodasi untuk menjelaskan  bagaimana  peran  ummat  Islam dalam  mengaproriasi  ajaran  keislamannya yang  inklusif  guna  mencapai  tujuan  yang lebih  substansil  yaitu  kemaslahatan  bersama (maslahah ‘ammah).
Teknik  pengumpulan  data  diperoleh dengan  wawancara.  Dalam  wawancara  ini kami menghimpun beberapa informan secara purposive  yang  dianggap  mumpuni  dan akuntabel dalam memberikan keterangan dan data  yang  kami  butuhkan.  Bahkan,  untuk mengklarifikasi  berbagai  informasi  yang penulis  peroleh,  penulis  juga  mencari informasi  tambahan  dan  pandangan  lain  dari pihak  lain  untuk  membandingkan  antara informasi  pertama  dengan  informasi  lain secara obyektif.
Di samping itu, untuk semakin meyakinkan  penulis  terkait  data-data  yang penulis  peroleh  dari  berbagai  informan, penulis juga melakukan observasi langsung ke berbagai komunitas dan tempat ibadah untuk memverifikasi  berbagai  pandangan  dan informan yang penulis wawancarai.
Setidaknya, melalui observasi secara langsung ini penulis bisa memahami berbagai persoalan yang  terjadi  dalam  praktek  fikih  keseharian mereka di tengah kehidupan masyarakat Bali yang didominasi oleh tradisi dan kepercayaan Hindu.
Data-data  yang  kami  peroleh  melalui wawancara  dan  observasi  secara  langsung, penulis  melakukan  analisis  dengan  model tahapan analisis data sebagaimana direkomendasikan Huberman dan Miles yaitu, data  reduction,  data  display,  dan  conclusion
drawing/verifying  (Miles  &  Huberman, 1994).  Melalui  tahapan  analisis  ini,  penulis bisa memilah dan memilih berbagai informasi yang  layak  dijadikan  sebagai  bahan  empiris yang akurat dan penulis jadikan sebagai acuan analisis untuk menghasilkan temuan menarik dari penelitian yang penulis lakukan.

## IV. Hasil dan Diskusi
Islam masuk ke Bali secara bergelombang. Gelombang paling awal diperkirakan dimulai pada  abad  ke-14.  Kampung  pertama  yang didatangi  muslim  adalah  Gelgel,  kabupaten Klungkung. Generasi muslim awal yang tiba di  Bali  adalah  para  pengiring  Dalem  dari Majapahit  yang  berjumlah  40  orang.  Itu terjadi pada masa pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir, Raja Gelgel I (Kartini, 2017).
Gelombang berikutnya yaitu pada abad ke- 17, kali ini pelaut Bugis yang datang ke Bali untuk  melakukan  hubungan  dagang.  Dengan media  perdagangan  Islam  disebarkan  oleh orang  Bugis  kepada  penduduk  Bali.  Puncak kedatangan  orang  Bugis  ke  Bali  adalah apda tahun  1667  setelah  terjadi  perang  Makassar yang  memaksa  orang-orang  Bugis  pergi  ke luar  Bugis  untuk  menghindari  kejaran Belanda.  Pelaut  Bugis  yang  datang  ke  Bali kebanyakan  mendarat  di  daerah  Badung, Buleleng, dan Jembrana (Kartini, 2017).
Hingga hari ini kaum muslim tetap ada dan berkembang di Bali. Dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Bali, umat Islam memiliki  jumlah  yang  banyak  bahkan mayoritas  di  tiga  kabupaten  yaitu  kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem. Di kota Denpasar,  jumlah  umat  Islam  juga  lumayan banyak karena sebagai ibu kota Provinsi Bali, penduduknya plural dan banyak pendatangnya.  Sisanya  yaitu  di  kabupaten Badung,  Bangli,  Gianyar,  Klungkung,  dan Tabanan umat Islam minoritas.
Dalam  kaitan  ini,  untuk  mengetahui perkembangan  umat  Islam  di  Bali  bisa dicermati  dari  sebaran  tempat  ibadah  baik yang  berbentuk  masjid  maupun  mushalla. Melalui  masjid  dan  mushalla  ini  umat  Islam menunjukkan ekspresi keberagamaannya baik yang berhubungan dengan ketuhanan (ilahiyah) maupun antar manusia
(basyariyah). Adapun data sebaran masjid dan mushala  yang  menjadi  salah  satu  aras perkelindanan  Jumlah  dan  karakteristik
penduduk  dengan  tempat  ibadah  diperoleh dari kemenag Provinsi Bali seperti termaktub di bawah ini:
Kota Jumlah Masjid Raya Agung Besar Badung - 1 4 Bangli - 1 1 Buleleng - - 4 Gianyar - 1 - Jembrana - - 3 Karangasem - - - Klungkung - 1 - Tabanan - 1 4 Denpasar 1 1 4 Jumlah 1 6 20 Kota Jumlah masjid Jami Bersejarah Di Tempat Publik Badung 6 - 5 Bangli 1 - - Buleleng 44 3 22 Gianyar 3 2 - Jembrana 57 1 - Karangasem 28 2 7 Klungkung 3 1 1 Tabanan 8 - - Denpasar 10 1 11 Jumlah 160 10 46 Rekap data Masjid se Provinsi Bali (Kemenag Provinsi Bali, 2018) Kota Musala Masjid Badung 76 92 Bangli 7 10
Buleleng 135 208 Gianyar 12 18 Jembrana 105 166 Karangasem 27 64 Klungkung 10 16 Tabanan 21 34 Denpasar 124 152 Jumlah 517 760
Rekap data Musala se Provinsi Bali (Kemenag Provinsi Bali, 2018)
Kemudian  dari  data  masjid  dan  Musala tersebut, diketahui pula jumlah jamaah, imam, khotib dan muadzinnya.
Kota Jamaah Imam Masjid Musala Masjid Musala Badung 19.236 6.725 66 44 Bangli 1.850 186 9 17 Buleleng 34.581 12.710 436 395 Gianyar 2.150 1.590 25 36 Jembrana 31.910 752 354 169 Karangasem 19.370 701 170 74 Klungkung 5.950 1.095 40 40 Tabanan 5.850 2.785 57 65 Denpasar 20.544 4.489 95 421 Jumlah 141.441 51.033 1.252 1.261 Kota Khotib Muazin Remaja Masjid Musala Masjid Musala Masjid Musala Badung 162 66 61 56 541 364 Bangli 29 12 5 20 67 - Buleleng 534 20 1.057 463 5.123 2.091 Gianyar 28 16 21 37 77 50 Jembrana 332 6 305 159 2.574 375 Karangasem 187 16 168 54 3.148 178 Klungkung 88 52 19 28 200 130 Tabanan 131 74 36 38 360 335 Denpasar 349 544 81 248 609 1.346 Jumlah 1.840 806 1.753 1.103 12.699 4.869
Kota Remaja Masjid Musala Badung 541 364 Bangli 67 - Buleleng 5.123 2.091 Gianyar 77 50 Jembrana 2.574 375 Karangasem 3.148 178 Klungkung 200 130 Tabanan 360 335 Denpasar 609 1.346 Jumlah 12.699 4.869
Rekap  data  Jamaah,  Imam,  Khotib,  Muazin, dan Remaja (Kemenag Provinsi Bali, 2018)
Dalam hal ini, sebaran tempat ibadah yang setiap waktu menunjukkan perkembangannya tentu bukan berarti meniscayakan umat Islam harus  bebas  menjalankan  aktifitas  sosial keberagamannya  dengan  tanpa  kompromi dengan  masyarakat  sekitar.  Sebab,  secara sosiologis, disadari atau tidak, kultur masyarakat Bali masih didominasi oleh tradisi Hindu.  Dimana,  di  berbagai  lini  kehidupan sosial yang berlangsung di Bali lebih banyak diwarnai oleh atmosfir ke-Hinduan yang sarat dengan pernak-pernik animism dan dnamism.
Oleh  karena  itu,  ada  beberapa  langkah yang harus dilakukan umat Islam agar satu sisi bisa  menjalankan  aktifitas  keagamaannya  di berbagai  tempat  ibadah  secara  aman  dan nyaman.  Namun  di  sisi  lain  nuansa keberagamaannya  perlu  menjadi  aura  sosial yang  mencerahkan  lingkup  kehidupan  yang lebih  besar.  Dalam  kaitan  ini,  pemaknaan hifdz ad din yang dijabarkan oleh Jaser Auda harus  menjadi  pintu  masuk  bagaimana membingkai praktek berfikih dalam kesehariannya.
Meminjam  cara  pandang  Ahmad  Imam Mawardi  ada  empat  model  bagaimana  umat Islam sebagai kaum minoritas dalam memposisikan  diri  di  bali  yang  secara mayoritas dilingkupi oleh traduisi kehinduan. Pertama, asimilasi yaitu suatu kondisi dimana minoritas meninggalkan identitas kulturalnya dan  kemudian  secara  total  beradaptasi  dan melebur  pada  budaya  mayoritas.  Kedua, overlapping adalah model kebalikannya yaitu peniscayaan  perubahan  fundamental  budaya
asal  untuk  menerima  budaya  pendatang minoritas.  Ketiga,  segregasi  adalah  sebuah model  dimana  kelompok  asal  dan  kelompok pendatang  sama-sama  hidup  terpisah  dan hidup  dengan  identitas  kulturalnya  masing- masing.  Keempat,  adalah  model  dimana penduduk asal dan pendatang hidup bersama, membangun komunikasi bersama, dan membiarkan  perubahan  terjadi  secara  alami bersama perjalanan sejarah kehidupan mereka (Imam, 2010).
Keempat  aspek  ini  merupakan  cara  dan pendekatan yang paling realistis bisa dilakukan  oleh  umat  Islam  agar  umat  Islam bisa  menjalankan  ajaran  agamanya  dengan baik  dan  tidak  menimbulkan  persitegangan dengan  masyarakat  sekitar.  Sebab,  keempat aspek  tersebut  menjadi  sebuah  realitas sosial yang direkonstruksi oleh umat Islam menjalankan fikih kesehariannya, baik dalam hal peribadatan, muamalah, dan lain sebagainya.
Secara  sosiologis,  keempat  aspek  ini menjadi cara humanis dalam
mendialektikakan praktek keberagamaan dengan  aktifitas  keseharian  umat  Islam. Setidaknya,  model  dialektika  ini  menjadi rumusan  berfikih  yang  lazim  dilakukan  oleh sebuah  komunitas  yang  secara  demografis menjadi  posisi  yang  minoritas.  Setidaknya, dengan  cara  tersebut,  merujuk  pandangan Peter  L  Berger  dan  Thomas  Luckman,  umat Islam akan bisa menjalankan fikih kesehariannya dengan tahapan eksternalisasi, objektifikasi,  dan  internalisasi  (Berger  & Luckman, 2012).
Melalui  tahap  eksternalisasi,  umat  Islam bisa  mengejawantahkan  ajaran  agamanya dalam  keseharian  sesuai  dengan  apa  yang diyakini.  Dengan  kontur  masyarakat  Bali yang  mayoritas  penganut  Hindu,  diperlukan penyesuaian  diri  oleh  umat  Islam  yang minoriotas  dalam  mempraktekkan  fikih kesehariannya sesuai dengan iklim sosial yang ada. Dalam kaitan ini, ketika umat Islam bisa menekan  egosime  doktrinal  dengan  cara mencairkan  praktek  berfikihnya  dengan fleksible,  maka  setiap  ajaran  agama  yang diekspresikan akan menjadi sebuah kebiasaan atau  teladan sosial  yang  secara  objektif  akan diikuti oleh umat Islam lain. Pada gilirannya, ketika  spirit  keberagamaan  dan  praktek berfikih umat Islam berada pada titik kosmis
yang  elegan  dan  humanis,  maka  tahap berikutnya umat Islam akan mampu internalisasi  niai-nilai  keagamaan  secara inklusif  dan  selalu  berupaya  menjadikan tempat ibadahnya sebagai sumber inspirasi.
Pada akhirnya, fleksibilitas umat Islam di Bali  dalam  menjalankan  ajaran  agama  dan melakoni  praktik  berfikihnya  secara  elegan akan berkontribusi dalam penyerbukan modal sosial keberagamaan yang satu sisi meneguhkan  cara  beradaptasi  diri  dengan masyarakat  sekitar  sekaligus  menjunjung tinggi  spirit  kerukunan  yang  menjadi  the ultimate concern bagi semua pemeluk agama.
Dalam kaitan ini, untuk mengetahui lebih gambalang bagaimana pola adaptasi dilakukan oleh umat Islam di Bali, di bawah ini  akan  diuraikan  dinamika  adaptasi  yang berlangsung  hingga  saat  ini  sehingga  umat Islam bisa eksis di daerah Bali.
a.  Pola Adaptasi
Masyarakat  minoritas  muslim  di  Bali dalam  menjalankan  dan  mempraktekkan ajaran agamanya dalam beberapa hal mungkin tidak  sama  dengan  muslim  yang  tinggal  di daerah  mayoritas  berpenduduk  muslim. Sedikit banyak ada hambatan-hambatan yang ditemui.  Salah  satu  contohnya  adalah makanan halal, sholat jum’at atau berjemaah di  masjid  yang  letaknya  cukup  jauh  dari rumah, dan lain-lain.
Namun demikian, hambatan-hambatan itu tidak  terlalu  dirasakan  oleh  masyarakat minoritas  muslim  di  Bali  karena  mereka mampu  beradaptasi  dengan  masyarakat  dan budaya yang ada di Bali, bahkan dalam level tertentu,  umat  Islam  di  Bali  sudah  mampu melakukan  asimilasi  dan  akulturasi  dengan budaya Bali.
Secara umum, definisi adaptasi adalah cara bagaimana  organisme  mengatasi  tekanan lingkungan  sekitarnya  untuk  bertahan  hidup. Organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk memperoleh air, udara  dan  nutrisi  (makanan),  mengatasi kondisi  fisik  lingkungan  seperti  temperatur, cahaya  dan  panas.  Adaptasi  yang  dipakai  di dalam  penelitian  ini  lebih  condong  kepada adaptasi budaya.
Menurut Young Yun Kim, yang dimaksud dengan adaptasi budaya adalah proses jangka panjang  yang  dilakukan  oleh  individu  untuk
menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya melalui pembelajaran dan pertukaran komunikatif hingga dirinya merasa nyaman di lingkungan yang baru. Teori adaptasi budaya dirumuskan oleh Kim untuk menggambarkan proses  adaptasi  budaya  dan  menjelaskan struktur proses adaptasi budaya serta berbagai variabel penting yang mempengaruhi tingkatan dimana seseorang kemudian mengadaptasi  budaya  baru  dan  budaya  yang tidak dikenal (Kim, 2001).
Pola  adaptasi  yang  dilakukan  oleh masyarakat  muslim  Bali  bisa  dalam  bentuk adaptasi budaya, arsitektur tempat ibadah, dan bahkan  pada  level  tertentu  adalah  cara  dan ritual peribadatan. Proses adaptasi sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh sepihak tapi oleh kedua  belah  pihak.  Dengan  kata  lain,  sistem religi  Islam  dan  budaya  umat  Islam  bisa beradaptasi  dengan  budaya  lokal  Bali,  pada saat yang bersamaan sebetulnya budaya lokal Bali  juga  sedang  beradaptasi  dengan  sistem religi  dan  budaya  Islam.  Jadi  dalam  konteks ini  ada  proses  saling  meminjam  atau  silang budaya (Napsiah, 2019).
I  Made  Pageh  dalam  penelitiannya menyebutkan  bahwa  terdapat  jejak  sejarah mengenai  integrasi  antarumat  di  Bali.  Pura Kartanegara (Gambur Angalayang)
menurutnya  adalah  tempat  ibadah  integartif antara  etnik  dan  keyakinan.  Artinya  di  satu tempat  ibadah,  beragam  etnis  dan  keyakinan bisa  melakukan  ritual  di  tempat  yang  sama. Begitu  pula  bentuk  Pelinggih  Ratu  Mekah yang  berada  dalam  satu  tempat  pemujaan dengan sistem religi lainnya, dengan susunan sebagai berikut: (1) Palinggih Ratu Sundawan, untuk orang Sunda; (2) Palinggih Ratu  Ayu  Subandar,  untuk  orang  Cina;  (3) Palinggih  Ratu  Dalem  Mekah,  untuk  orang Islam-Mekah;  (4)  Palinggih  Ratu  Melayu, untuk  orang  Melayu;  (5)  Palinggih  Ratu Dalem Pingit (Raja Bali Aga) (Pageh, 2018).
Menurut  I  Made  Pageh,  kearifan  lokal masyarakat  Bali  sudah  terbentuk  sejak  abad ke-12 melalui perdagangan dan persembahyangan  bersama  di  satu  lokasi sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya masing-masing.  Palinggih  Ratu  Sundawan mengacu  kepada  Sunda  Jawa  Barat  dengan Sunda  Kawiwitannya,  Ratu  Ayu  Subandar mengacu kepada Cina (Buddha), Ratu Dalem Mekah  mengacu  kepada  Mekah  asal  Islam,
Ratu Melayu mengacu kepada orang Melayu dan Palinggih Dalem Pingit mengacu kepada raja Bali Aga (Pageh, 2018).
Dalam  kaitan  ini,  temuan  I  Made  Pageh semakin terkonfirmasi ketika penulis melakukan penelitian ke Bali. Penulis  melihat secara  langsung  dua  lokasi  kompleks  tempat ibadah  yang  dibangun  secara  berdekatan  di sebuah  area  yang  sama.  Kedua  lokasi  itu adalah  Puja  Mandala  dan  kawasan  Masjid Palapa.  Kawasan  Puja  Mandala  memiliki  5 tempat  ibadah  yang  saling  berdampingan, yaitu:  Masjid  Agung  Ibnu  Batutah,  Gereja Katolik  Maria  Bunda  Segala  Bangsa,  Gereja Kristen  Protestan  di  Bali  jemaat  Bukit  Doa, Vihara Buddha Guna, dan Pura Jagatnatha.
Begitu  pula  kawasan  Masjid  Palapa, sebuah  masjid  megah  yang  dibangun  oleh Tommy  Soeharto  di  kawasan  selatan  Bali tepatnya  daerah  Pecatu.  Masjid  ini  dibangun secara berdekatan bahkan seakan tanpa jarak dengan  tempat  ibadah  lainnya.  Meskipun masjid  ini  termasuk  kategori  masjid  sebagai fasilitas  publik  karena  berada  di  kawasan wisata, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah  wujud  toleransi  di  Bali  yang  sudah berada pada tingkat yang matang.
Akulturasi  muslim  Bali  dengan  budaya Bali  misalnya  bisa  kita  lihat  pada  bentuk bangunan  beberapa  masjid  yang  ada  di  Bali, salah satu contohnya adalah Masjid Al-Qomar di Denpasar. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 5,9 are dengan luas bangunan 3,5 are, Masjid Al-Qomar tampak megah nan artistik. Masjid Al-Qomar berada di ujung Jalan Pura Demak Banjar Buagan, Denpasar Barat, Kota Denpasar. Awalnya masjid ini adalah musolla yang  kemudian  berkembang  dan  dibangun lebih  luas  lagi  menjadi  sebuah  masjid  (H. Supandi, 2018).
Yang  menarik  dari  masjid  ini  adalah arsitekturnya,  karena  arsitektur  masjid  Al- Qomar dibangun dengan arsitektur Bali yang kental. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat beribadah  umat  Islam,  tetapi  ia  lebih  jauh menjadi  simbol  Menyama  Braya  antarumat beragama atau simbol harmonisasi hubungan antarumat beragama.
Tidak  hanya  dalam  arsitektur  tempat ibadah,  akulturasi  juga  terjadi  pada  bidang seni  dan  budaya  antara  agama  Islam  dan Hindu di Bali. Prof Drs H Shaleh Saidi, Guru
Besar  Fakultas  Sastra  Universitas  Udayana, pernah mengungkapkan bahwa terdapat buku dan  geguritan  (pembacaan  ayat-ayat  suci Hindu) yang ternyata di dalamnya mengandung  unsur  nuansa  Islam.  Bukti lainnya adalah di Desa Pegayaman–Buleleng, Kepaon–Denpasar,  serta  Desa  Loloan  Di Jembrana.  Di  desa  Pegayaman  misalnya sebagian  besar  warganya  memeluk  agama Islam,  namun  nama  depan  sebagian  besar warganya  sama  seperti  orang  Bali  pada umumnya,  sehingga  muncul  nama  seperti misal  Wayan  Muhammad  Saleh  atau  Made Jalaluddin ( Bali Post , 2001).
Lembaga adat yang tumbuh di masyarakat muslim Bali juga sama dengan lembaga adat masyarakat  Bali  Hindu.  Dalam  pengairan bidang pertanian tradisional (Subak) misalnya, umat muslim juga menerapkan cara dan  pola  pengaturan  air  seperti  yang dilakukan  petani  yang  beragama  Hindu, meskipun  cara  mensyukuri  saat  panen berbeda.
Toleransi  dan  kerukunan  yang  terjadi  di Bali bukanlah sesuatu yang instant, tapi sudah melalui proses yang panjang sejak abad ke-15 yang lalu. Sekarang aktor-aktor toleransi dan kerukunan di Bali dilakukan oleh komunitas- komunitas  dan  kelompok  -  kelompok keagamaan yang asosiatif dan tidak ideologis sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Sayangnya,  toleransi  dan  kerukunan  ini pernah ternoda dengan terjadinya Bom Bali I dan  II  yang  menelan  banyak  korban.  Sedikit banyak peristiwa tersebut berpengaruh terhadap  hubungan  harmonis  antara  muslim dan  Hindu  di  Bali.  Masih  ingat  pasca peristiwa  kelam  itu,  orang  Bali  menolak kedatangan  orang  Jawa  (Lamongan  tempat asal Amrozi cs) ke Bali.
Belakangan  kemunculan  dan  kedatangan kelompok  ekstrem  baik  di  kalangan  Hindu maupun  Islam  juga  mengganggu  hubungan baik  yang  sudah  susah  payah  dibangun generasi  pendahulunya.  Di  kalangan  Hindu muncul kelompok ekstrem yang dikomandani Arya  Wedakarna  (Arya  Wedakarna,  2018). Menurutnya:
Arya Wedakarna adalah seorang dosen dan tokoh  Hindu  yang  sering  memprovokasi  dan tidak  simpati  terhadap  umat  Islam  di  Bali.
Untungnya,  kelompok  Wedakarna  ini  tidak besar dan tidak banyak jumlah pengikutnya.
Tak  terkecuali  kedatangan  kelompok ekstrem  muslim  yang  berafiliasi  dengan kelompok Wahabi (Pegawai Kemenag, 2018).
Kelompok  Wahabi  ini  sering  membuat masalah,  mereka  tidak  mau  solat  di  masjid yang  dekat  rumahnya  apabila  amaliah  di masjid  itu  tidak  sesuai  dengan  ajaran kelompoknya. Dia akan melaksanakan solat di masjid yang jauh asal sama atau mirip dengan ideologi  kelompoknya.  Model  beragama mereka  yang  seperti  itu  akhirnya  membuat mereka  berusaha  merebut  masjid  dan kemudian  dijadikan  home  base  kegiatan ideologi  kelompoknya.  Masjid  yang  berhasil dikuasai  adalah  masjid  raya  Denpasar,  oleh karena  itu,  menurut  sumber  ini,  masjid  raya Denpasar  akan  dipindah  ke  masjid lain  yang masih netral.
Sedikit banyak dampak Bom Bali I dan II masih dirasakan terutama oleh masyarakat asli Bali, namun demikian, seiring dengan kuatnya persaudaraan yang sudah lama dibangun oleh masyarakat Bali dengan semua latar belakang etnis  dan  agamanya,  hambatan  itu  perlahan tapi pasti dapat diatasi. Alhamdulillah selama peneliti melakukan penelitian di pulau Dewata ini tidak pernah memperoleh perlakuan yang tidak menyenangkan baik oleh kaum muslim maupun oleh terutama kaum Hindu.
Namun demikian, masalah tersebut bukan berarti memupus potret kehidupan masyarakat Bali  yang  selama  ini  mampu  menunjukkan pola ke-salingan (interchange) secara simbiosis.  Hal  ini  terbukti  dalam  sikap  antar pemeluk  agama,  terutama  umat  Islam  yang bisa  memposisi  diri  secara  adaptif  dan akomodatif.  Keberadaan  umat  Islam  yang selama  ini  lebih  mengedepankan  spirit kemaslahatan  bersama  dan  menekan  ego- doktrinalnya dalam menjalankan fikih kesehariannya berdampak positif pada terwujudnya kerukunan (Junaidi, 2018).
Apalagi, secara historis, kerukunan menjadi  sebuah  keniscayaan  sosio-kultural yang  dilakukan  oleh  para  pendahulunya. Untuk  mengetahui  lebih  detail  bagaimana potret  kerukunan  yang  sejak  dahulu  sudah berlangsung  dan  bertahan  hingga  saat  ini,  di bawah  ini  akan  diuraikan  potret  kerukunan
antar  umat  beragama  yang  berlangsung  di Bali.

## b.  Wujud Kerukunan
Kerukunan  antar  umat  beragama  di Bali sudah tercipta sejak abad XIV dan XVI ketika kerajaan-kerajaan Hindu di Bali seperti kerajaan Gelgel Klungkung, Kerajaan Pemecutan  (Badung)  dan  Kerajaan  Buleleng memiliki  banyak  pengiring  dan  prajurit muslim. Sebagai bentuk penghargaan kepada kaum  muslim  yang  telah  taat  dan  mengabdi kepada  kerajaan-kerajaan  Hindu  Bali,  maka Kerajaan Hindu Bali mengizinkan dan bahkan memberikan  hadiah  kawasan  khusus  untuk dihuni  dan  ditinggali  kaum  muslim.  Gelgel dan  Kepaon  adalah  salah  satu  tanah pemberian  raja-raja  Hindu  di  Bali  kepada umat Islam.
Hubungan  harmonis  itu  terus  dibina  dan dilanjutkan oleh generasi-generasi penerusnya.  Tidak  heran  saat  ini  kita  masih bisa  menyaksikan  bentuk-bentuk  kerukunan tersebut  dalam  kehidupan  nyata  sehari-hari masyarakat  Bali.  Ketika  hari  raya  Nyepi, Galungan, Kuningan, tidak hanya masyarakat Hindu  di  Bali  yang  ikut  berbahagia menyambutnya, tetapi kaum muslim pun ikut pula berpartisipasi secara sosial, semisal ikut menjaga  keamananan,  saling  berkunjung, saling  menjamu  dan  saling  tukar  hadiah. Masyarakat Hindu juga menghormati muslim yang  berkunjung  ke  rumahnya  dengan  tidak menyuguhkan  makanan  daging  babi  yang haram bagi kaum muslim (Amrullah, 2018).
Ketika  hari  raya  Nyepi,  dimana  dilarang tiga hal yaitu bekerja, menyalakan api (lampu) dan bepergian. Masyarakat muslim juga harus menghormatinya dengan tidak menghidupkan lampu (kalaupun menghidupkan lampu tetapi semua  jendela  dan  lubang-lubang  rumahnya harus  ditutup  agar  supaya  cahaya  lampu tersebut tidak keluar). Begitu pula ketika hari raya  Nyepi  jatuh  pada  hari  Jum’at,  umat muslim  juga  menghormatinya  dengan  tidak datang ke masjid dengan kendaraan bermotor (jalan  kaki),  tidak  memukul  bedug,  tidak menggunakan pengeras suara.
Sebaliknya  ketika  umat  Islam  mau merayakan  hari  raya  atau  melaksanakan PHBI, lapangan yang biasanya dipakai untuk perayaan umat Hindu diijinkan untuk dipakai umat Islam bahkan para pecalang
(pengamanan adat) ikut mengamankan sehingga  suasana  aman,  damai,  dan  khusyuk dalam beribadah dapat tercapai (I Made Ketut, 2018).
Di Bali minoritas muslim lebih mengedepankan
substansi daripada formalitas, karena itu yang diutamakan adalah nilai-nilai  kearifan  lokal  atau  pada  level tertentu  mereka  menerapkan  margin  of appreciation. Contohnya pasca Bom Bali I dan II masyarakat Hindu Bali agak trauma dengan ‘masjid’.  Dengan  demikian,  ketika  ada kelompok muslim berkeinginan untuk mendirikan  masjid,  hal  itu  menjadi  masalah. Namun  jika  umat  Islam  mau  mendirikan musolla  tidak  dipersoalkan.  Dalam  hal  ini berlaku  kaidah  maa  laa  yudraku  kulluhu  la yutraku  kulluhu,  sesuatu  yang  tidak  dapat diperoleh seluruhnya, maka jangan ditinggalkan  seluruhnya.  Nama  masjid  atau musolla  sama  saja,  yang  penting  bisa  dibuat untuk tempat beribadah umat Islam.
Saling  berkunjung  ketika  umat  Islam merayakan iedul fitri atau ketika umat Hindu merayakan  Galungan,  Kuningan  atau  Nyepi bagi  umat  Islam  Bali  ini  hanyalah  kegiatan sosial, bukan pertukaran akidah dan keyakinan.  Artinya  ketika  umat  Islam berkunjung kepada saudaranya sesama masyarakat  Bali  yang  beragama  Hindu  tidak kemudian  menjadikan  mereka  murtad  dari agamanya.  Itu  hanyalah  salah  satu  usaha menjaga relasi kohesitas sosial (Saifurrahman, 2018).
Dalam interrelasi sosial keberagamaan dan praktek  pluralism  yang  begitu  cair  tersebut, umat  Islam  di  Bali  bisa  menempatkan  diri dengan baik dan selalu mengedepankan spirit kerukunan  dalam  bermasyarakat.  Meskipun beberapa  waktu,  Majlis  Ulama  Indonesi pernah  mengeluarkan  fatwa  keharaman pluralism  tidak  pernah  diacuhkan  oleh  umat Islam di Bali. Sebab, bagi umat Islam di Bali, praktek  pluralism  sebatas  dimanifestasikan dalam  kegiatan  kemanusiaan  seperti  saling berkunjung, saling menjamu, saling membantu,  dan  semacamnya.  Selain  itu, dalam  pandangan  umat  Islam  di  Bali,  fatwa tersebut  justru  lebih  berdampak  kepada eksklusifitas beragama dan tindakan segregasi yang bisa memicu keretakan sosial.
Padahal  kekuatan  pemersatu  yang  ada pada  masyarakat  majemuk  adalah  pola
kohesifitas  sosialnya  yang  erat.  Maka,  di kalangan  umat  muslim  yang  ada  di  Bali, dalam perspektif maqashid syariah, mengedepankan  sikap  beradaptasi  dengan lingkungan sekitar dan selalu berikhtiar untuk menjujung spirit kerukunan adalah etika sosial keberagamaan  yang  selalu  dilakukan.  Atau dalam  bahasa  kaidah  fikih  yang  lazim dijadikan  sandaran  berfikih  secara  inklusif adalah: idza ta’aradlal maslahatani quddimat a’dzamu fihima bi al irtikabi anfa’u fihima.
Dampak  positifinya,  meminjam  analisis Haryanto,  upaya  tersebut  menunjukkan sebuah  komitmen  di  kalangan  mereka  untuk selalu  mempraktek  fikih  keseharian  demi terwujudnya  kenyamanan  dalam  beragama dan  secara  eksternal bisa  beradaptasi  dengan masyarakat yang beda agama secara konseptual  (Haryanto, 2015).

## V. Kesimpulan
Dari  berbagai  uraian  di  atas,  penulis mencoba  memperjelas  beberapa  temuan  dan data fikih keseharian minoritas muslim di Bali dengan dua bagian.
Pertama,  pola  keberagamaan  masyarakat muslim  minoritas  di  Bali  cukup  dinamis dan kondusif. Mesipun secara kultural masyarakat Bali  didominasi  oleh  tradisi  agama  Hindu bukan  berarti  masyarakat  Bali  menguasai peran-peran  keberagamaan  yang  membuat agama lain mengalami kesulitan. Akan tetapi, ada  asas  saling  pengertian  dan  sikap  saling menghargai  yang  dilakukan  oleh  masing- maisng  ummat  beragama,  terutama  ummat Islam.  Berdasarkan  asas  saling  menghargai tersebut,  maka  implementasi  keberislaman baik  dalam  konteks  ibadah  mahdlah  maupun muamalah  tidak  mengalami  hambatan  yang berarti.  Meskipun,  dalam  proses  terjadi beberapa  gesekan  disebabkan  oleh  mis- persepsi  dan  miskomunikasi  antar  dua  belah pihak  yang  kadang  ditimbulkan  dari  isu-isu sensitifitas dari laur Bali maupun kasus Bom yang terjadi di Bali.
Kedua, untuk mewujudkan pola keberagamaan  yang  kondusif  dan  harmonis baik  di  kalangan  internal  ummat  Islam maupun dalam hubungan antarumat beragama di  Bali,  umat  Islam  melakukan    tindakan adaptasi  dan  akomodasi  dalam  praktek berfikihnya.  Di  antara  bentuk  akomodasinya adalah,  umat  Islam    mengerangkai  cara
berfikir  yang  taktis  dan  cara  pandang  yang adaptif  dalam  menyampaikan  ajaran  Islam. Terutama, bagaimana melakukan kontekstualisasi ajaran Islam yang bersumber kepada  al  qur’an,  hadits,  dan  rumusan- rumusan  fikih  yang  dipegangi  sebagai  dalil naqli  dalam  menjalankan  ajaran  Islam. Dengan demikian, pola penyajian agama yang berangkat  dari  berbagai  dalil  naqli  mampu dinarasikan dan dideskripsikan sesuai dengan realitas sosial yang ada. Berangakat dari cara penalaran keislaman yang akomodatif terhadap  khazanah  lokalitas  dan  responsive dengan  tuntutan  kontekstualisasi  dalil-dalil naqli yang menunjang bagi tumbuhnya corak kehidupan  yang  harmonis  dan  toleran,  maka ummat  Islam  yang  ada  di  Bali  bisa menjalankan  praktek  keberagamaannya,  baik dalam  konteks  ibadah  mahdlah  maupun muamalah dengan kondusif dan menyejukkan.
Daftar Pustaka Abdullah,  A.  (2012). Epistemologi    Keilmuan Studi  Hukum  Islam  di  era  Globalisasi-
Multikultural . Dipresentasikan pada Seminar  Nasional  “Rekonstruksi  dan Paradigma Keilmuan dalam Pengembangan Keilmuan Fakultas Syari’ah  dan  Hukum,”  UIN  Sunan Kalijaga.
Aijudin,  A.  (2017).  Mengelola  Pluralismemelalui
Dialog  Antar  Agama  (Sebuah  Tinjauan Teoritik)  Managing  Pluralismthrough Interfaith Dialogue (A Theoretical Review). Jurnal SMART (Studi
Masyarakat,  Religi,  dan  Tradisi) , 3 (1),
119–124. https://doi.org/10.18784/smart.v3i1.493
Amrullah, A. (2018). Wawancara .
Arya Wedakarna. (2018). Wawancara .
Auda,  J.  (2008). Maqashid  al-Syariah  As Philasophy  of  Islamic  Law;  a  Systems Approach .  Amerika:  The  International Institute of Islamic Thought.
Bali Post . (2001).
Berger, P. L., & Luckman, T. (2012). Tafsir Sosial
Atas Kenyataan: Risalah tentang
Sosiologi Pengetahuan . Jakarta: LP3ES.
H. Supandi. (2018). Wawancara .
Haryanto, J. T. (2015). Relasi Agama Dan Budaya Dalam  Hubungan  Intern  Umat  Islam.
Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) , 1 (1). https://doi.org/10.18784/smart.v1i1.228
Hasan, N., & Zuhri. (2014). Modul Pelatihan Fiqh dan HAM . Lkis Pelangi Aksara.
I Made Ketut. (2018). Wawancara .
Imam,  M.  A.  (2010). Fiqh  Minoritas:  Fiqh  Al- Aqalliyat  dan  Evolusi  Maqashid  A- Syari’ah  dari  Konsep  ke  Pendekatan . Yogyakarta: LKis.
Junaidi, A. (2018). Wawancara .
Kartini, I. (2017). Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim  Di  Bali. Masyarakat  Indonesia , 37 (2),
115–145. https://doi.org/10.14203/jmi.v37i2.635
Kim,  Y.  Y.  (2001). Becoming  Intercultural:  An Integrative  Communication  Theory  and Cross  Cultural  Adaptation .  USA:  Sage Publication.
Maulana,  M.  T.  (2017). Fikih  Muslim  Bali . Yogyakarta: Razka Pustaka.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1994).
Qualitative Data Analysis: A Sourcebook    of    New    Method. Terjemahan    Tjetjep  Rohendi  Rohidi. Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber tentang  Metode-metode    Baru .  Jakarta:
Universitas  Indonesia (UI-PRESS).
Napsiah. (2019). Modal Sosial Sebagai Penguatan Identitas  Sosial  Masyarakat  Muslm  Di Bali. Jurnal  SMART  (Studi  Masyarakat, Religi,  dan  Tradisi) , 5 (1),  101–111. https://doi.org/10.18784/smart.v5i1.740
Pageh, I. M. (2018). Kearifan Sistem Religi Lokal dalam  Mengintegrasikan  Umat  Hindu- Islam di Bali. Jurnal Sejarah Citra Lekha , 3 (2),
88–98. https://doi.org/10.14710/jscl.v3i2.19411
Pegawai Kemenag. (2018). Wawancara .
Qardlawi, Y. A. (2001). Ri’ayat al-Biah fi Syari’at al-Islam . Cairo: Dar asy-Syuruq.
Qardlawi,  Y.  A.  (2004). Fiqh  Minoritas:  Fatwa
Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin  di  Tengah  Masyarakat  Non
Muslim . Jakarta: Zikrul Media.
Saifurrahman. (2018). Wawancara .