## ANALISIS PENYEBAB UNCLAIMED BERKAS BPJS RAWAT INAP DI RSUD DR. SOEKARDJO TASIKMALAYA
Resti Septiani Nurdiah 1 , Arief Tarmansyah Iman 2 .
1,2 Prodi Perekam dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Restiseptianinurdiah@gmail.com, Arieftarmansyah@gmail.com

## Abstract
JKN in  the  hospital by BPJS through claim submission. But, not all the document can claimed. As happened in RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya , there is a difference between patient visit of BPJS inpatients with patient visits of BPJS that have been claim, thus resulting  unclaimed.  The  purpose  in  this  research  toanalyzing  the  cause  of  unclaimed  inpatients BPJS phenomenological by getting interviews with 7 (seven) informants and observation. Data analysis withnarrative. were narrow, unavailable SOP of  claim,  unimplemented of monitoring documents claim and incomplete
SOP ,make expedition book fordocuments claim and implementation of regular meetings.
Kata kunci: cause of unclaimed BPJS , unclaimed , Pengajuan klaim

## Abstrak
Pembiayaan kesehatan merupakan bagian terpenting dari implementasi JKN yang diselenggarakan di rumah sakit oleh BPJS melalui pengajuan klaim. Namun, tidak semua berkas yang diajukan dapat terklaimkan. Seperti yang terjadi di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dimana terdapat selisih antara kunjungan pasien BPJS rawat inap dengan kunjugan BPJS yang diklaimkan, sehingga menyebabkan unclaimed . Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyebab unclaimed
Jenis penelitian ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan fenomenologi,  melalui  wawancara  terhadap 7 orang  informan  dan  observasi.  Untuk  analisis  data  dirangkum  dalam  bentuk  naratif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan penyebab unclaimed berkas BPJS rawat inap di rumah sakit yang antara lain disebabkan oleh pengetahuan dan kedisiplinan petugas kurang, ruangan pengolahan klaim yang sempit, SOP terkait klaim belum tersedia, monitoring berkas klaim belum terlaksana dan ketidaklengkapan hasil penunjang. Disarankan untuk diadakannya bimbingan kepada petugas secara intensif, pemanfaatan ruangan secara maksimal, penyusunan SOP, pembuatan expedisi berkas klaim dan pelaksanaan rapat rutin.
Kata kunci: Penyebab Unclaimed BPJS, gagal klaim

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  dalam  meningkatkan  Hak  Azasi Manusia  (HAM)  telah  ditetapkan  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2009terkait pelayanan  kesehatan,  merupakan  hak setiap orang yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi- tingginya.
Upaya  peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat yang setinggi-tingginya salah satunya dilakukan oleh rumah sakit. Menurut UU no 44 tahun 2009 Rumah sakit  merupakan  institusi  pelayanan  kesehatan yang  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan
perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatanmerupakan  bagian  dari  sumber  daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Sakit  mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, apalagi  ditambah  dengan  ditetapkannya  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  per  Januari 2014. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004  tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia, mewajibkan setiap penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang
menyeluruh dan bermutu agar dapat melangsungkan hidup.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan  ditetapkan  didalam  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial,  yang  terdiri  atas  BPJS  Kesehatan dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Pelayanan  kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan berjenjang berupa  pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  dan pelayanan rujukan tingkat lanjut.
Pembiayaan  kesehatan  merupakan  bagian  yang penting  dalam  implementasi  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  untuk  mendorong  peningkatan mutu,  mendorong  layanan  berorientasi  pasien, mendorong  efisiensi  tidak  memberikan reward terhadap provider yang melakukan over treatment, under treatment maupun melakukan adverse event dan mendorong pelayanan tim . Metode pembayaran yang digunakan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada saat ini adalah dengan metode pembayaran prospektif yaitu Casemix ( case based payment) dansudah  diterapkan  sejak  Tahun  2008 sebagai metode pembayaran pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sistem casemix adalah  pengelompokan  diagnosis  dan  prosedur dengan  mengacu pada  ciri  klinis yang  mirip/sama dan  penggunaan  sumber  daya/biaya  perawatan yang mirip/sama, pengelompokan dilakukan dengan menggunakan software grouper .
Pola  p emb ayaran   den gan   INA- CBGs  y ang diselenggarakan BPJS di rumah sakit harus melalui
28  tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  klaim yang  diajukan  oleh  fasilitas  kesehatan  terlebih
Kesehatan yang tujuannya untuk menguji kebenaran administrasi pertanggung jawaban pelayanan yang telah  dilaksanakan  oleh  fasilitas  kesehatan  agar
pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
menyiapkan  berkas  klaim,  kemudian  verifikator
pelayanan dengan menggunakan software
dan  prosedur  pada  tagihan  dengan  kode  ICD-10
dan ICD-9-CM (dengan melihat buku ICD-10 dan ICD-9-CM  atau softcopy -nya).  Setelah  itu  BPJS Kesehatan  akan melakukan  persetujuan  klaim  dan melakukan pembayaran untuk berkas yang memang layak,  namun  untuk  berkas  yang  tidak  layak  atau pending, harus  dikembalikan ke rumahsakit untuk
dapat diklaimkan atau tidak.
Berdasarkan  study  pendahuluan  di  RSUD  dr. Soekardjo Tasikmalaya pada 1 Maret 2016 terdapat berkas  BPJS  rawat  inap  tahun  2015  yang    tidak dapat diklaim ( unclaimed), dilihat dari perbandingan kunjungan  rawat  inap  tahun  2015  sebesar  14.945 kunjungan  dengan  kunjungan  rawat  inap  yang telah  diklaimkan  ke  bagian  BPJS  sebesar  12.989 kunjungan,  sehingga  terdapat  selisih  yang  cukup tinggi  yaitu  sebesar  1.956  kunjungan  atau  berkas klaim rawat inap yang unclaimed selama tahun 2015 . Dimanaselisih berkas BPJS rawat inap yang tertinggi tidak terklaim terdapat pada bulan Maret sebanyak 256  berkas  sedangkan,  selisih  berkas  BPJS  rawat inap yang paling rendah tidak terklaim terdapat pada bulan November sebanyak 43 berkas dengan rata-rata berkas BPJS rawat inap yang unclaimed tiap bulan
masalah  pada  study  pendahuluan  diatas,  peneliti tertarik  untuk  menganalisis  penyebab unclaimed berkas  BPJS  rawat  inap  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah dr. Soekardjo Tasikmalaya.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk    menganalisis penyebab unclaimed berkas  BPJS  rawat  inap di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  Soekardjo Tasikmalaya.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  yang bertujuan agar dapat menggali lebih dalam mengenai penyebab  yang  dapat  mengakibatkan unclaimed berkas BPJS rawat  inap  sehingga  dapat  menurunkan tingkat unclaimed berkas  BPJS  rawat  inap  di  RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya.Penelitian ini  dilaksanakan pada  tanggal  9  Mei  -  11  Juni  2016  di  RSUD  dr. Soekardjo  Tasikmalaya.  Subjek  penelitian  dalam penelitian ini terbagi atas tiga bagian yaitu 1 infroman kunci, 3 informan non kunci dan 3 infroman triangulasi dengan karakteristik informan sebagai berikut:

## Karakteristik Informan

## Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian
Infor- man Usia Jenis Kela- min Pendi- dikan Lama Beker-ja Jabatan/ Pekerjaan IP 1 30 thn P D-3 7 thn Petugas Koding IP 2 40 thn L S-1 11 thn Koordinator petu- gas entri IP 3 30 thn P D-3 7 thn Petugas Entri IP 4 31 thn P D-3 6 thn Petugas Entri IP 5 51 thn P S-2 29 thn Kasubag  Mobili- sasi Dana IP 6 33 thn L S-2 6 thn IP 7 56 thn L S-1 32 thn K ep ala   R ek am Medis
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu  sendiri  ( human  instrumen )  yang  berfungsi menetapkan  fokus  penelitian,  memilih  informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai  kualitas  data,  analisis  data,  menafsirkan data  dan  membuat  kesimpulan  atas  temuannya dengan cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara  mendalam,  observasi  dan  triangulasi, dimana triangulasi yang dilakukan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dalam penelitian  ini  menggunkana  metode  Miles  and Huberman  yaitu  mereduksi  data,  model  data  dan

## HASIL PENELITIAN
1.  Penyebab unclaimed berdasarkan Input. a.  Sumber Daya Manusia (SDM) Ketersediaan SDM untuk petugas koding dan petugas entri sudah mencukupi dimana beban  kerja  yang  didapat  petugas  tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan namun seimbang karena sudah terdapat 5 (lima) orang petugas entri.
Berdasarkan hasil wawancara, kedisiplinan serta  pengetahuan  petugas  klaimmasih dirasa  kurang.  Hal  ini  terbukti  terbukti dengan  tidak  berjalannya  lembar check list untuk  memudahkan  petugas  dalam menganalisis  kelengkapan  berkas  klaim rawat  inap  dan  kurang  pengetahuan petugas  klaim  karena  adanya  kekeliruan beberapa petugas saat mengentrikan berkas klaim yang seharusnya tidak di entri karena memang  sudah  tidak  layak  dari  awalnya seperti mengentrikan berkas klaim pasien kasus KLL.

## b. Sarana
Sarana yang mendukung dalam pelaksanaan pengklaiman  berkas  BPJS  rawat  inap, masih  kurang,  seperti  kurangnya printer untuk masing-masing petugas entry serta ruangan yang sempit apabila di bandingkan dengan berkas, namun untuk ketersediaan komputer sudah mencukupi.
Berdasarakan  hasil  observasi  dalam  satu ruangan  pengelolaan  klaim  terdapat  12 orang dengan tata ruang yang ruang yang kurang baik dimana banyak berkas klaim yang  disimpan  di  bagian  atas  beberapa petugas yang penyangganya hampir roboh.
c. Teknologi
Teknologi yang mendukung dalam proses pengajuan klaim BPJS rawat inap di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya  terdapat aplikasi  INA-CBGs  untuk  pengentrian berkas  klaim  rawat  inap  terkadang error dan software yang loading dalam  proses grouping sehingga harus menunggu sekitar 5-10 menit. Sehingga hal ini menghambat kerja  petugas  dalam  proses  pengklaiman dan  mengakibatkan  penumpukan  berkas klaim.
2.  Penyebab unclaimed berdasarkan Proses.
a.  Perencanaan
Terkait  perencanaan dimana harus terdapat SOP yang disusun atau tersedia dari sejak awal kegiatan  sebagai  acuan  dan  dasar  kegiatan petugas  di  RSUD  dr.  Soekardjo  masih belum  terdapat  SOP  terkait  pengklaiman. Meskipun penyusunan SOP sempat dibuat, berdaarkan  hasil  observasi  tidak  terdapat SOP  terkait  pengklaiman.  Berdasarkan hasil wawancara penyusunan kembali SOP terkait  pengklaiman  ini  sedikit  terhambat karena alur pengolahan klaim yang berubah untuk memaksimalkan  proses pengklaiman dan mengurangi berkas yang loss atau tidak

## b.  Pengorganisasian
Pengorganisasin  terkait  pengklaiman  di RSUD  dr.  Soekaradjo Tasikmlaya  sudah cukup baik, karena sudah terdapat tim khusu yang mengatur pengklaiman yang disebut dengan TIM JKN, dengan fungsiTim JKN
internal, koordinator SIMNAS, koordinator penanggung jawab keuangan. Berdasarkan hasil observasi berkas dalam SK direktur
mengenai tim JKN sudah terdapat susunan panitia  serta  tugas  pokok  dan  fungsinya untuk  petugas  entri  dan  petugas  koding namun untuk petugas lain seperti petugas
penanggung jawab keuangan masih belum terdapat tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan tim khusus ini terdapat pada SK direktur namun masih menyatu dengan SK direktur terkait Jamkeskinda, Jamkesda dan  Koorporat  karena  dibuat  pada  tahun 2013.  Selain itu untuk tugas  pokok yang terdapat  dalam  SK  masih  secara  umum belum secara terperinci.

## c. Pelaksanaan
Pelaksanaan  pengklaiman  dilihat  dari perjalanan alur sudah cukup baik, meskipun sempat terdapat perubahan namun petugas masih  dapat  mengikuti  perubahan  alur terseb ut,  diman a  alur  pengk laiman di  RSUD  dr.  Soekardjo  Tasikmalaya dimulai  dari  pasien  pulang  rawat  inap, kemudian  masuk  ke  kamar  19  (ruangan ke pengolahan klaim), di kamar 19 apabila sudah sesuai di koding, kemudian di entri ke  aplikasi  INA-CBGs  setelah  selesai
saat  di  verifikator  di  cek  kelengkapan berkasnya,  kesesuaian  diagnosis  dan kodenya kemudian di masukan ke sistem
suatu  berkas,  apabila  berkas  tidak  layak atau pending, dikembalikan ke rumah sakit
Adanya berkas yang dikembalikan ke rumah sakit  namun  keberadaan  berkas  tersebut belum  bisa  di  tentukan  karena  belum terdapatnya  monitoring  berkas,  sehingga untuk pelaporan berapa jumlah berkas yang keluar masuk ke bagian pengolahan tidak dapat ditelusuri keberadaannya atau loss. Berkas    klaim  yang  dikembalikan  ke rumah sakit karena tidak layak kebanyakan dari  kelengkapan  berkas  sekitar  30%- 40%  berkas  yang  dikembalikan  seperti kurangnya  tanda  tangan  dokter  dan kurangnya hasil penunjang.
d.  Evaluasi
Evaluasi  y ang  dilaksanak an  terkait p e n g k l a im a n   s e p e r t i  r a p a t  b e lu m dilaksanakan  secara  rutin. Akan  tetapi evaluasi dilakukan apabila terdapat kendala atau  masalah  dalam  proses  pengajuan klaim  seperti  masalah  keterlambat
pengajuan  klaim,  adanya  klaim  yang gagal (unclaimed) ,  adanya  berkas  yang dikembalikan  atau  koreksi  dan  yang terakhir adanya sosialisasi peraturan baru terkait klaim BPJS.

## PEMBAHASAN
1.  Penyebab unclaimed berdasarkan Input a.  Sumber Daya Manusia (SDM)
S u m b e r   d a y a   y a n g   u t a m a   d a l a m implementasi  suatu  program  menurut Putra (2014) adalah sumber daya manusia. Kegagalan  yang  sering  terjadi  dalam implementasi  suatu  kebijakan  salah satunya  disebabkan  oleh  manusia  yang tidak  mencukupi  ataupun  tidak  memadai sehingga  menurunkan  mutu  dari  suatu pelayanan.Berdasarkan  dari  wawancara maupun observasi menyatakan bahwa dari segi jumlah SDM terkait petugas entri dan petugas  koding  dan  entri  INA-CBGs  di RSUD  dr.  Soekardjo  Kota  Tasikmalaya sudah  mencukupi.  Namun,  dilihat  dari tingkat  pengetahuan dan kedisiplin petugas klaim masih belum memenuhi hal ini dapat dilihat  dari  tidak  konsistennya  pengisian lembar check  list dan  pengentrian  berkas yang seharusnya tidak di entrikan
b. Sarana
Berdasarkan  Peraturan  Mentri  Dalam Negeri  nomor  7  tahun  2006  menyatakan bahwa, salah satu sarana yang mendukung terlaksananya kegiatan kerja adalah adanya ruangan  kerja  dengan  ukuran  luas  dan ketersediaan  alat-alat  perlengkapan  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  serta memenuhi  persyaratan  estetika,  agar memudahkan  pengamanan  arsip  dan dokumen.
Berdasarkan  Peraturan  Mentri  Dalam Negeri  nomor  7  tahun  2006  menyatakan bahwa, salah satu sarana yang mendukung terlaksananya kegiatan kerja adalah adanya ruangan  kerja  dengan  ukuran  luas  dan ketersediaan  alat-alat  perlengkapan  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  serta memenuhi  persyaratan  estetika,  agar memudahkan  pengamanan  arsip  dan dokumen.
Sehingga dapat diketahui  bahwa fasilitas atau sarana kerja  yang terdapat di kamar 19 RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya belum  sesuai  dengan  Peraturan  Mentri
Dalam  Negri  No.  7  tahun  2006  karena berdasarkan  observasi  ruangan  kerja untuk  proses  pengklaiman  sempit  atau tidak luas, masih kurangnya perlengkapan alat-alat  seperti printer dan  tidak  mudah dalam  pengamanan  arsip  dan  dokumen karena  penumpukan  berkas  dimana- mana yang dapat mengindikasi terjadinya berkas tercecer, tidak terklaimkan bahkan mungkin hilang.
c. Teknologi
Kemajuan  teknologi  mendukung  dalam
waktu. Sehingga perlu peningkatan teknologi untuk  memudahkan  dalam  proses  kerja. Berdasarkan  hasil  penelitian  aplikasi  INA- CBGs untuk pengenterian berkas klaim BPJS rawat inap terkadang error dan software yang loading . Meskipun begitu hal ini masih bisa di  minimalisasi  dikarenakan loading atau error nya  aplikasi  ini  hanya  berkisar  antara 5-10 menit sehingga tidak menjadi penyebab
unclaimed .
3.  Mengidentifikasi  penyebab unclaimed berdasarkan Proses.
a. Perencanaan Standar Operating Procedure (SOP) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. SOP dibuat dan didokumentasikan  secara  tertulis  yang memuat prosedur (alur proses) kerja secara rinci  dan  sistematis. Alur  kerja  tersebut haruslah  mudah  di  pahami  dan  dapat  di implementasikan dengan baik dan konsisten oleh pelaku (UU no. 44 tahun 2009). Berdasarkan Hasil penelitian menunjukan bahwa  masih  belum  tersedianya Standar Operational Prosedur (SOP) terkait klaim, hal tersebut dikarenkana adanya perubahan alur  meskipun  menurut  informan  5 ketersediaan SOP ini telah disusun.
b.  Pengorganisasian Sejalan  dengan  hal  tersebut  menurut p e r m e n k e s   n o .   2 7   t a h u n   2 0 1 4 mengemukakan  bahwa  salah  satu  upaya yan g  dilak ukan   ru mah  sak it  u ntuk melaksanakan program pemerintah terkait BPJS  salah  satunya  dengan  membangun tim  rumah  sakit,  dimana  manajemen dan  profesi  serta  komponen  rumah  sakit yang  lain  harus  mempunyai  persepsi dan  komitmen  yang  sama  serta  mampu bekerja sama untuk menghasilkan produk
pelayanan rumah sakit yang bermutu dan cost efective .
Berdasarkan hasil penelitian di RSUD dr. Soekardjo  sudah  terbentuk    tim  khusus untuk  pengelolaan  klaim  BPJS  yaitu dengan  terbentukanya  TIM  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan SK direktur. Dimana isi surat perintah (SK) tersebut sudah terdapat panitia penanggung jawab  serta  uraian  tugas  dan  fungsinya meskipun belum secara terperinci.
c. Pelaksanaan
Pelaksan aan  su atu   p rog ram  sangat dipengaru dengan berjalannya alur sesuai dengan yang telah ditetapkan, begitu juga terkait pengajuan klaim. Berdasarkan hasil penelitian alur pengajuan klaim dari pasien pulang sampai berkas di klaimkan terdapat sedikit  perubah,  dikarenakan  agar  lebih mudah dalam pengendalian berkas klaim. Alur  pengajuan  klaim  di  RSUD  dr. Soekardjo  berdasarkan  hasil  observasi penyususn  sudah  berjalan  sesuai  dengan Juknis  Verfikasi  yang  dibuat  oleh  BPJS kesehatan  tahun  2014  dan  sesuai  dengan Alur yang telah di tetapkan oleh rumah sakit. Pelaksanaan  monitoring  berkas  sesuai dengan  Permenkes  No.  27  tahun  2014 bahwa,  salah  satu  kekurangan  dalam metode  pembayaran  prospektif  yang digunakan  dalam  sistem  JKN  ini  perlu adanya monitoring Pasca klaim agar klaim dapat di kendalikan belum dilaksanakan di Rumah sakit.
hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pada kasus special CMGs  yang  mana  harus melampirkan  bukti  pendukung  seperti laporan  hasil special  procedur (BPJS, 2014). Namun dalam hal ini kelengkapan h asil  p en un ja ng   u ntu k   me n un jan g diagnosis  tidak  lengkap  karena  hasil penunjang  tersebut  dapat  dilihat  selama kurang lebih 1-2 minggu, semenjak pasien selesai dilakukan pemeriksaan penunjang. Selain hal tersebut ada berkas penunjang yang  terbawa  pulang  pasien  sehingga menyulitkan  petugas  untuk  melampirkan hasil pemeriksaan penunjang tersebut.
d.  Evaluasi
kegiatan  evaluasi  terkait  pengklaiman belum  dilaksanakan  secara  rutin. Akan tetapi  evaluasi  ini    dilaksanakan  apabila terdapat  masalah  atau  kendala  dalam
proses  pengajuan  klaim  seperti  adanya keterlambat pengajuan klaim, adanya klaim yang  gagal (unclaimed) ,  adanya  berkas yang dikembalikan dan terdapat peraturan baru terkait klaim BPJS.
Rapat rutin tersebut harusnya dilaksanakan karena bersifat penting. Dalam rapat rutin bisa  memecahkan  atau  mencari  jalan keluar  atas  suatu  permasalahan  terkait pengajuan  klaim  secara  lebih  cepat, kemudian sebagai penyampaian informasi terkait perintah dan pernyataan apabila ada perubahan  kebijakan  baru  sehingga akan mudah disampaikan atau disosialisasikan dan  sebagai  alat  koordinasi  internal  dan external  untuk  menghindari  perbedaan presepsi  dan  miskomunikasi(Direktur Jendral  Otonomi  Daerah  Departemen Dalam Negeri, 2007).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1)  Berdasarka  identifkasi  input  terkait  SDM, ketersediaan  SDM  petugas  entri  dan  koding INA-CBGs  yang  sudah  mencukupi  bukan sebagai  penyebab unclaim namun  pengetahuan dan kedisiplinan petugas klaim BPJS rawat inap yang masih kurang menjadi salah satu penyebab unclaimed.
2)  Berdasarka identifkasi input terkait sarana dimana ketersediaan printer yang  dirasa  kurang  bukan lah salah satu penyebab unclaimed , namun untuk ruangan yang sempit menjadi salah satu penyebab unclaimed .
3)  Berdasarka  identifkasi  input  terkaitteknologi terdapat jaringan komputer yang terkadang error dan loading bukan menjadi salah satu penyebab unclaimed .
4)  Berdasarka identifkasi proses terkaitperencanaan ter dap at  SOP  ter ka it  k laim  y ang   bel um tersediamenjadi salah penyebab unclaimed.
5)  Berdasarka  identifkasi  proses  terkait  pengorga- nisasian  terdapat  tim  khusus  pengendali  JKN bukan menjadi salah satu penyebab unclaimed .
6)  Berdasarka identifkasi proses terkaitpelaksanaan terdapat alur pengajuan klaim yang berjalan cukup baik sehingga secara garis besar bukan menjadi
salah  satu  penyebab unclaimed .  Namun  untuk monitoring berkas klaim yang belum dilaksanakan dan  ketersediaan  hasil  penunjang  yang  belum lengkap menjadi salah satu penyebab unclaimed . 7)  Berdasarka  identifkasi  proses  terkaitevaluai terdapat rapat rutin yang belum terlaksana dengan baik sehingga secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab unclaimed .

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosisal  (BPJS) Kesehatan. (2014).
Klaim. Jakarta: Direktorat Pelayanan.
Direktur  Jendral  Otonomi  Daerah  Departemen Dalam Negeri. (2007). Modul 2 Rapat yang efektif    Diklat  Teknis  Administrasi  Umum. Jakarta:  Diputi  Bidang  Pembinaan  Diklat Aparatur.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 Tentang  Standarisasi  Sarana  dan  Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
Permenkes Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem  Indonesia  Case Base Group (INA-CBGs).
Permenkes Nomor 28 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional.
Putra,  Wahyu.M  (2014). Analisis  Implementasi Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional di  Rumah  Sakit  Umum  Kota  Tanggerang Selatan tahun 2014. Skripsi. Prodi Kesehatan Masyarakat  Fakultas  Kedokteran  dan  Ilmu Kesehatan - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: tidak di terbitkan.
Undang-Undang Nomor  24 Tahun  2011  Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang Rumah Sakit.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).