103

## REINTERPRETASI KONSEP FÎ SABÎL AL-LÂH SEBAGAI ASHNÂF ZAKAT
Ani Wafiroh *
__________________________________________________

## Abstract
The term jihad fi sabîl al-Lâh is often used to refer to physical war in the path of God. The word, as it is derived from the Qs. al-Tawbah (9): 60, in fact connotes specific and general meanings. The specific meaning of it commonly  found  in  classical  ulema‟s  interpretation  is  related  to  the  war. This  interpretation  is  based  on  historical  evidence  and  supported  by  the literal  meaning  of  Qur‟an  and  the  hadith.  But  such  a  meaning  is  now criticized and regarded as going beyond the conceptual boundary of jihad in Islam.
This  article  seeks  to  explore  the  general  meaning  of  the  term  in  the works of classical and contemporary Muslim scholars, aimed at offering a more contextual meaning. It shows that the term does not always necessarily mean the physical war in the name of God or religion, but it can be meant as education, human welfare, and social development.
Keywords: Zakat,  Jihâd , Fî  Sabîl  al-Lâh , Peperangan,  Dakwah Islamiyah, Mashâlih al-Muslimîn . ______________
P EMBAHASAN tentang jihâd  fî  sabîl  al-Lâh nyaris  selalu diidentikan  dengan  peperangan,  pertumpahan  darah,  dan pertempuran  yang  terjadi  antara  orang  muslim  dengan nonmuslim.  Hal  ini  tidak  sepenuhnya  salah,  karena  didukung oleh  makna  tekstual  al-Qur‟an  maupun  hadis.  Namun,
* Penulis  adalah  dosen  DPK  IAIN  Mataram  di  Poltekes  Mataram,  Jln. Kesehatan V/10 Mataram, email: anwaf_mus@yahoo.co.id.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
104 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
pemahaman semacam itu berimplikasi buruk bagi Islam sehingga seakan Islam disebarkan dengan pedang.
Dalam konteks ( jihâd ) fî sabîl al-Lâh sebagai amil zakat terjadi dualisme dalam khazanah pemikiran Islam; ada yang mengatakan bahwa  hanya  jihad  dalam  pengertian  peperangan,  namun  ada juga  yang  berpendapat  pada  semua  jenis  perbuatan  baik. 1 Pemahaman  jihad  kepada  makna  yang  pertama,  telah “menggiring”  konsep ashnâf  fî  sabîl  al-Lâh menjadi  sangat terbatas, bahkan dalam kitab Bughyat al-Mustarsyidîn fî Talkhîs al- Fatâwâ dikatakan:
Artinya:  “Wajib  mengetahui  golongan-golongan  orang  yang  menerima zakat,  yaitu  delapan ashnâf bagi  orang  yang  memiliki  harta  yang wajib dizakatkan, namun di beberapa negara hanya ada lima ashnâf saja, yakni fakîr , miskîn , ghârimîn , ibn sabîl , dan âmil zakat ”. 2
Dengan demikian, ashnâf mu‟allâf dan fî sabîl al-Lâh dianggap tidak ada lagi oleh sebagian ulama. Penghilangan ashnâf fî sabîl al- Lâh kelihatannya  disebabkan  karena fî  sabîl  al-Lâh dimaknai secara  tekstual  kepada  orang  yang  ikut  berperang  secara  fisik ( ghuzzât )  saja.  Tentu  saja  hal  ini  sangat  bertentangan  dengan pendapat sebagian ulama lainnya yang berusaha memaknai ashnâf
1 Hal ini agak berbeda dengan masalah sumber zakat. Dalam masalah ini terjadi  dualisme  antara  kenyataan  di  lapangan yang  dimotori  oleh  sebagian ulama  yang  berbasis  pondok  salafi  dengan  Departemen  Agama  yang dimotori  oleh  para  akademisi.  Sebagian  ulama  tradisional  tetap  pada pendirian bahwa zakat itu wajib dikeluarkan tetapi dengan syarat-syarat yang sangat  ketat,  seperti  harus  mengenyangkan,  makanan  pokok,  tahan  lama, kering,  dan  sebagainya.  Sementara  Depag  cukup  dengan  mensyaratkan komoditi yang bernilai ekonomis.
2 Muhammad  al-Mahsyat, Bugyat  al-Mustarsyid î n (ttp.  Mahfûzah  lî  al- Nasyrî, tt.), 105.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
105
fî  sabîl  al-Lâh secara  lebih  luas,  sehingga  mencakup  segala perbuatan  baik  yang  mengarah  kepada  syi‟ar  Islam.  Namun, dalam  prakteknya,  para  wajib  zakat,  terutama  di  pedesaan, menyerahkan zakatnya tidak kepada kelompok delapan ( al-ashnâf al-tsamâniyyah ),  melainkan  kepada  pemimpin  agama  setempat. Padahal  pemimpin  agama  tersebut  sebetulnya  tidak  bertindak sebagai âmil tetapi sebagai mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) dalam katagori sabîl al-Lâh . 3
Sikap  seperti  di  atas,  menurut  Ali,  tidak  sepenuhnya  salah, namun  sikap  seperti  itu  seyogyanya  ditinggalkan,  untuk menghindari  penumpukan  harta  (zakat)  pada  orang  tertentu, padahal salah satu tujuan zakat adalah pemerataan rejeki. 4 Hal itu juga menunjukkan penempatan skala prioritas yang kurang tepat, di mana fî sabîl al-Lâh yang lain seperti pembangunan masjid dan madrasah menjadi dinomorduakan. 5
Dengan  memahami  konsep  kemaslahatan  ummat,  maka penafsiran  makna fî  sabîl  al-Lâh yang  dimaknai  sebagai  bentuk  jihad dalam  pengertian  peperangan  kurang  bisa  menyelesaikan  masalah dalam  konteks  sekarang  ini.  Sebab  peperangan  dalam  pengertian secara  langsung  berada  di  medan  pertempuran,  sesungguhnya memiliki tujuan untuk menegakkan kebenaran dan syi‟ar Islam. Ketika syi‟ar Islam itu dapat ditegakkan dengan cara-cara di luar peperangan, mestinya  harus  dipandang  sebagai  jihad fî  sabîl  al-Lâh juga,  karena memiliki maksud dan tujuan yang sama, yakni syi‟ar Islam.
3 Dengan  alasan  termasuk ashnâf  fî  sabîl  al-Lâh ,  misalnya,  banyak  tuan guru dalam kapasitasnya sebagai ulama di Lombok menerima zakat mâl atau zakat  fithrah .  niknya,  distribusi  kepada  tuan  guru  ini  biasanya  sangat diprioritaskan, walaupun pada umumnya mereka sangat kaya.
4 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam , Zakat, dan Wakaf (Jakarta: UI-Press,1998), 56.
5 Gejala  memberikan  prioritas  kepada  ulama  ini  dipengaruhi  oleh  dua hal, yakni doktrin dalam kitab fiqh terutama pendapat ulama yang memaknai fî  sabîl  al-Lâh secara  luas,  dan  penghargaan  yang  tinggi  kepada  guru sebagaimana  yang  diajarkan  pada  kitab Ta‟lim  al-Muta‟allim karangan  al- Jurjânî .
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
106 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
Atas dasar itu, tulisan ini berupaya untuk menggali khazanah pemikiran  ulama  seputar  makna fî  sabîl  al-Lâh dalam penggunaannya  di  seputar  distribusi  zakat,  khususnya  yang berkenaan  dengan ashnâf yang  ke  tujuh,  yakni ashnâf  fî  sabîl  al- Lâh ,  sebagaimana  tercantum  dalam  Qs.  al-Tawbah  (9):  60. Pertanyaan  mengapa  makna fî  sabîl  al-Lâh digunakan  dalam distribusi  zakat  khususnya  pada ashnâf yang  ke  tujuh,  perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Hal ini disebabkan karena luasnya  makna  jihad  itu  sendiri,  sementara  ada  ulama  yang memaknainya  secara  rigid.  Tulisan  ini  diharapkan  mampu merumuskan  argumentasi  yang  jelas  dan  konstruktif  bagi pemaknaan jihâd fî sabîl al-Lâh dalam konteks kekinian sehingga Islam  benar-benar  dapat  tampil  di  semua  lini  ( shâlihun  li  kulli zamân wa makân ).

## Makna Tekstual dan Kontekstual Jihâd dan Fî Sabîl al-Lâh
Dalam  memahami  makna jihâd dan fî  sabîl  al-Lâh ini,  perlu ditelusuri  dari  dua  perspektif,  yakni  tekstual  dan  kontekstual (umum).  Pemaknaan  dengan  menggunakan  dua  pendekatan  ini sangat  penting  agar  dapat  menghasilkan  sebuah  konklusi  yang lebih  populis  bagi  perjuangan  menegakkan  syi‟ar  Islam.  Kata jihad sebenarnya tidak harus dimaknai kepada perang. Jihad bisa saja dimaknai secara luas kepada segala usaha  yang dilakukukan secara  sungguh-sungguh,  sedangkan term fî  sabîl  al-Lâh ,  sering d”dikawinkan” dengan kata ini sehingga menjadi jihâd fî sabîl al- Lâh , 6 sehingga mayoritas ulama memaknai fî sabîl al-Lâh sebagai
6 Penggunaan  kata jihâd dan fî  sabîl  al-Lâh dalam  satu  idiom  („ ibârah ishthilâhiyyah ) dapat ditemukan di berbagai ayat dan hadis, di antaranya: Qs. al-Nisâ‟  (4): 95  dengan lafal  “ al-mujâhidûn  fi  sabîl al-Lâh” , al-Tawbah  (9): 19 dengan lafal “ wajâhada fî sabîl al-Lâh” , al-Hujurât (49): 15 dengan “ wajâhidû bi amwâlikum  wa  anfusikum  fî  sabîl  al-Lâh ”,  al-Shâff  (27):  11  dengan  lafal “watujâhidûn  fî  sabîl al-Lâh” . Sedangkan dalam  hadis ditemukan dalam  hadis Bukhârî Muslim yang artinya: “ apakah perbuatan yang paling dicintai Allah? Nabi
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
107
kepada  peperangan  ( ghazw atau  jihâd).  Berikut  ini  akan dikemukakan  makna  kedua  istilah  tersebut  menurut  makna tekstual dan kontekstualnya.
Makna  tekstual ,  makna  tekstual  ini  dapat  dilihat  secara etimologis dan terminologis. Secara etimologi, jihâd berasal dari kata jahada-yajhadu-juhdan yang artinya berusaha dengan sungguh- sungguh. Jâhada fî  sabîl  al-Lâh berarti  berjuang,  berjihad, berperang  di  jalan  Allah.  Sedangkan  bentuk  masdarnya jihâd , berarti  perjuangan,  sehingga jihâdun  fî  sabîl  al-Lâh berarti perjuangan di jalan Allah. Kata jahada dimaknai dengan jahada fî al-amr atau jadda (berusaha dengan sungguh-sungguh), sedangkan jâhada (bab fâ‟ala )  dimaknai  dengan badzala  wus„ahu (mencurahkan  segala  kemampuan). 7 Secara  terminologi, jihâd artinya  meluangkan  segala  usaha  dan  berupaya  sekuat  tenaga serta  menanggung  segala  kesulitan  di  dalam  memerangi  musuh dan  menahan  agresinya. 8 Zainuddin  Al-Malibary  memaknai fî sabîl al-Lâh sebagai pejuang agama yang dilakukan secara sukarela tanpa  mengharapkan  ganjaran  di  dunia.  Mereka  ini  harus diberikan  alat  perang,  pakaian,  biaya  dan  nafkah,  bahkan keluarga  yang  ditinggalkannya  harus  diberikan  nafkah. 9 Abdurrahman  Mahmud  menyebut  istilah fî  sabîl  al-Lâh yang terdapat  dalam  Qs.  al-Tawbah  (9):  60,  dengan  istilah al-guzzât , yakni  orang  yang  membiasakan  diri  dalam  berjuang  atau berperang  walaupun  harus  menggunakan  harta  mereka  sendiri ( hum man tathawwaûw bî al-jihâd walau ma‟a ghinâhum ). 10
menjawab:  sholat  tepat  waktu . Kemudian  apa  lagi?  Nabi  menjawab:  birrul  wâlidain .
Kemudian apa lagi? Nabi menjawab: al-jihâdu fî sabîl al-Lâh” .
7 Ahmad  Warson  Al-Munawwir, Al-Munawwir:  Kamus  Arab  Indonesia (Yogyakarta: ttp., 1984), 234.
8 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , jilid III (Libanon: Dâr Fikr, 1403H/1983M),
27.
9 Zainuddin  Bin  Abdul  Aziz  Al-Malibariy, Fath al-Mu„în ,  jilid  II, ter. M. Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1979), 40.
10 Abdurrahman  Mahmud, al-Nafakhât  al-Shamâdiyyah ,  jilid  I  dan  II (Mesir: al-Madani, tt.), 317.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
108 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
Lembaga  Ulama-ulama  Besar  Saudi  Arabia  yang  bergabung dalam Lajnah  al-Dâ‟imah  li  al-Buhûts  al-„Ilmiyyah  wa  al-Iftâ‟ ,  pada pertemuan kelima yang diadakan di kota al-Thaif antara tanggal 5-8-1394  H  sampai  tanggal  22-8-1394  H  untuk  membahas firman  Allah  mengenai  alokasi  zakat fî  sabîl  al-Lâh .  Setelah melalui penelitian dan penelaahan atas berbagai pendapat ulama, mereka  memutuskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan fî  sabîl  al- Lâh , adalah  orang-orang  yang  berjihad  secara  sukarela  dan membutuhkan  berbagai  fasilitas  selama  mereka  berperang. Apabila  mereka  tidak  ada,  baru  bisa  dialokasikan  kepada golongan-golongan  lain  yang  berhak  menerima  zakat.  Namun, tidak  boleh  disumbangkan  untuk  penyediaan  fasilitas  umum, kecuali  bila  sudah  tidak  ada  lagi  kaum  miskin  serta  berbagai golongan yang disebutkan dalam al-Qur‟an. 11
Dengan  demikian,  Lembaga  Ulama-ulama  Besar  Saudi Arabia  di  atas  menyepakati,  bahwa  makna fî  sabîl  al-Lâh hanya pada jihâd (perang) fî  sabîl  al-Lâh saja  dan  tidak  membenarkan pengembangan  makna fî  sabîl  al-Lâh kepada  kemaslahatan umum.
Makna  kontekstual .  Q.  Shaleh  berpendapat,  bahwa fî  sabîl  al- Lâh adalah orang-orang yang melaksanakan jihad di jalan Allah. Akan  tetapi  menurut  ahli  fiqh,  yang  termasuk fî  sabîl  al-Lâh di samping jihad , ialah  menyediakan  segala  fasilitas  yang  dianggap baik  menurut  tuntunan  agama  seperti  memakmurkan  masjid, madrasah,  rumah  yatim,  rumah  sakit,  kafan  kafan  untuk  mayat yang  tidak  mampu. 12 Sayyid  Sabiq  menjelaskan  makna kontekstual fî  sabîl  al-Lâh sebagai    metode  untuk  mendorong orang  untuk  mencapai  ridha  Allah  baik  berupa  ilmu  atau  amal perbuatan. 13 Abu  Hanifah,  Malik,  dan  Syafi‟i  berpendapat,
11 „Abd al-Lâh al-Muslih dan Shalah al-Shâwî, Mâ Lâ Yasa‟ al-Tâjir Jahluh , ter. Abu Umar Basyir (Jakarta: Dar al-Haq, 2004), 481-82.
12 Q.  Shaleh,  dkk., Ayat-Ayat  Hukum:  Tafsir  dan  Uraian  Perintah-Perintah dalam Al-Qur‟an (Bandung: Diponegoro, 1976), 184.
13 Sabiq, Fiqh… , Jilid II, 333.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
109
bahwa  alokasi  zakat fî  sabîl  al-Lâh yang  tersebut  dalam  firman Allah  Qs.  al-Tawbah  (9):  60,  dikhususkan  kepada  orang  yang berperang  yang  tidak  mendapatkan  gaji  dari  pemerintah. 14 Hasan,  Ahmad,  dan  Ishaq  berpendapat  bahwa  melaksanakan ibadah haji termasuk fî sabîl al-Lâh sehingga mereka berhak atas alokasi  zakat.  Sementara  itu,  al-Marâghî  menjelaskan  makna kontekstual dari kata fî sabîl al-Lâh dengan mengatakan:
Artinya:  “Sebenarnya,  yang  dimaksud  dengan fî  sabîl  al-Lâh adalah kemaslahatan umat muslim secara umum yang mengayomi urusan agama  dan  negara,  bukan  untuk  kepentingan  pribadi,  seperti menjamin  terselenggaranya  ibadah  haji,  membagikan  air,
peperangan,  dan  hal-hal  yang  mendorong  terjaganya  kesehatan dalam menunaikan haji, jika tidak ada biaya dari anggaran yang lain. Sementara  kewajiban melaksanakan haji  bagi  setiap individu  tidak boleh diberikan dari zakat karena haji wajib hanya bagi orang yang mampu”. 15
Senada  dengan  al-Marâghî,  al-Qâsimî  menjelaskan  pendapat para ulama yang memaknai kata fî sabîl al-Lâh secara kontekstual.
14 Muhammad  „Alî  al-Sâyis, Tafsîr Âyât al-Ahkâm (Mesir:  Matba‟ah Muhammad „Ali Shabih, tt.), 41.
15 Ahmad  Mushthafâ  al-Marâghî, Tafsîr  Al-Marâghî, jilid  IV  (Mesir: Mushthafâ al-Bâb al-Halabî, 1389 H/1969 M), 145.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
110 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
Artinya:  “Berkata  al-Razy  pada  kata fî  sabîl  al-Lâh, tidak  wajib  membatasi kepada peperangan. Oleh karena itu, Imam  Quffâl menulis dalam tafsirnya, bahwa sebagian ulama fikih membolehkan mendistribusikan  zakat  kepada  semua  jenis  perbuatan  baik,  di antaranya  mengkafani  mayat,  membangun  benteng  pertahanan, dan memakmurkan masjid. Hal  ini  dikarenakan  kata wa  fî  sabîl al- Lâh bersifat  umum  yang  mengacu  kepada  semua  persoalan  yang baik.  Ibnu  Atsir  juga  berkata:  kata sabîl  al-Lâh bersifat  umum, berlaku  kepada  setiap  pekerjaan  yang  dilakukan  secara  sukarela untuk mendekatkan diri kepada-Nya dengan melakukan perbuatan wajib  maupun  perbuatan  sunnat  dan  sejumlah  perbuatan  yang dianjurkan”. 16
Dari  dua  kutipan  di  atas,  mengindikasikan  makna fî  sabîl  al- Lâh dapat diperluas kepada segala sesuatu yang berdampak dan bernilai positif bagi  kepentingan umum ( mashâlih al-ummat ). Hal ini dimungkinkan karena perjuangan dakwah Islamiyah itu tidak selalu  dalam  pengertian  berperang  secara  fisik  tetapi  juga berperang terhadap kebodohan dan keterbelakangan umat Islam, sesungguhnya merupakan bagian dari jihad itu sendiri. Beberapa data  dan  informasi  dari  Rasulullah  saw.  yang  mengindikasikan kepada pemaknaan jihâd dan fî sabîl al-Lâh pada makna umum, di antaranya : pertama , hadis riwayat Bukhârî dari Aisyah ra.:
.
Artinya:  “Aku  berkata:  aku  telah  meminta  ijin  Nabi  saw.  untuk  berjihad. Beliau berkata: jihadnya kalian adalah haji”. 17
Dalam riwayat yang lain:
.
16 Muhammad  Jamâl  al-Dîn  al-Qâsimi, Mahâsin  al-Ta‟wil (Beirut:  Dâr
Ihya al-Kutub al-„Arabiyyah, 1376H./1957M.), 2181
17 Al-Bukhârî, Shahîh  Al-Bukhârî ,  jilid  III  (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-
„Ilmiyyah, 1992), 299-300.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006 111
Artinya:  “Aku  berkata:  „Wahai  Rasulullah,  Adakah  kewajiban  jihad  bagi perempuan?  Nabi  Bersabda:  jihad  yang  tidak  ada  pembunuhan yaitu haji  mabrur.  Dalam  riwayat lain: Tetapi  sebaik-baiknya  jihad adalah haji mabrur”. 18
Kedua , hadis riwayat Nasâ‟î dari Ibn „Umar ra.:
Artinya: “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah meminta izin berjihad. Rasulullah kemudian bersabda: “adakah kedua orang tuamu masih hidup?  Orang  tersebut  menjawab:”ya”.  Rasulullah  selanjutnya bersabda: membantu orang tuamu itu adalah berjuang”. 19
Sabiq  menjelaskan  dalam Syir„ah  al-Islâm ,  bahwa  tidak perbolehkan untuk berjihad, kecuali orang yang memiliki waktu yang luang untuk keluarganya serta menghargai atau memuliakan kedua orang tuanya.  Hal ini, harus diprioritaskan terlebih dahulu daripada jihad―dalam pengertian perang―bahkan ini merupakan bentuk jihad yang paling utama. 20
Dari  penjelasan  di  atas,  Nabi  Muhammad  saw.  telah mengembangkan makna fî sabîl al-Lâh bahkan jihâd bukan hanya peperangan  secara  fisik,  melainkan  juga  peperangan  dalam bentuk non fisik, yang memiliki tujuan dan sunstansi yang sama, yakni dalam rangka menjaga syi‟ar Islam dan kepentingan umum. Secara  historis,  perintah  untuk  melakukan  jihad  terjadi  pada tahun kedua hijriyyah dengan turunnya Qs. al-Baqarah (2): 216:
.
18 al-Shan‟ânî, Subul  al-Salâm (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-„Ilmiyyah,  1988),
76.
19 Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, Sunan al-Nasâ‟î , jilid III (Beirut: Dâr al-Ma‟rifah, tt),  3103. al-Shan‟ânî, Subul … , 77.
20 Sabiq, Fiqh … , 34.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
112 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
Artinya:  “Diwajibkan  atas  kamu  berperang,  padahal  berperang  itu  adalah sesuatu  yang  kamu  benci.  Boleh  jadi  kamu  membenci  sesuatu, padahal  ia  amat  baik  bagimu,  dan  boleh  jadi  kamu  menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. 21
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  diwajibkan  jihad  pada  saat  itu disebabkan  karena  dakwah  dengan  jalan  persuasif  sudah  tidak dimungkinkan  lagi.  Oleh  karena  itu,  jihad  pada  dasarnya  bukan merupakan  kewajiban  yang  berlaku  bagi  setiap  individu  muslim melainkan fardlu  kifâyah. Namun,  jihad dapat  berubah  menjadi fardlu „ain apabila; (1) seorang yang sudah matang (cukup umur dan berakal
[ mukallaf ])  berada  di  tengah-tengah  pasukan  yang  berperang  sesuai dengan  firman  Allah  Qs.  al-Anfâl  (8):  45;  (2)  musuh  mendatangi tempat  atau  negara  kaum  muslimin,  dan  (3)  apabila  hakim menugaskan  seorang mukallaf .  Jihad  hukumnya  wajib  bagi  setiap muslim  laki-laki  yang  berakal,  baligh,  tidak  cacat  fisik  dan  memiliki materi  yang  cukup  untuk  bekal  hidupnya,  maupun  keluarganya sehingga ia bisa dengan bebas melakukan jihad. 22
Berdasarkan  fakta  sejarah  di  atas,  Sabiq  menjelaskan  bahwa lafaz fî  sabîl  al-Lâh berorientasi  untuk  kepentingan  diri  pribadi, agama, dan negara ( self, religion, and state oriented) . Akan tetapi, jika dalam  keadaan  perang,  maka  yang  harus  diutamakan  adalah mempersiapkan  segala  fasilitas  atau  kebutuhan  untuk menghadapi  peperangan,  dengan  membeli  alat-alat  perang, melatih  pasukan,  membeli  alat-alat  perang,  meyiapkan perlengkapan  pasukan  perang,  dan  membangun  rumah  sakit khusus  untuk  orang-orang  yang  ikut  berperang  (tentara), sedangkan untuk kepentingan umum dengan memperbaiki jalan, benteng  dan  lain-lain. 23 Secara  lebih  khusus,  Sabiq mengilustrasikan  pengembangan  makna fî  sabîl  al-Lâh dengan konteks modern sekarang sebagai berikut:
21 Qs. al-Baqarah (2): 216.
22 Sabiq, Fiqh …, jilid III, 29-31.
23 Ibid ., I, 333.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat
___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006 113

## 24
Artinya:  “Dan  salah  satu  yang  mendesak  pada  konteks  sekarang  adalah menyiapkan tenaga-tenaga  da‟i  yang  akan mengajak  kepada  Islam, dan mengirim mereka ke negara nonmuslim. Kegiatan ini dikelola oleh organisasi-organisasi profesional yang akan menyiapkan dana yang  cukup,  seperti  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  nonmuslim dalam menyebarkan agama mereka. Dan termasuk dalam makna f î sabîl  al-Lâh, yakni  menyumbangkan  harta  untuk  sekolah- sekolah―yang mengajarkan ilmu syari‟at―dan lain sebagainya demi kepentingan  umum.  Dalam  konteks  ini,  para  pengajar  harus diberikan  zakat  selama  mereka  menunaikan  tugas  yang  sudah dibebankan  kepadanya.  Hal  ini  akan  mencegah  mereka  untuk mencari  penghasilan  di  tempat  lain.  Zakat  tidak  diperbolehkan untuk  diberikan  pengajar  yang  mendapatkan  harta  dikarenakan ilmunya,  sekalipun  orang-orang  mendapatkan  manfaat  karena otoritas keilmuannya”.
Apa  yang  dikemukakan  Sabiq  di  atas  seolah  membantah secara  tegas  pemaknaan  kaku  terhadap jihâd dan fî  sabîl  al-Lâh , yang selama ini dipegang oleh mayoritas ulama.
Pemaknaan Jihâd fî Sabîl al-Lâh secara Populis-Inklusif
Persoalan mendasar yang sering dijadikan jargon dalam Islam adalah  kalimat  “ al-Islâm  shâlih  li  kull  zamân  wa  makân ”.  Dengan slogan  ini,  Islam  memberikan  afirmasi  melalui  seperangkat aturan  dan  norma  yang  terdokumentasi  dalam  al-Qur‟an  dan hadis,  serta  sumber-sumber  hukum  lainnya.  Berkaitan  dengan konsep fî sabîl al-Lâh dalam  kelompok penerima zakat ( al-ashnâf al-tsamâniyyah ) tidak harus memaknainya secara rigid pada dalam
24 Ibid ., 334.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
114 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
konteks peperangan secara fisik an sich dengan membawa senjata untuk  membunuh  dan  menghancurkan  musuh  Islam.  Padahal kalau  kembali  kepada  tujuan  dari  jihad,  yakni  untuk li  i‟lâ‟i kalimât  al-Islâm  wa  al-muslimîn (untuk  meninggikan  syi‟ar  Islam dan  umat  Islam),  maka  hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan pendekatan yang lebih populis-inklusif, yakni melalui dakwah bi al-lisân maupun bi al-hâl (dalam pengertian sikap dan perilaku). Dalam  catatan  sejarah,  Nabi  Muhammad  saw.  telah  banyak mencontohkan  dakwah  dengan  menggunakan  cara-cara  dialog, perdamaian tanpa harus mengangkat senjata (perang). Kâdim al- Sadr,  Guru  Besar  Ilmu  Ekonomi  Sahid  Bahesti  University Teheran,  Iran,  menjelaskan  bahwa  Rasulullah  melakukan berbagai  macam  cara  untuk  mengembangkan  dakwah  Islam, antara  lain  dengan  menggunakan  para  penyair  dan  sastrawan untuk  menyebarkan  ajaran  ajaran  Islam. 25 Selain  dalam  bentuk puisi dan orasi, media diplomasi juga dilakukan Rasulullah dalam menyiarkan Islam. Al-Sadr mengungkapkan secara cermat:
“Selama  memimpin  kaum  muslimin,  Rasulullah  mengirim  banyak sahabat  ke  berbagai  negara  untuk  mengajak  pemimpin  serta masyarakatnya  menerima  Islam.  Sebagai  contoh,  Rasulullah  pernah mengirimkan  tujuh  puluh  pemuda Anshâr untuk  berdakwah  kepada penduduk  Najd,  atas  permintaan  salah  seorang  dari  mereka,  ketika terjadi  tragedi Bir  Ma„unah .  Demikian  juga  pada  suatu  hari  di  bulan Muharram tahun ke-7 setelah hijrah, Rasulullah mengirimkan beberapa utusan yang membawa surat Rasulullah ke enam negara untuk mengajak pemimpin  dan  penduduk  negara  itu  kepada  Islam.  Jumlah  duta Rasulullah  itu  seluruhnya  26  orang.  Mereka  selalu  berhasil  dalam menjalankan misi  kecuali  mengislamkan Kaisar  Byzantium,  Raja  Persia beserta  dua  atau  tiga  orang.  Petugas-petugas  itu  berangkat  ke  tempat tujuan dakwah dengan biaya sendiri, terkadang dibiayai Bayt al-Mâl . Pada tahun-tahun setelah hijrah  berikutnya,  ketika  dana Bayt  al-Mâl semakin banyak  dan  perjalanan  yang  harus  ditempuh  semakin  jauh,  biaya
25 Kadim  al-Sadr,  “Kebijakan  Fiskal  pada  Awal  Pemerintahan  Islam”, dalam Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: IIIT, 2001), 98.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
115
perjalanan serta gaji para utusan diambil dari dana Bayt al-Mâl ”. 26
Dengan demikian, salah satu pengeluaran yang dibiayai dari Bayt al-Mâl ―yang salah satu sumber dananya dari zakat―adalah dakwah  dalam  rangka  menyebarkan  ajaran  Islam.  Penyebaran Islam  tersebut,  sebagaimana  dicontohkan  oleh  Rasulullah sendiri,  tidak  selalu  dengan  cara  peperangan  fisik.  Pemaknaan jihad  secara  populis-inklusif  ini, sesuai dengan  konteks  modern sekarang,  karena  seringkali  jihad  dengan  mengangkat  senjata menuai  hasil  yang  tidak  diinginkan,  disebabkan  beberapa  hal: pertama ,  umat  Islam  secara  umum  sedang  mengalami  degradasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini memberikan nilai  tawar  umat  Islam  (negara-negara  muslim)  menjadi  sangat lemah,  di  mana  negara-negara  yang  mayoritas  penduduknya muslim  menjadi  konsumen  utama  berbagai  jenis  persenjataan dari  negara-negara  Barat. Kedua ,  negara-negara  muslim  kurang memiliki  rasa  persatuan  yang  kuat,  sehingga  mudah  diperalat oleh  negara-negara  Barat. Ketiga ,  negara-negara  muslim  atau negara dengan penduduk mayoritas muslim masih berada dalam garis kemiskinan, sekalipun sumber daya alamnya kaya, misalnya Indonesia.
Jadi, makna jihad dalam al-ashnâf al-tsamâniyyah memiliki dua makna;  makna  sempit  (tekstual)  dan  makna  luas  (kontekstual). Menurut „Abd al-Lâh al-Muslih dan Shalah al-Shâwî, para ulama berbeda pendapat tentang dakwah  Islam disebabkan perbedaan pendapat tentang alokasi harta fî sabîl al-Lâh . Ada sebagian ulama yang  mengatakan  bahwa fî  sabîl  al-Lâh itu,  khusus  bagi  orang- orang  yang  sukarela  berperang  atau  berjihad;  ada  yang mengatakan memasukkan haji sebagai amalan fî sabîl al-Lâh ; ada juga  yang  memperluas  pemahaman  tentang fî  sabîl  al-Lâh sehingga  berbagai  usaha  dakwah  bahkan  usaha  amal  kebajikan secara umum dikategorikan fî sabîl al-Lâh . 27
26 Ibid ., 98-9.
27 al-Muslih dan al-Shâwî, Mâ Lâ … , 478.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
116 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
Lembaga  Kajian  Fiqh  yang  termasuk  dalam Râbithah  „Alâm al-  Islâmî pada  pertemuan  kedua  di  Mekkah  tahun  1405  H mendiskusikan  tentang  salah  satu  alokasi  zakat  yang  delapan yang  tersebut  dalam  ayat,  yakni fî  sabîl  al-Lâh hanya  berlaku untuk para mujâhidîn atau jalan Allah secara umum, yang meliputi segala  sisi  amal  kebajikan  berupa  fasilitas  untuk  kepentingan umum seperti pembangunan masjid, benteng, jembatan ataupun dana  untuk  belajar  mengajar,  pengiriman  tenaga  dakwah  dan sejenisnya.
Dalam  hal  ini  ulama  berbeda  pendapat: pertama ,  pendapat yang “diamini” mayoritas ulama bahwa pengertian fî sabîl al-Lâh hanya  untuk  para  mujahid. Kedua , fî  sabîl  al-Lâh bermakna kompleks,  meliputi  segala  kebajikan,  penyediaan  berbagai fasilitas  umum  bagi  kaum  muslimin,  seperti  mendirikan  dan melakukan pemeliharaan atas masjid, dan membangun berbagai fasilitas umum yang berguna bagi kepentingan agama dan kaum muslimin.
Setelah  bertukar  pikiran,  mereka  memutuskan  bahwa: pendapat  pertama  yang  dianut  oleh  mayoritas  ulama  memiliki kekeliruan  secara  teoritis  bila  memperhatikan  sebagian  ayat  al- Qur‟an, misalnya firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2): 262:

## .
Artinya:  “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka  tidak  mengiringi  apa  yang  dinafkahkannya  itu  dengan menyebut-nyebut  pemberiannya  dan  tidak  menyakiti  (perasaan  si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada  kekhawatiran  terhadap  mereka  dan  mere  tidak  pula  bersedih hati”. 28
Kedua ,  tujuan  jihad  dengan  senjata  adalah  memperhatikan kalimah  al-Lâh dan  menegakkan  agama  Allah.  Selain  dengan
28 Qs. al-Baqarah (2): 262.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
117
perang, jihad itu juga dapat dilakukan dengan dakwah mengajak ke  jalan  Allah  dan  menyebarkan  agama-Nya,  melakukan pembinaan tenaga dakwah dan menyokong pengirimannya serta membantu  mereka  memenuhi  kepentingan  mereka.  Hal  ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.
.
Artinya:  “Berjihâdlah melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian”. 29
Jika  kita  melihat  bahwa  Islam  diperangi  oleh  kaum  atheis, Yahudi,  dan  Nasrani  melalui  perang  pemikiran  dan  akidah dengan    dukungan  dana  yang  kuat,  maka  seharusnya  kaum muslimin  menghadapi  mereka  dengan  hal  yang  sama.  Di berbagai negara Islam telah memiliki kementerian khusus untuk memberikan  sokongan  finansial  untuk  peperangan.  Sementara jihad di bidang dakwah belum memiliki anggaran tersendiri. Atas dasar  itu,  dakwah  segala  aktivitasnya  yang  berkaitan  dengannya termasuk makna fî sabîl al-Lâh dalam ayat al-Qur‟an tersebut. 30
Dalam  sejarah  perjuangan  bangsa  Indonesia  menentang penjajahan, zakat merupakan sumber dana perjuangan. Hazairin pernah  mengatakan  dalam  ceramahnya  di  Salatiga  tanggal  16 Desember  1950  bahwa  pengertian  zakat  seperti  yang  terdapat dalam al-Qur‟an besar manfaatnya jika dipahami secara seksama. Cara  pelaksanaannya  memang  perlu  perubahan  sehingga memenuhi keperluan bangsa Indonesia masa kini. Misalnya, jika diadakan  bank  zakat  sebagai  tempat  pengumpulan  dana  jika tidak  ada  lagi  yang  menerima  ( mustahiq) manfaatnya  akan  besar sekali. 31 Dalam  konteks  ini,  M.  Dawam  Rahardjo  sangat  setuju dengan  gagasan  mengembangkan  fiqh  baru  di  bidang  zakat.
29 Muhammad „Abd al-Salâm al-Syâfî, Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbâl , jilid III (Beirut: Dâr al-„Ilmiyyah, 1993), 152 dan 205. al-Shan‟ânî, Subul … , 76.
30 al-Muslih dan al-Shâwî, Mâ Lâ… , 478-81.
31 Ali, Sistem …, 36
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
118 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
Alasannya,  karena  fiqh  zakat  yang  konvensional  nampaknya sudah  kurang  memadai  untuk  menjawab  persoalan-persoalan masyarakat  masa  kini.  Struktur  dan  sistem  ekonomi  telah berubah yang diikuti dengan perubahan struktur sosial. 32
Dengan  semangat  fikih  baru  dalam  bidang  zakat,  Ali menguraikan  pentingnya memperluas  makna barang yang wajib dizakati. Sementara, dalam masalah penerima zakat ( al-ashnâf al- tsamâniah ),  salah  satunya ashnâf ketujuh,  yakni fi  sabîl  al-Lâh dimasukkan  segala  keperluan  peribadatan,  pendidikan,  dakwah, penelitian, penerbitan buku-buku, dan majalah ilmiah. 33

## Catatan Akhir
Masalah mustahiq al-zakât ini, para ulama klasik dan modern masing-masing  ada  yang  memaknai  dengan  tekstual  dan
32 Masa  lalu,  peranan  sektor  pertanian  sangat  menonjol,  sekarang  telah menurun seiring menonjolnya peranan sektor industri dan jasa. Apabila fiqh zakat  baru  tidak  dikembangkan,  maka  esensi  tujuan  zakat  tidak  akan berhasil, bahkan ketidakadilan akan terjadi. Misalnya, hanya golongan petani dan  pedagang  saja  yang  terkena  kewajiban  zakat  padahal  kedudukan ekonomis golongan petani  makin lemah. Lihat M. Dawam  Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi (Jakarta: LSAF, 1999), 512-13.
33 Dalam  masalah  sumber  zakat,  untuk  sektor  penghasilan  harus disebutkan jenis barang yang bernilai ekonomis, penghasilan tetap dan tidak tetap; di sektor pertanian, disebutkan secara jelas jenis pertaniannya, bukan saja  yang  dapat mengenyangkan tetapi  juga  dapat dikembangkan, termasuk juga  dalam  sektor  peternakan.  Dalam  konteks  moneter/uang,  selain  emas dan  perak  dimasukkan  juga  semua  alat  pembayaran  dan  kertas  berharga. Selain ashnâf fî sabîl al-Lâh , dalam al-ashnâf al-tsamâniyyah perlu dikembangkan dimasukkan  juga  biaya  penyantunan  orang  miskin  di  lembaga  sosial  dan bantuan modal bagi fakir-miskin. Dalam pengertian „ âmil harus dimasukkan juga  biaya  administrasi,  personal  dan  aktivitasnya.  Untuk mu‟allaf ,  harus disiapkan  juga  untuk  biaya  dakwah  Islamiyah.  Pada  kata ghârim ,  harus dimasukkan juga orang atau lembaga yang pailit karena pelaksanaan kegiatan yang baik dan sah menurut hukum Islam. Untuk ibn al-sabîl dimasukkan juga usaha guna membantu perjalanan seseorang yang kehabisan biaya, beasiswa, dan biaya ilmiah lainnya. Lihat Ali, Sistem ...,57 dan 68.
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
119
kontekstual,  yakni  peperangan  mengangkat  senjata  dan  dakwah Islamiyah.  Pemaknaan  kata fi  sabîl  al-Lâh secara  kaku  hanya kepada  orang  yang  ikut  dalam  peperangan  ( ghuzzât )  atau  yang sering dipahami dengan istilah jihâd fi sabîl al-Lâh , tidak dianggap menyelesaikan  masalah,  bahkan  pemaknaan  secara  khusus (ekslusif)  seperti  itu  terbukti  telah  menyalahi  teoritisasi jihâd  fi sabîl al-Lâh itu sendiri, paling tidak dalam makna substansialnya. Dengan  dasar mashâlih  al-ummat ,  pemaknaan  secara  umum (inklusif)  kepada  segala  perbuatan  yang  baik  dalam  kerangka menegakkan  syi‟ar  Islam  dapat  diterima  dalam  khazanah pemikiran  ulama  klasik  dan  modern.  Apalagi  setelah  melihat kondisi modern sekarang, di mana segala gerak gerik kita dalam menegakkan syi‟ar Islam sangat memerlukan biaya.  Di samping itu,  perjuangan  dengan  dialog  dan  dakwah  Islamiyah  dianggap lebih  populis-inklusif  dan  lebih  memiliki  prospek  yang  jelas  di balik  keterbatasan  umat  Islam  dari  segala  sisi,  seperti  degradasi IPTEK, kurangnya persatuan, kemiskinan, dan keterbelakangan.
Dalam  rangka  mengangkat  syi‟ar  umat  Islam  dengan  cara yang lebih bermartabat dan lebih mungkin mencapai target dan sasaran  yang  diinginkan,  pemaknaan jihâd  fî  sabîl  al-Lâh secara umum  kepada  semua  kemaslahatan  dakwah  Islamiyah merupakan  pilihan  yang  tepat  dalam  kerangka  menegaskan jargon  “ Islam  shâlih  li  kull  zamân ”, al-Islâm  a‟lâ  wa  lâ  yu‟lâ  „alaih ” dan “ Islâm rahmah li al-„âlamîn ”.●
Daftar Pustaka
„Abd Allâh  al-Muslih dan  Shalah  al-Shâwî, Mâ  Lâ Yasa‟ al-Tâjir Jahluh , ter. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004).
„Abd  Rahmân  Mahmûd, Al-Nafakhât  al-Shamâdiyyah (Mesir:  al- Madani, tt.).
Ahmad  Mushthafâ  Al-Marâghî, Tafsîr  Al-Marâghî (Mesir:
Mushthafâ al-Bâb al-Halabi, 1389 H/1969 M).
Ani Wafiroh, Reinterpretasi Konsep fî Sabîl al-Lâh sebagai Ashnâf Zakat ___________________________________________________________
120 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
Ahmad  Warson  Al-Munawwir, Al-Munawwir:  Kamus  Arab Indonesia (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984). Al-Bukhârî, Sahîh  al-Bukhârî (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-„Ilmiyyah,
1992). Al-Shan‟ânî, Subul  al-Salâm (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-„Ilmiyyah, 1988). Jalâl al-Dîn Al-Suyûthî, Sunan al-Nasâ‟î (Beirut: Dâr al-Ma‟rifah,
tt.).
M. Dawam Rahardjo, “Zakat dan Pengembangan Swadaya Umat Islam”  dalam Islam  dan  Transformasi  Sosial-Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
Masyfuk  Zuhdi,  “Sistem  Zakat  dan  Dampaknya  terhadap Pemerataan  Pendapatan  Masyarakat  dan  Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat”  dalam Masail  Fiqhiyyah:  Kapita Selekta Hukum Islam (Jakarta: Haji Masagung, 1994). Mohammad  Daud  Ali ,  Sistem  Ekonomi  Islam,  Zakat  dan  Wakaf (Jakarta: UI-Press,1998). Muhammad  „Abd  al-Salâm  al-Syâfî, Musnad  al-Imâm  Ahmad  bin Hanbâl (Beirut: Dâr al-Ilmiyyah, 1993). Muhammad „Alî al-Sâyis, Tafsîr Âyât al-Ahkâm (Mesir: Mathba‟ah Muhammad Ali Shabih, tt.).
Muhammad al-Mahsyat, Bughyah al-Mustarsyidîn (t.k.: Mahfûzhah Li al-Nasyrî, tt.).
Muhammad  Jamâl  al-Dîn  al-Qâsimî, Mahâsin  al-Ta‟wil (Beirut:
Dâr Ihyâ‟ al-Kutub al-„Arabiyyah, 1376 H/1957 M).
Q.  Shaleh,  dkk., Ayat-Ayat  Hukum:  Tafsir  dan  Uraian  Perintah- Perintah dalam Al-Qur‟an (Bandung: Diponegoro, 1976).
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Libanon: Dâr Fikr, 1403H/1983M).
Wahbah  al-Zuhailî, al-Fiqh  al-Islâmî  wa  Adillatuh (Damsyik:  Dâr al-Fikr, 1989).
Zainuddin  Bin  Abdul  Aziz  Al-Malibariy, Fath  al-Mu'în ,  ter.  M.
Aliy As‟ad (Kudus: Menara Kudus, 1979).