## Legalitas

## Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Agains Corruption (Uncac) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
* Indra Kurniawan, Marlina, Dedi Harianto
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara *Correspondence email: indrakurniawan@gmail.com
Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk mengetuahui pengaturan hukum mengenai suap di sector swasta, factor -faktor terjadinya suap  dan  mencegah  serta  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan mempergunakan  pendekatan  yuridis  normatif  ( Legal  Reseach )  untuk  mendapatkan  data  sekunder  dilakukan  penelitian  dengan cara  riset  dan  wawancara,  untuk  memperoleh  data  primer melalui  bahan-bahan  pustaka  dan  perundang-undangan.,  berdasarkan indikator  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  Dalam  pembukaan  United  Nations  Convention  against  Corruption  (UNCAC) dinyatakan  bahwa  negara-negara  pada  Konvensi tersebut  prihatin  atas  keseriusan masalah  dan  ancaman  yang  ditimbulkan  oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan  keadilan  serta  mengacukan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  penegakan  hukum.  Kedua,  Penyalahgunaan  kewenangan, kesempatan  dan  sarana  khusus  yang  dimiliki  penyelanggaraan  negara memiliki andil  yang  cukup  besar  dalam  melatarbelakangi terjadinya korupsi. Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kewajiban yang dibebankan atau yang melekat pada jabatan dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum di tempat dia berada dan bekerja. Menyalahgunakan kesempatan berarti menaylahgunakan  waktu  yang  seharusnya  dipergunakan  untuk  menjalankan  kewajiban  sesuai  dengan  jabat an  dan  kedudukan yang telah dibebankan kepadanya, dan penyalahgunaan sarana merupakan penyalahgunaan alat dan sarana yang melekat padanya yang  dipergunakan  dalam  menjalankan  jabatan  dan  kewajiban  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  institusi.  Ketiga, Penanganan tindak pidana melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dikenal dengan upaya penal (represif) yaitu dengan memberikan  sanksi  bagi  siapa  saja  yang  melakukan  tindak  pidana  sehingga  memberikan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  suap merupakan reaksi atas perbuatan suap yang telah dilakukan.
Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Korupsi, Pencegahan
Abstract. This study aims to determine the legal arrangements regarding bribery in the private sector, the factors that occur in bribery  and  to  prevent  and  eradicate  corruption.  This  study  uses  a  normative  legal  method  by  using  a  normative  juridical approach  (Legal  Research)  to  obtain  secondary  data,  research  is  carried  out  by  means  of  research  and  interviews,  to  obtain primary  data  through  library  materials  and  legislation,  based  on  the  following  indicators:  First,  In  the  opening  of  the  United Nations  Convention  against  Corruption  (UNCAC)  it  was  stated  that  the  countries in  the  Convention  were  concerned  about the seriousness of the problems and threats posed by corruption to the stability and security of society that undermined democratic institutions and values, ethical values and justice. and refers to sustainable development and law enforcement. Second, the abuse of authority, opportunities and special facilities owned by state administration has a large enough contribution to the background of corruption. Abusing authority means abusing the obligations imposed or attached to a person's position and position as a l egal subject in  the  place  where  he is  and  works.  Misusing  an  opportunity  means  abusing  the time  that  should  be  used  to  carry out obligations in  accordance  with the  position  and  position that  has  been  assigned to  him,  and  misuse  of facilities  is  an  abuse  of tools and facilities attached to it that are used in carrying out positions and obligations in accordance with the main duties and functions  of  the institution.  Third, the  handling  of  criminal  acts  through  a  statutory  approach is  known  as  a  penal  (repressive) effort, namely by providing sanctions for anyone who commits a crime so that giving sanctions against the crime of bribery is a reaction to the bribery that has been committed.

## Keywords: Legal Regulation, Corruption, Prevention

## Pendahuluan
Korupsi  merupakan  permasalahan  yang  tidak  ada  habisnya  untuk  dibahas  dan  diperbincangkan  di  tengah- tengah masyarakat Indonesia bahkan dunia. Khususnya di Indonesia bahwa kasus korupsi selalu meningkat dan tidak pernah habis bahkan sejak masa orde lama kasus  pemberantasan korupsi tidak juga kunjung selesai. Kasus korupsi di Indonesia yang  berkembang secara sistematik melahirkan anggapan bahwa korupsi merupakan suatu kebiasaan yang selalu  terjadi  di  lingkungan  pemerintahan  bahkan  masyarakat,  tidak  lagi  perbuatan  atau  kejahatan  yang  melanggar hukum, padahal korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Korupsi  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary  crimes) karena  telah  menyebabkan pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Pelanggaran  HAM  disini  diartikan;    bahwa  korupsi  mengakibatkan perbuatan untuk menguasai dalam bentuk dan cara yang mengesampingkan hak-hak manusia untuk memperkaya diri.
Hal  ini  mengakibatkan  berujung  pada  penderitaan  karena  kemiskinan  dan  pengangguran.  Kesempatan  untuk  hidup layak sudah dirampas secara tidak manusiawi. Masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan memperoleh hidup yang layak.
Berdasarkan hal tersebut maka kejahatan korupsi harus diberantas dengan serius secara maksimal dan segera. Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  lembaga  independen  yang  bertugas  dalam  memberantas  korupsi  di Indonesia  dianggap  kurang  optimal  dalam  memerangi  dan  memberantas  para  koruptor.  Sejauh  ini  KPK  hanya melakukan  penemuan-penemuan  kasus  korupsi  dan  memproses  secara  hukum  namun  tidak  dapat  memberikan  efek jera  dan  menghentikan  pelaku  korupsi  di  Indonesia.  Sehingga  diperlukan  cara  atau  metode  lain  dalam  memberantas korupsi.
UNCAC  merupakan  upaya  bersama  negara-negara  untuk  menghapuskan  malapetaka  bernama  korupsi  dari muka  bumi. Jika  diberlakukan  sepenuhnya,  UNCAC  dapat  membuat  sebuat  perbedaan  nyata  terhadap  kualitas  hidup jutaan  orang  di  seluruh  dunia.  Tahun  2006  Indonesia  meratifikasi United  Nation  Convention  Against  Corruption (UNCAC),  2003  melalui  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nation  Convention  Against Corruption, hal  tersebut  membawa  implikasi  kepada  penyesuaian  perangkat  hukum  sebagai  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. 1 Pada  putaran  pertama  penilaian  terhadap  penerapan  UNCAC  di  Indonesia, 32 (terdapat tiga puluh dua)  rekomendasi yang telah diimplementasikan di Indonesia.
Tindakan korupsi di sektor swasta yang diatur di dalam UNCAC contohnya adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment- kekayaan yang diperoleh dari cara tidak wajar), penggelapan kekayaan di sektor  swasta,  penyuapan  di  sektor  swasta,  dan  perdagangan  pengaruh.  Karena  suap  di  sektor  swasta  di  dalam UNCAC  bersifat  non-mandatory,  hingga  kini  Indonesia  belum  memiliki  aturan  yang  jelas  mengenai  pemberantasan korupsi di sektor swasta.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  harus  meningkatkan  kerja  sama  internasional,  baik  secara  bilateral maupun  multilateral  dengan  negara  penandatangan  The  United  Nations  Convention  against  Corruption  (UNCAC) untuk  melacak,  membekukan,  menyita,  dan  mengembalikan  aset  (asset  recovery)  hasil  tindak  pidana  korupsi  di  luar negeri.  Jika  tidak,  pemerintah  akan  kesulitan  dalam  melakukan  penelusuran  dan  pengembalian  aset  (asset  recovery) yang dibawa lari oleh koruptor tersebut. 2
Untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  mengenai  suap  di sektor  swasta  menurut United  National Convention Against  Corruption (UNCAC)  dan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dan  faktor-faktor  terjadinya  suap sebagai  tindak  pidana  korupsi  di  sektor  swasta  tersebut  Keunggulan  menggunakan  rumusan  masalah  dalam  bentuk pertanyaan  ini  adalah  untuk  mengontrol  hasil  penelitian,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  dalam  penulisan ini yaitu,  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  menurut United  National  Convention Against Corruption (UNCAC)?

## Metode  Penelitian
Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. 3
Penelitian  hukum  normatif  juga  mengacu  kepada  aturan-aturan  hukum,  norma-norma  hukum  yang  terdapat baik  didalam    ketentuan  peraturan  perundang-undangan  maupun  didalam  putusan  pengadilan.  Bentuk-bentuk penelitian  hukum  normatif  sebagaimana  yang  dikatakan  Ronny  Hanitijo  Soemitro  meliputi:  inventarisasi  hukum positif,  penelitian  asas-asas  hukum,  penelitian  hukum  in  concreto,  penelitian  sinkronisasi  hukum,  penelitian  sistem hukum dan perbandingan hukum.

## Hasil Dan Pembahasan
Pengaturan  Hukum  Mengenai  Suap  Di  Sektor  Swasta Menurut  United  Nation  Convention Agains  Corruption (Uncac) Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Hukum  merupakan  keseluruhan  syarat  berkehendak  bebas  dari  orang  lain  unruk  dapat  menyesuaikan  diri dengan  kehendak  bebas  dari  orang  lain  dengan  mengikut  peraturan  tentang  kemerdekaan. 4 Hukum  sebagai  suatu peraturan-peraturan  bersifat  memaksa  yang  dibuat  oelh  badan-badan  resmi  yang  berwajib  menentukan  tingkah  laku manusia  dalam  lingkungan  masyarakat,  pelanggan  terhadap  peraturan-peraturan  tersebut  yang  berakibat  diambilnya
1 Yenti  Garnasih,  ‘Paradigma  Baru  Dalam  Pengaturan  Anti  Korupsi  Di  Indonesia  Dikaitkan  Dengan  UNCAC  2003’, Jurnal Hukum Prioritas , 2009.
2 Fariz Cahyana, Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurist -Diction Vol. 3 (1) 2020
3 Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 231-250.
4 Wawan Muhwan Hairi, 2012, Pengantar Ilmu Hukum , Pustaka Setia, Bandung, p. 22.
tindakan  hukuman. 5 Oleh  sebab  itu  hukum  sangat  penting  sebagai  dasar  ataupun  landasan  bagi  setiap  tindakan  dan tingkah laku manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan dan perubuatan sehari-hari. 6
Perilaku suap atau penyupan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan bersinggungan dengan pejabat pemerintah yang dilakukan oleh perngusaha/swasta. Salah satu bentuk suap yang kerap kali dilakukan adalah berupa pemberian  barang,  dan  uang  sogok.  Tujuan  suap  merupakan  hal  yang  dapat  mempengaruhi  pengambilan  keputusan dari  orang  atau  pejabat  yang  disuap.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  telah  membuat  aturan  terkait  dengan  tindak pidana suap tersebut.
Suap (Bribery) didefinisikan  sebagai  penawaran,  pemberian  janji  kepada  pejabat/pegawai  tertentu  yang bertujuan  (dengan  niat)  untuk  mempengaruhi  aktivitas  pejabat/pegawai  tersebut  untuk  melakukan  sesuatu atau  tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pihak pemberi janji. 7
Penyuapaun  merupakan  istilah  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  sebagai  salah  satu   hadiah  atau  janji (giften/beloften) yang  diberikan  atau  diterima  meliputi  penyuapan  aktif  dan  penyuaapan    pasif  ada  3  unsur  yang esensial  dari  tindak  pidana  suap  yaitu  menerima  hadiah  atau  janji,  berkaitan  pada  kekuasaan  yang  melekat  pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
United  Nations  Convention  against  Corruption (UNCAC)  merupakan  upaya    bersama  negara-negara  untuk menghapauskan  praktik-praktik  korupsi,  maka  apabila  UNCAC  dapar  berjalan  dengan  baik  maka  diharapkan  dapat sebuah  perbedaan  nyata  terhadap  kualitas  hidup.  UNCAC  merangkum  panduan  bagi  negara-negara  pihak  dalam melaksanakan  pembernatasan  korupsi  yang  meliputi  pencegahan,  perumusan  jenis-jenis  kejahatan  yang  termasuk korupsi, proses penegakan hukum ketentuan kerjasama internasional serta, mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat  lintas  negara.  Pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  dalam  UNCAC  secara  efektif  dapat  dianggap  sebagai cerminan  kuatanya  komitmen  suatu  negara  untuk  memberantas  korupsi,  menjalankan  tata  pemerintah  yang  dan menegakan rule of law .

## Faktor-Faktor Terjadinya Suap Sebagai Tindak Pidana Di Sektor Swasta
Dalam  prespektif  kriminologi  (ilmu  tentang  kejahatan)  bahwa  terjadinya  kejahatan  atau  tindak  pidana  bukan hanya  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  dan  lingkungan,  namun  faktor-faktor  lain  yang  bisa  memudahkan  seseorang dalam  melakukan  kejahatan  dan salah  satu  faktornya  adalah  kedudukan  atau  jabatan  tertentu.  Hal  ini  selaras  dengan anggapan  bahwa  korupsi  hanya  bisa  dilakukan  oleh  orang-orang  tertentu  yang  memiliki  jabatan  dan  peran  tertentu dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Oleh  karena  itu  dapat  diartikan  bahwa  korupsi  dapat  terjadi  karena penyalahgunaan wewenang dalm konteks jabatan.
Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana khusus yang dimiliki penyelanggaraan negara memiliki andil  yang  cukup  besar  dalam  melatarbelakangi  terjadinya  korupsi.  Menyalahgunakan  kewenangan  berarti menyalahgunakan  kewajiban  yang  dibebankan  atau  yang  melekat  pada  jabatan  dan  kedudukan  seseorang  sebagai subjek hukum di tempat dia berada dan bekerja. Menyalahgunakan kesempatan berarti menaylahgunakan waktu yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang telah dibebankan kepadanya,  dan  penyalahgunaan  sarana  merupakan  penyalahgunaan  alat  dan  sarana  yang  melekat  padanya  yang dipergunakan dalam menjalankan jabatan dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi.
Faktor  lain  dari  penyebab  terjadinya  indikasi  terjadinya  tindak  pidana  suap  dan  korupsi  ialah  adanya kesempatan, ruang dan waktu dalam konteks jabatan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Korupsi dalam  peraturan  perundang-undangan  dikaitkan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Adapunn bentuk, ciri, wujud serta cara dalam melakukan korupsi mempunyai  aspek  yang  luas  dalam  pelaksanaannya.  Oleh  sebab  itu  maka  jabatan  sentral  dalam  pemerintahaan merupakan aspek mendasar terjadinya tindak pidana korupsi.
Dalam  rangka  menciptakan  iklim  pemerintahan  yang  baik (good  governance) ,  pemerintah  melalui kebijakannya  mengeluarkan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) yang bertujuan untuk mencegah praktek-praktek penyalahgunaan  wewennag  yang  bisa  dilakukan  seseorang  yang  menduduki  jabatan  tertentu  dalam  pemerintah  dan merupakan  pintu  masuk  tejadinya  tindak  pidana  korupsi  serta  untuk  menciptakan  iklim  pemerintahan  yang  baik.
5 Prof. Chainur Arrasjid, SH, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, p.21
6 Rahimah,  R.,  &  Koto,  I.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS) , 3 (2), 129-133.
7 Bona  P.  Purba.  2015. Fraud  Dan  Korupsi  Pencegahan,  Pendeteksian  Dan  Pemberantasannya ,  Lestari  Kiranatama, Jakarta, p. 21
Penyebab  terjdinya  suap  dapat  dipicu  karena  adanya  kekuasan  yang  absolut  cenderung  koruptif,  dan  apabila  tidak transparansi, akuntabilitas dan chek and balance. 8
Korupsi sebagi suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara sistematik, terorganisir dan juga dilakukan oleh  orang-orang  yang  memiliki  kedudukan,  kekuasaan  serta  memiliki  peranan  penting  dalam  tatanan  masyarakat. Berdasarkan  hal  tersebut  tindak  pidana  korupsi  dapat  disebut  sebagai  kejahatan  kerah  putih.  Secara  umum  sistem pemidanaan  berbeda  dengan  pemidanaan  dalam  pidana  khusus,  terkait  tentang  pidana  pokok,  meskipun  jenis-jenis pidana  dalam  hukum  pidana  korupsi,  sama  dengan  hukum  pidana  umum,  namun  sistem  penjatuhan  pidananya memiliki  kekhususnya  apabila  dibandingkan  dengan  dengan  hukum  umum.  Pidana  pokok  yang  ada  pada  hukum pidana yang bersifat imperatif dan penjatuhan dua jenis pidana yang bersifat imperatif dan penjatuhan dua jenis pidana yang bersifat imperatif dan fakultatif.
Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia  Menurut  United  National  Convention  Against  Corruption (UNCAC)
Penanganan  tindak  pidana  melalui  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dikenal  dengan  upaya penal (represif) yaitu dengan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan sanksi terhadap tindak pidana suap merupakan reaksi atas perbuatan suap yang telah dilakukan.
Upaya  represif  dilakukan  melalui  pendekatan  yang  disalurkan  berdasarakan  bekerjanya  ketentuan-ketentuan hukum pidana. Penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secaa profesional dan proporsional.  Upaya  tersebut  dapat  dirasakan  efektif  jika  pelaksannnya  dilakukan  secara  efektif  demi  tercapainya tujuan dari teori pemidanaan.
Ditinjau  berdasarkan  hukum  administrasi  negara,  penyalahgunaan  wewenang  dapat  ditindak  melalui Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN).  DJKN  ialah  merupakan  bagian  dari  pemerintah  yang  berwenang dan bertugas  menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan tersebut menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara.
Aturan  hukum  sebagai  suatu  alat  unutk  melarang  setiap  individu  maupun  kelompok  masyarakat  dalam melakukan  tindak  pidana.  Landasan  hukum  diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  atau  aturan- aturan lain yang sudah menjadi asas umum dalam suatu hukum. 9 Pembentukan aturan hukum dilakukan sebagai upaya menentukan  perbuatan  yang  harus  dicegah  terjadi  dalam  masyarakat,  meurut  Barda  Nawawi  Arief  sangat  erat kaitannya  dengan  membangun  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  atas  upaya  penanggulangan tindak  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat (social  defence) guna mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)
Peningkatan integritas dan etika penyelenggaraan negara dilakukan dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Melemahnya integritas dan etika penyelenggaraan aparatur negara dengan pihak swasata dalam  hubungan  kinerja  kenjadi  suatu  penyebab  utama  terjadinya  penyimpangan  dan  penyalahgunaan  kewenangan atau  kekuasaan.  Aparatur  negara  merupakan  faktor  utama  keberhasilan  pemerintah  mewujudkan  tata  kelola pemerintah yang baik, bersih, dan bebas suap dan korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
Untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemrintahan  yang  baik,  bersih  dan  bebas  KKN  baik  bagi  apartur  negara maupun  pihak  swasta,  maka  salah  satu  syarat  yang  harus  dimiliki  ialah  adanya  integritas  dan  etika  yang  terbentuk dalam sumber  daya  manusianya.   Di  beberapa  negara  penguatan  integritas  dan  etika  pejabat  publik  merupakan salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam memberantas atau stidak-tidaknya mengurangi korupsi secara  efektif.  Kemudian  adanya  integritas  dan  etika  tersebut  dapat  memberikan  dukungan  bagi  terwujudnya good governance .  Dengan  demikian  penguatan  integritas  dan  etika  merupakan  suatu  keharusan  agar  upaya  pemberantasan suap maupun korupsi dapat berjalan dengan baik.
Untuk  mencegah  terjadinya suap  secara  besar-besaran,  pejabat  yang  menduduki  jabatan  yang  rawan  korupsi maka  harus  didaftarkan  kekayaannya  sebelum  menjabat  jabatannya.  Sehingga  lebih  memudahkan  untuk  diperiksa pertambahan  kekayaannya  dibandingkan  dengan  pendapatannya  yang  resmi  serta  pemberian  sanksi  tegas  bagi  yang tidak  melaksanakan.  Dalam  melakukan  strategi  pemberantasan  korupsi  maka  harus  dicari  terlebih  dahulu penyebabnya, selanjutnya penyebab tersebut dicegah dan dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan kesadaran hukum masyarakat.
Dalam  rangka  pencegahan  tindak  pidana  korupsi,  Pemerintah  telah  membentuk  peraturan  perundang- undangan,  di  antaranya UU  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas  KKN; UU
8 Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 42-51).
9 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001, p. 10.
No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  Keppres  No.  80  Tahun  2003  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  beserta  perubahannya  Perpres  No.  95  Tahun  2007;  serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012- 2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah didasarkan  pada  fokus  kegiatan  prioritas  untuk  Jangka  Panjang  (2012–2025)  dan  Jangka  Menengah  Tahun  2012– 2014.  Pelaksanaan  pencegahan  korupsi  oleh  Pemerintah  telah  dilakukan  sesuai  dengan  amanat  UNCAC.  Adapun beberapa  sektor/bidang  pencegahan  korupsi  yang  dilakukan  meliputi  sektor  publik  terkait  dengan  pelayanan  publik, pejabat  publik  dan  keuangan  publik;  sektor  swasta  dan  partisipasi  masyarakat;  kelembagaan  penegakan  hukum; tindakan pencucian uang; dan kerjasama internasional.

## Simpulan
Isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) memberikan penjelasan mengenai suap pada sektor  publik  dan  swasta.  Dalam  hal  sektor  swasta  dijelaskan  dalam  Pasal  12 United  Nations  Convention  against Corruption (UNCAC) , yaitu; Negara wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya,  untuk  mencegah  korupsi  yang  melibatkan  sektor  swasta,  meningkatkan  standar  akuntansi  dan  audit  di sektor  swasta  dan,  jika  dipandang  perlu,  memberikan  sanksi  perdata,  administratif  atau  pidana  yang  efektif, proporsional  dan  bersifat  larangan  bagi  yang  tidak  memenuhi  tindakan-tindakan  tersebut.  Setiap  tindakan  kriminal selalu didorong atau dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. Suap sebagai bagian dari perbuatan Fraud merupakan kejahatan yang sering terjadi pada organisasi baik pemerintah maupun pihak swasta dalam kegiatan tertentu. Kecurangan dalam bentuk suap tersebut disebabkan beberapa unsur antara lain; Tekanan (Pressure) Tekanan (pressure) merupakan  dorongan  untuk  melakukan  kecurangan  ( Fraud )  pada  karyawan (employee  Fraud) dan  oleh manajer (management  Fraud) dan  dorongan,  Kesempatan (Opportunity; Kesempatan  timbul  dikarenakan  lemahnya pengendalian  internal  untuk  mencegah  dan  mendeteksi  kecurangan.  Kesempatan  juga  dapat  terjadi  karena  lemahnya sanksi,  dan  ketidak  mampuan  untuk  menilai  kualitas  kinerja.  Selain  itu  tercipta  bebrapa  kondisi  lain  yang  kondusif untuk  terjdinya  tindak  kriminal.  Suap  di  sektor  swasta  berdasarkan  UNCAC  adalah  tindakan  yang  dilakukan  antara pihak swasta dengan pihak swasta dalam kegiatan ekonomi, komersial atau keuangan dengan bentuk suap aktif mupun suap pasif. Suap aktif berupa janji, tawaran, atau pemberian suatu keuntungan yang tidak semestinya didapat kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor  swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk  bertindak  dengan  cara  melanggar  kewajibannya.  Suap  pasif  berupa  permohonan  atau  penerimaan  keuntungan yang  tidak  semestinya  didapat  oleh  seseorang  yang  yang  memimpin  atau  bekerja  dalam  entitas  sektor  swasta,  agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya. Sementara suap di sektor swasta berdasarkan peraturan perundang- undangan di Indonesia adalah tindakan suap yang telah diatur dalam UU Tindak Pidana Suap.

## Daftar Pustaka
Bona  P.  Purba.  2015. Fraud  Dan  Korupsi  Pencegahan,  Pendeteksian  Dan  Pemberantasannya ,  Lestari  Kiranatama, Jakarta Chainur Arrasjid, SH, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta
Fariz  Cahyana,  Urgensi  Pengaturan  Suap  Di  Sektor  Swasta  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia,  Jurist-
Diction Vol. 3 (1) 2020
Koto,  I.  (2021,  December).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Penggunaan  Merek  Yang  Sama  Pada  Pokoknya.
In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 42-51).
Rahimah, R.,  &  Koto,  I.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS) , 3 (2), 129-133. Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001
Lubis,  T.  H.,  &  Koto,  I.  (2020). Diskursus  Kebenaran  Berita  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 231-250. Wawan Muhwan Hairi, 2012, Pengantar Ilmu Hukum , Pustaka Setia, Bandung Yenti  Garnasih,  ‘Paradigma Baru  Dalam  Pengaturan  Anti  Korupsi  Di  Indonesia  Dikaitkan Dengan UNCAC  2003’,
Jurnal Hukum Prioritas , 2009.