Memadukan  Budaya  Hukum  dan  Diplomasi  Hukum  untuk  Mencegah Sengketa Antar Negara: Kekosongan Hukum yang Terabaikan
Dita Birahayu 1*
1 Universitas Hang Tuah, Surabaya, Email: dita.birahayu@hangtuah.ac.id

## Articcle Information
Article History:
Received : 22-06-2024 Revised : 07-07-2024 Accepted : 09-07-2024 Published : 23-07-2024
Keyword: Legal Culture; Legal Diplomacy; Conflict Prevention;
Interstate Relation;

## Abstract
Efforts to integrate legal culture  and legal  diplomacy  to  prevent  conflicts between  countries  are  a  noble  goal.  However,  these  efforts  are characterized  by  various  legal  complexities,  including  neglected  legal vacuums. This legal vacuum can be a legal loophole for countries to exploit the  international legal system  and trigger  disputes.  This  research aims  to analyze  the  concept  and  meaning  of  legal  culture  and  legal  diplomacy, examine its role and function in preventing conflicts between countries, and analyze  the  effectiveness  of  its  integration.  This  study  uses  a  normative juridical  research  method  with  a  conceptual  and  a  comparative  legal approach.  The  results  of  the  study  show  that  legal  culture  and  legal diplomacy  have  an  important  role  and  function  in  preventing  conflicts between  countries.  The  combination  of  the  two  can  help  build  trust  and mutual understanding between countries, increase public legal awareness, and  encourage  peaceful  settlement  of  disputes  in  accordance  with  the Preamble of the UN Charter.

## Abstrak
Upaya  memadukan  budaya  hukum  dan diplomasi  hukum untuk  mencegah sengketa antar negara merupakan sebuah tujuan mulia. Namun, upaya ini diwarnai dengan berbagai kompleksitas, termasuk kekosongan hukum yang terabaikan.  Kekosongan  hukum  ini  dapat  menjadi  celah  bagi  negara- negara  untuk  mengeksploitasi  sistem  hukum  internasional  dan  memicu sengketa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konsep  dan  makna budaya hukum dan diplomasi hukum, mengkaji peran dan fungsinya dalam mencegah  sengketa  antar  negara,  serta  menganalisis  efektivitas pemaduannya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif  dengan  pendekatan  konseptual  dan  perbandingan  hukum.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum memiliki  peran  dan  fungsi  yang  penting  dalam  mencegah  sengketa  antar negara.  Pemaduan  keduanya  dapat  membantu  membangun  kepercayaan dan  saling  pengertian  antara  negara-negara,  meningkatkan  kesadaran hukum  masyarakat,  dan  mendorong  penyelesaian  sengketa  secara  damai sesuai  dengan  Mukadimah  Piagam  PBB.  Perlunya  dibuat  lembaga internasional dan mekanisme hukum internasional baru yang melandaskan pada budaya hukum serta diplomasi hukum.

## PENDAHULUAN
Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau world culture ) telah terlihat semenjak  lama. 1 Globalisasi  membawa  percampuran  budaya  dan  norma  dari berbagai  negara  serta  mendiring  interaksi  dan  Kerjasama  antar  negara  dengan system  hukum  yang  berbeda.  Globaliasasi  membuka  peluang  interkoneksi  antar negara  dalam  berbagai  aspek  dan  dapat  meningkatkan  kebutuhan  global  negara melalui  diplomasi  hukum  untuk  menjembatani  kerjasama  internasional  antar negara. Di era globalisasi yang semakin kompleks, interaksi antar negara semakin erat  dan  dinamis.  Hal  ini  memicu  munculnya  berbagai  isu  hukum  dan  sengketa antar negara. Penyelesaian isu-isu hukum tersebut membutuhkan pendekatan yang komprehensif,  memadukan  aspek  hukum  dan  non-hukum.  Lebih  lanjut, perjumpaan antara budaya dan hukum  melahirkan  istilah budaya hukum 2 . Dalam konteks ini, budaya hukum dan diplomasi hukum memainkan peran penting dalam membangun hubungan antar negara yang harmonis dan damai..
Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap  gejala-gejala  hukum. 3 Budaya  hukum  merupakan  sistem  nilai  dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat tentang hukum. Lawrence M. Friedmann memberikan  definisi  budaya  hukum  ( legal  culture )  sebagai “attitude  and  values that  related  to  law  and  legal  system,  together  with  those  attitudes  and  values affecting  behaviour  related  to  law  and  its  institutions,  ether  positively  or negatively ” 4 . Menurut Friedmann, pengertian budaya hukum ( legal culture ) adalah nilai-nilai  yang  dapat  mempengaruhi  bekerjanya  hukum.  Budaya  hukum  juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah  laku  hukum  seluruh  masyarakat.  Budaya  hukum  yang  kuat  dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum dan menyelesaikan sengketa secara
1 Donny  Ermawan,  “Pengaruh  Globalisasi  Terhadap  Eksistensi  Kebudayaan  Daerah  Di  Indonesia,”
Jurnal Kajian Lemhannas RI 32 (2017): 7,
https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_32_Desember_2017.pdf.  diakses tanggal 19 Mei 2024 pukul 12.30 wib
2 MD. Shodiq, Budaya Hukum (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).
3 Muh.  Sudirman  Sesse,  “BUDAYA  HUKUM  DAN  IMPLIKASINYA  TERHADAP PEMBANGUNAN  HUKUM  NASIONAL,” Jurnal  Hukum  Diktum 11,  no.  2  (2013):  173, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.166.
4 Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive (Bandung: Nusa Media, 2009).
damai.  Budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum  adalah  dua  elemen  penting  dalam membangun  sistem  hukum  internasional  yang  kuat  dan  efektif.  Keduanya  saling terkait dan saling memperkuat dalam upaya mencegah sengketa antar  negara dan membangun  perdamaian  dunia.  Adanya  kultur/budaya  hukum  inilah  yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. 5 Budaya hukum dan diplomasi hukum bagaikan dua sisi mata uang  dalam  membangun  sistem  hukum  internasional  yang  kokoh  dan  efektif. Keterkaitan keduanya  menjadi kunci dalam  mencegah  sengketa antar negara dan membangun perdamaian global. Upaya memadukan budaya hukum dan diplomasi hukum  secara  berkelanjutan  dan  harmonis  menjadi  tanggung  jawab  bersama seluruh negara di dunia. Definisi diplomasi hukum adalah proses komunikasi dan negosiasi antara negara-negara untuk menyelesaikan sengketa hukum secara damai. Diplomasi  hukum  dibangun  berdasarkan  pemahaman  umum  mengenai  hukum internasional,  sekaligus  mengupayakan  untuk  menjembatani  atau  mengelola perbedaan spesifik dalam kewajiban atau interpretasi internasional suatu negara. 6
Pemaduan  budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum  dapat  membantu membangun  kepercayaan  dan  saling  pengertian  antara  negara-negara. 7 Hal  ini dapat membantu mencegah sengketa antar negara dengan cara:
a. Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran  hukum  yang  tinggi  lebih  cenderung  untuk  menyelesaikan sengketa secara damai melalui jalur hukum. 8
5 Syafruddin Makmur, “Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 2, no. 2 (2015): 386,
https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387.
6 Brian Egan, “International Law, Legal Diplomacy, and the Counter-ISIL Campaign: Some Observations,” U.S. Naval War College Digital Commons 92, no. 235 (2016): 244, https://digital- commons.usnwc.edu/ils/vol92/iss1/7/.
7 B.K.S.A.P.,  “Hafisz Tohir:  Diplomasi  Budaya  Pererat  Hubungan  Antar  Negara,”  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023,
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46087/t/Hafisz+Tohir%3A+Diplomasi+Budaya+Pererat+Hu bungan+Antar+Negara.
8 Iba  Nurkasihani,  “KESADARAN  HUKUM  SEJAK  DINI  BAGI  MASYARAKAT,”
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, 2018, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi- masyarakat.
b. Mendorong penyelesaian sengketa hukum secara damai. 9 Diplomasi hukum dapat  membantu  negara-negara  untuk  menyelesaikan  sengketa  hukum secara damai tanpa harus menggunakan kekerasan.
c. Membangun  kepercayaan  dan  saling  pengertian  antara  negara-negara. 10
Pemaduan  budaya  hukum dan diplomasi  hukum  dapat membantu negara- negara  untuk  membangun  kepercayaan  dan  saling  pengertian,  yang  dapat membantu mencegah sengketa
Pengaruh diplomasi di negara-negara melahirkan kepercayaan dan kerja sama internasional  yang  diharapkan  dapat  membangun  dan  meningkatkan  pemenuhan kebutuhan di suatu negara. Dalam tulisan ini akan dibatasi pengaruh diplomasi di negara-negara khususnya di Asia Tenggara yang ditunjukkan dalam gambar grafik berikut ini.
Grafik  1. Indeks  Skor  Pengaruh  Diplomasi  Negara-Negara  Asia Tenggara (2023)
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/indonesia- pegang-skor-pengaruh-diplomasi-tertinggi-di-asia-tenggara-2023
9 Willa  Wahyuni,  “Penyelesaian  Sengketa  Internasional  Secara  Diplomatik,” Hukumonline.com, 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa- internasional-secara-diplomatik-lt62317c3c9c7f9/.
10 Maulida,  “Manfaat  APEC  Di  Bidang  Politik,  Jarang  Diketahui!,”  iainbukittinggi,  2024, https://iainbukittinggi.ac.id/uraikan-manfaat-apec-di-bidang-politik/.
Berdasarkan grafik di atas, Melalui  laporan  Asia  Power Index 2023, Lowy Institute  mengungkapkan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  dengan  pengaruh diplomatik  paling  kuat  di  ASEAN,  dengan  skor  sebesar  60,4  dari  skala  100. 11
Indonesia dipandang berkinerja terbaik dalam menghadapi ancaman dan kesulitan, serta dalam hal pengaruh diplomatik. Ini karena Indonesia punya peran penting di ASEAN. Keterlibatan diplomasi saat ini menunjukkan Indonesia menjadi salah satu subyek paling aktif secara diplomatik di kawasan Asia Tenggara. 12
Budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum  memainkan  peran  penting  dalam penyelesaian  sengketa  antar  negara  namun  dalam  praktiknya  terdapat  beberapa masalah hukum yang sering muncul, seperti perbedaan budaya hukum, kekurangan kepercayaan, ketidakseimbangan kekuatan antar negara, kekurangan sumber daya, dan  kompleksitas  sengketa.  Maka  dari  itu,  dalam  tulisan  ini  akan  dipaparkan mengenai  upaya  mengatasi  masalah-masalah  tersebut  yang  memerlukan  upaya untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  toleransi  terhadap  budaya  hukum  yang berbeda,  membangun  kepercayaan  antara  negara-negara  yang  bersengketa, mempromosikan  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dan  adil,  memperkuat mekanisme hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa antar negara, dan meningkatkan  akses  negara-negara  berkembang  terhadap  sumber  daya  untuk menyelesaikan sengketa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  perbandingan
( comparative approach ) dengan mengkaji seluruh peraturan yang berkaitan dengan permasalahan  hukum  yang  ditangani. 13 Dalam  menggunakan  pendekatan konseptual  peneliti  perlu  merujuk  prinsip-prinsip  hukum  yang  dapat  ditemukan dalam  pandangan-pandangan  pada  sarjana  hukum  ataupun  doktrin-doktrin
11 Erlina  F.  Santika,  “Indonesia  Pegang  Skor  Pengaruh  Diplomasi  Tertinggi  Di  Asia Tenggara  2023,”  2023,  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/indonesia-pegang- skor-pengaruh-diplomasi-tertinggi-di-asia-tenggara-2023.
12 ABC Indonesia, “Indonesia Punya Kinerja Terbaik Dalam Hal Pengaruh Diplomatik, Tapi Lemah  Secara  Militer,”  2023,  https://www.tempo.co/abc/8263/indonesia-punya-kinerja-terbaik- dalam-hal-pengaruh-diplomatik-tapi-lemah-secara-militer.
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2019).
hukum. 14 Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dikumpulkan dengan teknik studi literatur dan  disajikan  dalam  kerangka  teori. 15 Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). 16 Bahan hukum primer dalam penelitian ini khususnya United Nations Charter 1945, Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations, dan United Convention on the Law of the Sea 1982 ; dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan  hukum  berupa  buku, jurnal,  makalah, karya  ilmiah lainnya  serta  bahan  hukum  tersier  lain  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian. 17

## PEMBAHASAN
A. Kompleksitas  Masalah  Budaya  Hukum  dan  Diplomasi  Hukum  dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara
Diplomasi  hukum dan  budaya  hukum  merupakan dua konsep  yang saling terkait  erat  dalam  penyelesaian  sengketa  antar  negara  yang  melahirkan  tiga pandangan  besar.  Dalam pandangan  pertama ,  keterkaitan  budaya  hukum  dan diplomasi  hukum  dipandang  sebagai  produk  budaya  hukum.  Diplomasi  hukum yang  didefinisikan  sebagai  interaksi  antar  negara  untuk  mencapai  tujuan  hukum melalui  cara-cara  damai,  bersumber  dari  budaya  hukum  yang  dimiliki  negara- negara yang terlibat. Nilai-nilai, norma, dan prinsip hukum yang dianut oleh suatu negara akan  memengaruhi  cara negara tersebut berdiplomasi dengan  negara  lain. Dari diplomasi tersebut, sebuah negara akan  menghasilkan keputusan kerja sama antar  negara  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi. 18 Contohnya,  negara dengan  budaya  hukum civil  law mungkin  lebih  menekankan  pada  penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi, sedangkan negara dengan budaya hukum
14 A’an Efendi Dyah Octorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
15 Kartini. Kartono, Pengantar Metodologi Research (Bandung: Alumni, 1998).
16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
17 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009).
18 UMY,  “Tujuan  Diplomasi  Adalah  Untuk  Ciptakan  Perdamaian  Dunia,”  UMY,  2015, https://www.umy.ac.id/tujuan-diplomasi-adalah-untuk-ciptakan-perdamaian-dunia.
common  law mungkin  lebih  menekankan  pada  penyelesaian  sengketa  melalui litigasi.
Pandangan  kedua melihat  pada  pengaruh  budaya  hukum  yang mempengaruhi  efektivitas  diplomasi  hukum.  Efektivitas  diplomasi  hukum  dalam menyelesaikan sengketa antar negara sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang dimiliki  negara-negara  yang  bersengketa.  Efektivitas  diplomasi  dengan hard power 19 dan soft power tergantung pada aksesibilitas sumber daya. 20 Negara-negara dengan  budaya  hukum  yang  sama  mungkin  lebih  mudah  mencapai  kesepakatan dalam proses diplomasi hukum. Sebaliknya, negara-negara dengan budaya hukum yang  berbeda  mungkin  membutuhkan  waktu  dan  usaha  yang  lebih  besar  untuk mencapai kesepakatan.
Dalam pandangan  ketiga melihat  bahwa  diplomasi  hukum  dapat membentuk  budaya  hukum.  Diplomasi  hukum  juga  dapat  memengaruhi  dan membentuk  budaya  hukum  suatu  negara.  Ketika  negara-negara  bernegosiasi  dan mencapai  kesepakatan  tentang  masalah  hukum  melalui  diplomasi,  kesepakatan tersebut  dapat  menjadi  norma  hukum  baru  yang  diadopsi  oleh  negara-negara tersebut. Contohnya pada UNCLOS adalah hasil dari diplomasi hukum antar negara dan  telah  menjadi  norma  hukum  internasional  yang  penting  dalam  mengatur wilayah  maritim.  Adapun  tantangan  diplomasi  hukum  dalam  konteks  budaya hukum  yang  berbeda  juga  melahirkan  adanya  perbedaan  budaya  hukum  yang dimiliki  negara-negara  yang  bersengketa.  Perbedaan  ini  dapat  menyebabkan miskomunikasi,  kesalahpahaman,  dan  kesulitan  dalam  mencapai  kesepakatan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan  toleransi  terhadap  budaya  hukum  yang  berbeda.  Peran  penting  diplomasi hukum  dalam  mempromosikan  budaya  hukum  yang  damai  menurut  hukum internasional  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  mempromosikan  budaya
19 Pengertian hard  power adalah  istilah  yang  sering  digunakan  untuk  menggambarkan kekuasaan  politik  melalui  penggunaan  kekuatan  militer  dan/atau  kekuatan  ekonomi  dengan mengutamakan  paksaan  untuk  mempengaruhi perilaku  dan/atau kepentingan  entitas politik pihak lain.  Istilah hard  power sering  dikaitkan  dengan  militerisasi.  Sedangkan  pengertian soft  power adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain dengan menggunakan daya tarik, bukan menekankan pada penekanan atau pemaksaan. Soft power terdiri dari unsur budaya, sistem nilai dan kebijakan.
20 Andrew Heywood, Global Politics (New York: Palgrave Macmillan, 2011).
hukum yang damai antar negara. Dengan mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase, diplomasi hukum dapat membantu mencegah  sengketa  dan  membangun  kepercayaan  antar  negara.  Penyelesaian sengketa secara damai merupakan hukum positif (ketentuan mengikat yang harus diberlakukan) bahwa penggunaan kekerasan dalam  hubungan antar negara sudah dilarang  dan  oleh  karena  itu  sengketa-sengketa  internasional  harus  diselesaikan secara damai. 21
Diplomasi hukum dan budaya hukum merupakan dua elemen penting dalam penyelesaian sengketa antar negara secara damai dan adil. Diplomasi hukum dapat didefinisikan sebagai upaya diplomatik  yang  memanfaatkan  hukum  internasional dan  mekanisme  hukum  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  luar  negeri, menyelesaikan  sengketa,  dan  mempromosikan  kepatuhan  terhadap  norma-norma internasional. 22 Di dalam praktik internasional, penerapan diplomasi hukum sudah banyak dilakukan, seperti contoh nya negara Pakistan yang menerapkan diplomasi hukum dalam menyelesaian sengketa dengan India. Konsep diplomasi hukum yang digunakan Pakistan menjelaskan bahwa legal diplomacy gives an opportunity to cut through  the  political  rhetoric  and  focus  on  the  legal  obstacles  hampering  peace between  the  two  states  and  recommend  the  specific  legal  steps  that  may  be undertaken in order to revive the peace process 23 . Diplomasi hukum menawarkan pendekatan  yang  konstruktif  dan  solutif  untuk  menyelesaikan  sengketa internasional, dengan memotong retorika politik, berfokus pada hambatan hukum dan  merekomendasikan  langkah  hukum  spesifik,  maka  diplomasi  hukum  dapat membantu  perdamaian  dan  stabilitas  global.  Memahami  kaitan  antara  keduanya dapat membantu para diplomat, negarawan, dan praktisi hukum untuk merumuskan strategi  yang  lebih  efektif  dalam  menyelesaikan  sengketa  antar  negara. Penyelesaian sengketa antar negara melalui budaya hukum dan diplomasi hukum
21 Rudi  Natamiharja  et  al., HUKUM  PENYELESAIAN  SENGKETA  INTERNASIONAL (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).
22 Admin, “Pengantar Diplomasi Hukum,” Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2024, https://hukum.uma.ac.id/2024/04/09/pengantar-diplomasi-hukum/.
23 Jamal Aziz, “The Concept of Legal Diplomacy,” RSIL (Research Society of International Law), 2017, https://rsilpak.org/2017/the-concept-of-legal-diplomacy/.
merupakan proses yang kompleks dan penuh dengan tantangan. 24 Kompleksitas ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
Bagan 1. Faktor-Faktor Penyebab Kompleksitas Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara

## Sumber: bahan hukum sekunder, diolah penulis
Berdasarkan  Bagan  1  di  atas  dijelaskan  bahwa  faktor  penyebab kompleksitas  budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum  disebabkan  oleh  perbedaaan budaya hukum, kekurangan kepercayaan, ketidakseimbangan kekuatan. Kurangnya sumber daya, kompleksitas sengketa antar negara, pengaruh politik, peran  media dan  peran  dari  organisasi  internasional.  Pada  faktor  pertama  yaitu perbedaan budaya hukum . Negara-negara di dunia memiliki sistem hukum dan tradisi yang berbeda,  yang  dapat  menyebabkan  miskomunikasi  dan  kesalahpahaman  dalam proses penyelesaian sengketa. Contohnya, negara dengan sistem hukum civil  law lebih  menekankan  pada  penyelesaian  sengketa  melalui  negosiasi  dan  mediasi, sedangkan  negara  dengan  sistem  hukum common  law lebih  menekankan  pada penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi.  Seperti  pada  penyelesaian  sengketa  Laut Natuna  Utara  menjadi  sangat  kompleks  karena  negara  yang  terlibat  memiliki system hukum dan norma maritim yang berbeda-beda.
24 Rani Pajrin Nur Wahid Muharrom, Nur Shabrina Ramadhani, Revaldo Putra Magantara, Tedy  Irawan,  Najwa  Aulia,  Fathan  Akbar  Hernando,  “Arbitrase  Internasional  Dalam  Sengketa Sipadan-Ligitan:  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Internasional,” INNOVATIVE:  Journal  Of  Social Science Research 4, no. 3 (2024), https://doi.org/ttps://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11521.
a.Perbedaan  Budaya Hukum
a.Kekurangan Kepercayaan a.Ketidakseimbanga n Kekuatan a.Kurangnya Sumber Daya a.Kompleksitas Sengketa  Antar Negara a.Pengaruh Politik a.Peran Media a.Peran Organisasi Internasional
Sedangkan  pada  faktor  kedua  yaitu kekurangan  kepercayaan .
Ketidakpercayaan  antara  negara-negara  yang  bersengketa  dapat  menghambat proses penyelesaian sengketa. Hal ini dapat terjadi karena sejarah perselisihan antar negara, pelanggaran hukum internasional di masa lalu, atau kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Konflik di berbagai bidang seharusnya  diselesaiakan,  jika  tidak  diselesaikan  secara  cepat  akan  berkembang menjadi sengketa dan tentu akan menghambat kinerja dan dapat merusak hubungan baik yang akan mengakibatkan kerugian. 25 Sebagai contoh, pada kasus Jepang dan Korea Selatan. Ketidakpercayaan antara kedua negara akibat Perang Dunia II yang masih  menjadi  hambatan  dalam  menyelesaikan  sengketa  wilayah  diantara keduanya.
Faktor  ketiga  adalah ketidakseimbangan  kekuatan .  Negara  yang  lebih kuat secara politik atau ekonomi mungkin memiliki lebih banyak pengaruh dalam proses penyelesaian sengketa, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak adil bagi negara  yang  lebih  lemah.  Contohnya  negara  yang  lebih  kuat  mungkin  dapat memaksakan  penyelesaian  yang  tidak  menguntungkan  negara  yang  lebih  lemah, atau  mungkin  dapat  menggunakan  kekuatan  ekonominya  untuk  menekan  negara yang  lebih  lemah  agar  menerima  tuntutannya.  Hal  ini  sejalan  dengan  paradoks bahwa negara-negara pada dasarnya tidak setara dalam hal kekuasaan dan pengaruh mereka dalam urusan dunia, namun mereka setara di depan hukum dan dalam hal hak  dan  kewajiban. 26 Hal  ini  terjadi  pada  kasus  perjanjian  perdagangan  bebas Amerika  Utara  (NAFTA)  yang  memperlihatkan  ketidakseimbangan  akses informasi  perjanjian  antara  negara-negara  maju  seperti  Amerika  Serikat  dan Kanada  diberikan  kemudahan  dibandingkan  negara  berkembang  lainnya  salah satunya  adalah  negara  Meksiko.  Hal  ini  jelas  memberikan  ketimpangan  bagi negara-negara yang terlibat.
Faktor  keempat  penyebab  kompleksitas  permasalahan  adalah kurangnya sumber daya . Negara-negara berkembang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  negara-negara  maju.  Hal  ini  dapat
25 Nita  Triana, Alternative  Dispute  Resolution:  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019).
26 Frank  R.  Pfetsch,  “Power  in  International  Negotiations:  Symmetry  and  Asymmetry,” Négociations 16,  no.  2  (2011):  39,  https://www.cairn-int.info/journal-negociations-2011-2-page- 39.htm.
menyebabkan  negara-negara  berkembang  kurang  terwakili  dalam  proses penyelesaian sengketa dan kurang mampu untuk membela kepentingannya. Adanya the  enabling  clause tersebut  memberikan  pengecualian  bagi  negara  berkembang diantaranya  tidak  harus  menerapkan  asas  timbal  balik  terhadap  negara  maju  atas komitmen  atau  kemudahan  tertentu. 27 Pengelompokan  negara-negara  di  dunia menjadi  negara-negara  berkembang  dan  negara-negara  maju  pada  dasarnya merupakan produk dari Perang Dingin. 28 Contoh kasus terkait kurangnya sumber daya  dialami  Timor  leste  yang  mengalami  kesulitan  dalam  mengelola  proses penyelesaian sengketa dengan Australia atas wilayah maritim di Laut Timor. Timor Leste harus membangun kapasitan institusionalnya untuk menangani sengketa.
Selanjutnya  pada  faktor  kelima  adalah kompleksitas  sengketa  antar negara . Sengketa antar negara seringkali kompleks dan melibatkan banyak pihak yang berbeda. Hal ini dapat membuat proses penyelesaian sengketa menjadi rumit dan memakan waktu. Pada prinsipnya sengketa tersebut akan melibatkan beberapa negara  yang  berbeda  sehingga  dalam  penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa tersebut  akan  menimbulkan  beberapa  masalah  terkait  dengan  tempat  atau  forum penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa  dan  hukum  yang  akan  diberlakukan ( Applicable  Law ). 29 Contohnya  pada  sengketa  di  Timur  Tengah  yang  melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, sengketa ini juga mengandung isu-isu lain seperti agama, sejarah dan sumber daya alam.
Faktor  keenam  yaitu pengaruh  politik .  Keputusan  politik  sering  kali memengaruhi  proses  penyelesaian  sengketa  antar  negara.  Negara-negara  lebih
27 Sekar  Wiji  Rahayu  and  Fajar  Sugianto,  “IMPLIKASI  KEBIJAKAN  DAN DISKRIMINASI  PELARANGAN  EKSPOR  DAN  IMPOR  MINYAK  KELAPA  SAWIT  DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2020):  226,  https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63919531/combinepdf20200714-6913- 1mmq7e4-libre.pdf?1594745397=&response-content- disposition=inline%3B+filename%3DDiH_Jurnal_Ilmu_Hukum_Volume_16_Nomor_2.pdf&Exp ires=1719066178&Signature=Duywz6NnH04AUV1WGlXENes-j4BayQe.
28 Dafri  Agussalim,  “Contending  Images  of  World  Politics:  Penelusuran  Kritis  Terhadap Asal-Usul  Dan  Perdebatan  Mengenai  Konsep  ‘Developing  Countries,’” JURNAL  HUBUNGAN INTERNASIONAL 8, no. 1 (2019): 100, https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.81148.
29 M.  Alvi  Syahrin,  “Penyelesaian  Sengketa  Transaksi  Bisnis  Internasional  Yang Menggunakan E-Commerce” (Universitas Sriwijaya, 2011),
https://www.researchgate.net/profile/M- Syahrin/publication/330534336_Penyelesaian_Sengketa_Transaksi_Bisnis_Internasional_yang_M enggunakan_E-Commerce/links/5c46cfe3458515a4c7377ce2/Penyelesaian-Sengketa-Transaksi- Bisnis-Internasional-yang-Menggunakan-E-Co.
bersedia untuk menyelesaikan sengketa secara damai jika ada kepentingan politik yang sama, atau lebih enggan untuk menyelesaikan sengketa jika ada kepentingan politik yang berbeda sejalan dengan amanat Piagam PBB Pasal 33 ayat 1, karena kebebasan ini, negara-negara pada umumnya memberikan prioritas pada prosedur penyelesaian secara politik, ketimbang penyelesaian melalui arbitrase atau secara yuridiksional karena penyelesaian secara politik akan lebih melindungi kedaulatan mereka. 30 Contohnya  pada  sengketa  Laut  China  Selatan.  Negara  tetangga  seperti Vietnam  dan  Filipina  telah  menekan  China  melalui  negosiasi,  namun  China menunjukkan  sikap  yang  keras.  Hal  ini  justru  memperpanjang  sengketa  dan membuat penyelesaian secara damai semakin sulit.
Faktor ketujuh adalah peran media massa . Media massa dapat memainkan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara. Media massa dapat membantu  untuk  meningkatkan  kesadaran  publik  tentang  sengketa,  mendorong dialog  antar  pihak  yang  bersengketa,  dan  menekan  para  pemimpin  politik  untuk menyelesaikan  sengketa  secara  damai.  Peran  media  massa  cukup  berpengaruh dalam  menjaga  harmonisasi  hubungan antar negara. 31 Contohnya pada konflik di Timur Tengah, liputan media tentang konflik di Timur Tengah seringkali berfokus pada  kekerasan  yang  dapat  memperburuk  ketegangan  dan  mempersulit penyelesaian sengketa.
Faktor  kedelapan  adalah peran  organisasi  internasional .  Organisasi internasional  seperti  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (selanjutnya  disebut  dengan PBB)  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  membantu  negara-negara menyelesaikan  sengketa  secara  damai.  Ruang  lingkup  peran  PBB  mencakup penjaga  perdamaian,  pencegahan  konflik  dan  bantuan  kemanusiaan. 32 PBB  dapat menyediakan  forum  untuk  negosiasi,  menawarkan  mediasi  dan  arbitrase,  dan
30 Ardiansyah,  “Penyelesaian  Sengketa  Antara  Negara  Di  Wilayah  Perbatasan  Melalui International Court Of Justice,” in Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Di Kawasan Perbatasan (Tarakan Timur: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023), 102, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/232-632-1-PB.pdf.
31 Muhammad Gafar  Yoedtadi,  “MEDIA  MASSA  DALAM  DIPLOMASI INTERNASIONAL  (KEBIJAKAN  REDAKSI  SURAT  KABAR  BERBAHASA  INGGRIS  JP DALAM MEMBERITAKAN HUBUNGAN INDONESIA – SINGAPURA),” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 2, no. 1 (2018): 404,
https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1710.
32 Kementerian  Luar  Negeri  RI,  “Daftar  Kerja  Sama  Multilateral  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB),” Kementerian Luar Negeri RI, 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb.
membantu  menegakkan  kesepakatan  yang  dicapai.  Contohnya  peran  PBB  yang meberikan  bantuan  kemanusiaan  kepada  jutaan  orang  di  Suriah  yang  terkena dampak perang saudara dengan menyediakan bantuan makanan dan fasilitas medis.
Kompleksitas  masalah  budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum  dalam penyelesaian  sengketa  antar  negara  membutuhkan  upaya  yang  berkelanjutan  dan terstruktur  untuk  mengatasinya.  Apabila  dikaitkan  dengan  pasal-pasal  dari beberapa konvensi yang bermasalah dalam konteks budaya hukum dan diplomasi hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  antar  negara  melalui  hukum  internasional merupakan hal yang kompleks dan bergantung pada konteks kasus yang spesifik. Beberapa  contoh  pasal  dan  konvensi  yang  sering  dikritik  karena  problematika tersebut diantaranya dimuat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Contoh Kompleksitas Konvensi Dalam Konteks Budaya Hukum dan

## Diplomasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara
Konvensi Klausula Uraian permasalahan United Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) Pasal 47: Menentukan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara pantai Masalah: kurangnya kejelasan dalam mendefinisikan "garis dasar lurus" dan "kepulauan", yang dapat menyebabkan sengketa maritim antara negara-negara tetangga Pasal 280: Mengatur tentang penyelesaian sengketa terkait UNCLOS Masalah: Proses penyelesaian sengketa yang panjang, rumit, dan mahal, sehingga negara-negara enggan untuk menggunakannya United Nations Charter 1945 (UN Charter) Pasal 2 ayat 4: Melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan antar negara Masalah: Pengecualian untuk "hak membela diri" dan "otorisasi Dewan Keamanan" sering disalahartikan dan disalahgunakan oleh negara-negara untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer. Pasal 33: Mengatur tentang kewajiban penyelesaian sengketa secara damai Masalah: kurangnya mekanisme yang efektif untuk memaksa negara menyelesaikan sengketa secara damai Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (Konvensi Wina 1961) Pasal 29: Memberikan kekebalan diplomatik kepada diplomat dan staf kedutaan Masalah: Kekebalan diplomatik dapat disalahgunakan oleh diplomat untuk melakukan tindakan ilegal tanpa konsekuensi
Sumber: bahan hukum primer, diolah
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  dijelaskan  bahwa  dalam  UNCLOS  pasal  47 memunculkan  masalah  tidak adanya kejelasan tentang apa  itu "garis dasar  lurus" dan  "kepulauan",  yang  dapat  menyebabkan  sengketa  maritim  antara  negara tetangga. Bila dikaitkan dengan problematika budaya hukum dan diplomasi hukum maka  negara-negara  memiliki  sistem  hukum  dan  budaya  yang  berbeda  dalam memahami  dan  menerapkan  konsep  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE),  sebagai contoh  dalam  sengketa  Laut  Natuna  Utara  melibatkan  beberapa  negara  yang mengklaim  wilayah  maritim  berdasarkan  interpretasi  berbeda  atas  Pasal  47 UNCLOS. Hal ini juga terjadi sejalan dengan Pasal 280 yang menjelaskan tentang negara-negara enggan menggunakan proses penyelesaian sengketa karena panjang, sulit,  dan  mahal,  sebagai  contoh  Vietnam  dan  Filipina  telah  mengajukan  klaim terhadap  China  di  Mahkamah  Internasional  berdasarkan  UNCLOS,  namun prosesnya diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun. Pasal 280 juga tidak memberikan  ruang  yang  cukup  untuk  solusi  penyelesaian  sengketa  yang  inovatif dan  kreatif  yang  dapat  disesuaikan  dengan  budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum negara-negara yang bersengketa.
Sejalan  dengan United  Nations  Charter  1945 pada  pasal  2  ayat  4  yang mengatur tentang pelarangan penggunaan kekuatan dalam hubungan antar negara. Negara-negara sering menyalahgunakan "hak membela diri" dan "otorisasi Dewan Keamanan"  untuk  membenarkan  penggunaan  kekuatan  militer.  Sebagai  contoh Rusia melakukan Intervensi militer Rusia ke Ukraina 33 dikritik karena melanggar Pasal 2 ayat (4) karena tidak didasarkan pada otorisasi Dewan Keamanan yang sah. Sejalan  dengan  Pasal  33  yang  mengatur  prosedur  penyelesaian  sengketa  secara damai  maka  permasalahan  yang  terjadi  kurang  efektifnya  penyelesaian  sengketa secara  damai  untuk  mendorong  negara  untuk  menyelesaikan  sengketa,  sebagai contoh Perang Saudara Suriah telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada solusi yang terlihat, meskipun ada kewajiban di bawah Pasal 33 Piagam PBB untuk menyelesaikannya  secara  damai.  Pasal  33  Ayat  (1)  merupakan  tindak  lanjut  dari ketentuan  yang ada pada Pasal 2  Ayat (3) Piagam PBB  yang  menyatakan bahwa negara  dan  organisasi  internasional  yang  tergabung  dalam  PBB  harus
33 Anatomi  Muliawan  Wasis  Susetio,  Zulfikar,  “Pelanggaran  Hukum  Internasional  Dalam Perang Rusia-Ukraina,” Lex Jurnalica 20, no. 1 (2023): 82,
https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i1.
menyelesaiakan  segala  persengketaannya  dengan  jalan  damai. 34 Adapun kelemahan  Pasal  2  ayat  (4)  dan  pasal  33  dapat  berdampak  negatif  pada  budaya hukum dan diplomasi  hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara. Negara- negara  mungkin  kehilangan  kepercayaan  terhadap  hukum  internasional  dan menjadi  lebih  enggan  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  damai  melalui mekanisme  hukum  formal.  Hal  ini  dapat  memperburuk  ketegangan  antar  negara dan meningkatkan risiko sengketa.
Konvensi  lainnya  yang  mengalami kompleksitas permasalahan  yaitu pada pasal  29 Vienna  Convention  on  Diplomatic  Relations 1961  yang  memungkinkan diplomat dapat menyalahgunakan kekebalan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Pada pasal 29  Konvensi  menjelaskan tidak  hanya  seorang diplomat atau konteks berbicara tentang individu tetapi juga tempat ataupun kantor seorang diplomat  yang  harus  diberikan  kekebalan  diplomatik. 35 Sebagai  contoh  kasus diplomat Iran di Austria tahun 2021, dimana diplomat tersebut dituduh melakukan spionase dan terorisme, menimbulkan perselisihan diplomatik antara kedua negara karena  kekebalan  diplomatiknya.  Dalam  menjalankan  tugas-tugasnya,  pejabat diplomatik diwajibkan diberikan hak kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan pada  aturanaturan  hukum  kebiasaan  internasional  yang  sudah  berlaku  seperti praktek-praktek negara, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan hubungan antar negara. 36 Meskipun pasal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hak  istimewa  dan  kekebalan  diplomatik,  namun  memiliki  beberapa  kekurangan yang  dapat  menimbulkan  kompleksitas  dalam  konteks  budaya  hukum  dan diplomasi  hukum.  Pasal  29  harus  diinterpretasikan  dan  diterapkan  dengan mempertimbangkan  budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum  yang  berbeda  dari
34 Arlina  Permanasari  Aziz,  Muhammad  Akbar  Fauzan,  “URGENSI  PENERAPAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNITED NATIONS CHARTER (PIAGAM PBB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAIWAN DAN CHINA,” TerAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM
HUMANITER DAN HAM 3, no. 2 (2021): 56,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/teraslrev.v3i2.15045.
35 Jelly  Leviza  Kania  Syafiza,  Arif  Arif,  “Tinjauan  Hukum  Internasional  Mengenai Eksistensi Konsul Kehormatan (Honorary Consul) Dalam Hubungan Konsuler (Studi Kasus: Konsul Kehormatan  Jerman  Di  Medan),” Sumatra  Journal  of  International  Law 2,  no.  1  (2014):  45, https://www.neliti.com/id/publications/14995/tinjauan-hukum-internasional-mengenai-eksistensi- konsul-kehormatan-honorary-cons.
36 Helena  Kezia  Rindengan,  “KAJIAN  YURIDIS  HAK  KEKEBALAN  DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961,” Lex Et Societatis VII, no. 2 (2019): 103, https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24661.
negara-negara  yang terlibat. Hal  ini dapat menjadi tantangan  yang kompleks dan membutuhkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  norma  dan  praktik  hukum  di berbagai negara.
Kompleksitas  budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum  dalam  penyelesaian sengketa antar negara membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang budaya hukum,  diplomasi  hukum,  dan  sistem  politik  internasional  untuk  mencari  solusi yang tepat dan adil bagi semua pihak. Kedudukan hukum internasional harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Upaya untuk memperkuat norma dan prinsip hukum internasional, meningkatkan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan  imparsial, serta mempromosikan dialog dan kerjasama antar negara merupakan langkah penting untuk mengatasi permasalahan dalam penyelesaian sengketa antar negara.

## B. Mekanisme Hukum Internasional yang Memadukan Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum untuk Mencegah Sengketa Antar Negara
Sejak  Perang  Dunia  II  berakhir,  hukum  internasional  telah  berkembang pesat  untuk  mengatur  hubungan  antar  negara,  masyarakat  internasional  telah mengalami  perubahan  yang  mendalam 37 ,  namun  kompleksitas  dan  dinamis hubungan  internasional  kontemporer  menghadirkan  berbagai  tantangan  untuk menyelesaikan  sengketa  antar  negara  secara  efektif.  Ketidakpahaman  dan ketidaksetaraan terhadap budaya hukum yang berbeda merupakan masalah utama.
Dalam  proses  penyelesaian  sengketa,  perbedaan  budaya  hukum  dapat menyebabkan  miskomunikasi,  kesalahpahaman,  dan  kesulitan  untuk  mencapai kesepakatan.  Kualitas  budaya  hukum  menentukan  kualitas  penegakan  hukum. 38
Budaya  hukum  suatu negara  membentuk cara negara  melihat dan  menyelesaikan sengketa.  Budaya  hukum (legal  culture) merupakan  salah  satu  di  antaranya komponen untuk memahami pengoperasian hukum sistem sebagai proses dimana
37 Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global (Bandung: Alumni, 2001).
38 Takdir,  “PERAN  BUDAYA  HUKUM  DALAM  MENCAPAI  TUJUAN  HUKUM  DI MASYARAKAT,” Maddika:  Journal  Of  Islamic  Family  Law 3,  no.  1  (2022):  47, https://doi.org/https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752.
budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan perilaku hukum seluruh anggota masyarakat. 39
Hal ini dapat menyebabkan sengketa berlanjut dan mengganggu perdamaian internasional.  Di  tengah  kesulitan  ini,  diperlukan  pengembangan  mekanisme hukum internasional yang lebih efisien untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Mekanisme-mekanisme ini harus dapat memadukan diplomasi hukum dan budaya hukum  untuk  mencapai  solusi  yang  adil  dan  berkelanjutan.  Diplomasi  hukum adalah  hubungan  antara  negara  untuk  mencapai  tujuan  hukum  melalui  cara-cara damai. 40 Ini dapat membantu negara membangun kepercayaan, mendorong diskusi, dan  menemukan  cara  yang  sama-sama  menguntungkan  untuk  menyelesaikan sengketa.
Mekanisme hukum internasional dapat menjadi lebih peka terhadap konteks sejarah dan budaya yang mendasari sengketa antar negara dengan menggabungkan budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum.  Ini  dapat  meningkatkan  peluang  untuk mencapai  penyelesaian  yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  yang  terlibat. Munculnya mekanisme hukum internasional yang memadukan budaya hukum dan diplomasi  hukum  merupakan  respons  terhadap  kebutuhan  negara  untuk membangun  perdamaian  yang  lebih  langgeng  dan  adil  di  dunia  yang  semakin kompleks dan saling terhubung. Berikut beberapa contoh  mekanisme  yang dapat digunakan:
Tabel 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Yang Menggabungkan Budaya Hukum Dan Diplomasi Hukum Antar Negara
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Deskripsi Budaya Hukum Diplomasi Hukum Negosiasi Proses komunikasi langsung antar pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Membutuhkan rasa saling menghormati dan pemahaman antar budaya hukum. Membangun kepercayaan dan kerjasama antar negara Mediasi Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral Membutuhkan mediator yang memiliki Meningkatkan komunikasi dan
39 Ndaru Satrio Derita Prapti Rahayu, Faisal, Yokotani, Rafiqa Sari, “Law Enforcement in the  Context  of  Legal  Culture  in  Society,” Law  Reform 16,  no.  2  (2020):  282, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33780.
40 RSIL, “The Concept of Legal Diplomacy,” Research Society of International Law, 2017.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Deskripsi Budaya Hukum Diplomasi Hukum untuk membantu pihak- pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. pemahaman tentang budaya hukum dan diplomasi hukum dari kedua belah pihak. kerjasama antar negara. Konsiliasi Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang imparsial untuk membantu pihak- pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan Mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki kewenangan yang lebih besar untuk membuat rekomendasi penyelesaian sengketa. Membangun kepercayaan dan kerjasama antar negara. Arbitrase Proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga yang netral dan imparsial untuk membuat keputusan yang mengikat. Membutuhkan kesepakatan antar pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbiter dan mematuhi keputusannya. Memperkuat kepastian hukum dan ketertiban internasional. Mahkamah Internasional Badan peradilan internasional yang menyelesaikan sengketa hukum antar negara Membutuhkan penerimaan yurisdiksi Mahkamah Internasional oleh kedua belah pihak. Memperkuat supremasi hukum dan norma hukum internasional

## Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah
Sebelum  membahas  tentang  peran  penting  budaya  hukum  dan  diplomasi hukum  pada  mekanisme  penyelesaian  sengketa  internasional,  penulis  akan menjelaskan perbedaan penyelesaian sengketa pada kasus perdata umum dan kasus internasional  mendasarkan  pada  budaya  hukumnya.  Pada  kasus  perdata  umum prinsip penyelesaian lebih berfokus pada pennyelesaian pragmatis dan menemukan win-win solution 41 untuk kedua belah pihak. Budaya hukumya lebih fleksibel dan
41 Win-win  solutions merupakan  tujuan  dalam  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan (ADR) adalah kedua belah pihak akan memperoleh penyelesaian yang memuaskan, tanpa ada yang merasa dirugikan.
berorientasi pada konsensus. Berbanding terbalik dengan kasus internasional, lebih berpegang teguh pada general principles 42 dan preseden 43 . Budaya hukumnya lebih formal  dan  berorientasi  pada  aturan  internasional,  Berdasarkan  tabel  2  di  atas dijelaskan bahwa budaya hukum dan diplomasi hukum memainkan peran penting dalam  semua  mekanisme  penyelesaian  sengketa  internasional.  Mekanisme penyelesaian  sengketa  internasional  yang  menggabungkan  budaya  hukum  dan diplomasi  hukum  dapat  membantu  menyelesaikan  sengketa  antar  negara  secara damai  dan  adil.  Efektivitas  mekanisme-mekanisme  ini  tergantung  pada  berbagai faktor,  seperti  kemauan  negara-negara  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan sengketa  secara  damai,  kekuatan  norma  dan  institusi  hukum  internasional,  dan sumber daya yang tersedia untuk implementasi mekanisme tersebut.
Dalam  rangka  menciptakan  mekanisme  hukum  internasional  yang  efektif untuk  mencegah  sengketa  antar  negara,  negara  membutuhkan  pendekatan  yang komprehensif  yang  menggabungkan  budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum  dari berbagai negara. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan negara dalam menyelesaikan  sengketa  antar  negara  yang  menggabungkan  budaya  hukum  dan diplomasi hukum seperti yang tersaji dalam skema berikut.
Bagan 2. Rekomendasi Pendekatan Yang Menggabungkan Budaya Hukum Dan
Diplomasi Hukum Di Negara-Negara
42 General  principles adalah  sumber  hukum  yang  berasal  dari  kaidah-kaidah  umum  yang berlaku dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab
43 Pengertian preseden menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang telah terjadi lebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh.
Memperkuat Kerangka Hukum Internasional Meningkatkan
Dialog dan Kerjasama Antar Negara Membangun Kapasitas Nasional
Memanfaatkan Teknologi Memperkuat Peran Aktor Non-Negara ( non-state subject )

## Sumber: bahan hukum sekunder, diolah
Berdasarkan  skema  1  diatas  dijelaskan  bahwa  pendekatan  yang  dapat dilakukan  negara  adalah  dengan  memperkuat  kerangka  hukum  internasional, mengembangkan instrumen hukum baru, mengembangkan instrumen hukum baru yang  secara  eksplisit  mengakui  dan  melindungi  budaya  hukum  dan  diplomasi hukum dari berbagai negara, memperkuat implementasi hukum internasional yang ada,  termasuk  dengan  memperkuat  peran  Mahkamah  Internasional  dan  Dewan Keamanan  PBB,  mempromosikan  prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang mendasar  seperti  kedaulatan  negara,  penyelesaian  sengketa  secara  damai,  dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam  rangka  implementasi  penyelesaian  sengketa  internasional  berbasis budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum,  maka  pendekatan  yang  digunakan  dengan cara  meningkatkan  dialog  dan  kerjasama  antar  negara  yaitu  dengan  membentuk forum  dialog  untuk  membahas  isu-isu  hukum  dan  budaya  yang  terkait  dengan pencegahan  sengketa.  meningkatkan  kerjasama  regional  untuk  menyelesaikan sengketa  antar  negara  secara  damai  dan  mencegah  sengketa  regional, mempromosikan  pertukaran  budaya  hukum  antara  negara-negara  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  toleransi  antar  budaya.  Pendekatan  komprehensif lainnya  dapat  dilakukan  dengan  membangun  kapasitas  nasional  dengan  cara membantu  negara-negara  mengembangkan  mekanisme  penyelesaian  sengketa nasional  yang  efektif  dan  adil,  meningkatkan  pelatihan  bagi  diplomat  dan  ahli hukum  dari  berbagai  negara  dan  meningkatkan  kesadaran  publik  tentang  hukum internasional dan peran pentingnya dalam pencegahan sengketa. Selain itu, untuk mencegah  adanya  sengketa  dalam  hukum  internasional,  peranan  hukum internasional yang memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan negara harus diperkuat. 44
Berbicara  masa  yang  akan  datang,  dalam  rangka  menyelesaikan  sengketa antar  negara  secara  damai  dan  adil  membutuhkan  mekanisme  yang mempertimbangkan  budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum  dari  berbagai  negara.
44 Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, “PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN  SENGKETA,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha 10,  no.  3 (2022): 197, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026.
Peran hukum internasional perlu memperhatikan eksistensi lembaga internasional dan  juga  subyek  non  negara  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  sengketa  antar negara. Pendekatan yang memanfaatkan teknologi dilakukan dengan mengembangkan platform  online untuk  penyelesaian  sengketa  yang  bertujuan untuk membantu negara-negara menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi antar negara dengan mendasarkan pada budaya hukum dan diplomasi hukum.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  sebagai  berikut: pertama, kompleksitas masalah budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara muncul karena faktor perbedaaan budaya hukum, kekurangan kepercayaan, ketidakseimbangan kekuatan, kurangnya sumber daya, kompleksitas sengketa antar negara,  pengaruh  politik,  peran  media  dan  peran  dari  organisasi  internasional. Diplomasi hukum dipandang sebagai produk budaya hukum, bersumbernya budaya hukum  yang  dimiliki  negara-negara  yang  terlibat  sengketa.  Pengaruh  budaya hukum juga mempengaruhi efektivitas diplomasi hukum. Diplomasi hukum dapat membentuk budaya hukum, dan ketika  negara-negara bernegosiasi dan  mencapai kesepakatan.  Kompleksitas  budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum  dalam penyelesaian  sengketa  antar  negara  membutuhkan  pemahaman  yang  mendalam budaya  hukum,  diplomasi  hukum,  dan  sistem  politik  internasional. Kedua, mekanisme  hukum  internasional  yang  menggabungkan  budaya  hukum  dan diplomasi  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  antar  negara  dilakukan  dengan menyelesaikan  sengketa  antar  negara  secara  damai  dan  adil  membutuhkan mekanisme  yang  mempertimbangkan  budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum  dari berbagai negara. Melalui Pendekatan yang efektif dengan cara memilih mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  sesuai  dengan  sifat  sengketa,  keinginan  negara  yang bersengketa,  dan  budaya  hukum  dan  diplomasi  hukum  mereka.  Negara-negara perlu  membangun kepercayaan dan kerjasama dengan cara  meningkatkan dialog, kerjasama, dan saling pengertian antar negara untuk membangun kepercayaan dan kerjasama dalam penyelesaian sengketa. Dalam penguatan kapasitas hukum maka
negara-negara  mengutamakan  menyelesaikan  sengketa  secara  damai  melalui mekanisme  hukum  nasional  dan  internasional  yang  dapat  melibatkan  aktor  non- negara  seperti  masyarakat  sipil,  organisasi  internasional,  dan  aktor  non-negara lainnya dalam upaya pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian.

## SARAN
Penelitian  ini  merekomendasikan  kepada  negara-negara  agar  dalam mengambil  tindakan  yang  mendasarkan  pada  hukum  internasional  dengan menciptakan  lembaga  baru  untuk  penyelesaian  sengketa  internasional  yang menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum merupakan langkah penting untuk membangun perdamaian dan stabilitas global. Contoh lembaga internasional yang dapat dibentuk dengan menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum diantaranya Mahkamah Penyelesaian Sengketa Internasional Antar Budaya, Pusat Mediasi  dan  Fasilitasi  Internasional  dan  Platform  Penyelesaian  Sengketa  Online. Dengan mempertimbangkan usulan-usulan di atas, masyarakat internasional dapat bekerja  sama  untuk  mengembangkan  mekanisme  yang  efektif,  adil,  dan  sensitif budaya untuk menyelesaikan sengketa antar negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Boer Mauna. Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan  Fungsi  Dalam Era Dinamika Global . Bandung: Alumni, 2001.
Dyah Octorina Susanti, A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Heywood, Andrew. Global Politics . New York: Palgrave Macmillan, 2011.
Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Research . Bandung: Alumni, 1998.
Lawrence M. Friedman. System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive . Bandung: Nusa Media, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2019.
MD. Shodiq. Budaya Hukum . Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
Natamiharja,  Rudi,  Febryani  Sabatira  Ria  Wierma  Putri,  Muhammad  Febriyan Saputra,  and  Yulius  Parlindungan  Situmorang. HUKUM  PENYELESAIAN
SENGKETA INTERNASIONAL . Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
Nita  Triana. Alternative  Dispute  Resolution:  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif Dengan  Model  Mediasi,  Arbitrase,  Negosiasi  Dan  Konsiliasi .  Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2009.
Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Jurnal:
Agussalim,  Dafri.  “Contending  Images  of  World  Politics:  Penelusuran  Kritis Terhadap  Asal-Usul  Dan  Perdebatan  Mengenai  Konsep  ‘Developing Countries.’” JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL 8, no. 1 (2019): 100. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.81148 .
Ardiansyah.  “Penyelesaian  Sengketa  Antara  Negara  Di  Wilayah  Perbatasan Melalui  International  Court  Of  Justice.”  In Prosiding  Seminar  Nasional Pengembangan  Potensi  Kelautan  Yang  Berkelanjutan  Dan  Berkeadilan  Di Kawasan  Perbatasan ,  102.  Tarakan  Timur:  Fakultas  Hukum  Universitas Borneo Tarakan, 2023. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/232-632-1-PB.pdf .

## Aziz, Muhammad Akbar Fauzan, Arlina Permanasari. “URGENSI PENERAPAN
KETENTUAN  PASAL  33  AYAT  (1)  UNITED  NATIONS  CHARTER (PIAGAM  PBB)  DALAM  PENYELESAIAN  KONFLIK  TAIWAN  DAN CHINA.” TerAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM 3, no. 2 (2021): 56. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/teraslrev.v3i2.15045 .
Brian  Egan.  “International  Law,  Legal  Diplomacy,  and  the  Counter-ISIL Campaign: Some Observations.” U.S. Naval  War College Digital  Commons
92, no. 235 (2016): 244. https://digital-commons.usnwc.edu/ils/vol92/iss1/7/ .
Derita  Prapti  Rahayu,  Faisal,  Yokotani,  Rafiqa  Sari,  Ndaru  Satrio.  “Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society.” Law Reform 16, no.
2 (2020): 282. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33780 .
Donny Ermawan. “Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah
Di  Indonesia.” Jurnal Kajian Lemhannas RI 32 (2017): 7. https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_ 32_Desember_2017.pdf .
Frank  R.  Pfetsch.  “Power  in  International  Negotiations:  Symmetry  and Asymmetry.” Négociations 16,  no.  2  (2011):  39. https://www.cairn- int.info/journal-negociations-2011-2-page-39.htm .
Helena  Kezia  Rindengan.  “KAJIAN  YURIDIS  HAK  KEKEBALAN  DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961.”
Lex Et Societatis VII, no. 2 (2019): 103. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24661 .
Kania Syafiza, Arif Arif, Jelly Leviza. “Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Eksistensi Konsul Kehormatan (Honorary Consul) Dalam Hubungan Konsuler (Studi  Kasus:  Konsul  Kehormatan Jerman Di Medan).” Sumatra  Journal  of International Law 2, no. 1 (2014): 45.
https://www.neliti.com/id/publications/14995/tinjauan-hukum-internasional- mengenai-eksistensi-konsul-kehormatan-honorary-cons .
Muh. Sudirman Sesse. “BUDAYA HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.” Jurnal Hukum Diktum 11, no. 2 (2013): 173. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.166 .

## Muhammad  Gafar  Yoedtadi.  “MEDIA  MASSA  DALAM  DIPLOMASI INTERNASIONAL
(KEBIJAKAN REDAKSI

## SURAT
KABAR BERBAHASA  INGGRIS  JP  DALAM  MEMBERITAKAN  HUBUNGAN INDONESIA – SINGAPURA).” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 2, no. 1 (2018): 404. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1710 .
Nur Wahid Muharrom, Nur Shabrina Ramadhani, Revaldo Putra Magantara, Tedy Irawan,  Najwa  Aulia,  Fathan  Akbar  Hernando,  Rani  Pajrin.  “Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses Penyelesaian Sengketa Internasional.” INNOVATIVE:  Journal  Of  Social Science  Research 4,  no.  3 (2024). https://doi.org/ttps://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11521 .
Putu  Adinda  Aneira  Adnyana  Putri.  “PERANAN  HUKUM  INTERNASIONAL
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 3 (2022): 197. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026 .

## Rahayu,  Sekar  Wiji,  and  Fajar  Sugianto.  “IMPLIKASI  KEBIJAKAN  DAN
DISKRIMINASI  PELARANGAN  EKSPOR  DAN  IMPOR  MINYAK KELAPA  SAWIT  DAN  BIJIH  NIKEL  TERHADAP  PEREKONOMIAN INDONESIA.” DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum 16,  no.  2  (2020):  226. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63919531/combinepdf20200714-6913- 1mmq7e4-libre.pdf?1594745397=&response-content- disposition=inline%3B+filename%3DDiH_Jurnal_Ilmu_Hukum_Volume_1 6_Nomor_2.pdf&Expires=1719066178&Signature=Duywz6NnH04AUV1W GlXENes-j4BayQe .
Syafruddin Makmur. “Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural.” SALAM:
Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 2, no. 2 (2015): 386.
https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387 .

## Takdir. “PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM
DI  MASYARAKAT.” Maddika:  Journal  Of  Islamic  Family  Law 3,  no.  1
(2022): 47. https://doi.org/https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752 .
Wasis  Susetio,  Zulfikar,  Anatomi  Muliawan.  “Pelanggaran  Hukum  Internasional Dalam  Perang  Rusia-Ukraina.” Lex  Jurnalica 20,  no.  1  (2023):  82. https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i1 .

## Website:
Admin. “Pengantar Diplomasi Hukum.” Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
2024. https://hukum.uma.ac.id/2024/04/09/pengantar-diplomasi-hukum/ .
B.K.S.A.P.  “Hafisz  Tohir:  Diplomasi  Budaya  Pererat  Hubungan  Antar  Negara.”
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46087/t/Hafisz+Tohir%3A+Diplomasi +Budaya+Pererat+Hubungan+Antar+Negara . Erlina F. Santika. “Indonesia Pegang Skor Pengaruh Diplomasi Tertinggi Di Asia Tenggara 2023,” 2023. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/indonesia-pegang- skor-pengaruh-diplomasi-tertinggi-di-asia-tenggara-2023 . Iba Nurkasihani. “KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI
MASYARAKAT.”  Bagian  Hukum  Setda  Kabupaten  Tanah  Laut,  2018. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum- sejak-dini-bagi-masyarakat . Indonesia,  ABC.  “Indonesia  Punya  Kinerja  Terbaik  Dalam  Hal  Pengaruh Diplomatik, Tapi Lemah Secara Militer,” 2023. https://www.tempo.co/abc/8263/indonesia-punya-kinerja-terbaik-dalam-hal- pengaruh-diplomatik-tapi-lemah-secara-militer .
Jamal  Aziz.  “The  Concept  of  Legal  Diplomacy.”  RSIL  (Research  Society  of International  Law),  2017. https://rsilpak.org/2017/the-concept-of-legal- diplomacy/ .
Kementerian  Luar  Negeri  RI.  “Daftar  Kerja  Sama  Multilateral  Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB).” Kementerian Luar Negeri RI, 2019.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan- bangsa-bangsa-pbb .
M.  Alvi  Syahrin.  “Penyelesaian  Sengketa  Transaksi  Bisnis  Internasional  Yang
Menggunakan E-Commerce.” Universitas Sriwijaya, 2011. https://www.researchgate.net/profile/M- Syahrin/publication/330534336_Penyelesaian_Sengketa_Transaksi_Bisnis_I
nternasional_yang_Menggunakan_E- Commerce/links/5c46cfe3458515a4c7377ce2/Penyelesaian-Sengketa- Transaksi-Bisnis-Internasional-yang-Menggunakan-E-Co .
Maulida.  “Manfaat  APEC  Di  Bidang  Politik,  Jarang  Diketahui!”  iainbukittinggi,
2024. https://iainbukittinggi.ac.id/uraikan-manfaat-apec-di-bidang-politik/ .
RSIL. “The Concept of Legal Diplomacy.” Research Society of International Law,
2017.
UMY.  “Tujuan  Diplomasi  Adalah  Untuk  Ciptakan  Perdamaian  Dunia.”  UMY, 2015. https://www.umy.ac.id/tujuan-diplomasi-adalah-untuk-ciptakan-
perdamaian-dunia .
Willa  Wahyuni.  “Penyelesaian  Sengketa  Internasional  Secara  Diplomatik.” Hukumonline.com,
2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-internasional- secara-diplomatik-lt62317c3c9c7f9/ .