## DETOKSIFIKASI RISYWAH MELALUI SISTEM
EKONOMI ISLAM

## St. Samsuduha
Universitas Muslim Indonesia, Makassar, samsuduha1967@gmail.com
Tulisan  ini  mengulas  tentang  detoksifikasi  risywah  melalui  sisitem  ekonomi  Islam. Ekonomi  Indonesia  yang  mengalami  pasang-surut  salah  satunya  dipengaruhi  oleh perilaku  pejabat  negara  yang  masih  menganut  budaya  risywah  dalam  pengelolaan negara. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus suap yang mengemuka pada Desember 2019 ini. Secara sepesifik ulasan dalam tulisan ini meliputi; 1) Hakikat Risywah, 2) Dalil Al-Qur’an  tentang  Risywah,  3)  Praktik  Risywah  di  Indonesia,  dan  4)  Detoksifikasi Risywah  melalui  Sistem Ekonomi  Islam. Hasil  kajian  menunjukkan  risywah  merupakan masalah sistemik yang dapat melemahkan sistem ekonomi. Praktiknya berorientasi pada pemberian janji, uang, penyalahgunaan kewenangan yang memuluskan yang batil. Dalam Islam hal semacam ini sangat dilarang. Dengan demikian, sisitem ekonomi Islam dapat menjadi  solusi  alternatif  pengelolaan  ekonomi  secara  ketat  dan  tidak  memberikat toleransi pada praktik-praktik risywah.
Kata Kunci: Risywah, Ekonomi Islam

## A. Pendahuluan
Ekonomi merupakan salah satu sistem terpenting bagi suatu bangsa dan negara. Hal inilah yang menjadikan ekonomi sebagai indikator utama dari sistem lainnya seperti sistem politik, kesehatan,  pendidikan,  maupun  sistem  sosial  budaya.  Saat  ini  ekonomilah  yang  menjadi penentu  karena  menyuplai  daya  bagi  sisitem  lainnya  dalam  tubuh  eksisitensi  suatu  bangsa. Bahkan  pasca  perang  dunia  kedua,  motif  persaingan  antara  negara-negara  di  dunia  lebih bermuara pada motif ekonomi melalui pengendalian sumberdaya alam.
Saat  ini  kondisi  perekonomian  Indonesia  dalam  terpaan  masalah  kesehatan  global pandemik  Covid-19.  Banyak  peridiksi  yang  mengemuka  bahwa  banyak  negara  akan  kolaps secara  ekonomi  menghadapi  wabah  yang  mulai  menyebar  di  akhir  tahun  2019  ini.  Banyak negara  diperidiksi  mengalami  resisi  ekonomi,  mata  uang  rupiah  yang  pasang  surut  bersaing dengan harga mata uang dolar, masalah politik identitas, masalah korupsi dan risywah turut menjadi masalah secara internal yang melemahkan sistem ekonomi Insonesia belakangan ini.
Santoso, dkk (2019) mengemukakan setidaknya ada enam masalah ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2019 meliputi; Pertama, tren konsumsi rumah tangga menurun, melalui data
BPS  pada  kuarta  ketiga  tahun  2019  hanya  tercatat  5,01%  (yoy),  pada  kuartal  sebelumnya tercatat 5,17% (yoy); Kedua, andil ekspor bersih terhadap pertumbuhan menurun; Ketiga, daya saing  Indonesia  menurun,  berdasarkan  data World  Economic  Forum  (WEF) tentang  Indeks Daya  Saing  Global  Competitiveness  Index  (GCI)  menunjukkan  bahwa  posisi  Indonesia menurun di tahun 2019. Angka penurunannya mencapai lima peringkat pada posisi sebelumnya ke-45 menyusut ke posisi ke-50.
Keempat, dana desa bermasalah. Hal ini bertumpu pada dugaan adanya desa fiktif yang dapat dipastikan bermuara pada korupsi pada tingkat bawah; Kelima, rendahnya literasi yang tanpa  perlindungan  dari  pemerintah,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  laporan  Yayasan  Lembaga Konsumen  Indonesia  (YLKI)  melaporkan  aduan  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  digital memiliki masalah dalam tiga tahun terakhir. Keenam, masalah penerimaan pajak yang ternyata jauh dari target.
Masalah ekonomi tidak selesai sampai pada beberapa poin tersebut saja, faktor dinamika politik  dan  pemerintahan  juga  mengkhawatirkan  karena  mengalami  kerawanan  yang  dapat merapuhkan sistem ekonomi nasional. Banyak pakar mengkhatirkan hal ini, termasuk masalah pelik  seperti  korupsi  dan  suap (risywah) yang  mengemuka  melalui  operasi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa minggu terakhir.
Keberhasilan  KPK  menjaring  operasi  penangkapan  Menteri  KKP  dan  Menteri  Sosial karena  kasus risywah terbilang  mencengangkan  karena  melemahkan  sistem  pemerintahan Indonesia sebagai pengendali utama masalah ekonomi nasional. Selain itu, riswah atau suap juga dapat memberikan dampak pemicu biaya tinggi yang dapat membebani pelaku ekonomi nasional. Hal ini juga dapat merusak siklus investasi yang pada perkembangannya berdampak pada  semrawutnya  pengelolaan  ekonomi  negara.  Faktanya,  kasus  tersebut  diaktori  oleh petinggi  di  dalam  lingkungan  pemerintahan.  Sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  masalah ekonomi  Indonesia  salah  satunya  dibebani  oleh  moralitas  pejabat  negara  yang  masih  suka menerimah risywah .
Dinamika  tersebut  merupakan  fenomena  yang  miris  lebih  disebabkan  karena  pejabat negara tidak memiliki pegangan konseptual pengelolaan ekonomi yang ketat. Kecenderungan
kiblat  pengelolaan  ekonomi  ke  Barat  cenderung  memberikan  peluang  bagi  pejabat  hanya mengejar  keuntungan  duniawi  saja,  sehingga  potensial  terjadi risywah untuk  memuluskan pelbagai kepentingan yang berujung pada korupsi. Dalam pandangan penulis, konsep ekonomi Islam dapat menjadi solusi alternatif yang dapat memperketat sisitem perekonomian Indonesia.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis tertarik melakukan kajian dengan judul, “Detoksifikasi Risywah melalui Sistem Ekonomi Islam.”

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pendahuluan di atas, rumusan masalah penulisan ini adalah “Bagaimanakah deskripsi risywah dan detoksifikasinya melalui sistem ekonomi Islam?”

## C. Pembahasan
1. Hakikat Risywah
Risywah secara  sederhana  dapat  dipahami  sebagai  suap  atau  suatu tindakan  pemberian uang  dan  barang  atau  dalam  bentuk  lainnya.  Yunus  (2007)  menjelaskan  bahwa  istilah  ini berasan dari bahasa Arab yaitu riswah atau risya yang artinya memasang tali atau mengambil hati.  Selanjutnya  disebut  pula  istilah rasya,  yarsyu,  rasywan yang  berarti  memberikan  uang sogokan. Ditinjau  dari  segi  makna terminologisnya,  telah  banyak  tokoh  pemikir  Islam  yang mendefinisikan istilah riswah diantaranya diuraikan sebagai berikut.
Al-Qardhawi  (1996)  mengemukakan  bahwa risywah yaitu  pemberian  uang  kepada penguasa atau pegawai untuk memberikan hukuman tertentu yang menguntungkan.
Al-Jurjani  (Dahlan,  1996)  menjelaskan risywah sebagai  pemberian  kepada  seseorang dengan  tujuan  untuk  membatalkan  sesuatu  yang  benar  atau  dengan  tujuan  membenarkan kebatilan. Risywah dalam  istilah  Indonesia  disebut  suap.  Dalam  UU  Nomor  11 tahun  1980, suap  didefenisikan  sebagai  suatu  tindakan  memberikan  suatu  janji  pada  seseorang  sebagai bujukan  agar  orang  tersebut  berbuat  sesuatu  dalam  tugasnya  yang  berlawanan  dengan kewenangan dan kewajiban berkaitan dengan kepentingan umum.
Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi’ul  Akhir  1421  H/  25-29  Juli  2000 M  dan  membahas  tentang  Suap  (Risywah)  Korupsi (Ghulul)  dan  Hadiah  kepada  Pejabat,  mendefenisikan risywah sebagai  bentuk  pemberian
seseorang  pada  pejabat  atau  orang  lain.  Pemberian  ini  diberikan  dengan  maksud  untuk meluluskan perbuatan batil atau perbuatan yang tidak dibenarkan syaria’ah. Tujuan pemberian ini pula dimaksudkan untuk membatilkan yang hak atau dengan makna lain memutarbalikkan kebenaran yang sesuai dengan syariah.
Muhsin  (2001)  menguraikan  penjelasan  berkaitan  dengan risywah atau  suap  sebagai berikut.
Pertama, suap sebagai pemberian dengan tujuan merealisasikan kepentingan pemberi suap  menggunakan  usaha  yang  tidak  sesuai  aturan.  Menurutnya,  hukumnya  haram  bagi penerima  maupun  yang  memberikan  suap.  Konteks  pemberian  ini  jika  untuk mempertahankan  hak  pemberi  yang  berada  di  pihak  benar,  maka  keharamannya  hanya berlaku untuk yang menerima.
Kedua, suap sebagai pemberian dengan syarat diberikan pertolongan. Dijelaskannya bahwa  konteks  pemberian  ini  bisa  dalam  bentuk  uang,  barang  dan  jasa  dengan  tujuan mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
Ketiga, suap  sebagai  pemberian  setelah  mendapatkan  pertolongan  sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
Keempat, suap  yang  diberikan  dengan  maksud  mengeksploitasi  kebenaran  menjadi batil, begitu pula sebaliknya. Praktik semacam ini dimaksudkan agar si pemberi ditolong meskipun apa yang diinginkan bertentangan dengan nilai-nilai syara’.
Kelima, suap  sebagai  pemberian  untuk  menjatuhkan  hukuman  secara  batil  dengan tujuan  pemberi  suap  mendapatkan  pertolongan  hukum  dari  masalah  atau  untuk mendapatkan kedudukan yang tidak layak baginya. Hal semacam ini dapat ditemukan dalam pelbagai proses hukum maupun suap jabatan dan lain sebagainya.
Keenam, suap  sebagai  suatu  pemberian  kepada  hakim  atau  yang  lainnya  untuk mendapatkan  kepastian  hukum  sesuai  keinginan  pemberi  suap  berupa  harta  atau  barang yang bermanfaat bagi penerima suap sehingga keinginan pemberi suap terwujud secara hak maupun batil.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa risywah merupakan suap berupa pemberian uang atau bentuk harta yang lain kepada penerima untuk memuluskan kepentingan  si  pemberi risywah (suap).  Tindakan  ini  merupakan  perilaku  yang  batil  dan bertentangan  dengan  nilai-nilai  kebenaran  dan syara’. Dalam  praktik  birokrasi  banyak ditemukan risywah untuk  memuluskan  berbagai  kepentingan  yang  tidak  sesuai  dengan kewenangan.  Orientasi risywah selalu  bermuatan  untuk  kepentingan  memperkaya  diri  atau untuk  mendapatkan  kedudukan  jabatan  tertentu  yang  merusak  tatanan  moralitas  dan  sistem ideal penyelenggaraan negara.
Muhsin (2001) mengemukakan beberapa unsur risywah yang meliputi; a) unsur penerima yaitu  orang  yang  menerima  suap  dari  orang  berupa  uang  maupun  jasa  lainnya  yang  tidak dibenarkan oleh syara’; b) pemberi yakni orang yang memberikan hartanya atau dalam bentuk jasa  untuk  mecapai  apa  yang  diinginkan;  dan c) materi  suapan atau  dalam  bentuk  uang  dan harta yang menjadi pemberian sebagai imbalan dalam praktik risywah.
Risywah merupakan anomali yang memiliki bahaya laten bagi suatu sistem perekonomian Indonesia.  Tindakan  semacam  ini  tentunya  akan  mempengaruhi  sistem  ekonomi  yang diharapkan  terbangun  dengan  prinsip-prinsip  ideal,  adil  dan  bermartabat.  Untuk  itu, masyarakat Indonesia diharpkan memahami pelbagai karakteristik risywah yang dapat diknelai melalui unsur-unsur dan bentukya.

## 2. Dalil Al-Quran Tentang Risywah
Dalil berkaitan dengan risywah dapat ditelusurui di dalam Al-Qur’an. Hal ini dapat disimak pada ayat sebagai berikut.
ا َ لَو اا ا بامُكَنۡيَبامُك َلََٰوۡمَأاْآوُلُكۡأَت ا ل طَٰ َب ۡلٱ اا اا َ لَ إا ٓاَه باْاوُلۡدُتَو ا م اكَُّ ۡ لۡٱ ا اا لََٰوۡم َ أا ۡن  مااٗقي ر َفاْاوُلُكۡأَ لِ ا  ساالنٱ ااا ب ا مۡث ۡ لۡٱ اا اۡمُتن َ أَو اَنوُمَلۡعَت ١٨٨ ا ا
Terjemahnya:
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian  daripada  harta  benda  orang  lain  itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah (2): 188)
Ayat tersebut di atas memiliki sebab diturunkannya. Dalam Muktashar Ibnu Katsir (2011) dijelaskan bahwa dikisahkan Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut berkaitan dengan seseorang yang memiliki  beban  hutang,  namun  tidak  ada  bukti  atas  dirinya.  Kemudian  orang  tersebut mengingkari  hutangnya  dan  mengajukan  gugatan  kepada  hakim  (Nabi  Muhammad).  Orang tersebut  secara  sadar  terhadap  hutangnya  maupun  tahu  bahwa  sedang  melakukan  dosa  dan memakan harta yang haram. Ayat yang lainnya yang menjadi rujukan dalil masalah risywah dapat disimak pada ayat sebagai berikut.
اَنوُعَٰ امَس ا اۡح ُّسل لا َنوُلَٰ اك َ أا  ب ذ َكۡل ل اَفا َكوُءٓاَجان إَفاِۚ ت مُكۡحٱ ا
انَلَفاۡمُهۡنَعا ۡض رۡعُتانوَإِاۡۖۡمُهۡنَعا ۡض رۡع َ أاۡو َ أاۡمُهَنۡيَب ا ۡي َشاَكوُّ ُضَُي اٗ ا اَفا َتۡمَكَحاۡنوَإِاۡۖا مُكۡحٱ ا ا بامُهَنۡيَب اِۚ ط ۡس ق ۡلٱ ا اان إ اَاللّٱ ا ا ُّب  ُيُ اَي ط سۡقُم ۡ لٱ ا ٤٢ ا ا
Terjemahnya:
Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang  haram.  Jika  mereka  (orang  Yahudi)  datang  kepadamu  (untuk  meminta  putusan), maka  putuskanlah  (perkara  itu)  diantara  mereka,  atau  berpalinglah  dari  mereka;  jika kamu  berpaling  dari  mereka  maka  mereka  tidak  akan  memberi  mudharat  kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil (QS. Al-Maidah (5): 42)
Ayat tersebut menunjukkan risywah dengan meminta putusan yang dilakukan oleh orang- orang  Yahudi.  Hal  ini  merupakan  kebiasaan  dalam  peradilan  dan  memutuskan  keputusan- keputusan palsu. Al-Thabari (2009) menjelaskan bahwa Allah Swt mendeskripsikan karakter orang  Yahudi  yang  selalu  menebar  fitnah,  memercayai  berita  kebohongan.  Tidak hanya itu, orang  Yahudi  juga  sangat  suka  mengubah  hukum-hukum  Allah.  Mereka  juga  sangat  suka menerima risywah atau suap.
Dalil  selanjutnya  berkaitan  dengan  Nabi  Sulaiman.  Ayat  ini  memberikan  refleksi mendalam bagi umat untuk mengambil hikmah dalam kehidupan ini. Adapun dalilnya dapat disimak pada kutipan ayat sebagai berikut.
ا نوَإِ ا اُع جۡرَياَم باُُۢةَر ظاَنَفاٖةاي دَه بام هۡ َلَ إاٌةَل سۡرُم اَنوُلَسۡرُم ۡ لٱ ا ٣٥ ا اامَلَف ا اَقا َنَٰ َمۡيَلُساَءٓاَج ا نَٰىَتاَءا ٓاَمَفاٖلاَم با نَنوُّد مُتَأا َل اَۦا اُاللّٱ ا اَنوُحَرۡفَتاۡمُك تاي دَه بامُتن َ أا ۡلَباِۚمُكَٰىَتاَءا ٓاام  ماٞ ۡيَۡخ ٣٦ ا ا
Terjemahnya:
Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu, maka tatkala  utusan  itu  sampai  kepada  Sulaiman,  Sulaiman  berkata:  "Apakah  (patut)  kamu menolong  aku  dengan  harta?  maka  apa  yang  diberikan  Allah  kepadaku  lebih  baik
daripada  apa  yang  diberikan-Nya  kepadamu;  tetapi  kamu  merasa  bangga  dengan hadiahmu (QS. Al-Naml (27): 35 – 36)
Al-Qurthubi (2008) menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas mengisahkan ketika burung Hud-Hud Nabi Sulaiman terbang ke  negeri Saba’ (saat ini adalah negeri Yaman). Negeri Sabah dipimpin seorang ratu penyembah matahari. Ratu tersebut ialah Ratu Balqis. Nabi Sulaiman kemudian menyurati Ratu Balqis berisi ajakan untuk menyembah Allah Swt, jika tidak maka Nabi Sulaiman akan mengirim pasukan yang banyak, dengan ancaman negeri Ratu Balqis akan dihancurkan dan dibinasakan. Ratu Balqis tidak kehabisan akal, dia kemudian membawakan hadiah berharga yang sangat bernilai yang dibawakan oleh utusan dan para prajuritnya.
Peristiwa tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir (Al-Rifa’I, 2000) menjelaskan bahwa terdapat dua  alasan  bagi  Ratu  Balqis  berusaha  memberikan  hadiah  kepada  Nabi  Sulaiman  tersebut. Pertama, dengan hadiah yang diberikan tersebut menjadi tanda kesetiaan kepada kerajaan yang lebih kuat, tujuannya tentu agar Ratu Balqis dan kerajaannya terhindar dari invasi pasukan Nabi Sulaiman. Kedua, kemewahan hadiah yang dibawakan merupakan ujian bagi Nabi Sulaiman, apakah akan diterima seperti halnya raja yang lain pada masa itu yang suka menerima hadiah.
Berdasarkan beberapa dalil yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa risywah atau  suap  telah  berlangsung  lama  dalam  peradaban  umat  manusia.  Penggunaannya berkaitan  dengan  upaya  memengaruhi  kebijakan  tertentu,  termasuk  untuk  mendapatkan keuntungan. Risywah juga  dinarasikan  sebagai  bentuk  cobaan  bagi  para  Nabi  pemimpin serdahulu seperti Nabi Sulaiman. Dengan demikian, maka risywah akan selalu menyertai umat manusia pada setiap zaman dan sejarah yang berbeda. Saat ini, di Indonesia sedang gempar- gemparnya  penangkapan  beberapa  menteri  yang  terlibat  praktik risywah .  Faktanya  saat  ini, bentuk risywah berorientasi  pada  upaya  menggadaikan  kewenangan  dan  upaya  untuk memperkaya diri sendiri yang bertentangan nilai syara’ dan Undang-Undang yang berlaku.

## 3. Praktik Risywah di Indonesia
Risywah pada  masa  kini  menjadi  tontonan  terbuka  yang  sangat  mencederai  nilai-nilai syariat Islam. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi umat Islam terbesar dunia belum menjadi penyelenggara sistem pemerintahan, politik secara bersih dari praktif risywah. Terlebih lagi di bidang ekonomi, sistem ekonomi Indonesia dikendalikan oleh pemilik modal
besar  maupun  pejabat  yang  menyalahgunakan  kewenangan  untuk  memperkaya  diri  dan kelompok.  Cara  mereka  memperkaya  diri  salah  satunya  melalui risywah untuk  memperoleh keuntungan ekonomis dan politik.
Setiap  tahunnya  masyarakat  Indonesia  diberikan  kejutan-kejutan  pemberitaan  besar berkaitan dengan operasi tangkap tangan kasus suap oleh KPK.  Penulisan ini mencukupkan ulasan  kasus  selama  2019-2020,  misalnya,  pada  tahun  2019  KPK  berhasil  menetapkan  tiga tersangka  kasus risywah (suap)  seleksi  jabatan  di  Kementerian  Agama  Tahun  2018/2019.
Pemberi  suap  berusaha  mempengaruhi  hasil  seleksi  jabatan  pimpinan  tinggi  yakni  posisi Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Gresik  dan  Kepala  Kantor  Agama  Provinsi Jawa Timur.
Ristianti (2019) juga melaporkan bahwa  advokat Arif Fitriawan dan Martin P. Silitonga divonis  oleh  Majelis  hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  karena  suap.  Dalam  laporan berita dimuat bahwa menurut majelis hakim pemberi suap (Arif dan Martin) menyerahkan uang Rp. 150 juta dan 47.000 dollar Singapura kepada Iswahyu Widodo. Tujuan suap ini berkaitan dengan gugatan pembatalan perjanjian akuisisi CV. Citra Lampia Mandiri dan PT. Asia Pasific Mining Resources.
Akhir  tahun  2020  ini  masyarakat  Indonesia  dikejutkan  dengan  dua  kasus  besar  yang menggemparkan  di  tengah  kepanikan  masyarakat  menghadapi  wabah  virus  Covid-19.  Dua kasus  yang  berkaitan  dengan risywah ini  ialah  kasus  Edi  Prabowo  (Menteri  Kelautan  dan Perikanan) dan kasus Juliari Batubara (menteri Sosial). Keduanya ditangkap karena menerima risywah (suap) di kementerian masing-masing. Situasi ini sangat memprihatinkan dan tentunya sangat kontrakdiktif dengan upaya pemerintah yang menggaungkan wujudkan pemerintahan yang bersih.
Dilihat dari motifnya, dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus tersbut mencirikan risywah yaitu;  a)  suap  untuk  memengaruhi  kebijakan  hasil  seleksi  jabatan  tertentu  di  lingkungan penyelennggaraan negara; b) suap  untuk mempengaruhi proses hukum di pengadilan berkaitan dengan  sengketa  hukum;  dan  3)  suap  untuk  memperoleh  keuntungan  material  untuk
memperkaya diri. Semuanya bermuara pada motif akses sumberdaya dan ekonomi yang lebih besar.
Satu-satunya  kasus  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  ekonomi  Indonesia  adalah  kasus pada  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  yang  berkaitan  dengan  masalah  ekspor  benih lobster. Kasus ini terbilang fantastik karena melibatkan seorang menteri dan pihak lainnya yang memberikan risywah. Tentunya  semua  jenis  kasus  berdampak  negatif  pada  wajah perekonomian  Indonesia. Risywah apapun  bentuk  dan  motifnya  tetaplah  merugan  negara secara ekonomi, politik dan martabat di mata dunia.

## 4. Detoksifikasi Risywah melalui Sistem Ekonomi Islam
Kasus-kasus risywah yang telah diuraikan di atas juga menyingkap bahwa pengelolaan bidang hukum, politik dan ekonomi di Indonesia sangat devisit moralitas. Semua tata kelola sistem bernegara, terutama ekonomi dan bisnis berkiblat ke Barat menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan kapitalistik. Pejabat-pejabat di Indonesia kehilangan pegangan moralitasnya jika sudah memiliki kekuasaan dan akses sumber daya ekonomi yang lebih besar lagi. Masalah tersebut dapat didetoksifikasi menggunakan sistem ekonomi Islam.
Tampaknya penyelenggara negara ini belum menemukan keyakinan terhadap penerapan sistem  syariah  Islam  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  tidak  hanya  orang  Barat  yang  phobia terhadap sistem bercorak Islam, pejabatn yang memeluk agama Islam sendiri pun barangkali phobia karena harus berbenturan dengan asumsi-asumsi nasionalitas. Jika sistem syariah Islam dianggap tidak besa diterapkan secara permanen sebagai sisitem hukum, politik dan ekonomi Indonesia namun bisa dinternalisasi melalui individu pemeluk teguh keyakinan agama Islam.
Risywah jelas  memberikan  dampak  kerugan  besar  terhadap  perekonomian  negara. Anomali ini dapat dipahami sebagai riak-riak penggiring kasus korupsi dan lain sebagainya. Merusak sistem yang seharusnya berjalan ideal. Praktik suap selalu berujung pada pemiskinan dan ketidakadilan sosial. Suap menjadi wajah buruk setiap rezim dan sangat membahayakan negara. Sistem syariah Islam dapat diajukan sebagai konsep yang memberikan solusi karena tentunya  sisitem  syariah  Islam  sangatlah  komplit,  salah  satunya  di  bidang  ekonomi  syariah Islam.
Chapra (Nasution, dkk, 2006) mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang  dapat  membantu  usaha  perwujudan  kebahagiaan  umat  manusi.  Upaya  perwujudan  ini, menurutnya,  dilakukan  melalui  setiap  alokasi  dan  pendistribusian  sumberdaya  terbatas  dalam koridor yang berpedoman pada ajaran Islam. Proses ini dijelaskan berlangsung tanpa memberikan kebebasan  individu  atau  yang  disebut  dengan  tanpa  perilaku  makro  ekonomi.  Hal  ini  juga berlangsung secara berkesinambungan dan tentunya penuh keseimbangan lingkungan.
Perspektif Capra tersebut di atas dapat diperkuat dengan beberapa prinsip sistem ekonomi Islam yang dikemukakan Metwally (Arifin, 2003), sebagaimana dapat penulis jelaskan berikut.
1) Ekonomi  Islam  membagi  jenis  sumber  daya  yang  diposisikan  secara  sadar  sebagai sesuatu  yang  hanya  bersifat  sebagai  titipan  Allah  Swt.  Sehingga  manusia  harus menggunakannya  secara  optimal  dan  tentunya  efisien.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan manusia itu sendiri. Hal fundamental pada gagasan ini ialah bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawakan di akhirat kelak.
2) Sistem Islam mengakui hak kepemilikan individu dengan batasan tertentu. Pengakuan ini  meliputi  juga  masalah  kepemilikan  alat  produksi  dan  aspek  faktor  produksi.  Hal pertama  dibatasi  oleh  kepentingan  masyarakat  dan  yang  kedua  berkaitan  dengan produksi tentunya Islam menolak berbagai pendapatan yang diperoleh dengan cara-cara tidak sah, apalagi motifnya untuk menghancukan masyarakat.
3) Ekonomi Islam digerakkan oleh kerja sama. Baik pembeli, penjual, penerima upah dan sebagainya haruslah berpegang teguh pada tuntunan Allah Swt yang tercantum di dalam Al-Qur’an.
4) Dalam  sistem  ekonomi  Islam,  setiap  pemilik  kekayaan  atau  pemilik  modal  harus berperan sebagai pemodal yang produktif untuk meningkatkan produksi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5) Kepemilikan  masyarakat  sangat  dijamin  dalam  Islam.  Prinsip  ini  berdasarkan penggunaan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai sunnah Rasulullah Saw.
6) Seorang  muslim  diharuskan  memiliki  taqwa  kepada  Allah  dan  hari  akhirat  kelak, sehingga  Islam  sangat  mencela  keuntungan  ekonomi  secara  berlebihan  dalam  artian ketamakan, menentang perdagangan yang tidak jujur, ketidakadilan dan semua bentuk diskriminasi.
7) Sistem Islam mengharuskan (wajib) seorang muslim yang memiliki kekayaan tertentu membayar zakat yang kemudian menjadi instrumen penting pendistribusian sebagian kekayaan  dtersebut  kepada  orang  miskin  dan  penerima  lainnya  yang  sangat membutuhkan. Sebagaimana pendapat ulama bahwa zakat dikenakan sebesar 2,5% bagi kekayaan  yang  produktif  yang meliputi  uang  kas,  emas,  perak,  deposit,  dan  permata serta pendapat bersih transaksi, termasuk sepuluh persen pendapatan bersi investasi.
8) Poin  terakhir  yang  paling  mendasar  dalam  sistem  Islam  ini  ialah  bahwa  riba  sangat dilarang  dalam  Islam.  Al-Quran  sudah  secara  tegas  memperingatkan  tentang  bahaya bunga ini sebagai berikut.
اَهُّي َ أَٰٓ َي اا اَني ا لَّٱ اا ااْاوُلُك ۡ أَتا َ لاْاوُنَماَء اْآَٰوَب  رلٱ اا اَواۡۖٗةَفَعَٰ َضُّمااٗفَٰ َع ۡض َ أ اْاوُقاتٱ اا اَ اللّٱ اا اَنوُح لۡفُتاۡمُكالَعَل ا ١٣٠
Terjemahnya;
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat  keberuntungan  (QS.  Al- Imran (3): 130)
Pembayaran bunga termasuk riba untuk semua jenis pinjaman, baik pinjaman dari teman, pinjaman dari perusahaan perorangan, maupun pinjaman pemerintaha atau lembaga lainnya.
Penjelasan  tersebut  menunjukkan  bahwa  sistem  ekonomi  Islam  memang  memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari sisitem ekonomi lainnya di dunia ini. Sejalan dengan hal ini  Rahman  (1995)  mengemukakan  bahwa  sisitem  ekonomi  Islam  secara  mendasar  berbeda dengan  sisitem  ekonomi  kapitalis maupun  ekonomi  sosialis.  Dlebih  lanjut  dijelaskan  bahwa sistem ini memiliki kebaikan pada kedua sisitem tersebut (sistem kapitalis dan sosialis), namun bebas dari kelemahan-kelemahan kedua sistem tersebut.
Lebih lanjut penjelasannya menyentuh posisi individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tertata  sehingga  saling  menopang  melalui  pengutamaan  kerjasama  yang  menghindari persaingan dan permusuhan antarindividu. Untuk tujuan kerjsama relasi individu inilah sistem
ekonomi Islam tidak saja memberikan kemudahan bagi individu secara ekonomis dan sosial.
Sisitem  ini  pula  memberikan  pendidikan  moralitas  serta  pelatihan  yang  membuat  setiap individu bertanggungjawab bagi yang lain untuk mencapai keinginan bersama, setidaknyanya usaha untuk hidup.
Penjelasan  tersebut  merupakan  konsep  ideal  bagi  detoksifikasi  untuk  menyembuhkan penyakit risywah yang saat ini menggerogoti sisitem ekonomi bangsa ini. Nasution, dkk (2006) mengemukakan  tujuan  hakiki  dari  sisitem  ekonomi  Islam  yaitu  membawa  kepada  konsep kejayaan (al-falah) di dunia maupun di akhirat kelak.  Ekonomi sekuler praktiknya cenderung untuk  pemenuhan  kepuasan  duniawi  saja,  sedangkan  ekonomi  Islam  secara  prinsipil mendudukkan manusia pada posisi khalifah di muka bumi sehingga semua jenis sumberdaya di muka bumi dikelola secara baik untuk kepentingan manusia secara adil.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut. Risywah merupakan  suap  berupa  pemberian  uang  atau  bentuk  harta  yang  lain  kepada penerima untuk memuluskan kepentingan si pemberi risywah (suap). Tindakan ini merupakan perilaku yang batil dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan syara’. Praktik risywah memuat  berbagai  motif  kepentingan  untuk  keuntungan  tertentu  serta  dapat  berujuang  pada tindakang penyelewengan dan korupsi.
Amasalah risywah merupakan anomali yang selalu menjadi masalah dalam kehidupan umat manusi,  hal  terbukti  bahwa  Al-Alqur’an  telah  menyebutkan  hal  ini  sudah  sejak  lama.  Dalil yang mendeskripsikan risywah dapat disimak pada QS. Al-Baqarah (2): 188), QS.Al-Maidah (5): 42) dan QS. Al-Naml (27): 35 – 36). Penggambaran Al-Quran ini penting disimak sebagai jalan hikmah atas berbagai kasus suap yang saat ini mengemuka di Indonesia.
Sebagai  solusi  detoksifikasi  atas  masalah risywah ini,  maka  penulis  optimis atas  konsep sisitem ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi praktik ekonomi yang bersih. Sistem ekonomi Islam  dapat  menjadi  jalan  tengah  untuk  lebih  memperketat  praktik  pengelolaan  ekonomi nasional yang lebih bermartabat dan bersih dari risywah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qardhawi,  Yusuf.  1996. Halal  dan  Haram  dalam  Islam ,  alih  bahasa  oleh  Mu’ammal Hamidi. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Al  Qurtubi,  Syaikh  Imam.  2008. Tafsir  al-Qurthubi, terj.  Muhyiddin  Masridha,  Jakarta: Pustaka Azzam.
al-Rifa’i, Muhammad Nasib. 2000. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terj, Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani.
al-Ṭhabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir. 2009. Jilid ke-7. Jakarta: Pustaka Azzam.
Arifin, Zainul. 2003. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah . Jakarta: Alvabet.
Dahlan, Abdul. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: Intermasa.
Muhsin, Abdullah bin Abd. 2001. Suap dalam Pandangan Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
MUI.  2000.  Risywah  (Suap),  Ghulul  (Korupsi)  dan  Hadiah  Kepada  Pejabat.  Hasil  putusan Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M.
Nasution dkk, Mustafa Edwin. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam , Jakarta: Kencana. Rahman,  Afzalur.  1995. Doktrin  Ekonomi  Islam, terj.  Soerojo  dan  Nastangin,  Jilid  Ī.
Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Ristianto. Christoforus. 2019. "Kasus Suap Hakim, Advokat Divonis 3 Tahun dan 10 Bulan,
Pengusaha Divonis 3 Tahun dan 6 Bulan" Berita, diakses di https://nasional.kompas.com.
Santoso, dkk. 2019. Ini 6 masalah ekonomi Indonesia di sepanjang 2019. Berita. Diakses dari https://nasional.kontan.co.id pada tanggal 5 Desember 2020.
Siaran Pers KPK. 2019. “KPK Tetapkan Tiga Tersangka dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama.” Diakses di https://www.kpk.go.id pada tanggal 5 Desember 2020.
Syakir,  Syaikh  Ahmad.  2011. Muktashar  Tafsir  Ibnu  Katsir ,  jilid  I.  Jakarta:  Darus  Sunnah Press.
Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor: 11 TAHUN 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Dokumen. Diakses di google.com.
Yunus, Mahmud. 2007. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.