## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) BULUSARI KECAMATAN
KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020
Himawan Pradipta, Achmad, Siti Rohmah
dipta.ibrahimy@gmail.com , amamat75@gmail.com, rohmah234@gmail.com

## Abstrak
The village government has a strategic role in national development. The success of the village government in realizing the program will have an indirect impact on the central government program. One of the supporting factors that influence the implementation of village government programs, namely the financial management of the Village Budget. So  to  ensure  the  implementation  of  public  services,  the  government  issues  regulations and  laws  governing  the  management  of  these  village  funds.  This  is  aimed  at  realizing good village governance.
The  Bulusari  village  government  is  one  of  the  villages  that  has  implemented good  financial  management.  The  management  of  the  Bulusari  Village  Budget  consists of  planning,  implementation,  administration,  reporting,  and  accountability  activities  in accordance  with  the  provisions  stipulated  in  the  Regulation  of  the  Minister  of  Home Affairs.  In  addition,  the  management  of  the  Bulusari  APBDesa  has  implemented  the principles of transparency and public accountability

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  Desa  memiliki  peran  strategis  bagi  pembangunan  nasional.  Agar roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal, maka diterbitkan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa (V. Wiratna Sujarweni, 2015). Apabila pembangunan desa berjalan secara maksimal, maka tujuan pemerintahan pusat untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun keadilan akan dapat terwujud dengan baik (V. Wiratna Sujarweni, 2015).
Dalam  tata  kelola  keuangan,  pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  nomor  113  tahun  2014,  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Di  dalam  Permendagri  ini  tercakup  beberapa  prosedur  pengelolaan  keuangan  desa, mulai  dari  perencanaan,  penatausahaan,  pelaksanaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban, pembinaan, serta pengawasannya. Permendagri tersebut juga ditegaskan, keuangan desa harus  dikelola  berdasar  asas  transparansi,  akuntabel,  partisipatif  dan  dilakukan  dengan tertib dan disiplin anggaran (Sabeni, Arifin, Dkk, 2001).
Selain  bersumber  dari  hasil  usaha  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  setiap desa  mendapat  pendanaan  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN),  yang ditransfer melalui Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota (APBD). Pendanaan dimaksudkan untuk membiayai  proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa  (Peraturan  Negeri  Dalam  Negeri  No.113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa, 02.). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa,  bahwa  pengalokasian  dana  desa  di  setiap  kabupaten  atau  kota  dihitung berdasarkan  alokasi  dasar  dana  yang  dihitung  berdasarkan  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten atau kota (Firman Sujadi, 2019). Selanjutnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes)    ditetapkan  oleh  Bupati.  Sedangkan  tata  cara  dan  pungutan  objek pendapatan  dan  belanja  desa  ditetapkan  bersama  antara  Kepala  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, 2019).
Badan  Permusyawaran  Desa  (BPD)  merupakan  lembaga  yang  memiliki  garis koordinasi  secara  struktural  dengan  pemerintah  desa.  Tujuan  adanya  BPD  untuk mewakili  masyarakat  dan memiliki beberapa fungsi,  salah satunya adalah memberikan pengawasan  kepada  perangkat  desa,  agar  yang  sudah  diprogramkan  pemerintah  dapat tercapai secara efektif dan efisien (Deri, 2017).
Dalam  Permendagri  nomor  113  tahun  2014  disebutkan  bahwa  keuangan  desa harus  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparansi,  akuntabilitas,  partisipatif,  serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin,  yang  sejalan  dengan  prinsip Good  Governance (tata  kelola  pemerintahan  yang  baik)  (Khodafi,  Dkk,  2013).  Dengan  adanya  tuntutan akuntabilitas  dan  transparansi,  maka  pencatatan  transaksi-transaksi  dan  pelaporan kinerja  keuangan  pemerintah  desa  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Bulusari adalah salah satu desa dalam wilayah kecamatan Kalipuro Banyuwangi. Sebagaimana  desa  lainn,  pemeritah  desa  Bulusari  juga  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  layanan  publik  kepada  masyarakat,  melaksanakan  pembinaan, pemberdayaan  kemasyarakatan,  dan  pengembangan  pembangunan  infrastruktur  desa. Akan  tetapi,  secara  sekilas,  infrastruktur  yang  dimiliki  desa  masih  banyak  yang  perlu diperbaiki,  kegiatan  pemberdayaan  kesehatan  dan  ekonomi  belum  maksimal,  kurang
transparan  dalam  pengelolaan  keuangannya,  dan  terlambat  dalam  pembuatan  laporan keuangan.  Keterlibatan  masyarakat  Bulusari  dalam  pengelolaan  keuangan  operasional desa  masih  belum  melahirkan  sistem  kontrol.  Masyarakat  tidak  banyak  mengetahui bagaimana operasional keuangan desa, digunakan untuk apa saja, dan pembangunan apa saja yang sedang dilakukan juga belum terlihat secara fisik (Wawancara dengan Kepala Desa , 17 Juni 2020).
Dari  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  secara  lebih mendalam, bagaimana mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  Bulusari  Kalipuro  Banyuwangi?  dan  apakah  pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Bulusari  Kalipuro  sudah  menerapkan  prinsip transparansi dan akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014?

## KAJIAN TEORI

## A. Konsep Transparansi
Transparansi  berkaitan  erat  dengan  keterbukaan  pemerintah  desa  kepada masyarakat  mengenai  kebijakan  atau  program  yang  ditetapkan  dalam  rangka pembangunan  desa.  Transparansi  adalah  sebuah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta  hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan pemberian informasi secara terbuka dan jujur kepada  masyarakat,  dengan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui  secara  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pengelolaan  sumber  daya yang dipercayakan kepada pemerintah, dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (V. Wiratna Sujarweni, 2015).
Transparansi  dapat  diartikan  dengan  pengelolaan  keuangan  secara  terbuka. Aparat desa harus menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyakakat  agar tidak  menimbulkan  kecurigaan.  Keterbukaan  akan  meningkatkat  kepercayaan  dan penghormatan  masyarakat  kepada  aparat  desa.  Transparansi  merupakan  prinsip keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapat akses  informasi  seluas-luasnya  tentang  keuangan  yang  dikelola  desa.  Akan  tetapi, dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi,  golongan  dan rahasia negara (Khodafi, Dkk, 2013).
Diantara  manfaat  dari  penerapan  prinsip  transparansi  yaitu  dapat  mencegah terjadinya  korupsi,  lebih  mudah  untuk  mengidentifikasi  kelemahan  dan  kekuatan kebijakan,  meningkatkan  akuntanbilitas  sehingga  masyarakat  akan  lebih  mampu mengukur kinerja pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam memutuskan kebijakan tertentu (Andrianto, Nico, 2007). Ahirnya transparansi  dapat  menjadi  instrument  penting  untuk  menyelamatkan  uang  rakyat dari korupsi (Andrianto, Nico, 2007).
Implementasi transparansi dapat dilihat dari indikator berikut:
1. Adanya  mekanisme  yang  menjamin  sistem  keterbukaan  dan  standarisasi  dari semua proses-proses pelayanan publik;
2. Mekanisme  yang  menfasilitasi  pertanyaan-pertanyaan  publik  tentang  berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses dalam sektor publik;
3. Mekanisme yang menfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan  tindakan  aparat  publik  didalam  kegiatan  melayani  (Mahudi, 2010).

## B. Konsep Akuntabilitas
Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai keadaan untuk bertanggung jawab (M. Dahlan  Al-Barry).  Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan  semua  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya. Akuntabilitas  merupakan  konsep  yang  lebih  luas  dari stewardship.  Stewardship mengacu  pada  pengelolaan  atas  suatu  aktivitas  secara  ekonomis  dan  efisien  tanpa dibebani  kewajiban  untuk  melaporkan.  Akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2018).
Azas  akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban  pejabat  kepada  masyarakat yang memberi kewenangan untuk mengurusi kepentingannya (Khodafi, Dkk, 2013). Dalam  prinsip  akuntabilitas  harus  ada  komitmen  pimpinan  dan  staf  instansi  untuk melakukan pelaksanaan misi agar akuntabel, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan,  serta  jujur,  objektif,  transparan,  dan inovatif sebagai katalisator perubahan.
Tujuan  adanya  akuntabilitas  ini  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintahan desa terhadap tugas yang dibebankan, guna peningkatan nilai dan kualitas pelayanan
masyarakat.  Dimana  pengelolaan  keuangan  desa  harus  dilakukan  berdasarkan  tata kelola pemerintahan  yang baik.  Sehingga hal  ini  penting  untuk  diperhatikan dalam rangka terwujudnya Good Governance (Hendri Sandi Putra, 2017).
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) Akuntabilitas vertikal ( vertical  accountability ),  yakni  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  dana  kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat; dan (2) Akutabilitas horizontal ( horizontal accountability ), yakni pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2018)
Akuntabilitas  organisasi  publik  terdiri  atas  4  dimensi  yang  harus  dipenuhi, yaitu:  akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum,  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas program,  dan  akuntabilitas  kebijakan.  Akuntabilitas  kejujuran  ( accountability  for probity )  terkait  dengan  penghindaran  penyalahgunaan  jabatan  ( abuse  of  power ). Sedang  akuntabilitas  hukum  ( legal  accountability )  terkait  dengan  jaminan  adanya kepatuhan terhadap hukum  dan peraturan lain  yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
Akuntabiltas  proses  terkait  dengan  apakah  prosedur  yang  digunakan  dalam melakukan  tugas  sudah  cukup  baik,  kecukupan  sistem  informasi  akuntansi,  sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas program  terkait  erat  dengan  pertimbangan  apakah  tujuam  yang  ditetapkan  dapat dicapai  atau  tidak,  apakah  telah  mempertimbangkan  alternatif  program  lain  yang memberikan  hasil  lebih  optimal  dengan  biaya  yang  minimal.  Akuntabilitas kebijakan  terkait  dengan  pertangugungjawaban  pemerintah,  baik  pusat  maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 2018).
Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 ditegaskan, bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara transparansi, akuntabel, partisipatif serta  tertib  anggaran.  Untuk  mendukung  keterbukaan  penyampaian  informasi kepada  masyarakat  secara  jelas,  perlu  adanya  pemasangan  papan  informasi  yang berkaitan  dengan  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  (Badan  Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Jakarta, 2015).

## C. Penganggaran
Anggaran  merupakan  estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai.  Penganggaran adalah  proses  mempersiapkan  anggaran.  Pada  sektor  swasta,  anggaran  merupakan bagian dari rahasia perusahaan  yang tertutup untuk publik. Tetapi sebaliknya, pada sektor  publik  anggaran  justru  harus  diinformasikan  kepada  publik  untuk  dikritik, didiskusikan,  dan  diberi  masukan.  Anggaran  sektor  publik  merupakan  instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program  yang dibiyai dengan uang publik (Mardiasmo, 2018).
Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang  diukur  dalam  satuan  moneter  dan  satuan  ukuran  yang  lain,  yang  mencakup jangka  waktu  satu  tahun.  Anggaran  juga  sering  disebut  dengan  rencana  keuangan. Penganggaran  merupakan  sebuah  komitmen  resmi  dari  manajemen  terkait  dengan harapan  terkait  pendapatan,  biaya,  dan  beragam  transaksi  keuangan  dalam  jangka waktu  tertentu  di  masa  mendatang.  Tahap  penganggaran  menjadi  sangat  penting, karena anggaran  yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja, maka dapat menggagalkan perencanaan yang sudah tersusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi terciptanya tujuan organisasi.
Aspek-aspek  yang  harus  tercakup  dalam  anggaran  sektor  publik  meliputi aspek  perencanaan,  pengendalian,  dan  akuntabilitas  publik.  Adapun  tujuan  dari anggaran  yaitu  untuk:  (1)  menyatakan  harapan/sasaran  secara  jelas  dan  formal, sehingga dapat menghindari kerancuan dan memberikan arah yang hendak dicapai; (2)  mengkomunikasikan  harapan  manajemen  kepada  pihak-pihak  terkait  sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan; dan (3) mengoordinasikan cara/metode  yang  akan  ditempuh  dalam  rangka  memaksimalkan  sebuah  sumber daya.

## D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014, Rencana Penyusunan Jangka Menengah  Desa  (RPJMDesa)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa) merupakan  dasar  dalam  penyusunan  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa (RAPBDesa). Tahap penyusunan RAPBDesa sebagai berikut:
1. Penyusunan RPJMDesa untuk jangka waktu 6 tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah kepala desa dilantik.
2. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang  merupakan  penjabaran  dari  RPJMDesa,  dengan  berdasarkan  pada  hasil musyawarah  rencana  pembangunana  desa.  Penyusunan  RKPDesa  diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
3. Sekretaris  desa  menyusun  rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa berdasarkan pada RKPDesa tahun berjalan, kemudian menyampaikan rancangan peraturan tersebut kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.
4. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD  untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama.  Rancangan  peraturan  tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
5. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh  kepala  desa  kepada  bupati/walikota  melalui  camat,  paling  lambat  3  hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
6. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari  kerja  sejak  diterimanya  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu tersebut, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
7. Dalam  hal  bupati  menyatakan  hasil  evaluasi  bahwa  rancangan  peraturan  desa tentang  APBDesa  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  umum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  maka  kepala  desa  bersama  BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja.
8. Apabila  hasil  evaluasi  tidak  ditindaklanjuti  oleh  kepala  desa  dan  BPD,  dan kepala  desa  tetap  menetapkan  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa menjadi  peraturan  desa,  bupati/walikota  dapat  membatalkan  peraturan  yang dimaksud  dan  sekaligus  menyatakan  berlakunya  pagu  APBDesa  anggaran sebelumnya melalui peraturan bupati/walikota .

## PEMBAHASAN
A. Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan APBDesa Bulusari Banyuwangi
Tahap pertama yang dilakukan pemerintah desa Bulusari dalam pengelolaan APBDesa yaitu membentuk Tim Penyusunan RKPDesa. Pembentukan tim ini sesuai amanah Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Perda Kabupaten Banyuwangi No 10 tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, yang mewajibkan penyusunan RKPDesa melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.
Salah satu tujuan pembentukan Tim tersebut, agar pelaksanaan musyawarah perencanaan  pembangunan  lebih  terarah,  maka  tim  dapat  mempelajari  RKPDesa tahun  sebelumnya,  program-program  yang  berjalan  maupun  yang  tidak  berjalan, serta pagu indikatif desa. Adapun mekanisme pengelolaan APBDesa Bulusari secara keseluruhan terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
1. Perencanaan
Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  perencanaaan  penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa.  Pada  tahap  perencanaan  ini,  dilakukan  evaluasi  dan  penyusunan program pemerintah desa Bulusari melalui forum Musdus (Musyawarah Dusun), Musdes (Musyawarah Desa), dan Musrembangdes. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan Good Governance .
2. Pelaksanaan
Dalam  pelaksanaan  APBDesa  Bulusari,  seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran desa  yang dilakukan dengan menggunakan Rekening Kas Desa (RKD).  Hal  ini sesuai  dengan  ketentuan  Permendagri  No.  20  tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  dilakukan  oleh  Kaur.  Keuangan  sebagai  pelaksana fungsi  kebendaharaan  yang  mencatat  pengeluaran  dan  penerimaan  dalam  buku kas umum. Dalam penatausahaan transaksi keuangam, pemerintah desa Bulusari disamping  menggunakan Microsoft  Excel ,  juga  menggunakan  aplikasi EVB ( E- Village Budgeting ). Tujuannya agar lebih mudah melakukan pencatatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Pelaporan
Dalam setiap tahunnya, pelaporan APBDesa Bulusari disampaikan kepada BPD dan  masyarakat.  Selanjutnya  laporan  APBDesa  disampaikan  oleh  Kepala  Desa kepada Bupati melalui camat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Pertanggungjawaban
Selain  disampaikan  kepada  BPD,  masyarakat,  dan  Bupati,  Laporan  APBDesa Bulusasi  juga  dipublikasikan  melalui  papan  pengumuman  yang  ada  di  kantor balai desa, belum menggunakan website  atau media lainnya.  Namun  demikian, hal  ini  tetap  sesuai  dengan  ketentuan  Permendagri  No.  20  tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
B. Penerapan  Prinsip  Transparansi  dan  Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan APBDesa Bulusari Tahun 2020
1. Transparansi Pengelolaan APBDesa Bulusari.
Transparansi  merupakan  prinsip  untuk  menjamin  kebebasan  bagi  setiap anggota  masyarakat  agar  dapat  memperoleh  informasi  seluas-luasnya  tentang penyelenggaraan  pemerintahan.  Transparansi  yang  dijalankan  pemerintah  desa Bulusari  dalam  bentuk  keterlibatan  BPD  dan  perwakilan  masyarakat  dalam penyusunan  dan  pelaporan  APBDesa,  yakni  melalui  penyelenggaraan  Musdus, Musdes, dan Musrembangdes. Dalam forum tersebut, setiap peserta rapat diberi
keleluasaan  untuk  mengevaluasi,  mengkritisi,  dan  menyampaikan  pertanyaan klarifikasi  terhadap  program  desa  yang  akan  dan  sudah  dilaksanakan.  Laporan APBDesa, mencakup kegiatan dan penggunaan dana, disampaikan kepada BPD, masyarakat, dan Bupati, serta dipublikasikan melalui papan informasi yang ada di kantor Balai Desa Bulusari.
2. Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa Bulusari.
Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur pemerintah desa untuk bertindak  sebagai  penanggungjawab  atas  segala  tindakan  dan  kebijakan  yang ditetapkan kepada masyarakat dan lembaga  yang berkepentingan. Akuntabilitas yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Bulusari meliputi:
a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum
Akuntabilitas hukum yang ditunjukkan oleh pemerintah desa Bulusari dalam kepatuhan  terhadap  mekanisme  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan,  seperti  dalam  penyusunan  dan  pelaporan  RAPBDesa,  serta kepatuhan untuk melakukan pembayaran pajak.
b. Akuntabilitas Proses
Dalam  hal  akuntabilitas  proses,  pemerintah  desa  Bulusari  melaksanakan setiap  tahap  yang  sudah  diatur  dalam  Permendagri  dan  Perda  Kabupaten, mulai  dari  perencanaan  sampai  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban APBDesa, termasuk dalam pencairan keuangan dan penata-usahaan transaksi dalam sebuah aplikasi keuangan yang tersedia.
c. Akuntabilitas Program
Setiap  program  yang  dicanangkan  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa Bulusari  dilaporkan  secara  lengkap  dalam  Laporan  APBDesa  2020.  Dalam penyusunan  program,  pemerintah  desa  juga  memperhatikan  setiap  aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam forum perencanaan, serta mengandung tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan masyarakat.
d. Akuntabilitas kebijakan
Dalam  menetapkan  kebijakan  dan  peraturan,  pemerintah  desa  melibatkan dan meminta persetujuan BPD dan Bupati. Sehingga bisa dinyatakan bahwa
kebijakan  yang  diterapkan  merupakan  hasil  kesepakatan  bersama  antara pemerintah desa dan masyarakat.

## KESIMPULAN
1. Pengelolaan APBDesa Bulusari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan  yang  berlaku,  didalamnya  mencakup  kegiatan  perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan APBDesa Bulusari tahun 2020 telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas,  baik  dari  sisi  akuntabilitas  hukum,  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto, Nico. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government.
Malang: Banyumedia Publishing.
Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Jakarta, 2015. (n.d.).
Deri.  (2017).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam  Pengawasan Pengelolaan  APBDesa  Di  Desa  Senambah  Kecamatan  Muara  Bengkal Kabupaten Kutai Timur. E-Journal Ilmu Pemerintahan .
Firman Sujadi.  (2019). Keuangan Desa  Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 . Jakarta: Bee Media Pustaka .
Hendri  Sandi  Putra.  (2017).  Tata  Kelola  Pemerintah  Desa  Dalam  Mewujudkan  Good
Governance  Di  Desa  Kalibelo  Kabupaten  Kediri. Jurnal  Politik  Muda ,  110- 119.
Icuk  Rangga  Bawono  dan  Erwin  Setyadi.  (2019). Panduan  Penggunaan  Dan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: PT Grasindo.
Khodafi, Dkk. (2013). Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press.
M. Dahlan Al-Barry. (n.d.). Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola.
Mahudi. (2010). Manajemen Keuangan. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. (2018). Akuntabilitas Sektor Publik. Yogyakarta: PT Andi.
(n.d.). Peraturan  Negeri  Dalam  Negeri  No.113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa, 02.
Sabeni, Arifin, Dkk. (2001). Pokok-pokok Akuntansi Pemerintah. Yogyakarta: BPFE. V. Wiratna Sujarweni. (2015). Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.