## REKLAMASI TAMBANG YANG  BERKEADILAN DAN MENYEJAHTERAKAN
Priyaji Agung Pambudi 1*) , Suyud Warno Utomo 1) , Soemarno Witoro Soelarno 1) , Noverita Dian Takarina 1,2)
1) Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia
2) Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia *E-mail: priyajiagungpambudi@gmail.com

## ABSTRAK
Industri tambang memiliki kontribusi penting bagi perekonomian dan pertumbuhan wilayah, namun juga memiliki risiko gangguan lingkungan sehingga diwajibkan melakukan reklamasi. Diperlukan strategi khusus agar keberhasilan reklamasi dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dan  organisme  lain.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  reklamasi tambang  berkeadilan  dan  mensejahterakan  yang  dapat  diterapkan  oleh  setiap  perusahaan  tambang.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi sosial, pemberian kuesioner, wawancara mendalam, dan literatur review.  Reklamasi  yang  dilakukan  PT.  X  terdiri  atas  program  persiapan,  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengelolaan kawasan reklamasi. Pada tahap persiapan PT. X melakukan konsultasi publik untuk mendengarkan saran, pendapat, dan tanggapan  masyarakat  lokal  terutama  pemilik  lahan  yang  disewa.  PT.  X  menerapkan  prinsip  partisipatif-akomodatif. Strategi ini mengedepankan mekanisme bottom-up yakni masyarakat lokal pemilik lahan memberikan saran kepada PT. X terkait dengan jenis dan pelaksanaan reklamasi dan PT. X melakukan verifikasi serta kajian cermat dan mendalam untuk teknis pelaksanaannya. Reklamasi perlu dikelola dengan memberikan zona enclave yang berperan sebagai sentra perlindungan lingkungan tambang. Luasan zona enclave idealnya ditentukan berdasarkan pertimbangan luas IUP, tipologi ekosistem, kenakeragaman, kemerataan, dan persebaran flora fauna, serta emisi karbon total. Reklamasi berkeadilan dan mensejahterakan dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan dan alokasi ruang yang layak bagi komponen abiotik dan biotik termasuk sumber penghidupan bagi masyarakat lokal.
Kata Kunci: lingkungan, masyarakat lokal, reklamasi, tambang.

## ABSTRACT
The  mining  industry  has  an  important  contribution  to  the  economy  and  regional  growth,  but  it  also  has  the  risk  of environmental disturbance, so it is required to carry out reclamation. A special strategy is needed for the success of reclamation can improve the quality of life of the community and other organisms. The purpose of this research is to examine successful mining reclamation methods that can be implemented. This study uses a qualitative approach through social  observation,  questionnaires,  in-depth  interviews,  and  a  literature  review.  Reclamation  by  PT.  X  consists  of programs for the preparation, planning, implementation and management of reclamation areas. At the preparation stage PT. X conducts public consultations to listen to suggestions, opinions and responses from local communities, especially land owners who are rent. PT. X applies the participatory-accommodative principle. This strategy puts forward a bottom- up  mechanism,  namely  the  local  landowners  provide  advice  to  PT.  X  related  to  the  type  and  implementation  of reclamation  and  PT.  X  conducts  verification  as  well  as  careful  and  in-depth  studies  of  technical  implementation. Reclamation needs to be managed by providing an enclave zone that acts as a center for mining environmental protection. The area of the enclave zone should ideally be determined based on consideration of the area of the IUP, ecosystem typology, diversity, evenness and distribution of flora and fauna, as well as total carbon emissions. Just and prosperous reclamation is carried out by considering the existence and proper allocation of space for abiotic and biotic components including sources of livelihood for local communities.
Keywords: environment; local community, mining; reclamation.

## I. PENDAHULUAN
Reklamasi dan pascatambang adalah kegiatan yang diwajibkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Reklamasi lahan  pascatambang  diperlukan  untuk  mewujdukan  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan.  Secara  mendasar kegiatan reklamasi mencakup 3 tahapan, yaitu: (1) menata lanskap, (2) memulihkan kondisi ekologi, san (3) memperbaiki kondisi lingkungan. Pemanfaatan lahan pascatambang melalui kegiatan reklamasi mencakup kegiatan perbaikan tingkat kesuburan  tanah  dan  perbaikan  kualitas  air  pada  danau  ( void )  bekas  tambang  (Irsan et  al., 2016).  Perbaikan  lahan pascatambang harus dilakukan dengan komitmen tinggi mengingat besarnya kerusakan yang terjadi.
Pertambangan batubara baik permukaan maupun bawah permukaan menyebabkan kerusakan pada flora, fauna, gangguan fungsi hidrologi, dan tanah (Nugroho & Yassir, 2017). Jika tidak dilakukan upaya perbaikan, maka lahan pascatambang akan menjadi lahan tidur yang sangat labil dan memicu timbulnya bencana, misalnya banjir dan tanah longsor (Azim et al., 2014).  Oleh  karena  itu,  rehabilitasi  menjadi  keharusan  untuk  dilakukan  karena  tanah  bekas  tambang  mengalami degradasi antara lain, sifat fisik, kimia, dan biologi (Oktorina, 2018). Degradasi fisik tanah berkaitan dengan gangguan struktur tanah menjadi lebih gembur dan menurunnya porositas tanah, minimnya unsur hara dan bahan organik (Sari & Buchori, 2015). Defisit unsur kimia tanah berkaitan dengan tingkat kemasaman tanah (pH) yang menurun, hilangnya unsur hara makro dan mikro esensial, dan akumulasi unsur mineral beracun.
Oleh  karena  itu,  lahan  pascatambang  diajurkan  direklamasi  secara  tepat  dan  optimal  (Nugroho  &  Yassir,  2017). Reklamasi dan pascatambang bertujaun untuk mengembalikan manfat kawasan sesuai dengan fungsinya terutama fungsi ekologi (Woodbury et al., 2020). Pemahaman kondisi ekologi sangat penting dalam proses rehabilitasi bekas tambang, karena  reklamasi  diharapkan  menghasilkan  kondisi  ekologi  yang  sama  atau  setidaknya  menyerupai  dengan  kondisi sebelumnya (Oktorina, 2018). Kunci keberhasilan reklamasi dan pascatambang sangat bergantung pada kondisi ekologi kawasan.  Terkait  dengan  hal  ini  ilmu  ekologi  dapat  dikedepankan  untuk  menjelaskan  karakteristik  dasar  lahan pascatambang dan kehidupan yang ada di dalamnya (Sudarmadji & Hartati, 2013). Melalui penguasaan ilmu tersebut, upaya reklamasi yang dilakukan dapat mencapai target yang diinginkan, sehingga kondisi lingkungan dapat dipulihkan dan mengurangi potensi bencana yang ada.
Proses  reklamasi  dan  pascatambang  telah  banyak  dilakukan  oleh  perusahaan  tambang  di  Indonesia,  tidak  terkecuali tambang batubara. Meskipun telah banyak tambang batubara yang melakukan reklamasi dan pascatambang tetapi persepsi masyarakat  awam  terhadap  tambang  batubara  secara  umum  masih  cenderung  negatif.  Ternyata  citra  buruk  yang ditinggalkan beberapa perusahaan tambang justru lebih mudah melekat dibandingkan citra baik keberhasilan reklamasi, pascatambang, dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang di Indonesia. Oleh karenanya, perlu ada upaya lebih demi memperbaiki citra perusahaan tambang di Indonesia, khususnya batubara.
Sejatinya pemerintah telah memperketat aspek pengelolaan lingkungan pertambangan. Hal yang paling paling banyak disoal di bidang pertambangan adalah lubang tambang ( void ), pemerintah juga telah mengatur aspek ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Aturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri  ESDM  Nomor  26  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan  Kaidah  Pertambangan  yang  Baik.  Selain  itu,  juga  telah diterbitkan Diantara beberapa aturan yang lebih rinci terdapat pada Keputusan Menteri ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik. Setiap perusahaan tambang harus melakukan reklamasi untuk mengelola air asam tambang, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengelolaan limbah, menjaga stabilitas lereng, penataan  lanskap,  dan  pengelolaan  sumber  air  permukaan  sebagai  langkap  strategis  pascatambang  untuk  menata  dan memulihkan  kondisi  ekosistem.  Menurut  Pambudi et  al .  (2022)  perusahaan  tambang  sudah  seharusnya  melakukan reklamasi dan pascatambang dengan penuh komitmen sebagai bentuk tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya alam yang telah dilakukan. Pambudi et al . (2023) menyampaikan bahwa reklamasi dan pascatambang tidak hanya dilakukan untuk  memenuhi  tanggungjawab  pada  pemerintah,  namun  juga  harus  bertanggungjawab  pada  masyarakat  lokal  dan ekosistem  setempat.  Bentuk  tanggungjawab  tersebut  ialah  melakukan  reklamasi  dan  pascatambang  berorientasi  pada perbaikan  fungsi  lingkungan,  optimalisasi  sumber  penghidupan  masyarakat  lokal,  dan  melibatkan  masyarakat  untuk berpartisipasi  di  dalamnya.  Oleh  karenanya  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  reklamasi  tambang  yang berkeadilan dan mensejahterakan.

## II. METODE
Penelitian dilakukan di PT. X yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi sosial, pemberian kuesioner kepada 205 responden di wilayah lingkar satu tambang yang tersebar di 5 desa, wawancara mendalam kepada 31 informan termasuk 6 pekerja dan 3 pimpinan PT. X, 2 orang representasi institusi pemerintah, dan telaah literatur. Di dalam proses observasi sosial peneliti bertindak sebagai pengamat dengan cara tinggal dan hidup bersama dengan masyarakat lokal, ikut di dalam aktivitas keseharian, berolahraga bersama, dan berbaur di berbagai warung kopi di lokasi penelitian guna mendapatkan data sealamiah mungkin. Pada proses observasi sosial peneliti bertindak dengan cara semi detektif.
Data yang diperoleh di lapangan diolah dengan cara tabulasi dan diperkaya dengan data sekunder yang diolah dengan metode analisis isi ( content analysis ). Selanjutnya seluruh data baik primer maupun sekunder dianalisis secara deskriptif eksploratif.  Teknik  ini  dipilih  untuk  menggambarkan  kondisi  di  lapangan  terutama  berkaitan  dengan  perspektif masyarakat  lokal  dan  komitmen  PT.  X.  Pada  upaya  reklamasi.  Analisis  deskriptif  eksploratif  sangat  relevan  untuk menjelaskan kondisi sosial yang ada di lokasi tambang dan komunitas sosial di kawasan sekitarnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Reklamasi  tambang  yang  dilakukan  PT.  X  dapat  dikategorikan  pada  3  tahapan  yakni  perencanaan,  persiapan,  dan penerapan. Ketiga tahapan ini dibahas secara rinci pada sub bab berikut.

## 3.1.   Perencanaan Reklamasi
PT. X merencanakan reklamasi sejak saat mendapatkan mandat untuk mengelola potensi bahan tambang batubara yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau. PT. X selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau memiliki komitmen menjadi  perusahaan  tambang  percontohan  dalam  hal  pengelolaan  lingkungan.  Terlebih  perusahaan  ini  adalah  milik daerah, sehingga secara moral tanggungjawab untuk mengelola lingkungan lebih besar. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pimpinan PT. X didapatkan informasi bahwa reklamasi yang direncanakan adalah berbasis pada upaya pemeliharaan  lingkungan  dan  menjaga  fungsinya  sebagai  penyangga  kehidupan  baik  bagi  masyarakat  maupun  bagi makhluk hidup lainnya. Adapun rincian pelaksanaan reklamasi dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Bobot Persentase Pada Tahapan Perencanaan Reklamasi Jenis kegiatan Bobot persentase (%) Mempersiapkan reklamasi 10 Menyusun rencana reklamasi 15 Konsultasi publik 20 Verifikasi rencana dan hasil konsultasi 10 Telaah cermat dan mendalam pelaksanaan reklamasi 15 Mobilisasi alat dan material 30 Jumlah 100
Sumber: data primer penelitian, 2021
Tabel 1 menunjukkan bahwa PT. X merencanakan reklamasi dengan runtut dan komprehensif dengan cara melibatkan stakeholder di sekitar lokasi penambangan. Terdapat enam tahap pada perencanaan reklamasi PT. X dan masing-masing memiliki bobot persentase beragam sesuai tingkat prioritas yang ditetapkan. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa PT. X memiliki  perhatian  khusus  pada  konsultasi  publik  dengan  bobot  persentase  perencanaan  mencapai  20%.  Hal  ini mempertegas bahwa PT. X sangat menghargai keberadaan masyarakat lokal selaku pemilik kawasan yang telah lama tinggal  dan  mencari  sumber  penghidupan  di  kawasan  ini,  sehingga  saran,  pendapat,  dan  tanggapan  (SPT)  pada  saat konsultasi publik benar-benar diperhatikan sebagai bagian utuh dari perencanaan reklamasi. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Soelarno (2022) yang menyatakan bahwa reklamasi tambang harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Peran masyarakat penting karena memiliki pemahaman lansekap secara komprehensif dan selanjutnya masyarakat lokal menjadi pihak yang akan tetap berada di lokasi tersebut. Menurut Pambudi et al . (2022) masyarakat lokal menjadi subjek yang akan menerima konsekuensi dari reklamasi yang dilakukan, jika  reklamasi  dilakukan  dengan  baik  maka  masyarakat  akan  menerima  manfaat  positif,  namun  jika  reklamasi  tidak dilakukan dengan baik tentu masyarakat lokal yang akan menanggung dampak negatifnya. Oleh karena itu perencanaan reklamasi memiliki peran sangat penting dan menjadi dasar persiapan reklamasi.

## 3.2.   Persiapan Reklamasi
Reklamasi yang dilakukan oleh PT. X berlangsung secara bertahap dan menurut informasi dari pimpinan akan dimulai dilaksanakan pada awal tahun 2022. Reklamasi dilakukan sesuai dengan cara pada umumnya yakni mengembalikan top- soil yang selama ini masih disimpan secara aman. Setelah top-soil dikembalikan lalu dilakukan penanaman sesuai dengan kesepakatan bersama yakni menggunakan tanaman kelapa sawit. Adapun teknis pelaksanaannya PT. X bersama dengan kontraktor melakukan penanaman kelapa sawit dengan jarak tanam 8 meter x 8 meter dan perawatan dilakukan selama 6 bulan  pertama.  Setelah  proses  6  bulan  pertama  dilalui  lahan  tersebut  dikembalikan  kepada  pemiliknya  dan  hak pengelolaan sepenuhnya menjadi kewenangan pemilik lahan. Hal ini sesuai Linanda & Mukti (2017) perusahaan tambang pada  saat  telah  menyelesaikan  tahap  operasinya  wajib  melakukan  kegiatan  reklamasi  dan  pascatambang  yang  harus melibatkan masyarakat lokal.
Selama  proses  6  bulan  berlangsung  apabila  ada  bibit  kelapa  sawit  mati,  maka  PT.  X  dan  kontraktor  memiliki tanggungjawab  untuk  mengganti  bibitnya.  Proses  selama  6  bulan  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  PT.  X  dan kontraktor tetapi masyarakat pemilik lahan sudah mulai dilibatkan terutama untuk memantau pertumbuhan bibit kelapa sawit. Pada tahap ini kedua belah pihak saling berkolaborasi untuk mewujudkan reklamasi yang baik dan sesuai dengan
peruntukan lahannya sebagaimana Amanah UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta mengikuti pedoman peraturan teknis lainnya. Pembagian peran yang disepakati PT. X dengan masyarakat lokal cukup baik, hanya saja perlu komitmen untuk implementasinya. Hal ini penting karena pada umumnya antara program dengan implementasi sering dijumpai inkonsistensi sebagaimana hasil penelitian Rinaldi et al . (2016) perusahaan secara umum memilih mengeluarkan biaya seminimal mungkin untuk melakukan reklamasi karena mereka menganggap sebagai biaya keluaran, bukan sebagai investasi dan alat pemasaran.

## 3.3.   Penerapan Reklamasi
Strategi  reklamasi  yang  diterapkan  oleh  PT.  X  berbasis  partisipatif-akomodatif.  Strategi  ini  mengedepankan  prinsip bottom-up yakni masyarakat lokal pemilik lahan memberikan saran kepada PT. X terkait dengan jenis dan pelaksanaan reklamasi.  Saran,  pendapat,  dan  tanggapan  masyarakat  disampaikan  melalui  konsultasi  publik.  Masyarakat  yang dilibatkan pada konsultasi publik adalah pemilik lahan yang disewa oleh PT. X. Sebagai informasi konsesi yang dimiliki PT.  X  sebagian  adalah  lahan  pribadi  masyarakat  lokal  dengan  sistem  sewa.  Mayoritas  masyarakat  peserta  konsultasi publik  menyampaikan  bahwa  reklamasi  sebaiknya  dilakukan  dengan  menggunakan  tanaman  kelapa  sawit.  Ringkasan usulan masyarakat ditampilkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Usulan Program Reklamasi dari Masyarakat Pemilik Lahan
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  masyarakat  pemilik  lahan  yang  disewa  oleh  PT.  X  menginginkan  agar  reklamasi dilakukan dengan menanam sawit. Secara mendasar usulan yang disampaikan mengenai sawit sistem monokultur perlu diverifikasi  oleh  PT.  X  karena  monokultur  justru  berisiko  mengurangsi  kemampuan  dan  fungsi  lingkungan.  Hal  ini didukung penelitian Pambudi et al . (2023) yang menyatakan bahwa pemilihan jenis tumbuhan berpengaruh pada tingkat keberhasilan  reklamasi  dan  persentase  pemulihan  fungsi  lingkungan  sesuai  peruntukannya.  Namun  demikian, kewenangan menentukan jenis program reklamasi adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik IUP.
PT. X selaku pemilik IUP mengakomodasi saran atau usulan dari masyarakat pemilik lahan yang disewa. Mekanisme ini sangat baik karena mengakomodasi saran atau usulan masyarakat lokal selaku pemilik lahan, sehingga reklamasi yang dilakukan  benar-benar  sesuai  kebutuhan  dan  tidak  menyalahi  aturan  karena  diperuntukkan  sebagai  lahan  produktif. Sebagai  informasi  bahwa  lahan  ini  dulunya  adalah  perkebunan  karet  yang  dikelola  sejak  tahun  1980-an  dan  menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal. Seiring dengan berjalannya waktu lahan ini menjadi kawasan perkebunan karet tua yang tidak produktif. Peremajaan karet tidak dilakukan oleh masyarakat karena harga jual yang tidak menentu. Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Darmawan et  al .  (2016)  mulanya  perkebunan  karet  menjadi  primadona  bagi  para transmigran dan lambat laun ditinggalkan karena ketidakpastian harga dan pangsa pasar di level nasional dan global. Di lokasi penelitian proses transisi perkebunan karet ke perkebunan sawit memiliki momentum yang tepat karena terbit IUP PT.  X.  Kondisi  tersebut  disebut  sebagai  titik  pertemuan  antara  peluang  dengan  kesempatan  yang  menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Bagi masyarakat, hal tersebut menjadi kesempatan karena untuk mengganti perkebunan karet tua menjadi perkebunan sawit memerlukan biaya sangat besar, tenaga yang banyak, dan waktu lama. Kehadiran PT. X menjadi momentum yang sangat tepat bagi masyarakat karena lahan tidak produktif disewa oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Pada saatnya nanti ketika proses sewa telah berakhir PT. X memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.
87 12,5 0,5 Penanaman sawit monokultur
Penanaman sawit agroforestri
Penanaman tumbuhan lain
Kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengganti perkebunan karet tua menjadi perkebunan sawit. Oleh karena itu, PT. X bersama kontraktor benar-benar mengakomodasi usulan masyarakat pemilik lahan agar reklamasi dan pascatambang dilakukan dengan tanaman sawit. Sesuai dengan kesepakatan antara PT. X dengan masyarakat pemilik lahan, nantinya tanaman sawit akan ditanam dan dirawat selama enam bulan pertama oleh PT. X Bersama dengan kontraktor. Setelah proses enam bulan selesai, lahan beserta tanaman sawitnya akan dikembalikan kepada  masyarakat.  Serangkaian  proses  yang  dilakukan  untuk  reklamasi  dan  pascatambang  ini  dapat  dikategorikan sebagai pendekatan partisipatif-akomodatif.
Pendekatan  partisipatif-akomodatif  sebagai  strategi  reklamasi  dan  pascatambang  PT.  X  memiliki  keunggulan  dapat diterima oleh masyarakat terutama pemilik lahan yang disewa. Secara khusus masyarakat memiliki kecenderungan rasa kepercayaan yang tinggi pada PT. X karena mereka benar-benar memenuhi permintaan dan menepati komitmen sesuai kesepakatan  bersama.  Temuan  ini  didukung  Ridwan  (2013)  yang  menyatakan  pendekatan  partisipatif  memiliki keunggulan lebih mudah diterima oleh pihak-pihak terkait dan berpotensi besar mendorong terjalinnya kerjasama yang baik  untuk  mensukseskan  suatu  program  yang  dikerjakan.  Pada  konteks  di  lokasi  penelitian  temuan  Ridwan  (2013) terbantahkan karena jika PT. X mengadopsi 100% permintaan masyarakat untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan tanaman kelapa sawit maka kelemahannya lebih besar dan jauh lebih berisiko. Kelemahan utama dan paling besar dampak negatifnya adalah penanaman kelapa sawit secara monokultur berisiko memperburuk kondisi lingkungan. Sistem monokultur kelapa sawit jelas tidak akan dapat mencapai tujuan reklamasi untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

## 3.4.   Reklamasi Tambang untuk Menjaga Keseimbangan Lingkungan
Penataan  ekosistem  tambang  yang  direklamasi  secara  umum  melibatkan  proses  penataan  disposal  dan  pengaturan permukaan,  pengembalian  lapisan  humus  ( top-soil ),  penataan  lahan,  dan  penebaran  benih  atau  bibit.  Sesuai  laporan Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya (2020) pada umumnya proses reklamasi melalui tahapan penebaran benih tumbuhan penutup lahan ( cover crop ) lalu dilanjutkan dengan penanaman bibit tanaman yang adaptif dan cepat tumbuh ( fast growing species ) serta penanaman tumbuhan lokal. Idealnya tiga tahapan tersebut menjadi satu kesatuan utuh yang harus dilakukan untuk kegiatan reklamasi, namun sesuai permintaan masyarakat justru semuanya ditanami  kelapa  sawit.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Pambudi et  al .  (2022)  menegaskan  proses  reklamasi  harus dilakukan dengan memperhatikan tipologi ekosistem, kondisi lahan, dan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.
Hasil penelitian Pambudi et al. (2022) penting untuk ditelaah lebih dalam karena reklamasi dan pascatambang apabila dilakukan dengan pemilihan jenis tumbuhan yang tidak sesuai kekhasan ekologinya dapat memicu munculnya empty foresy syndrome . Secara mendasar pemilihan cover crop dan fast growing species harus mempertimbangkan kesesuaian jenis dengan karakteristik ekologi sehingga yang dipilih adalah jenis tumbuhan lokal dan/atau tumbuhan non-invasif. Jika jenis tumbuhan yang dipilih untuk kedua tahap tersebut adalah jenis invasif maka risiko degradasi ekosistem semakin besar, niat untuk memulihkan ekosistem justru merusak secara sistematis dan mengakibatkan empty forest syndrome . Fenomena  tersebut  terjadi  karena  jenis  invasif  umumnya  mampu  menghasilkan  zat  alelopati  yang  menghambat pertumbuhan, perkembangan, dan reporduksi jenis-jenis lokal yang notabene menjadi ruang habitat bagi beragam jenis organisme lainnya.
Keberadaan jenis invasif mengubah tipologi ekosistem dan menghilangkan ruang habitat yang sesuai dengan berbagai jenis organisme lokal yang telah hidup di suatu kawasan. Oleh karenanya reklamasi dan pascatambang yang dilakukan dengan cover crop dan fast growing species jenis-jenis tumbuhan invasif memang tutupan lahannya terlihat hijau dan mungkin saja rapat dengan nilai tinggi pada saat evaluasi, tetapi sesungguhnya ketika diamati langsung kondisinya ”sepi dan sunyi” tanpa kehidupan organisme lain selain tumbuhan yang ditanaman tersebut, sehingga disebut sebagai hutan yang hijau namun kosong dan sunyi atau green, empty, and silence (GES syndrome ). Istilah yang lebih populer untuk menggambarkan fenomena tersebut adalah empty forest syndrome . Temuan ini didukung Supriatna & Lenz (2022) empty forest  syndrome adalah  suatu  fenomena  yang  seringkali  dijumpai  di  ekosistem  tropis  pada  saat  dilakukan  proses pemulihan  kerusakan  lingkungan,  tetapi  prosesnya  tidak  tepat  sehingga  mengakibatkan  hilangnya  berbagai  jenis keanekaragaman hayati asli.
Cara  lain  untuk  memperkecil  risiko  munculnya empty  forest  syndrome adalah  melalui  pembuatan enclave di  dalam kawasan IUP yang dimiliki perusahaan. Enclave berperan sebagai zona inti perlindungan dan konservasi beragam jenis organisme asli yang memiliki habitat di suatu lokasi sebelum adanya aktivitas tambang. Menurut peneliti luasan zona enclave sebaiknya mempertimbangkan 4 parameter sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Indikator Penentu Luasan Zona Enclave No  Indikator Peran/fungsi 1 Luas IUP Batasan ruang antara tambang, masyarakat, dan flora fauna 2 Tipologi ekosistem Tipikal ruang hidup antara tambang, masyarakat, dan flora fauna 3 Keanekaragaman, kemerataan, dan persebaran flora fauna Landasan penentu luasan minimal zona enclave 4 Emisi karbon total perusahaan Bahan pertimbangan untuk mencapai target penurunan emisi sesuai komitmen perusahaan
Sumber: data primer penelitian, 2022
Tabel 2 menunjukkan empat parameter harus dihitung dan dianalisis untuk menentukan luasan zona enclave di suatu perusahaan tambang. Enclave memiliki peran menjaga kekhasan keanekaragaman hayati, konservasi jenis lokal, zona ekologi  penyangga  atau ecological  buffering ,  penjaga  iklim  mikro,  dan  mempertahankan  stabilitas  ekosistem. Argumentasi  ini  didukung  Pambudi et  al .  (2023)  kawasan  reklamasi  dan  pascatambang  di  Indonesia  cenderung didominasi  jenis  asing  dan  invasif  sehingga  diperlukan  adanya  zona enclave untuk  menjaga  kelestarian  jenis  lokal sekaligus sebagai tempat pembenihan jenis-jenis lokal untuk revegetasi.
Zona enclave berbeda  dengan  ruang  terbuka  hijau  (RTH),  zona enclave memiliki  komposisi  jenis,  profil  arsitektur vegetasi, dan keanekaragaman jenis lokal baik flora maupun fauna sedangkan RTH adalah sebagian luasan dari kawasan IUP yang dibiarkan tetap alami tanpa ada perubahan tutupan dan penggunaan lahan. Pada RTH dimungkinkan adanya jenis-jenis flora fauna asing dan/atau invasif karena kawasan sekitarnya terbuka dan dapat memfasilitasi introduksi jenis invasif sedangkan zona enclave benar-benar terlindungi dari risiko introduksi jenis-jenis invasif karena memiliki zona ekologi  pembatas  ( ecological  buffering ).  Batas  minimal  luasan  zona enclave perlu  diatur  oleh  pemerintah  dengan mempertimbangkan beberapa parameter, antara lain: (1) luasan IUP, (2) tipologi ekosistem, (3) rona lingkungan awal, (4) jumlah cadangan batubara, (5) hasil perhitungan neraca sumber daya alam, dan (6) rencana reklamasi dan pascatambang. Pemberian zona enclave menjadi bukti komitmen perusahaan pada SDGs indikator 15.1.1(a) proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan. Zona enclave sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya dijadikan sebagai kawasan alami dengan tetap mempertahankan tipologi ekosistem sesuai rona lingkungana awal. Melalui cara ini proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan dapat dipertahankan pada jumlah yang stabil atau justru dapat ditingkatkan melalui reklamasi.
Zona enclave sangat penting dibangun oleh perusahaan tambang karena jika tidak dilakukan risiko munculnya empty forest syndrome yang berdampak pada degradasi lingkungan semakin besar. Merujuk pada fenomena tersebut reklamasi dan  pascatambang  harus  mempertimbangkan  kesesuaian  tipologi  ekosistem.  Tipologi  ekosistem  menempati  urutan pertama sebagai bahan pertimbangan karena sebagaimana diketahui kelapa sawit bukan jenis tumbuhan lokal dan jika ditanam secara monokultur memperbesar risiko kerusakan lingkungan terutama ketersediaan dan tangkapan air menurun, fragmentasi habitat, hilangnya habitat bagi flora dan fauna lokal, serta gangguan pada rantai makanan di dalam ekosistem. Argumentasi  ini  diperkuat  Prabowo et  al .  (2017)  perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia  umumnya  melibatkan  proses pembukaan  hutan  dan  alih  fungsi  lahan,  sehingga  menimbulkan  banyak  persoalan  lingkungan  dan  konflik  dengan masyarakat.  Oleh  karenanya  reklamasi  dengan  menanam  sawit  secara  monokultur  harus  dihindari  demi  menjaga komitmen pada peraturan perundang-undangan guna mengembalikan fungsi ekosistem sesuai peruntukannya yakni hutan produksi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan sebelum disewa oleh PT. X.

## IV. KESIMPULAN
Reklamasi tambang sebagai kewajiban setiap perusahaan ekstraktif ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan sesuai peruntukannya.  Banyak  contoh  keberhasilan  dan  kegagalan  reklamasi  tambang  di  Indonesia,  diantara  keberhasilan tersebut  hal  yang  dapat  dijadkan  contoh  adalah  komitmen  tinggi  perusahaan  pada  tahap  perencanaan,  persiapan, pelaksanaan reklamasi, dan pengelolaan kawasan reklamasi. Reklamasi tambang berkeadilan ialah mempertimbangkan keberadaan aspek abiotik dan biotik. Pada aspek biotik mempertimbangkan azas kelangsungan hidup yang mencakup ruang tumbuh kembang, ruang mencari makan, ruang perkembangbiakan, dan ruang interaksi antar komunitas flora fauna. Reklamasi yang mensejahterakan menekankan bahwa upaya pemulihan fungsi lingkungan sesuai peruntukannya harus mengakomodasi  kondisi  sosial  budaya  setempat  agar  masyarakat  lokal  dapat  bertumbuh  menjadi  komunitas  yang produktif dengan mengedepankan prinsip keselarasan hidup dengan lingkungan di sekitarnya. PT. X sebagai salah satu perusahaan  tambang  telah  berada  pada  jalur  yang  tepat  untuk  mewujudkan  reklamasi  tambang  yang  berkeadilan  dan mensejahterakan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kolaborasi, partisipasi, dan komitmen penuh tanggungjawab dari para stakeholder di sekitar lokasi tambang.
14

## DAFTAR PUSTAKA
Azim, F., Yunasril, & Prabowo, H. (2014). Perencanaan Reklamasi Dengan Revegetasi Pada Stockpile Di PT . Allied Indo Coal Kecamatan Talawi , Kotamadya Sawahlunto, Provinsi Jawa Barat. Jurnal Bina Tambang , 4 (1), 92–99.
Darmawan,  R.,  Klasen,  S.,  &  Nuryantono,  N.  (2016).  Migration  and  Deforestation  in  Indonesia.  In Migration  and Deforestation in Indonesia (Vol. 2015, Issue 19).
Direktorat  Mineral  dan  Batu  Bara  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya.  (2020). Aksi  hijau  di  lingkar  tambang: keberlanjuran lingkungan untuk masa depan (Vol. 1, Issue v). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Irsan, Helmanida, & Mutiari, Y. L. (2016). Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas Tambang Batubara Ditinjau Dari Kewenangan Otonomi Daerah Di Sumatera Selatan .
Linanda,  A.,  &  Mukti,  H.  (2017).  “Kewajiban  Perusahaan  Pertambangan  Dalam  Melaksanakan  Reklamasi  Dan Pascatambang Di Kota Samarinda.” Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum , 8 (2), 66. https://doi.org/10.24903/yrs.v8i2.156
Nugroho, A. W., & Yassir, I. (2017). Kebijakan Penilaian Keberhasilan Reklamasi Lahan Pasca-Tambang Batubara Di Indonesia. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , 14 (2), 121–136. https://doi.org/10.20886/jakk.2017.14.2.121-136
Oktorina,  S.  (2018).  Kebijakan  Reklamasi  Dan  Revegetasi  Lahan  Bekas  Tambang  (Studi  Kasus  Tambang  Batubara Indonesia). Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan , 4 (1), 16–20. https://doi.org/10.29080/alard.v4i1.411
Pambudi, P. A., Utomo, S. W., Soelarno, S. W., & Takarina, N. D. (2022). Etika Tanah Aldo Leopold: Telaah Moral Atas Eksploitasi dan Kewajiban Reklamasi Tambang Batu Bara. Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains , 3 (2), 37–44.
Pambudi, P. A., Utomo, S. W., Soelarno, S. W., & Takarina, N. D. (2023). Adaptive Vegetation Landscape Profile on Post-Coal Mining in Indonesia. Wahan Forestra , 18 (1), 60–71. https://doi.org/10.31849/forestra.v18i1.11939
Prabowo,  D.,  Maryudi,  A.,  Senawi,  &  Imron,  M.  A.  (2017).  Conversion  of  forests  into  oil  palm  plantations  in  West Kalimantan, Indonesia: Insights from actors’ power and its dynamics. Forest Policy and Economics , 78 , 32–39. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.004
Ridwan.  (2013). Perencanaan  Partisipatif  (Perspektif  Kesejahteraaan  Masyarakat) (T.  Michael  (ed.)).  CV.  R.A.De Rozarie.
Rinaldi, S. E., Suryanto, & Yassir, I. (2016). Biaya reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang batubara Di Kalimantan Timur. Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 , 356–361.
Sari,  D.  P.,  &  Buchori,  I.  (2015).  Efektivitas  Program  Reklamasi  Pasca  Tambang  Timah  Di  Kecamatan  Merawang Kabupaten Bangka. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota , 11 (3), 299–312.
https://doi.org/10.14710/pwk.v11i3.10855
Soelarno, S. W. (2022). Tambang Transformatif: Seri Knowledge Management tekMIRA . Balai Besar PengujianMineral dan Batubara tekMIRA.
Sudarmadji, T., & Hartati, W. (2013). Upaya Pemulihan dan Potensi Keterpulihan Lahan Pasca Tambang Batu Bara. Reklamasi  Lahan  Pasca  Tambang:  Aspek  Kebijakan,  Konservasi,  Dan  Teknologi ,  11–23. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Supriatna, J., & Lenz, R. (2022). Sustainable Environmental Management : Lesson from Indonesia . Yayasan Pustaka Obor.
Woodbury, D. J., Yassir, I., Arbainsyah, Doroski, D. A., Queenborough, S. A., & Ashton, M. S. (2020). Filling a void: Analysis of early tropical soil and vegetative recovery under leguminous, post-coal mine reforestation plantations in East Kalimantan, Indonesia. Land Degradation and Development , 31 (4), 473–487.
https://doi.org/10.1002/ldr.3464