Volume : 21, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255 Abstrak
Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  warahmah,
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN. Lbp)
Oleh: Syarifuddin 1 , Muhammad Faisal 2 syarifali1983@gmail.com, muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id Universitas Islam Sumatera Utara

## Abstract
Marriage  aims  to  form  a  sakinah, mawaddah,  warahmah  family,  and  to  create order  in  the  society  and  the  legal  certainty  for husbands, wives and descendants. The decision of  the  Class  IA  Lubuk  Pakam  District  Court, Number: 129/Pdt.G/2018/PN Lbp, has examined and  decided  on  divorce  claims  that  were  not registered  with  the  competent  authorities,  even making KHI as part of the legal considerations in terms of child custody, this is strictly a statutory provision,  based  on  this  the  author  discusses the legal arrangements for unregistered marriages, legal consequences, and the protection  of  women  and  children  based  on  the Decision Number: 129/Pdt.G/2018/PN Lbp.
The  legal  arrangements  regarding  the protection of children from unregistered marriages  are  regulated  in  the  Articles  21  and 27  in  conjunction  with  the  Article  39  of  the  PA Law;  children  must  get  legal  protection  from parents  and  the  government.  The  legal consequences of unregistered marriages have a negative  impact  on  women  and  children, because  their  rights  and  legal  status  are  not recognized by the state, this shows that women and children are the most disadvantaged due to unregistered  marriages.  The  judge's  legal considerations  are  very  wrong  and  irrelevant, because  unregistered  marriages  are  legal  even though  they  are  not  registered  with  the authorized  official,  so  that  the  basis  for  the lawsuit  is  filed  without  a  marriage  book  and child's  birth  certificate.  Furthermore,  the  judge's consideration  in  child  custody  uses  KHI  in  the consideration  of  child  custody  for  the  divorce cases for non-Muslim communities.
Keywords:  Legal  Protection,  Women  and Children, Unregistered Marriage.
serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan  kepastian  hukum  bagi  suami,  istri  dan keturunan.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kelas  I- A  Lubuk  Pakam,  Nomor:129/Pdt.G/2018/PN Lbp,  telah  memeriksa  dan  memutus  gugatan perceraian  yang  tidak  dicatatkan  ke  pejabat berwenang,  bahkan  menjadikan  KHI  sebagai bagian  pertimbangan  hukum  dalam  hal  hak asuh anak, hal ini sangat ketentuan perundang- undangan,  berdasarkan  hal  tersebut  penulis membahas tentang
pengaturan hukum perkawinan siri, akibat hukum, serta perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak berdasarkan Putusan Nomor:129/Pdt.G/2018/PN Lbp. Pengaturan hukum
tentang perlindungan  anak  dari  perkawinan  siri  diatur pada Pasal 21 dan 27 Jo Pasal 39 UU PA, anak harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari orangtua  dan  pemerintah.  Akibat  hukum  oleh perkawinan  siri  membawa  dampak  buruk  bagi perempuan  dan  anak,  karena  hak  dan  status hukumnya menjadi tidak diakui oleh negara, hal ini  menunjukkan  perempuan  dan  anak  yang paling dirugikan karena perkawinan siri. Pertimbangan  hukum  hakim  sangat  keliru  dan tidak  relevan,  sebab  perkawinan  siri  sah menurut  hukum  meskipun  tidak  dicatatkan kepada  pejabat  berwenang,  sehingga  dasar gugatan  diajukan  tanpa  buku  nikah  dan  akta lahir  anak.  Selanjutnya  pertimbangan  hakim dalam hak asuh  anak  menggunakan  KHI  dalam pertimbangan hak asuh anak bagi perkara cerai masyarakat non muslim.
Kata  Kunci :  Perlindungan  Hukum,  Perempuan dan Anak, Perkawinan Siri.

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Peraturan
Perundang-undangan merupakan  kesepakatan  seluruh  masyarakat Indonesia  yang  diwakili  oleh  DPR,  untuk menetapkan  hukum  apa  yang  berlaku  dalam seluruh kegiatan masyarakat, termasuk masalah perkawinan. Undang-undang menetapkan bahwa  perkawinan  yang  sah  dan  berlaku  untuk seluruh masyarakat di Indonesia apabila
dillakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hukum agama adalah  hukum  yang  hidup  di  alam  pikiran  dan kesadaran  masyarakat  beragama, yang  berlaku atas  dasar  kepatuhan  kepada  kepada  ajaran agama, oleh sebab itu sumbernya adalah ajaran agama  masing-masing.  sedangkan  hukum negara  adalah  segala  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  DPR sebagai  perwakilan  rakyat,  serta  dibahas  dan disahkan  bersama-sama  dengan  pemerintah, sehingga  ketentuan  sahnya  suatu  perkawinan menurut  negara  apabila  dilaksanakan  sesuai dengan  ajaran  agama  masing-masing  dan didaftarkan  kepada  negara.  Menurut  Yusril, Hukum  Islam  adalah the  living  law atau  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat,  bukan ius constitutum dan  bukan  pula ius  constituendum . Hukum positif adalah hukum yang diformulasikan  oleh  institusi  negara  serta  tegas kapan  dinyatakan  berlaku  dan  kapan  tidak berlaku  lagi. The  living  law tidak  diformulasikan oleh negara, tetapi hukum itu hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat, serta berpengaruh  dalam  kehidupan  masyarakat  dan kadang-kadang  daya  pengaruhnya  bahkan mengalahkan hukum positif yang diformulasikan oleh negara 1 .
Aliran legal  positivisme mengajarkan bahwa  hukum  positif  yang  merupakan  hukum yang  berlaku.  Hukum  positif  disini  adalah norma-norma  yudisial  yang  telah  dibangun  oleh otoritas  negara.  Hukum  negara  ditaati  secara absolut serta disimpulkan dalam suatu statement  gezetz  ist  gezetz atau the  law  is  the law 2 , berbeda dengan legal positivisme yang
1https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme- warga/wacana/16/12/25/oiosi5385-hukum-islam-adalah the- living-law ,  diakses  pada  tanggal  16  Mei  2021,  pukul  20.30 Wib.
2Ade Maman Suherman,
Pengantar Perbandingan  Sistem  Hukum,  Civil  Law,  Common  Law,
cara  pandangnya  bersifat  abstrak  dan  formal legalistis,  paradigma  yuridis  sosiologis  seperti mazhab  sejarah  yang  dipelopori  Von  Savigny telah mulai menarik perhatian banyak orang dari suatu  analisis  hukum  yang  bersifat  abstrak  dan ideologis  kepada  suatu  analisis  hukum  yang difokuskan pada lingkungan sosial yang membentuknya.  Jadi,  berdasarkan  pandangan Savigny  tersebut,  hukum  itu  timbul  bukan karena  perintah  penguasa  atau  kekuasaan, tetapi  karena  perasaan  keadilan  yang  terletak dalam  jiwa  bangsa  itu  sendiri  yang  menjadi sumber hukum 3 .
Selain  sebatas  mensahkan  perkawinan menurut hukum positif, negara harus bertanggungjawab  pula  atas  akibat  yang ditimbulkan  oleh  perkawinan  tersebut  apabila tidak  dicatatkan  ke  pemerintah  melalui  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Kasus sederhana  yang  paling  banyak  sekali  terjadi adalah  anak  yang  lahir  akibat  dari  perkawinan siri,  sehingga  negara  tetap  bertanggungjawab dalam  hal  memberikan  perlindungan  serta pemenuhan  hak  anak  melalui  akta  kelahiran, meskipun perlindungan dan hak anak yang lahir dari  perkawinan  siri  hanya  dianggap  sebagai anak  ibu, dan  tidak  memiliki hubungan keperdataan  dengan  ayahnya,  kecuali  dapat dibuktikan  melalui  tes  DNA  dan  proses  hukum, agar  anak  tersebut  memperoleh  serta  diakui secara  sah  untuk  hak  sipilnya  dalam  akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibunya.
Hal  diatas  memperlihatkan  peran  dan fungsi  undang-undang  di  Indonesia  sebagai hukum  posiitif  sekaligus  dalam  kedudukannya membawa living law sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia
Hukum Islam , Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.37.
3R.  Otje  Salman, Beberapa  Aspek  Sosiologi Hukum , Cet. 1, Bandung, Alumni, 1993, hal. 1.
Pencatatan
nikah menyebabkan berubahnya  status  hukum  perkawinan,  dari perkawinan  bawah  tangan  atau  Siri  menjadi perkawinan yang legal menurut undang-undang. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa perkawinan siri  tetap  sah  karena  sesuai  dengan  hukum agama,  tetapi  merupakan  perkawinan  yang tidak  legal  (tidak  diakui  oleh  hukum  yang berlaku)  dalam  negara  sebelum  perkawinan  itu dicatatan.  Akibat  hukum  dari  status  legal tersebut  adalah  adanya  perlindungan  hukum terhadap  perkawinan  tersebut,  dan  terhadap anak-anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan tersebut,  disamping  terhadap  harta  dalam perkawinan. Yang menjadi fokus dalam penelitian  ini  adalah  mengenai  perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri.
Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri tidak mendapatkan perlindungan hukum perkawinan  disebabkan  perkawinan  orang  tua mereka  tidak  dakui  oleh  negara,  artinya  bahwa hubungan  hukum  antara  orang  tua  dan  anak tidak diakui oleh hukum, serta tidak memperoleh hak  perlindungan  yang  optimal  dari  negara sekalipun  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah secara agama, akhirnya statusnya menjadi anak luar  kawin  yang  hanya  mempunyai  hubungan hukum  dengan  ibunya.  Sehingga  apabila bapaknya  melalaikan  kewajibannya  sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah, memelihara,  memberi  biaya  pendidikan  serta biaya  kesehatan,  maka  hukum  tidak  dapat memberikan perlindungan, termasuk juga apabila  bapaknya  meninggal  dunia,  maka  anak tersebut  tidak  mendapat  hak  untuk  mewarisi sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  hukum agama,  kecuali  dapat  dibuktikan  melalui  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  sebagai  anak  dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan
dan  teknologi  biasanya  dengan  melakukan  tes golongan  darah  atau  DNA  ( Deoksiribo  Nuklead Acid ).  Tes  DNA  berguna  untuk  mengetahui apakah  ada  kesamaan  golongan  darah  anak dengan  ayah  dan  keluarga  ayahnya  atau  tidak. Tes DNA berlaku sacara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan  dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan,  anak  yang  tidak  diakui  oleh ayahnya  ( li’an ),  anak  yang  tertukar,  ataupun anak  yang  tidak  diketahui  asal-usul  orang tuanya,  hal  ini  berlaku  sejak  adanya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012.
Hukum Islam mengatur berbagai perlindungan
hukum dalam hubungan perkawinan  dan  kekeluargaan  secara  lengkap dan  jelas,  tetapi  pengaturan  tersebut  menjadi tidak  didukung  oleh  kekuasaan  negara,  apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan.
Landasan  teori  yang  digunakan  dalam penelitian ini berkaitan dengan hak anak berupa perlindungan  hukum  terhadap  anak  akibat perkawinan  siri,  teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teori  hak  dan  teori perlindungan anak.
1. Teori Hak
Hak  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia memiliki makna kewenangan, kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu.  Menurut kamus Hukum hak memiliki arti yaitu kekuasaan,  kewenangan  yang  diberikan  oleh hukum  kepada  subyek  hukum.  Teori  hak merupakan  suatu  aspek  dari  teori  deontologi, karena  hak  berkaitan  dengan  kewajiban.  Hak dan  kewajiban  bagaikan  dua  sisi  dari  uang logam  yang  sama 4 .  Hak  manusia  selalu  harus
4https://kbbi.web.id/hak,  diakses  pada  tanggal  17 Mei 2020, pukul 16.00 Wib.
dihormati.  Kepentingan  yang  dimaksudkan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan  untuk  dipenuhi.  Kepentingan  pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin  dan  dilindungi  oleh  hukum  dalam melaksanakannya.  Dalam  setiap  hak  terdapat empat unsur yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan  hukum  yang  mengikat  pihak  lain dengan  kewajiban  dan  perlindungan  hukum. Hak  pada  hakikatnya  merupakan  hubungan antara  subyek  hukum  dengan  subyek  hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban 5 .
Hak untuk mendapatkan  identitas  diri  merupakan  salah satu  hak  yang  mutlak  diberikan  kepada  setiap anak sejak kelahirannya namun dalam kenyataannya  Anak  yang  dilahirkan  dalam perkawinan  siri  tidak  memperoleh  hak  identitas yang  sama  dengan  anak  yang  lahir  dari perkawinan yang dicatatkan ke negara, sehingga  perlindungan  dan  penegakan  hak setiap  anak  yang  merupakan  tanggung  jawab negara  yang  dilakukan  melalui  pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  justru  terkesan diskriminasi. Meskipun demikian, negara berkewajiban  menghormati  dan  menjunjung tinggi  hak  setiap  anak  yang  lahir  di  negara Indonesia.
2. Teori Perlindungan Anak
Perlindungan Hukum bagi anak menitikberatkan  kepada  perlindungan  hukum  di bidang  hak  asasi  anak.  Menurut  Barda  Nawawi Arief,  teori  perlindungan  anak  dapat  diartikan sebagai  upaya  perlindungan  hukum  terhadap berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak ( fundamental  rights  and  freedoms  of  children ) serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan
dengan kesejahteraan anak 6 . Selanjutnya Pasal 1 Angka  2 UU PA, menyebutkan “Perlindungan Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin dan  melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasisecara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungandari  kekerasan  dan diskriminasi”
Uraian diatas menegaskan bahwa semua  pihak  yang  melangsungkan  perkawinan secara  agama  haruslah  mencatatkan  kepada negara,  agar  perkawinan  tersebut  menjadi sah/legal  dimata  hukum  positif.  Berdasarkan pemikiran  diatas,  penulis  menganggap  perlu melakukan  penelitian  yang  berjudul “Tinjauan Yuridis  Perlindungan Hukum Terhadap  Anak Akibat  Perkawinan  Siri  (Studi  Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN.Lbp)”.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  rumusan  masalah  yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah :
1.  Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Akibat Perkawinan Siri ?
2.  Akibat  Hukum  Perkawinan  Siri  Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN. Lbp?
3.  Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus  Gugatan  Cerai  Atas  Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN. Lbp ?

## C.  Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan mengutamakan  meneliti  bahan  pustaka  atau dokumen  yang  disebut  data  sekunder,  berupa
5Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta,  Yogyakarta,  2010,  hal. 161.
6Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 155.
bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier. 7 Penelitian  ini  dilakukan  dan  ditujukan hanya  pada  peraturan-peraturan  yang  terulis atau bahan hukum lain seperti putusan.
Disamping  itu  juga  disebut  dengan penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  yang  ada di  perpustakaan  seperti  perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.  Pendekatan  ini  digunakan  juga dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap  masalah  dengan  cara  melihat  segi peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan  berhubungan  dengan  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Siri.

## II.  Pembahasan
A.  Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Akibat  Perkawinan Siri Pengaturan perlindungan
hukum terhadap anak akibat perkawinan siri meliputi:
a)  Konvensi Hak Anak
Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  merupakan instrumen  Internasional  di  bidang  Hak  Asasi Manusia  dengan  cakupan  hak  yang  paling komprehenshif, terdiri dari
54 pasal.
Berdasarkan isinya, ada empat cara mengkategorikan  Konvensi  Hak  Anak,  yakni  : Pertama, kategorisasi  berdasarkan  Konvensi Induk  Hak  Asasi  Manusia,  dikatakan  bahwa Konvensi  Hak  Anak  mengandung  hak-hak  sipil politik  dan  hakhak  ekonomi  sosial  budaya.
Kedua, ditinjau  dari  sisi  yang  berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan  yang  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi hak  anak,  yakni orang dewasa pada  umumnya.
7  Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 43.
Ketiga, menurut  cara  pembagian  yang  sudah sangat  populer  dibuat berdasarkan  cakupan  hal yang  terkandung  dalam  Konvensi  Hak  Anak, yakni  :  hak  atas  kelangsungan  hidup  ( survival ), hak untuk berkembang ( development ), hak atas
perlindungan ( protection ) dan hak untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan  masyarakat ( participation ). Keempat, menurut cara pembagian  yang  dirumuskan  oleh  Komite  Hak Anak  PBB  yang  mengelompokkan  Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori.
b)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak
Perlindungan  hukum  terhadap  anak diberikan  sejak  anak  berada  dalam  kandungan seorang perempuan, tidak dikecualikan terhadap  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang sah  atau  perkawinan  siri,  karena  hak  menjamin dan  melindungi  anak  sejak  dalam  kandungan bertujuan  agar  anak  dapat  hidup,  tumbuh  dan berkembang secara optimal serta dilindungi dari segala  bentuk  kekerasan  dan  diskriminasi,  hal ini  sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal  1 Angka  2  UU  PA,  sehingga  tidak  dikecualikan berdasarkan status hukum dari anak tersebut.
Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 12 UU PA  dijelaskan  bahwa  “Hak  anak  adalah  bagian dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin, dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  negara  pemerintah,  dan pemerintah daerah”.
Salah  satu  tujuan  akta  kelahiran  anak adalah  sebagai  bukti  identitas  anak  dan  status kewarganegaraan  anak,  dimana  hal  ini  wajib dimiliki  oleh  setiap  anak  (sebagaimana  diatur Pasal 5 UU PA).
Selain  mendapatkan  identitas  diri,  anak juga  berhak  untuk  diasuh  orang  tuanya  sendiri, kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau  aturan  hukum yang  sah  bahwa  pemisahan  demi  kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, selanjutnya anak tetap berhak berinteraksi  dengan  kedua  orang  tuanya, mendapatkan  pemeliharaan,  pendidikan  sesuai minat  bakatnya,  memperoleh  biaya  hidup  serta hak  lainnya  (hal  ini  sebagaimana  diatur  pada Pasal 14 Jo Pasal 26 UU PA).
Anak  sebagai  pihak  pemegang  hak  dan negara  sebagai  pihak  yang  berkewajiban  untuk pemenuhan  hak  anak  dalam  memberikan identitas  anak  yang  dituangkan  dalam  akta kelahiran  berdasarkan  surat  keterangan  dari orang  yang  menyaksikan  dan/atau  membantu proses  kelahiran  anak,  bahkan  negara  juga menjamin  hak  identitas  anak  yang  tidak diketahui  keberadaannya,  sehingga  terhadap anak yang tidak jelas asal usulnya juga dipenuhi haknya, dan ini merupakan kewajiban pemerintah  (sebagaimana  amanah  Pasal  27  Jo Pasal 39 UU PA).
Kewajiban  dan  tanggungjawan  negara, pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status hukum, urutan kelahiran,  dan  kondisi  fisik  dan/atau  psikis,  hal ini  sebagaimana  Amanat  Pasal  21  sampai dengan  Pasal  25  UU  PA,  agar  setiap  anak mendapatkan  hak  nya  dari  negara  tanpa pengecualian atau nondiskriminasi.
c)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
1  Tahun  1974  Jo  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
Dasar perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin,  laki dengan  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  2  Ayat (1)  dan  (2)  UU  Perkawinan  tentang  sahnya perkawinan  disebutkan:  (1)  Perkawinan  adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya dan kepercayaannya itu;, (2) Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan.
Pasal  2  UU  Perkawinan  memang menyatakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan  hukum  masing-masing  agama adalah  sah, namun  harus  dicatatkan  ke  pejabat pencatatan  perkawinan,  tujuannya  agar  negara dapat  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum  tentang  status  warganegaranya  yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, serta menjamin  segala  sesuatu  yang  timbul  akibat perkawinan  tersebut,  seperti  hak  dan  kewajiban suami istri, harta bersama dari hasil perkawinan, serta  pemenuhan  dan  perlindungan  anak  dari perkawinan tersebut.
Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  diatur dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia Nomor:  46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari  2012  dalam  perkara  permohonan Pengujian  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, sehingga putusan tersebut berbunyi: “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi
dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Anak  luar  kawin  yang  dapat  diakui adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  ibu, tetapi  tidak  dibenihkan  oleh  seorang  pria  yang telah  terikat  dengan  perkawinan  yang  sah  dan tidak termasuk anak zinah atau anak sambung 8 . Akibat  pengakuan  anak  luar  kawin  yaitu timbulnya  hubungan  perdata  antara  anak dengan bapak atau ibu yang mengakui. Dengan timbulya hubungan perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin  yang  telah  diakui,  kedudukannya  jauh kebih baik dari pada anak luar kawin yang tidak diakui.  Pengesahan  seorang  anak  luar  kawin adalah  alat  hukum  atau  ( recht  middle )  untuk memberi  anak  itu  kedudukan  (status)  sebagai anak  sah.  Pengesahan  itu  terjadi  dengan dilangsungkannya  perkawinan  orang  tua  anak atau  dengan “Surat  Pengesahan”, setelah  anak diakui  lebih  dulu  oleh  orang  tuanya.  Dengan demikian,  anak  yang  diakui  oleh  orang  tuanya sebelum  mereka  kawin,  apabila  orang  tuanya kemudian  kawin,  begitu  juga  anak  luar  kawin yang  diakui  dalam  akta  perkawinan,  maka secara  hukum  menjadi  anak  sah.  Hak-hak keperdataan  anak  luar  kawin  dalam  peraturan perundang-undangan  diatur  secara  khusus dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  diperlakukan  bagi  warga  non  muslim  dan dalam
Kompilasi  Hukum  Islam  yang  diberlakukan  bagi warga muslim. Hak keperdataan anak merupakan hak  yang melekat pada setiap anak
meliputi  hak  mengetahui  asal  usulnya,  hak mendapat  pemeliharaan  dan  pendidikan  dari orang  tua,  hak  diwakili  dalam  segala  perbuatan hukum  dalam  segala  perbuatan  hukum  didalam dan  diluar  pengadilan  dan  hak  mengurus  harta benda anak, serta hak mendapatkan waris 9 .
d)  Kompilasi Hukum Islam
Tujuan  perkawinan  pada  Pasal  3  KHI untuk  mewujudkan  rumah  tangga  sakinah, mawaddah, warahmah. Maka perkawinan merupakan  hal  yang  sangat  sacral  dan  harus sesuai  dengan  ketentuan  agama  maupun hukum  positif  negara  (Pasal  4  KHI).  Agar terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  Muslim, maka  setiap  perkawinan  harus  dicatat,  karena adanya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan  dengan  akta  nikah  oleh  pegawai pencatat nikah.
Anak  yang  sah  menurut  Pasal  99  KHI adalah:
a. Anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  akibat perkawinan yang sah;
b. Hasil  perbuatan  suami  istri  yang  sah  diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Selain itu juga, Pasal 100 KHI menyebutkan, “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Berdasarkan  hal  tersebut  jelas,  bahwa perkawinan  yang  hanya  dilaksanakan  secara hukum agama dan tidak dicatat ke pejabat yang berwenang,  maka  negara  tidak  mengakui adanya perkawinan tersebut serta akibat hukum yang timbul  dari perkawinan  tersebut, termasuk yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan  orang  tua  dan  keluarga  orang  tuanya,
8Surini  Ahlan  Sjarif,  dan  Nurul  Elmiyah, Hukum Kawarisan  Perdata  Barat ,  Prenoda  Media  group,  Jakarta, 2006, hal. 86.
9Abnan Pancasilawati, Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin , Fenomena, Vol. 6, No 2, (Online),
https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlin dungan_Hukum_Bagi_Hak-
Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin, diakses Desember 2014), 2014.
nasab  anak  yang  dilahirkan,  hanya  memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Dengan demikian mencatatkan
perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan,  kebaikan  yang  besar  dalam kehidupan  masyarakat.  Sebaliknya  apabila perkawinan  tidak  diatur  secara  jelas  melalui peraturan  perundangan  dan  tidak  dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan  pribadi  dan  merugikan  pihak  lain terutama  istri  dan  anak-anak.  Sedangkan  dasar hukum  menurut  hukum  positif  adalah  Pasal  2 Ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 7 KHI.

## B.  Akibat  Hukum  Perkawinan  Siri
Terhadap  Perempuan  dan  Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN. Lbp
Menurut  hukum  positif,  kawin  siri  ini tidak  sah  karena  tidak  memenuhi  salah  satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan  kepada  pejabat  pencatat  nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak  mempunyai  akta  autentik  yang  berupa buku nikah.
Perkawinan  sebagaimana  ditentukan Pasal 8, 9 dan 10 UU  Perkawinan Jo Pasal 39, 40  sampai  dengan  44  KHI.  Selanjutnya menimbang  perkawinan  yang  dilangsungkan para  pemohon  tersebut  dilakukan  menurut syari'at  Islam,  sehingga  kawinnya sesuai dengan  Pasal  7  Ayat  (3)  huruf  (c)  KHI, permohonan  pengesahan  nikah  dimaksud  telah berdasarkan  hukum  dan  beralasan.  Dalam mengabulkan  permohonan  ini,  menurut  penulis peran  hakim  pengadilan  agama  sangatlah menentukan  karena  dalam  hal  ini  hakim melakukan atas dasar contra legem .
Berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku, apabila dalam perkawinan telah lahir anak-anak, maka  dapat  diikuti  dengan  pengakuan  anak, yakni  pengakuan  yang  dilakukan  oleh  bapak atas anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut  hukum.  Pada  dasarnya,  pengakuan anak  dapat  dilakukan  baik  oleh  ibu  maupun bapak.
Berdasarkan  Pasal  43  UU  Perkawinan Jo.  Pasal 100    KHI     yang   pada    intinya menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan  ayahnya,  maka  untuk  mendapatkan hubungan  perdata  yang  baru,  seorang  ayah dapat melakukan pengakuan anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur  dalam  Pasal  284  KUH  Perdata.  Akan tetapi,  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  284  KUH Perdata tergantung  apakah ayah  kandung anak tersebut tunduk pada ketentuan Hukum Perdata.
Ketentuan   Pasal   27   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan    (selanjutnya    disebut UU Administrasi Kependudukan),      dinyatakan bahwa:  (1)  Setiap  kelahiran  wajib  dilaporkan oleh  Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak   kelahiran;,   (2)    Berdasarkan  laporan sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1),  Pejabat Pencatatan  Sipil  mencatat  pada  Register  Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
Apabila telah memiliki Akta Nikah, harus segera mengurus Akta Kelahiran anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah dimata  hukum.  Selanjutnya  apabila  pelaporan kelahiran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
27  Ayat  (1)  UU  Administrasi  Kependudukan yang  melampaui  batas  waktu  60  (enam  puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran,  pencatatan  dilaksanakan  setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana  setempat  (Pasal  32  Ayat  (1)  UU Administrasi  Kependudukan).  Status  anak-anak dalam  akta  kelahirannya  bukan  lagi  anak  luar kawin, tetapi perkawinan yang dilakukan dibawah  tangan  tidak  akan  bisa  membuat  akta kelahiran karena syarat pembuatan akta kelahiran yang sah adalah akta nikah. Sedangkan  untuk  anak  luar  kawin  atau  yang dilahirkan  tidak  dalam  suatu  perkawinan  yang sah secara hukum (orang tuanya hidup bersama dan  bukan  nikah  dibawah  tangan),  maka  tetap bisa mendapat akta kelahiran dengan ketentuan hanya  tercantum  nama  ibu  kandungnya  saja, kecuali  adanya  Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui  oleh  ibu  dari  anak  yang  bersangkutan, namun  demikian,  hal  tersebut  juga  dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan  perkawinan  yang  sah  (sebagaimana diatur pada Pasal 49 UU Administrasi Kependudukan).  Perubahan  yang  terjadi  pada UU  Administrasi  Kependudukan,  memberikan dampak  positif  terhadap  pemenuhan  hak  anak untuk mendapatkan identitas, namun berdasarkan  adanya  pengakuan  dari  ayah biologis  atau  berdasarkan  Pasal  43  UU
Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Bahwa selanjutnya akibat hukum perkawinan  berdasarkan  Putusan  Nomor  : 129/Pdt.G/2018/PN  Lbp,  tanggal  13  Agustus 2018,  yang  diajukan  Penggugat  (Soeyono,  laki- laki,  43  tahun)  terhadap  Tergugat  (Agustina
Hutabarat, perempuan, 33 tahun) 10 yang merupakan  Putusan  verstek  karena  Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir, sehingga  mengakibatkan  semakin  besarnya kerugian  yang  dialami  oleh  seorang  perempuan untuk  memperjuangkan  haknya  dan  hak  anak yang  lahir  dari  perkawinan  siri/perkawinan dibawah tangan.
Berdasarkan Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN Lbp,
sudah jelas memberikan  akibat hukum  yang  tidak  perspektif gender,  karena  perempuan  dan  anak  dijadikan korban kedua  kalinya  akibat putusan  yang  tidak dihadiri  korban  sendiri,  meskipun  seharusnya pengadilan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat  karena  tidak  memenuhi  persyaratan formiil  dalam  mengajukan  gugatan  yang  salah satunya  adalah  buku  nikah  yang  dikeluarkan oleh pejabat berwenang Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, hal ini akan menjadi permasalahan baru bagi negara dan pengadilan, karena  ketika  gugatan  yang  diajukan  ke pengadilan cukup hanya dengan surat keterangan/akta  nikah  yang  dikeluarkan  oleh pemuka  agama  saja,  maka  hal  ini  akan  diikuti oleh  masyarakat  lain  kedepannya,  sehingga mengakibatkan  terganggunya  ketertiban  dalam masyarakat dan berdampak pada ketidakpastian hukum  atas  peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah  sendiri  dan  dilanggar  oleh  badan penyelenggara peraturan tersebut melalui lembaga yudikatif.
Akhirnya banyak akibat hukum terhadap perempuan  dan  anak  dari  perkawinan  siri, dalam  hal  ini  peneliti  menyimpulkan  beberapa akibat  hukum  terhadap  perempuan  dan  anak dari  perkawinan  siri  berdasarkan  Putusan
10Salinan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kelas  I-A Lubuk  Pakam  Nomor:129/Pdt.G/2018/PN.  Lbp,  tanggal  13 Agustus 2018, hal.1.
Pengadilan  Negeri  Nomor:  129/Pdt.G/2018/PN. Lbp, tanggal 13 Agustus 2018, adalah:
1) Suami  istri  tersebut  tidak  mempunyai  akta nikah  sebagai  bukti  mereka  telah  menikah yang diakui negara.
2) Anak  tidak  dapat  memiliki  akta  kelahiran, meskipun  akta  kelahiran  sebagai  anak  ibu dapat  diperoleh  berdasarkan  permohonan Ibu dan pengakuan ayah biologis.
3) Anak  tidak  mewarisi  harta  orang  tuanya,
terutama ayah kandungnya, meskipun ayah kandungnya mengakui anak yang lahir dari perkawinan  siri  tersebut,  namun  karena tidak  ada  bukti  autentik  yang  menyatakan anak  tersebut  adalah  anak  Penggugat  dan Tergugat.
4) Anak  dan  istri  tidak  memperoleh  hak-hak lainnya  dalam  pelaksanaan  administrasi negara  yang  mesti  harus  dipenuhi  sebagai bukti diri.
5) Perkawinan siri berdampak sangat merugikan  bagi  perempuan  dan  anak  baik secara  hukum  maupun  sosial.  Secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak  berhak  atas  nafkah  dan  warisan  dari suami jika ia meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena  secara  hukum  perkawinan  tersebut dianggap tidak pernah ada.
Berdasarkan uraian diatas, maka perkawinan
siri/dibawah tangan hanya
menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan  perempuan  dan  anak.  Pencatatan pernikahan  atau  pembuatan  akta  pernikahan secara  agama  dan  kepercayaan,  hanya  akan dianggap  sah  apabila  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  (2) dipenuhi,  artinya,  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pelaksanaan  perkawinan,  karena  satu  sisi mensahkan perkawinan secara agama dan satu
sisi  menjadi  bukti  autentik  tertulis  yang memperkuat  dan  diakui  negara.  Walaupun memperkuat  komitmen  tidak  terbatas  pada aktanya,  karena  akta  sendiri  bisa  dibatalkan melalui gugatan perceraian.
C.  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam Memutus Gugatan Cerai Atas Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan  Nomor:  129/Pdt.G/2018/PN.
Lbp
1.  Kasus Posisi
Bahwa  berdasarkan  kasus  posisi  pada Putusan  Nomor:  129/Pdt.G/2018/PN  Lbp,  telah membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  adalah  sah  menurut  hukum  agama dan  kepercayaannya  masing-masing,  namun tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU PA, sehingga luput dari  perlindungan  hukum  perkawinan,  maka mengantisipasi dampak buruk perkawinan dibawah tangan, khususnya perlindungan terhadap  perempuan  dan  anak,  sebaiknya perkawinan  yang  dilangsungkan  secara  agama dan  kepercayaan  segera  didaftarkan  pada pejabat berwenang 11 .

## 2.  Fakta Hukum
Fakta  hukum  yang  diajukan  Penggugat di  persidangan  berdasarkan  Putusan  Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN  Lbp,  menunjukkan  benar telah  berlangsung  perkawinan  secara  agama dan  kepercayaan  Penggugat  dan  Tergugat. Berkaitan  dengan  fakta  hukum  tersebut,  sesuai dengan  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  Perkawinan,  yang menyatakan “Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing
11Hukum Online, Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum Nikah Dibawah Tangan , diakses tanggal 17 Mei 2020, pukul 15.20 Wib.
agama  dan  kepercayaannya  itu”.  Hal  ini  sudah sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  Ayat  (1)  UU Perkawinan,  namun  tidak  dilanjutkan  dengan Pasal  2  Ayat  (2),  sehingga  seharusnya mengakibatkan perkawinan tersebut sah menurut  agama  dan  tidak  pernah  ada  menurut hukum  positif/tidak  diakui  negara,  terlebih  lagi Penggugat  mengajukan  tentang  hak  asuh  anak dalam  petitum,  namun  tidak  dapat  dibuktikan dalam  bentuk  akta  autentik/akta  lahir  anak tentang identitas anak tersebut yang merupakan anak  Penggugat  dan  Tergugat,  sehingga  ada ketidaksesuaian  antara  posita  dengan  petitum serta Bukti surat yang diajukan Penggugat.
Norma  hukum  yang  mengharuskan sebuah  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan  perkawinan  yang  sah  dan sesuai  dengan  aturan  agama  (norma  agama) menjadi  tidak  sah  menurut  norma  hukum. Kemudian  hal  ini  berdampak  ke  status  anak yang  dilahirkan  Penggugat  ikut  tidak  menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh  norma  hukum  dalam  UU  Perkawinan terhadap perkawinan Penggugat (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan:  “Kalau  pelaksanaan  norma-norma  hukum tersebut  tidak  mungkin  dilakukan,  maka  tata hukum  akan  memaksakan  hal  lain,  yang sedapat  mungkin  mendekati  apa  yang  dituju norma-norma  hukum  yang  bersangkutan  atau menghapus  akibat-akibat  dari  pelanggaran norma-norma hukum itu 12 .
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka sah  tidaknya  suatu  perkawinan  menurut  UU Perkawinan  diukur  dengan  ketentuan  hukum
agama  dan  kepercayaan  masing-masing  orang yang  melangsungkan  perkawinan,  atau  dengan perkataan  lain  suatu  perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  dengan  memenuhi  semua syarat  dan  rukun  hukum  agamanya  dan kepercayaannya  itu,  serta  sebagai warga negara  yang  taat  hukum  sudah  sepatutnya tundauk  dan  taat  kepada  aturan/hukum  positif suatu  negara,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  hukum agama  dan  kepercayaan masing-masing,  agar  negara  dapat  hadir memberikan hak perlindungan warganya secara optimal.

## 3.  Putusan
Adapun  putusan  Pengadilan  Negeri
Kelas I-A Lubuk Pakam Nomor:
129/Pdt.G/2018/PN  Lbp,  berdasarkan  gugatan Penggugat,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Kelas  I-A  Lubuk  Pakam  mengadili:  Menyatakan perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen  bernama  Pdt.  W.  Sinaga  Barutu,  S.  Th, di  Gereja  Kristen  Protestan  Indonesia  (GKPI) Sei Semayang Resort Sunggal pada tanggal 24
April 2012 sesuai
dengan
Akta
Perkawinan/Surat  Parbagason  Nomor:  10/AP- SS/RS/IV/2012  adalah  Sah  menurut  hukum;, dan  Menyatakan  perkawinan  Penggugat  dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka  Agama  Kristen  bernama  Pdt.  W. Sinaga  Barutu,  S.  Th,  di  Gereja  Kristen Protestan  Indonesia  (GKPI)  Sei  Semayang Resort  Sunggal  pada  tanggal  24  April  2012 sesuai dengan Akta
Perkawinan/Surat Parbagason Nomor: 10/AP-SS/RS/IV/201, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
12Van  Kan, Pengantar  Ilmu  Hukum  (terjemahan dari  Incleiding  tot  de  Rechtswetenshap  oleh  Mr.  Moh.  O. Masduki) , Pembangunan, Jakarta, cet. III, 1960, h. 9.

## 4.  Pertimbangan Hukum Hakim
Adapun  pertimbangan  hukum  hakim menurut  peneliti  terkait  dengan  status  hukum perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat adalah  sah  menurut  hukum  yang  hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan adalah keliru,  karena majelis hakim sebagai lembaga yudikatif tidak menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  secara  sebagaimana  diatur  pada Pasal  2  UU  Perkawinan,  dimana  hal  ini  akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan  masyarakat  untuk  tertib dan  taat  terhadap  aturan  hukum  yang  hidup  di negara  hukum.  Seharusnya  Majelis  Hakim dalam memutus gugatan yang diajukan Penggugat dengan memperhatikan lebih seksama  dan  menolak  gugatan  yang  diajukan tersebut  dengan  pertimbangan  perkawinan tersebut  sah  menurut  agama  dan  kepercayaan masing-masing,  namun  tidak  didaftarkan  pada pejabat  yang  berwenang,  sehingga  menjadi pertimbangan  dan  alasan  majelis  hakim  untuk menolak gugatan tersebut, karena perkawinannya  dianggap  tidak  pernah  ada berikut  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari perkawinan  Penggugat.  Selanjutnya  mengenai gugatan  Penggugat terkait  hak  asuh  anak  yang lahir  dari  perkawinan  siri,  terlebih  lagi  tidak dapat  dibuktikan  Penggugat  tentang  identitas anak  melalui  akta  kelahiran  anak,  maka  sudah seharusnya majelis memuat dalam pertimbangan  hukum  bahwa  anak  yang  lahir dari  perkawinan  siri  dan  tidak  dapat  dibuktikan identitas  anak,  maka  anak  tersebut  hanya memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya,  dikarenakan  Penggugat tidak dapat membuktikan anak tersebut memiliki
hubungan biologis dan/atau keperdataan dengan Penggugat.
Bahkan  yang  lebih  fatal  dan  sangat keliru  pertimbangan  hukum  majelis  hakim adalah  menolak  hak  asuh  anak  yang  digugat Penggugat  karena  pertimbangan  anak  belum mumayyiz  berdasarkan  Pasal  105  KHI,  majelis hakim  sangat  keliru,  disebabkan  KHI  hanya berlaku  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  yang beragam islam di pengadilan agama. Seharusnya recht  vacuum /kekosongan  hukum tersebut  menjadi  tugas  hakim  untuk  menggali hukum  atau  yurisprudensi  yang  lebih  relevan dalam  pertimbangan  hukumnya,  sehingga  tidak merugikan masyarakat pencari keadilan.
Sesuai  dengan  Amanat  Pasal  43  UU Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor:  46/PUU- VIII/2010, seharusnya  Pasal  43  UU  Perkawinan dapat  dibuktikan  Penggugat  dalam  gugatannya sehingga  menjadi  pertimbangan  hukum  hakim untuk  lebih  meyakinkan  status  perkawinan Penggugat  dan  Tergugat,  meskipun  belum tercatat.
Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan  dan  kewajiban  yang  timbul  akibat perkawinan  yang  sah  maka  setiap  perkawinan perlu dilakukan pencatatan.
Meskipun perkawinan
termasuk dalam lingkup keperdataan,  namun  negara  wajib  memberikan jaminan  kepastian  hukum  dan  memberikan perlindungan  hukum  kepada  pihak-pihak  yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan  administrasi  kependudukan  terkait dengan  hak  keperdataan  dan  kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi  suatu  kebutuhan  formal  untuk  legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan
suatu  konsekuensi  yuridis  dalam  hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban  memberi  nafkah  dan  hak  waris. Pencatatan  perkawinan dinyatakan dalam suatu  akte  resmi  (akta  autentik)  dan  dimuat dalam  daftar  pencatatan  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan.  Bahwa tujuan  pencatatan  perkawinan  yaitu  sebagai berikut:
a. Untuk tertib administrasi perkawinan;
b. Jaminan  memperoleh  hak-hak  tertentu (memperoleh  akta  kelahiran,  membuat Kartu  Tanda  Penduduk,  membuat  Kartu Keluarga, dan lain-lain);
c. Memberikan  perlindungan  terhadap  status perkawinan;
d. Memberikan  kepastian  terhadap  status hukum suami, istri maupun anak;
e. Memberikan  perlindungan  terhadap  hak- hak  sipil  yang  diakibatkan  oleh  adanya perkawinan 13 .
Bahwa  perkawinan  yang  tidak  dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  dapat  diartikan  sebagai  peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga  hal  ini  berimplikasi  terhadap  hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak  dicatat  sebagaimana  ditentukan  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahwa  selain  itu,  anak  yang  lahir  dari perkawinan  yang  tidak  dicatat  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan  keperdataan  anak  dengan  ayahnya
13Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia  Nomor:  46/PUU-VIII/2010/tertanggal  17  Februari 2012, hal. 26.
sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat,  terlebih  Penggugat  tidak  dapat membuktikan  identitas  dan  status  hukum  anak tersebut,  dengan  demikian, anak yang  lahir dari perkawinan  yang  tidak  dicatat  tersebut,  tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
Bahwa  pokok  permasalahan  hukum mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan  adalah  mengenai  makna  hukum ( legal  meaning )  untuk  memperoleh  jawaban dalam  perspektif  yang  lebih  luas  permasalahan tentang sahnya anak.
Berdasarkan  uraian  diatas,  hubungan anak  dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak tidak  semata-mata  karena  adanya  ikatan perkawinan,  akan  tetapi  dapat  juga  didasarkan pada  pembuktian  adanya  hubungan  darah antara  anak  dengan  laki-laki  tersebut  sebagai bapak.  Dengan  demikian,  terlepas  dari  soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan  hukum. Jika  tidak  demikian,  maka yang  dirugikan  adalah  anak  yang  dilahirkan diluar  perkawinan,  padahal  anak  tersebut  tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.  Anak  yang  dilahirkan  tanpa memiliki  kejelasan  status  ayah  seringkali mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil  dan stigma ditengah-tengah  masyarakat.  Hukum harus  memberi  perlindungan  dan  kepastian hukum  yang  adil  terhadap  status  seorang  anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun  keabsahan  perkawinannya  masih dipersengketakan.
Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka sudah  seharusnya  majelis  hakim  tidak  lagi mempertimbangkan hal lain dalam gugatan
Penggugat,  serta seharusnya menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat.

## III.  Kesimpulan
Perkawinan  siri  atau  perkawinan  yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan  yang  tidak  sah  berdasarkan  Pasal 2  UU  Perkawinan,  selanjutnya  tentang  status hukum anak yang lahir berdasarkan ketentuan Pasal  21,  Pasal  27  Jo  Pasal  39  UU  PA, seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  termasuk identitas  diri  anak  yang  harus  diberikan  sejak kelahirannya.  Adapun  akibat  hukum  terhadap perempuan  dan  anak  dari  perkawinan  siri berdasarkan Putusan
Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN  Lbp,  adalah  suami  istri tersebut  tidak  mempunyai  akta  nikah  sebagai bukti  mereka  telah  menikah  secara  sah menurut hukum, Anak tidak dapat memperoleh akta  kelahiran  dari  ayah  yang  berwenang karena  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran  itu diperlukan  akta  nikah  dari  orang  tuanya,  Anak tidak  dapat  mewarisi  harta  orang  tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan  mereka  sebagai  ahli  waris  orang tuanya,  serta  tidak  memperoleh  hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang  harus dipenuhi sebagai bukti diri. Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  Putusan Nomor:  129/Pdt.G/2018/PN  Lbp,  adalah  tidak sesuai  dan  bertentangan  dengan  Pasal  28I Ayat (4)  dan Ayat (5) serta Pasal  28J  Ayat (2) UUD  NRI  1945,  sehingga  menimbulkan ketidaktaatan dan ketidaktertiban dalam masyarakat  yang  berdomisili  dan  mengakui Indonesia sebagai negara hukum. Seharusnya hakim  menolak  gugatan  Penggugat  karena perkawinannya  dianggap  tidak  pernah  ada, serta  akibat  hukum  termasuk  anak  yang  lahir
juga tidak dapat dibuktikan Penggugat sebagai anak  kandung  dari  perkawinan  siri  tersebut, bahkan  yang  lebih  fatal  dan  sangat  keliru majelis  hakim  dalam  pertimbangan  hukum tentang  Hak  Asuh  anak  didasarkan  pada  KHI, hal ini sangat keliru, karena KHI hanya berlaku bagi  masyarakat  pencari  keadilan  yang beragama islam di pengadilan agama, sehingga  putusan  tersebut  tidak  memberikan kepastian hukum, serta dapat dinyatakan batal demi  hukum  jika  diuji  dalam  proses  hukum banding.
Demi kepastian hukum, segera dilakukan  revisi  terhadap  UU  Perkawinan khususnya  tentang  kedudukan  pencatatan perkawinan  sebagai  syarat  sahnya  suatu perkawinan, dan harus ada ketegasan larangan  perkawinan  siri  atau  perkawinan dibawah  tangan  berikut  sanksinya  demi perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak. Upaya  yang  dilakukan  agar  ada  aturan  terkait perkawinan  siri  non  muslim  harus  ditetapkan ke  pengadilan  negeri.  Selain  itu,  perlu  adanya suatu  aturan  yang  memberikan  jalan  keluar agar  perkawinan  siri  yang  telah  terlanjur dilaksanakan dapat diakui sah menurut hukum perkawinan nasional, demi menghindari dampak  hukum  terhadap  isteri  maupun anaknya  dikemudian  hari.  Agar  majelis  hakim dalam  pertimbangan  hukum  dan  putusannya benar-benar  mencerminkan  rasa  keadilan, kepastian  hukum  serta  kemanfaatan  terhadap masyarakat pencari keadilan, terlebih lagi tidak mencoreng lembaga yudikatif karena memutuskan perkara/gugatan yang tidak berdasar  dan  sesuai  aturan  hukum  yang berlaku.
A.  Buku Daftar Bacaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam. Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan  Sistem  Hukum,  Civil Law,  Common  Law,  Hukum  Islam , Cet.
2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan  Hukum  Pidana ,  Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1996.
R. Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum , Cet. 1, Bandung, Alumni, 1993.
Surini  Ahlan  Sjarif,  dan  Nurul  Elmiyah, Hukum Kawarisan  Perdata  Barat ,  Prenoda Media group, Jakarta, 2006.
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010. Van Kan, Pengantar Ilmu  Hukum (terjemahan dari Incleiding tot de Rechtswetenshap oleh Mr. Moh. O. Masduki) , Pembangunan, Jakarta, cet. III, 1960.

## B.  Makalah dan Jurnal
Hukum  Online, Pencatatan  Nikah  Akan . Memperjelas  Status  Hukum  Nikah Dibawah Tangan.

## C.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48
Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

## D.  Internet
Abnan  Pancasilawati, Perlindungan  Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar
Kawin , Fenomena, Vol. 6, No 2,
(Online),https://www.researchgate.net/publi cation/307523364_Perlindungan_Hukum_
Bagi_HakHak_Keperdataan_Anak_Luar_K awin, diakses Desember 2014), 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU- VIII/2010/tertanggal 17 Februari 2012.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN Lbp.
https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewar ga/wacana/16/12/25/oiosi5385-hukum- islam-adalah the-living-law.