## HUKUM EKONOMI SYARIAH : TELAAH REGULASI PENERBITAN SUKUK IJARAH

## Nunung Rodliyah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung nunungradliyah@yahoo.com
Ade Oktaritas KY Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung adeoktariatasky@gmail.com

## Ricco Andreas
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung andreasricco@gmail.com

## Abstract
The  investment  discussed  in  this  study  is  an  example  of  investment  activities  in  the Islamic  capital  market.  Indonesia,  which  has  the  potential  of  being  a  majority  Muslim population,  is  expected  to  be  able  to  accommodate  and  actively  participate  as  the  main perpetrators of Indonesia's sharia capital market, which is supported by regulations as a counterweight  to  capital  market  transaction  activities.  In  this  study,  legal  issues  are explained systematically in the form of the first problem formulation, what are the forms of  regulations  and  the  mechanisms  that  are  applied  in  the  issuance  of  ijarah  sukuk, secondly the legal context of parties in the issuance of sukuk based on ijarah agreement. The  type  of  research used  in  this  research  is  normative,  with  descriptive  research  type. The problem approach used is inventorying legal material (data) the results of processing for  the  study  were  analyzed  using  qualitative  analysis  methods,  by  producing  a description of the data in the form of sentences arranged in a regular, logical, and effective manner. The results of this study are 1.) Sukuk transactions in Indonesia are regulated in several  regulations,  namely  the  Law,  OJK  Regulations,  and  Fatwa.  Regarding  the mechanism  for  issuing  sukuk,  it  follows  the  procedure  based  on  the  Ijarah  agreement which  is  governed  by  Islamic  law.  2.)  The  legal  context    of  the  parties  to  the  sukuk transaction includes the rights and obligations of the parties, which are governed by the provisions of both national positive law and Islamic law.
Key Words : Sukuk, Ijarah agreement, Legal Context

## Abstrak
Investasi yang dibahas dalam penelitian ini merupakan contoh kegiatan investasi pada pasar modal syariah. Indonesia yang berpotensi jumlah penduduk mayoritas muslim,  diharapkan  dapat  mengakomodir  dan  turut  serta  aktif  menjadi  pelaku utama  pasar  modal  syariah  Indonesia  yang  didukung  regulasi  sebagai penyeimbang  kegiatan  transaksi  pasar  modal.  Transaksi  keuangan  pasar  modal syariah  yang  dibahas  pada  penelitian  ini  adalah  sukuk  dengan  mengkaji  akad ijarah berdasarkan hukum Islam. Pada penelitian ini, isu hukum yang dijelaskan sistematis dalam bentuk rumusan masalah pertama, apa saja bentuk regulasi serta mekanisme  yang  diberlakukan  dalam  penerbitan  sukuk  ijarah,  kedua  hubungan hukum  pihak-pihak  dalam  penerbitan  sukuk  berdasarkan  akad  ijarah  Jenis
penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  normatif,  dengan  tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu menginventarisir  bahan  hukum  (data)  hasil  pengolahan  untuk  penelitian dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  secara  kualitatif,  dengan menghasilkan  uraian  data  dalam  bentuk  kalimat  yang  tersusun  secara  teratur, logis,  dan  efektif.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  1.)  Transaksi  sukuk  di  Indonesia diatur  dalam  beberapa  regulasi  yaitu  Undang-Undang,  Peraturan  OJK,  dan Fatwa.  Terkait  mekanisme  penerbitan  sukuk  mengikuti  prosedur  berdasarkan akad  Ijarah  yang  diatur  berdasarkan  hukum  Islam.  2.)  Hubungan  hukum  para pihak dalam transaksi sukuk meliputi hak dan kewajiban para pihak, yang diatur berdasarkan ketentuan baik hukum positif nasional dan syariat Islam.
Kata Kunci : Sukuk, Akad Ijarah, Hubungan Hukum

## Pendahuluan
Pasar modal selaku sarana investasi yang mengikuti perkembangan zaman saat  ini  cukup  menarik  masyarakat  milenial  dalam  menginvestasikan  hartanya untuk  jangka  pendek,  menengah  maupun  panjang.  Pasar  modal  secara  umum dapat  diartikan  sebagai  tempat  pertemuan  antara  mereka  yang  membutuhkan dana  dan  mereka  yang  kelebihan  dana.  Sehingga  pasar  modal  lebih memfokuskan pada prospek penggunaan jangka panjang. 1
Dengan  potensi  Indonesia  yang  penduduknya  mayoritas  adalah  muslim, penduduk  tersebut  nantinya  diharapkan  dapat  mengakomodir  dan  turut  serta aktif  menjadi  pelaku  utama  pasar,  terutama  sebagai  investor  lokal  di  pasar modal syariah Indonesia yang didukung regulasi aturan yang menyeimbangkan kegiatan  tranasaksi  pasar  modal.  Adapun  tujuan  dari  melakukan  aktivitas ekonomi yang dibenarkan dalam pandangan Islam adalah agar bisa memenuhi kebutuhan  hidup  baik  pribadi  maupun  kebutuhan  hidup  keluarga  bagi  yang telah  berkeluarga.  Tujuan  utama  ekonomi  Islam  adalah  merealisasikan  tujuan manusia  untuk  mencapai  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  dunia  dan  akhirat ( falah ), serta kehidupan yang baik, dan terhormat ( al-hayah al-tayyibah ). 2
Salah  satu  bentuk  transaksi  keuangan  yang  sedang  berkembang  di  pasar modal syariah adalah sukuk . Adapun jika ditinjau secara istilah, pengertian sukuk dapat  merujuk  pada  beberapa  definisi  yang  telah  dirumuskan,  antara  lain berdasarkan  Fatwa  AAOIFI  Nomor  17 3 , sukuk adalah  sertifikat  bernilai  sama yang  merupakan  bukti  kepemilikan  yang  tidak  terbagi  atas  suatu  aset,  hak
1 Abdul  Azizi  sebagai  mana  dikutip  dalam,  Yusi  Septa  Prasetia,  IAIN  Ponorogo, Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS), Jurnal Nizham Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017, h. 30
2 Nur Kholis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam, Akademika, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015, h. 248
3 AAOIFI  ( Acounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institutions )  adalah Lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standarisasi di bidang keuangan syariah.
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
manfaat,  dan  jasa-jasa  atau  atas  kepemilikan  suatu  proyek  atau  kegiatan investasi  tertentu.  Berdasarkan  data  statistik  OJK  Bulan  Desember  tahun  2016, sukuk memiliki peningkatan dalam kegiatan transaksi keuangan syariah nasional, yang  membuktikan  bahwa  transaksi sukuk banyak  diminati  hingga  menyentuh angka peredaran sebesar 20 triliun rupiah. Salah satu bentuk penawaran sukuk di Indonesia adalah sukuk dengan akad ijarah. Keunggulan sukuk tak terlepas dari, tujuan  kegiatan  ekonomi  yang  diatur  oleh  prinsip-prinsip  keuangan  syariah, tingkat  pengembalian  ekuitas  ditentukan  oleh  efisiensi  pengolahan  modal  dan waktu, dan memberikan dampak positiv terhadap pertumbuhan ekonomi. 4 Saat  ini,  transaksi sukuk ijarah  berdasarkan  data  OJK  per  Februari  2017 sejumlah Rp. 1,623 Triliun. Berdasarkan judul penelitian yang menjabarkan sukuk diterbitkan dengan akad ijarah, maka sifat dari sukuk yang diterbitkan memiliki sifat berupa imbalan sewa/upah atas pemakaian manfaat dari objek pemakaian. Seiring dengan penerbitannya tersebut, jika diperhatikan dari mendominasinya sukuk Ijarah  di  Indonesia  dan  ditelaah  dari  aturan  yang  beragam  mengayomi transaksinya, penulis tertarik untuk meneliti dengan memetakan dalam beberapa rumusan permasalahan yang ada terkait Obligasi Syariah ( Sukuk ) Dengan Akad Ijarah Ditinjau Dari Segi Hukum Islam.
Permasalahan  yang  akan  dijabarkan  dalam  penelitian  ini  terkait  regulasi serta  mekanisme  yang  diterapkan  dalam  penerbitan sukuk Ijarah,  karena Indonesia saat ini memiliki beberapa lembaga keuangan terbaru yang turut serta mengeluarkan ketentuan transaksi sukuk nasional, serta memaparkan mekanisme sesuai  ketentuan  yang  berlaku  bagaimana  sebuah  sukuk  terbit  dan  dapat ditransaksikan  pada  pasar  modal.  Selain  itu,  dikarenakan  dalam  pengkajian membahas  akad/perjanjian,  maka  perlu  dipertegas  kembali  perihal  hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi sukuk agar hak dan kewajiban para  pihak  jelas  dan  tidak  menimbulkan  kekeliruan  dalam  penerapan  akibat hukum  akad.  Hal  terakhir yang menjadi pembahasan  pada  penelitian  ini  yaitu implementasi  prinsip  ekonomi  syariah  dalam  transaksi sukuk, meliputi bagaimana  penghitungan  margin  keuntungannya  serta  apakah  transaksi sukuk Ijarah di Indonesia terdapat pertentangan pada sistem syariah yang berlaku.

## Pembahasan
1. Regulasi, dan Mekanisme Penerbitan Sukuk Berdasarkan Akad Ijarah
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
4 Hossein, Askari, Zamir Iqbal, and friends, The Stability of Islamic Finance Creating A Resilent Financial  Environment  For  A  Secure  Future, Singapore,Topan  Security  Printing,  2010,    pg.  210 (diterjemahkan dari kalimat: in an economy governed by the principles of islamic finance, the rate of return on equities is determined by the marginal efficiency of capital and time preference, and is positive in growing economy, h. 210)
Undang-Undang  SBSN  menentukan  pengertian  Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN)  dapat  disebut sukuk negara 5 ,  yang  penjabarannya merupakan  surat  berharga  yang  diterbitkan  berdasarkan  prinsip  syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valutas asing. Aset yang dimaksud merupakan objek pembiayaan  SBSN  dan/atau  barang  milik  negara  (berasal  dari  beban APBN/perolehan  lainnya  yang sah)  yang  memiliki  nilai  ekonomis,  berupa tanah dan/atau bangunan.
b. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.004/2015  tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
Pembentukan  Peraturan  ini  bertujuan  untuk    mendorong perkembangan  industri  Pasar  Modal  Syariah  di  Indonesia,  dan penyempurnaan  peraturan  mengenai  Penerbitan  Efek  Syariah.    Ketentuan peraturan  ini  menentukan  aset  yang  menjadi  dasar  objek  sukuk  untuk diterbitkan  di  Pasar  Modal  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  sebagai berikut :
1. aset berwujud tertentu ( a’yan maujudat ), dalam hal ini bisa dicontohkan gedung, dengan surat bukti kepemilikan sukuk;
2. nilai  manfaat  atas  aset  berwujud  ( manafiul  a’yan )  tertentu  baik  yang sudah ada maupun yang akan ada;
3. jasa ( al khadamat ) yang sudah ada maupun yang akan ada;
4. aset proyek tertentu ( maujudat masyru’ mu’ayyan ); dan/atau
5. kegiatan investasi yang telah ditentukan ( nasyath ististmarin khashah ). 6
c. Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 09/DSN-MUI/IV/Tahun 2000  tentang Pembiayaan Ijarah Fungsi  fatwa  dalam  membantu  masyarakat  memahami  dasar  ajaran Islam untuk diterapkan dalam ekonomi Islam terutama dalam kajian sukuk, menjadi penting sebagai implementasi bentuk sumber hukum Islam berupa Ijtihad para  Ulama.  Fatwa  ini  secara  konkrit  mengatur  pembiyaan  ijarah yang  termasuk  sebagai  bagain  objek  akad  sukuk  dalam  penelitian  ini. Menurut  Ibn  Abidin,  akad  adalah  perikatan  yang  ditetapkan  dengan  ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. 7
Adapun menurut  Atho’  Mudzhar,  fatwa  biasanya  cenderung  bersifat dinamis  karena  merupakan  respon  terhadap  perkembangan  baru  yang sedang dihadapai masyarakat peminta fatwa. 8
5 Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2008  tentang Surat  Berharga Syariah Negara (SBSN)
6 Pasal  3  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  18/POJK.004/2015  tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
7 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h. 144.
8 Ahmad  Rafiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Jakarta, PT.  RajaGrafindo Persada,  2015, h.217
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
2. Penawaran  umum  kepada  masyarakat/calon  investor yang tertarik menggunakan fasilitas sukuk. Jika Emiten adalah  Pemerintah,  maka  pemerintah  dapat menunjuk perusahaan  lain  sebagai  penerbit  SBSN.  Emiten  yang melakukan  penawaran  umum sukuk wajib  menyusun perjanjian  perwaliamanatan sukuk sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
3. Setelah  diadakan  penawaran  umum  dan  terjadi kesepakatan  transaksi  dengan  investor, sukuk bisa diterbitkan dan investor berhak atas manfaat objek yang disepakati berdasarkan akad ijarah. Selama belum jatuh tempo  pembayaran,  emiten  wajib  membuat  laporan keuangan  secara  berkala  yang  telah  diaudit  dalam  hal kepastian pemanfaatan dana yang diinvestasikan.
1. Pendaftaran  oleh  Emiten  (administrasi  berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015  tentang  Penerbitan  dan  Persyaratan Sukuk,  dan  Akad  Syariah  yang  disepakati  dalam  hal penelitian ini yaitu Akad Ijarah yang diatur pada Fatwa Dewan  Syariah  MUI  Nomor  41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah).
Fatwa  ini  mengatur  beberapa  ketentuan  tentang sukuk yang  pada dasarnya  dapat  diklasifikasikan  ketentuan  isinya  menjadi  empat  bagian yaitu, Rukun dan Syarat, Objek, Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah, Serta Penyelesaian perselisihan.

## d. Mekanisme Penerbitan Sukuk Ijarah
Berikut ini alur terkait penerbitan sukuk berdasarkan akad ijarah:
Alur  tersebut  menjabarkan  tiga  tahapan  terbitnya  sebuah sukuk yang pertama  proses  administrasi  oleh  emiten  kepada  perusahaan  penerbit  (SPV, Sekuritas,  Wali  Amanat),  kedua,  dilakukannya  tahapan  penawaran  terhadap publik  melalui  Bursa  Efek  sebagai  fasilitator  investor  melaksanakan  kegiatan
Pasar  Modal  di  Indonesia.  Tahapan  terakhir  adalah  kesepakatan  investor untuk  memiliki  sebuah sukuk yang  ditawarkan  untuk  kemudian  bisa dimanfaatkan  kembali  oleh  investor  tersebut  dengan  cara  disewakan  kembali kepada investor lain dengan ketentuan Akad Ijarah. Selama sukuk belum jatuh tempo  pembayaran,  emiten  wajib  membuat  laporan  keuangan  yang  diaudit dan  dipublikasi  secara  umum  terkait  penggunaan  dana  dari sukuk yang diterbitkan.
2. Hubungan Hukum Para Pihak
Pihak yang terlibat dalam transaksi sukuk yaitu 9 :
a. Pemerintah    Republik  Indonesia  dalam  hal  ini  Menteri,  berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN, pemerintah memiliki wewenang untuk menerbitkan SBSN yang bertujuan membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  termasuk  pembangunan  proyek.  Menteri  berwenang menetepkan komposisi  SBSN  dalam  rupiah maupun  valuta  asing  dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
b. Perusahaan  Penerbit  SBSN  adalah  badan  hukum  yang  didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
c. Wali  Amanat  merupakan  pihak  yang  mewakili  kepentingan  pemegang SBSN sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan.
d. Dewan Pengawas Syariah.
e. Investor/masyarakat sebagai pemegang sukuk.
Hubungan  antar  subjek  dalam  kegitan  transaksi sukuk, Menteri  memiliki peran  untuk  menentukan  substansi  objek  SBSN  yang  akan  diterbitkan  ke masyarakat.  Menteri  wajib  membeli  kembali  aset  SBSN  membatalkan  akad sewa  dan  mengakhiri  akad  penerbitan  SBSN  lainnya  pada  saat  SBSN  jatuh tempo. Sehubungan dengan pemvbelian kembali aset SBSN, pembatalan akad sewa  dan  pengakhiran  akad  penerbitan  SBSN  lainnnya,  Menteri  membayar nilai  nomninal  SBSN atau  kewajiban  pembayaran  lain  sesuai  akad penerbitan SBSN  kepada  pemegang  SBSN.  Undang-Undang  SBSN  menentukan  bahwa Pemerintah dapat mendirikan lebih dari satu perusahaan penerbit SBSN sesuai dengan kebutuhan. 10
Adapun  tugas  dari  wali  amanat,  berdasarkan  kete  ntuan  Undang-Undang SBSN yaitu : 11
a. Melakukan  perikatan  dengan  pihak  lain  untuk  kepentingan  pemegang SBSN
9 Pasal 4 Undang-Undang SBSN 10 Penjelasan Pasal 13 ayat (1)
11 Pasal 15 Undang-Undang SBSN
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
b. Mengawasai aset SBSN untuk kepentingan SBSN, dan
c. Mewakili  kepentingan  lain  pemegang  SBSN,  terkait  dengan  perikatan dalam rangka penerbitan SBSN
Perusahaan  Penerbit  SBSN  dan  pihak  lain  yang  ditunjuk  sebagai  Wali Amanat  wajib  memisahkan  Aset  SBSN  dari  kekayaan  perusahaan  untuk kepentingan pemegang SBSN. Kepentingan pemegang SBSN juga harus dijaga oleh Perusahaan Penerbit SBSN.
Perbedaan  yang  jelas  terlihat  pada  transaksi  keuangan  syariah  dan konvensional,  pada  struktur  kepengurusannya  dalam  lembaga  keuangan syariah  terdapat  Dewan  Pengawas  Syariah.  Adapun  fungsinya  yaitu bertanggung  jawab  memberikan  nasihat  dan  saran  serta  mengawasi pemenuhan  prinsip  syariah  di  Pasar  Modal  terhadap  pihak  yang  melakukan kegiatan  syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  hal  menjalankan  tugasnya wajib  memiliki  izin  sebagai  Ahli  Syariah  di  Pasar  Modal  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  oleh  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 16/POJK.04/2015  tentang  Ahli  Syariah  Pasar  Modal.  Keterkaitan  Dewan Pengawas Syariah dengan para pihak penerbit sukuk mendukung terwujudnya prinsip kehati-hatian  dan  perlindungan  kepada  invenstor yang  lebih  terjamin dibandingkan  dengan  sistem  konvensional.  Pada  akad  Ijarah  disertai  dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi pemindahan kepemilikan. 12

## Simpulan
Ketentuan  yang  diterapkan  dalam  ketiga  regulasi  yang  penulis  teliti, mengatur  secara  umum  berlakunya sukuk baik  dari  segi  subjek  hukum,  objek, serta  tata  cara  pelaksanannya.  Diterbitkannya  Undang-Undang  SBSN  sebagai upaya meningkatkan  potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan  instrumen  keuangan  berbasis  syariah.  Pada  Peraturan  OJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk pokok isu hukum yang diatur pada aturan  ini  antara  lain  meliputi  penyempurnaan  pengaturan  aset  atau  kegiatan usaha  yang  menjadi  dasar sukuk dan  penerbitan sukuk .  Sedangkan  pada  Fatwa DSN  MUI  tentang  Obligasi  Syariah,  sebagai  ketentuan  yang  menjadi  bentuk tertulis  Ijtihad  Lembaga  Syariah  Negara  yang  membantu  segala  kegiatan muamalah di Indonesia tak terkecuali transaksi keuangan yang berbasis syariah.
Hubungan  Hukum  yang  terdapat  pada  penerbitan sukuk berbasis  akad ijarah  berdasarkan  regulasi  yang  diterapkan  memuat  hak  dan  kewajiban  para pihak,  objek,  serta  alur  prosedur  penerbitannya.  Para  pihak  yang  terlibat  pada mekanisme penerbitan sukuk yaitu Pemerintah, Perusahaan Penerbit sukuk , Wali Amanat, dan Investor. Para pihak tersebut memiliki kedudukan hukum masing- masing  yang  terikat  pada  akad serta hak  dan  kewajiban  pelaksanaan  transaksi
12 Abdul Manan, 2009, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 133
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
sukuk .  Objek  yang  terdapat  pada  penelitian  ini  yaitu sukuk yang  diterbitkan berdasarkan  akad    ijarah. Sukuk yang  diterbitkan  berdasarkan  akad  ijarah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sukuk dengan akad lainnya antara  lain,  keuntungan  aset  yang  tetap  dan  diketahui  berdasarkan  akad  yang telah  disepakati,  serta  transaksinya  yang  tiap  tahun  selalu  meningkat.  Alur penerbitannya pun tidak rumit, dikarenakan Investor bisa memanfaatkan sukuk tersebut  setelah  adanya pengumuman secara  publik  oleh  emiten,  dalam hal  ini Pemerintah  ataupun  perusahaan  lain  yang  menerbitkan sukuk di  Indonesia melalui Bursa Efek dan difasilitasi proses administrasinya oleh wali amanat.

## Referensi
1. Buku-buku
Askari,  Hossein  Zamir  Iqbal,  and  friends.  2010. The  Stability  of  Islamic  Finance Creating  A  Resilent  Financial  Environment  For  A  Secure  Future. Singapore,Topan Security Printing.
Huda,  Nurul  dkk.  2015. Ekonomi  Pembangunan  Islam .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Huda,  Nurul  dan  Mustafa  Edwin  Nasution.  2009. Current  Issues  Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Iqbal,  Zamir  dan  Abbas  Mirakhor.  2015. Pengantar  Keuangan  Islam .  Jakarta, Pranamedia Gorup.
Manan,  Abdul.    2009. Aspek  Hukum  Dalam  Penyelenggaraan  Investasi  Di  Pasar Modal Syariah Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mardani. 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Rafiq, Ahmad. 2015. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
Rodliyah,  Nunung,  dan  Dita  Febriyanto.  2014. Hukum  Ekonomi  Islam (Tinjauan Yuridis  Surat  Hutang  Berbasis  Syariah  Dengan  Sistem  Mudharabah). Bandar Lampung: Justice Publisher.
Yasni, Muhammad Gunawan. 2013. Brief Thoughts on Islamic Finance , Jakarta.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008  Nomor  70  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4852
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.004/2015 tentang  Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  09/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor  32/DSN-MUI Tahun 2002  tentang Obligasi Syariah
Fatwa  Dewan  Syariah  MUI  Nomor  41/DSN-MUI/III/2004  tentang  Obligasi Syariah Ijarah

## 3. Jurnal dan Website
Abdul  Azizi sebagai  mana  dikutip  dalam,  Yusi Septa Prasetia, IAIN Ponorogo,
Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS), Jurnal Nizham Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017 Nur Kholis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia,  Yogyakarta,  Kesejahteraan  Sosial  Di  Indonesia  Perspektif Ekonomi Islam, Akademika, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015 Eri, Hariyanto. 2015. Reputasi Sukuk Global Indonesia , (website:
www.kemenkeu.go.id)
Nurkholis,  2014. sukuk-instrumen-investasi-yang-halal-dan-menjanjikan. website: , http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/ http://www.hukumonline.com/ http://mui.or.id/ http://www.ojk.go.id/id/kanal