Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 2 September 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal 202 – 210
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM  DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI ACEH) Oleh:
Shara Amelia Putri Akuntansi, STIE Bumi Persada Lhokseumawe Email : sharaameliaputri@bumipersada.ac.id Surya Darni Manajemen, STIE Bumi Persada Lhokseumawe Email: suryadarni@bumipersada.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Agustus - 2022 Accepted  25 Agustus - 2022 Available Online 30  September - 2022 The purpose of this study is to determine the impact of regional economic growth,  revenue-sharing  funds,  general  distribution  funds,  and  local revenue growth on regional spending growth. The study analyzed data by multiple  linear  regression  and  was  conducted  in  23  district/municipal governments  in  Aceh.  The  results  show  that  regional  economic  growth, revenue-sharing funds, general distribution funds, and regional revenue growth  simultaneously  and  partially  affect  regional  spending  growth. These  results  suggest  that  increases  in  regional  spending  are  likely  to occur as a result of higher local income levels and economic growth.
Keyword :
Regional  Economic  Growth, Revenue  Sharing  Fund,  The
General Allocation Fund, local revenue growth,
Regional  and  District  /  City
Expenditure Growth

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  mengatur dan  menentukan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  pada  bentuk  peraturan daerah  atau  Qanun.  Alokasi  sumber  daya  dalam anggaran  APBD  harus  didasarkan  pada  prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan pertumbuhan  ekonomi,  kapasitas  fiskal  daerah, kebijakan  pemerintah  pusat,  dan  rekomendasi masyarakat  dalam  musyawarah  perencanaan pembangunan.  Anggaran  yang  tertuang  dalam peraturan  daerah  atau  qanun  tersebut  kemudian menjadi  validitas  bagi  satuan  kerja  perangkat daerah  (SKPD)  untuk  menjalankan  fungsi pemerintahan.
Dana penyelenggaraan pemerintahan menurut  dasar  desentralisasi  ditanggung  oleh APBD.  Dalam  rangka  pengelolaan  pemerintahan dan  jasa  layanan  publik  berdasarkan  asas desentralisasi,  memberdayakan  daerah    untuk memungut pajak ( tax) ) dan mengatur sumber daya alam. Sumber pendanaan untuk kabupaten meliputi
pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  perimbangan yang  terdiri  dari  dana  bagi  hasil  (DBH),  dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan  pinjaman  daerah,  desentralisasi,  dan  misi bantuan.  Tiga  sumber  pertama  dikelola  langsung oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan sumber  lainnya  dikelola  oleh  pemerintah  pusat bekerjasama  dengan  pemerintah  daerah  (Halim, 2012).
Salah  satu  pertimbangan  penting  dalam pengalokasian  APBD  adalah  keterkaitannya dengan beberapa indikator ekonomi daerah, seperti kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi,  dan  pendapatan  primer  daerah  (PAD). Selain  itu,  jumlah  transfer  fiskal  pusat  dan kebijakan  lain  yang  diterima  daerah  juga  harus diperhitungkan.  Kegiatan  pembangunan  yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat bergantung  pada  dana  atau  dana  yang  dihimpun dari  berbagai  potensi  sumber  daya  yang  dimiliki daerah  dan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.  Dana  atau  dana  yang  terkumpul  diatur
melalui  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah APBD.
Permasalahan setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal adalah pertumbuhan pendapatan daerah lambat, sedangkan peningkatan permintaan biaya pelayanan publik semakin intens. Keadaan ini mengakibatkan terbatasnya penerimaan  dan  kesulitan  dalam  merencanakan distribusi belanja pelayanan publik.
Selain pertumbuhan ekonomi, kemandirian  fiskal  daerah  yang  diukur  dengan PAD  sebagai  persentase  dari  total  pendapatan daerah  juga  menjadi  pertimbangan  penting  dalam alokasi  belanja  daerah.  Hal  ini  karena  PAD merupakan  sumber  daya  dan  penggunaannya  atas kebijaksanaan pemerintah daerah dan kesepakatan dengan  DPRD.  Meskipun  bagian  PAD  dari  total pendapatan  tidak  besar,  yaitu  sekitar  4-10%, dampaknya  terhadap  belanja  daerah  cukup signifikan (Abdullah dan Rone, 2014).
Riset ini bertujuan untuk mengkaji dampak pertumbuhan  ekonomi (economic  growth ),  dana bagi  hasil  ( Revenue  Sharing  Fund ),  dana  alokasi umum  ( The  General  Allocation  Fund ),  dan pertumbuhan  PAD  terhadap  pertumbuhan  belanja daerah  di  Aceh. Economic  Growth adalah  salah satu  penentu  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. Namun pertumbuhan ekonomi (economic growth ) yang  tinggi  tidak  serta  merta  menggambarkan kemakmuran rakyat, karena pertumbuhan ekonomi hanya  mencerminkan  bagaimana  pembangunan dilakukan,  dan  tidak  dapat  menggambarkan bagaimana pembangunan itu merata dalam rangka pencapaian kesejahteraan rakyat.
Pembiayaan  pembangunan  daerah  berasal dari  PAD (Regional  income ),  Dana  Perimbangan yang termasuk Dana Bagi Hasil ( Revenue Sharing Fund ),  Dana  Alokasi  Umum  ( The  General Allocation  Fund ),  dan  Dana  Alokasi  Khusus ( Special Allocation Fund ), dan pendapatan daerah lainnya  yang  sah.  Penurunan    PAD  bisa  juga disebabkan  oleh  Penurunan  kegiatan  ekonomi  di berbagai  daerah,  sehingga  daerah  tersebut  akan mengandalkan  dana  perimbangan  yang  akan menimbulkan gejala fiskal stress.
Dana Bagi Hasil ( Revenue Sharing Fund ) merupakan  pendanaan  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah  berdasarkan  angka  persentase  tertentu untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka
pelaksanaan desentralisasi. Provinsi Aceh, sebagai salah  satu  daerah  yang  diberikan  otonomi  khusus oleh  pemerintah  pusat  melalui  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001,  menerima  70%  dari penerimaan  DBH,  terutama  sumber  daya  migas. Ketentuan  ini  melampaui  aturan  pemerintahan sendiri yang biasa dimana bagi hasil provinsi hanya berasal dari 15% minyak dan 35% gas alam. Akan tetapi  ,  sumber  lain  harus  digali  untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti pajak.
Realisasi  DAU  semakin  meningkat  setiap tahunnya. Kenaikan/penurunan jumlah DAU yang diterima oleh setiap kabupaten/kota dapat disebabkan  oleh  formula  yang  ditetapkan  oleh pemerintah pusat untuk menentukan DAU. Jumlah DAU yang diterima Kabupaten/Kota memperhitungkan  faktor-faktor  berikut:  jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, persentase kesenjangan kemiskinan, nilai PAD, dll. Oleh  karena  itu,  sebagai  salah  satu  kinerja  dan konsekuensi  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  kenaikan  atau  penurunan  DAU  tidak ditentukan  oleh  kinerja  daerah.  DAU  dirancang untuk menggantikan transfer dalam bentuk subsidi kepada  daerah  otonom.  Tujuan  dari  transfer  ini adalah  untuk  menutup  kesenjangan  fiskal  antar daerah  dan  pemerataan  kapasitas  fiskal  sehingga masing-masing  daerah  tidak  memiliki  besaran DAU yang sama. Daerah dengan PAD rendah akan mendapatkan  DAU  tinggi,  sebaliknya  daerah dengan  PAD  tinggi  akan  mendapatkan  DAU rendah.
Menurut  Bappenas  (2015),”pertumbuhan ekonomi  Indonesia  positif  selama  2010-2014, namun  melambat  selama  empat  tahun  terakhir hingga akhir 2014”. Pertumbuhan ekonomi Aceh, dengan perkembangan migas, mencapai puncaknya  pada  3,85%  pada  tahun  2012, sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2010 adalah  1,29%,  menurut  Situasi  Perekonomian Provinsi Aceh oleh Badan Pusat Statistik (2015).” Dari  tahun  2010  hingga  2012,  pertumbuhannya cenderung  meningkat,  namun  setelah  tahun  2012, pertumbuhannya  menurun  dari  tahun  ke  tahun.” Pertumbuhan  ekonomi  melambat  dan  tetap  stabil hingga  tumbuh  sebesar  4,13%  pada  tahun  2014. Data pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2012-2013 berdasarkan data PDRB ditunjukkan pada gambar berikut:
Gambar 1.1 PDRB Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2012 s/d 2014

## Sumber: BPS Provinsi Aceh, data diolah
Berdasarkan  penelitian  Halim  (2002), ”diketahui bahwa pemerintah daerah di  Indonesia pada umumnya masih miskin, yang tercermin dari tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat  atau rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah.”
Menurut  data  BPS,  terlihat  bahwa kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan  daerah  di Indonesia  kurang  dari  10%  dari  total  pendapatan daerah.  Kondisi  yang  sama  berlaku  untuk pemerintah  kabupaten/kota  Aceh.  Menurut  data penerimaan  pemerintah  kabupaten/kota  provinsi Aceh dari tahun 2010 hingga 2014, kontribusi PAD terhadap penerimaan berkisar antara 1,20% hingga 15,15%. Realisasi PAD oleh pemerintah kabupaten/kota
Aceh menunjukkan tren peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2012 hingga 2014.
Dari  sisi  belanja  anggaran  pemerintah daerah,  realisasi  belanja  tersebut  mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Peningkatan kekuatan  daerah  dan  kota  untuk  melakukan pembangunan  daerah  membutuhkan  sumber pendanaan yang semakin besar. Di sisi lain, sumber keuangan  kabupaten  dan  kota  yang  berasal  dari PAD  masih  relatif  rendah  dibandingkan  dengan kebutuhan belanja daerah, sehingga mengakibatkan  tingkat  kemandirian  fiskal  yang rendah  dan  tingkat  ketergantungan  fiskal  yang tinggi (Sriyana, 2011).
Kenaikan  belanja  daerah  setiap  tahunnya tidak  sebanding  dengan  peningkatan  PAD. Lambatnya  pertumbuhan  PAD  dibandingkan dengan  pertumbuhan  kebutuhan  biaya  untuk memberikan  pelayanan  publik  oleh  pemerintah daerah  menjadi  permasalahan  tersendiri  dalam
pelaksanaan APBD. Keterbatasan PAD menyulitkan  perencanaan  alokasi  belanja  daerah. Kondisi  tersebut  berakibat  pada  pengalokasian belanja  daerah  untuk  pelayanan  publik  menjadi kurang  optimal  terhadap  pencapaian  target pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan  asli  daerah  terhadap  pertumbuhan belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

## 2. KAJIAN
PUSTAKA DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS Belanja Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005,”belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah  daerah  dan  diakui  sebagai  pengurang nilai  kekayaan  bersih.”  Belanja  daerah  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan  daerah  yang  meliputi  urusan  wajib, urusan  pilihan    dan  urusan  yang  penanganannya dalam  bagian  atau  bidang  tertentu  yang  dapat dilaksanakan  bersama  antara  pemerintah  dan pemerintah  daerah  atau  antar  pemerintah  daerah yang  ditetapkan  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.  13  Tahun  2006  disebutkan  bahwa  belanja daerah  menurut  kategori  belanja  meliputi:  (a) Belanja  tidak  langsung  adalah  kelompok  belanja anggaran  yang  tidak  berkaitan  langsung  dengan pelaksanaan  program  dan  kegiatan;(  b)  Belanja Langsung adalah kelompok anggaran belanja yang berkaitan  langsung  dengan  pelaksanaan  program dan  kegiatan.  .  berdasarkan    Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  sesuai  dengan  Peraturan
- 5,000 10,000 15,000 20,000 Si m eu lu e Ac eh S in gk il Ac eh S el at an Ac eh T en gg ar a Ac eh T im ur Ac eh T en ga h Ac eh B ar at Ac eh B es ar Pi di e Bi re ue n Ac eh U ta ra Ac eh B ar at D ay a G ay o Lu es Ac eh T am ia ng N ag an R ay a Ac eh J ay a Be ne r M er ia h Pi di e Ja ya Ba nd a Ac eh Sa ba ng La ng sa Lh ok se um aw e Su bu lu ss al am P D RB ( M ili ar )
2012 2013 2014
Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  belanja pemerintah  terdiri  dari  belanja  operasi,  belanja modal, dan belanja lain-lain/tak terduga

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah
Desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  telah mengakibatkan  pemerintah  daerah  memberikan kewenangan pengelolaan keuangan. Tujuan utama pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  adalah  untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  tingkat daerah. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang pada  gilirannya  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi  daerah.  Salah  satu  peran  pemerintah daerah  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi adalah  mengefektifkan  belanja  pemerintah  daerah untuk  mendukung  kegiatan  ekonomi  masyarakat seperti  pembangunan  fasilitas  pelayanan  publik. Desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada  pertumbuhan  ekonomi,  terutama  kontribusi belanja pemerintah daerah[1].
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah perlu memprioritaskan  kebijakan  yang  tepat  sasaran untuk merangsang sektor riil, sehingga mendorong percepatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.  Kebijakan  alokasi  belanja  daerah berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam  konteks  tidak  langsung,  alokasi  belanja daerah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan  infrastruktur  ekonomi  dinilai  lebih efektif  dalam  meningkatkan  kinerja  keuangan daerah.  Teori  belanja  publik  menunjukkan  bahwa dengan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang positif,  skala  belanja  pemerintah  cenderung meningkat [2].
BPS  Provinsi  Aceh  (2015)  menunjukkan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Aceh  mengalami puncaknya  pada  tahun  2012,  dan  setelah  tahun 2012,  pertumbuhannya  terus  menurun  setiap tahunnya.  Pertumbuhan  ekonomi  Aceh  berada  di bawah  rata-rata  nasional  sebesar  5,3%.  Ekonomi tumbuh hanya 3,3% pada tahun 2016, atau sedikit meningkat setelah negatif 0,7%. Tahun 2013 hanya 2,6% dan tahun 2014 hanya 1,5%.

## Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah
Dana  bagi  hasil  merupakan  sumber pendapatan  daerah  yang  potensial  dan  salah  satu modal  dasar  bagi  pemerintah  daerah  untuk
memperoleh  dana  pembangunan  dan  memenuhi belanja  daerah  non-PAD  selain  DAU  dan  DAK. Model  bagi  hasil  didasarkan  pada  persentase  asal tertentu.  Penerimaan  pajak  DBH  dari:  Bagian  21 Pajak  Penghasilan  (PPh  21),  Bagian  25  Pajak Penghasilan  (PPh  25),  Bagian  29  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Dalam  Negeri  (PPh  WPOPDN). Sedangkan  penerimaan  DBH  SDA  berasal  dari: kehutanan,  pertambangan  umum,  perikanan, pertambangan minyak, pertambangan gas, pertambangan panas bumi [3]
Pengaruh Dana Alokasi Umum

## Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah
Pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan  mentransfer  Dana  Perimbangan  yang  terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam [4]. Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD,  pembiayaan,  dan  lain-lain  pendapatan  yang sah.  Kebijakan  penggunaan  semua  dana  tersebut diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah.  Dana transfer  dari  Pemerintah  Pusat  diharapkan digunakan  secara  efektif  dan  efisien  oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya  kepada  masyarakat.  Kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan  Fiscal  Gap,  dimana  kebutuhan  DAU suatu  daerah  ditentukan  atas  kebutuhan  daerah dengan potensi daerah [5]. DAU digunakan untuk menutup  celah  yang  terjadi  karena  kebutuhan daerah  melebihi  dari  potensi  penerimaan  daerah yang ada.

## Pengaruh  Pertumbuhan  Pendapatan Asli  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Belanja Daerah
Pendapatan  daerah  yang  cukup  krusial adalah  PAD  [6][7].  PAD  adalah  pendapatan  yang diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  PAD  merupakan  salah  satu bagian dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah  nilai  kekayaan  dalam  periode  tahun bersangkutan.  Definisi  PAD  menurut  ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, pengertian pendapatan asli daerah antara lain:
a. PAD  merupakan  pendapatan  yang diperoleh  dari  sumber-sumber  wilayah sendiri;
b. Dipungut berdasarkan peraturan daerah;
c. Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku Desentralisasi
fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk  menggali  potensi  yang  dimiliki  sebagai sumber  pendapatan  daerah  yang  dapat  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  daerah  dalam rangka pelayanan publik. Desentralisasi diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan  kreatifitas  pemerintah  daerah, keselarasan  hubungan  antara  Pusat  dan  Daerah serta  antar  daerah  itu  sendiri  dalam  kewenangan dan  keuangan  untuk  menjamin  peningkatan kesejahteraan  serta  penciptaan  ruang  yang  lebih luas bagi kemandirian daerah. Sumber pendapatan daerah  diantaranya  adalah  PAD.  Kecenderungan PAD  yang  selalu  bertambah  saat  perubahan anggaran,  membuka  peluang  bagi  legislatif  untuk merekomendasikan  penambahan  anggaran  bagi program dan kegiatan yang menjadi preferensinya [8,Abdullah, 2015).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  secara  populasi pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh.
Pemerintah  kabupaten/kota  di  Aceh  berjumlah sebanyak  23  pemerintahan  yang  terdiri  dari  18 pemerintah  kabupaten  dan  lima  pemerintah  kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.  Sumber  data  diperoleh  dari  website Dirjen  Perimbangan  Keuangan  Pemda.  Adapun data  yang  dimaksud  adalah:  (1)  Laporan Pertumbuhan  Ekonomi  PemProv  Aceh,  (2) Laporan  Realisasi  APBD  PemProv  Aceh  yang terdiri dari: (a) Realisasi PAD, (b) Realisasi DAU, (c) Relisasi DBH, dan (d) Realisasi Belanja Modal.
Horizon  waktu  dalam  penelitian  ini menggunakan data pooling yaitu kombinasi antara data  runtut  waktu  ( time-series )  dan  data  silang tempat  ( cross-section ),  dimana  pertumbuhan ekonomi,  pendapatan  asli  daerah  dan  alokasi belanja  daerah  periode  tahun  2013–2015  sebagai time  series dan  23  pemerintah  kabupaten/kota  di Aceh sebagai data cross-section .
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan  data  sekunder  yang  bersumber  dari APBD  dan  PDRB  Kabupaten  dan  Kota  di  Aceh. Dokumen  APBD diperoleh dari Peraturan Daerah tentang APBD masing-masing kabupaten dan kota sedangkan  data  PDRB  sebagai  pertumbuhan ekonomi  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS) Provinsi Aceh. pengumpulan data yang akan digunakan  dalam  penelitian  berupa  APBD  yaitu sebanyak  69  APBD  Pemerintah  Kabupaten  dan Kota di Aceh Tahun Anggaran 2013 sampai 2015 dan data pertumbuhan ekonomi berupa PDRB dari BPS  Provinsi  Aceh.  Metode  analisis  data menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda dengan  tujuan  untuk  melihat  secara  langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan  asli  daerah    terhadap  pertumbuhan belanja  daerah,  baik  secara  simultan  maupun secara parsial.

## 4. HASIL  PENELITIAN Hasil Deskriptif Penelitian
Analisis deskriptif digunakan untuk melihat  distribusi  data  variabel  yang  diteliti. Kondisi  ini  memberikan  gambaran  umum mengenai nilai statistik data penelitian seperti rata- rata  ( mean ),  standar  deviasi,  nilai  minimum  dan maksimum.  Secara  lengkap,  analisis  deskriptif pertumbuhan  ekonomi  daerah,  dana  bagi  hasil, dana  alokasi  umum,  pendapatan  asli  daerah  dan belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1

## Statistik Deskriptif Data Penelitian (N = 69)
No Uraian Mean Std. Deviation Minimum  Maksimum 1 Pertumbuhan_Belanja_Daerah_(Y) 21,97 14,48 -31,18 57,90 2 Pertumbuhan_Ekonomi_Daerah_(X1) 2,91 3,87 -17,82 5,44 3 Pertumbuhan_PAD _(X2) 57,39 57,86 -4,42 309,26 4 Dana_Bagi_Hasil_ (X3) 54,90 86,2 8,2 510,0 5 Dana_Alokasi_Umum_ (X4) 496.5 140,8 252,0 780,0 Sumber: Data penelitian (diolah)
Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa antara tahun  2013-2015  rata-rata  (mean)  pertumbuhan belanja  daerah  yang  terjadi  pada  pemerintah kabupaten/kota  di  Aceh  5  sebesar  21,97%.  Nilai minimum  dan  maksimum  pertumbuhan  belanja daerah  masing-masing  adalah  -31.18%  dan 57.90%.  Nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  dari tahun  2013  hingga  2015,  pertumbuhan  belanja daerah  pemerintah  provinsi/kota  Aceh  terendah sebesar  -31,18%,  menurun  sebesar  31,18%,  dan tertinggi sebesar 57,90.
Dari  tahun  2013  hingga  2015,  nilai  rata- rata pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah/kota Aceh  sebesar  2,91%.  Nilai  maksimum  dan minimum  pertumbuhan  ekonomi  daerah  masing- masing adalah -17,82% dan 5,44%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dari  tahun  2013  hingga  2015  terendah  sebesar  - 17,82% (penurunan) dan tertinggi sebesar 5,44%.
Dari  tahun  2013  hingga  2015,  Nilai  rata- rata  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  pada pemerintah  kabupaten/kota  di  Aceh  sebesar 57,39%.  Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  pemerintah daerah/kota Aceh cukup tinggi atau cukup berhasil secara  rata-rata  tahunan.  Nilai  maksimum  dan minimum pertumbuhan pendapatan mentah daerah masing-masing adalah -4,42% dan 309,26%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan  asli  daerah  dari  tahun  2013  hingga 2015 berkisar minimal -4,42% (penurunan) hingga maksimal 309,26%. Analisis data dalam penelitian ini  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda dengan bantuan SPSS versi 20.
Jika dilihat dari tabel diatas, Nilai rata-rata ( mean ) untuk Dana Bagi Hasil (DBH) sepanjang 3 tahun sebesar 54,9 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 8,2 Milyar Rupiah untuk Kabupaten Bener Meriah  pada  tahun  2013  sedangkan  nilai maksimum untuk DBH sebesar 510 Milyar Rupiah untuk  Kabupaten  Aceh  Utara  pada  2014.  Nilai standar  deviasi  sepanjang  3  tahun  pengamatan sebesar 86,2.
Sedangkan  untuk  nilai  rata-rata (mean ) Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  sepanjang  3  tahun sebesar  496,5  Milyar  Rupiah,  dengan  nilai minimum  sebesar  252  Milyar  Rupiah  untuk Kabupaten  Subulussalam  pada  tahun  2013, sedangkan  nilai  maksimum  sebesar  780  Milyar Rupiah  diperoleh  Kabupaten  Aceh  Bireuen  pada tahun 2015. Nilai standar deviasi sepanjang 3 tahun pengamatan sebesar 140,8.
Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil  analisis  data  penelitian  secara statistik  didapatkan model regresi sebagai berikut: Y  =  19,061  +  0,465X 1 +  0,074X 2 +  0,904X 3 + 1,803X 4 + Ɛ Dimana Y adalah pertumbuhan belanja daerah, X 1 sebagai variabel pertumbuhan ekonomi daerah  dan  X 2 adalah  variabel  pertumbuhan pendapatan  asli  daerah.  Nilai  α  sebesar  19,061 menunjukkan  apabila  semua  variabel  bebas ( independent  variable )  memiliki  nilai  nol,  maka nilai  variabel  terikat  ( dependent  variable )  yaitu pertumbuhan belanja daerah sebesar 19,061. Nilai R  Square sebesar  0,099  menunjukkan  bahwa variable  bebas (independent  variable) pada penelitian ini, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap variabel dependen ( dependent  variable ) yaitu  pertumbuhan  belanja daerah pada  pemerintah  kabupaten/kota  di  Aceh sebesar 9,90%. Sisanya sebesar 90,1% dipengaruhi oleh  faktor-faktor  atau  variabel  lain  yang  tidak dianalisis dalam penelitian ini.
Dari persamaan diatas bisa kita ketahui bahwa  nilai  konstanta  (a)  adalah  sebesar  -19,061, yang artinya  apabila DBH/ Revenue Sharing Fund (X1),  dan  DAU/ The  General  Allocation  Fund (X2) dianggap konstan, maka Belanja Daerah (BD) mempunyai  nilai  sebesar  19,061.  Penelitian  ini merupakan  riset  yang  pengujian  hipotesisnya menggunakan  metode  analisis  regresi  linear berganda.  Metode  analisis  linear  berganda  yaitu menghubungkan  satu  variabel  dependen  (terikat) dengan dengan beberapa variabel tidak terikat/bebas  (independent)  dalam  suatu  model penelitian.  Penelitian  ini  dilakukan    dengan menguji signifikan terhadap nilai koefisien regresi yang diperoleh baik secara simultan (bersama_sama)  maupun secara parsial. Koefisien regresi  variabel  DBH  yaitu  sebesar  0,904,  artinya jika  DBH  mengalami  kenaikan  1%  maka  Belanja Daerah  akan  meningkat  juga  sebesar  90,4%.  Hal ini menunjukkan bahwa jika DBH Kabupaten/Kota di Aceh mengalami kenaikan maka Belanja Daerah juga  akan  meningkat.  Koefisien  regresi  variabel DAU  yaitu  sebesar  1,830,  jika  DAU  mengalami kenaikan 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar  183%.  Hal  ini  di  sebabkan  karena  DAU sangat  mendukung  untuk  anggaran  Belanja Daerah.  Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abdullah  & Rona  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  DBH
berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah.
Hasil pengujian hipotesis kedua berdasarkan  Tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa nilai  β 1 sebesar  -0,465  (β 1 ≠  0)  dan  hasil  analisis tidak  menolak  hipotesis  alternatif  kedua.  Hal  ini berarti pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh secara  parsial  terhadap  pertumbuhan  belanja daerah.  Nilai  signifikan  variabel  pertumbuhan ekonomi  sebesar  0,293  adalah  lebih  besar  dari tingkat  keyakinan  dalam  penelitian  ini  sebesar 0,05.  Artinya  variabel  pertumbuhan  ekonomi daerah  secara  tidak  signifikan  berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja daerah.
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  dapat diketahui bahwa nilai β 2 sebesar 0,074 (β 2 ≠ 0) dan hasil  analisis  tidak  menolak  hipotesis  alternatif ketiga. Hal ini berarti pertumbuhan pendapatan asli daerah  berpengaruh  secara  parsial  terhadap pertumbuhan  belanja  daerah.  Nilai  signifikan variabel  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah sebesar  0,016  adalah  lebih  kecil  dari  tingkat keyakinan  dalam  penelitian  ini  sebesar  0,05. Artinya  variabel  pertumbuhan  pendapatan  asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja daerah secara signifikan.
Hasil pengolahan data sesuai Tabel  di atas menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  regresi variabel  independen  yaitu  pertumbuhan  ekonomi daerah  dan  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah adalah  sebesar  -0,465  dan  0,074.  Berdasarkan rancangan  pengujian  hipotesis,  dinyatakan  bahwa syarat  untuk  menyatakan  pertumbuhan  ekonomi daerah  dan  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan  belanja  daerah  pada  pemerintah kabupaten/kota  di  Aceh  adalah  apabila  paling sedikit  ada  satu  β i ≠  0  (i  =  1,  2).  Mengacu  pada syarat tersebut, hasil pengujian hipotesis menyimpulkan  untuk  menolak  hipotesis  nol  (H o ) dan  tidak  menolak  hipotesis  alternatif  (H a )  serta menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  daerah dan  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  secara bersama-sama  (simultan)  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  belanja  daerah  pada  kabupaten/kota di Aceh.
Hipotesis  alternatif  pertama  (Ha 1 )  tidak ditolak  dengan  koefisien  determinasi  (R  square) sebesar  0,099.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  belanja  daerah  yang  terjadi  pada pemerintah  kabupaten/kota  di  Aceh  selama  kurun waktu  tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2015 dipengaruhi oleh kedua variabel independen yaitu
pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  pertumbuhan pendapatan asli daerah.
Hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan  bahwa  hipotesis  alternatif  kedua (Ha 2 )  tidak  ditolak  yaitu  pertumbuhan  ekonomi daerah  secara  parsial  berpengaruh  terhadap pertumbuhan belanja daerah.
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukan  bahwa  pertumbuhan  pendapatan  asli daerah  berpengaruh  secara  parsial  terhadap pertumbuhan belanja daerah dengan nilai signifikan 0,016 atau lebih kecil dari 0,05. Variabel pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  memiliki koefisien  regresi  sebesar  0,074.  Hal  ini  berarti bahwa  semakin  tinggi  pertumbuhan  pendapatan asli  daerah  maka  semakin  meningkat  pula pertumbuhan  belanja  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah daerah.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan pengolahan dan analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah,  Dana  Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) secara  bersama-sama  (simultan)  berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja daerah (BD);
b. Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  berpengaruh secara  parsial  terhadap  pertumbuhan  belanja daerah  pada  pemerintah  kabupaten/kota  di Aceh;
c. Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  berpengaruh  secara parsial  terhadap  pertumbuhan  belanja  daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Aceh;
d. Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh secara  parsial  terhadap  pertumbuhan  belanja daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Aceh;
e. Pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan  Belanja  Daerah  (BD)  pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukriy dan Afrah Junita. (2015). Bukti Empiris  tentang  Pengaruh  Budget Ratcheting  terhadap  Hubungan  antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh . Simposium  Nasional  Akuntansi  XVIII . Medan Adi,  Priyo  Hari.  (2005).  Dampak  Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Article  Victoria  University Melbourne
_____________. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan  dan  Pendapatan  Asli Daerah  (Studi  pada  Kabupaten  dan Kota se Jawa-Bali). Simposium
Nasional Akuntansi IX . Padang
_____________.  (2007).  Kemampuan  Keuangan Daerah  dan  Relevansinya  dengan Pertumbuhan Ekonomi. The 1 st National Accounting Conference . Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta _____________  dan  David  Harianto.  (2007). Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah  dan  Pendapatan  Per  Kapita. Simposium  Nasional  Akuntansi  X . Makassar Arsyad, Lincolin. (2004). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi TKPN
Arwati, Dini dan Novita Hadiati. (2013). Pengaruh
Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan
Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap  Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Propinsi  Jawa Barat .  Seminar  Nasional  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  Terapan .
Semarang Azzumar,  Mochamad  Rizky.  2011.  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi di  Era  Desentralisasi  Fiskal  Tahun 2005-2009, Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Skripsi .  Fakultas  Ekonomi  Universitas Diponegoro Bastian,  Indra  (2006). Akuntansi  Sektor  Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga Darise,  Nurlan.  (2009). Pengelolaan  Keuangan pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) dan BLU, Edisi Kedua . Jakarta:
PT Indeks Firmansah.  (2014).  “Pertumbuhan  Ekonomi Berkualitas”. http://www.neraca.co.id/article/38452/
Pertumbuhan-Berkualitas  [diakses  4
Februari 2018]
Ghozali, Imam. (2007). Aplikasi Analisis
Multivariat  dengan  Program  SPSS .
Cetakan  ke  empat.  Semarang:  Badan PenerbitUniversitas Diponegoro Gujarati,  Damodar  N.  (2006). Dasar-dasar Ekonometrika : Edisi  Ketiga.  Jakarta: Erlangga Halim,  Abdul.  (2004). Akuntansi  Keuangan Daerah , Edisi Revisi . Jakarta: Salemba Empat Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin. (2007). Akuntansi  Sektor  Publik .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro http://www.bappenas.go.id/files/4613/5230/1470/ 15peta-kemampuan-keuangan- provinsi-dalam-era-otonomi-daerah- tinjauan-atas-kinerja-pad-dan-upaya- yang-dilakukan- daerah__20081123002641__14.pdf (15 Desember 2015) http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel /147-artikel-anggaran-dan- perbendaharaan/9937-kebijakan- umum-anggaran-pendapatan-belanja- daerah  (diunduh pada 4 Februari 2018)
Kusuma, Hendra. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Kuantitatif  Terapan 9(1): 1-11
Lestari,  Anita.,  Nasrullah  Dali  dan  Muntu Abdullah.  (2016).  Pengaruh  Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja Modal  dan  Kemandirian  Keuangan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan 1(2): 44-55
Lin,  Justin  Yifu  dan  Zhiqiang  Liu.  (2000).  Fiscal Decentralization and Economic G-owth in  China. Economic  Development  and Cultural Change Chicago 49(1):. 1-21. Mahmudi.  (2010). Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah,  Edisi  Kedua .
Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN _______ . (2010). Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta: Erlangga Mardiasmo.  (2004). Perpajakan , Edisi  Revisi .
Yogyakarta: Penerbit Andi
Mayasari, Luh Putu Rani., Ni Kadek Sinarwati dan Gede  Adi  Yuniarta.  (2014).  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan
Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum terhadap Pengalokasian Anggaran
Belanja Modal pada Pemerintah
Kabupaten  Buleleng.  E-Jurnal  S1Ak
Universitas  Pendidikan  Ganesha  2(1): 1-11 Nurainy,  Renny.,  Rooswhan  Budi  Utomo  dan Desfitrina. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat
Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Studi Kasus  pada  Kota  di  Jawa  Barat).
Proseding PESAT . Bandung Prasetyo,  Eko.  (2008).  The  Quality  of  Growth:
Peran  Teknologi  dan  Investasi  Human Capital  sebagai  Pemacu  Pertumbuhan Ekonomi  Berkualitas. Jurnal Jejak
1(1): 1-14 Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 _______________  .  (2004).  Undang-undang Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 _______________  .  (2009).  Undang-undang Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 130 Sekaran,  U.  (2006). Metodologi  Penelitian  untuk Bisnis. Edisi 4 . Jakarta: Salemba Empat
Sidik, Machfud. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  dalam  Rangka Meningkatkan  Kemampuan  Keuangan Daerah. Orasi  Ilmiah STIA  LAN
Bandung Soejoto,  Ady.,  Waspodo  Tjipto  Subroto  dan Suyanto. (2015). Fiscal Decentralization  Policy  in  Promoting Indonesia Human Development.
International  Journal  of  Economics and Financial Issues 5(3): 763-771 Sriyana,  Jaka.  (2011).  Disparitas  Fiskal  antar Daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan 12(1): 56-66 ___________. (2012). Dinamika Kinerja Fiskal di Indonesia . Yogyakarta: UII Press Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung:
Alfabeta Taiwo,  Muritala  dan  Taiwo  Abayomi.  (2011). Goverment Expenditure and Economic Development. European  Journal  of Business and Management, 3(9)
Tridimas,  George.  (2001).  The  economics  and politics  of  the  structure  of  public expenditure. Public  Choice 106:  299-
316
Wertianti,  I  G  A  Gede  dan  A.A.N.B  Dwirandra.
(2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi  pada  Belanja  Modal  dengan PAD  dan  DAU  sebagai  Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4(3): 567-584