Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan di Pemerintahan Daerah
Henda Hendawati 1 , Dekrita Komarasakti 2 , Surya Ansori 3
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana-YPKP, Bandung, Indonesia
Abstract. The purpose of this study was to evaluate the performance of a local government within the framework of fiscal decentralization.  Regional financial ratios used are the ratio of independence, the ratio of effectiveness and  efficiency,  debt  service  coverage  ratio,  activity  ratio,  and  growth  ratio.  The  results  of  the  calculation  of financial ratios of Bandung Regency Government budget for 2010 –2016 fiscal year show local independence and higt local growth. Bandung Regency Government has been effective and efficient in using its income. The results of the evaluation in this study indicate that Bandung Regency Government is still dependent to Central Government in financing the activities. This condition shows that the welfare of the people is still low. Even though in the LAKIP Bandung Regency Government explained that it has been effective and efficient in managing finance, the number of funds in the budget balance with the central government increases every year.
Keywords: government performance; regional financial ratio.
Abstrak. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  rangka desentralisasi  fiskal.  Rasio  keuangan  Daerah  yang  digunakan  adalah  rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas  dan efisiensi, rasio debt service coverage, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil perhitungan rasio keuangan dari anggaran  Pemerintah  Kota  Bandung  untuk  tahun  fiskal  2010-2016,  kemandirian  dan  pertumbuhan  yang  cukup tinggi.  Pemerintah  Kota  Bandung  telah  efektif  dan  efisien  dalam  menggunakan  pendapatannya.  Hasil  evaluasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat masih rendah. Dalam LAKIP Pemerintah Kota Bandung menjelaskan telah efektif dan efisien dalam mengelola keuangan, jumlah dana dalam neraca anggaran dengan pemerintah pusat meningkat setiap tahun.
Kata Kunci: pemerintahan daerah; rasio keuangan daerah.
Corresponding author. Email. hendahendawati@gmail.com 1 , dekritaks@gmail.com 2 , surya.ansori@yahoo.co.id 3 How  to  Cite  This  Article. Hendawati,  H.,  Komarasakti,  D.,  &  Ansori,  S.  (2017).  Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan di Pemerintahan Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia , 5 (3),  1643–1655. https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9229
History of article . Received: September 2017, Revision: November 2017, Published: Desember 2017 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI :10.17509/jrak.v5i3.9229 Copyright©2017. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI .

## PENDAHULUAN
Pada  umumnya  APBD  suatu  daerah didominasi  oleh  sumbangan  pemerintahan pusat  dan  sumbangan  lain-lain,  yang  diatur dengan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini  menyebabkan  daerah  masih  tergantung kepada pemerintahan pusat sehingga kemampuan  daerah  untuk  mengembangkan potensi  yang  mereka  miliki  menjadi  terbatas. Rendahnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara  struktural  daerah  memang  miskin  atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan  pemerintahan  pusat.  Selain  itu sumber¬sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga  hal  ini  menyebabkan  daerah  kurang mandiri  dalam  pengelolaan  hasil  materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut.
Umumnya
faktor-faktor yang mempengaruhi  keberhasilan  otonomi  daerah adalah  kemampuan  sumber  daya  manusia (aparat  maupun  masyarakat),  sumber  daya alam,  kemampuan  keuangan  (financial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis.
Analisis  prestasi  dalam  hal  ini  adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh,  memiliki,  memelihara  dan memanfaatkan  keterbatasan  sumber-sumber ekonomis  daerah  untuk  pemenuhan  seluas- luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Pelaksanaan  otonomi  daerah  identik  dengan adanya  tuntutan Good  Governance dalam rangka  efektifitas  dan  efisiensi  pembangunan daerah  dalam  kerangka  otonomi  memerlukan prasyarat  berupa tata pemerintahan  yang baik dan bersih. Terselenggaranya Good Governance  merupakan  prasayarat  utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai  tujuan  dan  cita-cita  Bangsa  dan Negara.
Rumusan masalah yang menjadi permasalahan  didalam  penelitian  ini  adalah: bagaimanakah
Kinerja
Keuangan
Pemerintahan  Daerah  Kota  Bandung  selama lima  tahun  terakhir  (2010-2016)  berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya”.
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  rasio  kemandirian  daerah pada  pemerintahan  daerah,  rasio  efektivitas dan  efisiensi  pendapatan  asli  daerah,  rasio aktivitas, debt service coverage ratio dan rasio Pertumbuhan pada pemerintahan daerah Kota Bandung.

## KAJIAN LITERATUR

## Otonomi Daerah
Dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan  pengawasan  terhadap  daerah otonom. Untuk itu menurut Bastian (2015:338) ada  beberapa  asas  penting  dalam  Undang- undang  otonomi  daerah  yang  perlu  dipahami, yaitu :
a. Asas  desentralisasi  adalah  penyerahan wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah kepada  Daerah  Otonom  dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Asas  dekonsentrasi  adalah  pelimpahan wewenang  dari  Pemerintah  kepada  Gubernur sebagai  wakil  pemerintah  dan/atau  perangkat pusat di daerah.
c. Tugas  pembantuan  adalah  penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan  tugas  tertentu  yang  disertai pembiayaan,  sarana,  dan  prasarana  serta sumber  daya  manusia  dengan  kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya  kepada  yang menugaskan.
d. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah  adalah  suatu  sistem  pembiayaan pemerintah  dalam  kerangka  negara  kesatuan, yang  mencakup  pembagian  kekuasaan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan  antar  daerah  secara  proporsional, demokratis,  adil,  dan  transparan  dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan  daerah,  sejalan  dengan  kewajiban dan  pembagian  kewenangan  serta  tata  cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

## Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000  (sekarang  diganti  dengan  PP  nomor  58 tahun  2005),  tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud  dengan  keuangan  daerah  adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah Daerah
Dasar  hukum  basis  akrual  adalah  UU Nomor 17 tahun 2003 (Pasal 1, pasal 36, dan pasal  70).  Penerapan  SAP  berbasis  akrual dapat  dilaksanakan  secara  bertahap  dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual (PP Nomor  24  tahun  2005)  menjadi  penerapan SAP  berbasis  akrual  (PP  Nomor  71  Tahun 2010). SAP yang ditetapkan dengan PP Nomor 24  tahun  2005  berbasis  Kas  menuju  Akrual sebagian  besar  telah  mengacu  pada  praktek akuntansi berbasis akrual.
Di  dalam  Lampiran  I  PP  Nomor  71  Tahun 2010  disebutkan  bahwa  basis  akrual  adalah suatu  basis  akuntansi  dimana  transaksi ekonomi  atau  peristiwa  akuntansi  diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada  saat  terjadinya  tansaksi  tersebut,  tanpa memperhatikan  waktu  kas  diterima  atau dibayarkan.  Pendapatan  diakui  pada  saat  hak telah  diperoleh  (earned)  dan  beban  (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.
Manfaat basis akrual antara lain : a. Memberikan  gambaran  yang  utuh  atas posisi keuangan pemerintah.
b. Menyajikan  informasi  yang  sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah. c. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP)  adalah  peraturan  pemerintah  yang fundamental yang mengusung amanat penerapan akuntansi berbasis akrual selambat-
lambatnya untuk pelaporan keuangan pemerintah  tahun  2015.  Menurut  Direktur Jenderal Perbendaharan
Negara Agus Suprijanto mengungkapkan bahwa: Agar dapat mengimplementasikan  SAP  berbasis  akrual, perlu mempersiapkan strategi yang cermat dan terukur  dimulai  dari  penyelesaian  masalah- masalah  akuntansi  dan  pelaporan  yang  masih timbul  dalam  praktek  akuntansi  kas  menuju akrual dan penajaman pemahaman tentang isi standar akuntansi berbasis akrual itu sendiri.

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  (Performance)  dapat  diartikan sebagai  aktivitas  terukur  dari  suatu  entitas selama  periode  tertentu  sebagai  bagian  dari ukuran keberhasilan pekerjaan.
Menurut Halim (2016:24) kinerja keuangan  daerah  atau  kemampuan  daerah merupakan  salah  satu  ukuran  yang  dapat digunakan  untuk  melihat  kemampuan  daerah dalam menjalankan otonomi daerah.
Menurut  Mardiasmo  (2016:30)  dengan otonomi  terdapat  dua  aspek  kinerja  keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding dengan sebelum otonomi daerah.
Aspek  pertama  adalah  bahwa  daerah diberi  kewenangan  mengurus  pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah. Kehadiran  UU  nomor  34  tahun  2000  tentang Pendapatan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  serta peraturan  pelaksanaannya  adalah  momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara penuh (desentralisasi fiskal).  Aspek  kedua  yaitu  disisi  manajemen pengeluaran  daerah,  sesuai  azas  otonomi daerah  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam  pengeluaran  daerah.  Kedua  aspek tersebut  dapat  disebut  sebagai  Reformasi Pembiayaan.
Menurut  Halim  (2016:126)  terdapat beberapa  analisis  rasio  didalam  pengukuran kinerja  keuangan  daerah  yang  dikembangkan berdasarkan  data  keuangan  yang  bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan daerah (otonomi fiskal)  menunjukkan  kemampuan  Pemerintah Daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan  daerah.  Kemandirian  keuangan daerah  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber yang lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman.
Rasio Kemandirian = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
Bantuan  Pemerintah  Pusat/Propinsi  dan Pinjaman Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana ekstern.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern  (terutama  pemerintah  pusat  dan propinsi)  semakin  rendah,  dan  demikian  pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi
masyarakat  dalam  pembangunan  daerah. Semakin  tinggi  rasio  kemandirian,  semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak  dan  retribusi  daerah  yang  merupakan komponen  utama  pendapatan  asli  daerah. Semakin  tinggi  masyarakat  membayar  pajak dan  retribusi  daerah  akan  menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Tabel 2.1Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah No Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) 1 Rendah Sekal 0  % -   25 % 2 Rendah 26  % -   50 % 3 Sedang 51  % -   75 % 4 Tinggi 76  % - 100% Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Rasio Efektifitas =

## 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑅𝑖𝑙𝑙 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio  yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.
Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah No Kriteria Efektivitas Presentase Efektivitas (%) 1 Sangat Efektif >100  % 2 Efektif >  90-100% 3 Cukup Efektif >  80-  90% 4 Kurang Efektif >  60-  80% 5 Tidak Efektif ≤  60%
Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996
Namun  demikian  semakin  tinggi  rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran  yang  lebih  baik,  rasio  efektifitas tersebut  perlu  dipersandingkan  dengan  rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

## Rasio Efisiensi =

## 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝐴𝐷
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang menggambarkan perbandingan antara besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi pendapatan  yang  diterima.  Kinerja  keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah  100  persen.  Semakin  kecil  rasio efisiensi  berarti  kinerja  pemerintahan  daerah semakin baik. Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan No Kriteria Efisiensi Presentase Efisiensi (%) 1 Tidak Efisien >100  % 2 Kurang Efisien >  90-100% 3 Cukup Efisien >  80-  90% 4 Efisien >  60-  80% 5 Sangat Efisien ≤  60%
Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

## Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)
Rasio  ini  menggambarkan  bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja pembangunan  secara  optimal.  Semakin  tinggi presentase  dana  yang  dialokasikan  untuk belanja  rutin  berarti  presentase  belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana  ekonomi  masyarakat  cenderung semakin  kecil.  Secara  sederhana,  rasio keserasian  itu  dapat  diformulasikan  sebagai berikut (Halim 2007:236):
Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD = Total Belanja Rutin/Total APBD
Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD = Total Belanja Pembangunan/
T Belum  ada  patokan  yang  pasti  berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan  terhadap  APBD  yang  ideal, karena  sangat  dipengaruhi  oleh  dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan  investasi  yang  diperlukan  untuk mencapai  pertumbuhan  yang  ditargetkan. Namun  demikian,  sebagai  daerah  dinegara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu  pelaksanaan  pembangunan  masih relatif  besar.  Oleh  karena  itu,  rasio  belanja pembangunan  yang relative masih  kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan didaerah.
Nama  akun  belanja  rutin  adalah  sama dengan  belanja  operasi  sedangkan  belanja pembangunan  sendiri  adalah  belanja  modal. Nama akun belanja operasi dan belanja modal tercantum pada PP Nomor 24 tahun 2005.
d. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Dalam
rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain  menggunakan  pendapatan  asli  daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif  sumber  dana  lain,  yaitu  dengan
melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan itu adalah :
1)Ketentuan yang menyangkut persyaratan a) Jumlah  kumulatif  pinjaman  daerah yang  wajib  dibayar  maksimal  75  %  dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
b) DSCR minimal 2,5 atau 250%
DSCR merupakan  perbandingan  antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),Bagian Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja  Wajib  (BW),  dengan  penjumlahan angsuran  pokok,  bunga  dan  biaya  pinjaman lainnya yang jatuh tem
DSCR = (𝑃𝐴𝐷+𝐵𝐷+𝐷𝐴𝑈)−𝐵𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝐴𝑛𝑔𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛)
2)Ketentuan  yang  menyangkut  penggunaan pinjaman
a) Pinjaman  jangka  panjang  digunakan membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan  penerimaan  kembali  untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat.
b) Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan kas.
3)Ketentuan yang menyangkut prosedur
a) Mendapat persetujuan DPRD.
b) Dituangkan dalam kontrak. e. Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan ( growth ratio ) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya. Dengan  diketahuinya  pertumbuhan  untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.
Rasio Penerimaan PAD =
Rasio Pertumbuhan Pendapatan =
Rasio Pertumbuhan Belanja =
Xn   = Tahun Yang dihitung Xn-1 = Tahun Sebelumnya

## KerangkaPemikiran
Pada  Pemerintahan  Kota  Bandung,  data yang  digunakan  adalah  Laporan  Realisasi Anggaran  /  Laporan  Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam hal ini Walikota yang lebih  di  kenal  dengan  Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Kemudian  data  dapat  dianalisis  dengan menggunakan  rasio-rasio  keuangan,  antara lain :
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
3. Rasio Aktivitas
4. Debt Service Coverage (DSCR)
5. Rasio Pertumbuhan.
Sehingga  dari  perhitungan  rasio-rasio tersebut  maka  akan  dapat  diperoleh  hasil Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintahan Daerah  Kota  Bandung  selama  lima  tahun terakhir (2010–2014).

## METODOLOGI PENELITIAN

## JenisPenelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian  berbentuk  deskriptif,  dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan       atau selama kurun          waktu tertentu  untuk  menguji  dan  menjawab
pertanyaan  mengenai  status  terakhir  dari subyek penelitian.
Jenis Data Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang  telah  ada  dan      tersedia  baik  di  buku- buku  literatur  ataupun  sumber-sumber  lain. Data  sekunder  ini  terdiri  atas:  Laporan Realisasi  Anggaran  /  Laporan  Keterangan Pertanggungjawabanya itu untuk tahun 2010- 2016  serta  data  pendukung  lainnya  yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  serta  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), BPS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Naker Trans) Kota Bandung.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan
informasi yang diperlukan, maka pengumpulan  data  dan  informasi  tersebut dilakukan  dengan cara sebagai berikut :
1.
Teknik  Dokumentasi,  yaitu  melalui pencatatan  ataupun  softcopy  atas  data-data yang diperlukan
2.
Teknik  Kepustakaan,  yaitu  dengan mengumpulkan  informasi  yang  dibutuhkan yang  dapat  mendukung  penelitian  melalui buku-buku,  literatur-literatur  dan  lain-lain yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang dilakukan.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  dilakukan mencakup analisis deskriptif yang didasarkan pada  penggambaran  yang  faktual  saat  ini, dimana  analisis  ini  menekankan  pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas  atau  natural  setting  yang  holistis, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat.
Menurut Widodo dalam Halim (2002:126)  analisis  yang  digunakan  pada analisis  kinerja  keuangan  daerah  dalam bentuk  rasio  yang  dapat  dikembangkan berdasarkan  data  keuangan  yang  bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:
RealisasiPenerimaan PAD Xn - Xn - 1 RealisasiPenerimaan PAD Xn - 1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Xn -Xn-1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Xn-1
Realisasi Belanja Pembangunan Xn-Xn-1 Realisasi Belanja Pembangunan Xn-1
1. Rasio Kemandirian Daerah 2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 3. Rasio Aktivitas 4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 5. Rasio Pertumbuhan

## Lokasi dan Jadwal Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  tepatnya di  Dewan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  (DPKAD)  Kota  Bandung  yang beralamat  di  Jalan  Wastukencana  No.  2 Bandung.
Sedangkan  jadwal  penelitian  dimulai  dari Bulan Mei 2016 s.d Bulan April 2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Berdasarkan perhitungan bahwa PAD dan  sumber  pendapatan  dari  pihak  ekstern selalu meningkat. PAD yang semula di tahun 2010  sebesar  Rp.  441.863.068.294,-  atau sebesar  18,1080%  dari  total  pendapatan, selanjutnya pada tahun 2011 dan tahun 2012 PAD  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp.
833.254.175.288,- dan Rp,1.005.583.424.429,- atau sebesar 26,7472% dan 27,4248% dari total pendapatan. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami kenaikan kembali sebesar
Rp.1.442.775.238.323,-
dan
Rp.1.716.057.298.378,- atau sebesar 33,3044 % dan 34,6402% dari total pendapatan. Pada tahun  2015  dan  tahun  2016  mengalami kenaikan kembali sebesar Rp.185.969.464.3505,- dan
Rp.215.210.235.519,- atau sebesar 36,4784% dan  37,8587%  dari  total  pendapatan, sehingga rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 30,65 %.
Sumber  pendapatan  dari  pihak  ekstern  juga mengalami  peningkatan  yang  semula  pada tahun  2010  sebesar  Rp.1.459.244.804.313,- atau  59,8012%  dari  total  pendapatan, kemudian  pada  tahun  2011  dan  tahun  2012 mengalami peningkatan sebesar
Rp.1.406.734.260.136,- dan
Rp.1.807.075.186.302,- atau sebesar
45,1557% dan 49,2835% dari total pendapatan, lalu pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp.1.778.972.208.159,- dan Rp.1.886.016.264.020,-  atau  41,0650%  dan 38,0710%  dari  total  pendapatan.  lalu  pada tahun  2015  dan  tahun  2016  mengalami peningkatan menjadi Rp.1.765.831.826.066,- dan  Rp.2.443.763.935.834,-  atau  34,6372% dan  42,9895%  dari  total  pendapatan  Dari kenaikan diatas menjadikan rata-rata pertumbuhan  sumber  pendapatan  dari  pihak ekstern 44,4920 %
Pada  rasio  kemandirian  mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2010 rasio  kemandirian  mencapai  30,2803%  dan pada  tahun  2011    naik  menjadi  59,2332%. Selanjutnya  pada  tahun  2012  mengalami penurunan  menjadi  55,6470%,  dan  tahun 2013  mengalami  kenaikan  kembali  menjadi 81,1016%.  Sedangkan  pada  tahun  2014 mengalami kenaikan menjadi 90,9885%, dan tahun  2015  mengalami  kenaikan  kembali menjadi  105,3155%    dan    tahun  2016 mengalami penurunan lagi menjadi 88,0651%. Sehingga rata-rata rasio kemandirian adalah sebesar 72,9473%.
Menurut  uraian  dan  perhitungan diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  rasio kemandirian  selama  7  (tujuh)  tahun  pada Kota  Bandung  memiliki  rata-rata  tingkat kemandirian  cukup  tinggi,  dan  dalam kategori  kemampuan  keuangan  “Cukup” dengan  pola  hubungan  instruktif  yaitu peranan pemerintah daerah “sangat dominan” dari pada pusat, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan sudah di antara 50-75%.  Rasio  kemandirian  yang  sudah cukup  tinggi  berdampak  pada  kemampuan keuangan  daerah  Kota  Bandung  dalam membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  dan pembangunan dapat dikatakan cukup mandiri meskipun  dari  pembiayaan  tersebut  masih membutuhkan bantuan pusat.
Rasio kemandirian yang sudah cukup tinggi  dapat  disebabkan  pada  sumber penerimaan  daerah  dan  dasar  pengenaan biaya,  menurut  hasil  penelitian,  pendapatan
asli  daerah  sudah  dapat  diandalkan  bagi daerah untuk otonomi daerah, karena relative tinggi  basis  pajak  /  retribusi  yang  ada  di daerah.  Hal  ini  dikarenakan  sumber-sumber potensial  untuk  menambah  Pendapatan  Asli Daerah  sudah  dikuasai  oleh  pemerintah daerah.  Sedangkan  untuk  basis  pajak  yang cukup  besar  sudah  dikelola  oleh  pemerintah daerah,  yang  di  dalam  pemungutan  / pengenaannya berdasarkan  undang-undang / peraturan  pemerintah  daerah,  dan  daerah menjalankan  serta  akan  menerima  bagian dalam  bentuk  dana  perimbangan.  Dana perimbangan  itu  sendiri  terdiri  dari  :  Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA, DAU, DAK, penerimaan lainnya.
Untuk hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu dan dapat mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada.  Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah  sangat  diperlukan  dalam  upaya  lebih meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus lebih  banyak    mencari  alternatif-alternatif yang  memungkinkan  untuk  dapat  mengatasi kekurangan  pembiayaannya,  dan  hal  ini memerlukan kreaitifitas dari aparat pelaksana keuangan  daerah  untuk  mencari  sumber- sumber  pembiayaan  baru  baik  melalui program  kerjasama  pembiayaan  dengan pihak  swasta  dan  juga  program  peningkatan PAD  misalnya  pendirian  BUMD  sektor potensial.

## Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan  atas  hasil  perhitungan dapat  digambarkan  kemampuan  pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah  yang  direncanakan  dibandingkan dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan potensi riil daerah (efektifitas).
Dari hasil  perhitungan rasio efektifitas  PAD Kota  Bandung  yaitu  tepatnya  diawali  pada tahun  2011  rasio  efektifitas  adalah  sebesar 115,73%  dan  pada  tahun  2012  menjadi 107,67,  tahun  2013  menjadi  102,49%. Kemudian  selama  3  (empat)  tahun  berturut- turut  kembali  mengalami  penurunan  drastis hingga  melewati  ambang  batas  angka  1 (satu),  yaitu  tahun  2014  turun  menjadi
94,89%  %  dan  tahun  2015  rasio  efektifitas kembali turun menjadi 90,00% disusul tahun 2016 menjadi 77,77 %.
Pada  dasarnya  didalam  analisis  rasio efektifitas  diketahui  bahwa  kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan  efektif  apabila  rasio  yang dicapai  minimal  sebesar  1  (satu)  atau maksimal  115,73%.  Semakin  tinggi  rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah  yang  semakin  baik.  Sesuai  hasil perhitungan  rasio  tadi  dapat  digambarkan kemampuan  daerah  Kota  Bandungdidalam menjalankan  tugasnya  belum  terlalu  stabil karena mengalami penurunan rasio efektifitas dibawah  angka  100  (seratus) persen. Maknanya,  kinerja  pemerintah  Pemda  Kota Bandung  belum  efektif  yang  sesungguhnya karena  rasio  efektifitasnya  sebagian  besar belum  mencapai  angka  1  (satu)  atau  100 (seratus)  persen,  kecuali  untuk  tahun  2011, 2012  dan  2013  hasil  rasio  efektifitasnya sudah mencapai batas minimal 100%
Ketidakstabilan rasio efektifitas ini disebabkan karena pemerintah daerah belum terampil  didalam  mengontrol  rencana  dan realisasi  terhadap  pajak  daerah  dan  retribusi daerah pada APBD.
Untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih optimal,  rasio  efektifitas  pendapatan  asli daerah  perlu  disandingkan  dengan  rasio efisiensi pendapatan asli daerah yang dicapai pemerintah daerah. Rasio ini
menggambarkan perbandingan antara
besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1  (satu)  atau  dibawah  100  persen.  Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.
Dari  hasil  perhitungan  rasio  efisiensi pemerintahan  daerah  Kota  Bandung  pada tahun 2010 2006 sampai dengan tahun 2016 seluruh rasio efisiensi berada di bawah angka 1  (satu)  persen.  Ini  menggambarkan  kinerja pemerintah  daerah  didalam  memungut  PAD (dalam  hal  ini  pajak  daerah)  sudah  efisien
yang ditandai dengan trend rasio yang kurang dari  1  (satu)  atau  dibawah  100  persen  dari tahun ketahun. Artinya, dengan mengeluarkan  biaya  yang  relatif  sedikit, pemerintah  daerah  dapat  menghasilkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran  kinerja  pemerintahan  daerah yang baik.

## Rasio Aktivitas (Rasio Keselarasan)
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin  tinggi  presentase  dana  yang dialokasikan  untuk  belanja  rutin  berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

## Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan  suatu  pengukuran  yang  dapat digunakan  dalam  pembangunan  sarana  dan prasarana  di  daerah,  selain  menggunakan pendapatan  asli  daerah,  pemerintah  daerah dapat menggunakan alternative sumber dana lain,  yaitu  dengan  melakukan  pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah  perbandingan  antara  penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Bea  Perolehan Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan,  Penerimaan Sumber  Daya  Alam,  dan  bagian  Daerah lainnya seperti
Pajak Penghasilan
Perseorangan,  serta  Dana  Alokasi  Umum, setelah  dikurangi  Belanja  Wajib,  dengan penjumlahan  angsuran  pokok,  bunga,  dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.
Hasil
perhitungan
DSCR, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kota
Bandung dalam membiayai pembangunan  sarana  dan  prasarana  daerah. DSCR  untuk  tahun  anggaran  2010    sebesar 2,940 artinya pemerintah Kota Bandung tidak mengalami  kekurangan  dana  yang  begitu
berarti  untuk  melakukan  pinjaman  daerah. Sedangkan untuk tahun 2011 dan tahun 2012, besarnya  DSCR<  2,5  yang  artinya  secara potensial  apabila  terjadi  kekurangan  dana, maka untuk mencukupi kebutuhan belanjanya, Kota Bandungmemiliki
kesempatan untuk melakukan pinjaman yang ditujukan  untuk  membiayai  pengadaan pembiayaan  prasarana  daerah.  Sedangkan untuk  tahun  2013,  2014,  2015,  dan  tahun 2016  pemerintah  Kota  Bandung  tidak mengalami  kekurangan  dana  yang  begitu berarti untuk melakukan pinjaman daerah.
Perhitungan  DSCR  merupakan  salah satu  cara  untuk  menggambarkan  besarnya pinjaman  daerah  dan  besarnya  jumlah angsuran  pokok  pinjaman  yang  dapat dilakukan  pada  tahun  anggaran  berikutnya, karena  ketentuan-ketentuan  dimana  jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar  tidak  melebihi  75  %  dari  jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya dan  DSCR<  2,5  bertujuan  memberikan pedoman kepada daerah agar dalam menentukan jumlah pinjaman jangka panjang perlu  memperhatikan  kemampuan  daerah untuk  memenuhi  semua  kewajiban  daerah atas pinjaman daerah dan untuk menjaga agar kumulatif  jumlah  pinjaman  daerah  tidak melampaui batas-batas yang dianggap masih aman  bagi  perekonomian  nasional,  dimana pertimbangan  perekonomian  nasional  antara lain  bila  terjadi  keadaan  moneter  nasional yang  menunjukkan  perlunya  melakukan pengendalian  yang  lebih  ketat  atas  jumlah pinjaman daerah.

## Rasio Pertumbuhan
Dari perhitungan rasio, dapat dijelakan bahwa pertumbuhan APBD Pemda Kota  Bandung  pada  Tahun  Anggaran  2011- 2016  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja  operasi  menunjukkan  pertumbuhan yang  positif,  hanya  belanja  modal  yang menunjukkan  pertumbuhan  negatif  pada tahun 2014 dan 2016.

## SIMPULAN

## Simpulan
Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Berdasarkan  rasio  kemandirian  keuangan daerah  bahwa  rasio  kemandirian  selama  7 (tujuh) tahun pada Kota Bandung memiliki rata-rata tingkat kemandirian cukup tinggi, dan  dalam  kategori  kemampuan  keuangan “Cukup”  dengan  pola  hubungan  instruktif yaitu  peranan  pemerintah  daerah  “sangat dominan”  dari  pada  pusat,  hal  ini  dapat dilihat  dari  rasio  kemandirian  yang dihasilkan  sudah  di  antara  50-75%.  Rasio kemandirian  yang  sudah  cukup  tinggi berdampak  pada  kemampuan  keuangan daerah  Kota  Bandung  dalam  membiayai pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan  dapat  dikatakan  cukup mandiri meskipun dari pembiayaan tersebut masih membutuhkan bantuan pusat. Rasio kemandirian yang sudah cukup tinggi dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, menurut hasil  penelitian,  pendapatan  asli  daerah sudah  dapat  diandalkan  bagi  daerah  untuk otonomi daerah, karena relative tinggi basis pajak / retribusi yang ada di daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk  menambah  Pendapatan  Asli  Daerah sudah  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah. Sedangkan  untuk  basis  pajak  yang  cukup besar  sudah  dikelola  oleh  pemerintah daerah,  yang  di  dalam  pemungutan  / pengenaannya  berdasarkan  undang-undang /  peraturan  pemerintah  daerah,  dan  daerah menjalankan  serta  akan  menerima  bagian dalam bentuk dana perimbangan.
2) Kinerja  pemerintah  Pemda  Kota  Bandung belum  efektif  yang  sesungguhnya  karena rasio  efektifitasnya  sebagian  besar  belum mencapai angka 1 (satu) atau 100 (seratus) persen, sememtara untuk tahun 2011, 2012 dan  2013  hasil  rasio  efektifitasnya  sudah mencapai batas minimal 100%.
Kinerja pemerintah daerah didalam memungut  PAD  (dalam  hal  ini  pajak daerah) sudah efisien yang ditandai dengan trend  rasio  yang  kurang  dari  1  (satu)  atau
dibawah  100  persen  dari  tahun  ketahun. Artinya,  dengan  mengeluarkan  biaya  yang relatif  sedikit,  pemerintah  daerah  dapat menghasilkan  output  (hasil)  yang  optimal dan  memberikan  penggambaran  kinerja pemerintahan daerah yang baik.
3) Rasio  aktivitas  Pemerintah  Kota  Bandung memprioritaskan  alokasi  dananya  pada belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan secara  optimal.  Semakin  tinggi  presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan)  yang  digunakan  untuk menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.
4) Perhitungan Debt  Service  Coverage  Ratio (DSCR) merupakan  salah  satu  cara  untuk menggambarkan besarnya pinjaman daerah dan  besarnya  jumlah  angsuran  pokok pinjaman yang dapat dilakukan pada tahun anggaran  berikutnya,  karena  ketentuan- ketentuan  dimana  jumlah  kumulatif  pokok pinjaman  daerah  yang  wajib  dibayar  tidak melebihi  75  %  dari  jumlah  penerimaan umum  APBD  tahun  sebelumnya  dan DSCR< 2,5 bertujuan memberikan pedoman  kepada  daerah  agar  dalam menentukan  jumlah  pinjaman  jangka panjang  perlu  memperhatikan  kemampuan daerah  untuk  memenuhi  semua  kewajiban daerah  atas  pinjaman  daerah  dan  untuk menjaga  agar  kumulatif  jumlah  pinjaman daerah  tidak  melampaui  batas-batas  yang dianggap  masih  aman  bagi  perekonomian nasional, dimana pertimbangan
perekonomian  nasional  antara  lain  bila terjadi  keadaan  moneter  nasional  yang menunjukkan perlunya melakukan pengendalian  yang  lebih  ketat  atas  jumlah pinjaman daerah.
5) Dari perhitungan rasio pada tabel 4-8 diatas dapat dijelakan bahwa pertumbuhan APBD Pemda Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2011-2016 pertumbuhan pendapatan  asli  daerah,  pertumbuhan pendapatan,  pertumbuhan  belanja  operasi menunjukkan  pertumbuhan  yang  positif, hanya  belanja  modal  yang  menunjukkan pertumbuhan  negatif  pada  tahun  2014  dan 2016.

## Keterbatasan Penelitian
Dari hasil penelitian dan hasil analisis data serta kesimpulan.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Penelitian  ini  tidak  dapat  menganalisis keseluruhan  unsur  perkembangan  APBD, sehingga  tidak  didapatkan  hasil  analisis yang lengkap dan menyeluruh.
2) Penelitian  ini  hanya  menggunakan  lima model  analisis  rasio  keuangan,  sehingga tidak didapatkan hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh.
3) Penelitian  ini  hanya  menganalisis  APBD tahun  anggaran  2010-2016  Kota  Bandung saja.

## Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan simpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota  Bandung,  penulis  mencoba  mengajukan beberapa  saran.  Saran-saran  tersebut  adalah sebagai berikut :
1) Sehubungan  dengan  itu,    pemerintah mengganti Undang-Undang   No.  5 Tahun 1974    tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan Daerah    dengan  Undang-Undang  No.    22 Tahun    1999    yang  telah  direvisi  dengan Undang-Undang  No.32  Tahun 2004  dan Undang-Undang   No.   25   Tahun   1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  yang  telah direvisi  dengan  Undang-Undang  No.  34 Tahun    2004.    Kedua  Undang-undang    di bidang  otonomi  daerah  tersebut  telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi  dalam  wujud  otonomi  yang  luas, nyata,  dan  bertanggungjawab  kepada daerah,  sangat  diperlukan  kemandirian keuangan
daerah agar tingkat ketergantungan  keuangan  daerah  kepada pemerintah  pusat  dapat  dikurangi  melalui intensifikasi  Pendapatan  Asli  Daerah  yang dilakukan oleh masing-masing daerah.
2) Mengingat  terbatasnya  jumlah  dan  jenis sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah, maka  diperlukan  penyerahan  beberapa sumber  keuangan  nasional  yang  potensial
untuk  dikelola  dan  dipungut  sendiri  oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD.
3) Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen  dalam  perkembangan  APBD, diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya dapat menganalisis seluruh komponen yang terdapat  dalam APBD sehingga akan lebih lengkap.
4) Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model  analisis  rasio  keuangan,  untuk penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat menggunakan  seluruh  model  analisis  rasio keuangan  sehingga  hasil  analisisnya  lebih lengkap dan menyeluruh.
5) Penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  tahun anggaran 2010-2016 di Kota Bandung saja, diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya obyek  penelitiannya  dilakukan  dibeberapa kota sehingga terdapat perbandingan antara kota yang satu dengan kota yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra.  (2015).  Akuntansi  Sektor
Publik :Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Halim,  Abdul.  (2016).  Akuntansi  Sektor Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Salemba Empat.
Kepmendagri  No.690.900.327  tahun  1996,
tentang Keuangan Daerah
Mahsun,  Sulisyowati  Firman  dan  Andre
Purwanugraha, Herbertus. (2014). Akuntansi  Sektor  Publik,  Edisi  Ke2: Penerbit BPFE Yogyakarta.
Moleong,  Lexy  J.  (2014).  Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Bandung,  PT. Remaja Rosdakarya.
Mardiasmo,  (2016). Akuntansi  Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, kemudian  diganti  dengan  PP  nomor  58 tahun  2005),  tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP)
Republik  Indonesia..  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  No.  690  900  327  Tahun 2015  tentang  Pedoman  Penilaian  dan Kinerja Keuangan.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  No.  22 Tahun 2010 tentang Perimbangan
Keuangan Daerah
Republik  Indonesia,  Undang-undaang  No.  25
Tahun 2010 tentang Perimbangan
Pemerintah Pusat dan Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan
Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  65  Tahun  2007  tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah  Tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala  Daerah  Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah..
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No,
54  Tahun  2005  tentang  Pinjaman Daerah.
UU Nomor 17 tahun 2003 (Pasal 1, pasal 36,
dan  pasal  70).  Tentang  Penerapan  SAP berbasis  akrual,  perubahan  yang  kedua diganti dengan PP Nomor 24 tahun 2005, perubahan yang ketiga diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010).