INDICATORS Vol. 2 (2)(2020)

## INDICATORS
Journal of Economics and Business
http://indicators.iseisemarang.or.id/index.php/jebis

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2013-201 7
Efriyani Sumastuti 1  , Eriza Nariyanti 2 , Ika Indriasari 3
1,2,3 Universitas PGRI Semarang

## Info Artikel
________________
Sejarah Artikel: Diterima Agustus 2020 Disetujui September 2020 Dipublikasikan November 2020 ________________ Keywords:
performance, financial ratios, Semarang city
__________________

## Abstrak
___________________________________________________________________ Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  ukuran  yang  digunakan  untuk  memastikan kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  aturan  pelaksanaan  keuangan  secara  baik  dan  benar untuk  mempertahankan  layanan  yang  diinginkan.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Semarang  dengan  menggunakan  5  rasio  keuangan. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang pada tahun 2013-2017. Selanjutnya dilakukan perhitungan 5 rasio keuangan,  yang  terdiri  dari  rasio  efektivitas,  rasio  efisiensi,  rasio  keserasian,  rasio  pertumbuhan dan  rasio  kemandirian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  umum  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  Kota  Semarang  sangat  baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  rata-rata  rasio efektivitas  pendapatan  asli  daerah  sangat  efektif,  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  sangat  efisien, rasio  keserasian  belanja  operasi  dengan  belanja  daerah,  rasio  pertumbuhan  belanja  operasi  dan rasio pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan yang positif, rasio kemandirian yang sedang  dengan  pola  hubungan  partisipatif.  Meskipun  demikian  perlu  meningkatkan  dan mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  tahun  ke  tahun  melalui  pengendalian potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah

## Abstract
________________________________________________________________ The financial performance of local governments is a measure used to ensure the ability of the regions to properly and  correctly  enforce  financial  implementation  rules  to  maintain  the  desired  services.  This  study  aims  to analyze the financial performance of the local government of Semarang City using 5 financial ratios. The data used is secondary data, in the form of the Semarang City Regional Budget Realization Report in 2013-2017. Furthermore, 5 financial ratios are calculated, consisting of effectiveness ratios, efficiency ratios, compatibility ratios, growth ratios and independence ratios. The results showed that in general the financial performance of the  Semarang  City  local  government  was  very  good.  This  can  be  seen  from  the  effectiveness  ratio  of  local revenue  is  very  effective,  the  ratio  of  regional  financial  efficiency  is  very  efficient,  the  ratio  of  operating expenditure to regional expenditure, the ratio of operating expenditure growth and the growth ratio of capital expenditure has positive growth, the ratio of self-reliance is moderate with participatory relationship patterns. Even so, it is necessary to increase and optimize Regional Original Income (PAD) from year to year through controlling new regional potentials and developing regional potential.
 Alamat korespondensi:
Jl. Sidodadi Timur No 24, Dr Cipto Semarang E-mail:efriyanisumastuti@upgris.ac.id

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, Undang-Undang    Nomor  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  serta  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara menjelaskan APBD adalah wujud  dari  pengelolaan  keuangan  daerah. Penetapan  dilakukan  setiap  tahun  dengan peraturan  daerah,  terdiri  atas  Pendapatan, Belanja  dan  Pembiayaan.  Dora  (2017) menyatakan  bahwa  Peran  pemerintah  daerah dalam mengelola daerahnya sendiri merupakan  tantangan  yang  harus  diterima oleh  pemerintah  agar  nantinya  dapat membangun  dan  mengelola  dengan  baik daerahnya.
Dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan  otonomi,  setiap  daerah  dituntut untuk  lebih  kreatif  dan  inovatif  dalam perumusan  kebijakan  Pemerintah,  khususnya bidang  keuangan.  Tim  kerja  pengelola Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan harus
mampu untuk
meningkatkan pertumbuhan di bidang ekonomi daerah (Rahmayati, 2016) Mulyaningtyas  (2018)  menyatakan pemerintah daerah dalam berupaya meningkatkan kinerja keuangannya
menggunakan  konsep value  for  money, dimana mengandung  arti  dalam  tiga  elemen  utama yaitu  ekonomi,  efisiensi  dan  efektivitas.  Hal tersebut  dapat  menjadi  sebuah  petisi  dari masyarakat  kepada  pemerintah  daerah  yang dapat mengelola suatu sumber-sumber keuangan  asli  daerah  dengan  baik.  Rudianto
(2013) dalam Wahyudi (2018) juga menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan  dalam  mengelola  aset  perusahaan secara  efektif  selama  periode  tertentu.  Di dalam  sebuah  perusahaan  kinerja  keuangan sangat  dibutuhkan  karena  untuk  mengetahui tingkat  keberhasilan  perusahaan  terhadap aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.
Penjabaran  mengenai  pengelolaan keuangan  ada  di  dalam  suatu  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  yang dapat menggambarkan mengenai kemampuan Pemerintah  Daerah  dalam  mendanai  tugas- tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan  sosial  masyarakat.  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) merupakan  media  kebijakan  yang  utama  bagi Pemerintah  Daerah  (Syauqi,  2016)  dalam Alvina  (2018).  Pengelolaan  keuangan  daerah tidak  hanya  memerlukan  sumber  daya manusia yang handal namun disisi lain dalam pengelolaan  keuangan  juga  perlu  adanya dukungan  dari  kemampuan  keuangan  yang memadai (Hakim, 2018).
Menurut Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005, tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada umumnya  menjelaskan  bahwa  keuangan Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban Daerah  untuk  penyelenggaraan  Pemerintah Daerah yang dapat dinilai uang yang termasuk segala  bentuk  kekayaan  suatu  daerah. Kebijakan  keuangan  Daerah  diarahkan  untuk tercapainya
sasaran
pembangunan, menciptakan  perekonomian  daerah  yang mandiri  sebagai  usaha  bersama  atas  asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  dengan  peningkatan kemakmuran rakyat yang merata (Machhmud, 2014).
Analisis  kinerja  keuangan  memiliki tujuan
yaitu untuk mengukur dan
mengevaluasi  kinerja  Pemerintah,  mengukur kemampuan pendapatan dan sumber ekonomi,  mengetahui  kondisi  keuangan, mengetahui  kemampuan  Pemerintah  untuk memenuhi  kewajibannya,  dan  mempercayai Pemerintah  telah  melaksanakan  anggaran sesuai  dalam  peraturan  perundang-undangan (Alvina, 2018).
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk pemerintah  dan  pihak  eksternal.  Kinerja keuangan  pemerintah  daerah  dapat  dijadikan sebagai  ukuran  untuk  kemampuan  daerah dalam  melaksanakan  aturan  pelaksanaan keuangan  dengan  baik  dan  benar  untuk
mempertahankan  tujuan  yang  diinginkan, penilaian  yang  tinggi  dapat  dijadikan pegangan  supaya  pihak  eksternal  dapat berinvestasi  di  dalam  daerah.  Untuk  melihat data  pengukuran  kinerja  keuangan  ada didalam  informasi  finansial  yang  diukur dengan anggaran-anggaran yang sudah dibuat sebelumnya dan dapat menjadi patokan untuk meningkatkan  program  selanjutnya  dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. (Tahir, 2019).
Sebagai  Ibukota  dan  kota  terbesar  di Provinsi  Jawa  Tengah,  kota  Semarang menunjukkan  perubahan  yang  signifikan  dari pelayanan,
penataan kota, dan pembangunannya. Selain dari faktor pemimpin  daerahnya sendiri, faktor lain yang penting  dalam  mengukur  kinerja  pemerintah daerah  yaitu  dilihat  dari  kinerja  keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam
mengalokasikan  anggaran  disegala  sektor. Menurut  Detiknews  (2019)  menyatakan bahwa  keuangan  pemerintah  kota  Semarang beberapakali  mendapatkan  predikat  Wajar Tanpa  Syarat  (WTP)  dari  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  dari  perwakilan  Jawa Tengah dengan kriteria tertentu yang sudah di tentukan oleh BPK.
Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif dengan  tujuan  untuk  mengetahui  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Semarang tahun  2013-2017  dengan  menggunakan beberapa  rasio  keuangan  seperti  Rasio Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah,  Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian ini  bertujuan    untuk  menganalisis  kinerja keuangan Pemerintah  Kota Semarang dengan menggunakan  data  sekunder  selama  kurun waktu 5 tahun (2013-2017)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kuantitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan  dan  menghitung  data  angka dengan  menggunakan  rumus-rumus  yang sudah ditentukan. Data yang dianalisis bersifat data  sekunder Time  Series yang  dilakukan
dengan  cara  membandingkan  rasio-rasio keuangan  antara  periode  yang  satu  dengan periode  yang  lainnya  dalam  data  laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2013-2017.
Untuk menganalisis kinerja keuangan digunakan  variabel  dan  cara  pengukuran seperti pada Tabel 1.

## Tabel 1. Variabel Penelitian
N No Variabel Penelitian Definisi Operasional Pengukuran 1 1 Rasio Efektivitas Ukuran untuk menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam  mengendalikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan. 𝑅𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑃𝐷 2 2 Rasio Efisiensi Ukuran untuk menunjukkan tingkat efisiensi  dari  setiap dana  yang  digunakan untuk membangun daerahnya. 𝐵𝑃𝐷 𝑅𝑃𝐴𝐷 3 3 Rasio Keserasian Ukuran ini menunjukkan keserasian  alokasi  dana pada  belanja  rutin  dan belanja modal. 𝑇𝐵𝑂 𝑇𝐵𝐷 𝑇𝐵𝑀 𝑇𝐵𝐷 4 Rasio Pertumbuha n Ukuran ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan  dan meningkatkan keberhasilan  yang  telah di capai. 𝑃𝐴𝐷𝑡𝑖 − 𝑃𝐴𝐷𝑡0 𝑃𝐴𝐷𝑡0 5 Rasio Kemandirian Ukuran yang menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑇 + 𝑃𝑗 Keterangan: RPAD : Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD : Total Pendapatan Asli Daerah TPD : Total Target Penerimaan Daerah BPD : Total Biaya Pemungutan Daerah TBO : Total Belanja Operasi TBD : Total Belanja Daerah TBM : Total Belanja Modal PADti : Total PAD Tahun Ke i PADt0 : Total PAD Tahun Sebelumnya TT : Total Transfer Pj : Total Pinjaman
Jenis  data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  berupa Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang pada tahun 2013-2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Rasio Efektivitas, Efisiensi  dan  Keserasian
Besarnya  rasio  efektivitas,  efisiensi  dan keserasian  dapat  dilihat  pada  Tabel  2.  Untuk rasio keserasian dihitung dua rasio, yaitu rasio belanja  operasi  terhadap  total  belanja  dan rasio  rasio  belanja  modal  terhadap  total belanja.

## Tabel  2. Rasio Efektivitas,  Efisiensi dan
Keserasian Tahun Rasio Efektivitas (%) Rasio Efisiensi (%) Rasio TBO terhada p TBD (%) Rasio TBM terhadap TBD (%) 2013 118,88 11,10 76,07 23,89 2014 129,94 9,71 72,88 27,06 2015 112,42 7,35 42,60 22,69 2016 111,56 8,26 73,82 26,11 2017 105,87 4,79 70,53 29,47 Rata-rata 115,74 8,24 67,18 25,84 Dari  tabel  2  diketahui  bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah
mengalami  fluktuasi  (tidak  stabil),  dengan nilai  rata-rata  rasio  efektivitas  PAD  adalah 115,74%. Tingkat persentase yang paling kecil yaitu  pada  tahun  2017  dengan  jumlah persentase  yaitu  105,87%,  dan  persentase tingkat  efektivitas  PAD  paling  besar  yaitu pada  tahun  2014  dengan  jumlah  persentase yaitu  129,94%.  Nilai  diatas  100  %  artinya pemerintah  Daerah  Kota  Semarang  dalam merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerah sangat  baik.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  pengelolaan  pendapatan asli  daerah    Kota  Semarang  sudah  sangat efektif.
Hasil  analisa  pada  tahun  2013 menunjukkan  persentase  yaitu  118,88%,  pada tahun  2014  persentase  mengalami  kenaikan yaitu  129,94%,  pada  tahun  2015  persentase mengalami  penurunan  yaitu  112,42%,  pada tahun  2016  dan  2017  persentase  juga mengalami  penurunan  yaitu  111,56%  dan
105,87%. Penurunan terhadap persentase pada tahun 2013-2017
disebabkan karena
penerimaan  dari  sektor  pajak  dan  retribusi daerah  lebih  rendah  dari  yang  dianggarkan sebelumnya.  Tolok  ukur  tingkat  Efektivitas Pendapatan  Asli  adalah:  sangat  efektif >100%;    efektif    =    100%;    cukup  efektif  = 90%-99%;  kurang Efektif = 75%-89% dan tidak efektif  <75%.
Tingkat  efisiensi  pemerintah  daerah dalam  biaya  pemungutan  Pendapatan  Asli daerah  atau  biasa  disebut  dengan  pendapatan retribusi daerah relatif kurang stabil. Persentase  paling  tinggi  terjadi  pada  tahun 2013  yaitu  11,10%  dan  persentase  paling rendah  terjadi  pada  tahun  2017  yaitu  4,79%. Secara  umum,  persentase  rata-rata  pada  rasio efisiensi menunjukkan angka kurang dari 10%, artinya  bahwa  pengelolaan  Pendapatan  Asli Daerahnya sudah sangat efisien.
Rasio efisiensi pemerintah daerah Kota Semarang  tahun  2013-2017  menunjukkan terjadi  perubahan  yang  berfluktuasi,  dan secara  keseluruhan  dari  tahun  tersebut  rasio efisiensi  keuangan  daerah  termasuk  dalam ketegori  sangat  efisien  itu  artinya  seluruh persentase  rasio  efisiensi  keuangan  daerah berada  di  bawah  10%.  Pada  tahun  2013 persentasenya  yaitu  11,10%  karena  hasil persentase  di  atas  10%  itu  disebabkan  karena kurang  terealisasinya  anggaran  pendapatan asli  daerah.  Pada  tahun  2014  persentasenya yaitu  9,71%,  pada  tahun  2015  persentasenya turun yaitu 7,35%, pada tahun 2016 persentase naik  yaitu  8,26%,  dan  pada  tahun  2017 persentase  kembali  turun  yaitu  4,79%. Namun,  naik-turunnya  persentase  tersebut masih  dalam  kategori  efisien,  menurunnya persentase juga disebabkan karena penerimaan retribusi  daerah  lebih  rendah  dari  yang dianggarkan sebelumnya.
Tolok  ukur  kriteria  Tingkat  Efisiensi pada  keuangan  daerah  adalah  sangat  efisien <10%;    efisien  =  10%-20%;    cukup  efisien  = 21%-30%; kurang efisien = 31%-40% dan tidak efisien >40%
Persentase  rata-rata  tingkat  belanja operasi  terhadap  total  belanja  yaitu  sebesar 67,18%.  Rasio  belanja  operasi  terhadap  total
belanja  paling tinggi terjadi pada  tahun  2013 yaitu  76,07%  dan  belanja  operasi  terhadap total belanja paling rendah terjadi pada tahun 2015  yaitu  42,60%.      Secara  umum  rasio keserasian  belanja  operasi  terhadap  belanja daerah    menunjukkan  angka  sekitar  60-90%, artinya  pengelolaan  keuangan  pemerintah daerah Kota Semarang menunjukkan keserasian  antara  belanja  operasi  dengan belanja daerah.
Rasio  belanja  operasi  terhadap  total belanja memperlihatkan persentasenya berfluktuasi  pada  tahun  2013-2017.  Pada tahun 2013 persentasenya yaitu 76,07%, pada tahun  2014  dan  2015  persentase  mengalami penurunan  yaitu  72,88%  dan  42,60%,  pada tahun 2016 persentase naik yaitu 73,82%, dan pada  tahun  2017  mengalami  penurunan persentase  yaitu  70,53%.  Persentase  turun disebabkan  karena  realisasi  Belanja  Operasi lebih  rendah  dari  tahun  sebelumnya,  seperti belanja  pegawai,  belanja  bunga,  belanja subsidi,  dan  belanja  operasi  lainnya.  Kriteria proporsi  tingkat  rasio  keserasian  pada  rasio belanja  operasi  terhadap  belanja  daerah  yaitu sekitar  60%-90%.  Rata-rata  persentase  dari rasio  ini  adalah  67,18%,  karena  hasil  tersebut menunjukkan angka sekitar 60-90% itu artinya secara  keseluruhan  dari  tahun  2013-2017 pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah Kota
Semarang
menunjukkan adanya keserasian  antara  Belanja  Operasi  terhadap Belanja Daerah.
Persentase  rata-rata  tingkat  belanja modal  terhadap  total  belanja  yaitu  25,84%. Belanja  operasi  terhadap  total  belanja persentase  paling  tinggi  terjadi  pada  tahun 2017  yaitu  29,47%  dan  belanja  modal terhadap  total  belanja  persentase  paling rendah  pada  tahun  2015  yaitu  22,69%.  Pada rasio  belanja  modal  terhadap  belanja  daerah persentasenya  mengalami  fluktuasi  (tidak stabil).  Pada  tahun  2015  persentasenya  turun yang  awalnya  27,06%  menjadi  22,69%. Penurunan persentase disebabkan karena pada realisasi  Balanja  Modal  lebih  rendah  dari tahun  sebelumnya,  seperti  belanja  tanah, belanja  peralatan  dan  mesin,  belanja  gedung dan  bangunan  dan  belanja  modal  lainnya.
Secara  umum  rasio  keserasian  belanja  modal terhadap  belanja  daerah  menunjukkan  angka diatas  20%  itu  artinya  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah  Kota  Semarang  pada belanja modal dengan belanja daerah memiliki keserasian.

## Rasio Pertumbuhan dan Kemandirian
Hasil  perhitungan  rasio  pertumbuhan dan  kemandirian  pemerintah  daerah  Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Rasio Pertumbuhan dan Kemandirian
Tabel 3 menunjukkan bahwa :
a.  Rasio  Pertumbuhan  Pendapatan  Asli
Daerah Persentase rata-rata pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah Kota Semarang pada tahun 2013-2017  yaitu  22,60%,  itu  artinya  terjadi pertumbuhan positif  dan menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan kinerja keuangan Pendapatan  Asli  Daerah  pemerintah  daerah Kota Semarang. Persentase paling tinggi pada tahun  2013  yaitu  40,21%  dan  persentase terendah pada tahun 2015 yaitu 5,5%.
Rasio  pertumbuhan  pendapatan  asli daerah    pada  tahun  2013  persentasenya  yaitu 40,21%,  pada  tahun  2014  dan  2015 persentasenya  mengalami  penurunan  yaitu 22,94%  dan  5,55%,  pada  tahun  2016 persentase  mengalami  kenaikan  yaitu  24,14% dan  pada  tahun  2017  persentase  kembali mengalami penurun yaitu 20,13%. Penurunan persentase  dari  tahun  ke  tahun  disebabkan Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Tahun Rasio Pertumb uhan PAD (%) Rasio Pertumbu han Pendapata n (%) Rasio Pertumbu han Belanja Operasi (%) Rasio Pertumbu han Belanja Modal (%) Rasio Kemand irian (%) 2013 40,21 26,92 59,02 -41,50 51,79 2014 22,94 13,21 14,55 35,39 59,14 2015 5,55 5,72 -36,73 129,59 97,97 2016 24,14 22,59 112,82 -44,11 71,98 2017 20,13 -3,38 5,18 197,31 82,47 Rata- rata 22,60 13,01 30,97 55,34 72,67
b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Rasio  pertumbuhan  pendapatan  Asli Daerah  dari  tahun  2013-2017  menunjukkan bahwa  pertumbuhan  yang  berfluktuasi.  Pada tahun 2013 persentasenya yaitu 26,92%, pada tahun  2014  dan  2015  mengalami  penurunan yaitu  13,21%  dan  5,72%,  pada  tahun  2016 persentasenya  mengalami  kenaikan  yaitu 22,59%  dan  pada  tahun  2017  persentase mengalami penurunan
yaitu -3,38%.
Pertumbuhan  yang  negatif  pada  tahun  2017 tersebut  disebabkan  karena  sebagian  besar pendapatan  mengalami  pertumbuhan  negatif seperti  pendapatan  transfer  pemerintah  pusat- dana  perimbangan,  pendapatan  transfer pemerintah pusat-lainnya, transfer pemerintah provinsi,  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah. Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan pemerintah  daerah  Kota  Semarang  tahun 2013-2017  mengalami  pertumbuhan  positif dengan persentase rata-rata yaitu 13,01%.
c. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Rasio  pertumbuhan  belanja  operasi pada  tahun  2013-2017  berfluktuasi.  Pada tahun  2016,  persentase  pertumbuhan  belanja operasi  paling  tinggi  yaitu  112,82%  dan persentase  terendah  terjadi  pada  tahun  2015 yaitu  -36,73%.  Pertumbuhan  negatif  ini disebabkan  karena  sebagian  besar  belanja operasi  mengalami  pertumbuhan  negatif, seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi,  belanja  hibah,  dan  belanja  operasi lainnya.  Secara  keseluruhan  pertumbuhan belanja  operasi  dari  tahun  2013-2017 mengalami  pertumbuhan  yang  positif  yaitu dengan persentase rata-rata yaitu 30,97%.
Pada  tahun  2013  persentasenya  yaitu 59,02%,  pada  tahun  2014  dan  2015 persentasenya  mengalami  penurunan  yaitu 14,55%  dan  -36,73%,  pada  tahun  2016 persentase mengalami kenaikan yaitu 112,82% dan  pada  tahun  2017  persentase  mengalami penurunan  yaitu  5,18%.  Pertumbuhan  negatif pada  tahun  2015  tersebut  disebabkan  karena sebagian  besar  belanja  operasi  mengalami pertumbuhan  yang  negatif,  seperti  belanja pegawai,  belanja  bunga,  belanja  subsidi, belanja hibah dan belanja operasi lainnya.
d. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  rasio
pertumbuhan belanja modal dengan
persentase paling tinggi pada tahun 2017 yaitu 197,31%  dan  persentase  terendah  pada  tahun 2013 yaitu -41,50%, pertumbuhan negatif pada tahun  2013  dan  2016  disebabkan  karena sebagian  besar  belanja  modal  mengalami pertumbuhan  negatif  seperti  belanja  tanah, belanja  peralatan  dan  mesin,  belanja  gedung dan  bangunan,  belanja  jalan,  irigasi,  dan jaringan  dan  belanja  modal  yang  lainnya. Secara  keseluruhan  pertumbuhan  belanja modal  dari  tahun  2013-2017  mengalami pertumbuhan  yang  positif  yaitu  dengan  rata- rata 55,34%.
Pada  tahun  2014  dan  2015  persentase mengalami  kenaikan  yaitu  35,39%  dan 129,59%,  pada  tahun  2016  persentase mengalami penurunan yaitu -44,11% dan pada tahun  2017  persentase  kembali  naik  yaitu 197,31%.  Pertumbuhan  negatif  pada  tahun 2013  dan  2016  disebabkan  karena  sebagian besar  belanja  modal  mengalami  pertumbuhan yang  negatif,  seperti  belanja  tanah,  belanja peralatan  dan  mesin,  belanja  gedung  dan bangunan, belanja jalan, irigrasi, dan jaringan, dan belanja modal yang lainnya.
e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah Kota
Semarang mengalami fluktuasi. Persentase paling tinggi pada tahun 2015 yaitu 97,97%,  dan  persentase  paling  rendah  pada tahun 2013 yaitu 51,79%. Hal ini menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah  Kota  Semarang  menunjukkan  tingkat kemandirian  sedang  dengan  pola  hubungan partisipatif.  Pada  tahun  2014  dan  2015 persentase  meningkat  yaitu  59,14%  dan 97,97%, pada tahun 2016 persentase menurun 71,98%, dan pada tahun 2017 persentase naik menjadi 82,47%. Turunnya persentase disebabkan  karena  tingkat  ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekternal (pusat dan  provinsi)  pada  tahun  itu  lebih  tinggi  dari pada tahun yang lain.
Tolok ukur kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah adalah rendah sekali =  0%- 25%  (Instruktif);    rendah  =  26%-50%
(konsultatif); sedang = 51%-75% (partisipatif); tinggi  =  76%-100%  (delegatif).  Rata-rata persentase  pada  rasio  kemandirian  yaitu 72,67%.  Secara  keseluruhan  pada  rasio kemandirian keuangan daerah Kota Semarang masih  termasuk  kedalam  kategori  sedang dengan pola hubungan partisipatif.

## SIMPULAN
Secara umum kinerja keuangan pemerintah  Kota  Semarang  sangat  baik.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  rata-rata  rasio efektivitas  pendapatan  asli  daerah  sangat efektif, rasio efisiensi  keuangan daerah sangat efisien, rasio keserasian belanja operasi dengan belanja  daerah,  rasio  pertumbuhan  belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal mengalami  pertumbuhan  yang  positif,  rasio kemandirian  yang  sedang  dengan  pola hubungan  partisipatif.  Meskipun  demikian perlu  meningkatkan  dan  mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun  melalui  pengendalian  potensi-potensi baru  daerah  dan  pengembangan  potensi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bisma,  I  Dewa  Gde  dan  Hery  Susanto.  2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Genec  Swara  Edisi  Khusus  Vol. 4 No. 3, Desember 2010.
BPS  Kota  Semarang.  (2018). Produk  Domestik Regional  Bruto  Kota  Semarang  Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 . Semarang. Hakim,  M.  F.  (2018). Analisis  kinerja  keuangan  pada pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman  Tahun Anggaran 2010-2016 .
Fahmi,  Irham.  (2017). Analisis  Kinerja  Keuangan . Alfabeta:Bandung
Kaunang,  C.  E.  (2016). Analisis  Kinerja  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Dan  Tingkat  Kemandirian Daerah  Di  Era  Otonomi  Daerah:  Studi  Pada Kota  Manado  (Tahun  2010-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (2).
Machmud,  M.  (2014). Analisis  Kinerja  Keuangan Daerah  Di  Provinsi  Sulawesi  Utara  Tahun 2007-2012 . Jurnal berkala ilmiah efisiensi , 14 (2).
Mahmudi.  (2016). Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah. UPP  STIM  YKPN: Yogyakarta.
Mulyanigtyas,  M.  (2018). Analisis  Kinerja  Keuangan Kota  Mojokerto  Dengan  Pendekatan  Value  For Money . PRIVE:  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Keuangan , 1 (1), 1-14.
Pemerintah  Kota  Semarang.  (2013). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Semarang tahun 2013 . _________. (2014). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Kota  Semarang  tahun 2014. _________. (2015). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Kota  Semarang  tahun 2015. _________. (2016). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Kota  Semarang  tahun 2016. _________. (2017). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Kota  Semarang  tahun 2017. Rahmayati,  A.  (2016 ).  Analisis  Kinerja  Keuangan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 . EKA CIDA , 1 (1).
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif . Bandung:Alfabeta.
Suprantiningrum,  S.  R.  (2016). Analisis  Kinerja
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan  Tingkat Kemandirian  Daerah  Di  Era  Otonomi  Daerah (Studi  Kasus  Kota  Semarang  Tahun  2009- 2013) . Media Ekonomi dan Manajemen , 30 (1).
Suranta, S., Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah:  Studi  Komparasi  Propinsi  Jawa Tengah  dan  Kalimantan  Selatan . Jurnal Akuntansi , 5 (2), 111-124.
Tahir, I., Mas’ud, M., & Plyriadi, A . (2019). Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  keuangan daerah  pada  badan  pengelolaan  keuangan  dan aset  daerah  kota  makassar. ISSN2089-0982, Hal 61-70
Tama,  A.  I.  (2015). Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  melalui  Analisis  Rasio Keuangan APBD Kabupaten/kota di Indonesia Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2009 . JRAK:  Jurnal
Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi , 6 (2), 20-32.
Wahyudi, R., Thoyib, M., & Sriwijaya, D. J. A. P. N.  (2015). Analisis  kinerja  keuangan  dengan metode economic  value  added  (eva)  dan  q – tobin pada  pt.(persero)  pupuk  sriwidjaja  palembang. Jurnal Akuntanika, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2018.
Wonda,  W.  (2016).
Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Dalam  Masa  Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 4 (3).