## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  akan  mengkaji  wacana  dan pengalaman perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Belanda dan kemudian bermigrasi mengikuti  pasangan  mereka.  Sebelumnya, akan disampaikan kompleksitas isu ini dari sudut pandang wacana gender dan seksualitas, konstruksi  hukum  pernikahan,  dan  kebijakan migrasi keluarga. Seperti akan dibahas, pernikahan campuran  mempunyai  karakteristik  tertentu yang  membedakannya  dengan  pernikahan konvensional (satu kewarganegaraan). Di bawah akan ditunjukkan bahwa pernikahan campuran pasangan Indonesia-Belanda sebagian dasarnya dibangun di atas imajinasi tentang gender dan seksualitas yang berasal dari wacana kolonial/ poskolonial yang dihasilkan oleh orientalisme. Selanjutnya  kita  akan  menjelajahi  beberapa

## MIGRASI PERNIKAHAN: WACANA DAN PENGALAMAN KAWIN CAMPUR PEREMPUAN INDONESIA DI BELANDA
Amin Mudzakkir
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Email: amin.mudzakkir@gmail.com
Diterima: 7-3-2016 Direvisi: 21-5-2016 Disetujui: 7-6-2016

## ABSTRACT
Based on a literature review and in-depth interviews, this paper examines the marriage migration in the case of Indonesian woman who married to Dutch man. At least there are three arenas that structure this practice: the dis- course of the colonial/postcolonial, marriage law, and migration policy. This paper underscores the importance of agency that affecting the different experiences of each individual in the marriage migration practice.
Keywords : marriage migration, colonial/postcolonial discourse, marriage law, migration policy, Indonesia, Dutch.

## ABSTRAK
Didasarkan pada telaah literatur dan wawancara mendalam, tulisan ini mengkaji migrasi pernikahan dalam kasus perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Belanda. Setidaknya terdapat tiga arena yang membentuk praktik ini: wacana kolonial/poskolonial, hukum pernikahan, dan kebijakan migrasi. Tulisan ini menggarisbawahi pentingnya aspek kepelakuan dalam migrasi pernikahan yang mempengaruhi perbedaan pengalaman masing-masing individu dalam praktik tersebut.
Kata kunci : migrasi pernikahan, wacana kolonial/poskolonial, hukum pernikahan, kebijakan migrasi, Indonesia, Belanda.
prosedur  hukum  yang  akan  dijumpai  oleh pasangan  pernikahan  campuran.  Dari  sini  kita akan  melihat  konteks  sosial  yang  berbeda antara Indonesia dan Belanda dalam apa hukum pernikahan disusun sedemikian rupa. Setelah itu tulisan ini akan memperlihatkan dinamika kebijakan  migrasi  keluarga  di  Belanda  yang merupakan cerminan dari kontesasi partai politik di parlemen dan pemerintahan, aktor-aktor masyarakat sipil, dan lingkungan global.
Praktik  pernikahan  campuran  dalam tahun-tahun terakhir difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi (Constable, 2003). Meluasnya penggunaan internet membuka cara komunikasi antarmanusia berubah secara radikal. Dilihat dari sudut  ini,  kita  bisa  menempatkan  pernikahan campuran sebagai bagian dari globalisasi kultural dan pembentukan konsep ‘keluarga kosmopolitan’.
Akan tetapi, hal ini juga menimbulkan paradoks. Sementara, akses komunikasi semakin terbuka dan  mobilitas  manusia  semakin  mudah,  pada saat yang sama pandangan tentang ‘orang asing’ atau  ‘imigran  ilegal’  semakin  negatif.  Dengan adanya paradoks ini, menjadi cukup jelas bagi kita sekarang untuk melihat pernikahan campuran juga sebagai bagian dari ekonomi politik global. Khususnya di mata para imigran asal Indonesia, Belanda  adalah  negara  tujuan  migrasi  yang unik. Hubungan kolonial di masa lalu membawa pengaruh  penting  bagi  pembentukan  jaringan sosial di masa kini. Banyak imigran Indonesia, termasuk mereka yang tidak terdokumentasi, lebih memilih Belanda daripada negara-negara Eropa lainnya dengan alasan di sana mereka mempunyai banyak teman. Penelitian PSDR-LIPI (2010 dan 2011)  tentang  migrasi  kerja  membuktikan  hal ini. Kondisi yang sama berlaku dalam migrasi pernikahan.  Meski  demikian,  faktor  sosial dan  sejarah  tersebut  harus  berhadapan  dengan perubahan-perubahan penting dalam kebijakan migrasi dan kewarganegaraan baik di Indonesia maupun di Belanda.

## GENDER, SEKSUALTAS, DAN WACANA KOLONIAL/ POSKOLONIAL
Pernikahan  campuran  antara  pasangan Indonesia dan Belanda tidak bisa dipisahkan dari gambaran tentang gender dan seksualitas yang terbangun sejak masa kolonial. Dapat dikatakan bahkan melalui praktik kolonialisme itulah laki- laki  Belanda  untuk  pertama  kalinya  mengenal perempuan  Indonesia,  dan  demikian  juga sebaliknya. Sudah tentu gambaran yang terbentuk lahir dari konteks sejarah kolonial yang asimetris. Dari asimetri hubungan politik ekonomi antara bangsa penjajah dan bangsa terjajah ini kemudian lahir  ambivalensi  dan  ambiguitas  kebudayaan dalam apa wacana tentang gender dan seksualitas dibangun (Loomba, 2003). Perempuan pribumi dipandang  oleh  laki-laki  kulit  putih  sebagai makhluk erotis tetapi juga liar. Mereka dianggap mempunyai  hasrat  seksual  yang  berlimpah tetapi  juga  terlihat  malu-malu.  Secara  visual
perempuan  pribumi  dilukiskan  dengan  sosok tubuh yang telanjang, sebuah gambaran kontras dengan ideal Victorian bangsa Eropa ketika itu yang penuh dengan pengaturan dan pengendalian tubuh, tetapi sorot matanya tampak memancarkan sorot misterius. Di atas gambaran inilah praktik pernikahan dan pergundikan antara laki-laki kulit putih dan perempuan pribumi diselenggarakan (Baay, 2010).
Akan  tetapi,  sebelum  kekuasaan  bangsa Eropa  mengukuhkan  dominasinya,  perempuan telah dianggap sebagai penanda kedaulatan suatu bangsa.  Menaklukkan  suatu  bangsa,  dengan kata lain, dilakukan dengan cara menaklukkan kaum perempuannya. Oleh karena itu, tidak heran  ketika  para  penyebar  Islam  datang  ke Nusantara,  hal  pertama  yang  dilakukan  oleh mereka adalah menikahi perempuan-perempuan pribumi,  khususnya  dari  kalangan  bangsawan. Ini dilakukan juga oleh para utusan dari kerajaan Tiongkok yang berkunjung ke kerajaan-kerajaan di Jawa dan pulau-pulau lainnya. Di sini terlihat posisi perempuan yang ambigu dalam kebudayaan Timur.  Sementara  disimbolisasikan  secara spiritual sebagai dewi-dewi, dalam kenyataannya mereka diperlakukan sebagai makhluk kelas dua. Terutama pada bidang politik, keberadaan mereka hampir tidak diperhitungkan sama sekali.
Oleh  karena  itu,  dalam  banyak kebudayaan,  subjektivitas  perempuan  dalam lembaga pernikahan dihilangkan secara radikal. Yang  dimaksud  dengan  “subjektifitas”  di  sini adalah “kehendak” ( will ). Perempuan yang telah menikah  diharuskan  mempersembahkan  tubuh dan jiwa mereka untuk keutuhan dan kemajuan rumah tangga. Mereka harus mengikuti langkah suami ke mana pun dia pergi. Ini berkait dengan posisi suami sebagai pencari nafkah, sementara istri adalah pengelola rumah tangga. Pekerjaan dan karir suami didahulukan, sebab tugas istri yang sebenarnya adalah memastikan suami dan anaknya terurus dengan baik. Kehormatan istri ditentukan oleh kemampuannya dalam menata rumah, sehingga suami betah di dalamnya. Dalam semua praktik itu, kehendak perempuan sebagai
subjek yang otonom tidak mendapatkan tempat lagi (Friedman, 2003).
Lalu muncul feminisme sebagai cara pandang untuk  mengkritisi  relasi  gender  dan  seksual antara laki-laki dan perempuan yang dianggap timpang, termasuk dalam lembaga pernikahan. Kaum feminis secara aktif membongkar asumsi- asumsi dan konstruksi-konstruksi pengetahuan mengenai  hubungan  gender  dan  seksualitas antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dalam perkembangannya  terbagi  ke  dalam  berbagai aliran,  secara  umum  feminisme  mempunyai agenda untuk menegakkan perempuan sebagai subjek yang otonom. Kalangan feminis radikal menyerang lembaga pernikahan sebagai bentuk dominasi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, kalangan feminis Marxis bergerak lebih jauh lagi dengan menunjukkan bahwa keluraga yang terbentuk  melalui  pernikahan  adalah  cerminan dari moda produksi kapitalisme dalam masyarakat industri.
Pada  tataran  epistemologis,  kaum feminis mempunyai agenda yang sama dengan poskolonialisme yang mencoba menyibak tabir- tabir  pengetahuan  yang  selama  ini  dilekatkan kepada bangsa terjajah. Baik perempuan maupun bangsa terjajah adalah subjek minoritas dihadapan imprealisme Barat yang “ phallocentric ”. Akan tetapi, dalam perkembangannya terlihat bahwa ada penekanan yang berbeda di antara kedua gerakan ini.  Sementara  feminisme  melihat  perempuan sebagai individu, tidak peduli apakah ia bangsa terjajah atau penjajah, sementara poskolonialisme berangkat dari kritisisme yang mendalam terhadap praktik-praktik kolonialisme. Menurut penulis, kedua gerakan tersebut bisa saling melengkapi, sehingga melahirkan feminisme poskolonial atau multikultural (Loomba, 2003).
Berangkat  dari  kerangka  tersebut, pernikahan antara pasangan Indonesia dan Belanda bisa dibaca tidak hanya sebagai manifestasi dari ketertarikan fisik dan komitmen moral belaka, tetapi juga merupakan bagian dari sejarah tentang hasrat  dan  fantasi  kolonial  tentang  perempuan Timur. Kolonialisme telah menghasilkan berbagai
laporan  perjalanan,  cerita  sastra,  imaji,  mitos, hingga  tulisan  akedemis  tentang  manusia  dan tanah Hindia, termasuk kaum perempuannya. Melalui  teks-teks  itulah  bayangan  tentang Indonesia terbangun sedemikian rupa di kalangan orang  Belanda  dan  bahkan  di  kalangan  orang Indonesia sendiri. Oleh karena itu, meskipun Barat kerapkali dicela, ‘menjadi Barat’ juga diinginkan. Dalam kerangka ini, bahkan sejak masa kolonial, pernikahan campuran dilihat secara ambivalen, dicibir tetapi juga sekaligus dikagumi.
Oleh karena itu, tidak heran kalau pernikahan campuran banyak dipenuhi dengan streotip dan stigma (Wiliams, 2010). Di Indonesia, obrolan sehari-hari tentang pernikahan campur biasanya  mengacu  pada  artis-artis  perempuan yang menikah dengan laki-laki asing. Gosip pun bermunculan untuk menebak apa motivasi di balik pernikahan mereka. Beberapa orang menyatakan bahwa  itu  dilakukan  untuk  ‘memperbaiki keturunan’.  Beberapa  yang  lain  menyebut itu  dilakukan  karena  cinta.  Di  atas  semua  itu, pendapat yang paling umum menyebutkan bahwa pernikahan  campuran  adalah  tangga  atau  cara untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Sementara  itu,  menarik  dicermati  bahwa laki-laki  Belanda  yang  menikahi  perempuan Indonesia dalam studi ini adalah mereka yang mempunyai latar belakang keluarga atau anggota keluarga  yang  berkaitan  dengan  Indonesia. Seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan yang menjadi narasumber studi ini bahkan mempunyai ibu Indo (setengah Indonesia, setengah  Belanda).  Secara  umum  mereka mengetahui dan mengenal Indonesia tidak hanya dari buku-buku atau berita-berita di media massa, tetapi  juga  dari  cerita-cerita  yang  berkembang di  dalam  keluarga  mereka.  Seorang  mengakui ketertarikannya terhadap perempuan Timur adalah ketertarikan historis. Sejak dia mendengar Indonesia  ketika  usia  kecil,  sejak  itu  pula  dia punyai  imajinasi  tertentu  mengenai  Indonesia, termasuk kaum perempuannya. Ketertarikannya itu kemudian dipupuk pada usia remaja dan dewasa dengan membaca bebagai literarur dan
mengunjungi  langsung  Indonesia.  Dia  bahkan pernah  berpacaran  dengan  seorang  perempuan Indonesia yang lain sebelum akhirnya menikah.

## HUKUM PERNIKAHAN: BEBERAPA PERBANDINGAN
Sekarang kita akan mendiskusikan beberapa persoalan  yang  sering  muncul  dalam  prosedur hukum pernikahan campuran. Kita akan segera melihat bahwa konstruksi hukum pernikahan di Indonesia dan Belanda pada periode kontemporer sekarang ini mempunyai perbedaan fundamental. Di Indonesia, pernikahan adalah domain publik yang  diatur  sedemikian  rupa  oleh  negara. Pernikahan  tidak  hanya  menjadi  bagian  dari hukum  sipil,  tetapi  juga  hukum  agama  yang sebagian  telah  terintegrasi  ke  dalam  hukum nasional (kompilasi hukum Islam). Oleh karena itu,  ketika  Undang-Undang  (UU)  No.  1/1974 tentang  pernikahan  mau  disahkan,  terjadi perdebatan  keras  terutama  antara  beberapa kelompok Islam dan pemerintah. Seorang tokoh Islam, H. M. Rasjidi, pada 1973 menyatakan pendapatanya sebagai berikut:
“Saya menyatakan bahwa RUU Perkawinan adalah  Kristenisasi  terselubung.  Bangsa Indonesia  adalah  bangsa  yang  sangat toleran, tidak pernah terjadi huru hara keributan soal agama kecuali setelah tahun 1965,  ketika  umat  Islam  mengganyang pihak Komunis, masyarakat Islam diserbu dari belakang oleh usaha-usaha kristenisasi” (Supriadi, 2002)
Menteri  Kehakiman,  Prof.  Seno Adji, menanggapi  tuduhan  itu  dengan  mengatakan bahwa:
“Sifatnya hukum perkawinan yang plural dan  sebagian  tidak  tertulis  merupakan suatu  pendorong—antara  lain—untuk menyusun  RUU  perkawinan  ini  yang berlaku  untuk  seluruh  warganegara Indonesia guna menjamin kepastian hukum dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. RUU Perkawinan ini adalah sesuai dengan falsafah  Pancasila  yang  menjiwai  cita- cita  pembangunan  hukum  nasional.  Pula ia  adalah  sesuai  dengan  modernisasi
dalam Hukum, yang salah satu aspeknya mengemukakan  sebagai  suatu  syarat esensiil bagi hukum yang modern adanya aturan-aturan  yang uniform, unity dan adanya persamaan dalam pengetrapannya. Dalam  rangka  modernisasi  hukum  ini pula,  maka  RUU  Perkawinan  ini  yang di  dalamnya  unsur-unsur  agama  yang kita muliakan, adat dan Hukum Perdata, diterapkan oleh badan-badan yang dipilih sesuai dengan kualifikasi mereka dan dapat menguasai  teknik  dan  sistem  hukum  itu sendiri” (Supriadi, 2002)
Pernikahan  adalah  tema  penting  dalam perdebatan  hukum  dan  politik  di  Indonesia. Selama masa kolonial akhir, hukum pernikahan diatur  mengikuti  segregasi  ras  dan  agama. Pernikahan orang kulit putih dan bangsa-bangsa Asia  Timur  lainnya  ditata  dalam  undang- undang  tersendiri,  sementara  orang  Islam  dan kaum  pribumi  lain  diselenggarakan  mengikuti aturan  masing-masing  (hukum  agama,  hukum adat).  Pada  masa-masa  awal  kemerdekaan, sempat muncul usulan untuk menyusun hukum pernikahan yang berlaku nasional, tetapi tidak pernah  terlaksana  karena  situasi  politik  yang masih labil. UU No. 1/1974 tentang pernikahan adalah  hasil  dari  kompromi  banyak  pihak, terutama antara kelompok-kelompok Islam dan pemerintah.  Kelihatan  sekali  pengaruh  ajaran agama  dalam  hukum  pernikahan  ini.  Memang dalam  hukum  Islam,  laki-laki  Muslim  boleh menikah dengan perempuan non-Muslim, namun dengan syarat yang ketat, sementara perempuan Muslim  sama  sekali  dilarang  menikah  dengan laki-laki non-Muslim. Pernikahan sesama jenis tidak diberi izin dan bahkan dikecam.
Pernikahan di Indonesia menjadi isu sosial, politik, dan ekonomi yang krusial. Pernikahan adalah  simbol  dari  utuhnya  suatu  tatanan  atau orde  yang  dominan.  Kementerian  Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) mengatur pelaksanaan pernikahan dengan aturan yang ketat. Meskipun biaya pernikahan berdasar Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  51  tahun  2000  tentang Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk adalah Rp. 30.000, termasuk pernikahan campuran, dalam
kenyataannya pasangan yang akan menikah harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi daripada itu. Pernikahan telah menjadi bagian dari praktik birokrasi  yang  luas  dan  rumit.  Seorang  yang akan menikah harus mempunyai berbagai surat izin dari beberpa pihak: ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun  Warga  (RW),  kelurahan/desa, dokter, dan intansi tempat bekerja (untuk anggota TNI).  Pada  setiap  tingkat  perizinan  tersebut diperlukan biaya yang tidak pernah ditentukan besarnya berapa, tergantung pada komunikasi dan negosiasi yang terjadi antara pasangan yang akan menikah dan petugas bersangkutan. Kemudian pasangan  Muslim  diharuskan  untuk  mengikuti kursus pernikahan di KUA setempat, sementara pasangan non-Muslim menjalankan kursus serupa di tempat ibadah atau organisasi agama masing- masing. Pasangan yang akan menikah dipastikan terlebih dulu mempunyai dasar-dasar pengetahun agama  khususnya  yang  berkaitan  dengan  tata ibadah  setelah  berkeluarga,  seperti  bagaimana caranya mandi besar setelah melakukan hubungan seksual ( jima ).
Pasangan yang akan menikah dengan orang asing  diwajibkan  untuk  melengkapi  beberapa syarat  administratif  tertentu  yang  tidak  hanya dikeluarkan  oleh  KUA  atau  kantor  catatan sipil,  tetapi  juga  oleh  kedutaan  atau  konsulat negara pasangan bersangkutan. Dokumen yang terpenting  adalah  surat  izin,  surat  keterangan status  pernikahan,  paspor,  dan  visa  yang telah diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia.  Di luar  itu,  isu  yang  sering  muncul  adalah  status agama. Sebagaimana telah disebutkan, Indonesia tidak  mengakui  pernikahan  beda  agama.  Oleh karena  itu,  mereka  yang  beda  agama  harus melakukan konversi, lepas dari apakah itu diniati sebagai  ketulusan  atau  strategi.  Di  Indonesia tidak mengherankan jika ditemukan kenyataan bahwa banyak pasangan pernikahan campuran adalah  mereka  yang  baru  saja  masuk  Islam ( muallaf ).  Pernyataan  masuk  Islam  dibuktikan dengan surat keterangan dari masjid atau lembaga keagamaan  yang  menyelenggarakannya.  Surat itu  diikutsertakan  bersama  dengan  dokumen- dokumen lainnya sebagai syarat pernikahan.
Dalam  praktiknya,  pasangan  pernikahan campuran  sering  menjadi  objek  eksploitasi para  petugas  yang  berurusan  dengan  birokrasi pernikahan, dari mulai kantor lurah hingga KUA atau kantor catatan sipil. Selain faktor inefisiensi birokrasi,  kondisi  ini  berkait  dengan  stigma terhadap pernikahan campuran itu sendiri. Bagi sebagian  masyarakat  Indonesia,  mereka  yang menikah dengan orang asing, khususnya ‘orang bule’, adalah orang kaya, paling tidak pasangan asingnya dianggap orang kaya. Dengan adanya stigma  seperti  ini,  praktik  ekspolitasi  seolah menemukan  pembenaran  sosialnya.  Rina, perempuan yang menjadi salah satu narasumber studi ini, bercerita bahwa dia hampir membatalkan pernikahan  sebab  petugas  kantor  catatan  sipil secara tiba-tiba meminta uang lima juta rupiah tanpa  alasan  yang  jelas  untuk  apa  persis  satu hari sebelum acara akad nikah dilangsungkan. Si petugas berdalih bahwa itu lazim dimintakan kepada pasangan pernikahan campur. Rina tentu saja menolak karena selain tidak ada peraturannya, juga karena waktunya yang tiba-tiba. Akhirnya, setelah  dinegosiasikan  sedemikian  rupa,  Rina tetap membayar uang yang diminta tetapi dengan jumlah lebih sedikit.
Konversi  agama  adalah  persoalan  yang juga krusial dalam praktik pernikahan campuran di Indonesia. KUA atau kantor catatan sipil akan meminta surat keterangan dari lembaga agama atau  tempat  ibadah  yang  menyatakan  bahwa salah satu pasangan pernikahan campuran telah pindah agama ke dalam agama tertentu. Bisa juga deklarasi konversi agama itu dilakukan di negara asal pasangan sejauh bisa dibuktikan dengan surat keterangan tertentu. Praktik ini memperlihatkan kentalnya unsur agama dalam hukum pernikahan di  Indonesa.  Bagi  mereka  yang  berasal  dari negara-negara sekuler, ini sering diherankan. Bagi sebagian mereka, tidak masalah pindah agama kalau memang itu disyaratkan untuk melakukan pernikahan secara resmi. Ini dikatakan oleh Frans, seorang laki-laki Belanda yang menjadi suami dari seorang narasumber studi ini. Bagi dia yang sampai sekarang mengakui ateis, agama dalam hal ini adalah bagian dari praktik administratif, bukan soal keyakinan teologis.
Sementara itu, konstruksi hukum pernikahan  yang  sekarang  berlaku  di  Belanda sepenuhnya  bersifat  sekuler.  Pernikahan dikodifikasi menjadi bagian dari hukum keluarga ( familiy law ). Ada tiga jenis ‘pengaturan tinggal bersama’  (‘ living  arrangement’ )  yang  diatur dalam sistem hukum keluarga di Belanda, yaitu pernikahan ( marriage ),  kemitraan  terdaftar ( registered partnership ), dan kesepakatan tinggal bersama ( cohabitation agreement ). 1 Ketiga jenis pengaturan  tinggal  bersama  ini  dikenai  pajak mitra ( partner tax ). Di luar itu, banyak pasangan di Belanda yang tinggal bersama, tetapi bersifat sukarela tanpa kesepakatan apapun. Jenis terakhir ini  sama  sekali  tidak  menjadi  subjek  hukum keluarga, sehingga tidak dibebani pajak. Posisi dan peran negara dalam praktik pernikahan di Belanda hanya berfungsi sebagai administrator kependudukan,  seperti  juga  untuk  pencatatan kelahiran dan kematian. Kantor kota ( gemeente ) bertindak sebagai pelaksana fungsi administratif ini. Kantor ini mengelola the Municipal Personal Records Database (GBA), termasuk pencatatan pernikahan.
Perbedaan mendasar di antara ketiga jenis pengaturan tinggal bersama tersebut adalah soal status  hukum  anak  yang  lahir  dari  hubungan mereka. Anak yang lahir dari pernikahan sudah otomatis menjadi anak sah orang tuanya (ayah dan ibunya) secara hukum. Sementara itu, secara legal, anak yang lahir dari kemitraan terdaftar adalah anak ibunya. Ayahnya harus mengurus sertifikasi dulu untuk meresmikan statusnya sebagai ayah dari anak bersangkutan. Satu hal yang unik di Belanda adalah diakuinya pernikahan sesama jenis  (homoseksual).  Kebijakan  ini  ditetapkan sejak 2001.
Di  atas  dikatakan  bahwa  pernikahan  di Belanda  sepenuhnya  bersifat  sekuler.  Hal  ini merupakan  perkembangan  dalam  diskursus pernikahan dalam masyarakat Barat sejak tahun 1960-an. Pada tahun-tahun itu terjadi revolusi seksual, secara dramatik diwakili oleh Peristiwa  1968  di  Perancis,  yang  mengubah
1 Dalam bahasa Indonesia, kohabitasi berarti ‘kumpul kebo’.
secara  radikal  cara  pandang  masyarakat  Barat terhadap pernikahan. Di Belanda, jika pada masa sebelumnya pernikahan dipahamai sebagai “ institution ”,  maka  sejak  akhir  tahun  1960-an ia  dimaknai  sebagai  “ companionship ”.  Seperti juga di Indonesia, pengaruh paham agama dalam pernikahan sebelum tahun 1960-an sangat kuat. Di  Belanda,  gereja  Protesan,  khususnya  aliran Calvinis  yang  memang  dominan  di  negeri  ini, mempunyai seperangkat aturan ketat mengenai pernikahan, seperti juga gereja Katolik Roma yang bahkan tidak merestui perceraian. Di mata gereja, pernikahan  adalah  hal  yang  sakral,  sehingga “hal ini tidak dilembagakan atau dikembangkan oleh manusia, melainkan oleh Allah sendiri, dikukuhkan dan dikokohkan bahkan dikuduskan oleh Kristus” (dikutip dalam Supriadi, 2002, 10).

## MENGIKUTI SUAMI: KEBIJAKAN MIGRASI KELUARGA DAN KEWARGANEGARAAN
Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana proses  migrasi  pernikahan  tersebut  bekerja dalam suatu tatanan kultural dan politik tertentu. Apa  yang  dimaksud  dengan  tatanan  kultural adalah  sistem  nilai  yang  dianut  dalam  budaya tertentu  mengenai  pernikahan,  rumah  tangga, dan  keluarga.  Dalam  tatanan  tersebut  diatur bagaimana  hubungan  antara  suami  dan  istri, siapa yang bertanggung jawab apa, lalu di mana mereka  akan  tinggal  setelah  menikah.  Dalam kasus  pernikahan  campuran,  tatanan  kultural ini  tentu  berhadapan  juga  dengan  batas-batas kewarganegaraan. Pada titik ini, pernikahan bukan lagi  persoalan  tentang  suami  dan  istri,  tetapi juga berkaitan dengan perkembangan sosial dan politik yang lebih luas di masing-masing negara pasangan pernikahan tersebut.
Dibandingkan  dengan  migrasi  kerja, migrasi pernikahan memang kurang terekspos, padahal dalam kenyataannya ia justru memotivasi banyak orang untuk bermigrasi. Dalam catatan yang dikemukakan oleh Hung Cam Thai (2008, 1), 58% imigran yang masuk ke Amerika Serikat pada tahun 2005 datang melalui sponsor keluarga
(Cam Thai, 2008, 1). Dari jumlah itu, sebagian besar  adalah  perempuan.  Kajian  Hung  Cam Thai (2008) sendiri menunjukkan migrasi para perempuan Vietnam ke Amerika Serikat melalui jalur pernikahan. Sementara itu, di negara-negara Eropa,  sejak  1970-an  gelombang  migrasi  juga berasal dari proses reunifikasi keluarga. Akhir- akhir  ini,  setelah  akses  migrasi  kerja  semakin dibatasi sedemikian rupa, pintu masuk yang masih cukup terbuka untuk bermigrasi ke negara-negara Eropa adalah pernikahan.
Mengikuti suami adalah sebuah keputusan yang diambil oleh perempuan dalam batas-batas kesadaran  gender  tertentu  (Williams,  2010). Dalam  banyak  kasus  pernikahan  campuran, umumnya  perempuan  yang  ikut  laki-laki, bukan sebaliknya. Khususnya kalau pernikahan tersebut melibatkan pasangan dari negara dengan stratifikasi  ekonomi  politik  berbeda,  kecuali atas pertimbangan tertentu, dipastikan pasangan dari negara yang lebih miskin akan pindah ke negara  yang  lebih  kaya.  Menurut  pandangan moral yang berlaku dalam patriarkhisme, laki- laki (suami) adalah kepala rumah tangga yang wajib  menyediakan  segala  kebutuhan  untuk kebahagiaan  keluarga.  Sementara  itu,  tugas istri adalah mengurus rumah tangga. Berangkat dari kesadaran itu, keputusan perempuan untuk bermigrasi  mengikuti  suami  adalah  keputusan yang terjustifikasi secara kultural.
Memang  bisa  saja  laki-laki  (suami) mengikuti perempuan (istri). Akan tetapi, pilihan seperti ini biasanya diambil oleh laki-laki asing yang  mempunyai  posisi  sosial  dan  ekonomi cukup  mapan  di  Indonesia,  sehingga  mereka merasa  aman  dengan  ketercukupan  kebutuhan keluarga. Mereka adalah kaum ekspatriat yang bekerja  di  perusahaan-perusahan  besar  atau lembaga-lembaga  internasional  di  Jakarta atau kota-kota lain di Indonesia. Di Jakarta, pasangan pernikahan campuran ini cukup banyak, membentuk  komunitas-komunitas  yang  aktif melakukan  kegiatan  sosial  di  samping  acara “sosialita” mereka. Dikatakan bahwa dulu ada halangan kebijakan yang memungkinkan orang
asing tinggal di Indonesia, bahkan mereka yang telah mempunyai pasangan resmi orang Indonesia. Akan tetapi, setelah terbitnya UU No. 12/2006 tentang  kewarganegaraan  dan  UU  No.  6/2011 keimigrasian  yang  lebih  akomodatif  terhadap pasangan pernikahan campuran, termasuk anak yang  lahir  dari  pernikahan  mereka,  halangan tersebut perlahan bisa diatasi.
Setelah memutuskan untuk mengikuti suami, para perempuan tersebut harus menyiapkan segala sesuatunya untuk aplikasi keimigrasian. Dalam kasus pernikahan campuran Indonesia-Belanda, dokumen  yang  krusial  adalah Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) . MVV adalah surat izin tinggal sementara bagi mereka yang akan tinggal  di  Belanda  lebih  dari 90  hari  (batas waktu visa kunjungan biasa). Dokumen ini bisa diperoleh di Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta. Untuk mendapatkan dokumen ini tidak mudah. Penyebab kesulitan ini tidak selalu terkat dengan  kemampuan  pelamar  dalam  mengikuti tes dan syarat-sarat yang harus dilengkapi, tetapi juga karena akhir-akhir ini pemerintah Belanda memang  membatasi  arus  migrasi.  Standar  tes integrasi  ( inburgering ) dari tahun ke tahun semakin tinggi, begitu juga jaminan dari pihak sponsor Belanda dari waktu ke waktu semakin sulit.
Langkah  pertama  yang  harus  disiapkan untuk  mendapatkan  MVV  adalah  penguasaan bahasa  dan  kebudayaan  Belanda.  Ini  penting karena tes integrasi diselenggarakan dalam bahasa itu.  Tes  berupa  wawancara  langsung  dengan komputer  yang  telah  diatur  secara  otomatis, sehingga kemampuan bahasa mutlak diperlukan. Kemampuan  bahasa  ini  meliputi  ketepatan gramatikal dan kecakapan wawancara sehari-hari. Oleh karenanya, mereka yang akan mengambil tes  integrasi  ini  umumnya  ikut  kursus  bahasa Belanda terlebih dulu. Di Jakarta, Erasmus Huis adalah tempat kursus yang paling diminati karena lembaga ini secara administratif adalah bagian dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Informasi tentang kebudayaan Belanda diberikan di sela- sela  belajar  bahasa,  termasuk  trik-trik  praktis
untuk mengatasi jebakan-jebakannya.
Keberadaan Erasmus Huis menjadi penting tidak  hanya  sebagai  tempat  kursus  bahasa, tetapi di sana pula para perempuan yang akan bermigrasi mengikuti suami mereka di Belanda berbagi pengalaman baik mengenai aspek-aspek keimigrasian  maupun  tentang  kehidupan  di Belanda  secara  umum. Saya  mengikuti kursus selama kurang lebih enam bulan di lembaga ini dan mengamati interaksi yang terjadi di antara peserta kursus yang hampir setengahnya adalah pelaku  pernikahan  campuran.  Beberapa  di antara mereka telah tinggal di Belanda bersama pasangan  mereka,  beberapa  yang  lain  bahkan belum pernah sama sekali berkunjung ke sana. Secara informal dari interaksi tersebut terbangun jaringan  di  antara  sesama  perempuan  dan  itu sangat  membantu  mereka  setelah  berada  di Belanda.  Di  Belanda,  penulis  bertemu  dengan para perempuan Indonesia yang dulu sama-sama mengikuti kursus di Erasmus Huis dan di sana mereka terus mempertahankan komunikasi secara intensif.
Jika dinyatakan lulus tes integrasi, mereka bisa mengajukan permohonan MVV, kemudian setelah  itu  baru  dapat  visa. Akan  tetapi,  lulus tidaknya MVV juga tergantung pada pemenuhan persyaratan oleh pihak sponsor di Belanda. Suami sebagai sponsor harus menunjukkan bahwa dia berpenghasilan minimal 1.435,20 euro per bulan. Jumlah jaminan itu bertambah dari tahun ke tahun sebagai akibat dari kebijakan migrasi keluarga yang lebih ketat. Pemerintah Belanda memandang perlu untuk memastikan bahwa para imigran bisa hidup dengan layak, sehingga tidak menimbulkan masalah  di  lingkungannya.  Secara  berangsur pemerintah  juga  memperkecil  subsidi  yang diberikan kepada para imigran. Akibatnya, biaya untuk  mengikuti  tes  integrasi  semakin  mahal, termasuk  tes  integrasi  yang  harus  diikuti  oleh imigran di Belanda untuk memperpanjang masa berlakunya.  Pada  masa  lalu,  kursus  persiapan untuk tes integrasi diberikan gratis, tetapi sejak 2012 para pelamar harus membayar.
Posisi  keluarga  dalam  politik  kebijakan migrasi di Belanda cukup unik. Awalnya, Belanda hanya menerima imigran pekerja (“pekerja tamu”) yang  umumnya  adalah  laki-laki  dari  negara- negara seperti Turki, Maroko, Italia, dan beberapa negara Eropa Selatan lainnya. Setelah itu, sekitar tahun  1970-an,  mulai  berdatangan  imigran generasi selanjutnya yang merupakan anak, istri, dan saudara para imigran generasi awal. Secara umum masyarakat Belanda, termasuk kalangan politisinya,  menganggap  keluarga  sebagai konsepsi yang bermartabat, sehingga secara etis restriksi  terhadap  migrasi  keluarga  dianggap kurang pantas. Proses reunifikasi keluarga justru dipandang  akan  meningkatkan  produktivitas para pekerja migran, selain secara sosial dinilai akan  membantu  proses  integrasi  mereka  ke dalam msayarakat Belanda. Diasumsikan bahwa dengan  adanya  keluarga  yang  utuh,  kaum imigran mempunyai kematangan psikologis yang diperlukan dalam proses integrasi.
Akan tetapi, belakangan kondisi itu berubah cukup  drastis  (Bonjour,  2008).  Sejak  1993, diterbitkan kebijakan yang secara tidak langsung membatasi  arus  masuk  migrasi  ke  Belanda, termasuk migrasi keluarga. Lebih dari sebelumnya, peristiwa penting yang membalik tatanan tersebut adalah  terbunuhnya  Fim  Fortuyn,  seorang politisi  yang  secara  terbuka  memperlihatkan sikap antiimigran, pada tahun 2002. Pada tingkat regional dan global, muncul ketakutan terhadap terorisme  pascaperistiwa  11  September  2001 yang  berasosiasi  dengan  keberadaan  imigran di  negara-negara  Barat.  Sejak  itu  kebijakan migrasi, termasuk migrasi keluarga, mengalami perubahan  radikal.  Para  politisi  di  parlemen dan  pemerintah  yang  berkuasa  secara  dinamis menerbitkan  berbagai  kebijakan  baru  tentang migrasi keluarga. Tabel di bawah memperlihatkan beberapa kebijakan migrasi keluarga dengan latar belakang konfigurasi politik di pemerintahan dan parlemen.

## PENGALAMAN EMPAT PEREMPUAN
2

## 1. Rani
Rani lahir di Jakarta dari sebuah keluarga Jawa-Katolik  yang  taat. Ayahnya  pensiunan sebuah  perusahaan  besar,  sementara  ibunya seorang ibu rumah tangga. Ia adalah anak paling bungsu dari 3 bersaudara. Dua saudaranya telah menikah, bahkan telah mempunyai anak. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Jakarta, setelah itu dia melanjutkan sekolah di sebuah universitas di Yogyakarta.  Selepas  kuliah,  ia  bekerja  di beberapa  lembaga  dan  perusahaan.  Terakhir, sebelum  nikah,  ia  bekerja  sebagai  pegawai human resources di sebuah lembaga donor milik
2 Nama-nama berikut adalah nama samaran ( pseudonym ). Wawa - ncara dilakukan di Belanda, tiga di rumah narasumber, sedan - gkan satu wawancara dilakukan di sebuah rumah makan. Dua wawancara ditemani suaminya, sementara dua yang lain send - irian.  Semua  wawancara  berlangsung  pada  pertengahan  Mei 2012.
pemerintah Amerika Serikat di Jakarta. Bisa dikatakan secara ekonomi dia cukup mandiri.
Tidak ada orang di keluarga Rani yang menikah dengan orang asing. Meski demikian, kehidupan  sehari-hari  keluarganya  cukup kosmopolit,  sehingga  kehadiran  orang  asing tidak menimbulkan permasalahan berarti. Selain itu, posisi Rina sebagai pekerja di sebuah lembaga asing membuat interaksinya dengan orang asing sangat  intensif.  Dengan  kata  lain,  sebelum menikah, Rina telah tahu bagaimana kebiasaan sehari-hari  orang  asing,  khususnya  dalam  hal ini orang-orang Barat. Rani, misalnya, mengerti bahwa  konsepsi  mereka  tentang  pernikahan dan keluarga dalam banyak hal berbeda dengan tradisi yang berlaku di Indonesia, paling tidak di keluarganya.
Tahun Reformasi Pemerintah Oposisi Kursi di parlemen 1993 Persyaratan penghasilan diperkenalkan kembali (70% level kesejahteraan) CDA PvdA GL 144 kursi (96 %) 1993 Hukum pencegahan pernikahan CDA PvdA GL D66 133 kursi (89 %) 1998 Migrasi pernikahan jika MVV diperoleh di luar PvdA VVD D66 GL SP Unie 55+ 142 kursi (95 %) 2000 Persyaratan penghasilan naik hingga 100 % level kesejahteraan PvdA VVD D66 GL SP 143 kursi (95 %) 2004 Dalam kasus formasi keluarga: level penghasilan naik menjadi 120 % dari upah minimum dan usia minimum naik menjadi 21 tahun. CDA VVD D66 PvdA GL SP 91 kursi (61 %) 2005 Hukum Integrasi Luar Negeri CDA VVD D66 GL SP 133 kursi (89 %) 2009 Level integrasi dari luar naik dari A1- ke A1: membaca dan menulis ditambahkan ke tes bahasa lisan dalam ujian integrasi di luar; persyaratan integrasi dan pendidikan bagi aplikan. CDA PvdA CU GL SP 118 kursi
(79 %)
Tabel 1. Reformasi Kebijakan Migrasi Keluarga di Belanda
Sumber: Maarten Vink, Saskia Bonjour, Ilke Adam ( forthcoming )
Memang  Rani  mengakui  bahwa  di keluarganya  faktor  agama  memegang  peranan penting. Hubungan dia dengan pacarnya terdahulu selalu gagal disebabkan di antaranya oleh karena perbedaan agama. Dikatakan bahwa pernikahan antara dua orang yang menganut agama yang sama saja  selalu  tidak  mudah,  apalagi  mereka  yang berbeda agama. Akan tetapi, menariknya, faktor perbedaan kewarganegaraan justru dianggap bukan masalah  yang  fundamental.  Kewarganegaraan adalah soal dokumen, sementara agama, lebih dari itu, adalah soal keyakinan. Cinta bisa mengatasi negara,  tetapi  tidak  mampu  mengatasi  agama karena  baik  cinta  maupun  agama  sama-sama bertumpu pada keyakinan.
Kisah  cintanya  dimulai  ketika  ayahnya meminta dia untuk segera menikah. Ketika itu kondisi ayahnya sedang kritis karena serangan stroke  yang  serius. Ayahnya  berpesan  bahwa dia ingin sekali melihat Rani menikah sebelum meninggal.  Pesan  ini  sangat  menggugahnya, meskipun  dia  juga  tidak  tahu  bagaimana  cara menikah  dalam  waktu  cepat.  Singkat  cerita, akhirnya dia membuat account di sebuah jejaring sosial yang khusus disediakan untuk orang-orang yang sedang mencari pasangan. Melalui media internet itulah dia bertemu Ben, laki-laki Belanda yang  juga  sedang  mencari  pasangan  orang Indonesia.  Belakangan  diketahui  bahwa  Ben juga punya keterikatan sejarah tertentu dengan Indonesia.  Saudara  kakeknya  pernah  bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial, selain dia sendiri mempunyai beberapa kawan dekat orang Indonesia.
Ben adalah seorang Protesan saleh. Pada dasarnya pernikahan Katolik dan Kristen tidak diperkenankan, tetapi terdapat beberapa syarat yang  bisa  ditempuh  oleh  pasangan  Katolik- Kristen yang memungkinkan pernikahan mereka diterima oleh hukum gereja. Jika syarat-syarat tersebut  dipenuhi,  status  pernikahan  mereka adalah  pernikahan  beda  gereja,  bukan  beda agama. Kembali ke cerita tentang Rani, akhirnya dia  memutuskan  untuk  berpacaran  dengan Ben. Keluarga Rani tidak keberatan. Lalu Ben
berkunjung ke Indonesia. Kurang lebih setengah tahun kemudian mereka memutuskan menikah di Jakarta, tepatnya pada awal bulan Januari 2011. Pemberkatan dilakukan di sebuah gereja Katolik di Cibubur.
Setelah menikah, Ben kembali ke Belanda. Dia  bekerja  sebagai  seorang  konsultan  teknik yang bekerja secara fleksibel. Dia lebih sering bekerja di rumah daripada di kantor. Sementara itu, Rani masih di Jakarta mengurus dokumen- dokumen imigrasi. Seperti telah direncanakan, setelah menikah mereka akan tinggal di Belanda. Akhirnya  pada  bulan  Mei  2011  dia  berangkat ke  Belanda  menyusul  Ben.  Untuk  melengkapi dokumen  yang  menyatakan  status  pernikahan, pada  pertengahan  Nopember  2011  mereka menikah ulang secara sipil di kantor gementee setempat.
Selama mengurusi dokumen keimigrasian di Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Rani tidak menghadapi masalah yang serius. Dia mengurusnya  sendirian,  meski  banyak  agensi yang menawarkan jasa bantuan. Meski demikian, dia  mengakui  bahwa  saat  ini  mendapatkan surat izin tinggal sementara (MVV) di Belanda semakin sulit. Selain harus lulus tes bahasa dan uji kewarganegaraan di Jakarta, sponsor dia di Belanda, yaitu suaminya, harus menunjukkan jaminan uang tertentu yang cukup besar. Agar berhasil dalam tes bahasa, dia mengambil kursus di Erasmus Huis, Jakarta. Tanpa persiapan yang matang, dibantu oleh guru yang berpengalaman, sulit untuk bisa menjawab soal-soal yang diujikan.
Tentu  saja  akhirnya  Rani  senang  bisa berkumpul  dengan  suaminya. Akan  tetapi, keputusannya untuk bermigrasi adalah keputusan yang  tidak  mudah.  Ini  adalah  perjalanan pertamanya  ke  Belanda.  Dia  akan  berpisah dengan orang tuanya, juga saudara-saudara dan teman-temannya. Lagi pula Rani dan suaminya tinggal  di  pinggiran  kota  Ommen,  Zwolle, Provinsi Overijssel. Jarang sekali orang asing, apalagi orang Indonesia, tinggal di sana. Sebagian besar  tetangga  di  lingkungan  perumahannya adalah orang Belanda ( native ). Oleh karena itu,
tidak heran kalau beberapa bulan kemudian Rani mengalami kebosanan. Apalagi setelah memasuki musim  dingin,  dia  merasa  itu  adalah  bulan- bulan yang berat. Belakangan Rani mempunyai kesibukan. Selain ikut kursus bahasa Belanda dan persiapan untuk inburgering , dia bekerja volunter pada sebuah sekolah anak. Dia juga aktif di gereja. Di gereja itulah dia bertemu dengan teman-teman asal Indonesia. Dia juga sesekali ikut acara yang diselenggarakan oleh KBRI di Den Haag

## 2. Titi
Masih  di  Kota  Ommen,  saya  bertemu dengan Titi, seorang perempuan Indonesia yang menikah dengan Frans, seorang laki-laki Belanda, sejak  1993.  Titi  tinggal  di  sebuah  kompleks perumahan baru yang tergolong elit. Rumahnya besar dengan halaman luas. Saya dipersilahkan masuk.  Kami  berbincang  di  beranda  belakang rumahhnya yang nyaman. Suaminya ikut serta dalam  percakapan  sore  yang  lumayan  hangat karena sudah mulai masuk musim panas itu.
Titi  bercerita  bahwa  dia  lahir  di  Jakarta, tepatnya di daerah Jembatan Lima, Glodok. Dia besar di sebuah keluarga keturunan Cina. Sambil guyon dia mengaku adalah bagian dari “pacinko”, “pasukan  Cina  kota”.  Sebagaimana  umumnya keturunan Cina di Glodok, keluarganya adalah pedagang. Naluri dagang mengalir kuat dalam darahnya. Dia dididik dengan disiplin yang keras oleh orang tuanya. Sejak usia muda dia ikut usaha dagang  orang  tuanya  yang  mempunyai  toko kelontong. Akan  tetapi,  setelah  selesai  kuliah, dia mencoba bekerja di sebuah perusahaan. Dia bekerja di bagian marketing . Dia sangat menyukai bidang  itu  karena  sesuai  dengan  minat  dan bakatnya sebagai pedagang.
Bekerja di bidang marketing membuat Titi sering bepergian ke luar kota, ditugaskan oleh perusahaannya. Pada tahun 1992 dia ditugaskan untuk  mengurusi  kantor  cabang  perusahaan di Medan, Sumatera Utara. Di kota itulah dia bertemu Frans untuk pertama kalinya. Kebetulan Frans  sedang  berada  dalam  sebuah  perjalanan
bisnis dan wisata untuk jangka waktu yang agak lama di Indonesia. Frans diperkenalkan oleh temannya yang ternyata sudah menjadi temannya Frans. Singkat cerita, Titi akhirnya berpacaran dengan Frans.
Setelah  mempertimbangkan  banyak  hal, termasuk saran-saran dari keluarga dan sahabat- sahabatnya, pada tahun 1993 Titi menikah dengan Frans di Jakarta. Sejak awal dia memberi tahu suaminya  bahwa  pernikahan  dalam  budaya Indonesia tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah tetapi juga keluarga pasangan tersebut. Titi menikah di sebuah gereja Kristen di daerah Glodok. Suaminya secara terbuka mengaku tidak menganut agama apapun (ateis), tetapi dia hormat dan ikut tata cara pernikahan yang berlaku dalam tradisi dan agama istrinya.
Tidak lama setelah menikah, Titi ikut suaminya  ke  Belanda.  Secara  otomatis  dia kehilangan pekerjaannya di Indonesia. Dia cukup sadar bahwa keputusannya itu dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip kultural, bahwa istri sudah selayaknya mengikuti suami karena suami adalah kepala  rumah  tangga. Akan  tetapi,  pada  saat yang sama dia juga telah mempersiapkan segala sesuatunya  untuk  memulai  kehidupan  baru  di negeri asing. Bagi Titi, itu adalah tantangan dan sekaligus peluang. Di matanya, Belanda adalah harapan untuk kehidupan yang lebih baik.
Oleh karena itu, sejak awal kedatangannya di Belanda, Titi bertekad untuk hidup mandiri. Awalnya dia dan suaminya tinggal di Amsterdam. Di kota besar itu dia ikut berbagai kursus diploma agar  mendapat  sertifikat  untuk  mendapatkan kerja.  Salah  satu  kursus  yang  dia  ikuti  adalah pembukuan  atau accounting . Dia mendapat sertifikat di bidang itu, sehingga berkesempatan untuk  bekerja  di  beberapa  perusahaan.  Selain itu, dia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk yang melibatkan komunitas Indonesia di Belanda. Salah satu komunitas yang dia ikuti adalah Persatuan Wanita Indonesia (PWI) Belanda yang menghimpun para perempuan Indonesia di Belanda, khususnya mereka yang menikah dengan
laki-laki  setempat.  Meskipun  mengaku  tidak terlalu rajin ke gereja, dia sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan  sosialnya.  Melalui  wahana seperti itu dia merasa eksistensinya terakui, selain pada saat yang sama dia memanfaatkan itu sebagai media  memperlebar  jaringan  sosialnya.  Selain bekerja  di  perusahaan  atau  toko-toko  tertentu, dia juga kadang berbisnis kecil-kecilan dengan teman-temannya.
Pada tahun 1990-an kondisi sosial dan politik di Belanda masih cukup ramah dengan kaum  imigran.  Meskipun  arus  masuk  migrasi mulai diperketat, secara umum tanggapan publik terhadap  keberadaan  kaum  imigran  masih positif.  Sementara  itu,  kondisi  perekenomian dapat dikatakan stabil, sehingga pekerjaan relatif mudah didapatkan. Titi merasakan bahwa pada tahun-tahun  awal  kedatangannya  ke  Belanda, kehidupan tidak sesulit sekarang. Bagi imigran yang  masuk  ke  Belanda  melalui  pernikahan seperti dirinya, syarat-syarat yang diminta untuk dokumen keimigrasian pada masa itu juga relatif tidak terlalu berat. Akan tetapi, belakangan Titi merasakan bahwa memang pemerintah Belanda semakin  membatasi  arus  masuk  imigran.  Dia berpendapat  bahwa  itu  mungkin  berhubungan dengan  perekonomian  Belanda,  juga  Eropa secara umum, yang sedang memburuk. Lagi pula, dia mengakui, banyak imigran yang datang ke Belanda tanpa mempunyai keahlian apapun dan setelah  di  sana  mereka  kurang  bertekad  untuk maju.  Sambil  guyon  dia  memberikan  contoh beberapa temannya, perempuan Indonesia yang juga  menikah  dengan  laki-laki  Belanda,  yang hanya  berpangku  tangan  di  rumah  menunggu pemberian dari suami.
Titi  berpendapat  bahwa  konsepsi pernikahan  dan  rumah  tanggga  di  Belanda memang berbeda dengan apa yang dipahami di Indonesia. Mereka yang menikah dengan orang Belanda harus mempersiapkan itu. Banyak pasangan  pernikahan  campuran  menghadapi problem, hingga berujung perceraian, disebabkan oleh ketidakmampuan mereka memahami tradisi dan  latar  belakang  budaya  masing-masing
pasangan. Titi mencontohkan tradisi mengirim kartu  ucapan  ulang  tahun.  Bagi  banyak  orang Indonesia,  itu  mungkin  dianggap  tidak  terlalu penting,  tetapi  di  Belanda  sebaliknya.  Selain itu,  kebiasaan  lain  yang  sering  menimbulkan pertanyaan,  jika  buka  ketegangan,  antara  dia dan  suaminya  adalah  mengirim  uang  kepada keluarga di Jakarta. Bagi Titi, itu adalah tradisi Indonesia  yang  baik  dan  layak  dipertahankan. Hubungan anak dan orang tua sangat sakral, tidak terputus oleh pernikahan. Mengirim uang adalah simbol untuk merawat hubungan itu. Sebaliknya, menurut Titi, para suami Belanda juga seharusnya menghormati tradisi yang berlaku di Indonesia. Hanya  dengan  komunikasi  yang  setara  itulah pernikahan bisa berjalan baik.

## 3. Yati
Yati lahir di Cianjur, tetapi besar di Jakarta. Keluarganya  adalah  pemilik  beberapa  toko batik  terkemuka  di  Jakarta.  Dapat  dikatakan keluarganya adalah keluarga kaya. Yati bersekolah hingga tingkat sarjana di Jakarta. Memang dia bukan perempuan pertama yang menikah dengan orang asing di keluarganya. Seorang saudaranya juga menikah dengan lelaki Belanda. Selain itu, sebagai pedagang atau pengusaha, keluarganya bergaul dengan berbagai kalangan, lintas etnis, agama,  dan  bahkan  negara.  Sejak  usia  remaja dia sudah biasa pergi ke luar negeri dan berbagai tempat lain di Indonesia baik untuk menemani perjalanan bisnis orang tuanya atau berwisata.
Meski  tumbuh  dengar  latar  belakang kultural yang kosmopolit, pada awalnya Yati tidak mempunyai tertarik sama sekali untuk menikah dengan  orang  asing.  Oleh  karena  itu,  ketika Martin, seorang laki-laki warga negara Belanda yang  sekarang  menjadi  suminya,  menyatakan cinta pada pertengahan 1993, Yati tidak langsung menanggapinya. Yati  telah  mengenal  Martin sejak awal 1990-an karena dia masih bersaudara dengan  kakak  iparnya  yang  juga  berasal  dari Belanda. Martin sendiri adalah keturunan Indonesia, neneknya berasal dari Bandung, jadi dia sebenarnya setengah-Belanda dan setengah-
Indonesia  atau  Indo.  Secara  terus  terang Yati mengaku bahwa kesan pertama mengenai Martin adalah keras atau galak. Akan tetapi, orang yang paling keberatan terhadap Martin adalah ibunya. Bahkan setelah Martin menyatakan masuk Islam, menjadi  seorang muallaf dan menunjukkan kesungguhan untuk belajar agama, ibunya belum bisa menerima menantunya secara penuh.
Meskipun demikian, Yati tetap memutuskan untuk menikah dengan Martin. Usianya ketika itu sudah hampir pertengahan 30-an, usia yang tidak muda lagi untuk ukuran perempuan Indonesia. Tidak lama setelah menikah, dia berangkat ke Belanda  bersama  suaminya.  Mereka  tinggal di  pusat  kota  Rotterdam  yang  sibuk.  Mereka menyewa  flat  kecil  yang  sempit.  Bulan-bulan pertama di Belanda, Yati merasa sangat kesepian dan selalu homesick . Meskipun sering bepergian ke luar negeri, ini adalah pengalaman pertama dia tinggal di luar negeri dalam jangka waktu lama.
Pada  bulan-bulan  pertama  tinggal  di Belanda, Yati memang menyibukkan diri dengan ikut kursus bahasa untuk persiapan inburgering . Di  tempat  kursus  dia  bertemu  teman-teman Indonesia. Akan tetapi, fakta bahwa sejauh itu dia belum mempunyai anak membuatnya tetap merasa kesepian. Tak tahan dengan kondisi itu, dia meminta izin kepada suaminya untuk pulang ke Indonesia. Setelah diizinkan oleh suaminya, Yati pulang ke Jakarta dengan pikiran yang tidak yakin apakah dia akan kembali atau tidak ke Belanda. Akan tetapi, setelah di Jakarta, Yati merasa tidak enak hati meninggalkan suaminya sendirian di Den Haag. Yati sadar bahwa dia sangat mencintai suaminya dan mulai yakin bahwa kehidupannya adalah di Belanda, bukan di Indonesia. Berapa bulan kemudian dia berangkat lagi ke Belanda. Beberapa lama setelah itu, Yati diketahui hamil. Dia  sangat  senang.  Perasaan homesick lama kelamaan  hilang.  Bersama  suaminya,  laki-laki Belanda  keturunan  Indo-Belanda,  dia  tinggal bersama tiga orang anaknya, dua orang laki-laki (yang pertama dan kedua) dan seorang perempuan (anak ketiga).
Yati aktif dalam kegiatan pengajian. Dia mengaku justru semakin mendalami agama Islam setelah tinggal di Belanda. Dia berpendapat bahwa agama  adalah  prinsip  yang  harus  ditegakkan, terutama  dalam  kehidupan  keluarga.  Ini  tentu saja kontras dengan karakter sekuler masyarakat Belanda.  Sampai  batas  tertentu,  dia  merasa cukup gelisah dengan kenyataan ini. Makanya dia mengingatkan anaknya yang mulai beranjak dewasa  untuk  menghindari  seks  di  luar  nikah yang umum dilakukan oleh anak muda di sana. Oleh karena itu pula, meski anak tertuanya sudah mulai masuk sekolah tinggi di bidang ekonomi dan biasanya mulai tinggal terpisah dari orang tua, Yati tetap meminta anaknya tinggal di rumah. Dia akan mengizinkan anaknya tinggal terpisah jika  menikah.  Sementara  itu,  suaminya  yang orang Belanda justru sekarang ingin pindah ke Indonesia.  Suaminya  merasa  tidak  betah  lagi tinggal  di  Belanda  yang  ekonominya  semakin buruk, sementara pajak semakin naik. Suaminya bekerja di bidang jasa konstruksi. Akan tetapi, akhir-akhir ini suaminya lebih sering tinggal di rumah karena sepinya permintaan pekerjaaan terhadap kantornya.
Sebaliknya, Yati justru berpikir bahwa Belanda  adalah  tempat  yang  cocok  bagi keluarganya. Di negeri itu dia mempunyai asuransi dan berbagai fasilitas kesejahteraan lain yang akan memastikan  masa  depan  dia  dan  keluarganya. Di Indonesia, dia harus memulai semuanya dari awal.  Meskipun  di  Jakarta  masih  mempunyai keluarga  besar  yang  cukup  mapan,  itu  tetap bukanlah jaminan. Oleh karena itu, Yati menolak keinginan suaminya untuk pindah ke Indonesia. Yati  sekarang  mempunyai  kesibukan  sebagai wirausahawan  yang  sukses.  Dia  menyediakan katering  untuk  acara-acara  teman-temannya. Meskipun mengaku kurang suka dengan aspek liberal kehidupan sehari-hari di Belanda, dia tetap menjalin hubungan dengan semua kalangan. Dia sering memasok katering untuk kebutuhan acara- acara di KBRI Den Haag. Dapat dikatakan secara ekonomi dia adalah perempuan yang mandiri.

## 4. Asti
Asti adalah seorang perempuan kosmopolit. Lahir dan besar di Jakarta, Asti mendapatkan gelar sarjana hukum dari sebuah perguruan tinggi negeri terkemuka di Depok. Dia pernah bekerja sebagai peneliti pada sebuah lembaga riset di kampusnya. Kemudian  dia  mengambil  geral  master  dalam bidang  ilmu  hukum  di  sebuah  universitas  di Spanyol.  Pergaulannya  sangat  luas,  terutama di  dunia  akademis.  Dia  sering  terlibat  dalam berbagai  program  yang  bersifat  internasional. Berkomunikasi dan bahkan tinggal di negara asing bukan sesuatu yang baru sama sekali baginya. Meski demikian, awalnya dia tidak berniat untuk menikah dengan laki-laki asing. Bagaimanapun keluarganya adalah keluarga Jawa yang sampai tingkat  tertentu  masih  lebih  berminat  pada kredo ‘ mangan ora mangan asal ngumpul ’. Di lingkungan keluarganya di Jakarta, tidak ada yang menikah dengan orang asing.
Di dunia akademis pula dia bertemu dengan laki-laki  yang  sekarang  menjadi  suaminya. Mereka sama-sama mempunyai minat yang sama di bidang riset, khususnya di bidang hukum dan studi Indonesia. Minat yang sama ikut membantu mempermudah interaksi dan komunikasi di antara mereka. Bertemu pertama kali dalam sebuah  seminar  di  Universitas  Indonesia,  di mana dia menjadi panitianya, mereka selanjutnya memutuskan  untuk  berpacaran  dan  mulai mempertimbangkan untuk menikah. Orang tua Asti menyetujui keputusan dan pilihan anaknya, termasuk  rencana  untuk  mengikuti  suami setelah menikah, meski awalnya terlihat kurang merelakan.
Persoalan agama tidak terlalu merepotkan rencana pernikahan mereka. Asti adalah seorang Katolik,  sementara  suaminya  adalah  seorang Kristen Protesan. Akan tetapi, suami Asti sejatinya adalah seorang agnostik, jadi sama sekali tidak mempersoalkan agama istrinya. Mereka menikah pada bulan Juli 2010 di sebuah gereja Katolik di Jakarta. Gereja Katolik memperkenankan umatnya  menikah  dengan  penganut  Protesan sejauh  mereka  berkomitmen  untuk  menjaga
imannya  masing-masing,  tetapi  terutama  anak yang lahir dari pernikahan mereka tetap berada dalam  iman  Katolik.  Dengan  demikian,  status pernikahan  mereka  disebut  pernikahan  beda gereja.  Setelah  beres  menjalani  semua  ritual pernikahan, Asti segera menyiapkan diri untuk mendapatkan  berbagai  dokumen  keimigrasian yang dibutuhkan.
Tantangan dihadapi oleh Asti ketika sudah sampai di Belanda. Tetap saja, meskipun pernah tinggal di luar negeri untuk studi, menjadi migrasi pernikahan adalah hal baru baginya yang tidak selalu mudah dijalani. Menikah mempunyai logikanya  sendiri  yang  hanya  bisa  dimengerti setelah dialami, apalagi menikah dengan orang yang berbeda kebudayaan dan kewarganegaraan. Asti  memahami  betul  dilema  ini,  tetapi  dia bertekad  untuk  menjalaninya  karena  itu  telah menjadi  keputusannya.  Kadang  muncul  di benaknya  ingatan  masa  lalu  ketika  dia  sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan publik. Sekarang hal itu sulit dilakukan mengingat lingkungan yang jauh berbeda. Meski demikian, dalam kehidupan sehari-hari  di  lingkungan  perumahannya,  dia merasa tidak menemui persoalan serius, seperti diskriminasi, rasisme, pelecehan, dan sebagainya. Memang  dia  sering  mendengar  berita  tentang rasisme, khususnya terhadap imigran dan kaum Muslim  di  Belanda,  namun  dia  sendiri  belum pernah mengalaminya. Dia berpendapat bahwa masyarakat Belanda sebenarnya cukup terbuka dengan orang asing, meskipun memang diakui ada beberapa kasus yang memperlihatkan tendensi sebaliknya.
Asti tinggal di Castricum, sebuah kota kecil yang sepi, kontras dengan kehidupan lamanya di Matraman, Jakarta, yang sangat ramai. Sekarang dia  sedang  sibuk  mengikut  kursus  persiapan inburgering untuk  memperpanjang  dokumen izin tinggalnya. Dokumen ini dibutuhkan untuk mendapatkan  semacam  surat  pencari  kerja. Menurut Asti,  sekarang  mencari  pekerjaaan adalah hal yang sulit mengingat krisis ekonomi yang melanda Eropa, dan Belanda juga menerima dampakanya.  Lowongan  pekerjaaan  sangat
sulit,  termasuk  di  bidang non governmental organization (NGO) yang diminatinya. Dia juga sedang  berusaha  untuk  mendapatkan  beasiswa agar  bisa  melanjutkan  sekolah  di  Belanda, selain program kehamilan yang dijalani bersama suaminya.

## PENUTUP
Tulisan  ini  memperlihatkan  paling  tidak tiga lapis permasalahan yang melingkupi praktik pernikahan  campuran  Indonesia-Belanda, yaitu  wacana  gender  dan  seksualitas,  hukum pernikahan,  dan  kebijakan  migrasi  keluarga. Tentu  saja  pengaruh  lapis-lapis  itu  terhadap masing-masing  individu  berbeda.  Tiga  lapis tersebut adalah struktur yang dalam praktiknya selalu berhadapan dengan kehendak perempuan untuk menjadi subjek yang otonom bagi dirinya sendiri.  Kontesasi  antara  struktur  dan  agensi ini merupakan lanskap teoritis yang mendasari keseluruhan narasi tentang pernikahan campuran Indonesia-Belanda (bdk. Williams, 2010). Dari empat  pengalaman  perempuan  Indonesia  yang ditampilkan dalam tulisan ini terlihat perbedaan rute  masing-masing  individu  dalam  menjalani kehidupannya. Ikatan dengan identitas tertentu, khususnya  agama,  memang  tetap  memainkan perannya,  tetapi  itu  disesuaikan  juga  dengan kebutuhan dan tantangan hidup sehari-hari yang kongkrit. Persis pada titik inilah letak keunikan migrasi pernikahan sebagai praktik sosial yang melibatkan banyak faktor yang kompleks.

## PUSTAKA ACUAN
Baay, Reggie. (2010). Nyai dan pergundikan di Hindia Belanda . Jakarta: Komunitas Bambu.
Bonjour,  Saskia.  (2008).  “The  restrictive  turn in Dutch family migration policies, 1993-
2005”.  Paper  prepared  for  the  ESSHC Conference, Lisbon, 26 February – 1 March 2008.
Constable, Nicole. (2003). Romance on a global stage: pen pals, virtual ethnography, and “Mail-Order” marriage . Barkeley:
University of California Press.
Friedman, Marilyn. (2003). Autonomy, gender, politics . NY: Oxford University Press.
Krisna-Mandagie, Yuyu A. N. (2011). Sisi gelap perkawinan Timur-Barat . Jakarta: Sinar Harapan.
Loomba,  Ania.  (2003). Kolonialisme/ pascakolonialisme . Terj.  Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Bentang.
Supriadi,  Wila  Chandrawila.  (2002). Hukum perkawinan Indonesia dan Belanda . Bandung: Mandar Maju.
Thai, Hung Cam. (2008). For better or for worse: Vietnamese international marriages in the new global economy . NJ: Rutgers University Press.
Pipper, Nicola dan Mina Roces. (2003). Wife or workers: Asian women and migration . NW: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Vink, Maarten, Saskia Bonjour, Ilke Adam. Akan Terbit.  “European  integration,  consensus politics  and  family  migration  policy  in Belgium  and  the  Netherlands”  dalam    H. Vollaard, J. Beyers and P. Dumont, ed., European integration and consensus politics in the Low Countries . London: Routledge .
Yang,  Wen-Shan.  (2010). Asian cross-border marriage migration: Demographic Patterns and Social Issues . Amsterdam: Amsterdam University Press.
Williams, Lucy. (2010). Global marriage: cross- border marriage migration in global context . NY: Palgrave Macmillan.