J urnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal. 243-248| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5059.243-248

## PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN PERATURAN DAERAH
I Kadek Dwi Melana Putra, I Nyoman Gede Sugiartha, Luh Putu Suryana Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali Indonesia dwimelana40@gmail.com   nyomansugiartha14@gmail.com putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  penetapan  lokasi  perumahan  kumuh  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan Peraturan  Daerah.  Pemukiman  merupakan ruang bagi  manusia yang dikatakan juga sebagai tempat tinggal bagi setiap manusia. Pertumbuhan yang terjadi di masyarakat sering menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu permasalahan yang muncul adalah timbulnya pemukiman kumuh. Berdasarkan Perda tersebut tercantumkan kategori dari perumahan kumuh yang dilihat  dari  aspek-aspek  yang  terdapat  dalam  perumahan  tersebut,  jika  terdapat  aspek  yang  tidak  sesuai  maka pemerintah  daerah  Kabupaten  Badung  akan  melakukan  upaya  evaluasi  dan  perbaikan  terhadap  aspek  tersebut sehingga  perumahan  tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai  perumahan  layak  huni.  Perda  ini  juga  bertujuan  untuk menekan  pertumbuhan  perumahan  kumuh  agar  dapat  menjadi  perumahan  yang  layak  huni.  Melalui  penelitian ini  diharapkan  terjalinnya  hubungan  yang  baik  antara  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  untuk  dapat menciptakan  perumahan  layak  huni  yang  akan  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  pemerintah  maupun masyarakat.
Kata kunci: Pemukiman, Perumahan Kumuh, Layak Huni, Upaya.

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  and  describe  the  determination  of  the  location  of  slum  housing  by  the  Regional Government of Badung Regency with Regional Regulations. Settlement is a space for humans which is also said to be a place to live for every human being. The growth that occurs in society often has positive and negative consequences.  One  of  the  problems  that  arise  is  the  emergence  of  slum  settlements.  Based  on  the  Regional Regulation, the categories of slum housing are listed based on the aspects contained in the housing, if there are aspects  that  are  not  appropriate,  the  Badung  Regency  local  government  will  make  efforts  to  evaluate  and improve  these  aspects  so  that  the  housing  can  be  declared  livable  housing.  This  regulation  also  aims  to suppress the growth of slum housing so that it can become livable housing. Through this research, it is hoped that a good relationship between the local government and the community will be established in order to create livable housing that will have a good impact on the government and society.
Keywords: Settlement, Slum Housing, Liveable, Effort.

## I. PENDAHULUAN
Permukiman  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  ruang  bagi  manusia  dimana  permukiman  sebagai  suatu lingkungan  hidup  di  luar  dari  kawasan  lindung,  baik  berupa  perkotaan  maupun  pedesaan.  Pada dasarnya  permukiman  dapat  juga  diartikan  sebagai  suatu  tempat  tinggal  atau  lingkungan  yang  kita tempati  untuk  melakukan  berbagai  kegiatan.  Saat  ini  pengembangan  permukiman  baik  itu  di  suatu perkotaan maupun perdesaan pada hakikatnya yaitu untuk mewujudkan kondisi yang layak huni dan tentunya  aman  serta  nyaman  bagi  masyarakat.  Seperti  yang  telah  kita  ketahui  bahwa  permukiman dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan pokok atau dasar bagi setiap manusia. Saat ini di Indonesia banyak  terjadinya  permasalahan  atau  isu  terkait  dengan  permukiman,  permasalahan  permukiman dapat  diartikan  sebagai  suatu  permasalahan  yang  akan  terus  berlanjut  dan  terus  meningkat  seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang (Muta’ali & Nugroho, 2016).
Secara  umum  meliputi  tiga  aspek  pertama,  yaitu  kondisi  fisik.  Kondisi  fisik  ini  tercermin dalam  kondisi  bangunan  yang  sangat  tertekan  dengan  konstruksi  yang  buruk,  jaringan  jalan  yang tidak terencana dan tidak beraspal, sanitasi umum dan drainase dan pengelolaan yang tidak memadai, serta  pengelolaan  sampah  yang  buruk.  Kedua,  kondisi  sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  yang tinggal di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh
antara  lain  tingkat  pendapatan  yang  rendah,  norma  sosial  yang  longgar,  budaya  kemiskinan  yang mewarnai  kehidupan  mereka  antara  lain  menyebabkan  sikap  dan  perilaku  acuh  tak  acuh.  Ketiga, dampak dari kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan kesehatan yang buruk, sumber polusi, sumber penularan penyakit, dan perilaku menyimpang yang mempengaruhi kehidupan secara umum.
Kawasan  permukiman  kumuh  di  anggap  sebagai  penyakit  kota  yang  memang  harus  diatasi. Pertumbuhan  penduduk  adalah  salah  satu  faktor  utama  yang  membuat  pertumbuhan  di  suatu permukiman.  Sedangkan  kondisi  ekonomi  masyarakat  dan  kemampuan  untuk  mengelola  kota  yang akan  menjadi  penentuan  fasilitas  permukiman  yang  terwujud.  Permukiman  kumuh  adalah  sebuah pertumbuhan  penduduk  kemiskinan  dan  kurangnya  pemerintah  dalam  mengendalikan  pertumbuhan dan penyediaan pelayanan kota yang memadai.
Permukiman  yang  kumuh  mengakibatkan  dampak-dampak  negatif,  memiliki  risiko  terjadinya kebakaran,  banjir,  dan  banyak  penyakit  karena  lingkungan  yang  kumuh.  Permukiman  kumuh  padat penduduk  itu  kebakaran  cepat  merambat,  sangat  rawan  akan  kebakaran,  kebakaran  yang  terjadi  di permukiman  kumuh  padat  penduduk  akan  menyulitkan  petugas  kebakaran  dalam  memadamkan  api karena sulitnya akses jalan ke lokasi maupun lambatnya informasi. rawan akan kebakaran mempunyai ancaman  tersendiri  yang  bisa  mengakibatkan  korban  jiwa,  kerusakan  lingkungan,  maupun  kerugian harta benda (Zulkarnain, 2016).
Melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat maka setiap pelaku dan/atau penanggung jawab usaha wajib mendapatkan izin lingkungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat maka setiap pelaku dan/atau penanggung jawab usaha wajib mendapatkan izin lingkungan sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  tertuang  dalam  Undang-undang  Pengelolaan  dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012  tentang  Izin  Lingkungan,  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  08  Tahun  2013  Tentang Tata  Laksana  Penilaian  Dan  Pemeriksaan  Dokumen  Lingkungan  Hidup  Serta  Penerbitan  Izin Lingkungan (Sugiartha & Widiati, 2020).
Permasalahan yang dihadapi daerah di Indonesia khususnya di Daerah Kabupaten Badung yaitu letaknya  sebuah  pemukiman  yang  secara  geografis  yang  dekat  dengan  sungai  mengakibatkan  jika sungai  tersebut  sudah  tercemar  maka  akan  menimbulkan  ketidaknyamanan  di  sebuah  pemukiman tersebut.  seringkali  di  dalam  sebuah  pemukiman  tersebut  tidak  terdapatnya  sebuah  selokan,  atau selokan  yang  cenderung  lebih  sempit  sehingga  seringkali  membuat  genangan  air  meluap  dan menyebabkan kebanjiran, dan rusaknya jalan di sebuah pemukiman juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan sebuah permukiman kumuh (Sosilawati et al., 2020). Upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah di bidang definisi permukiman meliputi upaya memelihara dan meningkatkan rasa kebersihan lingkungan permukiman dan suasana perkotaan yang ramah  lingkungan,  dalam  beberapa  hal  berkaitan  dengan  ketahanan  lingkungan  dan  pembangunan berkelanjutan.  Evolusi.  Namun  proses  penegakan  hukum  bukan  merupakan  tanggung  jawab  aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggungjawab masyarakat (Rusnama et al., 2019).
Instansi pemerintah daerah yang berlokasi di Kabupaten Badung dan peduli dengan pemukiman di  daerah  ini  harus  merancang  dan  menyesuaikan  pembangunan  perumahan  di  daerah  perkotaan dengan  lingkungan  sejak  awal.  Dalam  hal ini,  sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang  Perumahan dan  Permukiman  Nomor  1  Tahun  2011,  Pemerintah  Kabupaten  Badung  dalam  melaksanakan pembangunan berhak menyusun dan menyediakan database perumahan dan permukiman pemerintah. /tingkat kota.
Pemerintah  daerah  khususnya  di  Kabupaten  Badung  merupakan  kewenangan  yang  tugas pokoknya  melaksanakan  kebijakan  daerah  di  bidang  penataan  ruang  dan  pembangunan  kota.  Ada beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat, berikut uraiannya.
Pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Parinduri  et  al.,  2021) yang  berjudul  “Kegiatan Identifikasi  Perumahan  dan  Kawasan  Kumuh  Desa  Bandar  Rahmat  Kecamatan  Tanjung  Tiram Kabupaten  Batu  Bara”  menyatakan  bahwa permukiman  kumuh  merupakan  kawasan  yang  identik dengan  kepadatan  bangunan  serta  minimnya  akses  masyarakat  terhadap  sarana  dan  prasarana permukiman  yang  mengakibatkan  kawasan  tersebut  menjadi  tidak  sehat  dari  segi  lingkungannya. Penanganan  kawasan  kumuh  di  Indonesia  secara  intensif  dimulai  sejak  tahun  2011  paska  di
sahkannya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana dalam UU tersebut  upaya  penanganan  permukiman  kumuh  menitikberatkan  kepada  upaya  penanganan peningkatan  infrastruktur  kawasan  dengan  tujuan  agar  kualitas  permukiman  menjadi  lebih  baik  dan penduduk yang berada di kawasan kumuh dapat hidup lebih layak.
Kedua, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Sudirman,  2021) dengan  judul  “Strategi  Penanganan pada  Pemukiman  Kumuh  Kecamatan  Kuantan  Tengah  Kabupaten  Kuantan  Singingi”  menyatajan bahwa  konsep      Strategi      Penanganan      Permukiman      yang      seharusnya      dilakukan      yaitu melaksanakan program-program di wilayah permukiman berupa kegiatan penataan  fisik dan program non  fisik.
Ketiga, dalam penelitian (Saputra, 2018) dengan judul “Penataan Permukiman  Kumuh dengan Pembangunan  Rumuh  Susun  Sederhana  Sewa  Kuripan  Yosorejo  Kota  Pekalongan”  menyatakan bahwa  ada  dua  peranan  pemerintah  dalam  pembangunan  perumahan,  di  manapun  di  dunia,  yaitu pertama,  pemerintah  sebagai  pembangun  perumahan  itu  sendiri  atau  paling  tidak  memfasilitasi pembangunan perumahan dan kedua, sebagai pengendali pembangunan perumahan.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  skripsi  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, yaitu  melakukan  studi  putusan  permasalahan  terkait  penetapan  permukiman  kumuh  di  kabupaten badung,  berdasarkan  bahan  hukum  yang  digunakan,  baik  itu  primer  maupun  sekunder.  Sedangkan jenis  yang  di  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan, pendekatan perda, dan pendekatan konseptual.
Pendekatan legislatif adalah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang  mengatur suatu  peraturan  yang  mengatur  suatu  peraturan.  Sedangkan  pendekatan  peraturan  daerah  mengkaji peraturan-peraturan  yang  mengatur  tentang  permukiman  kumuh.  Kemudian,  pendekatan  konseptual adalah  pendekatan  yang  menggunakan  konsep-konsep  para  ahli  hukum  yang  terkait  dengan permukiman  kumuh.  Sumber  hukum  utama  yang  digunakan  antara  lain  adalah  Undang-Undang Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011,  Peraturan  Gubernur  Bali Nomor  107  Tahun  2016,  dan  Peraturan  Daerah  Badung  Nomor  2  Tahun  2017.  Sedangkan  sumber hukum  sekunder  sumber  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  berupa  dokumen- dokumen  seperti  buku  teks,  peraturan  perundang-undangan,  dan  data  dari  instansi  atau  organisasi tempat  penelitian  tersebut  berkaitan  dengan  masalah  yang  peneliti  bahas.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  analisis  deduktif  kemudian  penalaran  berbasis logika dengan metode deduktif dan induktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Penetapan  Rumah  Rumah  Kumuh  Sebagai  Upaya  Penataan  Perumahan  Layak Huni
Sebagai  bagian  dari  proses  verifikasi  dan  pengukuhan  calon  penerima  Bantuan  Perumahan  Bisa Tinggal di Kabupaten Badung, di Kabupaten Badung melalui Dinas Perumahan dan Perumnas yang dibentuk  tahun  2017  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2017,  dilaksanakan  secara  berkala mendukung akomodasi hingga saat ini. Sementara itu, proses verifikasi proposal rumah layak huni di Kabupaten  Badung  terus  dilakukan  setiap  tahun,  dengan  total  verifikasi  lapangan  3.000  KK/Nama (INKOPOL). , 2007, hal 43).
Dasar hukum Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perumahan Layak Huni ini adalah Peraturan Badung tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perumahan Layak Huni di Wilayah Badung. Maksud dan  tujuan  pemberian  bantuan  perumahan  layak  huni  di  Kabupaten  Badung  diatur  dalam  Peraturan Bupati  Badung  Nomor  22  Tahun  2018  sebagai  Tujuan  kegiatan  bantuan  perumahan  di  Kabupaten Badung  yang  dimana  untuk  membantu  masyarakat  miskin  memenuhi  salah  satu  kebutuhan  pokok (sandang,  pangan  dan  papan)  serta  memperkuat  inisiatif  masyarakat  dalam  membangun  perumahan Membangun/meningkatkan kualitas perumahan di wilayah Kabupaten Badung.
Tujuan Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni adalah terwujudnya rumah yang layak huni bagi Keluarga  Tidak  mampu  yang  masuk  kategori  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  di Kabupaten  Badung  sehingga  tercipta  lingkungan  perumahan  yang  sehat,  aman,  serasi,  dan  teratur serta berkelanjutan.
Pemberi  Bantuan  Rumah  Layak  Huni  adalah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Badung  melalui Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman.  Bantuan  Perumahan  Kabupaten  Badung merupakan  salah  satu  bentuk  transfer  uang  melalui  rekening  tabungan  atas  penerima  manfaat. Bantuan  rumah  layak  huni  berupa  uang  tunai  diberikan  kepada  setiap  penerima  yang  telah  melalui tahap verifikasi dan dituangkan dalam SK Bupati untuk identifikasi pemohon program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Badung. Dukungan finansial digunakan untuk membeli bahan bangunan dan upah tenaga kerja selama pembangunan baru (PB) atau peningkatan kualitas (PK).
Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  No  22/  2018,  calon  penerima  bantuan  (CBP) adalah  perseorangan  yang  dinyatakan  memenuhi  syarat  penerimaan  bantuan  rumah  layak  huni. Persyaratan penerimaan bantuan rumah layak huni adalah keluarga tidak mampu yang masuk kategori masyarakat  berpenghasilan  rendah,  selain  itu  juga  ada  persyaratan  lain  seperti  merupakan  warga negara Indonesia yang  memiliki  domisili dan memiliki kartu keluarga, dan belum pernah menerima bantuan  rumah  layak  huni  dari  pemerintah  (pusat  atau  daerah)  dan  dari  pihak  swasta  (SCR)  kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
Pembangunan  rumah  dan  pemukiman  merupakan  kegiatan  multidisiplin  yang  terkait  dengan kesejahteraan  masyarakat.  Undang-Undang  Perumahan  dan  Permukiman  No.  1  Tahun  2011 menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan perumahan dan  permukiman, agar masyarakat dapat hidup layak dalam lingkungan yang aman, sehat, serasi, dan lestari.
Sejalan dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan ruang penduduk, khususnya ruang hidup dan  habitat,  pengembangan  wilayah  dilakukan  secara  paralel  dengan  pengembangan  sektor-sektor lainnya.  Pertumbuhan  dan  pembangunan  daerah  tanpa  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  dari berbagai  latar  belakang,  terutama  yang  berpenghasilan  rendah  (MBR),  dapat  menciptakan kesenjangan  dan  kesulitan  bagi  MBR  dalam  memperoleh  perumahan  yang  baik  dan  terjangkau. Masalah  ini  harus  menjadi  perhatian    pemerintah  daerah,  karena  pembangunan  rumah  dan pemukiman  merupakan  salah  satu  tugas  wajib  pemerintah  daerah,  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Kerja  Antara  Pemerintah.  ,  pemerintah provinsi, dan bupati. Pemerintah kota-kota di wilayah tersebut.
Untuk  mempertahankan  area  perumahan  dan  perumahan  yang  optimal  dan  terorganisir, Kementerian  Perumahan  Publik  telah  mengumumkan  Menteri  Perumahan  Publik  No.  12  pada  201 tentang  Pedoman  Pekerjaan.  Mempersiapkan  rencana  perumahan  dan  wilayah  RP3KP)  dan  area provinsi/kota.  IDR  3KP  adalah  referensi  aktif  untuk  semua  pemangku  kepentingan  di  bidang perumahan  dan  daerah  perumahan.  Keberadaan  IDR  3KP  dapat  mendukung  pengembangan perumahan  dan  daerah  tempat  tinggal  berkelanjutan,  berkelanjutan  dan  mematuhi  rencana    ruang regional,  yang  mendukung  penyedia  perumahan  yang  terjangkau  dan  tersedia  dapat tetap  dan  untuk membuat penyebaran tingkat populasi.
Kota Kabupaten / Kota bertanggung jawab untuk mengkompilasi IDR 3KP oleh pemilik masalah perumahan  dan  perumahan  2011.  Oleh  karena  itu,  operasi  persiapan  RP.  3KP  Dokumen  di  Daerah Kabupaten / Kota Karena Dokumen Rp3KP, Pemerintah Daerah dapat memperoleh gambaran tentang perspektif  yang  ditentukan,  memprediksi  perkembangan  dapat  bervariasi  di  bidang  perumahan  dan rumah.  Di  tempatnya,  dengan  referensi  yang  jelas  untuk  memprioritaskan  perumahan  dan  regional Masalah,  serta  rencana  untuk  secara  efektif  menangani  masalah  perumahan  antarrenen  atau interregen.
Dengan  implementasi  peraturan  pemerintah  daerah  yang  mengatur  penanganan  permukiman Kabupaten  Badung,  ia  menetapkan  bahwa  pemerintah  daerah  telah  menyaksikan  kebutuhan masyarakat dan hakak harus diterima oleh masyarakat di Kabupaten Badung. Sesuai dengan peraturan pemerintah  yang  telah  ditetapkan,  pemerintah  daerah  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk mengatur  kawasan  permukiman  kota.  Dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Badung  tentang  pengembangan  kawasan  kumuh,  masyarakat  Kabupaten  Badung  merasa  lebih nyaman, terutama mereka yang berpenghasilan rata-rata lebih rendah.
2. Penataan Rumah Kumuh Untuk Menjadi Layak Huni Di Kabupaten Badung
Pada dasarnya, menurut peraturan Pekerjaan Umum Republik Indonesi dan perumahan publik No. 02 /  PRT  /  2016  melibatkan  peningkatan  kualitas  di  rumah  dan  daerah  kumuh.  Kriteria  untuk menghilangnya  diuji  terhadap  lingkungan  drainase  lingkungan,  di  mana  ini  disediakan  oleh lingkungan yang tidak dapat mengalirkan aliran air hujan sehingga dapat menyebabkan banjir. Selain

## Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3, No.2, 2022
itu,  tidak  kalah  pentingnya  dengan  kriteria  untuk  menentukan  pemukiman  zona  kumuh  adalah bagaimana mengatasi limbah dan limbah di lingkungan (Soen’an et al., 2009).
Kriteria kumuh ditinjau dari drainase lingkungan, hal ini dimaksud untuk mengalirkan limbah air hujan  yang  nantinya  bisa  jadi  sebuah  genangan.  Selain  itu  ada  beberapa  pertimbanan  pemerintah daerah dalam menentukan kriteria permukiman kumuh.
Menurut  tugas  Presiden  Republik  Indonesia  No.  29  pada  2014  yang  berkaitan  dengan  Badan Pemerintah  (SAKIP),  mengatur  Menteri  Reformasi  Administrasi  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Republik  Republik  Republik  Republik  Republik  Indonesia  Republik  Republik  Republik  Republik 2014  tentang  Pedoman  Teknis  tentang  Perjanjian  Implementasi,  Pelaporan  Pelaporan  dan  Prosedur untuk Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpre No. 5/2006.
Melibatkan  akselerasi  dan  pengucilan  korupsi  telah  dilakukan  untuk  mencapai  pemerintah Memastikan keberadaan keseimbangan dan bentuk tanggung jawab nyata bagi masyarakat dan di luar hanya  menunjukkan  upaya  untuk  memperhitungkan  tugas  sesuai  dengan  tugas  pemerintah  yang menetapkan dari terkait dengan lembaga pelaporan keuangan dan lembaga pemerintah. Oleh karena itu,  sistem  tanggung  jawab  untuk  menerapkan  lembaga  pemerintah  harus  dibuat  sebagai  alat pengukuran  untuk  mengetahui  kemampuan  Organisasi  dalam  pencapaian  visi  dan  misi  serta  tujuan organisasi  tersebut.  Dimana  hasil  yang  dicapai  tersebut  menjadi  media  evaluasi  yang  efektif  bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.
Secara  umum,  kementerian  perumahan  publik  dan  pemukiman  Kabupaten  Badung  berperan dalam  bantuan  tanggung  jawab  daerah  dalam  mengelola  masalah  pemerintah  di  sektor  perumahan, yaitu  pembangunan  buku  teknis  utama,  peraturan  tentang  agregasi  dan  organisasi  program    dan layanan sektor perumahan dan area perumahan. Akomodasi umum dan area régie memverifikasi hasil perumahan  dan  perumahan  perumahan,  mensertifikasi  data  teknis  infrastruktur,  fasilitas  material, layanan  perumahan  umum,  manajemen  akar  rumput.  Dan  layanan  publik  dan  daerah  perumahan, memfasilitasi perumahan dan koloni bagi masyarakat, terutama untuk MBR.
Badan  Perumahan  Publik  dan  Daerah  Resolusi  Kabupaten  Badung  mampu  melakukan  tugas untuk mencapai tujuan dan tujuan yang diresepkan dalam Rencana Perencanaan Perencanaan RPJMD Kabupaten  Badung  pada  tahun  2016  -  2021.  tujuan  penerapan  efisiensi  manajemen,  efisiensi  dan tanggung  jawab  pada    2017  untuk  2018  adalah  100%,  dan  pada  2019,  itu  dilakukan  oleh  96,3% karena kurangnya biaya pemberian 2019, sedangkan pada tahun 2020, tujuannya adalah 100%. Tetapi apa  yang  bisa  dipahami  hanya  85,71%  karena  pandemi  Covid19  implementasi  administrasi pemerintah  yang  efektif,  efisien  dan  bertanggung  jawab  dilakukan  dalam  bentuk  kegiatan  reguler perumahan umum dan daerah perumahan untuk mendukung pencapaian tujuan dan indikator kinerja strategis  lainnya  untuk  peralatan  regional  dapat  menemukan  pencapaian  kinerja    belum  dilakukan setiap tahun. Perumahan umum dan area perumahan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik beberapa simpulan dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang telah di dibuat dan ditetapkan sudah diimplementasikan  dengan  baik  setiap  tahunnya  oleh  masing-masing  perangkat  daerah  Kabupaten Badung,  sehingga  perangkat  daerah  bisa  menentukan  rumah  kumuh  dan  menanggulangi  rumah kumuh yang ada di Kabupaten Badung.
Pemerintah  Kabupaten  Badung  juga  telah  berusaha  dalam  melakukan  berbagai  upaya  dalam penetapan  rumah  kumuh  untuk  menjadi  layak  huni  agar  tidak  terjadinya  pertumbuhan  permukiman kumuh  dan  sudah  melakukan  penetapan  serta  perbaikan  rumah  kumuh  di Kabupaten  Badung.  Akan tetapi,  pemerintah  kabupaten  badung  masih  belum  bisa  merealisasikan  perbaikan  rumah  kumuh secara 100%.
2. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan  dalam  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas  yaitu Pemerintah  Kabupaten  Badung  harus  lebih  dekat,  lebih  mendorong  masyarakat  dan  menciptakan hubungan  yang  baik  dengan  masyarakat  dengan  memberikan  penjelasan  yang  lebih  baik  dan  dapat dipahami  masyarakat,  sehingga  masyarakat  bisa  lebih  mengerti  tentang    bagaimana  pengaturan sebuah  permukiman  kumuh  tersebut  dan  bagaimana  tata  cara  untuk  menerima  bantuan  layak  huni
serta  bagaimana  ketentuan  untuk  mendapatkan  bantuan  berupa  rumah  layak  huni  tersebut  Dan mengadakan kegiatan untuk  melakukan pertemuan dengan tokoh  masyarakat di Kabupaten Badung, untuk  mempermudah  pendataan  dalam  menanggulangi  sebuah  permukiman  kumuh  dan  perumahan kumuh secara 100% di Kabupaten Badung.

## DAFTAR PUSTAKA
Debby, M., & Rizani. (2019). Pengelolaan Sanitasi: Permukiman Wilayah Perkotaan dengan Pendekatan Teknokratik dan Paryisipatif (Teknopart) . um.palembang.
Muta’ali, L., & Nugroho, A. R. (2016). Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa: Perkembangan Program Penanganan . Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Parinduri, L., Nasution, A. H., Lubis, M., & Tanjung, D. (2021). Kegiatan Identifikasi Perumahan dan Kawasan Kumuh Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara . Rusnama, I. N. S. A., Widiat, I. A. P., & Sugiartha, I. N. G. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/. Pid.Sus/2017/PN Gin). Jurnal Analogi Hukum , Vol.1 (3). Saputra,  E.  N.  (2018). Penataan  Permukiman  Kumuh  dengan  Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa Kuripan Yosorejo Kota Pekalongan [Universitas Negeri Semaranf].
Soen’an, A. D. C., Firdausy, C., & Suhadak. (2009). Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh Di Perkotaan .
Sosilawati,  Handayani,  A.,  Wahyudi,  A.  R.,  Mahendra,  Z.  A.,  Massudi,  W.,  Listiani,  A.,  &  Rizkianto,  A.  Z. (2020). Sinkronisasi  program  dan  pembiayaan  jangka  pendek  2018-2020  keterpaduan  pengembangan kawasan  dengan  infrastruktur  PUPR  Pulau Jawa .  akarta,Pusat  Pemrograman  dan  Evaluasi  Keterpaduan Infrastruktur  PUPR.  Badan  Pengembangan  Infrastruktur  Wilayah.  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat.
Sudirman,  A.  (2021).  Strategi  Penanganan  pada  Pemukiman  Kumuh  Kecamatan  Kuantan  Tengah  Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, Dan Komputer , Vol.4 (1).
Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Widiati,  I.  A.  P.  (2020).  Tanggungjawab  Pemerintah  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali. Kertha Wicaksana , Vol.14 (2). Zulkarnain, W. (2016). Permukiman Kumuh di Perkotaan . Usu Press, Medan.