INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 10403-10414 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku Umkm di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara
Indri Monoarfa 1 ✉ , Ellys Rachman 2 , Moh. Elnino Husain Mohi 3
Universitas Bina Taruna Gorontalo Email: indrimonoarfa@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang obyektif tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku UMKM di Desa Omuto Kecamatan Biau  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah: Teknik Observasi, Wawancara dan pencatatan data sekunder. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah  teknik  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  Pemerintah  dalam Pemulihan  Ekonomi  Masyarakat  Pelaku  UMKM  yang  dilihat  dari  aspek  pelatihan  ketrampilan, pemberian bantuan dan pemberian informasi masih kurang atau tidak  maksimal, sehingga kurang mendukung Peran Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku UMKM di Desa Omuto Kecamatan  Biau  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Adapun  hal  disarankan  dalam  penelitian  ini  adalah perlunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu memperhatikan dan mengawasi keberadaan dan  perkembangan  UMKM  di  setiap  desa,  sebab  UMKM  merupakan  salah  satu  komponen  yang menjadi pilar bagi perekonomian Indonesia.
Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pemulihan, Ekonomi, Masyarakat
This study aims to identify and provide an objective description of the Role of the Village Government in the Economic Recovery of the MSME Communities in Omuto Village, Biau District, North Gorontalo Regency. This research uses a qualitative descriptive research type. Data collection techniques used are: Observation techniques, interviews and secondary data recording. In accordance with the type of research used, the data analysis technique used is a qualitative analysis technique. The results showed that  the  Government's  role  in  the  Economic  Recovery  of  the  MSME  Communities,  seen  from  the aspects  of  skills  training,  providing  assistance  and  providing  information,  was  still  lacking  or  not optimal, so that it did not support the Government's Role in the Economic Recovery of the MSME Communities in Omuto Village, Biau District, North Gorontalo Regency. What is suggested in this study is the need for the central government and local governments to always pay attention to and supervise the existence and development of MSMEs in every village, because MSMEs are one of the components that are pillars for the Indonesian economy.
Keywords: Role, Government, Recovery, Economy, Society

## PENDAHULUAN
Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka memperdayakan dan  memulihkan  UMKM.  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  juga  meluncurkan berbagai  kebijakan  antara  lain:  pelatihan  bagi  pelaku  usaha,  fasilitasi  promosi  produk UMKM, bantuan sarana produksi, pelaksanaan bimbingan teknis untuk peningkatan SDM UMKM, meningkatkan akses UMKM  ke  pembiayaan KUR dan membuka kembali tempat usaha.
Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, beberapa strategi jangka pendek yang perlu dilakukan adalah dengan perluasan stimulus fiskal dan non fiskal/keuangan serta pengembangan UMKM melalui penerapan memberi peluang dan dorongan layanan digital sebagai  pendukung  UMKM,  penyederhanaan  proses  administrasi  melalui  pembentukan satgas  permodalan,  bantuan  distribusi  logistik,  korporatisasi  UMKM,  sosialisasi  asosiasi pelaku  usaha.  Strategi  jangka  panjang  yang  dirumuskan  berkaitan  dengan  upaya menyiapkan  peta  jalan  pengembangan  UMKM,  membangun  teknologi  digital  sebagai platform bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern dengan model bisnis  canvas,  serta  mendorong  kolaborasi  pemerintah  dengan  korporasi  dalam memberdayakan UMKM.
Desa  Omuto  merupakan  sebuah  Desa  yang  terletak  dikecamatan  Biau  Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagai penunjang perekonomian masyarakat Desa Omuto Kecamatan Biau,  mata  pencarian  penduduk  adalah  pertanian  (Usaha  ternak,  Bercocok  Tanam, Berkebun), Pedagang dan Pegawai. Di Desa Omuto juga terdapat Usaha Mikro Kecil dan
Menengah yang membantu perekonomian masyarakat. Berdasarkan data yang ada bahwa di Desa Omuto terdapat 35 UMKM.
Keadaan  UMKM  di  Desa  Omuto Kecamatan  Biau  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  menunjukkan  bahwa  terdapat  35  UMKM dengan jenis usaha yang berbeda. Namun dari 35 UMKM yang ada di Desa Omuto baru sekitar 10 UMKM yang mendapatkan atau menerima bantuan dari pemerintah melalui Dinas Sosial dan Dinas Perindustian dan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Gorontalo Utara.
Observasi awal dilakukan penulis menunjukan bahwa peran pemerintah desa dalam pemulihan  ekonomi  masyarakat  pelaku  UMKM  di  di  Desa  Omuto  Kecamatan  Biau Kabupaten  Gorontalo  Utara  belum  optimal  dilakukan,  baik  dilihat  dari  pelatihan  dan ketrampilan UMKM, pemberian bantuan, dan pemberian informasi.
Pelatihan  dan ketrampilan  UMKM  selama ini masih kurang  dilakukan, hal ini dapat dilihat dari 35 pelaku UMKM yang ada di Desa Omuto belum semuanya mengikuti pelatihan ketrampilan yang diberikan oleh instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian, demikian pula pelatihan yang dilaksanakan di tingkat desa.
Pemberian bantuan kepada pelaku usaha yang diberikan pemerintah belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari bantuan kepada UMKM berupa sarana belum ada, selama ini hanya bantuan dana pengembangan usaha yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial sebesar Rp. 2,500,000 dan Dinas Perindustrian sebesar Rp 2,000,000 per UMKM. Namun belum semua pelaku UMKM mendapatkan bantuan, berdasarkan data yang ada di Desa Omuto,  dari  35  pelaku  UMKM  baru  10  UMKM  yang  mendapatkan  bantuan  dana pengembangan usaha.
Pemberian informasi kepada masyarakat pelaku UMKM mengenai adanya program fasilitas dana pembiyaan KUR melalui bank BRI yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah desa masih kurang, sehingga banyak UMKM yang omsetnya menurun secara drastic dan pelaku UMKM yang bankrut belum dapat memulai usahanya kembali.
Dari  beberapa  hal  yang  teridentifikasi  dan  telah  diungkapkan  tersebut  di  atas, mengindikasikan bahwa menurunnya tingkat pendapatan UMKM diakibatkan oleh adanya wabah  pandemic  covid-19  yang  terjadi,  menurunnya  pendapatan  UMKM  menyebabkan UMKM  tidak  mampu  mengembangkan  usahanya  di  Desa  Omuto  Kecamatan  Biau Kabupaten  Gorontalo  Utara,  oleh  karena  itu  dibutuhkan  peran  pemerintah  desa  untuk mencari  solusinya,  sebagai  bentuk  kontribusi  dalam  memberikan  kemudahan  terhadap akses pengembangan usaha UMKM kepada masyarakat desa.

## KAJIAN PUSTAKA
Konsep Peran
Pengertian Peran Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang di miliki oleh seseorang mencakup tiga  hal  antara  lain:  (a)  Peran  meliputi  norma-norma  yang  dihubungkan  dengan  posisi seseorang di dalam masyarakat; (b) Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat; (c) Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Menurut Abu Ahmadi (2014) peran adalah suatu kompleks  pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status,  fungsi  sosialnya.  Menurut  Soerjono  Soekanto  (2017),  yaitu  peran  merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
Menurut  Sarwono  (2013).Teori  peran  (role  theory)  adalah  teori  yang “merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.
Suhardono  (dalam  Patoni  2014),  “mengungkapkan  bahwa  peran  dapat dijelaskan dengan  beberapa  cara  yaitu:  Pertama,  penjelasan  historis:  konsep  peran  pada  awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.
Menurut  Riyadi  (2016)  peran  dapat  diartikan  sebagai  orientasi  dan  konsep  dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Denganperan tersebut, sang pelaku  baik  itu  individu  maupun  organisasi  akan  berprilaku  sesuai  harapan  orang  atau lingkungannya.
Berdasarkan beberapa definisi peran tersebut di atas penulis berpendapat bahwa peran  merupakan  tugas  pokok  yang  diemban  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang dilakukan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena bagaimanapun besar atau kecilnya sebuah tugas itu harus tetap dipertanggungjawabkan.

## Peran Pemerintah Daerah
Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Pembentukan  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  amanat  Pasal  18  Undang- Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang- undang dan peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  mengatur  mengenai  pemerintah  daerah.  Siswanto Sunarno  (2014:79)  menjelaskan  Undang-Undang  tersebut  antara  lain  :  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  pemerintahan  daerah  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik NegaraTahun 1945.
Pemerintah Daerah menurut Riawan Tjandra (2015:70) adalah:
“Pemerintah (government)  ditinjau  dari  pengertiannya  adalah  the  authoritative  direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Sesuai dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Repubik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  penjelasannya  di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah.  Berkaitan  dengan  hal  itu  peran  pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengertian Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain sebagai berikut: (1) Usaha Mikro, Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah industri  kecil  atau  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); (2) Usaha Kecil;  Kriteria  Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,  dikuasai, atau menjadi  bagian baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang memenuhi kriteria memiliki  kekayaan  besih lebih  dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari  Rp.  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); (3) Usaha Menengah; Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih  dari  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha; atau meimiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.  50.000.000.000,00 (lima  puluh milyar rupiah).
Berdasarkan pengertian tersebut, berarti usaha mikro adalah usaha yang berskala sedang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi perlindungan usaha masyarakat meliputi antara lain, pemberian subsidi (modal), penutamaan  produksi  dalan  negeri,  ataupun  penetapan  pajak  impor.  Dalam pelaksanaannya kegiatan perlindungan ini sering menimbulkan keadaan yang tidak efisien, selalu tergantung pada usaha perlindungan. Perlindungan terhadap usaha mikro tersebut selain  pemberian  subsidi  (modal0,  juga  pembinaan  kemitraan  yang  diharapkan  dapat meningkatkan  kerja  sama  usaha  mikro  dan  makro.  Dalam  hal  bantuan  permodalan,
cenderung disistribusikan  pada usaha  yang mencapai taraf berdaya tumbuh, sedangkan usaha bertaraf prabina ataupun binaan yang merupakan bagian terbesar usaha ekonomi mikro hanya menerima bantuan yang besarnya tidak seimbang dengan kebutuhan.
Pemberian subsidi (modal) tersebut sudah tentu kurang memberdayakan masyarakat untuk  mengembangkan  usahanya.  Menurut  Prijono  dan  Pranaka  (2013),  pemberdayaan dalam  konteks  peningkatan  pengetahuan  adalah  proses  belajar  yang  merupakan  usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun  kolektif,  guna  mengembangkan  daya  (potensi)  dan  kemampuan  yang  terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melaksanakan transfirmasi sosial.
Menurut  Widaningrum  (2013)  pemberdayaan  merupakan  upaya  dalam  rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama menyangkut penajaman daya nalar, peningkatan ketarmpilan dan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semangat dan etos kerja, disiplin dan tanggung jawba, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan.
Dalam konteks ini, pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha masyarakat menurut Widaningrum (2013) harus dilakukan melalui tiga aspek pokok yaitu: (1)  Menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan  berkembangkanya  potensi  atau daya yang  dimiliki masyarakat ( enabling). Titik tolaknya  adalah  pengenala bahwa, setiap manusia/setiap  masyarakat  memiliki  potensi  yang  dapat  dikembangkan.  Tidak  ada masyarakat  yang  sama  sekali  tanpa  daya,  karena  bila  demikian  maka  sudah  pernah. Pemberdayaan  adalah  upaya  membangun  daya  itu,  dengan  mendorong  ( encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya  untuk  mengembangkannya;  (2)  Memperkuat  potensi  atau  daya  yang  dimiliki masyarakat (emprowering) berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik (jalan, irigasi, listrik maupun sosial (sekolah, kesehatan), serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah, dan pembukaan akses kepada berbagai peluang  ( opportunities)  yang  akan  membuat  masyarakat  menjadi  makin  berdaya;  (3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat  yang  lemah  untuk  mencegah  persaingan  yang  tidak  seimbang  oleh  karena kekurang berdayaan menghadapi yang kuat, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dan  interaksi.  Pemberdayaan  masyarakat  tidak  membuat  masyarakat  bergantung  pada berbagai program, pemberian ( Charity), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati hams dihasilkan atas, usaha sendiri hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  Siagian  (2014 )  mengemukakan  bahwa  “pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha petumbuhan dan perubahan yang berencana yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu  bangsa,  negara  dan  pemerintah,  menuju mendernisasi  dalam  rangka pembinaan  bangsa”.  Pendapat  tersebut  menjelaskan  bahwa usaha  mikro  masyarakat  adalah  bagian  dari  pembangunan  bertujuan  meningkatkan kemampuan masyarakat dalam segi manajemen usaha menciptakan iklim usaha yang dapat menigkatkan pendapatan.
Agar  usaha  mikro  dapat  berkembang  dengan  baik,  diperlukan  pendampingan (assistensi)  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Jamasy  dilakukan  adalah  dengan assistance (misalnya dalam bentuk pelatihan, konsultasi atau asistensi teknis, dan sejenisnya). Apabila usaha  masyarakat  binaan  masih  dikategorikan  ke  dalam  bentuk  masyarakat  yang berkemampuan rendah, maka alternatif yang perlu dikembangkan adalah model promotion (bantuan pada bidang-bidang tertentu sangat dibutuhkan) antara lain memberikan fasilitas permodalan yang memungkinkan usahanya berkembang dengan baik.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  menurut  Payne  (dalam  Adi,  2013),  suatu  proses pemberdayaan ( empowerment ) pada intinya ditujukan guna : “ to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social of personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use powes and by transfering power from the environment to dents ” (membentuk klisn memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan  diri  mereka,  termasuk  mengurangi  efek  hambatan  pribadi  dan  sosial  dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri  untuk  menggunakan  daya  yang  ia  miliki,  antara  lain  melalui  transfer  daya  dari lingkungannya)
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha mikro kecil atau industri kecil adalah usaha yang membutuhkan kemampuan usaha dalam penerapan manajemen usaha dalam membutuhkan kemampuan usaha dalam penerapan manajemen usha  dalam  rangka  mencapai  hasil  yang  maksimal  atas  dasar  kekuatan  (daya)  sendiri dengan usaha sekecil-kecilnya, guna memperoleh hasil yang setinggi-tingginya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2014), penelitan jenis deskriptif adalah penelitian yang  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih
( indeveden)  tanpa  membuat  perbandingan,  atau  menghubungkan  antara  variabel  satu dengan variabel lain.
Sumber data dalam penelitian ini menurut Riduwan (2015) dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer dan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder. Yakni data primer dan data sekunder. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  ini  adalah  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dari  proses  penelitian  terkaits, Peran Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku UMKM Di Desa Omuto Kecamatan  Biau  Kabupaten  Gorontalo  Utara  yang  dilihat  dari  aspek  pelatihan  dan ketrampilan, aspek pemberian bantuan, dan aspek pemberian informasi masih kurang atau belum maksimal dilakukan.
Aspek  pelatihan  dan  ketrampilan  dalam  penelitian  ini  adalah  pelatihan  yang berhubungan  dengan  ketrampilan  dalam  mengelola  usaha  serta  bimbingan  teknis  bagi pelaku  UMKM.  Pelatihan  ketrampilan  merupakan  peningkatan,  pengembangan,  dan pembentukan tenaga kerja yang terampil dilakukan melalui upaya pembinaan, pendidikan dan  pelatihan,  ketiga  hal  tersebut  saling  terkait,  namun  pada  hakikatnya  pelatihan mengandung unsur pembinaan dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku UMKM yang dilihat dari aspek pelatihan  ketrampilan masih  kurang atau belum optimal dilakukan.  Karena  belum semua  pelaku  UMKM  yang  bisa  mengikuti  pelatihan  ketrampilan  yang  dilakukan  oleh instansi terkait, termasuk pelaku UMKM di Desa Omuto. Hal ini terjadi selain UMKM cukup banyak  jumlahnya,  pelaku  UMKM  masih  sebagian  besar  belum  mendapatkan  sentuhan dana  dari  pemerintah  daerah  maupun  provinsi,  juga  sebagian  besar  UMKM  yang  ada termasuk di Desa Omuto belum terdaftar atau belum memiliki izin usaha. Dimana dari data yang ada dari 35 UMKM yang ada di Desa Omuto baru sekitar 15 UMKM yang mendapatkan pelatihan ketrampilan, itupun hanya di dominasi oleh sebagian besar UMKM yang sudah mendapatkan bantuan dana yaitu berjumlah 10 UMKM. sedangkan UMKM lainnya belum pernah  mendapatkan  pelatihan  ketrampilan.  Hasil  ini  konsisten  dengan  apa  yang disampikan oleh Oemar Hamalik (2015), bahwa pelatihan merupakan suatu  proses yang meliputi serangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian  bantuan  kepada  tenaga  kerja  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kerja  profesional kepelatihan  dalam suatu waktu,  dengan tujuan meningkatkan kemampuan kerja peserta
dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Termasuk UMKM.
Aspek pemberian bantuan dalam penelitian ini adalah pemberian bantuan sarana atau fasilitas dalam menunjang peningkatan produksi serta dana bantuan dalam pengembangan usaha  UMKM.  Pemberian  bantuan  adalah  pemberian  bantuan  dari  Pemerintah  Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus  menerus dan  selektif.  Bantuan  ini  berupa  uang  atau  barang  yang  pemberiannya disesuaikan dengan  kemampuan  keuangan  daerah.  Tujuannya  untuk  menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,  rasionalitas  dan  manfaat  untuk  masyarakat.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Peran  Pemerintah  dalam  Pemulihan  Ekonomi  Masyarakat  Pelaku UMKM  yang  dilihat  dari  aspek  pemberian  bantuan  masih  kurang.  Karena  belum  semua pelaku  UMKM  yang  ada  di  Desa  Omuto  yang  menerima  bantuan  sarana  dan  dana. Berdasarkan data yang ada dari 35 UMKM yang ada di Desa Omuto baru 10 UMM yang mendapat  bantuan  dana,  dan  UMKM  lainnya  belum  mendapatkan  bantuan,  karena anggaran terbatas, sehingga pemberian bantuan tersebut dilakukan secara bertahap.
Aspek pemberian informasi dalam penelitian adalah pemberian informasi yang berupa penyampaian kepada masyarakat mengenai adanya fasilitas pembiayaan KUR yang tersedia melalui Bank, supaya pelaku UMKM dapat memperoleh kredit, agar pelaku UMKM dapat membuka kembali tempat usaha mereka. Pemberian informasi merupakan layanan yang memungkinkan  individu  untuk  memperoleh  pemahaman  dari  suatu  informasi  dan pengetahuan yang diperlukan sehingga dapat dipergunakan untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi  Masyarakat  Pelaku  UMKM  yang  dilihat  dari  aspek  pemberian  informasi  masih kurang.  Karena  para  pelaku  UMKM  kurang  mendapatkan  informasi  mengenai  adanya program fasilitas dana pembiyaan KUR melalui bank BRI yang dilakukan oleh pemerintah khususnya  pemerintah  Desa  Omuto  Kecamatan  Biau.  Sehingga  kondisi  tersebut menyebabkan  sebagian  besar  pelaku  UMKM  tidak  dapat  mengembangkan  usaha  yang digelutinya, dan bahkan ada UMKM yang bankrut belum dapat memulai usahanya kembali. Hasil  ini  konsisten  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Mugiarso  (2014:87)  menjelaskan bahwa  pemberian  informasi  adalah  untuk  membekali  individu  dengan  berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan keluarga dan masyarakat. Termasuk para pelaku UMKM.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya, maka dapat disimpulan sebagai berikut. (1) Dari aspek pelatihan ketrampilan masih kurang, karena  belum  semua  pelaku  UMKM  yang  bisa  mengikuti  pelatihan  ketrampilan  yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial; (2) Dilihat dari aspek pemberian bantuan masih kurang, karena belum semua pelaku UMKM yang ada menerima bantuan sarana dan dana. Dari 35 UMKM yang ada di Desa Omuto baru 10 UMKM yang mendapat bantuan dana dari pemerintah melalui Dinas Sosial. Dan bantuan pemerintah desa melalui Alokasi  Dana  Desa,  dan  Dana  Desa  untuk  UMKM  belum  ada;  (3)  Dilihat  dari  aspek pemberian  informasi  masih  kurang,  karena  para  pelaku  UMKM  kurang  mendapatkan informasi mengenai adanya program fasilitas dana pembiyaan KUR melalui bank BRI yang dilakukan  oleh  pemerintah  khususnya  pemerintah  Desa,  sehingga  berdampak  pada pengembangan  UMKM;  (4)  Secara  keseluruahn  penelitian  mengenai  Peran  Pemerintah dalam  Pemulihan  Ekonomi  Masyarakat  Pelaku  UMKM  yang  dilihat  dari  aspek  pelatihan ketrampilan,  pemberian  bantuan  dan  pemberian  informasi  masih  kurang  atau  tidak maksimal.
Untuk itu disarankan: (1) Perlunya pemerintah desa mengikutsertakan para pelaku UMKM pada setiap pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan di Desa maupun di tingkat Kecamatan dan  Kabupaten;  (2)  Perlunya  pemerintah  desa  memfasilitasi  para  pelaku  UMKM  untuk mendapatkan  bantuan  melalui  Dinas  Sosial.  Minimal  pemerintah  desa  dalam  menyusun rencana kerja melalui ADD dan DD memasukan bantuan untuk pelaku UMKM; (3) Perlunya pemerintah  desa  lebih  aktif  dan  responsif  dalam  menyampaikan  informasi  mengenai kebutuhan  masyarakat,  termasuk  informasi  mengenai  adanya  program  fasilitas  dana pembiyaan KUR melalui bank BRI untuk pelaku UMKM; (4) Perlunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu memperhatikan dan mengawasi keberadaan dan perkembangan UMKM,  sebab  UMKM  merupakan  salah  satu  komponen  yang  menjadi  pilar  bagi perekonomian Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Ibandi  Rukminto.  2013, Pemberdayaan  Pengembangan  Masyarakat  dan  Intersensi Komunitas, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
Ahmadi, 2014, Psikologi Sosial, Jakarta : Rineka Cipta
Ali, M. 2011. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Bumi Aksara.
Hasibuan, Malayu. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Haji Masagung. Moleong, J, Lexy, 2018. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muhadjir, Noeng.,2015, Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research, Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan, Edisi I,
Poerwadarminta,  2012. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta  :  Pusat  Pengembangan Bahasa Depdikbud
Prihandono, dan Haryadi. 2014. Manajemen Kualitas: Pendekatan Sisi Kualitatif. Jakarta : Elex Media.
Riawan  Tjandra,  W.  2015. Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Mendorong  Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa. Yogjakarta: Universitas Atma Jaya.
Achmad  Patoni,  2014. Peran  Kiai  Pesantren  Dalam  Parpol,  Jogjakarta:  PT.  Pustaka Pelajar,.
Pranarka  dan  Priojono  (Penyunting).  2013, Pemberdayaan,  Konsep,  dan  Implementasi, Jakarta : Center for Strategic and Studiess
Riduwan.,2015, Metode & Teknik Menyusun Tesis, Pengantar Kata Buchari Alma, Cet.Ketiga, Bandung : Alfabeta.
Riyadi. 2016, Pengembangan Wilayah : Teori dan. Konsep Dasar, Jakarta; Sinar Pustaka. Sarwono, 2013. Psikologi Remaja. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Siswanto Sunarno. 2014. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Soerjono Soekanto. 2017. Sosiologi: suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers,
Sugiyono., 2014, Metode Penelitian Administrasi, E/d. Revisi Cet. 15, Alfabeta, Bandung
Siagian,  S.P,2014, Organisasi  Kepemimpinan  dan  Perilaku  Administrasi,  Jakarta  :  Gunung Agung
Widaningrum, Ambar, 2013, Makalah “Pembangunan Kesehatan : Agenda Yang Tidak Serius Setelah Otonomi Darah, seminar sehari dalam rangka In Memoriam 1000 hari wafatnya Prof.Dr.Moeljarto  Tjokrowinoto,  Yogyakarta  :  Jurusan  Ilmu  Administrasi  Negara FISIPOL-UGM
Undang-Undang dan Peraturan:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)