## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 10, No. 1, 2024, pp. 81-94
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Apakah efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi mendukung stabilitas politik?

## Nafis Dwi Kartiko
Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Universitas Pelita Harapan. Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village Tangerang 15811 - Indonesia nafisdwikartiko@gmail.com
*Corresponding Author
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, dan stabilitas politik. Data yang digunakan bersumber dari World Competitiveness Yearbook yang disediakan  oleh  Institute  for  Management  Development.  Analisis  melibatkan  data  tahunan  yang dikumpulkan secara teratur sejak 1987, yang mencakup sampel global dari 66 negara selama enam tahun, dari 2017 hingga 2022, dengan total 381 observasi. Regresi Ordinary Least Squares (OLS) digunakan untuk menyelidiki  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  mengkonfirmasi  pentingnya  pengendalian  korupsi  dan efektivitas  pemerintah  dalam  menjaga  stabilitas  politik.  Analisis  ini  membedakan  pengaruh  efektivitas pemerintah  berdasarkan  kualitas  produk  politik  suatu  negara,  dan  menemukan  bahwa  peningkatan efektivitas  pemerintah  sangat  penting  dalam  meningkatkan  stabilitas  politik  di  negara-negara  dengan kualitas produk politik yang rendah. Hal ini menandakan bahwa di negara-negara dengan tantangan politik dan ekonomi yang lebih besar, peningkatan efektivitas pemerintah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik.
Kata Kunci : Efektivitas Pemerintah; Pengendalian Korupsi; Kualitas Produk Politik Tinggi; Kualitas Produk Politik Rendah; Stabilitas Politik;
How  to  Cite :  Kartiko,  N.  D.  (2024).  Does  government  effectiveness  and  corruption  control  support political stability?. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 10 (1), 81-94.
https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1209

## Pendahuluan
Studi empiris telah menunjukkan bahwa institusi yang kuat merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Abubakar, 2020; Nawaz et al., 2023). Efektivitas tata kelola pemerintahan  yang  efektif  mencakup  transparansi,  akuntabilitas,  dan  stabilitas  politik,  yang secara langsung berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi melalui peningkatan keper- cayaan investor, peningkatan efisiensi administrasi publik, dan pengurangan korupsi (M. Hassan & Zeb, 2021; Poniatowicz et al., 2020). Efektivitas pemerintah merupakan faktor penting yang memengaruhi berbagai aspek tata kelola pemerintahan dan pembangunan sosial-ekonomi (Nae et al., 2024; Shah et al., 2019). Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan pemerintah dan distribusi serta alokasi sumber daya yang efisien di masyarakat. Penelitian Thiao’s (2021) menun- jukkan korelasi positif dan signifikan antara efektivitas pemerintah dan peningkatan pendapatan. Sumber ini menunjukkan bahwa manajemen pemerintah yang efisien dapat meningkatkan peng- umpulan pendapatan negara dengan menerapkan sistem perpajakan yang lebih baik dan pengelo- laan sumber daya negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, efektivitas pemerintah juga mempengaruhi  tingkat  individualisme  daerah,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Horita  dan Takezawa (2018). Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengimple- mentasikan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  nilai-nilai  lokal  dapat  mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Asongu (2016) juga meng- ungkapkan  bahwa  efektivitas  pemerintah  merupakan  faktor  penentu  yang  signifikan  dalam menarik investasi asing langsung (FDI). Investor asing mencari iklim investasi yang stabil dan dapat  diprediksi,  yang  sering  kali  bergantung  pada  kebijakan  pemerintah  yang  konsisten  dan memiliki  efek  jangka  panjang.  Kebijakan  yang  efektif  dan  adil  menciptakan  lingkungan  yang ramah bisnis, mengurangi risiko, dan memberikan kepastian hukum bagi investor.
Selain  efektivitas  pemerintah,  pengendalian  korupsi  merupakan  pilar  penting  dalam  tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiadaan kontrol yang efektif terhadap korupsi memiliki dampak yang luas dan mendalam, yang merugikan tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan  masyarakat.  Korupsi  mengikis  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah,  yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi (Morris & Klesner, 2010). Di daerah dengan tingkat pengendalian korupsi yang rendah, pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit, sehingga menekankan pentingnya dinamika tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengatasi korupsi (Asongu, 2013). Selain itu, mekanisme kontrol yang tidak efektif, terutama dalam hal gaji pejabat, dapat berkontribusi pada merebaknya korupsi.  Hal  ini  sering  ditemukan  di  negara-negara  berkembang  yang  memiliki  keterbatasan sumber  daya,  di  mana  kurangnya  pemberdayaan  pejabat  melalui  kompensasi  yang  memadai dapat menjadi pemicu tindakan koruptif (Berdaliyeva et al., 2023).
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara efektivitas peme- rintah dan pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik. Diakui bahwa efektivitas pemerintah dan stabilitas politik saling bergantung dan merupakan faktor penting yang membentuk dinamika pemerintahan  dan  stabilitas  sosial-politik  secara  keseluruhan.  Beberapa  penelitian  telah menyelidiki  korelasi  antara  efektivitas  pemerintah  dan  stabilitas  politik,  dengan  menekankan saling ketergantungan dan dampaknya terhadap hasil tata kelola pemerintahan (Krishnan & Teo, 2012). Efektivitas pemerintah, yang mengacu pada kapasitas pemerintah untuk mengembangkan dan  melaksanakan  kebijakan  secara  efisien,  telah  diakui  sebagai  faktor  penentu  yang  sangat penting  bagi  stabilitas  politik.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  efektivitas  pemerintah  dapat memoderasi  secara  positif  hubungan  antara  infrastruktur  informasi  dan  pengembangan  e- government,  yang  berkontribusi  terhadap  peningkatan  praktik  tata  kelola  pemerintahan  dan stabilitas politik (Krishnan & Teo, 2012). Selain itu, efektivitas pemerintah telah dikaitkan dengan peningkatan  kepercayaan  terhadap  lembaga-lembaga  pemerintah,  yang  dapat  meningkatkan stabilitas politik dengan mendorong kepercayaan publik terhadap mekanisme pemerintahan.
Sebaliknya, stabilitas politik, yang mengacu pada tidak adanya kekerasan dan kemungkinan destabilisasi  pemerintah,  sangat  penting  untuk  menjaga  keberlangsungan  pemerintahan  dan keharmonisan  masyarakat  (Tchamyou,  2021).  Berbagai  penelitian  telah  mengaitkan  stabilitas politik dengan peningkatan transparansi dalam pelaporan dan praktik tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan mengurangi risiko gangguan politik (Hearn, 2011). Selain itu, stabilitas politik juga ditemukan berkorelasi positif dengan kemungkinan transparansi dalam pelaporan gaji, yang menunjukkan perannya dalam mendorong akuntabilitas dan mengu- rangi peluang korupsi (Hearn, 2011). Dampak gabungan dari efektivitas pemerintah dan stabilitas politik terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi adalah signifikan. Berbagai studi  telah  menekankan  bahwa  faktor-faktor  ini  dan  dimensi  tata  kelola  lainnya  secara  nyata memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Alkali et al., 2022; Asongu & Odhiambo, 2019). Mekanisme tata kelola yang kuat, termasuk efektivitas pemerintah dan stabi- litas politik, telah dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan hasil ekonomi yang lebih baik (Asongu & Odhiambo, 2019).
Pengendalian korupsi dan stabilitas politik memiliki keterkaitan yang erat dan secara signifi- kan mempengaruhi dinamika tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian telah banyak mengkaji hubungan antara pengendalian korupsi dan stabilitas politik, yang meng- ungkapkan keterkaitan dan pengaruhnya terhadap hasil tata kelola pemerintahan. Pengendalian korupsi, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencegah dan memerangi praktik korupsi di  masyarakat,  terkait  erat  dengan  stabilitas  politik.  Berbagai  penelitian  menunjukkan  bahwa pengendalian korupsi yang efektif berkaitan dengan peningkatan stabilitas politik, karena korupsi mengikis  legitimasi  lembaga-lembaga  politik  dan  dapat  menyebabkan  ketidakstabilan  (S.  A. Hassan, 2017). Sebaliknya, stabilitas politik sangat penting untuk menjaga pengendalian korupsi yang efektif, karena lingkungan politik yang tidak stabil dapat menciptakan lahan subur bagi ke- giatan korupsi untuk berkembang (Onafowora & Owoye, 2024). Hubungan antara pengendalian korupsi dan stabilitas politik bersifat dua arah. Pengendalian korupsi dapat meningkatkan stabi- litas  politik  dengan  menumbuhkan  kepercayaan  terhadap  lembaga-lembaga  pemerintah  dan mendorong transparansi. Sebaliknya, stabilitas politik dapat memfasilitasi pengendalian korupsi
yang efektif dengan memastikan kesinambungan dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum (Khan & Farooq, 2019). Penelitian telah menyoroti bahwa korupsi merusak stabilitas po- litik, menyebabkan keresahan sosial, dan melemahkan kerangka kerja tata kelola pemerintahan (Dankumo et al., 2019).
Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menguji peran efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi dalam mempengaruhi stabilitas politik di negara-negara dengan Kualitas Produk Politik yang berbeda-beda, dengan menggunakan data terbaru dari tahun 2017 hingga 2022. Area ini belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih  efektif  untuk  meningkatkan  stabilitas  politik  melalui  peningkatan  efektivitas  tata  kelola pemerintahan dan pengendalian korupsi. Data yang diperbarui ini memungkinkan analisis yang lebih relevan mengenai kondisi sosial-politik saat ini dan tren pembangunan yang sedang ber- langsung. Meliputi 66 negara, studi ini mencakup variasi geografis dan ekonomi yang signifikan, sehingga memperkaya pemahaman mengenai pengaruh efektivitas pemerintahan dan pengenda- lian korupsi terhadap stabilitas politik. Penelitian-penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi topik  ini  secara  ekstensif,  terutama  dari  perspektif  kelompok  negara  dengan  Kualitas  Produk Politik tinggi-rendah. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan membedah bagaimana efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi beroperasi dan berdampak pada konteks yang berbeda, tergantung pada kualitas produk politik masing-masing negara. Dengan pendekatan ini, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  baru  mengenai  strategi  praktis  untuk mendorong  stabilitas  politik  melalui  peningkatan  efektivitas  pemerintah  dan  pengendalian korupsi.
Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti, baik secara praktis maupun teoritis, untuk memahami  efektivitas  pemerintah  dan  pengendalian  korupsi.  Secara  teoritis,  penelitian  ini memperluas literatur dengan mengintegrasikan variabel-variabel terbaru yang mempengaruhi stabilitas politik dan memberikan model analisis baru untuk menguji pengaruhnya dalam konteks global  yang  beragam.  Secara  praktis,  temuan  penelitian  ini  merupakan  masukan  penting  bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengendalian korupsi yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan kerangka kerja kebijakan yang telah terbukti dan kondisi sosial-politik yang ada. Kontribusi praktis mencakup rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk setiap negara, de- ngan fokus pada peningkatan efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi untuk mendu- kung  stabilitas  politik.  Temuan-temuan  penelitian  ini  juga  bermanfaat  bagi  lembaga-lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat dalam menganalisis dan mendukung program- program  antikorupsi  di  berbagai  negara.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  berkontribusi  pada pengetahuan akademis dan upaya praktis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas korupsi.

## Metode

## Data dan Sampel
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari World Competitiveness Yearbook, yang disediakan oleh Institute for Management Development, sebuah organisasi pendidikan dan penelitian yang berbasis di Lausanne, Swiss. Situs web resmi mereka adalah www.imd.ch, yang menawarkan  akses  publik  ke  data  yang  diperlukan  (Institute  for  Management  Development, 2023). Penelitian ini melibatkan data tahunan yang dikumpulkan secara teratur sejak tahun 1987, yang mencakup sampel negara secara global. Sampel penelitian ini, khususnya, terdiri dari data yang  diperoleh  selama  enam  tahun,  dari  2017  hingga  2022,  yang  mencakup  66  negara.  Kami memilih data antara tahun 2017 dan 2022 untuk memastikan relevansi analisis dengan kondisi sosio-ekonomi dan politik terkini dan untuk menghindari bias dari perubahan besar dalam dina- mika global yang terjadi selama tiga dekade terakhir. Jumlah total observasi yang dikumpulkan adalah 381. Responden utama yang memberikan masukan terhadap data adalah pelaku usaha yang  beroperasi  di  negara-negara  yang  dievaluasi,  yang  memberikan  perspektif  dari  tangan pertama mengenai kondisi ekonomi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di masing-masing negara.

## Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel  dependen  yang digunakan  dalam  penelitian ini  adalah Stabilitas  Politik,  sedangkan variabel independen  yang digunakan adalah  Efektivitas Pemerintah  dan  Pengendalian Korupsi. Pada  variabel  Efektivitas  Pemerintah  terdapat  tiga  proksi  yang  digunakan,  sedangkan  variabel kontrol  yang  digunakan  adalah Suara  dan  Akuntabilitas dan Rule of  Law (menggunakan  empat proksi pengukuran). Tabel 1 adalah operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam operasionalisasi variabel berikut, semua variabel merupakan variabel indeks.
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Variabel Operasionalisasi Variabel Dependen Stabilitas Politik (PV) “Risiko ketidakstabilan politik sangat rendah (Kristjánsdóttir & Óskarsdóttir, 2021b) .” Variabel Independen Efektivitas Pemerintah1 (GE1) “Kemampuan adaptasi kebijakan pemerintah terhadap perubahan ekonomi tinggi (Duho et al., 2020; Kristjánsdóttir & Óskarsdóttir, 2021a) .” Efektivitas Pemerintah 2 (GE2) “Birokrasi tidak menghambat aktivitas bisnis (Papageorgiadis et al., 2014; Ruiz et al., 2017) ”. Efektivitas Pemerintah 3 (GE3)
“Infrastruktur distribusi barang dan jasa secara umum efisien (Bergman et al., 2016; Duho et al., 2020) ”. Pengendalian Korupsi (CC)
“Bribery and corruption do not exist (Chourou et al., 2021; Liu et al., 2020) ”. Variabel Kontrol Suara dan Akuntabilitas (VA) “Transparansi kebijakan pemerintah cukup memuaskan (Kristjánsdóttir & Óskarsdóttir, 2021a, 2021b; Rashid et al., 2021) ”. Aturan Hukum 1 (RL1) “Penggelapan pajak bukanlah ancaman bagi perekonomian Anda (Brown, 2020; Hurduzeu et al., 2022) ”. Aturan Hukum 2 (RL2) “Keadilan ditegakkan secara adil (Irac & Lopez, 2015; Page & Torres Jr, 2021) ”. Aturan Hukum 3 (RL3) “Ekonomi paralel (pasar gelap, tidak tercatat) tidak mengganggu pembangunan ekonomi (Kaufmann & Kraay, 2023) ”. Aturan Hukum 4
(RL4)
“Hak kekayaan intelektual ditegakkan secara memadai (Liu et al., 2020) ”.

## Model Ekonometrik dan Prosedur Estimasi
Penelitian ini menggunakan model ekonometrik dengan data panel, yang menggabungkan data runtun  waktu  selama  enam  tahun  terakhir  dan  data  silang  ( cross-section )  yang  mencakup  66 negara. Model regresi Ordinary Least Squares (OLS) dipilih untuk menganalisis pengaruh efekti- vitas pemerintah dan pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik. Variabel dependen dalam model ini adalah Political Stability (PV), sedangkan variabel independennya meliputi Government Effectiveness 1 (GE1), Government Effectiveness 2 (GE2), Government Effectiveness 3 (GE3), dan Corruption Control (CC). Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan variabel kontrol, yang meliputi Voice and Accountability (VA) dan empat aspek Rule of Law (RL1, RL2, RL3, dan RL4). Variabel C_(i,d) mewakili variabel kontrol, yang meliputi Suara dan Akuntabilitas (VA) dan empat aspek  Rule  of  Law  (RL1,  RL2,  RL3,  dan  RL4).  Setiap  variabel  dalam  model  direpresentasikan sebagai indeks dengan nilai mulai dari 1 hingga 10, yang memungkinkan perbandingan standar di seluruh negara dan waktu. Berdasarkan plot histogram dari setiap variabel dalam model, distri- busi variabel menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi, distribusi data relatif mendekati normal (Gambar 1). Berikut ini adalah model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini.
𝑃𝑉 𝑖,𝑑 = 𝛽 0 + 𝛽 1 ∑ 𝐺𝐸 (𝑖,𝑑)𝑥 3 𝑥=1 + 𝛽 2 𝐶𝐶 𝑖,𝑑 + 𝛽 3 𝐶 𝑖,𝑑 + 𝜖
Keterangan: i = data cross section (data negara) t = data deret waktu (data periode tahun)
Gambar 1. Plot histogram dari setiap variabel

## Hasil dan Pembahasan

## Statistik Deskriptif dan Koefisien Korelasi
Studi ini melakukan analisis statistik deskriptif untuk memahami distribusi dan kecenderungan sentral dari variabel-variabel yang terkait dengan efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, dan  stabilitas  politik.  Hasilnya  disajikan  pada  Tabel  2.  Berdasarkan  381  observasi,  variabel  PV untuk Stabilitas Politik memiliki nilai rata-rata 0,57, median 0,59, dan nilai maksimum 0,96. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara memiliki tingkat stabilitas politik yang moderat, de- ngan beberapa negara mencapai tingkat stabilitas yang sangat tinggi. Variabel Corruption Control (CC) memiliki rata-rata 0,47, median 0,43, dan nilai maksimum 0,94. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa negara memiliki kontrol korupsi yang sangat tinggi, rata-rata global cenderung berada di bawah nilai tengah. Sedangkan untuk Efektivitas Pemerintah 1 (GE1), rata-rata adalah 4,53, dengan median 4,56 dan nilai maksimum 8,47. Hal ini mengindikasikan adanya variabilitas dalam kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Data menunjukkan bahwa Efektivitas Pemerintah 2 (GE2) dan Efektivitas Pemerintah 3 (GE3)  menunjukkan  variasi  dalam  aspek-aspek  tertentu  dari  efektivitas  pemerintah.  Secara khusus, GE2 memiliki nilai rata-rata 3,56 dan nilai maksimum 7,70, sedangkan GE3 memiliki nilai rata-rata 7,12 dan nilai maksimum 9,47. Hal ini menunjukkan bahwa aspek-aspek tertentu dari
efektivitas  pemerintah,  seperti  kemampuan  beradaptasi  dan  implementasi  kebijakan,  berbeda dalam distribusi dan tingkat efektivitasnya di antara negara-negara yang diamati. Variabel Suara dan Akuntabilitas (VA) memiliki nilai rata-rata 0,47, median 0,47, dan nilai maksimum 0,84, yang menunjukkan konsistensi antara nilai rata-rata dan median, dengan sebagian besar negara memi- liki  tingkat  keberhasilan yang moderat dalam memastikan  partisipasi  dan akuntabilitas  publik. Untuk  Rule  of  Law  (RL1, RL2,  RL3,  dan RL4),  variabel-variabel  ini menunjukkan  variasi dalam supremasi hukum dan perlindungan hak-hak hukum dengan nilai rata-rata berkisar antara 4,81 hingga 6,49 dan nilai maksimum 8,19 hingga 9,37, yang mencerminkan perbedaan dalam penerap- an dan keefektifan supremasi hukum di seluruh negara.
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variable n Mean S.D. Min 0.25 Mdn 0.75 Max PV 381 0.57 0.23 0.00 0.39 0.59 0.77 0.96 CC 381 0.47 0.25 0.00 0.26 0.43 0.71 0.94 GE1 381 4.53 1.66 0.00 3.43 4.56 5.65 8.47 GE2 381 3.56 1.63 0.00 2.23 3.50 4.81 7.70 GE3 381 7.12 1.63 0.00 6.21 7.43 8.35 9.47 VA 381 0.47 0.19 0.00 0.33 0.47 0.61 0.84 RL1 381 4.81 1.68 0.00 3.50 4.69 6.22 8.19 RL2 381 5.65 2.20 0.00 4.00 5.80 7.71 9.37 RL3 381 4.95 1.91 0.00 3.53 4.75 6.69 8.86 RL4 381 6.49 1.55 0.00 5.50 6.53 7.74 9.18 Tabel 3. Matriks Korelasi
Tabel ini menyajikan koefisien korelasi berpasangan antara variabel-variabel yang digunakan untuk penguji- an hipotesis (nilai-p dalam tanda kurung dengan signifikansi 10%).
Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) PV 1.000 (2) CC 0.829* 1.000
(0.000)
(3) GE1 0.768*  0.664* 1.000
(0.000)  (0.000)
(4) GE2 0.790*  0.834*  0.856*
1.000
(0.000)  (0.000)  (0.000)
(5) GE3 0.746*  0.791*  0.586*  0.676* 1.000
(0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)
(6) VA 0.865*  0.857*  0.869*  0.893*  0.709*
1.000 (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000) (7) RL1 0.792*  0.860*  0.713*  0.836*  0.706*  0.806* 1.000 (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000) (8) RL2 0.851*  0.914*  0.722*  0.852*  0.775*  0.892*  0.854* 1.000 (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000) (9) RL3 0.830*  0.917*  0.669*  0.843*  0.773*  0.847*  0.907*  0.909* 1.000 (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000) (10) RL4  0.809*  0.869*  0.630*  0.746*  0.857*  0.813*  0.777*  0.888*  0.868*  1.000 (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)
Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel utama yang berkontribusi  terhadap  dinamika  pemerintahan  dan  stabilitas  politik  (disajikan  pada  Tabel  3). Variabel PV untuk Stabilitas Politik memiliki hubungan yang erat dengan Pengendalian Korupsi (CC), yang menegaskan bahwa peningkatan pengendalian korupsi berhubungan dengan stabilitas politik yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat korelasi positif antara Efektivitas Pemerintah (GE1, GE2, dan GE3) dengan PV, yang menunjukkan bahwa aspek-aspek tertentu dari efektivitas peme- rintah memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik. Voice and Accountability (VA) juga menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan PV, yang mengimplikasikan bahwa pening- katan  partisipasi  dan  akuntabilitas  publik  dapat  memperkuat  stabilitas  politik.  Korelasi  antara Rule of Law (RL1, RL2, RL3, dan RL4) dengan PV menunjukkan pentingnya supremasi hukum dan
keadilan dalam mendukung stabilitas politik, dengan RL2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan  CC,  yang  mengisyaratkan  adanya  hubungan  yang  erat  antara  aspek-aspek  supremasi hukum dengan upaya pengendalian korupsi.

## Analisis Statistik Multivariat
Analisis  regresi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  memberikan  pemahaman  mendalam mengenai pengaruh berbagai faktor terhadap Stabilitas Politik (PV) (disajikan dalam tabel hasil regresi, Tabel 4). Pada model pertama, Voice and Accountability (VA) menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap PV dengan nilai p- value kurang dari 0,01 (β = 0,552, t = 7,66), yang mengkonfirmasi  pentingnya  partisipasi  dan  akuntabilitas  publik  dalam  menciptakan  stabilitas politik. Rule of Law 1 (RL1) juga signifikan pada tingkat p kurang dari 0,05 (β = 0,0146, t = 2,05), sedangkan Rule of Law 4 (RL4) memiliki pengaruh yang lebih kuat dengan p kurang dari 0,01 (β = 0,0246,  t  =  3,01).  Model  kedua  menunjukkan  bahwa  Government  Effectiveness  1  (GE1)  secara signifikan mempengaru hi PV (p kurang dari 0,01, β = 0,0274, t = 3,62), yang menunjukkan bahwa efektivitas  pemerintah  dalam  memformulasikan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  secara positif  mempengaruhi  stabilitas  politik.  VA  kembali  menunjukkan  signifikansi  yang  tinggi  (p kuran g dari 0,01, β = 0,292, t = 2,71), dan RL3 mencatat signifikansi pada tingkat p kurang dari 0,05 (β = 0,0197, t = 2,23).
Tabel 4. Hasil Regresi untuk Seluruh Sampel
“Tabel  ini  menyajikan  hasil  regresi  yang  menguji  pengaruh  efektivitas  pemerintah  dan  pengendalian korupsi  terhadap  stabilitas  politik.  Berikut  ini  adalah  model  regresinya: 𝑃𝑉 𝑖,𝑑 = 𝛽 0 + 𝛽 1 ∑ 𝐺𝐸 (𝑖,𝑑)𝑥 3 𝑥=1 + 𝛽 2 𝐶𝐶 𝑖,𝑑 + 𝛽 3 𝐶 𝑖,𝑑 + 𝜖 . Variabel 𝐶 𝑖,𝑑 mewakili variabel kontrol, yang meliputi Suara dan Akuntabilitas (VA) dan empat aspek Rule of Law (RL1, RL2, RL3, dan RL4). Tabel tersebut mencakup koefisien regresi dan t-statis- tik ( 𝑏 𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡 ) . Regresi yang kuat telah disajikan untuk memperhitungkan heteroskedastisitas dan autokorelasi. Tingkat signifikansi dilambangkan dengan ***, **, dan *, masing- masing sesuai dengan 1%, 5%, dan 10%.” (1) (2) (3) (4) (5) PV PV PV PV PV CC 0.0491 0.119* (0.78) (1.81) GE1 0.0274*** 0.0416*** (3.62) (5.49) GE2 -0.0108 -0.0347*** (-1.35) (-4.13) GE3 0.0205*** 0.0152** (2.98) (2.19) VA 0.552*** 0.292*** 0.613*** 0.562*** 0.318*** (7.66) (2.71) (6.33) (7.87) (2.72) RL1 0.0146** 0.00492 0.0179** 0.0137** 0.00499 (2.05) (0.66) (2.30) (1.97) (0.60) RL2 0.0101 0.0147 0.0128 0.0121 0.0160 (0.94) (1.42) (1.26) (1.20) (1.55) RL3 0.00747 0.0197** 0.0110 0.00853 0.0229*** (0.85) (2.23) (1.24) (0.98) (2.71) RL4 0.0246*** 0.0279*** 0.0239*** 0.00920 0.00771 (3.01) (3.41) (2.84) (0.90) (0.74) _cons -0.0329 -0.0740*** -0.0441* -0.0724*** -0.0830*** (-1.23) (-2.77) (-1.73) (-2.70) (-2.80)
(1) (2) (3) (4) (5) PV PV PV PV PV N 381 381 381 381 381 R 2 -Adj 0.791 0.799 0.792 0.797 0.810 F_Stat 445.1 434.7 435.9 453.7 304.6 Prob > F 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Model ketiga memberikan perspektif mengenai pengaruh Efektivitas Pemerintah 2 (GE2) yang tidak signifikan (p > 0,1, β = -0,0108, t = -1,35), sementara VA masih menunjukkan signifikansi yang sangat tinggi (p kurang dari 0,01, β = 0,613, t = 6,33). Dalam konteks ini, RL1 dan RL4 kembali menunjukkan signifikansi yang penting dalam mendukung stabilitas politik. Model keempat dan kelima  mengeksplorasi  pengaruh  lanjutan  dari  faktor-faktor  seperti  Efektivitas  Pemerintah  3 (GE3) dan Pengendalian Korupsi (CC), yang secara signifikan mempengaruhi PV. Secara khusus, pada model kelima, CC menunjukkan signifikansi pada tingkat p kurang dari 0,1 (β = 0,119, t = 1,81), dan GE2 m enunjukkan pengaruh negatif yang signifikan (p kurang dari 0,01, β = -0,0347, t = -4,13). Hasil regresi menunjukkan bahwa partisipasi publik, efektivitas pemerintah, dan supremasi hukum secara signifikan berkontribusi dalam menciptakan stabilitas politik.  Model ini memiliki nilai adjusted R squared yang tinggi, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel yang dima- sukkan dapat menjelaskan sebagian besar variasi Stabilitas Politik. Secara khusus, model kelima memiliki R2-Adj (0,810), F-Stat (304,6), dan Prob > F kurang dari 0,01, yang menandakan bahwa model tersebut memiliki kekuatan prediksi yang kuat dan signifikan secara statistik.
Analisis  regresi  memberikan  wawasan  yang  berharga  mengenai  faktor-faktor  yang  mempe- ngaruhi Stabilitas Politik (PV) di berbagai negara. Variabel Kontrol Korupsi (CC), yang mengacu pada tidak adanya praktik suap dan korupsi, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PV. Temuan ini menegaskan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah cen- derung memiliki stabilitas politik yang lebih tinggi. Efektivitas Pemerintah 1 (GE1) dan Efektivitas Pemerintah  3  (GE3)  menunjukkan  korelasi  positif  yang  kuat  dengan  PV.  Hal  ini  menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perubahan ekonomi dan menyediakan infrastruktur distribusi yang efisien sangat penting dalam menjaga stabilitas politik. Sementara itu, indikator Efektivitas Pemerintah 2 (GE2), yang mengukur sejauh mana birokrasi menghambat kegiatan bisnis, secara mengejutkan memiliki dampak negatif terhadap PV. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi hambatan birokrasi terlalu berfokus pada deregulasi  dalam  beberapa  konteks,  yang  mengarah  pada  ketidakstabilan  jika  tidak  diimbangi dengan pengawasan dan kebijakan yang efektif.
Analisis tambahan dilakukan dengan membagi sampel menjadi dua kelompok berdasarkan kua- litas produk politik. Kualitas produk politik mengacu pada indeks untuk peraturan dan kebijakan yang mendukung lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif, seperti perlindungan dari proteksio- nisme, efisiensi peraturan persaingan, kemudahan akses ke pasar modal, dan transparansi lem- baga keuangan. Contohnya termasuk kemudahan memulai bisnis, perpajakan yang tidak meng- hambat kegiatan ekonomi, dan peraturan ketenagakerjaan dan subsidi yang tidak mengganggu persaingan  dan  pembangunan  ekonomi.  Pendekatan  ini  menawarkan  perspektif  baru  dalam memahami dinamika stabilitas politik (PV) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Tabel 5). Pengelompokan  ini  didasarkan  pada  skor  Kualitas  Produk  Politik,  dengan  negara-negara  yang memiliki skor di atas rata-rata dikategorikan sebagai Kualitas Produk Politik Tinggi, sementara yang di bawah rata-rata sebagai Kualitas Produk Politik Rendah. Pertama, temuan bahwa Kontrol Korupsi (CC) tidak berpengaruh terhadap PV baik di negara dengan Kualitas Produk Politik Tinggi maupun  Kualitas  Produk  Politik  Rendah  menunjukkan  bahwa  masalah  korupsi  secara  umum mungkin tidak secara langsung mempengaruhi persepsi stabilitas politik. Hal ini dapat mengimpli- kasikan bahwa stabilitas politik dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain pengendalian korupsi atau pengaruh pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik dimoderasi oleh faktor-faktor lain, seperti kualitas lembaga-lembaga demokratis atau efektivitas pemerintah.
Tabel 5. Hasil Regresi
“Tabel  berikut  ini  menyajikan  hasil  regresi  yang  menguji  pengaruh  efektivitas  pemerintah  dan pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik di negara-negara dengan kualitas produk politik tinggi dan kualitas  produk  politik  rendah.  Kualitas  produk  politik  yang  tinggi  ditunjukkan  oleh  Model  1  dan  2, sedangkan kualitas produk politik yang rendah ditunjukkan oleh Model 3 dan 4. Model regresi berikut ini adalah: 𝑃𝑉 𝑖,𝑑 = 𝛽 0 + 𝛽 1 ∑ 𝐺𝐸 (𝑖,𝑑)𝑥 3 𝑥=1 + 𝛽 2 𝐶𝐶 𝑖,𝑑 + 𝛽 3 𝐶 + 𝜖 .  Variabel 𝐶 𝑖,𝑑 mewakili  variabel  kontrol,  yang meliputi  Suara  dan  Akuntabilitas  (VA)  dan  empat  aspek  Rule  of  Law  (RL1,  RL2,  RL3,  dan  RL4).  Tabel tersebut  mencakup  koefisien  regresi  dan  t-statistik  (b/t_stat).  Regresi  yang  kuat  telah  disajikan  untuk memperhitungkan heteroskedastisitas dan autokorelasi. Tingkat signifikansi dilambangkan dengan ***, **, dan *, masing- masing untuk 1%, 5%, dan 10%.”
Kualitas Produk Politik yang Tinggi Kualitas Produk Politik yang Rendah (1) (2) (3) (4) PV PV PV PV CC -0.0496 -0.0207 0.105 0.144 (-0.48) (-0.22) (1.22) (1.45) GE 0.207 0.398** (1.45) (2.45) GE1 0.0588*** 0.0430*** (5.70) (3.32) GE2 -0.0454*** -0.0349** (-4.66) (-2.41) GE3 -0.000862 0.0214** (-0.08) (2.26) VA 0.349** 0.252 0.485*** 0.373** (2.19) (1.49) (4.14) (2.40) RL1 -0.00404 -0.0235* 0.0230*** 0.0269*** (-0.31) (-1.85) (2.70) (2.81) RL2 0.0553*** 0.0643*** -0.00137 0.00493 (2.72) (3.36) (-0.12) (0.41) RL3 0.0128 0.0362*** 0.00684 0.0126 (0.97) (2.78) (0.55) (1.05) RL4 0.00582 0.0186 0.0151 0.00352 (0.36) (0.94) (1.51) (0.30) _cons -0.0917 -0.226** -0.108*** -0.120*** (-0.94) (-2.43) (-2.79) (-2.94) N 183 183 198 198 R 2 -Adj 0.619 0.668 0.685 0.699 F_Stat 42.71 45.28 88.15 69.22 Prob > F 0.000 0.000 0.000 0.000
Variabel Government Effectiveness (GE) yang merupakan proksi komposit dari GE1 (kemampu- an adaptasi kebijakan pemerintah terhadap perubahan ekonomi), GE2 (birokrasi tidak mengham- bat kegiatan bisnis), dan GE3 (efisiensi distribusi barang dan jasa), hanya menunjukkan pengaruh yang positif terhadap PV pada negara-negara dengan Political Product Quality yang rendah. Hal ini mengindikasikan  bahwa  di  negara-negara  dengan  kualitas  produk  politik  yang  lebih  rendah, peningkatan efektivitas pemerintah dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan stabilitas politik. Hal ini mungkin disebabkan karena di negara-negara tersebut, ruang untuk meningkatkan efektivitas  pemerintah  lebih  besar,  sehingga  peningkatan  tersebut  dapat  memberikan  dampak
yang signifikan terhadap stabilitas politik. Hasil yang konsisten pada efek GE1 dan GE2 di negara dengan Kualitas Produk Politik Tinggi dan Rendah mengkonfirmasi bahwa kemampuan adaptasi kebijakan pemerintah dan pengurangan hambatan birokrasi berkontribusi secara berbeda terha- dap stabilitas politik. Efek positif dari GE1 menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah untuk mengadaptasi kebijakannya terhadap perubahan ekonomi adalah penting dalam mempertahan- kan atau meningkatkan stabilitas politik. Sebaliknya, efek negatif dari GE2 menunjukkan bahwa mengurangi hambatan birokrasi tanpa mempertimbangkan kualitas dan efektivitas kebijakan da- pat berdampak negatif terhadap stabilitas politik. Variabel GE3, yang tidak menunjukkan pengaruh di  negara-negara  dengan  Kualitas  Produk  Politik  Tinggi  namun  berpengaruh  positif  di  negara- negara dengan Kualitas Produk Politik Rendah, menegaskan pentingnya distribusi barang dan jasa yang  efisien  dalam  meningkatkan  stabilitas  politik,  terutama  di  negara-negara  dengan  kualitas produk politik rendah. Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara dengan tantangan politik dan ekonomi yang lebih  besar, perbaikan infrastruktur dan efisiensi distribusi dapat menjadi kunci dalam memperkuat stabilitas politik.

## Pembahasan
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengendalian korupsi dan efektivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik sejalan dengan tinjauan literatur yang menyoroti hu- bungan erat antara efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, dan stabilitas politik. Penelitian sebelumnya  telah  mengindikasikan  bahwa  efektivitas  pemerintah,  yang  didefinisikan  sebagai kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara efisien, merupakan faktor penentu penting bagi stabilitas politik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah yang responsif dan efisien dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik dapat mencipta- kan kondisi yang stabil secara politik. Temuan ini sejalan dengan Krishnan dan Teo (2012), yang menekankan  bahwa  efektivitas  pemerintah  dapat  memperkuat  hubungan  antara  infrastruktur informasi dan pengembangan e-government , yang berkontribusi pada praktik tata kelola pemerin- tahan yang lebih baik dan stabilitas politik. Sebaliknya, proksi kedua dari efektivitas pemerintah, yang mengukur sejauh mana  birokrasi menghambat  aktivitas  bisnis, menunjukkan efek  negatif terhadap stabilitas politik. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam beberapa konteks, upaya deregu- lasi yang bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi tanpa disertai dengan kebijakan dan pengawasan yang efektif dapat menciptakan ketidakstabilan. Temuan ini memberikan perspektif baru dalam diskusi mengenai deregulasi dan efektivitas pemerintah, yang menunjukkan bahwa ke- seimbangan antara meminimalkan hambatan birokrasi dan memastikan kebijakan dan pengawas- an yang kuat sangat penting.
Selain itu, analisis ini mengkonfirmasi tinjauan literatur tentang hubungan antara pengendalian korupsi  dan  stabilitas  politik.  Pengendalian  korupsi  yang  efektif,  yang  didefinisikan  sebagai kurangnya praktik suap dan korupsi, secara signifikan berkorelasi positif dengan stabilitas politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hassan (2017) and Onafowora & Owoye (2022), yang me- nyoroti bahwa pengendalian korupsi yang efektif dapat meningkatkan stabilitas politik sekaligus mencegah  erosi  legitimasi  lembaga  politik  yang  dapat  menyebabkan  ketidakstabilan.  Temuan bahwa Pengendalian Korupsi tidak berpengaruh terhadap Stabilitas Politik baik di negara dengan Kualitas  Produk  Politik  Tinggi  maupun  Rendah  menunjukkan  bahwa  masalah  korupsi  secara umum  mungkin  tidak  secara  langsung  mempengaruhi  persepsi  stabilitas  politik.  Hal  ini  dapat mengimplikasikan bahwa stabilitas politik dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain pengendalian korupsi atau pengaruh pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik dimoderasi oleh faktor- faktor lain, seperti kualitas lembaga demokrasi atau efektivitas pemerintah. Variabel Efektivitas Pemerintah yang merupakan proksi komposit dari Adaptabilitas Kebijakan Pemerintah terhadap Perubahan Ekonomi, Birokrasi tidak Menghambat Kegiatan Usaha, dan Efisiensi Distribusi Barang dan  Jasa  hanya  menunjukkan  pengaruh  positif  terhadap  Stabilitas  Politik  pada  negara  dengan Kualitas Produk Politik Rendah. Hal ini menunjukkan  bahwa di negara-negara dengan  Kualitas Produk  Politik  yang  lebih  rendah,  peningkatan  Efektivitas  Pemerintahan  dapat  menjadi  faktor penting dalam meningkatkan Stabilitas Politik. Hal ini mungkin karena, di negara-negara ini, ruang untuk meningkatkan Efektivitas Pemerintahan lebih besar, sehingga peningkatan tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap Stabilitas Politik.
Hasil  yang  konsisten  pada  pengaruh  Adaptasi  Kebijakan  Pemerintah  terhadap  Perubahan Ekonomi dan Birokrasi tidak Menghambat Kegiatan Bisnis di kedua kelompok Kualitas Produk Politik menegaskan bahwa adaptasi kebijakan pemerintah dan pengurangan hambatan birokrasi memberikan kontribusi yang berbeda terhadap Stabilitas Politik. Pengaruh positif dari Kemampu- an Adaptasi Kebijakan Pemerintah terhadap Perubahan Ekonomi menunjukkan bahwa kemampu- an pemerintah untuk mengadaptasi kebijakannya terhadap perubahan ekonomi adalah penting dalam mempertahankan atau meningkatkan Stabilitas Politik. Sebaliknya, pengaruh negatif dari Birokrasi tidak Menghambat Kegiatan Bisnis menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi ham- batan  birokrasi  tanpa  mempertimbangkan  kualitas  dan  efektivitas  kebijakan  dapat  berdampak negatif  terhadap  Stabilitas  Politik.  Variabel  Efisiensi  Distribusi  Barang  dan  Jasa  yang  tidak menunjukkan pengaruh pada negara dengan Kualitas Produk Politik Tinggi namun berpengaruh positif  pada  negara  dengan  Kualitas  Produk  Politik  Rendah  menegaskan  pentingnya  efisiensi distribusi barang dan jasa dalam meningkatkan Stabilitas Politik, khususnya pada negara dengan Kualitas Produk Politik rendah. Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara dengan tantangan politik  dan  ekonomi  yang  lebih  besar,  peningkatan  infrastruktur  dan  efisiensi  distribusi  dapat menjadi kunci dalam memperkuat Stabilitas Politik.

## Simpulan
Penelitian ini telah berhasil menegaskan kembali pentingnya pengendalian korupsi dan efekti- vitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik, sejalan dengan literatur yang menggarisbawahi hubungan  erat  antara  efektivitas  pemerintah,  pengendalian  korupsi,  dan  stabilitas  politik. Efektivitas pemerintahan, yang didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk merumus- kan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  secara  efisien,  diidentifikasi  sebagai  faktor  penentu penting bagi stabilitas politik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah yang responsif dan efisien dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik mampu menciptakan kondisi yang stabil secara  politik.  Temuan  analisis  bahwa  pengendalian  korupsi  tidak  berpengaruh  langsung terhadap stabilitas politik baik di negara dengan Kualitas Produk Politik Tinggi maupun Rendah menunjukkan bahwa masalah korupsi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kualitas lembaga demokrasi atau efektivitas pemerintah. Lebih lanjut, analisis ini membedakan pengaruh efektivitas pemerintah berdasarkan kualitas produk politik suatu negara, dan menemukan bahwa peningkatan  efektivitas  pemerintah  sangat  penting  dalam  meningkatkan  stabilitas  politik  di negara-negara dengan Kualitas Produk Politik Rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa di negara- negara dengan tantangan politik dan ekonomi yang lebih besar, peningkatan efektivitas pemerin- tah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik.
Penelitian ini telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang pengaruh efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik. Dengan menyoroti keterkaitan antara faktor-faktor tersebut, penelitian ini menggarisbawahi perlunya pemerintah meningkatkan  efisiensi  dalam merumuskan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  publik  serta meningkatkan upaya pengendalian korupsi sebagai strategi utama untuk menjaga stabilitas poli- tik. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana kualitas produk politik suatu negara dapat memoderasi hubungan antara efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi,  dan  stabilitas  politik.  Sebagai  rekomendasi,  para  pembuat  kebijakan  dan  praktisi  di bidang  kebijakan  publik  dan  antikorupsi  diharapkan  dapat  menggunakan  temuan  ini  untuk merumuskan strategi yang lebih efektif yang disesuaikan dengan konteks politik dan ekonomi suatu negara. Upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik juga harus diperkuat sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk meningkatkan stabilitas politik.
Agenda  penelitian  di  masa  depan  dapat  mencakup  studi  yang  lebih  mendalam  tentang pengaruh faktor eksternal, seperti perubahan ekonomi global dan konflik internasional, terhadap dinamika antara efektivitas tata kelola pemerintahan, pengendalian korupsi, dan stabilitas politik. Penelitian di masa depan juga dapat berfokus pada pengembangan metodologi yang lebih kom- pleks  untuk  mengukur  efektivitas  tata  kelola  pemerintahan  dan  pengendalian  korupsi,  serta mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk memper- kuat kedua aspek tersebut. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk keterbatasan
data yang tersedia dan kemampuan generalisasi temuan. Selain itu, analisis ini tidak dapat sepe- nuhnya menguraikan bagaimana faktor-faktor spesifik dalam efektivitas tata kelola pemerintahan dan  pengendalian  korupsi  secara  individual  memengaruhi  stabilitas  politik.  Oleh  karena  itu, penelitian  di  masa  depan  diperlukan  untuk  mengatasi  keterbatasan  ini  dan  memperdalam pemahaman tentang mekanisme yang mendasari hubungan ini.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Pelita  Harapan  atas  dukungan  yang diberikan melalui penyediaan sumber-sumber referensi yang berharga untuk penulisan artikel ini. Kesediaan Universitas Pelita Harapan untuk memfasilitasi akses terhadap materi penelitian telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelancaran dan kedalaman analisis yang dilakukan.

## Referensi
Abubakar, S. (2020). Institutional quality and economic growth: Evidence from Nigeria. African Journal of Economic Review , 8 (1), 48 – 64. https://www.ajol.info/index.php/ajer/article/view/192194
Alkali, Y. M., Masud, A., & Aliyu, A. A. (2022). Mediating role of trust in the relationship between public governance quality and tax compliance. Bussecon Review of Social Sciences (2687- 2285) , 3 (4), 11 – 22. https://doi.org/10.36096/brss.v3i4.276
Asongu, S. A. (2013). Fighting corruption in Africa: do existing corruption‐control levels matter? International Journal of Development Issues , 12 (1), 36 – 52. https://doi.org/10.1108/14468951311322109
Asongu, S. A. (2016). Determinants of growth in fast‐developing countries: Evidence from bundling and unbundling institutions. Politics & Policy , 44 (1), 97 – 134. https://doi.org/10.1111/polp.12148
Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M. (2019). Governance and social media in African countries: An empirical investigation. Telecommunications Policy , 43 (5), 411 – 425. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.10.004
Berdaliyeva, A. S., Kim, A. I., Seraliyeva, A. M., Gassanov, A. A., & Dunentayev, M. V. (2023). Criminological measures to counteract corruption offences in the field of illegal gambling. Journal of Financial Crime , 30 (1), 4 – 23. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2021-0246 Bergman, U. M., Hutchison, M. M., & Jensen, S. E. H. (2016). Promoting sustainable public finances in the European Union: The role of fiscal rules and government efficiency. European
Journal of Political Economy , 44 , 1 – 19. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.04.005 Brown, R. J. (2020). The impact of increased tax transparency via public country-by-country reporting on corporate tax aggressiveness: Evidence from the European Union. Australian Tax Forum , 35 (4), 596.
Chourou, L., Grira, J., & Saadi, S. (2021). Does empathy matter in corporate social responsibility?
Evidence from emerging markets. Emerging Markets Review , 46 , 100776. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100776
Dankumo, A. M., Ishak, S., Oluwaseyi, Z. A., & Onisanwa, I. D. (2019). Does Okun’s Law explain the relationship between economic growth and unemployment in Nigeria? Jurnal Ekonomi Malaysia , 53 (3). https://doi.org/10.17576/JEM-2019-5303-12
Duho, K. C. T., Amankwa, M. O., & Musah-Surugu, J. I. (2020). Determinants and convergence of government effectiveness in Africa and Asia. Public Administration and Policy , 23 (2), 199 – 215. https://doi.org/10.1108/PAP-12-2019-0039
Hassan, M., & Zeb, R. (2021). Analysing the impact of good governance on socio-economic development: A case study of Pakistan. NUST Journal of Social Sciences and Humanities ,
7 (1), 1 – 35. https://doi.org/10.51732/njssh.v7i1.73
Hassan, S. A. (2017). Investigating the relationship of e-government, control of corruption, economic prosperity and environmental degradation: An analysis of Asian region. International Journal of Innovation and Economic Development , 3 (2), 18 – 28.
https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.32.2002
Hearn, B. A. (2011). Institutional impact on the expropriation of private benefits of control in North Africa. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.1856776
Horita, Y., & Takezawa, M. (2018). Cultural differences in strength of conformity explained through pathogen stress: A statistical test using hierarchical Bayesian estimation. Frontiers in Psychology , 9 , 399830. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01921
Hurduzeu, G., Lupu, I., Lupu, R., & Filip, R. I. (2022). The interplay between digitalization and competitiveness: Evidence from European countries. Societies , 12 (6), 157. https://doi.org/10.3390/soc12060157
Institute for Management Development. (2023). Worldwide Governance Indicators .
Irac, D., & Lopez, J. (2015). Euro area structural convergence? A multi-criterion cluster analysis. International Economics , 143 , 1 – 22. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2015.01.005 Kaufmann, D., & Kraay, A. (2023). Worldwide governance indicators . World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators Khan, R. E. A., & Farooq, S. (2019). Corruption, political instability and sustainable development:
The interlinkages. Journal of Quantitative Methods , 3 (1), 56 – 83. https://doi.org/10.29145/2019/jqm/030104
Krishnan, S., & Teo, T. S. H. (2012). Moderating effects of governance on information infrastructure and e‐government development. Journal of the American Society for Information Science and Technology , 63 (10), 1929 – 1946. https://doi.org/10.1002/asi.22660
Kristjánsdóttir, H., & Óskarsdóttir, S. (2021a). The global financial crisis and FDI in Europe. In Asian Foreign Direct Investment in Europe (pp. 20 – 32). Routledge.
Kristjánsdóttir, H., & Óskarsdóttir, S. (2021b). European FDI in Ireland and Iceland: Before and after the financial crisis. Journal of Risk and Financial Management , 14 (1), 23. https://doi.org/10.3390/jrfm14010023
Liu, Y., Liang, C. C., & Phillips, F. (2020). Precursors of intellectual property rights enforcement in East and Southeast Asia. Industrial Marketing Management , 90 , 133 – 142. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.06.013
Morris, S. D., & Klesner, J. L. (2010). Corruption and trust: Theoretical considerations and evidence from Mexico. Comparative Political Studies , 43 (10), 1258 – 1285. https://doi.org/10.1177/0010414010369072 Nae, T. M., Florescu, M.- S., & Bălășoiu, G. -I. (2024). towards social justice: Investigating the role of labor, globalization, and governance in reducing socio-economic inequality within post- communist countries. Sustainability , 16 (6), 2234. https://doi.org/10.3390/su16062234 Nawaz, S., Iqbal, N., & Khan, M. A. (2023). The impact of institutional quality on economic growth: Panel Evidence. The Pakistan Development Review , 53 (1), 15 – 31. https://doi.org/10.30541/v53i1pp.15-31
Onafowora, O. A., & Owoye, O. (2024). Governance quality and economic growth in the Caribbean in times of Covid-19. The Journal of Developing Areas , 58 (1), 171 – 191. https://doi.org/10.1353/jda.2024.a924521
Page, R. A., & Torres Jr, R. J. (2021). As judge and citizen: An ethical path of racial justice. Court Review: Journal of the American Judges Association , 57 , 72. https://digitalcommons.unl.edu/ajacourtreview/823/
Papageorgiadis, N., Cross, A. R., & Alexiou, C. (2014). International patent systems strength 1998 – 2011. Journal of World Business , 49 (4), 586 – 597.
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.12.011
Poniatowicz, M., Dziemianowicz, R., & Kargol-Wasiluk, A. (2020). Good governance and institutional quality of public sector: Theoretical and empirical implications. European Research Studies Journal , 23 (2).
Rashid, H., Warsame, H., & Khan, S. (2021). The differential impact of democracy on tax revenues in developing and developed countries. International Journal of Public Administration ,
44 (8), 623 – 635. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1741616 Ruiz, S., Arvate, P., & Xavier, W. (2017). Superior economic performance in developed and developing countries. International Journal of Emerging Markets , 12 (1), 93 – 107. https://doi.org/10.1108/IJoEM-12-2014-0213
Shah, M. J., Mehmood, T., & Hayat, A. (2019). Governance, economic growth and socioeconomic development in Pakistan. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings , 8 (4 (s)), pp-20. https://european- science.com/eojnss_proc/article/view/5953
Tchamyou, V. S. (2021). Financial access, governance and the persistence of inequality in Africa: Mechanisms and policy instruments. Journal of Public Affairs , 21 (2). https://doi.org/10.1002/pa.2201
Thiao, A. (2021). The effect of illicit financial flows on government revenues in the West African Economic and Monetary Union countries. Cogent Social Sciences , 7 (1), 1972558. https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1972558