INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1362-1372 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Konsekuensi Yuridis Tindak Pidana Pada Pelaku Ujaran Kebencian ( Hate Speech)

## Melalui Media Sosial
Okta Afriasdiyanto 1 ✉ , Moh.Zeinudin 2 , Miftahul Munir 3
Universitas Wiraraja
Email: oktaafriasdiyanto37@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perkembangan teknologi dan informasi membawa berbagai macam dampak terhadap seluruh aspek kehidupan  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Perkembangan  ini  tidak  hanya  memberikan  good  impact bahkan juga memberikan adverse effects. Apapun yang diinginkan, melalui teknologi dan informasi ini akan menjadikan lebih mudah dan membantu aktivitas dan kegiatan manusia. Aktivitas manusia yang awalnya dilakukan secara konvensional, saat ini berubah menjadi cara-cara non konvensional. Salah satunya adalah dalam menyampaikan berkomunikasi dengan orang lain yang dilakukan dengan cara menyampaikan  pendapat.  Dengan  teknologi  informasi  yang  berkembang  saat  ini,  maka  akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telepon genggam, telegram, faximile, dan yang terakhir internet. Penyampaian pendapat melalui teknologi informasi yang semakin pesat dan sangat canggih ini, telah berfusi menjadi gaya hidup ( lifestyle ) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia.Hal ini merupakan imbas  perkembangan  teknologi  informasi  di  era  globalisasi  ini.Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  normative  ( normative  law  research).  Hasil  yang  diperoleh  berdasarkan penelitian yaitu  konsekuensi yuridis tindak pidana pada pelaku ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial. Kehadiran teknologi informasi   yang demikian canggih telah memberikan berbagai nuansa yang baru serta menyentuh berbagai aspek kehidupan dan memberikan dampak   positif yang relatif besar.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Yuridis
Abstract
The development of technology and information has had various impacts on all aspects of people's lives throughout the world. This development not only has a good impact but also has adverse effects. Whatever you want, through technology and information this will make things easier and help human activities  and  activities.  Human  activities  that  were  initially  carried  out  conventionally  have  now changed to non-conventional methods. One of them is in conveying communication with other people which is done by expressing opinions. With currently developing information technology, it will make it easier for people to be able to find out or communicate over long distances in various parts of the world instantly in a matter of seconds. The means that can be used include radio, television, telephone, mobile phone, telegram, fax, and finally the internet. Expressing opinions through increasingly rapid and highly sophisticated information technology has become a lifestyle for people throughout the world, including Indonesia. This is the impact of the development of information technology in this era of globalization. The research method used is normative legal research. (normative law research). The results  obtained  are  based  on  research,  namely  the  juridical  consequences  of  criminal  acts  for perpetrators  of  hate  speech  via  social  media.  The  presence  of  such  sophisticated  information technology has provided various new nuances and touched various aspects of life and provided a relatively large positive impact..

## Keywords: Crime, Juridical

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  membawa  berbagai  macam  dampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan ini tidak hanya memberikan good impact bahkan juga memberikan adverse effects. Apapun yang diinginkan,  melalui  teknologi  dan  informasi  ini  akan  menjadikan  lebih  mudah  dan membantu  aktivitas  dan  kegiatan  manusia.  Aktivitas  manusia  yang  awalnya  dilakukan secara konvensional, saat ini berubah menjadi cara-cara non konvensional. Salah satunya adalah  dalam menyampaikan  berkomunikasi dengan orang  lain yang  dilakukan dengan cara menyampaikan  pendapat. Tidak  perlu  lagi berorasi  di  depan  gedung-gedung atau kantor-kantor,  cukup  mengkritik,  mengungkapkan  pendapat,  berorasi,  dan  hal-hal  lain yang  perlu  disampaikan  namun  dilakukan  melalui  media  teknologi  informasi  dan  daya jangkaunya pun semakin luas 1 (Sasongko dkk, 2021)
Media  sosial  merupakan  sebuah  media  informasi  online  yang  merupakan  saran hubungan  manusia  yang  tidak  terbatas  ruang  dan  waktu,  dimana  penggunanya  dapat berbagi lewat media internet,  bergabung,  berpartisipasi,  serta membuat konten berupa youtube,  media  sosial,  blog  dan  lain  sebagainya2(Febryansah  dkk,  2019)  Penyampaian
pendapat melalui teknologi informasi yang semakin pesat dan sangat canggih ini, telah berfusi menjadi gaya hidup ( lifestyle ) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Menyampaikan pendapat bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, bahwa : “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” hanya  saja,  dalam menyampaikan pendapat, menyuarakan pendapat, memberi masukan dan kritik terhadap suatu objek tertentu akan menimbulkan akibat hukum apabila melampaui batasan-batasan dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan.  Kebebasan  berpendapat  yang  tidak  terbatas  bisa  mengakibatkan  terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech). Bukan hanya membawa perubahan kepada kehidupan masyarakat tetapi perkembangan teknologi  juga membawa perubahan yang sangat sigifikan bagi perubahan sosial, budaya dan ekonomi juga pola penegakan hukum. Dengan teknologi informasi yang  berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telepon genggam, telegram, faximile, dan yang terakhir internet. Kemudahan menggunakan internet selain membawa dampak yang positif tetapi di bidang hukum khususnya hukum pidana menimbulkan pula dampak negative yaitu menimbulkan parubahan  paradigma  dalam  studi  mengenai  kejahatan  terutama  kejahatan  yang berhubungan dengan teknologi (Raharjo, 2002). Media sosial merupakan sebuah media informasi online yang merupakan saranhubungan manusia yang tidak terbatas ruang dan waktu,  dimana  penggunanya  dapat  berbagi  lewat  media  internet,  bergabung, berpartisipasi,  serta  membuat  konten  berupa  youtube,  media  sosial,  blog  dan  lain sebagainya. Internet atau jejaring sosial serta media sosial dan teknologi
informasi sudah mejadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang membuat munculnya hal baru dalam kehidupan seperti saaat ini. Di era industri 4.0 serta teknologi web 2.0 seperti sekarang ini sudah sebagian  besar masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai kebutuhan. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa kebanyakan sudah  memanfaatkan  media  sosial.  (Oktiawan  handra,  2021).  Media  sosial  sudah mempengaruhi  pola  hidup  terhadap  masyarakat.Apalagi  ditambah  kegiatan-kegiatan seperti  mendaftar  sekolah,  melakukan  pembayaran  transaksi  elektronik,  memesan  taksi
secara online, dan banyak lainnya yang sekarang sudah bisa diakses menggunakan media sosial tanpa bersusah payah datang ke lokasi. Kegunaan media sosialsendiri bagiseseorang juga cukup penting yaitu untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga kita bisa mendapat  teman  baru  melalui  media  sosial.  Selain  itu,  berkomunikasi  dengan  orang ataupun  saudara  yang  jauh  bahkan  hingga  ke  ujung  dunia,bermain  game,  berjualan  di media  sosial  bisa  lebih  mudah  dan  efisien  jika  dilakukan  oleh  seorang  pebisnis,  hingga mencari segala informasi apapun dapat dilakukan menggunakan media sosial. Media sosial telah mengubah seolah-olah dunia menjadi tidak terbatas serta mengubah konsep jarak dan waktu. Informasi bisa dengan cepat menyebar melalui media sosial. Dengan media sosial,  kapanpun  dan  dimanapun  orang  bisa  melihat,  berhubungan,  berbicara  serta berbisnis dengan orang lain yang tidak sedang bersamanya. Dengan media sosial orang lebih mudah mengeluarkan pendapat, opini, gagasan ataupun ide. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1086/pdf
Luasnya jaringan informasi maya tentunya membuat dampak dalam dunia negative yang cukup banyak. Salah satu yang paling banyak terjadi antar pengguna media sosial yaitu  menyebarkan  berita  yang  di  dalamnya  berisi  mengenai  penghinaan,  pencemaran nama baik,bahkan provokasi kepada pengguna media sosial atau orang lain yang pada awalnya orang hanya ingin mengeluarkan pendapat, ide, ataupun sarannya namun dengan cara  yang  salah  sehingga  membuat  konflik  antar  orang  atau  kelompok  lain.  Perbuatan itulah  yang  membuat  orang  masuk  dalam  masalah  hukum  yang  sering  disebut  ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini dapat berupa rasisme, pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi jenisnya [1]. Maraknya ujaran kebencian ini dapat kita jumpai pada sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Youtube [2]. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya sebuah infografis yang dikeluarkan oleh Facebook mengenai jumlah ujaran kebencian yang telah mereka hilangkan sejak tahun 2018 hingga bulan Maret tahun 2020 [3]. Dari infografis yang ada dapat kita lihat bahwa untuk tahun 2020 sebanyak 9,6 juta ujaran kebencian telah dihilangkan oleh Facebook. Dari infografis yang ada dapat kita lihat bahwa untuk tahun 2020 sebanyak 9,6 juta ujaran kebencian telah dihilangkan oleh Facebook. Dapat kita lihat juga  bahwa  dari  tahun  2019  menuju  ke  tahun  2020  terjadi  peningkatan  jumlah  ujaran kebencian  yang  dihilangkan  oleh  Facebook  sebanyak  3,9  juta.  Hal  ini  sangatlah memprihatinkan karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah pengguna sosial media akan selalu mengalami peningkatan tiap harinya sehingga jumlah ujaran kebencian yang terdapat di Facebook di masa yang akan datang dimungkinkan melebihi angka 9,6 juta apabila tidak segera diatasi dengan serius baik oleh pemerintah maupun diri sendiri.
Dampak yang diberikan oleh maraknya ujaran kebencian ini tidak hanya akan dirasakan oleh tiap-tiap individu saja, akan tetapi dampak dari hal ini juga dapat dirasakan oleh dunia internasional [4]. Adanya ujaran kebencian yang ditujukan kepada warga negara lain dapat menimbulkan perseteruan dan mengganggu hubungan internasional antara kedua negara tersebut.
Penyampaian pendapat melalui teknologi informasi yang semakin pesat dan sangat canggih ini, telah berfusi menjadi gaya hidup ( lifestyle ) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia.Hal ini merupakan imbas perkembangan teknologi informasi di  era  globalisasi  ini.  Sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  tersebut masyarakat dapat menggunakan mesin pencari seperti Google, atau Mozilla Firefox, namun yang paling populer di kalangan lapisan masyarakat adalah media sosial (medsos) seperti : Facebook, Twitter, BBM,Whatsapp, Instagram dan Youtube. Mudahnya seseorang dalam menuangkan dalam sebuah tulisan dan sebuah video dalam menyuarakan pendapatnya justru rentan akan ujaran kebencian (hate speech) “ujaran kebencian (Hate Speech) yang berbau SARA, memiliki dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat. Ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan melalui media sosial ini, apabila orang yang menyampaikan pendapat tersebut dan menerapkan ujaran kebencian (Hate Speech) tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  maka  dapat  dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah adanya suatu tindak pidana. Untuk dapat  diminta  pertanggungjawaban  pidana  seseorang  terlebih  dahulu  harus  dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ujaran kebencian sangat berbahaya pada titik yang paling parah ujaran kebencian dapat menimbulkan genosida. Sementara  pada  titik  terendah  dapat  menimbulkan  konflik  horizontal  dalam  skala  yang mungkin kecil.” Selain itu dalam konteks “ujaran kebencian atau hate speech merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dampak yang diberikan oleh maraknya ujaran kebencian ini tidak hanya akan dirasakan oleh tiap-tiap individu saja, akan tetapi dampak dari hal ini juga dapat dirasakan  oleh  dunia  internasional [4]. Adanya ujaran  kebencian yang  ditujukan kepada warga  negara  lain  dapat  menimbulkan  perseteruan  dan  mengganggu  hubungan
internasional antara kedua negara tersebut. Berdasarkan penelitian Mai Elsherief [5], para penyebar ujaran kebencian di sosial media mayoritas menggunakan nama samaran untuk akun mereka dengan tujuan untuk menghindari diketahuinya identitas asli mereka. Selain itu mereka umumnya menargetkan akun-akun yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau akun yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi.(Asshidiq, 2021).
Ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan melalui media sosial ini, apabila orang yang menyampaikan pendapat tersebut dan menerapkan ujaran kebencian (Hate Speech) tidak  bertanggung  jawab  dan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE Nomor 11 tahun 2008 bisa ditafsirkan banyak makna. Makna tersebut dapat  memberikan  konotasi  bahwa  penyebaran  informasi  yang  ditujukan  untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) itu dilakukan oleh pihak  atau  oknum  yang  memiliki  hak  dan  atau  memiliki  otoritas  terhadap  informasi tersebut, misalkan oknum penyidik maka itu bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Karena informasi yang mengandung muatan kebencian atau permusuhan dan SARA itu dilakukan oleh  pihak yang memiliki hak. Namun konteksnya disini tidak hanya pada itu, melainkan  pada isi atau  konten  dari  sebuah video atau  tulisan. Ujaran Kebencian (Hate Speech)merupakan istilah yang sangat berkaitan erat dengan golongan minoritas  dan  juga masyarakat  aslidaerah,  yang telah menimpa  suatu komunitas serta  dapat  menimbulkan penderitaan  bagi  mereka,  sementara pihak lain tidak peduli.Ujaran mengenai kebencian relatif  berbeda  dengan  ujaran-ujaran  pada  umumnya,  walaupun  sering  kali  didalam Ujaran  Kebencian  atau  disebut    juga  Hate    Speech  tersebut  mengandung  kebencian, yang menyerang atau berkobar-kobar.
Perbedaannya   terletak   pada   suatu niat     dari     ujaran     yang     justru dimaksudkan untuk  berdampak  luas atau  tertentu,  baik  dilakukan  secara langsung atau tidak dilakukan secara langsung karena berhenti  pada  niat.Apabila ujaran kebencian disampaikan dengan cara  berkobar-kobar  dan  sangat  bersemangat  ternyata  mendorong  para  audiensnya melakukan kekerasan dengan menyakiti  seorang  atau  sekelompok lain, maka  jelas  pada posisi itu telah terjadi suatu hasutan berupa kebencian itu berhasil dilakukan. Seperti pada kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi yang sempat viral. “Pelaporan ini berawal saat Edy menyampaikan pernyataan yang  menyebutkan istilah “tempat  jin buang anak” saat tengah  mengkritik  perpindahan  IKN  ke  Kalimantan  Timur.Dalam  video  yang  beredar  di media sosial, Edy mengkritik bahwa lahan ibu kota negara (IKN) baru tak strategis dan tidak
cocok untuk berinvestasi. "Bisa memahami enggak, ini ada tempat elite punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak," ujar Edy  dalam video  di  kanal YouTube Mimbar Tube,  seperti  dikutip  Tribunnews.” Cuplikan dalam  video  itu  yang  terlontar  ucapan  itu  karena  Edy  menolak  Ibu  Kota  Negara  (IKN) Nusantara. Beliau menggambarkan ibu kota negara baru  itu sebagai tempat “jin  buang anak” .

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative ( normative law research).  Dimana  penelitian  hukum  normatif  ditujukan  untuk  penelitian  yang  pokok kajiannya adalah norma hukum, Penelitian hukum normative ini menerapkan pendekatan masalah melalui perundang-undangan, serta pendekatan konseptual (Radja L, dkk, 2022). Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum 1 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan  (Statute  Aprroach),  pendekatan  konseptual  (Conceptual  Approach)2  Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam  peraturan  perundang – undangan.  Peraturan  perundang – undangan  adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang – undangan.  Dari  pengertian  tersebut,  secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yaitu  konsekuensi yuridis tindak pidana pada  pelaku  ujaran  kebencian  (hate  speech)  melalui  media  sosial.  Kehadiran  teknologi informasi    yang demikian canggih telah memberikan berbagai nuansa yang baru serta menyentuh berbagai aspek kehidupan dan memberikan dampak   positif yang relatif besar. Namun     demikian perkembangan teknologi tidak pula hanya memberikan dampak positif, karena  teknologi  tersebut  juga  telah  digunakan    untuk    melakukan    tindak  kejahatan, khususnya    tindak    pidana  ujaran  kebencian.  Ujaran  pengungkapan  kebencian  telah
semakin sangat marak sejalan dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Adanya teknologi  informasi,  menyebabkantindak  pidana  ujaran  terhadap  kebencian  semakin mudah dan  sering terjadi, dimana informasi tersebut sangat mudah tersebar hanyadalam hitungan  detik. Penyebaran kebencian tidak hanya terbatas.(Saragih dkk, 2022). Dengan adanya  teknologi  informasi  yang  sangat  pesat  maka  semakin  pesat  adanya  ujaran kebencian. Hate Speech adalah suatu ujaran kebencian yang dilakukan di berbagai media yang saat ini ada, yang membuat semakin populer karena perbedaan yang hingga mewakili berbagai kelompok yakni suku, ras, etnis dan agama.
Ujaran  kebencian  menjadi  tempat  yang  subur  bagi  berkembangnya  tindak  pidana ujaran  kebencian,  yang  disebut  dengan  kampanye  hitam.  Hal  ini  dilakukan  dengan menyebarkan konten negatif mengenai perilaku atau sifat lawan politik sehingga dianggap sebagai  pencemaran  nama  baik,  dan  bahkan  dianggap  sebagai  upaya  pembunuhan karakter politik calon lain. Kampanye hitam tidak hanya dilakukan oleh  calon itu sendiri, tetapi  juga  mungkin  dilakukan  oleh  pendukungnya,  karena  oponi  publik  tentu  sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan seseorang.
Ketentuan  pidana  untuk  kasus  yang  terjadi  dalam  media  sosial  sudah  cukup  jelas diatur  dalam  UndangUndang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dimana  orang  yang terbukti  bersalah  akan  dijatuhi  hukuman  maksimal  6  (enam)  tahun  pidana  penjara  atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Di dalam pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar Pasal  28  Ayat  (2)  yang  berbunyi,  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”. Tentunya hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman yang cukup berat apabila pelaku tidak paham dan tidak tahu bahwa perbuatannya di media sosial tersebut bisa membawanya kedalam jerat hukum. Hal itu menjadikan sebuah persoalan baru lagi ketika  orang  yang  terjerat  kasus  di  media  sosial  adalah  masyarakat  kecil.  Dengan ketidaktahuannya mengakibatkan masyarakat harus membayar denda ataupun bisa masuk kurungan penjara. Masyarakat kecil yang sudah jelas tidak mampu secara ekonomi akan berdampak  pada  lemahnya  perlindungan  hukum  yang  akan  diterimanya.  Dari  situlah keadilan  akan  tersingkirkan  ataupun  tidak  akan  tercapai.  Sosialisasi  kepada  masyarakat
umum mengenai pentingnya kesadaran dan pengetahuan bahwa hukum mengatur dalam segi apapun termasuk dalam dunia maya menjadi penting karena itulah, pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang bisa membawa ke dalam penjara dalam lingkup media sosial. Masyarakat harus mengetahui dan mematuhi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh undangundang agar terhindar dari jerat hukum serta tidak membuat perselisihan antar masyarakat lain.
Di Indonesia seluruh aspek sosial sudah diatur oleh hukum. Tidak ada seorangpun yang kebal hukum sekalipun seorang kepala negara. Hukum memberikan persamaan bagi seluruh  masyarakat  Indonesia.  Hukum  bersifat  memaksa,  artinya  semua  warga  negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukumnya termasuk dalam dunia maya sekalipun, masyarakat harus bisa  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  di  depan  hukum.  Namun  pada kenyataannya,  di  dunia  maya  masih  banyak  orang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang dalam undang-undang serta merugikan orang lain. Masyarakat tidak sadar bahwa apa yang diunggah  dalam  media  sosial  tersebut  salah  dan  melanggar  hukum  sehingga  harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum walaupun berdalih tidak tahu dengan aturan hukumnya, tidak serta merta membebaskannya dari jerat hukum. Kejahatan dapat  timbul disebabkan  beberapa faktor yaitu faktor internal yang  dibagi  menjadi dua yaitu : Faktor internal yang bersifat khusus yang meliputi psikologis seseorang. Selain faktor internal  adapula  faktor  ekstrenal  yang  mempengaruhi  yang  memiliki  hubungan  dengan timbulnya kejahatan yaitu : Faktor ekonomi, didukung dengan adanya persaingan bebas yang  menghidupkan  daya  minat  konsumen  yang  berimbas  kepada  keinginan  memiliki sesuatu  atau  uang  sebanyak-banyaknya  cenderung  membawa  seseorang  ke  tindakan kejahatan. Konsep perbuatan pidana ditujukan kepada sifat perbuatan semata, yakni yang bersifat  larangan  serta  jika  dilanggar  diikuti  oleh  ancaman  pidana.  Dalam pertanggungjawaban pidana yang dipersoalkan hanyalah sisi subjektifnya dari pelaku. Asas Pertanggungjawaban pidana yakni tiada pidana tanpa kesalahan/actus non facitreum, nisi mens  sit  rea.  Seseorang  hanya  dapat  bertanggung  jawab  secara  pidana  apabila kesalahannya dapat dibuktikan, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum namun tanpa adanya kesalahan maka dia tidak dapat dipidana. Tinda Pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu bentuk Asas Legalitas. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebar ujaran kebencian (hate speech) yang memiliki hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan adalah didasarkan pada teori  kehendak  dan  teori  membayangkan  dalam  konsep  pertanggungjawaban  pidana
bahwa, semua unsur harus terpenuhi baik unsur subjektif maupun objektif tindak pidana. Perbuatan ujaran kebencian (hate speech) bagi setiap orang yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE pada kesimpulannya tidak memberikan pernyataan tegas bahwa perbuatan tersebut  juga  dilarang  bagi  orang  yang  mempunyai  hak  untuk  menyebarkan  informasi dengan muatan ujaran kebencian. Sehingga landasan normatif yang digunakan jika tidak ada aturan  yang mengatur larangan  bagi setiap  orang yang memiliki hak menyebarkan informasi  dengan  muatan  ujaran  kebencian  (hate  speech)  dalam  hal mempertanggungjawabkan  perbuatannya  adalah  melalui  konstruksi  hukum  (rechts constructie) menggunakan  penafsiran  hukum oleh  hakim yang berdasarkan  pada  logika berpikir hukum yang rasional serta mengacu pada logika hukum principum exclusi tertii bahwa harus ada peryataan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut salah atau tidak.
Logika berpikir hukum menggunakan principum exclusi tertii  yakni prinsip penyisihan jalan tengah atau prinsip tidak adanya kemungkinann ketiga atau pilihat ketiga. Apablia sesuatu  jika  dinyatakan  sebagai  hal  tertentu  atau  bukan  hal  tertentu  maka  tidak  ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah artinya jalan tengah tersebut dimaknai bahwa tidak dapat menjadi benar dari kedua jalan tersebut . Dengan kata lain, jika A yang benar maka B yang yang salah. Jika B yang salan maka A yang benar. Jika A yang benar B tidak mungkin juga benar begitupun sebaliknya karena tidak mungkin ada pembenar ketiga diantara dua pilihan tersebut. Arti dari prinsip ini adalah bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda, dan pada beban pembuktian apabila dinyatakan bahwa kebenaran tersebut ada pada korban maka pelakusudah pasti salah dan tidak mungkin kedua bukti yang diberikan adalaha sama-sama benar.

## SIMPULAN
1. Konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dari kesamaran norma Pasal 28 Ayat (2) UU ITE  adalah  tidak  tercapainya  kepastian  hukum  akan  bahayanya  ujaran  kebencian ( hate speech) terhadap perlindungan HAM sehingga menimbulkan kekacuan hukum ( rechtsverwarring) dan akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum, di samping untuk  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  kepada  banyak  orang ( happiness)  juga  menciptakan  ketertiban  masyarakat  untuk  tidak  melakukan  dan menyebarkan informasi yang mengandung muatan ujaran kebencian ( hate speech).
2. Landasan normatif yang digunakan jika tidak ada aturan yang mengatur larangan bagi setiap orang yang memiliki hak menyebarkan informasi dengan muatan ujaran
kebencian (hate speech) dalam hal pertanggungjawaban hukumnya adalah melalui konstruksi hukum ( rechtsconstructie) menggunakan penafsiran hukum oleh hakim yang berdasarkan pada logika berpikir hukum yang rasional serta mengacu pada logika hukum principum exclusi tertii bahwa harus ada peryataan yang menyatakan perbuatan tersebut salah atau tidak dan dilarang atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Bagian II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita. Bambang Poernomo, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan.
Halimah Humayra Tuanaya,2017, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi”, Jurnal  Dinamika  Hukum  dan  Keadilan,  Vol.7  No.1,  Universitas Pamulang,