## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104 PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang) Redin FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim KIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN Rini Safarianingsih TANGGUNG JAWAB PERUSAHAN DAMRI TERHADAP HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi

## PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana
Diterbitkan oleh : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 10 Nomor 2 Halaman 1 - 70 Sintang September 2022 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104

## PERAHU
ISSN 2338 – 333X e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 2, September 2022, Halaman 1- 70
Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.
Chief Editor : Dr. Redin, S. H.,  M. H
Managing Editor : Michell Eko Hardian, S. H., M. H
Editors :
Kartika Agus Salim, S. H., M. H Tri Minarti, S. H,. M. H Stefanus Ngebi, S. H., M. H
Reviewers : Dr. Redin, S. H., M. H Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

## English Language Advisors:
Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd
Asisten Editor dan Publikasi : Florensius Tijan, S. Kom Susana Titin Sumarni, S. Sos Mutia Lestari, S. Pd Rosnayeti, S. Sos
Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
DAFTAR ISI

## PERAHU
Volume 10 Nomor 2, September  2022, Halaman 1-55
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775-1104

## PENGELOLAAN  PENDAPATAN  ASLI  DESA  DARI  TANAH  KAS  DESA  OLEH PEMERINTAH  DESA  (Studi  di  Desa  Sungai  Seria  Kecamatan  Ketungau  Hulu
Kabupaten Sintang
Redin ............................................................................................................................................. 1-10

## FAKTOR    YANG  MENYEBABKAN  TERJADINYA  TINDAK  PIDANA  ILLEGAL  LOGGING BERDASARKAN  UNDANG  –  UNDANG  NOMOR  13  TAHUN  2013  TENTANG  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim ...................................................................................................................... 11-23

## AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih ...................................................................................................................... 24-34

## TANGGUNGJAWAB  PERUSAHAAN  DAMRI  TERHADAPA  HILANGNYA  BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi.............................................................................................................................. 35-47

## PELAKSANAAN  PEMBINAAN  NARAPIDANA  RESIDIVIS  NARKTOTIKA  DI  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana ...................................................................................................... 48-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu  hukum  yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  10  Nomor  1,  Maret  2022  kali  ini  menyajikan  topik- topik  mengenai  : Hak  Perdata  Masyarakat  Desa  Kayu  Dujung  Dalam  Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor  Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif  Kain Tenun Ikat Dayak  Kabupaten  Sintang  Menurut  Undang  -  Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  Penanganan  Tindak  Pidana Aborsi  Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok  Produktif  Dengan  Jaminan  Di  Cu  Keling  Kumang  Di  Kabupaten  Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa dan  dapat  menimbulkan  kesadaran  hukum  di  setiap  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim
ABSTRACT
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray No. 92 Sintang Email: agussalimkartika401@gmail.com
awareness (4)  The  Facility  and  infrastructure.
Illegal logging is defined to forest damage by individuals or groups of people, either jointly by  logging  trees,  loading,  unloading,  removing, transporting,  controlling,  owning,  possessing, controlling,  unloading,  distributing,  illegally smuggling, receiving, buying, selling, exchanging, receiving  deposits,  and  an  illegal  timber  forest product.  According  to  a  forestry  observer  and environmental, the various natural disasters have occurred  as  a  result  of  forest  destruction  as  or illegal  logging.  The  method  of  this  research  is sociological empirical legal research. It is carried out by examining primary data, which is obtained directly at the field.
The  culture  factors,  which  means  human attitudes  and  legal  systems  of  belief,  thought values, and expectations. The mood of the social mind that determines how the law is used, avoided, or  misused.  Thus,  these  factors  are  caused  by  a lack  of  public  awareness  toward  the  importance of law.
There are obstacles and solutions done by officials  involved  in  forest  protection  efforts  in Melawi Regency, namely (1) The communities in middle to lower economic level at Melawi Regency (1) The extent of the forest zone (3) Community
The Solutions done by officials involved in forest protection (1) Community Outreach (2) A Forest routinely  Patrols  (3)  Building  the  awareness  of villager toward environment.
The  government  must  formulate  job opportunities  for  people  living  around  forests to  prevent  the  illegal  logging.  The  forests  law enforcement officials should be keen in deploying personnel  due  to  law  enforcement  process efficiently.
Keywords: Factors, Crime, Illegal Logging

## PENDAHULUAN
Adapun  jenis-jenis  hutan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  yaitu:  Hutan  berdasarkan  statusnya, yaitu  a.  Hutan  negara  adalah  hutan  yang  berada pada  tanah  yang  tidak  dibebani  hak  atas  tanah, b.  Hutan  hak  adalah  hutan  yang  berada  pada tanah  yang  dibebani  hak  atas  tanah,  c.  Hutan adat  adalah  hutan  negara  yang  berada  dalam wilayah  masyarakat  hukum  adat. 1 Sedangkan menurut  fungsinya  Hutan  dibedakan  dalam  3 (tiga)  wilayah  yaitu,  a.  Hutan  konservasi  adalah kawasan  hutan  dengan  ciri  khas  tertentu,  yang 1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman  tumbuhan  dan  satwa  serta ekosistemnya,  b.  Hutan  lindung  adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai  perlindungan  sistem  penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah., c. Hutan  produksi  adalah  kawasan  hutan  yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 2
Adapun  perbuatan  illegal  logging adalah  karena  adanya  kerusakan  hutan  yang diatur dalam Pasal 11
1). Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini meliputi  kegiatan  pembalakan  liar dan/atau  penggunaan  kawasan  hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
2). Perbuatan  perusakan  hutan  secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan  oleh  suatu  kelompok  yang terstruktur,  yang  terdiri  atas  2  (dua) orang  atau  lebih,  dan  yang  bertindak secara  bersama-sama  pada  waktu tertentu  dengan  tujuan  melakukan perusakan hutan.
3). Kelompok  terstruktur  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal  di  dalam  dan/atau  di  sekitar
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Ta-
hun 1999 Tentang Kehutanan.
kawasan  hutan  yang  melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan  penebangan  kayu  di  luar kawasan  hutan  konservasi  dan  hutan lindung  untuk  keperluan  sendiri  dan tidak untuk tujuan komersial.
4). Masyarakat  yang  bertempat  tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan hutan  yang  melakukan  penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan  hutan  lindung  untuk  keperluan sendiri  dan  tidak  untuk  tujuan komersial  harus  mendapat  izin  dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5). Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan  tidak  untuk  tujuan  komersial diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah. 3
Selanjutnya pada pasal diterangkan dalam Pasal 12, Setiap orang dilarang:
a). Melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan  hutan  yang  tidak  sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
b). Melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang berwenang;
3 Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No- mor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.
16 Perahu, Volume 10 Nomor 2, September 2022, Hlm, 14-24
c). Melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan hutan secara tidak sah;
d).Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,  menguasai,  dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
e). Mengangkut, menguasai, atau memiliki  hasil  hutan  kayu  yang  tidak dilengkapi  secara  bersama  surat keterangan sahnya hasil hutan;
d). Membawa alat-alat yang lazim
digunakan untuk
menebang,
memotong,  atau  membelah      pohon di  dalam  kawasan  hutan  tanpa  izin pejabat yang berwenang;
e). Membawa  alat-alat  berat  dan/atau alat-alat  lainnya  yang  lazim  atau patut  diduga  akan  digunakan  untuk mengangkut  hasil  hutan  di  dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
f). Memanfaatkan hasil hutan kayu  yang diduga  berasal  dari  hasil  pembalakan liar;
g). Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
h).  Menyelundupkan  kayu  yang  berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  melalui sungai, darat, laut, atau udara;
i). Menerima, membeli, menjual, menerima  tukar,  menerima  titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang
diketahui berasal dari pembalakan liar; j).  Membeli,   memasarkan,  dan/atau mengolah  hasil   hutan   kayu   yang berasal  dari  kawasan  hutan   yang diambil  atau  dipungut  secara  tidak sah; dan/atau;
k). Menerima, menjual, menerima tukar, menerima  titipan,  menyimpan,  dan/ atau  memiliki  hasil  hutan  kayu  yang berasal  dari  kawasan  hutan  yang diambil  atau  dipungut  secara  tidak sah. 4
Jika  terdapat  orang  atau  perseorangan melakukan kegiatan pada pasal 12 dari huruf (a)  sampai  huruf  (k)  dengan  sengaja  maka akan  dikenai  sanksi  pidana  ataupun  denda sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) jo ayat (2) dibawah ini:
1) Orang perseorangan  yang dengan sengaja: a).  memuat,  membongkar,  mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki  hasil  penebangan  di  kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
b). mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara  bersama  surat  keterangan sahnya  hasil  hutan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/ atau ;
c). memanfaatkan  hasil  hutan  kayu  yang
4 Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No- mor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan
diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2) Orang perseorangan yang karena
kelalaiannya:
a). memuat,  membongkar,  mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau
memiliki  hasil  penebangan  di  kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
b). mengangkut,  menguasai  atau  memiliki hasil  hutan  kayu  yang  tidak  dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil  hutan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
c). memanfaatkan  hasil  hutan  kayu  yang diduga  berasal  dari  hasil  pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  huruf  h  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  8  (delapan) bulan  dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun serta  pidana  denda  paling  sedikit  Rp 10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kewenangan     pemerintah      sebagai
pemegang  peran  dalam  penguasaan  dan pengelolaan  sumber  daya  hutan  dituangkan dalam Undang-Undang Kehutanan pada pasal 4 dan  juga  diatur  dalam  Undang-Undang pencegahan  pemberantasan  perusakan  hutan dimana  menyebutkan  bahwa  semua  hutan termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat 5 .
Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat  penebangan  liar  (illegal  logging) menurut  berbagai  penelitian  yang  dilakukan oleh  para  pakar  pemerhati  lingkungan  dan kehutanan  bahwa  berbagai  bencana  alam yang  terjadi,  disinyalir  sebagai  akibat  dari kerusakan  hutan  sebagai  dampak  dari penebangan liar (illegal logging).
Lawrence  M.  Friedman  menyebutkan bahwa  paling  tidak  ada  3  (tiga)  faktor  yang cukup dominan mempengaruhi proses penegakan hukum , yakni: 6
1. Faktor  Substansi  Hukum,  yaitu  terkait dengan  aturan,  norma,  pola  perilaku nyata  di  manusia  yang  berada  dalam system itu.
2. Faktor Struktural, yaitu terkait dengan  bagian  yang  tetap  bertahan jika  berbicara  pada  system  hukum  di Indonesia  maka  structural  tersebut termasuk di dalamnya lembaga
5 Wartiningsih. Pidana  Kehutanan, Malang:  Setara
Press. 2014, hlm. 23.
6 Hamzah  Halim  &  Kemai  Redindo  Syahrul  Put- era, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (suatu  kajian  teoritis  &  Praktis  Disertai  manual),  Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009. Hlmn. 6.
Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
3. Faktor  Kultural,  yaitu  sikap  manusia dan  sistem  hukum  kepercayaan,  nilai pemikiran,  serta  harapannya.  Yang tidak  lain  merupakan  suasana  pikiran sosial  yang  menentukan  bagaimana hukum  digunakan,  dihindari,  atau disalahgunakan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pokok penegak  hukum  sebenarnya  terletak  pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut  mempunyai  arti  netral  sehingga dampak  positif  dan  negatifnya      terletak pada  isi  faktor  tersebut.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut adalah: 7 1.  Faktor  hukumnya  sendiri  ,  2.
Faktor penegak hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan,
5. Faktor  kebudayaan  yakni  sebagai  hasil karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan  pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan dilakukan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  ni adalah  penelitian  hukum  empiris  sosioogis. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  primer, yang diperoleh langsung di lapangan. 8

## Untuk    itu    penulis    menggunakan
7 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 7-8.
pendekatan  Yuridis  Sosiologis  (empiris) dengan  meengunakan  deskriptif  analisis yaitu  menggambarkan dan menganalisa fakta  –  fakta  yang  terjadi  atau  terkumpul dan  tampak      sebagaimana      adanya      pada saat  penelitian  akan  dilakukan  dengan mempelajari  buku  –  buku  literatur  yang  ada hubungannya  dengan  masalah  penelitia  dan melakukan  penelitian  secara  langsung  ke lapangan  untuk  mendapatkan  data  dengan cara  mengamati  bagaimana  Faktor  –  Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Ilegal Loging Berdasarkan Undang – Undang Nomor  18  tahun  2013  Tentang  Pencegahan dan  Pemberantsan  Perusakan  Hutan  di Kabupaten Melawi.
Penelitian  ini bersifat deskriptif bertujuan  menggambarkan  secara      tepat sifat  –  sifat  suatu  individu,      keadaan, gejala,  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lain  dalam masyarakat.  Peneletian  seperti  ini  berawal dari hipotesis , tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori – teori baru  atau  memperkuat  teori  yang  sudah  ada, dan dapat menggunakan data kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Jumlah  Penduduk  Kabupaten  Melawi berjumlah  208.  417  Jiwa  dengan  jenis kelamin Laki – Laki berjumlah 104. 706 Jiwa
dan Jenis Kelamin Perempuan 100. 592 Jiwa. Kabupaten  Melawi  memiliki  11  Kecamatan dan  169  Desa  yang  terdiri  dari  Kecamatan Sokan,  Kecamatan  Sayan,  Tanah  Pinoh, Kecamatan  Tanah  Pinoh  Barat,  Kecamatan Belimbing,  Kecamatan  Belimbing  Hulu, Kecamatan  Nanga  Pinoh,  Kecamatan  Pinoh Selatan, Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Ella Hilir dan Kecamatan Menukung.
Dalam Penelitian ini terletak di Kecamatan Sayan  Kabupaten  Melawi  yang  berbatasan dengan:
a. Utara    : Kecamatan Pinoh Utara
b. Selatan : Kecamatan Tanah Pinoh
c. Timur  : Provinsi Kalimantan Tengah
d. Barat  : Kecamatan Belimbing Jumlah
Penduduk  Kecamatan  Sayan
16.  992  Jiwa  yang  terdiri  dari  8.  390  jiwa perempuaan dan 8. 602 jiwa yang laki – laki.
Kecamatan  Sayan  memiliki  18  (Delapan Belas)  Desa  yang  terdiri  dari  Desa  Madya Raya,  Landau  Sedak,  Desa  Pekawai,  Desa Mekar  Pelita,  Desa  Nanga  Sayan,  Desa Kerangan  Purun,  Desa  Bora,  Desa  Nanga Kompi, Desa Nanga Mancur, Tumbak Raya, Desa Nanga Raku, Desa Meta Bersatu, Desa Nanga  Kasai,  Desa  Siling  Permai,  Desa Lingkar Indah, Desa Sayan Jaya, Desa Nanga Pak, dan Desa Berobai Permai.
Tabel 4.1. Daftar Kasus Illegal logging  yang ada ditangani Polisi Resort Melawi
No Nama Pelaku Barang Bukti Perkembangan Kasus 1 Cornelius Bondai M e  r a n t i 7  x  16  94 keping K e l a d a n
9  x  9  6 Keping
K e r u i n g 7x  16  7
Keping
Tahap 2
2 Surganda als Gondum
M e  r a n t i 8x8 100 Keping 1 (satu) Unit  Mobil
Engkel
Dan  1
(  s  a  t  u  ) l e m b a r STNK Tahap 2
3 Rusli Als Cul Bin Alai
9 x 17 140 Keping 1          Unit m  o  b  i  l Mitsubishi Tahap 2
4 Zainudin Als Bondang K  a  y  u Belian  150 Batang Tahap 2 5 Endra Juminto Als Cak Bin Abdul Kadin 19 x 17
Cm 155 Keping Tahap 2
Sumber:  Data  Polres  Melawi  tahun  2021
Menyangkut    penegakkan    hukum terhadap pelaku kejahatan illegal logging tentunya tidak  dapat  dipisahkan  dari  pemenuhan  asas legalitas  untuk  meminta  pertanggungjawaban pelaku,  pemenuhan  asal  legalitas  dimulai  melalui kriminalisasi kejahtan kehutanan sebagai tindak pidana.  Asas  ini  mempunyai  arti  bahwa  suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila ditentukan  demikian  oleh  atau  didasarkan
pada undang-undang (“nullum delictum nulia poena  sine  praevia  legi  poenali”  artinya tiada  kejahatan,  tiada  hukuman  pidana tanda  undang-undang  hukum  pidana  terlebih dahulu).
Dalam  berbagai  kajian  sistematis penegakan hukum dan  keadian, secara teoritis menyatakan  bahwa  efektivitas  penegakan hukum  baru  akan  terpenuhi  apabila  lima pilar  hukum  berjalan  dengan  baik,  termasuk pula  dalam  penegakan terhadap  kasus  illegal logging.  Lima  pilar  hukum  itu  adalah instrumen  hukumnya,  aparat  penegakan hukumnya,  perlatannya,  masyarakatnya,  dan birokkrasinya.
Kondisi  penegakan  hukum  dalam kaitannya  dengan  penegakan  kasus  praktik illegal logging dalam masyarakat buka hanya ditentukan  oleh  faktor  yang  memberikan konstribusi  secara  bersama-  sama  terhadap kondisi  tersebut,  namun  faktor  mana  yang paling dominan mempunyai pengaruh tergantung pada konteks sosial dan tantangan- tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan.
Secara  umum,  faktor-faktor  yang mempunyai penegakan hukum dalam praktik illegal  logging  dapat  dibedakan  dalam  dua hal,  yakni  faktor-faktor  yang  terdapat  dalam sistem  hukum  dan  faktor-faktor  di  luar hukum.  Adapun  faktor-faktor  dalam  sistem hukum  meliputi  faktor  hukumnya  (undang- undang), faktor penegak hukum, faktor sarana
dan prasarana, sedangkan faktor-faktor di luar sistem  hukum  yang  memberikan  pengaruh adalah  faktor  kesadaran  hukum  masyarakat, perkembangan  masyarakat,  kebudayaan,  dan faktor politik atau penguasa negara
Faktor Ekonomi, salah satu penyebab terjadinya  kejahatan  yaitu  faktor  ekonomi yang  merupakan  fenomena  sosial  dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang kurang  berkecukupan  bisa  saja  melakukan kejahatan.  Berdasarkan  teori  sosial  yang menekankan bahwa kejahatan timbul disebabkan  oleh  adanya  tekanan  ekonomi yang  tidak  seimbang  dalam  masyarakat. Tekanan  ekonomi  yang  menciptakan  ruang perbedaan  antara  sikaya  dan  simiskin,  biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi semakin membelit  untuk  berkecukupan.  Pendapatan para  pelaku  kejahatan  illegal  logging  adalah mereka  yang  ekonomi  rendah  bahkan  yang tidak  mempunyai  pekerjaan  dalam  sektor formal.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurang tersedianya  lapangan  pekerjaan  saat  ini  di Kabupaten Melawi.
Kebutuhan  Kayu  Masyarakat  Sangat Besar  Sementara  Persediaan  Kayu  Di  Hutan Produksi Sedikit, Berdasarkanteorilingkungan yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan  karena  dipengaruhi  oleh  faktor disekitarnya/lingkungannya.  Selain  faktor ekonomi,  faktor  lingkungan  juga  merupakan faktor  yang  menyebabkan  illegal  logging  di
Kabupaten  Melawi  terus  terjadi.  Salah  satu penyebabnya yaitu  tingginya kebutuhan kayu terhadap pembangunan baik didalam maupun diluar  Kabupaten  Melawi,  sementara  jumlah kayu  di  Kabupaten  Melawi  semakin menipis atau  bahkan  sudah  tidak  cukup  lagi  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Kabupaten Melawi  saat  ini.  Selain  itu  harga  jual  kayu juga mempengaruhi, seperti yang terjadi saat ini  harga  kayu  sangatlah  relatif  tinggi  dan tidak cenderung untuk turun.
Lemahnya Perencanaan Dan Pengawasan Hutan, Faktor lain yang menyebabkan  terjadinya  illegal  logging adalah  terkait  sumber  daya  manusia  Kepala Kesatuaan  Pengelolaan  Hutan  Kabupaten Melawi  yaitu  kurangnya  tenaga  SDM  yang memiliki pengetahuan dasar mengenai Kehutanan. Hanya beberapa saja yang berlatar belakang disiplin ilmu kehutanan. Sementara pegawai yang memiliki latar belakang disiplin ilmu kehutanan akan mempunyai kemampuan yang  lebih  baik  dalam  membuat  kegiatan- kegiatan            perencanaan,        melaksanakan, dan  melakukan  evaluasi  kegiatan-kegiatan menyangkut pengurusan hutan.
Pengawasan  hutan  juga  merupakan faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kejahatan illegal logging . Lemahnya pengawasan hutan dapat memicu kejahatan illegal logging terus meningkat.  Karena  pelaku  kejahatan  merasa tidak  akan  ada  ancaman  karena  tidak  ada pengawasan  yang  dilakukan  pihak-pihak
yang  berwenang.  Hal  ini  tentu  menjadi  hal yang  harus  diperhatikan,  sebagai  langkah memberantas  atau  setidaknya  mengurangi kejahatan kehutanan.
Pengawasan  hutan  dilakukan  oleh Polisi  kehutanan  yang  merupakan  ujung tombak pengawasan hutan dilapangan sangat perlu  mendapat  perhatian  oleh  pemerintah daerah  karena  permasalahan  hutan  yang sangat  kompleks  sementara  jumlah  petugas Polisi Kehutanan sangatlah terbatas.
Masih  Kurangnya  Masyarakat  Yang Memanfaatkan  Izin Pemungutan Hasil Hutan  Kayu  (IPHHK),  dasar  konstitusional pengelolaan  lingkungan  hidup  atau  sumber daya alam di negara Indonesia yaitu tercantum dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yang menegaskan bahwa :” Bumi, air dan kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.
Sesuai  dengan  amanat      UUD tersebut  dan  dengan  berpegang  pada  sistem pemerintahan  yang  telah  berubah  dari sistem  pemerintahan  sentralistik  menjadi desentralistik,  pemerintah  daerah  Kabupaten Melawi  untuk  upaya  pemenuhan  kebutuhan masyarakat akan hasil hutan telah melakukan berbagai  upaya,  yaitu  selain  pengawasan, perlindungan      dan      pemanfaatan      hasil hutan,  pemerintah  daerah  setempat  juga mengeluarkan  Surat  Izin  Pemungutan  Hasil Hutan Kayu (IPHHK) untuk kesejahteraan
22 Perahu, Volume 10 Nomor 2, September 2022, Hlm, 14-24
masyarakat.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan  pemanfaatan  surat  izin  tersebut  cukup berperan  terhadap  peningkatan  kejahatan illegal  logging  di  Kabupaten  Melawi.  Serta dampak  lain  dari  kurangnya  kesadaran masyarakat  membuat  mereka  melakukan tindakan  sewenang-wenang  dan  merusak hutan  karena  tidak  ada  pengawasan  dan pembatasan pemanfaatan hutan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan diatas yang menyebabkan terjadinya  Illegal  Loging,  yaitu  Faktor Kultural,  yaitu  sikap  manusia  dan  sistem hukum  kepercayaan,  nilai  pemikiran,  serta harapannya.  Yang  tidak  lain  merupakan suasana  pikiran  sosial  yang  menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.  Dengan  demikian  dapat penulis  sampaikan  bahwa  faktor  tersebut disebabkan oleh kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum.
Berkaitan  dalam  praktek  penebangan liar  (ilegal  logging)  bahwa  ini  merupakan perusakan  hutan  yang  akan  berdampak  pada kerugian  baik  dari  aspek  ekonomi,  ekologi, maupun  sosial  budaya  dan  lingkungan. Maka  dari  itu  konsekuensi  logis  dari  fungsi hutan  yang  pada  hakekatnya  adalah  sebuah ekosistem  yang  di  dalamnya  mengandung tiga  fungsi  dasar,  yaitu  fungsi  produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi)  serta fungsi sosial.
Padahal kelestarian pengelolaan hutan  sangat  tergantung  kepada  partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. Perambahan  illegal  loging,  pemanfaatan sumber  daya  hutan  yang  tidak  lestari  adalah kegiatan  yang  tidak  mendukung  kelestarian hutan.  Pengelolaan  hutan  saat  ini  banyak mengalami kegaglan. Salah satu penyebabnya adalah  sifat  antroposentris  manusia  yang lebih  mengedepankan  kebutuhan  dirinya sendiri  tanpa  memperhatikan  kondisi  alam dimana fungsi kawasan, kerusakan ekosistem dan  bencana  alam  adalah  konsekuensi  logis dari  perilaku  manusia  tersebut.  Pemerintah kemudian  mengimplementasikan  reformasi kebijakan dalam perubahan paradigma pengelolaan hutan dengan munculnya kebijakan  tersebut  diiringi  dengan  terjadinya perubahan  situasi  politik,  sosial  ekonomi, hukum dan budaya di Indonesia.
Didalam memanfaatkan hutan masyarakat telah mempunyai rambu – rambu yaitu aturan – aturan yang harus dipatuhi baik  dalam  memanfaatkan  kayu,  pengaturan berburu dan lain – lain telah menjadi tradisi.

## KESIMPULAN
Kendala  dan  juga  solusi  oleh  aparat  yang terkait  di  dalam  upaya  perlindungan  hutan di  Kabupaten  Melawi  yaitu  (1)  Masyarakat dikawasan  hutan  di  Kabupaten  Melawi  yang keadaan  ekonominya  mayoritas  menegah kebawah  (2)  Luasnya  wilayah  hutan  (3) Kesadaran  Masayarakat  (4)  Sarana  dan
prasarana.  Solusi  oleh  aparat  yang  terkait di  dalam  upaya  perlindungan  hutan  (1) Sosialisasi  kepada  Masyarakat  (2)  Patroli Hutan secara Rutin (3) Membuat Desa peduli lingkungan.

## SARAN
Pemerintah  sebaiknya  menyiapkan lapangan  pekerjaan  untuk  masyarakat  yang berada  disekitar  hutan  agar  masyarakat  tidak melakukan  penebangan  hutan,  sehingga masyarakat dapat melakukan pekerjaan tanpa penebangan  hutan  dan  untuk  aparat  penegak hukum,  untuk  lebih  aktif  lagi  mengerahkan personil  yang  ada  agar  proses  penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Chaerudin,  dkk.  2008.  Strategi  Pencegahan Dan  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Korupsi,  Refika  Editama,
Bandung.
Chazawi,  Adami.  2002.  Pelajaran  Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Lamintang, P. A. F. 1984, Dasar-Dasar untuk Mempelajari  Hukum  Pidana  yang Berlaku  Di  Indonesia,  Bandung: Sinar Baru.
Hamzah,  Andi.  2010,  KUHP  &  KUHAP Jakarta: Rineka Cipta.
HS,  Soemitro.  1988,  Metode  Penelitian Hukum  dan  Jurimetri,  Ghalia Indonesia, Jakarta
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2010,
Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana,
Bandung: Alumni.
Marlina.  2011, Hukum Penintesier, Bandung: Refika Aditama.
Rawls,  John.  1971,  A  Theory  of  Justice, Cambridge: Havard University Press.
Salim,  H.  S.  2006,  Dasar-Dasar  Hukum Kehutanan.  Edisi  Revisi  Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto,  Soerjono.  1986,  Pengantar  Peneli- tian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
Soekanto, Soerjono. 2009, Penelitian Hukum Normatif  (suatu  tujuan  singkat), Jakarta: Raja Grafindo.
Soekanto, Soerjono . 2010, Pengantar Peneli- tian Hukum, Jakarta: UI-Press.
Soekanto,  Soerjono.  2012,  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Sidharta,  Arief  dan  Meuwissen.  2007,  Ten- tang  Pengembangan  Hukum,  Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum,  Bandung:  Refika  Aditama. Suarga,  Riza.  2005.  Pemberantasan  Illegal Logging I. Jakarta: Wana Aksara.
Supriadi. 2010. Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan  di  Indonesia  , Jakarta: Sinar grafika.
Tongat.  2009,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia Dalam
Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM
Press.
Wartiningsih.   2014.    Pidana    Kehutanan,
Malang: Setara Press.
Peraturan – Perundang – Undangan:
Undang  –  Undang  Nomor  1
Tahun 1946 Ten- tang Kitab Undang – Undang  Hu-  kum Pidana (KUHP). Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  41  Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  18 Tahun  2013  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Pengerusakan Hutan.
Sumber Internet:
https://typoonline.com/kbbi/pene gakan diak- ses tanggal 14 Januari
2021