## The Effect of Participation in Budgeting, Utilization of Information Technology, and Budget Revision on the Effectiveness of Surabaya Government OPD Budget Management
Dinda Fitriandini 1 *,
Tituk Diah Widajantie 2 , 1, 2 Faculty of Economics and Business, Accounting Department, UPN “Veteran” East Java ,

## Surabaya, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  (1)  the  effect  of  budgetary  participation  on  budget effectiveness, (2) the effect of the use of information technology on the effectiveness of  budget  management,  (3)  the  effect  of  budget  revisions  on  the  effectiveness  of budget management. The endogenous variable used is the effectiveness of budget management.  This  study  used  a  sample  of  Surabaya  City  Regional  Apparatus Organizations, namely 21 Surabaya City Offices. The method used to collect data was  purposive  sampling  method,  by  distributing  questionnaires.  Data  analysis techniques  used  Partial  Least  Square  (PLS)  with  SmartPLS  3.0  software.  The results  of  this  study  indicate  that  (1)  budget  participation  has  an  effect  on  the effectiveness of budget management, (2) the use of information technology has no effect on the effectiveness of budget management, (3) budget revision has an effect on the effectiveness of budget management. ISSN: 2774-4256
Keywords:
Participation in Budgeting, Utilization of Information Technology, Budget Revision, Effectiveness of Budget Management.

## Pendahuluan
Acuan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan anggaran  yaitu  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  yang merupakan perubahan kedua kali dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Peraturan  tersebut bertujuan  agar  setiap  instansi  pemerintah  dapat  mengelola  anggarannya  secara efektif.
Efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan atau indikator kebijakan. Efektivitas adalah perbandingan antara tujuan dan hasil yang dicapai. Semakin dekat tujuan  dengan  hasil  yang  dicapai,  semakin  efektif  rencana  tersebut.  (Mardiasmo, 2017:134).  Untuk  mengetahui  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  realisasi anggaran  belanja  yang  direncanakan  yaitu  dengan  rasio  efektivitas,  dengan  cara membandingkan anggaran belanja yang direncanakan tersebut dengan sasaran yang ingin dicapai.  Pada  Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi anggaran Kota Surabaya tahun  2014-2018  belum  dapat  dikatakan  efektif  karena  pencapaiannya  kurang  dari 90%.
Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Surabaya
Periode 2014-2018 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Tingkat Efektivitas (%) Kriteria 2014  7.072.715.425.304,00  5.707.378.466.054,09 80,70 Cukup Efektif 2015  7.928.337.395.393,00  6.490.359.759.532,00 81,86 Cukup Efektif 2016  8.115.231.350.395,00  7.151.661.549.430,48 88,13 Cukup Efektif 2017  8.963.930.686.060,00  7.912.409.152.257,09 88,27 Cukup Efektif 2018  9.268.450.333.673,00  8.176.929.496.298,63 88,22 Cukup Efektif
Sumber: www.surabaya.go.id (Data diolah, 2020)
Partisipasi penyusunan anggaran dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.  Oleh  karena  itu  proses  penyusunan  anggaran  merupakan  bagian  yang terpenting.  Partisipan  dalam  penyusunan  anggaran  akan  bertanggung  jawa  secara penuh dan terlibat secara langsung atas tugas-tugas yang diberikan. Setiap Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  Pemerintah  Kota  Surabaya  menyusun  anggaran  sesuai dengan indikator kinerja mulai dari program yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun masih terjadi ketidaktepatan sasaran anggaran yang tidak sesuai dengan rencana yang  ditetapkan sehingga berdampak pada  tidak  efektifnya pengelolaan anggaran organisasi perangkat daerah. Hasil penelitian Sulistyo (2016) menunjukkan  bahwa  penganggaran  pastisipatif  berpengaruh  terhadap  efektivitas pengendalian keuangan.
Faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  pengelolaan  anggaran  yaitu pemanfaatan  teknologi  informasi.  Teknologi  informasi  memegang  peran  penting karena  informasi  akan  menjadi  optimal,  proses  transaksi  yang  dilakukan  akan meningkat, akurat dalam perhitungan dan data lebih tepat, tidak memerlukan biaya yang tinggi, penyiapan laporan lebih tepat waktu, serta tempat yang diperlukan lebih ringkas  (Wilkinson  et al.,  2000).  Menurut  Suradji  (2018)  teknologi informasi  adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data yang dimulai dari memperoleh lalu dikumpulkan dan disimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, akurat dan  dapat  digunakan  individu,  bisnis  maupun  pemerintah  sehingga  pengambilan keputusan berlangsung dengan baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk  dapat  mengembangkan  dan menggunakan  kemajuan  teknologi  informasi  agar  dalam  mengelola  anggaran  dan laporan keuangan menjadi efektif sehingga dapat menyampaikan informasi kepada publik  dengan  cepat,  tepat  waktu,  dan  berkualitas.  Penelitian  Sukarta  et  al  (2017) menyebutkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Akan tetapi dalam penelitian Setyowati et al (2016) menunjukkan bahwa peran teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Revisi  anggaran  adalah  hal  yang  mempengaruhi  efektivitas  pengelolaan anggaran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, menyatakan bahwa revisi anggaran adalah perubahan  rincian  anggaran  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  APBN  Tahun Anggaran  2020  dan  disahkan  dalam  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  Tahun Anggaran 2020. Terdapat indikasi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Surabaya belum  dapat  dikatakan  efektif  yaitu  Pemerintah  Kota  Surabaya  mengalami  defisit pada  Tahun  Anggaran  2014-2018  berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran.  Defisit Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  selisih  kurang  antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama (Peraturan Pemerintah  No.  23  Tahun  2003).  Jumlah  belanja  lebih  besar  daripada  pendapatan. Dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  ketidaksesuaian  antara  anggaran  yang  telah disusun  dengan  realisasinya  yang  berdampak  pada  ketidakefektivan  anggaran. Pemerintah  Kota  Surabaya  perlu  melakukan  revisi  anggaran  agar  tujuan  dapat tercapai  dan  anggaran  menjadi  tepat  sasaran  sehingga  terciptanya  anggaran  yang efektif.  Pada  penelitian  Sukarta  et  al  (2017)  menunjukkan  bahwa  revisi  anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.

## Landasan Teori
Teori Keagenan ( Agency Theory )
Teori keagenan merupakan suatu kontrak di mana terdapat principal dan agent . Principal (atasan) terdiri dari satu atau beberapa orang memberikan perintah kepada agent (bawahan)  untuk  melakukan  tugas  dan agent diberikan  wewenang  untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Jensen dan Meckling, 1976). Hidayati et  al.,  (2015)  menjelaskan  konsep corporate  governance dalam  teori  keagenan  yaitu hubungan kontraktual antara principal (Kepala SKPD) yang memberikan wewenang kepada agent (Kabid/Kasubag) pejabat struktural di bawah Kepala SKPD. Pihak agent yang  melakukan  tugas  yang  diberikan  dalam  pengelolaan  anggaran  harus mempertanggungjawabkan segala aktivitas kepada pihak principal yang   memberi mandat.  Fenomena  lainnya  yaitu  Pengelola  anggaran/pengawas  keuangan  ( agent ) yang melakukan pengelolaan angggaran melaporkan anggaran pada tahun berkenaan tersebut  diharapkan  sama  dengan  kinerja  yang  dilaksanakan,  namun  pihak  agent tersebut cenderung lebih mengetahui informasi yang ada daripada principal sehingga bawahan dapat memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam anggaran di dalam OPD.

## Teori Stewardship (Stewardship Theory)
Teori stewardship menurut  Donaldson  dan  Davis  (1991),  menjelaskan  bahwa manajer  termotivasi  oleh  tujuan  untuk  kepentingan  organisasi,  bukan  oleh  tujuan individu. Eksekutif yang merupakan steward mendapatkan motivasi bertindak sesuai dengan principal , dan steward berusaha mencapai sasaran organisasinya sehingga tidak akan  meninggalkan  organisasi.  Pemerintah  Daerah  diharuskan  untuk  mengelola
anggaran nya secara efektif dan relevan untuk dilaporkan kepada publik/masyarakat sebagai  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi.  Laporan  Realisasi  Anggaran  yang dihasilkan  digunakan  sebagai  pengambilan  keputusan  dan  dasar  untuk  menyusun anggaran tahun anggaran berikutnya. Peran akuntansi pada organisasi sektor publik khususnya  pemerintahan  sangat  diperlukan  untuk  mengelola  kekayaan  negara. Implikasi teori stewardship pada penelitian ini menjelaskan steward yaitu pemerintah daerah sebagaimana tugasnya untuk melayani masyarakat dan mempertanggungjawabkan  pengelolaan  anggaran  pemerintah  yang  telah  disusun dan  dilaksanakan.  Sehingga  tujuan  ekonomi  negara  dapat  tercapai  untuk mensejahterakan  masyarakat.  Pemerintah  daerah  sebagaimana  tugasnya  untuk melayani masyarakat dan lembaga yang menjadi
Efektivitas Pengelolaan Anggaran
Mardiasmo  (2017)  mengungkapkan  bahwa  efektivitas  merupakan  anggaran yang digunakan untuk kepentingan publik sesuai dengan target yang akan dicapai. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika suatu layanan telah mencapai taget yang ditentukan  dan  dibandingan  dengan  outcome  dengan  output.  Dan  pengertian pengeloaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perancanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Untuk  menilai  efektivitas  pengelolaan  anggaran  OPD,  terdapat  beberapa  indikator diantaranya, 1) penyelesaian tepat waktu, yaitu memenuhi jadwal penyelesaian tugas yang  ditentukan,  2)  penyelesaian  kegiatan  sesuai  dengan  pagu  anggaran  yang tersedia,  yang  mana  artinya  total  pengeluaran  didasarkan  pada  jumlah  yang dianggarkan atau kegiatan yang telah ditentukan, 3) mencapai tujuan sesuai rencana, artinya menggunakan pengeluaran secara ekonomis, tidak boros, efektif dan efisien (Pradita, 2010 dalam Fadri et al 2015).

## Partisipasi Penyusunan Anggaran
Konsep  partisipasi  anggaran  adalah  bagaimana  pengaruh  manajer  dalam menentukan target anggaran yang akan dicapai di pusat pertanggungjawabannya dan seberapa jauh partisipasi mereka dalam mempersiapkan anggaran Kenis (1979) dalam (Hidayati et al., 2015).
Partisipasi  anggaran  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  anggaran sehingga  keputusan yang dihasilkan sangat baik dan berkualitas (Sabas, 2011 dalam Hidayati  et  al.,  2015).  Anggaran  dikatakan  efektif  apabila  tujuan  yang  ditentukan dapat  dicapai.  Anggaran  yang  tidak  efektif  dapat  menyebabkan  banyak  hal,  yaitu anggaran yang telah ditetapkan menjadi tidak tepat sasaran dan rencana yang disusun menjadi gagal. Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran merupakan bagian yang terpenting. Partisipasi penyusunan anggaran yang dijalankan oleh partisipan instansi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran yang lebih baik dari yang telah dikelola sebelumnya, serta konflik yang ada mengenai tujuan individu dengan tujuan
instansi  dapat  diminimalisir  (Handrika,  2017).  Dalam  penelitian  Sulistyo  (2016) menemukan hasil bahwa Penganggaran Partisipatif berpengaruh terhadap Efektivitas Pengendalian Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pada  era  saat  ini,  lembaga  pemerintahan  menggunakan  teknologi  informasi berupa  komputer  dalam  mengolah  data.  Terdapat  beberapa  tugas-tugas  yang mengharuskan cepat yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia sehingga komputer dapat memudahkan pengerjaan tugas dan meningkatkan efektivitas (Jogiyanto, 2010). Pemanfaatan teknologi informasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Informasi yang disampaikan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Sukarta  et  al  (2017)  menemukan  hasil Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berpengaruh  terhadap  Efektivitas  Pengelolaan Anggaran.

## Revisi Anggaran
Pemerintah  akan  merevisi  anggaran  untuk  meningkatkan  efisien  dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah tahun anggaran berkenaan, serta mempercepat pencapaian kinerja berbagai kementrian/ lembaga menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Revisi  Anggaran.  Karena kemungkinan kebutuhan anggaran yang telah disusun satu tahun sebelumnya belum mencukupi untuk tahun yang direncanakan (Sukarta et al., 2017). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 menyebutkan bahwa revisi anggaran merupakan perubahan rincian anggaran  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  APBN  Tahun  Anggaran  2020  dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020. Penelitian tentang  pengaruh  revisi  anggaran  terhadap  efektivitas  pengelolaan  anggaran  telah dilakukan  Sukarta  et  al  (2017),  hasilnya  menunjukkan  bahwa  Revisi  Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran.

## Metode Penelitian
Populasi yang  digunakan yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya berjumlah 72 OPD yang terdiri dari Sekretariat, Badan, Bagian, Dinas, dan Kecamatan yang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling . Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu  (Sugiyono,  2017:85).  Penggunaan purposive  sampling dikarenakan  peneliti telah  menentukan  kriteria  yang  sesuai.  Kriteria  untuk  pengambilan  sampel  dari penelitian ini, yaitu:
1. Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kota  Surabaya  yang  terdaftar  pada www.surabaya.go.id.
2. Memiliki  jabatan  sebagai  Kepala  OPD,  Kepala  Bagian  Anggaran,  dan  Staf Bagian Anggaran.
3. Memiliki masa kerja selama 1 tahun lebih pada OPD Kota Surabaya.
Kriteria  yang  diambil  pada  penelitian  ini  dengan  pertimbangan  tertentu dianggap sebagai orang yang paling menguasai dan mengerti tentang yang menjadi objek atau tinjauan penelitian. Berdasarkan kriteria yang disebutkan, sampel dalam penelitian ini yaitu 21 Dinas OPD Pemerintah Kota Surabaya. Responden berjumlah 84 orang.
Variabel eksogen dan endogen. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan Anggaran. Sedangkan variabel eksogen terdiri dari Partisipasi Penyusunan  Anggaran,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan  Revisi  Anggaran. Teknik pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah skala likert , digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi dari responden penelitian yang telah disebarkan.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif.  Sumber  data  yang digunakan yaitu data primer, dengan menyebarkan kuisioner yang diberikan kepada Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kota  Surabaya.  Metode  pengumpulan  data menggunakan  metode  penelitian  survei,  dengan  menyebarkan  kuisioner  kepada responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini Partial Least Square (PLS) dengan software SmartPLS 3.0.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  penelitian  ini  menyebarkan  84  kuisioner  pada  OPD  Pemerintah  Kota Surabaya yang berjumlah 21 Dinas. Kuisioner diedarkan dari tanggal 29 Januari – 19 Februari 2021. Total kuisioner yang disebarkan berjumlah 84 kuisioner, sebanyak 68 kuisioner diterima kembali dan dapat diolah.

## Uji Validitas Convergent
Model pengukuran convergent validity dapat dilihat pada loading factor, yaitu sebuah  nilai  yang  dihasilkan  oleh  setiap  indikator  untuk  mengukur  variabelnya. Batasan nilai yang diterima dan dikatakan valid lebih besar dari 0,70. Pada tahap satu terdapat beberapa hasil yang berwarna merah menunjukkan hasil di bawah 0,70 tidak memenuhi kriteria batas minimal. Sehingga dilakukan mengeliminasi indikator yang nilai loading  factor di  bawah  0,70.  Pada  tahap  dua  telah  dilakukan  mengeliminasi indikator yang bernilai di bawah 0,70 atau batas minimal terdiri dari indikator PPA3, PPA6, RA1, EPA5. Sehingga nilai loading factor pada tabel tersebut valid dan indikator yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel  sudah  cukup  optimal.  Nilai Average Variance Extracted (AVE) semua konstruk lebih dari 0,50.

## Tabel 3 Outer Loading
Partisipasi
Penyusunan
Anggaran Pemanfaatan Teknologi Informasi Revisi Anggaran Efektivitas Pengelolaan Anggaran AVE PPA1  0.897 0,769 PPA2  0.824 PPA4  0.906 PPA5  0.877 PTI1 0.758 0,684 PTI2 0.854 PTI3 0.848 PTI4 0.801 PTI5 0.867 RA2 0.802 0,714 RA3 0.810 RA4 0.888 RA5 0.875 EPA1 0.866 0,652 EPA2 0.708 EPA3 0.750 EPA4 0.893
Sumber: Data diolah (2021)

## Uji Validitas Discriminant
Berdasarkan  tabel  4  nilai cross  loading yang  didapat  atas  pengujian  tersebut menunjukkan  bahwa  semua  indikator  yang  membentuk  variabel  Partisipasi Penyusunan  Anggaran,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Revisi  Anggaran,  dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran memiliki nilai cross loading terbesar untuk variabel dibentuknya.

## Tabel 4 Cross Loading
Partisipasi Penyusunan Anggaran Pemanfaatan Teknologi Informasi Revisi Anggaran Efektivitas Pengelolaan Anggaran PPA1 0.897 0.065 0.400 0.494 PPA2 0.824 0.098 0.370 0.598 PPA4 0.906 0.242 0.298 0.567 PPA5 0.877 0.335 0.359 0.474 PTI1 0.219 0.758 0.321 0.346 PTI2 0.211 0.854 0.587 0.451 PTI3 0.097 0.848 0.529 0.406 PTI4 0.094 0.801 0.499 0.321 PTI5 0.220 0.867 0.421 0.470 RA2 0.310 0.340 0.802 0.486
Partisipasi Penyusunan Anggaran Pemanfaatan Teknologi Informasi Revisi Anggaran Efektivitas Pengelolaan Anggaran RA3 0.241 0.428 0.810 0.527 RA4 0.425 0.606 0.888 0.727 RA5 0.364 0.504 0.875 0.568 EPA1  0.588 0.410 0.708 0.866 EPA2  0.374 0.201 0.451 0.708 EPA3  0.509 0.376 0.503 0.750 EPA4  0.488 0.542 0.604 0.893

## Sumber: Data diolah (2021)

## Uji Reliabilitas
Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas jika nilai cronbach’s alpha di atas 0,60 dan nilai composite reliability di atas 0,70. Dari hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki nilai cronbach’s alpha di atas 0,60 dan nilai composite reliability di atas 0,70, sehingga dapat dikatakan semua konstruk memenuhi kriteria reliabel.
Tabel 5 Composite Reliability dan Cronbach’s A lpha Composite Reliability Cronbach’s Alpha Partisipasi Penyusunan Anggaran 0.930 0.900 Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.915 0.884 Revisi Anggaran 0.909 0.867 Efektivitas Pengelolaan Anggaran 0.881 0.820

## Sumber: Data diolah (2021)

## Uji R Square
Pada tabel 7 structural model menunjukkan nilai R Square 0,650 yang berarti konstruk Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Revisi Anggaran interaksinya sebesar 65% dan 35% sisanya dijelaskan oleh variabel selain variabel dalam penelitian ini.

## Tabel 7 R Square
R Square R Square
Adjusted
Efektivitas Pengelolaan Anggaran 0.650 0.633

## Sumber: Data diolah (2021)

## Uji T-statistik
Pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran dan  revisi  anggaran  terhadap  efektivitas  pengelolaan  anggaran  memiliki  t-statistik lebih  besar  dari  nilai  t-tabel  yaitu  >  1,96.  Kemudian  pada  variabel  pemanfaatan teknologi  informasi  memiliki  nilai  t-statistik  kurang  dari  nilai  t-tabel.  Variabel partisipasi penyusunan anggaran dan revisi anggaran memiliki P Value kurang dari 0,05. Sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki P Value lebih dari 0,05.
Tabel 6 T-statistics dan P Value
T-Statistics (\o/STDEV\) P Values PPA -> EPA 5.585 0.000 PTI  -> EPA 1.480 0.139 RA -> EPA 4.347 0.000
Sumber: Data diolah (2021)

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pertisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran
Berdasarkan hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Organisasi Perangkat  Daerah  Kota  Surabaya.  Partisipasi  penyusunan  anggaran  berpengaruh. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sulistyo (2016). Efektivitas pengelolaan anggaran dapat tercapai salah satu faktornya yaitu pegawai yang berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Bawahan dapat mengkomunikasikan kebutuhan yang dibutuhkan kepada atasan serta bawahan dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang  diambil.  Semakin  banyak  partisipasi  pegawai  dalam  penyusunan  anggaran maka dapat meningkatkan efektivitas anggaran OPD.

## Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan Anggaran
Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi  tidak  berpengaruh  terhadap  Efektivitas  Pengelolaan  Anggaran  pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan penelitian Mantiri et al (2018). Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dapat disimpulkan bahwa meningkatnya teknologi informasi
yang  digunakan  dan  yang  tersedia  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  efektivitas pengelolaan  anggaran.  Hal  ini  terjadi  karena  salah  satu  penyebabnya  yaitu  dalam proses  penyusunan  anggaran  menggunakan  teknologi  informasi  tidak  menutup kemungkinan  dapat  terjadi  salah  input  sehingga  menjadi  tidak  tepat  sasaran  dan mengakibatkan tidak efektif dalam pengelolaan anggaran.

## Pengaruh Revisi Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  3  menunjukkan  bahwa  Revisi  Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah  Kota  Surabaya.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Sukarta  et  al (2017). Rincian anggaran belanja dan pendapatan yang telah disusun tidak menutup kemungkinan  terjadi  salah  saji,  kebutuhan  untuk  tahun  yang  dianggarkan  belum tercakup  di  dalamnya,  adanya  perubahan  prioritas  selama  tahun  anggaran,  terjadi perubahan  kebijakan  dan  metodologi  dalam  melaksanakan  kegiatan,  adanya kesalahan  prediksi  untuk  jumlah  penerimaan  anggaran.  Sehingga  pemerintah melakukan  revisi  anggaran  (peningkatan  kualitas  anggaran)  agar  terciptanya anggaran yang efektif.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa partisipasi  penyusunan  anggaran  dan  revisi  anggaran  berpengaruh  terhadap efektivitas  pengelolaan  anggaran.  Semakin  banyak  pegawai  yang  diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan anggaran yang dicapai dan juga dalam melakukan revisi anggaran. Akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas  pengelolaan  anggaran.  Hal  ini  menunjukkan  meningkatnya  teknologi informasi  yang  digunakan  dan  yang  tersedia  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  saran  yang  terkait  dengan  efektivitas pengelolaan anggaran. Bagi Pemerintah (1)  Menjadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan  keputusan  dalam  partisipasi  penyusunan  anggaran,  pemanfaatan teknologi informasi, dan revisi anggaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, (1) Memperluas jumlah sampel dan responden untuk penelitian selanjutnya dan menggunakan metode penelitian yang berbeda,  (2)  Menambah  variabel-variabel  yang  mempengaruhi  efektivitas pengelolaan anggaran selain variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Abdillah, W., dan J. Hartono. 2015. Partial Least Square (PLS). Yogyakarta: Andi.
Abdillah dan Jogiyanto. 2011. Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural  Equation Modelling (SEM). Yogyakarta: Andi.
Amaliawati,  Riska.  2015.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,
Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, dan Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan Daerah. Universitas Widyatama. Bandung.
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga . Jakarta: Erlangga.
Bay,  Pricilia  Grace.  2019.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah KotaKupang). Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas 7(2):138-147.  Universitas  Nusa Cendana.
Donaldson,  L.  dan  Davis,  J.H.  1991. Stewardship  Theory  or  Agency  Theory:  CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management .
Ghozali,  Imam.  2014.  Structural  Equation  Modeling – Metode  Alternatif  dengan Partial Least Square (PLS). Semarang: Universitas Diponegoro.
Gunawan, Dimas R. 2016. Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas  Keuangan  Publik  (Studi  Pada  Pemerintah  Kota  Surabaya). Jurnal Akuntansi 8(1):72-102. Universitas Surabaya. Surabaya.
Handrika, D., dan Made Gede W. 2017. Pengaruh Partisipasi Penyusunan  Anggaran Pada Kinerja Manajerial Yang  Dimoderasi Self Efficacy dan Motivasi Kerja. E Jurnal Akuntansi 20(2):875-903. Universitas Udayana.
Hidayati,  S.,  Basuki  P.,  dan  Pancawati  S.  2015.  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran, Pemahaman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, dan Asimetri  Informasi Terhadap  Efektivitas  Anggaran  SKPD  di  Pemerintah  Kota  Mataram. Jurnal InFestasi 1(11):93-111. Universitas Mataram. Nusa Tenggara Barat.
Iskandar,  Joni.  2015.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah Kompetensi  Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Fungsional  Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. JOM Fekon 2(2):1  15. Universitas Riau.  Pekanbaru.
Jensen,  M.,  dan  W.  Meckling.  1976.  Theory  of  the  firm:  Managerial  behaviour, agency cost and ownership structure. Journal of Finance Economic 3:305 360.
Jogiyanto. 2010. Sistem Teknologi Informasi. Edisi 3. Yogyakarta: Andi.
Kusumah,  R.  Wiriahadi.  2015.  Pengaruh  Anggaran  Partisipatif  dan  Komitmen Manajer  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Universitas Widyatama. Bandung.
Malahayati,  C.,  Islahudin,  dan  Hasan  B.  2015.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia,  Perencanaan  Anggaran,  dan  Pelaksanaan  Anggaran  Terhadap
Serapan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Pada  Pemerintah  Kota Banda Aceh . Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana 4(1):11-19. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Mantiri, R., V.A. Rumate, dan George M. V.K. 2018. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi  Pegawai,  dan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kinerja  Anggaran Pada  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  dan Keuangan Daerah 19(7). Universitas Sam Ratulangi.Manado.
Mardiasmo. 2017. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Mulyadi. 2010. Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Edisi 3.  Jakarta: Salemba Empat.
Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nordiawan,  Deddi  dan  Ayuningtyas  H.  2010.  Akuntansi  Sektor  Publik.  Edisi  2. Jakarta: Salemba Empat.
Pemerintah  Kota  Surabaya.  2019.  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD). www.surabaya.go.id . 31 Oktober 2020 (07.09).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2020 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. 20 April 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 383. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
______Nomor 15 Tahun 2016 Tata Cara Revisi Anggaran . Jakarta.
______Nomor 65 Tahun 2010 Sistem Informasi Keuangan Daerah . Jakarta.
Priyatna, Latif. 2016. Pengaruh Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan  Anggaran Anggaran  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya.
Riyanti,  Y.,  Nadirsyah,  dan  Heru  Fahlevi.  2015.  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan  Peran  Internal  Audit  Pada  Satuan Kerja Perangkat Mahkamah Syar’iyah di Aceh. Jurnal Magister Akuntansi 4(2):80-90. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Setyowati,  L.,  W.  Isthika,  dan  R.  D.  Pratiwi.  2016.  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Semarang. Kinerja 20(2): 179-191. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
Simatupang,  Mei  Sari.  2017.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah, Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  dan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. JOM  Fekon 4(1):411-425. Universitas Riau. Pekanbaru.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D . Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
Sukarta,  I  W.,  Badera,  I.  D.N.,  dan  Ratnadi,  N.M.D.  2017.  Pengaruh  Kompeten Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen dan Revisi Anggaran Pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Universitas Udayana. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis 6(11):3917-3950. Universitas Udayana.
Sulistyo,  Ahmad  Iwan.  2016.  Pengaruh  Penganggaran  Partisipatif  Terhadap Efektivitas  Pengendalian  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi. Universitas Jember.
Suradji,  M.  2018.  Pengembangan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  di  Bidang Kesiswaan,  Kepegawaian  dan  Keuangan  di  SMA  Muhammadiyah  1 Gresik. Jurnal  Studi  Pendidikan  Islam 1(2).  Universitas  Islam  Darul  ‘Ulum Lamongan. Lamongan.
Taviana,  Thifal.  2020.  Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntansi  dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan: Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Variabel  Pemoderasi  (Studi Empiris  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota  Surabaya).  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Surabaya.
Yanti, F., Basri H., dan Arfan M. 2015. Pengaruh Pemahaman Atas Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  dan  Peran  Pengawas  Fungsional  Terhadap  Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Aceh  di Pemerintah Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana 4(4):1-10. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Yaswat,  Latifatul.  2015.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP),  dan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  (SAKD)  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah. JOM Fekon 2(2) :2-14. Universitas Riau. Pekanbaru.