## EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
Kubeni 1 , Mukarto Siswoyo 2 , Mohamad Taufik Hidayat 3 1,2,3 Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon Email: kubenipustakawanugj@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  didasarkan  pada  masalah  yaitu  belum  optimalnya  efektivitas  penyaluran  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Penelitian dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa studi literatur, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan  analisis  kualitatif  yang  terdiri  dari  reduksi  data,  display  data,  serta  verifikasi dan  penarikan  kesimpulan.  Sedangkan  pengujian  keabsahan  data  dilakukan  dengan mengunakan  teknik  triangulasi.  Hasil  penelitian  yaitu  indikator-indikator  efektivitas  belum sepenuhnya  terpenuhi  secara  optimal  dalam  penyaluran  BLT-DD  di  Kecamatan  Gempol karena  menghadapi  beberapa  hambatan.  Usaha-usaha  yang  telah  dilakukan  juga  belum membuahkan  hasil  yang  optimal,  sehingga  masalah  dalam  penyaluran  BLT-DD  di Kecamatan Gempol selalu terjadi secara berulang setiap tahun.
Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa, Pandemi COVID-19.

## Abstract
The research is based on the problem, namely the effectiveness of the distribution of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) in Gempol District, Cirebon Regency. The research was  conducted  using  qualitative  methods  with  data  collection  techniques  in  the  form  of literature  studies,  interviews,  observations  and  documentation  studies.  Data  analysis  was carried  out  using  qualitative  analysis  consisting  of  data  reduction,  data  display,  as  well  as verification and drawing conclusions. Meanwhile, data validity testing was carried out using triangulation techniques. The results of the research are that the effectiveness indicators have not  been  fully  fulfilled  optimally  in  the  distribution  of  BLT-DD  in  Gempol  District  because they  face  several  obstacles.  The  efforts  that  have  been  made  have  not  produced  optimal results,  so  problems  in  distributing  BLT-DD  in  Gempol  District  always  occur  repeatedly every year.
Keywords: Effectiveness, Direct Cash Assistance, Village Funds, COVID-19 Pandemic.

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan  desa  di  Indonesia  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  karena sebagian  besar  rakyat  Indonesia  bertempat  tinggal  di  desa.  Penduduk  miskin  juga  sebagian besar  bertempat  tinggal  di  desa  yang  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan keterbatasan  akses  masyarakat  desa  terhadap  berbagai  pelayanan  sosial  serta  sarana  dan prasarana  ekonomi.  Kondisi  ini  menyebabkan  kesenjangan  pembangunan  dan  kesenjangan sosial  yang  cukup  mencolok  antara  desa  dengan  kota.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  desa merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Pembangunan  desa  di  era  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  sejak  tahun  2014 dilaksanakan  dengan  visi  “Membangun  Indonesia  dari  Pinggiran  dalam  Kerangka  Negara
Kesatuan Republik Indonesia”. Sejalan dengan visi tersebut, maka dalam APBN Perubahan Tahun  2015,  Pemerintah  Indonesia  memberikan  Dana  Desa  yang  lebih  besar  kepada  desa- desa untuk memperkuat pembangunan desa. Dana Desa merupakan kebijakan nasional yang ditetapkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  serta  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara.
Ketika desa-desa di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan desa, Indonesia tiba-tiba dilanda wabah virus Corona. Langkah awal yang diambil pemerintah pada tanggal 13 Maret 2020 yaitu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019  (Covid-19)  dengan  dikeluarkanya  Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2020 tentang  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  yang  kemudian  diubah  dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
Pemerintah  Indonesia  kemudian  menetapkan  virus  corona  sebagai  bencana  nasional pada tanggal 13 April 2020 dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang  Penetapan  Bencana  Nasional  Non-Alam  Penyebaran  Covid-19  Sebagai  Bencana Nasional. Keputusan Presiden ini diambil karena angka penyebaran virus corona di Indonesia semakin meningkat.
Pandemi  Covid-19  telah  memukul  banyak  sektor  usaha,  menyebabkan  terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi  dengan  baik,  diperkirakan  bisa  terjadi  ketidakstabilan  sosial.  Dalam  jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan meningkat dan terjadi disparitas antar wilayah maupun perdesaan-perkotaan (Prawiradinata, 2020).
Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Salah satu pos anggaran yang dilakukan refocusing adalah Dana Desa. Dana Desa yang sebenarnya diperuntukkan  bagi  pembangunan  dan  pengembangan  desa,  sebagian  dialihkan  ke  bantuan langsung tunai yang disebut Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Pada  tahun  2020  pemerintah  juga  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020). Perppu tersebut memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi      Covid-19  terhadap  perekonomian  desa.  Pada  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  (i)  Perppu tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan  tertentu  ( refocusing ),  penyesuaian  alokasi,  dan/atau  penundaan  dan  pemotongan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu.
Ketentuan  dan  mekanisme  pendataan  hingga  pelaksanaan  pemberian  BLT-DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020.  Peraturan tersebut  mengubah  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A di dalam peraturan itu menetapkan beberapa  syarat  penerima  bantuan,  seperti  keluarga  yang  kehilangan  mata  pencarian  atau pekerjaan,  belum  terdata  menerima  berbagai  bantuan  sosial,  serta  mempunyai  anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020  tentang  Desa  Tanggap  Covid-19  dan  Penegasan  Padat  Karya  Tunai  Desa.  BLT-DD pada  masa  pandemi  Covid-19  ditujukan  untuk  menurangi  beban  ekonomi  keluarga  miskin yang terdampak pandemi tersebut. Oleh karena itu, penyaluran BLT-DD harus tepat sasaran
dan  penggunaan  BLT-DD  oleh  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  harus  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat primer.
Kecamatan  Gempol  merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Cirebon  yang menyalurkan BLT-DD kepada masyarakat yaitu KPM. KPM BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten  Cirebon  tahun  2021  adalah  sebanyak  896  KPM.  Meskipun  semua  KPM  sudah menerima  BLT-DD,  tetapi  dalam  penyaluran  BLT-DD  pada  di  Kecamatan  Gempol Kabupaten  Cirebon  belum  efektif.  Hal  Nampak  dari  adanya  penerima  BLT-DD  yang  tidak tepat  sasaran  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan,  sehingga  keluarga  yang  tergolong miskin  tidak  memperoleh  BLT-DD  tetapi  yang  ekonominya  mampu  justru  menerimanya. Selain  itu,  tidak  semua  KPM  BLT-DD  menggunakan  bantuan  tersebut  untuk  memenuhi kebutuhan primer serta adanya pungutan liar berupa potongan BLT-DD oleh oknum dengan alasan untuk biaya administrasi dan transport.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  ntuk  mengetahui  efektivitas  penyaluran  BLT-DD pada  masa  pandemi  Covid-19  di  Kecamatan  Gempol  Kabupaten  Cirebon,  hambatan- hambatan  yang  dihadapi  dalam  penyaluran  BLT-DD  di  Kecamatan  Gempol  Kabupaten Cirebon, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyaluran  BLT-DD  pada  masa  pandemi  Covid-19  di  Kecamatan  Gempol  Kabupaten Cirebon.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Administrasi  dalam  arti  sempit  meliputi  kegiatan  catat-mencatat,  surat-menyurat, pembukuan  ringan,  ketik-mengetik,  agenda,  dan  sebagainya  yang  bersifat  teknis ketatausahaan atau clerical works (Handayaningrat, 2020). Sedangkan administrasi dalam arti luas menurut Siagian (2014) adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau  lebih  yang  didasarkan  atas  rasionalitas  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan  sebelumnya.  Meskipun  demikian,  menurut  Silalahi  (1992),  tidak  semua  kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut dapat disebut sebagai administrasi karena yang dapat dikategorikan sebagai administrasi adalah kerjasama yang diorganisasikan atau kerjasama keorganisasian ( organizational cooperation ).
Salah satu spesialisasi dari administrasi adalah administrasi publik.  Menurut Pfiffner &  Presthus  (1960),  administrasi  publik  meliputi  implementasi  kebijakan  publik  yang ditetapkan  oleh  badan-badan  perwakilan  politik.    Denhardt  &  Denhardt  (2006)  mengatakan bahwa  administrasi  publik  kontemporer  dewasa  ini  berkaitan  dengan  manajemen  dari program-program publik. Administrasi publik bekerja pada semua tingkat pemerintahan dan mengelola  berbagai  bentuk  organisasi  non  profit,  asosiasi,  dan  kelompok  kepentingan. Menurut Cooper, et.al. (1998), administrasi publik pada abad ke-21 ini menghadapi beberapa tantangan,  antara  lain  globalisasi,  kemajemukan,  pengaruh  budaya,  keterbatasan  sumber- sumber, meningkatnya kompleksitas hubungan antar pemerintah dan antar sektor, serta aspek hukum dan legal.
Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam praktik administrasi publik adalah good  governance .  Menurut  UNDP  (1997),  ada  sepuluh  prinsip  atau  karakteristik good governance yaitu participation,  rule  of  law,  transparency,  responsiveness,  concensus orientation, equity effectiveness dan Efficiency, accountability, dan strategic vision .
Efektivitas  merupakan  salah  satu  karakteristik  atau  prinsip good  governance yang penting. Pengertian efektivitas menurut Ensiklopedi Administrasi (Westra et al., 1999) yaitu suatu  keadaan  yang  mengandung  pengertian  mengenai  terjadinya  sesuatu  efek  atau  akibat yang  dikehendaki.  Jika  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  maksud  tertentu  yang memang  dikehendaki,  maka  orang  itu  dikatakan  efektif  jika  menimbulkan  akibat sebagaimana  yang  dikehendakinya.  Sedangkan  menurut  Gibson  dkk  (Pasolong,  2012:51),
efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama di mana derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.
Makmur (2010) mengemukakan indikator efektivitas yaitu:
1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan  perhitungan  biaya:  hal  ini  dilakukan  agar  dalam  menjalankan  suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus  menerapkan  standarisasi.  Ketepatan  standar  yang  digunakan  dalam melaksanakan  suatu  program  merupakan  suatu  ukuran  dalam  mencapai keefektivitasan.
4. Ketepatan  dalam  menentukan      pilihan:  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan untuk  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  karena  dalam  menetukan  pilihan dibutukan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektivitasan.
5. Ketepatan  berfikir:  dapat  menentukan  efektifitas  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan.
6. Ketepatan  dalam  melakukan  perintah:  merupakan  aktivitas  organisasi  atau  individu yang  mempunyai  kemampuan  memberikan  perintah  dengan  jelas  dan  mudah dipahami  dan  jika  perintah  yang  diberikan  tidak  dapat  dipahami  maka  pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan  dalam  menentukan  tujuan:  tujuan  yang  ditetapkan  secara  tepat  akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan  sasaran:  dapat  menetukan  keberhasilan  aktivitas  individu  atau  organisasi dalam mencapai tujuan.

## C. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Menurut  Creswell  (2014),  metode kualitatif  yaitu  metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  dianggap  berasal dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan  Tujuan  penelitian  kualitatif  menurut  Moleong  (2009) yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Informan dalam  penelitian  ini  yaitu  Camat  Gempol,  tiga  orang  Kepala  Desa  sebagai  sampel  yaitu Kepala Desa Walahar, Kempek, dan Winong, serta beberapa warga masyarakat sebagai KPM BLT-DD.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  wawancara,  observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, display data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas Penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
Jumlah  keluarga  miskin  (Pra  KS)  di  Kecamatan  Gempol  cukup  banyak  yaitu  4.243 keluarga atau 24,7 % dari total keluarga sebanyak 17.206 keluarga. Jumlah keluarga miskin (pra KS) tersebut tersebar di 8 desa di Kecamatan Gempol. Oleh karena itu, penyaluran BLT- DD  di  Kecamatan  Gempol  diharapkan  mencapai  tingkat  efektivitas  yang  optimal  agar mampu mengurangi beban ekonomi keluarga Pra KS akibat dampak pandemi Covid-19.
Efektivitas  penyaluran  BLT-DD  di  Kecamatan  Gempol  Kabupaten  Cirebon berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan Makmur (2010) yaitu sebagai berikut:
a. Ketepatan penentuan waktu
Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan (Makmur, 2010). Ketepatan penentuan waktu
dalam  penyaluran  BLT-DD  di  Kecamatan  Gempol  dapat  dilihat  dari  ketepatan  waktu pendataan calon penerima BLT-DD dan ketepatan waktu penyaluran BLT-DD.
Pendataan  calon  penerima/KPM  BLT-DD  tahun  2022,  hal  itu  sudah  dilakukan  tepat waktu  sesuai  jadwal  yaitu  pada  bulan  November-Desember  2021.  Pendataan  ini  merupakan pendataan  ulang  dari  tahun  sebelumnya  untuk  memperbarui  data  jika  ada  KPM  yang meninggal  dunia  atau  pindah  domisili.  Dengan  demikian,  efektivitas  penyaluran  BLT-DD dilihat  dari  ketepatan  waktu  pendataan  calon  penerima  BLT-DD  sudah  dilakukan  secara optimal.
Penyaluran  BLT-DD  kepada  KPM  juga  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  tahapannya. Penyaluran  BLT-DD  dilakukan  dalam  tiga  tahap.  Tahap  pertama  yaitu  pada  bulan  Januari- April  2022,  tahap  kedua  pada  bulan  Mei-Agustus  2022,  dan  tahap  ketiga  pada  bulan September-Desember 2022. Penyalurannya dirapel dua bulan sekali sebesar Rp 300 ribu per bulan  yang  penyalurannya  dirapel  Rp  600  ribu  setiap  dua  bulan  sekali.  Dengan  demikian, efektivitas penyaluran BLT-DD dilihat dari ketepatan waktu penyaluran BLT-DD juga sudah dilakukan secara optimal.
b. Ketepatan perhitungan biaya Ketepatan perhitungan biaya dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami  kekurangan  dalam  hal  dana  atau  anggaran  sampai  program  tersebut  selesai dilaksanakan  (Makmur,  2010).  Ketepatan  perhitungan  biaya  dalam  penyaluran  BLT-DD  di Kecamatan Gempol dapat dilihat dari ketepatan perhitungan anggaran dan ketepatan jumlah Dana Desa untuk BLT-DD.
Mengenai  ketepatan  perhitungan  anggaran  dalam  penyaluran  BLT-DD,  di  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa ditegaskan bahwa pengelolaan anggaran untuk BLT-DD yaitu:
1). Pagu  Dana  Desa  dengan  besaran  kurang  dari  Rp  800  juta,  BLT-DD  dialokasikan sebesar 25%.
2). Pagu  Dana  dengan  besaran  antara  Rp  800  juta  sampai  Rp  1,5  Milyar,  BLT-DD dialokasikan sebesar 30 %.
3). Pagu  dana  desa  dengan  besaran  lebih  dari  Rp  1,2  Milyar,  BLT-DD  dialokasikan sebesar 35%.
Semua  desa  di  Kecamatan  Gempol  sudah  mengikuti  ketentuan  di  atas.  Namun, permasalahannya  adalah  jumlah  keluarga  miskin  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  penerima BLT-DD  tidak  sebanding  dengan  jumlah  alokasi  Dana  Desa  untuk  BLT-DD  tersebut, sehingga  tidak  semua  keluarga  miskin  menerima  BLT-DD.  Dengan  demikian,  efektivitas dilihat  dari  ketepatan  perhitungan  anggaran  sudah  dilakukan  secara  optimal  karena  sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Ketepatan dalam pengukuran Ketepatan  dalam  pengukuran  berarti  dalam  menjalankan  suatu  program  harus menerapkan  standarisasi.  Ketepatan  standar  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  suatu program  merupakan  suatu  ukuran  dalam  mencapai  keefektivitasan  (Makmur,  2010). Ketepatan dalam pengukuran pada penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol dapat dilihat dari  ketepatan  pengukuran  dengan  cara  pengawasan  langsung  ke  lapangan  serta  ketepatan pengukuran dengan cara pengawasan tidak langsung melalui laporan lisan dan tertulis.
Salah  satu  cara  yang  dilakukan  untuk  mengukur  apakah  penyaluran  BLT-DD  sudah dilakukan  sesuai  ketentuan  atau  tidak  adalah  dengan  cara  langsung  melalui  pengawasan langsung  ke  lapangan.  Dengan  pengawasan  langsung  ini,  maka  akan  diperoleh  hasil pengukuran  yang  obyektif  karena  dilakukan  dengan  cara  melihat  langsung  praktik  di lapangan, bukan berdasarkan laporan lisan atau tertulis dari bawahan.
Pengawasan  langsung  dalam  penyaluran  BLT-DD  dilakukan  oleh  aparat  Kecamatan Gempol yaitu Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial.  Pengawasan langsung juga
dilakukan  oleh  perangkat  desa  di  tiap-tiap  desa  dengan  melibatkan  TNI  yaitu  Babinsa (Bintara  Pembina  Desa).  Pengawasan  langsung  terhadap  penyaluran  BLT-DD  di  tiap-tiap desa adalah menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Desa. Namun, para Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan.
Pengawasan  langsung  menghasilkan  penyaluran  BLT-DD  di  Kecamatan  Gempol berjalan  lancar.  Namun,  pengawasan  langsung  belum  dapat  menemukan  atau  sengaja menutup  mata  terhadap  adanya  pungutan  liar  berupa  potongan  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung jawab terhadap BLT-DD yang diterima oleh KPM yang besarnya antara Rp 10 Ribu sampai Rp 20 Ribu. Potongan ini dengan alasan untuk biaya administrasi dan transport pengurusan penyaluran BLT-DD.
KPM BLT-DD sendiri sebenarnya kecewa dengan adanya pungutan atau pemotongan tersebut. Namun, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya karena jumlah potongan relatif kecil dibandingkan dengan BLT-DD yang diterimanya yaitu Rp 600 ribu per dua bulan. Bagi mereka, uang Rp 10 Ribu sampai Rp 20 Ribu itu itung-itung sebagai syukuran dan balas budi kepada oknum yang telah membantu mereka untuk memperoleh BLT-DD.
Permasalahan  lainnya  yang  terkait  dengan  pengawasan  langsung  adalah  data  calon penerima  BLT-DD  yang  dilaporkan  oleh  para  Ketua  RW  ke  Kepala  Desa  tidak  dilakukan pengecekan langsung oleh perangkat desa ke lapangan. Dalam hal ini, Kepala Desa percaya sepenuhnya  kepada  para  Ketua  RW.  Pada  kenyataannya,  tidak  semua  penerima  BLT-DD adalah keluarga miskin atau yang sesuai dengan kriteria lainnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  efektivitas  penyaluran  BLT-DD  dilihat  ketepatan pengukuran dengan cara pengawasan langsung ke lapangan belum dilakukan secara optimal. Hal ini karena praktik-praktik penyimpangan seperti di atas selalu terjadi setiap tahun dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol.
Cara  lain  untuk  mengukur  apakah  penyaluran  BLT-DD  sudah  dilakukan  sesuai ketentuan atau tidak adalah dengan cara tidak langsung melalui laporan lisan dan tertulis dari aparat.  Warga  masyarakat  juga  dapat  menyampaikan  laporan  secara  lisan  jika  dalam penyaluran  BLT-DD  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Namun,  melalui pengawasan langsung ke lapangan ini tidak ditemukan atau sengaja menutup  mata terhadap adanya pungutan liar berupa potongan terhadap BLT-DD yang diterima masyarakat. Dengan demikian,  pengukuran  BLT-DD  melalui  pengawasan  langsung  ini  belum  dilakukan  secara optimal.
Selain  melalui  pengawasan  langsung,  pengukuran  BLT-DD  juga  dilakukan  dengan pengawasan tidak langsung melalui laporan lisan dan tertulis dari para bawahan serta laporan lisan  dari  masyarakat.  Dalam  pengawasan  tidak  langsung  ini,  para  Ketua  RW  selalu melaporkan  penyaluran  BLT-DD  secara  tertulis  kepada  Kepala  Desa  setelah  penyaluran BLT-DD  selesai  dilakukan.  Para  Kepala  Desa  juga  selalu  melaporkan  penyaluran  BLT-DD secara tertulis kepada Camat setelah penyaluran BLT-DD selesai dilakukan.  Namun, dalam laporan  tersebut  lebih  banyak  melaporan  hal-hal  yang  positifnya  saja.  Penyimpangan- penyimpangan seperti adanya pungutan liar berupa potongan BLT-DD tidak dilaporkan atau meskipun  dilaporkan  tetapi  kepada  para  oknum  tersebut  tidak  ditinndak  tegas,  sehingga pungutan liar selalu terjadi setiap tahun dalam penyaluran BLT-DD.
Masyarakat  sebagai  KPM  BLT-DD  juga  dapat  memberikan  laporan  lisan  kepada Kepala Desa jika ada pungutan liar berupa potongan tersebut. Namun, masyarakat dalam hal ini lebih banyak memilih diam karena khawatir akan menimbulkan mamsalah, misalnya jika melaporkan  justru  akan  dipersulit  untuk  mendapat  BLT-DD  di  tahun  berikutnya.  Dengan demikian, pengukuran BLT-DD melalui pengawasan tidak langsung ini juga belum dilakukan secara optimal.
d. Ketepatan dalam menentukan pilihan
Ketepatan dalam menentukan pilihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena dalam menetukan pilihan dibutukan proses yang sangat  penting  untuk  mencapai  suatu  keefektivitasan  (Makmur,  2010).  Ketepatan  dalam menentukan  pilihan  dalam  penyaluran  BLT-DD  dapat  dilihat  dari  ketepatan  dalam menentukan penerima BLT-DD dan ketepatan dalam menentukan cara penyaluran BLT-DD.
Mengenai  ketepatan  dalam  menentukan  penerima  BLT-DD,  sudah  ada  kriterianya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kriteria penerima BLT-DD yaitu calon penerima  BLT-DD  adalah  keluarga  miskin,  baik  yang  terdata  dalam  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  maupun  yang  tidak  terdata.  Kriteria  lainnya  yaitu  mengalami kehilangan  mata  pencaharian,  mempunyai  anggota  keluarga  yang  rentan  sakit menahun/kronis  dan/atau  difabel,  tidak  mendapatkan  bantuan  sosial  program  keluarga harapan,  rumah  tangga  dengan  anggota  rumah  tangga  tunggal  lanjut  usia,  atau  penyandang disabilitas. Kriteria lainnya yaitu tidak sebagai penerima bansos lainya seperti PKH, BPNT, Kemensos dan sebagainya, sehingga tidak menerima bantuan secara ganda atau dobel.
Namun di lapangan masih ditemukan penetapan calon KPM BT-DD yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut, misalnya keluarga yang tergolong miskin tidak mendapat BLT-DD, sedangkan  keluarga  yang  tergolong  mampu  justru  mendapatkannya.  Padahal,  penetapan calon penerima BLT-DD tersebut dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang antara lain dihadiri  juga  oleh  calon  penerima  BLT-DD  tersebut.  Dalam  forum  Musyawarah  Desa  itu dapat  diketahui  jika  ada  calon  penerima  BLT-DD  yang  menerima  bantuan  dari  bansos lainnya. Jika ada yang seperti itu, maka diganti dengan orang lain. Namun, Musyawarah Desa tersebut  tidak  dilakukan  secara  transparan,  artinya  data  calon  penerima  BLT-DD  tidak semuanya  disampaikan  dalam  Musyawarah  Desa  tersebut  tetapi  mereka  menerimanya. Dengan  demikian,  ketepatan  dalam  penentuan  calon  penerima  BLT-DD  belum  dilakukan secara optimal.
Ketepatan  dalam  menentukan  pilihan  juga  berkaitan  dengan  ketepatan  dalam menentukan cara penyaluran BLT-DD.  Penyaluran BLT-DD kepada warga masyarakat  atau KPM  dilakukan  di  Kantor  Kepala  Desa  di  masing-masing  desa.  Hal  ini  berbeda  dengan penyaluran  bansos  lain  dari  pemerintah  pusat  atau  daerah  yang  penyalurannya  dilakukan  di bank pemerintah yang ditunjuk.
Penyaluran BLT-DD di Kantor Desa tersebut harus diterima langsung oleh KPM dan tidak  boleh  diwakilkan.  Namun,  jika  ada  warga  masyarakat  atau  KPM  yang  berhalangan hadir  karena  sakit  dan  sebagainya,  maka  dapat  mewakilkannya  kepada  orang  lain,  biasaya Ketua RW, dengan menggunakan surat kuasa.
Pada  praktiknya  ada  juga  Ketua  RW  atau  orang  lain  yang  melakukan  pengambilan BLT-DD  secara  kolektif.  Cara  ini  membuka  peluang  terjadinya  pungutan  liar  oleh  oknum Ketua RW atau orang lain berupa potongan BLT-DD dengan alasan untuk biaya administrasi atau  transport.  Dengan  demikian,  ketepatan  dalam  menentukan  cara  penyaluran  BLT-DD belum dilakukan secara optimal.
e. Ketepatan berfikir
Ketepatan  berfikir  dapat  menentukan  efektivitas  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan (Makmur, 2010). Ketepatan berfikir dalam penyaluran BLT-DD dapat dilihat dari ketepatan  berfikir  dalam  mengidentifikasi  masalah  dan  ketepatan  berfikir  dalam menyelesaikan masalah.
Mengenai  ketepatan  berfikir  dalam  mengidentifikasi  masalah,  maka  banyak  masalah dalam  penyaluran  BLT-DD  seperti  keterbatasan  Dana  Desa  untuk  BLT-DD,  sehingga  tidak semua keluarga miskin memperoleh BLT-DD tersebut. Masalah lainnya adalah kecemburuan sosial dari warga masyarakat yang tidak menerima BLT-DD, dan adanya pungutan liar oleh oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Juga  masalah  data  penerima  bansos  yang  tumpang
tindih antara penerima BLT-DD dengan penerima bansos lainnya.
Semua masalah tersebut sebenarnya telah diidentifikasi oleh Camat dan Kepala Desa. Masalah-masalah  tersebut  lebih  banyak  diketahui  dari  laporan  lisan  yang  disampaikan  oleh masyarakat  atau  KPM  BLT-DD.  Dengan  demikian,  ketepatan  berfikir  dalam mengidentifikasi masalah dalam penyaluran BLT-DD sudah dilakukan secara optimal.
Ketepatan  berfikir  lainnya  dalam  penyaluran  BLT-DD  adalah  ketepatan  dalam menyelesaikan masalah dalam penyaluran BLT-DD tersebut. Pemerintah Kecamatan Gempol dan Pemerintah Desa berusaha mengatasi masalah-masalah tersebut dengan solusi yang tepat. Solusi yang sudah dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan terutama pengawasan langsung ke lapangan, memerintahkan Ketua RW untuk melaporkan data yang akurat tentang penerima BLT-DD, melakukan pendataan ulang calon penerima bansos, melakukan Musyawarah Desa secara ulang, sehingga pada penerimaan BLT-DD tahun berikutnya lebih akurat datanya dan lebih  tepat  penerimanya.  Meskipun  demikian,  masalah  dalam  penyaluran  BLT-DD  tersebut selalu  terjadi  berulang  setiap  tahun,  sehingga  ketepatan  berfikir  dalam  menentukan  solusi tersebut belum dilakukan secara optimal.
f. Ketepatan dalam melakukan perintah
Ketepatan  dalam  melakukan  perintah  merupakan  aktivitas  organisasi  atau  individu yang  mempunyai  kemampuan  memberikan  perintah  dengan  jelas  dan  mudah  dipahami  dan jika  perintah  yang  diberikan  tidak  dapat  dipahami  maka  pelaksanaan  perintah  tersebut  akan mengalami  kegagalan  dan  pada  akhirnya  tidak  efektif  (Makmur,  2010).  Ketepatan  dalam melakukan  perintah  dalam  penyaluran  BLT-DD  dapat  dilihat  dari  ketepatan  perintah, ketaatan aparat terhadap perintah, dan sanksi bagi aparat yang melanggar perintah.
Mengenai  ketepatan  perintah,  semua  perintah  Camat  dan  Kepala  Desa  kepada  para bawahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Mereka selalu menekankan bahwa ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  itu  harus  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya.  Hal  ini  karena  anggaran  untuk  BLT-DD  tersebut  berasal  dari  uang  negara  yaitu APBN, sehingga jika ada penyelewengan dalam penyalurannya, maka akan berurusan dengan KPK.  Dengan  demikian,  ketepatan  perintah  dalam  penyaluran  BLT-DD  sudah  dilakukan secara optimal.
Selain  ketepatan  perintah,  yang  lebih  penting  adalah  ketaatan  para  bawahan  dalam melaksanakan perintah tersebut.  Dalam hal  ini para bawahan sebagai  pelaksana di  lapangan belum  semuanya  mentaati  perintah  tersebut.  Hal  ini  nampak  dari  adanya  oknum  yang  tidak bertanggung  jawab  yang  melakukan  pungutan  liar  dengan  cara  memotong  BLT-DD  yang diterima  KPM  dengan  alas  an  untuk  biaya  administrasi  dan  transport.  Dengan  demikian, ketaatan  para  bawahan  dalam  melaksanakan  perintah  dalam  penyaluran  BLT-DD  tersebut belum dilakukan secara optimal.
Hal  lain  yang  sangat  penting  yang  adalah  sanksi  bagi  apparat  bawahan  yang melanggar  perintah.  Mengenai  hal  ini  belum  dilaksanakan  secara  optimal  karena  praktik pungutan liar dalam penyaluran BLT-DD selalu terjadi setiap tahun karena tidak ada sanksi yang tegas kepada oknum yang melakukan pungutan liar tersebut.
g. Ketepatan dalam menentukan tujuan Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut  (Makmur,  2010).  Ketepatan  dalam  menentukan  tujuan  pada  penyaluran  BLT-DD dapat dilihat dari ketepatan tujuan BLT-DD dan pencapaian tujuan BLT-DD.
Tujuan  BLT-DD  yaitu  BLT-DD  diharapkan  dapat  membantu  beban  ekonomi masyarakat  miskin  akibat  dampak  pandemi  Covid-19.  Tujuan  tersebut  sudah  tepat  karena pada masa pandemi Covid-19 banyak keluarga miskin yang beban ekonominya makin berat karena  banyak  yang  terkena  PHK,  kesulitan  modal  untuk  berdagang,  dan  sebagainya.  Oleh karena itu, pemerintah menginstruksikan untuk melakukan refocusing anggaran dengan cara memfokuskan APBN, APBD, dan juga APBDes dari Dana Desa untuk penanganan Covid-19
tersebut  dalam  bentuk  BLT-DD.  Dengan  demikian,  ketepatan  tujuan  BLT-DD  ini  sudah optimal.
Hal  lainnya  yang  penting  adalah  pencapaian  tujuan  BLT-DD  itu  sendiri.  BLT-DD merupakan  bantuan  atau  subsidi  dari  pemerintah  untuk  masyarakat  miskin.  Dana  BLT-DD yang hanya sebesar Rp 300 per bulan yang dibayarkan dengan cara dirapel setiap dua bulan sekali sebesar Rp 600 Ribu tersebut memang tidak akan dapat menutup kebutuhan ekonomi keluarga  miskin  setiap  bulannya.  Jika  dihitung-hitung,  BLT-DD  sebesar  Rp  300  Ribu  per bulan  itu  berarti  hanya  sebesar  Rp  10  Ribu  per  hari  yang  tentu  saja  tidak  cukup  untuk keperluan sehari-hari setiap bulannya. Namun dengan adanya BLT-DD tersebut KPM merasa sangat terbantu dalam mengurangi beban ekonomi sehari-harinya. Dalam hal ini harus dilihat dari  perhatian  yang  sangat  besar  kepada  rakyatnya.  Dengan  demikian,  pencapaian  tujuan BLT-DD tersebut sudah optimal.
h. Ketepatan sasaran
Ketepatan  sasaran  dapat  menetukan  keberhasilan  aktivitas  individu  atau  organisasi dalam  mencapai  tujuan  (Makmur,  2010).  Ketepatan  sasaran  dalam  penyaluran  BLT-DD  ini dapat dilihat dari ketepatan sasarana penerima BLT-DD dan ketepatan penggunaan BLT-DD.
Mengenai  ketepatan  penerima  BLT-DD  ini  sudah  dijelaskan  sebelumnya  di  mana banyak ditemukan penerima atau KPM BLT-DD yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada beberapa keluarga miskin yang ternyata tidak menerima  BLT-DD,  sedangkan  di  lain  pihak  ada  keluarga  yang  tergolong  mampu  tetapi menerima  BLT-DD,  sehingga  menimbulkan  kecemburuan  sosial.  Dengan  demikian, ketepatan penerima BLT-DD ini belum dilaksanakan secara optimal.
Hal lain yang berkaitan dengan ketepatan sasaran adalah ketepatan penggunaan BLT- DD.  Dalam  hal  ini,  KPM  harus  benar-benar  menggunakan  BLT-DD  itu  untuk  memenuhi kebutuhan  sehar-hari  yang  bersifat  primer  seperti  membeli  beras  dan  lauk  pauk  yang sederhana.  Meskipun  demikian,  beberapa  KPM  menggunakan  BLT-DD  untuk  kebutuhan konsumtif yang tidak bersifat primer seperti membeli handphone baru, membeli makanan dan minuman  yang  enak-enak,  dan  sebagainya.  Dengan  demikian,  ketepatan  penggunaan  BLT- DD belum dilakukan secara optimal.

## 2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  penyaluran  BLT-DD  di  Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon yaitu:
a. Jumlah alokasi Dana Desa yang tidak memadai untuk BLT-DD.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  bahwa  alokasi  dari  Dana  Desa  untuk BLT-DD  adalah  tergantung  dari  jumlah  Dana  Desa  yang  diterima  suatu  desa  yaitu sebagai berikut:
1). Pagu Dana Desa dengan besaran kurang dari Rp 800 juta, BLT-DD dialokasikan sebesar 25%.
2). Pagu  Dana  dengan  besaran  antara  Rp  800  juta  sampai  Rp  1,5  Milyar,  BLT-DD dialokasikan sebesar 30 %.
3). Pagu  dana  desa  dengan  besaran  lebih  dari  Rp  1,2  Milyar,  BLT-DD  dialokasikan sebesar 35%.
Sedangkan  jumlah  keluarga  miskin  yang  perlu  dibantu  dengan  BLT-DD  tidak sebanding  dengan  persentase  alokasi  Dana  Desa  untuk  BLT-DD  tersebut.  Hal  ini menyebabkan  tidak  semua  keluarga  miskin  menerima  BLT-DD  tersebut,  sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
b. Pendataan calon penerima BLT-DD yang tidak akurat. Pendataan  calon  penerima  BLT-DD  yang  tidak  akurat  menyebabkan  tumpang  tindih
dalam  data,  sehingga  data  juga  tidak  akurat.  Bahkan  ada  warga  masyarakat  yang sudah  meninggal  yang  masih  tercantum  dalam  data  tersebut.  Pendataan  yang  tidak akurat juga nampak dalam data final yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa di mana data final tersebut masih menggunakan data lama (tahun sebelumnya). Padahal Ketua RW sudah melaporkan data yang baru karena ada penerima BLT-DD yang meninggal dunia atau pindah domisili.
c. Lemahnya pengawasan dalam penyaluran BLT-DD. Lemahnya  pengawasan  terlihat  dari  tidak  dilakukannya  pengecekan  langsung  ke lapangan  oleh  Pemerintah  Desa  terhadap  data  calon  penerima  BLT-DD  yang dilaporkan oleh para Ketua RW. Selain itu, pejabat yang berwenang terkesan menutup mata terhadap pungutan liar oleh oknum Ketua RW.
d. Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  tersebut  misalnya  oknum  Ketua  RW  yang melakukan  pemotongan  BLT-DD  dengan  alasan  untuk  biaya  administrasi,  biaya transport,  dan  sebagainya.  Oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  ini  tidak  pernah ditindak  atau  diberikan  sanksi  yang  tegas,  sehingga  pungutan  liar  tersebut  selalu terjadi dalam setiap penyaluran BLT-DD.
e. Sanksi yang tidak tegas terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum yang melakukan pemotongan BLT-DD selalu terjadi dalam setiap penyaluran BLT-DD. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang tidak tegas terhadap oknum tersebut.
f. Perilaku warga masyarakat penerima BLT-DD yang tidak bijak dalam menggunakan BLT-DD.
Warga  masyarakat  penerima  atau  KPM  BLT-DD  banyak  yang  menggunakan  BLT- DD  yang  diterimanya  bukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  primer  tetapi  ada  yang digunakan  membeli handphone baru,  membeli  makanan  dan  minuman  yang  enak- enak, dan sebagainya.
3. Upaya-Upaya  yang  Dilakukan  untuk  Mengatasi  Hambatan-Hambatan  dalam Penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon yaitu:
a. Untuk  mengatasi  hambatan  berupa  jumlah  alokasi  Dana  Desa  yang  tidak  memadai untuk BLT-DD, maka upaya yang dilakukan yaitu memanfaatkan dana bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari luar Dana Desa, seperti bansos dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
b. Untuk  mengatasi  hambatan  berupa  pendataan  calon  penerima  BLT-DD  yang  tidak akurat,  maka  upaya  yang  dilakukan  yaitu  Kepala  Desa  memerintahkan  kepada  para Ketua  RW  untuk  melakukan  pendataan  secara  akurat  untuk  keperluan  penyaluran BLT-DD pada tahun berikutnya.
c. Untuk  mengatasi  hambatan  berupa  lemahnya  pengawasan  dalam  penyaluran  BLT- DD,  terutama  dalam  pengawasan  langsung,  maka  upaya  yang  dilakukan  yaitu Pemerintah  Desa  menghimbau  kepada  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam melakukan  pengawasan  sosial  dengan  cara  melaporkan  pelanggaran  dan penyimpangan dalam penyaluran BLT-DD kepada aparat yang berwenang.
d. Untuk  mengatasi  hambatan  berupa  adanya  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab, maka upaya yang dilakukan yaitu Pemerintah Desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkannya kepada aparat yang berwenang.
e. Untuk mengatasi hambatan berupa sanksi yang tidak tegas terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab, maka upaya yang dilakukan yaitu
f. Untuk  mengatasi  hambatan  berupa  perilaku  warga  masyarakat  penerima  BLT-DD
yang  tidak  bijak  dalam  menggunakan  BLT-DD,  maka  upaya  yang  dilakukan  yaitu Pemerintah  Desa  melakukan  sosialisasi  kepada  penerima  BLT-DD  untuk menggunakan BLT-DD tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup bersifat primer. Berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  tersebut  belum  mampu  mengatasi  hambatan- hambatan  yang  dihadapi  secara  tuntas,  sehingga  hambatan-hambatan  tersebut  selalu  terjadi secara berulang dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol.

## E. KESIMPULAN
Efektivitas  penyaluran  BLT-DD  di  Kecamatan  Gempol  Kabupaten  Cirebon  belum optimal  seperti  nampak  dari  indikator-indikator  efektivitas  yang  belum  semuanya  terpenuhi secara  optimal.  Hambatan-hambatan  dalam  penyaluran  BLT-DD  di  Kecamatan  Gempol Kabupaten  Cirebon  yaitu  jumlah  alokasi  Dana  Desa  yang  tidak  memadai,  pendataan  calon penerima  BLT-DD  yang  tidak  akurat,  lemahnya  pengawasan,  adanya  oknum  yang  tidak bertanggung jawab, sanksi yang tidak tegas terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab, serta  perilaku  warga  masyarakat  penerima  yang  tidak  bijak  dalam  menggunakan  BLT-DD. Upaya-upaya  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  penyaluran  BLT- DD Desa di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon tersebut. Namun, upaya-upaya tersebut belum  optimal,  sehingga  hambatan-hambatan  tersebut  selalu  terjadi  secara  berulang  dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol.

## DAFTAR PUSTAKA
Cooper, P.  J.,  et  al.  (1998). Public Administration for  the Twenty-First Century .  Fort Wort: Harcourt Brace & Company.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design .  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Denhardt,  J.  V.  &  Denhardt,  R.  B.  (2006). Public Administration:  An  Action  Orientation . Balmont, CA: Thomson Wadsworth
Handayaningrat, S. (2000). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen . Jakarta: Haji Masagung
Makmur. (2010). Efektivitas Kelemba-gaan Pengawasan . Bandung: Refika Aditama Moleong, L. J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya Pasolong, H. (2012). Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta Pfiffner,  J.  M.,  &  Presthus,  R.  V.  (1960). Public  Administration .  New  York:  The  Ronald Press Co.
Prawiradinata, R.S. (2020). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa . Jakarta: Bappenas Siagian, S.P. (2014). Filsafat Administrasi . Jakarta: Bumi Aksara
Silalahi, U. (1992). Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi . Bandung: Sinar Baru
United  Nations  Development  Programme  (UNDP).  (1997). Governance  for  Sustainable Human Development . New York: UNDP Westra, P., et.al. (1999). Ensiklopedi Administrasi . Jakarta: Haji Masagung.