Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. (106-120) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

## Dien Islamiaty Khairunnisa
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Tirtayasa, Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: nisadien7@gmail.com

## Mohamad Fasyehhudin
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Tirtayasa, Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: fasyehhudin@untirta.ac.id

## Nurikah
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Tirtayasa, Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: nurikah@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 12 Januari 2022 |Revised : 10 Agustus 2022 |Accepted : 16 Agustus 2022
How  to  cite :  Dien  Islamiaty  Khairunnisa,  Mohamad  Fasyehhudin,  Nurikah “ Kewenangan  Dinas  Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022 )”, hlm. 1 06-120.

## ABSTRACK:
Tangerang Regency is a strategic area in the tourism industry. The regional apparatus that has the authority  to  provide  services  for  tourism  in  this  area  is  the  Department  of  Youth,  Sports,  Culture  and Tourism. Situ Kelapa Dua, which is located in Kelapa Dua Village, Tangerang Regency, is a tourism area that  has  potential  attractiveness  as  environmentally-based  sustainable  tourism  or  called  ecotourism.  This study  aims  to  explain  how  the  authority  of  local  governments  in  developing  ecotourism  potential  in  Situ Kelapa  Dua,  Tangerang  Regency  and  explain  the  inhibiting  factors  and  supporting  factors  of  local governments in carrying out their authority. The research method used in this study is an empirical juridical method based on a qualitative data approach sourced from primary data through interviews and field research at the relevant government agencies, namely the Tangerang Regency Youth, Sports, Culture and Tourism Office. Based on the results of the study, it was found that the authority had not run optimally, due to the absence  of  regional  regulations  that  were  formed  related  to  the  implementation  of  tourism  in  Tangerang Regency. However, the agency has plans related to the preparation of a tourism regional regulation which will  take  place  in  2022.  The  need  for  cooperation  between  related  institutions  and  local  communities  in overcoming the problems that are inhibiting factors in this development.
Keywords  : Authority,  Department  of  Youth,  Sports,  Culture  and  Tourism,  Ecotourism, Development of Ecotourism Potential.

## ABSTRAK
Kabupaten Tangerang merupakan kawasan strategis dalam industri pariwisata. Perangkat daerah  yang  berwenang  sebagai  penyelenggara  pelayanan  atas  pariwisata  di  daerah  ini  adalah Dinas  Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan  dan  Pariwisata.  Situ  Kelapa  Dua  yang  berlokasi  di Kelurahan  Kelapa  Dua,  Kabupaten  Tangerang  merupakan  kawasan  pariwisata  yang  memiliki potensi  daya  tarik  sebagai  wisata  berkelanjutan  berbasis  lingkungan  atau  disebut  ekowisata. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  kewenangan  pemerintah  daerah dalam pengembangan  potensi  ekowisata  di  Situ  Kelapa  Dua  Kabupaten  Tangerang  dan  menjelaskan faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung  pemerintah  daerah dalam  menjalankan kewenangannya.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis empiris  berdasarkan  pendekatan  data  kualitatif  yang  bersumber  dari  data  primer  melalui wawancara  dan  penelitian  lapangan  pada  Instansi  Pemerintah  terkait  yaitu  Dinas  Pemuda, Olahraga,  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Tangerang.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh bahwa kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal, dikarenakan belum adanya peraturan  daerah  yang  terbentuk  terkait  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Kabupaten Tangerang.  Namun,  pihak  dinas  mempunyai  rencana  terkait  penyusunan  Perda  kepariwisataan yang  akan  berlangsung  di  tahun  2022  mendatang.  Perlunya  kerjasama  antar  lembaga-lembaga terkait  maupun  masyarakat  lokal  dalam  mengatasi  permasalahan  yang  menjadi  faktor penghambat dalam pengembangan ini.
Kata  Kunci  : Kewenangan,  Dinas  Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  Ekowisata, Pengembangan Potensi Ekowisata.

## Pendahuluan
Pariwisata  merupakan  salah  satu sektor  yang  belakangan  ini  menjadi perbincangan        publik.        Industri pariwisata        telah  membuktikan perannya  sebagai  alternatif  kegiatan ekonomi yang     dapat     meningkatkan kesejahteraan          masyarakat. Sebagaimana    tertuang    dalam    pasal 3        Undang-undang  Kepariwisataan, kegiatan      kepariwisataan      memiliki fungsi  yaitu  memenuhi  kebutuhan jasmani,  rohani,  dan  intelektual  setiap wisatawan        dengan        rekreasi        dan perjalanan        serta  meningkatkan pendapatan        negara        untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
1
Seiring  dengan  perkembangan- nya,  kini  telah  hadir  konsep  ekowisata yaitu kegiatan wisata yang berbasis pada lingkungan.
Dimana konsep ini
memanfaatkan  kekayaan  sumber  daya alam yang sudah ada lalu dikembangkan menjadi  tempat  wisata  yang  akan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat lokal  serta  memperkenalkan  budaya setempat  kepada  khalayak  luar.  Konsep ini selaras dengan bunyi pasal 33 ayat (1) Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu  : “ Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat” .  Goeldne  dalam Butcher,  menyatakan  bahwa  ekowisata merupakan  bentuk  perjalanan  menuju kawasan  yang  masih  alami  yang bertujuan untuk memahami budaya dan sejarah  alami  dari  lingkungannya, menjaga  integritas  ekosistem,  sambil menciptakan kesempatan ekonomi untuk membuat sumber daya konservasi dan  alam  tersebut  menguntungkan  bagi masyarakat lokal. 2
1 “Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan” (n.d.).
2 Nia  Fitria  et  al.,  “Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis
Masyarakat  Di  Kawasan  Rawa  Pening,
Kabupaten Tangerang
merupakan  kawasan  strategis  dalam industri  pariwisata  karena  lokasinya dekat  dengan  ibukota  negara  DKI Jakarta  dan  tidak  jauh  dari  Bandara Internasional  Soekarno-Hatta.  Artinya Kabupaten  Tangerang  memiliki  potensi besar  untuk  menarik  wisatawan  dari dalam  dan  luar  negeri.  Potensi  yang dimiliki  oleh  kabupaten  Tangerang  ini sangat  perlu  diimbangi  dengan  peran pemerintah  daerah  setempat  sebagai pemilik  kekuasaan  tertinggi  di  daerah yang  tertuang  dalam  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini
memberikan kesempatan kepada daerah untuk  mengurus  rumah  tangganya sendiri  sesuai  dengan  pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah.  Sistem  tersebut memberdayakan  pemerintah  daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. 3 Dalam  pelaksanaan  otonomi daerah,  pemerintah  daerah  memiliki perangkat daerah sebagai unsur pelaksana  otonomi  daerah.  Perangkat daerah yang berwenang sebagai penyelenggara pelayanan atas pariwisata di  Kabupaten  Tangerang  yaitu  Dinas Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan  dan Pariwisata.  Tempat  wisata  yang  perlu dikelola  oleh  pemerintah  daerah  dalam hal ini yaitu Situ Kelapa Dua. Tempat ini memiliki karakter yang dapat dikembangkan sebagai kawasan
ekowisata,  dengan  kondisi  kawasan yang  masih  alami,  dan  bercirikan pedesaan  serta  di  dalamnya  terdapat banyak  potensi  wisata  yang  lebih  dapat dikembangkan.
Kabupaten Semarang,”  ed.  G.  Balint  et  al.,
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) 3, no. 1 (2014): 71 – 81,
https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS.,
3 “Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (n.d.).
Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Perkembangan potensi ekowisata yang diharapkan pada tulisan ini adalah pentingnya  peran  Dinas  Pemuda,
Olahraga,  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten Tangerang dalam pengembangan  tempat  wisata  Situ
Kelapa  Dua  sebagai  pariwisata  berbasis lingkungan  atau  ekowisata,  serta  peran masyarakat agar lebih menyadari bahwa potensi  yang  dimiliki  lingkungan tersebut  dan  kemampuan  masyarakat setempat  dapat  dikembangkan  dan disalurkan  melalui  keragaman  budaya khas  yang  dapat  menarik  perhatian wisatawan untuk berkunjung.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  yuridis empiris.  Pendekatan  penelitian  yuridis empiris  adalah  penelitian  hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in  action pada  setiap  peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyarakat.
4 Metode  yuridis  artinya menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan  empiris  artinya  menganalisis hukum  yang  dilihat  sebagai  perilaku masyarakat  dalam  penerapan  peraturan yang  berlaku.  Pendekatan  ini  dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

## Pembahasan
Pada  umumnya,  kewenangan diartikan  sebagai  kekuasaan,  kekuasaan merupakan  “kemampuan  dari  orang atau  golongan  untuk  menguasai  orang lain  atau  golongan  lain  berdasarkan kewibawaan,  kewenangan  kharisma atau kekuatan fisik”.
5 Pengertian
4 Abdulkadir  Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). hlm.134
5 Salim  H.S  dan  Erlies  Septiana Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada
kewenangan  dalam  Kamus  Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang,  yaitu  hak  dan  kekuasaan untuk  melakukan  sesuatu.  Hassan Shadhily  menerjemahkan  wewenang (authority) sebagai  hak  atau  kekuasaan memberikan  perintah  atau  bertindak untuk  mempengaruhi  tindakan  orang lain,  agar  sesuatu  dilakukan  sesuai dengan  yang  diinginkan. 6 Kewenangan memiliki  kedudukan  penting  dalam kajian  Hukum  Tata  Negara  dan
Administrasi Negara. Kedudukan kewenangan ini begitu penting sehingga F.A.M.  Storink  dan  J.G.  Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum Administrasi Negara 7 .
Berdasarkan prinsip utama negara  hukum  yaitu  asas  legalitas ( legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur ), bahwa wewenang pemerintahan  berasal  dari  peraturan perundang-undangan. 8
H.D. van Wijk/Willem  Konijnenbelt,  berpendapat bahwa  wewenang  pemerintah  diperoleh melalui tiga cara, yakni atributie, delegatie, dan mandaat yang  dijelaskan  sebagai berikut: Atributie ; toekning  van  een bestuursbevoegdheid  door  een  wetgever  aan een  bestuursorgaan; delegatie:  overdracht van  een  bevoegdheid  van  het  ene bestuursorgaan aan een ander; mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem  uitoefenen  door  een  ander. (Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan  oleh  pembuat  undang- undang  kepada  organ  pemerintahan;
Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)., hlm. 185
6 Tim  Penyusun  Kamus-Pusat Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka, 1989)., hlm. 170.
7 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi Negara (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2006)., hlm 98.
8 Titik  Triwulan  Tutik, Pengantar Hukum  Tata  Usaha  Negara  Indonesia (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010). hlm. 193.
delegasi  adalah  pelimpahan  wewenang pemerintah  dari  satu  organ  ke  organ pemerintah  lainnya;  mandat  adalah terjadi  ketika  organ  pemerintahan mengijinkan  kewenangannya  dijalankan oleh  organ  lain  atas  namanya).
9 Maka dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  kewenangan  yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  untuk mengatur tentang pengembangan potensi ekowisata di kabupaten Tangerang,  sumber  kewenangannya diperoleh  melalui  delegasi,  yang  mana pengaturan pemerintah pusat
mendelegasikan  wewenangnya  kepada dinas  daerah  setempat  untuk  mengelola serta mengembangkan daerah pariwisata yang ada di daerahnya tersebut.
Gambar  1.  Struktur  Organisasi  Dinas Pemuda  Olahraga  Kebudayaan  dan Pariwisata  (Disporabudpar)  Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati Tangerang  Nomor  108  Tahun  2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas,  Dan  Fungsi,  Serta Tata  Kerja  Dinas  Pemuda  Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar)  Kabupaten  Tangerang, Disporabudpar  Kabupaten  Tangerang mempunyai tugas pokok yaitu 9 Sadjijono, Bab-Bab  Pokok  Hukum Administrasi (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011). hlm 64 – 65.
membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan
pemerintahan  bidang  Pemuda,  Olah Raga,  Kebudayaan  dan  Pariwisata  yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan  yang  diberikan  kepada Pemerintah Daerah. 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud,  Disporabudpar mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
b. Pelaksanaan  kebijakan  di  bidang pemuda,  olahraga,  kebudayaan dan pariwisata; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai  dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan  administrasi  dinas sesuai  dengan  lingkup  tugasnya;
dan e. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang diberikan  oleh  Bupati  terkait dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata  di  Daerah,  makna  ekowisata adalah  kegiatan  wisata  alam  yang dilakukan  di  suatu  daerah  (perkotaan dan pedesaan) dan masih memperhatikan  usaha-usaha  konservasi alam  serta  membantu  peningkatan pendapatan masyarakat lokal. 11
Ekowisata  merupakan  salah  satu  aspek yang  sangat  terkait  dengan  lingkungan, perkembangannya  diharapkan  mampu
10 Pasal 4 Ayat (1), “Peraturan Bupati Tangerang  Nomor  108  Tahun  2016  Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi,  Serta  Tata  Kerja  Dinas  Pemuda Olahraga  Kebudayaan  Dan  Pariwisata (Disporabudpar)  Kabupaten  Tangerang” (n.d.)..
11 Ferdinal  Asmin, Ekowisata  Dan Pembangunan  Berkelanjutan  (Dimulai  Dari Konsep  Sederhana) (Bogor:  Institut  Pertanian Bogor, 2018)., hlm. 21.
Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
melestarikan  sumber  daya  alam  dan lingkungan. The  International  Ecotourism Society (TIES)  menyatakan  bahwa pengertian  ekowisata  adalah  sebagai berikut: "Ecotourism is responsible travel to natural  areas  which  conserved  the environment  and  improves  the  welfare  of local people”.
"Ekowisata adalah
perjalanan  yang  bertanggung  jawab  ke tempat-tempat  yang  alami  dengan menjaga  kelestarian  lingkungan  dan meningkatkan  kesejahteraan  penduduk setempat”. 12 Definisi lainnya ada dari Australian  Department  of  Tourism bahwa ekowisata  adalah  wisata  berbasis  pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan  dan  interpretasi  terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. 13
Secara  konseptual  Departemen Kebudayaan  dan  Pariwisata  (2003) menekankan  pada  tiga  prinsip  dasar pengembangan ekowisata, berikut:
1. Prinsip konservasi, yaitu pengembangan  ekowisata  harus mampu memelihara, melindungi, dan berkontribusi untuk memperbaiki sumber daya alam. 2. Prinsip  partisipasi  masyarakat yaitu pengembangan harus didasarkan  atas  musyawarah masyarakat  setempat  serta  peka dan menghormati nilai-nilai sosial  budaya  dan  keragaman tradisi  yang  dianut  masyarakat sekitar kawasan.
3. Prinsip ekonomi yaitu pengembangan  ekowisata  harus 12 Fitria et al., “Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis
Masyarakat  Di  Kawasan  Rawa  Pening,
Kabupaten Semarang.” , hlm 2.
13 Joko  Tri  Haryanto,  “Model
Pengembangan Ekowisata Dalam
Mendukung  Kemandirian  Ekonomi  Daerah Studi  Kasus  Provinsi  DIY,” Jurnal  Kawistara 4,  no.  3  (December  22,  2014):  277, https://doi.org/10.22146/kawistara.6383.
mampu  memberikan  manfaat bagi  masyarakat  setempat  dan menjadi penggerak pembangunan  ekonomi  agar dapat mengembangkan pembangunan  yang  berimbang (balance development). 14 Dalam praktiknya, kegiatan ekowisata sebagai bentuk wisata berkelanjutan  mempunyai  tujuan  yang diharapkan  akan  terwujud,  yakni sebagai berikut: 15 a. Menciptakan kemandirian ekonomi  yang  berdaya  saing tinggi  bagi  masyarakat  setempat dan  lingkungan  tempat  wisata guna  tercapai  keuntungan  dan kemakmuran dalam jangka panjang. b. Tercipta kemakmuran masyarakat  lokal  yaitu  kegiatan pariwisata menghasilkan
keuntungan  secara  ekonomi  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat setempat.
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas  tenaga-tenaga  kerja lokal  dalam  bidang  pariwisata tanpa
diskriminasi atau membedakan  antar  SARA  (suku, agama, ras, dan antargolongan).
14 Erlin  Damayanti,  Mochammad Saleh  Soeaidy,  and  Heru  Ribawanto, “Strategi Capacity Building Pemerint ah Desa Dalam  Pengembangan  Potensi  Ekowisata Berbasis  Masyarakat  Lokal  (Studi  Di Kampoeng  Ekowisata,  Desa  Bendosari,
Kecamatan  Pujon,  Kabupaten  Malang),”
Jurnal  Administrasi Publik 2,  no.  3  (March  20, 2014): 464 – 70, http://administrasipublik.studentjournal.ub. ac.id/index.php/jap/article/view/408.,
15 Reydi  Marco  Manahampi  et  al., “Peranan  Ekowisata  Bagi  Kesejahteraan Masyarakat  Bahoi  Kecamatan  Likupang Barat,” AGRI-SOSIOEKONOMI 11,  no.  3A (November 9, 2015): 1, https://doi.org/10.35791/agrsosek.11.3A.20 15.10181.
d. Memberikan keamanan kepuasan dan pengalaman
kepada
pengunjung  secara  adil  atau tanpa ada diskriminasi. e. Memberikan  masyarakat  lokal untuk mandiri dalam menentukan  sebuah  keputusan untuk mengelola dan membangun  pariwisata  di  area tersebut. f. Meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat lokal seperti membangun akses jalan, mendirikan  fasilitas  kesehatan,
membangun  penginapan,  serta menjual  makanan  khas  daerah setempat.
g. Melestarikan kekayaan budi daya lokal,  kegiatan  pariwisata  yang dilakukan tidak boleh membahayakan kelestarian
budaya lokal.
h. Tidak  merusak  dan  mengubah bentang  alam  yang  sudah  ada, serta  menghindari  kerusakan fisik  dan  visual  dari  lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap usaha konservasi lingkungan alam, habitat, populasi hewan liar dan meminimalisasi kerusakannya.
i. Menggunakan sumber daya alam,  secara  efisien untuk penyediaan  fasilitas  tersebut, seperti penggunaan listrik tenaga surya dan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat digunakan.
j. Meminimalisasi  polusi  udara,  air dan  tanah  yang  dihasilkan  dari perusahaan dan pengunjung.
Gambar  2.  Potensi  Ekowisata  Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.
Situ  Kelapa  Dua  adalah  salah satu  danau  alami  yang  berlokasi  di Kecamatan  Kelapa  Dua,  Kabupaten
Tangerang tepatnya di depan
Universitas Gunadharma  Karawaci.
Lokasinya  sangat  strategis  dan  mudah ditemukan  oleh  wisatawan  yang  ingin berkunjung karena sudah terdaftar pada sistem yang ada di Google Maps . Saat ini,
Situ Kelapa Dua memiliki luas 28 hektar yang  di  dalamnya  banyak  ditumbuhi oleh tumbuhan eceng gondok dan bunga teratai  sekaligus  menjadi  habitat  hidup ikan  air  tawar  seperti  ikan  lele,  mujair, gabus,  sepat  dan  ikan  mas.  Situ  Kelapa Dua  memiliki  potensi  ekowisata  yang dapat  dikembangkan  berupa  kawasan alamiah,  dan  bercirikan  pedesaan  yang indah  untuk  dipandang  walau  hanya sekedar  melepas  penat  di  sore  hari. Jika dilihat  dari  keseluruhan,  Situ  Kelapa Dua  ini  berada  di  antara  beberapa perumahan elite serta pusat perbelanjaan modern  atau mall sehingga  lokasinya sangat strategis untuk dikunjungi. Untuk memanjakan  para  wisatawan  yang berkunjung,  Situ  Kelapa  Dua  ini memiliki  fasilitas  seperti  area  parkir kendaraan,  toilet  umum,  mushola, warung  makan,  tempat  istirahat,  dan pusat oleh-oleh khas Tangerang.
Dalam konsep ekowisata, kegiatannya bertanggung jawab terhadap  lingkungan  dan  masyarakat sekitar.  Termasuk  salah  satunya  ialah peran masyarakat di lingkungan Kecamatan  Kelapa  Dua  sekitar  lokasi wisata  Situ  Kelapa  Dua.  Fungsi  dari pengembangan  ekowisata  yang  berjalan dengan  baik  salah  satunya  ialah  dapat
Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
bernilai  ekonomi  bagi  masyarakat. Masyarakat  sekitar  Situ  Kelapa  Dua menjalankan  berbagai  UMKM  dalam bentuk  penyediaan  aneka  makanan, minuman  dan  aneka  macam  oleh-oleh khas  Tangerang  untuk  para  wisatawan yang  berkunjung  sehingga  wisatawan akan  merasa  nyaman  dan  terpenuhi fasilitasnya.
Di  sekitar  lokasi  wisata  juga terdapat ruko yang menjual kelengkapan peralatan memancing untuk memudahkan masyarakat yang menyalurkan  hobinya  di  Situ  Kelapa Dua. UMKM berpengaruh besar
terhadap  pendapatan  negara  karena salah  satunya  dapat  mengurangi  angka pengangguran  yang  melesat  tinggi  di
Indonesia. Hal ini dilakukan masyarakat sekitar  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup sekaligus membangkitkan kemandirian daerah. Program  Kegiatan  Pemerintah  Daerah Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berdasarkan Peraturan Terkait Kepariwisataan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Bab VIII Pasal 30 terdapat  beberapa  wewenang  yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam urusan kepariwisataan.  Adapun  wewenang tersebut adalah sebagai berikut:
a. menyusun dan menetapkan rencana  induk  pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
b. menetapkan  destinasi  pariwisata kabupaten/kota;
c. menetapkan  daya  tarik  wisata kabupaten/kota;
d. melaksanakan pendaftaran,
pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
e. mengatur  penyelenggaraan  dan pengelolaan  kepariwisataan  di wilayahnya;
f. memfasilitasi  dan  melakukan promosi  destinasi  pariwisata  dan
produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
h. menyelenggarakan  pelatihan  dan penelitian  kepariwisataan  dalam lingkup kabupaten/kota;
i. memelihara  dan  melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Saat ini pengelolaan serta pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  hanya  berdasarkan himbauan  dari  bupati  serta  berdasarkan pada  Rencana  Strategis  Disporabudpar Tahun  2019-2023  yang  mengacu  kepada Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2019 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.
Bidang pariwisata dalam menjalankan  kewenangannya  memiliki program  kegiatan  untuk  lima  tahun berjalan yaitu sebagai berikut :
a. Pelaksanaan  promosi  pariwisata nusantara  di  dalam  dan  di  luar daerah
b. Pelaksanaan malam puncak festival tangerang
c. Pembinaan  dan  pemilihan  kang nong kabupaten tangerang d. Penyusunan PDRB sektor pariwisata e. Pelaksanaan event kepariwisataan di dalam dan luar daerah f. Pengembangan  potensi  kawasan wisata g. Pemilihan dan Pembinaan kelompok sadar wisata Program kegiatan yang
disebutkan  di  atas  beberapa  sudah terlaksana  dan  beberapa  ada  dalam tahap  perencanaan.  Beberapa  kegiatan yang  dilakukan  oleh  Disporabudpar  di
Bidang  Pariwisata  untuk  mencapai program kegiatan tersebut meliputi:
16 1) memberikan pelatihan, bimbingan,  dan  mengadakan lawatan antar kota untuk program  misi  festival  yang berkaitan dengan budaya pariwisata  kepada  Kang  Nong Kabupaten  Tangerang  sebagai salah  satu  Kelompok  Sadar Wisata. 2) mengadakan diskusi rutin tahunan  dengan  PHRI  mengenai keluhan, keinginan, dan penyesuaian  terkait  program kegiatan yang berlangsung. 3) melakukan pelatihan dan bimbingan  untuk  pelaku  usaha wisata  (studi  banding  ke  luar kota) 4) mengadakan  festival  kabupaten Tangerang dalam rangka merayakan  hari  ulang  tahun kabupaten  Tangerang  di  setiap tanggal 13 Oktober.
5) mengikuti  undangan  visi  misi Ekonomi  Kreatif  (EKRAF)  antar kota dan daerah.
6) melakukan  pendataan  ulang  izin tempat  wisata,  restoran,  dan hotel.
7) mengembangkan  desa  wisata  di beberapa daerah.
Analisis  Kewenangan  Dinas  Pemuda, Olahraga,  Kebudayaan  Dan  Pariwisata Kabupaten Tangerang Dalam Pengembangan  Potensi  Ekowisata  Di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Dalam kewenangan Dinas Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan  Dan
Pariwisata  Kabupaten  Tangerang  terkait pengembangan potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, salah
16 “Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pariwisata Disporabudpar Kab. Tangerang  Pada  Tanggal  12  Agustus  2021 Pukul 14.10 WIB.”
satunya  dapat  dikaji  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Bab VIII Pasal  30  Huruf  (e)  undang-undang kepariwisataan  menyebutkan  bahwa, yang  memiliki  kewenangan  untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di
wilayahnya  adalah  pemerintah  daerah. Selanjutnya  dalam  Bab  I  Pasal  1  Angka 14 masih di undang-undang yang sama, yang  disebut  Pemerintah  Daerah  yaitu Gubernur,  Bupati  atau  Walikota,  dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah. 17
Dinas  Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan Dan  Pariwisata  Kabupaten  Tangerang adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu 18 membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan
urusan pemerintahan  bidang  Pemuda,  Olah
Raga,  Kebudayaan  dan  Pariwisata  yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan  yang  diberikan  kepada Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan  di  kabupaten  Tangerang rencananya  akan  disusun  pada  tahun 2022  mendatang.  Situ  Kelapa  Dua  saat ini  dikelola  sementara  oleh  para  warga setempat  (secara  perorangan)  walaupun status  kepemilikan  tempat  tersebut berada di wilayah pemerintah kabupaten Tangerang.  Dikarenakan  saat  ini  perda kepariwisataan belum ada, maka dari itu rencana induk pembangunan
kepariwisataan  kabupaten  tangerang
17 Pasal 1 Angka 14, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan.
18 Pasal  4  Ayat (1),  Peraturan  Bupati Tangerang  Nomor  108  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi,  Serta  Tata  Kerja  Dinas  Pemuda Olahraga  Kebudayaan  dan  Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang.
Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
belum  juga  disusun.  Sebagai  landasan pembuatan  perda  tersebut,  Pemerintah
Daerah Provinsi Banten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6  Tahun  2019  Tentang  Rencana  Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi
Banten,  yang  mana  di  dalam  perda tersebut  mencakup  arah  pembangunan kepariwisataan  Provinsi  Banten  yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata,  industri  pariwisata,  dan kelembagaan pariwisata.
Menurut  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  penulis,  pemerintah daerah  kabupaten  Tangerang  sebagai stakeholder
kurang memberikan
partisipasinya  dalam  mengelola  tempat wisata  Situ  Kelapa  Dua.  Memang, tanggungjawab  tersebut  tidak  hanya berada  di  tangan  pemerintah  daerah, melainkan  perlunya  peran  masyarakat lokal  untuk  melestarikan  wilayah tersebut.
Ekowisata  memiliki  salah  satu tujuan  yaitu  harus  mempunyai  nilai ekonomis  untuk  masyarakat  setempat, maka dari itu masyarakat lokal berperan untuk kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata  dengan  menghormati  nilai- nilai  sosial-budaya  dan  keagamaan masyarakat  di  sekitar  kawasan  Situ Kelapa Dua serta melaksanakan konservasi  sumber  daya  alam  secara bersama. Situ  Kelapa Dua  memiliki berbagai  daya  tarik  seperti,  panorama alam  yang  indah  dan  luas,  memiliki suasana  asri  pedesaan  yang  dapat memenuhi  nilai  karakteristik  ekowisata, sehingga  Situ  Kelapa  Dua  dapat dikembangkan menjadi wisata berkelanjutan  berbasis  lingkungan  atau yang disebut ekowisata (ecotourism) .
Untuk  mengembangkan  nilai karakteristik ekowisata yang terdapat di Situ  Kelapa  Dua,  jenis  kegiatan  yang dapat  dilakukan  di  Situ  Kelapa  Dua antara  lain  seperti  konservasi  sumber daya  alam  dengan  cara  mengadakan
wisata  air,  wisata  olahraga  rekreasi, wisata  aktivitas  outbond,  edukasi pelestarian  lingkungan  dan  kebudayaan (kesenian)  setempat,  dan  penyajian aneka makanan khas kabupaten Tangerang  seperti  mie  laksa,  garang asem,  nasi  sumsum,  gecom,  dapat ditemukan  di  sana.  Perlu  diadakannya revitalisasi  daya  tarik  wisata  di  Situ Kelapa  Dua,  yang  berguna  menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan menjadikan  objek  wisata  tersebut  terus diminati  oleh  pengunjung  agar  dapat meningkatkan kemandirian daerah.
Potensi  ekowisata  di  Situ  Kelapa Dua  seharusnya  memiliki  keterpaduan dengan kebijakan di tingkat pusat karena Kementerian Pariwisata Republik Indonesia  telah  mengeluarkan  regulasi sebagai  daya  dukung  pengembangan potensi ekowisata di daerah, sehingga ini sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Hal  ini  sebagaimana  tertuang dalam  Peraturan  Menteri  Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dalam  peraturan  tersebut,  disebutkan bahwa ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan meliputi: 19 a. pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan;
b. pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal;
c. pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan
d. pelestarian lingkungan.
Berdasarkan  peraturan  di  atas bahwa  ekowisata  sebagai  pariwisata berkelanjutan  yang  berbasis  lingkungan memiliki  berbagai  manfaat.  Pemerintah daerah harus fokus terhadap pengembangan ekowisata,
karena ekowisata memiliki kelebihan antara lain
19 Pasal  3 “Peraturan  Menteri
Pariwisata  Nomor  14  Tahun  2016  Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan” (n.d.).
menjaga  sumber  daya  alam  yang  ada pada  lingkungan  sekitar  tetapi  juga dapat bernilai ekonomi bagi  masyarakat lokal.
Pemerintah pusat dalam memacu pengembangan  kemandirian  daerah membuat  regulasi  yaitu  Peraturan Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata
Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010
Tentang  Pedoman  Umum  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat
(PNPM)  Mandiri  Pariwisata  Melalui Desa  Wisata,  sebagai  bentuk  dukungan untuk  desa  menjadi  masa  depan pariwisata Indonesia dan simbol kebangkitan  ekonomi  daerah,  serta merupakan  salah  satu  upaya  bersama untuk  melestarikan  potensi  budaya  dan nilai-nilai kearifan lokal setempat.
Saat  ini,  pemerintah  sedang  giat- giatnya menciptakan kebijakan kolaborasi antara Kemenparekraf dengan Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan
Transmigrasi  (Kemendesa  PDTT),  dan kementerian  atau  lembaga  lainnya.  Hal ini  seharusnya  dapat  dijadikan  sebagai potensi  oleh  pemerintah  daerah  untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua. Ketika penulis
melakukan wawancara  kepada  Ibu  Nani  Mulyani selaku  Kepala  Seksi  Bidang  Pariwisata Disporabudpar  Kabupaten  Tangerang menyatakan  bahwa,  setelah  perda kepariwisataan  kabupaten  Tangerang sudah  ada  dan  pandemi  covid-19 berlalu,  pihak  dinas  akan  berusaha menjalankan  kewenangannya  secara optimal, selalu mendukung dan mendorong kegiatan kepariwisataan dan bekerja  sama  dengan  beberapa  instansi lain yang terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan  Kebersihan, Dinas Perikanan,  Dinas Tata  Ruang  dan  Bangunan,  Dinas  Bina Marga  dan  Sumber  Daya  Air,  Dinas Pemberdayaan
Masyarakat
dan Pemerintah  Desa,  untuk  mewujudkan
cita-cita  tersebut  guna  masa  depan Pariwisata  Indonesia  berkelas  dunia yang berdaya saing dan berkelanjutan 20 . Berdasarkan  Peraturan  Daerah Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Banten  Pasal  11  Ayat  (4),  DPP  Kota Tangerang  dan  sekitarnya  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  terdiri dari  1 (satu) KSPP yaitu KSPP Cisadane dan sekitarnya. Wilayah Situ Kelapa Dua ini  termasuk  dalam  KSPP  Cisadane  dan sekitarnya.
Sehingga  Situ  Kelapa  Dua termasuk dari kawasan bagian pariwisata  yang  memiliki  fungsi  utama pariwisata,  memiliki  potensi  pasar, memiliki  posisi  dan  peran  potensial sebagai  penggerak  investasi  serta memiliki potensi kecenderungan produk wisata  masa  depan  dengan  lokasi strategis. 21
Selain itu, dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf  (c),  Peraturan  Daerah  Provinsi
Banten  Nomor  9  Tahun  2005  Tentang Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata  Provinsi  Banten  menyatakan, “ Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan  pariwisata  pedesaan  dan pariwisata  yang  ditunjang  oleh  industri kecil;” Hal ini berarti pemerintah provinsi telah  memberikan  gagasan  untuk pemerintah daerah agar dapat mengembangkan  destinasi  wisata  di wilayahnya  untuk  berkembang  menjadi wisata  berkelanjutan  yang  berbasis lingkungan  walaupun  awalnya  hanya pedesaan biasa.
Dalam  mengembangkan  potensi ekowisata  di  Situ  Kelapa  Dua,  tentu pemerintah  daerah  memiliki  faktor
20 “Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi
Pariwisata
Disporabudpar Kab. Tangerang  Pada  Tanggal  12  Agustus  2021 Pukul 14.10 WIB.”
21 Pasal  10  Ayat  (3) “Peraturan Daerah  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang Rencana  Induk  Pembangunan  Pariwisata Provinsi Banten” (n.d.).
Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
penghambat  dan  faktor  pendukung dalam  menjalankan  kewenangannya. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  penulis,  faktor-faktor tersebut  antara  lain  dapat  diuraikan sebagai berikut:
1. Faktor Penghambat Terdapat beberapa faktor penghambat  Disporabudpar  dalam mengembangkan potensi ekowisata di  Situ  Kelapa  Dua,  faktor  tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
a. Faktor  Internal  yaitu  berasal dari  pihak  pemerintah  daerah,
seperti: 1) Belum Terbentuknya Peraturan  Daerah  tentang Kepariwisataan. Hal  ini  disebabkan  karena kurangnya political  will dari pemerintah dalam membenahi urusan kepariwisataan sehingga anggaran  tidak  memadai untuk  pembuatan  perda tersebut.  Namun,  rencana penyusunan  perda  tersebut akan  dilaksanakan  pada tahun 2022 mendatang. 2) Anggaran yang terbatas. Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa anggaran  untuk  kegiatan penyelenggaraan  pariwisata di  tahun  2021  tidak  ada, maka dari itu proses pengembangan  pariwisata terhambat. Namun, anggaran tersebut rencananya  akan  diadakan pada tahun 2022 mendatang. 3) Keterbatasan  SDM  dalam bidang pariwisata. Menurut  Ibu  Nani  Mulyani selaku Kepala Seksi Pariwisata  Disporabudpar menyatakan,  ketersediaan
SDM  dalam  kepengurusan harus  ditingkatkan,  karena saat  ini  jumlah  pengurus hanya 2 (dua) orang yaitu 1 (satu)  orang  kepala  seksi dan  1  (satu)  orang  staff, mengingat pembagian tugas dalam  bidang  ini  cukup padat. 22
4) Belum  optimalnya  peran serta pemerintah daerah. 5) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat publik. 6) Kurang  minatnya  pengelola objek wisata dalam penataan destinasi wisata.
7) Belum adanya Objek Daerah Tujuan  Wisata  (ODTW)  di Kabupaten Tangerang.
b. Faktor Eksternal Faktor ini berasal dari pihak luar atau non pemerintah yaitu:
1) Terjadinya Konflik Konflik  adalah  hal  umum yang  dapat  terjadi  di  dalam suatu  kelompok.  Konflik yang  ada  berupa  perbedaan persepsi antar anggota masyarakat, benturan kepentingan  antara  anggota masyarakat serta pihak dinas setempat  yang  menghambat pelaksanaan program- program  kegiatan  dalam  hal pengembangkan potensi ekowisata. 2) Adanya  pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dengan adanya virus corona yang  sudah  hampir  2  tahun merajalela di Indonesia, segala kegiatan yang dilakukan  oleh  masyarakat serta  pemerintah  daerah terhambat. Himbauan 22 “Hasil Wawancara Dengan Kepala
Seksi Pariwisata Disporabudpar Kab.
Tangerang  Pada  Tanggal  12  Agustus  2021
Pukul 14.10 WIB.”
mengenai PPKM (Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat)  yang dicanangkan  oleh  Presiden Joko Widodo, membuat kegiatan kepariwisataan terbatas. 3) Kurangnya keterlibatan sektor swasta. 4) Minimnya pemahaman pengrajin  dan  pelaku  usaha dalam  pengembangan  usaha kepariwisataan. 5) Rendahnya peran masyarakat  lokal  dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. 2. Faktor Pendukung Untuk mendorong faktor penghambat  di  atas,  ada  beberapa faktor  pendukung  yang  dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Rencana  penyusunan  Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan  di  kabupaten Tangerang  yang  akan  dibentuk pada  tahun  2022.  Saat  ini  pihak dinas sedang dalam pembahasan  draft  rancangan Perda serta pengumpulan usulan dari SKPD terkait.
b. Masyarakat yang majemuk (beragam)  dapat  menghasilkan kekayaan  budaya  lokal  yang unik  dan  indah  merupakan potensi yang besar untuk digali, dibina  dan  dilestarikan  menjadi aset daerah sekaligus menjanjikan bagi perkembangan promosi  pariwisata (Tourism Information Centre).
c. Potensi pariwisata dengan adanya  daya  tarik  wisata keunikan dan ciri khas kabupaten Tangerang yang layak untuk dikembangkan agar semakin  produktif  dan  memacu pertumbuhan ekonomi. d. Adanya  peran  masyarakat  lokal yang hingga kini masih
memanfaatkan  Situ  Kelapa  Dua sebagai wisata olahraga rekreasi yaitu  pemancingan  dan  wisata kuliner di sekitar lokasi wisata.
e. Dukungan dari pihak pemerintah  daerah.  Walaupun belum  ada  peraturan  daerah yang  melandasi,  pihak  Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang tetap  mengupayakan pengelolaan  dan  pengawasan berdasarkan hasil mufakat bersama warga setempat.

## Penutup
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa  Dinas  Pemuda, Olahraga,  Kebudayaan  Dan  Pariwisata
Kabupaten Tangerang memiliki wewenang dalam mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan  di  wilayahnya.  Namun, kewenangan  tersebut  belum  berjalan secara  optimal,  dikarenakan  belum adanya peraturan daerah yang terbentuk terkait  penyelenggaraan  kepariwisataan di Kabupaten Tangerang.
Maka kewenangan yang dilakukan  oleh  pihak  dinas  saat  ini hanya  pada  aspek  pengawasan  yang didasarkan  pada  himbauan  dari  bupati serta berdasarkan pada Rencana
Strategis  Disporabudpar  Tahun  2019- 2023  yang  mengacu  kepada  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023. Sebagai  dasar  pengembangan ekowisata di daerah, dasar hukum yang dapat  dijadikan  acuan  saat  ini  adalah Peraturan Menteri  Dalam Negeri  No. 33
Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Dinas Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan  dan Pariwisata Kabupaten Tangerang memiliki  faktor  penghambat  dan  faktor
Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
pendukung.
Sehingga faktor-faktor tersebut  dapat  dijadikan  evaluasi  bagi pemerintah  daerah  agar  lebih  tanggap dan  bekerja  secara  optimal  dalam mengelola pengembangan
potensi ekowisata  yang  dimiliki  Situ  Kelapa Dua,  karena  selain  sebagai  bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan kewenangannya, hal itu berguna sebagai upaya kemandirian daerah serta menunjang  pendapatan ekonomi  negara kedepannya.
Daftar Pustaka Asmin, Ferdinal. Ekowisata Dan Pembangunan  Berkelanjutan  (Dimulai Dari  Konsep  Sederhana) .  Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018. Bahasa,  Tim  Penyusun  Kamus-Pusat Pembinaan  dan  Pengembangan.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Erlin  Damayanti,  Mochammad  Saleh Soeaidy,  and  Heru  Ribawanto. “Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan  Potensi  Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi Di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang).” Jurnal Administrasi  Publik 2,  no.  3  (March 20, 2014): 464 – 70. http://administrasipublik.studentjo urnal.ub.ac.id/index.php/jap/articl e/view/408.
Fitria,  Nia,  Indah  Dan,  Samsul  Marif, Sosial  Ekonomi,  Perubahan  Fisik, and  Ka wasan  Sekitarnya.  “Potensi Pengembangan  Ekowisata  Berbasis Masyarakat  Di  Kawasan  Rawa Pening,  Kabupaten  Semarang.” Edited  by  G.  Balint,  B.  Antala,  C. Carty, J-M. A. Mabieme, I. B. Amar, and  A.  Kaplanova. Teknik  PWK (Perencanaan  Wilayah  Kota) 3,  no.  1 (2014): 71 – 81. https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN .JS. Haryanto, Joko Tri. “Model

## Pengembangan  Ekowisata  Dalam
Mendukung  Kemandirian  Ekonomi
Daerah  Studi  Kasus  Provinsi  DIY.” Jurnal  Kawistara 4,  no.  3  (December 22, 2014): 277. https://doi.org/10.22146/kawistar a.6383. “Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pariwisata  Disporabudpar  Kab. Tangerang Pada Tanggal 12 Agustus  2021  Pukul  14.10  WIB.” n.d. HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2006.
Manahampi, Reydi Marco, Leonardus R. Rengkung,  Yolanda  P.  I.  Rori,  and Jean  F.  J.  Timban.  “Peranan
Ekowisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Bahoi Kecamatan Likupang Barat.” AGRI- SOSIOEKONOMI 11,  no.  3A (November 9, 2015): 1. https://doi.org/10.35791/agrsosek. 11.3A.2015.10181.
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Dan Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004. Peraturan  Bupati  Tangerang  Nomor  108 Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas,  Dan Fungsi,  Serta  Tata  Kerja  Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
(Disporabudpar) Kabupaten Tangerang (n.d.). Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2019 tentang Rencana Induk Pembangunan  Pariwisata  Provinsi Banten (n.d.).
Peraturan  Menteri  Pariwisata  Nomor  14
Tahun  2016  Tentang  Pedoman Destinasi  Pariwisata  Berkelanjutan (n.d.). Sadjijono. Bab-Bab Pokok Hukum
Administrasi .  Yogyakarta:  LaksBang Pressindo, 2011.
Salim  H.S  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.
Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi, . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Tutik,  Titik  Triwulan. Pengantar  Hukum Tata Usaha Negara Indonesia . Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan (n.d.). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan
Daerah
(n.d.).