ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 5, Nomor 1 Februari 2024 Halaman 69-91 1 Submitted 15 December 2023 Revised 30 January 2024 Accepted 12 February 2024

## ENFORCEMENT OF STRICT LIABILITY PRINCIPLES IN CASES ENVIRONMENTAL LAW IN INDONESIA PENEGAKAN PRINSIP STRICT LIABILITY PADA KASUS HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Elfi Nola Tumangger Faculty of Law, Hukum Universitas Jambi elfinolatumangger00@gmail.com
Elita Rahmi Faculty of Law, Hukum Universitas Jambi elitarahmi66@unja.ac.id
Hartati Faculty of Law, Hukum Universitas Jambi hartatifh@unja.ac.id

## Abstract
Enforcement  law  environment  No  can  do  with  prevention  and  action  preventive,  for example, effort enforcer law prevent happen pollution environment life but can be done in  a  way  repressive  is  effort  enforcer  law  do  action  law  to who  violated  it  provisions current  regulation.  Principle  strict liability  is basic things in straightening up  justice through something decisions in related courts with pollution environment, however, it can  seen  that  For  deeper  with  exists  a  second  difference  in  the  decision  that,  so  in matter This the judge's consideration is absolute decision, if in something case Already No  do  effort  law  in  case  the.  In  researching  this  article,  the  author  focuses  on Enforcement  penalty  administration  as  An  instrument  enforcement  law  environment that has important meaning related to its function as instrument control, prevention, and  overcoming  acts  prohibited  by  the  provisions  environment  life.  Through  penalty administration intended for action violation  That stopped, so penalty administration is instrument juridical in nature  non- judicial preventive and depressive For end or stop violation  the  provisions  listed  in  condition  protection  and  management  environment live with study two decision different courts to case fire land that has been through a trial process and enforceable law fixed (encroach), meanwhile method research used in this article is study exists problem norm laws and regulations current regulation. With So,  the  end  of  this  article  will  contribute  the  main  ideas  to  the  enforcement  law environment  in  field  penalty  administration  from  revocation  frequent  permission occurs in cases environment in Indonesia.
Keywords: Strict liability Principle, Environmental Law Enforcement, Licensing.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

## Abstrak
Penegakan  hukum  lingkungan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  pencegahan  dan tindakan  preventif  saja,  misalnya  upaya  penegak  hukum  mencegah  terjadinya pencemaran  lingkungan  hidup  tetapi  dapat  dilakukan  secara  represif  adalah  upaya penegak  hukum  melakukan  tindakan  hukum  kepada  siapa  yang  melanggar ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku . Prinsip strict  liability merupakan hal yang mendasar dalam menegakkan keadilan melalui suatu putusan di pengadilan yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, namun dapat dilihat bahwa  untuk  lebih  mendalam  dengan  adanya  kedua  perbedaan  dalam  putusan tersebut,  sehingga  dalam  hal  ini  pertimbangan  hakim  merupakan  keputusan  yang mutlak,  jika  dalam  suatu  perkara  sudah  tidak  melakukan  upaya  hukum  dalam perkara  tersebut. Dalam  penelian  pada  tulisan  ini,  penulis  fokus  pada Penegakan sanksi  adminitrasi  sebagai  sebuah  instrumen  penegakan  hukum  lingkungan mempunyai    arti    penting    terkait    fungsinya sebagai   instrumen   pengendalian, pencegahan,  dan    penanggulangan    perbuatan    yang    dilarang  oleh        ketentuan- ketentuan        lingkungan        hidup.  Melalui    sanksi    administasi    dimaksudkan    agar perbuatan    pelanggaran    itu    dihentikan,    sehingga  sanksi  administrasi  merupakan instrumen  yuridis    yang    bersifat    preventif    dan    represif    non-yustisial    untuk mengakhiri  atau  menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam    persyaratan    perlindungan    dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  dengan mengkaji dua putusan pengadilan yang berbeda terhadap perkara kebakaran lahan yang  telah  melalui  proses  persidangan  dan  berkekuatan  hukum  tetap  (incrach), adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah mengkaji adanya permasalahan  norma  hukum  para  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dengan  demikian,  akhir  dari  tulisan  ini  akan  memberikan  sumbangsih  ide  pokok terhadap  penegakan  hukum  lingkungan  dalam  bidang  sanksi  adminitrasi  berupa pencabutan izin yang kerapkali terjadi pada kasus-kasus lingkungan di Indonesia.
Kata Kunci: Prinsip Strict Liability, Penegakan Hukum Lingkungan, Perizinan.

## A. Pendahuluan
Dengan  perkembangan  kehidupan  masyarakat  saat  ini,  lebih  mengutamakan kepada  kepentingan  ekonomi  ternyata  diikuti  dengan  kejahatan  lingkungan  yang semakin  canggih  pula,  sehingga  berdampak  besar  pada  kasus-kasus  yang  terjadi. Salah  satunya  adalah  berakibat  adanya  pencemaran  lingkungan,  pencemaran  air karena limbah industri, pencemaran limbah domestik dan pencemaran udara karena asap  yang  disebabkan  pembakaran  hutan,  perusakan,  penggundulan  hutan  secara liar serta penggalian tambang di hutan lindung. 1
1 Rudri  Musdianto  Saputro,  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Teori Keadilan  Aristoteles,” Jisip:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan, Volume  7,  Nomor  1  (2023), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970, hlm. 25.
Menurut  Rachel  Carson  Yang  dikutip  Oleh  Suparto  Wijoyo  d an  A’an  Efendi menjelaskan  mengenai  sifat  manusia  yang  cenderung  untuk  merusak  dan mencemarkan lingkungan adalah mulanya dengan sejarah kehidupa manusia di bumi  ini  yang  merupakan  sejarah  interaksi  antara  makhluk  hidup  dan lingkungannya.  Dengan  demikian,  jika  dilihat  dari  bentuk  fisik  dan  kebiasaaan tumbuh-tumbuhan  dan  kehidupan  hewan  yang  telah  dibentuk  oleh  lingkungan itu  sendiri.  lebih  jauh,  Rachel  carson  pun  menjelaskan  bahwa  seiring perkembangannya,  muncullah  aba’d  yang  dikenal  dengan  “ spesies”, artinya manusia yang telah memperoleh kekuasaan penting yang mengubah bentuk dan isi dari lingkungan hidup itu sendiri. lebih lanjut, selama seperempat abad yang lalu  kekuasaan  ini  tidak  saja  meningkat  hingga  mencapai  kebesaran  yang mengkhawatirkan,  tetapi  lebih  mencerung  akan  mengubah  ke  sifatnya. Sehubungan demikian hal yang dikhawatirkan ini akan semena-mena perbuatan manusia  terhadap  lingkunganya  dengan  menimbulkan  berbagai kerusakan  dan pencemaran lingkungan yang tidak dapat diperbaiki kembali untuk kedepannya. Sehubungan  dengan  itu,  hal    ini  berkaitan  dengan  juga  dengan  perbuatan manusia  yang  terus-menerus  akan  melakukan  perbuatan  merusak  atau mencemarkan lingkungan. 2
Jika  dikaji  lebih  mendalam,  maka  dengan  adanya  dampak  tersebut  diperlukan penegakan  hukum  yang  efektif  dan  efisien  kedudukan  pada  pada  kasus-kasus lingkungan. Sejalan dengan itu, dengan kondisi saat ini pemerintah memiliki peran penting  untuk  mengatur  penegakan  hukum  guna  terjaga  lingkungan  yang kesinambungan  antara  manusia  dengan  sesama  dan  dengan  lingkungan  yang dipastikan dapat hidup berdampingan dan berselarasan dalam berkehidupan. Lebih jauh,  masalah  yang  dilihat  dari  hukum  lingkungan  pada  dasarnya  menyangkut kualitas  hidup  dari  manusia  dan  sesamanya. 3 secara  yuridis,  defenisi  lingkungan hidup  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolan  Lingkungan  Hidup  menyatakan  “lingkungan  hidup  adalah  kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan perikemanusiaan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Defenisi tersebut memberikan pembedaan pemikiran menurut Otto Soemarwoto yang dikutip oleh  Nur  Yanto  menyatakan  lingkungan  hidup  dapat  diartikan  sebagai  tolak  ukur
2 Supanto  Wijoyo  dan A’an  Effendi, Hukum  Lingkungan  Internasional (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2017), hlm. 2-3.
3 Kadek  Agus  Sudiarawan  I  Wayan  Dedi  Putra,  “Perbandingan  Penerapan  Prinsip Pertanggungjawaban  Mutlak  Pada  Putusan  Hakim:  Studi  Kasus  Perkara  Lingkungan  Di  Indonesia,” Jurnal
Magister Hukum Udayana, Volume 10, Nomor 1, (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p13, hlm. 167.
semua  benda  dan  kondisi  yang  ada  dalam  ruang  kita  tempati  dan  mempengaruhi kehidupan  kita.  Lebih  lanjut,  batasan  yang  dimaksud  dalam  pemikiran  tersebut dibagi  atas  dua  faktor,  yaitu  secara  teoritis  ruang  yang  dimaksud  tidak  terbatas jumlahnya, sementara secara  praktis ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut kebutuhan  yang  dapat  ditentukan.  Selanjutnya,  pemikiran  daripada  ahli  diatas, sependapat  dengan  pemikiran  Emil  Salim  yang  dikutip  oleh  Nur  Yanto, mendefenisikan lingkungan hidup merupakan benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang  terdapat  dalam  ruang  yang  kita  tempati  dan  mempengaruhi  hal  yang  hidup termasuk  kehidupan  manusia.  Lebih  jauh,  pendapat  Emil  Salim  tersebut menguraikan  bahwa  lingkungan  hidup  tersebut  mencakup  pengertian  yang  cukup luas.  Akan  tetapi,  adanya  batasan  yang  dapat  disederhanakan,  artinya  ruang lingkungan  hidup  tersebut    dibatasi  oleh  faktor-faktor  yang  dapat  dijangkau  oleh manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial. 4
Saat ini mengenai kasus-kasus perusakan dan pencemaran lingkungan merupakan dampak  yang  sangat  berbahaya  bagi  kesejahteraan  umat  manusia.  Semakin menyebarnya  perusakan  dan  pencemaran  terhadap  sumber  daya  hayati  dan  non hayati, dengan demikian diperlukan evaluasi atau perhatian khusus mengenai aspek penegakan  hukum  mengenai  pertahanan  kelangsungan  lingkungan  hidup  bagi manusia.  Dengan  demikian  penegakan  hukum  lingkungan  tidak  dapat  dilakukan dengan  pencegahan  dan  tindakan  preventif  saja,  misalnya  upaya  penegak  hukum mencegah  terjadinya  pencemaran  lingkungan  hidup  tetapi  dapat  dilakukan  secara represif  adalah  upaya  penegak  hukum  melakukan  tindakan  hukum  kepada  siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5
Maka  dari  itu,  terkait  dengan  penegakan  hukum  lingkungan  memang  harus dilaksanakan  secara  efektif,  konsekuen  dan  konsisten  khususnya  yang  berkaitan dengan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  sudah  terjadi. Secara historis  bahwa  konsep strict  liability atau  prinsip  pertanggungjawaban  mutlak, awalnya  berasal  dari  konsep common  law sebagai  yang  tertuang  dalam  kasus
4 Nur  Yanto, Pengantar  Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia (Jakarta:  Mitra  Wacana  Media,  2018), hlm. 4-5.
5 Ferdricka  Nggeboe  Ika  Dwimaya  Roza,  Ibrahim  Ibrahim,  “Penerapaan  Asas Pertanggungjawaban  Mutlak  (Absolute  Liability)  Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Terhadap  Perusakan  Dan  Pencemaran  Lingkungan”,” Legalitas  Edisi, Volume  1,  Nomor  5,  (2011), https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL, hlm. 135.
Rylands  v.s  Fletcher . Dimana  dalam  kasus  tersebut,  seseorang  dianggap  harus memikul tanggung jawab secara seketika jika terjadi secara keseluruhan pencemaran yang  diakibatkan  oleh  pelaku  dengan  artian  pelaku  melakukan  kegiataannya mempergunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya ( super-hazardous sustances). 6
Kemudian, konsep strict liability tersebut dimodifikasikan  di Indonesia sebagaimana yang  telah  tertera  dalam  Undang-Undang  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  memang  belum  pernah  diterapkan  secara  mekanisme  dan bagaimana  penerapannya  yang  sesuai  dengan  prosedur  dalam  memeriksa  atau membuktikan  suatu  perkara  lingkungan  hidup  seperti  tata  cara  persidangan  pada umumnya, namun pada prinsipnya telah banyak dijabarkan dan dijelaskan oleh para praktisi  hukum  bahkan  seringkali  dilimpahkan  pada  akibat  yang  ditimbulkan  dan serta merta tanpa dibuktikan dalam sengketa lingkungan hidup, secara mutlak jika diterapkan prinsip strict liability akan dominan akan lebih menguntungkan hak-hak masyarakat,  apabila  dapat  memahami  konsep  hukum  pertanggungjawaban strict liability dalam suatu sengketa hukum lingkungan sebab pihak yang dirugikan tidak perlu  melakukan  pembuktian  terhadap  suatu  tindakan  yang  merugikan.  Sehingga perbuatan  tersebut  secara  kompherensif  dapat  secara  langsung  dimintai pertanggungjawaban  apabila  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  sebagaimana  yang tercantum dalam Pasal 35 UUPLH Nomor 23 Tahun 1997 dan dipertegas dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPLH. 7
Di Indonesia telah terjadi beberapa perkara lingkungan hidup yang cukup menarik perhatian masyarakat, salah satunya yaitu perkara antara  Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  dengan  KLHK  RI) melawan PT. Ricky Kurniawan Kerta Persada (selanjutnya disebut dengan PT.. RKKP) perkara pada tahun 2016 mengenai penerapan ganti rugi ataupun penerapan prinsip strict  liability yang  diminta  oleh  pemerintah  berkaitan  dengan  kebakaran  lahan  di Desa  Puding,  Kecamatan  Kumpeh,  Kabupaten  Muaro  Jambi  dengan  luas  kebakaran lahan mencapai 591 (lima ratus sembilan puluh satu) hektar yang tersebar di blok
6 Sukanda  Husin, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2009),  hlm. 107.
7 Aditya Mochamad Triwibowo Diah Ayu Rachma, “Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum
Lingkungan”,” Jurnal Yudisial, Volume 12, Nomor 1, (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574, hlm. 110.
G1-G18,  blok  H1-H28,  dan  blok  I1-I28  sesuai  dengan  uraian  yang  telah  dijabarkan dalam  Putusan  Nomor  139/PDT.G-LH/2016/PN  Jmb  (selanjutnya  disebut  Putusan PT. RKK). Kemudian jika dibanding dengan kasus perkara sengketa lingkungan yakni Kementerian  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  dengan KLHK RI) melawan PT. Palmina Utama (selanjutnya disebut dengan PT..PU) perkara pada  tahun  2016  mengenai  ganti  rugi  yang  diminta  oleh  pemerintah  berkaitan dengan  kebakaran  di  lahan  milik  PT..  PU  sebagaimana  dalam  Putusan  Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm,  yang  mana  kebakaran  lahan  terjadi  di  areal  perkebunan kelapa  sawit  PT..  PU,  di  kecamatan  Cintapuri  Darussalam,  Kabupaten  Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan yang terbakar yaitu 511 (lima ratus sebelas) hektar, dengan ganti kerugian sebesar Rp. 16.325.121.400,00 (enam belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah seratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).
Dalam  penerapan  prinsip strict  liability merupakan  hal  yang  mendasar  dalam menegakkan  keadilan  melalui  suatu  putusan  di  pengadilan  yang  berhubungan dengan pencemaran lingkungan, namun dapat dilihat bahwa untuk lebih mendalam dengan  adanya  kedua  perbedaan  dalam  putusan  tersebut,  sehingga  dalam  hal  ini pertimbangan  hakim  merupakan keputusan  yang  mutlak,  jika  dalam  suatu  perkara sudah  tidak  melakukan  upaya  hukum  dalam  perkara  tersebut.  Sejalan  dengan  itu, dalam  putusan  tersebut  memuat  unsur-unsur  sebagaimana  yang  termuat  dalam Pasal 88 UUPPLH yang menentukan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, sehingga berkaitan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum tidak perlu dibuktikan karena pada dasarnya setiap orang termasuk badan hukum harus bertanggungjawab secara mutlak.
Ternyata  penegakan  pertanggungjawaban  mutlak  tidak  seluruhnya  3sesuai dengan  regulasi  yang  telah  tercantum  dalam  UU  PPLH  yaitu  adanya  perbedaan pendapat hakim terhadap konsep penerapan dan pengaturan strict libility terhadap sengketa  lingkungan  hidup  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  putusan  yang berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht )  antara   KHLK  melawan  PT.  RKK,  berdasarkan Putusan tingkat kasasi perkara Nomor 2145 K/ Pdt/2018 pada tanggal 08 Oktober
2018,  dengan  ini    Majelis  Hakim  pada  tingkat  kasasi  menyatakan  bahwa  menolak permohonan  kasasi  dari  pemohon kasasi  PT..  RKK  dan  menggunakan  prinsip strict liability atau prinsip pertanggung jawaban mutlak dalam perkara  sehingga Tergugat dihukum  membayar  ganti  kerugian  pemulihan  fungsi  ekologis  lahan  yang  telah terbakar disetor langsung ke kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebesar Rp. 2.854.240.100.00,- (dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah), akan tetapi dalam Putusan KLHK dengan PT. Palmina Utama (selanjutnya disingkat dengan PT.. PU), berdasarkan Putusan Nomor 1228  K/Pdt/2019  pada  tanggal,  Majelis  Hakim  pada  tingkat  kasasi  menyatakan menolak permohonan kasasi I dan Termohon Kasasi II yaitu KLHK RI dan Pemohon Kasasi  II  yaitu  Termohon  Kasasi  I  PT..  PU  dari  tidak  secara  mutlak  menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak dikarenakan didalam pembuktian persidangan ditemukan  adanya  ketidaksinkronan  untuk  memenuhi  unsur  prinsip strict  liability dalam  perkara tersebut, maka dari itu sengketa  KLHK dan PT.. PU dapat  dikatakan memiliki  konsep  lain  untuk  memutuskan  perkara  lingkungan  hidup  dan mengesampingkan  UU  PPLH,  yang  terurai  dengan  bunyi  mengadili  bahwa  menolak permohonan kasasi I juga Termohon Kasasi II  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan Pemohon Kasai II juga Termohon Kasasi I PT.. PU.
Bunyi  pasal  88  UU  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  PPPLH  masih  dapat pertimbangan  jika  disuatu  putusan  diperlukan  pembuktian  lebih  lanjut  atau  tidak memenuhi  prosedur  yang  melakukan  pencemaran  lingkungan,  maka  dalam  hal  ini hakim  berhak  untuk  memeriksa  alat-alat  bukti  sesuai  dengan  perkara  yang  sedang diperhadapkan  dalam  persidangan,  Adapun  kasus  yang  memuat  unsur  yang  tidak menerapkan  asas strict  libility adalah  perkara  Nomor  125/Pdt.G/2016/PN.Bjm tertanggal  21  Februari  2018  di  Pengadilan  Negeri  Banjarmasin  dengan  berperkara antara  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  RI    (selanjutnya  disebut dengan  KLHK)    selaku  instansi  Pemerintah  yang  bertanggungjawab  di  bidang lingkungan  hidup,  yang  beralamat  di  Gedung  Manggala  Wanabakti,  jalan  Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat sebagai Penggugat melawan PT.. PU yang beralamat di  Komplek  Ruko  Tunjung  Mayang  Nomor  04  RT.  007  Jalan  Ahmad  Yani  Km  3,4 Karang  Mekar  Banjar  Timur,  Kota  Banjarmasin,  Kalimantan  Selatan,  sebagai
Tergugat.  Dengan  demikian  dengan  adanya  dua  putusan  tersebut  menimbulkan penafsiran  yang  berbeda  dalam  penerapan  dan  pengaturan  konsep  prinsip strict liability ,  padahal  kedua  perkara  tersebut  merupakan  sengketa  yang  sama  adanya dampak  kerusakan  lingkungan  hidup,  tentu  dengan  adanya  perbedaan  putusan tersebut  menimbulkan  asumsi  dan  tidak  memberikan  kepastian  hukum  yang  jelas mengenai  penerapan  prinsip strict  liability pada  penegakan  sengketa  lingkungan hidup di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  Tipe  Penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  sebuah  metode penelitian  yang  mengkaji  adanya  konflik  norma.  Kajian  hukum  yang  diangkat  dari penelitian  tesis  ini  adalah  mengenai  pengaturan  prinsip strict  liability pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan konseptualual (conce c eptual approach), Pendekatan perundang-undangan (State Approach), Pendekatan kasus (Case Law Approach).
Sumber bahan hukum dalam  penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (library  research) , Menurut Soerjono Soekamto mengatakan penelitian ilmu  hukum normatif  adalah  pengakuan  terhadap  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum primer,  maupun  bahan  hukum  sekunder. 8 Analisis  bahan  hukum  dilakukan  secara runtut  dan  komperensif  untuk  memperoleh  makna  yang  terkandung  dalam penelitian  yuridis  normatif.  Adapun  pengumpulan  bahan  yang  digunakan  dengan teknik:  Inventarisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan masalah yang diteliti, Sistematika, dengan cara analisis kualitatif dan kompherensif.

## C. KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 125/PDT.G/2016/PN.BJM  DAN  PUTUSAN  PENGADILAN  JAMBI  NOMOR
139/PDT.G-LH/2016/PN JMB
Dalam kajian putusan Pengadilan
Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm perkara kebakaran hutan di areal perkebunan berlokasi di kecamatan  cinta  putri  Darussalam,  kabupaten  banjar,  Kalimantan  selatan.  Dalam
8 Ibid. , hlm. 97.
perkara kebakaran hutan ini yang berlokasi di kecammatan cintaputri Darussalam, kabupaten banjar, Kalimantan selatan, yang menjadi pihak penggugat dalam perkara ini  adalah  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia (KLHK) sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini diwakili oleh Siti Nurbaya, sehungan dengan penjelasan diatas, klkh yang kedudukannya sebagai menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia,  oleh  karenanya  sah  bertindak  untuk  dan  atas  nama  KLHK,  yang berkedudukan di Gedung manggala wanabakti, jalan gatot Subroto, senayan Jakarta pusat. Yang selanjutnya diberikan kuasa kepada kepada waskito adiribowo, sh., muji rahayu,  sh.,  edi  mukhatr  sh  sebagai  advokat/penasehat  hukum  dalam  perkara  ini, yang  berkedudukan  di  jalan  k.h  wahid  Hasyim  nomor  10  menteng  Jakarta  pusat 1030.
Berdasarkan  bukti-bukti  dan  fakta  hukum  yang  telah  diuraikan  pada  putusan nomor Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm, telah terjadi peristiwa  tentang  kebakaran  lahan  di  dalam  areal  perkebunan  pada  tanggal  9 sePT.ember-21 sePT.ember 2015, tepatnya di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan  kejadian  kebakaran  lahan  tersebut  disahkan  atas  dasar  data  yang  berada pada titik panas (hotspot) dari satelit modis terra-aqua yang telah dikeluarkan nasa- amerika serikat dengan tingkat kepercayaan sebesar 80 % , dengan jumlah yang telah diperhitungkan kebakaran lahan yang terjadi secara keseluruhan mencapai 511ha.
Kemudian,  setelah  team  pihak  kementerian  lingkungan  dan  kehutanan lingkungan hidup melakukan pengecekan pada daerah yang terjadi kebakaran hutan. Pada  tanggal  28  Oktober  2015,  diterbitkan  berita  acara  sengketa  lingkungan,  yang mana telah membenarkan dan sah terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh  PT.  Palmina  Utama.  Berdasarkan  berita  acara  yang  dimaksud  diatas,  adalah temuan-temuan  yang  telah  dilakukan  survei  lapangan  lokasi  kejadian,  yang  mana secara  kasat  mata  tim  verifikasi  melihat  bahwa  telah  terjadi  kebakaran  lahan tergugat  yang  berlokasi  di  Desa  Alalak  Padang,  Kecamatan  Cinta  Puri  Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan total  luas lahan yang terjadi kebakaran lahan mencapai ± 511 (lima ratus sebelas), kemudian pada area konservasi luas lahan yang terbakar ± 29.22 ha yang merupakan
lahan  terbakar  terjadi  pada  tanggal  09  sePT.ember  2015.  Menunjukkan  tanah gambut  utuh  yang  terkena  dampak  panas  akibat  kebakaran  yang  terjadi  di  bagian permukaan area terbakar, yang berjenis contoh tanah utuh tidak terbakar.
Setelah melalui proses persidangan dengan memberikan atau kedua belah pihak telah  mengajukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  oleh  persidangan.  Maka majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan terakhir memutuskan bahwa perkara tersebut  menguraikan  secara  factual  dan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan menyatakan bahwa perkara ini majelis hakim hanya membenarkan bahwa peristiwa  kebakaran  lahan  tersebut  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  PT.  Palmina  Utama  selaku  tergugat,  yang  termuat  dalam  pokok perkara pada pertimbangan majelis hakum halaman 147 yang menyatakan bahwa : “Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka yang menjadi  materi  pokok  gugatan  Penggugat  adalah  telah  terjadi  kebakaran  lahan  di areal  perkebunan  maupun  di  areal  plasma  Tergugat  secara  keseluruhan  mencapai 511Ha  yang  terletak  di  Desa  Alalak  Padang,  Kecamatan  Cinta  Puri  Darussalam (dahulu  Kecamatan  Simpang  Empat),  Kabupaten  Banjar,  Propinsi  Kalimantan Selatan, yang tersebar di beberapa afdeling dan blok, yang menyebabkan kerusakan lingkungan  yang  menimbulkan  kerugian  lingkungan  hidup  merupakan  perbuatan melawan hukum” .
Menanggapi  putusan  nomor  Pengadilan  Negeri  Banjarmasin  Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm,  kemudian  kementerian  lingkungan  hidup  dan  kehutanan (KLHK) menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum banding atas putusan nomor Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm tersebut ke pengadilan  tinggi  Banjarmasin,  alasan  KLHK  mengajukan  upaya  hukum  banding tersebut karena KLHK tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie dan tidak memenuhi  unsur  keadilan  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Banjarmasin  Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm.  Dari  uraian  pertimbangan  majelis  hakim  diatas menyimpulkan    bahwa  majelis  hakim  menolak  atau  tidak  menerima  hasil  putusan tingkat  pertama  pada  pengadilan  negeri  Banjarmasin.  Disamping  itu  juga,  majelis hakim  pda  tingkat  banding  memutuskan  yang  terdapat  pada  bunyi  dalam  provisi menolak tuntutan provisi yang telah diajukan oleh KLHK, dalam mencermati putusan pengadilan  tingkat  banding  tersebut  secara  sepihak  majelis  hakim  tidak  menerima
atau  menolak  putusan  tingkat  pertama,  dan  sisi  lain  majelis  hakim  pada  tingkat banding  menolak  apa  yang  diuraikan  oleh  pembanding  atau  klkh  pada  memori banding yang telah diputus pada tanggal 15 Agustus 2018.
Selanjutnya,  ketidaksesuaian  pada  kedua  putusan  tersebut  yang  mana  KLHK semula  sebagai  penggugat/pembanding  mengajukan  kembali  upaya  hukum  pada pengadilan  tingkat  kasasi  dengan  perkara  Nomor:1228k/pdt/2019,  yang  mana putusan  ini  merupakan  upaya  hukum  terakhir  yang  telah  dihadapi  dan  diajukan kedua belah pihak dalam perkara kebakaran lahan. Adapun yang menjadi yang mana majelis  hakim  pada  tingkat  kasasi  menolak  permohonan  kasasi  dari  KLHK  dan palmina  utama,  dikarenakan  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  berkaitan  dengan pertimbangan  judex  facti  yang  mana  tingkat  pengadilan  negeri  yang  sebelumnya telah  dibatalkan  pada  putusan  tinggi  Banjarmasin  menyimpulkan  adalah pertimbangan  hakim  yang  tepat  dan  tidak  salah  menerapkan  hukum.  Pendapat tersebut  diuraikan  pada  halaman  14  putusan  Nomor:1228  k/pdt/2019,  yang berbunyi  bahwa “Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  ternyata putusan  judex  facti  Pengadilan  Tinggi  Banjarmasin  dalam  perkara  ini  tidak bertentangan  dengan  hukum  dan/atau  undang-undang,  maka  permohonan  kasasi yang  diajukan  oleh  Pemohon  Kasasi  I  juga  Termohon  Kasasi  II  KEMENTERIAN LINGKUNGAN  HIDUP  DAN  KEHUTANAN  REPUBLIK  INDONESIA  (KLHK)  dan Pemohon  Kasasi  II  juga  Termohon  Kasasi  I  PT.  PALMINA  UTAMA  tersebut  harus ditolak”.
Disamping  itu,  Dalam  kajian  putusan  Pengadilan  Negeri  jambi  Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN  Jmb  perkara  pembakaran  hutan  untuk  pembukaan  lahan PT.. PT. Ricky  Kurniawan  Kertapersada yang yang terletak di Desa Puding dan Desa Mekar  Sari,  Kecamatan  Kumpeh,  Kabupaten  Muaro,  Provinsi  Jambi.  Dalam  perkara kebakaran hutan ini yang berlokasi di Desa Puding dan Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh,  Kabupaten  Muaro,  Provinsi  Jambi.  yang  menjadi  pihak  penggugat  dalam perkara  ini  adalah  KLHK  sebagai  instansi  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  di bidang  lingkungan  hidup.  Sehubungan  dengan  penjelasan  diatas,  klkh  yang kedudukannya sebagai menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia, oleh  karenanya  sah  bertindak  untuk  dan  atas  nama  KLHK,  yang  berkedudukan  di Gedung  manggala  wanabakti,  jalan  gatot  Subroto,  senayan  Jakarta  pusat.  Yang
selanjutnya diberikan kuasa kepada kepada waskito adiribowo, sh., muji rahayu, sh., edi  mukhatr  sh  sebagai  advokat/penasehat  hukum  dalam  perkara  ini,  yang berkedudukan di jalan k.h wahid Hasyim nomor  10 menteng Jakarta pusat 10340.
Beranjak  terhadap  duduk  perkara  yang  akan  diuraikan  dalam  pembahasan  ini, yang mana perkara ini penggugat dalam hal ini adalah kementerian pengelolaan dan perlindungan  lingkungan  hidup,  berpijak  pada  Undang-undang  Nomor39  Tahun 2014    Pasal    56    ayat    (1)    yang    berbunyi    “Setiap    Pelaku    Usaha    Perkebunan dilarang membuka  dan/atau  mengolah  lahan  dengan  cara  membakar”,  lalu  pasal 69 ayat  (1) huruf a  dan h UU PPLH yang berbunyi : “(1) Setiap orang dilarang: a) Melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan  “(1)  Setiap  orang  dilarang:    a)    Melakukan    perbuatan    yang mengakibatkan  pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup;  b)  s/d.  (g). …  dst.  h)  melakukan  pembukaan lahan dengan cara membakar”, disamping itu juga berpijak pada aturan hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian  Kerusakan dan/atau  Pencemaran  Lingkungan Hidup  Yang Berkaitan dengan  Kebakaran  hutan  dan/atau  Lahan  (PP  Nomor  4  Tahun  2001) Pasal  11:   “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan”.
Dalam  Pasal  90  UU  PPLH  yang  menjelaskan  bahwa  memberikan  kewenangan kepada  instansi  yang  bertanggungjawab  dalam  bidang  lingkungan  hidup  untuk mengajukan  gugatan  ganti  rugi  dan  tindakan  tertentu  terhadap  usaha  dan/atau kegiatan  yang  telah  menyebabkan  pencemaran  dan/  atau  perusakan  lingkungan hidup  yang  mengakibatkan  kerugian  lingkungan,  selanjutnya  perkara  lingkungan hidup  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian Negara  Juncto  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2015  tentang  Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, yang menetapkan tugas dan fungsi pemerintahan di  bidang  lingkungan  hidup  berada  di  bawah  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan,  sehingga  dengan  demikian  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  adalah  pihak  yang  memiliki  kepentingan  hukum  untuk  mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU PPLH.
Hak  gugat  pemerintah  dan/  atau  pemerintah  daerah  dijelaskan  dalam  Bab  IV Pedoman  Penanganan  Perkara  Perdata  Lingkungan,  Keputusan  Ketua  Mahkamah
Agung  RI  Nomor  36/  KMA/  SK/  II/  2013  tentang  Pemberlakuan  Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan, “bahwa frasa “dan dalam Pasal  90  UU  PPLH  dibaca  sebagai  alternatif,  artinya  instansi  Pemerintah  (Menteri Negara  Lingkungan  Hidup)  dan/  atau  instansi  Pemerintah  Daerah  (Gubernur  atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/ Kota) dapat mengajukan  gugatan  ganti  rugi  dan/  atau  tindakan  tertentu  baik  secara  sendiri- sendiri  atau  bersama-sama,  karena  kewenangan  daerah  berdasarkan  pelimpahan dari pemerintah pusat. Selanjutnya penggugat dalam perkara ini memiliki hubungan hukum atas dasar putusan pengadilan negeri meulaboh Nomor 12/pdt.g/2012/pn.mbo tertanggal 8 januari 2014 juncto putusan pengadilan tinggi badan  aceh  Nomor  58/pdt/2014/PT..bna  tertanggal  15  15  Agustus  2014  juncto Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  651  K/  PDT/  2015  tertanggal  28  Agustus  2016 dalam  perkara  antara  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dengan  PT.  Kallista  Alam, dimana  dalam  pertimbangannya  Majelis  Hakim  mengakui  secara  tegas  Kementrian Lingkungan  Hidup  sebagai  pihak  yang  memiliki  kepentingan  hukum  untuk mengajukan gugatan pedata atas nama Pemerintah. Mencermati aturan hukum yang telah  dibuat  pada  peraturan  perundang-undangan  maupun  putusan  Pengadilan, maka  dengan  ini  PT.  Ricky  Kurniawan  kertapersada  terbukti  memiliki  kualitas sebagai  Penggugat  (persona  standi  in  judicio)  yang  mengakibatkan  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  menimbulkan  kerugian  lingkungan hidup.
Selanjutnya, sebelum lebih jauh menjelaskan mengenai kepentingan hukum  PT. Ricky Kurniawan Kertapersada atas semua izin-izin yang telah diberikan kepada PT. Ricky  Kurniawan  Kertapersada  tersebut,  sebagaimana  dalam  hukum  adminitrasi negara  dengan  suatu  perusahaan  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  yang  satu kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang/badan  hukum  memerlukan  izin  secara terpisah-pisah  dengan  instansi  yang  mengeluarkan  izin  berbeda-beda  pula tergantung izin yang dibutuhkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan. Sebagai  contoh  pengusaha  yang  bermaksud  mendirikan  kegiatan  usaha  tertentu lazimnya  memerlukan  izin  HO,  izin  usaha  industri,  izin  mendirikan  bangunan,  izin lokasi,  izin  pembuangan  limbah  cair  yang  kesemuanya  merupakan  wewenang  dari instansi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur perizinan di Indonesia
umumnya bersifat sektoral sentries. 9 berdasarkan pengertiannya perizinan dan izin dikenal  dengan  dua  istilah  yang  berbeda.  Izin  merupakan  suatu  persetujuan  dari penguasa  berdasarkan  undang-undang  atau  peraturan  pemerintah,  untuk  dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan, sementara itu perizinan adalah salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah. 10
Izin  dalam  hukum  adminitrasi  negara  dikenal  dengan  dua  istilah  dalam pendefenisiannya,  yaitu  dalam  arti  sempit  dan  arti  pelepasan  atau  pembebasan dispense.  Izin  dalam  arti  sempit  mempunyai  tujuan  untuk  mengatur  tindakan- tindakan  yang  oleh  pembuat  undang-undang  tidak  seluruhnya  dianggap  tercela, namun dimana ia mengingkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Sementara itu jika pengertian izin sebagai pelepasan atau pembebasan (dispensasi) adalah izin memang  dimaksudkan  sebagai  pengecualian  yang  sungguh-sungguh,  pelepasan adalah pengecualian atas larangan sebagai aturan umum. 11
Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, perizinan lingkungan di Indonesia memiliki arti yang penting di dalam pengelolaan lingkungan. Pada satu sisi, perizinan lingkungan  dapat  berbentuk  pemberian  persetujuan/izin  bagi  pembuangan  limbah ke  media  lingkungan.  Di  sisi  lain,  perizinan  lingkungan  juga  dapat  berbentuk  izin umum,  yaitu  “izin  lingkungan”  menurut  UU Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih jauh, berkaitan dengan izin lingkungan  sebagaimana  diatur  dalam  uu  nomor  32  tahun  2009  memuat  dua  tipe integrasi perizinan. Pertama, adalah integrasi izin yang bersifat internal, dalam arti izinizin pengelolaan lingkungan disatukan menjadi izin lingkungan. Hal ini lazimnya disebut  dengan  integrasi  izin.  Kedua,  integrasi  eksternal,  dalam  arti  integrasi  izin usaha dengan izin lingkungan. Hal ini lazimnya disebut dengan izin berantai. Dalam hal ini, izin lingkungan dijadikan syarat dari izin usaha, dan apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha menjadi tercabut atau menjadi batal demi hukum. 12
9 Hardianto  Djanggih  Sulistyani  Eka  Lestari,  “Urgensi  Hukum  Perizinan  Dan  Penegakannya Sebagai  Sarana  Pencegahan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup,” Masalah-Masalah  Hukum, Volume  48, Nomor 2, (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163, hlm. 149-150
10 Ibid., hlm. 151 .
11 Ibid. 12 Muhammad Andri Gunawan Winisana, “P engelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai:  Sebuah  Perbandingan  Atas  Perizinan  Lingkungan  Di  Berbagai  Negara ,” Jurnal  Hukum  & Pembangunan, Volume 48, Nomor 2, (2018), https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662, hlm. 223-224.
Berdasarkan  bukti-bukti  dan  fakta-fakta  hukum    yang  telah  terungkap  pada proses  persidangan  di  pengadilan  negeri  jambi  terhadap  perkara  nomor  Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN  Jmb  perkara  pembakaran  hutan  untuk  pembukaan  lahan PT..  PT.  Ricky    Kurniawan    Kertapersada  yang  terletak  di  Desa  Puding  dan  Desa Mekar  Sari,  Kecamatan  Kumpeh,  Kabupaten  Muaro,  Provinsi  Jambi,  telah  terjadi peristiwa tentang kebakaran lahan tertanggal 22 november 2015 di dalam areal PT. Ricky  Kurniawan  kertapersada  Di  Desa  Puding,  Kecamatan  Kumpeh,  Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi.
Untuk memperkuat bukti, maka pada saat verifikasi lahan perkebunan PT.  Ricky Kurniawan  Kertapersada yang sudah terbakar dan dianggap kebakaran yang sangat berdampak  bagi  lingkungan,  kemudian  tim  verifikasi  mengambil  sampel  dan dianalisi  oleh  seorang  ahli  yang  berkompeten  yaitu  Ahli  Basuki  Wasis,  selaku  Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup, Hasil analisa kerusakan tanah gambut telah terjadi  penurunan  ketebalan  tanah  gambut  ( subsidence )  sebesar  20-30  cm,  dimana laju  pembentukan  tanah  gambut  sebesar  0,3  mm  maka  diperlukan  waktu  untuk pembentukan  tanah  yang  hilang  selama  100  tahun  jika  hutan  rawa  gambut  masih utuh (tanpa gangguan). Dengan demikian, perbuatan Tergugat yang membuka lahan dengan  cara  membakar  mengakibatkan  terjadinya  kerusakan  lingkungan  hidup termasuk  di  dalamnya  ekosistem  gambut  yang  dampaknya  tidak  dapat  dipulihkan kembali ( irreversible ). Dengan demikian, akibat perbuatan melawan hukum Tergugat memenuhi kriteria “ancaman serius” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 dan Pasal 88 U PPLH serta KKMA Nomor 36 Tahun 2013, maka oleh karena itu terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak ( strict liabity ).
Setelah melalui proses persidangan dengan memberikan hak yang sama kepada kedua  belah  pihak  baik  itu  kementerian  lingkungan  hidup  dan  kehutanan  republic Indonesia dan PT. Ricky  Kurniawan  Kertapersada, maka majelis hakim memutuskan bahwa  PT.  Ricky    Kurniawan    Kertapersada  dinyatakan  tidak  terbukti  melakukan perbuatan  melawan  hukum  dan  tidak  dapat  dikenakan  tuntutan strict  liability dikarenakan  tidak  adanya  dalil  atau  pembelaan  ( defense )  yang  dapat  dikemukakan oleh penggugat, akan tetapi atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan tindakan  force  majeure,  artinya  kebakattan  lahan  yang  terjadi  pada  lahan  tergugat
merupakan  sumber  penyulut  kebakaran  adalah  alam  dalam  hal  ini  serangan  angin putting  beliung  yang  dasyat  yang  tidak  dapat  diprediksi  sama  sekali,  maka  majelis hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh KLHK dinyatakan tidak dapat diterima  atau  ditolak  atas  tuntutan  dan  menyatakan  PT.  Ricky    Kurniawan Kertapersada tidak secara sengaja melakukan kebakaran lahan di areal perkebunan tergugat.
Menanggapi putusan pengadilan negeri jambi nomor nomor Nomor 139/PDT.G- LH/2016/PN  Jmb,  KLHK  menggunakan  haknya  untuk  melakukan  upaya  hukum banding  atas  putusan  pengadilan  negeri  jambi  tingkat  pertama,  atas  upaya  hukum tersebut  kemudian  pengadilan  tinggi  palangkara  mengeluarkan  putusan  nomor 65/pdt-lh/2017/PT. jmb. Dalam pertimbangannya pada halaman 71 putusan nomor 65/pdt-lh/2017/PT.  jmb,  berbunyi  bahwa “tergugat  sekarang  Terbanding  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang- undangan  membuka  dan  atau  mengelola  lahan  dengan  cara  membakar  yang mengakibatkan  pencemaran  dan  atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  dengan bertanggung  jawab  secara  mutlak  (strict  liability)” dan  tidak  dapat  membuktikan bahwa  tergugat  sekarang  terbanding  tidak  bersalah  terhadap  kebakaran  hutan dilahan  hak  guna  usaha  PT.  Ricky    Kurniawan    Kertapersada,  dengan  demikian putusan  majelis  hakim  pada  tingkat  banding  ini  berbeda  dengan  putusan  yang termuat  dalam  tingkat  pengadilan  negeri,  yang  mana  dalam  pertimbangan  majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa tergugat dinyatakan bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) atas kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian  lingkungan  hidup,  disamping  itu  dinyatakan  untuk  membayar  biaya  ganti rugi  materiil  akibat  kerugian  ekosistem  secara  tunai  kepada  penggugat  sekarang pembanding.
Selanjutnya,  menanggapi  hasil  putusan  tinggi  jambi  tersebut  PT.  Ricky Kurniawan    Kertapersada  dengan  begitu  menggunakan  haknya  untuk  mengajukan upaya hukum kasasi di mahkamah agung dengan putusan nomor 2145 k/pdt/2018, dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak permohonan kasasi yang dilakukan oleh   PT. Ricky  Kurniawan  Kertapersada dikarenakan majelis hakim menilai bahwa dalam proses persidangan pada pengadilan negeri jambi dan pengadilan tinggi jambi membuktikan telah terjadinya kebakaran lahan hak guna usaha PT. Ricky  Kurniawan
Kertapersada  atas  perbuatan  tersebut  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  hidup yang  menimbulkan  ancaman  serius  bagaimana  ditentukan  dalam  pasal  88  undang- undang  nomor  32  tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Dengan  mencermati  upaya  hukum  persidangan  antara  KLHK  melawan  PT. Ricky    Kurniawan    Kertapersada  pada  putusan  upaya  yang  dilakukan  pada  tahap akhir adalah putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (incrach) dengan ini majelis hakim menilai bahwa  PT. Ricky  Kurniawan  Kertapersada dalam hal ini sebagai  termohon  kasasi  semula  terbanding  dan  tergugat  dinyatakan  ditolak  dan bertanggung  jawab  secara  mutlak  (strict  liability)  atas  kebakaran  lahan  di  areal tergugat  yang  terlelak  di  Desa  Pudding,  Kecamatan  Kumpeh,  Kabupaten  Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

## D. PENEGAKAN  PRINSIP STRICT  LIABILITY PADA  PUTUSAN  PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 125/PDT.G/2016/PN.BJM dan PENGADILAN NEGERI JAMBI PADA PUTUSAN NOMOR : 139/PDT.G-LH/2016/PN JMB
Ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius  terhadap  lingkungan  hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Melengkapi ketentuan dalam Pasal 88  tersebut,  diperjelas  dalam  penjelasan  Pasal  88  tersebut,  yaitu,  “yang  dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu  dibuktikan  oleh  pihak  penggugat  sebagai  dasar  pembayaran  ganti  rugi. Ketentuan  ayat  ini  merupakan  lex  specialis  dalam  gugatan  tentang  perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap  pencemar  atau  perusak  lingkungan  hidup  menurut  Pasal  ini  dapat ditetapkan sampai batas tertentu”. Mencermati ketentuan Pasal  88 Undang -undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata yang  mensyaratkan  adanya  unsur  kesalahan  (fault  based  liability)  memungkinkan pencemar  atau  perusak  lingkungan  hidup  terbebas  dari  pertanggungjawaban perdata,  apabila ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan upaya maksimal pencegahan pencemaran melalui pendekatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) dengan melaksanakan Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  (RKL),  dan  Rencana  Pemantauan Lingkungan (RPL) secara konsisten, serta pendekatan manajemen lingkungan seperti audit lingkungan.
Selanjutnya, Dalam Ketentuan Administrasi,  sanksinya  dapat  diberikan  kepada pelaku  pencemaran  lingkungan,  yang  tertuang dalam    Pasal    76    Ayat    (2) bahwa    sanksi administratif terdiri atas:
a. Teguran Tertulis;
b. Paksaan Pemerintah;
c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau
d. Pencabutan Izin Lingkungan.
Berdasarkan      ketentuan    diatas    pelanggar  dapat  diperingatkan  agar  berbuat sesuai izin dan apabila   tidak,   akan   dikenakan   sanksi   berat berupa  pencabutan izin  usaha  dan  pembayaran sejumlah ganti kerugian. Terdapat     perbedaanyang mendasar antara  hukum  administrasi  dan  pidana.  Hukum administrasi    dapat diterapkan        sebelum        ada  kejadian,        atau        ketika        sudah        ada        indikasi terjadinya    pencemaran.    Berbeda    dengan    hukum  pidana  yang  hanya  boleh diterapkan  setelah  ada  kejadian.      Disamping  itu,    dalam    penegakan    hukum administrasi    juga  masih      bisa      dilakukan      tawar-menawar,      serta  langkah penyelesaiannya  juga  bermacam-macam,    yang    tidak    ditemukan    dalam    hukum pidana.  Ini  berarti  jika  pelaku  tindak  pencemaran  lingkungan  mendapat  sanksi administrasi,  misalnya  denda  atau  pembekuan sementara     sanksi     administrasi menjadikan perusahaan dapat melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang rusak akibat perbuatannya.
Pada perkara Putusan Pengadilan
Negeri Banjarmasin Nomor
125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm  yang  terjadi  di  Desa  Alalak  Padang,  Kecamatan  Cinta  Puri Darussalam  (dahulu  Kecamatan  Simpang  Empat),  Kabupaten  Banjar,  Kalimantan Selatan tahun 2016, yang mana majelis hakim telah sudah melakukan strict liability pada pembuktian perkara tersebut. Majelis hakim menyatatakan bahwa PT. Palmina Utama telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terbukti bersalah, karena telah dilampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.
Berdasarkan  penjelasan  dan  pemahaman  diatas  tentang  pertanggungjawaban mutlak yang dinyatakan dalam putusan pengadilan negeri Banjarmasin, dengan  ini tidak  perlu  ada  unsur  pembuktian  dalam  pertanggungjawaban  mutlak  terhadap unsur-unsur kesalahan baik secara objektif maupun subjektif tidak perlu dibuktikan atau  dikesampingkan.  hal  ini  pun  diperkuat  karena  adanya  kebakaran  yang  telah terjadi dilahan perkebunan yang dikelola dan diberi izin kepada PT. Palmina Utama, yang mana menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
Mengacu  pada  perkara  lingkungan  hidup  antara  KLHK  dan  PT.  Palmina  Utama sebagaimana dalam perkara nomor Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm yang terjadi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat),  Kabupaten  Banjar,  Kalimantan  Selatan  tahun  2016,  dalam  hal  ini  majelis hakim  berfokus  terhadap  sanksi  perdata  yang  dinyatakan  dalam  pertimbangan majelis  hakim  pada  tingkat  pertama,  banding  dan  kasasi.  Sebagaimana  yang dianalisis pada tiga upaya hukum pada sistem peradilan yang telah di putus tersebut, tidak  menyertakan  adanya    teori  pertanggungjawaban  berupa  penegakan  hukum sanksi adminitrasi terhadap pencemar atau pengrusak kebakaran lahan dalam hal ini adalah PT. Palmina Utama.
Fokus kajian pada ketiga putusan tersebut bahwa penegakan sanksi adminitrasi merupakan konsekuensi yang mengharuskan/mewajibkan pada sengketa lingkungan hidup  baik  dalam  perbuatan  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pencemar  atau pengrusak.  Sebagaimana  yang  telah  dianalisis  bahwa  tidak  diketemukan  adanya pertimbangan  majelis  hakim  yang  mengacu  mengenai  penegakan  hukum  sanksi adminitrasi  atau  kerapkali  suatu  perusahaan  dikenakan  penegakan  sanksi pencabutan izin.
Berdasarkan uraian penjelasan terhadap upaya hukum putusan tingkat pertama, banding,  kasasi  perkara  kebakaran  lahan  di  areal  Kawasan  tergugat,  yang  mana majelis hakim dengan jelas mengedepankan prinsip pertanggung jawaban dari aspek perdata  saja,  yang  menyatakan  pengrusak  dalam  hal  ini  adalah  PT.  Palmina  Utama telah  terbukti  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dikarenakan  melampui batu mutu lingkungan yang diatur pada peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  Tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup.  Disamping  itu, mencermati  pada  putusan  tingkat  banding,  dapat  di  analisa  bahwa  majelis  hakim
telah mengaitkan kewenangan ataupun dalil mengenai ketentuan dari aspek hukum pidana, dengan demikian pada perkara ini berdekatan dengan tiga sanksi yang harus diterapkan.
Penegakan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  berhubungan  dengan  sanksi  hukum adminitrasi  negara  adalah  penegakan  yang  dapat  menanggulangi  kejahatan  yang merugikan  masyarakat  termasuk  perusakan  dan  pencemaran  lingkungan    yang bersifat  Reparatoir  artinya    memulihkan    pada    keadaan  semula,  dengan  tujuan untuk    mencapai  ketaatan  dalam  hukum,  pengawasan  juga  dapat  mengidentifikasi terjadinya  pelanggaran-  pelanggaran  dengan  menerapkan  sanksi  administrasi sebagai upaya represif  dalam penegakan  hukum lingkungan administrasi.
Selanjutnya,  berpijak  pada  ketentuan  Pada  Putusan  Nomor  :  139/PDT.G- LH/2016/PN  Jmb,  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  12  juni  2017,  dalam  provisi pertimbangan  majelis  hakim  yang  menjelaskan  bahwa  penggugat  dalam  uraian gugatannya  meminta  agar  majelis  hakim  memerintahkan  tergugat  untuk  tidak melakukan  kegiatan  apapun  (status  quo)  diatass  lahan  hgu  tergugat  seluas  591  ha sampai  puitusan  perkara  aquo  berkekuatan  hukum  tetap.  Namun  permintaan penggugat tersebut tidak dengan tegas dapat dinyatakan oleh majelis hakim karena tuntutan  provisi  penggugat  belum  pernah  dilaksnakan  dengan  alasan  belum dipandang  perlu,  mutatis  mutandis.  Kemudian  atas  uraian  tersebut  majelis  hakim menolak dan tidak menerima tuntutan provisi penggugat.
Penegakan  hukum  lingkungan  dalam  kasus  ini  menjadi  kelemahan  tersendiri untuk  menjadi  gambaran  pada  sengketa-sengketa  lingkungan  lainnya,  yang  mana penegakan  hukum  dengan  prinsip  pertanggungjawaban  atau strict  liability pada penyelesaian jalur hukum melalui putusan pengadilan mengedepankan pada bidang hukum yaitu hukum pidana, hukum perdata dan hukum adminitrasi negara. Berfokus pada ketiga putusan tersebut, tidak ditemukan adanya penegakan hukum lingkungan pada sanksi hukum adminitrasi negara. sebelum itu, penulis menjelaskan ketentuan suatu  perusahaan  yang  mendapatkan  izin  lingkungan  yang  diberikan  oleh pemerintah.
fenomena yang terjadi pada kedua kasus kebakaran lahan akibat perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan masalah yang tidak dapat dielakkan, namun demikian  seharusnya  penegakan  hukum  lingkungan  yang  harus  diberikan  adalah
dengan  melakukan  pencabutan  izin  bagi  perusahaan/korporasi  tersebut  secara langsung  baik  yang  diperintahkan  oleh  putusan  pengadilan  dan  pemerintah  yang memberikan izin usaha pada perusahaan/korporasi tersebut.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  seluruh  pemaparan  diatas  maka  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup seringkali terjadi akibat adanya kelalaian  dan  ketidakkonsistenan  perusahaan/korporasi  dalam  mengelola  dan menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup  itu  sendiri.  atas  ketidakpatuhan  yang  telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka setiap perusahaan/korporasi yang berkaitan  dengan  lingkungan,  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  secara  mutlak yang  dikenal  dengan  istilah  prinsip strict  liability .  Kemudian,  Penerapan  prinsip pertanggungjawaban  mutlak  ( strict  liability )  pada  penegakan  hukum  lingkungan  di Indonesia  dilihat  dari  fenomena  kasus-kasus  yang  terjadi  saat  ini  belum  dapat dikatakan sempurna baik dalam penyelesaian preventif dan represifnya. Penegakan hukum  lingkungan  merupakan  kategori  yang  sangat  urgen  dan  penting  untuk dievaluasi,  terutama  pada  setiap  perusahaan/korporasi  yang  secara  langsung beroperasi terhadap lingkungan hidup.

## F. SARAN
Penulis  menyarankan  dalam    penerapan  prinsip strict  liability perlu  dilakukan sinkronisasi  pada  penafsiran  hukum  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  untuk mengevaluasi  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  lingkungan  hidup,  karena sebenarnya muatan prinsip strict liability ini belum mencerminkan kepastian hukum bagi  masyarakat  karena  jika  dianalisis  lebih  jauh  pada  kedua  putusan  diatas, menimbulkan esensi yang berbeda yang mana pada putusan pengadilan Banjarmasin menyatakan  tergugat  bersalah  dan  bertanggungjawab  secara  mutlak,  akan  tetapi berbeda dengan putusan pengadilan jambi yang menyatakan tergugat tidak bersalah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena  tidak  terbukti  secara  sah,  namun perbuatan tersebut termasuk force majeure , untuk itu maka perlu adanya kejelasan pada  penerapan  strict  liability.  Untuk  itu,  perlu  adanya  evaluasi  khusus  pada pemerintah dalam mengatur prinsip strict liability pada perkara lingkungan hidup.
Dalam  penegakan  hukum  lingkungan  yang  menerapkan  prinsip strict  liability pada  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  seringkali  terjadi,  sebaiknya  para Majelis  Hakim  lebih  mengutamakan  pencabutan  izin  dan  memulihkan  lahan  yang terbakar seperti semula bagi semua perusahaan/korporasi yang beroperasi terhadap lingkungan hidup. Jika hanya menerapkan sanksi hukum perdata dan hukum pidana saja,  maka  tidak  aka  ada  yang  menjamin  perbuatan  yang  sudah  dilakukan  oleh perusahaan  tersebut  akan  dapat  terjadi  dikemudian  harinya.  Karena perusahaan/korporasi  menganggap  dengan  membayar  ganti  kerugian  yang  telah ditetapkan  akan  membebaskan  dari  perbuatan  yang  sangat  mengancam keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel/Buku/Laporan
Diah Ayu Rachma, Aditya Mochamad Triwibowo. “ Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan ” . ” Jurnal Yudisial. Volume 12. Nomor 1. (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574.
I  Wayan  Dedi  Putra,  Kadek  Agus  Sudiarawan. “ Perbandingan  Penerapan  Prinsip Pertanggungjawaban  Mutlak  Pada  Putusan  Hakim:  Studi  Kasus  Perkara Lingkungan Di Indonesia. ” Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 10. Nomor 1. (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p13. Ika  Dwimaya  Roza,  Ibrahim  Ibrahim,  Ferdricka  Nggeboe. “ Penerapaan  Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Absolute Liability) Dalam Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  Terhadap  Perusakan  Dan  Pencemaran  Lingkungan ” . ” Legalitas Edisi. Volume 1. Nomor 5. (2011). https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL. Muhammad  Andri  Gunawan  Winisana. “ Pengelolaan  Lingkungan  Melalui  Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara. ” Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 48. Nomor 2. (2018). https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662.
Nur Yanto. Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia . Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
Rudri Musdianto Saputro. “ Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori  Keadilan  Aristoteles. ” Jisip:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan. Volume  7. Nomor 1. (2023). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970. Sukanda  Husin. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009.
Sulistyani  Eka  Lestari,  Hardianto  Djanggih. “ Urgensi  Hukum  Perizinan  Dan Penegakannya  Sebagai  Sarana  Pencegahan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup. ” Masalah-Masalah Hukum. Volume 48. Nomor 2. (2019).
https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163.
Supanto  Wijoyo,  A ’ an  Effendi. Hukum  Lingkungan  Internasional .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1982  Tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Idup.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1982  Nomor  12.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3215.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Ri. 1997 Nomor 3699.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009  Nomor  140.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5059.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17.