## INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA
Muhammad Fajar, Zul Azhar
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Email: muhammadfajar.mf757@gmail.com
Abstrak: This research aims to know and analyze determine of corruption and the human development index to economic  growth  in  Southeast  Asian  countries.  This  research  use  panel  least  square  and  Fixed  Effect  Model. The  estimation  result  should  that  corruption  has  a  possitive  and  significant  effect  on  economic  growth  in Southeast Asian countries and the human development Index has a possitive and significant effect on economic growth  in  Southeast  Asian  countries.  From  the  result  of  this  research,  to  increase  economic  growth,  the government  in  SoutheastAsian  countries  must  strengthen  the  bureaucratic  and  legal  institutions  of  a country,increase the role of the government or related agencies in monitoring and crackingdown on corruption that  results  in  lossof  government  productivity  and  allocating  resources  appropriately  so  that  the  creation  of peace and prosperity among the countries in Southeast Asian.
Keywords: Economic Growth, Corruption, Human Development Index

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  diartikan  sebagai  proses  perubahan  kondisi  perekonomian  suatu  negara secara  berkesinambungan  menuju  keadaan  yang  lebih  baik  selama  periode  tertentu.  Pertumbuhan  ekonomi merupakan  peningkatan  secara  fisik  terhadap  produksi  barang  dan  jasa  yang  berlaku  disuatu  negara. Keberhasilan  kinerja  pemerintah  beserta  lembaga  dan  instansi-instansi  terkait  cenderung  diukur  dari pertumbuhan  ekonomi  yang  dihasilkan.  Oleh  sebab  itu  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  penting  dalam  menilai keberhasilan suatu negara dalam mencapai pembangunan ekonominya.
Rendahnya  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  dapat  dilihat  dari  faktor-faktor,  seperti  meningkatnya tingkat kemiskinan, rendahnya pendapatan, lemahnya sistem pendidikan dan pelayanan  kesehatan, dan lain-lain. Namun  permasalahan  timbul  ketika  sarana  dan  prasarana  publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat  untuk meningkatkan  produktivitas  ekonomi  memiliki  kualitas  yang  buruk  dan  terbatas  yang  disebabkan  oleh  para pemangku  kekuasaan  yang  melakukan  penyelewengan  terhadap  anggaran,  dimana  hal  tersebut  memberikan dampak  terhadap  kekacauan  di  sektor  publik  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  lima negara  di  Asia  Tenggara,  yakni  Indonesia,  Thailand,  Malaysia,  Filipina  dan  Singapura.  Kelima  negara  ini merupakan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara.
Pertumbuhan  ekonomi  mencerminkan  perkembangan  perekonomian  suatu  negara,  yang  dapat  diukur dengan  pendapatan  nasional  atau Product  Domestic  Bruto (PDB)  ataupun  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi  merupakan proses  kenaikan output  yang terus  menerus  dalam jangka panjang. Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  berkelanjutan  merupakan  kondisi  penting  atau  sesuatu  keharusan  bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Machmud, 2016, 34).
Perkembangan  pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara  Asia  Tenggara  dari  tahun  2010-2015  yang mengalami  fluktuasi.  Terlihat  dari  kelima  negara  yang  menjadi  fokus  penelitian,  laju  pertumbuhan  ekonomi tertinggi  berada  pada  negara  Thailand  pada  tahun  2012  sebesar  7,24  persen.  Hal  ini  diduga  terjadi  karena rendahnya tingkat pengangguran yang disebabkan tingginya serapan tenaga kerja pada sektor pertanian di negara tersebut  sehingga  mengantarkan  Thailand  sebagai  negara  dengan  tingkat  pengangguran  terendah  di  dunia. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi terendah juga terjadi di Negara Thailand yakni mengalami penurunan dari  tahun  sebelumnya  menjadi  sebesar  0,84  persen  pada  tahun  2011.  Hal  ini  diduga  terjadi  akibat  dari  banjir parah  yang  terjadi  pada  kuartal  terakhir  tahun  2011  lalu  menyebabkan  perekonomian  Thailand  menyusut. Bahkan penurunan pertumbuhan ekonominya mencatat yang terburuk sejak krisis finansial tahun 1997 silam.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  beberapa  di  antaranya  investasi,  teknologi, tenga  kerja,  dan  pendidikan.  Tetapi  dalam  beberapa  kasus  sebagian  besar  peneliti  belum  melihat  bahwa pertumbuhan  ekonomi  dapat  dipengaruhi  oleh  korupsi  (Charisma  dan  Aloysius,  2015).  Hubungan  korupsi  dan pertumbuhan  ekonomi  menurut  Huntington  (1968)  bahwa  korupsi  akan  menaikkan  pertumbuhan  ekonomi dengan cara mempercepat birokrasi sehingga permasalahan di birokrasi lebih mudah diselesaikan menggunakan uang daripada dengan mengikuti birokrasi yang ada. Sedangkan menurut Blackburn, dkk (2005:1-7) menyatakan
korupsi  menganggu  aktifitas  ekonomi  dengan  mendistorsi  alokasi  sumber  daya  yang  efisien  dalam perekonomian.  Sebagian  besar  para  ekonom  memandang  bahwa  korupsi  merupakan  penghambat  utama pembangunan.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  syarat  bagi  tercapainya  pembangunan  manusia  karena  dengan pembangunan  ekonomi  terjamin  peningkatan  produktifitas  dan  peningkatan  pendapatan  melalui  penciptaan kesempatan kerja. Tingkat pembangunan  manusia  yang relatif tinggi akan  mempengaruhi  kinerja pertumbuhan ekonomi  melalui  kapabilitas  penduduk  dan  konsekuensinya  adalah  peningkatan  produktifitas  dan  kreatifitas masyarakat.  Dengan  meningkatnya  produktivitas  dan  kreatifitas  tersebut,  penduduk  dapat  menyerap  dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Korupsi  merupakan penyalahgunaan jabatan publik untuk  kepentingan pribadi dan dapat  mengakibatkan high  cost  economy dan  menghambat  pertumbuhan  ekonomi.  Secara  ekonomi,  keberadaan  korupsi  akan mengganggu  mekanisme  tranmisi  pendapatan  dan  kekayaan  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  kesenjangan pendapatan  dan  meningkatkan  kemiskinan,  korupsi  juga  dapat  mempengaruhi  inovasi  dan  produktifitas masyarakat karena menurunnya peran pemerintah yang produktif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Berbagai  sumber  penelitian  mengatakan  bahwa  korupsi  memiliki  dampak  yang  dapat  menghambat pertumbuhan  ekonomi,  yaitu:  Mengurangi  anggaran  negara  yang  akan  berdampak  terhadap  berkurangnya kemampuan  negara  untuk  mereduksi  korupsi  dan  menurunkan  besarnya  pengeluaran  pemerintah,  terutama dibidang  jaminan  social  dan  pembayaran  kesejahteraan  publik,  mengganggu  pertahanan  negara  dan  kestabilan politik,  akibat  para  pengatur  kebijakan  yang  tidak  melaksanakan  tujuan  nasional  dengan  baik,  korupsi menurunkan  pendapatan  pajak  perusahaan  dan  kegiatan  yang  didorong  ke  sektor  informal  dengan  mengambil sewa  berlebihan  dan  pajak  dikurangi  dengan  imbalan  hadiah  kepada  pejabat  pajak,  korupsi  mengalihkan  bakat menjadi rent  seeking: pejabat  yang  seharusnya  dapat  terlibat  dalam  kegiatan  produktif  menjadi  beralih  kepada pengambilan biaya sewa dan terjadinya talent miss allocated, yaitu menempatkan orang bukan pada tempatnya. Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  merupakan  indikator  agregat  yang  menggabungkan  berbagai  sumber informasi  tentang  korupsi,  sehingga  memungkinkan  untuk  membandingkan  tingkat  korupsi  setiap  negara. Perolehan  data  IPK  menggunakan  skala  dari  0-100.  Jika  skor  IPK  suatu  Negara  mendekati  “0”  maka  tingkat korupsi yang terjadi di negara tersebut sangat tinggi dan sebaliknya, jika skor IPK suatu Negara mendekati “100” maka Negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang rendah atau dengan kata lain bersih dari korupsi. Terlepas dari  berbagai  kelemahan  sistem  pengukuran  yang  ada,  peringkat  dan  skor  IPK  yang  dipublikasikan  berhasil memicu negara-negara dengan peringkat IPK terendah untuk serius dalam menangani dan memerangi korupsi di negaranya.
Perkembangan  korupsi  di  lima  negara  yang  menjadi  fokus  penelitian  mengalami  fluktuasi.  Sepanjang tahun 2010-2015, negara yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi tertinggi berada pada Negara Singapura tahun 2010  sebesar  93  dan  pada  tahun  yang  sama  pertumbuhan  ekonomi  Negara  Singapura  sebesar  US$ 236.421.782.178. Pertumbuhan ekonomi Negara Singapura menjadi nomor 2 tertinggi setelah Negara Malaysia. Hal  ini  membuktikan  bahwa  semakin  tingginya  perolehan  skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  yang  diperoleh  suatu negara, maka akan semakin baik kondisi perekonomian negara tersebut. Sedangkan negara yang memiliki skor Indeks  Persepsi  Korupsi  terendah  berada  pada  Negara  Filiphina  pada  tahun  2010  yakni  sebesar  24  dengan pertumbuhan  ekonomi  sebesar  US$ 199.590.775.189. Petumbuhan  ekonomi  Negara  Filiphina  pada  tahun  2010 merupakan  yang  paling  terendah  diantara  lima  negara  lain  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Hal  ini  juga membuktikan  bahwa  semakin  rendahnya  perolehan  skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  yang  diperoleh  suatu  negara akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Korupsi  juga  memiliki  dampak  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  dapat  dilihat  dari  skor  Indeks Persepsi  Korupsi  (IPK)  yang  ada  di  suatu  Negara.  Jika  skor  IPK  naik  mendekati  100  maka  pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan meningkat dan bergerak kearah yang cenderung akan menguntungkan negara- negara di Asia Tenggara, begitu juga sebaliknya, jika skor IPK turun mendekati 0 maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan turun dan bergerak kearah yang cenderung akan menguntungkan negara-negara di Asia Tenggara. Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dapat mengurangi anggaran negara yang akan berdampak  terhadap  berkurangnya  kemampuan  negara  untuk  mereduksi  korupsi  dan  menurunkan  besarnya pengeluaran pemerintah, terutama dibidang jaminan sosial dan pembayaran kesejahteraan publik.
Untuk  mengukur  mutu  modal  manusia,  United  Nations  Development  Program  (UNDP)  mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pembangunan  manusia  yang tinggi sangat  menentukan  kemampuan penduduk dalam  menyerap dan  mengelola  sumber-sumber  pertumbuhan  ekonomi,  baik  kaitannya  dengan  teknologi  maupun  terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan  manusia  merupakan  salah  satu  indikator  terciptanya  pembangunan  yang  mampu mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Untuk  mengukur  mutu  modal  manusia, United  Nations  Development Program (UNDP)  mengenalkan  konsep  mutu  modal  manusia  yang  diberi  nama Human  Development  Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan  penduduk  dalam  menyerap  dan  mengelola  sumber-sumber  pertumbuhan  ekonomi,  baik  kaitanya dengan  teknologi  maupun  terhadap  kelembagaan  sebagai  saran  penting  untuk  mencapai  pertunbuhan  ekonomi (Dewi dan I Ketut, 2014).
Manusia  adalah  kekayaan  bangsa.  Tujuan  utama  pembangunan  adalah  menciptakan  lingkungan  yang memungkinkan  rakyat  menikmati  umur  panjang,  sehat,  dan  menjalankan  kehidupan  yang  produktif.  Hal  ini nampaknya sederhana tetapi seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.  Pembangunan  manusia  menempatkan  manusia  sebagai  tujuan  akhir  dari  pembangunan  itu  sendiri  bukan merupakan alat dari pembangunan (UNDP: Human Development Report 2000: 16).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan  manusia.  Semakin  tinggi  keberhasilan  manusia  maka  semakin  bagus  sumber  daya  manusia  di Negara  tersebut.  Suatu  negara  yang  dikatakan  maju  dapat  tercermin  jika  yang  dijadikan  acuan  salah  satunya adalah masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang tentu saja menjelaskan seberapa besar perkembangan manusia  disuatu  negara.  Indonesia  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  bisa  dieksplorasi  dan  digali  sehingga menunjukan  Indeks  Pembangunan  Manusia  yang  signifikan.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan indeks  komposit  yang  dipengaruhi  oleh  indikator  kesehatan  yang  diwakili  oleh  Usia  Harapan  Hidup  (UHH), indikator  pendidikan  yang  diwakili  oleh  Angka  Melek  Huruf  (AMH),  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  dan indikator ekonomi yang diwakili oleh Daya Beli Masyarakat (PPP).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.
IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas hidup penduduk. Kualitas hidup tercermin dari pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang dilihat dari tingkat pendapatan. Semakin tinggi  tingkat  pendidikan  masyarakat  akan  memudahkan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  lebih  baik  serta memperoleh pendapatan sehingga masyarakat mudah mengakses kesehatan. Kesehatan masyarakat yang rendah menyebabkan  produktivitas  yang  rendah,  produktivitas  yang  rendah  menyebabkan  rendahnya  pendapatan masyarakat. Pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dikarenakan  keterbatasan  biaya,  hal  ini  menyebabkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  akan  menurun.  Salah satu  keuntungan  dari  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  ataupun  Human  Development  Indeks  (HDI), mengungkapkan  bahwa  sebuah  negara/daerah,  dapat  berbuat  jauh  lebih  baik  pada  tingkat  pendapatan  yang rendah. (Sasana Hadi, 2009)
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia  yang ada pada lima negara  yang  menjadi fokus penelitian mengalami fluktuasi. Dari kelima negara objek penelitian negara dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi adalah  Negara  Singapura  pada  tahun  2015  sebesar  92,5  persen  dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  US$ 304.097.759.674.
Tingginya  Indeks  Pembangunan  Manusia  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  baik  kualitas  manusia  di negara tersebut. Terbukti dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia Negara Singapura sejalan dengan meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  negara  tersebut.  Sedangkan  negara  yang  memiliki  Indeks  Pembangunan Manusia  terendah  berada  pada  Negara  Indonesia  pada  tahun  2010  sebesar  66,2  persen  denga    pertumbuhan ekonomi  sebesar  US$  755.094.160.363.  Semakin  rendah  indeks  pembangunan  manusia  di  suatu  negara mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia di negara tersebut rendah.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  dengan  judul “Indeks  Persepsi Korupsi  dan  Pembangunan  Manusia  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Negara-Negara  Asia Tenggara”.

## TINJAUAN TEORITIS Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan pengaruh dari nilai pendapatan nasional yang dinyatakan dalam satuan harga/besaran  nominal.  Pertumbuhan  ekonomi  juga  menggambarkan  adanya  peningkatan  produksi  barang  atau jasa  secara  fisik  dalam  periode  tertentu.  Meningkatnya  pendapatan  nasional  suatu  negara,  mengindikasikan meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  negara  tersebut.  Pertumbuhan  ekonomi  mencerminkan  perkembangan perekonomian suatu negara, yang dapat diukur dengan pendapatan nasional atau Product Domestic Bruto (PDB) ataupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada penelitian ini teori pertumbuhan ekonomi yang penulis gunakan  adalah  teori  endogen,  karena  penelitian  ini  melihat  pengaruh  ketersediaan  dan  kondisi  infrastruktur,
hokum  dan  peraturan,  stabilitas  politik,  kebijakan  pemerintah,  birokrasi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu Negara.

## Korupsi
Alatas  (Semma,  2008:32)  menandakan  esensi  korupsi  sebagai  pencurian  melalui  penipuan  dalam  situasi yang mengkhianati kepercayaan. World Bank (dalam Subekti, 2013) mengatakan korupsi adalah setiap transaksi antara para pelaku dari sektor swasta dan sektor publik melalui utilitas bersama secara ilegal ditransformasikan menjadi  keuntungan  pribadi.  Dari  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  korupsi  adalah  dorongan  yang terdapat didalam diri seorang untuk memperoleh sesuatu yang dilakukan dengan metode pencurian dan penipuan dalam menyalahgunakan kekuasaan/kedudukan publik dan swasta untuk kepentingan pribadi.
Teori yang digunakan dan dipilih sebagai asumsi terjadinya tindakan korupsi adalah teori Klitgaard dan Jack Bologne, karena memakai persamaan yag sesuai dengan definsi penelitian yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi disektor publik. Dalam penelitian ini kategori korupsi yang akan dibahas lebih mengarah kepada grand  corruption, yaitu  sejumlah  besar  sumber  daya  publik  yang  dicuri  dan  disalahgunakan  oleh segelintir pejabat publik yang dilakukan oleh para elite politik ataupun pejabat pemerintah senior.

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) merupakan  perangkat  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat kesejahteraan  antarnegara  ataupun  antardaerah  (Todaro,  2009:57).  Angka  IPM  berkisar  antara  0  hingga  100. Semakin  mendekati  100,  maka  hal  tersebut  merupakan  indikasi  pemabangunan  manusia  yang  semakin  baik. Nilai IPM terbagi dalam tiga golongan,  golongan pertama IPM < 50 (Rendah), golongan kedua 50 < IPM < 80 (Menengah/Sedang) dan golongan ketiga IPM > 80 (Tinggi) (Erwin, dkk, 2011).
Pendapatan  yang  rendah  menyebabkan  masyarakat  tidak  dapat  mengakses  pendidikan  dan  kesehatan dikarenakan  keterbatasan  biaya,  hal  ini  menyebabkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  akan  menurun.  Salah satu  keuntungan  dari  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  ataupun  Human  Development  Indeks  (HDI), mengungkapkan  bahwa  sebuah  negara/daerah,  dapat  berbuat  jauh  lebih  baik  pada  tingkat  pendapatan  yang rendah. (Sasana Hadi, 2009).

## METODE PENELITIAN
Dalam  peneltian  ini  dibahas  seberapa  besar  pengaruh  variabel  bebas  dan  variabel  terikat  dengan menggunakan analisis regresi panel dan model terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Variabel pertumbuhan ekonomi  menjadi  variabel  terikat  dan  korupsi  serta  Indeks  Pembangunan  Manusia  menjadi  variabel  bebas. Dengan menggunakan unit analisis 5 negara di Asia Tenggara dan data yang digunakan dari tahun 2000 hingga tahhun 2017. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
𝐿𝑜𝑔(𝑌 𝑖𝑡 ) =   𝛽 0 + 𝛽 1 𝑋 1𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑋 2𝑖𝑡 + 𝑈 𝑖𝑡 (1)
dimana Log(Y it ) adalah pertumbuhan ekonomi, X 1it adalah korupsi dan X 2it adalah Indeks Pembangunan Manusia.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menguji  tentang  pengaruh  korupsi  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara  Asia  Tenggara.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  korupsi  memiliki  rata-rata sebesar  49  persen  pada  tahun  2014  yang  merupakan  nilai  rata-rata  tertinggi.  Sedangkan  nilai  rata-rata  korupsi terendah berada pada tahun 2000 sebesar 43 persen.
Selanjutnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai rata-rata tertinggi berada pada tahun 2017 sebesar 78 persen dan nilai rata-rata terendah berada pada tahun 2000 sebesar 68 persen.
Dari hasil pengujian persamaan dengan menggunakan aplikasi Eviews 8 dapat terlihat bagaimana variabel bebas mempengaruhi  variabel terikat. Dari hubungan antar variabel tersebut diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut:
𝐿𝑜𝑔 𝑌 𝑖𝑡 ̂ = 20,159 + 0,006 X 1 + 0,080 X 2
(2)
Tabel  1  berdasarkan  hasil  penelitian  persamaan  menunjukkan  korupsi  (X 1 )  terhadap  pertumbuhan ekonomi  (Y)  negara-negara  di  Asia  Tenggara  melalui  data  5  negara  Asia  Tenggara  yang  menjadi  fokus penelitian  dengan  koefisien  regresi  sebesar  0,006.  Hal  ini  berarti  apabila  korupsi  meningkat  sebesar  1  maka pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkat  sebesar  0,006  persen.  Artinya,  semakin  meningkat  korupsi  maka  akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara.
Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (X 2 ) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) negara-negara  di  Asia  Tenggara  melalui  data  5  negara  Asia  Tenggara  yang  menjadi  fokus  penelitian  dengan
koefisien  regresi  sebesar  0,080.  Hal  ini  berarti  apabila  IPM  meningkat  sebesar  1  persen  maka  pertumbuhan ekonomi  akan  meningkat  sebesar  0,080  persen.  Artinya,  semakin  meningkat  Indeks  Pembangunan  Manusia maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara.
Tabel 1. Hasil Estimasi Fixed Effect Model Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Panel Least Squares Sample: 2000 2017 Periods included: 18 Cross-sections included: 5 Total panel (balanced) observations: 90
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 20.15942 0.144207 139.7955 0.0000 IPK 0.006923 0.001416 4.890037 0.0000 IPM 0.080650 0.002007 40.17516 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.990174     Mean dependent var 26.39410 Adjusted R-squared 0.989464     S.D. dependent var 0.540820 S.E. of regression 0.055513     Akaike info criterion -2.869827 Sum squared resid 0.255777     Schwarz criterion -2.675398 Log likelihood 136.1422     Hannan-Quinn criter. -2.791422 F-statistic 1394.031     Durbin-Watson stat 0.549731 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: Hasil Olahan Eviews 8, 2018

## Uji Asumsi Klasik
Dalam  penelitian  ini  uji  asumsi  klasik  yang  digunakan  adalah  uji  heterokedastisitas.  Berdasarkan  dari hasil semua uji asumsi klasik tidak ditemukan masalah.

## Uji Heterokedastisitas
Untuk  mengidentifikasi  gangguan  heterokedastisitas  pada  model  yang  dibangun  dapat  dilkaukan menggunakan nilai Resabs . Apabila nilai probabilitas variabel bebas ≥ 0,05, maka model terbebas dari masalah heterokedastisitas, begitupun sebaliknya. Apabila nilai probabilitas variabel bebas ≤ 0,05, maka  model terkena masalah heterokedastisitas.

## Tabel 2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Dependent Variable: RESABS Method: Panel Least Squares Date: 10/25/18   Time: 21:11 Sample: 2000 2017 Periods included: 18 Cross-sections included: 5 Total panel (balanced) observations: 90
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.119172 0.064147 1.857785 0.0666 IPK 0.000407 0.000420 0.968409 0.3355 IPM -0.001319 0.001113 -1.185208 0.2392
Sumber: Eviews 8 (data diolah, 2018)
Terlihat bahwa probabilitas variabel bebas ≥ 0.05. Hal ini berarti menunjukkan bahwa data telah terbebas dari masalah heterokedastisitas.

## Uji Hipotesis

## Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dengan level signifikan α = 0,005. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai  t  hitung  dengan  nilai  t  tabel.  Jika  t  hitung  <  t  tabel  atau  –t  hitung  >  -t  tabel,  maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh variabel secara individual begitupun sebaliknya. Untuk menghitung nilai t tabel dicari pada α = 0,05 dengan derajat kebebasan (df) n-k atau 90-2 = 88, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,662.
Dari hasil estimasi pada Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu t hitung = 4,890037 >  t tabel =  1,662  pada  α  =  0,05  maka  H 0 ditolak  H a diterima  sehingga  hipotesis  alternative  yang  diajukan  dalam penelitian  ini  diterima.  Artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  korupsi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di negara-negara Asia Tenggara, dengan asumsi cateris paribus.
Dari hasil estimasi pada Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu t hitung = 40,17516 > t tabel = 1,662 pada α = 0,05 maka H 0 ditolak dan H a diterima sehingga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian  ini  diterima.  Artinya  terdapat  pengaruh  signifikan  Indeks  Pembangunan  Manusia  terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dengan asumsi cateris paribus.
Uji  F
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan cara membandingkan nilai F hitung dan nilai F tabel . Jika F hitung > F tabel maka hipotesis nol harus ditolak dan hipotesis  alternatif  harus  diterima  sehingga  variabel  bebas secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  variabel terikat begitupun sebaliknya dengan level of significant α = 0,05.
Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan menggunakan uji F. Jika F hitung > F tabel , maka hipotesis  nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima harus diterima. Nilai F hitung dapat dilihat pada Tabel 4.11, sedangkan untuk nilai F tabel dapat dilihat pada tabel F dengan nilai df 1 = k-1 (2-1 = 1) dan df 2 = n-k (90-2 = 88) pada  α  =  0,05  maka  diperoleh  nilai  F tabel sebesar  3,95.  Berdasarkan  Tabel  4.11  Dapat  dilihat  dalam  jangka panjang  nilai  F hitung =  1394,031  >  dari  nilai  F tabel =  3,95.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  jangka  panjang variabel  bebas  secara  bersama-sama  dapat  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara  Asia Tenggara.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R 2 )  bertujuan  untuk  mengetahui  kontribusi  yang  dapat  diberikan  oleh  variabel bebas  dalam  mempengaruhi  variabel  terikat  yang  diukur  dengan  persentase.  Berdasarkan  hasil  pengujian  yang telah  dilakukan  diperoleh  nilai  R 2 sebesar  0,990.  Hal  ini  berarti  sebesar  99%  pertumbuhan  ekonomi  dapat dijelaskan  oleh  variabel  bebasnya  yaitu  korupsi  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Sedangkan  sisanya  1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model atau tidak dimasukkan dalam penelitian.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi negara-negara di Asia Tenggara
Berdasarkan hasil penelitian analisis data dan pengujian  hipotesis  yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia  Tenggara  yang  dilihat  dari  tinggi  atau  rendahnya  Indeks  Persepsi  Korupsi.  Jika  nilai  skor  IPK  meningkat atau  mendekati  100  maka  akan  terjadi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara  Asia  Tenggara, begitu  pula  sebaliknya,  ketika  skor  IPK  menurun  atau  mendekati  0  maka  akan  terjadi  penurunan  pertumbuhan ekonomi  di  negara-negara  Asia  Tenggara  dengan  asumsi cateris  paribus .  Artinya  di  sektor  ekonomi,  korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
Dampak  korupsi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  dilihat  dari  rendahnya  skor  IPK  dapat  terjadi melalui  tergangunya  mekanisme  transmisi  pendapatan  dan  kekayaan  sehingga  mengakibatkan  timbulnya kesenjangan  pendapatan  dan  meningkatkan  kemiskinan,  korupsi  juga  menjadi  sebab  menurunnya  kualitas pelayanan  birokrasi  pemerinta  dan  infrastruktur  dalam  meningkatkan  tekanan  pada  anggaran  pemerintah  dan mempengaruhi  inovasi  serta  kreatifitas  masyarakat  karena  kesewenangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau pejabat publik.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Klitzgard  (dalam  Subekti,  2013),  yang menyatakan  bahwa  korupsi  hanya  bias  terjadi  apabila  seseorang  atau  pihak  tertentu  mempunyai  hak  monopoli atas  urusan  tertentu  serta  ditunjang  oleh  dikresi  atau  keleluasaan  dalam  menggunakan  kekuasaannya,  sehingga cenderung menyalahgunakannya, namun lemah dalam hal pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas).
Namun,  tidak  sesuai  dengan  teori  kebutuhan  Maslow  (dalam  Subekti,  2013)  yang  menyatakan  bahwa setelah  kebutuhan  utama  terpenuhi,  kebutuhan  seseorang  akan  meningkat  kepada  kebutuhan  penghargaan  diri yaitu  keinginan  agar  dihargai,  berprilaku  terpuji,  dan  demokratis.  Sebab,  penelitian  ini  terfokus  kepada permasalahan korupsi terhadap sektor publik di suatu negara.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mo  dan  Sri  Nawatmi  yang menyatakan  bahwa  korupsi  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Namun  hal  ini  tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Huntington (1968) dan Dewi (2002) yang menyatakan bahwa tidak semua  korupsi  berdampak  buruk  terhadap  perekonomian.  Korupsi  yang  bersifat “speed  Money” berdampak ositif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Rata-rata  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  negara-negara  Asia  Tenggara  pada  tahun  2000-2017  yang mengalami kenaikan skor Indeks Persepsi Korupsi diantaranya adalah Singapura dengan skor IPK sebesar 90,17, namun  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir  nilai  skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  Singapura  mengalami penurunan,  hal  ini  menandakan  bahwa  pemerintah  Singapura  semakin  lengah  dalam  mengatasi  kasus  korupsi yang  terjadi  di  negaranya.  Sedangkan  Indonesia  memiliki  skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  paling  rendah  jika dibandingkan  dengan  empat  negara  lainnya  di  Asia  Tenggara  yaitu  sebesar  28,44.  Hal  ini  menandakan bahwasanya  pemerintah  Indonesia  kurang  tanggap  dan  sigap  dalam  mencegah  berbagai  tindakan  korupsi  di negaranya.
Rata rata skor Indeks Persepsi Korupsi negara-negara Asia Tenggara dari tahun 2000-2017 adalah sebesar 46,26%.  Ini  menandakan  bahwa  Indeks  Persepsi  Korupsi  di  kelima  negara  Asia  Tenggara  mengalami perkembangan  dikisaran  angka  46,26%  setiap  tahunnya.  Standar  Deviasi  Indeks  Persepsi  Korupsi  di  negara- negara  Asia  Tenggara  adalah  1,89%  yang  menandakan  bahwa  tingkat  penyimpangan  masing-masing  data  dari nilai  rata-rata  adalah  sebesar  1,89%.  Koefisien  Variasi  pada  negara-negara  Asia  Tenggara  adalah  sebesar 4,085%, yang artinya tingkat keragaman dari Indeks Persepsi Korupsi di lima negara Asia Tenggara selama 18 tahun tergolong rendah.
Simpulannya, kelambanan pemerintah di negara-negara Asia Tenggara dalam mencegah serta menangani tindakan korupsi di negara mereka menyebabkan terguncangnya stabilitas politik serta keamanan dalam negeri. Selain  itu  jika  hal  ini  terus  dibiarkan  maka  akan  menghilangkan  rasa  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah  yang  tentu  akan  mengganggu  stabilitas  nasional  dalam  negeri  sehingga  akan  berdampak  kepada pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  negara.  Untuk  itu  hal  ini  harus  menjadi  perhatian  penting  bagi pemerintah  di  negara-negara  Asia  Tenggara  guna  mencegah  dan  meminimalisir  terjadinya  tindakan  korupsi dalam berbagai bentuk untuk menciptakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang baik.

## Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi negara-negara di Asia Tenggara
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Indeks Pembanunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara yang dilihat dari tinggi atau rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Jika nilai IPM meningkat atau mendekati 100% maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara- negara  Asia  Tenggara,  begitu  pula  sebaliknya,  ketika  nilai  IPM  menurun  atau  mendekati  0  maka  akan  terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dengan asumsi cateris paribus.
Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal  yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal- hal  yang  lebih  terinci  dalam  membuat  laporan  pembangunan  manusianya.  Indonesia,  Thailand,  Malaysia, Filipina, dan Singapura merupakan negara di Asia Tenggara dengan Indeks Pembangunan Manusia yang cukup baik  secara  kuantitatif.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  memiliki  tiga  dimensi  yang  digunakan  sebagai dasar  perhitungannya:  (a)  Umur  panjang  dan  hidup  sehat  yang  diukur  dengan  angka  harapan  hidup  saat kelahiran;  (b)  Umur  panjang  dan  hidup  sehat  yang  diukur  dengan  angka  harapan  hidup  saat  kelahiran;  dan  (c) Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita.
Pembangunan diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Manusia atau  masyarakat  adalah  kekayaan  dan  modal  dasar  dalam  pembangunan.  Pembangunan  merupakan  proses perubahan  pada  indikator  ekonomi  maupun  sosial  kearah  yang  lebih  baik.  Tujuan  utama  pembangunan  yaitu untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Aris  Budi  Susanto  dan  Lucky  Rachmawati  (2012)  serta Muhammad  Febi  Utama  (2013)  yang  menunjukkan  bahwa  Indeks  Pembangunan  Manusia  berpengaruh  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Indeks  Pembangunan  Manusia  yang  meningkat  akan  menggerakkan perekonomian daerah terutama di sektor industri.
Rata  rata  Indeks  Pembangunan  Manusia  negara-negara  Asia  Tenggara  dari  tahun  2000-2017  adalah sebesar  73,36%.  Ini  menandakan  bahwa  Indeks  Persepsi  Korupsi  di  kelima  negara  Asia  Tenggara  mengalami perkembangan  dikisaran  angka  73,36%  setiap  tahunnya.  Standar  Deviasi  Indeks  Persepsi  Korupsi  di  negara- negara  Asia  Tenggara  adalah  3,03%  yang  menandakan  bahwa  tingkat  penyimpangan  masing-masing  data  dari nilai  rata-rata  adalah  sebesar  3,03%.  Koefisien  Variasi  pada  negara-negara  Asia  Tenggara  adalah  sebesar 4,137%,  yang  artinya  tingkat  keragaman  dari  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  lima  negara  Asia  Tenggara selama 18 tahun tergolong rendah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  Analisis  Regresi  Panel  yang  telah  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  korupsi  dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara selama 18 tahun periode  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  korupsi  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya hasil  penelitian  juga  menjelaskan  bahwa  secara  bersama-sama  variabel  korupsi  dan  Indeks  Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara.
Untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  pemerintah  di  negara-negara  Asia  Tenggara  harus memperkuat  lembaga  birokrasi  dan  hukum  suatu  negara,  meningkatkan  peran  pemerintah  atau  pun  instansi terkait  dalam  mengawasi  dan  menindak  kejahatan  korupsi  yang  mengakibatkan  hilangnya  produktifitas pemerintah,  serta  mengalokasikan  sumber  daya  dengan  tepat  agar  terciptanya  kedamaian  dan  kesejahteraan penduduk antar negara-negara di Asia Tenggara. Untuk meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi, pemerintah di  negara-negara  Asia  Tenggara  harus  memperketat  pengawasan  pada  birokrasi  pemerintah,  proyek pembangunan infrastruktur, dan pengadaan sarana prasarana publik agar dapat mempersempit ruang gerak bagi pejabat  publik  untuk  melakukan  tindakan  korupsi  yang  merugikan  negara.  Untuk  meningkatkan  nilai  Indeks Pembangunan  Manusia,  pemerintah  dalam  hal  ini  sebagai  pemegang  peran  sentral  harus  berupaya  untuk memaksimalkan  baik  itu  anggaran  maupun  tenaga  ahli  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan.  Karena  Indeks Pembangunan  Manusia  merupakan  standar  atau  ukuran  untuk  melihat  kompetensi  sumber  daya  manusia  atau welfare (kesejahteraan) masyarakat di suatu daerah atau negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Blackburn  K;  Bose  N;  and  Haque  M.E.  2005.  “ Public  Expenditures,  Bureaucratic  Corruption  and  Economic Development”, Economic Discussion Paper EDP-0530, The University of Manchester.
Deliarnov.  2006. Ekonomi  Politik:  Mencakup  Berbagai  Teori  dan  Konsep  yang  Komprehensif. Jakarta: Erlangga.
Dewi,  A.  Agung  I  G  dan  Supadmi,  I.  Niluh.  2016.  Pengaruh  Alokasi  Belanja  Rutin  dan  Belanja  Modal  pada Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana . Vol. 14.1. Januari (2016). Hal : 695-722.
Dornbusch, Rudiger, dan Stanley Fischer. 2008. Makroekonomi. Jakarta: Salemba Empat.
Grubel,  Harbert.  1998.  “ Economic  Freedom  and  human  welfare:  some  Empirical  Findings ”  Journal  of simonfraser University. Vol2: hal 287-304.
Gujarati; Damodar; dan Dawn C. Porter. 2010. Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 2 . Jakarta: Salemba Empat.
Huntington, Samuel P. 1968. Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale University Press.
Machmud Amir. 2016. “ Perekonomian Indonesia ” Erlangga. Jakarta
Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2000, Pembangunan Ekonomi , Erlangga.
Ndakularak Erwin, dkk. 2013. “ Analisis  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  masyarakat Kabuaten/Kota  di  Provinsi  Bali ” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
Sasana  Hadi.  2009.  “ Analisis  Dampak  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kesenjangan  antar  Daerah  dan  Tenaga  Kerja terserap  terhadap  Kesejahteraan  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  Era Desentralisasi  Fiskal” .  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Diponegoro  Semarang.  Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi (JBE), Maret 2009, Hal 50-69
Semma, Mansyur. 2008. Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
Setiyono, Budi. 2013. Korupsi, Transisi ekonomi dan Peran Organisasi Civil Society (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis. Jurnal.
Sri  Nawatmi.  2013. Korupsi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  - Studi  Empiris  33  Provinsi  di Indonesia. Universitas Stikubank.
Sri  Nawatmi.  2016. Pengaruh  Korupsi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Studi  Empiris  Negara-negara  Asia Pasifik. Universitas Stikubank: Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang.
Subekti A. H. 2013. Dampak Korupsi dan Variabel Ekonomi Lainnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sepuluh Negara ASEAN Tahun 2000-2010. Bogor: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
Todaro. Michael. P. 2011. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
Transparency International (TI). 2016. Corruption Perception Index, http://www.transparency.org/. Diakses pada tanggal 9 Juli 2018.
United Nations Development Program. 2000. Human Development Report, http://www.undp.org/. Diakses pada tanggal 9 Juli 2018.
Winarno, 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 4. UPP STIM YKPN.
World Bank. 2017. International Development, Poverty, and Sustainability, http://www.worldbank.org/. Diakses pada tanggal 9 Juli 2018.
Yosafat  Charisma;  Aloysius  Gunadi  Brata.  2016. Pengaruh  Korupsi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Sembilan Negara Asia. Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas  Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Ekonomi.