How to cite: Hasim, D., & Ibrahim, M. (2024). Tinjauan terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Batanglomang. Syntax Literate . (9)4. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023
TINJAUAN TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI

## KECAMATAN BATANGLOMANG
Dahlai Hasim 1* , Mardia Ibrahim 2
Universitas Khairun, Ternate Maluku Utara, Indonesia 1,2 Email: dahlai279@gmail.com 1* , mardia@gmail.com 2

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan    Pertama  Untuk  mengetahui  Bagaimana  Upaya  Mengatasi Tiingginya  Angka  Perceraian  di  Kecamatan  Batanglomang  Kedua  Untuk  mengetahui Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingginya  Angka  Perceraian  di  Kecamatan Batanglomang Tipe Penelitian ini adalah penelitian Normatif Emiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif. Dampak Terhadap Tinginya Angka Perceraian di Kecamatan Batanlomang. Hasil penelitian upaya mengatasi tingginya angka percerian  yang  dilakukan  di  Kecamatan  Batanglomang  yaitu  dengan  menerapkan  Peran Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4).  Selain  Bp4  Sebagai upaya  untuk  mencegah  sebuah  kasus  perceraian  adalah  nasehat  dari  pihak  keluarga  dan hendaknya  dapat  memberikan  penjelasan  seperti.  Memberikan  Bimbingan  Penasehatan Pelestarian Perkawinan dan Perceraian sebelum melangsungkan Pernikahan. Mengadakan penyuluhan  tentang  pelaksanaan  pernikahan/perceraian  dan  rujuk.  Membentuk  majelis ta’lim  yang  berfungsi  memberikan  motivasi  dalam  berumah  tangga.  PPN  memberikan bantuan buku tentang kehidupan dalam berumah tangga, khususnya pernikahan, perceraian dan rujuk. Adapun jumlah perceraian pada kurun waktu tersebut di atas yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Labuha sebanyak 64 kasus perceraian. Tingginya angka perceraian di  Kecamata  Banglomang  tidak  mudah  ditekan  meskipun  telah  diminimalisir  oleh Pengadilan Agama Labuha, yaitu dengan melakukan proses mediasi lewat mediator dan pemberian  nasihat  di  setiap  persidangan  oleh  majelis  hakim  namun  hasilnya  tetap meningkat  pertahunnya.  Penyebab  faktor  terjadi  perceraian  yang  terjadi  di  Pengadilan Agama pada kurun waktu 2018-2022 sangat bervariasi.
Kata Kunci: Angka Perceraian, Kecamatan Batanglomang. Pernikahan, Rumah Tangga

## Abstract
This study aims first to find out how efforts to overcome the high divorce rate in Batanlomang sub-district  The  second  is  to  find  out  the  factors  that  influence  the  high  divorce  rate  in Batanglomang sub-district This type of research is an empirical Normative research. The data used are primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is qualitative data  analysis  which  is  carried  out  interactively.  Impact  on  High  Divorce  Rate  in Batanlomang  District.  The  results  of  research  efforts  to  overcome  the  high  number  of divorces carried out in Batanglomang District are by implementing the Role of the Marriage Development and Preservation Advisory Board (BP4). In addition to Bp4 As an effort to prevent a divorce case is advice from the family and should be able to provide explanations such as. Provide Guidance on Marriage Preservation and Divorce Advice before marriage.
Conduct counseling on the implementation of marriage/divorce and reconciliation. Forming a  ta'lim  assembly  that  functions  to  provide  motivation  in  marriage.  VAT  provides  book assistance about married life, especially marriage, divorce and reconciliation. The number of  divorces  during  the  period  mentioned  above  that  has  been  handled  by  the  Labuha Religious Court is 64 divorce cases. The high divorce rate in Banglomang District is not easily suppressed even though it has been minimized by the Labuan Religious Court, namely by conducting a mediation process through mediators and providing advice in each trial by a  panel  of  judges  but  the  results  continue  to  increase  every  year.  The  causes  of  divorce factors that occurred in religious courts in the 2018-2022 period varied greatly.
Keywords: divorce rate, Batanglomang District, Wedding, Household

## Pendahuluan
Manusia diciptakan untuk bisa hidup berpasang-pasang. Fitrah tersebut diwujudkan dalam sebuah ikatan perkawinan dengan tujuan menciptakan keturunan (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan adalah pertalian yang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti & Tjitrosudibio, 1999). Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
Esensi nilai perkawinan ini akan terdegradasi dengan semakin adanya fenomena Perkawinan bagi anak di bawah umur yang sering terjadi disekeliling kita tanpa adanya pencegahan dengan maksimal (Santoso, 2016);(Anshori, 2019). Perkawinan yang sukses sering  ditandai  dengan  kesiapan  memikul  tanggung  jawab.  Begitu  memutuskan  untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan  serta  pergaulan  yang  baik  untuk  menjembatani  antara  kebutuhan  kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan (Hilman, 2007).
Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19  tahun  dan  wanita  16  tahun  (Adila,  2020).  Namun  dalam  keadaan  yang  sangat memaksa,  perkawinan  di  bawah  batas  umur  minimum  sebagaimana  dalam  Undang- undang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. Muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah.
Dilihat dari faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan anak luar kawin, hal ini dilatar belakangi oleh faktor internal dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor ekstern yaitu dari faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas (Sembiring, 2016).
Faktor sosial lain seperti pemberlakuan adat istiadat daerah-daerah tertentu untuk menikahkan  anaknya  pada  umur  yang  belum  cukup  menurut  Undang-Undang Perkawinan. Anak-Anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tuanya tanpa mereka itu tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa mempedulikan kebutuhan  anak  yang  masih  terlalu  mudah  untuk  membangun  keluarga  (Andriati  & Perdata, 2011).
Berdasarkan  pertimbangan  medis,  ada  kalanya  perkawinan  anak-anak  itu  tidak sehat,  baik  ditinjau  dari  segi  fisik  maupun  mental  yang  bersangkutan  sehingga  sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka (Puniman, 2018). Peristiwa ini
sedikit banyak akan merugikan tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang mestinya harus dirintis, terhenti karena harus kawin atas dasar kehendak orang tua (Isnaeni, 2016).
Tujuan  perkawinan  yang  paling  utama  ialah  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia,  kekal  dan  sejahtera.  Kesejahteraan  dalam  perkawinan  tidak  dapat  diharapkan dari  mereka  yang  kurang  matang,  baik  fisik  maupun  emosional,melainkan  juga kedewasaan  dan  tanggung  jawab,  serta  kematangan  fisik  dan  mental.  Suatu  asas  bagi kematangan  calon  suami  dan  istri  cercantum  dalam  Pasal  7  Ayat  1  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan diijinkan jika pria berusia 19 tahun wanita 16 tahun.
Persyaratan batasan usia yang diberikan adalah agar calon suami dan isteri siap jiwa raganya untuk melakukan pernikahan, agar diwujudkan tujuan pernikahan yang baik dan tidak berujung pada perceraian (B. Abdullah & Saebani, 2013). Karena menikah bukan merupakan perkara yang akan berlangsung satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang sisa  umur  kita.  Ibarat  perjalanan,  kita  harus  mempersiapkan  perbekalan  cukup. Perbekalan itu mencakup empat hal, yaitu: 1) pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami-isteri dan hukum-hukum dalam rumah tangga; 2) Kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat; 3) Kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga; dan 4) Bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah (Mulyadi, 2010). Beberapa  dampak  yang  kemudian  timbul  akibat  dari  pernikahan  yang  rentang masih mudah adalah adanya usia pernikahan yang hanya beberapa tahun saja dan pisah tanpa proses hukum yang benar, terjadinya perceraian dan keluarga yang tidak harmonis serta  terjadinya  tindakan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  (Susilo  &  Cerai, 2008). Padahal seharusnya pernikahan menjadi sesuatu yang sangat sakral dan penting dalam membina hubungan dalam rumah tangga agar terbentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Warohmah
Hukum  perceraian  adalah  bagian  dari  hukum  perkawinan  yang  memilikimakna lebih  luas,  hukum  perceraian  juga  merupakan  bidang  hukum  keperdataan  karena perceraian adalah awalnya perkawinan sebab itu hukum perceraian ini sangat bergantung pada  hukum  perdata  (Ariani,  2019).  Perkawinan  merupakan  sebuah  perikatan  suci, dimana perikatan yang tidak dapat dilepaskan dari agama maupun kehidupan suami istri.
Perikatan  dalam  perkawinan  ini  tidak  semata-mata  untuk  tertibnya  hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri tetapi dalam keberlangsungan hubungan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami istri (Malik, 2010). Perceraian seringkali berakhir antara suami istri karena adanya faktor yang dapat  mempengaruhi  kedua  pihak  untuk  mengakhiri  sebuah  perkawinan  tanpa memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi, namun dengan adanya perceraian juga dapat membuat  kedua  pihak  juga  sadar  bahwa  dengan  perceraianlah  dapat  memperbaiki  hal buruk menjadi hal baik. Sedangkan tanpa di sadari oleh kedua pihak bahwa setiap proses perceraian tentu adanya keterlibatan anak yang akan mempengaruhi kehidupan mereka menjadi buruk.
Kabupaten Halmahera Selatan, terdiri dari 30 (tiga puluh) Kecamatan dan 249 (dua ratus  empat  puluh  Sembilan)  Desa,  dengan  jumlah  Penduduk  pada  tahun  2020-2022 sebanyak  251.299  jiwa,  dengan  memiliki  luas  wilayah  8.779.32  km,  sedangkan kecamatan Batanglomang terdiri dari 8 (delapan Desa) yaitu Desa Bajo, Desa Pasimbaos, Desa Sawangakar, Desa Toin, Desa Batutaga, Desa Prapakanda, Desa Tanjung Obit, Desa Prapakanda, dengan jumlah penduduk 7.606, masyarakat yang bermata pencahrian Petani dan Nelayan.
Sebagai  sebuah  gambaran  umum,  berdasarkan  data  pra  penelitian  yang  penulis dapatkan  tingkat  perceraian  berdasarkan  sebaran  data  dari  Pengadilan  Agama  Labuha menunjukan  perbandingan  signifikan.  Fenomena  Perceraian  yang  didapatkan  penulis sejauh pra penelitian di Pengadilan Agama Labuha menunjukan bahwa Pada Tahun 2021- 2022 fenomena/faktor penyebab perceraian (cerai gugat dan cerai talak) meliputi kasus- kasus sebagai berikut; Perselingkuhan, Zudi, Meninggalkan Salah Satu Pihak.
Salah  satu  Pihak  dihukum  Penjara  karena  kasus  hukum,  Poligami,  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  Cacat  Badan,  Perselesihan  dan  Pertengkaran  secara  terus menerus, Kawin Paksa, dan Faktor Ekonomi (Tektona, 2012). Maraknya kasus perceraian di Kecamatan Batanglomang yang cendrung meningkat dari tahun ke tahun dan sebagian besar disebabkan oleh pernikahan yang masih rentan mudah yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat setempat.
Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimanakah  Upaya  Mengatasi Tiingginya  Angka  Perceraian  di  Kecamatan  Batanglomang?  2)  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Percraian di Kecamatan Batanglomang? Adapun tujuan Penelitian  ini;  1)  Untuk  mengetahui  Bagaimana  Upaya  Mengatasi  Tiingginya  Angka Perceraian di Kecamatan Batanglomanag. 2) Untuk  mengetahui  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Percraian di Kecamatan Batanglomang.
Manfaat Penelitian, Secara Teoritis; dapat memberikan masukan data secara teoritis kepada pihak-pihak terkait secara komprehensif mengenai Tingginya Angka Perceraian di  Kecamatan  Batanglomang  sebagaimana  prinsip-prinsip  perundang-undangan  yang berlaku secara imperatif. Secara Praktis; dapat menjadi bahan referensi atau pemahaman dalam  masyarakat  secara  luas  mengenai  Tingginya  Angka  Perceraian  di  Kecamatan Batanglomang  yang  pada  akhirnya  bisa  dijadikan  rujukan  dalam  memahami  prinsip- prinsip umum dalam melangsungkan perkawinan.

## Metode Penelitian
Adapun  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  dalam  penelitian  ini  adalah Penelitian  hukum  normatif  empiris  atau  yang  disebut  dengan  penelitian  hukum  yang menggunakan  sumber  data  primer  yakni  data  yang  diperoleh  langsung  dari  msyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui (observasi), wawancara. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam  krangka  know-how.  Didalam  hukum.  Hasil  yang  dicapai  adalah  memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang di ajukan (Marzuki, 2013) . Mengenai  lokasi  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  memperoleh  data  dan keterangan yang berhubungan dengan judul di atas, maka lokasi penelitian yang diambil adalah Pengadialan Agama Labuha Kabupaten Halmahera Selatan. Penentuan lokasi ini dilakukan secara purposive yang didasarkan pada pertimbangan yaitu, karena lokasi yang dipilih berkaitan dengan permasalahan pekerja sehingga peneliti memilih lokasi tersebut. Untuk memperoleh data maka metode atau cara yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Data  Primer  yang  mencakup:  a)  Observasi  pada  lokasi  penelitian  di  Kantor Pengadilan  Agama  Labuha  halmahera  selatan,  data  yang  diperoleh  dengan  cara mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta. b) Data yang di peroleh secara langsung dari  peagawai  kantor  Pengadilan  Agama  dan  masyarakat  melalui  wawancara  secara terarah dan sistematis dengan pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang obyek.
Data  Sekunder  Merupakan  keterangan  atau  fakta  yang  diperoleh  tidak  secara langsung, tapi diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
Teknik Pengumpulan Data: a) Wawancara, Metode ini dilakukan secara langsung dengan media tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang bersangkutan pada Pengadilan Agama Labuha. b) Dokumentasi, Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang  mendukung  terhadap  penelitian  berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar, majalah, artikel, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Data yang diambil pun hanya meliputi tentang perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Labuha.
Analisis Data
Data  primer  dan  data  sekunder  yang  berhasil  dihimpun  selama  berlangsungnya penelitian ini, kemudian diklafikasi dan dianalisa. Analisa yang digunakan adalah analisa Kualitatif  yaitu  data-data  yang  terkumpul  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  logis  dan sistematis,  selanjutnya  dianalisis  untuk  memperoleh  kejelasan  penyelesaian  masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif.

## Hasil dan Pembahasan Upaya Mengatasi Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Batanglomang
Menurut agama Islam perceraian merupakan sesuatu yang halal tetapi merupakan hal yang sangat di benci Allah (W. T. Abdullah, 2014). Perkawinan adalah ikatan yang sah namun dalam perkawinan adakalanya terjadi suatu perselisihan yang mengakibatkan ketidak  harmonisan  dalam  suatu  rumah  tangga.  Perceraian  umumnya  terjadi  karena adanya pihak yang mengajukan (menggugat) baik diajukan oleh pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (isteri).
Perceraian yang diajukan oleh pihak suami lazim.disebut dengan "talaq" sedangkan gugatan yang diajukan oleh pihak isteri disebut dengan "gugat cerai", Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 4l Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  Pasal  14  sampai  dengan  Pasal  36  Peraturan  Pemerintah  No.9  Tahun 1975. Dengan adanya ketentuan yang mengatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan  sidang  pengadilan,  maka  ketentuan  ini  berlaku  untuk  seluruh  warga  Negara Indonesia termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam.
Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian harus dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan,  namun  karena  ketentuan  ini  lebih  banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, maka seluruh warga Negara wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum positif  Indonesia  yang  mengatakan  bahwa  peraturan  itu  berlaku  bagi  seluruh  warga Negara kecuali peraturan menentukan lain.
Pada  waktu  menjalankan  bahtera  perkawinan,  adakalanya  terjadi  perselisihan antara  suami  isteri  yang  mengakibatkan  ketidak  harmonisan  dalam  berumah  tangga bahkan dapat berakhir dalam suatu perceraian. Perceraian yang terjadi antara umat yang memeluk agama Islam atau pasangan yang sewaktu menikah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) harus dilakukan di Pengadilan Agama dimana pasangan atau salah satu pihak berdomisili.
Perihal  perceraian  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  terjadi  dalam dua  bentuk.  Pertama,  cerai  talak,  dimana  pihak  laki-laki  menjatuhkan  talaknya  Dalam pasal 117 disebutkan, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam
pasal 129, 130 dan 131. Kedua, gugatan isteri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 132 disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,  yang  daerah  hukumnya  mewilayahi  tempat  tinggal  penggugat  kecuali  isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.
Cerai  talak  merupakan  perceraian  yang  terjadi  karena  talak  yang  diberikan  oleh suami  terhadap  istrinya  dengan  berbagai  alasan-alasan  yang  terjadi,  sedangkan  Cerai gugat merupakan perceraian yang diakibatkan oleh pihak istri yang menggugat seorang suami dengan alasan yang sudah terjadi. Perceraian yang disebabkan oleh istri terhadap suami harus sesuai dengan syarat (istri tersebut) membayar tebusan.
Namun,  di  Indonesia  perceraian  harus  dilaporkan  dan  dilakukan  di  hadapan Pengadilan Agama, maka dalam konteks ini istri harus mengajukannya gugatan tersebut pada Pengadilan Agama dan istri harus memberikan bukti dan alasan yang pasti terhadap pengadilan  tersebut.  Dalam  fenomena  yang  terjadi  khususnya  pada  daerah  Kabupaten Halmahera  Selatan  jumlah  perceraian  hingga  saat  ini  terus  menerus  mengalami peningkatan, Berdasarkan data tingkat perceraian yang diperoleh dari pengadilan Agama Labuha pada kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Data Perceraian Secara Keseluruhan Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan
Agama Labuha No Tahun Cerai Talak Cerai Gugat Perkara Lain Total 1 2018 104 203 6 313 2 2019 71 241 4 316 3 2020 96 229 23 348 4 2021 105 275 50 430 5 2022 81 234 94 409 Jumlah 1.816.000 Sumber: Data Primer yang di olah 2023
Dari table diatas dapat dilihat bahwa tingkat perceraian yang paling tinggi adalah cerai gugat, dimana perceraian tersebut merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri tehadap suaminya. Namun dari sekian banyaknya jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan  Agama  Labuha  tidak  semata-mata  semua  akan  dikabulkan.  Ada  yang dikabulkan karena memang pernikahan tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali, ada yang perkaranya dicabut kembali oleh penggugat yang dimana perkara tersebut sudah ditemukan  titik  terang  untuk  berdamai  kembali,  dan  ada  gugatan  permohonan  perkara yang ditolak atau digugurkan oleh Pengadilan Agama Labuha karena suatu faktor yang tidak relative atau tidak memenuhi syarat dalam mengajukan perkara perceraian.
Putusnya suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Bab VIII Pasal 38 hingga pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan.  Disebutkan  dalam  hal  ini  bahwa  perkawinan adalah  putusnya  ikatan  yang  terjadi  karena  sebab  kematian,  perceraian  dan  putusan pengadilan. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Labuha kurun waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tahun 2018 hingga  2022  dan  merupakan  perkara  yang  sudah  diputus  atau  perkara  yang  sudah diselesaikan dan memiliki akta cerai secara sah.
Perbandingan angka perceraian diatas, menunjukan bahwa jumlah perceraian yang telah  ditangani  oleh  Pengadilan  Agama  Labuha  dari  tahun  2018-2022  mengalami kenaikan. Pada setiap tahunnya, dari angka perceraian tersebut memiliki perbandingan (4-6%) saja, pada tahun 2021 sampai 2022 sebanyak 21 kasus perbedaanya (9%) perkara cerai di Pengadilan Agama Labuha
Penelitian  penulis,  Jumlah  perceraian  yang  ditangani  oleh  Pengadilan  Agama Labuha per tahun 2018-2022 pada prinsipnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data tabel 1 di atas, perceraian yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Labuha memiliki perbedaan yang sangat signifikan (Cerai talak dan cerai gugat), dalam hal ini pengadilan Agama Labuha telah menangani perkara perceraian yang lebih banyak, dengan jumlah kasus yang suda di utus sebanyak 1.816.000 kasus, yakni cerai talak sebanyak 457 kasus sedangkan cerai gugat sebanyak 1.182.000 kasus dan perkara lain sebanyak 177 kasus, dikarenakan factor demografi (wilayah) dan kebutuhan ekonomi yang terus melonjak dari waktu ke waktu.
Aspek wilayah yang besar tentu berimbas pada variabel kebutuhan masyarakat dan tentu juga pada kebutuhan dalam keluarga. Disamping itu, psikologi dalam masyarakat juga  akan  berimbas  pada  kepekaan  setiap  pasangan  dalam  menjalin  hubungan  rumah tangga.
Tabel 2. Data Perceraian Cerai Talak dan Cerai Gugat Kecamatan Batanlomang di
Pengadilan Agama Labuha No Tahun Cerai Talak Cerai Gugat Perkara Lain Total 1 2018 3 5 1 9 2 2019 2 8 - 10 3 2020 3 8 2 13 4 2021 5 9 2 16 5 2022 4 10 2 16 Jumlah 17 40 7 64 Sumber: Data Primer yang di olah 2023
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat perceraian yang paling tinggi adalah cerai gugat, dimana perceraian tersebut merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri tehadap suaminya. Namun dari sekian banyaknya jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan  Agama  Labuha  tidak  semata-mata  semua  akan  dikabulkan.  Ada  yang dikabulkan karena memang pernikahan tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali, ada yang perkaranya dicabut kembali oleh penggugat yang dimana perkara tersebut sudah ditemukan  titik  terang  untuk  berdamai  kembali,  dan  ada  gugatan  permohonan  perkara yang ditolak atau digugurkan oleh Pengadilan Agama Labuha karena suatu faktor yang tidak relative atau tidak memenuhi syarat dalam mengajukan perkara perceraian.
Jumlah perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Labuha per tahun 2018- 2022  pada  prinsipnya  mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  data  tabel  4.2  di  atas, perceraian  yang  di  lakukan  di  Kecamatan  Batanglomang  yang  telah  ditangani  oleh Pengadilan Agama Labuha memiliki perbedaan yang sangat signifikan (Cerai talak dan cerai gugat), dalam hal ini pengadilan Agama Labuha telah menangani perkara perceraian yang  dilakukan  di  Kecamatan  Batanlomang,  dengan  jumlah  kasus  yang  suda  di  putus sebanyak 64 kasus, yakni cerai talak sebanyak 17 kasus sedangkan cerai gugat sebanyak 40  kasus  dan  perkara  lain  sebanyak  7  kasus.  Berdasarkan  data  perceraian  yang  telah penulis peroleh pada Pengadilan Agama Labuha.
Upaya untuk mengatasi angka perceraian di Kecamatan Batangloimang antara lain:
A. Memaksimalkan Fungsi dan Peran BP4
Berdasarkan  hasil  interview  dengan  kepala  KUA  Kec.  Batanglomang  Kab Halahera Selatan. Bapak Muhamad Yani, Mengatakan bahwa Langkah-langkah yang dilakukan  dalam  mencegah  Perceraian  yaitu  dengan  menerapkan  Peran  Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang menyatakan bahwa
setiap  suami  istri  yang  akan  mengajukan  perceraian  pada  Pengadilan  Agama  harus terlebih  dahulu  datang  ke  kantor  penasihat  perkawinan  untuk  sedapat  mungkin dirukunkan dan diselesaikan perselisihannya. Lembaga penasihat perkawinan ketika itu  mengambil  peranan  sebagai  mediasi,  yakni  mencegah  perceraian  selagi  belum diajukan ke Pengadilan Agama. Upaya tersebut terbukti berhasil menurunkan angka perceraian secara signifikan.
Di kantor Urusan Agama Kec. Batanglomang, peran BP4 dalam mencegah kasus perceraian  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Pemberian  nasehat  umumnya  di laksanakan  sebelum  nikah  (ijab  qabul)  melalui  lembaga  penasehat  perkawinan  dan pelestarian.  Pemerintah  mengamanatkan  agar  sebelum  pernikahan  dilangsungkan setiap  calon  mempelai  diberi  wawasan  terlebih  dahulu  tentang  arti  sebuah  rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).
Pada kursus itu kedua mempelai diberikan gambaran tentang kehidupan yang aman,  damai  dan  sejahtera,  tanggung  jawab  suami  kepada  isterinya.  Disamping  itu juga sebelum akad nikah maka calon suami dan isteri datang ke KUA menyampaikan maksud  dan  kehendaknya  sehinggah  BP4  dapat  memberi  nasehat  dan  bimbingan tentang  makna  dan  tujuan  perkawinan.  Kini  pada  sebagian  kalangan  masyarakat perkawinan  sudah  tidak  dianggap  lagi  sebagai  pranata  sosial  yang  sakral  sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal,  ikatan  perkawinan  bukan  semata-mata  ikatan  perdata.  Banyaknya perceraian  kasus  perceraiannya,  belakangan  ini  juga  ditengarai  sebagai  dampak globalisai arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multimedia yang menampilkan figur artis dan selebriti dengan bangga mengungkap.
B. Memaksimalkan Fungsi Keluarga
Selain  Bp4  Sebagai  upaya  untuk  mencegah  sebuah  kasus  perceraian  adalah nasehat  dari  pihak  keluarga  dan  hendaknya  dapat  memberikan  penjelasan  seperti sebagai berikut:
1) Perceraian  yang  hendak  dilakukan  itu  sebenarnya  adalah  perbuatan  sah,  dengan ketentuan apabila isteri menghadapi iddahnya (yang wajar) atau telah melakukan atau  mengerjakan  perbuatan  keji  yang  terang  sangat  dibenci  oleh  Allah  swt sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Ath-Thalaq/65:1. Yang artinya Hai  nabi,  apabila  kamu  menceraikan  isteri-isterimu  maka  hendaklah  kamu ceraikan  mereka  pada  waktu  mereka  dapat  (menghadapi)  iddahnya  (yang  wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah tuhanmu janganlah kamu  keluarkan  mereka  dari  rumah  mereka  dan  janganlah  mereka  (diizinkan) keluar  kecuali  kalau  mereka  melakukan  perbuatan  keji  yang  terang  itulah hukumhukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya  dia  telah  berbuat  zalim  terhadap  dirinya  sendiri  kamu  tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Berdasarkan ayat tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa isteri tidak boleh diceraiakan ataupun dikeluarkan dari rumah kecuali melakukan perbuatan yang keji Allah memberikan batasan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang halal tapi juga dibenci Allah Swt.
b)  Berusaha  untuk  membujuk  kedua  bela  pihak,  agar  rujuk  dalam  membina mahligai rumah tangga yang harmonis. c) Berusaha untuk mendamaikan terhadap perselisihan  diantara  keduanya  sehingga  tidak  terjadi  perceraian  oleh  karena  itu hanya  disebabkan  persoalan  yang  sangat  mendesak.  Dan  hal  ini  juga  dapat
diupayakan agar tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan yang fainal tanpa melalui penasehat-penasehat.
Masalah  perceraian  islam  telah  mengatur  beberapa  upaya  untuk menyelamatkan  kedua  bela  pihak  yang  akan  bercerai  adalah  sebagai  berikut:  a) Masing-masing  pasangan  harus  saling  mengoreksi  diri  sendiri  sehingga  dapat memahami kekuatan masing-masing. b) Masing-masing pasangan harus mencari orang  ketiga  untuk  membantu  menyelesaikan  perselisihan  merek.  c)  Masing- masing  pasangan  pisah  untuk  sementara,  yaitu  pergi  kekeluarga  masingmasing untuk  merenungkan  keadaan  mereka  dengan  baik.  d)  Masing-masing  pasangan harus dapat mengalah dari tuntutan yang menimbulkan timbulnya perceraian. Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanglomang optimis upaya di atas dapat mengurangi  perceraian.  Berkenaan  dengan  hal  di  atas,  dalam  Peraturan  Menteri Agama  RI  tentang  Pencatatan  Nikah  perlu  ditambahkan  ketentuan  mengenai kewajiban  mengikuti  kursus  pranikah  dan  bimbingan  rumah  tangga  bagi  calon pengantin  yang  akan  menyampaikan  pemberitahuan  kehendak  menikah  kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA)

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingginya  Angka  Percraian  di  Kecamatan Batanglomang
Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  pernikahan.  Dalam  KHI  ada  tiga  istilah  yang digunakan,  yaitu  cerai  talak,  cerai  gugat,  dan  khulu’.Perceraian  sendiri  terjadi  karena alasan-alasan tertentu.
Dalam pasal 116 KHI disebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan: a) Salah satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain  sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan  berlangsung;  d)  Salah  satu  pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  Suami  melanggar  taklik  talak;  g)  Peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.
Pada prinsipnya, perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap.dengan  kata  lain  perceraian  harus  melalui pengadilan,tidak  bisa  tidak.  Namun  tidak  mudah  untuk  menggugat  ataupun  memohon cerai  ke  pengadilan.  Harus  ada  alasan-alasan  yang  cukup  menurut  hukum,  sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan pengadilan. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun  1975  Tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Yakni sebagai berikut:
Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar  disembuhkan:  2)  Salah  satu  pihak  meninggalkan  yang  lain  selama  2  (tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.  3)  Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau
hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan  berlangsung;  4)  Salah  satu  pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat  menjalankan  kewajiban  sebagai  suami/isteri;  6)  Antara  suami  dan  isteri  terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkara dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;
Alasan terbesar penyebab terjadinya perceraian pada kurun waktu sebagaimana diatas yang telah diputuskan pengadilan Agama Labuha adalah Antara lain: (1) Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga / suami melanggar taklik talak dengan jumlah 18 kasus di putuskan pengadilan Agama Labuha. (2) Meninggalkan salah satu pihak (factor ekonomi) tidak ada tanggungjawab sebanyak 16 kasus di putuskan di Pengadilan Agama Labuha. (3) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebnyak 14 kasus di putuskan di Pengadilan Agama Labuha. (4) Salah satu pihak berzina, pemabuk, berjudi, sebanyak 9 kasus di putuskan pengadilan agama Labuha. (5)  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri sebanyak 8 kasus di putuskan di Pengadilan Agama Lanuha. Dengan jumlah kasus dari tahun 2018-2022 sebanyak 64 kasus/faktor penyebab terjadinya perceraian.
Faktor-faktor penyebab perceraian yang penulis uraikan diatas adalah berdasarkan data yang penulis peroleh pada pengadilan Agama Labuha, penulis hubungkan dengan ketentuan  Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam tabel di atas dijelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya  perceraian  memiliki  korelasi,  namun  terlihat  jelas  bahwa  ada  peningkatan angka perceraian dengan setiap faktor-faktor yang penulis uraikan pada setiap tahunnya antara lain KDRT, Faktor Ekonomi, Pemabuk, Perjudian, Perselingkuhan dll.
Ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  telah  memberi  penegasan  bahwa,  dalam  mengakhiri  hubungan perkawinan, sebagai syarat mutlak harus diperhatikan kesesuaian dengan ketentuan yang dibolehkan.  Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah SWT  yang  menimbulkan  kehalalan  bagi  seseorang  untuk  melakukan  hubungan  suami istri,  sehingga  seseorang  dapatmeneruskan  keturunannya  dan  melangsungkan kehidupannya,  dengan  kata  lain  perkawinan  merupakan  langkah  awal  bagi  laki-laki maupun  wanita  untuk  membentuk  sebuah  keluarga.  Namun  hal  ini  tercederai  dengan banyaknya percerain yang disebabkan oleh berbagai faktor.
Jika dilihat dari jumlah faktor dan presentasenya, menunjukan bahwa Pengadilan Agama Labuha yang paling dominan dalam menyelesaikan perkara perceraian antara lain pertengkaran/perselisihan  secara  terus  menerus  di  dalam  membina  hubungan kekeluargaan. Ketidakharmonisan ini dimaksudkan bahwa adanya pertengkaran secara berkesinambungan    dalam  kehidupan  rumah  tangga,  karena  didasari  kebutuhan  rumah tangga yang tidak dipenuhi oleh suami maupun isteri.
Adapun  seorang  hakim  yang  memiliki  pertimbangan  dalam  memutuskan  sebuh perkara  dengan  faktor-faktor  yang  mendasar  dalam  setiap  perkara,  setiap  keputusan seorang hakim semua telah ditetapkan di dalam Undang-Undang, karena seorang hakim tidak bisa memutuskan sebuah perkara apabila seorang hakim tidak memiliki keputusan hukum  yang  tetap  oleh  karena  itu  sebagai  seorang  hakim  yang  diberikan  kewenangan memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak diperbolehkan untuk berbuat sewenang- wenang dalam memberikan putusan.
Dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis Hakim didasarkan pada faktor- faktor yang terungkap di dalam persidangan dan telah ditetapkan oleh undang undang sebagaimana hal yang harus dimuat di dalam putusan harus ada keterangan dan bukti- bukti secara sah, oleh karena itu Hakim dianggap sebagai sosok yang paling dipercaya oleh masyarakat dalam memutuskan sebuah perkara karena diharapkan mampu bersifat adil dan aktif.
Tabel 3. Data Faktor Perceraian Cerai Talak dan Cerai Gugat Kecamatan Batanlomang di Pengadilan Agama Labuha No Tahun  Persilisihan Faktor Ekonomi KDRT  Pihak kedua Cacat Badan 1 2018 2 2 1 1 1 2 2019 4 3 3 2 1 3 2020 3 3 3 2 1 4 2021 4 4 3 2 2 5 2022 5 4 4 3 2 Jumlah 18 16 14 9 7
Sumber: Data Primer yang di olah 2023
Dari tabel diatas diambil beberapa jenis faktor yang sebagia besar menjadi pemicu retaknya rumah tangga hingga menjadi faktor utama yang menyebabkan perceraian di Pengadilan  Agama  Labuha.  Dapat  disimpulkan  diantara  beberapa  data  yang  diambil untuk dijadikan bahan perbandingan antara lain perselisihan 18 kasus, faktor ekonomi 16 kasus, KDRT 14 kasus, Perselingkuhan 9 kasus, dan cacat badan 8 kasus,  yang terbesar menjadi penyebab perceraian yaitu terjadinya perselisihan, yang mana data yang diambil dari informan 1, informan 2, dokumntasi laporan data Pengadilan Agama Labuha dan surat perkara pada Pengadilan Agama Labuha yang semuanya ke lima data tersebut di dominasikan  penyebab  perceraian  yaitu  terjadinya  perselisihan  atau  pertengkaran diantara para  pasangan suami/istri tersebut.
Dengan ini maka dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama Labuha dari tahun 2018 hingga 2022 sudah mengeluarkan akta cerai sah dengan total keseluruhan sebanyak 64 akta cerai. Khusunya perceraian yang terjadi di Kecamatan Batanglomang. Faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian  itu  dikarenakan  oleh  adanya  masalah  atau konflik  yang  tidak  dapat  di  selesaikan  oleh  kedua  pasangan  tersebut  hingga mengakibatkan keduanya bercerai.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  konflik  yang  di  kemukakan  oleh  Ralf  Dahrendorf mengatakan  bahwa  tidak  ada  masyarakat  jika  tidak  ada  konflik,  konflik  bisa menimbulkan perubahan sosial, ketidaksamaan struktural dan fungsi di dalam keluarga juga menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi pada sebuah keluarga disebabkan oleh masalah  perbedaan  kepentingan  yang  akan  menyebabkan  keresahan,  ketakutan, kehancuran, dan kehilangan.
Konflik  dalam  perkawinan  bergantung  pada  kebahagiaan  salah  satu  pasangan dengan hubungan mereka apabila salah satu pasangan tidak merasa bahagia maka akan menimbulkan perdebatan dan pertengkaran yang memicu sebuah konflik  Perkara Perceraian  yang  telah  ditangani  oleh  Pengadilan  Agama  Labuha    pada  kurun  waktu  5 (lima)  tahun  terakhir  yang  dimulai  pada  tahun  2018-2022  memiliki  faktor-faktor penyebabnya dari presentase terbesar hingga paling rendah, hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut:
a) Terjadi  Perselisihan  Secara  Terus  Menerus.  (pasal  19  ayat  6  Undang-undang perkawinan)
Terus  menerus  berselisih  merupakan  faktor  terbanyak  pertama  perceraian  di Pengadilan Agama Labuha. Perselisihan yang dimaksudkan disini adalah pertengkaran antara  suami  dan  isteri  akibat  dari  ketidakharmonisnya  gaya  komunikasi  dan pelayanan dalam membina rumah tangga. Suami tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga secara baik, begitupula isteri yang tidak melayani suami dengan baik secara jasmani maupun psikologi.
Perselisihan  merupakan  kasus  yang  sudah  pasti  ada  dan  terjadi  dalam  rumah tangga,  tidak  memungkinkan  bahwa  setiap  rumah  tangga  tidak  ada  yang  namanya perselisihan.  Perselisihn  merupakan  keadaan  dimana  hal  ini  biasa  disebabkan  oleh perbedaan  pendapat  antara  seorang  istri  dan  suami,  mulai  dari  perbedaan  dalam pengurusan rumah tangga, perselisihan masalah nafkah dan lain sebaginya. Adapun pembagian  perkara  mulai  dari  tahun  2018  hingga  tahun  2022,  yaitu:  Jumlah  faktor penyebab perkara perceraian karena faktor ini sebanyak 18 (delapan belas) kasus di putus di Pengadilan Agama Labuha.
b) Meninggalkan salah satu pihak dan tidak ada tanggungjawab (Faktor Ekonomi) (Pasal 19 Ayat 2 Undang-undang Perkawinan)
Hak terbesar wanita atas kewajiban suami adalah nafkah, nafkah secara bahasa adalah harta atau semacamnya yang diinfaqkan (dibelanjakan) oleh seseorang. Adapun secara  istilah,  nafkah  adalah  apa  yang  diwajibkan  atas  suami  terhadap  istrinya  dan anak-anaknya, yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan  semacamnya.  Perceraian  yang  disebabkan  karna  faktor  ekonomi  atau  nafkah memang  biasa  terjadi  karena  di  sebabkan  suami  yang  tidak  bertanggung  jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak berusaha untuk bekerja keras memenuhi kewajibannya.
Adapula suami yang sudah memberikan nafkah dan menjalankan kewajibannya akan  tetapi  istrinya  bergaya  hidup  mewah  sehingga  ia  menuntut  nafkah  yang  tidak dipenuhi oleh suaminya yang kemudian mengajukan perceraian. Ekonomi merupakan salah  satu  faktor  utama  yang  menyebabkan  terjadinya  di  setiap  permasalahan  yang ada.
Faktor  ekonomi  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  akan  menyebabkan  semua yang ada menjadi sulit, faktor ini bisa dikategorikan menjadi 2 hal yang pertama adalah pemecatan  seorang  suami  di  perusahaan  nya  atau  ketidak  milikan  pekerjaan  dari seorang suami sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan nafkah untuk keluarganya, dan yang kedua adalah ketidakpuasan seorang istri terhadap nafkah yang diberikan seorang suami, selalu menuntut seorang suami untuk memenuhi kebutuhan yang dimana kebutuhan tersebut tidak harus di penuhi seperti berbelanja barang  milik  istri  pribadi  yang  dimana  tidak  ada  hubungan  nya  dengan  kebutuhan keluarga tersebut.
Faktor ini juga sangat mempengaruhi setiap pasangan memilih untuk mengakhiri suatu perkawinan. Hal ini bisa saja dilakukan oleh suami maupun istri yang merasa dikhianati/dimadu satu sama lain olehnya tanggungjawab sebagai pihak istri maupun suami tidak terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Faktor ini merupakan urutan ke 2, yakni sebanyak 16 (enam belas) Kasus di putuskan Pengadilan Agama Labuha.
c) Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  (Pasal  19  Ayat  4  Undang-undang Perkawinan)
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor perceraian yang sering terjadi selain  faktor  ekonomi  faktor  ini  juga  sering  dijadikan  alasan  untuk  bercerai  di Pengadilan  Agama  Labuha,  karena  merupakan  faktor  yang  sering  dialami  oleh perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan yaitu kekerasan fisik, yang meliputi tindakan memukul, menendang, menampar, mendorong, mencengkram dengan keras pada bagian tubuh pasangan.
Kekerasan emosional atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil  dengan  sebutan  yang  tidak  pantas  dan  mempermalukan  pasangan, menjelek-jelekkan  dan  lainnya.  Sedangkan  untuk  kekerasan  ekonomi,  dapat  berupa meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau menguras harta pasangannya.
Bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba,  hingga  memaksa  untuk  melakukan  hubungan  seksual  dibawah  ancaman. Kemudian kekerasan selanjutnya yaitu membatasi aktivitas oleh pasangan. Kekerasan ini  banyak  dialami  oleh  perempuan  dalam  kehidupan  rumah  tangganya,  misalnya pasangan  yang  terlalu  posesif,  terlalu  mengekang,  sering  menaruh  curiga,  selalu mengatur apapun yang dilakukan hingga sering marah dan suka mengancam.
Menurut  Dahrendorf  konflik  merupakan  hal  yang  biasa  terjadi  pada  sebuah keluarga. Dahrendorf mengemukakan tatanan yang ada di tengah-tengah masyarakat tumbuh  dari  tekanan  yang  dilancarkan  oleh  segelitir  orang  yang  berada  dipuncak. Adanya  kekejaman/kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  suami terhadap isteri dalam sebuah perkawinan. Perilaku tempramental (kasar) dalam rumah tangga  atau  sering  disebut  juga  dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  akan menimbulkan  keinginan  untuk  melakukan  perceraian.  Presentase  KDRT  untuk pengadilan Agama Labuha menempati urutan 3 (ketiga), sebanyak 14 (empat belas) Kasus/faktor di putus pengadilan Agama Labuha.
d) Salah satu pihak Berbuat Zina atau selingkuh dan Lain-lain. Faktor Madat/suami yang sering selingkuh memang bukan hal yang baru lagi.
Selingkuh adalah penyebab utama perpisahan antara kekasih maupun suami istri. Ada beberapa  kasus  perselingkuhan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Halmahera  Selatan  yang menyebabkan  terjadinya  suatu  perceraian,  kasus  perselingkuhan  ini  pada  umumnya terjadi  antara  pria  beristri  dengan  wanita  yang  masih  lajang.  Tren  menunjukan selingkuh terjadi biasanya pada pria yang sudah mapan, tentunya sudah berkeluarga, dan wanita yang menjadi selingkuhannya tertarik karena faktor ekonomi.
Pada  zaman  sekarang  perceraian  yang  disebabkan  oleh  perselingkuhan  itu banyak  terjadi  karena  facebook  dan  jejaring  sosial  yang  lainnya,  situs  ini  banyak digunakan oleh individu yang merasa tidak bahagia, mereka mencari teman baru, atau bertemu  dengan  bekas  pacar  lama  melalui  facebook  dan  berselingkuh  dengan membohongi  pasangannya.  Menjalani  kehidupan  rumah  tangga  yang  harmonis  dan saling menyanyangi menjadi harapan dalam suatu hubungan kekeluargaan. Namun, hal ini kadang di khianati oleh suami yang sering berselingkuh yang berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga, tidak menghidupi rumah tangga dll. Pengadilan Agama Labuha telah menangani perkara Perceraian karena alasan ini pada rentan waktu selama lima tahun dengan presentasi urutan pada posisi ke 4 (keempat), yakni sebanyak 9 (Sembilan) Kasus/faktor di putus Pengadilan Agama Labuha.
e) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. (Pasal 19 Ayat 5 Undang-undang Perkawinan)
Alasan penyebab perceraian karena faktor ini cenderung terjadi dalam hal suami meminta untuk poligami karena isteri tidak bisa menghasilkan keturunan disebabkan karena  faktor  biologis.  Disamping  itu  disebabkan  faktor  penyakit/kecacatan  yang sangat sulit disembuhkan atau bahkan sakit permanen yang dialami setiap pasangan (suami/isteri) sehingga hubungan perkawinan harus diakiri dengan perceraian. Faktor ini menempati urutan ke 5 di pengadilan Agama Labuha dengan faktor pemnyebab sebanyak 7 (tujuh) kasus di putus di pengadilan Agama Labuha. Berdasarkan data perceraian yang telah penulis peroleh pada  Pengadilan Agama Labuha, maka dapat dilihat perbandingan antara keduannya dalam angka perceraian, karena pada umumnya faktor-faktor atau alasan-alasan perceraian yang ditangani  pada Pengadilan Agama Labuha berkisar pada beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. alasan yang paling banyak dalam fenomena persidangan sehingga terjadi cerai pada Pengadilan Agama Labuha adalah Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah tangga. Faktor ini menjadi presentase tertinggi di Pengadilan Agama Labuha.
Menurut penulis, dengan melihat faktor perceraian tertinggi di atas mengenai suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga berimbas dari  dinamisasi  pendapatan  dan  pengeluaran  kebutuhan  keluarga  dalam  rumah  tangga (alasan  ekonomi).  Faktor  ekonomi  menjadi  fenomena  yang  cukup  familiar  di  dalam alasan-alasan  bercerai,  karena  faktor  ekonomi  seringkali  perceraian  terjadi  keributan dalam  membina  rumah  tangga,  di  hubungkan  dengan  fenomena  perceraian  yang  telah ditangani pengadilan Agama Labuha.
Penulis berpendapat bahwa, banyak terjadi perceraian dengan alasan perselisihan dalam  keluarga  ini  akibat  dari  kompleksitas  kehidupan  dengan  berbagai  kebutuhan mendasar  yang  tidak  bisa  dipenuhi  utamanya  dalam  aspek  ekonomi,  akhirnya  muncul percekcokan antara pasangan yang itu sering terjadi berlarut-larut tanpa ada itikad baik untuk  tetap  mempertahankan  hubungan  keluarga.  Akhirnya  alasan-alasan  seperti  yang tertuang dalam pasal 116 KHI butir f sering dijadikan hal pembenaran dan peluang untuk bercerai.
Peneliti  meminta  tanggapan  dari  infoman  yang  merupakan  hakim  di  pengadilan agama Labuha mengenai Faktor atau dampak perceraian yaitu sebagai berikut: “seperti yang  kita  ketahui  bahwa  perceraian  ini  akan  sangat  berdampak  bagi  anaknya  apabila sudah memiliki anak. Perceraian ini akan sangat berdampak pada kehidupan si anak yang mana anaknya akan kurang perhatian dari kedua orang tuanya apalagi kalau salah satu atau keduanya masing-masing sudah menikah kembali, dan keduanya pasti akan berebut hak  asuh  anak.  perceraian  ini  juga  akan  berdampak  pada  pemisahan  harta  gonogini” (wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Labuha, Lahati., S.A.P, 16/08/2023).
Dampak  dari  perceraian  tidak  hanya  akan  menyakiti  kedua  keluarga  dan  kedua pasangan  suami  atau  istri  tetapi  juga  akan  menyakiti  anak,  dampak  perceraian  yang mungkin saja terjadi pada anak akan berbeda-beda tergantung dari usia anak pada saat perceraian  terjadi,  serta  keperibadian  anak  itu  sendiri.  Pada  anak  balita  mungkin perceraian tidak akan terlalu berpengaruh terhadap perkembangan mentalnya, lain halnya dengan anak usia yang sudah memasuki usia sekolah atau usia remaja, dimana ia sudah bisa  mengamati  situasi  di  sekitanya  dan  menyadari  bahwa  orang  tuanya  tidak  lagi bersama.
Perceraian terjadi karena antara suami atau istri tidak dapat lagi mempertahankan mahligai pernikahan mereka. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut  diatur  dalam  peraturan  perundangan  tersendiri  pasal  40.  Pengadilan  yang  di maksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, Pengadilan Negeri bagi yang lainnya pasal 63 ayat 1 UU No. 1-1974 dan pasal 16 PP No. 9- 1975.

## Kesimpulan
Upaya  mengatasi  tingginya  angka  percerian  yang  dilakukan  di  Kecamatan Batanglomang  yaitu  dengan  menerapkan  Peran  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Selain Bp4 Sebagai upaya untuk mencegah sebuah kasus perceraian  adalah  nasehat  dari  pihak  keluarga  dan  hendaknya  dapat  memberikan penjelasan  seperti.  Memberikan  Bimbingan  Penasehatan  Pelestarian  Perkawinan  dan Perceraian  sebelum  melangsungkan  Pernikahan.  Mengadakan  penyuluhan  tentang pelaksanaan pernikahan/perceraian dan rujuk. Membentuk majelis ta’lim yang berfungsi memberikan motivasi dalam berumah tangga. PPN memberikan bantuan buku tentang kehidupan dalam berumah tangga, khususnya pernikahan, perceraian dan rujuk. Adapun jumlah perceraian pada kurun waktu tersebut di atas yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Labuha sebanyak 64 kasus perceraian. Tingginya angka perceraian di Kecamata Banglomang tidak mudah ditekan meskipun telah diminimalisir oleh Pengadilan Agama Labuha, yaitu dengan melakukan proses mediasi lewat mediator dan pemberian nasihat di setiap persidangan oleh majelis hakim namun hasilnya tetap meningkat pertahunnya. Penyebab faktor terjadi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama pada kurun waktu 2018-2022  sangat  bervariasi.  Namun  jika  dilihat  dari  presentasi  uraian  penulis  diatas berdasarkan  fakta  yang  ditemukan,  faktor  perceraian  yang  paling  besar  sehingga menempati urutan pertama di Pengadilan Agama Labuha adalah Faktor persilisihan 18 kasus,  faktor  ekonomi  16  kasus,  faktor  Tidak  ada  keharmonisan  dan  pertengkaran (KDRT) 14 kasus, pengarunya pihak kedua 9 kasus dan cacat badan 8 kasus.  Dari sekian banyak perceraian yang sudah diputus bahwa percerain tersebut menimpa pasangan usia 20 hingga 40 tahun dengan usia perkawinan yang masih di bawah 10 tahun lamanya.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah,  B.,  &  Saebani,  B.  A.  (2013).  Perkawinan  dan  perceraian  keluarga  muslim. Bandung: Pustaka Setia . Abdullah, W. T. (2014). Hukum Acara Peradilan Agama . CV. Mandar Maju, Bandung. Adila, M. (2020). Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Tinjau Dari Teori Maslahah Mursalah . Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Andriati,  T.  K.  L.,  &  Perdata,  H.  (2011). Hukum  Orang  dan  Keluarga .  USU  Press, Medan.
Anshori, T. (2019). Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies , 1 (1).
Ariani, A. I. (2019). Dampak perceraian orang tua dalam kehidupan sosial anak. Phinisi Integration Review , 2 (2), 257–270.
Hilman, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama. Bandung: Sumbersari Indah . Isnaeni, M. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia . Refika Aditama. Malik, H. R. (2010). Memahami undang-undang perkawinan. BUKU DOSEN-2009 . Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno . Mulyadi, E. (2010). Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah .
Puniman, A. (2018). hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jurnal Yustitia , 19 (1).
Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 7 (2), 412–434.
Sembiring, R. (2016). Hukum Keluarga “Harta Benda dalam Perkawinan.” Jakarta: PT RajaGrafindo Persada . Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). Hukum Perdata . Susilo, B., & Cerai, P. G. (2008). Pustaka Yustisia . Yogyakarta.
Tektona,  R.  I.  (2012).  Kepastian  hukum  terhadap  perlindungan  hak  anak  korban perceraian. Muwâzâh , 4 (1).

## Copyright holder:
Dahlai Hasim, Mardia Ibrahim (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: