## SISTEM  ADMINISTRASI  PAJAK  PENGHASILAN  (PPH)  PASAL  21  DI  PT  SURYA MARTIM PERKASA
Alister – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penghitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal (PPH) 21 karyawan pada PT. Surya  Martim  Perkasa.  Untuk  mengetahui  dokumen-dokumen  yang  digunakan dalam  sistem  administrasi  Pajak  Penghasilan  (PPH)  pasal  21  pada  PT.  Surya Martim  Perkasa.  Sedangkan  metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  kuantitatif.  Memeriksa  dan  menelaah  data  yang  dikumpulkan  untuk memastikan  apakah  data  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya. Mengkategorikan  data  disesuaikan  dengan  kriteria  baru  dan  hal-hal  yang dibutuhkan  dalam  pengumpulan  data.  Cara  mengukur  dan  menghitungnya menggunakan  analisis  deskriptif  kuantitatif.  Hasil  penelitian  ini  adalah  dalam sistem  administrasi  Pajak  Penghasilan  (PPH)  Pasal  21  pada  PT.  Surya  Martim Perkasa sesuai  dengan  ketentuan  mengatur  pajak. Proses  Administrasi  Direktorat Jenderal  Pajak  Penghasilan  (PPH)  Pasal  21  PT.  Surya  Martim  Perkasa  adalah sebagai berikut: Memeriksa dokumen pendukung, Mencatat perpajakan, Membuat perhitungan  pajak,  Membuat  daftar  bukti  pemotongan  pajak  (PPH)  Pasal  21, Mengarsipkan  bukti  pemotongan  pajak  (PPH)  Pasal  21  dokumen  dokumen  yang digunakan  dalam  laporan  dan  pembayaran  Pajak  Penghasilan  (PPH)  Pasal  21 sebagai  berikut:  Surat  Pemberitahuan  Masa  (Masa  Pengembalian),  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), Setoran Pajak (SSP).
Kata Kunci :   Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Tahunan, Setoran Pajak.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah, honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dalam  bentuk  apa  pun  sehubungan

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS
VOLUME 5 NO 1 JANUARI 2019
jrak@plb.ac.id
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. (Mardiasmo 2011:168).
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  dalam  satu  tahun  pajak.  (Siti  Resmi  2009:88)    Pajak Penghasilan(PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau  merupakan  pajak  negara  yang  berasal  dari  pendapatan  rakyat.Dari  berbagai  jenis  pajak penghasilan  yang  ada,  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  merupakan  salah  satu  pajak  yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur
Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  antara  lain  dengan  dikeluarkannya  Undang-  undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 10 tahun 1994, dan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, serta perubahan terakhir yaitu undang-undang no. 36 tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.
PT. Surya Martim Perkasa yang merupakan perusahaan tebu. Dalam melakukan aktivitas ekonomi  PT.  Surya  Martim  Perkasa  sebagai  salah  satu  bentukBadan  Usaha  tidak  terlepas  dari sistem administrasi. Jumlah karyawan PT. Surya Martim Perkasa yaitu :
1. Karyawan tetap : 322 orang
2. Karyawan tidak tetap : 289 orang
3. Karyawan musiman (giling) : 293 orang
4. Tenaga tebang (giling) : +/- 2.000 orang
Sistem  perpajakan  yang  digunakan  pada  PT.  Surya  Martim  Perkasa    yaitu  withholding system,  yaitu  suatu  system  pemotongan  pajak  dimana  wewenang  untuk  menentukan  besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah PT. Surya Martim  Perkasa    selaku  pemberi  kerja.  Dimana  besarnya  potongan  tergantung  berapa  besarnya penghasilan yang diterima setiap karyawan.
Dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Yang terutang pada PT. Surya Martim Perkasa  yaitu  dengan  menggunakan  sistem  manual  yaitu  melaporkan  langsung  Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Sistem
Menurut Mulyadi (2013:31) Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau yang secara rutin terjadi”. Istilah sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan  untuk  melaksanakan  suatu  fungsi  guna  mencapai  suatu  tujuan.  Sistem  mempunyai karakteristik  atau  sifat-sifat  tertentu,yaitu:  Komponen  Sistem,  Batasan  Sistem,  Luar  Sistem, Sistem, Masukan Sistem, Sistem, Pengolahan Sistem dan Sasaran Sistem. (Edhy Sutanta2009:4).

## Pengertian Administrasi
Administrasi  adalah  keseluruhan  proses  kerjasama  antara  dua  orang  manusia  atau  lebih yang  didasarkan  atas  rasionalitas  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan
sebelumnya.  (Sondang  P.  Siagian2006:2).  Administrasi  merupakan  suatu  kebulatan  proses penyelenggaraan  yang  mengandung  delapan  unsur  yaitu:  pengorganisasian  manajemen,  tata hubungan,  kepegawaian,  keuangan,  perbekalan,  tata  usaha  dan  perwakilan.  Kedelapan  unsur tersebut  saling  berkaitan  dan  membentuk  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dalam  menunjang seluruh proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mecapai tujuan tertentu. (The Liang Gie 2009:9)

## Pengertian Pajak
Tiada pajak yang dapat dipungut oleh negara tanpa adanya undang- undang yang mengatur pemungutan pajak tersebut. Oleh karena itu setiap pemungutan pajak diatur dalam undang- undang yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Undang- Undang dasar 1945 pasal 23 ayat (2) “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang- Undang.”
Berdasarkan  Undang-Undang  1945  pasal  23  ayat  (2)  di  atas  lahirlah  beberapa  undang- undang  yang  mengatur  tentang  Perpajakan  di  Indonesia.  Bahkan  sejak  1945  sampai  sekarang pemerintah telah beberapa kali mengadakan revisi dan penggantian Undang-Undang Perpajakan seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia.
Menurut  Rahmat  Soemitro  dalam  Mardiasmo  (2011:5)  yang  dimaksud  dengan  pajak adalah  “iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang-  Undang  (yang  dapat dipaksakan)dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum” sedangkan menurut Adriani, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  umum  (undang-  undang)  dengan  tidak  mendapat prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan pengeluaran umum”.

## Fungsi Pajak
1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan  pemerintah  dalam bidang sosial dan  ekonomi. contoh : Pajak  yang  tinggi dikenakan terhadap minuman  keras untuk  mengurangi  konsumsi  minuman  keras  dan  Pajak  tinggi  dikenakan  terhadap  barang- barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif Syarat pemungutan pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian
4. Pemungutan pajak harus efisien
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

## Teori pemungutan pajak
Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak oleh negara antara lain :
1. Teori asuransi
Negara  melindungi  keselamatan  jiwa,  harta  benda,  dan  hak-hak  rakyatnya.  Oleh  karena  itu rakyat  harus  membayar  pajak  yang  diibaratkan  sebagai  suatu  premi  asuransi  karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing- masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori daya pikul
Beban  pajak  untuk  semua  orang  harus  sama  beratnya,  artinya  pajak  harus  dibayar  sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
4. Teori bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.
5. Teori asas daya beli
Dasar  keadilan  terletak  pada  akibat  pemungutan  pajak.  maksudnya  memungut  pajak  berarti menerik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

## Asas pemungutan pajak
Ada empat asas yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak yaitu:
1. Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai manfaat yang diterima.
2. Certainly
Pendapatan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. Covenience
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. Economy
Secara  ekonomi  biaya  pemungutan  dan  pemenuhan  kewajiban  pajak  bagi  wajib  pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh wajib pajak.

## Pengelompokan pajak
Pengelompokan pajak menurut golongannya :
1. Pajak langsung
Yaitu  pajak  yang  pembebanannya  tidak  dapat  dilimpahkan  pihak  lain,tetapi  harus  menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak tidak langsung.
Yaitu  pajak  yang  pembebanannya  dapat  dilimpahkan  kepada  pihak  lain.  contoh  :  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pengelompokan pajak menurut sifatnya
1. Pajak subjektif
Yaitu  pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada  subjeknya,  dalam  arti  memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak objektif
Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak.Contoh : PPN dan PPNbm
Menurut lembaga pemungutnya
1. Pajak pusat
Yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  dan  digunaan  untuk  membiayai  rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
2. Pajak daerah Yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan  digunakan  untuk  membiayai  rumah tangga  daerah.  Pajak  provinsi  contoh  :  pajak  kendaraan  bermotor  dan  pajak  bahan  bakar kendaraan  bermotor  Pajak  kabupaten/kota  contoh  :  pajak  hotel,  pajak  restoran,  dan  pajak hiburan.

## Sistem Pemungutan Pajak
1. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. Self  Assesment  System  Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri
b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

## Nomor Pokok Wajib Pajak
1.   Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2.   Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
a.   Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
b.   Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak.
3.   Cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Semua  wajib  pajak  yang  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesuai denganketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  berdasarkan  sistemself assesment,wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Persyaratn  subjektif  adalah  persyaratan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  mengenai  subjek pajak dalam undang-undang Pajak Penghasilan (PPh). Persyaratan objektif adalah persyaratn bagi subjek  pajak  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  atau  diwajibkan  untuk  melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang pajak.
Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dilakukan.Direktur Jendral Pajak menerbitkan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  secara  jabatan  apabila  wajib  pajak  yang  memenuhi persyaratan  subjektif  dan  objektif  tidak  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  (NPWP).  Kewajiban  perpajakan  bagi  wajib  pajak  yang  diterbitkan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  (NPWP)  secara  jabatan  dimulai  sejak  saat  wajib  pajak  memenuhi  persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa  ketentuan perundang- undangan  seperti  yang  dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonasi pajak pendapatan tahun 1984. Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak  penghasilan.  Dalam  sejarah  perkembangannya  pada  undang-undang  Pajak  Penghasilan (PPh)  ini  dilakukan  perubahan  pada  tahun  1990,  tahun  1994,  dan  yang  terakhir  dilakukan perubahan tahun 2000 dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000.
Dengan pengertian bahwa pajak penghasilan ini berpangkal atau didasarkan pada subjek pajak. Subjek pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah :
a. orang pribadi
b. warisan yang belum terbagi
c. badan  terdiri  dari  PT,  CV,  perseroan  lainnya,  BUMN/BUMD  dengan  nama  dan  bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi,Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, dan lain-lain
d. badan usaha tetap
Subjek pajak dibedakan menjadi :
1. Subjek pajak dalam negeri yaitu subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal  atau  berkedudukan  di  Indonesia.  Secara  praktis  ini  dapat  dilihat  dalam  ketentuan berikut :
1. Orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia  atau  orang  pribadi  yang  berada  di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu  tahun  pajak  berada  di  Indonesia  dan  mempunyai  niat  untuk  bertempat  tinggal  di Indonesia. Jangka waktu 12 bulan bukanlah harus dimulai dari bulan januari  atau awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Disamping itu juga tidak harus secara berturut- turut  183  hari  tinggal  di  Indonesia,  namun  bisa  jadi  kontinu  sepanjang  jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.
2. Badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar Negeri
1.   Menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan  melalui  bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia. Orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  ataupun  berada  di  Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
2.   Menjalankan usaha  atau melakukan kegiatan  melalui  bentuk usaha tetaap di Indonesia. Orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  ataupun  berada  di  Indonesia, ataupun berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

## Wajib pajak
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.
Wajib pajak penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah :
1. Pejabat negara
2. Karyawan Yaitu  setiap  orang  pribadi,  yang  melakukan  pekerjaan  berdasarkan  perjanjian  atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Karyawan  tetap  Yaitu  orang  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja,  yang  menerima  atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan  komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus- menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan.
4. Karyawan dengan status wajib pajak luar negeri Yaitu orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia  tidak  lebih  dari  183  hari  dalam  jangka  waktu  12  bulan  yang  menerima  atau memperoleh  gaji,  honorarium  atau  imbalan  lain  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa  dan kegiatan.
5. Karyawan lepas Yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang tersebut bekerja.
6. Badan bersifat
a. Perusahaan  perseorangan  adalah  perusahaan  swasta  yang  didirikan  dan  dimiliki  oleh pengusaha  perseorangan  yang  tidak  berbadan  hukum,  seperti  perusahaan  dagang,  jasa maupun industri.
b. Persekutuan  adalah  suatu  persekutuan  perdata  yang  didirikan  untuk  menjalankan perusahaan dengan nama bersama.
c. Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan  tanggungjawab  sekutu  pemegang  saham  terbatas  pada  jumlah  saham  yang dimilikinya.

## Objek pajak
Penghasilaan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk
konsumsi  atau  menambah  kekayaan  wajib  pajak  yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  bentuk apapun (Mardiasmo. 2011:109).
Penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah :
1. Pegawai
2. Penerima  uang  pesangon,  pensiun  atau  uang  manfaat  pensiun,  tunjangan  hari  tua,  atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,  antara  lain,  meliputi:Tenaga  ahli  yang  melakukan  pekerjaan  bebas,yang  terdiri  dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
4. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film dan sinetron, bintang iklan, sutradara,  kru  film,  foto  model,  peragawan/pragawati,  pemain  drama,  penari,  pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
5. Olahragawan
6. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
7. Pemberi  jasa  dalam  segala  bidang  termasuk  teknik  komputer  dan  sistem  aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
8. Agen iklan
9. Pengawas atau pengelolah proyek
10. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
11. Petugas penjajah barang dagangan
12. Petugas dinas luar asuransi
13. Distributor perusahaan
14. Multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
Peserta  kegiatan  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  sehubungan  dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
a.   Peserta perlombaan dalam segala bidang
b.   Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja c.   Peserta atau anggita dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
d.   Peserta pelatihan, pendidikan, dan magang
e. Peserta kegiatan lainnya.
Pengertian-pengertian  yang  berhubungan  dengan  administrasi  Pajak  Penghasilan  (PPh) pasal 21:
a. Wajib pajakadalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomoryang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana  dalam  administrasi  perpajakan  yang  digunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknnya.
c. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu  lain  yang  ditetapkan  dengan  keputusan  mentri  keuangan  paling  lama  3  (tiga)  bulan takwin.
d. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat pada masa pajak dalam tahun  pajak  dan  atau  dalam  bagian  tahun  pajak  menurut  ketentuan  perundang-  undangan perpajakan.
e. Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
f. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
g. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau Bank Umum milik Negara atau Bank Umum milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
h. Surat  Tagihan  Pajak  adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan  pajak  atau  sanksi  administrasi berupa bunga atau denda.

## Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21
Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  Penghasilan  tidak  kena  pajak  adalah  penghasilan  yang menjadi  batasan  tidak  kena  pajak  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi,  dengan  kata  lain  apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh). Besarnya penghasilan tidak kena pajak yaitu sebagai berikut :
1. Rp. 36.000.000,- untuk diri wajib pajak pribadi
2. Rp. 36.000.000,- tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami
3. Rp. 3.000.000,- tambahan bagi wajib pajak kawin
4. Rp. 3.000.000,- tambahan untuk setiap tanggungan Tarif pajak penghasilan pasal 21
1. Sampai dengan Rp. 50.000.000,-  dikenakan sebesar 5%
2. Rp. 50.000.000.- sampai dengan Rp. 250.000.000,- dikenakan 15%
3. Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dikenakan 25%
4. Diatas Rp. 500.000.000,- dikenakan pajak sebesar 30% Biaya jabatan dan biaya pensiun
Berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor PMK- 250/PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  untuk  penghitungan  pemotongan  pajak penghasilan  bagi  pegawai  tetap  ditetapkan  5%  dari  penghasilan  bruto,  setinggi-tingginya Rp.6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,- perbulan.
Formula perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji sebulan xxx Tunjangan jabatan xxx Tunjangan  lainnya,  uang  lembur,  dsb  xxx  Honorarium  dan  Imbalan  lain  xxx +  Besarnya  biaya pensiun  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  untuk  penghitungan  pemotongan  pajak penghasilan  bagi  pegawai  tetap  ditetapkan  5%  dari  penghasilan  bruto,  setinggi-tingginya Rp.2.400.000,- setahun atau Rp.200.000,- . Penghasilan bruto Pengurang : Biaya jabatan 5% Iuran pensiun Iuran THT Penghasilan netto PTKP : Wajib pajak WP kawin Tanggungan xxx xxx xxx + xxx xxx xxx + xxx xxx - xxx xxx - xxx Penghasilan kena pajak Penghasilan kena pajak xxx X tarif PPh 21 xxx = xxx
Mekanisme penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
Mekanisme  yang  dilakukan  dalam  menyetorkan  pph  pasal  21  yang  telah  dipungut  oleh perusahaan atas penghasilan karyawan yaitu :
1. Setelah seluruh Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21dihitung dan dipungut setiap bulannya oleh petugas bagian pajak perusahaan kemudian bagian keuangan ke bank atau tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai tempat pembayaran atau penyetoran pajak.
2. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu :
a. Untuk  pembayaran  masa  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  21  tanggal  10  bulan  takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
b. Pembayaran  kekurangan  pajak  yang  terutang  berdasarkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan  ketiga  setelah  tahun  pajak  atau  bagian  tahun  pajak  berakhir,  sebelum  Surat Pemberitahuan (SPT) itu  disampaikan.
c. Sarana yang digunakan dalam penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Dimana Surat Setoran Pajak (SSP) harus diisi dengan seluruh jumlah (PPh) pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar.

## Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Setelah  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  21  dihitung  dan  disetor  maka  selanjutnya  yaitu melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Adapun  tatacara  yang  harus  dilakukan melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang sebagai berikut :
1. Pajak dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang harus diambil sendiri di kantor pelayanan pajak setempat.
2. Dalam  melaporkan  perhitungan  dan  pembayaran  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  21 menggunakan dua macam Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Surat  Pemberitahuan  (SPT)  masa  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  21,  adalah  surat  yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak
4. Surat  Pemberitahuan  (SPT)  tahunan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  21,  adalah  surat  yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak yakni formulir 1721
5. Surat  Pemberitahuan  (SPT)  diserahkan  atau  dilaporkan  selambat-lambatnya  untuk  Surat Pemberitahuan  (SPT)  masa  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  21  tanggal  20  bulan  berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

## PEMBAHASAN

## Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Dari  data  yang  penulis  temukan  di  PT.  Surya  Martim  Perkasa  ,  cara  perhitungan  Pajak Penghasilan  (PPh)  pasal  21  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Rp 1.674.000 Rp 1.674.000 Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Cara pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Surya Martim Perkasa :
1. Pihak PT. Surya Martim Perkasa  melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Surya Martim Perkasa  dibayar di Bank.
3. Pengisian SPT masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah masa pajak berakhir dan kemudian menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Pajak yang disertai Surat Setoran Pajak lembar ke-3.
4. Pada tanggal 31 maret tahun berikutnya atau selambat- lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, PT. Surya Martim Perkasa, menyerahkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kantor  Pelayanan  Pajak  akan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  segala  kelengkapan  dan kebenaran dalam pengisian SPT Tahunan yang diserahkan oleh PT. Surya Martim Perkasa .

## Surat Setoran Pajak (SSP)
PT. Surya Martim Perkasa  menggunakan dokumen ini untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak Penghasilan (PPh) yang terutang ke kas Negara melalui Bank Rakyat Indonesia. Surat Setoran ini terdiri dari 5 lembar yaitu:
1. Lembar pertama untuk pemungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu PT. Surya Martim Perkasa .
2. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan kas Negara.
Lembar ketiga untuk diserahkan oleh pemungut pajak ke kantor Pelayanan Pajak Takalar yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di muka, maka disimpulkan sebagai berikut:
1. Pada system administrasi Pajak
2. Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Surya  Martim Perkasa  sesuai dengan ketentuan  yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.
3. Proses administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Surya Martim Perkasa  adalah sebagai berikut:
a. Memeriksa dokumen pendukung
b. Mencatat pengenaan pajak
c. Membuat perhitungan pajak
d. Membuat daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
e. Mengarsipkan bukti pemotongan
Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  3  Dokumen-dokumen  yang  digunakan  dalam melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21:
1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)
2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)
3. Surat Setoran Pajak (SSP)

## DAFTAR PUSTAKA
Lumbonturuan, Sophar.2005.Akuntansi Pajak.Jakarta.PT Gramedia Widiasarana Mardiasmo.2011.Perpajakan.Jakarta. Andi Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Jakarta. Salemba Empat Pandiangan,Liberti.2007.  Modernisasi  dan  Reformasi  Pelayanan  Perpajakan  Berdasarkan  UU terbaru.Jakarta. PT Elek Media Komputindo
Priantara,diaz.2013.Perpajakan Indonesia.Jakarta. Mitra http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2 009/68TAHUN2009PP.htm http://www.konsultanakuntansipajak.com/2014/06/dasar-hukum-pajak-penghasilan-pph pasal.html http://www.ditkeu.itb.ac.id/wp/wp-content/uploads/2014/02/Resume-Kewajiban-Pajak- Bendahara.pdf http://stanpajak.blogspot.com/2011/07/d asar-hukum-dan-pengertian-pph-pasal-21.html