## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 9 No. 1, Desember 2023 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 226-240 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## PROYEKSI SOSIAL KEBIJAKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DALAM PROGRES DATA NASIONAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI
Hendri Masduki 1 , La Basri 2* , Fajar Surahman 3 1. Praktisi Mengajar Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia
2. Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong Indonesia 3. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura ( UNIRA ) Jawa Timur Indonesia *Korespondensi: basrila90@gmail.com

## *** ABSTRAK
Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan  pemerataan  pembangunan  pendidikan  dalam progres data  nasional  yang menjadi  fokus  kajian dalam  kegiatan penelitian  yang  dilakukan dalam  kepenulisan  ini.  Penelitian  termasuk  penelitian  deskriptif  dengan  metode  evaluatif. Hasil diskusi mendalam temuan penelitian dengan basis teori menjukkan bahwa,   Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam progres data nasional perspektif sosiologi sebagai entitas yang berhubungan dengan sistem sosial (social system) dan  solidaritas  sosial (social  solidarty) yang  merupakan  model  sinergisitas  negara dan masyarakat dalam rangka memobilisasi; mengakomodasi; pengupayaan; dan tanggung jawab bersama dalam percepatan pencapaian pemerataan pembangunan pendidikan dalam bingkai kebhinnekaan sistem berbangsa dan bernegara Indonesia.
Kata  kunci: Proyeksi  Sosial;  Kebijakan  Pemerataan  Pembangunan  Pendidikan;  Progres Data Nasional.

## ABSTRACT
The  social  projection  of  policies  for  equitable  educational  development  in  the  progress  of national data is the focus of the study in the research activities carried out in this writing. The research  includes  descriptive  research  with  evaluative  methods.  The  results  of  an  in-depth discussion of research findings with a theoretical basis show that, Social projection of policies for  equitable  educational  development  in  the  progress  of  national  data  from  a  sociological perspective as an entity related to the social system and social solidarity which is a model of synergy  between  the  state  and  society  in  order  to  mobilize;  accommodate;  accommodate; effort;  and  shared  responsibility  in  accelerating  the  achievement  of  equitable  educational development  within  the  framework  of  the  diversity  of  the  Indonesian  national  and  state system.
Keywords: Social  Projection;  Policy  for  Equal  Education  Development;  National  Data Progress

## PENDAHULUAN
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan  pembangunan  pendidikan  sebagai entitas esensial yang berhubungan dengan azas regulatif konstitusional yang memberikan jaminan kepada semua komponen  bangsa  Indonesia  agar  mempunyai  akses  dan  kesempatan  yang  sama  dalam  memperoleh pendidikan  yang  layak  dan  bermutu  tinggi  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  melalui pemberian  pelayanan  sosial (social  service) sebagai  usaha  sistematis  dalam  peningkatan  indeks pembangunan  manusia  (IPM)  atau Human  Development  Index  (HDI) yang  diyakini  menjadi  instrumen penting  dalam  percepatan  pencapaian  pembangunan  nasional (national  development) yang  dilandaskan terhadap  prinsip-prinsip  dasar  wawasan  kebhinnekaan.  Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan pemerataan  pembangunan  pendidikan  secara  paradigmatik  merupakan  tanggung  jawab  bersama
Citation (APA): Masduki,  H.,  Basri,  L.,  &  Surahman,
F.  (2023).  Proyeksi  Sosial  Kebijakan Pemerataan Pembangunan
Pendidikan  dalam  Progres  Data Nasional  Perspektif  Sosiologi  . Jurnal Noken:  Ilmu-Ilmu  Sosial , 9 (1),  226 – 240. https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.3062
Email Autors: hendri.pgri@gmail.com basrila90@gmail.com fajar.surahman@unira.ac.id
Submitted: 20 Desember 2023 Accepted: 25 Desember 2023 Published: 31 Desember 2023
Copyright  (c)  2023 Hendri  Masduki, La Basri, Fajar Surahman
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
Hendri Masduki; La Basri; Fajar Surahman
komponen  bangsa,  khususnya  negara  dan  pemerintah  sebagai  komitmen  dalam  menegakkan  prinsip keadilan  sosial (social  justice) dan  pengupayaan  yang  bersifat  sinergis  dalam  percepatan  pencapaian kesejahteraan  sosial (social  welfare) yang  menjadi  hak  semua  warga  negara  yang  mendiami  seluruh wilayah tumpah darah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan  pemerataan  pembangunan  pendidikan  dalam tatalaksana dan tatakelola penyelenggaraannya sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (Pasal 4) tentang sistem pendidikan Nasional mencakup pada beberapa  prinsip dasar  yang bersifat  urgen Pertama, Pendidikan  dalam  dalam  tatalaksana  dan  tatakelola  penyelenggaraannya  harus menjunjung  tinggi  nilai-nilai  demokratis;  berkeadilan;  tidak  diskriminatif  serta  menjunjung  tinggi  hak  azasi manusia  (HAM);  nilai-nilai  spiritualitas  keagamaan,  nilai-nilai  kultural,  dan  kemajemukan  bangsa; Kedua, Pendidikan  dalam  tatalaksana  dan  tatakelola  penyelenggaraannya  sebagai  mekanisme  sistem  yang terbuka  dan  multimakna; Keti g a, Pendidikan  dalam  tatalaksana  dan  tatakelola  penyelenggaraannya sebagai  proses  pembiayasaan;  pembudayaan  serta  pemberdayaan  yang  berlangsung  sepanjang  hayat, sebagai upaya bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa; Keempat, Pendidikan dalam tatalaksana dan  tatakelola  penyelenggaraannya  diarahkan  dalam  rangka  pembinaan  ketedanan;  membangun kemauan; serta pengembangan kreatifitas peserta didik baik siswa maupun mahasiswa melaui  mekanisme pelaksaanaan  pembelajaran; Kelima, Pendidikan  dalam  tatalaksana  dan  tatakelola  penyelenggaraannya diarahkan  agar  warga  masyarakat  mempunyai  budaya  membaca,  menulis,  dan  berhitung  (CALISTUNG) sebagai komponen penting dalam suksesi pencapaian pembangunan nasional; Keenam, Pendidikan dalam tatalaksana  dan  tatakelola  penyelenggaraannya  harus  melibatkan  peran  serta  semua  komponen masyarakat  dalam  rangka  pemetaan  dan  pencapaian  standar  mutu  pendidikan  nasional  dalam  dinamika sistem berbangsa dan bernegara Indonesia.
Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan  pemerataan  pembangunan  pendidikan  sebagai  wujud tanggung  jawab  negara  dan  pemerintah  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  sosial (social  service) kepada  semua  warga  masyarakat  salahsatunya  terakomodir  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  57  Tahun  2021  Tentang  Standar    Nasional  Pendidikan  yang  merupakan  kriteria penyelenggaraan  dan  pengelolaan  pendidikan  dalam  skala  nasional  yang  disebutkan  bahwa,  Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria  minimal tentang  mekanisme; tatalaksana; dan tatakelola sistem Pendidikan  sebagai  proyeksi  sosial (social  projection) pembangunan  secara  nasional  yang  menjadi  hak semua warga negara suatu masyarakat yang mendiami seluruh wilayah hukum Negara  Kesatuan Republik Indonesia.  Kebijakan  pemerataan  pembangunan  pendidikan  yang  merupakan  proyeksi  sosial (social projection) pembangunan secara nasional sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar  Nasional Pendidikan (Pasal 1 dan 2) disebutkan bahwa, Standar  Nasional Pendidikan  (SNP) sebagai acuan legal formal pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan masyarakat pada jalur pendidikan formal yang mencukup Pertama, Pendidikan    anak    usia  dini  meliputi  Kelompok  Bermain  (KB);  Taman  Kanak-kanak  (TK)  dan Raudlatul  Atfal  (RA)  untuk  jalur  pendidikan  formal  di  bawah  koordinasi  Kementerian  Agama  Republik Indonesia; Kedua, Pendidikan    dasar  dan  menengah  (DIKDASMEN)  meliputi  Sekolah  Dasar  (SD); Madrasah  Ibtida’iyah  (MI);  Sekolah  menengah  pertama  (SMP);  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs);  Sekolah
Hendri Masduki; La Basri; Fajar Surahman
menengah  atas  (SMA);  Sekolah  menengah  kejuruan  (SMK);  dan    Madrasah  Aliyah  (MA); Ketiga, Pendidikan    tinggi  yang  dalam  hal  ini  dalam  bentuk  Sekolah  Tinggi;  Institut;  Universitas;  Politeknik;  dan Ma’had  Ali  sebagai  satuan  pendidikan  tinggi  dan  pendidikan  vokasi  dibawah.  Sedangkan  kebijakan pemerataan  pembangunan  pendidikan  jalur  pendidikan  non  formal  dan  informal  dalam  hal  ini  adalah pendidikan  anak  usia  dini  non  formal  dan  pendidikan  kesetaraan,  yang  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dalam data dinamis pemenuhan pemerataan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia.
Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan  pemerataan  pembangunan  pendidikan  berdasarkan prores  data  dinamis  satuan  pendidikan  jenjang  pendidikan  dasar  menengah  (DIKDASMEN);  dan pendidikan  tinggi  di  34  (tiga  puluh  empat)  Provinsi  dalam  skala  nasional  dibawah  binaan  koordinasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia Tahun Pelajaran 2021/2022 dan Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana pada progres data berikut :
Tabel I : Satuan  Pendidikan  dan  Perguruan  Tinggi  Koordinasi  Kementerian  Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia Tahun 2021 – 2023 No Tahun Satuan Pendidikan / Perguruan Tinggi ( PT ) TK SD SMP SMA SMK PT 1. 2021 / 2022 91.367 148.863 41.343 13.995 14.198 3.115 2. 2022 / 2023 93.385 148.975 41.986 14.236 14.265 3.107 Jumlah 184.752 297.838 83.329 28.231 28.463 6.222
Sumber: Statistical Yearbook of Indonesia yang diolah kembali Tahun 2023
Sedangkan  prores  data  dinamis  Satuan  Pendidikan  dan  Perguruan  Tinggi  dibawah  Koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut :
Tabel II : Satuan  Pendidikan  dan  Perguruan  Tinggi  Koordinasi  Kementerian  Agama  Republik Indonesia Tahun 2021 – 2023 No Tahun Satuan Pendidikan / Perguruan Tinggi ( PT ) RA MI MTs MA PT 1. 2021 / 2022 1.253.788 261.29 18.759 9.448 860 2. 2022 / 2023 1.355.738 26.503 19.150 9.827 897 Jumlah 2.609.526 26.503 37.909 19.275 1757
Sumber: Statistical Yearbook of Indonesia yang diolah kembali Tahun 2023
Hasil studi pendahuluan berdasarkan prores data dinamis Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi pada  sajian  di  atas  sebagai  prospektus  kenyataan  empiris (real  empirims) perhatian  semua  komponen bangsa  khususnya  pemerintah,  untuk  bersama-sama  mengupayakan  pemerataan  pembangunan pendidikan  dalam  skala  nasional,  dalam  rangka  pecapaian  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  atau Human  Development  Index  (HDI) yang  berkualitas;  bermartabat;  dan  berdaya  saing,  baik  dalam  tataran regional; nasional; dan bahkan internasional.

## METODE
Penelitian  termasuk  penelitian  deskriptif  dengan  metode  evaluatif.  Penelitian  deskriptif  menurut Hikmawati (2020) adalah jenis penelitian yang dimaksudkan memberikan gambaran tentang keadaan suatu gejala dengan apa adanya sesuai dengan temuan data dan informasi yang diperoleh peneliti dalam proses penelitian  yang  dilakukan.  Penelitian  deskriptif  sebagaimana  diketengahkan  Suharsimi  (2013)  dalam konteks yang lebih operasional sebagai suatu pendekatan  yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan analisis dan penyajian terhadap temuan data penelitian secara empiris, baik dalam skema analisis dalam aksioma  pendekatan  kuantitatif  dan  atau  aksioma  pendekatan  secara  kulaitatif.  Sedangkan  metode evaluasi (evaluatif  method) sebagaimana  diketengakan  Ambiyar  dan  Muharika  (2019)  adalah  prosedur ilmiah tindakan penelitian (research action) dalam rangka memperoleh berbagai data dan informasi tentang pelaksanaan  suatu  proram  dan  bakan  dampak  sosial (social  impact) yang  dimungkinkan  timbul  dalam skema program yang telah  dilaksanakan.  Penelitian  dengan metode  evaluasi (evaluatif method) menurut Muryadi  (2017)  merupakan  aspek  metodologis  yang  sering  digunakan  dalam  penelitian  studi  kebijakan publik (public policy studies); studi kebijakan sosial (social policy studies); studi pembangunan sosial (social development studies); studi pemberdayaan sosial (social empowerment); studi kesejahteraan sosial (social walfare studies); dan bahkan studi pendidikan (education studies) sebagai model diskursus analisis secara komprensif  dalam  rangka  melakukan  diskursus  analisis  secara  mendalam  terhadap  tingkat  efektivitas; reliabilitas; kredibelitas; akuntabilitas; efisiensi; keterarahan; serta dampak sosial (social impact) yang timbul dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan.
Pengumpulan  data  menggunakan  metode  dokumentasi (documentation  method) sebagai  pilihan rasional (rational choice) dalam  proses penelitian. Metode dokumentasi dalam proses pengumpulan data menurut Siyono (2015) mempunyai peranan  penting  dalam  pemenuhan dan ketersediaan  data penelitian baik  sebagai  data  primer  maupun  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dengan  metode  dokumentasi (documentation method) dalam penelitian ini dilakukan dengan model telaah terhadap dokumen-dokumen berupa  catatan-catatan  tertulis  yang  berhubungan  dengan  Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan dalam progres data nasional perspektif sosiologi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan merupakan suatu keniscayaan mutelak yang menjadi suatu keharusan untuk dilakukan oleh semua komponen bangsa dan pemerintah sebagai agenda pembangunan nasional dalam  pengupayaan bersama yang  bersifat sinergis dalam  pembenahan;  penanggulangan;  pengembangan;  pemerataan;  serta  peningkatan  kualitas  sumber daya manusia (SDM) yang menjadi hak semua anak bangsa yang mendiami seluruh wilayah tumpah darah Negara Kesatuan Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi  prinsip keadilan (principles of justice) dalam bingkai kebhinnekaan. Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan adalah  pengambilan  keputusan (decision  making) dalam  sistem  pemerintahan  bernegara  yang dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan publik (public policy) dan kebijakan sosial (social policy) sebagai model  regulatif;  akomodatif;  dan  advokasi  sosial (social  advocation) dalam  rangka  memenuhi  hak-hak warga  negara  agar  mendapatkan  jaminan  kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan  pendidikan  layak
dan  berkualitas  yang  menjadi  bagian  terpenting  yang  bersifat  urgen  dalam  percepatan  pecapaian pembangunan nasional khususnya dalam pemerataan pembangunan pendidikan perspektif sosiologi.
Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan  pemerataan  pembangunan  pendidikan  dalam  entitas kebijakan  publik (public  policy) menurut  Easton  sebagaimana  diketengahkan  Taufiqurakhman  (2014) dinyatakan bawa, kebijakan publik (public policy) sebagai prinsip dasar yang bersifat dinamis tentang the authoritative allocation  values  for  the  whole of  the society sebagai spektrum yang terencana; terarah; dan  sistemmik  dalam  rangka  mendistribusikan  dan  mengalokasikan  nilai-nilai (value) kepada  anggota masyarakat  melalui  tatanan  pemerintahan  bernegara.  Sedangkan  proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan  pemerataan  pembangunan  pendidikan  dalam  entitas  kebijakan  sosial (social  policy) menurut Watt’s;  Dalton;  dan  Smith  sebagaimana  diketengahkan  Suharto  (2011)  adalah  aspek  regulatif  berupa ketetapan  dan  keputusan  pemerintah  dalam  rangka  meresponsi (responsiveness) isu-isu  pembangunan sosial (social  development) ;  pemberdayaan  sosial (social  empowerment) serta  masalah-  masalah  sosial yang terjadi dalam keidupan warga masyarakat untuk dicarikan alternatif solutif dalam penaggulangan dan penyelesaiannya  melalui  mekanisme  sistem  dan  aturan  legal  formal  dalam  dinamika  tatakelola  dan tatalaksana pemerintahan dalam sistem berbangsa dan bernegara Indonesia.
Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan  pemerataan  pembangunan  dalam  progres  data pendidikan  nasional  dalam  penelitian  ini  akan  disajikan  progres  data  satuan  pendidikan  jalur  pendidikan formal  dan  Pendidikan  Inklusi  atau  pendidikan  khusus  (DIKSUS)  yang  terselenggara  atas  prakarsa pemerintah  dengan  status  Negeri,  maupun  yang  terselenggara  atas  prakarsa  masyarakat  dalam  bentuk Badan;  Perkumpulan;  dan  atau  Yayasan  dengan  status  swasta  dibawah  koordinasi  Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia serta dalam koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

## TK : Taman Kanak–kanak
Taman Kanak-kanak ( TK ) adalah satuan pendidikan jalur pendidikan formal anak usia dini dengan rentang usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan  atau  masyarakat  dalam  bentuk  Badan;  Perkumpulan;  dan  atau  Yayasan  dibawah  binaan  dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Taman Kanak-kanak ( TK ) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:
Grafik I : Progres Data TK Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023
Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023
Hasil  temuan  penelitian  sebagaimana  Grafik  I  menujukkan  bahwa,  kebijakan  pemerataan pembangunan  pendidikan  jalur  pendidikan  formal  Taman  Kanak-kanak  (TK)  dengan  status  Negeri sebanyak  4.550  unit  satuan  (Tahun  Pelajaran  2021/2022)  dan  4.976  unit  satuan  (Tahun  Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Taman Kanak-kanak (TK) dengan status Swasta sebanyak 86.817  unit  satuan  (Tahun  Pelajaran  2021/2022)  dan  88.409  unit  satuan  (Tahun  Pelajaran  2022/2023) dalam  progres  data  pendidikan  nasional  dibawah  binaan  dan  koordinasi  Kementerian  pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

## RA : Raudlatul Athfal
Raudhatul Athfal (RA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan  adalah satuan  pendidikan jalur pendidikan formal dengan kekhasan keagamaan Islam pada peserta didik dengan rentang usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Raudlatul Athfal (RA)  dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:
Grafik II : Progres Data RA Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023

## Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023
Hasil  temuan  penelitian  sebagaimana  Grafik  II  menujukkan  bahwa,  kebijakan  pemerataan pembangunan  pendidikan  jalur  pendidikan  formal  Raudlatul  Athfal  (RA)  dengan  status  Negeri  sebanyak 30.606  unit  satuan  (Tahun  Pelajaran  2021/2022)  dan  31.049  unit  satuan  (Tahun  Pelajaran  2022/2023). Sedangkan  jalur  pendidikan  formal  Raudlatul  Athfal  (RA)  dengan  status  Swasta  sebanyak  139.415  unit satuan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 120.089 unit satuan (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

## SD : Sekolah Dasar
Sekolah  Dasar  (SD)  adalah  satuan  pendidikan  umum  jalur  pendidikan  formal  yang  terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat  dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:
Grafik III : Progres Data SD Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023
Sumber : Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023
Hasil  temuan  penelitian  sebagaimana  Grafik  III  menujukkan  bahwa,  kebijakan  pemerataan pembangunan  pendidikan  jalur  pendidikan  formal  Sekolah  Dasar  (SD)  dengan  status  Negeri  sebanyak 130.624 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 130.042 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran  2022/2023).  Sedangkan  jalur  pendidikan  formal  Sekolah  Dasar  (SD)  dengan  status  Swasta sebanyak 18.239 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 18.933 unit satuan pendidikan (Tahun  Pelajaran  2022/2023)  dalam  progres  data  pendidikan  nasional  dibawah  binaan  dan  koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

## MI : Madrasah Ibtida’iyah
Madrasah  Ibtida’iyah  (  MI  )  adalah  satuan  pendidikan  umum  dengan  kekhasan  keagamaan  Islam jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal  Madrasah  Ibtida’iyah  (MI)  dengan  status  Negeri  dan  Swasta  Tahun  Pelajaran  2021/2022  sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:
Grafik IV: Progres Data MI Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023
Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023
Hasil  temuan  penelitian  sebagaimana  Grafik  IV  menujukkan  bahwa,  kebijakan  pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Madrasah Ibtida’iyah (MI) dengan status Negeri sebanyak 1.711  unit  satuan  pendidikan  (Tahun  Pelajaran  2021/2022)  dan  1.711  unit  satuan  pendidikan  (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Madrasah Ibtida’iyah (MI) dengan status Swasta sebanyak 24.418 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 24.792 unit satuan pendidikan (Tahun  Pelajaran  2022/2023)  dalam  progres  data  pendidikan  nasional  dibawah  binaan  dan  koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

## SMP : Sekolah Menengah Pertama
Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  adalah  satuan  pendidikan  umum  jalur  pendidikan  formal  yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut :
Grafik V: Progres Data SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023

## Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023
Hasil  temuan  penelitian  sebagaimana  Grafik  V  menujukkan  bahwa,  kebijakan  pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan status Negeri sebanyak 23.751 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 23.864 unit satuan pendidikan (Tahun  Pelajaran  2022/2023).  Sedangkan  jalur  pendidikan  formal  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP) dengan status Swasta sebanyak 17.592 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 18.122 unit  satuan  pendidikan  (Tahun  Pelajaran  2022/2023)  dalam  progres  data  pendidikan  nasional  dibawah binaan dan koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

## MTs : Madrasah Tsanawiyah
Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah satuan pendidikan umum dengan kekhasan keagamaan Islam jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:
Grafik VI: Progres Data MTs Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023

## Sumber : Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023
Hasil  temuan  penelitian  sebagaimana  Grafik  VI  menujukkan  bahwa,  kebijakan  pemerataan pembangunan  pendidikan  jalur  pendidikan  formal  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  dengan  status  Negeri sebanyak  1.526  unit  satuan  pendidikan  (Tahun  Pelajaran  2021/2022)  dan  1.525  unit  satuan  pendidikan (Tahun  Pelajaran  2022/2023).  Sedangkan  jalur  pendidikan  formal  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  dengan status  Swasta  sebanyak  17.233  unit  satuan  pendidikan  (Tahun  Pelajaran  2021/2022)  dan  17.625  unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

## SMA : Sekolah Menengah Atas
Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  adalah  satuan  pendidikan  umum  jalur  pendidikan  formal  yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dengan  status  Negeri  dan  Swasta  Tahun  Pelajaran  2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:
Grafik VII: Progres Data SMA Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023
Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023
Hasil  temuan  penelitian  sebagaimana  Grafik  VII  menujukkan  bahwa,  kebijakan  pemerataan pembangunan  pendidikan  jalur  pendidikan  formal  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dengan  status  Negeri sebanyak  6.934  unit  satuan  pendidikan  (Tahun  Pelajaran  2021/2022)  dan  6.987  unit  satuan  pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan status Swasta sebanyak 7.061 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 7.249 unit satuan pendidikan  (Tahun  Pelajaran  2022/2023)  dalam  progres  data  pendidikan  nasional  dibawah  binaan  dan koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

## SMK : Sekolah Menengah Kejuaruan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah satuan pendidikan kejuruan  berbasis vokasi pada jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK) dengan status Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:
Grafik VIII: Progres Data SMK Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023

## Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023
Hasil  temuan  penelitian  sebagaimana  Grafik  VIII  menujukkan  bahwa,  kebijakan  pemerataan pembangunan  pendidikan  jalur  pendidikan  formal  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  dengan  status Negeri  sebanyak  3.663  unit  satuan  pendidikan  (Tahun  Pelajaran  2021/2022)  dan  3.692  unit  satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan status Swasta sebanyak  10.535 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 10.573  unit  satuan  pendidikan  (Tahun  Pelajaran  2022/2023)  dalam  progres  data  pendidikan  nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

## MA : Madrasah Aliyah
Madrasah  Aliyah  (MA)  adalah  satuan  pendidikan  umum  dengan  kekhasan  keagamaan  Islam  jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal  Madrasah  Aliyah  (MA)  dengan  status  Negeri  dan  Swasta  Tahun  Pelajaran  2021/2022  sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut :
Grafik IX: Progres Data SMK Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023
Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023
Hasil  temuan  penelitian  sebagaimana  Grafik  IX  menujukkan  bahwa,  kebijakan  pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal  Madrasah Aliyah  (MA) dengan status Negeri sebanyak 809 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 810 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal Madrasah Aliyah ( MA ) dengan status Swasta sebanyak 8.639  unit  satuan  pendidikan  (Tahun  Pelajaran  2021/2022)  dan  9.017  unit  satuan  pendidikan  (Tahun Pelajaran 2022/2023) dalam progres data pendidikan nasional dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

## SLB : Sekolah Luar Biasa
Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah satuan pendidikan Inklusi atau pendidikan khusus (DIKSUS) jalur pendidikan formal yang terselenggara atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dibawah binaan dan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan jalur pendidikan formal  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB)  dengan  status  Negeri  dan  Swasta  Tahun  Pelajaran  2021/2022  sampai dengan Tahun Pelajaran 2022/2023 dari hasil temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut:
Grafik X: Progres Data SLB Tahun Pelajaran 2021/2022 – 2022/2023
Sumber: Pangkalan Data Satuan Pendidikan Tahun 2023
Hasil  temuan  penelitian  sebagaimana  Grafik  X  menujukkan  bahwa,  kebijakan  pemerataan pembangunan  pendidikan  jalur  pendidikan  formal  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB)  dengan  status  Negeri sebanyak 619 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 631 unit satuan pendidikan (Tahun Pelajaran  2022/2023).  Sedangkan  jalur  pendidikan  formal  Sekolah  Luar  Biasa  (  SLB  )  dengan  status Swasta  sebanyak  1.641  unit  satuan  pendidikan  (Tahun  Pelajaran  2021/2022)  dan  1.669  unit  satuan pendidikan  (Tahun  Pelajaran  2022/2023)  dalam  progres  data  pendidikan  nasional  dibawah  binaan  dan koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia.

## PT : Perguan Tinggi
Perguruan  tinggi  (PT)  adalah  jalur  pendidikan  formal  setelah  tingkat  pendidikan  menengah (SMA/SMK/MA) pada jenjang Diploma; jenjang Sarjana; Magister; Spesialis (Profesi); dan jenjang Doktor yang  terselenggara  atas  prakarsa  pemerintah  dan  atau  masyarakat  dibawah  binaan  dan  koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan dan Ristek Dikti Republik Indonesia.
Proyeksi sosial (social projection) kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan perguruan tinggi dalam bentuk Sekolah tinggi; Institut; Universitas; Politeknik; dan Pendidikan Vokasi dengan status Negeri dan  Swasta  Tahun  Pelajaran  2021/2022  sampai  dengan  Tahun  Pelajaran  2022/2023  dari  hasil  temuan penelitian dalam progres data Nasional pada sajian berikut :
Grafik XI: Progres Data PT Tahun Akademik 2021/2022 – 2022/2023
Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Tahun 2023
Hasil  temuan  penelitian  sebagaimana  Grafik  XI  menujukkan  bahwa,  kebijakan  pemerataan pembangunan  pendidikan  jalur  pendidikan  formal  perguruan  tinggi  (PT)  dalam  bentuk  perguruan  tinggi dalam bentuk Sekolah tinggi; Institut; Universitas; Politeknik; dan Pendidikan Vokasi dengan status Negeri sebanyak  125  unit  perguruan  tinggi  (Tahun  Pelajaran  2021/2022)  dan  125  unit  perguruan  tinggi  (Tahun Pelajaran 2022/2023). Sedangkan jalur pendidikan formal  perguruan tinggi  (PT) dalam bentuk perguruan tinggi dalam bentuk Sekolah tinggi; Institut; Universitas; Politeknik; dan Pendidikan Vokasi dengan status Swasta sebanyak 2.990 unit perguruan tinggi (Tahun Pelajaran 2021/2022) dan 2.982 unit perguruan tinggi (Tahun  Pelajaran  2022/2023)  dalam  progres  data  pendidikan  nasional  dibawah  binaan  dan  koordinasi Kementerian pendidikan; kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia serta dibawah binaan koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan  pemerataan  pembangunan  pendidikan  dalam  progres data nasional berdasarkan satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan perguruan tinggi dibawah binaan
koordinasi  Kementerian  Pendidikan;  Kebudayaan;  dan  Ristek  Dikti  Republik  Indonesia;  serta  satuan pendidikan  jalur  pendidikan  formal  dan  perguruan  tinggi  dibawah  binaan  koordinasi  Kementerian  Agama Republik  Indonesia  maka  hasil  temuan  penelitian  dapat  dikodifikasikan  sebagaimana  rekapitulasi  data nasional pada sajian berikut:

## Tabel III :
Progres Data Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi ( Rekapitulasi Nasional ) Jenis Negeri Swasta 2021 / 2022 2022 / 2023 2021 / 2022 2022 / 2023 Satuan Pendidikan ( SP ) 204.793 204.477 331.590 316.478 Perguruan Tinggi ( PT ) 125 125 2.990 2.982 Jumlah 204.918 204.601 334.580 319.450
Sumber Data: Hasil Penelitian yang diolah kembali Tahun 2023
Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan  pemerataan  pembangunan  pendidikan  dalam  progres data nasional perspektif sosiologi dalam konteks ini diadasarkan pada pandangan Talcott Parsons tentang sistem sosial (social system) dan Pandangan Emile Durkheim tentang solidaritas sosial (social solidarty). Parsons dalam bangunan teorinya sebagaimana diketengahkan Ritzer (2014) menjelaskan bahwa, sistem sosial (social  system) sebagai  perspektif  yang  memandang  masyarakat  sebagai  satu-kesatuan  elemen dalam suatu mekanisme sistem yang terikat; berhubungan; saling mebutuhkan; dan kebergantungan dalam rangka membangun keteraturan sosial (social static) melalui suatu kesepakatan (konsensus) dalam konteks sosialnya.  Sedangkan  Durkheim  dalam  bangunan  teorinya  sebagaimana  diketengahkan  Scott  (2012) menjelaskan bahwa, solidaritas sosial (social solidarty) kesamaan berfikir; bertindak; dan berperasaan pada suatu masyarakat, yang dibentuk atas tujuan dan kepentingan bersama yang bersifat struktural fungsional dalam konteks sosialnya.
Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan  pemerataan  pembangunan  pendidikan  dalam  progres data  nasional  perspektif  sosiologi  dari  hasil  diskursus  temuan  penelitian  ini  adalah  sistem  sosial (social system) dan solidaritas sosial (social solidarty) sebagai model sinergisitas negara dan masyarakat dalam rangka  memobilisasi;  mengakomodasi;  pengupayaan;  dan  tanggung  jawab  bersama  dalam  percepatan pencapaian  pemerataan  pembangunan  pendidikan  dalam  bingkai  kebhinnekaan  sistem  berbangsa  dan bernegara Indonesia.

## SIMPULAN
Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan  pemerataan  pembangunan  pendidikan  dalam  progres data nasional perspektif sosiologi sebagai entitas yang berhubungan dengan sistem sosial (social system) dan solidaritas sosial (social solidarty) yang merupakan model sinergisitas negara dan masyarakat dalam rangka  memobilisasi;  mengakomodasi;  pengupayaan;  dan  tanggung  jawab  bersama  dalam  percepatan pencapaian  pemerataan  pembangunan  pendidikan  dalam  bingkai  kebhinnekaan  sistem  berbangsa  dan bernegara Indonesia.
Proyeksi  sosial (social  projection) kebijakan  pemerataan  pembangunan  pendidikan  dalam  progres data nasional didasarkan pada data satuan pendidikan jelur pendidikan formal Taman kanak-kanak (TK); Raudlatul Athfal (RA); Sekolah Dasar (SD); Madrasah Ibtida’iyah (MI); Sekolah Menegah Pertama (SMP); Madrasah  Tsanawiyah  (MTs);  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA);  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK); Madrasah Aliyah (MA); Sekolah Luar Biasa (SLB); dan Perguruan Tinggi (PT) baik yang terselenggara atas prakarsa  pemerintah  dengan  status  Negeri  atau  yang  terselenggara  atas  prakarsa  Masyarakat  dengan legalitas  hukum  dalam  bentuk  Perkumpulan  atau  Yayasan  dengan  status  Swasta  dalam  skala  nasional dibawah binaan koordinasi Kementerian Pendidikan; Kebudayaan; dan Ristek Dikti Republik Indonesia dan atau Kementerian Agama Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustanico Dwi Muryadi, 2017, Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi, Jurnal Ilmiah PENJAS Volume 3, (1), 13-14.
Ambiyar dan Muharika D., 2019, Metodologi Penelitian Evaluasi Program, Bandung : Alfabeta.
Arikunto,  Suharsimi, 2013, Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik, Jakarta : Rineka Cipta.
Direktorat  Diseminasi  Statistik,  2023, Statistik  Indonesia  2023  (Statistical  Yearbook  of  Indonesia  2023) , Jakarta : Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia.
Edi Suharto, 2008, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik , Bandung : Alfabeta.
Fenti Hikmawati, 2020, Metodologi Penelitian, Depok : Raja Grafindo.
George Ritzer, 2014, Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern , Alih Bahasa : Saut Pasaribu, Rh. Widada, Eka Adi Nugraha, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
John  Scott,  2012, Teori  Sosial :  Masalah  – masalah  Pokok  dalam  Sosiologi, Terj.  Ahmad  Lintang Lazuardi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Pemerintah Republik Indonesia, 2003, Undang- undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (4), 6-5.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  2010, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  66  Tahun  2010 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang  Pengelolaan  Dan Penyelenggaraan Pendidikan (1), 3-22.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  2021, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2021 Tentang Standar  Nasional Pendidikan (1 dan 2), 3-4.
Sandu Siyono, 2015, Dasar Metodologi Penelitian, Sleman Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
Taufiqurakhman,  2014, Kebijakan  Publik  :  Pendelegasian  Tanggung  Jawab  Negara  Kepada  Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan , Jakarta : Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  (FISIPOL) Universitas Moestopo Beragama (Pers).

## UCAPAN TERIMAKSIH
Kepada  Kelas  Kolaborasi  Angkatan  ke  3  Praktisi  Mengajar  Kemendikbud  Ristek  Dikti  RI  dan  MDMC Pamekasan, sehingga bisa berjalan hubungan  dengan kampus Universitas Muhamamdiyah Sorong pada tahun 2023.

## PROFIL SINGKAT
Hendri  Masduki,  S.Sos.,  M.Si.  (Penulis  I)  Praktisi  Mengajar  Program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka (MBKM)  Kementerian  Pendidikan;  Kebudayaan  dan  Ristek  Dikti  Republik  Indonesia  Ruang  Kelas Kolabarasi  (RKK)  Universitas  Muhammadiyah  Gorontalo  dan  Universitas  Muhammadiyah  Sorong  Papua (Tahun 2023). Praktisi Kebijakan Pendidikan dan Pemberdayaan Sosial Masyarakat diberbagai organisasi dan lembaga sosial pada Lembaga Risiliensi Bencana (LRB) Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)  Kabupaten  Pamekasan  (Ketua);  Majelis  Pendidikan  Pesantren  Pondok  Pesantren  Tahfidzul Qur’an  Pondok  Pesantren  IBNU  ALI  Pamekasan  Jawa  Timur  (Pembina);  Lembaga  amil  zakat  infaq  dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan - Jawa Timur (Badan Pengurus); Lembaga amil  zakat  Nasional  (LAZNAS)  Baitul  Mall  Hidayatullah  (BMH)  Pamekasan  (Sekretaris  Program  dan Pendayagunaan);  Majelis  Ulama'  Indonesia  (MUI)  Kecamatan  Galis  Pamekasan  (Sekretaris  1);  Dewan Pembina  Pendidikan  dasar  Menengah  dan  Pendidikan  Khusus  Badan  Musyawarah  Perguruan  Swasta (BMPS)  Kabupaten  Pamekasan  (Ketua);  Bidang  Pengkaderan  Himpunan  Pengusaha  Muda  Indonesia (HIPMI)  Kabupaten  Pamekasan  (Ketua);  Bidang  Kebijakan  dan  Kesejahteraan  Sosial  Komite  Nasional Pemuda  Indonesia  (KNPI)  Kabupaten  Pamekasan  (Ketua);  Dewan  Pakar  Kurikulum  SMA  Tahfidz  Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan Jawa Timur (Ketua).