## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Dhyah Setyorini Page 198 – 208
[ 2022 ]

## KESIAPAN PENGELOLAAN ASET UNY DALAM RANGKA OPTIMALISASI INCOME  GENERATING UNTUK MENDUKUNG PTNBH UNY

## READINESS OF ASSET MANAGEMENT OF UNY FOR OPTIMIZATION OF INCOME GENERATING TO SUPPORT PTNBH UNY
Dhyah Setyorini, Rr. Indah Mustikawati, Indarto Waluyo Universitas Negeri Yogyakarta dhyah_setyorini@uny.ac.id

## Abstrak
Riset  ini  bertujuan  untuk  melihat  kesiapan  UNY  dalam  mengelola  aset  dalam  rangka  optimalisasi income generating untuk mendukung PTN-BH UNY. Riset ini penting dilakukan untuk mendapatkan keyakinan  terhadap  kesiapan  UNY  dalam  pengelolaan  keuangan  khususnya  terkait  pengelolaan asetnya.  Desain  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus.  Penelitian  dilaksanakan  bulan  Februari  hingga  September  2022  di  Universitas  Negeri Yogyakarta dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesiapan pengelolaan akun aset pada UNY. Subjek dalam penelitian ini adalah personal yang bekerja mengelola anggaran khususnya aset di bawah koordinasi Badan Pengawas Pengelolaan Usaha (BPPU) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) UNY. Teknik pengujian  keabsahan  data  menggunakan  uji  kredibilitas  dengan  cara  triangulasi  sumber.  Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan dari tahapan kesiapan pengelolaan aset, hanya tahap pertama (sosialisasi) yang telah terlaksana, tahap kedua terkait tata kelola telah disiapkan semua perangkat yang mengatur (Peraturan Rektor) UNY PTN-BH  namun  payung  hukumnya  belum  disahkan  oleh  Presiden,  sehingga  perubahan  tatakelola belum  dapat  dilaksanakan  secara  penuh.  Tahap  terakhir  transfer  aset  belum  dapat  dilaksanakan. Identifikasi  aset  baru  terlaksana  di  lingkup  internal,  identifikasi  dengan  KPKPN  belum  dapat dilaksanakan.  Hal  ini  terjadi  karena  selain  identifikasi  internal  belum  selesai,  payung  hukum  juga belum  disahkan.  Kondisi  ini  membuat  UNY  belum  dapat  bergerak  melakukan  harmonisasi.  Perlu identifikasi  aset  lebih  lanjut  karena  beberapa  aset  yang  di  bawah  BPPU  statusnya  masih  tahap pengembangan.  Selain  itu,  perlu  diagendakan  kejelasan  peran,  fungsi  dan  tanggungjawab  antara Inkubator Bisnis UNY dan BPPU dalam upaya optimalisasi aset.
Kata kunci: Kesiapan, Pengelolaan Aset, PTN-BH

## Abstract
This research aims to see the readiness of UNY to manage assets to maximize income to support PTN- BH UNY. It is essential to conduct this research to gain confidence in the preparedness of UNY in financial management, especially concerning asset management.This research design is qualitative descriptive research with a case study approach. The research time is from February to September 2022  at  Yogyakarta  State  University,  by  conducting  observations  and  in-depth  interviews.  The research object used in this study is the readiness of asset account management at UNY. The issues in  this  study  were  the  person  who  worked  to  manage  the  budget,  especially  assets,  under  the coordination  of  the  BPPU  and  the  SPI  The  technique  for  testing  the  validity  of  the  data  uses  a credibility test by means of source triangulation. This research data analysis technique uses the Miles and Huberman model. The results showed that only the first stage of asset management readiness (socialization)  had  done.  For  the  second  stage,  the  governance  has  prepared  all  the  tools  that

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Dhyah Setyorini
Page 198 – 208
regulate  (Rector's  Regulation)  UNY  PTN-  BH.  Still,  the  President  has  not  ratified  the  rules,  so governance changes have not yet been fully implemented. The last stage, asset transfer has not yet been carried out. The identification of new assets is carried out internally, but the identification with KPKPN has not yet been implemented. This is because the rule has not yet been ratified apart from the  incomplete  internal  identification.  This  condition  makes  UNY  unable  to  move  doing harmonization. Further identification of assets is needed because several assets under BPPU are still in the development stage. In addition, it is necessary to schedule clarification of roles, functions and responsibilities between the UNY Business Incubator and BPPU in an effort to optimize assets. Keywords: readiness, assets management, PTN-BH

## PENDAHULUAN

## Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH)
Tuntutan perubahan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dari status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) tidak dapat dihindari. PTN-BH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum merupakan status PTN tertinggi.  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum  adalah  Perguruan  Tinggi  Negeri  yang  didirikan oleh  pemerintah  dan  memiliki  otonomi  dalam  mengelola  lembaganya.  PTN  yang  sudah  berbadan hukum harus menjadi perguruan tinggi yang memiliki kemampuan/kapasitas untuk mengelola urusan sumber daya manusia (SDM), aset, dan keuangan secara mandiri.
Terdapat  tiga  tingkatan  status  PTN  yakni,  PTN  Badan  Hukum  (PTN-BH),  PTN  Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan PTN Satuan Kerja (PTN-Satker). Tingkat status tersebut diurutkan berdasarkan  tingkat  otonomi  dalam  mengelola  keuangan  dan  sumber  daya.  Perbedaan  PTN Satker/BLU dengan PTN-BH, dapat dilihat pada gambar berikut.

## Gambar 1. Perbedaan PTN Satker/BLU dengan PTN-BH
Salah satu persyaratan untuk menjadi PTN-BH adalah terpenuhinya standar minimum kelayakan finansial,  oleh  karena  itu  UNY  harus  mempersiapkan  diri  untuk  mandiri  secara  finansial. Kemandirian  finansial  ini  tidak  dapat  dicapai  secara  mudah  dan  instan.  Pengelolaan  keuangan menjadi kunci penting kemandirian finansial perguruan tinggi. Kemandirian finansial menjadi tujuan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia. Artinya sumber dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi tidak hanya bersumber dari pemasukan iuran biaya pendidikan dari mahasiswa dan dana  penyertaan  dari  APBN  (Permenristekdikti  No.  50  tahun  2017  tentang  Rencana  Strategis Kemenristekdikti),  tetapi  dapat  berasal  dari  berbagai  layanan  dan  produk  inovatif  yang  mampu

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Dhyah Setyorini
Page 198 – 208
memberikan  nilai  tambah  dalam  penerimaan  negara  bukan  pajak  universitas.  Kebijakan  ini memberikan  tantangan  dalam  peninjauan  dan  perumusan  struktur  organisasi,  manajemen  dan pengembangan lembaga/unit di lingkungan UNY. Adanya penekanan untuk mampu menghasilkan nilai  tambah  dalam  pemasukan  dana  untuk  pelaksanaan  dan  pengembangan  tridharma  perguruan tinggi,  menuntut  kemandirian  finansial  perguruan  tinggi  segera  terealisasi.  Kemandirian  finansial memberikan  dampak  dalam  keleluasaan  pengembangan  pendidikan,  penelitian,  pengabdian,  dan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  akuntabiltas  kinerja,  tingkat  penerapan  akuntabilitas  kinerja Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2021 masuk dalam kategori A dengan nilai 80,92, sama dengan  capaian  tahun  2020  yaitu  kategori  A  dengan  nilai    80,72  (rentang  nilai  80-90),    dengan interpretasi: memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Hasil ini jika dibandingkan  dengan  target  rata-rata  predikat  SAKIP  nasional  juga  lebih  tinggi  dimana  target nasional minimal BB.
Penerimaan  dari  pengelolaan  aset  yang  dikoordinasikan  oleh  Badan  Pengelola  dan Pengembangan  Usaha  (BPPU)  terdiri  dari  aset-aset  yang  berada  di  tingkat  universitas,  Fakultas, maupun  unit-unit  lainnya.  Meskipun  target  Renstra  telah  tercapai  tetapi  aset-aset  di  UNY  sebagai penghasil income generating yang ada selama ini belum pernah diaudit secara khusus. Audit yang dilaksanakan selama ini masih terbatas pada audit pengadaan barang dan jasa (PBJ) di masing-masing fakultas  dan  sistem  remunerasi.  Audit  terkait  aset  secara  khusus  belum  pernah  dilakukan.  Namun demikian  dalam  setiap  penugasan  audit,  SPI  UNY  tetap  mengaudit  aset  sebagai  bagian  dari penugasan, tetapi tidak secara khusus.

## Kemandirian Finansial
Pada  bidang  ilmu  akuntansi  sektor  publik  kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi  fiskal) mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan  daerah  (Halim  &  Kusufi,  2014).  Demikian  juga  pada  institusi  perguruan  tinggi, kemandirian finansial menunjukkan sumber dana penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi tidak hanya bersumber dari pemasukan iuran biaya pendidikan dari mahasiswa dan dana penyertaan dari APBN  (Permenristekdikti  no.  50  tahun  2017  tentang  Rencana  Strategis  Kemenristekdikti),  tetapi dapat berasal dari berbagai layanan dan produk inovatif yang mampu memberikan nilai tambah dalam penerimaan negara bukan pajak universitas. Sama halnya dalam konteks  pemerintah daerah, yaitu semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama  pemerintah  pusat  dan  provinsi)  semakin  rendah,  dan  sebaliknya,  semakin  tinggi  rasio kemandirian perguruan tinggi, maka tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (iuran biaya  pendidikan  dari  mahasiswa  dan  APBN)  semakin  rendah.  Rasio  kemandirian  juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan lembaga/institusinya (Roswaty, 2017).
Menimbang  pentingnya  pengelolaan  keuangan  dalam  mencapai  kemandirian  finansial  menjadi PTN BH, maka penilaian pengelolaan aset-aset UNY dalam rangka optimalisasi income generating untuk mendukung UNY sebagai PTN BH sangat penting. Dengan pengelolaan aset yang memadai maka mencerminkan pengelolaan keuangan yang memadai pula. Pengelolaan aset yang efektif dan efisien  akan  mengurangi  ketergantungan  intistusi  terhadap  pendanaan  dari  luar.  Dalam  konteks penelitian  ini  mengurangi  ketergantungan  UNY  dari  APBN.  Semakin  tinggi  rasio  pendapatan  asli daerah terhadap total pendapatan, maka tingkat  kemandirian finansial semakin tinggi (Iskak et al., 2020).  Dengan  kata  lain  semakin  besar  pendapatan  asli  daerah  UNY  (dari  aset  yang  dimiliki) dibandingkan dengan total pendapatannya maka semakin tinggi kemandirian finansial UNY.

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Dhyah Setyorini Page 198 – 208

## Optimalisasi Pengelolaan Aset
UNY  sebagai  institusi  dibawah  Kemenristekdikti,  dalam  proses  penyelenggaraan  kegiatannya harus  senantiasa didasarkan    kepada    peraturan perundang-undangan   yang   berlaku di Indonesia. Dasar  hukum  yang  digunakan  dalam proses pengelolaan  aset/barang  milik  daerah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang    Nomor    5    Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
b. Undang-Undang   Nomor   17   Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c. Undang-Undang    Nomot    1    Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
d. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan   dan   Tanggung jawab Keuangan Negara.
e. Peraturan    Pemerintah    Nomor    24 Tahun     2005     yang     diperbaharui  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor 71    Tahun    2010    tentang    Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sebagai      salah      satu      unsur      penting    untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dan pelaksanaan  pembangunan    serta    dalam    proses  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  tentunya aset/barang   milik   daerah   harus   dikelola dengan    baik    dan    benar sehingga    akan diperoleh hasil  yang  lebih  maksimal.  Untuk dapat mengelola aset secara  baik  dan benar, maka pemerintahan daerah harus menerapkan azas-azas sebagai berikut:
a. Azas Fungsional
Asas fungsional yang dimaksudkan  disini  adalah  suatu  proses pengambilan keputusan dan proses  pemecahan  masalah  di  bidang  pengelolaan      aset/barang      milik      daerah  yang dilaksanakan   oleh unsur kuasa pengguna,    pengguna,    pengelola    dan kepala  daerah harus   sesuai dengan fungsi,  wewenang  dan  tanggung  jawab dari masing-masing unsur tersebut,

## b. Azas Kepastian Hukum
Dalam   hal   ini,   asas   kepastian hukum  yang  dimaksudkan  adalah  suatu proses pengelolaan aset/barang        milik  daerah    harus    dilaksanakan  dan    dikelola  berdasarkan  hukum  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## c. Azas Transparansi
Asas  transparansi  yang  dimaksudkan    disini    adalah    suatu    proses  penyelenggaraan pengelolaan  aset/barang  milik  daerah  harus  transparan  (terbuka)  terhadap      hak-hak masyarakat    dalam    memperolah dan mendapatkan suatu informasi yang benar dan akurat.

## d. Azas Efisiensi
Asas  efisiensi  yang  dimkasudkan disini, merupakan suatu proses pengelolaan   aset/barang milik daerah yang diarahkan  agar  aset  milik  daerah tersebut  dapat digunakan  sesuai dengan batasan-batasan  standar    kebutuhan    untuk  menunjang  penyelenggaraan  tugas  pokok  dan fungsi   pemerintahan  secara lebih optimal.
e. Azas Akuntabilitas
Asas  akuntabilitas  yang  dimaksudkan  disini  adalah  setiap  kegiatan  daripengelolaan aset/barang milik  daerah pada  prinsip harus  dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada   seluruh   komponen   masyarakat daerah.

## f. Azas Kepastian Hukum
Asas     kepastian     hukum     yang dimaksudkan  disini  adalah  suatu  proses pengelolaan Aset/barang   milik   daerah yang harus   di   dukung   oleh adanya ketepatan daeri jumlah  dan nilai  barang milik daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi dari pemanfaatan     dan

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Dhyah Setyorini
Page 198 – 208
[ 2022 ]
pemindahtanganan  barang  milik daerah serta dalam  proses penyusunan  neraca pemerintah daerah.
Pengelolaan aset merupakan hal yang krusial dalam peneyelenggaraan layanan publik, yang. Agar  pengelolaan  aset  optimal  maka  perlu  diperhatikan  aspek  perencanaan  kebutuhan  dan penganggaran, pengadaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian, serta pembiayaan secara keseluruhan  (Maulidiah, 2017). Perencanaan kebutuhan merupakan suatu kegiatan  yang  merumuskan  adanya  rincian  tentang  kebutuhan  barang  untuk  menghubungkan pengadaan  barang  yang  telah  lalu  dengan  keadaan  yang  sedang  berjalan  sebagai  dasar  dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan akan barang. Perencanaan yang baik  akan mendukung kinerja organisasi dan menghemat pengeluaran barang.
Terkait aspek pengadaan barang, prinsip efisiensi, efektif, transparansi, terbuka, bersaing adil, dan akuntabel harus dipegang teguh. Untuk menjaga komitmen pelaksanaan prinsip tersebut maka semua pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang harus memenuhi etika pengadaan barang yang berlaku. Adapun sistem pengadaan dan pemeliharaan barang/jasa dapatdilakukan dengan salah satu  cara  berikut:  pertama,  swakelola  yaitu  dilaksanakan  sendiri  oleh  intitusi  yang  bersangkutan; kedua, melalui penyedia barang/jasa ( outsourcing ).
Pengamanan  aset  atau  barang  menjadi  hal  yang  penting  karena  menjadi  bagian  dari  sasaran strategis  dalam  kebijakan  pengelolaan  barang  (Mardiasmo,  2004).  Pengamanan  merupakan  suatu kegiatan  berupa  tindakan  pengendalian  dalam  pengurusan  barang  milik  negaradalam  bentuk  fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Adapun pemeliharaan aset adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik negara selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan hasil guna. Pada pemeliharaan barang dilaksanakan tanpa mengubah, menambah, ataupun mengurangi, bahkan konstruksi asal.
Aspek  terakhir,  Pembinaan,  pengawasan,  dan  pengendalian  dilaksanakan  dengan  tujuan  agar pengelolaan barang/aset negara lancar. Proses pengawasan dilaksanakan sejak dari awal perencaaan asset hingga penghapusannya.
Pengelolaan aset merupakan bagian dari pengelolaan keuangan suatu institusi. Pengelolaan aset institusi yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan institusi yang baik (Setiadi, 2020). Berdasarkan paparan tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji Kesiapan Pengelolaan Aset UNY dalam Rangka  Optimalisasi Income  Generating untuk  Mendukung  PTNBH  UNY.  Hasil  dari  kajian  ini diharapkan diperoleh informasi tentang kinerja aset UNY dalam rangka persiapan UNY menuju PTN BH  sekaligus  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  pimpinan  terkait  persiapan  UNY  yang  akan beralih  status  dari  BLU  ke  PTN-BH.  Riset  ini  penting  dilakukan  untuk  mendapatkan  keyakinan terhadap  pengelolaan  keuangan  khususnya  terkait  aset,  baik  dari  sisi  kepemilikan  rekening, perbendaharaan, penerimaan, pengeluaran, dan perpajakan.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian dan Teknik Pengambilan Data
Desain  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan.  Penelitian jenis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Adapun penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2010). Pendekatan studi kasus merupakan strategi dari penelitian  kualitatif  untuk  dapat  mengeksplorasi  secara  mendalam  terhadap  suatu  permasalahan (Cresswell,  2009).  Penelitian  studi  kasus  ini  mengenai  pengelolaan  akun aset  UNY dalam rangka optimalisasi income generating untuk mendukung PTNBH UNY. Penelitian ini dilaksanakan mulai

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Dhyah Setyorini
Page 198 – 208
[ 2022 ]
bulan Februari hingga September 2022. Tempat penelitian di Universitas Negeri Yogyakarta, Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Yogyakarta 55281.
Variabel pada penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu kajian pengelolaan atas aset UNY dalam rangka optimalisasi income generating untuk mendukung PTNBH UNY. Kajian pengelolaan aset UNY merupakan evaluasi dan analisis secara keseluruhan terhadap aset UNY yang berpotensi menghasilkan income generating dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan atas masalah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Teknik Observasi
Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dilakukan pada dua unit kerja yaitu Badan Pengawasan  dan  Pengelolaan  Usaha  (BPPU)  dan  Satuan  Pengawasan  Internal  (SPI)  UNY. Peneliti  mengamati  bagaimana  BPPU  mengelola  semua  unit  usaha  yang  menghasilkan pemasukan  bagi  UNY.  Adapun  pada  SPI,  peneliti  mengamati  bagaimana  unit  tersebut menlakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas aset yang dimiliki UNY.

## 2. Teknik Wawancara
Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan subyek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan  masalah  yang  penulis  teliti.  Peneliti  menggunakan  metode  wawancara  untuk memperoleh data secara langsung  dari sumbernya yaitu pengelola  Unit  Barang Milik  Negara (UBMN) UNY, pengelola Badan Pengawas dan Pengelolaan Usaha (BPPU) UNY, Bendahara Penerimaan UNY, dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) UNY.

## 3. Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan, laporan- laporan, serta dokumen-dokumen yang dikelola oleh Pengelola UBMN UNY, pengelola BPPU UNY, Bendahara Penerimaan Bidang Keuangan UNY, dan SPI UNY.

## Objek dan Subjek Penelitian
Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai  variasi  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan akun aset pada UNY. Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Subjek dalam penelitian ini adalah personal yang bekerja mengelola mengelola anggaran khususnya aset di bawah koordinasi Bagian Keuangan BUPK UNYserta SPI UNY.
Dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan uji keabsahan data agar data dari penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan  (Sugiyono, 2010). Adapun teknik pengujian keabsahan data yang akan digunakan  adalah  Uji  Kredibilitas.  Uji  kredibilitas  merupakan  uji  atas  kepercayaan  terhadap  hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan berbagai metode kualitatif, antara lain dengan cara triangulasi  sumber.  Triangulasi  sumber  meliputi  BPPU  dan  SPI.  Data  dari  kedua  pihak  dapat menunjukkan kesesuaian pola pengelolaan aset di UNY.

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Dhyah Setyorini Page 198 – 208
[ 2022 ]

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  Miles  dan Huberman yang mencakup  empat  aktivitas, yaitu  pengumpulan data,  reduksi  data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

## Kesiapan Pengelolaan Aset UNY dari Sudut Pandang Pengelola
Perubahan untuk menjadi PTN-BH harus berdasar pada mandat agar jelas kedudukan hukumnya dengan berbagai pengaturan arah jangkauan sebagai sebuah PTN-BH. Pemerintah mendorong agar PTN memiliki potensi menjadi institusi yang mandiri, produktif, dan mampu melakukan pengelolaan yang  efektif  dan  efisien.  Salah  satu  mediasi  mencapai  kemandirian  tersebut  adalah  dengan memberikan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  sumber  daya  keuangan  dan  nonkeuangan  yang berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat.
Kebijakan  Kemenristekdikti  tentang  PTN-BH  Kebijakan  Kemenristekdikti  tentang  Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berfungsi untuk memberikan kewenangan mandiri dalam pengelolaan  baik  dalam  bidang  akademik  (meliputi  pengembangan  keilmuan  melalui  pembukaan prodi-prodi  visioner  dan  penelitian-penelitian  ilmiah  inovatif)  maupun  bidang  nonakademik (pengelolaan  aset/kekayaan  dan  keuangan  melalui  berbagai  berbagai  usaha-usaha  mandiri). Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan PP Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum.
Penetapan PTN-BH kepada beberapa perguruan  tinggi  Negeri yang dipandang telah memenuhi prasyarat  yang  ditentukan  untuk  dapat  meningkatkan  daya  saing  di  tingkat  Asia  dan  Internasional dalam bidang pendidikan dan penelitian ilmiah. Saat ini terdapat terdapat 11 PTN-BH, yaitu: ITB, UGM, IPB, UI, UPI, USU, Unair, Unpad, Undip, Unhas, dan ITS; berbanding dengan 24 PTN Badan Layanan  Umum  (PTN  BLU)  dan  sisanya  berstatus  Satker.  Dengan  jumlah  PTN-BH  yang  masih terbatas,  UNY  yang  berstatus  PTN  BLU  dan  memiliki  reputasi  akademik  dan  nonakademik  yang terus bersaing memiliki peluang untuk naik kelas menjadi PTN-BH. Dengan menjadi PTN-BH maka UNY memiliki kewenangan mandiri untuk turut berkontribusi dalam meningkatan daya saing bangsa melalui  berbagai  inovasi  dalam  pendidikan  dan  penelitian;  dan  mampu  menghadapi  berbagai tantangan operasional yang telah disebutkan sebelumnya, seperti kemandirian finansial, memenuhi tuntutan  akreditasi  nasional  dan  internasional,  meningkatkan  rangking  perguruan  tinggi  di  tingkat nasional  dan  internasional,  dan  pengembangan  inovasi  penyelenggaraan  pendidikan  berbasis kemajuan teknologi informasi mutakhir.
Menimbang  pentingnya  pengelolaan  keuangan  dalam  mencapai  kemandirian  finansial  menjadi PTN  BH,  maka  kajian  pengelolaan  atas  aset  UNY  dalam  rangka  optimalisasi income  generating diperlukan untuk mendukung UNY menjadi PTN BH. Aset-aset di UNY yang ada selama ini belum pernah diidentifikasi dan diaudit secara khusus. Audit yang dilaksanakan selama ini masih terbatas pada  audit  pengadaan  barang  dan  jasa  (PBJ)  di  masing-masing  fakultas  dan  sistem  remunerasi. Dengan melakukan kajian pengelolaan atas aset diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan aset, sehingga dapat meningkatkan optimalisasi perolehan income generating saat UNY menjadi PTN BH.
Salah satu  penilaian kelayakan PTN BLU berubah menjadi  PTN-BH adalah memenuhi  standar kelayakan  finansial.  Standar  kelayakan  finansial  ini  dinilai  berdasarkan  beberapa  kriteria,  yaitu.

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Dhyah Setyorini
Page 198 – 208
Pengelolaan keuangan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua laporan keuangan memperoleh opini wajar selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Terakhir, PTN mampu meggalang dana selain  dari  biaya  pendidikan  yang  berasal  dari  mahasiswa.  Untuk  syarat  ketiga.  UNY  berupaya meningkatkan  pemasukan/penerimaan  dari  semua  aset  yang  berpotensi  mendatangkan income generating . Aset-aset tersebut dapat berada di tingkat universitas, fakultas, maupun unit-unit lainnya. Selanjutnya,  pendapatan  UNY  dari  pengelolaan  aset  dikoordinasikan  oleh  Badan  Pengelola  dan Pengembangan Usaha (BPPU).
Sejalan  dengan  upaya  BPPU  mengawasi  dan  mengelola  aset,  manajemen  UNY  (Rektor  dan pejabat  terkait  keuangan)  menyiapkan  pengelolaan  keuangan  yang  lebih  modern.  Persiapan  UNY menuju  PTN-BH  diawali  dengan  modernisasi  pengelolaan  keuangan.  Modernisasi  pengelolaan keuangan tahun 2019 ditargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%. Pencapaian ini ditandai dengan UNY telah melaksanakan semua tahapan modernisasi pengelolaan keuangan BLU yaitu: 1). BLU  UNY  telah  mempunyai  Web  Site  yang  representatif  dan  up  to  date  2).  BLU  UNY  telah mempunyai  layanan  terdigitalisasi  3).  Keuangan  UNY  telah  terhubung  dengan  perbankan  4). Penggunaan BIOS 5). tersedia Webservice untuk tranfer data dari BLU ke kementerian keuangan dan 6).  Implementasi  OA  dalam  layanan  persuratan.  Pencapaia  modernisasi  keuangan  ini  memberi dampak pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Indikator  meningkatnya  Kinerja  dan  Akuntabilitas  Keuangan  berdasarkan  penelusuran dokumentasi  laporan  kienrja  UNY  dapat  dilihat  pada  beberapa  indikator  berikut  ini:  Indikator  1: Opini  Laporan  Keuangan  oleh  Akuntan  Independen  Indikator  kinerja  opini  penilaian  laporan keuangan oleh auditor publik atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai  kewajaran informasi  keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang  didasarkan pada 3 (tiga) laporan, yaitu: (1) laporan auditor independen atas laporan keuangan BLU UNY, (2) laporan  auditor  independen  atas  kinerja  BLU  UNY,  dan  (3)  laporan  auditor  independen  atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan BLU UNY. Penilaian laporan keuangan oleh  kantor  akuntan  publik  telah  berdasarkan  standar  auditing  yang  ditetapkan  Institut  Akuntan Publik  Indonesia  dan  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  yang  diterbitkan  Badan  Pemeriksa Keuangan.  Capaian  indikator  kinerja  Opini  penilaian  laporan  keuangan  oleh  auditor  publik  pada tahun 2019 telah mencapai target yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sama dengan capaian tahun sebelumnya yang juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau realisasi fisiknya sebesar 100%. Selain dapat mempertahankan Status WTP pada tahun 2018, realisasi  capaian  opini  WTP  juga  telah  memenuhi  capaian  dari  Renstra  UNY  2015-2019.  Adapun penyelesaian tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK sebesar 82%, dan terealisasi 82,97%. Dengan demikian persentase ketercapaiannya sebesar 101,18%.
Indikator 2: Persentase PNBP BLU dalam membiayai Biaya Operasional Pendapatan BLU UNY 2019 yang berasal dari PNBP BLU ditargetkan sebesar 50% dari biaya operasional UNY, terealisasi sebesar  69,39%,  dengan  tingkat  capaian  sebesar  138,78%.  Jumlah  penerimaan  riil  PNBP  2019 sebesar Rp334.758.518.743,00.
Indikator 3: Jumlah Nominal Realisasi PNBP BLU Pada tahun 2019 pendapatan PNBP BLU UNY sebesar  Rp334.758.518.743,00  tercapai  142,45%  dari  target  sebesar  Rp235.000.000.000,00. Penerimaan PNBP tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018, dan telah melewati target Renstra UNY sebesar Rp190.000.000.000,00. Penerimaan berasal dari penerimaan Pendidikan, dan Non Pendidikan.
Indikator 4: Jumlah Pendapatan dari Income Generating Activity Jumlah Pendapatan BLU yang bersumber  dari  Pengelolaan  Aset  ditargetkan  sebesar  Rp16.000.000.000,00  tercapai  sebesar Rp21.336.271.109,00  dengan  tingkat  capaian  sebesar  133,35%.  Penerimaan  dari  pengelolaan  aset yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU) terdiri dari asetaset yang berada di tingkat universitas, Fakultas, maupun unitunit lainnya. Penerimaan ini lebih besar dari realisasi tahun 2018, dan sudah mencapai target Rentra UNY sebesar Rp13.000.000.000,00.

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Dhyah Setyorini Page 198 – 208
[ 2022 ]
Indikator  5:  Persentase  Penyelesaian  Modernisasi  Pengelolaan  Keuangan  BLU  Modernisasi Pengelolaan  Keuangan  BLU.  Modernisasi  pengelolaan  keuangan  tahun  2019  ditargetkan  sebesar 100%  dan  tercapai  sebesar  100%,  dengan  tingkat  capaian  sebesar  100%.  Pencapaian  ini  ditandai dengan UNY telah melaksanakan semua tahapan modernisasi pengelolaan keuangan BLU yaitu: (1) BLU  UNY  telah  mempunyai  website  yang  representatif  dan  up  to  date;  (2)  BLU  UNY  telah mempunyai  layanan  terdigitalisasi;  (3)  Keuangan  UNY  telah  terhubung  dengan  perbankan;  (4) Penggunaan BIOS; (5) tersedia webservice untuk transfer data dari BLU ke kementerian keuangan; (6) Implementasi OA dalam layanan persuratan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  dari  BPPU,  pengelolaan  aset  UNY  belum terdokumentasi dengan rapi. Proses identifikasi aset UNY yang dapat mendatangkan potensi income generating baru mulai dirapikan pada tahun 2021 hingga sekarang belum selesai. Adapun penyusunan tarif untuk pemanfaatan aset baru mulai dilaksanakan pada paruh semester kedua tahun 2022. BPPU bersama dengan manajemen UNY juga telah memulai sosialisasi kepada seluruh civitas akademika, masyarakat di dalam kampus, dan masyarakat pada umumnya. Sosialisasi ini sangat penting untuk mencegah  kesalahpahaman  yang  terjadi.  Masalah  tersebut  misalnya  privatisasi  aset  atau  naiknya biaya kuliah. Upaya persiapan kedua adalah perubahan tata kelola ini mencakup perubahan struktur organisasi.  Perubahan  status  UNY  BLU  menjadi  UNY  PTN-BU  tentusaja  membawa  dampak perubahan tata kelola. Perubahan tata kelola ini harus mendapat payung hukum dari pemerintah pusat. Setelah payung hukum ada, maka pelaksanaan UNY PTN-BH diatur oleh Peraturan Rektor.
Salah  satu  perubahan  tata  kelola  yang  diatur  adalah  menetapkan  majelis  wali  amanat  (MWA). MWA  berperan  sebagai  institusi  tertinggi  yang  dapat  menetapkan  kebijakan  dan  arah  perguruan tinggi. MWA selanjutnya melaporkan perkembangan institusi perguruan tingginya kepada pembina yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sampai saat ini perubahan tata kelola belum  terlaksana.  Perangkat  sudah  disiapkan,  tetapi  belum  disahkan  karena  menungu  legalitas payung hukum dari pemerintah pusat. Sejalan dengan proses menunggu perangkat hukum disahkan oleh Presiden, manajemen mulai menyiapkan sumberdaya manusisa (SDM) dalam mengelola PTN- BH melalui worksop dan pelatihan persiapan menuju PTN BH.
Ketiga, segera melakukan inventarisasi untuk transfer aset. Proses transfer aset ini akan berjalan lancar  ketika  proses  identifikasi  aset  UNY  telah  selesai.  Pengelolaan  administrasi  yang  baik  dan optimalisasi  aset  akan  menentukan  kualitas  perguruan  tinggi.  Selanjutnya,    UNY  PTN-BH  akan mendapatkan anggaran dari APBN dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Kesiapan Pengelolaan Aset UNY dari Sudut Satuan Pengawasan Internal (SPI) UNY
Kesiapan  pengelolaan  aset  UNY  dari  sudut  pandang  SPI  UNY  menunjukkan  bahawa  tahap sosialiasasi  telah  berhasil  dilaksanakan.  Terkait  dengan  perubahan  tata  kelola,  informan  SPI menyatakan  “UNY  masih  menunggu  payung  hukum  disahkan  oleh  Presiden  RI.  Setelah  payung hukum  disahkan  maka  UNY  dapat  bergerak  menyusun  perangkat  peraturan  sebagai  pedoman pelaksanaan UNY PTN-BH”. Lebih lanjut, SPI memberikan infomasi tambahan, sejalan menunggu keputusan tandatangan Presiden, SPI berupaya mendorong manajemen UNY untuk menurunkan hasil temuan badan pemeriksa keuangan (BPK).
SPI menjelaskan pada tahap terakhir, transfer aset, belum dilaksanakan. Identifikasi aset UNY dinilai SPI belum terlaksana secara optimal. Masih ada beberapa status aset UNY yang belum jelas kepemilikannya,  misalnya  tanah.  Selain  itu,  aset  yang  ada  di  bawah  pengelolaan  dan  pengawasan BPPU dinilai kurang layak, sementara aset yang di bawah pengelolaan Inkubator Bisnis tidak masuk dalam  pengelolaan  dan  pengawasan  BPPU.  Perlu  koordinasi  antara  BPPU  dan  Inkubator  Bisnis dalam mengelola dan mengoptimalkan aset UNY. Identifikasi aset yang telah berjalan di UNY hingga kini sebatas identifikasi internal, mengenal potensi aset mana yang dapat menjadi income generating .

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Dhyah Setyorini
Page 198 – 208
[ 2022 ]
Identifikasi  aset  antara  UNY  dengan  KPKPN  belum  dapat  dilakukan.  Hal  ini  juga  menyebabkan transfer aset belum dilaksanakan oleh UNY ke Pemerintah Pusat.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  hal  yang  sama  dengan  penelitian  (Naibaho,  2019).  Terkait dengan  kesiapan  pengelolaan  aset  UNY  dari  sudut  pandang  pengelola,  dalam  hal  ini  rekator  dan pejabat  terkait  serta  BPPU, tiga  tahapan persiapan UNY  menuju  PTN-BH  telah  sampai  pada  tiga tahap, yaitu sosialisasi, perubahan tatakelola struktur organisasi, dan transfer aset. Tahap sosialisasi tidak ada kendala berarti, semua civitas akademika telah memahami kebutuhan perubahan UNY dari PYN  BLU  menjadi  PTN-BH.  Namun  demikian,  sosialisasi  harus  selalu  dilaksanakan  untuk menghindari gejolah masalah terutama isu terkait privatisasi aset dan kenaikan uang kuliah. Selama ini UNY dikenal dengan kampus yang “berbiaya murah”. Citra kampus murah ini tentu akan terhapus dengan perubahan status UNY PT BH.
Perubahan  tata  kelola  UNY  menuju  PTN  BH  terlaksana  ketika  draft  PP  PTN  BH  telah ditandatangani oleh Presiden. Sampai kini draft tersebut belum ditandatangani karena terdapat kriteria belum terpenuhi oleh UNY. Kriteria tersebut terkait dengan jumlah temuan BPK. Pada tahun 2020- 2021  jumlah  persentasi  temuan  BPK  yang  ditindaklanjuti  mencapai  di  atas  75%,  namun  dengan adanya program percepatan UNY menuju PTN BH, jumlah temuan menjaid lebih banyak tetapi tidak lanjutnya belum optimal. Temuan BPK yangd itindak lanjuti turun menjadi  51% pada awal  tahun 2022 dan  pada paruh semester kedua baru mencapai 59%. Hal ini yang menjadi penyebab Presiden belum menandatangani draft PP PTN BLU UNY.
Transfer aset UNY ke Pemerintah Pusat belum dapat dilaksanakan. UNY masih memiliki beberapa tugas mengklarifikasi status kepemilikan tanah. Beberapa tanah memiliki status dobel pemilik, misal satu tanah dobel kepemilikan antara UNY dengan UGM, UNY dengan pemerintah daerah. Hal ini perlu  diperjelas  statusnya,  setelah  status  jelas,  maka  proses  transfer  semua  tanah  yang  selama  ini “dimiliki”  UNY  dikembalikan  ke  Pemerintah  Pusat  dan  selanjutnya  UNY  akan  mendapat  surat keterangan hak guna.  Aset  yang dapat  dikelola penuh oleh UNY setelah  menjadi  PTN BH adalah Bangunan dan Gedung.
SPI  menyoroti  beberapa  aset  yang  potensial  mendatangkan income  generating belum  optimal dikelola. Unit kerja yang memiliki aset belum memiliki rencana pemasaran pemanfaatan aset, hal ini menyebabkan  penerimaan  aset  belum  optimal.  SPI  juga  menemukan  Inkubator  Bisnis  kurang koordinasi dengan BPPU. Banyak aset dan unit bisnis yang berkembang di Inkubator Bisnis namun belum masuk dalam pengelolaan dan pengawasan BPPU. Sementara di lain sisi, beberapa aset dan unit bisnis yang ada di  bawah pengelolaan dan pengawasan BPPU masih pada level  pertumbuhan awal yang seharusnya lebih tepat di bawah Inkubasi Bisnis.

## KESIMPULAN
Perubahan untuk menjadi PTN-BH diharapkan dapat mendorong PTN mengoptimalkan potensi yang dimiliki termasuk aset agar menjadi institusi yang mandiri, produktif, dan mampu melakukan pengelolaan  aset  yang  efektif  dan  efisien.  Kesiapan  pengelolaan  atas  aset  UNY  dalam  rangka optimalisasi income generating diperlukan untuk mendukung UNY menjadi PTN BH. Semakin baik kesiapan pengelolaan atas aset diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan aset, sehingga dapat meningkatkan optimalisasi perolehan income generating saat UNY menjadi PTN BH. Sampai dengan pertengahan tahun 2022, tiga tahapan kesiapan menuju PTN BH hanya tahap sosisalisasi yang telah  terlaksana,  tahap  kedua,  tatakelola  masih  menunggu  Presiden  mensahkan  draft  PP  PTN  BH

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Dhyah Setyorini
Page 198 – 208
UNY. Draft tersebut akan ditandatangani jika tindak lanjut temuan BPK di atas 75% (posisi sekarang masih 59%). Adapun tahap terakhir, transfer aset sama sekali belum terlaksana. Masih ada beberapa tugas yang harus diselesaikan UNY sebelum transfer aset,  yaitu kejelasan status  tanah yang dobel serta  kejelasan  peran,  fungsi,  dan  tanggungjawab  antara  Inkubator  Bisnis  UNY  dan  BPPU  dalam upaya  optimalisasi  aset.  Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  maka  saran  untuk  UNY  antara  lain: meningkatkan  jumlah  tindak  lanjut  temuan  BPK,  segera  menyelesaikan  status  kepemilikan  tanah yang  dobel,  dan  rekonsiliasi  peran,  fungsi,  dan  tanggungjawab  antara  Inkubator  Bisnis  UNY  dan BPPU dalam upaya optimalisasi aset.

## DAFTAR PUSTAKA
Cresswell,  J.  W.  (2009). Research  Desain:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches . Sage Publication Inc. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2014). Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik (Dua). Salemba Empat.
Iskak, J. F., Megawati, L. R., & Fadillah, A. (2020). Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. Seminar Nasional Terapan Riset Inovasi (SENTRINOV) VI , 1–8.
Mardiasmo.  (2004). Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah,  Good  Governance Democratization,  Local  Government  Financial  Management,  Public  Policy,  Reinventing Government,  Accountability  Probity,  Value  for  Participatory  Development.  Serial  Otonomi Daerah. . Penerbit Andi.
Maulidiah,  S.  (2017).  Optimalisasi  Pengelolaan  Aset  sebagai  Wujud  Reformasi  Birokrasi  Daerah. Wedana, Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi , 3 (1), 233–242.
Roswaty.  (2017). Analisis Kemandirian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi  Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini , 8 (01), 21–27.
Setiadi.  (2020).  Audit  Pengelolaan  Aset  (BMN)  [ada  BKKBN  RI. Jurnal  Bisnis  Dan  Akuntansi Unsurya , 5 (1), 23–32. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .