El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun
(Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
Nadhilah  Filzah Fakultas Syari‟ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: nadilafilzah@gmail.com

## Abstract
Registration of marriage is absolute and must be owned by all couples who have  already  been  married  as  an  administrative  requirement.  The government  provides  a  solution  for  marriages  that  are  not  registered  at  the KUA,  by  performing  a  marriage  istbat.  A  normative  juridical  approach  is used  in  this  paper.  There  are  still  many  people  who  carry  out  unregistered marriages for various reasons. The author discussed two problems there are; how legal protection and legal benefits are obtained by performing marriage istbat,  and  analyzing  the  Itsbat  Nikah  Decision  at  the  Syar'iyyah  Bireun Court.  82  /  Pdt.P  /  2019  /  MS-BR.  The  results  of  the  research  are;  1.  By performing marriage istbat, the marriage that previously a flawed matter  in the law can be protected by legal protection,  the benefit of all rights of the people as part of citizens, it is obligatory to be protected in all civil matters. 2. There are several factors that cause marriages not to be registered, one of which  is  the  lack  of  knowledge  of  some  groups  of  society,  funding  for registration  of  marriage  registrations  or  inaccessible  locations  for  the community  and  other  reasons  that  are  not  against  the  provisions  of  Islamic and positive law.

## Keywords: Marriage Istbat, Protection, and Legal Benefits

## Abstrak
Pencatatan  nikah  bersifat  mutlak  dimiliki  oleh  pasangan  dan  menjadi  syarat administratif. Pemerintah memberikan alternatif untuk perkawinan yang tidak dicatatkan  di  KUA  yaitu  melakukan  istbat  nikah.  Menggunakan  pendekatan yuridis  normatif,  menyimpulkan  masih  ada  masyarakat  yang  menikah  dan tidak  dicatatkan  dengan  berbagai  alasan.  Penulis  membahas  mengenai  dua permasalahan.  Pertama,    terkait  perlindungan  hukum  serta  kemanfaatan hukum yang didapatkan dengan melakukan istbat nikah, Kedua, menganalisis Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  di  Mahkamah  Syar‟iyyah  Bireun  dengan
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
Putusan  Perkara  No.  82/Pdt.P/2019/MS-BR.  Hasil  kajian  ditemukan  bahwa hal yang cacat dimata hukum, maka adanya istbat perlindungan hukum  dan kemanfaatan segala hak  masyarakat  sebagai  bagian dari warga negara wajib untuk dilindungi dalam segala permasalahan keperdataan. Dari analisis yang diuraikan,  maka,  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  perkawinan  tidak dicatatkan  salah  satunya  adalah  kurangnya  pengetahuan  sebagian  golongan masyarakat,  membayar  biaya  nikah  atau  akses  tempat  yang  tidak  dapat dijangkau dan faktor lain  tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan  positif.

## Kata Kunci: Istbat nikah, Pelindungan, dan Kemanfaatan hukum

## Pendahuluan
Praktik perkawinan didahului oleh beberapa kegiatan yang dilakukan kedua calon  mempelai  baik  laki-laki  maupun  perempuan  berdasarkan  hukum  masing- masing  agama  yang  dianut. 1 Definisi  dari  perkawinan  yang  dilakukan  menurut kepercayaan  masing-masing  golongan  adalah  tidak  melakukan  perkawinan  diluar dari  yang  telah  di  tetapkan  oleh  kepercayaannya,  meliputi  ketentuan  mengenai perundang-undangan serta tidak mempunyai pertentangan dengan regulasi tersebut yaitu secara kepercayaan ataupun negara. 2
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mengatur  beberapa  asas,  mempunyai  fungsi  untuk  penghambat,  mengatur  dan mencegah terjadinya pelanggaran, berupa asas maupun norma yang terdapat dalam undang-undang perkawinan  yaitu, asas sukarela yang dilakukan tanpa pemaksaan, kemudian partisipasi keluarga, dalam hal perceraian dipersulit, mengenai poligami yang  dibatasi  secara    ketat,    kematangan  yang  harus  dipunyai  calon  mempelai, memperbaiki  derajat  kaum  wanita,  serta  kewajiban  dalam  bentuk  melakukan mendaftarkan nikah, hingga perceraian yang memiliki ancaman hukuman terhadap pelanggarnya,  yaitu  calon  mempelai  (suami  ataupun  istri)  serta  petugas  dalam pelaksanaannya. 3 Dalam asas tersebut maka di tetapkan bahwa pernikahan wajib di
1 Sosroatmodjo, Arso, dkk, Hukum Perkawinan Di Indonesia , ( Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 1975 ), hlm. 57.
2 Muhammad  Sodiq,  Dualisme  Hukum  Di  Indonesia:  Kajian  Tentang  Peraturan  Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan‟, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol.7, No.2 (2016),
109.
3 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia, (Bandung:  PT  Citra  Aditya,  2010), hlm. 69.
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
catatkan  kepada  negara  dalam  bentuk  dan  ketentuan  sesuai  dengan  regulasi  yang telah ada.
Bagi  calon  pengantin  yang  beragama  Islam,  dalam  hal  akad  dilaksanakan oleh  yang  berwenang  yait  wali  atau  yang  ditunjuk  menjadi  wakilnya.  Sesudah berlangsungnya  akad,  mempelai  menandatangani  akta  nikah  yang  disiapkan  oleh Pihak Kantor Urusan Agama (KUA),  dan diiringi    dua orang  yang menjadi  saksi serta wali nikah. 4 Sebagai bagian dari persyaratan yang telah ditetapkan serta wajib diikiuti oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Pernikahan  yang  dianggap  sah  adalah  yang  memenuhi  ketentuan  agama (rukun  dan  syarat). 5 Sedangkan  pernikahan  dihadapan  Pegawai  Pencatatan  Nikah (PPN),  atau  dalam  istilah  hukum  perdata  disebut  dengan Burgelijke  Stand. 6
Merupakan  bentuk  pernikahan  legal  menurut  hukum  positif  yang  terlebih  dahulu telah  memenuhi  segala  syarat-syarat  administrasi  untuk  melakukan  pernikahan sehingga kemudian mendapatkan buku kutipan berupa akta nikah dari  KUA. 7
Dalam  implementasinya  masih  terdapat  orang  ataupun  sebagian  golongan masyarakat  yang  belum  mencatatkan  pernikahannya. 8 Dapat  ditarik  kesimpulan dalam sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) pencatatan pernikahan  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  mutlak  demi  tercapainya  suatu ketertiban  hukum    di  dalam  masyarakat. 9 yang  wajib  ditaati  serta  diikuti  bagi seluruh warga yang berada dibawah lingkup negara.
Mengenai pencatatan nikah bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh seluruh pasangan  yang  telah  melakukan  pernikahan,  maka  dalam  peraturan  atau  regulasi hukum  di  Indonesia  pencatatan  ini  menjadi  suatu  syarat  administratif,  yang mempunyai  tujuan  untuk  memudahkan  pasangan  apabila  mengurus  segala permasalahan  keluarga  meliputi  perceraian,  harta  bersama,  nafkah,  ruju  dan  hak keperdataan  yang  lain. 10 Hal  ini  guna  mencegah  pasangan  yang  berperkara  dalam
4 Ibid, hlm. 58.
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6 Titiek Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2008).112.
7 Ny  Soemiati, Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986).
8 Khairuddin  Khairuddin  and  Julianda  Julianda,  „Pelaksanaan  Itsbat  Nikah  Keliling  Dan Dampaknya  Terhadap  Ketertiban  Pencatatan  Nikah  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Bireuen)‟,
SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , Vol.1.No.2 (2017).
9 Sodiq, hlm.111.
10 Khairuddin and Julianda.
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
masalah keperdataan mempunyai situasi yang rumit karena tidak memenuhi syarat administrasi yang telah diberlakukan.
Kata  istbat  nikah  mengandung  makna  suatu  pengesahan  berbentuk penetapan kembali pernikahan, tetapi belum sempurna terhadap syarat administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melakukan pencatatan pernikahan. Definisi lainnya  mengenai  itsbat  nikah  yaitu  suatu  penetapan,  penyungguhan  dan pembenaran. 11 Penetapan  berupa  hal  yang  membenarkan  atau  bentuk  dari perwujudan keabsahan nikah.
Itsbat  nikah  merupakan  suatu  produk  hukum  yang  merupakan  solusi  dari pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  2  ayat  (2)  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dalam  Pasal  4,  5,  6  dan  7  yang  secara  eksplisit mengharuskan setiap perkawinan harus dibuktikan dengan pencatatan. Hal tersebut terjadi  karna  banyaknya  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  kemudian  melakukan proses itsbat nikah ke Pengadilan Agama. 12
Menurut  Ahmad  Rafiq  suatu  pelaksanaan  pernikahan  yang  tidak  bisa dibuktikan  dikarenakan  tidak  mempunyai  akta  nikah  diharuskan  mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan.  Itsbat nikah juga memiliki pengertian yaitu  penetapan  nikah  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  melalui  permohonan dikarena pasangan tersebut tidak mempunyai bukti berupa buku nikah. 13
Regulasi  lainnya  yaitu Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor  3 Tahun  1975  dalam  Pasal  29  ayat  (4)  tidak  bisa  menetapkan  pernikahan,  talak maupun  cerai  jikalau  KUA  tidak  memberikan  cadangan  atau  duplikat  akta  nikah apabila  catatan  tersebut  dalam  kondisi  hilsng  maupun  rusak  dan  solusi  dari permasalahan ini harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan. 14
Berdasarkan  permasalahan  diuraikan  bahwa  masih  ada  sebagian  golongan dari  pasangan  yang  telah  melakukan  pernikahan  dimasyarakat  tetapi  tidak mempunyai Akta Nikah, hal tersebut dikarenakan tidak mendaftarkan di KUA baik sebelum  adanya  Undang-undang  ataupun  setelahnya.  Maka  dari  itu  agar mempunyai  status  perkawinan  yang  legal  dimata  hukum,  pemerintah  melakukan
11 Tim Pustaka Phoniex, Kamus Besar Bahasa Indonesia , cet ke-6 (Jakarta: Pustaka Phoenix,
2012), hlm. 190.
12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2).
13 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Cet  ke-6  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo,  2003), hlm. 117.
14 Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) (Indonesia).
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
suatu alternatif berupa suatu proses untuk mendapatkan penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak dicatatkan yaitu  pengajuan itsbat nikah ke pangadilan. 15
Secara  praktis  masalah  perkawinan  membutuhkan  teori  yang  dapat menempatkan  pada  hukum  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  yang tercakup  pada  Undang-undang  Perkawinan.  serta  KHI.  Mengenai  suatu  produk hukum  berupa  pencatatan  perkawinan  dengan  segala  kekuatan  hukum  dan pembuktiannya dan hal tersebut bisa dilihat dari sisi dan kemanfaatan hukum yang berlaku  dalam  hal  pengajuan  istbat  nikah  oleh  pasangan  yang  tidak  mempunyai Akta Nikah. Maka kajian ini terfokus pada Bentuk Perlindungan Dan Kemanfataan Hukum Setelah Adanya Itsbat Nikah serta  analisis Terhadap Putusan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar‟iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/MS- BR).

## Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah
Hukum  merupakan  wadah  dalam  melindungi  setiap  warga  negara  dari segala  benturan-benturan  yang  terjadi  dimasyarakat.  Dengan  adanya  hukum diharapkan  segala  pertentangan  yang  ada  dapat  diminimalkan  seminimal mungkin. 16 Walaupun  hukum  tidak  terlihat  tetapi  merupakan  esensi  yang  sangat penting  bagi  kehidupan  suatu  masyarakat  dan  negara.  Hal  tersebut  disebabkan hukum  mengatur  segala  tingkah  laku  serta  hubungan  antar  anggota  masyarakat secara luas. 17 Hukum juga merupakan pedoman kepada seluruh masyarakat dalam menjalani  kehidupan  dari  berbagai  perpektif  yang  berlandaskan  ketentuan  yang ada.
Implikasi hukum mempunyai beberapa manfaat di antaranya menyediakan bentuk  perlindungan.  Banyak  definisi  yang  menguraikan  mengenai  perlindungan hukum  di  antaranya  Fitzgerald,  Satjipto  Raharjo,  Phillipus  M  Hanjon  dan  Lily Rasyidi. 18 Dikutip dari Salmond, perlindungan hukum menurut Fitzgerald memiliki maksud  untuk  mengumpulkan  dan  menyatukan  segala  kepentingan  dalam
15 Kementerian  Agama  RI, Menelusuri  Makna  Dibalik  Fenomena  Perkawinan  Dibawah Umur  Dan  Perkawinan  Tidak  Tercatat (Jakarta:  Publishing  Kehidupan  kegamaan  Badan  Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 115
16 Supriadi, Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertanian di Indonesia, 2015, hlm. 13.
17 C.S.T  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia (Jakarta:  PN  Balai Puspa, 1984), hlm. 35.
18 Firdaus  Awal,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  dalam  Perjanjian  Jual  Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palang Karaya, 2016.
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
masyarakat.  kepentingan  tersebut  merupakan  kepentingan  dalam  hukum  dan mempunyai tujuan mengurusi kepentingan tertentu.
Pendapat  lain  mengenai  perlindungan  hukum  adalah  sebuah  bentuk perlindungan yang ditujukan ke warga negara agar dapat merasakan dan menikmat perwujudan  berupa  hak-hak  yang  ditetapkan  oleh  hukum. 19 Dan  dari  beberapa definisi  perlindungan  hukum  merupakan  perwujudan  demi  tercapainya  tujuan hukum  terutama  untuk  rasa  keadilan,  kepastian  serta  kemanfaatan  hukum. Perlindungan  yang  diberikan  kepada  subjek  hukum  sesuai  dan  tidak  bertentangan dengan peraturan. 20 Teori yang dikemukakan oleh Rosessau mempunyai pengertian bahwa  negara  bersandar  atas  kemauan  rakyat,  hal  tersebutlah  yang  melahirkan semua  bentuk  Undang-undang  sebagai  wujud  kemauan  dari  rakyat. 21 Dan perwujudan terdapat dalam KHI memberikan solusi dengan melahirkan istbat nikat dan hal tersebut juga meliputi suatu bentuk perlindungan hukum  yang dibutuhkan dalam bernegara.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  salah  satunya memberikan  jalan  keluar  untuk  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di  KUA  yaitu berupa  solusi  istbat  nikah. 22 Hal  tersebut  agar  setiap  masyarakat  yang  tidak mempunyai akta nikah disebabkan tidak memenuhi syarat administratif,  kemudian dapat mengajukan penetapan ke pengadilan jika warga muslim maka ke pengadilan Agama.
Perlindungan  terhadap  warga  negara  juga  tertulis  di  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa (UUD RI) tahun 1945: “ untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang berupaya melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  tujuan memajukan kesejahteraan umum”. 23
Tujuan  dari  perlindungan  dengan  cara  mengajukan  istbat  nikah  kepada masyarakat  Indonesia  adalah  demi  terjaminnya  keamanan  dan  ketentraman misalnya dalam mengurus segala masalah keperdataan yang terhambat dikarenakan tidak  mempunyai  Akta  Nikah. 24 Perlindungan  hukum  diberikan  dengan  cara memberikan kompetensi  yang bersifat  absolut (mutlak)  yang luas  mengenai  itsbat
19 Sucipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya, 2000), hlm. 53.
20 Awal.
21 Kansil, hlm. 62.
22 Khairuddin and Julianda.
23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 (Indonesia).
24 Mahdi  Bin  Ahmad  Mahfud  and  Vinaricha  Sucika  Wiba, Teori  Hukum  Dan Implementasinya (Surabaya: R.A.De Rozarie, November 2015), hlm. 42.
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
nikah dengan tidak ada pengecualian dan batasan. Hal tersebut mengandung makna bahwa  pemerintah  tidak  mempersulit  masyarakat  tetapi  memberikan  penyelesaian permasalah dengan adanya itsbat nikah. 25
Agar  setiap  warga  negara  dapat  merasakan  bentuk  perlindungan  dari pemerintah,  maka  perlindungan  itu  berhak  didapatkan  secara  teratur,  tertib  dan dapat  dipertanggungjawabkan. 26 Maka  aturan  tersebut  harus  mempunyai  dampak yang  sesuai  dan  selaras  dengan  masyarakat  Indonesia,  hal  tersbut  adalah  dengan bentuk  perlindungan  yang  menunjukkan  bahwa  ada  tindakan  berbentuk  perhatian yang serius dari pemerintah pertanggungjawaban terhadap warganya.
Berbicara  mengenai  perlindungan  hukum  tidak  terlepas  dari  kemanfaatan yang  didapatkan  setelah  adanya  perlindungan  hukum.  Setiap  warga  negara  pasti mengharapkan  manfaat  baik  dalam  proses  pelaksanaan  maupun  dalam  penegakan hukum. 27 Karena  tujuan  hukum  adalah  untuk  manusia,  hal  tersebut  harus memberikan  dampak  berupa  kegunaan  dan  juga  manfaat  bagi  masyarakat  yang berada dibawah ruang lingkup ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
Hukum mempunyai tiga unsur ide, mengenai dasar hukum menurut Gustav Radbruch salah satunya dari ide tersebut adalah kemanfaatan hukum. kemanfaatan hukum  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan  manfaat  pada  masyarakat,  hal tersebut  bisa  dinilai  efektif  atau  tidaknya  tergantung  dari  nilai  kemanfaatan  yang didapat. 28 Setiap  hukum  yang  ditetapkan  mempunyai  kemanfaatan  yang  nantik akan berimplikasi terhadap kehidupan dalam bernegara.
Menurut Sudikno Mertokusumo karena hukum bertujuan untuk masyarakat, dalam praktik pelaksanaan atau  penegakannya adalah untuk kegunaan dan manfaat bagi masyarakat. Hal lainnya tujuan dari kemanfaatan adalah mewujudkan keadilan yang  menentukan  isi  hukum  itu  sendiri,  bukan  membuat  keresahan  atau mengakibatkan hal yang sebaliknya  untuk masyarakat. 29 Tujuan dari kemanfaatan hukum  juga  sesuai  dengan  aliran  utilitarianisme,  paham  ini  memandang bahwasanya  hukum  diharuskan  mempunyai  dampak  berupa  manfaat  sebesar-
25 Kompilasi Hukum Islam (Indonesia), Pasal 7 Ayat 2.
26 Noer Indriati and Khrisnhoe Kartika, „( Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyuman‟, Vol. 29 (2017), hlm. 474-487.
27 Yohana Puspitasari Wardoyo Sulardi, „Legal Certainty , Purposiveness , and Justice in the Juvenile Crime Case‟, Jurnal Yudisial , 8 no 3 (2015), hlm. 251–68.
28 Batari  Laskarwati,  „Implementasi  Nilai  Kemanfaatan  Hukum  Dalam  Pencegahan Penyalahgunaan  Narkoba  Melalui  Lomba  Keluarga  Sadar  Hukum  (KADARKUM)‟, Lex  Scentia Law Review , Vol.2, No. 1, Mei 2018.
29 Sudikno  Mertokusumo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Huku (Bandung:  PT  Citra  Aditya,
1993).
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
besarnya bagi semua golongan masyarakat. Hukum dianggap mempunyai keadilan ketika mempunyai kebaikan yang berdampak terhadap manusia. 30
Kaitan kemanfaatan hukum dengan adanya istbat nikah adalah kemanfaatan ini  berlandaskan  segala  hal  atau  kepentingan  yang  berkenaan  dengan  hukum,  dan segala  permasalahan  keperdataan  yang  dapat  memberikan  kemanfaatan  hukum. Terutama  dalam  hal  istbat  yang  akan  diajukan  oleh  pasangan  (suami  istri)  hingga memperoleh penetapan dari pengadilan. 31 Manfaat yang didapatkan sesuai dengan kepentingan yang diharapkan oleh pasangan suami istri tuju.
Dengan adanya peraturan mengenai istbat nikah ini pernikahan yang belum dicatatkan, yang sebelumnya merupakan suatu hal yang cacat dimata hukum, maka setelah  adanya  istbat  nikah  dianggap  telah  menyempurnakan  kualitas  sebuah perkawinan yang sah dimata hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia. sehingga  segala  hak  masyarakat  sebagai  bagian  dari  warga  negara  wajib  untuk dilindungi agar tercapainya rasa perlindungan yang didapat dari negara. 32
KHI  menyebutkan  mendetail  bahwa  istbat  dapat  diajukan  jika  tidak mempunyai  akta,  dikarenakan  salah  satu  sebab  seperti  adanya  perkawinan  dalam proses  ingin  mengajukan  perceraian,    dampak  kehilangan  akta  menimbulkan keraguan  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan,    perkawinan  yang  telah dilangsukan sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan maupun perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan. 33
Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Penetapan Itsbat Nikah  No.

## 82/Pdt.P/2019/MS-BR
Perkawinan  merupakan  bentuk  perjanjian  yang  bersifat  sukarela  yang antara  pihak  yang  bersangkutan  untuk  menjadi  pasangan  dan  berlaku  terhadap tradisi  hukum  yaitu  ( civil,  common,  maupun  islamic  law) .  Konsep  perkawinan sebagai bentuk perjanjian yang legal, hingga saat ini belum mengalami perubahan, tetapi karena kehidupan yang dinamis  yang dijalankan oleh  masyarakat  mengikuti hukum kebutuhan, maka kewajiban bagi pelakunya yang terlibat tidak mempunyai
30 Arina Kamilia, Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 21.
31 Laskarwati, hlm. 53.
32 Khairuddin and Julianda.
33 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (3).
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
kesamaan yang serupa seperti dahulu.. 34 Hal ini dikarenakan masyarakat yang terus berkembang  dan  mengalami  perubahan  sehingga  memerlukan  hukum  yang  sesuai dengan kebutuhan pada masanya.
Seorang  hakim  merupakan  orang  yang  sangat  andil  untuk  menemukan kemudian  membuat  sebuah  huku.  Mereka  merupakan  wadah  dan  unsr  penting dalam  penciptakaan  suatu  produk  serta  perkembangan  hukum  dan  menerapkan produk  berdasarkan  konsep  keadilan. 35 Karna  tujuan  dari  hukum  tidak  terlepas dengan  memberikan  rasa  keadilan  untuk  mempertahankan  segala  benturan  atau ketidaksesuaian yang terjadi dimasyarakat.
Mengenai  penetapan  istbat  nikah  No.  82/Pdt.P/2019/MS-BR  mempunyai arti serta tujuan permohonan Pemohon  (Pemohon I dan Pemohon II) berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  37  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  jo.  Pasal  49 huruf  a  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo.  Pasal  2  ayat  (2)  Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang  Pengadilan  Agama  berwenang    untuk  memeriksa  dan  menjatuhkan penetapan  istbat  nikah. 36 Sebagaimana  kewenangan  ini  telah  diatur  dalam perundang-undangan  maka  Pengadilan  wajib  untuk  melaksanakan  permasalah dengan  pihak-pihak  yang  terkait  serta  memberikan  putusan  yang  sesuai  dengan tempat atau wadah regulasi negara.
Permohonan  Pemohon  yang  menjadikan  urgensi  permasalahan  adalah Pemohon  mengajukan  penetapan  nikah  yang  telah  dilaksanakan  pada  tanggal  15 Agustus 2010. Dan mengakui adanya suatu hak berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya  terkandung  hak  dan  kewajiban.  Dan  untuk  menguatkan  hal  tersebut, Pemohon  telah  memberikan  beberapa  alat  bukti  di  persidangan  berupa  dua  orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim yang terdiri dari ketua majelis dan dua orang hakim anggota.
Dalam  permohonannya  mengemukakan  beberapa  fakta,  yaitu  benar  antara keduanya  telah  terjadi  perkawinan  dan  ketentuan  secara  hukum  syara‟  telah terpenuhi. Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah lebih dari 9 tahun dan telah  dikaruniai  satu  orang  anak,  dari  kenyataan  tersebut  tidak  mungkin  terjadi, kecuali  masyarakat  mengetahui  bahwa  perkawinan  tersebut  sah.  Terlebih  dalam
34 Laskarwati, hlm. 53.
35 Nadhilah Filzah, „Diskresi Hakim dalam Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar‟iyyah Jantho)‟, Samarah , 2, No. 2 (2018).
36 Lampiran  Penetapan  Trehadap  Putusan  Itsabat  Nikah  di  Mahkamah  Syar‟iyyah  Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/MA-BR), 2019.
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
masyarakat agamis terutama di Aceh  tidak dapat ditolerir jika adanya laki-laki dan wanita hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya akad nikah terlebih dahulu.
Bukti-bukti  lainnya  yang  didapatkan  oleh  Majelis,  bahwa  terdapat  fakta pada  saat  terjadi  akad    yang  berlangsung    menurut  syari‟at    yang  dianut,    yaitu berupa wali nikah dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II, mas kawin berbentuk mahar perhiasan berbentuk emas 7 (tujuh) mayam dan disaksikan dua orang saksi serta dihadiri oleh masyarakat sekitar.
Dalam  hal  ini  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  dalam  KHI menyatakan  “  mengenai  perkawinan  apabila  tidak  memilki  bukti  dengan  akta, maka  diberikan  kelonggaran  untuk  mengajukan  permohonan  yaitu  istbat  nikah  ke Pengadilan Agama” kemudian Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa “ itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syariah Bitreun mempunyai batasan mengenai hal  yang  berhubungan  dengan  masalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka yang  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  perundang-undangan”. Kemudian  pada  ayat  (4)  ditegaskan  “  yang  mempunyai  hak  mengajukan  istbat adalah  suami  atau  istri,  anak-anak  mereka,  wali  nikah,  serta  pihak-pihak  yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.
Fakta-fakta yang ditemukan serta dihubungakan dengan berlakunya Pasal 7 ayat  (2),  (3)  dan  (4)  KHI,  maka  Majelis  Hakim  menilai  permohonan  telah memenuhhi  syarat  formil  sehingga  dapat  diterima  untuk  dilakukan  pemeriksaan. Kemudian  mempertimbangkan  pesyaratan  materil  berkaitan  dengan  pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan telah sejalan dengan ketentuan agama Islam serta peraturan yang berlaku di Indonesia. 37
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyebutkan: ayat (1) “ perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”.    Dan  ketentuan  ini  ditegaskan  lagi dalam  Pasal  4  KHI  “  Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum Islam  sesuai  dengan  pasal  2  ayat  (1). 38 Ini  hanya  berlaku  kepada  setiap  warga negara yang menganut agama Islam.
Dalam  agama  Islam  perkawinan  dianggap  sudah  sah  dengan  terpenuhinya ketentuan (syarat dan rukun). Sesuai dengan fakta-fakta kemudian diuraikan jikalau akad daln perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon (Pemohon I dan  II)
37 Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.
38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
telah memenuhi  ketentuan tersebut. Dilandaskan dengan kesesuaian Bab  IV Pasal 14 hingga 29 KHI.
Pernikahan  tersebut  juga  telah  memenuhi  ketentuan  mengenai  mahar sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Bab  V  Pasal  30  sampai  Pasal  38  KHI  serta tidak terdapat larangan perkawinan sebaimana disebutkan dalam KHI Pasal 39- 44 KHI  jo.  Pasal  8,9,  10  dan  11  Undang-  undang  tentang  Perkawinan.  Fakta-fakta yang  ditemukan  belum  mempunyai  indikasi  bahwa  tidak  tercatatnya  perkawinan Pemohon bukan disebabkan kesalahan yang disengaja. Tetapi karena faktor awam pasangan  yang  tidak  melakukan  pernikahan  sesuai  dengan  administrasi  yang berlaku.  Serta  tidak  melanggar  atau  melakukan  pernikahan  yang  menyimpang sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan  regulasi  terutama  UU Perkawinan.  Maka  Majelis  Hakim  sepakat  bahwa  penetapan  istbat  nikah  yang diajukan dapat  dipertimbangkan. Serta setelah menimbang dan tidak bertentangan dengan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan Agama. 39
Banyak  faktor  yang  memiliki  sebab  perkawinan  tidak  dicatatkan  salah satunya  adalah  kurangnya  pengetahuan  sebagian  golongan  masyarakat,  hal  ini karena  memang  kurangnya  pendidikan  atau  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh pasangan,  pembiayaan  pendaftaran  pencatatan  nikah  yang  dirasa  mahal  serta ketidakmampuan dari pasangan secara ekonomi untuk melakukan pernikahan yang mengharuskan  melakukan  beberapa  pembayaran  sebagai  pelunasan  biaya administrasi.  kemudian  lokasi  yang  tidak  dapat  diakses,  hal  tersebut  dikarenakan pasangan  yang  tinggal  di  daerah  pelosok  yang  tidak  memadai  baik  dari  segi prasarana  atau  kendaraan  yang  dibutuhkan.  oleh  masyarakat  dan  alasan  lain  yang tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  Islam  dan  hukum  positif. 40 Faktor- faktor tersebut  mempunyai  indikasi  adanya unsur  yang memang dapat  dibenarkan karena alasan-alasan yang masih bisa dalam batas tolerir oleh negara.
Menikah  dihadapan  Pejabat  Pencatat  Nikah  (PPN),  merupakan  kesadaran sosial  yang  telah  dilaksanakan  oleh  sebagian  masyarakat  terutama  masyarakat Aceh.  Yang  dibuktikan  dengan  dilakukan  pernikahan  langsung  di  KUA  atau dengan mengundang Pejabat PPN kerumah atau ke mesid tempat akad pernikahan dilaksanakan.  Namun  tidak  sedikit  juga  masih  ditemukan  pernikahan  yang  telah
39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 89 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
40 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 331.
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
berlangsung  lama  padahal  sebagian  bahkan  telah  memiliki  anak  dan  hal  tersebut sangat memprihatinkan.
Keberadaan  itsbat  nikah    dianggap  sangat  penting  disebabkan  ini merupakan  sebuah  solusi  ataupun  upaya  pemerintah  guna  memberikan perlindungan  serta  kemanfaatan  hukum  kepada  masyarakat,  hal  tersebut disebabkan  karena  sebagian  golongan  yang  belum  mencatatkan  pernikahan.  Hal tersebut  berimplikasi  kepada  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  tidak mempunyai  pembuktian  apabila  terjadi  suatu  perkara  atau  sengketa  yang mengakibatkan unsur atau lembaga hukum salah satunya di pengadilan.
Terutama  bagi  pasangan  yang  telah  mempunyai  anak,  kondisi  tersebut mempersuliy  dalam  mengurus  akta  kelhiran  serta  administrasi  lainnya  yang berhubungan dengan anak. Ataupun contoh lain apabila perempuan atau istri yang mengajukan  perceraian  tidak  bisa  megajukan  gugatan  disebabkan  tidak  memiliki bukti pernikahan dengan pasangannya. Dan hal tersebut sangat merugikan apabila anak-anak  atau  perempuan  akan  kehilangan  hak-hak  yang  seharusnya  mereka dapatkan.
Pembuktian  yang dapat  dilakukan adalah dengan mempunyai  bukti berupa Akta  Nikah  yang  dapat  dijadikan  bukti  autentik.  Hal  tersebut  yang  merupakan bentuk  dari  perlindungan  dan  kemanfaatan  hukum  dari  adanya  istbat  nikah  yang sangat  bermanfaat  bagi  sebagian  masyarakat  terutama  masyarakat  yang  awam terhadap  hukum  yang  sebenarnya  berperan  sebagai  subjek  hukum  yang  harus dilayani oleh badan hukum yaitu pemerintah. 41 Hakim dalam ranahnya memepunya peran memeriksa serta  mengadili  dengan kebebasan  yang dimiliki baik  itu berupa putusan  maupun  penetapan.  Tetapi  dengan  zaman  yang  semakin  dinamis  makan permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks dan berbeda dari sebelumnya.
Hakim  juga  dituntut  memiliki  kemandirian  serta  kebebasan  dalam  setiap putusan yang telah dikeluarkan, dan itu sesuai dengan keyakinan yang dimiliki dari bukti-bukti yang telah diperlihatkan dihadapannya. Tetapi diluar hal tersebut hakim juga diharapkan agar segala hal lainnya tidak mempengaruhi dalam membuat suatu putusan.  Selain  kebebasan  hakim  juga  mempunyai  pedoman  yaitu  mengikuti hukum yang telah diberlakukan tidak terkecuali mengenai itsbat, tetapi hal tersebut tidak  besrsifat  rigrid,  tentu  saja    hakim  sebagai  wadah  hukum  juga  harus
41 Khairuddin and Julianda.
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
mempertimbangkan  rasa  keadilan  yang  kemudian  dapat  dirasakan  oleh masyarakat. 42
Seorang  penegak  yaitu  hakim  juga  mempunyai  fungsi  untuk    menciptakan dan  menemukan  hukum.    Hal  tersebut  tidak  lain  untuk  menyelesaikan  segaala tuntutan permasalahan yang telah diajukan oleh para pihak. Pada Pasal 5 Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  kehakiman  menyebutkan  “ hakim  dan  hakim  konstitusi  mempunyai  kewajiban  untuk  menggali,  mengikuti serta  memahami  nilai-nilai  dalam  hukum  agar  terciptanya  rasa  keadilan  yang.” 43
Alasan  hakim  mengabulkan  penetapan  itsbat  nikah  dalam  No.  82/Pdt.P/2019/MS- BR  karena  segala  syarat  formil  dan  materil  yang  diajukan  susah  sesuai  dengan hukum  yang  ditetapkan.  Serta  tidak  terdapat  hal  yang  bertentangan  dengan Undang-undang. 44
Dan  sesuai  dengan  undang-undang  kekuasaan  kehakiman  maka  kewajiban hakim  baik  dalam  mengikuti,  menggali  serta  memahami  nilai  dalam  hukum terhadap  putusan  ini  dapat  dikabulkan  juga  dikarenakan  tidak  tercatatnya perkawinan  Pemohon  dalam  fakta-fakta  di  dalam  putusannya  tidak  dikarenakan faktor  kesengajaan  oleh  kedua  belah  yang  ketidaktahuaannya  bahwa  pencatatan nikah tersebut sangat penting.

## Kesimpulan
Perlindungan  hukum  tidak  terlepas  dari  kemanfaatan  yang  didapatkan. Setiap  warga  negara  pasti  mengharapkan  manfaat  baik  dalam  proses  pelaksanaan maupun dalam penegakan hukum. Karena tujuan hukum adalah untuk manusia, hal tersebut  harus  memberikan  dampak  berupa  kegunaan  dan  juga  manfaat  bagi masyarakat  salah  satu  bentuk  perlindungan  dan  manfaat  yang  didapat  adalah dengan  istbat  nikah  yang  mempunyai  perlindungan  dan  kemanfaatan  kembalinya segala hak-hak keperdataan dalam hukum dengan itsbat nikah.
Seorang  penegak  hukum  yaitu  hakim  juga  mempunyai  fungsi  untuk menciptakan dan menemukan hukum.  Hal tersebut tidak lain untuk menyelesaikan segaala  tuntutan  permasalahan  yang  telah  diajukan  oleh  para  pihak.  Pada  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  kehakiman menyebutkan “ hakim dan hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk menggali,
42 Darmoko  Yuti  Witanto  and  Arya  Putra, Diskresi  Hakim  Sebuah  Instrumen  Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 125.
43 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 .
44 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Indonesia).
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam hukum agar terciptanya rasa keadilan yang.” 45 .  Fakta-fakta  yang  ditemukan  tidak  mempunyai  indikasi  bahwa  tidak tercatatnya  perkawinan  Pemohon  bukan  disebabkan  kesalahan  yang  disengaja. Maka  Majelis  Hakim  sepakat  bahwa  penetapan  istbat  nikah  yang  diajukan  dapat dipertimbangkan.  Serta  setelah  menimbang  dan  sesuai  dengan  Pasal  89  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama  maka  istbat  nikah  yang diajukan dengan nomor 82/Pdt.P/2019/MS-BR dikabulkan oleh Majelis Hakim.

## Daftar Pustaka
Agama  RI,  Kementerian, Menelusuri  Makna  Dibalik  Fenomena  Perkawinan Dibawah  Umur  Dan  Perkawinan  Tidak  Tercatat Jakarta:  Publishing
Kehidupan kegamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Bin  Ahmad  Mahfud,  Mahdi,  and  Vinaricha  Sucika  Wiba, Teori  Hukum  Dan Implementasinya , Surabaya: R.A.De Rozarie.
Awal,  Firdaus, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  dalam  Perjanjian  Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palang Karaya, 2016
Djubaidah, Neng, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum  Tertulis  Di  Indonesia  Dan  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012.
Filzah, Nadhilah, Diskresi Hakim Dalam Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah (Studi  Kasus  Di  Mahkamah  Syar‟iyyah  Jantho)‟, Samarah ,  2,  No.  2 (2018).
Indriati,  Noer,  and  Khrisnhoe  Kartika,  „(Studi  Tentang  Orang  Tua  Sebagai  Buruh Migran Di Kabupaten Banyuman‟, Vol. 29 (2017), hlm. 474-487.
Kamilia,  Arina,  Eksistensi  Nilai  Hukum  dalam  Putusan  (Studi  Pertimbangan Hakim  dalam  Dispensasi  Nikah  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  Tahun 2010-2015), 2017, p. 21.
Kansil,  C.S.T, Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  PN
Balai Puspa, 1984.
Khairuddin, Khairuddin, and Julianda Julianda, „Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Dan  Dampaknya  Terhadap  Ketertiban  Pencatatan  Nikah  (Studi  Kasus  Di Kabupaten  Bireuen)‟, SAMARAH:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum
Islam , Vol.1.No.2 (2017), 319, https://doi.org/2384.
Kompilasi Hukum Islam (Indonesia).
45 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 .
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
Lampiran  Penetapan  Trehadap  Putusan  Itsabat  Nikah  di  Mahkamah  Syar‟iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/MA-BR), 2019. Laskarwati,  Batari,  „Implementasi  Nilai  Kemanfaatan  Hukum  Dalam  Pencegahan Penyalahgunaan  Narkoba  Melalui  Lomba  Keluarga  Sadar  Hukum (KADARKUM)‟, Lex Scentia Law Review , Vol.2.No. 1.
Mertokusumo,  Sudikno, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  Bandung:  PT  Citra Aditya, 1993.
Muhammad,  Abdulkadir, Hukum  Perdata  Indonesia ,  Bandung:  PT  Citra  Aditya, 2010.
Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) (Indonesia).
Pustaka Phoniex, Tim, Kamus Besar Bahasa Indonesia , cet ke-6, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
Raharjo, Sucipto, Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya, 2000.
Rofiq,  Ahmad, Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Cet  ke-6,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo, 2003.
Sodiq,  Muhammad,  Dualisme  Hukum  Di  Indonesia:  Kajian  Tentang  Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan‟, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol.7.No.2 (2016), 109.
Soemiati,  Ny, Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.
Sosroatmodjo,  Arso,  Dkk, Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 1975.
Sulardi,  Yohana  Puspitasari  Wardoyo,  „Legal  Certainty  ,  Purposiveness  ,  and Justice in the Juvenile Crime Case‟, Jurnal Yudisial , 8 no 3, 2015.
Supriadi,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penanaman  Modal  dalam  Negeri  dan
Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertanian di Indonesia, 2015.
Triwulan  Tutik,  Titiek, Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Jakarta:
Kencana Prenadmedia Group, 2008.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  RI)  Tahun  1945
(Indonesia).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 89 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman (Indonesia).
Yuti  Witanto,  Darmoko,  and  Arya  Putra, Diskresi  Hakim  Sebuah  Instrumen
Nadhilah    Filzah, Perlindungan  dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan  Itsbat  Nikah  Di Mahkamah Syar’iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)
Menegakkan  Keadilan  Substantif  Dalam  Perkara-Perkara  Pidana , Bandung: Alfabeta, 2013.