## Polri dan UU Anti Teror Baru
Muradi*

## Abtract:
The trends that evolved in the prevention and counter terrorism in the last twenty years in the world and including Indonesia positioned the State must be observant in responding to the threat of terrorism. This is an integral part of the growing dynamics of terrorism threats. Choosing whether the threat of terrorism is considered a threat to the sovereignty of the State or the threat of extraordinary crime must be responded in a more specific form, including adjustments to the use of existing laws. The existence of the new Anti- Terror Law makes the Police a main component in the prevention and counter terrorism must also make adjustments in order to remain effective in carrying out its roles and functions. However, this paper argues that the prevention and counter of terrorism by the police can be done by integrating the readiness of human resources as well as changes in the pattern of handling more integrated. Therefore, this paper will also analyze the extent to which the model of prevention and combating terrorism by the Police can be effective in positioning the institution with the new Anti-Terror Law, with a more balanced scheme of role and function between prevention and combating in terrorism.
Kata Kunci: Polri, Terorisme, Radikalisme, Pencegahan, Pemberantasan
* Muradi, Ph.D, Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, beralamat di Gedung A. Lantai. 1 Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia; Email: muradi@unpad.ac.id; muradiclark@gmail.com;

## Pendahuluan
Pembahasan RUU Anti Teror telah melewati fase krusial, di mana pembahasan pada sejumlah isu krusial telah dilewati, meski terjadi tarik menarik antar fraksi, namun substansi pembahasan berjalan relative baik. Meski belum diketuk palu, namun secara substansi, UU Anti Teror yang baru tersebut berpijak pada tiga hal, yakni: Pertama, penguatan kewenangan Polri dalam menjalankan peran dan fungsi pemberantasan terorisme, tidak lagi sebatas pada
penegakan hukum semata yang menguat pada Deradikalisasi, tapi juga upaya pencegahan yang meliputi kontra radikal dan pelepasan pengaruh paham radikal (disengagement). 1 Keduanya memiliki porsi yang sama besar dengan penegakan hukum dalam lingkup Deradikalisasi, yang mana pada UU N. 15/2003 memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dua hal yang terkait dengan pencgahan.
Kedua, UU Anti Teror yang baru tersebut juga menegaskan fungsi koordinasi dan kerja sama yang efektif antara Polri sebagai institusi Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri). UU Anti Teror yang baru mensyaratkan Polri untuk dapat
1  Bandingkan misalnya dengan kebijakan terintegrasi yang dimiliki oleh Amerika Serikat terkait pemberantasan terorisme,  Central Intelligence Agency. (2003). National Strategy for Combating Terrorism. Washington DC: CIA Headquarters. Terutama Bab. 4.
dan pemberantasan terorisme oleh Polri dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kesiapan SDM dan juga perubahan pola penanganan yang lebih terintegratif. Oleh karena itu tulisan ini juga akan menganalisis sejauh mana model pencegahan dan pemberantasan terorisme oleh Polri dalam memosisikan institusinya dengan adanya UU Anti Teror yang baru, dengan skema peran dan fungsi yang lebih menyeimbangkan antara pencegahan dan pemberantasan.

## Kepolisian dan Pemberantasan Terorisme
Terdapat dua kecenderungan pencegahan dan pemberantasan terorisme dalam dua windu terakhir di dunia dan termasuk Indonesia, yakni: Pertama, menjadikan terorisme sebagai ancaman atas keberlangsungan dan eksistensi Negara dan pemerintahan. Sehingga Negara-negara tersebut kemudian meresponnya dengan menjadikan ancaman terorisme sebagaimana merespon ancaman kedaulatan Negara dengan melibatkan segemap potensi pertahanan, dalam hal ini kekuatan militer, sebut saja misalkan Amerika Serikat dan sejumlah Negara yang menjadikan terorisme sebagai ancaman keamanan nasional seperti Negara-negara di Timur Tengah dan Asia Selatan. Hal ini kecenderungan ancaman terorisme mengarah kepada keutuhan Negara dan ancaman yang bersifat nasional dan cenderung mendelegitimasi keberadaan pemerintahan yang tengah berkuasa. Hal ini makin menguat paska Osama Bin Laden tewas pada medio tahun 2011, perubahan paradigm terorisme yang tidak sekedar menjadikan Barat sebagai musuh, tapi bergeser kepada langkah untuk menguatkan eksistensi kelompok terror tersebut dengan pendirian Negara dengan label kekalifahan. Hal ini juga seiring dengan menguatnya gerakan terorisme paska tewasnya Osama Bin Laden dalam bentuk Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) yang sebelumnya adalah bagian dari Al Qaeda. 4 Pendekatan mengakuisisi 4   Lihat misalnya. Bill Roggio. (2017). “ISIS Announces Formation of
melakukan langkah-langkah untuk koordinasi dan penguatan kewenangan yang memiliki konsekuensi melibatkan Polri sebagai institusi yang aktif dan bertanggung jawab pada Keamanan dalam Negeri (Kamdagri). Sejauh ini dalam UU Anti Teror yang baru tersebut ditegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan terorisme tidak dapat dilakukan sektoral, tapi harus terintegrasi dan melibatkan segenap komponen masyarakat dan institusi Negara lainnya. Hal yang mencolok dari perdebatan pelibatan actor di luar Polri adalah menguatnya keinginan TNI untuk secara aktif melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia. Hal yang unik pada kemungkinan pelibatan TNI adalah pada berbatas tempat dan waktu yang mana peran dan fungsi pemberantasan terorisme oleh TNI juga sudah diatur dalam UU TNI, khususnya yang berkaitan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 2
Ketiga, konsekuensi kesiapsediaan sumber daya manusia (SDM) sebagian bagian dari penanganan terorisme dari hulu hingga hilir. Pada konteks ini ditekankan bahwa Polri tidak hanya menguatkan unsur Densus 88 AT sebagai unit yang terkait langsung, tapi juga segenap unsur anggota Polri yang setidaknya memahami pencegahan hingga pemberantasan dalam konteks penegakan hukum pemberantasan terorisme. Kesiapsediaan SDM sesungguhnya sudah ada, hanya memang tidak secara khusus diarahkan untuk merespon ancaman terorisme. Sehingga ketika langkah untuk dan berupaya menyerang secara institusi Polri, sejumlah personil Nampak tidak siap, sebagaimana personil Polr lainnya yang telah diarahkan untuk merespon ancaman terorisme. 3

## Tulisan ini berargumen bahwa pencegahan
2  Lihat UU No. 34/2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 Ayat 2. Lihat juga Detik.com. (2017). “Peran TNI Atasi Terorisme ada di UU No.34/2004, ini isinya”. Dikutip dari: https://news.detik.com/berita/3515072/peran- tni-atasi-terorisme-ada-di-uu-342004-ini-isinya (diakses 27 Agustus 2017)
3  lihat misalnya. Tirto.id. (2017). “Sejak 2010 Polisi Menjadi Target Serangan Teroris”. Dikuti dari: https://tirto.id/sejak-2010-polisi-menjadi- target-serangan-teroris-cpqq (diakses 27 Agustus 2017).
Negara yang sah secara hukum internasional dengan mendirikan NIIS secara strategi bisa dikatakan brilian untuk membangun sentiment keagamaan sebagian penganut Islam. Namun dengan pendekatan brutal dan ketat dalam mengimplementasikan hukum agama di wilayah yang dikuasainya malah membuat kekuatiran dari sejumlah pengikut dan simpatisan NIIS. Sebagian besar dari mereka kemudian terjebak dalam peperangan yang bukan perangnya. 5
Kedua, kecenderungan penguatan penegakan hukum dalam merespon dan melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Sejumlah Negara mengkategorikan dan menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa ( extra ordinary Crime ) yang mengancam sendi kemasyarakatan dan Negara. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan atas pencegahan dan penegakan hukum menjadi penting. Karena itu keberadaan penegakan hukum ini juga menguatkan perspektif bahwa di Negara-negara dengan kategori tersebut akan selalu melihat penegakan hukum sebagai kekuatan untuk mencegah dan memberantas terorisme. 6 Namun demikian pada kecenderungan yang kedua ini, pelibatan actor Negara dan non Negara lainnya terbuka dan dapat terlibat di dalamnya. Apalagi karakter ancaman terorisme berada pada ambang yang memungkinkan semua pihak merasakan akibat dari aksi dan acaman terorisme. Beberapa Negara yang kemudian dinilai berhasil dalam memfungsikan aparat penegak hukumnya dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme adalah antara lain Inggris, Australia, India, Jerman, dan juga Indonesia. Ancaman terbesar dalam kecenderungan ini adalah ada pada kejelian dari
Chalipate”. Dikuti dari: http://www.longwarjournal.org/archives/2014/06/ isis_announces_formation_of_ca.php (diakses 27 Agustus 2017).
5  Lihat misalnya. Tribunnews.com. (2017). “WNI di Suriah Ungkapkan Penyesalan, kami Tertipu ISIS dan Ingin Pulang ke Indonesia”. Dikutip dari:http://www.tribunnews.com/internasional/2017/07/04/wni-di- suriah-ungkapkan-penyesalan-kami-tertipu-isis-dan-ingin-pulang-ke- indonesia (diakses 27 Agustus 2017).
6  Lihat Davis. Lois. M. dkk. (2004). How Prepared Are State and Local law enforcement for Terrorism. Santa Monica: Rand Corporation. Terutama Bab 1 dan 2.
institusi penegak hukum dalam membangun koordinasi dan sinergi antar actor keamanan.
Dua kecenderungan tersebut pada hakikatnya mewakili karakteristik ancaman terorisme yang kadang dan kerap kali berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Hal ini bergantung pada empat hal, yakni: Pertama, perspektif publik melihat ancaman teroris. Situasi ini akan membangun karakteristik yang berbeda antara satu Negara dengan Negara lain. Sekedar ilustrasi, di Negara dengan populasi yang abai dan tidak menganggap ancaman dan aksi terorisme sebabai ancaman kemanusiaan dan ancaman terhadap keutuhan Negara, maka karakteristik tersebut akan membangun pembeda persepsi antara Negara dan masyarakat dalam melihat ancaman terorisme. 7
Kedua, ancaman terorisme membelah atau tidak masyarakat di suatu Negara, apakah karena basis agama atau etnis serta sentiment terhadap pemerintahan. Pembelahan di masyarakat akan membuka ruang bagi ancaman terorisme yang lebih besar. Karakteristik ancaman terorisme di Timur Tengah misalnya berbanding terbalik dengan ancaman yang sama di Negara-negara Eropa maupun Negara-negara di Asia Tenggara. Sekedar ilustrasi larangan penggunaan cadar dan hijab di sejumlah Negara Eropa justru meningkatkan ancaman terorisme yang lebih dari sebelumnya. 8 Kebijakan pelarangan tersebut membangun sentiment negative dan makin membelah masyarakat secara terbuka.
Ketiga, kontrol dan jangkauan Negara dalam menghadapi ancaman terorisme. Penekanan ini penting karena berhimpitan dengan perspektif publik dalam melihat aksi dan ancaman terorisme. Semakin efektif Negara dalam mengelola keamanan negaranya maka
7  Seth J. Schwartz. Et al. (2009). “Terrorism: An Identity Theory Perspective”. Studies in Conflict & Terrorism. No. 32:537–559.
8   The Guardian.com. (2017). “Burqa bans, headscarves and veils: a timeline of legislation in the west”. Dikutip dari: https://www.theguardian.com/ world/2017/mar/14/headscarves-and-muslim-veil-ban-debate-timeline (diakses 27 Agustus 2017).
akan berpengaruh sejauhmana warga negaranya merasa bahwa pemerintahnya akan melindungi segenap warga Negara. 9
Keempat, keterlibatan aktif public dalam merespon ancaman terorisme tersebut. Sejauh public aktif dan merespon bersama-sama dengan pemerintah, maka akan diasumsikan bahwa karakteristik ancaman terorisme di Negara tersebut akan memiliki pembeda dengan Negara lain. Setidaknya public memiliki itikad yang sama dalam melihat ancaman terorisme tersebut, baik sebagai ancaman kemanusiaan maupun ancaman pada keberlangsungan Negara bangsa. 10
Dengan kecenderungan pencegahan dan pemberantasan terorisme tersebut diatas, maka penekanan bahwa kepolisian adalah actor keamanan yang terlibat aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Sejauh ini ada tiga paradigma dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Hal ini berbasis pada perspektif Negara dalam melihat ancaman terorisme, yakni, Pertama, terorisme sebagai ancaman kedaulatan Negara. Perspektif ini berpijak pada menguatnya kelompok terorisme yang cenderung mengancam kedaulatan Negara. Negara dihadapkan pada kemungkinan hilangnya kontrol Negara atas wilayah dan atau kehilangan legitimasi publik. 11
Kedua, perspektif Negara melihat terorisme sebagai ancaman kejahatan luar biasa. Karena penekanan pada criminal luar biasa, maka pola penanganannya juga dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yakni penegakan hukum dengan basis pijakan yang memiliki penanganan yang juga khas. Sedikit berbeda dibandingkan
9  Independent Institute. (2017). “The Government’s Response to Terrorism:An Evaluation”. Dikutip dari:
“http://www.independent.org/publications/policy_reports/detail.asp?id=18 (Diakses 27 Agustus 2017).
10  Lihat misalnya New York Times.com. (2017). “A Very British Response to Terror“ Dikutip dari: https://www.nytimes.com/2017/06/04/opinion/ london-bridge-terrorist-attack.html?mcubz=3 (diakses 27 Agustus 2017).
11  Washington Institute. (2017). “The Growing Islamic State Threat in Jordan”. Dikutip dari: http://www.washingtoninstitute.org/policy- analysis/view/the-growing-islamic-state-threat-in-jordan (diakses 27
Agustus 2017).
dengan penanganan aksi dan aktivitas criminal biasa, maka pada ancaman terorisme ini Negara secara khusus lembaga penegak hukumnya dalam hal ini kepolisian untuk memiliki langkah dan pendekatan yang juga khas namun tetap berpijak pada perspektif penegakan hukum agar ancaman terrorisme tidak menjadi ancaman bagi sendi kehidupan. 12
Ketiga, perspektif Negara melihat terorisme sebagai ancaman kedaulatan Negara dan kejahatan luar biasa. Pada perspektif ini, keterlibatan militer dan kepolisian secara bersamaan menjadi penegas bahwa negara bersangkutan mengalami ancaman yang serius terkait dengan ancaman terorisme. Pada perspektif ini Negara butuh jelas membagi dan menegaskan batasan kewenangan institusi keamanannya dalam merespon ancaman terorisme sebagai ancaman kedaulatan Negara atau kejahatan luar biasa. Tumpang tindih dan overlap kewenangan akan menciptakan masalah baru. Karena itu regulasi terkait dengan hal tersebut membutuhkan kejelian agar segenap potensi yang dimiliki Negara tidak menjadi masalah. 13
Mengacu pada perspective Negara dalam melihat ancaman terorisme, sejatinya keterkaitan kepolisian dengan terorisme berada pada tiga tingkatan, yakni: Tingkatan pertama, kepolisian sebagai aktor pendukung dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Tingkatan ini berada mana kala Negara menganggap bahwa terorisme sebagai ancaman kedaulatan Negara. Sehingga kepolisian bersama unsur keamanan lainnya menjadi komponen yang mendukung militer sebagai komponen utama dalam merespon ancaman terorisme yang mengancam kedaulatan Negara.
Tingkatan kedua adalah komponen penguat, yang mana posisi kepolisian berada pada
12   Yildiz, Muamer. (2001). Culture and Subculture in The Turkish Police Force. Leicester: University Leicester. Khususnya bab 5 dan Bab 6.
13   Banlaoi, Rommel. C. (2010). Philippines Security in the Age of Terror: National, Regional and Global Challenges in the Post 911 World. Boca Raton: CRC Press. Lebih khusus bahasan pada Bab 3 dan Bab 5.
posisi yang sama dengan militer dana melawan terorisme karena Negara mempersepsikan ancaman terorisme sebagai ancaman kedaulatan Negara sekaligus sebagai kejahatan luar biasa yang harus direspon oleh militer dan kepolisian. Kepolisian dan militer akan bersama-sama merespon ancaman terorisme dalam derajat yang setara dan terpaku pada karakter institusi masing-masing.
Sedangkan tingkatan ketiga adalah kepolisian menjadi komponen utama dalam merespon ancaman terorisme. Negara sebagai pemegang otoritas politik menganggap bahwa ancaman terorisme adalah ancaman kejahatan luar biasa yang mana kepolisian yang harus merespon. Posisi ini menegaskan bahwa terorisme adalah bagian dari kejahatan yang memiliki derajat luar biasa yang mana penanganannya lebih spesifik dan berbeda dibandingkan dengan kejahatan biasa. Pada konteks inilah kepolisian memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan yang menegaskan bahwa penanganan ancaman terorisme berada dalam kewenangan institusi kepolisian.
Gambar 1.
Derajat Keterlibatan Kepolisian Dalam Pemberantasan Terorisme
Model Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme dan UU Anti Teror Baru
Sebagaiman uraian sebelumnya, Undang- undang Anti Teror yang baru akan memberikan kewenangan kepada Polri lebih luas dan tidak lagi berbatas bada pemberantasan tapi juga pencegahan. Situasi ini juga menguatkan
argumentasi bahwa Negara dalam melihat ancaman terorisme tidak melihat hal tersebut sebagai bagian dari ancaman terhadap kedaulatan Negara. Sejauh proses tersebut dilakukan, maka Negara memiliki otoritas untuk memastikan bahwa ancaman terorisme berada dalam kewenangan keamanan dalam negeri, di mana kepolisian menjadi komponen utamanya. Setidaknya ada liwa kewenangan yang berkaitan dengan kepolisian yang akan menambah tugas dari Polri untuk melakukan peran dan fungsinya dalam merespon ancaman terorisme. Yakni: Pertama, kewenangan yang lebih besar untuk Polri guna menangkap personal maupun kelompok yang teridentifikasi berhubungan terkait dan berhubungan dengan organisasi terror dan atau memiliki kecenderungan berafiliasi dengan organisasi terror dan radikal yang ada di dalam maupun di luar negeri. Penangkapan tersebut diperuntukkan bagi penyelidikan dan penyidikan serta mengindentifikasi keterlibatan dan atau kemungkinan potensi melakukan aksi teror dan penyebaran paham radikal di wilayah Indonesia. Sejauh ini dalam undang-undang yang lama, hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena titik betat UU No. 15/2003 lebih pada pemberantasan. Namun, perluasan kewenangan dalam menangkap dan menyelidiki sejumlah potensi dalam penyebaran paham radikal dan aksi teror tersebut berbatas waktu, yakni jika Polri tidak dapat menemukan keterlibatan dengan jejaring teror, maka dapat dibebaskan.
Kedua, UU Anti Teror tersebut juga menegaskan kefokusan BNPT pada dua fungsi utama yakni kewenangan untuk mengoordinasikan institusi terkait dan perencanaan strategi pemberantasan terorisme yang dapat menjadi acuan bagi institusi- institusi terkait. Dua kewenangan tersebut harus diakui tidak dapat dijalankan optimal sejak BNPT didirikan pada 2010. Padahal dengan mengoptimalkan kedua kewenangan tersebut harusnya BNPT dapat lebih aktif menjalankan
kefungsiannya dengan baik untuk menyokong langkah pencegahan dan pemberantasan terorisme selama ini. Uniknya pada UU Anti Teror yang baru tersebut justru ditegaskan bahwa perencanaan strategis terkait pencegahan dan pemberantasan terorisme ada pada institusi Polri dan TNI dengan tidak ada penegasan kewenangan tersebut pada BNPT, hanya disebutkan bahwa perencanaan dan kebijakan strategis pencegahan dan pemberantasan terorisme dikoordinasikan dengan kementerian dan atau non-kementerian terkait. Sehingga dibaca menjadi kewenangan BNPT berada dalam lingkup Polri yang menitikberatkan pada ancaman terorisme di dalam negeri, dan juga TNI yang berbasis pada kemungkinan potensi ancaman terorisme yang berhimpitan dengan kedaulatan Negara, dengan ruang dan waktu yang mana komponen utama atau leading sectornya tetap berada di Polri.
Ketiga, UU Anti Teror juga  menegaskan bahwa pendanaan pencegahan dan pemberantasan terorisme. UU Anti Teror yang baru selain menegaskan pendanaan dari APBN, juga ada pendanaan lain yang bersifat tidak mengikat yang mana dapat dimungkinkan pemanfaatan dukungan dan bantuan asing dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.    Hal ini untuk menegaskan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah harus dilihat sebagai kebijakan yang mandiri tanpa ada intervensi asing, karena adanya bantuan pemberantasan terorisme yang seolah mendikte kebijakan yang dibuat. Dengan penegasan dimungkinkan pendanaan yang bukan dari APBN, maka konsekuensi dari itu adalah dengan itu adalah semua bentuk pendanaan, baik melalui APBN maupun bukan skema pelaporannya harus memenuhi asas tata kelola yang baik.
Keempat, meski tidak secara spesifik ditegaskan dalam UU Anti Teror dan yang baru tersebut, namun upaya untuk untuk melakukan
spesialisasi fungsi pada sejumlah unit antiteror yang ada, selain Densus 88 dan unit antiteror di militer menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini agar permasalahan siapa yang menanganni apa tidak lagi menjadi isu utama dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme yang menekankan pada penegakan hukum. ujarnya.
Dan kelima, penekanan UU Anti Teror yang baru bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang mana penanganannya membutuhkan kekhususan, salah satunya ada pada lembaga pemasyarakatan khusus yang mampu mengoptimalkan program deradikalisasi, selain program pencegahan dalam bentuk kontra radikal dan pelepasan (disengagement). Sebab kebijakan mencampurkan tahanan teroris dengan tahanan kriminal biasa selama ini justru memperkuat paham radikal dan tidak memberikan efek positif bagi pencegahan dan pemberantasan terorisme. Bahwa dalam UU Anti Teror ini tidak secara eksplisit untuk membangun rumah tahanan khusus teroris, namun dari penekanan tiap pasal pada UU Anti Teror tersebut, maka dapat dimungkinkan bahwa langkah untuk pembangunan rumah tahanan khusus teroris dapat terintegrasi dengan langkah kontra radikal dan program pelepasan dari paham-paham radikal, dengan melibatkan UKP Pancasila, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya.
Dengan mengacu pada hal tersebut diatas, maka sebagai institusi Polri berada dalam posisi yang penting dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dengan kewenangan yang lebih besar dari hulu ke hilir, maka keberadaan Polri sebagai komponen utama dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme mengandung konsekuensi yang serius. Terkait dengan hal tersebut ada dua model pencegahan dan pemberantasan terorisme yang dapat Polri praktikan sebagai bagian dari implementasi dari
Polri dan UU Anti Teror Baru
UU Anti Teror yang baru. Perlu digarisbawahi bahwa dua model di bawah ini sejatinya telah dipraktikkan dalam keseharian Polri hanya tidak terstruktur dan cenderung sporadic.
Pada Model pertama, konsekuensi utama yang harus disiapkan kembali adalah program Pemolisian Masyarakat dan Babinkamtibmas yang lebih efektif. Selama ini keduanya tidak dalam skema yang terstruktur dan strategis. Pada awal tahun 2000-an program Polmas pernah begitu baik dipraktikkan, namun seiring waktu yang berjalan program tersebut be-reinkarnasi menjadi sejumlah program yang berbasis local, seperti Bintara RW, Polisi RW, atau bahkan Polisi Warga yang mengintegrasikan pelibatan public dalam aktiviat pemolisian. Namun demikian, harus diakui bahwa Model pertama ini tidak sebatas pada kehadiran Polmas dan atau Babinkamtibmas semata, tapi tetap berbasis pada kemampuan kepolisian yang lebih baik. Pada tahap ini, Polri juga memilikikewenangan untuk melakukan tindakan hukum untuk menangkap orang atau kelompok yang jika dinilai memiliki potensi menyebarkan dan terkait dengan paham radikal atau kelompok radikal. Selanjutnya merespon kontra radikal, maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan pengawasan dan aktivitas intelijen yang juga secara aktif melibatkan public dan anggota Polri sekaligus. Pada langkah kedua ini ini dibutuhkan kemampuan dan ketrampilan anggota Polri yang mampu meyakinkan orang- orang yang telah terpapar paham radikal untuk dapat kembali pada kondisi sebelumnya. Karena itu membutuhkan keterlibatan masayarakat secara umum untuk memudahkan langkah dan program pelepasan dari paham radikal.
Pada tahap ketiga, dimana orang perorang dan atau kelompok sudah menjalankan aktivitas terror dan menyebar kebencian dan perasaan permusuhan, maka langkah penegakan hukum pada orang perorang atau kelompok. Langkah ini juga harus diikuti dengan upaya deradikalisasi
dengan mengintegrasikan program sejeis dengan sejumlah instansi terkait. Salah satu hal krusial yang harus dilakukan adalah memastikan pemisahaan tahanan teroris dari tahanan lama, apakah dalam bentuk pembangunan tahanan khusus teroris atau sekedar memisahkan dalam bentuk yang tidak permanen.
Model Kedua adalah dimulai dengan melakukan kontra intelijen terlebih dahulu. Tahapan kontra intelijen ini bisa dilakukan jika memang secara faktual, paham radikalisme telah menyebar luas dan sulit mengajak dan atau melibatkan masyarakat secara aktif. Langkah atau tahapan ini bisa dilakukan dengan melakukan penyusupan ke kantung-kantung kelompok dan atau organisasi yang diidentifikasikan sebagai organisasi berpaham radikal. Langkah ini adalah pilihan yang harus dilakukan mengingat mendorong Polmas dalam bentuk FKPM dan atau Babinkamtibmas yang terintegrasi hanya akan direspon negarif oleh public dengan paham radikal yang telah menyebar.
Langkah selanjutnya dari Model Kedua ini adalah pembentukan Satuan Tugas yang mengintegrasikan upaya pelepasan dari paham radikal dan ideology terror. Langkah ini juga pada hakikatnya mengandung penguatan paham keindonesian, khususnya Empat Pilar Kenegaraan, yakni: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Sejauh hal tersebut dapat dilakukan pembentukan satgas-satgas tersebut akan memperkuat juga integrasi institusi Negara yang terlibat.
Sedangkan langkah ketiga adalah kurang lebih sama dalam penegakan hukum sebagaimana pada model pertama. Perbedaan yang mencolok ada pada pelibatan institusi lain yang dilakukan pada saat pelepasan paham radikal. Sehingga saat proses penegakan huk dilakukan, langkah- langkahnya sudah lebih terstruktur.
Dua model pencegahan dan pemberantasan terorisme tersebut pada hakikatnya dapat
dilakukan dalam langkah yang terintegrasi dengan institusi lain di luar Polri. Namun penekanan pada kedua model tersebut adalah ada pada Polri sebagai komponen utama dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Karena itu, ada tiga prasyarat berkaitan dengan implementasi dua model tersebut dalam merespon UU Anti Teror yang baru, yakni: Pertama, ketersediaan SDM Polri yang dapat secara massif merespon ancaman terorisme, khususnya pada dua model tersebut diatas. Ketersediaan SDM yang mumpuni dan siap tidak hanya akan mempengaruhi kinerja Polri dalam merespon ancaman terorisme, tapi juga menjadi penegas kinerja yang baik, di mata public maupun instansi terkait.
Kedua, perubahan paradigm dari pemberantasan dan penegakan hukum menjadi pencegahan, dan langkah pemberantasan dan penegakan hukum adalah pilihan terakhir di internal Polri. Kesadaran ini penting mengingat penegakan hukum tidak lagi menjadi satu- satunya langkah untuk merespon ancaman terorisme. Pada konteks ini keterlibatan anggota Polri secara umum dapat dilakukan, utamanya ada pada saat pencegahan, baik kontra radikal maupun saat pelepasan paham radikal. Artinya anggota Polri yang tidak spesifik menangani ancaman terror dapat dilibatkan sejak awal, dan hal tersebut membutuhkan perubahan paradigm yang mendasar. Sebab, jika tidak, maka kesalahan kecil dan juga langkah-langkah yang tidak perlu akan mengganggu peran dan fungsi Polri dalam merespon ancaman keamanan.
Dan yang ketiga, kebijakan yang terintegrasi dari pimpinan Polri terkat dengan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan. Sebagaimana diketahui, selain membuat kebijakan strategis pencegahan dan pemberantasan, Polri juga mesti mengikat intermal dalam kebijakan yang terintegrasi. Sejauh hal tersebut dilakukan, maka posisi Polri dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme
dapat berjalan pada dua model tersebut.

## Gambar. 2

## Model Pencegahan & Pemberantasan Terorisme

## Kesimpulan
Tulisan ini menyimpulkan bahwa pencegahan dan pemberantasan terorisme oleh Polri dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kesiapan SDM dan juga perubahan pola penanganan yang lebih terintegratif. Ada dua model pencegahan dan pemberantasan terrorism yang dapat dipraktikkan Polri terkait dengan implementasi UU Anti Teror yang baru. Dua Model pencegahan dan pemberantasan terorisme tersebut data efektif dilakukan dengan tiga syarat, yakni: kesiapsediaan SDM yang mumpuni dan dapat merespon segenap ancaman terorisme, perubahan paradigm dari yang hanya sekedar pemberantasan dan penegakan hukum menjadi terintegrasi pada pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum, dan yang ketiga adalah kebijakan yang terintegrasi dari pimpinan Polri.

## Referensi
Banlaoi, Rommel. C. (2010). Philippines Security in the Age of Terror: National,
Regional and Global Challenges in the Post 911 World . Boca Raton: CRC Press.
Bill Roggio. (2017). “ISIS Announces Formation of Chalipate”. Dikuti dari:
h t t p : / / w w w. l o n g w a r j o u r n a l . o r g / archives/2014/06/isis_announces_formation_ of_ca.php
Central Intelligence Agency. (2003). National Strategy for Combating Terrorism. Washington DC: CIA Headquarters.
Davis. Lois. M. dkk. (2004). How Prepared Are State and Local law enforcement for Terrorism. Santa Monica: Rand Corporation.
Donald Black. “Terrorism as Control Social” in Deflem, Mathieu (ed). (2004).
Terrorism and Counter-terrorism: Criminological Perspectives . Amsterdam: Elsevier.
Guiora, Amos. N. (2014). Tolerating Intolerance: The Price of Protecting
Extremism . Oxford: Oxford University Press.
Guy S. Goodwin-Gill . “ Everyone and the citizen: the devaluation of principles and protection” in Hocking, Jenny. (2007). Counter- Terrorism and the Post-Democratic State . Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
Lesser, Ian O. et al. (1998). Countering the New Terrorism . Washington: Rand
Independent Institute. (2017). “The Government’s Response to Terrorism:An
Evaluation”. Dikutip dari: “http://www. independent.org/publications/policy_reports/ detail.asp?id=18
Muradi. (2012a).  “The Coordination of Counter Terrorism in Indonesia” dalam dalam Romaniuk, Scott Nicholas. New Wars: Terrorism and Security of the State . Pittsburgh: Red Lead Press.
--------, (2012b). Densus 88 AT: Konflik, Teror & Politik . Bandung: Dian Cipta.
--------, (2014). Alter Ego Terorisme . Bandung: Dian Cipta.
Seth J. Schwartz. Et al. (2009). “Terrorism: An Identity Theory Perspective”.
Studies in Conflict & Terrorism . No. 32:537– 559.
Washington Institute . (2017). “The Growing Islamic State Threat in Jordan”.
Dikutip dari: http://www. washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/ the-growing-islamic-state-threat-in-jordan
Yildiz, Muamer. (2001). Culture and Subculture in The Turkish Police Force . Leicester: University Leicester.