## STRATEGI OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK RUMAH KOS BERDASARKAN PERDA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
*Nur Laily Abidah 1) , Aris Sunarya 2) , Sri Roekminiati 3) Ika Devy Pramudiana 4) , Sapto Pramono 5)
1), 2), 3), 4), 5) Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
*Email Korespondensi: abidahnurlaily1@gmail.com
Diterima Redaksi: 05-04-2023 | Selesai Revisi: 26-09-2023 | Diterbitkan Online: 27-09-2023

## Abstrak
Pemungutan  pajak  hotel,  khususnya  rumah  kos,  merupakan  sumber  pendapatan  penting  bagi pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji strategi optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos sesuai Peraturan Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan fokus khusus di Kecamatan Sukolilo. Studi ini dimulai dengan memberikan latar belakang yang komprehensif tentang pentingnya perpajakan daerah dan perannya dalam mendanai layanan kota dan  inisiatif  pembangunan.  Penelitian  ini  didasarkan  pada  penelitian-penelitian  sebelumnya  di kawasan ini, dengan menyoroti tantangan dan kesenjangan yang ada dalam proses pengumpulan pajak.  Dengan  menganalisis  penelitian  sebelumnya  dan  data  yang  tersedia,  penelitian  ini mengidentifikasi  permasalahan  utama  seperti  rendahnya  kesadaran  wajib  pajak,  peraturan perpajakan yang rumit, dan hambatan administratif yang menghambat pengumpulan pajak yang efisien di daerah tersebut. Tujuan utama dari naskah ini adalah untuk mengusulkan strategi dan solusi  yang  layak  untuk  meningkatkan  proses  pengumpulan  pajak.  Makalah  ini  membahas pentingnya meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kampanye edukasi dan penyederhanaan peraturan perpajakan untuk memfasilitasi kepatuhan. Selain itu, program ini juga menjajaki cara- cara  untuk  menyederhanakan  prosedur  administratif  guna  mempercepat  pengumpulan  dan pemanfaatan pendapatan pajak untuk proyek-proyek pembangunan daerah.
Kata Kunci : Perpajakan; Rumah Kos; Peraturan Daerah; Optimalisasi Pendapatan

## Abstract
Hotel tax collection, especially on boarding houses (rumah kos), is a critical revenue source for local governments. This research investigates the strategies for optimizing the implementation of boarding house tax collection in accordance with Surabaya City Regulation No. 4 of 2011 on local taxes, with a specific focus on Sukolilo District. The study begins by providing a comprehensive background on the importance of local taxation and its role in funding municipal services and development  initiatives.  The  research  builds  upon  prior  studies  in  the  region,  highlighting  the existing challenges and gaps in the tax collection process. By analyzing previous research and
available  data,  the  study  identifies  key  issues  such  as  low  taxpayer  awareness,  complex  tax regulations, and administrative bottlenecks that hinder efficient tax collection in the district. The primary objective of this manuscript is to propose viable strategies and solutions for enhancing the tax collection process. The paper discusses the significance of improving taxpayer awareness through  educational  campaigns  and  simplifying  tax  regulations  to  facilitate  compliance. Additionally, it explores ways to streamline administrative procedures to expedite the collection and utilization of tax revenue for local development projects.
Keywords : Taxation; Boarding House; Local Regulation; Revenue Optimization

## PENDAHULUAN
Pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  utama  bagi  pemerintah kota Surabaya dalam rangka mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada  masyarakat.  Salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang  menjadi  sumber  pendapatan penting  adalah  pajak  rumah  kos,  yang  diatur  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah.  Pajak  rumah  kos  adalah  kewajiban  yang harus  dipenuhi  oleh  pemilik  atau  pengelola  rumah  kos,  yang  kemudian  dikelola  oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Menurut (Soleha, 2023) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengertian  pajak  berdasarkan  undang-undang,  rincian  berikut  akan  diberikan:  1) Pengertian  Pajak  sebagai  Kontribusi  Wajib  Warga  Negara:  Pajak  dianggap  sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar oleh semua warga negara. Namun, menurut UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib seluruh warga negara, tetapi dalam kasus tertentu berlaku untuk memenuhi syarat objektif dan subjektif. Siapa yang memenuhi persyaratan objektif dan  subjektif  tersebut?  Secara  sederhana,  siapa  pun  yang  telah  melebihi  batas  PTKP (ditetapkan sebesar Rp 4.500.000 pada tahun 2017) akan dianggap memiliki penghasilan yang lebih besar. Karena itu, setiap karyawan—baik pemerintah maupun swasta—yang menerima gaji lebih dari 4,5 juta harus membayar pajak. Untuk wirausaha, semua gaji mereka  akan  dikenakan  pajak.  2)    Pengertian  Pajak  yang  Bersifat  Memaksa:  Jika seseorang  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif,  mereka  harus  membayar pajak.  Dalam  undang-undang  pajak,  ada  sanksi  administratif  dan  pidana  jika  dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. 3)  Pengertian Pajak: Pajak yang  tidak  menerima  kompensasi  secara  langsung  jelas  berbeda  dari  pajak  yang  tidak
menerima  kompensasi  secara  langsung.  Jika  Anda  pernah  membayar  uang  parkir,  itu adalah retribusi. Jika Anda mendapat manfaat dari parkir, Anda harus membayar sejumlah uang yang disebut retribusi. Namun, pajak tidak sama. Pajak berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesetaraan pendapatan bagi individu. Mereka yang membayar jumlah pajak tertentu tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar. Namun, yang diterima adalah perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan manfaat lainnya. 4) Undang-undang negara mengatur pengertian pajak. Mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak diatur oleh enam undang-undang. Direktorat Jenderal Pajak  (DJP),  salah  satu  direktorat  jenderal  di  bawah  naungan  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia, bertanggung jawab atas perpajakan negara Indonesia.
Penerapan  pajak  rumah  kos  ini  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pengelolaan  keuangan  daerah,  namun  seringkali  menghadapi  berbagai  tantangan  dan hambatan  dalam  pelaksanaannya  (Zamzami  et  al.,  2021).  Keberhasilan  dalam mengoptimalkan  pelaksanaan  penagihan  pajak  rumah  kos  menjadi  kunci  dalam meningkatkan  pendapatan  daerah  dan  mendukung  pembangunan  berkelanjutan (Khairiyyah, 2023). Rumah usaha kos, juga dikenal sebagai indekos, adalah sebuah bisnis di  bidang  properti  yang  menyediakan  kamar  atau  tempat  tinggal  dengan  periode  dan pembayaran  tertentu  (Handrianingsih,  2018).  Menurut  (Fauzi,  2022)  rumah  kos  adalah salah  satu  bisnis  yang  cukup  menghasilkan  keuntungan  besar.  Pengembangan  industri bisnis  di  Kota  Surabaya  membuat  usaha  rumah  tangga  murah  ini  menjadi  bisnis  yang menjanjikan.  Menurut  data  Pendapatan  Pajak  Daerah  BAPENDA  Kota  Surabaya  dari tahun  2016  hingga  2018,  pendapatan  hotel  mencapai  Rp.  266.962.722.475  pada  tahun 2018,  yang  menunjukkan  peningkatan  tahunan  melebihi  target.  Dibandingkan  dengan pajak lainnya, penerimaan pajak hotel untuk kategori rumah kos masih sangat kecil. tidak sebesar pajak bumi dan bangunan dan pajak penerangan jalan. Ini merupakan keuntungan dari peluang bahwa pendapatan daerah dapat berkembang menjadi salah satu subjek pajak daerah yang dapat digunakan.
Kecamatan Sukolilo, sebagai salah satu wilayah di Kota Surabaya, menjadi fokus dalam penelitian ini. Kecamatan ini memiliki beragam rumah kos yang harus mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan
mengkaji  strategi  optimalisasi  pelaksanaan  penagihan  pajak  rumah  kos  di  Kecamatan Sukolilo, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011.
Pajak  daerah  memiliki  peranan  vital  dalam  mendukung  pembangunan  dan pelayanan  publik  di  tingkat  local  (Kusuma  &  Wirawati,  2013).  Salah  satu  jenis  pajak daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah pajak rumah kos. Namun, pengelolaan dan penagihan pajak rumah kos seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya kesadaran wajib pajak, peraturan yang kompleks, dan masalah  administratif  lainnya  (ROSITA  et  al.,  2014).  Dalam  rangka  meningkatkan efektivitas pelaksanaan penagihan pajak rumah kos di Kecamatan Sukolilo. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan di wilayah tersebut.
Pajak hotel kategori rumah kos merupakan pajak tidak langsung berdasarkan sifat pungutannya  (Ruhulesin  et  al.,  2022).  Artinya  dimana  wewenang  wajib  pajak  menilai sendiri  atau  yang  disebut  Sistem  Penilaian  Diri  (Nugroho  &  Zulaikha,  2012).  Sistem pemungutan  pajak  ini  memberikan  wajib  pajak  wewenang  untuk  menghitung  sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang seharusnya dibayar. Wajib pajak menghitung  sendiri  pajak yang seharusnya dibayar, bertindak aktif dengan melaporkan dan  membayar  sendiri  pajak  yang  seharusnya  dibayar,  dan  pemerintah  tidak  perlu mengeluarkan  surat  ketetapan  pajak  setiap  saat  kecuali  dalam  kasus  tertentu.  Dengan banyaknya  pendatang  dari  luar  kota  yang  akan  menuntut  ilmu  di  Kota  Surabaya berdampak  pada  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  agar  para  mahasiswa mendapatkan  tempat  istirahat  sementara  yang  nyaman.  Hal  itu  membuat  pemerintah daerah serta pengusaha membangun dan membuat sarana usaha rumah kos. Banyak orang di lingkungan sekitar dan investor memulai bisnis rumah kos. Rumah kos sendiri adalah hunian sementara untuk jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu yang didirikan oleh pemilik kos untuk disewakan kepada beberapa orang dengan sistem  pembayaran  bulanan  atau  tahunan.  Setiap  orang  yang  ingin  memulai  bisnis  ini harus  mengajukan  izin  (SATRIA,  2020).  Pada  akhir  2018,  Pemerintah  Kota  Surabaya mengesahkan  Perda  79/2018  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Usaha  Pemondokan.
Aturan tersebut menjelaskan perizinan yang harus dimiliki setiap penyedia kos-kosan atau pemondokan.
Menurut  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Pajak Daerah,  objek  pajak  hotel  adalah  motel,  losmen,  gubug  pariwisata,  wisma  pariwisata, pesanggrahan,  rumah  penginapan,  dan  rumah  kos  dengan  jumlah  kamar  lebih  dari  10 (sepuluh) dengan nilai sewa kamar paling sedikit Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).  Dalam  perkembangan  bisnisnya,  ini  adalah  beberapa  objek  pajak  hotel berpengaruh pada penerimaan PAD Kota Surabaya. Target  dan hasil penerimaan pajak daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 hingga 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2021
Sumber: Bapenda Pemkot Surabaya, Diolah Peneliti
Setiap tahun, target pajak daerah meningkat, kecuali tahun 2020 dan 2021 karena pandemi  COVID-19  mulai.  Ini  termasuk  pajak  hotel,  restoran,  hiburan,  reklame, penerangan  jalan,  pajak  parkir,  pajak  bumi  bangunan,  BPHTB,  dan  pajak  air  tanah. Pemerintah daerah terus meningkatkan optimalisasi pajak daerah guna memenuhi PAD. Jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011  termasuk  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi bangunan, pajak BPHTB, dan pajak air tanah, menurut Pasal 2. Selain itu, Kota Surabaya telah berusaha untuk mengoptimalkan PAD- nya. Pajak hotel sendiri dipungut dari setiap pelayanan yang diberikan hotel. Tujuan pajak
ini adalah untuk memenuhi pelayanan yang diberikan hotel, termasuk pembayaran untuk jasa tambahan seperti kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas olahraga dan hiburan. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, objek  pajak  hotel  adalah  motel,  losmen,  gubug  pariwisata,  wisma  pariwisata, pesanggrahan,  rumah  penginapan,  dan  rumah  kos  dengan  jumlah  kamar  lebih  dari  10 (sepuluh) dengan nilai sewa kamar paling sedikit Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).  Dalam  perkembangan  bisnisnya,  ini  adalah  beberapa  objek  pajak  hotel berpengaruh pada penerimaan PAD Kota Surabaya.
Pajak hotel kategori rumah kos merupakan pajak tidak langsung berdasarkan sifat pungutannya. Artinya dimana wewenang wajib pajak menilai sendiri atau yang disebut Sistem Penilaian Diri: Sistem pemungutan pajak ini memberikan wajib pajak wewenang untuk  menghitung  sendiri,  melaporkan  sendiri,  dan  membayar  sendiri  pajak  yang seharusnya  dibayar.  Wajib  pajak  menghitung  sendiri  pajak  yang  seharusnya  dibayar, bertindak aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak yang seharusnya dibayar, dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali dalam kasus tertentu.
Dengan  banyaknya  pendatang  dari  luar  kota  yang  akan  menuntut  ilmu  di  Kota Surabaya berdampak pada sarana dan prasarana  yang dibutuhkan  agar para mahasiswa mendapatkan  tempat  istirahat  sementara  yang  nyaman.  Hal  itu  membuat  pemerintah daerah serta pengusaha membangun dan membuat sarana usaha rumah kos. Banyak orang di lingkungan sekitar dan investor memulai bisnis rumah kos. Rumah kos sendiri adalah hunian sementara untuk jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu yang didirikan oleh pemilik kos untuk disewakan kepada beberapa orang dengan sistem  pembayaran  bulanan  atau  tahunan.  Setiap  orang  yang  ingin  memulai  bisnis  ini harus mengajukan izin. Pada akhir 2018, Pemerintah Kota Surabaya mengesahkan Perda 79/2018  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Usaha  Pemondokan.  Aturan  tersebut menjelaskan perizinan yang harus dimiliki setiap penyedia kos-kosan atau pemondokan. Menurut  Data  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Surabaya,  saat  ini  jumlah  rumah  kos terbanyak berada pada di wilayah Kecamatan Rungkut, Tenggilis, Wonocolo, Mulyorejo, Sukolilo,  dan  Gunung  Anyar.  Sebab  di  kecamatan  itu  banyak  pusat  pendidikan  tinggi.
Memiliki 346 wajib pajak, dari total wajib pajak kos 703 pada tahun 2022. Dan hasilnya, sebagian besar yang menggunakan jasa kos ialah mahasiswa-mahasiswi pendatang dari berbagai  penjuru  wilayah  Indonesia.  Maka  dari  itu  Strategi  Optimalisasi  Pelaksanaan Pengenaan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Perda Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Di Kec. Sukolilo) menarik untuk diteliti .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam  strategi  optimalisasi  pelaksanaan  penagihan  pajak  rumah  kos  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  4  Tahun  2011  di  Kecamatan  Sukolilo. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara rinci dan kontekstual  tentang  situasi  yang  sedang  diamati  (Fitrah,  2018).  Pengumpulan  data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data akan dianalisis dengan menggunakan  teknik  content  analysis  untuk  mengidentifikasi  pola,  tren,  dan  hubungan antar data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah menetapkan  bahwa  pajak  kos-kosan  termasuk  pajak  hotel  yang  dipungut  dari  layanan yang diberikan oleh hotel  termasuk didalamnya jasa penunjangnya yang memiliki sifat kemudahan serta kenyamanan yang diberikan. Pada Kecamatan Sukolilo kegiatan Pajak Hotel  berjalan  aktif.  Untuk  menunjang  pelayanan  pada  masyarakat  yang  diberikan. Bapenda Pemkot Surabaya menggandeng UPTB sebagai ujung tombak Bapenda Pemkot Surabaya yang memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat secara langsung di setiap  unit  wilayah  dilapangan.  5  UPTB  yang  ada,  setiap  harinya  ke  lapangan  untuk melaksanakan pencarian wajib pajak. Jika ditemui wajib pajak yang belum mendaftakan objeknya, UPTB yang bergerak mulai dari mendatanngi wajib pajak – cek – sosialisasi dan  berkomunikasi  tentang  persyaratan  pajak  yang  diatur  dalam  Perda  Kota  Surabaya Nomor 4 Tahun 2011. Untuk pajak hotel kategori rumah kos, perhitungan omset dikalikan
5%.  Satpol  PP  Pemkot  Surabaya  membantu  UPTB  dalam  penegakan  Perda  Nomor  4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Surabaya Tahun 2017 – 2019 Sumber: Bapenda Pemkot Surabaya, diolah peneliti.
Gambar  di  atas  menunjukkan  target  dan  hasil  pajak  hotel  Kota  Surabaya  tahun 2017 hingga 2019 mengalami  kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, target  pajak hotel  yang  ditetapkan  sebesar  222.421.087.816  dan  realisasi  penerimaan  sebesar 233.793.472.823  sehingga  hasil  posen  target  &  realisasi  pajak  hotel  Bapenda  Pemkot Surabaya  tahun  2017  sebesar  105.11%.  Pada  tahun  2018,  target  pajak  hotel  yang ditetapkan  sebesar  251.208.677.510  dan  realisasi  penerimaan  sebesar  266.962.722.475 sehingga hasil posen target & realisasi pajak hotel Bapenda Pemkot Surabaya tahun 2018 sebesar  106.27%.  Dan  pada  tahun  2019,  target  pajak  hotel  yang  ditetapkan  sebesar 295.510.008.073 dan realisasi penerimaan sebesar 296.191.979.275 sehingga hasil posen target  &  realisasi  pajak  hotel  Bapenda  Pemkot  Surabaya  tahun  2019  sebesar  100.23%. Tetapi  hasil  dilapangan  menunjukan  adanya  rendahnya  kesadaran  wajib  pajak,  Untuk mengatasi  masalah  rendahnya  kesadaran  wajib  pajak,  penelitian  ini  menyarankan penerapan  kampanye  pendidikan  dan  program  penjangkauan.  Upaya-upaya  ini  harus bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemilik dan operator rumah kos tentang kewajiban perpajakan mereka dan manfaat dari kepatuhan. Peningkatan kesadaran dapat
menghasilkan  pembayaran  pajak  sukarela  yang  lebih  tinggi  dan  kepatuhan  yang  lebih baik.  Maka  dari  itu  dari  penelitian  diharapkan  menekankan  perlunya  penyederhanaan peraturan  perpajakan.  Peraturan  perpajakan  yang  rumit  dapat  menghalangi  kepatuhan, terutama  di  kalangan  operator  rumah  kos  skala  kecil.  Dengan  menyederhanakan  dan menyederhanakan  peraturan  perpajakan,  pemerintah  daerah  dapat  menciptakan  sistem yang  lebih  transparan  dan  mudah,  sehingga  mendorong  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajibannya.  Selain  itu  kemacetan  administratif  diidentifikasi  sebagai  masalah  yang signifikan  dalam  pengumpulan  pajak.  Studi  ini  merekomendasikan  peningkatan  proses administrasi  dengan menerapkan solusi  digital untuk  pelaporan dan pembayaran pajak. Hal  ini  akan  mengurangi  waktu  dan  tenaga  yang  dibutuhkan  baik  oleh  wajib  pajak maupun  otoritas  pajak,  sehingga  pengumpulan  pajak  menjadi  lebih  efisien.  Dari penjelasan  diatas  maka  dari  Bapenda  Pemerintahan  Kota  Surabaya  mempunya  target. Sesuai tabel di bawah ini:

## Gambar 2. Target dan Realisasi Pajak Kota Surabaya Tahun 2020 – 2022/per-31 Agustus
Sumber: Bapenda Pemkot Surabaya, diolah penelitian
Dari  gambar  tersebut  dapat  kita  ketahui,  bahwa  tahun  2020  hingga  2022  mulai datangnya  pandemi  covid-19.  Hal  tersebut  berdampak  pada  semua  aspek  di  dunia, termasuk yang paling dominan adalah aspek ekonomi. Oleh karenanya, hal ini berdampak
pula  pada  perolehan  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  Bapenda  Pemkot  Surabaya  yang tidak memenuhi target penetapan awal. Tetapi dalam realisasi penerimaannya berangsur- angsur mulai membaik. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2020 – 2022 jumlahnya mengalami peningkatan.  Pada  tahun  2020  realisasi  pajak  hotel  Bapenda  Kota  Surabaya  sebesar 117.689.580.937. Dilanjutkan pada tahun 2021 naik hingga sebesar 155.324.205.135. Dan pada  tahun  2022-per  31  Agustus  mencapai  179.724.354.270.  Namun  karena  memang realisasi penerimaannya turun dari target awal. Berakibat prosen pada target & realisasi pajak  hotel  Bapenda  Pemkot  Surabaya  tahun  2020  hingga  2022-per  31  Agustus, mengalami penurunan. Dari tahun 2020 sebesar 68.83%. Kemudian tahun 2021 menjadi 51.72%. Hingga akhir 2022-per 31 Agustus menjadi 47.10%.
Analisis  temuan  penelitian  mengungkap  beberapa  wawasan  penting  mengenai optimalisasi  pemungutan  pajak  rumah  kos  di  Kecamatan  Sukolilo,  sejalan  dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.Tantangan dalam  Pemungutan  Pajak:  Penelitian  ini  mengidentifikasi  tantangan  signifikan  dalam proses pengumpulan pajak. Hal ini termasuk rendahnya kesadaran wajib pajak, dimana banyak  pemilik  dan  operator  rumah  kos  yang  kurang  memahami  kewajiban perpajakannya.  Peraturan  perpajakan  yang  rumit  semakin  memperparah  masalah  ini, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpatuhan. Masalah administratif, seperti keterlambatan pembayaran dan prosedur yang rumit, juga sering terjadi.
Penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  potensi  peningkatan  pendapatan  daerah melalui  optimalisasi  penagihan  pajak  rumah  kos.  Dengan  mengatasi  kendala-kendala yang ada, potensi pendapatan daerah dapat ditingkatkan melalui:
a. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak: Dengan melakukan kampanye informasi dan sosialisasi  yang  lebih  intensif,  Pemerintah  Kota  Surabaya  dapat  meningkatkan kesadaran  wajib  pajak  tentang  kewajiban  mereka  dalam  membayar  pajak  rumah kos.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pemahaman  tentang  Teori Tax  Strategy/Tax  Choice (Rossing,  2013)  ini  penting  dalam  rangka  merancang  strategi  optimalisasi pelaksanaan  pengenaan  pajak  rumah  kos  di  Kecamatan  Sukolilo.  Dengan mempertimbangkan  berbagai  faktor  ini,  penelitian  ini  akan  berusaha  untuk mengidentifikasi strategi yang paling sesuai untuk meningkatkan kepatuhan pajak
dan  memastikan  bahwa  peraturan  pajak  daerah  dapat  diterapkan  dengan  efektif dalam konteks rumah kos di wilayah tersebut.
b. Simplifikasi  Peraturan:  Merancang  peraturan  yang  lebih  sederhana  dan  mudah dimengerti  oleh  wajib  pajak  dapat  membantu  mengurangi  ketidakpahaman  dan kesulitan administratif.
c. Peningkatan Administrasi: Memperbaiki proses administrasi, termasuk pengumpulan  dan  pencatatan  data  pajak,  dapat  mengurangi  keterlambatan  dalam penagihan dan penyetoran pajak
Pengenaan pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh individu atau  entitas  yang  terlibat  dalam  aktivitas  ekonomi.  Dalam  konteks  rumah  kos  di Kecamatan  Sukolilo,  peraturan  pajak  daerah  menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang memengaruhi  pemilik  rumah  kos  dan  pemilik  properti  lainnya  dalam  pengelolaan keuangannya.  Teori Tax  Strategy atau Tax  Choice (Rossing,  2013)  mengacu  pada pemilihan  strategi  atau  pendekatan  yang  digunakan  oleh  pemilik  rumah  kos  dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sejalan dengan peraturan daerah yang berlaku. Teori  ini  melibatkan  pertimbangan  ekonomi,  hukum,  dan  kebijakan  dalam  rangka mencapai  efisiensi  dan  kepatuhan  pajak  yang  optimal.  Kepatuhan  Pajak  ( Tax Compliance): Teori Tax  Strategy pertama-tama  mencakup  masalah  kepatuhan  pajak. Pemilik  rumah  kos  di  Kecamatan  Sukolilo  dihadapkan  pada  pilihan  untuk  mematuhi dengan  benar  peraturan  pajak  daerah  atau  mencari  cara-cara  untuk  menghindari  atau mengurangi  kewajiban  pajak  mereka.  Keputusan  ini  dapat  dipengaruhi  oleh  persepsi mereka terhadap risiko audit, sanksi pajak, atau konsekuensi hukum lainnya yang dapat timbul dari pelanggaran peraturan pajak. Maka dari penjelasan diatas, diperlukan strategi- strategi  untuk  optimalisasi  pelaksanaan  pengenaan  pajak  rumah  kos,  menurut Disampaikan menurut (Mintzberg, 1989), 5P disajikan lima definisi strategi, yaitu:
1) Plan (Strategi Sebagai Rencana)
Strategi  ialah  jenis  rencana  yang  disengaja  dan  tidak  disengaja  yang  mencakup tindakan, pedoman, (atau pedoman yang ditetapkan) dalam menangani sesuatu.  Berdasar pada  definisi  tersebut,  strategi  mempunyai  dua  karakteristik  penting:  dibuat  sebelum tindakan  dilakukan  implementasi,  serta  dikembangkan  secara  sadar  sekaligus  sengaja.
Untuk sebuah rencana, strategi bersamaan dengan bagaimana pemimpin mampu mencoba agar  menetapkan  arah  untuk  organisasi,  selanjutnya  mengatur  pada  tindakan  yang sebelumnya  telah  ditentukan.      Didalam  mempelajari  strategi  menjadi  sebuah  rencana, bagaimanapun caranya harus masuk lingkup pikiran strategi, dalam mengetahui arti yang muncul sebenarnya.
2) Pattern (Strategi Sebagai Pola)
Tetapi jika strategi dimaksudkan (baik sebagai rencana umum atau cara khusus), tetapi mereka juga dapat direalisasikan.  Dengan kata lain, mendefinisikan strategi sebagai sebuah rencana tidaklah cukup; kita juga membutuhkan definisi yang mencakup perilaku yang dihasilkan.   Dengan demikian, definisi ketiga diusulkan: strategi adalah sebuah pola khususnya, sebuah pola dalam aliran tindakan.
3) Position (Strategi Sebagai Posisi)
Strategi sebagai posisi—khususnya, cara untuk menemukan sebuah organisasi— didefinisikan dalam teori organisasi sebagai "lingkungan". Menurut definisi ini, strategi berfungsi  sebagai  mediasi  antara  organisasi  dan  lingkungannya  secara  internal  dan eksternal.  Posisi  ini  juga  dapat  direncanakan  dan  dicita-citakan  menjadi  rencana  (atau taktik), atau bahkan dapat dicapai melalui perilaku.
4) Ploy (Strategi Sebagai Cara, dalam hal taktik)
Strategi  berorientasi  pada  persaingan  langsung  secara  taktik,  yang  melibatkan ancaman  dan  taktik  yang  berfungsi  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Proses  yang digunakan untuk membangun strategi memiliki lingkungan yang selalu berubah, termasuk gerakan provokatif.    Namun demikian, strategi ini adalah ide yang tidak dapat diubah, jadi perlu menetapkan strategi dan pola untuk stabilitas.
5) Prespective (Strategi Sebagai Perspektif)
Sebagai  perspektif,  strategi  menimbulkan  pertanyaan  menarik  tentang  niat  dan perilaku  dalam  konteks  kolektif.  Jika  kita  mendefinisikan  organisasi  sebagai  tindakan kolektif  dalam  mengejar  misi  bersama,  maka  perspektif  strategis  mengangkat  masalah bagaimana menyebarkan niat melalui sekelompok orang untuk berkumpul sebagai norma dan nilai, serta bagaimana pola perilaku menjadi tertanam dalam kelompok.
Hasil  penelitian  menegaskan  pentingnya  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak sebagai  kunci  utama  dalam  upaya  optimalisasi  penagihan  pajak  rumah  kos.  Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Surabaya harus lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilik atau pengelola rumah kos tentang kewajiban pajak mereka. Kampanye sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk papan informasi, media sosial, dan pertemuan langsung dengan wajib pajak. Pentingnya penyederhanaan peraturan pajak daerah juga dibahas dalam penelitian ini. Peraturan yang terlalu kompleks dapat  mengintimidasi  wajib  pajak  dan  menghambat  kepatuhan.  Oleh  karena  itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu mempertimbangkan untuk menyederhanakan peraturan dan prosedur pajak rumah kos sehingga lebih mudah dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan dalam administrasi penagihan pajak. Pemerintah Kota Surabaya dapat menginvestasikan dalam sistem administrasi yang lebih efisien dan modern. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu memudahkan pengumpulan data, pemrosesan pembayaran, dan pelacakan keterlambatan pembayaran pajak.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  strategi  optimalisasi  pelaksanaan  penagihan pajak  rumah  kos  di  Kecamatan  Sukolilo  perlu  memfokuskan  upaya  pada  peningkatan kesadaran  wajib  pajak,  penyederhanaan  peraturan,  dan  perbaikan  administrasi.  Dengan mengatasi  kendala-kendala  tersebut,  diharapkan  pendapatan  daerah  dapat  ditingkatkan, yang  pada  akhirnya  akan  mendukung  pembangunan  dan  pelayanan  publik  di  wilayah tersebut.  Implementasi  strategi-strategi  ini  memerlukan  kerjasama  antara  pemerintah, wajib  pajak,  dan  berbagai  pihak  terkait  dalam  rangka  mencapai  tujuan  optimalisasi penagihan pajak rumah kos. Optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten  Sukolilo  sangat  penting  ntuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dan mendukung  pembangunan  masyarakat.  Dengan  mengatasi  tantangan  seperti  rendahnya kesadaran  wajib  pajak,  peraturan  yang  rumit,  dan  masalah  administrasi,  pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Implikasi praktis dari penelitian ini meliputi pengembangan kampanye edukasi, penyederhanaan peraturan, dan perbaikan
administrasi dalam prosedur pemungutan pajak. Langkah-langkah ini dapat berkontribusi pada  peningkatan  kepatuhan  dan  perolehan  pendapatan  untuk  proyek-proyek pembangunan daerah. Implikasi teoritisnya terletak pada penerapan teori kepatuhan pajak dalam  konteks  perpajakan  rumah  kos.  Studi  ini  menggarisbawahi  pentingnya mengadaptasi strategi kepatuhan pajak dengan kondisi lokal dan pentingnya pendidikan wajib pajak.

## REFERENSI
Fauzi,  M.  (2022).  Analisa  Kelayakan  Finansial  Pengembangan  Usaha  Kos. SEMINAR NASIONAL POTENSI DAN KEMANDIRIAN DAERAH .
Handrianingsih, T. (2018). PENGEMBANGAN RUMAH KOS DI YOGYAKARTA (Cost Leadership Strategy Analysis) .
Khairiyyah, A. (2023). PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP RUMAH KOS DI KOTA JAMBI . Universitas Jambi.
Kusuma, M., & Wirawati, N. G. P. (2013). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Sekabupaten/kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 5 (3), 574–585.
Nugroho, R. A., &  Zulaikha, Z. (2012). Faktor–Faktor  Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk  Membayar  Pajak  Dengan  Kesadaran  Membayar  Pajak  Sebagai  Variabel Intervening  (Studi  Kasus  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan Bebas  Yang  Terdaftar  Di  KPP  Pratama  Semarang  Tengah  Satu) .  Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ROSITA, N., Fuad, A., & Haris, D. M. (2014). ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAERAH PADA  PAJAK  HOTEL  DI  DINAS  PENDAPATAN  DAN  PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON (Studi Kasus Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar Di Kelurahan Kotabumi) . Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Rossing,  C.  P.  (2013).  Tax  strategy  control:  The  case  of  transfer  pricing  tax  risk management. Management Accounting Research , 24 (2), 175–194.
Ruhulesin, V. I., Alexander, S. W., & Pinatik, S. (2022). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost di Kecamatan Kota  Masohi  (Studi  Kasus  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kecamatan  Kota Masohi). Jurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum  (Ekonomi,  Sosial,  Budaya,  Dan Hukum) , 5 (2), 1019–1028.
SATRIA, R. (2020). TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA  BANDAR  LAMPUNG  NOMOR  7  TAHUN  2018  TENTANG  IZIN
PENYELENGGARAN DAN PENATAAN RUMAH KOS (Studi Pada Rumah Kos di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung) . UIN Raden Intan Lampung.
Soleha,  N.  (2023). ANALISIS  KEPATUHAN  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN MASYARAKAT  DESA  PETUNG  KECAMATAN  BANGSALSARI  TAHUN  2019- 2021 . UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBER KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
Zamzami, F., Nusa, N. D., & Faiz, I. A. (2021). Sistem Informasi Akuntansi . Ugm Press.