## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN SYARIAH AL FATH LAND DI KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS

## Muhammad Hilal Mubarak, Muh. Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : hilalmubarak2000@gmail.com

## Abstrak
Masyarakat pada umumnya sejak dahulu mengenal sistem tukar menukar barang dan jasa. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang makin maju ini dan kebutuhan  yang  semakin  luas  serta  beraneka  ragam,  maka  sangatlah  diharapkan adanya  pendorong  diantara  sesama  karena  kepercayaan  adalah  salah  satu  faktor pendorong dalam dunia perdagangan dan kehidupan perekonomian khususnya dalam hal  perjanjian.  Pada  Jual  Beli  Perumahan  Biasanya  Terdapat  Perjanjian  yang digunakan  antara  kepastian  hukum  mengenai  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak  yang  diharapkan  dapat  terpenuhi.  Perjanjian  tertulis  oleh  salah  satu  pihak, bahkan  selalu  perjanjian  tersebut  sudah  tercetak  dalam  bentuk  formulir-formulir tertentu  oleh  salah  satu  pihak,  yang  dalam  hal  ini  ketika  perjanjan  tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informative tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah  isi  perjanjian  yang  sudah  dibuat  oleh  salah  satu  pihak  tersebut,  sehingga biasanya  suatu  perjanjian  sangat  berat  sebelah.  Berdasarkan  masalah  tersebut, membuat  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai  jual  beli  perumahan syariah  khususnya  di  kecamatan  Moncongloe.  Para  ulama  sepakat  memperbolehkan jual beli, sebab hal tersebut telah dipraktekkan sejak dahulu hingga kini. Selanjutnya, hal  tersebut  dirumuskan  menjadi  karya  ilmiah  dengan  mengambil  judul  “Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Perjanjian  Jual  Beli  Perumahan  Syariah  Al  Fath  Land  di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.”
Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Istishna’

## Abstract
Society  in  general  has  always  known  the  system  of  exchanging  goods  and  services. Along with the development of people's lives that are increasingly advanced and the needs  are  increasingly  broad  and  diverse,  it  is  highly  expected  that  there  will  be encouragement  among  each  other  because  trust  is  one  of  the  driving  factors  in  the world of trade and economic life, especially in terms of agreements. In the Sale and Purchase  of  Housing,  there  is  usually  an  agreement  that  is  used  between  legal certainty  regarding  the  rights  and  obligations  of  each  party  which  is  expected  to  be fulfilled.  Written  agreement  by  one  of  the  parties,  in  fact  the  agreement  has  always been  printed  in  the  form  of  certain  forms  by  one  of  the  parties,  which  in  this  case
when the agreement is signed generally the parties only fill in certain informative data with  little  or  no  changes,  where  the  other  party  to  the  agreement  does  not  have  the opportunity  or  only  a  few  opportunities  to  negotiate  or  change  the  contents  of  the agreement that has been made by one of the parties, so usually an agreement is very one-sided. Based on these problems, the authors are interested in researching further about  buying  and  selling  sharia  housing,  especially  in  the  Moncongloe  sub-district. The scholars agreed to allow buying and selling, because it has been practiced since ancient  times  until  now.  Furthermore,  it  was  formulated  into  a  scientific  paper  with the title "Review of Islamic Law Against the Sale and Purchase Agreement of Al Fath Land Sharia Housing in Moncongloe District, Maros Regency.
Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Istishna’

## A. PENDAHULUAN
Hadirnya  agama  Islam  diajarkan  oleh  Nabi  Muhammad  saw  diyakini  dapat menjamin  terwujudnya  kehidupan  manusia  yang  sejahtera  lahir  dan  batin.  Terdapat berbagai  petunjuk  tentang  bagaimana  seharusnya  manusia  melihat  kehidupan  ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya. Islam juga merupakan agama perdamaian  dan  dua  ajaran  pokoknya  yaitu  keesaan  Allah.  Dan  kesatuan  serta persaudaraan  umat  manusia,  yang  menjadi  bukti  bahwa  secara  tak  sadar  tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah. Yang kita saksikan pada alam semesta. 1
Al-Qur’an  diyakini  sebagai  kitab  yang  sempurna,  tidak  ada  keraguan  di dalamnya,  Al-Qur’an  diturunan  sebagai  pedoman  umat  Islam  dalam  mengatur kehidupan  di  muka  bumi,  Al-Qur’an  mengandung  petunjuk  bagi  manusia  dan penjelasan  terhadap  petunjuk-petunjuk  tersebut. 2 Al-Qur’an  menetapkan  mana  yang benar serta mana yang salah, mana yang baik serta mana yang buruk, pantas dan tidak pantas. Biasanya hal ini diteruskan pada tingkat sekunder (sekunder dan makruh). 3
Manusia  dijadikan  Allah  swt.  Sebagai  makhluk  sosial  yang  saling membutuhkan  satu  sama  lain.  Sebagai  bentuk  hubungan  antara  sesama  manusia dalam aspek ekonomi yakni kegiatan jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia
1 Abuddin Nata, Metodologi studi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1.
2 Hadi  Daeng  Mapuna.  “Islam  dan  Negara”, al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  & Ketatanegaraan, Vol. 6, No. 1. (2017) . h. 157.
3 Nur  Taufiq  Sanusi.  “Antara  Hukum  dan  Moral”, Al  Risalah: Jurnal  Ilmu  Syariah  dan Hukum, Vol. 20, No.1 . (Mei, 2020) . h. 89.
Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 237-250
tidak akan lepas dari kegiatan bermuamalah yaitu kegiatan jual beli. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa saja yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual  beli  itu  pula  manusia  dapat  memperoleh  keuntungan  yang  akhirnya  dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian 4 .
Undang-Undang  No.  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan  pemukiman menyebutkan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Permasalahan  perumahan  dan  pemukiman  merupakan  isu  utama  yang  selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, permasalahan perumahan dan pemukiman merupakan  permasalahan  yang  berlanjut  dan  bahkan  akan  terus  meningkat,  seirama dengan  pertumbuhan  penduduk,  dinamika,  kependudukan,  serta  tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang makin berkembang. 5
Pada  Jual  Beli  Perumahan  Biasanya  Terdapat  Perjanjian  yang  digunakan antara  kepastian  hukum  mengenai  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  yang diharapkan  dapat  terpenuhi.  Perjanjian  tertulis  oleh  salah  satu  pihak,  bahkan  selalu perjanjian tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjan tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informative tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah isi perjanjian yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya suatu perjanjian sangat berat sebelah. 6
Dalam  memperoleh  Rumah,  dari developer dengan  cara  jual  beli,  konsumen akan  menghadapi  berbagai  macam  bentuk  perjanjian  yang  harus  ditandatangani.
4 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung: PT al-Ma’arif, 1987), h. 45.
5 Muhammad  Heykal.  “Analisis  Tingkat  Pemahaman  KPR  Syariah  pada  Bank  Syariah  di Indonesia”, Binus Business Review: Jurnal Forum Manajemen Indonesia , Vol 5 No. 2 (2014), h. 520.
6 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dari  sudut  Pandang  Hukum  Bisnis  Buku Kedua)  (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2003). h. 76.
Perjanjian  tersebut  diawali  dengan  perjanjian  jual  beli  di  bawah  tangan  yang  biasa disebut  perjanjian  pengikatan  jual  beli  (PPJB). Draft perjanjian  ini  biasanya berbentuk  baku  (kontrak  standar)  yang  telah  dirancang  oleh  developer,  sehingga konsumen  tidak  mempunyai bargaining  position untuk  menentukan  kehendaknya dalam suatu  perjanjian yang dibuat. Perjanjian itu hanya siap untuk  ditanda tangani. Apabila konsumen setuju maka dia harus menandatanganinya, meskipun  tampaknya hak-hak  konsumen  dalam draft PPJB  ini  tidak  begitu  jelas.  Untuk  memperoleh  dan memiliki  sebuah  rumah  yang  nyaman,  layak  huni,  berkawasan  lingkungan  bebas sengketa,  serta  memberikan  kepastian  hukum  kepemilikan  haknya  tidaklah  mudah. Rentannya  permasalahan  yang  dihadapi  konsumen  atas  kepemilikan  rumah  tinggal dan  rumah  toko  dari developer ,  sehingga  hubungan  hukum  jual  beli  seringkali menjadi  tidak  harmonis,  bahkan  tidak  jarang  menimbulkan  sengketa  hukum  antara konsumen  dan developer ,  meskipun  akhirnya  konsumen  harus  menyerah  karena upaya hukum  yang dilakukan justru tidak dapat memberikan perlindungan atas hak- haknya,  mengingat  posisi developer yang  begitu  kuat  di  depan  hukum  dan  instusi hukum. 7

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  yaitu  metode  yang  menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalah- masalah  atas  problematika  sosial  berdasarkan  kondisi  realitas  (nyata)  dan  natural setting yang  kompleks  dan  rinci. 8 Sedangkan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  Normaif  Empiris,  pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan  hukum syariat .  Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  karyawan  di  PT.  Haluoleo  Land, Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
7 Muhammad  Anies.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Atas  Pemilikan  Rumah  Dari Developer  Di  Kota  Makassar”, al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  &  Ketatanegaraaan, Vol.5.  No.2 (2016). h. 270.
8 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Bandung, Tarsito, 1995), h. 25.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perjanjian  Jual  Beli  Perumahan  Syariah  Al  Fath  Land  di  kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros
Perjanjian  Jual  Beli  Perumahan  Syariah  di  tandai  sebagai  perjanjian  yang mekanismenya  didasarkan  pada  prinsip  Syariah  Islam.  Haluoleo  grup  ini mengadakan  pembayaran  secara cash dan  pembayaran  secara  kredit.  Untuk pembayaran secara kredit dapat langsung ke pihak developer dan tidak melalui pihak bank serta sistem nya juga menggunakan margin (keuntungan). Tapi sistem nya lagi- lagi itu jual beli dan diperbolehkan memperoleh keuntungan, jadi jika ada user yang ingin  mengambil  rumah  dan  ingin  kredit  ada  margin  nya  8%/tahun,  dan  8%  itulah yang menjadi biaya operasional. Hal ini sudah di tentukan akadnya jadi akadnya itu jelas, misalnya kita ambil rumah dan ingin membayar secara cash harga ya 300 juta dan jika ingin kredit misalnya harganya 400 juta itu sudah jelas. Jadi sudah tetap itu ansuran  per  bulan  nya  sudah  ditetapkan  misalnya  400  juta  tadi  dan  hal  itu  di  bagi selama  berapa  tahun  yang  disepakati.  jadi  jika  ingin  akad  antara  konsumen  dan developer harus  ada  saksi  baik  di  pihak  konsumen  maupun developer nya  itu masing-masing  harus  ada  saksi  nya  jadi  pihak  pertama  nya  di  sini  atas  nama perusahaan  biasanya  di  wakili  pihak  CRM  ( Customer  Relationship  Management ) dan saksi nya di bagian Administrasi kalau pihak user harus juga bawa saksi. Dalam menjalankan jual beli berbasis syariah berpedoman pada Q.S al-Baqarah ayat 275. 9
Haluoleo  Land  tidak  Menggunakan  sistem  denda,  tetapi  menggunakan  garis period.  jadi  dalam  suatu  akad  dijelaskan  jika  user  tidak  mampu  membayar  dalam
9 Mutisya Ridha (26 tahun), Bagian Sumber Daya Alam Haluoleo Grup, Wawancara , Makassar, 14 Juni 2022 .
jangka  waktu  3  bulan  maka  akan  digunakan  garis  period,  dari  segi  waktu  pihak perusaahaan memberi tambahan 3 bulan kemudian jika dalam 3 bulan tidak mampu membayar  maka  akan  mencari  ahli  waris  yang  bisa  melanjutkan  cicilan  jika  tidak ada yang dapat melanjutkan maka akan dijual kembali kemudian hasil dari penjualan tersebut  akan  dibayarkan  ke developer dari  pinjaman  yang  belum  lunas.  Perjanjian Jual beli di Perumahan Syariah AL FATH LAND menggunakan akad Istishna’ . 10
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  mengenai  perjanjian  jual  beli rumah yang dilakukan oleh Perumahan Syariah AL FATH LAND, setelah diadakan penelitian serta pengumpulan data, Adapun Perinciannya sebagai berikut:

## 1. Dari segi akad
Dalam  praktek  perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  Al  Fath  Land Moncongloe  menggunakan  akad istishna’. Menurut  mazhab  Hanafi istishna’ hukumnya boleh ( jawz ) karena hal tersebut telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak  awal  tanpa  ada  pihak  (ulama)  yang  meningkarinya.  Dikalangan  mazhab Syafi’I  terdapat  dua  pendapat.  Sebagian  mereka  berpegang  dengan  kaidah qiyas, sehingga  mereka  berpendapat  akad  ini  tidak  boleh  karena  bertentangan  dengan kaidah  syariah  yang  berlaku,  yakni  objek  yang  ditransaksikan  harulah  nyata, sedangkan  dalam istishna’ objeknya  tidak  langsung  bisa  dilihat.  Oleh  karena  itu, jual beli istishna’ termasuk dalam bai’ al-ma’dum yang dilarang syara atau hukum Islam.  Sebagian  ulama  mazhab  Syafi’I  lainnya  membolehkan  dengan  landasan kepada  adat  kebiasaan  ( urf )  yang  telah  berlaku  di  tengah-tengah  masyarakat
10 Mutisya  Ridha  (26  tahun),  Bagian  Sumber  Daya  Alam  Haluoleo  Grup, Wawancara , Makassar, 14 Juni 2022.
terhadap  traksaksi  ini.  Namun jumhur ulama  berpendapat  yakni  transaksi  ini hukumnya boleh atas dasar pertimbingan kemaslahatan umat yang membutuhkan. 11

## 2. Dari segi isi perjanjian
Hal  tersebut  sesuai  dengan  asas  persamaan  ( al-musawah )  dan  asas  keadilan ( al-‘adalah )  di  dalam  perjanjian.  Asas  persamaan  ini  memberikan  landasan  bahwa kedua  belah  pihak  memiliki  kedudukan  yang  sama  antara  satu  dan  lainnya.  Oleh karena  itu,  setiap  orang  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  melakukan perjanjian dan menentukan isi di dalam perjanjian tersebut.
- Al  Musawah  secara  bahasa  berarti  ‘persamaan’,  dan  menurut  istilah  Al Musawah  ialah  persamaan  atau  kebersamaan  serta  penghargaan  terhadap sesama  manusia  sebagai  makhluk  Allah.  Persamaan  atau  al  musawalah yakni  pandangan  bahwa  semua  manusia  sama  harkat  dan  martabanya.
Tanpa  memandang  jenis  kelamin,  ras  ataupun  suku  bangsa.  Tinggi rendahnya  derajat  manusia  hanya  berdasarkan  ketakwaannya  yang penilaian dan kadarnya hanya Tuhan yang tahu
- Al  Adalah  secara  bahasa  yakni  adil  yang  artinya  berpihak  kepada  yang benar karena baik yang benar ataupun salah sama-sama harus memperoleh haknya.  Dengan  demikian,  melakukan  sesuatu  yang  patut  lagi  dan  tidak sewenang-wenang. 12

## 3. Dari segi rukun jual beli
Pada  umumnya  perusahaan  pengembang  perumahan  menggunakan  pihak ketiga  didalam  transaksinya  yakni  pihak  bank  sebagai  pihak  yang  memberikan
11 Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 143-144 .
12 Muhidin dan Dkk, “Moderasi dalam Pendidikan Islam dan Perspektif Pendidikan Nasional”, Reslaj: Jurnal Religion Ediucation ocial Laa Roiba , Vol. 4, No. 1 (2022), h.26-27.
fasilitas  kredit  kepemilikan  rumah.  Pada  prakteknya  Perumahan  Syariah  Al  Fath Land  hanya  melibatkan  dua  pihak  saja  yakni  perusahaan  sebagai  pengembang ( developer )  sebagai  penjual  dan  konsumen  sebagai  pembeli.  Hal  ini  telah  sesuai dengan  syariat  Islam  mengenai  rukun  jual  beli  yaitu  adanya  pihak  penjual  dan pembeli.  Dan  benda  yang  diperjualbelikan  adalah  rumah  namun  rumah  tersebut belum ada atau belum jadi, maka hal ini termasuk kedalam jual beli istishna’ yang direalisasikan  dengan  akad istishna’ rumah  tinggal  secara  tertulis  yang  dilakukan oleh developer dan pembeli. 13

## 4. Dari segi pelaksanaan perjanjian
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  bahwa  perumahan  syariah  Al  Fath  Land menjelaskan  jika  mereka  merupakan  perusahaan  yang  mengusung  konsep  tanpa riba, hal  ini terlihat  pada praktek pelaksanaan nya bahwa mereka tidak melibatkan pihak  ketiga  yaitu  bank  konvensional  maupun  bank  syariah  pada  transaksi  nya, dengan  alasan  bahwa  bank  syariah  sekalipun  masih  mempunyai  unsur  riba.  Yang dimaksud  dengan  riba  dalam  transaksi  ini  adalah  apabila  jumlah  angsuran  rumah bersifat fluktuasi mengikuti  harga  suku  bunga.  Sedangkan  pada  perusahaan  ini angsuran  perbulan  yang  telah  ditetapkan  diawal  perjanjian  dan  disepakati  oleh kedua  belah  pihak  tidak  akan  pernah  berubah,  karena  tidak  mengikuti  harga  suku bunga  yang  sering  berubah-ubah.  Dalam  prakteknya  perusahaan  juga  tidak menerapkan  denda  kepada  konsumen  apabila  terjadi  keterlambatan  pembayaran, hanya  saja  konsumen  memberi  tau  alasan  yang  jelas  mengenai  keterlambatan pembayaran tersebut. 14
13 Mutisya Ridha (26 tahun), Bagian Sumber Daya Alam Haluoleo Grup, Wawancara , Makassar, 14 Juni 2022.
14 Mutisya Ridha (26 tahun), Bagian Sumber Daya Alam Haluoleo Grup, Wawancara , Makassar, 14 Juni 2022.

## 2. Ketentuan Hukum Islam Tentang Jual Beli
Menurut  PSAK  (Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan)  IAI  Akad Istishna’ adalah  akad  jual  beli  dengan  system  pemesanan  suatu  barang  tertentu  dengan kriteria  atau  detail  yang  diminta  oleh  pembeli,  dan  hal  tersebut  memiiki kesepakatan  bersama  antara  penjual  dan  pembeli.  Dalam  PSAK  104  juga dijelaskan bahwa barang pesanan harus memiliki beberapa kriteria yakni: 15
1. Diperlukannya  proses  untuk  pembuatan  barang  yang  dipesan  setelah  akad disepakati.
2. Barang yang dibuat harus sesuai dengan permintaan pembeli ( Limited ), bukan barang atau produk yang dibuat massal atau dibuat dengan skala besar.
3. Penjual harus memahami dan mengerti betul terkait dengan karakteristik, yang umum yakni meliputi jenis, kualitas, spesifikasi teknis dan juga kuantitas.
Akad Istishna’ diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No:  06/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Jual Beli Istishna’ Adapun ketentuan dari akad Istishna’ sebagai berikut:
Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:
1. Alat bayar harus diketahui jumlah Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
Kedua : Ketentuan tentang Barang:
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
15 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104: Akuntansi Istishna’
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

## 3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
Kesepakatan  Ulama’  (ijma’)  bahwa  bolehnya  jual  beli Salam dikutip  dari pernyataan  Ibnu  Mundzir  yang  mengatakan  bahwa  semua  ahli  ilmu  telah  sepakat bahwa jual beli Istishna’ hukumnya sama dengan salam yakni diperbolehkan. Agar memudahkan  kebutuhan  dan  keperluan  uruan  manusia.  Pemilik  lahan  pertanian, perkebunan  ataupun  perniagaan  terkadang  membutuhkan  modal  untuk  mengelola usaha  mereka  hingga  siap  dipasarkan,  maka  jual  beli  pesanan  diperbolehkan  untuk mengakomodir kebutuhan mereka. 16
Q.S Al-Baqarah/2: 282
ْيَدِب ْمُتْ نَ ياَدَت اَذِا ااْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا اَهُّ يَآيٰ
َبَْيَ  َلََو ِِۖلْدَعْلِبِ ٌۢ بِتاَك ْمُكَنْ يَّ ب ْبُتْكَيْلَو ُُۗهْوُ بُ تْكاَف ىًّمَسُّم ٍلَجَا آلِٰا ٍن َّبَر َٰٓللّا ِقَّتَ يْلَو ُّقَْلْا ِهْيَلَع ْيِذَّلا ِلِلْمُيْلَو ْۚ ْبُتْكَيْلَ ف ُٰٓللّا ُهَمَّلَع اَمَك َبُتْكَّي ْنَا  بِتاَك ه
Terjemahannya :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu’alah  tidak  ecara  tunai untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan  janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mengamalkan apa  yang  akan  ditulis  itu,  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  dan Tuhannya. 17
Pada  umumnya  perusahaan  pengembang  perumahan  menggunakan  pihak ketiga  didalam  transaksinya  yakni  pihak  bank  sebagai  pihak  yang  memberikan fasilitas  kredit  kepemilikan  rumah.  Pada  prakteknya  Perumahan  Syariah  Al  Fath
16 Saprida, Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4, No. 1 (2016), h. 124.
17 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an…, Al-Qur’an Surah Al-Baqarah/2: 282.
Land  hanya  melibatkan  dua  pihak  saja  yakni  perusahaan  sebagai  pengembang ( developer )  sebagai  penjual  dan  konsumen  sebagai  pembeli.  Hal  ini  telah  sesuai dengan  syariat  Islam  mengenai  rukun  jual  beli  yaitu  adanya  pihak  penjual  dan pembeli.  Dan  benda  yang  diperjualbelikan  adalah  rumah  namun  rumah  tersebut belum ada atau belum jadi, maka hal ini termasuk kedalam jual beli istishna’ yang direalisasikan  dengan  akad istishna’ rumah  tinggal  secara  tertulis  yang  dilakukan oleh developer dan pembeli. 18

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dari  Hasil  Pembahasan  Bab  sebelumnya,  penulis  menarik  kesimpulan mengenai  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Perjanjian  Jual  Beli  Perumahan  Syariah AL  FATH  LAND  di  Kecamatan  Moncongloe  Kabupaten  Maros  itu  dari  segi  akad menggunakan akad yang jelas yakni akad Istishna’ dari segi perjanjian dan jual beli pun sesuai dengan Hukum Islam.
Adapun perincian kesimpulan dari Rumusan masalah, sebagai berikut:
1. PT.  Haluoleo  grup  atau  perumahan  syariah  Al  Fath  Land  ini  mengadakan pembayaran  secara cash dan  pembayaran  secara  kredit.  Untuk  pembayaran secara kredit dapat langsung ke pihak developer dan tanpa melalui pihak bank serta sistem nya juga menggunakan margin atau keuntungan dan PT. Haluoleo Land tidak Menggunakan sistem denda, tetapi menggunakan garis period. jadi dalam  suatu  akad  dijelaskan  jika  user  tidak  mampu  membayar  dalam  jangka waktu  3  bulan  maka  akan  digunakan  garis  period,  dari  segi  waktu  pihak perusaahaan  memberi  tambahan  3  bulan  kemudian  jika  dalam  3  bulan  tidak
18 Mutisya Ridha (26 tahun), Bagian Sumber Daya Alam Haluoleo Grup, Wawancara , Makassar, 14 Juni 2022.
Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 237-250
mampu membayar maka akan mencari ahli waris yang bisa melanjutkan cicilan jika  tidak  ada  yang  dapat  melanjutkan  maka  akan  dijual  kembali  kemudian hasil dari penjualan tersebut akan dibayarkan ke developer dari pinjaman yang belum  lunas.  Perjanjian  Jual  beli  di  Perumahan  Syariah  AL  FATH  LAND menggunakan akad Istishna’ .
2. Penulis mengutarakan beberapa poin dari akad Istishna’ yakni: pengertian jual beli Istishna’ , Dasar Hukum Istishna’ yang terdiri dari Q.S Al-Baqarah/2: 282,
HR.  Muslim,  Kesepakatan  Ulama’  (ijma’)  bahwa  bolehnya  jual  beli Salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah  sepakat  bahwa  jual  beli Istishna’ hukumnya  sama  dengan salam yakni diperbolehkan,  serta  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  06/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti di Perumahan syariah Al Fath Land  Kecamatan  Moncongloe  Kabupaten  Maros,  ada  beberapa  hal  yang  dapat dipertimbangan  sebagai  masukan  yang  bertujuan  untuk  kebaikan  serta  kemajuan Perumahan syariah Al Fath Land Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yakni diantaranya sebagai berikut :
1. Haluoleo  Land  sebagai  Perusahan  dari  Perumahan  syariah  Al  Fath  Land Kecamatan  Moncongloe  Kabupaten  Maros  sebagai  pihak developer atau pihak perusahaan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap  konsumen  untuk  melakukan  negosiasi  isi-isi  yang  ada  didalam perjanjian  jual  beli  perumahan.  Agar  lebih  efekif  pemberitahuan  terhadap
projek-projek yang ada di Haluleo Land sebaik nya selain aktif di media sosial promosi  nya  sebaiknya  dilakukan  langsung  baik  itu  di  perkantoran,  tempat umum, kampus, sekolah, dan lain-lain.
2. Pihak  Kosumen  diharapkan  dapat  selektif  dalam  menerima  promosi  dan penawaran dari perusahaan atau pihak Developer untuk membeli suatu rumah dan tidak hanya melihat penawaran alanya saja akan tetapi teliti dalam melihat apakah sesuai dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Research . Bandung, Tarsito, 1995.
Djamil,  Faturrahman. Penerapan  Hukum  Perjanjian  dalam  Transaksi  di  Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Fuady, Munir. Hukum Kontrak . Bandung: Citra Aditya Bakri, 2003.
Nata, Abuddin. Metodologi studi Islam , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Bandung: PT al-Ma’arif, 1987.

## Jurnal
Anies,  Muhammad.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Atas  Pemilikan  Rumah Dari  Developer  Di  Kota  Makassar”, al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  & Ketatanegaraan , Vol. 5, No. 2. 2016.
Heykal, Muhammad. “ Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia ”. Jurnal business Review , Vol 5 No. 2. 2014.
Mapuna,  Hadi  Daeng.  “Islam  dan  Negara”, al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  & Ketatanegaraan, Vol. 6, No. 1. 2017.
Muhidin.  dkk.  “Moderasi  dalam  Pendidikan  Islam  dan  Perspektif  Pendidikan Nasional”, Reslaj: Jurnal Religion Ediucation ocial Laa Roiba , Vol. 4, No. 1, 2022.
Sanusi,  Nur  Taufiq.  “Antara  Hukum  dan  Moral”, Al  Risalah: Jurnal  Ilmu  Syariah dan Hukum, Vol. 20, No.1 . 2020. Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4, No. 1. 2016.

## Peraturan
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  06/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Jual  Beli Istishna’.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104: Akuntansi Istishna’
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 2.

## Wawancara
Mutisya  Ridha  (26  tahun),  Bagian  Sumber  Daya  Alam  Haluoleo  Grup, Wawancara , Makassar, 14 Juni 2022.