Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak
Rini Fitriani 1 , Lalu Sumardi 2 , Basariah 3
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram (fitrianirini899@gmail.com)
( lalusumardi.fkip@unram.ac.id) ( basyariah@unram.ac.id)

## Info Artikel
Sejarah Artikel: Diterima (April) (2024) Disetujui (Mei) (2024) Dipublikasikan (Mei) (2024)
Keywords:
Kesadaran Hukum,
Penertiban Hewan Ternak.

## Abstrak
______________________________________________________________
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kesadaran  hukum masyarakat  terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2019  tentang penertiban  hewan  ternak  dan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak di Desa Bertong Kecamatan Taliwang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara dan  observasi.  Data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  dianalisis menggunakan teknik menurut Miles, Huberman, dan Saldana dengan tahapan kondensasi  data,  tampiland,  dan  menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak cukup tinggi. Hal  ini  dibuktikan  dengan  beberapa  indikator  yang  terpenuhi  yaitu pengetahuan hukum masyarakat yang cukup, pemahaman hukum masyarakat yang  cukup,  sikap  dan  perilaku  hukum  masyarakat  yang  memadai.  Faktor- faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengendalian hewan ternak antara lain faktor masyarakat, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan faktor peraturan hukum.

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus  didasarkan  pada  hukum.  Untuk mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  baik  dan  benar  dalam  mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta

## JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu
E-ISSN :  2798-4818 P-ISSN: 2808-2249
menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.
Pembagian  hukum  di  golongkan  dalam  beberapa  jenis,  salah  satunya  hukum tertulis yang bersifat kaku, tegas dan lebih menjamin kepastian hukum seperti UUD, UU dan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang- undangan  tingkat  daerah  yang  dibentuk  oleh  kepala  Daerah,  baik  daerah  provinsi maupun  daerah  kabupaten/kota  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  provinsi maupun kabupaten kota.
Kesadaran hukum menurut Hudori (2015) yang ditunjukan oleh masyarakat adalah sikap dan perilaku yang wajar oleh seseorang (manusia) secara umum, sebagai bentuk kesadaran pada adanya pemahaman terhadap hukum, yang didasarkan karena adanya hak dan kepentingan manusia tentang apa arti dan seharusnya hukum itu, dan bagaimana mematuhi maupun mentaati hukum tanpa harus ada unsur paksaan. 1
Bidang  peternakan  merupakan  salah  satu  potensi  ekonomi  yang  dibangun  di masyarakat,  sehingga  berbagai  program  swasembada  pangan  menjadi  prioritas pembangunan di daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan hewan, salah satunya di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Masyarakat di Kecamatan Taliwang sebagian besar yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan peternakan. Dalam melaksanakan usaha peternakan di Sumbawa Barat harus bisa mematuhi aturan yang sudah  diterapkan  oleh  Pemerintah  Daerah,  hal  ini  untuk  menjaga  agar  hewan  ternak tidak  mengganggu  lingkungan  masyarakat  sekitar.  Sehingga  dikeluarkan  Peraturan Daerah yang berkaitan dengan masalah tersebut.
Menurut  Zarkasi  (2010)  peraturan  daerah  adalah  salah  satu  produk  peraturan perundang-undangan  tingkat  daerah  yang  dibentuk  oleh  kepala  daerah,  baik  daerah provinsi  maupun  daerah  kabupaten/kota  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah provinsi  maupun  kabupaten  kota. 2 Sedangkan  menurut  Menurut  Suharjono  (2014) peraturan  daerah  merupakan  instrumen  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya. 3
Sejak tahun 2019 lalu di Kabupaten Sumbawa Barat telah diberlakukan Peraturan Daerah  Nomor  2  Tahun  2019  yang  berkaitan  tentang  penertiban  hewan  ternak.  4 Peraturan  daerah  ini  dikeluarkan  sebagai  bentuk  upaya  membangun  ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan menertibkan hewan ternak. Namun pada
kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mematuhi  Peraturan  Daerah tersebut.
Hasil  studi  pendahuluan  yang  telah  dilakukan  pada  bulan  Juli  di  Desa  Telaga Bertong Kecamatan Taliwang ditemukan masih banyak yang belum menaati Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak. Peraturan Daerah ini sudah  diberlakukan  dari  tahun  2019.  Akan  tetapi  belum  ada  tindakan  tegas  terhadap pelanggaran dari aturan tersebut oleh  pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini dibuktikan masih saja banyak hewan ternak yang sampai ke pekarangan rumah warga dan pertamanan maupun lapangan bola, sehingga merusak fasilitas umum.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dipaparkan,  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  kajian  dengan  judul “Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sumbawa  Barat  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Penertiban  Hewan Ternak (Studi di Desa Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat) ”.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu jenis penelitian kualitatif,  dimana  penulis  melakukan  eksplorasi  secara  mendalam  terhadap  program, kejadian,  proses,  aktivitas  terhadap  individu  yang  terkait  oleh  waktu  dan  aktivitas. (Sugiyono,2018).  Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  subjek  penelitian  adalah masyarakat  Kecamatan  Taliwang  Kabupaten  Sumbawa  Barat  yang  memiliki  hewan ternak. Penetuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling . Untuk  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Camat,  lurah  dan  masyarakat  yang  tidak memiliki  hewan  ternak.  Adapun  pengumpulan  data  yang  digunakan  berupa  observasi dan wawancara.

## HASIL PENELITIAN Hasil
1. Kesadaran  Hukum  Masyarakat  terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak
a. Hasil Wawancara
➢ Pengetahuan  hukum  masyarakat  terkait  adanya  Peraturan  Daerah  Nomor  2 Tahun  2019  sudah  baik.  Karena  sudah  banyak yang  mengetahui  adanya peraturan daerah tersebut.  Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bahwa
para  responden  (camat,  lurah,  dan  masyarakat  yang  tidak  memiliki  hewan ternak)  dalam  menertibkan  hewan  ternak  mereka  berpendapat  untuk  tidak boleh  melepaskan  hewan  ternak  sembarangan.  Jika  adanya problem terkait hewan  ternak  maka  yang  bertanggungjawab  itu  sesuai  kesepakatan  masing- masing.
➢ Pemahaman  hukum masyarakat  terkait  adanya  Peraturan  Daerah  Nomor  2 Tahun 2019 terbilang sudah memahami aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan  lumayan  cukup  dalam  pemberian  penyuluhan  oleh  pihak  Dinas sehingga cukupnya memahami. Akan tetiap hal yang menjadi problem dalam suatu  kondisi  di  lingkungan  masyarakat  diperlukan  pemberian  secara maksimal terkait pemahaman terhadap hukum
➢ Sikap  hukum masyarakat  terkait  adanya  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun 2019  mengatakan  bahwa  masyarakat  Desa  Telaga  Bertong  sebagian  besar patuh  terhadap  kepemilikan  akan  pentingnya  menjaga  ketertiban  dan kenyamanan  masyarakat  sekitar  walaupun  masih  ada  yang  kurang  patuh dikarenakan  kurangnya  sosialisasi,  dengan  hal  tersebut  seharusnya masyarakat tidak masa bodoh akan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
➢ Perilaku hukum masyarakat terkait adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019  mengatakan  bahwa  informan  penelitian  masyarakat  di  Desa  Telaga Bertong  menunjukkan  bahwa  perilaku  masyarakat  sudah  cukup  baik  dalam melaksanakan aturan terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang  penertiban  hewan  ternak,  di  pasal  12  ayat  1  menyebutkan  bahwa Peternak  berkewajiban  untuk  melakukan  pemeliharaan,  menambatkan ternaknya  ditempat  pengembalaan  yang  disediakan  oleh  peternak  atau kelompok peternak.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b. Hasil Observasi
➢ Sikap  hukum,  berdasarkan  observasi  diketahui  masih  ada  beberapa masyarakat  Desa  Telaga  Bertong  yang  tidak  mematuhi  Peraturan  Daerah Nomor  2  Tahun  2019.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  masih  ada  beberapa
hewan  ternak  yang  berkeliaran  bebas  sehingga  diamankan  oleh  pihak  yang terkait salah satunya Polisi Pamong Praja.
➢ Perilaku hukum, berdasarkan observasi diketahui sebagian besar masyarakat Desa Telaga Bertong yang sudah mematuhi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat yang sudah mengandangkan hewan ternaknya dan menempatkannya di lahan sendiri.
2. Faktor  yang  Mempengaruhi  dalam  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Sumbawa Barat
a. Hasil Wawancara
➢ Faktor  masyarakat,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat di kelurahan Telaga Bertong sudah tidak menjadi  masalah  utama  yang  mempengaruhi  kesadaran  hukum  masyarakat. Karena  dari  beberapa  subyek  penelitian  menyatakan  bahwa  mereka  sudah berupaya menaati peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
➢ Faktor  penegak  hukum,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum di kelurahan Telaga bertong masih menjadi  masalah  utama  yang  memengaruhi  kesadaran  hukum  masyarakat. Karena dari beberapa subyek penelitian menyatakan bahwa dari pihak penegak hukum  masih  belum  maksimal  dalam  memberikan  sosialisasi  kepada masyarakat terkait peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 dan urgensinya.
➢ Faktor sarana atau fasilitas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan  bahwa  faktor  sarana  atau  fasilitas  di  kelurahan  Telaga  Bertong masih  menjadi  masalah  utama  yang  mempengaruhi  kesadaran  hukum masyarakat. Karena dari beberapa subyek penelitian menyatakan bahwa salah satu contoh kecil yaitu kesediaan kandang kolektif masih belum disediakan oleh pemerintah.
➢ Faktor peraturan hukum, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor peraturan hukum di kelurahan Telaga Bertong masih menjadi  masalah  utama  yang  memengaruhi  kesadaran  hukum  masyarakat. Karena  dari  beberapa  subyek  penelitian  menyatakan  bahwa  kurangnya
sosialisasi  yang  dilakukan  sehingga  belum  membuahkan  hasil  yang  maksimal karena  dan  kurangnya  ketegasan  hukum  dari  pemerintah  daerah,  sehingga masih ada beberapa pemilik hewan ternak yang tidak menaati peraturan daerah yang berlaku.

## b. Hasil Observasi
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terlihat  dari beberapa  hal.  Yang  dimana  masyarakat  dibiasakan  dalam  menertibkan  hewan ternak  dengan  diberikan  sosialisasi  terkait  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun 2019,  indikator  dalam  observasi  ini  hanya  membahas  tentang  faktor  penegak hukum.  Dimana  masyarakat  Desa  Telaga  Bertong  berkumpul  untuk  mengikuti sosialisasi  terkait  penertiban  hewan  ternak  dan  terdapat  beberapa  masyarakat yang terjaring di razia Polisi Pamong Praja, sapi-sapi yang dirazia diangkut dan di masukkan ke truk oleh Polisi Pamong Praja.

## PEMBAHASAN

## 1. Kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  peraturan  daerah  nomor  2 tahun  2019 tentang penertiban hewan ternak
Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, dapat dicermati bahwa kesadaran hukum masyarakat  terhadap  peraturan  daerah  kabupaten  Sumbawa  Barat  nomor  2  tahun  2019 tentang penertiban hewan ternak. Menurut Soerjono (2002) Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang  hukum  yang  diharapkan  ada.  Tingginya  tingkat  kesadaran  hukum  di  daerah menciptakan masyarakat yang beradab.
Ada  4  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  kesadaran  hukum  sebagai berikut:
a. Pengetahuan Hukum
Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu  yang  diatur  oleh  hukum  tertulis  yakni  tentang  apa  yang  dilarang  dan  apa  yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono (2002:159) menyatakan bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan ditertibkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang- undangan itu berlaku. Untuk itu sangat diperlukan  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  supaya  dapat  membantu
menjadikan masyarakat yang tertib dalam menjalankan peraturan daerah.
Berdasarkan  penuturan  informan  penelitian  mengungkapkan  bahwa  masyarakat Desa Telaga Bertong sudah memiliki kesadaran dalam menjalankan peraturan daerah yang ada di kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat dalam menjaga  ketertiban  walaupun  masyarakat  Desa  Telaga  Bertong  masih  kurang  diberikan sosialisasi  oleh  Dinas,  Camat,  dan  Lurah  terkait  peraturan  daerah  nomor  2  tahun  2019 sehingga masyarakat Desa Telaga Bertong memiliki pengetahuan cukup baik.
b. Pemahaman Hukum
Pemahaman tentang hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang  mengenai  isi  peraturan  dari  suatu  hukum  yang  tertentu.  Pemahaman  hukum  disini suatu  pengertian  terhadap  isi  dan  tujuan  suatu  peraturan  dalam  hukum  tertentu  serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Masyarakat perlu akan pemahaman hukum hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono (2002:159) apabila pengetahuan  hukum  saja  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  hal  itu  belum  memadai,  masih diperlukan pemahaman terhadap hukum yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  pada  subjek  dan  informan  penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Telaga Bertong terbilang sudah memahami aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan lumayan cukup dalam pemberian penyuluhan oleh pihak Dinas sehingga cukupnya memahami. Akan tetiap hal yang menjadi problem dalam suatu  kondisi  di  lingkungan  masyarakat  diperlukan  pemberian  secara  maksimal  terkait pemahaman terhadap hukum. Jika tidak paham sepenuhnya paham terhadap adanya hukum, maka  akan  terjadi  salah  paham  yang  mengakibatkan  hukum  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu atau masyarakat yang menjalankan hukum itu sendiri.
c. Sikap Hukum
Sikap  hukum  yaitu  suatu  kecenderungan  untuk  menerima  hukum  karena  adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau mengguntungkan jika hukum  tersebut  ditaati.  Menurut  pendapat  Soerjono  (2002:159)  seseorang  mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  pada  informan  penelitian  mengatakan  bahwa masyarakat  Desa  Telaga  Bertong  sebagian  besar  patuh  terhadap  kepemilikan  akan pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar walaupun masih ada
yang  kurang  patuh  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi,  dengan  hal  tersebut  seharusnya masyarakat tidak masa bodoh akan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
d. Perilaku Hukum
Perilaku  hukum  yakni  dimana  seseorang  atau  masyarakat  warganya  mematuhi peraturan yang berlaku. Maka seperti halnya masyarakat yang selalu mematuhi peraturan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah maka kesadaran hukumnya dapat dikatakan baik (Soerjono, 2002:159).
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  pada  informan  penelitian  masyarakat  di  Desa Telaga  Bertong  menunjukkan  bahwa  perilaku  masyarakat  sudah  cukup  baik  dalam melaksanakan  aturan  terkait  dengan  peraturan  daerah  nomor  2  tahun  2019  tentang penertiban hewan ternak. Hal ini diperkuat dengan pendapat subyek dan informan yang lebih banyak tau tentang adanya peraturan ini, dan paham betul terkait peraturan ini wajib di taati untuk  mendapatkan  kenyaman  dan  keamanan  bersama.  Dari  pernyataan  tersebut  dapat dinyatakan bahwa masyarakat Desa Telaga Bertong sudah memiliki kesadaran hukum dalam menaati peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak.

## 2. Faktor  yang  mempengaruhi  dalam  Kesadaran  Hukum  masyarakat  terhadap Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Penertiban  Hewan  Ternak  di Kabupaten Sumbawa Barat
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek dan informan penelitian, bahwa faktor  yang  mempengaruhi  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  penertiban  hewan ternak di desa Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yakni:

## a. Faktor Masyarakat
Satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap peraturan  daerah  yang  terdapat  di  desa  Telaga  Bertong  Kecamatan  Taliwang  yaitu masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk wajib mengetahui serta menaati apa yang ada dalam  substansi  hukum  menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  2  tahun  2019  tentang penertiban  hewan  ternak  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Soerjono  (2004:8) bahwa praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

## b. Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum sangat memiliki peran penting dalam hal memfungsikan hukum agar dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya terkait dengan penertiban hewan ternak. Berdasarkan hasil wawancara diketahui faktor penegak hukum  masih  menjadi  masalah  yang  krusial  karena  hukum  sudah  ditegakkan  namun pelaksanaannya masih belum dioptimalkan.

## c. Faktor Sarana dan Fasilitas
Sarana  atau  fasilitas  pendukung  yang  dimaksud  adalah  berkaitan  dengan  alat  yang dapat membantu masyarakat agar dapat menaati peraturan tersebut dengan baik. Dalam hal ini  seperti  ketersediaan  kandang  khusus  hewan  ternak  dan  pakan  khusus  hewan  ternak Selain itu, masyarakat dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak yang berwajib akan hal yang berkaitan dengan fasilitas yang mendukung agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil wawancara bahwa masyarakat tidak mengetahui apa saja sarana atau fasilitas yang terdapat. Kendala tersebut membuat masyarakat melanggar aturan yang ada seperti masyarakat dengan sengaja melepas ternaknya di sembarang tempat.

## d. Faktor Peraturan Hukum
Peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah sudah baik masyarakat juga menaati aturan  tersebut.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa masyarakat  cukup  takut  akan  sanksi  yang  diberikan  oleh  pihak  yang  berwajib  apabila melakukan  pelanggaran  dengan  melepas  hewan  ternak  sembarangan  di  jalan  raya,  akan tetapi masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga belum membuahkan hasil yang maksimal  dan  kurangnya  ketegasan  dalam  pemerintah  daerah,  sehingga  masih  ada masyarakat yang tidak menaati peraturan daerah yang berlaku. Maka dari itu, masyarakat harus lebih diberikan informasi tentang penertiban hewan ternak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan fokus penelitian, paparan data dan temuan serta pembahasan temuan hasil  penelitian,  maka  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  ;  1) Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  terkait  kesadaran  hukum  masyarakat terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  penertiban  hewan  ternak bahwa pengetahuan hukum masyarakat, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat sebelum dan sesudah mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor
2  Tahun  2019  yang  sebelumnya  masih  belum  berjalan  dengan  baik  mengalami perubahan yang optimal dan berjalan dengan lancar, meskipun masih banyak terdapat kendala yang berarti. 2) Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait faktor yang mempengaruhi dalam kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak di Kabupaten Sumbawa Barat bahwa faktor masyarakat, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor penentu hukum  masih  menjadi  permasalahan  yang  utama.  Hal  ini  ditandai  dengan  kurangnya kesadaran  masyarakat  Bertong  terkait  hewan  ternak  yang  masih  berkeliaran  di lingkungan sekitar  dan terdapat beberapa masyarakat yang terjaring di razia oleh Polisi Pamong Praja.

## DAFTAR PUSTAKA
Hudori, A., Dahlan, D., & Haslan, M. M. 2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan  E-KTP  di  Dusun  Berembeng  Barat  Desa  Sigerongan  Kecamatan Lingsar  Kabupaten  Lombok  Barat. Jurnal  Pendidikan  Sosial  Keberagaman , 6(1), 77-86.
Soerjono. (2002). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . Jakarta: Rajawali.
Sugiyono. (2020). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA.
____________.(2018). Teknik Purposive Sampling Bandung: Alfabeta.
Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. Doctor Ilmu Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 10(19), 21-37.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Sumbawa  Barat.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
Zarkasi,  A.  (2010).  Pembentu  Peraturan  Daerah  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan INOVATIF .  Jurnal Ilmu Hukum , 2 (4), 104-120.