## PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN INDONESIA DALAM RELASI GENDER

## Suryadi
Dosen Jurusan PMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon suryadie.aj@gmail.com

## Abstract
From  quantitative  measurement,  gender  discrimination  is  still  a reality  in  our  country.  Woman  is  less  access  in  development  than man.    Government  seemingly  is  not  serious  in  implementing  gender mean  streaming  in  development,  whereas  Indonesia  has  been consensus  to  support  and  implement  international  conventions  and agreements in gender empowerment. This situation has to be changed by more increase woman quality. One principal aspect to do that is by strengthening  woman  bargaining  position  in  politic.  Meanwhile,  30 percent  quota  of  woman  in  parliament  is  still  not  be  implemented. Many  parties  are  still  uncertain  in  woman  capabilities  cause  of gender paradigm that is unbalanced. Recently, gender discrimination is  still operating in work place, in  community and in  any segment  of our  life.  Thus,  government  has  to  be  more  serious  in  supporting gender empowerment, especially in bureaucracy. Parliament also has to initiate in creating regulation which pro woman. NGOs, university, gender  study  center  also  have  to  be  more  concern  in  women  in diverse background; rural, city, career woman, etc.
Key words: Gender discrimination , political position of woman
Pengantar Laporan  UNDP    tahun  2013 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) menempatkan  Indonesia  pada  posisi 121  dari  186  negara  yang  disurvei. Posisi tersebut sekaligus mensyaratkan  Indonesia  berada  pada level  menengah  indeks  pembangunan manusia  di  dunia,  masih  kalah tertinggal oleh negara tetangga lainnya,  seperti:  Singapura  (18)  dan Brunei Darussalam (33) yang termasuk  kategori  sangat  tinggi,  dan Malaysia  (64)  yang  masuk  kategori level  tinggi.  Sedangkan  negara  Asia
Tenggara  yang  satu  level  lainnya
yang  masuk  kategori  menengah adalah  Thailand  (103),  Philipina (114),  Vietnam  (127),  Timor  Leste (134), Kamboja (138), Laos (138) dan satu  negara  tersisa  masuk  kategori rendah  adalah  Myanmar  (149).  IPM adalah  gambaran  hasil  pembangunan yang sudah dicapai  oleh suatu negara berdasarkan  tiga  aspek  indikator; ekonomi, pendidikan dan kesehatan. 1
Ternyata  perubahan  dari  orde baru  ke  orde  reformasi  masih  belum bisa  mengangkat  kualitas  manusia Indonesia. Meskipun diakui perbaikan iklim  demokrasi  di  negeri  ini  sudah menunjukkan  ke  arah  positif.  Tetapi
apakah proses demokratisasi di Indonesia hakiki adanya? Atau hanya euforia yang  tidak  tahu  arah  dan orientasi  untuk  apa  demokrasi  itu sendiri.  Karena  masih  banyak  di antara  kita  mendefinisikan  demokrasi adalah  kebebasan  yang  tidak  ada aturan,  tidak  menghargai  perbedaan, dan tidak jarang mengeksploitasi atau mendiskriminasi kelompok yang lemah  dan  minoritas.  Seringkali, dalam situasi yang tidak menguntungkan  tersebut  kelompok perempuan,  anak,  lansia,  dan  segmen masyarakat  minoritas  lainnya  selalu menjadi  pihak  yang  dirugikan  dan dipinggirkan.
Berdasarkan  data  dari  Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tentang indeks pemberdayaan  gender  (GDI)  tahun 2005  untuk  mengetahui  sejauhmana keadilan  dan  akses  perempuan  dalam pembangunan, yang meliputi indikator; pertama ,  angka  harapan hidup,  perempuan  (70,2  tahun)  dan laki-laki  (66,2  tahun). Kedua ,  angka melek  huruf,  perempuan  (87,5%) laki-laki  (94,3%). Ketiga ,  rata-rata lama  sekolah,  perempuan  (6,8  tahun) laki-laki (7,8 tahun). Keempat , persentase angkatan kerja, perempuan
(40%) laki-laki (60%). 2 Dari keempat indikator pemberdayaan perempuan, hanya satu saja  perempuan  telah  menunjukkan kondisi  yang  lebih  baik.  Akan  tetapi, usia  perempuan  yang  lebih  panjang dari usia laki-laki patut dipertanyakan lebih  lanjut,  apakah  mereka  tetap sehat,  dapat  melakukan  aktivitas  dan masih produktif? Atau bahkan sebaliknya,  sakit-sakitan  dan  menjadi beban  keluarga?  Jika  keadaan  ini
2 http://www.menegpp.go.id/
benar adanya, berarti kondisi tersebut belum  menyentuh  aspek  kualitatif dari  usia  perempuan  yang  lebih panjang daripada usia laki-laki. Karena  menurut  kajian  demografis, biologis, dan sosiologis usia perempuan  memang  cenderung  lebih panjang  jika  dibanding  dengan  usia laki-laki. Tiga indikator lainnya sudah membuktikan  bahwa  ketimpangan dan  ketidak-adilan  gender  dalam akses  terhadap  pembangunan  adalah kenyataan.
Demikian  pula  pengakuan  hak- hak  perempuan  sebagai  bagian  yang integral dari hak asasi manusia belum banyak  diwujudkan  dalam  kebijakan- kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah. Hal ini diperburuk dengan  kenyataan  bahwa  pemerintah sampai saat ini juga belum memberikan  akses  yang  sama  bagi perempuan  di  bidang  politik  atau untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan  di  sektor  publik.  Angka ketimpangan dalam indeks pemberdayaan gender bisa dilihat dari tiga  indokator  sebagai  berikut;  1) Perempuan  di  parlemen  11,3  persen, 2) Perempuan sebagai pekerja profesional,  teknisi,  kepemimpinan dan  ketatalaksanaan  41,6  persen,  3) Perempuan  dalam  angkatan  kerja  40 persen,  dan  4)  Upah  pada  sektor  non pertanian:  perempuan  Rp.  594.200 dan laki-laki Rp. 870.200. 3
Dari  gambaran  kuantitatif  di atas,  kita  semakin  mempertanyakan adakah  perhatian  dan  keseriusan pemerintah dalam peningkatan kualitas perempuan Indonesia?
Karena kita harus konsekuen terhadap program  aksi  yang  disepakati  pada
3 Ibid
konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan berkelanjutan (ICPD) yang berlangsung  di  Cairo,  Mesir,  pada 1994. Dihadiri oleh 10.000 perwakilan  masyarakat  sipil  dunia. Dalam  konferensi  itu,  179  negara menyetujui  visi  20  tahun  (Program Aksi) untuk membina Keluarga Berencana (KB) nasional dan internasional,  kesehatan  reproduksi, pencegahan HIV/AIDS, pemberdayaan perempuan, dan upaya-upaya  pembangunan  terkait lainnya. Negara  juga  harus  bertanggung jawab karena turut meratifikasi
Convention  on  the  Elimination  of  All Forms  of  Discrimination  Against Woman (CEDAW)  dua  puluh  tahun silam.  Namun  kenyataannya,  banyak pihak  melihat  Indonesia  lamban dalam mengimplementasikan kesepakatan  internasional  tersebut. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan  semestinya  harus  berperan aktif  dalam  mendukung  peningkatan kualitas perempuan. Perempuan harus semakin  dilibatkan  dalam  proses pembangunan dan pembuatan
keputusan  baik  di  tingkat  nasional maupun di tingkat lokal.

## Posisi Politik Perempuan
Rendahnya  akses  perempuan dalam  pembangunan  sebagai  akibat dari  posisi  tawar  perempuan  yang lemah dalam proporsi pembuat kebijakan dan sensitivitas yang belum bergeliat pada birokrasi publik umumnya.  Dalam  bidang  politik, setelah  terbitnya  UU  Pemilu  yang menyebutkan kuota 30 persen perempuan  di  kursi  politik  masih sumir,  hasil  pemilu  1999  hanya mampu  menempatkan  perempuan  di
kursi  parlemen  sebesar  9,25%,  pada pemilu  2004  meningkat  menjadi 11,46%  dan  pada  pemilu  2009 menjadi  17,68%.  Skeptisme  terhadap kemampuan masih menjadi hambatan utama perempuan untuk turut mengambil  posisi  dalam  bidang- bidang yang strategis. Bahkan terdapat kecenderungan, partai politik menempatkan perempuan dalam calon legislatif hanya sekedar memenuhi  kewajiban  regulasi.  Partai tidak  serius  memberikan  peluang  dan dorongan  bagi  partisipasi  perempuan dalam bidang politik.
Peran  politik  perempuan  dalam dunia politik nampaknya masih sekadar  diskursus.  Wilayah  cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas  wacana  dalam  diskusi  dan pelatihan.  Dalam  pergumulan  politik,
sebenarnya perempuan
bisa menembus  apa  saja  dengan  kualitas yang  dimilikinya.  Ia  mampu  menjadi pemimpin  dari  tingkat  kepala  desa sampai  presiden  dan  wilayah  publik yang  signifikan  lainnya.  Namun harapan itu sangat jauh dari kenyataan di lapangan. Karena pada bagian yang lain,  perempuan  banyak  yang  ditolak oleh  komunitasnya  sendiri  ketika ingin berperan lebih. Banyak kalangan  perempuan  yang  tidak  siap dan mendukung ketika sesama
perempuan  maju  bersaing  dalam sebuah ranah politik. Ketiadaan dukungan dari
sebagian  perempuan  tentu  didasari oleh  stigma  di  masyarakat  yang menilai perempuan cukup jadi makmum  saja.  Sehingga  kesempatan tersebut  kandas  dan  dimainkan  oleh laki-laki  kembali.  Pertarungan  di wilayah  politik  memang  penuh  intrik antara  siapa  mempengaruhi  siapa. Persoalan pengaruh inilah  yang harus
digalang dari solidaritas kaum perempuan untuk memberi kepercayaan  kepada  para  perempuan yang  berkualitas  dalam  bidangnya.
Pembelaan dari sesama kaum perempuan  perlu  menjadi  cetak  biru jika  ingin  manabrak  budaya  yang mendominasi. 4 Ini tentu menjadi agenda tersendiri  bagi  pihak-pihak  yang memiliki  kepedulian  dan  perhatian pada  gerakan  penguatan  perempuan. Sejatinya,  kaum  perempuan  harus tahu  bahwa  dalam  Undang-undang No.  10  tahun  2008  tentang  Pemilu Legislatif  dan  Undang-undang  No.  2 tahun  2008  tentang  Partai  Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar  30  persen,  terutama  untuk duduk  di  dalam  parlemen.  Bahkan dalam  Pasal  8  Butir  d  UU  No.  10 tahun  2008,  disebutkan  penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan  parpol  tingkat  pusat sebagai  salah  satu  persyaratan  parpol untuk  dapat  menjadi  peserta  pemilu. Dalam  Pasal  53  UU  tentang  Pemilu tersebut  ditetapkan  bahwa  daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat  paling  sedikit  30  persen keterwakilan  perempuan.  Ada  yang pro  dan  ada  yang  kontra  pastinya. Namun  ketetapan  itu  sudah  ada  sejak awal tahun 2004 lalu, melalui UU No 12  tahun  2003  tentang  Pemilu,  yang secara  khusus  termaktub  di  pasal  65 ayat 1.
Dituliskan  tentang  Tata  Cara
Pencalonan  Anggota  DPR,  DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 65 :
4 Penindasan  Politik  Perempuan dalam http://www.pelita.or.id/
(1) Setiap  Partai  Politik  Peserta
Pemilu  dapat  mengajukan  calon Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan DPRD  Kabupaten/Kota  untuk  setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
Sayangnya,  hingga  sekarang banyak  parpol  yang  masih  kesulitan menjaring  calon  anggota  legislatif (caleg)  perempuan,  terutama  yang memiliki  kapabilitas  yang  memadai.
Sehingga keadaan ini juga memberikan tantangan tersendiri bagi LSM perempuan untuk lebih progresif  dan  proaktif  untuk  segera mendesain program-program
pemberdayaan perempuan.

## Identifikasi Permasalahan
Jika  kita  melihat  permasalahan yang  dipaparkan  di  atas,  terdapat  dua faktor besar yang menghambat partisipasi  perempuan  dalam  bidang politik  dan  posisi  strategis  dalam karirnya. Pertama ,  faktor  eksternal yang belum bisa menerima keberadaan  perempuan  yang  semakin progresif  untuk  menuntut  hak-hak mereka  sebagai  warga  negara  dan sebagai  individu  yang  juga  harus maju  sebagai  anak  bangsa.  Keadaan ini  sangat  berkaitan  dengan  latar sosial-budaya kita yang sangat diskriminan terhadap perempuan.
Pondasi  budaya  patriarki  sangat  kuat mencekeram  struktur  sosial  di  negara kita.  Faruk  meyakini  dengan  latar belakang sosio-kultural yang patriarki sangatlah merugikan perempuan. Budaya  itu  lebih  merupakan  produk dari sebuah ruang sosial abstrak  yang invisible ciptaan  laki-laki,  ruang sosial  yang  tidak  memberikan  tempat bagi perempuan. Ruang sosial tersebut  begitu  abstrak  sehingga
operasinya  tidak  terlihat;  tidak  ada kekuatan-kekuatan fisik  tertentu  yang memaksa,  menekan,  menindas,  atau ”menginjak-injak”.  Ruang  tersebut selalu  direkonstruksi  melalui  institusi lokal  yang  pro  terhadap  status  quo laki-laki. 5
Kedua ,  faktor  internal  pada perempuan itu sendiri yang terkooptasi menjadi kelompok masyarakat kelas dua. Pada dasarnya, kondisi ini adalah hasil dari reproduksi  budaya  patriarki  dalam masyarakat.  Proses  stigmasasi  yang cukup  lama  dalam  setiap  sendi kehidupan dalam masyarakat menjadikan  perempuan  membentuk diri  menjadi  kelompok  yang  tidak mampu,  tidak  berkualitas  dan  pe- lebelan  negatif  lainnya.  Padahal, ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan  dan  ketidak  setaraan antara  laki-laki  dan  perempuan  di masyarakat,  hal  ini  dapat  terlihat  dari gambaran  kondisi  perempuan  di Indonesia.  Sesungguhnya  perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran, dan  posisi  tidak  menjadi  masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya  perbedaan  gender  telah melahirkan  berbagai  ketidak  adilan, bukan  saja  bagi  kaum  perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki.
Demikian  pula  Darahim,  dari berbagai kajian dan analisis yang ada, mengelompokkan sekurang-kurang ada  5  faktor  yang  menyebabkkan ketimpangan  gender  terjadi,  yaitu;  1) Pengaruh tata nilai sosial budaya yang masih  menganut  paham  patriarki,
5 Faruk,  HT, Pendekar  Wanita  dari  Goa Hantu,  dalam  Sangkan  Paran  Gender , Abdullah,  Irwan  (ed).    Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006. halaman 39-40.
yaitu  keberpihakan  yang  berlebihan kepada  kaum  laki-laki  di  banding perempuan. Tata nilai tersebut diwariskan  secara  turun  temurun  dari waktu  ke  waktu,  baik  yang  berasal dari  budaya  lokal  maupun  pengaruh dari  luar.  2)  Banyak  produk  hukum dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  baik  formal  maupun informal  (hukum  adat)  yang  bias gender. Hal itu dapat dipahami karena produk  hukum  tidak  terlepas  dari pengaruh  untuk  mengakomodasi  tata nilai  kultural  suatu  masyarakat.  3) Dampak lebih lanjut muncul kebijakan dan program  pembangunan yang masih  bias gender  karena setiap kebijakan  adalah  keputusan  politik yang  merupakan  bagian  dari  aspirasi sosial  masyarakat.  4)  Kondisi  itu didukung  oleh  masih  banyaknya penafsiran  terhadap  aktualisasi  ajaran agama  yang  kurang  tepat  karena terlalu berat pada pendekatan tekstual (tersurat)  dan  parsial  (sepotong- sepotong)  di  banding  kontekstual (tersirat)  dan  kholistik  (menyeluruh). 5)  Kelemahan,  kurang  percaya  diri, dan  inkonsistensi  serta  tekad  kaum perempuan sendiri dalam
memperjuangkan nasib kaumnya. Kelemahan itu bisa disebabkan pengaruh  tata  nilai  di  atas  atau kemungkinan  faktor  lain  masih  perlu ditelaah secara mendalam. 6
Demikian  pula  masih  sedikit institusi, lembaga dan struktur birokarasi yang benar-benar menerima  dan  membuka  peluang yang  seluas-luasnya  bagi  keberadaan dan potensi perempuan di masyarakat, dunia  kerja,  politik,  pemerintahan,
dan kehidupan berbangsa dan
6 Darahim, Andarus, Kendala Upaya Pemberdayaan Perempuan dalam http://www.menegpp.go.id/
bernegara. Diperlukan kapasitas kelembagaan yang terbuka dan mendukung terhadap kiprah perempuan dalam rangka implementasi pengarusutamaan gender  (PUG)  dalam  pembangunan. Karenanya  UNDP  mengajukan  enam syarat,  sebagai  berikut; pertama , pemahaman dan komitmen. Kejelasan tujuan kesetaraan gender dalam pembangunan  pada  level  pembuat kebijakan dan birokrasi tingkat pelaksana di lapangan serta komitmen untuk pencapaian tujuan tersebut baik secara individu mapun kelembagaan. Kedua , struktur dan mekanisme. Jaminan  bahwa  perspektif  gender terliput dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan,  juga  pelibatan  lintas sektoral,  monitoring  kemajuan,  dan peran  lembaga yang  memegang tanggung  jawab  untuk  tercapainya isu-isu perempuan dalam pembangunan. Ketiga ,  data,  informasi,  dan penelitian . Tersedianya  input  yang diperlukan  seperti,  penelitian  tentang situasi  perempuan  dan  data  yang lengkap  berdasarkan  jenis  kelamin untuk mendukung rumusan kebijakan dan  program. Keempat ,  keterampilan perencanaan, analisis dan manajemen. Untuk mengidentifikasi dan menjawab perkembangan isu perempuan berkaitan dengan lembaga yang berwenang. Kelima ,  mekanisme  partisipasi. Sedapat mungkin melibatkan partisipasi  perempuan  atau  melalui perwakilannya dalam rancangan pembuatan  kebijkan,  perumusan  dan penilaian program. Keenam , suberdaya keuangan. Tersedianya
dana
untuk implementasi
pengarusutamaan gender. 7
Pemerintah kita terkesan lambat memacu
kualitas sumberdaya perempuan, akan tetapi niat yang baik dari  eksekutif  dan  legislatif  harus selalu  kita  dukung.  Beberapa  upaya tersebut  bisa  kita  lihat  dengan  telah terbitnya,  paling  tidak  empat  produk hukum  yang  cukup  berpihak  pada perempuan.  1)  disahkannya  UU  No. 23/2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (PKDRT),  2)  UU  No.  90/2005 Tentang  Kewarganegaraan,  3)  UU Pemilu  tahun  2004  yang  memberi kuota  30  persen  kepada  perempuan untuk  dicalonkan  dalam  pemilu,  dan 4)  Inpres  No.9  tahun  2000  tentang PUG Dalam Pembangunan.

## Kajian Teoritis
Pembicaraan mengenai perempuan telah mengalami pergeseran  yang  cukup  mendasar pada saat konsep “gender” digunakan sebagai perspektif, menggantikan konsep  “wanita”.  Gender  lebih menunjukkan  kepada  relasi  tempat laki-laki  dan  perempuan  berinteraksi. Oakley dalam bukunya yang berjudul Sex, Gender and Society menguraikan perbedaan  antara  jenis  kelamin  dan gender.
Jenis kelamin (sex) menurujuk  kepada  kodrat  Tuhan sehingga melahirkan peran-peran perempuan  seperti  reproduksi,  yang meliputi:  hamil,  melahirkan  dan menyusui.  Sedangkan  gender  adalah perbedaan perilaku (behavioral differences) yang banyak dikonstruksi oleh  laki-laki  untuk  menunjukkan suatu  pekerjaan  adalah  pekerjaan
7 Darwin, Muhajir dan Kusumasari,
Sensitivitas  Gender  pada  Birokrasi  Publik , Policy Brief No.09/PB/2002, CPPS-UGM.
perempuan, seperti: merawat, mengasuh,  mendidik  anak  dan  lain sebagainya. Padahal, pekerjaan tersebut  juga  dapat  dilakukan  oleh laki-laki.  Demikian  pula  pekerjaan yang  selama  ini  diidentikan  dengan pekerjaan  laki-laki  berkenaan  dengan tingkat manajerial dan kepemimpinan yang  dominan,  juga  memungkinkan untuk  dilakukan  oleh  perempuan. Semua  serba  memungkinkan  ketika perempuan diberikan kesempatan dan peluang yang luas. 8 Dzuhayatin mengisyaratkan, ideologi  gender  berpangkal  pada larangan-larangan di sekitar menstruasi ( menstrual-taboo ). Konsep tersebut juga membagi kehidupan  manusia  dalam  dua  sektor dengan  sudut  pandang  dan  moralitas yang berbeda. Di samping itu konsep menstrual-taboo juga merupakan masalahteologis yang penting. Seperti dikatakan Geertz, agama dalam kehidupan masyarakat berfungsi untuk  menetapkan  seksualitas  dan status  orang  dewasa  dan  rasionalisasi hak-hak  sosial  yang  istimewa  dalam masyarakat.  Dalam  budaya  patriarki, agama  berfungsi  untuk  melegitimasi kenormalan  seksualitas  dan  status laki-laki. Konsekuensinya, seksualitas dan  status  perempuan  tidak  pernah akan  menempati  ”kenormalan”  laki- laki.  Selama  budaya  patriarki  tetap dipertahankan, sejauh itu pula pandangan-pandangan ”misoginis”, dalam  kadar  yang  berbeda-beda  tetap mewarnai kehiduapan masyarakat. 9
8 Faqih,  Mansour.  2001. Runtuhnya  Teori Pembangunan Dan Globalisasi .
Yogyakarta:  Insist  Press  dan  Pustaka Pelajar. Halaman 171
9 Dzuhayatin,  Siti  Ruhaini, Agama  dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi  Perempuan    dalam  Islam,  dalam
Ketimpangan gender dapat terjadi  dan  membentuk  suatu  realitas sosial. Analisis terutama dititikberatkan pada bagaimana ketimpangan gender dipelihara (dilestarikan) melalui berbagai  proses yang menyebabkan partisipasi perempuan  tidak  berkembang  secara kualitatif. Pengkajian dilakukan dengan melihat tiga bidang penjelasan. Pertama ,  dengan  melihat pada  akar  sosial  budaya  di  mana ketimpangan  gender  itu  tersusun menjadi suatu realitas objektif.
Kedua , melihat pada proses
pemberian  makna  dan  pemeliharaan ketimpangan itu secara terus menerus. Ketiga ,  melihat  pada  integrasi  pasar yang  memiliki  peran  penting  dalam proses  segmentasi  yang  kemudian menempatkan  wanita  pada  segmen tertentu  dan  laki-laki  pada  segmen yang  lain.  Kecenderungan  laki-laki diorientasikan  ke  bidang  publik  dan perempuan  ke  bidang  domestik  telah memproduksi ketimpangan kekuasaan antara kedua jenis kelamin. 10
Diskriminasi  pada  perempuan dalam  berbagai  segmen  kehidupan, baik kehidupan formal maupun informal  disebabkan  oleh  paradigma terhadap  gender  yang  duah  timpang. Konsepsi  tersebut  berkembang  dari prinsip  pembagian  kerja  di  dalam rumahtangga. Karenanya,
ketertinggalan  perempuan  tersebut jika ditelusuri  lebih lanjut  berpangkal pada  pembagian  kerja  secara  seksual di dalam masyarakat yang mana peran perempuan yang utama adalah lingkungan  rumah  tangga  ( domestic
Sangkan  paran  Gende r,  Abdullah,  Irwan (ed).  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.  2006. halaman 61-62
10 Abdullah, Irwan, Reproduksi Ketimpangan Gender , Prisma 6 Juni 1995. halaman 3-14
sphere ) dan peran pria  yang utama di luar  rumah  ( public  shere )  sebagai pencari nafkah. 11
Dalam  pandangan  Islam,  laki- laki  dan  perempuan  memiliki  beban yang  sama  untuk  berkiprah  dalam dakwah  dan  arena  publik  lainnya, sesuai  dengan  fitrahnya  masing- masing.  Allah  berfirman  dalam  QS At-Taubah ayat 71: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar,
mendirikan  sholat,  menunaikan  zakat dan  mereka  yang  ta’at  kepada  Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat  oleh  Allah.  Sesungguhnya
Alloh  Maha  Perkasa  Lagi  Maha Bijaksana.”  Dalam  ayat  ini  Allah SWT  menegaskan  bahwa  kewajiban amar ma’ruf (memerintahkan kebaikan) dan nahy munkar (mencegah kemungkaran) dalam artian  seluas-luasnya,  berlaku  untuk laki-laki  dan  perempuan.  Taklif (beban) perempuan sama dengan laki- laki dalam berbagai kewajiban syariat, kecuali sesuatu yang dikhususkan oleh Allah  bagi  laki-laki atau perempuan. 12

## Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  gambaran  data, fenomena  empirik  di  lapangan  dan paparan  konsep  dan  teori  di  atas,
11 Amal,  Siti  Hidayati, Beberapa  Pespektif Feminis  dalam  Menganalisis  Permasalahan Wanita ,    dalam      T.O  Ihromi  (ed) Kajian Wanita  Dalam  Pembangunan ,  Jakarta: Yayasan Obor, 1995. halaman 83-109 12 Masyitah, Partisipasi  Politik  Perempuan Dalam Islam dalam http://www.lensa.unmuha.ac.id/
semakin jelaslah mengapa perempuan selalu  dipinggirkan  dalam  berbagai bidang  dalam  kehidupan.  Termasuk ke dalamnya adalah diskriminasi yang cenderung eksploitatif terhadap perempuan  dalam  posisi  politik, proporsi karir dalam struktur birokrasi dan  akses  pembangunan  lainnya. Paradigma terhadap peran perempuan dalam  kehidupan  di  masyarakat, berbangsa dan bernegara masih bersifat  pelengkap.  Karena  yang menjadi  tugas  utama  perempuan adalah domestic domain.
Situasi  yang  sangat  merugikan bagi  perempuan  tersebut  tidak  bisa dibiarkan  berlarut-larut  dan  terus direproduksi  dalam  masyarakat  kita. Karena, pada dasarnya dalam dimensi pembangunan  penduduk,  termasuk kelompok perempuan adalah sumberdaya  insani  yang  menjadi salah  satu  penentu  keberhasilan  dan kemajuan bangsa. Pemberian peluang yang  seluas-luasnya  dan  dukungan terhadap  perempuan  dengan  segala potensi  dan  kapabilitasnya  harus menjadi  agenda  bangsa  ke  depan. Diskriminasi, eksploitasi, dan paradigma yang  keliru  terhadap partisipasi  perempuan  harus  segera diakhiri.  Program-program  aspiratif dan  partisipatif  terhadap  perempuan dan laki-laki harus diinisiasi sebanyak mungkin. Akhirnya, Kantor Kementerian  Negara  Pemberdayaan Perempuan  sebagai leading  sector dalam  permasalahan  pemberdayaan perempuan  harus  lebih  proaktif  dan progresif dalam perancangan program aksi gerakan untuk kemajuan perempuan  Indonesia.  Berkoordinasi dengan berbagai lembaga, baik pemerintahan  maupun  lembaga  non pemerintah  dalam  dan  luar  negeri,
Pergurun  Tinggi  dan  Pusat  Studi Gender  (PSG)  dalam  rancangan agenda  program  secara  bertahap, menyentuh  akar  rumput  dan  berbagai segmen perempuan dalam masyarakat.  Integrasi kerjasama antar stakeholders dan  ancangan  program merupakan  prasyarat  untuk  gerakan perempuan yang berkelanjutan.
Daftar Pustaka Abdullah, Irwan, Reproduksi Ketimpangan Gender, Prisma 6 , Juni 1995.
Amal, Siti Hidayati, Beberapa Pespektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita, dalam   T.O Ihromi (ed) Kajian Wanita Dalam Pembangunan , Jakarta: Yayasan Obor, 1995. Darahim,  Andarus, Kendala  Upaya Pemberdayaan Perempuan dalam
http://www.menegpp.go.id/
Data  Indeks  Pembangunan  Gender dalam http://www.menegpp.go.id/
Dzuhayatin, Siti  Ruhaini, Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan    dalam  Islam , dalam  Abdullah,  Irwan  (ed). Sangkan Paran Gender ,
Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. 2006. Faqih,  Mansour.  2001. Runtuhnya Teori Pembangunan Dan
Globalisasi .  Yogyakarta:  Insist Press dan Pustaka Pelajar.
Faruk, HT, Pendekar Wanita dari Goa Hantu,  dalam  Abdullah,  Irwan (ed). Sangkan  Paran  Gender , Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. 2006.
Masyitah, Partisipasi Politik Perempuan Dalam Islam dalam http://www.lensa.unmuha.ac.id/
Penindasan Politik Perempuan dalam http://www.pelita.or.id/
UNDP. Human  Development  Report
2013 .