## Artikel

## Penerapan  Prinsip-prinsip  Good  Governance  Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
Nita Lusiana 1 ; Najamudin 2,
1  2 Progam Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar
* Korespondensi nitalusiana757@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  aparatur  Gampong  Bumi  Sari  telah  menerapkan prinisp-prinsip  good  governance  dalam  system  pemerintahan  nya,  kemudian  dengan  dilakukannya penelitian  ini  maka  akan  dapat  mengetahui  apa  saja  kendala  serta  hambatan-hambatan  dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  deskriptif.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan wawancara,observasi, serta dokumentasi yang kemudian dijadikan data primer, sedangkan untuk data sekunder  didapatkan  melalui  media  internet,  buku  bacaan  berupa  jurnal  yang  berkaitan  dengan penelitian yang dilakukan penulis. Analisis data dimulai dari saat proses pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat penerapan prinsip- prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan Gampong Bumi sari belum optimal, dilihat dari  keterlambatan  pemerintah  dalam  pembangunan  belum  sesuai  dengan  RKPdes  dan  belum terlaksana  pada  waktu  yang  ditentukan,  serta  beberapa  aparatur  yang  belum  mampu  dalam menjelaskan  kejelasan  terkait  informasi  tertulis  yang  dibuat.  Kendala  nya  yaitu  terbatasnya  akses jaringan internet, kurangnya partsipasi masyarakat, tingkat pemahaman sebagian aparatur Gampong yang masih kurang. Disimpulkan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip good governance aparatur Gampong sudah cukup baik, namun, dalam proses pelaksanaanya masih ada beberapa prinsip yang belum dapat terlaksana secara optimal.
Kata Kunci:   prinsip Good Governance, tata kelola pemerintahan desa, bumi sari.

## Abstract
The  research  aims  to  find  out  whether  the  Gampong  Bumi  Sari  apparatus  has  implemented  the principles of good governance in its government system, then by conducting this research it will be able to find out what are the obstacles and obstacles in its application. The method used in this study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection in this study was carried out using interviews, observations, and documentation approaches which were then used as primary data, while  secondary  data  was  obtained  through  internet  media,  reading  books  in  the  form  of  journals related to the research conducted by the author. Data analysis starts from the process of data collection, reduction,  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  of  the  study  show  that  the  level  of application of the  principles  of  good  governance  in  the  governance  of  Gampong  Bumi  Sari is  not optimal, seen from the government's delay in development not yet in accordance with the RKPdes and it has not been carried out at the appointed time, as well as some apparatus who have not been able  to explain  clarity  regarding  information  written made. The  obstacles  are  limited  access to  the internet  network,  lack  of  community  participation,  the  level  of  understanding  of  some  Gampong apparatus is still lacking. It was concluded that in the application of the principles of good governance the  Gampong  apparatus  was  quite  good,  however,  in  the  implementation  process  there  were  still several principles that could not be implemented optimally
Keywords: principles of Good Governance, village governance, bumi sari
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari

## 1. Pendahuluan
Dalam (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa) menjelaskan bahwa desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut H.A.W Widjaya dalam (Sugiman, 2018)  desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki susunan  asli  berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa yang saling menjalin hubungan antara satu dengan yang lain dibawah kawasan pemerintah desa yaitu sekelompok orang yang diberi wewenang dalam mengatur  dan  mengelola  desa,  serta  berkewajiban  dalam  memenuhi  segala  kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam (Sidik, 2020), desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan nya sendiri yang dikepalai dan di urus oleh seorang kepala desa atau pemerintah desa.
UU No 6 tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah badan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  negara  kesatuan  republic indonesia.  Menurut  Awang  dalam  (AMELIA,  2021)  pemerintahan  desa  dibentuk  oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang diberi kepercayaan dalam mengatur, melayani, menata, melindungi serta memelihara berbagai aspek kepentingan kehidupan masyarakat. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa atau penyebutan lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yaitu sekretaris desa, kepala dusun, kepala urusan, dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan perangkat desa  juga  dilengkapi  oleh  beberapa  perangkat  lain  seperti  LKMD,  BPD,  PKK  dan  lembaga lainnya  yang  berfungsi  turut  serta  dalam  mengambil  keputusan  ditingkat  desa  (Setyowati, 2019).
Mewujudkan  suatu  desa  yang  maju  dan  berkembang  haruslah  didasari  oleh  perbaikan sistem  serta  mekanisme  dalam  menjalankan  pemerintahannya,  langkah  utama  yang  harus dilakukan pemerintah adalah memperhatikan serta mengawasi segala aktivitas yang dilakukan pemerintah  desa  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  serta  laporan  yang  harus  sesuai dengan standar dan prinsip dalam good governance atau undang-undang (Sucihati et al., 2021). Good Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam mewujudkan konsep pemerintahan  yang baik  atau  Good  Governance  diperlukan  sinergi  antar  3  aktor  utama  yaitu masyarakat, pemerintah, serta sektor swasta. Good Governance juga hadir sebagai suatu solusi dalam permasalahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan demi mewujudkan tujuan bersama yang dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan serta dapat berjalan secara efektif dan efisien (Handayani and Nur, 2019). Menurut Mardiasmo dalam (Kamaluddin, 2019) good  governance  adalah  suatu  pendekatan  yang  berorientasi  kepada  proses  pembangunan sector public yang dilakukan pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut Hardiwinoto dalam (Pamungkas  and  Rosyanfikri,  2021)  prinsip  Good  Governance  merupakan  konsep  yang mengacu  pada  proses  pencapaian  keputusan  dan  pelaksanaan  nya  dapat  dipertanggung jawabkan secara bersama.
Penyelenggaraan Good Governance lebih menjadi salah satu tujuan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, dibuat nya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi wadah  dalam  mewujudkan  Good  Governance  dan  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesiapan aparatur  pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya.  Peraturan  tersebut  dibuat  dengan  tujuan mewujudkan  Good  Governance  dengan  pemerintah  memberikan  kekuasaan  yang  lebih  luas kepada  desa.  Namun,  penting  nya  peran  desa  tersebut  belum  di  imbangi  dengan  tata  kelola
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
pemerintahan  yang  baik  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  masih  banyak  nya  pemerintah  desa yang tidak bekerja sesuai dengan fungsi dan kemampuannya (Dian Kus Pratiwi, 2017).
Hal yang sama terjadi di Gampong Bumi Sari yang termasuk kedalam kecamatan Beutong, kabupaten  Nagan  Raya.  Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  Gampong  Bumi  Sari merupakan salah satu gampong yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang masih terjaga  dikarenakan  tanah  yang  masih  subur  dan  belum terkontaminasi  sehingga  hal  tersebut menjadi kelebihan dari Gampong ini. Gampong Bumi Sari memiliki luas wilayah 3,363.72 km2 dengan  jumlah  penduduk  keseluruhan  569  jiwa  (https:/naganrayakab.bps.go.id)  yang sebahagian  penduduknya  merupakan  penduduk  transmigrasi  yang  banyak  berprofesi  sebagai pekebun  dan  petani  sawit.  Berdasarkan  informasi  yang  didapat  yang  menjadi  permasalahan Gampong dapat dilihat dari letak demografi yang sebagian besar dikelilingi hutan dan kebun sawit serta jarak antara Gampong dan pusat kota yang cukup jauh menyebabkan Gampong sulit untuk  di  akses,  Serta  infrastruktur  yang  masih  terbatas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia (SDM) yang masih minim dalam ilmu pengetahuan. Dilihat dari kondisi Gampong berdasarkan data dari kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia Gampong Bumi Sari merupakan salah satu dari 15.000 desa dengan kode desa 11015304 yang berstatus  desa  sangat  tertinggal.  Berdasarkan  pemaparan  masalah  yang  dialami  Gampong, maka pemerintah dituntut untuk lebih ekstra dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai badan pemerintahan agar masyarakat dapat lebih maju serta berkembang.
Namun,  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dilapangan  jika  dilihat  dari  sisi pemerintahan Gampong Bumi Sari, pemerintah belum sepenuhnya mampu dalam menangani segala  persoalan  yang  terjadi  dalam  lingkungan  masyarakat.  Hal  tersebut  dikarenakan pengimplementasian  prinsip-prinsip  good  governance  dalam  tata  kelola  pemerintahannya belum terlaksana secara maksimal, hal tersebut mengakibatkan sulitnya pemerintah Gampong dalam  mendapatkan  solusi  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  ada  sehingga  akan menghambatnya  kemajuan  serta  perkembangan  Gampong  menjadi  lebih  baik.  Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar penelitian oleh penulis, diantaranya adalah menurut penelitian (Astuti and Satlita, 2018), (Sucihati et al., 2021), penelitian yang dilakukan dalam  penelitian  tersebut  membahas  tentang  pentingnya  penerapan  prinsip-prinsip  Good Governance  dalam  tata  kelola  pemerintahan  serta  hambatan-  hambatan  menerapan  Good Governance  dalam  meningkatkan  kemajuan  serta  perkembangan  desa,  dari  kedua  penelitian tersebut  menjelaskan  bahwa  penerapan  prinsip-prinsip  Good  Governance  belum  terlaksana secara optimal.
Adapun  yang  membedakan  penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian  ini  adalah  dalam proses pengumpulan data dimana peneliti ikut serta dalam memberikan dukungan dan masukan kepada  aparatur  Gampong  terkait  dengan  pentingnya  penerapan  prinsip-prinsip  Good Governance  dalam  pengelolaan  pemerintahan  serta  memberikan  sejumlah  edukasi  kepada remaja-remaja  Gampong  sebagai  tongkat  penerus  bagi  keberlangsungan  Pemerintahan Gampong.  hal  tersebut  kemudian  dijadikan  data  primer  dalam  penelitian.  Kemudian  peneliti melakukan pengukuran tingkat perkembangan serta kemajuan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam mengelola pemerintahan serta melihat dari sisi faktor yang menghambat penerapan Good Governance dengan menggunakan indikator sebagaimana yang  dikemukakan  oleh Jubaedah  dalam  (Astuti  and Satlita,  2018) sehingga  peneliti  tertarik melakukan  penelitian  ini.  Kemajuan  dan  perkembangan  suatu  desa  tergantung  pada  sistem pemerintahan  nya  dalam  menjalankan  prinsip-prinsip  good  governance  dengan  maksimal, dimana  pemerintahan  yang  baik  akan  tercapai  dan  terwujud  apabila  prinsip-prinsip  tersebut telah  terlaksana  sebagaimana  mestinya  (Wicaksana,  2016).  Kemudian  untuk  melihat  dan mengukur penerapan prinsip Good Governance peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh  (Jubaedah)  dalam  (Astuti  and  Satlita,  2018)  ada  beberapa  indikator  yang  dianut  dan
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
kembangkan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  yaitu  :  (1)  partisipasi  (2) Efektivitas dan Efisiensi (3) Daya Tanggap (4) Keadilan (5) Transparansi (6) Visi Strategis (7) Supremasi Hukum (8) Akuntabilitas.Pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam system pemerintahan menjadi salah-satu agenda reformasi dan perubahan yang bertujuan dalam menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat menciptakan penataan pemerintahan  yang  baik,  bersih  serta  bertanggung  jawab  (Somali,  Studi  and  Pemerintahan, 2021).  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  di  uraikan  diatas,  penulis  melakukan penelitian  tentang  “Penerapan  Prinsip-prinsip  Good  Governance  Dalam  tata  kelola Pemerintahan  di  Gampong  Bumi  Sari”  penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah Gampong  Bumi  Sari  telah  menerapkan  prinisp-prinsip  good  governance  dalam  system pemerintahan nya, kemudian dengan dilakukannya penelitian ini maka akan dapat mengetahui apa saja kendala serta hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam sistem pemerintahan di Gampong Bumi Sari.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat alamiah, juga banyak digunakan dalam penelitian antropologi budaya dan juga analisis  serta  data  yang  terkumpul  lebih  bersifat  kualitatif  (Sugiyono,  no  date).  Sedangkan pendekatan deskriptif (Tami and Putri, 2019) merupakan metode penelitian berupa kutipan data untuk  memberi  gambaran  penyajian,  laporan,  dapat  bersumber  dari  catatan  lapangan, wawancara,  dokumentasi,  catatan  atau memo  serta  dokumen  lainnya.  Pelaksanaan  penelitian dilakukan di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip Good Governance pada sistem pemerintahan di Gampong Bumi Sari. Penelitian ini dilakukan karena pemerintah di Gampong Bumi Sari belum sepenuhnya  menerapkan  prinsip-prinsip  Good  Governance  dalam  sistem  pemerintahan  nya serta  mencari  tahu  hambatan-hambatan  penyebab  Good  Governance  tidak  terlaksana sebagaimana  mesti  nya  di  Gampong  Bumi  Sari.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan para informan, adapun informan dalam penelitian ini adalah : (1) Keucik Gampong (2) Kasi Pelayanan Gampong (3) Masyarakat Gampong.  Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer,  yang  berupa wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui jurnal, media massa, buku, serta dokumen lainnya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Sistem pemerintahan dapat dikatakan baik apabila dalam tata kelola nya sudah menerapkan prinsip-prinsip good  governance. Untuk  mengukur  tingkat  penerapan  prinsip-prinsip Good Governance pada  sistem  pemerintahan  di  Gampong  Bumi  Sari  peneliti  menggunakan  teori yang dikemukakan oleh Jubaedah dalam (Astuti and Satlita, 2018) yaitu sebagai berikut : (1) Partisipasi  masyarakat,  yaitu  dimana  masyarakat  dituntut  untuk  ikut  berkontribusi  dalam urusan  pemerintahan  Gampong  baik  dalam  masalah  pembangunan  maupun  keuangan.  (2) Efektif  dan  Efisien,  yaitu  pencapaian kinerja  yang  sesuai  dengan  target  yang  diproleh  secara optimal baik dari sisi mutu maupun hasil, dan dalam proses pencapaian nya dapat diselesaikan sesuai  waktu  yang  ditentukan  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  ada  dan  dana  yang rendah.  (3)  Daya tanggap,  yaitu  tingkat  responsiv  atau  kepedulian  pemerintah  kepada masyarakat tinggi, responsiv pemerintah dapat diukur dari segala kemudahan yang diberikan kepada  masyarakat  dalam  menerima  segala  pelayanan  yang  disediakan.  (4)  Keadilan,  yaitu
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
merupakan  suatu  jaminan  kepada  semua  masyarakat  dalam  memproleh  hak-hak  yang  sama tampa membedakan antara satu dengan yang lain. (5) Transparansi, yaitu adanya keterbukaan antara pihak pemerintah kepada masyarakatnya sehingga dapat terciptanya kepercayaan timbal balik antara satu dengan yang lain. (6) Visi strategis, yaitu adanya kejelasan arah pembangunan, upaya-upaya  yang  jelas  dan  konsistensi  kebijakan  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi.  (7) Tegaknya Supremasi hukum, yaitu hukum ditempatkan diposisi tertinggi sehingga atauran yang telah dibuat dapat dijalankan oleh masyarakat maupun pemerintah sebagaimana mestinya. (8) Akuntabilitas, yaitu  pertanggung jawaban yang diberikan pemerintah terhadap segala tugas- tugas yang dilaksanakan.
3.1. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Gampong Bumi Sari

## 3.1.1 Partisipasi
Menciptakan  pemerintahan  yang  sukses  dan  berkembang  meemrlukan  dukungan  dari rakyatnya  yang  dapat  berpartisipasi  dalam  semua  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah seperti perencanaan, pemantauan dan pelaksanaan pembangunan. Pentingnya penerapan asas partisipasi  ini  dimaksudkan  agar  terciptanya kerja  sama  yang  optimal  dari  sector  pemerintah maupun  masyarakat.  Partisipasi  juga  dimaksudkan  sebagai  suatu  cerminan  adanya  aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, Solekhan dalam (Latif, Mustanir and Irwan, 2019).  Sebagaimana  yang  menurut  Adisasmita  dalam  (Latif,  Mustanir  and  Irwan,  2019) Aspirasi  masyarakat  juga  dapat  tercermin  dalam  partisipasi  mereka  dalam  menyumbangkan kekayaan  atau  uang  untuk  gampong,  dalam  partisipasi  tenaga  yaitu  memberikan  energinya untuk  semua  kegiatan  yang  diselenggarakan,  partisipasi  dalam  gagasan  yaitu  dalam memberikan  masukan, memberi  pendapat  yang  konstruktif  dalam  mempelancar  pelaksanaan program yang dijalankan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti mendapatkan  sejumlah  informasi bahwa, penerapan prinsip partisipasi di Gampong Bumi Sari belum sepenuhnya optimal. Hal ini  terlihat  dari  antusiasme  sebagian  masyarakat  yang  masih  kurang  dalam  membangun Gampong,  dimana  mereka  hanya  ingin  mengikuti  kegiatan  tertentu  seperti  acara  maulid, kegiatan  kemerdekaan  dan  kegiatan  rutin  seperti  gotong  royong  setiap  hari  jumat.  Namun, untuk mengikuti kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi terkait pendidikan, masyarakat masih kurang  tertarik  dengan  kegiatan  tersebut  dengan  alasan  mereka  sedang  sibuk  atau  sebagian masyarakat  beranggapan  bahwa  penyuluhan  dan  sosialisasi  tersebut  tidak  ada  gunanya  dan mereka  tidak  mendapatkan  manfaat.  (wawancara  22  November  2022).  Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan bahwa Gampong Bumi  Sari  masih  belum  optimal  dalam  penerapan  prinsip  partisipasi  dilihat  dari  kurangnya masyarakat  yang  mau  memberikan  sumbangsi  pemikiran  dan  pendapat  dimana  dalam memberikan masukan dan saran dominannya hanya orang-orang itu saja, sehingga masyarakat menganggap pendapat atau usulan nya itu sudah mewakili suara dan kehendak masyarakat yang lain

## 3.1.2 Efektivitas dan efisiensi
Efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan merupakan asas yang penting untuk  diterapkan.  Pentinnya  penerapan  prinsip  efektivitas  dan  efisiensi  menurut  penelitian yang  dilakukan  (SYAM,  2020)  adalah  sebagai  tolak  ukur  tingkat  keberhasilan  yang  dicapai dalam melaksanakan suatu program dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya yang ada dalam  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  penelitian  ini  melihat  sejauh  mana  tingkat efektivitas dan efisiensi   aparatur gampong dalam pembangunan yang sesuai dengan RKPdes dengan  memanfaatkan  segala  sumber  daya  yang  tersedia.  Merujuk  pada  pengertian  diatas, penerapan  asas  efektivitas  dan  efisiensi  di  Gampong  Bumi  Sari  dapat  dikatakan  belum sepenuhnya  berjalan  dan  terwujud.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pemerintah Gampong belum efektif dilihat dari proses pembangunan Gampong yang belum sesuai dengan
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
rencana  kerja  pemerintah  desa  (RKPdes)  yang  ada  saat  ini  seperti  masih  terbatasnya  akses pengadaan pembangunan jalan, belum adanya pengadaan pembangunan jaringan internet dan bangunan mesjid utama yang sudah lama tidak selesai. Hal tersebut juga dapat menjadi tolak ukur bahwa pemerintah Gampong belum efisien dilihat dari proses pembangunan yang belum dapat terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan.
Gambar dibawah menunjukan serta mendukung pernyataan bahwa pemerintah Gampong belum  efektif  dikarenakan  masih  adanya  jalan  yang  belum  di  aspal  masih  berupa  jalanan bebatuan  sehingga  menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempersulit  masyarakat  dalam melakukan aktivitas sebagai seorang petani sawit, serta gambaran surau yang terlihat sangatlah sederhana  yang  dijadikan  sebagai  tempat  beribadah  masyarakat  Gampong  dikarenakan bangunan mesjid utama yang masih dalam proses pembangunan.
Gambar 1. Akses jalan di Bumi Sari dan Surau sebagai tempat ibadah masyarakat

## 3.1.3 Daya Tanggap
Pemerintah  yang  tanggap  atau  responsive terhadap  kebutuhan  dan  keluhan  masyarakat menjadi  suatu  ukuran  bahwa  prinsip-prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good governance) telah diterapkan. Sebagaimana menurut Jubaedah dalam (Astuti and Satlita, 2018) menjelaskan  bahwa  daya  tanggap/responsivitas  pemerintah  dapat  ditunjukan  dengan kemudahan  masyarakat  dalam  memberikan  aspirasi  terhadap  pemerintah  Gampong. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  informasi  yang  didapat  aparatur  gampong  sudah  cukup responsive  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  pelayan  masyarakat, hal tersebut dapat  dilihat  dari  kecepatan  aparatur  gampong  dalam memberikan  dan memenuhi  pelayanan terhadap  kebutuhan  rakyat  nya,  seperti  dalam  pelayanan  administrasi.  Namun,  disisi  lain aparatur  gampong  belum  dapat  membuat  mekanisme  pengelolaan  pengaduan  masyarakat Gampong,  belum  adanya  kotak  saran  sehingga  dalam  hal  tersebut  mencerminkan  tingkat responsivitas aparatur gampong masih belum optimal. (wawancara 22 november 2022).

## 3.1.4 Keadilan
Menerapkan  prinsip  keadilan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  tanpa diskriminasi  merupakan  aspek  terpenting  dari  kemajuan  dan  pembangunan  Gampong, sebagaimana yang dikemukakan Jubaedah dalam (Astuti and Satlita, 2018) keadilan merupakan suatu  jaminan  kepada  semua  masyarakat  dalam  memproleh  hak-hak  yang  sama  tampa membedakan  antara  satu  dengan  yang  lain.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  di masyarakat setempat selaku penerima layanan, sejauh ini aparatur Gampong sudah cukup adil
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
dalam menjalankan kewajiban dan memberikan hak yang sama tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Namun, jika di lihat dari sisi organisasi pemerintahnya, asas keadilan masih kurang diterapkan hal tersebut berdasarkan hasil analisis dan informasi yang di dapat, dimana tidak adanya sanksi yang tegas kepada aparatur Gampong yang terlambat masuk kerja, tidak adanya teguran terhadap aparatur yang pulang sebelum jam kerja berakhir, hal tersebut dikarenakan  untuk  menghormati  karena  yang  bersangkutan  lebih  tua  dari  pada  pimpinan Gampong,  sehingga  menyebabkan  adanya  kecemburuan  sesama  aparatur  Gampong (wawancara 22 november 2022) sehingga hal tersebut menyebabkan selain kurangnya keadilan pada  organisasi  pemerintah  juga  mencerminkan  bahwa  penerapan  kedisiplinan  aparatur Gampong masih kurang.

## 3.1.5 Transparansi
Dalam menjalankan konsep pemerintahan dibutuhkan keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat terciptanya kepercayaan timbal balik. Transparansi penyelenggaraan  pemerintahan  diwujudkan  dalam  keterbukaan  informasi  yang  diberikan kepada  masyarakat,  yang  dapat  diterima  dan  mudah  dipahami.  Pentingnya  transparansi  juga menjadi cerminan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah tidak melakukan tindak  kebohongan  dan  menjadi  instrumen  penting  dalam  menghindari  tindak  korupsi (Kumalasari and Riharjo, 2016)
Transparansi  yang  diterapkan  di  gampong  bumi  sari  berdasarkan  hasil  penelitian  dan informasi  yang  di  dapat  bahwa  sudah  adanya  keterbukaan  dibuktikan  dengan  adanya  papan informasi sebagai sarana informasi tertulis. Namun, informasi tertulis yang di adakan aparatur gampong belum cukup untuk memastikan bahwa aparatur gampong sudah transparansi, hal itu di  buktikan  dengan  masih  banyak  nya  aparatur  gampong  yang  belum  mampu  menjelaskan tentang  kejelasan  informasi  tertulis  saat  ditanyakan  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut  menjadi salah  satu  tolak ukur  bahwa  sistem  pemerintahan  gampong  Bumi Sari  belum  optimal  dalam menerapkan prinsip  transparansi (keterbukaan).

## 3.1.6 Visi Strategis
Dalam  menjalankan  dan  mengelola  suatu  sistem  pemerintahan  dibutuhkan  suatu  visi strategik  yang  bertujuan  dalam  pengembangan  dan  memajukan  suatu  wilayah  menjadi  lebih baik tentunya. Sebagaimana menurut jubaedah dalam (Astuti and  Satlita, 2018)  menjelaskan bahwa  dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan  dibutuhkan  visi  yang  strategik  berupa kejelasan  arah  pembangunan,  upaya-upaya  yang  jelas  dan  konsistensi  kebijakan  dalam mewujudkan visi dan misi.
Begitu  pula  dengan  pemerintahan  di  gampong  Bumi  Sari  berdasarkan  informasi  yang diproleh bahwa visi pemerintah gampong lebih menekankan dalam pembangunan infrastruktur untuk  kemajuan  kedepannya seperti  pembuatan  akses jalan,  pengadaan  tower  sebagai  sarana jaringan  internet  dll.  Namun  dalam  mencapai  visi  tersebut  harus  adanya  penyesuaian  yang didasari  dari  pengimplementasian  prinsip-prinsip Good  Governance seperti  akuntabilitas, transparansi,  partisipasi,  aturan  hukum,  keadilan,  daya  tanggap,efektivitas  dan  efesiensi. Sehingga  pemerintah  yang  baik  harus  mempunyai  serta  merumuskan  visi  kepemimpinannya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.

## 3.1.7 Supermasi Hukum
Terpeliharanya supremasi hukum sebagai dasar pemenuhan tugas  dan  tanggung jawab aparatur pemerintah pada jabatan tertinggi dapat menjadi tolak ukur apakah penerapan prinsip- prinsip  good  governance  sudah  cukup  baik.  Seperti  yang  dijelaskan  Jubaedah  dalam  (Astuti
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
and Satlita, 2018) penerapan rule of law di lingkungan pemerintahan menjadi pegangan bagi setiap  pemangku  kepentingan,  mulai  dari  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta.  selain  itu, hukum dianggap dapat  memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang atas adanya dasar hukum. Pelaksanaan asas hukum di Gampong Bumi berdasarkan hasil  penelitian  dilapangan  menunjukan  bahwa  pengelolaannya  belum  sepenuhnya  berjalan optimal.  Jika  dilihat  dari  sisi  pemerintahannya  aparatur  Gampong  Bumi  Sari  dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawabnya belum lah sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun  2014  tentang  pemerintahan  desa/Gampong.  Hal  tersebut  dibuktikan  dari  tingkat kedisiplinan aparatur pada saat masuk kerja serta belum dapat menegakkan aturan hukum yang dibuat,  seperti  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  aparatur  Gampong  telah  membuat sejumlah aturan atau yang disebut dengan Qanun Desa, namun pada faktanya Qanun tersebut tidak berjalan dan tidak diterapkan sehingga terkesan Qanun tersebut hanya formalitas saja.
Berdasarkan  gambar  diatas  dapat  dijadikan  sebagai  faktor  pendukung  keterangan sebelumnya,  bahwa  tingkat  kedisiplinan  aparatur  gampong  yang  masih  kurang,  dilihat  dari masih  adanya  aparatur  Gampong  yang  tidak  tepat  waktu  dan  terlambat  masuk  kerja,  serta seringnya para aparatur kerja meliburkan diri sendiri atau tidak masuk kerja sehingga kantor keucik kebanyakan hanya tertutup dan kosong dan terkesan  kantor keucik sebagai formalitas tidak digunakan sebagaimana mestinya menjadi tempat bekerjanya aparatur Gampong.
Gambar 2. Kantor Keucik Gampong Bumi Sari
Untuk menjaga sistem pemerintahan yang baik dan membawa kemakmuran bagi rakyat, pemerintah  harus  mampu  dalam  mempertanggungjawabkan  apa  yang  menjadi  fungsi  dan tugasnya  dalam  melaksanakan  segala  kegiatan  pemrintahan.  Jubaedah  dalam  (Astuti  and Satlita, 2018). Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan, pemerintah Gampong Bumi dalam menerapkan dan menjalankan prinsip akuntabilitas sudah cukup baik, hal tersebut dapat  dilihat  dari  pelaporan  keuangan  ke  kabupaten  yang  sesuai  dengan  ketentuan administratif. Selain itu, pemerintah memberikan sejumlah informasi laporan pertanggungjawaban  diakhir  tahun  ketika  diadakannya  musyawarah  Gampong  (Musgam) sebagai  bentuk  akuntabilitas  nya  kepada  pihak  masyarakat  (wawancara  22  november  2022). Namun, disisi lain berdasarkan penelitian dilapangan kualitas  pertanggung jawaban aparatur Gampong  belum  sepenuhnya  optimal,  terbukti  dari  isi  laporan  pertanggung  jawaban  seperti profil desa yang ada dalam RKPdes cendrung hanya dijadikan formalitas dan belum sesuai.

## 3.2 Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan di Gampong bumi Sari
Pelaksanaan  asas-asas  pemerintahan  yang  baik  dalam  sistem  pemerintahan  bertujuan untuk membawa perubahan nyata dalam meningkatkan kemajuan wilayah yang dikelola  dan
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
meningkatkan  kesejahteraan  penduduk.  Namun,  tentunya  banyak  hambatan  dalam pelaksanaannya.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  dalam  (Hariyanto,  2021) hambatan  adalah  halangan  atau  rintangan  yang  dapat  menyebabkan  terganggunya  pekerjaan dan pelaksanaan yang tidak tepat. Hambatan atau halangan  dapat dikelompokan menjadi dua bagian  yaitu  hambatan  internal  dan  hambatan  eksternal,  adapun  hambatan  yang  dihadapi pemerintah Gampong Bumi Sari berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan dalam menerapkan prinsip good governance  dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya adalah sebagai berikut :

## 3.2.1 Kendala Internal & eksternal
Kendala  internal  merupakan  hambatan-hambatan  yang  berasal  dari  dalam  organisasi pemerintahan Gampong itu sendiri, yaitu (1) masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap pembangunan  Gampong  sehingga  menyebabkan  kurang  adanya  kerja  sama antara  pihak pemerintah  dengan  masyarakatnya.  (2)  letak  geografis  Gampong  kurang  strategis,  dimana wilayah nya yang cukup  luas, jumlah penduduk yang  masih sedikit serta jarak antar rumah ke rumah  yang  cukup  jauh  sehingga  menyulitkan  pemerintah  untuk  cepat  mengidentifikasi kebutuhan masyarakatnya. (3) kurangnya sarana dan prasarana pendukung internet yang dapat mempersulit pekerjaan pemerintah, dimana keterbatasan jaringan internet dapat menjadi salah satu kendala keterlambatan pemerintah  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya seperti dalam proses pembuatan surat menyurat dll. (4) Masih adanya aparatur Gampong yang kurang paham terhadap fungsi dan kerjanya dalam memberikan pelayanan dalam menanggapi segala  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakatnya.  Kendala  eksternal  merupakan  hambatan- hambatan  yang  berasal  dari  luar  organisasi  pemerintahan  Gampong  itu  sendiri  yaitu keterbatasan  anggaran  dalam  berbagai  kegiatan  pembangunan  sehingga  memperlambat  dan mempersulit pemerintah Gampong Bumi Sari dalam proses pelaksanaanya.

## 3.3. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Gampong Bumi Sari.
Berdasarkan  analisis  yang  peneliti  lakukan,  dalam  mengatasi  masalah  yang  ada  di Gampong Bumi Sari pemerintah Gampong melakukan sejumlah upaya-upaya dalam mengatasi dan meminimalisir hambatan-hambatan dan masalah tersebut. Upaya yang dimaksudkan adalah usaha  yang  pemerintah  lakukan  dalam  mencari  jalan  keluar  dari  suatu  persoalan  untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan.

## 3.3.1 Pengadaan evaluasi kerja
Evaluasi  kinerja  diperlukan  untuk  menentukan  nilai  pekerjaan  seseorang.  Dalam penelitian  yang  dilakukan  (Aini,  2019)  bahwa  evaluasi  kinerja  merupakan  penilaian yang mencerminkan  kualitas  pekerjaan  dimasa  yang  akan  datang,  tujuan  penilaian  kinerja adalah untuk  menciptakan  perubahan  pola  kerja  menjadi  lebih  baik  dan  meningkatkan  pemahaman setiap  orang  dalam  menunaikan  tugas  dan  tanggungjawabnya.  Pentingnya  pemahaman  kerja bagi  setiap  orang  dapat  mempengaruhi  kualitas  pekerjaannya.  Semakin  besar  tingkat pemahaman seseorang maka semakin baik pula hasil yang di dapatkan.
Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang diproleh, evaluasi kinerja dilakukan oleh keuchik dengan melihat sejauh mana tingkat pemahaman para anggotanya dalam memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Gampong dengan melibatkan masyarakat menjadi tolak ukur selaku penerima layanan terhadap penilaian kinerja yang diberikan.
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
Tabel 1. Data Aparatur Gampong Bumi Sari
No  Nama Jabatan 1 Hendri Very Susant Keuchik Gampong 2 Fajrul Radi Sekretaris Gampong 3 Muhibbudin Syafei Bendahara Gampong 4 Yenni Rahmawati Kaur Perencanaan 5 Mansur Ariska Kasi Pemerintahan 6 Basir Daud Kasi Pelayanan 7 Cecep Joko Purnomo Kadus 1 8 Said Jamaluddin Kadus 2 9 Istiana Kadus 3 10 Banta Saidi Ketua Pemuda
Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan diatas bahwa evaluasi kinerja di Gampong  Bumi  Sari  akan  dilakukan  kepada  setiap  aparatur  Gampong  dengan  tujuan  agar seluruh jajaran aparatur Gampong mulai dari jabatan tertinggi sampai yang terendah diharapkan mampu  menjalankan  serta  melaksanakan  segala  tanggungjawab  yang  diberikan  untuk membantu serta melayani kepentingan masyarakat.

## 3.3.2 Pengadaan musyawarah secara rutin dengan masyarakat
Pengadaan musyawarah merupakan media yang cukup efektif dalam menampung segala aspirasi  masyarakat  serta  menjadi  suatu  media  pemberdayaan  masyarakat  selaku  objek  dan subjek  dalam  proses  pembangunan.  Menurut  Mustanir  dalam  (Amulia,  2021)  pentingnya penyelenggaran  musyawarah  atau  musrengbang  yakni  menjadi  pendorong  bagi  setiap pemangku  kepentingan  baik  dari  pihak  pemerintah  maupun  masyarakat  untuk  ikut  terlibat dalam  proses  pengambilan  keputusan,  membahas  isu-isu  atau  permasalahan  pembangunan serta kesepakatan dalam pencapaian pembangunan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  pemerintah  Gampong  Bumi  Sari  dalam mengatasi  masalah  di  lingkungan  masyarakat,  melakukan  pendekatan  dengan  mengadakan musyawarah  yang  lebih  rutin  baik  itu  musyawarah  dusun  (musdus)  maupun  musyawarah Gampong  (musgam)  dengan  tujuan  untuk  memudahkan  pemerintah  dalam  memberikan motivasi  berupa  dorongan  kepada  banyak  pihak  yang  kurang  aktif  dan hanya  diam  serta menjadi pendengar saja agar mereka dapat memberikan masukan,kritikan, maupun saran untuk pengambilan  keputusan,  serta  mengingat  wilayah  Gampong  yang  cukup  luas  yang menyebabkan  sebagian  masyarakatnya  sulit  untuk  ikut  berpartisipasi  maka  pemerintah memberikan  peluang  kepada  masyarakat  dengan  mengadakan  musgam atau  musdus tersebut sesering mungkin.

## 3.3.2 Menjalin kerjasama
Membangun kerjasama merupakan cara yang cukup efektif untuk mendapatkan dukungan dari  berbagai  pihak.  Kerjasama  adalah  komunikasi  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk memperlancar  alur  kerja  dalam  mencapai  suatu  tujuan.  Kolaborasi  juga  memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mendapatkan bantuan lebih cepat, baik secara finansial atau material, maupun membantu dengan solusi atau pendapat. Menurut Tenner dan Dintoro dalam (SYAM,  2020),  bekerjasama  atau  berkolaborasi  untuk  mencapai  suatu  tujuan  lebih  baik  dan menciptakan  nilai  yang  lebih  tinggi  serta  dapat  mempermudah  dan  mempercepat  proses penyelesaiannya, dari pada melakukan pekerjaan sendiri.
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  informasi  yang  diperoleh,  pemerintah  Gampong  saat ini sedang  menjalin  hubungan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  di  wilayah  Nagan  Raya  untuk mencari  solusi  atas  kesulitan  yang  dirasakan,  dalam membantu  pemerintah  Gampong  untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan untuk kelancaran aktivitas masyarakat dan pemerintah, seperti upaya pembangunan tower sebagai sarana jaringan internet dan akses pembangunan jalan.
Gambar 3 . Penampakan Gampong Bumi Sari
Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa menjalin kerjasama adalah hal penting untuk  kemajuan  Gampong  mengingat  wilayah  Gampong  yang  cukup  luas  serta  jauh  dari pandangan pemerintahan kabupaten/kota sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama yang dijalin  pemerintah  kabupaten/kota  dapat  memperhatikan  keberlangsungan Gampong Bumi Sari tersebut.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan,  penerapan  prinsip good  governance dalam  tata  kelola  pemerintahan  di  Gampong  Bumi  Sari  sudah  cukup  baik. Namun, disisi lain masih ada beberapa indicator yang pelaksanaannya belum optimal. Seperti belum adanya dukungan infrastruktur yang cukup sebagai penunjang aktivitas masyarakat dan pemerintah  Gampong,  terdapat  beberapa  aparatur  yang  masih  minim  pengetahuan  terkait penjelasan aturan dan prosedur serta tidak memahami tugas dari jabatan yang diberikan, tingkat partisipasi  masyarakat  yang  masih  kurang  dalam  memberikan  dukungan  kepada  pemerintah Gampong.
Dengan itu dalam mengatasi beberapa hambatan yang terjadi, pemerintah Gampong Bumi Sari  melakukan  pengadaan  evaluasi  kerja  bertujuan  dalam  mendorong  dan  meningkatkan pemahaman  aparatur  Gampong  dalam  memahami  fungsi  dan  tugasnya,  menjalin  kerja  sama dengan  instansi-instansi  yang  terkait  untuk  mendapat  dukungan  terkait  dengan  pengadaan pembangunan  infrastruktur  Gampong,  serta  pengadaan musyawarah  yang  lebih  rutin  untuk mendorong minat masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan aspirasinya.

## Referensi
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
1. Aini, N. (2019) ‘Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance’, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik , 1(1), p. 43. Available at: https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2671.
2. AMELIA,  D.  (2021) ‘Analisis Fungsi  Pengawasan  Badan  Permusyawaratan Kepenghuluan  Terhadap  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Desa  Pasir  Putih Kabupaten Rokan Hilir’.
3. Amulia,  R.A.  (2021)  ‘Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Musyawarah  Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa’, 15, pp. 1 – 11. Available at:
http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/eps9d.
4. Astuti, P.Y. and Satlita, L. (2018) ‘Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan  Desa  Sendangsari  Kecamatan  Pengasih  Kabupaten  Kulon Progo’, Adinegara , pp. 240 – 254. Available at: https://journal.student.uny.ac.id/index.php/adinegara/article/viewFile/12655/12196.
5. Dian  Kus Pratiwi,  D.A.D.H.  (2017)  ‘Implentasi UU  NO.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa Terhadap Kesiapan Aparatur dan Pengaruhnya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Studi di 75 Desa di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yog’, Prosiding Seminar Nasional , (6), pp. 78 – 97.
6. Handaya ni,  F.A.  and  Nur,  M.I.  (2019)  ‘Implementasi  Good  Governance  Di  Indonesia’, Publica:  Jurnal  Pemikiran  Administrasi  Negara ,  11(1),  pp.  1 – 11.  Available  at: https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631.
7. Hariyanto,  Y.  (2021)  ‘Peranan  Pemerintah  Desa  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur’, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora , 12(1), p. 24. Available at: https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323.
8. Kamaluddin,  S.  (2019) ‘Tata Kelola  Pemerintahan  yang  Baik  (Good  Governance)  Pada Kantor  Distrik  Okhika Kabupaten  Pegunungan  Bintang’, Ilmu  Administrasi  dan  Ilmu Pemerintahan , 3(1), pp. 222 – 228. Available at: http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490.
9. Kumalasari, D. and Riharjo, I.B. (2016) ‘Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam  Pengelolaan Alokasi Dana Desa’, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 5(11), pp. 1 – 15. Available at: http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470.
10. Latif, A., Mustanir, A. and Irwan, I. (2019) ‘Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat  Pada Perencanaan  Pembangunan’, JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  &
Pelayanan Publik) , pp. 144 – 164. Available at: https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977.
11. Pamungkas,  T.K.  and  Rosyanfikri,  R.  (2021) ‘Analisis Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good Governance dalam  Pelaksanaan  Pemerintahan Desa’, Jurnal Paradigma  Madani ,  8(2),  pp.
36 – 45. Available at: http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/PAR/article/view/1126.
12. Setyowati,  E.  (2019)  ‘Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Pada  Perbedaan  Indeks  Desa Membangun  (IDM):  Studi  Tiga  Desa  di Kabupaten  Malang’, Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 53(9), pp. 1689 – 1699.
13. Sidik,  H.  (202 0)  ‘Meningkatkan  peran  adan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  sebagai penggerak  ekonomi  pedesaan  di  desa Langensari’, Jurnal  Pengabdian  kepada  Masyarakat , 4(1), pp. 21 – 30.
14. Somali, S.G., Studi, P. and Pemerintahan, I. (2021) ‘Tata kelola pemerintahan desa village g overnance’, Journal.Unla , 6, pp. 141 – 152.
15. Sucihati, R.N. et al. (2021) ‘Implementasi Prinsip -Prinsip Good Governance’, 1(1), pp. 54 – 61.
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari
16. Sugiman,  S.  (2018) ‘Binamulia  Hukum’, Pemerintahan  Desa,  Fakultas  Hukum  Universitas Suryadarma , 7(1), pp. 82 – 95.
17. Sugiyono, P.D. (no date) METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R &. D.
18. SYAM, S. (2020) ‘Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur’, Jurnal Ilmu Manajemen Profitability , 4(2), pp. 128 – 152. Available at: https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781.
19. Tami,  F.D.  and  Putri,  N.E.  (2019)  ‘Efektivitas  Penerapan  Program  E -Kelurahan  Di Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang’, Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik , 14(1), p. 56. Available at: https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34004.
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’ (no date), 18-April-2(1), pp. 45 – 54. Available at: https://doi.org/10.1145/2904081.2904088.
21. Wicaksana,  A.  (2016)  ‘Penerapan  Prinsip -Prinsip  Good  Governance  Terhadapat Efektivitas Kerja Pegawai Binamarga Dan Pematusan’, Https://Medium.Com/ , 5. Available at: https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use- case-a7e576e1b6bf.