## IDE DASAR KESEIMBANGAN DALAM PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN OLEH KEKUASAAN KEHAKIMAN di INDONESIA
Saddam Setia Gultom 1 , RB. Sularto 2 . Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## Abstrak
Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi warga negara, ide  dasar  keseimbangan  di  kabulkannya  penetapan  status  tersangka  sebagai  bagian  dari  objek praperadilan,  bagaimana  rekonstruksi  pengaturan  penetapan  status  tersangka  pasca  Putusan  Nomor 21/PUU/XII/2014  dalam  konteks  kekuasaan  kehakiman.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dengan  maksud untuk  mendapat  gambaran  dan  penjelasan  mengenai  ide dasar keseimbangan tentang dikabulkannya penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan, serta bagaimana rekonstruksi penetapan status tersangka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil  penelitian  bahwa  ide  dasar  keseimbangan  dalam  penetapan  status  tersangka  sebagai  objek praperadilan adalah keseimbangan antara masyarakat/individu/tersangka dengan aparat penegak hukum serta keseimbangan antara tersangka dengan masyarakat, tujuannya tidak lain adalah untuk perlindungan hak  asasi  manusia  bagi  setiap  warga  negara.  Sehingga  pasca  putusan  tersebut  diperlukan  adanya perubahan terhadap kitab undang-undang hukum acara pidana yang lebih modern dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## Kata  Kunci: Ide  Dasar  Keseimbangan; Kekuasaan  Kehakiman; Objek  Praperadilan; Penetapan Status Tersangka
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## I. Pendahuluan

## A. Latar Belakang
Indonesia  sebagai  negara  hukum sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1  ayat  3  yang  berbunyi  negara  Indonesia  adalah negara  hukum  artinya  adalah  Indonesia  harus menjungjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum, termasuk  pengambilan  keputusan  yang  berada  di dalam konteks Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman  diatur  di  dalam  Bab  IX  Pasal  24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kekuasaan  kehakiman  selain  diatur  di dalam  Bab  IX  Pasal  24  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945, juga diatur di dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Dalam  ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman, dinyatakan  bahwa  Kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan  negara    yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.
Kekuasaan  Kehakiman  dilaksanakan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan
Peradilan  Umum,  antara  lain:  Pengadilan  Negeri, Pengadilan  Agama,  Pengadilan  Tata  Usaha Negara,  Pengadilan  Militer,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi.
Praperadilan terdiri dari dua kata, yaitu pra dan  peradilan.  Pra  berarti  sebelum  dan  peradilan berarti suatu proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Secara harafiah berarti sebelum proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Praperadilan adalah  suatu  proses  pemeriksaan  voluntair sebelum  pemeriksaan  terhadap  pokok  perkara berlangsung di pengadilan.
Praperadilan sebagai salah satu kewenangan  pengadilan  secara  horizontal  atau penerapan  upaya  paksa  oleh  Polisi  dan  Jaksa meliputi:  (1)  sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan  atau penghentian  penuntutan  (kecuali  terhadap penyampingan  perkara  untuk  kepentingan  umum oleh  Jaksa  Agung);  (2)  ganti  kerugian  dan/atau rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara  pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (vide,  Pasal  77  KUHAP);  (3)  sah  atau  tidaknya benda  yang  disita  sebagai  alat  pembuktian (vide, Pasal  82  ayat  1b  dan  (3)  KUHAP);  (4)  tuntutan ganti  kerugian  oleh  tersangka  atau  ahli  warisnya
atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang- undang  atau  kekeliruan  mengenai  orang  atau hukum  yang  diterapkan yang  perkaranya  tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (vide, Pasal 95 ayat 2  KUHAP);  (5)  permintaan  rehabilitasi  oleh tersangka  atas  penangkapan  atau  penahanan tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan  yang  perkaranya  tidak  diajukan  ke Pengadilan Negeri ( vide, Pasal 97 ayat 3 KUHAP).
3
Sependapat  dengan  tulisan  Luhut  M. Pangaribuan,  Darwan  Prinst  dalam  bukunya praperadilan  dan  perkembangannya  di  dalam praktek menjelaskan pula, bahwa fungsi dan tujuan dari  Praperadilan  adalah: 4 sebagai  pengawasan horizontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan  tugas  penyidik  dan  penuntut  umum, terutama  menyangkut  upaya  paksa.  Dengan demikian  tujuan  Praperadilan  adalah  untuk menempatkan  pelaksanaan  hukum  pada  proporsi yang  sebenarnya  demi  terlindunginya  hak  azasi manusia,  khususnya  terjaminnya  hak-hak tersangka  dan  terdakwa  dalam  pemeriksaan
3 Luhut  M  Pangaribuan, Hukum  Acara  Pidana,  Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, pledoi,  Duplik,  Memori  Banding,  Kasasi  dan Peninjauan  Kembali, (Depok:  Papas  Sinar  Sinanti, 20130, hlm. 95.
4 Darwan Prinst, Op. Cit. hlm. 3.
ditingkat  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan di depan pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  10 Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  jo  Pasal  77 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP);  Praperadilan  adalah  wewenang pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan  memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan atau penahanan atas perminataan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan  demi  tegaknya  hukum  dan keadilan;
c. Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi oleh  tersangka  atau  keluarganya  atau  pihak lain  atas  kuasanya  yang  perkaranya  tidak diajukan ke pengadilan.
Berbicara mengenai ide dasar keseimbangan  dalam  penetapan  status  tersangka sebagai  objek  praperadilan  tidak  pernah  terlepas dari  gagasan  dasar  atau  ide  dasar  atau  pokok- pokok pikiran sebagai patokan dalam menentukan alasan apa sebenarnya yang membuat para pelaku kekuasaan  kehakiman  menjadikan  penetapan status  tersangka  sebagai  bagian  dari  objek
praperadilan.  Padahal  kita  ketahui  bahwa penetapan  status  tersangka  dalam  peraturan peraundang-undangan  kita  bukanlah  merupakan objek  dari  praperadilan,  artinya tidak  terdapat norma  baru  dalam  ketentuan  pasal  objek praperadilan  tersebut.  Oleh  karena  itu  Penulis berpendapat  bahwa  alasan  yang  mendasar dijadikannya  penetapan  status  tersangka  sebagai objek praperadilan yang nantinya akan dijelasakan pada  bagian  hasil  penelitian  ini,  baik  itu  karena alasan  filosofi  atau  keadilan,  alasan  kepastian hukum, kemanusiaan atau alasan tentang hak hak asasi  manusia,  alasan  politik,  maupun  alasan lainnya.

## B. Perumusan Masalah
Masalah  yang  diteliti  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah  ide  dasar  keseimbangan  di kabulkannya  penetapan  status  tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan?
2. Bagaimana rekonstruksi pengaturan penetapan status tersangka di dalam konteks kekuasaan kehakiman?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang ide dasar  keseimbangan  atas  dikabulkannya penetapan  status tersangka  sebagai  bagian dari objek praperadilan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis rekonstruksi pengaturan penetapan status tersangka di dalam bingkai kekuasaan kehakiman.

## D. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah metode penelitian yurisdis normatif yaitu penelitian  terhadap  masalah  dengan  melihat  dari segi  peraturan-peraturan  yang berlaku. Spesifikasi yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analitis, dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi  mengenai  apa  yang  seogianya, diperlukan  sumber-sumber  penelitian  yang  berupa bahan-bahan  hukum  primer  dan  bahan-bahan hukum sekunder. 5
5 Peter  Mahmud  Marjuki, Penelitian  Hukum,  (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.
Sesuai dengan  sumber  data  yang menggunakan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui study  kepustakaan  (Library  study),  bahan-bahan yang  telah  berhasil  dikumpulkan  dari  berbagai sumber, selanjutkan akan disajikan secara selektif dan  sistematis,  langkah  berikutnya  data  tersebut dibahas/dianalisis dengan metode deskriptif analisis artinya  dari  semua  bahan  hukum  yang  berhasil dikumpulkan  dipakai  untuk  menggambarkan permasalahan  sekaligus  pemecahan  masalahnya yang dilakukan secara kualitatif normatif.

## II. PEMBAHASAN

## A. Ide  Dasar  Keseimbangan  Dikabulkannya
Penetapan  Status  Tersangka  Sebagai Bagian dari Objek Praperadilan.
Pada  dasarnya  penetapan  status tersangka bukan merupakan objek praperadilan sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  77 KUHAP. Pasal 77 KUHAP berbunyi:
Pengadilan  negeri  berwenang  untuk memeriksa  dan  memutus,  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: 6
6 Lihat Pasal 77 KUHAP
a. Sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan:
b. Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi seseorang  yang  perkara  pidananya dihentikan  pada  tingkat  penyidikan  atau penuntutan.
Apabila dicermati dalam ketentuan pasal  tersebut  diatas,  bahwa  penetapan status tersangka bukan merupakan bagian dari objek praperadilan sebagaimana yang telah  diajukan  oleh  para  pelaku  tindak pidana  korupsi  pada  masa  kini.  Yang sangat  populer  dalam  ingatan  kita  adalah kasus  dugaan  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  Komisaris  Jendral  Budi Gunawan  yang  sangat  menghebohkan publik di berbagai penjuru di Indonesia saat ditetapkan  oleh  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Namun  oleh  karena  dirinya  merasa ditetapkan  status  sebagai  tersangka  tidak memenuhi  ketentuan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana,  sehingga upaya  hukum  yang  dilakukannya  adalah melalui  mekanisme  upaya  hukum Praperadilan.
Meskipun  penetapan  status  tersangka tidak  tercantum  dalam  ketentuan  Pasal  77 KUHAP  tersebut  diatas,  bukan  berarti seseorang  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka tidak  dapat  mengajukan  upaya  hukum praperadilan. Perlu  untuk  diketahui  bahwa sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia memang  tidak  sama  seperti  sistem  hukum Anglo-Saxon yang  menganut  aliran freie rechtslehre, yang  memperbolehkan  hakim untuk  menciptakan  hukum  (judge  made  law). Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan Pasal  20 Algemene  Bepalingen  van  Wetgeving  voor Indonesie (AB –AB)  masih  berlaku  sepanjang belum  dicabut  secara  tegas  oleh  Undang- Undang  berdasarkan  Aturan Peralihan  UUD 1945  yang  menyatakan:  “Hakim  harus mengadili berdasarkan Undang-Undang”. 7
Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  hukum yang  berlaku  di  Indonesia,  Hakim  dilarang menafsirkan  lebih  dari  yang  seharusnya  jika sudah  jelas  pengaturannya.  Namun  bukan berarti Hakim  menjadi  tidak  bebas  dalam menjalankan kewenangannya. Hakim
7 http://www.hukumonline.com/berita/baca/catatan-atas- putusan-praperadilan-komjen-pol-budi-gunawan-broleh- -john-ferry-situmeang--sh- .  Diunggah pada tangggal 17 Desember 2015.
diperkenankan  untuk  menafsirkan  lebih  luas suatu peraturan dikala peraturan tersebut tidak jelas  maksudnya  atau  hakim  diperkenankan untuk  membuat  suatu  kaidah  hukum  di  saat terjadi  kekosongan hukum,  karena  pada hakekatnya  Hakim  dilarang  menolak  perkara dengan  alasan  tidak  ada  dasar  hukumnya, karena  pada  dasarnya  hukum  kita  menganut asas  penemuan  hukum  oleh  Hakim sebagaimana yang ditentukan dalam Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pada  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  ini disebutkan bahwa: 8
“Pengadilan dilarang menolak  untuk memeriksa,  mengadili,  memutus  suatu perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa hukumnya  tidak  ada  atau  kurang  jelas melainkan  wajib  untuk  memeriksa dan mengadilinya”.
Pasal  tersebut  diatas  merupakan  arahan  dari Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:
“Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  wajib  menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa  keadilan  yang  hidup  di  dalam masyarakat”.
8 Lihat  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009.
Asas inilah yang sering digunakan oleh para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam mengajukan  dalil  hukumnya,  sehingga  tidak ada  alasan  bagi  Pengadilan  untuk  menolak perkara yang diajukan kepadanya.
Sebelum menjawab pertanyaan tentang ide dasar keseimbangan dikabulkannya penetapan status  tersangka  sebagai  bagian dari objek praperadilan, terlebih dahulu Penulis menyampaikan  bahwa  sebelumnya  penetapan status tersangka sudah dijadikan sebagai objek praperadilan  atas  dikabulkan  perkara  Nomor 21/PUU/XII/2014  oleh  Mahkamah  Konstitusi tentang  pengajuan  KUHAP.  Meskipun  belum ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  dan  juga  DPR sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Tata  Peraturan  Per- Undang-Undangan,  bukan  berarti  putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum  atau  acuan  hukum,  karena  pada dasarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi bersifat  final  dan  kekuatan  hukum  mengikat (final  and  binding).  maksudnya  adalah  tidak ada  upaya  hukum  lagi,  sehingga  putusan tersebut  sebenarnya  sudah  dapat  dijadikan sebagai  sumber  hukum  karena  sifatnya  yang mengikat terhadap permasalahan hukum yang ada,  khususnya  dalam  mengajukan  upaya hukum  praperadilan.  Dalam  Amar  Putusan
Nomor  21/PUU/XII/2014  tentang  pengajuan KUHAP  tersebut,  penetapan  status  tersangka telah  dijadikan  sebagai  objek  praperadilan. Amar  Putusan  tersebut  berbunyi  sebagai berikut:

## Mengadili:

## Menyatakan
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
1.1.  Frasa  “bukti  permulaan”,  “bukti permulaan  yang  cukup”  dan  “bukti yang  cukup”  sebagaimana  ditentukan pada Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  1981,  Nomor  76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3209)  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”,  “bukti  permulaan  yang cukup”dan  “bukti  yang  cukup”  adalah minimal  dua  alat  bukti  yang  termuat dalam  Pasal  184  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana;
1.2. Pasal  77  huruf  a Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  1981,  Nomor  76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3209)  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk penetapan  tersangka,  penggeledahan dan penyitaan;
1.3. Pasal  77  huruf  a  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  1981,  Nomor  76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3209)  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk penetapan  tersangka,  penggeledahan dan penyitaan;
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana mestinya.
Pada amar putusan angkat 1 point 1.2 dan  point  1.3  sudah  secara  jelas  dinyatakan bahwa Pasal 77 tersebut bertentangan dengan
Undang-Undang  Dasar  sepanjang  tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka serta tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  penetapan tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan. Sebelum  upaya  Praperadilan  Komjen  Budi Gunawan,  Jerro  Waciq, O.C.  Kaligis,  Dahlan Iskan, Surya Darma Ali, dan para pelaku tindak pidana korupsi lainnya mengajukan penetapan status  tersangka  sebagai  objek  praperadilan, Mahkamah  Konstitusi  telah  menjadikan penetapan  status  tersangka  bagian dari  Pasal 77 KUHAP, yang artinya putusan tersebut telah dapat  dijadikan  sumber  hukum  dalam mengajukan upaya praperadilan. Namun dalam pembahasan kali ini, Penulis akan menjelaskan tentang  ide  dasar  keseimbangan  apa  yang terdapat  dalam  putusan  atas  dikabulkannya penetapan  status  tersangka  sebagai  bagian dari objek praperadilan.
Berbicara tentang ide dasar keseimbagan  tidak  akan  pernah  terlepas  dari gagasan  awal,  konsep/nilai/asas,  pokok-pokok pikiran  yang  menjadi  dasar  pemikiran  hukum untuk  dijadikan  sebagai  acuan  dalam pembaharuan  hukum  pidana  nasional.  Pada slide  materi  kuliah  politik  hukum  Barda
Nanwawi  Arif  dijelaskan  bahwa 9 :  Dasar pemikiran  hukum  (ide  dasar)  pada  dasarnya adalah  empat  nilai dasar, yaitu:  nilai  keadilan, nilai kepercayaan, nilai kasih sayang dan nilai keseimbangan. Berkaitan  dengan  empat  nilai tersebut  diatas,  keempat  nilai  tersebut  pada dasarnya  telah  tercantum  di  dalam  Pancasila sebagai  ground  norm  (Norma  Dasar). Landasan  ide  keseimbangan  menurut  Barda Nawawi  Arif  mencakup:  Landasan  filosofi system  hukum  nasional yaitu  Pancasila, landasan  tujuan  adalah  pembangunan nasional,  serta  landasan  religious  yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Landasan  tersebut  di  atas,  bahwa  ide dasar  keseimbangan  yang  terkandung  dalam pertimbangan  Hakim  atas  dikabulkannya penetapan  status  tersangka  sebagai  objek praperadilan  mengacu  kepada  Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum. Keseimbangan  yang  dimaksud  disini  adalah sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Sila  ke-2 Pancasila,  yaitu  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab  serta  Sila  ke-5  yaitu  keadilan  social bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  artinya  hakim dalam  mengabulkan  penetapan  status tersangka  sebagai  objek  praperadilan
9 Barda  Nawawi  Arif, Slide  Materi  Kuliah  Polituk Hukum.
memberikan  cerminan  tentang  nilai  keadilan bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  hak-hak asasi-nya  dilanggar  dan  diperlakukan  oleh sewenang-wenang  oleh  aparat  penegak hukum, yaitu dengan dikabulkannya penetapan tersangka  sebagai  objek  praperadilan  dalam Putusan No.21/PUU/XII/2014, sehingga dengan  hal  tersebut  di  atas  ide  dasar keseimbangan  yang  terkandung  atas dikabulkannya  penetapan  status  tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan adalah keseimbangan  kepentingan  perlindungan masyarakat/individu  dengan  aparat  penegak hukum  agar  bekerja  sesuai  dengan  ketentuan hukum yang berlaku.
Berikut  Pertimbangan  hukum  oleh Hakim  dalam  Putusan  No.21/PUU/XII/2014 yang  cenderung  memberikan  perlindungan terhadap masyarakat/individu/tersangka/terdakwa  agar aparat  penegak  hukum  memperhatikan  aspek hak  asasi  manusia  dalam  menetapkan seseorang sebagai tersangka:
1. Bahwa konsep praperadilan
berdasarkan  Pasal  77  huruf  a  yang terbatas  pada  memberikan  penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian  penyidikan  dan  atau
penghentian
penuntutan, jelas sepenuhnya  tidak  dapat  memberikan perlindungan  yang  cukup  kepada seorang  tersangka dari  pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia  yang dilakukan  oleh  penyidik,  penuntut umum dan hakim;
2. Bahwa konsep praperadilan berdasarkan  Pasal  77  huruf  a  yang terbatas  pada  memberikan  penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan,
penahanan, penghentian  penyidikan  dan  atau penghentian
penuntutan, jelas sepenuhnya  tidak  dapat  memberikan perlindungan  yang  cukup  kepada seorang tersangka sehingga menimbulkan  pelanggaran  terhadap hak  asasi  manusia,  oleh  karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Demikian  juga  tentang  Pendapat Mahkamah  Konstitusi  dalam  pertimbangannya pada  No.3.14  poin  2  dan  No.  3.16  adalah sebagai berikut:
1. Bahwa  asas  duo  procces  of  law sebagai  perwujutan  pengakuan  hak-
hak  asasi  manusia  dalam  proses peradilan  pidana  menjadi  asas  yang harus  dijunjung  tinggi  oleh  semua pihak,  terutama  bagi  para  lembaga- lembaga  penegak  hukum.  Perwujutan penghargaan  hak  asasi  tersebut terlaksana  dengan  memberikan  posisi yang  sama  termasuk  dalam  proses peradilan  pidana,  khususnya  bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana untuk  mempertahankan  hak-haknya secara seimbang;
2. Bahwa  Pasal  77  huruh  a  KUHAP bertentangan  dengan  Pasal  1  ayat  3 dan  Pasal  28I  ayat  (5)  UUD  1945 apabila  tidak  dimaknai  mencakup  sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat; Mahkamah berpendapat:
a) Bahwa  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945 menegaskan  Indonesia  adalah  negara hukum. Dalam negara hukum asas duo procces  of  law  sebagai  salah  satu perwujutan  pengakuan  hak  asasi manusia  dalam  proses  peradilan pidana  menjadi  asas  yang  harus dijunjung  tinggi  oleh  semua  pihak terutama  lembaga  penegak  hukum.
Perwujutan  penghargaan  hak  asasi tersebut
terlaksana dengan memberikan  posisi  yang  seimbang berdasarkan  kaidah  hukum  yang berlaku,  termasuk  proses  peradilan pidana,  khusunya  bagi  tersangka, terdakwa  maupun  terpidana  untuk mempertahankan  hak-haknya  secara seimbang.  Oleh  karena  itu,  negara khususnya  Pemerintah  berkewajiban untuk  memberikan  perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945);
b) Penegakan  hukum  harus  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  juga berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945.  Hukum tersebut  harus  ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan  pada  Pembukaan  UUD 1945  alinia  ke- empat  yaitu, membentuk  suatu  Pemerintahan Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamain  abadi  dan  keadilan  social. Rakyat  Indonesia  harus  aman  dari berbagai  ancaman  bahaya  yang datang,  rasa  aman  yang  diberikan negara  tidak  hanya  kepada  mereka yang  benar  saja,  akan  tetapi  bagi mereka  yang  melakukan  kesalahan ataupun  bagi  mereka  yang  diduga melakukan  kesalahan  juga  berhak memperoleh  jaminan  rasa  aman terhadap diri mereka.
Dari pertimbangan hukum serta pendapat Mahkamah  tersebut  bahwa  Ide  keseimbangan yang tercantum atas dikabulkannya penetapan status  tersangka  sebagai  objek  praperadilan menurut  Penulis  adalah  keseimbangan  dua kepentingan hukum yaitu keseimbangan antara masyarakat/individu/tersangka  dan  aparat penegak  hukum  agar  berjalan  sesuai  dengan prosedur ketentuan hukum serta sesuai dengan amanat  Pancasila  dan  UUD  Tahun  1945
10 Tujuannya  adalah untuk  menciptakan  suatu proses  penegakan  hukum  yang  didasarkan pada  kerangka due  procces  of  law.  Due process  of  law  pada dasarnya  bukan  semata-
10 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.04.Pid/Pra/PN. Jaksel.
mata  mengenai rule  of  law,  akan  tetapi merupakan  unsur  yang  esensial  dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “a law which hears before if condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial”, dengan kata lain  hukum  yang  mendengar  sebelum mengutuk,  berlangsung  proses  penyelidikan, dan  membuat  penilain  setelah  sidang,  hal  ini merupakan  makna  dari  asas  praduga  tidak bersalah (presumption of innocent).
Ketentuan  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 berbunyi:
“Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan  dan  kepastian hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum”.
Pasal 28I ayat (4) “Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
Sehingga dengan demikian, secara jelas dan tegas  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah
mengatur perlindungan dan kepastian hukum
yang adil bagi setiap warga negara. Terlebih lagi  Negara  Republik  Indonesia  telah meratifikasi  International  Covenant  On  Civil and  Political  Right/Konvenan  Internasional Tentang  hak-hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR), yakni  melalui  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2005 Tentang pengesahan International Covenant On Civil and Political Right  (Konvenan  Internasional  Tentang hak- hak  Sipil  dan  Politik),  (“UU  KONVENAN INTERNASIONAL”).
Kewajiban  negara  untuk  melindungi dan  menjamin  HAM  ini  secara  tegas dicantumkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  ICCPR yang menyatakan: 11
“Each  state  party  to  the  present Covenant  undertakes  to  respects and to  ensure  to  all  individuals  within  its territory  and  subject  to  its  jurisdiction the  right  recognized  in  the  present covenant”.
terjemahan
“Setiap negara pihak pada Kovenan ini berjanji  untuk  menghormati  dan menjamin untuk semua individu dalam wilayahnya  dan  tunduk  pada  wilayah
11 Pasal 2 ayat (1) ICCPR
hak hukumnya yang  diakui  dalam kovenan in”.

## B.  Rekonstruksi  Pengaturan  Penetapan  Status
Tersangka  di  Dalam  Konteks  Kekuasaan Kehakiman.
Selama  ini,  defenisi  atau  pengertian tentang  rekonstruksi  masih  jarang  ditemukan dalam  buku-buku  hukum  atau  di  berbagai literature yang lain. Meskipun kata rekonstruksi sering  kita  dengar  dalam  bahasa  kepolisian tentang  rekonstruksi  tindak  pidana,  namun pengertian  tentang  rekonstruksi  di  dalam Undang-Undang  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  tidak  di  terangkan  secara nyata dan jelas tentang pengertian atau istilah rekonstruksi  tersebut.  Secara  harfiah  kata rekonstruksi dalam bahasa Inggris berasal dari kata  reconstruct.  Reconstruct  mendapat akhiran  ion  menjadi  reconstruction  yang merupakan  sebuah  kata  benda  yang  berarti membangun  atau  pembangunan  kembali. Dalam  terminology  hukum  rekonstruksi  sering disebut  reka  ulang  atau  reconstruction  the crime.
Rekonstruksi  juga  dapat  diartikan sebagai  upaya  pembaharuan  hukum  positif,
dalam  arti  bahwa  rekonstruksi  pada  pokok pembahasan  ini  adalah  pembaharuan  hukum acara  pidana  (criminal  procedure  code
renewel),  dengan  kata  lain  pembaharuan tentang  peraturan  Perundang-Undangan Hukum  Acara  Pidana  Nasional  tentang pengaturan penetapan status tersangka dalam peraturan  Perundang-Undangan.  Rekonstruksi mencakup  tentang  rekonstruksi  substansi hukum nasional dan rekonstruksi pemikiran/konseptual  hukum  acara  pidana nasional.
Berbicara  tentang  rekonstruksi  atau pembaharuan  hukum  nasional  tentunya  tidak terlepas dari politik hukum (legal policy) dalam kaitannya  dengan  pembaharuan  hukum  acara pidana  nasional.  Penulis  membaca  dari berbagai  literature  pada  umumnya  bahwa politik hukum adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Dalam  sebuah  buku  tentang  politik  hukum  di Indonesia,  bahwa  menurut  Mahfud  MD  politik hukum adalah 12
“Legal  policy  atau  garis  kebijakan  resmi tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan baik  dengan  perbuatan  hukum  baru maupun dengan penggantian hukum yang lama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan negara”
12 Mahfud,  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 1.
Dengan  demikian,  politik  hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan  diberlakukan  sekaligus  pilihan  tentang hukum-hukum  yang akan  dicabut  atau  tidak diberlakukan  yang  kesemuanya  dimaksudkan untuk  mencapai  tujuan  negara  seperti  yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Menurut  pakar  lain,  seperti  yang dikemukan oleh Padmo Wahjono bahwa politik hukum  adalah  kebijakan  dasar  yang menentukan  arah,  bentuk,  maupun  isi  hukum yang  akan  dibentuk. 13 Sementara  Teuku
Mohamad  Radhie  mendefenisikan  politik hukum  sebagai  suatu  pernyataan  kehendak penguasa  negara  mengenai  hukum  yang berlaku  di  wilayahnya  dan  mengenai  arah perkembangan hukum yang akan dibangun. 14
Politik hukum juga pernah dikemukakan  oleh  Sudarto,  bahwa  menurut beliau “politik hukum” adalah: 15
a. Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan- peraturan  yang  baik  sesuai  dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
b. Kebijakan  dari  negara  melalui  badan- badan  yang  berwenang  untuk
13 Wahjono, Padmo, dalam Mahfud MD, Ibid, hlm. 1.
14 Ibid
15 Sudarto  dalam  Barda  Nawawi  Arif, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,  (Jakarta:  Kencana,  2011) hlm. 26.
menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki  yang  diperkirakan  bias digunakan  untuk  mengekpresikan  apa yang  terkandung  dalam  masyarakat dan  untuk  mencapai  apa  yang  dicita- citakan.
Untuk  mencapai  pembaharuan  hukum nasional  sangat  dibutuhkan  kemauan  politik (political  will)  dari  Pemerintah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  melalui  sarana  politik hukum,  sehingga  pembaharuan  hukum nasional  dapat  berjalan  dengan  lancar. Rekonstruksi  atas  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tentang  pengaturan  penetapan status  tersangka  sebagai  objek  praperadilan dalam  konteks  kekuasaan  kehakiman sebenarnya  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Tata  Peraturan  Perundang- Undang.
Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undang telah ditentukan dalam Pasal 10 bahwa:
1. Materi  muatan  yang  harus  diatur dalam Undang-Undang ini berisi:
a. Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai ketentuan  Undang-Undang  Dasar
Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
b. Perintah  suatu  Undang-Undang untuk  diatur  dengan  Undang- Undang;
c. Pengesahan  perjanjian  internasional tertentu;
d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
2.  Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi  sebagaimana  pada  ayat  (1) huruf  d  dilakukan  oleh  DPR  dan
Presiden.
Pada  Pasal  10  ayat  (2)  disebutkan bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  harus ditindak  lanjuti  oleh  DPR  dan  juga  Presiden sebagaimana  lanjutan  dari  Pasal  10  ayat  (1) huruf d. Dalam Penjelasan Pasal 10 (1) huruf d, yang  dimaksud  “tindak  lanjut  Putusan Mahkamah  Konstitusi”  terkait  dengan  putusan Mahkamah  Konstitusi  mengenai  pengujian Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Materi muatan yang dibuat terkait dengan ayat, pasal,  dan/atau  bagian  Undang-Undang  yang secara  tegas  dinyatakan  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  bertentangan  dengan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Pada  penjelasan  ayat  (2)  disebutkan bahwa:
“Tindak  Lanjut  atas  putusan  Mahkamah Konstitusi  dimaksudkan  untuk  mencegah terjadinya kekosongan hukum”
Pada  dasarnya  objek  Praperadilan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  tepatnya  pada  bagian kesatu Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pasal 77 berbunyi:
Pengadilan  Negeri  berwenang  untuk memeriksa  dan  memutus,  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang ini tentang:
a. Sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan atau penghentian penuntutan;
b. Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi bagi  seorang  yang  perkara  pidananya dihentikan  pada  tingkat  penyidikan atau penuntutan.
Dilihat  dari  ketentuan  Pasal  tersebut diatas,  bahwa  penetapan  status  tersangka bukanlah  merupakan  objek  praperadilan, namun  setelah  adanya  Putusan  Mahkamah
Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014 tentang pengajuan KUHAP termasuk Pasal 77 KUHAP, bahwa penetapan status tersangka merupakan objek  praperadilan.  Hal  tersebut  sebagaimana terdapat dalam Amar Putusan Nomor 21/PUU- XII/2014 yang berbunyi:
Menyatakan:
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 1981,  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3209) bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 1981,  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3209) tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai termasuk penetapan tersangka,
penggeledahan dan penyitaan;
Artinya  sepanjang  tidak  dimaknai tentang  penetapan status  tersangka, penggeledahan  serta  penyitaan,  Pasal  77
KUHAP  tersebut  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Namun  dalam perkembangannya  sampai  saat  ini  Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  belum  ditindak lanjuti  oleh  Pemerintah  dan  DPR  sesuai amanat  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.  Oleh  karena  itu  masih terjadi  kekosongan  hukum  terhadap  Pasal  77 KUHAP,  dimana  penetapan  status  tersangka tidak  serta  merta  masuk  dalam  ranah  objek praperadilan,  hal  ini  terbukti  ketika  banyaknya permohonan yang di tolak oleh Pengadilan atas pengajuan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan.
Untuk  mengisi  kekosongan  hukum tersebut  sudah  sepatutnya  Pemerintah  dan DPR  melakukan  rekonstruksi/pembaharuan terhadap  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  yang  berlaku  saat  ini  untuk mencapai keadilan  masyarakat  serta  memenuhi kebutuhan hukum masyarakat modern saat ini Rekonstruksi  yang  dimaksud  adalah pembaharuan  hukum  terhadap  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik itu melalui  perubahan  terhadap  Pasal 77  KUHAP sehingga  tidak  terjadi  kefakuman  atau
kekosongan  hukum  yang  menimbulkan perdebatan di masyarakat luas dan ahli hukum.

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan rangkaian pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab III, maka  Penulis mengambil  suatu  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada dasarnya penetapan status tersangka bukan  merupakan  objek  sengketa praperadilan,  dimana  dalam  ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang    Kitab  Undang-Undang
Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa praperadilan  hanya  berwenang  untuk memutus  sesuai  dengan  undang-undang tentang,  sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan,  atau penghentian  penuntutan,  serta  ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang  perkara  pidananya  dihentikan  pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tentang Pengujian Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana khusunya Pasal 77 KUHAP, Hakim Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  dalam
Amar Putusannya yang pada intinya adalah bahwa  Pasal  77  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  bertentangan  dan tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk penetapan status tersangka, penggeledahan  dan  penyitaan.  Sehingga dalam  pandangan  hukum  dari  Putusan tersebut  penetapan  tersangka  merupakan bagian  dari  objek  Praperadilan.  Dari paparan  hal  tersebut  diatas,  menurut Penulis  Ide  dasar  keseimbangan  tentang dikabulkannya penetapan status tersangka sebagai  objek  praperadilan  dilihat  dari pertimbangan hakim adalah keseimbangan antara  masyarakat/individu  (termasuk tersangka/terdakwa) dengan aparat penegak  hukum.  Tujuannya  adalah  untuk menjaga hak asasi manusia, hak tersangka supaya  tidak  diperlakukan  secara sewenang-wenang  oleh  Aparat  Penegak Hukum  (APL).  Dengan  demikian  Aparat Penegak  Hukum  (APL)  dalam  melakukan tugasnya  sebagai  penegak  hukum  dapat melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan yang  berlaku.  Hal  ini  merupakan perwujudan  nilai-nilai  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945  yang  menjadilan hukum  sebagai  panglima  tertinggi  untuk memberikan  keadilan  bagi  setiap  warga negara.
2. Rekonstruksi selain dapat diartikan sebagai reka  ulang,  membentuk  kembali, rekonstruksi  juga  dapat  diartikan sebagai pembaharuan  hukum  nasional  yang menyangkut substansi hukum.
Rekonstruksi pengaturan penetapan status tersangka  di  dalam  konteks  kekuasaan kehakiman adalah menyangkut pembaharuan  hukum  positif,  rekonstruksi pada  pokok  pembahasan  ini  menyangkut tentang pembaharuan hukum acara pidana (criminal  procedure  code). Dengan  kata lain  adalah  pembaharuan  peraturan perundang-undangan tentang Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana Nasional  di  masa  mendatang  yang menyangkut  tentang  pengaturan  kembali penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan.  Tujuan  dari  rekonstruksi penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  21/PUU/XII/2014  serta Putusan  Nomor  04/Pid/Pra/PN.  Jakarta selatan ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi  kekosongan  hukum  dan  penafsiran
yang beragam terhadap Pasal 77 Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.  Dengan  adanya  rekonstruksi terhadap Pasal 77 KUHAP sehingga objek Praperadilan  tersebut  bertambah  yang pada  awalnya  terbatas  pada  sah  atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan,  atau  penghentian penuntutan,  serta ganti  kerugian dan atau rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara pidananya  dihentikan  pada  tingkat penyidikan  atau  penuntutan,  menjadi terdapat  penambahan  yaitu  penetapan tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan. Hal tersebut juga sebagai amanat Pasal 10 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang  yang menyebutkan bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi harus ditindaklanjuti oleh Presiden dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia,  tujuannya  adalah  sebagaimana dalam  penjelasan  Pasal  10  ayat  (2)  yaitu untuk  mencegah  terjadinya  kekosongan hukum.

## B. Saran
Dengan  dikabulkannya  Putusan Nomor  21/PUU/XII/2014  tentang  pengujian terhadap  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana khusunya yang berkaitan dengan  Pasal 77  tentang  objek  praperadilan  serta  Putusan Nomor  04/Pid/Pra/PN.  Jaksel  tentang praperadilan,  untuk  menjaga  keseimbangan kepentingan masyarakat/individu/tersangka dengan  aparat  penegak  hukum  supaya penegak hukum bekerja dalam ketentuan yang sah  tanpa  sewenang-wenang,  sepatutnya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan yang mengabulkan  penetapan  status  tersangka sebagai  objek  praperadilan  dibahas  dan disahkan  oleh  Presiden  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat  dengan  ketentuan melakukan  perubahan  terhadap  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara Pidana khusunya  yang  berkaitan  dengan  objek praperadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku:
Prinst, Darwan, Praperadilan dan Perkembangannya  di  dalam  Praktek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
Andi Hamzah, Jur, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Tanusubroto,  S, Peranan  Praperadilan  Dalam
Hukum  Acara  Pidana, (Bandung:  Alumni,
1983).
Pangaribuan,  Luhut.MP, Hukum  Acara  Pidana;
Surat  Resmi  Advokat  di  Pengadilan (Praperadilan,  Eksepsi,  Pledoi,  Duplik,
Memori  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan Kembali, (Depok Timur: Papas Sinar Sinanti,
2013).
Bambang  Sutiyoso  dan  Sri  Hastuti  Puspitasari,
Aspek-Aspek  Perkembangan  Kekuasaan Kehakiman  Di  Indonesia, (Yogyakarta:  UII Press Yogyakarta, 2005).
Rahayu, Hukum  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),
(Semarang:Universitas Diponegoro, 2010). Mahfud, MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2011)
Barda  Nawawi  Arif, Bunga  Rampai  Kebijakan
Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2011).
Barda  Nawawi  Arif, Perbandingan  Hukum  Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen, (Jakarta: Kencana, 2012)
M.  Tahir  Azhari, Negara  Hukum  Suatu  Studi tentang  Prinsip-Prinsipnya  Dilihat  dari  Segi Hukum  Islam,  Implementasinya  pada
Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
K.Wantjik  Saleh, Kehakiman  dan  Peradilan,
(Jakarta: Simbur Cahaya, 1976).
Saidi,  Muhammad  Djafar, Perlindungan  Hukum Wajib  Pajak  dalam  Penyelesaian  Sengketa Pajak,  (Jakarta  :  PT  RajaGrafindo  Persada, 2007).
Hartono, Sunaryadi, Penelitian Hukum di Indonesia
Pada  Akhir  Abad  ke-20,  (Bandung:  Alumni,
1994).
Ratna  Nurul  Afifah, Praperadilan  dan  Ruang
Lingkupnya,  (Jakarta:  Akademika  Presindo, 1986).
Marjuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2005).
Ibrahim,  Jonny, Teori  dan  Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif,  (Malang:  Banyumedia
Publsising, 2007).
Soekanto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian  Hukum,
(Jakarta: UI-Press, 1986).
B. Peraturan Perundang-Undang:

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneeia
Tahun 1945.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana
(KUHAP).
Undang-undang  Nomor  49  tahun  2009  tentang perubahan  kedua  atas  Undang-undang Nomor  2  tahun  1986  tentang  Peradilan Umum.

## C. Jurnal Hukum:
Hamid S. Attamini, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan pemerintah Negara, Disertasi  pada  Fakultas  Pasca  Sarjana Universitas  Indonesia,  Jakarta,  1990,  hlm, 308.
Catatan  Kuliah  Politik  Hukum,  Dosen  Pengampu Retno Saraswati, SH, M. Hum
Materi  Kuliah  Politik  Hukum Dosen Pengampu Barda Nawawi Arif.