## PRINSIP DASAR KONSTITUSI NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL QURAN

## H. Mutiara Fahmi, Lc. MA
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh mutiara_fahmi@yahoo.com
Abstrak. This  paper basically moved  from efforts  to  prove scientifically and academically that Islam is a religion that has a complete political doctrine and system state, by means of track and ensure the basic principles of the constitution in the verses of the Koran as the primary source of Islamic law normative approach Islam. This study aims to answer some questions: What are the Basic Principles of State Constitutions contained in Alquran? And verses manasaja containing Basic  Principles of  State Constitutions in the  Koran? This  study  used  a descriptive-analytical method with normative-juridical approach (Shar'ie / fiqh).
Kata  kunci: Prinsip  dasar  konstitusi  negara  Islam,  kedaulatan;  keadilan; musyawarah; persamaan; hak dan kewajiban.

## Pendahuluan
Ada  tiga  kelompok  pemikiran  yang  mengemuka  dalam  dunia  Islam  terkait  hubungan Agama  dan  Negara. 1 Pertama,  kelompok  yang  memandang  bahwa  agama  dan  negara  adalah ibarat dua sisi dari satu keping mata uang, satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Mereka berpendapat  bahwa  negara  adalah  lembaga  keagamaan  sekaligus  politik.  Pendapat  kelompok pertama  merupakan  pendapat  jumhur  uluma  dan  kebanyakan  kelompok  Islam,  terutama  yang beriktikad ahlus Sunnah wal Jama\ah (Sunni).
Kelompok  kedua  menyatakan  bahwa  negara  adalah  lembaga  keagamaan  tapi  memiliki fungsi  politik.  Karenanya  seorang  kepala  negara  memiliki  kekuasaan  agama  yang  berdimensi politik.  Pendapat  kedua  ini  didominasi  oleh  pemahaman  kelompok  Syi’ah  dengan  berbagai sektenya.  Sama  seperti  pendapat  kelompok  sunni,  bagi  Syi’ah  persolan  kepemimpi nan  atau imamah adalah wajib hukumnya. Hanya saja wajib yang mereka pahami sangat berbeda dengan wajib yang dipahami oleh sunni. Syi’ah menganggap wajibnya mendirikan imamah adalah bagi Allah swt bukan atas umat. Persoalan Imamah bukanlah urusan publik  yang diserahkan kepada umat. Sebagaimana Tuhan wajib mengirim nabi, Tuhan juga berkewajiban mengirim pengganti nabi  sesudahnya.  Dan  nabi  wajib  menentukan  imam  bagi  umat  sebelum  ia  wafat  atas  perintah Tuhan. Oleh karena itu para imam adalah sama ma’shum nya dengan para nabi. Bahkan persolan imamah dalam pandangan syi’ah adalah bagian dari rukun agama dan kaedah Islam. 2
Kelompok  ketiga  menyatakan  bahwa  Negara  adalah  lembaga  politik  yang  sama  sekali tidak  ada  hubungannya  dengan  agama.  Kepala  negara  hanya  memiliki  kekuasaan  politik,  atau penguasa duniawi saja. Kelompok ini mulai muncul dalam dunia Islam sejak persentuhan Islam dengan kolonialisme dan sekularisme Barat. Terutama sekali sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Turki Utsmani tahun 1924 atas prakarsa Mustafa kemal AtTartuk. Sejak itu paham sekularisme terus bermunculan di berbagai belahan dunia Islam dengan tokoh semisal Ali Abdur Raziq, Faraj Fodah, Hasan Hanafi, Naser Abu Zaid, Aminah abdul Wadud, Abdullahi an Na’im dan lainnya. Dalam  pandangan  kelompok  ini  ajaran  Islam  sama  sekali  tidak  terkait  dengan  politik  dan
1 Lihat : Suyuthi pulungan, Fiqh Siyasah… , h. xii dst.
2 Muhammad Abu Zuhrah, Tarikh al Mazahib al Islamiyah fis Siyasah wal ‘Aqidah, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi), tth, h. 59-60
pemerintahan.  Agama hanya berkisar tentang hubungan manusia dengan tuhannya (tauhid) dan pembinaan akhlak dan moral manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 3
Dalam kajian ini, peneliti hanya akan fokus pada kerangka pemikiran kelompok pertama yang memandang bahwa agama Islam adalah agama paripurna dimana dalam pandangan mereka sistem politik dan pemerintahan adalah bagian dari ajaran agama. Al Mawardi menyebut fungsi pemerintahan  adalah  untuk  mengganti  fungsi  kenabian  guna  memelihara  agama  dan  mengatur urusan  dunia. 4 Imam  Al  Ghazali  mentamsilkan  agama  ibarat  pondasi  dan  sulthan  (kekuasaan politik) sebagai penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan Suatu dasar tanpa penjaga akan hilang. Jadi k eberadaan pemerintah wajib menurut hukum syara’ dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya. 5
Mayoritas  ulama  sunni  sepakat  bahwa  mendirikan  imamah/pemerintahan  adalah  wajib syar’i.  Dasarnya  adalah  ijma’  umat  dan  katagori  wajibnya  adalah  fardhu  kifayah.  Demikian menurut pendapat Al Mawardi. Al Ghazali dan Ibnu Khaldun. 6
Sementara  Ibnu  Taimiyah  tidak  mengemukakan  ijma’  sebagai dasar  bagi  kewajiban mendirikan imamah. Menurutnya upaya mewujudkan kesejahteraan manusia dan melaksanakan syari’at Islamlah yang mendasari kewajiban tersebut. Ia juga menambahkan bahwa karakteristik ajaran  Islam  memang  sejatinya  menekankan  pentingnya  kepemimpinan  bagi  masyarakat. Sebagai agama Islam memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah memerintahkan manusia  supaya  melaksanakan    amar  makruf  nahi  munkar,  jihad,  keadilan,  ibadah  haji, bermasyarakat  yang  teratur,  menolong  orang  teraniaya  dan  melaksanakan  hukuman  hudud. Semuanya  tidak  dapat  terealisasi  kecuali  adanya  kekuasaan  dan  pemimpin.  Karenanya  ia menegaskan  bahwa  mengatur  orang  banyak  termasuk  kewajiban  agama,  bahkan  agama  tidak akan tegak kecuali ada pemimpin. 7
Dalam  teori  pembuktian  bahwa  ajaran  politik  dan  bernegara  merupakan  bagian  dari perintah agama Islam, para ulama biasanya menempuh dua metode pendekatan: 8
Pertama  perdekatan normatif  Islam.  Metode  ini  menekankan  pada  pelacakan  nash-nash Alquran  dan  sunnah  nabi  yang  mengisyaratkan  adanya  praktek  pemerintahan  yang  dilakukan oleh  nabi  dalam  rangka  siyasah  syar’iyya h.  Kedua  pendekatan Deskriptif  Historis.  Metode  ini berupaya  mengidentikkan  tugas-tugas  yang  dilakukan  oleh  nabi  dibidang  muamalah  sebagai tugas-tugas negara dan pemerintahan.
Diantara Al  Maqāsid  Al  Syar’iyyah 9 yang  utama  adalah  merealisir  kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan bagi manusia serta melenyapkan bahaya dari mereka.
Kemashlahatan  manusia  dalam  kehidupan  ini  terdiri  dari  beberapa  hal  yang  bersifat dharūriyah (kebutuhan  primer), hājiah (kebutuhan  sekunder),  dan tahsīniyah (kebutuhan
3 Suyuthi pulungan, Fiqh Siyasah… , Ibid.
4 Al Mawardi, al Ahkam al Sulthaniyah,(Beirut: Dar al Fikr) tth, h.3
5 Al Ghazali, al Iqtishad fil I’tiqad , ( kairo: maktabah al Jund), thn 1972, h. 105-106
6 Suyuthi pulungan, Fiqh Siyasah… , h. 236 dst
7 Ibnu  Taimiyah, As  Siya sah  As  Syar’iyyah  fi  Ishlah  ar  Ra’i  war  ra’iyyah, (Beirut:  Dar  al  Kutub  al Arabiyah) thn 1966, h. 139
8 Suyuthi pulungan, Fiqh Siyasah… , h. 77 dst
9 Al  Māqasid  Al  Syar’iyyah adalah:  Tujuan-tujuan  umum yang  diinginkan  oleh  Al  Syā - ri’  (Allah),  dalam mensyari’atkan hukum.
pelengkap) 10 . Setiap  hukum  yang  disyari’atkan  Allah,  tidak  mungkin  lepas  tujuannya  dari  tiga unsur diatas.
Persoalan  Konstitusi  Negara  dapat  dikatagorikan  dalam  kebutuhan  primer  ( dharūriyah ) untuk  mewujudkan  kemashlahatan  manusia  di  kehidupan  ini  yang  bertujuan  memelihara  lima perkara;  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Hal  ini  dikarenakan  Konstitusi    maupun Undang- Undang  Dasar  sebuah  negara  merupakan  landasan  utama  bagi  penyelenggara  negara dalam  menerbitkan  berbagai  perundang-undangan  dan  aturan  lainnya  yang  mengikat  bagi seluruh warga negara dan anak bangsa dalam menjalani kehidupan mereka di negara tersebut.
Diantara  karakteristik  Konstitusi  Islam  yang  sangat  berbeda dengan  konstitusi  maupun aturan hukum wadh’i lainnya adalah adanya aturan hukum yang  bersumber dari wahyu samawy (baca  :  Allah),  diperuntukkan  bagi  seluruh  umat  manusia,  serta  adanya  dua  dimensi ganjaran/pahala, dunia dan akhirat. Sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang manusia mukallaf selalu dipandang memiliki dua nilai tanggung-jawab; dunyawi dan ukhrawy.
Harus  diakui,  sampai  kini  satu-satunya  dokumen  Konstitusi  yang  tertulis  secara  resmi dan  sering  disebut  sebagai  sebuah  Konstitusi  Negara  Islam  pertama  adalah Watsiqah/Shahifah Madinah atau sering dikenal dengan Piagam Madinah. Pengakuan ini bukan hanya ditulis oleh para  sejarawan  muslim  tetapi  juga  oleh  peneliti  barat  semisal  W.  Montgomery  Watt  yang menamainya  dengan  sebutan  “  The  Constitution  of  Medina”, 11 atau  Phillip  K.  Hitti  yang menyebutnya “Agreement” 12 atau R.A. Nicholson  dengan sebutan “Medina Charter” 13 .
Menurut  Ahmad  Sukardja,  kata Constitution menunjuk  kepada  kedudukan  naskah  itu sebagai  dokumen  resmi  yang  berisi  pokok-pokok  kenegaraan,  sementara  kata Agreement menunjuk  kepada  isi  dari  naskah,  dan  kata Charter dan  pigam  lebih  menunjuk  kepada  surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal. 14
Terlepas  dari  berbagai  pro-kontra  terhadap  pandangan  para  tokoh  sepanjang  sejarah mengenai hubungan Agama dan Negara dalam Islam, yang pasti kesemua istilah yang digunakan para sejarawan barat tadi merujuk kepada pengakuan terhadap adanya konstitusi tertulis pertama pada tahun 622 M ketika rasul saw mulai membangun negara Madinah.
Jika kita merujuk kepada firman Allah:
: ﻢﺠﻨﻟا) ﻰﺣﻮﺑ ﻲﺣوﻷا ﻮھ نا ىﻮﮭﻟا ﻦﻋ ﻖﻄﻨﯾ ﺎﻣو 3 - 4 (
Artinya: Dan  tiadalah  yang  diucapkannya  itu  menurut  kemauan  hawa  nafsunya.
Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahtukan (kepadanya).
maka isi dari Piagam Madinah yang buat Nabi Muhammad saw dengan komunitas non muslim madinah ketika itu pada hakikatnya adalah berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah swt.
Al  Quran  al  karim  merupakan  salah  satu  sumber  utama  konstitusi  Islam  selain Sunnah nabawiyah,  praktek  para  sahabat  dan  ijtihad. Kandungan  isi  dari  ke-47  pasal  Piagam  Madinah pada  dasarnya  mengandung  beberapa  prinsip,  seperti  prinsip  persatuan  umat,  persatuan kemanusian,  kebebasan  beragama  dan  hubungan  antar  pemeluk  agama,  tolong-menolong  dan
10 Abdul  Wahhāb  Khallāf, Kaedah-kaedah  Hukum  Islam,  terjemahan  dari Ilmu  Ushūl  al  Fiqh oleh  Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), cet. VI, thn.1996,  h. 331
11 W.  Montgomery  Watt, Muhammed:  Propet  and  Stateman,  (New  York:  Oxford  University  Press)  thn. 1964,  h. 93.
12 Phillip K. Hitti, Capital Cities of Arab Islam, (Minnesota: University of Minnesota Press), thn 1973, h. 35
13 R.A. Nicholsen, A Literary History of The Arabs, (New York: Cambridge University Press), thn. 1969, h. 173.
14 Prof.  Dr.  Ahmad  Sukardja, Pigam  Madinah  dan  UUD  1945:  Kajian  Perbandiangan  tentang  Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk, (Jakarta: Universitas Indonesia Press) thn. 1995, h. 2.
membela  yang  teraniaya,  prinsip  hidup  bertetangga,  prinsip  keadilan,  prinsuip  musyawarah, prinsip pelaksanaan hukum dan sanksi hukum, prinsip pertahanan dan perdamaian, prinsip amar makruf  nahi  munkar,  prinsip  kepemimpinan,  prinsip  tanggung  jawab  pribadi  dan  kelompok mdan  prinsip  ketakwaan  dan  ketaatan  (disiplin). 15 Kesemua  prinsip  diatas  merupakan  intisari dari berbagai ayat Alquran yang turun kepada nabi Muhammad saw.
Beranjak  dari  latar  belakang  diatas  maka  penelitian  ini  bertujuan  menjawab  beberapa pertanyaan sbb:  1.) Apa  saja  Prinsip  Prinsip  Dasar  Konstitusi  Negara  yang  terdapat  dalam Alquran? 2.)  Ayat-ayat manasaja yang  mengandung  Prinsip-Prinsip  Dasar  Konstitusi  Negara dalam Alquran?

## Definisi Operasional
Sebelum melakukan penelitian, sepatutnya peneliti menjelaskan beberapa definisi terkait dengan tema “Prinsip Dasar Konstitusi Negara Dalam Perspektif Al Quran.”

## 1. Prinsip Dasar
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Prinsip” diartikan dengan : asas (kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb). 16
Sementara  kata  “Dasar”  memilik i  beragam  makna.  Yang  paling  sesuai  dengan  maksud kajian  ini  adalah  1.  Pokok  atau  pangkal  suatu  pendapat  (ajaran,  aturan);  2.  Memakai sebagai dasar; beralaskan; bersendikan. 17
Jadi  yang  dimaksud  dengan  Prinsip  dasar  dalam  kajian  ini  adalah:    Asas  utama  yang mendasari dan menjadi pangkal aturan konstitusi negara dalam Islam.
2. Konstitusi
Konstitusi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan dengan :
1.  Segala  ketentuan  dan  aturan  tentang  ketatanegaraan  (undang-undang  dasar dsb); 2 Undang-Undang Dasar suatu negara. 18
Dengan  demikian  yang  kita  maksud  dengan  Konstitusi  dalam  kajian  ini  adalah sekumpulan aturan dasar dalam bernegara yang menjadi landasan bagi aturan perundang- undangan lainnya.
3. Alquran
Definisi  Alquran  adalah  adalah  kalam  Allah  swt  yang  diturunkan  kepada  nabi Muhammad  saw  dalam  bahasa  Arab  dengan  perantaraan  malaikat  Jibril  sebagai  hujjah (argumentasi)  baginya  dalam  mendakwahkan  kerasulannya  dan  sebagai  pedoman  hidup bagi  manusia  yang  dapat  dipergunakan  untuk  mencari  kebahagiaan  hidup  di  dunia  dan akhirat  serta  media  untuk  bertaqarrub  (mendekatkan  diri)  kepada  Allah  dengan membacanya. 19
Alquran  yang  dimaksud  disini  adalah  kitab  suci  Alquran  dengan  definisi  diatas  yang menjadi sumber hukum pertama dalam agama Islam.
15 Dr. J. Suyuthi pulungan, MA, Fiqh Siyasah: Ajran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), cet ke IV, thn. 1999, h. 85
16 Pusat Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  RI, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Dalam  Jaringan. Diakses dari www.bahasa,kemdiknas.go.id/kbbi/index.php pada 14 Mei 2013.
17 Ibid
18 Ibid
19 Mukhtaruddin  Yahya  dan  Fatchurrahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum  Islam,  (Bandung:  Penerbit Al Ma’arif) cet I, thn 1986, h. 31.

## Metode Penelitian
Suatu metode dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai prosedur  keilmuan  yang  berlaku dan hasil  yang dicapai dapat  dipertanggung-jawabkan  secara ilmiah.
Untuk mencapai maksud diatas, maka kajian dalam penelitian ini berdasarkan data yang tersedia menggunakan  metode Deskriptif-analitis dengan  pendekatan normatif-yuridis (syar’i/fiqh). Dalam menganalisa data juga digunakan metode penalaran Deduktif pada bagian-bagian tertentu dan  metode  penalaran Induktif pada  bagian  yang  lain.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan teknik  studi  pustaka/library  research.  Yaitu  dengan  membaca  dan  meneliti  literatur  Tafsir  dan Fiqh  Siyasah  dan  tulisan-tulisan  yang  ada  relevansinya  dengan  tema  prinsip konstitusi  negara dalam Islam. Sumber data utama, berupa kitab-kitab Tafsir klasik dan kontemporer, dan  literatur Fiqh  Siyasah. Sumber  data  penunjang,  antara  lain  kitab tafsir  ahkam,  kitab  hadits,  buku-buku Sirah Nabawiyah, dan berbagai tulisan yang terkait dengan tema kajian ini.
Semua  data  yang  telah  terhimpun  dianalisa  secara  kualitatif,  dengan  menggunakan metode  penalaran  Deduktif  dan  Induktif.  Dan  mengkorelasikan  antara  data  yang  satu  dengan yang lain untuk melihat hubungannya, sehingga tersusun menjadi laporan dalam bentuk narasi. Pada tahap akhir merumuskan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran
Ragam Teori Konstitusi di Dunia.
Kajian  tentang  prinsip-prinsip  dasar  konstitusi  negara  dalam  Alquran  dapat  dilakukan setelah  kita  mengakaji  secara  komprehensif  berbagai  teori  tentang  Konstitusi  dan  Tata  Negara yang berkembang di dunia.
Konstitusi menurut bahasa berarti “Dasar susunan badan politik” yang bernama Negara. Konstitusi  menggambarkan  keseluruhan  sistem  ketatanegaraan  suatu  Negara,  yaitu  berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah Negara. 20
Dalam  kajian  teori  konstitusi  maupun  tata  negara,  kata  kedaulatan  merupakan  satu  kata kunci  yang  selalu  muncul  dan  menjadi  perdebatan  sepanjang  sejarah.  Kedaulatan  dalam pandangan  klasik  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep  negara.  Tanpa  kedaulatan  apa  yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa. 21
Jean  Bodin  (1530-1596)  adalah  tokoh  pertama  di  dunia  yang  membahas  tentang  ide kedaulatan sebagai sebuah konsep kedaulatan tertinggi. Dalam karya monumentalnya Six Livres de  la  Republique (1575)  ia  menjelaskan  bahwa Majesty atau Sovereignty (kedaulatan) menurutnya  adalah ..the  most  high,  absolute,  and  perpectual  power  over  the  citizens  and subjects in a commonweale. 22
Dari  pernyataan  Bodin  diatas,  Jimly  Asshiddiqie  menjelaskan  tiga  hal; Pertama, kedaulatan  itu  bersifat  (1)  mutlak,  (2)  abadi,  (3)  utuh,  tunggal,  dan  tak  terbagi-bagi  atau terpecah-pecah, dan (4) bersifat tertinggi, dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang
20 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paska Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana Predana Media Group), th. 2010, h. 90
21 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstituaslisme  Indonesia, (Jakarta:  Sinar  Grafika),  cet  II,  th.  2011, h.101
22 Ibid.
lebih  tinggi. Kedua, kekuasaan  berdaulat  dalam  Negara  itu  berkaitan  dengan  fungsi  legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapuskan hukum. Ketiga, hukum itu sendiri merupakan perintah dari  yang berdaulat tersebut  yang pada masa itu dikenal dengan Raja. 23
Masih  dalam  kaitan  dengan  pandangan  Jean  Bodin  tadi,  Mr.  Muhammad  Yamin menyimpulkan bahwa kedaulatan memiliki tiga syarat: (1) bulat tidak terpecah, sehingga dalam satu Negara hanya ada satu pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi.  (2) Asli, artinya tidak bersumber  dari  kekuasaan  lain  yang  lebih  tinggi,  dan  (3)  sempurna dan  tidak  terbatas,  karena tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasinya. 24
Hampir senada dengan Bodin, J. Jacques Rousseau (1712-1778) juga menyatakan bahwa konsep  kedaulatan  mempunyai  sifat-sifat  kesatuan,  bulat,  tidak  dapat  dialihkan  dan  tidak  dapat berubah. Hanya saja ia menegaskan bahwa konsep kedaulatan itu harus bersifat kerakyatan dan didasari  atas  kemauan  umum  (volunte  generale),  bukan  kedaulatan  seorang  Raja.  Namun kemudian Montesquieu (1681-1755) mengkritisi konsep kedaulatan klasik tersebut. Menurutnya kedaulatan  yang  bulat  dan  tak  terpecah-pecah  adalah  mitos  belaka,  untuk  menjamin  demokrasi kekuasaan  Negara  justru  harus  dibagi-bagi  dan  dipisah  kedalam  beberapa  fungsi  yang  saling mengendalikan satu sama lain (checks and balances).  Ia pun memunculkan teori Trias Politika (kekuasaan  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif)  yang  sampai  hari  ini  masih  mendasari  dan mewarnai berbagai konstitusi dalam era Negara moderen saat ini. 25
Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori atau  ajaran  tentang  kedaulatan  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi,  yaitu  1.)  kedaulatan Tuhan, 2.) kedaulatan Raja, 3.) kedaulatan Negara, 4.) kedaulatan rakyat, dan 5.) teori kedaulatan hukum.    Pada  kurun  waktu  tertentu  manusia  cendrung  mengidealkan  satu  teori  diatas  keempat teori  lainnya,  tetapi  pada  waktu  lain  teori  yang  sebelumnya  dianggap  ideal  ditinggalkan  dan digantikan dengan teori baru.
Demikianlah  jika  sebuah  teori  itu  datang  dari  manusia  yang  notabene  lemah  dan  tidak sempurna.  Pemikiran  manusia  hanya  mampu  berpikir  sebatas  kepentingan,  atau  situasi  dan kondisi    zamannya.  Sementara  Islam  sebagai  agama  terakhir  datang  dengan  syariat  yang paripurna  dan  menjadi  solusi  bagi  manusia  dalam  setiap  permasalahan  hidup  mereka,  tidak hanya untuk akhirat tapi juga di dunia sebagai ladang tempat bercocok tanam bagi alam akhirat.
Secara umum sebuah konstitusi memiliki sifat-sifat antara lain formal dan materil, tertulis dan tidak tertulis, serta flexsible (luwes/supel) dan rigid (kaku). 26 Konstitusi dikatakan fleksibel apabila  konstitusi  itu  mudah  mengikuti  perkembangan  zaman.  Untuk  itu  ia  hanya  memuat  hal- hal  yang  pokok  dan  penting  saja.  Oleh  karenanya  Al  Quran  sebagai  pedoman  hidup  umat manusia berisikan undang-undang yang terdiri dari hal-hal pokok dan prinsipil yang diatur oleh Allah swt agar manusia mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan mereka. Atas dasar itu Al  Quran  dapat  diklaim  memiliki  nilai-nilai  dasar  bagi  pembentukan  sebuah  konstitusi  Negara sepanjang masa.
23 Ibid.
24 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia) cet ke 6, 1982, h. 57
25 Jauh sebelum era Montesquieu (1681-1755), Khalifah Umar bin Khattab (memerintah tahun 634-644 M / 13-23 H) adalah orang pertama yang menerapkan pemisahan kekuasaan negara dengan memisahkan antara jabatan Khilafah dan Wali Wilayah dengan Qadha’ . Lihat: Umar Hafidh Syarif, Nudhum al Hukm wa al Idarah fi al Daulah al Islamiyah, (Kairo: dar As Syabab), th. 1996, h.118
26 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, h. 97
Klaim  ini  dapat  diperkuat  dengan  pandangan  James  Bryce  yang  mendefinisikan konstitusi  sebagai  “  suatu  kerangka  masyarakat  politik  (negara)  yang  diorganisir  dengan  dan melalui hukum, dengan kata lain hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi  yang telah diakui dan hak- hak  yang telah ditetapkan.” 27 Konstitusi dapat pula dikatakan sebagai  kumpulan  prinsip-prinsip  yang  mengatur  kekuasaan  pemerintah,  hak-hak  pihak  yang diperintah (rakyat) dan hubungan antara keduanya. Konstitusi bisa berupa catatan yang tertulis.., atau konstitusi dapat juga berwujud sekumpulan hukum terpisah  yang memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi. 28
Setelah abad pertengahan dapat dikatakan bahwa tanpa konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk,  setiap  Negara  memiliki  konstitusi  tapi  tidak  setiap  Negara  memiliki  undang-undang dasar.  Inggris  adalah  Negara  yang  tidak  mempunyai  undang-undang  dasar.  Akan  tetapi  bukan berarti  ia  tidak  memiliki  konstitusi.  Konstitusi  Inggris  terdiri  atas berbagai  prinsip  dan  aturan dasar yang timbul dan berkembang selama berabad-abad sejarah bangsa dan negerinya (konvensi konstitusi) aturan dasar tersebut antara lain tersebar dalam Magna Charta (1215), Bill of Right (1689), dan Parliament Act (1911). 29
Menurut  Abul  A’la  al  Maududi,  contoh  Negara  Inggris  yang  menggunakan  sistem konstitusi  tidak  tertulis  (Unwritten  Constitution)  diatas pada  dasarnya  dapat  kita  analogikan dengan  sistem  tata  Negara  Islam  yang  sejak  zaman  rasulullah  saw  tidak  mengenal  konstitusi tertulis  secara  formil. 30 Al  Quran  dan  Sunnah,  ditambah  Ijma’  sahabat  dan  Qiyas  pada hakikatnya  adalah  prinsip-prinsip  dan  nilai  dasar  bagi  terbentuknya  sebuah  sistem  polik  Islam yang komprehensif dan utuh.
Apapun  bentuknya,  sebuah  konstitusi  sejatinya  mencantumkan  keterangan  jelas mengenai hal-hal sebagai berikut: 31

## 1.   Cara pengaturan berbagai jenis institusi
2. Jenis kekuasaan yang dipercayakan kepada institusi   tersebut
3.   Cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan
Singkatnya  tujuan  suatu  konstitusi  adalah  membatasi  tindakan  kesewenang-wenangan pemerintah,  menjamin  hak-hak  rakyat  yang  diperintah  dan  menetapkan  pelaksanaan  kekuasaan yang berdaulat. 32

## Prinsip Dasar Konstitusi dalam Al Quran
Kajian  yang  komprehensif  tentang  teori  konstitusi  dan  Tata  Negara  menghasilkan beberapa kata-kunci (keynote) yang dapat disimpulkan sebagai acuan bagi menemukan prinsip- prinsip dasar konstitusi dalam Alquran.
27 C.  F.  Strong, Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern:  Studi  Perbandingan  tentang  Sejarah  dan  Bentuk- Bentuk Konstitusi Dunia, terj oleh SPA Teamwork, (Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia), th. 2004, h. 15
28 Ibid.
29 Taufiqurrohman  Syahuri, Tafsir  Konstitusi  Berbagai  Aspek  Hukum,  (Jakarta:  Kencana  Predana  Media Group), th. 2011, h. 31-32
30 Abul ‘Ala al Maududi, Tadwin ad Dustur al Islamy, (Jeddah: Ad Dar As Saudiyah), cet ke III, th. 1988, h. 9 dst.
31 C. F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, h. 16
32 Ibid.
Beberapa  kata-kunci  (keynote)  yang  ditemukan  peneliti  setelah  mengkaji  berbagai  teori tata  Negara  dan  konstitusi  adalah:  kata kedaulatan; pembagian  kekuasaan; tujuan  bernegara; keadilan; musyawarah; persamaan; hak  dan  kewajiban  negara  dan  rakyat; hak-hak  dasar manusia; dan kewarganegaraan.
Beberapa  kata-kunci  (keynote)  yang  disebutkan  dalam  berbagai  teori  tata  Negara  dan konstitusi  sejatinya  merupakan  ciri-ciri  utama  dari  sebuah  negara  konstitusional  moderen sebagaimana disebutkan oleh C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitutions, Jimly Asshiddiqie dalam Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, serta berbagai pendapat ahli hukum tata  negara  lainnya.  Kesemua  kata-kunci  tersebut  dengan  mudah  dapat  kita  temukan  dalam berbagai ayat Al Quran, sebagiannya bahkan diulang berkali-kali dalam berbagai surat. Suatu hal yang  mengindikasikan  pentingnya  prinsip-prinsip  dan  nilai  itu  ditegakkan  oleh  umat  Islam  dan manusia secara totalitas (Kaffah).
Setelah  menelusuri  satu  persatu  ayat  Al  Quran,  maka  ditemukan  banyak  sekali  ayat  Al Quran  yang  menjelaskan  prinsip-prinsip  dasar  konstitusi  Negara  sesuai  dengan  panduan  kata- kunci tadi.
Prinsip kedaulatan dapat ditemukan dalam Al Quran Surat Yusuf:40:
                                                                       
                                   
                                                                                                          

## 
Artinya: Kamu  tidak  menyembah  yang  selain  Allah  kecuali  hanya  (menyembah)  Nama-nama yang  kamu  dan  nenek  moyangmu  membuat-buatnya.  Allah  tidak  menurunkan  suatu keteranganpun  tentang  Nama-nama  itu.  keputusan  itu  hanyalah  kepunyaan  Allah.  Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."
Prinsip  kedaulatan  juga  dapat  ditemukan  dalam  Al  Quran  Surat  Al  A’raf:  54,  dan  Al An’am: 57 .
Prinsip pembagian kekuasaan ditemukan dalam Al Quran Surat  Al Maidah:48
                               
                             
                                   
                                       
                                                                                                             
                    

               
                              
                                     
                                     
          
    
      

Artinya: Dan  Kami  telah  turunkan  kepadamu  Al  Quran  dengan  membawa  kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah  turunkan  dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  mereka  dengan  meninggalkan kebenaran  yang  telah  datang  kepadamu.  untuk  tiap-tiap  umat  diantara  kamu,  Kami  berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat  (saja),  tetapi  Allah  hendak  menguji  kamu  terhadap  pemberian-Nya  kepadamu,  Maka berlomba-lombalah  berbuat  kebajikan.  hanya  kepada  Allah-lah  kembali  kamu  semuanya,  lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,
Al Ahzab:36 dan As Syura: 38.
                                      
                                                                           
                                            

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.(Al Ahzab : 36)
Prinsip tujuan bernegara ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hajj:41, Al Hadid: 25. Prinsip keadilan ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa:58 dan 135, As Syura:15. Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al Quran Surat Al Imran: 159, As Syura: 38. Prinsip persamaan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hujarat: 10 dan 13.
Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa: 59, At Taubah: 41, Al Maidah:2, Al Imran:110.
Prinsip  hak-hak  dasar  manusia  dijumpai  dalam  surat  Al  Isra:33,  Al  Baqarah:  256,  Al Baqarah: 188, Al An Nur: 27, dll.
Sementara Prinsip kewarganegaraan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Anfal: 72.
Ayat-ayat  diatas  tidak  hanya  mengandung  pesan  moral  maupun  nilai-nilai  mulia  yang wajib  diikuti,  akan  tetapi  juga  mengandung  tafsiran  politik  yang  sangat  tinggi  dan  mendalam menyangkut  prinsip  dasar  konstitusi  negara  dalam  sistem  politik  Islam.  Ayat-ayat  ini menegaskan  bahwa  sesungguhnya  Alquran  mengandung  nilai-nilai  yang  bersifat  universal  dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara  tentang  politik  sebagai  bagian  dari  sistem  bermuamalah  dengan  sesama  manusia, dimana  umat  Islam  sebagai  objek  hukum  dituntut  untuk  mengamalkannya  dalam  kehidupan bernegara dan berbangsa.

## Penutup
Dari  hasil  kajian  peneliti  dari  berbagai  sumber  referensi  primer  dan  sekunder  maka  dapat disimpulkan bahwa ada  beberapa Prinsip  Prinsip  Dasar  Konstitusi  Negara  yang  terdapat  dalam Alquran  berupa  prinsip kedaulatan; pembagian  kekuasaan; tujuan  bernegara; keadilan;
musyawarah; persamaan; hak  dan  kewajiban  negara  dan  rakyat; hak-hak  dasar  manusia;  dan kewarganegaraan.
Ayat-ayat yang mengandung Prinsip-Prinsip Dasar Konstitusi Negara dalam Alquran yaitu: prinsip  kedaulatan  (QS.  Yusuf:40,  QS.  Al  A’raf:  54,  Al  An’am:  57);  prinsip  pembagian kekuasaan (QS. Al Maidah:48, QS. Al Ahzab:36, QS. QS. As Syura: 38); tujuan bernegara (QS. Al  Hajj:41,  QS.  Al  Hadid:  25);  prinsip  keadilan  (QS.  An  Nisa:58  dan  135,  QS.As  Syura:15); prinsip musyawarah (QS.Alimran: 159, QS. As Syura: 38); prinsip persamaan (QS. Al Hujarat: 10 dan 13); prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat (QS. An Nisa: 59, QS. At Taubah: 41, QS.  Al  Maidah:2,  QS.  Alimran:110);    prinsip  hak-hak  dasar  manusia  (QS.Al  Isra:33,  QS.  Al Baqarah:  256,  QS.  Al  Baqarah:  188,  QS.  Al  An  Nur:  27  dll);  dan  prinsip  kewarganegaraan (QS.Al Anfal: 72).
Ayat-ayat  yang  mengandung  prinsip  dasar  konstitusi  negara  tersebut  memiliki  kandungan politik  bahwa  sesungguhnya  Alquran  mengandung  nilai-nilai  yang  bersifat  universal  dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara  tentang  politik  sebagai  bagian  dari  sistem  bermuamalah  dengan  sesama  manusia, dimana  umat  Islam  sebagai  objek  hukum  dituntut  untuk  mengamalkannya  dalam  kehidupan bernegara dan berbangsa.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Al Quran Dan Terjemahnya , (Madinah: Mujamma’ Khādim al Haramain al Syarī fain  al Malik Fahd li Thibā’ah al Mush -haf al Syarif, tanpa tahun)
Abul ‘Ala al Maududi, Al Khilafah wal Mulk, (Kuwait: Dar al Qalam), 1978
______ , Tadwin ad Dustur al Islamy, (Jeddah: Ad Dar As Saudiyah), cet ke III, 1988 ______ , Mafaahim Islamiyah Haula ad Dien wa Ad Daulah, (Kuwait: Dar al Qalam), cet ke V,
1994
______ , Nadhariyat al Islam as Siyasiyah, (Jeddah: Ad Dar As Saudiyah), cet ke I, 1985 ______ , Huquq Ahl Az Zimmah fi Ad Daulah al Islamiyah, (Jeddah: Ad Dar As Saudiyah), cet ke I, 1988
Ahmad Sukardja, Pigam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandiangan tentang Dasar Hidup
Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk, (Jakarta: Universitas  Indonesia Press) thn. 1995
Abdul Wahab Khallaf, Kaedah-kaedah Hukum Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1996) ______, As Siyasah As Syariyyah, (Kuwait: Dar al Qalam), 1988
Abdul Syafi Muhammad Abdul Latief, As Sirah an Nabawiyah wa at Tarikh al Islami, (Kairo:
Darussalam) cet I, thn 2007
Al  Anshāri,  Ibnu  Manzhūr  Jamāluddīn  Mohammad  bin  Mukrim, Lisān  al  ‘Arab ,  Jilid  18,  (al Qāhirah : Dār al Mishriyah li Ta’lif wa al Tarjamah, tanpa tahun)
Anīs, Ibrāhīm dkk, Mu’jam al Wasīth , (al Qāhirah: Majma’ al Lughah al Arabiyah, tanpa tahun)
Ibnu  Al  ‘Arabī,  Abī  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah, Ahkām  al  Qurān ,  (Beirūt  :  Dār  a l  Fikr, tanpa tahun)
Al Bukhārī, Abī Abdillah Muhammad bin Ismāīl, Matan al Bukhārī bi H āsyiah al Sanadī , Jilid
4, (al Qāhirah: Dār I h yā' al Kutub al 'Arabiyah, tanpa tahun)
Al Baihaqī, Al Sunan al Kubrā , Jilid 8, (Bairūt: Dār Shādir, 1354 H)
Al Buthī, Muhammad Sa’īd Ramadhān, Fiqh Jihad, (Jakarta : Pustaka An- Nabā’, 2001)
C.  F.  Strong, Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern:  Studi  Perbandingan  tentang  Sejarah  dan Bentuk-Bentuk  Konstitusi  Dunia,  terj  oleh  SPA  Teamwork,  (Bandung:  Penerbit  Nuansa dan Nusamedia, 2004)
Ad  Dār  al  Quthnī,  Syaikh  al  Islām  al  Imām  al H āfizh  Ali  bin  Umar, Sunan  ad  Dār  al  Quthnī , Jilid 2, (Maltān -Pakistan: Nasyr al Sunnah, tanpa tahun)
Dhiyauddin Ar Rais, Islamic Political Theories, (Kairo: Dar el Turats) cet ke VII, thn 1976 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia kalam Semesta) thn 2003
Al Imam Fakhruddin Ar Razi, at Tafsir al Kabir, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah) thn 1992.
Hawwā, Sa’īd, Al Islām , (Beirūt : Dār al Kutub al Ilmiyah, 1979)
Indrawan WS., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang : Lintas Media, tanpa tahun)
Ibnu Taimiyah, As Siyasah As Syar’iyyah fi Ishlah ar Ra’i war ra’iyyah, (Beirut: dar al Kutub al Arabiyah) thn 1966
Ibnul Arabi, Ahkam al Quran, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah) tthn
Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstituaslisme  Indonesia, (Jakarta:  Sinar  Grafika,  cet  II,
2011)
Al Jārjanī, Ali bin Muhammad, Al Ta’rīfāt , (Al Qāhirah : Dār al Kitab al Mishrī, 1991)
Al  Jammāl,  Ibrāhīm  Rif’at, Buhūts  fī  Fiqh  Ayāt  al  Ahkām ,  (Thantā  :  Jāmi’ah  al  Azhar,  tanpa tahun)
Al Jasshash, Ahkam al Quran.
Ibnu Jarir At Thabary, Jami’ul Bayan fi Tafsir Al Quran .
Ibnu  Katsīr,  Imam  Al H āfizh  Abil  Fidā'  Ismāīl, Al  Bidāyah  wa  al  Nihāyah ,  (Bairūt:  Dār  al Ma'rifah, 1999)
______, Tafsir al Quran al Adhim (Kairo: Isa al babi al Halabi) tthn.
Ibnu Mājah, Al H āfizh Abī Abdillah Muhammad bin Yazīd al Qazwainī, Sunan Ibn Mājah , Jilid
1, (Bairūt: Dār al Ma’rifah, 1998)
Al Mawardī, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, Al Hāwī al Kabīr , Jilid 16, (Beirūt : Dā r al Fikr, 1994)
______, Al Ahkām al Shulthāniyah , (Jakarta : Dārul Falāh, 2000)
Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Ghalia  Indonesia, CET KE 6, 1982)
Muhammad Abu Zuhrah, Tarikh al Mazahib al Islamiyah fis Siyasah wal ‘ Aqidah, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi), tth.
Munawir Sjazali, Islam dan Tata Negara,
Muhammad Abduh Imam, Fikrah as Siyadah, (Thanta: Majallah Kuliah Syari’ah wal Qanun Al

## Azhar University) \Vol 22, thn 2007
Mukhtaruddin  Yahya  dan  Fatchurrahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum  Islam,  (Bandung:
Penerbit Al Ma’arif) cet I, thn 1986
al Naisabūrī, Al Imam Abu Husein Muslim bin al Hajjāj bin Muslim al Qusyairī, Shahīh Muslim ,
(al Qāhirah: Isā al Bābī al Halabī, tanpa tahun)
An Nasā - ī, Al Imam Abī Abdurrahmān Ahmad bin Syu’aib, Sunan An Nasā -i bi Syarh Al H āfizh Jalāluddīn Al Sayūthi , (Bairūt: Dār Al Ma’rifah, 1997)
Nasution, Harun, Islam Ditinjau Dāri Berbagai Aspeknya , (Jakarta : UI Press, 1979)
______, Teologi Islam, (Jakarta : UI Press, 1986)
______, Pembaharuan Moderen Dalam Islam (Jakarta : UI Press) thn.
Phillip  K.  Hitti, Capital  Cities  of  Arab  Islam,  (Minnesota:  University  of  Minnesota  Press),  thn
1973
Qal’ahjī, Mohammad Rawās & Hāmid Shādiq Qunaibī, Mu’jam Lughat al Fuqahā, (Beirūt : Dār al Nafaa-is : 1985).
Al Qardlāwī, Yusuf, Fiqh Negara, (Jakarta : Rabbani Press, 1999)
______, As  Siyasah  as  Syar’iyyah  fi  Dhaui  Nushush  as  Syari’ah  wa  Maqashiduha, (Kairo: Maktabah wahbah), Cet ke II, thn 2005
______, Ad Dien wa As Siyasah: Ta’shil wa Rad as syubuhat (Kairo: Dar as Syuruq), Cet ke I, thn 2007
Pusat Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  RI, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Dalam Jaringan. Diakses dari www.bahasa,kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
Rusjdi  Ali  Muhammad, Politik  Islam:  Sebuah  Pengantar,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar)  thn 2000
R.A. Nicholsen, A Literary History of The Arabs, (New York: Cambridge University Press), thn. 1969
J.  Suyuthi  pulungan,  MA, Fiqh  Siyasah:  Ajran,  Sejarah  dan  Pemikiran,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada), cet ke IV, thn. 1999
Sayed Quthub, Tafsir Fi Dhilal al Quran, (Kairo: Dar as Syuruq) thn.1987
Sayed Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al Manar.
Syalabī,  Ahmad, Mansū’ah  al  Tārīkh  al  Islāmī ,  (Al  Qāhirah  :  Maktabah  al Nahdhah  al Mishriyyah, 1978)
Al Shabūnī, Muhammad Ali, Mukhtasar Tafsīr Ibn Katsīr , (Beirūt : Dār al Qurān al Karīm, tanpa tahun)
Al Sijistānī, Al Imam al H āfizh Abu Dāud Sulaimān bin Al ‘Asy’ats bin Ishāq Al Azdī, Sunan Abī Dāud, (al Qāhirah: Musthafa al Bābī al H alabī, 1952)
Taufiqurrohman  Syahuri, Tafsir  Konstitusi  Berbagai  Aspek  Hukum,  (Jakarta:  Kencana  Predana Media Group, 2011)
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paska Amandemen UUD 1945,
(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010)
At  Turmudzī,  Abī  Īsā  Muhammad  bin  Īsā  bin  Saurah, al  Jāmi'  al  Shahīh  Wahuwa  Sunan  at Turmudzī , (Bairūt: Dār al Fikr, 1978)
Umar Hafidh Syarif, Nudhum al Hukm wa al Idarah fi al Daulah al Islamiyah, (Kairo: dar As Syabab, 1996)
Al  Wahīdī,  Abil  Hasa n  Ali  bin  Ahmad, Asbābun  Nuzūl ,  (Beirūt  :  Al  Maktabah  al  Tsaqāfiyah, 1989)
W. Montgomery Watt, Muhammed: Propet and Stateman, (New York: Oxford University Press) thn. 1964
Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : Rajawali Pers, 1999)
Al Zuh ailī , Wahbah, Al Fiqh Al Islāmī wa Adillatun , (Damaskus : Dār al Fikr, 1989)