## Pendahuluan
Masalah ketenagakerjaan adalah tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tugas  pokok  dinas  ini  adalah  membuat kebijakan  untuk  mengatasi  masalah kesempatan kerja. Namun demikian, ada juga beberapa dinas lain yang bertugas menyusun dan memiliki kebijakan yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan.  Program perluasan kesempatan kerja sering kali tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja. Hal ini karena program perluasan kesempatan kerja yang  dibuat  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi masih bersifat umum, sedangkan pencari kerja mempunyai ciri yang spesifik. Program perluasan kesempatan kerja dibuat hanya berdasarkan sisi persediaan dan kurang
memperhatikan dari sisi permintaan. Akibatnya, banyak program perluasan kesempatan kerja yang kurang tepat sasaran ketika dipraktikkan di lapangan.
Salah satu kendala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan program perluasan kesempatan kerja adalah masalah anggaran dana yang terbatas. Anggaran di dinas  yang  tersedia  setiap  tahun  pada umumnya  lebih  banyak  digunakan  untuk belanja  rutin,  sedangkan  sisanya  baru digunakan  untuk  membiayai  program perluasan kesempatan kerja. Akibatnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi relatif tidak dapat berbuat banyak untuk membuat program yang spesifik dalam perluasan kesempatan kerja.  Kendala  yang  lain  adalah  masalah koordinasi  antardinas,  badan,  atau  kantor dalam kebijakan perluasan kesempatan kerja.

## KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI YOGYAKARTA
*

## Bayu Prakoso

## Abstract
The reason behind this research is that there is still problems in limited job opportunities in regency/municipality in Yogyakarta Special Region. The increase of labour force is not yet followed by the increase of job opportunities. The policy made by Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi is not yet solving this problem so it cause questions, such as, firstly , what kinds of programmes which have been made by Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi in each regency/municipality in Yogyakarta Special Region to increase job opportunities. Second , the matchness of job extension programmes in Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi in Yogyakarta Special Region compare to the labour force.
Keywords: unemployment, employment policy
* Tulisan ini merupakan bagian dari laporan penelitian untuk tesis penulis pada Magister Studi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
Selama ini masing-masing dinas, kantor, atau badan  juga  memiliki  program  perluasan kesempatan kerja yang disesuaikan dengan bidangnya. Kurang adanya koordinasi dengan Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi menyebabkan program perluasan kesempatan kerja menjadi tidak efisien dan efektif. Program perluasan kesempatan kerja antarsatu dinas dengan  dinas  yang  lain  menjadi  tumpang tindih.
Banyak  faktor  yang  memengaruhi  dan dipengaruhi sehingga menyebabkan masalah pengangguran menjadi kompleks. Solusi untuk mengatasi masalah ini tentu adalah kesamaan pandangan  antardinas  yang  terkait  untuk mengatasi  masalah  pengangguran.  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  yang bertanggung  jawab  langsung  terhadap masalah  ketenagakerjaan  berkewajiban membuat  kebijakan  perluasan  kesempatan kerja. Sementara itu, dinas-dinas yang lain bersifat  mendukung  kebijakan  yang  telah dibuat  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi itu.
Sebenarnya  telah  banyak  kebijakan perluasan kesempatan kerja yang sudah dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun,  masalah  kesempatan  kerja  yang terbatas masih saja selalu terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang menjadi pertanyaan adalah program apa sajakah yang telah dibuat Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perluasan kesempatan kerja? Selain itu, bagaimanakah kesesuaian program perluasan kesempatan  kerja  yang  dibuat  oleh  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmgirasi  terhadap angkatan kerja?
Penelitian  terhadap  kebijakan  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten/kota di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam perluasan kesempatan kerja mempunyai dua tujuan. Pertama adalah mengetahui program
perluasan  kesempatan  kerja  yang  telah dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  kabupaten/kota  di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan kedua adalah untuk  mengetahui  kesesuaian  program perluasan  kesempatan  kerja  Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  kabupaten/kota  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terhadap angkatan kerja.
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Daerah Istimewa Yogyakarta  yang  memiliki  jumlah angkatan kerja terkecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang tingkat  pertumbuhan  penduduknya  paling rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk cenderung  mengalami  penurunan.  Namun demikian, rendahnya pertumbuhan penduduk tersebut belum dapat memengaruhi jumlah penganggur terbuka. Tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup tinggi yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia.
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kuantitatif,  yaitu  analisis  data sekunder. Tujuan analisis data sekunder adalah untuk  mengetahui  deskripsi  masalah ketenagakerjaan  secara  makro  khususnya kebijakan dan program perluasan kesempatan kerja  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan menggunakan  metode  pengumpulan  data sekunder.  Pengumpulan  data  sekunder dilakukan  dengan  cara  melakukan  studi dokumen. Studi dokumen yang dimaksudkan di sini adalah memanfaatkan hasil dokumentasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPS,  dan  instansi  pemerintah  yang  lain kemudian  menganalisisnya  untuk  tujuan penelitian ini. Dokumen tersebut, di antaranya, adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN),

## Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Perluasan Kesempatan Kerja
Rencana  Strategis  Daerah  (Renstrada) Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Rencana  Pembangunan  Tahunan  Daerah (Repetada)  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta, publikasi BPS, dan publikasi dari media internet.

## Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja
Menurut Suroto (1992), tujuan pemanfaatan tenaga kerja dapat diwujudkan apabila dua unsur pendukungnya terpenuhi, yaitu.
1. tersedia kesempatan kerja yang produktif dan  memberikan  imbalan  yang  layak. Kesempatan  kerja  ini  diberikan  kepada semua yang membutuhkannya.
2. tersedia  tenaga  kerja  yang  memiliki kemampuan  dan  semangat  kerja  yang tinggi. Sebagai media penghubung antarkeduanya adalah mekanisme pasar kerja yang memungkinkan terjadinya pertemuan dan transaksi di antara kedua belah pihak. Pasar kerja  ini  dikelola  oleh  manajemen  yang memungkinkan tenaga kerja terus-menerus menyumbangkan tenaganya secara produktif, bersemangat  tinggi,  dan  memperoleh  hak- haknya secara layak. Untuk itu, diperlukan dua kebijakan ketenagakerjaan, yaitu kebijakan kesempatan kerja dan kebijakan tenaga kerja (lihat Gambar 1). Kebijakan kesempatan kerja adalah kebijakan yang bertujuan menciptakan atau mendorong penciptaan kesempatan kerja, sedangkan  kebijakan  tenaga  kerja  adalah kebijakan yang bertujuan menyiapkan tenaga kerja. Kebijakan ini mengatur pembentukan keterampilan, penempatan dan penggunaannya dalam pekerjaan, pemberian peranan dan tanggung jawab serta penjaminan hak-haknya  atas  imbalan  yang  seimbang, perlakuan  yang  adil,  serta  perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  jasmani  dan rohani.
Lebih  lanjut  Suroto  (1992)  menjelaskan untuk  mewujudkan  tujuan  optimalisasi penggunaan  tenaga  kerja  dan  kesempatan kerja, harus ada keterkaitan fungsional antara kebijakan  kesempatan  kerja  dan  kebijakan tenaga  kerja.  Kebijakan  kesempatan  kerja ditujukan kepada semua sektor yang harus menjadi komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  Kebijakan  kesempatan  kerja harus memberikan petunjuk kepada kebijakan sektoral mengenai arah yang harus dituju. Di sini tujuan perluasan kesempatan kerja yang digariskan bagi setiap sektor, harus dijadikan tujuan umum di samping adanya tujuan sektor yang spesifik. Sementara itu, kebijakan tenaga kerja menjadi tanggung jawab sektoral yang spesifik bagi instansi yang menangani tenaga kerja. Kebijakan tenaga kerja harus melayani pembangunan  sektoral  dan  regional  dalam memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  yang memenuhi syarat, serta memelihara suasana kerja yang sehat, tenteram, dan harmonis.
Kebijakan penciptaan kesempatan kerja dipengaruhi oleh dua faktor: proses produksi dan pasar. Untuk terwujudnya proses produksi, diperlukan investasi. Dalam proses produksi, masukan yang berupa bahan, energi alam, dan energi  manusia  dikombinasikan  dengan teknologi akan menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya  diperlukan  pasar  untuk mendistribusikan  hasil  produksi  kepada konsumen dan agar produsen memperoleh pendapatan. Selain itu, pasar juga diperlukan untuk  menyediakan  masukan  bagi  proses produksi.
Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2004-2009 disebutkan  bahwa  kondisi  pasar  kerja Indonesia  bersifat  dualistik,  yaitu  sebagian besar  atau  70  persen  dari  angkatan  kerja bekerja pada lapangan kerja informal; sebagian besar  memiliki  tingkat  pendidikan  dan keterampilan yang rendah, yaitu sekitar 55
Populasi, 17(1), 2006, ISSN: 0853 - 0262
persen adalah lulusan sekolah dasar ke bawah; dan sebagian besar berusia muda. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada hal-hal berikut.
1. Menciptakan lapangan pekerjaan formal atau  modern  seluas-luasnya.  Keadaan angkatan  kerja  yang  sebagian  besar berpendidikan  sekolah  dasar  ke  bawah serta berusia muda ini diperkirakan belum akan berubah secara berarti sampai 20 tahun  mendatang.  Dengan  demikian, lapangan  kerja  yang  akan  diciptakan seyogianya  mempertimbangkan  tingkat keterampilan  pekerja  yang  tersedia. Dengan  kualifikasi  angkatan  kerja  yang tersedia, maka lapangan kerja formal yang diciptakan didorong ke arah industri padat pekerja, industri menengah dan kecil, serta industri yang berorientasi ekspor.
2. Memberikan  dukungan  yang  diperlukan agar  pekerja  dapat  berpindah  dari
pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Dukungan  ini  sangat  diperlukan  agar pekerja  informal  secara  bertahap  dapat berpindah ke lapangan kerja formal. Upaya- upaya pelatihan tenaga kerja harus terus ditingkatkan  dan  disempurnakan  agar perpindahan tersebut dapat terjadi.
Kebijakan  yang  ditempuh  untuk menciptakan  lapangan  kerja  formal  dan meningkatkan produktivitas pekerja tersebut dilaksanakan dengan beberapa upaya berikut.
1. Menciptakan  fleksibilitas  pasar  kerja dengan  memperbaiki  aturan  main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcin g, pengupahan, PHK, serta  memperbaiki  aturan  main  yang mengakibatkan  perlindungan  yang berlebihan.
2. Menciptakan  kesempatan  kerja  melalui investasi. Dalam hal ini pemerintah akan
Kebijakan Kesempatan Kerja Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pemanfaatan pekerja penuh, peningkatan produktivitas dan penghargaan yang layak Penyediaan dan Perawatan Kesejahteraan: 1. Pembentukan keterampilan 2. Peningkatan kemampuan 3. Penyebaran dan penyaluran 4.  Peningkatan mobilitas 5.  Jaminan imbalan dan perusahaan atas kehidupan usaha, 6. Jaminan ketenangan dan ketentraman hubungan kerja, 7. Penghindaran dan pencegahan bahaya. Kebijakan Tenaga Kerja

## Gambar 1
Kebijakan Kesempatan Kerja dan Tenaga Kerja
Sumber: Suroto, 1992.
menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif untuk peningkatan investasi. Iklim usaha yang  kondusif  memerlukan  stabilitas ekonomi,  politik  dan  keamanan,  biaya produksi yang rendah, kepastian hukum, serta  peningkatan  ketersediaan infrastruktur.
3. Meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia, antara lain, dengan memperbaiki pelayanan  pendidikan,  pelatihan,  serta memperbaiki pelayanan kesehatan.
4. Memperbarui program-program perluasan kesempatan  kerja  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  seperti  program  pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta  program-program  pengentasan kemiskinan.
5. Memperbaiki  berbagai  kebijakan  yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja, baik itu migrasi tenaga kerja internal maupun eksternal.
6. Menyempurnakan  kebijakan  program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja serta membentuk bursa kerja.
Kebijakan  perluasan  kesempatan  kerja akan dilaksanakan melalui program-program perluasan kesempatan kerja. Menurut Suroto (1992), setiap proyek pembangunan sektoral harus memiliki dua macam sasaran, yaitu.
1. Sasaran  spesifik  sektor,  misal  produksi pangan untuk sektor pertanian,
2. Sasaran  penciptaan  kesempatan  kerja, yaitu jumlah dan kategori tenaga kerja yang akan  dapat  memperoleh  pekerjaan  dari program dan proyek secara langsung dan tidak  langsung. Agar  sasaran  ini  dapat tercapai,  setiap  program  dan  proyek pembangunan perlu mencantumkan jumlah tenaga kerja yang akan diserap, terutama yang  langsung  akan  memperoleh pekerjaan dari proyek tersebut.

## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor  6 Tahun  2003 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008  disebutkan  bahwa  Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki  dokumen  induk  Perencanaan Pembangunan Daerah yang memberikan arah penyelenggaraan  pembangunan  yang partisipatif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan responsif, yaitu Pola Dasar Pembangunan Daerah  (Poldas).  Poldas  ini  merupakan dokumen  yang  tertinggi  di  daerah  yang mengamanatkan  kepada  gubernur  untuk menjabarkannya  ke  dalam  Program Pembangunan  Daerah  (Propeda)  yang memuat uraian kebijakan yang terukur. Kedua dokumen  tersebut  ditetapkan  dengan peraturan daerah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dengan mengacu kepada kedua dokumen pembangunan tersebut, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Daerah yang merupakan perencanaan  taktis  strategis  Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini merupakan pelaksanaan  dari  arah  kebijakan  yang tercantum  dalam  Poldas  maupun  Propeda, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan rencana  kegiatan-kegiatan  pembangunan tahunan bagi lembaga-lembaga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Program  strategis  di  bidang  ketenaga- kerjaan  pada  Renstrada  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 20042008 adalah
1. peningkatan  pelayanan  penempatan tenaga kerja
2. perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
3. peningkatan  kualitas  dan  produktivitas tenaga kerja
4. pemberdayaan  kelembagaan  ketenaga- kerjaan
5. perluasan dan pengembangan kesempatan kerja bagi tenaga kerja sektor informal
6. perluasan dan pengembangan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat tertentu.

## Struktur Organisasi Dinas di Kabupaten/Kota
Perbedaan struktur organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada posisi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Balai Latihan Kerja). Di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta, Balai Latihan Kerja merupakan bagian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tabel 1). Sedangkan di Kabupaten Sleman, Balai Latihan Kerja merupakan lembaga pemerintah yang mandiri dan sejajar dengan Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  sehingga  disebut Kantor  Latihan  Kerja.  Dengan  demikian,  di Kabupaten Sleman, lembaga pemerintah yang fokus menangani masalah ketenagakerjaan adalah Kantor Latihan Kerja dan Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan KB. Untuk kabupaten/kota yang lain, masalah ketenagakerjaan ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dalam  kaitannya  dengan  kebijakan perluasan kesempatan kerja, Kantor Latihan Kerja Kabupaten Sleman memiliki kewenangan mandiri untuk membuat kebijakan perluasan kesempatan  kerja.  Kantor  Latihan  Kerja Kabupaten  Sleman  memiliki  program perluasan kesempatan kerja yang lebih variatif, memiliki  peralatan  pendukung  pelatihan keterampilan  yang  lebih  baik,  dan  target sasaran peserta pelatihan yang lebih banyak. Hal ini karena Kantor Latihan Kerja memiliki anggaran  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan Balai Latihan Kerja di kabupaten/kota lainnya. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo,
Bantul, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta, Balai Latihan Kerja memiliki anggaran yang tergantung dari alokasi dana yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi. Pada umumnya anggaran dari Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  ini  relatif  kecil  untuk melaksanakan  kegiatan  program  sehingga tidak  dapat  banyak  menyerap  peserta pelatihan.

## Keberadaan Program Perluasan Kesempatan Kerja
Setiap  tahun  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  kabupaten/kota  selalu menyelenggarakan  program  perluasan kesempatan kerja dengan berbagai kegiatan. Selama ini program perluasan kesempatan kerja lebih banyak dibuat dari sisi persediaan. Akibatnya, program-program tersebut relatif tidak  banyak  menyerap  tenaga  kerja  dan kadang  kurang  tepat  sasaran.  Tabel  2 menunjukkan  variasi  program  perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2004. Semua kabupaten/kota memiliki program  penempatan  tenaga  kerja  melalui Antar  Kerja  Lokal  (AKL), Antar  Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
Dalam program penempatan tenaga kerja ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak menciptakan kesempatan kerja, tetapi hanya berfungsi  sebagai  fasilitator  antara  pencari tenaga kerja dengan pencari kerja. Jumlah tenaga  kerja  yang  ditempatkan  sangat tergantung kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bekerja sama dengan pencari tenaga kerja. Kemampuan ini tentu saja dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia untuk program  penempatan  tenaga  kerja.  Selain dipengaruhi oleh anggaran Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi,  program  penempatan
tenaga  kerja  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi ekonomi secara makro, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya, apabila kondisi ekonomi  secara  makro  sedang  baik,  maka kesempatan  kerja  yang  tersedia  juga  lebih banyak.
Program  yang  lain  adalah  program pemberdayaan  tenaga  kerja.  Program pemberdayaan  tenaga  kerja  ini  dilakukan
melalui  kegiatan  pelatihan  keterampilan, bantuan modal usaha, pembentukan Tenaga Kerja  Mandiri Terdidik  (TKMT),  penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Perluasan Kerja  Sistem  Padat  Karya  (PKSPK).  Pada dasarnya program pemberdayaan tenaga kerja tersebut merupakan bentuk-bentuk program yang dibuat berdasarkan persediaan angkatan kerja. Program disusun terlebih dahulu baru kemudian dibuatkan anggarannya, sementara
Tabel 1.
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota
Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004
Deskripsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kulon Progo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Kidul Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Kab. Sleman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 1. Kepala Dinas √ √ √ √ √ 2.  Bagian Tata Usaha √ √ √ √ √ 1.  Subbagian Perencanaan √ √ √ 2. Subbagian Keuangan √ √ √ √ 3. Subbagian Kepegawaian √ √ √ √ 4. Subbagian Umum √ √ √ √ 3. Subdinas Ketenagakerjaan √ √ √ 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja √ √ √ √ √ 2.  Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja √ √ √ √ √ 3. Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan √ √ √ 4.  Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja √ √ √ √ √ 4. Subdinas Perpindahan Penduduk √ √ √ √ √ 1.  Seksi Pendaftaran dan Seleksi √ √ √ 2.  Seksi Perpindahan dan Kerja Sama √ √ √ 5. Subdinas Penyuluhan √ √ 1.  Seksi Metoda dan Materi √ √ 2.  Seksi Tenaga dan Sarana √ √ 3.  Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja √ √ √ √ 6.  Unit Pelaksana Teknis Daerah (Balai Latihan Kerja) √ √ √ √ √ 7.  Kelompok Jabatan Fungsional √ √ √ √ √
Sumber:  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kulon Progo, 2005. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul, 2005. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Kidul, 2005. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan KB Kab. Sleman, 2005. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2005.

## Bayu Prakoso
Tabel 2. Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004 Program Kegiatan Kulon Progo * Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja a.  Melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan berupa AK.I, AK.V, AKL, AKAD, dan AKAN b.  Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)
c.  Penyebarluasan IPK (Informasi Pasar Kerja) dan bimbingan penempatan tenaga kerja
d.  Penyuluhan produktivitas dan kesehatan kerja
* Pemberdayaan tenaga kerja
a.  Pelatihan keterampilan tenaga kerja
b.  Memberikan bantuan modal usaha
c.  Melaksanakan gerakan penyehatan pekerja wanita d.  Perluasan kerja sistem padat karya e.  Pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat f.  Pengadaan alat bengkel ketrampilan g.  Identifikasi dan monitoring lulusan
h.  Melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja dan keluarga tenaga kerja
* Pemberdayaan lembaga pelatihan kerja a.  Pemberdayaan Loka Latihan Kerja (LLK)
Bantul * Penempatan tenaga kerja a.  Penempatan pencari kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL) b.  Penempatan pencari kerja melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
c.  Penempatan pencari kerja melalui Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
d.  Pencarian lowongan pekerjaan di perusahaan lokal e.  Penanggulangan permasalahan penempatan tenaga kerja f.  Penyusunan data penyerapan tenaga kerja g.  Pembekalan calon tenaga kerja ke luar daerah dan luar negeri h.  Koordinasi dan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja * Perluasan kerja a.  Pemasyarakatan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) b.  Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) c.  Penugasan belajar Usaha Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) d.  Identifikasi Potensi Wilayah e. Pembinaan/monitoring kelompok binaan * Penyuluhan ketenagakerjaan dan informasi kerja a.  Bimbingan jabatan ke sekolah-sekolah b.  Pendataan jumlah angkatan kerja dan angka pengangguran c.  Penyebarluasan Informasi Lowongan Kerja AKL, AKAD, dan AKAN * Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan peningkatan standar mutu latihan a. Melaksanakan pelatihan b. Pelatihan AMT c.  Pemagangan purna pelatihan
d. Pendidikan nonformal e.  Pelaksanaan uji kompetensi
* Pengadaan tambahan fasilitas latihan a.  Pengadaan tambahan peralatan pelatihan * Menjalin kerja sama dengan berbagai instansi
a.  Merintis kerja sama dengan instansi lain/lembaga yang dapat memberikan bantuan peralatan
* Pendataan dan pendaftaran peserta program pemagangan ke Jepang a.  Pemrosesan dan pengiriman pendaftaran program pemagangan ke Jepang
Gunung Kidul
* Penyebaran dan pendayagunaan ketenagakerjaan a.  Penelitian dan Pendataan Tenaga Kerja
b.  Pengumpulan, pengelolaan data, dan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) dan bursa kerja * Lapangan Kerja dan Pengurangan Pengangguran (PLKPP) a.  Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, dan AKAN b.  Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) c.  Terapan Peningkatan Kelompok (TPK) d.  Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) e.  Bimbingan kerja memasuki dunia kerja bagi SMK dan pencari kerja * Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja a.  Pembinaan terhadap Lembaga Latihan Swasta (LLS) b.  Pelatihan Tenaga Kerja Sleman * Perluasan kesempatan a.  Penempatan tenaga kerja melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
b.  Pengelolaan bantuan pinjaman TKI ke luar negeri. Tujuannya adalah memberikan bantuan pinjaman
TKI yang akan bekerja di luar negeri. Bantuan pinjaman ini digunakan TKI untuk membayar biaya
administrasi pemberangkatan ke luar negeri
c.  Pembinaan PJTKI dan Bursa Kerja Khusus (BKK). Tujuannya adalah melakukan pembinaan kepada PJTKI & BKK agar dalam operasionalnya sesuai prosedur yang ditentukan. Hal ini tentunya akan mengurangi kasus-kasus TKI yang bermasalah
* Peningkatan kualitas dan produktivitas kerja dan calon tenaga kerja
a. Pengembangan kewirausahaan
Yogyakarta
* Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja a.  Pelatihan keterampilan tenaga kerja melalui BLK (institusional) b.  Pelatihan keterampilan tenaga kerja melalui MTU (Mobile Training Unit) (noninstitusional) c.  Pelatihan keterampilan tenaga kerja dengan pihak ketiga/swasta nasional * Lapangan Kerja dan Pengurangan Pengangguran (PLKPP) a.  Pemanduan dan bimbingan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) b.  Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PSSPK) c.  Penerapan dan Pemanduan Teknologi Tepat Guna * Penempatan tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja a.  Antar Kerja Lokal (AKL) b.  Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) c.  Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kulon Progo, 2005. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul, 2005. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Kidul, 2005. Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan KB Kab. Sleman, 2005. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2005.
anggaran  untuk  program-program  tersebut relatif terbatas. Akibatnya, program-program tersebut hanya dapat menyerap peserta dalam jumlah sedikit.
Salah  satu  bentuk  kebijakan  perluasan kesempatan kerja adalah program pelatihan keterampilan.  Program  pelatihan  tersebut dikelola  oleh  Balai  Latihan  Kerja  yang merupakan  UPTD  (Unit  Pelaksana  Teknis Daerah) kabupaten/kota, kecuali di Kabupaten Sleman. Dalam praktiknya, program pelatihan ini diikuti oleh sedikit pencari kerja yang akan meningkatkan  keterampilannya.  Sedikitnya peserta program pelatihan ini menimbulkan pertanyaan karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seharusnya dapat memberikan program pelatihan kepada semua tenaga kerja yang  ingin  meningkatkan  keterampilannya. Kondisi ini menyebabkan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam program pelatihan ini memilih untuk mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
Dari  segi  fasilitas  dan  materi  pelatihan, program pelatihan yang diselenggarakan pihak swasta  lebih  unggul  karena  peralatan pendukungnya lebih baik dan materinya lebih mengikuti  permintaan  pasar  kerja.  Peserta program pelatihan ini tinggal memilih program pelatihan  yang  dikehendakinya,  dalam  arti yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.
Selama ini pihak swasta lebih siap dalam melakukan pelatihan keterampilan baik dari sumber daya manusia, kurikulum pelatihan yang lebih lengkap, peralatan pendukung yang lebih  canggih,  pemagangan,  maupun penyaluran tenaga kerja. Penganggur lebih memilih  untuk  mengikuti  pelatihan keterampilan  yang  diselenggarakan  pihak swasta daripada yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja. Namun untuk kasus Kabupaten Sleman, ada sedikit perbedaan. Kabupaten Sleman memiliki Kantor Latihan Kerja yang
terpisah  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi. Kantor Latihan Kerja Kabupaten Sleman bekerja sama dengan pihak swasta sehingga  memiliki  kantor  yang  luas  dan peralatan pendukung program pelatihan yang lebih baik. Demikian juga materi pelatihan yang diberikan lebih mengikuti permintaan pasar kerja.
Tampaknya masih jauh dari harapan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menyelesaikan  masalah  ketenagakerjaan khususnya di bidang perluasan kesempatan kerja. Program perluasan kesempatan kerja dan program pelatihan keterampilan yang ada kurang  banyak  menyerap  angkatan  kerja. Pemerintah  harus  bermitra  dengan  pihak swasta  dalam  melakukan  perluasan kesempatan kerja.

## Anggaran Perluasan Kesempatan Kerja
Masalah utama yang menjadi kendala bagi Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah  terbatasnya  dana  untuk  program perluasan  kesempatan  kerja.  Selama  ini anggaran  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi lebih besar proporsinya untuk pengeluaran rutin, seperti gaji dan belanja rutin dinas.
Terbatasnya anggaran Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  menyebabkan  program perluasan  kesempatan  kerja  yang  dibuat cenderung tidak maksimal menyerap tenaga kerja. Pada sisi lain potensi ekonomi masing- masing  daerah  kabupaten/kota  sangat bervariasi.  Kemampuan  daerah  dalam memanfaatkan  dan  mengelola  potensi ekonomi  ini  tentu  akan  memengaruhi kesempatan kerja bagi pencari kerja. Apabila potensi  ekonomi  daerah  ini  dikembangkan tentu akan dapat menyerap tenaga kerja yang
banyak. Artinya, daerah perlu diberikan pilihan- pilihan  tersendiri  dalam  melakukan perencanaan perluasan kesempatan kerja.
Di  Kabupaten  Kulon  Progo,  minimnya anggaran untuk melakukan program perluasan kesempatan kerja menyebabkan Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  belum  mampu melakukan perluasan kesempatan kerja secara optimal. Anggaran  program  yang  berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja hanya 11,20 persen saja dari total anggaran dinas. Program-program  tersebut  meliputi penempatan  tenaga  kerja  AKAD, penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK), serta bimbingan penempatan tenaga kerja, pelatihan, dan kewirausahaan dengan program TKMT. Cukup sulit bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  untuk  membuat  program perluasan  kesempatan  kerja  yang  sesuai dengan permintaan angkatan kerja. Selama ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bukan membuat kesempatan kerja, melainkan hanya menempatkan tenaga kerja saja.
Di Kabupaten Bantul, anggaran program yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja pada 2004 hanya sebesar 12,13 persen dari total anggaran. Program-program tersebut adalah  penempatan  tenaga  kerja AKAD, penyebarluasan informasi lowongan kerja AKL, AKAD,  dan AKAN,  pemasyarakatan  dan penerapan  Teknologi  Tepat  Guna  (TTG), Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK), pelatihan keterampilan, dan kewirausahaan dengan program TKMT.
Dengan  anggaran  kegiatan  perluasan kesempatan  kerja  sebesar  12,13  persen tersebut,  cukup  sulit  diharapkan  bahwa perluasan kesempatan kerja yang dilakukan di Kabupaten  Bantul  dapat  menyerap  banyak angkatan kerja. Anggaran dinas lebih banyak digunakan untuk operasional Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  sendiri,  yang
ditunjukkan dengan biaya gaji yang mencapai 86,45  persen  dari  total  anggaran  dinas.  Di samping itu, program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul kurang sesuai dengan permintaan angkatan kerja.
Di  Kabupaten  Gunung  Kidul,  proporsi anggaran program perluasan kerja terhadap total anggaran dinas tidak diketahui karena tidak tersedia data. Data yang tidak tersedia adalah data anggaran total anggaran dinas dan pengeluaran  rutin  Dinas Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Gunung  Kidul. Anggaran untuk program-program yang dibuat oleh  Dinas Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten  Gunung  Kidul  adalah  sebesar Rp648.271.400,00 yang bersumber dari APBD. Dengan membandingkan antara program yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja yaitu hanya sebesar 12,65 persen. Program tersebut adalah Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Kewirausahaan dengan program Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT). Sedangkan  anggaran  untuk  pelatihan keterampilan sebesar 29,40 persen, program internal  dinas  6,28  persen  dan  program- program lainnya 51,67 persen.
Di Kabupaten Sleman, karena keterbatasan data,  kami  proporsi  anggaran  program perluasan kerja terhadap total anggaran dinas tidak dapat diketahui. Data yang tidak tersedia adalah  data  anggaran  total  dinas  dan pengeluaran rutin Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Keluarga Berencana. Tampaknya di Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Keluarga Berencana, proporsi  tugas  pokok  dan  fungsi  di  bidang ketenagakerjaan  sangat  kecil  sekali dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan keluarga berencana. Hal ini  dicerminkan  dengan  anggaran  yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang hanya mendapat porsi sebesar 7,13 persen, lebih tegas lagi porsi untuk perluasan kesempatan
kerja hanya 2,66 persen dari total anggaran program.
Proporsi anggaran ketenagakerjaan atau anggaran perluasan kesempatan kerja ini tentu saja  akan  menjadi  sangat  kecil  bila dibandingkan dengan total anggaran dinas. Memang  masih  jauh  dari  harapan  agar program  perluasan  kesempatan  kerja  di Sleman dapat terjadi secara optimal karena tidak  didukung  dengan  anggaran  yang memadai.
Di  Kota  Yogyakarta,  anggaran  untuk program  ketenagakerjaan  dan  transmigrasi sebesar 31,13 persen. Dari anggaran 31,13 persen  tersebut,  proporsi  anggaran  yang digunakan  untuk  program  perluasan kesempatan kerja hanya 13,83 persen dari total anggaran dinas. Program-program tersebut meliputi program Perluasan Lapangan Kerja dan Pengurangan Penganggur (6,62 persen), menyelenggarakan fasilitasi penyebarluasan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian  (4,37  persen),  dan menyelenggarakan  fasilitasi  penempatan tenaga kerja dan transmigran (2,84 persen). Sedangkan anggaran untuk program pelatihan keterampilan  sebesar  12,98  persen  dan program  lainnya  4,32  persen,  sementara anggaran untuk gaji pegawai dan tunjangan beras mencapai 65,05 persen.
Dapat  disimpulkan  bahwa  anggaran program perluasan kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak dapat mengatasi masalah keterbatasan  kesempatan  kerja.  Proporsi anggaran yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih banyak digunakan untuk pengeluaran rutin, seperti gaji pegawai dan operasional dinas. Wajar apabila masalah kesempatan  kerja  masih  akan  tetap  terjadi karena  anggaran  Dinas Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi masih relatif kecil untuk program perluasan kesempatan kerja.

## Daya Serap Program Perluasan Kesempatan Kerja
Berikut ini dibahas mengenai penyerapan program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  kabupaten/kota  di  Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 1. Program Padat Karya
Dari  lima  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi, hanya tiga kabupaten/kota yang membuat program padat karya. Di Kabupaten Bantul, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuat  program  Perluasan  Kerja  Sistem Padat Karya (PKSPK) dengan anggaran dana sebesar  Rp47.460.000,00,  tetapi  hanya mampu  menyerap  10  tenaga  kerja.  Di Kabupaten  Gunung  Kidul,  dibuat  program PKSPK dengan anggaran dana Rp37.000.000,00 dan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 20 orang. Sementara itu, di Kota Yogyakarta, program PKSPK hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10 orang.
Kelemahan dari program padat karya ini adalah karena program ini bersifat sementara. Selain  itu,  terkesan  program  ini  hanya merupakan  program  populis  yang  dapat memberikan kesan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan pekerjaan kepada warganya meski hanya sementara. Pemerintah  tidak  terlalu  memperhitungkan berapa tenaga kerja yang dapat terserap dalam program  padat  karya  ini.  Tampaknya pemerintah  daerah  kabupaten/kota  hanya menjalankan program rutinitas setiap tahun tanpa  ada  upaya  untuk  melakukan  inovasi program yang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Dari sisi anggaran, program padat karya mendapat porsi anggaran yang sangat kecil apabila dibandingkan jumlah pencari kerja. Anggaran untuk kegiatan program padat karya di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul kurang
dari lima puluh juta rupiah. Anggaran yang kecil ini berimplikasi pada rendahnya daya serap program padat karya terhadap tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa program padat karya ini  tidak  tidak  efektif  dan  efisien  dalam menyerap tenaga kerja.

## 2. Penempatan Tenaga Kerja Melalui Kerja Sama
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui  program AKL, AKAD,  dan AKAN berhasil menempatkan tenaga kerja sebanyak 13.811  orang.  Kabupaten  Kulon  Progo menempatkan  sebanyak  300  orang, Kabupaten  Bantul  5.122  orang,  Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 600 orang, Kabupaten Sleman  sebanyak  4.789  orang,  dan  Kota Yogyakarta 3.000 orang.
Program penempatan tenaga kerja lebih baik  dibandingkan  dengan  program  padat karya. Jumlah tenaga kerja yang terserap jauh lebih banyak dibandingkan dengan program padat  karya.  Kelebihan  yang  lain  adalah program  penempatan  ini  memiliki  rentang waktu  yang  lebih  lama  sehingga  dapat diharapkan  sebagai  sumber  pendapatan utama. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator antara pencari tenaga kerja dan pencari kerja.

## 3. Pelatihan Keterampilan
Peserta program pelatihan keterampilan dari  Dinas Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi kabupaten/kota relatif sedikit bila dibandingkan jumlah  pencari  kerja.  Daya  serap  program pelatihan keterampilan di Kabupaten Kulon Progo adalah 176 orang, Kabupaten Bantul 432 orang, Kabupaten Gunung Kidul 320 orang, dan  Kota  Yogyakarta  296  orang.  Untuk Kabupaten Sleman, tidak tersedia data karena program pelatihan keterampilan dilakukan oleh Kantor Latihan Kerja. Di Kabupaten Sleman
Kantor Latihan Kerja bukan merupakan bagian dari UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## 4. Pendampingan
Pendampingan  yang  dimaksud  adalah memberikan  pelatihan  wirausaha  dan melakukan  pendampingan  kepada  para penganggur untuk menjadi pekerja/pengusaha mandiri. Dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan program pendampingan. Dalam penelitian ditemukan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan KB
Kabupaten  Sleman,  selain  memberikan pelatihan kewirausahaan bagi anak jalanan, juga memberikan bantuan stimulan sebagai modal USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif) bagi  3  kelompok  orang  tua  anak  jalanan masing-masing sebesar Rp7.500.000,00.
Dari sisi anggaran, program pendampingan ini tampaknya tidak memerlukan biaya yang cukup  besar  karena  bantuan  modal  usaha diberikan kepada kelompok bukan individu. Namun  yang  menjadi  kendala  adalah membentuk  jiwa  wirausaha  bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan sumber daya manusia yang dapat memahami dunia usaha sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok wirausaha dapat laku terjual di pasaran.

## Kesimpulan
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi masih  belum  berubah  dalam  membuat kebijakan  perluasan  kesempatan  kerja. Kebijakan perluasan kesempatan kerja masih dibuat berdasarkan sisi persediaan angkatan kerja. Program perluasan kesempatan kerja dibuat terlebih dahulu baru kemudian diajukan anggarannya.  Dengan  mendasarkan  pada anggaran yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka daya serap program
menjadi  kurang  efektif.  Hal  ini  disebabkan adanya perbedaan antara realita persediaan angkatan kerja dengan permintaan pasar kerja.
Masalah  terbatasnya  kesempatan  kerja masih  terjadi  di  kabupaten/kota  di  Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya, disebabkan perencanaan kesempatan kerja yang dilakukan oleh  Dinas Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi selama ini lebih mengacu pada penyediaan daripada  permintaan.  Program  perluasan kesempatan  kerja  dibuat  terlebih  dahulu dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keterbatasan  anggaran  untuk  program menyebabkan daya serap program perluasan kesempatan  kerja  terhadap  tenaga  kerja menjadi sedikit.
Untuk  mengatasi  masalah  kesempatan kerja  yang  terbatas,  dalam  perencanaan kebijakan perluasan kesempatan kerja harus diperhatikan sisi permintaan pasar kerja. Perlu dilakukan  penelitian  atau  kajian  dari  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagaimana memosisikan  Daerah  Istimewa Yogyakarta dalam  konteks  regional  dan  memosisikan kabupaten/kota  dalam  konteks  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam  kaitannya  dengan  kebijakan perluasan kesempatan kerja, pengembangan Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mencontoh struktur organisasi lembaga dinas, badan, dan kantor di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terpisah  dengan  Balai  Latihan  Kerja. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak swasta  dalam  kebijakan  perluasan kesempatan kerja melalui Kantor Latihan Kerja.
Tujuan  dari  pemisahan  ini  adalah  agar kebijakan perluasan kesempatan kerja dibuat berdasarkan pada sisi permintaan.

## Daftar Pustaka
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. 2005. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2004 . Yogyakarta.
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Bantul.  2005. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2004 . Yogyakarta.
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul. 2005. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2004 . Yogyakarta.
Dinas Tenaga  Kerja,  Sosial  dan  Keluarga Berencana  Kabupaten  Sleman.  2005. Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LAKIP)  Tahun  2004 . Yogyakarta.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. 2005. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2004 . Yogyakarta.
Presiden Republik Indonesia. 2005. Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2005  Tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Bab 23 Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan .  Jakarta:  Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Suroto.  1992. Strategi  Pembangunan  dan Perencanaan  Kesempatan  Kerja . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.