## KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN HAK WARIS BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN PADA HUBUNGAN SEDARAH
Oleh:
Amalia Putri Vairus Email : Amelvairus7@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember
Dyah Ochtorina Susanti Email : dyahochtorina.fh@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember
Rahmadi Indra Tektona Email : rahmadiindra@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Kewenangan  notaris  secara  umum  terdapat  dalam  Pasal  15  UUJN  yaitu  membuat  akta otentik.  Terkait  kewenangan  notaris  dalam  membuat  surat  keterangan  waris  tidak  diatur secara  spesifik  dalam  Pasal  tersebut  yang  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  dalam pembuatan  surat  keterangan  waris  khususnya  bagi  anak  yang  dilahirkan  pada  hubungan sedarah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menemukan mengenai pengaturan ke depan terhadap  kewenangan  notaris  dalam  membuat  surat  keterangan  hak  waris  bagi  anak  yang dilahirkan  pada  hubungan  sedarah  (Anak  Sumbang).  Pada  penelitian  ini  digunakan pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  diperlukannya  pengaturan kedepan  mengenai  kewenangan  notaris  dalam  membuat  surat  keterangan  waris  bagi  anak yang  dilahirkan  pada  hubungan  sedarah  (Anak  Sumbang)  yang  dikaji  menggunakan  teori kepastian hukum.
Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Surat Keterangan Waris, Anak Sumbang

## Abstract
In general, the authority of a notary is contained in Article 15 of the UUJN, namely making an authentic deed. Regarding the authority of a notary in making an inheritance certificate, it is  not  specifically  regulated  in  the  article  which  results  in  legal  uncertainty  in  making  an inheritance  certificate,  especially  for  children  born  in  blood  relations.  The  purpose  of  this study  is  to  find  out  about  future  arrangements  for  the  authority  of  a  notary  in  making  a certificate of inheritance rights for children born in incest (Sumbang Children). In this study, a  normative  juridical  approach  was  used.  The  results  of  this  study  are  the  need  for  future arrangements  regarding  the  authority  of  a  notary  in  making  a  certificate  of  inheritance  for children born in incest (Children Contribute) which is studied using legal certainty theory.
Keywords: Authority of Notary, Certificate of Inheritance, Donated Child

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Ahli  waris  merupakan  orang  yang berhak dalam memperoleh harta waris. Ter- kait  untuk  membuktikan  bahwa  seseorang merupakan ahli waris yang sah, dibutuhkan adanya  dokumen  yang  membuktikan  ke- dudukan sebagai ahli waris tersebut. Doku- men  tersebut  dinamakan  surat  keterangan waris.  Menurut  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada  Pasal  111  ayat  1  dinyatakan  bahwa bagi  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) golongan  Eropa,  Cina  atau  Tionghoa,  surat keterangan  warisnya  dibuat  oleh  notaris. Bagi golongan Timur Asing, surat keterangan  warisnya  dibuat  oleh  Balai Harta  Peninggalan  (BHP),  sedangkan  bagi golongan  penduduk  pribumi,  surat  ke- terangan  warisnya  dibuat  dibawah  tangan, bermaterai,  diketahui  oleh  lurah  dan  camat berdasarkan tempat tinggal terakhir pewaris. 1
Pembuatan  surat  keterangan  waris  bagi golongan  penduduk  Eropa,  Cina  atau Tionghoa  dan  Timur  Asing  kecuali  orang Arab  yang  beragama  Islam  oleh  Notaris
1 Gede  Afriliana  Saputra, Dasar  Hukum  Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Tahun 2015
berlangsung hingga diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).  Kewenangan  notaris  secara  umum diatur  dalam  Pasal  15  ayat  1  UUJN  yang menyatakan:
Notaris  berwenang  membuat  akta  oten- tik  mengenai  semua  perbuatan,  perjan- jian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan oleh  peraturan  perundang-undangan dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang
Kewenangan  notaris  dalam  membuat surat  keterangan  waris,  tidak  diatur  secara spesifik  dalam  Pasal  15  UUJN.  Peraturan mengenai  surat  keterangan  waris  terdapat dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan  Pelak- sanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah. Pada  Pasal  111  ayat  1  huruf  c  Peraturan Menteri  ini  menyatakan  bahwa  bagi  warga negara  Indonesia  keturunan  Tionghoa,  akta
keterangan  warisnya  dibuat  oleh  Notaris. 2
Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentu- kan  Peraturan  Perundang-Undangan,  Pera- turan  Menteri  tersebut  tidak  termasuk dalam kategori peraturan perundang- undangan menurut UU Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.  Peraturan Menteri  tersebut  juga  berlaku  intern  dalam arti keputusan tidak mengikat secara umum sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi  notaris  dalam  membuat  surat  ke- terangan waris. 3
Permasalahan  yang  sering  terjadi  pada masa  kini  yaitu  mengenai  hak  waris  anak dari  perkawinan  sedarah  (Anak  Sumbang) .
Manusia  cenderung  tidak  lagi  mentaati norma-norma  yang  ada  di  dalam  ma- syarakat, baik norma agama, sosial maupun moral.  Perubahan  sosial  terjadi  seiring dengan  perkembangan  teknologi  sehingga begitu  mudahnya  budaya-budaya  baru  atau asing  masuk  dan  merusak  budaya-budaya yang  telah  ada  dalam  masyarakat.  Per- kawinan sedarah ( incest) banyak ditemui di beberapa  daerah  di  Indonesia.  Perkawinan sedarah  ( incest) adalah  hubungan  batin yang bersifat  seksual antara pasangan  yang masih  memiliki  hubungan  darah,  seperti seorang ayah yang menikahi anak perempu-
2 Gede  Afriliana  Saputra, Dasar  Hukum  Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, h. 220
3 Maria  Farida, Ilmu  Perundang-Undangan,  Dasar- Dasar dan Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 78
an  kandungnya,  ibu  yang  menikah  dengan anak  laki-laki  kandungnya,  dan  saudara laki-laki yang menikahi saudara perempuan kandungnya.  Peristiwa  tersebut  di  negara Indonesia  masih  dianggap  tabu  dan  tidak ada  aturan  yang  membenarkan  pernikahan sedarah  ( incest). 4 Perkawinan  sedarah  di larang  di  Indonesia  karna  melanggar norma-norma  yang  ada  dalam  masyarakat, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  28B ayat  (1)  Undangg-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan, “setiap orang berhak mem-bentuk  keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. 5 Terkait itu, terdapat ketidakpastian  hukum  terkait  kewenangan notaris  dalam  pembuatan  surat  keterangan waris  khususnya  bagi  anak  yang  lahir  dari hubungan sedarah.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas,  sehingga  kesimpulan  permasalahan dalam  penulisan  ini  yaitu,  Bagaimana Pengaturan  Kedepan  Terhadap  Kewena- ngan  Notaris  Dalam  Membuat  Surat Keterangan  Hak  Waris  Bagi  Anak  Yang Dilahirkan  Pada  Hubungan  Sedarah  (Anak Sumbang).
4 Ritna  Makdalena, Tinjauan  Yuridis  Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Lex  Privatum, Vol.  VI,  No. 2,  2018, h. 102.
5 Lihat  ketentuan  Pasal  28B  ayat  (1)  Undangg- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Hasil penelitian ini secara teoritis harus memberikan  sumbangan  gagasan  kepada hukum  secara  umum  dan  khususnya  pada notaris  dalam  membuat  surat  keterangan waris.  Adapun  tujuan  dalam  penulisan  ini yaitu untuk menemukan mengenai pengaturan  ke  depan  terhadap  kewenangan notaris  dalam  membuat  surat  keterangan hak  waris  bagi  anak  yang  dilahirkan  pada hubungan sedarah (Anak Sumbang).

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  yaitu  tipe  penelitian  yang bersifat  yuridis  normatif (legal  research), yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma  dalam  hukum  positif. 6 Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan  cara  mengkaji  berbagai  aturan hukum yang bersifat formil seperti undang- undang,  peraturan-peraturan  serta  literatur yang  berisi  konsep-konsep  teoritis  yang kemudian  dihubungkan  dengan  permasala- han yang akan di bahas dalam tesis ini yaitu mengenai  pengaturan  ke  depan  terhadap kewenangan  notaris  dalam  membuat  surat keterangan  hak  waris  bagi  anak  yang dilahirkan  pada  hubungan  sedarah  (Anak Sumbang).
6 Herowati  Poesoko, Diktat  Mata  Kuliah  Metode Penulisan  dan  Penelitian  Hukum (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), h. 34-35.

## PEMBAHASAN

## 3.1.Ketidakadilan Peraturan Hukum Indonesia Terhadap Anak Sumbang
Pada  waktu  UU  Perkawinan  dirumus- kan belum terpikirkan oleh para pembentuk undang-undang  bahwa  orang  akan  bisa membuktikan  asal  usul  keturunan  terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, terutama jika si perempuan pernah melakukan hubu- ngan  seksual  dengan  lebih  dari  seorang laki-laki.  Walaupun  mungkin  pihak  pe- rempuan  dapat  memperkirakan  siapa  ayah dari  anak  yang  dikandungnya,  namun  hal itu  tidak  dapat  dijadikan  bukti  secara hukum  yang  bantuan  ilmu  dapat  menunju- kan siapa sebenarnya ayah biologis si anak. Majelis  Hakim  Konstitusi  memberikan pertimbangan  yang  cukup  progresif  me- nyangkut  persoalan  tersebut,  dimana  pem- buktian  silsilah  keturunan  melalui  pengeta- huan  dan  teknologi  mulai  diakomodir  oleh Mahkamah  Konstitusi  sebagai  bentuk upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  si  anak dan  ibu  kandungnya  dalam  memastikan siapa  ayah  biologis  si  anak. 7 Mengenai  hal itu  Majelis  Konstitusi  memberikan  per- timbangan sebagai berikut: 8
Menimbang  bahwa  pokok  permasala- han  hukum  mengenai  anak  yang  di-
7 Witanto, Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat  Keterangan  Hak  Waris (Jakarta:  Tesis, 2008), h.232
8 Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010
lahirkan  di  luar  perkawinan  adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa  "yang dilahirkan di  luar perkawinan.  Untuk  memperoleh  jawa- ban  dalam  perspektif  yang  lebih  luas perlu dijawab pula permasalahan terkait,  yaitu  permasalahan  tentang sahnya  anak.  Secara  alamiah,  tidaklah mungkin  seorang  perempuan  hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual  (coitus)  maupun  melalui  cara lain  berdasarkan  perkembangan  tek- nologi  yang  menyebabkan  terjadinya pembuahan.
Terkait  itu,  tidak  tepat  dan  tidak  adil manakala  hukum  menetapkan  bahwa  anak yang  lahir  dari  suatu  kehamilan  karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki  hubungan  dengan  perempuan tersebut  sebagai  ibunya.  Adalah  tidak  tepat dan  tidak  adil  pula  jika  hukum  mem- bebaskan  laki-laki  yang  melakukan  hubu- ngan seksual  yang menyebabkan terjadinya kehamilan  dan  kelahiran  anak  tersebut  dari tanggung  jawabnya  sebagai  seorang  bapak dan  bersamaan  dengan  itu  hukum  me- niadakan  hak-hak  anak  terhadap  lelaki tersebut  sebagai  bapaknya.  Lebih-lebih manakala  berdasarkan  perkembangan  tek- nologi  yang  ada  itu  merupakan  anak  dari laki-laki  tertentu  memungkinkan  dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupa- kan  anak  dari  laki-laki  tertentu.  Untuk
mencapai  tingkat  kesempurnaan  sebuah aturan  hukum,  maka  hukum  harus  ber- sentuhan  dengan  bidang-bidang  ilmu  yang lain,  terutama  dalam  hal  pembuktian  agar persoalan  hukum  yang  terjadi  bisa  lebih terang  dan  jelas.  Bukan  hal  yang  baru dalam  proses  penegakan  hukum  meng- gunakan peran dari bidang-bidang keilmuan lain, sehingga dalam kaitannya dengan asal usul  keturunan  orang  dapat  menggunakan ahli  ilmu  genetika  untuk  melakukan  pen- cocokan DNA si anak dengan laki-laki yang ditunjuk  sebagai  ayah  biologisnya,  jika hasil  pemeriksaannya  menunjukan  per- sesuaian, maka asal usul keturunan dapat di buktikan  dihadapan  hukum.  Pada  dunia ilmu  pengetahuan  forensik,  test  DNA memungkinkan  seseorang  dapat  diketahui memiliki  kekerabatan  dengan  siapa.  Tes DNA  dilakukan  dengan  cara  mengambil mitokondria  seseorang  untuk  mengiden- tifikasi apakah seseorang memiliki hubungan  keluarga  dengan  pihak  ibu  atau hubungan  secara  maternal.  Caranya  adalah dengan  membandingkan  DNA  mitokondria yang  dimilikinya  dengan  ibu  kandung, nenek  atau  saudara  kandung  dari  ibu. Karena  seorang  ibu  menurunkan  secara penuh  DNA  mitokondria  kepada  anaknya. Seorang  ayah  akan  mewariskan  kromosom Y  pada  anak  laki-lakinya  (karena  kromo- som  Y  hanya  dimiliki  laki-laki  yang kromosom  seksnya  XY).  Sedangkan  anak
perempuan  tidak  memiliki  kromosom  Y (kromosom seks perempuan XX). 9
Setiap  anak  yang  dilahirkan  ke  dunia memiliki fitrah yang sama sebagai makhluk Tuhan YME. Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 menyebutkan  pada  intinya  bahwa  setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskri- minasi. Konstitusi tidak memberikan pengecualian atas hak asasi yang disandang oleh setiap anak, tidak terkecuali apakah dia sebagai anak yang sah atau anak luar kawin, bahkan  kalimat  berhak  atas  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  sesung- guhnya  menunjukan  bahwa  negara  pada prinsipnya  melarang  adanya  pengelompo- kan  status  terhadap  seorang  anak,  karena dengan  adanya  status  dan  kedudukan  anak yang  berbeda  dimata  hukum  sesungguhnya negara  telah  melakukan  diskriminasi  ter- hadap  anak  yang  menjadi  warganya. Sedangkan  menurut  ketentuan  Pasal  1 angka  (3)  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi  Manusia, bahwa  yang dimaksud dengan  diskriminasi  adalah  aetiap  pem- batasan,  pelecehan,  atau  pengucilan  yang langsung  ataupun  tak  langsung  didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin, bahasa,  keyakinan  politik,  yang  berakibat
9 Witanto, op. cit, h. 234
penyimpangan  atau  penghapusan  pengaku- an,  pelaksanaan  atau  penggunaan  hak  asasi manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam  ke- hidupan  baik  individual  maupun  kolektif dalam  bidang  politik,  ekonomi,  pengu- rangan,  hukum,  sosial,  budaya,  dan  aspek kehidupan lainnya. 10
Selanjutnya  Undang-Undang  No.  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asas  tentang  hak asasi  dalam  bagian  ke-sepuluh  mengatur secara  khusus  tentang  hak  asasi  anak, terdapat  15  pasal  yang  mengatur  tentang hak anak baik dalam kedudukannya sebagai warga  negara  maupun  sebagai  manusia antara  lain  sebagai  berikut:  Pasal  52  (1) Setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk  kepentingannya  hak  anak  itu  diakui dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak dalam kandungan.
Jika  disimak  pasal  diatas,  maka  tidak satupun  menyebutkan  bahwa  ketentuan tersebut  hanya  berlaku  bagi  anak  yang  sah atau  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan yang  sah,  atau  setidaknya  mengandung pengertian  bahwa  anak  diluar  kawin  tidak termasuk anak yang dilindungi oleh aturan- aturan  di  atas.  Pokok  persoalan  tentang ketidakadilan  dalam  Pasal  43  ayat  1  itu bertumpu  pada  alasan  bahwa  hukum meniadakan  hak-hak  keperdataan  si  anak
10 Ibid, h. 236.
terhadap  ayah  biologisnya,  hubungan  anak dengan  laki-laki  sebagai  ayah  biologisnya tidak  semata-mata  karena  adanya  ikatan perkawinan,  tetapi  dapat  juga  didasarkan pada  pembuktian  adanya  hubungan  darah antara anak dengan ayahnya.
Terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinannya, anak  yang dilahirkan harus mendapatkan  haknya  yang  sama  dengan anak-anak  pada  umumnya  yang  dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah. Jika hal itu tidak demikian, maka atas ketidakadilan itu, akan  menimbulkan  dampak  bagi  si  anak, yang  sesungguhnya  tidak  pernah  meminta untuk dilahirkan ke dunia. Setiap anak tidak menanggung  dosa  atas  kelahirannya,  se- hingga  ia  juga  tidak  boleh  menerima diskriminasi secara  hukum,  apalagi  jika melihat  fakta  sosial  di  masyarakat  anak yang  dilahirkan  tanpa  memiliki  kejelasan status  ayahnya  sering  mendapatkan  per- lakuan  yang  tidak  adil  dan stigma di masyarakat. 11
Ketentuan  Pasal  43  Ayat  (1)  UU Perkawinan selain telah bertentangan dengan  Konstitusi  Pasal  28  B  ayat  (2)  dan Pasal  28  D  ayat  (1)  UUD  1945  juga  ber- tentangan  dengan  ketentuan  Pasal  28  C, Pasal  52  Ayat  (1)  dan  Pasal  57  ayat  (1) karena  beberapa  aturan  tersebut  mengan- dung  makna  yang  saling  bertentangan. Bukti  pertentangan  tersebut  antara  lain:
11 Ibid, h. 242.
Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan menentukan  bahwa  seorang  ayah  biologis sama  sekali  tidak  bertanggung  jawab  dan tidak bisa dimintakan pertanggung- jawabannya  secara  perdata  atas  anak  yang lahir  dari  benihnya  diluar  perkawinan, padahal  Konstitusi  menghendaki  bahwa setiap  anak  tanpa  terkecuali  apakah  anak yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah ataukah tidak harus mendapat perlindungan dan  status  secara  hukum.  Tidak  adil  jika hukum  hanya  melihat  persoalan  lahirnya anak hanya sekedar dari proses perkawinan orang  tua  si  anak,  padahal  si  anak  tidak pernah  memiliki  kekuasaan  apa-apa  untuk memaksa  orang  tuanya  agar  melakukan perkawinan terlebih dahulu sebelum melahirkannya ke dunia. 12
Kelahiran  seorang  anak  tidak  terjadi begitu  saja,  seorang  laki-laki  dengan  se- orang perempuan, lalu akan terjadi pembuahan  secara  biologis  antara  sel  telur perempuan  dengan  sel  sperma  laki-laki. Peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam proses  kehamilan  dan  kelahiran  anak memiliki  porsi  yang  seimbang,  sehingga selayaknya hukum tetap memberikan proses  kehamilan  dan  kelahiran  anak memiliki  porsi  yang  beban  dan  tanggung jawab  yang  seimbang  pula  kepada  Hukum saat  ini  telah  menunjukan  tindakan  yang tidak  adil  keduanya  manakala  hasil  dari
12 Ibid
perbuatannya  itu  lahir  ke  dunia.  dimana pihak  laki-laki  dapat  terbebas  dari  per- tanggungjawaban  secara  perdata  terhadap kelahiran  anak  yang  berasal  dari  benihnya. Tidak ada seorang anak  pun  yang meminta untuk dilahirkan dan tidak ada seorang anak pun yang akan mau untuk dilahirkan dalam kondisi  yang tidak sempurna secara hukum jika  sebelum  ia  lahir  Tuhan  memberikan kesempatan  terlebih  dahulu  untuk  memilih akan  dilahirkan  dari  rahim  ibu  yang  mana, maka  tidak  akan  ada  yang  mau  untuk dilahirkan  dari  hasil  hubungan  yang  tidak sah.  Semua  terjadi  atas  kekuasaan  Tuhan tanpa  bisa  memilih  dan  menolaknya. Ketentuan  yang  membedakan  perlakuan antara  anak  yang  sah  dengan  anak  luar kawin  sesungguhnya  akan  menciderai makna keadilan dalam konstitusi. 13
Memang  harus  diakui  bahwa,  sangat sulit  untuk  memberikan  kedudukan  yang benar-benar sama dan seimbang antara anak sah  dengan  anak  luar  kawin,  karena  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  diantara  beberapa hal  yang  tidak  mungkin  dibedakan  me- nyangkut fitrahnya sebagai manusia, kedua- nya  tetap  mengandung  perbedaan,  namun walaupun  demikian,  setidaknya  perbedaan itu  tidak  menimbulkan  rusaknya  masa depan  si  anak,  dimana  kita  ketahui  bahwa setiap  anak  akan  dalam  beban  yang  berat menanggung  menyongsong  kehidupannya
13 Ibid, h. 243.
yang panjang baik secara ekonomi maupun sosial.  Seorang  anak  luar  kawin  juga  harus mendapatkan  haknya  untuk  bisa  hidup secara  layak  dari  ayah  biologisnya,  seperti biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang akan menunjang kehidupannya, atau setidaknya  ia  mendapat  bagian  dari  harta peninggalan  jika  ayah  biologisnya  mening- gal,  walaupun  bagiannya  tidak  sebesar bagian  yang  diterima  oleh  anak-anak  yang sah,  baik  dengan  waris,  hibah,  sedekah maupun  wasiat.  Untuk  persoalan  hak  waris mungkin  kita  bisa  melihat  ketentuan  KUH Perdata  yang  mengatur  tentang  hak  bagian waris  anak  luar  kawin  yang  diakui sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  863  KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: 14
Bila  yang  meninggal  itu  meninggalkan keturunan  sah  menurut  undang-undang atau suami isteri, maka anak-anak diluar kawin  itu  mewarisi  sepertiga  dari bagian  yang  sedianya  mereka  terima, seandainya  mereka  adalah  anak-anak sah  menurut  undang-undang  mereka mewarisi  separuh  dari  harta  pening- galan  bila  yang  meninggal  itu  tidak meninggalkan  keturunan  suami  atau isteri,  tetapi  meninggalkan  keluarga sedarah dalam garis keatas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan  mereka  dan  tiga perempat  bila  hanya  tinggal  keluarga
14 Lihat ketentuan Pasal 863 KUH Perdata
sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh.
Anak  dan  segala  kepentingannya  harus dipisahkan  dari  setiap  persengketaan  yang terjadi pada kedua orang tuanya, urusan sah atau  tidaknya  perkawinan  yang  dilakukan oleh orang tuanya, atau bahkan sama sekali tidak ada perkawinan yang telah mendahuli proses  kelahiran  si  anak,  hak  dan  ke- dudukan si anak dimata hukum tidak boleh dirugikan,  karena  si  anak  tidak  pernah terlibat  atas  segala  kesalahan/dosa  yang dilakukan  oleh  orang  tuanya,  hal  tersebut dapat  kita  lihat  dari  penggalan  bunyi pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  se- bagai  hukum  harus  memberi  perlindungan dan  kepastian  hukum  yang  adil  terhadap status  seorang  anak  yang  dilahirkan  dan hak-hak  yang  ada  padanya,  termasuk terhadap  anak  yang  dilahirkan  meskipun keabsahan perkawinannya masih di- persengketakan.
Pendapat  Mahkamah  Konstitusi  dalam pertimbangan  diatas  cukup  memberikan makna  yang  signifikan  bagi  masa  depan anak-anak  yang  dilahirkan  diluar  per- kawinan,  karena  pokok  pikiran  dari  uraian pertimbangan tersebut menyiratkan maksud bahwa  antara  status  dan  kedudukan  anak dipisahkan  dari  segala  tindakan  dan perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang tuanya,  artinya  negara  tetap  harus  me- lindungi  status  hukum  si  anak  meskipun kedua  orang  tuanya  sedang  terlibat  dalam
sengketa tentang keabsahan perkawinannya. Penulis  berpendapat  bahwa  hal  itu  akan menjadi  titik  awal  lahirnya  hukum  yang benar-benar  dapat  memanusiakan  manusia, atau  dalam  arti  mendudukan  manusia  se- bagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  memi- liki hak dan kedudukan yang sama di muka bumi. Anak merupakan subjek hukum yang tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mem- pertahankan  kepentingan  hokumnya  sen- diri,  sehingga  setiap  tindakan  hukum  yang dilakukan oleh seorang anak harus diwakili oleh  orang  tuanya  atau  walinya  yang  sah. Terkait  terjadi  persengketaan  perkawinan yang  terjadi  pada  kedua  orang  tua  si  anak, maka  anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  tersebut  tidak  boleh  menjadi korban dari persengketaan itu. Pasal 28 ayat (2)  UU  Perkawinan  menyebutkan  bahwa keputusan  tentang  pembatalan  perkawinan tidak  boleh  berlaku  surut  terhadap  anak- anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan tersebut. 15
Terkait  itu,  bukan  hanya  berlaku  bagi persengketaan  menyangkut  masalah  pem- batalan  perkawinan,  namun  juga  harus  di- artikan terhadap semua persoalan menyang- kut keabsahan perkawinan. Artinya sah dan tidaknya perkawinan tersebut tidak selayak- nya ditanggung akibatnya oleh si anak yang lahir  dari  hubungan  tersebut.  Anak  yang dilahirkan  tidak  pernah  mengerti  apakah
15 Witanto, op. cit, h. 246.
kelahirannya itu diakibatkan oleh hubungan yang sah ataukah tidak. Pada sudut pandang hak  asasi  anak,  setiap  anak  yang  lahir dengan  tidak  memperdulikan  cara  dan bagaimana  proses  kelahiran  itu  terjadi, negara  dan  hukum  harus  memberikan perlindungan  yang  adil  dengan  cara menyediakan  kesempatan  yang  sama  bagi setiap  anak  untuk  tumbuh  dan  berkembang sebagaimana  anak-anak  pada  umumnya. Memang  harus  difahami  lahirnya  Pasal  43 ayat  (1)  UU  Perkawinan  pada  saat  itu mungkin belum terpikirkan bahwa seseorang  bisa  membuktikan  secara  pasti dan  ilmiah  tentang  silsilah  keturunan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, sehingga  bukan  tidak  mustahil  ketika  si laki-laki  merasa  keberatan  atas  anak  yang ada  di  rahim  si  perempuan  dengan  me- ngungkapkan  tuduhan  bahwa  si  perempuan telah  berhubungan  badan  dengan  laki-laki yang  lain  selain  dirinya,  maka  akan  sulit dipastikan  benih  siapa  yang  telah  mem- buahi rahim si perempuan. 16
Terkait kemajuan jaman, tidak mustahil lagi manusia dapat membuktikan siapa ayah yang telah membenihkannya, dengan sarana teknologi  yang  ada  saat  ini  orang  dapat menentukan  siapa  penyebab  keturunan seseorang,  berkaitan  dengan  hal  tersebut, maka  cukup  adil  jika  hukum  memberikan ruang  bagi  setiap  orang  untuk  bisa  me-
16 Ibid, h. 247.
ngetahui  secara  pasti  atau  setidaknya mendekati kepastian siapa sebenarnya ayah yang  telah  menyebabkan  kelahiran  seorang anak dan hal itu bisa dijadikan dasar bagi si anak/ibu  untuk  meminta  pertanggung- jawaban kepada si  ayah  untuk  memberikan pemeliharaan terhadap anaknya. 17

## 3.2. Konsep Peraturan Kedepan
Terkait  tidak  berhaknya  anak  sumbang sebagai  ahli  waris  orangtua  biologisnya, kedepan  perlu  dipersamakan  dengan  anak luar  kawin  lainnya  yaitu  apabila  dapat dibuktikan  anak  tersebut  adalah  anak kandung  orangtua  biologisnya,  seharusnya anak  sumbang  tersebut  juga  berhak  atas harta  waris  bapak  dan  ibu  biologisnya. Terkait  untuk  membuktikan  hubungan seseorang dengan keluarga pihak ayah bisa dilakukan  dengan  membandingkan  kromo- som Y seorang anak dengan ayah kandung- nya  atau  dengan  saudara  kandung  dari pihak  ayah.  Terkait  karena  pemeriksaan kromosom  Y  hanya  untuk  anak  laki-laki, maka  untuk  melakukan  tes  DNA  pada seorang  anak  perempuan  Tes  DNA  di- lakukan  dengan  cara  mengambil  DNA  dari kromosom  somatik.  Ikatan  DNA  pada bagian  somatik  hampir  sama  pada  setiap orang  karena  berfungsi  membentuk  fungsi dan  organ  tubuh.  Kesalahan  urutan  dapat menyebabkan gangguan pada manusia yang
17 Ibid
bersangkutan.  Tetapi  pada  inti  sel  ini  pula terdapat  area  yang  dikenal  sebagai  area STR  (short  tandern  repeats).  Area  ini  tidak memberi  kode  untuk  melakukan  sesuatu. STR  inilah  yang  bersifat  unik  karena berbeda  pada  setiap  orang.  Perbedaanya terletak  pada  urutan  pasang  basa  yang dihasilkan  dan  urutan  pengulangan  STR. Urutan  AGACC  akan  berbeda  dengan seseorang  yang  memiliki  untaian  AGACT. Begitu  juga  dengan  urutan  pengulangan yang bersifat unik. Pola STR ini diwariskan dari  orang  tua.  Cara  memeriksa  tes  DNA dilakukan dengan cara mengambil STR dari anak.
Selanjutnya,  di  laboratorium  akan dianalisa  urutan  untaian  STR  ini  apakah urutannya  sama  dengan  seseorang  yang dijadikan  pola  dari  seorang  anak.  Urutan tidak  hanya  satu-satunya  karena  pemerik- saan  dilanjutkan  dengan  melihat  nomor kromosom.  Misalnya,  hasil  pemeriksaan seorang  anak  ditemukan  bahwa  pada kromosom  nomor  3  memiliki  urutan AGACT  dengan  pengulangan  2  kali.  Bila ayah  atau  ibu  yang  mengaku  orang  tua kandungnya  juga  memiliki  pengulangan sama  pada  nomor  kromosom  yang  sama, maka  dapat  disimpulkan  antara  2  orang  itu memiliki  hubungan  keluarga.  Seseorang dapat  dikatakan  memiliki  hubungan  darah jika  memiliki  16  STR  yang  sama  dengan keluarga  kandungnya.  Bila  urutan  dan pengulangan sama, maka kedua orang yang
dicek memiliki ikatan saudara kandung atau hubungan  darah  yang  dekat.  Jumlah  ini cukup  kecil  dibandingkan  dengan  ke- seluruhan  ikatan  spiral  dalam  tubuh  kita yang berjumlah miliaran. 18
Tes DNA dilakukan dengan mengambil sedikit  bagian  dari  tubuh  untuk  di- bandingkan dengan orang lain. Bagian yang dapat  diambil  untuk  dicek  adalah  rambut, air liur, urine, cairan vagina, sperma, darah, dan  jaringan  tubuh  lainnya.  Sampel  ini tidak  akan  berubah  sepanjang  hidup seseorang.  Penggunaan  alkohol,  rokok  atau obat-obatan  tidak  akan  mengubah  susunan DNA.  Hasil  tes  DNA  akan  dijalankan  dari pasien baru dapat dilihat 2-4 minggu. Biaya yang  dibutuhkan  untuk  tes  DNA  saat  ini sekitar  7  hingga  8  juta  rupiah.  Tes  DNA umumnya  digunakan  untuk  2  tujuan  yaitu (1)  tujuan  pribadi  seperti  penentuan  per- walian  anak,  tunjangan  anak,  adopsi, imigrasi,  warisan  atau  penentuan  orang  tua dari  anak  dan  (2)  tujuan  hukum,  yang  me- liputi  masalah  forensik  seperti  identifikasi korban  yang  telah  hancur,  sehingga  untuk mengenali identitasnya diperlukan pencocokan  antara  DNA  keluarga  korban ataupun  untuk  korban  dengan  terduga pembuktian  kejahatan  semisal  dalam  kasus pemerkosaan atau pembunuhan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka Putusan Mahkamah Konstitusi dapat
18 Ibid
menjadi  jembatan  antara  hukum  yang  ada dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  saat  ini,  sehingga  terbuka ruang  bagi  anak-anak  yang  lahir  diluar perkawinan untuk mendapatkan haknya dari ayah biologisnya. 19
Pembuatan  bukti  ahli  waris  merupakan hak  perdata  setiap  warga  negara,  bukan pemberian  dari  Notaris  ataupun  dari negara/pemerintah  ataupun  dari  siapapun. Sampai saat ini, belum ada unifikasi hukum (bentuk  formalitas  sutay  dan  pejabat  atau institusi  yang  seharusnya  atau  satu-satunya membuat  bukti  sebagai  ahli  waris).  Indo- nesia sebagai sebuah negara yang merdeka, sudah seharusnya mengakhiri adanya distingsi dan diskriminasi mengenai bermacam-macam  bentuk  formalitas  dan siapa  yang  harus  membuat  bukti  sebagai ahli  waris  tersebut.  Terkait  untuk  meng- hilangkan  dan  menghapus  diskriminasi dalam  bentuk  formal  dan  pejabat/institusi yang  membuat  bukti  ahli  waris  untuk Warga  Negara  dan  penduduk  Indonesia, maka  notaris  dapat  berperan  sebagai  satu- satunya  pihak  yang  dapat  membuat  bukti sebagai  ahli  waris  tersebut.  Sebagai  notaris yang  hidup  dalam  sebuah  negara  yang merdeka,  notaris  harus  secara  aktif  ikut serta  mengimplementasikan  nilai-nilai  ke- merdekaan  dalam  suatu  tindakan  nyata. Notaris  harus  siap  menjadi  agen  pem-
19 Ibid, h. 235.
baharuan  dan  satu-satunya  pejabat  yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris dalam  bentuk  formal  akta  pihak  untuk seluruh  Warga  Negara  Republik  Indonesia, tanpa  berdasarkan  golongan/  etnis/suku ataupun agama. 20
Penggolongan  penduduk  dan  hukum yang  berlaku  untuk  setiap  golongan  pen- duduk  seharusnya  sudah  tidak  ada  lagi, tetapi  dalam  kenyataannya  masih  di- berlakukan, antara lain telah dijadikan dasar hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris. Pemberlakuan ketentuan ini merupa- kan tindakan diskriminatif sekaligus rasialis,  dan  melanggar  prinsip-prinsip  hak asasi  manusia,  dengan  demikian,  aturan hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris  yang  masih  harus  berdasarkan  etnis dan  institusi  yang  membuatnya  berbeda harus  segera  diakhiri,  disamping  itu  tidak ada  akibat  hukum  apapun  dengan  adanya pembedaan  bukti  ahli  waris  berdasarkan etnis. 21
Pembuatan  keterangan  hak  waris  oleh seorang  notaris  bagi  orang-orang  yang tunduk  pada  KUH  Perdata  tidak  ada  dasar hukumnya  dalam  hukum  tertulis  yang berlaku di Indonesia. Terkait itu, selama ini SKW  untuk  etnis/golongan  penduduk eropa,  cina,  timur  asing  tidak  mempunyai landasan hukum (berdasarkan hukum
20 Ibid, h. 34.
21 Ting  Swan  Tiong, Pembuktian  Hak  Atas  Harta Peninggalan (Jakarta:  Media  Notariat,  1988),  h. 115
positif)  sama  sekali,  tetapi  tindakan  hukum tersebut hanya merupakan kebiasaan notaris sebelumnya  yang  kemudian  diikuti  notaris berikutnya  apa  adanya,  tanpa  mengkaji lebih  jauh  kewenangan  notaris  untuk membuat  SKW.  Bahkan  tindakan  notaris seperti  itu  dapat  dikualifikasikan  sebagai tindakan diluar wewenang notaris. 22
Dasar  hukum  bahwa  notaris  dapat menjadi  satu-satunya  pejabat  institusi  yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk  semua  masyarakat  Indonesia,  tidak berdasarkan  etnis  dan  golongan,  agama apapun,  yaitu  berdasarkan  kewenangan notaris yang tersebut dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN,  yaitu  membuat  akta.  Kehadiran UUJN tersebut sampai saat ini satu-satunya undang-undang  yang  mengatur  notaris Indonesia  yang  berarti  telah  menjadi unifikasi  hukum  dalam  bidang  pengaturan notaris.  UUJN  dapat  disebut  sebagai penutup  masa  lalu  dunia  notaris  Indonesia dan pembuka dunia notaris  Indonesia masa datang. Saat ini UUJN saja yang merupakan “ rule  of  law” untuk  dunia  Notaris Indonesia.
Penjelasan  umum  UUJN  ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris sudah tidak sesuai lagi  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan hukum  masyarakat  Indonesia.  Terkait  itu, perlu diadakan pembaharuan dan
22 Ibid
pengaturan  kembali  secara  menyeluruh dalam  satu  undang-undang  yang  mengatur tentang  jabatan  notaris  sehingga  tercipta suatu  unifikasi  hukum  yang  berlaku  untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Terkait rangka mewujudkan  unifikasi  hukum  di  bidang kenotariatan  tersebut  dibentuk  undang- undang tentang jabatan notaris. 23
SKW  yang  selama  ini  dibuat  oleh  para notaris  berdasarkan  kebiasaan  yang  tidak ada  dasar  hukumnya  sama  sekali,  dengan menggunakan  ukuran  sebagaimana  yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN, maka SKW tidak  memenuhi  syarat  untuk  disebut sebagai  akta  notaris,  tapi  hanya  berupa pernyataan  notaris  berdasarkan  bukti-bukti yang  disodorkan  kepada  notaris.  Menurut Tan Thong Kie, pembuatan SKW oleh para notaris  tidak  ada  peraturan  perundang- undangan yang mendasarinya. 24
SKW  hanya  merupakan  surat  dibawah tangan  yang  dibuat  oleh  notaris,  yang  nilai pembuktiannya  tidak  sempurna,  dan  sama nilainya  dengan  surat-surat  lain  (untuk keperluan administrasi kantor notaris)  yang biasa  dikeluarkan  oleh  notaris.  Terkait  itu, jika  notaris  mengeluarkan  SKW  yang seakan-akan  mempunyai  kekuatan  pem- buktian  seperti  akta,  hal  tersebut  sudah diluar  wewenang  notaris.  Notaris  sebagai
23 Ibid, h. 35.
24 Tan  Thong  Kie, Serba-Serbi  Praktek  Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 362
pejabat/institusi  satu-satunya  yang  berhak membuat  bukti  sebagai  ahli  waris  tersebut, sangat  tepat  jika  dibuat  dengan  akta  pihak, sebagai  bentuk  pernyataan  atau  keterangan kehendak  para  pihak  untuk  menuangkan hak-hak dan susunan ahli waris dengan akta notaris dalam bentuk akta pihak. Terkait hal ini  dapat  dilakukan  di  masa  depan,  secara langsung  dapat  untuk  mengembalikan  jenis akta  otentik  yang  dibuat  oleh/dihadapan notaris  yaitu  akta  pihak  dan  akta  relaas, sehingga  tidak  ada  jenis  akta  otentik  lain selain dua tersebut. 25
Pada  segi  pembuktian,  akta  keterangan ahli  waris  mempunyai  nilai  bukti  yang sempurna karena dibuat di hadapan pejabat yang  berwenang  (Notaris),  tapi  SKW  tidak mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna,  meskipun  dibuat  oleh  notaris, karena  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  akta dan  bukan  wewenang  notaris.  Kemudian akta  keterangan  ahli  waris  jika  ternyata isinya  tidak  benar,  maka  hal  tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang menghadap notaris, dan tidak perlu melibatkan notaris dan jika akan diperbaiki, maka  akta  keterangan  ahli  waris  yang sebelumnya  harus  dicabut  oleh  mereka yang  membuatnya  dan  kemudian  dibuat akta  baru  sesuai  fakta  yang  sebenarnya yang diinginkan oleh para pihak.
25 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Administratif Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 40.
Sedangkan  jika  SKW  isinya  tidak  benar, maka tidak mungkin notaris akan mencabut atau  membatalkan  SKW  yang  telah  di- buatnya  sendiri,  dan  sudah  tentu  harus  ada pihak yang mengajukan permohonan kepada  notaris  yang  membuatnya,  agar SKWnya  dibatalkan.  Terkait  notaris  tidak mau  mencabutnya  maka  pencabutannya harus  dengan  cara  mengajukan  gugatan terhadap  notaris  dan  notaris  dapat  dituntut ganti rugi. 26
Akta  keterangan  ahli  waris  merupakan kehendak  para  pihak  untuk  membuktikan dirinya sebagai ahli waris, karena dinyatakan di hadapan notaris, maka sesuai dengan  kewenangan  notaris  sebagaimana yang  tersebut  dalam  UUJN,  wajib  untuk memformulasikannya  dalam  bentuk  akta notaris.  Terkait  itu,  kehendakan  para  pihak diformulasikan dalam bentuk akta keterangan  ahli  waris.  Notaris  tidak  mem- punyai  kehendak  untuk  membuat  akta untuk  orang  lain,  dan  notaris  tidak  akan membuat  akta  apapun  jika  tidak  ada permintaan  atau  kehendak  dari  para  pihak, dan notaris bukan pihak dalam akta, dengan demikian notaris tidak akan pernah membuat  akta  keterangan  ahli  waris  jika tidak  ada  permintaan  dan  kehendak  dari para  pihak.  Notaris  harus  segera  untuk berusaha  menghentikan  paradigma  bahwa hukum  Indonesia  disusun  dan  dibuat  untuk
26 Ibid, h. 41.
kepentingan  etnis/golongan/suku  bangsa tertentu.  Bahkan  dikalangan  notaris  sendiri seperti  tidak  ada  upaya  untuk  meng- hilangkan  diskriminasi  dalam  pembuatan bukti  ahli  waris  tersebut,  dan  seakan-akan para  notaris  masih  berada  dalam  kondisi yang harus dibedakan di hadapan hukum.
Berdasarkan  kewenangan  yang  ada pada  notaris  sudah  saatnya  untuk  berada selangkah  di  depan  dalam  mengantisipasi kemajuan  zaman  dan  melakukan  pem- baharuan.  Jika  hal  tersebut  mampu  para notaris  lakukan,  maka  akan  merupakan kontribusi notaris untuk turut serta membangun  unifikasi  hukum,  setidaknya sebagai  institusi  satu-satunya  yang  berhak membuat  bukti  formal  sebagai  ahli  waris dalam  bentuk  akta  pihak  untuk  seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 27
Terkait  tidak  diaturnya  kewenangan notaris dalam membuat SKW dalam UUJN membuat  notaris  tidak  mempunyai  ke- pastian  hukum  dalam  pembuatan  SKW, karena  kepastian  hukum  merupakan  salah satu  tujuan  hukum  dan  dapat  dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Kepastian  adalah  perihal  (keadaan)  yang pasti.  Hukum  secara  hakiki  harus  pasti  dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan  yang  hanya  bisa  dijawab  secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara  normatif  adalah  ketika  suatu
27 Ibid, h. 42.
peraturan  dibuat  dan  diundangkan  secara pasti  karena  mengatur  secara  pasti  dan logis. 28 Sedangkan,  terkait  kewenangan notaris dalam membuat SKW tidak terdapat dalam  UUJN  atau  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Kepastian  hukum  sebagai  salah  satu tujuan  hukum  dan  dapat  dikatakan  upaya mewujudkan  keadilan.  Bentuk  nyata  dari kepastian  hukum  adalah  pelaksanaan  dan penegakan  hukum  terhadap  suatu  tindakan tanpa  memandang  siapa  yang  melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan  apa  yang  akan  terjadi  jika melakukan  tindakan  hukum  itu.  Kepastian sangat diperlukan  untuk mewujudkan keadilan.  Kepastian  salah  satu  ciri  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum,  teru- tama  untuk  norma  hukum  tertulis.  Hukum tanpa  nilai  kepastian  akan  kehilangan makna  karena  tidak  dapat  di  gunakan sebagai  pedoman  perilaku  bagi  setiap orang. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat  dipisahkan  dari  hukum,  terutama untuk  norma  hukum  tertulis.  kepastian sendiri  disebut  sebagai  salah  satu  tujuan dari  hukum.  Peringkat  analisis  yang fundamental untuk menentukan baik buruknya aturan hukum  atau sistem hukum adalah peringkat analisis moral. 29
28 C.S.T  Kansil, Kamus  Istilah  Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), h. 385
29 Ibid, h. 270

## KESIMPULAN
Konsep  kedepan  terhadap  kewenangan notaris  dalam  membuat  surat  keterangan hak  waris  bagi  anak  yang  dilahirkan  pada hubungan  sedarah (anak  Sumbang)  adalah dengan  membuat  peraturan  terkait  siapa yang  berhak  membuat  atau  mengesahkan surat  keterangan  waris,  yaitu  notaris  yang mempunyai  kewenangan  berdasarkan  Pasal 15  UUJN  dalam  membuat  akta  otentik  dan mengesahkan akta dibawah tangan, mengingat  selama  ini  belum  ada  peraturan yang berkepastian hukum terkait siapa yang berhak  dalam  membuat  surat  keterangan waris.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Gede  Afriliana  Saputra,  Dasar  Hukum Notaris  dalam  Pembuatan  Surat Keterangan  Waris , Jurnal  Ilmiah
Prodi Magister Kenotariatan.
Habib  Adjie.  2008. Sanksi  Perdata  dan Administratif Terhadap
Notaris
Sebagai  Pejabat  Publik. Bandung: Refika Aditama.
Herowati  Poesoko, Diktat  Mata  Kuliah Metode  Penulisan  dan  Penelitian
Hukum, Fakultas  Hukum  Universitas
Jember, 2012.
Maria  Farida.  2002. Ilmu  Perundang-
Undangan, Dasar-Dasar
dan
Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
Ritna Makdalena. Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan  Sedarah  Menurut  UU Nomor  1  Tahun  1974,  Jurnal Lex Privatum, Vol. VI, No. 2, 2018
Tan Thong  Kie. 1994. Serba-Serbi  Praktek Notaris. Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve.
Ting  Swan  Tiong.  1988. Pembuktian  Hak Atas  Harta  Peninggalan. Jakarta:
Media Notariat.
Witanto.  2008. Tanggung  Jawab  Notaris dalam  Membuat  Surat  Keterangan Hak Waris. Jakarta: Tesis,

## Peraturan Perundang-undangan
Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Amalia  Putri  Vairus adalah  mahasiswa Program  Studi  Magister  Kenotariatan  di Fakultas Hukum Universitas Jember