## 50 TAHUN DIBUKANYA KONSILI VATIKAN II
Reformasi dan Restorasi

## Georg Kirchberger

## Abstract
To  recall  the  50 th anniversary  of  the  Second  Vatican  Council,  in  the  first  place  the author  describes  the  basic  texture  of  the  council,  namely  its  spirit  of  renewal  and  dialogue and its emphasis upon the church as the people of God. Then follows a brief response to the event itself leading to questions that remain open, mentioning some four groups of issues that were  not  settled  by  the  council.  The  next  section  looks  at  some  limitations  in  councilar teaching which made implementation difficult in the post-counciliar period. These include the non-awareness of the council participants of the need for legally binding decree, and the way in  which,  time  and  again,  mutually  contradictory  statements  are  placed  side  by  side  in  the documents without any attempt to relate the two contrary directions implied. By making use of these two weaknesses, the Roman Curia in particular has tried to neutralise a number of reforms,  among  others,  by  recentralising  the  decision  making  processes  of  the  Catholic Church. One challenge we face 50 years after the council was openned, is to implement the principle  of  subsidiarity  as  well  and  as  intensive  as  possible,  and  to  recall  the  most fundamental  principle  in  the  Catholic  Church,  namely  that  each  one  must  follow  their conscience. Therefore, in openness to the gospel and conscious of the signs of the times, the struggle  for  renewal  should  take  place  in  constructive  non-obedience  to  efforts  for restoration being undertaken in a number of quarters.
Kata-kata kunci : awam, dialog, Gereja, Injil, pembaruan, persekutuan, restorasi, umat Allah
Pada tanggal 11 Oktober 1962, 50 tahun lalu, Paus Yohanes XXIII membuka Konsili Vatikan II  yang  menjadi  peristiwa  terpenting  dalam  sejarah  Gereja  pada  abad  ke-20.  Sebab  itu  ada baiknya,  kita  menoleh  kembali  dan  coba  melihat  apa  yang  dibawakan  konsili  itu  dan bagaimana  hasil  konsili  ditanggapi  atau  dilupakan  atau  ditolak  di  dalam  Gereja  Katolik selama  50  tahun  ini.  Kita  bisa  merangkum  hasil  Konsili  Vatikan  II  dalam  tiga  topik  yang mewarnai  semua  dokumen,  meskipun  tidak  dalam  derajat  yang  sama,  yakni  Pembaruan, Dialog  dan  Penekanan  pada  Umat  Allah.  Saya  mulai  dengan  menggambarkan  tiga  warna dasar itu. 1

## Warna dasar Konsili Vatikan II

## Pembaruan
Yohanes XXIII memanggil suatu konsili, karena ia yakin bahwa Gereja membutuhkan suatu pembaruan  yang  mendalam,  agar  bisa  mewartakan  Injil  secara  meyakinkan  di  dalam  dunia dewasa ini. Dalam dokumen resmi untuk mengundang konsili yang diterbitkan pada tanggal
1 Sebagian  besar  artikel  ini,  saya  ambil  dua  ceramah  dari  internet:  Stefan  Knobloch,  “Orientiert  sich  die katholische  Kirche  noch  am  Konzil?  Kirche  in  der  Spannung  zwischen  Vergangenheit  und  Zukunft”,  ceramah yang  diberikan  pada  2  Maret  2009  di  Hamburg,  didownload  dari  internet  pada  tanggal  1  Agustus  2012; Wolfgang Seibel, “Der Anfang vom Anfang — oder das Ende vom neuen Lied?, Das Zweite Vatikanische Konzil und die weitere Entwicklung“, ceramah yang diberikan pada 8 November 2008 di Würzburg, didownload dari internet pada tanggal 9 Agustus 2012.
25 Desember 1961, beliau menulis: “Sejak awal masa jabatan kami menganggapnya sebagai kewajiban urgen ... untuk membuat Gereja lebih sanggup bagi pemecahan problem-problem dewasa ini” 2 . Jelas bahwa beliau ingin memulai suatu pembaruan Gereja sedunia.
Seturut  pendapat  Yohanes  XXIII  dunia  berada  pada  awal  suatu  zaman  baru  yang  akan membawa  perkembangan  dan  perubahan  sangat  besar,  dalamnya  terdapat  bahaya  dan peluang,  tetapi  patut  dinilai  positif  dan  memberikan  harapan  besar.  Gereja  mesti  mengatur secara baru relasinya dengan dunia yang berubah secara radikal itu. Gereja tidak bisa tinggal dalam  sikap  menolak  dan  menutup  terhadap  perkembangan  masa  modernitas.  Gereja  mesti masuk  ke  dalam  dialog  dengan  dunia  modern  dan  berusaha  untuk  memberikan  sumbangan bagi  usaha  memecahkan  persoalan-persoalan  modernitas.  Gereja  harus  mendukung  usaha dunia  dalam  mencari  kedamaian,  keadilan  dan  kerukunan.  Dengan  cara  demikian  ia menemukan cara yang meyakinkan untuk mewartakan Injil.
Gereja, karena itu, membutuhkan pembaruan mendalam. Kata kunci dari Yohanes XXIII itu sendiri  ialah aggiornamento .  Istilah  ini  tidak  berarti  penyesuaian,  Gereja  tidak  boleh menyesuaikan diri dengan dunia dan sikapnya  yang salah, melainkan aggiornamento berarti Gereja harus menjadi up to date , agar kabar Injil bisa didengar dan dimengerti oleh manusia dewasa  ini,  agar  gugatan  Allah  yang  mesti  diperdengarkan  Gereja,  sungguh  bisa  ditanggap oleh manusia pada zaman modern.
Yohanes  XXIII  tidak  memandang  Gereja  terutama  sebagai  lembaga  yang  disusun  rapi  dan melayang  di  atas  perubahan  zaman.  Ia  melihatnya  sebagai  persekutuan  hidup  yang  secara baru  memperhatikan  tantangan  zaman,  “tanda-tanda  zaman”  sebagaimana  ia  menyebutnya. Yohanes  XXIII  menegaskan  bahwa  Gereja  bukanlah  suatu  museum,  melainkan  taman  yang hidup  dan  berkembang.  Yohanes  XXIII  menginginkan  dan  mengharapkan  suatu  pembaruan Gereja,  dalamnya  Gereja  sungguh-sungguh  mendengarkan  Injil,  memperhatikan  persoalan dan tantangan zaman dan dengan demikian masuk ke dalam dialog  yang mendalam dengan dunia modern.
Yohanes XXIII yakin bahwa cara pembaruan itu hanya bisa ditemukan dalam pertimbangan bersama,  dalam  pertentangan  dan  diskusi  terbuka  dan  dalam  usaha  serta  pencarian  di  mana sebanyak  mungkin  orang  mesti  menyumbangkan  pikiran,  pengetahuan  dan  pengalaman mereka.  Ia  yakin,  cara menyelesaikan persoalan dengan petunjuk dan dekret  dari atas, tidak akan berhasil. Oleh karena itu ia mengundang sebuah konsili.
Pidato pembukaan oleh Paus Yohanes XXIII pada 11 Oktober 1962 menjadi sangat penting bagi  perjalanan  seluruh  konsili. 3 Dalam  pidato  itu  paus  menginginkan  suatu  konsili  yang serba  baru.  Konsili  Vatikan  II  tidak  perlu  menegaskan  kembali  ajaran  yang  sudah  biasa  di dalam Gereja dan tidak boleh membatasi diri pada usaha menolak dan menghukum kesalahan atau  apa  yang  dianggap  sebuah  kesalahan.  Yohanes  XXIII  ingin  agar  konsili  itu  berani  dan tanpa ragu-ragu melompat ke depan dan mencari dalam terang penelitian modern dan dalam bahasa pikiran modern suatu  jawaban  atas situasi dan  cara hidup  baru dewasa ini.  Ini  suatu sikap  baru,  belum  pernah  ada  suatu  konsili  yang  mempunyai  tujuan  memperhatikan  dunia dan problemnya sebagaimana tampak pada zaman tertentu dan merevisi relasi Gereja dengan dunia dalam bentuk aktual zaman tertentu.
Seturut  arah  yang  diberikan  oleh  Paus  Yohanes  XXIII,  Konsili  Vatikan  II  menjadi  konsili pembaruan  dalam  arti,  Gereja  membarui  diri  dalam  semangat  Injil  dan  memperhatikan relasinya  dengan  dunia  dewasa  ini.  Dalam  hal  ini  Konsili  Vatikan  II  berhubungan  dengan konsili-konsili  sebelumnya.  Semua  konsili  ingin  menonjolkan  Injil  secara  baru  dan menyingkirkan  perkembangan-perkembangan  salah.  Tetapi,  berbeda  dengan  konsili  lain,
2 Dikutip dari Seibel, op. cit ., hlm. 4.
3 Mengenai  pidato  pembukaan  itu  bisa  membaca:  Alberto  Melloni,  “Sebuah  Amanat  yang  Menyuluh  Obor”, dalam  Georg  Kirchberger  &  John  M.  Prior  (ed.), Konsili  Yohanes  XXIII  Berpancawindu,  1962-2002 ,  Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 46-53.
Vatikan  II  juga  memperhatikan  pengalaman  manusia,  perkembangan  masyarakat, pengharapan  dan  persoalan  manusia  pada  dewasa  ini.  Dan  sambil  membaca  tanda-tanda zaman,  konsili  bertanya  apa  yang  mesti  diubah  di  dalam  Gereja,  agar  ia  dapat  mewartakan Injil secara meyakinkan dalam situasi khusus dunia dewasa ini?
Pembaruan ini juga tidak mau menjadi  suatu  tindakan atau usaha  yang sekali jadi dan  yang hasilnya  selanjutnya  dibekukan  lagi  untuk  masa  depan,  sehingga  sesudah  keputusan  konsili dilaksanakan mulailah lagi suatu periode, dalamnya tidak ada lagi perubahan dan pembaruan. Sebaliknya,  konsili  ingin  mengembangkan  keterbukaan  bagi  pembaruan,  yang  selalu  dan secara  tetap  memperhatikan  dan  menanggapi  tantangan  suatu  dunia  yang  selalu  berubah. Sebab  itu  dikatakan  dalam  konstitusi  pastoral Gaudium  et  Spes bahwa  seharusnya  “Gereja selalu  membarui  diri  di  bawah  bimbingan  Roh  Kudus”  (GS  21).  Gereja  wajib  “mencari tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam terang Injil” (GS 4).
Dalam kenyataan Konsili Vatikan II sungguh menghasilkan pembaruan dalam pelbagai aspek kehidupan  Gereja.  Relasi  baru  dengan  modernitas  (dan  postmodernitas),  relasi  baru  dengan agama-agama  dan  penilaian  baru  terhadap  agama-agama,  relasi  baru  dengan  Gereja-Gereja Kristen yang lain, sikap serba baru menyangkut kebebasan beragama dan sebagainya. Tetapi yang  terpenting  bahwa  konsili  ingin  menanam  suatu  sikap  baru  di  dalam  Gereja,  sikap menghargai  perubahan  dan  pembaruan,  sikap  membaca  tanda-tanda  zaman,  tidak  lagi menganggap diri melayang di atas perkembangan dan perubahan zaman, tetapi menganggap diri  sebagai  sesama  dalam  perjuangan  zaman  dengan  masyarakat  di  sekitarnya.  Inilah  satu usaha penting dari Konsili Vatikan II yang mesti kita kembangkan terus, jangan kita menutup diri lagi dan membeku dalam bentuk kuno yang sudah kita cintai.

## Dialog
Dialog merupakan suatu ciri dasar dari konsili itu sendiri, karena hasilnya diperoleh Konsili Vatikan  II  dalam  dialog,  dalam  diskursus  terbuka.  Dialog  menjadi  suatu  prinsip  dasar  dari konsili dan gambaran tentang Gereja. Di pelbagai tempat dalam dokumen konsili ditegaskan bahwa  dialog  seharusnya  merupakan  jalan  untuk  mencari  kebenaran  dan  menyiapkan keputusan  di  dalam  Gereja.  Dalam  konstitusi  pastoral Gaudium  et  Spes ditegaskan  bahwa Gereja Peziarah tidak memiliki jawaban pasti atas setiap pertanyaan dan persoalan (GS 43), tetapi  mesti  sendiri  mencari  jawaban  dan  penyelesaian  itu  dan  hal  itu  hanya  bisa  berhasil dengan  baik,  bila  sebanyak  mungkin  orang  memberikan  sumbangan  pengetahuan  dan pengalaman mereka. Karena itu dibutuhkan dialog terbuka dan jujur, pembicaraan dan tukar pikiran  di  antara  banyak  pihak,  pejabat  dan  bukan  pejabat,  klerus  dan  awam.  Hal  yang dianjurkan  ialah  pencarian  akan  kebenaran  secara  bersama-sama,  dalam  dialog,  bukan penyelesaian persoalan melalui petunjuk dan dekret dari atas, melainkan melalui perundingan bersama dan diskursus terbuka.
Tentu  perlu  diperhatikan  bahwa  dialog  tidak  berarti  pembicaraan  basa-basi  antara  semua orang,  bahwa  sebaliknya  dialog  mengandaikan  kesanggupan  dan  kerelaan  semua  peserta untuk  membela posisinya sendiri  secara argumentatif dan menanggapi  pendapat  kontroversi secara  terbuka,  bahwa  setiap  orang  mesti  siap  mempersoalkan  dan  bila  perlu  mengubah posisinya  sendiri,  bahwa  suatu  dialog  hanya  bisa  berhasil  dalam  iklim  kepercayaan  dan keinginan  untuk  memperoleh  pengertian  dan  wawasan  baru.  Selain  itu  setiap  dialog membutuhkan prosedur yang terstruktur dan peraturan yang mengikat setiap peserta.
Dialog  mengandaikan  juga  bahwa  ada  pandangan  dan  pendapat  berbeda-beda.  Konsili Vatikan II pertama kali dalam sejarah magisterium Gereja menganggap pluralitas pandangan di  dalam  Gereja  bukan  saja  sebagai  hal  yang  dapat  terjadi,  tetapi  juga  sebagai  hal  yang legitim, yang memang boleh ada dan malahan seharusnya ada. Banyak persoalan yang harus dicari penyelesaiannya bersifat sedemikian kompleks dan rumit, sehingga biasanya pelbagai peserta  diskursus  sambil  mencari  dengan  teliti,  bisa  menilai  persoalan  itu  secara  berbeda-
beda. Dalam kasus macam itu, demikian pendapat konsili, tidak ada yang berhak untuk secara berat  sebelah  menganggap  pandangannya  sendiri  sebagai  satu-satunya  yang  bisa dikemukakan  dengan  otoritas  Gereja.  Sebaliknya,  semua  orang  mesti  berusaha  untuk  turut serta mencari kejelasan lebih besar mengenai persoalan itu dalam sebuah dialog terbuka (bdk. GS 43). Hal itu berarti juga bahwa setiap usaha menyelesaikan dan mengakhiri beda pendapat melalui  penetapan  otoritatif  dari  atas,  sebelum  masuk  ke  dalam  dialog  untuk  mencari kejelasan, tidak sesuai dengan maksud Konsili Vatikan II.
Sikap  dasar  sebuah  dialog  autentik,  yakni  kerelaan  untuk  memperhatikan  dengan  sungguh posisi  dan  pandangan  yang  berbeda  serta  keterbukaan  terhadap  perbedaan  itu  dibutuhkan dengan  lebih  sungguh  di  dalam  Gereja  dewasa  ini,  dibanding  dengan  masa  lampau,  karena dunia dewasa ini secara lebih intensif diwarnai oleh pluralitas.
Keragaman pendapat dan pandangan tentang iman, bentuk hidup dan kesalehan akan semakin mewarnai  Gereja.  Sama  seperti  dialog,  demikian  juga  hidup  berdampingan  antara  sekian banyak kelompok dengan warna berbeda membutuhkan kesabaran, toleransi dan keterbukaan – dan tentu saja sangat penting, agar jangan salah satu dari kelompok itu mengabsolutkan diri dan menuduh mereka yang lain sudah meninggalkan Kekristenan yang benar dan autentik. Dalam  usaha  menghargai  keragaman  ini  dan  dengan  menangani  secara  produktif  konflik- konflik yang tentu timbul dari perbedaan itu, orang Kristen dewasa ini bisa menjadi teladan bagi  masyarakat  dewasa  ini  dan  memperlihatkan  bagaimana  konflik-konflik  bisa  ditangani secara terbuka, sportif dan dalam semangat cinta kasih kristiani.
Dalam hal ini kita bisa ingat juga akan suatu perkataan yang berasal dari Santo Agustinus dan seringkali  digunakan  dalam  pertentangan  antara  denominasi  kristiani  pada  abad  ke-16  dan yang  diangkat  lagi  oleh  konstitusi Gaudium  et  Spes :  “Hendaknya  dalam  apa  yang  sungguh perlu ada kesatuan, dalam apa yang diragukan kebebasan, dalam segala sesuatu cinta kasih” (GS 92).
Juga  dalam  relasi  Gereja  dengan  masyarakat  dewasa  ini  dialog  merupakan  prinsip  dasar. Konsili  Vatikan  II  tidak  mau  dari  atas,  dari  sudut  pandangan  sebuah  magisterium  yang melayang di atas perubahan zaman, menyatakan prinsip-prinsip tindakan dan menegur semua pihak  yang  tidak  mengikutinya.  Sebaliknya,  ia  berusaha  untuk  menerima  dalam  sikap solidaritas  yang mendasar, segala problem dan persoalan masyarakat dewasa ini, dan dalam dialog  terbuka  menyumbangkan  sahamnya  guna  mengatasi  persoalan  itu.  Dialog  selalu berarti saling memberi dan menerima. Oleh karena itu Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Gereja  bisa  “dari  dunia,  dari  manusia  perorangan  dan  dari  masyarakat  manusiawi  melalui peluang  dan  usaha  yang  mereka  tawarkan,  menerima  pelbagai  macam  bantuan  guna menyiapkan  jalan  bagi  Injil  dan  pewartaannya”  (GS  40).  Gereja  juga  patut  berutang  budi pada  sejarah  dan  perkembangan  umat  manusia  dan  bahwa  Gereja  sungguh  diperkaya  oleh perkembangan hidup sosial masyarakat.
Dengan  demikian  juga  jelas,  bahwa  konsili  tidak  menilai  modernitas  secara  negatif  semata- mata  sebagaimana  dibuat  Gereja  selama  berabad-abad.  Sebaliknya,  konsili  menemukan banyak hal  positif di  dalam  modernitas itu  yang  tidak boleh ditolak Gereja. Oleh karena itu Gereja  tidak  boleh  dibimbing  oleh  prinsip  menolak  dan  melawan,  melainkan  oleh  prinsip keterbukaan  dan  dialog.  Gereja  sebagaimana  digambarkan  konsili  tidak  mau  tampil  sebagai faktor kekuasaan, bukan juga sebagai  guru  yang serba tahu, melainkan sebagai mitra dialog yang bersama-sama dengan orang lain berjuang guna menyelesaikan problem-problem besar dari  masa  dan  zaman  masing-masing  –  bukan  dengan  memberikan  perintah,  teguran  dan tuntutan,  melainkan  secara  argumentatif  dan  dengan  usaha  membuka  pengertian.  Semuanya itu sangat baru sebagai pernyataan dari magisterium tertinggi Gereja Katolik.
Keputusan  terpenting  Konsili  Vatikan  II  dalam  dialog  dengan  modernitas  ialah  pernyataan tentang  kebebasan  beragama.  Ajaran  Katolik  tradisional  menolak  untuk  mengakui  adanya hak atas kebebasan beragama. Gereja Katolik dahulu menegaskan, kekeliruan tidak memiliki
hak  berhadapan  dengan  kebenaran.  Dan  karena  Gereja  Katolik  merupakan  satu-satunya lembaga  yang  mewartakan  dan  menyatakan  kebenaran,  maka  sebenarnya  sebuah  negara hanya  boleh  mengakui  Gereja  Katolik  sebagai  agama  yang  benar,  yang  boleh  dihayati  dan diwartakan  secara  publik.  Agama  lain  dan  denominasi  kristiani  lain  hanya  boleh  ditolerir, tetapi  tidak  boleh  diberikan  hak  yang  sama  seperti  Gereja  Katolik.  Mereka  boleh  dihayati secara privat, di dalam keluarga, tetapi tidak boleh diberikan hak untuk dihayati secara publik dan diwartakan kepada pihak lain. Inilah ajaran Gereja Katolik sampai Konsili Vatikan II. 4 Dalam hal ini konsili merevisi ajaran tradisional secara mendalam. Menurut deklarasi tentang Kebebasan  Beragama, Dignitatis  Humanae ,  kebebasan  dalam  menganut  agama  tertentu berakar di  dalam martabat  manusia, maka ia merupakan suatu  hak  yang  mendahului negara dan  harus  diakui  setiap  negara  sebagai  hak  pribadi  manusia  yang  dimiliki  setiap  orang terlepas dari kebenaran objektif dalam keyakinan religius setiap orang dan terlepas dari usaha subjektif  setiap  orang  untuk  mengakui  kebenaran  itu.  Oleh  karena  itu,  negara  mesti  secara prinsipiil dan selalu mengakui dan melindungi hak atas kebebasan dalam hal-hal keagamaan bagi semua warga dan semua persekutuan keagamaan (bdk. DH 7). 5
Dialog  juga  merupakan  prinsip  dasar  dalam  pernyataan  konsili  menyangkut  ekumene  dan relasi  Gereja  Katolik  dengan  Agama  Non-Kristen.  Tentang  ekumene  ditegaskan  bahwa  hal yang  menyatukan  itu  lebih  utama  daripada  hal  yang  memisahkan  Gereja-Gereja,  persatuan mesti  diusahakan  dengan  cara  memperkuat  hal-hal  yang  dimiliki  bersama;  Gereja-Gereja bukan  Katolik  itu  merupakan  penyalur  keselamatan  bagi  anggota-anggotanya;  dialog ekumene mesti dijalankan atas dasar posisi sederajat semua pihak, tidak ada yang lebih tinggi dan  lebih  rendah;  kalau  perlu,  orang  Katolik  hendak  mengambil  inisiatif.  Sejak  Konsili Vatikan  II  Gereja  Katolik  mengambil  bagian  di  dalam  gerakan  ekumene  sebagai  Gereja. Ekumene  tidak  lagi  semacam  hobby  beberapa  orang,  tetapi  usaha  yang  bersifat  wajib  bagi seluruh Gereja. Konsili juga meninggalkan pandangan bahwa kesatuan Gereja harus dicapai dengan cara Gereja-Gereja yang lain masuk kembali ke dalam Gereja Katolik.
Deklarasi mengenai Agama Non-Kristen mengatur secara baru relasi dengan Agama Yahudi, tetapi  juga  dengan  agama-agama  lain.  Menyangkut  Agama  Yahudi  konsili  memperingatkan Gereja akan kenyataan bahwa panggilan Gereja sebagai umat Allah berakar di dalam bangsa Israel, yang panggilannya tidak dibatalkan oleh Allah dan deklarasi itu menolak setiap bentuk antisemitisme.
Mengenai  Agama-Agama  Non-Kristen  Gereja  menegaskan  dalam  seluruh  tradisinya  bahwa tidak  ada  kebenaran  dan  kebaikan  di  dalamnya.  Tetapi  Konsili  Vatikan  II  mengangkat pendapat  bahwa  di  dalam  agama-agama  itu  ada  kebenaran  dan  hal-hal  kudus  dan  bahwa Gereja memandang tindakan dan ajaran agama-agama itu dengan sikap hormat dan terbuka. Konsili Vatikan II kali pertama dalam sejarah panjang Gereja Katolik menilai agama-agama lain secara positif dan mengubah sikap Gereja dari konfrontasi menjadi dialog.

## Umat Allah
Umat  Allah merupakan  konsep tentang Gereja  yang diutamakan Konsili  Vatikan  II. Konsili tidak  lagi  memandang  Gereja  sebagai  lembaga  terstruktur  dari  atas  ke  bawah  seperti piramida, tetapi sebagai umat Allah, sebagai persekutuan, dalamnya semua anggota sederajat dalam  martabatnya  sebagai  anak  Allah  dan  dalamnya  jabatan  hanyalah  pelayanan  di  dalam persekutuan  yang sederajat itu. Dengan kata lain: konsili ingin  mengatasi gambaran tentang Gereja sebagai masyarakat bertingkat dan klerikalisme yang mewarnai masyarakat bertingkat itu.  Bagi  Konsili  Vatikan  II  tidak  ada  orang  Kristen  yang  derajatnya  lebih  rendah.  Dengan
4 Lht.  lebih  rinci  posisi  tradisional  ini:  Georg  Kirchberger,  “Pernyataan  Tentang  Kebebasan  Beragama  – Dignitatis  Humanae –  dan  Latar  Belakang  Historisnya”,  dalam BERBAGI,  Jurnal  Asosiasi  Perguruan  Tinggi Agama Katolik , vol. 1, no. 2, 2012, hlm. 55-58.
5 Lht. lebih rinci: ibid ., hlm. 58-60.
demikian peran kaum awam diberi nilai baru dan dengan demikian konsili meletakkan dasar bagi pembentukan dewan-dewan pastoral pada segala lapisan Gereja. Dalam dewan itu kaum awam diberikan peluang untuk turut serta dalam pimpinan Gereja.
Konsili menekankan juga bahwa kerasulan kaum awam tidak berakar dalam suatu penugasan oleh hierarki, sehingga kaum awam hanya bisa bekerja sebagai perpanjangan tangan hierarki, sebaliknya dikatakan bahwa kaum  awam  berdasarkan sakramen baptis dan imamat bersama yang  berakar  di  dalam  sakramen  baptis  itu  turut  serta  dalam  tugas  perutusan  Gereja  dan dipanggil untuk mewartakan Sabda Allah serta memberikan kesaksian tentangnya.
Berhubungan  dengan  gagasan  umat  Allah  konsili  berusaha  juga  untuk  menyeimbangkan relasi  antara  paus  dan  para  uskup  yang  sejak  Konsili  Vatikan  I  secara  berat  sebelah berkonsentrasi pada peran paus. Penting dalam hal ini ialah pernyataan bahwa paus dan para uskup  membentuk  satu  kolegium.  Gereja  Katolik  tidak  dipimpin  oleh  paus,  tetapi  oleh kolegium  para  uskup  dengan  Uskup  Roma  (paus)  sebagai  kepala  kolegium  itu.  Sebab  itu peran  para  uskup  sebenarnya  menyangkut  seluruh  Gereja,  mereka  bertanggung  jawab  atas kepentingan  seluruh  Gereja.  Dan  sekaligus  juga  jelas  bahwa  para  uskup  bukan  pegawainya paus yang menangani wilayah tertentu atas nama paus, mereka memiliki wewenang tersendiri sebagai pemimpin suatu keuskupan atas nama Yesus Kristus. Dengan pelbagai pernyataan ini konsili ingin menguatkan peran Gereja lokal dan mengurangi sentralisme Roma.
Pembaruan liturgi juga berakar dalam pengertian mengenai Gereja sebagai umat Allah. Ibadat tidak  lagi  dipandang  sebagai  perayaan  yang  dilakukan  imam  dan  dihadiri  umat.  Seturut pembaruan  itu  ibadat  dimengerti  sebagai  perayaan  seluruh  umat,  umat  adalah  subjek  yang melaksanakan  perayaan  itu  dalam  partisipasi  aktif.  Berdasarkan  pengertian  fundamental  itu konsili  menetapkan  agar  tata  perayaan  pelbagai  sakramen  dan  sakramentali  mesti  diatur secara baru. Dan  pembaruan perayaan sakramen itu  dilaksanakan pada tahun-tahun sesudah konsili.

## Reaksi Terhadap Konsili
Peristiwa  konsili  dengan  diskusinya  yang  terbuka,  usaha  untuk  berkonsentrasi  pada  hal-hal yang  inti;  kerelaan  untuk  meninjau  kembali  dan  merevisi  tradisi,  bentuk  lahiriah  dan  sikap yang  sudah  lama  menjadi  biasa;  keterbukaan  terhadap  denominasi  kristiani  lain,  terhadap agama-agama lain dan terhadap dunia modern; kerelaan untuk masuk ke dalam dialog dengan siapa saja yang berkehendak baik, ditanggapi dengan baik sekali, di dalam dan di luar Gereja, dan Gereja mendapat reputasi yang sangat positif pada masa konsili.
Bahwa  suatu  lembaga  yang  umumnya  dianggap  kaku  dan  membeku  dalam  tradisi,  tidak sanggup  untuk  pembaruan  apapun,  bahwa  lembaga  macam  itu  sekarang  mulai  meninjau kembali  dan  mengubah  ajarannya,  bentuk  liturgi  dan  sikapnya  di  tengah  dunia,  diamati dengan rasa kagum dan heran. 6
Di  dalam  Gereja  itu  sendiri  berkembang  optimisme  besar  pada  waktu  itu,  terutama  mereka yang  lebih  muda  dengan  sangat  entusias  mulai  melaksanakan  pembaruan  yang  dirintis Konsili Vatikan II. Optimisme dan entusiasme dengan hasil konsili dalam Gereja Katolik di seluruh  dunia  merupakan  tanda  bahwa  para  uskup  yang  berkumpul  dalam  konsili  itu membaca tanda-tanda zaman secara tepat, bahwa mereka memandang persoalan aktual secara sama  seperti  mayoritas  umat  Katolik.  Tidak  sering  terjadi  keserasian  demikian  besar  antara para uskup dan umat kaum awam di seluruh dunia.
Namun, harus diakui bahwa para uskup setelah pulang ke dalam keuskupan mereka, menjadi lebih cemas dan takut lagi  dan tidak bertindak dengan keberanian dan keberdikarian seperti
6 Lht. Misalnya kesaksian seorang wartawan yang berasal dari kalangan Anglikan: John Wilkins, “Gempa Bumi di  Roma”,  dalam  Georg  Kirchberger  &  John  M.  Prior  (ed . ), Konsili  Yohanes  XXIII  Berpancawindu,  1962-2002 , Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 13-20.
yang  mereka  lakukan  selama  mereka  berkumpul  sebagai  konsili  di  Roma.  Barangkali fenomena  itu  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa  mereka  di  Roma  berada  di  basis  dan  mesti membela  diri  terhadap  usaha  kuria  Vatikan  untuk  memanipulasi  hasil  konsili.  Kembali  di keuskupan mereka berada di  atas dan mulai  merasa cemas dengan desakan dari basis untuk melakukan  dan  sebagian  juga  untuk  memperluas  pembaruan  yang  dimulai  di  Roma  selama Konsili Vatikan II berlangsung.

## Pertanyaan Terbuka
Bahwa konsili berhasil membaca tanda-tanda zaman dan mengangkat problem yang dianggap aktual  oleh  kebanyakan  umat  Katolik,  tidak  berarti  bahwa  konsili  juga  bisa  menemukan jawaban  atas  semua  persoalan  yang  dihadapi  Gereja  pada  dewasa  ini.  Hal  macam  itu  tidak mungkin  bagi  suatu  konsili  yang hanya bertemu  selama beberapa bulan setiap tahun, dalam empat tahun berturut-turut. Problem terpenting yang ditinggalkan konsili bagi masa sesudah konsili itu bisa kita golongkan dalam empat kelompok:
Pertama,  soal-soal  yang  dibicarakan  dalam  konsili,  tetapi  tidak  bisa  dibahas  secara  tuntas, karena  paus  menariknya  dari  wewenang  konsili  dan  mau  memutuskannya  sendiri  di kemudian hari. Soal macam ini adalah selibat para imam dalam Gereja Katolik Roma (dalam Gereja Katolik Oriental hukum selibat seperti ditetapkan dalam Gereja Barat, tidak berlaku, mereka  itu  mengikuti  hukum  yang  lebih  tua  seperti  Gereja-Gereja  Ortodoks,  di  mana  pria yang  berkeluarga  bisa  ditahbiskan,  tetapi  orang  yang  ditahbiskan  tidak  bisa  nikah  lagi)  dan soal  metode  yang  boleh  digunakan  untuk  usaha  mengatur  jumlah  kelahiran  dalam  suatu keluarga,  keluarga  berencana. 7 Konsili  menegaskan  secara  eksplisit  bahwa  keputusan mengenai  jumlah  anak  yang  ingin  dan  bisa  mereka  besarkan  ialah  wewenang  orangtua semata-mata.  Tetapi  soal  metode  yang  boleh  dipakai  untuk  mengatur  jumlah  itu,  baru diputuskan  Paus  Paulus  VI  dalam  ensiklik Humanae  Vitae yang  dikeluarkan  tahun  1968. 8 Ensiklik yang menolak semua metode yang dinyatakan buatan dan menilainya sebagai tidak sesuai  dengan  akhlak  kristiani,  dalam  kenyataan  tidak  banyak  digubris  oleh  kebanyakan keluarga Katolik, terutama di Eropa Barat dan Amerika Serikat, suatu tanda bahwa pimpinan Gereja  tidak  bisa  lagi  begitu  saja  memenangkan  suatu  keputusan  menyangkut  moral,  bila argumentasi  tidak  jelas  dan  tidak  meyakinkan.  Persoalan  selibat  masih  tetap  didiskusikan, meskipun  juga  dalam  hal  ini  pimpinan  Gereja  Katolik  di  Roma  berusaha  untuk  melarang diskusi itu.
Kelompok  kedua  menyangkut  persoalan  yang  diperhatikan  dan  juga  secara  luas  dibahas dalam  konsili,  tetapi  yang  sekarang  ini  sudah  mendapat  dimensi  yang  sama  sekali  baru, misalnya  relasi  Gereja  dengan  agama-agama  bukan-Kristen.  Konsili  menilai  –  kali  pertama dalam sejarah Gereja – agama-agama bukan-Kristen secara prinsipiil positif dan menegaskan bahwa  dalam  semua  agama  ada  unsur  positif  dan  benar.  Namun  sekarang  ini  persoalan bagaimana  keragaman  agama  itu  berhubungan  dengan  klaim  Kekristenan  bahwa  agama Kristen  memiliki  kebenaran  secara  absolut  dan  bisa  melengkapi  unsur-unsur  benar  yang secara tidak lengkap terdapat dalam agama lain, masih hangat dibicarakan, tetapi selama ini belum ada suatu jawaban yang sungguh memuaskan.
Kelompok  ketiga  menyangkut  persoalan  yang  belum  begitu  hangat  didiskusikan  pada  masa konsili  dan  karena  itu  tidak  diangkat  oleh  para  bapa  konsili.  Misalnya  problem  peran  dan posisi  perempuan  di  dalam  Gereja.  Dalam  konstitusi  pastoral Gaudium  et  Spes konsili
7 Bdk. Giuseppe Alberigo, “The Conclusion of the Council and the Initial Reception”, dalam Giuseppe Alberigo & Joseph Komonchak (ed.), History of Vatican II, Volume V , Maryknoll & Leuven, Orbis & Peeters, 2006, hlm. 541- 542.
8 Mengenai proses penelitian dan pembicaraan antara Konsili Vatikan II dan dikeluarkannya ensiklik Humanae Vitae lihat: John Marshall, “Perjalanan Penemuanku”, dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed . ), Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu, 1962-2002 , Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 70-78.
menolak  setiap  diskriminasi  terhadap  kaum  perempuan  di  dalam  masyarakat.  Tetapi  bahwa dalam hal  ini juga  ada persoalan besar di  dalam  Gereja itu sendiri, tidak  disadari para bapa konsili  pada  waktu  itu.  Dalam  hal  ini  dewasa  ini  terjadi  diskusi  hangat  di  dalam  Gereja, namun  sampai  sekarang  belum  mencapai  kesepakatan,  dan  terutama  berhubungan  dengan kemungkinan  perempuan  ditahbiskan  menjadi  imam,  pimpinan  Gereja  Katolik  di  Roma bertindak  sangat  otoriter  dan  ingin  melarang  setiap  diskusi,  namun  usaha  macam  ini  pasti tidak  berhasil  untuk  selamanya.  Seperti  kita  lihat  berhubungan  dengan  soal  kontrasepsi, sudah  tidak  lagi  waktunya  untuk  tindakan  otoriter  dengan  larangan  tanpa  memberikan argumentasi  yang  memuaskan. 9 Juga  problem  pastoral  yang  sangat  hangat  di  dalam  banyak Gereja  lokal  pada  dewasa  ini,  sikap  Gereja  terhadap  orang  yang  perkawinannya  diceraikan dan  yang  menikah  lagi  secara  sipil,  belum  hangat  pada  waktu  konsili  dan  tidak  diangkat dalam  diskusi  oleh  konsili  itu.  Pasti  masih  ada  pelbagai  hal  lain  yang  bisa  disebut  dalam kelompok ini, dua soal ini hanya sebagai contoh.
Sebagai  persoalan  keempat  bisa  kita  sebut  bahwa  problem  pengangkatan  uskup  hanya disinggung satu kali oleh satu orang bapa konsili. Hal ini agak mengherankan, karena caranya para  uskup  dipilih  dan  diangkat  di  seluruh  dunia,  merupakan  salah  satu  faktor  penting,  bila para bapa konsili mau mengurangi sentralisasi di dalam Gereja Katolik. Dewasa ini bisa kita katakan,  kenyataan  bahwa  pengangkatan  para  uskup  tidak  dibahas  dalam  konsili,  membuka pintu untuk suatu resentralisasi yang diusahakan kuria Romawi terutama melalui pembaruan Kodeks  Hukum  Kanonik  pada  tahun  1983.  Saat  ini  kita  memiliki  prosedur  pengangkatan uskup  yang  sangat  sentralistis,  di  mana  Gereja  lokal  main  peran  yang  sangat  minim,  malah cukup  sering  terjadi  bahwa  seorang  uskup  diangkat,  meskipun  bagian  besar  umat  dalam keuskupan itu dengan tegas menolak dia sebagai uskup.
Tetapi pada dasarnya bisa kita katakan, menyangkut pelbagai tema dan persoalan yang belum dituntaskan  ini,  konsili  menunjuk  jalan  dengan  menegaskan  sikap  dialog,  dan  diskursus terbuka,  dalamnya  umat  bisa  dan  mesti  mencari  kesepakatan  dan  solusi  dalam  persoalan penting apapun. Dalam penegasan ini dan dalam contoh baik yang diberikan Konsili Vatikan II  itu  sendiri  dengan  proses  diskusi  dan  diskursus  yang  panjang  dan  terbuka,  konsili tinggalkan  suatu  warisan  yang  sangat  penting  untuk  seluruh  Gereja  selanjutnya.  Tetapi  kita mesti akui bahwa justeru dalam hal diskursus terbuka yang mengganti dekret dan keputusan sepihak dari atas, perkembangan di dalam Gereja Katolik sesudah Vatikan II jatuh kembali ke dalam pola yang lama, pola dekretisasi dari atas.
Dan  untuk  sebagian  Konsili  Vatikan  II  sendiri  turut  menyebabkan  perkembangan  yang meninggalkan  semangat  pembaruan  itu  melalui  beberapa  kekurangan  yang  nyata  dalam dokumen-dokumen konsili itu.

## Kekurangan-Kekurangan
Dalam terang perkembangan sejak Konsili Vatikan II kita bisa melihat dua kekurangan yang membuka peluang bagi suatu restorasi dan pembalikan arus di dalam Gereja Katolik.
Yang  pertama  bisa  kita  sebut  kekurangpekaan  para  bapa  konsili  akan  perlunya  penetapan iuridis. Misalnya menyangkut relasi paus dengan para uskup, para uskup dengan imam-imam dan  para  pastor  dengan  umat,  konsili  tidak  menetapkan  aturan  iuridis  institusional.  Hanya mereka yang pada level lebih rendah memiliki kewajiban, terutama kewajiban ketaatan. Bagi mereka  pada  level  yang  lebih  tinggi  hanya  diberikan  imbauan  dan  ajakan  moral,  misalnya para  uskup  hendaknya  dengan  hati  terbuka  menggunakan  nasihat  para  awam.  Tetapi  ajakan macam  ini kurang bermanfaat  dalam kenyataan  hidup,  terutama bila terjadi  konflik. Selama tidak  ditetapkan  secara  iuridis,  kapan  dan  atas  cara  bagaimana  para  uskup  mesti
9 Georg Kraus, “Frauenordination,  Ein drängendes Desiderat  in der katholischen Kirche”,  dalam Stimmen der Zeit 229 (2011) hlm. 795-803.
mendengarkan  nasihat  para  awam  dan  bahwa  mereka  mesti  memberikan  alasan  jelas  dan konkret,  bila  mereka  mengambil  keputusan  yang  berbeda  atau  bertentangan  dengan  nasihat itu,  maka  semata-mata  bergantung  dari  kepribadian  uskup  apakah  dia  bertindak  secara kolegial  dan  dialogal  ataukah  ia  melakukan  tugas  jabatannya  secara  otoriter.  Begitu  juga dalam relasi pastor dengan umat, selama pastor hanya diimbau untuk memperhatikan nasihat dewan  pastoral  yang  bersifat  konsultatif,  maka  semata-mata  bergantung  dari  kepribadian pastor, apakah dia bertindak kolegial-dialogal atau otoriter-patriarkal.
Problem  kedua  yang bisa merong-rong pelaksanaan keputusan Konsili  Vatikan  II.  Berulang kali dalam dokumen hasil Konsili Vatikan II pernyataan yang bertentangan ditempatkan satu di  samping  yang  lain,  tanpa  ada  usaha  untuk  menghubungkan  dua  arah  itu.  Hal  ini  terjadi, karena pembaruan yang diusahakan para bapa konsili mesti dibela terhadap perlawanan yang cukup  kuat  dari  minoritas  yang  berpengaruh,  terutama  juga  dari  pihak  kuria  Vatikan,  yang ingin mempertahankan tekanan tradisional dari tahun-tahun sebelum konsili. Mayoritas yang mendukung  pembaruan  bersedia  untuk  menerima  pelbagai  kompromi,  di  mana  bagian  teks diambil alih dari skema-skema yang disiapkan oleh kuria seturut teologi pra-konsili ke dalam dokumen  yang  diputuskan  Vatikan  II,  karena  mereka  ingin,  agar  dokumen-dokumen  yang dikeluarkan konsili diterima dan disetujui oleh mayoritas yang seluas mungkin. 10 Atas dasar pelbagai kompromi itu pihak yang tidak setuju dengan pembaruan konsili bisa mengusahakan suatu  restorasi  dalam  masa  sesudah  konsili  dengan  memilih  dan  mengutamakan  bagian- bagian dalam teks konsili yang diwarnai oleh semangat lama. 11
Kalau kita menghubungkan dua kekurangan ini dengan kenyataan bahwa kuria Vatikan sejak semula  tidak  setuju  dengan  adanya  konsili  itu,  berusaha  membendung  setiap  usaha pembaruan  selama  konsili  berlangsung  dan  sesudah  konsili  memiliki  kuasa  lagi  dalam  hal melaksanakan keputusan konsili, maka kita bisa mengerti bahwa mereka menggunakan kuasa mereka  dalam  rangka  menetapkan  Hukum  Kanon  baru  yang  dipromulgasi  tahun  1983  dan memperjuangkan  penetapan  iuridis  yang  sejauh  mungkin  berorientasi  ke  belakang  dan mengelakkan terjadinya pembaruan yang diharapkan dan dimaksudkan konsili.
Mengenai  Kodeks  Hukum  Kanon  ingin  saya  kutip  suatu  penilaian  oleh  para  editor  majalah Concilium dari  tahun  1981,  ketika  pembaruan  hukum  itu  masih  hangat  didiskusikan  dalam rangka menyelesaikan pembaruan hukum itu. Mereka menulis pada waktu itu:
[Kodeks yang baru itu] berakar di dalam eklesiologi “ societas perfecta ” yang tidak hanya asing bagi Konsili Vatikan II, melainkan yang diganti oleh konsili itu  dengan  gambaran  mengenai  Gereja  Peziarah  sebagai  umat  Allah.  Kami dapat kesan bahwa gagasan statis mengenai Gereja ini dipilih karena ketakutan terhadap  setiap  perubahan  dan  pengembangan  dalam  bidang  hukum  dan struktur  Gereja.  Terutama  dalam  hal  penetapan  mengenai  primat  paus  kita temukan  gagasan  statis  ini;  aspek-aspek  evolutif  atau  historis,  yang  bisa ditemukan di balik struktur-struktur yang berkembang dalam sejarah, de facto tidak  diperhatikan.  Andaikata  tidak  demikian,  maka  banyak  kanon  pasti dirumuskan  dengan  lebih  hati-hati.  Lebih  buruk  lagi,  bahwa  ada  kalanya  isi dan  pernyataan  buku  hukum  ini  diberikan  judul  yang  tidak  tepat.  Bila misalnya  buku  II  dari  kodeks  baru  yang  menggambarkan  struktur  hierarkis Gereja secara amat tradisional, diberikan judul “ De Populo Dei ” [tentang umat Allah], maka judul itu paling-paling cocok untuk c. 201, selanjutnya tidak lagi
10 Mengenai arus dan arah yang berbeda  yang ditemukan dalam pelbagai dokumen itu, lihat: John M. Prior, “Antara  Monarki  dan  Demokrasi,  Melacak  Jejak  Laku  Hierarki  Gereja  40  Tahun  Terakhir”,  dalam  Paul  Budi Kleden e.a. (ed.), Allah Menggugat – Allah Menyembuhkan , Maumere, Penerbit Ledalero 2012, hlm. 105-107.
11 Mengenai usaha restorasi itu lihat: John Allan, “Kontra-Revolusi”, dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed.), Konsili Yohanes XIII Berpancawindu 1962-2002 , Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 88-95.
umat Allah dibicarakan, tetapi hanya mereka yang berkuasa atas umat itu. … Apa yang sesudah usaha dan perubahan selama bertahun-tahun masih tersisa, ialah  model  organisasi  Gereja  Primat  dan  sebuah  hukum  jabatan  bagi  para pejabat  klerikal.  Pandangan eklesiologis  baru dari Konsili  Vatikan  II didesak keluar  langkah  demi  langkah,  tetapi  dengan  mengikuti  suatu  rencana  jelas, atau disunat sampai tidak bisa dikenal lagi. 12
Di samping penetapan iuridis, kongregasi-kongregasi kuria Vatikan bisa selalu menggunakan pelbagai  kompromi  yang ada dalam dokumen konsili  itu untuk  menekankan aspek dan  arus tradisionalistis serta menuduh interpretasi seturut arus pembaruan sebagai interpretasi konsili yang tidak autentik.
Terutama  kuria  Romawi  berusaha  untuk  menekankan  kembali  sentralisasi  di  dalam  Gereja Katolik.  Dalam  rangka  itu  Sinode  para  Uskup  yang  dimaksudkan  konsili  sebagai  bentuk pimpinan  Gereja  Katolik  sebagai  kolegium  para  uskup  bisa  dilakukan, 13 de  facto  dibentuk hanya  sebagai  lembaga  konsultatif  dan  dalam  perkembangan  selanjutnya  semakin  dikuasai oleh kuria. Mengenai konferensi para uskup nasional, kongregasi ajaran iman keluarkan suatu penilaian  yang  menyangkal  nilai  teologis  konferensi  itu  dan  menegaskan  keputusan konferensi  itu  baru  mendapat  bobot  iuridis  dalam  suatu  keuskupan,  bila  dipromulgasi  oleh uskup  setempat.  Sekali  lagi  kepemimpinan  kolegial  ingin  didesak  keluar  sambil mengutamakan pimpinan absolut monarkis. Mengenai Gereja sebagai Communio Kongregasi Ajaran Iman keluarkan suatu pernyataan, dalamnya Gereja universal ingin diberikan prioritas temporal  dan  ontologis  terhadap  Gereja  lokal  dengan  mengoreksi  pernyataan  Lumen Gentium.  Rumusan  LG  23  “Gereja  [universal]  dalam  dan  dari  Gereja-Gereja  [lokal]” dilengkapi dalam dokumen itu dengan “Gereja-Gereja dalam dan dari Gereja”. 14

## Tantangan pada Dewasa Ini
Saya  berpendapat,  berhadapan  dengan  usaha  restorasi  yang  bisa  kita  amati  di  dalam  Gereja Katolik  pada  pelbagai  bidang,  kita  jangan  berputus  asa  dan  jangan  menghentikan  usaha menjadikan  Gereja  selaras  zaman  dan up  to  date dalam  pewartaan  dan  perjuangannya memperdengarkan gugatan Allah bagi dunia kita dewasa ini.
Kita  mesti  berusaha,  melaksanakan  prinsip  subsidiaritas  sebaik  dan  seintensif  mungkin. Jangan kita tanya, pastor mengharapkan apa, uskup mengimbau apa, kuria Roma menetapkan apa. Kita jangan pada tempat pertama berorientasi ke atas dan menantikan instruksi dari atas. Suatu masyarakat, termasuk Gereja sebagai masyarakat baru seperti diharapkan Allah, mesti bertumbuh  dari  bawah.  Orangtua  dalam  keluarga,  Komunitas  Umat  Basis,  kelompok kategorial  lain  dan  memang  sebanyak  mungkin  kelompok  mesti  berusaha  membuka  Injil, membaca Injil, mencari inspirasi dari dan dalam  Injil. Berdasarkan inspirasi Injil itu mereka mesti  membaca tanda-tanda zaman, melihat problem,  kesulitan, peluang  yang mereka  alami dalam hidup sehari-hari. Dalam dialog antara kenyataan hidup dan warta  Injil itu, kita mesti menemukan cara yang cocok dan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Injil atas suatu cara, sehingga  Injil  itu  bisa  membebaskan,  bisa  mengangkat,  bisa  menyanggupkan  orang  untuk memperbaiki  situasi  hidup,  meluruskan  hidup  dan  situasi  sosial,  agar  orang  memperoleh hidup dalam segala kelimpahannya, sebagaimana diinginkan Allah sendiri.
12 Peter  Huizing  &  Knut  Walf,  “Das  revidierte  Kirchenrecht:  Eine  verpaßte  Chance?”,  dalam Concilium, August/September 1981, hlm. 531.
13 Bdk. Guiseppe Alberigo, op. cit ., hlm 554-555.
14 Tendensi  resentralisasi  itu  digambarkan  lebih  rinci  dalam:  Georg  Kirchberger,  “Dezentralisierung  und Rezentralisierung,  Die  Communio-Ekklesiologie  des  II.  Vatikanischen  Konzils  und  ihre  Rezeption  in  den  40 Jahren danach”, dalam Verbum SVD 46:1, 2005, hlm. 57-74.
Kita mesti memperhatikan kembali prinsip paling fundamental dalam Gereja Katolik, bahwa setiap orang mesti mentaati hati nuraninya. Dan hati nurani itu harus dibentuk terutama dan pada tempat pertama oleh Injil, bukan oleh instruksi salah satu instansi gerejani. Setiap orang mesti  bertindak seturut  hati nuraninya  yang sebaiknya dibentuk  dalam usaha mendengarkan Injil, berdasarkan itu ia mesti membentuk keluarganya dan turut serta membentuk KUB dan dengan  cara  demikian  bisa  berkembang  dan  bisa  ditemukan  bentuk  autentik  Gereja  yang dijiwai oleh Injil dan peka terhadap situasi konkret dewasa ini.
Semangat  baru  yang  muncul  dalam  Gereja  Katolik  menurut  Konsili  Vatikan  II  disiapkan selama  puluhan  tahun  oleh  banyak  orang  Katolik  yang  berani  untuk  secara  konstruktif mengembangkan  hal  dan  kebiasaan  yang  mereka  anggap  sesuai  dengan  Injil  dan  selaras zaman  dalam  ketidaktaatan  terhadap  instruksi  dan  peraturan  yang  berlaku  di  dalam  Gereja kala  itu. 15 Kita  sekarang  ini  mesti  berani  untuk  membuka  mata  dan  telinga,  agar  dalam keterbukaan  terhadap  Injil  dan  kepekaan  terhadap  tanda-tanda  zaman  memperjuangkan pembaruan  seturut  inspirasi  Konsili  Vatikan  II  dalam  ketidaktaatan  konstruktif  terhadap usaha restorasi yang dilakukan oleh pimpinan Gereja Katolik di Roma dan di pelbagai tempat lain.

## Daftar Rujukan
Alberigo  Giuseppe,  “The  Conclusion  of  the  Council  and  the  Initial  Reception”,  dalam Giuseppe  Alberigo  &  Joseph  Komonchak  (ed.), History  of  Vatican  II,  Volume  V , Maryknoll & Leuven, Orbis & Peeters, 2006, hlm. 541-571.
Allan  John,  “Kontra-Revolusi”,  dalam  Georg  Kirchberger  &  John  M.  Prior  (ed.), Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu 1962-2002 , Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 88-95.
Huizing  Peter  &  Knut  Walf,  “Das  revidierte  Kirchenrecht:  Eine  verpaßte  Chance?”,  dalam Concilium, August/September 1981, hlm. 531.
Kirchberger Georg, “Dezentralisierung und Rezentralisierung, Die Communio-Ekklesiologie des II. Vatikanischen Konzils und ihre Rezeption in den 40 Jahren danach”, dalam Verbum SVD 46:1, 2005, hlm. 57-74.
__________, “Pernyataan Tentang Kebebasan Beragama  – Dignitatis Humanae – dan Latar Belakang Historisnya”, dalam BERBAGI, Jurnal Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Katolik , vol. 1, no. 2, 2012, hlm. 51-63.
Kraus  Georg,  “Frauenordination,  Ein  drängendes  Desiderat  in  der  katholischen  Kirche”, dalam Stimmen der Zeit 229 (2011) hlm. 795-803.
Knobloch  Stefan,  “Orientiert  sich  die  katholische  Kirche  noch  am  Konzil?  Kirche  in  der Spannung  zwischen  Vergangenheit  und  Zukunft”,  ceramah  yang  diberikan  pada  2 Maret 2009 di Hamburg, didownload dari internet pada tanggal 1 Agustus 2012.
15 Misalnya gerakan alkitabiah. Pada awal abad ke-20 pimpinan Gereja Katolik melarang menerjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa nasional, ketika  pada tahun 20-an abad lalu Prof. Kürzinger di Jerman menerjemahkan Perjanjian  Baru  ke  dalam  bahasa  Jerman,  ia  dapat  kiritikan  dan  tantangan  yang  pedas.  Atau  gerakan  liturgi, ketika Pius Parsch dan Romano Guardini serta pelbagai orang lain mulai menciptakan bentuk liturgi, dalamnya kaum awam, terutama  kaum muda, bisa  turut  serta secara  aktif melalui lagu dan doa dalam bahasa mereka sendiri,  mereka  mesti  menghadap  banyak  kesulitan  dan  tantangan  dari  pihak  pimpinan  Gereja  yang  ingin membekukan  bentuk  yang  semata-mata  dalam  bahasa  Latin  dan  terpusat  pada  imam  dengan  umat  hanya hadir  secara  pasif.  Begitu  juga  dalam  hal  ekumene  dan  pelbagai  hal  lain.  Pembaruan  tidak  datang  dari  atas, tetapi harus diusahakan dari bawah.
Marshall John, “Perjalanan Penemuanku”, dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed .), Konsili  Yohanes  XXIII  Berpancawindu,  1962-2002 ,  Maumere,  Penerbit  Ledalero 2003, hlm. 70-78.
Melloni Alberto, “Sebuah Amanat yang Menyuluh Obor”, dalam Georg Kirchberger & John M.  Prior  (ed . ), Konsili  Yohanes  XXIII  Berpancawindu,  1962-2002 ,  Maumere, Penerbit Ledalero 2003, hlm. 46-53.
Prior  John  M.,  “Antara  Monarki  dan  Demokrasi,  Melacak  Jejak  Laku  Hierarki  Gereja  40 Tahun  Terakhir”,  dalam  Paul  Budi  Kleden  e.a.  (ed.), Allah  Menggugat  –  Allah Menyembuhkan , Maumere, Penerbit Ledalero 2012, hlm. 101-131. Seibel Wolfgang, “Der Anfang vom Anfang — oder das Ende vom neuen Lied?, Das Zweite Vatikanische Konzil und die weitere Entwicklung”, ceramah yang diberikan pada 8 November  2008  di  Würzburg,  didownload  dari  internet  pada  tanggal  9  Agustus 2012.
Wilkins  John,  “Gempa  Bumi  di  Roma”,  dalam  Georg  Kirchberger  &  John  M.  Prior  (ed . ), Konsili  Yohanes  XXIII  Berpancawindu,  1962-2002 ,  Maumere,  Penerbit  Ledalero 2003, hlm. 13-20.