JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 10 NO. 1  (2022)                                                                  E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v10i1.94

## Evaluasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Air Minum serta Sanitasi Kabupaten/Kota di Indonesia
Muhamad Chehafudin 1 *) , Samodra Wibawa 2 , Soesilo Wibowo 3
1 Mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka
2 Departemen Managemen Kebijakan Publik/FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 3 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 21/04/2022 Received in revised form 31/05/2022 Accepted 25/07/2022

## Abstract
This study aims to analyze the effect of the Village Fund on poverty alleviation and improvement of basic infrastructure services for drinking water and sanitation in districts and cities in Indonesia. The need  for  evaluation  of  the  Village  Fund  policy  is  a  consequence  of  the  implementation  of  fiscal decentralization to villages based on Law no. 6/2014. This policy has implications for an increase in transfer  funds  to  villages  of  more  than  IDR  329  trillion  cumulatively.  Theoretically,  fiscal decentralization to villages should improve public services and accelerate poverty reduction through local preferences matching and more efficient allocations. This research  was a quantitative study using path analysis to test the hypotheses. Data were obtained from BPS and the Ministry of Finance for all districts/cities receiving Village Fund. The results show that The Village Fund had a significant effect on poverty reduc-tion nationally, although its contribution was very small, and the effect was not  significant  in  districts/cities  with  low  fiscal  capacity.  The  Village  Funds  had  an  effect  on increasing  drinking  water  but  not  significant,  on  the  other  hand,  it  had  a  significant  effect  on districts/cities with medium or low fiscal capacity with low poverty rate. The Village Fund had an effect on improving sanitation but it was not significant nationally or in all districts/cities. The Village Fund  for  drinking  water  had  no  significant  effect  on  poverty  reduction  nationally  and  for  all districts/cities. The Village Fund for sanitation had no effect on poverty reduction nationally or in all districts/cities but it had an effect on districts/cities with low fiscal capacity and poverty rate even though it was not significant. The implementation of the Village Fund policy needs to consider the fiscal  capacity  and  diversity  of  regional  characteristics  in  order  to  make  the  effectiveness  of  the Village Fund more optimal.
Keywords: Policy evaluation, Village Fund, Poverty, Drinking Water, Sanitation.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  Dana  Desa  terhadap  penanggulangan kemiskinan  dan  peningkatan  pelayanan  infrastruktur  dasar  air  minum  serta  sanitasi  kabupaten/ kota  di  Indonesia.  Kebutuhan  evaluasi  kebijakan  Dana  Desa  merupakan  konsekuensi  dari implementasi desentralisasi fiskal ke desa berdasarkan UU No. 6/2014. Kebijakan ini berimplikasi pada  naiknya  dana  transfer  ke  Desa  lebih  dari  Rp  329  trilyun  secara  kumulatif.  Secara  teoritis, desentralisasi  fiskal  kepada  Desa  seharusnya  memperbaiki  pelayanan  publik  dan  mempercepat penanggulangan  kemiskinan  melalui  pencocokan  preferensi  lokal  dan  alokasi  yang  lebih  efisien. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder BPS dan Kememnkeu untuk seluruh kabupaten-kota penerima dana. Analisis jalur ( path analysis) untuk menguji hipotesis Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  Dana  Desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  penurunan kemiskinan secara nasional meski kontibusinya sangat kecil dan pengaruhnya tidak signifikan pada kabupaten/kota berkapasitas fiskal rendah. 2) Dana Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan cakupan  air  minum  secara  nasional  tapi  tidak  signifikan,  namun  pengaruhnya  signifikan  pada kabupaten/kota berkapasitas fiskal sedang atau rendah dengan kemiskinan rendah. 3) Dana Desa berpengaruh terhadap peningkatan sanitasi namun tidak signifikan secara nasional maupun seluruh kabupaten/kota. 4) Dana Desa untuk air minum berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara nasional dan untuk seluruh kabupaten/kota. 5) Dana Desa untuk sanitasi tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan secara nasional maupun seluruh kabupaten/kota tapi berpengaruh tidak signifikan pada kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal dan kemiskinan rendah. Implementasi  kebijakan  Dana  Desa  perlu  mempertimbangkan  kapasitas  fiskal  dan  keragaman karakteristik daerah sehingga efektivitas Dana Desa bisa lebih optimal.
Kata kunci: Evaluasi kebijakan, Dana Desa, Kemiskinan, Air Minum, Sanitasi.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  desentralisasi  dan otonomi  daerah  di  era  reformasi dengan lahirnya UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, UU No. 23/2014, dan UU No. 6/2014, telah mendorong adanya perubahan  paradigma pembangunan secara  mendasar  di  Indonesia  dari sentralisasi  menjadi  desentralisasi. Dalam  konteks  desentralisasi  dan pembangunan di desa, UU No. 6/2014 atau  UU  Desa  telah  memberikan mandat  kepada  pemerintah  untuk mengalokasikan Dana Desa. (Faoziyah & Salim, 2020) menyebutkan melalui kebijakan  UU  Desa,  pemerintah  telah melakukan  evolusi  signifikan  dengan memberikan  otoritas  lebih  tinggi  di desa  termasuk  dalam  hal  keuangan melalui Dana Desa (DD).
Kebijakan  Dana  Desa  bertujuan mendukung  pelaksanaan  tugas  dan
fungsi desa dalam pembangunan desa sesuai  kewenangannya.  (Kemenkeu, 2018). Merujuk Teori Transfer Fiskal ( Theory  of  Grants ),  Dana  Desa  dapat dikategorikan sebagai hibah pendam- ping atau bantuan keuangan (Akbar & Sihaloho, 2019). Dana Desa berfungsi antara  lain  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar,  mengatasi  kesenjangan  antar desa,  dan  sekaligus  pemerataan pembangunan (Eko et al., 2016).
Kebijakan  Dana  Desa  bukan  hal baru  di  Asia.  Hingga  2009  beberapa negara  telah  menerapkan  kebijakan serupa,  yaitu  Thailand  melalui  Dana Desa,  Bangladesh  melalui Gramend Bank , BRAC, dan ASA; Vietnam melalui Vietnam Bank  for  Social  Policy ;  India melalui Spandana; dan (Boonperm et al.,  2012  dalam  (Faoziyah  &  Salim, 2020).  Dalam  konteks  desentralisasi fiskal  di  Indonesia,  kebijakan  Dana
*) E-mail : chehafudin@gmail.com
Desa  melengkapi  berbagai  kebijakan desentralisasi  fiskal  yang  telah  ada sebelumnya  antara  lain  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK).
Proporsi  untuk  alokasi  Dana Desa  sebesar  10%  dari  total    APBN membawa  konsekuensi  naiknya  nilai Dana Desa seiring  meningkatnya nilai APBN  setiap  tahunnya,  sebagaimana disajikan  dalam Gambar 1.
Gambar 1. Nilai Transfer Dana Desa Tahun 2015-2020
Sumber: Kemenkeu 2020 Dengan peningkatan nilai APBN maka  rerata  penerimaan  Dana  Desa per  desa  juga  meningkat  signifikan. Rerata penerimaan Dana Desa sebesar Rp280  juta  per  desa  pada  2015  dan meningkat mencapai Rp950 juta pada 2020. Peningkatan alokasi Dana Desa ini  untuk  memenuhi  peta  jalan  Dana Desa  sebesar  10%  dari  dan  di  luar transfer  ke  daerah  secara  bertahap sebagaimana amanah UU Desa (Sirait & Octavia, 2021).
Merujuk  Teori  Desentralisasi Fiskal, Hayek (1945); Tiebout (1956); Musgrave (1969) (Sow & Razafimahefa,  2015)  menjelaskan bahwa  desentralisasi  fiskal  dapat meningkatkan  efisiensi  pelayanan publik melalui pencocokan preferensi dan alokasi yang efisien. Oates (1972) dalam  (Sow  &  Razafimahefa,  2015) menyebutkan  peningkatan  efisiensi alokasi  akan  terjadi  ketika  layanan publik disediakan oleh yurisdiksi yang memiliki kendali atas wilayah geografis minimum.
Padal 67 UU Desa menyebutkan bahwa desa berkewajiban antara lain meningkatkan kualitas kehidupan ma- syarakat  desa  dan  mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. (Eko et  al.,  2016)  menjelaskan  Dana  Desa bertujuan menyentuh langsung kepentingan  masyarakat  setempat untuk pengurangan kemiskinan. Faktanya,  hingga  Tahun  2021, BPS  melaporkan  tingkat  kemiskinan perdesaan masih cukup tinggi sebesar 12,53%  dibandingkan  di  perkotaan 7,6%.  Dalam  konteks  kemiskinan multidimensi, infrastruktur pelayanan dasar juga menjadi isu pembangunan. RPJMN  2015-2019  telah menetapkan target  cakupan  air  minum  layak  dan sanitasi  layak  sebesar  100%,  namun secara  faktual  hingga  akhir  2021 capaiannya  masih  90,78%  untuk  air minum dan 80,29% untuk sanitasi.
Ketersediaan  air  yang  memadai sangat  terkait  dengan  kemiskinan. Ketersedian  air  yang  memadai  akan meningkatkan  produktivitas,  baik pada  sektor  barang  maupun  jasa (Tortajada  dalam  (Putra  &  Rianto, 2016).  Terkait  isu  sanitasi,  buruknya kualitas sanitasi merupakan penyebab lain  dari  kemiskinan  di  Indonesia. Dapat  disimpulkan  bahwa  sanitasi dan pelayanan yang buruk merupakan akar  dari  kemiskinan  (Tisniwati, 2012)
Berdasarkan data Susenas 2020, Bappenas menyebutkan bahwa hanya 47,4%  penduduk  miskin  kronis  yang memiliki  akses  air  minum  layak  dan hanya  57,76%  yang  memiliki  akses sanitasi  layak.  Data  ini  menunjukkan rendahnya  cakupan  air  minum  dan sanitasi dapat semakin memperburuk kondisi  penduduk  dan meningkatkan kemiskinan di Indonesia.
Uraian  di  atas  mengindikasikan bahwa  kebijakan  Dana  Desa  yang berjalan  lebih  dari  dari  tujuh  tahun belum  diimplementasikan  secara efektif untuk  penurunan kemiskinan dan  peningkatan  pelayanan  dasar infrastruktur air minum serta sanitasi. Untuk  itu,  perlu  dilakukan  evaluasi kebijakan  Dana  Desa  terkait  dua  isu atas.  Kraft  &  Furlong  (2013) mendefinisikan  evaluasi  kebijakan sebagai  penilaian  apakah  suatu kebijakan dan program telah berjalan dengan  baik.  Analisisnya  mencari bukti  apakah  suatu  program  telah mencapai tujuan dan sasarannya.
Kebijakan  Dana  Desa  menjadi topik menarik  dan telah banyak dikaji dengan  berbagai  aspeknya.  Sunu  & Utama (2019) menganalisis pengaruh Dana  Desa  terhadap  kemiskinan  di kabupaten/kota Provinsi Bali. Dengan analisis jalur,  disimpulkan Dana Desa berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kadafi, Sudrahman, & Sudrahman (2020) meneliti implikasi Dana  Desa  terhadap  kemiskinan.
Melalui  regresi,  disimpulkan  Dana Desa berimplikasi kepada kemiskinan sebesar 12,7%. Penelitian serupa oleh
Zakaria,  Mony,  &  Wahyudi  (2020) menyimpulkan  bahwa  Dana  Desa berimplikasi pada penurunan kemiskinan  di  kabupaten/  kota Provinsi Maluku.
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan menganalisis: 1)  pengaruh  Dana  Desa  terhadap penurunan  kemiskinan,  2)  pengaruh Dana  Desa  terhadap  peningkatan infrastruktur air minum, 3) pengaruh Dana  Desa  terhadap  peningkatan infrastruktur  sanitasi,  4)  pengaruh
Dana  Desa  untuk  infrastruktur  air minum terhadap penurunan kemiskinan,  dan  5)  pengaruh  Dana
Desa  untuk  infrastruktur  sanitasi terhadap penurunan kemiskinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif menggunakan analisis jalur ( path  analysis) untuk  uji  hipotesis. Data  penelitian  ini  merupakan  data sekunder  bersumber  dari  BPS  dan Kemenkeu  dengan  cakupan  seluruh kabupaten/kota penerima Dana Desa. Tidak  ada  metode  sampling  dalam penelitian ini.
Fokus penelitian adalah analisis Dana  Desa  terhadap  kemiskinan  dan infrastruktur  pelayanan  dasar  air minum  serta  sanitasi.  Dengan  tujuan memperkaya analisis, pengaruh Dana Desa  dibandingkan  dengan  skema desentralisasi  fiskal  yang  lain  yakni DAU  dan  DAK.  Untuk  kepentingan evaluasi  maka  analisis  perbandingan pengaruh  Dana  Desa  dengan  skema lain menjadi relevan.
Variabel  dalam  analisis  jalur terdiri atas variabel eksogen, mediasi dan  endogen.  Dalam  penelitian  ini variabel  eksogen  adalah:  Dana  Desa sebagai  X1,  Dana  Alokasi  Umum sebagai X2, dan Dana Alokasi Khusus sebagai X3. Variabel mediasi meliputi air  minum  layak  sebagai  Z1  dan sanitasi  layak      sebagai  Z2.  Variabel eksogen  tingkat  kemiskinan  sebagai variabel  Y.
Analisis  jalur  diterapkan  dalam dua  tahap.    Pertama,  untuk  seluruh kabupaten/kota sebagai basis analisis pengaruh Dana Desa secara nasional. Kedua,  untuk  kabupaten/kota  sesuai klaster  berdasarkan  kapasitas  fiskal dan kemiskinannya. Pengelompokkan untuk analisis klaster sebagai berikut:
Sumber: Hasil pengelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal (Kemenkeu, 2020) dan tingkat kemiskinan (BPS, 2020)
Hipotesis penelitian ini meliputi:
H1:  Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
H2:  Dana  Desa  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  infrastruk- tur air minum.
H3:  Dana  Desa  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  infrastruk- tur sanitasi.
H4:  Dana  Desa  untuk  infrastruktur air minum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
H5:  Dana  Desa  untuk  infrastruktur sanitasi  berpengaruh  negatif signifikan terhadap kemiskinan.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS a) Analisis Jalur
Analisis  untuk seluruh kabupaten dan kota  dengan  SPSS,  menghasilkan model sebagai berikut:
Persamaan struktural yang dihasilkan sebagai berikut:
Cakupan Air Minum (Z1) =0.093 Z DD + 0.007 Z DAU + 0.034 Z DAK + ℇ₁ Cakupan Sanitasi (Z2) = 0.044 Z DD - 0.285 Z DAU + 0.007 Z DAK + ℇ₂ Perubahan  Kemiskinan  (Y)=  -0.201  Z DD + 0.294 Z DAU - 0.121 Z DAK -0.076 Z Air Minum + 0.065 Z Sanitasi+ ℇ₃
b) Koefisien determinan.
Koefisien  determinasi  analisis  jalur sebagai berikut:
Sumber: Hasil Analisis SPSS Nilai  R  Square  menunjukkan besarnya nilai keragaman penurunan kemiskinan  yang  dapat  dijelaskan oleh  variabel  penelitian.  Pada  uji  ini, didapatkan  nilai  R  Square  sebesar 0.085,  artinya  8,5%  keragaman  dari perubahan  kemiskinan  disebabkan oleh  DD,  DAU  dan  DAK,  perubahan cakupan  air  minum  dan  perubahan cakupan sanitasi. Hal ini berarti 92,5% keragaman  perunurunan  kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.
c) Uji F
Uji F Sub Struktur 3 sebagai berikut:
Sumber: Hasil Analisis SPSS
d) Uji T
Uji T Sub Struktur 3 sebagai berikut:
Sumber: Hasil Analisis SPSS

## e) Uji Hipotesis:
Uji hipotesis dari analisis jalur seluruh kabupaten/kota sebagai berikut:

## Sumber: Hasil Analisis Amos, diolah
Untuk  pendalaman  analisis,  model jalur  yang  sama  diterapkan  untuk setiap klaster, namun berdasarkan uji asumsi  klasik,  model  tersebut  hanya cocok untuk klaster 3,5 dan 6. Dengan demikian uji hipotesis tingkat klaster hanya  dapat  diterapkan  pada  klaster 3,5, dan 6.
Uji  hipotesis  dari  analisis  jalur untuk klaster 3: sebagai berikut:
Sumber: Hasil Analisis Amos, diolah Uji  hipotesis  dari  analisis  jalur untuk  klaster 5: sebagai berikut:
Sumber: Hasil Analisis Amos, diolah
Uji  hipotesis  dari  analisis  jalur untuk klaster 6: sebagai berikut:

## Sumber: Hasil Analisis Amos, diolah

## PEMBAHASAN

## a). Pengaruh Dana Desa terhadap
Penurunan Kemiskinan
Berdasarkan  hasil  analisis  jalur dan  uji  hipotesis  untuk  seluruh  kab/ kota penerima Dana Desa 2015-2019 maka dapat disimpulkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh yang negatif dan  signifikan  terhadap  perubahan tingkat  kemiskinan.  Hal  ini  berarti secara  nasional  Dana  Desa  memberi kontribusi  positif  dalam  penurunan tingkat  kemiskinan  terutama  di perdesaan secara signifikan. Penelitian  ini  selaras  dengan hasil penelitian (Joetarto, Setiawan, & Farida,  2020)  yang  menghitung perubahan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah Dana Desa pada 432  kabupaten/kota.  Disimpulkan bahwa  Dana  Desa  memberikan dampak  positif  terhadap  kenaikan pengeluaran  konsumsi  per  kapita masyarakat perdesaan. Dalam hal ini, pengeluaran  konsumsi  adalah  basis untuk pengukuran kemiskinan moneter  atau  konsumsi.  Penelitian dengan topik yang sama oleh (Joetarto et al., 2020) juga menyimpulkan yang sama, di mana untuk 432 kabupaten/kota penerima Dana Desa terjadi kenaikan konsumsi per kapita.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  Sunu  &  Utama (2019)  yang  menganalis  pengaruh Dana  Desa  terhadap  kemiskinan dengan  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Bali.  Disimpulkan  bahwa  Dana  Desa berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  kemiskinan. Besarnya    nilai koefisien  jalur  pengaruh  Dana  Desa terhadap  tingkat  kemiskinan  dalam penelitian  ini  sebesar  -0,201,  mirip dengan  hasil  penelitian  Sunu  dan Utama  (2019)  yang  menghasilkan koefisien  -0.197.  Hasil  penelitian  ini juga  selaras  dengan  penelitian  oleh Hermawan  &  Ahmad  (2019)  yang menyimpulkan  bahwa  desentralisasi fiskal berupa Dana Desa berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap kemiskinan  perdesaan  di  lima provinsi di Jawa.
Terkait besarnya pengaruh, hasil penelitian menunjukkan bahwa meski Dana Desa memilik pengaruh terhadap  penurunan  kemiskinan secara  statisitik  signifikan  namun pengaruhnya  relatif  sangat  kecil. Koefisien  determinasi  dari  analisis jalur  untuk  seluruh  kabupaten/kota menunjukkan bahwa  secara simultan DD,  DAU  dan  DAK  hanya  memiliki pengaruh  sebesar  8,5%  terhadap penurunan kemiskinan nasional.
Dengan rentang periode sama, jika dibandingkan dengan skema dana transfer  lain  berupa  DAU  dan  DAK, Dana Desa terbukti lebih efektif dalam menurunkan  kemiskinan, terutama di daerah perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari  nilai  koefisien  jalur  untuk  Dana Desa  sebesar  -0,201,  dibandingkan koefisien  DAK  sebesar  -1,21  dan koefisien DAU adalah 0,294.
Analisis  di  atas  memberi  bukti bahwa  implementasi  kebijakan  Dana Desa selama periode 2015-2019 telah berkontribusi  terhadap  penurunan kemiskinan secara nasional meskipun pengaruhnya masih relatif kecil. Dapat
disimpulkan  bahwa  hasil  penelitian ini,  untuk  tingkat  nasional,  sesuai dengan teori desentralisasi fiskal yang menyebutkan bahwa efek positif dari desentralisasi fiskal adalah terjadinya penurunan kemiskinan. Merujuk pada The  Theory  of  Public  Finance karya Richard  Musgrave,  desentralisasi fiskal ini sangat relevan dengan fungsi distribusi.  Menurut  Musgrave  & Musgrave  (1989)  Fungsi  dsitribusi sangat  terkait  dengan  pemerataan kesejahteraan. Hal ini selaras dengan pernyataan  Cheema  dan  Rondinelli yang  menyebutkan    bahwa  tujuan penting desentralisasi adalah mempercepat penurunan kemiskinan (Santoso, 2020). Dalam analisis kausalitas menggunakan  regresi,  nilai  koefisien determinasi  sebesar  8,5%  memberi bukti  pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  sangat kecil.  Dikarenakan  penelitian  ini untuk kepentingan  evaluasi maka hal ini  justru    menjadi  temuan  menarik untuk dianalisis lebih lanjut.  Koefisien determinasi    sebesar  8,5%  sekaligus mengindikasikan  bahwa    kemiskinan merupakan permsalahan yang sangat kompleks di Indonesia. Banyak sekali faktor  lain  di  luar  variabel  penelitian ini yang memengaruhinya.
Beberapa  faktor  signifikan memengaruhi  tingkat  kemiskinan  di Indonesia secara nasional antara lain: pertumbuhan penduduk,  pertumbuhan ekonomi,  tingkat  pengangguran,  dan IPM (Sianturi, Syafii, & Tanjung, 2021). Faktor  lainnya  adalah bantuan  sosial (Samputra  &  Ramadhani,  2019)  dan pengeluaran  per  kapita  (Tisniwati, 2012).
Secara  faktual,  berdasarkan analisis  jalur  dengan  asumsi  variabel lain konstan maka merujuk pada nilai koefisien  yang  tidak  terstandarisasi ( unstandardized ),  dapat  disimpulkan bahwa  setiap  kenaikan  Rp1  trilyun
Dana  Desa  untuk  setiap  kabupaten/ kota hanya dapat menurunkan tingkat kemiskinan  sebesar  0,821%  poin. Nilai  penurunan  ini  terhitung  sangat kecil  dibandingkan  dengan  besaran alokasi  Dana  Desa  diterima  setiap kabupaten/kota.
Temuan  ini  sejalan  dengan penelitian  (Kadafi  et  al.,  2020)  yang meyimpulkan  bahwa  Dana  Desa memiliki  implikasi  terhadap  kemis- kinan  di  96  kabupaten  dengan  desa tertinggal,  namun  dampaknya  kecil. Hasil  penelitian  Saragi  (2021)  juga menyimpulkan  bahwa  dampak  dari peningkatan Dana Desa yang signifikan selama periode 2015-2019 adalah penurunan kemis-kinan meskipun jumlahnya sedikit.
Salah  satu  penyebab  kecilnya pengaruh  Dana  Desa  terhadap  upaya penurunan  kemiskinan  dikarenakan proporsi  pemanfaatan  Dana  Desa untuk  pemberdayaan  masyarakat yang  masih  sangat  kecil.  Kementrian Keuangan  (2019)  mencatat  selama periode  2015-2018,  pemanfaatan Dana  Desa  masih  didominasi  oleh infrastruktur  fisik  perdesaan  sebesar 79,75%,    sementara  itu  bidang pemberdayaan  masyarakat  hanya sebesar 13,25%.
Jika secara nasional Dana Desa memiliki pengaruh dalam penurunan kemiskinan  secara  signifikan,  namun hal  ini  tidak  berlaku  umum  untuk seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan analisis di  klaster, dapat diidentifikasi bahwa Dana Desa memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan pada klaster 3 dan 6, namun secara statistik tidak  signifikan Klaster 3 merupakan kabupaten/kota  berkapasitas  fiskal rendah  atau  sangat  rendah  dengan kemiskinan tinggi dan klaster 6 adalah kabupaten/kota  berkapasitas  fiskal rendah  atau  sangat  rendah  dengan kemiskinan  rendah.  Pada  klaster  5 yakni  kabupaten/kota  berkapasitas
fiskal sedang dan kemiskinan rendah, Dana  Desa  tidak  memiliki  pengaruh terhadap penurunan kemiskinan.
Pada klaster 3 yang merupakan kabupaten/kota  berkapasitas  fiskal rendah atau sangat rendah, kehadiran aana  Desa  seharusnya  menambah kemampuan  keuangan  daerah  dalam melaksanakan pembangunan  wilayah perdesaan  yang  tidak  bisa  dijangkau seluruhnya  oleh  program  dari  APBD kabupaten/kota.  Dalam  praktiknya, justru  Dana  Desa  belum  memiliki pengaruh signifikan dalam penurunan kemiskinan di wilayah-wilayah ini.

## b). Pengaruh Dana Desa terhadap Cakupan Air Minum Layak
Berdasarkan  hasil  analisis  jalur dan  uji  hipotesis  seluruh  kabupaten/ kota penerima Dana Desa 2015-2019, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Desa  memiliki  pengaruh  yang  positif terhadap  perubahan  cakupan  air minum layak, namun tidak signifikan. Hal  ini  berarti  secara  nasional  Dana Desa  memberikan  mempengaruhi peningkatan cakupan air minum layak meski secara statistik tidak signifikan. Dengan  menggunakan  periode  yang sama,  penelitian  ini  membuktikan secara  nasional pengaruh Dana Desa terhadap  peningkatan  cakupan  air minum  layak  lebih  besar  daripada pengaruh DAU dan DAK.
Hasil penelitian ini agak berbeda dengan studi Kurniawan (2021) yang mengevaluasi  dampak  Dana  Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa  di  Indonesia  Tahun  2015-2018, termasuk di dalamnya  air bersih dan sanitasi.  Disimpulkan  bahwa  Dana Desa  berdampak  pada  berkurangnya kebutuhan  infrastruktur  dasar  eko- nomi di perdesaan dan realisasi Dana Desa  berdampak  pada  pembangunan infrastruktur desa di Indonesia.
Kementerian  Desa  melaporkan sebanyak 993.674 unit air bersih telah
terbangun  dari  Dana  Desa  selama peiode  2015-2019  (Sirait  &  Octavia, 2021).  Angka  ini  merupakan  capaian yang relatif tinggi  dibanding  jumlah desa  di  seluruh  Indonesia  sebanyak 75.436 ribu. Secara rata-rata di setiap desa telah terbangun 13 unit fasilitas air  bersih,  namun  penyebaran  yang yang  kurang  merata  dapat  menjadi permasalahan.  Hal  ini  dibuktikan dengan pengaruh Dana Desa terhadap peningkatan cakupan air minum layak signifikan  di  klaster  5  dan  klater  6 namun  penagruhnya  tidak  signifikan secara nasional.
RPJMN  Tahun  2014-2019  telah mengamatkan  cakupan  air  minum layak  sebesar  100%  tapi  faktanya target tersebut hingga  saat ini  belum dapat  terpenuhi.  Salah  satu  kendala terbesarnya  adalah  keterbasan  Dana. Sudarsono  &  Nurkholis  (2020) mencatat kontribusi APBD 2015-2016 untuk  pengembangan  SPAM  hanya sebesar  0,04%  dari  nilai  total  APBD. Dengan  kondisi  seperti  ini,  target akses  air  minum  layak  baru  akan tercapai pada Tahun 2028.
Untuk  menjawab  tantangan  ini, Dana  Desa  dapat  menjadi  alternatif pembiayaan yang berpotensi mengisi kekurangan anggaran peningkatan air minum layak. Hal ini telah dibuktikan pada kabupaten/kota klaster 5 dan 6 yang menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh  positif  dan  signifikan meningkatkan  cakupan  air  minum layak. Keberhasilan ini perlu menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota di klaster  lain.  Dengan  demikian,  Dana Desa  sebagai  alternatif  pendanaan untuk  infrastruktur  air  minum memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara  optimal.  Dan  hal  ini  terbukti pada tingkat klaster.
c). Pengaruh Dana Desa terhadap Cakupan Sanitasi Layak
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis untuk  seluruh  kabupaten  dan  kota penerima  Dana  Desa  2015-2019, dapat  disimpulkan  bahwa  Dana  Desa memiliki  pengaruh  yang  positif terhadap perubahan cakupan sanitasi layak  namun  tidak  signifikan  Hal  ini mengindikasikan  Dana  Desa  pada periode  2015-2019  memberikan kontribusi  positif  terhadap  pening- katan  cakupan  sanitasi  layak  secara nasional  meski  secara  statistik  tidak signifikan.  Dengan  menggunakan rentang  periode  yang  sama,  secara nasional  dapat  dibutktikan  bahwa pengaruh  Dana  Desa  terhadap peningkatan  cakupan  sanitasi  layak lebih  besar  daripada  pengaruh  DAU dan DAK.
Laporan dari Kementerian Desa, sebanyak  339.764  unit  MCK  telah terbangun  dari  implementasi  Dana Desa selama peiode 2015-2019 (Sirait dan Octavia, 2021). Jika dibandingkan jumlah  desa  di  seluruh  Indonesia, secara  rata-rata  di  setiap  desa  hanya terbangun  sekitar  4  unit  MCK  dari Dana  Desa.  Hal  ini  mengonfirmasi hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa  pengaruh  Dana  Desa  tidak signifikan terhadap peningkatan cakupan sanitasi layak secara nasioal maupun untuk tingkat klaster.
Hasil  penelitian  ini  relevan dengan  penelitian  Akbar  &  Sihaloho (2019)  yang  menyimpulkan  Dana Desa  mungkin  belum  memberikan dampak  optimal  bagi  pembangunan infrastruktur  di  perdesaan  karena peningkatan alokasinya hanya mampu memberi  peningkatan  pembangunan infrastruktur fisik di bawah 1%. Hasil penelitian lain oleh Batubara, Harahap, & Marpuah (2020) menyimpulkan  bahwa  Dana  Desa mampu mengubah profil desa menjadi lebih baik, terutama dalam infrastruktur jalan, air dan sanitasi.

## d). Pengaruh Dana Desa untuk Air
Minum Layak terhadap Penurunan Kemiskinan
Berdasarkan uji hipotesis untuk seluruh kabupaten dan kota penerima Dana  Desa  Tahun  2015-2019  maka disimpulkan bahwa Dana Desa untuk air  minum  layak  berpengaruh terhadap  tingkat  kemiskinan  namun tidak  signifikan.  Dengan  demikian, pengaruh  tidak  langsung  Dana  Desa terhadap  penurunan  kemiskinan melalui  peningkatan  cakupan  air minum layak tidak terbuki sigifikan.
Kecilnya  pengaruh  Dana  Desa terhadap  penurunan  kemiskinan melalui  peningkatan  cakupan  air minum  dapat  dikarenakan  pengaruh langsung Dana Desa terhadap cakupan  air  minum  layak  juga  tidak signifikan.  Di  sisi  lain,  kemiskinan yang  diukur  BPS  adalah  pengeluaran konsumsi  rumah  tangga.  Sepanjang air minum tidak menyebabkan adanya kenaikan  pengeluaran  rumah  tangga amaka  tidak  akan  diperhitungkan secara  langsung  dalam  pengukuran kemiskinan.
Fakta  di  atas  didukung  analisis deskriptif  penelitian  ini,  di  mana tingginya  peningkatan  cakupan  air minum  layak  tidak  linear  dengan penurunan  tingkat  kemiskinannya. Peningkatan cakupan air minum layak secara  nasional  sebesar  19,07%  poin selama 2015-2020 namun penurunan kemiskinan  pada  periode  tersebut hanya sebesar 1,03 % poin.
Infrastruktur  air  minum  tidak dapat  secara  signifikan  mengurangi kemiskinan  tanpa  faktor-faktor  lain. Hal  ini  selaras  dengan  pernyataan Tortajada (2104); Tortajada & Biswas (2014) dalam (Putra & Rinato, 2017) yang menjelaskan bahwa infrastuktur air  bersih  adalah  kebutuhan  utama masyarakat tapi tidak akan signifikan menurunkan  kemiskinan  jika  tidak
diiringi pertumbuhan ekonomi, keadilan  sosial,  dan  perlindungan lingkungan. Potensi  penurunan  kemiskinan melalui peningkatan air minum layak di Indonesia sebenarmya telah banyak dikaji.  Penelitian  Putra  &  Rinato (2017)  menyimpulkan  bahwa  rumah tangga  yang  tidak  memiliki  akses terhadap  fasilitas  air  bersih  memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah sebesar 17,17% dibandingkan rumah tangga yang memiliki akses air bersih. Selain  itu,  kemungkinan  menjadi rumah tangga miskin juga lebih tinggi besar 1,29%  pada rumah tangga yang tidak memiliki akses air bersih.
Berdasarkan  penelitian  ini  dan didukung penelitian Putra dan Rianto di atas, disimpulkan bahwa meskipun pengaruh  cakupan  air  minum  layak terhadap  kemiskinan  masih  sangat kecil  namun  ada  potensi  percepatan penurunan kemiskinan melalui peningkatan cakupan air minum yang lauak.  Dalam  konteks  hal  ini,  Dana Desa dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan  lokal  tingkat  desa  dan dapat  menjangkau  lokasi-lokasi  yang selama ini tidak dapat dijangkau oleh kegiatan dari APBD atau APBN.

## e). Pengaruh Dana Desa untuk
Sanitasi Layak terhadap Penurunan Kemiskinan
Berdasarkan uji hipotesis untuk seluruh kabupaten dan kota penerima Dana  Desa  Tahun  2015-2019,  dapat disimpulkan bahwa Dana Desa untuk sanitasi  layak  tidak  berpengaruh terhadap  penurunan  kemiskinan. Pengaruh  tidak  langsung  Dana  Desa terhadap  penurunan  kemiskinan melalui  peningkatan  sanitasi  tidak terbuki secara statistik.
Salah  satu  penyebab  ketiadaan pengaruh  Dana  Desa  terhadap kemiskinan  melalui  cakupan  sanitai
layak karena pengaruh langsung Dana Desa terhadap cakupan sanitasi layak tidak signifikan. Selaras dengan uraian terkait  air  minum  layak,  sepanjang fasilitas  sanitasi  tidak  menyebabkan naiknya  pengeluaran  rumah  tangga maka  tidak  akan  diperhitungkan secara  langsung  dalam  pengukuran kemiskinan.  Serupa  dengan  uraian terkait air minum layak, hasil analisis deskriptif  menunjukkan  peningkatan cakupan sanitasi layak secara nasional sebesar  17,39%  poin  selama  periode 2015-2020 namun penurunan tingkat kemiskinan  pada  periode  yang  sama hanya sebesar 1,03 % poin.
Jika pembangunan fasilitas sanitasi  dapat  memengaruhi    tingkat kemiskinan  maka  dampaknya  tidak akan  dirasakan  secara  langsung.  Hal ini  selaras  dengan  penelitian  Ahmed (2013)  yang  menunjukkan  bahwa pengaruh  desentralisasi  fiskal  terha- dap nilai pengeluaran beberapa sektor seperti  infrastruktur  dan  kesehatan kurang  efektif  mengurangi  tingkat kemiskinan.  Komponen  utama  dalam pengeluaran  ini  antara  lain  program sanitasi,  perumahan  dan  penyediaan air.  Program-program  ini  mungkin berpengaruh  terhadap  kemiskinan namun tidak  instan. Dampaknya akan datang dengan jeda waktu.
Akses  rumah  tangga  terhadap sanitasi dan air bersih merupakan hal yang penting dalam upaya melahirkan sumber  daya  manusia  yang  unggul. Ketiadaan sanitasi yang layak dan air bersih memadai merupakan awal dari persoalan kesehatan, seperti: stunting , kematian  bayi  serta  ibu,  penularan berbagai  virus,  dan  penyakit  lainnya (Suryani,  2020).  Kondisi  kesehatan yang buruk akan dapat memengaruhi produktivitas  seseorang.  Selain  itu, sampingpengeluaran  rumah  tangga untuk  kesehatan  juga  meningkat. Dengan  demikian,  sebagai  salah  satu upaya  percepatan  penanggulangan
kemiskinan,  fasilitas  sanitasi  yang layak  akan  menjadi  prakondisi  yang sangat penting.
Dalam  konteks  ini,  Dana  Desa dapat  menjadi  alternatif  sumber pembiayaan  program  sanitasi  di tingkat desa. Raharjo (2020) menjelaskan bahwa Dana Desa dapat dipergunakan  antara  lain    untuk pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Eko et al. (2016)  menyebutkan  bahwa  Dana Desa diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan  membiayai  penyelenggaran kewenangan  Desa  baik  berdasarkan hak  asal  usul  dan  kewenangan  skala Desa.

## KESIMPULAN
1) Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan seca- ra nasional meski kontibusinya sangat kecil  dan  pengaruhnya  tidak  signifi- kan  pada  kabupaten/kota  berkapasi- tas  fiskal  rendah.  Jika  dibandingkan DAU dan DAK maka Dana Desa terbuk- ti  lebih  efektif  menurunkan  tingkat kemiskinan  terutama  di  perdesaan. Secara  faktual,    pada  periode  20015- 2019, peningkatan Dana Desa sebesar Rp1 triliun per kabupaten/kota hanya mampu  menurunkan  kemiskinan  se- besar 0,821% poin.
2)  Dana  Desa  berpengaruh  positif terhadap  peningkatan  cakupan  air minum  tapi  tidak  signifikan  secara nasional.  Pengaruh  Dana  Desa  signi- fikan  pada  kabupaten/kota  dengan kapasitas  fiskal  sedang  atau  rendah dengan kemiskinan rendah.
Secara  nasional,  dapat  dibuktikan bahwa pengaruh Dana Desa terhadap peningkatan cakupan air minum layak lebih  besar  daripada  pengaruh  DAU dan  DAK  meskipun  secara  statistik tidak signifikan. Hal ini dapat dimak- nai bahwa Dana Desa sebagai sumber pendanaan  infrastruktur  air  minum
memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara optimal.
3) Dana Desa berpengaruh positif ter- hadap  peningkatan  cakupan  sanitasi namun  tidak  signifikan  secara  nasio- nal maupun seluruh kabupaten/ kota.
Secara  nasional,  dapat  dibuktikan bahwa pengaruh Dana Desa terhadap peningkatan cakupan air minum layak lebih  besar  daripada  pengaruh  DAU dan  DAK  meskipun  secara  statistik tidak signifikan. Hal ini dapat dimak- nai bahwa Dana Desa sebagai sumber pendanaan infrastruktur sanitasi me- miliki  potensi  untuk  dimanfaatkan secara optimal dalam mengejar target cakupan sanitasi layak nasional.
4) Dana Desa untuk air minum berpe- ngaruh  tidak  signifikan  terhadap penunurunan kemiskinan baik secara nasional  maupun  untuk  seluruh kabupaten/kota.
Meski  pengaruhnya  tidak  signifikan tapi  ada  potensi  mempercepat  penu- runan kemiskinan melalui peningkat- an  cakupan  air  minum  yang  layak. Dalam  konteks  ini,  Dana  Desa  dapat menjadi alternatif sumber pendanaan yang  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan lokal tingkat desa
5)  Dana  Desa  untuk  sanitasi  tidak berpengaruh  terhadap  penurunan kemiskinan  secara  nasional  maupun untuk  seluruh  kabupaten/kota  tapi berpengaruh  tidak  signifikan  pada kabupaten/kota  dengan  kapasitas fiskal dan tingkat kemiskinan rendah.
Untuk  perbaikan  ke  depan,  dalam formulasi  alokasinya,  selain  mening- katkan  bobot  aspek  kemiskinan, kebijakan Dana Desa perlu memper- timbangkan  Kapasitas  Fiskal  Daerah (kabupaten/kota),  di  mana  peran daerah sangat krusial untuk memastikan efektivitas implementasi Dana Desa di tingkat lapangan. Diperlukan pula penyesuaian formula dan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai  karakteristik  kabupaten/kota dan  desa  untuk  menjawab  permasa- lahan spesifik dan lokal sebagaimana dalil  dalam  teori  Desentralisasi Fiskal.  Prinsip one  size  fit  for  all kurang relevan dengan implementasi kebi-jakan Dana Desa.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan yang  perlu  menjadi  perhatian  untuk pengambilan  kebijakan  atau  peneli- tian berikutnya, yakni:
Adanya perubahan kriteria dan meto- de  perhitungan  cakupan  air  minum layak  dan  sanitasi  layak  sejak    2019 membawa  konsekuensi  pada  peru- bahan  rumus  dan  perhitungan  varia- bel.  Hal  ini  berpotensi  menyebabkan data penelitian dengan rentang Tahun 2015-2020 ini kurang konsisten.
Di samping itu terdapat beberapa pro- vinsi  yang  data  terakhir  Tahun  2020 belum dimutakhirkan sehingga pene- litian  ini  menggunakan  data  proksi atau  terakhir  Tahun  2019.  Penelitian ke  depan  perlu  mempertimbangkan penggunaan data dengan kriteria dan metode perhitungan baru yang  sera- gam untuk seluruh wilayah dan tahun sehingga konsistensi data terjaga.

## REFERENSI
Ahmed, M. (2013). Fiscal Decentralisation  and  Political Economy  of  Poverty  Reduction: Theory  and  Evidence  from Pakistan .  Durham  University  . Retrieved from http://etheses.dur.ac.uk/7288/ Akbar, M. T., & Sihaloho, E. D. (2019). The  Impact  of  Village  Fund Program  in  Developing  Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces  in  Indonesia. Media
Trend , 14 (2), 194 – 200.
https://doi.org/10.21107/MEDI
ATREND.V14I2.4841
Batubara, C., Harahap, I., & Marpuah, S. (2020).  The  Impact  Of  Village Funds On Enhanching Welfare Of North Maluku Communities Using Falah Approach. Ikonomika :  Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis  Islam , 5 (2),  205 – 230. https://doi.org/10.24042/FEBI. V5I2.6985
Eko,  S.,  Putra,  A.  S.,  Akhmadin,  M., Suhirman,  Prayitno,  H.,  Suryana, N., & Mustakim, Z. (2016). Tanya Jawab  Seputar  Dana  Desa . Jakarta: Kementerian Desa, PDTT. Retrieved from https://www.academia.edu/346 74069/Tanya_Jawab_Seputar_Da na_Desa
Faoziyah,  U.,  &  Salim,  W.  (2020). Seeking  Prosperity  Through Village Proliferation: An Evidence of  the  Implementation  of  Village Funds (Dana Desa) in Indonesia. Journal  of  Regional  and  City
Planning , 31 (2), 97 – 121. https://doi.org/10.5614/jpwk.2 020.31.2.1 Hermawan, A., & Ahmad, A. A. (2019). The  Effect  of  Village  Funds  on Rural Poverty: Empirical Evidence  From  Java  Island. International  Confe-Rence  on Rural  Development  &  Enter-
Preneurship  2019:  Enhancing Small  Busniness  and  Rural Development  Toward  Industrial Revolution , 5 (1), 177 – 183.
Joetarto,  B.,  Setiawan,  A.,  &  Farida. (2020).  The  Impact  of  Village Fund  Program  on  Improving Well-being. JEJAK:  Journal  of Economics and Policy , 13 (2), 345 – 366. https://doi.org/10.15294/jejak.
v13i2.24395
Kadafi, M., Sudrahman, & Sudrahman,
H.  (2020).  The  Implications  Of
Village  Funds  Received  By Underdeveloped  Village  Per District/City  Against  Poverty  In Indonesia  And  Literacy  Rate : Emperical Evidence In Indonesia.
INTERNATIONAL  JOURNAL  OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY
RESEARCH , 9 ,  1.  Retrieved  from www.ijstr.org
Kementrian  Keuangan.  (2019). Buku Saku dan Buku Pintar Dana Desa .
DJPK-  Kementerian  Keuangan. Jakarta: DJPK- Kementerian Keuangan. Retrieved from https://djpk.kemenkeu.go.id/?p =5562
Kraft,  M.  E.,  &  Furlong,  S.  R.  (2013). P ublic  policy :  politics,  analysis, and  alternatives (4th  ed.).  Los Angeles: SAGE Publications. Kurniawan.  (2021).  Evaluasi  dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di  indonesia. Jurnal  Ekonomi
Manajemen  Dan  Kuntansi , 23 (3),
513 – 522.
https://doi.org/10.29264/jfor.v 23i3.9245
Musgrave,  R.  A.,  &  Musgrave,  P.  B. (1989). Public  finance  in  theory and practice . Singapore: McGraw- Hill Book Company.
Putra,  H.  S.,  &  Rianto,  N.  (2016). Pengaruh  Akses  Air  Bersih Terhadap Kemiskinan Di Indonesia : Pengujian Data Rumahtangga, 65 – 76.
Putra,  H.  S.,  &  Rinato,  N.  (2017).
Pengaruh  Akses  Air  Bersih terhadap Kemiskinan di Indonesia: Pengujian Data Rumah Tangga. Jurnal  Sosial  Ekonomi
Pekerjaan  Umum , 9 (1),  1 – 12.
Retrieved from https://adoc.pub/pengaruh- akses-air-bersih-terhadap- kemiskinan-di-indonesia-p.html
Raharjo,  M.  M.  (2020). Administrasi pemerintahan  desa  di  Indonesia : teori,  regulasi,  dan  implementasi yang  menyertai .  Yogyakarta  : Gava  Media.  Retrieved  from https://library.bpk.go.id/koleksi /detil/jkpkbpkpp-p- XOfEQM8W5w
Samputra,  P.  L.,  &  Ramadhani,  A.  W. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Perlambatan  Ekonomi  Indonesia dengan Pendekatan Non- Parametrik. JPED: Jurnal Perspektif  Ekonomi  Darussalam , 343 – 354. https://doi.org/10.2/JQUERY.MI N.JS
Santoso,  D.  (2020). Penduduk  Miskin
Transient:  Masalah  Kemiskinan yang  Terabaikan .  Jakarta: Pustaka Yayasan Obor Indonesia. Retrieved from https://books.google.co.id/book s/about/Penduduk_Miskin_Tran sient.html?id=TxJTDwAAQBAJ&r edir_esc=y
Saragi,  N.  B.  (2021).  Indonesia’s
Village  Fund  Program:  Does  It
Contribute to Poverty Reduction?
Jurnal Bina Praja , 65 – 80. https://doi.org/10.21787/JPB.1 3.2021.65-80 Sianturi, V. G., Syafii, M., & Tanjung, A. A.  (2021).  Analisis  Determinasi Kemiskinan  di  Indonesia  Studi Kasus (2016-2019). Jurnal Samudra  Ekonomika , 5 (2),  125 –
133. Retrieved from https://www.academia.edu/en/ 76701950/Analisis_Determinasi _Kemiskinan_di_Indonesia_Studi_ Kasus_2016_2019_ Sirait,  R.  A.,  &  Octavia,  E.  (2021, March).  Tinjauan  Singkat  Dana Desa Tahun 2015-2020. Retrieved August 17, 2022, from https://berkas.dpr.go.id/puskaji anggaran/analisis-ringkas- cepat/public-file/analisis- ringkas-cepat-public-37.pdf
Sow, M., & Razafimahefa, I. F. (2015). Fiscal  Decentralization  and  the Efficiency  of  Public  Service Delivery. International  Monetary Fund , 15 (59), 1 – 30.
Sudarsono, R. A., & Nurkholis. (2020). Pendanaan  dalam  Pencapaian Akses  Universal  Air  Minum  di Indonesia. JEPI  (Jurnal  Ekonomi Dan  Pembangunan  Indonesia) , 20 (1), 1 – 19. https://doi.org/10.21002/JEPI.V 20I1.844 Sunu, M. K. K., & Utama, M. S. (2019). PENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI. E-Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis Universitas Udayana , undefined-undefined. https://doi.org/10.24843/EEB.2 019.V08.I08.P02 Suryani,  A.  S.  (2020).  Pembangunan Air  Bersih  dan  Sanitasi  saat
Pandemi  Covid-19. Aspirasi: Jurnal  Masalah-Masalah  Sosial , 11 (2), 199 – 214. https://doi.org/10.46807/ASPIR ASI.V11I2.1757 Tisniwati,  B.  (2012).  Analisis  Faktor- faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan ,
10 (1), 33. https://doi.org/10.22219/JEP.V

## 10I1.3714
Zakaria,  S.,  Mony,  F.,  &  Wahyudi,  I. (2020).  The  Impact  of  Village Fund  Allocation  on  Poverty  in District/Cities  Province  Maluku, Indonesia. Journal  of  Economics and  Sustainable  Development , 11 (12),
53 – 61.
https://doi.org/10.7176/JESD/1 1-12-08