Muhammadiyah Law Review  4 (1), Januari 2020, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law
*Coresponding author. E-mail address: f adliafriyadi.14@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR  NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

## FADLI AFRIYADI

## Lembaga Bantuan Hukum Uiniversitas Bandar Lampung

## ABSTRAK
Dalam  mewujudkan  kesejahteraan  Negara (welfare  state) sebagai  sebuah  keseriusan  suatu  bangsa  untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara harus hadir serta menunjang Sumber Daya Manusianya (SDM) sehingga arah masa depan bangsa dapat terjamin untuk berkompetisi menghadapi persaingan dunia ( World Competition ), untuk mempersiapkan  Sumber  Daya  Manusia  tersebut  sehingga  nantinya  dapat  berkompetisi,  negara  harus  mendidik anak-anak  bangsa  dengan  mempersiapkan  sistem  pendidikan (Education  System) dan  mewajibkan  Pendidikan (Education) terhadap anak-anak bangsanya.
Kata Kunci: Kewajiban, Warga Negara, Pendidikan

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  dan  kemajuan  suatu  Negara  dapat  dilihat  dari  Sumber  Daya  Manusianya (SDM) seberapa banyak SDM tersebut dapat diperdayakan untuk kepentingan Negara disitulah perkembangan  serta  kemajuan  suatu  Negara  dapat  meningkat,  tentunya  Negara  yang berkembang dengan cepat dipengaruhi oleh SDM yang berkualitas juga. Kualiats SDM tersebut dipengaruhi  dengan  adanya  pendidikan (Education). Pendidikan  merupakan  suatu  hal  yang sangat  esensial  dalam  proses  pemanusiaan  dalam  masyarakat  yang  berbudaya.  Dalam  era globalisasi  dewasa  ini  terjadi  perubahan  yang  dahsyat  dalam  kehidupan  manusia.  Tidak  dapat dihindarkan  dari  tsunami  globalisasi  yang  telah  memasuki  setiap  jengkal  kehidupan  manusia modern. 1
Sejak  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  para  pendiri bangsa (Founding  Father) ini  telah  menyadari  pentingnya  usaha  mencerdaskan  kehidupan bangsa.  Pemikiran  ini  diperkuat  dengan  kenyataan  pada  Pasal  31  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa tiap warga negara  berhak  mendapatkan pengajaran. Untuk itu, pemerintah (Government) harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu  sistem  pengajaran  nasional  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Sehubungan  dengan
1 H.A.R  Tilaar  (1), Kekuasaan  Dan  Pendidikan,  Manajemen  Pendidikan  Nasional  Dalam  Pusaran  Kekuasaan , Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003, hlm. 3.
tuntutan  konstitusi  dimaksud,  pemerintah  berketetapan  untuk  membentuk  lembaga  yang bertanggungjawab pada usaha pencerdasan kehidupan bangsa.

## 2. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian  literatur atau  penelitian  kepustakaan  ( literature  review atau literature  research )  merupakan  penelitian yang  menelaah,  meninjau  atau  mengkaji  secara  kritis  suatu  pengetahuan,  gagasan,  ide  atau temuan  yang  terdapat  dalam  suatu  literatur  dengan  berorientasi  akademik  ( academic-oriented literature ), serta merumuskan dan mengkonstruk kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik  tertentu. 2 Fokus  dari  kajian  literatur  adalah  menemukan  berbagai  gagasan,  prinsip,  dalil, teori,  atau  hukum  yang  digunakan  untuk  menelaah  dan  menganalisis  sebagai  upaya  dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan  dalam  arti  yang  luas  meliputi  semua  perbuatan  dan  usaha  dari  generasi  tua untuk  mengalihkan  pengetahuannya,  pengalamnnya,  kecakapannya  serta  keterampilannya kepada  generasi  muda  sebagai  usaha  menyiapkannya  agar  dapat  memenuhi  fungsi  hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah. 3 Dalam bukunya Teori-Teori Pendidikan , Nurani Soyomukti mengatakan bahwa aspek-aspek yang biasanya paling dipertimbangkan dalam pendidikan antara lain: penyadaran, pencerahan, pemberdayaan, perubahan perilaku. 4
Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya  ditulis  UU  Sisdiknas)  menyatakan  bahwa  “Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
Pengertian  yang  lebih  sederhana  dan  umum,  pendidikan  adalah  usaha  manusia  untuk menumbuhkan  dan  mengembangkan  potensi-potensi  pembawaan  baik  jasmani  maupun  rohani sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  dan  kebudayaan.  Pendidikan  baik  untuk
2 Peter Mamud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 32.
3 Soegarda Poerbakawtja, Ensiklopedi Pendidikan , Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 257.
4 Nurani Soyomukti, Teori-Teori Pendidikan , Ar-Ruzz Media, Jogyakarta, 2010, hlm. 27.
kehidupan  umat  manusia  merupakan  kebutuhan  mutlak,  yang  harus  dipenuhi  sepanjang  hayat, tanpa  pendidikan  sama  sekali  mustahil  suatu  kelompok  manusia  dapat  hidup  berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Secara umum pendidikan adalah pengaruh, bantuan atau tuntutan yang diberikan oleh orang yang bertanggungjawab kepada anak didik. 5
Pengertian pendidikan menurut M.J Langeveld sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono ialah 6 :
1) Pendidikan  merupakan  upaya  manusia  dewasa  membimbing  manusia  yang  belum dewasa kepada kedewasaan.
2) Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya.
3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri susila dan bertanggungjawab.
Dalam  pengertian  yang  lain,  pendidikan  adalah  sebagai  usaha  untuk  menumbuhkan  dan mengembangkan  potensi-potensi  pembawaan  jasmani  maupun  rohani  sesuai  dengan  nilai-nilai yang  ada  dalam  masyarakat  dan  kebudayaan.  Pendidikan  adalah  suatu  peristiwa  penyampaian informasi  yang  berlangsung  dalam  situasi  komunikasi  antar  manusia  untuk  mencapai  tujuan yang  diinginkan.  Secara  umum  tujuan  pendidikan  adalah  untuk  meningkatkan  pengetahuan, sikap dan keterampilan. Secara khusus pendidikan bertujuan untuk 7 :
1) Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan keterampilan;
2) Menciptakan pola daya pikir yang sama;
3) Menciptakan dan mengembangkan metode specification yang lebih baik;
4) Membina masyarakat daerah setempat.
Pendidikan  berfungsi  menunjang  pembangunan  bangsa  dalam  arti  yang  luas  yaitu menghasilkan  tenaga-tenaga  pembangunan  yang  terampil,  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan.  Proses  pendidikan  pada  hakikatnya merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu suatu proses untuk mengungkapkan potensi yang ada  pada  manusia  sebagai  individu  yang  selanjutnya  dapat  memberikan  sumbangan  kepada pemberdayaan masyarakat dan bangsanya.
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah  keseluruhan  komponen  pendidikan  yang  saling  terkait  secara  terpadu  untuk  mencapai tujuan pendidikan nasional.
5 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan , Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 71.
6 Revrisond  Baswir, Pembangunan  Tanpa  Perasaan,  Evaluasi  Pemenuhan  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya , ELSAM, Jakarta, 2003, hlm. 108.
7 Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm 147.
Menurut  Quraish  Shihab,  disepakati  oleh  seluruh  ahli  pendidikan  bahwa  sistem  serta  tujuan pendidikan  bagi  suatu  masyarakat  atau  negara  tidak  dapat  diimpor  atau  diekspor  dari  atau  ke suatu  negara  atau  masyarakat.  Atas  dasar  ini,  pendidikan  itu  harus  tumbuh  dan  muncul  dari dalam masyarakat itu sendiri.
Pendidikan  adalah  “pakaian”  yang  harus  diukur  dan  dijahit  sesuai  dengan  bentuk  dan ukuran  pemakainya,  berdasarkan  identitas,  pandangan  hidup,  serta  nilai-nilai  yang  terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut. 8
Melihat  kecenderungan  saat  ini,  dunia  pendidikan  Indonesia  mengalami  perubahan- perubahan  yang  sangat  cepat  dan  bersifat  global.  Hal  itu  diakibatkan  oleh  perkembangan  ilmu dan  teknologi  yang  sangat  cepat.  Revolusi  informasi  telah  mengakibatkan  dunia  menjadi semakin terbuka, menghilangkan batas-batas geografis, administratif-yuridis, politis, dan sosial budaya. 9
Pendidikan  merupakan  elemen  dasar  dari  hak  asasi  manusia.  Di  dalam  hak  atas pendidikan  terkandung  berbagai  elemen  yaitu  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  serta  juga  hak sipil  dan  politik.  Hak  atas  pendidikan  adalah  hak  asasi  manusia  dan  sarana  yang  mutlak diperlukan  demi  terpenuhinya  hak-hak  yang  lain.  Penyelenggaran  pendidikan  hingga  selesai merupakan  prasyarat  untuk  mendapatkan  hak  atas  pekerjaan,  dengan  asumsi  bahwa  dengan pendidikan  yang  tinggi,  maka  akan  mudah  mendapatkan  pekerjaan.  Bahkan  pendidikan  juga seringkali dikaitkan dengan isu hak perempuan; dan pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk pemberdayaan perempuan. 10
Dalam  konteks  bernegara,  pemenuhan  hak  dasar  atas  pendidikan  tersebut  dalam perspektif  hukum  HAM  internasional,  dikategorikan  dalam  kelompok  hak-hak  positif. Pengertiannya  adalah,  bahwa  hak  tersebut  tidak  akan  terwujud  dengan  baik,  jika  tidak  ada intervensi Negara. Oleh sebab itu, Negara berkewajiban untuk memenuhinya. Sifat lainnya dari hak ini adalah, tidak bisa dikurangi. Dalam arti pemenuhan bersifat mutlak oleh Negara. Dalam konteks  UUD  1945,  kewajiban  ini  secara  implisit  ditegaskan  sebagai  salah  satu  bagian  dari rumpun HAM.
Penulisan  indikator  pemenuhan  hak  asasi  manusia,  termasuk  di  dalamnya  hak  atas pendidikan sangat penting terutama untuk menjelaskan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia dan  untuk  mendiskusikan  bagaimana  ketentuan  tentang  hak-hak  di  atas  data  dioperasionalkan.
8 M.  Quraish  Shihab, “Membunikan”  Al-Qur’an  Fungsi  Dan  Peran  Wahyu  Dalam  Kehidupan  Masyarakat . Bandung: Penerbit Mizan, Bandung, 1995, Cet. Ke-9, hlm. 173.
9 Nana Syaodih, Ayi Novi Jami’at, Ahman, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen) , Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.
10 S. Abdi, dkk., Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah , PusHAM UII, Yogyakarta, 2009, hlm.26.
Catarina  Tomasevsky  Pelapor  Khusus  PBB  sebagaimana  dikutip  oleh  Eide  (2001:531) menyatakan bahwa indikator ini diperlukan untuk menerjemahkan hukum hak asasi manusia ke dalam bahasa pemenuhan kuantitatif sebagai patokan realisasi hak-hak tersebut. 11
Negara  dapat  diartikan  sebagai  asosiasi  manusia  yang  bekerjasama  untuk  mencapai tujuan  bersama.  Sedangkan  tujuan  negara  adalah  menciptakan  kebahagiaan  bagi  rakyatnya (bonum  publicum,  common  good,  common  weal)  . Menurut  Harold  J.  Laski,  tujuan  negara adalah  menciptakan  keadaan  dimana  rakyatnya  dapat  mencapai  terkabulnya  keinginan- keinginan secara maksimal (creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires). 12
Melalui  pembukaan  UUD  1945,  bangsa  Indonesia  menyatakan  cita-cita  (tujuan) luhurnya  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara  Indonesia  yang  mampu  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 13
Untuk  menilai  implementasi  dari  tujuan  luhur  di  atas,  tampaknya  kita  perlu  melihat kembali  ide-ide  luhur  yang  telah  dicetuskan  oleh  Bapak  Pendidikan  Indonesia,  Ki  Hadjar Dewantara.  Beliau  yang  secara  intens  (baru)  menggeluti  dunia  pendidikan  ketika  dalam  masa pembuangannya di negeri Belanda (1913-1919), tidak hanya mengetengahkan sistem “Among” dengan  trilogi  kepemimpinannya  sebagai  konsepsi  pendidikan  di  Indonesia,  yaitu, Ing  ngarsa sung  tuladha,  Ing  madya  mangun  karsa,  Tutwuri  handayani. 14 (yang  dalam  bahasa  Indonesia mempunyai pengertian bahwa pada saat di depan menjadi pemimpin atau teladan, dan pada saat bersama  dengan  anak  didik  mampu  membangun  prakarsa,  namun  pada  saat  sudah  tidak memimpin mampu memberikan dorongan atau semangat). 15
Beliau juga memperkenalkan konsepsi “Tri Pusat Pendidikan” sebagai dasar awal bagi tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. 16
Dalam  memerdekan  republik  ini  para founding  father menegaskan  dalam  amanat undang-undang  dasar  kita  sudah  sangat  jelas  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  adalah  sebagai tujuan terselenggaranya Negara dan republik ini dan kemudian di tegaskan lagi melalui isi Pasal serta  sekarang  melaui  undang-undang  pendidikan  dimana  setiap  warga  Negara  yang  ada  di
11 A.  Eide  (editor), Economic,  Social  and  Cultural  Rights,  A  Text  Books ,  Martinus  Nijhoff  Publishers,  London, 2001, hlm. 531.
12 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 45.
13 Ibid , Hal 45.
14 Ki Gunawan, Memaknai Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan, lihat: KOMPAS, 21 Juli 2003.
15 Ibid.
16 H. Syaukani HR., Titik Temu dalam Dunia Pendidikan (Tanggung Jawab Pemerintah,  Pendidik, Masyarakat & Keluarga dalam Membangun Bangsa) , (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hal. ix.
negeri ini berhak atas pendidikan dasar mereka. Hal ini dengan tujuan mendorong sumberdaya manusia agar lebih berkompeten kedepannya.

## 4. PENUTUP
Pendidikan (Education) wajib  untuk  setiap  warga  Negara (Citizens) yang  ada  di  republik  ini, karena  hanya  dengan  pendidikanlah  republik  ini  dapat  bertahan  terkhususnya  para  generasi penerus  dapat  mengembangkan  suatu  gagasan  ide-ide  mereka  untuk  masyarakat (Society) sehingganya pada saat mereka ada di bangku pendidikan, anak-anak generasi penerus ini dapat berkarya  serta  ber-inovasi  untuk  republik  ini,  dengan  pendidikan (Education) dapat  merubah karakter  manusia  untuk  hidup  bermasyarakat  karena  tidak  ada  suatu  Negara  yang  besar  yang tidak dibentuk dengan pendidikan. Dengan berkembangnya zaman kebebasan untuk mengakses suatu  informasi  seperti  saat  sekarang  ini  generasi  muda  kita  harus  dapat  mempersiapkan  diri mereka dalam mengembangkan pendidikannya dan pemerintahan harus dapat memperioritaskan pengembangan  sumberdaya  manusia  agar  kelak  dikemudian  hari  para  generasi  melalui pendidikan dapat bersaing secara Global.

## DAFTAR PUSATAKA
Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan , Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
A. Eide (editor), Economic, Social and Cultural Rights, A Text Books , Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001.
H.A.R Tilaar (1), Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen  Pendidikan Nasional  Dalam Pusaran Kekuasaan , Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003.
H. Syaukani HR., Titik Temu dalam Dunia Pendidikan (Tanggung  Jawab  Pemerintah, Pendidik, Masyarakat & Keluarga dalam  Membangun   Bangsa) , (Jakarta: Nuansa Madani, 2002).
Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila,   Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia   Pustaka
Utama,
1996).
M. Quraish Shihab, “Membunikan” Al-Qur’an Fungsi Dan Peran  Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat . Bandung: Penerbit   Mizan, Bandung, 1995, Cet.   Ke-9. Nana Syaodih, Ayi Novi Jami’at, Ahman, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah
Menengah (Konsep, Prinsip, dan   Instrumen) , Refika Aditama,  Bandung, 2006. Nurani Soyomukti, Teori-Teori Pendidikan , Ar-Ruzz Media, Jogyakarta, 2010. Revrisond Baswir, Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi
Pemenuhan   Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya , ELSAM, Jakarta, 2003.
Soegarda Poerbakawtja, Ensiklopedi Pendidikan , Gunung Agung,   Jakarta, 1982.
S. Abdi, dkk., Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di  Era Otonomi Daerah , PusHAM UII, Yogyakarta, 2009.

## A. UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Undang – Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## B. SUMBER LAINNYA
Ki Gunawan, Memaknai Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang   Pendidikan, lihat: KOMPAS,
21 Juli 2003.