Volume 7 Nomor 1, 2023 ISSN : 2614-2147

## Implementasi Kebijakan Etika ASN di Universitas Teuku Umar Meulaboh
Cici Darmayanti a , Said Mahdani b , Ikhsan c , Hafizhah Risnafitri d a,b,c,d, Universitas Teuku Umar, Indonesia
Corresponding author: cicidarmayanti@utu.ac.id

## ABSTRACT
Civil service policy ethics as stipulated in Government Regulation No. 42 of 2004 concerning Development of the ASN Corps Spirit and Code of Ethics, stipulates ethical obligations that must be carried out by ASN in carrying out official duties and daily life. However, in reality there are still many attitudes and behaviors of civil servants that are not in accordance with ASN ethical values. Starting from these two studies, in this case it is intended to find out how the implementation of policies at Teuku Umar University. The method used is descriptive-qualitative method. The data sources (informants) in this study were ASNs at Teuku Umar University. Informants were taken from  the  elements  of  leadership/structural  officials  as  many  as  5  people  and  from  the  elements  of  staff employees/implementers as many as 10 people, so that the total number of informants in this study was 15 people. The instrument in this research is the researcher himself, while data collection uses interview techniques. The results based on the research concluded: 1). Actions taken by the leadership in connection with the implementation of policies such as laws and regulations (PP.42 of 2004), fostering employee awareness, and enforcing ethical rules are quite effective. 2) The understanding of civil servant ethics regulated in PP.42 of 2004 (state ethics, organizational ethics, social ethics, self-ethics, and other civil servant ethics) is quite good. 3). The application of ethics or civil service practices by employees in carrying out official duties is generally quite good, but not yet optimal. This means that the attitudes and behavior of civil servants in carrying out official duties are generally in accordance with the civil servant ethics specified in PP.42 of 2004.
Key words : policy implementation, civil servants' ethics

## Abstrak
Etika  kebijakan  kepegawaian  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2004  tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, menetapkan kewajiban etis yang harus dilaksanakan oleh ASN dalam menjalankan  tugas  kedinasan  dan  pergaulan  hidup  sehari-hari.  Namun  kenyataannya  masih  banyak  sikap  dan perilaku PNS yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika ASN. Berawal dari kedua kajian tersebut dalam hal ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan  di  Universitas  Teuku  Umar.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif-kualitatif.  Sumber    data  (informan)  dalam  penelitian  ini  adalah  ASN  di lingkungan Universitas Teuku Umar. Informan diambil dari unsur pimpinan/pejabat struktural sebanyak 5 orang dan dari unsur pegawai staf/pelaksana sebanyak 10 orang, sehingga jumlah seluruh informan dalam penelitian ini sebanyak  15  orang.  Instrumen  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri,  sedangkan  pengumpulan  data menggunakan  teknik  wawancara.  Hasil  berdasarkan  penelitian  menyimpulkan:  1).  Tindakan  yang  dilakukan pimpinan  sehubungan  dengan  implementasi  kebijakan  seperti  UU  dan  Perda  (PP.42  Tahun  2004),  pembinaan kesadaran pegawai, dan penegakan aturan etika sudah cukup efektif. 2) Pemahaman tentang etika PNS yang diatur dalam PP.42 Tahun 2004 (etika bernegara, etika berorganisasi, etika bermasyarakat, etika dalam diri sendiri, dan etika  PNS  lainnya)  sudah  cukup  baik.  3).  Penerapan  etika  atau  praktik  kepegawaian  oleh  pegawai  dalam pelaksanaan tugas kedinasan secara umum sudah cukup baik, namun belum maksimal. Artinya, sikap dan perilaku PNS dalam menjalankan tugas kedinasan secara umum sudah sesuai dengan etika PNS yang ditentukan dalam PP.42 Tahun 2004.
Kata Kunci: implementasi kebijakan, etika PNS

## Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen
Volume 7 Nomor 1, 2023 ISSN : 2614-2147

## PENDAHULUAN
Kelancaran  tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan  untuk  mencapai  tujuan nasional, sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Dalam ketentuan Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian.  Agar Pegawai  Negeri  Sipil  mampu  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  tersebut  di  atas  secara berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  diperlukan  pembinaan  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan.  Pembinaan  ASN  akan  berhasil  dengan  baik  apabila  diikuti  dengan pelaksanaan dan penerapan etika atau kode etik dalam melaksanakan tugastugas dan pergaulan hidup  sehari-hari.  kehidupan  sehari-hari  yaitu  etika  dalam  bernegara,  etika  dalam organisasi/instansi,  etika  dalam  bermasyarakat,  etika  dalam  diri  sendiri,  dan  etika  terhadap sesama  ASN.  Etika  aparatur  pemerintahan  (ASN)  berisi  ajaran-ajaran  moral  dan  asas-asas kelakuan  yang  baik  bagi  aparatur  pemerintahan  dalam  menunaikan  tugas  dan  melakukan tindakan jabatannya.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa etika ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN di  dalam melaksanakan tugas kedinasan ataupun dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dari prasurvei yang dilakukan di Universitas Teuku Umar,  implementasi kebijakan etika ASN juga belum maksimal. Hal itu dapat ditunjukkan dengan beberapa indikasi seperti masih adanya ASN yang tidak mengetahui dan tidak memahami peraturan tentang etika ASN. Selain itu, beberapa perilaku dan tindakan yang tidak sesuai dengan etika ASN masih terlihat  seperti  kurang  disiplin,  kurang  bersemangat,  kurang  tanggung  jawab,  kurang kerjasama,  tidak  suka  mengambil  inisiatif,  tidak  suka  memanfaatkan  waktu  atau  jam  kerja secara  optimal.  Berdasarkan  indikasi  masalah  tersebut  maka  dapat  dirumuskan  masalah penelitian  ini  sebagai  berikut:  ASN  dalam  pelaksanaan  tugas  pegawai  di  Universitas  Teuku Umar belum maksimal.
Berdasarkan  masalah  di  atas,  bagaimana  implementasi  kebijakan  etika  ASN  dalam pelaksanaan tugas Universitas Teuku Umar?. Dengan menjawab masalah atau tujuan penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut: 1. Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi  pengembangan  ilmu administrasi  publik  yaitu  berkenaan  dengan  studi  implementasi  kebijakan  publik.  2.  Secara praktis,  hasil  penelitian  ini  kiranya  dapat  memberikan  bahan  masukan  bagi  Pimpinan Universitas dalam rangka pengambilan kebijakan untuk meningkatkan implementasi kebijakan etika ASN pada pelaksanaan aparatur di Instansi ini.
Kebijakan  (policy)  ini  berbeda  dengan  pengertian  kebijaksanaan  yang  merupakan terjemahan dari kata Policy. Nugroho (2009): Kebijakan yang dibuat atau dikembangkan oleh badan-badan  atau  pejabat-pejabat  pemerintah  disebut  kebijakan  public  atau  public  policy¥ (Anderson,  dalam  Islamy,  1996).  Implementasi  merupakan  tahapan  dalam  proses  kebijakan publik berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Gordon, dalam  Keban,  2008);  atau  dengan  kata  lain  implementasi  merupakan  tahap  merealisasikan tujuan-tujuan  program.  Dalam  hal  ini,  administrator  mengatur  cara  untuk  mengorganisir, menginterpretasi  dan  menerapkan  kebijakan.  Mengorganisir  berarti  mengatur  sumberdaya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan  menterjemahkan  bahasa  atau  istilahistilah  program  ke  dalam  rencana-rencana  dan

## Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen
Volume 7 Nomor 1, 2023 ISSN : 2614-2147
petunjuk-petunjuk  yang  dapat  diterima  dan  feasible.  Menerapkan  berarti  menggunakan instrumen-instrumen, atau mengerjakan (Keban, 2008).

## TINJAUAN PUSTAKA
Kata etika dalam bahasa Inggris. Secara etimologis kata etika (ethics) berasal dari bahasa Yunani  yang  berarti  pagar  pembatas  ternak  agar  supaya  ternak  tersebut  tidak  berkeliaran seenaknya.  Walaupun  pintu  pagar  tidak  dikunci  tetapi  ternak  yang  berada  dalam  lingkaran pagar  tidak  berani  keluar  pagar.  Dengan  kata  lain,  ternak  tersebut  sudah  terbiasa  untuk memperhatikan batas yang telah ditentukan (Saefullah Djadja, 2012). Dalam bahasa Indonesia yang  berarti  kebiasaan,  adat  atau  akhlak  dan  watak,  atau  kesediaan  jiwa  akan  kesusilaan (Solomon,  1997;  Widjaja,  2003).  2.  Konsep  dan  Kebijakan  Etika  Pegawai  Negeri  Sipil Menurut Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik  Indonesia  yang  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan,  diangkat  pejabat  yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut maka etika pejabat publik berhubungan dengan perbuatan seseorang yang memegang jabatan tertentu, baik dalam jam kerja maupun di luar kerja dan dalam kehidupannya sehari- hari. Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Fadillah (dalam Dwiyanto. 2000).
Etika Pegawai Negeri Sipil dikenal juga dengan sebutan etika birokrasi, yang merupakan bagian  dari  etika  administrasi  publik  atau  etika  pemerintahan.  Sebagaimana  dikemukakan dalam berbagai kepustakaan tentang etika administrasi pubik, bahwa etika administrasi publik adalah  merupakan  bidang  pengetahuan  tentang  ajaran-ajaran  moral  dan  asas-asas  kelakuan yang  baik  bagi  para  aparat  dalam  menunaikan  tugas  pekerjaannya  dan  melakukan  tindakan jabatannya.  seperangkat  nilai  dalam  etika  birokrasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan, referensi,  penuntun  bagi  birokrasi  publik  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya antara  lain  adalah  :  (1)  efisiensi,  (2)  membedakan  milik  pribadi  dengan  milik  kantor,  3) impersonal,  (4)  merytal  system,  nilai  ini  berkaitan  dengan  rekrutmen  dan  promosi  pegawai, artinya dalam penerimaan pegawai atau promosi pegawai tidak di dasarkan atas kekerabatan, namun  berdasarkan  pengetahuan  (knowledge),  keterampilan  (skill),  sikap  (attitude), kemampuan (capable), dan pengalaman (experience), sehingga menjadikan yang bersangkutan cakap  dan  profesional  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dan  bukan  spoil system (adalah sebaliknya); (5) responsible, (6) accountable, (7) responsiveness.
Prinsip-prinsip  etika  (kode  etik)  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  adalah  :  (1)  memberikan pelayanan  publik  secara  simpatik,  efisien,  cepat,  dan  tidak  diskriminatif;  (2)  memanfaatkan dana  publik  secara  tepat,  efektif,  dan  efisien;  (3)  dilarang  menyalahgunakan  jabatan  dan kedudukannya  atau  informasi  yang  dimilikinya  dalam  kaitan  tugasnya  untuk  kepentingan pribadinya atau kelompoknya; (4) dilarang menerima keuntungan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga yang dapat  dipandang sebagai  kolusi; (5) memegang teguh kerahasiaan negara dan pemerintah dari segala ancaman yang merugikan baik secara ekonomi maupun politis; (6) menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran dan kehalusan budi pekerti.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2004  juga  mengatur  tentang  penegakan  etika/kode etik, yaitu : (1) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral; (2) Sanksi

## Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen
Volume 7 Nomor 1, 2023 ISSN : 2614-2147
moral  dibuat  tertulis  dan  dinyatakan  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian;  (3)  Sanksi  moral berupa : pernyataan secara tertutup dan pernyataan secara terbuka; (4) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Dari  uraian  singkat  tentang  konsep  dan kebijakan etika pegawai negeri sipil di atas dapat disimpulkan bahwa etika pegawai negeri sipil mengandung  nilai-nilai  yang  merupakan  pedoman  sikap,  tingkahlaku  dan  perbuatan  yang berlaku bagi ASN baik dalam kehidupan bernegara, diri sendiri, berorganisasi, bermasyarakat, dan bergaul dengan sesama ASN. Etika ASN akan berfungsi sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam melaksanakan tugasnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat  pemeriaan  (penyandaraan)  secara  sistematif,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta- fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman dan Akbar, 2001). Penelitian kualitatif bertujuan menggali  dan  membangun  suatu  preposisi  atau  menjelaskan  makna  dibalik  realita  (Bungin, 2010).  Menurut  Arikunto  (2000),  penelitian  deskriptif-kualitatif  pada  umumnya  merupakan penelitian  nonhipotesis  sehingga  dalam  proses  penelitiannya  tidak  perlu  mengajukan  suatu hipotesis.
Konsep  yang  menjadi  fokus  dalam  kebijakan  etika  ASN  adalah  kebijakan  yang berkenaan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman sikap,tingkahlaku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugas kedinasan, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Implementasi kebijakan etika ASN tersebut dilihat dari tiga aspek yaitu :
1) Tindakan  atau  upaya  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  sehubungan  dengan implementasi kebijakan etika ASN (PP.42 Tahun 2004);
2) Pemahaman pegawai terhadap kebijakan etika ASN tersebut;
3) Penerapan atau pengamalan nilai-nilai etika ASN itu dalam pelaksanaan tugas atau jabatan, yaitu sikap dan perilaku pegawai di dalam melaksanakan tugas/jabatan.

## Jenis Data
Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :
1) Data  primer,  ialah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  data  atau informan  penelitian  melalui  teknik  wawancara.  Data  primer  yang  dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.
2) Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis pada Universitas Teuku  Umar,  yang  berkaitan  dengan  fokus  yang  diteliti.  Data  sekunder  yang dikumpulkan berfungsi sebagai penunjang/pendukung data primer.

## Sumber Data
Salah satu  sifat  dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya informan/sumber data, tetapi lebih mementingkan content ,relevansi, sumber yang

## Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen
Volume 7 Nomor 1, 2023 ISSN : 2614-2147
benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Adapun sumber    data  (informan)  dalam  penelitian  ini  adalah  ASN  di  lingkungan  Universitas  Teuku Umar.  Informan  diambil  dari  unsur  pimpinan/pejabat  struktural  sebanyak  5  orang  dan  dari unsur  pegawai  staf/pelaksana  sebanyak  10  orang,  sehingga  jumlah  seluruh  informan  dalam penelitian ini sebanyak 15 orang.
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif  yaitu  pengamatan,  wawancara,  atau  penelaahan  dokumen  (Moleong,  2006) Berdasarkan  pendapat  tersebut  maka  instrumen  utama  dalam  penelitian  ini  ialah  peneliti sendiri;  sedangkan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  wawancara  ( interview ), yaitu melakukan tanya jawab atau dialog dengan para informan. Untuk terarahnya wawancara maka  digunakan  pedoman  wawancara  sebagai  panduan.  Selain  teknik  wawancara,  juga digunakan  teknik  observasi  dan  teknik  dokumentasi.  Teknik  observasi  yaitu  melakukan pengamatan  terhadap  peristiwa  yang  berhubungan  dengan  fokus  penelitian.  Data  hasil observasi ini akan melengkapi data hasil wawancara. Selanjutnya, teknik dokumentasi yaitu melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan fokus penelitian.  Data  hasil  telaah  dokumentasi  ini  juga  berfungsi  sebagai  pelengkap  data  hasil wawancara.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data,  memilah-milah  data menjadi  satuan-satuan  yang  dapat  dikelola,  mensistesiskan  data,  mencari  dan  menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat  diceritakan  kepada  orang  lain.Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  sebuah penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Rohidi dan Moeljarto, 1997) adalah sebagai berikut :
1) Tahap  pengumpulan  data  yaitu  proses  memasuki  lingkungan  penelitian  dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2) Tahap  reduksi  data  yaitu  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstraksian,  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
3) Tahap  penyajian  data  yaitu  penyajian  informasi  untuk  memberikan  kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4) Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan etika ASN disini adalah pelaksanaan atau penerapan nilainilai etika PNS yang telah ditetapkan dalam PP. No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, di dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam kehidupan sehari-hari ASN. Hasil penelitian

## Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen
Volume 7 Nomor 1, 2023 ISSN : 2614-2147
sebagaimana dideskripsikan di  atas memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan etika ASN pada Universitas Teuku Umar dilihat dari beberapa indikator yaitu (1) tindakan  atau  upaya  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman  kepada  pegawai  tentang  kebijakan  etika  ASN  yaitu  PP.42  Tahun  2004;  (2) pemahaman  pegawai  terhadap  kebijakan  etika  ASN  tersebut;  (3)  penerapan  nilai-nilai  etika ASN  itu  dalam  pelaksanaan  tugas  atau  jabatan,  yaitu  sikap  dan  perilaku  pegawai  di  dalam melaksanakan tugas/jabatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  tindakan  pertama  yang  dilakukan dalam  rangka  implementasi  kebijakan  etika  ASN  di  lingkungan  Universitas  Teuku  Umar adalah melakukan sosialisasi kebijakan kepada semua ASN.Menurut pengakuan para pejabat berkompeten  dan  para  pegawai  staf/pelaksana  yang  sempat  diwawancarai  bahwa  sosialisasi kebijakan etika ASN ini dilakukan secara intensif oleh pimpinan pada setiap kesempatan sejak mulai  berlakunya  kebijakan  tersebut  (PP.42  Tahun  2004),  dan  hingga  sekarang  ini  terus diingatkan  kepada  para  pegawai.  Sosialisasi  merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi suatu  kebijakan, seperti  dikemukakan dalam  model  implementasi kebijakan dari  Edward  III bahwa  sosialisasi  kebijakan  kepada  para  kelompok  sasaran  atau  para  pelaksana  kebijakan merupakan faktor pertama yang harus dilakukan dalam proses implementasi suatu kebijakan. Komunikasi  atau  sosialisasi  yang  dimaksud  adalah  berkenaan  dengan  bagaimana  kebijakan dikomunikasikan atau disosialisasikan pada kelompok sasaran (target group). Kebijakan akan dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  efektif  jika  terjadi  komunikasi  yang  efektif  antara pelaksana  kebijakan/program  dengan  para  kelompok  sasaran.  Dengan  komunikasi  atau sosialisasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan tersebut.
Menurut Edward, bahwa komunikasi/sosialisasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan  dalam  mengaplikasikan  kebijakan  dalam  ranah  yang  sesungguhnya  (Edward  III dalam Nugroho, 2009). Tindakan lain yang dilakukan dalam rangka implementasi kebijakan etika ASN di lingkungan Universitas Teuku Umar adalah penegakkan etika ASN itu sendiri. Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  adanya  komitmen  yang  tinggi  dari  pimpinan  dalam menegakkan  etika  ASN  di  lingkungan  Universitas  Teuku  Umar    yaitu  menerapkan  sanksi secara tegas bagi pelanggaran etika. Namun demikian, menurut pengakuan para pejabat dan staf pelaksana yang diwawancarai bahwa selama ini belum pernah ada pelanggaran etika/kode etik yang serius yang dilakukan pegawai di lingkungan Universitas Teuku Umar. Yang masih terjadi  selama  ini  adalah  pelanggaran  ringan  seperti  tidak  menyelesaikan  pekerjaan  tepat waktu,  kurang  taat  dan  patuh  terhadap  prosedur  dan  tata  kerja,  dan  sikap  yang  kurang  baik seperti kurang bersemangat, kurang disiplin. Terhadap sikap dan perilaku pegawai yang kurang sesuai dengan etika ASN diberikan teguran lisan oleh pimpinan.
Komitmen  pimpinan  merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan sebagaimana  yang  ditekankan  dalam  model  implementasi  kebijakan  dari  Edward  III  (dalam Nugroho,  2009)  bahwa  faktor  disposisi  (yaitu  komitmen  dan  konsistensi)  dari  para implementor/pelaksana  untuk  melaksanakan  melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan  arahan dari  pembuat  kebijakan  atau policy  maker adalah  merupakan  salah  satu  factor  penting  dan menentukan  dalam  rangka  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan.  Tindakan  yang

## Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen
Volume 7 Nomor 1, 2023 ISSN : 2614-2147
dilakukan  oleh  pimpinan  sehubungan  dengan  implementasi  kebijakan  etika  ASN  tersebut ternyata cukup efektif terutama dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap etika ASN yang ditetapkan dalam PP.42 Tahun 2004.
Berdasarkan  pengakuan  para  pejabat  yang  diwawancarai  bahwa  tingkat  pemahaman pegawai  di  lingkungan  Universitas  Teuku  Umar  terhadap  ketentuan  etika  ASN  umumnya cukup  baik.  Hasil  wawancara  dengan  para  pegawai  staf/pelaksana  terungkap  bahwa  pada umumnya pegawai sudah memahami dengan cukup baik etika ASN. Sebagaimana disebutkan dalam PP.42 Tahun 2004, ada lima dimensi etika yang harus dipahami dan menjadi pedoman sikap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari ASN yaitu : etika dalam  bernegara,  etika  dalam  berorganisasi,  etika  dalam  bermasyarakat,  etika  dalam  diri sendiri, dan etika terhadap sesama ASN. Tindakan yang dilakukan oleh pimpinan sehubungan dengan  implementasi  kebijakan  etika  ASN  tersebut  juga  cukup  efektif  dalam  mewujudkan penerapan  etika  oleh  para  pegawai  di  dalam  melaksanakan  tugas  kedinasan  di  lingkungan Universitas  Teuku  Umar.  Semua  pejabat  struktural  yang  diwawancarai  mengakui  bahwa penerapan etika ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan oleh kalangan ASN umumnya cukup baik.  Hasil  wawancara  dengan  para  pegawai  staf/pelaksana  juga  terungkap  bahwa  para pegawai  umumnya  sudah  dapat  menerapkan  dengan  cukup  baik  nilai-nilai  etika  ASN  yang ditetapkan dalam PP.42 Tahun 2004. Namun demikian, para pegawai juga mengakui masih ada kekurangan  atau  kelemahan  di  dalam  penerapan  etika  ASN  yaitu  masih  adanya  sikap  dan tindakan  yang  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  etika  ASN.  Keseluruhan  hasil  penelitian tersebut  dapat  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  etika  ASN  di  lingkungan Universitas Teuku Umar  pada umumnya sudah cukup baik namum belum maksimal, Sehingga itu diperlukan upaya peningkatannya di masa-masa mendatang.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Tindakan  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  sehubungan  dengan  implementasi kebijakan etika ASN seperti sosialisasi peraturan (PP.42 Tahun 2004), pembinaan kesadaran pegawai, dan penegakkan aturan etika adalah sudah cukup efektif.
2) Pemahaman pegawai terhadap etika ASN yang ditetapkan dalam PP.42 Tahun 2004 (etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika dalam diri sendiri, dan etika terhadap sesama ASN) sudah cukup baik.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dikemukakan  saran  sebagai berikut:
1) Tindakan  penegakkan  etika  ASN  di  lingkungan  Universitas  Teuku  Umar  perlu ditingkatkan  yaitu  dengan  menerapkan  sanksi  secara  konsisten  terhadap  setiap pelanggaran etika.
2) Pemahaman  pegawai  di  lingkungan  Universitas  Teuku  Umar  terhadap  etika  ASN perlu ditingkatkan yaitu dengan mempelajari dan menghayati secara lebih baik dan dengan sungguh sungguh tentang PP.42 Tahun 2004.

## Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen
Volume 7 Nomor 1, 2023 ISSN : 2614-2147

## DAFTAR PUSTAKA
Indiahono. (2010). Perbandingan Administrasi Publik. Gava Media, Yogyakarta.
Islamy Irfan,M. (2007). Etika Pemerintahan,Modul-UT. Karunika UT, Jakarta.
Keban Yeremias,T. (2008). Enam Dimensi Admnistrasi Publik: Konsep, Teoridan Isu, Gava Media. Yogyakarta.
Kumorotomo Wahjudi. (2001). Etika Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kusumanegara,  S  (2010). Model  dan  Aktor  dalam  Proses  Kebijakan  Publik. Gava  Media, Yogyakarta.
Maxwell. C. John, (2008). Etika Yang Perlu Diketahui Oleh Setiap Pemimpin. terjemahan Yudi Hermawan. Gunung Mulia, Jakarta.
Moleong, L.J. (2006), Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Nugroho,  Riant  (2009). Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan  -  Analisis  Kebijakan  -  dan Manajemen
Kebijakan. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
Poerwanto  A.  dan  R.  Sulistyastuti  (2012). Implementasi  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan Implikasinya. Gava Media, Yogyakarta.
Rohidi R.C. dan Mulyarto. (2002). Analisis Data Kualitatif. UI-Press, Jakarta.
Rusli,  B.  (2013). Kebijakan  Publik:  Membangun  Pelayanan  Publik  Yang  Responsif. Hakim Publishing, Bandung.
Saefullah Djaja. (2009). Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik. LP3AN FISIP UNPAD, Bandung.
Santosa  Pandji  (2008). Administrasi  Publik:  Teori  dan  Aplikasi  Good  Governence, Rafika Aditama, Bandung.
Soamole,  Mulyadi  (2010). Fungsi  dan  Peran  Lembaga  Masyarakat  dalam  Pembuatan Kebijakan
Publik : Makalah.
Santoso Amir dan Riza Sihbudi. (1993). Politik, Kebijakan dan Pembangunan . Dian Lestari Grafika, Jakarta.
Suharto, Edi. (2011). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik . CV. ALFABETA, Bandung.
Solomon Robert (1997). Ethics, A Brief Introduction (terjemahan). Erlangga, Jakarta.
Terry G.R. (1996). Asas-Asas Manajemen (terjemahan). Gunung Agung, Jakarta.
Widjaja, H. A. (1997). Etika Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Sumber Lain:

## Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen
ISSN : 2614-2147
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian,  sebagaimana telah diubah dengan UU.Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.