Vol. 2 No. 1, Februari 2019

## GAMBARAN IMPLEMENTASI PROGRAM RUJUK BALIK (PRB)
BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS WILAYAH KERJA KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR TAHUN 2018
Fajar Rinata 1) , Asri Masitha Arsyati 2) , Husnah Maryati 3)
1) Konsentrasi Manajemen Pelayanan Kesehatan,Program Studi Kesehatan Masyarakat, FIKES UIKA Bogor Email : fajarrinnata@gmail.com
2) Program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor Email : asri.masitha@gmail.com
3) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor,Jl.Dr.Semeru no.120 Telp (0251) 8312292 Fax ∶ 8371001,Bogor 16111 Jawa Barat.
Email : anatanzili@gmail.com

## Abstrak
Puskesmas sebagai fasilitator rujukan pasien, seringkali menerima rujukan balik pasien dari rumah sakit,  namun  tidak  semua  puskesmas  melaksanakan  program  rujuk  balik  dengan  baik.    Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran  pelaksanaan  Program  Rujuk  Balik  (PRB)  di puskesmas  meliputi  penilaian  beberapa  aspek  yang  berperan  dalam  kelangsungan  program  rujuk balik diantaranya terdiri dari pengetahuan, pelayanan obat rujuk balik, struktur birokrasi, disposisi, komunikasi  dan  sumber  daya. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  uji analisis  univariat  pada  masing-masing  variabel  yang  diteliti  melalui  kuesioner  sebagai  instrumen penelitian.  Sampel  dalam  penelitian  ini  berjumlah  20  responden  petugas  pelaksana  program  rujuk balik  di  Puskesmas  Wilayah  Kerja  Kecamatan  Tanah  Sareal  Bogor.  Penentuan  sampel menggunakan  metode nonprobability  sampling dengan  teknik  pengambilan  sampel  secara purposive  sampling .  Hasil  penelitian  diperoleh  persentase  gambaran  pelaksanaan  Program  Rujuk Balik  (PRB)  di  Puskesmas  Wilayah  Kerja  Kecamatan  Tanah  Sareal  Bogor  dalam  aspek pengetahuan  (80%),  pelayanan  obat  PRB  (80%),  disposisi  (65%),  dan  sumber  daya  (70%)  sudah berjalan  baik,  sementara  dalam  aspek  struktur  birokrasi  (50%)  dan  komunikasi  (55%)  belum berjalan  baik  dan  perlu  di  kembangkan.  Dalam  pelaksanaan  PRB  di  Puskesmas  Wilayah  Kerja Kecamatan Tanah Sareal Bogor sudah cukup berjalan baik, namun diharapkan perlu dikembangkan upaya kordinasi dan komunikasi lebih baik lagi antara instansi terkait guna kelangsungan program berjalan lebih baik.

## Kata Kunci : Implementasi, Rujuk Balik, Puskesmas

## PENDAHULUAN
WHO  (2012)  menyatakan  bahwa  dari 52  juta  kematian  global  pada  tahun  2008, sebesar  36  juta  atau  sekitar  63%  disebabkan oleh penyakit tidak menular. Empat penyakit tidak  menular  yang  utama  yaitu  Jantung, Kanker,  Diabetes  dan  penyakit  Paru  Kronik.
WHO  (2017)  pun  menyatakan  bahwa terdapat  beberapa  penyakit  kronis  yang termasuk  ke  dalam  kategori  penyakit  tidak menular  menyumbangkan  angka  kematian terbesar  yaitu    17,5  juta  jiwa  pada  penyakit kardiovaskular, 8,8 juta jiwa angka kematian
pada penyakit kanker, 3,9 juta  jiwa kematian pada penyakit pernafasan kronis dan kematian  pada  penyakit  diabetes  militus sebesar 1,6 juta jiwa.
Di  Indonesia,  penyakit  kronis  pada era JKN  dapat  ditangani  dengan  program  rujuk balik  (PRB)  yang  merupakan  program  BPJS kesehatan  dalam  menjamin  kebutuhan  obat untuk pasien-pasien yang menderita penyakit kronis.  Rujuk  Balik  berlaku  untuk  penyakit kronis  yang  sudah  dinyatakan  stabil  oleh dokter  spesialis  rumah  sakit  ke  FKTP. Namun,  pada  pelaksanannya  selalu  tidak sesuai dengan keadaan yaitu tidak tanggapnya  pasien  terhadap  program  rujuk balik,  demikian  pula  petugas  kesehatan  di dalam  melayani  pasien  kronis  (Noverdita 2017).
Penelitian yang dilakukan oleh Primasari  (2015)  mengemukakan  bahwa  ada beberapa faktor yang berperan penting dalam keterlaksanaan  Program  Rujuk  Balik  (PRB) yaitu  :  Pengetahuan  dokter  tentang  Program Rujuk  Balik  (PRB),  ketersediaan  obat  di fasilitas  layanan  pertama,  informasi  dan komuniaksi  yang  akurat  dan  lengkap  dari BPJS  Kesehatan  mengenai  Program  Rujuk Balik  (PRB).  Menurut    Rakhmawati  dalam penelitian  yang  dilakukan  di  RSUD  Kota Depok  Tahun  2016,  ditemukan  bahwa implementasi  program  rujuk  balik  di  RSUD Kota  Depok  belum  efektif.  Masih  terdapat banyak  kekurangan  dari  segi  ketersediaan obat  rujuk  balik,  sumber  daya,  komunikasi antar  organisasi,  dan  disposisi  implementor (Caesaria, 2016).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Instrumen  penelitian  berupa  kuesioner  yang dibagikan  kepada  20  responden  secara purposive sampling yaitu petugas puskesmas yg terlibat dalam PRB di Puskesmas Wilayah Kerja  Kecamatan  Tanah  Sareal  Bogor.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  analasis univariat  untuk  mengetahui  persentase  dari masing-masing  variabel  yang  mempengaruhi implementasi  program  rujuk  balik  (PRB)  di Puskesmas  mengacu  pada  teori  Sugiyono (2008).

## HASIL
1. Pengetahuan
Tabel 1. Hasil Analisis Univariat Pengetahuan Skor Frekuensi Persen 80 4 20.0 100 16 80.0 Total 20 100.0
Pada  Variabel  Pengetahuan,  terdapat skor  maksimal  yaitu  (100)  bila  responden menjawab  seluruh  item  pertanyaan  dengan benar.  Diketahui  sebanyak  16  responden menunjukan  ketepatan  jawaban  dengan
persentase  (80%)  hal  ini  menunjukan  bahwa implementasi pengetahuan responden tentang pelayanan PRB di puskesmas sudah berjalan dengan baik.
2. Pelayanan Obat
Tabel 2. Hasil Analisis Univariat Pelayanan Obat Skor Frekuensi Persen 75 4 20 100 16 80 Total 20 100
Pada Variabel Pelayanan obat, terdapat skor maksimal yaitu (100) apabila responden menjawab  seluruh  item  pertanyaan  dengan benar.  Diketahui  sebanyak  16  responden menunjukan  ketepatan  jawaban  dengan
persentase  (80%)  hal  ini  menunjukan  bahwa implementasi  pelayanan  obat  PRB  di puskesmas  wilayah  kerja  kecamatan  tanah sareal sudah berjalan dengan baik.

## 3. Struktur Birokrasi
Tabel 3.  Hasil Analisis Univariat Struktur Birokrasi Skor Frekuensi Persen 80 10 50 100 10 50 Total 20 100 Pada  Variabel  Struktur  Birokrasi, terdapat  skor  maksimal  yaitu  (100)  apabila responden menjawab seluruh item pertanyaan  dengan  benar.  Diketahui  hanya sebanyak 10 responden menunjukan
ketepatan  jawaban  dengan  persentase  (50%) hal  ini  menunjukan  bahwa  implementasi struktur  birokrasi  dalam  PRB  di  puskesmas wilayah  kerja  kecamatan  tanah  sareal  belum berjalan secara efektif.

## 4. Disposisi
Tabel 4.  Hasil Analisis Univariat  Disposisi Skor Frekuensi Persen < 80 100 7 13 35 65 Total 20 100
Pada  Variabel  Disposisi,  terdapat  skor maksimal  yaitu  (100)  apabila  responden menjawab  seluruh  item  pertanyaan  dengan benar.  Diketahui  sebanyak  13  responden menunjukan  ketepatan  jawaban  dengan
persentase  (65%)  hal  ini  menunjukan disposisi  dalam  implementasi  PRB  di puskesmas  wilayah  kerja  kecamatan  tanah sareal sudah berjalan baik.

## 5. Komunikasi
Tabel 5.  Hasil Analisis Univariat  Komunikasi Skor Frekuensi Persen <60 80 100 4 5 11 20 25 55 Total 20 100
Pada  Variabel  Komunikasi,  terdapat skor maksimal yaitu (100) apabila responden menjawab  seluruh  item  pertanyaan  dengan benar. Diketahui hanya sebanyak 11
responden  menunjukan  ketepatan  jawaban
dengan persentase (55%) hal ini menunjukan bahwa implementasi dalam aspek komunikasi  terkait  PRB  di  puskesmas wilayah  kerja  kecamatan  tanah  sareal  belum berjalan secara efektif.

## 6. Sumber Daya
Tabel 6.  Hasil Analisis Univariat Sumber Daya Skor Frekuensi Persen < 70 83 100 4 2
14 20 10 70 Total 20 100
Pada Variabel Sumber Daya, terdapat skor maksimal yaitu (100) artinya responden menjawab  seluruh  pertanyaan  dengan  benar. Diketahui sebanyak 14 responden
menunjukan  ketepatan  jawaban  dengan
persentase  (70%)  hal  ini  menunjukan  bahwa implementasi  sumber  daya  dalam  pelayanan PRB  di  puskesmas  wilayah  kerja  kecamatan tanah  sareal  sudah  berjalan  secara  baik.

## PEMBAHASAN
Gambaran Pengetahuan responden petugas  PRB  di  PKM  Kecamatan  Tanah Sareal  dinilai  sudah  baik  (80%),  hal  ini berbeda  pada  hasil  penelitian  oleh  Ali,  dkk (2016)  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman petugas  di  PKM  Kalumata,  Ternate  tentang kebijakan  PRB  tergolong  kurang  baik.  oleh karena  itu  perlu  kegiatan  pendukung  bagi beberapa  responden  yakni  petugas  pelaksana rujukan  di  puskesmas  agar  mendapatkan penambahan ilmu berdasarkan bidang pelayanan  rujukan,  seperti  kegiatan  magang petugas puskesmas ke rumah sakit, pelatihan petugas pelayanan rawat jalan dan
sebagainya  guna  menumbuhkan  kualitas SDM  yang  lebih  baik  lagi  dalam  aspek pengetahuan petugas di Puskesmas.  Menurut Kusumawati (2016) hal yang dapat dilakukan untuk  menambah  kemampuan  petugas  PKM adalah  berupa  magang  /  pelatihan  di  RSU yang  lebih  lengkap  untuk  melatih  daya tangkap  dan  kompetensi  petugas  dalam pelayanan rujukan.
Sistem pelayanan obat PRB di Wilayah Kerja  Kecamatan  Tanah  Sareal  sudah berjalan  baik  (80%),  PKM  Kec  Tansa berperan  sebagai  penapis  rujukan  obat peserta  PRB  ke  apotek  jejaring  BPJS
Kesehatan. Hal ini sejalan dengan Sihombing (2017)  bahwa  ketersediaan  obat  PRB  tidak selalu tersedia di Puskesmas, pasien di rujuk ke apotek jejaring dengan masa waktu 3 kali tebus obat selama 3 bulan. Ketersediaan obat PRB tidak selalu tersedia di Puskesmas, oleh karena itu Puskesmas akan membantu pasien PRB  untuk  menebus  obat  di  apotek  PRB jejaring  BPJS  Kesehatan.  Menurut  UU  No. 36  Tahun  2009  tentang  kesehatan  pasal  36 ayat1, bahwa pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan terutama obat esensial.
Sesuai  dengan  panduan  program  rujuk balik  bahwa  obat  PRB  diberikan  untuk kebutuhan  maksimal  30  hari  setiap  kali peresepan  dan  harus  sesuai  dengan  daftar obat  formularium  nasional.  Pelayanan  obat rujuk  balik  adalah  pemberian  obat  –  obatan untuk  penyakit  kronis  di  fasilitas  kesehatan tingkat  pertama  berdasarkan  resep  dokter spesialis di rumah sakit. (BPJS, 2014).
Implementasi PRB  di  Puskesmas Wiayah  Kerja  Kecamatan  Tanah  Sareal Bogor dalam struktur birokrasi  dinilai masih kurang  (50%)  salah  satunya  dalam  hal kordinasi  dan  penerapan  SOP  khusus  PRB. Begitupun dalam Permatasari (2017)
menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya di FKTP  (Puskesmas)  wilayah  kerja  BPJS
Kesehatan  Cabang  Utama  Jakarta  Selatan didapatkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
menjalankan  PRB.  FKTP  hanya  berperan dalam  menjalankan  program  tersebut  sesuai dengan  arahan  yang  diberikan  oleh  BPJS Kesehatan. Sedangkan kordinasi yang dilakukan oleh FKTP hanya sebatas kordinasi  kepada  pihak  BPJS  Kesehatan sebagai  penyelenggara  jaminan  kesehatan. Selain  itu,  tidak  terdapat  struktur  organisasi khusus  untuk  menjalankan  program  rujuk balik pada FKTP.
Gambaran Disposisi dalam kelangsungan  PRB  di  Puskesmas  terkait sikap  pelaksana  program  dalam  wewenang, serta  pelaksanaan  kebijakan  PRB  dalam pemenuhan administrasi pasien, sudah berjalan  baik  (65%),  hasil  tersebut  sesuai dengan
Permatasari (2017) dalam penelitiannya  mengatakan  bahwa  Disposisi adalah  faktor  keberhasilan  program  rujuk balik,  dilihat  dari  sikap  pelaksana  program dan pemenuhan kebijakan program.
Dalam  implementasi  suatu  kebijakan perlu  sekali reward kepada  petugas pelaksana  oleh  pimpinan,  salah  satu  bentuk penghargaan  adalah  diadakannya  insentif kerja  bagi  petugas.  Insentif  kerja  berguna dalam  menambah  motivasi  kerja  petugas, namun  demikian  dalam  implementasi  PRB berdasarkan hasil menunjukan bahwa petugas  pelaksana  pelayanan  PRB  di Puskesmas Wilayah  Kerja Kecamatan Tanah Sareal  tidak  mendapatkan  uang  insentif, karena  kegiatan  pelayanan  PRB  tidaklah khusus dan memang sudah biasa dilakukan.
Penjelasan  tersebut  sesuai  dengan penelitian Permatasari (2017) dalam penelitian  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan, tidak ada  insentif  khusus  yang  diberikan  untuk menjalankan  program  rujuk  balik.  Hal tersebut  dikarenakan  PRB  merupakan  tugas wajib  yang  harus  dilaksanakan  oleh  petugas. Insentif  hanya  diberikan  apabila  petugas melakukan kerja lembur diluar jam kerja dan diluar tugasnya.
Kelangsungan komunikasi dalam pelayanan  PRB  di  Puskesmas  Kecamatan Tanah  Sareal  belum  berjalan  secara  efektif (55%).  Proses  penyampaian  informasi  PRB tidak  rutin  di  sosialisasikan,  hanya  pada saat pembaharuan  saja.  Hal  tersebut  sejalan dengan Sihombing (2017) minat pasien PTM untuk  mengikuti  PRB  tergolong  rendah karena  kurangnya  komunikasi  dan  kordinasi
PKM  kepada  dokter  RS.  Begitupun  dalam Primasari  (2015),kurangnya  informasi  dari BPJS Kesehatan kepada dokter tentang rujuk balik  menyebabkan  perbedaan  persepsi antara  petugas  kesehatan  di  PKM  dengan pasien  sehingga  PRB  tidak  berjalan  optimal. Kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap PRB juga menyebabkan penyebaran informasi  tidak  berjalan  efektif  (Luti,  dkk 2012).
Ketersediaan  sumber  daya  dalam kelangsungan  PRB  di  Puskesmas  Wilayah
Kerja  Kecamatan  Tanah  Sareal  keseluruhan sudah berjalan baik (70%). Salah satu sumber daya  dalam  kelangsungan  PRB  adalah pemenuhan  ketersediaan  obat  generik  dan obat  PRB  di  Puskesmas.  Sumber  dana  PRB berasal  dari  dana  kapitasi  BPJS  Kesehatan. Hal  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  oleh Permatasari  (2017)  bahwa  tidak  ada  sumber pendanaan  khusus  dalam  PRB  di  Puskesmas melainkan  hanya  di  dapat  melalui  dana kapitasi BPJS Kesehatan.

## PENUTUP
Implementasi  Program  Rujuk  Balik (PRB) dalam pengetahuan Petugas Pelaksana Pelayanan PRB di Puskesmas Wilayah Kerja Kecamatan  Tanah  Sareal  yaitu  Mekarwangi, Tanah  Sareal,  Kedung  Badak,  Kayu  Manis, didapatkan  (80%)  gambaran    pengetahuan petugas  pelaksana  dalam  implementasi  PRB di  Puskesmas  sudah  baik,  dan  (80%) Implementasi  PRB  dalam  pelayanan  obat  di puskesmas  sudah  berjalan  baik  dengan membantu  melayani  pasien  PRB  ke  apotek jejraing  BPJS  Kesehatan  untuk  melakukan penebusan resep obat. Sedangkan Implementasi  PRB  dalam  aspek  Struktur Birokrasi  (50%)  belum  terlaksana  secara efektif.  (65%)  gambaran  disposisi  dalam implementasi  PRB  di  puskesmas  sudah berjalan  dengan  baik  sedangkan  (55%)
implementasi  penyampaian  informasi  serta sosialisasi PRB di puskesmas dengan instansi kesehatan  luar,  seperti  Dinas  kesehatan  dan Rumah  Sakit  masih  belum  efektif  hanya sebatas menerima dan melayani.
Disarankan  bagi  pihak  Puskesmas Wilyah  Kerja  Kecamatan  Tanah  Sareal Bogor  untuk  melakukan  kordinasi  yang  kuat antar instansi seperti  Dinas Kesehatan, BPJS dan  Rumah  sakit  dalam  pelayanan  PRB secara  konsisten  dan  terbuka. Puskesmas perlu membentuk organisasi khusus atau  tim khusus  dalam  pelayanan  PRB.  Selain  itu puskesmas perlu membuat Standard Operational Procedure (SOP) khusus PRB di unit pelayanan rawat jalan agar implementasi PRB  lebih  optimal  dan  sesuai  yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ali,  Fauziah  Abdullah.  dkk.  (2015).
Analisis  Pelaksanaan  Rujukan  Rawat
Jalan Tingkat Pertama Peserta
Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN)  Di    Puskesmas  Siko  Dan Puskesmas  Kalumata    Kota  Ternate Tahun  2014 .JIKMU.Volume.  5  Nomor
2. UNSRAT
[2]  BPJS  Kesehatan.  (2014). Panduan Praktis  Program  Rujuk  Balik  Bagi Peserta JKN. Jakarta: BPJS Kesehatan
[3] Caesaria. R. (2016). Efektifitas
Implementasi  Program  Rujuk  Balik Peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di  Kota  Depok  Tahun  2016 .  Depok. Fakultas Kesehatan Masyarakat.
Universitas Indonesia.
[4] Kusumawati, Nur Indah. (2016). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi
Pelaksanaan  Program  Rujuk  Balik (PRB)  Pasien  Penderita  Penyakit Kronis  Peserta  BPJS  Kesehatan  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY). Fakultas  Kedokteran  Ilmu  Kesehatan Masyarakat, UGM, Yogyakarta.
[5] Luti,  Hasanbasri,  Lazuardi.  (2012).
Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam Meningkatkan Sistem Rujukan Kesehatan Daerah Kepulauan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Masyarakat, UGM, Yogyakarta.
[6] Noveradita,  Tri.  (2017). Faktor-faktor
Yang  Berhubungan  Dengan  Kesertaan Program  Pengelolaan  Penyakit  Kronis
(PROLANIS)  Pada  Peserta  Program
Rujuk  Balik  di  Kota  Depo .  Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia [7] Permatasari, A. S. (2017). Implementasi  Pelaksanaan  Program Rujuk  Balik  (PRB)  di  Wilayah  Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama  Jakarta  Selatan  Tahun  2017. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia
[8] Primasari, K .L. (2015). Analisis Sistem Rujukan  Jaminan  Kesehatan  Nasional RSUD.  Dr.  Adjidarmo  Kabupaten Lebak .  Jurnal  Administrasi  Rumah Sakit  Indonesia.  Volume  1  No  2. ISSN : 2406-9108.
[9] Sihombing,  Ita  N.S.  (2018). Analisis Pelaksanaan  Program  Rujuk  Balik (Studi  Kasus  Pelaksanaan  Program Rujuk  Balik  Pada  Program  Jaminan Kesehatan  Nasional  di  Puskesmas Pancur  Batu  Kabupaten  Deli  Serdang Tahun  2017 .  Universitas  Sumatera Utara.
[10]  Sugiyono.  (2008). Metode  Kuantitatif Kualitatif  dan  R&D .  Bandung  : ALFABETA
[11]  World  Health  Organization.  (2012).
Death from
NCDs. http://www.who.int/gho/ncd/mor tality_mobidity/ncd_total_text/en/index . Html diakses pada Agustus 2018.
[12]  World  Health  Organization.  (2017). Cardiovascular diseases (CVDs). http://who.int/mediacentre/factsheets/fs 317/en/.  Html  diakses  pada  Agustus 2018.