## MAGISTRA Law Review
Volume 03 Nomor 01, Januari 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## KEDUDUKAN YURISPRUDENSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

## Pratiwi Ayu Sri Daulat
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Pratiwiayusridaulat@gmail.com

## ABSTRAK
Peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009,  Undang-Undang  No.1/Pnps/1965,  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2000,  dan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  jo  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019 mencerminkan  pengaturan  sumber  hukum,  namun  tidak  mengatur  yuridiksi  sebagai  sumber  hukum. Secara empirik, peradilan perdata, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi  menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum  dalam mempertimbangkan putusan hakim, sedangkan peradilan pidana  tidak  menggunakan  yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum.  Permasalahan  yang  timbul  terkait dengan  kedudukan  yurisprudensi  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Berdasarkan  hasil  kajian  dengan pendekatan yuridis normatif menunjukan, bahwa yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim yang dipergunakan oleh hakim lain, yang dihimpun oleh Mahkamah Agung. Kedudukan yurisprudensi bukan sebagai  hukum  menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  jo  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2019, namun secara empirik sebagai sumber hukum dan/atau penguatan pertimbangan putusan hakim dalam  peradilan  perdata  dan  Mahkamah  Konstitusi,  namun  dalam  peradilan  pidana  tidak  digunakan yurisprudensi,  seperti  dalam  10  (sepuluh)  putusan  Kasasi  tindak  pidana  korupsi.  Keadaan  tersebut menunjukan  tidak  jelasnya  sistem  hukum  Indonesia,  terutama  berkaitan  dengan  kedudukan yurisprudensi. Konsep ideal kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana dengan melakukan pembaharuan substansi hukum melalui penambahan Pasal 3A dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  dan  menambah  ketentuan  pada  ayat  (2)  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  serta pembaharuan  struktur  hukum  dengan  menjadikan  hakim  yang  responsif  dan  progresif  dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
Kata Kunci: Yurisprudensi dan Sistem Peradilan Pidana.

## A. PENDAHULUAN
Hukum pada dasarnya merupakan suatu tatanan sosial yang terdiri dari norma dan nilai- nilai, yang telah disepakati bersama oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial, yang  dalam  penerapannya  disertai  dengan  sanksi  apabila  pengaturannya  berupa  kewajiban dan/atau  tidak disertai dengan sanksi apabila pengaturan  berkaitan dengan hak.  Hans Kelsen mengatakan, bahwa hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. ”tatanan” adalah suatu sistem  aturan.  Hukum  adalah  seperangkat  peraturan  yang  mengandung  semacam  kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem. Tatanan sosial tertentu yang memiliki karakter hukum merupakan  suatu  tatanan  hukum. 1 Pada  hakekatnya,  hukum  merupakan  benda  mati,  yang secara  fungsional  menjadi  benda  hidup  dan  memiliki  kekuatan  apabila  digerakkan  oleh kekuasaan atau kewenangan yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan. Hukum secara abstracto mengandung  norma  dan  nilai  yang  bebas  dan  tidak  terbatas  pada  ruang, hukum akan selalu mengikuti  pikiran, sikap dan perilaku anggota masyarakat. Namun demikian, hukum dalam suatu kekuasaan, yang terpolitisasi secara sistimik akan membelenggu norma dan nilai dalam ruang yang tidak bebas atau dapat disebut sebagai hukum kekuasaan atau hukum politik. Hukum tersebut berbeda secara hakiki dan empirik dengan hukum Tuhan, seperti hukum
1 Hans Kelsen, 2011, General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media, hlm. 3-6
tentang hidup, mati, angin, petir dan bencana alam serta non alam yang bebas dan tidak tersekat dengan ruang.
Hukum  Indonesia  bersifat  pluralis,  aneka  ragam  hukum  menandai  kekayaan  hukum Indonesia,  baik  yang  terbentuk  karena  aspek  politis  berupa  hukum  keistimewaan  seperti Nangroe Aceh Darusalam dan Daerah Istimewa Yogjakarta maupun karena pengakuan negara terhadap  keberadaan  masyarakat  sebagaimana  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Hukum dalam sistem peradilan perdata ada hukum yang berlaku bagi masyarakat beragama Islam dan non Islam, hukum dalam sistem peradilan pidana pun, ada hukum yang berlaku bagi kejahatan umum dan khusus. Pluralisme hukum Indonesia terwujud dalam hukum tidak tertulis dan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di  sisi  lain,  hukum  yang  pluralis  pun  dapat  ditunjukan  dengan  ratifikasi  atau  perjanjian internasional  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  sebagaimana  Pasal  11  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pluralisme hukum tersebut dapat dipergunakan untuk menunjuk sumber hukum Indonesia yang berasal  dari  hukum  tidak  tertulis  (adat),  hukum  agama,  perjanjian  internasional  atas  suatu kebiasaan-kebiasaan  atau  konvensi-konvensi  internasional  dan  putusan-putusan  pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  (yurisprudensi).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menyatakan    Hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 62 ayat (1) menetapkan, bahwa segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan- alasan  dan  dasar-dasarnya  juga harus  memuat  pasal-pasal  tertentu  dari  peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal- pasal  tersebut  menunjukan  pengakuan  hukum  tidak  tertulis  (adat)  sebagai  sumber  hukum Indonesia.
Hukum agama yang tertuang dalam kitab suci masing-masing agama yang diakui oleh Pemerintah,  sebagaimana  terumuskan  dalam  Penjelasan  Pasal  1  Undang-Undang No.1/Pnps/1965, bahwa agama-agama  yang  dipeluk  oleh  penduduk  di  Indonesia  ialah  Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius). Misal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menggunakan hukum agama sebagai sumber hukum nasional.
Perjanjian Internasional merupakan perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur  dalam  hukum  internasional  yang  dibuat  secara  tertulis  serta  menimbulkan  hak  dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian internasional sebagai sumber hukum tercermin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dalam Pasal 9 menentukan, bahwa Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan  sepanjang  dipersyaratkan  oleh  perjanjian  internasional  tersebut  dan  dilakukan dengan  undang-undang  atau  keputusan  presiden.  Perjanjian  internasional  tersebut  akan
berlaku  sebagai  hukum  nasional,  apabila  pengesahan  perjanjian  internasional  tersebut ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Putusan  pengadilan  tingkat  kasasi  yang  sudah inkracht atau  yurisprudensi  sebagai sumber hukum masih menjadi perdebatan dalam kajian-kajian hukum, terutama penggunaan yurisprudensi  dalam  pertimbangan  hukum  hakim.    Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan    telah  menentukan,  bahwa  hukum  tertulis  atau  peraturan  perundang-undangan Indonesia sebagaimana Pasal 7 ayat (1), yaitu:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 8 Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Dewan Perwakilan Daerah;
d. Mahkamah Agung;
e. Mahkamah Konstitusi;
f. Badan Pemeriksa Keuangan;
g. Komisi Yudisial;
h. Bank Indonesia;
i. Menteri;
j. badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
l. Gubernur;
m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
n. Bupati/Walikota;
o. Kepala Desa atau yang setingkat.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  tidak  mengatur  putusan  pengadilan yang inkracht atau yurispdudensi sebagai peraturan perundang-undangan.
Sistem  peradilan  pidana  merupakan  rangkaian  sub  sistem-sub  sistem  yang  bergerak secara  dinamis,  tersistematis  dan  integratif  dalam  menegakkan  hukum  pidana  untuk mewujudkan  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Sistem  peradilan  pidana  sebagai  rangkaian  sub sistem terdiri dari sub sistem regulasi pidana, lembaga peradilan pidana, sarana dan prasarana
peradilan, dan sub sistem masyarakat. Secara pragmatis, tujuan sistem peradilan pidana yang akan dicapai  meliputi ditegakkannya hukum pidana dengan menjatuhkan sanksi pidana, yang kadangkala bersifat pembalasan. Namun  secara  ideal,  tujuan  sistem  peradilan  pidana,  bukan penerapan sanksi pidananya, tetapi bagaimana agar pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi dan patuh pada hukum. Dalam penerapan sanksi pidana, hampir  tidak pernah menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana. Peraturan  perundang-undangan  lembaga  peradilan  pidana  tidak  ada  pengaturan/rumusan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Dalam praktik peradilan perdata, tata usaha negara dan konstitusi,  para  pihak  berperkara  dan  aparatur  peradilan  memasukan  yurisprudensi  sebagai sumber hukum untuk menguatkan posita atau dalil perkara, dan dalam putusan hakim pun ada yang memasukan yurisprudensi sebagai dasar tambahan pengambilan putusan hakim.
Misal  dalam Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menggunakan lebih dari 1 (satu) yurisprudensi:
1. yurisprudensi  Mahkamah  Agung  nomor  2/Yur/Pid/2018  dan  3/Yur/Pid/2018  di  mana Mahkamah  Agung  secara  konsisten  menganggap  bahwa  tindakan-tindakan  yang dikategorikan  sebagai  “diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga  diperoleh  dari kejahatan” adalah:
a. apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standar.
b. apabila  seseorang  membeli  kendaraan  bermotor  tanpa  dilengkapi  surat-surat kendaraan yang sah.
2. yurisprudensi putusan MK, MK kerap menyatakan pasal dalam undang-undang bersifat konstitusional bersyarat ( conditionally constitutional ), sepanjang dimaknai sesuai tafsir MK seperti dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2010 atau inkonstitusional  bersyarat  ( conditionally  unconstitutional ),  sepanjang  tidak  dimaknai sesuai tafsir MK seperti dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009
3. yurisprudensi  Putusan  MK  Nomor  27/PUU- VII/2009,  “Dari  praktik Mahkamah  (2003- 2009),  perorangan  WNI,  terutama  pembayar  pajak  (tax  payer,  vide  Putusan  Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan  lain-lain,  oleh  Mahkamah  dianggap  memiliki  legal  standing  untuk  mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945”;
4. yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait pengujian  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Ajaran  sifat  melawan  hukum  materil,  dalam  fungsi  negatif  dapat  ditemukan  dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 42/K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi, diikuti dengan putusan MA Nomor 71/K/1970 tanggal 27 Mei  1972,  Putusan  Nomor  81/K/Kr/1973,  yang  pada  pokoknya  menggariskan  bahwa terdapat  tiga  sifat  yang  menghilangkan  unsur  melawan  hukum  atau  sebagai  alasan penghapus pidana yaitu apabila negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung.
Namun  berbeda  dalam  peradilan  pidana  pada  tingkat  Kasasi  tidak  ditemukan penggunaan  yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum  bagi  hakim  dalam  memberikan pertimbangan putusannya, seperti dalam Putusan Kasasi Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR, putusan  Kasasi  Nomor  26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.Pst,  dan  putusan  Kasasi  Nomor  124 K/Pid.Sus/2019.  Pada hal, yurisprudensi    cukup  konstruktif  memberikan  penguatan  terhadap pertimbangan-pertimbangan  hakim  dalam  putusannya,  dan  yurisprudensi  pun  dapat dipergunakan  sebagai  pernyatan  hukum  yang  terlegitimasi,  yang  dapat  mengisi  kekosongan hukum.  Hal  tersebut  dipertegas  dalam    Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1), bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hukum tidak tertulis menjadi solusi, namun di sisi lain yurisprudensi pun dapat dipergunakan sebagai solusi atas kekosongan hukum.
Berdasarkan kesenjangan di atas, maka sangat menarik untuk dilakukan pengkajian  terhadap kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana, sebagai suatu rumusan masalah dalam kajian ini.

## B. METODE PENELITIAN
Kajian terhadap kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana menggunakan pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  melakukan  analisis  terhadap  peraturan  perundang- undangan pidana dan 10 (sepuluh) putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah inkracht dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  pada  tahun  2018-2021.  Pengambilan  putusan  Kasasi  perkara tindak pidana korupsi didasarkan pada pertimbangan, baik secara in abstracto dan in concretto terjadi disparitas pidana. Analisis data yang dipergunakan berupa analisis kualitatif, yang disusun secara sistematik melalui tahapan-tahapan pertama inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan  dan  putusan  Kasasi. Kedua, maping  atau  pemetaan  data,  dan ketiga, dianailisis  dengan  mendasarkan  pada  pemikiran  yang  positip  konstruktif  untuk  menemukan hakekat normatif kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan pidana.

## C. PEMBAHASAN
Pembahasan  Kedudukan  Yurisprudensi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  dilakukan dengan  menentukan  lebih  dahulu  ruang  lingkup  pembahasan  meliputi  makna  dan  fungsi yurisprudensi, yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia,  kedudukan yurisprudensi dalam sistem  peradilan  pidana,  dan  konsep  ideal  yurisprudensi  dalam  sistem  peradilan  pidana. Pembahasan tersebut mendasarkan pada pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan Kasasi Mahkamah Agung.
1. Makna dan Fungsi Yurisprudensi
Blacks’ law dictionary memberikan pengertian Jurisprudence:  originally, the study of the first principles of the law of nature, the civil law, and the law of nations . Jurisprudensi pada dasarnya merupakan  studi tentang prinsip-prinsip dasar hukum alam, hukum sipil dan hukum tata negara. Selanjutnya dinyatakan, bahwa more modernly, the study of the general or  fundamental  elements  of  a  particular  legal  systems,  as  opposed  to  its  practical  and concrete  details .  Jurisprudensi  pada  era  modern  merupakan  studi  tentang  unsur-unsur
umum  atau  dasar  dari  sistem  hukum  tertentu,  yang  menyimpang  dengan  praktik  dan kenyataann tertentu.
Pengertian yurisprudensi di atas menunjukan, bahwa yurisprudensi  sebagai studi tentang  nilai  hukum,  dan  di  dalam  nilai  hukum  terkandung  ajaran-ajaran  hukum, sebagaimana  pengertian  yurisprudensi  menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia,  sebagai ajaran hukum melalui peradilan, yang tertuang dalam putusan hakim. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Prof.Subekti, yang menyatakan yurisprudensi merupakan putusan- putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah  berkekuatan hukum  tetap. 2 Pernyataan  Prof.Subekti  tersebut  menunjukan,  bahwa tidak  semua  putusan  pengadilan  dapat  dinyatakan  sebagai  yurisprudensi,  karena  ada beberapa  persyaratan  suatu  putusan  hakim  dapat  dinyatakan  sebagai  yurisprudensi, sebagaimana hasil penelitian BPHN Tahun 1995, yaitu: 3
a. putusan  atas  suatu  peristiwa  hukum  yang  belum  jelas  pengaturan  perundang- undangannya;
b. putusan tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. telah berulangkali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
d. putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan; dan
e. putusan tersebut telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung
Secara  konseptual,  mendasarkan  pada  hasil  penelitian  BPHN  di  atas,  maka persyaratan  suatu  putusan  hakim  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  yurisprudensi,  apabila memenuhi persyaratan materiil (substantif) dan persyaratan formil (implementatif), yaitu:
a. persyaratan materiil
1) adanya kekosongan hukum;
Putusan  hakim  atas  suatu  peristiwa  hukum  yang  tidak  ada  pengaturannya  dalam peraturan perundang-undangan, sehingga putusan hakim tersebut dijadikan sebagai sumber hukum.
2) putusan sudah final;
Putusan  hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  sampai  tidak  adanya  upaya hukum luar biasa dalam Mahkamah Agung.
3) penggunaan pendekatan restorative justice ;
Putusan hakim mengandung nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat terjadinya peristiwa hukum.
4) dihasilkan oleh peradilan clean and clear ; dan
Putusan hakim  yang dihasilkan dalam peradilan yang merdeka dan tidak memihak.
5) diterbitkan secara resmi oleh Mahkamah Agung.
Putusan  hakim  yang  terinventarisasi  dan  terdokumentasi  dalam  suatu  himpunan putusan hakim yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.
b. persyaratan formil
Penggunaan yurisprudensi karena kekosongan hukum, bukan karena pilihan hukum dan bukan karena eksepsional. Yurisprudensi merupakan putusan hakim yang diikuti hakim
2 Ahmad Kamil dan M Fauzan, 2004, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Prenada Media, hlm.10
3 Ibid. , hlm.11
lain  dalam  perkara serupa,  yang  kemudian  putusan  hakim  itu  menjadi  tetap  sehingga menjadi sumber hukum.
Fungsi yurisprudensi antara lain: (1) menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa, di mana undang-undang tidak mengatur hal itu; (2) menciptakan  rasa kepastian hukum  di masyarakat dengan adanya standar hukum yang  sama;  (3)  menciptakan  adanya  kesamaan  hukum  serta  sifat  dapat  diperkirakan ( predictable )  pemecahan  hukumnya;  (4)  mencegah  kemungkinan  terjadinya  disparitas perbedaan  dalam  berbagai  putusan  hakim  pada  kasus  yang  sama,  (5)  yurisprudensi merupakan manifestasi penemuan hukum 4
Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap tahun membuat himpunan putusan hakim yang dijadikan  yurisprudensi,  berdasarkan  hasil  Tim  Penelitian  Pembentukan    Hukum  melalui Yurisprudensi  yang  dibentuk  dengan  Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung.  Himpunan putusan  hakim  tersebut  yang  membuat  kemudahan  bagi  hakim  dalam  memilih  dan menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam pertimbangan putusan hakim.
2. Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia
Dalam perkembangan sistem hukum dikenal sistem hukum civil law dan common law , yang masing-masing sistem memiliki karakteristik dalam melihat hukum. Sistem civil law melihat (1) hukum bersifat konservatif, (2) hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis  konservatif,  (3)  hakim  hanya  sebagai  cerobong  undang-undang,  (4)  jika  terjadi pertentangan   antara undang-undang dengan yurisprudensi, maka dimenangkan undang- undang. Sistem common law melihat (1) hukum merupakan lembaga kebudayaan yang terus mengalami perkembangan, (2) hukum merupakan hasil daya cipta manusia, (3) hukum tidak memerlukan  kodifikasi,  karena  hukum  yang  terkodifikasi  hanyalah  sebagian  saja  dari hukum, (4) putusan pengadilan adalah hukum, (5) hakim pencipta hukum, dan (6) apabila terjadi  pertentangan  antara  undang-undang  dengan  yurisprudensi,  maka  yurisprudensi dimenangkan. 5 Secara  teori,  terdapat  perbedaan  antara  Yurisprudensi  di  dalam  sistem hukum civil law dan sistem common law . Yurisprudensi dalam sistem civil law bersifat lebih persuasif  atau  fleksibel.  Artinya  Yurisprudensi  tersebut  tidak  mengikat  untuk  digunakan, sedangkan Yurisprudensi dalam sistem Common Law bersifat mengikat. Walaupun dalam prakteknya  seringkali  Yurisprudensi  didalam  sistem civil  law tidak  kalah  kuatnya  dengan Yurisprudensi dalam sistem common law . 6
Sistem  hukum  Indonesia  dalam  praktik  peradilan  menggunakan  yurisprudensi sebagai  upaya  untuk  mengatasi  kekosongan  hukum,  sehingga  hakim  sebagai  pencipta hukum atau penemu hukum dalam bentuk putusan hakim. Bahkan, hakim Indonesia sangat kuat  untuk  mengikuti  putusan-putusan  pengadilan  tertinggi  sebagai  suatu  yurisprudensi dalam  mempertimbangkan  putusan,  seperti  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  tersebut membuat pertentangan dengan Pasal 24 ayat (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik
4 Tri Agus Gunawan dan Indira Swasti Gama Bhakti, 2020, Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman), Journal  of  Public  Administration  and  Local  Governance , JPALG Vol 4 (1) (2020), Universitas Tidar Magelang, hlm. 23-37
5 Ahmad Kamil dan M Fauzan, Op.Cit .
6 Favian Partogi Alexander Sianipar, 2020, Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim, Tanjungpura Law Journal , Vol. 4, Issue 1, January 2020, hlm. 84-85
Indonesia Tahun 1945, bahwa peradilan diselenggarakan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan Undang-Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan, bahwa hakim wajib menjaga kemandirian dan larangan campur tangan dalam urusan  peradilan,  sebagaimana  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  dan  ayat  (2).  Ketentuan  undang- undang  tersebut  berdampak  pada  kebebasan  hakim  untuk  tidak  menggunakan yurisprudensi dalam pertimbangan putusan, seperti dalam putusan hakim peradilan pidana.
Kebebasan  dalam  menggunakan  atau  tidak  menggunakan  yurisprudensi  dalam pertimbangan  putusan  hakim  menunjukan  sistem  hukum  Indonesia  tidak  jelas,  bisa mengikuti sistem civil law dan/atau sistim common law . Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya sistem hukum Indonesia yang dibangun merupakan sistem hukum  Pancasila,  sistem  hukum  yang  mendasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila,  yaitu  nilai ketuhanan,  kemanusiaan,  kesatuan,  demokrasi  dan  keadilan.  Unsur-unsur  atau  elemen- elemen  hukum  dalam  suatu  sistem  akan  berinteraksi  secara  sistemik  dan  terpadu  guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Teguh Prasetyo dalam melihat sistem hukum Pancasila  dengan  menggunakan  pendekatan  teori  Keadilan  Bermartabat,  yaitu  suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum  positif yang merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dan  teramat penting dari suatu hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya dalam satu kesatuan tujuan. 7 Dalam sistem hukum Pancasila, keadilan yang hendak dicapai dengan menggunakan pendekatan restorative justice , yaitu mewujudkan keadilan dengan cara musyawarah mufakat untuk memulihkan keadaan yang  rusak  akibat adanya suatu tindak pidana. Sistem hukum Pancasila membuka peluang yurisprudensi memasuki dalam sistem hukum Indonesia, sepanjang yurisprudensi tersebut mengejewantah nilai-nilai Pancasila tidak dilanggar.
3. Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Jimly Asshiddiqie merumuskan ada tujuh macam sumber hukum tata negara yaitu:
(a) Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis; (b) Undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun  pasal-pasalnya;  (c)  Peraturan  perundang-undangan  tertulis;  (d)  Yurisprudensi peradilan;  (e)  Konvensi  ketatanegaraan  atau constitusional  conventions ;  (f)  Doktrin  ilmu hukum yang telah menjadi ius commisionis opinion doctorum ; (g) Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional. 8
Yurisprudensi merupakan penemuan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penemuan  hukum  ( rechtsvinding )  adalah  proses  pembentukan  hukum  oleh  hakim  atau aparat  hukum  lainnya  yang  ditugaskan  untuk  penerapan  peraturan  hukum  umum  pada peristiwa  hukum  konkret. 9 Penemuan  hukum  merupakan  hasil  dari  suatu  proses  sistem hukum,  termasuk  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum, apabila yurisprudensi sebagai nilai hukum dan terpenuhi persyaratan materiil dan formil,
7 Teguh Prasetyo, 2016, Sistem Hukum Pancasila, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, bandung: Nusa Media, hlm.29
8 Enrico Simanjuntak, 2019, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019
9 Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, 2019, Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana, VeJ Volume 5, Nomor 2 , hlm 288
serta  menjadi  bagian  dari  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  menurut Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.
Yurisprudensi bukan  bagian  dari  peraturan  perundang-undangan,  karena  Pasal  7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  tidak  mengatur  yurisprudensi.  Yurisprudensi  merupakan pernyataan-pernyataan yuridis hakim atas suatu peristiwa hukum yang terlegitimasi dalam suatu  putusan  hakim.  Yurisprudensi  yang  memuat  pernyataan-pernyataan  yuridis  hakim, maka yurisprudensi bukan merupakan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum  memuat  norma  perbuatan  yang  dilarang  dan  tidak  dilarang,  sedangkan yurisprudensi tidak memuat norma perbuatan yang dilarang dan  tidak dilarang, sehingga yurisprudensi bukan merupakan hukum, namun bisa menjadi sumber pembentukan hukum.
Van Apeldoorn, menolak yurisprudesni sebagai sumber hukum yang menyatakan “Apabila suatu  ketentuan  dalam  keputusan  keputusan  Hakim  terus  menerus  diikuti  dan dengan  begitu  rupanya  telah  menjadi  bagian  dari  keinsyafan  hukum  umum,  jika  dengan kata-kata lain, tentang suatu soal hukum tertentu telah tercipta yurisprudensi tetap. Maka ketentuan  itu  menjadi  hukum,  tidak  berdasarkan  keputusan  Hakim,  tapi  berdasarkan kebiasaan, yaitu berdasarkan keinsyafan hukum umum, yang kentara dari tingkah laku tetap para Hakim. 10 Berbanding terbalik dengan Van Apeldoorn, Bellfroid dan E.Utrecht sepakat bahwa Yurisprudensi merupakan suatu sumber hukum. Bellfroid menyatakan, bahwa “Saya tidak sependapat dengan Apeldoorn. Penggunaan Arrest Hoge Raad oleh Hakim bawahan disebabkan karena terdesak dari atas (takut dikasasi), jadi bukan karena  kebiasaan.  Seorang
Hakim tidak terikat kepada putusan Hakim
lain.
Apabila putusan Hakim senantiasa dijadikan dasar oleh Hakim lain dalam kasus-kasus yang sama, maka lahir hukum yang berlaku umum yang disebut yurisprudensi. Putusan Hakim pertama yang dijadikan dasar putusan Hakim selanjutnya merupakan sumber hukum dalam arti formil.”  E.Utrecht  juga  berpendapat:  “Putusan  Hakim  yang memuat  peraturan tersendiri,  kemudian  dijadikan  pedoman  oleh  Hakim  lain,  maka  putusan  Hakim  pertama menjadi sumber hukum bagi peradilan hukum yang termuat dalam putusan semacam itu disebut hukum yurisprudensi 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menentukan, bahwa hakim wajib hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam  masyarakat.  Ketentuan  tersebut  telah  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi dengan menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum atau penguatan pertimbangan putusan. Namun sebaliknya di Mahkamah Agung, yurisprudensi tidak dipergunakan sebagai sumber  hukum  atau  penguatan  pertimbangan  putusan  hakim  dalam  sistem  peradilan pidana, seperti 10 (sepuluh) putusan Kasasi tindak pidana korupsi di bawah ini, yang diambil secara  random  menunjukan  tidak  satu  pun  dari  10  (sepuluh)  putusan  Kasasi  Mahkamah Agung  yang  menggunakan  yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum  atau  penguatan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.
10 Favian Partogi Alexander Sianipar, Op.Cit ., hlm. 86
11 Ibid., hlm.86-87
NO PUTUSAN YURISPRUDENSI 1 Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR tidak gunakan yurisprudensi 2 Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY tidak gunakan yurisprudensi 3 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.Pst tidak gunakan yurisprudensi 4 Nomor 29/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY tidak gunakan yurisprudensi 5 Nomor 762 K/Pid.Sus/2020 tidak gunakan yurisprudensi 6 Nomor 124 K/Pid.Sus/2019 tidak gunakan yurisprudensi 7 Nomor 1840 K/PID.SUS/2019 tidak gunakan yurisprudensi 8 Nomor 3022 K/Pid.Sus/2019 tidak gunakan yurisprudensi 9 Nomor 218 PK/Pid.Sus/2018 tidak gunakan yurisprudensi 10 Nomor 544 K/PID.SUS/2018 tidak gunakan yurisprudensi Sumber Data: Direktori Putusan MA
Ada indikasi faktor-faktor yang memiliki potensi pengaruh tidak digunakannya yurisprudensi dalam  sistem  peradilan  pidana,  dalam  hal  ini  putusan  hakim  Kasasi  Mahkamah  Agung, antara lain:
a. sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur peristiwa hukum itu;
b. hakim  berpaham  sistem civil  law ,  yang  lebih  mengedepankan  undang-undang ( statute law );
c. hakim menjaga kemandirian dalam peradilan (Pasal 3 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009);
d. prinsip peradilan yang merdeka dan tidak memihak ( Declaration of Human Rights, Art .10);
e. prinsip dasar kemandirian pengadilan (Tanggal 29 November 1985);
f. kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  (Pasal  24  ayat  (1) Undang Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945);
g. tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mewajibkan  penggunaan yurisprudensi; dan
h. kuatnya keyakinan hakim dalam mengambil putusan.
Sistem  peradilan  pidana  yang  tidak  menggunakan  yurisprudensi  sebagai  sumber hukum dan atau penguatan pertimbangan putusan hakim akan menjadikan permasalahan peradilan pidana ke masa depan, seiring dengan begitu perubahan-perubahan dunia secara revolusioner,  di  mana  hukum  tertulis  (peraturan  perundang-undangan)  tidak  dapat mengimbangi perubahan masyarakat  tersebut. Bahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  dalam  Pasal  10  ayat  (1)    telah  menegaskan,  bahwa Pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib untuk  memeriksa dan mengadilinya.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  diperlukan  hakim yang responsif dan progresif dalam memeriksa dan mengadili suatu peristiwa hukum.
4. Konsep Ideal Yurisprudensi dalam Sistem Peradilan Pidana
Arah dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 bidang hukum terumuskan  dalam  Bab  IV  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2007 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025,  yaitu pembangunan  hukum  diarahkan  pada  makin  terwujudnya  sistem  hukum  nasional  yang
mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup:
a. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum yang  mencerminkan  nilai-nilai  sosial  dan  kepentingan  masyarakat  Indonesia  serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat
b. Pembangunan  struktur  hukum  diarahkan  untuk  memantapkan  dan  mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional.
c. Pembangunan budaya hukum diarahkan pada penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi  manusia  dilaksanakan  secara  tegas,  lugas,  profesional,  dan  tidak  diskriminatif dengan  tetap  berdasarkan  pada  penghormatan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia, keadilan,  dan  kebenaran,  terutama  dalam  penyelidikan,  penyidikan,  dan  persidangan yang transparan dan terbuka.
Pengkajian  yurisprudensi  dalam  pengembangan  ilmu  hukum  sudah  mengerucut pada  kedudukan  yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum,  artinya  sebagai  sumber  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), namun belum dituangkan dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pembangunan  substansi  hukum  seharusnya mencakup  penentuan  sumber  hukum  dalam  pembentukan  hukum  nasional  melalui pembaharuan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan dengan menambah pasal setelah Pasal 3:
Pasal 3 Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Pasal 3A
Sumber hukum dalam pembentukan hukum negara meliputi:
a. Peraturan perundang-undangan
b. Hukum Internasional
c. Konvensi
d. Hukum tidak tertulis
e. Putusan pengadilan
Penguatan kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum, dilakukan pula pembaharuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan menambah ketentuan  dalam  Pasal  14  ayat  (2)  dengan  menambah  kalimat  (2)  ...dengan mempertimbangkan fakta, hukum dan yurisprudensi, dan ...” , sehingga  Pasal 14 berbunyi: Pasal 14
(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dengan mempertimbangkan fakta,  hukum  dan  yurisprudensi,  dan  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari putusan.
(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.
Penguatan kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana dapat melalui pembaharuan struktur hukum dengan meningkatkan kualitas dan profesional hakim, serta menjadikan  hakim  yang  responsif  dan  progresif  dengan  berlandaskan  pada  peraturan perundang-undangan.
Satjipto Rahardjo yang mengatakan, bahwa:
“ Dalam  suasana  terhimpit  oleh  praktik-praktik  korup  yang  menggrogoti  bangsa, mengapa  kita  tidak  berani  mencari  jalan  lain?  Di  sini  kita  memilih  pengadilan progresif  dengan  hakim-hakim  partisan.  Hakim  seperti  itu  tidak  datang  dengan semangat  kosong,  tetapi  penuh  determinasi,  komitmen,  dan  dare  (keberanian) untuk mengalahkan korupsi. Apakah hakim  partisan tidak merupakan  anomali di tengah “peradaban hukum” dunia kini? Tidak, sebagai bangsa merdeka, kita be rhak menentukan pilihan tentang apa yang baik bagi bangsa. Jika “hakim - hakim liberal” kurang berhasil memberantas korupsi, kini saatnya memilih “hakim partisan dan progresif”. Inilah salah satu pilihan Indonesia bangun dari keterpurukan ". 12
Pernyataan Satjipto  Rahardjo  sesuai  dengan  pernyataan  Suteki  dalam  tulisannya berjudul  “Budaya  Oriental  dan  Implikasinya  Terhadap  Cara  Berhukum  Dalam  Perspektif Hukum Progresif”, bahwa:
Cara berhukum yang hanya mengandalkan positive law dengan rule and logic serta rule bound -nya hanya akan bermuara pada kebuntuan dalam pencarian keadilan substantif. Non  enforcement  of  law dalam  pencarian  keadilan  substantif  yang  sempurna  ( perfect justice )  hanya  akan  lahir  melalui  pendekatan legal  pluralism . Legal  pluralism merupakan strategi pendekatan baru yang harus dikuasai oleh penegak hukum agar dapat melakukan terobosan hukum melalui the non enforcement of law. Hal ini disebabkan pendekatan ini tidak  lagi  terpenjara  oleh  ketentuan legal formalism melainkan  telah  melompat  ke  arah pertimbangan living law dan natural law . 13
Paradigma  positivistik  (hukum)  mendominasi  pikiran-pikiran  aparat  penegak hukum,  apa  kata  undang-undang,  itulah  yang  harus  dipedomani  dan  dijalankan,  dan keadilan hanya menjadi impian yang tidak berujung. J.E. Sahetapy dalam tulisannya berjudul “Reformasi Hukum Harus Mengejawantahkan Pancasila” menyatakan, bahwa:
Putusan-putusan pengadilan di segala  tingkat mengindikasikan betapa para hakim belum putih bersih ibarat salju. Keadilan terus dipermainkan dengan cara-cara yang kotor, sehingga ada  ungkapan  bersayap  semua  bisa  diatur,  bisa  dibeli,  disuap,  diperas  atau  “ power  by remote  control .”  Tidak  ada  rasa  takut  terhadap  Tuhan  dengan  melaknatkan  Tuhan, kendatipun putusan diucapkan denga n “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”  Jika  dikaji  bahwa  Pancasila  adalah  sumber  dari  segala  sumber  hukum,  maka seharusnya pengadilan memutuskan demi keadilan berdasarkan Pancasila, mengingat selain ada sila ketuhanan, juga ada sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial. 14
12 Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum progresif , Jakarta: Kompas, hlm. 147
13 Dinal Fedrian, Ed., 2012, Dialektika Pemabruan Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Komisi Yudisial, hlm. 274-275
14 Ibid ., hlm. 123
Kalimat “ power by remote control ” mengindikasikan, bahwa peradilan pidana telah dikendalikan oleh kekuatan atau kepentingan jahat, baik dari dalam maupun luar peradilan pidana, baik dalam arti kelembagaan maupun perorangan, termasuk kekhawatiran status profesi penegak hukum kalau tidak mengikuti kekuatan atau kepentingan  jahat tersebut. Sehingga  diperlukan  aparatur  peradilan  pidana  yang  bersih  dan  berani  serta  memiliki pemikiran-pemikiran yang progresif dengan berlandaskan pada nilai sila-sila Pancasila. Konsep  ideal  kedudukan  yurisprudensi  dalam  sistem  peradilan  pidana  dengan  melalui pembaharuan substansi hukum dan struktur hukum akan berdampak secara positif dalam proses peradilan pidana, antara lain:
a. yurisprudensi secara yuridis sebagai sumber hukum dalam sistem peradilan (pidana);
b. mewujudkan  persepsi  yang  sama  atau  setara  antar  para  hakim  dalam mempertimbangkan putusan melalui yurisprudensi yang mnegnadung nilai hukum, asas- asas hukum dan ilmu hukum;
c. memperkuat  asas Res  Judicata  Pro  Veretate  Habitu ,  putusan  hakim  harus  dianggap benar;
d. mengisi kekosongan hukum dalam mengimplemnetasikan   asas iura curia novit , hakim dianggap  mengetahui  semua  hukum  sehingga  pengadilan  tidak  boleh  menolak memeriksa dan mengadili perkara
e. memperkecil disparitas pidana; dan
f. mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

## D. PENUTUP
Kedudukan  yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum  dan  atau  penguatan  pertimbangan putusan  terlupakan  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Penguatan  kedudukan  yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam sistem peradilan pidana perlu dilakukan melalui pembaharuan substansi hukum dengan memperbaharui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  serta  pembaharuan  struktur hukum melalui peningkatan kualitas dan  profesional hakim yang responsif dan progresif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Kamil dan M Fauzan. 2004. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Prenada Media Dinal Fedrian. Ed. 2012. Dialektika Pemabruan Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Komisi Yudisial Satjipto Rahardjo. 2008. Membedah Hukum progresif. Jakarta: Kompas
Teguh  Prasetyo.  2016.  Sistem  Hukum  Pancasila,  Perspektif  Teori  Keadilan  Bermartabat. Bandung: Nusa Media
Enrico  Simanjuntak.  2019.  Peran  Yurisprudensi  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia.  Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019
Favian  Partogi  Alexander  Sianipar.  2020.  Pengaruh  Yurisprudensi  Terhadap  Prinsip Kemerdekaan Hakim. Tanjungpura Law Journal , Vol. 4, Issue 1, January 2020
Tri Agus Gunawan dan Indira Swasti Gama  Bhakti. 2020. Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman), Journal  of  Public Administration and Local Governance , JPALG Vol 4 (1), Universitas Tidar Magelang
Zulfiqar Bhisma Putra Rozi. 2019. Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana, VeJ Volume 5, Nomor 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  ((Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076  )
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional.  ((Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000  Nomor  185, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4012)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun    2011  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor  5234)
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun    2019  Nomor  183,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Idnonesia  Nomor 6398)
Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia