Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16

## PERLUASAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Barhamudin 1 dan Abuyazid Bustomi 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail  : Barigama@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail  : abuyazid.bustomi13.ab@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  explain  the  field  of  State  Administration  law  since  the promulgation of the State Administration Law 30 of 2014. This research is a legal research with a  conceptual  approach,  a  legal approach.  This  research data  is  secondary data which includes primary legal documents, secondary legal documents and tertiary legal documents. As  a  consequence,  Law  Number  30  of  2014  concerning  the  Implementation  of  State Administrative  Courts  has  made  major  changes  to  the  absolute  jurisdiction  of  the  State Administrative Court, namely the absolute jurisdiction of the State Administrative Court. state administrative  decisions  (beschikking),  accompanied  by  courts  and  complaints  to  the  state administrative courts.
Key words: Competence; Judiciary; Administration

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  bidang  hukum  Peradilan  Tata  Usaha Negara  sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Tata Usaha  Negara  Nomor 30  Tahun 2014. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  konseptual,  pendekatan pendekatan  hukum.  Data  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yang  meliputi  dokumen hukum primer, dokumen hukum  sekunder  dan dokumen hukum  tersier.  Akibatnya,  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan  Badan  Tata  Usaha  Negara  telah membuat  perubahan  besar  terhadap  wilayah  hukum  mutlak  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, yaitu  wilayah  hukum  mutlak  peradilan  Tata  Usaha  Negara.  putusan  tata  usaha  negara ( beschikking ),  disertai  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  pengaduan  ke  pengadilan  tata  usaha negara.
Kata kunci: Kompetensi; Peradilan; Administrasi

## PENDAHULUAN
Tugas pemerintahan dilaksanakan  oleh  pejabat  pemerintah sesuai  dengan  kewenangannya  dan sesuai  dengan  prinsip  umum  hukum dan  pemerintahan  yang  baik.  Segala kegiatan  pemerintahan  dilaksanakan oleh  badan  dan  pejabat  pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di  bidang  pemerintahan,  legislatif,  dan
yudikatif,  serta  melaksanakan  tugas pemerintahan  lainnya  sesuai  dengan UUD  1945  dan/atau  undang-undang. Demikian  pula  dalam  UU  No.  30 Tahun  2014  juga  disebutkan  bahwa pengertian pemerintahan yang digunakan  adalah  pemerintahan  yang luas.
Undang-undang Nomor 30 Tahun  2014,  sebagai  ketentuan  baru
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
dari  undang-undang  penting  di  bidang hukum tata usaha negara, telah menjadi dasar  hukum  bagi  pengadilan  tata usaha  negara  untuk  mengkaji  dan memeriksa  subyek  litigasi.  Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa keputusan  dan/atau  tindakan  badan atau  pejabat  TUN  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan  serta  asas-asas  umum pemerintahan yang baik.
Keputusan  dan/atau  tindakan lembaga yang ditujukan kepada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan prinsip umum pemerintahan  yang  baik.  Pengawasan hukum  terhadap  keputusan  dan/atau tindakan  lembaga  merupakan  ujian perlakuan  terhadap  masyarakat  yang ditegakkan  menurut  undang-undang dan  dilaksanakan  secara  efektif  oleh pengadilan  tata  usaha  negara  yang bebas  dan  mandiri.  Karena  setiap penggunaan  kekuasaan  pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas (rechmatigheid). Pengujian dari perspektif  hukum  atau  dari  perspektif rechmatigheid  terutama  fungsi  kontrol yudisial yang dilakukan oleh
pengadilan  TUN. 1 Oleh  karena  itu, berdasarkan  uraian  di  atas,  artikel  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  bentuk kekuasaan  mutlak  peradilan  TUN  atas penyelenggaraan  pemerintahan  dalam mewujudkan  prinsip-prinsip  umum pemerintahan yang baik, dan menganalisis  peran  pengadilan  tata usaha  negara  dalam  membangun  tata pemerintahan yang baik.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan  untuk  memberikan  penjelasan yang lengkap terkait dengan kompetensi  mutlak  Peradilan  Tata
Usaha setelah diberlakukannya undang-undang Administrasi Pemerintahan.  Adapun  manfaat  yang diharapkan  dari  poenelitian  ini  adalah berkaitan  dengan  kompetensi  mutlak peradilan Usaha Negara setelah diberlakukanna
Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif,  dengan pendekatan  konseptual  ( conceptual
1 Philipus.  M.  Ha djon  et.  a l, Hukum Administrasi  dan  Good  Governance (Ja ka rta : Universita s Trisa kti, 2010).
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
approach ),  pendekatan  undang-undang ( statute  approach ). 2
Bahan  hukum  dikumpulkan melalui  penelitian  kepustakaan,  yaitu untuk  mencatat  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Alat  pengumpulan  data merupakan  pertanyaan  yang  perlu diperhatikan  dalam  setiap  penelitian ilmiah, yaitu untuk memperoleh sumber  penelitian  yang  benar  dan bertanggung  jawab. 3 Penelitian  ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan  untuk  mendapatkan  data sekunder yang terdiri dari: 1.  Adapun  yang  dijadikan  sebagai bahan hukum primer pada penelitian ini  adalah  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, UndangUndang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantsan Tindak
PidanaKorupsi,
Undang-Undang
Nomor.  9  Tahun  2004.  tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor  5.  Tahun  1986.  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
2 Peter  Ma hmud  Ma rzuki, Penelitian  Hukum, Edisi  Revisi (Jaka rta :  Kenca na   Prena da   Media Group, 2014).
3 Peter Ma hmud Ma rzuki
Undang  Undang  Nomor  30  Tahun
2014
Tentang AdministrasiPemerintahan.
2.  Selanjutna  yang  menjadi  bahan hukum  sekunder  dalam  penelitian ini diantaranya adalah bentuk literatur-literatur
Hukum
Administrasi  Negara,  Hukum  Acara
Peradilan
Tata UsahaNegara, Hukum  Pidana,  serta  bahan-bahan lain  khususnya  yang  memiliki relevansi  pada  topik  permasalahan yang akan diteliti.
3.  Seadangkan  bahan  hukum  tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari kamus,  majalah, surat kabar, internet untuk penunjang informasi dalam penelitian.
Seluruh data yang sudah dikumpulkan, selanjutnya disusun, kemudian  dianalisis  dengan  analisis kualitatif,  dan  untuk  selanjutnya  data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan  metode  induktif,  yaitu dengan  mencari  aturan-aturan,  nilai- nilai  maupun  norma-norma  hukum yang kemudian ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Pengawasan  hukum  terhadap tindakan pemerintah dilaksanakan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
melalui  Peradilan  tata  usaha  negara, sementara itu terkait dengan perlindungan untuk pejabat pemerintahan di peradilan belum ditemukan  aturan  yang  menjadi  dasar hukumyna, oleh karenanya menyebabkan  tidak  jarang  pejabat pemerintah mendapatkan sanksi konsekuwensi  atas  perbuatan  yang telah dilakukannya tersebut yang menimbulkan tindakan penyalah gunaan wewenang. Dengan dimungkinkannya terjadi tindakan penyalahgunaan  wewenang    tersebut, maka diperlukan suatu lembaga peradilan yang berfungsi untuk memberikan penilaian tentang terdapatnya
unsur-unsur penyalahgunaan wewenang yang terjadi  akibat  tindakan  pejabat.  Dalam hal  perlindungan  hukum  terhadap pejabat  pemerintah,  telah  ditetapkan pada undang-undang Administrasi pemerintahan,  secara  tegas  diatur dalam Pasal 3 huruf (e) yaitu dalam hal memberikan  pelayanan  perlindungan hukum  terhadap  warga  masyarakat serta  aparatur  pemerintahan.  Dalam ketetapan  Pasal  6  ayat  (2)  huruf  (  I) juga  dinyatakan  bahwa  pelaksana pemerintahan berhak dalam memperoleh  pelayanan  perlindungan
hukum  serta  jaminan  keamanan  pada saat  melaksanakan  kewajiban  yang dimilikinya.
Perlindungan hukum yang diberikan  kepada  pejabat  pemerintah merupakan perlindungan hukum terhadap  pejabat  pemerintah  supaya dalam  pelaksanaan  tugas  pemerintahan yang  dilakukannya  sehari-hari  pejabat itu  tidak  menemukan  hambatan  secara teknis  serta  tindakan  pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat akan terus berjalan. Perlindungan hukum terhadap pelaksana pemerintahan akan diberikan selama  pejabatt  tersebut  pada  saat melaksanakan tindakan atau menentukan  suatu  keputusan  tetap sesuai  dengan  koridor  hukum  yang telah  ditetapkan.  Perlindungan  hukum tersebut bisa dalam bentuk penyerahan kewenangan  tertentu  terhadap  pejabat itu,  pembantuan  hukum  dalam  proses penyelesaian sengketa, kepastian hukum  saat  melakukan  yang  menjadi tugas atas jabatan administrasi negara. 4
Terdapatnya  suatu  kebijakan yang  memberikan  hak  terhadap  Badan dan/atau  pejabat  pemerintahan  dalam hal  meminta  permohonan  terhadap pengadilan dalam menilai terdapat atau
4 Kementeria n PAN da n RB, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
tidak  adanya  unsur  penyalah  gunaan wewenang merupakan instrumen pembelaan  terhadap  badan  dan/atau pelaksana  pemerintahan  yang  telah diduga  melaksanakan  penyalah  gunaan wewenang,  selain  itu  pada  konteks hukum  pidana  dapat  dikatakan  bahwa yang  bersangkutan  telah  menjelma sebagai korban atas kriminalisasi suatu kebijakannya. Kriminalisasi yang dilakukan  pada  kebijakan-kebijakan yang  dibuat  oleh  pejabat  pemerintah akan  bisa  mengakibatkan  berbagai jenis  ketidak  pastian  hukum,  bahkan pada kontkes yang lebih luas akan bisa menggangu  hukum  itu  sendiri.  Hal  ini dikarenakan oleh telah mensuperiorkan salah  satu  aspek  hukum  (pidana)  serta mempertegas  fungsi  dan  peran  yang semestinya dilakukan oleh aspek hukum  yang  lainnya,  diantaranya hukum perdata maupun hukum administrasi  negara  serta  aspek  hukum lainnya. 5 Dalam ketentuan Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan ditetapkan  dua  pasal  yang  berbeda tentang  Penyalah  gunaan  wewenang tersebut,  yaitu  aturan  dalam  Pasal  10
5 Tri  Ca hyaIndra , Catatan  Kritis  Terhadap Perluasan  Kewenangan  Mengadili  Peradilan Tata Usaha Negara (Yogya ka rta : Genta  Press, 2016).
ayat (1) huruf e serta Pasal 17 ayat (2). Pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e   dikategorikan  sebagai  AUPB   yakni asas tidak menyalahgunakan kewenangan,  yang  dapat  diartikan sebagai  “setiap  instansi  dan/atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi  atau  keuntungan  lain  dan tidak sesuai  dengan  tujuan  pemberiannya, tidak melebihi, menyalahgunakan dan/atau  tidak  mencampurkan  kedua kekuasaan  tersebut.  Pasal  17  ayat  92) menyatakan beberapa hal yang dilarang yang  apabila  dilakukan  termasuk  pada penyalahgunaan Wewenang meliputi: a.  tidak  boleh  melakukan  tindakan yang melampaui Wewenang dari pejabat tersebut;
b.  tidak  boleh  melakukan  tindakan yang  mencampur  adukkan  Wewenang; serta
c.  tidak  boleh  melakukan  tindakan sewenang-wenang.
Menurut ketentuan dalam undang- undang Administrasi Pemerintahan,  pelaksana  pemerintahan yang  melaksanakan  tindakan  penyalah gunaan wewenang mempunyai dampak yuridis,  yakni  apabila  suatu  keputusan dan/atau  tindakan  diambil  oleh  atasan yang berwenang atau bertindak
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
sewenang-wenang, maka keputusan itu akan  dinyatakan  batal  demi  hukum setelah  diperiksa  dan  suatu  putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.Keputusan dan/atau tindakan yang diambil dengan mencampuradukkan  wewenang  dapat dibatalkan  apabila  telah  diperiksa  dan telah  ada  putusan  pengadilan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Keputusan  tata  usaha  negara  yang dilembagakan  di  Peradilan  Tata  Usaha Negara  selalu  harus  dinyatakan  batal, dengan  atau  tanpa    tuntutan    dan/atau pemulihan.
Istilah  pembatalan  dipahami dalam  konteks  suatu  keputusan  yang bersifat ex nunc atau pro future, artinya keputusan  itu  berlaku  di  masa  yang akan datang, artinya ketentuan- ketentuan  hukum  atau  perbuatan- perbuatan administratif dianggap efektif  sampai    dinyatakan  batal. Sedangkan  istilah  tidak  sah  digunakan dalam konteks retroaktif atau keputusan  sebelumnya. 6 Keputusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan  perundang-undangan  tidak sah atau bahwa tindakan suatu instansi pemerintah  dianggap  tidak  pernah  ada
6 Irfan Fa chruddin, Pengawasan  Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah (Ba ndung:  Alumni, 2004).
dan tidak pernah  merupakan perbuatan yang  berkekuatan  hukum,  merupakan pernyataan dan bukan merupakan. Pada akhirnya,  perbedaan  antara  ketentuan- ketentuan yang batal itu baru dipahami ketika  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan disahkan.
Konotasi tidak sah adalah suatu keputusan  dan/atau  tindakan  yang ditetapkan dan/atau  diambil oleh pejabat  yang  berwenang  dan/atau pejabat yang tidak berwenang sehingga dianggap  tidak  pernah  ada  atau kembali seperti semula sebelum keputusan  dan/atau  tindakan  tersebut ditetapkan dan/atau diterima dan segala akibat    yang  timbul  darinya,  oleh karena  itu  dianggap  tidak  pernah  ada. Yang  dimaksud  dengan  dapat  dicabut adalah  mencabut  Keputusan  dan/atau Perbuatan  dengan  cara  pemeriksaan oleh Pengawas atau kekuasaan kehakiman. Adapun akibat hukum dari putusan  yang  telah  diputus  oleh pengadilan  pemerintah  tidak  mengenal istilah  ketidakabsahan,  tetapi  jangka waktu  tersebut  dapat  dicabut.  Ada pendapat lain bahwa arti  dapat dibatalkan sama dengan arti pembatalan,  yaitu  akibat  hukum  suatu putusan  dan  akibat  itu  dianggap  ada
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
sampai putusan dijatuhkan oleh hakim. 7
Putusan PTUN tersebut bersifat istimewa  karena  putusan  PTUN  untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan  hukum  publik,    putusan  PTUN tersebut akan mempunyai akibat hukum  yang  mengikat  masyarakat  dan mempunyai akibat hukum nilai  litigasi. yang  di  kemudian  hari  terdapat persamaan yang mungkin timbul dengan  putusan  PTUN  tentang  hukum perdata yang mengikat para pihak yang bersengketa. 8 Akibatnya,  putusan PTUN    mengikat  masyarakat  secara hukum,  artinya  putusan  pengadilan berlaku  bagi  siapa  saja,  bukan  hanya para  pihak  yang  bersengketa.  Sisi positif  dari  sifat  erga  omnes  adalah adanya  kepastian  hukum  mengenai letak perbuatan legislatif atau administratif  yang  dinyatakan  batal demi  hukum  atau  dicabut.  Sedangkan sisi  negatifnya  berarti  hakim  tidak  lagi menjalankan fungsi pembuatan undang-undang saja, tetapi telah berkembang  untuk  menjalankan  fungsi pembuatan  undang-undang. 9 Oleh karena  itu,  putusan    penyalahgunaan
7 S. F. Ma rbun, Peradilan Administrasi Negara & Upaya Administratif di Indonesia (Yogya ka rta : Liberty, 1997).
8 S. F.  Ma rbun 9 S. F.  Ma rbun
kendali tetap menghormati prinsip erga omnes.  Esensi  erga  omnesnya    dapat dilihat  dalam  Pasal  21  ayat  (6)  UU Administrasi  Pemerintahan  dan  Pasal 21  ayat  (2)  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  No.  2015 tentang  Pedoman  Tata  Tertib  dalam penilaian. faktor penyalahgunaan kekuasaan,  bahwa  putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal penyalahgunaan kekuasaan untuk menguji  kekuasaan  bersifat  final  dan mengikat.
Hukum  Tata  Usaha  Negara mengatur  bahwa  seseorang  dianggap menyalahgunakan kekuasaannya jika ia melakukan  beberapa  ketentuan  Pasal 17  dan    18.  Dalam  Pasal  17,  larangan terhadapnya menyalahgunakan kekuasaan  dibagi  menjadi  tiga  bagian, yaitu  larangan  menguasai  kekuasaan.  ; Larangan Percampuran Otoritas; dan/atau dilarang keras untuk bertindak sewenang-wenang. Sementara itu, Pasal 18 UU Administratif menjelaskan secara lebih rinci larangan tindakan  override  power;  Larangan Percampuran Otoritas; dan/atau dilarang keras untuk bertindak sewenang-wenang. Isi pasal 17 ayat (2).
Dalam Pasal 18 Undang-
Undang tentang Administrasi
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
Pemerintahan disebutkan
bahwa instansi  dan/atau  pejabat  pemerintah tergolong melampaui kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat  (2)  huruf  a  jika  dilakukan pengambilan keputusan dan/atau tindakan:
1.  Melebihi  dari  jangka  waktu  jabatan maupun batas waktu berlakunya kewewenangan;,
2. Melebihi batasan wilayah diberlakukannya Wewenang; serta 3.  Berlawanan  dengan  apa  yang  telah ditentukan pada peraturan perundangan.
Institusi dan/atau pelaksana Pemerintahan dapat dikategorikan sebagai mencampur adukkan kewenangan  seperti  melampaui  jangka waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  17  Ayat  (2)  huruf  b  jika  suatu keputusan  maupun  tindakan  yang dilakukan tersebut:
1.  Keluar  dari  lingkup  bidang  atau substansi  kewenangan  yang  diterima; dan/atau.,
2.  Tidak  bersesuaian  dengan  apa  yang menjadi  tujuan  kewenangan  yang diberikan tersebut.
Sementara istitusi maupun
pelaksana Pemerintahan dapat dikategorikan sebagai melakukan
tindakan kesewenang-wenangan
sebagaimana  ditetapkan  pada  Pasal  17 Ayat  (2)  huruf  c  jika  Keputusan maupun    Tindakan  yang  dilakukan tersebut:
1. Tidak memiliki dasar atas kewenangan; serta
2.  Tidak  bersesuaian  pada  Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Selanjutnya suatu
tindakan/perbuatan dapat dijatuhi sanksi pidana ketika perbuatan/ tindakan  tersebut  telah  memenuhi beberapa kriteria berikut:
1.  Suatu  perbuatan/tindakan  dapat  di pidana  ketika  perbuatan  tersebut terbukti  telah  memiliki  niat  jahat ( mens rea );
2.  Terhadap  suatu  perbuatan  jahat, apakah  yang  tergolong  pada  tindak pidana yang bersifat ringan  maupun tindak  pidana  berat,  maka  dalam penerapan  sanksi  pidana  harus selalu  ditempatkan  sebagai  ultimum remedium  (senjata  terakhir)  yakni jikalau  sebelumnya  telah  dijatuhi sanksi hukum lain.
3. Perilaku ini tergolong perilaku buruk karena perilaku  itu sendiri ( evil  in it self ) dan pada hakikatnya merupakan  pelanggaran  moral  dan norma sosial ( mala in se ). Misalnya,
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Sedangkan jika perbuatan atau  perbuatan  pembuat  undang- undang  tersebut  termasuk  tindak pidana seperti korupsi dan pencucian uang ( mala prohibita atau malum prohibitum ), hendaknya memperhatikan  3  (tiga)  unsur  dasar hukum,  yaitu  kepastian  hukum ( rechtssicherheit ), keadilan.
( zweckmassigkeit ) dan keadilan ( gerechtigkeit ).
Setelah hukum tata usaha negara  diundangkan,  pelanggaran  tata usaha negara yang merugikan keuangan negara belum tentu
merupakan tindak pidana korupsi. Oleh karena  itu,  pejabat  publik  (ASN)  yang diduga melanggar ketentuan administrasi melalui kesengajaan, kelalaian  atau  perbuatan  yang  tidak patut hanya akan menjadi tindak pidana korupsi  jika  ada  niat  jahat  ( mens  rea ), bukan  karena  jabatannya.  Hal  ini setelah melakukan prosedur penyelesaian hukum administrasi terlebih dahulu. 10
Dalam hukum tata usaha negara, kesalahan penyelenggara negara dibagi menjadi  tiga  jenis,  yaitu  kesalahan
10 hukumonline.com/berita/26/01/2017/begini- a la san-mk-ubah-delik-tip ikor,  d ia kses  pa da   11 Juli  l  2021.
administrasi  ringan,  sedang,  dan  berat. Oleh  karena  itu,  atas  dasar  asas  yang merupakan  upaya  hukum  terakhir  dari hukum  pidana,  peraturan  perundang- undangan  tata  usaha  negara  perlu menciptakan  kondisi  bagi  peraturan perundang-undangan tata  usaha  negara untuk  menjalankan  fungsinya  sendiri terlebih  dahulu,  dalam  hal  kesalahan kecil,  hukum  tata  usaha  negara. Hukuman Hukum
Administrasi mengatur hukuman untuk penyalahgunaan  kekuasaan  sebagai berikut:  peringatan  lisan;  peringatan tertulis;  atau,  penundaan  hak  atas promosi, kasta dan/atau  jabatan.
Bahwa apabila pejabat melakukan pelanggaran yang tergolong  pelanggaran  sedang,  sanksi bagi penyalahgunaan kekuasaan sedang adalah:  pembayaran    paksa  dan/atau restitusi; pemberhentian sementara dengan  memperoleh  hak  resmi;  atau, pemberhentian sementara tanpa wewenang
resmi. Adapun penyalahgunaan
kewewenangan
administrasi dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewewenangan administrasi berat apabila:
1.  Badan/  Pelaksanat  Pemerintahan melakukan tindakan/perbuatan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
menyalahgunakan kewewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan).
2.  Badan/  Pelaksanat  Pemerintahan membuat  Keputusan  yang  memiliki konflik antar kepentingan, hal tersebut  sebagaimana  diatur  dalam
Pasal 42 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Dalam ketentuan Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014 ditentukan hukuman terhadap terjadinya Penyalah gunaan
kewenangan yang berat  berat yaitu:
1.  Diberhentikan secara sementara namun  tetap  mendapatkan  hak-hak serta  fasilitas  yang  diterimanya selama ini;,
2.  Diberhentikan  secara  tetap  dengan tidak mendapatkan hak-hak keuangan serta fasilitas yang diterimanya selama  ini;
3.  Diberhentikan  secara  tetap,  namun tetap mendapatkan hak-hak keuangan serta fasilitas yang diterimanya  kemudian  diumumkan pada khalayak melalui media massa; atau,
4.  Diberhentikan  secara  tetap  dengan tidak mendapatkan hak-hak keuangan  serta  fasilitas  lainnya
kemudian diumumkan pada khalayak melalui  media massa.
Dalam  ketentuan  Pasal  20
dinyatakan, bahwa Pengawasan terhadap  larangan  penyalah  gunaan kewenangan  seperti  ditentukan  pada Pasal 17 dan Pasal 18 dilasanakan oleh tim  pengawas  internal  pemerintahan, serta hasil dari pelaksanaan pengawasan  oleh  aparatur  pengawasan internal pemerintah dapat berupa: a. tidak adanya suatu kesalahan;
b. ditemukan kesalahn secara administratif;
c.  ditemukan  kesalahan  administratif, yang menyebabkan terdapatnya kerugian keuangan negara.
Jika keputusan Departemen Pengawasan  Intern  Pemerintah  berupa: Tidak  ada  kesalahan;  Telah  terjadi kesalahan  administratif;  atau  Apabila terjadi  kesalahan  administrasi  yang mengakibatkan  kerugian  negara,  maka harus  segera  dilaksanakan.  Dalam  hal Negara mengalami kerugian keuangan, maka harus dikembalikan dalam waktu 10  (sepuluh)  hari  setelah  keputusan badan  pengawasan  intern  Pemerintah diterbitkan.  Jika  lembaga  atau  pejabat pemerintah  menolak  keputusan  Badan Pengawasan Intern Pemerintah (AIPP), maka ia dapat mengajukan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
permohonan  ke  pengadilan  tata  usaha negara  untuk  memverifikasi  keaslian keberadaan atau tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
Berdasarkan Pasal 53 UU TUN, dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang oleh instansi/pejabat
pemerintah, masyarakat berhak melaporkan  dugaan penyalahgunaan  wewenang  tersebut kepada  AIPP  atau  pejabat  lain. kekuasaan.  Dugaan  penyalahgunaan tidak  mengambil  keputusan  sesuai dengan  hukum  dan  prinsip  umum pemerintahan  yang  baik,  masyarakat dapat  mengajukan  permohonan  ke pengadilan  tata  usaha  negara  untuk keputusan menerima permintaan keputusan, keputusan dan/atau tindakan  dari  pemerintah  atau  bukan. Instansi  atau  pejabat  pemerintah  yang tidak  menentukan  keputusan  dan/atau tindakan.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia pengertian kompetensi
diartikan sebagai
kewenangan
(kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).  Dalam hukum, yurisdiksi  juga  bisa  disebut  yurisdiksi, dalam  yudikatif  berarti  kewenangan pengadilan    atau  pengadilan  yang memiliki kekuasaan untuk
menyelesaikan  sengketa tertentu sesuai dengan  hukum.. 11 Yurisdiksi  absolut atau  sering  disebut  juga  dengan kewenangan absolut adalah kewenangan suatu kekuasaan kehakiman  untuk memeriksa  dan memutus perkara-perkara tertentu yang sama  sekali  tidak  mungkin  dilakukan oleh  kekuasaan  kehakiman  yang  lain, bahkan  dalam  suatu  wilayah  hukum yang sama, satu lingkungan persidangan  atau  dalam  lingkungan yang  berbeda. 12 Jika  ada  putusan Pengadilan tentang suatu masalah yang sama sekali tidak cakap untuk mempertimbangkan  dan  mengambil keputusan,  maka  itu  batal  demi hukum. 13
Sedangkan  yurisdiksi  relatif adalah kewenangan otoritas kehakiman yang  serupa  untuk  mempertimbangkan dan mengadili suatu perkara berdasarkan kompetensinya. Yurisdiksi absolut atau yurisdiksi absolut didefinisikan sebagai kewenangan otoritas yudisial untuk
11 M.  Ya hya   Ha ra ha p ,    Hukum  Acara  Perdata Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan  Putusan  Pengadilan (Ja ka rta : Sina r Gra fika . 2007).
12 Ba mba ng  Sutiyoso, Penyelesaian  Sengketa Bisnis (Yogya ka rta :  Citra  Media  Hukum, 2006).
13 Sri  Wa rdah  da n  Bambang  Sutiyoso, Hukum Acara  Perdata  Dan  Perkembangannya  di Indonesia (Yogya ka rta : Ga ma  Media , 2007).
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
mempertimbangkan jenis kasus tertentu yang  sama  sekali  tidak  mungkin  untuk dipertimbangkan oleh badan yudisial di lingkungan yudisial lainnya.. 14
Dalam rangka memahami sepenuhnya  tentang  yurisdiksi  mutlak Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  hal  ini harus dilakukan dengan melihat Undang-Undang  Tata  Usaha  Negara dibandingkan dengan beberapa ketentuan  undang-undang  yang  sudah diberlakukan sebelumnya, yakni diberlakukannya Undang-Undang Nomor  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  sebagaimana  telah direvisi terakhir kali. menurut Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Jika mengutip  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  bersama-sama  dengan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  maka  kewenangan  mutlak Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah mengadili  sengketa  tata  usaha  negara antara  orang  perseorangan,  badan hukum  perdata  atau  orang  dengan badan tata usaha negara/pejabat umum, sebagai  akibat  dari  dikeluarkannya keputusan tentang Tata Usaha Negara.
14 Soedikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata Indonesia (Yo gya ka rta : Liberty, 1988).
Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara, yurisdiksi absolut terbatas pada putusan dan  putusan  atas  sengketa tata usaha  negara  yang  timbul  karena dikeluarkannya  putusan  tata  usaha negara,  khususnya  putusan  keputusan tertulis  yang  bersifat  pribadi  dan  pada akhirnya  mempunyai  akibat  hukum bagi  seseorang  atau  suatu  badan hukum. 15 Berdasarkan  hal  tersebut, untuk  memahami  undang-  undang tentang  penyelenggaraan  negara,  perlu terlebih  dahulu  mempertimbangkan dan  memahami  undang-undang  yang telah  berlaku  sebelumnya,  karena diundangkannya undang-undang Nomor 30 Tahun 201 tentang penyelenggaraan negara telah mengubah siapa yang memiliki kewenangan  atau  kekuasaan  mutlak. Kewenangan  lembaga  penyelenggara negara.  Untuk  meneliti.  Perubahan- perubahan  yang  terjadi  pada  saat Undang-Undang  Administrasi  Negara diundangkan adalah sebagai berikut: 16
15 Imam  Soebechi  et.  a l. Bunga  Rampai Peradilan
Administrasi Kontemporer (Yogya ka rta : Genta  Press, 2014).
16 Ba mba ng    Heriya nto,  “Kompetensi  Abso lut Pera dila n  Ta ta   Usa ha   Nega ra   Berda sa rka n Pa radigma   Unda ng-Undang  Nomor  30  Tahun 2014  Tenta ng  Administra si  Pemerinta ha n,” Pakuan  Law  Review ,  Volume  IV,  Nomor  1, Ja nua ri-Juni 2018: 82.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
1.  diperluasanya  pengertian  tentang
KATUN sebagaimana telah ditetapkan  dalam  Pasal  1  angka  7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 2.  Kewenangan  yang  dimiliki  oleh Peradilan  Tata Usaha Negara dalam hal Tindakan administrasi
pemerintahan /tindakan faktual pejabat  TUN    sebagaimana  ditur dalam Pasal 1 angka 8.
3. Kewenangan Peradilan TUN kepada
Pengujian  terhadap  terdapat  atau tidak terdapatnya tindakan penyalah gunaan kewewenangan dalam penerbitan  Keputusan  Tata  Usaha Negara.
4.  Kewenangan  Peradilan  TUN  dalam hal  memutus  terhadap  suatu  obyek
sengketa yang fiktif positif sebagaimana dadam Pasal 53 Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan.
Ketentuan  yang  terdapat  pada Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ditetapkan bahwa : 1.  Jangka  waktu  kewajiban  dalam  hal menetapkan dan/atau membuat suatu  Keputusan  maupun  Tindakan yang  disesuaikan  dengan  ketetapan peraturan perundang-undangan.
2.  Apabila  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan tidak ditentukan batasan waktu kewajiban sebagaimana  ditetapkan  dalam  ayat (1),  selanjutnya  Badan  dan/atau Pejabat  Pemerintahan  diwajibkan menetapkan  dan/atau  melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja  setelah  permohonan  diterima secara  lengkap  oleh  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan.
3.  Apabila  dalam  jangka  waktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2), instansi dan/atau wakil pemerintah  tidak  dapat  menetapkan dan/atau melaksanakan suatu keputusan  dan/atau  tindakan,  maka permintaan  tersebut  dianggap  dapat diterima secara yuridis.
4.  Pemohon  mengajukan  permohonan
kepada Pengadilan untuk memutuskan diterimanya
permohonan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5.  Pengadilan    memutuskan  gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling  lambat  21  (dua  puluh  satu) hari kerja sejak tanggal permohonan diajukan.
6. Instansi dan/atau pejabat pemerintah wajib menyelenggarakan
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
pemberlakuan  putusan  Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling  lambat  5  (lima)  hari  kerja sejak tanggal ditetapkannya putusan Pengadilan.
Isu  penyalahgunaan  kekuasaan menjadi  topik  pembicaraan  penting karena dengan diundangkannya Undang-Undang  Tata  Usaha  Negara Nomor  30  Tahun  2014,  kewenangan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah menguji undang-undang tersebut. kekuasaan dalam membentuk
keputusan-keputusan administratif
negara.  Pasal  21  Hukum  Tata  Usaha Negara mengatur:
1. Pengadilan memiliki kekuasaan untuk  menerima,  meninjau  dan memutuskan  apakah  ada  unsur penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah.
2. Instansi dan/atau pejabat pemerintah dapat  mendatangi  Pengadilan  untuk menentukan  apakah  ada  unsur penyalahgunaan  kekuasaan  dalam suatu keputusan dan/atau tindakan.
Undang-undang  yang  mengatur tentang  pemerintahan  ini  merupakan payung hukum bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya, apalagi mengingat situasi  sosial  yang  sangat  dinamis  dan
terkadang memerlukan keputusan yang cepat.
Namun sayangnya, penyalahgunaan  kekuasaan  seringkali dipahami sebagai penyalahgunaan fasilitas dan kesempatan, yang bertentangan  dengan  undang-undang (werrechtelijkheid, onrechtmatige daad),  atau  bahkan  meluas  ke  segala tindakan  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan, aturan atau kebijakan  dan dalam bidang apapun. . Dengan  penggunaan  konsep  ini  secara luas  dan  liberal,  maka  dengan  mudah menjadi senjata bagi para penyalahguna  kekuasaan  lainnya,  dan justru kebebasan ini mengatur bagaimana seseorang menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan,  atau  kekuasaan,  atau fasilitas  yang  tersedia  bagi  mereka karena  kedudukan  atau  kedudukan yang  dapat  merugikan.  keuangan negara atau perekonomian  negara.. 17
Penyerahan kepada pejabat yang berwenang mutlak atau kewenangan  mutlak  badan  tata  usaha negara  untuk  mempertimbangkan  ada tidaknya  penyalahgunaan  kekuasaan dalam  penerbitan  keputusan  tata  usaha negara,  peraturan  dalam  Pasal  21
17 Supa ndi. Hukum  Peradilan  Tata  Usaha Negara (Ba ndung: Alumni, 2016).
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
KUHAP,  di  bawah  yurisdiksi  absolut. kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara. Hal ini terlihat dalam penafsiran pengertian pengadilan dalam pasal 21 yang   dijelaskan dalam ketentuan  pasal  1  dan  18  kode  yang sama, yaitu peradilan tata usaha negara. Pasal  21  Ayat  (1)  UU  Tata  Usaha Negara  mengatur  bahwa  Mahkamah berwenang menerima, mempertimbangkan,  dan  memutuskan ada  tidaknya  unsur  penyalahgunaan kekuasaan  oleh  penyelenggara  negara. Pemberdayaan  ini  merupakan  cerita baru  dalam  peradilan  administrasi publik  karena  diberikan  dalam  bentuk undang-undang,  karakter  perkaranya adalah  permintaan  dan  diajukan  oleh suatu lembaga atau pejabat negara.
Dengan demikian, ternyata ketentuan    Pasal  21  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 201 dianggap telah merampas hak penyidik untuk  melakukan  penyidikan  guna menentukan ada
tidaknya penyalahgunaan  wewenang  penyidik. tersangka  sebagai  tersangka.  pejabat pemerintah  yang  mereka  yakini  harus diselidiki.  harus  diperiksa  terlebih
dahulu  di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara. 18
Diundangkannya
Undang-
Undang Pemerintah tentang Tata Usaha  Negara  Nomor  30  Tahun  201 merupakan  era  baru  dimana  undang- undang  pada  hakekatnya  dibentuk dalam  suatu  undang-undang  tersendiri dengan berlakunya undang-undang tersebut. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara,  direvisi  dua  kali dengan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  200    dan  Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang  mengatur tiga pasal, yaitu hak kebendaan, hukum pidana,  badan  tata  usaha  negara,  dan yurisdiksi. . Saat ini, yurisdiksi absolut PTUN  telah  berkembang  dari  yang semula  terbatas  pada  putusan  TUN (beschikking),  menjadi  peningkatan penyalahgunaan kekuasaan dan Peninjauan kembali  PTUN.

## KESIMPULAN
Undang-undang Nomor 30 Tahun  201  tentang  Penyelenggaraan Pemerintahan, telah membuat perubahan  besar  terhadap  yurisdiksi
18 Supa ndi, “Unda ng-Undang Nomor 30 Ta hun 2014  Tenta ng  Administra si  Pemerinta ha n Releva nsinya   Terhada p  Disiplin  Pene ga ka n Hukum  Administra si  Nega ra   dan  Penega ka n Hukum Pida na ,” Ma ka lah.
Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Halaman 1-16
absolut  peradilan  tata  usaha  negara, yaitu.  Saat  ini  kewenangan  mutlak yudikatif  tata  usaha  negara  telah berkembang  dari  yang  semula  terbatas pada  keputusan  tata  usaha  negara ( beschikking ), menjadi semakin penyalahgunaan kekuasaan dan ajudikasi  di  pengadilan  tata  usaha negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang    Heriyanto,  “Kompetensi
Absolut  Peradilan  Tata  Usaha Negara  Berdasarkan  Paradigma Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Pakuan Law Review , Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni  2018: 82. Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa  Bisnis, Yogyakarta: Citra Media Hukum,  2006. hukumonline.com/berita/26/01/2017/be gini-alasan-mk-ubah-delik- tipikor,  diakses  pada  11  Juli  l 2021.
Imam  Soebechi  et.  al. Bunga  Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer , Yogyakarta: Genta Press, 2014. Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap  Tindakan  Pemerintah ,
Bandung:  Alumni, 2004.
Kementerian  PAN  dan  RB, Naskah Akademik  Rancangan  Undang-
Undang  Tentang  Administrasi Pemerintahan . M.  Yahya  Harahap ,    Hukum  Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan , Jakarta: Sinar
Grafika. 2007.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum,  Edisi  Revisi, Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group,
2014. Philipus.  M.  Hadjon  et.  al, Hukum Administrasi dan Good Governance ,  Jakarta:  Universitas Trisakti,  2010.
S.  F.  Marbun, Peradilan  Administrasi Negara & Upaya Administratif di
Indonesia ,  Yogyakarta:  Liberty, 1997.
Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata  Indonesia ,  Yogyakarta:
Liberty, 1988.
Sri  Wardah  dan  Bambang  Sutiyoso,
Hukum  Acara  Perdata  Dan Perkembangannya  di  Indonesia,
Yogyakarta: Gama Media, 2007. Supandi. Hukum Peradilan Tata Usaha Negara , Bandung: Alumni, 2016. Supandi,  “Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Relevansinya  Terhadap  Disiplin Penegakan  Hukum  Administrasi
Negara  dan  Penegakan  Hukum Pidana,” Makalah.
Tri CahyaIndra, Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili
Peradilan  Tata  Usaha  Negara , Yogyakarta: Genta Press, 2016.