## PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN MAGELANG
Dinar Melani Hutajulu 1) , Fitrah Sari Islami 2) , Rian Destiningsih 3)
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar email: dinarmelani@untidar.ac.id
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
email: fitrahsari@untidar.ac.id 3 Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar email: riandestiningsih@untidar.ac.id

## Abstract
The poverty condition in Magelang Regency is still considered high, reaching 10.67 percent of the total population in Magelang Regency. This number still lags behind the national average of 9.41 percent. This is also not in accordance with the 2014-2019 RPJMD target of Magelang Regency where the percentage of poverty is expected to touch 9 percent. The purpose of this study was to determine how small and medium industrial enterprises influence poverty alleviation in Magelang Regency. The research was conducted in Magelang  Regency  using  secondary  data  for  20  years  from  2000  -  2019.  The  method  of  analysis  used ordinary least squares. The results show that all variables have a simultaneous effect on poverty alleviation efforts in Magelang Regency. However, partially, there are only a few variables that have an influence on poverty alleviation, such as the total of SMIEs, SMIEs employment and the investment value of SMIEs.
Keywords : poverty, SMIEs, SMIEs employment, investment value
1. PENDAHULUAN Kemiskinan telah menjadi dasar pemerintah  dan  berbagai  daerah  untuk  terus menerus  mencari  solusi  dalam  pengurangan kemiskinan tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi kemiskinan  merupakan  cerminan  dari  keadaan kesejahteraan  penduduk  suatu  daerah  pada umumnya.  Semakin  sedikit  persentase  jumlah penduduk miskin di suatu daerah mengindikasikan  semakin  sejahtera  penduduk daerah  tersebut  dan  semakin  besar  persentase kemiskinan di suatu daerah maka mengindikasikan  ketidaksejahteraan  penduduk daerah tersebut [1].
Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah  banyak  dilakukan  pemerintah  selama beberapa  tahun  terakhir.  Penanganan  secara
spesifik dilakukan pemerintah terhadap indikator penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan yaitu akses kesehatan, pendidikan, dan standar  kualitas  hidup  [2].  Namun  banyak  dari program-program pengentasan kemiskinan seperti pemberian dana tunai maupun akses pada pendidikan  gratis  dan  kesehatan  yang  murah, belum sepenuhnya menanggulangi permasalahan kemiskinan  secara  umum  termasuk  di  daerah- daerah  di  Indonesia.  Kondisi  kemiskinan  di Kabupaten Magelang dinilai masih tinggi dengan menyentuh angka 10,67 persen dari keseluruhan penduduk  kabupaten.  Kondisi  ini  selama  enam tahun  terakhir  memang  mengalami  penurunan sekitar 1,98 persen [3]. Rata-rata penurunan yang terjadi  selama  6  tahun  terakhir  berkisar  hanya 0,33 persen saja.
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Indonesia Tahun 2014-2019
Sumber : BPS Kabupaten Magelang (diolah)
Namun hal ini tidak sesuai dengan target RPJMD  Kabupaten  Magelang  tahun  2014-2019 dimana persentase kemiskinan diharapkan menyentuh  angka  9  persen  [4].  Terlihat  dari tingginya  tingkat  kemiskinan  yang  menyentuh 10,67  persen,  jumlah  ini  masih  tertinggal  dari rata-rata  nasional  sebesar  9,41%.  Masalah kemiskinan  di  Kabupaten  Magelang  jelas merupakan masalah yang harus diatasi baik oleh pemerintah  maupun  pemangku  kepentingan lainnya di daerah maupun pusat.
Dalam  menjawab  permasalahan  diatas, sejumlah  strategi  penanggulangan  kemiskinan diantaranya seperti kebijakan perlindungan sosial yang  lebih  baik,  perbaikan  akses  terhadap layanan  primer,  pemberdayaan  masyarakat menengah ke bawah dan penciptaan pembangunan yang menjadi beberapa  cara  yang memungkinkan oleh bappeda kabupaten magelang  [5].  Aspek  yang  sering  memperparah kemiskinan  di  kabupaten  ini  yaitu  lemahnya pendidikan  dan  akses  pelayanan  masyarakat miskin yang masih rumit menyebabkan program- program  diatas  tidak  dapat  secara  langsung mengurangi tingkat kemiskinan.
Dijelaskan pula hal lain yang mendukung lambatnya  penanganan  kemiskinan  di  daerah tersebut dikarenakan data base kemiskinan belum sepenuhnya  digunakan  dalam    penanggulangan kemiskinan,  efektifitas  kegiatan  intervensi penanggulangan kemiskinan, kurangnya
keterlibatan (perguruan tinggi, pengusaha, masyarakat),  kemiskinan  kultural  (malas,  tidak mau berkembang), dan kendala aturan hibah [6].
Bappeda Kabupaten Magelang menyatakan cara lain yang sampai saat ini masih terus  dilakukan  sejak  tahun  2014  yaitu pendampingan masyarakat miskin dalam kegiatan  pengolahan  produk  makanan  sampai kepada  perijinan  dan  pemasaran.  Kemudian pelatihan  berbagai  kegiatan  usaha  termasuk perbengkelan dan pemanfaatan pekarangan untuk berbagai  jenis  usaha-usaha  kecil  lainnya  yang sesuai potensi masyarakat. Dari penuturan diatas terlihat  bahwa  salah  satu  sektor  yang  memiliki potensi dalam membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang yaitu dengan keberadaan  usaha  industri  kecil  menengah  pada daerah tersebut.
Jika  dilihat  dari  segi  struktur  ekonomi Indonesia,  IKM  merupakan  kegiatan  yang menunjang  produktivitas  masyarakat  sehingga menjadi  struktur  dominan  dalam  ekonomi nasional. IKM juga sering dihubungkan kedalam sosial dan ekonomi yaitu persentase  kemiskinan yang  tinggi,  peningkatan  pengangguran  pada masyarakat  yang  memiliki  pendidikan  rendah, ketidakmerataan  pendapatan  masyarakat,  serta ketimpangan  pembangunan  antar  daerah.  Hal yang paling dirasakan dari  kehadiran  IKM yaitu kemampuan  pengurangan  jumlah  pengangguran
12.98 13.07 12.67 12.42 11.23 10.67
11.25 11.22 10.86 10.64 9.82 9.41 0 2 4 6 8 10 12 14 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P er se n ta se
P en d u d u k Mi sk in Kab. Magelang Indonesia
dan  kemiskinan  dengan  cara  menyerap  tenaga kerja yang banyak [7].
Memberikan  kemajuan  terhadap  IKM tentu  saja  akan  menunjang  penyerapan  tenaga kerja  sehingga  berdampak  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dan  secara  tidak langsung  telah  mengurangi  pengangguran  dan kemiskinan [8], [9].
Jumlah  IKM  tercatat  cukup  tinggi  di Kabupaten  Magelang  yaitu  sekitar  39.772  unit pada  tahun  2018  di  21  kecamatan  dan menghasilkan  berbagai  produk  seperti  makanan olahan  seperti  frozen  food,  kuliner  dan  jajanan lokal,  kerajinan  batik  dan  pertokoan  kecil  serta potensi  lainnya.  Pada  tahun  2018,  keberadaan IKM telah menyerap lebih kurang 100.000 tenaga kerja.
Selain  itu,  nilai  investasi  IKM  di Kabupaten  Magelang  telah  mencapai  lebih  dari 324 milyar rupiah dan nilai produksi mencapai 2 triliun rupiah pada tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun pada  sektor  IKM  di  Magelang  dengan  harapan yang  besar  dari  pemerintah  bahwa  IKM  akan mampu mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
Berdasarkan  hal  diatas,  maka  masalah yang teridentifikasi yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan  di  Kabupaten  Magelang.  Tingginya tingkat kemiskinan ini melebihi tingkat kemiskinan  skala  nasional.  Program-program pemerintah  yang  berkaitan  dengan  akses pendidikan  gratis, kesehatan murah dan bantuan langsung  dana  tunai  belum  juga  ampuh  dalam mengentaskan  kemiskinan.  Besarnya  jumlah IKM, tenaga kerja, tingkat pendidikan, investasi, dan  produksi  perlu  untuk  di  analisis  karena dianggap  memiliki  potensi.  Oleh  karena  itu, peneliti merasa perlu untuk mengkaji bagaimanakah  eksistensi  IKM  di  Kabupaten Magelang  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai upaya  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten Magelang tersebut.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  melihat pengaruh  jumlah  UMKM  serta  keberadaan
UMKM dalam mengurangi kemiskinan, pengaruh penyerapan tenaga kerja pada UMKM dalam  mengentaskan  kemiskinan,  pengaruh tingkat  pendidikan  formal  dalam  mengentaskan kemiskinan,  pengaruh  nilai  investasi  pada UMKM  dalam  mengentaskan  kemiskinan, pengaruh  nilai  produksi  pada  UMKM  dalam mengentaskan kemiskinan, dan pengaruh masing-masing  variabel  secara  bersama-sama dalam mengentaskan kemiskinan.
Beberapa  penelitian  yang  mengkaji mengenai kemiskinan dan UMKM menghasilkan penelitian dimana UMKM memiliki berpengaruh besar  dalam  penciptaan  lapangan  kerja  dan mengurangi  kemiskinan  [10].  Dikatakan  juga bahwa  UMKM  signifikan  dalam  mengurangi kemiskinan  dan  didukung  oleh  aturan-aturan kebijakan pemerintah dan perencana pembangunan [11].
Selain itu, terdapat kaitan yang signifikan antara  UMKM  dan  tenaga  kerja  dalam mengurangi  kemiskinan  namun  tidak  dengan pendidikan formal [12]. Hal ini di dukung dengan pemberian  kemampuan  keterampilan  dalam melatih masyarakat miskin untuk lebih produktif.
Penelitian lainya yang membahas pentingnya UMK dalam pengentasan kemiskinan memberikan  hasil  bahwa  UMK  memang  dalam pengentasan kemiskinan, terutama didukung oleh lima  indikator  yaitu  jumlah  unit  usaha,  jumlah pekerja,  produktivitas,  pangsa  output,  dan  nilai ekspor  [13].  Hasil  penelitian  ini  terutama memberikan  makna  pengentesan  kemiskinan pada daerah provinsi.

## 1.1 Kemiskinan
Kemiskinan  adalah  suatu  fenomena  di masyarakat  yang  dapat  diukur  dengan  berbagai cara.  Berbagai  cara  yang  telah  dilakukan  dalam mengukur  kemiskinan  yaitu  dengan  melihat kesejahteraan  ekonomi  seperti  konsumsi  dan penghasilan  masyarakat.  Sehingga  seseorang yang  miskin  adalah  seseorang  yang  berada dibawah  standar  kesejahteraan  minimal  yang telah ditentukan [14].
Dikemukan
bahwa pengertian kemiskinan dari sisi pendapatan didasarkan pada pertanyaan yang diberikan oleh siapa, bagaimana pemahaman  akan  hal  tersebut  dan  bagaimana serta siapa yang memberikan respon [15].
1.2 Industri Kecil Menengah
Bank  Indonesia  mengemukakan  UKM adalah  perusahaan  industri  dengan  modal dibawah 20 juta, dengan total asset maksimal 600 jt  dan  tidak  termasuk  harta  tidak  bergerak,  serta pendapatan tahunan lebih dari 1 milyar rupiah.
IKM  telah  memberi  titik  terang, perhatian dan strategi bagi pengentasan kemiskinan  dan  sekarang  menjadi  isu  universal terutama di kalangan tahapan ekonomi berkembang.  Selain  itu,  pengembangan  usaha kecil  dan  menengah  telah  digambarkan  sebagai mekanisme  yang penting dari suatu usaha  untuk peningkatan  pertumbuhan  serta  menambah lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan [9].
1.3 Penyerapan Tenaga Kerja
Todaro menyebutkan bahwa penyerapan tenaga  kerja  yaitu  tersedianya  kesempatan  kerja untuk para pencari kerja atau merupakan jumlah pekerja  yang  terserap  pada  suatu  usaha  untuk melakukan  kegiatan  ekonomi  dan  menghasilkan barang/jasa [16].
Penyerapan  tenaga  kerja  akan  semakin banyak karena adanya peluang usaha. Pemerintah setempat  mendorong  sektor-sektor  usaha  kecil untuk  membuka  lapangan  pekerjaan  demi terciptanya  komoditas-komoditas  baru  untuk perbaikan ekonomi global [17].
1.4 Pendidikan Formal
Pendidikan  formal  ditujukan  untuk meningkatkan  kemampuan  akademik  serta disiplin diri dan peningkatan kemampuan mental serta  fisik.  Selain  itu,  mampu  menunjang pengembangan diri dan kreativitas  yang nantinya akan  berfungsi  sebagai  pendukung  dalam mencari  pekerjaan  ataupun  menciptakan  suatu usaha. Dapat dikatakan bahwa pendidikan formal memiliki  tujuan  yang  dapat  mensejahterahkan. Sehingga pendidikan formal merupakan prioritas
dalam  membantu  menanggulangi  kemiskinan [18].

## 1.5 Nilai Investasi
Investasi  biasanya  hanya  berkaitan dengan    pembentukan  modal  tetap  dan  stok barang  [19].  Namun  dalam  hal  ini,  investasi menjadi nilai yang penting dalam UMKM karena hampir  keseluruhan  UMKM  yang  berdiri  pasti membutuhkan  investasi  demi  pengembangan usaha  tersebut.  Sehingga  nilai  investasi  yang sesuai  untuk  prospek  pengembangan  UMKM akan  menjadi  penunjang  dalam  memperluas usaha,  peningkatan  kesempatan  kerja  dan pengurangan kemiskinan.
Apalagi di zaman sekarang ini, tantangan persaingan global semakin sengit, sehingga nilai investasi menjadi komponen penting juga dalam menunjang  UMKM  menuju  persaingan  global [20].

## 1.6 Nilai Produksi
Nilai  produksi  adalah  tingkat  produksi barang/jasa  pada  suatu  usaha  yang  merupakan hasil  akhir  produksi  dari  usaha  tersebut.  Output inilah  yang  nantinya  sampai  kepada  produsen. Peningkatan  penjualan  barang  hasil  produksi akan memberikan manfaat omset dan keuntungan suatu  usaha.  Sehingga usaha dapat berkembang, memperbanyak  tenaga  kerja,  dan  semakin memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan unit usaha tersebut.

## 1.7 Hipotesis
Berikut di bawah ini yang akan dijadikan hipotesisi dalam penelitian ini :
H1  :  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara jumlah UMKM terhadap kemiskinan di Kabupaten Magelang H2  :  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Magelang H3  :  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara tingkat  pendidikan  formal  terhadap  kemiskinan di Kabupaten Magelang
H4  :  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara nilai investasi terhadap kemiskinan di Kabupaten Magelang
H5  :  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara nilai produksi terhadap kemiskinan di Kabupaten Magelang H6  :  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara jumlah UMKM, penyerapan tenaga kerja, tingkat pendidikan  formal,  nilai  investasi,  dan  nilai produksi secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Kabupaten Magelang

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan  merupakan  data  sekunder  yang disajikan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Magelang  dan  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perdagangan, Koperasi  dan UMKM, Dinas Perindustrian dan  Tenaga Kerja. Data penelitian memiliki rentang waktu 20 tahun yang diambil dari tahun 2000 – 2019.
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah variabel independen (𝑋 1 ) jumlah  IKM;  variabel independen ( 𝑋 2 ) penyerapan  tenaga  kerja; variabel  independen ( 𝑋 3 ) tingkat  pendidikan formal; variabel independen (𝑋 4 ) nilai investasi pada  IKM;  variabel  independen (𝑋 5 ) nilai produksi  pada  IKM;  dan  variabel  dependen  (Y) kemiskinan.  Total  jumlah  observasi  sebesar  120 data  yang  diambil  dari  enam  (6)  variabel penelitian dengan rentang waktu 20 tahun.
Dalam penelitian ini, variabel – variabel dapat didefiniskan sebagai berikut :
1. Jumlah  unit  usaha  industri  kecil  menengah (IKM)  adalah  bagian  dari  usaha  UMKM yang berdiri di Kabupaten Magelang dengan tahun penelitian dari tahun 2000-2019
2. Penyerapan  tenaga  kerja  adalah  jumlah orang/tenaga kerja yang terserap dalam oleh industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Magelang
3. Pendidikan  formal  adalah  penduduk  diatas 15 tahun ke atas yang menerima pendidikan
berjenjang  SD,  SMP,  dan  SMA  di Kabupaten Magelang
4. Nilai  investasi  adalah  nilai  investasi  dalam juta  rupiah  pada  industri  kecil  menengah (IKM)  di  Kabupaten  Magelang  dengan tahun penelitian dari tahun 2000-2019.
5. Nilai  produksi  adalah  nilai  produksi  dalam juta  rupiah  pada  industri  kecil  menengah (IKM)  di  Kabupaten  Magelang  dengan tahun penelitian dari tahun 2000-2019.
6. Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin dalam  ribu  jiwa  di  Kabupaten  Magelang dengan  tahun  penelitian  dari  tahun  2000- 2019.
Data  disajikan  dalam  bentuk  tabulasi secara  tersusun  sesuai  urutan  waktu  dan  urutan variabel  masing-masing.  Kemudian  dilakukan pengolahan  data  penelitian  dengan  terlebih dahulu  melakukan  uji  asumsi  klasik.  Uji  asumsi klasik harus terpenuhi agar nantinya menghasilkan  persamaan  yang  mengedepankan terpenuhinya Best  Linear  Unbiased  Estimator . Uji  normalitas  dilakukan  untuk  melihat  model persamaan  yang  diperoleh  memenuhi  asumsi normal.  Dalam  uji  normalitas,  jika  nilai prob. Jarque  –Bera >  sig  0,05  maka  model  tersebut terdistribusi normal.
Uji autokorelasi yaitu untuk mengetahui korelasi  variabel  yang  ada  di  dalam  model prediksi  dengan  perubahan  waktu.  Uji Breusch Godfrey dengan  melihat  nilai prob. Chi-Square . Jika  nilai prob.  Chi-Square >  0,05  maka  tidak terdapat  masalah  autokorelasi  dalam  model persamaan tersebut.
Uji  ini  berguna  dalam  melihat  apakah terdapat  ketidaksamaan  varian  dari  masing- masing  residual  untuk  semua  pengamatan  pada model  ini.  Pada  uji  heterokedastisitas,  jika  nilai prob.  F  >  sig  0,05  maka  model  terbebas  dari masalah  heterokedastisitas.  Uji  ini  dilakukan untuk  melihat  ada  kolinearitas  antar  variabel bebas.  Pada  uji  multikolinearitas,  jika  nilai  R 2 pada coefficient  correlation <  0,9,  maka  model terbebas dari masalah multikolinearitas.
Metode  analisis  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode ordinary  least  square dengan model persamaan sebagai berikut :.
Log(Y) = α  + β 1 Log(X 1) + β 2 Log(X 2) + β 3 Log(X 3) + β 4 Log(X 4 ) +β 5 Log(X 5) +µ dimana:
Y
= Kemiskinan (ribu jiwa)
X 1 = Jumlah IKM (unit)
X 2 = Penyerapan Tenaga Kerja (orang)
X 3
= Tingkat Pendidikan Formal (persen) X 4 = Nilai Investasi (juta rupiah)
X 5 = Tingkat Produksi (juta rupiah) α = Konstanta β 1 β 2 β 3 = Koefisien regresi µ = Kesalahan pengganggu/ term of error Selanjutnya  dilakukan  uji  koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen secara bersama- sama  dalam  menjelaskan  variabel  dependen. Kemudian  dilakukan,  uji-t  dilakukan  untuk melihat apakah masing-masing koefisien  regresi signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Dan terakhir,  uji  F  adalah  uji  yang  dilakukan  pada koefisien  regresi  secara  simultan.  Pengujian merupakan  cara  untuk  mengetahui  pengaruh keseluruhan  variabel  independen    secara bersama-sama    (simultan)    terhadap    variabel dependen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Hasil Penelitian
Masalah    kemiskinan    adalah  persoalan dasar yang menjadi fokus pemerintah. Kemiskinan  yang  diukur  dengan  cara  yang terpercaya  dapat  digunakan  sebagai  acuan  yang baik dalam memberikan kebijakan pada masalah ini. Data kemiskinan yang berkualitas juga dapat dijadikan  bahan  untuk  evaluasi  kebijakan kemiskinan yang telah ada, menjadi dasar dalam menentukan  target  pengurangan  kemiskinan, serta  menjadi  alat  untuk  melihat  perubahan kemiskinan dari waktu ke waktu.
Pada  dasarnya,  mengukur  kemiskinan dapat digunakan dengan konsep kebutuhan dasar ( basic needs approach ). Pendekatan ini memandang  kemiskinan  sebagai  ciri  dari ketidakmampuan secara ekonomi dalam pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  terukur menggunakan  sisi  pengeluaran.  Dapat  diartikan bahwa  penduduk  miskin  adalah  penduduk dengan penghasilan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Di bawah  ini  disajikan  jumlah  penduduk  miskin Kabupaten Magelang tahun 2000 – 2019.
Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2000 – 2019
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KEMISKINAN 318.32 298.00 224.00 199.30 185.80 174.70 199.10 200.10 190.80 176.50 167.20 179.60 166.20 171.00 160.50 162.40 158.90 157.20 143.40 137.40 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 d a la m R ib u Ji w a

## Sumber : BPS Kabupaten Magelang, diolah
Jumlah  penduduk  miskin  Kabupaten  Magelang Tahun  2000  -  2019  menunjukkan  nilai  yang semakin  menurun.  Pada  Tahun  2000,  di Kabupaten Magelang penduduk miskin berjumlah sebesar 318,3 ribu jiwa, turun menjadi 137,4  ribu  jiwa  di  Tahun  2018.  Hal  ini menunjukkan  dalam  rentang  waktu  20  tahun pemerintah  berhasil  mengentaskan  penduduk
miskin.  Namun  jika  dilihat  per  tahun  terjadi fluktuasi di tiap tahunnya. Pada  level  provinsi, persentase    penduduk    miskin    Jawa    Tengah selama    2009-2018  menunjukkan  penurunan. Pada  tahun  2009,  persentase  penduduk  miskin mencapai 17,48 persen, kemudian turun  menjadi 10,67 persen  pada  tahun  2019.
Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2019 Wilayah Administrasi Persentase Penduduk Miskin 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Kabupaten Magelang 10,67 11,23 12,42 12,67 13,07 12,98 Sumber : BPS Kabupaten Magelang
Kondisi  kemiskinan  di  kabupaten  ini masih  cukup tinggi  yaitu mencapai 10,6 persen pada  tahun  2019.  Tahun  2018  sebesar  11,23 persen  mengalami  penurunan  jika  dibandingkan dengan  tahun  2014.  Rata-rata  penurunan penduduk  miskin    sebesasr  0,35  persen  dalam lima  tahun  tersebut.  Angka  kemiskinan  pada kabupaten  Magelang  mengalami  penurunan namun  jika  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2014-2019
dengan  harapan  tingkat  penduduk  miskin menjadi 9 persen, hal ini masih belum memenuhi.
Berdasarkan data diatas, maka dilakukan uji analisis metode ordinary least square . Namun sebelum  melihat  hasil  persamaan  dari  analisis pada  data  penelitian  ini,  maka  dilakukanlah  uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi,  uji  heterokedastisitas,  dan  uji multikolinearitas.
Gambar 3. Hasil Uji Normalitas
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 Series: Residuals Sample 2000 2019 Observations 20
Mean -4.46e-15 Median 0.011718 Maximum 0.150537 Minimum -0.140977 Std. Dev. 0.067428 Skewness -0.139730 Kurtosis 3.205800 Jarque-Bera 0.100376 Probability 0.951051
Hasil  normalitas  dapat  dilihat  pada gambar  berikut.  Dari  hasil  uji  normalitas  pada tabel  diatas,  diketahui  bahwa  nilai  prob.  JB
sebesar 0,95 lebih besar dari α = 0,05. Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  model  yang  digunakan mempunyai residual yang berdistribusi normal.
Uji  autokorelasi  ini  dilakukan  dengan melihat  nilai  probabilitas Chi-Square pada Breusch-Godfrey .  Jika  nilai prob  Chi-Square
lebih  besar  dari  0,05,  maka  model  tidak mengalami  masalah  autokorelasi.  Berikut  hasil uji autokorelasi Breusch-Godfrey . Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.072978     Prob. F(2,12) 0.9300 Obs*R-squared 0.240336     Prob. Chi-Square(2) 0.8868
Dari  hasil  uji  autokorelasi,  nilai  prob Chi-Square sebesar  0,88  >  0,05.  Dari  hasil tersebut,  maka  dapat  dikatakan  model  tidak mengalami masalah autokorelasi.
Uji  heterokedastisitas  diperlukan  untuk melihat apakah terjadi gangguan
heterokedastisitas  pada  model  regresi  diatas.
Untuk  melihat  gangguan  tersebut  dilakukan  uji Glejser.  Keputusan  terjadi  atau  tidaknya heterokedastisitas  pada  model  regresi  linier dengan melihat prob. F-statistic. Apabila nilainya lebih  besar  dari  alpha  0,05  (5%)  maka  tidak terjadi heterokedastisitas dan sebaliknya.
Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic 1.352571     Prob. F(5,14) 0.2998 Obs*R-squared 6.514377     Prob. Chi-Square(5) 0.2593 Scaled explained SS 5.295034     Prob. Chi-Square(5) 0.3809 Pada tabel uji glejser diatas, terdapat nilai probabilitas  sebesar  0,0000  yang  berarti  nilai
probabilitas  0,29  >  0,05.  Maka  tidak  terdapat masalah heterokedastisitas pada model tersebut.
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Log(X 1 ) Log(X 2 ) Log(X 3 ) Log(X 4 ) Log(X 5 ) Log(X 1 ) 1.00 0.85 0.69 0.44 0.83 Log (X 2 ) 0.85 1.00 0.78 0.33 0.93 Log (X 3 ) 0.69 0.78 1.00 0.34 0.69 Log (X 4 ) 0.44 0.33 0.34 1.00 0.40 Log (X 5 ) 0.83 0.93 0.69 0.40 1.00
Uji  multikolinearitas  dilakukan  untuk melihat  apakah  terdapat  kolinearitas  antar variabel  bebas.  Pada  uji  multikolinearitas,  jika nilai R 2 pada coefficient correlation < 0,9, maka model  terbebas  dari  masalah  multikolinearitas. Dari hasil uji diatas, terlihat bahwa nilai R 2 antar variabel  tidak  terdapat  yang  nilainya  >  0,9. Sehingga dapat dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas.
Setelah  melakukan  uji  asumsi  klasik, maka  model  persamaan  dapat  diyatakan  layak untuk dijadikan model yang sesuai dan tidak bias. Dalam  penelitian  ini,  model  analisis  yang digunakan adalah model Ordinary Least Square . Dari  hasil  analisis  maka  didapatkanlah  estimasi model penelitian sebagai berikut.
Tabel 5. Hasil Analisis Ordinary Least Square

## Dependent Variable: Log(Y)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 22.630 2.202557 10.27615 0.0000 Log(X 1 ) -0.519229 0.158377 -3.278444 0.0055 Log(X 2 ) -1.208883 0.331639 -3.645178 0.0027 Log(X 3 )) -0.203040 0.211306 -0.960877 0.3529 Log(X 4 ) 0.056688 0.025073 2.260964 0.0402 Log(X 5 ) 0.130622 0.073417 1.779176 0.0969 R-squared 0.898531 F-statistic 24.79471 Adjusted R-squared 0.862292 Prob(F-statistic) 0.000002
Dari  hasil  diatas  maka  dapat  dibentuk estimasi  persamaan  model  penelitian  sebagai berikut :
Log(Y) = 22,63 – 0,51 Log(X 1) - 1,20Log(X 2) -
0,20Log(X 3) + 0,05Log(X 4 ) + 0,13Log(X 5) +µ
Persamaan  diatas  menunjukkan  bahwa slope  pada  variabel  X 1 ,  X 2 ,  dan  X 3 bernilai negatif.  Sedangkan  pada  variabel  X 4 ,  dan  X 5 bernilai  positif.  Dari  persamaan  diatas  terlihat bahwa X 1 memiliki  koefisien sebesar  -0,51. Hal ini berarti bahwa jika jumlah usaha industri kecil menengah  mengalami  peningkatan  sebesar  1 persen,  maka  akan  mengurangi  kemiskinan sebesar  0,51  persen.  Pada  variabel  X 2 ,  nilai koefisien sebesar -1,20. Hal ini berarti bahwa jika penyerapan tenaga kerja pada usaha industri kecil menengah mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka  hal  ini  menyebabkan  pengurangan kemiskinan  sebesar  1,20  persen.  Pada  variabel X 3 ,  terlihat  bahwa  nilai  koefisien  sebesar  -0,20.
Hal  ini  berarti  bahwa  jika  pendidikan  formal penduduk  Kabupaten  Magelang  mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka akan terjadi pengurangan kemiskinan sebesar 0,20 persen.
Sedangkan  pada  variabel  X 4 terlihat bahwa nilai koefisien sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa jika nilai investasi mengalami peningkatan  sebesar  1  persen,  maka  akan menambah kemiskinan sebesar 0,05 persen. Pada variabel X 5 terlihat bahwa nilai koefisien sebesar
0,13.  Hal  ini  berarti  bahwa  jika  nilai  produksi mengalami  peningkatan  sebesar  1  persen,  maka akan menambah kemiskinan sebesar 0,13 persen.
Hasil  estimasi  model  persamaan  diatas perlu  untuk  diketahui  bagaimana  tingkat signifikansinya  dalam  melihat  apakah  memang variabel  bebas  berpengaruh  terhadap  variabel kemiskinan di Kabupaten Magelang. Maka perlu untuk diketahui uji goodness of fit.
Koefisien  determinasi  dilakukan  untuk melihat  seberapa  besar  kemampuan  variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.  Jika  adj-R 2 semakin  besar  maka variabel  independen  memiliki  pengaruh  besar terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Nilai adj-R 2 pada  hasil  penelitian  ini  adalah  sebesar 0,8622.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar  86,22  persen  dan  sisanya  sebesar  13,78 persen dijelaskan oleh variabel lain.
Uji  t  dilakukan  untuk  melihat  apakah masing-masing  koefisien  regresi  signifikan terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel  lainnya  konstan.  Ho  diterima (t hitung < t tabel ) atau  prob.  t  statistic  >  0,05  artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh  nyata  terhadap  variabel  dependen. Ha  diterima  ( t hitung > t tabel ) )  atau  prob.  t statistic <  0,05  artinya  variabel  independen secara  parsial  berpengaruh  nyata  terhadap variabel dependen.
Hasil  analisis  data  yang  dilakukan menunjukkan  bahwa  nilai  prob.  t  statistic  pada variabel  X 1 sebesar  0,00.  Hal  ini  memberikan jawaban  bahwa  ternyata  jumlah  usaha  industri kecil  menengah  (IKM)  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kemiskinan.  Nilai  prob.  t statistic  pada  variabel  X 2 sebesar  0,00.  Hal  ini memberikan jawaban bahwa ternyata penyerapan tenaga kerja pada usaha industri kecil menengah (IKM)  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap kemiskinan.
Nilai prob.  t  statistic pada  variabel  X 3 sebesar 0,35. Hal ini memberikan jawaban bahwa ternyata  tingkat  pendidikan  formal  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kemiskinan.  Nilai  prob.  t  statistic  pada  variabel X 4 sebesar  0,04.  Hal  ini  memberikan  jawaban bahwa ternyata nilai investasi pada industri kecil menengah  (IKM)  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kemiskinan.  Nilai  prob.  t statistic  pada  variabel  X 5 sebesar  0,09.  Hal  ini memberikan  jawaban  bahwa  ternyata  nilai produksi  pada  industri  kecil  menengah  (IKM) tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap kemiskinan.
Uji  F  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh  semua  variabel  independen    secara bersama-sama    (simultan)    terhadap    variabel dependen. Ho diterima (F hitung < F tabel ) atau nilai prob.  F  statistik  >  0,05  artinya  variabel independen  secara  simultan  tidak  berpengaruh nyata  terhadap  variabel  dependen.  Ha  diterima (F hitung > F tabel )  atau nilai prob. F statistik < 0,05 artinya  variabel  independen  secara  simultan berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
Dari  hasil  analisis  data  diketahui  bahwa nilai prob. F statistic  sebesar 0,00 < 0,05. Hal ini menunjukkan  bahwa  secara  bersama-sama, variabel  jumlah  usaha  industri  kecil  menengah (IKM),  penyerapan  tenaga  kerja,  tingkat pendidikan  formal,  nilai  investasi,  dan  nilai produksi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Magelang.
3.2 Pembahasan
Kemiskinan  di  Kabupaten  Magelang berada  pada  posisi  peringkat  20  dari  35 kabupaten/kota  di  provinsi  Jawa  Tengah.  Posisi ini  perlu  menjadi  perhatian,  mengingat  juga bahwa  Kabupaten  Magelang  belum  berhasil menyentuh  angka  sebesar  9  persen  pada persentase  kemiskinan  di  tahun  2019.  Padalah Kabupaten  Magelang  telah  menetapkan  dalam RPJMD  2014-2019  untuk  meraih  persentase kemiskinan  sebesar  9  persen.  Kenyataan menunjukkan persentase  kemiskinan menyentuh angka 10,67 persen pada tahun 2019.
Kegagalan  pencapaian  diatas,  perlu untuk ditanggulangi pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan  di  Kabupaten  Magelang  adalah dengan  melihat  kiprah  usaha  industri  kecil menengah dalam membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Menurut [9] pengembangan  usaha  kecil  dan  menengah  telah digambarkan  sebagai  mekanisme  yang  penting dari suatu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  penciptaan  lapangan kerja  dan  pengentasan  kemiskinan.  Berdasarkan hal diatas maka penelitian ini telah menganalisis bagaimana usaha industri kecil menengah (IKM) mampu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Magelang.
Hasil  menunjukkan  bahwa  variabel  X 1 yaitu  jumlah  usaha  industri  kecil  menengah (IKM)  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Magelang dengan  nilai  prob.  t-stat  sebesar  0,00.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  [11]–[13]  yang menyatakan bahwa usaha mikro kecil menengah memiliki pengaruh dalam pengentasan kemiskinan. Nilai koefisien menunjukkan bahwa jika jumlah usaha industri kecil menengah (IKM) mengalami  peningkatan  sebesar  1  persen,  maka akan mengurangi kemiskinan sebesar 0,51 persen di Kabupaten Magelang.
Dalam hal ini, pemerintah perlu menjadikan IKM sebagai perhatian dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang.  Karena  ternyata  banyaknya  jumlah
usaha  industri  kecil  menengah  (IKM)  telah memberikan  dampak  nyata  pada  pengurangan kemiskinan.
Tabel 6. Persentase Kemiskinan dan Jumlah Usaha Industri Kecil Menengah dalam 20 Tahun Terakhir Tahun Persentase Kemiskinan Jumlah Usaha IKM 2000 28,80 29.034 2001 26,82 29.098 2002 19,86 29.552 2003 17,45 29.630 2004 16,10 29.672 2005 15,42 29.673 2006 17,36 29.799 2007 17,37 34.191 2008 16,49 38.198 2009 15,19 38.236 2010 14,14 38.275 2011 15,18 38.470 2012 13.97 38.497 2013 13,96 38.510 2014 12,98 38.540 2015 13,07 39.671 2016 12,67 39.712 2017 12,42 39.745 2018 11,23 39.772 2019 10,67 38.198 Sumber : BPS Kabupaten Magelang
Hasil  analisis  didukung  oleh  data  yang menunjukkan  bahwa  selama  20  tahun  terakhir tampak  terjadi  penurunan  kemiskinan  dan peningkatan jumlah usaha industri kecil menengah.  Dari  hasil  analisis  diatas  dapat dikatakan  bahwa  H1  dapat  diterima  dimana  ada pengaruh  yang  signifikan  antara  jumlah  usaha Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  terhadap kemiskinan di Kabupaten Magelang.
Hasil  menunjukkan  bahwa  variabel  X 2 yaitu    tenaga  kerja  memiliki  pengaruh  yang
signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Magelang dengan nilai prob. t-stat  sebesar 0,00. Hal ini sejalan dengan penelitian [12], [13] yang menyatakan  bahwa  jumlah  pekerja  atau  tenaga kerja  memiliki  pengaruh  dalam  pengentasan kemiskinan.  Nilai koefisien menunjukkan bahwa jika penyerapan tenaga kerja pada usaha industri kecil menengah mengalami peningkatan  sebesar 1  persen,  maka  akan  mengurangi  kemiskinan sebesar 1,20 persen di Kabupaten Magelang.
Tabel 7. Persentase Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja Selama 20 Tahun Terakhir
Tahun Persentase Kemiskinan Penyerapan Tenaga Kerja 2000 28,80 73.985 2001 26,82 75.516 2002 19,86 76.891 2003 17,45 78.919 2004 16,10 78.019 2005 15,42 78.149 2006 17,36 78.577 2007 17,37 80.856 2008 16,49 85.264 2009 15,19 86.234 2010 14,14 88.037 2011 15,18 88.400 2012 13.97 90.436 2013 13,96 91.649 2014 12,98 92.225 2015 13,07 96.192 2016 12,67 97.551 2017 12,42 100.236 2018 11,23 101.337 2019 10,67 99.832
Hasil  analisis  didukung  oleh  data  yang ada,  bahwa  memang  selama  20  tahun  terakhir, kemiskinan  berkurang  dan  penyerapan  tenaga kerja  di  usaha  Industri  Kecil  Menengah  terus mengalami peningkatan. Pengurangan kemiskinan  sebesar  1,20  persen  setiap  kenaikan penyerapan  tenaga  kerja  pada  IKM  adalah  nilai yang  cukup  besar.  Jika  penyerapan  pada  IKM dapat  dimaksimalkan,  bukan  tidak  mungkin kabupaten  magelang  dapat  meraih  target persentase  kemiskinan  di  angka  9  persen  atau mungkin bisa lebih kecil dari 9 persen. Dari hasil analisis  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  H2  dapat
diterima  dimana  ada  pengaruh  yang  signifikan antara  penyerapan  tenaga  kerja  terhadap kemiskinan di Kabupaten Magelang.
Hasil  menunjukkan  bahwa  variabel  X 3 yaitu  tingkat  pendidikan  formal  tidak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten  Magelang  dengan  nilai  prob.  t-stat sebesar  0,35.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian [12] yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan formal tidak memiliki pengaruh dalam pengentasan  kemiskinan.  Hasil  ini  memberikan penjelasan  bahwa  tingkat  pendidikan  formal seseorang  masyarakat,  tidak  berpengaruh  dalam
pengentasan  kemiskinan.  Hal  ini  dikarenakan seberapa tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan  formal  masyarakat.  Kemiskinan dapat  ditepis  dengan  memiliki  pekerjaan  yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Maka dari hasil  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  H3  tidak dapat diterima karena hasil menunjukkan bahwa memang  tidak  terdapat  pengaruh  antara  tingkat pendidikan  formal  terhadap  kemiskinan  di Kabupaten Magelang.
Hasil  menunjukkan  bahwa  variabel  X 4 yaitu  nilai  investasi  pada  usaha  industri  kecil menengah  (IKM)  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Magelang dengan nilai prob. t-stat  sebesar 0,04. Namun  nilai  koefisien  berslope  negatif  dan menunjukkan bahwa jika nilai investasi mengalami  peningkatan  sebesar  1  persen,  maka akan menambah kemiskinan sebesar 0,05 persen di  Kabupaten  Magelang.  Dari  hasil  diatas  maka dapat  dikatakan  bahwa  H4  diterima  dimana  ada pengaruh  yang  signifikan  antara  nilai  investasi terhadap kemiskinan di Kabupaten Magelang.
Hasil  menunjukkan  bahwa  variabel  X 5 yaitu  nilai  produksi  pada  usaha  industri  kecil menengah (IKM) tidak memiliki pengaruh  yang signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Magelang dengan nilai prob. t-stat  sebesar 0,09. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian [13] yang menyatakan  bahwa  produktivitas  pada  usaha industri  kecil  menengah  memiliki  pengaruh dalam pengentasan kemiskinan.  Dari hasil diatas maka dapat dikatakan bahwa H5 ditolak  dimana hasil  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  pengaruh yang  signifikan  antara  nilai  produksi  terhadap kemiskinan di Kabupaten Magelang.
Secara bersama-sama, keseluruhan variabel  yaitu  jumlah  usaha  industri  kecil menengah  (IKM),  penyerapan  tenaga  kerja, tingkat  pendidikan  formal,  nilai  investasi  dan nilai produksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Magelang. Maka  dapat  dikatakan  bahwa  H6  diterima, dimana  ternyata  ada  pengaruh  yang  signifikan antara  keseluruhan  variabel  independen  secara
bersama-sama terhadap kemiskinan di Kabupaten Magelang.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa dengan  sinergitas  antar  variabel,  mampu mengupayakan  pengentasan  kemiskinan  di kabupaten  ini.  Hanya  bagaimana  pemerintah daerah  dapat  bertindak  untuk  memberikan kebijakan  yang  sesuai  dalam  pengoptimalan keseluruhan  variabel  tersebut  sebagai  upaya pengentasan kemiskinan.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  menunjukkan  bahwa  variabel  X 1 yaitu  jumlah  usaha  industri  kecil  menengah (IKM)  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Magelang. Peningkatan jumlah usaha industri kecil menengah  (IKM)  sebesar  1  persen,  akan mengurangi  kemiskinan  sebesar  0,51  persen  di Kabupaten  Magelang.  Juga  didukung  oleh  data yang  menunjukkan  bahwa  selama  20  tahun terakhir  tampak  terjadi  penurunan  kemiskinan dan  peningkatan  jumlah  usaha  industri  kecil menengah di kabupaten ini.
Hasil  menunjukkan  bahwa  variabel  X 2 yaitu penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten  Magelang.  Peningkatan  penyerapan tenaga kerja pada usaha industri kecil menengah sebesar  1  persen,  akan  mengurangi  kemiskinan sebesar 1,20 persen di Kabupaten Magelang. Juga didukung  oleh  data  yang  ada,  bahwa  memang selama 20 tahun terakhir, kemiskinan berkurang dan  penyerapan  tenaga  kerja  di  usaha  Industri Kecil  Menengah  terus  mengalami  peningkatan. Pengurangan  kemiskinan  sebesar  1,20  persen setiap  kenaikan  penyerapan  tenaga  kerja  pada IKM  adalah  nilai  yang  cukup  besar.  Jika penyerapan  pada  IKM  dapat  dimaksimalkan, bukan tidak mungkin kabupaten magelang dapat meraih  target  persentase  kemiskinan  di  angka  9 persen  atau  mungkin  bisa  lebih  kecil  dari  9 persen.
Hasil  menunjukkan  bahwa  variabel  X 3 yaitu  tingkat  pendidikan  formal  tidak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di
Kabupaten  Magelang.  Hasil  ini  memberikan penjelasan  bahwa  tingkat  pendidikan  formal seseorang  masyarakat,  tidak  berpengaruh  dalam pengentasan  kemiskinan.  Hal  ini  dikarenakan seberapa tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan  formal  masyarakat.  Kemiskinan dapat  ditepis  dengan  memiliki  pekerjaan  yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.
Hasil  menunjukkan  bahwa  variabel  X 4 yaitu  nilai  investasi  pada  usaha  industri  kecil menengah  (IKM)  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Magelang. Sedangkan hasil menunjukkan bahwa variabel  X 5 yaitu  nilai  produksi  pada  usaha industri  kecil  menengah  (IKM)  tidak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Magelang.
Secara bersama-sama, keseluruhan variabel  yaitu  jumlah  usaha  industri  kecil menengah  (IKM),  penyerapan  tenaga  kerja, tingkat  pendidikan  formal,  nilai  investasi  dan nilai produksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Magelang. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  sinergitas antar variabel, mampu mengupayakan pengentasan kemiskinan di kabupaten ini. Hanya bagaimana  pemerintah  daerah  dapat  bertindak untuk memberikan  kebijakan  yang  sesuai dalam pengoptimalan  keseluruhan  variabel  tersebut sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
Saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan  agar  hasil  penelitian  dapat  dijadikan sebagai  pengetahuan  yang  dapat  memberikan kemajuan  bagi  Kabupaten  Magelang  secara khusus  serta  bagi  daerah-daerah  lainnya  secara umum.  Bagi  pemangku  kebijakan,  diharapkan agar  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sumber referensi  dalam  mengupayakan  pengentasan kemiskinan  di  daerah-daerah  dengan  berbagai mengupayakan  berbagai  bentuk  kebijakan  yang mengarahkan  kepada  pengentasan  kemiskinan. Bagi  Pembaca,  diharapkan  agar  hasil  penelitian ini  dapat  dijadikan  sumber  informasi  dan  dapat ditinjau lebih jauh terkait variabel-variabel yang
mampu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Magelang.

## 5. REFERENSI
[1] I. M. T. Wirawan and S. Arka,  “Analisis pengaruh  pendidikan,  PDRB  per  kapita, dan  tingkat  pengangguran  terhadap jumlah  penduduk  miskin  Provinsi  Bali,”
E-Jurnal  EP ,  vol.  4,  no. 5, pp. 546–560, 2015.
[2] A.  Khomsan, A.  H.  Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, H. Syarief, and D. Sukandar, Indikator  Kemiskinan  dan Misklasifikasi  Orang  Miskin .  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
[3] BPS,  “Garis  Kemiskinan  dan  Penduduk Miskin  di  Kabupaten  Magelang,” BPS Kabupaten  Magelang ,  2019.  [Online]. Available: https://magelangkab.bps.go.id/statictable/ 2019/10/24/702/garis-kemiskinan-dan- penduduk-miskin-di-kabupaten- magelang-2014-2018.html. [Accessed: 26-Nov-2019].
[4] BPS,  “Persentase  Penduduk  Miskin Menurut  Provinsi,” BPS  Kabupaten Magelang ,  2019.  [Online].  Available: https://www.bps.go.id/dynamictable/201 6/08/18/1219/persentase-penduduk- miskin-menurut-provinsi-2007--- 2019.html. [Accessed: 26-Nov-2019].
[5] Bappeda, “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin,” Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kab.  Magelang , 2019. [Online]. Available:
http://bappeda.magelangkab.go.id/home/ detail/pengentasan-kemiskinan-melalui- pemberdayaan-masyarakat-miskin/43. [Accessed: 26-Nov-2019].
[6] A. Widodo, “Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Kabupaten  Magelang  Tahun 2017,” Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah  Kab.  Magelang , 2017. [Online]. Available: http://bappeda.magelangkab.go.id/v2/ho me/detail/rapat-koordinasi- penanggulangan-kemiskinan-kabupaten- magelang-tahun-2017/128. [Accessed: 26-Nov-2019].
[7] R.  A.  Syahputra,  “Analisis  implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program revitalisasi posyandu , pemberdayaan  nelayan  dan  bantuan ekonomi  wirausaha  di  kecamatan  Medan Labuhan  Kota  Medan,” J.  Pembang.
Perkota. , vol. 6, no. 2, pp. 82–90, 2018.
[8] F.  Anggraeni,  “Pengembangan  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM) melalui  fasilitasi  pihak  eksternal  dan potensi  internal  (studi  kasus  pada kelompok  usaha  ‘Emping  Jagung’  di kelurahan Pandanwangi
kecamatan Blimbing Kota Malang),” J. Adm. Publik
Mhs.  Univ.  Brawijaya ,  vol.  1,  no.  6,  pp. 1286–1295, 2013.
[9] A.  A.  Sokoto  and  Y.  Z.  Abdullahi, “Strengthening  small  and  medium enterprises  (SMEs)  as  a  strategy  for poverty  reduction  in  North  Western Nigeria,” Am.  J.  Humanit.  Soc.  Sci. ,  vol. 1, no. 3, pp. 189–201, 2013.
[10] A. A. Odeyana and E. O. Adu, “Small and medium enterprises (SMEs) as a means of creating employment and poverty reduction  in  Fort  Beaufort,  Eastern  Cape province of South Africaitle,” J. Soc. Sci. , vol. 45, no. 1, pp. 8–15, 2015.
[11] A. Mamman, A. M. Kanu, A. Alharbi, and N.  Baydoun, Small  and  medium-sized enterprises (SMEs) and poverty reduction in Africa: Strategic management perspective , First Edit. Inggris: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
[12] J.  M.  Simamora,  Z.  Zein,  and  F. Rahmadana,  “The  effect  of  micro,  small
and medium enterprises, labor absorption and  non  formal  education  level  to decrease  the  poverty  in  Simalungun district,”  in 3rd  Annual  International Seminar  on  Transformative  Education and  Educational  Leadership  (AISTEEL 2018) , 2018, vol. 200, pp. 71–75.
[13] T.  Tambunan,  “Peran  usaha  mikro  dan kecil  dalam  pengentasan  kemiskinan  di daerah,” J.  Bina  Praja ,  vol. 4,  no.  2,  pp. 73–92, 2012.
[14] I.  Maipita  and  Fitrawaty, Mengukur Kemiskinan  dan  Distribusi  Pendapatan .
Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
[15] I.  Maipita,  “Simulasi  dampak  kenaikan upah minimum terhadap tingkat pendapatan  dan  kemiskinan,” Ekuitas  J. Ekon.  dan  Keuang. ,  vol.  17,  no.  3,  pp.
391–410, 2013.
[16] Arum, “Analisis penyerapan tenaga kerja pada sektor industri besar dan sedang se- eks  karesidenan  Surakarta  tahun  2006  - 2013,” Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016.
[17] Ali  and  Abdel,  “Entrepreneurship development and poverty reduction,” Am. Int. J. Soc. Sci. , vol. 2, no. 3, pp. 108–113,
2013.
[18] N.  A.  Maizunati,  “Optimalisasi  peran pendidikan  dasar  dalam  mengentaskan kemiskinan di kabupaten Klaten,” J. REP (Riset Ekon. Pembangunan) , vol. 3, no. 2, pp. 358–368, 2018.
[19] Fauziah,  “Analisis  penyerapan  tenaga kerja  pada  industri  kecil  dan  menengah (IKM)  di  kota  Palu  periode  2000-2013,” e-Jurnal Katalogis , vol. 3, no. 1, pp. 138– 146, 2015.
[20] S.  U.  E.  Hadiyanti,  “Pengaruh  investasi pada industri kecil dan industri menengah terhadap penyerapan tenaga kerja di kota
Samarinda,” Jiep , vol. 15, no. 2, pp. 32– 55, 2015.