## EKSISTENSI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Hanafi Pusat Riset dan kajian HAM Kota Malang Email : hanafioke1994@gmail.com

## Abstrak
Dalam  pemeriksaan  perkara  pidana,  seorang  ahli  yang  dihadirkan  dalam persidangan memerlukan pula pengetahuan secara hukum tentang kedudukan dan ruang lingkup keterangannya sebagai ahli dalam sebuah persidangan. Seorang ahli dalam  memberikan  keterangan  dalam  satu  persidangan  perkara  pidana  harus memiliki  pemahaman  yang  memadai  atas  keterangan  yang  akan  diberikannya, karena bisa jadi ahli terjebak memberikan keterangan seolah-olah keterangan yang diberikannya  tidak  obahnya  keterangan  “saksi”.  Kemungkinan  ahli  memberikan keterangan layak keterangan seorang saksi bisa berasal dari diri ahli sendiri, bisa pula  terjadi  karena  ketidakmapuannya  memilah  dan  memahami  pertanyaan  yang diajukan hakim, penuntut umum maupun penasehat hukum.
Kata kunci: keterangan saksi, persidangan, pengetahuan

## Abstract
In  the  examination  of  a  criminal  case,  an  expert  presented  in  the  proceedings requires legal knowledge of the position and scope of his testimony as an expert in a  trial.  An  expert  in  giving  testimony  in  a  trial  of  a  criminal  case  must  have sufficient  understanding  of  the  information  to  be  given,  as  it  may  be  that  the expert  is  trapped  giving  information  as  if  the  information  he  provided  does  not obey the "witness" description. The possibility of the expert giving the information worthy of  the testimony of  a witness  may come from his  or her own expert,  may also  occur  because  of  his  incompetence  to  sort  and  understand  the  questions posed by the judge, prosecutor and legal counsel. Keywords: testimony of witnesses, trial, knowledge

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Dalam kenyataannya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum, dimana tingkah laku  manusia  di  dalam  setiap  pergaulannya  tidak  boleh  bertentangan  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Hukum  memiliki  berbagai  tujuan,  diantaranya yaitu  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keamanan.  Manusia  diharapkan  untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang ada agar tercapai ketertiban dan keamanan.  Namun,  tidak  selamanya  manusia  berperilaku  tertib  hukum,  ada kalanya manusia justru melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Terselenggaranya  negara  hukum  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945 mutlak memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian pula dibidang  hukum  acara  pidana  sebagai  dasar  terselenggaranya  peradilan  pidana yang  adil  dan  manusiawi  dalam  negara  hukum,  dipandang  perlu  tersedianya perangkat  perundang-undangan  yang  menjamin  pelaksanaan  penegakan  hukum (pidana)  sesuai  dengan  fungsi  dan  wewenang  masing-masing  aparatur  penegak hukum  kearah  tegaknya  hukum,  keadilan  dan  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum. 1
Perkembangannya  hukum  acara  pidana  di  Indonesia  dari  dahulu  sampai sekarang  ini  tidak  terlepas  dari  apa  yang  disebut  pembuktian,  apa  saja  jenis  dan tindak  pidananya  dapat  melewati  proses  pembuktian.  Proses  pembuktian merupakan  salah  satu  proses  yang  paling  penting  karena  tahap  tersebut  yang membuktikan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana benar atau tidak melakukan tindak pidana tersebut.
Pembuktian  merupakan  masalah  yang  memegang  peranan  penting  dalam proses  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  dimana  Jaksa  Penuntut  Umum  yang mendakwakan  seseorang  dihadapan  persidangan,  berupaya  untuk  membuktikan kebenaran  dari  dakwaannya.  Melalui  pembuktian,  akan  ditentukan  nasib  dari terdakwa.  Apabila  hasil  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan  oleh undang-undang  tidak  cukup  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  maka  terdakwa  dibebaskan  dari hukumannya.  Namun,  jika  kesalahan  terdakwa  dapat  dibuktikan  berdasarkan dakwaan dan alat-alat bukti yang sah maka terdakwa dinyatakan bersalah.
Salah  satu  alat  bukti  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) adalah Keterangan Ahli. Keterangan Ahli ini dapat  diberikan  baik  pada  waktu  pemeriksaan  oleh  penyidik  maupun  penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan, ataupun pada saat pemeriksaan di sidang untuk  diminta  keterangannya  dan  dicatat  dalam  berita  acara  pemeriksaan. Keterangan  tersebut  diberikan  setelah  ia  mengucapkan  sumpah  atau  janji  di hadapan hakim. Apabila suatu pemeriksaan awal tidak dilakukan pemeriksaan ahli dalam  suatu  perkara,  tetapi  dalam  pemeriksaan  di  muka  sidang  ternyata diperlukan pendapat dari seorang ahli, maka hakimlah yang menentukan ahli-ahli mana  saja  yang  diperlukan  untuk  diperiksa  guna  untuk  memberikan  keterangan- keterangan dalam persoalan-persoalan tertentu.
Namun  pasal  yang  berkaitan  dengan  keterangan  ahli  dalam  KUHAP tersebut  hanya  mengatur  tentang  alat  bukti  keterangan  ahli  secara  singkat  dan sederhana  saja.  Malahan  Pasal  186  KUHAP  hanya  bersifat  memberikan  definisi terhadap  apa  yang  dimaksudkan  dengan  istilah  “keterangan  ahli”.  Tidak  ada keterangan lebih rinci seperti misalnya syarat apa saja sesorang bisa menjadi ahli ataupun  kriteria  dan  indikator  seperti  apa  jika  sesorang  dikatan  ahli  yang  dapat dihadirkan  didepan  persidangan  untuk  dapat  memberikan  keterangan  ahlinya. Kemudian bagaimana misalnya seorang hakim harus memperlakukan keterangan
1 Wisnubroto  dan  Widiartana, Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana, Aditya  Bakti, Bandung, 2005, hal 1.
ahli  tersebut  untuk  menjadi  dalil  dalam  pertimbangan  hukum  sebagai  dasar putusannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  jenis  penelitian  hukum  yuridis  normatif berupa  penelitian  kepustakaan  yang  menggunakan  3  bahan  hukum  yaitu  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Penelitian hukum  normatif memiliki  definisi yang sama dengan penelitian hukum  doktrinal yaitu  penelitian  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  yang  fokusnya  pada  membaca dan  mempelajari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. 2 Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah  dan  mengkaji  aturan-aturan  hukum  yang  ada  dan  berlaku.  Dalam penelitian  ini  memerlukan  bahan  hukum-bahan  hukum  karena  akan  berfungsi untuk  melengkapi  dan  menunjang  bahan  hukum    dalam  penelitian  kepustakaan ( library  research ).    Sedangkan  pendekatan  penelitian  yang  peneliti  pergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan statute  approach yaitu  pendekatan peraturan  perundang-undangan  yang  menitikberatkan  pada  bahan  hukum  primer yang  mengatur  tentang  eksistensi  keterangan  ahli  dalam  sistem  peradilan  pidana di Indonesia .

## PEMBAHASAN
Perkembangan  istilah  ahli  saat  ini  sudah  tidak  lagi  mengacu  pada  orang- orang  yang  memiliki  keahlian  pada  bidang  ilmu  yang  diperoleh  dari  pendidikan formal  saja,  tetapi  sebuah  keahlian  itu  juga  dapat  berasal  dari  pengalaman  dan praktik  dalam  masyarakat.  Alat  bukti keterangan  ahli ditempatkan  dalam  urutan kedua  sebagaimana  yang  disistematiskan  dalam  Pasal  184  KUHAP.  Ini menunjukan  bahwa  alat  bukti  tersebut  berpengaruh  penting  dalam  pembuktian yang  dimana  penyidik,  penuntut,  maupun  hakim  belum  jelas  atau  terang memandang suatu tindakan pidana 3 . Hal ini nentu menjadi sangat penting adanya aturan  khusus  mengenai  ahli  manakala  dijadikan  salah  satu  alat  bukti  yang  sah dalam persidangan.
Pada  prinsipnya,  terdapat  perbedaan  antara  keterangan  ahli  dengan keterangan  saksi.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  segi  penglihatan  antara  saksi dengan ahli berbeda. Pada saksi, maka ia harus menerangkan suatu peristiwa yang ia  alami  dan  ia  lihat  atau  ia  dengar  dengan  mata  kepala  sendiri.  Seorang  saksi dalam  memberikan  keterangan,  harus  disertai  dengan  alasan  atau  sebab pengetahuan  saksi,  sebab  awal  sampai  saksi  dapat  mengetahui  peristiwa  yang  ia berikan  keterangannya  di  sidang  pengadilan.  Sedangkan  Keterangan  Ahli diberikan oleh pihak ketiga yang objektif untuk memperoleh kejelasan dari suatu peristiwa dan memberikan pendapatnya didasarkan atas keahliannya. Maksud dari
2 Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum. Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2009. hal.93.
3 http://zulakrial.blogspot.com  dalam  “Problematika  Keterangan  Ahli  Dalam  Proses Peradilan Pidana” diakses tanggal 17 Februari 2017 Jam. 13:52 Wita.
keterangan  ahli  ini  adalah  untuk  membantu  hakim  dalam  pemeriksaan  guna menambah pengetahuan hakim itu dalam sesuatu hal tertentu.
Keterangan  ahli  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan  keyakinan  pada hakim  dalam  memberikan  keterangan  yang  subjektif  serta  tidak  memihak,  maka keterangan  ahli  sering  dipergunakan  untuk  membuktikan  suatu  perkara  yang belum  pasti  kebenarannya.  Dalam  praktek,  dimungkinkan  keterangan  ahli dipergunakan  untuk  memperkuat  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan putusan.
Pasal  180  KUHAP  dapat  dimaknai  dalam  posisi  keterangan  ahli dihadirkan  dalam  sidang  pengadilan  yang  diminta  oleh  majelis  hakim,  maka hakim  memiliki  keyakinan  akan  sebuah  perkara  membutuhkan  keterangan  ahli untuk  memberikan  keterangan  sesuai  dengan  keilmuan,  pengalaman  dan  yang diketahuinya  terkait  dengan  profesi  yang  dijalani  seorang  ahli.  Hakim  meyakini jika  diperlukan  keterangan  ahli  dapat  dihadirkan,  hal  tersebut  dapat  memiliki alasan  jika  hadirnya  ahli  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  sehingga  perkara yang diajukan ke pengadilan dapat terselesaikan.
Pengaturan keterangan  ahli dalam  HIR  tidak  ditegaskan  dalam  satu pasalpun, oleh karena keterangan ahli digabung dengan keterangan saksi. Padahal alat  bukti  tersebut  adalah  dua  sisi  yang  berbeda.  Keterangan  saksi  adalah keterangan  yang  diberikan  oleh  orang  yang  mengalami,  melihat  dan  mendengar suatu peristiwa tindak pidana. Sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai pengetahuan khusus (keahlian/ expertise ) yang dapat mendukung benar/ tidaknya telah teradi peristiwa tindak pidana. Pasal 186 KUHAP menegaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang  seorang  ahli  nyatakan  dalam  persidangan.  Dari  uraian  Pasal  tersebut  tidak menegaskan  secara  jelas,  yang  mana  sesungguhnya  dikatakan  keahlian  yang dimiliki  oleh  seorang  yang  dapat  mendukung  titik  terang  suatu  tindak  pidana. Kemudian, keterangan saksi ahli tidak hanya dapat digunakan dalam persidangan atau  pembuktian  guna  mengungkap  fakta-fakta  baru  dalam  persidangan. Keterangan saksi ahlipun dapat digunakan/ diberikan oleh seorang saksi ahli baik dalam  proses  penyidikan,  penuntutan,  ataupun  dihadirkan  kembali  ke  dalam persidangan  jika  ketua  majelis  hakim  menganggap  penting  untuk  menghadirkan saksi ahli tersebut.
Persoalan  yang  kemudian  muncul  adalah  bagaimana  tentang  indepedensi keterangan  ahli  yang  diajukan  baik  oleh  aparat  penegak  hukum  atau  oleh  pihak tersangka/terdakwa dalam suatu perkara pidana, mengingat bahwa keterangan ahli hanya diberikan berdasarkan pada segi keilmuannya bukan pada apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri terhadap suatu tindak pidana.
Berbicara  mengenai  sikap  independesi  seorang  ahli  yang  memberikan keterangan  didepan  persidangan  misalnya  seperti  ahli  dalam  kasus  pembunuhan Wayan  Mirna  Salihin  oleh  rekannya  sendiri  Jesika  Komala  Wongso.  Baik  ahli yang dihadirkankan oleh pihak Jesika ataupun pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan  dipertanyakan  independesinya  (objektifitas)  sekalipun  sebelumnya  mereka telah disumpah. Karena sesungguhnya masing-masing pihak yang berkepentingan diberikan hak untuk melakukan pembuktian, salah satunya dengan menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan dipersidangan.
Kemudian  persoalan  yang  juga  muncul  adalah  bagaimana  jika  ahli  yang dihadirkan adalah seorang ahli hukum. Padahal jika perpijak pada Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim dianggap mengetahui  hukum  dan  wajib  menggali  hukum,  terlebih  dalam  peradilan  pidana seorang  hakim  sifatnya  aktif  karena  pada  prinsipnya  hakim  akan  mencari kebenaran  materil.  Berbeda  halnya  dengan  peradilan  perdata  dimana  seorang hakim bersifat pasif yang hanya mencari kebenaran formil.
Suatu  keterangan  ahli  dapat  bernilai  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dengan melihat  ketentuan  Pasal  1  angka  28  KUHAP.  Dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal 184  ayat  (1)  huruf  b  KUHAP  dan  Pasal  186  KUHAP.  Berdasarkan  ketentuan dalam  pasal-pasal  tersebut,  maka  dapat  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  keterangan ahli harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian  khusus,  tentang  suatu  yang  ada  hubungannya  dengan  perkara  pidana yang  sedang  diperiksa.  Sedangkan  keterangan  yang  diberikan  seorang  ahli,  tapi tidak  mempunyai  keahlian  khusus  tentang  suatu  keadaan  yang  ada  hubungannya dengan  perkara  pidana  yang  bersangkutan,  tidak  mempunyai  nilai  sebagai  alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Tata cara dan bentuk keterangan ahli yang diberikan atau diminta di sidang pengadilan menurut M. Yahya Harahap adalah :
a. Apabila  dianggap  perlu  dan  dikehendaki  baik  oleh  ketua  sidang  karena jabatannya,  maupun  atas  permintaan  penuntut  umum,  terdakwa  atau penasihat  hukum,  dapat  meminta  pemeriksaan  keterangan  ahli  dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
b. Keterangan  ahli  menurut  tata  cara  ini  berbentuk  keterangan  lisan  dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
c. Bentuk  keterangan  lisan  secara  langsung  dicatat  dalam  berita  acara pemeriksaan.
d. Dan  untuk  itu  ahli  yang  memberikan  keterangan  lebih  dahulu  mengucap sumpah sebelum memberi keterangan.
e. Dengan  dipenuhinya  tata  cara  dan  bentuk  keterangan  yang  demikian, bentuk  keterangan  ahli  tersebut  menjadi  alat  bukti  yang  sah  menurut undang  –  undang  dan  sekaligus  keterangan  ahli  yang  seperti  ini mempunyai kekuatan pembuktian. 4
Menempatkan keterangan ahli sebagai  alat bukti  yang sah di  dalam  pasal 184  ayat  (1)  huruf  b  KUHAP,  dapat  dicatat  bahwa  adanya  kemajuan  dalam pembaharuan  hukum,  bahwa  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi,  maka keterangan ahli memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus pidana.
Masih  kurangnya  pengetahuan  hakim  dan  penegak  hukum  lainnya  dan arena  minimnya  alat  bukti  yang  berkaitan  dengan  kemajuan  teknologi  informasi menjadikan sangat dibutuhkannya seorang ahli yang biasa meneliti kebenaran dari alat bukti tersebut dan hal ini sangatlah membantu proses persidangan.
Edmon  Makarim  dalam  hal  ini  berpendapat  sebagai  berikut:  Disinilah, peran  seorang  ahli  dalam  memberikan  suatu  penjelasan  di  depan  pengadilan, bahwa data elektronik (hasil kemajuan teknologi informasi) adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Standarisasi  system  tersebutlah  yang menjadi sandaran berfikir bagi setiap argumentasi yang muncul di pengadilan.
4 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Masalah  dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  kembali) Edisi  ke2,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2000,  hal 297.
Pertama  kali  seorang  ahli  akan  mengecek  apakah  suatu  system  computer tersebut  dapat  dipercaya  ( trustworthy ).  Jika  sebuah  system  dinyatakan  sebagai dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diajukan sebagai alat bukti / barang bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain yang ada di dalam Pasal 184 KUHAP. 5
Pada  prinsipnya  alat  bukti  keterangan  ahli  tidak  tidak  mempunyai  nilai kekuatan  yang  mengikat  dan  menentukan.  Dengan  demikian  nilai  kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat  pada  alat  bukti  keterangan  saksi.  Oleh  karena  itu,  nilai  kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu:
a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau vrij bewijskrachf . Di dalam dirinya  tidak  melekat  nilai  kekuatan  pembuktian yang  sempurna  dan menentukan.  Terserah  pada  penilaian hakim  hakim  bebas  menilai  dan  tidak terikat  kepadanya. Tidak  ada  keharusan  bagi  hakim  untuk  mesti  menerima kebenaran  keterangan  ahli  dimaksud.  Hakim  dalam menggunakan  wewenang kebenaran dalam penilaian pembuktian, harus benar–benar bertanggungjawab, atas landasan moral dan kebenaran sejati demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.
b. Berlakunya  prinsip  minimum  pembuktian  pada  keterangan  ahli.  Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, oleh Karena itu  keterangan  ahli  dapat  dianggap  cukup  membuktian  kesalahan  terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain. 6
KUHAP  bukanlah  satu-satunya  undang-undang  pidana  formil  yang mengatur  mengenai  ketentuan  pembuktian.  Beberapa  Undang-Undang  pidana yang mempunyai aspek formil juga mengatur mengenai alat bukti tersendiri yang diantaranya terdapat pengaturan alat bukti elektronik.  Sistem ini menganut ajaran bahwa  bersalah  tidaknya-tidaknya  terhadap  perbuatan  yang  didakwakan, sepenuhnya  tergantung  pada  penilaian  "keyakinan"  hakim  semata-mata.  Jadi bersalah  tidaknya  terdakwa  atau  dipidana  tidaknya  terdakwa  sepenuhnya tergantung  pada  keyakinan  hakim.  Keyakinan  hakim  tidak  harus  timbul  atau didasarkan  pada  alat  bukti  yang  ada.  Sekalipun  alat  bukti  sudah  cukup  kalau hakim  tidak  yakin,  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana,  sebaliknya  meskipun alat  bukti  tidak  ada  tapi  kalau  hakim  sudah  yakin,  maka  terdakwa  dapat dinyatakan bersalah.
Akibatnya  dalam  memutuskan  perkara  hakim  menjadi  subyektif  sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada  hakim,  kepada  ken-kesan  perseorangan  sehingga  sulit  untuk  melakukan pengawasan.  Hal  ini  terjadi  di  praktik  Peradilan  Prancis  yang  membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh. 7
Dalam  konteks  hukum  acara  pidana,  pembuktian  merupakan  inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah
5 Edmon  Makarim, Kompilasi  Hukum  Telematika ,  PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2004,  hal. 435.
6 Ibid . hal. 436.
7 Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  Ghana  Indonesia,  Jakarta. 1985, hal, 241.
kebenaran  materiil,  yang  menjadi  tujuan  pembuktian  adalah  benar  bahwa  suatu tindak  pidana  telah  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.Untuk membuktikan  kesalahan  terdakwa,  pengadilan  terikat  oleh  cara-cara/  ketentuan- ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang.Pembukian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/ cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian.
Di dalam tata cara peradilan di Indonesia, pembuktian adalah salah satu dari tata  cara  peradilan  Indonesia  yang  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  hakim dalam  mengambil  sebuah  keputusan  hukum,  yang  didasarkan  atas  keyakinan hakim  yang  didasarkan  kepada  fakta-fakta  yang  telah  di  berikan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  dan  juga  Penasehat  Hukum  dan  sang  terdakwa  itu  sendiri, adapun  keyakinan  hakim  yang  akan  terbentuk  pada  akhirnya  nanti  hanya  terdiri dari  dua  macam,  yaitu  keyakinan  bahwa  terdakwa  tidak  terbukti  bersalah  atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.
Menurut  M.  Yahya  Harahap  pembuktian  adalah  ketentuan  yang  berisi penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang  dibenarkan  undang-undang membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Pembuktian  juga merupakan  ketentuan  yang  mengatur  alat-alat  bukti  yang  dibenarkan  undang- undang  dan  boleh  digunakan  hakim  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan. Namun  secara  umum  alat  bukti  yang  diatur  dalam  undang-undang  pidana  formil di luar KUHAP tersebut tetap merujuk pada alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Pengaturan mengenai  alat bukti yang diatur dalam  undang-undang pidana formil di luar KUHAP hanya terbatas pada perluasan alat bukti terkait dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi  Elektronik (UU ITE).
Pada  masa  diberlakukannya Het  Herzienne  Inlands  Reglement (HIR) sebagai pedoman hukum acara pidana di Indonesia, keterangan ahli tidak dikenal sebagai alat bukti tersendiri. Pasal 295 HIR menyebutkan alat-alat bukti yang sah terdiri dari kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk.
Setelah  KUHAP  berlaku  di  Indonesia  sebagai  pengganti  ketentuan  hukum acara  pidana  dalam  HIR,  keterangan  ahli  termasuk  menjadi  salah  satu  alat  bukti yang  sah,  hal  ini  terlihat  pada  Pasal  184  ayat  1  huruf  b  KUHAP.  Selain  di Indonesia, keterangan ahli juga menjadi salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana modern di sejumlah negara, termasuk Belanda. 8
Keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  yang  sah  menurut  Undang-Undang, dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP. Persoalan keterangan ahli terutama sebagai alat  bukti  tidak  bisa  dipahami  hanya  dengan  bertumpu  pada  Pasal  186  KUHAP. Uraian Pasal 186 yang tidak diikuti rincian lebih lanjut mengenai keterangan ahli dalam  pasal-pasal  selanjutnya  tidak  mampu  menjelaskan  masalah  yang dikandungnya.  Untuk  memahami  keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti,  maka diperlukan  penjajakan  lebih  lanjut  atas  ketentuan-ketentuan  yang  terkait  dengan keterangan ahli yang terpencar dalam pasal-pasal KUHAP.
Pasal  1  angka  28  KUHAP  memuat  pengertian  keterangan  ahli  yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
8 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta. 2001, hal. 267
pemeriksaan.  Gagasan  utama  dari  upaya  pencarian  bukti  dengan  meminta keterangan ahli adalah membuat terang tindak pidana.
Keterangan  ahli  dapat  juga  sudah  diberikan  pada  waktu  pemeriksan  oleh penyidik  atau  penuntut  umum  yang  dituangkan  dalam  suatu  bentuk  laporan  dan dibuat  dengan  mengingat  sumpah  di  waktu  ia  menerima  jabatan  atau  pekerjaan. Jika  hal  itu  tidak  diberikan  pada  waktu  pemeriksaan,  maka  di  sidang  diminta untuk  memberikan  keterangan  dan  dicatat  dalam  berita  acara  pemeriksaan. Keterangan  tersebut  diberikan  setelah  ia  mengucapkan  sumpah  atau  janji dihadapan  hakim.  Jadi  dengan  demikian  keterangan  ahli  diberikan  setelah  ia mengucapkan  sumpah  atau  janji  di  hadapan  hakim  dan  juga  keterangan  ahli  itu diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan pemeriksaan  baik  itu  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  maupun pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan.
Pada  prinsipnya  alat  bukti  keterangan  ahli  tidak  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  mengikat  dan  menentukan.  Dengan  demikian,  nilai  kekuatan pembuktian  keterangan  ahli  sama  halnya  dengan  nilai  pembuktian  yang  melekat pada alat bukti keterangan ahli. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu:
a. Mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  “bebas”  atau vrij  bewijskracht “. Didalam  dirinya  tidak  ada  melekat  nilai  kekuatan  pembuktian yang sempurna  dan  menentukan.  Terserah  pada  penilaian  hakim. Hakim  bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.
b. Disamping  itu  sesuai  dengan  prinsip  minimum  pembuktian  yang  diatur dalam Pasal  183 KUHAP, keterangan ahli yang  berdiri  sendiri saja tanpa didukung  oleh  salah  satu  alat  bukti  yang  lain,  tidak  cukup  dan  tidak memadai  membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Apalagi  jika  Pasal  183 KUHAP di hubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
Keterangan ahli adalah merupakan alat bukti dalam suatu proses peradilan perkara  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP.  Terkait dengan  keterangan  ahli  itu  sebagai  alat  bukti,  ia  hanya  akan  menjadi  alat  bukti bagi  Penuntut  Umum  saja  ketika  seorang  ahli  memberikan  keterangan  pada  saat penyidikan.  Suatu  keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dan  menjadi pertimbangan  bagi  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  pidana  adalah  ketika keterangan  ahli  itu  disampaikan  dalam  persidangan.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  186  KUHAP  yang  mengatakan  bahwa  keterangan  ahli  ialah  apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Karena itu, keterangan ahli yang diberikan  ahli  pada  waktu  penyidikan  dan  menjadi  bahan  bagi  Penuntut  dalam menyusun  dakwaan,  harus  diberikan  ahli  dalam  persidangan.  Konsekuensinya, bisa  keterangan  yang  diberikan  ahli  dalam  persidangan,  lebih  terinci  dan  tidak tertutup  kemungkinan  pendapat  ahli  itu  mendapat  pengujian  dalam  persidangan baik oleh hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. 9
Sesuai  dengan  kedudukan  dan  apa  yang  dimaksud  dengan  keterangan  ahli sebagai alat bukti, ia sekaligus menjadi pembeda dengan keterangan saksi. Karena itu dalam berbagai kesempatan sering kita dengar istilah “saksi Ahli” adalah suatu
9 http://www.boyyendratamin.com/2016/08/kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-alat.html diakses tanggal 25 Juni 2017 jam 10.45 WITA.
kekeliruan, karena secara hukum “ahli” dan “saksi” dari sisi alat bukti adalah dua hal  yang  berbeda.  Secara  singkat  keberadaan  ahli  dalam  persidangan  mengarah pada  pendapat  ahli  atas  sesuatu  menurut  keahlian  ahli,  sedangkan  saksi  sebagai alat  bukti  mengarah  kepada  apa  yang  dilihat,  dirasakan  dan  dialami  saksi  atas suatu  peristiwa  pidana.  Keterangan  ahli  adalah  berupa  pendapat  berdasarkan keilmuan  yang  dimiliki  ahli,  sedangkan  keterangan  saksi  menuju  pada  fakta. Itulah  sebabnya,  mengapa  kepada  seorang  saksi  tidak  boleh  ditanyakan pendapatnya  atas  sesuatu  terkait  suatu  perkara  pidana.  Sebaliknya  pada  ahli,  ia tidak  boleh  memberikan  keterangan  atas  fakta,  melainkan  pendapatnya  atas sesuatu terkait dengan masalah perkara pidana tengah periksa.
Jadi  keberadaan  seorang  ahli  dalam  pemeriksaan  suatu  proses  peradilan perkara  pidana  adakalanya  diperlukan  dan  adakalanya  tidak.  Hal  itu  tergantung dari bentuk dan jenis perkara pidananya. Keperluan akan keterangan ahli sebagai contoh bisa ditemukan dalam KUHAP sendiri. Pasal 133 ayat (1) KUHAP.
Dari  dua  ketentuan  KUHAP  di  atas,  maka  keberadaan  keterangan  ahli sebagai alat bukti pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau  unsur  suatu  tindak  pidana,  khususnya  atas  tindak-tindak  pidana  yang  untuk memastikanya  membutuhkan  keterangan  dari  seorang  yang  memiliki  keahlian khusus terkait dengan unsur tindak pidana bersangkutan. Hal itu tentu berarti juga, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tidak menjadi alat bukti utama berupa keterangan  saksi  yang  memberikan  keterangan  atas  fakta  dari  suatu  perbuatan pidana. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai  alat bukti tidak ada, maka suatu tindak  pidana  bisa  dinyatakan  dengan  hanya  berdasarkan  keterangan  ahli  saja. Atau  keterangan  ahli  lebih  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  memutus  suatu perkara pidana, ketika keterangan saksi lemah.
Sekalipun sama-sama berkedudukan sebagai alat bukti, namun kedudukan keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  tidak  dapat  menggantikan  atau  didorong menjadi  alat  bukti  utama  dalam  sebuah  perkara  pidana.  Hal  ini  sesuai  dengan keberadaan  keterangan  ahli  dalam  lingkup  memberikan  keterangan  bukan mengenai apa yang dilihat, dialami dan dirasakan ahli atas terjadinya suatu tindak pidana,  melainkan  keterangan  atau  pendapat  ahli  berdasarkan  keahliannya mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara yang tengah diperiksa. Dengan demikian, dalam sebuah pemeriksaan perkara pidana, seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan memerlukan pula pengetahuan secara hukum tentang  kedudukan  dan  ruang  lingkup  keterangannya  sebagai  ahli  dalam  sebuah persidangan. Seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam satu persidangan perkara  pidana  harus  memiliki  pemahaman  yang  memadai  atas  keterangan  yang akan diberikannya, karena bisa jadi ahli terjebak memberikan keterangan seolah- olah  keterangan  yang  diberikannya  tidak  obahnya  keterangan  “saksi”. Kemungkinan  ahli  memberikan  keterangan  layak  keterangan  seorang  saksi  bisa berasal  dari  diri  ahli  sendiri,  bisa  pula  terjadi  karena  ketidakmapuannya menyaring  pertanyaan  yang  diajukan  hakim,  penuntut  umum  maupun  penasehat hukum.

## PENUTUP
Keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dirumuskan  dalam  Pasal  186 KUHAP.  Persoalan  keterangan  ahli  terutama  sebagai  alat  bukti  tidak  bisa dipahami hanya dengan bertumpu pada Pasal 186 KUHAP. Uraian Pasal 186 yang
tidak  diikuti  rincian  lebih  lanjut  mengenai  keterangan  ahli  dalam  pasal-pasal selanjutnya  tidak  mampu  menjelaskan  masalah  yang  dikandungnya.  Untuk memahami  keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti,  maka  diperlukan  penjajakan  lebih lanjut  atas  ketentuan-ketentuan  yang  terkait  dengan  keterangan  ahli  yang terpencar  dalam  pasal-pasal  di  dalam  KUHAP.  Pada  prinsipnya  alat  bukti keterangan  ahli  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat  dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat  pada  alat bukti keterangan ahli. Dalam  perkataan lain, keterangan ahli adalah berupa pendapat berdasarkan keilmuan yang dimiliki ahli, sedangkan keterangan saksi menuju pada fakta.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Ghana Indonesia.
____________. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
M.  Yahya  Harahap,    2000, Pembahasan  Masalah  dan  Penerapan  KUHAP (Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  banding,  Kasasi  dan  Peninjauan kembali) Edisi ke2, Jakarta: Sinar Grafika Peter  Mahmud  Marzuki.  2009. Penelitian  Hukum. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Wisnubroto  dan  Widiartana,  2005, Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Internet
Http://zulakrial.blogspot.com  dalam  “Problematika  Keterangan  Ahli  Dalam
Proses  Peradilan  Pidana”  diakses  tanggal  17  Februari  2017  Jam.  13:52 Wita.
Http://www.boyyendratamin.com/2016/08/kedudukan-keterangan-ahli-sebagai- alat.html diakses tanggal 25 Juni 2017 jam 10.45 WITA.