## J-MAS

## Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

## Etik Winarni*, Rahmi Handayani, Ahmad Soleh
Universitas Muhammadiyah Jambi
*Correspondence email: etik.winarni@umjambi.ac.id, rahmi.handayani@umjambi.ac.id, ahmad.soleh@umjambi.ac.id
Abstrak. Penelitian ini menganalisis kondisi kinerja keuangan daerah dan indek pembangunan manusia (IPM); hubungan kinerja keuangan  daerah  terhadap  indek  pembangunan  manusia  (IPM)  Provinsi  Jambi.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini  adalah  metode deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif yang bersifat ekplanatory dengan pendekatan library research , penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dalam  periode  2010-2019.  Sumber  data  dalam  penelitian  diperoleh  dari  laporan realisasi  APBD  Provinnsi  Jambi  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Jambi  serta  instansi  dan  literature  lainnnya  yang relevan dengan penelitian ini. Alat analisis data yang digunakan untuk menjawab kinerja keuangan daerah adalah  model analisis derajat desentralisasi  fiskal, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian daerah, efektifitas PAD dan efisiensi PAD dan untuk melihat  pengaruh  dan  hubungan  kinerja  keuangan  terhadap  indek  pembangunan  manusia  digunakan  model  regresi  berganda ( multiple regressio n) dan model korelasi person . Hasil penelitian menujukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi masuk  dalam  kategori  rendah  hal  ini  ditunjukkan  dari  tingkat  DDF  dengan  kriteria  cukup,  KKD  dengan  kriteria  sangat  tinggi, KMD dengan kriteria sangat kurang, dan Keserasian Belanja dalam kriteria cukup. Selanjutnya Rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi, sedangkan pada rasio ketergantungan keuangan  daerah,  efektivitas  PAD  dan  efisiensi  PAD  Provinsi  Jambi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM  di  Provinsi Jambi. serta kemandirian keuangan daerah, keserasian belanja langsung dan derajat desentralisasi fiskal berhubungan kuat dengan IPM sementara Kemandirian daerah berhubungan lemah dengan IPM.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Indeks Pembagunan Manusia
Abstract.  This  study  analyzed  the  financial  performance  conditions  of  the  region  and  human  development  indexes  (HDI); relationship  of  regional  financial  performance  to  the  human  development  index  (HDI)  of  Jambi  Province.  The  data  analysis method  used  in  this  study  is  a  descriptive,  quantitative,  and  qualitative  method  that  is  ecplanatory  with  a  library  research approach,  this  study  uses  secondary  data  in  the  period  2010-2019.  The  data  source  in  the  research  was  obtained  from  the realization  report  of  the  JambiVinnsi  Provincial  ApBD  and  the  Central  Statistics  Agency  (BPS)  of  Jambi  Province  as  well  as other agencies and literature relevant to this research. The data analysis tools used to answer regional financial performance are models  of  analysis  of fiscal  decentralization  degrees,  regional  financial  dependence,  regional  independence,  PAD  effectiveness and PAD efficiency and to  look at the influence and relationship  of financial performance on human development  indexes used multiple  regression  models  and  person  correlation  models.  The  results  showed  that  the  financial  performance  of  the  Jambi Provincial Government was included in the low category, this was indicated from the DDF level with sufficient criteria, KKD with very  high  criteria,  KMD  with  very  lack  of  criteria,  and  Shopping  Compatibility  in  sufficient  criteria.  Furthermore,  the  ratio  of fiscal decentralization degrees and direct spending compatibility has a positive and significant effect on provincial HDI, while on the ratio of regional financial  dependence, pad effectiveness and efficiency of PAD Jambi Province has no significant effect  on HDI  in  Jambi  Province.  as  well  as  regional  financial  independence,  direct  spending  compatibility  and  degrees  of  fiscal decentralization are strongly related to HDI while regional independence is weakly related to HDI.

## Keywords: Regional Financial Performance, Human Development Index

## Pendahuluan
Keberhasilan  pembangunan  khususnya  pembangunan  manusia  dapat  dinilai  secara  parsial  dengan  melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar dimasyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut  diantaranya  adalah  kemiskinan,  pengangguran,  buta  huruf,  ketahanan  pangan.  Namun  persoalannya  adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi, dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.  Otonomi daerah membuat pemerintah daerah diberi mandat berupa tugas-tugas yang  harus dijalankan. Salah  satu tugas utama pemerintah daerah  yang  tercantum dalam  undang-undang tentang pemerintah daerah Nomor 32/2004 adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing  daerah.  Tercapainya  tujuan  pembangunan  manusia  yang  tercermin  pada  indeks  pembangunan  manusia  (IPM) sangat  tergantung  komitmen  pemerintah  sebagai  penyedia  sarana  penunjang.  Salah  satu  unsur  yang  paling  penting dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah  cara  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  baik untuk membiayai pembangunan tersebut. (Sari dan Supadmi, 2016)
Tinggi atau rendah kapasitas dan  kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif meningkatkan indek pembangunan manusia  (IPM), karena baik tidaknya kinerja keuangan daerah

## Etik Winarni et al., Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
sering  dijadikan  acuan  dalam  melihat  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  termasuk  didalamnya  indek pembangunan manusia  (IPM). Berdasarkan data BPS (2020) terjadi kenaikan indek pembangunan manusia  (IPM) di Provinsi Jambi dari 65,39 pada tahun 2010 menjadi 68,89 pada tahun 2015 dan 71,26 pada tahun 2019. Peningkatan tersebut  tentu  tidak  serta  merta  terjadi  melainkan  adanya  dukungan  sarana  dan  prasarana  pemerintah.  Atas  dasar analisa tersebut maka sangat perlu dilakukan penelitian untuk menganalisa hubungan kinerja keuangan daerah dengan indek pembangunan manusia (IPM). (Sasana, 2012)

## Tinjauan pustaka Pembangunan manusia
Pembangunan manusia adalah perluasan pilihan bagi manusia ( enlarging the choices of people ) dengan manusia sebagai  fokusnya  (Qasim,  2013).  Pembangunan  manusia  melihat  secara  bersamaan  semua  isu  dalam  masyarakat, seperti  pertumbuhan  ekonomi,  perdagangan,  ketenagakerjaan,  kebebasan  politik  dan  nilai-nilai  kultural  dari  sudut pandang manusia serta jender. Pembangunan manusia memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif dari semua sektor  (BPS,  2020).  Berbagai  konsep  yang  dibahas  dalam  pembangunan  manusia  seperti  :  konsep  dan  ukuran pembangunan  manusia,  dimensi  global  pembangunan  manusia,  partisipasi  penduduk,  dimensi  baru  dari  keamanan manusia, jender pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan masih banyak lagi. Sementara menurut Firdausy (1998),  ada  empat  komponen  utama  dalam  paradigma  pembangunan  manusia,  yaitu:  pemerataan  dan  kesetaraan ( equity ), berkelanjutan ( sustainability ), produktivitas ( productivity ), dan pemberdayaan ( empowerment ).

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian  pembangunan  manusia  yang  telah  dilakukan  di  suatu  wilayah.  Sementara  menurut  BPS  (2020),  IPM adalah  indeks komposit,  yang  hanya  mencakup  tiga  dimensi  pembangunan manusia  yang  dianggap  memiliki  nilai strategis. Ketiga dimensi itu adalah usia hidup ( longevity ), pengetahuan ( knowledge ), dan standar hidup layak ( decent living ).  Pemilihan  dimensi  itu  sejalan dengan  definisi  pembangunan  manusia. IPM  digunakan  untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara termasuk kategori negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. IPM digunakan untuk merefleksikan sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia,  khususnya  melalui  upaya  pengentasan  kemiskinan,  peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia,  dan partisipasi penduduk dalam pembangunan.

## Tabel 1
Kategori dan Sub Kategori Indeks Pembangunan Manusia Menurut Skala Internasional
No. Kategori Sub kategori Angka IPM 1 Tinggi Tinggi 80,00 - 100 2 Menengah Menengah Atas 66,00 – 79,99 Menengah Bawah 50,00 – 65,99 3 Rendah Rendah 0 – 49,99
Sumber: data olahan

## Kinerja Keuangan Daerah
Menurut Mirza (2012) kinerja adalah  gambaran pencapaian  pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi  organisasi.  Sehingga  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah kemampuan  suatu  daerah  untuk  menggali  dan  mengelola  sumber-sumber  keuangan  asli  daerah  dalam  memenuhi kebutuhannya  guna  mendukung  berjalannya  sistem  pemerintahan,  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  pembangunan daerahnya.  Badrudin  dan  Khasanah  (2011)  menyatakan  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak  tergantung  sepenuhnya  kepada  Pemerintah  Pusat.  Sehingga  mempunyai  keleluasaan  dalam  menggunakan  dana tersebut  untuk  kepentingan  masyarakat  daerah  dalam  batas-batas  yang  diatur  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.

## Ukuran Kinerja Keuangan Daerah
Mengukur kinerja keuangan daerahnya menggunakan beberapa rasio kinerja keuangan daerah, yang antara lain: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Kemandirian Dearah, Rasio Efektivitas PAD,  Rasio  Efisiensi  PAD  dan  Rasio  Keserasian  Belanja  Langsung.  (Williantara  dan  Budiasih  (2016);  Zebua  dan Adib (2014); Azzahra, Prihanto, Amzar, (2016)

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  pendekatan library  research . Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk time series yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan APBD dan literature serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan pada 11 kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  selama  periode  2010-2019.  Untuk  menjawab  permasalahan  pertama  yaitu menganalisis gambaran dan kinerja keuangan daerah (Latrini, 2019) dapat digunakan formulasikan sebagai berikut : 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
Rasio DDF =

## PAD
Total Pendapatan Daerah × 100%
Kriteria Penilaian DDF: 0,00 - 10.00 = Sangat Kurang; 10,01 - 20,00 = Kurang; 20,01 - 30,00 = Sedang; 30,01 - 40,00 = Cukup; 40,01 - 50,00 = Baik; 50,00 = Sangat Baik

## 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD)
Rasio KKD = Pendapatan Transfer
Total Pendapatan Daerah × 100%
Kriteria Penilaian RKKD: 0,00 - 10.00 = Sangat Kurang; 10,01 - 20,00 = Kurang; 20,01 - 30,00 = Sedang; 30,01 - 40,00 = Cukup; 40,01 - 50,00 = Baik; 50,00 = Sangat Baik
3. Rasio Kemandirian Daerah (RKD)
Rasio Kemandirian = Dana Perimbangan PAD × 100%
Kriteria Penilaian RKKD: 0,00 - 10.00 = Sangat Kurang; 10,01 - 20,00 = Kurang; 20,01 - 30,00 = Sedang; 30,01 - 40,00 = Cukup; 40,01 - 50,00 = Baik;  50,00 = Sangat Baik
4. Rasio Efektivitas PAD
Rasio Efektivitas = Realisasi Pendapatan PAD Target Pendapatn PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill × 100%
Kriteria Penilaian Efektivitas PAD: Diatas 100 % = Sangat Efektif; 90% - 100% = Efektif; 80% - 90% = Cukup Efektif; 60% - 80% = Kurang Efektif; Kurang 60% = Tidak Efektif
5. Rasio Efisiensi PAD
Rasio Efisiensi PAD = Biaya Pungut PAD Realisasi PAD × 100%
Kriteria Penilaian Efisiensi PAD:  40 = Tidak Efisen; 31 - 40 = Kurang Efisien; 21 - 30 = Cukup Efisien; 10 - 20 = Efisien;  10 = Sangat Efisien
Untuk  menjawab  permasalahan  kedua,  untuk  menganalisis  pengaruh  kinerja  keuangan  terhadap  IPM  Provinsi Jambi, digunakan Analisis Regresi Berganda sebagai berikut : (Juanda dkk, 2012) Y = β 0 + β₁DDF + β₂KKD +β₃KMD + β₄EFK PAD+ β 5 EFS PAD + e Dimana  :  Y  =  IPM;  β 0 =  Konstanta;  DDF  =  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal;  KKD  =  Rasio  Ketergantungan Keuangan  Daerah;  KMD  =  Rasio  Kemandirian  Daerah;  EFK  PAD  =  Rasio  Efektivitas  PAD;  EFS  PAD  =  Rasio Efisiensi PAD; e = Error

## Hasil
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Tabel 2 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Jambi Tahun Realisasi PAD Total Pend Daerah DDF Kriteria 2014 789.329.000.000 10.489.324.000.000 7.53 Cukup 2015 1.241.234.000.000 10.786.086.000.000 11.51 Cukup 2016 1.192.291.000.000 12.484.210.000.000 9.55 Cukup 2017 1.580.533.000.000 12.903.741.000.000 12.25 Cukup 2018 1.656.569.000.000 13.470.772.000.000 12.30 Cukup 2019 1.651.090.000.000 14.515.718.000.000 11.37 Cukup 2020 1.665.326.000.000 14.900.085.000.000 11.18 Cukup Rata-Rata 10,81 Cukup
Sumber: data olahan
Rasio derajat desentralisasi fiskal yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,51 persen. Sementara desentralisasi fiskal terendah terjadi tahun 2014 yaitu sebesar 7,53 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa derajat desentralisasi fiskal di provinsi jambi selama tahun penelitian masuk pada kriteria cukup.

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tabel 3

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
Tahun Pend Trasnfer Total Pend Daerah KKD Kriteria 2014 8264805000000 10.489.324.000.000 78.79 Sangat Tinggi 2015 7887236000000 10.786.086.000.000 73.12 Sangat Tinggi 2016 10073233000000 12.484.210.000.000 80.69 Sangat Tinggi 2017 9645462000000 12.903.741.000.000 74.75 Sangat Tinggi 2018 9827193000000 13.470.772.000.000 72.95 Sangat Tinggi 2019 10517454000000 14.515.718.000.000 72.46 Sangat Tinggi 2020 10401686000000 14.900.085.000.000 69.81 Sangat Tinggi Rata-Rata 74,65

## Sumber: data olahan
Rasio  tingkat  ketergantungan  keuangan  daerah  provinsi  jambi  terhadap  pemerintah  pusat  masih  pada  kriteria sangat tinggi. Ini artinya belanja daerah dan pendapatan daerah dari provinsi jambi masih mengandalkan dari bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat. Hal  ini mengindikasikan bahwa  kinerja PAD maupun  sumber pendapatan daerah lainnya  belum optimal dalam  membiayai  aktivitas  pembangunan  daerah,  sehingga  daerah  masih  sangat  bergantung dengan  adanya  subsidi  pemerintah  pusat  melalui  dana  perimbangan.  Kedepan,  Provinsi  Jambi  harus  berusaha  untuk terus meningkatkan PADnya untuk mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerahnya. Semakin rendah tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer menunjukkan tingginya kemampuan penghasilan daerah tersebut untuk membiayai pembangunan di daerahnya.

## Rasio Kemandirian Daerah
Tabel 4 Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Jambi Tahun Realisasi PAD Dana Perimbangan KMD Kriteria 2014 789.329.000.000 1.514.518.000.000 52.12 Sangat Kurang 2015 1.241.234.000.000 1.419.080.000.000 87.47 Sangat Kurang 2016 1.192.291.000.000 1.398.290.000.000 85.27 Sangat Kurang 2017 1.580.533.000.000 2.723.261.000.000 58.04 Sangat Kurang 2018 1.656.569.000.000 2.745.222.000.000 60.34 Sangat Kurang 2019 1.651.090.000.000 2.896.754.000.000 57.00 Sangat Kurang 2020 1.665.326.000.000 3.013.902.000.000 55.25 Sangat Kurang Rata-Rata 58,99
Sumber: data olahan
Rasio  kemandirian  daerah  Provinsi  Jambi  tahun  2014-2020  terlihat  dari  hasil  perhitungan  realisasi  PAD terhadap dana perimbangan rasio kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 87,47 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa rasio kemandirian dalam kriteria Sangat kuran g, dan rasio kemandirian daerah yang terendah terjadi  pada  tahun  2014  yaitu  sebesar  52,12  persen,  bahwa  kemandirian  daerah  dalam  kriteria Sangat  Kurang. Sementara  jika dilihat secara Rata-rata rasio  tingkat kemandirian daerah Provinsi Jambi adalah  sebesar 58,99 persen sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah Sangat Kurang.

## Keserasian Belanja langsung
Tabel 5 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Langsung Provinsi Jambi Tahun Total Belanja Total Belanja KBL Kriteria 2014 3.679.159.000.000 1.721.517.000.000 46.79 Cukup Serasi 2015 3.604.245.000.000 1.663.175.000.000 46.14 Cukup Serasi 2016 3.381.884.000.000 1.645.157.000.000 48.65 Cukup Serasi 2017 4.583.486.000.000 1.792.260.000.000 39.10 Kurang Serasi 2018 4.869.536.000.000 1.792.260.000.000 36.81 Kurang Serasi 2019 5.244.690.000.000 1.890.534.000.000 36.05 Kurang Serasi 2020 5.244.690.000.000 2.266.941.000.000 43.22 Cukup Serasi Rata-Rata 42,39
Sumber: data olahan
Rasio  keserasian  belanja  langsung  yang  terendah  terjadi  pada  tahun  2019  yaitu  sebesar  36,81  persen  dalam kriteria Kurang  serasi terhadap  total  belanja.  Sedangkan  rata-rata  rasio  belanja  langsung  terhadap  total  belanja
Provinsi Jambi terbesar adalah sebesar 48,65 persen pada tahun 2016. Dalam arti kriteria C ukup serasi terhadap total belanja daerah Provinsi Jambi.

## Rasio Efektivitas PAD
Tabel 6 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Provinsi Jambi. Tahun Realisasi PAD Anggaran PAD EFK PAD Kriteria 2014 789.329.000.000 511.886.511.025 154,2 Sangat efektif 2015 1.241.234.000.000 962.719.305.049 128,93 Sangat efektif 2016 1.192.291.000.000 791.483.669.676 150,64 Sangat efektif 2017 1.580.533.000.000 1.030.401.590.716 153,39 Sangat efektif 2018 1.656.569.000.000 1.254.026.495.079 132,1 Sangat efektif 2019 1.651.090.000.000 1.400.772.036.990 117,87 Sangat efektif 2020 1.665.326.000.000 1.571.210.491.556 105,99 Sangat efektif Rata-Rata 134,73

## Sumber: data olahan
Rasio efektivitas PAD Provinsi Jambi terlihat rasio efektivitas PAD mengalami peningkatan. Rasio efektivitas PAD  yang  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2014  yaitu  sebesar  154,2  persen  dari  anggaran  yang  ditetapkan,  Rasio efektivitas  PAD  yang  terendah  terjadi  pada  tahun  2020  dimana  pemerintah  mampu  mencapai  105,99  persen,  itupun sudah termasuk kriteria Sangat efektif karena melebihi dari 100 persen.

## Rasio Efesiensi PAD
Tabel.7 Perhitungan Rasio Efesiensi PAD Provinsi Jambi Tahun Biaya Pungut PAD Realisasi PAD EFS PAD Kriteria 2014 21.390.815.900 789.329.000.000 2,71 Sangat efisien 2015 35.002.798.800 1.241.234.000.000 2,82 Sangat efisien 2016 30.880.336.900 1.192.291.000.000 2,59 Sangat efisien 2017 39.197.218.400 1.580.533.000.000 2,48 Sangat efisien 2018 40.088.969.800 1.656.569.000.000 2,42 Sangat efisien 2019 39.626.160.000 1.651.090.000.000 2,4 Sangat efisien 2020 41.633.150.000 1.665.326.000.000 2,50 Sangat efisien Rata-Rata 2,56

## Sumber: data olahan
Pemerintah Provinsi Jambi dari segi efektivitas realisasi PAD sudah efektif melebihi dari target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil dan dari efisiensi biaya pemerolehan PAD sudah sangat efisien. Artinya pemerintah Provinsi Jambi dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan untuk pembangunan dan aktivitas pemerintahan daerah telah  cermat  dalam  mengkalkulasi  kapasitas  fiskal  daerah,  serta  prioritas  pendanaan,  sehingga  pencapaian  sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus membaik.

## Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi
Tabel 8

## Perkembangan Komponen Pembentukan IPM Provinsi Jambi
Tahun Angka Harapan Hidup (Tahun) Angka Melek Huruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) IPM 2014 70,5 97,77 7,92 68.24 2015 70,61 97,84 7,96 68.89 2016 70,66 98,01 8,07 69.62 2017 70,71 98.09 8,15 69.99 2018 70,89 98,09 8,23 70.81 2019 71,04 99.95 8,45 71.26 2020 71,17 99.92 8,55 71.29 Rata2 70,79 97,92 8,19 70,02
Sumber: data olahan
Tabel  8  rata-rata  indeks  pembangunan  manusia  selama  periode  tahun  2014-2019  sebesar  70,02  persen  dari angka  tersebut  menunjukkan  bahwa  indeks  pembangunan  manusia  di  Provinsi  Jambi  masih  rendah.  Adapun  indeks pembangunan  manusia  tersebut  dibentuk  oleh  angka  harapan  hidup,  angka  melek  huruf,  rata-rata  lama  sekolah  dan
peningkatan  daya  beli  masyarakat  yang  setiap  tahun  juga  mengalami  kenaikan.Untuk  lebih  meningkatkan pembangunan  manusia  di  Provinsi  Jambi,  peran  program-program  pembangunan  daerah  yang  diarahkan  pada peningkatan indikator pembentukan IPM sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia tidak bisa diabaikan,  dengan  pertimbangan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  produktif  menjadi  modal  dasar dalam mendukung peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

## Hubungan Kinerja Keuangan Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia
Tabel 9
Hasil Pengolahan Korelasi antara IPM dan Kinerja Keuangan Daerah.
IPM DDF KMD KBL KKD IPM Pearson Correlation 1 .647 -.347 -.712 -.676 Sig. (2-tailed) .116 .446 .073 .095 N 7 7 7 7 7 DDF Pearson Correlation .647 1 .049 -.688 -.707 Sig. (2-tailed) .116 .918 .087 .076 N 7 7 7 7 7 KMD Pearson Correlation -.347 .049 1 .545 .316 Sig. (2-tailed) .446 .918 .206 .490 N 7 7 7 7 7 KBL Pearson Correlation -.712 -.688 .545 1 .596 Sig. (2-tailed) .073 .087 .206 .158 N 7 7 7 7 7 KKD Pearson Correlation -.676 -.707 .316 .596 1 Sig. (2-tailed) .095 .076 .490 .158 N 7 7 7 7 7
Sumber: data olahan
Berdasarkan Tabel 9 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Nilai Sig.(2-tailed) antara IPM dan DDF sebesar 0,116  0,10, yang berarti terdapat korelasi yang tidak signifikan antara variabel IPM dan DDF.
2. Nilai Sig.(2-tailed) antara IPM dan KMD sebesar 0,446  0,10, yang berarti terdapat korelasi yang tidak signifikan antara variabel IPM dan KMD.
3. Nilai Sig.(2-tailed) antara IPM dan KBL sebesar 0,073  0,10, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel IPM dan KBL.
4. Nilai Sig.(2-tailed) antara IPM dan KKD sebesar 0,095 0,10, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel IPM dan KKD.
Berdasarkan nilai r hitung (Pearson Correlations) di ketahui bahwa:
1. Nilai r hitung untuk hubungan IPM dan DDF adalah sebesar 0,647  r tabel 0,567, maka disimpulkan bahwa ada hubungan korelasi antara variabel IPM dan DDF. Nilai korelasi sebesar 0,647 artinya terdapat hubungan yang kuat antara DDF dan IPM.
2. Nilai  r  hitung  untuk  hubungan  IPM  dan  KMD  adalah  sebesar  -0,347    r  tabel  0,567,  maka  disimpulkan  bahwa tidak ada hubungan korelasi antara variabel IPM dan DMD. Nilai korelasi sebesar -0,347 antara IPM dengan KMD artinya terdapat hubungan yang lemah dan negatif.
3. Nilai r hitung untuk hubungan IPM dan KBL adalah sebesar -0,712  r tabel 0,567, maka disimpulkan bahwa ada hubungan korelasi negatif antara variabel IPM dan DBL. Nilai korelasi sebesar -0,712 antara IPM dan KBL artinya terdapat hubungan negatif yang kuat antara IPM dan KBL.
4. Nilai r hitung untuk hubungan IPM dan KKD adalah sebesar -0.676  r tabel 0,567, maka disimpulkan bahwa ada hubungan  korelasi  negatif  antara  variabel  IPM  dan  KBL.  Nilai  korelasi  sebesar  -0.676  antara  IPM  dan  KKD artinya terdapat hubungan mnegatif yang kuat antara IPM dan KBL

## Simpulan
Hasil penelitian yang telah diuraikan maka di peroleh beberapa temuan daam penelitian ini diantaranya adalah: (1)  kinerja  keuangan  pemerintah  Provinsi  Jambi  masuk  dalam  kategori  rendah  hal  ini  ditunjukkan  dari  tingkat  DDF dengan  kriteria  cukup,  KKD  dengan  kriteria  sangat  tinggi,  KMD  dengan  kriteria  sangat  kurang,  dan  Keserasian Belanja  dalam  kriteria  cukup;  (2)  Rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  dan  keserasian  belanja  langsung  berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi, sedangkan pada rasio ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi PAD Provinsi Jambi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi; dan (3) KKD, KBL dan DDF berhubungan kuat dengan IPM sementara KMD berhubungan lemah dengan IPM.

## Daftar Pustaka
Sasana, H. 2012. Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Badrudin, R.,  Khasanah, M. 2011. Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin Ekonomi , 9 (1). Qasim, A. W. 2013. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 2013. Pakistan Development Review , 52 (1), 95-96. BPS. 2020. Statistik Indonesia. Firdausy, C. 1998. Dimensi manusia dalam pembangunan berkelanjutan . Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mirza,  D.  S.  2012.  Pengaruh  kemiskinan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  belanja  modal  terhadap  indeks  pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal , 1 (2).
Latrini,  M.  Y.,  2019.  Pengaruh  Alokasi  Belanja  Operasi  dan  Belanja  Modal  pada  Indeks  Pembangunan  Manusia. E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 26 (2).
Williantara, G.,  Budiasih, I. G. A. N. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi , 16 (3), 2044-2070. Zebua,  W.  F.,    Adib,  N.  2014.  Pengaruh  Alokasi  Belanja  Modal,  Belanja  Barang  Dan  Jasa,  Belanja  Hibah  Dan Belanja Bantuan  Sosial  Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia  (Studi pada Kabupatendan Kota di  wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 3 (1).
Sari,  I.  A.  C.  Y.,    Supadmi,  N.  L.  2016.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja  Modal  Pada  Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 15 (3), 2409-2438.
Azzahra, F., Prihanto, P. H.,  Amzar, Y. V. (2016). Analisis pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan , 5 (2). Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi . IPB Press. Bogor.