## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF
Andi Nada 1 , Syamsuddin Rajab 2 1,2 Universitas Negeri Alauddin Makassar Nnadamansyur@gmail.com

## Abstrak
Pokok permasalahan penelitian ini adalah kejahatan politik uang pada penyelenggara pemilu legislatif di  Kabupaten  Pinrang  serta  upaya  bawaslu  dalam  meminimalisir  kejahatan  politik  uang   pada  penyelenggara pemilu  di  Kabupaten Pinrang.  Penelitian ini  menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitian tersebut menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah:  normatif  dan sosiologis.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  calon  legislatif,  panitia  badan  pengawas  pemilu,  serta masyarakat  setempat.  Kemudian metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  dokumentasi serta riset pustaka. Sedangkan tehnik pengelolaan data berupa editing dan verivikasi, kemudian menggunakan analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang pada penyelenggara pemilu calon anggota legislatif  yaitu  memenangkan  pemilu  legislatif,  persaingan  atau  kompetisi  yang  ketat  antar  caleg,  acaun  dari pemberi  dan  penerima,  kondisi  ekonomi  masyarakat  serta  pendidikan  politik  masyarakat  yang  masih  rendah. (2)  upaya  yang  di  lakukan  oleh  bawaslu  dalam  menanggulangi  terhadap  kejahatan  politik  uang  terhadap penyelenggara  pemilu  legislatif  yang  terdiri  dari  dua  bentuk  yaitu  upaya  pencegahan  dan  upaya  represif sebagai  salah  satu  bentuk  pengawasan  terhadap  pemilu  legislatif.  Adapun  upaya  pencegahan  yang dilakukan oleh  bawaslu  yakni  menyampaikan  himbauan  kepada  khalayak  masyarakat  melalui  edaran  surat  resmi, mengingstruksikan  kepada  seluruh  jajaran  pengawasan  pemilu  agar  melakukan  kegiatan  pengawasan  yang intens.  Kemudian  upaya  prefentif  yaitu  penanganan  dan  penyelesaian  kejahatan  politik  uang  secara  formil yakni melalui peradilan umum. Implikasi dari penelitian ini adalah masyarakat kurang terbuka kepada pejabat negara  dalam  hal  ini  bawaslu  dimana  masyarakat  menerima  sejumlah  uang  dan  barang  tanpa  sepengetahuan panitia  Bawaslu  di  Kabupaten  Pinrang  hal  ini  sulit  untuk  mengungkap  masalah-masalah  tersebut  kemudian Bawaslu  sebaiknya  melakukan  sosialisasi,  memberikan  pemahaman  terhadap  masyarakat  Kabupaten  Pinrang agar tidak menerima sejumlah uang dan barang pada saat pemilu legislatif.
Kata kunci ; politik uang, pemilu, calon legislatif.

## Abstrack
This study  aims to  determine the factors that cause money politics crimes in  the election of legislative candidates as well as to determine the efforts to minimize money politics crimes by Bawaslu in organizing the election  of  legislative  candidates.  This  research  was  conducted  in  Pinrang  Regency  by  conducting  direct interviews with  several  legislative candidates, the Election Supervisory Committee, the community and taking some data related to the research that the author researched at the Pinrang Election Supervisory Agency Office as  a  reference  basis  in  answering  questions  that  arise.  In  addition  to  field  research,  the  author  also  conducts document  studies  by  reading  and  analyzing  and  gathering  information  from  books,  literature,  laws,  and  other supporting  regulations  that  are  related  to  the  issues  discussed  in  this  thesis.  The  results  showed  that  (1)  the factors that led to money politics in the implementation of legislative member elections were winning legislative elections,  competition  or  intense  competition  among  candidates,  references  from  givers  and  recipients, community economic conditions, low political  education. (2) The countermeasures by Bawaslu  against  money politics  crimes  in  the  legislative  elections  consist  of  two  forms,  namely  preventive  measures  and  repressive measures  as  a  form  of  supervision  of  the  legislative  elections.  Prevention  efforts  include  submitting  appeals through  official  letters,  instructing  all  election  supervisors  to  carry  out  active  supervision,  take  a  persuasive approach to the community, maintain cooperation with  election administrators and map potential hotspots that are  suspected  of  having  potential  money  politics.  Meanwhile,  repressive  measures,  namely  the  handling  and settlement  of money politics crimes in a formal manner are carried out through general  courts.  Bawaslu  needs help from the public to uncover cases of money politics by wanting to be a witness as the recipient of money or goods from a legislative candidate. And Bawaslu must be more firm in disseminating the prohibition on money politics, not only to the public but also to prospective legislative members.

## Keywords: Crime, money politics, election of legislative candidates

## PENDAHULUAN
Secara  umum  penyelenggaraan  pemilu  dapat  dilaksanakan  secara  baik.Hal  ini disebabkan  adanya  perubahan  didalam  penyelenggaraan  pemilu,  perubahan  yang  mendasar dimaksud adalah adanya lembaga netral yang dibentuk untuk penyelenggaraan pemilu secara permanen  yaitu  komisi  pemilihan  (KPU).  KPU  tidak  saja  menyelenggarakan  pemilu legislative,  tetapi  juga  untuk  menyelenggarakan  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden,  dan secara bertahap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. 1
Setiap  warga  Negara  berhak  untuk  dipilih  dan  memilih  dalam  pemilihan  umum berdasarkan  persamaan  hak  melalui  pemungutansuara  yang  lansung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 2 Pemilu  memiliki makna  yang  sangat  strategis  dalam  upaya  memperbaiki  bangsa  dan  mengantarkan  suatu perubahan yang lebih. Masyarakat sangat berharap bahwa dengan pemilu yang berlangsung secarajujur, bebas, aman dan berkwalitas, akan mampu memilih wakil rakyat yang memiliki integritas,  memegang  amanah  sehingga  Indonesia  menemukan  kembali  harkat  dan martabatnya sebagai bangsa dan berkedaulatan. Akan tetapi pada pelaksanaan pemilu. pemilu legislative saat ini terdapat beberapa praktek illegal diantaranya memberikan dana tau barang kepada  masyarakat  untuk  dipilih  dalam  pemilihan  umum,  hal  ini  sering  disebut  sebagai politik  uang,  perundang-undangan  politik  serta  tata tertib legislative  pusat  atau/daerah  yang disana sini sengaja diakali oleh kandidat untuk terus mempertahankan kekuasaannya. 3
Praktik politik uang tidak hanya dilakukan pada masa kampanye tapi juga pada masa tenang,  hal  ini  dilakukan  oleh  simpatisan  salasatu  partai  dengan  memberikan  sembako  dan alat  sholat  secara  gratis,  tidak  jarang  pula  salah  satu  dari  simpatisan  calon  legislative memberikan uang kepada rakyat.
Salah  satu  alasan  mengapa  para  caleg  melakukan  politik  uang  adalah  mereka  takut kala  bersaing  dengan  caleg  lain,  banyaknya  kandidat  yang  akan  maju,  maka  memunculkan persaingan  dalam  merebut  kursi  jabatan,  caleg  yang  baru  bersaing  masih  mencari  bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. 4
Para  caleg  yang  pernah  mencalonkan  diri  pada  pemilu  sebelumnya  tentu  telah  ahli
1 Samsul Wahidin, konseptualisasi dan perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2011)h. 179n
2 FajlurrahmanJurdi, pengantaran hukum pemilihan umum, ( Jakarta, kencana,2018)h. 106
3 Aswanto, hukum dan kekuasaan, (Yogyakarta, Rangkang Enducation,2012) h.198-199
4 http://islam.nur.or.id/post/read/102078/hutbah-jumat-islam-melarang-keras-politik-uang,diunduh 7 November, jam 22:09
dalam politik uang dan dipastikan akan mengulang hal yang sama. Masing-masing kandidat dan  kelompok-  kelompoknya  kemudian  membuat  strategi-strategi  guna  memenangkan persaingan yang sangat ketat karena banyaknya akan di data tersebut, maka ditempulah cara- cara yang praktis dan instan untuk merebut suara dengan cara politik uang.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  literature  review  dimana  mengambil  dan memeriksa  semua  literatur,  speerti  jurnal,  buku,  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian mengambil kesimpulan dari literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik uang dikategorikan sebagai masalah yang serius dalam pemilu legislative, hal tersebut  dikarenakan  politik  uang  memiliki  dampak  buruk  bagi  pemilu  legislative  dan penguatan  demokrasi.  Kandidat  yang  memiliki  banyak  uang  berpotensi  lebih  besar  akan memenangkan  pemilu.  Menyalahgunakan  kekayaan  dan  menghalalkan  segala  cara  yang menyimpang dari ketentuan Undang- Undang untuk mendapatkan jabatan. 5
Masalah inilah yang sering terjadi dalam pemilu legislative yang terjadi di kabupaten Pinrang, kejahatan politik uang tidak hanya terjadi pada masa kampanye tapi juga pada masa tenang,  simpatisan  para  calon  legislative  turun  ke  masyarakat  untuk  menberikan  sembako, alatsholat, bahan bangunan dan juga uang, hal ini dilakukan para calon legislative agar dapat mendapatkan perhatian dari masyarakat, sehingga dapat memenangkan pemilihan tersebut. A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan politik uang pada penyelenggara pemilu legislatif.
Politik uang tentu berdampak buruk bagi pemilu legislatif, persaingan antar kandidat atau  partai  menjadi  suatu  ketimpangan.  Kandidat  yang  memiliki  banyak  dana  berpotensi lebih  besar  memenangkan  pemilu.  Bahkan  politik  uang  memicu  terjadinya  korupsi.  Politik uang yang terjadi di pinrang ini menjadi suatu kebiasaan yang kerap kali dilakukan oleh para kandidat yang mencalonkan yang akan merusak nilai-nilai kejujuran dalam pemilihan calon aggota legislatif. 6
Oleh sebab menurut penulis itu politik uang sangat mempengaruhi  dalam  pemilihan legislatif.  Memberikan  imbalan  berupa  sejumlah  aung  atau  barang,  praktek  politik  uang
5 Haruna al-Rasyid, fikih korupsi, ( Jakarta, Prenadamedia Group, 2016) h. 57
6 Ruslan Ahmad pilar demokrasi kelima,( Yogyakarta: Depublis,2015)h.3
terjadi  pada  saat  sebelum  pemilihan  berlansung.  Kepedulian  masyarakat  dalam  dalam mengatasi  politik  uang  di  Kabupaten  Pinrang  masih  sangat  minim.  Hal  ini  disebabkan  oleh banyaknya kegiatan politik uang yang tidak dijangkau oleh Bawaslu.
Selain itu proses pemberian barang atau uang pada umumnya tidak melibatkan caleg secara langsung. Dikarenakan akan menyebabkan resiko yang terlalu tinggi yaitu pembatalan nama caleg dari daftar calon tetap atau calon terpilih. Olehnya itu caleg membentuk sebuah tim  sukses  yang  berperan  melaksanakan  strategis  pemenang  yang  termasuk  didalamnya. Salah  satu  yang  dapat  memenagkan  hati  rakyat  adalah  dengan  cara  memberikan  uang  atau barang  yang  sering  di  sebut  dengan  politik  uang.  Hal  ini  juga  termasuk  dalam  bagian  dari dorongan  para  caleg  kepada  tim  suksesnya,  tak  jarang  juga  merupakan  inisiatif  dari  tim sukses  yang  telah  di  bentuk  sebelumnya,  di  mana  para  tim  sukses  yang  telah  mengetahui kondisi lapangan seutuhnya yang telah di sebar di beberapa kecamatan.
Waktu  pemberian  uang  kepada  masyarakat  yaitu  pada  saat  masa  kampanye,  masa tenang  dan  hari  pemungutan  suara.  para  tim  sukses  yang  telah  di  sebar  di  beberapa kecamatan  membagikan  sejumlah  uang  sebesar  Rp  50.000  hingga  jutaan  rupiah,  sedangkan pemberian  yang  berbentuk  barang  berupa  sembako,  bahan  bangunan,  keperluan  mesjid, sekolah,  serta  panti  asuhan.  Masa  kampanye  dimulai  sejak  tiga  hari  setelah  calon  peserta pemilu  telah  ditetapkan  sebagai  peserta  pemilu,  kemudian  masa  tenang  yaitu  berlangsung selama  tiga  hari  sebelum  hari  pemungutan  suara.  Pada  saat  pemberian  sejumlah  uang  dan barang  yang  dilakukan  oleh  para  tim  sukses  di  kabupaten  pinrang  mereka  melakukan penyebaran pada saat masa tennag atau serangan fajar, sehingga para penyelenggara pemilu legislatif  di  kabupaten  pinrang  tidak  mengetahui  adanya  serangan  politik  uang  yang  di lakukan oleh para tim sukses. 7
Praktik  politik  uang  pada  masyarakat  kabupaten  Pinrang  disebabkan  karena minimnya  pendidikan  politik  di  masyarakat,  pendidikan  politik  uang  merupakan pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.  Adapun  pihak  yang  berperan  dalam  memberikan  pendidikan  politik  kepada masyarakat adalah  partai  politik  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  31 ayat  (1)  Undang- Undang RI No 2 tahun 2008 tentang partai politik.
B. Upaya  bawaslu  dalam  meminimalisir  kejahatan  politik  uang  pada  penyelenggara
7 Imran Masyarakat Kabupaten pinrang, wawancara 17 September 2020
pemilihan calon anggota legislatif.
Sebelumnya  kantor  bawaslu  Kabupaten  Pinrang  hanya  melakukan  pencegahan politik  uang  pada  saat  pemilu  setelah  itu  lansung  dibubarkan,  karena  pada  saat  itu  masih berstatus adhoc yaitu Panwaslu, jadi upaya untuk meminimalisir politik uang  masih minim namun, setelah lembaga ini dibentuk menjadi Bawaslu upaya meminimalisir politik uang di lakukan secara efektif.
Upaya  pencegahan  yang  di  lakukan  oleh  Bawaslu  di  Kabupaten  Pinrang  dalam kegiatan  politik  uang  yaitu  yaitu  upaya  prefentiv  dengan  cara  menanamkan  nilai-nilain moral yang baik serta melakukan penekanan dengan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan praktik politik uang, seperti melakukan pencegahan dengan cara membuat suatu  perjanjian  dengan  Basnas,  memberikan  surat  kepada  partai  politik,  sekolah,  mesjid, kantor agar dalam khotbah atau dalam rapatnya membahas tentang larangan praktek politik uang,  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  larangan  politik  uang,  dan Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap kandidat yang telah melakukan kampanye pada saat itu.
Kemudian,  upaya  represif  yaitu  penanganan  dan  penyelesaian  politik  uang  secara formil yang dilakukan melalui peradilan umum. Apabila yang melakukan politi uang adalah tim sukses, simpatisan atau masyarakat maka akan diberikan sanksi pidana penjara beserta dengan  dendanya.  Sedangkan  apabila  yang  melakukan  politik  uang  adalah  caleg  maka sanksi  yang  akan  diberikan  adalah  sanksi  penjara  tidak  hanya  itu  caleg  akan  di diskwalifikasi sebagai peserta pemilu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 90 UU No. 8 tahun 2012. 8

## KESIMPULAN
1. Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  politik  uang  dalam  penyelenggara  pemilihan calon  legislatif  di  Kabupaten  Pinrang  yaitu  untuk  memenangkan  pemilu  legislatif, persaingan  yang  ketat  antar  caleg,  acuan  dari  pemberi  dan  penerima,  kondisi ekonomi masyarakat dan pendidikan politik yang rendah.
2. Upaya  Bawaslu  di  Kabupaten  Pinrang  dalam  meminimalisir  praktik  politik  uang pada  penyelenggara  pemilihan  calon  anggota  legislatif  dengan  melakukan  upaya pencegahan  yang  dilakukan  dengan  cara  mengirimkan  surat  yang  berisikan himbauan  tentang  praktik  politik  uang  kepada  jajaran  pengawasan  pemilu,  pejabat
8 Ruslan Wadud ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, wawancara 14 September 2020
rakyat,  sekolah,  mesjid  dan  turun  lansung  ke  masyarakat  untuk  melakukan pendekatan  persuasi.  Selanjutnya  upaya  represif  secara  formil  dilakukan  melalui peradilan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswanto, hukum dan kekuasaan, (Yogyakarta, Rangkang Enducation,2012) h.198-199 Fajlurrahman Jurdi, pengantaran hukum pemilihan umum, ( Jakarta, kencana,2018)h. 106 Haruna al-Rasyid, fikih korupsi, ( Jakarta, Prenadamedia Group, 2016) h. 57
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., &  Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Samsul  Wahidin, konseptualisasi  dan  perjalanan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2011)h. 179n
http:// islam.nur.or.id/post/read/102078/hutbah-jumat-islam-melarang-keras-politik- uang,diunduh 7 November, jam 22:09
Imran Masyarakat Kabupaten pinrang, wawancara 17 September 2020 Ruslan Ahmad pilar demokrasi kelima,( Yogyakarta: Depublis,2015)h.3
Ruslan Wadud ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, wawancara 14 September 2022