## Kons tusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## William Sanjaya*

## Abstrak
Dekonsentrasi adalah salah satu mekanisme yang sangat pen ng dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah. Pengaturan mengenai dekonsentrasi ini terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) yang belum lama ini  menggan kan  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda 2004).  Salah  satu  hal  menarik  dari  UU  Pemda  2014  adalah  mengenai  pengaturan dekonsentrasi yang diberlakukan hingga ke daerah kabupaten dan kota, yang pada dasarnya dalam pengaturan UU Pemda 2004, dekonsentrasi sebelumnya hanya diberlakukan kepada daerah provinsi. Sekarang ini kedudukan daerah kabupaten dan kota bukan hanya sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan daerahnya, tapi juga sebagai wilayah administra f yang dapat melaksanakan pelimpahan wewenang dari pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut. Sementara itu, jika dilihat landasan kons tusionalnya, pada Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 justru dekonsentrasi daklah  diatur.  Selain  itu,  dengan  menguatnya  kembali  pengaturan  mengenai dekonsentrasi, UU Pemda 2014 dianggap bercorak sentralis k.
Kata Kunci : dekonsentrasi, desentralisasi, kons tusionalitas, sentralisasi, UU Pemda.

## Cons tu onality of Deconcentra on Regula on in Law Number 23 of 2014 Concerning Local Government

## Abstract
Deconcentra on is an important mechanism for the implementa on of central government on the regional level. The regula on concerning deconcentra on contained in Law Number 23 of 2014 Concerning Local Government (Local Government Law 2014) that has recently amended by Law Number 32 of 2004 Concerning Local Government (Local Government Law 2004). An interes ng aspect of the Local Government Law 2014 is the implementa on of deconcentra on even at the level of regency and town. In the Local Government Law 2004, deconcentra on was only implemented at regional level. Today, the posi on of regency and town is not only as autonomous region with a capacity of managing their own local aﬀairs, but also as administra ve unit capable of bestowal of authority from the central government to perform absolute governmental aﬀairs. However, in the Ar cle 18, 18A, and 18D of the
2442-9325 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN
]
*  Makalah  ini  disusun  dalam  rangka  Simposium  Nasional  Pemerintahan  Daerah  dengan  Tema  “Poli k  Hukum Pemerintahan Daerah Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014: Desentrasisasi atau Re-Sentralisasi?” pada 8 Juni 2015 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
** Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur
No. 35 Bandung, fxwiliamsanjaya@gmail.com, S.H. (Universitas Parahyangan).
1945 Cons tu on which should serve as its cons tu onal founda on, deconcentra on is never actually regulated. Furthermore, the implementa on of deconcentra on makes the Local Government Law 2014 a more centralis c law in nature.
Keywords: deconcentra on, decentraliza on, cons tu onality, centraliza on, Local Government Law.

## A.  Pendahuluan
Sejak dibentuknya negara Indonesia, para founding fathers telah menyadari bahwa negara  ini  memiliki  daerah  yang  sangat  luas,  terpisah  oleh  lautan  dan  ap - ap wilayah memiliki ciri khas, juga keunikan serta potensi yang beragam. Disadari betul bahwa negara ini harus dibentuk menjadi negara kesatuan yang dibagi - bagi atas daerah - daerah yang atas se ap daerahnya diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan potensi dan kekhasan daerahnya masing - masing.  Paradigma  ini  menjadi  latar  belakang  dibentuknya  suatu  pemerintahan daerah  berdasarkan  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  yang bertujuan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  daerah dengan cara pemerataan pembangunan hingga ke daerah.
Namun, setelah selama ini negara telah merdeka dengan beberapa pengaturan mengenai pemerintahan daerah yang pernah berlaku, mayoritas daerah masih saja ter nggal dan belum merasakan pembangunan dan perkembangan yang signiﬁkan. Tidak heran pada saat dilakukannya amendemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 salah satu agenda utama perubahan UUD 1945 adalah mengenai pemerintahan daerah. Akhirnya  pada  tahun  2000 saat  amendemen kedua  dilaksanakan  terjadi perubahan pada Pasal 18 UUD 1945 tersebut. Perubahan tersebut dilakukan baik struktur  maupun  substansi  dari  Pasal  18  UUD  1945.  Perubahan  tersebut  sangat mendasar, yang semula hanya Pasal 18 UUD 1945 saja menjadi Pasal 18, 18A, dan 18B  UUD  1945.  Penggan an  secara  menyeluruh  ini  pun  berakibat  kepada penjelasan  UUD  1945.  Penjelasan  yang  selama  ini  ikut  menjadi  acuan  dalam mengatur  pemerintahan  daerah  menjadi  dak  berlaku  lagi.  Dengan  demikian, sumber kons tusional dari pemerintahan daerah di Indonesia hanyalah pada Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945.¹
Pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan daerah sekarang ini adalah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda  2014).  Berlakunya  UU  Pemda  2014  yang  menggan kan  UU  Pemda  2004 sebelumnya  menghasilkan  cukup  banyak  perubahan.  Salah  satu  perubahan tersebut adalah mengenai dekonsentrasi, yang sebelumnya dalam UU Pemda 2004 dinyatakan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada
¹  Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah , Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009, hlm. 49.
gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  dan/atau  kepada  instansi  ver kal  di  wilayah tertentu.²  Ar nya,  dekonsentrasi  hanya  dilakukan  atau  diselenggarakan  oleh gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  dan  instansi  ver kal  saja.  Sedangkan menurut  aturan  dalam  UU  Pemda  2014,  penger an  dekonsentrasi  adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi ver kal di wilayah tertentu dan/atau kepada  gubernur  dan  bupa /walikota  sebagai  penanggung  jawab  urusan pemerintahan  umum.³  Ar nya,  pada  ketentuan  ini  diatur  bahwa  dekonsentrasi bukan hanya dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi ver kal saja, tapi bupa  atau walikota pun kini dapat menyelenggarakan urusan pemerintah pusat melalui dekonsentrasi. Hal ini juga mengandung makna bahwa kedudukan  kabupaten  dan  kota  bukan  hanya  sebagai  daerah  otonom  melalui desentralisasi, namun juga sebagai wilayah administra f dengan dekonsentrasi.⁴
Menurut  Amrah  Muslimin  yang  diku p  oleh  Iskatrinah  dalam  disertasinya, dekonsentrasi  sebagai  pelimpahan  sebagian  dari  kewenangan  pemerintah  pusat pada alat-alat pusat yang ada di daerah atau pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang  dak diserahkan kepada satuan pemerintahan daerah, yang dilakukan oleh organ pemerintahan pusat yang ada di daerah. Pada hakikatnya, alat pemerintah pusat ini melaksanakan pemerintahan sendiri di daerah dan berwenang mengambil keputusan  sendiri  sampai  ngkat  tertentu  berdasarkan  tanggung  jawab  kepada pemerintah pusat, sebagai pemikul biaya dan tanggung jawab terakhir mengenai urusan dekonsentrasi.⁵ Melalui dekonsentrasi, terbentuklah wilayah administra f. Juniarto  menyebutnya  dengan  is lah  pemerintahan  lokal-administra f. Pemerintahan  lokal-administra f  dengan  daerah  administra f  dibentuk  karena penyelenggaraan segala urusan-urusan pemerintahan pusat yang berkedudukan di ibukota negara  dak akan dapat dilaksanakan seluruhnya sendiri oleh pemerintah pusat.⁶
Pada perkembangannya, kewenangan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi mengalami  pasang  surut  dalam  perubahan  struktur  pemerintahan  di  Indonesia. Sejalan dengan kebutuhan kebangsaan, perubahan struktur pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan yang ada telah mengalami delapan kali perubahan sejak kemerdekaan. Pada dasarnya, kebijakan dekonsentrasi mendapat perha an
²  Pasal 1 angka 8 UU Pemda 2004.
³  Pasal 1 angka 9 UU Pemda 2014.
⁴  Pasal 1 angka 13 UU Pemda 2014, “Wilayah Administra f adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  untuk  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat  di  Daerah  dan  wilayah  kerja  gubernur  dan  bupa /walikota  dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum.”
⁵  Iskatrinah, “Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ” , Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran , 2015, hlm. 1. ⁶ Ibid.
pada  perubahan  di  tahun  1945  dan  1965.  Sedangkan  perubahan  yang menyeimbangkan antara desentralisasi dan dekonsentrasi dilakukan sebanyak  ga kali,  yakni  tahun  1957,  1974,  dan  tahun  2004.  Terakhir,  dengan  berlakunya  UU Pemda  2014,  pengaturan  dalam  UU  tersebut  juga  menggabungkan  kebijakan desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan.  Selengkapnya  perubahan kebijakan tersebut dapat diperha kan sebagai berikut:⁷
1.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1945  tentang  Otonomi  Daerah  lebih meni kberatkan pada kebijakan dekonsentrasi;
2.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1948  tentang  Pemerintahan  Daerah  lebih meni kberatkan pada kebijakan desentralisasi;
3.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan Daerah menggabungkan desentralisasi dan dekonsentrasi ;
4.  Peraturan  Presiden  Nomor  6  Tahun  1959  tentang  Penyerahan  Tugas-Tugas Pemerintah  Pusat  Dalam  Bidang  Pemerintahan  Umum,  Perbantuan  Pegawai Negeri,  dan  penyerahan  Keuangannya  Kepada  Pemerintahan  Daerah meni kberatkan pada kebijakan dekonsentrasi;
5.  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan Daerah meni kberatkan pada kebijakan desentralisasi;
6.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah  menggabungkan  kebijakan  desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  tugas pembantuan;
7.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah meni kberatkan pada kebijakan desentralisasi;
8.  UU Pemda 2004 menggabungkan kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; dan
9.  UU Pemda 2014 menggabungkan kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Isu  menarik  mengenai  dekonsentrasi  adalah  seringnya  dekonsentrasi dipertentangkan dengan desentralisasi, dalam ar an dengan adanya dekonsentrasi ini  akan  mengancam  desentralisasi  serta  dinilai  seolah-olah  kembali  menjadi sentralisasi. Padahal dekonsentrasi dimaksudkan sebagai cara untuk menjaga dan mempertahankan  keutuhan  negara  kesatuan.  Akan  tetapi,  dengan  semangat otonomi luas sering ditafsirkan bahwa dekonsentrasi akan memandulkan otonomi. Dalam catatan Abdurahman yang diku p oleh Iskatrinah,⁸ menyatakan bahwa:
“... di satu pihak, pemerintah melaksanakan suatu bentuk otonomi yang dak  membahayakan  kedudukan  pemerintah  pusat  sebagai  pemegang
⁷  TIM PKP2A III LAN, “Kewenangan Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Permasalahan Penyelenggaraannya di Daerah”, Peneli an PKP2A III LAN Samarinda , 2007, hlm. 7. Lihat juga Iskatrinah, Op.cit. , hlm. 58-59.
⁸ Ibid.

## Kons tusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang
keputusan dan penanggungjawab dari sistem negara kesatuan, pada pihak lain,  dengan  mekanisme  yang  diatur  sedemikian  rupa  diharapkan  dak akan  mengekang  kebebasan  dan  perkembangan  daerah-daerah  dalam kerangka mencapai tujuan nasional.”
Pandangan  ini  pun  terjadi  pada  saat  keluarnya  UU  Pemda  2014  yang didalamnya  mengatur  perluasan  cakupan  dekonsentrasi  dari  yang  sebelumnya hanya diberlakukan kepada provinsi yang dipimpin oleh gubernur yang memiliki kedudukan sebagai kepala daerah otonom juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.  Kemudian,  diberlakukan  juga  kepada  kabupaten  dan  kota  sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Oleh karena itu, UU Pemda 2014 ini dinilai bercorak sentralis k.

## B.  Pembahasan

## 1.  Makna Kons tusional Pasal 18 UUD 1945
Untuk  memaknai  pengaturan  pemerintahan  daerah,  khususnya  yang  tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945,  dak boleh dilepaskan dengan landasannya yaitu bentuk negara kesatuan. Pengaturan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di dalam UUD 1945 dapat ditemukan pada sejumlah pasal, antara lain:
a.  Pasal  1  ayat  (1)  UUD  1945:  Negara  Indonesia  ialah  Negara  Kesatuan,  yang berbentuk Republik;
b.  Pasal  25A:  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah  negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak- haknya ditetapkan dengan undang-undang; dan
c.  Pasal 37 ayat (5): Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dak dapat dilakukan perubahan.
Sementara  itu,  pengaturan  mengenai  pemerintahan  daerah  dalam  UUD  1945 diatur dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945.
Dalam  konteks  bentuk  negara,  meskipun  bangsa  Indonesia  memilih  bentuk negara  kesatuan,  tetapi  di  dalamnya  terselenggara  suatu  mekanisme  yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah  dak boleh diseragamkan dalam struktur  NKRI.  Dengan  kata  lain,  bentuk  NKRI  diselenggarakan  dengan  jaminan otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah-daerah  untuk  berkembang  sesuai dengan  potensi  kekayaan  yang  dimilikinya  masing-masing.  Tentunya  dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.⁹
Is lah ‘dibagi atas’ (bukan terdiri atas) dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945  bukanlah  is lah  yang  digunakan  secara  kebetulan.  Is lah  itu  langsung menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan dimana kedaulatan negara
⁹  Jimly Asshiddiqie, Kons tusi & Kons tusionalisme Indonesia , Jakarta: Kons tusi Press, 2005, hlm. 79.
berada  di  tangan  pusat.  Hal  ini  konsisten  dengan  kesepakatan  untuk  tetap mempertahankan  bentuk  negara  kesatuan.  Berbeda  dengan  is lah  ‘terdiri  atas’ yang lebih menunjukkan substansi federalisme karena is lah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian.¹⁰ Substansi pembagian daerah dalam NKRI yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam NKRI yang melipu  daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota.
Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa ketentuan baru, yakni Pasal 18, 18A, dan 18B  UUD  1945  telah  mengubah  format  bentuk  negara  kita  dari  bentuk  negara kesatuan  yang  kaku  kepada  bentuk  negara  kesatuan  yang  dinamis.  Ar nya, pertama , dimungkinkan untuk dilakukannya pengaturan-pengaturan yang bersifat federalis s  dalam  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Kedua , dalam dinamika hubungan antara pusat dan daerah itu dimungkinkan pula dikembangkannya  kebijakan  otonomi  yang  bersifat  pluralis s,  dalam  ar   bahwa untuk  se ap  daerah  dapat  diterapkan  pola  otonomi  yang  berbeda-beda. Keragaman  pola  hubungan  itu  telah  dibuk kan  dengan  diterimanya  prinsip otonomi  khusus  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan  Provinsi  Papua,  yang keduanya  memiliki  format  kelembagaan  pemerintahan  yang  berbeda  dengan pemerintahan daerah lain pada umumnya.¹¹
Pada Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945  dak diberikan penegasan mengenai dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misalnya, Pasal 18 ayat (2) perubahan UUD 1945 diatur bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di bagian lain disebutkan bahwa pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.¹² Namun dalam prak k, dekonsentrasi tetap ada di daerah.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  seharusnya  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  UUD  1945 tersebut dimuat pula mengenai asas dekonsentrasi, bukan hanya asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan dalam sistem federal sekalipun, seper  di Amerika dan Australia,  asas-asas  pemerintahan  daerah  itu  selalu  mencakup  ga  asas,  yakni desentralisasi  (otonomi),  dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan.¹³  Sebaliknya, menurut  Bhenyamin  Hoessein  yang  diku p  oleh  Ni'matul  Huda  justru  berbeda pendapat.  Menurutnya,  Pasal  18  ayat  (2)  ini  secara  salah  menyebut  otonomi sebagai  asas.  Walaupun  demikian,  pada  ayat  ini  diisyaratkan  hanya  dianutnya
¹⁰  Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2003, hlm.23.
¹¹  Jimly Asshiddiqie, Op.cit. , hlm.275.
¹²  Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. ¹³  Jimly Asshiddiqie, Op.cit. , hlm. 274.
desentralisasi (otonomi) dan tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi  dak disebut ataupun  diatur  dalam  UUD  1945.  Sikap  demikian  sangat  bijaksana,  karena dekonsentrasi  sebagai  penghalusan  dari  sentralisasi.  Asas  sentralisasi  mutlak dianut dalam organisasi negara. Disamping itu, asas dekonsentrasi memang hampir dak pernah diatur dalam kons tusi khususnya Fragmented Field Administra on Sistem .¹⁴
Senada dengan pendapat tersebut, menurut Bagir Manan dalam penger an umum, desentralisasi adalah se ap bentuk atau  ndakan memencarkan kekuasaan atau  wewenang  dari  suatu  organisasi,  jabatan,  atau  pejabat.  Dengan  demikian, dekonsentrasi dalam penger an umum dapat juga dipandang sebagai suatu bentuk desentralisasi, karena mengandung makna pemencaran kekuasaan.¹⁵ Van der Pot menggambarkan  desentralisasi  dengan  menyebutkan  bahwa  dak  semua peraturan  penyelenggaraan  pemerintahan  dilakukan  dari  pusat  (sentral). Pelaksanaan  pemerintahan  dilakukan  baik  oleh  pusat  maupun  berbagai  badan otonom.  Badan-badan  otonom  ini  dibedakan  antara  desentralisasi  berdasarkan territorial  ( territorial decentralisa e )  dan  desentralisasi  fungsional  ( func oneele decentralisa e ). Bentuk desentralisasi itu menurut Van der Pot dapat dibedakan antara otonomi dan tugas pembantuan.¹⁶
Desentralisasi  dak  sama  dengan  otonomi.  Desentralisasi  bukan  asas melainkan  suatu  proses.  Hal  yang  merupakan  asas  adalah  otonomi  dan  tugas pembantuan. Dekonsentrasi bukan asas tetapi proses atau cara menyelenggarakan sesuatu. Dekonsentrasi adalah subsistem sentralisasi yaitu cara menyelenggarakan sistem sentralisasi. Karena itu, sangat keliru kalau ditempatkan dalam sistema k pemerintahan daerah yang merupakan an tesis dari sentralisasi.¹⁷ 2.  Dekonsentrasi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia merupakan negara kesatuan, yaitu negara yang kekuasaan negaranya ada di  tangan  pusat,  namun  memiliki  juga  suatu  pemerintahan  daerah  yang mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan  secara  tegas,  yang  sistem  pelaksanaan  pemerintahannya  dapat dilaksanakan  dengan  cara/sistem  sentralisasi/dekonsentrasi,  desentralisasi  dan medebewind /tugas  pembantuan.  Pada  sistem  sentralisasi/dekonsentrasi, kedaulatan  negara  baik  ke  dalam  dan  ke  luar  ditangani  pemerintah  pusat  dan dilimpahkan melalui organ-organ pusat yang terdapat di daerah (dekonsentrasi). Namun,  karena  luasnya  daerah-daerah  di  negara  kita  yang  terbagi-bagi  atas beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, di samping se ap daerah-daerah memiliki kemajemukan, kekhususan, kekhasan serta potensi yang besar yang  dak dapat
¹⁴  Ni'matul Huda, Op.cit ., hlm. 54. ¹⁵  Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001, hlm. 10. ¹⁶ Ibid.
¹⁷ Ibid., hlm. 11.
hanya  diatur  atau  diurus  oleh  pemerintah  pusat  saja.  Daerah-daerah  tersebut memiliki pemerintahan daerah melalui desentralisasi atau penyerahan wewenang dari  pusat  dengan  maksud  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahannya  sendiri  sesuai  dengan  kekhususan  dan  potensi  daerahnya tersebut demi menyejahterakan rakyat di daerahnya.
Pada praktiknya, desentralisasi yang dimaknai sebagai ‘penyerahan’ sebagian wewenang  memang  telah  tumpang  ndih  dengan  tugas  dan  wewenang  pusat dalam  bentuk  dekonsentrasi  atau  ‘pelimpahan’  sebagian  wewenang  dari  pusat kepada  pemerintah  daerah  (khususnya  kabupaten/kota)  dan  juga  tugas pembantuan. Penguatan peran pemerintah pusat dengan dekonsentrasi memang secara  implisit  bukan  sekedar  menambah  peran  yang  sebelumnya  mengecil, melainkan lebih jauh dilandasi oleh pemikiran ke depan yakni menjaga kedulatan suatu negara bangsa ( na on-state ). Untuk itu, perundangan tersebut memberikan landasan  bahwa  pemerintah  pusat  berhak  melakukan  intervensi  dalam  bentuk supervisi,  pembinaan,  pengawasan,  dan  penilaian  kinerja  otonomi  pada pemerintahan daerah. Hak Pemerintahan Pusat dijalankan secara langsung oleh instansi  ngkat pusat (Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND)), maupun secara  dak langsung dengan pelimpahan wewenang melalui aparatnya yang ada di daerah,  yaitu  gubernur.¹⁸  Ar nya,  posisi  pemerintah  provinsi  dalam  koridor otonomi daerah memiliki dua kedudukan, yakni sebagai wakil pemerintah pusat dengan menjadikan aparat dekonsentrasi dan menjadi pelaksana otonomi daerah itu  sendiri  (aparat  desentralisasi).  Begitupun  kabupaten  dan  kota  diposisikan sekarang  ini  memiliki double func on seper   provinsi,  yaitu  sebagai  pelaksana otonomi daerah serta sebagai aparat dekonsentrasi.
Pengkategorian desentralisasi yang banyak dirujuk oleh para ahli sebagaimana dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli serta diku p oleh TIM PKP2A III LAN, dapat dibedakan menjadi empat kategori, yakni : 1) Delega on to semi autonomous or parastatal organiza on; 2) Devolu on; 3) Transfer of func on from government to  non-government  ins tu on;  dan  4)  Deconcentra on .¹⁹  Kategori  pemaknaan desentralisasi  keempat  adalah deconcentra on (dekonsentrasi).  Dekonsentrasi dimaknai sebagai proses re-distribusi tanggung jawab yang bersifat administra f untuk  diberikan  kepada  ins tusi  yang  berada  dalam  sayap  pemerintah  pusat. Ins tusi tersebut diwujudkan dengan cara pembentukan dan pengoperasionalan berbagai  kantor  atau  ins tusi  pusat  yang  ditempatkan  di  berbagai  wilayah  atau lembaga  pemerintah  lain  yang  berada  dibawahnya  yang  diatur  dan  ditetapkan melalui perundangan.²⁰ Menurut Bernard Bizet :
¹⁸  Tim PKP2A III LAN, Op.cit., hlm. 2. ¹⁹ Ibid. , hlm. 4. ²⁰ Ibid. , hlm. 4-5.

## Kons tusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang
“Déconcentra on whereby centrally located authori es and en es are re- located  to  government  structures  in  the  provinces,  physically 'deconcentra ng'  the  center.²¹  Deconcentra on  was  said  to  be  the complement of decentralisa on, in order to allow the government to be more sensi ve regarding the local level when making decisions within its sphere of power²²..... one of the ﬁrst advantages of deconcentra on is to organise combined ac on between State authori es and local authori es. Deconcentra on  organises  the  separa on  of  powers  at  the  local  levels according to each sphere of interven on. Thus, the Prefect can act as a mediator  between  the  local  interest  and  the  central  policy  of  na onal interest.”
Disamping  itu,  Elizabeth  Linda  Yuliani  mengumpulkan  beberapa  pendapat mengenai dekonsentrasi yang menyatakan bahwa , “Deconcentra on, is the term referring to:²⁴
a. The process by which the agents of central government control are relocated and geographically dispersed (Sayer et. al.);
b. Administra ve decentraliza on, i.e. a transfer to lower-level central government  authori es,  or  to  other  local  authori es  who  are upwardly  accountable  to  the  central  government  (Ribot  2002  in Larson);
c.  The transfer of administra ve responsibility for speciﬁed func ons to lower levels within the central government bureaucracy, generally on some spa al basis (Ferguson and Chandrasekharan); and
d. One of administra ve decentraliza on which redistributes decision- making  authority  and  ﬁnancial  and  management  responsibility among levels of the central government; there is no real transfer of authority between levels of government. It may involve only a shi  of responsibili es from federal forest service oﬃcials of the capital city to those sta oned in provinces, districts, etc (Gregersen et. al.).”
Keuntungan diterapkannya dekonsentrasi menurut Turner, yang diku p oleh TIM PKP2A III LAN adalah:²⁵
a.  Oﬃcials  are  available  for  consulta on,  advice,  and  complaint.  As local  oﬃcials  can  exercise  decentralized  authority,  they  make  the
²¹  Bernard  Bizet,  “Deconcentra on  versus  Decentraliza on  of  Administra on  in  France”, Canadian  Journal  of Regional Science , XXV: 3, Autumn, 2002, hlm. 2. ²² Ibid. , hlm. 4. ²³ Ibid. , hlm. 4-5.
²⁴  Elizabeth Linda Yuliani, “Decentraliza on, Deconcentra on and Devolu on: What Do They Mean?”, Interlaken Workshop on Decentraliza on , Interlaken, Switzerland, 27-30 April 2004, hlm. 3.
²⁵  TIM PKP2A III LAN, Op.cit. , hlm. 6-7.
decisions and do not need to pass them up the line to distant central oﬃces;
b.  Mobiliza on of local resources. It is easier for locally based oﬃcials to iden fy local resources, both human and physical, and then mobilize them in the pursuit of locally determined developmental purposes. Oﬃcials should also be familiar with speciﬁc local constraints and the dynamics of local poli cs;
c.  Rapid response to local needs. Oﬃcials are be er placed to respond rapidly to local needs as they are in the territory and fully aware of local condi ons;
d.  Orienta on to the speciﬁc local needs. Because oﬃcials know the local condi ons, they are well placed to make decisions and allocate resources  which  ﬁt  with  the  speciﬁc  condi ons  prevailing  in  a par cular  territory.  Each  sub-na onal  territory  may  have  some unique features which can be taken into account when planningand alloca ng resources;
e.  Mo va on  of  ﬁeld  personnel.  Appointed  government  oﬃcials  are more  mo vated  to  perform  well  when  they  have  greater responsibility for programs they manage;
f.  Inter-oﬃce coordina on. Coordina on between oﬃces dealing with diﬀerent func ons is more easily achieved at the local level where oﬃcials  are  physically  close  together  and  are  o en  familiar  with each other; and
g.  Central agencies. The decentraliza on of service func ons relieves central agencies of rou ne tasks. Responsibility for these has been passed down to the local level. Central agencies can thus focus on improving the quality of policy. Monitoring local-level performance and providing assistance to sub-na onal units are key element of this reformulated central government role.”
Menurut Jimly Asshiddiqie dalam berbagai literatur hukum, unit pemerintah daerah  sebagai  organ  negara  di  ngkat  daerah-daerah  bagian,  dikenal  ada  dua macam bentuk, yaitu pemerintah daerah administra f dan otonom. Pemerintah daerah  administra f  dibentuk  karena  pemerintah  pusat  dipandang  dak  dapat menyelenggarakan  seluruh  urusan  pemerintahan  negara  dari  pusat.  Untuk  itu, dianggap  perlu  dibentuk  unit-unit  pemerintahan  di  daerah  yang  akan menyelenggarakan  segala  urusan  pusat  di  daerah.  Unit  pemerintah  daerah  itu berfungsi sebagai wakil pusat di daerah dengan tugas menyelenggarakan segala urusan pusat di daerah. Unit pemerintah daerah itu berfungsi sebagai wakil pusat di daerah  dengan  tugas  menyelenggarakan  pemerintahan  di  daerah  atas  perintah- perintah  atau  petunjuk-petunjuk  pemerintah  pusat.  Oleh  karena  itu,  tugas  unit

## Kons tusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang
pemerintahan daerah hanya berfungsi sebagai penyelenggara administra f saja, sehingga unit pemerintah daerah disebut sebagai pemerintah daerah administra f.
Pemerintah  daerah  administra f  ini  dipimpin  oleh  seorang  kepala pemerintahan  yang  berkedudukan  sebagai  pegawai  pemerintah  pusat  yang ditempatkan  di  daerah  administra f  yang  bersangkutan  dengan  dibantu  oleh pegawai-pegawai  pemerintah  pusat  lainnya  yang  ditempatkan  di  kantor-kantor atau jawatan-jawatan pusat yang ada di daerah.²⁶ Dengan kata lain, prinsip yang berlaku  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  administra f  adalah  asas dekonsentrasi  ( deconcentra on ).  Sebaliknya,  dalam  sistem  daerah  otonom  yang berlaku  adalah  asas  desentralisasi  ( decentraliza on )  yang  sudah  ada  sejak berlakunya Desentralisa e Wet 1903.²⁷
Di  dalam  negara  kesatuan  tanggung  jawab  pelaksanaan  tugas-tugas pemerintahan  pada  dasarnya  tetap  berada  di  tangan  pemerintah  pusat.  Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan  yang  didesentralisasikan  maka  ada  tugas-tugas  tertentu  yang  diurus sendiri,  sehingga  menimbulkan  hubungan  mbal  balik  yang  melahirkan  adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.²⁸ Mengenai hal tersebut, Bagir Manan berpendapat bahwa negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi penger an otonomi.  Berdasarkan  landasan  batas  tersebut  dikembangkanlah  berbagai peraturan  ( rules )  yang  mengatur  mekanisme  yang  akan  menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Di sini pulalah letak kemungkinan spanning yang  mbul  dari  kondisi  tarik  menarik  antara  kedua kecenderungan tersebut.²⁹
Menurut Ni'matul Huda, tarik menarik antara kedua kecenderungan tersebut bukanlah suatu yang perlu dihilangkan. Upaya untuk menghilangkannya  dak akan pernah  berhasil  karena  hal  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  alami.  Kehidupan bernegara dan pemerintahan  dak pernah lepas dari kehidupan masyarakat, baik masyarakatnya  sendiri  maupun  masyarakat  di  luarnya.  Negara  atau  pemerintah yang baik adalah yang berkiprah sesuai dengan dinamika masyarakatnya. Dalam kondisi itulah semes nya dilihat kecenderungan ke arah kesatuan atau otonomi.³⁰ Kalau segalanya dikembalikan kepada kepen ngan masyarakat dan terwujud suatu pemerintahan  yang  sehat,  tarik  menarik  tersebut  dak  boleh  dilihat  sebagai spanning , yakni saat yang satu membahayakan yang lain, melainkan suatu bentuk dinamika yang alami yang akan senan asa ada pada se ap  ngkat perkembangan kehidupan bernegara atau pemerintahan. Selain itu, pen ng untuk menciptakan
²⁶  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 420-421.
²⁷ Ibid ., hlm. 421.
²⁸  Ni'matul Huda, Op.cit. , hlm. 43. ²⁹  Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 , Jakarta: UNISKA, 1993, hlm. 3.
³⁰  Ni'matul Huda, Loc.cit.
591 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015
mekanisme yang wajar agar se ap tarikan bukan hanya peringatan ( warning ) saja, tetapi  juga  sebagai  masukan  ( feeding )  bagi  yang  lain.³¹  Sekarang  ini,  negara kesatuan  harus  diar kan  sebagai unitary ,  yakni  negara  kesatuan  yang  dak menghilangkan keragaman dari unsur-unsur yang menyatu itu. Kesatuan yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan.³²
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  tarik-menarik mekanisme desentralisasi dan dekonsentrasi ini  dak perlu dihilangkan, tetapi yang harus dilakukan adalah melakukan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan negara, daerah, serta masyarakat. Ar nya, dalam keadaan tertentu, dekonsentrasi dapat  diperkuat  di  samping  desentralisasi  yang  kuat  pula,  atau  sebaliknya. Dekonsentrasi  dapat  juga  diperluas  hingga  ke  daerah  kabupaten  dan  kota,  atau sebaliknya dekonsentrasi hanya diberlakukan kepada provinsi saja, seper  dalam UU Pemda 2004.
Dapat  pula  diar kan  bahwa  pandangan  yang  menilai  dekonsentrasi  sebagai ancaman bagi desentralisasi dan akan mengembalikan negara ini kepada sistem yang  sentralis k  adalah  pandangan  yang  keliru,  karena  pada  dasarnya dekonsentrasi adalah suatu mekanisme pelengkap/komplemen dari desentralisasi. Keberadaan dekonsentrasi yang bahkan hingga ke kabupaten dan kota ini adalah suatu  keniscayaan,  melihat  kompleksnya  urusan-urusan  yang  harus diselenggarakan  bukan  hanya  di  tataran  pusat  tapi  juga  urusan-urusan nasional/pusat hingga ke daerah. Selain itu, harus dipahami bahwa ada beberapa urusan-urusan nasional yang sifatnya harus diberlakukan kepada seluruh daerah di Indonesia dengan sama, tanpa menghilangkan urusan-urusan wajib daerah yang kewenangannya diatur dan diurus oleh pemerintah daerah secara penuh. Antara desentralisasi  dan  dekonsentrasi  dalam  NKRI  ini  bagaikan  dua  sisi  mata  uang (dengan tugas pembantuan menjadi triangle mechanism ) yang satu dengan yang lainnya  dak  dapat  dipisahkan,  dak  saling  mengancam  atau  melemahkan,  dan dak  perlu  dipertentangkan.  Semua  itu  perlu  dilihat  sebagai  suatu  cara  atau sekumpulan sub-sistem yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yang juga membentuk  suatu  sistem  utuh  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam pemerintahan daerah.
Perluasan pemberlakuan dekonsentrasi hingga ke kabupaten dan kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum seper  dikemukakan dalam Pasal 1 angka 9 UU Pemda 2014 adalah suatu hal yang sangat beralasan. Hal ini karena semakin kompleksnya kebutuhan penyelenggaraan urusan-urusan nasional hingga daerah,  pada  luasnya  wilayah  Indonesia,  dan  ditambah  dengan  keinginan  untuk mempercepat pembangunan hingga ke daerah. Terkadang, dalam keadaan tertentu pemerintah daerah sendiri membutuhkan dukungan dan bantuan dari pemerintah
³¹ Ibid.
³²  Adnan Buyung Nasu on, Arus Pemikiran Kons tusionalisme , Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007, hlm. 131.
pusat  untuk  menyelesaikan  beberapa  permasalahan  yang  ada  di  daerah. Pengaturan ini pun adalah suatu reaksi dari beberapa fenomena perkembangan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  selama  beberapa  tahun belakangan. Salah satu penyebabnya karena beberapa waktu yang lalu terdapat beberapa kebijakan atau program nasional yang diambil oleh pusat pada saat akan diberlakukan di daerah, dan terdapat pula beberapa daerah yang justru  dak mau melaksanakan kebijakan tersebut. Disamping itu, dengan semakin kuatnya peran pemerintahan  daerah,  harus  semakin  kuat  pula  peran  pemerintah  pusat  dalam melakukan  pengawasan.  Salah  satunya  melalui  dekonsentrasi  agar  pemerintah daerah  dapat  menyelenggarakan  dan  mengatur  urusan-urusan  daerah  dan masyarakatnya dalam koridor yang tepat dan sejalan dengan kebijakan-kebijakan nasional.
Disamping hal-hal tersebut, sesuai dengan fungsi lain dari dekonsentrasi untuk merekatkan daerah dalam NKRI dan menyelenggarakan urusan nasional/pusat di daerah,  terdapat  pula  tujuan  poli s  dari  dekonsentrasi,  yang  antara  lain  adalah untuk  menyerap  kepen ngan-kepen ngan  dan  kebutuhan-kebutuhan  daerah secara  langsung  serta  memberikan  suatu ‘image ’  bahwa  pemerintah  pusat  pun masih  memberikan  perha an  kepada  daerah.  Hal-hal  seper   ini  pen ng  karena beberapa  daerah,  khususnya  daerah  yang  jauh  dan  terpencil, terkadang  merasa negara/pemerintah  pusat  sama  sekali  dak  memperha kan  daerahnya  atau bahkan  dak  pernah  'hadir'  di  daerahnya.  Hal  ini  terkadang  memunculkan keinginan-keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI.
Pengaturan  mengenai  dekonsentrasi  dalam  UU  Pemda  2014  terdapat  pada beberapa pasal, antara lain:
a.  Pasal  1  angka  9:  Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  sebagian  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi ver kal di wilayah tertentu, dan/atau  kepada  gubernur  dan  bupa /walikota  sebagai  penanggung  jawab urusan pemerintahan umum;
b.  Pasal  1  angka  10:  Instansi  Ver kal  adalah  perangkat  kementerian  dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang  dak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi;
c.  Pasal  1  angka  13:  Wilayah  Administra f  adalah  wilayah  kerja  perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupa /walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah;
d.  Pasal  4  ayat  (1):  Daerah  provinsi  selain  berstatus  sebagai  daerah  juga merupakan  wilayah  administra f  yang  menjadi  wilayah  kerja  bagi  gubernur
sebagai  wakil  pemerintah  pusat  dan  wilayah  kerja  bagi  gubernur  dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi; e.  Pasal 4 ayat (2): Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan  wilayah  administra f  yang  menjadi  wilayah  kerja  bagi bupa /walikota  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  umum  di wilayah daerah kabupaten/kota;
f.  Pasal  5  ayat  (4):  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
g.  Pasal 10 ayat (1): Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9  ayat  (2)  melipu :  poli k  luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  yus si, moneter dan ﬁskal nasional, dan agama;
h.  Pasal  10  ayat  (2):  Dalam  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  Absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
1)  melaksanakan sendiri; atau
2)  melimpahkan wewenang kepada instansi ver kal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi;
i.  Pasal 25 ayat (1): Urusan-urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) melipu :
1)  pembinaan wawasan  kebangsaan dan  ketahanan  nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta  pemertahanan  dan  pemeliharaan  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia;
2)  pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3)  pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan  lainnya  guna  mewujudkan  stabilitas  keamanan  lokal,  regional, dan nasional;
4)  penanganan  konﬂik  sosial  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang undangan;
5)  koordinasi  pelaksanaan  tugas  antar  instansi  pemerintahan  yang  ada  di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang  mbul dengan memperha kan prinsip demokrasi, hak asasi  manusia,  pemerataan,  keadilan,  keis mewaan  dan  kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6)  pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7)  pelaksanaan  semua  urusan  pemerintahan  yang  bukan  merupakan kewenangan daerah dan  dak dilaksanakan oleh instansi ver kal.
j.  Pasal 25 ayat (2): Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  gubernur  dan  bupa /walikota  di  wilayah  kerja masing-masing;
k.  Pasal  25  ayat  (3):  Untuk  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupa /walikota dibantu oleh instansi ver kal;
l.  Pasal 25 ayat (4): Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, gubernur bertanggung  jawab  kepada  presiden  melalui  menteri,  dan  bupa /walikota bertanggung  jawab  kepada  menteri  melalui  gubernur  sebagai  wakil pemerintah pusat;
m.  Pasal 25 ayat (5): Gubernur dan bupa /walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari APBN;
n.  Pasal 25 ayat (6): Bupa /walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  pada  ngkat  kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat; dan
o.  Pasal  25    ayat  (7):  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat
(6) diatur dalam peraturan pemerintah.
Berdasarkan  pengaturan  dalam  beberapa  pasal  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa gubernur sebagai pemerintah daerah provinsi dapat melaksanakan urusan pemerintahan  wajib  berdasarkan  desentralisasi,  urusan  pemerintahan  absolut (pemerintah pusat) berdasarkan dekonsentrasi, dan urusan pemerintahan umum (kewenangan  presiden)³³  berdasarkan  dekonsentrasi.  Namun,  untuk  daerah kabupaten  dan  kota  dengan  kepala  daerah  bupa   dan  walikota,  dapat melaksanakan urusan pemerintahan wajib berdasarkan desentralisasi dan urusan pemerintahan umum berdasarkan dekonsentrasi.
Dilihat dari perincian urusan pemerintahan umum dalam Pasal 25 ayat (1) UU Pemda  2014  di  atas,  urusan-urusan  yang  didekonsentrasikan  terkait  dengan pembinaan kesatuan bangsa, Pancasila, kerukunan antar dan intra suku, koordinasi antar instansi, ketahanan, penanganan konﬂik, dan lain-lain yang bertujuan untuk mempererat  persatuan  dan  kesatuan  negara.  Sangat  beralasan  jika penyelenggaraan dekonsentrasi hingga ke daerah kabupaten dan kota, karena hal- hal  tersebut  adalah  urusan  yang  sangat  pen ng  bagi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Selain itu, urusan-urusan tersebut harus menjadi kewajiban bersama antara pusat dan daerah demi NKRI yang aman, tentram, dan utuh.
³³  Pasal 9 ayat (5) UU Pemda 2014.

## C.  Penutup 1.  Kesimpulan
Pengaturan Pasal 1 ayat (9), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (1) UU Pemda 2014 mengenai  dekonsentrasi  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  umum  hingga kepada walikota dan/atau bupa  adalah pengaturan yang kons tusional, meskipun dalam  UUD  1945  khususnya  Pasal  18,  18A,  dan  18B  yang  diatur  mengenai pemerintahan daerah,  dak terdapat pengaturan mengenai dekonsentrasi. Hal ini dikarenakan  dekonsentrasi  pada  dasarnya  merupakan  suatu  mekanisme  yang sangat  wajar  dalam  sistem  pemerintahan  daerah.  Dekonsentrasi  dalam penyelenggaraannya  dapat  disandingkan  dengan  desentralisasi,  bahkan keberadaan  dekonsentrasi  melengkapi  adanya  desentralisasi  serta  tugas pembantuan. Khususnya di NKRI, yang memiliki wilayah yang luas, yang terdiri dari daerah-daerah  yang  memiliki  keragaman  dan  ingin  melakukan  percepatan pembangunan hingga ke daerah, maka dekonsentrasi adalah salah satu mekanisme yang  dapat  digunakan  untuk  menyelenggarakan  urusan  Pemerintah  Pusat  di daerah,  yang  juga  bertujuan  untuk  melakukan  pengawasan,  supervisi,  dan mempererat NKRI.
Selain  itu,  pengaturan  dekonsentrasi  dalam  UU  Pemda  2014  ini  janganlah diar kan  sebagai  pengaturan  yang  mengarah  kepada  re-sentralisasi.  Karena pengaturan  dekonsentrasi  ini  pada  dasarnya  dak  mengancam  keberadaan desentralisasi, tetapi untuk melengkapi desentralisasi dalam lingkup NKRI. Apalagi jika melihat urusan-urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh daerah kabupaten dan kota berdasarkan dekonsentrasi yang diatur dalam UU Pemda 2014 ini adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan negara, tentunya hal ini adalah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga adalah kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2.  Saran
Karena  UU  Pemda  2014  ini  juga  mengatribusikan  kepada  pemerintah  untuk membentuk  peraturan  pemerintah  mengenai  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan  serta  peraturan  pemerintah  mengenai  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  umum,  maka  pemerintah  harus  segera  membuat  peraturan pemerintah  ini  agar  peraturan  mengenai  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum ini dapat dilaksanakan secara terstruktur, terencana, sistema s dan efek f serta eﬁsien berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.
Da ar Pustaka Buku Adnan Buyung Nasu on, Arus Pemikiran Kons tusionalisme , Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007. Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah ,  Pusat  Studi  Hukum  FH  UII, Yogyakarta, 2001.
__________, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 , UNISKA, Jakarta, 1993. Jimly  Asshiddiqie, Kons tusi  &  Kons tusionalisme  Indonesia ,  Kons tusi  Press,
Jakarta, 2005.
______________, Pokok–Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  RI, Panduan  Dalam  Memasyarakatkan  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta,
2003.
Ni'matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Daerah ,  Penerbit  Nusa  Media,  Bandung, 2009.

## Dokumen Lain
Bernard  Bizet,  “Deconcentra on  versus  Decentraliza on  of  Administra on  in France”, Canadian Journal of Regional Science , XXV: 3, Autumn, 2002.
Elizabeth Linda Yuliani, “Decentraliza on, Deconcentra on and Devolu on: What Do  They  Mean?”, Interlaken  Workshop  on  Decentraliza on ,  Interlaken, Switzerland,  27-30 April 2004.
Iskatrinah,  “Dekonsentrasi  Dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Luas  Berdasarkan Undang–Undang  Dasar  1945”, Disertasi  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran , Bandung, 2015.
TIM PKP2A III LAN, “Kewenangan Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Permasalahan Penyelenggaraannya di Daerah”, Peneli an PKP2A III LAN Samarinda, 2007.

## Dokumen Hukum
Undang – Undang Dasar 1945 Sebelum Amendemen. Undang – Undang Dasar 1945 Pasca Amendemen. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959