## OPTIMALISASI LEMBAGA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN

## PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
Tri Setiady Yohan Hanafiah
Universitas Singaperbangsa Karawang Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia,Tbk
Email: tri.setiady@fh.unsika.ac.id kangyothedoctor@gmail.com

## ABSTRACT
The Government's policy in regulating venture capital financing services is related to the aim of its establishment, namely as an alternative financing to divert financing from banking  to  venture  capital  for  micro,  small  and  medium  enterprises  (MSMEs)  which  are usually difficult to obtain financing from banks. Because in general small entrepreneurs do not have management, do not have capital and do not have human resources to run their business. One of the government's efforts to provide assistance to small entrepreneurs is by providing alternative financing through financing institutions, one of which is called Venture Capital.
Keywords: venture capital, capital, micro, small and medium enterprises

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  selama  ini  merupakan  upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Guna  mencapai  tujuan tersebut,  pelaksanaan  pembangunan  harus  senantiasa  memperhatikan  keserasian, keselarasan,  dan  kesinambungan  berbagai  unsur  pembangunan,  termasuk  di  bidang ekomomi dan keuangan 1 .
Pembangunan  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  sektor  ekonomi.  Sektor  ekonomi menjadi  ujung  tombak  dan  indikator  berhasil  tidaknya  pembangunan  di  suatu  Negara. Pemerintah,  pengusaha,  dan  pelaku  ekonomi  lainnya  merupakan  subyek-subyek  penting dalam proses perekonomian. Pemerintah merupakan pembentuk regulasi terhadap kegiatan
1 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
ekonomi  selain  pelaku  utama  yang  mempunyai  kedudukan  penting  sedangkan  pengusaha merupakan pelaksana proses perekonomian di lapangan.
Pengusaha dan perusahaannya dalam menjalankan perekonomian negaranya sangat bergantung pada stabilitas ekonomi keadaan negara. Pengusaha harus mampu berpartisipasi dengan  aktif  dalam  menjalankan  perekonomian  suatu  negara,  untuk  itu  setiap  pengusaha, baik  pengusaha  kecil  maupun  besar,  harus  mampu  mengembangkan  dan  memantapkan usahanya.  Salah  satu  hal  penting  yang  dibutuhkan  oleh  setiap  pengusaha  untuk mengembangkan dan memantapkan usahanya adalah pendanaan.
Pendanaan perusahaan selain dari modal yang dimilki oleh perusahaan itu sendiri, sering pula dibutuhkan dana tambahan untuk menambah modal perusahaan tersebut. Salah satu  upaya  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  dana  tambahan  adalah  dengan  melakukan pinjaman  kepada  lembaga-lembaga  keuangan  yang  ada.  Istilah  lembaga  keuangan  yang digunakan sebagai pendanaan adalah financial institution 2 . Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (financial assets) . Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan 3 .
Secara garis besar lembaga keuangan terbagi menjadi beberapa lembaga, yaitu: 4
1. Lembaga  Keuangan  Bank,  yang  diatur  dalam  Undang-undang  No.  10  Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Lembaga Keuangan Non Bank terdiri dari :
a. Pegadaian, yang diatur menurut ketentuan Pasal 1150-1160 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
b. Asuransi,  yang  diatur  menurut  ketentuan  Pasal  246-286  Kitab  Undang- Undang Hukum dagang dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
c. Dana  Pensiun,  yang  diatur  didalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  1992 tentang Dana Pensiun.
2 Abdulkadir  Muhammad,  Rilda  Murniati,  “ Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  dan  Pembiayaan”, PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 8.
3 Ibid
4 Ibid,
3. Lembaga Pembiayaan, yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, terdiri dari :
a. Sewa Guna Usaha
b. Modal Ventura
c. Perdagangan Surat Berharga
d. Anjak Pituang
e. Pembiayaan Konsumen
f. Usaha Kartu Kredit
Istilah  lembaga  keuangan  yang  digunakan  sebagai  pendanaan  adalah financial institution. Lembaga  pembiayaan  lebih  menekankan  pada  fungsi  pembiayaan.  Lembaga pembiayaan  adalah  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  dana  atau  barang  modal  dengan  tidak  menarik  dana  secara  langsung  dari masyarakat.  Jadi  istilah  lembaga  pembiayaan  memiliki  pengertian  yang  lebih  sempit dibandingkan  dengan  istilah  lembaga  keuangan,  dan  lembaga  pembiayaan  merupakan bagian dari lembaga keuangan 5 .
Bank  merupakan  pilihan  pertama  bagi  setiap  perusahaan  untuk  mendapatkan pendanaan.  Bentuk  pendanaan  perusahaan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  keuangan perbankan  pada  umumnya  dalam  bentuk  kredit,  bentuk  kredit  perbankan 6 .  Kredit  adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga 7 .
Dalam pemberian kredit, bank memiliki kecenderungan meminta jaminan maupun agunan.  Jaminan  menjadi  salah  satu  kendala  yang  menghalangi  pengusaha  untuk mendapatkan  kredit  perbankan,  karena  jaminan  merupakan  kekayaan  atau  kesanggupan
5 , Ibid
6 Perbankan Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, karena bank adalah lembaga intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana ( surplus of funds) dengan pihak yang  membutuhkan  atau  kekurangan  dana ( lack  of  fund). Bank  melakukan  usaha  yang berasal  dari    dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan usahanya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
7 Muhammad Djumhana, “Hukum Perbankan di Indonesia”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 368. “Pemberian kredit merupakan suatu usaha untuk menambah modal yang akan disalurkan ke berbagai bidang dan  proyek  dengan  maksud  untuk  menumbuhkan  dan  meningkatkan  perekonomian.  Dalam  sistem perekonomian  modern,  keberadaan  lembaga  keuangan  yang  menawarkan  berbagai  bentuk  fasilitas pembiayaan menjadi sesuatu yang sangat penting guna mendukung kegiatan perekonomian terutama melalui pengerahan sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya secara efektif dan efisien”.
seseorang untuk  menanggung pembayaran kembali suatu  utang 8 . Pihak yang mengajukan kredit bukan saja merupakan perusahaan yang membutuhkan dana lebih untuk ekspansi atau pelunasan  utang,  tetapi  juga  termasuk  kekurangan  dana  untuk  mejalankan  usaha  dengan baik. Pengusaha kecil sering tidak mendapatkan kredit perbankan karena bank menganggap jaminan  yang  diberikan  tidak  sebanding  dengan  kredit  yang  diperoleh  dan  perbankan menganggap bahwa risiko yang ditanggung terlalu besar 9 .
Upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan pengusaha kecil mengenai pendanaan yang  terbentur  pada  masalah  jaminan  (sektor  perbankan),  yaitu  dengan  lembaga pembiayaan.  Lembaga  pembiayaan  diyakini  satu  jalan  untuk  mengatasi  permasalahan perusahaan yang tidak memilki aset yang cukup sebagai jaminan atas kredit perbankan yang diajukan 10 . Salah satu lembaga pembiayaan yang menjadi sahabat pengusaha kecil adalah modal  ventura  atau Venture  Capital. Pada  umumnya,  pembiayaan  modal  ventura  tidak melihat  jaminan  barang  milik  Perusahaan  Pasangan  Usaha.  Oleh  karena  itu,  Perusahaan Modal  Ventura  disebut  juga  investasi  jangka  panjang  dengan  tujuan  utama  dan  sebagai konpensasi  atas    risiko  tinggi  dari  investasinya  adalah  perolehan  keuntungan,  bukan pendapatan bunga atau deviden 11 .
Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk jangka waktu  tertentu.    Modal  Ventura  secara  teoritis  merupakan  sahabat  usaha  kecil  menengah dalam  menjalankan  usahanya,  karena  Modal  Ventura  memberikan  investasi  bukan  dalam bentuk kredit maupun pinjaman, tetapi dalam bentuk investasi modal.
Pemerintah  juga  mengupayakan  Modal  Ventura  untuk  dapat  menjadi  alternatif Pembiayaan  ditunjukan  kepada  perusahaan  kecil  atau  masih  baru,  tetapi  berpotensi  besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang
8 Tim Penyusun Kamus Perbankan, “ Kamus Perbankan”, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 53
9 Selama  ini  masih  banyak  sektor  usaha  yang  menghadapi  berbagai  masalah  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya,  antara  lain berkaitan  dengan  kurangnya  kemampuan  dan  terbatasnya  sumber permodalan,  serta lemahnya  pemasaran,  sehingga  akan  mempengaruhi  pencapaian  target  penjualan.  Kemudian,  lemahnya manajemen  keuangan  menyebabkan  semakin  meningkatnya  jumlah  kredit  macet,  membuat  perusahaan semakin sulit untuk memperoleh tambahan sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan, khususnya bank Pembentukan kebijakan kegiatan lembaga pembiayaan pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memperluas penyediaan  pembiayaan  alternatif  bagi  dunia  usaha  sejalan  dengan  makin  meningkatnya  kebutuhan  dana untuk  menunjang  kegiatan  usaha  Kegiatan  lembaga  pembiayaan  yang  melakukan  beberapa  bentuk pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih luas kepada dunia usaha.
11 Munir Fuady, “Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.110.
mengandung  terobosan  baru.  Perusahaan  ini  sulit  memperoleh  kredit  perbankan 12 .  Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: 13
a. Pengembangan  sumber  pembiayaan  dari  kredit  perbankan  dan  lembaga  keuangan bukan bank
b. Pengembangan lembaga modal ventura
c. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang
d. Peningkatan  kerjasama  antara  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  melalui  koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah
e. Pengembangan  sumber  pembiayaan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Lebih  lanjut  Pasal  23  undang-undang  tersebut  menyebutkan  bahwa  untuk meningkatkan  akses  Usaha  Mikro  dan  Kecil  terhadap  sumber  pembiayaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
a. Menumbuhkan,  mengembangkan,  dan  memperluas  jaringan  lembaga  keuangan bukan bank
b. Menumbuhkan,  mengembangkan,  dan  memperluas  jangkauan  lembaga  penjamin kredit
c. Memberikan  kemudahan  dan  fasilitasi  dalam  memenuhi  persyaratan  untuk memperoleh pembiayaan.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Adapun permasalahan pokok pada penulisan ini: Bagaimana Konsep pengembangan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) melalui lembaga pembiayaan modal ventura yang berkeadilan dalam rangka  pembangunan perekonomian Indonesia.

## III. METODE
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen ( library research and
12 Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, Op Cit, hlm 183.
13 ibid
online  research )  dengan  menginventarisasi  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran sejarahnya  dan  sinkronisasi  antar  bahan  hukum  tersebut.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  terutama  yang  berkaitan  dengan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Bahan  hukum  sekunder  yang  akan digunakan  digunakan  antara  lain  berupa:  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  dan  literatur  yang berkaitan  dengan  substansi  penelitian.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia.

## IV. ANALISI DAN PEMBAHSAN
Konsep pengembangan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) melalui lembaga pembiayaan  modal  ventura  yang  berkeadilan  dalam  rangka    pembangunan perekonomian Indonesia
Salah  satu  tujuan  nasional  pembentukan  negara  Republik  Indonesia  sebagaimana yang  dimaksud  didalam  pembukaan  UUD  1945,  yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur,  serta  memajukan  kesejahteraan  umum,  untuk  dilakukan  pembangunan  yang hakekatnya  adalah  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan masyarakat  Indonesia  seluruhnya,  dengan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945 sebagai dasar dan pedoman bagi pembangunan nasional
Pembangunan  nasional  dilaksanakan  bersama  oleh  masyarakat  dan  pemerintah, masyarakat  sebagai  pelaku  utama  pembangunan,  dan  pemerintah  sebagai  pihak  yang berkewajiban  untuk  mengarahkan,  membimbing  serta  menciptakan  suasana  yang menunjang.  Kegiatan  masyarakat  dan  pemerintah  saling  menunjang,  saling  mengisi  dan saling  mengisi  dan  saling  melengkapi  satu  kesatuan  langkah  menuju  tercapainya pembangunan nasional.
Pembangunan  yang  dilaksanakan  Indonesia  merupakan  pembangunan  yang menyeluruh  dalam  semua  sektor,  untuk  itu  diharapkan  semua  lapisan  masyarakat  ikut berperan serta dalam pembangunan. Demikian pula pembangunan dalam bidang ekonomi diharapkan  dapat  menunjang  pembangunan  pada  sektor-sektor  lain  dan  untuk  tertibnya
pelaksanaan pembangunan yang tertib dan berkeadilan, maka penunjang utamanya adalah pembangunan dalam bidang hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
Modal  ventura  pada  dasarnya  bukanlah  alternatif  pembiayaan  yang  baru  dalam aktivitas bisnis, baik di Indonesia maupun negara-negara maju lainnya. Di Amerika, bisnis ini telah dikembangkan sejak tahun 1960-an, sedangkan di Eropa sejak tahun 1970-an dan untuk kawasan Asia, seperti Jepang, Korea, kegaiatan modal ventura mulai dikembangkan sejak  tahun  1980-an.  Untuk  Indonesia  sendiri,  modal  ventura  mulai  diperkenalkan  pada tahun 1973 dengan berdirinya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indoneisa 14 .
Dalam menjalankan kegiatannya, modal ventura di Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan  dan  pendampingan  manajemen  pada  perusahaan  pasangan  usaha  (PPU).  ke dalam  perusahaan  yang  dibiayainya.  Pola  pembiayaan  perusahaan  dilakukan  dengan mengadopsi  teknik  investasi  yang  dilakukan  oleh ARDC .  Munir  Fuadi  dalam  bukunya Hukum  tentang  Pembiayaan  Dalam  Teori  dan  Praktik  menyebutkan  ciri  modal  ventura sebagai berikut: 15
1. Pemberi  bantuan  finansial  dalam  bentuk  modal  ventura  ini  tidak  hanya menginvestasikan  modalnya  saja.  Tetapi  juga  ikut  terlibat  dalam  manajemen perusahaan yang dibentuknya.
2. Investasi  yang  dilakukan  tidaklah  bersifat  permanen,  tetapi  hanyalah  bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukanlah diinvestasi.
3. Motif  dari  modal  ventura  adalah  motif  bisnis  yaitu  mendapatkan  keuntungan setinggi-tingginya, walaupun dengan risiko yang relative tinggi pula.
4. Investasi  dengan  bentuk  modal  ventura  yang  dilakukan  ke  perusahaan  pasangan usahanya  bukan  investasi  jangka  pendek,  tetapi  merupakan  investasi  jangka menengah atau jangka panjang.
5. Modal  ventura  merupakan  investasi  tanpa  jaminan  collateral  sehingga  dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
6. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi equity, atau setidak-tidaknya loan yang dapat dilakukan ke equity.
14 Mireza Fitriadi dan Sinung Driyo Subanar, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura  Asing  Dalam  Melakukan  Pembiayaan  Secara  Langsung  Di  Indonesia, JURNAL  PENELITIAN HUKUM Vol 1, No 2, Juli 2014, Fakultas Hukum Universitas Gajad Mada, hlm. 77.
15 Munir Fuady, Op Cit , hlm. 110-112.
Sehingga  return  yang  diharapkan  oleh  perusahaan  modal  ventura  bukanlah  bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan capital again.
7. Prototype dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada  perusahaan  kecil  atau  perusahaan  baru,  tetapi  memiliki  potensi  untuk berkembang.
8. Investasi modal ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan.
Karakteristik  yang  sangat  menonjol  dalam  usaha  modal  ventura  berkaitan  dengan risiko. Besarnya risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis modal ventura ini menyebabkan tingginya expected return yang diharapkan oleh venture capitalist . Oleh karena itu, modal ventura lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, seperti  usaha-usaha  baru  di  bidang  pengembangan  teknologi.  Bahkan,  perusahaan  moal ventura  bersedia  untuk  membiayai  gagasan-gagasan  yang  diperkirakan  akan  dapat dikembangkan menjadi suatu realita usaha yang memberikan keuntungan yang berlipat.
Konsep  modal  ventura,  pada  dasarnya,  tidak  dapat  disamakan  dengan  penyertaan modal  biasa  dan  tidak  semua  penyertaan  modal  pada  perusahaan  lain  dapat  digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Bank yang melakukan kredit macetnya pada perusahaan lain  dengan  mengkonversinya  menjadi  penyertaan  saham,  bukanlah  modal  ventura. Demikian pulan, pemilikan modal saham suatu perusahaan melalui pasar modal jelas tidak dapat digolongkan sebagai bisnis modal ventura. Begitu juga, invesatsi di bidang property atau  pabrik.  Namun  suatu  bank  yang  membiayai  suatu  perusahaan  dapat  menggunakan konsep modal ventura.
Kelembagaan  modal  ventura  di  Indonesia  saat  ini  masih  belum  sepenuhnya menggunakan konsep modal ventura murni sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura di luar negeri. Struktur kelembagaan modal ventura yang ada saat ini adalah tidak dipisahkannya badan hukum venture capital fund di satu pihak dengan management venture  capital di  pihak  lainnya. Atau dengan kata lain, pengelolaan pool of  funds masih bersatu  dengan  perusahaan  manajemen.  Ketentuan  perundangan  modal  ventura  memang tidak mengenal adanya pemisahan kedua jenis struktur tersebut. Hal ini cukup menyulitkan dalam  upaya  memobilisasi  dan  untuk  pengembangan  usaha  ini.  Sumber  dana  perusahaan modal  ventura  di  Indonesia  praktis  hanya  berasal  dari  modal  yang  disetor  oleh  para pemegang saham perusahaan yang bersangkutan.
Mekanisme  modal  ventura  yang  diterapkan  di  beberapa  negara  dapat  dibedakan dalam  dua  bentuk. Pertama, pembentukan  modal  ventura  yang  langsung  dikelola  oleh manajemen  perusahaan  modal  ventura  itu  sendiri.  Mekanisme  modal  ventura  ini  disebut modal ventura konvensional atau single tier approach . Kedua, pembentukan modal ventura yang  pengelolaannya  diserahkan  kepada  perusahaan  manajemen  investasi,  yang  memang memiliki keahlian di bidang modal ventura. Pendekatan ini disebut two tier approach .
Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan investasi modal ventura dalam mekanisme modal ventura konvensional (single tier approach ) dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan modal  ventura  itu  sendiri  sebagai  badan  hukum,  atau  dengan  kata  lain,  suatu  perusahaan modal  ventura  dapat  sebagai venture  capital  fund dan  dalam  waktu  yang  sama  menjadi management  venture  capital  company .  Oleh  karena  itu,  kebijakan  dan  analisis  investasi, pelaksanaan  monitoring,  keterlibatan  pada  manajemen  perusahaan  pasangan  usaha,  serta pelaksanaan  dalam  proses  divestasi,  dilakukan  oleh  perusahaan  modal  ventura  yang bersangkutan.
Mekanisme modal ventura dengan pendekatan venture capital  fund  company (two tier  approach) berbeda  dengan  metode  yang  pertama.  Pelaksanaan  semua  kebijakan  dan strategi investasi mulai dari analisis, monitoring, sampai pada proses dive stasi dan review merupakan tugas dan tanggung jawab perusahaan manajemen investasi.  Semua tugas dan tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepadanya  tersebut  didasarkan  pada  kesepakatan  yang telah  diatur  dalam  perjanjian  kontrak  manajemen.  Atas  tanggung  jawabnya  tersebut, perusahaan manajemen mendapatkan contract fee atau management fee dan success fee . Di Indonesia, mekanisme modal ventura dengan konsep pemisahan antara venture capital fund dengan management  venture  capital  company tidak  dikenal  dalam  aturan  perundang- undangan  modal  ventura.  Pada  prinsipnya,  perusahaan  modal  ventura  yang  telah memperoleh  izin  usaha  dari  Menteri  Keuangan,  dapat  mengelola  atau  dikelola  oleh perusahaan modal ventura lainnya.
Bagi  Indonesia  keadaannya  sangat  berbeda,  latar  belakang  sosial  ekonomi  juga berbeda,  bahkan  falsafah  hidup  dan  ideologi  kehidupan  juga  berbeda,  sehingga  sangatlah wajar jika gerak kegiatan usahanya juga berbeda. Kenyataannya memang kegiatan modal ventura di Indonesia tidak mengikuti konsep modal ventura di negara-negara asia pasifik. Oleh  karena  tujuan  utamanya  di  Indonesia  bukanlah  membiayai  perusahaan  yang
berteknologi tinggi, tetapi justru bertujuan untuk membiayai perusahaan kecil dan menengah yang biasanya tidak diminati oleh investasi asing.
Kegiatan  modal  ventura  di  Indonesia  tampaknya  memang  memiliki  misi  khusus, yang  agak  berbeda  dengan  konsep  Amerika.  Misi  khusus  ini  adalah  untuk  membiayai perusahaan  kecil  dan  menengah  dengan  harapan  perusahaan-perusahaan  kecil  yang mendapat sentuhan modal ventura tersebut berkembang dengan baik, sehinggadi negeri ini harapannya  terjadi  keseimbangan  perkembangan  dan  pertumbuhan  dunia  usaha  baik  dari usaha  sekala  besar,  menengah  maupun  kecil.  Kegiatan  modal  ventura  di  Indonesia  ini tampaknya misinya mirip dengan misi modal ventura di Kanada.
Prinsip  umumnya  adalah  bahwa  perusahaan  modal  ventura  menghendaki perusahaan  pasangan  usahanya  dapat  berkembang  dengan  baik,  sebab  keuntungan perusahaan modal ventura tergantung pada keberhasilan dari perusahaan yang dibiayainya. Jika  perusahaan  pasangan  usaha  (PPU)  berhasil  tumbuh,  berkembang  danmemperoleh keuntungan,  maka  perusahaan  modal  ventura  juga  memperoleh  keuntungan,  yang  berupa dividen  dan  juga  nilai  sahamnya  menjadi  naik (capital  gain). Tetapi  sebaliknya  jika perusahaan pasangan usaha mengalami kegagalan, maka perusahaan modal ventura juga ikut mengalami kerugian, dan bahkan boleh jadi nilai sahamnya menurun (capital loss). 16
Suatu hal yang sangat penting dan mendasari pemikiran alternatif ini adalah Selama ini  peranan  modal  ventura  belumlah  optimal  atau  dapat  dikatakan  sementara  tidak  jalan. Dalam  praktek  di  Indonesia  perusahaan  modal  ventura  melaksanakan  bisnisnya  seperti perbankan. Bahwa sampat saat ini pada umumnya perusahaan modal ventura lebih banyak berpraktik  sebagai  pemberi  kredit  sebagaimana  lazimnya  praktik  pemberian  kredit perbankan.  Semua  persyaratan  dan  ketentuan  yang  diminta  kepada  perusahaan  pasangan usaha (sebenarnya:debitur) tidak ubahnya seperti sebuah bank dalam memberikan kreditnya.
Oleh karena itu diperlukan suatu pembaharuan hukum lembaga pembiayaan modal ventura untuk optimalisasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mewujudkan  pembangunan  nasional.  Karena  peran  lembaga  modal  ventura  dalam mendukung  pendanaan  UMKM  khususnya start-up  business yang  bergerak  di  sektor ekonomi kreatif belum maksimal. Sebagian besar Perusahaan Modal Ventura yang ada saat ini melakukan kegiatan pembiayaan bagi hasil seperti di perbankan. Hal itu menyebabkan
16 Annisa  PH,  Dewi  dan  Feronica,  Implementasi  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  18  /PMK.10/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura Terhadap Usama Mikro Kecil dan Menengah, Privete Law , Edisi 01 Maret-Juni 2013, a, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 27.
adanya ketidaksesuaian antara kegiatan penyertaan modal dengan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman.
Diharapkan dengan pembaharuan hukum lembaga pembiayaan modal ventura akan tercipta industri modal ventura di Indonesia yang mencerminkan karakteristik modal ventura melalui  kegiatan  dukungan  pendanaan  pada  industri start-up termasuk  ekonomi  kreatif. Selain itu dapat mengurangi ketidaksesuaian antara sumber pendanaan dengan karakteristik kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura. Juga diharapkan tersedia akses pendanaan bagi perkembangan pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan UMKM.
Mencermati kondisi-kondisi yang terjadi pada industri modal ventura tersebut, perlu untuk  melakukan  terobosan-terobosan  kebijakan  agar  industri  modal  ventura  kedepannya mampu berkembang seiring dengan perkembangan industri keuangan lainnya, serta mampu menjadi  pendorong  lahirnya entrepreneur-entrepreneur baru  di  Indonesia.  Dalam merealisasikan  kebijakan  pengembangan  modal  ventura  tersebut,  OJK  selaku  regulator pembiayaan  modal  ventura  tentunya  tidak  mungkin  sendirian,  tetapi  harus  bekerjasama dengan stakeholders lainnya  seperti  Kementerian  Koordinator  di  Bidang  Perekonomian, Kementerian  BUMN,  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan,  Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Ekonomi Kreatif, KADIN, pelaku industri modal ventura, dan beberapa  perguruan  tinggi  yang  memiliki  inkubator  ekonomi.  Tentunya  OJK  juga memerlukan  dukungan political  will dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat.    Adapun  konsep pembaharuan lembaga pembiayaan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha mikro,kecil  dan  menengah  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  nasional adalah sebagai berikut :
Pertama, perluasan sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis modal ventura.  Saat  ini  Perusahaan  Modal  Ventura  dapat  menerima  pinjaman  dari  bank  atau lembaga lain. Kelemahan pendanaan melalui pinjaman antara lain kewajiban pembayaran kembali  pokok  pinjaman  dan  bunga  akan  memberatkan  Perusahaan  Modal  Ventura  yang melakukan  kegiatan  usaha  dengan  penyertaan  saham  bagi  perusahaan-perusahaan  yang masih dalam tahap awal pendirian. Selain itu, pendanaan dari pinjaman akan menyebabkan berkurangnya keleluasaan bagi Perusahaan Modal Ventura dalam memberikan pembiayaan bagi start-up  company yang  mungkin  belum  memberikan  return  pada  awal-awal pendiriannya. Untuk mengatasi  permasalahan tersebut,  perlu dibukanya pengelolaan dana melalui venture fund oleh Perusahaan Modal Ventura. Dengan venture fund ini diharapkan
terkumpul dana-dana dari investor profesional seperti dari perusahaan asuransi, dana pensiun dan investor perorangan dengan tenor yang lebih panjang, sehingga dapat Perusahaan Modal Ventura  dapat  menyediakan  akses  permodalan  bagi  pelaku  usaha  dan  UMKM  yang berorientasi  pada entrepreneurship dan  produk-produk  inovasi  pada  awal-awal pendiriannya.  Sumber  pendanaan  lainnya  yang  perlu  dikaji  lebih  lanjut  adalah  sumber pendanaan  yang  dihimpun  melalui crowdfunding . Crowdfunding ini  sudah  mulai berkembangan  di  beberapa  negara  antara  lain  Amerika  Serikat,  Inggris,  Singapura,  India, dan Malaysia.
Kedua, perluasan kegiatan usaha industri modal ventura, bahwa kegiatan penyertaan saham (equity  participation) memiliki  tingkat  risiko  yang  cukup  tinggi.  Oleh  karena  itu, diperlukan  alternatif-alternatif  kegiatan  usaha  lain  seperti  penyediaan  modal  kerja  bagi UMKM di  sektor produktif, penyediaan jasa pendampingan serta kegiatan usaha berbasis fee,  yang  dapat  membantu  industri  modal  ventura  memperoleh  penghasilan  berkala  yang berkesinambungan (sustainable  income) guna  menjalankan  bisnis  perusahaan,  sambil menunggu return dari penyaluran equity participation. Namun demikian, kegiatan-kegiatan lain  tersebut  bersifat  kegiatan  tambahan,  Perusahaan  Modal  Ventura  tetap  memberikan perhatian utamanya pada peningkatan penyaluran kegiatan equity participation sebagai core business agar kebutuhan permodalan bagi UMKM yang berorientasi pada entrepreneurship dan produk-produk inovatif dapat terpenuhi.
Ketiga, kebijakan proses divestasi  bagi  industri modal ventura juga perlu dilakukan pembaharuan.  Saat  ini  dengan  tidak  adanya  bursa  saham  level  kedua (secondary  board capital  market) , proses  divestasi  umumnya dilakukan melalui pengalihan kepada investor strategis, penjualan kembali kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau melalui initial public offering (IPO) pada Bursa Efek Indonesia dengan persyaratan dan dokumentasi yang sangat rigid dan memberatkan bagi PPU. Melihat karakteristik pelaku usaha UMKM yang dibiayai  oleh  Perusahaan  Modal  Ventura,  perlu  dikaji  terkait  pengaktifan  kembali  bursa saham level kedua (secondary board capital market) sebagai wadah IPO bagi pelaku usaha UMKM  di  Indonesia  serta  sarana  alternatif  divestasi  penyertaan  saham  bagi  Perusahaan Modal Ventura pada PPU-nya.
Keempat,  penguatan  permodalan  industri  modal  ventura.  Saat  ini  persyaratan permodalan untuk pendirian modal ventura sebesar Rp10 miliar untuk PMV swasta nasional dan Rp30 miliar bagi PMV patungan (joint venture). Dalam rangka meningkatkan kapasitas
industri modal ventura dalam mengembangkan kegiatan usahanya, perlu dilakukan kajian untuk  memperkuat  permodalan  industri  modal  ventura  melalui  peningkatan  persyaratan permodalan untuk pendirian modal ventura menjadi Rp50 miliar.
Pembahruan  hukum  lembaga  pembiayaan    modal  ventura  di  Indonesia  tidak  akan dapat dilakukan oleh OJK sendirian selaku regulator modal ventura. Kegiatan pembaharuan ini membutuhkan dukungan pemerintah dan lembaga legislatif seperti dukungan pengaturan insentif perpajakan bagi Perusahaan Modal Ventura yang melakukan divestasi melalui bursa saham, dukungan penyediaan dana pemerintah (equity program ) yang dapat disalurkan oleh Perusahaan  Modal  Ventura  bagi  pengembangan  UMKM  berbasis  entrepreneurship,  serta dukungan  lembaga  lain  seperti  KADIN  sebagai  fasilitator  antara  investor  swasta (angel investors) dan pengusaha yang membutuhkan modal. Saat ini di Indonesia belum terdapat tempat  atau  program  yang  mampu  memfasilitasi  kepentingan  pengusaha  dan  investor.  Di sinilah  peran  KADIN  sebagai  business  angel  network,  yang  diperlukan  untuk mempertemukan pelaku usaha dan investor.
Perusahaan  Modal  Ventura  juga  harus  secara  aktif  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat mengenai pengertian modal ventura, karakteristik pembiayaan modal ventura, benefit pembiayaan melalui modal ventura, dan yang tak kalah penting adalah mengadakan sosialisasi  kepada  calon  Perusahaan  Pasangan  Usaha  (PPU)  mengenai  bagaimana  cara menyusun  dan  menuangkan  ide-ide  kreatif  ke  dalam  suatu  business  plan  yang  baik,  agar dapat mempermudah dalam penilaian kelayakan atas rencana bisnis yang akan dilakukan. Di  kampus-kampus  atau  di  beberapa  lembaga  penelitian  cukup  banyak  temuan-temuan produk inovatif dan kreatif yang sangat berpotensi untuk menjadi produk-produk komersial, yang  sampai  saat  ini  masih  belum  tersentuh  oleh  lembaga  jasa  keuangan.  Kendalanya mereka belum memiliki kemampuan untuk “menjual” ide-ide kreatif tersebut melalui suatu business plan yang dapat menarik perhatian bagi lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Perusahaan Modal Ventura untuk mendorong makin  banyaknya  proposal  business  plan  yang masuk.  Dari  sekian  banyak  proposal  yang masuk,  kami  berkeyakinan  akan  ada  satu  atau  dua  business  plan  yang  dapat  memberikan keuntungan yang berlipat ganda (windfall capital gain).

## V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Konsep  pengembangan  lembaga  pembiayaan  modal  ventura  sebagai  alternatif pembiayaan  bagi  usaha  mikro,kecil  dan  menengah  dalam  rangka  mewujudkan pembangunan ekonomi nasional adalah sebagai berikut : Pertama, perluasan sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis modal ventura, Kedua, perluasan kegiatan  usaha  industri  modal  ventura,  bahwa  kegiatan  penyertaan  saham (equity participation) memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif-alternatif  kegiatan  usaha  lain,  Ketiga,  kebijakan  proses  divestasi  bagi industri modal ventura juga perlu dilakukan pembaharuan, dan Keempat, penguatan permodalan  industri  modal  ventura.  Dengan  pembaharuan  hukum  lembaga pembiayaan modal ventura akan tercipta industri modal ventura di Indonesia yang mencerminkan  karakteristik  modal  ventura  melalui  kegiatan  dukungan  pendanaan pada  industri start-up termasuk  ekonomi  kreatif.  Selain  itu  dapat  mengurangi ketidaksesuaian  antara  sumber  pendanaan  dengan  karakteristik  kegiatan  usaha Perusahaan  Modal  Ventura.  Juga  diharapkan  tersedia  akses  pendanaan  bagi perkembangan pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan UMKM.

## B. Saran
Dalam merealisasikan kebijakan pengembangan modal ventura tersebut, OJK selaku regulator pembiayaan modal ventura tentunya tidak mungkin sendirian, tetapi harus bekerjasama  dengan stakeholders lainnya  seperti  Kementerian  Koordinator  di Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM,  Badan  Ekonomi  Kreatif,  KADIN, pelaku  industri  modal  ventura,  dan  beberapa  perguruan  tinggi  yang  memiliki inkubator  ekonomi.  Tentunya  OJK  juga  memerlukan  dukungan political  will dari Dewan Perwakilan Rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  Rilda  Murniati, Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  dan Pembiayaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Annisa  PH,  Dewi  dan  Feronica,  Implementasi  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  18  /PMK.10/2012  Tentang  Perusahaan  Modal  Ventura Terhadap   Usama  Mikro  Kecil  dan  Menengah, Privete  Law ,  Edisi  01 Maret-Juni  2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Muhammad  Djumhana, “Hukum  Perbankan  di  Indonesia”, PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2000
Munir Fuady, “Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
Mireza  Fitriadi  dan  Sinung  Driyo  Subanar,  Kedudukan  Otoritas  Jasa  Keuangan Terhadap  Perusahaan  Modal  Ventura  Asing  Dalam  Melakukan Pembiayaan  Secara  Langsung  Di  Indonesia, JURNAL  PENELITIAN HUKUM Vol 1, No 2, Juli 2014, Fakultas Hukum Universitas Gajad Mada Tim Penyusun Kamus Perbankan, “ Kamus Perbankan”, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980