Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 4 No. 2 (2023): 165-199

## Convention on the Rights of Person with Disabilities: Upaya Pemenuhan HAM
terhadap Akses Pekerja Disabilitas?
Ave Agave Christina Situmorang; Winanda Kusuma Universitas Bangka Belitung * Corresponding author : ave.agave.cristina.situmorang@gmail.com
Submission : 09 Maret 2023 Revision : 29 Mei 2023 Publication : 14 Juni 2023

## Abstract
The Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD) is a  special  international  human  rights  instrument  that  regulates  the rights  of  persons  with  disabilities  as  a  concrete  effort  to  respect, protect  and  guarantee  the  rights  of  persons  with  disabilities throughout  the  world.  Indonesia  has  ratified  the  convention  on  the rights of persons with disabilities. Even though Indonesia has ratified the  CRPD  convention,  the  fulfillment  of  human  rights  (HAM)  for Indonesian citizens, especially the rights of persons with disabilities to  get  a  job,  has  not  been  maximized.  This  paper  is  a  research  that examines juridically the implementation of the CRPD Convention in Indonesia regarding the employment of persons with disabilities. The research  method  used  by  the  author  is  a  legal  research  method focusing on library research. Normative legal research focuses on the study  of  data  such  as  laws  and  regulations,  legal  theory  as  well  as scientific legal research works.
Keywords : crpd; disabilities; job access
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Abstrak
The  Convention  on  The  Right  s  of  Persons  With  Disabilities (CRPD) merupakan  sebuah  instrument  HAM  internasional  khusus  yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas sebagai upaya konkrit dari penghormatan, perlindungan dan juga penjaminan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di seluruh dunia. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Meskipun Indonesia telah meratifikasi  konvensi  CRPD,  akan  tetapi  pemenuhan  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  warga  negara  Indonesia  khususnya  hak-hak penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  pekerjaan  belum maksimal.  Tulisan  ini  merupakan  penelitian  yang  menelaah  secara yuridis mengenai implementasi Konvensi CRPD di Indonesia terkait perolehan pekerjaan oleh penyandang disabilitas. Metode penelitian yang  digunakan  penulis  adalah  metode  penelitian  hukum  berfokus pada penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif fokus pada pengkajian data seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan juga karya ilmiah penelitian hukum.
Kata Kunci : akses pekerjaan; crpd; disabilitas

## A. Pendahuluan
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam  upaya  memantapkan sistem  universal  untuk  mempromosikan  dan  melindungi  hak asasi  manusia,  serta  menjalankan  program-program  untuk menyusun  instrumen  yang  secara  hukum  mengikat  guna menangani aspek-aspek hak asasi manusia yang khusus. 1 Atas dasar  kewenangan  untuk  menyusun  instrumen  hukum  di tingkat internasional maka PBB menetapkan The Convention on The  Rights  of  Persons  With  Disabilities (CRPD)  merupakan sebuah instrument HAM internasional khusus yang mengatur
1 Scott  Davidson,  1994,  Hak  Asasi  Manusia  :  Sejarah,  teori, Praktek dalam pergaulan internasional, Jakarta,PT Temprint, hlm. 19
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
hak-hak  penyandang  disabilitas  sebagai  upaya  konkrit  dari penghormatan,  pelindungan  dan  juga  penjaminan  terhadap hak-hak  penyandang  disabilitas  di  seluruh  dunia.  Konvensi tersebut dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa  (MU  PBB)  dengan  resolusi  Nomor  A/61/106  yang memuat hak-hak penyandang disabilitas serta aturan terhadap langkah-langkah  penjaminan  pelaksanaan  konvensi  tersebut. Oleh  karenanya,  mengingat  akan  pentingnya  penghormatan, pelindungan,  pemenuhan  dan  sekaligus  dalam  rangka memajukan  Hak  Asasi  Manusia  Penyandang  Disabilitas, Indonesia  telah  menandatangani  Resolusi  Nomor  A/61/106 tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. 2
Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal dengan sebutan HAM merupakan hak fundamental yang harus dijalankan dan juga harus mendapatkan jaminan pemenuhan pelaksanaannya dalam  sebuah  Negara  Hukum.  HAM  sebagai  hak  dasar  yang secara  kodrati  melekat  pada  diri  manusia,  bersifat  universal, semestinya  selalu  dihormati,  dilindungi  dan  dipertahankan terlebih bagi kelompok-kelompok minoritas yang rentan akan perlakuan  diskriminasi,  salah  satunya  ialah  kelompok minoritas penyandang disabilitas. 3
2 Udiyo  Basuki,  “Perlindungan  HAM  Dalam  Negara  Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas ( Convention on The Rights of Persons with Disabilities )”, Sosio-Religia , Vol. 10, No. 1, Februari 2012, hlm. 18.
3 Zulkarnain  Ridlwan,  “Perlindungan  Hak-Hak  Konstitusional Penyandang  Disabilitas  ( Rights  of  Persons  with Disabilities)”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 7, No. 2, Mei-Agustus 2013, hlm. 231
Sebagai salah satu Negara yang menandatangani resolusi A/61/106,  Indonesia  juga  memiliki  komitmen  untuk meratifikasi  Konvensi  mengenai  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas  tersebut.  Komitmen  peratifikasian Convention  on The Rigths of Persons With Disabilities (CRPD) oleh Indonesia dilakukan  dengan  ditandatanganinya  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of The Rights of Persons With Disabilities Oleh Presiden Indonesia Dr. H. Susilo Bambang  Yudhoyono  pada  tanggal  10  November  2011. 4
Walaupun  demikian,  tidak  dipungkiri  tindakan-tindakan diskriminasi  terhadap  kelompok  minoritas  penyandang disabilitas tersebut masih saja terjadi di Indonesia.
Sebagai upaya pemenuhan HAM warga Negara Indonesia khususnya hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan  pekerjaan  dan  lapangan    kerja  sebagaimana diatur dalam Pasal 27 CRPD,, terdapat mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  dengan  mewajibkan  setiap  Negara  pihak  yang  telah meratifikasi  Konvensi  mengenai  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas  untuk  melakukan submit  report (menyampaikan laporan)  kepada  komite  khusus  hak-hak  penyandang disabilitas  yang  nantinya  komite  khusus  tersebut  harus melapor  setiap  dua  tahun  sekali  kepada  Majelis  Umum  dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB terhadap kegiatan-kegiatannya
4 https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf, diakses pada 25 Oktober 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
dalam  rangka  implementasi  konvensi  CRPD. 5 Sejak  Indonesia meratifikasi  konvensi  hak-hak  penyandang  disabilitas,  untuk kali  pertama  Indonesia  menyampaikan  laporannya  kepada Majelis  Umum  PBB  pada  tanggal  3  Januari  2017. 6 Laporan Indonesia tersebut berupa initial Report by State party dengan kode dokumen CRPD/C/D/IDN/1. 7
Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak
Penyandang  Disabilitas,  dilihat  dari  hasil  penelitian  sebelum- sebelumnya, pemenuhan terhadap Pasal 27 CRPD belum secara penuh  di  implementasikan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari laporan  yang  menyebutkan  adanya  beberapa  kasus  seperti diskriminasi dalam sistem pengupahan hingga pelecehan dan kekerasan  yang  dialami  perempuan  dengan  disabilitas  di tempat  kerja. 8 Menarik  kiranya  untuk  menganalisis  sekaligus mengevaluasi dokumen State Party’s Report Negara Indonesia dengan  melihat  pada  respons  Majelis  Umum  PBB  terhadap laporan  tersebut  dan  laporan-laporan  yang  disampaikan  oleh organisasi-organisasi  masyarakat  sipil  terkait  implementasi dalam  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  di
5 Pasal  35  dan  39  Undang-Undang  No  19  Tahun  2011  tentang Pengesahan Convention  on  The  Rights  of  Persons  with  Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
6 United Nations Human Rights Treaty Bodies, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/coun tries.aspx?CountryCode=IDN&Lang=EN , diakses pada 25 Maret 2022.
7 Ibid.
8 https://www.sigab.or.id/sites/default/files/field/attachment/ Laporan%20Bayangan%20CRPD%20Indonesia%20- %20versi%20Bahasa%20Indonesia.pdf
Indonesia. Berdasarkan dokument State Party’s Report Negara Indonesia  dengan  melihat  dari  laporan  yang  disampaikan kepada Majelis Umum PBB serta untuk menjalankan ketentuan yang  ada  dalam  CRPD,  penulis  tertarik  untuk  membahas bagaimanakah implementasi ketentuan dalam CRPD terhadap akses  pekerjaan  dan  lapangan  kerja  bagi  penyandang disabilitas di Indonesia.

## B. Pembahasan
Perlu dipahami bahwa penyandang disabilitas adalah “setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  Negara  lainnya berdasarkan  kesamaan  hak”. 9 Disabilitas  yang  melekat pada seseorang tidak selamanya disebabkan oleh bawaan lahir,  namun  disabilitas  berpotensi  terjadi  pada  setiap orang. 10
Potensi  yang  dimaksud  dapat  terjadi  pada  setiap orang  ialah  bahwa  seseorang  dapat  menjadi  disabilitas
9 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
10 M.  Syahbuddin  Latief,  1999, “Jalan  Kemanusiaan:  Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia” , Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, hlm. 40.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
bukan  hanya  sebab  yang  terjadi  saat  berada  di  dalam kandungan, tetapi disabilitas juga dapat terjadi pada anak- anak,  remaja,  dewasa,  hingga  orang-orang  yang  sudah lanjut  usia.  Bahwa  kita  semua  tanpa  batasan  usia  dapat mengalami  kecelakaan  di  jalan  raya,  kecelakaan  kerja, hingga  menjadi  korban  dalam  sebuah  bencana  yang dengannya  dapat  menyebabkan  seseorang  dari  kita menjadi  penyandang  disabilitas. 11 Indonesia  mengakui universalitas  hak-hak  asasi  manusia  dan  pada  saat  yang sama  juga  berpendapat  bahwa  pelaksanaan  prinsip- prinsip  hak  asasi  manusia  dan  berbagai  instrumen  hak asasi  internasional  merupakan  wewenang  dan  tanggung jawab  setiap  pemerintah  dengan  memperhatikan sepenuhnya  keanekaragaman  tata  nilai  sejarah, kebudayaan  sistem  politik,  tingkat  pertumbuhan  sosial dan  ekonomi  serta  faktor-faktor  lain  yang  dimiliki  oleh bangsa  yang  bersangkutan. 12 Setelah  amandemen  kedua Undang-Undang  Dasar  1945  dan  keluarnya  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Indonesia  nomor XVII/MPR/998 tentang Hak Asasi Manusia,
11 Jazim  Hamidi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Disabilitas Dalam  Memenuhi  Hak  Mendapatkan  Pendidikan  dan  Pekerjaan”, Jurnal  Hukum  IUS  QUAI  IUSTUM ,  Vol.  23,  No.  4,  Oktober  2016,  hlm. 653.
12 Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung, PT Alumni, hlm. 698
perkembangan HAM di Indonesia semakin pesat. Hal ini ditunjukkan  dengan  semakin  banyaknya  instrumen  PBB tentang  HAM  yang  diratifikasi  dan  diadopsi  oleh peraturan  nasional. 13 Kembali,  bahwa  Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan  kewajiban  Negara  sebagaimana  ditegaskan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga selain Pemerintah masyarakat juga mempunyai tanggung  jawab  untuk  menghormati  hak  Penyandang Disabilitas. 14
Sebelum  masuk  pada  pembahasan  mengenai  aturan hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  lapangan  kerja bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD), terlebih dahulu, kita melihat pada aturan HAM yang lebih umum atau aturan HAM Universal mengenai pengakuan atas hak untuk  bekerja  yang  diatur  dalam International  Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) atau yang lebih familiar dengan sebutan “konvensi ekosob”.
13 Rozali  Abdullah,  Syamsir,  2004, Perkembangan  HAM  dan Keberadaan  Peradilan  HAM  di  Indonesia, Bogor,  Ghalia  Indonesia hlm.16
14 Bagian  I  Umum  Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
International  Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural  Rights (ICESCR)  merupakan  instrument  HAM
Universal  yang  lahir  akibat  pemikiran  matang  dalam rangka penghormatan, pelindungan dan penjaminan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia. Ekosob terbentuk untuk memberikan standar universal bagi Negara-negara dunia untuk  menjamin  HAM  setiap  warga  negaranya  tanpa kurang  suatu  apapun.  Indonesia  dalam  rangka pemenuhan  HAM  setiap  warga  negaranya  meratifikasi instrument HAM Universal tersebut dengan mengesahkan undang-undang  No  11  Tahun  2005  tentang  pengesahan International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural Rights pada  tanggal  28  Oktober  2005.  Dalam  Kovenan Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya  tersebut  mengenai  hak  untuk  mendapatkan pekerjaan diatur bahwa:
“The States parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity  to  gain  his  living  by  work  which  he  freely chooses or accepts, and will take appropriate to safeguard this right” 15
15 Article 6 Paragraph (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.
Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  setiap  Negara peserta dalam kovenan harus mengakui hak untuk bekerja yang mana hak tersebut termasuk hak setiap orang atas kesempatan  untuk  memperoleh  penghidupan  melalui pekerjaan  yang  dia  pilih  atau  terima  secara  bebas,  dan oleh karenanya Negara harus mengambil langkah-langkah sedemikian  rupa  yang  tepat  agar  dapat  melindungi  hak tersebut.  Ketentuan  ini  sejalan  dengan  amanah  Pasal  27 Ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia (UUD NRI 1945) bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin hak tiap-tiap warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian tiap-tiap warga Negara tersebut ialah seluruh warga  Negara  Indonesia  tanpa  terkecuali  tanpa memandang  suku,  bangsa,  agama,  maupun  kondisi  dari warga  Negara  tersebut. 16 Lebih  lanjut,  tindakan  Negara yang  dimaksudkan  dalam  rangka  melindungi  dan memenuhi  atas  pengakuan  hak  untuk  bekerja  tersebut tertuang pada Pasal 6 Ayat (2) kovenan yang menyatakan:
16 Alia harumdani, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, “The Protection of the Rights of Persons with Disabilities to Work and to Earn a Humane Livelihood”, Jurnal Konstitusi , Vol. 17, No. 1, Maret 2020, hlm. 199.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
“Negara  peserta  harus  mengambil  tindakan-tindakan konkrit  untuk  mencapai  realisasi  pelindungan  dan pemenuhan  hak  tersebut  dengan  mencakup  program pelatihan  dan  bimbingan  teknis  dan  kejuruan,  kebijakan dan teknik untuk mencapai pembangunan ekonomi, social dan budaya yang stabil dan pekerjaan penuh dan produktif dalam  kondisi  tertentu  dengan  tetap  menjaga  kebebasan politik dan ekonomi fundamental bagi individu” 17
Selain  pengakuan  hak  atas  kesempatan  kerja  bagi setiap orang, dalam kovenan ekosob juga diatur mengenai penjaminan  akan  akses  penikmantan  kondisi  kerja  yang adil dan menguntungkan sebagaimana diatur pada Pasal 7 Kovenan  Ekosob. 18 Dengan  demikian,  hak  kerja  bagi
17 Article  6  Paragrah  (2)  Convenant  on  Economic  Social  and Cultural Rights, “The steps to be taken by a State Party to the present Covenant  to  achieve  the  full  realization  of  this  right  shall  include technical and vocational guidance and training programmes, policies and  techniques  to  achieve  steady  economic,  social  and  cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding  fundamental  political  and  economic  freedoms  to  the individual.”
18 Pasal 7 Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya : Negara-negara pada  kovenan  harus  mengkui  hak  setiap  orang  untuk  menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan yang menjadi, khususnya: a) renumerasi yang memberi semua pekerj, stidaknya, dengan; i) upah yang  adil  dan  upah  yang  sama  untuk  pekerjaan  dengan  nilai  yang sama tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, khususnya perempuan yang perlu dijamin sebagaimana yang dinikmati oleh laki-laki, dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama; ii) kehidupan yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya sesuai ketentuan kovenan ini; b) kondisi  kerja  yang  aman  dan  sehat;  c)  kesempatan  yang  sama  bagi
penyandang  disabilitas  merujuk  pada  instrument  HAM Universal Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya telah lebih dulu mendapat legitimasi terhadap keharusan pengakuan atas hak dalam mendapatkan pekerjaan. Penjabaran lebih lanjut hak-hak mendapatkan pekerjaan bagi setiap warga Negara  khususnya  bagi  penyandang  disabilitas  tersebut kemudian  dituangkan  dalam  instruman  HAM  khusus Convention  on  The  Rights  of  Persons  With  Disabilites (CRPD). Convention  on  The  Rights  of  Persons  With Disabilites (CRPD) merupakan konvensi tentnang hak -hak difabel/penyandang disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. CRPD merupakan salah satu instrumen HAM internasional dalam upaya penghormatan, pemeuhan dan perlindungan hak-hak  penyandang  disabilitas.  Konvensi  CRPD  ini memiliki  tujuan  untuk  memajukan,  melindungi,  dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas, serta penghormatan
setiap orang untuk dipromosikan dalam pekerjaannya ke tingkat yang lebih  tinggi  yang  sesuai,  tanpa  pertimbangan  selain  senioritas  dan kompetensi;  d)  istirahat,  waktu  luang  dan  batasan  jam  kerja  yang wajar dan liburan berkala dengan gaji, serta remunerasi untuk hari libur umum.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
terhadap martabat Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan ( inherent dignity). 19
Aturan mengenai hak untuk pekerjaan dan lapangan kerja  yang  diatur  dalam Convention  on  The  Rights  of Persons  With  Disabilities (CRPD)  terdapat  pada  Pasal  27 yang  terdiri  dari  2  ayat  yang  mana  pada  ayat  pertama terdapat beberapa poin huruf. Pasal 27 Ayat (1) yang pada intinya  menyatakan  bahwa  Negara-negara  yang  telah meratifikasi konvensi ini harus mengakui hak penyandang disabilitas  untuk  bekerja  atas  dasar  kesetaraan  dengan yang  lainnya  yang  juga  mencakup  hak  atas  kesempatan untuk  membiayai  hidup  dengan  pekerjaan  yang  dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja  yang  terbuka,  inklusif  dan  dapat  diakses  oleh penyandang  disabilitas.  Negara-Negara  Pihak  harus melindungi  dan  memajukan  pemenuhan  hak  untuk bekerja,  termasuk  bagi  mereka  yang  mendapatkan disabilitas pada masa kerja. 20 Pelindungan dan pemajuan terhadap  pemenuhan  hak-hak    tersebut  merupakan
19 Risnawati  Utami,  2012,  Konvensi  tentang  Hak-Hak Penyandang  Disabilitas  :  Dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik  di Indonesia, Yogyakarta, PUSHAM UII, hlm. 10
20 Lihat  Pasal  27  Konvensi  Hak  Penyandang  Disabilitas  untuk lebih lengkap.
http://lbhmakassar.org/wp- content/uploads/2016/04/Konvensi-Hak-Hak-Penyandang- Disabilitas.pdf , akses 27 Maret 2021.
tujuan  utama  dari  terbentuknya  CRPD  di  mana penghapusan  diskriminasi  dengan  memastikan  bahwa hak dapat dinikmati atas dasar kesetaraan dengan orang lain  merupakan  tujuan  fundamental. 21 Selain  itu  bahwa konvensi  dimaksudkan  sebagai  instrument  hak  asasi manusia  dengan  dimensi  pembangunan  social  yang eksplisit  dimana  konvensi  mengakui  keragaman  secara luas  di  antara  penyandang  disabilitas  dan  menegaskan kembali  bahwa  semua  penyandang  disabilitas  harus menikmati  setiap  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan fundamental. Lebih khusus pengakuan terhadap prinsip- prinsip  umum  konvensi  yaitu  mengenai  partisipasi, pelibatan  penuh  dan    efektif  dalam  masyarakat,  non- diskriminasi,  aksesibilitas  dan  persamaan  kesempatan bagi penyandang disabilitas. 22
Berkenaan dengan implementasi terhadap komitmen Indonesia  yang  telah  meratifikasi  CRPD  dengan mengesahkan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
21 George Szmukler, Rowena Daw, Felicity Callard, “Mental health law and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, International Journal of Law and Psychiatry , Vol. 37, Issue. 3, May-June 2014, hlm. 245.
22 Jennifer  H  Madans,  Mitchell  E  Loeb,  Barbara  M  Altman, “Measuring  Disability  and  Monitoring  the  UN  Convention  on  The Rights of Persons with Dasabilities: the work of the Washington Group on Disability Statistic”, Proceedings BMC Public Health , Vol. 11, Suppl. 4, May 2011, hlm. 1.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya juga ditegaskan dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang  Penyandang  Disabilitas,  Indonesia  telah melakukan submit report tahunan kepada Dewan HAM di PBB.  Dalam  laporan  tersebut  Indonesia  menyampaikan bahwa  pemenuhan  hak  bagi  Penyandang  Disabilitas khususnya  dalam  hal  akses  pekerjaan  dan  lapangan pekerjaan, sudah diupayakan dengan berbagai cara salah satunya  ialah  dengan  mewajibkan  perusahaan  untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas 23 ,  Adapun  dalam  rangka  pemajuan  hak penyandang  disabilitas  untuk  bekerja  dan  mendapatkan lapangan  pekerjaan,  Indonesia  telah  memiliki  undang- undang  yang  relevan  terhadap  pemenuhan  hak-hak tersebut  yaitu  UU  No  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan yang mana dalam UU ini diatur mengenai penetapan kuota minimal 2 persen untuk mempekerjakan penyandang  disabilitas  di  sector  public  termasuk perusahaan milik  Negara.
23 Comitte  on  The  Rights  of  Persons  with  Disabilities,  “Initial Report submitted by Indonesia under article 35 of the Convention, due in 2013”, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal /Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fIDN%2f1&Lang=en , CRPD/C/IDN/1, United Nations, hlm. 26.
Selanjutnya ada UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok
Kepegawaian yang mengatur mengenai kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mendaftar PNS  berdasarkan  ketersediaan  jabatan  dan  pemenuhan kompetensi  yang  dibutuhkan  dari  jabatan  tersebut. Peraturan  Pemerintah  No  43  Tahun  1998  tentang Peningkatan  Kesejahteraan  Penyandang  Disabilitas  yang mana  Permen  ini  mengatur  mengenai  kewajiban  bagi perusahaan  swasta  untuk  mempekerjakan  minimal  satu orang  penyandang  disabilitas  untuk  setiap  100  pekerja. UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, walaupun UU  ini  tidak  secara  spesifik  menjelaskan  ketentuan  bagi penyandang  disabilitas,  namun  UU  ini  menjamin  hak untuk membentuk serita pekerja secara khusus dibentuk oleh  dan  untuk  pekerja  atau  karyawan  penyandang disabilitas.  Berikutnya  dalam  Pasal  1  angka  8  UU Penyandang  Disabilitas  diatur  mengenai  aksesibilitas yang  merupakan  kemudahan  yang  disediakan  untuk Penyandang  Disabilitas  agar  dapat  mewujudkan  suatu kesempatan  yang  sama.  Hak  aksesiblitas  meliputi  dua yaitu yang pertama hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas publik dan yang kedua hak  untuk  mendapatkan  akomodasi  yang  layak  sebagai bentuk  aksesibilitas  individu.  Untuk  memenuhi  hak
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
aksesibilitas  ini  pemerintah  telah  melakukan  upaya dengan  menyediakan  fasilitas  atau  infrastruktur  yang dapat  diakses  oleh  penyandang  disabilitas  sebagai  salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan. Upaya  dalam  penekanan  pada  lingkungan  fisik  sebagai faktor  determinan  mayor  yang  menyebabkan  disabilitas telah dituangkan dalam konsep terbaru terkait disabilitas yang telah dikeluarkan oleh PBB yaitu konsep The ICF (The International  Classification  of  Fubctioning,  Disability,  and Health) yang menggantikan konsep lama yaitu konsep The ICIDH  ( The  International  Classification  of  Impairments, Disabilities  and  Handicaps). Konsep  baru  The  ICF  ini menekankan  pada  interaksi  dari  3  (tiga)  faktor  isu disabilitas, yaitu “ impairments ” (kelainan atau kerusakan tertentu yang ada di tubuh seseorang), “ activity limitation ”
(terbatasnya aktivitas karena kondisi tubuh tertentu) dan “ participation  restrictions ”  (pembatasan  partisipasi, misalnya diskriminasi di tempat kerja, sekolah dan lain- lain). 24
Beberapa  undang-undang  di  atas  merupakan pengejawantahan  komitmen  Indonesia  dalam  upaya memenuhi  setiap  hak  fundamental  warga  negaranya
24 Mita, 2011, Understanding Disability Chapter 1, Jenewa, WHO, hlm. 4-5
termasuk  hak-hak  bagi  penyandang  disabilitas.  Selain instrument  berupa  undang-undang,  Indonesia  melalui Kementerian Ketenagakerjaan membentuk suatu mekanisme pengaduan yang mana memungkinkan semua pekerja,  termasuk  penyandang  disabilitas  agar  dapat melaporkan  kasus  perselisihan  yang  terjadi  di  tempat kerja  seperti  tindakan  berupa  diskriminasi  terhadap pekerja  penyandang  disabilitas  agar  dapat  mencari pemulihan dan mediasi sebagai bentuk upaya penjaminan hak  yang  setara  dan  adil  bagi  setiap  penyandang disabilitas. 25
Berdasarkan initial  report yang  telah  disampaikan oleh Indonesia tersebut, Indonesia juga mengklaim bahwa dengan  adanya UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas  dan  UU  lain  yang  relevan  sebagaimana  yang telah dijabarkan diatas, secara bertahap diamati semakin banyak penyandang disabilitas yang berhasil lulus dalam proses rekrutmen sebagai pegawai negeri sipil di lembaga maupun  instansi  pemerintah.  Pada  tahun  2015, berdasarkan data yang dijabarkan dalam Indonesia’s intial report ,  setidaknya  terdapat  31  orang  penyandang disabilitas yang telah lolos proses perekrutan PNS pada 10
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
Kementerian/Lembaga yaitu 19 orang pada Kementerian Sosial,  1  orang  di  Kementerian  Koordinator  Bidang Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan,  2  orang  di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1 orang di Kementrian Keuangan, 1 orang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2 orang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1 orang di Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2 orang di Kementerian Dalam Negeri dan 1 orang di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 26
Tidak  cukup  sampai  disana,  dalam  rangka melaksanakan  amanah International  Convention  of Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Pasal 6 Ayat (2)  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Sosial telah  menandatangani Memorandum  of  Understanding (MoU)  dengan  beberapa  perusahaan  untuk  melakukan pelatihan,  magang,  dan  kesempatan  kerja  bagi penyandang disabilitas. Salah satu bentuk pelaksanaannya ialah berupa pelatihan kejuruan tahunan untuk  100  siswa  penyandang  disabilitas  di  Balai  Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksan (BBRVBD) tepatnya di Cibinong, Jawa Barat. 27 Selain melakukan pelatihan dan magang, Pemerintah Indonesia juga turut mendorong isu
26 Ibid. 27 Ibid.
disabilitas  di  kalangan  swasta  melalui  pemberian penghargaan  dan  insentif.  Misalnya,  pada  perayaan  hari Penyandang  Disabilitas  Internasional,  pemerintah memberikan penghargaan kepada perusahaan seperti PT Omron  Faktoring,  PT  Redi  Print,  PT  Indonogotimi,  PT Rajawali Mulia Perkasa, PT Sonof Pasifik, PT Wijaya Karya untuk  mengakui  upaya  mereka  dalam  mempekerjakan 800 orang lebih pekerja penyandang disabilitas. 28
Evaluasi Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia terhadap Laporan Tahunan Pemerintah Indonesia Dalam Hal Implementasi Convention  on  The  Rights  of  Persons  With  Disabilities (CRPD). Berdasarkan dokumen laporan negara Indonesia dalam hal implementasi CRPD dan atas dasar saran serta evaluasi yang diberikan oleh Majelis Umum PBB terhadap pemenuhan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak disabilitas  di  Indonesia,  Pemerintah  Indonesia  telah melakukan upaya seperti memberikan peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas tidak hanya di sektor swasta, tetapi  juga  mempekerjakan  penyandang  disabilitas  di sektor  publik. 29 Berbagai  upaya  sudah  Pemerintah
28 Ibid. hlm. 27.
29 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-
13791-9_6 diakses pada 23 November 2022
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
Indonesia  kerahkan  dalam  rangka  pemenuhan  dan pelindungan  terhadap  hak-hak  penyandang  disabilitas. Namun  demikian,  usaha  tersebut  tidak  luput  dari kekurangan-kekurangan baik dalam upaya implementasi norma-norma  yang  telah  diundangkan  maupun  struktur social  dan  budaya  masyarakat  Indonesia  sendiri terkadang turut menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak  penyandang  disabilitas  tersebut.  Terjaminnya kesamaan  hak  dan  kedudukan  penyandang  disabilitas khususnya  dalam  dunia  kerja  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  Pasal  11  UU  No  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas  ternyata  tidak  disertai  dengan pelaksanaannya di lapangan. 30
Melihat  pada  laporan  yang  telah  disampaikan pemerintah  Indonesia,  berbagai  norma  hukum  berupa peraturan perundang-undangan telah diundangkan untuk mendukung pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Namun pada faktanya,  implementasi  dan  realisasi  norma-norma tersebut tidak sesederhana aturan dalam butir-butir pasal dalam undang-undang itu.  Komite Hak-Hak Penyandang
30 Kadek  Januarsa  Adi  Sudharma,  “Implementasi  Asas Keseimbangan  Pada  Kontrak  Kerja  Bagi  Tenaga  Kerja  Penyandang Disabilitas  yang  Diterapkan  Oleh  Yayasan  Nirlaba  di  Provinsi  Bali”, Jurnal Panorama Hukum , Vol. 2, No. 2, Desemmber 2017, hlm. 203.
Disabilitas  menyampaikan  beberapa  hal  terkait  laporan State  Party  Report Indonesia  dalam  hal  implementasi CRPD  khususnya  implementasi  hak-hak  pekerjaan  dan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Komite Hak- Hak Penyandang Disabilitas meminta informasi yang lebih komprehensif mengenai tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan hak-hak pekerjaan  dan  lapangan  kerja  penyandang  disabilitas seperti upaya apa yang Pemerintah Indonesia ambil untuk melarang  diskriminasi  terhadap  penyandang  disabilitas khususnya  penyandang  disabilitas  perempuan,  upaya untuk  mempromosikan  ketenagakerjaan  penyandang disabilitas  di  pasar  tenaga  kerja  terbuka  termasuk  data lengkap  tentang  jumlah  penyandang  disabilitas berdasarkan  jenis  kelamin,  usia,  status,  etnis,  jenis disabilitas  dan  sebaran  penyandang  disabilitas  tersebut pada pasar tenaga kerja terbuka. 31 Mengenai data, sudah seharusnya  Indonesia  memiliki  system  database  yang menunjukkan  data  secara  komprehensif  terhadap penyandang  disabilitas  dengan  tabulasi  tertentu  dan
31 Committee on The Rights of Persons with Disabilities, “List of Issues  in  Relation  to  The  Initial  report  of  Indonesia”, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Down load.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fIDN%2fQ%2f1&Lang=en , CRPD/C/IDN/Q/1, United Nations, hlm. 6.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
memadai.  Sebab  sebagaimana  yang  diketahui,  konvensi telah  memasukkan  persyaratan  khusus  yaitu  pada  Pasal 33  Konvensi  yang  berfokus  pada  pembentukan mekanisme  yang  akan  memastikan  pelaksanaan  dan pemantauan  Konvensi  di  tingkat  nasional.  Pelaksanaan dan  pemantauan  konvensi  tersebut  akan  membutuhkan pengumpulan  data  tentang  populasi  penyandang disabilitas terhadap Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi. 32
Kemudian,  dalam  hal  implementasi  UU  No  8  Tahun 2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  Pasal  53  Ayat  (1) dan  (2)  yaitu  mengenai  kewajiban  bagi  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mewajibkan mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dan  kewajiban  bagi  perusahaan  swasta  untuk mempekerjakan  paling  sedikit  1%  Penyandang Disabilitas,  Komite  hak-hak  penyandang  disabilitas meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan info mengenai mekanisme seperti apa untuk memantau pelaksanaan kuota ketenagakerjaan minimum 2 persen di sector public dan perusahaan milik Negara dan
32 Jennifer H Madans, Mitchell E Loeb, Barbara M Altman, op. cit, hlm. 2.
1  persen  untuk  swasta  tersebut  dapat  terlaksana sebagaimana mestinya. 33
Dari respons yang disampaikan oleh Komite Hak-Hak Penyandang  Disabilitas  terhadap State  Party  Report
Pemerintah  Indonesia  dapat  diamati  bahwa  upaya pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  sebagai bentuk implementasi CRPD di Indonesia belumlah cukup. Masih  ada  beberapa  pekerjaan  rumah  (PR)  yang  wajib kembali Pemerintah Indonesia pikirkan, rencanakan dan kemudian ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan nasional seperti  mekanisme  pemantauan  implementasi  Pasal  53 Ayat  (1)  dan  (2)  UU  No  8  Tahun  2016,  penyediaan database  yang  komprehensif  mengenai  pekerja penyandang  disabilitas  di  seluruh  Indonesia  berikut upaya-upaya pelarangan terhadap diskriminasi khususnya bagi penyandang disabilitas perempuan.
Respons  Komite  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas yang  merupakan  evaluasi  terhadap state  party  report Indonesia  tersebut  didukung  oleh  temuan-temuan maupun  data-data  dari  laporan  bayangan  yang disampaikan  oleh  Organisasi  Masyarakat  Sipil  Indonesia yang  secara  khusus  dan  massif  bergerak  memantau
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
kinerja Pemerintah Indonesia dalam upaya implementasi CRPD melalui UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas  selain  bahwa  Organisasi  Masyarakat  Sipil tersebut juga memang menaruh perhatian lebih terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.
Di  dalam  laporan  berjudul  “ The  Forgotten  People Alternative Report to UN CRPD Committee on The Situation of  People  With  Psychosocial  Disability  in  Indonesia  2020 ” yang  disampaikan  oleh  aliansi  Organisasi  Masyarakat Sipil,  ditemukan  bahwa  aliansi  Organisasi  Masyarakat Sipil  tersebut  menyatakan  dalam  system  Indonesia bahkan  melalui  undang-undang,  diskriminasi  masih dilanggengkan  bagi  penyandang  disabilitas  untuk mendapatkan  hak  pekerjaan  dan  lapangan  kerja. 34
Sebagaimana  benar  adanya  bahwa  kelompok  minoritas dimanapun  berada  sangat  dekat  dan  rentan  terhadap perlakuan diskriminatif. 35
Secara  spesifik  aliansi  Organisasi  Masyarakat  Sipil yang selanjutnya disebut OMSi menyampaikan
34 Kendala  mewujudkan  pembangunan  inklusif  penyandang disabilitas,
https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_i n_0.pdf di akses pada 7 November 2022 35 Aprilina  Pawestri,  “Hak  Penyandang  Disabilitas  Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”, Era Hukum , Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 164.
diskriminasi yang merupakan pelanggaran tersebut telah melanggar ketentuan, utamanya Pasal 24 dan 27 36 CRPD tetapi juga pelanggaran tersebut terjadi terhadap Pasa 3, 4,  5,  19,  22  dan  26  CRPD. 37 Pelanggaran  yang  dimaksud berupa  diskriminasi  melalui  persyaratan  Sertifikat Kesehatan Mental bagi pencari kerja. Sertifikat Kesehatan Mental yang dimaksud ialah kendala berupa persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak dimiliki setiap orang. 38 Aliansi OMSi  menyatakan  hal  tersebut  merupakan  diskriminasi yang  sistematis  dan  structural  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Indonesia  terhadap  penyandang  disabilitas psikososial terkait hak mereka untuk bekerja. Dikatakan
36 Pasal  27  Konvensi  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas menegaskan  bahwa:  “Negara-negara  pihak  mengakui  hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan orang  lain  dan  melarang  diskriminasi  atas  dasar  disabilitas sehubungan dengan semua hal yang berkaitan dengan semua bentuk pekerjaan, termasuk syarat-syarat perekrutan, kelanjutan pekerjaan, penigkatan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat.”
37 Perhimpunan  Jiwa  Sehat  (PJS),  “ The  Forgotten  People Alternative Report to UN CRPD Committee on The Situation of People
With Psychosocial Disability in Indonesia 2020 ”, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Down load.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fIDN%2f41150&Lang= en ,  hlm. 43. 38 Indah  Anggriany  Tampubolon,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pekerja  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Mendapatkan Pekerjaan  yang  Layak  (Studi  Kasus  di  PT. Deaf  Cafefingertalk Tangerang)”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan , Vol. 5, No. 3, Juli- Desember 2019, hlm. 46.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
sistematis  dan  structural  sebab  persyaratan  kesehatan psikologis yang merupakan bentuk diskriminasi terhadap pencari kerja khususnya penyandang disabilitas tersebut tertuang melalui instrument hukum Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen Pegawai negeri Sipil yang mana peraturan tersebut telah diadobsi  oleh  seluruh  kementerian  dan  lembaga, termasuk  kementerian  yang  seharusnya  memiliki perspektif yang lebih baik terhadap pemenuhan hak-hak penyandang  disabilitas,  seperti  Kementerian  Sosial, Kementerian  Kesehatan  serta  Kementerian  Hukum  dan HAM. 39
Di sisi lain, pekerja penyandang disabilitas yang telah mendapatkan  pekerjaan  ada  juga  yang  mendapatkan perlakuan  diskriminasi  dalam  bentuk  pemberhentian kerja  sebab  memiliki  masalah  mental.  pemberhentian terhadap  pekerja  penyandang  disabilitas  yang  memiliki masalah  mental  tersebut  disebabkan  pekerja  tersebut menyerahkan surat keterangan dokter yang menjelaskan bahwa  dia  sudah  lama  tidak  ke  kantor  karena  sakit gangguan  jiwa.  Padahal  sebelumya  perusahaan mengetahui  bahwa  dia  pernah  mengalami  masalah
kesehatan  mental  tersebut.  Sehingga  tidak  serta  merta perusahaan  memberhentikan  pekerja  penyandang disabilitas  tersebut  dari  kerjanya  sebab  penyakit  yang senyatanya  sudah  dikehatui  oleh  perusahaan. 40 Masalah lain  bertambah  menjadi  serius  setelah  para  pekerja penyandang  disabilitas  mendengar  cerita  yang  tidak menyenangkan  tentang  teman-teman  mereka  yang diberhentikan dari pekerjaannya sebab penyakit mental. Kebanyakan  penyandang  disabilitas  psikososial  tidak berani  memberi  tahu  pemberi  kerja  atau  pihak perusahaan mengenai kondisi mental yang mereka alami. Akibatnya,  mereka  tidak  dapat  mengakses  akomodasi yang  layak  yang  mana  sejatinya  akomodasi  tersebut memang sudah disediakan oleh pemberi kerja. 41
Dalam  perjalanannya,  semakin  bertambah  bentuk- bentuk  diskriminasi  terhadap  pekerja  penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas psikososial. Bentuk lain dari diskriminasi tersebut selain syarat-syarat untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  tidak  mendukung, cenderung  mempersulit  penyandang  disabilitas  dan fenomena pemberhentian pekerja penyandang disabilitas, ditemukan  juga  bentuk  diskriminasi  berupa  eliminasi
40 Ibid. 41 Ibid. hlm. 46.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
penyandang disabilitas dari berbagai Program Kerja dan Pelatihan. 42 Padahal jelas bahwa salah satu amanah yang tertuang  dalam  CRPD  Pasal  27.    Secara  umum, penyandang disabilitas di pasar kerja cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada yang lain. Mereka  juga  cenderung  bekerja  paruh  waktu.  Tingkat pengangguran bervariasi di antara jenis-jenis disabilitas, dan yang tertinggi di antara mereka ialah yang menderita penyakit mental. 43

## C. Penutup
Dari penjabaran terhadap penelitian sebagaimana di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menjamin  perlindungan,  penghormatan,  penegakan  dan pemajuan  hak  asasi  manusia  penyandang  disabilitas sebagaimana amanah Convention on The Rights of Persons with  Disabilities (CRPD)  yang  telah  diratifikasi  oleh Indonesia, Negara Indonesia memiliki kewajiban terhadap pemenuhan  hak-hak  tersebut  yang  mana  Pemerintah Indonesia  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk menjamin  hak-hak  warga  negaranya  terkhusus  bagi
42 Ibid.
43 Arthur O’ Reilly, 2007, “The Right to Decent Work of Persons with Disabilities” , International Labour Office, Geneva, hlm. 66.
warga Negara yang menyandang disabilitas dalam hal hak untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  lapangan  kerja  salah satunya  dengan  membuat  kebijakan  bahwa  penyandang disabilitas  berhak  untuk  memperoleh  pekerjaan  baik  di sektor  swasta  maupun  di  sektor  publik,  selain  itu  juga Pemerintah  Indonesia  telah  memfasilitasi  penyandang disabilitas dengan membuat program-program pelatihan yang dapat meningkatkan  kualitas penyandang disabilitas sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan. Berbagai upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia diantaranya  berupa  pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas  melalui  kebijakan-kebijakan  Negara  yang dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  baik kebijakan mengenai kewajiban penetapan kuota tertentu bagi  setiap  sector  public  dalam  kementerian  maupun lembaga  termasuk  swasta  untuk  mempekerjakan penyandang disabilitas, kebijakan mekanisme pengaduan bilamana  terjadi  diskriminasi  terhadap  penyandang disabilitas di tempat kerja, kerja sama Pemerintah dengan perusahaan-perusahaan  untuk  melakukan  pelatihan  dan magang  hingga  dalam  rangka  mempromosikan  dan mendorong isu disabilitas di kalangan swasta Pemerintah memberikan penghargaan dan insentif bagi  perusahaan- perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
dalam  jumlah  banyak.  Namun  demikian,  upaya-upaya tersebut belumlah cukup untuk melindungi, menghormati,  terlebih  memenuhi  hak-hak  untuk mendapatkan  pekerjaan  dan  lapangan  pekerjaan  bagi penyandang disabilitas. Sebab hingga saat ini diskriminasi masih sering terjadi di lapangan yang bahkan diskriminasi tersebut  terjadi  disebabkan  ketentuan  perundang- undangan itu sendiri seperti halnya syarat sehat jasmani dan rohani bagi setiap calon pekerja yang ingin mendaftar kerja.  Dalam  menanggapi  laporan  tahunan  Indonesia, Dewan HAM PBB meminta untuk dilakukannya pelaporan secara lebih komprehensif mengenai data-data lapangan penyandang disabilitas seperti jumlah, usia, sebaran kerja dan  disabilitas  apa  yang  dialami.  Selain  itu  Dewan  HAM PBB  juga  meminta  untuk  menjelaskan  secara komprehensif  langkah-langkah  apa  yang  diambil  untuk melarang  diskriminasi  khususnya  bagi  penyandang disabilitas  perempuan.  Kemudian  temuan-temuan  dari Organisasi  Masyarakat  Sipil  sangat  membantu  dalam menjelaskan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  yang  mana pada  intinya  aliansi  organisasi  masyrakat  sipil menyatakan system di Indonesia sendiri melalui undang- undang  telah  melanggengkan  diskriminasi  terhadap
penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh pekerjaan dan lapangan pekerjaan.

## Referensi
Alia  harumdani,  Winda  Wijayanti,  Rizkisyabana Yulistyaputri,  “The  Protection  of  the  Rights  of Persons  with  Disabilities  to  Work  and  to  Earn  a Humane Livelihood”, Jurnal Konstitusi , Vol. 17, No. 1, Maret 2020.
Aprilina  Pawestri,  “Hak  Penyandang  Disabilitas  Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”,
Era Hukum , Vol. 2, No. 1, Juni 2017. Boer  Mauna,  2011, Hukum  Internasional  :  Pengertian, Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika  Global, Bandung, PT Alumni Comitte on The Rights of Persons with Disabilities, “Initial Report submitted by Indonesia under article 35 of the Convention, due in 2013”, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatyb odyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2f C%2fIDN%2f1&Lang=en ,  CRPD/C/IDN/1,  United Nations.
Committee on The Rights of Persons with Disabilities, “List of  Issues  in  Relation  to  The  Initial  report  of Indonesia”, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatyb odyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2f C%2fIDN%2fQ%2f1&Lang=en ,  CRPD/C/IDN/Q/1, United Nations.
George  Szmukler,  Rowena  Daw,  Felicity  Callard,  “Mental health law and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, International Journal of Law  and  Psychiatry ,  Vol.  37,  Issue.  3,  May-June 2014.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
Indah  Anggriany  Tampubolon,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pekerja  Penyandang  Disabilitas  Dalam Mendapatkan  Pekerjaan  yang  Layak  (Studi  Kasus di  PT. Deaf  Cafefingertalk Tangerang)”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan , Vol. 5, No. 3, Juli- Desember 2019.
Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam  Memenuhi  Hak  Mendapatkan  Pendidikan dan  Pekerjaan”, Jurnal  Hukum  IUS  QUAI  IUSTUM , Vol. 23, No. 4, Oktober 2016.
Jennifer  H  Madans,  Mitchell  E  Loeb,  Barbara  M  Altman, “Measuring  Disability  and  Monitoring  the  UN Convention  on  The  Rights  of  Persons  with Dasabilities: the work of the Washington Group on Disability Statistic”, Proceedings BMC Public Health , Vol. 11, Suppl. 4, May 2011.
Kadek  Januarsa  Adi  Sudharma,  “Implementasi  Asas Keseimbangan  Pada  Kontrak  Kerja  Bagi  Tenaga Kerja  Penyandang  Disabilitas  yang  Diterapkan Oleh  Yayasan  Nirlaba  di  Provinsi  Bali”, Jurnal Panorama Hukum , Vol. 2, No. 2, Desemmber 2017. Kompas.com, https://regional.kompas.com/read/2020/07/23/ 11253521/nasib-alde-cpns-difabel-yang-batal- dilantik-karena-dianggap-tak-sehat?page=all
Latief, M. Syahbuddin, 1999, “Jalan Kemanusiaan: Panduan untuk Memperkuat
Hak Asasi Manusia” ,
Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama.
O’  Reilly,  Arthur,  2007, “The  Right  to  Decent  Work  of Persons  with  Disabilities” ,  International  Labour
Office, Geneva.
Perhimpunan  Jiwa  Sehat  (PJS),  “ The  Forgotten  People Alternative  Report  to  UN  CRPD  Committee  on  The Situation  of  People  With  Psychosocial  Disability  in
Indonesia 2020 ”, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatyb odyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fC RPD%2fICO%2fIDN%2f41150&Lang=en
Riska Kumala Dewi, Kendala mewujudkan pembangungan inklusif
penyandang
disabilitas,
https://smeru.or.id/sites/default/files/publicatio n/wp_disabilitas_in_0.pdf
Risnawati  Utami,  2012,  Konvensi  tentang  Hak-Hak Penyandang  Disabilitas  :  Dalam  Perspektif Kebijakan  Publik  di  Indonesia,  Yogyakarta, PUSHAM UII. Rozali Abdullah, Syamsir, 2004, Perkembangan HAM dan Keberadaan  Peradilan  HAM  di  Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia
Scott Davidson, 1994, Hak Asasi Manusia : Sejarah, teori,
Praktek dalam pergaulan internasional, Jakarta, PT Temprint Tim Konvensi Disabilitas Indonesia, https://www.sigab.or.id/sites/default/files/field/
attachment/Laporan%20Bayangan%20CRPD%20 Indonesia%20- %20versi%20Bahasa%20Indonesia.pdf Tempo.com, https://difabel.tempo.co/read/1348479/5- pelanggaran-terkait-dugaan-diskriminasi-kepada- dua-cpns-difabel/full&view=ok
Udiyo Basuki, “Perlindungan HAM Dalam Negara Hukum Indonesia:  Studi  Ratifikasi  Konvensi  Hak-hak Disabilitas  ( Convention  on  The  Rights  of  Persons with  Disabilities )”, Sosio-Religia ,  Vol.  10,  No.  1, Februari 2012.
Understanding  Disability .  2011.  Chapter  I,  dalam  World Report on Disability. (Malta : WHO and The World Bank.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
United  Nations  Human  Rights  Treaty  Bodies, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyB odyExternal/countries.aspx?CountryCode=IDN&L ang=EN
United  Nations  Human  Rights  Treaty  Bodies, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/Treaty BodyExternal/countries.aspx?CountryCode=IDN& Lang=EN , Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan
Hak-Hak
Konstitusional  Penyandang  Disabilitas  ( Rights  of Persons with Disabilities)”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 7, No. 2, Mei-Agustus 2013.