Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik
Abd Hannan, Busahwi Institut Agama Islam Negeri Madura
Email: Hannan.taufiqi@gmail.com afbahtiar3@gmail.com
ABSTRAK
Pascabergulirnya  reformasi  1998,  sistem  pemerintahan  Indonesia  mengalami perubahan  signifikan,  baik  pada  tataran  konstitusional  maupun  kelembagaan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah diterapkannya sistem pemerintahan presidensial  multipartai,  memperbaiki  sistem  semi  presidensial  yang  dianuti rezim sebelumnya. Sayangnya, di tengah usia reformasi yang telah menginjak 21  tahun,  perbaikan  di  sektor  sistem  pemerintahan  nyatanya  masih menyisakan  banyak  problem.  Satu  di  antaranya  adalah  problem  politik  di lingkaran  kabinet  koalisi,  seperti  konflik  kepentingan  dan  konflik  internal parpol.  Studi  ini  merupakan  telaah  kritis  terhadap  dinamika  kabinet pemerintahan Indonesia setelah 21 tahun reformasi. Ada dua isu utama dalam kajian ini, yakni konflik kepentingan di lingkaran kabinet dan konflik internal parpol  kabinet  kolisi.  Untuk  membuat  kajian  ini  terfokus,  dua  pokok permasalahan  ini  kemudian  dijabarkan  dalam  dua  pertanyaan  besar (reseach question) ,  apa  yang  dimaksud  dengan  koalisi  dan  konflik  kepentingan? Bagaimana  konflik  kepentingan  dan  konflik  internal  parpol  terjadi  dalam lingkaran  kabinet  koalisi  pemerintahan?  Studi  ini merupakan  kajian  kualitatif dengan  teknik  kepustakaan.  Keseluruhan  data  penulisan  ini  bersumber  dari data  sekunder  berupa  data  kepustakaan.  Secara  umum,  temuan  studi  ini memuat  penjelasan  konseptual-teoritis  tentang  koalisi  dan  konflik kepentingan,  deskripsi  sekaligus  analisa  mendalam  problem  politik  kabinet koalisi,  terutama  yang  bersentuhan  dengan  dinamika  konflik  kepentingan  di lingkaran kabinet pemerintahan, serta konflik di internal parpol kabinet koalisi yang berujung pada perpecahan.
Kata Kunci: Kabinet Koalisi, Konflik Kepentingan, Konflik Internal Parpol
Abstract:
After  the  1998  reforms,  the  Indonesian  government  system  underwent significant changes, both at the constitutional and institutional levels. One of the changes  that  occurred  was  the  implementation  of  a  multi-party  presidential system of government, improving the semi-presidential system adopted by the previous regime. Unfortunately, in the midst of the reformation age which has reached  21  years,  improvements  in  the  government  system  sector  in  fact  still leave many problems. One of them is political problems in the coalition cabinet circle, such as conflicts of interest and internal conflicts of political parties. This study is a critical study of the dynamics of the Indonesian government cabinet after  21  years  of  reform.  There  are  two  main  issues  in  this  study,  namely conflicts of interest in the cabinet circle and internal conflicts of political parties in the coalition cabinet. To make this study focused, these two main issues are
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
then  elaborated  into  two  major  research  questions,  what  are  coalitions  and conflicts  of  interest?  How  do  conflicts  of  interest  and  internal  conflicts  of political parties occur in the government coalition cabinet circle? This study is a qualitative  study  with  library  techniques.  The  entire  data  of  this  writing  is sourced from secondary data in the form of library data. In general, the findings of  this  study  include  conceptual-theoretical  explanations  about  coalitions  and conflicts  of  interest,  descriptions  as  well  as  in-depth  analysis  of  political problems  in  the  coalition  cabinet,  especially  those  related  to  the  dynamics  of conflicts  of  interest  in  government  cabinet  circles,  as  well  as  internal  conflicts within the coalition cabinet political parties that lead to divisions.
Keywords: Coalition  Cabinet,  Conflict  of  Interest,  Internal  Conflict  of  Political Parties.

## Pendahuluan
Dalam  beberapa  bulan  terakhir,  terutama  setelah  santer  isu  masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam laingkaran koalisi kabinet Jokowi Jilid II, diskursus kabinet koalisi dalam postur pemerintahan Jokowi-Amin untuk sisa tiga tahun  ke  depan  (2019-2024)  riuh  ramai  diperbincangkan. 1 Keriuhan  ini  muncul megingat dengan masuknya PAN ke dalam komposisi kabinet, maka postur koalisi dipastikan  semakin  gemuk,  persentase  kekuatan  politik  koalisi-oposisi  menjadi sangat complang sehingga akan membuat proses ceck and balances politik dalam pemerintahan  Jokowi-Amin  tidak  sehat. 2 Dengan  begitu,  barisan  oposisi  praktis meninggalkan  dua  partai,  PKS  dan  Partai  Demokrat.  Sebaliknya,  barisan  koalisi diisi  oleh  sederet  partai  kelas  kakap  seperti  PDIP,  Golkar,  PKB,  PPP,  Nasdem, Perindo, PSI, dan Gerindra yang notabene partai utama pengusung Prabowo-Anis pada Pilpres 2019. Bagi PAN sendiri, keputusan mereka masuk ke dalam barisan kabinet  Jokowi  sudah  melalui  pertimbangan  politik  yang  matang. Toh sebelum mereka  masuk,  sudah  ada  sejumlah  partai  koalisi  Prabowo-Sandi  yang  secara terang-terangan dan lebih lebih dulu masuk ke dalam barisan Jokowi-Amin. 3 Wacana berlabuhnya PAN ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Amin, secara langsung  menuai  perdebatan  di  kalangan  publik.  Berbagai  pro-kontra bermunculan, 4 sebagian  menilai  merapatnya  sejumlah  parpol  tersebut  sebagai
1 Nicholas  Ryan  Aditya,  “PAN  Merapat  ke  Koalisi,  Pengamat:  Agar  Kekuasaan  Aman  karena  Ada
Suara Minta Jokowi Turun,” https://nasional.kompas.com/,26Agustus 2021,
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/26/12235591/pan-merapat-ke-koalisi-pengamat- agar-kekuasaan-aman-karena-ada-suara-minta?page=all.
2 Friski Riana, “Kata Pengamat Politik PAN Rugi Bergabung dengan Koalisi Pemerintahan Jokowi  -
Nasional Tempo.co,” https://nasional.tempo.co/, Agustus 2021,
https://nasional.tempo.co/read/1499613/kata-pengamat-politik-pan-rugi-bergabung-dengan- koalisi-pemerintahan-jokowi.
3 Noverius  Laoli,  “PKB  tak  masalah  bila  partai  Gerindra  masuk  kabinet  Jokowi-Ma’ruf  Amin,” https://nasional.kontan.co.id/,  Oktober  2019,  https://nasional.kontan.co.id/news/pkb-tak- masalah-bila-partai-gerindra-masuk-kabinet-jokowi-maruf-amin?page=all;  Ihsanuddin,  “Wacana Gerindra Masuk Kabinet Jokowi Dinilai Berbahaya Bagi Demokrasi,” https://nasional.kompas.com/, 10 November 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/10/11/21313571/wacana- gerindra-masuk-kabinet-jokowi-dinilai-berbahaya-bagi-demokrasi?page=all.
4 Haryanti Puspa Sari, PAN dan Demokrat Dinilai Tak Etis jika Bergabung dengan Koalisi Jokowi", https://nasional.kompas.com/read/2021/05/23/22472211/pan-dan-demokrat-dinilai-tak-etis- jika-bergabung-dengan-koalisi-jokowi diakses pada tanggal 15 Juli 2021.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
langkah positif. Demikian merupakan angin segar bagi keberadaan koalisi kebinet Jokowi-Amin ke dapan, setidaknya dalam hal menjaga kondisivitas pemerintahan, sehingga  agenda  kerja  kabinet  berjalan  efektif  dan  maksimal.  Selain  itu,  wacana merapatnya sejumlah parpol oposan ke dalam tubuh pemerintahan Jokowi-Amin, dapat  dimaknai  sebagai  wujud  nyata  keberhasilan  proses  rekonsiliasi  politik pascapilpres  2019. 5 Dalam  konteks  konstelasi  politik  nasional,  apalagi  sekelas Pilpres,  rekonsiliasi  politik  menjadi  keniscayaan  sebagai  langkah  strategis mendinginkan  suhu  politik yang  sempat  memanas.  Lebih  penting  dari  itu  adalah menguatkan tenun kebangsaan, baik di level elit politik maupun di akar rumput. 6 Sedangkan  bagi  kalangan  yang  kontra,  merapatnya  sejumlah  parpol  oposan  ke dalam  lingkaran  pemerintahan  Jokowi-Amin  praktis  akan  membuat  komposisi koalisi menjadi tambun. Kondisi ini bisa menjadi semacam bomerang yang dapat mengancam  jalannya  stabilitas  pemerintahan  itu  sendiri, 7 dan  proses demokratisasi  secara  umum.  Apalagi  sejauh  ini  term  rekonsiliasi  parpol  oposan mengandung  konotasi  buruk,  seringkali  berkelindan  mesra  dengan  hasrat  kursi kabinet,  bukan  dalam  arti  menyamakan  visi  politik  dalam  tubuh  kabinet  itu sendiri.
Secara  historis,  jika  berkaca  pada  dinamika  politik  tahun-tahun sebelumnya, politik pascareformasi secara khusus, diskursus tentang koalisi dalam pembentukan  kabinet  sesungguhnya  bukan  hal  baru.  Wacana  ini  sudah  lama muncul,  bahkan  telah  lama  ada  bersamaan  dengan  kontestasi  politik  itu  sendiri, baik  kontestasi  politik  pada  masa  pascareformasi  maupun  sebelumnya. 8 Pada masa  sebelum  reformasi,  era  orde  baru,  misal,  dinamika  politik  kabinet  koalisi berjalan  sangat  menoton  dan  tertutup,  sehingga  berdampak  besar  pada pembentukan  rezim  pemerintahan  yang  otoriter. 9 Ini  terjadi  karena  minimnya atau,  bahkan  tidak  adanya  keleluasaan  bagi  kelompok  oposan  untuk  dapat menjalankan  peran  dan  fungsinya.  Pangkal  penyebab  dari  semuanya  adalah kuatnya cengkraman kubu koalisi pemerintahan orba, yang pada saat itu memiliki kekuatan  cukup  besar  untuk  menekan  dan  membungkam  pihak  oposan. Ketidakseimbangan  postur  koalisi-oposan  membuat  sistem  pemerintahan  orba berjalan otoriter. Puncak dari semuanya adalah peyalahgunaan dan penyimpangan kekuasaan yang berujung pada kekacauan sosial ekonomi dan politik. Pada tahap ini,    tesis  besar  Lord  Acton  (1834-1902)bahwa power  tends  to  corrupt,  absolut power  corrupts absolute  ( kekuasaan  cenderung  korup,  dan  kekuasaan  yang  tidak
5 Liputan6.com,  Bamsoet  Dukung  Jokowi  Rangkul  Demokrat  dan  PAN  untuk  Rekonsiliasi, https://www.liputan6.com/Pilpres/read/3965685/bamsoet-dukung-jokowi-rangkul-demokrat- dan-pan-untuk-rekonsiliasi diakses pada 15 Juli 2021.
6 Zainuddin  Syarif,  Syafiq  A  Mughni,  dan  Abd  Hannan,  “Post-Truth  and  Islamophobia  in  the Contestation of Contemporary Indonesian Politics,” Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 10, no. 2 (t.t.): 28.
7 CNN  Indonesia,  Koalisi  Gemuk  Jokowi  di  Senayan  Rentan  Jadi  Batu  Sandungan, https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20210704100356-32-408949/koalisi-gemuk-jokowi-di- senayan-rentan-jadi-batu-sandungan diakses pada tangga 15 Juli 2021.
8 Lili Romli, Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi, Jurnal Politica Volume 8 Nmor 2 November 2017. h. 98.
9 Sivfian  Hendra  Legowo  dkk,  Dinamika  Politik  Rezim  Orde  Baru  di  Indonesia;  Studi  tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru pada Tahun 1990-1996, Jurnal  PUBLIKA budaya, Volume 1 nomor 1 November 2013. h. 17
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Vol.6 No.2 Desember2021
dibtasi cenderung pasti korup) menemukan titik kebenarannya. 10
Berbanding  terbalik  dengan  masa  orba,  pascabergulirnya  reformasi  1998, cairnya politik reformasi berdampak signifikan terhadap jalannya politik nasional, dari  yang  awalnya  normatif  kini  lebih  berjalan  dinamis.  Demikian  ditandai  oleh semakin melebarnya sistem multipartai ke ranah lebih esktrim, serta adanya ruang cukup terbuka bagi kelompok oposan untuk bersikap kritis terhadap segala bentuk kebijakan  pemerintah. 11 Sayangnya,  meski  pola  bangunan  koalisi  reformasi  telah menemukan  ruang  cukup  terbuka,  hal  ini  tidak  lantas  membuat  level  kualitas dirinya dalam proses pembentukan kabinet terangkat. Kenyataan yang ada saat ini adalah  semakin  mencairnya—untuk  tidak  mengatakan  pragmatis—komunikasi elit  parpol.  Koalisi  dimaknai  atas  dasar  kepentingan,  sekadar  bagi-bagi  kursi jabatan,  kementerian,  dan  posisi-posisi  strategis  lainnya. 12 Alih-alih  menciptakan politik  kabinet  koalisi  lebih  berkualitas,  kredibel,  dan  akuntabel,  kenyataan  yang ada saat ini menggambarkan sebaliknya. Efek negatif dari semuanya adalah proses koalisi  politik  yang  berorientasi  transaksional,  menurunnya  level  demokrasi, tergerusnya  idelogi  kepartaian.  Dan  paling  buruk  dari  semunya  adalah menjamurnya konflik kepentingan di dalam kabinet pamerintahan, yang kerap kali diikuti  praktik  penyelewengan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan,  hingga  pada konflik internal parpol koalisi yang berujung pecah kongsi. Sebagaimana melanda parpol-parpol kelas kakap seperti Golkar, PKB, PPP, dan PDIP.
Berangkat dari kerangka pikir di atas, studi ini memuat kepentingan khusus untuk  mengkaji  dan  mendeskripsikan  secara  mendalam  beberapa  persoalan krusial  yang  selama  ini  menjerat  politik  pemerintahan.  Sekian  pokok  persoalan yang dimaksud di sini adalah dinamika koalisi kabinet pasca 21 tahun reformasi, terutama  yang  bersentuhan  dengan  tema-tema  konflik  kepentingan  di  tubuh kabinet pemerintah, kegaduhan di internal parpol kabinet koalisi yang  kemudian berujung pada perpecahan. Secara teoritis, kajian ini memiliki nilai strategis untuk memperkaya  khazanah  keilmuan  dan  diskursus  politik  kontemporer,  khusunya dalam  hal  politik hukum  ketatanegaraan.  Sedangkan  pada  tataran  praksis,  kajian ini  bernilai  besar  dalam  menawarkan  gagasan,  bagaimana  seharusnya  arah  dan postur  koalisi  kabinet  presidensial  itu  dibangun,  sehingga  sistem  dan  tata  kelola pemerintahan dapat berjalan efektif dan maksimal.

## Metode Penulisan
Metode  penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  kepustakaan.  Metode kepustakaan  atau  yang  terkenal  dengan  studi  kepustakaan  adalah  metode  yang menekankan  pada  penggunaan  literatur  sebagai  sumber  data  utama.  Istilah literatur  di  sini  merujuk  pada  setiap  kajian  keilmuan  yang  memiliki  relevansi dengan fokus masalah yang diangkat dalam penulisan ini. Dalam kesempatan ini, penelusuran  data  melalui  studi  kepustakaan  difokuskan  pada  dua  tema  besar; Kabinet  Koalisi,  Konflik  Kepentingan,  dan  Konflik  Internal  Parpol.  Dalam  upaya memperoleh  data  yang  objektif,  maka  studi  kepustakaan  dalam  kajian  ini  lebih mengedepankan pembacaan data-data baru, khususnya yang bersumber dari hasil-
10 Ermansyah, Djaja. (2008). Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika. h. 1.
11 Lili Romli, Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia, Jurnal Politica, Volume 2 Nomor 2 November 2011. h. 213.
12 Gun Gun Heryanto. Jebakan Obesitas Kekuasaan,  Harian Republika. Jumat 12 Juli 2021.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
hasil  penelitian,  baik  itu  dalam  bentuk  skripsi,  tesis,  disertasi,  dan  jurnal penelitian.  Sekian  literatur  yang  memuat  kajian  tentang  Kabinet  Koalisi,  Konflik Kepentingan hingga Konflik Internal Parpol dalam dinamika politik pemerintahan di  Indonesia,  kesemuanya  merupakan  tema-tema  pokok  yang  akan  banyak dituangkan dalam penulisan paper ini.

## Temuan Dan Pembahasan Koalisi Partai Politik; Tinjauan Konseptual
Secara konseptual, koalisi memiliki arti sebagai kerja sama antara beberapa partai  politik  untuk  memperoleh  kelebihan  suara  dalam  parlemen.  Pada  lain kesempatan,  koalisi  juga  diartikan  sebagai  pengelompokan  aktor-aktor  politik pesaing  untuk  dibawa  bersama  baik  melalui  persepsi  adanya  ancaman  bersama atau  pengakuan  bahwa  tujuan  mereka  tidak  dapat  dicapai  dengan  secara terpisah 13 .  Jika  diamati  lebih  mendalam,  dua  definisi  di  atas  mengisyaratkan bahwa  setiap  koalisi  meniscayakan  atas  adanya  kesepahaman  dan  kerja  sama untuk  mencapai  tujuan  politik secara  bersama.  Sebagai  bentuk  kerja  sama,  maka koalisi mensyaratkan pada kesepakatan, kesamaan visi politik, serta kesediaan diri untuk  berada  dalam  satu  barisan.  Namun  demikian,  betapapun  bangunan  koalisi memerlukan  kesamaan  persepsi  dan  kerja  sama  politik,  hal  ini  tidak  lantas mereduksi  makna  kedinamisan  politik  menjadi  kaku  dan  normatif.  Sebab,  dalam ruang politik praktis tidak ada hukum teman atau lawan politik abadi, yang abadi adalah  kepentingan  politik  itu  sendiri. 14 Politik  bukan  ihwal  siapa  lawan  siapa, melainkan  siapa  dapat  apa  dan  berapa.  Hukum  inilah  yang  bisa  menjadi  variable penjelas  di  balik isu  keluarnya  PAN,  Partai  Demokrat, dan  Gerindera  dari  koalisi Prabowo-Sandi,  yang  belakangan  diberitakan  berbalik  arah,  memilih  merapat  ke dalam barisan pendukung Jokowi-Amin.
Berdasarkan  arena  kontestasinya,  koalisi  sebagai  representasi  dari penyatuan  kekuatan  parpol  dapat  berlangsung  dalam  empat  (4)  tempat,  yakni koalisi  dalam  sektor  elektoral,  koalisi  dalam  sektor  legislatif,  koalisi  dalam pemerintahan,  dan  terakhir  adalah  koalisi  besar  dalam  lingkup  pemerintahan nasional. 15 Sedangkan berdasarkan pengelompokannya, koalisi dapat dikelompokkan  menjadi  dua; Pertama ,  koalisi policy  blind  coalition, yaitu  koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan, tetapi untuk memaksimalkan kekuasaan  ( office  seeking ).  Ciri  khas  koalisi  ini  ada  pada  kecederungan  diri memaksimalkan    kekuatan  politik,  terutama  melalui  penguatan  jumlah  kursi  di tubuh  parlemen.  Penguatan  posisi  di  parlemen  praktis  akan  memperkuat legitimasi  dan  dukungan  politik,  tidak  saja  di  sektor  eksekutif,  namun  juga    di sektor parlemen .  Kedua ,  koalisi policy-based coalition s,  yaitu koalisi berdasarkan pada  preferensi  tujuan  kebijakan  yang  hendak  direalisasikan  ( policy  seeking ). 16 Secara  umum,  koalisi  ini  dilandaskan  pada  kesamaan  dalam  pereferensi  dan
13 Andrew, Heywood. 2000. Key Concept in Politics.United States of America: ST. MARTIN’S PRESS LL. h. 195.
14 Zainuddin  Syarif  dan  Abd  Hannan,  “Islamic  Populism  Politics  and  Its  Threat  to  Indonesian Democracy,” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 20, no. 2 (2020): 251–77.
15 Ibid., h. 196.
16 Lihat,  Sri  Budi  Eko  Wardani,  “  Koalisi  Partai  Politik  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara Langsung: Kasus Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006”. Tesis.  Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI 2007.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
kebijakan.  Karena  orientasinya  tersebut,  kelompok  koalisi  ini  tidak  terlalu menekankan  pada  platform  kepartaian.  Terpenting  adalah  keberadaan  mereka dapat  didukung  oleh  kekuatan  partai  mayoritas.  Faktor  inilah  yang  menjadi penyebab  mengapa  postur  koalisi policy-based  coalition s  mempunyai  bangunan koalisi cukup besar daripada bentuk koalisi policy blind coalition . Sedangkan  berdasarkan  modelnya,  koalisi  politik  dibagi  dalam  dua  kutub besar, yakni koalisi di lingkaran parlemen dan koalisi di lingkaran pemerintahan. Pada  model  koalisi  parlemen  atau  legislatif,  kerja  sama  politik  dibangun  untuk memperoleh  kesamaan  pandangan  perihal  isu-isu  tertentu  yang  akan  mereka perjuangkan  di  level parlemen.  Adapun  pada model  koalisi  politik pemerintahan, proses pembentukan koalisi ini mempunyai keterkaitan dengan parlemen. Bahwa partai  politik  yang  memiliki  kursi  di  parlemen,  mereka  menjalin  kesepakatan untuk menempatkan  beberapa  orangnya  pada posisi  tertentu  di  dalam  kabinet. 17 Oleh karena itu, koalisi jenis ini cenderung berada dalam domain koalisi eksekutif, atau  lebih  tepatnya  di  dalam  tubuh  kabinet  pemerintahan.  Namun  demikian, secara ‘kontrak politik’ posisi dan peran mereka relatif terikat kuat oleh kekuatan partai  di  belakangnya. 18 Pertanyaan  besarnya  kemudian,  berkenaan  dengan  fokus studi ini, apa dan bagaimana kedudukan, peran, dan fungsi strategis koalisi dalam bangunan (kabinet) sistem presidensial? Kemudian, dari sudut pandang manakah koalisi itu dibutuhkan untuk membangun kabinet ideal di bawah naungan sistem presidensial multipartai?
Jika dilihat dari perspektif hukum ketatangeraan an sich, keberadaan koalisi dalam  tata  kelola  pemerintahan  sistem  presidensial  sesungguhnya  tidak  mutlak dibutuhkan.  Demikian  didasarkan  pada  peraturaan  perundangan  yang menyebutkan bahwa setiap parpol berhak mencalonkan presiden, dengan catatan partai  yang  menjadi  pemenang  pemilu  memiliki  perolehan  suara  yang  mencapai nilai  ambang  batas  kursi  untuk  mengusulkan pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden.  Hal  ini  tercermin  jelas  dalam  perundangan,  tepatnya  UU  No.  42  tahun 2008,  bahwa  jika  partai  politik  peserta  Pemilu  berhasil  mengantongi  kursi sebanyak  112  dari  560  kursi  di  DPR  atau  dalam  prosentasi  20  persen  kursi parlemen,  maka  secara  konstitusional  dirinya  dapat  mengusulkan  calon  presiden dan  wakil  presiden,  tanpa  kemudian  harus  membangun  koalisi  dengan  parpol lainnya. 19
Dengan demikian, jika menganut logika perundangan di atas, koalisi dalam sistem  presidensial  sejatinya  menjadi  penting ketika  parpol  peserta  Pemilu  tidak mencapai ambang batas, sebagaimana telah ditetapkan oleh perundangan. Di luar itu  semua,  pada  situasi  dan  kebutuhan  tertentu  koalisi  juga  dibutuhkan  untuk menyeimbangkan  dukungan  politik  di  sektor  parlemen.  Misal,  bagi  parpol pemenang  Pemilu,  dorongan  untuk  menguasai  lingkaran  eksekutif  melalui  jalan presiden tentu adalah  pilihan rasional. Namun pilihan menguasai eksekutif untuk mewujudkan  satu  tata  kelola  pemerintahan  yang  stabil  tidaklah  cukup.  Untuk mencapai  ke  arah  ini,  mutlak  dibutuhkan  penguasaan  pada  sektor  lain,  yakni
17 Lili Romli, Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi,  Jurnal Politica Volume 8 Nmor 2 November 2017. h. 98.
18 Jose Cheibub dkk. Democratic Institutions and Regime Survival: Parliemnetary and Presidential democracies dalam Reconsidered. Dalam Annual Reviews Politics 2002. h. 15.
19 Djayyadi Hanan, Ambang Batas Presiden, Harian Kompas,  kamis 26 Juli 2017.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
sektor  legislatif.  Pada  siatuasi  inilah  kedudukan  koalisi  menjadi  penting  dalam sistem presidensial. Pilihan membangun koalisi di level parlemen secara langsung akan membantu roda pemerintahan berjalan efektif dan maksimal.
Namun  demikian,  logika  hubungan  antara  legislatif dan  eksekutif tidaklah sekaku  itu.  Meski  dalam  kalkulasi  politik  koalisi  di  tataran  legislatif  diperlukan, bukan  berarti  kedudukan  eksekutif  berada  di  bawa  lembaga  legislatif.  Sebab hubungan antara dua institusi tinggi ini bukan dalam konteks saling mendominasi, menundukkan,  dan  menjatuhkan. 20 Dalam  sistem  presidensial  multipartai, keberadan  lembaga  legislatif,  dalam  hal  ini  Dewan  Perkailan  Rakyat  (DPR),  tidak memiliki kekuatan konstitusional untuk dapat menjatuhkan pemerintah. Demikian sesuai dengan tiga prasyarat utama sistem pemerintahan presidensial seperti yang dikemukakan  Sartori  (1997),    bahwa  secara  teoritis  bangunan  pemerintahan presidensial  harus  dilandaskan  pada  tiga  (3)  dasar,  yakni;  1)  Presiden  dipilih langsung  oleh  rakyat  untuk  masa  jabatan  tertentu;  2)  Dalam  masa  jabatannya Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen; 3) Presiden  rnemimpin langsung pemerintahan yang dibentuknya. 21 Lain kasus jika kemudian didapati pelanggaran fatal sebagaimana diatur dalam perundangan, misal melakukan pengkhianatan dan korupsi. Ini pun harus melalui proses pengadilan di tingkat Mahkamah Konstitusi dengan  mempertimbangkan  tuduhan  atau  sangkaan  yang  diarahkan  padanya. Begitupun sebaliknya, pemerintah eksekutif dalam hal ini presiden sebagai kepala negara  dan  pemerintahan,  tidak  memiliki  kekuatan  khusus  untuk  membubarkan lembaga  legislatif, 22 seberapun  fungsi  dan  peran  mereka  sebagai  lembaga  negara tidak berjalan maksimal. Dalam kerangka inilah dapat disimpulkan, baik lembaga legislatif maupun eksekutif, keduanya merupakan institusi saling berkaitan. Dalam berdemokrasi,  legislatif  dan  eksekutif  adalah  representasi  sistem  kontrol  rakyat terhadap  pihak  penguasa,  atau  yang  populer  kita  kenal  dengan check  and balances . 23
Sederhannya, dalam sistem pemerintahan presidensial, keberadaan koalisi bukan menjadi parkara mutlak ketika membangun kekuatan pemerintahan di level eksekutif. Sebaliknya, akan menjadi niscaya ketika dikaitkan pada kekuatan politik di  level  legislatif.  Lembaga  legislatif,  melalui  hak  istimewanya  melakukan interpleasi  dan  hak  melakukan  angket,  pada  batasan-batasan  tertentu  dapat menjadi  pengganjal  jalannya  pemerintah.  Minimnya  dukungan  politik  di  tingkat parlemen mutlak akan membuat peta pemerintahan berjalan rumit. Bahkan sebisa mungkin dapat  berujung  pada  instabilitas  di  dalam  tubuh pemerintah.  Situasi  ini sekaligus  menjadi  penjelas  mengapa  dalam  banyak  kesempatan  hubungan legislatif  dan  eksekutif  seringkali  mengalami  pasang-surut.  Kondisivitas  roda pemerintahan  tidak  cukup  hanya  dengan  menjadi  parpol  pemenang  Pemilu  atau dengan  keberhasilan  memenangi  kontestasi  Pilpres.  Lebih  dari  itu,  sangat
20 A. Rosyid Al Atok. Penguatan Kedudukan dan Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Perubahan UUD1945. Jurnal pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume  24  Nomor 1 Fabruari 2011. h. 3.
21 Giovanni  Sartori.  (1997).  Comparative  Constitutional  Engineering:  An  Uinquiry  into  Structures, Incentives, and Outcomes, Cetakan Kedua. New York: New York Universityy Press. h. 84
22 Oksep Adhayanto. Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD NRI 1945. Jurnal FISIP UMRAH, Volume  2 Nomor 2  September 2011. h. 158
23 Firman Manan. Relasi Eksekutif–Legislatif dalam Presidensialisme Multipartai di Indonesia. Jurnal Wacana Politik, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2017. h. 106.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
dipengaruhi  oleh  kemampuan  matematis  bangunan  koalisi  di  sektor  parlemen. Dengan  demikian,  jika  mengacu  pada  pejelasan  ini,  dapat  ditarik  benang  merah bahwa  koalisi,  seberapa  pun  itu  penuh  matematis  dan  kalkulatif,  memiliki kedudukan sentral. Dirinya memainkan peran, fungsi strategis, memberi pengaruh signifikan  terhadap  keberlangsungan  dan  efektivitas  roda  pemerintahan. Membangun  koalisi  di  tataran  parlemen  adalah  cara  praktis  rezim  pemerintahan tertentu untuk memuluskan dan mengamankan kebijakan yang dibuat.

## Konflik dalam Koalisi; sebuah Pembacaan Teoritik
Dilihat  dari  kacamata  ilmu  sosial,  konflik  merupakan  satu  keniscayaan, dirinya  tidak  mungkin  dapat  dikecualikan  dari  kehidupan  bermasyarakat,  lebih- lebih  dalam  suatu  organisasi,  lembaga,  atau  institusi  tertentu.  Mutlak  dapat dikatakan tidak ada satu komunitas masyarakat atau perkumpulan tertentu yang tidak  berkonflik.  Konflik  akan  selalu  ada  dan  hadir  dalam  setiap  hubungan manusia  manusia,  baik  itu  hubungan  antara  individu  degan  individu,  individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Pada tataran praktiknya, konflik dapat berupa dalam dua (2) bentuk, yakni konflik berupa kekerasan seperti perkelahian,  polarisasi,  bentrokan,  dan  semacamnya.  Kemudian,  konflik  non kekerasan, yaitu konflik berupa perbedaan pendapat, pemikiran, atau gagasan.
Jika  konflik  adalah  bagian  tak  terpisahkan  dari  sistem  dan  struktur  sosial masyarakat,  itu  artinya  konflik  memiliki  fungsi  dan  peran  sosial  tertentu.  Pada batasan-batasan  khusus,  konflik  memiliki  peran  dan  fungsi  positif,  itu  manakala kemunculannya  diimbangi  oleh  tata  kelola  dan  manajeman  yang  baik. 24 Konflik dalam tipe ini dapat menjadi perekat sosial dan menguatkan sistem kohesi sosial masyarakat.  Menurut  Ibnu  Khaldun  (1332-1406)  dalam  Susan  (2009),  konflik merupakan  entitas  hubungan  sosial,  oleh  karena  kedudukan  tersebut  konflik memegangi peran strategis menciptakan dan menjaga keberlangsungan hubungan sosial,  dan  menguatkan  bangunan  integrasi  masyarakat 25 .  Hal  senada  juga disampaikan Lewis Coser, melalui bukunya, the Function of Social Conflict (1957), dirinya  menjelaskan  bahwa  konflik  tidak  selamanya  berwajah  negatif.  Konflik memiliki  fungsi  positif  melalui  perubahan-perubah  sosial  yang  ditimbulkannya, serta sebagai sistem penyeimbangan (balancing system) bagi perwujudan stabilitas dan  integrasi  sosial. 26 Untuk  bisa  sampai  pada  tahap  ini, perlu  adanya  intervensi konflik. Ini dapat diperankan oleh kekuatan atau kekuasaan yang bersumber dari kelembagaan, organisasi, dan instiusi. Ketiadaan lembaga atau kekuatan organisasi yang dapat melakukan intervensi konflik, praktis akan membawa konflik ke arah negatif.
Konflik muncul atas dasar faktor atau penyebab yang beragam, namun jika merujuk  pada  pengertian umumnya,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Pruitt  (2004), konflik  senantiasa  bersumber  pada  adanya  sudut  pandang  berbeda  dalam mehamami kepentingan. 27 Jika memahami konflik berlandaskan sumber ini, maka
24 Novri Susan. (2009). Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer, Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media Group. h. 15.
25 Ibid., h. 4.
26 Lewis Coser. (1956). The Function Of Social Conflict. New York : Free Press. h. 135.
27 Dean G Pruitt. (2004). Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement . New York: McGraw- Hill. h. 76.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
sesungguhnya unsur paling pokok penyebab terjadinya konflik muncul dalam dua hal,  yakni  persepsi  dan  kepentingan.    Bahwa  setiap  kemunculan  konflik  akan diawali  oleh  adanya  perbedaan  pendapat  dan  perbedaan  kepentingan.  Dalam perspektif  sosiologi  politik,  makna  kepentingan  di  sini  bisa  dimaknai  sebagai hasrat  material  yang  bermuara  pada  kekuasaan, 28 sehingga  disebut  juga  sebagai konflik  kekuasaan,  atau  dalam  bahasa  ilmu  politiknya  kita  kenal  dengan  istilah konflik  politik  kekuasaan.  Jika  pembacaan  konflik  ini  kita  tarik  ke  dalam  fokus studi  ini,  yakni  dinamika  konflik  kabinet  koalisi  seperti  konflik  kepentingan  dan segala  bentuk  turunannya,  maka  di  sini  kita  akan  mendapati  pola  dan  jawaban yang  sama.  Yakni  ketiadaan  kemampuan  membangun  koalisi  yang  murni melandaskan  politik  mereka  pada  kepentingan  publik,  bukan  pada  kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Jawaban yang sama juga kita dapati dalam hal konflik  internal  parpol,  sekian  polarisasi  dan  pertentangan  dalam  tubuh  parpol yang berujung pada pecah kongsi, kesemuanya bersumber dari ketidakmampuan parpol  menjalankan  proses  normalisasi  menyangkut  perebutan  kepentingan  di tataran internalnya.
Sebagai organisasi fundanmental demokrasi, parpol sesungguhnya memiliki kekuatan cukup besar untuk dapat melakukan intervensi konflik, baik kekuasaan di lingkaran pemerintahan maupun konflik di intrernalnya sendiri. Dirinya dapat berkedudukan  sebagai  aktor  kunci  untuk  dapat  menciptakan  stabilitas  dan mengendalikan  segala  bentuk  manuver  politik  yang  berpotensi  menimbulkan kekacauan  dan  kegaduhan.  Parpol  satu-satunya  organisasi  yang  dapat menjalankan  fungsi  politik  dalam  semua  aspek.  Baik  aspek  pendidikan  politik, komunikasi  politik,  partisipasi  politik,  bahka  menyangkut  yang  paling  urgen sekalipun,  yakni  rekrutmen  politik.  Hanya,  berkaca  pada  realitas  ada,  khususnya eksistensi  partai  politik  di  Indonesia  dewasa  ini,  sulit  melihat  parpol melaksanakan peran dan  fungsi tersebut secara maksimal. Alih-alih partai politik sebagai actor  of  conflict  management, gambaran  yang  kerap  muncul  seringnya partai-partai  politik  dilanda  konflik  internal  sehingga  abai  melaksanakan fungsinya sebagai penyelesai konflik. Sistem koalisi yang sedianya dibentuk untuk menjalin kepaduan dan kerja sama antarparpol, pada kenyataannya jauh panggang dari api. Pengalaman-pengalaman yang muncul sebelumnya adalah saratnya intrik kepentingan,  perebutan  kursi  kementerian,  hingga  pada  perpecahan  di  internal parpol sendiri. Pemandangan buram seperti inilah yang dapat kita saksikan dalam masa  perjalanan  kabinet  pemerintahan,  terutama  yang  terbentuk  dalam  postur dan  bangunan  koalisi  terlampau  besar  (baca:  koalisi  tambun),  baik  pada  masa setelah reformasi maupun sebelumnya
Konflik Kepentingan dan Perpecahan Parpol; Catatan Hitam Politik Kabinet Koalisi Pasca 21 tahun Reformasi . Jika berdasarkan babakan periodenya, konflik kepentingan dan perpecahan internal  parpol  dalam  sejarah  pemerintahan  Indonesia,  sesungguhnya  telah  ada jauh  sebelum  Indonesia  mengalami  reformasi  ketatanageraan.  Terkhusus  konflik kepentingan,  pada  masa  sebelum  reformasi,  terutama  ketika  Indonesia  ada  di bawah kepemimpinan Soeharto, sejarah konflik kepentingan sangat mendominasi
28 Novri Susan. (2009). Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer, Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media Group. h. 7.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
jalannya  pemerintahan  Indonesia.  Pada  masa  ini,  struktur  dan  jabatan  posisi strategis pemerintah berpusat pada kelompok kepentingan tertentu, yakni barisan parpol pendukung pemerintah, para kroni serta jajaran kerabat dan keluarga. 29 Hanya  memang,  pola  konflik  kepentingan  pada  era  ini  lebih  beroperasi dalam  wilayah  senyap,  sehingga  keberadaannya  sulit  untuk  dapat  diungkap  ke permukaan  publik.  Susan  (2008)  menyebut  tipe  ini  sebagai  konflik  laten,  yakni satu  model  konflik  tersembunyi  seakan  semuanya  tampak  stabil  dan  kondusif, padahal  di  balik  itu  semua  terdapat  setumpuk  persoalan  yang  berdiam  rapi 30 Situasi politik paling tepat untuk menggambarkan konflik kepentingan di tataran kabinet  pemerintahan  orde  baru,  paling  jelas  dapat  kita  saksikan  ketika  sistem politik  dan  pemerintahan  nasional  tengah  menjalani  proses    transisi.  Tepatnya ketika berlangsung Pemilu 1999 yang dilanjutkan Sidang Umum  MPR 1999 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya KH. Abdurrohman Wahid (Gus Dur)  yang  diusung  koalisi  ‘poros  tengah’,  di  mana  di  barisan  ini  dihuni  oleh kelompok  penguasa  warisan  orde  baru  seperti  Golkar,  Utusan  Daerah,  Utusan Golongan, dan TNI/POLRI, 31 sesungguhnya lebih cenderung memuat kepentingan politik  pragmatis  dan  temporal.  Hal  ini  diperkuat  oleh  rentetan  pristiwa    politik setelahnya,  mulai  dari  bagi-bagi  kursi  kementerian,  dan  yang  paling  jelas  adalah pencopotan Gus Dur dari jabatan presiden setelah diadakan sidang istimewa MPR. Asumsi politik yang muncul dari pristiwa ini tidak lain adalah buntut dari konflik kepentingan di kalangan para elit parpol koalisi, mereka memendam rasa kecewa berat  atas  keputusan  Gus  Dur  melakukan  reshuffle  di  jajaran  Kabinet  Persatuan Nasional. Kabinet yang sebelumnya ia bentuk  bersama  jajaran parpol pendukung sebagai  hasil  kemufakatan  atas  pengusungan  dirinya  sebagai  presiden  pada  saat itu. 32 Sampai di sini, jika diamati lebih dalam dan kritis lagi, tergambar jelas betapa rentetan  pristiwa  dan  manuver  politik  di  atas,  mulai  dari  pembentukan  koalisi poros  tengah,  pengangkatan  dan  pemecatan  Gus  Dur  sebagai  presiden,  serta diangkatnya Megawati untuk menggantikan Gus Dur, kesemuanya adalah puncak fenomena  ‘gungung  es’  konflik  kepentingan  yang  sebelumnya  tertutupi  di  masa orba. Dan bukan rahasia umum lagi jika mayoritas aktor utama di balik pristiwa ini adalah  jajaran  elit  parpol  yang  sebelumnya  hidup  dan  berlindung  di  balik sistem pemerintahan  orde  baru.  Pada  tujuan  awalnya,  barisan  poros  tengah  ini  lahir sebagai  intrik  politik  praktis  supaya  mereka  tetap  bisa  bertahan  dan  menguasai sektor-sektor strategis pemerintahan.
Jika  pada  masa  sebelum  reformasi  intrik  konflik  kepentingan  di  tubuh pemerintah  atau  internal  parpol  lebih  ke  arah  konflik  laten,  maka  beda  halnya setelah masa reformasi. Sejak pecahnya reformasi 1998, sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan cukup signifikan. Peralihan pada sistem  presedinsial  multipartai  totalitas  membuat  bangunan  pamerintahan Indonesia  lebih  kompleks.  Banyak  bermunculan  lembaga  dan  institusi
29 La ode, Kelompok Kepentingan dan Clean Government, perpustakaan.bappenas.go.id, diakses pada tanggal 16 Juli 2021.
30 Fisher, dkk. (2001). Mengelola Konflik Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak, Terj.Kartikasari, dkk. SMK Jakarta: Grafika Desa Putra. h. 23.
31 Haris,  Syamsuddin.  (2007).  Konflik  Presiden-DPR  dan  Dilema  Transisi  Demokrasi  di  Indonesia. Jakarta: Grafiti Pers. h.78.
32 Lihat,  Lili  Romli  Koalisi  dan  Konflik  Internal  Partai  Politik  pada  Era  Reformasi,    Jurnal  Politica Volume 8 Nmor 2 November 2017.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
kepemerintahan  baru  yang  didirikan  untuk  menopang  dan  menguatkan  sistem demokrasi,  yang  sebelumnya  cenderung  ke  demokrasi  parlementer  menuju demokrasi  sistem  presidensial.  Dengan  sistem  presidensial,  presiden  dan  wakil presiden  tidak  lagi  dipilih  oleh  parlemen,  dalam  hal  ini  MPR,  namun  dipilih langsung  oleh  rakyat.  Dan  dengan  sistem  multipartai  yang  totalitas,  kebebasan berserikat  dalam  sektor  politik  kian  terbuka  lebar.  Penyederhanaan  parpol  yang dulunya diterapkan di masa orba tidak berlaku lagi di era reformasi. Dapat dikata, reformasi 1998 adalah panggung narsisme parpol di Indonesia, parpol-parpol baru dengan  varian platform bermunculan,  mulai  dari  parpol  berlatar  nasionalis, agamis, sosialis, atau perpaduan dari ketiganya. 33
Sayangnya,  setelah  21  tahun  berupaya  melakukan  perbaikan  dan penguatan demokrasi melalui pemberlakuan sistem presidensial multipartai, pada kenyatannya  tidak  berbanding  lurus  dengan  fakta  yang  ada.  Alih-alih menyelesaikan  persoalaan  klasik  sistem  pemerintahan  seperti  konflik kepentingan, yang ada adalah munculnya gejala permasalahan baru berupa konflik internal  parpol,  yang  tidak  saja  menimbulkan  kegaduhan  di  tataran  kader  dan anggotanya,  namun  juga  memunculkan  perpecahan alias pecah  kongsi. 34 Menariknya,  sekian  permasalahan  tersebut  berlangsung  dalam  ruang  terbuka. Nuansa  konflik  kepentingan  model  laten  di  masa  orba,  kini  setelah  reformasi mengalami  involusi  menjadi  konflik  kepentingan  model  terbuka.  Pada  tahap  ini setiap  pertentangan  dan  perselisihan,  baik  menyangkut  roda  pemerintahan maupun  eksistensi  parpol,  kesemuanya  muncul  ke  atas  permukaan  dalam  wujud manuver politik yang lebih jelas dan transparan.
Dalam  hal  konflik  internal  parpol,  sepanjang  21  tahun  perjalanan demokrasi presidensial multi partai, tepatnya sejak pecahnya reformasi 1998, ada kecenderungan  partai-partai  politik  rentan  mengalami  konflik  rumah  tangga hingga berujung perpecahan. Dan menariknya, tren konflik internal parpol di sini sudah  terjadi  di  semua  parpol-parpol  besar  lama,  seperti  Golkar,  PKB,  PPP,  PBB, bahkan Nasdem yang notabeni usianya masi seumuran ‘jagung’. 35 Di tubuh Golkar, konflik  internal  berujung  pada  lahirnya  partai  baru  seperti  Nasdem,  Gerindra, Hanura.  Sedangkan  di  PPP,  muncul  Partai  Bintang  Reformasi  (PRB).  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  yang  diidentifikasi  sebagai  partai  masyarakat nahdhiyyin, tidak luput dari konflik internal, sehingga melahirkan Partai Kejayaan Demokrasi  (PEKADE)  Pimpinan  Matori  Abdul  Djalil  dan  Partai  Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) Pimpinan Yeni Wahid. 36 Pertanyaan besarnya, mengapa pada era reformasi parpol kerap dilanda konflik internal? Jawabannya jelas tidak dapat  dikecualikan  dari  problem  kepentingan.  Terutama  problem  kepentingan dalam hal pilihan menjalin kerja sama politik (koalisi), yang selanjutnya berujung
33 Fajar. Era Reformasi: Era Narsisme Partai Politik,  https://www.kompasiana.com/fajarbaru/era- reformasi-era-narsisme-partai-politik, diakses pada tanggal 16 Juli 2021.
34 Moh  Nadlir.  21  tahun  Reformasi,  Perludem  Sebut  Reformasi  Parpol  Tak  Berjalan, https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/06272871/20-tahun-reformasi-perludem-sebut- reformasi-parpol-tak-berjalan,  diakses pada tangga 16 Juli 2021.
35 Viva.co.id. Alasan Hary Tanoe Mundur dari Partai NasDem, https://www.viva.co.id/indepth/fokus/384200-alasan-hary-tanoe-mundur-dari-partai-nasdem, diakses pada tanggal 16 Juli 2021.
36 Lihat  Kamarudin.  Konflik  Internal  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (Studi  Kasus  Tahun  2004-2007). Disertasi,Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI 2007.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
terbelahnya  parpol  menjadi  beragam  faksi  dan  golongan.  Untuk  dapat  memberi penjelasan  mendalam  perihal  konflik  kepentingan,  baik  dalam  internal  parpol maupun  yang  ada  dalam  lingkaran  pemerintahan,  berikut  akan  dijelaskan beberapa  kasus  yang  melibatkan  beberapa  platform  partai  besar,  seperti  PKB, Golkar, dan PPP.
Pada kasus konflik internal PKB, misal. Parpol yang mengklaim diri sebagai ‘anak’  ormas  keislaman  NU  ini  tecatat  sudah  tiga  (3)  kali  dilanda  kegaduhan internal. 37 Menariknya,  konflik  pertama  dalam  tubuh  PKB  terjadi  ketika  Gus  Dur menjabat  sebagai  presiden  dan  sekaligus  Ketua  Umum  Dewan  Syuro  di  PKB. Dirinya  terlibat  friksi  politik  dengan  Matori  Abdul  Djalil,  selaku  Ketua  Umum Dewan Tanfidz PKB. Gesekan politik antarkeduanya bermula ketika Matori Abdul Djalil tidak mengindahkan arahan politik Gus Dur untuk tidak menghadiri Sidang Istimewa  MPR  yang  saat  itu  mengagendakan  penggulingan  Gus  Dur  sebagai presiden.  Dirinya  lebih  memilih  menghadiri,  bahkan  bergabung  ke  dalam  koalisi ‘poros tengah’ yang notabeni  ingin mencopot Gus Dur. Atas sikapnya tersebut, Gus Dur  kemudian  mengkandangkan  Matori  Abdul  Jalil  dari  kepengurusan  PKB,  dan kemudian  menunjuk  Alwi  Shihab  sebagai  Pejabat  Sementara  (Pjs)  Ketua  Umum DPP  PKB. 38 Situasi  ini  pun  semakin  meruncing  tajam,  tepatnya  ketika  kelompok Matori Abdul Jalil membentuk PKB ‘tandingan’. Jadilah kemudian PKB mengalami kepengurusan  ganda,  antara  PKB  di  bawah  kepemimpinan  Matori  dan  PKB pimpinan Alwi Shihab. Aroma konflik kepentingan dalam pristiwa ini begitu terasa, karena  setelah  terpentalnya  Gus  Dur  dari  kursi  presiden,  kemudian  diangkatnya Megawati  sebagai  presiden  pengganti  Gus  Dur,  beberapa  hari  setelahnya  Matori Abdul  Djalil  ditarik  ke  dalam  jajaran  kabinet  Megawati  sebagai  Menteri Pertahanan. 39
Pada  konflik  berikutnya,  ‘percekcokan’  dalam  tubuh  PKB  kembali  terjadi. Kali ini melibatkan kubu Gus Dur-Muhaimin Iskandar dengan kubu  Alwi Shihab- Syaifullah Yusuf, yang notabeni merupakan loyalis Gus Dur ketika terjebak konflik dengan Matori Abdul Djalil. Tak beda jauh dari konflik sebelumnya, gesekan kedua kubu ini tumbuh disebabkan adanya konflik kepentingan antara kedua belah kubu. Sikap politik Alwi Shihab-Syaifullah Yusuf yang saat itu memilih masuk ke dalam jajaran  kabinet  koalisi  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  menuai  kritik  dan penolakan  dari  Gus  Dur. 40 Sikap  Gus  Dur  ini  kemudian  diikuti  keputusan penonaktifan  Alwi  Shihab  dan  Saifullah Yusuf dari  jabatan  mereka  di  tubuh  PKB. Konflik yang terus bergejolak akhirnya menyebabkan PKB terbelah lagi pada dua kepengurusan  ganda,  antara  PKB  versi  hasil  Muktamar  II  yang  berlangsung  di Semarang, 16-18 April 2005, dan PKB versi hasil Muktamar PKB di Surabaya, 1-2
37 Mohammad taufiq, Gus Dur berseteru dengan tiga orang ini di PKB,
https://www.merdeka.com/politik/gus-dur-berseteru-dengan-empat-orang-ini-di-pkb/matori- abdul-djalil.html, diakses pada tanggal 16 Juli 2016.
38 Liputan6. Effendy Choirie: Pembangkangan Matori Melawan Gus Dur,
https://www.liputan6.com/news/read/17672/effendy-choirie-pembangkangan-matori-melawan- gus-dur, diakses pada tanggal 16 Jului 2016.
39 Gatra, Kompromi Komposisi Kursi Menteri, http://arsip.gatra.com/2001-08- 13/majalah/artikel.php?pil=23&id=42749, diakses pada tanggal 16 Juli 2021. 40 Tempo, Gus Dur Pecat Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf dari PKB,
https://nasional.tempo.co/read/49938/gus-dur-pecat-alwi-shihab-dan-syaifullah-yusuf-dari-pkb, diakses pada tanggal 16 Juli 2021.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Vol.6 No.2 Desember2021
Oktober 2005. 41
Terakhir,  konflik  antara  Gus  Dur  dan  Muhaimin  Iskandar,  konflik  ini bermula  dari  pemecatan  Gus  Dur  terhadap  Muhaimin  Iskandar  karena  dianggap tidak loyal dan telah melakukan manuver politik yang mengancam stabilitas partai. Meski Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) menolak tegas tuduhan ini, Gus Dur  tetap  kukuh  pada  keputusan  dirinya.  Puncak  dari  percekcokan  ini  adalah lahirnya kepengurusan ganda, antara PKB kubu Gus Dur dan PKB kubu Muhaimin Iskandar.  Dan  kabarnya,  konflik  Gus  Dur  dengan  Cak  Imin  ini  berlangsung  lama hingga dirinya tutup usia. 42
Pada  kasus  sama,  konflik  internal  juga  melanda  Golkar.  Partai  kakap warisan rezim orba ini tercatat beberapa kali mengalami konflik internal. Pemicu konflik  di  partai  berlambang  pohon  bringin  ini  memiliki  pola  sama  dengan  apa yang  tejadi  di  tubuh  PKB,  yakni  unsur  kepentingan  berupa  pilihan  kerja  sama politik (koalisi). Pada awal mulanya, kegaduhan dalam tubuh Golkar bermula saat Jusuf  Kalla  (JK)  memutuskan  diri  maju  sebagai  cawapres,  berpasangan  dengan Susilo  Bambang  Yudhoyuno  (SBY)  dalam  pilres  2004.  Keputusan  JK  untuk  maju pada  saat  itu  berseberangan  dengan  sikap  politik  Golkar,  yang  lebih  memilih menjalin  koalisi  dengan  PKB,  PKPB,  PDKB,  Partai  Patriot  Pancasila,  dan  PPNUI, untuk  mengusung  Wiranto-Salahuddin  Wahid  yang  mereka  usung  berdasarkan hasil konvensi. 43 Akibatnya, meski perpecahan di sini tidak berakhir pada dualisme kepengurusan,  namun  dinamika  ini  cukup  membuat  dukungan  elit  dan  kader terbelah.
Tidak  berhenti  di  situ,  pada  perhelatan  Pilpres  2009  konflik  internal kembali menerjang rumah tangga Golkar. Pada periode ini, terjadi perpecahan di jajaran kader dan pengurus Golkar, antara kubu pendukung JK yang menghendaki dirinya  maju  sebagai  capres  dengan  barisan  kader  yang  menolaknya. 44 Puncak polarisasi dalam tubuh Golkar terjadi pada Pilpres 2014, saat Golkar ada di bawah komando Abu Rizal Bakrie (ARB). Sikap politik Golkar yang pada saat itu memilih masuk  dalam  barisan  Koalisi  Merah  Putih  (KMP),  bersama  pasangan  Prabowo- Hatta,  mengundang  pembangkangan  dari  beberapa  kadernya. 45 Beberapa  politisi senior  Golkar,  seperti    Luhut  Binsar  Panjaitan,  secara  terang-terangan  lebih memberikan dukungan politik pada pasangan Jokowi-JK, bahkan memilih mundur
41 Tempo,
Alwi-Saifullah
Tetap
Gelar Muktamar Tandingan, https://nasional.tempo.co/read/59833/alwi-saifullah-tetap-gelar-muktamar-tandingan, diakses pada tanggal 16 Juli 2021.
42 DetikCom,  Keluarga:  Konflik  dengan  Muhaimin  Terjadi  Sampai  Gus  Dur  Wafat, https://news.detik.com/berita/d-2549376/keluarga-konflik-dengan-muhaimin-terjadi-sampai- gus-dur-wafat, diakses pada tanggal 16 Juli 2021.
43 Liputan6, Wiranto Menang Konvensi Golkar, https://www.liputan6.com/news/read/76442/wiranto-menang-konvensi golkar? com%2F,
diakses pada tanggal 16 Juli 2021.
44 DetikCom, Duet SBY-JK di 2009 dan Ancaman Konflik Internal,  https://news.detik.com/berita/d- 1020763/duet-sby-jk-di-2009-dan-ancaman-konflik-internal, diakses pada tanggal 16 Juli 2021.
45 Indra Akuntono, Muladi Ungkap Penyebab Konflik Internal Golkar,
https://nasional.kompas.com/read/2015/03/04/19011721/Muladi.Ungkap.Penyebab.Konflik.Inte rnal.Golkar, diakses pada tanggal 16 Juli 2021.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Vol.6 No.2 Desember2021
dari kepengurusan partai. 46
Pada  pekembangan  selanjutnya,  tepatnya  di  tahun  2015,  gejolak  politik dalam  tubuh  Golkar  betul-betul  menemukan  puncaknya  seiring  munculnya dualisme kepengurusan, antara Golkar kubu ARB dan Golkar kubu Agung Laksono. Sama  dengan  dualisme  parpol  pada  umumnya,  pecah  kongsi  ini  dipicu  oleh perbedaan  politik  elit  Golkar,  antara  menjadi  oposisi  dan  koalisi. 47 Abu  Rizal Bakrie  yang  pada  saat  itu  kembali  terpilih  sebagai    Ketua  Umum  melalui  Munas Bali  2015,  memilih  untuk  tetap  bersama  koalisi  KMP  sebagai  partai  oposan. Sebaliknya,  Agung  Laksono  selaku  Ketua  Umum  versi  Munas  tandingan  Ancol menolak  oposisi,  dan  bergabung  bersama  barisan  parpol  pendukung  pemerintah Jokowi-Jk,  yakni  PKB,  PDIP,  Nasdem,  dan  Hanura. 48 Dualisme  ini  pada  akhirnya menemukan  titik  terang,  tepatnya  ketika  diselenggarakan  Munas  Luar  Biasa (MUNASLUB) di Nusa Dua Bali tahun 2016. Pada Munaslub ini, Setya Novanto yang sebelumnya  menjabat  sebagai  Ketua  DPR,  terpilih  sebagai  Ketua  Umum menyingkirkan  sederet  calon  lainnya. 49 Seperti  diperediksikan  sebelumnya, pascaterpilihnya Setya Novanto sebagai Ketum Golkar, peta dan arah politik Golkar mengalami perubahan drastis, di sini Golkar mulai memperlihatkan tabiat aslinya sebagai  kelompok  politik yang  selalu  berada  di  lingkaran  pemerintah.  Dan  benar saja,  Golkar  pun  memperoleh  jatah  menteri  di  dalam  kabinet  Jokowi-Jk,  dengan menempatkan Airlangga Hartanto di Kementerian Perindustrian.
Satu  rupa  dengan  Golkar  dan  PKB,  partai  PPP  juga  tidak  luput  dari terjangan  konflik  internal.  Secara  umum,  konflik  di  tataran  rumah  tangga  PPP muncul  setelah  terjadi  perbedaan  pandangan  politik  berkenaan  dengan  arah koalisi  partai  pada  Pilpres  2014. 50 Keputusan  politik  Suryadharma  Ali  untuk menjalin  koalisi  dengan  kubu  Parbowo-Hatta,  secara  terang-terangan  tidak diindahkan  oleh  sebagian  banyak  konstituen. 51 Setelah  pehelatan  Pilpres  2014, pascakemenangan  Jokowi-JK  atas  pasangan  Prabowo-Hatta,  perbedaan  politik kubu  Suryadharma  Ali  dan  Romahurmuziy  kemudian  meruncing  pada  pecah kongsi  partai.  Kepengurusan  partai  berlambang  Ka’bah  ini  pun  terbelah  menjadi dua,  antara  kepengurusan  Djan  Faridz  versi  hasil  Muktamar  Jakarta  November 2014,  representasi  kubu  Suryadharma  Ali,  dan  satu  lagi  adalah  kepungurusan
46 Republika, Luhut Panjaitan Dukung Jokowi-JK,
https://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/05/20/n5vclj-luhut-panjaitan- dukung-jokowijk, diakses pada tanggal 17 Juli 2021.
47 Aulia  Bintang,  Dualisme  Golkar  akibat  Dua  Tokoh  Utama  Selalu  Bersebrangan, https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20150303172930-32-36442/dualisme-golkar-akibat- dua-tokoh-utama-selalu-bersebrangan, diakses pada tanggal 17 Juli 2021.
48 Robertus Wardi, Munas Golkar Jakarta Dukung Jokowi-JK, https://www.beritasatu.com/nasional/231304/munas-golkar-jakarta-dukung-jokowijk, diakses pada tangga 17 Juli 2021.
49 Sabrina Asril, Terpilih Jadi Ketum Baru Partai Golkar, Ini Rekam Jejak Setya Novanto Sabrina Asril, https://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/07002321/terpilih.jadi.ketum.baru.partai.golkar. ini.rekam.jejak.setya.novanto, diakses pada tanggal 17 Juli 2021.
50 BBC News, Konflik guncang PPP terkait koalisi, https://www.bbc.com/Indonesia/berita_Indonesia/2014/04/140419_konflik_ppp_koalisi,  diakses pada tanggal 18 Juli 2021.
51 TrbunNews, Dukung Prabowo, PPP Akui Konstiuen Pilih Jokowi,
https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/14/dukung-prabowo-ppp-akui-konstiuen- pilih-jokowi, diakses pada tanggal 19 Juli 2021.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Vol.6 No.2 Desember2021
Romahurmuziy  versi  hasil  muktamar  surabaya  Oktober  2014. 52 Dualisme kepengurusan  ini  akhirnya  mereda  setelah  dilaksanakannya  Muktamar  Islah  PPP di Pondok Gede  Jakarta 2016. Dalam Muktamar Islah ini Romahurmuziy terpilih sebagai  ketuam  umum  secara  aklamasi.  Didapuknya  Romahurmuziy  sebagai ketum  PPP  praktis  mengakhiri  dualisme  PPP,  dan  sekaligus  memberi  perubahan arah  politik  PPP  yang  sebelumnya  ada  dalam  barisan  oposisi. 53 Keputusan  PPP bergabung  ke  dalam  jajaran  parpol  pendukung  pemerintah  praktis  membuat dirinya  memperoleh  jatah  di  kementerian,  dengan  menempatkan  kadernya, Lukman Hakim saifuddin sebagai Menteri Agama.
Berdasarkan  keseluruhhan  uraian  di  atas,  tergambar  jelas  dalam  masa sistem presidensial multi partai pasca 21 tahun reformasi, dinamika politik dalam kabinet  koalisi  pemerintahan  kita  belum  menunjukkan  peningkatan  kualitas signifikan.  Peningkatan  kualitas  masih  sebatas  menyentuh  aspek  struktural, namun  belum  cukup  mampu  menyentuh  aspek  subtansial  seperti  kinerja  dan mentalisnya.  Kenyataan  paling  sering  kita  temukan  saat  ini  adalah  fakta  bahwa tradisi  politik  kabinet  koalisi  masih  belum  dapat  lepas  dari  bayang-bayang  orba. Problem  politiknya  masih  tetap  sama,  yakni  tradisi  pembentukan  kabinet  koalisi yang  masih  menerapkan  model  pragmatisme  dan  politik  jangka  pendek,  atau dalam perspektif teoritisnya kita kenal dengan model policy-based coalition s. Satu model  koalisi  yang dibangun  bukan  karena  dorongan  kesamaan  ideologi  dan  visi politik,  melainkan  lebih  berdasarkan  pada  preferensi  tujuan  kebijakan  yang hendak  direalisasikan  ( policy  seeking ).  Fenomena  obesitas  kekuasaan  atau  yang populer kita kenal dengan kabinet koalisi tambun, seperti yang belakangan ramai diperbincangkan  di  banyak  kesempatan,  sesungguhnya  merupakan  bentuk  lain dari  model  koalisi  ini.  Jika  model  seperti  ini  masih  tetap  dipertahankan,  bukan tidak  mungkin  sistem  dan  roda  pemerintahan  ke  depan  akan  dihadapkan  pada persoalan sama, yakni konflik kepentingan di jajaran kabinet dan konflik internal parpol.  Buah  dari  semua  ini  jelas  tidak  saja  akan  membuat  kualitas  demokrasi menjadi  rendah,  namun  turut  juga  akan  mengundang  segudang  tanda  tanya  dan ragu  dari  masyarakat  atas  janji  dan  cita-cita clean  government dan good governance yang digembar-gemborkan pada masa reformasi 21 tahun yang lalu.

## Penutup Kesimpulan
Berdasarkan keseluruhan pembacan di atas, terdapat beberapa poin penting yang menjadi simpulan tulisan ini, yaitu:
Pertama, dalam  sistem  pemerintahan  presidensial  multi  partai,  kabinet sebagai pembantu kerja presiden secara konstitusional tidak memiliki keterikatan dengan bangunan koalisi. Oleh karena itu, bangunan kabinet idealnya ditunjuk dan bentuk  langsung  oleh  presiden  tanpa  harus  terjebak  pada  intervensi  atau kepentingan  kelompok  manapun.  Namun,  dalam  upaya  menjaga  kondusivitas
52 Saiful  Munir,  Konflik  PPP,  Djan  Faridz  dan  Romi  bagai  Air  dan  Minyak  , https://nasional.sindonews.com/read/1059336/12/konflik-ppp-djan-faridz-dan-romi-bagai-air- dan-minyak-1446777326, diakses pada tanggal 19 Juli 2021.
53 Nafiysul Qodar, Romahurmuziy Terpilih Jadi Ketua Umum PPP, https://www.liputan6.com/news/read/2479431/romahurmuziy-terpilih-jadi-ketua-umum- ppp?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fw ww.google.com%2F, diakses pada tanggal 19 Juli 2021.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
jalannya pemerintahan, dan untuk memastikan agenda kerja pemerintah berjalan stabil,  khususnya  di  tataran  legislatif,  maka  kompoisi  kabinet  tetap  harus memperhatikan  kekuatan  koalisi,  terutama  di  level  legislatif.  Dengan  demikian, koalisi  di  level  eksekutif  bukan  parkara  mutlak,  karena  itu  berada  alam  wilayah prerogratif  presiden.  Namun  di  level  legislatif,  kekuatan  koalisi  mutlak dipertimbangkan untuk memastikan stabilitas jalannya pemerintahan.
Kedua, dalam  masa  pemerintahan  kabinet  sistem  presidensial  multipartai, khususnya pasca 21 tahun reformasi 1998, dinamika politik dalam kabinet koalisi belum  menunjukkan  perubahan  signifikan.  Sepanjang  begulirnya  sistem predensial  multipartai, pola  pembentukan  kabinet  cenderung  pada  model policy- based coalition s.  Model  koalisi  kabinet  yang  dilandaskan  bukan  karena  dorongan kesamaan  ideologi  dan  visi  politik,  melainkan  cenderung  pada  preferensi  tujuan kebijakan  yang  hendak  direalisasikan  ( policy  seeking ).  Dominasi  model policy- based  coalition s  berimplikasi  besar  pada  rendahnya  efektivitas  kabinet,  karena telah  menyebabkan  proses  pembentukan  kabinet  berjalan  pragmatis,  sekadar bertujuan untuk memenuhi kepentingan politik jangka pendek.  Pragmatisme dan kepentingan jangka pendek dalam dinamika politik kabinet koalisi, tergambar jelas dari  maraknya  konflik  kepentingan,  baik  konflik  kepentingan  di  level  eksekutif maupun di level internal parpol yang berujung pecah kongsi.
Ketiga, pada  tataran  kabinet,  politik  kabinet  koalisi  ditandai  oleh  praktik rebut-rebut  kursi  kementerian  yang  tidak  jarang  berakhir  dengan  praktik penyimpangan (KKN). Sedangkan di level internal parpol, problem politik kabinet koalisi menyebabkan sikap politik parpol terbelah, bahkan tidak jarang menyulut konflik kepentingan yang meruncing pada dualisme kepengurusan parpol. Sekian banyak  konflik  parpol  yang  terjadi  sepanjang  21  tahun  pascareformasi,  seperti konflik dualisme kepengurusan PKB, dualisme Golkar, dualisme PPP, kesemuanya lahir  sebagai  buntut  dari  dinamika  politik  koalisi,    yang  ujungnya  adalah kepentingan  kekuasaan  untuk  menduduki  posisi-posisi  strategis  di  jajaran pemerintahan, khususnya di sektor kementerian.

## Daftar Pustaka
A.  Rosyid  Al  Atok.  Penguatan  Kedudukan  dan  Pembatasan  Kekuasaan  Presiden dalam  Perubahan  UUD1945.  Jurnal  pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan, Volume  24  Nomor 1 Fabruari 2011.
Dean, G Pruitt. (2004). Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement . New York: McGraw-Hill.
Djaja,  Ermansyah.  (2008).  Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Djayyadi Hanan. Ambang Batas Presiden. Harian Kompas,  kamis 26 Juli 2017.
Firman  Manan.  Relasi  Eksekutif–Legislatif  dalam  Presidensialisme  Multipartai  di Indonesia. Jurnal Wacana Politik, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2017.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Fisher,  dkk.  (2001).  Mengelola  Konflik  Ketrampilan  &  Strategi  Untuk  Bertindak, Terj.Kartikasari, dkk. SMK Jakarta:: Grafika Desa Putra.
Gun  Gun  Heryanto.  Jebakan  Obesitas  Kekuasaan.  Harian  Republika.  Jumat  12  Jul 2019.
Haris, Syamsuddin. (2007).  Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Grafiti Pers.
Heywood,  Andrew.  (2000).  Key  Concept  in  Politics.United  States  of  America:  ST. MARTIN’S PRESS.
Jose Cheibub dkk. Democratic Institutions and Regime Survival: Parliemnetary and Presidential  democracies  dalam  Reconsidered.  Annual  Reviews  Politics 2002.
Kamarudin. Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Kasus Tahun 2004- 2007). Disertasi,Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI 2007.
Lewis Coser. (1956). The Function Of Social Conflict. New York : Free Press.
Lili  Romli.  Koalisi  dan  Konflik  Internal  Partai  Politik  pada  Era  Reformasi.  Jurnal Politica Volume 8 Nomor 2 November 2017.
Lili  Romli.  Reformasi  Partai  Politik  dan  Sistem  Kepartaian  di  Indonesia.  Jurnal Politica, Volume 2 Nomor 2 November 2011.
Oksep Adhayanto. Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD NRI 1945. Jurnal FISIP UMRAH, Volume  2 Nomor 2  September 2011.
Sartori,  Giovanni.  (1997).  Comparative  Constitutional  Engineering:  An  Uinquiry into Structures, Incentives, and Outcomes, Cetakan Kedua.  New York: New York Universityy Press.
Susan,  Novri.  (2009).  Sosiologi  Konflik  &  Isu-Isu  Konflik  Kontemporer,  Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
Sivfian Hendra Legowo dkk. Dinamika Politik Rezim Orde Baru di Indonesia; Studi tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru pada Tahun 1990- 1996. Jurnal PUBLIKA budaya, Volume 1 nomor 1 November 2013.
Sri Budi Eko Wardani. Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung:  Kasus  Pilkada  Provinsi  Banten  Tahun  2006.  Tesis.    Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI 2007.

## Internet dan media online
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Aulia  Bintang.  Dualisme  Golkar  akibat  Dua  Tokoh  Utama  Selalu  Bersebrangan, https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20150303172930-32- 36442/dualisme-golkar-akibat-dua-tokoh-utama-selalu-bersebrangan, diakses pada tanggal 17 Juli 2019.
BBC News. Konflik guncang PPP terkait koalisi,
https://www.bbc.com/Indonesia/berita_Indonesia/2014/04/140419_konf lik_ppp_koalisi, diakses pada tanggal 18 Juli 2019.
CNN  Indonesia.  Koalisi  Gemuk  Jokowi  di  Senayan  Rentan  Jadi  Batu  Sandungan, https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20190704100356-32- 408949/koalisi-gemuk-jokowi-di-senayan-rentan-jadi-batu-sandungan diakses pada tangga 15 Juli 2019.
DetikCom.  Keluarga:  Konflik  dengan  Muhaimin  Terjadi  Sampai  Gus  Dur  Wafat, https://news.detik.com/berita/d-2549376/keluarga-konflik-dengan- muhaimin-terjadi-sampai-gus-dur-wafat, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.
DetikCom.  Duet  SBY-JK  di  2009  dan  Ancaman  Konflik  Internal, https://news.detik.com/berita/d-1020763/duet-sby-jk-di-2009-dan- ancaman-konflik-internal, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.
Fajar. Era Reformasi: Era Narsisme Partai Politik, https://www.kompasiana.com/fajarbaru/era-reformasi-era-narsisme- partai-politik, diakses pada tanggal 16 Juli 2019. Fitria  Chusna  Farisa.  Pengamat:  Pembubaran  Koalisi  02  Sinyal  Partai  Pendukung Prabowo Merapat ke Jokowi, https://nasional.kompas.com/read/2019/07/01/12552541/pengamat- pembubaran-koalisi-02-sinyal-partai-pendukung-prabowo-merapat-ke diakses pada tanggal 15 Juli 2019.
Gatra.  Kompromi  Komposisi  Kursi  Menteri,  http://arsip.gatra.com/2001-08- 13/majalah/artikel.php?pil=23&id=42749,  diakses  pada  tanggal  16  Juli 2019.
Haryanti  Puspa  Sari.  PAN  dan  Demokrat  Dinilai  Tak  Etis  jika  Bergabung  dengan
Koalisi Jokowi", https://nasional.kompas.com/read/2019/05/23/22472211/pan-dan- demokrat-dinilai-tak-etis-jika-bergabung-dengan-koalisi-jokowi diakses
pada tanggal 15 Juli 2019.
Ihsanuddin.  “Wacana  Gerindra  Masuk  Kabinet  Jokowi  Dinilai  Berbahaya  Bagi Demokrasi.” https://nasional.kompas.com/, 10 November 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/10/11/21313571/wacana- gerindra-masuk-kabinet-jokowi-dinilai-berbahaya-bagi- demokrasi?page=all.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Indra  Akuntono.  Muladi  Ungkap  Penyebab  Konflik  Internal  Golkar, https://nasional.kompas.com/read/2015/03/04/19011721/Muladi.Ungka p.Penyebab.Konflik.Internal.Golkar, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.
La ode. Kelompok Kepentingan dan Clean Government, perpustakaan.bappenas.go.id, diakses pada tanggal 16 Juli 2019. Ihsanuddin.  “Wacana  Gerindra  Masuk  Kabinet  Jokowi  Dinilai  Berbahaya  Bagi Demokrasi.” https://nasional.kompas.com/, 10 November 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/10/11/21313571/wacana- gerindra-masuk-kabinet-jokowi-dinilai-berbahaya-bagi-
demokrasi?page=all.
Laoli,  Noverius.  “PKB  tak  masalah  bila  partai  Gerindra  masuk  kabinet  Jokowi-
Ma’ruf Amin.” https://nasional.kontan.co.id/, Oktober 2019.
https://nasional.kontan.co.id/news/pkb-tak-masalah-bila-partai-gerindra- masuk-kabinet-jokowi-maruf-amin?page=all.
Liputan6.  Effendy  Choirie:  Pembangkangan  Matori  Melawan  Gus  Dur, https://www.liputan6.com/news/read/17672/effendy-choirie- pembangkangan-matori-melawan-gus-dur,  diakses  pada  tanggal  16  Jului 2016.
Liputan6. Bamsoet Dukung Jokowi Rangkul Demokrat dan PAN untuk Rekonsiliasi, https://www.liputan6.com/Pilpres/read/3965685/bamsoet-dukung- jokowi-rangkul-demokrat-dan-pan-untuk-rekonsiliasi  diakses  pada  15  Juli 2019.
Liputan6. Wiranto Menang Konvensi Golkar, https://www.liputan6.com/news/read/76442/wiranto-menang-konvensi golkar? com%2F, diakses pada tanggal 16 Juli 2019. Marlinda  Oktavia  Erwanti.  Gerindra:  Tak  Hanya  PAN-PD,  Jokowi  Juga  Tawarkan Kursi Menteri ke Kami, https://news.detik.com/berita/d-
4577498/gerindra-tak-hanya-pan-pd-jokowi-juga-tawarkan-kursi-menteri- ke-kami diakses pada tanggal 15 Juli 2019.
Mohammad  Taufiq,  Gus  Dur  berseteru  dengan  tiga  orang  ini  di  PKB, https://www.merdeka.com/politik/gus-dur-berseteru-dengan-empat- orang-ini-di-pkb/matori-abdul-djalil.html,  diakses  pada  tanggal  16  Juli 2016.
Moh Nadlir. 21 tahun Reformasi, Perludem Sebut Reformasi Parpol Tak Berjalan, https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/06272871/20-tahun- reformasi-perludem-sebut-reformasi-parpol-tak-berjalan,    diakses  pada tangga 16 Juli 2019.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Vol.6 No.2 Desember2021
Nafiysul Qodar, Romahurmuziy Terpilih Jadi Ketua Umum PPP, https://www.liputan6.com/news/read/2479431/romahurmuziy-terpilih- jadi-ketua-umum-
ppp?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referre r=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F,  diakses  pada  tanggal  19  Juli 2019.
Republika. Luhut Panjaitan Dukung Jokowi-JK, https://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita- pemilu/14/05/20/n5vclj-luhut-panjaitan-dukung-jokowijk,  diakses  pada tanggal 17 Juli 2019. Robertus Wardi. Munas Golkar Jakarta Dukung Jokowi-JK, https://www.beritasatu.com/nasional/231304/munas-golkar-jakarta- dukung-jokowijk, diakses pada tangga 17 Juli 2019.
Tempo.  Gus  Dur  Pecat  Alwi  Shihab  dan  Syaifullah  Yusuf  dari  PKB, https://nasional.tempo.co/read/49938/gus-dur-pecat-alwi-shihab-dan- syaifullah-yusuf-dari-pkb, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.
Tempo. Alwi-Saifullah Tetap Gelar Muktamar Tandingan, https://nasional.tempo.co/read/59833/alwi-saifullah-tetap-gelar-
muktamar-tandingan, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.
TrbunNews.  Dukung  Prabowo,  PPP  Akui  Konstiuen  Pilih  Jokowi, https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/14/dukung- prabowo-ppp-akui-konstiuen-pilih-jokowi,  diakses  pada  tanggal  19  Juli 2019.
Riana,  Friski.  “Kata  Pengamat  Politik  PAN  Rugi  Bergabung  dengan  Koalisi Pemerintahan  Jokowi  -  Nasional  Tempo.co.”  https://nasional.tempo.co/, Agustus  2021.  https://nasional.tempo.co/read/1499613/kata-pengamat- politik-pan-rugi-bergabung-dengan-koalisi-pemerintahan-jokowi.
Ryan Aditya, Nicholas. “PAN Merapat ke Koalisi, Pengamat: Agar Kekuasaan Aman karena Ada Suara Minta Jokowi Turun.” https://nasional.kompas.com/, 26 Agustus 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/08/26/12235591/pan-merapat- ke-koalisi-pengamat-agar-kekuasaan-aman-karena-ada-suara- minta?page=all.
Sabrina  Asril.  Terpilih  Jadi  Ketum  Baru  Partai  Golkar,  Ini  Rekam  Jejak  Setya
Novanto Sabrina Asril, https://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/07002321/terpilih.jadi.k etum.baru.partai.golkar.ini.rekam.jejak.setya.novanto,  diakses  pada  tanggal 17 Juli 2019.
Kabilah : Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Saiful  Munir,  Konflik  PPP,  Djan  Faridz  dan  Romi  bagai  Air  dan  Minyak  , https://nasional.sindonews.com/read/1059336/12/konflik-ppp-djan- faridz-dan-romi-bagai-air-dan-minyak-1446777326,  diakses  pada  tanggal 19 Juli 2019.
Syarif,  Zainuddin,  dan  Abd  Hannan.  “Islamic  Populism  Politics  and  Its  Threat  to Indonesian Democracy.” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 20, no. 2 (2020):
251–77.
Syarif,  Zainuddin,  Syafiq  A  Mughni,  dan  Abd  Hannan.  “Post-Truth  and Islamophobia  in  the  Contestation  of  Contemporary  Indonesian  Politics.” Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 10, no. 2 (t.t.): 28. Viva.co.id. Alasan Hary Tanoe Mundur dari Partai NasDem, https://www.viva.co.id/indepth/fokus/384200-alasan-hary-tanoe- mundur-dari-partai-nasdem, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.