## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  208-217  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7426.208-217

## PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA MILITER ANGKATAN DARAT YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI DI POMDAM XIV/HASANUDDIN)
Posma Juni Br.Purba 1 , Haeranah 2 , Hijrah Adhyanti 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia E-mail: 1 junipurba06@gmail.com

## Abstrak
Tentara  Nasional  Indonesia  adalah  sekelompok  orang  yang  telah  menjalani  latihan  yang  ekstensif  dalam rangka  menunaikan tugas dan bela negara. Selain itu, TNI harus  mematuhi  semua standar hukum  dan  militer yang  berlaku  karena  terikat  oleh  batasan-batasan  tersebut.  Untuk  dapat  mengemban  tanggung  jawab  dan kewajiban  yang  sangat  sulit  dan  spesifik,  Tentara  Nasional  Indonesia  dilatih  dan  diinstruksikan  untuk mematuhi  perintah  atau  keputusan  dan  melaksanakannya  dengan  baik  dan  berhasil.  Karena  dapat  merusak moral  prajurit  dan  merusak  rasa  persatuan  mereka,  peredaran  dan  penggunaan  narkoba  di  badan  militer membutuhkan  pencegahan  yang  signifikan  dikarenakan  dapat  mengakibatkan  rusaknya  moral  prajurit  militer dan merusak gambaran kesatuan. Agar penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dapat terlaksana  dengan  berhasil  dan  berdayaguna,  maka  diperlukan  peningkatan  kesadaran  masyarakat  terhadap peredaran  Narkotika.  TNI  adalah  anggota  kelompok  masyarakat  yang  telah  menjalani  latihan  khusus  untuk menunaikan  kewajiban  dan  melindungi  negara.  Selain  itu,  Tentara  Nasional  Indonesia  dibatasi  oleh persyaratan  hukum dan  militer,  pada setiap tindakan  yang dilakukan harus sesuai dengan persyaratan hukum dan  militer  yang  relevan.  TNI  dididik  dan  diajari  agar  mampu  melaksanakan  kegiatan  dan  komitmen  yang sangat  sulit  dan  khusus.  Peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika  pada  badan  militer  wajib  mendapat penanganan  yang  berfokus,  hal  ini  dapat  merusak  moral  personel  militer  dan  merusak  citra  persatuan,  maka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di  badan  militer memerlukan perhatian  lebih terarah. Oleh karena itu, perlu  adanya  peningkatan  kesadaran  masyarakat  terhadap  peredaran  narkoba  agar  tindak  pidana  yang melibatkan penyalahgunaan narkoba dapat ditangani dengan baik dan efisien.
Kata Kunci: Penegakan, TNI, Polisi Militer

## Abstract
The Indonesian National Armed Forces are a group of people who have undergone extensive training in order to  fulfill  their  duties  and  defend  the  country.  In  addition,  the  TNI  must  comply  with  all  applicable  legal  and military  standards  because  it  is  bound  by  these  limitations.  To  be  able  to  carry  out  very  difficult  and  specific responsibilities and obligations, the Indonesian Armed Forces are trained and instructed to comply with orders or decisions and carry them out  properly and successfully.  Because it can damage the morale of soldiers and undermine  their  sense  of  unity,  drug  trafficking  and  use  within  the  military  requires  significant  prevention because  it  can  damage  the  morale  of  military  personnel  and  damage  the  image  of  unity.  In  order  for  the prevention  of  criminal  acts  of  drug  abuse  to  be  carried  out  successfully  and  efficiently,  it  is  necessary  to increase public awareness of the circulation of narcotics. The TNI is a member of a community group that has undergone special training to fulfill its obligations  and protect the country. In addition, the Indonesian Armed Forces are limited by legal and military requirements, in that any actions taken must comply with relevant legal and military requirements. TNI is educated and taught to be able to carry out activities and commitments that are very difficult and special. Trafficking and abuse of narcotics within military agencies must receive focused treatment, this can damage the morale of military personnel and damage the image of unity, so the circulation and  abuse  of  narcotics  within  military  agencies  requires  more  focused  attention. Therefore, it  is  necessary  to increase public awareness of drug trafficking so that crimes involving drug abuse can be handled properly and efficiently.
Keywords: Law Enforcement, Indonesian National Army, Military Police

## I. PENDAHULUAN
Tentara  Nasional  Indonesia  merupakan  suatu  bentuk  pertahanan  negara  atau  alat  negara  yang memiliki tanggungjawab untuk menegakkan, menyelamatkan, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan negara  (KEMHAN,  2019).  Tentara  Nasional  Indonesia  juga  bisa  dijadikan  sebagai  bentuk pengayoman  terhadap  masyarakat  Indonesia  untuk  memberikan  contoh  yang  baik,  seperti  memberi pengetahuan  tentang  penyalahgunaan  narkotika,  memastikan  seluruh  masyarakat  Indonesia mendapatkan  hak  yang  sama  dimata  hukum,  tidak  dilihat  dari  jabatan  atau  kekuasaan  maupun  kaya atau  miskin  sebagaimamana  sesuai  pada  Pasal  28D  ayat  (1)  KUHPM  menyatakan  “Setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  agunan,  perlindungan,  dan  kepastian  aturan  yang  adil  dan  perlakuan  yang sama  dihadapan  hukum”.  Agar  pelanggaran  yang  melibatkan  penyalahgunaan  narkoba  dapat diselesaikan  dengan  cepat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  publik  tentang perdagangan narkoba (de Havenon & Ansari, 2014; Waluyo, 2004).
Penegakan  hukum  militer  adalah  bagian  integral  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  sistem hukum  Nasional  atau  juga  sebagai  bagian  dari  sistem  asal  ketentuan  yang  menyusun  wacana Pertahanan  Keamanan  Negara  (Putra,  2013).  Sistem  asas-asas  utama  hukum  militer  wajib  menjadi dasar  bagi  tolak  asal  tugas  militer  dari  sistem  dan  asas-asas  utama  aturan  Nasional.  Hukum  militer juga memiliki kewajiban untuk mengklaim terlaksananya berbagai tugas militer tersebut dengan benar sebagaimana  mestinya.  Edukasi  kepada  masyarakat  tentang  peredaran  narkoba  sangat  penting  agar pelanggaran terkait penyalahgunaan narkoba dapat ditangani dengan baik dan segera.
Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dibentuk  secara  professional  dengan  melibatkan  politik negara yang berlandaskan pada prinsip dan nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi insan,  aturan- aturan  nasional,  aturan  hukum  internasional  yang  diratifikasi,  serta  aturan  kepentingan  negara  yang dikendalikan  secara  transparan  dan  akuntabel.  Keberadaan  TNI  sebagai  alat  negara  dalam  menjaga kedaulatan  Indonesia  terdapat  di  dalam  aturan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  perlu  dipahami  bahwa  keterlibatan  anggota  militer  Angkatan Darat dalam tindak pidana narkotika memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran hukum  individu.  Sebagai  institusi  yang  memiliki  peran  krusial  dalam  menjaga  keamanan  dan kedaulatan  negara,  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  harus  menjunjung  tinggi  integritas  dan moralitas. Keterlibatan anggota militer dalam tindak pidana narkotika dapat merusak citra positif TNI di  mata  publik  dan  mengancam  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  ini.  Oleh  karena  itu, penegakan  hukum  yang  adil  dan  tegas  terhadap  anggota  militer  yang  terlibat  dalam  kasus  narkotika bukan  hanya  tentang  menangani  pelanggaran  hukum,  tetapi  juga  mempertahankan  integritas  dan martabat TNI sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Kewajiban  TNI  untuk  menjaga  supremasi  sipil  dan  menghormati  hak  asasi  manusia  juga menjadi  aspek  penting  dalam  penegakan  hukum  terhadap  anggota  militer  yang  terlibat  dalam  tindak pidana narkotika. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, TNI harus terus menerus mengedukasi anggota militer  tentang  konsekuensi  hukum  dan  sosial  dari  keterlibatan  dalam  tindak  pidana  narkotika. Dengan  demikian,  upaya  pencegahan  dapat  dilakukan  dengan  lebih  efektif,  sehingga  pelanggaran semacam ini dapat dicegah sebelum terjadi.
Pentingnya  pendidikan  dan  kesadaran  terhadap  bahaya  narkotika  juga  tidak  boleh  diabaikan. Tidak  hanya  masyarakat  umum,  tetapi  juga  anggota  militer  perlu  diberikan  pemahaman  mendalam tentang  dampak  negatif  narkotika  terhadap  individu,  keluarga,  dan  masyarakat  secara  keseluruhan. Dalam  kerangka  ini,  TNI  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  memberikan  contoh  teladan  dan mengedukasi anggota militer serta masyarakat tentang pentingnya menjauhi narkotika demi menjaga keutuhan dan stabilitas negara.
Dengan  menggali  lebih  dalam  tentang  dinamika  penegakan  hukum  bagi  anggota  militer  yang terlibat  dalam  tindak  pidana  narkotika  di  POMDAM  XIV/HASANUDDIN,  penelitian  ini  akan memberikan  wawasan  berharga  tentang  bagaimana  penegakan  hukum  dapat  menjadi  instrumen penting  dalam  memelihara  integritas  TNI,  mendukung  supremasi  sipil,  dan  memberikan  kontribusi dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  bentuk  dari  metode  pencarian  supaya  mendapatkan  aturan, prinsip, atau doktrin hukum dengan maksud menjadi jawaban dari permasalahan hukum yang sedang terjadi (Ali, 2015; Marzuki, 2017).

## 2.1 Tipe Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  hukum  yuridis  empiris  di  Pomdam  XIV/Hasanuddin Makassar  (Waluyo,  2002).  Metode  tersebut  digunakan  sesuai  dengan  rumusan  masalah  dan  tujuan penelitian.  Peneliti  akan  mengamati  penegakan  hukum  bagi  anggota  militer  angkatan  darat  yang terjerat  Tindak  Pidana  Narkotika  serta  meneliti  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Polisi  Militer Angkatan Darat untuk menentukan penegakan hukum bagi anggota militer angkatan darat di wilayah Pomdam XIV/Hasanuddin.

## 2.2 Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  tentang  penegakan  aturan  Anggota  Militer  Angkatan  Darat  dalam  menegakkan aturan  bagi  prajurit  yang  terlibat  Tindak  Pidana  Narkotika  bersumber  dari  Tahun  2018  s/d  2022. Pertimbangan  peneliti  menentukan  lokasi  penelitian  tersebut  dikarenakan  peneliti  merupakan  bagian penyidik pada Pomdam XIV/Hasanuddin Makassar.

## 2.3 Sumber Bahan Hukum
Ada  dua  kategori  dalam  sumber  informasi  hukum,  yaitu  sumber  data  primer  dan  sekunder. Sumber data primer diartikan sebagai informasi atau fakta yang berasal dari data lapangan (Pomdam XIV/Hasanuddin Makassar). Sedangkan, sumber data sekunder adalah informasi regulasi primer yang dihasilkan dari pendapat para ahli ilmiah atau acuan yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun tiga bahan aturan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: 1. Bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum  yang  mengikat,  seperti  undang-undang  atau  peraturan  yang  sedang  berlaku.  Sumber  daya hukum utama yang digunakan dalam hubungannya dengan penggunaan ini merupakan bahan hukum utama.  Poin  referensi  utama  antara  lain:  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dan  Buku  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  2.  Bahan  hukum  sekunder  dimaksudkan  untuk menjadi  bahan  pelengkap  untuk  bahan  hukum  primer  yang  antara  lain  dapat  berupa  publikasi akademik,  data  dari  berbagai  instansi,  dan  buku  perpustakaan  sebagai  bahan  referensi  untuk menambah sumber penelitian. 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sekunder lebih awal dari kamus.

## 2.4 Teknik Pengumpulan Data
Terdapat  tiga  metode  pengumpulan  data  yang  berbeda,  termasuk:  1)  Wawancara  adalah percakapan dua orang di mana satu orang mengajukan pertanyaan dan yang lain menanggapi dengan informasi berdasarkan tujuan terkait penelitian. 2) Pencarian data secara langsung dilokasi penelitian di  Pomdam  XIV/Hasanuddin  Makassar,  peneliti  melakukan  sesi  tanya  jawab  dengan  responden  dan narasumber  pribadi.  3)  Studi  internet,  yang  melibatkan  pencarian  informasi  tentang  isu-isu  yang diteliti di berbagai situs resmi.

## 2.4 Analisis Data
Karena  penelitian  ini  mengadopsi  metodologi  kualitatif,  statistik,  dan  matematika  tidak digunakan  untuk  menguji  data.  Sebaliknya,  metode  analisis  data  adalah  kualitatif.  Akibatnya,  data yang dikumpulkan akan diperiksa substansinya, yaitu realitas deskriptif yang  memiliki kaitan dengan aturan undang-undangan yang relevan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Peranan Polisi Militer
Penegakan  hukum  pada  lingkungan  militer  dilaksanakan  tiga  pilar  yang  saling  berkaitan  pada pasal 69 ayat (1) menyebutkan penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia:
1. Atasan yang berhak menghukum (Ankum)
2. Polisi Militer (Pom)
3. Oditur Militer.
Meskipun  terdapat  tiga  penyidik,  tetapi  dalam  melakukan  penyidikan  rangka  yustitisial  tetap dipraktekan oleh Pom atas perintah Ankum. Berikut tahapan dalam proses yustisi.
Penyidikan  merupakan  kumpulan  aksi  dari  penyidik  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia berdasarkan  aturan  di  undang-undang  untuk  menemukan  berbagai  bukti  terperinci  tindak  pidana dengan tujuan untuk mendapatkan tersangkanya. Menurut pasal 1 nomor 11 menyatakan bahwa yang berhak  menghukum  atas  kesalahan  pejabat  polisi  militer  yaitu  penyidik  Angkatan  Bersenjata Republik  Indonesia  atau  Atasan  yang  berhak  menghukum  (Ankum).  Selain  itu  dalam  ketentuan undang-undang,  Oditur  juga  diberikan  wewenang  melakukan  penyidikan.  Penyidik  pembantu  juga diberikan  wewenang  untuk  melakukan  penyidikan  di  kesatuannya  berdasarkan  undang-undang. Penyidik  pembantu  merupakan  bagian  dari  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  eksklusif  yang terdiri dari:
a. Provos Angkatan Darat
b. Provos Angkatan Udara
c. Provos Angkatan Laut
Tugas Penyidik militer yaitu memeriksa tersangka, saksi, dan bukti yang berbentuk:
1) Informasi pemeriksaan (BAP), tersangka, dan para saksi.
2) Melakukan  tes  urin  dan  memberikan  bukti  ke  rumah  sakit  yang  sudah  ditunjuk  berdasarkan permenkes  nomor  22/Menkes/SK/2008  tentang  Penunjukan  Laboratorium  Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.
3) Berbagai surat yang memiliki hubungan perkara.
4) Pada  saat  terjadinya  termin  penyidikan,  penyidik  boleh  memberikan  permohonan  dalam penahanan kepada Ankum selama 20 hari yang nantinya bisa diperpanjang satu kali untuk 30 hari  atau  180  hari  paling  lama  dengan  masing-masing  30  hari  pada  perwira  penyerahan perkara.  Jika  selama  20  hari  investigasi  tidak  selesai,  maka  terdapat  aturan  untuk membebaskan tersangka.
5) Berkas-berkas kasus oleh penyidik polisi militer. (P19)
a. Pemberian  berkas  investigasi  pada  perwira  penyerahan  perkara  dan  atasan  yang berhak menghukum sang Penyidik Pom.
b. Pemberian  berkas  perkara  asal  penyidik  kepada  Oditur  militer  dan  dilanjut menyerahkan tersangka serta bukti-bukti.
c. Pengembalian berkas sesuai arahan Oditur militer.
TNI  dalam  memberantas  penyalahgunaan  narkoba  terutama  di  kalangan  personel  TNI Angkatan  Darat,  khususnya  menjadi  penyidik  dan  pencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, polisi militer berwenang:
1) Mengumpulkan keterangan tentang rencana penyidikan (BAP), tersangka, dan saksi.
2) Memerintahkan  rumah  sakit  yang  telah  ditunjuk  sesuai  dengan  Permenkes  nomor 22/Menkes/SK/2008  tentang  Penunjukan  Laboratorium  Narkotika  dan  Psikotropika  untuk melakukan pemeriksaan urin dan pemeriksaan barang bukti.
3) Surat-surat yang relevan dengan kasus.
4) Penyidik dapat meminta penahanan kepada Ankum  saat pemeriksaan berlangsung selama 20 hari yang nantinya bisa diperpanjang satu kali untuk 30 hari atau 180 hari paling lama dengan masing-masing 30 hari pada perwira penyerahan perkara. Jika selama 20 hari investigasi tidak selesai, maka terdapat aturan untuk membebaskan tersangka.
Polisi Militer Angkatan Darat memiliki peran memberikan solusi tindak pidana kepada oknum yang menggunakan narkotika sebagai penyidik perkara dan pencegahan tindak pidana (lihat Sirait & Sahari,  2014;  Warka  et  al.,  2018).  Berikut  wewenang  yang  dimiliki  oleh  Polisi  Militer  dalam melakukan penyidikan, yaitu:
1) Mendapatkan  laporan  dari  orang  lain  mengenai  terjadinya  peristiwa  yang  diperkirakan sebagai tindak pidana.
2) Melaksanakan aksi pertama pada daerah peristiwa.
3) Mencari berita dan bukti-bukti.
4) Meminta  orang  yang  diperkirakan  sebagai  tersangka  untuk  berhenti  dan  melakukan penyelidikan dari tanda pengenal.
5) Dilakukannya penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.
6) Merogoh sidik jari dan mengambil foto orang-orang
7) Meminta orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8) Meminta untuk mendatangkan pakar atau ahli yang berkaitan dengan investigasi masalah.
9) Melakukan suatu tindakan lain sesuai aturan yang bertanggung jawab.
10) Mengikuti  perkataan  Atasan  yang  Berhak  Menghukum  supaya  dilakukan  penahanan tersangka.
11) Memberikan laporan kepada Atasan yang Berhak Menghukum tentang penyidikan. Penyidikan  biasanya  memiliki  kegiatan  yang  ditunjukan  terhadap  masalah  yang  menjadi tersangka serta pelakunya, namun kegiatan tersebut juga dilakukan kepada perkara samar-samar yang harus dibuktikan dengan menggunakan cara pengamatan dan pelacakan.
Sesuai  hasil  wawancara  dengan  Lettu  Cpm  Arikwansa  selaku  dansatlak  Idik  Pomdam  XIV Hasanuddin,  terdapat  tujuh  bagian  pelanggaran  TNI  dan  penyalahgunaan  narkotika  merupakan pelanggaran  terberat  yang  akan  mendapatkan  hukuman  lain  yaitu  dilakukan  pemecatan  secara  tidak hormat. Menjadikan sapta marga sumpah prajurit dan delapan wajib Tentara Nasional Indonesia serta sendi-sendi  pada  kehidupan  prajurit  sebagai  pedoman  atau  petunjuk.  Selanjutnya,  Lettu  Cpm Arikwansa  selaku  dansatlak  Idik  Pomdam  XIV  Hasanuddin  juga  mengungkapkan  bahwa  Tindak Pidana  Narkotika  apabila  prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan terbukti  memakai  narkotika  atau  mengedarkan  narkotika  maka  Peradilan  Militer  memberikan pertimbangan hukuman dengan adil terhadap dakwaan, berita informasi hukum di persidangan, aturan oditur, atau pembelaan terdakwa. Biasanya hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kepentingan militer  dan  kepentingan  hukum  sendiri,  terutama  citra  baik  buruknya  TNI  dan  kesatuanya.  Jika majelis  memiliki  pendapat  bahwa  terdakwa  sudah  terbukti  salah  dan  mengakuinya,  maka  akan diberikan tindak pidana terhadap terdakwa dan memberikan hukuman tambahan berupa diberhentikan dari TNI secara tidak hormat.
Perkara  narkotika  yang  terlapor  ataupun  tertangkap  tangan  oleh  Polisi  Militer  yaitu  saat terjadinya  razia  dan  terbukti  mengkonsumsi.  Menurut  Kolonel  Cpm  Bayu  Ajiwidodo  Danpomdam XIV Hasanuddin, oknum TNI yang menggunakan narkotika dapat merusak etika bangsa dikarenakan Tentara  Nasional  Indonesia  harus  menjadi  contoh  yang  baik  bagi  masyarakat  untuk  terhindar  dari kasus  pidana.  Pemberian  hukuman  lain  berupa  pemecatan  terhadap  anggota  TNI  bukan  hanya diberlakukan  untuk  Angkatan  Darat  saja,  tetapi  juga  berlaku  untuk  Angkatan  Laut  dan  Angkatan Udara.  Tujuan  diberlakukan  hukuman  ini,  diharapkan  dapat  menjadi  efek  jera  kepada  oknum  TNI yang memiliki niat untuk mengkonsumsi narkotika.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ba  Idik  Tipidmilum  Satlak  Idik  Pomdam  XIV/ Hasanuddin  Serka  (K)  Zahra  dan  Serka  (K)  Desy  Mayasari  mengatakan  bahwa  laporan  pengaduan dari  masyarakat  ataupun  yang  didapatkan  oleh  petugas  baik  dari  kepolisian  atau  Polisi  Militer merupakan  dasar  dilakukannya  penyidikan.  Pihak  polisi  yang  mendapatkan  oknum  TNI  Angkatan Darat terjerat tindak pidana, maka harus koordinasi dengan Polisi Militer untuk diserahkan ke Atasan yang  Berhak  Menghukum  supaya  segera  diberikan  surat  perintah  untuk  dilakukan  penahanan sementara.
Terdapat  dua  faktor  yang  menjadi  dorongan  seseorang  untuk  melakukan  tindak  pidana narkotika,  yaitu:  faktor  internal  yang  berasal  dari  diri  sendiri  dan  faktor  eksternal  yang  berasal  dari lingkungan luar.
Tabel 1.
Data Tindak Pidana Narkotika Pomdam Hasanuddin
NO NO. REGISTER LAP-POL IDENTITAS TERSANGKA MACAM KEJAHATAN/ PELANGGARAN TUDUHAN PASAL YANG DILANGGAR KET 1 3 5 6 7 8
I TA. 2018 1 LP-04/A- 04/II/2018/Idik Tgl. 17-02-2018 Kopda  Tri  Agung  Nugro  ho NRP  31050244040283,  Wa danru  Pimu  Kima,  Yonif Narkotika/psikotr opika 114  (1)  yo  112  (1) yo  127  (1)  huruf  a UURI  No.  35  tahun Denpo m XIV/3
725/ Wrg 2009. Kendari 2 LP-07/A- 05/III/2018/Idik Tgl. 10-03-2018 Pratu Muh. Mishar. S.R.NRP  3112055  8880793 Ta Yonif 725/Wrg. Narkotika 127  ayat  1  huruf  a UU RI No. 35 Tahun 2009 Ttg Narkotika sda 3` LP-04/A- 04/IV/2018/Idik Tgl. 06-04-2018 Sertu Abdul Rahim Gaimudin.NRP 21060230840486  Ba  Sandi Intel Kodim 1416/Muna Narkotika 114  (1)  yo  112  (1) yo  127  (1)a  UURI No. 35 tahun 2009. sda 4 LP-13/A- 13/IV/2018/Idik Tgl. 24-04-2018 Pratu  M.  Isran  Arman  NRP 31120217401092  Ta  banduk 2/2  Ton  SMS  Ki  B  Yonif Rader 700/WYC. Narkotika 127  (1)a  UU  RI  No 35 tahun 2009 Denpo m XIV/4 Makass ar 5 LP-17/A- 17/VI/2018/Idik Tgl. 11-06-2018 Praka  Aulia  Arieswara  NRP 310605535430485  Ta  Opr Dump Truk Kibant Yonzipur 8/Smg Narkotika 127  (1)a  UURI  No. 35 tahun 2009. Satlak Idik 6 LP-27/A- 27/XI/2018/Idik Tgl. 06-11-2018 Praka NRP 31020740630483 Ta  yanrad  Arifuddin  Ki Demlat Rindam XIV/Hsn Narkotika 114  (1),  112  (1)  dan 127  (1)  a  UURI  No. 35 tahun 2009 Denpo m XIV/4 Makass ar 7 LP-30/A- 30/XI/2018/Idik Tgl. 09-11-2018 Pelda Sulaiman NRP 620491 Ba Turya Kima Dodikbelneg Rindam XIV/ Hsn. Narkotika 127  (1)a  UURI  No 35  thn  2009  ttg Narkotika sda II TA. 2019 Nihil Nihil Nihil 1 3 5 6 7 8 III TA. 2020 Nihil Nihil Nihil IV TA. 2021 1 LP-15/A- 15/V/2021/Idik Tgl. 10-05-2021 Letda  Kav  Lukman  NRP 21970299820  878  Dantim 2/C Den inteldam XIV/Hsn Narkotika 127  (1)  a,  psl  131 UU RI No. 35 Tahun 2009 dan 103 KUHPM Denpom XIV/4 Makassa r V TA. 2022 Nihil Nihil Nihil
Mengetahui  efektifitas  aturan  pada  suatu  penegakan  hukum,  terdapat  tiga  komponen  yang berhubungan, yaitu substansi hukum ( Legal Substance ), struktur hukum ( Legal Structure ), dan Kultur aturan  ( Legal  Culture ).  Menurut  analisis  peneliti,  Tindak  Pidana  Narkotika  harus  diselesaikan menggunakan  sistem  peradilan  pidana  dan  penegakan  aturan  berupa  komponen-komponen  yang disebutkan teori Friedman dalam Teori Penegakan Aturan sebagai berikut:
1. Berkaitan  dengan  substansi  hukum  ( Legal  Substance )  yaitu  isi  atau  materi  hukum  yang membuat  ihwal  narkotika  yang  terdapat  di  Undang-Undang  nomor  35  Tahun  2009  ihwal Narkotika.
2. Berkaitan  dengan  struktur  hukum  ( Legal  Structure )  yaitu  lembaga  kejahatan  narkotika  bagi aparat penegak hukum.
3. Berkaitan  dengan  kultur  atau  budaya  hukum  ( Legal  Culture )  yaitu  pola  piker  rakyat  atau pemerintah tentang hal ihwal narkotika. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tata nilai, keyakinan, sistem sosial, politik, serta ekonomi yang berkembang.
Komponen-komponen tersebut harus saling berkaitan supaya dapat dilakukan pencegahan  dan mendapatkan solusi atas kejahatan narkotika secara tepat.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Danpomdam  XIV  Hasanuddin  Kolonel  Cpm  Bayu  Ajiwidodo mengatakan  bahwa  tindak  pidana  narkotika  terjadi  karena  adanya  beberapa  aspek,  terutama  aspek individu,  sosial  budaya,  atau  ekonomi.  Berikut  faktor  yang  menjadi  penyebab  Tindak  Pidana Narkotika, yaitu:
1) Faktor Internal
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri berupa aspek kepribadian dan kecemasan. Aspek kepribadian meliputi kepribadian selalu ingin dipahami, mudah marah dan kecewa,  memiliki  sifat  rendah  diri.  Sedangkan,  aspek  kecemasan  meliputi  putus  asa  dalam mewujudkan keinginannya sehingga melarikan diri untuk menggunakan narkotika.
2) Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  merupakan  faktor  yang  berasal  dari  lingkungan  luar,  diantaranya  faktor social  budaya  dan  ekonomi.  Menurut  A.  Lacassagne  bahwa  lingkungan  sosial  menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan dikarenakan keberadaan di lingkungan yang buruk akan mempengaruhi gaya hidup.
Faktor sosial budaya bisa muncul dari keadaan keluarga atau ajakan teman. Keadaan keluarga disini  artinya  keluarga  yang  tidak  harmonis,  meliputi  perceraian,  kegiatan  yang  terlampau sibuk  sehingga  sering  tidak  ada  di  rumah,  dan  ekonomi  keluarga  dalam  keadaan  yang berlebihan  ataupun  kekurangan.  Penggunaan  narkoba  di  kalangan  anggota  TNI  biasanya dimulai dari teman atau jejaring sosial lainnya. Ini menunjukkan bagaimana hubungan dengan orang  yang  belum  disaring  secara  menyeluruh  dapat  secara  tidak  sengaja  meningkatkan penggunaan narkoba karena rasa persahabatan atau komunitas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  Tahun  2016  terdapat  Tindak  Pidana  Narkotika  dengan Hukuman  pemecatan  yaitu  Kolonel  Inf  Jefri  Oktavianus  Rotty  terbukti  positif  menggunakan narkotika,  dijelaskannya  bahwa  penggunaan  narkotika  ini  dikarenakan  kondisi  yang  tidak  harmonis dengan  keluarga  dan  jarang  berkumpul  dengan  keluarga  menjadi  latarbelakang  Kolonel  Inf  Jefri Oktavianus  Rotty  menggunakan  narkotika.  Karena  perbuatannya  Kolonel  Inf  Jefri  Oktavianus  Rotty dijatuhkan hukuman pidana 1 tahun 4 bulan dengan tambahan pemecatan. Perbuatan Kolonel Inf Jefri Oktavianus  Rotty  dianggap  sangat  mencederai  TNI  AD  karena  sebagai  seorang  komandan memberikan citra buruk kepada anggota dan satuan.
Dan di tahun yang sama pada tahun 2017 juga, Pratu Isran Arman ditemukan bersama dengan dua orang rekannya anggota kepolisian kota makassar di kamar hotel di kota makassar. Mereka positif menggunakan narkotika jenis sabu sabu dan di dijatuhkan hukuman pemecatan.
Selanjutnya,  pada  tahun  2018  Kopda  Tri  Agung  terbukti  positif  menggunakan  narkotika bersama dengan dua rekannya di hotel wilayah makassar. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kopda Tri Agung bahwa dia awalnya diajak berbisnis dengan rekannya tersebut dan diajak mencoba coba  narkotika  dan  malangnya  perbuatan  yang  baru  dilakukan  pertama  kali  oleh  Kopda  Tahir langsung  tertangkap  polisi  berdasrkan  hasil  rahazia  malam  dan  selanjutnya  Kopda  Tahir  diserahkan kepada  Polisi  Militer  Pomdam  XIV  Hasanuddin.  Ketika  anggota  TNI  mulai  menggunakan  narkoba, seringkali  mereka  pertama  kali  melakukannya  melalui  teman  atau  jejaring  sosial  lainnya.  Hal  ini menunjukkan  bagaimana  pengaruh  dengan  orang-orang  sekitar  haruslah  disikapi  dengan  hati-hati,
karena  mungkin  memiliki  efek  mendorong  untuk  mengkonsumsi  narkoba  karena  rasa  persahabatan atau persatuan.
Hasil  wawancara  mengungkapkan  bahwa  mereka  melakukan  pelanggaran  narkoba  karena beberapa alasan, antara lain:
1. untuk bersenang-senang dan dimotivasi oleh keinginan untuk dimengerti;
2. memfasilitasi aktivitas dan distribusi seksual;
3. untuk meringankan kesepian dan keinginan akan perasaan yang kuat;
4. mencari dan menemukan makna hidup;
5. menghilangkan kebosanan dan kesepian;
6. meredakan kecemasan, keputusasaan, dan kelelahan hidup;
7. menuruti keinginan rekan dalam rangka membina solidaritas;
Lingkungan  masyarakat  merupakan  lingkungan  yang  besar  setelah  lingkungan  tempat  tinggal. Keluarga  adalah  salah  satu  faktor  eksternal  yang  memiliki  dampak  relatif  besar  dengan  perlakuan seorang.  Lingkungan  masyarakat  adalah  bagian  yang  lebih  besar  di  area  pergaulan  karena  beraneka ragam.  Peranan  lingkungan  masyarakat  sangat  penting  terhadap  terbentuknya  perilaku  bagi  seluruh masyarakat.
Mempunyai  banyak  waktu  luang  dan  tidak  digunakan  untuk  melakukan  kegiatan  positif  akan menjadi  rawan  terjadinya  kejahatan,  salah  satunya  yaitu  penggunaan  narkotika.  Adanya  kesempatan yang  dimiliki  akibat  dari  waktu  luang  tidak  terkontrol  akan  dijadikan  peluang  oleh  seseorang menggunakan narkotika.
Memanfaatkan  waktu  luang  dengan  kegiatan  yang  positif  menjadi  salah  satu  bentuk  upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ada berbagai jenis kegiatan yang dapat dilakukan seperti olah raga,  seni,  aktivitas  sosial,  serta  mengembangkan  minat  dan  bakat.  Kesibukan  yang  dimiliki  akan berpengaruh untuk terhindar dari penyalahgunaan narkotika karena sudah tidak memiliki waktu luang yang tidak bermanfaat.
Operasi  aktif  dan  Razia  secara  rutin  masih  efektif  dilakukan  sebagai  bentuk  pencegahan penyalahgunaan  narkotika  (Gani,  2020;  P  &  Puspaningtyas,  2012;  Sugistiyoko,  2017).  Kegiatan  ini dilakukan  secara  tiba-tiba  supaya  Polisi  Militer  dapat  menemukan  tindak  pidana  yang  lebih  banyak dibandingkan dijadwalkan  Apabila saat melakukan  tes urin ditemukan anggota  positif menggunakan narkoba, maka Ankum segera memberikan surat penahanan dan dipindahkan ke Polisi Militer.
Sebelum  operasi  agresif  atau  razia,  polisi  militer  lebih  dahulu  melakukan  observasi  atau pengamatan.  Bekerja  sama  dengan  bagian  kepolisian  supaya  berjalan  dengan  efektif,  Polisi  Militer berwenang  untuk  menyelidiki  pelanggaran  pidana  yang  berada  di  tubuh  militer  dan  harus  diberitahu setiap  kali  polisi  menemukan  anggota  Angkatan  Darat  yang  menyalahgunakan  narkoba  (Marraffa, 2023; Silva et al., 2022).
Karena sudah diatur dalam hukum acara pidana umum di undang-undang nomor 31 tahun 1997 sehingga  tidak  lagi  membedakan  antara  pengertian  “penyelidik”,  “penyelidikan”,  “penyidik”,  dan “penyidikan”. Polisi Militer dan  Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) melakukan  penyidikan perkara pidana militer melalui seksi I (intel) masing-masing satuan.
Terdapat  dua  wewenang  yang  menjadi  kekuasaan  komandan,  yaitu  kewenangan  lazimnya dianggap hak komando dan wewenang hak menghukum. Berikut hak komando, yaitu:
1. Mengarahkan ( directing );
2. Mengkoordinir ( coordinating );
3. Mengendalikan ( control )
Sedangkan  wewenang  untuk  mendisiplinkan  bawahannya  diatur  dengan  undang-undang,  hak komando atas komandan diperoleh dari utusan pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata (Ilham et al., 2022). Ketentraman dan ketertiban pasukan akan terganggu jika salah satu dari kewenangan tersebut tidak  ada,  yang  menandakan  telah  adanya  campur  tangan  pihak  luar  terhadap  keutuhan  pasukan. Komandan  harus  mampu  mengarahkan,  mengoordinasikan,  dan  mengendalikan  tugasnya  secara efektif.  Supaya  pasukannya  disiplin,  tetap  terjaga,  dan  mengerjakan  tugas  pokok  dengan  baik,  maka kewenangan komandan harus dipisahkan dari kewenangan tersebut.
Seseorang  komandan  guna  kepentingan  seni  manajemen  serta  taktik  militer  memiliki kebebasan  untuk  merogoh  tindakan  berdasarkan  keadaan,  alat-alat  kekuatan  sasaran,  dan  lain-lain. Pada  bidang  hukum,  komandan  harus  melaksanakan  aturan  undang-undang  sesuai  dengan  apa  yang telah ditentukan dari yang sudah ditentukan bukan dari yang dikehendaki.
Seseorang komandan wajib memahami berbagai ketentuan yang sudah disebutkan tadi terutama dalam  wewenangnya.  Para  komandan  militer  yang  memiliki  jabatan  sebagai  atasan  yang  berhak menghukum  harus  melakukan  pemeriksaan  kepada  bawahannya  yang  diperkirakan  terjerat  tindak pidana.  Ada  dua  bagian  investigasi  pendahuluan,  yaitu:  bersifat  pengusutan  dan  penuntutan.  Setiap hari  jum’at,  seluruh  TNI  Angkatan  Darat  harus  melaksanakan  pembinaan  mental  (bintal)  dalam bentuk aktivitas rohani atau agama di Pomdam.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Fungsi  penyidikan  dan  pencegahan  Polisi  Militer  Angkatan  Darat  dalam  memberantas permasalahan penyalahgunaan narkoba yang  terjadi terhadap anggota TNI. Penyidik TNI merupakan atasan  yang  berwenang  memberikan  hukuman,  polisi  militer,  dan  kejaksaan  yang  telah  diizinkan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997.  Fungsi  Polisi  Militer  yaitu  melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana kasus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
Penyalahgunaan  narkotika  bisa  terjadi  karena  adanya  faktor  internal  berupa  berbagai  hal  yang berkaitan dengan individu, antara lain kepribadian untuk selalu dimengerti, mudah marah dan kecewa, jiwa mudah terguncang, mudah putus asa, tidak semangat dalam menjalani kehidupan, dan lain-lain.

## 4.2 Saran
Peneliti  memberikan  beberapa  solusi  untuk  membantu  menegakkan  hukum,  terutama  dalam memerangi  tindak  pidana  oknum  TNI  yang  menggunakan  narkotika  di  badan  militer.  Solusi  yang diberikan berupa adanya penyuluhan tentang risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba. Hal ini akan memastikan bahwa setiap anggota TNI menyadari keseriusan risiko dan dapat mendorong setiap keluarga untuk mengambil tindakan pencegahan internal.
Melaksanakan  supervisi  personel  untuk  meningkatkan  efektivitas  pemberantasan  narkoba  dan memanfaatkan  kemampuan  TNI  secara  lebih  baik.  Sangat  penting  bahwa  operasi  aktif  atau penggerebekan dilakukan untuk menjaga disiplin.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2015). Metode Penelitian Hukum (6th ed.). Sinar Grafika. de  Havenon,  A.,  &  Ansari,  S.  (2014).  Combating  Performance  Enhancing  Drug  abuse:  Detection  and Punishment are Not Enough. Performance Enhancement and Health , 3 (1), 51–53. https://doi.org/10.1016/j.peh.2014.10.003 Gani,  R.  A.  (2020). Penegakan  Hukum  Terhadap  Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan  Darat  (TNI AD) Yang Tindak Pidana . 61–70.
Ilham,  Z.,  Fakultas,  M.,  Universitas,  H.,  Kuala,  S.,  Hukum,  F.,  Syiah,  U.,  &  Indonesia,  T.  N. (2022).  Tindak Pidana  Menentang  Atasan  Dengan  Kekerasan  (Insubordinasi)  Yang  Dilakukan  Oleh  Anggota  Tentara Nasional Indonesia (Suatu Penelitian Di  Wilayah  Hukum Pengadilan Militer I-0I Banda  Aceh) Criminal Action Against the Boss With Violence ( Insubordinat. Journal Ilmiah Mahasiswa , 6 (2), 150–157.
KEMHAN.  (2019).  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Psikotropika, serta Bahan  Adiktif  Lainnya  di  Lingkungan  Kementerian  Pertahanan  dan  Tentara  Nasional  . Www.Kemhan.Go.Id , 688 . www.peraturan.go.id Marraffa, J. M. B. T.-R. M. in B. S. (2023). Drugs of Abuse . Elsevier. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824315-2.00914-3
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group.
P,  C.  H.  Y.,  &  Puspaningtyas,  S.  (2012).  Tinjauan  Hukum  Pidana  terhadap  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkoba  oleh  Anggota  Militer  (Studi  Putusan  Pengadilan  Militer  III-13  Madiun  Nomor:  09-K/PM.III- 13/AD/II/2012). Recidive , 2 (1), 53–60.
Putra, T. D. (2013). Penerapan Hukum Militer terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. Lex Crimen , II (2), 5–20.
Silva,  J.  P.,  Carmo,  H.,  &  Carvalho,  F.  (2022).  Drugs  of  Abuse  and  Kidney  Toxicity. Current  Opinion  in Toxicology , 32 , 100360. https://doi.org/10.1016/j.cotox.2022.100360
Sirait,  B.,  &  Sahari,  A.  (2014).  Peranan  Polisi  Militer  Angkatan  Udara  di  Dalam  Penyidikan  Kasus  Narkoba dalam Wilayah Hukum Lanud Soewondo (Medan). Jurnal Mercatoria , 17 (1), 30–45. Sugistiyoko,  B.  S.  E.  (2017).  Hukum  Disiplin  Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia/Militer  Pada  Komando Distrik Militer 0807/ Tulungagung. Jurnal Yustitiabelen , 3 (1), 39–60.
Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika. Waluyo, B. (2004). Pidana dan Pemidanaan . Sinar Grafika.
Warka,  I.  W.,  Faisal,  M.,  &  Damayanti,  R.  (2018).  Optimalisasi  Peran  Polisi  Militer  Dalam  Penanganan Pelanggaran Hukum di Wilayah Lantamal V Surabaya. Strategi Pertahanan Laut , 3 (2), 25–38.