Volume 1 Issue 2, August 2019: pp. 306-320. Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestrict ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

## Honorer Legal Position After Application Law Number 5 Of 2014 Concerning
Country Civil Apparatus
Masna Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo E-mail: masnamirad@gmail.com

## La Sensu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lasensu_march72@yahoo.com

## Kamaruddin Jafar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: kamaruddinjafar.88@gmail.com
Abstract: Government authority is the implementation of development in all aspects including the appointment of Civil Servants and Appointment of Honorary Staff. With the enactment of Law Number 5 Year 2014 concerning the State Civil Apparatus, the existence of these honorary personnel was subsequently deleted. The term honorary staff  does  not  exist  in  Law  Number  5  of  2014  and  is  replaced  with  the  term government  employee  with  the  use  of  contracts  (PPPK).  The  method  used  in  this paper  is  the  research  method  used  in  this  study  is  a  normative  research  method. Where normative research is legal research, because it is based on the study of legal rules relating to legal facts, and legal position is to test the facts so as to produce several models of normative approaches such as law approaches, case approaches and conceptual approaches according to the needs of this research. The results of the research are the Position of Government Employees with Employment Agreements (PPPK)  as  an  Element  of  the  State  Apparatus.  As  an  element  of  the  state  civil apparatus, Government Employees with Work Agreements must implement policies determined  by  the  leadership  of  government  agencies  and  must  be  free  from  the influence  of  intervention  from  all  groups  and  political  parties.  Government employees with employment agreements also have the rights to obtain salaries and benefits,  leave,  protection  for  life  insurance,  legal  assistance  and  competence development. Government employees with work agreements obtain different rights from civil servants.
Keyword: ASN; Work Agreement; Legal status
Abstrak: Wewenang pemerintah adalah penyelenggaraan pembangunan di segala aspek  termasuk  di  dalamnya  adalah  pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  dan Pengangkatan  Tenaga  Honorer.  Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara keberadaan tenaga honorer ini kemudian dihapus.  Istilah  tenaga  honorer  tidak  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  tahun 2014  ini  dan  digantikan  dengan  istilah  pegawai  pemerintah  dengan  penggunaan kontrak  (PPPK).  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian  normatif  merupakan  penelitian  hukum,  sebab  didasarkan  pada pengkajian  aturan  hukum  yang  terkait  dengan  fakta  hukum,  serta  posisi  hukum adalah menguji fakta sehingga menghasilkan beberapa model pendekatan normatif seperti pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Adapun hasil penelitian adalah Kedudukan Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  adalah  sebagai  Unsur Aparatur Negara. Sebagai unsur aparatur sipil negara maka Pegawai Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  mesti  melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh intervensi dari semua golongan  dan  partai  politik.  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  juga mempunyai hak-hak mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan jaminan kematian,  bantuan  hukum  dan  pengembangan  kompetensi.  Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memperoleh hak yang berbeda dengan PNS.
Kata kunci: ASN; perjanjian kerja; kedudukan hukum

## PENDAHULUAN
Pemerintahan merupakan segala  kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang  dijalankan oleh lembaga eksekutif, 1 yang dalam penyelenggaraannya memerlukan sumber daya baik dana, sarana, prasarana maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber  daya  yang  paling  penting  dalam  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan pemerintahan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  pemerintah  perlu  melakukan pemenuhan  kebutuhan  sumber  daya  manusia  yakni  melalui  aparatur  pemerintah  yang terdiri dari pejabat negara, pegawai negeri dan dimungkinkan juga tenaga honorer.
Pegawai  negeri  sebagai  bagian  dari  aparatur  negara  mempunyai  peranan  amat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan  Negara  sebagaimana  tertuang  dalam  pembukaan  undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  Tahun  1945)  adalah melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  melaksanakan  ketertiban dunia.  Keempat  tujuan  Negara  ini  hanya  bisa  dicapai  dengan  adanya  pembangunan
1 Haryanto, Pemerintahan , Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 2.
nasional yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, realistic , terarah dan terpadu, bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna. 2
Pengaturan mengenai pegawai negeri sendiri pada awalnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.  Undang-Undang tersebut memberikan  legitimasi atas  kedudukan,  peran  dan  fungsi  pegawai  negeri  yang  sangat  strategis.  Kedudukan pegawai  negeri  berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 merupakan  unsur  aparatur  sipil  negara  yang  bertugas  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  secara  profesional,  jujur,  adil  dan  merata  dalam  penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Mengenai jenis pegawai negeri didasarkan pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999,  pegawai  negeri  dibagi menjadi:  (1).  Pegawai  Negeri  Sipil;  (2).  Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  (3). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pejabat  yang  berwenang  dapat  mengangkat  pegawai  tidak  tetap.  Pegawai  tidak  tetap adalah  pegawai  yang  diangkat  untuk  jangka  waktu  tertentu  guna  melaksanakan  tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri. Penamaan tenaga honorer mempunyai arti sebagai pegawai  di luar PNS dan pegawai lainnya (tenaga kerja), penamaan tenaga honorer merupakan salah satu  bentuk  antisipasi  pemerintah  terhadap  banyaknya  kebutuhan  pegawai,  namun dibatasi  oleh  dana  APBD  dan  APBN  dalam  penggajiannya. 3 Dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  pemerintah  diberi  wewenang  baik  secara  terikat  maupun wewenang  bebas  untuk  mengambil  keputusan  untuk  melakukan  pelayanan  umum, wewenang terikat artinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan dasar, sedangkan wewenang bebas artinya pemerintah secara bebas menentukan sendiri  mengenai  isi  dari  keputusan  yang  akan  dikeluarkan,  karena  aturan  dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang. 4
Sebagai  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999, pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2005  Tentang
2 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3 Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, Diktat Hukum Kepegawaian , Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, 2006, hlm. 26.
4 Sadjijono, Bab-Bab Hukum Administrasi , Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2011, hlm. 59-60.
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang sekarang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2005  Tentang  Pengangkatan  Tenaga Honorer  Menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  mengatur  mengenai  manajemen kepegawaian tenaga honorer. Perekrutan terhadap tenaga honorer secara hukum memang diatur, tetapi masih bersifat terbatas, kewenangan perekrutan tersebut diberikan kepada pemerintah  daerah  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk.  Pada  dasarnya,  kebijakan pengangkatan tenaga honorer diserahkan pada kebutuhan  dari masing-masing instansi, namun  sejak  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2005  tentang Pengangkatan  Tenaga  Honorer  Menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil,  semua  pejabat pembina  kepegawaian  dan  pejabat  lain  di  lingkungan  instansi,  dilarang  mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pada awalnya tenaga honorer ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tenaga honorer kategori I dan tenaga honorer kategori II. 5 Tenaga honorer kategori I merupakan tenaga honorer  yang  pembiayaan  gajinya  dibiayai  langsung  oleh  APBD  atau  APBN.  Tenaga honorer  yang  masuk  kategori  I  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  PAN-RB  Tahun  2010, adalah  tenaga  honorer  yang  bekerja  di  instansi  pemerintahan  mulai  tanggal  1  Januari 2005,  secara  terus  menerus.  Tenaga  honorer  kategori  II  adalah  tenaga  honorer  yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat gaji dari APBD atau APBN. Untuk tenaga honorer  kategori  II,  apabila  ingin  diangkat  menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS) harus  mengikuti  tes  seleksi  terlebih  dahulu.  Selain  itu,  tenaga  honorer  yang  diangkat setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 termasuk ke dalam tenaga honorer kategori II (non-kategori).
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  dalam  implementasinya  belum  mampu menjawab tantangan dan tuntutan yang dihadapi birokrasi selama ini. Reformasi birokrasi baru  sebatas  remunerasi  dan  belum  pada  perubahan mindset dan culture  set birokrasi. Oleh  karena  itu  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan nasional dan tantangan global saat ini.  Atas  dasar  hal  tersebut,  dalam  rangka  reformasi  birokrasi  sebagai  upaya  untuk melakukan  pembaharuan  dan  perubahan  mendasar  terhadap  sistem  penyelenggaraan
5 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
pemerintahan  terutama  menyangkut  aspek-aspek  kelembagaan,  ketatalaksanaan  dan sumber  daya  manusia  agar  birokrasi  mampu  mewujudkan  tujuan  negara,  maka pemerintah melakukan penggantian peraturan yang mengatur mengenai pegawai negeri yakni diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara merupakan salah  satu  peraturan  yang  menjadi  titik  tolak  untuk  berubahnya  wajah  birokrasi  di Indonesia.
Selain  itu  dalam  undang-undang  ini  tidak  akan  ada  lagi  di  atur  PNS  Pusat  dan Daerah,  yang  ada  hanya  PNS  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja (selanjutnya disebut PPPK). 6 Semuanya sama menjadi Aparatur Sipil Negara dan memiliki hak  yang  sama  dalam  pembinaan,  pendidikan,  pelatihan  serta  kesempatan  yang  sama dalam penjenjangan jabatan baik pusat maupun daerah. Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya  disebut  sebagai  Pegawai  ASN)  adalah  PNS  dan  PPPK  yang  diangkat  oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 2 huruf j, Pasal 6, Pasal 61, Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 137 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hanya mengatur status PNS dan PPPK, namun tidak mengatur mengenai status tenaga honorer.
Dengan tidak diaturnya keberadaan tenaga honorer dalam klasifikasi pegawai ASN mengakibatkan  ketidakjelasan  bagi  status  dan  posisi  tenaga  honorer  apakah  nantinya otomatis  diangkat  menjadi  PNS  maupun  PPPK.  Hal  tersebut  memberikan  gambaran terjadinya ketidakpastian hukum akibat tidak adanya pengaturan mengenai kedudukan tenaga  honorer  ini  tentu  mengakibatkan  pula  mengambangnya  keadilan  yang  akan diterima  tenaga  honorer  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajibannya,  padahal  dalam praktiknya  apabila  membandingkan  antara  PNS  dengan  kewajiban  yang  dibebankan kepada tenaga honorer tidak jauh berbeda. Tenaga honorer memiliki fungsi yang sama
6 Pasal 135 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
dengan PNS yaitu menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat, akan tetapi hak di antara keduanya sangat jauh berbeda.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  dimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur  keberadaan  tenaga honorer dalam  klasifikasi  pegawai  aparatur  sipil  negara  menyebabkan  kehilangan  kepastian hukum  dan  menciptakan  ketidakadilan  bagi  tenaga  honorer,  untuk  itu  penulis  merasa tertarik  melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  tersebut  yang  dituangkan  dalam pembahasan tesis yang berjudul “Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Tulisan ini hendak menjawab  dua  permasalahan,  yakni  pertama, Bagaimana  Kedudukan  Hukum  Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara?, kedua, Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Kontrak Kepegawaian terhadap Kedudukan Hukum Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian/pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum normative empiric . Penelitian hukum normative menurut Peter Mahmud Marzuki 7 yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative  approach ),  dan  pendekatan konseptual ( conceptual  approach ). Sedangkan normative empiris , 8 yakni penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Kedudukan  Hukum  Pegawai  Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja  Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Istilah “negara hukum” terdiri dari dua kata yaitu “negara” dan “hukum” kata “negara” berasal dari bahasa Sangsekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.
8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.
36.
Indonesia. Awal mulanya, kata tersebut digunakan untuk menamai Negara Tarum ( Tarum Negara) di bawah kepala Negara Purnawarman di Jawa Barat. 9 Hugo De Grrot (1583-1645) mengatakan bahwa negara adalah ibarat suatu perkakas yang di buat oleh manusia untuk melahirkan  keberuntungan  dan  kesejahteraan  umum. 10 Bellefroid  mengatakan  bahwa negara  itu  suatu  persekutuan  hukum  yang  menempati  suatu  wilayah  untuk  selama- lamanya dan yang dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. 11
Oleh karena itu, kedudukan hukum tenaga honorer sudah seharusnya mendapat kepastian hukumnya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam konstitusi negara bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga, dalam rangka manajemen kepegawaian adalah  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  ada  hubungannya  dengan  individu  dengan organisasi,  dalam  upayanya  mewujudkan Governance .  Pengertian Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Sedangkan UNDP ( United Nation Development  Programme )  mendefinisikan governance sebagai  “ the  exercise  of  political, economi c, and administrative authority to monage a nation affair at all levels” . Dalam hal ini , World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP ( United Nations Development  Programme) lebih  menekankan  pada  aspek  politik,  ekonomi  dan administrasi dalam pengelolaan negara. 12
Jadi,  terselenggaranya good  govermance merupakan  prasyarat  bagi  setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa  bernegara.  Dalam  rangka  itu  diperlukan  perkembangan  dan  penerapan  sistem pertanggungjawaban  yang  tepat,  jelas  dan  legitimitas,  sehingga  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Maka,  Kedudukan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  adalah sebagai  unsur  aparatur  negara  (Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara).  Sebagai  unsur  aparatur  sipil  negara  maka  Pegawai  Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  mesti  melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pimpinan  instansi  pemerintah  dan  harus  bebas  dari  pengaruh  intervensi  dari  semua
9 Didi Nazmil Yuas, Konsepsi Negara Hukum , Padang: Angkasa Raya, 1992, hlm. 18.
10 Samidjo, Ilmu Negara , Bandung: Armico, 1986, hlm. 28.
11 Ibid , hlm. 32.
12 A.W.Soichin, Analisis Kebijakan , Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 23.
golongan  dan  partai  politik.  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  juga mempunyai hak-hak sebagai berikut (Pasal 22):
(a). Gaji dan tunjangan, memberikan penggajian dan tunjangan dijelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan gaji yang adil dan layak (Pasal 101 Ayat 1). Gaji yang diberikan pemerintah diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun pada Pasal 101 Ayat (4) dijelaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima tunjangan sesuai Peraturan  Perundang-Undangan,  (b).Cuti;  (c).Perlindungan,  perlindungan  yang diberikan  pemerintah  terhadap  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja (PPPK) adalah (Pasal 92 ayat (1) UU ASN): Jaminan kesehatan; Jaminan kecelakaan kerja;  Jaminan  kematian;  Bantuan  hukum;  dan  (d).  Pengembangan  kompetensi, pengembangan kompetensi terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  diadakan  setiap  tahun  oleh  instansi  pemerintah.  Pengembangan kompetensi merupakan salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya (Pasal 102 Ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).
Pemutusan hubungan perjanjian  kerja  dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang  dikarenakan:  (1).Jangka  waktu  perjanjian  kerja  berakhir;  (2).  Meninggal  dunia; (3)Atas  permintaan  sendiri;  (4).  Perampingan  organisasi;  (5).  Tidak  cakap  jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PPPK; (6). Melakukan  tindak  pidana;  (7).  Pelanggaran  disiplin  berat  PPPK.  Kemudian,  ketentuan lebih  lanjut  mengenai  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  akan  diatur  dalam Peraturan Pemerintah seperti syarat  menjadi PPPK, Metode Seleksi PPPK, Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK, serta hal-hal terkait Pegawai PPPK. Dalam memberikan penggajian dan tunjangan dijelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan gaji yang adil dan layak (Pasal 101 Ayat 1). Gaji yang diberikan pemerintah diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung  jawab  jabatan,  dan  risiko  pekerjaan.  Di  dalam  Undang-Undang  Aparatur  Sipil Negara  ini  dijelaskan  secara  rinci  mengenai  tunjangan  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun pada Pasal 101 Ayat (4) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Kekuatan  Hukum  Perjanjian  Kontrak  Kepegawaian  terhadap  Kedudukan  Hukum Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Pegawai  Negeri  Sipil  mempunyai  peranan  yang  amat  penting  sebab  pegawai  negeri merupakan  unsur  aparatur  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan
pembangunan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  negara.  Pemerintahan  negara  RI menganut  sistem  fundamental,  ini  terwujud  dengan  adanya  berbagai  departemen, lembaga  pemerintah  non  departemen  yang  masing-masing  melaksanakan  tugas  pokok dan  fungsi  yang  berbeda,  tapi  mempunyai  tujuan  yang  sama  yaitu  pencapaian  tujuan nasional.  Dengan  demikian  bisa  dilihat  dari  tugas  yang  di  emban  oleh  setiap  pegawai negeri  maka  mereka  mempunyai  peredaran  fungsi  yang  sesuai  dengan  instansi  tempat mereka  bekerja.  Fungsi  pegawai  negeri  erat  hubungannya  dengan  kedudukan  pegawai negeri  sipil  dimana  fungsi  pegawai  negeri  sebagai  unsur  penggerak  organisasi  atau lembaga pemerintahan, peraturan dengan terciptanya ketatalaksanaan yang tertib, efektif dan efisien serta mengolah kelengkapan milik pemerintah atau negara.
Pada  dasarnya  rekrutmen  dilakukan  untuk  mengisi  kebutuhan  organisasi  akan tenaga kerja/karyawan yaitu untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi yang masih kosong.  Terkait dengan rekrutmen dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS disebutkan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan  rekrutmen  dan  seleksi  merupakan  tugas  yang  sangat  penting,  krusial  dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang  akan  di  gunakan  sangat  tergantung  pada  bagaimana  prosedur  rekrutmen dilaksanakan.
Langkah-langkah dalam rekrutmen pegawai di pengaruhi oleh aturan-aturan yang berlaku di setiap perusahaan, organisasi ataupun instansi. Perbedaan tercermin dari nilai- nilai apa  yang menjadi panutan. Suatu perusahaan berbeda dengan yang lain dan akan mempengaruhi  setiap  kebijakan  penerimaan  atau  rekrutmen  pegawai  baru.  Kebijakan- kebijakan  yang  bersifat  politis  dari  kalangan  birokrat/pengusaha  juga  akan mempengaruhi  perekrutmen.  Pegawai  juga  merupakan  modal  pokok  dalam  suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, dikatakan bahwa pegawai  merupakan  modal  pokok  dalam  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya tergantung  pada  pegawai  yang  memimpin  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  yang  ada dalam organisasi tersebut. Pegawai yang telah memberikan  tenaga maupun  pikirannya dalam  melaksanakan  tugas  ataupun  pekerjaan,  baik  itu  organisasi  pemerintah  maupun organisasi  swastakan  mendapat  imbalan  sebagai  balas  jasa  atas  pekerjaan  yang  telah dikerjakan. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja atau yang
menyelenggarakan pekerjaan perlu digerakkan sehingga mereka mampu bekerja secara efektif.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada Pasal  1  ayat  (10)  menyebutkan  bahwa  PNS  adalah  setiap  warga  Negara  RI  yang  telah memenuhi syarat  yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas  dalam  suatu  jabatan  negeri,  atau  diserahi  tugas  lainnya,  dan  digaji  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974 Pasal  5  juga  tercantum  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  pelaksana  peraturan perundang-undangan,  oleh  sebab  itu  wajib  berusaha  agar  setiap  peraturan  perundang- undangan  ditaati  oleh  masyarakat,  berhubung  dengan  itu  Pegawai  Negeri  Sipil berkewajiban  untuk  memberikan  contoh  yang  baik  dalam  menaati  dan  melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Pasal  1  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa (Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diangkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat pembina kepe gawaian untuk menduduki jabatan pemerintah”. Adapun jenis pegawai di undang-undang yang lama disebutkan bahwa pegawai itu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai  Negeri  Sipil.  Sedangkan  di  dalam  Undang-Undang  ASN  disebutkan  bahwa pegawai  hanya  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja. Di samping Pegawai Negeri, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai  negeri  tidak  tetap,  yang  diangkat  untuk  jangka  waktu  tertentu  guna melaksanakan  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuan organisasi.
Selain itu Pegawai Negeri Sipil memiliki tiga fungsi yang melekat padanya. Fungsi tersebut  adalah  sebagai  abdi  negara,  Aparatur  Pemerintah  serta  pelayan  masyarakat. Dalam kedudukan sebagai Abdi Negara seorang Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara yang harus tetap menunjukkan pengabdiannya. Setelah diterbitkan Undang-Undang ASN menimbulkan  permasalahan, karena di dalam Undang-Undang  ASN tidak menyebutkan tentang  Pegawai  Honorer  dalam  jenis  pegawai  ASN.  Karena,  Undang-Undang  ASN menyebutkan  bahwa  pegawai  ASN  hanya  PNS  dan  PPPK.  Jadi  dengan  adanya  UU  ASN tersebut tidak ada kejelasan atau kepastian bagi para pegawai honorer yang sudah dari dulu sebelum diterbitkannya UU ASN tersebut dan hingga sekarang belum di angkat. Maka,
eksistensi pegawai honorer daerah diakui secara formal dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (3) dan di implementasikan dalam struktur sumber daya aparatur Indonesia, yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan pada masyarakat.
Pegawai Negeri Sipil merupakan warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan  pemerintahan  dan  memiliki  nomor induk  pegawai  secara  nasional.  Pengertian  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  pengertian sebagaimana  yang  terdapat  dalam  undang-undang  sebelumnya.  Sedangkan  Pegawai pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  yaitu  warga  Negara  Indonesia  yang memenuhi  syarat  tertentu,  yang  diangkat  berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk  jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  seharusnya  memperhatikan asas  legalitas yang merupakan  salah  satu  prinsip  utama  dalam  setiap  penyelenggaraan  pemerintah  dan Negara, secara normatif bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan  atau  berdasarkan  pada  kewenangan  yang  dianut  setiap  Negara hukum.  Dengan  penerapan  asas  legalitas  ini  oleh  pemerintah  maka  tindakan  yang dilakukan akan jelas dan memiliki kepastian hukum karena asas legalitas menjadi dasar legitimasi  tindakan  pemerintah  sehingga  persamaan  perlakuan  pada  setiap  orang terutama pegawai, baik itu yang berstatus pegawai negeri maupun tenaga honorer akan terwujud hingga hak asasi mereka sebagai pegawai akan terjaga.
Setiap manusia berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dihargai dengan diperlakukan secara adil dalam kehidupannya, karena manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan memiliki hak asasi yang harus dihormati oleh siapa saja. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah  hak  yang  dimiliki,  diperoleh  dan  dibawa  bersama  dengan  kelahiran  atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan oleh karena itu menjadi kewajiban semua orang untuk menghormati , menjunjung tinggi dan melindungi HAM. Dengan berpedoman pada asas  legalitas maka  tidak  akan  terjadi  pelanggaran  terhadap  HAM,  sebab  itu pemerintah daerah dalam mengelola aparaturnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada. Sebab, di keluarkannya peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dengan alasan untuk  lebih  memprioritaskan  tenaga  honorer  menjadi  CPNS.  Hal  ini  berlanjut  dengan
dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2007  yang  berisi  perubahan pertama dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.
Bila merujuk kepada syarat sahnya perjanjian kerja menurut undang-undang, maka terlebih dahulu disepakati bahwa untuk pembuatan perjanjian ini ada syarat-syarat sah dari perjanjian. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini maka suatu perjanjian berlaku sah. Syarat ini menurut R. Subekti terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut: (1). Kesepakatan  mereka  yang  mengikat  diri.  Persetujuan  hendak  yang  diberikan  sifatnya harus bebas dan murni artinya betul-betul atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak mana  pun dalam persetujuan  dan tidak ada  kekhilafan dan  penipuan;  (2). Cakap untuk membuat suatu perjanjian, menurut Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap  orang  adalah  cakap  untuk  membuat  suatu  perikatan,  jika  oleh  Undang-Undang dikatakan tidak cakap. 13 Mengenai orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian  di  atur  dalam  Pasal  1330  KUH  Perdata  yaitu:  (a).  Orang-orang  yang  belum dewasa;  (b).  Mereka  yang  ditaruh  di  bawah  pengampunan;  dan  (c).  Orang-orang perempuan,  dalam  hal-hal  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang.  Dan  pada  umumnya semua  orang  kepada  siapa  Undang-Undang  telah  melarang  membuat  perjanjian- perjanjian tertentu, kemudian (3). Suatu hal tertentu, dimana untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” ( cenbepaald onderwer ), perlu kita lihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatakan bahwa: “ Suatu perjanjian harus mempunyai  pokok  suatu  barang  yang  pali ng  sedikit  ditentukan  jenisnya”.  Maksudnya adalah bahwa objek perjanjian harus tentu sekalipun masing-masing objek  tidak harus secara  individual  tertentu;  dan  terakhir  (4).  Suatu  sebab  yang  halal.  Bahwa  perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Sedangkan,  pengertian  sebab  ( causa )  di  sini  adalah  tujuan  dari  perjanjian,  apa  yang menjadi isi, kehendak dibuatnya suatu perjanjian. KUH Perdata menetapkan bahwa untuk sahnya  perjanjian,  selain  ada causa yang  halal  ( justa  causa ),  undang-undang  tidak memberikan perumusan yang jelas.
Selanjutnya ada pula beberapa syarat perjanjian atau kontrak yang berlaku umum tetapi di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut: (1). Harus dilakukan dengan  itikad  baik,  artinya  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  perjanjian  harus
13 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 31.
melaksanakan isi perjanjian dengan suka rela dan tanpa ada paksaan, serta dengan itikad yang  benar-benar  mau  melaksanakan  isi  perjanjian  yang  disepakati;  (2).  Kontrak  tidak boleh  bertentangan  dengan  kebiasaan  yang  berlaku,  artinya  isi  perjanjian  itu  tidak dibenarkan  bertentangan  dengan  kebiasaan  yang  berlaku  ditengah-tengah  masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat; (3). Kontrak harus dilakukan  berdasarkan  keputusan,  artinya  perjanjian  yang  telah  disepakati  harus mengikuti  asas  yang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam masyarakat,  tidak  boleh  melanggar  hak-hak  masyarakat;  dan  (4).  Kontrak  tidak  boleh melanggar  kepentingan  umum,  artinya  kontrak  yang  dibuat  tersebut  tidak  dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.
Maka, perjanjian kerja itu sama halnya dengan kontrak, dimana ada hal-hal yang harus disepakati dan harus ditaati terkait dengan perjanjian tersebut, misalnya kedudukan hanya sementara dan akan diperpanjang sesuai dengan peraturan, hanya saja sudah ada jaminan hukum yang mengaturnya. Misalnya perjanjian kerjanya ada jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi bias diperpanjang kembali tergantung poin-poin dalam perjanjian tersebut dan dalam SK tersebut ada  aturan yang tidak boleh dilanggar, kalau dilanggar akan dikenakan sanksi.
Jadi,  kedudukan  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  Kerja  (PPPK)  adalah sebagai unsur Aparatur Sipil Negara maka pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  harus  melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pimpinan  instansi pemerintah  dan  harus  bebas  dari  pengaruh  intervensi  dari  semua  golongan  dan  partai politik. Pegawai pemerintah  dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai pegawai ASN juga tidak boleh terlibat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keharusan PPPK sebagai  pegawai  ASN  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  instansi pemerintah dan bebas dari intervensi semua golongan serta bebas dari praktik KKN di atur dalam Pasal 9 UU ASN.

## KESIMPULAN
Kedudukan dan status tenaga honorer dengan adanya pergantian Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membuat kedudukan tenaga Honorer menjadi hilang. Jika sebelumnya ada
ketentuan  peraturan  untuk  mengangkat  tenaga  honorer  yang  dapat  dijadikan  sebagai calon pegawai negeri sipil, maka dalam ketentuan peraturan yang baru kedudukan tenaga honorer menjadi hilang yang digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.  Tenaga  honorer  yang  ada  saat  ini  tetap  berkedudukan  sebagai  tenaga  honorer sampai menunggu adanya peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut. Kedudukan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yaitu sebagai unsur Aparatur Sipil Negara  yang  bebas  dari  intervensi  semua  golongan.  Pegawai  pemerintah  dengan Perjanjian  kerja  memiliki  kewajiban  yang  sama  dengan  Pegawai  Negeri  sipil  sebagai Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  tapi  tidak  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  PNS, status PPPK hanya diikat dengan perjanjian kontrak. Namun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  Kerja  memperoleh  hak  yang  berbeda  dengan  PNS.  Perbedaan  hak  tersebut terletak pada hak memperoleh fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tidak diperoleh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK).

## Daftar Pustaka

## Buku
Hartini,  Sri  dan  Setiajeng  Kadarsih, Diktat  Hukum  Kepegawaian ,  Purwokerto:  Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, 2006.
Haryanto, Pemerintahan , Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Sadjijono, Bab-Bab Hukum Administrasi , Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2011.
Samidjo, Ilmu Negara , Bandung: Armico, 1986.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990.
Soichin, A. W., Analisis Kebijakan , Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
Subekti, R., Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1994.
Yuas, Didi Nazmil, Konsepsi Negara Hukum , Padang: Angkasa Raya, 1992.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.