IDJ , Volume 3, Issue 2 (2022), pp. 115-129 doi: 10.19184/idj.v3i2.35095 © University of Jember, 2022 Published online November 2022

## Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh
Hairun Tri Wahyuni Sagal Universitas Gadjah Mada, Indonesia

## Abstrak
Pluralisme hukum bukanlah konsep baru yang muncul dalam sistem hukum modern, melainkan sebuah pendekatan menganalisa bekerjanya berbagai sistem hukum secara berdampingan dalam system  pemerintahan  negara  bangsa.  Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang memilki beberapa sistem tatanan hukum. Provinsi Aceh ditinjau sebagai provinsi yg  memiliki status  otonomi  khusus  bercorak  multikultural,  karena  kemajemukan  sistem  aturan  pada masyarakatnya. Kemajemukan (Pluralisme) sistem hukum di Aceh ditimbulkan sebab adanya keberagaman suku dan penerapan nilai-nilai agama Islam pada setiap sendi kehidupan warga Aceh, terutama di bidang penegakan sistem hukum itu sendiri. Keberagaman (Pluralisme) sistem hukum  yg  hidup  dan  berlaku  di  Aceh  mendapat  kekuatan  hukum  serta  pengakuan  dari pemerintah  Indonesia  dengan  disahkannya  Undang-Undang  nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh, sehingga selain berlakunya sistem hukum negara (state law), secara de facto di Aceh pula berlaku sistem hukum tata cara (adat law), dan sistem aturan kepercayaan /hukum Islam ( religious law/ Islamic law ). Metode Penelitian yang digunakan yuridis sosiologis Data diana- lisis menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif.
Kata Kunci: Pluralisme Hukum, Sistem Hukum Aceh, Hukum Islam

## Abstract
Legal pluralism is not a new concept that has emerged in the modern legal system, but an approach to analyzing the operation of various legal systems side by side in the system of government of a nation-state. Aceh is one of the provinces in Indonesia which has several legal systems. The province of Aceh is viewed as a province that has special autonomy status with a multicultural pattern, because of the plurality of regulatory systems in its society. The pluralism (pluralism) of the legal system in Aceh arises because of ethnic diversity and the application of Islamic religious values to every aspect of Acehnese life, especially in the field of upholding the legal system itself. The diver- sity (Pluralism) of the legal system that lives and applies in Aceh has the power of law and recognition from the Indonesian government with the passing of Law number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh, so in addi- tion to the enactment of the state legal system (state law), de facto in Aceh to the legal system of procedures (adat law) applies, and the system of religious rules / Islamic law (religious law / Islamic law). The research method used is juridical sociology. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach.
Keywords: Legal Pluralism, Legal System of Aceh, Islamic Law

## I. PENDAHULUAN
Pluralisme hukum dapat diartikan secara umum adalah memberlakukan lebih dari satu macam hukum dalam satu wilayah negara, seperti di negara Indonesia dimana masyara- katnya terdiri dari masyarakat yang majemuk dilihat dari agama, adat-istiadat maupun bahasa ini semua harus dihormati dan diakui. 1 Pluralisme Hukum berasal dari Realitas masyarakat pluralistik, dan menurut dalam identitas mereka. Setiap masyarakat tidak dilahirkan Sistem nilai tunggal ( monovalue ), tetapi ada beberapa sistem nilai berupa bu- daya, adat istiadat, suku dan ras.
1 Yuswalina , Qanun Perspektif Pluralisme Hukum di  Indonesia , Jurnal Nurani, Vol. 16, No. 2, Des 2016: hlm. 125
Aceh adalah provinsi paling barat Republik Indonesia berada di ujung pulau Su- matera, diapit oleh Samudera Hindia dan Selat Malaka. Lokasi sangat strategis sebagai pintu ke Nusantara dan beberapa negara Asia. Provinsi Aceh memiliki luas +55.390 KM persegi, dan dihuni oleh beberapa sub-suku yaitu, orang Aceh sebagai mayoritas yang mendiami sebagian besar wilayah Aceh, suku bangsa Gayo mendiami Aceh Tengah dan sebagian Aceh Tenggara, suku Alas mendiami Aceh Tenggara, Suku Tamiang mendiami sebagian wilayah Aceh Timur, Suku Klute mendiami sebagian wilayah Aceh Selatan dan Suku Aneuk Jamee juga mendiami beberapa wilayah Aceh Selatan. Hampir semua orang Aceh adalah seorang muslim yang taat, Hal ini terlihat dari banyaknya fasilitas ibadah seperti masjid dan menasa yang terdapat di seluruh pelosok Aceh. 2
Adanya keragaman suku dan penerapan nilai-nilai agama islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh berdampak terhadap sistem hukum yang berlaku di Aceh. Hal Ini karena ada undang-undang yang tidak hidup tertulis dan diakui oleh masyarakat Aceh sendiri yang dikenal dengan undang-undang adat dan hukum Islam. Kedua hukum ini merupakan sumber hukum yang menjadi acuan Masyarakat Aceh dalam penyelesaian sengketa apa yang terjadi di masyarakat selain mengakui adanya hukum negara. 3
Pluralisme hukum bukan hanya berbicara bagaimana pemberlakuan hukum adat dan hukum islam di Aceh yang harus berdampingan dengan hukum positif atau pera- turan  Perundang-Undangan  yang  mungkin  dapat  bertentangan  atau  terjadi  tumpang tindih antara sistem hukum tersebut. Seiring perkembangannya, pluralisme hukum itu bukan  sekedar  mendikotomikan  antara  satu  sistem  hukum  dengan  sistem  hukum lainnya, tetapi ada kalanya dengan hukum yang pluralisme dapat memberikan kesem- patan kepada pemerintah yang memiliki keinginan membangun dan menjalankan corak pemerintahan dan pemberlakuan sistem hukum yang mampu mewujudkan dan mengi- kuti perkembangan serta menyelesaikan problematika-problematika di masyarakat.
Pluralisme  hukum  di  Aceh  tidak  akan  selamanya  selaras  dengan  keinginan masyarakat terkadang ada beberapa sistem hukum itu dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman atau yang terlalu kuno. Fakta ini menjadi pembeda konsep plural- isme hukum dalam konteks sekarang adanya sistem hukum sentralistik (negara) sebagai hukum dominan, sehingga sistem hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi tera- baikan. Akibatnya terjadi disharmonisasi sistem hukum dan menimbulkan kesan adanya pemaksaan hukum tunggal yaitu hukum negara. 4
Dalam penerapan hukum islam, Aceh itu sendiri melihat corak pemerintahan pada masa Rasulullah dan menjadi kiblat penerapan hukum di Aceh. Perkembangan hukum dan  Interaksi  sistem  hukum  dalam  masyarakat  Madinah  pada  masa  awal  Rasulullah membuat dan menerapkan aturan-aturan pada  masyarakat Madinah yang  dituangkan dalam  dokumen  resmi  yang  dikenal  dengan  sebutan  Piagama  Madinah,  yaitu  sebuah hasil  kesepakatan  yang  terdiri  dari  beragam  suku,  agama  dan  prestise  sosial  lainnya
2 Ridha Maulana, dkk, Sistem Hukum di Aceh dan Kaitannya dengan Pluralisme Hukum, dalam Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 02, No. 03, (November, 2019), hlm. 325
3 Ibid , Yuswalina , Qanun Perspektif Pluralisme Hukum di  Indonesia , hlm. 132
4 Dedy Sumardi, Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen, Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum,
Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 495
untuk membentuk satu komunitas ideal (ummah). 5 Konsep ummah menggambarkan for- mulasi masyarakat ideal bertindak secara kolektif membangun ketertiban sosial dan ke- tenteraman.  Konsep  inilah  yang  diinginkan  dalam  konteks  abad  modern  yang menggunakan istilah masyarakat madani atau civil society . 6
Pluralisme hukum di atas mengartikan bahwa daerah yang berbeda memiliki ben- tuk masyarakat dan hukum yang berbeda. Perbedaan bentuk hukum menciptakan plu- ralisme  hukum  di  wilayah  Indonesia.  Pluralisme  hukum  ini  tercermin  dalam  sistem hukum yang sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. 7 Tidak lain hal nya dengan Aceh yang kaya akan keberagaman tak jarang keinginan masyarakat berten- tangan  dengan  aturan-aturan  hukum  positif  yang  ada  kala  nya  mengganggap  bahwa pemberlakuan kedua sistem hukum yang berbeda. Tapi di satu sisi juga masyarakat Aceh merasa bahwa pemberlakuan hukum islam yang terkadang dirasa sulit dan rigid. Hal ini di buktikan adanya hukum jinayah (pidana islam), jarimah , khalwat , dan sampai perkara keperdataan  seperti,  pengaturan  munakahat,  warisan,  hingga  adanya  Lembaga  Adat tersendiri yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di gampong-gampong . Tulisan ini ingin menggambarkan bagaimana perkembangan plural- isme  suatu  sistem  hukum  islam  dan  hukum  adat  yang  dianut  di  daerah  aceh  dengan hukum nasional dan bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat hidup dan berkem- bang selaras dengan aturan hukum nasional.

## II. METODE PENELITIAN
Mengenai  penelitian  ini,  menggunakan  yuridis  normatif  merupakan  metode  yang menggunakan norma-norma peraturan perundang-undangan untuk mengkaji masalah. Dan kajian kepustakaan melalui jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum ilmiah dan oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan tinjauan pustaka dan meliputi tiga bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Selain itu digunakan  pendekatan  kualitatif  yang  mendeskripsikan  peristiwa  dan  problematika keberagaman hukum di Aceh yang  mengacu pada hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.
5 Dalam konteks modern, piagam madinah diumpakaman sebagai konstitusi. Walaupun pencantuman istilah pia- gam Madinah menjadi konstitusi Madinah menjadi bias jika pemaknaan konstitusi berangkat dari asumsi konsti- tusi dalam bentuk negara modern. Hal ini seperti diakui Mahfud MD, piagam madinah tidak bisa disebut dengan konstitusi Madinah. Berbeda halnya dengan pendapat Jimly Asshiddiqie mengidentikkan Piagam  Madinah se- bagai konstitusi masyarakat madinah pada saat itu. Perbedaan cara pandang di atas dapat dilihat dari asumsi yang dibangun dalam melabelkan istilah konstitusi Madinah.
6 Munculnya ide civil society adalah upaya membangkitkankembali  kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil (rakyat)  sebagai  akibat  dari  penindasan  sewenang-wenang  terhadap  rakyat  oleh  kelompok  oportunis  atau penguasa. Civil society awalnya muncul di negara Barat modern. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi dalam rentang waktu terjadinya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat  barat modern. Dalam tradisi Eropa (pertengahan abad XVIII), civil society dipahami sama dengan negara ( state ), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat  lain. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah state dan civil society mengalami pergeseran makna. Civil society dipahami konteks interaksi-reltionship, antara rakyat dengan penguasa dan antara rakyat dengan rakyat. A. Ubaidillah, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan  masyarakat  Madani, (Jakarta:  IAIN  Jakarta  Press,  2000),  137.  Dilihat  di  bahan  bacaan  Muhammadun  dan Murjazin, Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani:   Masa Nabi dan Masa Kini , Indo-Islamika , Volume  4, Nomor 2, Juli-Desember, 2014
7 Restia Gustiana, Pluralisme Hukum di Minangkabau , Tangerang: Al-Qolam, 2019, hlm. 5

## III. PEMBAHASAN

## A. Konsep Pluralisme Hukum
Werner Menski dalam bukunya Comparative Law in a Global Contex (The Legal) System of Asia and Africa) mendefinisikan pluralisme hukum, yaitu: pendekatan untuk memahami hub- ungan antara hukum tata negara (hukum positif), aspek masyarakat (pendekatan sosio- yuridis) dan hukum alam (moral/etika/agama). 8 dari definisi itu, pluralisme Hukum di- maksudkan sebagai cara untuk memahami bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat hidup berdampingan dengan hukum yang ada dikenakan oleh negara.
Unsur utama yang menjadi ciri pluralisme hukum menurut definisi ini adalah ber- fungsinya  semua  sistem  hukum  secara  keseluruhan,  bukan  Sebagian.  Unsur  interaksi melekat  dalam  pemahaman  konsep  pluralisme  karena  erat  kaitannya  dengan:  hub- ungannya dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat majemuk. hukum itu ke- hidupan dalam masyarakat didasarkan pada realitas sosial yang memiliki keragaman sis- tem  hukum,  sebagai  ekspresi  identitas  sosial  budaya  Publik.  Keberagaman  identitas masyarakat tercermin dalam bentuk hukum adat, hukum agama dan hukum tata negara.
9 Pentingnya mengkonseptualisasikan pluralisme hukum tidak berarti: menciptakan sis- tem  hukum  baru,  melainkan  pardigma  pemikiran  yang  menekankan  aspek  mengakui keragaman hukum yang berlaku di perusahaan, tunduk pada kondisi: beberapa daerah terkadang tidak terlayani secara memadai oleh sistem hukum negara, yang terpusat.
Penelitian hukum dapat dilihat dalam dimensi yang berbeda, baik yang dibuat oleh negara  dalam konteks sosial, budaya, ekonomi  dan politik. Secara garis beras Hukum terbatas berkaitan dengan hukum negara, khususnya Undang-Undang (law in books ). Para antropolog melihat hukum sebagai acuan normatif yang luas dan jelas dan berkembang secara dinamis (living law) , termasuk tidak hanya hukum nasional, tetapi juga Sistem nor- matif di luar negeri, ditambah semua proses dan aktor yang ada di dalamnya. Hukum mengandung lebih dari konsep normatif: larangan dan Diizinkan, tetapi juga mencakup konsep kognitif. 10
Mengenal dari konseptualisasi dari legal pluralisme, Sally Engle Merry pada 1988 mengatakan bahwa : “is generally defined as a situasion in which two or more legal systems coexist in the same social field”. Bahwa pandangan Merry, pluralisme hukum pada prinsipnya ada dua atau lebih sistem hukum yang berkembang di masyarakat baik itu dibentuk oleh pemerintah secara formil maupun sistem hukum yang tidak aturan formil yang berkem- bang dan dijalankan serta dipatuhi masyarakat itu sendiri. 11 Hal ini sejalan dalam pem- berlakuan plural hukum dalam tetanan kehidupan masyarakat.
Berdasarkan  perspektif  pluralisme  hukum,  bisa  dilihat  bahwa  di  luar  hukum negara sejatinya juga banyak terdapat jenis-jenis dan bentuk-bentuk aturan hukum yang lain yang dibuat dan dipertahankan sendiri oleh masyarakat yang secara nyata berfungsi sebagai pedoman berperilaku oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai the living law .
8 Muhammadun dan Murjazin , “Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini,” JURNAL INDO-ISLAMIKA 4, no. 2 (September 19, 2020): 190 – 201, https://doi.org/10.15408/idi.v4i2.17395.
9 Ibid , Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini , hlm., 192
10 Bakti, Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 65, Th. XVII (April, 2015), pp. 129-149. hlm. 134
11 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-dasar Ilmu Hukum , Red & White Publishing, 2021, hlm 364

## 119 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Berangkat dari asumsi ideal bahwa aturan hukum yang baik adalah aturan hukum yang sesuai dengan realitas dinamika yang ada di masyarakat, karena bagaimanapun hukum dibuat dan diperuntukkan untuk mengatur masyarakat, maka walaupun antara hukum positif dan living law adalah dua entitas yang berbeda, keduanya dalam tataran realitas adalah saling mempengaruhi satu sama lain.
Teori  pluralisme  menunjukkan  bahwa  tidak  hanya  hukum  negara  yang  berlaku dalam masyarakat, tetapi hukum lain juga hidup dalam masyarakat. Pluralisme hukum menempatkan ruang-ruang sosial dan bernegosiasi satu sama lain dalam ruang hukum negara. 12 Dalam  konteks  ini,  pluralisme  hukum  merupakan  konsep  yang  menujukkan kondisi, bahwa lebih dari satu sistem hukum yang ada dan berlaku bersamaan atau ber- interaksi  dalam  mengatur  berbagai  aktivitas  dan  hubungan  manusia di  suatu  tempat. Berbagai  sistem  hukum  yang  di  dalam  suatu  wilayah,  bukan  hanya  sekedar  hidup berdampingan tanpa melakukan interaksi. Bila dalam lapangan sosial yang sama hidup berdampingan lebih dari satu sistem hukum namun tidak saling  melakukan interaksi maka keadaan tersebut dinamai plurality of law (pluralitas hukum) . Namun bila antar sistem hukum tesbut melakukan interaksi, maka keadaan tersebut dinamai dengan legal plural- ism (pluralisme hukum). 13
Tammanaha  juga  menyatakan  bahwa  istilah  pluralisme  hukum  telah  digunakan sampai  sekarang  dianggap  sebagai  konsep  kunci  dalam  firma  hukum post  modern . Pluralisme hukum sangat berguna untuk menjelaskan fakta bahwa ada sistem hukum yang dihasilkan oleh negara. 14 Ungkapan ini menegaskan bahwa dalam lingkup sosial keragaman sistem normatif merupakan suatu keniscayaan. Namun, yang menarik dari pluralisme hukum tidak hanya terletak pada keragaman sistem normatif tersebut, tetapi juga pada kontradiksi aktual dan potensial di antara mereka yang menimbulkan ketid- akpastian. Ketidakpastian ini merupakan salah satu kerawanan yang “diserang” oleh plu- ralisme hukum, meskipun hal ini tidak sepenuhnya benar, karena masalah utama dari potensi konflik ini adalah hubungan asimetris dari sistem normatif. 15
Dalam  perkembangannya,  pengertian  pluralisme  hukum  telah  berubah  dengan hadirnya  dunia  globalisasi  Sulistiyowaty  Irianto  membagi  perkembangan  pluralisme hukum menjadi tiga periode:,
Periode awal, yaitu pertengahan abad ke-19 (1960-1970) dan abad ke-20. Pada abad ke-19,  keragaman  sistem  hukum  dipandang  sebagai  gejala  perkembangan  hukum,  se- dangkan pada abad ke-20 keragaman hukum dipahami sebagai gejala pluralisme hukum Meskipun  terdapat  perbedaan  desain  pluralisme  hukum  pada  periode  awal,    Su- listiyowati  menyimpulkan  bahwa  terdapat  kesamaan  visi,  yaitu  bahwa  pluralisme hukum diartikan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi suatu tatanan hukum. Hukum (koeksistensi) dalam bidang sosial yang dipelajari tertentu. Penelitian hokum terbatas
12 Paul  Schiff  Berman,  “The  New  Legal  Pluralism,” 5  Annual  Review  of  Law  and  Social  Science 225-242  (2009), https://scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications.
13 Bakti, Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 65, Th. XVII (April, 2015), pp. 129-149. hlm.65
14 Ibid , Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh., hlm. 135
15 Mokhammad Najih, Dilemma Legal Pluralism in Indonesia: Prospects and Role of Islamic Law in the National Legal Reform, Makalah disediakan untuk “Conference on “Religion, Law, and Social Stability” Brighman Young University, Provo, Utah US, 1-4 Oktober 2016
pada upaya memetakan keragaman hukum dalam suatu bidang kajian tertentu (mapping the legal universe). 16 Karakteristik pandangan keragaman sistem hukum periode ini terjadi dikotomi pemahaman tentang hukum; masing-masing sistem hukum menampilkan ek- sistensinya.
Pada  periode  kedua (akhir  tahun  1990-an)  muncul  konsep  pluralisme  hukum. Langkah  ini  terkait  dengan  hubungan  topik  pluralisme  hukum.  setiap  orang  saling mempengaruhi lainnya dalam berbagai sistem hukum yang digunakan, hukum itu dipa- hami sebagai hasil interaksi di antara mereka. Sistem hukum yang berlaku, seperti hub- ungan  antara  hukum  adat  dan  hukum  Agama  saling  mempengaruhi.  Menurut  Su- listiyovati, Munculnya model pemetaan dan pendekatan independen ini adalah kontri- busi  positif  bagi  dunia  hukum.  Suatu  pendekatan  yang  menyederhanakan  fenomena hukum yang kompleks dalam masyarakat. Ada juga pluralisme hukum dalam sistem ter- sebut.  Hukum  populer  seperti  hukum  agama,  adat  istiadat,  dan  kebiasaan  "bersaing" lainnya. sistem hukum negara Ini memiliki bentuk jamak. Dalam banyak kasus terdapat pluralisme  dalam  hukum.  Negara  dapat  memilih  hukum  mereka  dan  hukum  dapat bertentangan. Meskipun pemisahan yurisdiksi peraturan di satu sisi seperti pengaturan badan  hukum,  lembaga  politik,  badan  ekonomi  dan  badan  administrasi.  Saya menggunakan sistem yang sama. 17
Tahapan ketiga adalah tipikal pluralisme hukum di era globalisasi. Dari perspektif global,  pluralisme  hukum  berfokus  pada  satu  sama  lain.  Dependensi,  Adopsi  atau  In- teraksi (Interdependensi, Antarmuka) antara sistem hukum lainnya. Munculnya saling ketergantungan antar sistem Hukum internasional, nasional dan regional. dia mempela- jarinya Perkembangan antropologi hukum diawali dengan pengaruh politik. Konvensi Internasional tentang Sistem Hukum dan Kebijakan di tingkat nasional mempengaruhi sistem hukum dan Politik di tingkat lokal. 18
Dalam  tahapan-tahapan  di  atas  bahwa  konsep  pluralisme  itu  diartikan  bahwa keberlakuan  sistem  hukum  yang  berbeda  membuat  hukum  itu  sendiri  beragam  dan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan konsep hukum yang  lain  di  lingkungan  masyarakat.  Keberagaman  hukum  yang  hidup  di  masyarakat harus memahami akan pentingnya mengkonseptualisasi pluralisme hukum tidak mak- sud untuk membuat sistem hukum baru, melainkan sebuah paradigma berpikir tekanan pada aspek pengakuan atas kekerasan hukum yang berlaku  dalam masyarakat,  dalam kondisi tertentu terkadang belum terakomodir dengan baik oleh sistem hukum Negara yang bersifat sentralistik. 19

## B. Pluralisme Hukum di Indonesia: di antara Hukum Adat dan Hukum Islam
Pluralisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan HindiaBelanda. Fakta  masyarakat  pribumi  yang  menyempurnakan  beragam  hukum,  menuntut pemerintahan Hindia Belanda untuk berlaku hukum yang sama bagi semua masyarkat
16 Sulistyowati Irianto, Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan , Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm. 174
17 Dedy Sumardi, Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen, Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 493
18 Ibid , hlm. 494
19 Ibid.,

## 121 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Pribumi. Isu mengenai kebijakan pemerintahan Hindia Belanda untuk menerapkan satu hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi, mendorong beberapa Ahli untuk mencari rumusan  hukum  yang  tepat  bagi  masyarakat  Pribumi.  Dari  sinilah  muncul  berbagai diskusi mengenai hukum Adat dan Islam, baik diskusi verbal maupun bentuk tulisan. 20 Diskusi para ahli ini dipercaya berporos pada pertanyaan mengenai apakah Hukum Adat atau Hukum Islam yang harus diberlakukan bagi masyarakat Pribumi. Dalam diskusi ini muncul  berbagai  pendapat  para  ahli  hukum,  baik  ahli  hukum  Belanda  maupun Indonesia, diantara mereka ada yang memotret dengan kaca mata konflik (hukum adat dan hukum islam terus bertarung), dan tidak sedikit juga yang mandang dengan lensa fungsional (hukum Adat dan hukum Islam saling bergantungan). 21

## C. Pluralisme Hukum di Aceh

## 1. Hukum Islam
Regulasi Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu alat negara untuk men- capai tujuan dan menentukan arah negara, baik buruknya kebijakan pengaturan diten- tukan oleh kebijakan pemerintah itu sendiri sebagai cerminan negara tujuan utamanya adalah untuk menjamin keamanan dan  kepastian hukum bagi rakyat di dalam  negara yang  berdaulat. 22 Keamanan  nasional  merupakan  bagian  dari  tujuan  penyelenggaraan pemerintahan. rasa aman dan damai tercermin dalam keadaan damai, tidak ada ketaku- tan atau kecemasan, tidak ada konflik antar individu atau kelompok, kehidupan yang harmonis  dalam  sistem  agar  kondisi  ini  terpenuhi,  pemerintah  harus  melakukan kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemerintah yang disebut kegiatan keamanan nasional Dalam hal ini pemerintah membentuk beberapa daerah provinsi dengan status otonomi khusus untuk memenuhi tujuan nasional dalam rangka ketahanan nasional. 23 Hal tersebut merupakan tindakan yang menjadi kebijakan pemerintah dalam merangkul daerahnya, salah satunya adalah aceh.
Sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh di bumi Nusantara, memperlihatkan bahwa  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  di  daerah  tersebut  telah mampu menata kehidupan kemasyarakatan yang unik, egaliter, dan berkeseimbangan dalam menyiapkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sebuah semboyan kehidupan ber- masyarakat telah menjadi pegangan umum yakni "Adat bak Po Teumeureuhom; hukom bak Syiah Kuala; Qanun bak Putro Phang; Reusam bak Laksamana" (adat dari Sultan, hukum dari Ulama, Qanun dari Putri Pahang, reusam dari Laksamana). Semboyan ini masih dapat diartikulasikan dalam perspektif modern  dalam bernegara  dan mengatur pemerintahan  yang  demokratis  dan  bertanggung  jawab.  Tatanan  kehidupan  yang demikian itu, sangat memungkinkan untuk dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berlandaskan kepada dasar hukum dan nilai sejarah di atas, maka untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang perlu untuk mendapatkan kesempatan
20 Murdan, Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia , Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, E-ISSN: 2502-6593, hlm. 50
21 Ibid , hlm. 51
22 Zaki Ulya, Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai wujud Rekonstruksi Syari;at Islam di Aceh , Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5, Nomor 1, April 2016, hlm. 139
23 Ibid, hlm. 140
menyelenggarakan  pemerintahan  daerah  dalam  bentuk  otonomi  khusus  bagi  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 24
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  diakui dan dihormati.  Pemerintah Daerah istimewa. pergerakan dari Konstitusi Republik Indonesia menetapkan Aceh se- bagai satu kesatuan yang Pemerintah daerah yang bersifat istimewa. selanjutnya dikuat- kan  dengan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  keistimewaan  provinsi Aceh dan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sistem hukum yang berlaku di Aceh adalah sistem hukum nasional dalam arti keragaman hukum, yang terdiri dari sistem hukum negara, sistem hukum Islam (Sya- riah), sistem hukum adat dan sistem hukum internasional yang telah diratifikasi. 25 Secara doktrinal, pluralisme hukum mendapat pengakuan dalam al- Qur’an yang tertuang dalam kon- sep syariah. Sesuai karakteristiknya, syariah adalah hukum bersifat ilahiyah, universal, abadi dan absolut berlaku bagi semua umat manusia (rahmatan lil ‘alamin) menuju kesejahteraan manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Syariah  sebagai  sebuah  konsep  hukum  bersifat  sentralistik dapat  diberlakukan  kepada  semua  umat  manusia. Dalam  prakteknya,  syariah  memerlukan interpretasi manusia dalam merespon persoalan keumatan sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat. Kondisi dan budaya masyarakat bersifat relatif, lokalistik, yang keberlakuannya bersifat partikularistik. 26
a) Qanun
Qanun Jinayat merupakan perwujudan dari syariat Islam yang  mulai berlaku di  Aceh Aceh dapat dikatakan sebagai provinsi yang mengakui Syariah sebagai hukum dasarnya karena telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Secara nasional, negara Indonesia  termasuk dalam golongan ketiga. sistem pemerintahan yang mengakui bahwa Syariah dan sistem hukum nasional berlaku di suatu negara  Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdiri dari 10 bab dan 50 pasal Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab  III  Alasan  pembenaran  dan  Alasan  Pemaaf,  Bab  IV    Jarimah  (Pelanggaran)  dan Uqubat (Hukuman), Bab V Kombinasi Perbuatan Jarimah, Bab VI Jarimah dan Uqubah. anak anak Bab VII tentang Kompensasi dan Rehabilitasi, Bab VIII tentang Ketentuan Lain-lain, Bab IX tentang Ketentuan Peralihan dan Bab X terakhir  tentang Penutupan. Semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  provinsi  Aceh  diatur  dalam  Qanun Aceh.  Qanun  merupakan  peraturan  perundang-undangan  provinsi  Aceh  yang  terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
1) Qanun Aceh, yang mengatur tentang pemerintahan dan kehidupan masyara- kat Aceh. Qanun Aceh harus disahkan oleh Gubernur setelah disetujui ber- sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ("DPRA");
24 Suparto, Penerapan Hukum Islam Di Pemerintah Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Nad) Dalam Sistem Hukum Indo- nesia, di unduh dari https://repository.uir.ac.id/853/1/%281%29%20BUKU%20SISTEM%20PEMERINTAHAN%20IS- LAM%20Bunga%20Rampai%20%28UIR%20PRESS%2C%202010%29%20.pdf
25 Yanis Rinaldi, “Perspektif Pluralisme Hukum” pada website https://aceh.tribunnews.com/2012/12/17/perspektif-pluralisme- hukum, diakses pada tanggal 20 September 2022
26 Ibid.,
2) Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan bersam a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (“DPRK”).
Penting untuk dicatat bahwa Qanun dapat memuat ketentuan tentang pengenaan biaya menuntutan wajib, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar, sebagaimana di- wajibkan  oleh  undang-undang.  Qanun  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50 juta, kecuali ditentukan dalam peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Namun  ketentuan  ini  dikecualikan  untuk qanun hukum pidana (hukum pidana). 27

## b) Qanun dan implementasi syariat Islam
Penerapan syariat Islam di Aceh meliputi seluruh aspek kehidupan dan aparatur masyarakat  di  Aceh,  yang  pelaksanaannya  meliputi:  aqidah,  syar'iyah,  dan  moralitas sesuai dengan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang prinsip-prinsip syariat Islam. Syariah Islam (Qanun Syariah Islam): 28
1) syariah:
2) Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga);
3) Muamalah (hukum perdata);
4) Jinayah (hukum pidana);
5) Qadha' (peradilan);
6) Tarbiyah (pendidikan);
7) pertahanan Islam.
8) moral:
9) dakwah; dan
10) untuk berbagi.
Hukum Syari ’ at Islam harus dihormati dan diterapkan oleh setiap Muslim di Aceh, sedangkan setiap orang atau badan hukum yang bertempat tinggal di Aceh atau Aceh wajib menghormati penerapannya. Penerapan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam di Aceh dilakukan oleh Pengadilan Syar'iyah yang berada di lingkungan pengadilan agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
Dalam  pemberlakuan  Qanun  di  Aceh  menjadi  sentral  peraturan  yang mengarahkan  kehidupan  masyarakat  dalam  tatanan  hukum  islam  yang  pemberla- kuannya  berjalan  dengan  masyarakat  yang  non  muslim  yang  berada  dalam  territorial Aceh.  Pluralisme  yang  mampu  membawa  keharmonisan  masyarakat  tanpa  melihat agama, ras dan budaya.

## 2. Hukum Adat Aceh
Selain penerapan syariat Islam, Aceh juga terkenal dengan adat istiadatnya yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Adat dan Adat Istiadat, di mana penerapan hukum adat terjadi di Aceh. juga diatur. Hukum Adat diartikan se- bagai seperangkat norma tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang membawa sanksi jika dilanggar, dan penerapannya menjunjung tinggi nilai-
27 Bob Horo Partners, Advocates, Legal Consultants and Legal Auditors, Pluralisme Sistem Hukum di Aceh , di unduh dari website: https://www.bhp.co.id/2017/01/03/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh/
28 Ibid ., di unduh dari website: https://www.bhp.co.id/2017/01/03/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh/
nilai Islam Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Wali Nanggroe. Lembaga Wali Nanggroe sendiri dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat pribadi dan man- diri.
Lembaga Adat di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat ( “Qanun Lembaga Adat”). Lembaga adat di Aceh terdiri dari masyarakat hukum adat yang di dalamnya ada pemegang hukum adat. Lembaga adat di Aceh me- nyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan hukum adat. Sebagai wujud pelaksanaan syari’at Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah telah mensahkan Qanun Nomor  10  Tahun  2002  tentang  Peradilan  syari’at  Islam,  yang  diberikan  wewenang kepada  Mahkamah  Sy ari’ah  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara- perkara pada tingkat pertama, dalam bidang Ahwal al- Syakhshiyah, Mu’amalah dan Ji- nayah. Dalam kasus Jinayah, Pemerintah Daerah Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 14  Tahun  2003  Tentang  Khalwat/Mesum  yang  akan  diselesaikan  melalui  Mahkamah Syari’ah. 29
Dalam menjalankan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat dan pranata adat di wilayah  yang  dijiwai  dan  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Kemudian,  daerah  juga  bias menetapkan  lembaga  adat  dan  mengakui  lembaga  adat  yang  ada  sesuai  dengan  jab- atannya  masing-  masing  di  Provinsi,  Kabupaten/  Kota,  Kecamatan,  Pemukiman danKelurahan/ Desa atau Gampong/ Kampong. 30 Ada beberapa lembaga hukum formal di Aceh, namun ada juga lembaga informal yang disebut lembaga adat yang sangat ber- pengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat. Lembaga adat memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong di Aceh. 31
Kewenangan  yang  diberikan oleh  Undang-Undang  No. 10  Tahun  2008  ten- tang Lembaga  adat  bersifat sangat  umum  dan  memungkinkan adanya  penafsiran  yang berbeda tentang bentuk dan sifat  kekuasaan yang akan dilaksanakan. Jika menyangkut sistem hukum seperti Undang-Undang Khalwat, tampaknya ada kejanggalan dalam sis- tem  hukumnya. Di  sisi  lain,  mengenai pengaturan Khalwat  (perbuatan  mesum) dia- tur dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003. Tapi di sisi lain, qanun pembinaan adat dan adat istiadat, juga memasukkan khalwat (mesum) sebagai ranah kewenangan dalam penyelesaiannya. Berdasarkan berita yang dimuat di harian yang terbit di Aceh, hampir tiap  hari  ada  saja  pelanggaran  qanun  khalwat  yang  terjadi  antara  laki-laki  dan  per- empuan yang bukan suami isteri yang sah (mahram). Tetapi kasusnya sudah jarang di- ajukan ke Mahkamah Syar’iyah, khususnya antara tahun 2008 hingga 2010 , selama ini, ternyata kasus khalwat banyak diselesaikan ’secara adat’, baik dengan cara pembinaan atau  menasehati  maupun  dengan  menikahkan  pelaku  khalwat  yang  tertangkap  tan- gan.Persoalannya, menikahkan pelaku khalwat bukan merupakan sanksi adat dan justru tidak  ada  sanksi  adat  berbentuk  pernikahan. 32 Hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa aturan  hukum  adat  yang  berlaku  di  Aceh  tidak  serta  merta  memiliki fungsional  yang
29 Fakhrurrazi dan Budi Juliandi, Penerapan Hukum Islam Di Aceh Tamiang: Berdamai Dengan Syariat Dalam Pluralitas Sanksi Khalwat, Jurnal Tahkim Vol. XI No. 1, Juni 2015, hlm. 35
30 Ibid, hlm. 36
31 Ibid, hlm. 36
32 Mahdi, Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh , Media Syariah, Vol. XIII No. 2 Juli – Desember 2011, hlm. 188
utama  tapi  dengan  adanya  lembaga  adat  tersebut  dapat  menjadi  perantara  untuk memberikan  kejelasan  masalah  sebelum  masalah  tersebut  di  selesaikan  pada  tahap lembaga  form al  yaitu  Mahkamah  Syar’iyah  yang  ada  di  Aceh.  Tapi  dengan  adanya lembaga  adat  ini  membantu  tugas  dari  Mahkamah  Syar’iyah  untuk  memberikan hukuman atau sanksi sosial.
a) Penyelesaian Sengketa Adat Istiadat
Penyelesaian  sengketa/perselisihan  adat  dan  adat  istiadat  dilakukan  secara  ber- tahap  yaitu  diselesaikan  secara  kekeluargaan  terlebih  dahulu,  jika  gagal,  maka  akan dibawa penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laut yang termasuk dalam sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat adalah sebagai berikut: 33
1) Perselisihan dalam rumah tangga;
2) Sengketa antara keluarga yang Berkaitan dengan faraidh;
3) Perselisihan antarwarga;
4) Khalwat/mesum;
5) Perselisihan tentang hak milik;
6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7) Perselisihan harta sehareukat;
8) Pencurian ringan;
9) Pencurian ternak peliharaan;
10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
11) Persengketaan di laut;
12) Persengketaan di pasar;
13) Penganyayaan ringan;
14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
16) Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17) Ancam mengancam (tegantung dari jenis ancaman); dan
18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
Sanksi-sanksi  adat  yang  dapat  diberikan  adalah  sebagai  berikut,  mengingat keluarga  pelanggar  adat  juga  ikut  bertanggung  jawab  atas  terlaksananya  sanksi  adat yang dikenai sanksi kepada anggota keluarganya: 34
1) Nasehat;
2) Teguran;
3) Pernyataan maaf;
4) Sayam  (perdamaian  persengketaan/perselisihan  yang  mengakibatkan keluarnya darah [roe darah] yang diformulasikan sebagai ganti wujud rugi berupa penyembelihan hewan ternak dalam sebuah acara adat);
5) Diyat;
33 Ricky Pratomo, Pluralisme Sistem Hukum di Aceh, dapat dilihat di https://www.hukumonline.com/klinik/a/pluralisme- sistem-hukum-di-aceh-cl277 , yang di akses pada tanggal 19 September 2022, dilihat juga dari tulisan  Badruzzaman Ismail (Ketua Majelis Adat Aceh) yang di akses dari laman Majelis Adat Aceh.
34 Ibid.,
6) Denda;
7) Ganti kerugian;
8) Dikucilkan oleh masyarakat Gampong atau nama lain;
9) Dikeluarkan dari masyarakat Gampong atau nama lain;
10) Pencabutan gelar adat; dan
11) Bentuk tanggung jawab lainnya sesuai dengan adat setempat.

## D. Analisis Implementasi Pluralisme Hukum di Aceh (Hukum Adat dan Hukum Islam)
Menganalisis  sistem  hukum  Aceh  dalam  kaitannya  dengan  pluralisme  hukum Kemajemukan sistem hukum Aceh diawali dengan realitas masyarakat majemuk yang saling  berinteraksi  sesuai  dengan  identitasnya.  Itu  Masyarakat  tidak  lahir  dari  satu sistem nilai, melainkan sistem nilai yang berbeda berupa agama, budaya, adat istiadat, suku dan ras. Kebhinekaan itu tidak boleh diingkari, dihindari atau dipaksakan menjadi satu “wadah” hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik (hukum sentralisme).
Sehingga sistem hukum negara (hukum tata negara), sistem hukum adat (hukum adat) dan sistem hukum Islam (hukum agama/hukum Islam) yang berlaku di Aceh dapat berjalan seiring pelaksanaannya dalam batas-batas kekuasaannya masing-masing. Tidak masalah bahwa ciri pluralisme hukum adalah berfungsinya semua sistem hukum secara keseluruhan,  bukan  sebagian.  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  didasarkan  pada fakta  bahwa  masyarakat  sosial  memiliki  tatanan  hukum  yang  berbeda-beda  sebagai ekspresi identitas agama dan adat Aceh. 35

## E. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Tatanan Fungsinya di Masyarakat
Pada dasarnya teori fungsional budaya ini muncul dari metode penelitian yang menitik beratkan  fokus  kajiannya  terhadap  proses-proses  kebudayaan,  dimana  sifat ketergantungan antara satu unsur dengan unsul yang lain saling mempengaruhi dalam suatu budaya. 36 Kemudian aktifitas cendekiawan ini diperkuat oleh Malinowki dalam kajiannya terhadap proses kebudayaan dalam masyarakat Trobriand. Ketika masyarakat Trobriand  melakukan  aktifitas  ritual  tertentu,  dimana  secara  fungsi  adalah  untuk mengurangi kecemasan mereka terhadap hal-hal yang tidak dipahami dalam menjalani. 37 dibuktikan  melalui  jiwa  kepedulian  terhadap  kebudayaannya  yang  selalu  menjaga keseragaman dalam bermasyarakat, setiap kelompok sangat bertanggung jawab dalam menjaga kesetabilan kelompoknya, dan bagi masyarakat laki-laki dan perempuan akan berkolaborasi  dalam  satu  kelompok  apabila  mereka  sudah  melakukan  pernikahan. Semua kalangan selalu mengindahkan budaya-budaya yang ada baik yang datang dari kalangan  Islam,  Kristen,  maupun  individu-individu  yang  mengatas  namakan  dirinya
35 Ridha Maulana, dkk, Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum, dalam Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 02, No. 03, (November, 2019), hlm. 330
36 Beberapa  fungsionalis  berpandangan  bahwa  mereka  telah  menciptakan  suatu  teori  yang  menjelaskan  tentang diskursus mengenai “mengapa unsur -unsur itu berhubungan secara tertentu, dan mengapa terjadi pola budaya tertentu atau setidaktidaknya mengapa pola itu bertahan”. Lebih jelas baca, David Kaplan dan Albert A. Manners, The Theory of Cultur: Teori Budaya, terj. Landung Simatupang, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 77
37 Murdan, Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia , Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2016, E-ISSN: 2502-6593, hlm. 52
modernis. Mereka memiliki daya yang tajam untuk mempraktikkan dan  melestarikan kearifan budaya local yang ada. 38
Posisi  Adat  dan  Islam  pada  masyarakat  Aceh  adalah  menempati  tempat  yang sangat penting, sehingga kedua budaya hukum ini dipandang oleh masyarakat setempat sebagai  suatu  konsep  yang  terintegrasi  satu  sama  lain.  Dalam  adat  masyarakat  Aceh dikenal  beberapa  tempat  aktifitas  sosial,  diantaranya  adalah meunasah (masjid)  yang difungsikan  sebagai  tempat  untuk  melakukan  aktifitas  pribadatan  bagi  masyarakat Aceh, balai dipakai sebagai tempat berlangsungkan aktifitas duniawi dan dijadikan juga tempat musyawarah serta tempat pengurusan keadministrasian sosial masyarakat bagi.
39 Dalam realitas masyarakat Aceh, balai adat ini merepresentasikan atau menyimbolkan prinsip bahwa-prinsip adat terintegrasi dengan ajaran-ajaran agama atau hukum agama. Bentuk mengenai kesatuan adat dan agama dalam pandangan masyarakat Aceh ini bisa dilihat  pada  beberapa  ajaran  yang  diresapi  oleh  masyarakat  setempat,  misalnya:  adat dilandasi  agama,  dan  agama  dilandasi  adat,  ungkapan  lain  yakni  agama  yang mengkonsepsikan dan adat yang membeku. Hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum islam di Aceh inilah yang Artinya sebagai hubungan intraksionisme. Islam dan  budaya  masyarakat  Nusantara  merupakan  satu  kesatuan  yang  sulit  untuk dipisahkan, meskipun dalam proses akulturasi kebudayaan yang sangat kompleks pada masyarakat Nusantara. Jadi sanat jelas bahwa keharmonisan antara kedua sistem hukum yang  ada  di  Aceh  berjalan  beriringan  dengan  hukum  nasional  yang  pemberlakuannya saling menguatkan dan memberikan kejelasan hukum satu sama lain.

## IV. KESIMPULAN
Aceh dipandang sebagai sebagai salah satu  provinsi di Indonesia yang memiliki status otonomi  khusus  bercorak  multikultural,  karena  kemajemukan  sistem  hukum  dalam masyarakatnya sistem hukum dalam masyarakat menjadi Pluralitas sistem hukum Aceh disebabkan oleh keragaman suku bangsa dan penerapan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan  masyarakat  Aceh,  khususnya  di  bidang  bantuan  hukum.  Keanekaragaman sistem hukum yang hidup dan berlaku di Aceh (pluralisme) memiliki kekuatan hukum dan pengakuan Pemerintah Indonesia memberlakukan UU Pemerintahan Aceh No. 11 ta- hun 2006, sehingga hukum negara (hukum negara) tidak berlaku, bahkan sistem hukum adat (common law) dan sistem agama/hukum Islam (hukum Islam) juga berlaku di Aceh.
Pluralisme hukum di Aceh merupakan cerminan hukum Indonesia dalam menyi- kapi  ragam  hukum  yang  terjadi.  Dalam  konstitusi  pemerintah  pada  dasarnya  tenlah mengakui ragam hukum dan agama yang ada di Indonesia. Keragaman budaya dan agama semakin memaksa pemerintah untuk lebih maksimal dalam menciptakan hukum yang dapat  mengakomodir  hukum-hukum  yang  hidup  ditengah  masyarakat.  Setelah membahas  sistem  hukum  di  Aceh,  ternyata  ada  3  (tiga)  sistem  hukum  yang  saling bersinggungan  di  Aceh,  yaitu  syariah  Islam,  hukum  adat  Aceh,  dan  hukum  nasional Indonesia  (hukum  positif)  secara  umum.  Antara  hukum  Islam  dan  hukum  nasional Indonesia  telah  diberikan  kriteria  keberlakuan  masing-masing  hukum.  Sayangnya,
38 Ibid.,
39 Ibid.,
mekanisme  pemilihan  sistem  hukum  tidak  diatur  jika  terjadi  tumpang  tindih  antara sistem hukum adat Aceh dengan syariah Islam dan hukum nasional Indonesia.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Irianto,  Sulistyowati. Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan , (Jakarta  : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016)
Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-dasar Ilmu Hukum , ( Red & White Publish- ing, 2021)
Artikel Jurnal:
Bakti, Pluralisme  Hukum  dalam  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Sumber  Daya  Alam  di  Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 65, Th. XVII (April 2015), pp. 129-149 Gustiana, Restia. Pluralisme Hukum di Minangkabau , Tangerang: Al-Qolam, (2019)
Juliandi,  Budi  dan  Fakhrurrazi. Penerapan Hukum Islam Di Aceh Tamiang: Berdamai Dengan Syariat Dalam Pluralitas Sanksi Khalwat , Jurnal Tahkim Vol. XI No. 1, (Juni 2015) Mahdi, Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh , Media Syariah, Vol. XIII No. 2, (Juli
– Desember 2011)
Maulana, Ridha, dkk. Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum, dalam Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 02, No. 03, (November 2019)
Murdan, Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia , Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol. 1, No. 1, Juni 2016, E-ISSN: 2502-6593
Murjazin dan Muhammadun,“Plur alisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani:Masa Nabi dan
Masa Kini,” JURNAL INDO -ISLAMIKA 4, no. 2 (September 19, 2020): 190 – 201, https://doi.org/10.15408/idi.v4i2.17395.
Najih, Mokhammad . Dilema Legal Pluralism in Indonesia: Prospects and Role of Islamic Law in the National Legal Reform, Makalah  disediakan  untuk  “Conference  on  “Religion,  Law, and Social Stability” Brighman Young University, Provo, Utah US, 1 -4 (Oktober 2016)
Paul Schiff Berman, “The New Legal Pluralism,” 5 Annual Review of Law and Social Science 225-242 (2009), https://scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications.
Sumardi, Dedy . Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen, Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 50, No. 2, (Desember 2016)
Ulya, Zaki. Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai wujud Rekonstruksi Syari ’ at Islam di Aceh ,
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5, Nomor 1, (April 2016)
Yuswalina , Qanun Perspektif Pluralisme Hukum Di  Indonesia , Jurnal  Nurani, Vol. 16, No. 2, (Desember 2016)
Website:
Bob Horo Partners, Advocates, Legal Consultants and Legal Auditors, Pluralisme Sistem Hukum di Aceh , di unduh dari website: https://www.bhp.co.id/2017/01/03/pluralisme-sistem- hukum-di-aceh/
Ricky  Pratomo,  Pluralisme  Sistem  Hukum  di  Aceh,  dapat  dilihat  di https://www.hukumonline.com/klinik/a/pluralisme-sistem-hukum-di-aceh-cl277 ,  yang  di akses pada tanggal 19 September 2022, dilihat juga dari tulisan Badruzzaman Is- mail (Ketua Majelis Adat Aceh) yang di akses dari laman Majelis Adat Aceh.
Rinaldi, Yanis. “Perspektif Pluralisme Hukum” pada website https://aceh.tribunnews.com/2012/12/17/perspektif-pluralisme-hukum, diakses  pada  tanggal 20 September 2022
Suparto,Penerapan  Hukum  Islam  Di  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nangroe  Aceh Darussalam  (Nad)  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,  di  unduh  dari https://repository.uir.ac.id/853/1/%281%29%20BUKU%20SISTEM%20PEMERINTAHAN%2 0ISLAM%20Bunga%20Rampai%20%28UIR%20PRESS%2C%202010%29%20.pdf