## Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian

## Hariman Satria
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
hariman85antikorupsi@gmail.com

## A B S T R A K
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  lebih difokuskan  pada  proses  peradilan  pidana.  Proses  tersebut  bermula dari tahap penyidikan, pembuktian, penuntutan hingga vonis hakim di pengadilan. Pembuktian adalah tahapan yang sangat esensial baik kepada  terdakwa  maupun  penuntut  umum.  Dikatakan  demikian karena ketika terjadi silang sengkarut pendapat antara terdakwa dan penuntut  umum  maka  pembuktianlah  yang  akan  menjadi  rujukan hakim  dalam  menjatuhkan  putusan.  Dalam  pembuktian  dikenal beberap teori yakni teori positif, teori conviction intme , teori conviction rasionee dan teori negatif. Teori negatif ini digunakan dalam Pasal 183 KUHAP. Teori-teori tersebut menekankan bahwa beban pembuktian tindak pidana adalah ada pada penuntut umum. Hal ini selaras denga asas actori  incumbit  onus  probandi atinya  siapa  yang  menuntut maka  dia  yang  membuktikan.  Dalam  perkembangannya  peraturan anti  korupsi  Indonesia  memperkenalkan  pembalikan  pembuktian, NKXVXVSDGDJUDWL¿NDVL\DQJGLDQJJDSVXDSVHEDJDLPDQDGLVHEXWNDQ dalam Pasal 12B jo Pasal 37. Selain itu dalam peraturan anti korupsi juga  memperluas  episentrum  alat  bukti  petunjuk  dalam  KUHAP. Perluasan  ini  sasarannya  adalah  untuk  memudahkan  penyidikan
dan  pembuktian  tindak  pidana  korupsi.  Pembalikan  pembuktian juga diadopsi dalam peraturan anti pencucian uang. Bahkan dalam peraturan a quo mengenalkan prinsip pembalikan pembuktian murni, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 jo Pasal 78. Jadi pembuktian yang  awalnya  hanya  menjadi  domain  jaksa  (beban  pembuktian konvensional)  kemudian  mengalami  pergeseran  ( shifting )  kepada terdakwa  (pembalikan  beban  pembuktian  – reversal  of  burden  of proof ).  Prinsip  pembalikan  pembuktian  pada  dasarnya  terbagi  dua yakni  pembalikan  pembuktian  murni  (absolut)  yang  dikenalkan dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  pembalikan  pembuktian bersifat  terbatas  dan  berimbang  yang  dikenalkan  dalam  tindak pidana korupsi.
Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Beban Pembuktian.

## A B S T R A C T
The  eradication  of  corruption  in  Indonesia  in  the  present  day is more focused on the criminal justice process.  The process starts from the stage of investigation, proof, prosecution, and to the verdict in  court.    Proof  is  a  very  important  stage,  either  to  the  defendant or to the prosecutor.  Because of its nature of contentious argument between both of the parties, the proof becomes the reference for the judge in submitting the verdict.  Proof recognizes several theories; positive  theories,  conviction  intme,  conviction  rasionee,  and negative  theories.    The  negative  theory  is  laid  down  in  the  Article 183  of  the  Criminal  Procedure  Code.    These  theories  emphasizes WKDWWKHEXUGHQRISURRILVRIWKHSURVHFXWRU¶VUHVSRQVLELOLW\7KLV is  consistent  with  the  principles  of  actori  incumbit  onus  probandi ,  which  means  “the  necessity  of  proof  always  lies  with  the  person who lays charges ”.  In the development of anti-corruption laws in Indonesia, reversal burden of proof is introduced, notably on some JUDWL¿FDWLRQVWKDWDUHGHHPHGDVEULEHU\DVGH¿QHGLQ6HFWLRQ% in  conjunction  with  Article  37.    In  addition  to  the  anti-corruption and  money  laundering  regulation,  reversal  burden  of  proof  also expands the epicenter of evidence in Criminal Procedure Code.  The expansion  is  targeted  to  facilitate  the  investigation  and  proof  of evidence  for  both  of  the  criminal  acts.    Such  proof  is  also  adopted in the anti-money laundering regulations.  Even in the regulations, a quo introduces the principles of pure reversal burden of proof, as

## GH¿QHGLQWKH$UWLFOHDQG7KXVWKHSURRILQLWLDOO\LQWKHGRPDLQ
of prosecutor (conventional burden of proof) then undergoes a shift towards  the  defendant  (reversal  burden  of  proof).    The  principle is  basically  divided  into  two;  1).  Pure  reversal  burden  of  proof (absolute),  applied  in  money  laundering  law,  and  2).  Limited  or balance reversal burden of proof, applied in anti-corruption law.
Keywords :Criminal Procedure, burden of proof

## P E N D A H U L U A N
Praktik  peradilan  pidana  secara  umum  terbagi  atas  tiga  tahap yakni  tahap  penyidikan,  penuntutan  dan  tahap  pemeriksan  sidang pengadilan.  Dalam  pemeriksaan  sidang  pengadilan  tahapan  yang sangat  esensial  adalah  ihwal  pembuktian  (Satria,  2012).  Dikatakan demikian karena pembuktian diibaratkan berada dalam posisi sentral baik kepada terdakwa atau penasehat hukumnya maupun kepada jaksa penuntut umum. Tahap ini sangat krusial sebab ketika terjadi silang pendapat antara terdakwa dan penuntut umum maka pembuktianlah yang akan menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan (Anshorudin,  2004:31-33).  Artinya  keberadaan  alat-alat  bukti  yang relevan  dengan  perkara  yang  sedang  diperiksa  akan  berkorelasi positif  dengan  putusan  hakim.  Jika  dalil  penuntut  umum  tidak mampu  dibantah  oleh  terdakwa  maka  konsekuensinya  hal  itu  akan merugikan posisinya, sebaliknya jika terdakwa mampu membuktikan bantahannya maka akan menguntungkan bagi terdakwa. Pembuktian juga akan sangat bermanfaat bagi hakim sebab melalui tahapan ini, tersedia kesempatan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh terdakwa dan penuntut umum sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis.
Secara  umum  proses  pembuktian  perkara  pidana  telah  diatur Pasal  183  sampai  dengan  Pasal  189  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun  demikian  khusus  tindak  pidana  korupsi  masih  diatur tersendiri lagi yakni pada Pasal 12B jo Pasal 26A jo Pasal 37 Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dibuatnya pengaturan yang demikian menunjukan bahwa pembentuk undang- undang  meyakini  kalau  proses  pembuktian  memegang  peranan penting dalam  proses peradilan korupsi. Merujuk pada pasal-pasal
tersebut  maka  untuk  menyatakan  seseorang  terlibat  atau  tidak dalam  tindak  pidana  korupsi  akan  sangat  bergantung  pada  proses pembuktian di pengadilan tindak pidana korupsi.
Paralel  dengan  peraturan  anti  korupsi  adalah  Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Dalam  Pasal  73  jo  Pasal  77  peraturan a  quo secara  implisit mengatur  proses  pembuktian  yang  berbeda  dengan  KUHAP. Itu  artinya  baik  peraturan  anti  korupsi  maupun  pencucian  uang cenderung mengatur lebih spesialis ketentuan tentang pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sifat dan karakter kedua kejahatan tersebut yang  berbeda  dengan  tindak  pidana  pada  umumnya.  Baik  tindak SLGDQDNRUXSVLPDXSXQSHQFXFLDQXDQJGLNXDOL¿NDVLVHEDJDL extra ordinary  crime sehingga  membutuhkan extra  ordinary  process (Seno Adji, 2007:347). Tindak pidana korupsi biasanya berkelindan dengan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dipahami karena salah satu core crimes dari money laundering adalah tindak pidana korupsi.
Kembali pada proses pembuktian kedua tindak pidana tersebut, ada  beberapa  hal  yang  diperkenalkan  di  dalamnya,  misalnya ketentuan  tentang  alat  bukti  yang  berbeda  dengan  alat  bukti dalam  KUHAP,  memperkenalkan  juga  istilah  pembalikan  beban pembuktian  terbatas  dan  berimbang  dalam  tindak  pidana  korupsi dan  pembalikan  pembuktian  murni  (absolut)  dalam  tindak  pidana pencucian uang. Hal ini selain menunjukan adanya kekhususan ( lex specialis )  juga  kekhasan  kedua  peraturan a  quo bila  dibandingkan dengan  KUHAP.  Sebab  prinsip  dasar  pembuktian  adalah actori incumbit onus probandi artinya siapa yang menuntut maka dia yang membuktikan.  Artinya  beban  pembuktian  pada  dasarnya  diawali oleh  penuntut  umum  kemudian  diakhiri  oleh  terdakwa.  Derivatif dari asas ini adalah actore non probante reus absolvitur artinya jika tidak  dapat  dibuktikan  maka  terdakwa  harus  dibebaskan  (Hiariej, 2012:43).  Korelasinya  dengan  pembuktian  dalam  tindak  pidana korupsi,  metode  pembuktian  konvensional  yang  dimulai  pada penuntut umum kemudian diikuti oleh terdakwa akhirnya mengalami pergeseran ( shifting ) sehingga dapat dimulai pada terdakwa khusus GDODP SHUNDUD JUDWL¿NDVL 'HPLNLDQ SXOD GDODP WLQGDN SLGDQD pencucian uang yang secara langsung memperkenalkan pembalikan pembuktian murni ( refersal of burden of proof ).
Dibuatnya  pengaturan  demikian  sasarannya  adalah  agar
pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang berjalan efektif. Namun demikian di sisi yang lain menuntut profesionalisme, kecakapan  penyidik  dan  penuntut  umum  terutama  KPK  dalam  hal pembuktian  di  pengadilan.  Sebab  jika  hakikat  pembuktian  pada kedua peraturan tersebut gagal dipahami maka bukan tidak mungkin akan menguntungkan terdakwa sehingga berkontribusi menghambat laju  pemberantasan  korupsi.  Agar  lebih  sistematis  maka  tulisan  ini berpijak  pada  tiga  bagian  penting  yakni  konsepsionalisasi  tindak pidana  korupsi,  pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana  Indonesia dan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi hubungannya dengan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Mengacu  pada  uraian tersebut,  pertanyaan  mendasar  yang  akan  dijawab  dalam  tulisan ini  adalah  bagaimanakah  paradigma  pergeseran  beban  pembuktian dalam  hukum  acara  pidana  korelasinya  dengan  pembuktian  dalam tindak pidana korupsi?

## T I N J A U A N   T E O R I T I S

## 1. Konsepsionalisasi Tindak Pidana Korupsi
Banyak  jalan  menuju  Roma.  Ungkapan  usang  ini  seperti mengingatkan  setiap  orang  bahwa  ada  banyak  cara  dan  sudut pandang  dalam  melihat  sebuah  objek.  Satu  sudut  pandang  dalam melihat  objek  akan  memberikan  pemaknaan  yang  berbeda  dengan sudut pandang lainnya. Demikian halnya jika membahas mengenai NRUXSVLDGDEDQ\DNSDQGDQJDQDKOL\DQJPHQFREDPHPEHULGH¿QLVL mengenai  korupsi  namun  semuanya  tergantung  sudut  pandang masing-masing. Hal ini bisa difahami karena cara pandang seseorang terhadap korupsi secara mutatis mutandis juga  akan mempengaruhi SHPEHULDQGH¿QLVLWHUKDGDSNRUXSVL3HQJDNXDQVHGHUKDQDGLXUDLNDQ oleh Robert O. Tilman, bahwa seperti halnya keindahan, pengertian korupsi  sesungguhnya  tergantung  dari  cara  dan  dari  sudut  mana orang  memandangnya.  Penggunaan  suatu  perpsektif  tentu  akan menghasilkan pemahaman atau paradigma yang tidak sama tentang makna  korupsi  dengan  penggunaan  perspektif  yang  lain  (Tilman, 1988:59).
2OHKVHEDELWXVHEHOXPPHQHQWXNDQGH¿QLVLGDULVXDWXNHMDKDWDQ an sich korupsi maka penentuan perspektif dan paradigma menjadi sangat  penting.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Michalowsky yang  dikutip  oleh  Romli  Atmasasmita,  bahwa  perspektif  dan paradigma  mengenai  suatu  kejadian  di  sekitar  kita  dipergunakan
untuk  mengamati  dan  menganalisis  semua  kejadian  sebagai  suatu dwi  tunggal.  Pemahaman  kritis  terhadap  suatu  teori  seharusnya dimulai  dengan    menyelidiki  perspektif  dan  paradigma  dasar  yang menghasilkan teori tersebut (Atmasasmita, 1995:55). Pada dasarnya antara perspektif dan paradigma mempunyai tujuan yang sama, yakni menetapkan  masalah  yang  harus  diselidiki  dan  jalan  keluar  yang harus  ditempuh.  Akan  tetapi  antara  keduanya  terdapat  perbedaan. Perspektif  adalah  cara  pandang  yang  dapat  dilihat  dari  berbagi segi  terhadap  suatu  makna  dan  penghayatan  atas  makna  tersebut, sedangkan  paradigma  jauh  lebih  sempit  karena  cara  pandang  yang bersifat  khusus  tentang  suatu  gejala  (Peorwadarminta,  1990:642- 675).  Kembali  pada  pembahasan  tentang  korupsi,  penulis  akan memaparkan  beberapa  konsep  yang  berkaitan  dengan  itu  sehingga dapat menuntun pembaca dalam memahami makna korupsi secara substansial.
Secara  etimologis,  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin, corruptio atau  menurut webstudent  dictionary adalah coruptus .  Selanjutnya dijelaskan  bahwa corruptio berasal  dari  suatu  kata  latin  yang  lebih tua yaitu corumpere . Dari bahasa latin itulah turun dalam berbagai bahasa  di  eropa,  seperti  Inggris: corruption , corrupt ;  Prancis: corruption ;  dan  Belanda  yaitu corruptie ( korruptie ).  Dapat  diduga kata korupsi yang digunakan di Indonesia saat ini berasal dari bahasa Belanda  yang  kemudian  diadopsi  atau  diterima  ke  dalam  bahasa ,QGRQHVLD \DLWX ³NRUXSVL´ +DP]DK  6HFDUD KDU¿DK NDWD kata  tersebut  berarti,  kebusukan,  keburukan,  ketidakjujuran,  dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau XFDSDQ \DQJ PHQJKLQD DWDX PHP¿WQDK 6HFDUD WHJDV GLXUDLNDQ dalam The lexicon Webster dictionary, corruption (L. corruption (n- )) The act of corrupting or the state of being corrupt; putrefactive; decomposition.  Putrid  matter;  moral  perversion;  depravity; perversion of integrity; corrupt or dishonest, proceedings; bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from of a word (Hamzah, 2007:5).
Hampir  sama  dengan  yang  dimuat  dalam The  lexicon  Webster dictionary ,  Sanford  H.  Kadish,  mengartikan  korupsi  hubungannya dengan  penyuapan.  Dikatakan  oleh  Kadish, corruption  is  the  act RU SUDFWLFH RI EHQH¿WLQJ D SHUVRQ LQ RUGHU WR EHWUD\ D WUXVW RU WR perform a duty meant to be performed freely, bribery occurs relation WRDSXEOLFRɤFLDODQGGHULYDWLYHO\LQSULYDWHWUDQVDFWLRQ (Kadish,
1983:119).  Pendapat  senada  dikemukakan  oleh  George  E.  Rush,
bahwa FRUUXSWLRQLVLOOHJDODFWE\DVZRUQSHDFHRɤFHULQFOXGLQJ DOOYLROLWLRQVRI¿GXFLDU\WUXVWDQGWKHSURIHVVLRQDOFRGHRIFRQGXFW
and ethics (Rush, 2003:84) Dalam perkembangannya istilah dan arti kata korupsi tersebut akhirnya diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia yang oleh Poerwadarminta, kata korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Poerwadarminta, 1990:616).
Masih  terkait  dengan  konsep  korupsi,  undang-undang  anti NRUXSVL ,QGRQHVLD WLGDN PHPEHULNDQ GH¿QLVL \DQJ SDVWL GDQ NHWDW mengenai  pengertian  korupsi.  Undang-undang  anti  korupsi  hanya PHQJNXDOL¿NDVLNDQ  SHUEXDWDQ \DQJ NHPXGLDQ GLVHEXW VHEDJDL tindak  pidana  korupsi.  Diantara  30  perbuatan  tersebut  dikenal beberapa  tipe  korupsi,  misalnya  korupsi  karena  perbuatan  curang, NRUXSVL NDUHQD JUDWL¿NDVL NRUXSVL NDUHQD SHQ\XDSDQ GDQ NRUXSVL karena menyalahgunakan wewenang serta korupsi karena perbuatan melawan  hukum  ( wedderechtelijke ).  Demikian  pula  dalam  UNCAC

## \DQJ NHPXGLDQ GLUDWL¿NDVL PHODOXL 8QGDQJ8QGDQJ 1R
Tahun  2006  tentang  Pengesahan  UNCAC  2003  tidak  memberikan GH¿QLVL\DQJ strict tentang korupsi. Namun dalam konvensi ini telah PHQ\HEXWNDQ UDJDP SHUEXDWDQ \DQJ GDSDW GLNXDOL¿NDVL VHEDJDL korupsi. Pertama , %ULEHU\RIQDWLRQDOSXEOLFRɤFLDO atau penyuapan pejabat-pejabat  publik  nasional. Kedua , bribery  of  foreign  public RɤFLDOV DQG RɤFLDO RI SXEOLF LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV atau penyuapan  pejabat-pejabat  publik  asing  dan  pejabat-pejabat dari  organisasi  internasional  publik. Ketiga , embzellment,
PLVDSSURSULDWLRQ RU RWKHU GLYHUVLRQ RI SURSHUW\ E\ SXEOLF RɤFLDO
atau  penggelapan,  penyelewengan  atau  pengalihan  kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik. Keempat , WUDGLQJLQLQÀXHQFH atau  memperdagangkan  pengaruh. Kelima , abuse  of  function atau penyalahgunaan fungsi. Keenam , illicit enrichment atau memperkaya diri  secara  tidak  sah. Ketujuh , bribery  in  the  privat  sector atau penyuapan pada sektor swasta. Kedelapan , emblezzement of property in the privat sector atau penggelapan kekayaan dalam sektor swasta.
Kesembilan , laundering  of  proceeds  of  crime atau  pencucian  hasil kejahatan. Kesepuluh , concealment atau penyembunyian. Kesebelas , obstruction  of  justice atau  perbuatan  menghalang-halangi  proses peradilan (UNODC, 2003:17-21).
Sikap pembentuk undang-undang anti korupsi dan UNCAC 2003 \DQJWLGDNPHPEHULNDQGH¿QLVL\DQJ strict terhadap  korupsi  dapat
difahami karena memang korupsi memiliki banyak dimensi sehingga SHPEDWDVDQ GHQJDQ GH¿QLVL WHUWHQWX DNDQ PHQJKDPEDW XSD\D pemberantasan kejahatan ini. Perlu penulis sampaikan bahwa istilah korupsi juga dikenal di negara lain meskipun dengan kosa kata yang berbeda dengan Indonesia. Di Malaysia, misalnya terdapat peraturan anti kerakusan sebagai pengganti kata peraturan anti korupsi. Sering pula Malaysia menggunakan istilah resuah yang berasal dari bahasa Arab, riswah .  Sesuai  kamus  Indonesia-Arab  kata  “ riswah ”  berarti sama dengan korupsi (Hamzah, 2007:6).
0HODOXL EHEHUDSD GH¿QLVL NRUXSVL VHFDUD KDU¿DK WHUVHEXW PDND dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  jika  membahas  mengenai  korupsi maka  sesungguhnya  itu  merupakan  terminologi  yang  sangat  luas ruang  lingkupnya.  Tergantung  sudut  pandang  seseorang  dalam memahami  istilah  korupsi.  Karena  lingkup  korupsi  sangat  luas cakupannya  maka  pendekatan  dalam  memahaminya  juga  dapat bermacam-macam sesuai dengan cara kita melihat masalah itu. Pada satu  sisi  ada  orang  yang  memahami  korupsi  dengan  menggunakan pendekatan  sosio  kriniminologi  tetapi  pada  sisi  lainnya  ada  pula yang mengupas masalah korupsi dengan menggunakan pendekatan normatif.  Begitu  pula  sebagian  orang  menggunakan  pendekatan ekonomi dalam mengkaji dan memahami korupsi.
Keanekaragaman pemahaman terhadap korupsi yang
berangkat dari sudut pandang yang berbeda-beda sebetulnya dapat PHQJDNLEDWNDQVXOLWQ\DPHQFDULGH¿QLVL\DQJSDVWLPHQJHQDLNRUXSVL Namun  demikian,  bagi  penulis  cara  pandang  yang  berbeda  secara positif  akan  sangat  membantu  memahami  lebih  dalam  mengenai korupsi  termasuk  cara-cara  pencegahan  dan  pemberantasannya. Dengan  kata  lain  perbedaan  tersebut  justru  menjadi  sebuah khasanah  dalam  upaya  memahami  dan  mengenal  korupsi  sehinga setiap  orang  akan  berusaha  menghindari  kejahatan  tersebut.  Oleh NDUHQDLWXSHQXOLVPHQRODNGH¿QLVL\DQJNHWDWGDQWHUEDWDVPHQJHQDL NRUXSVLNDUHQDSHPEDWDVDQGH¿QLVLNRUXSVLMXVWUXDNDQPHQGLVWRUVL pemahaman terhadap korupsi itu sendiri. Lagi pula akan lebih baik bagi kita untuk memikirkan pemberantasan dan pencegahan korupsi

## GDULSDGDVLEXNPHQFDULGH¿QLVLNRUXSVLLWXVHQGLUL
Masih mengenai tindak pidana korupsi, pada dasarnya kejahatan ini  sangat  terkait  erat  dengan  kekuasaan.  Kejahatan  korupsi  yang terjadi pada hampir semua negara di dunia ini selalu berkorelasi positif dengan kekuasaan yang disalahgunakan atau diselewengkan. Sehingga
pelaku  kejahatan  maha  haram  ini  adalah  mereka  yang  memangku jabatan-jabatan  publik  baik  itu  di  sektor  pemerintah  maupun  pada sektor-sektor swasta. Bertalian dengan itu Lord Acton menyampaikan semacam  postulat, power  tends  to  corrupt  and  absolut  power  to corrupt absolutely (Satria, 2014:21). Bahwa kekuasaan itu cenderung korup  dan  kekuasaan  yang  absolut  maka  korupsinya  juga  absolut. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam The  Spririt  of  Law , bahwa  terhadap  orang  yang  berkuasa  ada  tiga kecenderungan. Pertama ,  kecenderungan  untuk  mempertahankan kekuasaan. Kedua ,  kecenderungan  untuk  memperbesar  kekuasaan. Ketiga , kecenderungan untuk memanfatkan kekuasaan (Montesqieu,
1993:27). Dalam kaitannya dengan memanfaatkan kekuasaan inilah, maka sering terjadi apa yang disebut abuse of power yang acapkali memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  korporasi  yang  pada ujungnya merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Perihal abuse  of  power korelasinya  dengan  kejahatan  korupsi, maka  sesungguhnya  narasi  korupsi  Indonesia  sangat  terkait  erat dengan  aspek  politik,  ekonomi  dan  kekuasaan.  Secara  gamblang mengenai hal ini dikemukakan oleh Theodore M. Smith, of the whole corruption  in  Indonesia  appers  to  present  more  of  a  recurring political  problem  than  an  economic.  It  undermines  the  legitimacy of the goverment in the eyes of the young, educated elite and most civil servant. Corruption reduces support for the government among eliles at the province and regency level (Krisnawati, et.all , 2006:38).

## 2. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
Membahas  tentang  pembuktian,  bukanlah  sesuatu  yang  mudah sebab  ruang  lingkup  pembuktian  cukup  luas  episentrumnya. Rangkaian  pemahamannya,  kita  dapat  mulai  dari  terminologi pembuktian, asas-asas pembuktian, parameter pembuktian dan alat- alat  bukti.  Ini  adalah  sebuah  proses  yang  cukup  panjang  dan  tidak dapat diselesaikan dalam satu pokok bahasan. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis hanya akan mengupas secara sistematis pada tiga hal  penting  yakni  terminologi  pembuktian;  parameter  pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia yang secara mutatis mutandis memiliki relasi yang kuat dengan tema di atas.
PERTAMA ,  terminologi  pembuktian.  W.J.S.  Poerwadarminta mengatakan bahwa kata pembuktian berasal dari suku kata bukti yang artinya  sesuatu  hal  yang  cukup  untuk  memperlihatkan  kebenaran
suatu peristiwa. Sedangkan pembuktian berarti perbuatan atau cara membuktikan (Poerwadarminta, 1990:184). Dalam bahasa Belanda, bukti disebut sebagai bewijs ( evidence ) berarti hal yang menunjukan kebenaran  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum  atau  terdakwa untuk  kepentingan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Sedangkan pembuktian disebut sebagai proof yang artinya penetapan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti, baik yang ditentukan oleh undang- undang maupun di luar undang-undang (Hamzah, 2008:68). Intinya bukti  menyangkut  hal  yang  menunjukan  atau  menyampaikan kebenaran  tentang  suatu  peristiwa  sedangkan  pembuktian  ( proof ) menyangkut  perbuatan  atau  cara  membuktikan  melalui  alat-alat bukti ( evidence ).
Bertalian dengan itu, Eddy O.S. Hiariej mengatakan, bahwa dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bukti yakni evidence dan proof . Kendatipun demikian ada perbedaan yang esensial diantara keduanya. Evidence adalah lebih dekat pada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan  kata proof dapat  diartikan  sebagai  pembuktian  yang mengarah pada suatu proses (Hiariej, 2012:43). Argumentasi ini tidak jauh  berbeda  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Ian  Dennis, evidence is information to provides grounds for belief that a particular fact or  set  of  fact  is  true.  Proof  is  a  term  with  a  variable  meaning.  In legal discourses it may refer to outcome of the process of evaluating evidence  and  drawing  inferences  from  it,  or  it  may  be  used  more widely to refer to the process itself and/or to the evidence which is being evaluated (Dennis, 2007:3-4).
Penegasan lebih jauh ihwal evidence GLNHPXNDNDQROHK-HɣHUVRQ
L. Ingram, HYLGHQFHKDVEHHQGH¿QHGDVWKHPHDQVHPSOR\HGIRUWKH purpose of proving an unknown or dispute fact, and it is either judical or extra judical (L. Ingram, 2009:24). Pendapat senada dikemukakan oleh  Larry  E.  Sulivan  and  Marie  Simonetti  Rossen, evidence  is anything that tands to prove and disaprove an alleged fact (Sulivan dan Rossen, 2005:178). Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut di atas, kita dapat mengatakan bahwa evidence lebih condong pada alat-alat  bukti  baik  untuk  menguatkan  dalil  seseorang  maupun untuk  membantah  kebenaran  tentang  dalil  atau  suatu  peristiwa. 6HGDQJNDQ+HQU\&DPSEHOO%ODFNWLGDNPHQGH¿QLVLNDQ proof tetapi membangun  logika  argumentatif  ihwal  hubungan  antara evidence dan proof .  Ditegaskan  oleh  Campbell  Black, SURRI LV WKH HɣHFW RI
evidence or the estabilshment of a fact by evidence (Campbell Black, 1968:1380).  Sementara  itu  W.  Ken  Katsaris  mengatakan  bahwa proof  is  the  result  of  evidence (Katsaris,  1976:7).  Dengan  demikian jika  berbicara  tentang proof pada  dasarnya  menyangkut  tentang pembuktian artinya bagaimana alat-alat bukti ( evidence ) digunakan sebagai  bukti.  Karena  itulah  baik  Campbell  Black  maupun  Katsaris melihat keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi. Tegasnya evidence adalah sarana yang digunakan untuk proof .
KEDUA ,  parameter  pembuktian.    Menurut  Eddy  O.S. Hiariej,  terdapat  enam  hal  yang  berhubungan  dengan  parameter pembuktian. Pertama , bewijstheorie . Kedua , bewijsmiddelen .
Ketiga , bewijsvoering . Keempat , bewijslast . Kelima , bewijskracht .
Keenam , bewijsminimum (Hiariej,  2012:15-26). Bewijstheorie adalah  teori  pembuktian  yang  dipakai  sebagai  dasar  pembuktian oleh  hakim  di  pengadilan.  Perspektif  doktrin,  teori  pembuktian terbagi  atas  empat  hal. Pertama , posistief  wettelijk  bewijstheorie yaitu pembuktian menurut undang-undang secara positif. Bambang Poernomo  mengatakan  bahwa  pembuktian  undang-undang  secara positif berarti pembuktian yang sangat bergantung kepada alat-alat bukti  sebagaimana  disebut  secara  limitatif  dalam  undang-undang tanpa diperlukan keyakinan hukum (Poernomo, 1993:40). Pendapat senada dikemukakan oleh D. Simons, bahwa pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif adalah berusaha menyingkirkan semua pertimbangan  yang  subjektif  hakim  dan  sekaligus  mengikat  hakim secara ketat sesuai peraturan pembuktian (Hamzah, 2008 :229).
Bila  memang  demikian  maka  sistem  pembuktian    positif  ini menempatkan  alat-alat  bukti  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang- undang  sebagai  alat  bukti  mutlak  terlepas  dari  keyakinan  hakim yang  mengadili  perkara.  Hakim  tidak  lagi  berpedoman  dengan keyakinannya sehingga seolah-olah hakim menjadi robot pelaksana dari undang-undang. Jadi keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan  bukan  menjadi  bahan  yang  dapat  dipertimbangkan  dalam  hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak  pidana  karena  justru  undang-undang  lah  yang  sangat menentukan  terbukti  tidaknya  perbuatan  terdakwa.  Singkatnya undang-undang  telah  menentukan  tentang  adanya  alat-alat  bukti yang  dapat  dipakai  hakim  termasuk  cara  hakim  dalam  memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.
Diskursus  sistem  pembuktian  secara  positif  ini,  kemudian
ditanggapi  oleh  M.  Yahya  Harahap  yang  menyatakan,  bahwa  jika dikaji  secara  hakiki  maka  sistem  pembuktian  positif  memang mempunyai segi negatif dan segi positif. Segi negatifnya adalah hakim tidak  ikut  ambil  bagian  dalam  membuktikan  kesalahan  terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah  atau  tidaknya  terdakwa  karena  sistem  ini  berpedoman  pada prinsip  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan  oleh undang-undang.  Sedangkan  sisi  positifnya  adalah  bahwa  sistem  ini benar-benar menuntut hakim untuk mencari kebenaran, salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat- alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga sekali majelis  hakim  menemukan  hasil  pembuktian  yang  objektif  sesuai dengan  cara  dan  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang maka tidak perlu lagi hakim bertanya pada hati nuraninya (Harahap, 2000:789-799).
Kedua , conviction  in  time atau  pembuktian  menurut  keyakinan hakim melulu dimaknai sebagai sistem pembuktian yang menekankan bahwa  hakim  dapat  menjatuhkan  putusan  berdasarkan  keyakinan belaka  dengan  tidak  terikat  oleh  suatu  peraturan  (Harahap, 2000:799).  Menurut  D.  Simons  teori  pembuktian  berdasarkan keyakinan  hakim  melulu  didasarkan  pada  keyakinan  hati  nurani hakim  sendiri  yang  menetapkan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan perbuatan yang didakwakan (Hamzah:2008:252). Selanjutnya Andi Hamzah,  menyatakan  bahwa  pembuktian  berdasarkan  keyakinan hakim melulu lazimnya digunakan pada pengadilan adat dan swapraja karena pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum (Hamzah:2008:252). Ketiga , conviction  rasionee adalah  pembuktian  berdasarkan  keyakinan hakim dengan pertimbangan yang logis berarti menempatkan hakim dalam mengambil keputusan selain berdasarkan keyakinannya juga harus  didukung  oleh  fakta-fakta  hukum  yang  logis.  Artinya  bahwa hakim  diberikan  kebebasan  untuk  memutuskan  perkara  dengan memperhatikan  keyakinannya  atas  kesalahan  terdakwa  namun keyakinan tersebut mesti didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional (Harahap:2000:299).
Keempat , negatief  wettelijk  bewijstheorie adalah  hakim  dalam memutuskan  bersalah  tidaknya  terdakwa  selain  berdasarkan  pada alat-alat bukti yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang juga  harus  diikuti  oleh  keyakinan  hakim.  Luhut  M.P.  Pangaribuan
mengatakan bahwa dari teori pembuktian menurut undang-undang secara  negatif  pada  hakikatnya  merupakan  peramuan  antara  teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori hukum  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  hakim  (Pangaribuan, 2008:34).  Bila  memang  demikian  maka  substansi  pembuktian menurut  undang-undang  secara  negatif  ini  adalah  pembuktian kesalahan  terdakwa  sesuai  dengan  alat-alat  bukti  yang  disebutkan dalam  undang-undang  dan  selanjutnya  hakim  harus  memiliki keyakinan bahwa terdakwa benar yang melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan.
Teori  pembuktian  ini  sejalan  dengan  teori  pembuktian  yang digunakan dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa, hakim tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang,  kecuali  apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi eksistensi keyakinan hakim bertalian dengan kesalahan terdakwa, diperoleh setelah adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pendeknya paling tidak ada beberapa kriteria oleh hakim dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa, yaitu pertama , kesalahan terdakwa harus terbukti sekurang-kurangnya  dengan  dua  alat  bukti  yang  sah  ( prima  facie evidence ). Kedua ,  bahwa  atas  dasar  dua  alat  bukti  tersebut  maka hakim  harus  memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  secara nyata terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Ihwal keyakinan hakim, maka ada tiga hal yang harus dibentuk. Pertama , keyakinan bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan oleh JPU. Kedua , keyakinan bahwa terdakwa benar melakukannya.
Ketiga , hakim yakin bahwa terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya (Chazawi, 2008:32-33).
KETIGA ,  alat-alat  bukti  dalam  hukum  acara  pidana. Pembahasan  tentang  alat  bukti  pada  dasarnya  berhubungan dengan bewijsmiddelen yakni alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Dalam hukum acara  pidana  Indonesia  ketentuan  tentang  alat  bukti  diatur  dalam Pasal 184 KUHAP yaitu sebagai berikut :

## 1. Keterangan saksi
-HɣHUVRQ/,QJUDPPHQGH¿QLVLNDQNHWHUDQJDQVDNVLVHEDJDL testimony is evidence that comes to the court through witnesses
VSHDNLQJXQGHURDWKRUDɤUPDWLRQ (L. Ingram, 2009:25. Sering pula keterangan saksi disebut sebagai eyewitness dan earwitness .
Eyewitness adalah  seseorang  yang  memberikan  keterangan tentang suatu peristiwa berdasarkan yang dilihatnya. Sedangkan earwitness adalah  seseorang  yang  memberikan  keterangan tentang suatu peristiwa yang didengarnya tetapi tidak dilihatnya sendiri (Garner, 2004:548-626). Sudah barang tentu eyewitness dan earwitness ini adalah alat bukti yang digunakan dalam sistem hukum anglo saxon yang berbeda dengan peraturan di Indonesia.
Meskipun demikian baik eyewitness maupun earwitness adalah WHUPDVXNGDODPGH¿QLVLVDNVLPHQXUXWKXNXPSRVLWLI,QGRQHVLD
Pasal  1  angka  26  KUHAP  menyebutkan,  bahwa  saksi  adalah orang  yang  dapat  memeberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan  menyebut  alasan  dari  pengetahuannya  itu.  Sedangkan Pasal  1  angka  27  menguraikan,  bahwa  keterangan  saksi  adalah suatu  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa  keterangan saksi  mengenai  suatu  peristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri, lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebut  alasan  dari SHQJHWDKXDQQ\D 6DWULD  'H¿QLVL VDNVL GDODP 3DVDO angka  26  jo  Pasal  1  angka  27  tersebut  kemudian  diperluas  oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011. Secara ekspilisit dikategorikan sebagai keterangan saksi menurut putusan ini adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia  alami  sendiri  dengan  menyebut  alasan  pengetahuannya  itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan  peradilan  suatu  tindak  pidana  yang  tidak  selalu  ia  dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Hiariej, 2012:103).
Selanjutnya  dalam  Pasal  185  ayat  (1)  menegaskan  bahwa keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  ialah    apa  yang  saksi nyatakan  di  sidang  pengadilan.  Sedangkan  Pasal  185  ayat  (2) mengungkapkan  bahwa  keterangan  seorang  saksi  saja  tidak cukup  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah  terhadap perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya.  Namun  demikian ketentuan  tersebut  tidak  berlaku  apabila  disertai  dengan  suatu alat  bukti  yang  sah  lainnya  (Pasal  185  ayat  3  KUHAP).  Apabila memperhatikan  rumusan  Pasal  185  ayat  (1-3)  tersebut  pada
dasarnya  berhubungan  dengan  prinsip unus  testis  nullus  testis (satu saksi bukan saksi) dan syarat minimum pembuktian. Bahwa agar  alat  bukti  saksi  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  dan diakui  sah  maka  harus  terpenuhi  minimal  dua  orang  saksi.  Jika hanya satu orang maka saksi tersebut dianggap tidak sah karena sesuai  dengan  prinsip unus  testis  nullus  testis (Latin) atau een getuige  geen  getuige (Belanda).  Demikian  halnya  dengan  alat bukti, untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah maka harus terpenuhi prinsip minimum pembuktian yakni minimum dua alat bukti ( prima facie evidence ). Jadi dua alat bukti yang dimaksud adalah bersifat kuantitatif. Dalam hal ini alat bukti saksi – minimal dua orang saksi ditambah dengan alat bukti yang lain maka dengan sendirinya telah terpenuhi syarat minimum pembuktian.

## 2. Keterangan ahli
Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang  yang  memiliki keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan  pemeriksaan. Keterangan  ahli  ialah  apa  yang  seorang  ahli  nyatakan  di  sidang pengadilan.  Dalam  penjelasan  KUHAP  disebutkan  bahwa keterangan  ahli  dapat  juga  diberikan  pada  waktu  pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk  laporan  dan  dibuat  dengan  mengingat  sumpah  di  waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Terkait dengan keberadaan ahli dalam pemeriksaan perkara dijelaskan oleh Ron Delisle, Don Stuart & David Tanovich, admission of expert evidence depends RQWKHDSOLFDWLRQRIWKHIROORZLQJFULWHULD¿UVWUHOHYDQFH6HFRQG necessity in assisting the trier of fact. Third, the absence of any H[FOXVLRQDU\UXOH)RXUWKDSURSHUO\TXDOL¿HGH[SHW (Delisle dan Tanovich, 2010, 860). Selain itu pula seorang ahli harus memiliki pengalaman, kecakapan, terlatih dan memiliki pengetahuan atau ketarampilan tertentu. Ditegaskan oleh Tristam Hodgkinson dan Mark  James  mengatakan experienced,  the  one  who  is  expert  or ho has gained skill experiece; trained by experience or practice, skilled, skilful, as does the noun the one who special knowledge or sceel causes him to be regarded as an authority, a specialist (Hodgkinson dan James, 2007:33).
Dalam  KUHAP  juga  membedakan  keterangan  ahli  di
persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di  depan  sidang  pengadilan.  Jika  seorang  ahli  memberikan keterangan  secara  langsung  di  depan  sidang  pengadilan  dan  di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu jika seorang ahli di bawah sumpah memberikan  keterangan  tertulis  di  luar  persidangan  dan keterangan  tersebut  dibacakan  di  depan  sidang  pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli (Hiariej, 2012:107).

## 3. Surat
Menurut  Asser-Anema  surat  adalah  segala  sesuatu  yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran (Hamzah, 2008, 127). Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh A. Pitlo, bahwa surat adalah pembawa  tanda  bacaan  yang  berarti,  menerjemahkan  suatu  isi pikiran.  Tidak  termasuk  kata  surat,  adalah  foto  dan  peta  sebab benda ini tidak termuat tanda bacaan (Prodjohamijojo, 1990:138). Surat yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti dapat meliputi: pertama ,  berita  acara  dan  surat  lain  dala  bentuk  resmi  yang dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang  atau  yang  dibuat  di hadapannya  yang  memuat  keterangan  tentang  kejadian  atau keadaan  yang  di  dengar,  dilihat  atau  yang  dialaminya  sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Kedua ,  surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  atau  surat  yang  dibuat  oleh  pejabat mengenai  hal  yang  termasuk  dalam  tata  laksana  yang  menjadi tanggungjawabnya  dan  yang  diperuntukkan  bagi  pembuktian sesuatu keadaan. Ketiga , surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Keempat , surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Pasal 187 KUHAP).

## 4. Petunjuk
Berdasarkan  Pasal  188  ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP,  petunjuk GLGH¿QLVLNDQ VHEDJDL SHUEXDWDQ NHMDGLDQ DWDX NHDGDDQ \DQJ karena  persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang lain,  maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri,  menandakan
bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan  siapa  pelakunya. Petunjuk  tersebut  dapat  diperoleh  dari:  keterangan  saksi;  surat dan  keterangan  terdakwa.  Penilaian  atas  kekuatan  pembuktian dari  suatu  petunjuk  dalam  setiap  keadaan  tertentu  dilakukan oleh  hakim  dengan  arif  dan  bijaksana  setelah  ia  mengadakan pemeriksaan  dengan  penuh  kecermatan  dan  kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat 3 KUHAP).
Adami Chazawi kemudian merumuskan beberapa
persyaratan  suatu  petunjuk  agar  menjadi  alat  bukti. Pertama , adanya  perbuatan,  kejadian  dan  keadaan  yang  bersesuaian dan  menunjukkan  telah  terjadi  tindak  pidana,  terdakwa  yang melakukan serta ia bersalah atas tindak pidana tersebut. Kedua , bersesuaian  antara  perbuatan,  kejadian  dan  keadaan  satu  sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Ketiga , persesuaian itu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana juga menunjukkan  siapa  pelakunya. Kempat ,  petunjuk  hanya  dapat dibentuk melalui tiga alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Chazawi, 2008:73-74).

## 5. Keterangan terdakwa
Pasal  189  ayat  (1)  KUHAP  menegaskan  bahwa  keterangan terdakwa  adalah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  di  sidang  tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.  Keterangan  terdakwa  yang  dikatakan  mengandung  nilai pembuktian yang sah adalah berupa: pertama , keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan. Kedua , isi keterangannya mengenai  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa,  segala  hal  yang diketahuinya,  dan  kejadian  yang  dialaminya  sendiri. Ketiga , keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keempat ,  keterangan  tersebut  tidak  cukup  untuk  membuktikan bahwa  ia  bersalah  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Hiariej, 2012:112).

## P E M B A H A S A N
Berbicara tentang pembuktian dalam tindak pidana korupsi akan difokuskan  pada  dua  hal. Pertama ,  ihwal  alat  bukti. Kedua ,  ihwal
teori pembuktian yang digunakan dalam peraturan a quo. Agar lebih sistematis dan mudah dipahami maka secara garis besar akan diulas sebagai berikut:

## 1. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
Ketentuan tentang alat bukti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 26A yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk  petunjuk  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  188  ayat  (2) Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  khusus  untuk  tindak  pidana  korupsi  juga dapat diperoleh dari: pertama , alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Kedua , dokumen yakni setiap rekaman  data  atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca  dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu VDUDQDEDLN\DQJWHUWXDQJGLDWDVNHUWDVEHQGD¿VLNDWDXSXQVHODLQ kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  huruf,  tanda,  angka,  atau perforasi yang memiliki makna.
Lingkup alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 26A tersebut pada  dasarnya  adalah  perluasan  alat  bukti  petunjuk  yang  telah diuraikan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Itu artinya peraturan a quo hanya melengkapi pengaturan alat bukti yang telah diperkenalkan oleh  KUHAP.  Jadi  uraian  alat  bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  184 sampai  dengan  Pasal  189  KUHAP  masih  tetap  dipertahankan tetapi  khusus  menyangkut  bukti  petunjuk  mendapatkan  perluasan sesuai  dengan  sifat  dan  karakter  tindak  pidana  korupsi.  Perluasan ini  sekaligus  menjadi  langkah  responsif  dan  antisipatif  pembentuk undang-undang  dalam  melihat  modus  operandi  tindak  pidana korupsi yang dilakukan dengan cara-cara lebih sistematis dan sulit di deteksi oleh aparat penegak hukum. Bukti petunjuk dalam literatur, biasa  disebut  sebagai circumstansial  evidence atau  bukti  tidak langsung. George R. Rush menyebut circumstantial evidence sebagai evidence from which a fact can be reasonably inferred, although not directly  proven (Rush,  2003:56).  Jadi  meskipun  petunjuk  adalah bukti tidak langsung tetapi tetap saja dapat digunakan sebagai bukti jika didukung oleh alat-alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Hamburger, 2008:247).
Perspektif  teori,  uraian  alat-alat  bukti  dalam  undang-undang
anti  korupsi  tersebut  kelihatannya  lebih  condong  pada  alat  bukti yang selama ini digunakan oleh negara-negara sistem hukum anglo VD[RQVHSHUWL$PHULND6HULNDWGDQ,QJJULV+DOLQLWHUNRQ¿UPDVLGDUL argumentasi  yang  dikemukakan  oleh  Colin  Evans  ihwal evidence . Evans  mengatakan evidence  can  take  many  forms.  It  might  be  the WHVWLPRQ\RIDQH\HZLWQHVVDIUDJPHQWRI'1$RUD¿QJHUSULQWD ¿EHUVRPHGRFXPHQWVRUSHUKDSVHYHQDFRQIHVVLRQ (Evans, 2010:7). Jadi  wujud  bukti  dapat  beraneka  ragam,  misalnya  saksi  mata,  ahli, dokumen, sidik jari dan DNA.
Merujuk  pada  ragam  bentuk  bukti  tersebut,  Larry  E.  Sulivan  & Marie Simonetti Rossen kemudian membagi bukti dalam tiga kategori \DNQLEXNWLODQJVXQJEXNWLWLGDNODQJVXQJGDQEXNWL¿VLN'LWHJDVNDQ oleh Sulivan & Rossen, most evidence can be devided in to three broad categories: direct evidence, indirect evidence and physical evidence (Sulivan  dan  Rossen,  2005:178).  Bukti  langsung  membentuk  unsur kejahatan  melalui  penuturan  saksi  mata,  pengakuan  atau  apapun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video atau rekaman digital. Bukti  tidak  langsung  didasarkan  pada  perkataan  dengan  analisis \DQJPDVXNDNDO6HGDQJNDQEXNWL¿VLNGLKDVLONDQGDULSHQ\LGLNDQ kriminal.  Secara  gamblang  diulas  oleh  Sulivan  &  Rossen, direct evidence establishes an element of a crime through any eyewitness account, cenfession or anything observed including writings, audio, video  or  digital  recording.  Indirect  evidence  is  based  on  inference and deductive reasoning. Physical evidence result from a criminal investigation (Sulivan dan Rossen, 2005:179).
Masih mengenai bukti, dalam tindak pidana korupsi di Indonesia mayoritas bukti yang ditemukan oleh penyidik KPK adalah berbentuk dokumen dan rekaman komunikasi yang mengindikasikan terjadinya tindak  pidana  korupsi.  Rekaman  tersebut  diperoleh  dari  hasil penyadapan. Ihwal penyadapan ini telah diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan  KPK  berwenang  melakukan  penyadapan  dan  merekam pembicaraan.  Apabila  memperhatikan  rumusan  dokumen  dalam peraturan a  quo maka  ruang  lingkupnya  sangat  luas  yang  dapat menjangkau banyak hal terkait dengan pengungkapan tindak pidana NRUXSVL +DO LQL VHODUDV GHQJDQ \DQJ GLNHPXNDNDQ ROHK -HɣHUVRQ L.  Ingram, documentary  evidence  includes  all  types  of  traditional documents, records, photographs, pictures, X-ray images, drawings,
audio-and videotapes, as well as writing that are not obcectionable under the various exclusionary rules (L. Ingram, 2010:25). Kembali pada  undang-undang  anti  korupsi,  meluasnya  ruang  lingkup dokumen  tersebut  kelihatannya  sengaja  dibuat  oleh  pembentuk undang-undang agar mempermudah penemuan bukti oleh penyidik sehingga memudahkan pula pengungkapan tindak pidana korupsi.
Meskipun demikian bukti-bukti yang diperoleh penyidik tersebut harus tetap relevan atau berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diungkap. Hal ini untuk mengantisipasi abuse of power oleh aparat penegak hukum dalam menyidik tindak pidana korupsi, apalagi lingkup bukti sangat luas cakupannya. Ian Dennis kemudian mengajukan  tiga  proposisi  terkait  dengan  itu. First , evidence  must be  relevant  in  order  for  court  to  receive  it.  That  it  must  relate  to some fact which is proper object of proof in the proceedings. Second, evidence  must  also  be  admisible,  meaning  that  it  can  properly  be received by courts as matter of law. Third, exclusionary discretion or  exclusionary  rules (Dennis,  2007:5-6).  Prinsip exclusionary discretion ini  berhubungan  dengan  putusan  Mahkamah  Agung Amerika  Serikat  dalam  kasus Mapp  vs  Ohio yang  mana  hakim mengatakan  bahwa we  hall  that  all  evidence  obtained  by  searches and seizures in violation of the constitution is, by that some authority, inadmisible in a state court (Katsaris, 1976:63). Intinya tidak diakui sebagai bukti apabila perolehan bukti tersebut dilakukan dengan cara yang  melanggar  hukum  ( unlawful  legal  evidence ).  Max  M.  Houck kemudian  menguraikan  bahwa  bukti  yang  tidak  dapat  digunakan karena  diperoleh  secara  tidak  sah  disebut  dengan tainted  evidence artinya  bukti  yang  ternodai.  Termasuk  dalam  bukti  yang  ternodai adalah derivative  evidence atau  bukti  yang  tidak  asli  (Hiariej,
2012:12).  Sedangkan  ihwal relevant dan admisible maksudanya adalah  bahwa  suatu  bukti  harus  berhubungan  dan  dapat  diterima oleh para pihak dalam kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Bukti  yang  diterima mutatis  mutandis adalah  relevan  tetapi  yang bukti relevan belum tentu dapat diterima.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  berikut  argumentasi beberapa  yuris,  kita  dapat  mengatakan  bahwa  untuk  kepentingan pemberantasan  korupsi  perluasan  alat  bukti  petunjuk  adalah rasional dan mutlak dibutuhkan. Menghadapi tindak pidana korupsi yang  kian  hari  makin  menggurita  maka  diperlukan  perluasan cara  dalam  memperoleh  bukti.  Memperluas  episentrum  bukti
petunjuk  mengindikasikan  bahwa  upaya  serius  dari  negara  untuk memudahkan KPK dan aparat penegak hukum lain dalam menyidik perkara  korupsi.  Perluasan  ini  diharapkan  akan  berkorelasi  positif dengan keberhasilan pengungkapan dan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi.

## 2. Teori Pembuktian Dalam Peraturan Anti Korupsi Indonesia
Ihwal teori pembuktian dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pada  dasarnya  berkorelasi  dengan  teori  pembuktian  dalam  hukum acara pidana. Karena itu di atas telah diulas empat teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana namun hanya teori negatif yang  digunakan  dalam  Pasal  183  KUHAP.  Teori-teori  tersebut dalam  perjalanannya  tidak mutatis  mutandis diterapkan  dalam undang-undang  anti  korupsi.  Oleh  karena  itu  sebelum  diulas  lebih jauh  tentang  teori  pembuktian  dalam  tindak  pidana  korupsi  maka terlebih  dahulu  penulis  akan  mengutip  secara  lengkap  dua  pasal dalam  peraturan a  quo yang  secara  langsung  berhubungan  dengan teori  pembuktian. Pertama ,  Pasal  12B  yang  menyebutkan  bahwa VHWLDSJUDWL¿NDVLNHSDGDSHJDZDLQHJHULDWDXSHQ\HOHQJJDUDQHJDUD dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan  yang  berlawanan  dengan  kewajiban  atau  tugasnya,  dengan ketentuan sebagai berikut: a) yang nilainya Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta  rupiah DWDX OHELK SHPEXNWLDQ EDKZD JUDWL¿NDVL WHUVHEXW EXNDQ PHUXSDNDQ VXDS GLODNXNDQ ROHK SHQHULPD JUDWL¿NDVL E yang  nilainya  kurang  dari  Rp.  10.000.000  ( sepuluh  juta  rupiah ), SHPEXNWLDQEDKZDJUDWL¿NDVLWHUVHEXWVXDSGLODNXNDQROHKSHQXQWXW umum. Kedua , Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan bahwa terdakwa berhak membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal terdakwa dapat membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi, maka  pembuktian  tersebut  dipergunakan  oleh  pengadilan  sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Kedua pasal tersebut  pada  dasarnya  saling  berkaitan  satu  sama  lain  sehingga EXNDQVHVXDWX\DQJWHUSLVDKSLVDKNDQ*UDWL¿NDVLGDODP3DVDO% adalah berhubungan dengan hak pembuktian dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) peraturan a quo .
Paling tidak ada lima makna penting bila memahami hakikat Pasal 12B  yakni pertama VXEMHN JUDWL¿NDVL DGDODK SHJDZDL QHJHUL DWDX
penyelenggara negara. Kedua , perbuatan menerima gratifkasi adalah bertentangan  atau  berlawanan  dengan  kewajiban  atau  tugasnya.
Ketiga , ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a pada prinsipnya secara operasional  akan  diterapkan  pada  Pasal  37. Keempat ,  pembalikan pembuktian dalam peraturan a quo adalah hanya berlaku pada tindak SLGDQDNRUXSVLEHUXSDVXDSPHQHULPDJUDWL¿NDVL\DQJQLODLQ\D5S 10.000.000  ( sepuluh  juta  rupiah )  atau  lebih. Kelima ,  bagi  tindak SLGDQDNRUXSVLVXDSPHQHULPDJUDWL¿NDVL\DQJQLODLQ\DNXUDQJGDUL 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka beban pembuktiannya tetap berada di tangan jaksa penuntut umum.
Berdasarkan  ulasan  tersebut,  kita  dapat  mengatakan  bahwa sistem  pembalikan  pembuktian  dalam  tindak  pidana  korupsi terbagi  dua  yakni  pembalikan  pembuktian  dan  bukan  pembalikan pembuktian  –  pembuktian  biasa  (konvensional).  Pembalikan pembuktian  dapat  dijumpai  dalam  Pasal  12B  ayat  (1)  peraturan a quo NKXVXVSDGDSHQHULPDJUDWL¿NDVL6HGDQJNDQEXNDQSHPEDOLNDQ pembuktian – pembuktian konvensional dapat ditemukan pada Pasal % D\DW  NKXVXV PHQ\DQJNXW JUDWL¿NDVL \DQJ QLODL NXUDQJ GDUL Rp.10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah).  Atas  dasar  itulah  Indriyanto Seno  Adji  menegaskan  bahwa  sistem  pembuktian  dalam  Pasal 12B  tersebut  bersifat  terbatas  dan  berimbang.  Terbatas  karena memang  pembalikan  beban  pembuktian  tidak  dapat  dilakukan secara  keseluruhan  dan  absolut  pada  semua  delik  yang  ada  pada undang-undang  anti  korupsi.  Sedangkan  berimbang  artinya  beban pembuktian  terhadap  dugaan  adanya  tindak  pidana  korupsi  tetap dilaksanakan oleh penuntut umum (Seno Adji, 2006:134).
Ketentuan  pembalikan  pembuktian  pada  dasarnya  juga  telah direkomendasikan  oleh  masyarakat  internasional  melalui  Pasal  31 angka  8  UNCAC  2003, state  parties  may  consider  the  possibility RIUHTXLULQJWKDWDQRɣHQGHUGHPRQVWUDWHWKHODZIXORULJQRIVXFK DOOHJHGSURFHHGVRIFULPHRURWKHUSURSHUW\OLDEOHWRFRQ¿VFDWLRQWR the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principle  of  their  domestic  and  with  the  nature  of  judical  and other  proceedings (UNODC,  2003:25).  Ada  dua  makna  penting dari  ketentuan  UNCAC  2003  tersebut. Pertama ,  pelaku  dapat memperlihatkan  atau  menerangkan  asal  muasal  harta  kekayaan yang  sah  tetapi  diduga  berasal  dari  hasil  kejahatan. Kedua ,  proses perampasan tersebut harus tetap sesuai dengan prinsip dasar hukum nasional  termasuk  pula  hukum  acara  pidananya.  Secara  implisit
ketentuan  ini  telah  mengadopsi  pembalikan  pembuktian  pada orang  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Sayangnya peraturan  ini  hanya  sebagai non  mandatory  obligation sehingga negara-negara  peserta  konvensi  dapat  memilih  menerapkan  atau tidak, tergantung kehendak negara yang bersangkutan.
Masih mengenai pembalikan pembuktian, di atas telah ditegaskan bahwa  ketentuan  Pasal  12B  bertalian  erat  dengan  Pasal  37.  Khusus Pasal  37  peaturan a  quo pada  dasarnya  terkandung  dua  hal.
Pertama , pembalikan pembuktian adalah hak terdakwa sebagaimana disebutkan pada ayat (1). Pengaturan demikian sebetulnya bukanlah suatu kemajuan sebab hak pembuktian adalah sudah melekat pada setiap warga negara yang dituduh melakukan tindak pidana termasuk juga  tindak  pidana  korupsi.  Singkatnya  penyebutan  hak  terdakwa dalam  pembuktian  adalah  sekedar  menegaskan  hak  terdakwa  yang secara alami telah melekat ketika ia dijadikan tersangka atau terdakwa. Kedua ,    penegasan  tentang  pembalikan  pembuktian  sebagaimana disebutkan  pada  ayat  (2).  Artinya  bahwa  ada  konsekuensi  yuridis ketika  terdakwa  berhasil  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan tindak  pidana  korupsi.  Dalam  hal  ini  pengadilan  akan  menjadikan sebagai dasar dalam memutuskan bahwa dakwaan kepada terdakwa tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan.  Namun  demikian  jika terdakwa  tidak  mampu  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan tindak  pidana  korupsi  maka  hal  itu  akan  dijadikan  dasar  juga  bagi hakim untuk menghukum terdakwa.
Intinya  adalah  bahwa  mekanisme  pembalikan  pembuktian yang  diatur  dalam  Pasal  37  ayat  (2)  adalah  berkorelasi  positif dengan  Pasal  12B  ayat  (1)  huruf  a.  Ketika  seseorang  didakwa  oleh SHQXQWXW XPXP NDUHQD WHODK PHQHULPD JUDWL¿NDVL EHUXSD VXDS maka  pembuktiannya  adalah  kepada  terdakwa.  Apabila  ia  berhasil membuktikan  maka  dakwaan  penuntut  umum mutatis  mutandis tidak  terbukti  kosekuensinya  terdakwa  dibebaskan  dari  dakwaan ( actore  non  probante  reus  absolvitur ).  Jadi  Pasal  12B  ayat  (1) KXUXI D DGDODK WLQGDN SLGDQD JUDWL¿NDVLQ\D VHGDQJNDQ 3DVDO adalah  opersionalisasi  pembuktiannya  berupa  pembalikan  beban pembuktian ( reversal of burden of proof ). Selain Pasal 37 sebetulnya masih  ada  Pasal  37A  yang  juga  berhubungan  dengan  pembalikan pembuktian  tetapi  Pasal  37A  ini  tidak  memiliki  hubungan  dengan Pasal  12B  ayat  (1)  huruf  a  tersebut.  Pasal  ini  hanya  berhubungan dengan  pembalikan  pembuktian  tentang  asal  muasal  harta  benda

## WHUGDNZD\DQJEXNDQEHUDVDOGDULJUDWL¿NDVL
Pembalikan  pembuktian  dalam  perkembangannya  tidak  hanya dikenal dalam peraturan anti korupsi tetapi juga dalam tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 77 jo Pasal 78. Dalam Pasal 77  disebutkan  bahwa  untuk  kepentingan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan Pasal 78 ayat (1) berbunyi:  dalam  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  77  hakim  memerintahkan  terdakwa  agar membuktikan  bahwa  harta  kekayaan  yang  terkait  dengan  perkara bukan  berasal  atau  terkait  dengan  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1).  Merujuk  pada  uraian  tersebut  di atas  hanya  ada  dua  kemungkinan  bagi  terdakwa  yakni pertama , mampu membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil  tindak  pidana. Kedua ,  terdakwa  tidak  mampu  membuktikan bahwa  harta  kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak  pidana. Jika  terdakwa  mampu  membuktikan  maka  konsekuensinya penuntut  umum  wajib  mengajukan  bukti  yang  dimilikinya  yang dapat  menunjukan  bahwa  harta  kekayaan  terdakwa  berasal  dari hasil tindak pidana. Tetapi jika terdakwa tidak mampu membuktikan maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana dan harta kekayaan terdakwa yang berasal dari tindak pidana disita untuk negara.

## K E S I M P U L A N   D A N   S A R A N

## 1. Kesimpulan
Terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  disimpulkan  dalam  tulisan ini. Pertama ,  berbicara  tentang  pembuktian  dalam  tindak  pidana korupsi  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  pembuktian  dalam  hukum acara  pidana  secara  umum.  Pada  dasarnya  terdapat  beberapa  teori pembuktian yakni teori positif, teori conviction intme , teori conviction rasionee dan teori negatif. Teori negatif ini yang diadopsi dalam Pasal
183 KUHAP. Kedua , dalam perkembangannya peraturan anti korupsi Indonesia  memperkenalkan  pembalikan  pembuktian  khusus  pada

## JUDWL¿NDVL\DQJGLDQJJDSVXDSVHEDJDLPDQDGLVHEXWNDQGDODP3DVDO
12B jo Pasal 37. Ketiga , peraturan anti korupsi dan pencucian uang juga  memperluas  episentrum  alat  bukti  petunjuk  dalam  KUHAP. Perluasan ini sasarannya adalah untuk memudahkan penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi.
Keempat ,  selain  dalam  tindak  pidana  korupsi,  pembalikan pembuktian  juga  diadopsi  dalam  peraturan  anti  pencucian  uang. Bahkan  dalam  peraturan a  quo mengenalkan  prinsip  pembalikan pembuktian  murni.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  77  jo  Pasal  78. Kelima ,  pembuktian  yang  awalnya  hanya  menjadi  domain  jaksa (beban pembuktian konvensional) kemudian mengalami pergeseran ( shifting )  kepada  terdakwa  (pembalikan  beban  pembuktian  – refersal of burden of proof ). Prinsip pembalikan pembuktian terbagi dua yakni pembalikan pembuktian murni (absolut) yang dikenalkan dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  pembalikan  pembuktian bersifat  terbatas  dan  berimbang  yang  dikenalkan  dalam  tindak pidana korupsi.

## 2. Saran
Pertama ,  meskpun  UNCAC  2003  menyebut  bahwa  pembalikan pembuktian  sifatnya non  mandatory  obligation namun  kiranya penting  dievaluasi  agar  undang-undang  anti  korupsi  secara  tegas menggunakan  prinsip  pembalikan  pembukitan  baik  terhadap JUDWL¿NDVLPDXSXQEHQWXNWLQGDNSLGDQDNRUXSVL\DQJODLQ Kedua , pembalikan pembuktian tersebut tetap dalam konteks tidak melanggar prinsip non  self  incrimination dalam  hukum  pidana.  Karena  itu asas-asas  fundamental  dalam  hukum  pidana  mesti  diadopsi  secara tegas  oleh  undang-undang  anti  korupsi. Ketiga ,  perumusan  alat bukti  seharusnya  tidak  hanya  memperluas  episentrum  alat  bukti petunjuk  tetapi  secara  langsung  mengatur  tentang  alat  bukti  baru selain  yang  disebutkan  dalam  Pasal  184  KUHAP.  Hal  ini  menjadi penting sebab sebagai penegasan kehususan peraturan anti korupsi dibandingkan dengan KUHAP. Keempat , salah satu alat bukti yang dapat  ditambahkan  adalah  dokumen  elektronik  dan  peta,  seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan.  Ketentuan  ini penting ditambahkan karena pada saat ini tindak pidana korupsi di bidang  sumber  daya  alam  sedang  marak  terjadi. Kelima ,  kedepan khusus  menyangkut  pembalikan  pembuktian  murni  seperti  dalam peraturan  anti  pencucian  uang  agar  dibuat  sebuah  peraturan khusus yang mengatur prosedur beracara tersendiri sehingga dapat memberikan kepastian hukum ( legal certainty ).

## R E F E R E N S I
Adji,  Indriyanto  Seno,  2006, Korupsi  dan  Pembalikan  Beban Pembuktian , Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
__________________,  2007, Korupsi  Kebijakan  Aparatur Negara & Hukum Pidana , Diadit Media, Jakarta.
Anshorudin,  2004, Hukum  Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara Islam dan Hukum Positif , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Atmasasmita,  Romli,  1995, Kejahatan  Kesusilaan  dan  Pelecehan Seksual  Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi , FH UII, Yogyakarta.
Black,  Henry  Campbell,  1968, %ODFN/DZ'LFWLRQDU\'H¿QLWLRQRI the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient  and  Modern  (Fourth  Edition) ,  ST  Paul  Minn-West Publishing.co, New York.
Chazawi, Adami, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung.
Delisle,  Ron,  Stuart,  Don  &  Tanovich,  David,  2010, Evidence: Principle  and  Problems  (Ninth  Edition) ,  Carswell  Thomson Reuters, Canada.
Dennis, Ian, 2007, The Law of Evidence (Third Edition) , Swet and Maxwel, London.
Evans,  Colin,  2010, Criminal  Justice:  Evidence ,  Chelsea  House Publisher, New York.
Garner,  Bryan  A,  2004, Blacks  Law  Dictionary ,  West  Thomson Bussines, New York.
Hamburger, Philip, 2008, Law and Judical Duty , Harvard University Press, Massachusetts-London.
Hamzah,  Andi,  2007, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum Pidana  Nasional  dan  Internasional 375DMD*UD¿QGR3HUVDGD Jakarta.
_____________, 2008,  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia, Sinar *UD¿ND-DNDUWD
_____________,  2008, Terminologi  Hukum  Pidana ,  Sinar *UD¿ND-DNDUWD
Harahap, M. Yahya, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) 6LQDU*UD¿ND-DNDUWD
Hiariej, Eddy O.S., 2012, Teori dan Hukum Pembuktian , Erlangga,
Jakarta.
Hodgkinson, Tristram and James, Mark, 2007, Expert Evidence Law and Practice , Sweet and Maxwell, London.
,QJUDP-HɣHUVLRQ/ Criminal Evidence (Tenth Edition) , LexisNexis- Anderson Publishing, New York.
Kadish, Sanford H, 1983, Encyclopedia of Crime and Justice (Volume
I) , The Free Press Macmilan Publisher, New York.
Katsaris, W. Ken, 1976, Evidence and Procedure in the Administration of Justice , John Wiley & Sons, New York.
Krisnawati,  Dani,  Riyanto,  Sigid,  Gunarto,  Marcus  Priyo,  Supriyadi dan Hiariej, Eddy O.S., Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta.
Montesqieu,  1993, Membatasi  Kekuasaan:  Telaah  Mengenai  Jiwa Undang-Undang , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Pangaribuan, Luhut M.P., 2008, Hukum Acara Pidana: Surat Resmi di  Pengadilan  oleh  Advokat  (Praperadilan,  Eksepsi,  Pledoi, Duplik,  Memori  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali) , Djambatan, Jakarta.
Poernomo,  Bambang,  1993, Pokok-Pokok  Tata  Acara  Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 , Liberty, Yogyakarta.
Poerwadarminta,  W.J.S.,  1990, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,
Balai Pustaka, Jakarta.
Prodjohamijojo,  Martiman,  1990, Komentar  atas  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) ,  Pradnya  Paramita,
Jakarta.
Rush,  George  E,  2003, The  Dictionary  of  Criminal  Justice  (Sixth
Edition), McGraw-Hill Companies, California.
Satria, Hariman,  2014 Anatomi Hukum Pidana Khusus , UII Press, Yogyakarta.
______________, 2012, Penerbitan SKPP Oleh Kejaksaan Dalam Proses Peradilan Pidana , Genta Publishing, Yogyakarta.
Sulivan, Larry E. & Rossen, Marie Simonetti, 2005, Encyclopedia of Law Enforcement (Volume I) , Sage Publication, London.
Tilman,  Robert  O,  1988, Timbulnya  Birokrasi  Pasar  Gelap;
Administrasi, Pembangunan dan Korupsi di Negara Baru , dalam Muchtar  Lubis  dan  James  C,  Scoot, Bunga  Rampai  Korupsi , LP3ES, Jakarta.
United  Nations  Convention  Against  Corruption  2003,  UNODC-
8QLWHG1DWLRQV2ɤFHRQ'UXJVDQG&ULPH , United Nations , New
York.