e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 1-9 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI SAGU DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
( An analysis of Social Empowerement by Sago Agroindustry Development in East Kolaka )
Tuti Karmyati 1) , Marsuki Iswandi 2) dan La Rianda 2)
1) Mahasiswa Program Studi Magister Agribisnis Universitas Halu Oleo
2) Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo
Naskah diterima: 06 April 2018 Naskah direvisi: 21 April 2018 Disetujui diterbitkan: 02 Juni 2018
Abstract: Empowering  farmers  is  an  important  thing  amid  many  agricultural  problems  and  farmers powerlessness  to  expand  their  agricultural  business.  It  is  hoped  that  a  development  of  sago agroindustry can increase farmers’ potentials and in turn improve their welfares. This study aimed to: (1) analyze the empowerment of farmers who process the sago; (2) analyze the level employment in the development  of  sago;  (3)  analyze  the  level  of  incomes  earned  by  the  sago-  processing    farmers.  The study  was  conducted  in  the  village  of  Tinengi,  at  the  district  of  Tinondo  in  East  Kolaka  Regency. Population of the study was farmers who processed sago. Sampels were determined using a purposive method. Results of the study show  that an association of sago-processing farmers is made up several groups of non-formal sago-processing business. In actuality, the number of employment created in the sago  processing  business  is  493  HOK/ha/years,  whereas  if  the  sago  land  area  is  increased  to  2 hectares,  the  amount  of  labor  that  can  be  absorbed  is  1120  HOK  /year.  Sago  processing  farmers' income on a land area of 1 hectare is Rp 1.170.438,-/month, but if the sago land area is increased to 2 hectares, the income increases to Rp. 5.521.533,-/month..
Keywords: empowering, development of sago, employment, income.
Intisari: Pemberdayaan  masyarakat  tani  merupakan  suatu  hal  penting  di  tengah  permasalahan pertanian  dan  ketidakberdayaan  petani  dalam  pengembangan  usahataninya.  Melalui  pengembangan agroindustri  sagu  diharapkan  mampu  meningkatkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  petani,  untuk meningkatkan  kesejahteraannya.  Tujuan  studi  ini  adalah  untuk  (1)  menganalisis  pemberdayaan masyarakat petani pengolah sagu; (2) menganalisis tingkat serapan tenaga kerja dalam pengembangan agroindustri sagu; (3) menganalisis pendapatan petani pengolah sagu. Studi dilaksanakan di Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur. Populasi studi ini adalah petani pengolah sagu. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling . data dianalisis secara deskriptif. Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  kelembagaan  petani  pengolah  sagu  yang  terbentuk  merupakan kelompok-kelompok pengolah sagu non formal. Secara aktual, tenaga kerja yang diserap dalam usaha pengolahan  sagu  sebanyak  493  HOK/hektar/tahun,  sedangkan  bila  luas  lahan  sagu  ditingkatkan menjadi 2 hektar maka jumlah tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak 1120 HOK/tahun. Pendapatan petani  pengolah  sagu  dengan  luas  lahan  1  hektar  sebesar  Rp  1.170.438,-/bulan,  tetapi  jika  luas  lahan sagu ditingkatkan menjadi 2 hektar maka pendapatannya meningkat menjadi  Rp 5.521.533,-/bulan.
Kata kunci : pemberdayaan, pengembangan sagu, tenaga kerja, pendapatan.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 1-9 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
DOI Crossref: dx.doi.org/10.33772/jsa

## I. PENDAHULUAN
Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu daerah otonomi baru di Sulawesi Tenggara yang lahan  pertaniannya  menjadi  aset  pembangunan  wilayah  yang  sangat  diandalkan  untuk  penerimaan daerah. Lahan pertanian sejak lama dimanfaatkan bagi kegiatan pertanian baik untuk tanaman pangan, hortikultura,  perkebunan  dan  kehutanan  maupun  untuk  kegiatan  non  pertanian.  Pengembangan pemanfaatan  potensi  sumberdaya  pertanian  diarahkan  secara  optimal  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek  kelestarian sumberdaya secara efektif, efisien, optimal dan berkelanjutan. Salah satu  potensi sumber daya alam berupa sumber bahan pangan yang dapat dikembangkan adalah tanaman sagu.
Sagu merupakan pangan pokok lokal di beberapa daerah, seperti Maluku, Papua, Sulawesi Selatan dan  Sulawesi  Tenggara.  Sebagai  tanaman  tradisional  khas  masyarakat  Sulawesi  Tenggara,  sagu merupakan tanaman  yang  cukup  potensial karena pati sagu telah dimanfaatkan  sebagai bahan pangan pokok dalam bentuk sinonggi . Sejalan dengan perkembangan, pengolahan pati sagu dikembangkan lagi menjadi  bahan  industri  pangan  seperti  bahan  pembuat  roti,  biskuit,  mi,  dan  beras  sagu.  Dengan keanekaragaman  potensi  dan  manfaat  sagu  tersebut,  maka  agroindustri  sagu  perlu  dikembangkan karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.
Pengolahan sagu di Kabupaten Kolaka Timur umumnya masih dikelola secara tradisional.  Dalam mengolah  sagu,  pengolah  sagu  masih  menggunakan  sistem  manual  yang  dimulai  dari  penghancuran empulur  sampai  pada  proses  ekstraksi  pati  sagu.  Walaupun  beberapa  di  antaranya  telah  mulai mengintroduksi  mesin  parut  dan  pompa  air  dalam  proses  pengolahan  tersebut.  Hal  ini  disinyalir menjadi salah satu kendala dalam pengembangan agroindustri sagu.
Pengembangan  agroindustri  sagu  dapat  menciptakan  keterkaitan  antara  sektor  pertanian  dengan sektor  industri,  sehingga  mampu  mendorong  peningkatan  nilai  tambah  dan  menumbuhkan  kegiatan ekonomi di daerah-daerah. Keberadaan sektor agroindustri diharapkan dapat meningkatkan permintaan komoditi  pertanian,  karena  sektor  ini  berperan  dalam  mendiversifikasi  produk  pertanian  menjadi produk  olahan  yang  dapat  diterima  oleh  konsumen.  Selain  itu,  keberadaan  sektor  agroindustri  pada suatu  wilayah  diharapkan  mampu  meningkatkan  pendapatan,  memperluas  lapangan  kerja  baik  di pedesaan  maupun  di  perkotaan,  meningkatkan  nilai  tambah  produk  pertanian,  meningkatkan  ekspor hasil  pertanian,  serta  memacu  tumbuhnya  industri  lain  yang  memerlukan  bahan  baku  dari  sektor pertanian.
Ditinjau  dari  luas  areal  tanaman  sagu  yang  seluas  662,2  ha,  di  Kabupaten  Kolaka  Timur  sangat potensial  dikembangkan  agroindustri  sagu.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya,  areal  tanaman  sagu tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai penghasil tepung sagu. Hal tersebut terlihat dari produktivitasnya yang hanya 3.874,8 kg/ha (Dinas Perkebunan Sulawesi Tenggara, 2013). Kecamatan Tinondo  merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Kolaka  Timur  yang  sebagian  besar masyarakatnya  berprofesi  sebagai  pengolah  sagu.  Lahan  tanaman  sagu  di  Kecamatan  Tinondo  seluas 73 ha dengan jumlah petani pengolah sagu  sebanyak 335 KK (Dinas Perkebunan Sulawesi Tenggara, 2013).    Pada  pengamatan  sementara,  kegiatan  pengolahan  sagu  yang  banyak  dilakukan  di  Kelurahan Tinengi  secara  berkelompok.  Kelompok-kelompok  tersebut  memiliki  sistem  norma  atau  aturan  yang menyangkut aktivitas mereka dalam kegiatan pengolahan sagu.
Namun  fenomena  yang  terjadi  bahwa  secara  sosial  ekonomi  kehidupan  masyarakat  petani pengolah  sagu  di  Kelurahan  Tinengi  masih  tergolong  miskin  dan  belum  berdaya,  baik  dalam  hal minimnya luas areal lahan olahan sagu, mengakses informasi dan mengadopsi teknologi, maupun akses atas  permodalan  dalam  melakukan  kegiatan  pengolahan  sagu  sehingga  berpengaruh  terhadap rendahnya  produksi  sagu.  Kegiatan  pengolahan  sagu  yang  merupakan  salah  satu  lapangan  kerja  di kelurahan  tersebut,  tidak  dikelola  dengan  baik  sehingga  belum  mampu  memperbaiki  tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Agroindustri Sagu.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 1-9 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  studi  ini  adalah  untuk:  1)  menganalisis  pemberdayaan masyarakat  pengolah  sagu  melalui  pengembangan  agroindustri  sagu,  2)  menganalisis  penyerapan tenaga  kerja  dalam  pengembangan  agroindustri  sagu,  3)  menganalisis  pendapatan  petani    dari  hasil pengolahan  sagu.

## II. METODE STUDI
Studi dilaksanakan di Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur selama 6 bulan  yaitu  pada  bulan  Februari-Juli  2015.  Lokasi  studi  ditentukan  secara  purposive  dengan pertimbangan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Tinengi berprofesi sebagai petani pengolah sagu  dan  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  mempunyai  produksi  sagu  terbesar.  Populasi  pada studi  ini adalah masyarakat pengolah  sagu yang aktif melakukan pengolahan sagu.  Teknik penentuan sampel dilakukan secara sengaja ( purposive sampling ), yang diambil sebanyak 30 KK, yang tergabung menjadi satu kelompok petani pengolah sagu yang terlibat di dalam pengembangan agroindustri sagu. Hal ini sesuai dengan pendapat Djarwanto (2003) yang menyatakan bahwa purposive sampling adalah metode  pengambilan  sampel  dimana  pengambilan  sampel  dipilih  berdasarkan  ciri-ciri  spesifik  dan karakteristik tertentu.
Jenis data  yang dikumpulkan  terdiri dari data primer dan data  sekunder. Data primer merupakan data  data  empirik  tentang  tanggapan/pendapat  yang  diperoleh  langsung  dari  informan/responden  di lapangan  yang  dikumpulkan,  baik  melalui  kuisioner  serta  diintegrasikan  dengan  hasil  wawancara langsung dengan  responden. Data sekunder diperoleh dari  data  yang diperoleh dari kantor kecamatan dan  kantor  kelurahan  serta  instansi  atau  lembaga  tertentu  yang  ada  relevansinya  dengan  studi  ini. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  bantuan  kuesioner.  Variabel  studi mencakup  pemberdayaan  masyarakat  pengolah  sagu:  status  kepemilikan  lahan  sagu  dan  aktivitas mengolah sagu, kelembagaan dan bentuk pemberdayaan. Variabel serapan tenaga kerja, meliputi: jumlah tenaga  kerja  yang  digunakan,  waktu  pengolahan  dan  jumlah  jam  kerja  harian.  Variabel  pendapatan meliputi penerimaan dan biaya produksi.
Untuk  mencapai  tujuan  pertama  dilakukan  analisis  secara  kualitatif  dengan  mendeskripsikan laporan  hasil  observasi  maupun  dari  hasil  wawancara  mendalam,  digambarkan,  kemudian  hasil wawancara dimasukkan dalam uraian untuk mendukung penggambaran di lapangan dengan lebih jelas. Selanjutnya,  teknik  analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  desain  pemberdayaan  dan bentuk kelembagaan petani pengolah sagu sesuai data empirik.
Untuk mencapai tujuan kedua mengenai penyerapan tenaga kerja digunakan rumus jumlah tenaga kerja yang diserap dihitung dengan persamaan menurut Surya Dharma (1984) sebagai berikut:
P = 6 j x h x t
Keterangan:
P = Penyerapan tenaga kerja dalam satuan HOK (hari orang kerja)
t = Jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam satuan tenaga kerja (Orang) j = Banyaknya jam kerja per hari dengan satuan jam kerja
6 = Standar jam kerja per hari per orang
Hasil dari perhitungan penyerapan tenaga kerja kemudian dideskripsikan untuk memberikan gambaran berapa tenaga kerja yang dapat diserap melalui pengembangan agroindustri sagu.
Untuk mengetahui besarnya pendapatan petani pengolah sagu dari hasil pengolahan sagu dihitung dengan menggunakan rumus menurut Soekartawi (1998) sebagai berikut:
I = TR – TC Keterangan : I = pendapatan petani dari hasil pengolahan sagu
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 1-9 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
TR = total penerimaan pengolahan sagu TC = jumlah biaya produksi pengolahan sagu

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Status Kepemilikan dan Aktivitas Pengolahan Sagu
Lahan  sagu  di  lokasi  studi  dimiliki  secara  perseorangan  atau  personal  atau  keluarga  masyarakat setempat yang beretnis Tolaki. Tanaman sagu yang tumbuh secara alami adalah milik masyarakat atau pemilik tanah. Sebagian kecil masyarakat sudah melakukan kegiatan budidaya meskipun intensitasnya tidak seperti pada budidaya tanaman lainnya. Mayoritas petani pengolah sagu tidak mengetahui secara pasti luasan lahan sagu yang mereka miliki, karena status kepemilikan lahan merupakan warisan turun temurun milik keluarga dan tidak pernah dilakukan pengukuran secara khusus.
Dalam  hal  pengelolaan  sagu,  harus  sesuai  dengan  ketentuan  atau  aturan-aturan  yang  telah disepakati bersama, baik itu untuk penebangan sagu, pengambilan daun (untuk bahan baku pembuatan atap) maupun dalam hal pemanfaatan lahan sagu. Biasanya untuk pemanfaatan sagu maka pohon sagu tersebut harus dibeli oleh petani pengolah sagu. Seringkali juga terjadi sistem bagi hasil, dimana petani pengolah dan pemilik sagu menyepakati sistem bagi hasil yang saling menguntungkan.
Total  luas  lahan  aktual  yang  dimiliki  responden  sebanyak  23  orang  adalah  seluas  19  hektar. Tanaman  sagu  yang  dimiliki  petani  tidak  teratur  dan  anakan  dibiarkan  tumbuh  sebanyak  mungkin sehingga  pertumbuhan  tidak  maksimal.  Rata-rata  populasi  tanaman  sagu  setiap  hektar  adalah  23 rumpun  tanpa  jarak  tanam  yang  pasti.  Sedangkan  jarak  tanam  anjuran  adalah  10  m  x  10  m  akan mencapai  jumlah  rumpun  sekitar  100  –  120  rumpun  per  hektarnya.  Tidak  ada  kegiatan  penanaman kembali  ( replanting )  setelah  aktivitas  penebangan  dilakukan.  Kegiatan  pengolahan  sagu  dilakukan secara  tradisional  dan  semi  mekanis.  Pengolahan  sagu  secara  tradisional  merupakan  kegiatan pengolahan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti kapak dan parang, sedangkan pengolahan sagu  semi  mekanis,  menggunakan  mesin  dengan  tetap  menggunakan  teknologi-teknologi  tradisional. Sebagian besar pengolah sagu di lokasi studi menggunakan teknologi semi mekanis.
Kegiatan pengolahan sagu dilakukan 2 - 4 kali sebulan, dengan rata-rata jumlah produksi sebesar 3,7 ton aci sagu per  hektar. Produksi aci sagu yang dihasilkan di  lokasi studi masih jauh  dari potensi produksi  sebesar  40  ton  per  hektar  (Flach,  1980).  Kesenjangan  produksi  tersebut  disebabkan  belum adanya  kegiatan  budidaya,  jarak  tanam  tidak  teratur,  serta  pengolahan  pati  sagu  yang  masih menggunakan teknologi tradisional sehingga kehilangan hasil cukup tinggi.
Terdapat  tiga  kelompok  utama  petani  pengolah  sagu  di  Kelurahan  Tinengi.  Tiga  kelompok pengolah  ini  memiliki  kesepakatan  tak  tertulis  dalam  menjalankan  aktivitasnya.  Sebelum  melakukan kegiatan pengolahan, masing-masing kelompok menyepakati lahan yang akan mereka olah dari setiap anggota kelompok. Pada tahap persiapan, seperti pembersihan lahan olahan, seluruh anggota kelompok bekerja  bersama-sama.  Selanjutnya,  pada  aktivitas  penebangan  dan  pemotongan  pohon  sagu,  mereka bekerja secara bergantian dengan jumlah tenaga kerja antara 2-3 orang. Kegiatan pemarutan dilakukan 1-2 orang secara bergantian dengan menggunakan mesin parut. Proses penyaringan aci sagu langsung dilanjutkan dengan pengemasan dalam ukuran 25 kilogram.
Kesepakatan yang dibangun di antara anggota kelompok pengolah  sagu tidak hanya menyangkut proses  pengolahan  tapi  juga  pembagian  hasil.  Setiap  anggota  kelompok  mendapatkan  bagian  yang berbeda  dengan  rekannya.  Pembagian  hasil  dilakukan  setelah  terlebih  dahulu  dikeluarkan  bagian  10 persen  bagi  pemilik  lahan/pemilik  sagu.  Selanjutnya,  dikeluarkan  lagi  10  persen  bagi  pemilik  mesin parut.  Sisanya,  dibagi  rata  untuk  seluruh  anggota  kelompok.  Jika  seorang  anggota  kelompok merupakan  pemilik  lahan/pohon  sagu  sekaligus  pemilik  mesin  parut,  maka  yang  bersangkutan  akan memperoleh bagian 3 kali lebih banyak dibanding anggota lainnya.
Tiga  kelompok  pengolah  sagu  di  Kelurahan  Tinengi  juga  memiliki  kesepakatan  untuk  menjaga harga  tetap  stabil.  Hanya  ada  satu  kelompok  yang  dapat  melakukan  pengolahan  pada  suatu  waktu.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 1-9 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Ketika  kelompok  yang  satu  sedang  mengolah,  maka  dua  kelompok  lainnya  tidak  boleh  melakukan pengolahan  hingga  seluruh  produk  yang  dihasilkan  terjual.  Hal  ini  disebabkan  sagu  yang  dihasilkan hanya  dijual  untuk  konsumen  di  wilayah  Kecamatan  Tinondo  saja.  Dalam  suatu  waktu  tertentu, kegiatan pengolahan dapat dilakukan lebih dari satu kelompok atau secara bersamaan jika produk sagu yang dihasilkan akan dijual ke luar Kecamatan Tinondo. Dengan demikian, keseimbangan permintaan dan penawaran tetap terjaga sehingga harga tetap stabil.
Sarana produksi yang dimiliki pengolah sagu di Kelurahan Tinengi juga tidak memadai sehingga harus digunakan bergantian. Bantuan mesin parut dari pemerintah daerah pernah diperoleh oleh petani pengolah yang ada, namun karena kurangnya perawatan, mesin itu telah mengalami kerusakan.

## Kelembagaan Petani Pengolah Sagu
Kelompok tani yang terbentuk di Kelurahan Tinengi tidak berfungsi sebagai wahana pembelajaran ataupun  lembaga  kerjasama  untuk  berproduksi.  Kelompok  tani  memiliki  kendala  dalam  hal:  1)  luas areal lahan yang diolah; 2) modal usaha; dan 3) keterampilan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun  secara  kelembagaan,  telah  terbentuk  kelompok  tani  namun  secara  konsep  pemberdayaan, petani  pengolah  sagu  di  wilayah  studi  masih  tidak  berdaya.  Kelompok  pengolah  sagu  terbentuk semata-mata  karena  aktivitas  teknis  pengolahan  sagu  tidak  dapat  dilakukan  sendirian  atau  hanya seorang. Oleh karena itu, kelompok pengolah sagu hanya beranggotakan sekitar 2- 4 orang yang mana secara sosial, mereka masih merupakan anggota keluarga atau kerabat.
Fakta-fakta  studi  yang  digambarkan  menunjukkan  bahwa  masyarakat  di  wilayah  studi membutuhkan kegiatan pemberdayaan pada aspek peningkatan skala ekonomi dan aspek kelembagaan masyarakat.  Suharto  (2015)  mengatakan  ciri-ciri  masyarakat  yang  belum  berdaya  dapat  terlihat  dari produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, dan terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat.
Pada  aspek  skala  usaha,  produksi  aci  sagu  yang  dihasilkan  masih  tergolong  rendah  dan  hanya untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumen  di  wilayah  kecamatan  saja.  Dibutuhkan  perluasan  pasar  dan juga  transformasi  pengetahuan  dan  teknologi  tentang  pengolahan  sagu  yang  tidak  semata-mata  hanya menghasilkan aci. Selain itu, aktivitas penebangan harus disertai dengan kegiatan penanaman kembali agar  kegiatan  pengolahan  sagu  dapat  berkesinambungan  dalam  jangka  panjang.  Adapun  aspek kelembagaan masyarakat menunjukkan bahwa kelompok tani yang terbentuk bukan karena kesadaran sendiri  melainkan  didorong  kepentingan-kepentingan  pragmatis  dalam  mengakses  bantuan  dari pemerintah.

## Bentuk Pemberdayaan
Terdapat tiga desa/kelurahan di Kecamatan Tinondo yang memiliki lahan sagu cukup luas, yaitu Desa  Lamunde,  Tawarombandaka,  dan  Kelurahan  Tinengi.  Kelurahan  Tinengi  merupakan  kelurahan yang  memiliki  lahan  tanaman  sagu  terluas,  yaitu  sekitar  200  hektar  dalam  satu  hamparan.  Di  daerah tersebut  sangat  memadai  untuk  pengembangan  agroindustri  sagu  dalam  rangka  memberdayakan masyarakat  dalam  hal  akses  akan  tanah  seperti  yang  dikemukakan  Suharto  (2015)  bahwa  petani memiliki  akses  yang  terbatas  pada  tanah  padahal  ketergantungannya  sangat  tinggi.  Untuk  tujuan pengembangan  sagu  dalam  rangka  peningkatan  skala  produksi  serta  pemberdayaan  masyarakat, dibutuhkan minimal 75 hektar lahan sagu dalam satu hamparan.
Pemerintah  daerah  merupakan  pemangku  kepentingan  paling  strategis  dalam  melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan alokasi sumberdaya alam. Desain Pemberdayaan di lokasi studi  dilakukan  dengan  memberikan  penguasaan  untuk  mengelola  lahan  tanaman  sagu  seluas  2  (dua) hektar  kepada  petani  pengolah  sagu.  Pemerintah  daerah  juga  memiliki  kewenangan  dalam mengalokasikan sumberdaya untuk meningkatkan kualitas SDM petani pengolah sagu melalui kegiatan penyuluhan. Selain  itu, pemerintah daerah juga dapat  mengalokasikan  sumber daya  lain berupa paket teknologi  untuk  menunjang  aktivitas  pengolahan  sagu  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Desain pemberdayaan masyarakat pengolah sagu disajikan pada Gambar 1.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 1-9 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
DOI Crossref: dx.doi.org/10.33772/jsa

## Gambar 1. Desain Pemberdayaan Petani Pengolah Sagu
Pada  Gambar  1  terdapat  tiga  kebijakan  utama  yang  mendorong  peningkatan  kemandirian  dan kesejahteraan petani pengolah sagu, yaitu penyediaan infrastruktur dan prasarana produksi pengolahan, alokasi  lahan  2  (dua)  hektar  per  KK,  dan  pendampingan  penyuluhan  dalam  rangka  penguatan kelompok dan kelembagaan petani lainnya. Secara aktual di lapangan, petani pengolah sagu mengolah 19  hektar  lahan  sagu.  Asumsinya  dengan  penambahan  2  ha  lahan  sagu,  petani  akan  mengolah  lahan sagu seluas 80 ha menjadi lahan pengembangan agroindustri sagu.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  itu,  tetap  menjadikan  petani  sebagai  elemen  yang berpartisipasi  aktif,  bukan  kelompok  yang  hanya  menerima  semata.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Hikmat  (2006)  yang  menyatakan  bahwa  strategi  pembangunan  meletakkan  partisipasi  masyarakat sebagai  fokus  isu  sentral  pembangunan.  Sementara  itu,  strategi  pemberdayaan  meletakkan  partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Dalam praktek pemberdayaan, juga  mempertimbangkan  pendapat  yang  dikemukakan  Hannad  dan  Robinson  (1994) dalam Hikmat (2006) yang menyatakan, ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi.
Pertama,  strategi  tradisional  menyarankan  agar  mengetahui  dan  memilih  kepentingan  terbaik secara bebas dalam berbagai  keadaan. Dengan kata lain, semua pihak bebas menentukan  kepentingan bagi  kehidupan  mereka  sendiri  dan  tidak  ada  pihak  lain  yang  mengganggu  kebebasan  setiap  pihak. Pemerintah daerah tidak melakukan pemaksaan terhadap petani pengolah sagu dengan mengubah lahan sagu  mereka  menjadi  kawasan  persawahan.  Kedua,  strategi direct-action ,  membutuhkan  dominasi kepentingan  yang  dihormati  oleh  semua  pihak  yang  terlibat,  dipandang  dari  sudut  perubahan  yang mungkin  terjadi.  Pada  strategi  ini,  ada  pihak  yang  sangat  berpengaruh  dalam  membuat  keputusan. Ketua-ketua  kelompok  tani  dan  tokoh  masyarakat  merupakan  pihak  yang  paling  berpengaruh  dalam proses  pengambilan  keputusan.  Ketiga,  strategi  transformatif,  menunjukkan  bahwa  pendidikan  massa dalam  jangka  panjang  dibutuhkan  sebelum  pengidentifikasian  kepentingan  diri  sendiri.  Kerja-kerja penyuluhan sesungguhnya merupakan proses transformatif, dari tidak tahu menjadi tahu, tidak terampil menjadi terampil, tidak mau menjadi mau.

## Serapan Tenaga Kerja
Serapan  tenaga  kerja  pengolahan  sagu  dianalisis  untuk  menjawab  tujuan  studi  kedua,  yaitu menganalisis  tingkat  serapan  tenaga  kerja  pada  usaha  pengolahan  sagu.  Serapan  tenaga  kerja  yang dianalisis  pada  satu  siklus  pengolahan  sagu  dalam  satu  bulan.  Kegiatan  pengolahan  sagu  dilakukan
Pemerintah
Infrastruktur & prasarana produksi
Pembuatan produk berbahan dasar sagu Penyuluhan
Penguatan Kelompok dan Kelembagaan petani lainnya Petani Pengolah Sagu Peningkatan Kemandirian & Kesejahteraan
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 1-9 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
DOI Crossref: dx.doi.org/10.33772/jsa
oleh  kaum  laki-laki,  tidak  ada  alokasi  tenaga  kerja  dari  kaum  perempuan  maupun  anak-anak.  Hal  ini dilakukan karena pekerjaan pengolahan sagu merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga manusia yang  besar  karena  masih  bersifat  semi  mekanis,  sehingga  sama  sekali  tidak  melibatkan  tenaga  kerja perempuan  dan  anak-anak.  Hasil  perhitungan  serapan  tenaga  kerja  pengolahan  sagu  di  Kelurahan Tinengi dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rata-Rata Serapan Tenaga Kerja pada Setiap Siklus Pengolahan Sagu di Kelurahan Tinengi
No Indikator Jumlah Luas Lahan Awal Penambahan luas lahan 2 ha Perubahan (%) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rata-rata jumlah produk sagu per sekali produksi (kg) Jumlah hari kerja per sekali produksi (hari) Serapan tenaga kerja per sekali produksi (HOK) Serapan tenaga kerja per ha (HOK) Produktivitas tenaga kerja (kg/HOK) Serapan tenaga kerja/ha/tahun (HOK) 3.725,00 10,33 51,07 144,36 76,99 492,80 8.827,00 14,00 93,33 855,77 94,57 1.120,00 222,15 35,53 155,86 201,72 19,29 218,18
Sumber: Data Setelah Diolah, 2015
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  rata-rata  produksi  yang  dihasilkan  petani  pengolah  sagu  dengan mengolah  5  batang  per  bulannya  sebanyak  3.725  kilogram  atau  3,725  ton  setiap  siklus  pengolahan. Jumlah  produksi  tersebut  adalah  ketika  petani  masih  mengolah  lahan  mereka  sendiri  dan  belum mendapatkan  tambahan  alokasi  lahan.  Setelah  ada  tambahan  alokasi  lahan  dua  hektar  per  KK,  maka rata-rata  kemampuan  pengolahan  mencapai  22  batang  sagu  per  bulannya  dengan  rata-rata  produksi sagu mencapai 8.827 kilogram atau 8,827 ton setiap siklus pengolahan/bulan. Dengan demikian terjadi kenaikan  produksi  hingga  222  persen.  Demikian  halnya  dengan  jumlah  hari  kerja  yang  digunakan dalam setiap siklus pengolahan turut bertambah dari 10,33 hari sebelum penambahan lahan menjadi 14 hari  setelah  penambahan  lahan  (meningkat  sebesar  35,53  persen).  Peningkatan  jumlah  hari  kerja disebabkan  oleh  luas  areal  tanaman  sagu  dan  jumlah  batang  sagu  yang  diolah  bertambah.  Sebelum peningkatan  luas  lahan,  rata-rata  luas  lahan  sagu  yang  diolah  adalah  0,15  ha  dengan  15  batang  per hektar. Setelah penambahan lahan seluas dua hektar, rata-rata lahan sagu yang diolah menjadi 2,63 ha.
Serapan  tenaga  kerja  yang  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  seperti  yang  disampaikan Surdyadharma (1984) menunjukkan bahwa rata-rata serapan tenaga kerja per hektar mencapai 144,36 HOK dan mengalami peningkatan menjadi 855,77 HOK per hektar setelah ada penambahan luas lahan sebesar dua hektar. Rata-rata produktivitas tenaga kerja mencapai 76,99 kg/HOK, yang jika dikonversi dalam  setahun, maka tenaga kerja yang diserap mencapai 492,80 atau 493 HOK per hektar per tahun. Setelah  dilakukan  penambahan  lahan  seluas  2  hektar,  rata-rata  produktivitas  tenaga  kerja  mencapai 94,57 kg/HOK sehingga dalam setahun, tenaga kerja yang diserap mencapai 1.120 HOK per hektar per tahun.

## Analisis Pendapatan Petani Pengolah Sagu
Perhitungan  pendapatan  petani  pengolah  sagu  dilakukan  dalam  satu  kali  kegiatan  pengolahan sagu. Pengolahan sagu tidak dilakukan  secara kontinyu setiap hari.  Setiap petani pengolah sagu, rata- rata  dapat  mengolah  hingga  5  batang  sagu  dalam  satu  siklus  produksi  dengan  kapasitas  pengolahan mencapai  1-2  batang  sehari.  Rata-rata  produksi  aci  sagu  per  batang  mencapai  745,83  kg  yang kemudian dikemas dalam ukuran 25 kg.
Analisis  pendapatan  menyangkut  biaya  yang  digunakan  dan  penerimaan  yang  diperoleh.  Biaya yang dikeluarkan mencakup biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi secara keseluruhan merupakan biaya pembelian mesin dan peralatan, sehingga harus memperhitungkan biaya penyusutan. Rata-rata  biaya  investasi  merupakan  rata-rata  biaya  penyusutan  seluruh  mesin  dan  peralatan  untuk seluruh  30  responden.  Rata-rata  biaya  investasi  berdasarkan  hasil  studi  terhadap  kelompok  petani
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 1-9 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
DOI Crossref: dx.doi.org/10.33772/jsa
pengolah  sagu  sebesar  Rp  79.299,-.  Rata-rata  biaya  operasional  yang  dikeluarkan  sebesar  Rp 1.887.560,-.  Dengan  demikian,  rata-rata  total  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  kelompok  tani  pengolah sagu  sebesar  Rp  1.966.837,-. Penerimaan  yang  diperoleh  petani  pengolah  sagu  berasal dari penjualan aci  sagu  yang  diproduksi.  Sagu  yang  dihasilkan  oleh  petani  pengolah  bervariasi,  mulai  dari  1.000 kilogram  hingga  7.500  kilogram  setiap  siklus  pengolahan.  Rata-rata  produksi  sagu  di  lokasi  studi sebanyak  3.725  kilogram/bulan.  Harga  yang  diterima  petani  pengolah  sagu  di  lokasi  studi  bervariasi antara Rp. 1.400,- sampai dengan  Rp 2.000,-  per kilogram, rata-rata total penerimaan kelompok tani sebesar Rp 6.236.667,-. Dengan demikian, rata-rata pendapatan kelompok tani sebesar Rp 4.269.830,- setiap  bulannya.  Rata-rata  pendapatan  petani  dengan  mengolah  sagu  per  bulannya  sebesar  Rp. 1.170.438,-. Sebagai perbandingan, upah minimum Kabupaten (UMK) Kolaka sebesar Rp. 1.650.000,- per  bulan  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  rata-rata  pendapatan  petani  pengolah  sagu  di  lokasi  studi masih berada di bawah UMK Kabupaten Kolaka.
Selanjutnya,  setelah  adanya  desain  pemberdayaan  pengembangan  agroindustri  sagu  dengan penambahan  lahan  pengolahan  seluas  2  hektar,  petani  dapat  mengolah  22  batang  sagu  perbulannya dengan  rata-rata  produksi  sagu  mencapai  8.827  kg  setiap  satu  siklus  produksi  per  bulan,    sedangkan rata-rata biaya investasi setelah penambahan 2 ha lahan sagu sebesar Rp 2.813.000,- dan rata-rata biaya operasional yang dikeluarkan sebesar Rp 9.400.400,- maka rata-rata total biaya yang dikeluarkan oleh kelompok  tani  pengolah  sagu  sebesar  Rp  12.213.400,-.  Penerimaan  yang  diperoleh  petani  pengolah sagu yang berasal dari penjualan aci sagu yang diproduksi sebesar Rp. 17.653.333,- Dengan demikian, rata-rata pendapatan petani pengolah sagu mencapai Rp. 5.439.900,-/bulannya.
Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  pengembangan  agroindustri  sagu dengan  penambahan  luas  areal  pengolahan  sagu,  penerapan  teknologi  tepat  guna,  dan  bertambahnya pengetahuan  kelompok,  mampu  memberdayakan  petani,  yang  ditandai  dengan  peningkatan pendapatan. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan sejalan dengan pendapat Kartasasmita (1996) yang  menyatakan  bahwa  upaya  pemberdayaan  rakyat  harus  dilakukan  melalui  tiga  cara. Pertama , menciptakan  suasana  dan  iklim  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  untuk  berkembang.  Kondisi ini  berdasarkan  asumsi  bahwa  setiap  individu  dan  masyarakat  memiliki  potensi  yang  dapat dikembangkan.  Hakikat  kemandirian  dan  dan  keberdayaan  rakyat  adalah  keyakinan  bahwa  rakyat memiliki  potensi  untuk  mengorganisasikan  dirinya  sendiri  dan  potensi  kemandirian  individu  perlu diberdayakan. Kedua ,  memperkuat  potensi  atau  daya  yang  dimiliki  oleh  rakyat  dengan  menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana, baik fisik maupun  sosial  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  lapisan  bawah. Ketiga ,  memberdayakan  rakyat dalam  arti  melindungi  yang  lemah  dan  membela  kepentingan  masyarakat  lemah.  Dalam  proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  studi  dapat  ditarik  kesimpulan,  yaitu:  1)  kelembagaan  petani  pengolah  sagu yang  terbentuk  di  lokasi  studi  merupakan  kelompok-kelompok  sagu  non  formal  dan  membutuhkan peran  lembaga  pendukung  untuk  menguatkan  kelembagaan  petani  sagu,  2)  tenaga  kerja  yang  diserap dari kegiatan pengolahan sagu mengalami peningkatan setelah adanya penambahan lahan sagu seluas 2 hektar  bagi  setiap  petani  pengolah  sagu  sebesar  493  HOK/hektar/tahun  menjadi  1.120  HOK/hektar/ tahun,  3)  pendapatan  petani  pengolah  sagu  dengan  mengolah  lahan  aktual  sebesar  Rp  1.170.438,-/ bulan,  asumsinya  setelah  penambahan  lahan  olahan  seluas  2  hektar  per  petani  meningkat  menjadi Rp. 5. 251.533,-/bulan.
Saran  yang  dapat  diajukan  berdasarkan  hasil  studi  ini  adalah:  1)  perlu  adanya  keterlibatan  dan dukungan pemerintah dan akademisi dalam upaya menjamin keberlanjutan tanaman sagu melalui usaha pengembangan  agroindustri  sagu  melalui  pola  kemitraan  dengan  masyarakat  sehingga  sagu  di Kabupaten  Kolaka  Timur  dapat  menjadi  komoditas  unggulan  daerah,  2)  agar  dapat  memberdayakan
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 1-9 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
DOI Crossref: dx.doi.org/10.33772/jsa
petani  pengolah  sagu  dibutuhkan  minimal  lahan  2  hekar  per  petani,  penerapan  teknologi  yang  tepat guna,  perbaikan  infrastruktur  dan  sarana  produksi  serta  penyuluhan,  3)  dalam  pengembangan agroindustri sagu perlu adanya budidaya sagu agar menjamin keberlajutan agroindustri dari segi bahan baku.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS. 2015. Kolaka Timur dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik. Kolaka Timur. ___. 2015. Tinondo dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik. Kolaka Timur. Dinas  Pertanian  dan  Perkebunan  Sulawesi  Tenggara.    2013. Potensi  Sagu  Kabupaten  Kolaka  Timur . Kendari
Flach,  M.  1980. The  Main  Moisture–Rich  Atarchy  Staples  Sago .  The  Second  International  Sago Symposium  in  Kuala  Limpur–Malaysia.  Martinus  Nijhoff  Pub  The  Hague/Boston/Lomdon: 110–127
Hikmat A, 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat . Humaniora Utama Press. Bandung.
Kartasasmita,  G.  1996. Pemberdayaan  Masyarakat:  Konsep  Pembangunan  yang  Berakar  pada Masyarakat. Bappenas. Jakarta.
Soekartawi, 1998. Analisis Usaha Tani . Universitas Indonesia. Jakarta. Suharto, E.  2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan . PT Refika Aditama.  Bandung Zakaria,  A.  2015. Analisis  Daya  Dukung  Perkebunan  Sagu  di  Kabupaten  Konawe .  Program  Studi Agribisnis Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Kendari.