## KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM WILAYAH OTONOMI ACEH
Hamid Sarong Syahrizal Abbas Mahdi Abdullah Syihab ( UIN Ar-Raniry Banda Aceh) Syihab_69@yahoo.co.id

## Abstrak
Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan  harus  dilandasi  oleh  ketentuan  hukum  yang  ada  sehingga kewenangan  itu  merupakan  kewenangan  yang  sah.  Kewenangan  organ pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur  dan  mempertahankan  kewenangan.  Tanpa  kewenangan  tidak  dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. Demikian juga terkait dengan kewenangan Mahkamah Syariyah di Aceh sebagaimana diatur dalam Bab XVIII pasal  128 ayat 3  yang menegaskan bahwa Mahkamah Syariyah berwewenang memeriksa,  mengadili,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  yang  meliputi bidang  hukum  keluarga,  muamalah  dan  jinayah  yang  didasarkan  atas  syariat islam.  Pencantuman  pengaturan  seperti  ini  tidak  lazim  sebagaimana  terdapat pada peradilan Agama dan Peradilan Umum.
Fokus penulisan artikel ini adalah; Mengapa ketentuan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Aceh?.  Metode  penelitian  dalam  artikel  ini  adalah penelitian normatif karena sumber datanya diperoleh dari data sekunder bahan primer  seperti  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa    Aceh, Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa; Terdapat dua  alasan  penempatan  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  Undang- undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh. Alasan pertama karena sebagai implementasi dari perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh. Terutama pada aspek agama. Alasan kedua karena penempatan pengaturan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh merupakan pengaturan yang tidak lazim. Namun demikian, dimungkinkan sebagai bentuk pengecualian sepanjang hal itu disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya.
Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Syar’iyah, Otonomi Aceh.

## A. PENDAHULUAN
Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah SWT kepada  masyarakat  manusia  melalui  Rasulullah  Muhammad  SAW  (571- 632M/11 H). Islam tidak hanya membawa ajaran-ajaran bukan hanya satu aspek melainkan  beberapa  aspek  kehidupan  manusia,  karena  itu  Islam  mengajarkan tentang  Akidah,  Ibadah,  dan  Syari’at. 1 Syari’at  disebut  juga  dengan  istilah Hukum Islam. 2 Hukum Islam diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam  masa  relatif  pendek  dimulai  sejak  pengangkatannya  sebagai  Rasul  dan berakhir  dengan  kewafatannya.  Hukum  Islam  yang  diturunkan  bukan  untuk golongan,  kaum  dan  negara  tertentu,  melainkan  untuk  seluruh  manusia,  baik orang Arab  atau non Arab dengan kecenderungan, tradisi dan kebiasaan  yang berbeda.
Oleh  karena  itu,  Rasulullah  Muhammad  SAW  bersama  komunitas masyarakat  Arab  yang  berbeda  kabilah  dan  kepercayaan  menetapkan  Piagam Madinah  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat,  baik  antara  sesama  muslim maupun dengan non muslim. Upaya Rasulullah Muhammad SAW ini, tentunya untuk  meminimalisir  perbedaan  ketika  masyarakat  Arab  berhadapan  dengan masalah hukum. Oleh karna itu, pada masa Rasulullah Muhammad SAW semua sengketa-sengketa yang muncul di tengah masyarakat Madinah di selesaikan dan diputuskan  hukumnya.  Lebih  jauh  lagi,  pada  masa  ini  Rasulullah  Muhammad SAW memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat baik yang berada didekatnya maupun yang jauh darinya diberi izin untuk memutus perkara.
Menariknya,  pada  masa  ini  sudah  dikenal  peninjauan  kembali,  dimana suatu  keputusan  hukum  yang  sudah  pernah  diputuskan,  sebagai  gambaran keputusan pengadilan tingkat pertama dihadapan pengadilan yang lebih tinggi, untuk  ditinjau  kembali  perkara  itu  dan  keputusan  itu  ada  kemungkinan dibatalkan  atau  di  kukuhkan  atau  di  ganti  dengan  keputusan  baru.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Piagam  Madinah  dalam  konteks  ini  dapat
1 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya , (Jakarata:  UI Press, 1979), hlm. 24.
2 Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam , (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2013), hlm. 5-6.
dipahami sebagai salah satu bentuk “lembaga peradilan” yang dilakukan pada masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW saat itu.
Meski  kemudian,  lembaga  tersebut , oleh  Rasulullah  juga  masih membuka  peluang  perbedaan  pendapat  di  kalangan  para  sahabatnya.  Sikap akomodatif  Rasulullah  terhadap  perbedaan  pendapat  bisa  banyak  ditemukan dalam  sejarah  hukum  Islam. 3 Dalam  perjalanan  sejarah  hukum  Islam selanjutnya,  sepeninggal  Rasulullah  Muhammad  SAW,  para  sahabat  Rasul seperti  Abu  Bakar  (572-634M/13  H)  tetap  melanjutkan  tradisi  penyelesaian sengketa  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  telah  di  contohkan  Rasul. Hanya  saja,  pada  masa  ini  kuantitas  sengketa  dapat  di  katakan  sedikit  karena fokus yang dihadapi untuk menangani berbagai kelompok yang ingin keluar dari Islam (murtad), bahkan Abu Bakar memberikan kepercayaan kepada Umar bin Khattab  (584-644M/23  H)  untuk  membantu  menyelesaikan  berbagai  sengketa yang diajukan kepada Abu Bakar sebagai khalifah.
Pada masa Umar, kondisi wilayah pemerintahan Islam tidak lagi seputar Madinah  Mekkah,  tetapi  sudah  meluas.  Sehingga  terkait  dengan  sistem peradilan, Khalifah Umar bin Khattab memisahkan urusan-urusan perkara yang berkaitan dengan mu’amalah (perdata) seperti sengketa harta benda diselesaikan oleh  hakim  yang  di  tunjuk  oleh  Umar  bin  Khattab.  Sedangkan  sengketa  yang berkaitan dengan perbuatan pidana atau jinayah seperti hukum qishash atau had tetap  menjadi  kewenangan-kewenangan  pemerintah  atau  penguasa-penguasa daerah. Untuk pelaksanaan peradilan, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di pusatkan di mesjid.
Situasi  ini  berbeda  dengan  pemerintahan  Utsman  bin  Affan  (579- 656M/35 H), yang mengemuka pada masa ini adalah telah dibangun satu gedung peradilan. Sementara itu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (601-661 M/40  H)  lebih  menekankan  pada  aspek  bimbingan  dan  nasehat  kepada  para hakim  agar  mereka  tidak  sombong,  dan  bersabar  dalam  menangani  suatu
3 Taha Jabir al-Alwani, Metodologi Hukum Islam Kontemporer , Terj. Yusdani,
(Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 32-33.
perkara. 4 Pada masa pemerintahan Bani Mu’awwiyah atau Bani Umayyah, para hakim  yang  berada  di  pusat  pemerintahan  diangkat  oleh  khalifah,  akan  tetapi untuk  hakim-hakim  di  daerah  diangkat  oleh  penguasa  daerah.  Meskipun demikian,  keseluruhan  hakim  tersebut  tetap  berada  di  bawah  pengawasan khalifah.
Pada  periode  ini,  perkara-perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan  adalah perkara-perkara yang khusus, dan yang berhak melaksanakan keputusan tersebut adalah  khalifah  atau  wakil-wakilnya  atas  perintah  khalifah.  Pada  masa pemerintah  Abbasiyah  atau  Bani  Abbas,  wilayah  semakin  meluas  dan  ilmu pengetahuan  semakin  berkembang,  sehingga  berdampak  pada  perbedaan pemikiran dikalangan ahli fiqh , serta melahirkan pemikiran taqlid dan mazhab . Pada masa ini, penguasa ikut menginterfensi (mempengaruhi) keputusan hakim, sehingga menyebabkan para fuqaha menjauh dari jabatan ini.
Pada masa ini pula, ekspansi pemerintahan semakin meluas sehingga di butuhkan  beberapa  lembaga  untuk  memperkuat  sistem  peradilan,  seperti lembaga  kekuasaan  kepolisian Wilayat  al  Madhalim,  Wilayat  al  Hisbah, dan pengawasan mata uang serta Baitul Mal. 5 Uniknya, struktur administrasi  yang dipakai dalam sistem pemerintahan Dinasti Umayyah justru menyerap konsep- konsep yang berkembang dari budaya asing, seperti penyebutan atas penerapan Dzimma (pajak; upeti), dan Muhtasib yang dulunya dikenal dengan Amil al-Suq (inspektur pasar).
Dikarenakan  pemerintahan  Umayyah  (661-750M/41-133H)  dan Abbasiyah  (750-1258M/132-656H)  memegang  kendali  politik  dan  kekuasaan melalui  stuktur  administrasi  yang  kuat,  berarti  dengan  sendirinya  pemerintah ikut mempengaruhi keadaan hukum. Atau dengan kata lain, bahwa hukum begitu terikat dengan aroma politik pemerintahan; dan bagi mereka (para qadhi ) yang diberikan kewenangan sebagai “pemutus hukum” hanyalah untuk menerapkan sistem administrasi hukum, dan bukan dalam konteks ilmu tentang yurisprudensi
4 Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam (Al Qadla fi Al Islam) , (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm 42-47.
5 Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam (Al Qadla fi Al Islam) , ...hlm 47-50.
yang dimilikinya. Yurisprudensi Islam pada masa pemerintahan Umayyah bukan lagi  analisis  ilmiah  terhadap  praktek  peradilan,  meski  kewenangannya  telah diakui,  namun  aktivitas  mereka  sebatas  merumuskan  hukum  yang  terkadang justru berlawanan dengan praktek peradilan. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam pada era Umayyah dan Abbasiyah lebih ke arah religius-idealistik.
Maksud ini bahwa organisasi negara Islam di bawah regim Umayyah dan Abbasiyah  tidak  secara  tegas  memisahkan  antara  fungsi  eksekutif  dan  fungsi legislatif. Dalam kedua hal ini kekuasaan tertinggi tetap berada  pada khalifah. Dan melalui pendelegasian otoritas khalifah, banyak pejabat (bawahannya) yang memiliki wewenang yudikatif dalam batas-batas daerah teritorial atau fungsional dari  tugas  administrasi  mereka.  Oleh  karena  itu,  tugas  hakim  hanya mengeluarkan  vonis  dalam  perkara-perkara  yang  diserahkan  kepadanya.  Pada masa  itu  belum  ada  hakim  khusus  yang  memutuskan  perkara  pidana  dan hukuman penjara.
Kekuasaan  ini  masih  dipegang  oleh  khalifah  sendiri.  Adapun  ciri peradilan  pada  masa  ini  adalah  :  Hakim  memutuskan  perkara  menurut  hasil ijtihad sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nash atau ijma’ , lembaga peradilan pada  masa  itu  belum  dipengaruhi  oleh  penguasa.  Putusan-putusan  mereka berlaku untuk rakyat biasa dan penguasa. Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim  dan  memecat  hakim-hakim  yang  menyeleweng  dari  garis-garis  yang sudah  ditentukan,  putusan-putusan  hakim  belum  lagi  disusun  dan  dibukukan secara  sempurna  dan  permulaan  hakim  yang  mencatat  putusannya  dan menyusun yurisprudensi adalah  hakim  Mesir  dimasa  Pemerintahan Mu’awiyyah. 6
Dengan  demikian,  pelembagaan  kekuasaan  yudikatif  dalam  rentang sejarah tradisi kekuasaan kehakiman Islam dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang  masing-masing  memiliki  tugas  dan  kewenangannya,  namun  demikian
6 Pernah  pada  pemerintahan  Muawiyah  hakim  Mesir  yang  bernama  Salim  ibn  Ataz memutuskan  masalah  pembagian  harta  warisan.  Kemudian  orang  yang  bersangkutan  berbeda tentang putusan yang dijatuhkan hakim, maka mereka semua kembali lagi ke Hakim. Sesudah hakim  memutuskan  sekali  lagi  perkara  itu,  maka  putusan  itu  dibukukan,  lihat  Hasbi  Ash Shiddiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),hlm. 21.
semua  lembaga  tersebut  berada  pada  satu  atap  pelaksana  umum  kekuasaan yudikatif.  Jika  pada  masa  dinasti  Umayah  pelaksana  umumnya  disebut al- nizham al-qadha’i (pelaksana hukum), sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah disebut dengan al-nizham al-mazhalim , yakni lembaga yang bertugas memberi penerangan  dan  pembinaan  hukum,  menegakan  ketertiban  hukum,  baik  di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat. 7
Meskipun  memiliki  perbedaan  secara  terminologi,  akan  tetapi  masing- masing  badan  yang  berada  di  bawahnya,  baik Nizham  al  Qadha’i maupun al Nizham  al  Mazhalim, keduanya  sama-sama  memiliki  tiga  badan  peradilan  di antaranya ; Qadha, Hisbah dan Madzalim . Bahkan pada masa dinasti Mamluk (1250-1517 M/ 647-922 H), terdapat satu pelaksana kekuasaan kehakiman lagi, yakni al  Mahkamah  al  ‘Asykariyyah (mahkamah  militer).  Kesemua  lembaga tersebut  berada  di  bawah  naungan al  Qadhi  al  Qudhah (Mahkamah  Agung), yang preseden (peristiwa  yang  pernah  terjadi  dan  dijadikan  sebagai  contoh) keberadaannya sudah ada sejak masa Umar ibn Khatab. 8
Pada  masa  pemerintahan  Turki  Utsmani  (1299-1922M/698-1340H), terdapat  beberapa  peradilan  untuk  memberikan  pelayanan  hukum  kepada masyarakat dengan latar belakang kehidupan masyarakat yang berbeda. Kondisi tersebut  dapat  di  pahami  karena  situasi  sosial  masyarakat  pada  masa pemerintahan ini sangat majemuk, baik agama, etnis, serta keragaman budaya. Setidaknya terdapat lima peradilan yang pernah ada dan dijalankan secara baik, yaitu  Peradilan  Syar’i,  dan  peradilan  ini  merupakan  peradilan  tertua,  dengan sumber hukum merujuk kepada Fiqh Islam.
Selanjutnya  dikenal  dengan  Peradilan  Campuran,  yang  didirikan  pada tahun 1875 M/1291 H  dengan  sumber hukumnya adalah Undang-undang asing. Kemudian  ada  juga  Peradilan Ahly (adat),  peradilan  ini  didirikan  pada  tahun 1883  M/1300  H  dengan  sumber  hukumnya  adalah  Undang-undang  Prancis. Berikutnya  dikenal  dengan  Peradilan Milliy (peradilan  agama-agama  diluar
7 Jaenal  Aripin, Peradilan  Agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di  Indonesia,
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 162.
8 Jaenal Aripin, Peradilan Agama ..., hlm. 162.
islam), sumber hukumnya adalah agama-agama di luar islam. Dan yang terakhir adalah Peradilan Qunshuliy (peradilan negara-negara asing), dimana pengadilan- pengadilan dari Peradilan Qunshuliy ini mengadili berdasarkan Undang-undang negara masing-masing.
Namun  kemudian,  karena  terlalu  banyak  badan  peradilan,  pemerintah berusaha  melepaskan  keadaan  yang  sembraut  dengan  mengembalikan kekuasaan peradilan seperti keadaan sebelumnya, dengan menghapus Peradilan Qunshuliy dan  Peradilan  Campuran  dengan  mengarah  kepada  upaya unifikasi (menyatukan)  peradilan  serta  menghapus  Peradilan Milliy dan  Mahkamah
Syar’iyah,  dengan keluarnya Undang-undang No. 462 Tahun 1955 yang berlaku sejak Januari 1956 dan kasus-kasus yang dihadapinya dibawa kepada Peradilan Adi (adat)  yang  dahulu  bernama  Peradilan Ahly ,  dan  disusun  hukum  keluarga untuk  kaum  muslimin  dan  Undang-undang  yang  wajib  di  terapkan  adalah undang-undang yang diambil oleh Fiqh Islam, dan Undang-undang itulah yang pertama  kali  diterapkan  dalam  Mahkamah  Syar’iyah  dengan  diadakan pembetulan  sebahagiannya  yaitu  yang  berkaitan  dengan  hukum  acara, sebagaimana  di  bentuk  bagian-bagian,  maka  demikian  juga  yang  menyangkut hukum keluarga bagi selain muslim. 9
Pada  masa  kesultanan  Islam  Nusantara,  Peradilan  Islam  di  pengaruhi oleh keragaman  batas wilayah dari masing-masing kesultanan. Untuk wilayah Jawa,  kesultanan  Islam  Mataram  (1588-1680M/996-1091H)  di  kenal  dengan nama Peradilan Surambi. Lembaga ini tidak secara langsung berada di  bawah raja,  tetapi  di  pimpin  oleh  ulama.  Di  katakan  Pengadilan Surambi karna  di selenggarakan  di Surambi Masjid  Agung.  Wewenang  pelaksanaan  Peradilan Surambi pada  prinsipnya  merupakan  wewenang  Peradilan  Pradata  seperti pembunuhan, pemberontakan, perampokan dan perkara pidana lainnya berada di tangan Sultan. 10
9 Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam , ...hlm 50-57.
10 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm 38-40.
Di  Kalimantan  dikenal  dengan  Pengadilan  Mahkamah  Syara’  dimana pemangku  jabatan  Ketua  Mahkamah  Syara’  ini  disebut  dengan Mufti yang kewenangannya meliputi perkara perkawinan, perceraian, kewarisan, dan segala urusan yang berkaitan dengan harta benda suami istri. 11 Di Aceh, terutama pada masa Kesultanan Iskandar Muda (1607-1636M/1016-1046H), Aceh telah pernah ada 3 (tiga) badan kewenangan peradilan dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda, yaitu Peradilan Perdata, Peradilan Agama, dan Peradilan Niaga. Proses pelaksanaan  persidangan  dilakukan  pada  Balai  (Bali  atau Balay yaitu  suatu tempat  yang  agak  besar  yang  diperuntukkan  bagi  kehidupan  umum  seperti resepsi) yang dekat dengan mesjid utama yang diketuai oleh salah seorang dari orang kaya yang paling berada.
Peradilan  Balai  ini  berwenang  menangani  sengketa  perdata  seperti perkawinan. Di Balai yang lain juga terdapat peradilan Pidana. Beberapa orang kaya  bergantian  menjadi  ketuanya.  Sementara  dua  peradilan  lainnya  yaitu peradilan  Agama  dan  peradilan  Niaga  juga  memiliki  balai  tersendiri. 12 Pada tahun 1596 M/1004 H, VOC ( Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dibentuk di  wilayah  Banten  oleh  Pengusaha  Belanda  dengan  tujuan  utama  melakukan transaksi  bisnis  rempah-rempah  di  Nusantara,  sehingga  aspek  hukum  yang tumbuh dan berkembang dimasa itu tidak menjadi perhatian utama.
Akan  tetapi  belakangan,  praktek  hukum  yang  terjadi  ditengah masyarakat  Islam  menarik  perhatian  tokoh-tokoh  hukum  Belanda,  sehingga banyak di kalangan orang-orang Belanda menginginkan agar pengaruh Hukum Islam  dihilangkan  dengan  berbagai  cara,  diantaranya  dengan  menggunakan Hukum  dan  Peraturan  Perundang-undangan  Belanda  di  daerah-daerah  yang dapat  dikuasai  oleh  kolonial  Belanda  dengan  membentuk  badan-badan Peradilan.  Namun  upaya  ini  tidak  berhasil,  sehingga  lembaga-lembaga  asli dibiarkan  berjalan  sebagaimana  sebelumnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk menghindari  perlawanan  dari  masyarakat  setempat,  dengan  memperhatikan
11 Abdul Ghani Abdullah, Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima (1947-1957), (Mataram: Yayasan Lengge, 2004), hlm 43-44 .
12 Denys  Lombard, Kerajaan  Aceh  Zaman  Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1636), diterjemahkan: Winarsih Arifin, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-1, 1989), hlm. 106.
hukum  yang  hidup  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  diikuti  oleh  rakyat,  serta mengakui  apa  yang  telah  berlaku  sejak  berdirinya  kerajaan-kerajaan  Islam  di Nusantara. 13
Itulah sebabnya Lodewijk Willem Christiaan Van den Berg (1845-1927 M/1261-1346 H), menyimpulkan bahwa orang Indonesia yang beragama Islam menerima dan memberlakukan Syari’at Islam secara keseluruhan. Kesimpulan ini  kemudian  dikenal  dengan  teori Receptio  In  Komplexu. 14 Pada  tahun 1889M/1306H,  Christiaan  Snouck  Hurgronje  (1857-1936  M/1273-1355  H) melahirkan  teori Receptie ,  yang  sengaja  di  hembuskan  untuk  mengacaukan sistem  hukum  yang  telah  ditaati  masyarakat  ketika  itu,  yaitu  membenturkan Hukum Islam dengan Hukum Barat, dan membenturkan Hukum Islam dengan Hukum Adat, sehingga melemahkan Hukum Islam, karena Hukum Islam adalah Hukum  Adat  yaitu  adat  kebiasaan  orang  Arab  yang  diamalkan  oleh  rakyat Indobesia.
Akibatnya wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura diperkecil meliputi wewenangnya, dan dibatasi pada perkawinan saja, sedangkan perkara waris dicabut dan dialihkan ke Landraad (Peradilan Pribumi). Demikian juga di Kalimantan  Selatan  di  dirikan  Kerapatan Qadli dan  Kerapatan Qadli Besar melalui Staatsblad (lembaran negara) tahun 1937 No. 638-639. 15
Meski  kemudian  pada  tahun  1854  M/1270  H,  terjadilah  pembatasan kewenangan  Peradilan  Agama  oleh  penjajah  Belanda.  Melalui  pasal  78 Regeeringsreglement (RR : Perubahan Aturan)) 1854 ( staatsblad . 1855 No. 2) diputuskan bahwa : (1) Peradilan Agama tidak berwenang dalam perkara pidana, dan  (2)  Peradilan  agama  baru  berwenang  jika  menurut  hukum-hukum  agama atau  adat-adat  lama,  suatu  perkara  harus  diputus  oleh  Peradilan  Agama. 16
Dengan  demikian,  berbagai  kewenangan  Pengadilan  Agama  pada  masa
13 Mohammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam , (Jakarta, LP3ES, 1988), hlm. 212.
14 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 35.
15 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia ..., hlm. 58.
16 Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam ..., hlm. 4-5.
penjajahan  lebih  banyak  mengatur  hukum  keluarga  ( al-ahwal  al-syakhshiyah ) dan sama sekali dilarang mengatur urusan publik, seperti hukum pidana.
Ketentuan  kewenangan  bagi  peradilan  untuk  umat  Islam  tetap  tidak mengalami perubahan hingga tahun 1974, hal ini dapat diketahui dari Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,  dimana  kewenangan  Peradilan  Agama  meliputi  :  (1)  Perkawinan,  (2) Sengketa  Perkawinan  dan  Perceraian,  (3)  Kewarisan,  Wasiat,  dan  Hibah,  (4) Wakaf  dan  Sedekah. 17 Dan  kemudian  diterbitkan  Intruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor.  1  Tahun  1991  Tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  sebagai  koreksi  dari  beberapa  persepsi  ganda--antara  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama--kewenangan  Peradilan  Agama  meliputi  :  (1)  Perkawinan,  (2), Kewarisan, dan (3) Hukum Perwakafan. 18
Ketika Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, di Aceh pada Tahun 1947 M/1366 H, Pemerintah Aceh pada masa di bawah pemerintahan Gubernur Sumatera melalui Surat Kawat Nomor 1189, Tanggal 13 Januari 1947, pernah membentuk  dan  menyelenggarakan  Mahkamah  Syar’iyah  sebagai  institusi penegakan  hukum  Islam  dalam  bidang  sengketa  keluarga  dan  kewarisan  di seluruh  Aceh.  Penyelenggaraan  penegakan  hukum  Islam  melalui  Mahkamah Syar’iyah berjalan hingga Tahun 1950 M/1369 H. 19 Kemudian, penyelengaraan Mahkamah Syar’iyah kembali mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan menyerahkannya  kepada  pemerintah  daerah  masing-masing  melalui  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 Tanggal 6 Juni 1957 yang selanjutnya diperkuat  kembali  pada  tahun  yang  sama  dengan  ditetapkan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun  1957, pada Tanggal 5 Oktober 1957 tentang
17 Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam ...., hlm. 169-170.
18 Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum Indonesia , (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 73-75.
19 Hamid Sarong dan Husnul  Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah di Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya , (Banda Aceh: Global Education Institute, cet. I, 2012), hlm. 44.
Pembentukan  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah  Syar’iyah  di  Luar  Jawa  dan Madura dan luar Kalimantan Selatan. 20
Gagasan  pembentukan  dan  penyelenggaraan  Mahkamah  Syar’iyah  di luar Jawa dan Madura ketika itu karena adanya desakan masyarakat dan ulama terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  menetapkan  Undang-Undang  Republik Indoneisa  Nomor  19  Tahun  1948,  Tanggal  8  Juni  1948  tentang  Susunan  dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan dengan menghapus susunan Peradilan  Agama  yang  telah  ada  sebelumnya  kemudian  digabungkan  dengan Peradilan Umum. Undang-undang yang ditetapkan oleh Wakil Presiden bersama Menteri  Kehakiman  hanya  menyebutkan  3  (tiga)  badan  peradilan  saja,  yaitu Peradilan  Umum,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan,  Peradilan  Ketentaraan Negara. 21 Tapi kemudian Undang-undang ini dinyatakan tidak pernah berlaku.
Pelaksanaan  dan  pengakuan  akan  betapa  pentingnya  badan  Peradilan Agama  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  pada  hakekatnya sebagai  pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal  29 yang menegaskan : 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin  kemerdekaan  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Pasal  ini mengandung  makna  bahwa  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi integritas (kesatuan  yang  utuh)  masing-masing  agama  agar  para  pemeluknya menjalankan agama secara baik dan sempurna tanpa mengganggu dan diganggu oleh pihak lain.
Dengan alasan yang demikian, maka dibentuklah peradilan khusus untuk menangani  sengketa-sengketa  tertentu,  yang  pengaturannya  dilakukan  secara hukum  Agama  Islam,  yaitu  Peradilan  Agama  sesuai  Pasal  24  dan  Pasal  25
20 Jaenal  Arifin, Jejak  Langkah  Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana Prenada  Media  Group,  Cetakan  ke-1,  2013),  hlm.  8.  A.Basiq  Djalil, Peradilan  Agama  di Indonesia, ... hlm. 75. Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-2, 1998), hlm. 115. Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia; Dari Otoritas Konservatif Menuju Konfigurasi Demokrasi Responsif , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2000), hlm.75.
21 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia , ... hlm. 90.
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 22 . Adapun Pasal 24 Undang- undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  yang  menegaskan  bahwa  “(1) Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  (2) Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  dibawahnya  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum, Lingkungan  Peradilan  Agama,  Lingkungan  Peradilan  Militer,  Lingkungan Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam  Undang-Undang.”,  dan  Pasal  25  Undang-undang  Dasar  Republik Indonesia  1945  yang  menegaskan  bahwa  “Syarat-syarat  untuk  menjadi  dan untuk di berhentikan sebagai Hakim di tetapkan dengan Undang-undang.”
Dengan  dasar  di  atas,  keberadaan  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh  tentu sangat relevan bagi kebutuhan masyarakat muslim di Aceh. 23 Adapun Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  telah  mengatur  dan  memerintahkan  kewenangan  Mahkamah Syar’iyah  yang  kemudian  disempurnakan  dengan  ditetapkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh. Undang-undang ini di terbitkan sebagai reaksi politik pasca damai Helsinki 15 Agustus 2005.
Substansi  yang  terdapat  di  dalam  Undang-undang  Pemerintahan  Aceh secara  umum  tidak  hanya  mengatur  tata  pemerintahan  di  Aceh  tetapi  juga
22 Malik Ibrahim, Peradilan Satu Atap ,... hlm. 657.
23 Keberadaan Mahkamah Syar’iyah  melalui  Keputusan Presiden (Keppres)  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Kota dan Mahkamah Syar’iyah Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan Presiden ini menegaskan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 bahwa “Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang  ada  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  diubah  menjadi  Mahkamah  Syar’iyah Kabupaten/Kota  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  dengan  kekuasaan  dan  kewenangan sebagaimana  kekuasaan  dan  kewenangan  Peradilan  Agama  dan  Peradilan  Tinggi  Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aceh dalam bidang ibadah dan syi’ar Islam  yang ditetapkan berdasarkan Qanun  Aceh.  Lihat Anonimus, Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun dan Perundang-Undangan , (Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004), hlm. 69.
berkaitan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Mahkamah Syar’iyah, dan Kejaksaan 24 . Khusus tentang Mahkamah  Syar’iyah,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2006 diatur pada Bab XVIII.
Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan di atas, sebagai daerah otonomi,  Pemerintah  Aceh  tentu  saja  dapat  membentuk  berbagai  instrumen hukum dalam upaya pemberlakuan syari’at Islam. Posisi Mahkamah Syar’iyah dengan demikian setara dengan peradilan lainnya yang ada di Indonesia. Namun demikian,  berdasarkan  penelurusan  berbagai  tulisan  dan  hasil  penelitian mengenai  kewenangan  dan  kekuasaan  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh,  tidak lazim dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
Lazimnya,  pengaturan  kelembagaan  yudikatif  dan  kewenangannya ditetapkan oleh suatu  peraturan perundang-undangan  yang khusus,  dan semua pengadilan di  Indonesa adalah pengadilan negara yang harus dibentuk dengan undang-undang. Dalam  Undang-undang pembentukannya, semua kewenangan dan  kekuasaan,  personalia  maupun  acara  dapat  dicantumkan  dalam  undang- undang.  Pencantuman  Mahkamah  Syar’iyah  yang  kewenangannya  lebih  luas dari peradilan Agama seharusnya dibentuk dengan undang-undang khusus. 25
Permasalahan  di  atas  tentu  saja  bisa  berdampak  pada  ketidakpastian hukum  terhadap penetapan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di  Aceh dalam Undang-undang  pemerintahan  Aceh,  karena  Undang-undang  Pemerintahan Aceh  ini  memiliki  kewenangan  secara  khusus  untuk  mengatur  tentang  tata pemerintahan di Aceh. Adapun Undang-undang tentang Peradilan di Indonesia juga  diatur  oleh  negara  dengan  ketentuan  juga  secara  khusus.  Dikarenakan terdapat  dua  sisi  perbedaan  sebagaimana  yang  dimaksud  di  atas  tentang peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  kewenangan  dan implementasi  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah,  kiranya  memerlukan  kajian
24 Alyasa’  Abubakar, Penerapan  Syari’at  Islam  di  Aceh;  Upaya  Penyusunan  Fiqih Dalam Negara Bangsa , (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2013), hlm. 311.
25 Husni Jalil, Implementasi Otonomi Khusus di provinsi Aceh Darussalam; Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh ,  Laporan  Hasil  Penelitian  Sesuai Prioritas Nasional, Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, hlm. 12.
secara lebih mendalam unuk menemukan adanya kepastian hukum baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga akan terungkap sisi kewenangan dan implementasi dalam wilayah otonomi di Aceh.
Berdasarkan uraian diatas, pada bagian ini perlu kiranya dibatasi kajian dengan menyusun suatu pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut : Mengapa ketentuan  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  di  atur  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Penelitian  yang  berkaitan  tentang  Mahkamah  Syar’iyah  sudah  banyak dilakukan  oleh  peneliti  dari  berbagai  kalangan  dengan  topik  kajian  yang beragam.  Misalnya  saja  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Al  Yasa’  Abubakar dengan topik “Undang-undang Pemerintahan Aceh Otonomi Khusus di Bidang Hukum”  (2007);  Rusjdi  Ali  Muhammad  dan  Khairizzaman  yang  meneliti tentang : “Konstelasi Syari’at Islam di Era Global” (2011); Nazaruddin dengan judul penelitian “Kompetensi Mahkamah Syar’iyah dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari’ah” (2011); Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Pangabean dengan judul penelitian “Politik Syari’at Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria” (2004); Ahmad Gunaryo “Pergumulan Politik dan Hukum Islam” (2006); Moh. Fauzi  “Legislasi  Pelaksanaan  Syari’at  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam;  Pergumulan  Sosio-Politik  dan  Tinjauan  Hukum  Tata  Negara” (2009); Gani Isa “Formalisasi Syari’at Islam di Aceh dan Perwujudannya Dalam Sistem  Hukum  Nasional”  (2011);  Michael  Feener  :  “Shari’a  and  Social Engineering” (2014); Rifqi Ridlo Phahlevy : “Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Konteks NKRI dan HAM” (2013); Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis,  Pragmatis  (2012);  Yusrizal,  Pelaksanaan  Wewenang  Peradilan Agama dan Peradilan Umum Dalam Lingkungan Mahkamah Syar’iyah di Aceh (2014);  Muhammad  Salam  Madkur,  Peradilan  Dalam  Islam  (1993);  Jaenal Aripin  “Peradilan  Agama  Dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di  Indonesia” (2008); Hamid Sarong, dkk., “Mahkamah Syar’iyah di Aceh; Lintasan Sejarah dan  Eksistensinya  (2012);  Amaran  Suadi,  dkk.,  “Mahkamah  Syar’iyah  Aceh Dalam Politik Hukum Nasional” (2018).
Keseluruhan  penelitian  di  atas,  baik  penelitian  tentang  Syari’at  Islam, Mahkamah  Syar’iyah  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  Pemerintahan  Aceh  yang  dalam  analisis  substansi  penelitian  juga membahas kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh, tetapi penelitian di atas tidak mengkaji lebih spesifik tentang kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah otonomi  Aceh.  Inilah  yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Teori Negara Hukum”.  Dalam  sejarah  kedaulatan  bangsa  terdapat  dua  konsep  teori  yang sangat  berpengaruh,  yaitu Rechtstaat yang  di  populerkan  dan  di  terapkan  di Jerman  dan Rule  of  Law yang  lebih  populer  dan  diterapkan  di  Inggris.  Istilah Rechtstaat mulai populer di Eropa sejak abad XIX, walaupun pemikiran tentang Negara Hukum sudah lama adanya. Sementara Rule of Law lebih di populerkan oleh  A.U.  Bicey  (1885). 26 Konsep  Negara  Hukum  dimaknai  sebagai  suatu keadaan  masyarakat  dimana  hukum  dalam  kehidupan  bernegara  yang demokratis adalah di tentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan peraturan interaksi antar mereka. 27
Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum itu harus memiliki struktur sosial  yang  berhubungan  dengan  asal-usul  perkembangan  sosial  dari  suatu hukum,  sehingga  mencapai  bentuk  sebagaimana  adanya.  Hukum  merupakan hasil dari interaksi antara pengorganisasian masyarakat dan kekuatan-kekuatan lain,  seperti  Ekonomi  dan  Politik. 28 Dalam  kehidupan  masyarakat  modern, pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  lakukan  oleh  rakyat  dengan sistem  perwakilan  di  lembaga  legislatif.  Karena  itu  rakyat  menempati  posisi sangat  penting  sebagai  pemilik  kedaulatan  dalam  suatu  negara  yang demokratisme,  lalu  wakil-wakilnya  yang  duduk  di  lembaga  perwakilan,  dan
26 Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , (Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1987), hlm. 71.
27 Guilermo  S.  Santos, The  Rule  of  Low  In  Uconvetional  Warfere ,  Philipine  Low Journal, Number 3 (Juli 1965), hlm. 455.
28 Satjipto Rahardjo, Watak Kultural Hukum Modern, Catatan-catatan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: UNDIP Press, 2004), hlm. 30.
turut menentukan proses pembuatan perundang-undangan sebagai suatu upaya perlindungan hak-hak rakyat. 29
Oleh  sebab  itu  menurut  John  Austin,  Undang-undang  adalah  perintah yang bersifat umum dan diadakan untuk mengatur perilaku dan pedoman dalam kehidupan  masyarakat. 30 Hukum  sebagai  instrumen  perlindungan  masyarakat dapat  di  manifestasikan  mulai  dari  bentuk  peraturan  perundang-undangan maupun dalam wujud aparat hukum. Peraturan perundang-undangan dan aparat penegak  hukum  merupakan  dua  dari  tiga  elemen  sistem  hukum. 31 Selaku peraturan perundang-undangan, lembaga Peradilan pun memiliki peran penting dalam implementasi konsep negara hukum. Saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter kearah masyarakat yang demokratis,  terlihat  dari  peran  lembaga  Peradilan  dalam  mencegah  penyalah gunaan proses Peradilan untuk kepentingan politik. 32
Pada  masa  transisi  tersebut,  Peradilan  merupakan  institusi  pelaksana konstitusi.  Perlindungan  Hak  Asasi  dan  jaminan  atas  prosedur-prosedur  yang demokratis.  Dengan  demikian,  lembaga  Peradilan  menjadi  pelaku  yang  kuat dalam  memelihara  kekuasaan  negara  melalui  jalur  hukum.  Indonesia  adalah Negara  Hukum  ( Rechtstaat )  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka ( Machstaat ). 33 Maka secara historis dan yuridis, Indonesia adalah negara hukum yang cenderung menganut prinsip Rechtstaat dan telah dirumuskan secara tegas dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, terakhir pasca amandemen di cantumkan Indonesia adalah Negara Hukum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
29 A.  Muhammad  Asrun, Krisis  Peradilan  Mahkamah  Agung  di  Bawah  Soeharto,
(Jakarta: Penerbit ESLAM, 2004), hlm. 39-40.
30 Joseph Raz, The Concept of a Legal System, an Introduction of the Theory of a Legal System, (Oxford: Clarendon Press, Reprinted with correction, 1978), hlm. 5.
31 A.  Muhammad  Asrun, Krisis  Peradilan  Mahkamah  Agung  di  Bawah Soeharto, ...hlm. 42. 32 Christopher M. Larskin, Yudicial Independence and Democratization: A Theoritical and Conceptual Analysys, The American Journal of Comparative Low 4, Vol. XLIV (Fall 1996), hlm. 605.
33 Harun  Al-Rasyid, Himpunan Peraturan  Hukum  Tata  Negara, (Jakarta:  UI Press, 1983), hlm. 15.
Gagasan konsep Rechtstaat secara sederhana dapat di gambarkan sebagai adanya  pengakuan  Hak  Asasi  Manusia,  adanya  Tria  Politika  pemerintahan berdasarkan undang-undang dan adanya Peradilan administrasi. 34
Middle teori  yang digunakan dalam disertasi  ini mengacu kepada teori politik hukum. Produk legislasi adalah produk politik hukum 35 , dan merupakan hasil tarik menarik berbagai kekuatan politik dalam menghasilkan suatu aturan hukum. Politik hukum merupakan proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional. 36
Ada  2  (dua)  lingkup  utama  kajian  politik  hukum.  Pertama  mengenai politik  pembentukan  hukum,  yaitu  kebijaksanaan  yang  berhubungan  dengan penciptaan,  pembaharuan  dan  pengembangan  hukum.  Politik  pembentukan hukum  mencakup  kebijaksanaan  perundang-undangan,  kebijaksanaan  hukum yurisprudensi  (keputusan  Hakim),  kebijaksanaan  terhadap  peraturan  tidak tertulis. Kedua mengenai politik pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan dalam bidang peradilan, kebijaksanaan dalam bidang pelayanan hukum. 37
Adapun  pada  tataran applied teori  yang  digunakan  dalam  disertasi  ini adalah  teori  kewenangan.  Kewenangan  ( authority,  gezag )  adalah  kekuasaan formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang- undang.  Kewenangan  dimiliki  oleh  organ  pemerintahan  dalam  melakukan perbuatan  nyata,  mengadakan  peraturan  atau  mengeluarkan  keputusan  selalu dilandasi  oleh  kewenangan  yang  diperoleh  dari  konstitusi  secara  atribusi, delegasi maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli
34 Todung  Mulya  Lubis, In  Search  of  Human  Rights  :  Legal  Political  Dilemas  of Indonesia New Order 1966-1990 , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 88.
35 Mohd. Mahfudh M.D, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: LP3ES, Cet. 1, 1998), hlm. 14.
36 Otong  Rosadi,  Andi  Desmon, Studi  Politik  Hukum;  Suatu  Optik  Ilmu  Hukum , (Yogyakarta: Thafa Media, Cetakan ke 1, 2012), hlm. 5.
37 Bagir  Manan, Politik  Hukum Otonomi  Sepanjang  Peraturan  Perundang-Undangan Pemerintahan  Daerah .  Dalam  Martin  H.  Hutabarat,  et.al,    (Penyunting), Hukum  dan  Politik Indonesia;  Tinjauan  Analitis  Dekrit  Presiden  dan  Otonomi  Daerah ,  (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1996), hlm. 144.
atas  dasar  konstitusi.  Pada  kewenangan  delegasi,  harus  ditegaskan  suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi  pelimpahan  apapun  dalam  arti  pemberian  wewenang,  akan  tetapi  yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. 38
Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum  yang ada sehingga kewenangan  itu  merupakan  kewenangan  yang  sah.  Dengan  demikian,  pejabat atau  organ  pemerintah  dalam  mengeluarkan  keputusan  didukung  oleh  sumber kewenangan itu. Kewenangan organ pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan kewenangan. Tanpa  kewenangan  tidak  dapat  dikeluarkan  suatu  keputusan  yuridis  yang benar. 39
Adapun metode penelitian  yang digunakan dalam  penelitian ini adalah penelitian  normatif  atau  penelitian  kepustakaan,  dengan  menelusuri  bahan- bahan  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  seperti  Undang-undang Dasar  1945,  Ketetapan  MPR,  Undang-undang  Nomor  24  tahun  1956  tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  1103),  Undang-undang  Nomor  44  tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1999  Nomor  172.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893), Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533),  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  50  tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2006 tentang Peubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  2004  tentang
38 Ateng Syafruddin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,” Jurnal Pro Justisia , Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22
39 F.A.M.  Stroink  dalam  Abdul  Rasyid  Thaib, Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219.
Perubahan  Atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  1983 tentang  Mahkamah  Agung.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2004 Nomor 9 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2004  Nomor  8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu  juga  menggali  sumber-sumber  lain,  seperti:  Surat  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2003  tentang  Mahkamah  Syar’iyah Provinsi  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Naskah  Keputusan  Hakim Mahkamah Syar’iyah Tentang Perkara Jinayah yang telah berkekuatan hukum tetap  di  lingkungan  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe,  lingkungan Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa, dan lingkungan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiyah, Buku.

## B. Pembahasan
A. Ketentuan Pengaturan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam
UU RI No. 11 Tentang Pemerintahan Aceh
1. Implementasi Otonomi Keistimewaan Aceh
Mahkamah  Syar’iyah  merupakan  salah  satu  lembaga  penegak  hukum ( law enforcement ) di Aceh yang di bentuk untuk mewujudkan keadilan hukum
( legal justice ) dan kepastian hukum ( legal certainty ) di tengah masyarakat yang melaksanakan aturan Syari’at Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari. Sebagai lembaga  penegak  hukum  ( law  enforcement ),  Mahkamah  Syar’iyah  di  berikan kewenangan  mutlak  (kompetensi  absolut)  untuk  menerima,  memeriksa,  dan menyelesaikan  berbagai  perkara  (sengketa)  yang  diajukan  kepadanya berdasarkan  perintah  Undang-undang  Republik  Indonesia  dan  Qanun  Aceh dalam  bidang Ahwal  al-Syakhsiyyah (Hukum  Keluarga), Mu’amalah (Hukum
Perdata), dan Jinayah (Hukum Pidana).
Mahkamah Syar’iyah di sebut juga sebagai Peradilan Syari’at Islam di Aceh  karena  wilayah  hukum  dan  subyek  hukumnya  berdasarkan  Undang- undang  dan  Qanun  Aceh.  Qanun  Aceh  dalam  bidang  Syari’at  Islam  hanya
berlaku  dalam  wilayah  pemerintahan  Aceh.  Sebagai  lembaga  penegakan Syari’at Islam, Mahkamah Syari’iyah juga di tetapkan sebagai bagian dari sistem peradilan  nasional  yang  bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun. 40 Dengan  status ini, maka posisi Mahkamah Syar’iyah tidak hanya sebagai pengadilan Syari’at Islam di Aceh tetapi juga sebagai peradilan dalam kerangka peradilan nasional yang berkedudukan di Aceh.
Ketentuan  yang  mengatur  tentang  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dapat di jumpai dalam Undang- undang  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh terutama pada Bab XVIII Tentang Mahkamah Syar’iyah, Pasal 128 Ayat 3 yang menegaskan  bahwa  Mahkamah  Syar’iyah  berwenang  memeriksa,  mengadili, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  yang  meliputi  bidang Ahwal  al Syakhsiyyah (Hukum  Keluarga), Mu’amalah (Hukum  Perdata),  dan Jinayah
(Hukum Pidana) yang didasarkan atas Syari’at Islam.
Pengaturan  ini  di  maksudkan  untuk  menyesuaikan  dengan  kebutuhan kehidupan  masyarakat  Aceh  yang  terus  berkembang  secara  dinamis.  Seiring dengan  hal  tersebut  muncul  ragam  tuntutan  untuk  melakukan  berbagai perubahan  ke  arah  pencapaian  tujuan  nasional.  Perubahan  tersebut  tentu  saja tidak  boleh  terpisah  dari  kerangka  sistem  hukum  nasional  yang  dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah pembangunan hukum semestinya, memperhatikan  kemajemukan  masyarakat  tanpa  mambatasi  hak-hak  setiap warga negaranya. Meskipun kemudian, tetap memberi penghargaan kepada tiap warga  negara  untuk  menjalankan  hukum  yang  hidup  dengan  tanpa mengesampingkan kepentingan hukum lainnya.
Atas  dasar  yang  demikian,  maka  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah Aceh  kemudian  di  perkuat  dengan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004
40 Murdani , Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah  Syar’iyah , (Jakarta,  Sinar  Grafika,  Cetakan  Pertama,  2009),  hlm.  30.  Lihat  juga  Basiq  Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam  Rentang  Sejarah  Aceh, (Jakarta, Prenada  Media  Grup,  Cetakan  ke-1,  2006),  hlm.  159; Anonimus, Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan Aceh . Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 No. 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 4633.
Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  sebagaimana  di  atur  dalam  Bab  II  Badan Peradilan dan Asasnya, Pasal 15 Ayat 2 yang mengatur bahwa Peradilan Syari’at Islam  di  provinsi  Nanggreo  Aceh  Darussalam  merupakan  peradilan  khusus dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  sepanjang  kewenangan  menyangkut kewenangan  Peradilan  Agama,  dan  merupakan  pengadilan  khusus  dalam lingkungan  Peradilan  Umum  sepanjang  kewenangannya  menyangkut kewenangan umum. 41
Namun demikian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  tidak  disebutkan  lagi  secara terperinci  tentang  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah,  melainkan  sebatas kekuasaan kehakiman secara umum, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.
Selanjutnya,  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  juga  di  perkuat  oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama,  pada  Pasal  3A  di  sebutkan  bahwa  di  linkungan  Peradilan Agama  dapat  diadakan  pengadilan  khusus  di  lingkungan  Peradilan  Agama. Kalimat pengkhususan dalam frasa tersebut, yang kemudian dipahami sebagai sebutan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-undang  bagi  Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk melaksanakan kewenangan yang khusus dalam Peradilan Agama  selama  menyangkut  dengan  kewenangan  Pengadilan  Agama;  dan merupakan  peradilan  khusus  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum  selama menyangkut dengan kewenangan Pengadilan Umum. Oleh karena itu, pada saat Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  disahkan,  kebaradaan  Mahkamah Syar’iyah  Aceh  telah  terlebih  dahulu  diakui  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi
41 Anonimus, Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor. 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor. 4358.
Khusus  Bagi  Daerah  Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi  Nanggreo  Aceh Darussalam. 42
Akan tetapi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 juga di hapus setelah di terbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, baik  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang Kekuasaan Kehakiman  maupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun  2006  yang  di  nyatakan  telah  di  hapus,  maka  kewenangan  Mahkamah Syar’iyah  yang  terdapat  di  dalam  ketentuan  kedua  peraturan  tersebut  juga terhapus.
Satu-satunya  ketentuan  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  hanya terdapat  di  dalam  Undang-undang Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun  2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pengaturan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di dalam  Undang-undang  Pemerintahan  Aceh  lebih  sebagai  wujud  dari implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh. Undang-undang ini lahir dalam suasana reformasi yang masih sedang berlangsung, ketika amandemen Undang-undang Dasar 1945 baru akan dimulai.
Sebenarnya  pengaturan  mengenai  otonomi  daerah  sudah  dinyatakan secara  tegas  didalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 pada Bab VI mengenai Pemerintah Daerah, pada Pasal 18 dinyatakan bahwa ayat (1) Negara Kesataun republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten, dan kota itu  mempunyai  pemerintahan daerah,  yang diatur dengan undang-undang.  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  ditegaskan  bahwa  Pemerintahan daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian
42 Lihat  Ketentuan  Pasal  1  angka  7  Undang-undang    Nomor  18  tahun  2001  tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Isimewa Aceh.
pada  ayat  (3)  ditegaskan  bahwa  Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pada ayat (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan  kota  dipilih  secara  demokratis.  Lalu  pada  ayat  (5)  Pemerintah  daerah menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  Pemerintah  Pusat.  Ayat  (6) Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan- peraturan lain untuk  melaksanakan otonomi  dan  tugas pembantuan. Dan  yang terakhir  ayat  (7)  Susunan  dan  tata  cara  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah diatur dalam undang-undang. Namun pada kenyataannya pemerintah pusat tidak memberikan  kesempatan  kepada  daerah  menjalankan  prinsip  otonomi  daerah dan  tugas  pembantuan  kecuali  daerah  istimewa  Yogyakarta  melalui  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun    1957  Tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
Sementara untuk wilayah Aceh, baru mendapatkan status sebagai daerah istimewa  pada  masa  pemerintah  revormasi  dengan  terlebih  dahulu  disahkan Amandemen  pertama  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada tanggal  10  Oktober  Tahun  1999.  Adapun  ketentuan  yang  mengatur  mengenai daerah istimewa terdapat pada Bab VI Pasal 18A ayat (1) Hubungan wewenang anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau  antara  provinsi  dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan  undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ayat (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  diatur  dan dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras  berdasarkan  undang-undang.  Kemduain pada  Pasal  18B  ayat  (1)  Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintahan daerah  yang bersifat  khusus  atau bersifat  istimewa  yang diuatur dengan Undang-undang. Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Dengan demikian,  dapat  dipahami  bahwa  konstitusi  mengamanahkan  adanya  hak-hak istimewa  terhadap  daerah-daerah  yang  memiliki  latar  belakang  keistimewaan. Atas dasar ini, maka pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berkaitan langsung dengan keberadaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah terdapat pada Pasal 1 Ayat (8) di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan keistimewaan adalah Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan  kehidupan  beragama,  adat,  pendidikan  dan  peran  ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
Adapun kewenangan khusus  yang di berikan kepada Aceh di sebutkan dalam  Pasal  2,  yaitu  pertama  Daerah  di  beri  kewenangan  untuk mengembangkan,  mengatur  keistimewaan  yang  dimiliki.  Kedua  Kewenangan untuk  mengembangkan  dan  mengatur  keistimewaan  yang  dimiliki.  Atas dasar ketentuan  peraturan  perundang-undang  diatas  tentang  Keistimewaan  Aceh, selanjutnya pemerintah daerah Aceh sesuai perintah Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan    Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun  2000  Tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh.
Setidaknya  terdapat  13  (tiga  belas)  butir  pelaksanaan  syariat  islam  di Aceh  dalam  rangka  mewujudkan  status  keistimewaan  provinsi  yaitu  aspek aqidah,  ibadah,  mu’amalah,  akhlak,  pendidikan  dan  dakwah  islamiyah/amar ma’ruf mahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan , syi’ar islam, pembela islam, qadha  (peradilan),  jinayat,  munakahah,  mawaris.  Keseluruhan  aspek pelaksanaan  syariat  islam  ini  diatur  dalam  pasal  5.  Namun,  ketentuan  untuk mewujudkan  keistimewaan  Aceh  tidak  dapat  diselenggarakan  sebagaimana mestinya.
Pada  tahun  2001,  pemerintah  pusat  kembali  menerbitkan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh
Darussalam.  Dalam  undang-undang  ini  diatur  mengenai  keberadaan  dan kewenangan mahkamah syar’iyah di Aceh sebagaimana yang terdapat pada Bab XII mulai dari pasal 25 dan pasal 26. Akan tetapi undang-undang ini kemudian dinyatakan  tidak  berlaku  beserta  seluruh  turunan  dari  undang-undang  ini  oleh Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006.  Adanya pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam undang-undang otonomi khusus Aceh, sepertinya bertentangan dengan prinsip asas otonomi dan tugas  pembantuan  pemerintah  pusat,  karena  baik  mengenai  kewenangan peradilan maupun agama merupakan kewenangan pusat dan bukan kewenangan daerah.
Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh  tidak  menyatakan  bahwa  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Aceh  dihapus.  Dengan  demikian  ketentuan tentang  keistimewaan  Aceh  masih  tetap  berlaku.  Akan  tetapi  terkait  dengan undang-undang Tentang Pemerintahan Aceh tidak dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa undang-undang ini adalah undang-undang mengenai otonomi Aceh sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 sangat tegas disebutkan bahwa Aceh berlaku ketentuan otonomi khusus. Demikian pula mengenai  kewenangan  pemerintah  pusat  terkait  dengan  peradilan  dan  agama juga tampaknya tidak begitu tegas, sehingga memungkinkan bagi  pemerintah dan masyarakat Aceh untuk mengimplementasikan kewenangan peradilan dan agama sebagai wujud dari keistimewaan Aceh.
Alyasa’  Abu  Bakar  berpendapat  bahwa  pengaturan  kewenangan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu bagian otonomi keistimewaan Aceh yang berintikan Syari’at Islam, alasannya karena Undang-
undang telah memberikan kepada Aceh untuk  mengatur dan mengembangkan serta mengimplementasikan secara formal penegakan Syari’at Islam. 43
Mengenai  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  diatur  dalam  Bab  XVIII Pasal  128  sampai  Pasal  137.  Dalam  pasal  ini  ditegaskan  bahwa  Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara bidang ahwal  al-syakshiyah (hukum  keluarga), mu’amalah (hukum  perdata),
jinayah (hukum pidana).
1. Kesepakatan dan Ketentuan Hukum Yang Sah
Pemberian  otonomi  bagi  Provinsi  Aceh,  telah  melahirkan  harapan  dan membuka  peluang  untuk  kreativitas,  inovasi,  kebebasan  bagi  pemerintah Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  serta  masyarakat  Aceh  untuk  mengembangkan rumusan-rumusan hukum baik yang terkandung berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal  maupun  dalam  konteks  paradigma  fuqaha.  Untuk  itu,  adanya  otonomi menjadi bentuk responsitas sebagai identitas diri Aceh melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Pada  prinsipnya,  Undang-undang  Pemerintahan  Aceh  tidak  hanya memberi kewenangan kepada Aceh untuk mengelola sumber daya alam sendiri di  bidang  ekonomi,  politik,  budaya,  dan  sosial,  melainkan  undang-undang tersebut  juga  mencakup  kewenangan  mengadili  tidak  saja  persoalan  perdata, seperti  perkawinan,  warisan,  dan  hibah;  juga  mencakup  perkara  pidana,  yang sesungguhnya itu menjadi otoritas Pengadilan Umum.
Pengaturan  terkait  dengan  kewenangan  mengadili  yang  di  atur  dalam undang-undang ini merupakan sesuatu yang tidak lazim, karena biasanya terkait dengan  pengaturan  kewenangan  mengadili  oleh  lembaga  peradilan,  biasanya diatur  dalam  ketentuan  kekuasaan  kehakiman.  Namun,  menurut  Jimly Asshiddiqi bahwa dalam kontek produk pengaturan materi norma hukum baik hukum  yang  mempunyai  kedudukan  yang  tinggi  yaitu  Undang-undang  Dasar 1945 maupun produk hukum yang paling rendah seperti undang-undang selalu
43 Alyasa’ Abu Bakar, Syaria’at Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris; Telaah Konsep dan Kewenangan, (Banda Aceh, Shahifah, Cetakan Pertama, 2019), hlm. 205.
mengandung  materi  norma  yang  bersifat  umum  dan  abstrak,  kalaupun  dalam praktik  di  temukan  ada  penyimpangan,  maka  hal  itu  di  mungkinkan  sebagai bentuk  pengecualian  yang  bersifat  tidak  lazim  dan  juga  tida  di  anjurkan, misalnya  ada  peraturan  yang  menyebut  nama  subyek  tertentu  sebagai kekhususan,  sepanjang  hal  itu  di  sepakati  dan  di  tetapkan  menurut  ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya. 44
Dari  teori  ini,  dapat  di  pahami  bahwa  sesungguhnya  pengaturan mengenai  keberadaan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  serta  kewenangan  yang dimiliki baik absolut maupun relatif dalam undang-undang  Pemerintahan Aceh merupakan satu kesepakatan politik antara masyarakat Aceh dengan Pemerintah Pusat di bolehkan dan sah menurut hukum. Kalaupun kemudian ketidak laziman pengaturan tentang Mahkamah Syar’iyah dan kewenangannya dalam undang- undang Pemerintahan Aceh, maka dalam hal ini berlaku prinsip Presumtio Iustae Cousae , yaitu bahwa suatu peraturan itu sah berlaku dan di asumsi sudah adil dan benar, sampai di putuskan oleh pejabat yang berwenang tidak berlaku. 45
C.  Kesimpulan Mendeskripsikan alasan penempatan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana yang telah dikemukakan di bagian awal, studi ini  berangkat  dari  permasalahan  tentang  pengaturan  kewenangan  Mahkamah Syar’iyah  dalam  wilayah  Otonomi  Aceh.  Dari  hasil  penggalian  literatur menunjukkan bahwa terdapat  dua alasan penempatan pengaturan kewenangan Mahkamah  Syar’iyah  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang Pemerintahan  Aceh.  Alasan  pertama  karena  sebagai  implementasi  dari perwujudan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  1999 Tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh. Terutama pada aspek agama.
44 Jimly Asshiddiqi, Teori Hierarki Norma Hukum , (Jakarta, Konstitusi Pres, 2009), hlm. 156.
45 Jimly Asshiddiqi, Teori Hierarki Norma Hukum ,...hlm. 161.
Disini kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberlakukan hukum positif yang di buat di Aceh berdasarkan syari’at, serta penyelenggaraan Mahkamah  Syar’iyah  sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  nasional  untuk mewujudkan  keadilan  hukum.  Alasan  kedua  karna  penempatan  pengaturan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang  Pemerintahan  Aceh  merupakan  pengaturan  yang  tidak  lazim.  Namun demikian,  dimungkinkan  sebagai  bentuk  pengecualian  sepanjang  hal  itu disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya.

## KEPUSTAKAAN

## A. Buku-Buku
A  Mukti  Arto, Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia;
Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, 2012
A.  A.  G  Peters  dan  Koesriani  Siswosubroto, Hukum  dan  Perkembangan Sosial, Bandung: Pustaka karya, 1995
A. Hasyimi dan T. Alibasjah Talsa, Hari-Hari Pertama Revolusi 45 di Daerah Modal, Banda Aceh, Kanwil
A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Jakarta: Penerbit ESLAM, 2004
Abd.  Shomad, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum Indonesia , Jakarta: Kencana  Prenada Media Group, 2010
Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Gema Insani Press, 2002
Abdul  Gani  Abdullah, Peradilan  Agama  Dalam  Pemeintahan  Islam  di Kesultanan  Bima  (1947-1957) ,Nusa  Tenggara  Barat,  Yayasan  Lengge, Cetakan ke-2, 2004
Abdul  Gani  Abdullah, Peradilan  Agama  dalam  Wadah  Negara  Pancasila ( Dialog tentang RUUPA ), Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
Abdul  Halim, Peradilan  Agama  dalam  Politik  Hukum  di  Idonnesia;  Dari Otoriter  Konservatif  Menuju  Konfigurasi  Demokratis  Responsif ,  Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2000
Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000
Abdul  Qadir  Jailani, Islamisme  Versus  Sekularisme ,  Jakarta:  Yayasan Pengkajian Islam Madinah al-Munawwarah, 1999
Abdul  Rahman  Haji  Abdullah, Pemikiran  Islam  di  Malaisya  Sejarah  dan Pemikiran, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1997
Abdullah  Tri  Wahyudi, Hukum  Acara  Peradilan  Agama  Dilengkapi  Contoh Surat-surat  dalam  Praktik  Hukum  Acara  di  Peradilan  Agama ,  Cet.  2,
Bandung: Mandar Maju, 2018
Abdurrahman I.Do, Shari‘ah the Islamic Law , Kuala Lumpur: A.S. Noordeen,
2002
Achmad    Gunaryo, Pergumulan    Politik    dan  Hukum    Islam,    Reposisi    dari Peradilan   “Pupuk  Bawang”  ke  Peradilan    Sesungguhnya ,  Semarang:
Pustaka  Pelajar, 2007
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicial Theory) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence ), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2009
Ade  Maman  Suherman, Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum;  Civil  Law, Common  Law,  Hukum  Islam ,  Pengantar  :  Satyo  Aeinanto,  Jakarta,  PT.
RajaGrafindo Persada, 2006
Adi Sulistiyono dan Isharyanto, Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
Ahmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  Suatu  Kajian  Sesiologis  dan  Filosofis , Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002
Ahmad  Ibrahim  dan  Ahilemah  Joned, Sistem  Undang-Undang  di Malaisya, Selangor Darul Ehsan: Dawarna Sdn. Bhd, 2005
Amir Muallimin, Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam , Jakarta:  UII  Press,
1999
Amran Suadi, Pengarah Bagir Manan, dkk, Mahkamah Syar’iyah Aceh: dalam Politik  Hukum  Nasional ,  Jakarta:  Pusat  Pengkajian  Hukum  Islam  dan Masyarakat Madani, 2018,
Ann  Seidman,  Robert  B.  Seidman  and  Nalin  Abeyserkeve, Penyusunan Rancangan  Undang-undang  dalam  Perubahan  Masyarakat  yang Demokratis, Jakarta: Proyek ELIPS, 2001
Anonim, Ensiklopedi Islam Indonesia , Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008
Anthony  Reid, Verendah  of  Violence:  the  Background  to  the  Aceh  Problem , Seatle: University of Washington Press, 2006
Anwar  Haryono, Hukum  Islam:  Kekuasaan  dan  Keadilan ,  Jakarta:  Bulan Bintang. 1968
AS.Hornby, AP. Cowie, AC. Gimson, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Revised and Update , Oxford University Press, tt

## Ateng Syafruddin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih
dan  Bertanggung  Jawab,” Jurnal  Pro  Justisia ,  Edisi  IV,  Bandung: Universitas Parahyangan, 2000
Azhari, Negara Hukum Indonesia: Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya , Jakarta: UI Press, 1995
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam , Jakarta, Rajagrafindo Persada, cetakan ke-8, 1999
Bagir  Manan, Dasar-dasar  Perundang-Undangan  Indonesia ,  Jakarta:  Indhill, 1992
Bryan  A.  Garner  (Ed.) Black’s Law Dictionary, Minn:  West  Group,  St.  Paul,
1999
Bungaran  Antonius  Simajuntak  (Editor), Dampak  Otonomi  Daerah  di Indonesia;  Merangkai  Sejarah  Politik  dan  Pemerintahan  Indonesia , Jakarta: Yayasan Oustaka Obor Indonesia, Cetakan ke-1, 2013
Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Akar  Sejarah,
Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
C van Dijk, Daru Islam; Sebuah Pemberontakan, Jakarta: Grafiti Press, 1983
Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, 1998
Daniel  S. Lev, Islamic Court  in  Indonesia,  alih basa  Zaini  Ahmad  Noeh, Peradilan   Agama  Islam  di  Indonesia   Suatu   Studi  tentang  Landasan Politik  Lembaga-lembaga  Hukum , Jakarta:  PT.  Intermasa, 1980
Daniel  S.  Lev, Peradilan  Agama  Islam  di  Indonesia;  Suatu  Studi  Tentang Landasan  Politik  Lembaga-Lembaga  Hukum ,  Alih  Bahasa:  Zaini  Ahmad Noeh, Jakarta, PT. Intermasa, Cetakan ke-2, 1986
Denys  Lombard, Kerajaan  Aceh  Zaman  Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1636), diterjemahkan: Winarsih Arifin, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-1, 1989
Francis  Fukuyama, Trust,  The  Social  Virtues  and  the  Creation  of  Prosperity, New York: The Free Press, 1995
Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005
Guilermo S. Santos, The Rule of Low In Uconvetional Warfere , Philipine Low Journal, Number 3, Juli 1965
Haedar  Nashir, Perilaku  Politik  Elit  Muhammadiyah ,  Yogyakarta:  Tarawang, 2000
Hartono Mardjono, Menegakkan Syari`at Islam dalam Konteks KeIndonesiaan,
Mizan, Bandung, 1997
Harun Al-Rasyid, Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara, Jakarta: UI Press,
Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya , Jakarata:  UI Press,
1979
Hasbi  Ash  Shiddiqy, Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam, Semarang:  Pustaka Rizki Putra, 1997
Heinz  Eulau  “The  Legislators  Representative”.In  Richard  D.  Schwartz  and Jerome  H.  Skolnick  (edts.), Society  and  The  Legal  Order/Cases  and Materials in The Sociology of Law, New York/London: Basic Books,1970
Hidayat,  Syarif, Refleksi  Realitas  Otonomi  Daerah  dan  Tantangan  ke  Depan , Jakarta: Pustaka Quantum, 2002
HR  Syaukani, Sistem  Demokrasi  dalam  Politik  Kebangsaan ,  Jakarta: RenaCakra, 1998
Jaenal Arifin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2013
Jaenal  Aripin, Himpunan  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman ,  Jakarta: Lencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2010
Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Huku di Indonesia ,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2008
Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,
Oxford: J.H. Burns and H.L.A. Hart (ed.). Clarendon Press, 1996
Jimli  Asshiddiqie, Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Jakarta: Konstitusi Press, 2005
Jimly Asshiddiqi, Teori Hierarki Norma Hukum , Jakarta, Konstitusi Pres, 2009
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang , Jakarta: Konstitusi Press, 2006
Jimly Assiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi , Jakarta:
Buana Ilmu Popular, 2007
John L. Austin, The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence , London: Weidenfeld and Nicolson, 1954
John L. Esposito dan John O. Volt, Islam and Democracy, diterjemahkan oleh Rahman  Astuti  dengan  judul Demokrasi  di  Negara-Negara  Muslim Problem dan Prospek , Bandung: Mizan, Cet. I, 1999
John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia ,  Jakarta: Gramedia, 1995
John R. Bowen, Islam, Law, and Equality in Indonesia , Cambridge:  2003
John  Rawls, Theory  of  Justice.  Harvard  University  Press ,  Massachusetts: Cambridge, 1971
Joseph Raz, The Concept of a Legal System, an Introduction of the Theory of a Legal System, Oxford: Clarendon Press, Reprinted with correction, 1978
Juanda, Hukum Pemerintahan  Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung: Alumni, 2004
Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia , Bandung: Rosda Karya. 1981
Kholid  O.  Santosa, Paradigma  Baru  Memahami  Pancasila  dan  UUD  1945 , Bandung: Sega Arsy, 2004
Kodifikasi  Pertama  Fiqih  Islam",  dalam Sinar  Darussalam ,  Nomor  128,  hlm.
259
Kusnu  Goesniadhie, Harmonisasi  Hukum:  Dalam  Perspektif  Perundang- Undangan ; Lex Specialis Suatu Masalah , Surabaya: JP Books, 2006
M.  Lapidus, Sejarah  Sosial  Ummat  Islam ,  Terj.  Ghufron  A.  Mas'adi,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
M.  Mas’ud  Said, Arah  Baru  Otonomi  Daerah  di  Indonesia ,  Malang:  UMM Press, 2005
M. Nur El Ibrahimy, Tgk. M. Daud Beureueh; Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh , Jakarta: Gunung Agung, 1982
M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, Bandung: Mandar Maju, 1995
M.A. Muthalib & Mohd. Akbar Ali Khan, Theory of Local Government, New Delhi: Starling Publisher Private Limited, 1982
Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 1993
Mahmud  Anshari, Penegakan  Syariat  Islam : Dilema  Keumatan  di  Indonesia,
Inisiasi Press, Depok, 2005
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-undangan  Dasar-dasar  dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: LP3ES, 1998
Moh. Mahfud, MD, Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia , Yogyakarta: Gama Media, 1999
Moh.  Mahfudh,  MD, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi , Jakarta: LP3ES Indonesia, 2006
Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1997
Mohammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam , Jakarta, LP3ES, 1988
Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam , Jakarta: PT. Mizan Publika, 2013
Mohd. Mahfudh M.D, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: LP3ES, Cet. 1, 1998
Muhammad ‘Atha Alsid Sidahmad, the Hudud the Seven Spesific Criminal Law and Their Mandatory Punishment , Petaling Jaya: Eagle Sdn., Bhd.,1995
Muhammad  Salam  Madkur, Peradilan  Dalam  Islam  (Al  Qadla  fi  Al  Islam) ,
Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993
Muhammad  Yamin, Proklamasi  dan  Konstitusi  Republik  Indonesia ,  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
Murdani, Hukum Acara  Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah , Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009
Ni’matul  Huda, Otonomi  Daerah;  Filosofi,  Sejarah  Perkembangan  dan Problematika ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
Otong Rosadi,  Andi Desmon, Studi Politik Hukum; Suatu  Optik Ilmu Hukum ,
Yogyakarta: Thafa Media, Cetakan ke 1, 2012
Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam; dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke- 7, 2011
Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1987
R.  Michael  Feeneer  and  Mark    E.  Cammack, Islamic  Law  in  Contemporary Indonesia: Ideas and Isnstitution , Massechusset:  Harvard University Press, 2007
R.  Michael  Feener  and  Mark  E  Cammack, Islamic  Law  in  Contemporary Indonesia  Ideas  and  Institution ,  Massechusset:  Harvard  University  Press, 2007
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , Jakarta: Grasindo, 1992
Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia , 1s Edition. Canada: Mc Gill, 2001
Rosque    Pound,    The    Law    Theory    of    Social  Engeneering,    dalam    Tom Cambell, Tujuh    Teori    Sosial:  Sketsa,  Penilaian    dan Perbandingan ,Yogyakarta:  Kanisius, 1994
Royhan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali, 1991
Sajuti Thalib, Receptio A Contrario , Jakarta, Bina Aksara, 1985
Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Jakarta: UKI Press, 2006
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1984
Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan , Bandung: Alumni, 1980
Satjipto Rahardjo, Peny Khudzaifah Dimyati, Sosiologi Hukum, Perkembangan , Metode , dan Pilihan Masalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002
Satjipto  Rahardjo, Watak  Kultural Hukum  Modern,  Catatan-catatan  Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: UNDIP Press, 2004
Sirajuddin  Abbas, 40  Masalah  Agama ,  Cet.    ke-1,  Jakarta:  Pustaka  Tarbiyah,
1999
Snouck Hurgronje, De Atjehers , Terj. Sultan  Maimun, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya , Jakarta: INIS, 1996
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif;    Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2007
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif;    Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2007
Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press, 1986
Subandi  Al  Marsudi, Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945  dalam Paradigma Reformasi , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 2, 2001
Subandi  al  Marsudi, Pancasila  dan  UUD  1945  dalam  Paradigma  Reformasi , Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2001
Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
Sudirman  Tebba, Perkembangan  Mutakhir  di  Asia  Tenggara  Studi  Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya, Bandung: Cet. I, 1993
Taha  Jabir  al-Alwani, Metodologi  Hukum  Islam  Kontemporer ,  Terj.  Yusdani,
Yogyakarta: UII Press, 2001
Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari’at Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria , Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan ke-1, 2004
Taufik Adnan Amal, Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari’at Islam , Jakarta:
Pustaka Alvabet, Cetakan ke-1, 2004
Taufiq Hamami, Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia  Pasca Amandemen Ke Tiga  UUD 1945, Jakarta:  PT. Tatanusa, Cetakan ke-1, 2013
Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights : Legal Political Dilemas of Indonesia New Order 1966-1990 , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
Vera Jasni Putri, Kamus dan Glosarium , Jakarta: Publik Pers, 1995.
Yusuf Qaradhawi, Ade Nurdi & Riswan, Membumikan Syari'at Islam , Bandung: Mizan, 2003
Zakaria  Ahmad, Sekitar  Kerajaan  Aceh  dalam  Tahun  1520-1675 ,  Medan,
Penerbit Jalan Pandu Monora, tt
Zaki  (editor), Undang-undang  Dasar  1945  Dan Amandemennya  Plus  Sejarah Kemerdekaan  Republik  Indonesia ,  Yogyakarta,  Second  Hope,  Cetakan Pertama, 2009
Zaki  (editor), UUD  1945  dan  Amandemennya  Plus  Sejarah  Kemerdekaan Republik Indonesia, Yogyakarta: Second Hope, 2014
Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area , Jakarta: Bulan Bintang, 1990

## B. Disertasi/Tesis/Artikel/Makalah
Adian  Husaini, Secara  Konstitusional,  Syariah  Sudah  Berlaku, Hidayatullah,
02/XIV/Juni, 2001.
Adnin, Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar , dalam www. Geogle Com, Terobosan Online, Jum'at, 09 November, 2007
Ainal Hadi, Kedudukan Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem Peradilan Nasional , dalam kupulan tulisan : Saleh Syafie, Hukum dan Fenomena Sosial , Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009
Al Yasa` Abubakar, ”Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek”, dalam Fairus M. Nur Ibrahim (ed), Syariat di Wilayah Syariat , Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002
Al  Yasa’  Abubakar, Kajian  Undang-undang  Pemerintahan  Aceh  dan  Essay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak , Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam  Aceh, cetakan ke-2, 2011
Al. Andang L. Binawan, “Merunut Logika Legislasi”. Jentera Jurnal Hukum ,
Edisi 10– Tahun III, Oktober 2005
Ali Geno Berutu, “Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah”, Jurnal Hukum ,  Vol.  13,  No.  2,  November  2016,  hlm.166-165;  Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, Cet. 2,Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Al-Yasa' Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi NAD: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan , edisi revisi, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004
Alyasa’ Abu Bakar, Syaria’at Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris;  Telaah  Konsep  dan  Kewenangan,  Banda  Aceh,  Shahifah, Cetakan Pertama, 2019
Alyasa’  Abubakar,  “Aceh  Butuh  Hukum  Acara  Jinayat”,  Harian  Serambi Indonesia, Banda Aceh, 13 Februari 2013.
Alyasa’  Abubakar, Pelaksanaan  Syari’at  Islam  di  Aceh  (Sejarah  dan
Prospek) dalam  Fairus  M.  Nur  Ibr, Syari’at  di  Wilayah  Syari’at,  Pernik- Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam , Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002
Alyasa’ Abubakar, Penerapan Syari’at Islam di Aceh; Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa , Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2013
Anonim, Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh,Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, 1977 / 1978
Anonim, Undang-Undang Malaisya, Perlembagaan dan Undang-Undang AM, Buku  Panduan  untuk  Pemeriksaan  AM  Kerajaan, Kuala  Lumpur:  MDC Publisher Sdn. Bhd, 2006
Anonimus, Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden,  Peraturan Daerah  atau  Qanun,  Instruksi  Gubernur,  Edaran  Gubernur,  Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari’at Islam , Edisi ke-7 Banda Aceh, Dinas Syari’at Islam Aceh, 2008.
Anonimus, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan , Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke II, Cetakan ke 10, 1999
Anonimus, Kapita  Selekta  Sekitar  Mahkamah  Syar’iyah  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam,  Qanun  dan  Perundang-Undangan ,  Jakarta:  Proyek Pendidikan  dan  Pelatihan  Tehnis  Fungsional  Hakim  dan  Non  Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004
Anonimus, Peradilan  Agama  di  Indonesia,  Sejarah  Perkembangan  Lembaga dan  Proses  Pembentukan  Undang-Undangnya ,  (Departemen  Agama Republik  Indonesia,  Direktorat  Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001
Anonimus, Profil Lembaga Negara; Rumpun Yudikatif , Kementerian Sekretariat
Negara  Republik  Indonesia,  Asisten  Deputi  Hubungan  Lembaga  Negara Non Struktural, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012
Anonimus, Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayah. Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Aceh Nomor
66.
Anonimus, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh , Proyek Penelitian dan Pencatatan Sejarah  Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1977-1978)
Anonimus, Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan  Kehakiman .  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (LNRI) Tahun  2004  Nomor.  8.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia (TLNRI) Nomor. 4358.
Anonimus, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh .  Lembara  Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun 2006  Nomor.  62.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia (TLNRI) Nomor 4134.
Anonimus, Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , Bandung, Fokusmedia, Cetakan I, 2006
Anonimus, Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , Bandung, Fokusmedia, Cetakan I, 2006
Azyumardi Azra, “Implementasai Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam:
Perspektif  Sosio  Historis”,  dalam  Rusjdi  Ali  Muhammad, Revitalisasi Syariat  Islam  di  Aceh;  Problem,  Solusi  dan  Implementasi  Menuju
Pelaksanaan Hukum Islam di NAD , Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2000
Bagir  Manan, Hubungan  antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945 , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 194), hlm. 39; Muluk, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Bayumedia, 2006
Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia Satu Kajian Teoritik , diktat kuliah, hal.
54;  Bandingkan  dengan  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
Basiq  Djalil, Peradilan  Agama  di  Indonesia;  Gemuruhnya  Politik  Hukum (Hukum  Islam,  Hukum  Barat  dan  Hukum  Adat)  Dalam  Rentang  Sejarah Bersama  Pasang  Surut  Lembaga  Peradilan  Agama  Hingga  Lahirnya Peradilan Syari’at Islam Aceh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet.
1, 2006
Basiq  Djalil, Peradilan  Agama  Di  Indonesia;  Gemuruhnya  Politik  Hukum (Hukum islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Aceh,
(Jakarta, Prenada Media Grup, Cetakan ke-1, 2006), hlm. 159; Anonimus,
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan Aceh . Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006  No.  62.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (TLNRI) No. 4633.
Christopher  M.  Larskin, Yudicial  Independence  and  Democratization:  A Theoritical  and  Conceptual  Analysys,  The  American  Journal  of Comparative Low 4, Vol. XLIV , Fall 1996
Dadang Trisasongko, “Pembaharuan Hukum di Jaman yang sedang Berubah”,
Jentera Jurnal Hukum . Edisi 3-Tahun II, November 2004
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1976
Edward,  Fery  (2002)  “Teknik  Penyusunan  Peraturan  Perundang  undangan Tingkat  Daerah’. Makalah  Pendidikan  dan  Latihan  Legal  Drafting  LAN , Jakarta, September 2002.
Elizabeth A. Martin and Jonathan Law, A Dictionary of Law , Sixth Edition, New York: Oxford University Press, 2006
F.A.M.  Stroink  dalam  Abdul  Rasyid  Thaib, Wewenang  Mahkamah  Konstitusi dan  Aplikasinya  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia ,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
Fahim  Abdullah  Bin  Abdul  Rahman, Mahkamah  Syar’iyah  Islam  dan Permasalahannya, Dalam Mimbar Hukum No. 38. Tahun IX, Jakarta: Al- Hikmah, 1991
Fatkhurohman,“Tendensitas  Pergeseran  Kehidupan  Demokrasi  di  Indonesia”,
Widya Yuridika , Vol. 10 No. 2, 2002.
Febrian,  “Hirarki  Aturan  Hukum  Indonesia”. Disertasi ,  Surabaya:  Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004
Frank V. Cantwell “ Public Opinion and the Legislative Process”. In Richard D. Schwartz  and  Jerome  H.  Skolnick  (edts.), Society  and  The  Legal
Order/Cases and Materials in The Sociology of Law , (New York/London: Basic Books, 1970), hlm. 191; David B. Truman “The Dynamics of Access inthe Legislative Process”. In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (edts.), Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law , New York/ London: Basic Books, 1970
Hamid Sarong dan Hasnol Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya , Banda Aceh: Global Education Institute, 2012
Hamid  Sarong  dan  Husnul  Arifin  Melayu, Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh; Lintasan  Sejarah  dan  Eksistensinya ,  Banda  Aceh:  Global  Education Institute, cet. I, 2012
Husni  Jalil, Implementasi  Otonomi  Khusus  di  provinsi  Aceh  Darussalam;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Idri (STAIN Pamangkasan, Indonesia), “Religious Court in Indonesia History and Prospect,” Journal of  Indonesian  Islam ,  Vol. 3 Number 2, Desember 2009
Ifdhal  Kasim,  “Mempertimbangkan  ‘Critical  Legal  dalam  Kajian  Hukum  di Indonesia”. Wacana , Edisi 6, Tahun II/2000.
Ismuha,  “ Sedjarah  dan  Perkembangan  Peradilan  Agama  di  Atjeh” ,  dalam Analiansyah,  (ed.  At  all) Syari`at  Islam  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam , Banda  Aceh:  Dinas  Syari`at  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam, cet. 1, 2008
Laporan  Hasil  Penelitian  Sesuai  Prioritas  Nasional,  Lembaga  Penelitian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, hlm. 12.
Lawrence  Meir  Friedman  sebagaimana  dikutip  oleh  Ahmad  Ali  menjelaskan tiga    unsur    sistem    hukum,    yaitu    struktur    (structure),    substansi (substance), dan  kultur  hukum  (legal  culture).  Ahmad  Ali, Keterpurukan Hukum  di  Indonesia ,Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 2002
Lihat  Yusrizal,  dkk,  "Pemetaan  Kewenangan  Pemerintah  Aceh  Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006", dalam Jurnal Seumike , Edisi III,
Agustus, Aceh Institute, Banda Aceh, 2007
Lindsey and Cate Summer, Unexpected Reformers: Indonesia’s Religion Courts and justice for the poor, dalam Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran  dalam  Rangka  Purnabakti  Prof.  Dr.  H.  Bagir  Manan,  S.H.,
M.CL .,Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, 2011
M.  Arifin  Amin, Monisa  Dalam  Lintasan  Sejarah ,  Yayasan  Monisa,  Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Medan: UD. Rahmad, 1984
M. Arifin Amin, Nurul ‘Akla, Yayasan Monisa, Langsa, Kabupaten Aceh Timur,
Medan. Rahmad, 1987 Aceh Timur, Medan.UD.Rahmad, 1987
M.  Arifin  Amin, Penjelasan  Singkat  Tentang  Kerajaa  Islam  Tertua  di  Asia Tenggara , Langsa: Yayasan Monisa Kabupaten Aceh Timur, 1986
Moh. Fauzi, “Legislasi Pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Aceh Darussalem (NAD);  Pergumulan  Sosio-Politik  dan  Tinjauan  Hukum  Tata  Negara,” Disertasi ,  Program  Studi  Fiqh  Mdern,  Program  Pasca  Sarjana  IAIN  Ar- Raniry Banda Aceh, 2009
Mohamad  Atho  Mudzhar, Fatawa Majlis ‘Ulama al–Indunisi: Dirasah  fi al- Fikri al-Tashri‘i al-Islami bi Indunisia,1975-1988, Jakarta: UCLA, 1992
Mohammad  Laica  Marzuki,  “Mahkamah  Syariah  Jangan  Kecewakan  Rakyat Aceh”, Kompas , Selasa 4 Maret 2003.
Murdani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah , (Jakarta:  Sinar  Grafika,  Cetakan  Pertama,  2009),  hlm.  30;  Basiq  Djalil, Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari’at Islam di
Aceh , Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2006
Nurul  Aini,  “Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  Demokratisasi Pemerintahan Daerah”. Dalam Syamsuddin Haris (Edt.) Desentralisasi dan
Otonomi  Daerah: Desentralisasi,  Demokratisasi  &  Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Jakarta: LIPI Press, 2005
Rifqi Ridlo Phahlevy, “Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Konteks NKRI dan
HAM,” Jurnal Rechtsidee , Vol.1, No. 1, Tahun 2013
Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh , Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2003
Saldi Isra, “Agenda Pembaruan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR”, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 3-Tahun II, November 2004.
Sunyoto  Usman,  “Otonomi  Daerah,  Desentralisasi  dan  Demokratisasi  Dalam Hamid.  Edy  Suardi  dan  Malian,  Sobirin  (Edt.), Memperkokoh  Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran, Yogyakarta: UII Press, 2004
Syahrizal, et.al, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di  Aceh ,Banda  Aceh:  Dinas  Syari`at  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, 2007
Syahrizal, et.al, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh, Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007
Syahrizal. Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di  Inddonesia;  Reflekasi  Terhadap Beberapa  Bentuk  Integrasi  Hukum  dalam  Bidang  Kewarisan  di  Aceh , Lhokseumawe, Nadiya Foundation, Cetakan ke-1, 2004
Syamsuhadi  Irsyad, Mahkamah  Syar‘iyyah  dalam  Sistem  Peradilan  Nasional , Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
Taqiyuddin Muhammad, Daulah Shalihiyyah di Sumatera; Kearah Penyusunan Kerangka  Baru  Historiografi  Samudera  Pasai ,  Lhokseumawe,  Cisah, Cetakan ke-2, 2015
Teuku Ibrahim Alfian, Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah , Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Cetakan ke-1, 1999
Yusrizal, Pelaksanaan  Wewenang  Peradilan  Agama  dan  Peradilan  Umum dalam  Lingkungan  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh ( Disertasi ) , Bandung: Universitas Padjajaran Bandung, 2014

## C. Peraturan perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang  Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Isimewa Aceh.
Indonesia,  Undang-undang    Nomor    32    Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
Indonesia,Undang-undang    Nomor    22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah; Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.
Indonesia,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  bab  XVIII  tentang Mahkamah Syar‘iyah pasal 128, 132, 135, 136, dan 137.

## D. Lain-lain
http:// en.wikipedia.org/wiki.Islamic Law of  the  World/Law.htm
http:// en.wikipedia.org/wiki.Islamic Law of  the  World/Law.htm
http://www.esyariah.gov.my
Muladi,  “Interaksi  antara  Politik  dan  hukum”,  dalam www.compani. com//artikel//html , diakses tanggal  18 September 2009.
Syihabuddin, Muhammad, “Demokrasi Liberal: Suatu Refleksi Teoritik”. Dalam http://syi-habasfa.wordpress.com/2007/03/15/demokrasi-liberal-suatu- refleksiteoritik.
Www.google.com, “Hukum Online.com”, Sabtu, 16 Februari 2008