FOKUS EKONOMI Jurnal Ilmiah Ekonomi
P-ISSN: 1907-1603 E-ISSN: 2549-8991
Acredited: SK No.: 21E/KPT/2018 Website : http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe

## FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN NEGARA
Arief Maulana   *)

## Abstract
The reformation of the Government of the Republic of Indonesia system, which was marked by the change from centralized to decentralized system, had an impact on the trend of regional expansion. But, from the end of 2014 the government implemented a moratorium on the formation of new autonomous regions with the reason to focus on resolving the problem of the size of the budget deficit before lifting the moratorium. The purpose of this study   is  to   analyze   the   driving   factors   of   the   formation   of  new  autonomous   regions  in Indonesia during the reformation era and its impact on state finance. This study is a policy study by collecting data and then analyzing it into a conclusion and recommendation. This type of study is a literature study with the method used is descriptive qualitative method. The results of the study show that since the reform era, the formation of a new autonomous region has been very massive. If calculated on average from 1999 to 2014, each year the new regions increase by 13 regions per year. The formation of the new autonomous regions requires   considerable   preparation   and   costs,   starting   from   the   initial   formation   to   the implementation.  In addition,  in general  the  new autonomous regions show higher fiscal dependencies than the old regions. Thus, it can be stated that the establishment of the new autonomous regions has caused pressure on the state finances due to the large amount of funds that must be transferred to new regions.
Keywords: New Autonomous Region, Government Policy, State Finance

## Latar Belakang
Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terlepas dari pembicaraan bentuk negara, karena hubungan antara keduanya sangat dipengaruhi oleh bentuk negara. Menurut   teori-teori   politik   modern,   bentuk   negara   secara   garis   besar   dibagi   dalam   dua bentuk   utama,   yaitu  negara   yang   bersusun   tunggal,   yang   disebut  negara   kesatuan   ( the unitary
Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 35
Arief Maulana
*)  Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Sekretariat Jenderal DPD RI state )  dan  negara   yang  bersusun  jamak,   yang  disebut   negara  federal/negara  serikat  ( the federal state ) (Soehino, 1999).
Negara kesatuan ialah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak terletak   pada   pemerintah   daerah.   Pemerintah   pusat   mempunyai   wewenang   untuk menyerahkan   sebagian   kekuasaannya   kepada   daerah   berdasarkan   hak   otonomi   (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di   tangan   pemerintah   pusat,   baik   kedaulatan   ke   dalam   maupun   kedaulatan   keluar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat (Budiardjo, 2013).
Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya di daerah berdasarkan asas Desestralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Perubahan kedua Pasal   18   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik   Indonesia   1945   menyebutkan   bahwa “Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia   dibagi   atas   daerah-daerah   provinsi   dan   daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan   daerah   yang   diatur   dengan   undang-undang”.   Sesuai   dengan   pasal   tersebut maka sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah.   Pembagian   wilayah   dibagi   atas   daerah-daerah   provinsi,   kabupaten,   dan   kota mempunyai   pemerintahan   sendiri,   maka   hubungan   antara   pemerintah   pusat   dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota)  bersifat hierarki-vertikal . Pasal 18 Ayat 5 menyatakan   bahwa   pemerintahan   daerah   menjalankan   otonomi   seluas-luasnya,   kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Penyelenggaraan   otonomi   daerah   sebagaimana   diamanatkan   secara   jelas   di   dalam UUD 1945, ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI.
Pelaksanaannya   dilakukan   dengan   memberikan   keleluasaan   kepada   daerah   untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di tingkat daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata,   dan   bertanggung   jawab   kepada   pemerintah   daerah   secara   proporsional.   Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan. Sejak era reformasi, telah berlaku beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah mulai dari UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 hingga UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah terdapat

## Fokus Ekonomi
Vol. 15 No.1  Juni  2020 : 35 – 64
banyak   daerah   otonom   yang   dibentuk   oleh   pemerintah,   baik   provinsi   maupun kabupaten/kota.
Secara   filosofis,  tujuan   pemekaran  daerah   ada  tiga  kepentingan,   yaitu   peningkatan pelayanan   umum   pemerintahan   kepada   masyarakat   dan   peningkatan   kesejahteraan masyarakat setempat, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan (Siswanto, 2012). Pemekaran  daerah  merupakan  fenomena  yang  mengiringi  penyelenggaraan  pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan jumlah daerah otonomi baru (selanjutnya disebut DOB) di wilayah NKRI. Sampai saat ini terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota (tidak termasuk 1 kabupaten administratif dan 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta). Oleh karena itu, hadirnya daerah-daerah otonomi baru   tersebut   diharapkan   mampu   meningkatkan   pelayanan   dan   kesejahteraan   bagi masyarakat.  Hal ini sebagaimana  amanat  dari semangat  otonomi daerah yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, periode 1999-2004 telah terbentuk 7 provinsi, 115 kabupaten, dan 26 kota baru. Tahun 2005-2014 terbentuk lagi daerah otonomi baru yang terdiri dari 1 provinsi, 67 kabupaten, dan 7 kota. Sejak keran pembentukan   daerah   otonomi   baru   dibuka   pada   1999   hingga   saat   ini,   negara   telah mengesahkan  237  kabupaten/kota  baru.   Tidak  hanya   berhenti  pada   pembentukan  daerah baru, kebijakan otonomi daerah juga mendorong percepatan pembangunan wilayah melalui transfer dana dari pusat ke daerah yang terus meningkat (Ditjen Otda Kemendagri, 2017).
Tapi, fakta yang terjadi di daerah justru berkata lain, setiap tahun publik tanah air lebih banyak   disuguhi   fakta-fakta   tentang   praktik   korupsi   para   pejabat   daerah.   Data   tentang maraknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah itu menunjukkan bahwa dana transfer ke daerah justru menjadi sasaran empuk untuk diselewengkan. Di sisi lain, di mata beberapa ekonom,   keuangan   negara   saat   ini   sangat   mengkhawatirkan.   Beban   proyek   infrastruktur yang   menyedot   dana   besar   tak   diimbangi   penerimaan   berlimpah.   Kondisi   ini   dapat memperlebar defisit anggaran hingga di atas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir   tahun   ini,   atau   melampaui   ambang   maksimal   yang   ditetapkan   Undang-Undang Keuangan Negara (Wijaya, 2017).
Kondisi tersebut akan dilihat sebagai risiko fiskal yang membuat keuangan Indonesia menjadi   rapuh   dan   mudah   sekali   timbul   kekhawatiran.   Kondisi   seperti   itu,   baik   secara langsung maupun tidak langsung telah membuat keuangan negara semakin terbenani dari tahun ke tahun.
Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 37
Berdasarkan data dan fakta tersebut, pemerintah telah megambil langkah penting di tahun   2014   dengan   menetapkan   kebijakan   untuk   memoratorium   pembentukan   DOB. Walaupun   pemekaran   itu   adalah   hak   konstitusional   daerah,   tapi   pemerintah   menyatakan bahwa keuangan negara saat ini masih fokus untuk membiayai infrastruktur pembangunan dan menyelesaikan masalah besarnya defisit anggaran sebelum menerbitkan kembali izin pembentukan   DOB.   Pembentukan   DOB   dilakukan   jika   keuangan   negara   telah   memadai karena anggaran yang besar dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana yang akan menunjang DOB itu.
Beberapa studi telah mencoba mengkaji apa yang terjadi di beberapa DOB. Bappenas telah   melakukan   sebuah   kajian   tentang   percepatan   pembangunan   daerah   otonomi   baru. Kajian tersebut secara khusus mempelajari permasalahan terkait pembangunan DOB dan sektor   yang   menjadi   andalan   dalam   pengembangan   ekonomi.   Kajian   berlangsung   di Kabupaten   Serdang   Bedagai   (Sumatera   Utara),   Kabupaten   Sekadau   (Kalimantan   Barat), Kabupaten Sumbawa Barat (Nusa Tenggara Barat), Kota Tomohon (Sulawesi Utara) dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat). Hasil kajian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, tapi ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap tinggi.   Terjadi   pula   peningkatan   belanja   pembangunan,   meskipun   proporsinya   terhadap belanja rutin masih kecil. Tidaklah mengherankan bila para responden menyatakan kualitas pelayanan masyarakat belum meningkat. Hal itu ternyata disebabkan pemda di DOB pada tahun-tahun awal memprioritaskan  pembenahan  kelembagaan,  infrastruktur  kelembagaan, personil dan keuangan daerahnya (Bappenas, 2008).
Pusat Litbang Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (2013) juga melakukan kajian efektivitas pemekaran wilayah di era otonomi daerah di sembilan daerah otonomi baru. Kajian ini menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada satu pun DOB yang bisa dikelompokkan dalam kategori mampu, meski penataan berbagai aspek pemerintahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan pedoman yang ada. Studi tersebut   menemukan   bahwa  kelembagaan   yang terbentuk  belum  sepenuhnya  disesuaikan dengan urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan daerah (BPP Kemendagri, 2013).
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, proses persiapan pembentukan hingga penyelenggaraan DOB selama ini membutuhkan dana hingga triliunan rupiah. Selain karena faktor   biaya   besar,   pemerintah   sedang   melakukan   penyelesaian   Rancangan   Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai dasar hukum pelaksanaan pemekaran daerah. Pola pembentukan daerah baru tidak seperti di masa lalu dimana daerah dibentuk dan dilepas begitu saja. Saat ini sebelum menjadi DOB, pemekaran 38

## Fokus Ekonomi
harus   melalui   daerah   persiapan   setidaknya   selama   tiga   tahun.   Selama   tiga   tahun   daerah tersebut akan dilihat perkembangannya untuk nanti dilihat apakah layak menjadi DOB atau tidak.   Berkaca   dari   pemekaran   sebelumnya,   masih   ada   daerah   induk   yang   belum   juga menyerahkan   dana   hibahnya   untuk   daerah   baru.   Hal   itu   mengakibatkan   banyak   DOB bergantung   pada   pembiayaan   dari   APBN.   Masalah-masalah   tersebut   juga   menimbulkan dampak terhadap keuangan negara.
Kajian   ini   hendak   menjawab   pertanyaan   tentang   faktor-faktor   yang   mendorong pembentukan daerah otonomi baru selama era reformasi dan dampaknya terhadap keuangan negara secara komprehensif. Dari dua studi di atas serta beberapa studi lainnya yang terkait, pada umumnya membahas tentang evaluasi terhadap kinerja DOB-DOB atau kemampuan perekonomian   dan   pembangunannya.   Sedangkan   kajian   ini   lebih   memfokuskan   kepada faktor pendorong Pembentukan DOB serta dampak yang timbul terhadap keuangan negara secara umum.
Maka,   kajian   ini   diharapkan   dapat   bermanfaat   sebagai   masukan   bagi   pembuat kebijakan baik di eksekutif maupun legislatif dalam membuat grand design penataan daerah. Selain itu kajian ini juga bermanfaat sebagai referensi civitas academica yang berminat pada isu penataan daerah. Harapannya kajian ini dapat menguraikan lebih mendalam dan dapat menyempurnakan studi yang sudah ada.
Sebagaimana latar belakang diatas, kajian ini penting untuk dilakukan karena berupaya untuk menelaah lebih dalam tentang pemekaran daerah dan dampaknya terhadap keuangan negara. Selain isu nasional saat ini mengenai defisit anggaran negara yang terus bertambah, penambahan jumlah DOB tentu akan menambah plot anggaran bagi daerah baru itu, maka penulis menentukan  judul dalam  penulisan  kajian  ini adalah  Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya terhadap Keuangan Negara.

## Tinjauan Teoritis

## Konsep Desentralisasi
Secara   etimologi,   desentralisasi   terdiri   dari   kata “de” yang   artinya   lepas   dan “sentrum” yang   artinya   pusat.   Jadi,   secara   harfiah   artinya   lepas   dari   pusat.   Dalam Encyclopedia of the Sosial Science yang dikutip Sarundajang (2002), disebutkan bahwa “ the proces of desentralization denotes the transferences of authorithy, legislative,   judicial or administrative, from higher level of government to a lower ”, mendefiniskan desentralisasi
Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 39
sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah (Sarundajang, 2002).
Di kalangan ahli hukum Indonesia, desentralisasi dimaknai secara beragam. Menurut RDH   Koesoemaatmadja,   makna   harfiah   dari   desentralisasi   adalah   melepaskan   diri   dari pusat.   Dalam   makna   ketatanegaraan,   desentralisasi   adalah   penyerahan   kekuasaan pemerintahan dari   pusat kepada daerah  (Huda, 2015).  Desentralisasi  merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar   pemerintah   dapat   lebih   meningkatkan   efisiensi   serta   efektifitas   fungsi-fungsi pelayanannya   kepada   seluruh   lapisan   masyarakat.   Artinya,   desentralisasi   menunjukkan sebuah   bangunan   vertikal   dari   bentuk   kekuasaan   negara.   Di   Indonesia,   dianutnya Desentralisasi   kemudian   diwujudkan   dalam   bentuk   kebijakan   Otonomi   Daerah  (Nadir, 2013).
Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Litvack, Ahmad, &
Bird, 1999), yaitu:
a. Desentralisasi   politik   yaitu   pelimpahan   kewenangan   yang   lebih   besar   kepada   daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.
b. Desentralisasi administrasi yaitu pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
c. Desentralisasi   fiskal   yaitu   pemberian   kewenangan   kepada   daerah   untuk   menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi dan menentukan belanja rutin maupun investasi. Secara konseptual, desentralisasi fiskal   juga   dapat   didefinisikan   sebagai   suatu   proses   distribusi   anggaran   dari   tingkat pemerintahan   yang   lebih   tinggi   kepada   pemerintahan   yang   lebih   rendah   untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan.
Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan   kesejahteraan   rakyat.   Desentralisasi   politik   merupakan   ujung   tombak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran pemerintahan. Sementara   itu,   desentralisasi   administrasi   merupakan   instrumen   untuk   melaksanakan pelayanan   kepada   masyarakat,   sedangkan   desentralisasi   fiskal   memiliki   fungsi   untuk mewujudkan   pelaksanaan   desentralisasi   politik   dan   administratif   melalui   pemberian kewenangan di bidang keuangan (Mardiasmo, 2009).

## Fokus Ekonomi
Vol. 15 No.1  Juni  2020 : 35 – 64

## Otonomi Daerah di Indonesia
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi   yang   luas,   yang   artinya   daerah   diberikan   kewenangan   untuk   mengurus   dan mengatur   semua   urusan   pemerintahan   diluar   yang   menjadi   urusan   pemerintah   yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan   daerah   untuk   memberikan   pelayanan,   peningkatan   peran   serta,   prakarsa   dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip- prinsip pemberian otonomi kepada daerah yang dijadikan pedoman adalah:
a. Penyelengaraan  otonomi  daerah dilaksanakan  dengan meperhatikan  aspek demokrasi, keadilaan, pemerataaan, potensi dan keanekaragaman daerah;
b. Pelaksanaan   otonomi   daerah   didasarkan   pada   otonomi   luas,   nyata  dan   bertanggung jawab;
c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota;
d. Pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai dengan konstitusi  negara  sehingga  tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.
Ada   beberapa   alasan   ideal   mengapa   asas   desentralisasi   diterapkan   bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diungkapkan oleh The Liang Gie dalam J.R. Kaho (2002), diantaranya:
a. Dari   sudut   politik   sebagai   permainan   kekuasaan,   desentralisasi  dimaksudkan   untuk mencegah   penumpukan   kekuasaan   pada   satu  pihak   saja   yang   pada   akhirnya   dapat menimbulkan   tirani.   Penyelenggaraan   desentralisasi   dianggap  sebagai   tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta  dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
b. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan  pemerintahan yang desentralistik adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang   dianggap   lebih  utama   untuk   diurus   oleh   pemerintah   daerah,   pengurusannya diserahkan kepada daerah.
c. Dari   sudut   kultur,   desentralisasi   perlu   diadakan   supaya   adanya  perhatian   kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
d. Dari   sudut   kepentingan   pembangunan   ekonomi,   desentralisasi  diperlukan   karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan.
Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 41
Mulai tahun 2001, proses kebijakan pemekaran daerah didominasi oleh proses politik dari pada proses administratif. Diawali oleh dukungan aspirasi masyarakat, diusulkan oleh kepala daerah dan DPRD induk, lalu dimintakan persetujuan dari kepala daerah dan DPRD daerah induk, kemudian diusulkan ke pemerintah Nasional yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan DPR/DPD RI. Kebijakan ini dimulai pada saat legitimasi pemerintah yang lemah menghadapi tekanan politik masyarakat dan politisi daerah. Regulasi dan situasi politik inilah kemudian memberikan ruang yang sangat   lebar   bagi   maraknya   pengusulan   pemekaran   daerah   dan   persetujuan   pemerintah nasional   terhadap   usulan   tersebut.   Hanya   dalam   waktu   setengah   dekade,   jumlah   daerah otonomi di Indonesia bertambah menjadi hampir dua kali lipat (Pratikno, 2011).

## Desentralisasi Fiskal
Sebagaimana   telah   dijelaskan   di   atas,   bahwa   desentralisasi  merupakan  penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan) dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Salah satu   dampak   dari   desentralisasi   adalah   penerapan  desentralisasi  fiskal  dalam   sistem pengelolaan keuangan negara.
Dalam pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai money   follow   function mensyaratkan   bahwa   pemberian   tugas   dan   kewenangan   kepada pemerintah   daerah   akan   diiringi   oleh   pembagian   kewenangan   kepada   daerah   dalam   hal penerimaan.   Dengan  kata   lain,   penyerahan   atau   pelimpahan  wewenang   pemerintah  akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal   ini   berarti   bahwa   hubungan   keuangan   pusat   dan   daerah   perlu   diberikan   pengaturan sedemikian rupa. Prosesnya   dapat dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian   penerimaan   antartingkatan   pemerintahan   guna   menjalankan   fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi (Haryanto, 2017).
Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2009):
1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ( vertical fiscal imbalance ) dan antardaerah ( horizontal fiscal imbalance ).
2. Meningkatkan   kualitas   pelayanan   publik   di   daerah   dan   mengurangi   kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.

## Fokus Ekonomi
4. Mewujudkan   tata   kelola   yang   transparan   dan   akuntabel   dalam   pelaksanaan   kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.
Dalam tataran yang lebih aplikatif, desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka memenuhi asas desentralisasi. Selain itu juga pemberian dana yang dilakukan oleh lembaga melalui mekanisme tugas pembantuan dan dekonsentrasi, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak atau retribusi sesuai dengan kewenangannya.

## Konsep Keuangan dan Beban Anggaran Negara
Keuangan negara merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan hak milik negara. Keuangan   negara   bisa   diartikan   juga   sebagai   suatu   bentuk   kekayaan   pemerintah   yang diperoleh dari penerimaan, pinjaman, hutang, atau dapat berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara, yang meliputi:
a. Hak   negara   untuk   memungut   pajak,   mengeluarkan   dan   mengedarkan   uang   dan melakukan pinjaman;
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
g. kekayaan   negara/kekayaan   daerah   yang   dikelola   sendiri   atau   oleh   pihak   lain   berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
h. kekayaan   pihak   lain   yang   diperoleh   dengan   menggunakan   fasilitas   yang   diberikan pemerintah.
Ruang   lingkup   keuangan   negara   sebagaimana   dirumuskan   dalam   Pasal   2   tersebut memberikan   gambaran  yang  jelas  bahwa  keuangan  negara  memiliki  cakupan  yang  luas.
Ruang   lingkup   tersebut   pada   prinsipnya   melingkupi   segala   komponen   yang   memiliki hubungan dan kaitan dengan penggunaan keuangan negara serta fasilitas negara.
Sementara   itu,   dalam   pengelolaan   keuangan   negara   jika   dikaitkan   dengan   asas desentralisasi   fiskal,   World   Bank   menyatakan   ada   pengaruh   posistif   ataupun   negatif. Pengaruh negatifnya, jika pengelolaan salah, maka desentralisasi fiskal akan menyebabkan instabilitas   makro   ekonomi,   sehingga   mengganggu   pertumbuhan   ekonomi.   Artinya,   jika terjadi   instabilitas   makro   ekonomi   maka   desentralisasi   akan   berdampak   negatif   kepada pertumbuhan ekonomi (Khusaini, 2006).
Jika kita mengaitkannya dengan Daerah Otonomi Baru (DOB), semakin banyak DOB yang   terbentuk,   maka   akan   diikuti   juga   dengan   dengan   penyerahan   sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme   transfer   ke   daerah   sesuai   asas money   follows   function .   Masih   adanya   dana transfer ke daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antardaerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah (Harefa, 2017).
Berbicara tentang konsep keuangan berdasarkan asas desentralisasi fiskal, anggaran pemerintah   tidak   selalu  dalam   keadaan  seimbang,   ada   kalanya   surplus  dan   ada   kalanya defisit. Terjadinya defisit atau  surplus anggaran ditandai  dengan item penyeimbang baik dalam   penerimaan maupun pengeluaran,   sehingga   akan   terlihat   terjadinya ketidakseimbangan   antara  pengeluaran   dan  penerimaan.   Jika   yang   terjadi   adalah   defisit anggaran, maka itu secara otomatis menjadi beban keuangan negara (Anwar, 2014).
Dalam konteks pemekaran wilayah, secara langsung maupun tidak, ada beberapa sebab terjadinya defisit anggaran (Anwar, 2014), yaitu:
a. Mempercepat   pertumbuhan   ekonomi.   Untuk  mempercepat   pembangunan   diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula, terutama untuk daerah-daerah baru yang masih tertinggal.
b. Pemerataan pendapatan  masyarakat. Pengeluaran ekstra juga  diperlukan dalam rangka menunjang  pemerataan  di  seluruh  wilayah,  sehingga  pemerintah  mengeluarkan  biaya yang besar untuk pemerataan pendapatan tersebut.
c. Realisasi yang  menyimpang dari rencana. Apabila realisasi  penerimaan negara meleset dibanding dengan  yang telah direncanakan, atau dengan kata lain  rencana penerimaan negara tidak dapat  mencapai sasaran seperti apa yang direncanakan.
Jika merujuk pada referensi di atas serta pengalaman yang terjadi selama ini, efek dari otonomi daerah yang berupa pembentukan DOB-DOB yang masif di era reformasi, justru

## Fokus Ekonomi
membuat implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia terasa semakin jauh dari apa yang dicita-citakan sebelumnya.

## Metode  Kajian
Kajian ini bersifat kajian kebijakan ( policy research ) yang dirancang untuk memahami satu   atau   lebih   aspek   yang   berhubungan   dengan   proses   kebijakan,   termasuk   pembuatan keputusan ( decision making ), formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, yang  dilakukan dengan metode studi kualitatif deskriptif. Kajian literatur ini dilakukan dengan menghimpun data hasil publikasi instansi/lembaga yang disandingkan dengan berbagai sumber literatur para   ahli   dan   dokumen   perundang-undangan   untuk   kemudian   dianalisa   menjadi   sebuah kesimpulan dan rekomendasi. Literatur dan dokumen yang dimaksud dapat berupa buku, jurnal, laporan kelembagaan, peraturan perundang-undangan, artikel, berita media, naskah akademik, kertas kebijakan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan fokus kajian.
Adapun teknik untuk mendapatkan data dalam kajian ini adalah dengan metode kajian kepustakaan   ( library   research )   dan   mengadakan   diskusi   dengan   pejabat/pakar   yang berkompeten serta dokumentasi. Diskusi tersebut dilaksanakan dengan melibatkan DPD RI, Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas dalam bentuk Focus Group Discussion.
Proses   analisis   data   dalam   kajian   ini   dimulai   dari   studi   pendahuluan   hingga tersusunnya   usulan   kajian.   Tahap   selanjutnya,   pengolahan   data   yang   lebih   mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil library research dan hasil diskusi serta dokumentasi berbagai   informasi   lapangan.   Setelah   itu   dilakukan   pemeriksaan   keabsahan   data   yang dijadikan informan kajian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait lainnya.  Validitas data diperlukan untuk mengukur sejauh mana interpretasi yang  dilakukan   oleh  peneliti  dapat  dipercaya.  Dalam   metode  riset  kualitatif,  interpretasi peneliti terhadap data merupakan kekuatan utama. Kajian ini menggunakan teknik validitas data yang dirumuskan oleh John Cresswell (2016).

## Hasil dan Pembahasan

## Pembentukan DOB yang Masif di Era Reformasi
Pembentukan DOB sejak tahun 1999 hingga tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, karena jumlah provinsi di Indonesia meningkat sebesar 23% dan jumlah kabupaten/kota meningkat sebesar 67%. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, maka jumlah DOB bertambah sebanyak 205 kabupaten/kota baru. Jadi, jika dihitung secara rata-
Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 45
rata dari 1999-2014, maka setiap tahun DOB provinsi dan kabupaten/kota bertambah 13 DOB per tahun.

## Grafik 1. Perkembangan DOB 1999-2014
Sumber: Kemendagri (2015)
Pembentukan DOB merupakan euforia setelah reformasi. Hal ini   disebabkan oleh adanya aturan yang sangat ketat yang berlaku pada masa orde baru yang sangat sentralistik. Hal   tersebut   berubah   ketika   orde   baru   tumbang   dan   sistem   desentralisasi   mulai dimplementasikan yang pada akhirnya membuat trend pembentukan DOB semakin gencar. Kemendagri   pernah   melakukan   penelitian   pada   tahun   2010   untuk   mengestimasi pertambahan DOB hingga tahun 2025, hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Estimasi Jumlah Daerah Otonom Periode 2010-2025 di Indonesia Daerah Otonom 2010 Penambahan 2025 Provinsi 33 11 44 Kabupaten/Kota 491 54 545 Jumlah 524 65 589
Sumber: Diolah berdasarkan estimasi tim peneliti Desartada Kemendagri (2010).
Hingga   saat   ini,   mengingat   besarnya   tuntutan   pembentukan   DOB   dari   berbagai provinsi di seluruh Indonesia, bukan tidak mungkin estimasi tersebut akan benar terjadi. Kondisi tersebut tentulah memiliki dampak tersendiri terhadap keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

## Faktor Pendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru

## Fokus Ekonomi
Pembentukan DOB melalui  proses pemekaran  daerah otonomi sudah dikenal sejak awal   berdirinya   republik   ini.   Selama   pemerintahan   orde   baru,   pemekaran   daerah   terjadi dalam jumlah yang sangat terbatas. Kebanyakan pembentukan daerah otonomi ketika itu adalah   pembentukan   kotamadya   sebagai   konsekuensi   dari   proses   pengkotaan   sebagian wilayah sebuah Kabupaten. Prosesnya pun diawali dengan pembentukan kota administratif sebagai   wilayah   administratif,   yang   kemudian   baru   bisa   dibentuk   menjadi   kotamadya sebagai daerah otonomi. Proses pemekaran daerah lebih bersifat top down atau sentralistik dengan   didominasi   oleh   proses   teknokratis   administratif.   Sejak   penerapan   desentralisasi melalui   pemberlakuan   UU   Nomor   22   Tahun   1999   tentang   Pemerintahan   Daerah   yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, kebijakan pemekaran daerah telah mengalami perubahan signifikan.
Meskipun   syarat-syarat   pembentukan   daerah   yang   ada   pada   Peraturan   Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 telah dibuat semakin ketat, hal tersebut tidak mampu membendung tuntutan daerah untuk melakukan pemekaran dan pembentukan Daerah baru. Menurut Eko Prasojo, terdapat sejumlah faktor pendorong untuk melakukan tuntutan pemekaran daerah selama ini (Prasojo, 2011), yaitu:
a. Pertama, tuntutan terhadap pemekaran adalah cara hukum mendorong pemerintah untuk mengalirkan keuangan negara ke daerah. Selama insentif keuangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi atau dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat terus mengalir ke DOB, selama itu pula tuntutan pemekaran akan terjadi. Dengan kata lain, pemekaran adalah alat bagi daerah baru  untuk menekan pemerintah pusat agar memberikan uang kepadanya.
b. Kedua, selain berdimensi keuangan negara, pemekaran juga memiliki dimensi  politik. Pemekaran merupakan cara politik untuk memberikan ruang yang lebih  besar kepada kader-kader  partai  politik  di  daerah  untuk  berkiprah   di lembaga-lembaga  perwakilan serta lembaga-lembaga pemerintahan daerah lainnya. Pembentukan  DOB jelas diikuti pembentukan sejumlah struktur dan posisi di daerah seperti kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD dan posisi-posisi lainnya. Tidak mengherankan jika anggota DPR memiliki interest yang tinggi untuk terus berinisiatif membuat RUU pembentukan DOB.
c. Ketiga,   pemekaran   juga   bisa   berdimensi   janji   politisi   kepada   masyarakat  di   daerah pemilihannya (dapil). Apalagi menjelang pemilu, janji pembentukan DOB akan menjadi alat   kampanye   yang   efektif   untuk   mendongkrak   suara   dalam   pemilu.  Kontra   opini terhadap pemekaran bisa dipandang tidak pro daerah dan tidak pro Rakyat.
Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 47
d. Keempat, tentu saja sangat legitimate untuk menyatakan bahwa dari luas  wilayah dan jangkauan pelayanan, pemekaran adalah jalan untuk mendekatkan  pelayanan sekaligus meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Sejalan dengan argument tersebut, sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah, ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain:
a. Administrative Dispersion (mengatasi rentang kendali pemerintahan), alasan ini semakin kuat mengingat daerah-daerah pemekaran merupakan daerah yang cukup luas sementara pusat   pemerintahan   dan   pelayanan   masyarakat   sulit   dijangkau.   Posisi   ibukota pemerintahan menjadi faktor penentu. Hal ini juga nyata terbukti bahwa daerah-daerah pemekaran merupakan daerah tertinggal dan miskin yang dukungan pelayanan publik maupun infrastruktur pendukungnya sangat minim.
b. Inequity   Resistance (faktor   ketidakadilan),   ketidakadilan   juga   menjadi   faktor   pemicu tuntutan   pemekaran   wilayah.   Pihak   yang   mengusulkan   pemakaran   wilayah   merasa besarnya   hasil   pendapatan   daerah   tidak   sebanding   dengan   kesejahteraan   yang   di dapatkan masyarakat di wilayahnya dan ini menimbulkan  ketimpangan kesejahteraan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
c. Bureaucratic   and   Political   Rent   Seeking (alasan   politik   dan   untuk   mencari   jabatan penting). Alasan politik dimana dengan adanya wilayah baru akan memunculkan wilayah kekuasaan politik baru sehingga aspirasi politik masyarakat jauh lebih dekat. Pada level daerah tentu saja kesempatan tersebut akan muncul melalui kekuasaan eksekutif maupun legislatif.   Pada   level   nasional,   munculnya   wilayah   baru   akan   dimanfaatkan   sebagai peluang untuk dukungan yang lebih besar pada kekuatan politik tertentu.
d. Fiscal   Spoil (insentif   fiskal   untuk   memekarkan   diri),   adanya   jaminan   dana   transfer khususnya   Dana   Alokasi   Umum   dari   pemerintah   pusat   ke   pemerintah   daerah menghasilkan keyakinan bahwa daerah baru yang dibentuk tersebut akan dibiayai.
e. Preference of Homogeneity (Perbedaan etnis dan budaya),  alasan perbedaan identitas (etnis atau budaya) juga sering muncul sebagai salah satu alasan pemekaran. Keinginan untuk   membentuk   wilayah   baru   seiring   dengan   semakin   menguatnya   kecenderungan pengelompokan etnis pada wilayah lama. Tuntutan pemekaran muncul karena biasanya masyarakat   berdomisili   di   daerah   pemekaran   merasa   sebagai   komunitas   budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas budaya daerah induk (Hasil FGD).
Dari kelima faktor di atas, bila disandingkan dengan teori desentralisasi sebagaimana diungkap The Liang Gie, maka:

## Fokus Ekonomi
Vol. 15 No.1  Juni  2020 : 35 – 64
a. Faktor luas wilayah dapat dilihat dari sudut teknik organisatoris pemerintahan dimana untuk mencapai suatu pemerintahan yang efesien, maka rentang kendali antara pusat pemerintahan dengan rakyatnya haruslah diperpendek.
b. Faktor ketidakadilan dan alasan politis untuk mencari jabatan penting dapat dilihat dari sudut   politik,   dimana  penyelenggaraan   desentralisasi   dianggap  sebagai   tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta  dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
c. Faktor   perbedaan   etnis   dan   budaya   dapat   dilihat   dari   sudut   pandang   kultur,   dimana desentralisasi   perlu   diadakan   supaya   adanya  perhatian   kepada   kekhususan   sesuatu daerah.
Berbagai   kepentingan   ekonomi   politik   dalam   Pembentukan   DOB   sering   kali menyulitkan pemerintah untuk menahan RUU pemekaran inisiatif dari DPR. Pada akhirnya, ukuran-ukuran teknis, administratif, dan fisik kewilayahan sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 terkalahkan oleh kepentingan dan keputusan politik. Dengan kata lain, bahwa tujuan pemekaran untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat terganti oleh kepentingan elit politik, baik di pusat maupun daerah.
Sebenarnya,   fenomena   pemekaran   perlu   dilihat   dari   sisi   pengusul   (mengapa   ingin membentuk   DOB)     dan   sisi   perumus   kebijakan   di   pemerintah   pusat.   Dilihat   dari   sisi pengusul   pembentukan   DOB   dari   daerah,   semangat   &   energi   untuk   mengusulkan   dan memperjuangkan pemekaran daerah didorong oleh beberapa alasan, yakni :
a. Argumen untuk mendekatkan pemerintahan ke rakyat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan demokrasi di daerah. Melalui pembentukan DOB, wilayah   terisolasi   kemudian   bisa   berkembang   menjadi   sentra   kegiatan   pemerintahan, pelayanan dan aktivitas ekonomi.
b. Kedua, sering kali pembentukan DOB didorong oleh kepentingan subyektif para pelaku di daerah juga bisa menjadi motivasi pengusulan pembentukan DOB, seperti para politisi dan birokrat yang memperoleh ruang promosi yang lebih luas, masyarakat yang merasa lebih   dihargai   secara   politik   dan   kultural,   dan   para   pelaku   bisnis   yang   mengharap aktivitas. Oleh karena itu, usulan pemekaran daerah otonomi baru akan terus berlanjut apabila tidak ada format kebijakan yang jelas dan tegas.
Kemudian   dilihat   dari   sisi   perumus   kebijakan   di   pemerintah   pusat   (mengapa dimekarkan),   terdapat   proses   kebijakan   yang   panjang,   baik   proses   teknokratis   maupun proses   politis,   yang   harus   dilampaui   oleh   proposal   pembentukan   daerah   otonom.   Selain
Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 49
harus   memenuhi   persyaratan   teknokratis   yang   telah   diatur   dalam   UU   dan   Peraturan Pemerintah,  proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR. Oleh karena itu, dalam   rangka   memahami   proses   kebijakan   pemekaran,   perlu   dilacak   mengapa   dan bagaimana pemerintah nasional meloloskan usulan pemekaran daerah otonom. Melihat hasil pembentukan   daerah   otonom   baru   yang   hampir   seratus   pesen   dibanding   jumlah   daerah otonom sebelum 1999, bisa dikatakan bahwa pemerintah relatif mudah untuk meloloskan usulan pemekaran dari daerah. Terdapat beberapa kemungkinan mengapa hal ini bisa terjadi: a. Proses teknokratis yang mudah dipenuhi, disiasati atau diabaikan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti kriteria kelayakan pemekaran yang mudah ditembus.
b. Proses politik yang cenderung bottom up memberikan peluang yang besar, termasuk untuk mengusulkan, memobilisasi, atau mempolitisasi usulan Pembentukan DOB. Selain itu juga diperparah oleh kalangan politisi yang cenderung mendukung pemekaran atas argument   politik,   juga   proses   perumusan   yang   diambil   alih   oleh   DPR   sebagai   usul inisiatif DPR. (Hasil FGD)

## Pembentukan DOB dan Dampaknya terhadap Dana Transfer
Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori terkait desentralisasi fiskal, bahwasanya desentralisasi fiskal merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Hal itu tercermin dari sebagian besar anggaran belanja negara yang setiap  tahun mengalir  ke seluruh wilayah negara ini. Seperti yang telah  diutarakan  oleh Mardiasmo  (2009),   terkait   tujuan   awal   dilakukannya   desentralisasi   fiskal   adalah   untuk mengurangi   kesenjangan   fiskal   antara   pemerintah   pusat   dengan   pemerintah   daerah   dan antardaerah. Selain itu diharapkan meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
Salah   satu   instrumen   kebijakan   desentralisasi   fiskal   adalah   kebijakan   transfer   ke daerah. Pada tahun tahun 2012, kebijakan transfer ke daerah dilaksanakan melalui sistem pendanaan yang lebih memperhatikan  aspek kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, pembagian  urusan pemerintahan  antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,  kualitas dan kesenjangan pelayanan publik antardaerah, pengembangan potensi ekonomi daerah, efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, percepatan pembangunan di daerah tertingal, terluar, terdepan, dan bekas konflik.
Sistem pendanaan tersebut berupa alokasi anggaran transfer ke daerah dalam APBN, yang   terdiri   atas:   (1)   Dana   Perimbangan   (DBH,   DAU,   DAK),   (2)   Dana   Otsus   dan Penyesuaian.   DBH   dialokasikan   kepada   daerah   berdasarkan   pendapatan   APBN   guna

## Fokus Ekonomi
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari penerimaan negara yang dibagihasilkan, yakni berupa penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam. DBH pajak terdiri atas pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal   25/29),   Pajak   Bumi   dan   Bangunan   (PBB),   dan   Cukai   Hasil   Tembakau   (CHT). Sedangkan   DBH   SDA   terdiri   atas   kehutanan,   pertambangan   umum,   perikanan, pertambangan minyak, gas bumi dan panas bumi (Hasil FGD).
DAU   dialokasikan   untuk   meminimalkan   ketimpangan   fiskal   antardaerah   dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan jumlah keseluruhan  DAU (secara nasional) yang secara final ditetapkan dalam APBN, yakni sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam   Negeri   (PDN)   neto.   Proporsi   DAU   antara   daerah   provinsi   dan   kabupaten/kota ditetapkan   berdasarkan   imbangan   kewenangan   antara   pemerintah   provinsi   dan kabupaten/kota.   Proporsi   DAU   untuk   provinsi   ditetapkan   sebesar   10   persen   dan   untuk kabupaten/kota sebesar 90 persen.
Sementara   itu,   DAK   dialokasikan   untuk   membantu   daerah   dalam   mendanai program/kegiatan   yang   menjadi   kewenangan   daerah   dan   menjadi   prioritas   nasional. Tujuannya  agar daerah dapat menyediakan  infrastruktur  sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai sesuai dengan standar pelayanan minimum masing-masing bidang (Hasil FGD).

## Grafik 2. Perkembangan Dana Transfer 2004-2018
Sumber: Kemenkeu, data diolah
Sejalan dengan makin bertambahnya jumlah DOB yang terbentuk, maka kebutuhan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik di daerah juga terus meningkat. Hal ini menyebabkan anggaran transfer ke daerah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2004, alokasi anggaran transfer ke daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Otsus dan Penyesuaian sebesar Rp129,7 triliun, lalu kini pada 2018 menjadi 697,6 triliun. Perubahan lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

## Tabel 2. Persentase Kenaikan Dana Transfer 2004-2018
Tahun Alokasi Dana Transfer (Dalam Triliun Rupiah) % Kenaikan 2004 129.7 - 2005 150.5 13.82 2006 226.2 33.47 2007 253.3 10.70 2008 292.4 13.37 2009 308.6 5.25 2010 344.7 10.47 2011 411.3 16.19 2012 480.7 14.44 2013 513.2 6.33 2014 596.4 13.95 2015 637.9 6.51 2016 729.3 12.53 2017 697.1 (4.62) 2018 697.6 0.17 Sumber: Kemenkeu, data diolah
Selanjutnya,  berdasarkan analisa  APBN Indonesia selama  10 tahun terakhir,  dapat diketahui bahwa akibat kebijakan APBN dalam rentang waktu tersebut, keuangan negara setiap   tahunnya   mengalami   defisit   karena   anggaran   belanja   negara   selalu   lebih   besar dibandingkan pendapatan negara. Dalam menutupi defisit anggaran yang selalu terjadi setiap tahunnya,   keputusan   pemerintah   untuk   berutang   memang   sangat   logis   untuk   menutupi 52

## Fokus Ekonomi
seluruh defisit.
Meskipun alokasi anggaran Transfer ke Daerah lima tahun terakhir selalu meningkat secara agregat, namun sejak 2017 tren pertumbuhannya cenderung menurun. Dana transfer hanya meningkat 0,17 persen dari Rp697,1 triliun (APBN 2017) menjadi Rp697,6 (APBN 2018). Bahkan alokasi Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menurun 2,6 persen dibanding alokasi pada tahun sebelumnya. Kondisi   ini   disebabkan   oleh   realisasi   di   lapangan   yang   tidak   cukup   masif.   Pemerintah mengklaim bahwa dana tersebut telah berhasil menekan angka kemiskinan dan rasio gini di daerah, namun dampaknya pada peningkatan taraf hidup masyarakat masih belum cukup signifikan.

## Grafik 3. Perkembangan APBN 2008-2017
Sumber: Kemenkeu, data diolah

## Pembentukan DOB Membutuhkan Anggaran Besar
Dalam membahas permasalahan ini, teori desentralisasi dan konsep otonomi daerah dirasa   cocok   untuk   melihat   paradigma   yang   berkembang   dalam   pembentukan   DOB. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang luas dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Di sisi lain, untuk melihat dari perspektif   keuangan,   pembentukan   DOB-DOB   yang   merupakan   efek   dari   desentralisasi yang   bertujuan   mengurangi   kesenjangan   fiskal   antara   pemerintah   pusat   dan   pemerintah daerah. Oleh karena itu, berdasarkan hitungan Kemendagri, proses persiapan pembentukan hingga penyelenggaraan DOB membutuhkan dana hingga triliunan rupiah. Padahal defisit anggaran   negara   semakin   bertambah   dari   tahun   ke   tahun   (sebagaimana   dipaparkan sebelumnya). Hal ini serupa dengan yang dikemukan Anwar (2014) bahwa dengan adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan (defisit anggaran), maka itu secara otomatis menjadi beban keuangan negara.
Jika pembentukan DOB tidak dimoratorium, berdasarkan data usulan daerah persiapan DOB,  total   estimasi   kebutuhan   dana   untuk   pembentukan   daerah   otonomi   baru   sebesar Rp22.112.500.000.000,-. Saat ini setidaknya  ada 101 daerah yang telah  diusulkan untuk dibentuk hingga tahun 2025. Semua daerah tersebut terdiri atas 11 provinsi, 78 kabupaten dan   12   kota   di   seluruh   penjuru   Indonesia.   Hanya   saja   upaya   pemekaran   itu   saat   ini dihentikan   sementara   (moratorium)   oleh   pemerintah   (Hasil   FGD).   Perinciannya   biaya pembentukan   daerah   persiapan   untuk   provinsi   sebesar   Rp30.250.000.000,   kabupaten Rp156.000.000.000,   dan   kota   Rp24.000.000.000.   Adapun   untuk   biaya   penyelenggaraan daerah   persiapan   sebesar   Rp21.902.349.000.000.   Untuk   provinsi   sebesar   Rp. 4.546.938.000.000,   kabupaten   Rp15.041.356.200.000,   dan   kota   Rp24.000.000.000,-Oleh 54

## Fokus Ekonomi
karena itu, pembentukan daerah baru tidak boleh dilakukan tanpa kajian yang mendalam. (Hasil FGD).
Selain   dari   pada   itu,   dapat   dipastikan   setiap   DOB   tetap   akan   bergantung   pada pembiayaan dari APBN, sedangkan PAD (pendapatan asli daerah) DOB rata-rata hanya 5- 10%.   Tidak   hanya   DOB,  daerah   yang   telah   lama   pun   mayoritas   masih   bergantung   dari APBN. Hanya DKI Jakarta yang PAD-nya bisa mandiri penuh (Hasil FGD).
Pada   dasarnya,   pemekaran   wilayah   adalah   hak   konstitusional   yang   dimiliki   setiap daerah.   Artinya,   sepanjang   memenuhi   syarat,   sebenarnya   setiap   daerah   boleh   saja mengusulkan dibentuknya DOB. Namun dalam kondisi negara sedang kesulitan keuangan, momentumnya sangat tidak tepat jika pemekaran dilakukan lagi saat ini. Selain itu saat ini pemerintah  masih  mengevaluasi  pelaksanaan  DOB yang dibentuk  hingga  2014 sehingga untuk sementara ini masih ditetapkan moratorium untuk pemekaran. Pemerintah menyatakan pemekaran sementara belum bisa dilanjutkan. Penyebabnya adalah kondisi perekonomian yang   belum   stabil.   Maka   dari   itu   untuk   anggaran   2018   belum   dimasukkan   pembahasan mengenai DOB. Hal itu untuk mengantisipasi agar pembentukan DOB tidak lagi menjadi beban untuk keuangan negara.
Moratorium pemekaran daerah dilakukan agar pemerintah bisa fokus miningkatkan perekonomian tanpa harus terlalu dipusingkan dengan pengeluaran tambahan untuk daerah baru. Penundaan pembentukan DOB dimanfaatkan sebagai masa persiapan bagi daerah yang hendak   membentuk   DOB.   Persiapan   yang   lebih   matang   harus   dilakukan   agar   tidak berdampak   negatif   kepada   keuangan   negara.   Kemendagri   menyatakan   bahwa   jika   dulu setelah pembahasan daerah otonomi baru bisa langsung menghasilkan daerah pemekaran, maka sekarang harus menunggu tiga tahun dulu. Itupun setelah penilaian yang dilakukan pemerintah pusat untuk menilai kelayakan untuk dibentuk daerah baru.
Jadi,   moratorium   dilakukan   untuk   mencegah   daerah   baru   gagal   karena   minimnya persiapan.   Selama   masa   persiapan,   beberapa   persyaratan   disiapkan   dari   mulai   payung hukum,   batas   daerah,   peta,   hingga   penataan   aset   dan   keuangan.   Sementara   itu   Dirjen Otonomi   Daerah   Kemendagri   juga   menyatakan   bahwa   moratorium   pembentukan   daerah otonomi baru tetap berlaku di tahun ini karena masalah anggaran. Selama masa moratorium, Kemendagri   akan   lebih   mengoptimalkan   dana   yang   ada   untuk   kebutuhan   pembangunan infrastruktur dan kawasan perbatasan (Hasil FGD).

## Pembentukan DOB dalam Perspektif Cost and Benefit
Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 55
Penataan DOB sampai saat ini masih sangat identik dengan pemekaran wilayah, belum ada yang mengarah pada penghapusan dan penggabungan wilayah seperti diatur dalam PP Nomor  129   Tahun   2000   tentang   Persyaratan   Pembentukan   dan   Kriteria   Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang kemudian diganti dengan PP Nomor 78 Tahun 2007   tentang   Tata   Cara   Pembentukan,   Penghapusan   dan   Penggabungan   Daerah. Pembentukan DOB sejak tahun 1999 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, karena jumlah provinsi di Indonesia meningkat sebesar 21%, jumlah kabupaten meningkat sebesar 41%, dan jumlah kota meningkat sebesar 37%.
Dalam  PP  tersebut prasyarat pembentukan wilayah provinsi harus meliputi minimal lima kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten terdiri dari lima kecamatan dan kota cukup dengan empat kecamatan. Di sisi lain, pembentukan kecamatan, kelurahan dan desa hanya ditetapkan   melalui   peraturan   daerah.   Sehingga   tidak   mampu   terpantau   oleh   pemerintah, mengingat   belum   adanya   suatu   sistem   pelaporan   atau   pencatatan   peraturan   daerah   yang kontinyu di tingkat pusat. Berdasarkan pencatatan  Kementerian  Dalam Negeri pada tahun 2008 diketahui bahwa rata-rata setiap bulan terbentuk 18 kecamatan, 30 kelurahan dan 60 desa.
Mengingat   tujuan   otonomi   daerah   adalah   untuk   meningkatkan   kesejahteraan masyarakat,   mendekatkan   pelayanan   umum   dan   memperkuat   daya   saing   daerah,   maka membanjirnya   tingkat   pemekaran   wilayah   tersebut   mengancam   turunnya   kualitas penyelenggaraan   pemerintahan   daerah.   Hasil   evaluasi   kinerja   DOB   yang   dilakukan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan hanya 58,71% berkinerja tinggi. Sisanya 34,19% berkinerja   sedang,   dan   4,16%   berkinerja   rendah.   Bahkan   Presiden   Susilo   Bambang Yudhoyono sendiri pernah melansir 80% DOB gagal meningkatkan kesejahteraan. Fakta lain dari   hasil   evaluasi   Kementerian   Pembangunan   Daerah   Tertinggal   menunjukkan   ada   34 daerah yang menjadi tertinggal atau miskin setelah dimekarkan.
Dalam   kurun   waktu   1999-2009,   telah   ada   205   DOB   terdiri   dari   7   Provinsi,   164 Kabupaten dan 34 Kota. Akibatnya pada 2003, pemerintah harus menyediakan DAU Rp1,33 triliun bagi 22 daerah otonom baru hasil pemekaran yang dilakukan pada 2002. Jumlah itu meningkat  dua kali lipat pada tahun 2004, di mana pemerintah harus mentransfer Rp2,6 triliun alokasi DAU bagi 40 DOB. Pada tahun 2010, pemerintah mengucurkan dana Rp47,9 triliun sebagai DAU untuk DOB. Mengingat motivasi lahirnya daerah baru lebih banyak bersifat politis dan didasari semangat mengambil anggaran lebih besar, maka satu-satunya cara untuk mengendalikan laju pemekaran daerah tersebut adalah dengan merevisi aturan terkait   DAU.   Melalui   momentum   revisi   undang-undang   perimbangan   keuangan   harus 56

## Fokus Ekonomi
ditegaskan pengaturan secara mengikat bahwa daerah otonomi baru tidak secara otomatis bisa mendapatkan DAU (Hasil FGD).
Begitu banyaknya peraturan-peraturan  terkait  pemekaran  daerah  dalam waktu yang relatif   singkat   menjadi   prestasi   yang   “luar   biasa”,   disamping   memunculkan   beberapa pertanyaan   besar   di   benak   kita.   Pertama,   apakah   memang  pembentukan   DOB  menjadi penting  sebagai   solusi   untuk   meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat?   Kedua,   apakah memang ada begitu banyak kepentingan dari  para stakeholder daerah sehingga  pemekaran daerah dianggap mampu mengakomodir berbagai kepentingan yang berbeda-beda tersebut? Ketiga,   apakah   pemekaran   daerah   terjadi   karena   DOB   kurang   mendapat   perhatian   dari daerah induk?
Mari   kita  coba  telaah  kembali,  keuntungan   apa  saja   yang  akan  diperoleh   dari  suatu pemekaran  wilayah.   Keuntungan   utama   pastilah   mempersingkat   rentang   kendali   antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya pada wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas  atau sarana dan prasarana  pemerintahan. Disamping itu, pemekaran daerah juga memperbaiki   pemerataan   pembangunan.   Berdasarkan   pengalaman   di   masa   lalu,   daerah- daerah   yang  menjadi   awal   fokus   pembangunan  hanya   daerah   yang   berdekatan   dengan ibukota pemerintahan.
Keuntungan lain tentulah bagi  para  elit-elit  politisi  di  daerah maupun pejabat daerah itu   sendiri.   Dengan   pemekaran,   sebuah   daerah   dapat   memperoleh   Dana   Alokasi   Umum (DAU) yang besarnya dapat mencapai 2 (dua) kali lipat dari sebelumnya, karena sebuah daerah   baru  akan   memperoleh   DAU  yang   relatif   sama   dengan   daerah   induknya.  Faktor seperti inilah yang seringkali menjadi alasan  untuk pengusulan  pembentukan daerah tidak pernah   berhenti.  Selain   itu,  pemekaran   juga   membuka   peluang/kesempatan   untuk memperoleh keuntungan dari pemekaran wilayah, baik dana dari Pemerintah maupun dari penerimaan daerah sendiri.
Sebaliknya, bila dilihat dari sisi beban keuangan negara untuk membiayai hal tersebut, pembentukan DOB membuat DAU yang harus dipersiapkan Pemerintah menjadi lebih besar. Hal itu belum ditambah dengan anggaran tambahan dari APBN yang harus dipersiapkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pejabat daerah yang baru dilantik, sementara besarnya biaya   yang   dikeluarkan   ini   belum   tentu   menjamin   adanya   peningkatan   kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari pembentukan DOB itu sendiri.
Tabel 3. Komposisi APBD Daerah Otonom 2014 (sebelum moratorium DOB)
Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 57
Sumber : Kemendagri (2015)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dana perimbangan merupakan kompenen terbesar pendapatan dari total APBD 2014. Total dana tersebut untuk 213 DOB mencapai 81% dari total pendapatan, sedangkan daerah lama sebesar 65%. Daerah otonomi baru masih belum bisa mengeksplor PAD nya, terlihat dari total PAD nya yang hanya sebesar 7% dari jumlah total. Dari tabel diatas menunjukkan jumlah PAD lebih kecil dari jumlah pendapatan daerah sehingga daerah justru semakin bergantung kepada pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah pada APBN tiap tahunnya.
Dari data lainnya kita juga dapat melihat, misalnya pada rentang waktu tahun 2012- 2014 telah dibentuk 12 daerah baru. Tapi, jika kita melihat secara umum terkait keuangan daerah (APBD) pada rentang waktu yang sama, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa banyak daerah yang masih bergantung pada dana perimbangan dari pusat, dan berbanding terbalik dengan PAD nya.
Grafik 4. Realisasi Pendapatan Daerah 2013-2015
Sumber : Kemendagri (2015)
Grafik 5. Realisasi Belanja Daerah 2013-2015

## Fokus Ekonomi
Sumber : Kemendagri (2015)
Grafik 6. Surplus/Defist Belanja Daerah 2013-2015
Sumber : Kemenkeu (2017)
Untuk membiayai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Daerah sebagian besar masih tergantung pada pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagian besar Dana Alokasi Umum telah habis terserap pada belanja pegawai (Gaji Pegawai) sekitar 50% (dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung).  Padahal,  apabila   dilihat   dari   kriteria   struktur   APBD   yang   sehat,   Belanja Langsung lebih tinggi dari Belanja Tidak Langsung. Maka dari kondisi ditetapkannya UU
Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 59
Nomor   6   Tahun   2014   membuat   struktur   APBD   tidak   sehat/tidak   ideal,   karena   Belanja Langsung akan rendah dibandingkan Belanja Tidak Langsung.
Dari   data-data   tersebut   dapat   dinyatakan   bahwa   perimbangan   keuangan   pusat   dan daerah yang ideal adalah apabila setiap pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, bantuan pusat yang   selama   ini   menjadi   sumber   utama   penerimaan   APBD   seharusnya   mulai   berkurang kontribusinya   dan   yang   menjadi   sumber   utama   pendapatan   adalah   dari   pendapatan   asli daerah   itu   sendiri.   Namun   sebagian   besar   daerah   ternyata   belum   mampu   meningkatkan sumber   pendapatan   daerah   sendiri.   Sehingga   dapat   dikatakan   bahwa   daerah/pemerintah daerah masih belum mandiri, karena secara umum masih tergantung pada dana perimbangan.
Dalam era desentralisasi ini, kinerja pembentukan DOB selama ini belumlah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mengingkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan oleh kinerja keuangan daerah baru sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut justru menurun seiring   peningkatan   pembentukan   DOB.   Rata-rata   di   setiap   DOB,   penerimaan   dana perimbangan dari pusat tersebut lebih diarahkan pada pembangunan prasarana   pemerintah seperti     kantor     pemerintah,   rumah   dinas,   serta   pengeluaran   lain   yang   berkaitan   dengan belanja pegawai.
Pengeluaran   terkait  dengan  belanja   aparatur  sipil  ini   jelas   memiliki  pengaruh  yang sedikit kepada masyarakat sekitar. Penyediaan barang publik kepada masyarakat tentunya akan   menjadi   berkurang   dikarenakan   pada   tahun-tahun   awal   pembentukan   DOB, pembangunan lebih difokuskan kepada pembangunan fasilitas pemerintahan. Oleh karena itu, aliran   DAU   kepada   daerah   pemekaran   menjadi opportunity   loss terhadap   penyediaan infrastruktur dan  pelayanan  publik.  Dengan demikian, BPK mempunyai peranan strategis untuk membantu DPR, DPD dan DPRD dalam mengawasi anggaran belanja agar lebih efektif dan efesien hingga terciptanya clean government dengan melaksanakan  pemeriksaan  atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan sesuai dengan amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## Simpulan
Pembentukan   daerah   otonomi   baru   (DOB)   dalam   realitasnya   tidak   dapat   menjadi alternatif   dalam   percepatan   pembangunan.   Namun   disisi   lain,   pembentukan   DOB   juga bukanlah   hal   yang   harus   dihindari   selamanya.   Penting   bagi   pemerintah   pusat   untuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah otonomi baru (DOB). Dalam hal ini perhatian

## Fokus Ekonomi
terhadap   daerah-daerah   yang   sudah   terlanjur   dimekakarkan   dan   tidak   menunjukkan kemajuan.
Secara umum kinerja keuangan daerah otonom baru (DOB) lebih rendah dibandingkan daerah   induk.   Selama  ini  kinerja   keuangan   DOB   cenderung   konstan,   sementara   kinerja keuangan   daerah   induk   cenderung   meningkat.  Hal   itu   menyebabkan  DOB   memiliki ketergantungan   fiskal   yang   lebih   tinggi   dibandingkan   dengan   daerah   induk  dengan kesenjangan yang semakin melebar. Pemekaran juga mendorong ketergantungan yang lebih besar di daerah pemekaran dibandingkan dengan daerah induk maupun kabupaten lain pada umumnya.
Pembentukan  DOB  seringkali   menggunakan   alasan   normatif   untuk   diwujudkan, seperti memperpendek  rentang kendali antara pemerintah  daerah dengan masyarakat dan menciptakan   pemerataan   pembangunan.   Padahal,   secara   faktual   menunjukkan   bahwa sebagian   besar   pembentukan   DOB   hanya   untuk  ‘bagi-bagi’  kekuasaan   di   tingkat   lokal. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan di DOB menjadi tidak efektif dan negara semakin terbebani dengan defisit anggran yang juga semakin bertambah.
Terlepas   dari   pro  dan  kontra   yang   ada,   moratorium   pemekaran   daerah   yang   telah diterapkan   pemerintah   dari   tahun   2014   memang   masih   perlu   untuk   dilanjutkan.   Hal   ini disebabkan   karena   proses   persiapan   pembentukan   hingga   penyelenggaraan   DOB membutuhkan   dana  hingga   triliunan  rupiah.  Padahal   keuangan   negara  masih   mengalami defisit   yang   bertambah   setiap   tahun.   Keadaan   tersebut   akan   semakin   diperparah   jika pembentukan DOB terus bermunculan.
Peningkatan PAD adalah salah satu upaya yang tepat untuk membangun kemandirian keuangan.   Banyak   kajian   menunjukkan   upaya   yang   untuk   meningkatkan   PAD   adalah meningkatkan   belanja   modal   dan   infrastruktur   untuk   menggerakkan   laju   pertumbuhan ekonomi   lebih   besar   yang   kemudian   akan   meningkatkan   sumber-sumber   pendapatan. Dengan peningkatan PAD yang signifikan tentunya akan mengurangi ketergantungan DOB terhadap dana perimbangan sehingga tidak akan terlalu membebani keuangan negara.

## Rekomendasi
Pembentukan   DOB   harus   disikapi   dengan   sangat   hati-hati.   Kedepannya,   hal   yang sangat diperlukan ialah adanya persiapan yang memadai bagi calon DOB. Namun, masa persiapan seyogyanya dapat difasilitasi untuk menyiapkan, di antaranya adalah:
Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 61
a. Konsep   penataan   daerah   perlu   didiseminasikan   ulang   yakni   mencakup   proses penggabungan dan penghapusan daerah. Adanya kemungkinan merger dan penghapusan daerah diharapkan akan berdampak pada tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan efisien.
b. Pembagian sumber daya antara daerah induk dan daerah baru perlu diatur dengan baik. Pembagian yang tidak merata atau memiliki kesenjangan yang terlalu besar maka dampaknya tidak akan banyak perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat dalam pembagian daerah pemekaran perlu dipertegas dalam perundangan yang berlaku.
c. Secara nyata diperlukan merubah pola belanja aparatur dan pembangunan di DOB sehingga   dalam   jangka   pendek   akan   menciptakan   permintaan   barang   dan   jasa   yang dapat mendukung terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga dalam jangka panjang keuangan pemerintah sendiri akan meningkatkan optimalisasi pendapatan dan kemandiran fiskal.
d. Ditinjau   dari   aspek   keuangan   negara,   penyusunan   Desartada   diharapkan   dapat memudahkan   perkiraan   perhitungan   daerah   yang   dimekarkan   dari   tahun   ke   tahun sehingga   memudahkan   perkiraan   perhitungan   pengalokasian   keuangan   negara   untuk mendukung aspek peningkatan kualitas pelayanan publik di tiap daerah.

## Daftar Pustaka
Anwar,   K.   (2014).   Analisis   Dampak   Defisit   Anggaran   terhadap   Ekonomi   Makro   di Indonesia. Jejaring Administrasi Publik , 2 .
Bappenas. (2008). Studi Evaluasi (Impact) Penataan Daerah Otonom Baru . Jakarta.
BPP Kemendagri. (2013). Himpunan Hasil Kelitbangan . Jakarta.
Budiardjo, M. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia.
Creswell, J. D. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harefa,   M.   (2017). Optimalisasi   Kebijakan   Penerimaan   Daerah .   Jakarta:   Pustkaa   Obor Indonesia.
Haryanto, J. T. (2017). Desentralisasi Fiskal Seutuhnya. Retrieved November 25, 2018, from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal- seutuhnya/%0A
Huda, N. (2015). Hukum Pemerintahan Desa . Hukum Pemerintahan Desa . Bandung: Nusa
Media.
Kaho, J. R. (2002). Prospek Otonomi Daerah di Negara RI . Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
Khusaini, M. (2006). Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah . Malang: BPFE Unibraw.
Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1999). Fiscal Decentralization in Developing Countries. In Sector   Studies   Series (p.   48).   Washington,   DC:   The   World   Bank. https://doi.org/10.1017/CBO9780511559815
Mardiasmo. (2009). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi Press.
Nadir,   S.   (2013).   Otonomi   Daerah   dan   Desentralisasi   Desa:   Menuju   Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik , 1 (1).
Prasojo, E. (2011). Jorjoran Pemekaran Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonomi Politik. Spirit Publik , 1 (7).
Pratikno.   (2011).   Usulan   Perubahan   Kebijakan   Penataan   Daerah   (Pemekaran   dan Penggabungan Daerah). Spirit Publik , 1 (7).
Sarundajang, S. H. (2002). Arus Balik Kekuasaan Dari Pusat ke Daerah . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Siswanto, S. (2012). Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Soehino. (1999). Ilmu Negara . Yogyakarta: Liberty.
Wijaya, A. (2017). Bahaya Anggaran Negara: Pajak Seret, Proyek Infrastruktur Membebani. Retrieved   November   25,   2018,   from   https://katadata.co.id/telaah/2017/10/14/ bahaya-anggaran-negara-pajak-seret-proyek-infrastruktur-membebani
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
Republik   Indonesia,   Peraturan   Pemerintah   Republik   Indonesia   Nomor   78   Tahun   2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Faktor-faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara 63