## Pengembangan Desa Broadband Terpadu
Sunyoto Usman Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email: sunyotousman@yahoo.com
Abstract The objective of the present study is to identify the machanism of village resouce management by utilizing information and communication technology (especially internet) which is called integrated broadband village development.  The present study is conducted in three agricultureal villages of East Jawa and Yogyakarta Special District.  Data are collected by using observation as well as depth interview techniques.  The present study has interviewed 150 respondents and conducted focus group discussion which is followed by government official at the local level, local business as well as informal leaders. The present study indicated that there are three categories of mechanism.  Firstly, it is called empowering mechanism in which villagers, local government and elites work together in glove to provide internet infrastructure, connectivity and applications as well as content in utilizing internet.  In this mechanism, they develop intense participation in the process of development of human resources and social readiness.  Secondly, it is called directing mechanism in which the local government play significant roles to provide internet infrastructure, connectivity and applications as well as content. The government is supposed tao have to be responsible for developing human resources and social readiness, related to the process of utilizing internet to promote rural competiveness.  Thirdly, it is named supporting mechanism in which the villagers are belief to have significant capacity to provide internet infrastructure, connecticity and application as well as content.  Most of them performance intense participation in developing human resources and social readiness in utilizing internet.
Keywords : village resources, internet, rural development and competiveness
Abstrak Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  mekanisme  pengelolaan  potensi  desa  dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet) dalam bentuk program pengembangan desa broadband terpadu.  Penelitian di selenggarakan di tiga desa pertanian dalam wilayah  provinsi  Jawa  Tengah  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Data  dikumpulkan  melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap 150 responden serta focus group discussion dengan pejabat pemerintah, pelaku usaha dan tokoh-tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga mekanisme pengelolaan potensi desa. Pertama, mekanisme empowering, ditandai dengan melembagakan  kemitraan  ( partnership )  antara  masyarakat  desa,  pemerintah  atau  swasta  dalam kegiatan  membangun  infrastruktur  fisik  internet  dan  koneksitas,  serta  mengembangan  tata  kelola dan konten. Pengembangan sumber daya manusia dan kesiapan sosial ( social readiness) dilakukan sendiri  oleh  warga  desa  dan  lembaga  swadaya  masyarakat.  Kedua,  mekanisme directing ditandai dengan menempatkan pemerintah sebagai lembaga yang dominan dalam pembangunan infrastruktur
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
fisik internet dan koneksitas, pengembangan tata kelola internet dan konten. Pemerintah bertanggung jawab mengembangkan sumber daya manusia dan kesiapan sosial dalam mendayagunakan internet untuk mengelola potensi desa. Ketiga, mekanisme supporting ditandai dengan memberi peran  cukup besar kepada warga masyarakat  baik dalam kegiatan pembangunan infrastruktur fisik internet dan koneksitas, maupun dalam mengembangkan tata kelola internet dan konten.
Kata kunci: potensi desa, internet, pembangunan perdesaan dan daya saing
Pendahuluan Pembangunan  perdesaan  sampai  saat ini  masih  kuat  bertumpu  pada  sektor  pertanian (primer), kendatipun sebenarnya disadari semakin sulit  mendorong  produktivitas  tenaga  kerja  di perdesaan.  Penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor pertanian (primer) tahun 2010 sekitar 38,6 juta (35.7%) dan tahun 2014 sekitar 35.7 juta (30.7%) dari  total  tenaga  kerja  (Renstra  Kementerian Pertanian  Ri  2015-21019:  6).  Kegiatan pembangunan  masyarakat  desa  sesungguhnya telah mengimplementasikan program diversifikasi usaha  ekonomi  ke  arah  kegiatan  non-pertanian ( non-farm activities ), baik berupa industri yang mengolah  produk  pertanian  maupun  berupa jasa-jasa  penunjang.    Program  diversifikasi usaha ekonomi tersebut dirancang bukan hanya bermanfaat  untuk  mengalihkan  surplus  tenaga kerja  di  sektor  pertanian  primer  yang  kurang produktif, melainkan juga mempertahankan nilai tambah  ( added  value )  yang  mereka  hasilkan supaya tetap berada di perdesaan.  Upaya untuk meningkatkan sektor pertanian (primer) maupun diversifikasi  usaha  ekonomi  ke  arah  sektor industri pengolahan produk pertanian dan jasa- jasa penunjang membutuhkan sarana pendukung ( supporting infrastructure )  antara  lain  berupa teknologi  informasi  dan  komunikasi,  terutama berupa pengembangan broadband (pita lebar).
Broadband adalah  akses  berkecepatan sangat  tinggi  yaitu  2  Mbps  untuk  akses  tetap ( fixed ) dan 1 Mbps untuk akses bergerak ( mobile ), sedangkan kecepatan akses backbone mencapai orde  ratusan  Gbps.  Sektor  Standardisasi Internasional  Telecommunication  Union  (ITU)
mendefinisikan broadband sebagai  “kapasitas transmisi yang lebih cepat dari tingkat integrated services digital network (ISDN)  sebesar  1.5 atau 2.0 Megabits per detik (Mbits). Kemudian organization  for  Economic  Cooperation and  Development  (OECD)  mendefinisikan broadband dengan kapasitas transmisi minimal 256 Kilobyte per detik (Kbps).  Akses broadband membuka  peluang  penyediaan,  pengolahan dan  penyebaran  (distribusi)  informasi  menjadi lebih  cepat,  menjangkau  sasaran  (target)  lebih luas,  efisien,  efektif dan  transparan.    Informasi tersebut juga diyakini menjadi lebih akurat atau tidak kehilangan nilai bahkan dapat menciptakan nilai  tambah.  Dalam  Indonesia  Broadband Plan  2014-2019  (2014:13)  yang  dicanangkan oleh  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (BAPPENAS)  RI  disebutkan  bahwa penambahan  10%  penetrasi  pitalebar  memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% di negara berkembang dan 1,12% di negara maju. Pernyataan senada  pernah  disampaikan  oleh  Qiang  (dalam Muente-Kunigami  and  Navas-Sabeter,  2010:1) kenaikan  10  per  sen  penetrasi mobil  telephony mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0.81 per  sen  di  negara  berkembang,  kenaikan  10% penetrasi  pitalebar  ( broadband )  mendorong pertumbuhan  ekonomi  sebesar  1,4%  di  negara berkembang.  Kendatipun  demikian  namun teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet) ditengarai belum optimal berkontribusi terhadap peningkatan daya saing.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktar-faktor yang relevan bagi pengembangkan
175-184
program yang mampu mendayagunakan potensi desa  melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi dan  komunikasi  (khususnya  internet)  dalam bentuk  pembangunan  desa broadband terpadu. Dalam konteks ini desa yang dilengkapi dengan fasilitas  akses  internet,  perangkat-perangkat pengguna,  konten  dan  aplikasi  yang  sesuai dengan karakteristik masyarakat desa setempat. Penelitian  ini  diselenggarakan  untuk  tujuan mengidentifikasi akses masyarakat desa terhadap jaringan  internet  ( access  and  use  of  internet ), dan  derajat  intensitas  mereka  menggunakan internet  tersebut  ( usability ).  Penelitian  ini juga  membuat  analisis  tentang  relevansi,  efek, efisiensi dan efektivitas penggunaan jaringan dan aplikasi internet untuk optimalisasi potensi desa. Hasilnya  dipergunakan  menyusun  rekomendasi upaya  melakukan  optimalisasi  potensi  desa melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi (khususnya internet).
Contoh  keberhasilan  mengembangkan program yang mampu mendayagunakan potensi pertanian  melalui  pemanfaatan  internet  adalah program  e-Krishok  di  Bangladesh  (Akbar, 2012,  17-26).    Program  ini  memberi  informasi yang dibutuhkan petani terkait dengan kegiatan budidaya  tanaman  dan  pengolahan  hasil produksi  serta  menghubungkan  petani  dengan pasar.    Informasi  tersebut  dapat  diunduh  dari portal www.eksrishok.com .  Pengguna  dapat secara  langsung  menyampaikan  pertanyaan atau  keluhan,  kemudian  dalam  waktu  yang tidak  terlalu  lama  memperoleh  alternatif  solusi atas  pertanyaan  atau  keluhannya.    Supaya e-Krishok  mudah  dikenali  dan  cepat  diakses oleh  petani,  difasilitasi  kode  pendek  Help Line  16250.    Pelayanan  disalurkan  melalui pelanggan  Grameen  Phone,  dan  petani  dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mengirimkan sort message service .  Di samping itu dikembangkan pula website www.extension. org.bd bekerja  sama  dengan  Sher-e-Bangla Agriculture University. Petani Bangladesh pada umumnya  menghadapi  kesulitan  memasarkan hasil  produksi.    Untuk  menjawab  masalah  ini dikembangkan  the  Market  Linkage  Program
(MLP) yang memfasilitasi hubungan bisnis antara petani, pedagang dan pembeli melalui pelayanan online .    Pemerintah  Bangladesh  bekerja  sama dengan Catholic Relief Service mengembangkan farmebook yang  memberi  informasi  tentang pengelolaan bisnis pertanian melalui pelayanan online .  Kemudian  bekerja sama dengan Green Delta  Insurance  Company,  juga  dikembangkan asuransi hasil pertanian yang memberi santunan manakala kerusakan tanaman dan gagal panen.
Contoh  lain  tentang  keberhasilan mengembangkan  program  yang  mampu mendayagunakan  potensi  pertanian  melalui pemanfaatan  internet  adalah  program  the Good Agricultural  Practice  (GAP)  di  Thailand (Paiboonrat,  2012,  37-54).  Thailand  adalah negara  eksportir  beras.    Program  tersebut dicanangkan  untuk  menjaga  supaya  produk pertanian  Thailand  tetap  memiliki  daya  saing di  tingkat  internasional  dengan  kegiatan  utama memelihara  jaminan  mutu  produk  pertanian. Melalui  program  ini  sektor  pertanian  bukan hanya diupayakan menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas tetapi juga aman untuk dikonsumsi.  Petani dapat memperoleh sertifikat GAP  manakala  proses  produksinya  memenuhi syarat-syarat  kesehatan  yang  ditetapkan  ( safety of water used, site safety and sanitation, use of agrochemicals ), dan dikelola dengan menejemen yang baik. Program  sertifikasi  produk  pertanian tersebut didukung sistem yang disebut the Mobile GAP Assessment System.  Sistem ini dirancang sebagai  alat  untuk  memperlancar  petani  dan Certification  Body  (CB)  dalam  menilai  proses produksi pertanian, terutama untuk mengetahui seberapa  jauh  kesesuaiannya  dengan  syarat- syarat  kesehatan  dan  pengelolaan  pertanian yang  ditetapkan  oleh  the  Good  Agricultural Pratice  (GAP).    The  Mobile  GAP  Assessment System  tersebut  dapat  diakses  melalui mobile ph ones, tablets dengan Androit  OS,  notebooks dan  personal  computer.  Tantangan  dari implementasi program tersebut terutama adalah di  seputar  memberi  motivasi  dan  mendidik petani  menggunakan  aplikasi  internet  untuk

## 175-184
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
mendapatkan sertifikat GAP.  Upaya pemerintah Thailand mengembangkan dan mempertahankan daya  saing  produk  pertanian  di  tingkat internasional  dengan  menggunakan  internet terbukti efektif dan efisien tetapi dan mendorong kerja  sama  dan  koordinasi  antara  pemerintah, petani, pedagang, pembeli dan pengusaha yang bergerak di sektor pertanian. Internet  juga  dipergunakan  untuk mengembangkan potensi perikanan. Contohnya adalah  program  Regional  Fisheries  Livelihood Programme for South and Southeast Asia (RFLP) di  Timor-Leste  (Needham,  2012).    Program ini  mengembangkan  teknologi  biaya  murah bercirikan  personal  locator  beacons  (PLBs) dalam bentuk sistem pelaporan potensi perikanan berbasis masyarakat.  Sektor perikanan di Timor- Leste  amat  potensial  dikembangkan  bukan hanya  untuk  menciptakan  kesempatan  kerja tetapi juga menjadi komoditas ekspor.  Namun dalam kenyataannya kurang berkembang karena masih dieksploitasi secara tradisional (teknologi sederhana) dan bentuk pengelolaan sumber daya perikanan yang masih lemah. Usaha meningkatkan potensi  perikanan  di  Timor-Leste  dilakukan dengan mengintroduksi program The Community Based  IUU  Reporting  System  didukung  oleh The  National  Directorate  of  Fisheries  and Aquaculture  (NDFA)  fokus  pada  masalah- masalah illegal,  unreported  and  unregulated (IUU)  fishing (Needham,  2012,  27-36).  Dalam konteks  ini  nelayan  tersebut  ditempatkan sebagai  pihak  utama  yang  mengelola  sumber daya perikanan ( the fishers were not the target of control, but those controlling their resources) . Kegiatan-kegiatan program ini terutama adalah menghimpun dan menyalurkan informasi terkait dengan  keselamatan  nelayan  ketika  mencari ikan ( safety at sea ), eksploitasi ikan secara ilegal ( illegal fishing ) dan komunikasi dan kerja sama yang terjalin di antara para nelayan.  Sistem yang dikembangkan dalam program tersebut berbasis kemitraan  dalam  bentuk  pemberian  pinjaman ( loan )  untuk  pengadaan  alat-alat  ( devices )  dan aplikasi  yang  dibutuhkan  untuk  menguatkan komunikasi  di  antara  para  nelayan  (kecil  dan
tradisional) tersebut. Alat  yang  diberikan  kepada  nelayan tersebut  memiliki  dua  tombol,  pertama  (kode 911)  dipergunakan  untuk  memberitahukan posisi  nelayan  serta  keadaan  bahaya  yang sedang  dihadapi.  Nelayan  segera  dibantu supaya terhindar dari keadaan yang lebih buruk. Tombol  kedua  (kode  ILLEGAL)  dipergunakan untuk  memberitahu  bahwa  tidak  jauh  dari posisinya  sedang  terjadi  pencurian  ikan.    Pada saat  tombol  kode  911  ditekan,  alat  tersebut mengirimkan signal tanda  bahaya  kepada kapal besar yang memiliki jaringan yang sama. Pusat  pemantauan  kemudian  mengirimkan sort message service kepada kepolisian dan otoritas perikanan  dan  segera  mengirimkan  bantuan pertolongan menuju posisi nelayan yang dalam kondisi bahaya.  Apabila tombol kode ILLEGAL ditekan memberitahukan kepada kepolisian dan otoritas perikanan bahwa terjadi pencurian ikan. Sistem  tersebut  dapat  mengirimkan  informasi tentang  waktu  dan  posisi  pencurian.    Pihak The  National  Directorate  of  Fisheries  and Aquaculture  (NDFA)  dapat  melihat  waktu  dan posisi  pencurian  tersebut  melalui  a  password- protected Web site. Informasi tentang pencurian ikan tersebut memang hanya data dasar karena belum  dilengkapi  dengan  peralatan  yang dipergunakan  mencuri  ikan,  teknik  pencurian ikan,  jenis  kapal  yang  dipergunakan  atau  arah kapal ketika kelak dikejar. Namun alat tersebut telah  membantu  pihak  kepolisian  dan  otoritas perikanan  dalam  mengatur  strategi  dan  proses menangkap pencuri ikan.
Contoh  yang  disampaikan  tersebut semakin  menegaskan  bahwa  utilisasi  teknologi informasi  dan  komunikasi  (termasuk  internet) bukan  hanya  masalah  ketersediaan  sarana  atau kecepatan  koneksi,  tetapi  juga  kemauan  dan kemampuan  masyarakat  pengguna  (Alias, 2013,19). Contoh tersebut semakin menegaskan observasi  Craig  and  Greenhil  (2005)  yang menyatakan  bahwa  penggunaan broadband dalam kegiatan pembangunan perdesaan mampu mendukung relasi sosial dan memperkuat kohesi sosial  baik  di  antara  pengguna  ( user )  maupun
175-184
Sunyoto Usman, Pengembangan Desa Broadband Terpadu
dengan  pihak  luar  terutama  mereka  yang berkepentingan  dengan  kegiatan  pembangunan perdesaan.  Pernyataan  serupa  juga  pernah dinyatakan  oleh  London  at  al.  (2006)  bahwa sedikitnya terdapat dua tipe ikatan yang diperkuat melalui  teknologi  yaitu:  (1)  ikatan bonding di antara  warga  masyarakat  ( peer  to  peer ),  dan
(2)  ikatan bridging dengan  warga  masyarakat berdasarkan status sosial dan lokasi geografis. Metode Penelitian Penelitian  ini  diselenggarakan  di  tiga desa  pertanian  dalam  wilayah  provinsi  Jawa Tengah  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Tiga  desa  tersebut  dipilih  berdasarkan ketersediaan  infrastruktur  internet  dan  koneksi serta  aplikasi  dan  konten  yang  dapat  diakses dan  relevan  dengan    pengembangan  potensi desa.    Pada  saat  penelitian  ini  diselenggarakan warga  tiga  desa  tersebut  sudah  menggunakan internet  untuk  mengunduh  bermacam-macam informasi,  memperluas  jejaring  interaksi  serta melakukan  transaksi-transaksi  terkait  dengan produksi pertanian, industri jasa dan kerajinan. Data  yang  digali  dan  diolah  dalam  penelitian mencakup  empat  hal.  Pertama,  terkait  dengan kapasitas  pemerintah  dan  desa  menyediakan infrastruktur  internet  dan  koneksitas,  aplikasi internet dan konten, leadership (kepemimpinan) dan  komitmen  pemerintah  lokal  dan  elite  desa dalam  mengembangkan  internet,  serta  sumber daya  ( resources )  yang  dibutuhkan  baik  pada tahap  perencanaan  maupun  implementasi. Kedua,  terkait  dengan  kapasitas  masyarakat desa  menggunakan  dan  mengelola  pelbagai program  yang  dirancang  dan  diaplikasikan untuk  meningkatkan  daya  saing  desa,  serta bentuk  pengelolaan  program  tersebut.  Ketiga, jejaring yang dikembangkan untuk mendukung infrastruktur  internet  dan  koneksitas  serta aplikasi dan kontennya.  Keempat, terkait dengan relevansi, efek/dampak, efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan  program  pengembangan  potensi desa melalui pendayagunaan internet. Data  penelitian  ini  dikumpulkan melalui  teknik  observasi,  daftar  pertanyaan, wawancara  mendalam  ( depth  interview ) dan
focus  group discussion .  Adapun  aspek-aspek yang  diobservasi  mencakup:  (1)  fasilitas  yang dimiliki desa atau komunitas yang dipergunakan untuk  kegiatan  budidaya,  pengolahan  dan pemasaran hasil produksi, (2) jarak antara desa dengan service  provider terdekat  yang  dapat diakses  masyarakat  desa  untuk  memperoleh informasi dan melakukan interaksi dan transaksi- transaksi hasil produksi, (3) intensitas warga desa menggunakan hand  ph one,  personal  computer, tablet  atau  alat-alat  lain  yang  lazim  dipakai akses  internet.    Wawancara  mendalam  ( depth interview ) terutama dilakukan kepada elite desa atau  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  dianggap mampu  mengetahui  efek/dampak  langsung atau  tidak  langsung  atau  efek/dampak  negatif atau positif tentang pengembangan potensi desa melalui  teknologi  informasi  dan  komunikasi khususnya internet.  Penelitian ini juga menggali kapasitas  masyarakat  desa  dalam  menyediakan infrastsruktur internet dan koneksitas serta aplikasi dan  konten,  menggunakan  piranti  untuk  akses pada internet, serta kapasitas mereka beradaptasi dengan  perubahan  pola  komunikasi  (cepat  dan luas),  jejaring  interaksi  dan  bentuk  transaksi baru.    Penelitian  ini  juga  mengindentifikasi peluang serta kendala yang dihadapi oleh warga desa  dalam  upaya  mereka  mengembangkan potensi desa dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet).
Hasil dan Pembahasan Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan bahwa pengembangan internet di pedesaan pada umumnya dilakukan oleh kelompok kecil ( small group of people ) yang memiliki perbendaharaan pengetahuan  bahwa  internet  dapat  berfungsi, baik  sebagai  agen  perubahan  ( as  agent  of change )  maupun  menjadi  fasilitas  pendukung perubahan  ( as supporting  facility  for  change ). Kelompok  kecil  tersebut  berasal  dari  kalangan yang beragam. Sebagian mereka adalah pemuda yang  pernah  berkecimpung  dalam  kegiatan menggunakan  media  cetak  maupun  elektronik untuk menyebarkan berbagai informasi tentang kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang di

## 175-184
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
perdesaan  .  Ketika  media  cetak  dan  eletronik tersebut  dirasakan  kurang  efektif  dan  efisien, dalam  arti  kurang  menimbulkan  dampak yang  signifikan  mereka  kemudian  bergeser menggunakan media sosial (internet).  Sebagian dari kelompok kecil tersebut adalah elite desa yang telah melek teknologi informasi dan komunikasi, dan dalam benaknya tumbuh keyakinan bahwa penggunaan  internet  amat  relevan  untuk melakukan  perubahan  di  perdesaan.    Mereka percaya  bahwa  dampak  penggunaan  internet bukan hanya mampu menambah informasi dan pengetahuan  tetapi  juga  mampu  memperluas jejaring  interaksi  dan  melakukan  transaksi- transaksi  terkait  dengan  pemasaran  hasil produksi  perdesaan.  Kelompok  kecil  tersebut bisa juga berasal dari pamong desa yang peduli terhadap kendala atau kesulitan mengembangkan potensi  desa.  Gagasan  yang  dilontarkan  oleh kelompok  kecil  ( small  group  of  people ),  baik dari  kalangan  pemuda  desa,  pamong  desa  atau elite  desa  tersebut  pada  umumnya  disebarkan melalui  hubungan  pertemanan  ( friendships ) atau  ketetanggaan  secara  bertahap.    Dengan demikian  proses  adoptasi  teknologi  informasi dan telekomunikasi (khususnya internet) tersebut melembagakan pola oil flax system maksudnya diawali dari kelompok kecil kemudian menyebar atau diikuti oleh kelompok yang lebih besar. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  proses  pengadaan  perangkat  keras ( hardware ) seperti tower , server, router , telepon dan  komputer,  serta  pengadaan  perangkat lunak ( software ) seperti browser , internet email dan  program  untuk chating adalah  beragam. Pengadaan  perangkat  keras  maupun  perangkat lunak  tersebut  bisa  diusahakan  dengan  dana patungan  dari  kelompok  kecil  yang  berinisatif mengembangkan internet.  Pada awalnya mereka menghimpun  dana  sendiri  kemudian  setelah dianggap  cukup  lalu  mengadakan  perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan.  Kelengkapan perangkat  keras  dan  lunak  tersebut  acapkali dibantu  oleh  warga  desa  atau  lembaga  lokal tertentu  yang  sebelumnya  telah  menggunakan internet.  Bantuan bersifat karitas atau diberikan
semata-mata  hanya  untuk  merealisasikan  ide kreatif  kelompok  kecil  tersebut.  Selain  itu, pengadaan  perangkat  keras  maupun  perangkat lunak tersebut bisa pula dalam bentuk kerjasama dengan  pemerintah  atau  swasta.    Pemerintah atau  swasta  memberi  bantuan  pengadaan perangkat  yang  tergolong  mahal  seperti pengadaan tower , server,  router ,  telepon  dan komputer.  Sedangkan  pengadaan  modem  dan laptop  diusahakan  dengan  dana  sendiri.  Hasil penelitian  ini  juga  memperlihatkan  terdapat pola yang kegiatan pengembangan potensi desa dengan mendagunakan teknologi informasi dan komunikasi (internet) yang disediakan oleh pihak lain  yang  berada  di  desa  tetangga.  Pelayanan berupa warung internet.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi teknologi yang diaplikasikan sedikitnya dapat  digolongkan  ke  dalam  empat  kategori yaitu (1)  infrastruktur ekosistem konten (seperti e-business,  e-marketing, media  sosial),  (2) infrastruktur  jasa  (seperti voice ,  SMS,  internet akses), (3) infrastruktur layanan jaringan (seperti wifi, 3G, 4G, TV/radio digital, broadcasting) dan (4) infrastruktur pasif (seperti menara, ducting , battery ,  data  center).  Infrastruktur  internet tersebut  dapat  disediakan  atau  diselenggarakan oleh  pemerintah  (obligasi),  swasta,  kemitraan pemerintah-swasta ( public-private partnership ), atau bisa pula swadaya masyarakat yang kemudian difasilitasi pemerintah.  Bentuk penyelenggaraan tergantung  pada  kondisi  desa.  Bagi  desa-desa yang sudah tergolong terbuka, penyelenggaraan infrastruktur internet tersebut bisa dalam bentuk kerja  sama  pemerintah-swasta  ( public-private partnership ).    Kerjasama  ini  bisa  dalam  hal pengadaan  perangkat  keras  (hardware)  seperti tower, server , modem, router, telepun, personal computer dan laptop .    Kerjasama tersebut bisa pula  dalam  hal  pengadaan  perangkat  lunak ( software )  seperti  fasilitas browsing , internet mail , dan chating .  Kerjasama tersebut juga bisa dalam bentuk pelatihan pengguna, operator serta efisiensi  dan  efektivitas  sistem  pengelolaan. Penyelenggaraan  infrastruktur  internet  tersebut bisa dalam bentuk swadaya masyarakat dengan
175-184
Sunyoto Usman, Pengembangan Desa Broadband Terpadu
didukung oleh pemerintah, atau diselenggarakan sendiri  oleh  pemerintah  dalam  skema public service obligation .  Dalam skema ini pemerintah berada pada posisi dominan karena pemerintah ditempatkan sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada pengadaan infrastruktur fisik internet, pendanaan  dan  sumberdaya  manusia.  Skema lain  yang  dikembangkan  untuk  mendukung penyelenggaraan  infrastruktur  internet  tersebut adalah dalam bentuk kerja sama masyarakat dan swasta ( perusahaan ).  Skema ini bisa didukung oleh  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  yang  lazim  diimplementasikan  dengan mendayagunakan sumber daya ( resources ) milik perusahaan. Aspek lain yang relevan dikembangkan untuk  mendukung  bekerjanya    infrastruktur internet  perdesaan  tersebut  adalah  kegiatan pendampingan  dan  pembinaan  terhadap pengguna.    Kegiatan  pendampingan  dan pembinaan  dalam  konteks  ini  bukan  hanya terkait  dengan  sosialisasi  pengetahuan  tentang penggunaan  internet  untuk  memperoleh informasi dan melakukan interaksi dan transaksi yang  relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat. Tetapi  juga  dalam  mengembangkan  kesadaran bahwa kegiatan melalui internet adalah relevan, efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi desa.    Pendampingan  dan  pembinaan  tersebut dapat dilakukan secara individual dan bisa juga dilakukan  secara  kolektif.  Pendampingan  dan pembinaan secara kolektif bisa dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil dengan sistem diskusi  yang  memungkinkan  setiap  peserta secara  terbuka  menyampaikan  kendala-kendala yang dihadapi.
Usaha  mengembangkan  potensi  desa dengan  mendayagunakan  teknologi  informasi dan komunikasi (khususnya internet) tidak cukup hanya  penyediaan  dan  akses  pada  infrastruktur internet  (perangkat  keras  dan  lunak).    Tetapi perlu  disertai  kapasitas  masyarakat  desa  dalam menyediakan  dan  memahami  konten,  serta kapasitas  menggunakan  aplikasinya.    Konten tersebut bisa terkait dengan kegiatan pertanian, perdagangan, industri kecil dan kerajinan, industri
kreatif  dan  sebagainya.    Kemudian  kapasitas menggunakan  aplikasi  meliputi  ketrampilan menyebarkan informasi dan melakukan interaksi dan  transaksi  terkait  dengan  pelbagai  bentuk upaya mengembangkan potensi desa. Penelitian ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  masyarakat memiliki  akses  terhadap  infrastruktur  internet namun  kapasitas  warga  desa  menyediakan  dan memahami konten, serta kapasitas menggunakan aplikasi cukup beragam.  Kapasitas mereka dapat dipilahkan  ke  dalam  dua  kategori.    Pertama, warga desa yang belum memiliki kapasitas yang cukup baik menyediakan dan memahami kontens maupun menggunakan aplikasi.  Mereka masih menggantungkan  uluran  peran  pemerintah. Dalam konteks ini pemerintah menjadi lembaga penentu baik dalam formulasi maupun eksekusi keputusan terkait dengan proses mengembangkan potensi  desa  melalui  pendayagunaan  teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet). Pemerintah  menjadi  tumpuan  konsultasi  dalam kegiatan tersebut.  Di samping itu ketergantungan mereka  pada  konsultan  juga  tergolong  kuat. Konsultan  tersebut  kebanyakan  berasal  dari luar  desa.  Kemudian  peran  lembaga  swadaya masyarakat  di  kalangan  warga  desa  kategori tersebut juga cukup kuat.  Kedua, warga desa yang memiliki kapasitas yang cukup baik menyediakan dan  memahami  kontens  maupun  menggunakan aplikasi.    Mereka  mampu  mandiri  dalam  arti tidak menempatkan pemerintah sebagai tumpuan penting  ketika  mereka  menghadapi  masalah terkait  dengan  pemahaman  dan  penggunaan perangkat  keras  ( hardware )  seperti server, modem , telepon, computer dan laptop, maupun perangkat  lunak  ( software )  seperti  fasilitas browsing , e-mail dan chating . Jumlah kalangan ini memang tidak terlalu banyak namun menjadi ide-ide dan tindakannya menjadi inspirasi warga desa yang lain.
Kalangan  tertentu  cukup  sering menggunakan internet untuk menjalin hubungan pertemanan  ( friendship )  dan  kekeluargaan ( kinship ).    Tendensi  demikian  menunjukkan bahwa jalinan hubungan antar teman dan antar anggota keluarga (sanak-kerabat) semakin biasa

## 175-184
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
dilakukan tidak langsung dengan mediasi internet atau  tidak  harus  dilakukan  secara  tatap  muka ( face  to  face  relationsips ).  Kalangan  tertentu lainnya  menggunakan  internet  bukan  hanya dalam upaya mengembangkan dan menciptakan peluang di sekitarnya, tetapi juga memperlancar program  yang  dicanangkan  oleh  organisasi perdesaan.  Namun  demikian  penggunaan internet  untuk  akses  pada  pelayanan  publik seperti  dalam  kegiatan  pendidikan,  kesehatan dan keamanan masih tergolong rendah. Tendensi demikian menunjukkan bahwa pelayanan publik publik  masih  mengandalkan  komunikasi face to  face .  Penelitian  ini  juga  memperlihatkan ada  warga  yang  melakukan  rintisan  koneksi internet antar desa dalam rangka meningkatkan akses  terhadap  pelayanan  publik.  Keberhasilan komunikasi tersebut dipercaya dapat mengetahui perkembangan  ekonomi  di  desa-desa  lain,  dan selanjutnya  dipergunakan  untuk  menyusun kebijakan  peningkatan  potensi  desa  secara kolektif.    Cukup  banyak  jumlah  warga  desa yang kemudian mengikuti pelatihan penggunaan internet di ibukota kabupaten.  Mereka biasanya belajar  bagaimana  mengembangkan design untuk brand bisnis. Design semacam  itu  dapat diikutkan  lomba  baik  dalam  skala  nasional maupun internasional.
Dalam uraian terdahulu juga telah  dipaparkan  bahwa  warga  desa  telah mendayagunakan  internet  untuk  tiga  kegiatan yaitu:  (1)  mengunduh  ( download )  sekaligus mengunggah  ( upload )  informasi,    (2)  menjalin interaksi  dengan  berbagai  kalangan,  terutama yang  terkait  dengan  upaya  meningkatkan  dan memelihara  produktivitas,  serta  (3)  melakukan transaksi-transaksi  terutama  terkait  dengan pemasaran  hasil  produksi.    Kegiatan-kegiatan tersebut  berdampak  cukup  signifikan  terhadap perkembangan desa.  Pertama, terjadi pergeseran kegiatan mata pencaharian warga desa dari yang semula  banyak  berkecimpung  pada  kegiatan budidaya  pertanian  bergeser  ke  sektor  jasa (pemasaran hasil produksi) dan pariwisata serta industri  kreatif.    Kegiatan  perekonomian  yang tumbuh  dan  berkembang  bersama  stimulan
industri  kreatif  lazim  dikategorikan knowledge based  econom y.  Kedua,  infrastruktur  internet bukan hanya ditempatkan sebagai agen perubahan ( as agent of change ) tetapi juga sebagai sarana atau fasilitas pendukung ( as supporting facility of  change )  berkembangnya  beberapa  sektor seperti pertanian, pariwisata dan industri kreatif. Salah satu bentuk industri kreatif yang ditekuni oleh  sebagian  warga  desa  adalah  design  yang kemudian dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan ada yang di ekspor ke luar negeri.
Simpulan Terdapat  tiga  tipologi  mekanisme yang  berkembang  dalam  pengelolaan  potensi desa  dengan  mendayagunakan  teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet) yaitu  mekanisme empowering,  directing dan supporting .  Pertama, empowering  mechanisme yaitu  mekanisme  yang  memberi  peran  warga desa  yang  cukup  kuat  dalam  proses  formulasi dan  eksekusi  keputusan.  Dari  segi  jejaring komunikasi  ( communicaation  network ),  akses internet  diinisiasi  oleh  tokoh  masyarakat atau  pemuda  yang  memiliki  perbendaharaan pengetahuan  yang  cukup  tentang  internet. Mereka memiliki kepedulian yang cukup tinggi tentang  fungsi  internet  sebagai  sarana  untuk memperoleh informasi, melakukan interaksi dan transaksi-transaksi.  Kegiatan mereka kemudian diikuti oleh warga desa lain. Relasi-relasi mereka ditandai dengan ikatan yang lazim dikategorikan bonding  relationships atau  relasi  berdasarkan hubungan  pertemanan  ( friendships )  atau tetangga dekat.  Penggunaan internet kemudian diikuti oleh warga desa tetanggaa setelah tersedia jejaring  ( network )  seperti server ,  modem, router, komputer  dan  laptop,  dan  masyarakat tidak menemui hambatan melakukan browsing , berkomunikasi  dengan  e- mail dan  melakukan chating . Dari  segi  pelayanan  ( services ),  akses internet dipergunakan untuk memberi pelayanan dalam rangka mendorong perubahan sosial bagi peningkatan  kesejahteraan  warga  desa  ( as  an agent of social change ) dan memberi pelayanan
175-184 Sunyoto Usman, Pengembangan Desa Broadband Terpadu
untuk mendukung perkembangan kinerja sektor- sektor terkait dengan potensi desa. Di desa yang warganya  dominan  bekerja  di  sektor  pertanian (agraris),  akses  internet  dipergunakan  untuk memperoleh informasi, melakukan interaksi dan transaksi terkait dengan budidaya pertanian dan pemasaran  hasil  produksi  pertanian.    Di  desa yang warganya dominan bekerja di sektor industri atau kerajian, akses internet dipergunakan untuk memperoleh  informasi,  melakukan  interaksi dan transaksi terkait dengan modal, bahan baku, tenaga  kerja  dan  pemasaran  hasil  produksi. Akses  internet  dipergunakan  sebagai  fasilitas untuk mendukung kinerja di sektor yang berbeda (seperti pengembangan pariwisata, perdagangan dan industri kreatif).  Dalam konteks ini internet ditempatkan  sebagai  a supporting  facilitiy  of change yang didayagunakan untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor tersebut.  Dalam fungsinya sebagai a supporting facility of change , internet dipergunakan  untuk  menciptakan  transparansi, partisipasi  dan  akuntabilitas  tata  kelola pemerintahan desa ( a good village governance ). Dari segi aplikasi ( applications ), warga desa  sudah  dapat  menggunakan  aplikasi  yang ada  untuk  memperoleh  informasi,  memperluas jaringan  interaksi  dan  melakukan  transaksi- transaksi terkait dengan potensi desa. Kendatipun begitu  namun  mereka  masih  belum  mampu membuat aplikasi sendiri atau masih tergantung pada pihak luar. Mereka baru pada tahap sebagai pengguna,  belum  mampu  membuat  aplikasi sesuai dengan kebutuhannya.  Dalam mekanisme ini  akses  internet  memberi  stimulan  warga desa  menjadi entrepreneur di  bidang  teknologi informasi. Kedua, directing  mechanisme yaitu mekanisme  yang  ditandai  dengan  tujuan menyebarkan  informasi  dan  memperluas interaksi dengan jangkauan wilayah yang luas dan dalam waktu yang relatif cepat.  Mekanisme ini menempatkan pemerintah dalam posisi dominan. Pemerintah  memiliki  otoritas  yang  luas  dalam proses formulasi dan eksekusi keputusan terkait dengan provisi dan utilisasi teknologi informasi dan  komunikasi  (terutama  internet).  Dari  segi
jejaring  komunikasi  ( communication  network ), mekanisme ini ditandai dengan mendayagunakan skema  dan  jaringan  birokrasi  ( birocratic  line scheme ).    Kegiatan  diawali  dari  pemerintah pusat  memberi  petunjuk  kepada  pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, selanjutnya mereka memberi instruksi kepada pemerintah kecamatan dan pamong desa.
Kemudian dari segi jejaring komunikasi ( communicaation  network ),  dalam  mekanisme ini utilisasi internet acapkali juga dimanfaatkan untuk  keperluan  mengunduh  berbagai  macam informasi,  memperluas  jejaring  interaksi  dan melakukan transaksi-transaksi.  Tetapi kegiatan semacam itu masih mengandalkan inisiatif dan peran  pemerintah  dengan  dukungan  lembaga- lembaga  tertentu  yang  berpengalaman  dalam provisi dan utilisasi internet.  Tanpa inisiatif dan peran  pemerintah  jejaring  komunikasi  tersebut menemui banyak hambatan.  Dari segi pelayanan ( services ), dalam pola pengelolalan ini utilisasi internet  boleh  jadi  sudah  dipergunakan    untuk memberi  pelayanan  dalam  rangka  mendorong perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan warga  desa  ( as  an  agent  of  social  change ) dan  memberi  pelayanan  untuk  mendukung perkembangan  kinerja  sektor-sektor  tertentu. Tetapi  pelayanan  ( services )  tersebut  masih tergantung pada pemerintah.  Dalam konteks ini pemerintah lazimnya mengambil tanggung jawab segala  bentuk  pelayanan  internet.    Pelayanan internet  lazim  dikelola  dengan  skema public service  obligation /PSO  dan  tidak  berorientasi memperoleh  keuntungan  ( non - profit  oriented ). Dari  segi  aplikasi  ( applications ),  aplikasi  yang dipergunakan dikontrol oleh pemerintah.  Benar memang sulit membatasi warga masyarakat desa akses  pada  bermacam-macam  aplikasi  akibat dari  sistem open  access .    Tetapi  pemerintah tetap  berkepentingan  mengontrol  aplikasi tersebut supaya benar-benar efektif dan efisien. Selanjutnya  dari  segi  pengguna  ( users ),  setiap warga  desa  sebetulnya  memiliki  akses  yang sama  terhadap  infrastruktur  internet,  konten dan  aplikasinya.  Namun  demikian  pemerintah memberi  prioritas  kalangan  tertentu  saja  yang

## 175-184
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
dinilai  mampu  menjadi  penggerak  masyarakat menggunakan internet.
Ketiga, supporting  mechanisme yaitu mekanisme  yang  ditandai  oleh  hubungan kemitraan  ( partnership )  antara  pemerintah, swasta dan warga desa dalam proses formulasi dan eksekusi  keputusan  terkait  dengan  penggunaan internet untuk pengelolaan potensi desa.  Tujuan akses  internet  lazim  terkait  masalah  yang dihadapi warga desa tersebut serta upaya mereka memecahkan masalah tersebut. Meskipun begitu berbeda dengan empowering mechanism , tujuan ( goals ) tersebut terkait dengan program-program yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  dengan skema public service obligation dengan program perusahaan  (swasta)  dengan  skema public- private partnership.
Dari segi jejaring komunikasi ( communicaation  network ),  akses  internet  bisa diinisiasi oleh pemerintah, perusahaan (swasta), tokoh  masyarakat  atau  pemuda  yang  memiliki perbendaharaan pengetahuan yang cukup tentang sistem kerja internet. Mereka memiliki kepedulian tinggi  terhadap  fungsi  internet  sebagai  sarana untuk memperoleh informasi, menjalin interaksi dan  melakukan  transaksi  berbagai  keperluan. Sebagaimana  dalam empowering mechanism, dari  segi  pelayanan  ( services ),  akses  internet dalam supporting mechanism juga dipergunakan untuk  memberi  pelayanan  dalam  rangka mendorong  perubahan  sosial  bagi  peningkatan kesejahteraan  warga  desa  ( as  an  agent  of social  change )  dan  memberi  pelayanan  untuk mendukung perkembangan kinerja sektor-sektor tertentu  terkait  dengan  potensi  desa.  Meskipun begitu pola ini acapkali memperoleh intervensi dari  lembaga  pemerintah  maupun  perusahaan (swasta).  Dari segi aplikasi ( applications ), dalam mekanisme ini warga desa mampu menggunakan aplikasi yang ada untuk memperoleh informasi, memperluas  jaringan  interaksi  dan  melakukan transaksi-transaksi  terkait  dengan  potensi  desa, tetapi  belum  optimal.    Karena  itu  pemerintah dan swasta kemudian memberi bantuan terutama dalam bentuk pelatihan dan pendampingan.

## Daftar Pustaka
Akbar, Md. Shahid Uddin, “e-Krishok: Making ICT  work  for  farmers  –  a  360-degree ICT-enabled  solution  to  empower farmers”,  dalam  Gerand  Sylvester (editor), Success Stories On Information and  Communication  Technologies  For Agriculture  and  Rural  Development , Food  and  Agriculture  Organization  of the United Nations Regional Office for Asia  and  the  Pacific,  2015,  hlm  17-26
Alias,  Nur  Aziah,  2013, ICT  Development for Social and Rural Connectedness, Springer,  New  York Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)  RI,  2014, Indonesia Broadband  Plan  2014-2019 ,  Jakarta London  RA,  Pastor  M,  Servon  LS,  Rosner  R.
Wallace,  2006,  The  role  of  community technology centers in youth skill-building and  empowerment.    Center  for  justice, tolerance and community working paper, University  of  California,  Santa  Cruz. Needham,  Steven  James,  “Adapting  consumer technology  to  combat  illegal  fishing  in Timor-Leste”,  dalam  Gerand  Sylvester (editor), Success Stories On Information and  Communication  Technologies  For Agriculture  and  Rural  Development, Food  and  Agriculture  Organization  of the United Nations Regional Office for Asia  and  the  Pacific,  2015,  hlm  27-36 Paiboonrat,  Pisuth,  “Mobile  GAP  Assessment System: New technology for family farms involved in quality assurance schemes”, dalam Success  Stories  On  Information and  Communication  Technologies  For Agriculture  and  Rural  Development, Food  and  Agriculture  Organization  of the United Nations Regional Office for Asia  and  the  Pacific,  2015,  hlm  37-54 Qiang,  Chrisstine,  2008,  “Telecommunication
and Economic Development”, World Bank, Washington,
DC