## TINJAUAN BUKU

## MENEGOSIASIKAN BATAS WILAYAH MARITIM INDONESIA DALAM BINGKAI NEGARA KEPULAUAN
Vivian Louis Forbes. 2014. Indonesia’s Delimited Maritime Boundaries . Heidelberg: Springer. xvii + 266 hlm.

## Sandy Nur Ikfal Raharjo
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia E-mail: sandy.raharjo@gmail.com Diterima: 14-12-2015 Direvisi: 15-12-2015 Disetujui: 21-12-2015

## PENDAHULUAN
Sebagai sebuah wilayah kepulauan, isu kema- ritiman selalu mendapat tempat dalam berbagai forum diskusi di Indonesia, baik dalam ranah akademisi maupun panggung politik. Pada era Orde Lama, muncul Deklarasi Juanda 1957 yang menyatakan bahwa perairan di sekitar Nusantara dan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut menjadi bagian kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada era Orde Baru, Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepu- lauan ( archipelagic state ) untuk diakui di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Pada era reformasi, isu kemaritiman kembali mengemuka, terutama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memvisikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Di tengah upaya tersebut, salah satu tantang- an yang harus dihadapi adalah masih belum selesainya delimitasi batas wilayah maritim. Indonesia sendiri memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia (BNPP, 2011, 9–10). Isu delimitasi semakin kompleks mengingat ada tiga jenis batas wilayah maritim, yaitu batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif.
Kompleksitas isu delimitasi batas wilayah maritim tersebut dipetakan dengan baik oleh
Vivi an Louis Forbes dalam bukunya yang ber- judul Indonesia’s Delimited Maritime Boundaries yang diterbitkan pada awal 2014. Sebagai seorang geografer dan kurator peta, Forbes memanfaat- kan peta-peta yang detail dalam membangun informasi dan argumentasinya dalam buku itu. Peta tersebut umumnya merupakan dokumen hasil perundingan kedua negara yang cukup sulit didapatkan. Hal ini menjadi kelebihan tersendiri dibanding buku atau referensi lain yang mem- bahas persoalan perbatasan maritim Indonesia dengan negara tetangga, misalnya Luhulima dalam kasus Laut China Selatan (2008),  Irewati dalam kasus Timor Leste (2009), dan Rahman dalam kasus Malaysia dan Singapura (2013) yang banyak menggunakan peta sekunder. Bahkan peta yang disajikan Forbes lebih lengkap daripada beberapa dokumen acuan pemerintah, seperti Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011–2025 dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.
Buku ini terdiri dari lima bab. Sebelum membahas secara lebih detail problematika de- limitasi batas, Forbes terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang Indonesia sebagai konteks dari studi buku ini pada bab pertama. Ia mem- berikan gambaran umum tentang kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia  yang  menghubungkan  Samudra  Pasifik
dan Samudra Hindia serta kondisi iklim yang rentan terhadap pemanasan global dan berpotensi menyebabkan hilangnya pulau-pulau (termasuk pulau yang dijadikan titik dasar penentuan batas maritim). Forbes juga mengulas kondisi ekonomi dan sosial, seperti tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja sektor perikanan, hingga kondisi hukum dan politik terkait pembagian kewenang an antara pemerintah pusat dan daerah dalam me- ngelola wilayah, baik darat maupun laut.
Penjelasan konteks Indonesia tersebut, menurut penulis, setidaknya memiliki tiga makna penting. Pertama , memberikan pemahaman awal bagi pembaca yang belum familiar dengan Indo- nesia, mengingat buku ini didistribusikan secara internasional. Kedua , menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses delimitasi batas wilayah maritim. Ketiga , memberikan argumentasi mengapa delimitasi ba- tas wilayah maritim penting untuk dilakukan. Hal ini dapat digali dari contoh kasus yang dikemuka- kan Forbes tentang ketegangan-ketegangan antara Indonesia dengan negara tetangga akibat belum jelasnya batas maritim. Contoh kasus pertama adalah ketidakpastian batas wilayah di sekitar Pulau Nipah, Selat Singapura, telah menyebabkan beberapa kali benturan antarpatroli angkatan laut Indonesia dan Singapura. Contoh kasus lainnya adalah tumpang tindih klaim Tiongkok atas Laut China Selatan yang mencatut sebagian ZEE In- donesia di utara Kepulauan Natuna telah memicu insiden penahanan delapan kapal dan 77 nelayan berkebangsaan Tiongkok oleh patroli Indonesia pada 20 Juni 2009, disusul dengan insiden serupa pada 22 Juni 2010 (hlm.11). Jika delimitasi batas tidak diselesaikan, kejadian serupa berpotensi terulang pada masa mendatang. Deskripsi terse- but menjadi dasar bagi Forbes untuk menjelaskan lebih lanjut tentang delimitasi batas maritim Indo- nesia pada bab-bab selanjutnya, mulai dari dasar rasional klaim wilayah maritim, proses negosiasi dengan negara tetangga dalam menentukan batas, implikasi delimitasi batas yang belum selesai, hingga bab penutup.

## KONSEP NEGARA KEPULAUAN SEBAGAI DASAR KLAIM WILAYAH MARITIM
Ketika Indonesia baru merdeka pada 1945, rezim maritim yang berlaku saat itu adalah Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939) yang dibuat oleh Hindia Belanda. Ordonansi ini hanya mengakui batas laut teritorial Indonesia sejauh tiga mil laut dari garis pantai setiap pulau, di mana satu mil laut setara de- ngan 1,85 km. Adapun wilayah di luar tiga mil laut tersebut, berdasarkan hukum kebiasaan, merupakan lautan lepas yang bebas dilalui dan dimanfaatkan oleh semua negara (Dam, 2009, 1; Adam, 2013, 24–25). Secara eksternal, aturan tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap intervensi asing yang berasal dari laut. Secara internal, aturan tersebut juga membuat laut seolah menjadi pemisah antarpulau di Nusantara, bukan menjadi penghubung. Menyadari persoalan tersebut, pemerintah Indonesia pada 13 Desember 1957 kemudian mengeluarkan Deklarasi Juanda tentang perluasan perairan teritorial. Melalui deklarasi ini, Indonesia mengklaim bahwa “ Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau- pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia ”.
Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No.4/ Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Setidak nya ada dua konsep baru yang dipro- mosikan oleh Deklarasi Juanda dan menantang rezim laut internasional saat itu. Pertama , konsep batas laut teritorial bagi negara kepulauan sejauh 12 mil laut, di mana sebelumnya hanya tiga mil laut. Kedua, konsep dasar untuk penentuan batas laut teritorial dari garis pantai ( coastal baseline ) setiap pulau menjadi garis lurus ( straight base- line ) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar (hlm.13). Dua konsep
ini terangkum dalam Prinsip Negara Kepulauan ( Archipelagic State Principle ).
Melalui dasar tersebut, Indonesia telah beberapa kali menerbitkan peta garis pangkal kepulauan. Pada 18 Februari 1960, lampiran Undang-Undang No.4/Prp Tahun 1960 menyaji- kan peta garis pangkal kepulauan sejumlah 199 segmen dengan panjang 8.167,6 mil laut (hlm.21). Kemudian pada 8 Agustus 1996, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang sedikit merevisi peta garis pangkal kepulauan sebelumnya di seki- tar Laut Natuna. Pada 28 Juni 2002, garis pangkal kembali direvisi melalui Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, di mana titik dasar dijadikan lebih sederhana dari 201 menjadi 183 titik. Pada 2008, PP No.38 Tahun 2002 kemudian direvisi oleh PP No. 37 Tahun 2008, terutama pada bagian wilayah Ambalat yang secara geopolitik penting terkait sengketa dengan Malaysia.
Pada awalnya, prinsip negara kepulauan beri- kut klaim wilayah maritim Indonesia mendapat protes dari banyak negara di dunia, terutama yang berkepentingan terhadap kebebasan navigasi di laut bebas antarpulau ( high seas ). Hal ini terlihat dari perdebatan yang terjadi ketika Indonesia mempromosikan prinsip ini dalam forum The Third United Nations Conference on the Law of the Sea yang dimulai pada 1973. Indonesia sendiri sudah memulai upaya menjadikan prinsip negara kepulauan sebagai hukum kebiasaan ( customary law ) melalui perundingan dan penan- datanganan perjanjian garis batas maritim secara bilateral dan trilateral dengan negara tetangganya (Dam, 2009, 4). Hal itulah yang menjadi faktor pendukung bagi perjuangan Indonesia bersama negara kepulauan lain, seperti Filipina, dalam konferensi hukum laut ketiga tersebut. Prinsip ini akhirnya berhasil diterima dan diadaptasi pada 1982 dengan disetujuinya draft United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Konvensi ini secara khusus mengatur negara kepulauan di dalam bab IV.
Pasal 46 (a) konvensi tersebut mendefinisi - kan negara kepulauan sebagai “suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan
dan dapat mencakup pulau-pulau lain”. Untuk dapat menentukan batas wilayah maritim negara kepulauan, pasal 47 menetapkan sejumlah aturan dalam proses delineasi garis pangkal kepulauan ( archipelagic baselines ). Forbes merangkumnya menjadi lima syarat yang harus dipenuhi. Per- tama , di dalam garis pangkal kepulauan tersebut harus mencakup pulau-pulau utama. Syarat ini dapat dengan mudah dipenuhi oleh Indonesia karena semua garis pangkal yang dibuat pada 1960 mencakup semua pulau utamanya.
Kedua , garis pangkal harus melingkupi wilayah laut yang setidaknya seluas daratannya, tetapi tidak boleh lebih dari sembilan kali luas daratan. Syarat ini mencegah negara-negara yang hanya terdiri atas beberapa pulau utama, seperti Selandia Baru dan Inggris, untuk meng- klaim dirinya sebagai negara kepulauan karena wilayah daratnya akan jauh lebih luas dibanding wilayah lautnya. Syarat ini juga menjamin bahwa negara yang terdiri atas pulau-pulau kecil, seperti Kiribati dan Tuvalu, tidak dapat menarik garis pangkal dari pulau-pulau yang saling berjauhan karena wilayah lautnya akan melebihi sembilan kali luas daratannya. Indonesia sendiri dapat dengan mudah memenuhi syarat ini. Total luas daratan Indonesia adalah sekitar 1,9 juta km², sementara luas perairan kepulauannya 2,28 juta km², sehingga rasio daratan:lautan adalah 1: 1, 2.
Ketiga, tidak ada segmen garis pangkal kepulauan yang panjangnya melebihi 125 mil laut. Berdasarkan garis pangkal yang dibuat pada 1960, segmen paling panjang yang dimi- liki Indonesia adalah 123,2 mil laut, sedangkan berdasarkan garis pangkal tahun 2002 dan 2008, segmen terpanjang hanya 122,75 mil laut. Keempat , hanya 3% dari total segmen garis pangkal kepulauan yang panjangnya boleh lebih dari 100 mil laut. Dari total 180 garis pangkal kepulauan tahun 2008, hanya ada lima segmen yang panjangnya lebih dari 100 mil laut, atau sekitar 2,78%. Kelima , penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut. Syarat ini bersifat subjektif dan tidak terlalu ketat di mana masing-masing kartografer dapat memilih garis yang berbeda-beda untuk memenuhi syarat
ini (hlm.17). Indonesia dapat dengan mudah memenuhi syarat tersebut.
Terpenuhinya syarat yang diatur dalam pasal 47 UNCLOS 1982 di atas menjadikan Indonesia berhak menyandang status sebagai negara kepu- lauan. Dengan dasar status ini, Indonesia dapat mengklaim wilayah maritim yang lebih luas dibanding berdasarkan Ordonantie 1939. Status sebagai negara kepulauan menjadikan wilayah maritim Indonesia bertambah sekitar 3 juta km², atau menurut versi BNPP (2011) 3,1 juta km², dengan komposisi penambahan 0,3 juta km² laut teritorial dan 2,8 juta km² perairan laut Nusantara.
Selain laut teritorial, ada dua lagi jenis wilayah maritim yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Sebagai negara pantai, Indonesia secara alamiah memiliki landas kontinen, yaitu “ dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut ” (UNCLOS 1982, pasal 76). Dalam hal ini, negara yang memiliki landas kontinen memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi landas kontinen atau meng- eksploitasi sumber kekayaan alamnya. Bila negara tersebut tidak melakukannya, tidak ada satu pihak pun yang dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen tanpa persetujuan tegas negara pantai tersebut (UNCLOS 1982, pasal 77).
Namun demikian, pada kasus dua negara pantai saling berhadapan dengan jarak kurang dari 400 mil laut, penentuan batas landas kon- tinen kemudian sering menimbulkan sengketa. Indonesia sendiri mempunyai sembilan batas lan- das kontinen dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia (BNPP, 2015, 32). Untuk menyelesaikan delimitasi ini, Forbes menawarkan enam metode berdasarkan pengalaman negara- negara di Asia Tenggara, yaitu: 1) saluran atau garis tengah dari perairan terdalam, 2) median atau garis yang sama jaraknya dari titik pantai terdekat kedua pihak ( equidistant line ), 3) garis
tegak lurus ( perpendicular ) terhadap arah umum pantai, 4) penggunaan garis lintang dan atau garis bujur sejajar/paralel, 5) batas alami secara geologi dan geomorfologi, dan 6) faktor ekologi untuk zona ekonomi eksklusif atau zona  perikanan. Pemilihan metode tersebut tentu dilakukan dalam forum negosiasi bilateral maupun melalui arbitrasi. Indonesia sendiri mengadopsi prinsip bahwa batas maritim paling baik diselesaikan melalui negosiasi, bukan arbitrasi (hlm.28).
Batas maritim yang lain adalah Zona Eko- nomi Eksklusif (ZEE), yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Negara pantai seperti Indonesia dapat mengklaim ZEE sejauh maksimal 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut terito- rial (UNCLOS 1982, pasal 57). Indonesia tidak mempunyai kedaulatan terhadap ZEE-nya, tetapi memiliki hak-hak berdaulat ( sovereign rights ) untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin (UNCLOS 1982, pasal 56).
Pada tingkat domestik, Indonesia menerbit- kan Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selain me- ngakomodasi hak berdaulat, undang-undang ini juga menegaskan bahwa Indonesia mempunyai yurisdiksi dalam pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan (pasal 4 ayat 1). Berbeda dengan laut teritorial yang sepenuhnya di bawah kedaulatan Indonesia, di dalam ZEE ini Indonesia menjamin kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta pemasangan kabel dan pipa bawah laut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku (pasal 4 ayat 2), di mana setiap kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomi harus mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan pemerintah Indonesia (pasal 5 ayat 1). Walaupun Forbes tidak menjelaskan secara detail siapa saja yang dapat
meminta izin, pasal-pasal di atas menyiratkan bahwa kegiatan ekonomi di ZEE Indonesia dapat dilakukan oleh pihak lokal maupun pihak asing. Batasan kegiatan ekonomi tersebut juga tidak secara jelas dinyatakan di mana tolok ukurnya, hanya menggunakan indikator pencemaran ling- kungan (pasal 8). Hal ini yang mungkin menjadi penyebab mengapa sampai sekarang masih banyak kasus kapal nelayan asing berizin yang melakukan penangkapan ikan secara masif dan membuat nelayan-nelayan lokal kalah bersaing, seperti yang terjadi di Kabupaten Natuna (Astuti & Raharjo, 2015).

## NEGOSIASI BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN NEGARA SEMPADAN
Status sebagai negara kepulauan memberikan Indonesia hak laut teritorial sejauh 12 mil, sementara status negara pantai memberikannya yurisdiksi landas kontinen dan ZEE. Namun, yang menjadi masalah adalah kedekatan letak geografis dengan negara-negara sempadan membuat Indonesia tidak dapat melakukan klaim wilayah maritim secara maksimal karena akan berbenturan dengan klaim wilayah negara lain—walaupun sama-sama menggunakan dasar hukum internasional UNCLOS 1982. Indonesia mau tidak mau harus bernegosiasi dengan sepuluh negara sempadan, terbanyak diban- dingkan negara Asia Tenggara lainnya. Forbes menerangkan bahwa dari sekitar 20 persetujuan batas maritim yang sudah berjalan di Asia Teng- gara, 75%-nya merupakan persetujuan Indonesia dengan negara tetangganya. Ada sekitar 17 batas maritim Indonesia yang sudah dinegosiasikan dengan negara tetangganya yang terdiri atas dua laut teritorial (dengan Malaysia dan Singapura), satu garis batas area penangkapan perikanan, satu zona kerja sama untuk eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon di Laut Timor—yang sekarang sudah tidak berlaku seiring pisahnya Timor Timur dari Indonesia, serta sisanya adalah batas landas kontinen.
Negosiasi pertama yang dilakukan Indonesia adalah dengan Malaysia pada November 1964. Dengan menggunakan metode equidistant line (mengambil jarak yang sama dari garis pangkal
masing-masing sebagai garis batas), kedua negara berhasil menyepakati tiga segmen batas landas kontinen. Pertama , segmen di Selat Malaka sepanjang 400,8 mil laut dengan rata-rata jarak equidistance sejauh 18 mil laut. Kedua , segmen di Laut China Selatan yang dekat dengan Malaysia bagian semenanjung sepanjang 317,2 mil laut. Ketiga , segmen di Laut China Selatan yang dekat dengan Pulau Kalimantan sepanjang 260 mil laut. Namun, untuk segmen di dekat pulau-pulau Indonesia sebelah barat laut Tanjung Dato tidak berlaku penuh karena ada kesepakatan konsesi yang ditawarkan Indonesia kepada Malaysia. Hal ini dilakukan agar Malaysia mau mendukung Indonesia yang pada waktu itu sedang mem- perjuangkan klaim sebagai negara kepulauan (hlm.41). Adapun terkait batas laut teritorial, kedua negara justru baru menyepakati segmen di bagian tenggara Selat Malaka sepanjang 174 mil laut pada Maret 1970.
Untuk batas maritim Indonesia-Singapura, wilayah ini merupakan jalur perdagangan internasional yang strategis. Oleh karena itu, negosiasinya juga berlangsung cukup alot dan lama. Pada permulaan, kedua negara pada Mei 1973 berhasil menyepakati batas laut terito- rial di Selat Singapura sepanjang 24,8 mil laut dengan metode equidistance . Kesepakatan ini masih menyisakan dua segmen bagian barat dan timur yang merupakan kepanjangan dari segmen yang sudah disepakati. Setelah lebih dari empat dekade, pada Maret 2009 kedua negara akhirnya menyepakati segmen barat dengan membuat garis median antara Pulau Nipah, Indonesia dan Pulau Sultan Shoal, Singapura. Adapun untuk segmen timur, Singapura pada awalnya menolak untuk membicarakannya karena masih ada sengketa dengan Malaysia terkait kepemilikan Pulau Pedra Branca/Batu Puteh. Dengan keluarnya keputusan Mahkamah Internasional pada Mei 2008 bahwa pulau tersebut adalah milik Singapura, prospek negosiasi segmen timur menjadi terbuka. Namun, negosiasi tersebut kini tidak dapat dilakukan secara bilateral, tetapi harus trilateral dengan melibatkan Malaysia. Sementara itu, kedua negara tidak memiliki batas landas kontinen.
Pada batas maritim Indonesia-Papua Nugini, negosiasi pertama disepakati pada 1971 antara
Indonesia dengan Australia yang saat itu mewakili Papua Nugini. Ketika Papua Nugini merdeka pada 1975, perjanjian tersebut tetap berlaku dan membagi batas landas kontinen kedua negara dalam dua segmen. Segmen pertama berada di bagian  utara  Pulau  Papua  di  Samudra  Pasifik. Pada 1980, batas landas kontinen ini diperpanjang ke arah utara hingga menjadi sekitar 200 mil laut dengan menggunakan metode equidistance . Batas landas kontinen ini juga sekaligus menjadi batas bagi ZEE dan zona penangkapan perikanan kedua negara. Hal yang menarik dari perjanjian tahun 1980 tersebut adalah diakuinya hak tradisional warga kedua negara untuk memancing/menang- kap ikan di perairan negara tetangga. Segmen kedua berada di bagian selatan Pulau Papua di Laut Arafura. Melalui metode equidistance , kedua negara menyepakati batas landas kontinen sepanjang 528 mil laut.
Pada kasus batas maritim Indonesia-Austra- lia, kedua negara sejak 1970-an telah menyepakati dua segmen batas landas kontinen. Pertama, seg- men di Laut Arafura sepanjang 530 mil laut yang ditandatangani pada 18 Mei 1971. Kedua, segmen di Laut Timor yang di sepakati pada 9 Oktober 1972. Namun, segmen tersebut melewati wilayah Timor Timur yang pada waktu itu masih jajahan Portugis sehingga menciptakan Celah Timor yang memotong garis batas landas kontinen kedua negara. Dalam proses penyelesaiannya, kedua negara menggunakan pendekatan yang berbeda. Australia mengacu pada Konvensi Jenewa 1958 dengan prinsip 200 m isobath atau perpanjangan alami dari daratan, sementara Indonesia meng- gunakan prinsip equidistance . Perbedaan ini menyebabkan negosiasi gagal menghasilkan ke- sepakatan. Padahal, Celah Timor ini merupakan area yang kaya kandungan minyak, akibatnya dua negara tersebut saling berkompetisi untuk menguasainya. Sebagai upaya rekonsiliasi kom- petisi tersebut, kedua negara pada 5 September 1988 menyepakati pembentukan zona kerja sama ( Zone of Cooperation ) dalam menjalankan lisensi minyak di area Celah Timor. Seiring dengan kemerdekaan Timor Timur, kerja sama ini tidak berlaku lagi. Pada Maret 1997, kedua negara me- lengkapi perjanjiannya dengan menyepakati batas ZEE dan landas kontinen antara Pulau Christmas, Australia dengan Pulau Jawa, Indonesia, batas
ZEE antara kepulauan bagian selatan Indonesia dengan Australia sepanjang 1.500 mil laut, dan perpanjangan batas landas kontinen tahun 1972. Namun hingga Desember 2013, perjanjian tersebut belum diratifikasi karena pihak Indonesia berkeberatan dengan metode garis median yang digunakan untuk menentukan batas antara Pulau Jawa dan Pulau Christmas.
Untuk Perbatasan Indonesia dengan India, kedua negara tidak mempunyai batas laut terito- rial, tetapi memiliki batas landas kontinen dan ZEE. Batas landas kontinen tersebut terletak di sekitar Laut Andaman yang memisahkan antara Pulau Sumatra dengan Kepulauan Nikobar, yang dikenal sebagai Great Channel . Perjanjian de- limitasi pertama kali dilakukan pada 8 Agustus 1974 yang meliputi segmen sepanjang 48 mil laut dengan metode equidistance . Pada 14 Januari 1977, segmen tersebut diperpanjang ke arah barat daya sejauh 160 mil laut dan ke arah timur laut sepanjang 86 mil laut. Ujung dari perpanjangan ke arah timur laut ini dekat dengan titik temu perbatasan tiga negara, yaitu Indonesia, India, dan Thailand yang masih dinegosiasikan. Sementara itu, batas ZEE juga masih belum terselesaikan.
Pada perbatasan maritim antara Indonesia dengan Thailand, kedua negara berbatasan landas kontinen di Selat Malaka. Persetujuan delimitasi pertama ditandatangani pada 17 Desember 1971 secara bilateral. Segmen sepanjang 89 mil laut disepakati berdasarkan prinsip equidistance . Selain itu, ada dua batas maritim yang harus diselesaikan secara trilateral. Pertama, perbatasan Indonesia-India-Thailand seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya. Kedua, perbatasan Indonesia-Thailand-Malaysia yang disetujui pada 21 Desember 1971. Ketiga negara sepakat membentuk Common Point di Selat Malaka sektor utara sebagai titik temu landas kontinen mereka. Metode yang digunakan lebih pada negosiasi (politis), bukan equidistance . Oleh karena itu, jarak Common Point ke titik pangkal masing-masing negara berbeda-beda. Jarak yang terdekat adalah Indonesia, yaitu 52 mil laut dari Sumatra, disusul oleh Thailand dengan 76 mil laut dari Kho Butang, dan yang paling jauh, yaitu Malaysia dengan 99 mil laut dari Langkawi.