TRADISI FOKOMPA KAMPANA’A DALAM PROSESI PEMINANGAN PADA MASYARAKAT SIOMPU BUTON SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
M. Miswar Zarah, 1 Lomba Sultan, 2 Muh. Jamal Jamil 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : miswar150zarah@gmail.com

## Abstrak
Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi fokompa kampana’a dalam  prosesi  peminangan  pada  masyarakat  Kecamatan  Siompu  Kabupaten  Buton  Selatan perspektif  hukum  Islam.  Jenis  penelitian  ini  adalah field  research  kualitatif dengan pendekatan syar’i dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan fokompa  kampana’a terlebih  dahulu  ditempuh  dua  langkah  yairu posoloi dan fotibua. Pelaksanaan  tradisi fokompa  kampana’a dilakukan  sebanyak  tiga  kali. Pertama , kafe’awutino  lambu sebagai  penyampaian  pinangan. Kedua , kafendua adalah  peminangan secara resmi sebagai penanda bahwa keduanya telah bertunangan. Ketiga , woa’ano wua atau upacara  penyerahan  pinangan  disertai  dengan  penyerahan  sebagian  kecil  mahar  dalam  adat. Pada  umumnya  pelaksaan  tradisi fokompa  kampana’a tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam  karena  banyak  hal  yang sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Pelaksanaan  tardisi fokompa kampana’a sebagai  kekayaan  budaya  perlu  dijaga  dengan  tetap  memerhatikan  nilai-nilai keislaman  dan  menyederhanakan  beberapa  prosesi  dan  materi  yang  dianggap  memberatkan sesuai kemampuan masyarakat.
Kata Kunci : Tradisi Masyarakat; Peminangan; Hukum Islam.

## Abstract
The  main  issue  of  this  research  is  how  the  implementation  of  the  tradition  of  "fokompa kampana’a"  in  the  engagement  process  in  the  Siompu  District  community  of  South  Buton Regency from the perspective of Islamic law. This research is qualitative field research using Sharia  and  sociological  approaches.  The  research  results  indicate  that  before  the implementation of "fokompa kampana’a," two preliminary steps are taken, namely "posoloi" and  "fotibua."  The  implementation  of  the  tradition  of  "fokompa  kampana’a"  is  conducted three  times.  First,  "kafe’awutino  lambu"  as  a  proposal  presentation.  Second,  "kafendua"  is the formal engagement as a marker that both parties are engaged. Third, "woa’ano wua" or the  engagement  ceremony  accompanied  by  the  partial  delivery  of  the  dowry  according  to tradition. In general,  the implementation  of  the tradition of  "fokompa kampana’a" does not contradict  Islamic  law  because  many  aspects  align  with  Islamic  teachings.  Preserving  the tradition  of  "fokompa  kampana’a"  as  cultural  wealth  needs  to  be  done  while  considering Islamic values and simplifying some processes and materials deemed burdensome according to the community's capabilities.
Keywords: Community Traditions; Proposal; Islamic law.
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil

## A. Pendahuluan
Pernikahan  merupakan sunnatullah yang  umum  dan  berlaku  pada  makhluk-Nya. Pernikahan  adalah  suatu  cara  yang  dipilih  oleh  Allah  sebagai  jalan  bagi  makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. 1 Pernikahan dalam Islam telah diatur dalam  sumber  hukum  Islam  yaitu  al-Qur’an,  sunah,  dan  ijma’  ulama.  Sumber-sumber hukum tersebut mengatur pernikahan mulai dari prapernikahan hingga pasca pernikahan. Salah satunya adalah peminangan. Peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang  laki-laki  kepada  pihak  seorang  wanita  untuk  menikahinya  bisa  dilakukan  oleh laki-laki  secara  langsung  atau  dengan  perantara  pihak  lain  yang  dipercayanya  sesuai dengan ketentuan agama. 2
Dasar hukum peminangan tercantum dalam QS al-Baqarah/2: 235
َن ُج َ ال َو
ِءا َسِ نلا ِةَب ْط ِخ  ْن ِم ٖهِب ْم ُت ْض َّرَع اَمْيِف ْمُكْيَلَع  َح ا
Tidak  ada  halangannya  bagimu  menggunakan  kata  sindiran  dalam  meminang perempuan 3
Menurut  jumhur  ulama,  peminangan  bukan  termasuk  syarat  sahnya  dalam  suatu pernikahan.  Jadi  jika  dalam  suatu  pernikahan  dilaksanakan  tanpa  diawali  oleh  sebuah peminangan,  maka  hukum  pernikahan  tersebut  tetap  sah. 4 Akan  tetapi  peminangan banyak  dilakukan  sebagai  bentuk  ikhtiar  agar  cita-cita  pernikahan  yang  dikehendaki dapat tercapai.
Peminangan merupakan  pendahuluan pernikahan yang disyariatkan sebelum  ada ikatan suami  istri  dengan  tujuan  agar  waktu  memasuki  pernikahan  didasari  kerelaan  yang didapatkan  dari  penelitian,  pengetahuan,  serta  kesadaran  masing-masing  pihak. 5
1 Sohari  Sahrani  dan  Tihami, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap ,  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2018) hlm. 6
2 Kamal Muchtar, Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hlm. 33
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Fatih, 2012) hlm. 38
4 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunah Lengkap (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 162
5 Sohari  Sahrani  dan  Tihami, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap, (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2018) hlm. 24
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
Peminangan  sangat  dianjurkan  sebelum  melangsungkan  pernikahan,  sebab  dengan peminangan  maka  pihak  yang  hendak  menikah  dapat  memastikan  kualitas  diri  dari pasangan yang hendak dinikahi  dengan  melakukan penilaian terhadap  agama, karakter, kehormatan,  silsilah  nasab,  maupun  kecantikan  atau  ketampanan  calon  pasangan. Peminangan  juga  dilakukan  agar  tidak  ada  penyesalan  karena  pasangan  yang  telah dinikahi tidak sesuai dengan keinginan.
Berbeda  dengan  pernikahan,  peminangan  tidak  diatur  secara  detail  dalam  Islam.  Dasar hukum  yang  ada  mengenai  peminangan  hanya  sekedar  mengatur  ketentuan-ketentuan umum. Di Indonesia peminangan banyak dilakukan sesuai dengan adat atau tradisi dari tempat  dilakukannya  peminangan.  Jika  peminangan  dilakukan  sesuai  dengan  hukum adat  atau  tradisi  maka  ketentuan-ketentuan  tentang  pelaksanaan  peminangan  diatur sampai  dengan  hal-hal  kecil.  Ketentuan  yang  ada  dalam  hukum  adat  tidak  tertulis  juga tidak  mengikat  secara  mutlak,  tetapi  banyak  masyarakat  yang  memilih  prosesi peminangan sesuai dengan adat atau tradisi yang berlaku di daerah tersebut.
Hukum  adat  merupakan  bagian  dari  adat  istiadat,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hukum adat  adalah  konkritisasi  daripada  kesadaran  hukum,  khususnya  pada  masyarakat- masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan. Hukum adat muncul dari masyarakat itu  sendiri  sehingga  mayoritas  masyarakat  hidup  di  tengah-tengah  sistem  yang  diatur oleh hukum adat tersebut. 6 Apa saja yang dilakukan oleh manusia baik itu individu atau kelompok dari generasi-generasi dari setiap sudut pandang kehidupannya yang bertujuan agar menumpu kehidupan manusia dapat diartikan sebagai “tradisi” yang sudah menjadi bagian dalam sebuah kebudayaan. 7
Begitu  juga  dengan  masyarakat  Kecamatan  Siompu  Kabupaten  Buton  Selatan.  Adat istiadat  yang  masih  dijunjung  tinggi  membuat  masyarakat  masih  banyak  melakukan praktik-praktik  hidup  sesuai  tuntunan  adat.  Hal  tersebut  berlaku  pula  pada  prosesi peminangan.  Prosesi  peminangan  di  Kecamatan  Siompu  Kabupaten  Buton  Selatan
6 Sorjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hlm. 338
7 Zulfajrin  Nur,  Abdul  Halim  Talli,  Ibnu  Izzah,  “Tradisi  Songkabala  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi Kasus di Masyarakat Batulabbu Kabupaten Bantaeng),” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (April 2022), hlm 436
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil

## disebut dengan “ Fokompa kampana’a”.
Kecamatan  Siompu  terbagi  menjadi  bebrapa  wilayah  hukum  adat.  Pusat  dari  wilayah hukum  adat  ditandai  dengan  bangunan  yang  disebut  “ Baruga.” Tradisi fokompa kampana’a adalah  istilah  adat  yang  digunakan  di  Kecamatan  Siompu  untuk  prosesi peminangan  khusus  masyarakat  wilayah  hukum  adat Baruga Binawakili.  Tradisi fokompa  kampana’a adalah  tradisi  peminangan  yang  masih  dipraktikan  mayoritas masyarakat  Kecamatn  Siompu  Kabupaten  Buton  Selatan  serta  dilakukan  sesuai ketentuan  adat.  Praktik fokompa  kampana’a harus  memenuhi  syarat-syarat  dan  semua ketentuan  yang  telah  diatur  oleh  adat  di  Kecamatn  Siompu  Kabupaten  Buton  Selatan. Salah  satu  hal  yang  paling  menonjol  dari  pelaksaan  tradisi fokompa kampana’a adalah penggunaan kampana’a sebagai simbol dari peminangan yang dilakukan oleh laki-laki. Tradisi fokompa  kampan’a dilakukan  sebanyak  tiga  kali  sebelum  berlanjut  pada pernikahan.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang digunakan yaitu pendekatan syar’i dan pendekatan sosiologis. Data dari penelitian yang dilakukan  di  Kecamatan  Siompu  Kabupaten  Selatan  ini  bersumber  dari  wawancara langsung  kepada  pelaksana fokompa  kampana’a dengan  menggunakan  metode observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  dalam  pengumpulan  data.  Teknik  pengolahan dan analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis komparatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Proses  Pelaksanaan  Tradisi  Fokompa  Kampana’a  di  Kecamatan  Siompu Kabupaten Buton Selatan
Dalam adat Siompu, fokompa kampana’a tidak langsung dilakukan oleh pihak laki-laki. Ada  dua  tahapan  yang  harus  dilakukan  sebelum  melakukan fokompa  kampana’a. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah posoloi. Posoloi dilakukan oleh seorang wanita  yang  sudah  tua  dan  berpengalaman  dari  pihak  laki-laki  yang  diutus  untuk
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
bertanya ke keluarga wanita yang hendak dipinang mengenai  telah  ada  atau belum ada pinangan  lain  untuk  wanita  tersebut.  Setelah  menanyakan  status  wanita  yang  hendak dipinang  dan  menyampaikan  maksud  serta  mendengar  jawaban  dari  keluarga  wanita, utusan pihak laki-laki tersebut pulang untuk menyampaikan hasilnya. Jika telah ada laki- laki  lain  yang  meminang  wanita  tersebut  maka  laki-laki  yang  hendak  meminang  tidak akan melanjutkan niat dan rencananya. Tetapi jika belum ada pinangan lain untuk wanita tersebut  maka  keluarga  laki-laki  akan  membahas  langkah  kedua  yang  harus  ditempuh sebelum melakukan peminangan resmi.
Langkah kedua yang dilakukan sebelum melakukan fokompa kampana’a adalah fotibua. Fotibua berarti  menyampaikan  maksud  dari  pihak  laki-laki  melalui  seorang  utusan kepada  keluarga  wanita  yang  hendak  dipinang  bahwa  dalam  beberapa  hari  ke  depan disertai  dengan  keterangan  waktu,  akan  datang  utusan  dari  pihak  laki-laki  yang berkunjung  ke  rumah  wanita  tersebut  untuk  melakukan  peminangan  yang  pertama. Fotibua dilakukan agar pihak wanita yang hendak dipinang bersiap pada hari yang telah ditentukan  untuk  menerima  utusan  pihak  laki-laki  serta  menunjuk  utusan  keluarga wanita  sebagai  juru  bicara  yang  akan  bertemu  utusan  pihak  laki-laki  yang  hendak meminang dan menerima kampana’a. Informasi yang disampaikan dalam fotibua berupa hari  kedatangan,  jam  kedatangan  dan  dimulainya  prosesi  peminangan  serta  dua  orang utusan dari pihak laki-laki. Penunjukan utusan pihak wanita yang akan menerima utusan pihak  laki-laki  harus  sederajat  atau  dianggap  sebagai  orang  yang  secara  sosial  sepadan dengan utusan dari pihak laki-laki
Setelah kedua langkah ditempuh dan semua telah dipersiapkan oleh pihak laki-laki dan pihak  wanita,  maka  peminangan  pertama  akan  dilaksanakan  sesuai  waktu  kesepakatan. Peminangan  pertama  dalam  bahasa  Siompu  disebut kafe’awutino  lambu. Kafe’awutino lambu adalah  sebuah  istilah  adat  yang  artinya  memberanikan  diri  dengan  menanggung malu  untuk  menyampaikan  tujuan  kedatangan  mereka  untuk  meminang  wanita  yang dimaksud.  Peminangan  pertama  bukanlah  pinangan  resmi. 8 Peminangan  pertama dilakukan sebagai simbol adanya niat dari pihak laki-laki untuk melakukan peminangan
8 Pomili Womal (67 tahun), Tokoh masyarakat Siompu, Wawancara, Siompu, 2 Juni 2022
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
dan menerima jawaban dari pihak wanita tentang lamaran laki-laki diterima atau ditolak Kampana’a adalah  piringan  hitam  yang  diisi  dengan  daun  sirih,  buah  pinang,  gambir, rokok  atau  tembakau,  kapur  sirih,  dan  sejumlah  uang. Kampana’a yang  digunakan dalam  tradisi fokompa  kampana’a dibungkus  oleh  kain  dengan  pola  ikatan  tertentu. 9 Kampana’a adalah  simbol  dari  niat  suatu  hajat  yang  disampaikan  dalam  adat  Siompu. Termasuk  salah  satu  hajat  yang  disampaikan  dengan  simbol kampana’a adalah peminangan
Pada  peminangan  pertama  atau kafe’awutino  lambu , kampana’a diisi  dengan  benda- benda yang telah disebutkan di atas, dibungkus dengan kain  yang pada ujung ikatannya menyerupai kuncup bunga yang belum mekar, dengan ketentuan uang yang diisi dalam kampana’a menjadi  hak  wanita  yang  hendak  dilamar  sehingga  uang  tesebut  harus diambil  dan  menjadi  milik  wanita  yang  akan  dipinang  baik  dia  menerima  pinangan tersebut atau tidak.
Pelaksanaan kafe’awutino  lambu dimulai  dengan  orang  tua  laki-laki  menyerahkan kampana’a kepada  utusan  yang  akan  menyampaikan  maksud  peminangan  atau  sebagai juru  bicara.  Juru  bicara  pihak  laki-laki  tersebut  ditemani  seorang  yang  bertugas membawa kampana’a. Setelah menerima kampana’a dari orang tua laki-laki peminang, juru bicara menyerahkan kampana’a kepada pembawa kampana’a. Kemudian berangkat menuju rumah wanita yang hendak dipinang. Dua orang utusan keluarga pihak laki-laki yang  membawa kampana’a dipilih  karena  dianggap  cakap  dalam  keluarga  dan merupakan tokoh dalam masyarakat, biasanya tokoh agama atau tokoh adat.
Sesampainya utusan pihak laki-laki di rumah wanita yang hendak dipinang, maka semua delegasi biasanya menunggu waktu yang telah disepakati untuk melaksanakan pinangan pertama.  Jika  waktu  yang  telah  disepakati  tiba  maka  dimulailah  prosesi  peminangan yang  pertama.  Utusan  pihak  laki-laki  menyampaikan  maksud  meminang  dan  dijawab oleh  utusan  pihak  perempuan.  Setelah kampana’a pertama  diserahkan  ke  pihak  wanita untuk  diambil  uang  yang  harus  diberikan  kepada  wanita  yang  dipinang, kampana’a
9 La Araba (65 tahun), Tokoh adat Siompu, Wawancara, Siompu, 31 Mei 2022
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
dikembalikan kepada utusan pihak laki-laki.
Ada  tiga  kemungkinan  yang  terjadi  setelah kampana’a dikembalikan  ke  utusan  pihak laki-laki  sebagai  bentuk  jawaban  atas  pinangan.  Pertama,  pihak  keluarga  wanita langsung  menerima  pinangan  yang  diikuti  dengan  diskusi  untuk  menentukan  jadwal peminangan kedua. Kedua, pihak keluarga wanita menghadirkan langsung wanita yang dipinang  untuk  mendengar  jawaban  menerima  atau  menolak  pinangan  yang  juga dilanjutkan  dengan  diskusi  waktu  pelaksanaan  peminangan  kedua.  Ketiga,  pihak keluarga wanita meminta waktu untuk mendiskusikan menerima atau menolak pinangan dalam  beberapa  hari.  Jawaban  pinangan  diterima  atau  ditolak  disampaikan  dalam beberapa hari oleh seorang utusan keluarga wanita ke utusan pihak laki-laki.
Jika pinangan diterima, maka dilakukan diskusi mengenai jadwal dari peminangan kedua atau  pemberitahuan  dari  keluarga  wanita  bahwa  dalam  beberapa  hari  ke  depan peminangan  kedua  dapat  dilaksanakan.  Peminangan  kedua  dalam  tradisi fokompa kampana’a disebut  dengan  “ kafendua.”  Kafendua adalah  peminangan  yang  bersifat resmi  karena  kedua  belah  pihak  telah  setuju  bahwa  suatu  saat  laki-laki  peminang  dan wanita  yang  dipinang  akan  dinikahkan. Kafendua juga  dilakukan  untuk  memberikan status antara laki-laki dengan wanita telah bertunangan. 10
Pada kafendua jumlah keluarga yang hadir lebih banyak dibandingkan saat kafe’awutino lambu. Keluarga  yang  hadir  adalah  keluarga  bapak  dan  ibu  wanita  yang  dipinang. Keluarga  yang  datang  telah  diundang  untuk  berkumpul  dengan  maksud  menerima pinangan  dan  memberikan  sambutan  hangat  kepada  utusan  keluarga  laki-laki  yang meminang.  Isi kampana’a pada kafendua hampir  sama  dengan  isi kampana’a pada kafe’awutino  lambu. Hal  yang  membedakan  adalah  jumlah  uang  yang  diberikan  pihak laki-laki  kepada  pihak  wanita  dan  peruntukan  dari  uang  tersebut.  Jumlah  uang kampana’a pada kafendua lebih banyak dari jumlah uang kampana’a pada kafe’awutino lambu. Selain  itu,  uang  pada kampana’a saat kafendua juga  diserahkan  dalam  bentuk pecahan-pecahan  kecil.  Hal  ini  dilakukan  karena  uang  pada kampana’a saat kafendua
10 Pomili Womal (67 tahun), Tokoh masyarakat Siompu, Wawancara, Siompu, 2 Juni 2022
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
dibagikan  kepada  semua  tamu  undangan  yang  hadir  saat kafendua. Pembagian  uang pada  keluarga  yang  hadir  saat kafendua disebut  dengan kafe’awutino  bahitie  waa lowuto. Keluarga yang telah dindang untuk menghadiri kafendua tetapi tidak hadir saat kafendua tidak berhak mendapat bagian dari uang kampana’a . 11
Kafendua dilakukan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  keluarga. Pada  hari  yang  telah  disepakati,  masih  dengan  utusan  yang  sama,  orang  tua  laki-laki peminang menyerahkan kampana’a kepada dua  utusan untuk  dibawa ke  rumah wanita. Jika  waktu  yang  disepakati  telah  tiba,  utusan  pihak  laki-laki  menyampaikan  pinangan dan  dibalas  oleh  utusan  pihak  wanita  bahwa  pinangan  diterima. Kampana’a kemudian diserahkan ke juru bicara pihak wanita, lalu diserahkan ke keluarga wanita untuk dibuka isinya  yang  selanjutnya  akan  dibagikan  kepada  semua  tamu  undangan  yang  hadir. Setelah kampana’a dikembalikan  maka  kedua  belah  pihak  selanjutnya  membicarakan jadwal pelaksanaan fokompa kampana’a ketiga.
Tahap  ketiga  dari  prosesi fokompa  kampana’a adalah woa’ano  wua.  Woa’ano  wua adalah  penyerahan  pinangan,  persaksian  keluarga  bahwa  wanita  yang  dipinang  telah memiliki  calon  suami,  dan  pembagian  semua  seserahan  yang  dibawa  pihak  laki-laki dengan  simbol kampana’a kepada  seluruh  keluarga  pihak  wanita. Woa’ano  wua juga disebut  dengan nesaksiaondo bahitie waa lowuto. Woa’ano wua adalah  momen  paling sakral  dari  seluruh  prosesi fokompa  kampana’a.  Woa’ano  wua merupakan  penyerahan mahar yang kecil. Mahar yang telah ditetapkan  di  masyarakat  adat  Kecamatan Siompu disebut  dengan rodea atau pomantoto.  Rodea berjumlah  24 boka. Satu  (1) boka berjumlah  12  sen.  Satu  (1)  sen  senilai  dengan  Rp.  5.000.  Pada  prosesi woa’ano  wua pihak  laki-laki  menyerahkan  mahar  kecil  sebanyak  enam boka .  Sisanya  diserahkan ketika pernikahan. 12
Pada woa’ano  wua ,  ketika kampana’a telah  diterima,  disaksikan,  dan  disebutkan jumlahnya,  semua  keluarga  yang  telah  diundang  berhak  mendapatkan  bagian  dari kampana’a baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Hal ini sebagai bentuk tangggung
11 Pomili Womal (67 tahun), Tokoh masyarakat Siompu, Wawancara, Siompu, 2 Juni 2022
12 Pomili Womal (67 tahun), Tokoh masyarakat Siompu, Wawancara, Siompu 2 Juni 2022
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
jawab  moral  sehingga  jika  suatu  saat  terjadi  sesuatu  pada  kedua  calon  suami  istri tersebut  semua  yang  menjadi  saksi  turut  bertanggung  jawab  dan  ambil  bagian  dalam penyelesaiain  masalah. 13 Selain  itu,  pada woa’ano  wua bentuk  seserahan  yang disimbolkan kampana’a dari pihak laki-laki beragam  bentuknya seperti uang, nasi  satu periuk besar, buah pisang, dan kue. Pelaksaan woa’ano wua pada awalnya dilaksanakan beberapa  hari  sebelum  pernikahan  dilaksanakan.  seiring  berlalunya  waktu  mayoritas pelaksaan woa’ano  wua disederhanakan  dengan  melaksanakannya  bersamaan  dengan hari  pernikahan  dilangsungkan. Kampana’a diantarkan  dengan  turut  serta  calon mempelai  laki-laki,  keluarga,  dan  seluruh  seserahan  dari  laki-laki.  Setelah  prosesi fokompa  kampana’a yang  terakhir dilaksanakan  barulah  prosesi  pernikahan  dapat dilaksanakan.
Pelaksanaan woa’ano  wua yang  bersamaan  dengan  pernikahan  dilakukan  dengan keberangkatan  rombongan  pihak  laki-laki  yang  terdiri  dari  pembawa kampana’a dan juru bicara,  calon  mempelai laki-laki, orang tua/wali laki-laki, dan keluarga besar laki- laki  yang  membawa  komponen-kompenen  tambahan  dari kampana’a menuju  rumah calon  mempelai  wanita.  Sesampainya  di  rumah  wanita,  semua  komponen-komponen tambahan  dari kampana’a dibawa  ke  dapur,  sementara  calon  mempelai  laki-laki memasuki rumah wanita ditemani juru bicara, pembawa kampana’a, orang tua/wali, dan beberapa  orang  keluarga.  Sebelum  dilangsungkannya  acara  pernikahan  terlebih  dahulu dilaksanakan  prosesi fokompa  kampana’a terakhir  yaitu woa’ano  wua. Pelaksanannya dilakukan  dengan  perwakilan  laki-laki  menyerahkan kampana’a beserta  isinya  dan rodea kepada pihak wanita yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak.
Apabila  pertunangan  setelah  peminangan  kedua  atau  ketiga  yang  telah  dilakukan terputus  karena  suatu  sebab,  maka  akan  ada  dua  kemungkinan.  Pertama,  jika  sebab terputusnya  berasal  dari  wanita  maka  pihak  wanita  wajib  mengganti  sebanyak  dua  kali lipat  dari yang telah diberikan saat fokompa kampana’a ke pihak laki-laki . Kedua, jika sebab terputusnya karena laki-laki maka hal tersebut dianggap jatuh ke jurang, dianggap mengejek  keluarga  wanita  hingga  harus  memulihkan  nama  baik  keluarga  wantia  atau
13 Pomili Womal (67 tahun), Tokoh masyarakat Siompu, Wawancara, Siompu 2 Juni 2022
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
yang dalam masyarakat Siompu disebut kasangelai 14

## 2. Tradisi Fokompa Kampana’a Perspektif Hukum Islam
Peminangan  dianjurkan  di  dalam  sunnah  Nabi  saw.  Dan  ini  sebuah  etika  Islam  dalam proses  melakukan  pernikahan.  Praktik  peminangan  di  masyarakat  yang  merupakan pendahuluan hampir pasti  dilaksanakan dilakukan dengan tujuan agar kedua pihak bisa saling mengetahui sifat, pribadi, dan karakter atau akhlak pasangan sebelum pernikahan. Pentingnya  peminangan  juga  menjadi  sebab  ulama  fikih  mewajibkan  dilakukannya peminangan. 15 Dalam  praktiknya  di  masyarakat,  peminangan  telah  banyak  megalami akulturasi  antara  tradisi,  adat,  atau  budaya  dengan  syariat  Islam.  Budaya  dan  tradisi masyarakat  sangat  menentukan dalam membuat  dan memutuskan hukum.  Kalau aturan tersebut  sesuai  dengan  adat  istiadat  masyarakat,  maka  dengan  mudah  diterima  oleh masyarakatnya. 16 Islam  sebagai  agama  yang  dinamis  juga  mengatur  ketentuan  tentang tradisi  dari  suatu  daerah  yang  dijadikan  landasan  berperilaku  masyarakat.  Hal  tersebut disebut dengan istilah ‘ urf.
Secara  bahasa, al-‘urf ( فرعلا )  berarti  sesuatu  yang  dikenal  dan  diketahui  secara  luas. Romli  mengatakan  bahwa al-‘urf tidak  lain  adalah  hal  yang  terkait  dengan  adat  atau tradisi  yang  berlaku  pada  suatu  tempat  dan  menjadi  praktik  masyarakat  secara  luas, sehingga  menjadi  bagian  dari  kehidupan  mereka  secara  terus-menerus  baik  yang berkenaan  dengan  ucapan,  perbuatan,  maupun  terkait  dengan  hal-hal  yang  tidak  patut dilakukan. 17 ‘ Urf adalah  sesuatu  yang  telah  dikenal  oleh  orang  banyak  dan  telah menjadi  tradisi  mereka,  baik  berupa  perkataan,  perbuatan,  atau  keadaan  meninggalkan. ‘ Urf terbentuk  dari  saling  pengertian  orang  banyak,  sekalipun  mereka  berlainan
14 La Araba (65 tahun), Tokooh adat Siompu, Wawancara, Siompu, 31 Mei 2022
15 Aunur Rahim Faqih dan Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), h. 29
16 Supardin,  “Faktor  Sosial  Budaya  dan  Aturan  Perundang-undangan  Pada  Produk  Pemikiran  Hukum Islam,” Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (Desember 2014), hlm 67
17 Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi penetapan Hukum Islam, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), h. 216
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
stratifikasi  sosial,  yaitu  antara  kalangan  awam  dengan  kelompok  elit. 18 Dari  beberapa defini ‘ urf di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘ urf adalah suatu aturan tidak tertulis berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berlaku pada masyarakat tertentu, berlangsung secara  turun-temurun,  dan  mengikat  masyarakat  agar  tunduk  dan  patuh  pada  aturan tersebut. Di Indonesia, adat atau ‘ urf merupakan salah satu sumber hukum yang diyakini oleh  masyarakat  sebagai  aturan  yang  harus  dipatuhi  sebab  norma  dan  aturan  yang  ada dalam  adat  telah  menjadikan  sebuah  keteraturan  sosial  secara  turun-temurun  di  daerah adat  tersebut  berlaku.  Selain  itu,    ada  sanksi  yang  diberikan  terhadap  pelanggarnya. Bahwa apa yang disebut dengan al-‘urf tidak lain adalah hal  yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas, sehingga  menjadi  bagian  dari  kehidupan  mereka  secara  terus-menerus  baik  yang berkenaan  dengan  ucapan,  perbuatan,  maupun  terkait  dengan  hal-hal  yang  tidak  dapat dilakukan. 19
Dilihat dari segi wujudnya ‘ urf ada dua macam, yaitu:
a. ‘ Urf yang  shahih  adalah  sesuatu  yang  saling  dikenal  oleh  manusia,  dan  tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
b. ‘ Urf yang  fasid  adalah  sesuatu  yang  sudah  menjadi  tradisi  manusia,  akan  tetapi tradisi itu bertentangan  denga syara’, atau menghalalkan sesuatu  yang diharamkan, atau  membatalkan  sesuatu  yang  wajib. 20 Selain  itu,  ‘ urf yang  fasid  juga  biasanya bertentangan  dengan  akal  sehat,  mendatangkan  mudharat  dan  menghilangkan kemaslahatan. 21
Para  ulama  sepakat  bahwa  ‘ urf shahih  dapat  dijadikan  dasar  hujjah  selama  tidak bertentangan denga syara’. Ulama Malikiyah  menyatakan bahwa amal  ulama Madinah
18 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h 123
19 Syamsu Rizal, Supardin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e Dalam Perkawinan di Kecamatann Parado Kabupaten Bima-NTB,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (Desember 2019), hlm. 81.
20 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h.123
21 Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), h. 217
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
dapat  dijadikan  hujjah,  demikian  pula  ulama  Hanafiyah  menyatakan  bahwa  pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul  jadid- nya.  Ada  suatu  kejadian  tetapi  beliau  menetapkan  hukum  yang  berbeda  di Mesir ( qaul jadid ). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan ‘ urf. Tentu saja ‘ urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. 22 Adapun ‘ urf yang fasid maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memerhatikannya berarti bertentangan dengan dalil  syar’i  atau  membatalkan  hukum  syar’i.  Dalam  peraturan  yang  dibuat  ‘ urf yang berentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. 23
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan pegangan hanya ‘ urf yang  shahih  saja.  Oleh  karena  itu,  di  kalangan  ulama ushul terdapat  sejumlah  kaidah ( qawa’idul fiqhiyah) yang menjadi pegangan dalam mengamalkan ‘ urf , yaitu:
١ ة َم َّ كَح ُ م ُة َدا َع ْ ل  .
Adat itu bisa dijadikan dasar penetapan hukum
٢ . ِف ْر ُع ْ لا  ِرُّي َغَتِب ِماَك ْح ا ْ لا  ُرُّي َغَت
Hukum dapat berubah karena berubahnya adat
٣ ِ صَّنلاِب  ِتِبا َّثلاَك  ِف ْر ُعْلاِب  ُتِباَّثل  . Penetapan  hukum  yang  didasarkan  pada  al-‘urf  adalah  sama  seperti  menetapkannya dengan nash 24
Semua orang mengakui  adanya hubungan  antara hukum  adat dan hukum  Islam. Kedua hukum  tersebut  berlaku  di  Indonesia  selain  hukum  perundang-undangan.  Hubungan hukum  adat  dengan  hukum  Islam  dalam  makna  kontak  antara  kedua  sistem  hukum  itu telah  lama  berlangsung  di  tanah  air  kita.  Terjadinya  hubungan  antara  hukum  adat  dan hukum  Islam  adalah  disebabkan  oleh  dua  hal.  Pertama,  diterimanya  hukum  Islam  itu oleh  masyarakat.  Kedua,  Islam  dapat  mengakui  hukum  adat  itu  dengan  syarat-syarat
22 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, Edisi 1, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 84
23 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 125
24 Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017). H. 219
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
tertentu.  Pada  praktiknya,  hukum  adat  yang  berlaki  di  suatu  daerah  terkadang bertentangan dengan hukum  Islam. Sajuti  Thalib mengatakan hukum  adat  baru  berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Begitu pula Mahadi mengatakan hukum adat  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengambil  suatu  keputusan.  Namun  yang dipergunakan  itu  tentulah  bukan  hukum  adat  yang  bertentangan  dengan  hukum  Islam ( contra  legem )  tetapi  terbatas  pada  hukum  adat  yang  serasi  dengan  asas-asas  hukum Islam. 25 Dari  uraian  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hukum  Islam  berfungsi sebagai tolak ukur dapat berlaku atau tidaknya hukum adat dan baik atau buruknya suatu hukum  adat.  Bahkan  Islam  juga  mengatur  tentang  ketentuan  bahwa  suatu  adat  atau hukum  adat  yang  baik  dan  sesuai  syariat  Islam  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum Islam dan hukum Islam.
Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah:
a. Adat  itu  dapat  diterima  oleh  perasaan  dan  akal  sehat  serta  diakui  oleh  pendapat umum
b. Sudah  berulangkali  terjadi  dan  telah  pula  berlaku  umum  dalam  masyarakat  yang bersangkutan
c. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan
d. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak
e. Tidak  bertentangan  denga nash al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  Muhammad  saw.  Atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan syariat Islam. 26
‘Urf dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang di samping berfungsi sebagai salah satu metodologi yang dipergunakan dalam  menafsirkan nash  al-qur’an dan hadis  juga dapat dijadikan sumber hukum  selama tidak bertentangan dengan ruh syari’at,  walaupun ada
25 Muhammad  Daud  Ali, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia, Edisi  6,  (Cet. XXI; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 228
26 Muhammad  Daud  Ali, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia, Edisi  6,  (Cet. XXI; Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 230
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
ulama yang tidak menjadikan ‘urf sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum. 27
Dari uraian mengenai hukum adat (‘ urf ) serta hubungannya dengan hukum Islam maka dapat  disimpulkan  bahwa  tradisi fokompa  kampana’a pada  prosesi  pelaksanaannya banyak  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam  dan  tidak  berkenaan  dengan  suatu  yang dilarang  dalam  syariat  Islam  sehingga  patut  untuk  dipertahankan.  Tetapi  ada  beberapa praktik  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam,  praktik  tersebut  harus  diganti  atau disesuikan  dengan  praktik  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Sebelum  melakukan fokompa  kampana’a laki-laki  yang  hendak  meminang  bersama  keluarganya  meneliti terlebih dahulu agama, keluarga, dan sifat dari wanita yang hendak dipinang. Walaupun dalam praktiknya banyak yang memilih agama bukan sebagai tolak ukur utama memilih pasangan,  tetapi  Rasulullah  saw.  menganjurkan  agar  meneliti  terlebih  dahulu  pasangan yang  hendak  dipinang.  Agar  tidak  terjadi  penyesalan  sebab  salah  dalam  memilih pasangan.
Prosesi fokompa kampana’a yang  diawali  dengan posoloi sesuai  dengan  salah  satu  hal yang  diperhatikan  ketika  melakukan  peminangan  dalam  Islam  yaitu  melarang  untuk meminang  wanita  yang  sedang  dipinang.  Informasi  yang  didapatkan  dari posoloi digunakan  untuk  memastikan  wanita  yang  hendak  dipinang  sedang  dalam  pinangan orang  lain  atau  tidak  agar  pihak  laki-laki  dapat  menentukan  langkah  selanjutnya  dari untuk  melanjutkan  peminangan  atau  tidak  melanjutkan  peminangan. Fotibua yang dilakukan  dengan  maksud  menyampaikan  bahwa  pihak  laki-laki  hendak  menunaikan hajat ke rumah pihak wanita dapat dianggap sebagai suatu adat yang baik sebab dengan adanya  informasi  dari fotibua maka  keluarga  wanita  dapat  mempersiapkan  diri menyambut  tamu  sebaik  mungkin  sebagai  salah  satu  bentuk  adab  untuk  memuliakan tamu. Kafe’awutino lambu yang  pada  intinya  hanya  sebagai  penyampaian  maksud  dari pihak laki-laki bahwa hendak melamar wanita yang dimaksud serta mendengar jawaban dari  pihak  wanita  yang  menerima  atau  menolak  lamaran.  Tetapi  pihak  wanita  sebelum menentukan  jawaban  hendak  menerima  atau  menolak  pinangan  telah  meneliti  terlebih
27 Sulfan  Wandi,  “Eksistensi ‘Urf dan  Adat  Kebiasaan  Sebagai  Dalil  Fiqh,” Samarah:  Jurnal  Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 194
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
dahulu  calon  pasangannya  dengan  menilai  seluruh  aspek  yang  diajarkan  oleh  agama. Kafendua sebagai  lamaran  yang  dianggap  resmi  oleh  adat.  Pada  pelaksanaannya  dapat menambah  jalinan  silaturahim  keluarga.  Selain  mendapatkan  uang  yang  dibagikan  saat kafendua, keluarga  yang  hadir  saat itu juga  diberi  tanggung  jawab  moral  sebagai  saksi juga turut menjaga keluarga dari hal-hal yang tidak diingankan. Jika kemungkinan buruk terjadi  maka  keluarga  dapat  membantu  untuk  menyelesaikan  masalah  sebagai  bentuk tanggung jawab.
Jika  ditinjau  dari  hukum  Islam,  al-Qur’an  sebagai  pedoman  hidup  telah  menjelaskan tentang  bagaimana  kedudukan  suatu  tradisi,  adat  istiadat,  budaya  dalam  agama  itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam suatu tradisi dipercaya oleh masyarakat dapat  mengantarkan  keberuntungan,  kesuksesan,  kelimpahan,  keberhasilan  bagi masyarakat tersebut. Namun di sisi lain, banyak polemik yang ditimbulkan jika ditinjau dari kacamata Islam. 28
Pelaksanaan woa’ano  wua yang  pada  awalnya  dilaksanakan  terpisah  dengan  waktu pelaksanaan  akad  nikah  dianggap  memberatkan  karena  ketika  pinangan  telah  resmi maka  langkah  yang  ditempuh  selanjutnya  hanyalah  akad  nikah,  jika  ditambah  dengan woa’ano  wua maka  hal  terebut  justru  memberatkan  pihak  laki-laki.  Tetapi penyederhanaan dilakukan dengan menyelenggarakan woa’ano wua dengan akad nikah pada  hari  yang  sama  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  patut  dipertahankan  sebab  segala bentuk  biaya  yang  awalnya  untuk  dua  prosesi  adat  pada  hari  yang  berbeda  dapat dikurangi  biayanya  dengan  menyelenggarakannya  dalam  waktu  sehari  saja.  Selain  itu, seserahan  yang  mengikuti kampana’a pada woa’ano  wua yang  diselenggarakan  satu waktu  dengan  akad  nikah  dapat  dinikmati  langsung  oleh  seluruh  undangan  yang menghadiri  akad  nikah  dan  walimah.  Penyerahan  mahar  yang  kecil  pada  saat woa’ano wua seharusnya  diserahkan  saat  akad  nikah  karena  mahar  hanya  diwajibkan  saat  akad nikah bukan saat peminangan. Penentuan jumlah mahar dalam adat yang disebut rodea atau pomantoto yang  sebagian  diserahkan  saat woa’ano  wua, jumlahnya  terikat  aturan
28 Nur  Wahidah,  Patimah,  Musyfikah  Ilyas,  “Tinjauan  Hukum  islam  Terhadap  Tradisi Appakaramula (Studi Kasus di Lingkungan Tana-tana kelurahan Canrego Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar),” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (Desember 2021), hlm. 98
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
adat.  Hal  ini  bertentangan  dengan  syariat  Islam  yang  memerintahkan  untuk  memberi mahar sesuai dengan kemampuan laki-laki dengan tidak merendahkan wanita.

## D. Penutup
Penyelenggaraan  tradisi fokompa  kampana’a menurut  penulis  banyak  sejalan  dengan nilai-nilai  keislaman.  Seperti  disebutkan  bahwa  hukum  adat  yang  tidak  bertentangan dengan syariat  Islam atau sesuai syariat  Islam dapat dijadikan hukum  Islam. Walaupun beberapa  hal  perlu  diperbaiki  agar  sesuai  dengan  tuntunan  agama  dan  pelaksanaannya disederhanakan  sehingga  tidak  ada  keterpaksaan  masyarakat  yang  hendak  melakukan peminangan.  Menjadi  sebuah  keharusan  untuk  menjaga  tradisi fokompa  kampana’a sebab nilai-nilainya sejalan dengan hukum Islam. Penyelenggaraan fokompa kampana’a dilakukan sebanyak tiga kali yang melibatkan keluarga merupakan suatu hal yang dapat menjadikan jalinan silaturahim pada keluarga semakin kuat. Beban moral dan tanggung jawab  yang  diamanahkan  kepada  keluarga  wanita  sebagai  saksi  dalam  peminangan berfungsi  sebagai  kontrol  terhadap  calon  pasangan  agar  tetap  menjaga  diri  dari  hal-hal yang dapat merugikan diri juga pasangan serta keluarga
Tradisi fokompa  kampana’a yang  dilaksanakan  oleh  tokoh  agama  atau  tokoh  adat dengan  berdasarkan  hukum  adat  sesuai  tuntunan  hukum  Islam  harus  dijaga  serta diajarkan  kepada  generasi  penerus.  Dengan  menjaga  tradisi  ini  maka  kesakralan peminangan dan pernikahan di Kecamatan Siompu tidak hilang. Segala hal dalam tradisi yang  bersifat  memberatkan  ketika  dilaksanakan  hendaknya  disederhanakan  sesuai dengan  kemampuan  pihak  yang  hendak  melakukan  tradisi.  Penyederhanaan  dilakukan agar  dalam  menjaga  dan  dalam  pelaksanaan  tradisi  ini  dapat  dijangkau  oleh  semua kalangan masyarakat Kecamatan Siompu

## Daftar Pustaka
Ali, Muhammad Daud. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
Faqih,  Aunur  Rahim  dan  Umar  Haris  Sanjaya. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia.
Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017
M. Miswar Zarah, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Al-Fatih, 2012
Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994 Muchtar, Kamal. Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1974
Romli. Pengantar  Ilmu  Ushul  Fiqh  Metodologi  penetapan  Hukum  Islam. Depok:  PT Kharisma Putra Utama, 2017
Sahrani,  Sohari  dan  Tihami. Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2018
Salim,  Abu  Malik  Kamal  bin  As-Sayyid. Shahih  Fikih  Sunah  Lengkap. Jakarta:  Pustaka Azzam, 2007
Sanusi, Ahmad dan Sohari. Ushul Fiqh. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
Soekanto, Sorjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
Nur, Zulfajrin, Abdul Halim Talli, Ibnu Izzah. “Tradisi Songkabala Perspektif Hukum Islam (Studi  Kasus  di  Masyarakat  Batulabbu  Kabupaten  Bantaeng).” Qadauna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (April 2022). Hlm 436.
Rizal,  Syamsu,  Supardin.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Adat Teka  Ra  Ne’e dalam Perkawinan di  Kecamatann Parado Kabupaten Bima-NTB.” Qadauna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 (Desember 2019). Hlm. 81
Supardin.  “Faktor  Sosial  Budaya  dan  Aturan  Perundang-undangan  Pada  Produk  Pemikiran Hukum Islam.” Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (Desember 2014). Hlm 67
Wahidah,  Nur,  Patimah,  Musyfikah  Ilyas.  “Tinjauan  Hukum  islam  Terhadap  Tradisi Appakaramula (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana kelurahan Canrego Kecamatan Pol-Sel  Kabupaten  Takalar).” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga Islam  Vol. 3 No. 1 (Desember 2021). Hlm. 98.
Wandi,  Sulfan.  “Eksistensi ‘Urf dan  Adat  Kebiasaan  Sebagai  Dalil  Fiqh.” Samarah:  Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2018). Hlm. 194
La Araba (65 tahun), Tokoh adat Siompu, Wawancara, Siompu, 31 Mei 2022
Pomili Womal (67 tahun), Tokoh masyarakat Siompu, Wawancara, Siompu 2 Juni 2022