PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA BATAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU- X/2012

## Agus Riyanto, Rizki Tri Anugrah Bhakti Universitas Putera Batam
Abstract : Islamic banking is experiencing growth both in Indonesia and in the world. In  Indonesia,  the  growth  of  the  number  of  Islamic  bank  offices  continued  to  grow. This shows that community needs for Islamic banks are very high. The government of course  has  to  deal  with  this  development.  The  most  substantial  improvement  is  the existence  of  policies  regarding  the  regulation  of  Islamic  banking.  This  is  very important because the banking sector is very sensitive, especially the possibility of a dispute  between  the  customer  and  the  bank  is  also  quite  large.  These  disputes  must eventually  be  resolved  by  both  parties,  namely  the  bank  and  the  customer  because both of these parties have the same position as the parties concerned. This study aims to  describe  the  competence  of  the  Religious  Courts  in  resolving  sharia  banking disputes as well as knowing  the obstacles faced by the Religious Courts in deciding Islamic banking disputes. The type of research used is empirical juridical. The results of the study can be a reference for  further research and become a reference source for related subjects.
Keywords : Islamic banking, policy, competence, disputes
Abstrak : Perbankan syariah mengalami perkembangan baik di Indonesia, maupun di dunia.  Di  Indonesia  tercatat  pertumbuhan  jumlah  kantor  bank  syariah  terus  tumbuh. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  masyarakat  terhadap  bank  syariah  sangatlah tinggi.  Pemerintah  tentu  saja  harus  berbenah  menghadapi  perkembangan  ini. Pembenahan  yang  paling  substansial  adalah  adanya  kebijakan  mengenai  pengaturan perbankan  syariah.  Hal  ini  sangatlah  penting  karena  sector  perbankan  sangatlah sensitif, terlebih adanya kemungkinan terjadinya perselisihan antara nasabah dengan pihak  bank  juga  cukup  besar.  Perselisihan  yang  terjadi  ini  pada  akhirnya  harus diselesaikan  oleh  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  bank  dan  pihak  nasabah  karena keduabelah  pihak  ini  memiliki  kedudukan  yang  sama  sebagai  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  kompetensi  Pengadilan Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah  serta  mengetahui  kendala yang  dihadapi  oleh  Pengadilan  Agama  dalam  memutus  sengketa  perbankan  syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian dapat  menjadi  rujukan  bagi  penelitian  selanjutnya  serta  menjadi  sumber  referensi mata kuliah terkait.
Kata kunci : Perbankan syariah, kebijakan, kompetensi, sengketa perbankan syariah

## Pendahuluan
Umat  Islam  saat  ini  sedang melakukan
internalisasi nilai
tradisional  mereka  untuk  menghadapi zaman  modern.  Hal  ini  terjadi  baik  di masyarakat mayoritas Muslim maupun non-Muslim, nilai-nilai tradisional seperti kerendahan hati, konsep prinsip-prinsip  halal  dan  Islam  yang mengatur keuangan sedang dinegosiasikan  untuk  konteks  modern kita.  Hasilnya  dapat  kita  lihat  yaitu ekonomi Islam yang sedang
berkembang. 1 Di  beberapa  belahan  dunia,
perbankan syariah mengalami perkembangan.  Misalnya  yang  terjadi di Nigeria, perbankan syariah ini dapat menarik investasi asing khususnya dari negara-negara  kaya  minyak.  Penelitan
yang dilakukan oleh
Oseni menunjukkan bahwa di  Nigeria,  untuk menarik  investasi  langsung  asing  ke dalam  industri  keuangan  Islam  yang baru lahir, terutama dari negara-negara kaya  minyak  di  Timur  Tengah,
1 Reuters, T. 2015. State of The Global Islamic Economy:Dubai  the  Capital  of  Islamic Economy , 1–287. https://doi.org/10.1017/CBO978110741
5324.004
dibutuhkan  sebuah  sistem  peradilan yang  kuat  dan  kuat  dan  mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  dapat bertahan dalam jangka panjang. 2
Di Indonesia, pertumbuhan jaringan  kantor  perbankan  syariah mengalami  perkembangan  yang  pesat. Pertumbuhan  pesat  ini  terutama  pada pertambahan  jumlah  kantor  yang tumbuh.
kondisi perbankan syariah yang terdiri atas  13  bank  umum  syariah,  21  unit usaha  syariah,  dan  167  BPR  syariah hingga  Februari  2018.  Selanjutnya, sampai  dengan  akhir  Februari  2018, aset bank-bank syariah tercatat tumbuh 20,65 persen secara year on year (YoY) menjadi Rp 429,36 triliun. Sementara  pembiayaan  tumbuh  14,76 persen YoY menjadi Rp 289,99 triliun. DPK  (Dana  Pihak  Ketiga)  tumbuh 16,10  persen  YoY  menjadi  Rp  339,05 triliun.  Dalam  bulan  Januari  dan Februari 2018, telah terjadi penambahan rekening menjadi 560 ribu  rekening  perbankan  syariah
2 Oseni,  U.  A.  2015. Dispute  resolution  in  the Islamic  finance  industry  in  Nigeria . European Journal of Law and Economics , 40 (3), 545–564. https://doi.org/10.1007/s10657-012- 9371-y
dari  Desember  2017.  Hal  tersebut didukung  oleh  meningkatnya  jumlah kantor  bank  umum  syariah,  maupun unit  usaha  syariah.  Pertumbuhan  ini didukung  oleh  permodalan  syariah yang tergolong baik, tercermin rasio CAR  umum  syariah  sebesar 18,62  persen  dan non  performing financing pada  Februari  2018  sebesar
4,31 persen masih terjaga di bawah threshold 5 persen. Likuiditas bank syariah masih tergolong tinggi dari threshold. 3 Pertumbuhan yang tinggi ini membuktikan bahwa daya tarik perbankan  syariah  di  Indonesia  sangat tinggi.  Pertumbuhan  ini  diperkirakan akan  terus  berlanjut  karena  aset perbankan syariah belum mencapai 5% sebagaimana  target  yang  ditetapkan Bank Indonesia (BI). 4
Beberapa  kelebihan  perbankan syariah  perlu  ditingkatkan,  misalnya memiliki rasio intermediasi yang lebih tinggi  dan  kualitas  aset  yang  lebih
3 https://www.liputan6.com/bisnis/read/3 445095/ojk-kondisi-bank-syariah- nasional-terus-membaik
4 Hasan.2012.  Analisis  Industri  Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 1–8.
tinggi.  Penelitian  yang  dilakukan Abedifar  terkait  isiko  dan  stabilitas perbankan syariah
dengan menggunakan sampel 553 bank dari 24 negara  antara  tahun  1999  dan  2009 menunjukkan  bahwa  bank  syariah kecil yang memanfaatkan atau berbasis di  negara-negara  dengan  populasi mayoritas  Muslim  memiliki  risiko kredit  lebih  rendah  daripada  bank konvensional. Dalam hal risiko insolvensi,  bank  syariah  kecil  juga tampil  lebih  stabil.  Selain  itu,  terdapat sedikit  bukti  bahwa  bank-bank  Islam membebankan sewa kepada pelanggan mereka  karena  menawarkan  produk keuangan  Syariah.  Hasil  penelitian  itu juga  menunjukkan  bahwa  kualitas pinjaman bank syariah kurang responsif  terhadap  tingkat  suku  bunga domestik dibandingkan bank konvensional. 5
Akan  tetapi  di  sisi  lain, kelemahan  dalam  praktek  perbankan syariah masih memerlukan penyelesaian  segera.  Misalnya  ada bukti    bahwa  bank  syariah  kurang
5 Abedifar,  P.,  Molyneux,  P.,  &  Tarazi,  A. 2013. Risk  in  islamic  banking . Review of Finance , 17 (6), 2035–2096. https://doi.org/10.1093/rof/rfs041
efektif  biaya. 6 Menurut  identifikasi Bank  Indonesia,  yang  disampaikan pada  Seminar  Akhir  Tahun  Perbankan
Syariah 2005, kendala-kendala perkembangan Bank Syariah di samping imbas kondisi makro ekonomi,  juga  dipengaruhi  oleh  hal- hal  sebagai  berikut.  Pertama,  jaringan kantor pelayanan dan keuangan Syariah  masih  relatif  terbatas;  kedua, sumber  daya  manusia  yang  kompeten dan professional masih belum optimal; ketiga, pemahaman masyarakat
terhadap  Bank  Syariah  sudah  cukup baik, namun minat untuk
menggunakannya masih kurang;
keempat, sinkronisasi kebijakan dengan  institusi  pemerintah  lainnya berkaitan  dengan  transaksi  keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal belum  maksimal;  kelima,  rezim  suku bunga  tinggi  pada  tahun  2005;  dan keenam,  fungsi  sosial  Bank  Syariah dalam memfasilitasi  keterkaitan antara voluntary sector dengan pemberdayaan
6 Beck,  T.,  Demirg??-Kunt,  A.,  &  Merrouche, O.  2013. Islamic  vs.  conventional banking:  Business  model,  efficiency and  stability.  Journal  of  Banking  and Finance , 37 (2), 433–447. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.
09.016
ekonomi marginal masih belum optimal. 7
Menarik penelitian yang dilakukan  oleh  Čihák  &  Hesse, operasional bank syariah dan komersial  di  19  sistem  perbankan  di dunia  menunjukkan  bahwa  (a)  bank syariah  kecil  cenderung  lebih  kuat secara finansial daripada bank komersial  kecil;  (b)  bank  komersial besar  cenderung  lebih  kuat  secara finansial  daripada  bank  syariah  besar; Dan  (c)  bank-bank  Islam  kecil cenderung  lebih  kuat  secara  finansial daripada  bank-bank  syariah  besar, yang mungkin mencerminkan tantangan  pengelolaan  risiko  kredit  di bank-bank  Islam  besar.  Kami  juga menemukan  bahwa  pangsa  pasar  bank syariah tidak memiliki dampak signifikan  terhadap  kekuatan  finansial bank lain. 8
7 Mashdurohatun, A. 2011. Tantangan Ekonomi  Syariah  Dalam  Menghadapi Masa Depan.. Jurnal Dinamika Hukum, 11 , 1–13.
8 Čihák, M., & Hesse, H. 2010. Islamic  Banks and  Financial  Stability:  An  Empirical Analysis.Journal  of  Financial  Services Research , 38 (2), 95–113. https://doi.org/10.1007/s10693-010- 0089-0
Dalam  perbuatan  atau  kegiatan usaha  memang  tidak  selalu  berjalan mulus  seperti  yang  diinginkan  oleh pelaku  usaha.  Walaupun  telah  diatur oleh undang-undang atau telah diadakan  perjanjian  antara  pelaku usaha yang telah disepakati. Meskipun pada  awalnya  tidak  ada  I’tikat  untuk
melakukan penyimpangan dari kesepakatan,  pada  tahap  berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan.  Kalau  terjadi  adanya penyimpangan,  maka  ini  menjadi sebuah  sengketa. 9 Secara  teoritis,  ada empat  dimensi  yang  mempengaruhi kesepakatan  kontrak  yaitu  keadilan terhadap  pelanggan,  peraturan  negara, kepraktisan  bisnis  dan  karakteristik produk yang dirasakan. 10
Perselisihan  yang  terjadi  ini pada  akhirnya  harus  diselesaikan  oleh keduabelah pihak yaitu pihak bank dan
9 Damanuri,  A.  2015.  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syari'ah  Menurut  Pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo. Justicia Islamica , 12 (2). 10 Wulandari,  P.,  Putri,  N.  I.  S.,  Kassim,  S.,  & Sulung, L. A. 2016. Contract agreement model  for murabahah financing  in Indonesia Islamic banking. International  Journal  of  Islamic  and Middle Eastern Finance and Management , 9 (2), 190–204. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-
2015-0001
pihak  nasabah  karena  keduabelah pihak  ini  memiliki  kedudukan  yang sama sebagai pihak-pihak yang berkepentingan.  Dalam  sistem  hukum Islam,  cara  perselisihan  diselesaikan umumnya  terbagi  dalam  dua  kategori. Kategori  pertama  adalah  melalui proses  pengadilan,  yaitu  di  pengadilan Islam  ( al-qadò atau  ajudikasi),  dan yang  kedua  adalah  melalui  cara-cara damai seperti negosiasi,  konsiliasi  dan kompromi  ( nasò.hòah atau  nasihat tulus),  mediasi  ( sòulhò ),  arbitrase ( tah ò km ),  mediasi  bersama  dengan arbitrase ( sòulhò dan tahòkm ), ombudsman  ( muhòtasib ),  determinasi ahli  (fatwa  Mufti),  dan  sebagainya. Mekanisme ini disebut alternatif penyelesaian perselisihan (ADR). 11 Masing-masing metode
penyelesaian tersebut memiliki
kelemahan  serta  kelebihan  masing- masing. Misalnya
pengadilan, khususnya  yang  memiliki  otoritas untuk penyelesaian perselisihan perbankan dan keuangan di
11 Rasyid,  A.  2013. Relevance  of  Islamic Dispute Resolution Processes in Islamic  Banking  and  Finance . Arab Law Quarterly , 27 (4), 343–369. https://doi.org/10.1163/15730255- 12341267
kebanyakan yurisdiksi yaitu
pengadilan  perdata.  Namun,  praktik pengadilan  perdata  yang  menjijikkan terhadap  hukum  Komersial  Islam  dan hakimnya kurang memiliki
pengetahuan  yang  sesuai  merupakan kelemahan  penyelesaian  di  muka pengadilan. 12
Dasar penyelesaian sengketa di dalam  perbankan  syariah  ini  sendiri diatur di dalam Undang-Undang No 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Penyelesaian sengketa ekonomi  secara  litigasi  di  pengadilan merupakan  tindakan    terakhir  jika upaya  lain  tidak  dapat  diselesaikan para  pihak  secara  musyawarah.Dalam Undang-undang    Nomor    21    tahun 2008    tentang    Perbankan    Syariah Pasal    55    ayat  (1)  disebutkan    bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan dalam  lingkungan  Peradilan  Agama”. Adapun  pasal  55  ayat  (2)berbunyi “Dalam    hal    para    pihak    telah
12 Azeez,  Abdul  Olayemi,  Maruf  Khalid,  B.
(2014). Arbitration  Clause  in  Islamic Banking  Contracts :  A  Contractual
Necessity.International Journal of
Interdisciplinary  and  Multidisciplinary Studies , 1 (7), 1–6.
memperjanjikan
penyelesaian
sengketa selain sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian sengketa  dilakukan  sesuai  dengan  isi Akad”.  Sementara  ayat  (3)  berbunyi Penyelesaian    sengketa    sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.
Dari  Pasal  55  ayat  (1)    diatas dapat  diketahui  bahwa  kewenangan menyelesaikan  sengketa  perbankan syariah  ada  pada  Pengadilan  Agama, sementara di  sisi  yang lain  yaitu Pasal 55  ayat  (2)  dikatakan  penyelesaian sengketa  sesuai  dengan  isi  akad.  Hal ini  tentu  akan  menimbulkan  celah hukum,  dimana  bisa  dimungkinkan terjadi  penyelesaian  sengketa  melalui Pengadilan  Negeri  jika  ternyata  di dalam isi akad menyebutkan demikian. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut maka  penulis  tertarik  melakukan penelitian  dengan  rumusan  masalah sebagai berikut: a. Bagaimana kompetensi  Pengadilan  Agama  dalam memutus  sengketa  perbankan  syariah? b. Apakah kendala  yang dihadapi oleh Pengadilan  Agama  dalam  memutus sengketa perbankan syariah?
Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penelitian
ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif
adalah pengumpulan  data  pada  suatu  latar ilmiah,  dengan  menggunakanmetode ilmiah,  dan  dilakukan  oleh  orang  atau peneliti  yang  tertarik  secara  alamiah. Untuk pendekatan, penulis akan menggunakan  pendekatan  deskriptif. Metode  deskriptif  adalah  pencarian fakta  denganinterpretasi  yang  tepat. Adapun  sumber  data  yang  digunakan adalah  data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh langsung dari hasil
wawancara yangdiperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap
berpotensi dalam memberikan  informasi  yang  relevan dan  sebenarnya  di  lapangan  dan didapat  darihasil  observasi,  dalam penelitian  ini  dilakukan  wawancara dengan  Ketua  Panitera  Pengadilan
Agama Kota Batam. Juga
menggunakan  data  sekunder  yaitu sebagai  data  pendukung  data  primer yang  berasal  dari  literature  dan dokumen  berupa  bahanbacaan,  bahan pustaka, dan
laporan-laporan penelitian.
Hasil dan Pembahasan
Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa

## Perbankan Syariah
Keberadaan  perbankan  syariah sebagai  salah  satu  pelaku  ekonomi  di Indonesia,  kian  hari  semakin  pesat. Pesatnya angka transaksi tentu berkorelasi  dengan  konsekuensi  dari sisi  yuridis,  salah  satunya  adalah dalam  hal  penyelesaian  bila  terjadi sengketa di dalamnya. Perbedaan tentu terjadi  antara  penyelesaian  sengketa pada  perbankan  konvensional  dengan perbankan syariah.Bank Indonesia juga membenarkan peningkatan pengaduan tersebut. Peningkatan demikian  juga  terpantau  oleh  OJK, setelah  fungsi  pengaturan    dan pengawasan    industri    perbankan berpindah    dari    Bank  Indonesia    ke Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  pada 31  Desember  2013.
OJK  melaporkan  bahwa total pengaduan masyarakat ke OJK sepanjang  2013-2018,  paling  banyak terkait  layanan  perbankan  (53,3%), perasuransian (25,8%), lembaga pembiayaan ( multifinance ) 12,7%, pasar  modal  3%  dan  dana  pensiun 1,3%.  Adapun  pengaduan  terkait
produk  atau  layanan  perbankan,  di antaranya  soal  risiko  kartu  debit  dan kredit yang belum dipahami konsumen.  Selain  itu,  penalti,  bunga dan tenor Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang  tidak  jelas  lantaran  tidak  dirinci oleh agen perbankan. 13
Berdasarkan data di atas, dapat terlihat bahwa terdapat  kecenderungan peningkatan    pengaduan    nasabah perbankan.  Ini  menunjukkan  bahwa industri  perbankan  berpotensi  konflik cukup  tinggi.    Fenomena    demikian juga    mengindikasikan    semakin tingginya  kebutuhan  dan  kesadaran agar mendapatkan penyelesaian
sengketa antara bank dengan nasabahnya  secara  tepat.  Namun permasalahannya,  perbankan  syariah, mempunyai    problematika    lebih kompleks,    mengingat    konsep operasionalnya berbeda dengan dengan    perbankan    konvensional.
Perbankan    syariah    selain  harus memperhatikan prinsip dan perundangan-undangan
terkait dengan  perbankan    pada    umumnya,
13
https://katadata.co.id/berita/2018/04/26/ banyak-pengaduan-masyarakat-ojk- dorong-transparansi-produk-keuangan
juga   harus   tetap  mendasarkan  pada perundangan  dan    prinsip-prinsip syariah    dalam    semua    aspek, termasuk    persoalan  penyelesaian sengketanya
Perbankan syariah dan nasabah perbankan  syariah    yang  mempunyai karakter  berbeda    dengan    nasabah perbankan    konvensional.    Letak perbedaannya  adalah  pada  karakter nasabah perbankan syariah yang mempunyai  jenis  kebutuhan  berbeda dengan nasabah perbankan konvensional.  Nasabah    perbankan syariah  pada    umumnya    adalah beragama Islam yang  semua  aktifitas kehidupannya berdasarkan ukuran kehalalan.  Oleh  karena  itu,  perlu diperlukan aturan hukum yang mengatur  dan  menjembatani  berbagai kepentingan  para  pihak  agar  tercapai kepastian dan ketertiban dalam masyarakat.
Hukum dalam masyarakat diperlukan  untuk  mengintegrasikan dan  mengkoordinasikan  kepentingan- kepentingan  dengan  membatasi  serta melindungi  kepentingan-kepentingan tersebut.
Van Apeldoorn mengemukakan bahwa hukum
memiliki tujuan untuk mengatur pergaulan hidup agar tercapai kedamaian.  Hukum  dikatakan  mampu mewujdkan  perdamaian  jika  hukum dapat  menjaga  keseimbangan  antara kepentingan  manusia  yang  mungkin bertentangan satu sama lain. 14
Prinsip  hukum  Islam  dalam konsep perbankan syariah di Indonesia telah  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang
Perbankan Syariah
(UUPS).
Beberapa  pasal   yang  secara  khusus berkaitan    hal    tersebut  ialah sebagaimana dalam Tabel 1 berikut: Tabel  1.  ‘Prinsip  Syariah’  dalam
Undang-undang Perbankan Syariah Pasal Muatan Pasal 1 ayat 7    Bank Syariah
adalah    bank    yang menjalankan
kegiatan  usahanya
berdasarkan    Prinsip Syariah.    Menurut
jenisnya  terdiri  atas Bank Umum Syariah 14 Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Cetakan Ke-2,Penerbit Kompas, Jakarta, hlm.267
(BUS)    dan    Bank Pembiayaan    Rakyat Syariah (BPRS).
Pasal 1 ayat 12    Prinsip syariah adalah prinsip
hukum  Islam  dalam kegiatan perbankan berdasarkan    fatwa yang    dikeluarkan oleh  institusi  yang memiliki kewenangan dalam
penetapan  fatwa  di bidang syariah.
Pasal 1 ayat 13    Akad
adalah kesepakatan  tertulis antara  Bank  Syariah atau UUS dan
pihak lain yang memberikan
pengaturan adanya hak dan kewajiban bagi  masing-masing pihak  sesuai  dengan Prinsip Syariah.
Pasal 1 ayat 19    Nasabah    penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas    dana    atau yang    dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah. Dalam    perspektif    hukum
Islam,    setiap    transaksi,    baik    yang dilakukan    oleh  individu  maupun lembaga dalam bidang apapun, termasuk didalamnya bidang ekonomi, terikat dengan nilai-nilai Islam. Dalam istilah  sehari-hari,  perbuatan  tersebut terikat    dengan    ketentuan    halal- haram,    sementara    persoalan    halal- haram  merupakan  salah  satu  lingkup kajian  hukum.  Oleh  karenanya,  maka hal tersebut  menunjukkan  keterkaitan yang    erat    antara    hukum,    ekonomi dan syariah.  Pemakaian  kata  syariah sebagai  ’fiqh’  tampak  secara  khusus pada  pencantuman    syariah    Islam sebagai    sumber    legislasi    dibeberapa negara  muslim,  perbankan  syariah,
asuransi  syariah,  ekonomi  syariah. Prinsip  syariah  berlandaskan    pada nilai-nilai    keadilan,    kemanfatan, keseimbangan    dan  keuniversalan ( rahmatan    lil’alamin ).    Nilai-nilai tersebut  diterapkan  dalam pengaturan perbankan, sehingga disebut Perbankan Syariah.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa aktifitas  di  dalam  kegiatan  perbankan juga memiliki potensi konflik. Perbedaan  kepentingan  antara  bank dengan  konsumen,  membuat  negara wajib untuk ikut serta dalam mengaturnya.  Sebagaimana  diketahui, bahwa dalam negara hukum  Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  1945,  Peradilan
Agama merupakan salah satu pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai  kedudukan  sejajar  dengan peradilan-peradilan  lainnya,  seperti Peradilan  Umum,  Peradilan  Militer dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan  (Taufiq  :  2003).  Hal  ini dipertegas  dengan  hadirnya  Undang- undang  No.  14  Tahun  1970  tentang
Kekuasaan Kehakiman yang kemudian ditambah  dan  diubah  dengan  Undang- undang  No.  35  Tahun  1999  kemudian diubah  dengan  UU.  No.  48  Tahun 2009. Kemudian dalam pelaksanaannya, Peradilan Agama
berada  di  bawah  naungan  Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.
Dengan  penyetaraan  Peradilan
Agama  dengan  peradilan  lainnya memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan dan  mengadili  perkara  yang  menjadi kewenangannya secara
mandiri.
Undang-undang  No.  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama telah
menjelaskan  apa  saja  yang  menjadi kewenangan  Peradilan  Agama  untuk menyelesaikannya.
Pasal 49
1) Pengadilan  Agama  bertugas dan  berwenang  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama  antara  orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan
b. Kewarisan,  wasiat,  hibah, yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam;
c. Wakaf dan shadaqah.
2) Bidang perkawinan sebagaimana  yang  dimaksud dalam  ayat  (1)  huruf  a  ialah hal-hal  yang  diatur  dalam  atau berdasarkan Undang-undang mengenai  perkawinan  yang berlaku.
3) Bidang kewarisan sebagaimana yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf  b  ialah  penentuan  siapa- siapa  yang  menjadi  ahli  waris, penentuan mengenai harta peninggalan  penentuan  bagian masing-masing  ahli  waris,  dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

## Pasal 50
Dalam  hal  terjadi  sengketa  mengenai hak  milik  atau  keperdataan  lain  dalam perkara-perkara  sebagaimana yang dimaksud  dalam  Pasal  49  maka  harus diputus  lebih  dahulu  oleh  pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
Mengenai kewenangan Peradilan  Agama  ini,  untuk  saat  ini telah  terjadi  beberapa  perubahan  dan
penambahan  pada  dua  pasal  ini. Dengan adanya amandemen UU. No. 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama menjadi  UU.  No.  3  Tahun  2006  dan kemudian  diamandemen  lagi  menjadi UU.  No.  50  Tahun  2009  menambah kewenangan  Peradilan  Agama  serta diakuinya eksistensinya dalam
menyelesaikan sengketa perdata antara orang  Islam.  Salah  satu  kewenangan baru  dalam  undang-undang  tersebut adalah dimasukkannya sengketa ekonomi syari’ah sebagai kewenangan Peradilan Agama pada Pasal 49.
Pada  perbankan  syariah,  pada aktifitas  nasabah  yang  berttindak sebagai  pemakai  dana  disebut  sebagai konsumen,  sedangkan  disebut  sebagai produsen. Kesepakatan antara produsen  dan  konsumen  inilah  yang kemudian sering menimbulkan permasalahan  dan  sengketa  dalam praktik  perbankan  syariah.  Kemudian masalah  yang  banyak  timbul  adalah mengenai  hak-hak  konsumen  yang seharusnya  dikembalikan  kepadanya. Permasalahan  inilah  yang  kemudian berkaitan dengan perlindungan konsumen.  Untuk  itulah  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen
hadir merupakan bagian dari hukum Konsumen  yang  memuat  asas-asas atau  kaidah-kaidah yang  bersifat mengatur,  dan  juga  mengandung  sifat yang melindungi kepentingan konsumen.
Sengketa  terkait  perlindungan konsumen sebagaimana tertuang didalam  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen telah dijelaskan di Pasal 45 ayat (1):
“Setiap  konsumen  yang  dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku usaha  atau  melalui  peradilan  yang berada di lingkungan Peradilan Umum.”
Selanjutnya  dalam  Pasal  49 huruf  (i)  menyatakan  bahwa  ekonomi syariah  menjadi  kewenangan  absolut Peradilan  Agama.  Dalam  penjelasan Pasal  49  UU  Nomor  3  tahun  2006 tentang  perubahan  atas  UU  Nomor    7 tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama bahwa hal-hal yang kemudian termasuk  ke  dalam  ekonomi  syariah salah satu diantaranya adalah
perbankan syariah. Sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah ini adalah kewenangan
Peradilan Agama.
K ewenangan ini semakin diperkuat  dengan  adanya  putusan nomor 93/PUU-X/2012 yang
menyatakan  bahwa  penjelasan  Pasal
55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Keputusan ini selayaknya
menghapuskan  kewenangan  Peradilan Umum  untuk  dapat  menyelesaikan sengketa  ekonomi syariah. Putusan ini kemudian  menjadi  dalil  hukum  para Majelis  Hakim  di  Peradilan  Agama
untuk semakin meyakini kewenangannya  untuk  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia.
Terkait  dengan  lima  tugas  dan wewenang Peradilan Agama, yaitu:
1) Fungsi kewenangan mengadili;
2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang  hukum  Islam  kepada
instansi pemerintah;
3) Kewenangan  lain  oleh  atau berdasarkan atas undang- undang;
4) Kewenangan  pengadilan  tinggi agama mengadili perkara dalam  tingkat  banding  dan mengadili sengketa kompetensi relatif;
5) Bertugas  mengawasi  jalannya peradilan.
Sedangkan kekuasaan atau kompetensi  absolut  adalah  kekuasaan peradilan  yang  menyangkut  bidang perkara  atau  wewenang  mengadili yang menyangkut pembagian
kekuasaan antar badan-badan
peradilan.
Dasar hukum pemberian kompetensi  relatif  bagi  pengadilan dalam  lingkunganPeradilan  Agama adalah  pada  pasal  4  ayat  (1)  dan  (2) UU  Nomor    7  tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  yang  telah  diubah dengan  UU  No.  3  tahun  2006 kemudian  diubah  lagi  dengan  UU  No. 50  tahun  2009.  Ketentuan  tersebut menegaskan bahwa:
1) Pengadilan Agama berkedudukan  di  ibu  kota kabupaten/kota dan daerah
hukumnya  meliputi  wilayah kabupaten/kota.
2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan  di  ibu  kota provinsi  dan  daerah  hukumnya meliputi wilayah propinsi. Dalam  penentuan  Pengadilan Agama  yang  mana  yang  berwenang atas  suatu  perkara  yang  menjadi bidangnya,  ditentukan  oleh  tempat tinggal  para  pihak  berperkara,  atau keberadaan  obyek  perkaranya.  Dalam hal  ini  penentuannya  diklasifikasikan menurut  bidang-bidang  perkaranya. Kewenangan  atau  kompetensi  absolut di lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu badan penyelenggara  kekuasaan  kehakiman
(yudisial  power)  bersumber  kepada amandemen  UU.  No.  7  Tahun  1989
tentang Peradilan Agama yang diamandemen  menjadi  UU.  No.  3 Tahun  2006  dan  kemudian  dilakukan perubahan  kedua  menjadi  UU.  No.  50 Tahun  2009.  Dalam  Undang-undang tersebut  telah  diatur  jelas  tentang  hal- hal yang menjadi kewenangan
Peradilan  Agama  dalam  menjalankan fungsinya
sebagai lembaga
penyelenggara  kekuasaan  kehakiman di Indonesia.
Beberapa  perubahan  terhadap Undang-undang  Peradilan  Agama  ini diantaranya  menambah  kewenangan Peradilan  Agama  serta  diakuinya eksistensinya  dalam  menyelesaikan sengketa  perdata  antara  orang  Islam mengenai  kekuasaan  relatif  maupun absolute  Peradilan  Agama.  Salah  satu kewenangan  baru  dalam  undang- undang tersebut adalah dimasukkannya sengketa ekonomi syariah  sebagai  kewenangan  Peradilan Agama  pada  Pasal  49  UU.  No.  3 Tahun  2006  tentang  perubahan  atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Pasal  49  sampai  dengan  Pasal 53  Undang-undang  Peradilan  Agama telah  mengatur  jelas  apa  saja  yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.  Sebelumnya  pada  UU  No.  7 tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama telah  dijelaskan  bahwa  hal-hal  yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya hanya kepada perkara-perkara yang bersifat keperdataan  keluarga  Islam  pada umumnya,  seperti  perkawinan,  waris,
wasiat,  hibah,  zakat,  wakaf,  infaq  dan sedekah. Kemudian dengan diamandemennya  Undang-undang  ini termasuk  kedalam  perubahan/dan  atau penambahan dari pasal 49 ini melahirkan  paradigma  baru  terhadap kedudukan  dan  kewenangan  Peradilan agama dalam kekuasaan  kehakiman di Indonesia.
Jika  melihat  Pasal  55  ayat  1
dan  2  UU  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan Syariah, akan menimbulkan  perdebatan  dikalangan
ahli dan para pakar mengenai kewenangan  absolut  menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen alam Lembaga  Keuangan  Syariah.  Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  disini  terjadi dualisme kewenangan untuk menyelesaikan  sengketa  perlindungan konsumen  dalam  Lembaga  Keuangan Syariah antara Peradilan Negeri dengan Peradilan Agama. Hal ini tentu seharusnya  sesegera  mungkin  harus ditemukan  penyelesaian  yang  secara materil  memuat  peraturan  terkait kewenangan absolut tersebut.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  93/PUU-X/2012  dalam  amar putusannya menyatakan:
1. Mengabulkan
permohonan
Pemohon untuk sebagian; 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-undang Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945;
1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2)
Undang-undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara  Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain selebihnya. Putusan ini secara tegas menghapuskan kesempatan untuk
kewenangan  menyelesaikan  sengketa keuangan  syariah  di  Peradilan  Umum karena Peradilan Agama adalah lembaga  peradilan  yang  memiliki kewenangan  khusus,  khusus  antara orang atau badan hukum yang menundukkan  diri  kepada  prinsip Islam. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut  oleh  Peradilan  Agama  yaitu asas personalitas keislaman.
Asas-asas peradilan merupakan landasan  pokok  (fundamental)  dalam pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia.  Asas-asas  yang  berlaku  di lingkungan  Peradilan  Umum  pada dasarnya  berlaku  juga  di  Peradilan Agama kecuali di atur lain. diantaranya;  asas  personalitas  ke- Islaman,  asas  kebebasan,  asas  tidak boleh  menolak  perkara  dengan  alasan hukum tidak jelas, asas wajib mendamaikan,  asas  sederhana,  cepat dan  biaya  ringan,  asas  mengadili
menurut  hukum  dan  persamaan  hak, asas persidangan terbuka untuk umum, asas  aktif  memberi  bantuan,  asas peradilan dilakukan dengan cara majelis hakim.
Ketentuan mengenai asas personalitas  ke-Islaman  sebagaimana tercantum  di  dalam  Pasal  2  dan  Pasal 49  UU  No.  7  tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  yang  telah  diubah dengan  UU  No.  3  tahun  2006 kemudian dirubah lagi dengan UU No. 50  tahun  2009.  Pasal  2  menegaskan bahwa:  “Peradilan  Agama  merupakan salah  satu  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai  perkara  tertentu  yang  diatur dalam  Undag-undang  ini”.    Pasal  49 menegaskan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara  tertentu  di tingkat  pertama  antara  orang-orang yang  beragama  Islam  di  bidang perkawinan” dan seterusnya.
Mengenai hubungan antara asas personalitas keislaman ini dengan ekonomi syariah adalah sangat berkaitan.  Hal  ini  karena  konsep  dari
ekonomi  syariah  adalah  suatu  prinsip- prinsip yang dibangun dengan pondasi dan  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalam  ajaran  Islam  yang  dikaitkan dengan keberadaan Pengadilan Agamasecara konstitusional kewenangannya adalah sebagai berikut:
1. Peradilan  Agama  adalah  badan kenegaraan konstitusional
dengan kedudukan yang
dijamin Undang-undang Dasar.
2. Peradilan  Agama  adalah  salah satu  penyelenggara  kekuasaan kehakiman  yang  bebas  dan merdeka, yang mempunyai kedudukan yang sederajat dengan  lingkungan  peradilan yang lain. 3. Peradilan  Agama  berhak  atas “Privilage” dan Negara mempunyai  kewajiban  serta tanggung  jawab  memberikan dukungan  yang  sama  dengan lingkungan peradilan yang lain. 4. Peradilan  Agama  merupakan satu  kesatuan  sistem  peradilan nasional  (national  integrated judicial  system),  dalam  sistem
ketatanegaraan
Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Perbankan Syariah
Sebuah  putusan  atas  suatu sengketa  tentu  merupakan  hasil  akhir atas andil beberapa pihak. Di lingkungan  Peradilan  Agama,  aparat peradilannya terdiri dari pejabat fungsional  dan  pejabat  struktural. Aparat  peradilan  agama  yang  terkait langsung  dengan  bidang  yudisial adalah  hanya  para  pejabat  fungsional yakni hakim, panitera dan juru sita.
Hakim menurut ketentuan pasal  19  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur  dalam  undang-undang.Istilah pejabat disini dipakai untuk menegaskan  status  hukum  hakim sebagai pejabat negara. Oleh karenanya  tidak  bolehdiberlakukan seperti pegawai negeri pada umumnya. Dalam  Pasal  11  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  disebutkan  : Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman.  Oleh  karena  itu  wajar apabila  undang-undang  menentukan syarat,  pengangkatan,  pemberhentian serta  sumpah  yang  sesuai  dengan jabatan tersebut.
Mengenai  persyaratan  yang harus  dipenuhi  agar  seseorang  dapat menjadi hakim di Pengadilan Agamadiatur  dalam  Pasal  13  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989. Ketentuan  persyaratan  tersebut  sama dengan  persyaratan  menjadi  hakim  di Peradilan  Umum  maupun  Peradilan Tata  Usaha  Negara.  Hanya  terdapat
variasi kecildibidang disiplin kesarjanaan. Pada lingkungan Peradilan  Umum  dan  Tata  Usaha
Nagara, disyaratkan sarjanahukum atau sarjana yang memiliki keahlian di bidang  tata  usaha  Negara.  Sedang syarat  kesarjanaan  di  Pengadilan Agama  adalah  sarjana  syari’ahatau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.  Syarat  yang  paling  berbeda dengan hakim di  lingkungan peradilan lain  adalah  adanya  syarat  bagi  hakim Peradilan  Agama  harus  beragama Islam.
Hakim  sebagai  salah  satu komponen  Peradilan  Agama  bertugas
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara  yang  menjadi kewenangan  Peradilan  Agama.  Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutus perkara yang yang  dihadapkan  kepadanya,  sehingga tidak  ada  alasan  bagi  hakim  untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya  belum  ada  atau  tidak jelas.Terdapat  tiga tahapan  yang harus dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan, yaitu:
1) Tahap mengkonstatir.
Pada tahap ini hakim mengkonstatir atau melihat untuk menentukan ada tidaknya  suatu  peristiwa  yang diajukan  kepada  hakim.  Untuk memastikan  hal  tersebut,  maka diperlukan  pembuktian,  dan oleh  karena  itu  hakim  harus bersandarkan  pada  alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti dalam perkara perdata  diatur  dalam  pasal  164 HIR/Pasal  284  RBg.  Menurut pasal  tersebut  alat  bukti  terdiri dari bukti tertulis, saksi,
persangkaan,  pengakuan  dan sumpah.
2) Tahap mengkualifikasi Pada tahap ini hakim mengkualifisir  dengan  menilai
peristiwa  kongret  yang  telah dianggap  benar-benar  terjadi itu,  termasuk  hubungan  hukum apa atau hubungan yang
bagaimana  atau  menemukan hukum untuk peristiwa- peristiwa tersebut. Dengan kata laian  mengkwalifisir  berarti mengelompokan atau menggolongkan peristiwa kongkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum. Jika peristiwanya  sudah  terbukti dan  peraturan  hukumnya  jelas dan  tegas,  maka  penerapan hukumnya  akan  mudah,  tetapi jika  hukumnya  tidak  jelas  atau tidak  tegas  hukumnya  ,  maka hakim bukan lagi harus menemukan  hukumnya  saja, tetapi  lebih  dari  itu  hakim harus menciptakan hukum,
yang  tentu  saja  tidak  boleh bertentangan dengan
keseluruhan sistem hukum perundang-undngan dan
memenuhi  pandangan  serta kebutuhan masyarakat. 3) Tahap mengkonstituir
Pada tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut  dan memberi  keadilan  pada  para pihak yang bersangkutan. Keadilan  yang  diputuskan  oleh hakim  bukanlah  produk  dari intlektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.    Dalam  mengadili suatu  perkara,  hakim  harus menentukan hukumnya in konreto terhadap peristiwa tertentu sehingga putusan hakim  tersebut  dapat  menjadi hukum  (judge  made  law). Disini  hakim  menggunakan silogisme,  yaitu  menarik  suatu kesimpulan  dari  premis  mayor berupa  aturan  hukumnya  dan premis minor berupa perbuatan atau tindakan. Sebagai konklusinya adalah hukumannya.
Selain hakim, terdapat panitera. Panitera  adalah  pegawai  negeri  sipil yang  menyandang  jabatan  fungsional sebagai  administratur  perkara  yang bekerja  berdasarkan  sumpah  jabatan untuk  menjaga  kerahasiaan  setiap perkara. Fungsi panitera pada
prinsipnya adalah melakukan
managemen  peradilan  pada  sebuah lembaga  peradilan.  Ole  karena  itu seorang panitera harus mampu menjalankan  fungsi  managerial  dan fungsi  operatif.  Fungsi  managerial mengatur semua kegiatan dan keikutsertaan karyawandalam kegiatan organisasi.  Sedangkan  fungsi  operatif menentukan  jumlah  dan  mutu  tenaga kerjasesuai  dengan  kebutuhan  untuk mencapai tujuan organisasi.
Fungsi  Panitera  pada  dasarnya mencakup hal berikut :
1) Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan  kordinasi  dan sinkronisasi yang  berkaitan
dengan persidangan. 2) Mengurus
daftar
perkara,administrasi perkara,
administrasi  keuangan  perkara
dan  administrasi  pelaksanaan putusan perkara perdata.
3) Menyusun  stastistik  perkara, dokumentasi  perkara,  laporan perkara dan yurisprudensi
4) Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas  Paniterasesuai  dengan ketentuan  Pasal  98  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan  Agama,  adalah  sebagai berikut:
1) melaksanakan  penetapan  atau putusan Pengadilan,
2) membuat  daftar  semua  perkara yang diterima di kepanitraan
3) membuat  salinan  atau  turunan penetapan atau putusan Pengadilan  menurut  ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Tugas lain seorang panitera adalah membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
Berdasarkan  uraian  tersebut maka  tugas  Panitera  secara  lebih  rinci adalah sebagai berikut:
1) Tugas Panitera Bidang Persidangan: Tugas dalam sidang,Panitera bertugas mengikuti dan mencatat jalannya  persidangan.Panitera yang berhalangan untuk mengikuti persidangandapat diganti  oleh  seorang  Panitera Pengganti. Sebagai pejabat
yang  mengikuti  dan  mencatat jalannya  persidangan  Panitera Pengganti  tidak  berada  di  lini komando  Panitera,  akan  tetapi akan  melaksanakan  perintah Hakim/Majelis  Hakim  yang bersidang.Adapun  tugas-tugas penitera  di  bidang  persidangan meliputi hal-hal sebagai berikut :
a) Membantu  hakim  dengan menghadiri  dan  mencatat jalannya sidang pengadilan.
b) Menyusun berita acara persidangan.
c) Memberitahukan putusan
verstek  dan  putusan  di  luar hadir. d) Melegalisir  surat-surat  yang akan  dijadikan  bukti  dalam persidangan.
e) Mengirimkn  berkasperkara yang  dimohonkan  banding, kasasi dan peninjauan kembali. 2) Tugas Panitera Bidang Eksekusi Sebagai  pejabat  yang melaksanakan eksekusi perkara perdata, Panitera hanya mempunyai  hubungan  dengan Ketua Pengadilan untuk melaksnakan perintahyang diwujudkandalam bentuk penetapan  Ketua  Pengadilan, dan dalam hal Panitera berhalangan maka akan diganti oleh  Juru  Sita.  Dalam  hal iniPanitera  bertanggung  jawab kepada Ketua Pengadilan. Tugas  Panitera  dalam  bidang eksekusi  diatur  dalam  Pasal  98
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Untuk melaksanakan putusan pengadilan/ekseksui Panitera harus  memperhatikan  asasasas eksekusi.
Selain  hakim  dan  Panitera,
terdapat Juru Sita pada setiap Pengadilan  Agama.  Tugas  Juru  Sita sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  103 Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
1) melaksanakan  semua  perintah yang  diberikan  oleh  Ketua Sidang,
2) menyampaikan  pengumuman,
teguran,  dan  pemberitahuan putusan Pengadilan berdasarkan  ketentuan  undang- undang, 3) melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan,
4) membuat  berita  acara,  yang
salinan  resminya  diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Juru  sita  berwenang  untuk melakukan  tugasnya  di  daerah  hukum Pengadilan  Agama  dimana  Juru  Sita tersebut  bertugas.  Hal  tersebut  diatur dalam  Pasal  103  ayat  2  Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989. Dengan demikian  ketika  Juru  Sita  harus memanggil  orang  yang  berada  di wilayah luar Pengadilan Agama dimana  dia  bertugas,  maka  ia  harus
minta  bantuan  ke  juru  sita  Pengadilan Agama  wilayah  lain.Prosedur  yang sperti  ini  akan  memakan  waktu  yang cukup lama sehingga akan menghambat  penyelesaian  perkara. Juru  Sita/Juru  sita  pengganti  dalam kontek kelembagaan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama, sedangkan secara administratif Juru Sita/Juru Sita Pengganti bertanggung jawab kepada Panitera. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/055/SK/X/1996 yang menentukan sebagai berikut: 1. Dalam hal ditunjuk
melakukan ekseksusi,Juru
Sita  atau  Juru  Sita  Pengganti bertanggung  jawab  kepada
Ketua Pengadilan
2. Dalam hal melaksanakan
perintah pemanggilan/penyampaian pengumuman, teguran, protes-protes dan pemberitahuan,  Juru  Sita  atau Juru Sita Pengganti
bertanggung  jawab  kepada
Ketua Pengadilan/Ketua Sidang
3. Dalam  hal  melakukan  sita, Juru  Sita  atau  Juru  Sita Pengganti  bertanggung  jawab kepada Ketua Pengadilan/Ketua Sidang. Terkait dengan keberadaan para  pejabat  struktural  di  lingkungan pengadilan  agama,  terdapat  beberapa hal  yang  masuk  didalam  kendala pengadilan  agama  dalam  menghadapi kewenangan  yang  lebih  sebagaimana tersebut  diatas,  yaitu  kewenangan dalam  memutus  sengketa  ekonomi syariah khususnya sengketa perbankan syariah.  Belum  adanya  formula  baru yang tepat untuk menjawab  tantangan yang    ada    terutama    masalah    sarana perkantoran
yang memadai, prasarana  yang  menunjang  dan  tidak kalah  pentingnya  adalah  kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur  Peradilan  itu  sendiri  yaitu Hakim, Panitera dan
Jurusita membuat  undang-undang  seolah  telah berlari,  namun  dilapangan  masih  jauh tertinggal.
Hal  yang  paling  nyata  adalah tidak  semua  hakim  di  pengadilan
agama  telah  mengikuti  pelatihan  dan mendapat  sertifikasi  sebagai  hakim yang  khusus  menangani  sengketa  di bidang bidang ekonomi syariah. Di sisi lain, perkembangan ekonomi, terutama yang berbasiskan syariah tidak didukung dengan perkembangan keilmuan para hakim, karena kesibukan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara selain ekonomi syariah  di  pengadilan.  Kesibukan  ini membuat tidak semua hakim memeiliki kesempatan untuk memperdalam  dan  terus  mengikuti perkembangan  ekonomi  syaraiah  yang semakin banyak inovasinya.
Kendala  ini  berakibat  pada belum  tercapainya  juga  upaya  mediasi sebagai  ujung  tombak  penyelesaian setiap  sengketa  khususnya  sengketa perbankan  syariah.  Hal  ini  diperkuat dengan adanya data yang menyebutkan bahwa  hanya  sebesar  3%  kasus  yang bisa terselesaikan dengan cara mediasi di  pengdilan  Agama  Batam  kelas  1A, dan selebihnya sebanyak 97%
melewati proses persidangan.
Tentunya  hal  ini    menyebabkan  tidak maksimalnya win-win solution sebagai
hasil  utama  sebuah  sengketa  yang diajukan ke lembaga peradilan.

## Kesimpulan
Berdasarkan pada Analisa
dalam  pembahasan  diatas,  penelitian ini  dapat  memberikan  kesimpulan bahwa Pertama ,  pengadilan  agama memiliki  kewenangan  absolut  secara penuh  terkait  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah pasca adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.  Putusan  ini  secara tegas menghapuskan kesempatan
untuk kewenangan menyelesaikan sengketa keuangan syariah di Peradilan  Umum  karena  Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang memiliki  kewenangan  khusus,  khusus antara  orang  atau  badan  hukum  yang menundukkan  diri  kepada  prinsip Islam. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut  oleh  Peradilan  Agama  yaitu asas  personalitas. Kedua ,  pelaksanaan atas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 masih terkendala dengan kesiapan pengadilan agama sebagai pelaksana teknis dilapangan. Masih minimnya hakim di lingkungan  pengadilan  agama  yang telah  tersertifikasi  ekonomi  syariah,
panitera, serta juru sita, juga menyebabkan minimnya angka mediasi  sebagai  jalan  keluar  terbaik dalam setiap sengketa yang ditangani.

## Daftar bacaan

## Buku, Jurnal, dan Laporan:
Abedifar,  P.,  Molyneux,  P.,  &  Tarazi, A. 2013. Risk in islamic banking .
Review of Finance , 17 (6), 2035– 2096.
https://doi.org/10.1093/rof/rfs04
1
Azeez, Abdul Olayemi, Maruf Khalid, B.  (2014). Arbitration  Clause  in Islamic  Banking  Contracts :  A
Contractual
Necessity.International  Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary  Studies , 1 (7), 1–6.
Beck,  T.,  Demirg??-Kunt,  A.,  & Merrouche,  O.  2013. Islamic  vs. conventional  banking:  Business model,  efficiency  and  stability. Journal of Banking and Finance ,
37 (2),
433–447. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin
.2012.09.016 Čihák, M., & Hesse, H. 2010. Islamic Banks  and  Financial  Stability: An  Empirical  Analysis.Journal of  Financial  Services  Research , 38 (2), 95–113. https://doi.org/10.1007/s10693- 010-0089-0 Damanuri,  A.  2015.  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Menurut  Pengelola  BMT  IKPM Gontor Ponorogo. Justicia
Islamica , 12 (2). Hasan.2012. Analisis Industri Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 1–8. Mashdurohatun,  A.  2011.  Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan.. Jurnal  Dinamika  Hukum, 11 ,  1– 13.
Oseni,  U.  A.  2015. Dispute  resolution
in the Islamic finance industry in Nigeria . European  Journal  of Law and Economics , 40 (3), 545–
564.
https://doi.org/10.1007/s10657-
012-9371-y Rahardjo,  Satjipto,  2007,  Membedah Hukum Progresif, Cetakan Ke-2, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm.267 Rasyid, A. 2013. Relevance of Islamic
Dispute  Resolution  Processes  in Islamic  Banking  and  Finance . Arab Law Quarterly , 27 (4), 343– 369.
https://doi.org/10.1163/1573025
5-12341267 Reuters,  T.  2015. State  of  The  Global Islamic Economy:Dubai the
Capital  of  Islamic  Economy ,  1–
287. https://doi.org/10.1017/CBO978 1107415324.004 Wulandari,  P.,  Putri,  N.  I.  S.,  Kassim, S.,  &  Sulung,  L.  A.  2016.
Contract  agreement  model  for murabahah financing in Indonesia Islamic banking. International  Journal  of  Islamic and Middle Eastern Finance and
Management , 9 (2),  190–204.
https://doi.org/10.1108/IMEFM-
01-2015-0001
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor  7  Tahun  1989

## Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama
Website:
https://www.liputan6.com/bisnis/read/ 3445095/ojk-kondisi-bank- syariah-nasional-terus-membaik https://katadata.co.id/berita/2018/04/26 /banyak-pengaduan-masyarakat- ojk-dorong-transparansi-produk- keuangan