## ANALISA KERJASAMA AUSTRALIA- INDIA DALAM PENJUALAN URANIUM
1 Ali Martin dan 2 Rodiyatun
1 Dosen Hubungan Internasional, Fisip Unwahas, 2 Mahasiswa Hubungan Internasional, Fisip, Unwahas.
E-mail : martinaly2929@gmail.com

## Abstract
Establishment of an agreement between Australia and India to sell uranium to India. India is one of the countries in Asia that has a very rapid rate of economic growth. In this study the author will explain about Australia's interest in selling uranium to India and its factors. Which will change the geopolitical dynamics and strategies of several countries, but the decision is related to changes in the balance of power in Asia and the central role of the United States in Australian security policy Keywords: Ekspor, National Interest, Bilateral Cooperation.

## A. Pendahuluan
Pada tahun 2008, pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd membatalkan hubungan kerjasama ekspor uranium ke India dikarenkan India belum menandatangani NPT yang merupakan syarat bagi negara-negara yang ingin mengembangkan teknologi energi nuklir secara damai, namun pada tahun 2011 Perdana Menteri Julia Gillard mencabut larangan ekspor uranium tersebut dengan alasan pada tahun 2005 India telah melakukan kesepakatan dengan Amerika Serikat dalam penanganan nuklir dan merumuskan pemisahan program energy nuklir India dari program senjata nuklirnya. 1
Australia dalam membuka hubungan kerjasama ekspor uranium ke India pada tahun 2011 kedalam kategori World Order Interest, dimana India menjadi salah satu negara di Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat setelah Cina, sehingga Australia meyakini India akan menjadi salah satu negara yang memiliki power disektor ekonomi, dan dari kerjasama ini hubungan bilateral kedua negara akan semakin erat sehingga dapat menguntungkan Australia dari segi finansial dan juga dari segi perpolitikan dunia. Dalam penelitian ini, kebijakan Australia mengekspor uraniumnya ke India selain untuk memfasilitasi penggunaan energi nuklir secara damai, juga adanya kepentingan Australia untuk menjadi salah satu negara yang memiliki hubungan kerjasama bilateral dengan India yang menjadi salah satu raksasa ekonomi Asia.
1 “Australia pertimbangkan ekspor uranium ke india” terdapat pada https://manado.tribunnews.com/2014/09/06/perjanjian-perdagangan-uranium-disepakati-australia-dan- india?page=2 , diakses pada 6/29/19.

## A. Metode Penelitian
a. Kepentingan Nasional
Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dimana negara berperan sebagai actor yang mengambil keputusan. Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi. 2
Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;
“Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik”. 3
Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka, memiliki kegunaan-kegunaan. Hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang mana kegunanaan pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengecam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan. 4 Dari demikian negara yang menjalin kerjasama tidak akan menyesal suatu saat nanti.
b. Hubungan bilateral.
Di zona globalisasi saat ini, negara-negara bersaing dalam menentukan kekuatan atau power menjadi keunggulan suatu negara sehingga menempuh kekuasaan yang menjadi incaran. Kekuatan suatu negara dalam pembuktian tersebut, bukan lagi dari ‘doktrin’ sebuah negara
2 Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 89
3 Couloumbis, Theodore dan James H.Wolfe. 1999.Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power. Jakarta : Putra A Bardin, hal 115
4 Mochtar Mas’oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Hal.
34
sebagai peringkat politik dan militer, dimana sepanjang sejarah negara berupaya mencari kekuasaan dengan alat-alat kekuatan militer dan perluasan wilayah. Hal itu bukan menjadi fokus negara saat ini.
Negara lebih melirik pada bagaimana membentuk tata pembangunan ekonomi yang baik dengan melakukan kerjasama berupa perdagangan luar negeri. Hal demikian dapat mencapai keunggulan dan kesejahteraan yang lebih mencukupi. Seperti pada penjelasan Rosecrance, dimana kondisi yang terjadi saat ini adalah karakter yang berubah dan dasar dari produksi ekonomi, yang terkait pada modernisasi.
Di masa lalu penguasaan wilayah dan sumber daya alam yang banyak adalah kunci kejayaan. Namun dalam dunia saat ini, bukan hal demikian melainkan kekuatan tenaga kerja yang sangat berkualifikasi, akses informasi, dan modal keuangan yang menjadi kunci keberhasilan. Sehingga demi membangun negaranya harus dilakukan hubungan bilateral atau kerjasama.
Hubungan bilateral pada dasarnya merupakan hubungan yang terjadi antara dua pihak. Dalam hal ini terdapat dua aktor yang berperan yang disebut dengan negara. Aktor disini bukan hanya sebatas pemerintah yang mewakili negara namun juga dapat berupa instansi atau pihak swasta yang berada dalam naungan sebuah negara. Hal demikian sejalan dengan kepentingan seperti apa yang diinginkan negara dalam menjalin kerjasama. 5

## B. Hasil dan Pembahasan
Setiap tahun, Australia mengekspor sedikitnya 9.600 ton konsentrat uranium oksida senilai 1,1 miliar dollar Australia (sekitar Rp10 triliun). Uranium itu diekspor ke AS, China, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa, semua dengan syarat ketat tak boleh digunakan untuk keperluan militer. 6
Kerangka kebijakan untuk industri ekspor uranium Australia terbentuk setelah Australia meratifikasi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 1972. Munculnya Australia sebagai aktor pengekspor dan pemilik tambang uranium terbesar setelah meratifikasi NPT, telah meningkatkan perekonomian negara tersebut pada tahun 1970-an. Pada tahun 1977, Perdana Menteri Malcolm Fraser merumuskan kebijakan jangka panjang nasional, dimana Australia
5 http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11524/BAB%20II.pdf?sequence=2 , di akses pada 6/29/19, 12.46 PM
6 “ Australia pertimbangan ekspor uranium ke india” ibid.
harus mengekspor uraniumnya untuk memfasilitasi penggunaan energi nuklir secara damai, dan tidak akan memberikan kontribusi pada produksi senjata nuklir atau tujuan militer lainnya, ini sesuai dengan Pasal IV dari NPT yang telah diratifikasi oleh Australia. Negara-negara yang ingin mengimpor uranium dari Australia maupun negara penghasil uranium, harus terlebih dahulu telah menandatangani Perjanjian Non- Poriferasi Nuklir, agar mendapat persetujuan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk pengembangan energi nuklir. 7
Hubungan kerjasama uranium Australia dan India diawali pada tahun 2006 ketika Perdana Menteri John Howard dari Australia mengambil pendekatan pragmatis untuk memperluas ekspor uranium Australia. Hal ini sejalan dengan perubahan peluang pasar internasional, kebangkitan dirasakan ketika kepentingan global dalam energy nuklir, dan rasa kepentingan nasional Australia dalam budidaya hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara penting.
Di tahun 2007, Australia bergabung dengan beberapa negara lain untuk mengantisipasi penjualan uranium kepada India yang merupakan negara yang memiliki persenjataan nuklir namun belum meratifikasi NPT dari Nuclear Suppliers Group (NSG) yang memberikan izin untuk menjual uranium ke India. Pada tahun itu, pemerintahan Perdana Menteri Australia John Howard memberikan pengecualian terhadap India. Pemerintahan Howard beranggapan bahwa India termasuk dalam kebijakan jangka panjang Australia yang membutuhkan pengawasan penuh dalam pasokan nuklir.
Namun pada Pada Desember 2011, di bawah kepemimpinan PM Julia Gillard, Australia mencabut larangan penjualan uranium ke India. Keputusan itu diambil melalui proses pemungutan suara yang dilakukan pada konfrensi Partai Buruh Australia. Sebanyak 206 suara anggota Partai Buruh mendukung kebijakan tersebut, sementara 185 suara menolak. 8 Sesaat setelah keputusan untuk pencabutan larangan ekspor uranium ke India ini dikeluarkan, Perdana Menteri Julia Gillard mengatakan keputusan ini didasari atas kepentingan nasional, dan juga Australia akan banyak mendapatkan keuntungan dari hubungan kerjasama ini. Dalam penjelasannya Gillard mengatakan penjualan uranium kepada India akan disertai dengan aturan ketat agar uranium itu digunakan untuk kepentingan sipil dan bukan untuk pengembangan senjata.
7 Rory Medclaf, “Australia’s uranium puzzle: Why China and Russia but not India?”, Spring 2011: Vol. 1 (Melbourne: Australia India Institue, 2011).
8 “Australia Cabut Larangan Ekspor Uranium ke India” terdapat pada https://dunia.tempo.co/read/369807/australia-cabut-larangan-ekspor-uranium-ke-india/full&view=ok , di akses pada 6/29/19

## C.1. Hubungan Diplomatik Australia-India
Australia dan India merupakan dua negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Asia Pasifik. Sebagai negara mid-level powers, kedekatan hubungan kedua negara ini sudah terjalin sejak tahun 1940-an baik dalam hubungan politik, ekonomi, dan pertahanan. Australia dan India juga berbagi nilai-nilai demokrasi dan memiliki lembaga-lembaga demokrasi yang kuat. Hubungan antara kedua negara juga meluas ke migrasi penduduk, hingga pertukaran budaya.
Hubungan Australia dan India sudah di mulai sejak abad ke-18, ketika India memiliki peran penting dalam memberikan pasokan pangan bagi koloni muda yang ada di Australia, dan perdagangan menjadi kunci penting bagi VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang ada di Bengal, India. Pada tahun 1792 kapal Guardian yang membawa pasokan makanan untuk koloni yang ada di Australia tenggelam, insiden ini mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan makanan koloni. Gubernur VOC yang ada di Bengal India dengan segera mengirimkan bantuan persediaan makanan melalui kapal Atlantic untuk koloni-koloni kelaparan yang ada di Australia. 9
Bagi kedua negara, kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis penting dalam hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan Cina. Sepertihalnya dengan Australia yang telah lama bersekutu dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Amerika Serikat, namun Australia juga perlu menyeimbangkan hubungannya dengan Cina yang merupakan salah satu partner perdagangan terbesarnya. Begitu juga dengan India, meskipun India memiliki kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, namun hubungan ekonomi dengan Cina juga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi hubungan India dengan Amerika Serikat.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, hubungan bilateral Australia dan India telah menghasilkan keuntungan bagi kedua negara, sepertihalnya hubungan perdagangan yang didorong oleh faktor untuk saling melengkapi kebutuhan antara kedua negara. Perdagangan dua arah yang dilakukan Australia dan India telah mengalami pertumbuhan dari 3,3 milyar USD pada tahun 2000, hingga menjadi lebih dari 17,4 milyar USD pada tahun 201212. Dengan jumlah penduduk hingga lebih dari 1 milyar jiwa, India menjadi salah satu pangsa pasar terbesar di dunia, dan ini menjadi peluang bagi Australia untuk menjadi rekan bisnis khususnya disektor pertanian, energi, manufaktur, pertambangan, dan jasa.
9 “Australia-india telations” terdapat pada https://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&u=https://india.embassy.gov.au/ndli/Australia- India_Relations.html&prev=search , di akses pada 6/29/19
Australia telah menempatkan India di peringkat depan dalam posisinya sebagai mitra kerjasama internasional. Kedua Pemerintah mengakui ada potensi yang signifikan untuk kerjasama lebih lanjut di berbagai bidang dan pada tahun 2009 sepakat untuk mengkategorikan hubungan sebagai kemitraan strategis (Strategic Partnertship). 10
Pada tanggal 12 Mei 2011, Menteri Perdagangan Australia Craig Emerson dan Menteri Perdagangan dan Industri India Anand Sharma, secara resmi melakukan negosiasi mengenai Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (Economic Cooperation Agreement) antara Australia dan India yang mencakup investasi dan perdagangan barang dan jasa. Perdana Menteri Singh dan Perdana Menteri Gillard menegaskan kembali untuk mencapai kesepakatan yang berkualitas tinggi selama kunjungan Perdana Menteri Jullia Gillard ke India pada 15 hingga 17 Oktober 2012. Australia akan mencari kesepakatan yang benar-benar komprehensif dan konsisten dengan kebijakan perdagangan pemerintah Australia mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement). 11

## C.3. Keuntungan Australia Dari Kerjasama Penjualan Uranium Dengan India.
Keputusan pemerintah Australia mengekspor uranium ke India bukan hanya berlandaskan keuntungan ekonomi maupun isu penggunaan nuklir sipil India saja, namun keputusan Australia ini perlu dipahami dari beberapa faktor sepertihalnya: rezim NPT, faktor-faktor politik dalam negeri seperti opini publik, hubungan bilateral antara kedua negara, dinamika geopolitik dan strategis antara Australia dan India, norma-norma internasional dari non-proliferasi, dan juga pertimbangan pasar internasional. Biasanya, ada beberapa pertimbangan pemerintah Australia mengenai ekspor uranium berdasarkan aturan dari rezim NPT, seperti adanya pengesahan dari rezim NPT dan badan pengamanan nuklir dari IAEA kepada negara tujuan ekspor uranium yaitu berupa riwayat penggunaan energy nuklir suatu negara sehingga dapat meminimalisir resiko yang terjadi. Dengan pengesahan NPT dan adanya pengamanan dari IAEA, akan mempengaruhi keputusan Australia untuk mengekspor uraniumnya serta mengurangi resiko penggunaan uranium Australia untuk program senjata dari negara tujuan ekspor.
10 DFAT ( Depertement of foreign affair and trade ) UN https://dfat.gov.au/geo/india/pages/india-country- brief.aspx , di akses pada 6/29/19
11 DFAT ( Depertement of foreign affair and trade ) UN https://dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/aifta/news/Pages/australia-india-fta-news.aspx , di akses pada 6/29/19
Berbeda dengan kasus India. Negara ini belum meratifikasi NPT dan sepertinya tidak ada harapan serius India untuk menandatanganinya. Dengan adanya kerjasama penjualan uranium ke India, Australia akan dianggap “diskriminasi pembeli” oleh komunitas internasional dikarnakan record India sebagai negara yang memiliki senjata nuklir. Pada tahun 1974, India melakukan pengujian senjata nuklir dan pemerintah India mengatakan bahwa tes tersebut bertujuan untuk penggunaan teknologi nuklir untuk perdamaian, dan pada tahun 1998 India melakukan lima tes senjata nuklir secara terbuka. Meskipun banyaknya tuntutan dari komunitas internasional supaya India bergabung dengan rezim NPT agar negara tersebut menjadi negara non-senjata nuklir, namun tindakan tersebut sangat mustahil dilakukan India tanpa melepaskan gudang persenjataannya dan hal itu akan menjadi kemunduran bagi India, mengingat lingkungan India yang berbahaya meliputi Pakistan dan Cina yang bersenjata nuklir. 12

## C.4. Faktor Ekonomi
Faktor keuntungan ekonomi dari kerjasama ini sangat kecil. Ekspor uranium Australia merupakan industry miliaran dolar, bahkan proyeksi pendapatan Australia dari ekspor uranium ditahun 2014 diperkirakan $1,7 milyar (AUD), hasil ini sangat jauh apabila dibandingkan dengan pendapatan dari ekspor bijih besi yang mencapai $63 milyar (AUD) di tahun 2011. Sementara itu, perusahaan pertambangan jelas akan mendapatkan keuntungan dengan adanya pembukaan pasar ekspor baru. Industri uranium Australia juga memiliki peran dalam pelobian dengan pemerintah dalam perubahan kebijakan ekspor Australia. Kelompok Asosiasi Uranium Australia (Australian Uranium Asociation) melihat kebijakan ekspor uranium Australia ke India sangat penting untuk menjaga stabilitas bisnis dan kelompok ini juga mendukung rezim NPT. 13
Meskipun kebijakan tersebut sering mendapat tentangan dari gerakan anti-nuklir bahwa keputusan ekspor uranium Australia tersebut sangat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan keserakahan korporasi. Satu-satunya pertimbangan pasar yang dapat mempengaruhi secara substansial pada pengambilan keputusan pemerintah tampaknya akan menjadi suatu kehilangan pangsa pasar bagi negara-negara pemasok uranium lainnya dalam jangka panjang.

## C.2. Faktor Hubungan Diplomatik
12 Ibid Rory medclaf
13 Australian Uranium Association, ‘Facts about the uranium industry’ terdapat pada https://dfat.gov.au/about- us/publications/international-relations/asno-annual-report-2013-14/html/section-2/australias-uranium- production-and-exports.html di akses pada 6/29/19
Kedekatan hubungan Australia dan India dapat menjadi salah satu faktor keputusan Australia membuka pasar ekspor uranium ke India. Keputusan pemerintah Australia untuk menjual uranium ke India pada prinsipnya sangat jelas dilakukan untuk kepentingan nasional Australia dengan menggunakan pendekatan kebijakan luar negri dan tekad untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara menjadi kunci dalam kepentingan nasional tersebut.
Kepentingan nasional antara hubungan bilateral Australia-India memiliki pengaruh besar dalam keputusan pemerintah untuk menjual uranium ke India, dan keputusan ini akan memantapkan Australia sebagai negara pemasok uranium yang menjual uraniumnya kepada negara yang tidak meratifikasi NPT (India), dimana dalam beberapa dekade ini Australia tidak pernah menjual uranium kepada negara-negara non-NPT.
Pada masa pemerintahan P.M John Howard, hubungan bilateral Australia-India telah menjadi kekecewaan bagi kedua negara. Meskipun kedua negara memiliki kesamaan letak geografi di Samudra Hindia dan kesamaan nilai-nilai demokrasi, Canberra dan New Delhi telah lama gagal dalam memperlakukan satu sama lain sebagai mitra strategis yang serius, meski India merupakan Importir sumberdaya alam terbesar Australia namun hubungan kedua negara tetap biasa-biasa saja, kemudian Perdana Mentri John Howard melihat uranium sebagai kunci untuk menjadikan Australia sebagai mitra diplomatic utama India. Banyak negara-negara yang mencoba mendekati India setelah melihat pertumbuhan India yang sangat pesat, hal ini tidak di sia-siakan oleh Australia.
Agar Australia bisa mendapatkan perhatian dari India, Australia harus memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan negara tersebut kepada India, dan uranium menjadi kunci utama agar India memberikan perhatiannya kepada India. Ini sesuai dengan yang disampaikan Perdana Menteri India Manmohan Singh secara blak-blakan kepada Perdana menteri John Howard pada tahun 2006. 14 Meskipun demikian, hubungan bilateral saja tidak bisa sepenuhnya menjelaskan keputusan Howard. Keinginannya untuk memajukan hubungan Australia-India sulit untuk dipisahkan dari dua hal yaitu pengakuan terhadap India sebagai kekuatan utama, dan keinginan memperkuat upaya Amerika Serikat untuk membawa India ke dalam arus utama nuklir global serta membangun kemitraan strategis dengan India.

## C. Simpulan
14 Ibid Rory medclaf
Berdasarkan pada pembahasan penulisan diatas, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai kepentingan Australia menjual uraniumnya ke India pada tahun 2011. Australia merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional dimana Ratu Elizabeth II menjabat sebagai Kepala Negara yang secara resmi diwakili oleh Gubernur Jenderal. Negara penghasil uranium terbesar ketiga di dunia ini memiliki jumlah penduduk mencapai 25.350.700 jiwa dan menjadi negara terbesar keenam di dunia serta memiliki keterdekatan khusus dengan Negara India. Hubungan keterdekatan Australia dan India telah lama terjalin, jauh sebelum masa kemerdekaan kedua negara tersebut dan kini hubungan kedua negara tersebut semakin erat melalui kerjasama baik bilateral maupun regional.
Dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Julia Gillard pada tahun 2011, Australia mencabut larangan ekspor uraniumnya ke India. Keputusan PM Julia Gillard ini memunculkan pro dan kontra di komunitas internasional, ini dikarenakan status India yang tidak menandatangani Non-Poliferation Treaty (NPT) yaitu suatu rezim internasional yang ditujukan kepada negara-negara yang hendak menggunakan teknologi nuklir hanya untuk kepentingan sipil saja dan tidak diperbolehkan untuk kegunaan persenjataan. Keputusan PM Julia Gillard ini berlandaskan pada kepentingan nasional Australia.
Keputusan Australia ini akan mengubah dinamika geopolitik dan strategi beberapa negara, namun keputusan tersebut berkaitan dengan perubahan keseimbangan kekuatan di Asia dan adanya peran sentral dari Amerika Serikat dalam kebijakan keamanan Australia. Namun dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat dapat membantu agenda-agenda Australia untuk mempererat hubungannya dengan India sebagai mitra keamanan yang menurut Australia saat ini adalah abadnya Asia, termasuk didalamnya hubungan pertahanan yang melibatkan India dan Jepang.
Dibawah pemerintahan Partai Buruh, Australia yang juga tergabung bersama kelompok Negara Pemasok Nuklir (NSG) mengajak seluruh anggota NSG untuk ikut serta mendukung program nuklir sipil India, dan dengan demikian akan membuka jalan bagi negara-negara lain untuk mengekspor uranium secara legal ke India. Pada saat yang sama pemerintahan Partai Buruh berupaya mencegah India untuk mengimpor uranium selain dari Australia, agar Australia menjadi pemegang tunggal pasar uranium di India.

## Daftar Pustaka

## BUKU
Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan
Internasional.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Couloumbis, Theodore dan James H.Wolfe. 1999.Pengantar Hubungan
Internasional : Keadilan dan Power. Jakarta : Putra A Bardin
Mochtar Mas’oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta:

## PT. Pustaka LP3ES

## JURNAL
Medcalf, Rory. 2011. “Australia’s uranium puzzle: Why China and Russia but not India ?”, Melbourne: Australia India Institute

## WEBSITE
“Australia pertimbangkan ekspor uranium ke india” terdapat pada https://manado.tribunnews.com/2014/09/06/ perjanjian-perdagangan-uranium- disepakati- australia-dan- india?page=2 diakses pada 6/29/19, 13.06 PM “Australia Cabut Larangan Ekspor Uranium ke India” terdapat pada https://dunia.tempo.co/read/369807/australia-cabut-larangan-ekspor-uranium-ke- india/full&view=ok , di akses pada 6/29/19, 14.23 PM
” Australia-India Relations” terdapat pada https://translate.google.com/translate? hl=id&sl=en&u=https://india.embassy.gov.au/ndli/Australia-
India_Relations.html&prev=search , di akses pada 6/29/19, 20.24 PM “Australian Uranium Association, Facts about the uranium industry” terdapat pada https://dfat.gov.au/about- us/publications/international- relations/asno-annual-report-2013- 14/html/section-2/australias- uranium-production-and- exports.html di akses pada 6/29/19, 21.11 PM

## PUBLIKASI PEMERINTAH
“Australia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement negotiations”, terdapat pada https://dfat.gov.au/trade/agreements/ negotiations/aifta/news/Pages/austral ia- india-fta-news.aspx di akses pada 6/29/19 , 19.15 PM
“India Country Brief” terdapat pada https://dfat.gov.au/geo/india/pages/india-country- brief.aspx di akses 6/29/19 , 19.56 PM