## PENERAPAN APLIKASI PENGELOLAAN DATA BUKU PAJAK PADA DESA MANDUNGO BERBASIS DIGITAL
Naftali Maghu Ate, Stefanus Dwi Istiavan Mau, Martinus Malo Ngongo Teknik Informatika, STIMIKOM Stella Maris Sumba Jalan Karya Kasih No.5 Tambolaka Ivanmau1108@gmail.com

## ABSTRAK
Pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  ada  pada  kantor  desa  Mandungo  ini  bisa  dibilang  masi kurangnya system yang memadai dalam hal untuk pengelolaan data pajak seperti  keakuratan data, administrasi kurang lengkap, hal ini bisa terjadi karenakan berbagai mcam factor lapangan salah satunya aplikasi manajemen pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  belum  terlalu  diupdate.  Dari  hasil  perkembangan  pendataan  PBB dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini  adanya  peningkatan  yang  dimana  Desa  diharuskan  untuk  bisa  mengelola manajemen pendataan PBB dengan baik dan akurat sehingga tidak terjadi nya miss komunikasi dan menimbulkan resiko terjadinya kehilangan data dan kerusakan data dikarenakan masih bersifat manual dalam pencatatan PBB yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi pendataan pajak bumi dan bangunan yang pada Desa Mandungo Kecamatan  Wewewa Tengah  Kabupaten Sumba Barat Daya agar  lebih terkomputerisasi sehingga lebih efesien dan efektiv serta menghemat biaya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data observasi dan wawancara yang berguna untuk mengumpulkan data-data yang menunjang terlaksanakan penelitian ini. Metode Sequential Shearching yang berguna untuk melakukan pencarian data  yang  ada  dalam  aplikasi  dengan  terarah  dan  terstruktur.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  aplikasi  yang dikembangkan  bisa dipakai dengan sesuai kebutuhan kantor Desa dalam pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Mandungo dan lebih terkomputerisasi sehingga minim terjadinya kesalahan.
Kata kunci : Aplikasi, Pengelolaan, Pajak, Desa, Digital

## 1. PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  negara  membutuhkan  pajak  untuk mengatur seluruh keuangan yang harus dipungut pada masyarakat untuk kepentingan negara dan masyarkat. Karena  dengan  adanya  pajak  menjadikan  salah  satu sumber  penerimaan  terbesar  negara  yang  nantinya digunakan  negara  untuk  membiayai  segala  bentuk keperluan  negara  seperti  pembiyayaan  pembangunan nasional dan pengeluaran negara [1].
Mengenai  ketentuan  yang  ditulis  pada  pasal  23 ayat  (2)  uud  1945  yang  berbunyi  “segala  pajak mengenai  keperluan  Negara  yang  berdasarkan undang-undang.  Ketentuan  perpajakan  yang  adalah landasan pemungutan pajak bumi dan bangunan telah disahkan  melalui  undang-undang  No.  12  tahun  1985 mengenai  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  telah dirubah dengan uud No.12 tahun 1994.
Pada  dasarnya  PBB  atau  pajak  bumi  dan bangunan  adalah  salah  satu  dari  sekian  sarana perwujudan  gotong  royong  yang  dibangun  untuk melakukan  pembiayayaan  negara  dan  nasional,  agar dalam  pengunaanya  harus  memperhatikan  prinsip hokum  keadilan  serta  kesederhanaan  yang  ditunjang oleh system perpajkan yang ada.
Menurut [2] PBB adalah suatu pajak negara yang dikenakan terhadap bumi serta bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1985 mengenai pajak bumi  dan  bangunan  yang  sudah  diubah  menjadi Undang-Undang  N12  Tahun  1994  yang  dimana disempurnakan  lagi  dengan  Undang-Undang  No.13 Tahun 2013.
Dalam  mnegupayakan  penerimaan  sector  pajak maka pemerintahan  yang ada pada kabupaten Sumba Barat  Daya  yang  terkhusus  nya  pada  Desa  terus berusaha  melakukan  penagihan  terhadap  wajib  pajak yang  masi  belum  membayar  pajak.  Yangdimana  hal tersebut  membuat  pajak  bumi  dan  bangunan  tersebut tidak  bisa  mencapai  target  yang  diinginkan  sehingga kurang memaksimal.
Pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang ada pada  kantor  desa  Mandungo  ini  bisa  dibilang  masi kurangnya  system  yang  memadai  dalam  hal  untuk pengelolaan  data  pajak  seperti  keakuratan  data, administrasi  kurang  lengkap,  hal  ini  bisa  terjadi karenakan  berbagai  mcam  factor  lapangan  salah satunya  aplikasi  manajemen  pengelolaan  pajak  bumi dan bangunan yang belum terlalu diupdate.
Dari hasil perkembangan pendataan PBB dalam beberapa tahun terakhir  ini adanya peningkatan  yang dimana  Desa  diharuskan  untuk  bisa  mengelola manajemen  pendataan  PBB  dengan  baik  dan  akurat sehingga  tidak  terjadi  nya  miss  komunikasi  dan menimbulkan  resiko  terjadinya  kehilangan  data  dan kerusakan  data  dikarenakan  masih  bersifat  manual dalam  pencatatan  PBB  yang  terjadi.  Oleh  sebab  itu berdasarkan  uraian  diatas  maka  peneliti  tertarik membahas  mengenai  system  yang  sedang  berjalan didesa dan mengembangkan aplikasi pendataan pajak bumi  dan  bangunan  yang  pada  Desa  Mandungo Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Aplikasi  yang  nantinya  akan  dibangun  adalah mengenai  pajak  bangunan  dan  bumi  yang  akan diterapkan pada desa mandungo.

## 2.1. Penerapan  Aplikasi  Pengelolaan  Data  Buku Pajak Pada Desa Mandungo
Menurut  [3]  pengolahan  yang  dimaksud  disini adalah suatu pengolahan yang dalam prosesnya input dan  output  menjadi  bentuk  yang  lainnya  yang digunakan  untuk  tujuan  tertentu  sesuai  dengan kebutuhannya.
Maka  dari  itu  system  kelola  merupakan  suatu proses  kegiatan  yang  dibuat  dengan  perencanaan, terorganisir,  terpadu  dengan  memanfaatkan  segala potensi  yang  dipunya  agar  mencapai  tujuan  yang sudah  diputuskan.  Adapun  ciri-ciri  dalam  pengertian pajak adalah :
1.  Pajak  akan  diminta  dari  negara  atau  dari pemerintah yang berwenang dalam hal ini pusat dan  juga  pemerintah  daerah  yang  berlandaskan undang-undang.
2. Pengambilan  dana  pajak  juga  menghimbau adanya  sumber  daya  dari  sector-sektor  lain seperti  cintih  sector  swasta  diharuskan  wajib untuk membayar pajak ke sector negara.
3. Dalam hal pemungutan pajak ini bisa dijelaskan bahwa  hal  ini  terjadi  dikarenakan  untuk keperluan  pembiayayaan  umum  pemerintah dalam  negri  untuk  meningkatkan  sector-sektor negara.
4. Ketika para wajib pajak sudah  membayar, tidak adanya  imbalan  yang  dilakukan  pemerintah untuk para wajib pajak.
5. Anggaran dari hasil pajak difungsikan juga untuk menutup pembiayaan kegiatan-kegiatan pemerintah dan juga digunakan untuk kebijakan lapangan ekonomi dan social
2.2. Fungsi Pajak
1. Fungsi angaran Fungsi dari anggaran sendiri adalah sebagai salah satu pendapatan dari negara,  selain dari  itu juga fungsi  dari  pajak  sendiri  adalah  guna  untuk membiayayai  pengeluaran yang  dilakukan negara untuk kepentingan negara.
2. Fungsi mengatur Fungsi  dari  mengatur  pajak  digunakan  untuk mengatur  pertumbuhan  perekonimian  yang dilalui  kebijaksanaan  pajak,  dengan  pengaturan tersebut  tugas  pajak  bisa  dimanfaatkan  guna mencapai goals yang dituju.
3. Fungsi Stabilitas Fungsi  dari  stabilitas  ini  adalah  untuk  menjaga kesatbilan keuangan sehingga seluruh keuangan negara  bisa  diatur  dengan  baik  dalam  hal penggunaan  pajak  yang  merata,  efesien,  dan pemungutan pajak yang terarah

## 4. Fungsi redistribusi
Fungsi  ini  digunakan  untuk  membiayai  seluruh kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  negara untuk kepentingan negara serta juga kepentingan masyarakat  dalam  hal  pembukaan  lapangan pekerjaan.

## 2.3. Pajak Bumi Dan Bangunan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan [4] pajak bumi dan bangunan merupakan suatu pajak yang yang bersifat  kebdendaan  atau  dalam  arti  suatu  besernya objek  pajak  terutang  ditentukan  oleh  objek  pajak tersebut.
Menurut  [5]  Pajak  bumi  dan  bangunan merupakan  suatu  pajak  yang  berperan  aktif  dalam kemajuan  pembangunan  suatu  daerah  atau  wilayah yang dimana pajak ini akan dikembalikan sepenuhnya untuk daerah 90% untuk daerah dan 10% pemerintah pusat.
Berdasarkan  pandangan  dan  pengertian  PBB yang di kemukakan di atas  maka dapat di tarik suatu pemahaman  bahwa  pajak  mengandung  suatu  unsure yaitu:
1. Iuran rakyat kepada Negara.
2. Peralihan  kekayaan  dari  sector  rakyat  ke  sector pemerintah.
3. Utang bagi wajib pajak yang membayarnya.
4. Besifat  paksaan  yang  berdasar  pada  undang- undang dan peraturan yang berlaku.
5. Pengertian  yang  tidak  mendapat  balas  jasa  atau prestasi kembali .
6. Sifatnya langsung dapat ditunjuk.

## 2.4. Kerangka Berpikir
Adapun  kerangka  berpikir  yang  dilakukan peneliti  guna  menggambarkan  apa  yang  akan dilakukan  terhadap  desa  dalam  hal  mengenai  pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Kerangka Berpikir Proses system kelola pajak bumi dan bangunan Desa Mandungo
Variabel : 1. Sitem Kelola.
2. Penagihan Pajak
3. Pencatatan
Upaya  peningkatan  system  kelola  pajak  bumi dan bangunan Desa Mandungo

## 3. METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  akan  dilaksanakan  di  Desa Mandungo  Kecamatan  Wewewa  Selatan,  Kabupaten Sumba barat Daya. Adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

## Gambar 2. Tahapan Penelitian

## 3.1. Teknik Pengolahan Data
Dalam  memperoleh  suatu data yang baik  sesuai dengan  harapan  maka  harus  dilakuakn  teknik pengambilan  data.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu :
1. Observasi (pengamatan)
Teknik  pengolahan  data  yang  pertama  yaitu observasi.  Menurut  [6]  observasi  adalah  suatu teknik  yang  sudah  pada  umumnya  digunakan dalam  dunia  penelitian  dengan  mengandalkan indra  penglihatan  (visual).  Sedangkan  menurut [7] observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu  proses  secara  sistematis  terhadap  gejala yang akan diteliti.
2. Wawancara Teknik  pengolahan  data  yang  kedua  adalah wawancara,  dimana  pada  penelitian  ini  peneliti akan  mewawancarai  narasumber  yang  sudah  di pilih  guna  menunjang  hasil  penelitian  ini. Adapun pengertian wawancara sebagai berikut : Menurut  [8]  Wawancara  adalah  suatu  proses komunikasi  antar  2  orang  atau  lebih  yang dilakukan pewawancara dan narasumber. Adapun menurut [9] Wawancara yang dimaksud adalah  bagaiamana  peneliti  menggali  suatu informasi yang ingin diteliti dengan memanfaatkan  narasumber  yang  berkompeten dibidang tersebut.

## 3.2. Penerapan Metode Sequential Shearching
Sequential  Searching  adalah  suatu  teknik pencarian  data  dari  array  yang  dimana  data  tersebut akan  dibaca  satu  demi  satukemudian  diurutkan  dari indeks  terkecil  ke  yang  terbesar  [10]. Metode sequential  search ini  biasanya  disebut  juga  teknik pencarian yang dilakukan dengan beruntun yang dapat dimanfaatkan  untuk  dilakukan  pencarian  data  yang diinginkan dalam keadaan terarah atau terurut atau pun sebaliknya, adapun tahapan-tahapan dalam metode ini adah sebagai berikut :
1. Membaca data array yang ada.
2. Melakukan penentuan data yang diinginkan.
Dari  data  awal  hingga  yang  paling  terakhir  akan dibandingkan dengan data-data dalam array.
1. Membaca array data.
2. Menentukan data yang dicari. Proses penerapan algoritna Sequential Searching ada  tahapan-tahapannya,  tahapan  tersebut  sebagai berikut:
a. Data  yang  ada  akan  dilakukan  pebandingan perdata  secara  beruntun  sampai  data  yang diinginkan ditemukan.
b. Data ini akan  melakukan perulangan dari angka 1 hingga data (n).
c. Dari  hasil  pengulangan  yang  dilakukan  akan dicocokan dengan data ke 1 dengan data lainnya yang dituju.
d. Jika data yang dicari telah ditemukan, maka data tersebut sama denga data yang sedang dicari.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Me  Pada  hasil  dan  pembahasan  ini  berisi mengenai hasil dari rancangan aplikasi yang dibuatkan untuk  pendataan  pajak  desa.  Pada  tahapan  ini diharapkan  bisa  mempermudah  para  perangkat  desa dalam melakukan pendataan bagi masyarakt yang ada di  wilayah  desa  menggunakan  aplikasi  yang  sudah dibangun,  adapun  tahapan  aplikasi  yang  dibangun sebagai berikut:
Gambar 3. Halaman Login Admin
Pada  gambar  3  ini  menjelaskan  bahwa  saat petugas memasuki aplikasi petugas harus memasukan username dan password untuk kemanan data.
Pengumpulan data Pengolahan Data
Konversi data ke dalam aplikasi
Penerapan metode
Gambar 4. Halaman Dashboar Aplikasi
Pada  gambar  4  ini  menjelaskan  halaman  ini adalah  tampilan  utama  ketika  saat  masuk  aplikasi setelah  login  berhasil  dilakukan,  disini  akan menunjukan total jumlah NOP, Lunas dan Terhutang, dan juga presentase Lunas dari data penduduk pajak.
Gambar 5. Menu Terima Pembayaran
Pada gambar 5 ini menunjukan nama masyarakat wajib  pajak  yang  belum  melunasi  pajak  atau  masi hutang,  maka  dari  menu  ini  bisa  dilakukan pembayaran pajak.
Gambar 6. Menu Data SPPT
Pada  gambar  6  menu  SPPT  ini  adalah menampilkan  seluruh  data  nama  masyarakat  desa wajib pajak yang dengan keterangan belum bayar dan lunas,  dari  sini  juga  admin  bisa  melakukan  validasi pembayaran pada menu aksi serta juga bisa melakukan edit data, hapus, dan cetak bukti SPPT. Dan juga pada menu ini bisa dilakukan penginputan awal pembayaran pajak  dengan  mengisi  form  yang  suda  ada  dengan mengklik “Tambah Data”.
Gambar 7. Menu Laporan PBB Terhutang
Pada menu ini menampilkan seluruh masyarakat wajib  pajak  yang  masi  terhutang  atau  belum membayar  pajaknya,  pada  gambar  terlihat  peneliti masi  memakai  data  latih  maka  tampilan  nya  masi sedikit, namun jika sudah banyak maka halaman cetak cetak laporan tersebut sangat banyak.. Pada menu ini juga  admin  bisa  melakukan  download  data  yang kemudian  hasil  download  menjadi  format  .pdf  untuk digunakan dalam pembuatan laporan dan lainnya.
Gambar  8. Menu Laporan PBB Lunas
Pada menu ini menampilkan seluruh masyarakat wajib  pajak  yang  sudah  lunas  membayar  pajaknya, pada gambar terlihat peneliti masi memakai data latih maka  tampilan  nya  masi  sedikit,  namun  jika  sudah banyak  maka  halaman  cetak  cetak  laporan  tersebut sangat  banyak..  Pada  menu  ini  juga  admin  bisa melakukan  download  data  yang  kemudian  hasil download menjadi format .pdf untuk digunakan dalam pembuatan laporan dan lainnya.
Gambar 9. Menu Rekapitulasi
Pada  gambar  9  ini  menampilkan  seluruh gabungan data untuk melihat total secara keseluruhan jumlah  pajak,  total  pajak  dalam  bentuk  Rp.  Berapa yang  lunas  dan  terhutang  dan  juga  presentase keseluruhan. Setelah dilakukan pembuatan aplikasi ini maka  dilakukan  testing  pengujian  terhadap  aplikasi yang sudah ada dengan tabel berikut ini :
Tabel 1. Hasil Pengujian Aplikasi PBB No Menu Output / Ket 1 Login Responsive & Bisa Diakses 2 Halaman Dashboar Aplikasi Responsive & Bisa Melihat Seluruh Hutang dan Lunas Nasabah. 3 Menu Terima Pembayaran Responsive & Bisa Melakukan Cetak Struk Pembayaran. 4 Menu Data SPPT Responsive & Bisa Melihat Seluruh Data SPPT Dari Awal Hingga Yang Terakhir. 5 Menu Laporan PBB Terhutang Responsive & Bisa Cetak Seluruh Laporan Nasabah PPB Yang Masih Terhutang. 6 Menu Laporan PBB Lunas Responsive & Bisa Cetak Seluruh Laporan Nasabah PPB Yang Sudah Lunas. 7 Menu Rekapitulasi Responsive & Bisa Melihat Seluruh Rekapitulasi Keuangan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  yang  penulis  dapat  berikan  adalah dengan adanya aplikasi ini memudahkan apparat desa dalam  melakukan  pelayanan  pendataan  Pajak  Bumi dan Bangunan kepada masyarakat karena pada aplikasi tersebut sudah terisi format yang dibangun dan sisanya petugas  hanya  menginputkan  nama  masyarakat  yang ingin mengurus pajak.
Saran  kedepannya,  diharapkan  aplikasi  ini  bisa dikembangkan lebih baik lagi dengan beberapa menu tambahan yang mendukung pekerjaan aparatur desa.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  I. Pradnyana and P. Prena, “Pengaruh Penerapan Sistem  E-Filing,  E-Billing  Dan  Pemahaman Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak (Kpp)  Pratama  Denpasar  Timur.  Wacana Ekonomi  (Jurnal  Ekonomi,” Bisnis dan Akuntansi) ,  vol.  18,  no.  1,  pp.  56–65,  2019, [Online]. Available: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wac ana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1 .993.56-65
[2]  M.  H.  Ma’ruf  and  S.  Supatminingsih,  “Faktor-
faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan,” J. Akunt. dan Pajak , vol. 20, no. 2, 2020, doi: 10.29040/jap.v20i2.641.
[3]  Nawassyarif,  M.  Julkarnain,  and  K.  Rizki Ananda,  “Sistem  Informasi  Pengolahan  Data Ternak  Unit  Pelaksana  Teknis  Produksi  Dan Kesehatan  Hewan  Berbasis  Web,” J.  Inform. Teknol. dan Sains , vol. 2, no. 1, pp. 32–39, 2020, doi: 10.51401/jinteks.v2i1.556.
[4]  T.  Wibisono  and  Y.  S.  Mulyani,  “Efektivitas Pajak  Bumi  &  Bangunan  Perdesaan  Dan Perkotaan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (Pad) Di Kabupaten Tasikmalaya,” J. Ecodemica J. Ekon. Manajemen, dan Bisnis , vol. 3, no. 2, pp. 133–140, 2019, doi: 10.31311/jeco.v3i2.5841.
[5]  P. Gani,  “Analisis Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kesadaran  Wajib  Pajak  dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” J. Audit dan Perpajak. , vol. 2, no. 1, pp. 25–32, 2022, doi: 10.47709/jap.v2i1.1592.
[6]  I. Ichsan and A. Ali, “Metode Pengumpulan Data Penelitian  Musik  Berbasis  Observasi  Auditif,” Musik. J. Pertunjuk. dan Pendidik. Musik , vol. 2, no. 2, pp. 85–93, 2020, doi: 10.24036/musikolastika.v2i2.48.
[7]  M.  D.  Siregar,  I.  Dewa,  and  P.  Partha, “Mengatasi  Masalah  Belajar  Membaca  Melalui Tutor  di  SD  Negeri  2  Selong,” J.  Konseling Pendidik. Siregar; Partha , vol. 4, no. 1, pp. 20– 26, 2020.
[8]  A.  N.  Yuhana  and  F.  A.  Aminy,  “Optimalisasi Peran  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  Sebagai Konselor  dalam  Mengatasi  Masalah  Belajar Siswa,” J. Penelit. Pendidik. Islam , vol. 7, no. 1, p. 79, 2019, doi: 10.36667/jppi.v7i1.357.
[9]  Miftahul Huda, “Analisis User Experience Pada Game Mobile Legend Versi 1.4.14.4454 Dengan Menggunakan Game-Design
Factor
Questionnaire,” J.  Ekon.  Dan  Tek.  Inform. ,  vol. 8, no. 1, pp. 25–34, 2020.
[10]  K.  Ardi  Widodo,  S.  Adi  Wibowo,  and  N. Vendyansyah,  “Penerapan  Sequential  Search Untuk  Pengelolaan  Data  Barang,” Antivirus    J. Ilm. Tek. Inform. , vol. 15, no. 1, pp. 86–97, 2021, doi: 10.35457/antivirus.v15i1.1385.