## HARMONISASI PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA GLOBAL

## The regulation an harmonization to the corruption in globalitation area
Oleh : Ronny Winarno
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Email: rwinarno89@yahoo.co.id

## Abstrak
Peran KPK semakin penting serta memiliki fungsi yang sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam penegakan hukum korupsi di era globalisasi. Modus tindak pidana korupsi yang semakin kompleks dan mengakar memerlukan harmonisasi hukum positif yang digunakan oleh KPK dalam pembe- rantasan tindak pidana korupsi. Harmonisasi pengaturan KPK menjadi kunci terlaksananya penega- kan hukum tindak pidana korupsi.

## Kata kunci : Harmonisasi, korupsi, era global

## Abstract
KPK is more importent, activitiable quickly and have an function that want to law of enforcement an corruption in globalitation era. The crime corruption modus more multi complex and than need harmonization of law as a tool KPK on the finishing problems corruption. The regulation KPK of harmonization became the key implementation law of enforcement corruption.

## Key word : Harmonization, corruption, globlitation era

## A. Pendahuluan
Peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diterapkan pada saat ini, yakni UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tin- dak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Peruba- han atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pembe- rantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan ha- sil konstruksi tantangan ke depan mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadi- lan dan kebenaran.
Substansi peraturan ini dipertegas dalam BAB II huruf G (mengenai hukum dan aparatur) dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Ber- arti supremasi hukum adalah indikator terwu- judnya pembangunan, sehingga  kedudukan  UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dibentuk untuk penyelesaian tindak pidana ko-
rupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan nega- ra, akan tetapi juga merupakan pelanggaran ter- hadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Jadi tindak pidana korupsi perlu di- golongkan sebagai kejahatan yang pemberanta- sannya harus dilakukan secara luar biasa teru- tama di era global ini dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terba- lik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Disinilah kemudian perintah Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 dalam tempo maksimal 2 Tahun, dibentuk Komisi Pemberantasan Tin- dak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dising- kat dengan KPK.
Menurut Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK adalah lembaga negara yang da- lam melaksanakan tugas dan wewenangnya ber-
sifat independen dan bebas dari pengaruh keku- asaan manapun. Hal ini dapat diartikan secara normatif, bahwa tugas dan wewenangnya KPK tersebut menjadi salah satu parameter pendeka- tan penyelesaian berbagai kasus korupsi yang terjadi dalam segala lini administrasi pemerinta- han dan negara. Masyarakat banyak berharap KPK mampu melaksanakan tugas dan wewe- nangnya secara proporsional dalam melakukan pemberantasan korupsi sesuai ketentuan peratu- ran perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu pasca penandatangan United Nation Convention Against Corruption Tahun 2003 (UNCAC 2003), secara tidak langsung rakyat Indonesia telah mulai diperke-nalkan de- ngan new dimention of corruption sebagai keja- hatan turunan dari New Dimention of Crime di- mana terdapat beberapa bentuk formulasi tindak pidana korupsi yang diamanatkan oleh UNCAC 2003.
Pengesahan indonesia terhadap UNCAC 2003 melalui ratifikasi UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption Tahun 2003 (Konvensi Per- serikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). 1 Secara yuridis Indonesia telah mengesahkan dan mengakui serta siap untuk mengimplementasi- kan UNCAC 2003 dengan reservation (pensya- ratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang penye- lesaian sengketa. Diajukannya reservation (pen- syaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) ini berda- sarkan pada prinsip untuk tidak menerima ke- wajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali dengan kese- pakatan para pihak dalam hal ini negara peserta / state party .
Seiring dengan telah diratifikasi UNCAC 2003, KPK juga telah melakukan tugas dan we- wenangnya secara sistematis dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan konsideran menimbang huruf a  UU No. 30 Tahun 2002, bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, mak- mur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum optimal perlu diting- katkan secara profesional, intensif, dan berkesi- nambungan, karena korupsi telah merugikan ke-
1 UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun  2006 Nomor32 dan Tambahan LN  Nomor 4260.
uangan negara, perekonomian negara,  dan menghambat pembangunan nasional.
Capaian tugas dan wewenang KPK sela- ma kurun waktu sampai dengan sekarang ini menunjukkan peningkatan keberhasilan metoda dan pola penyelesaian kasus korupsi yang terja- di dalam segala lini administrasi pemerintahan dan negara. Tentunya tantangan dan hambatan dalam proses penyelesaian hukum yang dilaku- kan KPK juga tidak semudah membalik tangan. Banyak berbagai hal yang harus dipertaruhkan oleh KPK sebagai lembaga negara yang hanya bersifat sebagai komisi (bukan bentuk struktur yang permanen sebagaimana lembaga negara yang lain). Termasuk pula kedudukan dan kese- lamatan para komisioner KPK yang tidak jarang menemui dan mengalami berbagai ancaman, te- kanan, tindakan (seperti tindak penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan).
Bahkan pernah kriminalisasi atas komisio- ner KPK dan kelembagaan KPK (peristiwa Bi- bit dan Candra). Sedangkan pada kondisi yang lain justru lebih ironis, yaitu berujung pada pe- nangkapan paksa, penyidikan, penahanan dua mantan Pimpinan  KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, yang kemudian berakhir dengan deponir. Jaksa Agung H.M Prasetyo saat itu menyatakan, bahwa perkara ini sudah ditutup dan tuntas. 2
Apapun alasannya dan dalih yang terjadi, maka secara faktual terjadi disharmoni dalam kelembagaan negara yang menyangkut sistem hukum dan ambiguity dalam implementasinya. Hal ini bisa mengakibatkan terjadi egosentris antar kelembagaan negara dan kelembagaan hu- kum yang mengarah pada homo homini lopus pada lembaga negara. Nilai-nilai dan  tujuan good will, good goverment , good gouvernance , political will , juga tujuan hukum tentang keadi- lan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang di- sampaikan oleh Gustav Rachbrugh, tidak bisa direfleksikan dengan baik. Termasuk ketika ter- jadi konflik antar lembaga negara, dapat dikata- kan mencederai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Jika memperhatikan kedudukan hukum kelembagaan dan komisioner KPK melalui UU
2 http://nasional.kompas.com/read/2016/03/04/08345791 /.Deja.Vu.Akhir.Kisah.Abraham.Samad-BW.Deponir. Seperti.Bibit-Chandra?page=1 download 12062017.
No. 30 Tahun 2002, maka kedudukan kelemba- gaan dan komisioner KPK perlu diproteksi de- ngan perundang-undangan yang harmonis juga sinkron dengan perundang-undangan lainnya terkait konteks KPK yang masuk dalam domein administrasi pemerintahan dan negara. Jadi har- monisasi peraturan perundang-undangan ini di- perlukan bagi kelembagaan dan komisioner KPK mengingat berbagai modus korupsi baik dalam lini legislatif, eksekutif dan yudikatif yang cenderung menimbulkan conflict of inte- rest .
Secara faktual, pangaturan hukum kelem- bagaan KPK dan komisionernya dalam UU No. 30 Tahun 2002 ternyata masih bisa dilemahkan sebagai akibat dan dampak tugas dan wewe- nangnya ketika melakukan penyelidikan, penya- dapan dan OTT terhadap suatu kondisi yang di- duga ada penyimpangan hukum. Dalam per- kembangannya,  UU No. 30 Tahun 2002 akan dilakukan revisi terkait kewenangan KPK. Kon- disi dimaksud jika dianalisis apakah dampak KPK melakukan pemeriksaan korupsi E-KTP, pemeriksaan alat simulasi SIM, alat kesehatan, pemeriksaan di lini pejabat kementerian, Guber- nur (seperti Ratu Atut Gubernur Banten), Bupa- ti, Walikota dan BUMN (Dahlan Iskan) dsb yang bernilai kerugian negara yang sangat fan- tastis. Jadi semua masih perlu pembuktian jika dikatakan sebagai dampak dilemahkannya KPK.
Jika memang terjadi wacana dan kehen- dak melakukan revisi atas UU No. 30 Tahun 2002 seyogyanya tidak berujung  pada kepenti- ngan yang cenderung melemahkan eksistensi kelembagaan KPK dan komisionernya. Akan te- tapi perlu mempertimbangkan peran dan fungsi KPK dan komisioner KPK dalam melaksanakan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.
Dengan demikian issu hukumnya adalah terkait dengan harmonisasi peraturan pemberan- tasan korupsi guna antisipasi conflick of interest antar penyelenggara negara. Adapun pisau ana- lisis yang digunakan adalah teori negara kese- jahteraan (perspektif hukum admnistrasi nega- ra).

## B. Pengertian korupsi
Secara umum, kata ‘korupsi” berasal dari
bahasa latin “ Corruptio ” 3 (penyuapan), yang menurut Webster Student Dictionary disebutkan kata “ Corruptus ”. Selanjutnya disebutkan pula kata corruptio berasal dari kata asal “ Corrum- pere ” (merusak) yakni suatu kata bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa inilah turun padanan kata korupsi ke dalam beberapa bahasa, misal- nya di Inggris menggunakan kata “ Corruption ”, “ Corrupt ”, di Perancis menggunakan istilah “ Corruption ”, sedangkan di Belanda menggun a- kan istilah “ Corruptie ” ( koruptie ).  Secara gra- matikal, istilah yang dianut oleh Belanda menja- di bahasa turunan “korupsi” sebagaimana digu - nakan oleh Indonesia. 4 Andi Hamzah mengisti- lahkan korupsi berasal dari kata ‘ Corruption ” atau “ Corruptus ” yang s ecara harfiah berarti ke- busukan, keburukan, ketidakjujuran dan tidak bermoral. 5
Menurut kamus hukum, mengartikan “ko - rupsi” sebagai berikut :
Korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara lang- sung atau tidak langsung  merugikan keu- angan perekonomian negara; Perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalah- gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara (H. Pidana). 6
Menurut Black’s Law Dictionary , korupsi diartikan sebagai berikut :
Corruption. An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an officials or fiduciary person who
3 Fockemma, S..J. Andreae, Rechtsgeleerd Handwoorden- boek , Groningen: Bij B.J. Wolter Uitgeversmaatschappij N.V., dikutip dalam Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 7.
4 Baryanto, Urgensi Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Bagi Indonesia , Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 325 Desember 2012, hlm. 74.
5 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , Stra- tegi Pemberantasan Korupsi Nasional , (Jakarta: BPKP, Maret 1999 ), hlm. 267.
6 M. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum , (Surabaya: Rea- lity Publisher, 2009 ), hlm. 384.
Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi di  Era Global                                                                            Ronny Winarno
unlawfully andwrongfully uses his station on character toprocure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others . 7
Secara bebas dapat diartikan : “... melaku - kan suatu perbuatan dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang ber- tentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Seorang pejabat yang melaku- kan perbuatan melawan hukum dan pe- nyalahgunaan wewenang untuk mempero- leh keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan dengan hak dan kewaji- ban orang lain.”
Sedangkan menurut Lexicon Webster Dic- tionary memberikan definisi “korupsi” sebagai berikut :
Corruption <1. Corruptio (n) > the act of corrupting,or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid master; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest preece- ding; bribery; pervertion from a state of purity; debasement, as a lenguage; a de- based from of a word . 8
Pengertian yang lain terdapat dalam En- siklopedia Grote Winkler Prinst 1977 tentang korupsi menyatakan sebagai berikut : 9 Corruptio = Omkoping, noemt men het verschijknsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk  corruptie) zicht laten omkapen . Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa di negara Belanda memiliki Undang Undang tentang larangan penyuapan yang diatur dalam wet van 23, 1967, stbl. 565 yang mengancam secara pidana terhadap pe- nyuapan yang diterima bukan oleh pega- wai negeri (Article 328 ter Ned.WvS). 10
7 Henry Champbell Black, Black’s Law Dictionary , (ST. Paul,Minn : West Publishing Co, 1990), hlm. 345.
8 The Lexicon Webster Dictionary , 1978. Terkutip dalam Baryanto, Urgensi.... Opcit, hlm. 75.
9 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional , (Jakarta :Raja Gra- findo Persada, 2007), hlm. 5.
10 Ibid
Jika dilihat dari beberapa pengertian ten- tang korupsi terdapat unsur-unsur perbuat-an pi- dana korupsi, memperkaya diri dan merugikan negara. Termasuk korupsi mengan-dung unsur political corruption , bahkan dalam perkemba- ngannya bisa menggang-gu stabilitas politik se- bagaimana ditegaskan oleh Prof. Stephen Ro- solf, 11 dari University of Houston Clear Lake , bahwa corrupt activities of public official can destroy a stability of  the State and the potential effectivities of all types of governmental prog- rammes, hinder development and victimized in- dividuals and groups .
Disinilah terdapat benang merah, secara konseptual seiring dengan perkembangan peme- rintahan, bahwa jika terdapat pndapat di negara berkembang korupsi menjadi bagian dari kekua- saan adalah tidak diragukan, karena korupsi me- rupakan bagian dari sistem itu sendiri. Indriyan- to menjelaskan, 12 korupsi yang melanda hampir seluruh dunia ini merupakan kejahatan struktu- ral yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang baik, karenanya korupsi menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial.
Terkait dengan perilaku politik dan sosial tersebut, menurut Robert Klitgaard perilaku ini mengarah pada perilaku korupsi yang kemudian didefinisikan sebagai berikut :
Korupsi adalah tingkah laku yang me- nyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara, karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (pero- rangan, keluarga dekat, kelompok sendi- ri); atau melanggar aturan-aturan  pelaksa- naan beberapa tingkah laku pribadi. 13
Sejalan dengan Robert Klitgaard, maka Kv. Thomas menjelaskan sebagai berikut :
..... as improper  or selfish exercise of po- wer and influence attached to a public office  or  to  a  special  position one occu-
11 Indriyanto Seno Adji, Polemik Korupsi Sistemik , Kum- pulan Tulisan Ultah Ke-40 Prof. Dr. Zudan A.F., SH. MH., Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Imple- mentasi , (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm.163.
12 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana ,  (Ja- karta : Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2001), hlm. 236. 13 Robert Klitgaard terkutip dalam Andi Hamzah, Pembe- rantasan ..... Opcit , hlm. 5.
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 657 - 678
pies in public life . 14
Terdapat pendapat lain dari World Bank dan Transparancy International mendefinisikan korupsi sebagai berikut :
..... as  the misuse of public office for pri- vate gain . 15 Petter Langseth  menjelaskan, bahwa as such, in involves the improper and unlawful behaviour of public service officials, both politicians and civilser- vants,  whose positions create opportuni- ties for the diversion of money and assets from government to themselves and their accomplices .
Berdasarkan beberapa pengertian tentang korupsi diatas, dapat diketahui pengertian tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korpo- rasi yang dapat merugikan keuangan ne- gara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) ta- hun dan denda paling sedikit Rp. 200.000. 000.00 (dua ratus juta rupiah) dan  paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pengertian tindak pidana korupsi pada Pa- sal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2002 :
Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pi- dana sebagaimana dimaksud dalam Un- dang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten- tang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi.
14 Kv. Thomas, Corruption In Indian  Police Akademy , Jurnal Jan-Juni, 2004, hlm 3-53. Terkutip dalam Baryan- to, Urgensi.... Opcit, hlm. 76.
15 Petter Langseth, Prevention : An Effetive  Tool to Redu- ce Corruption on Responding  to The Challange of Cor- ruption , 19 Nopember 1999, hlm. 3. Terkutip Ibid, hlm. 76.
Selanjutnya berdasarkan pengertian ten- tang tindak pidana korupsi, maka dapat diketa- hui pula mengenai pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002, yaitu :
Pemberantasan tindak pidana korupsi ada- lah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, moni- tor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, de- ngan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber- laku.
Jika mendasarkan pada pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi diatas, dapat diketa- hui terdapat beberapa unsur dari suatu perbuatan korupsi, yaitu :
1. Adanya perbuatan.
2. Perbuatan itu melawan hukum.
3. Bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Melalui  penggunaan dan penyalahguna- an kekuasaan atau wewenang maupun penggunaan kesempatan yang ada.
5. Merugikan keuangan negara atau pere- konomian negara.
Sedangkan mengenai pemberantasan tin- dak pidana korupsi menurut UU No. 30 Tahun 2002 meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 16
1. Serangkaian tindakan.
2. Tujuannya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
3. Sistem pelaksanaannya secara profesio- nal, intensif, dan berkesinambungan.
4. Metoda koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
5. Adanya peran serta masyarakat.
6. Berdasarkan peraturan perundang-unda- ngan.
Secara teoretik unsur-unsur pemberanta- san tindak pidana korupsi inilah yang kemudian menjadi parameter kedudukan hukum, superbo- dy dan kinerja KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagai lembaga negara dan un- tuk mewujudkan supremasi hukum, maka KPK
16 Hasil analisis Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002
Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi di  Era Global                                                                            Ronny Winarno
mempunyai landasan kebijakan yang kuat me- merangi tindak pidana korupsi dan menjadi ba- dan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana- pun. Akan tetapi harmonisasi peraturan pembe- rantasan tindak pidana korupsi sangat diperlu- kan, faktanya terhadap UU No. 30 Tahun 2002 dan kelembagaan KPK masih sering dilemah- kan.

## C. Hakikat kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan
Berbicara tentang korupsi, tidak bisa dile- paskan dari peran kelembagaan KPK juga kebe- radaan perilaku politik dan sosial dalam suatu kekuasaan. Jika dilihat dari dampak terjadinya korupsi, maka dalam rangka pemberantasan ko- rupsi peran KPK diharapkan mampu memeta- kan dan mengidentifikasi perilaku politik dan sosial dalam kekuasaan yang berpengaruh pada modus korupsi dan dampaknya, karena kemudi- an akan ditentukan metode pendekatan pembe- rantasannya. Oleh sebab itu, demikian penting- nya tugas KPK, maka KPK didefinisikan seba- gai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (lihat Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002).
Jika dilihat dari aspek filsafati , diperlukan dan ditempatkannya KPK dalam struktur kelem- bagaan negara, karena KPK dibentuk dengan kemampuan  melaksanakan tugas dan wewe- nangnya secara spesifik serta mampu tidak ter- kontaminasi dengan “ kekuasaan manapun ”, yai - tu kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi seca- ra individual dari pihak eksekutif, yudikatif, le- gislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.
Sebagai salah satu kekuatan kelembagaan KPK, yakni sebagai lembaga negara dengan ka- rakteristik bentuk lembaga yang independen, berarti idealnya merupakan lembaga yang mam- pu berdiri sendiri, tidak tergantung pada institusi lain, dilindungi oleh UU dan konstitusi atas se- gala kedudukan hukumnya serta dijamin kesela- matan dan produk hukum tugas dan wewenang- nya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang- nya sebagai lembaga negara adalah sinergi de-
ngan tujuan dibentuknya KPK yakni  menurut Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan ha- sil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Jadi jika dilihat dari aspek tujuan diben- tuknya lembaga KPK terdapat pemahaman nilai -nilai perspektif das sollen dan das sein , bahwa kelembagaan KPK dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sejalan dengan tugas yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan A- gung. Akan tetapi berdasarkan konsideran me- nimbang huruf b UU No. 30 Tahun 2002 terda- pat lembaga pemerintah yang menangani perka- ra tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan  efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka tugas penanganan perkara tindak pidana korupsi difungsikan kepada KPK. Tentunya jika tugas dan wewenang KPK bisa dilaksanakan secara optimal dan tidak ada yang mempersoalkan tugas dan wewenangnya,  akan dapat mewujudkan masyarakat yang adil, mak- mur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (lihat konsideran me- nimbang huruf b UU No. 30 Tahun 2002).
Makna penting mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah untuk mampu mewujudkannya bagi kepentingan kese- jahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan negara yang demikian ini se- suai dengan karakteristik bangsa Indonesia se- bagai negara kesejahteraan ( wellfare state ) dan KPK sebagai lembaga negara ikut bertanggung jawab mewujudkan tujuan negara.
Keterkaitan kelembagaan KPK dengan upaya mewujudkan masyarakat yang adil, mak- mur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah sesuai dengan ka- rakteristik Indonesia sebagai negara kesejahtera- an ( wellfare state ). Oleh sebab itu hakikat ke- lembagaan KPK menurut perspektif hukum ad- ministrasi negara adalah sebagai salah satu para- meter hukum pencapaian nilai-nilai negara kese- jahteraan ( wellfare state ).
Secara teoretik, pencapaian kesejahteraan menjadi fokus tujuan negara penganut paham kesejahteraan modern ( modern welfare ),  juga merupakan negara hukum modern atau negara
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 657 - 678
hukum dalam arti materiil atau paham  negara hukum kesejahteraan ( verzorgingsstaaat ). Kon- sep negara kesejahteraan ini merupakan alterna- tif demokrasi konstitusional abad ke-20. Pemi- kiran ini melahirkan dalil ” the least government is the best government ”. Paham negara hukum formal mengalami modifikasi menjadi konsep negara hukum modern dan dikenal sebagai aja- ran negara kesejahteraan ( welfare state ). Paham negara kesejahteraan inilah yang memperkenal- kan konsep peranan negara yang lebih luas. Me- nurut Utrecht, lapangan pekerjaan pemerintah dalam negara hukum modern sangat luas, yakni menjaga keamanan sosial di segala lapangan masyarakat. 17 Negara kesejahteraan ( welfare state ) adalah negara hukum yang memperhati- kan pada upaya mewujudkan kesejahteraan orang banyak.
Menurut Mac Iver, di dalam new libera- lism , negara dipandang sebagai alat pelayanan ( an agency of services ) atau negara hukum mo- dern/negara hukum materiil. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut : 18
1. Corak negara adalah welfare state , suatu negara yang mengutamakan kepentingan rakyat;
2. Staatsonhouding telah diganti dengan staatsbemoeienis , artinya negara ikut campur dalam semua lapangan kehidu- pan masyarakat;
3. Ekonomi liberal telah diganti dengan sis- tem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat ( centraal geleide eko- nomie ).
4. Tugas welfare state adalah bestuurszorg , yaitu menyelenggakan kesejahteraan umum.
5. Tugas negara menjaga  keamanan dalam arti luas, yaitu keamanan sosial di segala lapangan kehidupan masyarakat.
Sejalan dengan Mac Iver, Bagir Manan, menjelaskan sebagai berikut :
Negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban  masya-
17 Terkutip dalam W. Riawan Tjandra, Hukum Adminis- trasi Negara , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), hlm. 4.
18 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 8.
rakat, tetapi pemikul utama tanggung ja- wab mewujudkan keadilan sosial, kesejah- teraan umum dan sebesar-besarnya ke- makmuran rakyat. 19
Dengan demikian jika ciri-ciri negara ke- sejahteraan ini dikaitkan dengan Indonesia seba- gai negara hukum (dalam teori negara kesejah- teraan), dapat dianalisis, bahwa selain mengha- ruskan setiap tindakan negara/pemerintah Indo- nesia berdasarkan atas hukum, juga melaksana- kan peran, tugas dan tanggung jawab yang luas, yakni mensejahterakan rakyat. Sehingga negara/ pemerintah Indonesia terikat dengan tiga aspek utama, yaitu :
1. Aspek politik, berkaitan dengan mewu- judkan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, berarti antara lain ada pembata- san kekuasaan negara;
2. Apek hukum, berkaitan dengan upaya menjamin dan mewujudkan negara hu- kum, yang berarti adanya supremasi hu- kum, asas legalitas  dan the rule of law ; 3. Aspek sosial ekonomi, yaitu cara mewu- judkan keadilan  sosial ( social justice ) dan kesejahteraan umum ( public welfa- re ). 20
Secara normatif terlihat benang merah ke- lembagaan KPK oleh UU diberikan tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambu- ngan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, yang berarti pula meng- hambat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Tu- gas dan wewenang dalam perspektif ilmu HAN mengandung politik hukum pemberantasan tin- dak pidana korupsi. 21 Hal ini menunjukkan aku-
19 Bagir Manan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, (Bandar Lampung : FH Unila, 1996), hlm. 16.
20 Bagir  Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 , (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 39
21 Politik hukum ini terlihat pada substansi pemberantasan tindak pidana korupsi  yang  mencakup komponen serang- kaian tindakan untuk mencegah dan  memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, moni- tor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemerik- saan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan  eraturan perundang-undangan yang berlaku.
22 Tumar Sumihardjo , Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah , (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 66.
23 Ronny Winarno, Politik Hukum Pengaturan Pengusa- haan Air Tanah , Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm. 40.
mulasi perkembangan upaya negara mewujud- kan kesejahteraan rakyat sesuai dengan bentuk negara yang ideal dan peran kedaulatan rakyat sebagai salah satu unsur negara hukum. Semu- anya ditujukan untuk pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai tujuan negara yang dituangkan dalam aline ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Sejalan dengan itu, David Osborn dan Ted Gaebler menjelaskan tentang konsep masyara- kat madani dan civil society, bahwa pemerintah harus mensejahterakan rakyat. 22 Jika dikaitkan dengan Pancasila, terdapat landasan kedaulatan negara dan nilai-nilai tujuan negara yang dida-
lamnya mencakup berbagai bidang kehidupan. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan, maka Pancasila harus tetap dipertahankan  sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ( way of li- fe ). 23 Jadi dalam hal ini terdapat politik hukum peran KPK melaksanakan tugas dan wewenang- nya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian jika dianalisis dari teori negara kesejahteraan pada  hakikatnya kelemba- gaan KPK memiliki urgensitas mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 melalui tugas dan wewenang pemberata- san tindak pidana korupsi.

## Tabel 1. Hakikat Kelembagaan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan
(perspektif teori negara kesejahteraan) No Nilai Urgensitas Pasal Terkait Pengaturan 1.  Aspek Filsafati ■KPK  turut  bertanggung jawab wujudkan tujuan negara. Konsideran menimbang huruf a UU No. 30 Tahun 2002 Mewujudkan masyarakat yang adil, mak- mur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila & UUD NRI Tahun 1945.
2.  Aspek Yuridis ■Sebagai kekuatan hukum KPK jalankan tugas dan wewenang.
■Pedoman  hukum  acara
tersendiri sebagai keten- an khusus ( lex specialis ). Pasal 1 angka 3 UU No. 30
Tahun 2002 Pemberantasan Tipikor Serangkaian tindakan mencegah dan mem- berantas tipikor melalui : ■Upaya  koordinasi,  supervisi,  mon itor, pe- nyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 Tugas dan wewenang Bersifat independen dan bebas dari penga- ruh kekuasaan manapun. Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 Asas-asasnya a. Kepastian hukum; b. Keterbukaan; c. Akuntabilitas; d. Kepentingan umum; dan e. Proporsionalitas. 3.  Aspek Teoritik
■Sebagai  dasar  pengem - bangan sistem ketatane- garaan menjalankan pe- merintahan Konsideran menimbang huruf b UU No. 30 Tahun 2002 Lembaga negara berbentuk komisi (suatu badan khusus), karena lembaga pe- merintah yang menangani perkara tipikor belum berfungsi secara efektif dan efisien. 4.  Aspek Sosial ■Apresiasikan hak rakyat Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002 Tujuan pembentukan KPK Meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tipikor. 5.  Aspek Politis ■KPK  adalah  lembaga khusus, superbody ■Amanat UNCAC 2003 Penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2002 a. Hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus ( lex specialis ).
b.Dibentuk pengadilan tipikor di lingkungan peradilan umum. Persyaratan komisioner KPK Persyaratan administratif, fit and proper test oleh DPR RI, kemudian dikukuhkan oleh Presiden RI.
Sumber data : Hasil analisis UU No. 30 Tahun 2002
Jika mendasarkan pada kelembagaan KPK terdapat urgensitas KPK dalam UU No. 30 Ta- hun 2002 (perspektif teori negara kesejahteraan) terlihat, bahwa peran KPK sangat dibutuhkan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya diperlukan harmonisasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi agar tidak terjadi kontradiktif antara instsitusi penyeleng- gara negara dengan KPK di saat KPK melaku- kan tugas dan wewenangnya untuk memberan- tas dugaan korupsi di institusi penyelenggara negara.
Secara normatif terdapat konsekwensi yu- ridis dibentuknya KPK sebagai lembaga negara tentunya sudah dilakukan berbagai kajian kom- prehensif berdasarkan peraturan perundang-un- dangan terutama berkenaan dengan KPK seba- gai lembaga negara, tugas dan wewenangnya termasuk cara-cara melaksanakan dan menindak serta memberantas tindak pidana korupsi adalah menjadi tanggung  jawab bersama untuk me- laksanakan dan mematuhi segala ketentuan yang sudah ditetapkan dan semua orang dianggap tahun akan ketentuan yang sudah diundangkan.
Oleh sebab itu jika dengan segala kewena- ngannya KPK masuk ke dalam ranah aktifitas penyelenggara negara, untuk memberantas tin- dak pidana korupsi yang dilakukan oleh penye- lenggara negara, yang kemudian senyatanya berdampak KPK dipersoalkan atas kewenangan itu dan oleh institusi penyelenggara negara yang lain sebagai dampak diperiksanya institusi yang bersangkutan, berarti perlu pemahaman harmo- nisasi pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## D. Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi
Jika mendasarkan pada peraturan pem- berantasan tindak pidana korupsi terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu :
1. Berlakunya beberapa peraturan perun- dang-undangan terkait.
Dalam hal ini berlaku UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 tahun 2002 juga UU No. 8 Tahun 1981.
2. Kedudukan hukum lembaga negara ter- kait, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Pengadilan Tipikor.
Namun realitanya berkenaan dengan pera- nan KPK, terdapat beberapa lembaga negara yang mempersoalkan KPK atau melemahkan KPK seperti pembentukan hak angket DPR.
Bahkan yang sangat krusial dalam sejarah di- bentuknya KPK mengarah pada indikasi krimi- nalisasi komisoner KPK, melemahkan UU KPK termasuk menyerang penyidik KPK. Sehingga perlu adanya harmonisasi hukum untuk meng- hindari konflik hukum yang berkepanjangan, bahkan bisa berakibat merugikan masyarakat.
Makna harmonisasi secara umum menurut Kamus Ilmiah Populer didefinisikan sebagai pengharmonisan, penyelarasan, dan penyerasi- an. 24 Korelasi kepada peraturan perundang-un- dangan, bahwa dalam hal ini pembuatan peratu- ran perundang-undangan harus sesuai, selaras dengan aturan-aturan pembuatannya, yang meli- puti pada asas-asas perundang-undangan, khu- susnya pada asas tingkat hirarki, lex specialis derogat lex generalis, lex posterriori derogat lex priori , dan sebagainya.
Secara ontologis kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian. 25 Kata harmonisasi ini, di dalam bahasa inggris disebut harmonize, da- lam bahasa Francis disebut dengan harmonie , dan dalam bahasa yunani disebut harmonia . 26 Sedangkan istilah harmonisasi hukum itu sendiri muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjuk- kan, bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pe- merintah, dan hubungan diantara keduanya ter- dapat keaneragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.
Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan ke- janggalan dalam hukum. Upaya atau proses di- maksud adalah untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimba- ngan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hu-
24 Pius A Putranto dan M. Dahlan  Al Barry, Kamus Ilmi- ah Populer , (Surabaya : Arkola, 2002), hlm.220.
25 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www. Kamus bahasaindonesia.org, diunduh  25 Mei 2017.
26 Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-unda- ngan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara , Di- sertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 94.
Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi di  Era Global                                                                            Ronny Winarno
kum nasional. 27
Jadi disimpulkan , bahwa harmonisasi hu- kum diartikan sebagai upaya atau proses penye- suaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan ke- adilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-unda- ngan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasio- nal yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, se- imbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.
Jika mendasarkan pada alur pikir UU No. 30 Tahun 2002, bahwa KPK sebagai lembaga negara memiliki kinerja yang sangat penting dan berat dalam rangka pemberantasan tindak pida- na korupsi. Kelembagaan KPK berwenang me- meriksa ke semua lini institusi penyelenggara negara dengan kekhususan kelembagaannya, tu- gas dan wewenangnya termasuk dalam melaku- kan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pe- nyelenggara negara.
Fakta hukum ketika KPK melakukan pe- nangkapan dalam kasus PELINDO, termasuk terakhir kasus OTT Ketua Komisi B DPRD Pro- vinsi  Jawa Timur yang sempat melawan dan menolak diperiksa dan ditangkap. Disinilah ter- lihat fakta hukum ada disharmonisasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada po- sisi KPK memiliki dasar hukum UU No. 30 Ta- hun 2002 untuk melaksanakan UU No. 31 Ta- hun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, akan tetapi institusi penyelenggaran negara yang ditangkap tidak menerima dan merasa memiliki dasar hu- kum sendiri dalam kelembagaannya. Pada kon- disi fakta hukum yang demikian adalah wajar ji- ka masyarakat akan berpikir mengapa ada reaksi melawan wewenang KPK. Secara tidak lang- sung ada penyebabnya, diantaranya terdapat ge- sekan kepentingan ( conflict of interest ), egosen-
27 Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Per- spektif Perundang-udangan (Lex Specialis Suatu Masa- lah) , (Surabaya :  JPBooks, 2006), hlm. 75.
tris antar kelembagaan, harga diri sebagai peja- bat penyelenggaran negara dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi, 28 karena dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat berbagai peratu- ran yang terkait. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi disharmoni dan insinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan dan kelembaga- an terkait dengan fungsi UU No. 30 Tahun 2002.
Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama seperti peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya dishar- moni hukum. Misalnya terjadinya tumpang tin- dih kewenangan dan benturan kepentingan. Pe- nerapan berbagai macam peraturan perundang- undangan secara bersama-sama tanpa upaya- upaya harmonisasi hukum atau penyelarasan dan penyerasian, sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Masing- masing peraturan perundang-undangan memiliki (1) tujuan, (2) strategi untuk mencapai tujuan, dan (3) pedoman untuk melaksanakan strategi dimana ketiga hal tersebut sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan .
Jika hal ini dikaitkan dengan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kon- sekwensi yuridis dibentuknya KPK untuk mem- berantas tindak pidana korupsi yang diatur da- lam UU No. 30 Tahun 2002 tentunya sudah di- lakukan berbagai kajian komprehensif berdasar- kan peraturan perundang-undangan. Seharusnya dari perspektif kepentingan hukum administrasi negara kedudukan hukum UU No. 30 Tahun 2002 sudah harmonis dengan perundang-unda- ngan lain yang terkait.
Berikut terdapat beberapa hal yang menja- di indikasi timbulnya benturan kepentingan an- tara KPK dengan lembaga penyelenggara nega- ra lain yang berdampak adanya disharmonisasi. Dalam hal ini terdapat beberapa karakter KPK
28 Penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2002.
Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejak- saan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan KPK dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tum- pang tindih kewenangan dengan berbagai instansi terse- but.
menurut UU No. 30 Tahun 2002 yang menjadi spesifikasi KPK dan memang seharusnya men- jadi atribut KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenngnya, akan tetapi senyatanya wewenang
sering memicu timbulnya kecemburuan tugas dan wewenang oleh lembaga negara yang lain- nya.

## Tabel 2. Karakteristik KPK Menurut UU No. 30 Tahun 2002
No Karakteristik KPK Pasal  yang  mengatur Analisis hukum 1. KPK sebagai lem- baga negara Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksana- kan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
■ Hal ini menunjukkan ada kewenangan lu as dan luar biasa sebagai perintah UU. Oleh karena itu KPK me- miliki sifat lembaga negara yang spesifik dengan tugas yang berat.
■ KPK juga disebut  sebagai badan khusus yang me- miliki kewenangan melakukan koordinasi dan super- visi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawa- ban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan UU.
■ KPK memiliki landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi, yaitu 1. TAP MPRRI No. XI/MPR/1998 tentang Penyeleng- gara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Ko- lusi, dan Nepotisme;
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Ne- gara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta
3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
■ Pada kondisi ini menunjukkan, bahwa KPK sebagai lembaga negara dan menjadi badan khusus sebagai pengendali melaksnakan tugas dan wewenang pem- berantasan korupsi secara profesional. KPK ber- tanggung jawab baik kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam penegakan hukum spesifik (lex specialis) pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu KPK sebagai lembaga yang memba- wa misi kelangsungan kehidupan negara dan kedau- latan negara yang harus dipertahankan dengan se- genap jiwa raga.
Termasuk dengan memiliki pemberlakuan hukum acara dan pengadilan tersendiri (spesifik) berarti KPK menjadi lembaga peradilan yang tidak memi- hak.
Dengan demikian dalam kepentingn, tugas dan we- wenang KPK harus mampu membangun komitmen bangsa dan mampu mempertahankan serta bertang- gung jawab melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkeadilan karena memiliki kekuatan hu- kum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakmi ke- makmuran rakyat.
Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi di  Era Global                                                                             Ronny Winarno
No
1. m- na- ■ Hal ini menunjukkan ada kewenangan lu ■ KPK juga disebut  sebagai ■ KPK memiliki landasan kebijakan yang kuat dalam
■ Pada kondisi ini menunjukkan, bahwa KPK sebagai
o
2. Tujuan pembentu- kan KPK Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002 KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pem-berantasan tindak pidana korupsi.
■ hal ini ditujukan karena ada kelemahan , bahwa pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti ke- jaksaan dan kepoli-sian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana ko- rupsi, akan tetapi pemberantasan tindak pidana ko- rupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilak- sanakan secara optimal.
■ selain itu juga untuk memenuhi perintah UU  yakni pasal 43 UU No. 31 tahun 1999, bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak uu ini mulai berla- ku, dibentuk KPK.
Dengan demikian tujuan pembentukan KPK memang diperlukan oleh negara, pemerintah dan masyarakat mengingat tugas pemberntasan korupsi yang dilaku- kan kejaksaan dan kepolisi-an belum secara optimal dilaksanakan, karen korupsi merupakan tindak pidana yang sistemik dan memiliki kecenderungan konflik dengan lembaga negara yang lain berbasis conflict of interest. 3.   Sistem pemberanta- san tindak pidana korupsi 1.Konsideran menimbang huruf a UU No. 30 Tahun 2002 2. Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002 1. Secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. 2. Pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.
3. Metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus
■ Sistem yang diberlakukan ini sangat mengikat  dan menuntut KPK harus benar-benar independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berarti KPK tidak boleh terkontaminasi oleh apapun. Karena KPK membawa amanah konstitusi dan UU terutama dalam rangka me-wujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan karakteristik Indoneia sebagai negara kesejahteraan ( welfare state )
4. Tugas, wewenang dan kewajiban Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwe- nang melakukan pemberantasan tindak pidana ko- rupsi.
■ Dapat dianalisa, bahwa secara normatif KPK memi- liki peran yang sangat besar dan istimewa karena me- mamg diperlukan oleh masyarakat, bangsa dan negara serta sebagai perintah UU.
■ Oleh seb ab itu KPK berfungsi untuk melakukan su- pervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan da- lam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ( superbody ) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/ atau kejaksaan.
■  Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sudah  dilak - sanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan de- ngan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh ka- rena itu pengaturan ke-wenangan KPK dalam UU di- lakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.
5. Penundukan Hu- kum Acara yang di- gunakan Pasal 38-52 UU No. 30 Tahun 2002 1. Dalam menjalankan tugas dan wewenang penye- lidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK disam- ping mengikuti hukum acara yang diatur dalam pe-
raturan perundangundangan yang berlaku UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 juga dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus ( lex specialis ).
2. Juga dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum.
■ Hal ini menunjukkan, bahwa pemrintah bersifat sungguh-sungguh untuk melaksanakan pemberantasan korupsidan melakukan pencitraan peerintahan serta berusaha mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
■  Hal  ini  juga  sebagai  konsekwensi  logis  Indonesia sebagai negara hukum untuk melaksanakan prinsip- prinsip to respect , to protect dan to fulfill guna melak- sanakan tugas negara yang tidak hanya melindungi negara dan pemerintahan, akan tetapi juga turut cam- pur dalam mencapai tujuan negara mewujudkan ma- syarakat yang adil dan makmur.
Jika memperhatikan tabel 2, karakteritik KPK, menunjukkan, bahwa KPK adalah me- ngemban amanah mewujudkan dan melaksana- kan UU sesuai dengan asas dan sistem hukum, agar terwujud kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Sehingga manakala KPK dipersoalkan dan cenderung mempersoalkan wewenang KPK, maka sudah seharusnya diten- tukan adanya harmonisasi hukum. Jadi secara normatif, harmonisasi hukum sebagai suatu pro- ses dalam  pembentukan peraturan perundang- undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, se- hingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, sera- si, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.
Dengan demikian bilamana sekarang ini salah satu persoalan mendasar ditujukan kepada KPK menjadi polemik dan issu hukum, wewe- nang KPK dikenakan hak angket oleh DPR, ma- ka seyogyanya adalah melakukan harmonisasi atas seluruh peraturan yang berkaitan dengan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam pelaksa- naan pemberantasan tindak pidana korupsi, se- lain yang dilakukan KPK juga ada yang dilaksa- nakan oleh lembaga negara atau institusi lain se- perti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tin- dak pidana korupsi. Jika dilakukan kurang ber- hati-hati  akan  terjadi  tumpang  tindih kewena-
ngan dengan berbagai instansi tersebut.
Pihak kejaksaan dalam melaksanakan ke- wenangan terkait dengan  pemberantasan tindak pidana korupsi juga memiliki karakteristik dan pengaturan hukum berdasarkan peraturan perun- dang-undangan (UU No. 16 Tahun 2004) dian- taranya melakukan penyidikan pada tindak pida- na tertentu. Demikian pula dengan pihak kepoli- sian dalam tugasnya sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002. Oleh sebab itu kedudu- kan hukum kejaksaan, kepolisian dan KPK sa- ma-sama sebagai lembaga negara yang dibutuh- kan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, maka perlu harmonisasi peraturan pem- berantasan tindak pidana korupsi.
Secara teoritik lingkup harmonisasi hu- kum,  L.M Gandhi dalam buku “ tussen eenheid en verscheidenheid : Opstellen over harmonisa- tie instaaat en bestuurecht ” (1988) mengatakan, bahwa harmonisasi dalam hukum adalah menca- kup penyesuaian peraturan perundang-unda- ngan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tu- juan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan ( just ice, gerechtigheid ) dan kesebandingan ( equit, billijkeid ), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan me- ngorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Sementara itu menurut Badan Pem- binaan Hukum Nasional dalam buku yang disu- sun  oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan ka- wan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian
Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi di  Era Global                                                                             Ronny Winarno
.31
■  Hal  ini  juga  sebagai  konsekwensi  logis  Indonesia
kum,  L.M Gandhi dalam buku “
” (1988) mengatakan,
o
tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filo- sofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. 29
Jika memperhatikan indikasi disharmoni dalam pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti mempersoalkan wewenang KPK tercermin adanya faktor-faktor penyebab poten- si disharmonisasi hukum. Adapun potensi terja- dinya disharmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie bisa tercermin adanya faktor-faktor sebagai berikut :
1.  Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan.
2.  Perbedaan kepentingan dan penafsiran.
3.  Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pe- merintahan yang baik.
4.  Kendala hukum yang dihadapai dalam penerapan peraturan perundang-unda- ngan, yang terdiri dari mekanisme peng- aturan, administrasi pengaturan, antisi- pasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum.
5.  Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-unda- ngan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. 30
Dalam prakteknya indikasi dan penyebab ketidakharmonisan pembentukan suatu peratu- ran sangatlah tinggi, karena terkait berbagai ke- pentingan kelompok, politik, dan sosial masya- rakat yang akan membawa berbagai perubahan dimana perubahan tersebut tentunya akan mem- bawa dampak yang penting dalam ketatanega- raan Indonesia. Akan tetapi kunci penyelesaian- nya bersumber pada  UUD NRI tahun 1945 se- bagai dasar negara kesatuan RI. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 merupakan “Revolutie - Grondwet” atau “UUD” yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kelangsu- ngan pemerintahan menjadi negara yang baik. Suatu negara yang baik adalah negara yang di- perintah  dengan  konstitusi  dan  berkedaulatan hukum.
Secara teoretik ciri negara yang berkons- titusi adalah pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan
29 Suhartono, Harmonisasi ..... ,  hlm. 95.
30 Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum : Me- wujukan Tata Pemerintahan Yang Baik , (Malang : Nasa Media, 2010), hlm. 11.
hukum yang sewenang-wenang yang menge- sampingkan konvensi dan konstitusi.   Oleh ka- rena itu, Indonesia yang merupakan negara ber- dasarkan atas hukum ( rechtsstaat )   yang terdiri dari lembaga-lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif dituntut agar dapat melaksanakan tu- gasnya dengan sebaik-baiknya.
Lembaga legislatif dituntut untuk dapat membuat kajian-kajian tentang legal draft me- nyusun suatu peraturan perundang-undangan dengan baik. Dalam hukum yang berlaku di In- donesia sebagai negara yang berprinsipkan se- bagai negara hukum ( rechtsstaat ) mengandung konsekuensi adanya supremasi hukum, yaitu setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber pada peraturan perundang-unda- ngan yang berlaku.   Indonesia dalam penetapan pembuatan hukum mendasarkan teori hierarkhi atau teori jenjang. Pertingkatan peraturan perun- dang-undangan ini membentuk kerangka formal penjabaran Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembuatan peraturan perun- dang- undangan perlu diperhatikan “harmonisasi peraturan perundang- undangan” Hal ini tentu - nya juga berlaku dalam membentuk peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pi- dana korupsi.
Jika terjadi disharmoni peraturan pembe- rantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dile- paskan dari kedudukan KPK dan tujuan pem- bentukannya sebagai akibat adanya kondisi ca- rut marut supremasi hukum. Sejalan dengan adanya kajian sosiologis atas menurunnya ting- kat kepercayaan publik terhadap institusi pene- gak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian), timbul- lah sikap idealistik melahirkan KPK. Kelahiran KPK identik dengan lahirnya ICAC, 31 sebuah institusi independen yang sangat diharapkan se- bagai trigger mechanism atau sebagai lembaga
31 Indriyanto Seno Adji, Polemik ..... , Opcit , hlm.161 ICAC ( Independent Commission Against Corruption ) terlahir di Hongkong. Lembaga ini melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan korupsi di Hongkong, se- hingga negara ini dikatakan sebagai salah satu negara yang berhasill melakukan pola minimalisasi terhadap per- kembangan korupsi sebagai penyakit akut dalam sistem ketatanegaraan . Pola minimalisasi korupsi yang dilaku- kan ICACdimulai di kalangan institusi penegak hukum, yaitu kepolisian Hongkong berbentuk illegal acts sebagai korupsi sistemik.
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 657 - 678
pemicu dan pemberdaya atas skeptisme publik terhadap lemahnya institusi penegakan hukum yang sudah ada.
Sebagai institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru, KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat ke- wenangan yang luar biasa  atau extra ordonary power yang tidak dimiliki institusi lainnya. Oleh karena itu, wajar apabila masyarakat memiliki harapan sejalan dan searah dengan kewenangan yang  luar biasa dari KPK tersebut. Tentunya masyarakat masih teringat dan tidak ingin teru- lang kembali konfrontasi Cicak dan Buaya me- rupakan timbunan rasa ketidakpuasan serta rasa ketidakpercayaan terhadap bagian administrasi publik  lembaga penegakan hukum di Indonesia yakni Kejaksaan dan Kepolisian yang dipersoni- fikasi sebagai buaya sedangkan pihak yang ber- lawanan disebut sebagai cicak . Kedua personi- fikasi ini diciptakan oleh Susno Duadji  ketika diwawancarai oleh majalah Tempo tercetak pa- da edisi 20/XXXVIII 06 Juli 2009 .
Perlu diingat dan dicermati, bahwa terjadi- nya disharmonisasi pengaturan  yang kemudian berdampak terjadi kriminalisasi komisioner KPK (seperti peristiwa Bibit dan Candra), me- nunjukkan adanya persoalan-persoalan hukum diantaranya mempersoalkan wewenang KPK. Oleh sebab itu selama egosentris kelembagaan masing-masing lembaga negara belum bisa me- nerima satu sama lain tentang wewenang KPK yang sudah ditentukan dan diatur dalam peratu- ran perundang-undangan, tentu akan selalu ter- jadi konflik kepentingan. Disinilah pentingya harmonisasi dalam peraturan pemberantasan tin- dak pidana korupsi yang dapat dilakukan untuk mengeliminir konflik.
Jika secara teoritik memperhatikan salah satu potensi terjadinya disharmonisasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena jumlah peraturan perundang-undangan banyak yang diberlakukan, maka  konsep harmonisasi dilakukan dengan pola pikir dalam kerangka sis- tem hukum nasional (legal system harmonizati- on) . Konsep pemikiran ini dilandasi keterpatu- tan    hukum sebagaimana pendapat  Lawrence Friedmann yang menyampaikan teori, hukum sebagai suatu sistem ( the legal system ), bahwa hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai tiga elemen, terdiri dari :
1. Substansi sistem hukum ( substance of legal system ) yang berupa norma hukum, peraturan;
2. Struktur sistem hukum ( structure of le- gal system ) yang terdiri pembuat undang undang dan aparat penegak hukum; dan
3. Budaya hukum masyarakat ( legal cul- tur ). 32
Jika the legal system ini digunakan seba- gai dasar harmonisasi dalam kerangka sistem hukum nasional (legal system harmonization) terkait peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka mencakup komponen sebagai be- rikut :
1. Komponen materi hukum (legal substan- ce) atau tata hukum yang terdiri atas ta- tanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertu- lis termasuk hukum adat dan yurispru- densi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya. Dalam hal ini UU No.30 Tahun 2002 sudah har- monis dalam melaksanakan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 termasuk bersesuai dengan Undang-Un- dang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Komponen struktur hukum beserta ke- lembagaannya (legal structure) , yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya. Dalam hal ini kedudukan KPK sebagai lembaga negara adalah se- jajar dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta sama-sama sebagai penegak hu- kum. Hanya jika dilihat dari tugas dan wewenang KPK, maka apabila ditafsir- kan secara jujur dan obyektif secara hu- kum, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, khususnya Pasal 8  ayat (2) dan (3), Pasal 9, dan Pasal 50, wewenang pe- nyidikan kasus korupsi tersebut ada pada wewenang KPK.
3. Komponen budaya hukum (legal cultu- re) , yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat ber- kenaan dengan komponen-komponen
32 Lawrence M. Friedmann, The Legal System, A Social Science Perspective , (New York : Russel Sage Foundati- on, 1975), hlm. 14-15.
yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.
Disinilah yang acapkali masih terjadi ge- sekan kepentingan terutama jika dikait- kan dengan wewenang KPK dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 9, dan Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2002 ada yang merasa terusik manakala lembaga negara dimak- sud harus terperiksa oleh KPK.
Dengan kerangka berpikir demikian, maka perumusan langkah yang ideal untuk ditempuh dalam harmonisasi sistem hukum, adalah mela- kukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum na- sional (legal system) yang mencakup komponen materi hukum (legal substance) , komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (legal structure) dan komponen budaya hukum (legal culture). Jadi harmonisasi sistem hukum nasio- nal  melibatkan mata rantai hubungan tiga kom- ponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.
Dengan demikian jika harmonisasi men- jadi salah satu upaya penyelesaian konflik yang mempersoalkan wewenang KPK adalah signifi- kan dengan kebutuhan dan kepentingan peme- rintahan mewujudkan tujuan negara untuk mera- lisasikan kemakmuran dan keadilan sosial da- lam kerangka Indonesia sebagai negara kesejah- teraan ( welfare state ). Capaian kemakmuran dan keadilan sosial, akan terhambat jika terjadi pe- ningkatan tindak pidana korupsi, sebab akan membawa bencana terhadap kehidupan pere- konomian nasional juga pada kehidupan ber-
bangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan kelembagaan KPK yang bersifat independen untuk menyelesaikan problematika tindak pidana korupsi. Berarti jika dilihat dari perspektif teori negara kesejahteraan, diperlukan adanya komitmen bangsa mewujudkan tujuan hukum dan tujuan negara guna mencapai ke- makmuran rakyat dengan memberantas tindak pidana korupsi.

## E. Komitmen Bangsa Mewujudkan Tujuan Hukum Dan Tujuan Negara
Berangkat dari konsep pemikiran mela- kukan harmonisasi peraturan pemberantasan tin- dak pidana korupsi guna antisipasi conflick of interest antar penyelenggara negara, maka perlu diingat kembali adanya komitmen bangsa untuk mewujudkan tujuan hukum dan tujuan negara. Komitmen ini harus dipertahankan sebagai ba- ngunan kehidupan bernegara  secara sinergi dan ber-Pancasila khususnya antara penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, karena semua tumpuan masyarakat dalam mewujudkan ma- syarakat yang adil, makmur dan sejahtera berda- sarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah sangat tergantung kepada ketiga penegak hukum tersebut.
Pada sisi yang lain terkait dengan komit- men bangsa, maka dalam penyelenggaraan ne- gara perlu sinergitas kelembagaan legislatif, ek- sekutip dan yudikatif mewujudkan tujuan hu- kum dan tujuan negara sebagai berikut :

## Skema 1. Harmonisasi Komitmen Tujuan Hukum dan Tujuan Negara
Lingkup Legislatif ----------------- Lingkup Yudikatip -------------.. Lingkup Eksekutip
Dari gambar ini terlihat, bahwa untuk me- wujudkan tujuan hukum dan tujuan negara ber- dasarkan konsep kemakmuran rakyat dikuatkan dengan dua hal, yaitu : (1) Indonesia adalah ne- gara hukum ( rechtsstaats ) dan (2) memiliki tu- juan nasional kesejahteraan sosial yang bersum- ber pada konstitusi. Tujuan negara bisa diwu- judkan harus didukung dengan supremasi hu- kum diantaranya dengan melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan per- undang-undangan. Terkait dengan proses pene- gakan hukum khususnya tindak pidana korupsi diperlukan peraturan yang harmonis (lingkup le- gislatif), sebab sesuai dengan konsideran me- nimbang huruf a UU No. 30 tahun 2002 dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, mak- mur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditangani secara profesio- nal, intensif, dan berkesinambungan, karena ko- rupsi telah merugikan keuangan negara, pereko- nomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.
Selain peraturan yang harmonis, juga di- perlukan  cara berhukum tidak hanya menegak- kan hukum menurut bunyi teks ( black letter law ), akan tetapi juga menukik pada gagasan pemahaman kedalaman makna hukum (kekua- tan dari hukum) atau beyond the call of rules . Disini berlaku cara berhukum idealis bukan mi- nimalis, yaitu menghendaki agar ideal yang ada di dalam teks menjadi manifes atau terwujudkan dimana hal ini harus dilakukan melalui peruba- han kultur para penegak hukum. Oleh sebab itu
dalam lingkup penegakan hukum, maka pene- gak hukum harus melakukan dua hal penting, yaitu :
1. Penegak hukum tidak hanya membaca UU, tetapi perlu meresapi dengan sema- ngat meluapkan makna UU yang ingin mensejahterakan rakyat.
2. Menumbuhkembangkan kesadaran dan keyakinan bahwa hukum menginginkan yang baik terjadi pada rakyat dan masya- rakat. 33 Sehingga penegakan hukum ti- dak hanya mengetengahkan secara teks- tual hukum, akan tetapi juga memperha- tikan nilia-nilai dan cita-cita untuk ma- syarakat yang terdapat didalam hukum. Dengan demikian komitmen bangsa me- wujudkan tujuan negara terkait dengan tugas dan wewenang KPK jika dianalisis dengan teori negara kesejahteraan, bahwa kedudukan, tugas dan wewenang KPK adalah ideal,sangat diper- lukan dan perintah UU yang imperatif, ditegas- kan dalam Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 3 dan 4 UU No. 30 Tahun 2002 serta memperhatikan konsideran menimbang huruf a UU No. 30 Tahun 2002 menjadi dasar komit- men bangsa mewujudkan tujuan negara. Oleh sebab itu alur pikir penyusun UU, pelaksana UU dan penegak hukum dalam konteks pemberanta- san tindak  pidana korupsi seharusnya memper- hatikan tidak hanya mencermati hukum dalam konteks saja, akan tetapi juga mencermati hu- kum dari segi kekuatan dalam teks UU yang
33 Satjipto Rahardjo, Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hu- kum , (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 51-55.
Tujuan Hukum Tujuan Negara
Pasal 1 (3) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Kesejahteraan Sosial Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Penegakan hukum Hukum : Tekstual Hukum : Nilai2-Cita2 tindak pidana korupsi
Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi di  Era Global                                                                             Ronny Winarno
m ara 45 45 l si o
bermakna UU ingin mensejahterakan rakyat. Disinilah terdapat benang merah, bahwa Panca- sila  sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ( way of life ) harus tetap dijadikan seba- gai dasar pemikiran politik hukum peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dan men- jadi komitmen bangsa mewujudkan tujuan nega- ra.
Dalam menjaga komitmen bangsa ini jika dikaitkan dengan kelembagaan KPK dalam me- laksanakan tugas dan wewenangnya secara in- dependen berhadapan dengan “ polemik korupsi sistemik ”. Menurut Indriyanto Seno Adji, 34 pole- mik korupsi sistemik secara komprehensif tidak bisa dioungkiri, bahwa korupsi merupakan whi- te collar crime dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi, sehingga dikatakan sebagai invisible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya. Karenanya seringkali memerlu- kan p endekatan “sistem” ( systemic approach ) terhadap pemberantasannya. Dalam hal ini pem- berantasannya tidak sekedar pemidanaannya sa- ja, akan tetapi bagaimana kebijakan hukum pi- dana menghadapi invisible crime tersebut.
Polemik korupsi sistemik berkenaan de- ngan kelembagaan pemerintahan dan bersinggu- ngan dengan masalah kebijakan. Didalamnya mencakup penyalahgunaan wewenang dalam area Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Para profesional selalu melakukan pe- langgaran-pelanggaran yang tidak dapat atau su- lit dideteksi oleh aparat penegak hukum, bahkan perbuatannya sering tidak dapat dijangkau oleh hukum ( offences beyond the reach of the law ) padahal perbuatannya merugikan keuangan dan perekonomian masyarakat dan negara dalam skala besar, sehingga penggunaan aturan KUHP masih belum optimal menyelesaikan permasala- han tersebut.
Berdasarkan struktur kelembagaan KPK yang demikian penting, terlebih lagi pada era globalisasi berbasis teknologi tinggi menghen- daki KPK sebagai lembaga negara dengan tugas dan wewenangnya yang bersifat lex specialist harus memiliki atribut yang lengkap seperti me- liputi kedudukan kelembagaan KPK sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari
34 Indriyanto Seno Adji, Polemik..... ,Opcit,hlm.160
pengaruh kekuasaan manapun, UU yang menja- di payung hukum KPK yang lebih berkepastian hukum, 35 Sumberdaya manusia sebagai komisio- ner dan penyidik KPK yang profesional, perlin- dungan tugas dan wewenang penyidik KPK 36 dan sebagainya, sebab KPK melaksanakan pem- berantasan tindak pidana korupsi secara profesi- onal, intensif, dan berkesinambungan.
Dengan demikian prinsip harmonisasi dan komitmen bangsa jika dilaksanakan secara kon- sisten bisa menjadi penguatan fungsi kelemba- gaan KPK. Hal ini sejalan dengan tugas KPK dalam Pasal 6  UU No. 30 Tahun 2002, yang harus dipahami secara komprehensif.  Adapun tugas KPK menurut Pasal 6  UU No. 30 Tahun 2002 sebagai berikut :
1. Koordinasi dengan instansi yang berwe- nang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwe- nang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencega- han tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyeleng- garaan pemerintahan negara.
Jika tugas KPK ini dikaitkan dengan ko- mitmen bangsa Indonesia merefleksikan Pasal 1 (3) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, maka komitmen bangsa juga diperlukan untuk memahami tiga pasal penting, yaitu ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 9, dan Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2002 terutama oleh lembaga- lembaga negara lainnya selain KPK. Pemaha- man ketiga pasal ini sebagai dasar, bahwa antar lembaga negara wajib bisa menerima keberada-
35 Kedudukan KPK dengan rentan konfliknya identik de- ngan konflik MA versus KY pernah mencuat pada 2006 ketika para hakim agung gerah dengan pernyataan dan tindakan KY memanggil dan memeriksa hakim dan ha- kim agung atas laporan pengaduan masyarakat yang dite- rima KY. Tindakan KY tersebut dinilai para hakim seba- gai ancaman terhadap independensi hakim dalam meme- riksa dan memutus perkara.
36 Kasus penganiayaan Novel Baswedan Penyidik KPK sudah berlangsung 2 bulan, tapi belum bisa diketahui ter- sangkanya.
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 657 - 678
an tugas dan wewenang KPK. Sehingga tidak ada alasan jika antar lembaga negara melakukan konfrontasi dan melemahkan KPK tanpa ada alasan yang prinsipiil seperti KPK melanggar UU, terjadi penyelahgunaan wewenang ( de tournement de pouviour ) juga melakukan tinda- kan sewenang-wenang. Semuanya menurut Jim- ly Asshiddiqie adalah sebagai tuntutan mewu- judkan good governance (tata pemerintahan yang baik). 37
Berkenaan dengan Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2002, pada prinsipnya meng- atur  KPK berwenang mengambil alih penyidi- kan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pi- dana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepo- lisian atau kejaksaan. Kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh ber- kas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terima- nya permintaan KPK. Secara normatif kepolisi- an atau kejaksaan harus tunduk dan melaksana- kan perintah UU yang bersifat imperatif ini.
Sedangkan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002 mengatur sebagai berikut :
Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dila- kukan oleh KPK dengan alasan  :
1.  Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
2.  Proses penanganan tindak pidana korup- si secara berlarut-larut atau tertunda-tun- da tanpa alasan yang dapat dipertang- gungjawabkan.
3.  Penanganan tindak pidana korupsi ditu- jukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
4.  Penanganan tindak pidana korupsi me- ngandung unsur korupsi.
5.  Hambatan penanganan tindak pidana ko- rupsi karena campur tangan dari ekseku- tif, yudikatif, atau legislatif; atau
6.  Keadaan lain yang menurut pertimba- ngan kepolisian atau kejaksaan, pena- nganan tindak pidana korupsi sulit dilak- sanakan secara baik dan dapat dipertang- gumgjawabkan.
37 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang De- mokratis , (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm.48.
Pada kondisi inipun terdapat perintah UU yang bersifat spesifik dan imperatif diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002, artinya peng- ambilalihan penyidikan dan penuntutan merupa- kan proses yang sangat penting dan menyangkut kredibilitas kelembagaan penegak hukum taraf lembaga negara. Jika memang hal itu terjadi dan harus dilakukan, maka pihak kepolisian atau kejaksaan harus bisa menerima fakta dan norma atas pengambilalihan penyidikan dan penuntu- tan tersebut.
Selanjutnya Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2002 mengatur sebagai berikut :
(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Ko- rupsi belum melakukan penyidikan, se- dangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksa- an, instansi tersebut wajib memberitahu- kan  kepada Komisi Pemberantasan Ko- rupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepoli- sian atau kejaksaan sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) wajib dilakukan koor- dinasi secara terus menerus dengan Ko- misi Pemberantasan Korupsi.
(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Ko- rupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwe- nang lagi melakukan penyidikan.
(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau ke- jaksaan dan Komisi Pemberantasan Ko- rupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.
Jika memperhatikan ketiga pasal tersebut secara normatif KPK memang memiliki tugas dan wewenang sesuai kebutuhan dan kepenti- ngan negara dan masyarakat dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga ketiga pasal ini, yaitu Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 9, dan Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2002 sebagai bentuk  jaminan konstitusi dan UU kepada KPK sebagai lembaga negara yang inde- penden dan bebas dari pengaruh kekuasaan ma- napun. Oleh sebab itu sebagai analisis hukum
dari sisi teori negara kesejahteraan, bahwa UU No. 30 Tahun 2002  merupakan peraturan yang menguatkan KPK sebagai organ pendukung yang independen (salah satu pilar utama berdiri- nya negara hukum) 38 dalam mewujudkan good governance.
Dengan demikian komitmen bangsa atas tujuan hukum dan tujuan negara dalam mewu- judkan kemakmuran rakyat akan menjadi daya dukung harmonisasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Semakin tinggi komit- men bangsa, semakin kokoh dan dipahami de- ngan baik nilai-nilai harmonisasi akan mampu meminimalisir conflict of interest antar lembaga negara ataupun penyelenggara negara. Disinilah benang merah harmonisasi sebagai bahan untuk memecahkan persoalan hukum ( legal issue ) atau penyelesaian hukum ( legal solution ) maupun pendapat hukum ( legal opinion ) termasuk per- masalahan korupsi, yaitu :
1. Dari sisi structure (struktur)  yang meli- puti perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan pe- radilan. Dibentuknya KPK sebagai insti- tusi yang memiliki sinergitas dengan ins- titusi penegakan hukum yang sudah ada (Kejaksaan dan kepolisian. Demikian pula adanya Komisi Ombudsman Nasio- nal melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 yang memberikan peran masyarakat yang cukup signifikan  da- lam rangka menciptakan dan mengem- bangkan kondisi kondusif terhadap pe- laksanaan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Dari sisi substance (substansi) menyang- kut pembauran terhadap berbagai pe- rangkat peraturan dan ketentuan norma- tif (legalreform), pola dan kehendak pe- rilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut.
3. Dari sisi legal culture (budaya hukum) merupakan aspek signifikan yang meli- hat bagaimana masyarakat selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Budaya hukum berkaitan erat dengan etika dan moral masyarakatdan pejabat penegak hukum dalam mensikapi KKN. Peranan pejabat
penegak hukum dalamm memberantas KKN sanagt dipengaruhi oleh moral  dan etika yang berintegritas dengan pemaha- man budaya hukum atas pembersihan KKN.
Berdasarkan permasalahan diatas, kiranya perlu pendekatan sistemik yang  harus diartikan sebagai sikap antisipasi terhadap sistem institusi kenegaraan secara komprehensif, sehingga cara pandang norma peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dari aspek tekstual juga nilai-nilai dan cita-cita dalam hukum untuk me- minimalisir konflik dan untuk mencapai kese- jahterakan masyarakat. Tentunya harus disadari tanpa adanya perbaikan moral dan etika dari pe- jabat penegak hukum, keutuhan substansi dan struktur dari sistem hukum akan tidak memiliki nilai yang berarti. Sehingga nilai-nilai harmoni- sasi dan komitmen bangsa harus dibangun de- ngan memperhatikan the legal system yang mencakup structure (struktur), substance (subs- tansi) dan legal culture (budaya hukum).

## F. Penutup
Harmonisasi peraturan pemberantasan tin- dak pidana korupsi di era global merupakan sa- lah satu metoda penyelesaian issu hukum dan meminimalisir conflict of interest yang berkai- tan dengan upaya mempersoalkan wewenang KPK. Berkenaan dengan peraturan pemberanta- san tindak pidana korupsi dalam rangka mewu- judkan masyarakat yang adil, makmur, dan se- jahtera berdasarkan  Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, maka harmonisasi peraturan bisa dilakukan secara komprehensif dengan mema- hami nilai-nilai harmonisasi dan komitmen bangsa yang harus dibangun melalui the legal system yang mencakup structure (struktur), substance (substansi) dan legal culture (budaya hukum).  Oleh sebab itu harus disadari, tanpa adanya perbaikan moral dan etika dari pejabat penegak hukum, keutuhan substansi dan strutur dari sistem hukum akan tidak memiliki nilai yang berarti.

## Daftar  Pustaka

## Buku
Andi  Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1984.
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional , Ja- karta :Raja Grafindo Persada, 2007.
Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional , Ja- karta : BPKP, Maret 1999.
Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.
Bagir Manan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Pereko- nomian, Bandar Lampung : FH Unila, 1996.
Faisal Santiago, Jurnal Lex Publica, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi; Kajian Legal Sosiologis , 2014. Fockemma, S..J. Andreae, Rechtsgeleerd Handwoordenboek , Groningen : Bij B.J. Wolter  Uitge- versmaatschappij N.V.
Henry Champbell Black, Black’s Law Dictionary , ST.Paul,Minn : West Publishing Co, 1990. Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana ,  Jakarta : Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2001 Indriyanto Seno Adji, Polemik Korupsi Sistemik , Kumpulan Tulisan Ultah Ke-40  Prof. Dr. Zudan A.F., SH.MH., Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi , Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis , Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-udangan (Lex Specialis Suatu Masalah) , Surabaya :  JPBooks, 2006.
Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum : Mewujukan Tata Pemerintahan Yang Baik , Ma- lang : Nasa Media, 2010.
Lawrence M. Friedmann, The Legal System, A Social Science Perspective , New York : Russel Sage Foundation, 1975.
M. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum , Surabaya : Reality Publisher, 2009.
Pius A Putranto dan M. Dahlan  Al Barry, Kamus Ilmiah Populer , Surabaya : Arkola, 2002.
Ronny Winarno, Politik Hukum Pengaturan Pengusahaan Air Tanah , Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.
Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara , Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universi-tas Indonesia, 2011.
Satjipto Rahardjo, Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum , Malang : Bayumedia Publishing, 2009. Tumar Sumihardjo , Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah , Bandung : Fokusmedia, 2008.
W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2008.

## Undang Undang
UUD NRI Tahun 1945 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.

## Jurnal  dan Makalah
Baryanto, Urgensi Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Bagi Indonesia ,  Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 325 Desember 2012 Kv. Thomas, Corruption In Indian  Police Akademy , Jurnal Jan-Juni, 2004
Petter Langseth, Prevention : An Effetive  Tool to Reduce  Corruption on Responding  to The Challange of  Corruption , 19 Nopember 1999

## Internet
Tempo edisi 20/XXXVIII 06 Juli 2009 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www. kamusbahasaindonesia.org http://nasional.kompas.com/read/2016/03/04/08345791/.Deja.Vu.Akhir.Kisah.Abraham.Samad- BW.Deponir. Seperti.Bibit-Chandra?page=1 download 12062017