Abstrak—Pada  tahun  2017  di  Kota  Mataram  jumlah  rumah tangga MBR mencapai 36.376 dari 6 Kecamatan. Terjadi backlog di  Kota  Mataram  pada  tahun  2017  sebesar  81.869.  Kebutuhan rumah  di  Kota  Mataram  ±  27.930  unit/tahun  atau  sebesar  20% per tahun. Daya tampung kota Mataram dengan luas perumahan 551,05  Ha  sudah  tidak  dapat  mencukupi.  Sehingga  untuk mengurangi angka backlog dan memenuhi kebutuhan bermukim MBR, pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan salah satunya  penyediaan  rumah  susun  sewa  bagi  masyarakat berpenghasilan  rendah.  Angka  backlog  yang  seharusnya menurun  namun  ternyata  kebutuhan  rumah  sampai  dengan tahun  2018  meningkat  59,16  %  atau  221.519  unit.  Penelitian  ini bertujuan untuk menilai  tingkat  efektivitas  kebijakan  rusunawa dalam  mengurangi  angka  backlog  dan  memenuhi  kebutuhan bermukim  sesuai  dengan  arahan  tata  ruang  kota.  Penelitian  ini melakukan  tiga  tahap  analisis.  Tahap  pertama  identifikasi kebutuhan  bermukim  MBR  di  Kota  Mataram  dengan  scoring dan  service  quality.  Tahap  kedua  analisis  kebijakan  pemerintah daerah  kota  mataram  dengan  literature  review.  Tahap  ketiga penilaian  efektivitas  kebijakan  rusunawa  sebagai  solusi kebutuhan  bermukim  MBR  di  Kota  Mataram  dengan  overlay, literature review, input hasil analisis sasaran 1 dan 2. Didapatkan data  bahwa  berdasarkan  penilaian  tiga  indikator  yang  telah ditentukan  bahwa  kebijakan  rusunawa  dalam  memenuhi kebutuhan  bermukim  kurang  efektif.  Lokasi  rusunawa  belum sesuai  dengan  lahan  peruntukkan  yang  tertulis  dalam  RTRW Kota  Mataram  2011-2031,  kebijakan  rusunawa  belum  berhasil mengurangi  angka  backlog,  dalam  implementasi  kebijakan bermukim  MBR,  jumlah  kebutuhan  bermukim  yang  belum terpenuhi  lebih  besar  dari  jumlah  kebutuhan  bermukim  yang sudah terpenuhi.
Kata  Kunci—Backlog,  Kebijakan  Permukiman,  Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Rusunawa

## I. PENDAHULUAN
UMAH  atau  tempat  bermukim  merupakan  kebutuhan dasar manusia yang penting dan harus dipenuhi, menurut teori Hirarki Kebutuhan Maslow. Rumah memiliki keterkaitan terhadap  kebutuhan  sosial  dan  ekonomi  penghuninya  melalui identity,  security ,  dan stimulus [1].  Perkembangan  rumah sebagai  kebutuhan  dasar  manusia  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan wilayah perkotaan[2].
Tingginya  laju  pertumbuhan  penduduk  dan  terbatasnya lahan  perkotaan  membuat  kebutuhan  akan  bermukim  yang
layak  huni  semakin  sulit  didapatkan  oleh  masyarakat berpenghasilan  rendah.  Sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  24  UU Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman,  Masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR) adalah  masyarakat  yang  mempunyai  keterbatasan  daya  beli sehingga  perlu  mendapat  dukungan  pemerintah  untuk memperoleh  rumah.  Tingginya  kebutuhan  akan  rumah  layak huni  (backlog)  di  Indonesia  mencapai  angka  11,56  juta  unit atau  sebesar  17,42  dari  jumlah  rumah  tangga  nasioal  pada tahun  2016[3].  Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa (rusunawa)  menjadi  salah  satu  alternative  kebijakan  untuk menyelesaikan  menyelesaikan  masalah  kebutuhan  rumah layak  huni  bagi  MBR  dan  permukiman  kumuh  di  wilayah perkotaan Indonesia[4].
Pada  tahun  2017  di  Kota  Mataram  jumlah  rumah  tangga MBR mencapai 36.376 dari 6 Kecamatan. Jumlah rumah yang tersedia  yakni  91.015,  terjadi  backlog  di  Kota  Mataram  pada tahun  2017  sebesar  81.869.  Kebutuhan  rumah  di  Kota Mataram ± 27.930 unit/tahun (20% per tahun). Daya tampung kota Mataram dengan luas perumahan 551,05 Ha sudah tidak dapat  mencukupi.  Terdapat  jumlah  penduduk  yang  tidak tertampung  yakni  di  Kecamatan  Cakranegara  dan  Ampenan. Sehingga  untuk  mengurangi  angka backlog dan  mewujudkan perumahan  layak  huni,  sehat  dan  aman  didukung  dengan prasarana,  sarana  dan  utilitas  umum  (PSU)  mendukung peningkatan kualitas, pemerintah Kota Mataram mengeluarkan  kebijakan  salah  satunya  penyediaan  rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rusunawa  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan bermukim  masyarakat  berpenghasilan  rendah,  ternyata  belum dimanfaatkan  secara  optimal  oleh  masyarakat  berpenghasilan rendah  di  Kota  Mataram  dikarenakan  masih  adanya  MBR yang belum mau menempati Rusnawa, serta Rusunawa belum berhasil untuk mengurangi angka backlog di Kota Mataram.
Penilaian efektivitas diperlukan dalam konteks perencanaan tata ruang, karena efektivitas dapat diartikan sebagai penilaian pencapaian  sasaran  dari  upaya  bersama,  dimana  derajat pencapaian  menujukkan  derajat  efektivitas[5].  Sehingga penilaian  efektivitas  dibutuhkan  untuk  mengetahui  tingkat keberhasilan tercapainya suatu tujuan atau program perencanaan  tata  ruang, hasil  penilaiannya digunakan  sebagai

## Penilaian Tingkat Efektivitas Kebijakan Rusunawa sebagai Solusi Kebutuhan Bermukim Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Nur Arning Tengara Kasih, Dian Rahmawati Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS)
e-mail : d_rahmawati@urplan.its.ac.id
R
input  untuk  perbaikan  dan  atau  mempertahankan  suatu perencanaan tata ruang.
Pembangunan  Rusunawa  adalah  salah  satu  solusi  dalam penyediaan  permukiman  layak  huni  bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rusunawa seharusnya mampu mengurangi  angka backlog ,  membantu  perkotaan  dalam menyediakan  hunian  yang  layak  dan  memenuhi  kebutuhan bermukim masyarakat berpenghasilan rendah. Melihat kondisi Rusunawa di Kota Mataram yang belum dimanfaatkan secara optimal  oleh  MBR  serta  peningkatan  angka  backlog  pada tahun 2018, diperlukannya penilaian efektivitas sebagai bahan evaluasi  untuk  perbaikan  kedepan,  yakni  dengan  judul efektivitas  kebijakan  Rusunawa  sebagai  solusi  kebutuhan bermukim  untuk  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  di  Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  rasionalistik. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan rasionalistik yakni pendekatan yang berdasarkan atas fakta-fakta empiri dan teori yang  berkaitan[6].  Maksudnya  yakni  ilmu  yang  berasal  dari pengamatan indera atau secara nalar yang kemudian didukung landasan  teori.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  penelitian keseuaian  kebijakan  rusunawa  dengan  kebutuhan  masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni.

## B. Jenis Penelitian
Berdasarkan  tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  tingkat efektivitas pembangunan rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan  rendah  di  Kota  Mataram,  penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini  menggunakan deskriptif  atau  eksperimental  desain[7]  Metode  deskriptif dilakukan untuk  menjabarkan  deskripsi  atau  gambaran  secara jelas  dari  data  yang  telah  terkumpul  serta  menjelaskan  hasil analisis  dari  data  kuantitatif  tersebut.  Penjabaran  secara deskriptif  memudahkan  interpretasi  data  yang  dianalisis dengan  menggunakan  metode  statistik.  Penelitian  ini  juga didukung oleh kuantitatif. Metode Kuantitatif digunakan untuk mengukur  tingkat  efektivitas  Rusunawa  sebagai  solusi bermukim,  kemudian  hasilnya  didalami  secara  lebih  rinci dengan pendekatan kualitatif.

## C. Populasi dan Sampel
Populasi  merupakan  sumber  data  dalam  penelitian  yang memiliki  jumlah  banyak  dan  luas.  Sedangkan  sampel merupakan objek penelitian yang menjadi sumber data terpilih yang  representative  dan  didapatkan  dari  proses  penyaringan data yang dapat mewakili ukuran populasi. Dengan melakukan sampling,  maka  pengambilan  data  dapat  dilakukan  dengan efektif.  Pada  penelitian  ini  populasi  dan  sampel  penelitian dibedakan menjadi dua sesuai dengan sasaran penelitian yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Terdapat 2  jenis  sampel dalam  penelitian  ini  yakni  Sampel Responden Ahli ( Expert ) dan sampel masyarakat berpenghasilan  rendah.  Untuk  Sampel  Responden  Ahli
( Expert )  teknik  sampling  yang  digunakan  dengan Purposive Sampling ,  responden  terpilih  adalah  kepala  bidang  bidang perumahan dan permukiman Kota Mataram dan Kepala UPTD Rusunawa  di  Kota  Mataram.  Sedangkan  untuk  sampel Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  mengunakan  teknik sampling Proportional Random Sampling dengan jumlah 100 responden masyarakat berpenghasilan rendah.

## D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan data  primer  dan  data  sekunder.  Untuk  data  primer  dilakukan dengan observasi dilakukan sebatas pada pengamatan terhadap kondisi  fisik  bangunan  rusunawa  di  Kota  Matram,  kemudian melalui  kuisioner  yakni  merupakan  teknik  pengumpulan  data melalui  angket  yang  berisi  daftar  pertanyaan  terkait  data penelitian  yang  diteliti,  dan  yang  terakhir  dengan  wawancara yang  dilakukan  dengan  pihak  pemerintah  rusunawa  di  Kota Mataram. Untuk data sekunder yang dikumpulkan merupakan data-data  terkait  dengan  Rusunawa  di  Kota  Mataram,  dan kebijakan terkait Rusunawa di Kota Mataram.

## E. Metode Analisis
Metode Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini ada 3 yakni  dengan Overlay ,  Literature  Review  atau  Tinjauan Kebijakan dan Analisis Scoring dengan Skala Likert . Analisis kesesuaian  lahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah wighted overlay yang merupakan salah satu alat pada ArcGIS yang  mengkombinasikan  antara  peta  pola  ruang  dengan  peta kondisi  eksiting  rusunawa.  Hasil  dari wighted  overlay menunjukkan sesuai atau tidaknya kondisi eksisting rusunawa dengan  pola  ruang  sesuai  dengan  RTRW  yang  berlaku. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian  lain  yang  diperoleh  dari  bahan  acuan  untuk dijadikan  landasan  kegiatan  penelitian  Uraian  dalam  literatur review  diarahkan  untuk  menyusun  kerangka  pemikiran  yang jelas  tentang  pemecahan  masalah  yang  sudah  diuraikan  pada perumusan masalah.  Penelusuran  pustaka  merupakan  langkah pertama  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  relevan  bagi penelitian Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi  dari  pelaksanaan  penelitian  Penelusuran  pustaka untuk  mengetahui  penelitian  yang  pernah  dilakukan[8].
Tabel 1.
Indikator dan Variabel Penelitian Indikator Variabel PSU (Prasarana,  Sarana,  dan Utilitas) Kedekatan Lokasi dengan Perdagangan dan Jasa
Kedekatan Lokasi dengan Sarana Pendidikan Kedekatan Lokasi dengan Sarana Kesehatan Kedekatan Lokasi dengan Sarana Peribadatan Kedekatan Lokasi dengan Sarana Pemerintahan
Ketersediaan Listrik Ketersediaan Air Bersih Ekonomi Harga sewa yang terjangkau Sosial Sarana Pendukung Sosial ( Communal Space ) Keselamatan dan Keamanan Aman dari kecelakaan/bencana
Sedangkan  Teknik  scoring  dengan Skala  Likert merupakan metode  skala  bipolar  yang  mengukur  baik  tanggapan  positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan [9].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  adalah  indikator  dan  variable  yang  menjadi pertimbangan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  hasil  dari sintersa pustaka:

## A. Tinjauan Kebijakan dan Literatur Review
Dalam  pemaparan  hasil  analisa  kebijakan  akan  membahas terkait hasil pengumpulan literature dan kebijakan pemerintah daerah terkait pemenuhan kebutuhan bermukim MBR, beserta pemaparan  respon  dan  implementasi  kebijakan  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah di Kota Mataram dalam memenuhi kebutuhan bermukim MBR
1) Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Mataram 2011-2031
Dalam  kebijakan  RTRW  Kota  Mataram  untuk  memenuhi kebutuhan bermukim secara menyeluruh tidak hanya berfokus kepada  MBR,  dalam  pemenuhan  kebutuhan  bermukim pemerintah  daerah  berfokus  kepada  peningkatan  kualitas permukiman dengan menata permukiman kumuh, pengembangan prasarana dan sarana permukiman, mengarahkan  pola  permukiman  secara  vertical.  Pemerintah daerah  meminimalisir  terjadinya  alih  fungsi  lahan  salah satunya  menghindari  permukiman  dari  RTH.  Kebijakan  ini juga mengatur terkait relokasi kampong nelayan pada kawasan rawan bencana gelombang  pasang/tsunami dan abrasi pantai. Kaidah  dan  aturan  sangat  ditekankan  dalam  pemenuhan kebutuhan bermukim, sehingga batas-batas dan tata bangunan menjadi  kebijakan  dalam  pembangunan  permukiman  untuk masyarakat di Kota Mataram.

## 2) Rencana  Pembangunan  dan  Pengembangan  Perumahan (RP3) Kota Mataram 2018-2031
Dalam kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan  (RP3)  Kota  Mataram  terdapat  kebijakan  yang mengatur terkait penyediaan kebutuhan bermukim untuk MBR yakni  dengan  penyediaan  rumah  susun,  Dalam  produk perencanaan  ini  mempunyai  tujuan  agar  terwujudnya perumahan  yang  layak  huni,  sehat,  dan  aman  yang  didukung prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum  untuk  mendukung peningkatan kualitas perumahan.
Untuk  kebijakan  yang  terkait  MBR,  dalam  penyediaan rumah  susun  terdapat  strategi  untuk  merealisasikan  kebijakan yang  telah  dibuat  yakni  dengan  mendata  mbr  yang  belum memiliki tempat tinggal dan penduduk yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan di sekitar sempadan pantai, menyediakan lahan  untuk  pembangunan  rumah  susun,  mengambangkan jaringan  jalan  menuju  ke  lokasi  rumah  susun  dan  jalan lingkungan,  menyediakan  kebutuhan  air  bersih  dan  lsitrik untuk  masyarakat  yang  akan  menghuni  rumah  susun,  serta merelokasi  penduduk  di  sekitar  bantaran  sungai  dan  sekitar sempadan pantai ke rumah susun yang telah disediakan.

## 3) Perwali Kota Mataram No. 21 Tahun 2017
Dalam  kebijakan  ini  mengatur  tentang  pembentukan susunan  organisasi,  tugas  pokok  dan  fungsi  serta  tata  kerja unit pelaksana teknis dinas rumah susun sederhana sewa pada dinas  perumahan  dan  kawasan  permukiman  kota  Mataram. Kebijakan  ini  juga  mengatur  terkait  tarif  dan  kriteria menempati rumah susun sederhana sewa kota Mataram.
Kebijakan ini melengkapi kebijakan yang telah dibuat oleh dinas  perumahan  dan  permukiman,  sehingga  kriteria  MBR yang  telah  diatur  dalam  keputusan  walikota  menjadi  acuan dalam penentuan MBR yang dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah  memperoleh  hak  bermukim.  Kriteria  yang  ditentukan yakni  merupakan:  1.  Penduduk  Kota  Mataram  yang dibuktikan dengan KTP Kota Mataram, 2. Sudah menikah dan atau  sudah  berkeluarga  dibuktikan  dengan  kepemilikan  Buku Nikah/Akta  Perkawinan/Keterangan  Kawin  dari  kepala lingkungan,  3.  Surat  keterangan  bekerja  dan  belum  memiliki rumah  yang  diperkuat  dengan  keterangan  RT/TW  dan kelurahan,  4.  Mempunyai  pengasilan  lebih  rendah  dari  UMP Kota  Mataram,  5.  Menandatangani  perjanjian  sewa  satuan rumah  susun  (Sarusun)  yang  paling  sedikit  memuat  identitas para  pihak,  hak  dan  kewajiban  penghuni  serta  waktu perjanjian.

## 4) Respon Pemerintah Daerah dalam Memenuhi Kebutuhan Bermukim MBR
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan dengan  Kepala  Bidang  Perumahan  Permukiman  Kota Mataram  dan  Kepala  UPTD  Rusunawa  di  Kota  Mataram, terdapat  empat  (4)  indikator  yang  ditanyakan  dalam memperoleh  informasi  yakni  terkait  pertimbangan  kebijakan yang  ditentukan  dalam  memenuhi  kebutuhan  bermukim  dari segi PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas), Ekonomi, Sosial, serta Keselamatan dan Keamanan.
Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan publik yakni  serangkaian  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  pelaku  atau  sekelompok pelaku  guna  memecahkan  masalah,  isu  yang  diangkat  yakni untuk  mengurangi  angka  backlog  dan  memenuhi  kebutuhan bermukim  MBR  yakni  dengan  menyediakan  rusunawa  untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rusunawa yang disediakan  untuk  MBR  ada  3  yakni  Rusunawa  Mandalika, Rusunwa  Montong  Are,  dan  Rusunawa  Selagalas. Dalam penentuan  lokasi  dan  kebutuhan  bermukim,  yang  dilakukan pemerintah  adalah  dengan  menyediakan  lahan  untuk membangun  rusunawa,  mendata  jumlah  MBR  yang  ada  di Kota Mataram, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Dalam  pemenuhan  kebutuhan  bermukim  MBR,  PSU menjadi  salah  satu  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam penentuan  lokasi  dan  pemenuhan  kebutuhan  bermukim. Berdasarkan  hasil  wawancara,  diperoleh  informasi  bahwa pemerintah  daerah  dalam  menentukan  lokasi  penempatan rusunawa,  yakni  dengan  mencari  lahan  yang  kosong  di  Kota Mataram, sehingga kurang memperhatikan kedekatan rusunawa  dengan  fasilitas  umum.  Dari  segi  ketersediaan  air dan  listrik  menjadi  pertimbangan  dalam  pemenuhan kebutuhan  bermukim  MBR  sehingga  pemerintah  daerah
menyediakan  listrik  bekerja  sama  dengan  PLN  dan  air  bersih dengan Sumur Bor.
Dalam  pemenuhan  kebutuhan  MBR,  pemerintah daerah  telah  memperhatikan  harga  sewa  rusunawa  di  Kota Mataram dikarenakan harga sewa tersebut telah menyesuaikan dengan UMR di Kota Mataram. Harga sewa yang ditawarkan untuk rusunawa di Kota Mataram yakni tergantung lantai dan harga  disamakan  diseluruh  Rusunawa  di  Kota  Mataram. Untuk  lantai  I  senilai  Rp.  100.000,00  ini  diperuntukan  MBR yang  memiliki  kebutuhan  khusu  contohnya  disabilitas,  untuk lantai  II  seharga  Rp.  115.000,00,  untuk  lantai  III  seharga  Rp. 110.000,00,  untuk  lantai  IV  seharga  Rp.  105.000,00, sedangkan untuk lantai V seharga Rp. 100.000,00.
Dalam  pemenuhan  kebutuhan  bermukim  MBR,  sarana pendukung  social  sebagai  salah  satu  tempat  berkumpulnya
MBR dalam satu tempat untuk bersilaturahmi atau berkumpul sebagai  salah  satu  ciri  khas  masyarakat  sasak.  Pemerintah daerah  telah  menyediakan  tempat  khusus  untuk  MBR berkumpul dalam satu tempat di rusunawa yakni berupa aula, ruang komersil, dan halaman rusun.
Dalam  pemenuhan  kebutuhan  bermuki  MBR,  keamanan dan  keselamatan  telah  dipikirkan  oleh  pihak  pemerintah. Namun  dari  segi  keamanan  dari  bencana  dan  dilihat  dari kualitas  bangunan  rusunawa  ternyata  belum  bisa  dikatakan aman.  Dikarenakan,  setelah  terjadinya  gempa  Lombok  yang terjadi  1.089  selama  1  bulan  bangunan  di  rusunawa  tidak roboh  namun  mengalami  keretakan  yang  serius  di  beberapa bagian gedung rusunawa di Kota Mataram.

## B. Kebutuhan Bermukim MBR di Kota Mataram
Berikut  adalah  kompilasi  hasil  dari  wawancara  dan  analisa yang  dilakukan  dari  sudut  pandangan  pemerintah  lokal  dan prefrensi masyarakat berpenghasilan rendah:
Berdasarkan data yang diperoleh, naiknya angka backlog di Kota  Mataram  dan  masih  adanya  MBR  yang  belum menempati  Rusunwa  disebabkan  masih  adanya  kebutuhan tempat  bermukim  yang  masih  belum  difasilitasi  seutuhnya oleh pemerintah.
1. Jumlah  fasilitas  pemerintah  lokal  dalam  memenuhi kebutuhan  bermukim  salah  satunya  rumah  susun  sewa yang masih kurang menyebabkan masih adanya MBR yang tidak tertampung
2. Lokasi  penempatan  rumah  susun  sewa  yang  belum mempertimbangkan dengan kedekatan fasilitas sosial
3. Sistem  kemanan  yang  belum  terintegrasi  dengan  baik  di rumah susun sewa Kota Mataram
4. Gempa Lombok yang terjadi pada tahun 2018 menyebabkan  MBR  trauma  untuk  tinggal  di  rusunawa, dikarenakan bangunan yang belum tahan bencana sehingga terjadi  kerusakan  di  beberapa  titik  di  rusunawa  kota Mataram.

## C. Pembahasan  Penilaian  Efektivitas  Kebijakan  Rusunawa sebagai Solusi Kebutuhan Bermukim.
Penilaian  efektivitas  seringkali  dilakukan  pada  lingkup perencanaan  di  kota  maupun  kawasan  permukiman  untuk menilai  ketercapaian  tujuan  suatu  program  atau  kebijakan yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah.  Peneliti  selanjutnya mencermati  tujuan  kebijakan  rusunawa  di  Kota  Mataram sebagai  bahan  penilaian  keefektifan  suatu  kebijakan  yang diterapkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan,  berikut adalah  tabel  penjabaran  hasil  penilaian  efektivitas  kebijakan rusunawa untuk MBR di Kota Mataram:
Dari  hasil  penjabaran  dari  tiga  variable  efektivitas, didapatkan  hasil  bahwa  kebijakan  rusunawa  sebagai  solusi memenuhi  kebutuhan  bermukim  MBR  adalah  KURANG EFEKTIF, dikarenakan:
1. Kebijakan  yang  tertulis  dalam  produk  tata  ruang difungsikan sebagai acuan untuk merencanakan pengembangan  suatu  wilayah.  Namun  pada  kondisi eksisting
terjadi
ketidaksesuaian dalam pengimplementasian  kebijakan,  yakni  tidak  sesuainya
Tabel 2 Kompilasi Data Pemerintah dan MBR di Kota Mataram Indikator Variabel MBR Kota Mataram (Berdasarkan presentase) Kedekatan Lokasi dengan Tempat Kerja Lokasi yang ditentukan berdasarkan lahan kosong yang tersedia di Kota Mataran 80  %  Membutuhkan lokasi  dekat  dengan tempat kerja Kedekatan Lokasi dengan Perdagangan dan Jasa 60  %  membutuhkan lokasi  dekat  dengan sarana perdagangan dan jasa Kedekatan Lokasi dengan Sarana Pendidikan 37  %  membutuhkan lokasi  dekat  dengan sarana pendidikan Kedekatan Lokasi dengan Sarana Kesehatan 56  %  membutuhkan lokasi  dekat  dengan sarana kesehatan Kedekatan Lokasi dengan Sarana Peribadatan 61  %  membutuhkan lokasi  dekat  dengan sarana pemerintahan Kedekatan Lokasi dengan Sarana Pemerintahan 43  %  membutuhkan lokasi  dengan  sarana pemerintahan Ketersediaan Listrik Sudah  memfasilitasi listrik  bekerja  sama dengan PLN 75  %  membutuhkan listrik  untuk  tempat bermukim Ketersediaan Air Bersih Sudah  memfasilitasi air besih menggunakan Sumur Bor 87  %  membutuhkan air besih untuk tempat bermukim Harga sewa yang terjangkau Menyesuaikan dengan  UMR  Kota Mataram 51  %  membutuhkan harga sewa yang terjangkau dalam pemenuhan kebutuhan bermukim Sarana Pendukung Sosial ( Communal Space ) Disediakan Aula, Ruang Komersil, dan Halaman  di  Rumah Susun 51 % sangat membutuhkan  tempat berkumpul atau sarana sosial Aman dari kejahatan/ kriminalitas (pencurian, penculikan) Belum  terdapat  pos penjagaan khusus 68 % sangat membutuhkan  tempat bermukim yang aman dari  kejahatan  atau kriminalitas Aman dari kecelakaan/bencana Bangunan belum tahan  gempa  atau bencana 59 % sangat membutuhkan  tempat bermukim yang aman dari  kecelakaan  atau bencana
pembangunan  lokasi  rusunawa  dengan  peruntukan  yang telah diatur dalam RTRW Kota Mataram 2011-2031. 2. Kebijakan ru sunawa yang dibuat selain untuk menyediakan  permukiman  yang  layak  huni  juga  untuk mengurangi  angka backlog ,  ternyata  di  Kota  Mataram
kebijakan  rusunawa  belum  berhasil  dalam  mengurangi angka bacaklog, terjadi peningkatakan angka backlog pada tahun 2018.
3. Untuk  mengetahui  kebutuhan  bermukim  MBR  dilakukan menggunakan  tiga  pendekatan  yakni  dilihat  dari  prefrensi MBR,  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  tertulis,  dan respon  pemerintah  daerah  dalam  mengimplementasikan kebijakan  tersebut.  Preferensi  MBR  diperlukan  karena pelayanan  pemerintah  ditujukan  dan  diperuntukkan  untuk
MBR  sehingga  diperlukannya  sudut  pandang  MBR  dalam menjawab  kebutuhan  bermukim.  Kebijakan  pemerintah daerah perlu diketahui untuk melihat pelayanan yang telah diatur  untuk  memenuhi  kebutuhan  kebutuhan  MBR. Respon  pemerintah  daerah  dalam  mengimplementasikan kebijakan  untuk  mengetahui,  gap  antara  kondisi  ideal (kebijakan  yang  berlaku)  dengan  kondisi  eksiting (implementasi  kebijakan).  Ketiga  pendekatan  tersebut disandingkan  dengan  standar  pusat  yang  berupa  SNI  dan Peraturan  Mentreri  diperlukan  untuk  mengetahui  variabel yang  belum  terpenuhi  dan  variabel  yang  sudah  terpenuhi. Namun  dalam  implementasi  pelayanannya  terdapat  gap antara  kebutuhan  prefrensi  bermukim  MBR,  dan  standar pusat  dengan  kondisi  kenyataan  implementasi  kebijakan pemerintah  dalam  menyediakan  kebutuhan  bermukim. Pemerintah  daerah  masih  kurang  dalam  memenuhi kebutuhan  bermukim  MBR  dikarenakan  jumlah  variabel yang  belum  terpenuhi  lebih  besar  daripada  variabel  yang sudah terpenuhi. Dalam implementasi kebijakan rusunawa, variabel  yang  belum  terpenuhi  diantaranya:  kedekatan lokasi  dengan  tempat  kerja,  kedekatan  lokasi  dengan perdagangan  dan  jasa,  kedekatan  lokasi  dengan  sarana pendidikan,  kedekatan  lokasi  dengan  sarana  kesehatan, kedekatan  lokasi  dengan  sarana  peribadatan,  kedekatan lokasi dengan sarana pemerintahan, Aman dari kejahatan/kriminalitas, dan aman dari kecelakaan/bencana.
Berdasarkan  kebijakan  rusunawa  di  Kota  Mataram  yang telah  diatur  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Mataram tahun 2011-2031, Rencana Pembangunan Perumahan dan  Permukiman Kota  Kota  Mataram  2018-2031, dan  Perwali  Kota  Mataram  No.  21  Tahun  2017,  yang  belum efektif  dari  segi  pengimplmentasian  kebijakannya,  yakni ketidaksesuaian  lokasi  rusunawa  dengan  lahan  peruntukkan yang  telah  diatur,  belum  berhasil  mengurangi  angka  backlog, serta lokasi rusunawa yang belum dekat dengan lokasi tempat kerja, sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan,  sarana  peribadatan,  sarana  pemerintahan,  belum aman dari kejahatan/kriminalitas dan aman dari kecelakaan/bencana  sesuai  dengan  kebutuhan  bermukim masyarakat berpenghasilan rendah.

## IV. KESIMPULAN
Kebijakan  rusunawa  di  Kota  Mataram  mempunyai  tujuan untuk  mengurangi  angka backlog serta  memenuhi  kebutuhan bermukim MBR sesuai dengan arahan tata ruang kota. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan, dilakukan penilaian efektivitas  pada  kebijakan  rusunawa.  Dalam  penilaian efektivitas kebijakan ini, penilaian tersebut dibagi menjadi tiga yakni: Kesesuaian dengan arahan tata ruang kota, ketercapaian mengurangi  angka backlog ,  dan  Ketercapaian  memenuhi hunian sesuai dengan kebutuhan MBR.
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan rusunawa kurang  efektif  dengan  penjabaran  dalam  penilaian  efektivitas sebagai berikut:
Tabel 3 Penilaian Efektivitas Kebijakan Rusunawa Variabel Penjabaran Hasil Kesesuaian  dengan arahan  Tata  Ruang Kota Satu  sesuai  dengan  pola ruang,  dan  dua  tida  sesuai dengan pola ruang. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan lokasi rusunawa  yang  dibangun tidak sesuai dengan peruntukan lahan permukiman, rusunawa tersebut  dibangun  di  lahan pertanian. DUA  dari  tiga rusunawa TIDAK SESUAI dengan  rencana pola ruang Aman dari kecelakaan/bencana Angka backlog sampai dengan  tahun  2018  adalah 251.519  unit  atau  naik 59,16%.  Kebutuhan  rumah di  Kota  Mataram  ±  27.930 (20% per tahun). Angka  backlog MENINGKAT 59,16%. Ketercapaian mengurangi  angka backlog Dari 12 (Dua belas) variabel  yang  dinilai  untuk mengetahui keterpenuhan kebutuhan  bermukim  MBR terdapat 8 (Delapan) kebutuhan  bermukim  yang belum terpenuhi, yakni terdiri dari kedekatan lokasi dengan tempat kerja, kedekatan  lokasi  dengan perdagangan dan jasa, kedekatan  lokasi  dengan sarana pendidikan, kedekatan  lokasi  dengan sarana kesehatan, kedekatan lokasi dengan sarana peribadatan, kedekatan lokasi dengan sarana pemerintahan,  Aman  dari kejahatan/kriminalitas,  dan aman dari kecelakaan/bencana. Terdapat 4 (Empat) kebutuhan  bermukim  yang sudah terpenuhi yakni Ketersediaan Listrik, Ketersediaan  Air  Bersih, Harga Sewa yang Terjangkau, dan Sarana Pendukung Sosial ( Communal Space ). Jumlah kebutuhan bermukim  yang BELUM TERPENUHI LEBIH  BESAR daripada kebutuhan bermukim  yang sudah terpenuhi.
1. Kesesuaian dengan arahan tata ruang kota, dalam penilaian ini metode analisis yang digunakan adalah overlay dengan bantuan arcgis . Didapatkan data bahwa pemerintah dalam pengimplementasian kebijakan tidak sesuai dengan produk tata ruang yang berlaku yakni RTRW Kota Mataram 2011- 2031.  Dua  dari  tiga  rusunawa  yang  dibangun  untuk  MBR tidak  sesuai  dengan  pola  ruang  yang  telah  direncanakan dalam produk tata ruang.
2. Ketercapaian  mengurangi  angka  backlog,  dalam  penilaian ini  metode  analisis  yang  digunakan  adalah literature review yang  bersumber  dari  Dinas  Perumahan  dan Permukiman  Kota  Mataram.  Didapatkan  data  bahwa Kebijakan  rusunawa  belum  mengurangi  angka  backlog, dibuktikan pada tahun 2018 angka backlog meningkat dari tahun 2017 yakni sebesar 59,16%
3. Ketercapaian  memenuhi  hunian  sesuai  dengan  kebutuhan MBR,  dalam  penilaian  ini  digunakan  tiga  pendekatan yakni  dilihat  dari  prefrensi  MBR,  kebijakan  pemerintah daerah  yang  tertulis,  dan  respon  pemerintah  daerah  dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut yang selanjutnya disandingkan  dengan  standar  pusat  yang  berupa  SNI  dan peraturan  menteri.  Didapatkan  data  bahwa  pemerintah daerah  masih  kurang  dalam  memenuhi  kebutuhan bermukim  MBR  dikarenakan  jumlah  variabel  yang  belum terpenuhi  lebih  besar  daripada  variabel  yang  sudah terpenuhi.  Dalam  implementasi  kebijakan  rusunawa, kebutuhan  bermukim  MBR  yang  belum  terpenuhi diantaranya:  kedekatan  lokasi  dengan  tempat  kerja,
kedekatan  lokasi dengan perdagangan  dan  jasa,  kedekatan lokasi dengan sarana pendidikan, kedekatan lokasi dengan sarana  kesehatan,  kedekatan  lokasi  dengan  sarana peribadatan, kedekatan lokasi dengan sarana pemerintahan, Aman  dari  kejahatan/kriminalitas,  dan  aman  dari kecelakaan/bencana

## DAFTAR PUSTAKA
[1] I.
Muhammad, “Skenario  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Peningkatan  Kualitas  Lingkungan  Permukiman  Kumuh  (Studi Kasus  Kelurahan  Kotalama  Kota  Malang),”  Institut  Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2016.
[2] Department  of  Housing  and  Public  Works, Building  Asset Performance  Framework,  First  Edition  Queensland  Department  of Housing and Public Works . 2008.
[3] Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2018 . 2018.
[4] R.  G.  Bratt  and  others, Rebuilding  a  low-income  housing  policy . Temple University Press, 1989.
[5] F.  Tjiptono  and  A.  Diana,  “Total  Quality  Management, Yogyakarta,” Andi Offset , 2003.
[6] P.  A.  B.  Eko  Budiharjo, Sejumlah  Masalah  Permukiman  Kota . 2006.
[7] Albertus Vendry Kuncoro Hadi dan Joni Hardi, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Penghuni Terhadap Desain Bangunan dan Sarana Prasarana di Perumahan Bojong Menteng Indah,” 2012.
[8] A. Zainal, “Metodologi Penelitian pada Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi; Konsep, Teknik, dan Aplikasi.” Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2007.
[9] A.  Hariyanto, “Strategi penanganan kawasan kumuh  sebagai upaya menciptakan  lingkungan  perumahan  dan  permukiman  yang  sehat (contoh  kasus:  kota  Pangkalpinang),” J.  Perenc.  Wil.  dan  Kota UNISBA , vol. 7, no. 2, pp. 11–37, 2007.