## M U K A D I M A H
Volume  1 Nomor  2
Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial
p-ISSN: 2615-1159 | e-ISSN: 2622-1373 Februari 2018
Sitasi artikel ini ( APA 6 th Edition style ):
Muhajir, A. (2018). Langkah Politik Belanda di Aceh Timur: Memahami Sisi Lain Sejarah Perang Aceh, 1873-1912. MUKADIMAH, 1 (2), 160-171.

## Langkah Politik Belanda di Aceh Timur: Memahami Sisi Lain Sejarah Perang Aceh, 1873-1912

## Ahmad Muhajir
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP – Universitas Islam Sumatera Utara ahmadkiddy@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  mengenai  langkah  politik  kolonialis  Belanda  di  Aceh  Timur  dalam konteks memahami sisi lain sejarah Perang Aceh (1873-1912). Aceh Timur merupakan daerah di mana perang berakhir lebih cepat dibandingkan daerah lainnya di seluruh Aceh. Selain itu juga merupakan  daerah  yang  memiliki  potensi  ekonomi  yang  sangat  menggiurkan  bagi  Belanda kala  itu.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  sejarah  dengan  memanfaatkan  banyak literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Artikel ini juga menawarkan sebuah penjelasan sejarah alternatif tentang sisi lain dari Perang Aceh yang telah terjadi hampir satu  setengah  abad  yang  lalu  dengan  memposisikan  Aceh  Timur  sebagai  latar  panggung utamanya.  Penjelasan  sejarah  yang  disajikan  mencakup  kondisi  di  wilayah  Aceh  Timur  di tengah  situasi  Perang  Aceh;  langkah-langkah  politik  yang  diterapkan  Belanda  untuk menaklukkan negeri-negeri di Aceh Timur; dan kebijakan-kebijakan Belanda membangun dan menata wilayah Aceh Timur setelah perang berakhir sehingga menjadi daerah potensial untuk ekspansi industri dari Sumatera Timur.
Kata kunci: Langkah politik Belanda, Aceh Timur, sejarah Perang Aceh.

## PENDAHULUAN
Aceh  sejak  zaman  dahulu  dikenal  sebagai  negeri  “Serambi  Makkah”  karena tradisi  keislaman  yang  kuat.  Selain  menjadi  agama  resmi  Kesultanan  Aceh, Islam  juga  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  budaya  masyarakat Aceh.  Adat  dan  Islam  merupakan  pedoman  yang  membentuk  karakter orang Aceh seperti yang terdapat dalam pepatah lama “ Hukôm ngön adat han jeut cré, lagèë dzat ngön sifeut ”(hukum [Islam] dan adat tidak dapat dipisahkan, seperti Zat  Tuhan  dengan  sifat-Nya).  Catatan  para  penjelajah  bangsa  asing  seperti Marco  Polo,  Tome  Pires,  dan  Ibn  Battuta  membenarkan  adanya  ikatan  yang kuat antara adat dengan Islam yang dianut oleh masyarakat di Aceh. Pedoman tersebut  pula  yang  mengantarkan  Kesultanan  Aceh  mampu  menjadi  kerajaan Islam  terbesar  dan  termasyhur  di  Nusantara  serta  mencapai  puncak kejayaannya pada abad ke-17 di bawah tahta Sultan Iskandar Muda.
Aceh  begitu  disegani  oleh  bangsa-bangsa  Eropa  yang  ingin  menguasai Nusantara. Upaya menancapkan tujuan kolonialisme dan imperialisme bangsa- bangsa  Eropa  dilakukan  dengan  berbagai  cara  dan  kebanyakan  selalu  berhasil terutama  untuk  menguasai  jalur  perdagangan  penting,  kecuali  di  wilayah pengaruh Kesultanan Aceh. Portugis sempat menguasai jalur perdagangan Selat Malaka  pada  tahun  1511.  Tak  lama  kemudian  terusir  oleh  aliansi  Kesultanan Aceh  dan  Kesultanan  Demak.  Inggris  bersikap  lebih  bersahabat  dengan  Aceh karena kepentingan perdagangan adalah segalanya. Namun tidak begitu dengan Belanda  yang  kerap  mendapat  sorotan  tajam  dan  kecaman  bangsa  Aceh,  baik persoalan perdagangan maupun diplomatik dengan pihak kesultanan.
Nama besar Aceh mulai pudar setelah memasuki abad ke-18. Kesultanan dilanda  konflik  internal  dan  menyusutnya  kontrol  terhadap  wilayah  vassal. Pasca  kesepakatan  Tratat  London  1824  antara  Inggris  dan  Belanda  terkait penguasaan  wilayah  koloni  di  Hindia.  Belanda  lebih  leluasa  menganeksasi negeri-negeri merdeka di Sumatera. Hingga paruh kedua abad ke-19 tinggal satu lagi  wilayah  Nusantara  yang  belum  dapat  ditaklukkan  oleh  mereka:  Aceh. Sementara Inggris lebih memilih Semenanjung Malaya dan Singapura di mana pengaruh  Aceh  sudah  hilang,  namun  tetap  menjaga  hubungan  diplomatik dengan  kesultanan,  bahkan  lepas  tangan  apabila  Belanda  terang-terangan mengusik  Aceh.  Belanda  berpikir  keras  untuk  menaklukkan  Aceh  di  mana mereka  harus  menghadapi  dua  kekuatan  sekaligus:  pasukan  kesultanan  dan pengikut agama Muhammad yang fanatik.  Demikian  pemahaman  mereka kala itu  sebelum  Islamolog  Christian  Snouck  Hurgronje  memberi  tahu  banyak  hal tentang karakter orang Aceh kepada pemerintah kolonial. Selain itu juga Belanda cukup belajar dari pengalaman pemberontakan yang berbau Islam, seperti ketika menghadapi kaum Paderi di Sumatera Barat dan Pangeran Dipanegara di Jawa.
Perang  Aceh  (1873-1912)  yang  berlangsung  ±40  tahun  diwarnai  oleh rangkaian  pertumpahan  darah,  ketegangan  sosial,  pergolakan  rakyat, kekacauan  sosial-ekonomi  yang  berkepanjangan  hingga  perubahan  tatanan sosial-politik di seluruh Aceh. Hal tersebut merupakan akibat yang timbul dari sebuah  tragedi  kemanusiaan  terbesar  seumur  bangsa  Belanda  menguasai Nusantara.  Kisah-kisah  tentang  Perang  Aceh  dalam  tradisi  historiografi Indonesia  lazimnya  cenderung  menyajikan  narasi mainstream .  Sejarah  Perang Aceh  baru  dikupas  secara  ilmiah  dan  lebih  humanis  sejak  ditulis  oleh  Teuku Ibrahim  Alfian  dalam  karyanya Perang  di  Jalan  Allah (Alfian,  1987).  Untuk  itu perlu  memahami  sejarah  Perang  Aceh  dari  banyak  sisi,  berbagai  perspektif, dengan  pendekatan  keilmuan.  Diharapkan  tradisi  historiografi  Indonesia posmodern  tidak  lagi  menawarkan  penjelasan  sejarah  seputar  persoalan peristiwa-peristiwa  heroik  dan  pertumpahan  darah  yang  sudah  tuntas  ditulis oleh  sejarawan  terdahulu,  melainkan  yang  menawarkan  narasi  alternatif dengan penjelasan yang lebih segar dari sisi lain atau tempat lain yang belum terungkap dari kisah-kisah sekitar empat dekade huru-hara kala itu.
Penulis  Belanda  H.C.  Zentgraaff  pernah  berkata  bahwa  “...orang-orang Aceh,  baik  pria  maupun  wanita  pada  umumnya  telah  berjuang  dengan  gigih
sekali  untuk  sesuatu  yang  mereka  pandang  sebagai  kepentingan  nasional (negara)  atau  agama  mereka”  (Alfian,  1987,  p.  278).  Anthony  Reid  menaksir jumlah  korban  Perang  Aceh  di  pihak  orang  Aceh  mencapai  1/3  dari  total populasi kala itu, sedangkan dari pihak kolonialis Belanda sekitar 13.412 serdadu tewas  (Alfian,  1987).  Sementara ilustrasi tersebut tidak  cukup menentukan dan mewakili  kondisi  yang  sebenarnya  terjadi  di  berbagai  daerah.  Apalagi  negeri- negeri  di  Aceh  pada  dasarnya  adalah  negeri  otonom  di  bawah  kepemimpinan ulèëbalang ,  walaupun  tunduk  secara  federatif  kepada  sultan.  Artinya  penguasa sebenarnya  atas  negeri-negeri  kecil  di  Aceh  beserta  wilayah  dan  rakyatnya adalah  para ulèëbalang .  Hubungan  struktural  politik  seperti  itu  sangat memungkinkan loyalitas terhadap sultan bersifat fleksibel dan oportunistik.
Salah  satu  daerah  yang  dapat  diketahui  berlangsung  situasi  yang berbeda  dengan  daerah-daerah  lain  di  Aceh  adalah  di  bagian  timur.  Negeri- negeri di sana lebih  cepat takluk kepada Belanda antara tahun 1874-1877 dan perang  lebih  dahulu  berakhir  hanya  dalam  tempo  tiga  tahun.  Wilayah  yang kemudian  dinamai Oostkust  van  Atjeh (Pantai  Timur  Aceh  atau  Aceh  Timur) oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  itu  segera  dipersiapkan  sebagai  wilayah investasi  bagi  ekspansi  industri  perkebunan  dan  pertambangan  minyak  bumi sejak  dekade  terakhir  abad  ke-19  (Muhajir,  2016).  Sedangkan  di  bagian  Aceh lainnya seperti di Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Barat dan Aceh Tengah perang rakyat melawan kolonialis Belanda masih berkecamuk dan baru akan berakhir hampir dua dekade kemudian (1912). Artinya wilayah Aceh Timur merupakan satu-satunya wilayah yang paling kondusif di seluruh Aceh, walaupun bukan berarti  tanpa  pertumpahan  darah  sama  sekali.  Lantas  seperti  apa  kondisi  di wilayah Aceh Timur di tengah situasi Perang Aceh? Bagaimana pula langkah- langkah politik yang diterapkan Belanda untuk menaklukkan negeri-negeri di sana?  Bagaimana  Belanda  membangun  dan  menata  wilayah  Aceh  Timur setelah  perang  berakhir  sehingga  menjadi  daerah  potensial  untuk  ekspansi industri  dari  Sumatera  Timur?  Artikel  ini  diharapkan  mampu  menawarkan sebuah  penjelasan  sejarah  alternatif  tentang  sisi  lain  dari  Perang  Aceh  yang berlangsung hampir satu setengah abad yang lalu dengan memposisikan Aceh Timur sebagai setting panggung utamanya.

## METODE DAN FOKUS PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Pada tahap heuristik data-data yang  dikumpulkan  berupa  hasil  dari  penelitian  kepustakaan  dan  telaah  arsip. Kemudian  dilanjutkan  pada  tahap  verifikasi  dengan  melakukan  kritik  sumber. Sumber-sumber  yang  digunakan  selanjutnya  diinterpretasikan  menjadi  sebuah penafsiran sejarah yang didukung oleh fakta dan data yang kredibel. Pada tahap terakhir data sejarah tersebut disintesiskan dan ditulis dalam bentuk historiografi dalam  konteks  ini  berupa  artikel  tentang  deskripsi  sejarah  yang  eksplanatif. Adapun  fokus  penelitian  ini  adalah  memahami  sisi  lain  situasi  Perang  Aceh dengan  menempatkan  wilayah  Aceh  Timur  sebagai  arena  utama  atau  lingkup spasial, sedangkan lingkup temporal mencakup periode (1873-1912).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Manuver Politik Belanda dalam Ekspedisi Militer di Aceh
Secara  umum,  elite  kolonialis  telah  melakukan  sejumlah  manuver  politik  dan ekonomi  demi  menancapkan  hegemoni,  dominasi,  dan  kedaulatan  Hindia Belanda di Aceh. Contohnya setelah kegagalan ekspedisi militer pertama (1873) yang  menewaskan  Jenderal  J.H.R.  Kohler,  maka  pada  ekspedisi  militer kedua (1874)  pimpinan  J.  van  Swieten  secara  khusus  diproyeksikan  untuk menundukkan  negeri-negeri  di  luar  Aceh  Besar  melalui  tiga  jalur,  yaitu: diplomasi,  blokade,  dan  agresi  militer.  Jalur  diplomasi  ditempuh  dengan mengirim  utusan  yang  membawa  maklumat  pengakuan  kedaulatan  Hindia Belanda  kepada  kepala-kepala  negeri  Bumiputra,  yaitu  para ulèëbalang . Maklumat  itu  dikenal  sebagai  “Maklumat  Van  Swieten”  yang  mulai  disebar sejak tahun 1874. Sementara itu, blokade dilakukan dengan cara menyiagakan sejumlah  armada  kapal  perang  oleh  pihak  kolonial  di  titik-titik  penting perairan  Selat  Malaka.  Tujuannya  adalah  untuk  menghadang  armada  kapal perang  Aceh  dan  menyabotase  perekonomian  orang  Aceh  terutama  di  pantai timur, yang sangat bergantung pada lalu-lintas ekspor-impor di kawasan selat. Agresi  militer  sebagai  langkah  terakhir  dilakukan  untuk  menuntaskan  upaya diplomasi dan blokade yang tidak maksimal.
Strategi  diplomasi,  blokade  dan  agresi  militer  yang  dijalankan  oleh pihak  kolonialis  Belanda  secara de  facto sukses  untuk  menaklukkan  seluruh negeri  di  Aceh  Timur  dalam  tempo  tiga  tahun  saja  (1874-1877).  Dokumen Verklaring yang  berisi  pengakuan  kedaulatan  Belanda  ditandatangani  oleh ulèëbalang di  seluruh  negeri  diproses  secara de  jure melalui  persetujuan  dari gubernur  jenderal  untuk  disahkan  sebagai  bagian  dari  wilayah  administratif Hindia Belanda.
Secara umum Maklumat Van Swieten yang disampaikan kepada negeri- negeri  di  Aceh  Timur  direspons  secara  beragam  oleh  para ulèëbalang .  Dari banyak  negeri  merdeka  di  sana,  hanya  sedikit  yang  menolak  dengan  terang- terangan  maklumat  tersebut.  Sebagian  besar  para ulèëbalang memilih  untuk menerima maklumat agar tidak diperangi dan sadar terhadap kekuatan militer Belanda. Terlebih lagi, selama perang kolonial dengan Belanda negeri-negeri di Aceh  cenderung  berjuang  sendiri-sendiri,  bahkan  saling  bermusuhan  dengan negeri  lain  (Ismail,  1991).  Lemahnya  solidaritas  dalam  menghadapi  kekuatan Belanda mengakibatkan negeri-negeri di Aceh Timur mudah sekali ditaklukkan tanpa harus lebih sering mengangkat senjata.
Salah satu negeri yang menolak Maklumat Van Swieten kala itu adalah Negeri  Langsa,  negeri  yang  nantinya  menjadi  daerah  ibukota  Aceh  Timur. Maklumat disampaikan pada bulan Juli 1874 dengan tegas ditolak oleh Teuku Chik  Keujruën  Banang.  Pada  bulan  April  1875,  dia  mangkat  dan  digantikan oleh  putranya,  Teuku  Chik  Bentara  Blang.  Situasi  transisi  dimanfaatkan  oleh kolonialis Belanda untuk mengubah pendirian ulèëbalang yang baru itu supaya lebih kooperatif, namun tidak berhasil (Ismail, 1991).
Pada tanggal 3 Mei 1877, pasukan militer Hindia Belanda di Aceh Besar bertolak dari Pelabuhan Ulèë Lheuë dan tiba di perairan Langsa pada tanggal 6 Mei.  Tujuannya  adalah  untuk  menindaklanjuti  sikap  Negeri  Langsa  secara serius  yang  berarti:  penaklukan  melalui  militer.  Pantai  di  Teluk  Langsa diblokade, akibatnya aktivitas perniagaan (terutama komoditas lada) ke Pulau Pinang  terhambat.  Tidak  ditemukan  laporan  kontak  senjata  dan  korban  jiwa akibat kedatangan ekspedisi militer itu. Tampaknya  Negeri Langsa tidak  siap menyusun  pertahanan  dan  kekuatan  militer  dalam  negeri  juga  tidak  begitu berarti  untuk  mengadakan  perlawanan  terbuka.  Tanpa  perlawanan  yang berarti,  kolonialis  Belanda  sekali  lagi  memberi  ultimatum  kepada ulèëbalang untuk  mengakui  kedaulatan  Hindia  Belanda  atas  negerinya.  Kokohnya resistensi Ulèëbalang Langsa  dari  tekanan  politik  dan  blokade  pantai  akhirnya patah  setelah  menghadapi  tekanan  militer  Belanda  yang  kini  di  depan  mata. Langsa  pun  mengakui  kedaulatan  Hindia  Belanda  pada  tanggal  12  Mei  1877. Setelah melalui perundingan dengan para pemimpin di daerahnya, maka pada tanggal  12  Mei,  dia  akhirnya  mengakui  kedaulatan  Hindia  Belanda.  Pada tanggal  18  Mei  1877,  Teuku  Chik  Bentara  Blang  melakukan  sumpah  kepada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dia berikrar lagi pada tahun 1891 yang tertuang  dalam  18  pasal Verklaring ,  diperpanjang  melalui  sebuah Additioneele Verklaring pada  7  Mei  1897  dan  diperbarui  melalui Korte  Verklaring pada tanggal  23  Januari  1900.  Langsa  merupakan  salah  satu  dari  sedikit  negeri  di Aceh Timur yang terakhir takluk kepada Belanda (Muhajir, 2016).
Setelah  situasi  di  Aceh  Timur  menjadi  paling  kondusif  daripada  daerah lain,  maka  pemerintahan  kolonial  segera  diselenggarakan.  Aceh  Timur  menjadi daerah  pertama  yang  terbebas  dari  huru-hara  perang  selama  ±25  tahun. Pemerintah  Hindia  Belanda  sebagai  penguasa  baru  di  Aceh  tidak  menghapus sistem atau struktur kekuasaan patrimonial asli. Bagi mereka, kepentingan yang utama adalah menegakkan hegemoni melalui perbaikan ekonomi dan kedaulatan politik, sedangkan kepentingan-kepentingan di luar itu cenderung diabaikan.

## Menaklukkan Negeri, Menata Pemerintahan
Pemerintah  Hindia  Belanda  menganut  dualisme  dalam  sistem  administrasi pemerintahan,  yaitu  wilayah  yang  diperintah  langsung  dan  wilayah  yang diperintah tidak langsung. Sistem pemerintahan tidak langsung menunjukkan sifat pragmatis penguasa kolonial, yaitu demi kepentingan ekonomi-politiknya. Dengan  sistem  tersebut,  mereka  bisa  mengeksploitasi  struktur  kekuasaan tradisional, bahkan cenderung memperkuatnya. Di samping itu, pemerintahan tidak langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial memberi peluang besar kepada penguasa Bumiputra untuk tetap menjalankan pemerintahannya berdasarkan otoritas tradisional, sedangkan pada sisi lain, pemerintah kolonial juga  menerapkan  pemerintahan  yang  legal  rasional  sebagai  sistem  birokrasi modern.  Sistem  dualistik  seperti  itu  mengakibatkan  baik  pada  pemerintahan Belanda  maupun  pada  pemerintahan  Bumiputra  harus  disesuaikan  dengan situasi  dan  kondisi  setempat  dalam  melaksanakan  kebijakan-kebijakan politiknya.  Pihak  pemerintah  secara  berangsur-angsur  memutuskan  struktur
hubungan-hubungan  politik  yang  tradisional.  Transformasi  dari  pola kekuasaan yang tradisional ke pola kekuasaan yang legal rasional dilaksanakan selangkah demi selangkah (Munawiah, 2002).
Dalam  praktiknya,  model  pemerintahan  yang  dibentuk  oleh  Belanda  di Aceh dibagi menjadi dua jenis, yaitu Birokrasi Kolonial dan Birokrasi Bumiputera.

## 1) Birokrasi Kolonial
Sejak dibentuk pada tahun 1878 (Staatsblad, 1878 No. 30), Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden (Gubernemen  Aceh  dan  daerah  takluknya)  telah  mengalami lima  kali  perubahan  struktural,  baik  karena reorganisatie (penyesuaian  bentuk dan  susunan  administratif)  maupun bestuurheervorming (pemekaran  daerah) seiring  dengan  bertambahnya  daerah  taklukkan.  Perubahan-perubahan tersebut  pertama  kali  dilakukan  pada  tahun  1884  (Staatsblad,  1884  No.  205), kedua kali pada tahun 1899 (Staatsblad, 1899 No. 259), ketiga kali pada tahun 1908 (Staatsblad, 1908 No. 401), keempat kali pada tahun 1914 (Staatsblad, 1914 No. 87), dan kelima kalinya pada tahun 1922 (Staatsblad, 1922 No. 451).
Reorganisasi  pada  tahun  1908,  menetapkan  wilayah  administratif Gubernemen Aceh dan daerah takluknya dibagi atas lima afdeelingen (setingkat distrik), yaitu: (1) Groot-Atjeh (Aceh Besar); (2) Noordkust van Atjeh (Aceh Utara);
(3) Oostkust van Atjeh (Aceh Timur); (4) Westkust van Atjeh (Aceh Barat); dan (5) Bambel.  Reorganisasi  pada  tahun  1914, Afdeeling Bambel  diubah  menjadi Afdeeling Alaslanden (Tanah  Alas).  Reorganisasi  pada  tahun  1922,  menambah satu lagi afdeeling baru, yaitu Pidië sebagai wilayah pemekaran dari Aceh Utara. Afdeeling Aceh Timur pada tahun 1908 meliputi empat onderafdeeling (setingkat subdistrik),  yaitu:  Idi,  Langsa,  Tamiang,  dan  Serböjadi  (Staatsblad,  1908  No. 401; Staatsblad, 1914 No. 87). Pada tahun 1922 hanya tersisa tiga onderafdeeling saja, karena Serböjadi dan Gayö Lués telah digabung ke Tanah Alas dalam satu afdeeling pemekaran yang baru, yaitu Gajö en Alaslanden (Gayö dan Tanah Alas) (Staatsblad, 1922 No. 451).
Pada tahun 1922, Afdeeling Aceh Timur, berada di bawah seorang asisten residen  yang  berkedudukan  di  Langsa.  Terdiri  atas  tiga onderafdeeling yang meliputi  sejumlah landschap (negeri  swapraja),  yaitu:  (a)  Idi,  yang  terdiri  dari landschap : Tanjung Seumantok dan Meureubô, Simpang Ulim, Julôk Cut, Julôk Rayeuk,  Bugéng  dan Bagok,  Idi  Cut,  Idi Rayeuk,  Peudawa  Rayeuk,  di  bawah seorang controleur atau  kontrolir  (pejabat  pemerintahan  sipil  dan Departement van Binnenlandsch Bestuur ) yang berkedudukan di Idi; (b) Langsa, yang terdiri dari landschap : Peureulak, Sungai Raya, dan Langsa, di  bawah seorang asisten residen  sebagai  kepala afdeeling dan  dibantu  oleh  seorang gezaghebber (pejabat dari  kalangan  militer  setingkat  kontrolir)  yang  berkedudukan  di  Langsa;  (3) Tamiang,  yang  terdiri  dari landschap :  Karang,  Bendahara,  Sungai  Iyu,  dan daerah dari Kejuruan Muda sampai Sutan Muda, di bawah seorang controleur yang berkedudukan di Kualasimpang (Staatsblad, 1922 No. 451).
Semua  pejabat  pemerintah  kolonial,  baik  gubernur,  asisten  residen hingga  para  inspektur  ( controleur maupun gezaghebber )  berasal  dari  pamong praja bangsa Belanda, kecuali zelfbestuurder dan para pejabat bawahannya dari kalangan Bumiputra, yaitu dari kalangan ulèëbalang secara genealogis. Kutaraja ditetapkan sebagai ibukota Gubernemen Aceh dan daerah takluknya.  Di sana berkedudukan  gubernur  sipil  dan  militer  selama  periode  1874-1918  dan gubernur sipil selama periode 1918-1936. Pada tahun 1936, Gubernemen Aceh diubah statusnya menjadi sebuah keresidenan dalam pemerintahan gabungan Gubernemen  Sumatera  yang  bertahan  hingga  akhir  era  kolonial  Belanda  dan awal era pendudukan Jepang.

## 2) Birokrasi Bumiputera
Bagi  pemerintah  kolonial,  struktur  kekuasaan  tradisional  yang  diikutsertakan dalam  struktur  birokrasi  Hindia  Belanda  dinilai  sangat  menguntungkan, khususnya  dalam  usaha  mengukuhkan  otoritasnya  terhadap  rakyat.  Hal  itu digambarkan oleh Sutherland sebagai berikut:
“….terdapat  keyakinan  umum  di  kalangan  penguasa-penguasa  kolonial,  bahwa penghormatan rakyat kepada pejabat-pejabat pribumi yang menjamin keselamatan kehadiran Belanda di Jawa (maupun di Aceh), paling tidak dipertahankan dengan menjaga agar korps (birokrasi) itu tetap tradisional (Sutherland, 1983, p. 250).”
Dilandasi oleh loyalitas golongan priyayi di Jawa dan golongan ulèëbalang di Aceh kepada pemerintah kolonial, serta keyakinan bahwa rakyat setia kepada para  penguasa  tradisional,  maka  dipastikan  rakyat  juga  akan  setia  kepada pemerintah  kolonial.  Secara  umum  pemerintah  telah  mengadopsi  sistem  dan struktur  birokrasi  tradisional  dan  operasionalisasinya  dengan  menciptakan birokrasi Bumiputra dengan bentuk indirect rule (pemerintahan tidak langsung) dalam struktur pemerintahan kolonial yang resmi (Munawiah, 2002).
Birokrasi Bumiputra di Aceh juga mengenal dualisme, yaitu wilayah yang diperintah langsung dan wilayah yang diperintah tidak langsung. Wilayah yang diperintah  langsung  meliputi  wilayah Lhèë  Sagoë (Tiga  Sagi)  di Afdeeling Aceh Besar,  empat  wilayah  di Onderafdeeling Singkil,  dan  di Afdeeling Pidië  (kecuali Onderafdeeling Sigli, Lam Meulo dan Padang Tiji). Menurut pemerintah kolonial, wilayah  Tiga  Sagi  dahulunya  diperintah  langsung  oleh  Sultan  Aceh.  Setelah perang berakhir, Belanda-lah yang memerintah langsung daerah itu (Suny, 1980). Sementara itu, wilayah yang tidak diperintah langsung meliputi seluruh daerah di  Aceh  selain  Tiga  Sagi,  Singkil,  dan  Pidië.  Wilayah  tersebut  merupakan onderafdeeling otonom  atau landschap (negeri  swapraja)  yang  dikepalai  oleh zelfbestuurder .  Di  antaranya Onderafdeeling Sigli,  Lam  Meulö  dan  Padang  Tiji, Meureudu,  Bireuën,  Lhökseumawè,  Lhöksukôn,  Idi,  Langsa,  Tamiang,  Calang, Meulabôh,  Tapaktuan,  Singkil,  Simeluë,  Takengön,  Serböjadi,  Gayö  Lués,  dan Tanah  Alas.  Walaupun  diberi  otonomi  yang  luas,  namun  pemerintah  Hindia Belanda tetap mengawasi jalannya pemerintahan (Kreemer, 1923).
Di  bawah  pemerintahan  tingkat landschap ,  terdapat  unit  paling  kecil dalam  pemerintahan  Bumiputra,  yaitu gampöng (desa)  yang  dikepalai  oleh
seorang geuchik atau keuchik (setingkat  kepala  desa)  dan  dibantu  oleh teungku meunasah (penghulu). Di antara posisi zelfbestuurder atau ulèëbalang dan geuchik , terdapat  sebuah  badan  yang  membantu  keduanya,  yaitu tuha  peuët dan tuha lapan . Tuha  peuët dan tuha  lapan adalah  badan  adat  yang  terdiri  dari  orang- orang tua kampung yang disegani karena pengalamannya, budi bahasanya dan kepahamannya  akan  adat-istiadat.  Biasanya  jumlah  mereka  empat  orang  dan delapan  orang  (Alfian,  1987;  Vleer,  1935).  Selain  itu,  terdapat  badan  federasi yang menaungi beberapa gampöng , yang dikenal dengan istilah mukim . Masing- masing mukim mewakili  federasi  dari  minimal  delapan gampöng .  Federasi mukim dipimpin  oleh  seorang imeum atau  imam  dan  seorang kadli atau penghulu (Munawiah, 2002).

## Membangun Kembali Aceh melalui Politik Pasifikasi dan Politik Etis
Menjelang  abad  ke-20,  politik  kolonial  meninggalkan  prinsip  liberalisme  yang dianggap sudah usang dan beralih ke prinsip-prinsip Etis. Sementara itu tokoh- tokoh  pendukung  ekonomi  kapitalisme  yang  sangat  liberal  telah  menduduki jabatan-jabatan  strategis  di  pemerintahan  (Ricklefs,  2011).  Upaya  Pasifikasi (mengamankan)  Aceh  merupakan  yang  paling  alot  dan  melelahkan  sepanjang sejarah  Belanda  menguasai  Aceh.  Perang  di  Aceh  membuktikan  bahwa penaklukan  suatu  daerah  tidak  semata-mata  bisa  dicapai  melalui  kebijakan represif.  Meskipun  aksi  militer  mampu  menekan  intensitas  perlawanan  dan mempercepat konsolidasi politik, namun rekayasa sosial adalah solusi tepat yang membuka  peluang  penaklukan  Aceh  menjadi  lebih  besar.  Snouck  Hurgronje memiliki kontribusi besar di dalamnya yang mengenal orang Aceh secara agama maupun  kultural.  Pengetahuannya  mengenai  orang  Aceh  diteruskan  menjadi advis  kepada  pemerintah  kolonial  yang  sebelumnya  begitu  “buta”  terhadap informasi mengenai karakter orang Aceh yang sulit ditaklukkan.
Pemerintah  Hindia  Belanda  beberapa  kali  mengubah  kebijakan  untuk mengamankan  Aceh,  karena  hingga  abad  ke-20  Aceh  belum  berhasil ditaklukkan  sepenuhnya.  Pemerintah  mencoba  melaksanakan  suatu  kebijakan baru  yang  disebut  sebagai  “ Atjeh-politiek ”,  yaitu  sebuah  pendekatan  yang menunjukkan sikap lunak kepada masyarakat Aceh sesuai anjuran Hurgronje. Tindakan-tindakan  yang  mengandalkan  kekerasan  dan  kekuatan  militer ditinggalkan  demi  upaya-upaya  damai  dan  kooperatif  yang  diharapkan  akan menimbulkan  simpati,  meredam  kebencian,  dan  menyuburkan  kepercayaan rakyat  terhadap  pemerintah  kolonial.  Untuk  itulah  Pasifikasi  melalui pendekatan-pendekatan  baru  dilaksanakan  secara  intensif  ketika  memasuki abad ke-20 sekaligus sebagai pembuka jalan bagi penerapan Politik Etis di Aceh (Ismail, 1991).  Upaya untuk mengamankan Aceh secara garis besar terdiri dari beberapa segmen.
Pertama,  penaklukan  Aceh  dicapai  secara  berangsur-angsur  selama periode  40  tahun  Perang  Aceh.  Alfian  membagi  Perang  Aceh  menjadi  tiga tahap, yaitu: Tahap pertama, perang antara dua negara (Kesultanan Aceh dan Belanda); Tahap kedua, perang  antara para ulèëbalang dengan Belanda; Tahap ketiga,  perang  antara  rakyat  dengan  Belanda.  Dua  tahap  perang  paling  awal
berlangsung  sangat  singkat,  hanya  beberapa  tahun  saja.  Akan  tetapi,  perang pada tahap ketiga adalah yang paling lama, pada tahap itu perang dipandang sakral  dalam  pandangan  agama  Islam  dan  dipersuci  dengan  ideologi jihad  fi sabilillah yang dipimpin oleh para ulama kharismatik (Alfian, 1987). Meskipun ibukota kesultanan berhasil direbut dalam waktu singkat (1874), namun perang yang  dihadapi  oleh  Belanda  tidaklah  semudah  seperti  yang  dikira.  Jatuhnya kekuasaan sultan ke tangan Belanda tidak berarti bahwa seluruh wilayah Aceh telah  ditaklukkan.  Sebagian  kecil  gerilyawan  Aceh  mampu  bertahan  hingga beberapa  dasawarsa.  Basis  legitimasi  Kesultanan  Aceh  sebagai  sebuah  negara berasal  dari  federasi  raja-raja  otonom,  yaitu  para ulèëbalang yang  mengepalai negeri-negeri merdeka di seluruh Aceh. Namun secara formal tunduk di bawah kedaulatan  sultan.  Oleh  karena  itu,  Belanda  berupaya  mendapatkan  loyalitas dan pengakuan kedaulatan dari para ulèëbalang .
Kedua,  elite  tradisional  Aceh  terdiri  dari  tiga  golongan,  yaitu:  sultan, ulèëbalang ,  dan  ulama.  Setelah  kesultanan  direbut,  posisi  sultan  dilenyapkan, yang  menandai  bahwa  Aceh  sebagai  suatu  negara  merdeka  telah  tiada.  Di samping  itu,  posisi ulèëbalang justru  dipertahankan  oleh  pemerintah  kolonial sebagai satu-satunya elite Bumiputra yang legal. Posisi ulama yang populis dan agamais  diberi  ruang  bergerak  yang  luas,  kecuali  mereka  yang  memimpin kelompok militan (Amin, 1988). Memelihara ulèëbalang sebagai elite dan pejabat resmi Bumiputra dipandang memberi banyak keuntungan bagi Belanda, seperti halnya  terhadap  pejabat  bupati  di  Jawa.  Para ulèëbalang yang  telah  tunduk kemudian  diangkat  sebagai zelfbestuurder yang  diberi  gaji  tetap  dan  berbagai keistimewaan  lainnya,  sehingga  citra  mereka  di  mata  rakyat  sangat  menjadi eksklusif dan prestisius (Amin, 1988).
Ketiga,  penciptaan  situasi  keamanan  dan  politik  yang  kondusif- kooperatif diwujudkan melalui Atjeh-politiek (politik khas Aceh) sebagai solusi tepat  untuk  memecahkan Atjeh-probleem (masalah  Aceh)  yang  sangat  rumit. Selain  itu  juga  untuk  menciptakan  situasi  yang  mendukung  pembanguan pascaperang.  Pemerintah  serius  merawat  hubungan  yang  berbasis  pada kolaborasi  dengan  para ulèëbalang dan  ulama  yang  lebih  moderat,  karena merekalah  yang  bersentuhan  langsung  dengan  rakyat  Bumiputra.  Selain  itu, pemerintah  juga  menghapus  beban  kerja  wajib  bagi  penduduk  serta peningkatan fungsi kepolisian dan pengadilan modern.
Keempat, pembangunan prasarana fisik di Aceh dimulai setelah Belanda sukses  mengamankan  Kutaraja.  Pembangunan  di  pantai  timur  sangat diutamakan  karena  memiliki  potensi  ekonomi  lebih  banyak.  Jaringan  trem, pelabuhan laut, dan jalan darat merupakan alat untuk memuluskan Pasifikasi Aceh. Pembangunan jaringan Atjeh-trem (Trem Aceh) dimulai sejak tahun 1874 pada jalur Ulèë Lheuë – Kutaraja. Setelah melewati lima dasawarsa dan ratusan proyek-proyek  pembangunan  rel  dan  jembatan  yang  sangat  melelahkan, akhirnya jalur Trem Aceh telah mencapai kota Kualasimpang pada tahun 1912, yang  terhubung  dengan jaringan Deli Spoorweg Maatschappij (Maskapai  Kereta Api  Deli)  di  Besitang  beberapa  tahun  setelahnya.  Pembangunan  pelabuhan-
pelabuhan  laut  yang  baru  dipandang  sangat  vital  oleh  pemerintah  kolonial. Pelabuhan-pelabuhan  tradisional  yang  telah  eksis  pada  era  kesultanan dipertahankan  dan  diteruskan  pembangunannya  hingga  layak  digunakan untuk mendukung aktivitas pelayaran dan perniagaan kawasan Selat Malaka. Pelabuhan Lhokseumawè, Idi, Peureulak, dan Langsa merupakan yang paling penting  di  pantai  timur  Aceh,  karena  industri  di  sektor  perkebunan  dan pertambangan  berada  di  sana.  Pemerintah  juga  membangun  jaringan  jalan negara dan jalan lainnya di seluruh Aceh, termasuk jalan-jalan patroli dan jalan yang menghubungkan daerah-daerah di pedalaman dengan perkotaan.
Kelima,  salah  satu  cara  untuk  mereduksi  sikap  anti-Belanda  adalah melalui  perbaikan  perekonomian  yang  hancur  akibat  perang,  di  antaranya: penyediaan  tanah  untuk  pengembangan  pertanian  rakyat;  peningkatan  usaha pertanian  rakyat  seperti  padi,  lada,  pinang  dan  kelapa;  pembangunan  irigasi; penyuluhan pertanian modern, pengenalan bibit-bibit unggul; pendirian bank- bank  kecil  yang  menyediakan  kredit  lunak  untuk  modal  usaha  pertanian rakyat; membuka pintu seluas-luasnya kepada pihak swasta di sektor industri di  Aceh  Timur;  serta  penciptaan  lapangan  kerja  yang  luas  bagi  penduduk (Ismail, 1991; Langhout, 1923).
Keenam, kebijakan Pasifikasi diutamakan juga untuk menyentuh segmen pendidikan  rakyat  Bumiputra  yang  telah  digagas  dalam  Politik  Etis.  Salah satunya  melalui  pembangunan Volkschool (Sekolah  Desa)  oleh  pemerintah kolonial sejak tahun 1907. Pada awalnya, pendidikan Barat hanya bisa diterima oleh sebagian kalangan ulèëbalang saja, tetapi belum bisa langsung diterima oleh kalangan  ulama  dan  rakyat.    Sejak  tahun  1901,  putra-putra ulèëbalang banyak yang dikirim ke sekolah-sekolah terbaik di Kutaraja dan Bukittinggi.  Selain itu, organisasi  Muhammadiyah  dan  Taman  Siswa  dilibatkan  untuk  mendorong percepatan dan pemerataan pendidikan Bumiputra. Pemerintah berusaha keras untuk mengganti pendidikan tradisional dengan sistem sekolah modern. Bukan hanya sebagai cara untuk mencetak pegawai-pegawai yang terpelajar, melainkan juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Pasifikasi Aceh.
Ketujuh,  perbaikan  kualitas  kesehatan  rakyat  tidak  begitu  menonjol dibandingkan  fokus  pemerintah  terhadap  pembangunan  perekonomian  dan prasarana  fisik.  Akan  tetapi,  pemerintah  tetap  melaksanakan  pembangunan berbagai rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa. Di samping itu, dinas lain  juga  ikut  membantu  penyediaan  sarana  air  bersih  untuk  masyarakat umum.  Program-program  penyuluhan  kesehatan  dan  vaksinasi  juga  tidak luput dari perhatian pemerintah.
Pemerintah  kolonial  menganggap  jika  perekonomian  maju,  maka kehidupan  rakyat  akan  menjadi  lebih  baik  dan  lebih  makmur,  sehingga ketentraman dan ketertiban akan lebih terjamin. Dengan demikian, diharapkan rakyat  Aceh  menyerah  secara  definitif  kepada  Belanda  dan  melupakan penderitaan yang dialami akibat perang. Meskipun Pasifikasi dianggap berhasil, fakta sejarah justru membuktikan bahwa Belanda tidak pernah mengalami masa damai yang sesungguhnya di Aceh hingga kekuasaan mereka berakhir.

## PENUTUP
Langkah  politik  Belanda  di  Aceh  Timur  pada  periode  awal  Perang  Aceh terbilang  berjalan  efektif  dan  sukses.  Setelah  kegagalan  ekspedisi  pertama ketika menyerang langsung pusat kekuatan kesultanan di Kutaraja, maka pada ekspedisi  militer  kedua  (1874)  pimpinan  J.  van  Swieten  secara  khusus diproyeksikan  untuk  menundukkan  negeri-negeri  di  luar  Aceh  Besar  melalui tiga jalur, yaitu: diplomasi, blokade, dan agresi militer. Militer kolonialis mulai menggerogoti  kantong-kantong  kekuatan  Aceh.  Uniknya  dengan  strategi  itu Belanda  berhasil  menundukkan  negeri-negeri  merdeka  di  Aceh  Timur  hanya dalam tempo tiga tahun. Belanda diuntungkan dengan banyaknya kelemahan di  pihak  Aceh,  di  antaranya  adalah  lemahnya  pertahanan  militer  dan  sikap yang  kurang  solid  antar  sesama  negeri.  Bagi  pada ulèëbalang di  Aceh  Timur, mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas negerinya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Kuatnya tekanan dari pihak kolonialis tidak mampu ditahan lagi  oleh  negeri-negeri  yang  cenderung  berjuang  sendiri-sendiri.  Episode perang  di  Aceh  Timur  sekitar  150  tahun  yang  lalu  ternyata  tidak  lebih  tragis dan pelik seperti yang terjadi di wilayah lain, seperti di Aceh Besar dan Aceh Tengah  yang  menyumbang  korban  jiwa  paling  banyak.  Selain  faktor kondusivitas didukung pula dengan faktor letaknya yang bersebelahan dengan Sumatera  Timur  mengakibatkan  pemerintah  kolonial  sesegara  mungkin mempersiapkan  wilayah  Aceh  Timur  sebagai  daerah  baru  untuk  ekspansi industri  perkebunan  dan  pertambangan  minyak  bumi  pada  akhir abad  ke-19. Langsa  sebagai  salah  satu  kota  yang  berhasil  tumbuh  menjadi  kota  modern berkat  industri  perkebunan  yang  membesarkannya.  Kepentingan  industri  di Aceh Timur dipusatkan di Langsa sebagai ibukota.
Model pemerintahan dualistik diterapkan di Afdeeling Aceh Timur. Selain membentuk pemerintahan dengan birokrasi khas kolonial, pemerintah kolonial juga  memelihara ulèëbalang sebagai  pemimpin  pemerintahan  dengan  birokrasi Bumiputera.  Politik  Pasifikasi  dan  Etis  juga  menyertai  langkah-langkah  politik Belanda.  Selain  memodifikasi  struktur  kepemimpinan  lokal,  Belanda  juga mampu menekan potensi perlawanan rakyat atas nama jihad melalui perbaikan kesejahteraan  dan  pembangunan.  Hal  ini  merupakan  cara  pemerintah  kolonial dalam  mengontrol  daerah  jajahan  yang  dengan  susah  payah  berhasil  mereka rebut  selama  empat  dekade.  Dapat  dikatakan  bahwa  keberhasilan  Belanda menguasai  Aceh  Timur,  adanya  pengembangan  industri,  terbangunnya infrastruktur,  sangat  membantu  memperbesar  peluang  untuk  menaklukkan daerah  lain  di  Aceh.  Aceh  Timur  merupakan  sisi  lain  dari  rangkaian  kisah perang  kolonial  di  Aceh  yang  melegenda  sekaligus  perang  terlama  sepanjang sejarah kolonialisme dan imperialisme Belanda di Nusantara.

## REFERENSI

## Arsip dan Terbitan Berkala
Staatsblad van Nederlandsch-Indië op het jaar: 1878 No. 30; 1884 No. 205; 1899 No. 259; 1908 No. 401; 1914 No. 87; 1922 No. 451.

## Buku, Tesis, Artikel, dan Prosiding
Alfian, T. I. (1987). Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1873-1912 . Jakarta: Sinar Harapan.
Amin, M. M. (1988). Kelompok Elite dan Hubungan Sosial di Pedesaan . Jakarta: Pustaka Grafika Kita.
Ismail, M. G. (1991). Seuneubok Lada, Uleebalang dan Kumpeni: Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1840-1942 . Universiteit Leiden.
Kreemer, J. (1923). Atjeh: Algemeen Samenvattend Overzicht van Land en Volk van Atjeh en Onderhoorigheden (2nd ed.). Leiden: E.J. Brill.
Langhout, J. (1923). Economische Staatkunde in Atjeh . Den Haag: W.P. Van Stockum & Zoon.
Muhajir, A. (2016). Industrialisasi di Kota Langsa pada Era Kolonial: Dari Kapitalisme Negara ke Swasta, 1907-1942 . Universitas Diponegoro.
Munawiah. (2002). Birokrasi Kolonial di Aceh, 1903-1942 . Universitas Gadjah Mada.
Ricklefs, M. C. (2011). Sejarah Indonesia Modern . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Suny, I. (1980). Bunga Rampai tentang Aceh . Jakarta: Bathara Karya Aksara.
Sutherland, H. (1983). Terbentuknya sebuah Elite Birokrasi . Jakarta: Sinar Harapan.
Vleer, A. J. (1935). De Positie van den Toeha Peuët in het Atjehsche Staatsbestel.
In Koloniale Studiën . G. Kolff & Co.,.