## ANALISIS RESIKO EKONOMI PENGGUNAAN KAWASAN PADA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (STUDI KASUS RISIKO EKONOMI PENGGUNAAN LAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)
Zulkarnain Mulawarman University Jl. Muara Muntai Gunung Kelua, 75411, Indonesia

## Abdul Rahmi
University of 17 Agustus 1945 Samarinda Jalan Juanda No. 80, 75124, Indonesia

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  economic  risks  of  the  negative  impacts  of some land usage and to determine magnitude of the economic risk caused by land use.
This  research  was  conducted  for  4  (four)  months  in  the  GIS  laboratory  of the  Faculty  of  Agriculture  of  Mulawarman  University  and  several  government agencies in the Province of East Kalimantan.
This study used descriptive analysis method with an economic assessment of expenditures made to improve conditions for the use of the area on basis rules of regional ecosystem.
The  results  showed  that:  (1)  the  economic  risk  of  land  use  impacts  is  that state  revenues  from  exploitation  of  natural  resources  are  insufficient  to  make repairs to the damage that occurred and (2) the amount of economic risk caused by  the  use  of  mining  land  and  forestry  in  the  amount  of  Rp. 20.040.837.903.712.400,00 and Rp. 1.358.921.159.228.910,00.

## Kata Kunci : Land Usage, Economic Risk, Regional Spatial Planning

## PENDAHULUAN
Penggunaan lahan berhubungan  erat  dengan  dengan aktivitas  manusia  dan  sumberdaya lahan. Peningkatan jumlah penduduk yang  semakin  pesat  mengakibatkan tingginya pemanfaatan terhadap sumberdaya  lahan.    Aktivitas  dan kepentingan  manusia  yang  berbeda- beda merupakan hal mendasar terjadinya perubahan suatu penggunaan lahan. Secara  teknis  bahwa  dapat terjadi  penggunaan  lahan  secara
terpadu  dan  terintegrasi  yaitu  di dalam  kawasan  pertanian  terdapat penggunaan lahan untuk pemukiman, industri,  dan  penggunaan  lainnya seperti jalan, pasar, fasilitas perkantoran,    fasilitas  kesehatan, yang  dibutuhkan  bagi  mendukung kehidupan  masyarakat.    Dengan demikian  bahwa  sebuah  kawasan yang  ditetapkan  di  dalam  rencana tata  ruang  wilayah  tidak  bersifat homogen  tetapi  akan  berintegrasi dengan kepentingan-kepentingan lainnya.
Peningkatan  jumlah  penduduk akan mendorong peningkatan kebutuhan  penggunaan  lahan  untuk berbagai kepentingan terutama adalah  pemukiman  dan  membuka lahan-lahan  baru  yang  memiliki potensi bagi pengembangan ekonomi seperti membangun kawasan industri,  tambang.    Masalah  yang timbul ketika pembangunan kawasan-kawasan  baru  dilakukan tidak secara proporsional dan mengabaikan kemampuan daya dukung lahan. Analisis  dampak  penggunaan lahan  telah  banyak  dilakukan  antara lain adalah terhadap banjir, penyempitan lahan pertanian, sedimentasi, erosi tanah dan degradasi  lahan  lainnya  secara  fisik, namun demikian perlu pula dilakukan  analisis  terhadap  dampak resiko  ekonomi  dari  dampak  yang ditimbulkan antara lain adalah kerugian yang ditanggung akibat dari terjadinya banjir, penurunan produktifitas  lahan,  lahan  kritis  dan atau  resiko  ekonomi  yang  harus ditanggung  untuk  mengembalikan kondisi lahan tersebut
Perubahan  penggunaan  lahan terjadi  dari  pertanian  ke  pemukiman dan  industri,  dari  tanaman  keras  ke tanaman  semusim,  penggundulan hutan  dan  perubahan  penggunaan lahan yang cukup signifikan sehingga  menyebabkan  banjir  yaitu penggunaan  rawa  untuk  pemukiman dan  perubahan  kawasan  hutan  di DAS  hulu  menjadi  pemukiman  yang menyebabkan  aliran  permukaan  dari bagian  hulunya  tidak  mempunyai tempat  lagi  untuk  singgah  .  Aliran permukaan  akan  langsung  mengalir dan menambah aliran dari sekitarnya sehingga  menyebabkan  banjir  atau
menggenangi  pemukiman  di  daerah bekas  rawa  atau  pemukiman  di daerah bawah. Kerusakan lahan berakibat pada  penurunan  kemampuan  lahan untuk  mendukung  produksi  atau penurunan  potensi  daya  dukung lingkungan untuk kehidupan.
Kerusakan-kerusakan  lahan  dapat berupa,  yaitu  erosi  air,  sedimentasi, penurunan  kesuburan  tanah,    lahan kritis, intrusi air laut, kehilangan air, penurunan muka air tanah, pencemaran udara dan tanah,
penurunan  debit  sungai,  waduk, sumber-sumber air; kerusakan sistem hutan, kerusakan padang penggembalaan,  dan  lahan  mati. Kerusakan  lahan  juga  dapat  terjadi karena peristiwa alam (gempa, longsoran, perubahan iklim), perbuatan manusia atau penggabungan peristiwa alam dengan perbuatan manusia. Karena  itu,  setiap  kerusakan lahan atau kerusakan alam membutuhkan pemulihan,
rehabilitasi  dan  rekonstruksi  agar kehidupan  ekonomi  kembali  normal. Proses  pemulihan  tersebut  memiliki konsekuensi  pada  pembiayaan  yang sering melebihi kemampuan ekonomi daerah yang terlanda bencana  dan  atau  melebihi  dari  nilai ekonomi  dari  sebuah  perubahan lahan. Kebutuhan biaya sosial ekonomi yang besar buat rehabilitasi dan rekonstruksi menyebabkan
terjadinya kerugian.
Tujuan  dari  penelitian  ini adalah mengkaji resiko ekonomi dari dampak negatif dari beberapa penggunaan lahan, serta untuk mengetahui  besarnya  nilai  risiko ekonomi  yang  diakibatkan  oleh penggunaan lahan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan selama 4  (empat)  bulan  bertempat  di laboratorium  GIS  Fakultas  Pertanian Universitas Mulawarman, dan beberapa instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Penelitian  ini  menggunakan metode  diskriptif  analisis  dengan penilaian  ekonomi  atas  pengeluaran yang  dilakukan  terhadap  perbaikan kondisi penggunaan kawasan dengan dasar-dasar kaidah ekosistem kawasan. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan : 1. Pengumpulan data pustaka
tentang  metode  valuasi  ekonomi sumber daya lingkungan.
2. Pengumpulan data kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah ketetapan-ketetapan pemerintah yang terkait dengan reklamasi dan revegatasi.
3. pengamatan peta satelit digunakan adalah peta  “landsat’  yang
memberikan  informasi  tentang kondisi  kawasan  hutan,  kawasan tambang yang ditetapkan di dalam
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi dan atau Wilayah Kabupaten/Kota. Parameter kriteria resiko ekonomi dihitung berdasarkan biaya- biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan  pemulihan  kawasan  yang telah  dieksploitasi  dan  perhitungan penerimaan pemerintah yang ditetapkan  berdasarkan  peraturan perundangan-undangan. Penilaian  rincian  biaya  yang dikeluarkan adalah berdasarkan
standar  harga  bahan  yang  berada setempat.
Data  hasil  analisis  satelit  dari citra  landsat  akan  menjadi  bahan pembanding kondisi kawasan sebenarnya,  dan  meninjau  secara umum  manfaat  dan  fungsi  kawasan sebagaimana adanya.
Analisis  data  resiko  kerugian adalah resiko kerugian yang mungkin akan  ditanggung  oleh  pemerintah, bukan  resiko  kerugian  yang  harus ditanggung oleh masyarakat.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis
Hasil  analisis  risiko  ekonomi penggunaan  lahan  di  dalam  kawasan yang  memanfaatkan  sumber  alam dan lingkungan yaitu antara lain : Penggunaan  lahan  pada  kawasaan lindung
Hasil  analisis  peta landsat pada  Taman  Nasional  Kutai  di Kabupaten  Kutai  Timur  Provinsi Kalimantan Timur membuktikan bahwa telah terjadi perubahan penutupan  dan  atau  penggunaan lahan,  yaitu  telah  terjadi  kerusakan- kerusakan,  seperti  yang  disajikan pada Tabel 1 dan 2.
Perubahan hutan primer menjadi  lagi  menjadi  belukar  telah menghilangkan  sumber  daya  sebagai berikut :
a) Kehilangan tegakan (pohon)
Apabila  diasumsikan  setiap hektar  hutan  memiliki  150  m 3 dengan  harga  kayu  bulat  rerata  Rp. 1.400.000,00 maka diperkirakan kerugian  kehilangan  sebesar  Rp. 271.746.398.000,00 (Tabel 3). Tabel 1.   Penutupan Lahan Di Tanaman Nasional Kutai Tahun 2005 No Kategori Luas (ha) 1 Hutan Primer 59.202,14
2 Hutan Sekunder 85.931,03 3 Belukar 28.952,26 4 Semak 2.452,68 5 Alang-alang 705,47 6 Rawa 4.712,00 7 Belukar Rawa 1.802,88 8 Mangrove 5.131,55 9 Tanah Terbuka 329,38 10 Mangrove menjadi lahan terbuka 1.205,53 11 Tambak 155,94 12 Pertanian campuran 6.935,36 13 Pemukiman 577,94 14 Tubuh air 73,08 Sumber : Peta Landsat tahun 2005. Tabel 2. Penutupan Lahan Di Taman Nasional Kutai Tahun 2009 No Kategori Luas (Ha) 1 Hutan Lahan Kering Primer 4,524.42 2 Hutan Lahan Kering Sekunder 94,695.96 3 Hutan Mangrove Primer 3,024.14 4 Hutan Mangrove Sekunder 1,352.19 5 Belukar 43,970.38 6 Belukar Rawa 4,171.28 7 Pertanian Campur Semak 14,493.74 8 Hutan Tanaman Industri 1,102.80 9 Pemukiman 2,039.17 10 Pertambangan 746.81 11 Tambak 876.82 12 Terbuka 590.95 13 Dam/Tubuh Air 414.87 Sumber : Peta Landsat 2009 b) Kehilangan habitat flora dan fauna Perubahan  hutan  primer  menjadi belukar mengakibatkan hilangnya habitat  flora  dan  fauna  sehingga mengakibatkan penurunan populasi satwa  liar  seperti  macan  dahan,  orang utan,  buaya,  monyet,  dan  satwa-satwa langka  lainnya.    Selain  itu  pula perubahan hutan primer menjadi belukar  berakibat  hilangnya  jenis-jenis tumbuhan  langka.    Besarnya  kerugian ekonomi  dari  hilangnya  sumber  daya flora  dan  fauna  ini  masih  perlu  dikaji lebih lanjut.
c) Perbaikan kawasan Usaha untuk mengembalikan fungsi  hutan  Taman  Nasional  Kutai tentunya  diperlukan  biaya  (Tabel  3), meliputi  biaya  perencanaan,  penyiapan bibit pohon, penanaman kembali, pemeliharaan, pengawasan, dan
organisasi.    Biaya-biaya  yang  harus ditanggung  oleh  pemerintah  meliputi  : biaya  inventarisasi  kawasnn,  biaya perencanaan  pemulihan  kawasan,  biaya pemulihan  kawasan,  biaya  pengawasan dan lain-lain. Secara keseluruhan prakiraan  biaya  kerugian  yang  harus ditanggung  oleh  pemerintah  di  Taman
Nasional  Kutai  yang  terdiri atas kehilangan  kayu  bundar  dan  biaya
pemulihan adalah sebesar Rp 7.852.284.307.050,00 (Tabel 3). Tabel 3.   Prakiraan Biaya Pemulihan Taman Nasional Kutai, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur No Kerugian Luas (ha) biaya (Rp. 000) satuan Nilai kerugian (Rp. 000) Keterangan 1. Kehilangan tegakan 194.104,57 1.400 m3 271.746.398 2. Kehilangan flora dan fauna
Perlu kajian
3. Pemulihan kawasan : a. Inventarisasi 198.629,00 15.000 ha 2.979.435.000 b. Perencanaan 198.629,00 10.000 ha 1.986.290.000 c.  Pemulihan kawasan : Penyediaan benih 95.032,27 15 ha 1.425.484   1600 pohon Penanaman 95.032,27 20.000 ha 1.900.645.400 Pemeliharaan 95.032,27 7.500 ha -1 712.742.025 selama 50 tahun Pengawasan 198.629,00 Total 7.852.284.307
Sumber : Hasil perhitungan dari data dasar tahun 2009 Penggunaan  lahan  pada  kawasan hutan produksi
Hutan  produksi  adalah  kawasan hutan  yang  mempunyai  fungsi  pokok memproduksi  hasil  hutan  yaitu  benda- benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta  jasa  yang  berasal  dari  hutan. Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan  melalui  pemberian  izin usaha  pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan  hasil  hutan  kayu,  izin usaha  pemanfaatan  hasil  hutan  bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan  izin  pemungutan  hasil  hutan  bukan kayu.  Pemanfaatan hutan kayu meliputi ijin  pemanfaatan  hutan  alam  dan  ijin pemanfaatan  hutan  tanaman  industri. Pemegang  izin  sebagaimana  diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga,
memelihara,  dan  melestarikan  hutan
tempat  usahanya  (Undang-undang  RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Setiap pemegang ijin pemanfaatan kayu memiliki kewajiban untuk membayar  dana  reboisasi.  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  nomor  35  tahun 2002 tentang Dana Reboisasi pada pasal 10  diatur  tentang  pembagian  dana reboisasi  yaitu  Dana  Reboisasi  dibagi dengan peimbangan : 40% (empat puluh persen)  untuk  daerah  penghasil,  dan 60%  (enam  puluh  persen)  untuk Pemerintah Pusat.
Setiap  tahun  Pemerintah  Daerah Propinsi  penghasil  mengkoordinasikan pengusulan  kegiatan  rehabilitasi  hutan dan  lahan  dari  Kabupaten/Kota  kepada Menteri  untuk  mendapatkan  alokasi Dana  Reboisasi  dari  bagian  yang  40% (empat puluh persen).
Penerimaan pemerintah
dari sektor  kehutanan  ini  meliputi  dana Provisi  Sumber  Daya  Hutan  (PSDH), Dana  Reboisasi  (DR),  dan  Penggantian Nilai  Tegakan,  dengnan  perhitungan PSDH,  DR  dan  Penggantian  Nilai Tegakan  berikut  untuk  Kayu  Bulat Besar  dengan  diameter  kayu  >  30  cm untuk  wilayah  Kalimantan  sebagai berikut :
1) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Contoh :
Harga Patokan Jenis Meranti Rp 600.000/m 3 , Tarif 10%, Volume 20
m 3
Jadi PSDH yang harus dibayar =
Harga Patokan x Tarif x Volume
= Rp 600.000,- x 10% x 20 = Rp 1.200.000,-
2) Dana Reboisasi (DR) Tarif Jenis Meranti $ 16/m 3 , Volume = 20 m 3 DR = Tarif x Volume
= $ 16 x 20 m 3 = $ 320 3)  Penggantian Nilai Tegakan Penggantian Nilai Tegakan = (Harga Patokan – (PSDH + DR + Biaya Produksi)) x Volume = (Rp 600.000 – ((10% x Rp 600.000,-) + $ 16 + Rp 310.050)) x 20 m 3 = (Rp 600.000 – (60.000 + ($ 16 x Rp 9400)+ Rp 310.050) x 20 m3 = 1.591.000,-
Catatan : Biaya Produksi untuk wilayah Kalimantan Rp 310.050,- 1 $ = Rp 9.400,-
Hasil perhitungan penerimaan pemerintah  dari    kegiatan  eksploitas hutan adalah sebesar Rp. 14.971.022.475.987,50, namun demikian dari hasil perhitungan pengembalian  kondisi  hutan  adalah sebesar  Rp.  1.373.892.181.704.900,00 (Tabel 4)
Tabel 4.   Analisis Biaya Pemulihan Hutan Kayu Alam Eks. Eksploitasi Hutan Alam Di Provinsi Kalimantan Timur No Kerugian biaya (Rp 000) Satuan Nilai kerugian (Rp 000)
1. Kehilangan sumber daya air*)
2. Erosi tanah *)
3. Sedimentasi *)
4. Penurunan kandungan
karbon*)
5. Kehilangan flora dan fauna*)
6. Pemulihan kawasan :
a.  Inventarisasi 15.000 Ha 25.922.004.900 b.  Perencanaan 10.000 17.281.336.600 c.  Pemulihan kawasan : Penyediaan benih 15 1600 pohon per ha 25.922.005 Penanaman 20.000 Ha 34.562.673.200 Pemeliharaan **) 7.500 ha per tahun 1.296.100.245.000
Sumber     : Data perhitungan Keterangan : *) diperlukan penelitian rinci, **) pemulihan selama 100 thn.
Penggunaan Lahan Pada Kawasan
Pertanian.
Penggunaan lahan pertanian terdiri atas penggunaan untuk kepentingan perkebunan, pertanian pangan (padi dan palawija, dan hortikultura), peternakan, dan perikanan. Masing-masing pengembangan komoditas dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan untuk pengembangan masing-masing komoditas. Pengembangan  sektor  pertanian
ini  telah  lama  dikembangkan  sehingga petani dan atau pengguna lahan lainnya (perusahaan besar swasta) selalu melakukan  kajian  kesesuaian  lahan untuk pengembangan usaha
pertaniannya.    Hal  tersebut  dilakukan karena  usaha  sektor  pertanian  ini diusahakan  dengan  berbagai  masukan (modal,  tenaga  kerja,  teknologi,  bahan baku)  melalui  suatu  proses  produksi hingga menghasilkan produk dari masing-masing  komoditas.    Adanya proses  proses  produksi  maka  setiap usaha  pertanian  selalu  menghadapi resiko  kegagalan  dalam  menghasilkan produk.
Penggunaan  Lahan  di  Kawasan Perikanan.
Penggunaan lahan bagi
kepentingan  perikanan  terbagi  dalam dua  bagian  yaitu  aktivitas  di  kawasan daratan  dan  aktivitas  di  kawasan perairan laut.  Aktifitas di wilayah darat dilakukan  dengan  usahaa  budidaya perikanan,  sedangkan  di  perairan  laut diakukan usaha penangkapan.
Aktifitas di wilayah daratan dengan  usaha  budidaya  yang  menjadi masakah  adalah  budidaya  tambak  yang
mengganggu kawasan lindung mangrove.    Resiko  kerugian  dengan terganggunya kawasan ini perlu diperhitungkan  lebih  lanjut  oleh  karena kawasan mangrove merukan ekonsistem pesisir  yang  memiliki  banyak  fungsi  di antaranya  adalah  sebagai buffer  zone penahan terjadinya abrasi pantai, intrusi air laut, serta tempat berkembangbiaknya beberapa jenis ikan seperti udang dan bandeng.

## Penggunaan  Kawasan  Pemukiman dan Industri
Penggunaan  kawasan  pemukiman dan kawasan industri adalah merupakan dua  kawasan  yang  umumnya  tidak  bisa terpisahkan  oleh  karena  setiap  adanya aktivitas  industri  maka  penyediaan pemukiman  sudah  menjadi  kebutuhan utama.    Pengembangan  pemukiman lainnya adalah berkembang pada kawasan-kawasan  wisata,  perkebunan, pertanian,  dan  pusat-pusat  pelayanan ekonomi lainnya.
Penataan  penggunaan  kawasan industri  dan  pemukiman  yang  tidak tepat  dapat  berdampak  pada  tekanan kawasan-kawasan  pertanian  sehingga terjadi  alih  fungsi  kawasan,  selain  itu dampak  dari  penggunaan  kawasan  ini adalah terjadinya banjir kiriman,
penurunan  kualitas  udara,  dan  santisi. Perhitungan  resiko  kerugian  ekonomi pada kawasan ini sangat tergantung dari persepsi masyarakat terhadap ketidaknyamanan dari sebuah aktivitas. Penggunaan Kawasan Pertambangan.
Bahan  baku  tambang  berada  di bawah permukaan tanah dan permukaan laut  seperti    minyak,  gas,  batu  bara, emas, timah, nikel, granit, gamping, dan lain-lain,  sehingga  proses  produksi
Pengawasan **) Total 1.373.892.181.705
pertambangan dilakukan dengan melakukan  aktivitas  penggalian  dan atau  pengeboran  permukaan  tanah,
aktivitas  ini  akan  merubah  ekosistem lahan secara keseluruhan untuk
mengambil bahan yang berada di bawah permukaan tanah.
Proses  eksploitas  tambang  diatur dengan  peraturan  perundangan  agar  di dalam  proses  produksi  tetap  dapat menjaga  kelestarian  ekosistem  dimana lahan-lahan  pasca  taambang  masih dapat  dipergunakan  bagi  kepentingan aktivitas ekonomi lainnya.
Nilai  ekonomi  yang  dihasilkan dari produksi tambang diharapkan tidak hanya mampu untuk mendukung perekonomian  nasional  dan  daerah penghasil  tambang  tetapi  juga  dapat melestarikan  kembali  lahan  yang  telah terbuka  untuk  dapat  dipergunaan  bagi kepentingan  lainnya  dan  atau  sebagai kawasan  penyangga  bagi  kehidupan lainnya.
Pemberian ijin  pertambangan  dari pemerintah  terbagi  dalam  dua  bagian yaitu  ijin  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (bupati  dan  gubernur).    Ijin  yang diberikan  pemerintah  dalam  bentuk  ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan  Batubara  (PKP2B)  dan yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah dalam  bentuk  Kuasa  Penambangan (KP).
Masing-masing  pemegang  ijin diwajibkan  melakukan  analisis  dampak lingkungan  dan  menyusun  rencana kerja,  serta  rencana  relamasi  lahan. Setiap  pemegang  ijin  juga  harus memberikan jaminan reklamasi
tambang  untuk  mengembalikan  fungsi lahan  sehingga  dapat  memberikan produktifitas.
Rencana  reklamasi  tambang  oleh masing-masing  pemegang  ijin  akan memberikan  jaminan  reklamasi  kepada
pemerintah  sesuai  dengan  rencana pengembalian  fungsi  lahan,  secara  rinci biaya reklamasi tambang disajikan pada Tabel 6.
Pemerintah dan pemerintah daerah  akan  mendapatkan  royalti  dari penjualan  batubara  oleh  peruusahaan yang  merupakan  pendapat  nasional maupun pendapatan daerah.  Dari hasill penilaian  ekonomi  terhadap  pendapatan nasional  (pendapatan  pemerintah  dan pendapatan daerah) dibandingkan dengan  biaya  reklamasi  dengan  luass area  penambangan  1.000  ha,  dimana perusahaan  tidak  melakukan  reklamasi lahan  sebagaimana  mestinya  maka negara akan mengalami resiko kerugian sebesar      Rp.  80.954.513.600.062,50 dengan perhitungan : NRE = PN - BR dimana NRE = Nilai Resiko Ekonomi PN   = Penerimaan Negara (penerimaan pemerintah dan pemerintah daerah) BR   = Biaya Reklamasi NRE = 74.250.000.000.000,00- 155.513.600.062,00 = - 80.954.513.600.062,50 Beban kerusakan ini akan berdampak kepada pembangunan ekonomi  daerah  dan  ekonomi  nasional, ekonomi  rakyat  serta  menurunnya kualitas lingkungan hidup.
Konsesi  dan  atau  Ijin  PKP2B  di Provinsi  Kalimantan  Timur  menurut data  Dinas  Pertambangan  Provinsi Kalimantan  Timur    sampai  dengan tahun  2013  adalah  seluas  679.432  ha dengan  luas  penambangan  di  kawasan hutan  seluas  247.556,77  ha.    Apabila kita  mengambil  asumsi  bahwa  setiap 1.000  ha  memliki  deposit  batubara 1.000.000  m3  maka  resiko  kerugian yang  mungkin  akan  ditanggung  oleh pemerintah (Tabel 5) adalah sebesar Rp. 20.040.837.903.752.400,00
Tabel 5.  Penilaian Ekonomi Reklamasi Tambang Batubara, Penerimaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan Luas 1000 ha No Biaya yang harus dikeluarkan Volume (000) satuan biaya (Rp 000) Jumlah (Rp 000) A Luas Area Penambangan 1 Erosi tanah (m3) 300 35 52.500.000 2 Kehilangan pohon (m3) 50 1.400 70.000.000 3 Perbaikan (reklamasi) Biaya langsung a. Pembongkaran fasilitas tambang
b. Penataan kegunaan lahan
-  Sewa alat berat -  Pengisian kembali lahan bekas tambang -  batu gunung (m3) 1.000.000 150  150.000.000.000 - tanah urug (m3) - Pengaturan permukaan tanah (ha)
- Penebaran tanah pucuk (ha)
- Pengendalian erosi (ha) - Pengelolaan air c. Biaya revegetasi - Analisis kualitas tanah 0,025 1.500 37.500 - Pengadaan bibit (pohon) 2.500 15 37.500.000 - Penanaman 1 15.000 15.000.000 - Pemeliharaan (50 tahun di kwsan hutan) 600 8.500 5.100.000.000 Biaya Tidak Langsung a. Mobilisasi alat (2,5% x BL) 3.878.813 b. Perencanaan reklamasi (2-10% x BL) 15.515.254 c. Keuntungan kontraktor reklamasi (3-14%) 21.721.355 d. Biaya supervisi (2-7%) 10.860.678 Total Biaya Reklamasi  155.204.513.600 C Penerimaan negara (13,5 % x Nilai jual) - Pemerintah (7,5%) 41.250.000.000 - Pemerintah daerah (6%) *  Pemerintah daerah (80% x 6%) 26.400.000.000 *  Pemerintah (20% x 6%) 6.600.000.000 Total penerimaan negara 74.250.000.000
Sumber : data diolah, 2020
Tabel  7.  Nilai  Resiko  Ekonomi  Provinsi Kalimantan Timur  Dari  Sektor  Penambangan Batubara dengan Luas Eksploitasi 247.556,77 ha
Sumber: data diolah, 2020

## Pembahasan
Nilai  ekonomi  yang  dihasilkan dari  masing-masing  tipe  pemanfaatan sumberdaya alam (hasil hutan kayu, non kayu,  tambang,  perikanan,  pertanian, pariwisata,  dll)  serta  nilai  ekonomi  dari jasa lingkungan yang disediakan
wilayah adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena setiap  kegiatan  pemanfaatan  sumber daya alam (kegiatan ekonomi lain) tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi  dan  saling  memberikan dampak satu sama lain.
Setiap  aktifitas  ekonomi  di  dalam kawasan akan memberikan nilai ekonomi  yang  berbeda  yang  mampu memberikan  dukungan  terhadap  hasil produksi wilayah. Besarnya kemampuan produksi wilayah ditentukan  oleh  kemampuan  lahan, kualitas  lahan,  kemampuan  sumber daya manusia sebegai penggerak pembangunan, serta masukan teknologi. Keberlanjutan
pembangunan ekonomi  di  suatu  wilayah  dan  atau  di dalam  suatu  kawasan  apabila  nilai positif  dan  atau  nilai  ekonomi  yang dihasilkan  lebih  besar  dari  nilai  resiko
kerusakan  yang  harus  dikeluarkan akibat dari perubahan sumber daya alam lingkungan  sebagai  modal  utama  yang mendukung keberlanjutan aktifitas ekonomi.

## Risiko ekonomi pada kawasan lindung
Kerusakan  sumber  daya  alam yang  terjadi  di  kawasan  lindung sebagaimana  yang  terjadi  di  Taman Nasional  Kutai  (TNK),  Kabupaten Kutai  Timur,  Provinsi  Kalimantan Timur  adalah  merupakan  kelemahan pemerintah  dalam  hal  pengawasan  dan pengelolaan.    Di  dalam  TNK  dengan luas 198.629 ha ini hanya dijaga oleh 60 orang  personil,  hal  ini  menunjukan ketidakmampuan  pemerintah  dalam  hal penyediaan sumber daya manusia.
Berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan  meliputi  hutan  lindung, hutan  konservasi,  hutan  suaka  alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Masing-masing fungsi hutan ini adalah : kawasan  hutan  lindung,  kawasan  hutan konservasi,  kawasan  hutan  suaka  alam, kawasan  hutan  pelestarian,  dan  taman buru.
No Biaya Volume (000) Harga (000) Jumlah (Rp 000) A Biaya Reklamasi (Rp) 155.204.513 38.421.928.076.252 B Penjualan batubara (USD) ton-1 247.556.770 55  136.156.223.500.000 C Penerimaan negara (13,5 % x Nilai jual) 18.381.090.172.500 - Pemerintah (7,5%) 10.211.716.762.500 - Pemerintah daerah (6%) *  Pemerintah daerah (80% x 6%) 6.535.498.728.000 *  Pemerintah (20% x 6%) 1.633.874.682.000 Resiko kerugian negara C - A 20.040.837.903.737
Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan  pada  semua  kawasan  hutan kecuali  pada  hutan  cagar  alam  serta zona  inti  dan  zona  rimba  pada  taman nasional.  Pemanfaatan  hutan  lindung dapat  berupa  pemanfaatan  kawasan, pemanfaatan  jasa  lingkungan,  dan pemungutan  hasil  hutan  bukan  kayu (Undang-undang  nomor  41  tahun  1999 tentang Kehutanan). Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui
pemberian  izin  usaha  pemanfaatan kawasan,  izin  usaha  pemanfaatan  jasa lingkungan    dan  izin  pemungutan  hasil hutan bukan kayu.
Lemahnya pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah mengakibatkan pemerintah harus
menanggung  resiko  ekonomi  untuk mengembalikan fungsi Taman Nasional Kutai  (TNK)  ini  adalah  sebesar  Rp. 7.852.284.307.000 Risiko ekonomi pada hutan produksi Analisis  terhadap  penerimaan negara  dari  hasil  hutan  di  Provinsi Kalimantan  Timur  berbanding  dengan nilai  ekonomi  kerusakan  yang  harus dilakukan  pengembalian  hutan  setara dengan  volume  kayu  bundar  ketika dieksploitasi  dengan  asumsi  bahwa setiap  tahun  pertambahan  riap  pohon dengan diameter sebesar 2 cm per tahun maka  diperlukan  waktu  selama  100 tahun  untuk  mendapatkan  diameter  200 cm.    Hasil  perhitungan  menunjukan bahwa dari luas hutan yang dieksploitasi  selama  11  tahun  dengan total  luas  tebangan  1.728.133,66  ha, dengan  biaya  yang  diperlukan  untuk mengembalikan  hutan  sebesar  Rp. 1.373.892.181.704.900,00 (Tabel 4) dan penerimaan pemerintah dari hasil eksploitasi  hutan  adalah  sebesar  Rp. 14.971.022.475.987,50 (Tabel 4), sehingga dapat diketahui bahwa kerugian  yang  harus  ditanggung  negara adalah sebesar Rp. 1.358.921.159.228.910,00. Usaha untuk melakukan reboisasi  nampaknya  tidak  akan  dapat terlaksana  dengan  baik  oleh  karena kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah hanya memberikan 40 % untuk pemerintah  daerah  sebagai  penghasil hutan. Biaya untuk melakukan reboisasi  hanya  terbatas  sampai  pada proses  penanaman,  tidak  disediakan biaya untuk pemeliharaan dan pengawasan Risiko ekonomi pada lahan pertanian Aktivitas ekonomi disektor pertanian berbeda dengan sektor kehutanan dan pertambangan. Perbedaan  ini  ditentukan  oleh  siklus untuk  menghasilkan  barang  di  sektor pertanian yang relatif pendek,
sedangkan di sektor kehutanan
memerlukan  siklus  yang  panjang  untuk menghasilkan  satu  produk,  kecuali hasil-hasil  ikutan  hutan  seperti  damar, rotan, madu, tumbuhan obat-obatan, dan lain-lain. Aktivitas disektor pertambangan  tidak  memiliki  siklus, proses  produksi  akan  berakhir  sejalan dengan kemampuan
kandungan tambang yang ada.
Namun  demikian  aktivitas  sektor pertanian  secara  umum  bukan  berarti tidak  menimbulkan  resiko  kerusakan terhadap lahan. Apabila dilakukan tanpa memperhatikan sistem konservasi maka akan  terjadi  degradasi  lahan  meliputi erosi  tanah,  pencemaran  tanah  dan  air akibat  penggunaan  pestisida  serta  lahan kritis.
Pada  umumnya  degradasi  di sektor  pertanian  adalah  merupakan dampak  dari  perubahan  ekosistem wilayah  dan  atau  pergeseran  lahan- lahan  pertanian  menjadi  lahan  usaha lainnya.
Risiko ekonomi pada kawasan pemukiman dan industri
Penurunan kualitas lahan dan atau
degradasi  sumber  daya  alam  dan
lingkungan di kawasan pemukiman dan kawasan industri adalah penurunan pada kualitas udara sehingga dapat mengakibatkan ganggunan pada kesehatan.
Peningkatan  pencemaran  udara dan  pencemaran  air  dari  pengelolaan limbah yang tidak dikelola dengan baik perlu  pengkajian  khusus.    Selain  itu pula pengembangan kawasan pemukiman pada daerah-daerah tertentu dapan menyebabkan besarnya air limpasan sehingga dapat mengakibatkan benjir pada daerah lainnya.
Kerugian  yang  diakibatkan  dari ektivitas  ekonomi  ini  menjadi  beban masyarakat yang menerima dampak dari penurunan  kualitas  lingkungan,  dimana kontribusi  beban  risiko  pemerintah untuk  melakukan  perbaikan  lingkungan harus dilakukan oleh karena pemerintah hanya menerima pendapatan dari sektor ini  hanya  dari  Pajak  Bumi  dan Bangunan.
Resiko ekonomi pada kawasan pertambangan Kegiatan usaha pertambangan batubara di Kutai Kartanegara
memberikan  dampak  negatif  terhadap lingkungan  fisik,  kimia  dan  biologi.
Kerusakan-kerusakan
tersebut diantaranya  kerusakan  bentang  alam, penurunan  kesuburan  tanah,  rusaknya flora dan fauna endemik, meningkatnya polusi  udara  dan  debu,  erosi  dan sedimen yang memicu banjir, kebisingan,  rusaknya  jalanan  umum yang  digunakan  untuk  memuat  alat-alat berat  perusahaan,  dan  adanya  limbah yang  dapat  masuk  ke  lahan-lahan pertanian  dan  sungai  sehingga  merusak biota  perairan  dan  sumber  air  yang digunakan untuk air bersih (minum) dan mencuci (Raden, dkk. 2010).
Pelaksanaan  penambangan  dapat dilakukan  di  kawasan  non  budi  daya
atau  kawasaan  lindung  (berdasarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  RI  Nomor  1  tahun 1999),    kawasan  budi  daya  terdiri  dari kawasan  kehutanan  dan  kawasan  non kehutanan.    Penambangan  di  kawasan kehutanan  dilakukan  dengan  proses pinjam  pakai  kawasan  hutan  dengan kementerian  kehutanan  dimana  salah satu  isi  perjanjiannya  adalah  bagai perusahan pertambangan akan mengembalikan kawasan pasca tambang menjadi kawasan hutan kembali,  dan  penambangan  di  kawasan non kehutanan para pengusaha tambang akan mengembalikan produktivitas lahan bagi kepentingan ekonomi lainnya (pertanian,  peternakan,  perikanan,  dan lain-lain) tanpa perjanjian apapun hanya memberikan  jaminan  biaya  reklamasi kepada bupati / walikota.
Penutupan  tambang  dilakukan dengan  menggunakan  bahan  pengganti yaitu batuan yang ditambang
(penambangan golongan C) dari tempat, dengan  demikian  proses  ini  akan merusak  kondisi  lahan  di  tempat lainnya.    Resiko  lain  yang  dihadapi adalah  apabila  tidak  terdapat  batuan pengganti  untuk  menutup  lubang- lubang  tambang,  sehingga  akan  terjadi kawah-kawah (danau-danau) yang berisi  air  dalam  kondisi  yang  tidak bersih.      Hingga  saat  ini  danau-danau yang terjadi pasca penambangan banyak dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan.
Perbandingan nilai resiko ekonomi  yang  akan  ditanggung  oleh pemerintah dari kerusakan hutan lindung  (TN  Kutai),  eksploitasi  hutan produksi  dan  eksploitasi  penambangan batubara  terbukti  bahwa  nilai  resiko ekonomi yang terbesar adalah penggunaan  kawasan  pertambangan batubara (Tabel 6). Tabel 6. Perbandingan Nilai Resiko Ekonomi Penggunaan Kawasan No Penggunaan kawasan Luas (ha) Nilai Resiko Ekonomi (Rp
000) 1 Taman Nasional Kutai 198.629 7.852.284.307 2 Hutan Produksi 1.728.133,66 1.358.921.159.229 3 Pertambangan Batubara 247.556,77 20.040.837.903.712 Sumber : data diolah, 2020 Memperhatikan kemampuan pembiyaan pembangunan provinsi Kalimantan  Timur  yang  hanya  sebesar
Rp.  19  triliun  maka  beban  yang  harus ditanggung  oleh  pemerintah  daerah untuk mengembalikan kondisi sumberdaya  alam  dan  lingkungan  yang telah  rusak  sangat tidak mungkin  untuk dilakukan.
Dampak  dari  resiko  kerusakan yang  tidak  mampu  direklamasi  oleh pemerintah sebagai pemberi ijin penggunaan  kawasan  dan  perusahaan sebagai  penggunaan  kawasan  adalah terjadinya  bencana  banjir,  kekeringan, sedimentasi  sungai,  penurunan  debit sumber-sumber  air,  penurunan  kualitas udara,  penurunan  produktifitas  lahan- lahan  pertanian  secara  kuantatif  dan kualitatif  adalah  merupakan  resiko kerugian yang harus ditanggung masyarakat.    Nilai  kerugian  ekonomi yang  ditanggung  oleh  masyarakat  akan berbeda  dari  setiap  lokasi  kerusakan sehingga  diperlukan  pengamatan  lebih lanjut.
KESIMPULAN Berdasarkan hasill analisis aktivitas ekonomi dan pembahasan pada beberapa  penggunaan  kawasan  dapat disimpulkan bahwa : 1. Resiko ekonomi dari dampak penggunaan  lahan  adalah  bahwa penerimaan  negara  dari  eksploitasi sumber  daya  alam  tidak  mencukupi untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi.
2. Besarnya risiko ekonomi yang diakibatkan  oleh  penggunaan  lahan pertambangan sebesar Rp. 20.040.837.903.712.400,00 dan
kehutanan Rp. 1.358.921.159.228.910,00. SARAN Penerimaan negara dari eksploitasi  sumber  daya  alam  dengan risiko yang harus diterima oleh pemerintah untuk melakukan pemulihan kerusakan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  tidak  dalam  posisi  yang menguntungkan  sehingga  disarankan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah terhadap penerimaan  negara  dari  eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan.
2. Melakukan  pengawasan  yang  ketat terhadap  perencanan  eksploitasi sumber  daya  alam  yang  memiliki resiko  tinggi  terhadap  kerusakan lingkungan  dan  memiliki  biaya tinggi  untuk  proses  pemulihan produkstifitas  suumber  daya  alam dan lingkungan

## DAFTAR PUSTAKA
Adimihardja.  A.  2008. Teknologi  dan Strategi Konservasi Tanah dalam  Kerangka  Revitalisasi Pertanian . Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian.1(2): 105-124.. Asdak,  C.  2007. Hidrologi  dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai .  Gajah  mada  University
Press: Yogyakarta.
Atmojo  S.  Wongso.  2006. Degradasi lahan & ancaman bagi pertanian . Solo Pos Edisi Selasa pon, 7 Nopember 2006.
Baja,  S.  2012. Perencanaan  Tata  Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah . ANDI: Yogyakarta.
Barlow,  R.  1986.  Land  Resource Economic.  The  Economic  of Real  Estate.  Prentice-Hall,  Inc.:
New Jersey.
Crook,  C  dan  R.A  Clapp.  1998. Is market-oriented forest conservation  a  contradiction  in terms? Environmental Conservation .  Vol.  25  (2)  131- 145. Foundation for Environmental Conservation Fauzi,    Akhmad.    2014. Valuasi Ekonomi Dan Penilaian Kerusakan  Sumberdayaa  Alam Dan  Lingkungan .    IPB  Press: Bogor. Kementerian ESDM (Energi dan Sumber  Daya  Mineral).  2008. Pusat  Data  dan  Informasi Sumber Daya Energy dan Mineral . http://www.esdm.go.id/. LaGrega,  Michael  D,  Buckingham, Phillip  L,  Evans,  Jeffrey  C. 2001. Hazardous Waste Management :  Environmental Resources Management, Mc Graw Hill Int. Lestari, A. 2011. Dampak Sosio Ekonomis  dan  Sosio  Ekologis Konversi  Lahan  Pertanian  Studi kasus: Desa Tugu Utara Kecamatan  Cisarua  Kabupaten Bogor-Departemen Sains Komunikasi  dan  Pengembangan Masyarakat.  Skripsi .  Fakultas Ekologi Manusia. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Kurnia,  U.,  H.  Suganda.,  R.  Saraswati dan  Nurjaya.  2004. Teknologi Pengendalian Pencemaran Lahan  Sawah:  283-321.  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan Tanah  dan  Agroklimat .  Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan. Murchacke,  Philip,  C.  1990. Map  Use Reading, Analysis and Interpretation,  J.P .,  Publication Medison, Wisconsin. Pearce and Jeremy J.Warford. 1993. World  Without  End  : Economics,  Environtment  and Sustainable Development . Oxford  University  Press.  New York. Terjemahan
Santosa,  Budi.    2009. Manajemen Proyek  Konsep  dan  Implementasi ,
Graha Ilmu.
Sartohadi,  Junun.  2007. Geomorfologi Tanah  dan  Aplikasinya  Untuk Pembangunan Nasiona l. Makalah Orasi Ilmiah, disampaikan  dalam  rangka  Dies Natalis  ke-44  Fakultas  Geografi UGM.  Yogjakarta. Simanjutak,  B.  H.  2005. Studi  Alih Fungsi  Lahan  Hutan  Menjadi Lahan Pertanian Terhadap Karakteristik  Fisik  Tanah  (Studi Kasus DAS Kali Tundo,
Malang) . Jurnal  Agric.  18(1):
85-101. Suparmoko.  2008. Ekonomi  Sumber Daya  Alam  dan  Lingkungan. Suatu Pendekatan Teoritis. BPFE. Yogyakarta. Widjaja,  H.  2002. Peningkatan  karbon pada lahan terdegradasi . http://rudyct.tripod.com/sem201 2/hermanu w.htm .
Yakin,  Addinul.    2004. Ekonomi Sumberdaya  Dan  Lingkungan. Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan . Akademikan Presindo.  Jakarta.