INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5517-5533 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Tindak Pidana Korupsi terhadap Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga
M Rochman 1 ✉ , Rony WIrachman 2

## 1,Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia 2Universitas Pendidikan Indonesia
Email: Rochman18@gmail.com 1 ✉

## Abstract
Pemerintahan  Indonesia  dalam  mensejahterakan  rakyatnya  sangat  disarankan  agar  dapat menggunakan dan mengelola uang negara dengan baik, jujur, dan bersih. Tetapi sangat disayangkan dinegara  NKRI  masih  terdapat  beberapa  kasus  tentang  penggelapan  uang  sebagai  contoh  kasus korupsi dan penggunaan uang tidak sesuai dengan syarat bahan fisik demi menguntungkan pihak individu itu sendiri. Penelitian ini terlahir ketika adanya pengaduan dari masyarakat yaitu adanya bahan fisik dilapangan tidak sesuai kontrak yang sudah dibuat. Normatif dan empiris merupakan metode dalam  penelitian  ini.  Peneltian  hukum  Normatif  (Normative  Law  Research)  dilakukan  dengan mengumpulkan berbagai data dari bahan kepustakaan sedangkan penelitian hukum empiris diambil datanya dari berbagai fakta yang ada dilapangan melalui hasil wawancara, dokumentasi langsung dan pemeriksaan  langsung  dilapangan.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  memperjelas  dan  membuktikan kesalahan yang dibuat oleh perusahaan dari bahan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak yang dibuat. Adanya analisis normatif dan empiris yang dibuat akan memilah dan melihat sinkronisasi data yang ada  dikontrak  bahan  fisik  dengan  yang  ada  dilapangan.  Dengan  begitu  terbuktinya  kepada perusahaan adanya korupsi karena tidak sesuainya bahan fisik dengan kontrak kerja.
Keywords: Tindak Pindana Korupsi, Surat Perjanjian Jasa Konstruksi, Bina Marga

## Abstract
It is strongly recommended that the Indonesian government in the welfare of its people be able to use and manage state money properly, honestly and cleanly. However, it is very unfortunate that in the Republic of Indonesia there are still several cases of embezzlement of money, for example cases of corruption and the use of money that does not comply with physical material requirements to benefit  the  individual  party  itself.  This  research  found  complaints  from  the  public,  namely  the existence of physical materials in the field that did not match the contracts that had been made. Normative and empirical are the methods in this study. Normative legal research is carried out by collecting various data from literature while empirical legal research takes data from various facts in the field through interviews, direct documentation and direct field inspections. The purpose of this research is to clarify and prove the mistakes made by the company from physical materials that are not in accordance with the contracts made. The existence of normative and empirical analyzes that are made will sort out and see the synchronization of existing contracted data on physical materials with those in the field. That way it is proven that there is corruption because the physical materials do not match the work contract.
Keywords: Criminal Acts of Corruption, Construction Service Agreements, Highways

## PENDAHULUAN
Infrastruktur  di  Indonesia  dapat  dikatakan  minim  dikarenakan  masih  banyaknya pembangunan yang harus diperbaiki dan belum tercapainya kebutuhan dari pembangunan tersebut. jika infrastruktur berjalan dengan baik kemungkinan sumber daya manusia juga dapat  meningkat  menjadi  lebih  baik,  sebagai  contoh  dalam  hal  ini  adanya  jembatan penghubung dari desa satu dengan desa lainnya sehingga interaksi sosial yang berpengaruh kepada kebutuhan hidup sumber daya manusia menjadi meningkat dan sejahtera.
Kebutuhan hidup tersebut bisa berupa kebutuhan primer dan sekunder. Karl marx mengatakan kebutuhan primer ialah kebutuhan manusia yang telah hadir ketika lahirnya manusia  itu,    kebutuhan  tersebut  berupa  kebutuhan  untuk  makanan  (Pangan)  pakaian (sandang),  tempat  tinggal  (papan).  Sedangkan  kebutuhan  sekunder  ialah  kebutuhan manusia yang berfungsi untuk melengkapi kebutuhan primer berupa handphone, laptop, alat elektronik, internet dan lain sebagainya.
Kesejahteraan masyarakat terbantu jika infrastruktur terlaksana dengan semestinya dan selaras dengan syarat penentuan bahan fisik sehingga infrastruktur yang telah dibangun miliki kekuatan yang tidak mudah rusak terhadap waktu yang panjang. Tetapi kenyataannya dalam  penelitian  ini  terdapat  suatu  masalah  dari  pengaduan  masyarakat  yaitu  adanya ketidaksesuaian bahan fisik dilapangan dengan kontrak kerja yang sudah ada dalam surat perjanjian  jasa  konstruksi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  perusahaan  yang  tidak  menjalankan
tugasnya  dengan  profesional.  Hasil  evaluasi  yang  sudah  ditetapkan  menunjukan  bahwa perusahaan tersebut sudah layak menjalankan tugasnya dengan sesuai prosedur. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan tidak ada unsur tidak kesengajaan melainkan adanya unsur kesengajaan yang diasumsikan perusahaan tersebut korupsi dan terkena pasal tindak pidana korupsi yang dapat diusulkan dalam persidangan.
Hukum di Indonesianya haruslah kokoh, tegas dan jelas sehingga tidak memberikan celah untuk para koruptor menjalankan aksinya. Tapi kenyataan masih terdpat beberapa kasus  korupsi  di  Indonesia  yang  terus  meningkat  perbuatan  ini  bisa  disebabkan  oleh beberapa aspek, maka hukumnya dibuat kokoh, tegas dan jelas dari banyak aspek tersebut bahkan hukum tentang korupsi bagi koruptor dipenjarakan, semua aset disita dan hukuman mati harus didukung. Hal ini berdasarkan sebuat survei nasional Partnership for Governance Reform pada tahun 2001 yang mengatakan setengahnya seluruh dari individu untuk para koruptor dan dijebloskan kepenjara, aset disita dan sedikit yang mendukung hukuman mati ( Schütte, 2012).
Tindak  Pidana  Korupsi  secara  umum  dapat  diartikan  penyalahgunaan  kekuasaan untuk  kepentingan  pribadi  yang  landasan  awalnya  dari  problematika  yang  ada  pada kehidupan  sosial  (Purwaning  M.  Yanuar,  2007).  Penyalahgunaan  uang  ini  dilakukan  oleh perusahaan-perusahaan  tertentu  dengan  kasusnya  bahan  fisik  dilapangan  tidak  sesuai dengan  surat  perjanjian  kontrak  kerja.  Perbuatan  korupsi  tentu  agan  merugikan  negara dalam hal pembangunan yang ada di indonesia, tidak hanya itu dimata internasional juga perlu  diamati  karena  jika  dibiarkan  akan  terjadinya  pandangan  buruk  terhadap  bangsa Indonesia yang dikenal dengan negara tercorrupt, sehingga kerjasama internasional bisa saja  berkurang  akibat  kurangnya  kepercayaan.  Kegiatan  korupsi  sudah  marak  terjadi  di Indonesia  tidak  hanya  dalam  ranah  birokasi  saja  melainkan  ranah  eksekutif,  legislatif, yudikatif dan perusahan-perusahaan juga itu terlibat didalamnya.
Data mengatakan bahwa ditahun 2014 Indonesia mengalami kedudukan diperingkat 107 dengan nilai 34, hal ini terlihat Indonesia berjarak banyak tidak maju terhadap negara- negara  sebelah  seperti  Thailand  dan  Filipina  yang  setara  berada  diperingkat  85,  data tersebut  berdasarkan Index  Perceptions  Corruptions  yang  diterbitkan  oleh  Transparency International.  Dilanjutkan  dengan  data  terakhir  2022  Indonesia  berada  diperingkat  110 dengan nilai 38, hal ini jika dilihat pada tahun 2014 Indonesia mengalami kenaikan peringkat 3 langkah korupsi dunia dan masih jauh tertinggal pada negara Filipina yang menduduki score 33 pada rank 116. Adanya data ini menunjukan bahwa treatment dari tindak pidana korupsi bukanlah perbuatan yang remeh, melainkan harus dapat dilakukan treatment yang lebih khusus menggunakan instrumen-instrumen hukum yang khusus pula.
Surat  perjanjian  kontrak  kerja  merupakan  persetujuan  antara  kedua  pihak  yang disaksikan oleh beberapa orang jika dibutuhkan guna menguntukan pihak Bersama. Surat perjanjian kontrak kerja tersebut berupa pembangunan pelapis tebing kantor bupati dengan nilai kontrak RP. 950.000.000,00-.
Bidang bina marga ialah bagian dari beberapa bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum  Kota  Bengkulu  Provinsi  Bengkulu  yang  mengelola  sesuatu  dalam  bidang pembangunan serta pelestarian dari seluruh jalan dan jembatan yang terlihat dan dijangkau pada kawasan Kota Bengkulu, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu bertempatkan di Ps. Jitra, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu.
Dengan  adanya  pengaduan  dari  masyarakat  tersebut  perlu  dikaji  dengan mengumpulkan berbagai data untuk dapat menganalisis secara mendalam bahwa laporan tersebut  benar  dan  berpotensi  kuat  korupsi  atau  kesengajaan  dalam  kegiatan menguntungkan  diri  sendiri  yang  dilihat  dari  bahan  fisik  yang  dikontrak  kerja  dengan lapangan tidak sesuai:

## METODE PENELITIAN
Metode  pada  penelitian  ini  adalah  metode  hukum  normatif  dan  metode  hukum empiris. Soekanto & Mahmudji (2003:13) menyatakan bahwa “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.  Metode  normatif  dikatakan  juga  penelitian  hukum  dogmatis.  Peter  Mahmud Marzuki (2010 :35) mengungkapkan bahwa “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.
Definisi Penelitian hukum normatif/yuridis normatif juga didukung oleh Benuf dan Azhar (2020:20-33) yang mengungkapkan bahwa penelitian yuridis normatif kegiatannya dijalankan berdasarkan telaah peraturan perundang-undangan yang sudah sah tertera dan berdasarkan problematika hukum yang dikhususkan pada penelitian.
Sedangkan menurut Amiruddin & Asikin (2014:14) metode hukum empiris ialah suatu tata cara penelitian dengan mengumpulkan data dari kejadian nyata yang ada dilapangan dilingkungan masyarakat, instansi hukum maupun instansi pemerintah.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (1984:12) riset hukum empiris ialah pendekatan yang  dilaksanakan  pada  riset  lapangan  dengan  memandang  dan  mengamati  apa  yang berlangsung  di  lapangan,  pelaksanaan  peraturan-  peraturan  tersebut  dalam  prakteknya suatu masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Chazawi (2007:69) mengungkapkan bahwa tindak pidana berasal dari suatu sebutan dibelanda yang familiar pada hukum pidana belanda yang bernama Strafbaar feit. Strafbaar felt ini dibagi terhadap beberapa kata yang memiliki 3 kata didalamnya yaitu straf, baar dan fieit. Jika dimaknai straf artinya pidana dan hukum, baar memiliki makna mampu atau bisa, dan fieit  maknanya  ialah  tindak,  kejadian,  perlakuan  dan  pelanggaran,  jika  disingkat maknanya strafbaarfeit perbuatan yang bisa dipidana (Amir Ilyas, 2012:19). Tiga kata yang telah  dipaparkan  tersebut  dapat  diolah  menjadi  satu  makna  yang  artinya Strafbaar  Fiet tersebut ialah tindakan atau kejadian yang  disengaja maupun tidak sengaja yang diperbuat oleh individu atau kelompok dalam hal melanggar atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan atau hukum yang sudah disahkan.
Tindak pidana menurut laman web terkenal dan valid Wikipedia mengatakan bahwa dari Bahasa belanda tindak pidana adalah Strafbaar feit  artinya dari sesuatu pelanggaran norma  tentang  kendala  terhadap  tertib  hukum  secara  terencana  ( dolus)  ataupun  tidak terencana/kelalaian  ( culpa)  yang  diperbuat  oleh  pelaksana,  dan  ditetapkannya  hukuman penjara terhadap perbuatan yang dilakukan yang diklaim sangat penting guna kelestarian tertib hukum serta pula menjadi jaminan kepentingan publik.
Mertokusumo (1999:10) mengungkapkan bahwa tindak pidana merupakan  definisi awal  atau  dasar  ( Foundation)  dalam  hukum  yuridis  (yuridis  normatif).  Kriminalitas  dapat dikatakan perbuatan buruk dalam arti yuridis normatif merupakan perlakukan yang tercipta in absracto. Terdapat dua pembentukan hukum oleh hakim yaitu law in concreto dan law in abstracto menurut kamushukum.web.id law in abstracto ialah suatu proses hukum bersifat umum dalam kaidah hukum sedangkan law in concreto ialah suatu proses hukum bersifat konkret yang artinya sudah melalui beberapa uji fakta-fakta hukum dipengadilan.
Vos  dalam  Andisman  (2009)  mengemukakan  tindak  pidana  adalah  kejadian  yang diperbuat oleh manusia dari suatu undang-undang yang biasanya dilarang berupa ancaman pidana.
Moeljatno (2000), perilaku pidana ialah sesuatu sikap yang dilanggar oleh tatanan kaidah hukum, pelanggaran itu bisa berupa sanksi ancaman yang lainnya untuk siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut.
Simons juga mengatakan bahwa tindak pidana ( Straafrechtfeit) juga terdapat pada aturan pidana Indonesia yakni asas legalitas yang isi disebutkan dalam Bahasa latin “ Nullum Delictum Noella  Poena Sine Praevia Lege Poenali” yang maknanya tidak ada perlakuan kejahatan, pelanggar yang diancam pidana tanpa melalui penentuan aturan perundang- undangan.  Hal  ini  didukung  oleh  data  KUHP  Pasal  1  ayat  (1)  menyatakan  “Tiada  suatu
perbuatan  dapat  dipidana,  kecuali  atas  kekuatan  peraturan  pidana  dalam  perundang- undangan pas al tersebut.”
Tindak pidana ataupun hukum pidana dibedakan jadi 2 ialah hukum pidana universal serta hukum pidana spesial. Bagi Van  Hattum dalam P. A. F Lamintang mengatakan jika hukum pidana universal ialah hukum pidana yang terwujud dengan pemahaman berlaku buat warga pada biasanya dengan hukum pidana spesial ialah hukum pidana yang terwujud serta disusun secara sadar berlaku buat orang- orang yang bersangkutan saja, semacam anggota bersenjata dll, serta hukum pidananya berlaku pada pidana tertentu.
Hukum pidana umum diberlakukan pada kasus yang ada pada masyarakat umum sebagai  contoh  pencurian,  penganiayaan,  pelecehan,  pembunuh  dll.  Sedangkan  hukum pidana khusus tentu pada kasus yang diberlakukan pada kasus tertentu saja dan berbeda dengan  hukum  pidana  umum,  hukum  pidana  khusus  diperlakukan  pada  contoh  kasus penggelapan uang, pencucian uang dan korupsi. Dalam hal ini oknum yang terkait seperti perusahaan yang didalamnya orang-orang yang mempunyai capaian dalam tugasnya.

## Korupsi
Dalam wikipedia korupsi berasal dari Bahasa latin dengan sebutan corruption yang mengandung arti bau, haram, mengguncangkan, memutarbalik, menyuap, menghambil hak izin  orang  lain  tanpa  izin  yang  dilakukan  oleh  tindakan  pejabat  publik,  politisi  ataupun pegawai negeri  sipil  dan  bagian lain yang terikut dalam tindakan tersebut dengan tidak semestinya  serta  melawan  hukum  dari  kepercayaan  masyarakat  guna  hanya menguntungkan satu pihak saja.
Sedangkan  pada  Ensiklopedia  Indonesia  kata  “korupsi”  bermula  dari  Bahasa  latin yaitu: corruption (penyuapan), corruptore (merusak) disebabkan pada indikasi yang tertera oleh  pejabat-pejabat  negara,  badan-badan  negara  yang  menyimpangkan  kedaulatan masyarakat dengan peristiwa penyuapan, pemalsuan dan lain-lain.
Hartanti (2009:7) mengambil perkataan dari  pendapat David, M. Chalmers dengan istilah  “ financial  manipulations  and  deliction  injurious  to  the  economy  are  often  labeled corrupt” yang  artinya  manipulasi  finansial  juga  kebijakan  yang  bersangkutan  dengan keuangan yang membahayakan perekonomian dapat disebut dengan perlakukan korupsi.
Adapun perkataan “ disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship sacrafices the public and welfare, with or  without  the  implied  payment  of  money,  is  usually  considered  corrupt” terjemahnya pembayaran  yang  tersembunyi  berupa  penghargaan,  upah  administrasi,  pelayanan, penghibahan kepada sanak keluarga, dorongan posisi sosial, maupun kaitan dengan semua hal  yang  bisa  merusak  kepentingan,  kemakmuran  masyarakat,  membayar  maupun  tidak
membayar uang, umumnya disebut dengan korupsi (Hartanti, 2009:7).

## Tindak pidana korupsi
Tindak  pidana  korupsi  jika  dikaji  lagi  adalah  suatu  perlakuan  yang  curang,  ialah dengan  menyalahgunakan  atau  mengaburkan  keuangan  negara  dengan  tujuan  untuk memperkaya satu individu saja yang bisa merugikan negara ataupun penyalahgunaan bisa juga  penyembunyian  uang  negara  demi  keperluan  diri  sendiri  maupun  orang  lain (Syamsudin, 2011:35).
Dikutip  dari  diklat  mata  kuliah  kriminologi,  Padang:  Fakultas  Hukum  Universitas Andalas tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan suatu wujud dari kejahatan yang diperbuat dengan rancangan yang diatur dengan terstruktur, kemudian dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepangkatan dan status yang berpengaruh dalam tatanan sosial masyarakat. kegiatan ini biasa disebut dengan White collar crime  yang artinya kejahatan kera putih yang jalur sekitarnya bersifat lintas negara.
Mengambil keuntungan dengan strategi tertentu yang melawan hukum yang dapat merugikan negara sudah dirumuskan pada undang-undang korupsi dengan Pasal Undang- Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK).
UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 yaitu Pasal 2 ayat UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” menyatakan bahwa “setiap orang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ( satu miliyar rupiah).
Nugraheni  dalam  Bunga  dkk  (2019)  Tindak  pindana  korupsi  dalam  prosesnya terdapat  tiga  bagian  yakni,  pencegahan,  penindakan  dan  posisi  serta  masyarakat. Pencegahan  merupakan  semua  usaha,  rencana  dan  rancangan  untuk  tidak  terjadinya perbuatan korupsi sebelum terjadinya perbuatan korpusi itu yang biasa disebut dengan sifat preventif yang gerakannya ialah anti-korupsi. Penindakan ialah semua usaha yang dilakukan untuk  menerapkan  sanksi  sesuai  pelangaran  yang  dilakukan  oleh  pelanggar  dan memberantas tindak pindana korupsi yang sifatnya represif yang gerakanya kontra korupsi. Sedangkan  peran  serta  masyarakat  merupakan  kedudukan  masyarakat  yang  aktif  bisa berupa organisasi mayarakat, Lembaga swadaya dalam mencegah dan membrantas pidana korupsi (Nugraheni dalam Bunga dkk 2019).
Sebuah survei nasional yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform pada tahun  2001  menemukan  bahwa  sebagian  besar  responden  menginginkan  tidak  hanya semua  kasus  korupsi  harus  diberantas,  tetapi  juga  para  koruptor  harus  dijebloskan  ke penjara dan aset mereka disita. Hanya sekitar 1% yang mendukung ekstrem seperti amnesti atau hukuman mati (Partnership, 2001).

## Surat Perjanjian
Agus Sugiarto & Teguh Wahyono (2005) mengungkapkan bahwa surat merupakan fasilitas komunikasi yang digunakan oleh berbagai individu terhadap individu lainnya berupa tulisan atau ketikkan yang tujuannya menyampaikan informasi.
Menurut  YS  Mario  (2000) surat  ialah  perlengkapan  komunikasi  tertulis  maupun fasilitas guna mengantarkan suatu penjelasan ataupun data secara tertulis dari si pengirim kepada si penerima.
Wik ipedia  juga  menerangkan  bahwa  “surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan  informasi  tertulis  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain  dengan  tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim.”
Dalam KKBI (2005:458) mengungkapkan perjanjian adalah “ persetujuan tertulis atau dengan  lisan  yang  dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih,  masing-  masing  bersepakat  akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”
Sedangkan  kamus  Hukum  (2007:363)  menerangkan  bahwa  perjanjian  ialah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertuli s maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat Bersama”
Sejalan  pada  pendapat  ini  Rutten  dalam  Prof  Purwahid  Patrik  (1988)  menjelaskan bahwa  perjanjian  ialah  peristiwa  yang  telah  terjadi  berdasarkan  dengan  keabsahan  dari peraturan hukum yang bergantung pada persetujuan antara kedua pihak atau lebih yang disampaikan agar munculnya akibat hukum dari keperluan dari  beberapa  pihak  individu secara timbal balik.
Dari  beberapa  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  penulis  dan  pakarnya  dapat disimpulkan bahwa surat perjanjian adalah suatu alat yang berfungsi ketika berkomunikasi secara langsung ataupun  melalui perantara dalam bentuk tulisan atau ketikan yang tertera dikertas guna menyampaikan maksud baik dari pihak satu, pihak kedua atau kepihak lainnya dari  informasi  yang  diberikan  dengan  persetujuan  kedua  pihak  berdasarkan  formalitas- formalitas peraturan hukum yang berlaku.
Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  ada  4  (empat)  syarat  sah perjanjian  yaitu:  1)  Adanya  kesepakatan  bagi  individu  yang  terkait,  2)  adanya  kecakapan untuk membuat perikatan, 3) adanya hal tertentu, 4) adanya sebab yang halal.

## Surat perjanjian Jasa konstruksi
Surat perjanjian telah dijelaskan dalam beberapa literatur dan mempunyai syarat sah perjanjian. Maka, surat perjanjian jasa konstruksi adalah dokumen yang berupa surat yang mempunyai  hubungan  erat  untuk  bekerja  sama  pada  suatu  tujuan  tertentu  dengan persetujuan kedua pihak baik dari penyedia dan pengguna jasa, perusahaan swasta/asing dan pemerintahan.
Definisi  surat  perjanjian  jasa  konstruksi  yang  telah  dipaparkan  didukung  oleh R.Subekti dalam Haris (2017) yang mengungkapkan bahwa “Suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborongkan pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atau pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan”.
F.X  Djumialdji  dalam  Haris  (2017)  juga  menerangkan  bahwa  surat  perjanjian  jasa konstruksi  ialah  “P ihak  kesatu  disebut  pihak  yang  memborongkan  atau  prinsipal (Aanbesteder,  Bouwheer,  Kepala  Kantor,  Satuan  Kerja,  Pimpinan  Proyek).  Pihak  kedua disebut pemborong atau rekanan, kontraktor, Annemer”.
Surat  perjanjian  jasa  konstruksi  tentu  terdapat  anggaran  yang  diperlukan  didalamnya, anggaran  tersebut  patuh  dengan  ketentuan  peraturan  presiden  Nomor  70  tahun  2012 tentang  perubahan  kedua  atas  peraturan  presiden  nomor  54  tentang  pengadaan barang/Jasa  pemerintah  tanpa  mengindahkan  ketentuan  kitab  undang-undang  hukum perdata.
Dalam penelitian ini Surat perjanjian kontrak yang telah dibuat dengan identitas sebagai berikut :
Nomor                             : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 Tanggal                           : 06 Desember 2022 Pekerjaan                       : Pembangunan  Pelapis  Tebing  Kantor Bupati (1) Lokasi                              : Kabupaten Seluma Nilai Kontrak                 : RP. 950.000.000,00- Tanggal Mulai               : 08 September 2022 Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender Pemilik kegiatan           : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran           : 2022
Bina marga
Dilansir  dari  Wikipedia  yang  mengutip  berdasarkan  PERPRES  No.  15  Tahun  2015 tentang  kementerian  pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat  menyebutkan “ Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia dan mempunyai  tugas  menyelenggarakan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang penyelenggaraan  jalan  dan  jembatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- unda ngan”
Bina marga merupakan  suatu bagian dari salah satu kegiatan pelaksana Kemenpupr yang  bergerak  pada  bidang  pelestarian  penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  jalan  dan jembatan.  Yang  berada  di kawasan  Kota  Bengkulu,  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Bengkulu bertempatkan di Ps. Jitra, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu.
Penelitian analisis normatif ditemukannya data/dokumen UU yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi yang tertuang pada Undang-Undang korupsi dengan Pasal Undang- Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK) Pasal 2 ayat yang berbunyi “setiap orang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau  perekonomian Negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  penjara  singkat  4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ( satu miliyar rupiah)”.
Dalam hal ini sudah jelas dipaparkan pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah ditetapkan oleh DPR yang tulisannya tidak bisa diganggu gugat  kecuali  terdapat  kewenangan  tertentu  yang  dianggap  penting  dari  pihak  yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum yang tinggi apabila terdapat pelanggaran terdapat pihak terkait akan diberikan  sanksi  sesuai dengan yang tertera  dalam Undang- Undang tersebut.
Perjanjian kerja yang dimaksud ialah perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Seluma Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  dengan  CV.  DN  RACING  KONSTRUKSI  yang buktikan  melalui  Surat  Perjanjian  kontrak  Gabungan  Lumsun  dan  Harga  Satuan,  Paket Pekerjaan  Konstruksi  Pembangunan  Pelapis  Tebing  Kantor  Bupati  (1),  Nomor :360/120/SPK/BPBD/XII/2022 dengan lampiran sebagai berikut :
Gambar 2
Gambar 3
Gambar 4 Gambar 1
Gambar 5
Gambar 6
Terbuktinya perjanjian tersebut dibuktikan dengan adanya surat perjanjian kontrak terlampir kemudian dilanjutkan pelaksanaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) melalui prosedur yang berlaku. Ketika pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) telah selesai  dibangun  dilapangan  ternyata  terdapat  pengaduan  masyarakat  bahwa  adanya kontrak  fisik  dalam  surat  pernjanjian  terlampiran  dalam  lampiran  1  tidak  sesuai  dengan bahan fisik yang telah dibangun, Maka dari itu pemerintah mengambil tindakan selanjutnya atas pengaduan masyarakat dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan tenaga ahli.
Hal lain juga dikumpulkan dari koran Rakyat Bengkulu yang terbit hari Kamis tanggal 20 April 2023 tahun, yang berbunyi adanya dugaan korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan lampiran sebagai berikut:
Dilakukan  penyelidikan  oleh  tenaga  ahli  menggunakan  alat-alat  pemeriksaan lengkap yang didampingi Badan Reserse  Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang survey langsung kelapangan yang dibuktikan dengan dokumen foto sebagai berikut:
Kegiatan pengukuran tinggi dan panjang pekerjaan pasangan batu sebagai pelapis tebing terlihat pada lampiran 9, Pengetesan kepadatan tanah CBR tidak boleh kurang 6% setelah  dilakukannya  pengetesan  dilapangan  didapatkan  hasil  0%  yang  terlihat  pada lampiran 10 kegiatan ini berlangsung pada tanggal 3 maret 2023 di kantor bupati seluma pelapis  tebing.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan  dan  pengetesan  terdapat  ketidaksesuaian bahan  fisik  dengan  bahan  fisik  yang  ada  pada  surat  perjanjian  kontrak.  Hal  ini  terbukti dengan hasil analisis yang dilakukan oleh tenaga ahli yang diambil langsung dari data pihak
Gambar 8
Gambar 9
Gambar 11
Gambar 10
Gambar 12
yang bersangkutan terlampir sebagai berikut:
Dengan adanya data normatif dan empiris yang sudah dituangkan dalam tulisan ini, maka dapat dilihat perbedaan yang signifikan antara kontrak kerja bahan yang seharusnya ada  dilapangan  berdasarkan  surat  perjanjian  kontrak  tidak  sesuai  dengan  bahan  fisik dilapangan yang ditunjukan oleh hasil analisis pemeriksaan dan penyidikan oleh tenaga ahli dan tim penyidik.
Perbedaan yang terjadi terbukti dengan adanya pengumpulan data-data baik secara teoritis dan praktis, maka perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati yang berlokasikan di kabupaten seluma tahun 2022 yaitu perusahaan CV.  DN  RACING  KONSTRUKSI  yang  beralamatkan  di  Kelurahan  Pasar  Tais  RT.  06.  02 Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dapat dinyatakan tidak melaksanakan pembangunan berdasarkan  prosedur  dan  perjanjian  yang  berlaku.  Sedangkan  perusahaan  tersebut melakukan pembangunan dengan sadar dan sudah teruji kredibilitasnya melalui prosedur. Kesalahan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut  dapat  dikatakan  kegiatan  yang merugikan negara karena anggaran yang  digunakan sudah dirancang  seefektif mungkin untuk  pembangunan  pelapis  tebing  kantor  bupati  (1)    tidak  dipergunakan  dengan semestinya, dan belum ada kesadaran dalam pengembalian dana anggaran tersebut, makan perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI berpotensi kuat dugaan “Korupsi” demi hanya menguntungkan  satu  pihak  saja  berdasarkan  UU  yang  mengatur  tentang  Tindak  Pidana
Korupsi yang tertuang pada Undang-Undang korupsi dengan Pasal Undang-Undang nomor 20  tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  31  tahun  1999  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK) Pasal 2 ayat yan g berbunyi “setiap orang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ( satu miliyar rupiah)”.

## KESIMPULAN
Pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan  sudah  melalui  berbagai  prosedur tentunya  dalam  persetujuan  beberapa  pihak  dengan  tanda  bukti  surat-menyurat, perusahaan sudah melalui evaluasi sebelum melakukan pekerjaan dan dianggap mampu, profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Tetapi terdapat pelaporan dari masyarakat setempat  bahwa  terdapat  kecurangan  yang  dilakukan  dengan  sadar  dan  sengaja  oleh perusahaan tersebut.
Tim penyidik dan tenaga ahli telah dikerahkan untuk membuktikan kejanggalan yang dilaporkan oleh masyarakat dan hasil yang diperoleh ternyata terdapat perbedaan hasil kerja bahan fisik yang ada dilapangan dengan perjanjian kontrak kerja tentu hasil pemeriksaan ini berlanjut dengan analisa tim penyidik dan dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya.
Metode  penelitian  ini  adalah  normatif  dan  empiris.  Normatif  berupa  pasal  yang tertera  didukung  oleh  dokumen  lainnya  sedangkan  empiris  data  yang  diambil  langsung dilapangan.
Berdasarkan analisis normatif dan empiris, maka perusahaan tersebut berpotensi kuat dugaan  korupsi  demi  menguntungkan  pihak  individu  saja  yang  merugikan  keuangan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A. Djoko Sumaryanto, 2019. Buku Ajar Hukum Pidana, Surabaya: Ubhara Press Andrisman,  T.,  2009 .  Hukum  pidana  Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana Indonesia, Universitas Lampung,.
Amiruddin & Zainal A., 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Benuf,  Kornelius  &  Azha,  M.,  2020. Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, , 7 (1). 20-33
Chazawi, A., 2007. Pelajaran Hukum Pidana . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Ikthasar Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta
:Balai Pustaka
Evi Hartanti 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.
Fajar,  A.M.  &  Yulianto.,  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
F.X. Djumialdji, S.H, 1987, Perjanjian Pemborongan, Jakarta, Bina Aksara, hlm.3
Hariss, A. 2017. Tinjauan Yuridis Aspek Hukum dalam Surat Perjanjian  Kerja Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Tanjung Jabung Barat
Ilyas, A. 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta.
Mertokusumo, S. 1999, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, , Hlm 10
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35 Purwaning M. Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, PT Alumni, Bandung,
Purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang- undang, Semarang: FH Undip, h. 1-3
Soekanto,  S.  &  Mamudji,  S.,  2003. Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta :Raja Grafindo Persada,
Soekanto, S. dan Mamudji, S., 1984, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, UI Press, Jakarta.
Suatu  perbuatan  (atau  tidak  berbuat)  dalam  sekelompok  kejahatan  yang  spesifik  yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak professional, baik oleh individu,organisasi,  atau  sindikat  kejahatan,  ataupun  dilakukan  oleh  badan  hukum, sebagaimana dikutip dalam Diktat Mata Kuliah Kriminologi, Padang: Fakultas hukum Universitas Andalas.
Sudarsono, 2007. Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta Syamsudin, A. 2011, Tindak pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.
Sugiarto, A. & Wahyono, T., 2005. Manajemen Kearsipan Modern , Yogyakarta: Gava Media Jurnal dan Publikasi Lainnya
Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. 2019. Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam  Upaya  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.
Gunaidi,  I.  &  Efendi,  J.,  2014 .  Hukum  Pidana.  Jakarta:  Kencana.  Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi, 16(1), 35-43
Schütte,  S.  A.  2012.  Against  the  odds:  Anti‐ corruption  reform  in  Indonesia. Public Administration and Development, 32(1), 38-48.
https://www.transparency.org/en/cpi/2014 diakses pada tanggal 11 April 2023, pukul 9.48 AM
https://www.transparency.org/en/cpi/2022 diakses pada tanggal 11 Aprip 2023 https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
https://id.wikipedia.org/wiki/Surat diakses pada tanggal 11 April 2023, pukul 12.53 PM https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana#:~:text=Tindak%20pidana%20(bahasa%20Bela nda%3A%20strafbaar,terpeliharanya%20tertib%20hukum%20dan%20juga diakses pada tanggal 08/05/2023 .

## Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
Pasal 1320 KUHP Perdata
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah menjadi  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140
Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang  pemberantas Tindak Pidana Korupsi