## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Kontribusi Retribusi Tempat  Rekreasi Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ngawi
Sarjiyati 1 , Anik Tri Haryani 2 , Enda Warna Dyah A 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail: sarjiyati@unmermadiun.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail :  anik@unmermadiun.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail: -
Abstract — The purpose of this study was to determine the regulation of levies for recreational and sporting places in Ngawi Regency and the contribution levy of recreational and sporting place fees in increasing local revenue in Ngawi Regency in 2014-2018. The type of method used in this research is normative research, with the method of statute approach, the legal materials  in  this  study  are  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials,  through  interview  and  documentation  data collection  techniques,  with  qualitative  analysis.  The  regulation  of  recreational  and  sporting  levies  in  Ngawi  Regency  has changed in structure and the amount of the retribution tariff is due to the addition of two recreational and sporting objects so  that  there  are  five  recreational  and  sporting  object  levies  owned  by  the  Regional  Government  of  Ngawi  Regency.  The contribution  of  recreational  and  sporting  place  fees  in  increasing  local  revenue  in  Ngawi  Regency  in  2014  was  0.58%,  in 2015  amounted  to  0.57%,  in  2016  amounted  to  0.64%,  in  2017  amounted  to  0.28%  and  in  2018  amounted  to  0.96%. Recreation  and  sports  places  that  contribute  the  highest  retribution  are  Tawun,  Alun  -  alun,  Trinil  Museum,  Ketonggo Stadium and GOR Bung Hatta.
Keywords — : Contribution Levies For Recreation and Sports Areas; Original Income Area; The Districts Of  Ngawi.

## I. PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah  - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan undang - undang’’. 1 Masing masing daerah provinsi dalam lingkup negara Indonesia, ditentukan menurut undang  – undang dan disesuaikan dengan identitas  masing  –  masing  daerah. 2 Kemudian  dalam  menata  pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota    juga ditetapkan  sistem  pemerintahan  daerah  berdasar  asas  otonom  dan  tugas  pembantuan.  Untuk  itu  tiap  daerah  diberi  wewenang untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  sesuai  kondisi,  kepribadian,  dan  kepentingan  umum  yang  sesuai  dengan  karakter daerah masing - masing. 3
Otonomi  yang  diberlakukan  dan  dilaksanakan,  kepada  daerah  bertujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan  nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk itu pemerintah pusat memberlakukan desentralisasi yang bertujuan memberikan keleluasaan  penuh  terhadap  daerah  dalam  mewujudkan  daerah  otonom  yang  bertanggung  jawab,  dalam  mengatur,  mengurus, dan menetapkan peraturan sendiri sebagai dasar bagi kewenangan yang secara atributif diberikan oleh Undang - Undang kepada daerah,  yang  disesuaikan  dengan  kepentingan  masyarakat  dengan  melihat  kondisi  dan  potensi  yang  dimiliki  oleh  daerah . Struktur anggaran pendapatan belanja daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan  daerah.  Banyaknya  kebutuhan  daerah  dapat  dibiayai  oleh  Pendapatan  Asli  Daerah,maka  semakin    tinggi    tingkat kualitas  otonomi  daerah,  juga  semakin mandiri  dalam  bidang  keuangan  daerahnya. 4
Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain- lain pendapatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal  6  ayat  (1)  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  pendapatan  asli  daerah  dapat  di  peroleh  melalui  sumber  -  sumber  dana  yang  di
1 Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Muhammad Siddiq Armia, 2016, Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus (The Executive Reviews On Retribution Regional Regulation In The Special Autonomy Region), Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, volume 5, nomor 2, hal. 246.
3 Sarjiyati, 2019, Politik Hukum Model Otonomi Daerah Dan Kesejahteraan , Deepublish CV Budi Utama,Yogyakarta, hal. 21.
4 Maxwel  Taluke,  2013, Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Pada  Pendapatan  Asli    Daerah  Di  Kabupatyen  Halmahera  Barat, Jurnal EMBA, volume 1, nomor 3, hal. 386.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
dapat dari pajak daerah, retribusi daerah,  hasil pengelolahan kekayaan daerah  yang dipisahkan dan lain  - lain pendapatan asli daerah yang sah. 5
Retribusi daerah merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pribadi atau badan sebagai salah satu upaya pemerintah  agar  dapat  menambah  pendapatan  daerah  tersebut  yang  berguna  untuk  mengoptimalkan  otonomi  daerah  agar menjadi  semakin  baik. 6 Tempat    rekreasi  dan  olahraga  merupakan  salah  satu  jenis  retribusi  jasa  usaha.  Kabupaten  Ngawi memiliki  potensi  tempat  rekreasi  dan  olahraga  yang  strategis.  Beberapa  tempat    rekreasi  dan  olahraga  yang  saat  ini  dikelola Pemerintah  Kabupaten  Ngawi    termuat  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ngawi  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Retribusi Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ngawi  Nomor  6  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga.  Dengan diberlakukannya  retribusi  diharapkan  mampu  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  guna  pembangunan  daerah  yang berkemajuan,  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  tempat  rekreasi  dan  olahraga  tersebut  agar  masyarakat  dapat menggunakannya dengan baik.
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam peneiltian ini yaitu:
1. Bagaimana pengaturan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Ngawi ?
2. Bagaimana  kontribusi  retribusi  tempat    rekreasi  dan  olahraga  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten Ngawi tahun 2014-2018 ?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif (normative law research) . 7 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder belaka. 8 Sehubungan  dengan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif,  maka  metode  pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang  – undangan ( statutute approach ). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang  - undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 9

## A. Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  hukum  normatif  disebut  dengan  bahan  hukum,  yaitu  merupakan  bahan  yang  dapat dipergunakan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  hukum  yang  berlaku. 10 Yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  sekunder  dan tersier.  Bahan  hukum  ukum  primer  yang  dipergunakan  yaitu  :  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  kaitannya dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Bahan  hukum  sekunder  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  bahan  hukum  sekunder  berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen  – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku  teks,  kamus  –  kamus  hukum,  jurnal  –  jurnal  hukum,  dan  komentar  –  komentar  atas  putusan  pengadilan. 11 Bahan  hukum sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  buku-buku  dan  jurnal  ilmiah.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  –  bahan yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  kamus  –  kamus  hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya. 12

## B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Lazimnya  untuk  mendapatkan  data  yang  sesuai  dengan  hal  –  hal  yang  diteliti,  maka  peneliti  menggunakan  teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

## C. Analisis Bahan Hukum
Analisis pada penelitian hukum normatif, dapat diolah dan dianalisa secara kualitatif. Analisis kualitatif, yakni analisis data dengan  cara  menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 13
5 Pasal  6  Ayat  (1)  Undang  –  Undang Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintahan Daerah.
6 Antony  Rendy  Patta,  Jantje  J.  Tinangon,  Stanley  Kho  Walandouw,  2019, Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Retribusi  Tempat  Rekreasi  Dan  Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, volume 7, nomor 1, hal. 1052.
7 Ishaq, 2006, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skriipsi Tesis Serta Disertasi , Penerbit Alfabeta, Bandung, hal. 66.
8 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 13 – 14.
9 Johnny Ibrahim, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu media Publishing, Malang, hal. 302.
10 Ishaq, Op cit ,  hal. 68.
11 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 141.
12 Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum , RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 117.
13 Anonim, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penelitian Dan Penulisan Desertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Program Doktor Ilmu Hukum 2012/2013, hal. 11.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Ngawi
Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya  yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. 14 Kabupaten Ngawi  merupakan daerah otonom memiliki  potensi  tempat  rekreasi  dan  olahraga  yang  strategis,  untuk  mengembangkan  industri  rekreasi  maupun  olahraga. Terkait hal tersebut maka Bupati Kabupaten Ngawi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  3 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ngawi  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Tempat Rekreasi  dan  Olahraga,  ada  3  (tiga)  obyek  tempat  rekreasi  dan  olahraga  yang  dikelola  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ngawi. Kemudian seiring berjalannya waktu Peraturan Daerah tersebut mengalami perubahan beberapa pasal didalamnya, dalam Pasal 3  terdapat  2  (dua)  obyek  tambahan  tempat  rekreasi  dan  olahraga  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ngawi diantaranya, yaitu : 15 1. Tawun
2. Alun – alun
3. Stadion Ketonggo
4. Museum Trinil
5. GOR Bung Hatta
Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :
a. Penggunaan  tempat  rekreasi  dan  olahraga  untuk  kepentingan    sosial,      riset/penelitian  ilmu  pengetahuan,  Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
b. Tempat  rekreasi  dan  olahraga  yang  disediakan,  dimiliki  dan/atau  dikelola  oleh  Pemerintah,  BUMN,  BUMD  dan  pihak swasta. 16
Berdasarkan pasal 4 huruf a dan b dalam pengunaan tempat rekreasi dan olahraga untuk kepentingan sosial, riset/penelitian ilmu pengetahuan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dibebaskan dari retribusi baik tempat rekreasi dan olahraga tersebut disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Selanjutnya ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 berbunyi sebagai berikut ―Subyek retribusi Tempat Rekreasi dan OIahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan memikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.’’ 17 dalam pasal ini menjelaskan  tentang  subyek  retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga  dengan  istilah  siapa  yang  menggunakan  atau  menikmati sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
―Wajib  retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga  adalah  orang  pribadi  atau  atau  Badan  yang  menggunakan  atau  menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga‖. 18 Pasal 6 selanjutnya menjelaskan tentang wajib retribusi dimana setiap orang pribadi atau  badan  yang  menggunakan  atau  menikmati  pelayanan  tempat  rekreasi  dan  olahraga  yang  di  sediakan  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi diwajibkan untuk membayar retribusi tempat rekreasi dan olahraga  sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Ngawi  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ngawi  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Dalam  Pasal  7  berisi  tentang  golongan  retribusi  ―Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga  digolongkan  retribusi  jasa usaha‖. 19 Retribusi  jasa  usaha  adalah  retribusi  atas  jasa  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  menganut  prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta 20 , tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah tapi belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 8 merumuskan tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa, berbunyi ― Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tempat Rekreasi  dan  Olahraga  diukur  berdasarkan  frekuensi  kunjungan  dan  jangka  waktu  lamanya  pemakaian  pelayanan  tempat rekreasi dan olahraga‖. 21 Dapat disimpulkan semakin banyak orang pribadi atau badan dalam penggunaan jasa pelayanan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi berarti semakin baik pelayanan atas jasa yang diberikan, begitu pula sebaliknya jika sedikit orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tersebut berarti pelayanan tersebut kurang baik dan hal tersebut
14 Dessy Ayuni M. Toduho, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim, 2014, Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan , Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, volume 2, nomor 2, hal. 1092.
15 Pasal  3  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ngawi  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
16 Ibid , Pasal 4.
17 Pasal 5   Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga.
18 Ibid, Pasal 6.
19 Ibid , Pasal 7.
20 Pasal 1 angka 67 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
21 Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
dapat  dilihat  berdasarkan  frekuensi  kunjungan  tiap  hari  dan  jangka  waktu  lamanya  pemakaian  pelayanan  tempat  rekreasi  dan olahraga yang disediakan.
Pasal  9  ayat  (1)  menjelaskan  tentang  prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan  tarif  retribusi  dimana  hal  tersebut  merupakan upaya timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat atas sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah, yang telah  digunakan  oleh  masyarakat.  Selanjutnya  bunyi  Pasal  9  ayat  (2)  didalamnya  sudah  jelas  dimana  keuntungan  tersebut didasarkan sesuai dengan pelayanan pemerintah yang di berikan langsung kepada orang pribadi atau badan (masyarakat) untuk memperoleh  keuntungan  yang  layak  sebagaimana  secara  keuntungan  yang  pantas  diterima  oleh  Pemerintah  Daerah  atau pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien pada harga pasar dalam penggunaan pelayanan jasa usaha.
Ketentuan  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Pasal  10  diubah,  sehingga  berbunyi  ―Struktur  dan  besarnya  tarif  ditetapkan  berdasarkan lokasi  obyek  Retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3‖. 22 Struktur  dan  besarnya  tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 23
Kemudian  ketentuan  Pasal  11  diubah,  sehingga  berbunyi  sebagai  berikut  ―Retribusi  yang  terutang  dipungut  di  wilayah Daerah.‖ 24 Artinya  retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga  tersebut  hanya  diberlakukan  di  lokasi  obyek  tempat  rekreasi  dan olahraga  Kabupaten  Ngawi  yang  dikelola  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ngawi  dan  diperuntukan  untuk  semua  pengunjung baik orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas pelayanan yang tersedia di tempat rekreasi dan olahraga tersebut.
Ketentuan  ayat  (3)  Pasal  12  diubah,  Masa  retribusi  adalah  jangka  waktu  yang  lamanya  sama  dengan  jangka  waktu penggunaan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga. 25 Makna dari ayat tersebut cukup jelas, dimana masa retribusi adalah suatu jangka  waktu  tertentu  yang  merupakan  batas  waktu  bagi  wajib  retribusi  untuk  memanfaatkan  jasa  dan  perizinan  tertentu  dari Pemerintah  Daerah  yang  bersangkutan. 26 Retribusi  terutang  dalam  masa  retribusi  tajadi  saat  menggunakan  pelayanan  tempat rekreasi dan olahraga atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 27 Retribusi terutang dapat diartikan bahwa ― retribusi‖ berlaku untuk semua jenis retribusi terutama retribusi jasa umum dalam jenis retribusi tempat  rekreasi dan olahraga  baik  untuk  orang  pribadi  atau  badan  yang  menikmati  pelayanan  tempat  rekreasi  dan  olahraga  yang  termuat  dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh kepala daerah Kabupaten Ngawi.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan. 28 Artinya dalam pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang akan digunakan oleh orang pribadi atau badan nantinya dalam bukti pembayarannya Pemerintah Daerah memberikan karcis, kupon atau kartu berlangganan sebagai bukti pembayaran yang sah dan diperuntukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang berlaku.
Dalam  ketentuan  ayat  (2)  Pasal  13  diubah  dan  ayat  (3)  Pasal  13  dihapus,  Pemungutan  retribusi  tidak  dapat  diborongkan. 29 Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. 30 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). 31 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 33

## B. Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 2014 – 2018
Kontribusi retribusi tempat  rekreasi dan olahraga Kabupaten Ngawi, ditujukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap total retribusi daerah Kabupaten Ngawi. Peneliti
22 Ibid, Pasal 10ayat (1).
23 Ibid , Pasal 10ayat (2).
24 Ibid, Pasal 11.
25 Ibid , Pasal 12 ayat (1).
26 Pasal 1 angka 70 Undang – Undang Republik Indonesia  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
27 Pasal  12  ayat  (2)    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ngawi  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga.
28 Ibid, Pasal 12 ayat (3).
29 Ibid , Pasal 13 ayat (1).
30 Marihot Pahala Siahaan, 2006, Pajak Daerah & Retribusi Daerah , RajaGrafindo Persada, Jakarta,  hal. 455.
31 Pasal  1  angka  16  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ngawi  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga.
32 Pasal 1 angka 53 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
33 Pasal  13  ayat  (4)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ngawi  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6  Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
mengambil  sampel  data  laporan  bulanan  realisasi  pendapatan  retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga  Kabupaten  Ngawi  pada tahun  2014  –  2018  atau  kurun  waktu  5  tahun  terakhir  di  Dinas  Pariwisata,  Kebudayaan,  Pemuda  dan  Olahraga (DISPARIYAPURA) Kabupaten Ngawi dan sampel data pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi pada tahun 2014  – 2018 atau kurun waktu 5 tahun terakhir di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi .
Untuk menghitung kontribusi retribusi setiap lokasi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Ngawi, dalam meningkatkan pendapatan  asli  daerah  tahun  2014  –  2018  perlu  dilakukannya  analisis,  dengan  membandingkan  realisasi  pendapatan  tempat rekreasi  dan  olahraga  di  Kabupaten  Ngawi  dengan  total  retribusi  tempat    rekreasi  dan  olahraga  setiap  tahun  dari  tahun  2014 sampai dengan tahun 2018. Hasil Kontribusi retribusi setiap lokasi tempat rekreasi dan olahraga dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dari tabel – tabel di bawah ini :
Tabel 1. Kontribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga    Kabupaten Ngawi Tahun 2014
Tahun 2014 Tempat Rekreasi dan Olahraga Realisasi Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga Total Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kontri Busi (%) Tawun 142.460.000 291.662.000 48,84% Alun – alun 142.902.000 291.662.000 48,99% Stadion Ketonggo 6.300.000 291.662.000 2,16% Total 291.662.000 100%
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, data telah diolah oleh penulis 2020.
Tabel 2. Kontribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga  Kabupaten Ngawi Tahun 2015
Tahun 2015 Tempat Rekreasi dan Olahraga Realisasi Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga Total Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kontri busi (%) Tawun 165.030.000 310.356.000 53,17% Alun – alun 132.676.000 310.356.000 42,74% Stadion Ketonggo 12.650.000 310.356.000 4,07% Total 310.356.000 100%
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, data telah diolah oleh penulis.
Tabel 3. Kontribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Ngawi Tahun 2016
Tahun 2016 Tempat Rekreasi dan Olahraga Realisasi Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga Total Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kontri busi (%) Tawun 205.565.000 370.564.000 55,47% Alun – alun 138.916.000 370.564.000 37,48% Stadion Ketonggo 9.000.000 370.564.000 2,42% Museum Trinil 12.187.000 370.564.000 3,28% GOR Bung Hatta 4.896.000 370.564.000 1,32% Total 370.564.000 100%
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, data telah diolah oleh penulis 2020.
Tabel 4. Kontribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Ngawi Tahun 2017
Tahun 2017 Tempat Rekreasi dan Olahraga Realisasi Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga Total Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kontri busi (%)

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Tawun 377.589.000 591.379.000 63,84% Alun – alun 148.676.000 591.379.000 25,14% Stadion Ketonggo 12.600.000 591.379.000 2,13% Museum Trinil 36.842.000 591.379.000 6,22% GOR Bung Hatta 15.672.000 591.379.000 2,65% Total 591.379.000 100%
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, data telah diolah oleh penulis 2020.
Tabel 5. Kontribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Ngawi Tahun 2018
Tahun 2018 Tempat  Rekreasi dan Olahraga Realisasi Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga Total Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kontri busi (%) Tawun 415.103.000 651.845.000 63,68% Alun – alun 168.749.000 651.845.000 25,88% Stadion Ketonggo 12.775.000 651.845.000 1,95% Museum Trinil 37.536.000 651.845.000 5,75% GOR Bung Hatta 17.682.000 651.845.000 2,71% Total 651.845.000 100%
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, data telah diolah oleh penulis 2020.
Dari  tabel-tabel  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa    kontribusi  diatas  tempat  rekreasi  dan  olahraga  yang  dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (014-2018) yang memiliki kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terbesar yaitu Tawun, selanjutnya Alun – alun, Museum Trinil dan Stadion Ketonggo. Sedangkan kontribusi  terendah  diberikan  oleh  Gor  Bung  Hatta.  Selanjutnya  untuk  mengetahui  berapa  besar  kontribusi  retribusi  tempat rekreasi  dan  olahraga  dalam  meningkatakan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Ngawi  dapat  dihitung  dengan  cara  jumlah realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga (dalam 1 tahun) dibagi total realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi ( dalam 1 tahun ) kemudian dikali 100%. Disajikan dalam tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6. Kontribusi Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 – 2018
Tahun Realisasi Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga (Rp) Realisasi PAD Kabupaten Ngawi (Rp) Kontri busi (%) 2014 291.662.000 49.498.169.786 0,58% 2015 310.356.000 54.255.681.026 0,57% 2016 370.564.000 57.211.722.356 0,64% 2017 591.379.000 210.192.866.609 0,28% 2018 651.845.000 67.469.356.567 0,96%
Sumber :Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi, data telah diolah oleh peneliti, 2020.
Dapat dilihat dari tabel diatas dalam kurun waktu lima tahun terakhir mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kontribusi retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga  di  Kabupaten  Ngawi  mengalami  fluktuasi  walaupun  target  yang  diberikan  dapat terlealisasi dengan baik. Pada tahun 2015 dan 2017 mengalami penurunan dalam kontribusinya, tetapi jika dilihat dari nominal angka pemasukan retribusi tempat  rekreasi dan olahraga  dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan sangat besar terutama dari tahun 2017 ke tahun 2018. Hasil analisis kontribusi retribusi tempat  rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli  daerah  Kabupaten  Ngawi  yang  dapat  diambil  berdasarkan  pernyataan  di  atas  adalah  bahwa  semakin  tinggi  total  realisasi pendapatan  asli  daerah  maka  kontribusi  retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga  akan  terlihat  rendah  dalam  meningkatkan

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
pendapatan asli daerah begitu juga sebaliknya, semakin rendah total realisasi pendapatan asli daerah maka kontribusi retribusi tempat  rekreasi dan olahraga  akan terlihat tinggi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

## IV. KESIMPULAN
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:
a. Pengaturan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kabupaten Ngawi, di kelola oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten  Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat  Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi  Nomor 6 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan  Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Adapun obyek tempat rekreasi dan olahraga yang  dikelola  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ngawi  yaitu,  Tawun,  Alun  –  Alun,  Stadion  Ketonggo,  Museum  Trinil  dan GOR Bung Hatta.
b. Kontribusi  retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dikabupaten  Ngawi,  pada tahun  2014dengan  pengelolaan  3  tempat  rekreasi  dan  olahraga  memberikan  kontribusi  sebesar  0,58%  .  Pada  tahun  2015 dengan pengelolaan 3 tempat  rekreasi dan olahraga dapat memberikan kontribusi sebesar 0,57% . Pada tahun 2016 dengan pengelolaan  5  tempat  rekreasi  dan  olahraga  dapat  memberikan  kontribusi  sebesar  0,64%.  Pada  tahun  2017  dengan pengelolaan  5  tempat  rekreasi  dan  olahraga  dapat  memberikan  kontribusi  sebesar  0,28%,  dan  pada  tahun  2018  dengan pengelolaan  5  tempat  rekreasi  dan  olahraga  dapat  memberikan  kontribusi  sebesar  0,96%.  Dalam  kurun  waktu  lima  tahun terakhir antara tahun 2014 – 2018 kontribusi retribusi tempat  rekreasi dan olahraga yang paling tinggi adalah tahun 2018, hal  ini  karena  sejak  tahun  2016  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ngawi  mengelola  5  obyek  retribusi  tempat    rekreasi  dan olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan di Kabupaten Ngawi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Anonim, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penelitian Dan Penulisan Desertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Program Doktor Ilmu Hukum 2012/2013. Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum , RajaGrafindo Persada, Jakarta. Ishaq, 2006, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi , Penerbit Alfabeta, Bandung. Johnny Ibrahim, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu media Publishing, Malang. Marihot Pahala Siahaan, 2006, Pajak Daerah & Retribusi Daerah , RajaGrafindo Persada, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Sarjiyati, 2019, Politik Hukum Model Otonomi Daerah Dan Kesejahteraan , Deepublish CV Budi Utama,Yogyakarta. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## B. Jurnal
Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, volume 7, nomor 1.
Dessy Ayuni M. Toduho, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim, 2014, Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan , Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, volume 2, nomor 2. Maxwel  Taluke,  2013, Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Pada  Pendapatan  Asli    Daerah  Di  Kabupatyen  Halmahera  Barat, Jurnal EMBA, volume 1, nomor 3. Muhammad  Siddiq  Armia, 2016, Eksekutif  Review  Terhadap Perda  Retribusi  Di  Daerah  Otonomi Khusus  (The  Executive  Reviews  On Retribution Regional Regulation In The Special Autonomy Region), Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, volume 5, nomor 2.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang - Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.