## PENGGABUNGAN USAHA DAN ANALISIS PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK TAHUN 2018
Bella Putri Al Azis 1) ; Bagia Raja Parulian Nainggolan P. 2) ; Nigella Sativa Laksonoputra 3) ; Hafidz Taqullah Rahman 4) ; Suparna Wijaya 5)
1) 2301190448_bella@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 2301190426_bagia@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) 2301190417_nigella@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
4) 2301190386_hafidz@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
5) sprnwijaya@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN* * untuk penulis korespondensi

## Abstract
PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) has been merged with PT Jaya Pari Steel Tbk (JPRS). This business merger  may  affect  the  taxation  aspects  of  GDST.  This  research  aims  to  review  the  business  combination  and analyze the taxation of GDST. The research data uses primary data in the form of 2018 GDST financial statements. The  analysis  technique  of  this  research  uses  qualitative  data  analysis  techniques.  The  results  showed  that  the corporate action in the form of a merger conducted by GDST with JPRS had an effect on the ownership of the share participating in the merger in the merged company. The merger also has an influence on aspects of final PPh Article 4 paragraph 2 on the transfer of rights to land and buildings, corporate income tax related to the imposition of JPRS fiscal losses, and total VAT after the merger.
Keywords: Corporate action, merger, PPh, VAT

## Abstrak
PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) melakukan penggabungan usaha dengan PT Jaya Pari Steel Tbk (JPRS). Penggabungan  usaha  ini  dapat  berpengaruh  terhadap  aspek  perpajakan  GDST.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk meninjau  penggabungan  usaha  dan  menganalisis  perpajakan  GDST.  Data  penelitian  menggunakan data  primer berupa  laporan  keuangan  GDST  tahun  2018.  Teknik  analisis  penelitian  ini  menggunakan  teknis  analisis  data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi berupa penggabungan usaha yang dilakukan GDST dengan JPRS berpengaruh terhadap kepemilikan para pemegang saham peserta penggabungan dalam perusahaan hasil penggabungan. Penggabungan usaha juga memiliki pengaruh terhadap aspek PPh final Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PPh badan terkait pembebanan rugi fiskal JPRS, dan total PPN setelah merger.
Kata Kunci: Aksi korporasi, Penggabungan Usaha, PPh, PPN

## PENDAHULUAN
Aksi  Korporasi  adalah  tindakan  yang  dilakukan  perusahaan  terbuka  yang  dapat mempengaruhi harga efek yang diterbitkan oleh perusahaan. Aksi korporasi ini dapat berupa pembagian dividen, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), waran, saham bonus, stock split,  reverse  stock,  buyback,  merger, akuisisi,  dan  divestasi  (Bareksa,  n.d.).  Aksi  korporasi memiliki  beberapa  tujuan  ketika  diterapkan,  misalnya  saja  ketika  suatu  perusahaan membagikan dividen, tujuannya adalah untuk mengembalikan keuntungan kepada pemegang saham  (pemilik  perusahaan).  Selain  itu,  aksi  korporasi  juga  dapat  dilakukan  ketika  suatu perusahaan  ingin  mempengaruhi  harga  sahamnya  (misalnya  agar  menjadi  lebih  liquid)  dan ketika  perusahaan  ingin  melakukan  restrukturisasi  perusahaan  (misalnya  dengan  merger, akuisisi, dll.).
Salah satu bentuk aksi korporasi yang paling berpengaruh pada keberlangsungan suatu perusahaan  adalah  aksi  korporasi  ketika  perusahaan  melakukan  restrukturisasi  perusahaan. Pada  tanggal  5  Oktober  2018,  PT  Gunawan  Dianjaya  Steel  Tbk.  (GDST)  melakukan restrukturisasi perusahaan dalam bentuk penggabungan usaha dengan PT Jaya Pari Steel Tbk. (JPRS). GDST merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan pelat baja canai panas yang berdiri pada tahun 1989 dan mulai melakukan kegiatan produksi komersialnya sejak akhir tahun 1993, untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional. GDST telah
tercatat di bursa efek Indonesia, dan 2,48% sahamnya dipegang oleh masyarakat yang memiliki proporsi kepemilikan di bawah 5%.
Penggabungan  usaha  GDST  dan  JPRS  dilakukan  dalam  rangka  efisiensi  usaha,  yang mana  kedua  perusahaan  ini  memiliki  bahan  baku  dan  produk  akhir  yang  serupa,  sehingga dilakukan penggabungan usaha untuk memperbesar skala usaha dan menciptakan konsolidasi dalam mengoptimalkan efisiensi operasional usaha. Penggabungan usaha ini juga diharapkan dapat  menciptakan  peluang  baru  demi  meraih  pertumbuhan  berkelanjutan  di  tahun-tahun mendatang.
Penggabungan usaha GDST dan JPRS merupakan transaksi antara entitas sepengendali, yang perlakuan akuntansi komersialnya akan mengikuti PSAK No. 38 (2012) yang pada intinya menyatakan  bahwa  transaksi  restrukturisasi  entitas  sepengendali  tidak  mengakibatkan perubahan  substansi  ekonomi  kepemilikan  atas  aset  maupun  liabilitas  yang  dialihkan,  maka harus dicatat sebesar nilai buku sebagai penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.  Di  sisi  lain,  berdasarkan  peraturan  perpajakan,  penggabungan  usaha  haruslah berdasarkan  harga  pasar  (UU  PPh)  dan  ketika  ingin  menggunakan  nilai  buku,  haruslah memenuhi  beberapa  persyaratan  tertentu  yang  diatur  dalam  PMK  No.  205/PMK.010/2018, sehingga akan ada perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) terkait penggabungan usaha GDST dan JPRS dalam hal penghitungan laba/rugi akibat penggabungan usaha tersebut.
Selisih  antara  harga  perolehan  saham  dengan  nilai  nominal  pembelian  saham  JPRS dicatat sebagai “Tambahan Modal Disetor”.
Tambahan Modal Disetor 31 Desember 2018 Selisih lebih jumlah yang diterima dari nilai nominal Rp60.000.000.000 Biaya Penerbitan Saham (Rp3.586.444.985) Rugi pembelian treasury stock GDST (Rp25.922.497.369) Rugi pembelian treasury stock JPRS (Rp4.555.359.376) Selisih nilai transaksi entitas sepengendali-merger Rp119.276.453.155 Tambahan Modal Disetor Rp145.212.151.425
Pada  tahun  2018,  terdapat  kompensasi  rugi  fiskal  Eks  JPRS  tahun  2017  yang  dikompensasi pada tahun 2018 setelah entitas bergabung, sehingga memengaruhi laba/rugi kena pajak pada tahun 2018
Tambahan Modal Disetor 31 Desember 2018 Taksiran laba (rugi) fiskal kena pajak (Rp87.495.898.028) Rugi fiskal JPRS (Rp67.367.122.905)
Laba (rugi) kena pajak tahun berjalan
(Rp154.863.020.933)
Selain itu, PPN dari entitas yang bergabung juga diperhitungkan dalam total jumlah PPN yang disetor oleh GDST.
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang turut digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Suhanda et al. (2019) , menyimpulkan bahwa dalam merger yang dilakukan oleh PT Ciputra Development (CTRA) terhadap kedua anak perusahaannya meningkatkan kinerja saham,  namun  tidak  dengan  kinerja  keuangan  yang  justru  menurun.  Selain  itu,  menurut
Suhanda  et  al. (2019) ,  nilai  perusahaan  CTRA  meningkat  setelah  merger.  Mukherjee  et  al. (2004) , dalam jurnal berjudul “Merger motives and target valuation: a survey of evidence from CFOs”, mengungkapkan bahwa alasan umum perusahaan melakukan aksi korporasi khususnya kombinasi  bisnis  adalah  sinergi,  diversifikasi,  pertimbangan  pajak,  insentif  manajemen, pembelian aset di bawah biaya penggantian dan breakup value . Juari (2012) mengungkapkan bahwa  terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang bersumber dari penjualan saham melalui bursa efek maka dipungut Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif 0,1% dari nilai jual saham serta bersifat final. Penyelenggara  bursa  efek,  dalam  hal  ini  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI),  wajib  melakukan pemotongan saat terjadi pelunasan transaksi saham.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  mengulas  kasus  aksi  korporasi GDST,  yaitu  Merger  dengan  PT  Jaya  Pari  Steel  Tbk  (JPRS)  pada  tahun 2018,  serta  analisis dampak  perpajakan  dari  aktivitas  merger  tersebut.  Dengan  demikian,  dapat  diketahui bagaimana aktivitas merger entitas dan pemenuhan kewajiban perpajakan GDST saat terjadinya merger.
Adapun  tujuan  penelitian  adalah  (1)  Memahami  penggabungan  usaha  PT  Gunawan Dianjaya Steel Tbk  Dengan PT. Jaya Pari Steel Tbk; (2) Memahami pengaruh modal saham PT  Gunawan  Dianjaya  Steel  Tbk  setelah  melakukan  penggabungan  usaha;  (3)  Memahami aspek perpajakan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk setelah penggabungan.

## LANDASAN TEORI Aksi Korporasi
Aksi  Korporasi  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  terbuka  yang  dapat memengaruhi harga efek, seperti saham dan/atau obligasi perusahaan tersebut. Tujuan Aksi Korporasi:
a. Mengembalikan  keuntungan  kepada  pemegang  saham  (dengan  membagikan  dividen tunai atau dividen bonus)
b. Memengaruhi  harga  saham  (misal  melakukan  buyback,  stock  split,  agar  sahamnya makin liquid)
c. Restrukturisasi  perusahaan  (misal  merger,  akuisisi,  divestasi,  untuk  mendorong operasional perusahaan, penguasaan pangsa lebih  besar dll)
Cakupan Aksi Korporasi:
a. Pembagian dividen Saham  Dividen  adalah  keuntungan  perusahaan  yang  dibagikan  kepada  pemegang saham.
b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) / Rights Issue Right  Issue adalah  penerbitan  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu,  yaitu  hak  yang diberikan  emiten  kepada  para  pemegang  sahamnya  untuk  membeli  saham  baru  yang diambil  dari  portepel  pada  harga  pelaksanaan  dalam  jangka  waktu  yang  sudah ditetapkan.
c. Waran
Waran  adalah kontrak yang  memberikan hak kepada pemegangnya, tapi  bukan suatu kewajiban, untuk  membeli atau menjual  sejumlah tertentu saham  pada harga tertentu dan waktu tertentu.
d. Saham bonus
Saham bonus merupakan saham yang dibagikan emiten pada pemegang saham secara Cuma-Cuma.
e. Stock split

## EDUCORETAX
stock split adalah aksi korporasi yang memecah nilai nominal ( par value ) saham dengan rasio  tertentu  sehingga  harga  saham  menjadi  lebih  murah  dahn  saham  yang  beredar lebih banyak.
f. Reverse stock reverse stock split adalah penggabungan par value dengan rasio tertentu sehingga harga saham menjadi lebih mahal dan jumlah saham beredar menjai lebih sedikit.
g. Buyback membeli  kembali  saham  yang  telah  dimiliki  oleh  para  pemegang  sahamnya,  dan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham dari pemegang saham adapun hal tersebut dapat  mengubah  prosentase  kepemilikan  saham  para  pemegang  saham  dalam perusahaan tersebut
h. Merger Merger adalah  penggabungan  dua  perusahaan  menjadi  satu  perusahaan.  Perusahaan yang  melakukan  merger  akan  mengambil  atau  membeli  seluruh  aset  dan  liabilitas perusahaan yang dibeli.
i. Akuisisi Akuisisi adalah pengambilalihan atau take over sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham  suatu  perusahaan  oleh  perusahaan  lain,  dan  keduanya  tetap  eksis  sebagai perusahaan terpisah.
j. Divestasi
Divestasi  adalah  pengurangan  jenis  aset  baik  aset  finansial  atau  aset  barang  yang dimiliki perusahaan.

## Pajak Penghasilan (PPh)
Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang merupakan objek pajak  adalah  penghasilan,  yakni  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang bisa digunakan sebagai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam nama dan bentuk apa pun. Pada penelitian ini akan berfokus pada aspek pajak penghasilan final terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari aktivitas merger perusahaan dan PPh badan yang terutang pada akhir tahun.
Kegiatan  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  (PHTB)  menimbulkan  Pajak Penghasilan Final (PPh Final). Pengenaan PPh final ditujukan kepada pihak yang melakukan penyerahan/pemindahan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  karena  pihak  tersebut  dianggap mendapatkan  imbalan  atau  keuntungan  dari  aktivitas  pengalihan  tersebut (Lora  &  Mathon, 2021) .  Pengenaan  PPh  final  atas  PHTB  kembali  ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  1  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  34  Tahun  2016,  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  Dari PHTB, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan, serta perubahannya. Selain itu, pengenaan PPh Final atas transaksi PHTB juga diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  261/PMK.03/2016,  tentang  Tata  Cara  Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari PHTB, dan Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan,  serta  perubahannya  dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-18/PJ/2017  tentang  Tata  Cara  Penelitian  Bukti Pemenuhan  Kewajiban  Penyetoran  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  PHTB  dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
Tarif PPh final PHTB diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 PP Nomor 34 Tahun 2016 beserta perubahannya, yaitu :
1) 2,5% dari jumlah bruto nilai PHTB;
2) 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak dengan usaha pokok melakukan PHTB; dan
3)  0%  atas  transaksi  PHTB  kepada  pemerintah,  BUMN  dengan  penugasan  khusus  dari pemerintah, atau BUMD dengan penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam  undang-undang  yang  mengatur  perihal  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  bagi kepentingan umum.
Pajak penghasilan badan yang terutang pada akhir tahun pajak yang melebihi jumlah kredit  pajak  harus  dilunasi  sebelum  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Penghasilan  disampaikan. Selain  memperhitungkaan  kredit  pajak,  dalam  menentukan  PPh  badan  juga  dapat mengkompensasikan kerugian fiskal. Rugi fiskal dapat dikompensasikan dalam 5 tahun pajak.

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak  (JKP)  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Dasar  pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  ialah  seluruh  biaya  yang  berhubungan  dengan  menghasilkan,  menyalurkan,  dan memperdagangkan atau memberikan pelayanan jasa (Darmayanti, 2012) . Darmayanti (2012) juga menyimpulkan bahwa PPN merupakan pajak atas pertambahan nilai dari BKP atau JKP. Menurut  Helmy (2005) ,  obyek  PPN  adalah  penyerahan  BKP  di  dalam  daerah  pabean  yang dilakukan pengusaha serta memenuhi syarat-syarat berikut:
a) Barang berwujud yang diserahkan adalah BKP.
b) Barang tidak berwujud yang diserahkan adalah BKP tidak berwujud (BKPTB).
c) Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean.
d) Penyerahan dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha atau kegiatan:
1) impor BKP;
2) penyerahan BKP dalam daerah pabean oleh Pengusaha Penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
● Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
● Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean.
● Penyerahan dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaannya.
3) Pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean dalam daerah pabean.
4) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dalam daerah pabean.
5) Ekspor BKP oleh PKP.
6) Kegiatan membangun sendiri (KMS) yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
7) Panyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN Masukannya dapat dikreditkan.
Sehubungan  dengan  aksi  korporasi  perusahaan  khususnya  merger  adalah  adanya perpindahan aktiva dan terkait dengan perpajakan (Budi, 2021) . Budi (2021) juga menyebutkan bahwa selain PPh Final 4 ayat 2, BPHTB, dan keuntungan atas selisih aktiva yang merupakan objek PPh, timbul transfer tax lain berupa PPN. Awalnya, perlakuan PPN menurut UU PPN Tahun 1983 dan perubahannya Tahun 1994, pengalihan aktiva perusahaan sehubungan dengan proses  merger  bukan  merupakan  pengertian  penyerahan  BKP  sehingga  tidak  terutang  PPN. Akan tetapi, sejak Tahun 2001, pengalihan aktiva dalam rangka merger terutang PPN karena tidak termasuk dalam daftar negatif jenis BKP yang tidak terutang PPN. Namun, sesuai dengan UU PPN Tahun 2009, penyerahan BKP dalam rangka merger kembali tidak terutang PPN.

## EDUCORETAX

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dari pengukuran jumlah satuan  dalam  angka  atau  kuantifikasi  serta  proses  statistik  lainnya  (Anggito  dan  Setiawan, 2018).  Penelitian  kualitatif  dilakukan  dalam  kondisi  yang  alamiah  dan  tanpa  campur  tangan penulis  sehingga  metode  ini  sering  disebut  sebagai  metode  penelitian  naturalistik.  Untuk memperoleh  suatu  data  yang  akurat  dan  lengkap,  penulis  menggunakan  pendekatan  metode dokumentasi.  Metode  dokumentasi  merupakan  metode  mengumpulkan  data  yang  dilakukan untuk  menemukan  variabel  berupa note atau  catatan,  salinan  buku,  surat  kabar,  majalah, peraturan – peraturan, notula rapat, dan lain sebagainya (Arikunto, 2008). Pengumpulan data pada penulisan ini dilakukan dengan membaca  laporan keuangan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk,  membaca  literatur  terkait  analisis  laporan  keuangan,  Undang-Undang,  keputusan perpajakan, dan jurnal yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aksi Korporasi PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Berupa Penggabungan Entitas Dengan PT. Jaya Pari Steel Tbk
Pada bulan Juni 2018, PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk bersama dengan PT Jaya Pari Steel  Tbk  (JPRS)  memberikan  surat  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Surat  tersebut berisi  mengenai  rencana  penggabungan usaha JPRS (Perusahaan yang Bergabung) ke dalam PT  Gunawan  Dianjaya  Steel  Tbk  (secara  kolektif  disebut  Peserta  Penggabungan),  dimana Entitas  (GDST)  menjadi  Perusahaan  Hasil  Penggabungan  (“surviving  entity”)  (selanjutnya disebut  dengan  Penggabungan  Usaha).  PT  Gunawan  Dianjaya  Steel  Tbk  telah  memperoleh Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha dari OJK dalam suratnya No. S- 124/D.04/2018 tanggal 24 September 2018. Setelah proses Penggabungan Usaha ini terlaksana, maka  kepemilikan  para  pemegang  saham  Peserta  Penggabungan  dalam  Perusahaan  Hasil Penggabungan sebagian akan terdilusi dan sebagian lagi akan mengalami peningkatan secara proposional  sesuai  dengan  persentase  kepemilikan  mereka  dalam  masing-masing  Peserta Penggabungan  sebagai  akibat  dari  konversi  saham  sesuai  dengan  faktor  konversi  saham sebagaimana  diterangkan  bahwa  Pada  tanggal  efektifnya  Penggabungan  Usaha,  pemegang saham JPRS akan menerima 1,39 lembar saham GDST untuk setiap 1 lembar saham JPRS.
Pada  tanggal  26  September  2018,  Entitas  dan  JPRS  menandatangani  Akta Penggabungan,  yang  diaktakan  dalam  akta  notaris  Dian  Silviyana,  S.H.,  No.  23  tanggal  26 September  2018  (selanjutnya  disebut  dengan  Akta  Penggabungan).  Akta  Penggabungan tersebut  memuat  antara  lain  tanggal  efektif  Penggabungan  Usaha,  yaitu  tanggal  persetujuan perubahan  Anggaran  Dasar  Entitas  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia,  dan  susunan  permodalan  Entitas  selaku  perusahaan  hasil  penggabungan  sejak tanggal efektif menjadi sebagai berikut: modal dasar sebesar Rp 2,8 triliun, modal ditempatkan dan  disetor  sebesar  Rp  924.250.000.000  yang  terbagi  ke  dalam  9.242.500.000  saham  yang masing-masing memiliki nilai nominal sebesar Rp 100.
Pada  tanggal  5  Oktober  2018,  Entitas  memperoleh  persetujuan  atas  perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui surat keputusan  No.  AHU-0007206.AH.01.10.  Tahun  2018  tanggal  5  Oktober  2018.    Sebagai akibatnya  dari  efektifnya  Penggabungan  Usaha,  Entitas  telah  menerbitkan  1.042.500.000 lembar  saham  kepada  pihak  pemegang  saham  JPRS.  Selisih  antara  jumlah  imbalan  yang dialihkan  dan  jumlah  tercatat  dari  transaksi  kombinasi  Entitas  sepengendali  sebesar  Rp 88.798.596.410  yang  dibukukan  dan  sebagai  bagian  dari  akun  Tambahan  Modal  Disetor sebagai komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

## EDUCORETAX

## Modal Saham dan Saham Treasuri PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk dan PT. Jaya Pari Steel Tbk
Nilai  wajar  saham  per  31  Maret  2018  yaitu  sebesar  Rp  2.253.707.636.000  atau  Rp  275  per lembar saham untuk GDST dan sebesar Rp 285.516.517.000 atau Rp 381 per lembar saham untuk JPRS. Sehubungan  dengan  penggabungan  usaha  yang  dilakukan  Entitas  dengan  JPRS,  Entitas  melakukan pembelian kembali saham yang dimiliki oleh pemegang saham JPRS dan GDST yang tidak menyetujui adanya  penggabungan  usaha  sebanyak  173.611.400  saham  dengan  harga  perolehan  sebesar  Rp 47.838.996.745.  Selisih  antara  harga  perolehan  saham  dengan  nilai  nominal  saham  sebesar  Rp 30.477.856.745 dicatat sebagai “Tambahan Modal Disetor”.

## Aspek Perpajakan PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk
a. PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
Pengalihan aset berupa tanah dan/atau bangunan terjadi Ketika penggabungan usaha dengan PT. Jaya Pari Steel Tbk, nilai bruto pengalihan tersebut dikenakan tarif PPh Final sebesar 2,5%, sesuai dengan Pasal 2(1) PP No. 24 Tahun 2016. Atas adanya penggabungan usaha ini, GDST yang pada tahun 2017 tidak memiliki beban PPh Final, pada tahun pajak 2018 memiliki beban PPh Final sebesar Rp3.724.025.000.
b. PPh Badan
Nilai perolehan harta dalam rangka penggabungan usaha adalah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, atau dapat menggunakan nilai  sisa  buku  (NSB)  saat  ditetapkan  lain  oleh  Menteri  Keuangan  (PMK  No. 205/PMK.010/2018) (Sesuai Pasal 10 (3) UU PPh). Keuntungan pengalihan yang didapat dari selisih lebih harga pasar di atas NSB dikenakan PPh dengan tarif Pasal 17. Pada tahun pajak 2018 GSDT memiliki taksiran rugi fiskal kena pajak sebesar (Rp87.495.898.028), dan akibat dari penggabungan JPRS, terdapat kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan pada tahun pajak 2018 yang berasal dari rugi fiskal JPRS pada tahun 2017 sebesar (Rp67.367.122.905), sehingga  total  kerugian  fiskal  tahun  pajak  2018  adalah  sebesar  (Rp154.863.020.933),  yang dapat  dikompensasi  untuk  tahun-tahun  pajak  berikutnya  selama  memenuhi  ketentuan. Berdasarkan laporan keuangan PT GDST diketahui bahwa tidak ada kekurangan pembayaran PPh Pasal 29, dan kredit pajak dapat direstitusi.

## c. Pajak Pertambahan Nilai
GDST dan JPRS merupakan pengusaha kena pajak (PKP), yang dalam Pasal 1A Ayat (2d)  diatur  bahwa  ketika  PKP  melakukan  penggabungan  usaha,  maka  tidak  termasuk  dalam pengertian penyerahan barang kena pajak (BKP), sehingga atas pengalihan aset dari JPRS ke GDST dan pengalihan BKP lainnya dalam rangka penggabungan usaha ini, tidak akan dikenai PPN. Total PPN setelah penggabungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
PPN  PT.  Gunawan  Dianjaya Steel Tbk Rp. 48.628.060.585 PPN PT. Jaya Pari Steel Tbk Rp. 143.893.531 Total PPN setelah penggabungan Rp. 48.771.954.116

## .

## PENUTUP
Adanya Aksi korporasi yaitu berupa penggabungan usaha antara entitas (GDST) dengan JPRS,  dimana  GDST  menjadi  perusahaan  penggabungan  dan  pemegang  saham  JPRS  akan menerima 1,39 lembar saham GDST untuk setiap lembar saham JPRS, setelah ditandatangani akta penggabungan susunan permodalan Entitas selaku perusahaan hasil penggabungan sejak tanggal efektif menjadi sebagai berikut: modal dasar sebesar Rp 2,8 triliun, modal ditempatkan
dan  disetor  sebesar  Rp  924.250.000.000  yang  terbagi  ke  dalam  9.242.500.000  saham  yang masing-masing  memiliki  nilai  nominal  sebesar  Rp  100.  Sebagai  akibatnya  dari  efektifnya Penggabungan  Usaha,  Entitas  telah  menerbitkan  1.042.500.000  lembar  saham  kepada  pihak pemegang saham JPRS. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari transaksi  kombinasi  Entitas  sepengendali  sebesar  Rp  88.798.596.410  yang  dibukukan  dan sebagai bagian dari akun Tambahan Modal Disetor sebagai komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan.
Setelah  Penggabungan  usaha  yang  dilakukan  Entitas  dengan  JPRS,  Entitas  melakukan pembelian  kembali  saham  yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham  JPRS  dan  GDST  yang  tidak menyetujui adanya penggabungan usaha sebanyak 173.611.400 saham dengan harga perolehan sebesar Rp 47.838.996.745. Selisih antara harga perolehan saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 30.477.856.745 dicatat sebagai “Tambahan Modal Disetor”.
Aspek perpajakan yang dapat ditinjau setelah terjadinya penggabungan usaha, Dalam proses penggabungan terdapat pengalihan aset yang terjadi berupa tanah dan bangunan dengan tarif PPh  final  sebesar  2,5%  pada  nilai  bruto  pengalihan,  GDST  pada  tahun  2017  tidak  memiliki beban  PPh  Final  sedangkan  pada  tahun  2018  memiliki  beban  PPh  final  sebesar  Rp 3.724.025.000 atas penggabungan usaha yang terjadi.
Pada aspek PPh badan setelah terjadinya penggabungan dengan JPRS, terdapat kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan pada tahun pajak 2018 yang berasal dari rugi fiskal JPRS pada tahun 2017 sebesar (Rp67.367.122.905), sehingga total kerugian fiskal tahun pajak 2018 adalah  sebesar  (Rp154.863.020.933)  berasal  dari  rugi  fiskal  GDST  pada  tahun  2018 (Rp87.495.898.028) ditambah rugi fiskal  JPRS, yang dapat  dikompensasi  untuk  tahun-tahun pajak  berikutnya  selama  memenuhi  ketentuan.  Berdasarkan  laporan  keuangan  PT  GDST diketahui  bahwa  tidak  ada  kekurangan  pembayaran  PPh  Pasal  29,  dan  kredit  pajak  dapat direstitusi.
Pengalihan  aset  yang  terjadi  dari  JPRS  ke  GDST  dan  pengalihan  BKP  lainnya  dalam penggabungan usaha tidak akan dikenai PPN karena sudah diatur dalam Pasal 1A Ayat (2d) bahwa ketika adanya penggabungan usaha maka tidak termasuk dalam penyerahan BKP.

## DAFTAR PUSTAKA
Bareksa. (t.thn.). Aksi Korporasi - Pengertian, Arti, dan Definisi. Dipetik July 17, 2022, dari Bareksa: https://www.bareksa.com/kamus/a/aksi-korporasi
Budi,
C.
(2021). studocu.com. Diambil kembali dari https://www.studocu.com/id/document/universitas-riau/akuntansi-keuangan- daerah/memahami-pajak-atas-merger/24869119
Darmayanti, N. (2012). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 1(3).
Helmy, A. (2005). diktat hukum Perpajakan. Jurnal WRA, 2(1), 334-348.
Juari.  (2012,  01).  Analisis  Aksi  Korporasi  Perseroan  Terbatas  dalam  Hal  Perikatan  Tentang Hak  untuk  Membeli  dan  Hak  untuk  Menjual  Saham  setelah  Perseroan  Menjadi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus: PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk dan PT Indika Energy Infrastructure). Tesis. Depok, Indonesia: Universitas Indonesia.
Lora,  V.,  &  Mathon,  B.  (2021).  Penelitian  Formal  Bukti  Pemenuhan  Kewajiban  Penyetoran Pajak  Penghasilan  Final  Pengalihan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan.  Jurnal Mercatoria, 14(1), 29-37.
Mukherjee,  T.,  Kiymaz,  H.,  &  Baker,  H.  (2004).  Merger  Motives  and  Target  Valuation:  A Survey of Evidence from CFOs. Available at SSRN 670383.
Pemerintah Republik Indonesia. (1983, 12 31). Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta, Indonesia: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2008, 09 23). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2016,  08  08).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Jakarta,  Indonesia: Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Suhanda, N., Hidayat, A., & Firmansyah, A. (2019). Firm value and performances in merger policy: evidence from Indonesia. Academy of Accounting and Financial studies Journal, 23, 1-12.