## PENEMUAN DAN PENANGANAN MULTIDRUG- RESISTANT TUBERCULOSIS (MDR-TB) DI FASYANKES KABUPATEN PATI
Rizka Laila Rachmawati 1 , Bagoes Widjanarko 2 , Ayun Sriatmi 3 1-3 Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang Email: rizkalaila10@gmail.com

## ABSTRAK
Terjadi  penurunan  angka  temuan  kasus  TB-RO  (TB-Resisten  Obat)  dan penurunan  cakupan  pengobatan (enrollment) TB-RO  di  Kabupaten  Pati  dalam rentang tahun 2021-2022. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi TB-MDR  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  belum  optimal.  Rendahnya cakupan  penemuan  kasus  serta enrollment TB-RO  berhubungan  dengan  tata laksana penemuan dan pengobatan mulai dari kegiatan skrining suspek TB-RO di masyarakat  hingga  monitoring  pengobatan  bagi  penderita  TB-RO.  Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penemuan dan penanganan kasus Multidrug- Resistant  Tuberculosi s  (MDR-TB)  di  Fasyankes  Kabupaten  Pati.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan studi  kasus.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dalam proses implementasi penemuan dan penanganan TB- MDR  masih  ditemukan  beberapa  kendala  seperti  penemuan  kasus  TB  lebih banyak dilakukan secara pasif daripada aktif, form pencatatan dan pelaporan TB secara manual tidak lengkap, pengawasan minum obat TB pada pasien TB-RO di Puskesmas  belum  dilaksanakan  secara  maksimal,  petugas  TB  yang  sudah  tua kesulitan  dalam  menggunakan  dan  memanfaatkan  teknologi  khususnya  untuk pencatatan  dan  pelaporan,  petugas  TB  memiliki  beban  ganda,  sering  terjadi pergantian petugas TB, tidak semua petugas kesehatan mau menangani TB-RO, dan beberapa kali terjadi kekosongan OAT (Obat Anti Tuberculosis) pada Rumah Sakit. Kendala-kendala tersebut menyebabkan  penemuan dan penanganan TB- MDR belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah  kebijakan  penemuan  dan  penanganan  kasus  TB-MDR  sudah terealisasikan dengan cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pencapaian target.
Kata Kunci :  Implementasi kebijakan, Multidrug-Resistant Tuberculosis, Penemuan, Penanganan, Fasyankes

## ABSTRACT
There has been a decrease in the number of TB-RO case findings and a reduction in TB-RO enrollment in Pati Regency in the 2021-2022 range. Various attempts have been made to deal with MDR-TB but the implementation is still not optimal. The  low  coverage  of  TB-RO  case  detection  and  enrollment  is  related  to  the management of case detection and handling begin with screening TB-RO suspects in the community and monitor treatment for TB-RO patients. The purpose of this study  was  to  analyze  the  case  detection  and  handling  of  Multidrug-Resistant Tuberculosis  (MDR-TB)  at  the  Pati  District  Health  Facility.  This  research  is qualitative research with a case study approach. The results showed that in the
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat ITEKES Cendekia Utama Kudus
process of implementing the case detection and handling of MDR-TB, there were still  several  obstacles  such  as  TB  case  finding  was  done  passively  rather  than actively, there were still incomplete form for recording and reporting from the Health Office, supervision of taking TB medication TB-RO patients at the Puskesmas has not  been  implemented  optimally,  elderly  TB  officers  have  difficulty  using  and utilizing  technology,  especially  for  recording  and  reporting,  TB  officers  have  a double burden, there is a frequent change of TB officers, not all health workers are willing  to  handle  TB-RO,  and  several  times  there  were  OAT  (Anti  Tuberculosis Drugs) vacancies at the Hospital. These constraints cause the case detection and handling of MDR-TB not to reach the set targets. The conclusion of this study is that the policy of finding and handling MDR-TB cases has been realized quite well although some obstacles still hinder the achievement of targets.
Keywords: Policy  implementation,  Multidrug-Resistant  Tuberculosis,  Detection, Handling, Health facilities

## LATAR BELAKANG
Program  pemberantasan  penyakit  menular  berperan  penting  dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian, salah satunya adalah penyakit TB paru. Penderita TB harus meminum obat secara rutin selama 6 bulan berturut-turut. Apabila pengobatan terputus tidak sampai 6 bulan, penderita sewaktu-waktu akan kambuh kembali penyakitnya dan kuman tuberkulosis menjadi resisten. Selain itu juga dapat menyebabkan kasus kekebalan multi terhadap obat anti TB yang memunculkan jenis kuman TB yang lebih kuat, yang dikenal dengan Multi Drug Resistant (MDR-TB).
WHO melaporkan bahwa estimasi jumlah orang terdiagnosis TB tahun 2021  secara  global  sebanyak  10,6  juta  kasus  atau  naik  sekitar  600.000 kasus  dari  tahun  2020.  Kematian  akibat  TB secara  keseluruhan terbilang sangat  tinggi,  setidaknya  1,6  juta  orang  meninggal  karena  TB.  Angka  ini naik  dari  tahun  sebelumnya  yakni  sekitar  1,3  juta  orang.[1]  Pada  tahun 2019,  diperkirakan  3,3%  dari  pasien  TB  paru  dan  17,7%  dari  pasien  TB yang  pernah  diobati  merupakan  pasien  TB  resistan  obat.  Diperkirakan terdapat 9,96 juta insiden TB di seluruh dunia, dimana 465.000 diantaranya merupakan TB MDR/TB RR.
Indonesia  adalah  negara  dengan  beban  TB  peringkat  ke-2  tertinggi setelah  India  dan  peringkat  ke-5  beban  TB-MDR  tertinggi  di  dunia.[2] Di Indonesia, estimasi  TB-RO adalah 2,4% dari seluruh pasien TB  paru dan 13%  dari  pasien  TB  yang  pernah  diobati  dengan  total  perkiraan  insiden kasus  TB-RO  sebesar  24.000  atau  8,8/100.000  penduduk.  Pada  tahun 2019, sekitar 11.500 pasien TB RR ditemukan dan dilaporkan.[3][4] Jawa Tengah  masuk  ke  dalam  3  provinsi  dengan  jumlah  kasus  TB  tertinggi  di Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Januari hingga bulan Juni 2019 terdapat penemuan kasus TB- MDR yang terkonfirmasi sebanyak 437 kasus dan terdapat 181 kasus TB MDR.[5]
Kabupaten  Pati  merupakan  Kabupaten  dengan  jumlah  kasus  TB tertinggi se-Karesidenan Pati. Pada tahun 2022 kasus TB di Kabupaten Pati sebanyak 1.606 (60,1%) meningkat dari tahun 2021 sebesar 1.372 (54,1%).
Melihat tingginya angka notifikasi kasus, Kabupaten Pati menjadi salah satu dari 292 Kabupaten/Kota yang berkontribusi 87% terhadap beban insidensi TB  nasional.  Angka  cakupan  pengobatan  ( treatment  coverage  rate )  di Kabupaten Pati sebesar 54,2% pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 60,1% pada tahun 2022 dengan angka keberhasilan pengobatan ( treatment success rate ) sebesar 85,9% pada tahun 2021 dan mengalami penurunan  pada  tahun  2022  menjadi  81,5%.[6][7]  Angka-angka  tersebut masih di bawah target nasional (90%). Berdasarkan data jumlah kasus TB- RO di Kabupaten Pati dalam kurun waktu  5 tahun dari 2014-2018, angka insidensi kasus TB-RO cenderung mengalami peningkatan.  Namun, tidak semua pasien TB yang terdiagnosa TB-RO melakukan pengobatan, seperti di tahun 2017 ada 4 kasus dan pada tahun 2018 ada 7 kasus TB-RO yang tidak melakukan pengobatan.[8]
Untuk  mendukung  eliminasi  TB,  terdapat  Strategi  Nasional Penanggulangan  TB  sebagaimana  tercantum  dalam  Permenkes  No.  67 Tahun 2009.[9][10] Salah satu upaya Pemerintah dalam menangani TB-RO adalah dengan diterbitkannya Kepmenkes Nomor
HK.01.07/MENKES/350/2017  tentang  Rumah  Sakit  dan  Balai  Kesehatan Pelaksana  Layanan  Tuberkulosis  Resistan  Obat.  Penyelenggara  layanan TB-RO  merupakan  Rumah  Sakit  dan  Balai  Kesehatan  yang  memiliki kemampuan menyelenggarakan layanan Manajemen Terpadu Pengendalian  Tuberkulosis  Resistan  Obat.  Di  Kabupaten  Pati,  terdapat  2 Rumah Sakit Pelaksana Layanan TB-RO yaitu RSUD RAA Soewondo dan RS  Keluarga  Sehat  dan  terdapat  29  Puskesmas  di  21  Kecamatan  yang termasuk dalam fasyankes satelit TB-RO.[11]
Hasil studi pendahuluan dari wawancara kepada Pemegang Program TB  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pati  menyatakan  bahwa  angka penemuan kasus TB-RO masih di bawah target yaitu sebesar 44,8% pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan menjadi 43,5% (terkonfirmasi TB-RO  sebanyak  26  dari  target  58  orang)  pada  tahun  2022.  Adanya penurunan  cakupan  pengobatan (enrollment) yaitu  sebesar  84,6%  tahun 2021  menjadi  77,7%  pada  tahun  2022.  Padahal  berbagai  upaya  sudah
dilakukan  diantaranya  melakukan  investigasi  kontak  erat  bekerja  sama dengan  Mentari  Sehat  Indonesia,  sosialisasi  TB-RO  kepada  kader  dan petugas  Puskesmas,  skrining  TB  di  sekolah,  pondok  pesantren,  dan masyarakat namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penemuan  dan penanganan  kasus Multidrug-Resistant  Tuberculosi s  (MDR-TB)  di Fasyankes Kabupaten Pati serta faktor-faktor yang terkait dengan kegiatan tersebut berdasarkan variabel pada teori Van Meter dan Van Horn.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini terdiri informan utama yaitu Pemegang Program TB Puskesmas dan Pemegang Program TB-RO Rumah Sakit serta informan triangulasi yaitu Wasor (Wakil Supervisor) TB Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pati,  Kepala  Puskesmas,  Ketua  Tim  TB-RO Rumah  Sakit,  dan  Penderita  MDR-TB.  Penelitian  dilakukan  pada  RSUD RAA  Soewondo,  Puskesmas  Pati  I,  Puskesmas  Juwana,  Puskesmas Jakenan,  dan  Puskesmas  Pucakwangi  I.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  wawancara  mendalam.  Pengolahan  dan  analisa  data  dilakukan dengan  menggunakan  metode  analisis  isi  yaitu  dengan  melakukan pengumpulan  data,  reduksi  data,  verifikasi  data,  penyajian  analisis,  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penemuan Kasus MDR-TB
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun  2016  Tentang  Penanggulangan  Tuberkulosis,  petugas  kesehatan dalam  menemukan  suspek  maupun  kasus  TB  dapat  melalui  penemuan secara aktif maupun pasif.[10] Selama ini kegiatan penemuan kasus TB di Puskesmas dilakukan dengan beberapa cara baik aktif maupun pasif, mulai dari melakukan jejaring dengan bidan desa hingga penemuan pada pasien rawat jalan atau rawat inap. Selain bidan desa dan dokter praktik mandiri,
kader  kesehatan  dan  Kader  Mentari  Sehat  biasanya  juga  melakukan skrining ke rumah-rumah dan sekolah-sekolah untuk menjaring pasien TB.
“Skrining TB itu kan bisa aktif bisa pasif ya mbak ...” (IT 1, IT 3) ”Kalau  untuk  penemuan  kasus  suspek  itu  mbak  kan  kita  ada kerjasama dengan bidan desa, kader, kader dari Mentari Sehat juga mbak  biasanya  kita  melakukan  skrining  ke  rumah-rumah,  sekolah ...” (IU 5)
Penemuan  kasus  yang  dilakukan  secara  langsung  oleh  pihak Puskesmas  adalah  melalui  skrining  pasien  rawat  inap  dan  pasien  rawat jalan  yang  memiliki  keluhan  batuk  dan  sesak  napas.  Setelah  terdeteksi suspek  maka  pasien  tersebut  akan  disarankan  untuk  TCM.  Sedangkan Rumah Sakit tidak mencari suspek TB, melainkan dari Rumah Sakit hanya menerima rujukan pertama yaitu dari faskes lain termasuk Puskesmas dan yang kedua dari temuan Rumah Sakit itu sendiri.
“… yang dari skrining masyarakat lewat BP rawat inap. BP itu berarti pasien rawat inap sama ada pasien rawat jalan kalau ada keluhan batuk sesak ... ” (IU 2)
“…  jadi  kita  tidak  mencari  kita  dari  Rumah Sakit hanya  menerima rujukan pertama rujukan dari faskes lain termasuk Puskesmas yang kedua  dari  temuan  kita  sendiri,  kalo  temuan  kita  sendiri  kan termasuk dari pasien rawat inap yang dicurigai TBC …” (IU 1)
Khusus  pasien  TB-RO  penemuan  kasus  biasanya  hanya berdasarkan  pasien  yang  datang  ke  fasyankes.  Penemuan  kasus  secara aktif kebanyakan lebih menyasar kepada pasien TB SO (Sensitif Obat). Hal tersebut dikarenakan biasanya pasien TB-RO ditemukan ketika kondisinya sudah  parah.  Ketika  kondisi  pasien  tersebut  sudah  parah,  maka  mereka akan secara otomatis akan memeriksakan dirinya ke fasyankes. Memang ada  pula  beberapa  pasien  TB  yang  ditemukan  secara  aktif  tetapi  lebih banyak  penemuan  secara  pasif  untuk  saat  ini.  Padahal  Wasor  Dinas Kesehatan  mengharapkan  penemuan  kasus  diperbanyak  secara  aktif karena  penemuan  aktif  dapat  dilakukan  skrining  dan  investigasi  kontak yang dapat menjangkau lebih banyak sasaran di tiap bulannya.
”Selama  ini  kalau  yang  khusus  TB-RO  biasanya sih  yang datang, kalau yang aktif itu kebanyakan yang SO sensitif obat, kenapa karna biasanya  kalau  pasien  TB-RO  itu  ditemukan  pas  sudah  parah kadang  kala  jadi  mereka  sudah  parah  itu  periksa  ada  juga  tapi pasien-pasien  yang  ditemukan  secara  aktif  ...  tetapi  lebih  banyak biasanya pasif untuk saat ini.” (IT 1)
Hal  yang  sama  terjadi  pada  Puskesmas  Balai  Selasa  Kabupaten Pesisir  Selatan  sesuai  dengan  penelitian Zarwita,  dkk  (2019).  Penemuan pasien  TB  Paru  lebih  didominasi  di  dalam  Puskesmas  yaitu  berdasarkan pada  penderita  yang  datang  sendiri  ke  Puskesmas  dibandingkan  dengan skrining ke lapangan yang masih sangat jarang.[12] Berbagai strategi yang telah  diformulasikan  oleh  Kementerian  Kesehatan  pada  dasarnya menekankan pada pentingnya upaya penemuan kasus TB secara aktif. Hal tersebut  bertujuan  untuk  menjamin  orang-orang  dengan  TB  aktif  dapat terdeteksi  sedini  mungkin  agar  dapat  meminimalkan  dan  mengurangi tingkat penularan TB sehingga akhirnya dapat menghindari dampak yang lebih buruk baik dari sisi ekonomis, klinis, dan sosial pada penyakit TB.[13]
Pencatatan  dan  pelaporan  penemuan  kasus  pada  fasyankes  di Kabupaten  Pati  dilakukan  secara  online  melalui  SITB  (Sistem  Informasi TB). Setiap fasyankes yang sudah mempunyai akun SITB dapat langsung melaporkan temuan kasusnya melalui SITB dan data tersebut dapat dilihat di SITB tingkat Kabupaten dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Selain  secara  online,  pencatatan  dan  pelaporan  juga  dilakukan  secara manual. Untuk  TB-RO  pencatatan  dan  pelaporan  secara  manual  hanya berada di Rumah Sakit rujukan sebagai Fasyankes Pelaksana Layanan TB- RO.
Pencatatan  dan  pelaporan  bulanan  secara  manual  di  Dinas Kesehatan  untuk  laporan  ke  tingkat  Provinsi  hanya  diberikan  melalui Whatsapp . Tidak adanya formulir baku untuk pencatatan dan pelaporan di Dinas  Kesehatan  dapat  menyebabkan  terjadinya  perbedaan  data  antara data  manual  dan  SITB.  Tidak  lengkapnya  formulir  pencatatan  secara manual juga dapat menyebabkan perbedaan data di SITB. Selain itu, data- data  yang  ada  di  SITB  terkadang  tidak  cepat update karena  terkadang petugas  lupa  belum  memasukkan  dan  adanya  perubahan  data  pada pasien.
”Kalo di Dinkes sini tidak ada formnya mba, adanya di Puskesmas tapi kalau untuk TB-RO formnya ada di Faskes Rujukan  TB-RO di Rumah  Sakit,  kalo  di  Dinkes  untuk  form  bulanan  pakainya  WA soalnya  itu  bukan  form  yang  resmi  jadi  kita  hanya  apasih melaporkan ke Provinsi ...” (IT 1)
“kalau TB 01 di Puskesmas ndak ada, untuk semua administrasi TB RO  kita  yang  megang  di  Puskesmas  itu  ibarate  membantu memberikan obat  saja dan  mengawasi  memastikan kalau obat  itu diminum, untuk pelaporan semua di kita ” (IU 1)
“Itu  ada  laporan  bulanan  untuk  data  pembanding  kalau  misalnya data yang manualnya banyak, tapi di SITB sedikit yang dipakai yang di  SITB  makanya  itu  ada  2  data  yang disandingkan nanti  sebagai pembanding  apa  namanya  bener  nggak  data  SITB  ataukah  yang manual, banyak sekali itu kadang perbedaannya …” (IT 1) “Pencatatan dan pelaporan langsung di SITB mbak.” (IT 1, IT 2) “Pencatatan manual ada ...” (IU 1, IU 2, IU 3)
Telah  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang  Penanggulangan Tuberkulosis, pencatatan  dapat  dilakukan  menggunakan  formulir  baku  secara  manual dengan  bantuan  sistem  informasi  secara  elektronik.  Pelaporan  TB seluruhnya  dilakukan  menggunakan  sistem  informasi  elektronik  yaitu Sistem Informasi TB (SITB) yang berbasis web.[8] Namun, dalam penelitian Uddin (2021) selain menggunakan SITB, proses pelaporan juga dilakukan melalui  email  dan WhatsApp sehingga  tidak  membutuhkan  waktu  dan proses  yang  panjang  untuk  data  sampai  pada  Dinas  Kesehatan.[14]  Hal tersebut sesuai dengan yang terjadi pada penelitian ini. Salah satu hal yang menyebabkan  meningkatnya  beban  TB  adalah  tidak  dilakukannya pencatatan dan pelaporan yang baku pada fasyankes.[10] Hal tersebut juga terjadi pada penelitian Inayah (2019) bahwa penyebab kegagalan program TB  salah  satunya  adalah  tidak  dilakukan pencatatan dan  pelaporan  yang baku.[15]

## Penanganan Kasus MDR-TB
Jika  terdapat  pasien  suspek  TB  maka  dokter  Puskesmas  akan melakukan  pemeriksaan terlebih  dahulu  sebelum  dirujuk  ke  Rumah  Sakit rujukan  TB.  Di  Rumah  Sakit  pasien  akan  ditangani  lebih  lanjut  dan dilakukan baseline secara  mendalam  dan  komprehensif  sehingga  perlu rawat  inap  minimal  3  hari.  Pengobatan  akan  diberikan  segera  setelah diagnosis  ditegakkan  dengan  melihat  kondisi  pasien.  Jika  kondisi  pasien sudah  stabil  maka  akan  dilakukan  serah  terima  pasien  dari  Rumah  Sakit kepada Puskesmas untuk dapat melanjutkan pengobatan di Puskesmas.
”Jadi kalau semisal diketahui disini kok suspek kan diperiksa dokter disini nggih terus dirujuk ke  Rumah Sakit Soewondo terus di sana kan  ditangani  dokter  Mahendra  setelah  ditangani  di  sana  kan disuruh rawat inap ya rawat inap 3 harian kayake sampai stabil kalau pasien sudah stabil dikembalikan ke Puskesmas wilayah.” (IU 3) ”… Tapi intinya segera setelah diagnosis ...” (IT 1)
Konsumsi obat untuk pasien TB-MDR jika kondisinya stabil setelah melalui  pemeriksaan baseline maka  dapat  diminum  di  Puskesmas wilayahnya  masing-masing.  Konsumsi  obat  tersebut  harus  diawasi  oleh petugas TB Puskesmas di Puskesmas tidak di rumah. Hal tersebut tentunya untuk mengawasi dan mengantisipasi kepatuhan pasien  dalam  meminum obat. Pasien harus datang setiap hari ke Puskesmas untuk mengambil obat dan  meminumnya  atau  jika  Puskesmas  tutup  di  hari  Sabtu  dan  Minggu dapat  ke  bidan  desa  atau  tetap  di  rumah  dengan  dipantau  oleh  petugas Puskesmas  melalui video  call. Jika  pasien  tersebut  berhalangan  untuk datang langsung ke Puskesmas karena pekerjaannya maka konsumsi obat dilakukan dengan pemantauan  Puskesmas melalui video call atau pasien dapat mengirimkan video dan pesan melalui Whatsapp kepada petugas TB Puskesmas . Ada  juga  Puskesmas  yang  seluruhnya  memantau  konsumsi obat melalui video call saja tanpa pasien datang langsung ke Puskesmas.
“… kalo dari aturan dari Kemenkes … pasien tiap hari harus datang ke  Puskesmas dan harus diminum  diberikan 1  pack untuk  hari  itu ditunggui di situ …” (IU 1)
“Untuk pemantauan minum obat, pasien biasanya pemantauannya lewat video call ... ” (IU 2, IU 3, IU 4, IU 5)
Namun, sayangnya masih ada  Puskesmas yang hanya melakukan pemantauan  melalui video  call saat awal-awal  pengobatan  saja  sehingga hingga  kini video  call hanya  dilakukan  kadang-kadang  saja.  Hal  tersebut dikarenakan pihak Puskesmas sudah percaya dengan pasien tersebut.
”Dulu awalnya gitu mbak setiap minum obat tak kon video call mbak, tapi  kadang-kadang  sudah  nggak  mbak..  waktu  awal-awal  saja video  call,  ‘percoyo  karo  aku  Pak  soale  niatku  sembuh  kok  Pak’ bilangnya gitu mbak ...” (IU 4)
Pengawasan  dan  pemantauan  yang  kurang  dalam  konsumsi  OAT pada pasien TB akan berdampak pada ketidakteraturan minum obat pasien tersebut.[16]  Padahal  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  67  Tahun  2016  Tentang  Penanggulangan Tuberkulosis, salah satu prinsip pengobatan TB yang adekuat adalah ketika
meminum  obat  harus  diawasi  secara  langsung  oleh  PMO  (Pengawas Menelan  Obat)  setiap hari  sampai  selesai  pengobatan.  Pemilihan  tempat untuk  meminum  OAT  dapat  dilakukan  di  fasyankes  terdekat  ataupun  di rumah  pasien  dengan  syarat  PMO  harus  datang  ke  rumah  pasien tersebut.[10]

## Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  informasi  dari  para  informan,  secara  kualitas  dan kuantitas  ketersediaan  sumber  daya  manusia  untuk  program  TB  sudah mencukupi.  Sumber  daya  manusia  untuk  program  TB  terdiri  dari  dokter penanggung jawab, dokter konsultan TB, perawat, analis laboratorium, dan apoteker.  Hal  tersebut  juga  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  67  Tahun  2016  Tentang Penanggulangan  Tuberkulosis  yang  menyebutkan  bahwa  standar ketenagaan  TB  di  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Rujukan Mikroskopis TB (FKTP-RM) dan RS kelas B/RS Rujukan Regional adalah terdiri  dari  dokter,  perawat/petugas  TB,  dan  tenaga  laboratorium,  dan tenaga farmasi.[10]
“Saya  kira  sudah  mencukupi  lah  mbak  untuk  kegiatan  dan pelayanan TB.” (IU 4, IU 5)
“ Kalau  disini  untuk  program  TB  ada  dokter  penanggung  jawab, dokter  konsultan  TB,  perawat,  analis  laboratnya  3  sama  bagian farmasi mbak. ” (IU 1, IU 2, IU 3, IU 4, IU 5)
Meskipun secara garis besar kualitas dan kuantitas petugas-petugas TB sudah memadai, namun tidak menutup kemungkinan masih ditemukan beberapa  kendala.  Kendala  tersebut  antara  lain  kompetensi  SDM  TB khususnya yang sudah tua tidak terlalu bisa menggunakan IT padahal untuk memasukkan  laporan  kasus  TB  seluruhnya melalui  SITB,  masih  terdapat petugas  TB  yang  rangkap  tugas,  2  dari  10  Rumah  Sakit  sering  terjadi pergantian petugas, dan stigma terhadap pasien TB sangat tinggi sehingga tidak semua petugas kesehatan mau menangani TB-RO.
”Ketersediaan SDM TB belum semua sesuai kompetensi terutama petugas yang sudah tua tidak begitu bisa IT …. Setiap faskes sudah ada  petugas  TB  meskipun  kadang  ada  beberapa  yang  rangkap tugas.  Untuk  Rumah  Sakit  sudah  ada  petugasnya  tetapi  untuk
beberapa Rumah Sakit sering terjadi pergantian petugas, sekitar 2 Rumah Sakit dari tot al 10 RS.” (IT 1) ”... stigmanya tinggi jadi tidak semua orang mau menangani TB-RO ...” (IT 2)
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Uddin  (2021)  menjelaskan  bahwa 79.2%  petugas  menyatakan  kesulitan  dalam  menggunakan  aplikasi pencatatan  dan  pelaporan  TB  dikarenakan  terdapat  beberapa  kendala seperti  kehilangan  data,  adanya  perubahan  data,  dan  seringnya  aplikasi mengalami  gangguan  atau  error.[14]  Pada  penelitian  Setyowati  (2018)  di Kabupaten  Grobogan  diketahui  bahwa  60%  petugas  TB  memiliki  beban ganda.[17] Adanya rangkap tugas atau rangkap jabatan yang terjadi pada petugas TB dapat mempengaruhi kinerja petugas karena menambah beban kerja sehingga dampaknya salah satunya adalah waktu untuk pelaksanaan program secara aktif menjadi kurang maksimal.[18]
Untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  kualitas  SDM  maka diadakanlah  pelatihan.  Pelatihan  yang  ada  kebanyakan  diadakan  oleh Kementerian Kesehatan melalui  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selain  pelatihan  secara  langsung,  pembekalan  melalui  zoom  juga  sering dilakukan. Pelatihan-pelatihan tersebut biasanya diikuti oleh 1 tim petugas TB.  Terdapat  beberapa  informan  yang  baru  menjabat  jabatan  sebagai pemegang program TB sehingga informan-informan tersebut belum pernah mengikuti pelatihan TB sama sekali, padahal sudah hampir 1 tahun mereka menjabat.
”Kalau  pelatihan  kita  sering  mbak  dulu  yang  mengadakan  dari Kementerian Kesehatan, sering kita adakan pelatihan-pelatihan itu ... Zoom- zoom juga banyak …” (IU 1) ”Kalau  dari  saya  belum  pernah  ikut  mbak  karena  saya  jadi pemegang program TB baru awal tahun mbak.” (IU 2) ”… kita 1 tim berangkat semua.” (IT 2, IT 4)
Hal  yang  berbeda  justru  ditunjukkan  dalam  penelitian  Setyowati (2018)  di  Kabupaten  Grobogan.  Pada  penelitian  tersebut  pelatihan  tidak ditujukan  untuk  seluruh  petugas  TB,  tetapi  hanya  dikhususkan  untuk petugas  yang  baru  menerima  tugas  sebagai  petugas  P2TB  (Program Pencegahan dan Penanggulangan TBC) saja.[17] Menurut Syafri dan Alwi (2019), pelatihan adalah suatu kebijakan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan  keterampilan  kerja,  produktivitas,  disiplin,  dan  etos  kerja
sampai  tingkat  kemampuan  dan  keterampilan  tertentu  tergantung  pada kualifikasi  dan  tingkat  posisi  atau  jabatan  guna  menghadapi  tantangan masa depan.[19] Padahal, dalam (Marjaya, 2019) semakin sering petugas TB  baik  petugas  lama  ataupun  baru  mengikuti  pelatihan  yang  sesuai dengan tupoksinya, maka akan meningkatkan kinerja petugas tersebut.[20]

## Fasilitas
Pemegang  program  TB  RSUD  RAA  Soewondo  Pati  mengatakan bahwa fasilitas yang berada di poli sudah cukup baik namun fasilitas yang tidak  berkaitan  langsung  dengan  pelayanan  TB  yaitu  kursi  untuk  ruang tunggu  masih  kurang.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  Puskesmas. Puskesmas di Kabupaten Pati sepakat bahwa fasilitas yang tersedia sudah cukup  mulai  dari  formulir  pencatatan,  logistik  obat  SO  ataupun  RO, tuberculin ,  pot  dahak,  masker,  kacamata  goggle  untuk  bagian  laborat, reagen  yang  dimana  seluruhnya  telah  diberikan  oleh  Dinas  Kesehatan. Tetapi  untuk  obat  TB-MDR  langsung  dari  Rumah  Sakit.  Di  wilayah Kabupaten Pati sebanyak 6 faskes juga sudah mempunyai alat TCM sendiri yaitu  Balkesmas,  Puskesmas  Juwana,  Puskesmas  Kayen,  Puskemas Margoyoso  II  dan  termasuk  2  faskes  rujukan  TB-RO,  yaitu  RSUD  RAA Soewondo  dan  Rumah  Sakit  Keluarga  Sehat.  Keenam  faskes  tersebut dapat menjadi rujukan untuk pemeriksaan TCM bagi suspek TB-RO.
”Untuk sementara pelaksanaan Poli ya sudah cukup baik cuma kita mau minta lagi untuk ruang tunggu itu kursinya masih kurang.” (IU 1) ”Sudah bagus ya untuk sarana prasarana kita sudah ada alat TCM sendiri.” (IU 2)
”Cukup  mbak,  ada  formulir  pencatatan,  logistik  obat  SO  ataupun RO, tuberculin,  pot  dahak,  masker,  kacamata  goggle  untuk bagian laborat.” (IU 3)
Ketersediaan,  kecukupan,  dan  kelayakan  sumber  daya  fasilitas merupakan  modal  untuk  menjamin  keberlangsungan  suatu  program. Apabila sarana dan prasarana yang dibutuhkan tercukupi secara maksimal baik  dari  jumlah  ataupun  kelayakannya,  maka  bidan  akan  lebih  mudah tergerak untuk melaksanakannya karena apabila didukung oleh sarana dan prasarana  yang  memadai  tentunya  akan  memudahkan  dalam  proses
implementasi. Belum tercukupinya alat-alat penunjang di lapangan dalam suatu  kebijakan  dapat  berpengaruh  pada  kebijakan  yang  dilaksanakan menjadi tidak berjalan dengan baik sesuai pendapat Djiko (2018).[21]
Sudah  tersedia  ruangan  tersendiri  untuk  memberikan  pelayanan kepada penderita TB di Rumah Sakit. Di Puskesmas juga sudah terdapat poli  khusus  untuk  TB  dan  1  pojok  dahak.  Hanya  terdapat  1  faskes  yang belum memisahkan ruang pelayanan untuk pasien TB, yaitu RSUD Kayen. Untuk pasien yang masih menjadi suspek TB pemeriksaannya ikut di Poli Dalam tetapi jika sudah menjadi pasien TB akan dilayani di Poli TB. Dinas Kesehatan sudah mengingatkan faskes tersebut namun hingga kini belum ada  perubahan.  Serupa  dengan  Puskesmas  di  Kabupaten  Muara  Enim pada  penelitian  Faradillah  (2021)  bahwa  terdapat  Poli  TB  di  beberapa Puskesmas  yang  belum  memenuhi  standar  kementerian  kesehatan  yaitu letak Poli TB masih bergabung dengan poli lainnya.[22] Poli TB yang sesuai dengan standar harus terletak terpisah dengan ruangan/poli lainnya.
”Pasien TB-RO itu kan fast track mbak tidak boleh daftar tidak boleh apa langsung datang duduk, kita yang daftarke.” (IU 1) ”Iya ada mbak untuk Poli TB dan pojok dahak ada di lantai 1.” (IU 3) “… ada 1 faskes yang belum dan disatukan dengan poli dalam itu di RSUD Kayen, jadi untuk yang masih suspek TB periksanya ikut di Poli Dalam, tapi kalau sudah pasien TB dia dilayani di Poli TB ... ” (IT 1)
Logistik  OAT  (Obat  Anti  Tuberculosis)  bagi  penderita  TB-MDR sempat  mengalami  kekosongan.  Seperti  misalnya  di  RSUD  RAA Soewondo, saat ini stok INH ( isonicotinic acid hydrazide ) telah habis. Jika OAT di Rumah Sakit habis, maka pihak  Rumah Sakit akan meminta stok kepada  Dinas  Kesehatan.  Namun,  jika  ternyata  stok  OAT  di  Dinas Kesehatan  juga  kosong  maka  Rumah  Sakit  akan  diarahkan  untuk meminjam terlebih dahulu stok obat yang dibutuhkan kepada faskes TB-RO lainnya  seperti,  RS  Keluarga  Sehat,  RSUD  Loekmono  Hadi  Kudus,  atau Balkesmas.  Nantinya  saat  persediaan  di  Rumah  Sakit  ataupun  Dinas Kesehatan sudah ada maka Rumah Sakit terkait mengganti pinjaman obat tersebut.  Hal  tersebut  harus  dilakukan  mengingat  ketersediaan  obat  bagi pasien TB sangat penting.
”Untuk saat ini INH habis sih jadi gini mbak kalo di Dinkes habis kita diarahkan  pinjam  dulu  ke  Faskes  TB-RO  yang  lain  mungkin  KSH mungkin RS Kudus, nanti setelah persediaan di kita stok di Dinkes sudah ada kita mengganti ...” (IU 1)
Obat  Anti  Tuberkulosis  (OAT)  merupakan  1  dari  sekian  obat  yang tergolong  esensial  yaitu  obat  yang  memiliki  risiko  tinggi  apabila persediaannya terlambat atau kosong sehingga harus dijamin kesediaannya dengan kualitas yang baik secara tepat waktu dan tepat jenis untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan. OAT harus tersedia di  fasyankes  setiap  saat  karena  OAT  hampir  dikonsumsi  setiap  hari,  jika sekali saja pasien TB tidak mengkonsumsi OAT maka pasien tersebut akan dianggap  tidak  patuh  terhadap  pengobatan.  Ketidakpatuhan  terhadap pengobatan TB merupakan faktor utama kegagalan pengobatan TB.[23]
Pengajuan OAT untuk pasien TB RO diajukan oleh RSUD Soewondo kepada  Dinas  Kesehatan  setiap  3  bulan  sekali.  Meskipun  sempat  terjadi kekosongan  OAT  terutama  INH  di  RSUD  Soewondo,  hal  tersebut  dapat diatasi  sehingga  ketersediaan  obat  untuk  pasien  TB-MDR  di  Puskesmas tetap  mencukupi.  Obat TB-MDR  didapatkan pasien  TB  dari  Rumah  Sakit ketika pasien kontrol atau periksa.  Pihak Rumah  Sakit akan mengirimkan obat  kepada  Puskesmas  terkait  atau  pemegang  program  TB  Puskesmas biasanya  yang  akan  mengambil  di  Rumah  Sakit.  Setelah  obat  sampai  di Puskesmas nantinya pasien dapat mengambil obat tersebut di Puskesmas. Terdapat cara lain pula yaitu pasien yang kontrol akan dititipkan obat untuk 1  bulan  berikutnya  lalu  pasien  akan  memberikannya  ke  Puskesmas  dan selanjutnya obat tersebut akan diracikkan oleh apoteker Puskesmas untuk kemudian diberikan pada pasien TB-MDR.
”Kalo pengajuan OAT untuk  yang  SO  itu  ke dinkes  pakai SITB  ... kalau untuk TB-MDR obatnya dari Rumah Sakit nya” (IU 2) ”Selama ini cukup mbak, selalu ada obatnya” (IU 2, IU 3, IU 4, IT 1, IT 3, IT 4, IT 5)
”...  dibawain  untuk  1  bulan  berikutnya  dititipkan  ke  pasien  terus pasien  memberikan  ke  kita,  terus  pada  saat  pasien  ke  sini  kita racikkan.” (IU 5)

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Implementasi  penemuan  dan  penanganan  kasus  MDR-TB  di fasyankes Kabupaten Pati sudah berjalan cukup baik meskipun mengalami penurunan  dan  belum  dapat  mencapai  target  yang  diharapkan  oleh pemerintah.  Penemuan  kasus  TB  lebih  banyak  dilakukan  secara  pasif daripada  aktif,  formulir  pencatatan  dan  pelaporan  yang  tidak  lengkap  di Fasyankes  dapat  menyebabkan  adanya  perbedaan  data  secara  manual dan SITB, serta pengawasan minum obat OAT pada pasien TB-RO belum dilaksanakan  secara  maksimal.  Mengacu  pada  teori  Van  Meter  dan  Van Horn, ditemukan beberapa kendala pada aspek sumber daya manusia dan sumber  daya  fasilitas.  Kendala-kendala  tersebut  adalah  kurangnya kompetensi tenaga kesehatan yang sudah tua dalam penggunaan teknologi untuk  pencatatan  dan  pelaporan,  terdapat  petugas  TB  Puskesmas  yang rangkap tugas, sering terjadi pergantian petugas TB, tidak semua petugas kesehatan mau menangani TB-RO, dan beberapa kali terjadi kekosongan OAT khususnya INH di Rumah Sakit.

## Saran
Puskesmas di Kabupaten Pati dapat meningkatkan penemuan kasus secara  aktif  dengan  lebih  masif  dan  intensif  berbasis  keluarga  dan masyarakat,  mengoptimalkan  PMO  tenaga  kesehatan  Puskesmas  untuk melakukan  pemantauan  dan  pengawasan  minum  obat  secara  langsung ataupun melalui video daring real-time , dan dapat mengoptimalkan PMO di luar  tenaga  kesehatan  yaitu  komunitas  terlatih  untuk  melakukan pengawasan  minum  obat  di  lingkungan  tempat  tinggal  pasien  TB-MDR. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pati  perlu  menganggarkan  dana  untuk mengadakan pelatihan terkait TB-MDR secara berkala dan berkesinambungan untuk seluruh petugas TB khususnya petugas-petugas baru.

## DAFTAR PUSTAKA
1. World  Health  Organization.  Global  Tuberculosis  Report  2022 [Internet]. 2022 [cited 2023 Apr 14]. Available from: https://reliefweb.int/report/world/global-tuberculosis-report- 2022?psafe_param=1&gclid=CjwKCAjw8-
OhBhB5EiwADyoY1eZdFqO23QpbgMU0O2SZ5Bvik- UFPq8P1OLz8PglRF3YGauqZcDjyRoC588QAvD_BwE
2. World Health Organization. WHO global lists of high burden countries for  tuberculosis  (TB),  TB/HIV  and  multidrug/rifampicin-resistant  TB (MDR/RR-TB),  2021 –2025:  background  document  [Internet].  2021 [cited 2023 Apr 14]. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/341980
3. World  Health  Organization.  Global  Tuberculosis  Report  2020 [Internet]. 2020 [cited 2023 Apr 14]. Available from:
https://reliefweb.int/report/world/global-tuberculosis-report-
2020?gclid=CjwKCAjw8-
OhBhB5EiwADyoY1X67LUXaUFqVb1bR0AN5Ni3ePjPCDcqYMemv
F0gSls5KkalOJAVbOBoC9SUQAvD_BwE
4. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Petunjuk  Teknis Penatalaksanaan  Tuberkulosis  Resistan  Obat  2020.  Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.
5. Buryanti S, Fibriana AI. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN TB MDR DI KOTA SEMARANG. J Heal Sci  Gorontalo J Heal  Sci  Community  [Internet].  2021  Apr  5  [cited  2023  Apr 14];5(1):146 –54. Available from: https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/gojhes/article/view/9699 6. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pati.  Sistem  Informasi  Tuberkulosis (SITB)  Kabupaten  Pati  Tahun  2021.  Pati:  Dinas  Kesehatan Kabupaten Pati; 2021.
7. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pati.  Sistem  Informasi  Tuberkulosis (SITB)  Kabupaten  Pati  Tahun  2022.  Pati:  Dinas  Kesehatan Kabupaten Pati; 2022.
8. Kabupaten  Pati.  Peraturan  Bupati  Pati  Nomor  101  Tahun  2019 Tentang  Rencana  Aksi  Daerah  Penanggulangan  Tuberkulosis Kabupaten Pati Tahun 2020-2024. Indonesia; 2019.
9. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Strategi  Nasional Penanggulangan  Tuberkulosis  di  Indonesia  2020-2024.  Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.
10. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  67  Tahun  2016  Tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB). Indonesia; 2016.
11. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
HK.01.07/MENKES/350/2017  TENTANG  RUMAH  SAKIT  DAN BALAI  KESEHATAN  PELAKSANA  LAYANAN  TUBERKULOSIS RESISTAN OBAT. Indonesia; 2017.
12. Zarwita  D,  Rasyid  R,  Abdiana.  Analisis  Implementasi  Penemuan Pasien  TB  Paru  dalam  Program  Penanggulangan  TB  Paru  di
Puskesmas Balai Selasa. J Kesehat Andalas [Internet]. 2019 Sep 15 [cited 2023 May 10];8(3):689 –99. Available from:
http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/1058
13. Simanullang G, Arum T, Gunawan Y, Praptoraharjo I, Basalamah H. Laporan  Penelitian  Operasional  Kelayakan  Integrasi  Penemuan
Kasus  TB  Secara  Aktif  pada  kelompok  Populasi  Kunci  ke  dalam Kegiatan  Outreach  Program  HIV.  Jakarta:  Pusat  Penelitian  HIV  & AIDS Unika Atma Jaya; 2015.
14. Uddin L, Umbul Wahyuni C, Setiawan AY, Kesehatan D, Jember K. Evaluasi Sistem Surveilans Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Jember Berdasarkan  Atribut  Sistem  Surveilans.  J  Kesehat  Glob  [Internet]. 2021  Jan  28  [cited  2023  May  10];4(1):41 –53.  Available  from: http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jkg/article/view/4725
15. Inayah  S, Wahyono  B.  Penanggulangan  Tuberkulosis  Paru  dengan Strategi DOTS. HIGEIA (Journal Public Heal Res Dev [Internet]. 2019 May  2  [cited  2023  May  10];3(2):223 –33.  Available  from: https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/25499
16. Swarjana  IKD,  Sukartini  T,  Makhfudli.  Hubungan  Pengetahuan  dan Perilaku  Pengawas  Minum  Obat  Terhadap  Kepatuhan  Minum  Obat Pada  Pasien  TB  Paru  Di  Puskesmas  Tobadak  Kabupaten  Mamuju Tengah. J Keperawatan Muhammadiyah [Internet]. 2021 Apr 1 [cited 2023  May  10];6(1):2021.  Available  from:  https://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2796
17. Setyowati  I,  Dian  Saraswati  L,  Sakundarno  Adi  M,  Peminatan Epidemiologi  dan  Penyakit  Tropik  M,  Kesehatan  Masyarakat  F, Diponegoro  U,  et  al.  GAMBARAN  FAKTOR-FAKTOR  YANG TERKAIT  DENGAN  KINERJA  PETUGAS  DALAM  PENEMUAN KASUS PADA PROGRAM TUBERKULOSIS PARU DI KABUPATEN GROBOGAN. J Kesehat Masy [Internet]. 2018 Jan 2 [cited 2023 May 10];6(1):264 –72. Available from: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/19879 18. Lutfiyatul  Faizah  I,  Budi  Raharjo  B,  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  J,
Ilmu  Keolahragaan  F,  Negeri  Semarang  U.  Penanggulangan Tuberkulosis  Paru  dengan  Strategi  DOTS  (Directly  Observed Treatment  Short  course).  HIGEIA  (Journal  Public  Heal  Res  Dev [Internet].  2019  Jul  31  [cited  2023  May  10];3(3):430 –41.  Available from:
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/26951
19. Syafri  W,  Alwi.  Perpustakaan  Nasional  RI :  Data  Katalog  Dalam Terbitan Setting/Cover, IPDN PRESS Diterbitkan oleh IPDN PRESS. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negri (IPDN) Press; 2014.
20. Kepemimpinan P, Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Indra Marjaya D,  Pasaribu  F.  Pengaruh  Kepemimpinan,  Motivasi,  Dan  Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai. Maneggio J Ilm Magister Manaj [Internet]. 2019  Oct  19  [cited  2023  May  10];2(1):129 –47.  Available  from: https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/3650
21. Djiko  R,  Program  D,  Bisnis  SM,  Halmahera  P,  Tangkau  CHS.
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  JAMINAN  KESEHATAN  NASIONAL DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA. J Adm Publik [Internet]. 2018 Jun 2 [cited 2023 May 10];9(1). Available from:
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/4738
22. Faradillah,  Misnaniarti,  Syakurah  RA,  Amalia  E.  Determinan keberhasilan  pengobatan  pada  pasien  tuberkulosis  di  wilayah
Kabupaten Muara Enim. PREPOTIF J Kesehat Masy. 2021;5(1):36 – 45.
23. Revi C, Mahendrani M, Subkhan M, Nurida A, Prahasanti K, Levani Y,  et  al.  ANALISIS  FAKTOR  YANG  BERPENGARUH  TERHADAP KONVERSI  SPUTUM  BASIL  TAHAN  ASAM  PADA  PENDERITA
TUBERKULOSIS. Al-Iqra Med J  J Berk Ilm  Kedokt [Internet]. 2020 Oct 3 [cited 2023 May 10];3(1):1 –9. Available from: https://journal.unismuh.ac.id/index.php/aimj/article/view/4037