## THE EFFECT OFTHE LOCALLY - GENERATED REVENUE  AND THE GENERAL ALLOCATION FUND  ON THE CAPITAL EXPENDITURE
(Survey On the Provincial /District / City Region Banten and DKI Jakarta)
Hari Setiyawati hari_setiyawati@.mercubuana.ac.id
Mercu Buana University

## ABSTRACT
The purpose of this study was to see whether there is  an influence of The Locally-Generated  Revenue    and  The  General  Allocation  Fund  on  the  Capital Expenditure . The Locally-Generated Revenue is measured from the taxes, levies, wealth  management  outcomes  separated  areas  and  other  legitimate  Locally- Generated  Revenue.  The  General  Allocation  Fund  is  measured  from  domestic revenue, the fiscal gap and basic allocation. The Capital Expenditure is property, plant  and  equipment  expenditures.  This  study  is  a  survey  research  in  provincial government / district / city of Banten and Jakarta. The sample in this study were all  local governments  in the two provinces, amounting  to ten local governments, so  this study is a census research, in the sense that the entire population sampled. Data  analysis  method  used  is  the  multiple  regression.  From  the  results  of  data analysis and discussion, it can be concluded that The Locally-Generated Revenue affect    on  the  Capital  Expenditure.  The  General  Allocation  Fund  affect    on  the Capital Expenditure.
Keywords : The  Locally - Generated Revenue, The General Allocation Fund, The Capital Expenditure

## PENDAHULUAN
Pengertian  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menurut  Undang-Undangan No.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang  bersangkutan  yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  restribusi  daerah, hasil  pengelolaan kekayaan daerah  yang  dipisahkan dan  lain-lain pendapatan asli daerah  yang  sah.  Sedangkan,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi  (UU  No.  33  Tahun 2004).  DAU  diberikan pemerintah
pusat  untuk  membiayai  kekurangan  dari  pemerintah  daerah  didaerah  dalam memanfaatkan PAD.
Dalam  beberapa  tahun  berjalan,  proporsi  DAU  terhadap  penerimaan daerah  masih  yang  tertinggi  dibanding  dengan  penerimaan  daerah  yang  lain, termasuk PAD  (Pungky,  2011).  Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja  modal  ini  didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan  sarana  dan prasarana,  baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas  publik.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik,  pemerintah  daerah  seharusnya  mengubah  komposisi  belanjanya.  Selama ini belanja daerah lebih  banyak  digunakan  untuk  belanja  pegawai  dan  belanja rutin    yang    relatif  kurang    produktif    dan    adanya    keterbatasan    sumber    daya alam    dalam    alokasi  belanja  modal.  Seharusnya  pemanfaatan  belanja hendaknya  dialokasikan  untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktifitas pembangun dan untuk program- program layanan publik.
Menurut  Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari  (2007)  meneliti  tentang “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dan  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  bukti  empiris  dan  menguji  pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  / anggaran  umum  (DAU)  dari  belanja  modal  (belanja  modal)  dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Objek penelitian adalah Kabupaten / Kota  di  Pulau  Jawa.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  PAD  dan  DAU berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  (belanja  modal).  Ini  berarti  pemerintah daerah mampu memprediksi belanja  modal berdasarkan PAD dan DAU. Analisis selanjutnya  menunjukkan  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh pada belanja modal (belanja modal).
Berdasarkan  dari  fenomena  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  :Apakah  terdapat  pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana Alokasi Terhadap Belanja Modal? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja  Modal.  Adapun  kegunaan  dari  penelitian  ini
adalah    memberi  kontribusi  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  sehingga dapat  mendukung  atau  melengkapai  teori  yang  telah  ada  berkaitan  dengan  ilmu akuntansi  dan  khususnya  akuntansi  sektor  publik  .  Serta  bagi  praktisi  di  bidang akuntansi  pemerintahan  sebagai  sumbangan  pemikiran  dan  acuan  pemecahan masalah  yang  berhubungan  dengan  penyelenggaraan  akuntansi  pada  pemerintah daerah.

## KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan    Asli  Daerah (PAD) Menurut Abdul  dan Muhammad (2012 : 101) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.  Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  18  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesua dengan peraturan perundang-undangan.
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam pasal  6  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  terdiri  dari  :  1)  Pajak  Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor,  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di atas air, Pajak air di bawah tanah, Pajak  Air  permukaan,  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak Reklame,  Pajak  Penerangann  Jalan,  Pajak  Pengambilan  Bahan  Galian  Golongan C,  pajak  Parkir);  2)  Retribusi  Daerah  ;  3)  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Yang Dipisahkan (Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN/BUMD/perusahaan milik swasta atau kelompok usaha); 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## Dana Alokasi Umum
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (21)  Undang-  Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan    Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umumadalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.Mulai  tahun  2008  jumlah  DAU  sekurang-kurangnya  26%  (dua
puluh  enam  persen)  dari  Pendapatan  Dalam  Negeri  Neto  yang  ditetapkan  dalam APBN.  Pendapatan  Dalam  Negeri  Neto  adalah  penerimaan  negara  yang  berasal dari  pajak  dan  bukan  pajak  setelah  dikurangi  dengan  penerimaan  negara  yang dibagi hasilkan kepada daerah (Nurlan, 2006 : 96).
Menurut  (Nurlan  2006  :  96)  Proporsi  DAU  antara  provinsi  dan kabupaten/kota  dihitung  dari  perbandingan  antara  bobot  urusan  pemerintah  yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU antara provinsi dan  kabupaten/kota  ditetapkan  dengan  imbangan  10%  untuk  provinsi  dan  90% untuk kabupaten/kota.
Celah  fiskal  merupakan  selisih  antara  kebutuhan  fiskal  dan  kapasitas fiskal.  Kebutuhan  fiskal  daerah  merupakan  kebutuhan  pendanaan  daerah  untuk melaksanakan  fungsi  layanan  dasar  umum,  antara  lain  penyediaan  layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

## Belanja Modal
Menurut  PP  Nomor  71  Tahun  2010,  belanja  modal  merupakan  belanja Pemerintah  daerah      yang    manfaatnya  melebihi  satu  tahun  anggaran  dan  akan menambah  aset  atau  kekayaan  daerah  dan  sekanjutnya  akan  menambah  belanja yang  bersifat  rutin  seperti  biaya  pemeliharaan  pada  kelompok  belanja administrasi  umum.  Belanja  Modal  adalah  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam rangka  pembentukan  yang    sifatnya    menambah  aset    tetap/inventaris    yang memberikan  manfaat      lebih      dari      satu      periode      akuntansi,      termasuk didalamnya  adalah  pengeluaran  untuk  biaya  pemeliharaan  yang  sifatnya mempertahankan  atau  menambah  masa  manfaat,  meningkatkan  kapasitas  dan kualitas aset.
Aset  tetap  mempunyai  ciri  –  ciri  berwujud,  akan  menambah  aset pemerintah,  mempunyai masa  manfaat  lebih  dari satu  tahun.  Dan nilainya relatif material,  sedangkan  ciri  –  ciri  aset  lainnya  adalah  tidak  berwujud,  akan menambah  aset  pemerintah, mempunyai  masa  manfaat  lebih dari  satu  tahun dan
nilainya  relatif  material.  Cara  mendapatkan  belanja  modal  dengan  membeli melalui proses lelang atau tender.

## Penelitian Terdahulu
Menurut    Mutiara    Maimunah    (2006)    meneliti    tentang    “Flypaper Effect”  Pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap  Belanja  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera”.  Pada penelitiannya  terjadinya  flypaper  effect  di  DAU  dan  PAD  terhadap  Belanja Daerah  kabupaten  /  kota  di  Sumatera.  Tujuan  lainnya  adalah  untuk  menguji adanya flypaper effect yang berbeda antara wilayah rendah PAD dan daerah tinggi PAD.  Kemudian,  memeriksa  apakah  flypaper  masih  terjadi  pengeluaran  daerah dalam pendidikan, kesehatan dan lapangan infrastruktur. Data berasal dari APBD dan laporan pendapatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah mempengaruhi pengeluaran lokal.
Menurut  Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari  (2007)  meneliti  tentang “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dan  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  bukti  empiris  dan  menguji  pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  / anggaran  umum  (DAU)  dari  belanja  modal  (belanja  modal)  dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Objek penelitian adalah Kabupaten / Kota di Pulau  Jawa.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa PAD  dan  DAU berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  (belanja  modal).  Ini  berarti  pemerintah daerah mampu memprediksi belanja modal berdasarkan PAD dan DAU. Analisis selanjutnya  menunjukkan  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh pada belanja modal (belanja modal).
Menurut  David  Harianto  dan  Priyo  Hari  Adi  (2007)  meneliti  tentang “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dan  Pendapatan  Per  Kapita”.    Penelitian  ini  adalah  menemukan hubungan  Dana  Alokasi  Umum,  Belanja  Modal,  Pendapatan  Sendiri,  dan Pendapatan  Per  kapita  di  kabupaten  /  kota  di  Jawa  dan  Bali.  Penelitian  ini menggunakan Structural Equation Modeling Test  untuk melihat hubungan antara
variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum yang positif berkaitan  dengan  Belanja  Modal,  Belanja  Modal  berhubungan  positif  dengan Pendapatan  Sendiri  (PAD),  Belanja  Modal  berhubungan  negatif  dengan Pendapatan  Per  Kapita,  dan  Pemerintah  Daerah  Penerimaan  Asli  berhubungan positif terhadap Pendapatan Per kapita.
Menurut  Diah  Sulistyowati  (2011)  meneliti  tentang  “Pengaruh  Pajak Daerah,  Restribusi  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusu Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal”  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  dan  Bali  yang  melaporkan  secara  rutin  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil dari penelitian ini  menunjukkan  bahwa  Pajak  Daerah,  Restribusi  Daerah,  dan  Dana  Alokasi Umum  berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  Belanja  Modal,  sedangkan  Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.
Menurut  Arbie  Gugus  Wandira  (2013)  meneliti  tentang  “Pengaruh  PAD, DAU,  DAK  dan  DBH  terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal”  pada  pemerintah provinsi  se  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  DAU  dengan  arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

## RERANGKA PEMIKIRAN
Menurut  Mardiasmo  (2009)  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  penerimaan daerah dari sektor pajak daerah,  restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-  lain  pendapatan asli  daerah    asli    yang    sah.    Belanja    Modal    adalah    pengeluaran    anggaran untuk perolehan    aset    tetap   dan  aset    lainnya    yang    memberi    manfaat    lebih dari    satu  periode  akuntansi.  Belanja  modal  meliputi  antara  lain  belanja  modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, pelaratan dan aset tak berwujud.
Darwanti (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  alokasi  Belanja  Modal.  Temuan  ini  dapat mengindikasikan  bahwa  besarnya  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  menjadi  salah satu  faktor  penentu  dalam  menentukan  belanja  modal.  Hal  ini sesuai dengan PP No.  58  Tahun  2005  yang  menyatakan  bahwa  APBD  disusun  sesuai  dengan
kebutuhan  penyelenggaran  pemerintah  dan  kemampuan  daerah  dalam menghasilkan pendapatan.
Sumber  pembiayaan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  pertimbangan keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dilaksanakan  atas  dasar  desentralisasi, dekonstrasi,  dan  pembantuan.  Pelaksanaan  desentralisasi  dilakukan  dengan pemerintah  pusat  menyerahkan  wewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana  perimbangan  kepada  pemerintah  daerah.  Dana  perimbangan  ini  bertujuan untuk    mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah  pusat    dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004).
Prakoso  (2004  dikutip  dari  Siswantoro  2012)  memperoleh  bukti  empiris bahwa jumlah belanja modal diperngaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima  dari  pemerintah  empiris  tersebut.  Hasil  penelitian  Harianto  dan  Adi (2007)  semakin  memperkuat  bukti empiris  tersebut.  Mereka  menemukan  bahwa kemandirian  daerah  tidak  menjadi  lebih  baik,  bahkan  yang  terjadi  adalah sebaliknya  yaitu  ketergantungan  pemerintah daerah terhadap  transfer  pemerintah pusat, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi semakin tinggi.
Hal  ini  memberikan  adanya  indikasi  kuat    bahwa  perilaku  belanja daerah  khususnya  belanja  modal  akan  sangat  dipengaruhi  sumber  penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU).
Keterkaitan  antara  pendapatan  asli  daerah  ,  dana  alokasi  umum  dan  dan belanja modal dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar  1. Kerangka Pemikiran
Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Belanja Modal

## HIPOTESIS
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :
H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal
H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  eksploratif (exploratory  study )  dengan  jenis investigasi  studi  kausal  ( causal  study )  dimana  peneliti  ingin  menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Uma Sekaran, 2007). Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alookasi Umum terhadap Belanja Modal.
Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemerintah  daerah  di  wilayah Banten  dan  DKI  Jakarta  yang  berjumlah  10  pemda.  Tehnik  samplingnya menggunakan  sampel  jenuh,  oleh  karena  itu  seluruh  populasi  dijadikan  sampel. Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten dan  kota.  Metode  analisis  data  diawali  dengan  analisis  statistik  deskriptif,  uji asumsi  klasik  dan pengujian hipotesis  yang terdiri  dari koefisien determinasi,  uji statistik F, uji signifikansi individual dan analisis regresi linear berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  yang  dilakukan  mengacu  pada  hipotesis  yang  telah dinyatakan diatas. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan parameter estimates,  variabel  X1  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  mempunyai  tingkat signifikansi 0.000 atau dibawah 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah  berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Darwanto  (2012)  ,  juga penelitian Tria Novianti (2015) yang menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Modal.    Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Menurut Abdul dan Muhammad (2012:101) merupakan semua penerimaan daerah yang  berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian diatas,  maka  semakin  tinggi  pendapatan  asli  daerah  yang  diperoleh  pemerintah
daerah  dari  pemerintah  pusat,  maka  akan  semakin  tinggi  pula  alokasi  belanja modalnya.  Oleh  karena  itu  untuk  meningkatkan  belanja  modal  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Banten  dan  DKI  Jakarta,  hendaknya  pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan kekayaan asli daerah dengan lebih intensif. Selain  itu  juga    meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  kewajiban  dalam membayar  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  pada  setiap  kabupaten/kota  di Provinsi  tersebut.  Dengan  demikian  pendapatan  asli  daerah  akan  meningkat  dan belanja  modal  pun  akan  meningkat.  Sehinga  kualitas  pelayanan  publik  dan pembangunan daerah pada kabupaten/kota  akan semakin baik.
Hasil  uji  hipotesis  dengan  menggunakan  parameter  estimates  untuk variabel X2 yaitu Dana Alokasi Umum mempunyai tingkat signifikansi 0.000 atau dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian    Darwanto  dan  Yulia  (2007) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap variabel  Belanja  Modal.Sesuai  dengan  hasil  penelitian  diatas,  maka  semakin tinggi  dana  alokasi  umum  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  dari  pemerintah pusat,  maka  akan  semakin  tinggi  pula  alokasi  belanja  daerahnya.Hasil  penelitian diatas  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  pemerintah  kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Jika hal ini masih terus berlangsung maka otonomi  daerah  kemungkinan  besar  akan  terhambat.  Dalam  hal  ini  pemerintah daerah  harus  terus  menggali  strategi  guna  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah dan  dana  bagi  hasil  daerah  sehingga  pemerintah  daerah  tidak  lagi  hanya mengandalkan dana alokasi umum dari pemerintah pusat saja.
Hasil  uji  hipotesis  dengan  menggunakan  parameter  estimates  untuk variabel  X3  yaitu  Pendapatan Asli  Daerah mempunyai  tingkat  signifikansi  0.000 atau  dibawah  0.05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwaPendapatan  Asli  Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian    Darwanto  dan  Yulia  (2007) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap variable  Belanja  Modal.    Menurut  Nurlan  (2006:84)  Dana  Alokasi  Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula
yang  mempertimbangkan  kebutuhan  belanja  pegawai,  kebutuhan  fiskal  dan potensi  daerah.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian  diatas,  maka  semakin  tinggi  dana alokasi  umum  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  dari  pemerintah  pusat,  maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja modalnya.
Hasil  penelitian  diatas  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketergantungan pemerintah  kabupaten/kota  terhadap  pemerintah  pusat  masih  tinggi.  Jika  hal  ini masih  terus  berlangsung  maka  otonomi  daerah  kemungkinan  besar  akan terhambat.  Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  harus  terus  menggali  strategi  guna meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  bagi  hasil  daerah  sehingga pemerintah  daerah  tidak  lagi  hanya  mengandalkan  dana  alokasi  umum  dari pemerintah pusat saja.

## Tabel 1

## Daftar Anggota Sampel
No. Wilayah 1. Propinsi DKI 2. Propinsi Banten 3. Kabupaten Lebak 4. Kabupaten Pandeglang 5. Kabupaten Serang 6. Kabupaten Tangerang 7. Kota Cilegon 8. Kota Serang 9. Kota Tangerang 10. Kota Tangerang Selatan
Sumber : IHPS I 2015
Tabel 2

## Operasionalisasi Variabel
Variabel Dimensi Indikator Pengukuran Skala PAD (X1) Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  semua  penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Abdul dan Muhammad, 2012 : 101) - Pajak - Retribusi - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang sah PAD = Pajak + Retribusi + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah Rasio
DAU (X2) Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (21) UU No. 33/2004 tentang Perimbangan    Keuangan  Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi  Umum  adalah  dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan  keuangan  antar- Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. - Pendapatan Dalam Negeri - Celah fiskal - Alokasi Dasar DAU = 26% x PDN DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar Rasio BM (Y) Belanja  Modal    (BM)  adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan yang    sifatnya    menambah  aset tetap/inventaris yang memberikan  manfaat      lebih dari   satu   periode   akuntansi -Belanja Modal Tanah - Belanja Modal  \ Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan -. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BM = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja tidak terduga Rasio
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (dalam jutaan Rupiah)
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Gambar 2 : Grafik Uji Normalitas
Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PAD 30 41890.0 4118551.0 765217.867 1.0295E6 DAU 30 281851.0 1887770.0 725884.800 355122.4807 BM 30 140960.0 1316781.0 475469.200 346241.4929 Valid N (listwise) 30
Tabel 4

## Hasil Uji M ultikolonieritas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig. B Std. Error
Beta VIF
1 (Consta nt) -100899.739 69104.267 -1.460 .156 PAD .194 .029 .577 6.622 .000  5.931 DAU .589 .085 .604 6.933 .000  1.255
a. Dependent Variable: BM
Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .894 a .799 .784 160873.5714 2.012
a. Predictors: (Constant), PAD, DAU
b. Dependent Variable: BM
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS
Gambar 3 : Grafik Scatterrplot

## Tabel 6
Hasil Uji Statistik F ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressio n 2.778E12 2 1.389E12 53.667  .000 a Residual 6.988E11 27 2.588E10 Total 3.477E12 29
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

## b. Dependent Variable: BM
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

## Tabel 7
Hasil Uji Statistik t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  -100899.739 69104.267 -1.460 .156 PAD .194 .029 .577 6.622 .000 DAU .589 .085 .604 6.933 .000 a. Dependent Variable: BM
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  analisa  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  diatas  maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pendapatan  Asli  Daerah  mempunyai  pengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Hal  ini berarti  peningkatan  dan  penurunan  Pendapatan  Asli  Daerah  mempengaruhi Belanja Modal.
2. Dana  Alokasi  Umum  mempunyai  pengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Hal  ini berarti  peningkatan  dan  penurunan  Dana  Alokasi  Umum  mempengaruhi  Belanja Modal .

## Saran
Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:
1. Bagi  pemerintah  daerah,  untuk  meningkatkan  alokasi  daerah  khususnya belanja modal. Hendaknya pemerintah daerah dapat terus mengoptimalkan pemberdayaan  sumber  daya  yang  dimiliki,  untuk  dapat  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  umum  dari  pemerintah  pusat,
sehingga daerah akan lebih siap menaksir jumlah pengeluaran dan jumlah belanja dengan lebih efektif dan efisien.
2. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  untuk  memperluas  sampel  selain kabupaten/kota  yang  ada  di  provinsi  Banten  dan  DKI  Jakarta  sehingga dapat  memperoleh  hasil  yang  lebih  komprehensif  dari  penelitian  yang dilakukan.
3. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  mengembangkan  variabel  – variabel lain untuk menambah referensi dari penelitian yang belum pernah dilakukan.

## REFERENSI
Andayani,  Wuryan.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik, Bayumedia  Publishing, Malang.
Arbie  Gugus  Wandira.2013.”Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  dan  DBH Terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal”. Accounting  Analysis  Journal. AAJ (2) (1)
Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007). “Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal”. Simposium  Nasional Akuntansi 10 Makasar.
David  Harianto  dan  Priyo  Hari  Adi.  (2007).”Hubungan  Antara  Dana  Alokasi Umum,  Belanja  Modal,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Pendapatan PerKapita”. Simposium Nasional Akuntansi 10 Makasar.
Darise, Nurlan. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik),
PT Indeks, Jakarta.
Darwanto  dan  Yustikasari,  Yulia.(  2007)  “Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi, Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap pengalokasian  anggaran  belanja  modal”. Makalah  disajikan  pada Seminar  Antarbangsa  di  Universitas  Hassanudin ,  Makassar,  26-28  Juli 2007.
Imam  Ghozali.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariat  Dengan  Program  IBM SPSS            19 .    Edisi  5.  Badan  Penerbitan  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Indra Bastian.(2011).Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta.
Indra  Bastian.  (2010). Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar. Penerbit Erlangga,  Jakarta.  Darise.    Nurlan.  2006. Pengelolaan  Keuangan Daerah, PT Indeks, Jakarta.
Kusnandar  dan  Dodik  Siswantoro.(2012).”Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum, Pendapatan Asli Daerah,
Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran,  dan  Luas  Wilayah Terhadap  Belanja Modal”. Jurnal Universitas Indonesia
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah.  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Prakosa,  Kesit  Bambang.  (2004). “ Analisis  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan    Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Prediksi  Belanja Daerah”  (Studi    Empirik  di  Wilayah  Propinsi  Jawa  Tengah  dan  DIY) , JAAI Volume 8 No 2,  ISSN : 1410 – 2420. Renyowijoyo,  Muindro.(2013). Akuntansi  Sektor  Publik  Organisasi  Non  Laba, Mitra Wacana Media, Jakarta.