## Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya
Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar
Oleh:  Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH.M.Hum. H. Syaikhu, M.HI E-mail : syaikhu.ahmad.h@gmail.com * 1 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
* 2 Institus Agama Islam Negeri Palangkaraya

## Abstrak
Diskursus mengenai hukum - terutama hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia.Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: pertama, hukum kewarisan berdasarkan syari'at Islam, seperti tertuang dalam ilmu faraid kedua, hukum  kewarisan  adat  yang  sangat  pluralistis  keadaannya  dan  sifatnya  tidak  tertulis,  dan ketiga, hukum  kewarisan  yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup  di  tengah-tengah  masyarakat,  yang  paling  dominan  dalam  pelaksanaan  pembagian  warisan  masyarakat  Indonesia  adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut, begitu juga dalam kewarisan masyarakat Banjar.

## Key word : pembagian warisan, Ulama, Adat  Banjar

## Abstract
Discourse  on  law  -  especially  inheritance  law  is  always  interesting  to  study,  in  relation  to  the  socio-cultural  conditions  of people in Indonesia. This happens because the inheritance law in force in Indonesia is still pluralistic in nature, meaning that each group of people has its own law. There are at least three types of inheritance law that still exist and live in the midst of society, namely: first, inheritance law based on Islamic shari'a, as stated in the second faraid science, customary inheritance law which is very pluralistic in nature  and  unwritten  in  nature,  and  third,  inheritance  law  based  on  the  Civil  Code  (KUH  Perdata)  /  BW.  Of  the  three  types  of inheritance  law  that  still  exist  and  live  in  the  midst  of  society,  the  most  dominant  in  the  implementation  of  the  distribution  of Indonesian people's inheritance is based on Islamic law and customary law. This happens because the majority of Indonesia's population is  Muslim  with  various  very  diverse  tribes,  which  of  course  the  implementation  of  the  distribution  of  inheritance  will  also  vary according to the family system that they profess, as well as in the inheritance of the Banjar community.
Key word: division of inheritance, Ulama, Indigenous Banjar

## A. Pendahuluan
Saat  ini  pengaturan  hukum  waris  (yang merupakan  bagian  dari  hukum  perdata)  di  Indonesia masih  bersifat  dualisme  dan  pluralisme.Hal  demikian tidak  terlepas  dari  sejarah  hukum  berlakunya  hukum perdata  di  Indonesia.  Sebelum  Indonesia  merdeka, sebagai akibat penjajahan kolonial Belanda, politik hukum pemerintah  Hindia  Belanda  pada  waktu  itu  yang dituangkan dalam Pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling (IS), terdapat  penggolongan  hukum  dan  penggolongan penduduk.  Penggolongan  ini  kemudian  berpengaruh terhadap  adanya  pluralism  sistem  hukum  waris  yang berlaku: sistem hukum waris barat, sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris Islam.
Keanekaragaman  hukum  waris  tidak  semata- mata  sebagai  fenomenanormatif  dan  politik  hukum, melainkan  karena  faktor  sosiologis,  kultural,keyakinan dan  lain  sebagainya.  Hukum  waris  adat  juga  beraneka ragam, sepertihukum waris menurut susunan masyarakat patrilinial,  matrilineal  dan  parentalyang  masing-masing susunan masyarakat tersebut dapat dijumpai perbedaan- perbedaandalam  hukum  kewarisannya,  baik  berkenaan
dengan pengertianpewarisan, obyek pewarisan, pewarisan,
penerima waris, cara-cara pewarisan,kewajiban  pembagian  warisan,  pelaksanaan pembagian  warisan,  hubungan  antarapewarisan  dengan hak-hak  pihak  ketiga,  hubungan  pewarisan  dengan  hak- hakperolehan  hak  lainnya  (seperti  hibah,  wasiat  dll), asas-asas  yang  mengaturhubungan  antara  sistem kewarisan yang berbeda yang meliputi asas-asas kalauada sengketa,  titik  taut  antara  sistem  hukum  kewarisan  dan obyek  atau  subyekkewarisan  yang  tidak  berada  dalam yurisdiksinya.
Hukum  adat  dimaknai  oleh  masyarakat  hukum adat  secara  mendalam,  bukan  hanya  dalam  perspektif normatif  formal  semata  sebagaimana  terhadap  hukum positif.  Keberadaan  hukum  adat  yang  melekat  pada kehidupan  masyarakat  adat  dimaknai  sebagai  ”roh”  dari kehidupan  masyarakat  adat,  sehingga  aspek  normatif yang terwujud dalam petuahpetuah ”tetuha” atau tokoh adat hanyalah refleksi dari keyakinan-keyakinan kehidupan  yang  mereka  yakini  untuk  mewujudkan keselamatan,  kedamaian  dalam  kehidupan  masyarakat adat  tersebut.  Pemaknaan  hukum  dalam  perspektif
Gusti Muzainah dan Syaikhu.2020. Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka RayaDalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar
hukum  adat  yang  seperti  inilah  yang  menjadikan  hukum adat  itu  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat dalam  kehidupan  sehari  hari,  karena  hukum  adat  bagian sistem  kehidupan  mereka  secara  keseluruhan  dalam kehidupan.    Pengingkaran  terhadapnya  berarti  telah mengingkari  kehidupan  itu  sendiri  yang  harus  mereka tegakan,  dan  mekanisme  penegakan  hukum  adatpun menjadi  unik  yang  tidak  semata  berorientasi  kepada mereka yang melanggar hukumadat tersebut, akan tetapi juga  berorientasi  pada  pengembalian  keseimbangan dalam sistem kehidupan itu sendiri. Hukum adat sebagai suatu  sistem  hukum  yang  ada  ada  masyarakat  adat bertujuan  mewujudkan  tatanan  kehidupan  yang  damai dan  tenteram  dalam  masyarakat,  dengan  adanya kedamaian  dan  ketenteraman  itulahakan  tercipta keadilan hukum bagi mereka.
Bagian-bagian  hukum  adat  besar  pengaruhnya terhadap  hukum  waris  adat  dan  sebaliknya  hukum warispun  berdiri  sentra  dalam  hubungan  hukum-hukum adat  lainnya,  sebab  hukum  waris  meliputi  aturan-aturan hukum  yang  berlainan  dengan  proses  yang  terus- menerus  dari  abad  ke  abad,  ialah  suatu  penerusan  dan peralihan  kekayaan  baik  materil  maupun  immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.
Permasalahan  pengaturan  hukum  waris  adat yang  berlaku  di  Indonesia  sebagaimana  dikemukakan  di atas  terletak  pada  pengaturan  yang  didasarkan  pada sistem kekerabatan. Pada sistem kekerabatan menentukan kedudukan ahli waris yang dilihat dari jenis kelamin  atau  gender  para  ahli  waris.  Kedudukan  ahli warisberdasar sistem kekeluargaan yang dianut, ini dapat dinilai  bersifat  diskriminatif,  karena  pada  masyarakat yang menganut sistem patarilinial hanya laki-laki saja yang berkedudukan  sebagai  ahli  waris,  sedangkan  dalam masyarakat  yang  menganut  sistem  kekeluargaan perempuan, yang berkedudukan sebagai ahli waris hanya pihak  perempuan.  Berbeda  dengan  sistem  kekeluargaan bilateral atau parental, baik perempuan maupun laki-laki sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris.
Salah  satu  suku  yang  penduduknya  beragama Islam di Palangka Raya adalah suku BanjarDi Kalimantan Tengah  khususnya,  masuk  Islam  sama  dengan  masuk Banjaratau sebaliknya masuk Banjar sama  artinya masuk Islam.  Alfani  Daudmenjelaskan  bahwa  sejak  berabad- abad  yang  lalu  masyarakat  Banjar  selalu  diidentikkan dengan Islam, dan ini mencerminkan Islam sebagai suatu sistemyang  diperpegangi  oleh  masyarakat  Banjar.  Dari kecenderungan  sumberreferensi  perilaku  sosial  inilah, fungsi  keberislaman  oleh  masyarakat  Banjarakhirnya menjadi simbol dan identitas yang membedakan mereka dengankelompok-kelompok masyarakat lain di sekitarnya  yang  masih  menganutkepercayaan  atau  religi sukunya.
Persoalan  yang  mendasar  adalah,  di  satu  sisi masyarakat  Banjar  itu  menganut  agama  Islam  dan terkenal  fanatik  (tidak  ada  masyarakat  Banjar  yang beragama  selain  Islam),  tetapi  di  sisi  lain  terdapat fenomena  yang  justru  tidak  mengarah  kepada  hukum waris  Islam  normatif  yang  ada  dalam  al-Qur'an  dan sunnah.  Mereka  lebih  mengarah  kepada  hukum  waris adat,  seperti  kecenderungan  untuk  tidak  membedakan bagian  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dalam menerima  warisan.  Selain  itu,  dalam  pengematan    juga ditemukan  adanya  harta  warisan  yang  belum  dibagi, padahal  di  dalam  Islam  dianjurkan  untuk  segera  dibagi agar  tidak  terjadi  sengketa  di  kemudian  hari.Agar pembahasan  lebih  terfokus,  peneliti  hanya  membatasi pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  dalam  keluarga ulama  saja.Pembatasan  ini  dilakukan  mengingat  dalam tatanan  masyarakat  Banjar,  ulama  memegang  peranan yangsangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Banjar di Palangka Raya.
Penyebutan gelar mu'allim, guru, dan tuanguru sepenuhnya  menjadi  hak  dan  otoritas  dari masyarakat, artinya meskipun berasal dari keluarga biasa, kalau masyarakat menganggapnya pantas untuk mendapatkan gelar itu, maka dengan sendirinya gelar itu melekat  di  dalam  dirinya.  Demikian  juga  sebaliknya, meskipun  anak  atau  keturunan  seorang mu'allim,  guru, dan  tuan  guru, tetapi  kalau  masyarakat  menganggapnya belum  pantas  untuk  menerima  gelar  tersebut,  maka gelar mu'allim,  guru,  dan  tuan  guru tidak  akan  melekat didalam  dirinya.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  dalam masyarakat  (suku)  Banjar,    seseorang  itu  dihormati  dan dimuliakan  karena  kapasitas  keilmuannya  bukan  karena keturunannya.  Oleh  karena  itu,  dalam  tatanan masyarakat Banjar diketahui bahwa apabila seseorang itu berpredikat  sebagai mu'allim,  guru,  dan  turn  guru, belum tentu  orang  tua  maupun  anak-anaknya  juga  berpredikat seperti  itu.  Jadi,  dalam  masyarakat  Banjar  di  Palangka Raya,  penyebutan  gelar mu'allim,  guru,  dan  tuan  guru itu ditentukan berdasarkan pengakuan masyarakat, kapasitas pengetahuan  agama  yang  dimiliki,  dan  peran  yang dimainkan dalam masyarakat.
Oleh karena itu, sangat strategis jika ada upaya untuk  mengetahui  tentang  pembagian  harta  warisan dalam  keluarga  ulama  Banjar  di  Palangka  Raya  sebagai barometer  bagi  masyarakat  Banjar  yang  religius  dalam melaksanakan pembagian warisan dalam keluarganya.

## B. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat
Di  bawah  ini  penulis  akan  menguraikan  tiga sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:
a. Sistem Kewarisan Individual
Ciri  Sistem  Kewarisan  Individual,  ialah  bahwa harta  peninggalan  itu  terbagi-bagi  pemilikannya kepada  para  waris,  sebagaimana  berlaku  menurut
KUH  Perdata  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata),  dan  Hukum  Islam,  begitu  pula  berlaku  di lingkungan  masyarakat  adat  seperti  pada  keluarga- keluarga Jawa, yang parental, atau juga padakeluarga- keluarga  Lampung  yang  patrilineal.  Pada  umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga  mandiri,  yang  tidak  terikat  kuat  dengan hubungan  kekerabatan.Pada  belakangan  ini  di kalangan  masyarakat  adat  yang  modern,  di  mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagimilik bersama, sistem ini banyak berlaku.
Kebaikan  sistem  individual  ini  adalah  dengan adanya  pembagian,  maka  pribadi-pribadi  waris mempunyai  hak  milik  yang  bebas  atas  bagian  yang telah  diterimanya.  Para  waris  bebas  menentukan kehendaknya  atas  harta  warisan  yang  menjadi bagiannya,  ia  bebas  untuk  mentransaksikan  hak warisannya  itu  kepada  orang  lain.  Kelemahannya, ialah  bukan  saja  pecahnya  harta  warisan,  tetapi  juga putusnya  hubungan  kekerabatan  antara  keluarga waris  yang  satu  dan  yang  lainnya.  Hal  mana  berarti, lemahnya  asas  hidup  kebersamaan  dan  tolong- menolong  antara  keluarga  yang  satu  dan  keluarga yang lain yang seketurunan.
b. Sistem Kewarisan Kolektif
Ciri  sistem  kewarisan  kolektif,  ialah  bahwa harta
peninggalan itudiwarisi/dikuasai
oleh sekelompok waris dalam keadaan
tidak terbagibagi,yang  seolah-olah  merupakan  suatu  badan hukum  keluarga  kerabat(badan  hukum  adat).Harta peninggalan  itu  di  sebut hartou  menyayanak di Lampung,  dalam  bentuk  bidang  tanah  kebun  atau sawah,  atau  rumahbersama  (di  Minangkabau- Gedung).
c. Sistem Kewarisan Mayorat
Ciri  sistem  kewarisan  mayorat,  adalah  bahwa harta  peninggalan  orangtua  atau  harta  peninggalan leluhur  kerabat  tetap  utuh  tidak  dibagi-bagikepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki- laki(mayorat  laki-laki)  di  lingkungan  masyarakat patrilineal  Lampung  danjuga  Bali,  atau  tetap  dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita)di lingkungan  masyarakat  matrilineal  semendo  di Sumatera  Selatan  danLampung.Bagi  masyarakat  adat Lampung  Pesisir,  penduduknya  menggunakansistem kewarisan  mayorat  laki-laki.  Sistem  kewarisan mayorat  hamper  sama  dengan  sistem  kewarisan kolektif,  hanya  penerusan  danpengalihan  hak penguasa  atas  harta  yang  tidak  terbagi-bagi itudilimpahkan  kepada  anak  tertua  yang  bertugas sebagai  pemimpinrumah  tangga  atau  kepala  keluarga menggantikan kedudukan ayah atauibu sebagai kepala keluarga.
Diserahkannya  hak  penguasaan  atas  seluruh harta  kepada  anak  laki-lakitertua,  bagi  masyarakat
Adat  Lampung  Pesisir,  maksudnya  adalahsebagai penerus  tanggung  jawab  orang  tua  yang  wafat, untukbertanggung  jawab  atas  harta  peninggalan  dan kehidupan  adik-adiknyayang  masih  kecil,  hingga mereka  dapat  berdiri  sendiri.  Di  daerahLampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan
hartapeninggalan
adalah anak
punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari isteritertua.
Kelemahan  dan  kebaikan  sistem  kewarisan mayorat,  adalah  terletakpada  kepemimpinan  anak tertua  dalam  kedudukannya  sebagaipengganti  orang tua  yang  telah  wafat,  dalam  mengurus  harta kekayaandan  memanfaatkannya  guna  kepentingan semua  anggota  keluarga  yangditinggalkan.Hal  ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagaipemilik harta
peninggalan secara
perseorangan, tetapi sebagaipemegang  mandat orang tua  yang  dibatasi  oleh  musyawarah  keluarga,dibatasi oleh  kewajiban  mengurus  orang  tua  yang  dibatasi olehmusyawarah  keluarga  lain,  dan  berdasarkan  atas tolong-menolong olehbersama untuk bersama.

## C. Hukum  Waris Adat Masyarakat Banjar
Masyarakat  Suku  Banjar  mayoritas  memeluk Agama  Islam.Hal  ini  tentunya  mempengaruhi  segala kegiatan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  Suku  Banjar itu sendiri.Meskipun sebagai  penganut agama Islam yang cukup  taat,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  tidak sepenuhnya  Hukum  Islam  ini  dapat  diterapkan  karena masih  kuatnya  pengaruh  adat  dari  masyarakat setempat.Adanya dua pengaruh hukum ini yakni Hukum Islam  dan  Hukum  Adat,  maka  sering  kali  menimbulkan berbagai persoalan di mana adanya pilihan hukum antara kedua sistem hukum ini yakni apakah tetap menerapkan Hukum  Adat  yang  selama  ini  masih  berlaku  atau  kah dengan  menerapkan  Hukum  Islam  sebagai  hukum  dari agama  yang  secara  mayoritas  dianut  masyarakat  Suku Banjar.
Hukum  waris  adat  adalah  hukum  adat  yang memuat  garis-garis  ketentuan  tentang  sistem  dan  asas- asas  hukum  waris,  tentang  harta  warisan  itu  dialihkan penguasaan  dan  pemilikkannya  dari  pewaris  kepada  ahli waris.Hukum  waris  adat  sesungguhnya  adalah  hukum penerusan  harta  kekayaan  dari  suatu  generasi  kepada keturunannya.
Menurut  Soepomo  :  “Hukum  adat  waris memuat  peraturan-peraturan  yang  mengatur  proses meneruskan  serta  mengoperkan  barang-barang  harta benda  dan  barang-barang  yang  tidak  berwujud  benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”.
Dalam  teori  hukum  Islam,  adat  yang  dapat diterima hanyalah adat yang baik, sementara yang buruk harus ditolak bahkan dihilangkan.  Dalam konteks inilah, para  yuris  muslim  memformulasikan  berbagai  kaedah hukum  yang  berkaitan  dengan  adat,  seperti al-  'adah
Gusti Muzainah dan Syaikhu.2020. Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka RayaDalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar
muhakkamah (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum), al- sabit bi al-'urf ka al-sabit bi al-nas (yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas).
Pada proses pembagian warisan pada masyarakat  Banjar  terdapat  peran  tokoh  masyarakat yang  disebut  “tetuha  kampung”  atau  “tuan  guru”  atau “abah  guru”,  yaitu  tokoh  yang  dianggap  mengetahui permasalahan  agama,  termasuk  dalam  masalah  warisan. Posisi sentral tokoh masyarakat ini menjadikannya sangat berperan dalam proses penentuan ahli waris dan proses pembagian  warisan.  Adapun  adat  yang  berlaku  pada masyarakat  Banjar,  manakala  terjadi  peristewa  hukum yang  membawa  akibat  hukum  pada  adanya  hak  waris, maka pihak keluarga akan mendatangi tokoh masyarakat ini  untuk  berkonsultasi,  sekaligus  meminta  pendapat tentangsiapa-siapa  saja  yang  menjadi  ahli  waris  dan besarnya  bagiannya  masing-masing.  Umumnya  yang mendatangi  tokoh  masyarakat  ini  adalah  laki-laki  atau saudara tertua yang ada dikeluarga, oleh karena itu akses perempuan  terhadap  tuan  guru  atau  tokoh  masyarakat ini lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, sehingga ada dalam  beberapa  kasus  informasi  yang  diberikan  oleh pihak  yang  berkonsultasi  ke  tuan  guru  ini  menjadi  tidak seimbang.
Karakter agama Islam  dalam pembagian faraidh tentunya membawa konsekwensi apakah dalam permasalahan  pembagian  warisanberlaku  pula  syariat islam,  yaitu  apakah  pembagian  waris  antara  ahli  waris laki-laki  dan  ahli  waris  perempuan  mengacu  kepada ketentuan  yang  tertuang  dalam  Al-Qur’an  sebagaimana yang diatur dalam Qur’an Surah An Nisa ayat (11) yang menentukan  bahwa  “laki-laki  memperoleh  bagian  dua kali dari bagian perempuan”. Hasil penelitian menunjukan dalam masyarakat Banjar ternyata diperoleh  data  bahwa  bagian  perempuan  tidak  selalu menerima  bagian  harta  warisan  yang  lebih  sedikit  dari pada  pihak  laki-laki.    Dalam    menerima  harta    warisan bisa  dikualifikasi  sebagai  berikut  (a)  Perempuan mendapatkan  bagian  lebih  sedikit  dari  pada  bagian  laki- laki;  (b)Perempuan  mendapatkan  bagian  yang  sama dengan  bagian  laki-laki;  (c)  Perempuan  mendapatkan bagian  yang  lebih  besar  dari  bagian  laki-laki.Adanya variasi  bagian  harta  wartisan  terhadap  perempuan  yang seperti  ini  disebabkan  oleh  adanya  penetapan  bagian harta  warisan  didasarkan  kepada  asas  atau  prinsip “manfaat” atau “kemanfaatan”.
Kalau  seandainya  ada  orang  tua  yang  merasa bahwa  ketetapan  Allah  tersebut  tidak  menjadi  adil apabila dia telah memenuhi banyak kebutuhan anak laki- lakinya,  maka  jalan  keluar  yang  dapat  ditempuh  adalah memberi  anak  perempuannya    semasa  hidup  dan sehatnya  -  jumlah  yang  dianggapnya  dapat  menghasilkan keadilan  di  antara  anak-anaknya.  Allah  memberi wewenang  kepada  pemilik  harta  semasa  hidup  dan
sehatnya untuk menggunakan hartanya sesuai kehendaknya dalam bat as yang halal dan adil.Apabila dia meninggal dunia, maka dia tidak lagi memiliki wewenang dan harta tersebut menjadi milik Allah, dan hanya Dialah yang  berwenang  penuh  membaginya  sebagaimana ditetapkan-Nya dalam ketentuan hukum waris.
Kata  mufakat  yang  dihasilkan  berdasarkan musyawarah,  kadang-kadang  mengakibatkan  adanya perbedaan  bagian  yang  diterima  oleh  ahli  waris  dengan bagian menurut yang ditentukan dalam Islam. Walaupun demikian,  semangat  atau  jiwa  dari  hukum  kewarisan Islam  tidak  ditinggalkan,  artinya  pada  ahli  waris  ada kesadaran  mengenai  bagian  yang  mesti  didapat berdasarkan angka-angka faraid, tetapi sering kali hal itu disubordinasikan (ditarik ke belakang) dengan memberikan  kesempatan  bagi  prinsip  "kerelaan"  untuk lebih berperan.
Dalam kewarisan adat Banjar juga dikemukakan bahwa  tidak  ditemukan  adanya  suatu  keharusan  untuk membagi  harta  warisan,  akan  tetapi  pembagian  harta warisan  dilakukan  dilihat  dari  situasi  atau  keadaan tertentu  yang  menghendaki  segera  atau  tidaknya  harta warisan itu dibagi.

## D. Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Keluarga Ulama
Implementasi  dari  ajaran  Islam  pada  kehidupan masyarakat Banjar jugasangat dipengaruhi dan didominasi oleh para alim ulama, apa-apa yang merekafatwakan akan dituruti oleh masyarakat sebagai suatu acuan dalammenyelesaikan masalah kehidupannya.Dari ini jelas bahwa  dalam  masyarakat.Banjar  sejak  dulu  telah mempunyai  semacam  hasil  ijtihad  ulama  dalammasalah- masalah hukum sesuai dengan kondisi dan situasi daerah sertadiperpegangi oleh masyarakat.
Dalam  al-Qur'an  dan  kitab-kitab  fikih  sendiri sudah  dijelaskan  tentang  bagian  yang  diterima  oleh  ahli waris.  Bahkan  ketika  salah  satu  ahli  waris  masih  berada dalam  kandungan  pun  ada  tata  cara  pembagiannya (padahal jenis kelaminnya masih belum jelas). Anak yang masih  berada  dalam  kandungan  ibunya  termasuk  ahli waris  yang  berhak  menerima  warisan  sebagaimana  ahli waris lainnya.
Sistempewarisan  yang  dilakukan  oleh  sebagian keluarga  ulama  Banjar  di  Palangka  Raya  juga  menganut sistem  pewarisan  mayorat.Walaupundemikian,  sistem mayorat  yang  terjadi  dalam  keluarga  ulama  ini dilakukankarena  adanya  pertimbangan-pertimbangan tertentu  untuk  tidak  membagiharta  warisan  yang didasarkan  kepada  wasiat  atau  kesepakatan  ahli warisdalam  rangka  menjaga  kemaslahatan  bersama.Oleh karena  itu,  model  sistempewarisan  mayorat  yang dijumpai  dalam  keluarga  ulama  Banjar  di  Palangka  Raya ini  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  pengecualian
ataupenyimpangan  khusus  dari  sistem  warisan  yang individual.
Konsep  kewarisan  masyarakat  Banjar  di Palangka Raya dimana hal itu terjadi ketika masih ada ahli waris  yang  masih  kecil  atau  masih  hidupnya  pasangan hidup  pewaris.  Ketika  pasangan  hidup  pewaris (janda/duda) masih hidup, para ahli waris yang lain dalam rangka  menghormati  orang  tuanya  merasa  tidak  tega membagi  harta  yang  ditinggalkan.  Mereka  yang menggugat  untuk  membagi  harta  peninggalan  tersebut, oleh masyarakat digolongkan sebagai anak yang tak tahu diri  (durhaka).Oleh  karena  itu  merupakan  pantangan membagi harta peninggalan sementara salah seorang dari orang tua mereka masih ada.
Harta  warisan  tersebut  biasanya  dikuasai  oleh salah  seorang  ahli  waris.Penguasaan  harta  warisan  oleh salah seorang ahli waris ini biasanya dilakukan oleh orang tua  laki-laki  atau  orang  tua  perempuan  kalau  salah satunya  meninggal  dunia,  atau  dikuasai  oleh  saudara tertua  kalau  kedua  orang  tuanya  meninggal  dunia.  Ada beberapa  alasan  sehingga  harta  warisan  tersebut  belum dibagi, seperti:
1.  Calon  pewaris  berwasiat  (berpesan)  sebelum meninggal  agar  jangan  sampai  terjadi  pertengkaran mengenai  harta  warisan,  dimana  harta  warisan dinikmati  secara  bersama-sama  saja.  Dalam  hal  ini biasanya  harta  warisan  berupa  rumah  dan  perahu, sehingga  dengan  demikian  setiap  ahli  waris  dapat menikmati hasilnya atau menggunakannya.
2  Ahli  waris  mempunyai  kesepakatan  untuk  tidak membagi  sebagian  atau  seluruh  harta  warisan, dengan  tujuan  agar  harta  tersebut  dapat  digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan yang terjadi sehubungan  dengan  meninggalnya  pewaris,  seperti upacara haulan setiap tahun.
3. Ahli waris bersepakat harta warisan tidak dibagi dalam rangka  membiayai  ahli  waris  yang  belum  mandiri atau  ahli  waris  lain  dianggap  belum  dewasa  atau cakap  mengurus  sendiri  bagian  harta  warisan  yang merupakan haknya.
4. Ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta warisan karena  menghormati  salah  satu  ahli  waris  lain  yaitu ibunya atau bapaknya, sehingga jarang sekali adanya tuntutan  membagi  harta  warisan  dari  anakanaknya walaupun anak-anak tersebut sudah dewasa.
Pembagian  warisan  dengan  cara  Musyawarah (islah) yang  terjadi  dalam  keluarga  ulama  Banjar  ini biasanya  dilakukan  oleh  para  ahli  waris  untuk  mencapai kemufakatan  di  antara  mereka,  sehingga  hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Pembagian harta warisan  dengan  cara islah atau  dengan  cara  musyawarah mufakat  ini,  berarti  prosesnya  hanya  menempuh  satu cara, yaitu musyawarah mufakat. Dalam hal ini, ahli waris bermusyawarah  menentukan  besarnya  bagian  masing- masing  ahli  waris  dan  penerima  warisan  lainnya.Dalam
islah ini,  pertimbangan-pertimbangan  yang  menentukan besarnya  bagian  masing-masing  ditentukan  oleh  kondisi objektif  keadaan  ahli  waris  dan  penerima  warisan lainnya.Oleh  karena  itu  bagian  yang  diterima  oleh masingmasing  ahli  waris  dan  penerima  warisan  lainnya sangat  variatif,  karena  tidak  memakai  prosentasi tertentu.Sebagian  ulama  Banjar  di  Palangka  Raya menganggap  bahwa islah juga  dibenarkan  oleh  syariat Islam,  karena  warisan  termasuk  bidang  muamalah  yang pelaksanaannya  diserahkan  kepada  umat,  asalkan  dalam hal tersebut tidak ada perselisihan. Dalam hal ini mereka melakukan  pembagian  warisan  berdasarkan  apa  yang mereka  sepakati  secara  damai  dan  didasarkan  pada kemaslahatan  mereka.  Bagi  mereka  yang  terpenting adalah  kesepakatan  dalam  membagi  harta  warisan  dan tidak  terjadi  sengketa  atau  perselisihan,  namun  apabila terjadi  perselisihan  di  antara  mereka  maka islah tidak dilaksanakan,  tetapi  merujuk  kepada  pembagian  harta warisan menurut faraid.

## E. Penutup
Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai unifikasi hukum.Karena hukum  yang  ada  di  Indonesia  beragam  dan  pastinya masyarakat  Indonesia  sendiri  mengikuti  hukum  yang berlaku,  yaitu  hukum  Barat  (hukum  positif),  Islam  dan Adat.Akibatnya sampai saat ini pengaturan masalah waris di Indonesia belum mempunyai kesamaan.
Dalam  pengamatan,  bahwa  sebagian  ulama Banjar  di  Kota  Palangka  Raya    menganggapbahwa islah dalam  pembagian  harta  warisandibenarkan  oleh  syariat Islam,  karena  warisan  termasuk  bidang  muamalah  yang pelaksanaannya  diserahkan  kepada  umat,  asalkan  dalam hal  tersebut  tidak  ada  perselisihan.  Mereka  melakukan pembagian  warisan  berdasarkan  apa  yang  mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka.  Hal  terpenting  adalah  kesepakatan  dalam membagi  harta  warisan  dan  tidak  terjadi  sengketa  atau perselisihan, namun apabila terjadi perselisihan di antara mereka  maka islah tidak  dilaksanakan,  tetapi  merujuk kepada pembagian harta warisan menurut faraid. Prinsip perdamaian (islah) adalah  cara  yang  dapat  dibenarkan, agar  suasana  persaudaraan  dapat  terjalin  dengan  baik, sepanjang  perdamaian  itu  tidak  dimaksudkan  untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfani  Daud, Islam  dan  Masyarakat  Banjar  Diskripsi  dan Analisa  Kebudayaan  Banjar (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1997)
Ahmad  Roflq, Fiqh  Mawaris  EdisiRevisi (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2002)
Gusti Muzainah dan Syaikhu.2020. Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka RayaDalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar
Bushar  Muhammad, Pokok-Pokok  Hukum  Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002) Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-Maarif, 1994) Gusti  Muzainah , Prinsip  Prinsip  Hukum  Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar , Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2012, Vol. 8, No. 15 ----------------------, Prinsip    Hukum  Kedudukan  Perempuan
Dalam  Hukum  Waris  Adat  Masyarakat  Banjar,
Mu’adalah Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. II No. 1, Januari–Juni 2014 Hilman Hadikusuma , Hukum Waris Adat , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) Komari.  2011. Laporan  Akhir  Kompidium  Hukum  Waris.
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
M. Quraish Shihab, Perempuan Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampaiNikah Sunnah Dari Bias lama sampai Bias Baru (Cet. II; Jakarta: LenteraHati, 2005) M.  Toha  Abdurrahman, Pembahasan  Wans  dan  Wasiat Menurut Hukum Islam (Yogyakarta: t.p., 1976) Umar  Syihab, Hukum  Islam  dan  Transformasi  Pemikiran (Semarang: Bina Utama, 1996) Soejono  Soekanto, Hukum  Adat  Indonesia ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2012)