## ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK
(STUDI WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI KOTA SURABAYA)
Siska Yulia Weny 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Kediri, Indonesia

## ABSTRACT
Tax  are  the  most  potential  source  of  Indonesia  state  revenues,  tax  will  be  used  to development  and  improvement  the  economic  of  people  in  Indonesia.  Many  way  to  get  tax revenue  they  are  increasing  the  number  of  active  taxpayers,  increasing  of  taxpayers obedience. In fact taxpayers try to get a way for avoid tax payment. Tax payers hope there is a policy can solve problems taxation. In 2016 the goverment give taxpayers a policy which can help them, that is Tax Amnesty.
The  method  in  this  research  is  qualitative  interpretive  method  with  phenomenology approach.  collecting  information  technique  in  this  research  use  observation,  interview,  and documentation. Informants in this study are 3 corporate taxpayers and 1 individual taxpayer. The  results  of  this  research  are  taxpayers  who  use  policy  of  tax  amnesty  can  more understanding about Tax amnesty, many positive impact for taxpayers who use the policy, and Tax Amnesty Policy been able to resolve the problem of taxpayers.
Keywords: tax amnesty, corporate taxpayer, individual taxpayer

## PENDAHULUAN
Penerimaan  pajak  adalah  sumber  penerimaan  di  Indonesia  yang  paling  potensial, penerimaan  pajak  akan  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  dan  meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.  Menurut  Mardiasmo (2014), pajak mempunyai arti pungutan  oleh  negara  terhadap  warga  negaranya.  Undang-Undang  Ketentuan  Umum Perpajakan  No.  28  Tahun  2007  (2015)  mendefinisikan  pajak  merupakan  kontribusi  wajib kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.
Pada  umumnya  wajib  pajak  cenderung  untuk  menghindari  kewajiban  membayar pajak.  Pemeriksaan  pajak  merupakan  instrumen  untuk  meningkatkan  tingkat  kepatuhan wajib  pajak,  kepatuhan  ini  akan  berdampak  langsung  maupun  tak  langsung  pada penerimaan  pajak.  Pemerintah  per  tanggal  1  Juli  2016  secara  resmi  telah  meluncurkan Program Pengampunan Pajak Nasional.
Tugas pemerintah untuk mensosialisasikan besar besaran kebijakan pengampunan pajak tersebut, dengan tujuan wajib pajak banyak mengetahui tentang pengampunan pajak, karena  kebijakan  pengampunan  pajak  ini  adalah  kebijakan  baru  dan  memiliki  waktu  yang terbatas. Sehingga apabila sosialisasi kepada wajib pajak kurang, maka kebijakan ini tidak
1 siskayuliaw@gmail.com
e-ISSN: 2615-7004
berjalan secara maksimal. Kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat menyelesaikan masalah  wajib  pajak  yang  selama  ini  belum  bisa  terselesaikan  oleh  wajib  pajak,  baik kesalahan  atau  kelalian  masalah  dalam  PPH  21,  PPH  22,  PPH  23,  PPN,  dan  lain-lain. Fenomena  bahwa  banyak  wajib  pajak  membutuhkan  kebijakan  untuk  menyelesaikan masalah  perpajakan  mendorong  pemerintah  untuk  meluncurkan  kebijakan  pengampunan pajak  tersebut.  Pengetahuan  yang  mendalam  wajib  pajak  tentang  pengampunan  pajak mengakibatkan banyaknya yang berminat dalam mengikuti pengampunan pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahayu  (2016)  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah kebijakan  amnesti  pajak  memberikan abnormal  return pada  saham-saham  syariah  yang masuk  daftar  Jakarta  Islamic  Index  (JII)  periode  Juni-November  2016,  apakah  terdapat perbedaan abnormal return pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni- November  2016  sesudah  dan  sebelum  kebijakan  amnesti  pajak,  apakah  ada  perbedaan trading  volume  activity pada  saham-saham  syariah  yang  masuk  daftar  JII  periode  Juni- November 2016 sesudah dan sebelum kebijakan amnesti pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peristiwa amnesti pajak tidak memiliki kandungan informasi bagi investor saham- saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November 2016, menunjukkan tidak ada abnormal  return yang  signifikan  selama  periode  peristiwa,  reaksi  pasar  modal  terhadap amnesti pajak hanyalah sesaat dan tidak berkepanjangan ditunjukkan dari pergerakan harga saham  yang  mengalami  penurunan  pada  saat  peristiwa,  dan  mengalami  kenaikan  atau kembali  normal  setelah  peristiwa,  investor  pada  saham  syariah  yang  masuk  daftar  JII periode  Juni-November  2016  termasuk  investor  yang  cenderung  menghindari  risiko  ( risk averse).
Berdasarkan fenomena empirik dan teoritis yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini  dilakukan  dengan  beberapa  informan  dan  pertanyaan  penelitian  adalah:  1)  bagaimana pemahaman    pengampunan  pajak  dari  sudut  pandang  wajib  pajak  baik  badan  dan  orang pribadi karyawan?; 2) bagaimana manfaat  pengampunan pajak bagi wajib pajak baik badan dan  orang  pribadi  karyawan?;  serta  3)  apakah    kebijakan  pengampunan  pajak sudah menyelesaikan  masalah  wajib  pajak  yang  selama  ini  belum  bisa  terselesaikan  oleh  wajib pajak,  baik  kesalahan  atau  kelalian  masalah  dalam  PPH  21,  PPH  22,  PPH  23,  PPN,  dan lain-lain  dalam  ruang  lingkup  perpajakan?.  Tujuan  pada  penelitian  ini  adalah  mengetahui pemahaman    pengampunan  pajak  dari  sudut  pandang  wajib  pajak,  baik  badan  dan  orang pribadi karyawan, selain itu juga mengetahui manfaat  pengampunan pajak bagi wajib pajak baik badan dan orang  pribadi karyawan  serta menganalisis kebijakan  pengampunan pajak sudah  menyelesaikan  masalah  wajib  pajak  yang  selama  ini  belum  bisa  terselesaikan  oleh wajib pajak, baik kesalahan atau kelalian masalah dalam PPH 21, PPH 22, PPH 23, PPN, dan lain-lain dalam ruang lingkup perpajakan?.
e-ISSN: 2615-7004

## TELAAH LITERATUR Pengampunan Pajak
Pada  tahun  2016,  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  pengampunan  pajak  yang ditujukan kepada wajib pajak yang mana Wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya dapat  memanfaatkan  kebijakan  tersebut.  Menurut  Faisal  (2016,  pp.  18),  pengampunan pajak  adalah  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak  dikenai  sanksi administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana  bidang  perpajakan,  dengan  mengungkap  harta serta  membayar  uang  tebusan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang Pengampunan Pajak.
Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang,  tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang perpajakan,  dengan  mengungkap  harta  dan membayar  uang tebusan  sebagaimana  dalam Undang-Undang  tentang  Pengampunan  Pajak.  Berdasarkan  definisi  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  pengampunan  pajak  adalah  penghapusan  pajak  yang  seharusnya terutang,  tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana  dibidang perpajakan,  dengan  mengungkap  harta  dan  membayar  uang  tebusan  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

## Fasilitas Pengampunan Pajak
Amnesti pajak seharusnya menjadi good news bagi wajib pajak karena seperti yang diungkapkan oleh Wardiyanto (2008), sebuah kebijakan memiliki kekuatan hukum tinggi dan mengikat,  kebijakan  tersebut  tertuang  dan  diatur  dalam  UU.  Eddy  (2016)  menyatakan bahwa  setidaknya  amnesti  pajak  memiliki  enam  fasilitas  dan  proteksi  yang  diberikan  oleh pemerintah yang disetujui oleh Parlemen yaitu :
1.  Penghapusan pajak yang seharusnya terutang;
2.  Tidak dikenakan sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana perpajakan,
3.  Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan, dan bahkan penyidikan adanya tindak pidana dibidang perpajakan.
4.  Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penyidikan adanya tindak pidana dibidang perpajakan.
5.  Jaminan kerahasiaan data pengampunan pajak yang tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.
6.  Pembebasan  pajak  penghasilan  untuk  balik  nama  harta  tambahan  yang  masih  diatas namakan pihak lain ( nomine) hingga 31 Desember 2017.
e-ISSN: 2615-7004
Diberlakukannya UU
Pengampunan Pajak, maka masyarakat yang memanfaatkannya  akan  mendapat  jaminan  kepastian  hukum  (dasar  hukum pemberlakuannya  adalah  undang-undang),  rasa  keadilan,  proteksi  atau  fasilitas  yang melekat  pada  program  pengampunan  pajak  nasional  ini  demi  kepentingan  bangsa  dan negara.  Nasionalitas  seluruh  anak  bangsa  dituntut  dalam  program  ini  demi  terwujudnya transparansi  dan  menyongsong  demi  pemberlakuan Automatic  Exchange  of  Information (AEOI) yang telah diberlakukan diseluruh dunia pada September 2017. Artinya wajib pajak tidak  bisa  lagi  menyembunyikan  hartanya  (dimanapun)  dari  otoritas  pajak  karena  adanya keterbukaan  informasi  ini  dari  pihak-pihak  terkait.  Lalu  akan  disusul  dengan dilaksanakannya revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data dari dunia perpajakan.
Menurut  Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  mengenai Pengampunan  Pajak,  pengampunan  pajak  (tax  amnesty)  dilaksanakan  karena  beberapa alasan.  Pertama,  untuk  mempercepat  pertumbuhan  dan  restrukturisasi  ekonomi  melalui pengalihan  harta,  yang  antara  lain  akan  berdampak  terhadap  peningkatan  likuiditas domestik,  perbaikan  nilai  tukar  rupiah,  peningkatan  investasi  dan  penurunan  suku  bunga. Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta  perluasan  basis  data  perpajakan  yang  lebih  valid,  terintegrasi  dan  komprehensif. Ketiga, meningkatkan penerimaan.
Kebijakan pengampunan pajak atau dikenal dengan istilah tax amnesty sebenarnya pernah  dilakukan  Indonesia  pada  tahun  2008  melalui  program sunset  policy .  Kesadaran masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  semakin  meningkat  dan  penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin meningkat pula adalah tujuan Pengampunan Pajak dan sunset  policy.  Sunset  policy adalah  kebijakan  pemberian  fasilitas  perpajakan  dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (Pasal  37A  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

## Subyek dan Obyek Pengampunan Pajak

## Subyek Pengampunan Pajak
Setiap wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan pajak, sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  No  11  Tahun 2016 Pasal 2 bahwa wajib pajak yang berhak mendapatkan pengmpunan pajak merupakan wajib  pajak  yang  memiliki  kewajiban  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan, jika wajib pajak belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
e-ISSN: 2615-7004
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Kategori wajib pajak yang tidak dapat mengikuti pengampunan pajak yaitu wajib pajak yang sedang: 1.  dalam penyidikan dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
2.  dalam proses peradilan; atau
3.  menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

## Obyek Pengampunan Pajak
Pengampunan  pajak  sebagaimana  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  diberikan  kepada  wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Pengampunan pajak  sebagaimana  pada  ayat  meliputi  pengampunan  atas  kewajiban  perpajakan  sampai dengan  akhir  tahun  pajak  terakhir,  yang  belum  atau  belum  sepenuhnya  diselesaikan  oleh wajib  pajak. Kewajiban  perpajakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  terdiri  atas kewajiban Pajak  Penghasilan,  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang Mewah.

## Surat Pernyataan Harta
Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya  dalam  Surat  Pernyataan  ( Peraturan  Mnteri  Keuangan  tentang  Pelaksanaan Undang-undang  No  11  Thn  2016  Psl  2  ayat  1) dengan  menggunakan  format  ( Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-undang  No 11 Thn 2016 Pasal 4). Faisal (2016,  pp.  5)  menjelaskan  bahwa  surat  pernyataan  harta  untuk  pengampunan  pajak  yang disebut  surat  pernyataan  adalah  surat  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak  untuk mengungkapkan harta, nilai harta bersih, utang, dan penghitungan uang tebusan.

## Harta
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  No  11 Tahun 2016 Pasal 4 Tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa Untuk memperoleh pengampunan pajak, Surat Pernyataan  disampaikan  kepada  Menteri  melalui  kpp  tempat wajib  pajak  terdaftar  atau  tempat  tertentu. Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang Pelaksanaan  Undang-undang  No  11  Tahun  2016  Pasal  6  tentang  Pengampunan  Pajak menyatakan  bahwa harta  yang  dimaksud  meliputi  h arta  yang  telah  dilaporkan  dalam  SPT PPH  terakhir,  dan h arta  tambahan  yang  belum  atau  belum  seluruhnya  dilaporkan  dalam SPT PPH terakhir.
Harta  yang  dilaporkan  dalam  SPT  PPH  terakhir  menggunakan  mata  uang  rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan pada SPT PPH terakhir. Harta tambahan yang belum atau belum  seluruhnya  dilaporkan  dalam  SPT  PPH  terakhir  menggunakan  mata  uang  rupiah
e-ISSN: 2615-7004
berdasarkan h arta berupa kas menggunakan nilai nominal, atau harta selain kas pada akhir tahun pajak terakhir menggunakan nilai wajar.
Harta  ditentukan  dalam  mata  uang  rupiah  berdasarkan  kurs  yang  ditetapkan  oleh Menteri  menghitungan  pajak  pada  tanggal  akhir  tahun  pajak  terakhir  sesuai  dengan  SPT PPH  terakhir,  d alam  hal  nilai  harta  tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta tambahan ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas, atau nilai wajar pada akhir tahun pajak terakhir untuk harta selain kas,
Kurs  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  untuk  keperluan  penghitungan  pajak  pada  akhir tahun pajak terakhir. Nilai wajar adalah gambaran kondisi dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan perhitungan wajib pajak.

## Hutang
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  No  11 Tahun  2016 Pasal 7 Tentang  Pengampunan Pajak menyatakan bahwa hutang pada Surat Pernyataan  meliputi  hu tang  yang  dilaporkan  dalam  SPT  PPh  Terakhir,  dan  hu tang  yang belum  dilaporkan  dalam  SPT  PPH  terakhir  yang  berkaitan  langsung  dengan  harta tambahan.
Utang yang dilaporkan dalam SPT PPH terakhir ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai SPT PPH terakhir yang telah dilaporkan. Hutang yang berkaitan langsung dengan  harta  tambahan  ditentukan  dalam  mata  uang  rupiah  berdasarkan  nilai  yang dilaporkan  dalam  daftar  utang  pada  akhir  tahun  pajak  terakhir, wajib  pajak  wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPH menggunakan satuan mata uang selain rupiah,  nilai  hutang  ditentukan  dalam  mata  uang  rupiah  berdasarkan  kurs  yang  telah ditetapkan  untuk  penghitungan  pajak  pada  tanggal  di  akhir  tahun  pajak  terakhir  sesuai dengan SPT PPH terakhir.

## Uang Tebusan
Pelaksanaan  Undang-undang  No  11  Tahun  2016  Pasal  1  Ayat  1  tentang Pengampunan  Pajak  menyatakan  bahwa  uang  tebusan  adalah sejumlah  uang  yang dibayarkan  ke  kas  negara  untuk  mendapatkan  pengampunan  pajak. Penghitungan  uang tebusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri  Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-undang  No  11  Tahun  2016  Pasal  9 tentang  Pengampunan  Pajak yaitu  dilakukan dengan cara tarif uang tebusan dikalikan dengan dasar pengenaan uang tebusan.
Undang-Undang  No  11  Tahun  2016  Pasal  10  tentang  Pengampunan  Pajak menyatakan bahwa uang tebusan untuk :
e-ISSN: 2615-7004
a. Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
b. Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke  dalam  wilayah  Ngara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  diinvestasikan  di  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak tanggal dialihkan , adalah sebesar:
1. 2%  (dua  persen),  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  terhitung  sejak  Undang- Undang Pengampunan Pajak berlaku s/d 30 September 2016;
2. 3% (tiga persen), periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016; dan
3. 5% (lima persen), periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017.
Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
1. 4% (empat persen), periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang- Undang Pengampunan Pajak berlaku s/d 30 September 2016;
2. 6%  (enam  persen),    periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  terhitung  sejak  1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016; dan
3. 10%  (sepuluh  persen),  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  terhitung  sejak  1 Januari 201 7 s/d 31 Maret 2017.
Untuk tarif uang tebusan bagi Wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) adalah sebesar:
1. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang telah mengungkapkan nilai harta sampai  dengan  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dalam  Surat Pernyataan; atau
2.  2%  (dua  persen)  bagi  wajib  pajak  yang  telah  mengungkapkan  nilai  harta  lebih  dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
Untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada  bulan  pertama  sejak  Undang- Undang Pengampunan Pajak mulai diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

## Persyaratan dan Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan
Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Pasal 13 mengenai Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa wajib pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak;
b. membayar uang tebusan;
c. melunasi seluruh tunggakan pajak;
d. melunasi  pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  atau  yang  tidak  seharusnya dikembalikan  bagi  wajib  pajak  yang  sedang  dilakukan  pemeriksaan  bukti  permulaan dan/ atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
e. menyampaikan  SPT  PPH  terakhir  bagi  wajib  pajak  yang  telah  memiliki  kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
f. mencabut permohonan dan/atau pengajuan:
1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi  dalam  surat  ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak;
3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
5. pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/ atau surat keputusan;
6. keberatan;
7. banding;
8. gugatan; dan atau
9. peninjauan  kembali, dalam  hal  wajib  pajak  sedang mengajukan permohonan dan/atau pengajuan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

## Pembayaran Uang Tebusan
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  mengenai  Pelaksanaan  Undang-undang  No 11 Tahun 2016 Pasal 15 Tentang  Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa uang tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi. Uang tebusan diadministrasikan sebagai  Pajak  Penghasilan  non  Migas  lainnya.  Pembayaran  uang  tebusan  dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 512. Surat setoran pajak  dan/atau  bukti  penerimaan  negara  digunakan  sebagai  pembayaran  uang  tebusan yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.

## Surat Keterangan
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  mengenai  Pelaksanaan  Undang-undang  No 11  Tahun  2016  Pasal 21 tentang  Pengampunan  Pajak, atas  penyampaian  Surat Pernyataan, Kepala Kanwil DJP Wajib pajak Terdaftar menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima Surat Pernyataan,  a pabila  jangka  waktu  10  (sepuluh)  hari  kerja  terlampaui,  Kepala  Kanwil  DJP wajib  pajak  terdaftar  belum  menerbitkan  Surat  Keterangan,  Surat  Pernyataan  yang
e-ISSN: 2615-7004
disampaikan wajib pajak dianggap diterima sebagai Surat Keterangan paling lama setelah 3 (tiga) hari kerja, terdaftar Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala Kanwil DJP Wajib pajak. Dalam hal terdapat:
a.  kesalahan penulisan dalam Surat Keterangan; dan/ atau
b. kesalahan hitung dalam Surat Keterangan,
Kepala  Kanwil  DJP  Wajib  Pajak  Terdaftar  dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan.

## METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data
Metode  penelitian  yang  dipilih  adalah  metode  kualitatif.  Menurut  Lofland,  sumber data utama di dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto.

## Pemilihan Informan
Dalam  penelitian  ini  Informan  adalah  wajib  pajak  yang  turut  serta  mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty, baik wajib pajak  orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang berada di Kota Surabaya selama tiga periode, yaitu dari bulan Juli 2016 sampai bulan Maret 2017. Informan yang dipilih sebanyak 4 (empat) wajib pajak yaitu:
1.  Edwin, manjer accounting pada PT. Tangguh Abadi Bersama
2.  PT. Kalba Indo Jaya, perusahaan jasa transprtasi
3.  PT. Mandiri Cipta Bersama, perusahaan jasa distribusi CCTV.
4.  CV. Redline, perusahaan yang bergerak dibidang Event Organizer.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:
1.  Mengelompokkan Individu yang mengalami fenomena
2.  Menemukan masyarakat yang mengalami fenomena tersebut
3.  Menemukan individu yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian
4.  Mewawancarai individu yang menjadi Informan tersebut
5.  Mewawancarai beragam wawancara dengan individu yang sama
6.  Pengurungan pengalaman sang peneliti
7.  Transkripsi atau mengumpulkan hasil wawancara.
e-ISSN: 2615-7004

## Teknik Analisis Data
Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  interpretif,  yaitu  penelitian  yang  menggunakan beberapa  cara  untuk  mengumpulkan  data  yang  akan  dibutuhkan  demi  kelangsungan penelitian ini. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Peneliti  mengorganisasikan  semua  data  atau  gambaran  fenomena  mengenai pengalaman yang telah didapatkan.
2.  Membaca data seacra keseluruhan dan catatan pinggir yang dianggap penting.
3.  Menemukan  serta  mengelompokkan  makna  pernyataan  dengan  melakukan horizonaliting yaitu  setiap  pernyataan  pada  awalnya  diperlakukan  memiliki  nilai  yang sama.  Kemudian  pernyataan  yang  dianggap  tidak  relevan  dihilangkan.  Sehingga  yang tersisa  hanya  horizons  (arti  tekstural  dan  unsur  pembentuk  yang  tidak  mengalami penyimpangan).
4.  Pernyataan  tersebut  dikumpulkan  kedalam  unit  makna,  untuk  selanjutnya  ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
5.  Peneliti  mengembangkan  uraian  secara  menyeluruh  dari  fenomena  sehingga menemukan  esensi  dari  fenomena  tersebut.  Kemudian  mengembangkan  fenomena yang terjadi pada informan dan memberi penjelasan bagaimana fenomena itu terjadi.
6.  Peneliti  memberikan  penjelasan  secara  naratif  mengenai  esensi  dari  fenomena  yang telah  diteliti  dan  mendaptkan  makna  pengalaman  informan  mengenai  fenomena tersebut.
Laporan  pengalaman  dibuat  untuk  setiap  informan,  kemudian  membuat  tulisan gabungan dari gambaran-gambaran tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  membahas  masalah kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  perpajakan, dimana  kebijakan  tersebut  adalah  kebijakan  yang  diharapkan  oleh  wajib  pajak  karena kebijakan  tersebut  sangat  membantu  wajib  pajak  menyelesaikan  masalahnya  dibidang perpajakan.  Kebijakan  tersebut  dikeluarkan  pada  tahun  2016  dengan  waktu  yang  terbatas yaitu  selama  9  bulan  dari    bulan  Juli  2016  sampai  bulan  Maret  2017,  kebijakan  tersebut adalah  pengampunan  pajak.  sebelum    membahas  tentang  pengampunan  pajak  peneliti sedikit mengulas pengetahuan wajib pajak tentang dasar dari perpajakan, seperti pengertian pajak dan fungsi dari pajak bagi wajib pajak.
Menurut  Rochmat  (2013)  pengertian  pajak  merupakan  iuran  wajib  masyarakat kepada kas Negara yang sifatnya memaksa, dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh  masyarakat  yang  digunakan  untuk  keperluan  Negara  untuk  kemakmuran  rakyat sebagaimana yang dinyatakan oleh Informan 1 sebagai berikut:
“Pajak  itu  adalah  biaya  yang  dikenakan  kepada  masyarakat  oleh  negara  dengan tujuan anggaran negara yang bersifat mengikat dan memaksa”.
Pengertian pajak tersebut sesuai dengan pengertian pajak menurut UU KUP No. 28 Tahun  2007  (2015)  pajak  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Seluruh  masyarakat  diwajibkan  untuk  membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan pajak yang berlaku, mulai dari PPh 21, PPh 22,PPh 23, PPh Pasal 4 (2), dan lain-lain. Pajak merupakan iuran wajib yang mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai yang dijelaskan oleh Mulyo (2014). Pajak memiliki ciri-ciri adalah sebagai berikut:
1.  Iuran rakyat untuk kas Negara.
2.  Pajak dipungut sesuai undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan
3.  Dalam    membayar    pajak,    tidak    dapat    ditunjukkan    dengan  adanya    kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4.  Pajak  dipungut  oleh  Negara  melalui  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.
5.  Pajak  dipergunakan untuk  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,  yang jika dilihat dari pemasukannya  masih  terdapat  surplus,  dipergunakan  untuk  membayar public investment.
6.  Pajak mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.
Sehingga  dari  paparan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  bersifat  memaksa yang  menjadi  suatu  keharusan  bagi  seluruh  masyarakat  untuk  membayarnya.  Salah  satu fungsi  pajak  adalah  sebagai  penerimaan  negara,  yang  mana  dari  penerimaan  negara tersebut  untuk  pembangunan  negara  demi  kemajuan  negara  sesuai  dengan  yang dinyatakan oleh informan 1 yaitu sebagai berikut:
“Pajak  berfungsi  untuk membantu membiayai  Negara.  Salah  satu fungsinya  adalah untuk perbaiki jalan, membangun bangunan umum.”
Selain  pernyataan  dari  informan  1,  informan  4  juga  memaparkan  fungsi  dari  pajak yaitu:
“Pajak itu untuk membiayai keperluan negara. Ya pembangunan negara bisa lancar, berharap negara jauh lebih maju dengan pendapatan dari pajak”
Pernyatan  dari  kedua  informan  tersebut  juga  sesuai  dengan  fungsi  pajak  yang dikemukakan  oleh  Ikatan  Akuntan  Indonesia  Kompartemen  Akuntansi  Pajak  (IAI  KAPj) (2016) pajak mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:
1.  Fungsi Penerimaan (Budgetair)
e-ISSN: 2615-7004

## 2.  Fungsi Mengatur ( Regulatoir)
3.  Fungsi Redistribusi
4.  Fungsi Demokrasi
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  memiliki  fungsi  sebagai  penerimaan negara,  mengatur  dan  melaksanakan  kebijakan  negara,  pemerataan  keadilan  dalam masyarakat dan fungsi demokrasi untuk gotong royong dalam pembangunan negara. Pajak merupakan sumber dana utama bagi suatu negara.
Pembiayaan seluruh aktivitas negara salah satunya bersumber dari pajak, meskipun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tidak langsung bisa dirasakan, namun kelancaran kelangsungan  hidup  masyarakat  adalah  dampak  dari  adanya  pendanaan  negara  seperti jalan raya, transportasi umum, sekolahan, rumah sakit, dan lain-lain.
Namun  banyak  masyarakat  yang  ragu  untuk  membayarkan  pajak  karena  dampak yang diterima masyarakat tidaklah langsung dirasakan,karena pajak memang kontribusi dari masyarakat  ke  negara  yang  manfaatnya  tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung.  Hal tersebut juga dikemukakan oleh informan 4 yaitu:
“Iuran  wajib  yang  dibayarkan  masyarakat  untuk  negara  yang  manfaatnya  tidak langsung  di  rasakan.  Karena  manfaatnya  tidak  langsung  dirasakan  masyarakat,  sehingga wajib  pajak  enggan  untuk  membayar  pajak,  karena  banyak  pertanyaan,  untuk  apa  bayar pajak”
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mulyo (2014) salah satu ciri-ciri pajak adalah tidak  adanya  kontraprestasi  secara  langsung  oleh  pemerintah.  Keraguan  wajib  pajak tersebut  menyebabkan  banyak  terjadi  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dalam hal perpajakan. Hal tersebut yang seharusnya menjadi tugas pemerintah agar kepercayaan masyarakat akan manfaat dari membayar pajak itu ada.
Wajib  pajak  mempunyai  kecenderungan  untuk  menghindar  dari pembayaran  pajak, kecenderungan  ini  terjadi  karena  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  masih  rendah  dan kurangnya pengetahuan wajib pajak akan manfaat yang tidak langsumg dirasakan setekah membayar  pajak.  Pemerintah  melakukan  pemeriksaan  pajak  kepada  wajib  pajak  yang sengaja  melakukan  penghindaran  pajak.  Pemeriksaan  pajak  adalah  salah  satu  instrumen pemerintah  yang  baik  untuk  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  baik  formal maupun  material  dari  peraturan  perpajakan,  yang  bertujuan  untuk  menguji  dan meningkatkan  kepatuhan  perpajakan  wajib  pajak,  kepatuhan  ini  akan  berdampak  baik secara langsung maupun tidak langsung pada penerimaan pajak.
Banyak  kalangan  yang  menunggu  hadirnya  sebuah  program  kebijakan  terkait dengan pajak yang mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan kepada wajib pajak untuk  mengungkapan  kekeliruan  yang  mungkin  saja  terjadi  karena  faktor  kesengajaan
e-ISSN: 2615-7004
ataupun karena memang faktor kekhilafan wajib pajak akibat ketidakpahamannya terhadap regulasi berjalan terkait perpajakan yang berlaku, untuk masalah yang dihadapi wajib pajak tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan  pengampunan pajak.
Beberapa contoh pandangan informan tentang pengampunan pajak adalah sebagai berikut:
“Kebijakan  Pemerintah  untuk  penghpusan  pajak  yang  seharusnya  terutang  kpada wajib pajak, bisa jadi karena kita dulu pernah membeli rumah atau tanah mau dimasukkan ke  SPT  itu  tidak  bisa,  dalam  artian  untuk  mengungkapkan  harta  itu  tidak  bisa,  mungkin karena  curang  atau  memang  pengetahuan  tentang  pajaknya  kurang,  sekarang  ada pengampunan pajak dengan tarif murah. Dengan tujuannya agar kita jujur, dari Pemerintah mau  mengampuni  kita  untuk  bayar  pajak  yang  sebenarnya.  Kalau  itu  menurut  pandangan saya.” (Informan 1).
“Pengampunan pajak dapat dikatakan mengampuni wajib pajak atas kelalaian, baik disengaja  maupun  tidak  disengaja  dalam  hal  pelaporan  perpajakan  dimasa  lalu. Dibandingkan  denda  atas  kelalaian  dalam  perpajakan,  dengan  mengikuti  pengampunan pajak, uang yang dibayarkan lebih kecil” (Informan 2).
“Kebijkan Pemerintah untuk mengampuni kesalahan wajib pajak dimasa lalu dengan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan”(Informan 3).
“Pengampunan  pajak  untuk  wajib  pajak  yang  lalai  akan  perpajakannya  sebelum tahun 2015 dan diampuni oleh pemerintah dengan membayar sejumlah uang. Kalau dilihat dari  sisi  Pemerintah  itu  kebijakan  dimana  bisa  menarik  investor  untuk  menginvestasikan uang  yang  berada  diluar  negeri,  untuk  masuk  kedalam  negeri.  Sebagai  tambahan  dana dalam negeri. Akan tetapi target tidak sesuai dengan realitanya” (Informan 4).
Pandangan informan tentang pengampunan pajak dapat disimpulkan sesuai dengan PMK  No.  118/PMK.03/2016  yang  menyatkan  bahwa  pengampunan  pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan  sanksi  pidana  dibidang  perpajakan,  dengan  cara  mengungkap  harta  dan  membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
Pengampunan pajak adalah kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak  dengan  tujuan  penghapusan  pajak  yang  terutang  atau  dapat  dikatakan  untuk mengampuni wajib pajak yang sebelumnya melakukan kesalahan dalam bidang perpajakan dengan cara membayar uang tebusan dengan tarif tertentu.
Untuk  mengikuti  pengampunan  pajak,  wajib  pajak  dapat  membayar  uang  tebusan yang  lebih  kecil  dibanding  dengan  denda  yang  seharusnya  dibayarkan  atas  kesalahan perpajakan  pada  masa  sebelumnya.  Karena  kebijakan  pengampunan  pajak  ini  sudah
e-ISSN: 2615-7004
ditentukan  tarif  tertentu  sebagai  pengali  dengan  harta  yang  diungkapkan,  seperti  yang dituturkan oleh informan 2 yaitu:
“Menurut saya wajib pajak harus diberikan keringanan untuk membayar pajak yang seharusnya dibayar, dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi pengampunan pajak  dapat  dikatakan  sebagai  mengampuni  wajib  pajak  atas  kelalaian  baik  disengaja ataupun tidak disengaja dalam hal pelaporan perpajakan dimasa lalu. Dibanding denda atas kelalaian  dalam  perpajakan,  dengan  mengikuti  pengampunan  pajak,  uang  yang  harus dibayarkan menjadi lebih kecil.”
Dengan  adanya  kebijakan  pengampunan  pajak  ini,  diharapkan  para  wajib  pajak dapat  merasa  lebih  ringan  dalam  membayar  uang  tebusan  dibandingkan  denda  yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak atas kesalahannya dalam perpajakan di masa lalu. Selain  itu  Pemerintah  berupaya  untuk  menjadikan  wajib  pajak  lebih  berdisiplin  dalam  hal perpajakan.  Pemerintah berupaya  memberikan kesempatan  pengampunan  atas kesalahan perpajakan  dengan  harapan  untuk  kedepannya  wajib  pajak  tidak  melakukan  kecurangan lagi, seperti yang dituturkan oleh informan 1 yaitu:
“Adapun manfaat dari pengampunan pajak ini adalah untuk mengajarkan wajib pajak agar bisa lebih disiplin untuk kedepannya dalam hal perpajakan.”
Setelah  mengikuti  pengampunan  pajak,  wajib  pajak  diharapkan  dapat  memperbaiki sistem  perpajakannya,  sehingga  dapat  meminimalkan  kecurangan  dalam  perpajakan. Dengan  adanya  pengampunan  pajak,  wajib  pajak  dapat  lebih  terkontrol  oleh  Pemerintah. Pengampunan  pajak  bisa  sebagai  upaya  untuk  memonitoring  wajib  pajak  yang  sudah mengikuti  pengampunan  pajak,  karena  semua  data-data  tersebut  sudah  terekam  oleh negara, seperti yang dikemukakan oleh informan 2 yaitu:
“Agar Pemerintah dapat mengontrol wajib pajak, setelah pengampunan pajak wajib pajak diberi surat untuk membayar pajak yang seharusnya dilaporkan.”
Dari  sisi  pandang  Informan  2,  hal  tersebut  menjadi  salah  satu  alasan  Pemerintah menggunakan kebijakan pengampunan pajak. Karena selama ini untuk memonitoring wajib pajak  sedikit  kesulitan.  Selain  untuk  memonitoring  wajib  pajak,  tujuan  dari  Pemerintah mengeluarkan  kebijakan  pengampunan  pajak  menurut  pandangan  informan  adalah  untuk menarik para investor agar dapat berinvestasi dananya kedalam negeri sebagai tambahan dana negara dalam membiayai pembangunan negara. Informan 4 mengemukakan sebagai berikut:
“Kalau dari sisi Pemerintah itu adalah suatu kebijakan dimana dapat menarik investor untuk menginvestasikan uang yang ada diluar negeri untuk masuk kedalam negeri, sebagai tambahan dana dalam negeri, tapi target yang ditentukan tidak sesuai dengan realitanya.”
Menurut Eddy (2016) disebut repatriasi dimana repatriasi adalah harta yang berada diluar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan  pengampunan  pajak  adalah  suatu  kebijakan  yang  diperuntukkan kepada wajib  pajak  yang  memiliki  manfaat  yang  sangat  besar  bagi  wajib  pajak.  Manfaat  tersebut telah  dirasakan  oleh  seluruh  Informan.  Menurut  Informan  1  manfaat  dari  pengampunan pajak adalah :
“Dengan  mengikuti  pengampunan  pajak,  saya  dapat  mengungkapkan  harta,  jika saya  melaporkan SPT tahunan, saya bisa laporkan harta itu tanpa ada rasa takut, karena saya sudah mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Selain itu bisa jadi kewajiban denda yang  harus  saya  bayarkan  menjadi  lebih  kecil  dari  pada  jika  saya  tidak  mengikuti pengampunan  pajak,  tapi  hal  tersebut  adalah  manfaat  kecil  dari  pengampunan  pajak. Misalnya begini, jika saya tidak ikut pengampunan pajak, saya mau beli harta misal seperti rumah atau bangunan saya tidak bisa, karena di SPT tahunan saya tidak punya harta dalam arti kas dan setara kas yang bisa saya gunakan untuk membeli rumah tersebut. Sehingga jalan satu-satunya adalah saya harus pakai nama orang lain untuk membeli rumah tersebut, ada  rasa  takut  jadinya,  selain  itu  manfaat  dari  pengampunan  pajak  ini  mengajarkan  wajib pajak untuk dapat lebih disiplin kedepannya dalam hal perpajakan”.
Sedangkan  dari  sudut  pandang  informan  3  manfaat  dari  mengikuti  pengampunan pajak adalah:
“Denda dihapuskan ketika saya mengikuti pengampunan pajak. Selain itu wajib pajak mendapatkan  perlindungan  harta  yang  sesungguhnya  dari  Negara,  bahwa  harta  kita  telah diakui oleh negara.”
Pengampunan pajak telah banyak memberikan manfaat bagi wajib pajak. Sehingga dengan  mengikuti  pengampunan  pajak,  wajib  pajak  mendapatkan  hal  positif  yang  dapat menjadikan  alasan  wajib  pajak  tersebut  mengikuti  pengampunan  pajak.  Dari  seluruh informan  dapat  disimpulkan  manfaat  dari  pengampunan  pajak  yang  dirasakan  wajib  pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi. Uang  tebusan  yang  dibayarkan  ketika  ikut  pengampunan  pajak  jauh  lebih  kecil  dibanding ketika wajib pajak membayar denda/sanksi yang seharusnya dibayarkan.
Fasilitas  yang  diberikan  pemerintah tersebut  diharapkan  dapat  menarik  wajib  pajak untuk  lebih  memaksimalkan  kebijakan  pengampunan  pajak.  Fasilitas-fasilitas  tersebut dilandasi  dengan  Undang-Undang  yang  dijamin  keabsahannya  yang  jika  wajib  pajak  tidak mendapatkan fasilitas tersebut maka wajib pajak akan dilindungi dalam sidang pengadilan.
Pengampunan pajak adalah alat menebus kesalahan para wajib pajak dimasa lalu, yang awalnya wajib pajak merasa tidak tenang akan adanya pemeriksaan atas kelaliannya
e-ISSN: 2615-7004
yang disengaja maupun tidak disengaja, dengan mengikuti pengampunan pajak wajib pajak bisa merasa aman, seperti dituturkan oleh Informan 4 yaitu:
“Redline bisa lebih aman, keamanan dalam perpajakan lebih dijamin. Kalau sebelum ikut  pengampunan  pajak  karena  perpajakan  tahun  tahun  sebelumnya  masih  terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan pemeriksaan pajak, setelah ikut pengampunan pajak bisa  merasa  menghapus  semua  kesalahan  yang  telah  lalu.  Sehingga  Redline  bisa melanjutkan usaha dengan aman dan masalah perpajakannya bisa lebih taat lagi.”
Informan  2  juga  menuturkan  bahwa  dengan  mengikuti  pengampunan  pajak,  wajib pajak yang awalnya melakukan kesalahan bukan karena kesengajaan menjadi lebih aman, seperti yang dijelaskan oleh informan 2 yaitu:
“Menurut  saya  dengan  ikut  pengampunan  pajak,  PT.  Kalba  hanya  membayar  uang tebusan  yang  lebih  kecil  dibanding  dengan  denda  yang  seharusnya  di  bayarkan  oleh  PT. Kalba  karena  sejak  tahun  2012-2015  tidak  melaksanakan  perpajakan  yang  seharusnya dilaksanakan,  selain  itu  agar  untuk  tahun  2012-2015  tidak  ada  pemeriksaan  setelah  ikut pengampunan pajak. jadi PT. Kalba bisa lebih aman lagi.”
Pada penelitian ini, para Informan mengikuti pengampunan pajak pada periode yang berbeda-beda. Untuk Informan 1 mengikuti periode yang pertama
“ Saya ikut periode pertama yang tarifnya 2%.”
Untuk Informan 2, Informan 3 dan Informan 4 mengikuti periode yang ketiga. Dengan tingkatan  tarif  yang  berbeda  diharapkan  keinginan  wajib  pajak  untuk  mengikuti pengampunan pajak pada periode pertama jauh lebih banyak dibanding periode ketiga. Hal ini disebabkan semakin lama dalam mengikuti pengampunan pajak semakin besar tarif yang harus  digunakan.  Namun  sosialisasi  pihak  Dirjen  Pajak  yang  kurang  mengakibatkan pengetahuan  wajib  pajak  akan  pengampunan  pajak  juga  kurang,  sehingga  mereka mengikuti  pengampunan  pajak  sedikit  terlambat  yaitu  pada  saat  periode  ketiga.  Hal  ini diungkapkan oleh Informan ke 3 yaitu:
“Waktu itu sosialisasi dari Pemerintah kurang dan saya sendiri tidak tau sebelumnya. Saya  tau  pengampunan  pajak  itu  saat  periode  kedua  sekitar  bulan  Oktober.  Selain  itu karena  saya  memang  taat  pajak  jadi  saya  sudah  tenang  dari  awal  kalau  masalah perpajakan.”
Wajib  pajak  jika  mengikuti  pengampunan  pajak,  tidak  harus  bayar  denda  atas kesalahan  yang  telah  dilakukan  dimasa  lalu  di  bidang  perpajakan.  Wajib  pajak  hanya membayar  sejumlah  uang  tebusan.  Uang  tebusan  adalah  sejumlah  uang  yang  harus dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Uang tebusan tersebut diperoleh  dari  tarif  engampunan  pajak  dikali  dengan  hasil  pengurangan  antara  harta  yang diungkapkan dengan hutang yang terkait langsung dengan harta. Tarif pengampunan pajak
e-ISSN: 2615-7004
untuk  wajib  pajak  orang  pribadi  semua  sama  dalam  satu  periode,  tidak  dibedakan  atas besarnya  jumlah  harta  yang  diungkapkan.  Namun  untuk  wajib  pajak  badan  tarif  yang digunakan  berbeda,  dilihat  apakah  badan  tersebut  termasuk  UMKM  (peredaran  usahanya sampai dengan Rp 4,8 M) atau tidak. Jika badan tersebut termasuk UMKM, maka tarif yang dikenakan adalah
1.  0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
2. 2%  (dua  persen)  bagi  wajib  pajak  yang  mengungkapkan  nilai  harta  lebih  dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
Namun jika Badan tersebut tidak termasuk UMKM maka tarif yang digunakan adalah:
1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyatan terhitung sejak Undang- Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;
2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyatan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 s.d. tanggal 31 Desember 2016; dan
3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyatan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 s.d. tanggal 31 Maret 2017.
Hal tersebut telah dialami oleh Informan 4 dimana Informan 4 sebagai badan, namun Informan  4  termasuk  badan  yang  peredaran  usahanya  dibawah  Rp  4,8M  dan  harta  yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan dibawah Rp 10M, Informan 4 mengungkapkan bahwa:
“Redline ikut yang periode terakhir, dengan tarif 5%. Namun karena peredaran usaha untuk Readlean tahun 2015 tidak lebih daari Rp 4,8 M, maka Readline hanya dikenakan tarif 0,5% karena harta yang diungkapkan tida lebih dari Rp 10M.”
Hampir  semua  wajib  pajak  memiliki  alasan  yang  sama  untuk  mengikuti pengampunan  pajak,  yaitu  uang  tebusan  yang  dibayarkan  pada  pengampunan  pajak  lebih sedikit  dibanding  dengan  membayar  denda  yang  seharusnya  dibayarkan  oleh  wajib  pajak atas  kesalah  wajib  pajak  di  bidang  perpajakan,  dengan  jaminan  keamanan  yang berlandaskan hukum. Sehingga tidak ada alasan dengan tarif yang murah wajib pajak tidak mengikuti pengampunan pajak, seperti yang dijelaskan oleh Informan 1:
“Dengan  ikut  pengampunan  pajak saya  bisa  mengungkapkan  harta,  jika  saya  akan melaporkan  SPT  tahunan  saya  bisa  laporkan  harta  itu  tanpa  ada  rasa  takut  karena  saya sudah  ikut  kebijakan  pengampunan  pajak.  selain  itu  bisa  jadi  denda  yang  harus  saya bayarkan  kecil  dari  pada  jika  kita  tidak  ikut  pengampunan  pajak,  tapi  hal  tersebut  adalah manfaat  kecil  dari  pengampunan  pajak.  Misalnya  begini  jika  saya  tidak  ikut  pengampunan pajak,  saya  mau  beli  harta  seperti  rumah  atau  bangunan  saya  tidak  bisa  karena  di  SPT tahunan  saya  tidak  punya  harta  dalam  arti  kas  dan  setara  kas  yang  dapat  saya  gunakan untuk membeli rumah tersebut. Sehingga jalan satu satunya saya harus pakai nama orang
e-ISSN: 2615-7004
lain  untuk  membeli  rumah  tersebut.  Serba  ada  rasa  takut  jadinya.  Selain  itu  manfaat  dari pengampunan pajak ini mengajarkan wajib pajak untuk bisa lebih disiplin untuk kedepannya dalam hal perpajakan.”
Namun ternyata disamping banyaknya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, ada beberapa kesulitan yang dialami wajib pajak, salah satunya adalah tata cara penyampaian Surat Pernyataan. Tata cara dalam mengikuti pengampunan pajak sedikit mempersulit wajib pajak.  Beberapa  informan  mengungkapkan  bahwa  berkas  yang  diperlukan  dalam menyampaikan Surat Pernyataan dalam mengikuti pengampunan pajak sedikit mempersulit sebagian besar wajib pajak, seperti yang dijelaskan oleh Informan 2 dan Informan 4.
“Sedikit  ribet  untuk kelengkapan  berkasnya,  apalagi  kelengkapan  untuk  hutangnya. Karena hutang itu pengurang dari harta yang diungkapkan, jadi kelengkapan untuk hutang tersebut sangat diperhatikan oleh Dirjen Pajak. selain itu ribet untuk persyaratannya, seperti harus  membayar  tunggakan  yang  belum  di  bayarkan  tahun  sebelumnya.  Dalam  arti  pajak yang rutin itu.” (Informan 2).
“Sedikit  ribet,  karena  data  yang  dibutuhkan  adalah  data  dari  tahun  tahun sebelumnya,  padahal  arsip  dari  Redline  sendiri  masih  jelek.  Sehingga  untuk  mencari dokumennya  sedikit kesulitan.  Karena dasar laporannya SPT Tahunan 2011 yang dipakai. Jadi susah di situnya.” (Informan 4).
Sehingga  dapat  kita  simpulkan  bahwa  tidak  semua  masyarakat  dapat  mengikuti pengampunan pajak. Pengampunan pajak diberikan kepada setiap warga negara Indonesia (WNI)  yang  telah  mempunyai  NPWP.  Jika  belum  memiliki  NPWP,  wajib  pajak  harus mendaftar  terlebih  dahulu  untuk  memperoleh  NPWP  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  No  11  Tahun  2016  Pasal  2.  Dalam Undang-undang  tersebut  telah  dijabarkan  bahwa  wajib  pajak  yang  berhak  mendapatkan pengampunan  pajak  merupakan  wajib  pajak  yang  mempunyai  kewajban  menyampaikan surat  pemberitahuan  tahunan  pajak  penghasilan,  jika  wajib  pajak  belum  memiliki  Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.
Apabila  wajib  pajak  masih  menerima  surat  bukti  permulaan  di  bidang  perpajakan, wajib  pajak  masih  dapat  mengikuti  pengampunan  pajak.  Hal tersebut  seperti  yang  dialami oleh Informan 3 yaitu:
“Dari awal CV. MCB ini taat pajak jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah, hanya saja karena ada pihak lawan transksi saya yang curang, maka itu jdi masalah untk PPN nya, kemarin  mendapatkan  surat  bukti  permulaan  masalah  PPN.  Dengan  ikut  pengampunan pajak ini semua sudah beres”.
e-ISSN: 2615-7004
Informasi yang didapat dari informan dapat disimpulkan bahwa pengampunan pajak telah  membantu  menyelesaikan  berbagai  macam  masalah  perpajakan  yaitu  masalah perpajakan  PPH  21,  PPH,  23,  PPN  dll  yang  telah  dilakukan  sebelum  adanya  kebijakan pengampunan  pajak.  Karena  menurut  wajib  pajak  yang  awalnya  masih  terbebani  dengan kesalahan  yang  telah  dilakukan  dimasa  lalu,  setelah  mengikuti  pengampunan  pajak,  wajib pajak dapat lega. Seperti slogan dari pengampunan pajak sendiri yaitu “ungkap-tebus-lega”.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1.  Wajib  pajak  yang  mengikuti  pengampunan  pajak  memahami  hal  yang  terkait  dengan pengampunan  pajak,  mulai  dari  maksud  dikeluarkan  kebijakan  pengampunan  pajak, prosedur  pengampunan  pajak,  hal-hal  yang  diperlukan  untuk  mengikuti  pengampunan pajak,  perhitungan  untuk  uang  tebusan  dalam  mengikuti  pengampunan  pajak,  sampai dengan manfaat mengikuti pengampunan pajak.
2.  Dampak positif yang diperoleh wajib pajak diantaranya:
a.  Penghpusan pajak yang seharusnya terutang;
b.  Tidak dikenakan sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana perpajakan,
c.  Tidak  dilakukan  pemeriksaan,  pemeriksaan  bukti  permulaan  adanya  tindak  pidana perpajakan, dan bahkan penyidikan adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
d.  Diberhentikannya  proses  pemeriksaan,  pemeriksaan  bukti  permulaan tindak  pidana di bidang perpajakan, dan penyidikan adanya tindak pidana dibidang perpajakan.
e.  Jaminan  data  dirahasiakan  bagi  pengampunan  pajak  yang  tidak  dapat  dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.
f.  Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan yang masih diatas namakan pihak lain ( nomine) hingga 31 Desember 2017.
3.  kebijakan pengampunan pajak sudah mampu menyelesaikan masalah perpajakan wajib pajak  yang mengikuti  pengampunan  pajak.  Karena fasilitas  yang  diberikan  ketika  telah mengikuti  pengampunan  pajak  tersebut,  masalah  perpajakan  wajib  pajak  bisa terselesaikan.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut saran dari peneliti adalah:
1.  Pemerintah  diharapkan  dapat  menciptakan  kebijakan  kebijakan  baru  yang  tujuannya membangun wajib pajak yang taat, disiplin dan jujur.
2.  Untuk  wajib  pajak  diharapkan  dapat  lebih  taat  lagi  dibidang  perpajakan  sehingga  tidak perlu  untuk  menunggu  kebijakan  Pemerintah  untuk  menyelesaikan  permasalahan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, M. (2014). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
Faisal,  E.  (2016). Memahami  Amnesty  Pajak  Dengan  Cerdas  dan  Lengkap .  Cetakan Pertama. Jakarta Barat: PT. Buku Pintar Indonesia.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2016). Modul  Pelatihan  Pajak  Terapan  Brevet  AB  Terpadu Cetakan Ke 32 . Surabaya: Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia.
Indonesia.  (2015).  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.    28  Tahun  2007  Tentang  Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Menteri Keuangan.
Indonesia.  (2016).  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  118/PMK.03.2016  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.
Mardiasmo. (2014). Perpajakan , Edisi Revisi 2014. Yogyakarta: Andi.
Mulyadi, M.  (2013). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif .  Yogyakarta: Nadi Pustaka.
Rahayu, D. (2016). Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Kebiajakn Amnesti Pajak (Studi Kasus Pada Saham-Saham Syariah Yang Masuk Daftar JII Periode Juni- November 2016) .  Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Soemitro, R (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013 , Jakarta: Salemba Empat.
Wardiyanto, B. (2008). Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) [Perspektif Kerangka Kerja  Implementasi  Sunset  Policy  Mendasarkan  UU  No  28  Tahun  2007]. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik , 21 (4).