“ KAJIAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ROYA
YANG HILANG PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA”. ’
Iswananta, S.H dan Hj. Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum.

## ABSTRAK
Pengertian  Roya  secara  umum  adalah  suatu  prosedur  untuk  melakukan pencoretan catatan beban hak tanggungan pada buku tanah dan sertifikat tanah yang dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  dimana  hak  tanggungan  itu  didaftarkan,  apabila debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditur. Dalam melaksanakan roya kreditur (Bank)  mengembalikan  sertifikat  hak  tanggungan  dan  sertifikat  tanah  yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan disertai pernyataan tertulis untuk menghapus atau roya  atas  hak  tanggungan  yang  melekat. Namun pada prakteknya tidak jarang dijumpai  sertifikat  hak  tanggungan  yang  dimiliki  debitur  yang  telah  melunasi hutangnya kepada kreditur hilang oleh karena pengarsipan dari pihak kreditur yang kurang baik ataupun karena terjadinya mutasi petugas kredit yang menangani secara langsung. Keadaan ini tentunya akan menyulitkan debitur ketika hendak melakukan proses  roya  ke  Kantor  Pertanahan,  oleh  karenanya  bagimana  pertanggungjawaban atas hilangnya sertipikat hak tanggungan oleh kreditur (Bank).
Kata kunci: Hak Tanggungan, Roya beserta Prosesnya.

## ABSTRACT
Understanding of Roya is a procedure to carry out the removal of a load record security  rights  in  land  books  and  certificates  of  land  by  the  Land  Office  where  a security  interest  is  registered,  if  the  debtor  has  paid  the  debt  or  a  dependent  to creditors, In carrying out the roya creditor (Bank) returns encumbrance certificate and the certificate of the land in question to the Land Office accompanied by a written statement  to  remove  or roya on  mortgages  attached. Practice, it  is  not  rare encumbrance certificate owned by the debtor's debts to creditors lost in the filing of the creditors who are less well because of mutation or loan officers who deal directly. This  situation  will  certainly  complicate  the  debtor  when  they  wanted  to  make  the process  of  Roya  to  the  Land  Office,  therefore,  how  the  liability  for  the  loss  of  the certificate encumbrance by a creditor (the Bank).
Keywords: Mortgage, Roya and process.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Meningkatnya pembangunan nasional bertitik berat pada bidang ekonomi, yang mengelola  kekuatan  potensi  ekonomi  menjadi  kekuatan  ekonomi  riil  dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar.
Peran  masyarakat  dalam  pembiayaan  akan  semakin  besar,  hal  tersebut disebabkan  dana  yang  diperlukan  dalam  pembangunan  berasal  atau  dihimpun  dari
masyarakat  melalui  perbankan,  yang  kemudian  disalurkan  kembali kepada masyarakat  berupa  pemberian  kredit,  guna  menuju  kearah  yang  lebih  produktif. Pembiayaan  tersebut  menjamin  penyalurannya  sehingga  menjadi  sumber pembiayaan yang riil, maka dana yang bersumber pada perkreditan merupakan sarana yang  mutlak  diperlukan. Saat  ini,  bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya  berfungsi antara lain untuk memberikan kredit. Kredit ialah suatu fasilitas untuk memperoleh pinjaman uang. Pinjaman uang ini akan menyebabkan timbulnya utang, yang harus dibayar oleh debitur menurut  syarat-syarat yang ditetapkan dalam suatu perjanjian pinjaman atau persetujuan untuk membuka kredit.
Salah satu barang  jaminan untuk pembayaran utang yang paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit adalah tanah. Tentu saja tidak semua tanah memiliki  sifat  atau  dalam  keadaan  sebagai  disebut  di  atas.Tanah  yang  sukar  dijual harganya  terus  menurun,  mudah  digelapkan  tidak  mempunyai  tanda  bukti  hak  dan tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan,  biasanya  tidak  dapat  diterima  oleh  kreditur sebagai jaminan pembayaran uang.
Agar tanah sebagai jaminan kredit dapat memberikan kepastian hukum terhadap kreditur maka diperlukan sebuah lembaga jaminan, dimana hal yang dimaksudkan ini adalah  lembaga  jaminan  hak  tanggungan  yang  mampu  memberikan  jaminan perlindungan hukum baik kepada debitur maupun kreditur.
Lembaga  jaminan  hak  tanggungan  digunakan  untuk  mengikat  objek  jaminan utang  yang  berupa  tanah  atau  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  yang bersangkutan.  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  telah  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)).
Undang-undang  Hak  Tanggungan  Nomor  4  Tahun  1996  tersebut,  memuat ketentuan-ketentuan  yang  mendasar  mengenai  hakekat  hak  tanggungan  maupun ketentuan-ketentuan mengenai prosedur operasional pemberian dan pendaftarannya, memberikan  perlindungan  hukum  yang  kuat  dan  kepastian  hukum  yang  seimbang bagi para kreditur dan debitur serta pengaturan yang lengkap mengenai syarat-syarat untuk perlindungan barang jaminan. Pengaturan sebagaimana dimaksud meliputi :
1. Obyek hak tanggungan
2. Pemberi dan pemegang hak tanggungan
3. Tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan dan  hapusnya hak tanggungan.
4. Eksekusi hak tanggungan
5. Pencoretan (roya) hak tanggungan
6. Sanksi administratif
Sehubungan  dengan  uraian  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa  proses  pernbebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap kegiatan yaitu:
1. Tahap pemberian hak tanggungan, yaitu dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin.
2. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan yang  merupakan saat lahirnya hak tanggungan yang dibebankan. 1
Untuk  mendapatkan  gambaran  yang  jelas,  maka  perlu  diketahui  proses pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT),  kemudian  proses
1 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet.II. 2012, Hal.  8
pendaftarannya  sampai  dengan  lahirnya  hak  tanggungan,  kemudian  setelah  debitur dapat  melunasi  hutang-hutangnya,  dilakukan  proses  roya  hak  tanggungan. Sebagaimana  diketahui  bahwa  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  dibuat dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  berwenang  sesuai  dengan wilayah  kerja  PPAT,  jadi  APHT  merupakan  akta  otentik.  Sebagai  akta  otentik, mempunyai  dan  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-undang Hak Tanggungan.
Setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh para pihak yang berkepentingan, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan  setempat  lengkap  dengan  dokumen  pendukungnya,  kemudian  dalam waktu  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  diterimanya  pendaftaran  secara  lengkap,  Kantor Pertanahan  wajib  untuk  menerbitkan  sertipikat  hak  tanggungan.  Dengan  dibuatnya sertifikat  hak  tanggungan,  maka  akan  terpenuhinya  asas  publisitas  yang  akan memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam hak tanggungan. Apabila hak tanggungan hapus karena pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur, maka hapusnya hak tanggungan harus dilakukan dengan mengadakan pencoretan atau roya di Kantor Pertanahan dimana hak tanggungan tersebut didaftarkan.
Mengenai roya atas pencoretan catatan beban ini diatur dalam Pasal  22 ayat (1) UUHT  yang  berbunyi  sebagai  berikut :  "hak  tanggungan  hapus  sebagaimana dimaksud  pada  pasal  18,  Kantor  Pertanahan  mencoret  catatan  hak  tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanahnya". Pengertian Roya secara umum  adalah  suatu  prosedur  untuk  melakukan  pencoretan  catatan beban  hak tanggungan  pada  buku  tanah  dan  sertifikat  tanah  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan  dimana  hak  tanggungan  itu  didaftarkan,  apabila  debitur  telah  melunasi hutangnya  kepada  kreditur.  Dalam  melaksanakan  roya  ini  kreditur  (Bank) mengembalikan sertifikat hak tanggungan dan sertifikat tanah yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan disertai pernyataan tertulis untuk menghapus atau roya atas hak tanggungan yang melekat.
Namun  dalam  prakteknya  tak  jarang  dijumpai  sertifikat  hak  tanggungan  yang dimiliki debitur  yang telah melunasi hutangnya  kepada kreditur hilang oleh karena pengarsipan dari pihak kreditur yang kurang baik ataupun karena terjadinya mutasi petugas  kredit yang menanganinya langsung. Keadaan ini tentunya akan menyulitkan debitur ketika hendak melakukan proses roya ke Kantor Pertanahan.

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang diangkat dalam Penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Pertanggungjawaban  atas  hilangnya  sertipikat  hak  tanggungan oleh kreditur (Bank)?
2. Bagaimanakah pelaksanaan proses roya pada kantor pertanahan Kota Samarinda terhadap sertipikat hak tanggungan yang hilang?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui Bagaimanakah pertanggungjawaban atas hilangnya sertipikat hak tanggungan oleh kreditur (Bank).
b. Untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan  proses  roya  pada kantor pertanahan Kota Samarinda terhadap sertipikat hak tanggungan yang hilang.

## D. Manfaat Penelitian
1. Kegunaan Praktis
a. Untuk  memperluas  wawasan  dan  pengetahuan  dalam  memahami  roya hak tanggungan  dalam  prakteknya  pada  suatu  Kantor  Pertanahan.  Serta dapat menambah pengetahuan penulis mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan roya  di  Kantor  Pertanahan  Samarinda  yang  sertipikat  hak  tanggungannya hilang.
b. Diharapkan dapat membantu debitur agar lebih memahami tata cara roya hak tanggungan  dan  dampaknya  apabila  sertipikat  hak  tanggungan hilang  pada saat mau proses roya di Kantor Pertanahan Kota Samarinda.
2. Kegunaan Teoritis
Diharapkan  dapat  berguna  bagi  perkembangan  ilmu  hukum,  khususnya hukum  pertanahan  dan  hukum  jaminan  yang  berhubungan  dengan  pengaturan- pengaturan mengenai roya hak tanggungan dengan segala permasalahannya.

## BAB II METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum serta melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Untuk  menyelesaikan  isu  mengenai  masalah  hukum  mengenai  objek  sertipikat  hak tanggungan  yang  hilang  dalam  proses  roya  dan  sekaligus    bagaimana  pertangung jawaban pihak kreditur (bank) terhadap hilangnya  sertipikat hak tanggugan tersebut, peneliti  memerlukan  sumber-sumber  penelitian  yang  disebut  bahan  hukum,  baik bahan hukum primer maupun sekunder.
2. Sumber Data
1). Bahan  hukum  primer adalah  data  normatif  terutama  yang  bersumber  dari perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur sehubungan dengan hak tanggugan,  hukum  perjanjian  dan  hukum  kenotariatan.  Majalah,  jurnal  artikel media massa maupun sebagai bahan bacaan kuliah dan kepustakaan lainnya.
2). Bahan hukum sekunder adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data yang diperoleh melalui hasil wawancara kepada staf yang khusus menangani roya di kantor Pertanahan Kota Samarinda
3). Bahan  hukum  tertier  adalah  petunjuk  atau  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder  yang berasal dari Kamus dan Ensiklopedia Hukum.
3. Alat Pengumpulan data
a. Penelitian  kepusatakaan,  yakni  pengumpulan  data  yang  diperlukan  dengan melakukan  kepustakaan  melalui  Peraturan  Perundang-undangan,  majalah, literatur,  internet,  buku-buku,  kamus  bahasa,  kamus  hukum  dan  bahan kepustakaan lainnya terkait masalah yang diteliti.
b. Penelitian dilapangan, yakni pengumpulan data dengan melakukan  wawancara Pejabat diKantor Pertanahan Kota Samarinda yang bertugas menangani Roya.
4. Analisis Data
Analisis  data  yang  dilakukan  menggunakan  metode analisis  deskriptif kualitatif, yaitu  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif, berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini, tidak boleh mengisolasikan individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

## BAB III PEMBAHASAN

## A. PertanggungJawaban    atas  hilangnya  Sertipikat  Hak  Tanggungan  oleh kreditur (Bank)
Bank  menjadi  tumpuan  dari  hampir  semua  pusat  kegiatan  perusahaan  dan perdagangan baik nasional maupun international. Perbankan juga merupakan insting dari  sistem  keuangan setiap  negara.  Bank  juga  sebagai  lembaga  keuangan  yang menjadi  sarana  bagi  perusahaan,  badan-badan  pemerintah,  swasta  maupun perorangan dalam menyimpan dananya.
Kunci  keberhasilan  bank  adalah  bagaimana  bank  tersebut  bisa  merebut  hati masyarakat  sehingga  peranannya  berjalan  dengan  baik.  Bank  adalah  perantara keuangan  masyarakat  yaitu  perantara  dari  mereka  yang  kelebihan  uang  dengan mereka yang kekurangan uang. Kalau peranan ini berjalan dengan baik barulah bank dikatakan sukses.
Pelanggaran  hak  Debitur oleh Krediitur  (bank) dapat  diselesaikan  melalui  jalur hukum.  Namun  ketika  kita  kembali  sadarkan  terhadap  nilai-nilai  Negara  hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas musyawarah, forum mediasi merupakan dimensi yang juga penting.
Artinya, ketika sengketa perbankan masih dapat diselesaikan secara baik dan tetap menguntungkan  kedua  belak  pihak,  maka  jalur  hukum  atau  pengadilan  dapat dikesampingkan/dihentikan. Hal ini juga terkait dengan prinsip penyelesaian sengketa secara murah, sederhana dan cepat.
Hadirnya  upaya  tersebut  tentu  tidak  terlepas  dari  hubungan  timbal  balik  antara Debitur dan Kreditur  (bank),  baik  itu  nasabah  penyimpan  dalam  bentuk  tabungan maupun pengajuan  Kredit  ke  Bank  dengan  pemberian  Hak  tanggungan.  serta kewajiban-kewajiban Debitur untuk memenuhi ketentuan sistem administrasi tertentu apabila hendak mengambil atau menyimpan uang.
Selain  itu  sebagai  upaya  peningkatan  dan  pemberdayaan  tentu  bank  sebagai pelaku usaha harus memberikan layanan penyelesaian dan infrastruktur atas berbagai keluhan  dan  pengaduan  dari  pihak  Debitur.  Media  penyelesaian  ini  juga  harus memenuhi  standar  waktu  dan  pelayanan Artinya  dapat  berlaku  secara  efektif  dan efesien.
Bank  Indonesia  sebagai  pemegang  otoritas  perbankan  Indonesia  dalam  upaya memenuhi  standar  tersebut  juga  telah  memprioritaskan  program-program  terkait perlindungan  nasabah (debitur),  termasuk  penanganan  pengaduan dari  Debitur, termasuk  penanganan  perbankanan  pembentukan  lembaga  mediasi  perbankan independen.
Dalam ranah hukum, seorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan  yang bertentangan dengan hukum dari orang lain.
hal ini disebut tanggungjawab kwalitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kwalitas tertentu.
Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh  pelaku  usaha,  termasuk  nasabah  kepada  bank,  dapat  menggugat  pihak  yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kwalifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
Dalam gugatan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha/produsen. Kerugian yang dialami oleh debitur tidak lain adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha.
Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara nasabah dan bank, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha nasabah. Hal inilah yang dikenal dengan doktrin  yang  mengandung  prinsip  “tidak  ada  hubungan  kontraktual,  tidak  ada tanggung jawab”.
Sedangkan  dalam  gugatan  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum,  hubungan kontraktual  tidaklah  disyaratkan.  Dalam  hal  ini  nasabah  haruslah  membuktikan adanya unsur-unsur:
1. Adanya perbuatan melawan hukum,
2. Adanya kesalahan/kelalaian pelaku usaha,
3. Adanya kerugian yang dialami oleh Debitur,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh Debitur.
Pada Undang-undang  No  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK), dalam konteks pertanggung jawaban pelaku usaha atas gugatan debitur ini, diatur beberapa ketentuan :
1. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Subjek hukum tindak pidana UndangUndang Perlindungan Konsumen adalah pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  yang  termasuk  dalam  pengertian  ini  adalah perusahaan,  korporasi,  BUMN,  koperasi,  impotir, pedagang,  distributor,  dan lain-lain. Artinya, bank pemerintah maupun swasta, termasuk Bank Perkreditan termasuk kategori ini.
2. Hak gugat Lembaga Konsumen
Lembaga  konsumen,  atas  nama  kepentingan  konsumen,  dapat  mengajukan gugatan  atas  pelanggaran  yang  dapat  dilakukan  pelaku  usaha  yang  merugikan kepentingan  konsumen  (Pasal  46  ayat  (1)  huruf  c  UUPK).  Disini  lembaga konsumen mempunyai hak gugat ( legal standing to sue ) kepada pelaku usaha, lepas ada atau tidak ada surat kuasa dari konsumen yang dirugikan.
3. Gugatan Kepentingan kelompok Terhadap  sengketa  konsumen  yang  melibatkan  konsumen  dalam  jumlah besar/missal, padahal ini persoalaan menyangkut hal yang sama, konsumen dapat mengajukan gugatan kepentingan kelompok ( class action ) kepada pelaku usaha (Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK).
4. Beban Pembuktian terbalik
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, atau kehilangan, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1) UUPK).
Ganti  rugi  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  Perundang- Undangan yang berlaku.
Ketentuan  ini  tidak  berlaku  apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa kerugian  tersebut  merupakan  atau  sebagai  akibat  kesalahan  konsumen.  Sehingga, pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  gugatan- gugatan  ganti rugi, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 28 UUPK).
Pada umumnya Debitur akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada  tidaknya  kesalahan  atau  kelalaian  pelaku  usaha.  Untuk  itulah  dianut  doktrin productliability, dimana tergugat dianggap telah bermasalah (presumption of guilty) kecuali ia mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan kelalaian atau kesalahan. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/8/PBI/2003  tentang  Penerapan  Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (selanjutnya disingkat PBI No. 5/8/ PBI/2003). Perlunya manajemen resiko ini ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, sehingga perlu menghindari potensi terjadinya suatu peristiwa ( events ) yang dapat menimbulkan kerugian bank.

## B. Pelaksanaan Proses Roya Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Yang Hilang
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  Hak  Tanggungan  Wajib didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan,  hal  ini  sesuai  dengan  pada  Pasal  13  ayat  (1) Undang-undang No 4 tahun 1996. Pendaftaran Hak Tanggungan tersebut dilakukan di  Kantor  pertanahan  setempat  dengan  membuat  Buku  Hak  Tanggungan  dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan tersebut  pada  Pasal  13  ayat  (3)  Undang-undang  No.  4  tahun  1996  mengenai  Hak Tanggungan. Sedangkan berlakunya dan lahirnya Hak Tanggungan itu adalah pada hari tanggal buku Hak Tanggungan tersebut (Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Hak Tanggungan).
Mengingat  Hak  Tangggungan  merupakan  hak  kebendaan,  yaitu  hak  yang dapat  dituntut  oleh  pemegang  haknya  dari  pihak  ketiga  yang  menguasai  atau memiliki obyek Hak Taanggungan itu apabila obyek Hak Tanggungan semula, maka hapusnya Hak Tanggungan itu harus pula ditiadakan dari pencatatannya dibuku tanah Hak Tanggungan yang menjadi obyek Hak Tanggungan.
Didalam  ketentuan  Pasal  22  ayat  (4)  Undang-undang.  Hak  Tanggungan dinyatakan  bahwa  pencoretan  dilakukan  atas  permohonan  pihak  yang berkepentingan dengan  melampirkan sertipikat  Hak Tanggungan  yang telah diberi catatan  oleh  kreditur,  bahwa  Hak  Tanggungan  sudah  lunas  atau  peryataan  tertulis dari kreditur bahwa Hak Tanggungan sudah telah hapus karena piutangyang dijamin pelunasannya  dengan  Hak  Tanggungan  itu  telah  lunas  atau  karena  kreditur melepaskan Hak tanggungan yang bersangkutan. Pencoretan Hak Tanggungan dapat dilakukan dalam hal :
b. Perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas  permohonan  pihak  yang berkepentingan apabila kreditur bersedia memberikan pernyataan (Pasal 22 ayat (5) UUHT).
c. Peryataan  Roya  sebagian/parsial apabila  diperjanjikan  pelunasan  utang dilakukan  dengan  cara  angsuran  (Pasal  22  (9)  Undang-undang  Hak Tanggungan.
d. Obyek Hak Tanggungan dilelang atau dijual melalui/secara dibawah tangan (Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan) Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  pencatatan hapusnya Hak Tanggungan dilakukan pada sertipikat maupun buku tanah hak atas tanah  yang  dibebani.  Hal  ini  ditegaskan  pula  dalam  ketentuan  pasal  22  ayat  (1) Undang-undang Hak Tanggungan bahwa dengan hapusnya Hak tanggungan, maka Kepala Kantor Pertanahan mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah ha katas tanah dan sertipikattnya.
Pencoretan catatan Hak Tanggungan dilakukan dalam 7 (tujuh) hari kerja terhitung  sejak  diterimanya  permohonan  pencoretan  (Pasal  22  ayat  (8)  Undang- undang  Hak  Tanggungan  (UUHT).  Dengan  hapusnya  Hak  Tanggungan,  maka sertipikat hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sertipikat Hak Tanggungan yang sudah diroya dimusnahkan/ditiadakan.
Aspek  hukum  yang  timbul  dari  penghapusan  Hak  Tanggungan  (Roya) terhadap  sertipikat  tanahnya  adalah  bahwa  dengan  adanya  penghapusan  Hak Tanggungan/Roya terhadap sertipikat tanahnya, maka hal ini akan diketahui oleh umum dan  masyarakat  akan  tahu  bahwa    tanah  yang  telah  dibebankan  tadi  telah bebas dan kembali dalam keadaan yang semula. Selain itu roya tersebut dilakukan demi ketertiban administrasi dan tidak mempunyai pengaruh hukum terhadap Hak Tanggungan yang sudah hapus. Dan apabila sertipikat hak atas tanah tersebut tidak segera  dihapus/diroya,  maka  sertipikat  ha  katas  tanah  masih  atas  nama  pihak kreditur  (bank),  maka  pemilik  sertipikat  ha  katas  tanah  tidak  bisa  melakukan perbuatan hukum, sebelum sertipikat ha katas tanah tersebut dihapus/diroya.
Sedangkan permasalahan yang timbul dalam praktek dilapangan dari hasil penelitian  penghapusan Hak Tanggungan /Roya, bila dikaitkan dengan berlakunya Undang-undang  Hak  tanggungan  adalah  dalam    Hal  Sertipikat  Hak  Tanggungan Hilang  seperti  yang  disebutkan  diatas  bahwa  salah  satu  syarat  melakukan penghapusan  Hak  Tanggungan/Roya  adalah  harus  dilampirkan  sertipikat  Hak Tanggungan.  Apabila  tidak  dilampirkan,  maka  Hak  Tanggungan  tersebut  tidak dapat  di  Roya.  Hal  ini  penting  dikarenakan apabila  hutang  yang  dijamin  dengan Hak  tanggungan  telah  lunas  dibayar  oleh  pihak  debitur,  maka  sertipikat  Hak Tanggungan tersebut akan dimusnahkan oleh Kantor Pertanahan.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  masalah  yang  timbul  adalah  bagaimana apabila  sertipikat Hak  Tanggungan  hilang.  Dapatkah  sertipikat  Hak  tanggungan yang  hilang  diganti  dengan  sertipikat  Hak  tanggungan  yang  baru  sebagaimana mengganti  sertipikat  tanah  yang  baru,  yang  prosedurnya  diatur  dalam  pasal  57 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997.  Sertipikat  Hak  Tanggungan disamping diperlukan sebagai salah satu persyaratan pencoretan, diperlukan pula untuk kepentingan eksekusi Hak Tanggungan yang bersangkutan.
Apabila sertipikat Hak Tanggungan hilang, tidak berarti bahwa akan diganti dengan  Sertipikat Hak  Tanggugan  yang  baru,  sebagaimana  ketentuan  yang mengatur tentang hilangnya sertipikat ha katas tanah. Menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997,  apabila  sertipikat  ha  katas  tanah hilang,  atas  permohonan  pemegang  ha  katas  tanah  diterbitkan  sertipikat  baru sebagaimana pengganti sertipikat  yang hilang. Sebelum diganti dengan sertipikat yang baru, harus memasang pengumuman satu kali dalam surat kabar, kemudian permohonan  penggantian  permohonan  penggantian  sertipikat  yang  hilang  harus
disertai  dengan  pernyataan  dibawah  sumpah  dari  yang  bersangkutan  dihadapan kepala Kantor Pertanahan.
Mengenai  sertipikat  Hak  Tanggungan  yang  hilang  tidak  ditempuh  cara sebagaimana  tersebut  diatas.  Apabila  sertipikat  Hak  Tanggungan  hilang,  maka pihak  yang  bersangkutan,  harus  melapor  polisi.  Kemudian  polisi  akan  membuat surat  keterangan  hilang  dari  Kantor  polisi  setempat.  Selanjutnya  pihak  yang bersangkutan menghadap Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk membuat surat pernyataan  mengenai  hilangnya  sertipikat  Hak  Tanggugan  tersebut,  dengan membawa  surat  keterangan  hilang  dari  kepolisian  tadi  disertai  dengan  surat permohonan  dari  pihak  kreditur  untuk  dimohonkan  roya  serta  surat  lainnya misalnya identitas para pihak. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi oleh yang berkepentingan, maka Kantor pertanahan segera melakukan roya/penghapusan Hak Tanggugan yang bersangkutan.

## BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di dalam pembahasan pada bab – bab terdahulu, maka dapat disimpulkan :
1. Pertangungjawaban kreditur  (bank)  terhadap  pihak  debitur  dalam  pergantian sertipikat hak tanggungan yang hilang. Maka pihak Kreditur Wajib menguruskan surat  keterangan  kehilangan  dikantor  kepolisian  dan  pihak  kreditur  wajib mengembalikan  hak  yang  telah  ditimbulkan  oleh  kreditur  tanpa  membebani pihak  debiitur. Yang  menjadi  dasar  hukum  apabila  kreditur  tidak  bertanggung jawab  atas  hilangnya  sertipkat  hak  tanggungan  maka  debitur  dapat  meminta pertanggung  jawaban  pidana  Korporasi  dimana  diatur  dalam  Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999
2. Proses  pelaksanaan  roya  dikantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  sudah  sesuai dengan ketentuan pasal 22 (ayat 1) undang-undang no 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan  atas  tanah  besrta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  yaitu pihak yang bersangkutan menghadap Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk membuat  surat  pernyataan  mengenai  hilangnya  sertipikat  Hak  Tanggugan tersebut,  dengan  membawa  surat  keterangan  hilang  dari  kepolisian  tadi  disertai dengan surat permohonan dari pihak kreditur untuk dimohonkan roya serta surat lainnya misalnya identitas para pihak. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi oleh  yang  berkepentingan,  maka  Kantor  pertanahan  segera  melakukan roya/penghapusan Hak Tanggugan yang bersangkutan.

## B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka akan diberikan saran-saran bagi berbagai pihak berkaitan dengan pelaksanaan roya terhadap sertipikat hak tanggungan roya yang hilang, sebagai berikut :
1. Pihak  pemerintah, lebih  memperhatikan  kegiatan  dari bank-bank  terutama bagi  Bank  Indonesia  sebagai  pembina  dan  pengawas  terhadap  kegiatan perbankan  agar  dalam  hal  ini  pihak  bank  lebih  bertanggungjawab  dan memperhatikan  apa  yang  menjadi  hak-hak  dari  pihak  nasabah  dan  apabila
bank-bank pelaksana melalaikan kewajiban dan tanggungjawab maka perlu ada sanksi yang tegas terhadap bank tersebut.
2. Pihak kreditur (bank) dalam hal ini  selaku pemegang Hak Tanggungan agar lebih  meningkatkan  keamanan  dan  ketelitian  dalam  pengelolaan  dokumen- dokumen khususnya yang menyangkut aset bank agar dikemudian hari kasus seperti ini tidak terjadi lagi sehingga kedua belah pihak yaitu kreditur (bank) mapun debitur tidak dirugikan.
3. Pihak debitur  (nasabah)  agar  lebih  menyegerakan  pelaksanaan  roya  atas sertipikat hak atas tanahnya ketika pembayaran kepada pihak kreditur (bank) telah  lunas,  sehingga  dapat  meminimalisir  terjadinya  kehilangan  sertipikat hak tanggungan ketika proses roya akan dilakukan.
4. Hendaknya Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  perlu  melakukan  penyuluhan kepada  pihak-pihak  terkait perihal proses  pelaksanaan  roya apabila  terjadi kehilangan  pada sertipikat  hak  tanggungannya,  sehingga  semua  pihak  dapat segera  mengetahui  dan  melengkapi  hal-hal  yang  dipersyaratkan  pada pelaksanaan roya sertipikat hak tanggungan yang hilang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Daftar Buku :
Andrian Sutedi,SH.,MH, Hukum Hak Tanggungan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cet. II, 2012.
Abdullah Faisal. M, Drs. Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank), Penerbit Universitas Muhamadiyah  Malang, 2004
Andrian Sutedi,SH.,MH, Sertpikat Hak Atas Tanah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cet I, 2011
Abdul Kadir Muhammad, S,H. Prof., Hukum Perdata Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. Revisi, 2010
Andreas Albertus Andi Prajitno, S.H.,M.Kn.,Drs. Hukum Fidusia, Penerbit Selaras, Surabaya, cet. I, 2010
Bahsan.,M.,S.H.,S.E., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbangkan Indonesia, Jakarta, cet.II, 2010.
Bahder Johan, SH.,SM.,M.Hum.,DR., Metode Penelitian Hukum, Penerbit. Mandar Maju, Bandung, Cet.I, 2010.
Gazali, Djono S dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, . cet. II, 2010.
HS. Salim. SH.,M.S.,Dr.,H.,Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, cet.II, 2012.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggugan, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet.II, 2006.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Hak - Hak atas Tanah, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet.VI, 2012
Soejono.,S.H.,M.H, dan Abdurahman.,S.H.,M.H.,H., Prosedur Pendaftaran Tanah, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, cet.II, 2003 Santoso Az.,Lukaman., Hak dan Kewajiban Nasabah Bank, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta,cet.II, 2011.
Soejono Soekanto., S.H.,M.H.,Prof.,Dr. dan Sri Mamudji., S.H., M.L.L, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. XIII, 2011.
Urip Santoso.,S.H.,M.H.,Dr., Hukum Agraria Kajian Koperhensif, Penerbit Kencana Media Group, Jakarta. Cet.II, 2013.

## B. Daftar Perundang-Undangan :
- Republik  Indonesia, Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Republik  Indonesia, Undang-Undang  No. 4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.
- Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen
- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia,  Peraturan  Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.