## Kemitraan  Bidang  Perunggasan  Dan  Pengaruhnya
Terhadap Pendapatan Peternak (The Partnership of Poultry Husbandry and Its Influence of Farmer Income)
Adjat Sudradjat Masdar dan Unang Yunasaf Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Email: adjat.sudradjat.masdar@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di  Kecamatan  Pageurageung  Kabupaten Tasikmalaya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengkaji  :  (1)  pola-pola  kemitraan,  (2) pendapatan  yang  diperoleh  peternak,  dan  (3)  pola  kemitraan  alternatif.  Penelitian dirancang  sebagai  studi  kasus.  Unit  analisis  adalah  peternak  yang  tergabung  dalam kegiatan kemitraan usaha ayam ras pedaging. Responden ditentukan secara purposif, yaitu  memilih  responden  yang  memungkinkan  dapat  memberi  informasi  dan  data yang dapat menjawab penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Ada dua pola  kemitraan  usaha  ayam  ras  pedaging  yang  berkembang  di  Kabupaten Tasikmalaya,  yaitu  pola  maklun  dan  pola  kontrak;  (2)  Peternak  yang  melakukan pola  maklun  umumnya  dilatarbelakangi  karena  tidak  dimilikinya  modal  yang memadai,  sedang  peternak  yang  mengikuti  pola  kontrak  dipandang  lebih  memiliki jiwa  kewirausahaan;  (3)  Pendapatan  yang  diperoleh  peternak  yang  mengikuti  pola maklun  untuk  per  ekornya  hanya  sebesar  Rp. 1184,21  sedang  pendapatan  peternak yang  mengikuti  pola  kontrak  adalah  sebesar  Rp.  3500,15;  (4)  Pola  kemitraan alternatif  yang  dikembangkan  adalah  pola  kemitraan  yang  dapat  mendorong  sikap saling  percaya  diantara  pelaku  yang  bermitra,  menumbuhkan  jiwa  kewirausahaan peternak dengan tetap memperhatikan tingkat kematangan peternak.
Kata Kunci: Kemitraan bidang perunggasan, Pendapatan peternak

## Abstract
A  research  was  conducted  at Pageurageung  Sub  district, Tasikmalaya  District.  The objective  of  research  was  study:  (1)  partnership  model,  (2)  farmer  income,  and  (3) alternative partenership model. The method of research was case study. Observation unit  was  farmer  joined  together  in  activity  partnership  broiler  farming.  The responden  was  carried  out  with  purposive  that  can  give  information and  answer research. The result of research showed that: (1) There are two model partnership in Tasikmalaya  district,  namely  maklun  model  commonly  his  not  enough  capital,  but the  famers  that  joined  contract  model  has  more  entrepreneurship  spirit,  (3)  Farmer income for that joined in maklun model for one broiler only Rp.1184.11, but farmer income  that  joined  contract  model  is  Rp. 3500.15,  (4)  Alternative  model  that develop  is  partnership  model  that  to  drive  trust  between  actors  partnership,  to promote entrepreneurship spirit, and to appreciate maturity of farmer.
Keywords: The Partnership of Poultry Husbandry, Farmer Income

## Pendahuluan
Salah satu unsur dari trilogi pembangunan, yang  berkaitan  dengan  upaya  mencapai pembangunan  yang  berkeadilan  adalah  unsur pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya. Implementasi  dari  hal  tersebut  di  sektor pertanian  diantaranya  adalah  diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman
Kemitraan Usaha Pertanian. Pedoman tersebut memberikan koridor bagi dilakukannya kerjasama  usaha  antara  perusahaan  mitra  dan kelompok mitra di bidang usaha pertanian.
Di bidang peternakan, khususnya dalam bidang  perunggasan  sebenarnya  pemerintah melalui Keppres No.50/1980/1981 telah mencoba  untuk  melindungi  peternak  unggas tingkat  rakyat  dari  masuknya  perusahaan- perusahaan  besar,  terutama  yang  bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA). Melalui Keppres tersebut diharapkan kesempatan kerja dan  pendapatan  bagi  peternak  tetap  terjaga keberlangsungannya.  Dalam  Keppres  itupun dinyatakan secara eksplisit bahwa usaha ayam ras  merupakan  usaha  rakyat  dan  setiap  orang atau  lembaga  hanya  diijinkan  memelihara
maksimal  5000  ekor.  Untuk  menindaklanjuti Keppres  tersebut  keluarlah  Surat  Keputusan Menteri Pertanian No. TN- 330/342/Kpts/5/1984 tentang petunjuk
pelaksanaan  pembinaan  usaha  peternakan ayam  melalui  Pola  Usaha  Perusahaan  inti Rakyat Perunggasan (PIR Perunggasan).
Saat  ini  dari  beragam  pola  kemitraan yang  ada,  khususnya  di  bidang  perunggasan, ada  kecenderungan  keberpihakan  kepada peternak  sebagai  plasma  semakin  melemah. Dalam  Pedoman  Kemitraan  Usaha  Pertanian disebutkan bahwa Perusahaan Mitra (Inti) pada dasarnya  adalah  perusahaan  pembina  yang melakukan pelayanan dalam bidang teknologi, sarana  produksi,  dan  pemasaran  hasil tetapi tidak  melakukan  usaha  budidaya.  Namun demikian,  karena  posisi  tawar  dari  peternak yang  lemah,  sering  menjadi  pihak  yang terkooptasi (dipengaruhi), sehingga tidak dapat menikmati jerih payah dari usahanya sebagaimana yang selayaknya. Gejala  makin  tidak  adilnya  kompetisi
antara peternak tingkat rakyat dengan perusahaan  besar  tampak  di  daerah  Priangan Timur,  khususnya  di  Kabupaten  Ciamis  dan Tasikmalaya. Ada  indikasi  para  pengusaha besar  yang  menguasai  sektor  hulu  seperti pabrik  pakan  hingga  bibit,  tidak  melakukan kerjasama  yang  seimbang,  tetapi  langsung sewa  dan  beli  kandang.  Para  pengusaha  besar yang  seharusnya  tidak  bergerak  di  sektor budidaya  malahan  ikut  dalam  kegiatan tersebut, sehingga peternak tingkat rakyat akan semakin  terpinggirkan,  karena  tidak  mampu bersaing.
Kabupaten  Tasikmalaya  merupakan salah  satu  sentra  peternak  ayam  ras  terbesar bersama  Kabupaten  Ciamis  di  Jawa  Barat.  Di kedua  wilayah  tersebut  ada  sekitar  13  ribu sampai  15  ribu  peternak  ayam  ras  skala  kecil. Saat  ini  kerjasama  kemitraan  yang  terjadi adalah  dengan poultry shop (PS).  Di  beberapa desa tertentu, mulai muncul kerjasama dengan Pegusaha  Besar  yang  menguasai  sektor  hulu dan  hilir.  Munculnya  gejala  seperti  ini  layak dicermati,  karena sebagaimana  yang  disinyalir oleh  beberapa  kalangan  bila  tidak  ada  upaya untuk melindungi kepentingan peternak tingkat rakyat, maka usaha ayam ras yang berlangsung di  kedua  Kabupaten  tersebut  dikhawatirkan akan hancur.
Di  sisi  lain  sebenarnya  akan  lebih objektif,  bila  dilakukan  proses  pengkajian mengenai pola-pola kemitraan usaha ayam ras
dilihat  dari  nilai  manfaat  yang  dirasakan  oleh peternak, terutama dari tingkat pendapatannya, apakah  kerjasama  dengan  pihak  poultry  shop lebih  menguntungkan  bila  dibanding  dengan pihak  perusahaan  besar  atau  sebaliknya. Selanjutnya, apakah tidak lebih baik lagi kalau pemerintah  tetap  konsisten  untuk  berpihak kepada  peternak  rakyat  dengan  tetap  memberi peluang  munculnya  wirausaha  lokal,  sambil pula  mengajak  pihak  pengusaha  besar  untuk tidak  bermain  memasarkan  hasilnya  di pasar domestik  (dalam  negeri).  Hal-hal  demikianlah yang ingin ditelaah dalam penelitian ini.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pola-pola kemitraan yang berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya;
Seberapa  besar  nilai  manfaat  yang  diperoleh peternak,  khususnya  dari  tingkat  pendapatan berdasarkan pola kemitraan yang dilakukannya. Pola  kemitraan  alternatif  yang dapat dikembangkan.

## Metode
Penelitian dirancang sebagai studi kasus dengan  pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif yang dilakukan pada peternak peserta kegiatan pola  kemitraan  usaha  ternak  ayam  ras pedaging.
Unit analisis atau objek dalam penelitian  ini  adalah  peternak  yang  tergabung dalam  kegiatan  kemitraan  usaha  ayam  ras pedaging di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya  yang  berdomisili  di  Kecamatan Pagerageung.
Responden  ditentukan  secara  purposif, yaitu  memilih responden yang  memungkinkan dapat  memberi  informasi  dan  data  yang  dapat menjawab  penelitian.  Responden  yang  dipilih adalah  yang  dianggap  dapat  mewakili  tipologi model-model kemitraan yang ada.
Variabel yang ditelaah meliputi :
1. Kerjasama  kemitraan,  yaitu  penelaahan terhadap  persyaratan  kegiatan  kemitraan, dan mekanisme kerjasama kemitraan.
2. Analisis  usaha,  yaitu  penelaahan  biaya produksi, penerimaan, pendapatan (keuntungan) dan efisiensi usaha peternak.
Cara  pengukuran  untuk  kerjasama kemitraan dilakukan dengan pendekatan kualitatif,  yaitu  mengkaji  kategori-kategori dari  kualitatif.  Analisis  dilakukan  dengan  cara interpretif,  yaitu  memahami  secara  mendalam tentang  simbol  makna  yang  menjadi  latar belakang kegiatan usaha kemitraan.
Pengukuran  analisis  usaha  dilakukan dengan  menggunakan  skala  rasio,  yaitu menghitung  semua  biaya  korbanan  (input produksi) dan pemasukan hasil produksi dalam satu siklus usaha

## Hasil Dan Pembahasan
Profil  peternakan  ayam  ras  di  kabupaten Tasikmalaya
Usaha peternakan ayam ras di Kabupaten  Tasikmalaya  diperkenalkan  sejak tahun  1970  melalui  program  Bimas/Inmas. Sejak  digulirkan  Keppres  No.  50  tahun  1981 usaha peternakan ayam ras di wilayah tersebut mengalami perkembangan yang cukup baik.
Skala  usaha  yang  dimiliki  peternak belum  optimal,  yaitu  rata-rata  untuk  ayam  ras pedaging  sebanyak  1.300  ekor/peternak,  dan untuk  petelur  sebanyak  1.100  ekor/peternak. Hal  ini  dikarenakan  masih  terbatasnya  modal yang  dimiliki,  sementara  untuk  mendapatkan permodalan  dari  pihak  lain  dirasakan  masih sulit
Aspek  teknis  yang  belum  terbina dengan  baik  dalam  usaha  ayam  ras  pedaging adalah belum dapat ditekannya feed conversion (FC) pada tingkat yang lebih rendah oleh para peternak.  Saat  ini  kisaran  FC  yang  dicapai peternak  adalah  1,8-2.  Keadaan  tersebut dipengaruhi  oleh  penanganan  budidaya  yang belum baik dan dipengaruhi lingkungan/kandang  yang  kurang  menunjang sehingga  tingkat  mortalitasnya  masih  tinggi, yakni berkisar 5-7%.
Sampai  saat  ini  untuk  usaha  ayam  ras pedaging  jumlah  peternak  yang  melaksanakan kemitraan tercatat 1.764 orang. Untuk budidaya ayam ras pedaging ini jumlah poultry shop yang bermitra di Kabupaten Tasikmalaya terdapat  sebanyak  48  buah,  yang  berlokasi  di Kabupaten  Tasikmalaya  18  buah,  Kota Tasikmalaya  sebanyak  20  buah,  Ciamis sebanyak 9 buah, dan Kabupaten Garut 1 buah. Perusahaan  yang  bermitra  tercatat  2  buah, yaitu Vista dan PT. Malindo Feedmil.
Pola-pola kemitraan ayam ras pedaging Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian  No.  940/Kpts/OT.210/10/97  tentang Pedoman  Kemitraan  Usaha  Pertanian,  yang dimaksud  dengan  kemitraan  usaha  pertanian adalah  kerja  sama  usaha  antara  Perusahaan Mitra  dan  Kelompok  Mitra  di  bidang  usaha pertanian  (Deptan,  1998).  Perusahaan  mitra bertindak  sebagai  perusahaan  pembina  yang
melakukan pelayanan dalam bidang teknologi, sarana  produksi,  permodalan  atau  kredit,  dan pengolahan  hasil,  menampung  produksi  atau memasarkan hasil kelompok mitra. Perusahaan mitra tidak melakukan usaha bididaya.
Dalam  bidang  perunggasan  dengan bersumber  pada  Keppres  No.  50/1981  telah terumuskan  bentuk  kemitraan  dan  kerjasama, dimana pokok-pokok kebijakan operasionalnya antara  lain  mencakup:  (1)  pengertian  PIR perunggasan  yakni  sebagai  usaha  peternakan unggas melalui sistem kerjasama tertutup yang saling  menguntungkan  antara  Perusahaan Penyaluran Sarana Produksi Peternakan,
Pengolahan  dan  Pemasaran  hasil  Produksi Peternakan  Ayam  sebagai  inti  dengan  petani ternak  sebagai  plasma;  (2)  Tujuannya  adalah selain  untuk mengatur  kerjasama  yang seimbang saling menguntungkan antara pengusaha  besar  dengan  petani  ternak,  juga mendorong  terciptanya  pemerataan  berusaha dan  meningkatkan  pendapatan  semua  pihak (Dirjen Peternakan, 1984).
Selanjutnya turunlah Keppres No.22/1990  sebagai  penyempurnaan  keppres sebelumnya,  yang  memandang  pemeliharaan 5000  ekor  tidak  efisien,  sehingga  ditetapkan untuk  ras  petelur  boleh  10.000  dan  pedaging 15.000  ekor  produksi  persiklus.  Usaha swastapun  diperkenankan  memasuki  budidaya 65%  dari  produksi  yang  ditujukan  untuk ekspor,  dan  melibatkan  rakyat  dalam  bentuk kemitraan. Ternyata pola ini lambat dilaksanakan  sebab  baru  7  tahun  kemudian (1997)  keluar  juklak  Keppres  No.  22/1990 tersebut (Sudaryanto,  1998).
Di  Kabupaten  Tasikmalaya  untuk ayam  ras  petelur  dilaksanakan  secara  mandiri, sedangkan  untuk  ayam  ras  pedaging  sebagian besar  dilaksanakan  dengan  kerjasama  atau kemitraan.  Pelaku  usaha  peternakan  ayam  ras pedaging  terdiri  dari  perusahaan  perunggasan, perusahaan makanan ternak, poultry shop, dan peternak.
Awalnya  usaha  peternakan  ayam    ras pedaging  di  tingkat  peternak  dikenal  adanya peternak mandiri, dan peternak mitra. Peternak mandiri adalah peternak yang segala kebutuhan untuk keperluan usaha budidayanya disediakan  sendiri  oleh  peternak,  dan  hasilnya dijual  sendiri  ke  pasar.  Peternak  mitra  adalah peternak  yang  melakukan  kerjasama  usaha, dan  bertindak  sebagai  plasma  dengan  pihak inti  baik  berupa  poultry  shop  atau  perusahaan perunggasan, dengan pihak inti ini
berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan  sapronak  sedang  peternak  hanya menyediakan  kandang.  Saat  ini  hampir  tidak ditemui  peternak  mandiri,  yang  berkembang adalah peternak mitra.
Secara  umum  dapat  dikategorikan  ada dua  pola  kemitraan  usaha  ayam  ras  pedaging yang  berkembang  di  Kabupaten  Tasikmalaya, yaitu pola maklun dan pola kontrak harga. Pola maklun relatif lebih tersebar dibanding dengan pola  kontrak.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada pola maklun peternak tidak dituntut persyaratan  yang  rumit,  hanya  asal  mau  dan mampu  menyediakan  kandang  dan  mau memasarkan  kepada  pihak  plasma  dengan memenuhi  peraturan  yang  berlaku.  Pada  pola kontrak  peternak  dituntut  untuk  menyediakan modal  yang  lebih  besar,  walaupun  dari  segi kepastian  harga  jual  relatif  lebih  diuntungkan, karena  sudah  ada  kepastian  harga  minimalnya ketika  kontrak  usaha  dilakukan.  Pola  lainnya adalah  kontrak  farm,  yakni  pihak  perusahaan mengontrak  kandang  milik  peternak,  namun pola ini tidak begitu berkembang.
Peternak yang melakukan pola maklun umumnya dilatarbelakangi karena tidak memiliki modal yang memadai. Dengan sistem ini  dipandang  cukup  sesuai  karena  adanya kepastian dalam memperoleh sejumlah pendapatan,  dan  dapat  menghindari  risiko kerugian  lebih  banyak.  Keluhan  yang  muncul pada  pola  ini  adalah  biaya  operasional  yang ditanggung  peternak  terlalu  berat.  Hal  yang dilakukan  dengan  mengikuti  pola  maklun  ini adalah menyediakan kandang dan perlengkapannya,  termasuk  sekam,  minyak tanah, dan tenaga kerja.
Peternak  yang  mengikuti  pola  kontrak melihat  bahwa  dengan  pola  kontrak akan diperoleh  jaminan  kualitas  sapronak  yang diberikan,  disamping  harga  jual  yang  lebih menguntungkan  dibanding  dengan  sistem maklun. Pada sistem ini ketika harga sapronak di  luar  tinggi,  maka  harga  yang  diberlakukan tetap seperti kontrak. Sebaliknya,  ketika harga jual  di  luar  tinggi  maka  akan  mengikuti  harga pasar tersebut. Secara operasional hal-hal yang harus  dipersiapkan  peternak  adalah:  (a) Memberikan  jaminan  berupa  sertifikat  atau uang  yang  besarnya  ditentukan  inti  Rp.  2  juta per  1000  ekor,  menyisihkan  dari  pendapatan yang  diperoleh  tiap  periode  pemeliharaan untuk tabungan sebesar 10%. Untuk selanjutnya  besarnya  uang  jaminan  tidak merupakan  suatu  keharusan,  karena  sudah
tertutupi  oleh  uang  tabungan;  (b)  Menyiapkan kandang,  termasuk  peralatan  kandang: sekam, minyak  tanah,  dan  tenaga  kerja;  (c)  Siap menerima  sanksi,  bila  kehilangan  ayam  atau ayam  dijual  ketempat  lain,  maka  akan  dikenai denda 3 x lipat dari harga kontrak.
Kendala  yang  muncul  dari  peternak yang  melaksanakan  pola  kontrak  ini  adalah dalam mengikuti  pola  ini  peternak  disamping harus  memiliki  modal  yang  cukup,  juga  perlu dibarengi  oleh  kemampuan  dalam  aspek penguasaan  manajerial  pemeliharaan  yang lebih  baik,  karena  skala  pemeliharaan  ternak yang lebih besar dibanding dengan pola sistem maklun.  Umumnya yang mengikuti  pola  ini memiliki  tingkat  pendidikan  minimal  Sekolah Menengah  Atas  (SMTA),  malahan  sebagian diantaranya adalah sarjana.
Di  sisi  lain  dengan  pola  kontrak  ini memunculkan kekhawatiran dari para PS yang selama  ini  menjadi  mitra  peternak.  PS  merasa bahwa dengan masuknya perusahaan perunggasan  secara  langsung  pada  usaha budidaya,  yaitu  dengan  pola  kontrak  tersebut dipandang telah mengurangi gerak langkahnya di  dalam  membina  hubungan  kerjasama dengan peternak selama ini.

## Tingkat pendapatan  peternak  berdasarkan pola kemitraan
Menurut  Teken  dan  Asnawi  (1977), pendapatan atau keuntungan merupakan selisih penerimaan  dengan  biaya  produksi  atau pengeluaran. Besarnya pendapatan karena akan tergantung  dari  produksi  yang  dihasilkan,  dan biaya  input  yang  dikeluarkan.  Atmadja (1972) membedakan  pendapatan  dan  keuntungan. Pengertian  pendapatan  adalah  penerimaan peternak  dikurangi  biaya-biaya  yang  benar- benar  dikeluarkan  peternak,  yaitu  untuk pembelian  alat,  pakan  (konsentrat),  dan pembuatan kandang. Selanjutnya yang dimaksud  keuntungan  adalah  penerimaan dikurangi  biaya  yang  sebenarnya  tidak dikeluarkan seperti biaya tenaga kerja sendiri.
Hal  ini  perlu  diperhatikan  peternak dalam usaha mencapai keuntungan maksimum adalah  efisiensi  usahanya.  Menurut  Teken (1981) yang dimaksud dengan efisiensi adalah sejumlah  produksi  tertentu  yang  dihasilkan dengan  faktor  produksi  atau  biaya  minimum. Salah  satu  cara  mengetahui  efisien-tidaknya suatu usaha atau menghitung efisiensi ekonomis adalah dengan menggunakan tetapan ‘Revenue  Cost  Ratio”.  Rasio  ini  merupakan
nilai  perbandingan  antara  penerimaan  dengan pengeluaran.
Berkembangnya kegiatan pola kemitraan  dalam  usaha  ayam  ras  pedaging dilatarbelakangi oleh sifat kegiatan usaha ayam ras  pedaging  yang  memiliki  risiko  tinggi, sehingga  perlu  dikelola  dengan  kemampuan manajemen  yang  baik.  pengelolaan  usaha ayam  ras  pedaging  relatif  tidak  dapat dilakukan oleh peternak kecil dengan kemampuan  manajemen  dan  kemampuan terbatas.  Argumen  inilah  yang  menjadikan sebagian  besar  peternak  (70%)  yang  ada  di Kabupaten  Tasikmalaya  melaksanakan  pola kemitraan  maklun.  Hal  ini  diperkuat  oleh pengamatan  Kuswaryan  (1998)  bahwa  sikap peternak  ayam  ras  pedaging  cenderung menghindari risiko, karena berbagai keterbatasan  yang  dimilikinya  baik  dalam modal, manajemen maupun penguasaan pasar.
Pola  kemitraan  maklun  pada  dasarnya menempatkan  peternak  sebagai  tenaga  kerja kandang,  namun  kemampuannya  di  dalam memelihara  ayam  ras  pedaging  dihargai dengan  bonus  IP  yang  dicapai  masing-masing peternak. Kontribusi kandang dan tenaga kerja pemeliharaan  diberi  imbalan  sebesar  Rp. 1184,11 per  ekor  ayam  yang  dijual,  ditambah hak  atas  penjualan  pupuk  kandang  yang dihasilkan, karung sisa pakan dapat diuangkan dan  upah  panen.  Dalam  pola  ini  pendapatan atau  penghasilan  peternak  terdiri  dari  upah pemeliharaan, upah panen, sewa kandang, hak atas  pupuk  kandang  dan  karung  pakan. Peternak  tidak  memperoleh  bagian  dari keuntungan  harga  produk,  karena  tidak memberikan kontribusi terhadap modal pakan, DOC, atau obat-obatan.
Dalam  pola  maklun,  terlihat  bahwa peternak sama sekali tidak  menanggung risiko kerugian  akibat  fluktuasi  harga  atau  hasil, sedang bila risiko produksi terjadi, maka risiko tersebut  tidak  ditanggung  peternak,  namun peternak  tidak  akan  memperoleh  imbalan  dari prestasinya berupa bonus IP.
Dari pendapatan yang diperoleh peternak  dengan  pola  maklun  sebagian  besar harus  digunakan  untuk  membayar  sewa lahan, penyusutan kandang dan peralatan. Pendapatan yang  diperoleh  untuk  per  ekornya  sebesar  Rp. 1184,21.  Besarnya  nilai  pendapatan  ini merupakan imbalan atas korbanan tenaga kerja peternak  dan  kemampuan  manajerialnya. Dengan  masa  pemeliharaan  selama  35  hari, dan  asumsi  upah  tenaga  kerja  per  hari  yang
berlaku  sebesar  Rp. 20.000,00,  maka  akan diperoleh upah kerja sebesar Rp. 1.885.532,14 untuk pemeliharaan 5000 ekor selama 35 hari. Melihat  tidak  adanya  risiko  yang  harus ditanggung  oleh  peternak,  maka  besarnya imbalan tersebut dipandang masih wajar.
Untuk  kemitraan  pola  kontrak  harga, harga komponen faktor produksi dan komponen  harga  hasil  ditentukan  terlebih dahulu.  Dalam  hal  ini  peternak  akan mendapatkan  kepastian  atas  harga  masukan dan  keluaran  atau  produk  (output).  Dengan peternak  tidak  mengalami  risiko  harga, malahan  untuk  kasus  pola  kontrak  denga  PT. Malindo Feedmill bila harga jual di luar tinggi, maka  harga  tersebut  diberlakukan,  sehingga peternak relatif diuntungkan.
Pendapatan  yang  diperoleh  peternak pada  pola  kontrak  harga  untuk  setiap  ekor ayam  dipelihara  sebesar  Rp. 3500,15  dengan skala  usaha  7000  ekor.  Penerimaan  tersebut harus  digunakan  untuk  membayar  bunga investasi  dari  jumlah  modal  yang  digunakan serta  imbalan  atas  kemampuan  manajemen pemeliharaan  yang  telah  dilakukan  peternak. Dalam  sistem  kontrak  ini  terlihat  bahwa kemaampuan  kewirausahaan  peternak menjadi kunci untuk keberhasilan usaha yang dilakukannya.  Dalam  hal  ini  peternak  dituntut untuk secara kritis dari awal memperhitungkan investasi  yang  ditanamkan  untuk  diperolehnya sejumlah  pendapatan  yang  dipandang  lebih besar  apabila  dibandingkan  dengan  peternak melaksanakan pola maklun.
Dilihat dari tingkat efisiensinya dengan menggunakan nisbah antara penerimaan  dan  pengeluaran,  kedua  pola kemitraan  tersebut  sudah  menunjukan  angka lebih  dari  satu  atau  sudah  dikategorikan efisien.

## Kajian pola kemitraan dan alternatifnya
Melihat  fenomena  pola  kemitraan yang  menunjukkan  bahwa  baik  pola  maklun maupun  pola  kontrak  harga  memiliki  sisi kelebihan  dan  kekurangannya.  Bagi  peternak yang  memiliki  kemampuan  kewirausahaan yang  baik  dengan  disertai  dimilikinya  modal yang  mem adai,  maka  akan  lebih  “prospektif” dalam  usaha  ayam  ras  pedaging  dengan mengikuti  pola  kontrak  harga.  Untuk  peternak yang  kurang  memiliki  modal  dan  jiwa kewirausahaannya  tidak  menonjol,  maka  pola maklun  dapat  menjadi  alternatif  dalam  upaya
diperolehnya  sejumlah  pendapatan  dari  usaha ayam ras pedaging ini.
Dalam sudut pandang untuk diperolehnya  sejumlah  pendapatan  yang  lebih baik, dan dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan  (entrepreneurship),  maka  pola kontrak harga dipandang lebih baik dibandingkan  dengan  pola  maklun.  Beberapa aspek yang menunjukkan kelebihan dari sistem kontrak  harga  sebagai  mana  ditunjukkan  pula oleh Siti et.al. (2000) diantaranya adalah :
1. Harga  dan  penyedian  bahan  baku mempunyai peluang tinggi karena pemasok tunggal selalu tepat waktu dalam penyediaannya,  selain  itu  juga  kualitas bahan baku yang cukup baik.
2. Dari  segi  kontrak  tidak  ada  kelemahan, karena  pada  saat  harga  sapronak  di  pasar tinggi  atau  melebihi  harga  kontrak,  maka yang  berlaku  untuk  plasma  sesuai  harga kontrak.  Tetapi  apabila  harga  hasil produksi di pasar melebihi harga kontrak, maka  perhitungan  hasil  untuk  plasma mengikuti harga pasar.
3. Dari segi sistem kemitraan, inti menunjukkan adanya
indikasi keberpihakan  kepada  plasma  karena  ada perjanjian  kerjasama  yang  jelas,  tertulis dan disetujui  plasma.  Meskipun  itu disetujui  bukan  berarti  pola  kemitraan  ini hasil kesepakatan inti dengan plasma.
4. Dari  segi  fee  manajemen  tidak  ada
kelemahan,  karena  masih  memberikan peluang kepada plasma
untuk mendapatkan  fee  manajemen.  Dengan kualitas  bibit  dan  pakan  serta  pembinaan yang cukup baik peluang untuk mendapatkan  keuntungan  lebih  besar dicapai  apabila  skala  pemeliharaannya diperbesar.
Alternatif yang dapat dilakukan dalam merespon  pola  kemitraan  ayam  ras  pedaging adalah menciptakan pola kemitraan yang lebih berpihak  pada  kepentingan  peternak  dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku yang lainnya.  Secara  operasional  alternatif pola kemitraan ini pada dasarnya adalah mengembangkan  jiwa  kewirausahaan  peternak dan tetap memperhatikan tingkat kesiapan dari masing-masing peternak.
Pola  kemitraan  alternatif  ini  akan melibatkan  pelaku-pelaku  kegiatan  usaha antara  lain  :  (1)  Pabrikan  yang  terdiri  dari perusahaan-perusahaan  pemasok  sapronak;  (2)
Inti yang dapat berupa perusahaan swasta (PT) atau  koperasi  yang  berperan  sebagai  inti;  (3) Plasma  yang  terdiri  dari  para  peternak  yang telah memenuhi syarat sebagai anggota plasma yang sudah ditetapkan inti.
Mekanisme kerja yang harus dilakukan  adalah  mencakup  pelaksanaan fungsi  dan  peran  dari  inti  dan  plasma  yang saling  sinergi  satu  dengan  yang  lain  dengan tetap  mengedepankan  proses  kemitraan  dan demokrasi.  Artinya  kemitraan  yang  dibangun adalah  kemitraan  yang  mendorong  tumbuhnya saling  percaya  (trust)  diantara  pelaku  yang bermitra  dengan  menjunjung  tinggi  adanya keadilan  dan  saling  menguntungkan  satu dengan yang lainnya.
Peran  yang  dapat  dilakukan  inti sekurang-kurangnya adalah dalam menyalurkan paket sapronak bagi plasma yang diperoleh  dari  beberapa  pabrikan  harus merupakan hasil dari transaksi yang mempertimbangkan  aspek  kualitas  dan  harga yang  terjangkau  plasma.  Kewajiban  lain  dari inti  adalah  menyalurkan  hasil  pendapatan  dan upah bagi tenaga kerja bagi plasma yang telah melakukan kegiatan usaha. Fungsi lain dari inti mendistribusikan arus informasi proses mengenai  harga  kontrak  dan  harga  ayam.  Hal lain  yang  dapat  dilakukan  inti  adalah menjaring  aspirasi  di  plasma  untuk  kemudian dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan.
Pihak plasma sendiri diharapkan dapat melaksanakan  kegiatan  usaha  pemeliharaan ayam  sesuai  petunjuk  teknis  yang  diberikan oleh  inti,  dan  mau  menyalurkan  berbagai keluhan  dan  aspirasinya  kepada  inti  untuk dijadikan  dasar  kebijakan  yang  disepakati bersama. Akhirnya untuk memperoleh kepastian  bagi  masing-masing  pihak  yang bermitra,  maka  pola  kemitraan  ini  diperkuat dengan  perjanjian  kerjasama  yang  merupakan hasil  musyawarah  dan  kesepakatan  antara  inti dengan plasma.

## Kesimpulan
Ada dua pola kemitraan usaha ayam ras pedaging  yang  berkembang  di  Kabupaten Tasikmalaya,  yaitu  pola  maklun  dan  pola kontrak.  Peternak  yang  melakukan  pola maklun  umumnya  dilatarbelakangi  karena tidak  dimilikinya  modal  yang  memadai, sedang  peternak  yang  mengikuti  pola  kontrak dipandang lebih memiliki jiwa kewirausahaan. Pendapatan  yang  diperoleh  peternak  yang mengikuti  pola maklun  untuk  per  ekornya
sebesarnya  Rp.  450,11  sedang  pendapatan peternak  yang  mengikuti  pola  kontrak  adalah sebesar Rp. 1.330,15. Pola kemitraan alternatif yang  dikembangkan  adalah  pola  kemitraan yang  dapat  mendorong  sikap  saling  percaya diantara  pelaku yang  bermitra,  menumbuhkan jiwa  kewirausahaan  peternak  dengan  tetap memperhatikan tingkat kematangan peternak.
Bagi peternak yang memiliki kemampuan  kewirausahaan  yang  baik  dan disertai  dengan  dimilikinya  modal  yang memadai,  maka  akan  lebih  prospektif    dalam berusaha ayam ras pedaging dengan mengikuti pola  kontrak.  Sebaliknya  bagi  peternak  yang kurang memiliki modal dan jiwa kewirausahaannya  tidak  menonjol,  maka  pola maklun  dapat  menjadi  alternatif  dalam diperolehnya  sejumlah  pendapatan  dari  usaha ayam  ras  pedaging  ini. Mekanisme  kerja  yang harus dilakukan agar dapat mencapai kemitraan  yang  berkeadilan  adalah  baik  pihak inti  maupun  plasma  harus  saling  bersinergi dengan  mengedepankan  proses  kebermitraan dan demokrasi.

## Daftar Pustaka
Anonymous.  1998.  Pedoman  Kemitraan  Usaha Pertanian.  Badan  Agribisnis  Departemen Pertanian. Jakarta.
Atmadja,  J.M.  1972.  Pola  Peternakan  Rakyat  di Kabupaten Ciamis dan Kemungkinan Pengembangannya. Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran. Bandung.
Dirjen  Peternakan.  1984.  Juklak  PIR  Perunggasan
Penjabaran SK Menteri Pertanian No.
Tn330/342/KPTS/5/1984.
Kuswaryan,  S.  1998.  Sikap  Peternak  Ayam  Ras Pedaging Pola usaha mandiri dan Peserta Pola PIR Terhadap Resiko Usaha serta
Hubungannya  dengan  Faktor  Sosial  Ekonomi dan  Efisien  Usaha.  Fakultas  Peternakan Universitas Padjadjaran, Sumedang.
Siti,  H. et.al. (2000).  Penyusunan  Model  Sistem Jaringan  Agribisnis  Ternak  Unggas  Yang memihak Peternak. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung Bekerjasama  dengan  ARM  Badan  Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Sudaryanto.,  dkk.  1998.  Analisis  Kebijaksanaan Industri  ayam  Ras  Setelah  Krisis  Moneter. Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
Teken.  1981. Beberapa  Azas  Ekonomi  Produksi
Pertanian. Orchastra Fakultas  Peternakan
Universitas Padjadjaran. Bandung.
Teken dan S. Asnawi. 1977. Teori Ekonomi Mikro.
Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi
Institut Pertanian Bogor. Bogor.