El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.1 No.2 Juli-Desember 2018 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Praktik Ta’liq Talak di Negeri Perak Ditinjau Menurut Hukum Islam
Edi Darmawijaya Nurul Mahfuzah Binti Ahmad Nordin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Emai: Mahfuzahnordin274@gmail.com

## Abstrak
Ta‟līq talak dalam kajian hukum nikah adalah berkenaan dengan janji nikah yang  diucapkan  suami  pada  saat  setelah  akad  nikah  dilangsungkan. Pelanggaran janji ta‟līq berakibat pada terbukanya peluang bagi isteri untuk menggugat cerai suami. Praktik ta‟līq talak ini agaknya menjadi satu upaya agar  hubungan  pernikahan  tetap  berlangsung  secara  baik  dengan  adanya ikrar  janji  suami  untuk  selalu  memenuhi  hak  isteri.  Namun,  ta‟līq  talak seringkali  dijadikan  alasan  bercerai,  hal  ini  seperti  yang  dilakukan  dalam masyarakat  Negeri  Perak.  Permasalahan  yang  timbul  adalah  bagaimana praktik  ta‟līq  talak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Negeri  Perak, bagaimana  akibat  hukum  pelanggaran  ta‟līq  talak  terhadap  kelangsungan hubungan pernikahan di Negeri Perak, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap  praktik  ta‟līq  talak  di  Mahkamah  Tinggi  Syariah  Ipoh  Perak. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis-normatif.  Data-data yang  telah  terkumpul  dianalisis  dengan  cara  deskriptif-analisis.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  praktik  ta‟līq  talak  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Negeri  Perak  dilakukan  sesaat  setelah  akad  nikah dilangsungkan,  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi,  penghulu,  dan  wali  dari pihak  perempuan.  Pembacaan  sighat  ta‟līq  talak  ini  wajib  dilakukan  untuk tiap-tiap  pasangan  yang  menikah  di  dalam  wilayah  hukum  Negeri  Perak, yang  isinya  berjanji  untuk  memenuhi  hak-hak  isteri.  Akibat  hukum pelanggaran  ta‟līq  talak  di  Negeri  Perak  berpengaruh  terhadap kelangsungan  hubungan  pernikahan.  Isteri  yang  tidak  ridha  dengan pelanggaran  tersebut  dapat  menggunakan  haknya  untuk  mengajukan  cerai gugat  suami  kepada  Mahkamah  Syariah  sebagaimana  legalisasinya  diakui dalam  Seksyen  50-1  Enakmen  Hukum  Keluarga  Islam  Negeri  Perak  tahun 2004.  Praktik  ta‟līq  talak  di  Mahkamah  Tinggi  Syariah  Ipoh  Perak  telah sesuai dengan norma hukum Islam. Praktik ta‟līq talak tersebut bagian dari usaha  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  yang  notabene  rentan  menjadi pihak  tersubordinat.  Keberadaan  ta‟līq  talak  sesuai  dengan  konsep maṣlaḥah.
Kata Kunci:  Praktik, Ta’līq Talak, Hukum Islam.

## Pendahuluan
Pernikahan  adalah  akad  dan  ikatan  suci,  kokoh,  atau  kuat  ( miṡāqan ghalīẓan )  yang  mengikat  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan berdasarkan  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  secara  Islam,  masing-masing keduanya  dapat  saling  tolong-menolong,  dengan  akad  tersebut  pula  keduanya dihalalkan  untuk  melakukan  persetubuhan,  serta  timbulnya  hak  dan  kewajiban masing-masing  keduanya. 1 Sebagai  ikatan  yang  kokoh  dan  bersifat  suci,  maka selayaknya pasangan suami isteri wajib mempertahankan keutuhan tali pernikahan tersebut  sedapat  mungkin,  caranya  bermacam-macam,  bisa  dengan  sikap  saling menghargai  satu  sama  lain,  tidak  memaksakan  kehendak,  dan  memenuhi  hak  dan kewajiban  yang  telah  ditetapkan  syarak  kepada  masing-masing  keduanya,  serta dibenarkan  pula  sesaat  setelah  akad  nikah  membuat  semacam  perjanjian  berupa pelaksanaan kewajiban dan konsekuensinya ke depan.
Perspektif pernikahan Islam membolehkan semacam perjanjian antara suami isteri,  yang  masing-masing  keduanya  mempersyaratkan  beberapa  poin  pernyataan yang  digantungkan  pelaksanaanya  pada  waktu  yang  akan  datang.  Menurut  Umar Sulaiman  al-Asyqar,  membuat  syarat  dalam  perjanjian  pernikahan  dibolehkan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. 2 Perlu dicermati bahwa perjanjian dalam  pernikahan  pada  dasarnya  berlaku  dalam  dua  kasus  dan  konteks  yang berbeda. Pertama ,  perjanjian  pernikahan  yang  di  dalamnya  memuat  syarat  yang ditujukan kepada isteri  yang digantungkan kepada sesuatu  yang terjadi  kemudian. Jika ternyata isteri melanggarnya, atau sesuatu yang digantungkan itu terjadi, maka isteri  tertalak  pada  saat  itu  juga.  Dalam  konteks  ini  disebut  dengan  talak ta‟līq . Kedua ,  perjanjian  pernikahan  yang  di  dalamnya  memuat  beberapa  syarat  yang ditujukan  dan  harus  dipenuhi  oleh  suami  kepada  isterinya.  Jika  suami  tidak memenuhinya,  maka  si  isteri  yang  tidak  rela  dengan  itu  dapat  mengajukannya  ke pengadilan  sebagai  alasan  untuk  perceraian.  Dalam  konteks  ini  disebut  dengan ta‟līq talak. 3
Menurut  Amir  Syarifuddin,  antara  talak ta‟līq dan ta‟līq talak  memiliki perbedaan  mendasar.  Istilah  talak ta‟līq merupakan  talak  yang  dijatuhkan  suami dengan  menggunakan  ucapan  yang  pelaksanaannya  digantungkan  kepada  sesuatu yang  terjadi  kemudian.  Misalnya,  suami  menyatakan,  “Bila  ayahmu  pulang  dari luar  negeri,  engkau  saya  talak”. 4 Dalam  kalimat  lain  misalnya  suami  berkata, “Setiap  kali  kamu  keluar  rumah  tanpa  seizinku,  kamu  orang  yang  ditalak”. Pernyataan  semacam  ini  bila  dilanggar  atau  terjadi  di  kemudian  hari,  maka  talak
1 Lihat,  Muḥammad  Abū  Zahrah, al-Aḥwāl  al-Syakhṣiyyah , (Bairut: Dār al-Fikr al-„Arabī, 1950),  hlm.  17:  Juga  diulas  dalam,  Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata Islam  di  Indonesia:  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No  1/1974  Sampai KHI , Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 39.
2 Umar  Sulaimān  al-Asyqar, Aḥkām  al-Zawāj ,  (terj:  Iman  Firdausi),  (Solo:  Tinta  Media, 2015), hlm. 206.
3 Amir  Syarifudin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan , Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 225.
4 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan ..., hlm. 225.
dipandang sah dan jatuh satu talak. 5 Jadi, objek yang dituju dalam kasus talak ta‟līq adalah  pihak  isteri.  Isterilah  yang  berperan  untuk  tidak  melanggar  pernyataan suami.  Sementara  dalam  kasus ta‟līq talak,  objek  yang  dituju  justru  pihak  suami. Artinya, jika suami tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dan isteri tidak rela  maka  isteri  dapat  mengajukan  cerai  ke  Pengadilan.  Untuk  itu,  yang  menjadi fokus  dalam  penelitian  ini  adalah ta‟līq talak,  yakni  berupa  perjanjian  yang disetujui suami sesaat setelah akad nikah dilangsungkan.

## Pembahasan
Term “ ta‟līq talak” tersusun dari dua kata, yaitu ta‟līq dan talak. Kata ta‟līq berasal dari bahasa Arab “ُ كْيِهْعَت”, artinya mengisap jari-jarinya, mencaci maki, dan menggantungkan. 6 Makna etimologis yang sering digunakan adalah menggantungkan  atau  penggantungan. 7 Makna  tersebut  agaknya  digunakan  boleh jadi  tujuan  dari ta‟līq itu  sendiri  dalam  talak  yaitu  sebagai  suatu  sikap menggantungkan  atas  sesuatu  sehingga  dengan  sesuatu  itu  akan  terjadi  talak. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan ta‟līq ialah:
ٌاكًناُواٌُايسناُواُطرشناٍُيُءيشبُتثداحُثوذحُفىلو 8 . Artinya: “ Terhentinya kejadian suatu peristiwa dengan suatu syarat, masa, ataupun tempat”.
Berdasarkan pengertian di atas, ta‟līq pada dasarnya merupakan ucapan atau tindakan  yang  memiliki  pengaruh  untuk  menghentikan  sesuatu.  Dalam  konteks pernikahan, ta‟līq dapat  dimaknai  sebagai  ungkapan  atau  tindakan  yang berpengaruh  pada  terhentinya  hubungan  pernikahan.  Dengan  makna  lain, ta‟līq merupakan  sesuatu  yang  digantungkan  sehingga  hubungan  pernikahan  antara suami-isteri terikat atas apa yang digantungkan.
Kata  kedua  yaitu  “talak”,  juga  asalnya  dari  bahasa  Arab  “ُ ق َلََّطنَا”,  Ibn Manẓūr  menyebutkan  dari  kata  “ُ كْهَّطنا”, 9 yang  berarti  memberikan,  lepas  dari ikatannya berpisah, bercerai, atau jauh. 10 Al-Barkatī dan al-Jurjānī memaknai talak dalam etimologis sebagai pelepasan “ُ تَنا َزِإ” atau mengabaikan “ُ تَّيِهْخَتنا”. 11
Menurut  terminologi,  terdapat  beragam  rumusan.  Menurut  al-Jazīrī,  talak adalah  istilah  meniadakan  pernikahan  atau  pengurangan  keterlepasannya  dengan
5 Wahbah  Muṣṭafā  al-Zuḥailī, al-Fiqh  al-Syāfi‟ī  al-Muyassar ,  (terj:  Muhammad  Afifi  dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 613.
6 A.  W.  Munawwir  dan  M.  Fairuz, Kamus al-Munawwir ,  (Surabaya:  Pustaka  Progressif, 2007), hlm. 963.
7 Beberapa literatur menggunakan makna menggantungkan atau penggantungan untuk kata ta‟līq misalnya dalam, Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Syāfi‟ī al-Muyassar , (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 614.
8 Munajib Kholid, “ Ta‟liq ”. Diakses melalui: http://www.al-halimy.com/2016/01/23/t-a-l-i- q/, pada tanggal 13 Maret 2019.
9 Ibn Manẓūr, Lisān al‟Arb , Juz 12, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 95.
10 A. W. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus ..., hlm. 861-862.
11 Muḥammad  „Amīm  al-Barkatī, al-Ta‟rīfāt  al-Fiqhiyyah:  Mu‟jam  Yasyraḥ  al-Fāẓ  al- Muṣṭalaḥ „Alaihā baina al-Fuqahā‟ wa al-Uṣūliyyīn , (Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2003), hlm.
136: Lihat juga, Muḥammad al-Jurjānī, Mu‟jam al-Ta‟rīfāt , (Mesir: Dār al-Faḍīlah, 2004), hlm. 119.
lafaz khusus. Maksud menghilangkan pernikahan adalah meniadakan akad di mana isteri menjadi tidak halal lagi bagi suami setelah itu. 12 Dalam makna ini, memberi satu  pemahaman  makna  keterhubungan  dengan  makna  etimologis  sebelumnya, yaitu  maksud  lepas  (secara  etimologis)  yaitu  terlepas  dari  hubungan  pernikahan yang  sebelumnya  tehubung  secara  kuat  ( miṡāqan  ghalīẓan ),  sehingga  terputus dengan  lafaz  talak.  Untuk  melengkapi  rumusan  tersebut,  di  sini  penulis  merasa perlu untuk mengutip definisi talak menurut fikih mazhab sebagai berikut:
Dalam fikih Hanafi, talak diartikan dengan “ .حاكُناُتنازإ 13
”, “menghilangkan
(membatalkan nikah)”. Mazhab Maliki memberi definisi talak dengan “ُتًصعناُمح .ٍيجوسناٍُيبُةذمعًُنا
14 ” (melepaskan ikatan akad antara suami isteri). Mazhab Syafi‟i memberi  definisi  talak  dengan  “ .ِىحَوُ قلَطناُ ظفهبُ حاكُناُ ذمعُمح
15 ”  (melepaskan  akad nikah dengan lafaz talak dan sejenisnya). Sedangkan mazhab Hanbali mengartikan talak dengan “ .حاكُناُذيلُمح 16 ” (melepaskan ikatan nikah).
Definisi  tersebut  di  atas  memiliki  redaksi  yang  berbeda-berbeda  namun megandung  maksud  dan  tujuannya  sama,  yakni  sama-sama  sebagai  bentuk memutuskan tali pernikahan. Dalam pengertian lain, dapat dirumuskan bahwa talak adalah  satu  bentuk  ketentuan  hukum  berupa  pelepasan  ikatan  pernikahan  yang dikehendaki  suami  terhadap  isterinya, 17 dengan  menggunakan  lafaz  tertentu  dan memberi  maksud  pada  talak  dengan  konsekuensi  isteri  tidak  halal  lagi  untuk bercampur dengan suami.
Dari pemaknaan kata “ ta‟līq ” dan “talak” di atas, maka kedua kata tersebut biasanya  disebutkan  dalam  satu  frasa  tersendiri  sebagai ta‟līq talak,  memiliki makna  dan  hukum  tersendiri.  Secara  definitif,  term ta‟līq talak  dalam  versi  fikih Islam  juga  memiliki  banyak  definisi,  di  antaranya  disebutkan  oleh  Amir Syarifuddin,  bahwa ta‟līq talak  adalah  talak  yang  dijatuhkan  suami  dengan menggunakan  ucapan  yang  pelaksanaannya  digantungkan  kepada  sesuatu  yang
12 Abdurraḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh „alā al-Mażāhib al-Arba‟ah , (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 576-577.
13 Ibn  „Ābidīn, Radd  al-Muḥtār  „alā  al-Darr  al-Mukhtār  Syarḥ  Tanwīr  al-Abṣār ,  Juz  4, (Riyadh: Dār „Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 425: Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Maudūdi, seornag ulama mazhab Hanafi. Lihat, Muḥammad bin Maudūdi, al-Ikhtiyār li Ta‟līl al-Mukhtār , Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, tt), hlm. 121.
14 Ibn Rusyd al-Qurṭubī, al-Muqaddimāt al-Mumahhadāt: li Bayān mā Iqtaḍatuh Rusūm al- Mudawwanah  min  al-Aḥkām  al-Syar‟iyyāt  wa  al-Taḥṣīlāt  al-Muḥkamāt  li  Ummahāt  Masā-‟ilahā al-Musykilāt , Juz 1, (Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988), hlm. 497.
15 Khaṭīb  al-Syarbīnī, Mughnī  al-Muḥtāj  ilā  Ma‟rifah  Ma‟ānī  al-Fāẓ  al-Minhāj ,  Juz  4,
(Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2000), hlm. 455.
16 Ibn Qudāmah, al-Mughnī  Syarḥ  al-Kabīr ,  Juz  8,  (Bairut:  Dār  al-Kitāb  al-„Arabī,  1983), hlm. 233: Definisi yang serupa juga dapat dilihat dalam, Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , Cet 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 191-192.
17 Disebutkan  kehendak  suami  karena  talak  merupakan  hak  suami.  Hak  tersebut  melekat pada suami bukan pada isteri berdasarkan nas. Hal ini dengan alasan isteri dipandang cepat marah dan irrasional dalam urusan talak. Lihat, Etin Anwar, Jati Diri Perempuan dalam Islam , (Bandung:
Mizan Pustaka, 2017), hlm. 91.
terjadi di kemudian hari. 18 Dalam definisi lainnya, juga diketengahkan oleh Tihami. Ia  menggunakan  term ta‟līq dengan mu‟allaq ,  bahwa  talak mu‟allaq adalah  talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang. 19
Dua  rumusan  di  atas  cenderung  memiliki  perbedaan  dari  redaksi  dan  ada kesamaan dari sisi makna dan maksudnya, di mana ta‟līq talak atau talak mu‟allaq merupakan  ucapan  suami  atas  nama  talak  dan  jatuhnya  talak  pada  saat  sesuatu terjadi pada masa yang akan datang. Seperti suami mengatakan: “akan jatuh talak jika  kamu  pergi  ke  suatu  tempat”,  atau  dengan  redaksi  lain:  “engkau  tertalak besok”. 20 Dari pemisalan ini, maka putusnya tali nikah dalam kategori ta‟līq talak digantungkan pada waktu tertentu atau keadaan tertentu.
Makna dan maksud ta‟līq talak dalam versi fikih  Islam cenderung berbeda dengan  makna  dan  maksud ta‟līq talak  dalam  versi  hukum  positif  di  berbagai negara,  termasuk  di  Indonesia  yang  dimuat  dalam  Instruksi  Presiden  (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam. Makna ta‟līq talak dalam hukum  positif  dipahami  sebagai  suatu  perjanjian  nikah  dengan  objek  atau  pihak yang  terikat  janji  adalah  pihak  suami.  Ahmad  Rafiq  menyatakan ta‟līq talak termasuk  salah  satu  macam  perjanjian  perkawinan. 21 Nuruddin  dan  Tarigan  juga memberi definisi bahwa ta‟līq talak (dalam peraturan perundang-undangan) adalah janji  atau pernyataan  yang biasa dinyatakan suami setelah akad nikah, kala suami melanggar janji dan isteri tidak rela maka isteri berhak menggugat cerai. 22
Mahkamah  Syariah  adalah  mahkamah  yang  khusus  berlaku  bagi  warga negara Malaysia yang beragama Islam, dan untuk perkara-perkara tertentu saja baik itu kes  sivil (perkara  perdata)  maupun kes  jenayah (perkara  pidana).  Mahkamah Syariah di  Malaysia ini  dinamakan juga Mahkamah Kadi . Tidak seperti Peradilan Agama  di  Indonesia,  Mahkamah  Syariah  di  Malaysia  masih  dipandang  sebelah mata  oleh  pemerintah  persekutuan  (pusat).  Ini  adalah  sebagai  akibat  dari  sistem pemerintahan  federal  yang  memberikan  kekuasaan  dan  kewenangan  lebih  besar kepada kerajaan negeri (negara bagian) dalam mengatur negaranya. 23
Sebelumnya  telah  dikemukakan  bahwa  negara  Malaysia  dibagi  ke  dalam beberapa negara bagian.  Di tiap negara bagian tersebut  terdapat  beberapa  regulasi tersendiri khusus berlaku dalam negara bagian yang dimaksud, baik berupa regulasi hukum  pidana  maupun  perdata,  termasuk  regulasi  tentang  hukum  keluarga  Islam.
18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2015), hlm. 225.
19 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap , Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 241.
20 Amir  Syarifuddin, Hukum ...,  hlm.  225:  Lihat  juga,  H.M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih ..., hlm. 241.
21 Ahmad  Rafiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Edisi  Revisi,  Cet.  2,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 128.
22 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU.  No.  1/1974  sampai  KHI ,  Cet.  5,  (Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2014), hlm. 222.
23 Ahmad Bahiej, Studi ..., hlm. 340-343.
Penelitian ini dilakukan di Negeri Perak. Di Negeri Perak, aturan hukum keluarga dimuat dalam “Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004”.
Enakmen  Keluarga  Islam  Perak  Tahun  2004  merupakan  hukum  materil yang  kedudukannya  sama  seperti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  di  Indonesia.  Enakmen  Keluarga  Islam  Perak  tahun  2004  mengatur beberapa masalah hukum keluarga menurut Islam. Secara umum, enakmen tersebut dibagi ke dalam 10 (sepuluh) bagian, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:

## BAHAGIAN I – PERMULAAN
Seksyen 1.  Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa Seksyen 2.  Tafsiran Seksyen 3.  Kecualian prerogatif Seksyen 4.  Pemakaian Seksyen 5.  Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam Seksyen 6.  Perkahwinan  yang  masih  berterusan  hendaklah  disifatkan  sebagai didaftarkan  di  bawah  Enakmen  ini  dan  boleh  dibubarkan  hanya  di  bawah Enakmen ini

## BAHAGIAN II – PERKAHWINAN
Seksyen  7.
Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan Seksyen   8. Umur minimum untuk perkahwinan Seksyen   9. Pertalian yang dilarang perkahwinan
Seksyen   10.  Orang daripada agama lain Seksyen   11.   Perkahwinan tak sah Seksyen   12.  Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan Seksyen   13.   Persetujuan dikehendaki Seksyen   14.   Perkahwinan seseorang perempuan Seksyen   15.   Pertunangan Seksyen   16.   Permohonan untuk kebenaran berkahwin Seksyen   17.   Mengeluarkan kebenaran berkahwin Seksyen   18.   Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim rie Seksyen   19.   Kebenaran perlu sebelum akad nikah Seksyen   20.   Tempat perkahwinan Seksyen   21.   Mas kahwin dan pemberian Seksyen   22.   Catatan dalam Daftar Perkahwinan Seksyen   23.   Poligami Seksyen   24.  Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri

## BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN
Seksyen   25.   Pendaftaran Seksyen   26.   Perakuan nikah Seksyen   27.  Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau salah di sisi undang- undang
Seksyen  28.   Pelantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam Seksyen   29.   Buku  dan  Daftar  hendaklah  disimpan  mengenai  semua perkawinan
Seksyen   30.   Salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar Seksyen   31.   Pendaftaran  perkahwinan  luar  negeri  oleh  orang  yang bermastautin dalam Negeri Perak Darul Ridzuan Seksyen  32.  Daftar yang tidak sah di sisi undang-undang Seksyen  33.   Pendaftaran  sukarela  perkawinan-perkahwinan  orang  Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang Seksyen  34.  Kesan pendaftaran di sisi undang-undang

## BAHAGIAN  IV  -  PENALTI  DAN  PERUNTUKAN  PELBAGAI BERHU-BUNG DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN
PERKAHWINAN Seksyen 35.   Tidak  hadir  di  hadapan  Pendaftar  dalam  masa  yang ditetapkan Seksyen 36.  Pelanggaran seksyen 32 Seksyen 37.  Gangguan terhadap perkahwinan Seksyen 38.   Akuan  atau  pernyataan  palsu  untuk  mendapatkan perkahwinan Seksyen 39.   Mengakadnikahkan tanpa kuasa Seksyen 40.   Kesalahan berhubung dengan akad nikah perkahwinan Seksyen 41.   Kebenaran untuk mendakwa Seksyen 42.   Membetulkan kesilapan Seksyen 43.   Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan Seksyen 44.   Bukti

## BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN
Seksyen   45.   Takat kuasa untuk membuat perintah Seksyen   46.   Pertukaran agama Seksyen   47.   Perceraian dengan talaq atau dengan perintah Seksyen   48.   Timbang tara oleh Hakam Seksyen   49.   Perceraian khul' atau cerai tebus talaq Seksyen   50.   Perceraian di bawah ta‟līq atau janji Seksyen   51.   Perceraian dengan li'an Seksyen   52.   Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju'
Seksyen   53.   Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh Seksyen   54.   Anggapan mati
Seksyen   55.   Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan Seksyen   56.   Pendaftaran perceraian Seksyen   57.   Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah
Seksyen 58.   Mut'ah  atau  pemberian  sagu  hati  kepada  perempuan  yang diceraikan tanpa sebab yang patut Seksyen   59.   Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh

## BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN
Seksyen   60.   Kuasa  Mahkamah  untuk  memerintahkan  nafkah  bagi  isteri, dan kesan nusyuz Seksyen   61.   Kuasa  Mahkamah  untuk  memerintahkan  nafkah  bagi seseorang tertentu Seksyen   62.   Pentaksiran nafkah Seksyen   63.   Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran bagi nafkah
Seksyen 64.   Mengkompaun nafkah
Seksyen   65.   Lamanya tempoh perintah nafkah Seksyen   66.   Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian Seksyen   67.   Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah
Seksyen 68.   Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah
Seksyen   69.   Nafkah  yang  kena  dibayar  di  bawah  perintah  Mahkamah tidak boleh dipindahkan hakmiliknya Seksyen   70.  Menuntut tunggakan nafkah Seksyen   71.   Nafkah sementara Seksyen   72.   Hak tempat tinggal Seksyen   73.   Kewajipan menanggung nafkah anak Seksyen   74.   Kuasa Mahkamah untuk  memerintahkan nafkah bagi  kanak- kanak
Seksyen   75.   Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak
Seksyen   76.   Kuasa  Mahkamah  untuk  mengubah  perintah  mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak Seksyen   77.   Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak Seksyen   78.   Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak Seksyen   79.   Kewajipan  menanggung  nafkah  kanak-kanak  yang  diterima sebagai anggota keluarga Seksyen   80.   Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak Seksyen   81.  Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sah taraf

## BAHAGIAN VII – PENJAGAAN
Seksyen   82.   Orang yang berhak menjaga kanak-kanak Seksyen   83.  Kelayakan yang perlu untuk penjagaan Seksyen   84.   Bagaimana hak penjagaan hilang Seksyen   85.   Lamanya penjagaan Seksyen   86.   Penjagaan anak-anak tak sah taraf Seksyen   87.   Kuasa  Mahkamah  untuk  membuat  perintah  mengenai penjagaan
Seksyen   88.   Perintah tertakluk kepada syarat-syarat Seksyen   89.   Orang yang berhak kepada penjagaan Seksyen  90.   Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih Seksyen   91.   Pelantikan penjaga oleh Mahkamah Seksyen   92.   Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat Seksyen   93.   Penjaga bersama dengan ibu Seksyen   94.   Perubahan kuasa penjaga harta Seksyen   95.  Pemecatan penjaga Seksyen   96.   Cagaran hendaklah diberi Seksyen   97.  Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah Seksyen   98.   Penjaga  tidak  boleh  memberi  akuan  penyelesaian  mengenai harta modal
Seksyen   99.   Penjaga boleh menanggung kanak-kanak daripada pendapatan Seksyen  100.  Perintah khas mengenai harta kecil Seksyen   101.  Permohonan untuk mendapatkan pendapat,dsb. Seksyen   102.   Perintah larangan oleh Mahkamah Seksyen   103.   Penjaga bagi anak yatim Seksyen   104.   Mahkamah  hendaklah  mengambil  perhatian  tentang  nasihat pegawai-pegawai kebajikan,dll.
Seksyen   105.   Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia
Seksyen   106.   Kuasa  Mahkamah  untuk  membatalkan  dan  menahan perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan nafkah Sekayen   107.  Perintah tegahan Seksyen   108.   Perintah larangan melupuskan harta sepencarian

## BAHAGIAN VIII – PELBAGAI
Seksyen 109.   Pengiktirafan  perkahwinan  orang  Islam  yang  dilakukan  di luar Negeri Perak Darul Ridzuan Seksyen 110.   Pengiktirafan  perkahwinan  yang  dilakukan  di  Kedutaan- Kedutaan, dsb., di Negeri Perak Darul Ridzuan Seksyen 111.   Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa Seksyen 112.   Kelahiran  lebih  daripada  empat  tahun  selepas  pembubaran perkahwinan Seksyen 113.   Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat Seksyen 114.   Persetubuhan syubhah Seksyen 115.   Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah Seksyen 116.   Anggapan daripada pengakuan boleh dipatahkan Seksyen 117.   Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah Seksyen 118.   Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa Seksyen 119.   Pengakuan selain sebagai anak, ibu atau bapa Seksyen 120.   Pengakuan tidak boleh dibatalkan Seksyen 121.   Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung
Seksyen 122.   Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan pembahagian harta sepencarian Seksyen 123.   Rayuan

## BAHAGIAN IX – PENALTI
Seksyen 124.   Poligami tanpa kebenaran Mahkamah Seksyen 125.   Perceraian  di  luar  Mahkamah  dan  tanpa  kebenaran Mahkamah Seksyen 126.   Tidak membuat laporan Seksyen 127.   Meninggalkan langsung isteri Seksyen 128.   Menganiaya isteri atau suami Seksyen 129.   Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri Seksyen 130.   Isteri tidak menurut perintah Seksyen 131.   Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan Seksyen 132.   Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai Seksyen 133.   Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah Seksyen  134.   Percubaan dan subahat

## BAHAGIAN X – AM
Seksyen  135.   Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah Seksyen  136.   Pemansuhan Berdasarkan  uraian  di  atas,  tampak  jelas  bahwa  undang-undang  atau Enakmen  Hukum  Keluarga  Islam  Perak  tahun  2004  memuat  beberapa  materi hukum  yang  urgen  dalam  bidang  hukum  perkawinan,  mulai  dari  pemberitahuan kehendak  nikah,  pendaftaran,  ketentuan  masing-masing  calon,  poligami,  hingga tata  cara  perceraian  menurut  Islam.  Enakmen  tersebut  cenderung  sama  seperti ketentuan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia,  sebab  KHI  sendiri berlaku  hanya  bagi  dan  untuk  orang-orang  Islam,  begitu  pula  Enakmen  Hukum Keluaga Islam Perak juga berlaku hanya bagi dan untuk orang-orang Islam saja.
Salah satu regulasi yang diatur dalam enakmen tersebut yaitu pesoalan ta‟līq talak. Hal ini dijumpai dalam Seksyen 22 dan Seksyen 50. Terkait dengan praktik ta‟līq talak  yang  dilakukan  di  Negeri  Perak,  berikut  dengan  akibat  hukum,  serta tinjauan  hukum  Islam  terhadap  praktik  tersebut  akan  dikemukakan  dalam  sub bahasan berikut.
Praktik ta‟līq talak dalam masyarakat Negeri Perak juga tidak jauh berbeda sebagaimana  yang  berlaku  di  Indonesia.  Makna ta‟līq talak  dalam  Enakmen tersebut  dinyatakan  dalam  Bagian  I-Permulaan,  tepatnya  pada  Seksyen  2,  bahwa “ ta‟līq talak  adalah  lafaz  perjanjian  yang  dibuat  oleh  suami  sesudah  akad  nikah berdasarkan Hukum Syarak dan ketentuan Enakmen ini”. 24
24 Government  of  Perak, Islamic  Family  Law  (Perak)  Enactment  2004 ,  (Negeri  Perak: Warta Kerajaan, 2004), hlm. 406.
Atas  rumusan  tersebut,  dapat  diketahui ta‟līq talak  dilakukan  sesaat  akad nikah dilangsungkan, berupa perjanjian yang diucapkan suami kepada isteri dalam beberapa butir perjanjian yang telah ditentukan oleh Mahkamah Syariah, dan butir perjanjian  dalam ta‟līq cenderung  berbeda  dari  beberapa  negeri  yang  ada  di Malaysia.  Demikian  juga  dalam  kaitan  dengan  wajib  tidaknya  pelaksanaan ta‟līq talak  berbeda  antara  satu  negeri  dan  negeri  lain.  Di  antara  negeri  yang  tidak mewajibkan ta‟līq talak  yaitu  Negeri  Perlis. 25 Khusus  di  Negeri  Perak,  perjanjian ta‟līq talak  diwajibkan  untuk  dibacakan  sesaat  setelah  pernikahan  dilakukan.  Hal ini dipahami dari ketentuan Seksyen 22-1 Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak, yang berbunyi:
“Setelah akad nikah dilakukan, pendaftar hendaknya mencatatkan butir-butir yang  ditetapkan  dan ta‟līq yang  ditetapkan  atau ta‟līq lain  pada  perkawinan  itu dalam catatan perkawinan”. 26
Di  samping  itu,  kewajiban  untuk  membacakan  perjanjian ta‟līq talak dipertegas pula oleh beberapa keterangan ahli, seperti Zakariya bin Abdul Razzak, selaku  Ketua  Penolong  Pengarah  Bagian  Pembangunan  Keluarga  pada  Kantor Jabatan Agama Islam Perak. Ia menyebutkan lebih kurang sebagai berikut:
“Hukum  perkawinan  secara  Islam  di  Malaysia  ditentukan  berdasarkan enakmen-enakmen  tersendiri.  Di  Negeri  Perak,  ketentuan  mengatur  hukum keluarga  Islam  disebutkan  secara  tegas  dalam  Enakmen  tahun  2004.  Salah  satu ketentuannya kewajiban bagi pasangan suami-isteri untuk melakukan perjanjian. Di mana isi berupa butir-butir agar hak-hak perempuan dipenuhi dari suami, jika tidak maka  isteri  dibolehkan  mengajukan  gugatan  cerai  ke  Mahkamah  Syariah. Ketentuan ta‟līq talak  ini  wajib  dibacakan  sesaat  setelah  akad  nikah dilangsungkan”. 27
Keterangan  terbaru  penulis  peroleh  dari  wawancara  dengan  Munajib  bin Abdul  Isa  dan  Maimun  bin  Dahlan,  selaku  masyarakat  di  Negeri  Perak  menye- butkan  bahwa  semua  pasangan  yang  melangsungkan  pernikahan  di  Negeri  Perak diharuskan  (wajib)  membacakan ta‟līq talak,  berupa  perjanjian  yang  dibacakan oleh  pihak  suami  dengan  ketentuan  agar  semua  butir  yang  tertuang  dalam  akta ta‟līq wajib  untuk  dipenuhi.  Jika  salah  satu  butir ta‟līq talak  tersebut  tidak dilaksanakan,  atau  boleh  juga  dikatakan  disepelekan  oleh  pihak  suami,  maka konsekuensinya  adalah  pihak  isteri  yang  tidak  terima  dapat  mengajukan  cerai kepada lembaga yang berwenang. 28
25 Bandingkan sighat ta‟līq talak di Negeri Perak (dicantumpkan dalam lampiran skripsi ini) dengan sighat ta‟līq talak di Negeri Selangor, lihat dalam Siti Zalikhan MD. Nor, Jika Sudah Habis Jodoh: Siri Undang-Undang dan Masyarakat , (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm. 32: Lihat juga, Najibah Mohd. Zin, dkk, Undang-Undang Keluarga Islam: Seri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia , (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 121.
26 Government of Perak, Islamic ..., hlm. 406.
27 Wawancara  dengan  Zakariya  bin  Abdul  Razzak,  Ketua  Penolong  Pengarah  Bagian Pembangunan Keluarga pada Kantor Jabatan Agama Islam Perak, tanggal 7 Desember 2017.
28 Wawancara dengan Munajib bin Abdul Isa dan Maimun bin Dahlan, masyarakat Negeri Perak, tanggal 26 Februari 2019.
Perjanjian ta‟līq talak  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya  konsekuensi  dan akibat hukum yang melekat di dalamnya. Bagi pihak suami, sighat ta‟līq yang telah ia bacakan wajib dipenuhi dan dijalankan. Kewajiban membacakan ṣīghah ta‟līq di Negeri  Perak  pada  dasarnya  sebagai  penguat  ketentuan  dalam  Islam  tentang kewajiban  suami  untuk  menunaikan  hak  nafkah  isteri.  Hal  ini  dilakukan  karena sewaktu-waktu  dapat  saja  dilanggar  suami.  Pelanggaran  atas ta‟līq talak  di  Perak memberi  peluang  bagi  isteri  untuk  menggugat  cerai  suami.  Gugat  cerai  karena pelanggaran ta‟līq talak  oleh  suami  adalah  bagian  yang  relevan  dengan  ketentuan Enakmen  Hukum  Keluarga  Islam  Perak  tahun  2004,  tepatnya  pada  Seksyen  50 sebagai berikut:
“ (1)  Seorang  perempuan  yang  bersuami  boleh  dan  berhak mengajukan  perceraian  menurut  syarat-syarat  yang  telah  diakui  dalam ta‟līq yang dibuat  setelah  akad  pernikahan,  memohon  kepada  Mahkamah  untuk  menetapkan bahwa  perceraian  yang  demikian  telah  berlaku.  (2)  Mahkamah  hendaklah memeriksa  permohonan  itu  dan  membuat  suatu  ketentuan  mengenai  sahnya perceraian  itu,  dan  jika  telah  terbukti  bahwa  perceraian  itu  adalah  sah  mengikut hukum  syarak,  hendaklah  mengesahkan  dan  menetapkan  perceraian  itu  dan mengantar sutu salinan ketetapan itu yang diakui oleh Pendaftar yang bersangkutan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan”.
Muatan  materi  di  atas  secara  tegas  menyebutkan  peluang  besar  bagi  isteri, apabila  ia  ingin  bercerai  lantaran  pengabaian  dan  pelanggaran  janji ta‟līq yang dibacakan  suami  sewaktu  menikah,  maka  ia  dapat  menggunakan  dan  diberi  hak untuk  menggugat  cerai  suaminya.  Sejauh  penelitian  dilakukan  terdapat  beberapa kasus  cerai  yang  menggunakan  legalitas  Seksyen  50  sebelumnya,  masing-masing dapat disajikan dalam tiga kasus berikut:
a. Kasus  gugat  cerai  karena  pelanggaran  Seksyen  50  tentang ta‟līq , diajukan  oleh  Zuraidah  binti  Yeob  terhadap  suaminya  Rusdi  bin  Abdul Wahab.  Jenis  perceraian  yaitu  talak  satu khul‟ī , 29 bā‟in ṣughrā . Alasannya  yaitu  suami  telah  membiasakan  isteri  selama  8  (delapan) bulan  dan  tidak  memberikan  nafkah.  Dalam  kasus  ini,  Mahkamah Syariah  Negeri  Perak  mengabulkan  gugatan  cerai  dengan  tebusan  RM
1.00.
b. Kasus  cerai  gugat  karena  pelanggaran  Seksyen  50  tentang ta‟līq juga sebab ingin fasakh suami karena alasan pelanggaran Seksyen 53-1 huruf
29 Istilah khul‟ī atau  populer  digunakan khulu‟ “ُ عْه خْنَا”,  merupakan  jenis  perceraian  yang berasal dari keingian isteri. Secara defintif, cerai khulu‟ adalah bentuk perceraian dengan ganti rugi baik dengan lafaz talak atau khulu‟ . Dalam mazhab fi‟i, khulu‟ adalah pemisahan di antara pasangan suami isteri dengan „iwaḍ (ganti rugi) dengan lafaz talak atau khulu‟ . Lihat, Wahbah al-Zuḥailī, al- Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh , Juz 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 481: Dalam makna lain, al- Rāfi‟ī  menyebutkan khulu‟ boleh  diucapkan  dengan  lafaz  talak  maupun  lafaz khulu‟ .  Lihat  juga, Abd al-Karīm al-Rāfi‟ī, al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‟ī , (Mesir: Dār al-Salām, 2013), hlm. 1043:  Contoh  lafaz  perceraian  dengan khulu‟ yaitu:  “كتعناخ”  atau  “كتمهط”.  Lihat,  Muḥmmad  al- Ghazālī, al-Wajīz  fī  Fiqh  al-Mażhab  al-Imām  al-Syāfi‟ī , (Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2004), hlm. 310.
b  Enakmen  Negeri  Perak  tentang  pelanggaran  nafkah.  Cerai  gugat tersebut diajukan oleh Marhamah binti Zaidun terhadap suaminya Zubai bin Mahmud Ali. Jenis perceraian adalah fasakh atau pembubaran nikah dengan  talak  satu bā‟in  ṣughrā .  Dalam  kasus  ini,  Mahkamah  Syariah
Negeri Perak mengabulkan gugatan cerai dengan fasakh.
c. Kasus  cerai  gugat  karena  pelanggaran  Seksyen  50  tentang ta‟līq juga karena pelanggaran Seksyen 53-1 huruf b, diajukan oleh Maimunah binti Ali Hasan terhadap suaminya Amran bin Yakub. Jenis perceraian adalah fasakh nikah dengan ketentuan talak satu bā‟in ṣughrā . Dalam kasus ini, Majelis  Hakim  Mahkamah  Syariah  Negeri  Perak  juga  mengabulkan gugatan tersebut dengan kriteria fasakh nikah.
Tiga  kasus  tersebut  memberi  pemahaman  bahwa  akibat  pelanggaran perjanjian ta‟līq dapat  menggugurkan  hubungan  pernikahan.  Dalam  hal  ini  isteri dibenarkan  secara  hukum  menggunakan  hak  untuk  menggugat  cerai  suami.  Dari tiga kasus tersebut, juga dipahami bahwa perceraian karena pelanggaran ta‟līq bisa dalam  bentuk  talak  tebus  atau khulu‟ .  Secara  definitif, khulu‟ ialah  memutuskan hubungan pernikahan dengan pemberian harta dari isteri kepada suaminya. 30 Talak jenis ini dipahami pada kasus poin a sebelumnya. Sementara pada kasus poin b dan c,  gugat cerai  karena pelanggaran ta‟līq diputuskan dengan fasakh. Gugatan isteri pada  dua  kasus  terkahir  mengajukan  cerai  di  samping  menggunakan  Seksyen  50, penggugat juga menggunakan Seksyen 53. Secara rinci muatan Seksyen 53 tersebut sebagai berikut:
Seksyen 53: Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh (1) Seseorang  perempuan  atau  lelaki,  mengikut  mana-mana  yang berkenaan,  yang  berkahwin  mengikut  Hukum  Syarak  adalah  berhak mendapat  suatu  perintah  untuk  membubarkan  perkahwinan  atau  untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, yaitu:
(1) Bahawa  tempat  di  mana  beradanya  suami  atau  isteri  telah  tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun;
(2) Bahawa  suami  telah  cuai  atau  telah  tidak  mengadakan  peruntukan nafkahnya selama tempoh tiga bulan;
(3) Bahawa  suami  atau  isteri  telah  dihukum  dengan  hukuman pemenjaraan selama tempoh tiga tahun atau lebih;
(4) Bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan, tanpa sebab  yang munasabah  menurut  Hukum  Syarak,  kewajiban  perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;
(5) Bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk;
30 Muḥmmad  al-Ghazālī, al-Wasīṭ  fī  al-Mażhab , Juz  5, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), hlm.
309.
(6) Bahawa  suami  atau  isteri  telah  gila  selama  tempoh  dua  tahun  atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit;
(7) Bahawa  isteri,  setelah  dikahwinkan  oleh  wali mujbir- nya  sebelum dia  mencapai  umur bāligh ,  menolak  perkahwinan  itu  sebelum mencapai  umur delapan  belas tahun, dan dia belum disetubuhi oleh suaminya itu;
(8) Bahawa  suami  atau  isteri  menganiayai  isteri  atau  suaminya  yaitu, antara lain:
1) Lazim  menyakiti  atau  menjadikan  kehidupannya  menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya;
2) Berkawan dengan perempuan atau lelaki yang berperangai jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum rak;
3) Cuba memaksa isteri hidup secara lucah;
4) Melupuskan  harta  isteri  atau  suami  atau  melarang  isteri  atau suami itu daripada menggunakan haknya di sisi undang-undang terhadap harta itu;
5) Menghalang  isteri  atau  suami  daripada  menunaikan  atau menjalankan kewajiban atau amalan agamanya; atau
6) Jika  suami  mempunyai  isteri  lebih  daripada  seorang,  dia  tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak- kehendak Hukum Syarak;
(a) Bahawa  walaupun  empat  bulan  berlalu  tetapi  perkahwinan itu  belum  disatukan  kerana  suami  atau  isteri  bersengaja enggan disetubuhi;
(b) Bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak  sah,  sama  ada  oleh  sebab  paksaan,  kesilapan, ketidaksempurnaan  akal,  atau  hal  keadaan  lain  yang diiktiraf oleh Hukum Syarak;
(c) Bahawa  pada  masa  perkahwinan  itu  isteri,  sungguhpun berkebolehan  memberi  izin  yang  sah,  adalah  seorang  yang sakit  mental,  sama  ada  berterusan  atau  berselangan,  dalam erti  Ordinan  Sakit  Mental,  atau  sakit  mentalnya  adalah daripada suatu jenis atau setakat yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin; atau
(d) Apa-apa  alasan  lain  yang  diiktiraf  sebagai  sah  bagi membubarkan  perkahwinan  atau  bagi  fasakh  di  bawah Hukum Syarak.
(2) Mana-mana  orang  yang  berkahwin  mengikut  Hukum  Syarak  adalah berhak  mendapatkan  perintah  bagi  pembubaran  perkahwinan  atau
fasakh atas  alasan  bahawa  isteri  menjadi  tak  upaya  yang  menghalang persetubuhan”.
(3) Tiada  suatu  perintah  boleh  dibuat  atas  alasan  dalam  perenggan  (1)  (c) sehingga hukuman pemenjaraan itu telah menjadi muktamad dan suami atau isteri itu telahpun menjalani satu tahun daripada hukuman itu”.
(4) Sebelum  membuat  suatu  perintah  atas  alasan  dalam  perenggan  (1)  (e)
Mahkamah  hendaklah,  atas  permohonan  suami,  membuat  suatu perintah  menghendaki  suami  memuaskan  hati  Mahkamah  dalam tempoh  satu  tahun  dari  perintah  itu  bahawa  dia  tidak  lagi  mati  pucuk, dan jika suami  memuaskan hati Mahkamah sedemikian dalam tempoh itu, tiada suatu perintah fasakh boleh dibuat atas alasan itu”.
(5) Tiada  suatu  perintah  boleh  dibuat  atas  mana-mana  alasan  dalam subseksyen  (1)  jika  suami  memuaskan  hati  Mahkamah  bahwa  bahawa isteri,  dengan  mengetahui  bahwa  adalah  terbuka  kepadanya  untuk mendapatkan  perkahwinan  itu  ditolak,  telah  bertingkah  laku  terhadap suaminya dengan cara yang menyebabkan suami mempercayai dengan munasabah  bahawa  isteri  tidak  akan  bertindak  untuk  menolak perkahwinan itu, dan bahawa adalah tidak adil kepada suami jika dibuat perintah itu”.
Seksyen  53-1  huruf  b  di  atas  tegas  menyebutkan  pihak  perempuan  juga memiliki  hak  untuk  membubarkan  pernikahan  melalui  jalan  fasakh,  yaitu pembatalan  nikah  melalui  jalan  peradilan. 31 Salah  satu  alasannya  bahwa  suami telah  mengabaikan  hak  nafkah  isteri  selama  tiga  bulan.  Apabila  dicermati, ketentuan  Seksyen  53-1  huruf  b  pada  dasarnya  cukup  menjadi  dasar  bagi  pihak isteri  mengajukan  cerai  gugat  tanpa  harus  merujuk  pada  pelanggaran ta‟līq sebagaimana  ketentuan  Seksyen  50.  Namun  demikian,  keberadaan ta‟līq pada seksyen  tersebut  tentu  lebih  memperkuat  bagi  isteri  dalam  menjamin  hak-haknya selaku isteri atas nafkah yang telah dilanggar suami.
Terhadap  tiga  kasus  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  akibat  hukum pelanggaran  perjanjian ta‟līq yaitu  terbukanya  peluang  cerai  yang  diajukan  oleh isteri kepada suami. Bahkan, melalui perjanjian ta‟līq tersebut suami tidak bisa lagi semena-mena  mengabaikan  hak  nafkah  isteri.  Pengabaian  hak  nafkah  tersebut justru berakibat pada isteri dapat menggunakan hak untuk menceraikan suamiya.
Perceraian melalui jalan ta‟līq talak dalam hukum Islam (atau lebih tepatnya dalam fikih Islam) 32 berbeda dengan ketentuan dalam hukum positif Indonesia juga
31 Menurut  Ibn  al-Subkī,  dikutip  oleh  al-Suyūṭī,  makna  fasakh  “خسف”  dalam  makna  umum adalah  “ذمعناُ طابتراُ مح”,  artinya  memisahkan  hubungan  akad.  Al-Suyūṭī  mengutip  pendapat  Ibn  al- Subkī  tersebut  saat  ia  menjelaskan  tentang  hukum  fasakh  dalam  jual  beli.  Lihat,  Jalāl  al-Dīn  al- Suyūṭī, al-Asybāh wa al-Naẓā‟r fī Qawā‟id wa Furū‟ Fiqh al-Syāfi‟iyyah , Juz 2, (Riyadh: Maktabah Nuzūl  Muṣṭafā  al-Bāz,  1997),  hlm.  34:  Dalam  hubungan  dengan  fasakh  nikah,  terdapat  banyak rumusan. Di antaranya yaitu: “يضامناُىكحبٍُيجوسناٍُيبُذمعناُتطبارُلاوز”, artinya, memutuskan hubungan akad  nikah  di  antara  suami  isteri  melalui  hukum  pengadilan.  Lihat,  Wahbah  al-Zuḥailī, al-Fiqh ..., Juz 7, hlm. 494.
32 Perkembangan  pemaknaan  istilah  hukum  Islam  “ولَسلإاُ ىكح”  menurut  sebagian  ahli merupakan satu istilah yang mandiri dan khas di Indonesia, di mana term “hukum Islam” disinyalir
di  Malaysia,  sebab  pihak  yang  menjadi  jaminan  pemenuhan  janji  dibebankan kepada suami, artinya jika suami melanggar janji ta‟līq maka isteri diberi hak untuk menggugat cerai. Hal ini tentu berbeda dengan pendapat para ulama yang dibahas dalam  kitab-kitab  fikih  tradisional-klasik. Ta‟līq talak  yang  dipahami  dalam pendapat  fuqaha  justru  pihak  isterilah  yang  terikat  janji ta‟līq .  Apabila  ia melanggar  terhadap  syarat  yang  telah  ditetapkan  suami  dalam ta‟līq -nya,  maka talak dipandang jatuh. Uraian tentang perbedaan konstruksi hukum ini telah penulis singgung pada bab dua penelitian ini.
Penormaan  hukum ta‟līq talak  yang  dimuat  dalam  Enakmen  Hukum Keluarga Islam Perak tahun 2004 jelas tidak mengadopsi pendapat para ulama. Hal menarik  dalam  kajian  ini  adalah  bagaimana  pandangan  Islam  terhadap  praktik ta‟līq talak  di  Mahkamah  Tinggi  Syariah  Ipoh  Perak.  Hukum ta‟līq talak  di  tiap- tiap  negara  khususnya  di  Negeri  Perak  Malaysia  memberi  angin  segar  bagi perempuan.  Perempuan  adalah  sosok  yang  sering  mendapat  perlakuan  yang diskriminatif  dari  pasangannya  (suami).  Isteri  sering  mendapat  perlakuan  kasar baik  secara  psikis  maupun  fisik.  Agaknya,  perjanjian ta‟līq talak  dalam  enakmen tersebut  mempersempit  ruang  gerak  bagi  suami  agar  tidak  berbuat  semena-mena terhadap  isteri.  Suami  dituntut  untuk  selalu  memenuhi  apa  yang  diperjanjikan dalam sighat ta‟līq yang telah ia bacakan.
Kewajiban  membacakan ta‟līq talak  oleh  suami  sebagaimana  di  Negeri Perak tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan boleh jadi sebaliknya yaitu sesuai  dengan  nilai-nilai  hukum  Islam  itu  sendiri.  Salah  satu  dasar  keberlakuan ta‟līq talak  tersebut  mengacu  pada  kemaslahatan  atau  sering  disebut  dengan maṣlaḥah . 33 Ketetapan  janji ta‟līq adalah  bagian  dari  usaha  pemerintah  Negeri Perak  dalam  mengatur  masyarakat  agar  menjadi  lebih  baik  dan  maslahat.  Hal  ini
sebagai  terjemahan dari “ى ِي َلَْسِلإاُ ّْمِفْنَا” dan jarang sekali digunakan dalam literatur tradisional. Hal ini telah disinggung oleh Abdul Manan dan Abd Shomad. Lihat, Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38: Abd. Shomad, Hukum Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Indonesia ,  Cet.  2,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2012), hlm. 23: Istilah hukum juga sering disandingkan dengan syariah, al-Qaraḍāwī menyebutkan  Syariah  sebagai  peraturan  yang  Allah  perintahkan  kepada  hamba-hambanya,  seperti shalat,  puasa,  haji,  zakat,  dan  kebajikan.  Al-Dawoody  mendefinisikan  riat  sebagai  seragkaian hukum  yang  diberikan  Allah  Swt.,  kepada  para  utusan-Nya,  terbatas  pada  hukum  yang  termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw. Abubakar mendefinisikan riat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan hadis) sebelum diijtihadkan. Masing-masing  dapat  dilihat  dalam,  Yūsuf  al-Qaraḍāwī, Madkhal  li  Dirāsah  al-Syarī‟ah  al- Ilāmiyyah , (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13: Bandingkan dengan,  Ahmed  al-Dawoody, The  Islamic  Law  of  War ,  (Terj:  Ayu  Novika  Hidayati),  (Jakarta: Kepustakaan  Populer  Gramedia,  2019),  hlm.  109:  Lihat  juga,  Al  Yasa‟  Abubakar, Metode Istislahiah:  Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam  Ushul  Fiqh ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2016), hlm. 19.
33 Istilah maṣlaḥah “تحهصًنا”  secara  bahasa  berarti  baik,  bermanfaat.  Menurut  istilah, terdapat banyak rumusan, salah satunya menurut al-Ghazālī. Menurutnya “تحهصًنا” adalah menarik manfaat dan menolak kemudaratan: “ةرضيُعفدُواُتعفُيُبهجٍُعُمصلأاُىفُةرابعُيهفُتحهصًناايأ”, artinya: “adapun maṣlaḥah adalah  satu  ungkapan  dari  menarik  manfaat  dan  menolak  mudarat ”. Lihat, Muḥammad al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min „Ilm al-Uṣūl , (Mesir: Sidrah al-Muntahā, tt), hlm. 328.
sesuai  dengan  salah  satu  kaidah  yang  menyebutkan  bahwa  pemerintah  dalam membuat satu aturan hukum adalah demi kemaslahatan masyarakatnya:
تحهصًنابُطىُيُتيعرناُىهعُوايلااُفرصت
34 . Artinya: “Ketetapan  seorang  imam  terhadap  rakyat  adalah  di  atas pertimbangan kemaslahatan ”.
Kaitan  dengan  ketentuan ta‟līq talak  di  Negeri  Perak,  bahwa  ketentuan tersebut bagian dari usaha pemerintah dalam mengatur masyarakat atau rakyatnya yang  perempuan  yang  berada  di  bawah  wilayah  hukum  Negeri  Perak  agar mendapat  perlakuan  baik  dari  suami,  terpenuhinya  hak-hak  isteri  atas  dasar  janji suami yang wajib diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan. Apabila suami melanggar janji, maka dengan pengaturan perceraian atas pelanggaran ta‟līq secara sendirinya  akan  mengurangi  beban  mudarat  yang  dialami  oleh  perempuan  dari pengabaian suami atas kewajibannya.
Jika  dilihat  dalam  konstruksi  hukum  Islam,  bahwa  segala  sesuatu  yang ditetapkan  memiliki  tujuan  tersendiri  dan  tujuan  umum  hukum  Islam  itu  sendiri, yaitu  untuk  menciptakan  kebaikan  dan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia. 35 Oleh sebab  itu,  tujuan  kemaslahatan  tersebut  juga  sedapat  mungkin  digunakan  oleh pemerintah  dalam  mengatur  segala  persoalan  masyarakat,  termasuk  aturan dilegalkannya isteri untuk menggugat cerai suami dengan alasan bahwa suami telah melanggar sighat ta‟līq yang diucapkannya sendiri.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  tiba  dalam  satu  pemahaman  dan kesimpulan bahwa sejauh amatan penulis, praktik ta‟līq talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan untuk  memperkuat  status  kewajiban  suami  untuk  memenuhi  hak  isteri  jangan sampai terabaikan. Jika dalam beberapa kasus ditemukan adanya cerai gugat isteri lantaran  suami  melanggar  sighat ta‟līq ,  maka  hal  ini  juga  dipandang  wajar  dan tidak  bertentangan  dengan  nilai  hukum  Islam.  Sebab  isteri  juga  punya  hak  yang sama  untuk  tetap  merajut  hubungan  nikah  atau  bahkan  melepaskannya  melalui jalan perceraian.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  ditarik  tiga kesimpulan, yaitu:
1. Praktik ta‟liq talak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Negeri  Perak dilakukan sesaat  setelah  akad nikah dilangsungkan, disaksikan oleh dua orang saksi, penghulu, dan wali dari pihak perempuan. Pembacaan sighat
34 Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Asybāh ..., Juz 1, hlm. 202.
35 Menurut  Ibn  Taimiyah,  tujuan  datangkan  hukum  dalam  Islam  adalah  menghilangkan kerusakan  atau  meminimalisasi  kerusakan  tersebut.  Apabila  tidak  memungkinkan  untuk menghilangkannya maka paling tidak dapat meminimalisasinya. Lihat, Ibn Taimiyah, al-Siyāsah al- Syar‟iyyah ,  (Syarḥ:  Muḥammad  bin  Ṣāliḥ  al-„Uṡaimīn),  (Bairut:  Dār  Ibn  Ḥazm,  2004),  hlm.  151: Al-Syāṭibī  dalam  “ al-Muwāfaqāt ”  juga  menyebutkan  bahwa  ditetapkannya  riat  adalah  untuk kemaslahatan para hamba. Lihat, Abī Isḥāq al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-rī‟ah , (Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2004), hlm. 220.
ta‟liq talak ini wajib dilakukan untuk tiap-tiap pasangan yang menikah di dalam  wilayah  hukum  Negeri  Perak,  yang  isinya  suami  berjanji  untuk memenuhi hak-hak isteri.
2. Akibat  hukum  pelanggaran ta‟liq talak  di  Negeri  Perak  berpengaruh terhadap  kelangsungan  hubungan  pernikahan.  Isteri  yang  tidak  ridha dengan  pelanggaran  tersebut  dapat  menggunakan  haknya  untuk mengajukan  cerai  gugat  suami  kepada  Mahkamah  Syariah  sebagaimana legalisasinya  diakui  dalam  Seksyen  50-1  Enakmen  Hukum  Keluarga Islam Negeri Perak tahun 2004.
3. Sejauh analisis pembahasan, praktik ta‟liq talak ditetapkan di Mahkamah Tinggi  Syariah  Perak  telah  sesuai  dengan  norma  hukum  Islam.  Praktif ta‟liq talak  tersebut  bagian  dari  usaha  untuk  melindungi  hak-hak perempuan  yang notabene rentan  menjadi  pihak  tersubordinat.
Keberadaan ta‟liq talak sesuai dengan konsep maṣlaḥah .

## Daftar Pustaka
A.W.  Munawwir  dan  M.  Fairuz, Kamus al-Munawwir ,  Surabaya:  Pustaka Progressif, 2007.
Abd  al-Karīm  al-Rāfi‟ī, al-Muḥarrar  fī  Fiqh  al-Imām  al-Syāfi‟ī ,  Mesir:  Dār  al- Salām, 2013.
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , Cet 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
Abdurraḥmān  al-Jazīrī, al-Fiqh  „alā  al-Mażāhib  al-Arba‟ah ,  Terj:  Faisal  Saleh, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
Abī  Isḥāq  al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt  fī  Uṣūl  al-rī‟ah ,  Bairut:  Dār  al-Kutb  al- „Ilmiyyah, 2004.
Ahmad  Rafiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Edisi  Revisi,  Cet.  2,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Ahmed al-Dawoody, The Islamic Law of War , Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
Al  Yasa‟  Abubakar, Metode  Istislahiah:  Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Edisi  Pertama,  Cet.  5, Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2015.
Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Cet.  5,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2014.
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia: Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU.  No.  1/1974 sampai KHI , Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2014 Etin Anwar, Jati Diri Perempuan dalam Islam , Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
Government of Perak, Islamic Family Law (Perak) Enactment 2004 , Negeri Perak:
Warta Kerajaan, 2004.
H.M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah Lengkap , Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Ibn „Ābidīn, Radd al-Muḥtār „alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār , Juz 4, (Riyadh: Dār „Ālim al-Kutb, 2003.
Ibn Manẓūr, Lisān al‟Arb , Juz 12, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010. Ibn  Qudāmah, al-Mughnī  Syarḥ  al-Kabīr ,  Juz  8,  Bairut:  Dār  al-Kitāb  al-„Arabī, 1983.
Ibn  Rusyd  al-Qurṭubī, al-Muqaddimāt  al-Mumahhadāt:  li  Bayān  mā  Iqtaḍatuh Rusūm  al-Mudawwanah  min  al-Aḥkām  al-Syar‟iyyāt  wa  al-Taḥṣīlāt  al- Muḥkamāt  li  Ummahāt  Masā-‟ilahā  al-Musykilāt ,  Juz  1,  Bairut:  Dār  al- Gharb al-Islāmī, 1988. Ibn Taimiyah, al-Siyāsah al-Syar‟iyyah , Syarḥ: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-„Uṡaimīn, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
Jalāl  al-Dīn  al-Suyūṭī, al-Asybāh  wa  al-Naẓā‟r  fī  Qawā‟id  wa  Furū‟  Fiqh  al- Syāfi‟iyyah , Juz 2, Riyadh: Maktabah Nuzūl Muṣṭafā al-Bāz, 1997.
Khaṭīb  al-Syarbīnī, Mughnī  al-Muḥtāj ilā Ma‟rifah Ma‟ānī  al-Fāẓ al-Minhāj ,  Juz
4, Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2000.
Muḥammad  „Amīm  al-Barkatī, al-Ta‟rīfāt  al-Fiqhiyyah:  Mu‟jam  Yasyraḥ  al-Fāẓ al-Muṣṭalaḥ  „Alaihā  baina  al-Fuqahā‟  wa  al-Uṣūliyyīn ,  Bairut:  Dār  al- Kutb al-„Ilmiyyah, 2003
Muḥammad  Abū  Zahrah, al-Aḥwāl  al-Syakhṣiyyah ,  Bairut:  Dār  al-Fikr  al-„Arabī,
1950.
Muḥammad al-Ghazālī, al-Mustaṣfā  min „Ilm al-Uṣūl , (Mesir:  Sidrah al-Muntahā, tt.
Muḥammad al-Jurjānī, Mu‟jam al-Ta‟rīfāt , Mesir: Dār al-Faḍīlah, 2004. Muḥammad  bin  Maudūdi, al-Ikhtiyār  li  Ta‟līl  al-Mukhtār ,  Juz  3,  Bairut:  Dār  al- Kutb al-„Ilmiyyah, tt.
Muḥmmad al-Ghazālī, al-Wajīz fī Fiqh al-Mażhab al-Imām al-Syāfi‟ī , Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2004.
Muḥmmad al-Ghazālī, al-Wasīṭ fī al-Mażhab , Juz 5, Mesir: Dār al-Salām, 1997.
Najibah  Mohd.  Zin,  dkk, Undang-Undang  Keluarga  Islam:  Seri  Perkembangan Undang-Undang di Malaysia , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
Siti  Zalikhan  MD.  Nor, Jika  Sudah  Habis  Jodoh:  Siri  Undang-Undang  dan Masyarakat , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.
1 Umar  Sulaimān  al-Asyqar, Aḥkām  al-Zawāj ,  terj:  Iman  Firdausi,  Solo:  Tinta Media, 2015.
Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh , Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
Wahbah  al-Zuḥailī, al-Fiqh  al-Syāfi‟ī  al-Muyassar ,  Terj:  Muhammad  Afifi  dan Abdul Hafiz, Cet. 3, Jilid 2, Jakarta: al-Mahira, 2017.
Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Syāfi‟ī al-Muyassar , terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
Yūsuf  al-Qaraḍāwī, Madkhal  li  Dirāsah  al-Syarī‟ah  al-Ilāmiyyah ,  Terj:  Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

## Wawancara
Wawancara dengan Zakariya bin Abdul Razzak, Ketua Penolong Pengarah Bagian Pembangunan  Keluarga  pada  Kantor  Jabatan  Agama  Islam  Perak,  tanggal  7 Desember 2017.
Wawancara  dengan  Munajib  bin  Abdul  Isa  dan  Maimun  bin  Dahlan,  masyarakat Negeri Perak, tanggal 26 Februari 2019.