……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## DETERMINAN BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh
Intan Yulita Nugroho 1 , Ismunawan 2
1,2 Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta E-mail: 1 intanyulita25@gmail.com , 2 wanismu@ymail.com

## Abstrak
Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari sumber-sumber penerimaan daerah bagi Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Adapun  sumber penerimaan  daerah  yang  digunakan  pada penelitian  ini  meliputi  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Jenis penilitian menerapkan bentuk penelitian kuantitatif dengan mengaplikasikan data sekunder sebanyak 5 tahun yaitu tahun 2016 – 2020. Metode penarikan sampel memakai pendekatan non-probability dengan menerapkan teknik sampling jenuh. Data penunjang didapatkan melalui berbagai sumber yaitu kajian pustaka buku, website pemerintahan, dan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ditemukan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja Modal. Sedangkan untuk sumber penerimaan daerah yang merupakan bentuk transfer dana  dari  pusat  yaitu  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  tidak memiliki pengaruh bagi Belanja Modal.
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal
PENDAHULUAN Pemberlakuan otonomi daerah
sebagaimana diartikan dalam terciptanya suatu perubahan  pelaksanaan  sistem  pemerintahan yang  pada  mulanya  sentralisasi  menjadi desentralisasi  menciptakan  berbagai  harapan yang  baru  bagi  masyarakat.  Pelaksanaan otonomi  daerah  sebaiknya  dilakukan  dengan mengedepankan  prinsip  transparansi  dan akuntanbilitas sebagaimana bentuk dari kriteria pengelolaan  keuangan  yang  baik,  sehingga dapat  mencerminkan  peran  pemerintah  daerah dalam  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat. (Zais, 2017)
Kebijakan otonomi daerah dapat mendorong
terwujudnya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Otonomi daerah juga dapat membantu pemerintah daerah untuk mempermudah  dalam  menampung  berbagai aspirasi  dari  masyarakat,  sehingga  terwujud kebijakan-kebijakan  yang  relevan  dengan
kondisi serta kebutuhan masyarakat pada suatu daerah. (Priambudi, 2017)
Penerimaan  daerah  yang  berasal  dari pengelolaan  aset  milik  sendiri  menjadi  suatu pertanda  yang  bagus  dalam  perannya  sebagai daerah  otonom.  Sebab,  adanya  desentralisasi membentuk harapan yang tinggi bagi pemerintah  daerah  agar  bisa  mandiri  dalam mendanai  berbagi  keperluannya.  Keberhasilan pemerintah daerah dalam kemandirian pengelolaan  daerah  juga  diwujudkan  dalam kepemilikan  kebijakan  ekonomi  yang  mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tindakan untuk meningkatan
kesejaheraan  masyarakat  tentu  berbeda-beda pada  setiap  daerah,  sebab  kebutuhan  dan kondisi  masyarakat  juga  tidak  sama.  Selain dituntut untuk mampu menciptakan kemandirian  fiskal,  pemda  juga  menerima suntikan  anggaran  yang  diperoleh  dari pemerintah  pusat  atau  APBN.  Dimana  dana
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
tersebut nantinya difungsikan guna dikelola dan dialokasikan  sesuai  dengan  skala  prioritas kebutuhan dari masing-masing daerah.
Pemerintah  daerah menggunakan  APBD untuk pedoman dalam merencanakan pelaksanaan keuangan daerah. APBD merepresentasikan  rencana  kerja  tahunan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  rutin  maupun pembangunan yang telah diatur dan direncanakan  dengan  perhitungan  keuangan. Pemerintah  daerah  selayaknya  menyusun laporan  keuangan  guna  memberi  gambaran terkait  dengan  kinerja  pemerintah  daerah sehingga  dapat  dilakukan  evaluasi  dan perbaikan  untuk  menyusun  rencana  keuangan periode  berikutnya.  Laporan  keuangan  yang mengungkapkan  ketaatan  pemerintah  daerah dalam  pelaksanaan  APBD  termuat  dalam Laporan  Realisasi  Anggaran.  Sebagai  tolak ukur  dari  segi  finansial,  Laporan  Realiasai Anggaran dinilai dapat menggambarkan pencapaian  kinerja  pemerintah  daerah  dalam mengelola daerahnya. (Fatimah, 2019)
Belanja  Daerah  menjadi  bagian  dari komponen dalam Laporan Realisasi Anggaran yang  mampu  difungsikan  sebagai  indikator untuk mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah. Belanja daerah menggambarkan pengeluaran-pengeluaran apa saja yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam memenuhi  berbagai  kebutuhan  daerahnya. Belanja  modal  bisa  dikatakan  sebagai  bentuk belanja  yang  bersifat  produktif,  dimana didalamnya  mengindikasikan  pengeluaran- pengeluaran jangka panjang yang mencerminkan  bentuk  investasi.  Alokasi belanja  daerah  dilakukan  menurut  kebutuhan dan  kondisi  dari  masing-masing  daerah otonom.
Tingginya jumlah Belanja Modal menjadi cerminan  bahwa  pemerintah  daerah  telah berupaya maksimal untuk menyediakan fasilitas  publik  yang  semakin  memadai. Peningkatan  belanja  modal  diharapkan  dapat menstimulus laju perekonomian daerah dengan
adanya  aktivitas  ekonomi  yang  nantinya  juga akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan daerah. (Pratiwi, 2019)
Belanja  Modal  sebagai  cerminan  dari upaya  pembangunan  dan  kegiatan  investasi menjadi pos belanja daerah yang memiliki masa manfaat  jangka  panjang.  Tujuan  dari  realisasi Belanja Modal berhubungan tentang penyediaan pelayanan publik, sebab jika dilihat dari  jenis  aset  yang  sering  dituangkan  pada laporan  pemerintah  menunjukkan  bahwa  jenis belanja  ini  dimaksudkan  guna  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  dan  infrastruktur yang  semakin  baik  untuk  masyarakat.  (Lubis, 2015)
Namun,  adanya  Belanja  Modal  tidak semuanya  berkaitan  secara  langsung  dengan upaya  penyediaan  pelayanan  publik.  Sebagai contoh yaitu bangunan yang digunakan secara penuh  oleh  aparatur  atau  satuan  kerja merupakan hasil output dari proyek fisik yang tidak  terdapat  keterkaitan  secara  langsung kepada fungsi pelayanan publik. Pembentukan Belanja  Modal  berprinsip  pada  upaya  untuk mendapatkan  aset  tetap  kepunyaan  pemda, serta  tetap  memperhatikan  kesesuaian  dengan kebutuhan  dan  kondisi  pemerintah  daerah maupun  masyarakat.  Sehingga  kontribusi masyarakat  sangatlah  diperlukan  agar  dapat menyumbang usulan penting dalam menentukan  aset  tetap  mana  yang  akan didapatkan melalui pelaksanaan Belanja Modal. (Putri, 2018)
Pentingnya  pembangunan  infrastruktur bagi  pemerintah  daerah  DIY  menjadikan  pos Belanja  Modal  memiliki  perhatian  khusus. Mengingat  bahwa  Yogyakarta  merupakan daerah yang banyak dikenal dengan pariwisatanya. Sehingga pembangunan khususnya  dalam  sektor  wisata  menjadi  suatu bentuk investasi yang bertujuan  untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat.  Namun,  pada  tahun  2020  terjadi musibah kesehatan yang mengakibatkan lumpuhnya berbagai macam sektor. Himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
serta  penerapan  kebijakan  PSBB  untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus Covid- 19 menyebabkan kegiatan masyarakat menjadi terbatas. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan  pemerintah  daerah  mengalami penurunan  yang  cukup  drastis.  Lesunya perekonomian menyebabkan tidak tercapainya realisasi  APBD  yang  sebelumnya  sudah ditetapkan.  Sehingga  secara  otomatis  akan mempengaruhi  bentuk  dari  APBD,  dimana alokasi  pos-pos  untuk  belanja  daerah  seperti Belanja  Modal  juga  mengalami  perombakan. Berikut  adalah  grafik  Belanja  Modal  pada wilayah di Provinsi DIY Tahun 2016-2020:
Gambar 1. Belanja Modal Provinsi DIY tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah) Gambar 1 mengungkapkan situasi dimana Belanja Modal yang terealisasikan pada 2016  –  2019  selalu  memperlilhatkan  sebuah peningkatan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa pembangunan infrastruktur serta investasi yang dijalankan  selalu  terjadi  perkembangan  yang cukup  baik.  Namun,  pada  tahun  2020  terjadi penurunan  Belanja  Modal  diseluruh  wilayah dalam Provinsi DIY yang cukup signifikan.
Hasil penelitian Dewi (2019)
menjelaskan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  serta Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  mempunyai dampak  secara  positif  bagi  Belanja  Modal. Kemudian  penelitian  Meltia  dkk.  (2021) menerangkan hasil bila Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai  dampak  bagi  Belanja  Modal. Dimana  keputusan  dari  penelitian  tersebut berbanding  terbalik  dengan  kesimpulan  dari
penelitian  Suryani  dan  Pariani  (2018)  yang menjelaskan  bahwa  tidak  ditemukan  adanya dampak  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  bagi Belanja  Modal.  Selanjutnya,  penelitian  Putri dkk.  (2021)  mengungkapkan  hasil  dimana Dana  Alokasi  Umum(DAU)  tak  ditemukan adanya  dampak  bagi  Belanja  Modal.  Hasil penelitian Huda dan Sumiati (2019)
menyatakan bahwa tidak adanya dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Belanja Modal. Kemudian, penelitian Rahman (2018)
menyatakan hasil bahwa tidak terdapat adanya dampak  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  bagi  Belanja Modal.
Menurut  penelitian  sebelumnya  sudah banyak diselenggarakan, ternyata masih menunjukkan  hasil  yang  tidak  sama.  Terdapat penelitian yang mengungkapkan hasil berpengaruh, dan terdapat pula  penelitian yang menyatakan sebaliknya, yaitu tidak berpengaruh.  Hal  tersebut  membuat  peniliti ingin  mengangkat  kembali  penelitian  tentang pengaruh  dari  keempat  sumber  penerimaan daerah tersebut bagi Belanja Modal, khususnya pada  daerah-daerah  yang  terdapat  dalam Provinsi DIY, terlebih setelah adanya pandemi Covid-19  yang  berdampak  pada  perombakan rencana  keuangan  pemerintah  daerah  dan menurunnya  realisasi  Belanja  Modal  yang berakibat  pada  tidak  tercapainya  realisasi Belanja  Modal  pada  tahun  2020.  Hal  tersebut nantinya  diharapkan  agar  dapat  dijadikan sebagai  acuan  bagi  pemda  setempat,  dalam upaya menambah realisasi Belanja Modal yang salah  satunya  dilakukan  melalui  faktor keuangan.

## LANDASAN TEORI Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menjadi bagian  penyusun  dari  APBD,  sehingga  dapat menunjukkan kemampuan daerah saat mengelola  dan  menggali  sumber  serta  potensi daerahnya  sendiri.  (Wulandari  dan  Iryanie, 2018:23)
Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah guna
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 Kota Yogyakarta Kab. Sleman Kab. Bantul
Kab. Gunung Kidul
Kab. Kulon Progo
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
mendorong  terwujudnya  upaya  desentralisasi yang  luas,  jelas,  dan  kredibel.  (Huda  dan Sumiati,  2019)  Sebagai  penerimaan  yang  bisa dikatakan cukup fleksibel dalam pengupayaannya,  Pendapatan  Asli  Daerah dapat  dimanfaatkan  sebagai  alat  untuk menstimulus terciptanya keberhasilan pembangunan  daerah.  Ada  banyak  cara  yang bisa dilaksanakan dalam usaha untuk peningkatan  PAD  agar  hampir  sama  ataupun mungkin setara seperti penerimaan potensialnya,  tetapi  secara  luas  terdapat  2 teknik  yang  bisa  digunakan  dalam  rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu intensifikasi  dan  ekstensifikasi.  Komponen pembentuk  PAD  menjadi  bagian  dari  sumber pembiayaan yang ditujukan kepada pembangunan. Besarnya nilai manfaat ataupun alokasinya,  disesuaikan  menurut  berbagai macam  faktor  yang  terdapat  pada  masing- masing  daerah  baik  secara  internal  maupun eksternal. (Firdausy, 2017)
Dana Bagi Hasil
Menurut Siregar (2015:144) yang mendefinisikan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH) sebagai  hak  daerah  sebagaimana  bentuk  dari upaya  dalam  mengelola  sumber  penerimaan atau  pendapatan  negara  yang  didapatkan melalui  masing-masing  daerah.  Penentuan besaran  daerah  penghasil  dilakukan  dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. Melalui sudut pandang secara teori, Dana Bagi Hasil (DBH) diartikan sebagai penerimaan atau pendapatan  daerah  yang  jika  dilakukan pengalokasian ke dalam pos anggaran Belanja Modal, akan dapat memiliki potensi yang baik. Sebagai bagian dari penyusun Dana Perimbangan,  DBH  tersusun  dalam  pajak  dan non  pajak  (sumber  daya  alam).  Tujuannya antara  lain  memulihkan  keseimbangan  secara vertikal  (pusat  dan  daerah)  melalui  cara pengamatan  potensi  daerah  penghasil.  Proses dibagikannya DBH dilaksanakan melalui dasar prinsip  “ by  origin ”  atau  pada  daerah  asal, dimana daerah penghasil harus ikut merasakan manfaat  dari  sebagian  penerimaan  yang  telah
didapatkan  oleh  daerah  tersebut.  (Widjaja, 2009:46) Dana Bagi Hasil menjadi bagian dari pendapatan transfer yang didapatkan pemerintah daerah dimana dana tersebut dapat dianggarkan  ke  dalam  pos  dana  untuk pembangunan. (Sukarno dkk., 2019)
Dana Alokasi Umum Menurut Wulandari dan Iryanie (2018:11)  yang  mengatakan  bahwa  Dana Alokasi Umum
diartikan sebagai pengalokasian  dana  yang  dilakukan  secara tahunan untuk diberikan kepada daerah otonom yang  nantinya  dapat  difungsikan  sebagai dana pembangunan.  Penetapan  besarnya  proporsi DAU  yang  diberikan,  dilakukan  menurut imbangan kewenangan antar daerah. Berdasarkan  keterangan  Halim  (2016:127) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai  sifat  “ Block  Grant ”  dimana pemerintah daerah bebas dan leluasa menggunakan  dana  tersebut  yang  kemudian dialokasikan  berdasarkan  situasi  dan  kondisi dari setiap daerah untuk meningkatkan kualitas sarana  prasarana  dan  pelayanan  publik sebagaimana wujud dari pelaksanaan desentralisasi.  Kondisi  dan  kebutuhan  setiap daerah  yang  berbeda-beda  mengakibatkan jumlah  Dana  Alokasi  Umum  yang  diberikan juga tidak sama besarnya. Daerah yang kurang mampu  dalam  mendanai  pengeluarannya sendiri, maka akan menampung kucuran Dana Alokasi  Umum  yang  besar,  begitu  pun sebaliknya  jika  suatu  daerah  dinilai  mampu dalam mendanai pengeluarannya secara mandiri,  maka  daerah  yang  bersangkutan  juga akan  mendapatkan  Dana  Alokasi  Umum yang relatif kecil. (Sumangkut dkk., 2019)
Dana Alokasi Khusus
Menurut Sudaryo (2017), yang memaparkan  mengenai  Dana  Alokasi  Khusus termasuk  dalam  dana  transfer  yang  memiliki sifat  spesifik,  dimana  digunakan  untuk  tujuan tertentu  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan. Dalam  Patarai  (2016),  yang  menerangkan bahwa  penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus difungsikan  dalam  pembiayaan  investasi
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
pengadaan ataupun untuk meningkatkan sarana dan  prasarana  fisik  dimana  cara  ekonomis memiliki  jangka  waktu  yang  panjang.  Pada situasi  tertentu,  DAK  juga  bisa  digunakan dalam membantu pengeluaran untuk operasional dan pemeliharaan sarana prasarana khusus  untuk  waktu  tidak  lebih  dari  3  tahun. DAK diperoleh melalui APBN untuk ditujukan bagi  daerah  tertentu,  sebagai  maksud  guna melakukan  pendanaan  suatu  kegiatan  spesifik yang  menjadi  keperluan  daerah  serta  sebagai prioritas nasional. Pengalokasian DAK dilakukan mengacu atas pendapat daerah yang terdiri  dari  pendapat  mengenai  kegiatan  dan sumber pembiayaan untuk dilakukan pengajuan ke  Menteri  Teknis.  Penyaluran  Dana  Alokasi Khusus  dilakukan  dengan  memperhatikan ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Menteri Keuangan.
Belanja Modal
Dalam Halim (2016:73) yang mengartikan Belanja Modal
sebagai penggunaan  anggaran  yang  dilakukan  sebagai upaya untuk membentuk modal yang terwujud dalam  penambahan  kuantitas  ataupun  kualitas aset tetap yang mampu menghasilkan manfaat dalam  jangka  waktu  diatas  1  (satu)  periode akuntansi.  Menurut  Wulandari  dan  Iryanie (2018:18) yang mengindikasikan bahwa penggunaan
Belanja Modal dilakukan sehubungan dengan kegiatan pembelian ataupun pengadaan maupun pembangunan aset tetap  dengan  nilai  manfaat  yang  dimiliki melebihi  12  bulan  yang  nantinya  akan difungsikan  untuk  menunjang  kegiatan  dalam pemerintahan.  Jumlah  penganggaran  Belanja Modal  untuk  menentukan  besarnya  nilai pembelian  atau  pembangunan  aset  hanya sebesar  harga  pada  saat  pembelian  atau pembangunan  aset.  Pengeluaran  anggaran untuk Belanja Modal di daerah satu tidak sama besar  dengan  daerah  lainnya.  Hal  tersebut dikarenakan  perbedaan  kebutuhan  lokal  suatu daerah.  Kebutuhan  tersebut  berkaitan  dengan sarana  prasarana,  baik  dalam  hal  untuk
mendukung tugas-tugas pemerintahan ataupun wujud fisik dari fasilitas dan pelayanan publik.

## Gambar 2. Kerangka Pikir Hipotesis Penelitian
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  bagi Belanja Modal
Penerimaan atau pendapatan daerah yang didapatkan  karena  upaya  pengelolaan  sumber dayanya  sendiri  menjadi  bagian  dari  sumber penerimaan  yang  bisa  dimanfaatkan  dengan bebas ataupun leluasa. Besarnya nilai Pendapatan  Asli  Daerah,  bisa  diartikan  bahwa pelayanan dan fasilitas publik yang disediakan juga  akan  semakin  memadai.  Besarnya Pendapatan Asli Daerah juga dapat difungsikan sebagai  indikator  untuk  mengukur  seberapa besar  kemandirian  fiskal  pe  merintah  daerah. Kemandirian daerah dalam membayar kebutuhan  daerahnya  sendiri  dicerminkan melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  besar. Hal tersebut menciptakan besarnya kesempatan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, khususnya pembangunan jangka  panjang  sebagai  bagian  dari  investasi yang  dilakukan.  Sehingga  dapat  mendorong peningkatan  perekonomian  daerah  melalui fasilitas  publik  yang  semakin  baik  dan memadai.  Penelitian  soal  korelasi  Pendapatan Asli  Daerah  kepada  Belanja  Modal  pernah diselenggarakan Aditiya dan Dirgantari (2017) dimana  hasil  penelitiannya  mengungkapkan bila  Pendapatan  Asli  Daerah  berdampak dengan signifikan bagi Belanja Modal.
Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  bagi  Belanja Modal
Besarnya  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  yang dikantongi oleh pemda merupakan kesempatan baik  yang  harus  dilakukan  dengan  sungguh- sungguh.  Penggunaan  Dana  Bagi  Hasil sebaiknya dilakukan dengan bijaksana, efektif,
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
dan  efisien.  Dana  Bagi  Hasil  menjadi  dana trasnfer  dari  pemerintah  pusat  yang  dapat dialokasikan  dalam  pos  dana  pembangunan sebagaimana  tercermin  dalam  Belanja  Modal. Pengalokasian  tersebut  diharapkan  dilakukan dengan  cermat  sehingga  pembangunan  dapat dilaksanakan  sejalan  dengan  kebutuhan  dan kondisi  di  setiap  daerah.  Pembangunan  yang terlaksana  dengan  cermat  akan  menghasilkan efek  yang  bagus  kepada  perekonomian. Sehingga  apabila  Dana  Bagi  Hasil  semakin besar,  maka  akan  berdampak  pula  terhadap peningkatan jumlah Belanja Modal. Penelitian tentang  bagaimana  kaitan  perihal  Dana  Bagi Hasil  kepada  Belanja  Modal  telah  terlebih dahulu  dilaksanakan  Sudrajat  dan  Purniawati (2017)  dimana  penelitiannya  mendapatkan hasil  bahwa adanya  pengaruh  signifikan Dana Bagi Hasil kepada Belanja Modal.
Pengaruh Dana Alokasi Umum bagi Belanja Modal
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dapat digunakan dalam pembiayaan berbagai pengeluaran daerah, salah satunya pembangunan  daerah.  Hal  tersebut  menjadi penting,  disebabkan  karena  belum  meratanya pembangunan  disetiap  daerah.  Daerah  yang mempunyai  sumber  daya  tinggi  akan  terlihat lebih  berkembang  daripada  daerah  yang mempunyai  hanya  sedikit  sumber  daya. Maka dari  itu,  pembentukan  Dana  Alokasi  Umum dilakukan  dengan  tujuan  guna  meminimalisir terjadinya  kesenjangan  fiskal  daerah  satu dengan  daerah  lainnya.  Keberadaan  Dana Alokasi Umum diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan  dalam  bidang  perekonomian karena  semakin  meratanya  kesejahteraan masyarakat.  Penelitian  tentang  keterkaitan perihal  Dana  Alokasi  Umum  kepada  Belanja Modal telah terlebih dahulu dilaksanakan Dewi (2019)  dimana  penelitiannya  menyatakan  bila Dana  Alokasi  Umum  bagi  Belanja  Modal ditemukan suatu pengaruh secara signifikan.

## Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  bagi Belanja Modal
Sebagai  anggaran  yang  dimaksudkan guna  membantu  dalam  hal  kegiatan  khusus suatu  daerah  yang  menjadi  prioritas  nasional, sehingga  tujuan  dari  pembentukannya  yaitu mengurangi  beban  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat khusus. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk membantu  dalam  pembiayaan  apabila  dalam pembangunan  terdapat  masalah  kekurangan dana. Penelitian tentang bagaimana kaitan pada Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal telah lebih  dulu  dilaksanakan  oleh  Murti  dan Trisnawati (2021) dimana penelitiannya memaparkan hasil yaitu ditemukannya dampak Dana  Alokasi  Khusus  kepada  Belanja  Modal. Sehingga  diartikan  bahwa  semakin  banyak nominal  dari  DAK  yang  dikucurkan,  maka semakin dapat mendorong peningkatan Belanja Modal di daerah tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  hipotesis penelitian  yang  dihasilkan  adalah  sebagai berikut:
H 1 :  Pendapatan  Asli  daerah  berpengaruh signifikan bagi Belanja Modal H 2 :  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  signifikan bagi Belanja Modal H 3 :  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh signifikan bagi Belanja Modal H 4 :  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh signifikan bagi Belanja Modal

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  sebagai  bagian  dari penelitian  kuantitatif,  mengambil  informasi yang  diolah  berwujud  data  sekunder.  Menurut Darma dkk. (2019:12), data sekunder diindikasikan sebagai data yang penghimpunannya  dilaksanakan  bukan  secara langsung  atau  perolehan  data  dengan  kondisi data  tersebut  telah  siap  digunakan  yang usaha pengumpulannya  dilakukan  oleh  kelompok lain.  Data  penelitian  berbentuk  Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan APBD seluruh Kabupaten  atau  Kota  di  wilayah  Provinsi
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sepanjang  5 (lima)  tahun  yaitu  tahun  2016-2020.  Metode penghimpunan data menerapkan teknik dokumentasi  dengan  mengunduh  data  milik Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan menelusuri website www.djpk.kemenkeu.go.id dan  memakai  kajian  pustaka  buku  serta penelitian-penelitian sebelumnya yang pelaksanaannya dilakukan terlebih dahulu.
Populasi pada penelitian memakai Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
berdasarkan APBD Kabupaten atau Kota yang terdapat  di  wilayah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  tahun  2016-2020.  Dari  Sujarweni (2014:65) menerangkan bahwa populasi adalah semua hal baik itu obyek ataupun subyek yang berkarakter dan berkualitas khusus sebagaimana sudah didelegasikan peneliti guna dilakukan penelitian dan  melakukan penarikan kesimpulan.  Melalui  Sujarweni  (2014:65), sampel  yaitu  suatu  elemen  dari  sekumpulan kriteria milik populasi yang dimasukkan dalam penelitian. Metode penarikan sampel menggunakan pendekatan non-probability dengan  teknik  sampling  jenuh.  Melalui Sugiyono  (2018:85)  yang  memaparkan  bahwa sampling  jenuh  yaitu  cara  penarikan  sampel yang  menjadikan  seluruh  bagian  dari  populasi sebagai  sampel.  Adapun  nama  lain  dari sampling  jenuh  yaitu  sensus.  Berdasarkan uraian  tersebut,  maka  didapatkan  jumlah sampel sebanyak 25 data (5 Kabupaten/Kota x 5 tahun).
Teknik Analisis Data
Uji Normalitas Dalam Ghozali (2018:161) yang menjelaskan bahwa pengujian ini dilaksanakan dengan  maksud  guna  mengetahui  variabel pengganggu  maupun  residual  apakah  terdapat distribusi  secara  normal  atau  tidak  normal. Dalam  Gunawan  (2018)  yang  memaparkan mengenai kriteria pengambilan keputusan pada pengujian ini melalui metode uji Kolmogorov- Smirnov dengan mengacu pada ketetapan kalau signifikansinya >0,05, sehingga data dinyatakan  tersebar  dengan  normal,  namun
kalau nilai signifikansinya <0,05, bisa diperlihatkan  bahwa  data  memiliki  distribusi dengan tidak normal.
Uji Multikolinearitas Melalui Ghozali (2018:107) yang menerangkan  bahwa  uji  multikolinearitas difungsikan guna mendeteksi masalah korelasi antar  variabel independent yang  kemungkinan dapat  timbul  pada  suatu  model  regresi.  Untuk memperlihatkan  apakah  pada  model  regresi mengalami  masalah  multikolinearitas  atau bukan, bisa diperhatikan lewat angka Variance Inflation  Factor (VIF)  serta Tolerance .  Jika diperlihatkan  model  regresi  yang  menyatakan angka VIF <10 serta angka tolerance-nya >0,1, maka bisa disebut terhindar dari multikolinearitas. Sedangkan kalau angka VIF >10 serta nilai tolerance-nya <0,1, maka boleh dibilang  dengan  suatu  regresi  mengalami masalah multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian  yang  dilaksanakan  dengan  maksud guna  mengetahui  apa  benar  pada  suatu penelitian  ke  penelitian  lain  mengalami perbedaan varians. Dikatakan homoskedastisitas apabila varians pada residual suatu  penelitian  ke  penelitian  lainnya  adalah tetap, namun apabila mengalami ketidaksamaan  disebut  heteroskedastisitas.  Uji Glejser bisa  diterapkan  guna  mendapatkan kebenaran  pada  suatu  model  regresi  terdapat masalah  heteroskedastisitas  atau  tidak,  yaitu dengan melakukan pengregresian nilai absolut residual kepada variabel independent . (Ghozali, 2018:137)  Diperoleh  bentuk  kalau  angka signifikansinya  >0,05,  yang  mana  bisa dipahami tidak mengalami heteroskedastisitas. Kemudian daripada itu, kalau angka signifikansinya  <0,05,  diindikasikan  dengan data  mengalami  heteroskedastisitas.  (Ghozali, 2018:142)
Uji Autokorelasi Menurut Ghozali (2018:111) yang mengatakan bahwa pengujian ini merupakan uji yang  dilaksanakan  guna  melihat  kesalahan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
pengganggu  di  antara  masa  t  dengan  masa  t-1 (sebelumnya)  yang  mungkin  dialami  oleh model  regresi.  Sebab  terjadinya  autokorelasi dikarenakan  observasi  dilakukan  secara  urut selama  waktu  yang  ditentukan  sehingga kemungkinan  dapat  timbul  hubungan  antara satu dengan yang lainnya. Pengujian autokorelasi  dapat  dilaksanakan    dengan menerapkan  metode Durbin  Watson (DW). Dalam Ghozali (2018:112) memuat dasar untuk mengungkapkan  ada  atau  tidaknya  masalah autokorelasi,  dimana dinyatakan tidak terdapat autokorelasi positive apabila diperoleh perbandingan 0 < d < dl ataupun perbandingan dl ≤ d ≤ du, dan tidak ditemukan autokorelasi yang negative apabila  diperoleh  perbandingan 4–dl < d < 4 ataupun perbandingan 4–du ≤ d ≤ 4–dl, serta tidak ditemukan adanya autokorelasi baik positive ataupun negative apabila diperoleh perbandingan du < d < 4–du. Analisis Regresi Linier Berganda
Pengujian  ini  dilaksanakan  dengan maksud  menunjukkan  tujuan  hubungan  serta mengetahui dampak variabel independent bagi variabel dependent . (Ghozali, 2018) Pengujian ini diterapkan pada penelitian yang mempunyai variabel independent diatas 1 (satu). Penelitian ini  menyatakan  model  persamaan  regresi seperti pada berikut ini:
BM = α+β 1 PAD+β 2 DBH+β 3 DAU+β 4 DAK+e
Penjelasan : BM : Belanja Modal α : Konstanta β : Koefisien regresi PAD : Pendapatan Asli Daerah DBH : Dana Bagi Hasil DAU : Dana Alokasi Umum DAK : Dana Alokasi Khusus e : error Uji Hipotesis Uji Koefisien Determinasi Dalam Ghozali (2018:97) yang
menyebutkan  bahwa  uji  koefisien  determinasi dilaksanakan  untuk  tujuan  pengukuran  dan
analisa mengenai partisipasi variabel independent atas variabel dependent . Kecilnya nilai R 2 memperlihatkan yakni sangat terbatasnya  kompetensi  variabel independent dalam  berpengaruh  bagi  variabel dependent . Dengan  nilai  R 2 yang  hampir  sama  dengan  1 (satu) mengungkapkan bahwa seluruh variabel independent yang dimasukkan hampir berkontribusi  penuh  dalam  menyampaikan informasi guna menjelaskan variabel dependent .

## Uji Statistik F
Dalam  Ghozali  (2018:98),  memaparkan bahwa pengujian statistik F dilaksanakan guna mengungkapkan apa benar variabel independent yang secara bersamaan dilibatkan pada  model  terdapat  adanya  pengaruh  kepada variabel dependent . Besarnya tingkat signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Pedoman yang dijadikan  acuan  untuk  mengetahui  hasil pengujian ini yaitu bila angka signifikansi F < 0,05,  dimana  dapat  dinyatakan  kalau  variabel independent dengan  cara  bersamaan  atau simultan  terdapat  pengaruh  untuk  variabel dependent . Uji Statistik t Dalam
Ghozali (2018:98) yang menyebutkan  bahwa  uji  statistik  t  merupakan pengujian yang
dilakukan guna mengungkapkan  apa  benar  secara  parsial variabel independent ditemukan adanya pengaruh  bagi  variabel dependent .  Besarnya tingkat  signifikansi  yaitu  5%  atau  0,05. Pedoman yang dijadikan acuan untuk mengetahui  hasil  pengujian  ini  yaitu  apabila nilai  signifikansi  yang  didapatkan  <  5%  atau 0,05, bisa ditarik kesimpulan dengan arti bahwa variabel independent dinyatakan  berpengaruh bagi  variabel dependent dalam  bentuk  parsial. Namun, jika signifikansi yang didapatkan > 5% atau  0,05,  bisa  diindikasikan  dengan  variabel independent kepada  variabel dependent tidak terdapat adanya pengaruh dalam bentuk parsial.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N 25 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 54,79625909 Most Extreme Differences Absolute ,109 Positive ,109 Negative -,087 Kolmogorov -Smirnov Z ,544 Asymp. Sig. (2-tailed) ,929
Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19 Hasil pengujian normalitas memunculkan besarnya Asymp.  Sig.  (2-tailed) yaitu  0,929, bisa disaksikan bila angka itu mengungkapkan nilai diatas 0,05. Sehingga diperoleh perbandingan 0,929 > 0,05 yang kemudian bisa dinyatakan  bahwa  terdapat  distribusi  secara normal pada data penelitian ini.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF 1  (Constant) Tiada masalah Heteroskedasti sitas PAD ,438 2,284 DBH ,369 2,708 DAU ,247 4,047 DAK ,231 4,322 Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19 Pengujian multikolinearitas mengungkapkan dengan hasil
PAD memaparkan  angka  Tolerance-nya  0,438  serta besarnya angka VIF 2,284. DBH menunjukkan nilai Tolerance-nya 0,369 serta besarnya angka VIF 2,708. DAU menyatakan nilai Tolerance- nya 0,247 dan besarnya angka VIF 4,047. DAK memperlihatkan  nilai  Tolerance-nya  dan besarnya  angka  VIF  4,322.  Seluruh  variabel memperlihatkan  nilai  Tolerance-nya  melebihi 0,10 dan didapatkan besarnya angka VIF tidak lebih  tinggi  dari  10.  Dengan  karenanya,  bisa dikutip  sebuah  kesimpulan  kalau  tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.
Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model Sig. Keterangan 1  (Constant) ,906 Tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas PAD ,199 DBH ,513 DAU ,901 DAK ,316 Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19 Pada pengujian heteroskedastisitas melalui  penggunaan  metode  uji Glejser mengungkapkan  hasil  berupa  nilai  signifikan pada  variabel  PAD  sejumlah  0,199,  DBH sejumlah  0,513,  DAU  sejumlah  0,901,  serta DAK  sejumlah  0,316.  Seluruh  variabel menyimpulkan hasil besarnya angka signifikan lebih  tinggi  dari  0,05.  Kemudian  dari  itu, mampu  diambil  kesimpulan  kalau  tidak diperoleh indikasi mengenai masalah heteroskedastisitas. Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Model Durbin-Watson 1 1,966 Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19
Pengujian  autokorelasi  menghasilkan besarnya  nilai  hitung Durbin  Watson 1,966. Nilai yang telah dihasilkan kemudian dilakukan perbandingan dengan nilai tabel Durbin Watson dimana memakai besarnya tingkat signifikansi 5%. Penggunaan sampel yaitu 25 serta jumlah variabel independent yaitu 4. Sehingga nilai n = 25  dan  k  =  4  yang  akan  digunakan  untuk memperoleh  nilai  pada  tabel Durbin  Watson . Cara  menghitung  untuk  mendeteksi  masalah autokorelasi adalah sebagai berikut:
D Dl Du 4 – du 1,966 1,038 1,766 4 – 1,766 2,234 Sumber: Data diolah
Karena  besarnya  nilai  d  atau Durbin Watson hitung  1,966  dimana  lebih  tinggi daripada  du  atau  batas  atas  yakni  1,766  serta tidak  melampaui  dari  4–du  yakni  2,234, sehingga  didapatkan  perbandingan  1,766  < 1,966 < 2,234. Diperoleh perbandingan du < d
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
<  4  –  du,  maka  bisa  diperoleh  kesimpulan bahwa  model  regresi  terhindar  dari  masalah autokorelasi,  baik  autokorelasi  positif  ataupun negatif.
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier
Berganda Coefficients a
Model
Unstandardize d Coefficients Stand ardize d Coeffi cients T Sig.
B Std. Error Beta 1  (Constant ) 197,08 7 76,368 2,581 ,018 PAD ,214 ,076 ,710 2,821 ,011 DBH -2,251  1,371 -,450  -1,642 ,116 DAU -,060 ,166 -,122 -,364 ,720 DAK ,611 ,405 ,522 1,508 ,147
Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19 Melalui  persamaan  model  regresi  yang dihasilkan,  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai konstanta sebesar 197,087 dapat diartikan pada saat besarnya variabel PAD, DBH, DAU, serta DAK adalah 0 (Nol), oleh karena itu besarnya nilai  Belanja  Modal  yaitu  197,087.  Variabel PAD  memperlihatkan  hasil  koefisien  regresi positif  sebesar  0,2  14  yang  memiliki  arti  jika terdapat  peningkatan  PAD  senilai  1  satuan, maka selaras dengan Belanja Modal yang juga akan meningkat senilai 0,214 satuan. Variabel DBH dengan koefisien regresi negatif sebesar – 2,251  sehingga  apabila  DBH  mengalami peningkatan  senilai  1  satuan,  maka  Belanja Modal  akan  menurun  senilai  2,251  satuan. Variabel  DAU  dengan  besarnya  koefisien regresi negatif senilai – 0,060  dimana apabila DAU terjadi penambahan senilai 1 satuan, akan menyebabkan nilai Belanja Modal turun senilai 0,060  satuan.  Variabel  DAK    memperlihatkan besarnya koefisien regresi positif senilai 0,611 menunjukkan apabila DAK terjadi peningkatan senilai  1  satuan,  maka  akan  berefek  pada Belanja Modal dimana terjadi kenaikan senilai 0,611 satuan.

## Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,667 a ,445 ,335 60,02629 Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19
Hasil  lewat  uji  koefisien  determinasi mengungkapkan Adjusted  R  Square senilai 0,335. Oleh karena itu, ditunjukkan bahwa nilai koefisien  determinasi  yakni  0,335  atau direpresentasikan  dengan  33,5%.  Hal  tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi dari  PAD,  DBH,  DAU,  DAK  bagi  Belanja Modal yaitu senilai 33,5% sedangkan terdapat sisa  senilai  66,5%  yang  diuraikan  atau dipengaruhi  dengan  variabel  lainnya  dimana tidak diikutsertakan kedalam penelitian ini.
Tabel 7. Hasil Uji Statistik F
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regressio n 57880,13  4 14470,03 3 4,016 ,015 a Residual 72063,12  20  3603,156 Total 129943,25  24
Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19 Uji statistik F mendapatkan hasil berupa nilai  Fhitung  sebesar  4,016.  Nilai  signifikansi yang  dihasilkan  sebesar  0,015  dimana  angka tersebut menunjukkan nilai dibawah 0,05. Oleh karena itu didapatkan persamaan 0,015 < 0,05. Melalui  hasil  pengujian,  dapat  dihasilkan kesimpulan  bahwa  seluruh  variabel  PAD, DBH, DAU, serta DAK mempengaruhi Belanja Modal dengan bersama-sama atau simultan. Tabel 8. Hasil Uji Statistik t
Model Unstandardized Coefficients Standa rdized Coeffic ients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 197,087  76,368 2,581  ,018 PAD ,214 ,076 ,710  2,821  ,011 DBH -2,251 1,371 -,450  -1,642  ,116 DAU -,060 ,166 -,122  -,364  ,720 DAK ,611 ,405 ,522  1,508  ,147 Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
Pembahasan
1. Hasil melalui pengujian statistik t mengungkapkan kalau PAD menghasilkan t hitung sejumlah 2,821 dan nilai signifikansi 0,011.  Dimana  angka  signifikansinya  tidak memperlihatkan  lebih  tinggi  dari  0,05, dengan  demikian  diperoleh  perbandingan 0,011 < 0,05. Pengujian tersebut
menyatakan menolak H 0 dan menerima H 1 , oleh sebabnya bisa diambil kesimpulan yaitu berpengaruh. Arah hubungan positif memperlihatkan  kalau  semakin  banyak penerimaan  PAD,  yang  berarti  bakal berdampak dimana pada Belanja Modal juga mengalami  sebuah  peningkatan.  Hasil penelitian  ini  menyetujui  hipotesis  dan penelitian  Aditiya  dan  Dirgantari  (2017) yang  menjelaskan  bahwa  terdapat  adanya dampak  di  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah kepada    Belanja  Modal.  Tingginya  nilai PAD  dapat  dikatakan  sebuah  cerminan keberhasilan  suatu  daerah  dalam  mencapai kemandirian  keuangannya.  Hal  tersebut terbukti  dengan  mampunya  pemerintah daerah setempat dalam membiayai pembangunan daerah yang dananya didapatkan  dari  pengelolaan  sumber  daya yang dimilikinya. Rendahnya tingkat ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat menjadi keuntungan tersendiri, sebab pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk mengatur  segala  hal  yang  menjadi  urusan daerahnya, termasuk urusan ekonomi.
2. Kesimpulan  dari  pengujian  statistik  t mengungkapkan bahwa DBH menghasilkan besarnya  t  hitung  senilai  –  1,642  dan besarnya  nilai  signifikansi  0,116.  Nilai signifikansi  mengungkapkan  nilai  diatas 0,05,  karena  itu  diperoleh  perbandingan 0,116  >  0,05.  Pengujian  ini  menyatakan menerima H 0 dan menolak H 2 , sehingga bisa dikatakan tidak terdapat pengaruh.
Penelitian  ini  memiliki  arah  hubungan negatif.  Hasil  yang  dipaparkan  dalam penelitian  ini  berbanding  terbalik  dengan hipotesis  dan  penelitian  Sudrajat  dan
Purniawati  (2017)  dimana  memaparkan bahwa  Dana  Bagi  Hasil  kepada  Belanja Modal  memiliki  adanya  dampak  secara signifikan.  Perbedaan  hasil  penelitian tersebut  dikarenakan  menurunnya  aktivitas perekonomian  yang  disebabkan  adanya pandemi  Covid-19  pada  tahun  2020. Penerimaan  Dana  Bagi  Hasil  pada  tahun tersebut mengalami penurunan dikarenakan pemerintah pusat memangkas besarnya nilai Dana  Bagi  Hasil  yang  diberikan  untuk pemerintah  daerah.  Hanya  daerah  terpilih yang  diberikan  jumlah  Dana  Bagi  Hasil secara  utuh  tanpa  adanya  potongan.  Tidak berpengaruhnya  Dana  Bagi  Hasil  bagi Belanja  Modal  ini  bisa  menjadi  maklum, sebab prioritas pemerintah daerah pada saat ini  bukan  pada  pembangunan  infrastruktur. Bencana kesehatan yang sedang dialami saat ini  mengakibatkan  pemerintah  daerah  lebih fokus pada belanja dalam bidang kesehatan sebagai  upaya  untuk  penanganan  pandemi Covid-19.
3. Hasil melalui pengujian statistik t mengungkapkan bahwa DAU menghasilkan besarnya  t  hitung  senilai  –  0,364  dan besarnya  nilai  signifikansi  0,147.  Nilai signifikansi  memperlihatkan  nilai  diatas 0,05 sehingga diperoleh perbandingan 0,147 > 0,05. Pengujian ini menyatakan menerima H 0 dan menolak H 3 , sehingga bisa dikatakan tidak  terdapat  pengaruh.  Penelitian  ini mempunyai  arah  hubungan  negatif.  Hasil yang  dipaparkan  dalam  penelitian  ini  tidak menunjukkan  kesesuaian  dengan  hipotesis dan  penelitian  Dewi  (2019)  dimana menjelaskan  ternyata  ditemukan  adanya dampak secara positif Dana Alokasi Umum kepada Belanja Modal. Pada penelitian serta pengamatan dimana sudah dilaksanakan saat ini mengungkapkan hasil bahwa DAU yang didapatkan  pemerintah  daerah  diprediksi tidak digunakan dalam pembiayaan Belanja Modal.  Kemungkinan  difungsikan  guna membiayai  keperluan  lain  yang  telah menjadi rencana dan prioritas daerah sesuai
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
dengan tujuannya. Hal tersebut dikarenakan Dana  Alokasi  Umum  mempunyai  sifat “ Block  Grant ”  dimana  kewenangan  dalam pengelolaan dana tersebut diserahkan penuh kepada daerah sebagaimana tingkat prioritas kebutuhannya. Penelitian yang mengungkapkan hasil dimana Dana Alokasi Umum  tidak  terdapat  dampak  bagi  Belanja Modal, hal itu disebabkan pemerintah pusat telah melakukan pemangkasan setoran Dana Alokasi  Umum  kepada  pemerintah  daerah yang disebabkan karena lesunya perekonomian  sebagaimana  akibat  dari pandemi  Covid-19  pada  tahun  2020. Sehingga  hanya  daerah  tertentu  saja  yang mendapatkan  Dana  Alokasi  Umum  secara utuh tanpa dikenakan potongan.
4. Hasil melalui uji statistik t mengungkapkan bila  pada  DAK  menghasilkan  besarnya  t hitung  senilai  1,508  dan  besarnya  nilai signifikansi 0,720. Nilai signifikansi mengungkapkan  nilai  diatas  0,05  sehingga diperoleh  perbandingan  0,720  >  0,05. Pengujian ini menyatakan menerima H 0 dan menolak  H 4 ,  sehingga  bisa  dikatakan  tidak terdapat  pengaruh.  Hasil  dari  penelitian  ini tidak  sependapat  terhadap  hipotesis  serta penelitian  Murti  dan  Trisnawati  (2021) dimana  mengungkapkan  bahwa  terdapat adanya  dampak  Dana  Alokasi  Khusus  bagi Belanja  Modal.  Pemda  yang  nantinya  akan mendapatkan  DAK  dengan  jumlah  nilai yang  tinggi,  tidak  berarti  bahwa  dana tersebut  akan  difungsikan  dalam  mendanai Belanja  Modal.  Dana  Alokasi  Khusus kemungkinan difungsikan untuk perbantuan dalam  membayar  pengeluaran-pengeluaran khusus  sehubungan  dengan  kewenangan istimewa  yang  dimiliki  oleh  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Selain  itu,  terjangan pandemi  Covid-19  pada  tahun  2020  juga menyebabkan  penurunan  jumlah  Dana Alokasi  Khusus  yang  diterima  daerah.  Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan  susunan  anggaran.  Penundaan pekerjaan  fisik  yang  dianggarkan  dengan
Dana  Alokas  Khusus  terpaksa  dilakukan, sebab  dana  tersebut  diprioritaskan  untuk penanganan Covid-19.

## PENUTUP Kesimpulan
Penelitian mendapatkan hasil bila ternyata Pendapatan Asli Daerah secara parsial mempengaruhi  Belanja  Modal.  Hal  tersebut menerangkan  bahwa  hasil  yang  dipaparkan dalam  penelitian  ini  menandakan  diterimanya hipotesis yang telah diajukan. Dimana semakin membesarnya  nilai  Pendapatan  Asli  Daerah, secara  otomatis  akan  berakibat  pada  semakin besarnya pembangunan dan investasi pemerintah  daerah  yang  dicerminkan  lewat kenaikan  Belanja  Modal.  Kemudian  dari pada itu, diperoleh juga kesimpulan penelitian yang mengungkapkan  bahwa  ketiga  bentuk  dana transfer  dari  APBN  sebagaimana  tercermin kedalam dana perimbangan, yang tersusun atas Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  serta Dana  Alokasi  Khusus,  dimana  melalui hubungan dalam bentuk parsial tidak mempengaruhi  Belanja  Modal.  Hal  tersebut menyatakan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan telah ditolak. Sehingga apabila terjadi peningkatan  jumlah  ketiga  bentuk  dana perimbangan  tersebut, tidak  akan  berpengaruh bagi peningkatan nilai Belanja Modal.

## Saran
Keterbatasan pada penelitian ini terdapat pada  penggunaan  jumlah  variabel,  periode penelitian,  objek  penelitian,  serta  sedikitnya jumlah  sampel  yang  digunakan.  Saran  yang diberikan  pada  peneliti  selanjutnya,  dengan keterbatasan yang telah diuraikan maka diminta agar  bisa  memperbesar  jangkauan  penelitian dengan  memasukkan  variabel  lain  yang kemungkinan dapat mempunyai pengaruh bagi Belanja Modal, seperti Pertumbuhan Ekonomi, Luas  Wilayah,  Kemiskinan,  Pertumbuhan Penduduk, dan lain sebagainya. Selain daripada itu,  juga  diharapkan  untuk  bisa  melaksanakan perluasan  jumlah  sampel  penelitian  dengan menambah  objek  penelitian  atau  melakukan
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
pembaharuan waktu penelitian dengan memasukkan data yang lebih up to date untuk didapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Zais,  G.  M.  2017.  Faktor-faktor  yang Memengaruhi  Belanja  Modal  pada Kabupaten  atau  Kota  di  Provinsi Sumatera  Selatan. Balance:  Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 140–147.
[2]  Priambudi, W. 2017. Pengaruh PAD dan DAU  terhadap  Belanja  Modal  pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Jurnal Nominal , No.1, Vol.6, 136– 147.
[3]  Fatimah,  W.,  2019,  Analisis  Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2013-2017, Skripsi , Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
[4]  Pratiwi, N. A. 2019. Pengaruh
Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen,
Ekonomi,  &  Akuntansi) ,  No.2,  Vol.3, 105–120.
Yusoff,  M,  Rahman,  S.,A.,  Mutalib,  S.,  and Mohammed,  A.  ,  2006,  Diagnosing
Application  Development  for  Skin Disease  Using  Backpropagation  Neural Network Technique, Journal of Information Technology , vol 18, hal 152-
159.
[5] Lubis,  F.,  2015,  Pengaruh  Pertumbuhan
Ekonomi  dan  Kebutuhan  Barang  Publik terhadap  Realisasi  Belanja  Modal  di Provinsi Sumatera Utara, Skripsi ,
Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Negeri
Medan.
[6] Putri,  R.  N.,  2018,  Pengaruh  Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli
Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK), dan Pendapatan Domestik
Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah, Skripsi , Universitas Semarang.
[7] Dewi,  E.  P.  2019.  Pengaruh  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota  Di  Sumatera  Barat
Tahun  2012-2017. Intelektiva:  Jurnal
Ekonomi,  Sosial  &  Humaniora ,  No.4,
Vol.1, 8–26. [8] Meltia,  Amin,  M.,  dan  Hariri.  2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja  Modal  (Studi  Empiris  Pada Kabupaten/Kota  Jawa  Timur  Tahun 2018-2019). Jurnal Ilmiah Riset
Akuntansi , No.2, Vol.10, 36–50.
[9] Suryani,  F.,  dan  Pariani,  E.  2018. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja
Modal  Pada  Kabupaten  /  Kota  Di Provinsi Riau. Jurnal Pendidikan
Ekonomi Akuntansi , No.1, Vol.6, 11–22.
[10]  Putri, A. S., Muchtolifah, dan Sishadiyati. 2021. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja
Modal. Jambura  Economic  Education Journal , No.2, Vol.3, 85–92.
[11]  Huda, S., dan Sumiati, A. 2019. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Jurnal Wahana  Akuntansi ,  No.1,  Vol.14,  85– 100.
[12]  Rahman,  N.  A.  A.  2018.  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana  Bagi Hasil  serta  Dana  Alokasi  Umum Terhadap  Belanja  Modal  Di  Kota
Samarinda. Jurnal Ilmu Ekonomi
Mulawarman , No.4, Vol.3.
[13]  Wulandari,  P.  A.  dan  Iryanie,  E.,  2018, Pajak  Daerah  dalam  Pendapatan  Asli Daerah , Deepublish, Yogyakarta.
[14]  Firdausy,  C.  M.,  2017, Kebijakan  dan Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
Daerah  dalam  Pembangunan  Nasional , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
[15]  Siregar,  B.,  2015, Akuntansi  Sektor Publik  (Akuntansi  Keuangan  Berbasis Akrual) , STIM YKPN, Yogyakarta.
[16]  Widjaja,  H.  A.  W.,  2009, Otonomi Daerah  dan  Daerah  Otonom ,  Rajawali Pers, Jakarta.
[17]  Sukarno,  A.,  Hadioetomo,  dan  Haryadi, A.  2019.  Analisis  Faktor  –  Faktor  yang
Mempengaruhi Alokasi Anggaran Belanja  Modal. Journal  of  Islamic
Accounting and Tax , No.2, Vol.1, 15–32.
[18]  Halim,  A.,  2016, Manajemen  Keuangan Sektor Publik , Salemba Empat, Jakarta.
[19]  Sumangkut,  E.  Y.,  Kindangen,  P.,  dan Walewangko,  E.  N.  2019.  Analisis Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)
Terhadap  Pertumbuhan  Belanja  Daerah Di  Kota  Bitung. Jurnal  Pembangunan Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah ,  No.2, Vol.18.
[20]  Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, Nunung, dan  Ayu.,  2017, Keuangan  di  Era Otonomi Daerah , Penerbit Andi, Yogyakarta. [21]  Patarai,  M.  I.,  2016, Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar) , De La Macca, Makassar. [22]  Aditiya,  N.  Y.,  dan  Dirgantari,  N.  2017.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Dan  Sisa
Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013- 2015. KOMPARTEMEN:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi , No. 1, Vol.15, 42–56.
[23]  Sudrajat,  M.  A.,  dan  Purniawati,  I.  D. 2017.  Analisis  Pengaruh  PAD,  DBH, DAU,  DAK  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap  Belanja  Modal  Kabupaten Ngawi  Tahun  2003-2015. Inventory: Jurnal Akuntansi , No.1, Vol.1, 56–67.
[24]  Berita  Satu.  2020.  Dampak  Covid-19,
PAD DIY Menurun Drastis. https://www.beritasatu.com/nasional/646 081/dampak-covid19-pad-diy-menurun- drastis  diakses  tanggal  25  Desember 2021.
[25]  Kumparan.  2021.  Pada  Wisata,  Jogja Bergantung: Mengenal Karakter Ekonomi DIY. https://kumparan.com/pandangan- jogja/pada-wisata-jogja-bergantung- mengenal-karakter-ekonomi-diy- 1vC3MZmNfUZ  diakses  tanggal  13 Januari 2022
[26]  Murti,  S.,  dan  Trisnawati,  R.  2021.
Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah,  Lain-Lain  PAD  Yang  Sah,  dan DAK  Terhadap  Belanja  Modal. Jurnal Perspektif  Akuntansi ,  No.2,  Vol.4,  105– 119.
[27]  Darma,  Y.,  Suratman,  D.,  dan  Yani,  A., 2019, Analisis  Data  Statistik:  Sebuah
Pendekatan Praktis Pengolahan Statistik Bermuatan Karakter , Graha Ilmu, Yogyakarta. [28]  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Portal Data. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/a pbd diakses tanggal 27 Januari 2022 [29]  Sujarweni,  V.  W.,  2014, Metodologi Penelitian , Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
[30]  Sugiyono.,  2018, Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D ,  CV. Alfabeta, Bandung.
[31]  Ghozali,  I.,  2018, Aplikasi  Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS
25 , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
[32]  Gunawan,  C.,  2018, Mahir  Menguasai SPSS  (Mudah  Mengolah  Data  Dengan IBM  SPSS  Statistic  25) ,  Penerbit Deepublish, Yogyakarta.