## PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI TAPAKTUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH
(Studi Komparatif)

## Mihfa Rizkiya
Dosen Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan Jl. T. Ben Mahmud, Telp. 0656 – 322752  Tapaktuan –Aceh
e-mail : mifarizkiya@gmail.com
Abstract : This  paper  discusses  the  implementation  of  caning  in Tapaktuan. The author would like to examine how the application of the principles of the Islamic caning, why there is a fundamental difference  between  fiqh  jinayah  caning  according  to  the  applied caning  in  Aceh,  which  based  on  Islamic  law,  and  what  are  the obstacles that impede the passage of the execution of this whip for criminals in Tapaktuan. In this study the authors wanted to explore how  the  principles  of  caning  under  Islamic  law,  how  the application hukuman cambuk in Tapaktuan, what is the reason for the  differences  in  the  application  of  flogging  jinayah  Tapaktuan with principles, and how the public perception Tapaktuan with the caning.  The  research  conducted  in  this  jurnal  is  empirical  legal research or research nondoktrinal known. Said, because this study examines  the  law  and  has  been  applied  in  the  field  by  people  in Tapaktuan    South  Aceh.  This  research  is  descriptive  method  of analysis  is  to  describe  the  object  of  research  based  on  data  and facts  on  the  ground.  the  means  used  to  collect  the  data  is  the qualitative  method  is  an  approach  that  is  not  done  by  using formulas or statistical symbols, but directly collect data found from the research.
Kata Kunci : Hukum Cambuk dan Fiqh Jinayah .

## A. PENDAHULUAN
egiatan  penerapan  hukuman  cambuk  bagi  pelaku  tidak  pidana yang  telah  diterapkan  di  Aceh    saat  ini  banyak  menimbulkan pro  dan  kontra  diberbagai  kalangan.  Sebahagian  besar masyarakat  Aceh  setuju  dengan  diadakan  penerapan  hukuman  cambuk karena untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syari’at Islam,  dan  memberi  rasa  takut  kepada  orang  lain  agar  tidak  melakukan tindak  pidana  yang  sama.  Hukuman  cambuk  dijatuhkan  untuk  me- merangi  faktor  psikologis  yang  mendorong  keinginan  untuk  melakukan kesenangan  yang  bertentangan  dengan  syari’at  Islam.    Dengan  adanya
K

## 28 JURNAL HIKMAH
hukuman  cambuk  tersebut,  pelaku  diharapkan  dapat  melupakan  per- buatannya. (Eldin , 2010: 54).
Sementara  sebahagian  dari  kalangan  yang  lain  menyatakan bahwa  hukuman  cambuk  di  Aceh  melanggar  HAM  dan  tidak  manu- siawi.  Serta  dikatakan  sebagai  bentuk  pembinatangan  manusia,  karena biasanya  hanya  binatang  saja  yang  dicambuk.  Dalam  perkembangan HAM  dewasa  ini,  banyak  yang  menentang  adanya  pemberlakuan hukuman  cambuk  bagi  para  terpidana  karena  hukuman  cambuk  mem- beri kesan masih adanya unsur penyiksaan bagi para terpidana. Dengan mengatasnamakan  HAM  banyak  yang  tidak  setuju  hukuman  cambuk tersebut diterapkan. Bahkan konvensi PBB sangat menentang hukuman cambuk  ini.  Padahal  sebenarnya  hukuman  cambuk  tersebut  bukanlah sebagai  bentuk  penyiksaan.  Islam  sebagai  agama  dan  sebagai  hukum, sering  disalahpahami  bukan  hanya  oleh  orang-orang  non-muslim  tetapi juga orang Islam sendiri. (Ali, 1993:57).
Dengan  adanya  aturan  hukum  seperti  qanun  di  Aceh  bukan berarti syari’at Islam telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita  melihat  realitanya,  banyak  hal  jika  ditilik  dari  sudut  pandang hukum  Islam  itu  merupakan  pelanggaran  terhadap  syari’at.  Misalnya, masih  banyaknya  masyarakat  yang  memakai  pakaian  ketat  atau memakai  pakaian  tipis  dan  tidak  mengenakan  jilbab.  Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari seberapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk,  berapa  qanun  yang  sudah  dihasilkan,  atau  masih  ada  atau tidaknya  pelanggaran.  Tetapi  keberhasilan  syariat  yang  paling  penting adalah  kesadaran  masyarakat  untuk  tidak  melakukan  hal  aneh  yang berbau  kriminalitas.  Kesadaran  masyarakat  merupakan  bentuk  kepa- tuhan  masyarakat  terhadap  aturan  qanun  yang  mareka  aplikasikan kedalam  pola  kehidupan,  pergaulan  dan  tingkah  laku  mareka  sehari- hari.  Jadi,  syariat  juga  memerlukan  pendekatan  rasio  yang  memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.
Bagi  umat  Islam,  tidak  ada  pilihan  lain  selain  meyakini  bahwa menjalankan syari’at Islam merupakan bagian dari menjalankan agama- nya  secara kaffah .  Hukum  itu  merupakan  suatu  kebutuhan  kelompok yang harus ada, untuk menjaga situasi kelompok dan menjaga individu. Dengan stabilnya keamanan serta terealisasinya keadilan dan persamaan hak dalam kehidupan bermasyarakat. (As-Sayis, 1996: 8).
Pemberlakuan  hukum-hukum  berdasarkan  nilai-nilai  syari’at Islam harus didukung oleh lembaga peradilan khusus syari’at Islam. Hal ini, Pasal 25 Undang-undang No. 18 Tahun 2001 menyatakan:
1. Peradilan syari’at Islam di provinsi Aceh sebagai bagian dari system peradilan  nasional  dilakukan  oleh  mahkamah  syar’iyah  yang  bebas dari pengaruh pihak manapun.
Mihfa Rizkiya : Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan … 29
Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015
2. Kewenangan mahkamah syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas syari’at Islam dalam system hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan qanun - qanun provinsi Aceh.
3. Kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2  diberlakukan  bagi pemeluk agama Islam. (Santoso, 2003: 107).
Syari’at Islam yang menjadi dasar dan nilai-nilai dalam Undang- Undang    Aceh  merupakan  peraturan  umum  yang    berlaku  di  Aceh  bagi seluruh  penduduknya.  Dengan  begitu,  mereka  yang  non-muslim  juga harus mematuhi  peraturan tersebut, kecuali dalam hal ibadah.

## B. PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK MENURUT

## PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH
Hukuman cambuk  dalam bahasa arab disebut jald berasal dari kata jalada yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman itu sangat terasa dikulit meskipun sebenarnya  ia lebih  ditujukan  untuk  membuat  malu  dan  mencegah orang  dari  pada  berbuat  kesalahan  dari  pada  menyakitinya.  Dalam beberapa  riwayat  disebutkan  bahwa  orang  yang  dihukum  cambuk  tidak disuruh  membuka  pakaian  sama  sekali,  tetapi  hanya  diminta  untuk menanggalkan  pakaian  yang  tebal  yang  dapat  menahan  pukulan.  Ini juga  disebutkan  oleh  Imam  Al-Syafi’i  dan  Imam  Ahmad  bahwa  orang yang  dihukum  cambuk  harus  memakai  pakaian  dalam,  sepotong  atau rangkap.  Dalam  sebuah  riwayat  disebutkan    pula    bahwa    sebaiknya bagian  tubuh  yang  didera  bukan  hanya satu tempat, melainkan dibe- berapa tempat dengan tujuan agar tidak mengakibatkan luka pada suatu tempat  tertentu.  Walaupun  demikian  harus  dijaga  jangan  sampai memukul  muka  dan  kemaluan.  (Bagusman, Hukuman  Cambuk  di  Aceh , http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170496-hukuman- cambuk--/#ixzz1kMkcYDND , diunduh pada tanggal 13 Oktober 20013).
Hukuman cambuk ini disebut dalam Al-Qur’an surat An-nur ayat 2  dan  4  untuk  tindak  pidana zina ,    dan  dalam  beberapa hadist untuk pidana khamar (minuman  keras)  dan ta‘zir .  Jumlah  sebatan  yang disebut  untuk  zina  adalah  100  kali.  sedangkan  terhadap  pidana qadzaf (menuduh  orang  lain  berzina)  adalah  80  kali.  untuk  hukuman  terhadap pemabuk berdasarkan beberapa hadist ialah 40 kali. Namun,  pada masa Khalifah  Umar,  hukuman  40  kali  ini  justru  ditambah  menjadi  80  kali. Rupanya  Umar  melihat  bahwa  cambuk  40  kali  itu  tidak  mempan  lagi dan  beliau  bermusyawarah  dengan  para  sahabat  seperti  Ali  dan  mereka sepakat  menetapkan  cambuk  80  kali  bagi  peminum khamar .  (Eldin , 2010: 66).
Batas  hukuman  cambuk  untuk  pidana ta’zir menurut  Abu Hanifah, Muhammad,  Syafi’iyah  dan  Hanbaliyah  adalah  tidak  boleh melebihi  hukuman  cambuk  paling  rendah  dalam hudud yaitu  40  kali untuk khamar .  Jadi  batas  tertinggi  untuk ta’jir adalah  39  kali.  Namun

## 30 JURNAL HIKMAH
Menurut  Abu  Yusuf,  jumlah  hukuman  cambuk  bagi  pidana ta’zir tidak boleh  lebih  dari  75  kali  dengan  rumus  cambukan had terendah  adalah 80 kali dikurang 5 kali.
Menurut  Malikiyah,  tidak  ada  batasan  jumlah  cambukan ta’zir . Sepenuhnya terserah pada ijtihad Pemerintah. Bahkan Pemerintah dapat dan  berhak    untuk    menetapkan    hukuman ta’zir setara,  kurang  atau melebihi hukuman had.
Hukuman cambuk disebut secara jelas didalam Al-Qur’an dalam surat an-nur ayat  2  dan  4,  ketika  menjelaskan  hukuman  untuk  penzina 100  kali  cambuk  dan  hukuman    untuk    penuduh    berbuat    zina    80  kali dera.    Didalam    hadist    hukuman  cambuk  dijatuhkan  pula  untuk  para peminum khamar . Catatan sejarah mengatakan bahwa hukuman cambuk betul-betul  telah  dipraktekkan  pada  masa  Rasullullah  dan  masa Khulafa’ur Rasyiddin .
Pelaksanaan hukuman cambuk dalam hukum Islam berbeda-beda jumlah  bilangannya.  Seseorang  yang  meminum  khamar,  hukumannya adalah  dipukul  atau  cambuk.  Para  ulama  mengatakan  bahwa  untuk memukul  peminum  khamar,  bisa  digunakan  beberapa  alat  antara  lain tangan kosong, sandal, ujung pakaian atau cambuk. Bentuk hukuman ini bersifat mahdhah ,  artinya  bentuknya  sudah  menjadi  ketentuan  dari Allah  SWT.  Sehingga  tidak  boleh  diganti  dengan  bentuk  hukuman lainnya  seperti  penjara  atau  denda  uang  dan  sebagainya  atau  disebut hukuman hudud , yaitu hukum yang bentuk, syarat, pembuktian dan tata caranya sudah diatur oleh Allah SWT.
Rasulullah  Saw.  bersabda,  siapa  yang  minum  khamar  maka pukullah.  Hadis  ini  termasuk  jajaran hadist mutawatir .  Ditingkat sahabat, hadits ini  diriwayatkan  oleh  12  orang  sahabat  yang  berbeda. Mereka  adalah  Abu  Hurairah,  Muawiyah,  Ibnu  Umar,  Qubaishah  bin Zuaib, Jabir, As-Syarid bin suwaid, Abu Said Al-Khudhri, Abdullah bin Amru,  Jarir  bin  Abdillah,  Ibnu  Mas’ud,  Syarhabil  bin  Aus  dan  Ghatif ibn  Harits.  Ada  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama  dalam  menentu- kan  jumlah  pukulan. Jumhur Ulama  sepakat  bahwa  peminum  khamar yang  memenuhi  syarat  untuk  dihukum,  maka  bentuk  hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan  Sayyidina  Ali  ra.,  Bila  seseorang  minum  khamar  maka  akan mabuk,  bila  mabuk  maka  meracau,  bila  meracau  maka  tidak  ingat,  dan hukumannya  adalah  80  kali  cambuk.  Dalam  riwayat  lain  disebutkan bahwa  Ali  ra.  berkata,  Rasulullah  Saw.  mencambuk  peminum  khamar sebanyak  40  kali,  Abu  Bakar  juga  sama  sebanyak  40  kali  cambuk  bagi peminum khamar. Sedangkan Utsman 80 kali cambuk, dan kesemuanya itu adalah sunnah. Sedangkan Imam Asy-Syafi`i ra. berpendapat bahwa hukumannya  adalah  cambuk  sebanyak  40  kali.  Dasarnya  adalah hadist Rasulullah  Saw.  dari  Anas  ra.  berkata  bahwa  Rasulullah  Saw.  Men-
Mihfa Rizkiya : Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan … 31
Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015
cambuk  kasus  minum khamar dengan  pelepah  dan  sandal  sebanyak  40 kali.
Diriwayatkan  bahwa  pada  suatu  saat  Rasulullah  akan  menjilid seseorang, lalu diberikan kepada beliau cambuk yang kecil. Maka beliau meminta cambuk  yang  agak  besar.  Lalu  beliau  menyebutkannya  terlalu besar  dan  menyatakaan  cambuk  yang  pertengahan  diantara  keduanya itulah yang digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk hukuman cambuk  harus  digunakan  cambuk  yang  sedang.  Disamping  itu  juga diisyaratkan bahwa cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu, apa  bila  lebih  dari  satu  ekor  maka  jumlah  pukulan  dihitung  sesuai dengan  banyak  ekor  cambuk  tersebut.  Hukuman  tidak  boleh  sampai menimbulkan  bahaya  terhadap  orang  yang  terhukum,  Karena  hukuman ini  bersifat  pencegahan.  Karena  itu  hukuman  tidak    boleh  dilaksanakan dalam  keadaan  panas  terik  atau  cuaca  yang  sangat  dingin.  Demikian pula  hukuman  tidak  dilaksanakan  atas  orang  yang  sakit  sampai  ia sembuh,  dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan.

## C. PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI TAPAKTUAN
Pemerintah  kota  Tapaktuan  menggalakkan  hukuman  cambuk adalah  bertujuan  untuk  membuat  jera  para  pelaku  pelanggar  syari’at Islam.    Jera  yang  dimaksud  disini  bukanlah  karena  telah  mendapat penyiksaan  badan.  Melainkan  karena  si  terhukum  dan  keluarga  ter- hukum  tersebut  telah  merasa  sangat  malu.  Rasa  malu  yang  didapat  ini lah  yang  selanjutnya  diharapkan  si  terhukum  tersebut  benar-benar bertaubat  dan  berjanji  kepada  Allah  untuk  tidak  melakukan  perbuatan serupa.
Adapun  prosedur  seseorang  itu  dijatuhi  hukuman  cambuk  yaitu pertama  sekali  pelanggar  atau  tersangka  diserahkan  kepada  penyidik, baik  itu  penyidik  kepolisian  maupun  penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil. Lalu  penyidik  melakukan  pemeriksaan  dan  melengkapi  berita  acara (BAP)  dan  menyerahkan  kepada  kejaksaan  selaku  penuntut  umum. Setelah  berita  acara  pemeriksaan  dinyatakan  lengkap  (P21)  maka  jaksa menyerahkan  kepada  hakim  mahkamah  syar’iyyah  untuk  disidangkan. Setelah  disidangkan,  hasil  putusan  sidang  diserahkan  kembali  oleh hakim  kepada  jaksa  selaku  eksekutor.  Selanjutnya  jaksa  selaku  ekse- kutor    melakukan  eksekusi  sesuai  dengan  hasil  putusan  dari  hakim. (Hasil Wawancara Pribadi dengan Asrijal junaidi, Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syari’at Islam Aceh Selatan, Tapaktuan 13 Oktober 2013).
Pelaksanaan  hukuman  atau  eksekusi    dilakukan  dihalaman mesjid  Kota  Tapaktuan  seusai  sholat  Jum’at.  Pelaksanaan  eksekusi  ini dihadiri  oleh  sejumlah  pejabat,  media  massa  dan  disaksikan  beramai ramai  oleh  masyarakat  Tapaktuan.  Adapun  Persiapan  yang  dilakukan, yaitu  disediakan  panggung  berukuran  3  x  3  meter  persegi  dihalaman

## 32 JURNAL HIKMAH
mesjid.  Diatas  panggung,  dibuat  garis  lingkar  berdiameter  1  meter, disinilah  tempat  para  terhukum  dieksekusi.  Lalu  disediakan  pagar berjarak 10 meter dari panggung, untuk membatasi penonton, juga telah disiapkan mobil ambulan dan tenaga kesehatan jika ada terhukum yang membutuhkan perawatan medis. Hukuman cambuk akan dihentikan jika si terhukum terluka atau mengeluarkan darah karena cambukan.
Terhukum dibiarkan dalam keadaan bebas, tidak diikat dan tidak diberi  penyangga.  Sekiranya  terhukum  tidak  sanggup  lagi  menerima cambukan,  maka  dokter  pengawas  akan  mengetahuinya  dan  pencam- bukan  akan  dihentikan.  Terhukum  diberi  pakaian  yang  menutup  aurat, sehingga cambuk  tidak  langsung mengenai kulit.
Eksekutor atau Pelaksana cambuk, disiapkan algojo dari Wilaya- tul  Hisbah ,  atau  Polisi  Syariat  Islam.  Dalam  hal  ini,  identitas  mereka sangat  dirahasiakan.  Mereka  telah  dibekali  dengan  petunjuk  teknis  tata cara pencambukan. Eksekutor mengenakan penutup kepala dan penutup wajah.  Lalu  satu  persatu  pelaku Jarimah ,  dipanggil  keatas  panggung. Masing-masing  terhukum  dicambuk  sesuai  hasil  putusan  dari  mah- kamah  syar’iyyah.  Cambuknya  terbuat  dari rotan  dengan  diameter  0,75 cm  dan  panjang  1  meter,  diayun  kan  ke  punggung  si  terhukum  atas perintah  jaksa.  Terhukum  harus  dalam  kondisi  sehat  dan  dapat  men- jalani hukuman cambuk menurut keterangan dokter. Pencambuk adalah petugas yang sudah dilatih, yang ditunjuk oleh Jaksa penuntut umum.
Cambuk  yang  digunakan  adalah  rotan  dengan  diameter  antara 0,75  sampai  dengan  1,00  cm.  Jarak  pencambuk  dengan  terhukum minimal  70  cm.  Jarak  pencambuk  dengan  orang-orang  yang  menyak- sikan  paling  dekat  10  m.  Pencambukan  akan  dihentikan  kalau  menye- babkan  luka  (mengeluarkan  darah)  atau  diminta  oleh  dokter  atas pertimbangan  medis.  Jika  terhukum  melarikan  diri  maka  pencambukan akan  dilanjutkan  setelah  terhukum  menyerahkan  diri  atau  dapat ditangkap. Selanjutnya setelah si terhukum selesai menjalani hukuman, si  terhukum  akan  diberikan  salinan  berita  acara  sebagai  bukti  telah menjalankan hukuman.
Terdapat  perbedaan  yang  mendasar  terhadap  penerapan hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh dengan penerapan hukuman cambuk  menurut  fiqh jinayah yaitu  dari  segi  bilangan  cambukan. Dalam  hal  ini  penulis  melihat  langsung  pada  pelaksanaan  eksekusi cambuk yang diadakan  di Tapaktuan pada tahun 2010.
Adapun  ancaman  hukuman  terhadap  orang  yang  meminum minuman keras menurut fiqh jinayah adalah 80 atau 40 kali cambukan, Sedangkan  menurut qanun nomor  12  tahun  2003  pasal  26  ayat  1 menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  mengkonsumsi  minuman  keras dan  sejenisnya  diancam  dengan  hukuman  40  kali  cambukan.  dalam  hal ini tindak pidana meminum khamar adalah termasuk jarimah Hudud .
Mihfa Rizkiya : Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan … 33
Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015
Adapun  ancaman  pidana  perbuatan khalwat menurut jinayah adalah dicambuk 100 kali bagi pelaku yang belum menikah dan dirajam sampai  mati  bagi  pelaku  yang  sudah  menikah,  sedangkan  ancaman hukuman terhadap pelaku khalwat menurut qanun nomor 14 tahun 2003 pasal 22 yaitu dicambuk paling banyak 9 kali dan paling sedikit 3 kali, atau  denda  paling  banyak  RP.10.000.000,-  paling  sedikit  RP. 2.500.000,-  dalam  hal  ini  tindak  pidana  khalwat  adalah  termasuk jarimah Ta’zir .
Adapun  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana  perjudian  atau maisir menurut fiqih jinayah adalah 100 cambukan, sedangkan menurut qanun  No.13  tahun  2003  pasal  23  adalah  dicambuk  paling  banyak  12 kali  dan  paling  sedikit  6  kali.  Dalam  hal  ini  tindak  pidana maisir termasuk dalam Jarimah Ta’zir .
Banyaknya  hitungan  cambukan  yang  telah  diterapkan  di  Aceh sangat  berbeda  dari  ketentuan  dalam  fiqh jinayah .  Untuk  menjawab pertanyaan  ini,  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Al-Yasa  Abu Bakar. Beliau menjelaskan bahwa hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh  hanya  10  %  dari  ketentuan fiqih  Jinayah dan  mungkin  suatu  saat bisa  ditambah.  (Wawancara  Pribadi  dengan  Al-Yasa  Bakar,  Medan  13 Maret 2014).
Asrijal Junaidi sebagai kepala seksi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh  Selatan  menyatakan  bahwa  perbedaan  ini  disebabkan  karena penerapan syari’at Islam di Aceh ini belum sepenuhnya merujuk seperti apa  yang  diajarkan  agama    dan  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh  ini dilakukan  secara  bertahap  dan  masih    dalam  taraf  uji  coba  atau  belum sempurna.  (Hasil  Wawancara  Pribadi  dengan  Asrijal  junaidi,  Kepala Bidang  Dakwah  dan  Peribadatan  Dinas  Syari’at  Islam  Aceh  Selatan, Tapaktuan 25 Januari 2013).
Dan  lagi  ketidaksempurnaan  ini  juga  di  jawab  oleh  Khairizal, S.Ag,  beliau  adalah  kepala  urusan  agama  di  kantor  Departemen  agama Kabupaten  Aceh  Selatan.  Ketika  penulis  meminta  pendapatnya  dalam suatu  kesempatan  wawancara,  beliau  berkelakar  “yang  sedikit  ini  saja belum  bisa  berjalan  dengan  baik,  apa  lagi  yang  sempurna  dan  lagi aturan fiqh itu  sangat  kondisional”.  (Wawancara  dengan  Khairizal, Kepala Urusan Agama Islam Departemen Agama Aceh Selatan Tapaktuan 29 Januari 2012).
Dilain kesempatan penulis mewawancarai seorang tokoh masya- rakat  di  Kecamatan  Tapaktuan,  untuk  masalah  ini  beliau  memberikan jawaban  yang  sama,  “Apa  yang  diterapkan  di  Aceh  saat  ini  masih sebahagian  kecil  dari  syari’at  Islam,  belum  sempurna  seperti  yang  ada dalam Al-Qur’an, maka dalam penerapannya pastilah belum sempurna”. (Wawancara  dengan  Teungku  Sholihin,  Tokoh  Masyarakat  Tapaktuan,  27 Februari 2012).

## 34 JURNAL HIKMAH
Sedangkan  perkembangan  penerapan  hukuman  cambuk  di Tapaktuan  sudah  berjalan  dengan  baik.  penerapan  hukuman  cambuk  di Tapaktuan Sudah bagus tetapi masih kurangnya kesadaran para oknum- nya,  atau  masyarakatnya.  Manajemen  syari’ahnya  juga  harus  ditata ulang  kembali  dan  hendaknya  dilakukan  evaluasi  besar-besaran. (Wawancara dengan Ambial, Advokat, Tapaktuan 13 Oktober 2013).
Disisi  lain  penulis  melihat  adanya  “musim-musiman”  dalam penerapan  razia  yang  biasanya  oleh Wilayatul  Hisbah dan  sejak  tahun 2010, itulah terakhir kali eksekusi cambuk dilakukan. Menurut Ambial, seorang  advokat  di  Kabupaten  Aceh  Selatan  menyatakan  “jika  sebuah hukuman itu tidak terjadi lagi, berarti hukum itu sudah berjalan dengan baik,  di  Tapaktuan  eksekusi  cambuk  sudah  jarang  terjadi.  (Wawancara dengan Ambial, Advokat, Tapaktuan 13 Oktober 2013).
Demikianlah  jawaban  dari  beberapa  narasumber  di  Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Tapaktuan. Memang terjadi perbedaan dalam pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Tapaktuan  dengan  apa  yang  ada dalam konsep fiqih jinayah . Namun fiqih memang bersifat kondisional, penerapan  secara kaffah sesuai  dengan  aturan fiqih tentu  belum  bisa diterapkan.
Menurut  qanun  No.  13  tahun  2003  tentang  perjudian  dan menurut  qanun  No.  14  tahun  2003  tentang  Khalwat,  kedua  tindak pidana  ini  dimasukkan  dalam  kategori jarimah  ta’zir .  Sedangkan, menurut fiqh  jinayah kedua  tindak  pidana  tersebut  termasuk jarimah hudud yang  akan  dikenakan  hukuman Had atau  disebut  juga  hukuman hak  Allah.  Maka  dapat  disimpulkan  pemerintah  Aceh  bukanlah menerapkan  hukuman Had melainkan  hanya  hukuman Ta’zir yang merupakan  hak  yang  dikembalikan  kepada  penguasa.  oleh  sebab  itulah mengapa  dalam  pelaksanaan  hukumannya  berbeda  dari  apa  yang  diatur dalah fiqh jinayah .
Hukuman had adalah  suatu  sanksi  yang  ketentuannya  sudah dipastikan  oleh nash .  Adapun  hukuman ta’zir adalah  hukuman  yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum ta’zir dijatuhkan  dengan  mempertimbangkan  berat  ringannya  tindak  pidana, situasi  dan  kondisi  masyarakat,  serta  tuntutan  kepentingan  umum.  Hal ini  dapat  dikatakan  bahwa  hukuman ta’zir diterapkan  tidak  secara definitif,  melainkan  melihat  situasi  dan  kondisi,  bagaimana  perbuatan jarimah terjadi,  kapan  waktunya,  siapa  korbannya  dan  sanksi  apa  yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.
Ta’zir adalah  hukuman  yang  bersifat  mendidik  atas  perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara’ atau hukuman yang diserahkan kepada  keputusan  Hakim.  Dasar  hukum ta’zir adalah  pertimbangan kemaslahatan  dengan  mengacu  pada  prinsip  keadilan.  Pelaksanaannya
Mihfa Rizkiya : Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan … 35
Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015
pun  bisa  berbeda,  tergantung  pada  tiap  keadaan.  Karena  sifatnya  yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.
Dalam  menetapkan jarimah  ta'zir ,  prinsip  utama  yang  menjadi acuan  penguasa  adalah  menjaga  kepentingan  umum  dan  melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah  ta'zir harus  sesuai  dengan  prinsip syar'i. Bentuk sanksi ta’zir bisa beragam, sesuai keputusan Hakim.
Pada hakikatnya, keberhasilan penerapan suatu hukum bukanlah dilihat  dari  sempurna  atau  tidaknya.  Melainkan  manfaat  dan  kemas- lahatan  yang  tercipta  dari  hukum  tersebut.  Dengan  diterapkannya hukuman  cambuk,  masyarakat  Kecamatan  Tapaktuan,  Kabupaten  Aceh Selatan,  menjadi  lebih  patuh  dan  ta’at  untuk  menjauhi  perbuatan maksiat  seperti  judi, khalwat, dan  meminum khamar .  Ini  adalah  suatu keberhasilan  yang  membanggakan.  Meski  hukum  cambuk  versi  Aceh belum  sempurna.  Menurut  penulis  bentuk  hukuman  cambuk  di  Tapak- tuan bukanlah bentuk penyiksaan badan. Melainkan memberi rasa malu yang  luar  biasa.  Karena  pada  saat  eksekusi  dilaksanakan  masyarakat Tapaktuan  dihimbau  untuk  menyaksikannya  beramai-ramai.  Semua orang  menyaksikan  dan  mustahil  dapat  dilupakan  begitu  saja  dalam benak  orang  yang  menyaksikannya.  Dan  tentu  saja  akan  menjadi catatan hitam dalam diri si pelanggar syari’at Islam tersebut. Rasa malu yang  sangat  besar  inilah  yang  diharapkan  membuat jera  para  pelanggar syari’at  Islam  di  Tapaktuan.  Namun  agak  kurang  tepat  kiranya  jika disebut  kota  Tapaktuan  secara  khusus  dan  provinsi  Aceh  secara  umum ingin menerapkan syari’at Islam secara Kaffah . Menurut penulis hal itu sangat mustahil karena negara Indonesia bukanlah negara Islam. Namun semua  ini  digalakkan  pemerintah  Aceh  secara  umumnya  tentulah  demi kemaslahatan  masyarakat  Aceh.  Suatu  kebaikan  sekecil  apapun  pasti akan  menuai  hasil  yang  baik  pula.  Dan  kita  tahu  bersama  tujuan  dari ditegakkannya syari’at Islam adalah untuk kemaslahatan umat.
Sejak  pertama  kali  diterapkannya Syari’at  Islam  di  Kota  Tapak- tuan yaitu pada Tahun 2005 terjadi banyak perubahan kearah lebih baik di  kota  Tapaktuan.  Kota  Tapaktuan  menjadi  lebih  tertib  dan  lebih Islami,  walaupun  belum  seperti  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  dan Pemerintah  Aceh  sendiri.  Sejak  diberlakukannya  Syariat  Islam  di  Kota Tapaktuan yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang telah banyak program  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  kota  Tapaktuan  sendiri untuk  mensosialisasikan  dan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat tentang penerapan Syariat Islam di Kota Tapaktuan.
Permerintah  kota  Tapaktuan juga  telah  melaksanakan  penerapan Syariat  Islam  dalam  bidang  hukum,  untuk  membersihkan  kota  Tapak- tuan  dari  pelanggaran–pelanggaran  Syariat  Islam  dan  dengan  melak- sanakan  Sanksi  Pidana  Cambuk  dimuka  umum  bagi  para  pelanggar

## 36 JURNAL HIKMAH
Syariat  Islam  tersebut.  Namun  penulis    hukuman  cambuk  ini.  Karena belum  ada  penurunan  jumlah  pelanggar  syari’at  Islam  dari  tahun pertama sekali hukuman cambuk dilaksanakan, hingga tahun ketiga kali hukuman cambuk dilaksanakan.
Sebenarnya tujuan utama pelaksanaan hukuman cambuk ini pada tingkat  individual  adalah  untuk  menyempurnakan  iman,  agar  setiap muslim  menjadi  muslim  yang  sempurna,  yang  menyerah  dan  tunduk kepada  keinginan  Allah  Swt  secara  mutlak  tanpa  pamrih.  Dari  segi  ini, kegiatan  Pemerintah  Aceh  melaksanakan  Syariat  Islam  adalah  mem- bantu  kaum  muslimin  di  Aceh  untuk  memperoleh  kepuasan  dan ketenangan  batin,  bahwa  mereka  merasa  mudah  dan  terlindungi  dalam melaksanakan  ajaran  agamanya.  Dengan  kata  lain,  terpuaskan  secara psikologis. Secara normatif keimanan, pelaksanaan syariat Islam adalah untuk  memenuhi  perintah  Allah  Swt.  Namun  dipihak  lain  Allah  Swt sendiri  berjanji  bahwa  pelaksanaan  syariat  Islam  secara kaffah dalam kehidupan pribadi dan masyarakat  akan mengantarkan kaum muslimin memperoleh kebahagiaan di dunia dan diakhirat.
Pelaksanaan  hukuman  seperti  ini  menekan  keinginan  kotor  dan moral  yang  buruk  masyarakat,  serta  secara  alamiah  mempunyai pengaruh  pada  jiwa  juga  ketaatan.  Akan  tetapi,  dan  mungkin  juga sangat  mengejutkan,  kerasnya  hukuman-hukuman  dalam  hukum  pidana Islam  sangat  jarang    dijatuhkan  karena  ketatnya  hukuman  pembuktian yang melindungi hak-hak manusia.
Jika dilihat dari apa yang ingin dicapai oleh pelaksanaan syariat Islam  di  Provinsi  Aceh  pada  umumnya  dan  kota  Tapaktuan  pada khususnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  syariat  Islam selama  ini  di  kota  Tapaktuan  dalam  kurun  waktu  sejak  tahun  2005 sampai dengan tahun 2013 sudah cukup  efektif dalam  menekan tingkat pelanggaran qanun dibidang  syariat Islam dan menata kehidupan secara Islami di kota Tapaktuan.
Akan tetapi, karena pelaksanaan yariat Islam di Kota Tapaktuan ini  masih  baru  atau  masih  seumur  jagung,  maka  masih  belum  dapat untuk  mencapai  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pemerintah  dan masyarakat Tapaktuan seperti yang telah dituangkan dalan qanun-qanun syariat  Islam  Provinsi    Aceh,    maka    dari    itu    masih  banyak  lagi  yang harus  dibenahi dan  disempurnakan  dalam  pelaksanaan  syariat  Islam  ini baik itu dalam bentuk peraturan-peraturan atau qanun-qanun yang telah dibentuk  oleh  pemerintah  Provinsi  Aceh,  maupun  dalam  pelaksanaan- nya  dilapangan.  Serta  yang  paling  penting  perlu  adanya  penambahan mutu  dan  kualitas  daripada    kesadaran  dan  semangat    masyarakat  di kota Tapaktuan sebagai aparatur pelaksana dilapangan.
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  kasus  pelanggaran  syari’at  Islam yang  telah  dieksekusi  di  Kabupaten  Aceh  Selatan  tahun  2006  sampai
Mihfa Rizkiya : Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan … 37
Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015
2013 maka dapat penulis simpulkan jumlah pelanggar syari’at dibidang perjudian  semakin  meningkat.  Ditahun  2006  hanya  7  orang,  sedangkan ditahun  2010  meningkat  menjadi  14  orang,  dan  ditahun    2013  semakin meningkat menjadi 18 orang.
Disini  terlihat  bahwa  qanun  yang  dikeluarkan  belum  memberi- kan  efek  jera  pada  masyarakat  untuk  melakukan  perjudian.  Sementara untuk pelanggar syari’at Islam dibidang khalwat, tidak ada peningkatan ataupun  penurunan  jumlah  pelanggarnya.  Ditahun  2006  ada  sepasang muda mudi yang dieksekusi, ditahun 2010 juga terdapat sepasang muda mudi  yang  dieksekusi,  begitu  juga  ditahun  2013  terdapat  sepasang muda mudi yang dicambuk. Semuanya tergambar dalam tabel di bawah ini  yang  penulis  dapatkan  dari  kantor Wilayatul  Hisbah Kabupaten Aceh Selatan .
Pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Tapaktuan  sudah  3  kali dilaksanakan,  yaitu  tahun  2006,  tahun  2010,  dan  tahun  2013.  Jangka waktu pelaksanaan eksekusi antara tahun 2006 ke 2010 adalah sekitar 3 tahun  begitu  juga  antara  tahun  2010  ke  tahun    2013  adalah  sekitar  3 tahun.  Maka  sementara  bisa  disimpulkan  pemerintah  kota  Tapaktuan melaksanakan  eksekusi  selang  3  tahun  sekali.  Sesuai  dengan  kesang- gupan  pemerintah  Tapaktuan  yang  menyelenggarakan  eksekusi  ter- sebut.  Banyak  juga  diantara  para  terhukum  yang  merasa  tidak  diper- lakukan  dengan  adil.  Karena  terdapat  alternatif  pilihan  lain  dalam hukuman  yaitu  membayar  denda.  Maka  tentu  saja  hanya  rakyat  kecil yang  tidak  sanggup  membayar  denda  saja  yang  dicambuk.  Sedangkan terhukum  yang  sanggup  membayar  denda  lepas  dari  hukuman  cambuk. Maka  seharusnya  pemerintah  menetapkan  jumlah  denda  yang  lebih tinggi  sehingga  semua  terhukum  menjalani  hukuman  yang  semestinya yaitu  hukuman  cambuk.  Misalya  pada  kasus khalwat, menurut  qanun no.  14  tahun  2003  pelaku khalwat dikenakan  denda  paling  tinggi RP.10.000.000 dan paling rendah Rp.2.500.000,-. Biasanya denda yang dijatuhkan  adalah  denda  yang  paling  ringan  yaitu  Rp.  2.500.000,-.  Ini adalah  nilai  yang  terjangkau  bagi  mereka  yang  ingin  lepas  dari hukuman  cambuk.  Menurut  penulis  pemerintah  perlu  mengamandemen kembali qanun tersebut. Yaitu pada jumlah denda yang sekecil-kecilya, misalnya    minimal  RP.10.000.000,-  sehinggga  tidak  semudah    itu    si terhukum lepas dari hukuman cambuk.
Seharusnya  ketimpangan  sosial  ini  tidak  boleh  terjadi  dalam penegakan  syari’at  Islam  di  kota  Tapaktuan.  Seharusnya  ditetapkan juga ukuran sejauh mana hukuman yang boleh dengan membayar denda saja,  dan  mana  hukuman  yang  memang  harus  dilakukan  dengan  cara dicambuk.  Agar  tidak  terjadi  kesenjangan  sosial  dan  terciptanya keadilan yang merata.

## 38 JURNAL HIKMAH
Sanksi  pidana  cambuk  ini  adalah  bagian  dari  syariat  Islam  dan syariat Islam hanya berlaku bagi kaum muslimin (umat Islam) saja, dan Sanksi  pidana  cambuk  tidak  dapat  dikenakan  kepada  umat  non-muslim yang  berdomisili  di  Aceh,  hanya  saja  umat  non-muslim  harus  meng- hormati  dan  menghargai  syariat  Islam.  Yang  menjadi  tujuan  dari  pada penerapan sanksi pidana cambuk bagi pelaku pelanggaran syari’at Islam adalah  untuk  memberikan  kesadaran  dan  rasa  malu  untuk  mengulangi perbuatannya  lagi  serta  menjadi  peringatan  bagi  masyarakat  agar  tidak melakukan  pelanggaran  syari’at  Islam  dan  tidak  menimbulkan  dampak negatif  bagi  keluarganya.  Serta  dengan  pelaksanaan  sanksi  pidana cambuk  ini  menjadikan  beban  yang  harus  ditanggung  pemerintah  lebih murah  dibandingkan  dengan  jenis  hukuman  lainnya  seperti  yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.

## D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Hukuman  cambuk  pada  hakikatnya  adalah  untuk  menciptakan kemaslahatan  dan  rasa  aman  bagi  masyarakat  serta  kepastian tegaknya  hukum  Allah  Swt.  di  bumi  raya  ini.  Dengan  diterapkan hukuman cambuk bagi para pelanggar syari’at Islam, maka diharap- kan  para  pelanggar  tersebut  jera  sehingga  tidak  lagi  mengulangi perbuatannya,  dan  menjadi  contoh  pada  masyarakat  yang  lain  agar tidak melakukan perbuatan tersebut.
2. penerapan  hukuman  cambuk  di  Tapaktuan  berjalan  dengan  baik, berlandaskan  qanun  No.12  Tahun  2003  tentang khamar, qanun  No.
13 Tahun 2003 tentang Maisir, dan qanun No.14 tentang khalwat .
3. Terdapat  perbedaan  yang  mendasar  terhadap  penerapan  hukuman cambuk  di  Aceh  dengan  penerapan  hukuman  cambuk  menurut jinayah yaitu  dari  segi  bilangan  cambukan.  Perbedaan  ini  disebab- kan  karena  hukuman  cambuk  berdasarkan  qanun  hanya  10%  dari apa  yang  ditentukan  dalam fiqh  jinayah dan  penerapan  syari’at
Islam  di  Aceh  ini  belum  sepenuhnya  merujuk  seperti  apa  yang diajarkan  dalam  agama    dan  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh  ini dilakukan  secara  bertahap  dan  masih    dalam  taraf  uji  coba  atau belum sempurna.
4. Meskipun  penerapan  syari’at  Islam  di  Tapaktuan  belumlah  murni, namun  usaha  serta  keinginan  masyarakat  Tapaktuan  untuk  mem- bumikan  syari’at  Islam  sangat  kuat,  karena  syari’at  Islam  sudah berdarah daging bagi masyarakat Tapaktuan.
Dari  kesimpulan  penelitian  ini,  berikut  beberapa  rekomendasi dari penulis antara lain:
1. Diharapkan  agar  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam jinayah dapat diadopsikan kedalam sistem hukum umum dan qanun di Aceh yang mengandung hajat hidup banyak orang.
Mihfa Rizkiya : Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan … 39
Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015
2. Diharapkan  kepada  pemerintah  hendaknya  berkonsentrasi  pada pencapaian  visi  dan  misi  penerapan  hukum  Islam  secara kaffah, sehingga  segala  undang-undang  yang  sudah  dikeluarkan  dapat diterapkan dengan sempurna.
3. Diharapkan  kepada  pemerintah    Aceh,    agar  meninjau  kembali seluruh produk hukum dan melakukan perbaikan demi kesempurna- an yang diharapkan.
4. Selain dari pada peningkatan sarana dan prasarana serta pengawasan terhadap  masyarakat  dalam  rangka  pelaksanaan  syariat  Islam  di Aceh,  sangatlah  perlu  untuk  memberikan  pemahaman  dan  penge- tahuan  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  penerapan  syariat Islam  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari,  agar  timbul  kesadaran dalam  diri  setiap  masyarakat  Aceh  untuk  menjalankan  dan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah .

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mohammad Duad, (1993), Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata  Hukum  Islam  Di  Indonesia. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada.
As-Sayis,  Syekh  Muhammad  Ali,  (1996). Sejarah  Pembentukan  Dan Perkembangan Hukum Islam. Jakarta: Akademi Presindo. Bagusman, Indra, Hukuman Cambuk di Aceh, http://id.shvoong.com/humanities/ religion-studies/2170496-
hukuman-cambuk--/#ixzz1kMkcYDND,    diunduh  tanggal  13 Oktober 2013.
Basri,  Cik  Hasan,  (2004). Pilar-Pilar  Penelitian  Hukum  Isalam  Dan
Pranata Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Eldin,  H.  Zainal , (2010). Perbandingan  Mazhab  Tentang  Hukum  Pidana Islam Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al- Jinayah . Medan: Fakultas Syari’ah IAIN-SU.
Rosyada,  Dede,  (1993). Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial  Dirasah Islamiyah. Jakarta: Rajawali Pers.
Santoso,  Topo,  (2003). Membumikan  Hukum  Pidana  Islam  Penegakan Syari’at Dalam Wacana Dan Agenda . Jakarta: Gema Insani.
Zamzami,  Teungku  Ahmad,  dkk,  (2007). Pemikiran  ulama  dayah  Aceh . Jakarta: Prenada.