https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
Sketsa Bisnis Volume (7) No (2) (2020) pp (130-137)

## JURNAL SKETSA BISNIS
Naskah Diterima :1 Oktober 2020 Diterima Publikasi : 20 Desember 2020
Journal Homepage https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS
Kebijakan Partisipatif Pemerintah dalam Rangka memenuhi Visi Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing
Khoirul Huda
1 Universitas Yudharta, Indonesia

## Abstract
One of the objectives of the state being established is to protect life and advance the welfare of the nation, so the government is obliged to help fulfill the basic rights of society. The high mortality rate for mothers and newborns is not just a matter of fate, but something that is done  by  humans.  The  maternal  and  newborn  mortality  rate  in  Indonesia  is  the  highest compared to other countries in ASEAN. In response to this, the Pasuruan Regency Government responded by making a policy in the form of the establishment of the Penakib Forum which has a vision to make  Pasuruan district a safe, safe and pleasant place for every pregnant woman. and  newborns.  This forum  consists  of  all  cross-sectoral components,  namely  consisting  of the health  office,  referral  hospitals,  puskesmas,  village  midwives,  health  cadres,  and  community organizations in Pasuruan Regency. This vision is in accordance with the regional medium-term development  plan  (RPJMD)  for  2018  -  2023  which  carries  the  vision  "The  realization  of  a Prosperous, Maslahat and competitive Pasuruan Regency".
Keywords: Participatory policies, penakib forums, reduction in mortality

## Abstrak
Negara  didirikan  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk  melindungi    kehidupan  dan memajukan kesejahteraan bangsa, maka pemerintah berkewajiban membantu memenuhi hak- hak dasar dasar masyarakat. Tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir bukan sekedar bicara  takdir,  namun  ada  suatu  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  manusia.  Angka  kematian  ibu dan  bayi  baru  lahir  di  Indonesia  tertinggi  dibandingkan  dengan  negaralain  di ASEAN.menganggapi  hal  tersebut  Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  merespon  dengan membuat  kebijakan  dalam  bentuk  pendirian  Forum  penakib  yang  memiliki  visi  untuk mewujudkan  Kabupaten  Pasuruan  menjadi  tempat  yang  aman,  selamat  dan  menyenangkan bagi setiap ibu hamil dan bayi baru lahir. Forum  ini terdiri dari seluruh komponen lintas sektoral, yaitu  terdiri  dari  dinas  kesehatan,  rumah  sakit  rujukan,  puskesmas,  bidan  desa,  kader kesehatan,  serta  organisasi  masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten  Pasuruan.  Visi  ini  sesuai dengan  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  (RPJMD)  tahun  2018  -  2023  yang mengusung  Visi  “  Terwujudnya  Kabupaten  Pasuruan  yang  Sejahtera,  Maslahat  dan  berdaya saing”.
Kata kunci: Kebijakan partisipatif, forum penakib, penurunan kematian
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index

## 1.  Pendahuluan
Negara  sebagai  pemegang  mandat dari  kedaulatan  rakyat  bertanggungjawab untuk  menyelenggarakan  pembangunan guna  mencapai  kesejahteraan  masyarakat. Hal  ini  merupakan  amanat  konstitusi sebagai  hasil  konsensus  nasional  para pendiri bangsa Indonesia. UUD tahun 1945 sebagai  konstitusi  merupakan  landasan hukum  yang  fundamental  (Fundamental Norm)  dalam  merumuskan  arah  dan  dasar pengambilan  kebijakan  sosial,  politik,    dan hukum (Rohidin, 2016).
Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan tentunya selalu mempunyai tujuan sebagaimana  dituangkan  dalam  alinea keempat  pembukaan  UUD  NRI  1945  yang menyatakan: ”Kemudian daripada itu, untuk membentuk  suatu  Pemerintahan  Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Memperhatikan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut secara jelas dinyatakan bahwa negera ini dibentuk dengan  tujuan  untuk  melindungi  segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesi serta  meningkatkan  kesejahteraan  umum. Hal  tersebut  kiranya  juga  menjadi  tujuan dibentuknya  Pemerintahan  daerah  yang bertujuan untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,  pelayanan,  pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan  suatu  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mahluddin, 2019).
Secara  tegas  tujuan  Negara  Indonesia tersebut  mencerminkan  beberapa  tujuan
nasional  bangsa  Indonesia.  Tujuan  yang termaktub  dalam  alenia  keempat  ini merupakan janji konstitusi negara Indonesia  kepada  segenap  bangsanya sekaligus  menjadi  hak  dasar  (basic  right) rakyatnya. Oleh karena itu Negara berkewajiban  melakukan  berbagai  upaya dalam  rangka  mewujudkan  dan  memenuhi hak-hak  konstitusional  warganya  termasuk dalam  hal  perlindungan  dan  pelayanan kepada ibu melahirkan (Huda, 2014).
Peningkatan kesehatan ibu di Indonesia  dirasa  mengalami  penurunan. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan maternal  mortality  rate yang selalu  menjadi  isu  penting  dalam  dunia kesehatan  khususnya  ibu  dan  anak. Berdasarkan  data  UNICEF  Indonesia, setiap  satu  jam  terdapat  perempuan  yang meninggal  dunia  karena  melahirkan  atau karena  sebab-sebab  yang  berhubungan dengan kehamilan.  Maternal  Mortality  Rate adalah  Jumlah  kematian  ibu  akibat  dari proses  kehamilan,  persalinan  dan  paska persalinan  per  100.000  kelahiran  hidup pada  masa  tertentu.  Kematian  ibu  atau Maternal  Death  menurut  definisi  WHO adalah  kematian  selama  kehamilan  atau dalam  periode  42  hari  setelah  berakhirnya kehamilan,  akibat  semua  sebab  yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan  atau  penanganannya,  tetapi bukan  disebabkan  oleh  kecelakaan  atau cidera (Nolen, 2006).

## 2.  Tinjauan Teoritis
Kebijakan pemerintah bagi perusahaan memiliki fungsi dalam membantu perusahaan mengubah model bisnis, membantu  dalam  berinvestasi  dengan tujuan memperbaiki lingkungan dan mengarahkan perusahaan dalam menjalankan  bisnisnya  (Moorman, et  al., , 1993;
Rakhmawati, Rahardjo, & Kusumawati,  2019)  hal  ini  sama  seperti kebijakan  yang  diperuntukkan  masyarakat, yang  berfungsi  untuk  melindungi  dan
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
mensejahterakan  lingkungan.  Kebijakan merupakan  satu  hal  yang  harus  di laksanakan,  tanpa  kebijakan  suatu  daerah tidak  memancarkan  karakteristik,  baik karakteristik ekonomi, masyarakat, maupun budaya (Simarmata, 2015). Dalam menentukan  tugas  dan  tanggung  jawab sebagai  kepada  daerah,  menentukan  visi- misi  dan  menjalankannya  adalah  sebuah kewajiban  yang  mutlah  (Arsyad,  2002). Dengan  visi  misi  tersebut,  maka  akan tercipta  struktur  kerja  yang  dapat  di  nilai dengan  baik  atau  buruknya  pemerintahan. pemerintahan  yang  baik  harus  memiliki strategi  untuk  mencapai  tujuan  tersebut (Gischa, 2020).
Begitu juga masyarakat, harus mendukung pemerintah dalam menjalankan  visi,  misi  tersebut,  karena sebenarnya  pean  serta  masyarakat  sangat menentukan  (Pemerintah  RI,  2009).  Hal inilah  yang  menjadi  tujuan  pemerintah dalam  membuat  visi  misi  pemerintah, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat (M, 2019).

## 3.  Metode
Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  penelitian  deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian  yang  memberikan  data  yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau  gejala-gejala  lainnya.  Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa- hipotesa,  agar  dapat  memperkuat  teori- teori  lama,  atau  dalam  rangka  menyusun teori-teori baru (Rohidin, 2016).
Selanjutnya  metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian  yang  menekankan  pada  gejala yang  timbul  dalam  masyarakat  dengan penelitian  terhadap  data  primer  dilapangan yang dilakukan dengan melihat gejala yang timbul dalam objek penelitian, atau
terhadap  kenyataan  yang  ada  dalam masyarakat (Abdul Kadir, 2015).
Penulisan  ini  akan  fokus  terhadap strategi  pemerintah  daerah  Kabupaten Pasuruan  dalam  rangka  penurunan  angka kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir  melalui kebijakan partisipatif dengan cara membentuk forum penakib yang melibatkan seluruh stakeholder dengan cara partisipasi aktif  dari  kelompok  masyarakat  melalui organisasi  kemasyarakatan  di  wilayah Kabupaten Pasuruan (Pribadiono, 2014).

## 4.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Kesehatan  merupakan  salah  satu kebutuhan  dasar  masyarakat,  oleh  karena itu  negara  harus  mampu  memenuhi kebutuhan  tersebut,  karena  pemenuhan terhadap  pelayanan  kesehatan  adalah bagian  dari  pemenuhan  hak  konstitusional warga  Negara.  Hal  ini  sebagaimana  yang tercantum dalam pasal 34 ayat (3) Undang- undang  Dasar  Republik  Indonesia,  yang menyebutkan  :"Negara  bertanggung  jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum yang layak.".
Berdasarkan  dari  amanah  itu,  maka  di jabarkan  lebih  lanjut  dalam  rencana pembangunan  jangka  menengah  nasional. Adapun  Prioritas  Pembangunan  dibidang Kesehatan adalah (Handoyo, 2012):
1.  Penurunan  AKI  &  AKB  (Kesehatan  Ibu
& Anak termasuk Imunisasi)
2.  Perbaikan Gizi khususnya Stunting
3.  Pengendalian  Penyakit  Menular  :  HIV/ AIDS, Tuberkulosis & Malaria
4.  Pengendalian  Penyakit  Tidak  Menular (Hipertensi,  Diabetes  Melitus,  Obesitas & Kanker).
Disisi  lain  kesehatan  ibu  merupakan target dalam Millenium  Development Goals (MDGs). Angka kematian ibu (AKI)
merupakan  salah  satu  indikator  dalam menentukan
derajat kesehatan
masyarakat.  Namun  seiring  berjalannya
waktu  target  ini  belum  bisa  dicapai  secara maksimal.  Sehingga  dalam  kelanjutannya program  ini  masuk  dalam Sustainability Development Goals (SDGs).
Adapun  pendekatan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  dalam  upaya  menekan angka  kematian  ibu  adalah  dengan  dua pendekatan,  yaitu  pendekatan  keluarga dan pendekatan gerakan masyarakat (Germas). Dimana dalam gerakan masyarakat melibatkan sektor kesehatan di pusat  dan  daerah,  lintas  sektor  terkait, organisasi  profesi,  akademisi,  lembaga sosial  kemasyarakatan,  media  massa, dunia usaha dan mitra  pembangunan.
Berdasarkan problematika diatas, maka  pemerintah  daerah  saat  ini  didalam rencana  pembangunan  jangka  menengah (RPJMD)  tahun  2018 –  2023  mengusung Visi  “  Terwujudnya  Kabupaten  Pasuruan yang  Sejahtera,  Maslahat  dan  berdaya saing”. Selanjutnya Visi ini di terejawantahkan  kedalam  beberapa  misi, yaitu (Fibriyani & Mufidah, 2018);
1.  Meningkatkan  kualitas  dan  produktifitas sektor-sektor  produksi  dan  produk- produk  unggulan  Kabupaten  Pasuruan melalui  penguatan  kelembagaan  sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa  berbasis  masyarakat  dengan  cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan  dalam  rangka  percepatan pembangunan daerah menuju
kesejahteraan masyarakat.
2.  Melaksanakan  pembangunan  berbasis keluarga  dengan  memanfaatkan  modal sosial  berbasis  religiusitas  dan  budaya, guna mewujudkan kohesi sosial
3.  Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah  untuk  penguatan  konektivitas dan  aksesibilitas  masyarakat  dalam rangka  peningkatan  daya  saing  daerah dengan  memperhatikan  pemanfaatan segenap  potensi  sumber  daya  alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan
4.  Memperkuat  dan  memperluas  reformasi birokrasi  yang  mendukung  tata  kelola pemerintahan  dan  pelayanan  publik yang  inovatif,  bersih,  efektif,  akuntabel, dan  demokratis  berbasis  pada  teknologi informasi
5.  Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan  kesehatan,  permukiman  dan pendidikan  dengan  mengintegrasikan pendidikan  formal  dan  non  formal sebagai wujud afirmasi pendidikan
karakter di Kabupaten Pasuruan.
Fakta saat ini adalah bahwa pemerintah  daerah  Kabupaten  Pasuruan memiliki  problematika  terkait  tingginya angka  kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah  Kabupaten  Pasuruan  selalu  ada  di peringkat nomor tiga dari 38 kota/Kabupaten  se  jawa  timur  untuk kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir.    Pada tahun  2018  angka  kematian  ibu  di  jawa timur  sejumlah  522  orang,  sedangkan untuk  Kabupaten  Pasuruan  sebanyak  28 orang  terhitung  sampai  tanggal  6  pebruari 2019.  Angka  ini  menjadikan  Kabupaten Pasuruan  menempati  peringkat  ketiga setelah jember dengan jumlah 41 selanjutnya  kota  Surabaya  sebanyak  31 orang. 1 adapun  penyebab  tingginya  angka kematian  ibu  di  Kabupaten  Pasuruan sebagaimana  data  dari  dinas  kesehatan sebagaimana dibawah ini:

## Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2019

## Gambar 1. Penyebab Tingginya Angka
Kematian Ibu di Kabupaten Pasuruan
1 Data diperoleh dari dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
Selanjutnya  daerah  atau  Kecamatan yang  mengalami  angka  kematian  ibu adalah sebagai berikut;
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2019

## Gambar 2. Kecamatan yang Mengalami Angka Kematian Ibu
Dari  banyaknya  angka  kematian  ibu diatas,  selanjutnya  diperlukan  langkah- langkah untuk mengurangi kematian tersebut.  Adapun  upaya  yang  bisa  segera dilakukan  adalah  perlu  adanya  kerjasama dan  dukungan  dari  berbagai  instansi. Selanjutnya  instansi  yang  perlu  dilibatkan dalam  penanggulangan  atau  dalam  rangka meminimalisir  angka  kematian  ibu  tersebut terdiri dari:
- Fasilitas Kesehatan Pertama
- Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Pertama. Kabupaten dan regional
- Keluarga Berencana
- Akses Pembiayaan /BPJS
- Motivator KIA masyarakat/ Ormas
- Dinas Sosial
- Dinas  Pemberdayaan  dan  Perlindungan Perempuan
- Aparat pemerintah / kepolisian/Babinsa
- Koordinasi dan komunikasi antar fasilitas
Kesehatan
Dari  berbagai  instansi  diatas,  diperlu- kan  sebuah  kesadaran  dan  paradigma yang  sama  dalam  memandang  problem- atika yang sedang dihadapi. Salah satu hal yang  perlu  ditekankan  adalah  bahwa kematian  ibu  tidak  semata  mata  hanya bicara  taqdir,  serta  tidak  sekedar  hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui  dinas  kesehatan  semata,  namun lebih  dari  itu  semua  bahwa  permasalahan ini  merupakan  permasalahan  kemanusiaan yang  harus  menjadi  tanggung  jawab bersama.  Oleh  sebab  itu  seluruh  instansi harus membangun kesadaran kolektif serta
saling  bekerja  sama  dalam  mengurangi angka  kematian  ibu.  Salah  satu  kelompok yang  sangat  strategis  adalah  keberadaan masyarakat  melalui  organisasi  kemas- yarakatannya.
Partisipasi masyarakat memiliki posisi penting dalam hal memberikan  edukasi  dan  penyebaran informasi  tentang  pentingnya  pola  hidup sehat  serta  upaya  untuk  mempersiapkan sematang  mungkin  terkait  dengan  rencana kelahiran  bayi.  Apalagi  bagi  masyarakat Kabupaten Pasuruan yang terkenal dengan budaya santrinya, mereka lebih memperhatikan  tokoh-tokoh  masyarakat atau tokoh informal daripada pejabat formal dari  instansi  pemerintah  daerah  itu  sendiri (Rizal, Tinus, & Widodo, 2018b).
Oleh  sebab  itu,  pemerintah  daerah harus  memberikan  ruang  dan  peran  serta mendorong  adanya  partisipasi  aktif  dari masyarakat  dalam  upaya  menurunkan angka  kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir. Landasan yuridis terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana ketentuan dalam  undang-undang  Nomor  23  tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya dalam pasal 354 ayat 1 dan 2:
1)  Dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah,
Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat. 2)  Dalam mendorong partisipasi
masyarakat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
a.  menyampaikan  informasi  tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; b.  mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan
kapasitas masyarakat;
c.  mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang  memungkinkan  kelompok  dan
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
organisasi  kemasyarakatan  dapat terlibat secara efektif; dan/atau
d.  kegiatan  lainnya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka salah satu strategi pemerintah  daerah  Kabupaten  Pasuruan dalam  menekan  angka  kematian  ibu  dan bayi  melahirkan  melalui  dinas  kesehatan adalah membentuk forum PENAKIB. Forum ini  merupakan  wadah  yang  terdiri  dari seluruh  komponen  lintas  sektoral  yang terdiri  atas  dinas  kesehatan,  rumah  sakit rujukan,  puskesmas,  bidan  desa,  kader kesehatan,  serta  organisasi  masyarakat yang  ada  diKabupaten  Pasuruan.  Forum PENAKIB ini dikukuhkan oleh bapak bupati Pasuruan  melalui  sekretaris  daerah  pada hari senin, tanggal 17 desember 2018 yang bertempat di gedung Segoropuro, Pendopo Kabupaten  Pasuruan.  Adapun  fungsi  dan tugas forum ini adalah melakukan langkah- langkah  strategis  yang  diperlukan  serta melakukan  sinergitas  dalam  pengaruh utama pencegahan resiko adanya kematian ibu  dan  bayi  baru  lahir  diKabupaten Pasuruan.  Adapun  struktur  pengorgani- sasian Forum Penakib adalah
sebagaimana dibawah ini;
Sumber: PemkabPasuruan.co.id, 2020

## Gambar 3. Pengorganisasian Forum Penakib
Berdasarkan struktur organisasi diatas, selanjutnya  forum  penakib  sebagai  sebuah wadah  yang  mengakomodir  berbagai  lintas stake  holder memiliki  visi  dan  misi  sebagai berikut ini;
Visi :
Mewujudkan Kabupaten Pasuruan
menjadi  tempat  yang  aman  ,  selamat  dan menyenangan  bagi  Ibu  Hamil  dan  Bayi Baru Lahir
Misi :
Terciptanya  Komunikasi  ,  Koordinasi dan  Kerjasama  antara  semua  unsur pemberi  layanan  kesehatan  ,  masyarakat dan pemerintah dalam upaya meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan
Ibu dan Bayi Baru lahir. Target dan Tujuan : 1.  Penurunan  Angka  Kematian  Ibu  50  % dalam waktu 3 tahun.
2.  Perbaikan ketrampilan petugas di Pelayanan  Kesehatan  Pertama  dan Rujukan  melalui  penggunaan  Standar Pelayanan pada 100 % pasien.
3.  Perbaikan  deteksi  resiko  tinggi  dan penanganan  awal  yang  tepat  untuk kasus  Preeklampsia  dan  Perdarahan Pasca salin pada 80 % pasien.
4.  Setiap Ibu Hamil di Kabupaten Pasuruan tercatat  dan  dilakukan  pendampingan terus  menerus  baik  ibu  dengan  resiko tinggi  maupun  resiko  rendah  pada  100 % ibu hamil.
5.  Perbaikan    Pelayanan  KB  terutama   Ibu dengan Resiko Tinggi pada 80 % kasus
6.  Perbaikan  Rujukan  yang  tepat  waktu
dengan mengurangi kasus keterlambatan  rujukan  dan  merujuk sesuai    kemampuan    RS  rujukan    pada 100 % kasus.
Adapun  arah  dan  strategi  percepatan penurunan  kematian  ibu  dan  bayu  baru lahir  diKabupaten  Pasuruan  dilakukan dengan  cara  pendekatan  resiko  yaitu pencegahan  di  hulu  sebelum  masuk gawat darurat,  selanjutnya  yang  kedua  adalah dengan pendekatan emergency yaitu melakukan penanganan adekuat di wilayah hilir.  Lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam bagan dibawah ini;
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index

## Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2020

## Gambar 4. Arah Strategi Percepatan Penurunan Kematian Ibu & BBL
Salah  satu  dari  satuan  tugas  didalam struktur  forum  PENAKIB  tersebut  adalah satuan  tugas  pemberdayaan  masyarakat dan  kerjasama.  Program  kerja  yang  telah disusun dalam dokumen action plan adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1.  Mengidentifikasi  keberadaan  organisasi kemasyarakatan  di  wilayah  Kabupaten Pasuruan yang memiliki jaringan struktur organisasi secara vertikal sampai tingkat desa
2.  Menghimpun organisasi kemasyarakatan  dalam  forum  Penakib yang  memiliki  platform  program  kerja sama  dalam  upaya  menurunkan  angka kematian ibu dan bayi baru lahir.
3.  Melakukan monitoring atas pelaksanaan program  yang  dilakukan  oleh  anggota forum penakib
4.  Melakukan  evaluasi  terkait  ketercapaian dari pelaksanaan program tentang penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.
Keberadaan
satuan tugas pemberdayaan  masyarakat  dan  kerjasama adalah  bagian  dari  unsur  partisipasi masyarakat  dalam  rangka  percepatan penanggulangan  kematian  ibu  dan  bayi baru lahir. Peranan dan partisipasi masyarakat  dalam  hal  ini  sangat  strategis, mengingat selama ini keberadaan organisasi  kemasyarakatan  diKabupaten Pasuruan  memiliki  pengaruh  dan  peranan yang    sangat  besar.  Eksistensi  organisasi
kemasyarakatan dalam melakukan program pemberdayaan  masyarakat  selama  ini sudah  banyak  dilakukan  dari  berbagai aspek, baik pendidikan, kesehatan,
perekonomian, sosial dan lainnya. Program pemberdayaan  ini  selaras  dengan  visi  dan misi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang telah ditetapkan  dalam  RPJMD  tahun  2018- 2023,  khususnya  yang  termaktub  dalam misi  yang  kelima  yaitu;  “Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan ,  permukiman  dan  pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal  dan  non  formal  sebagai  wujud afirmasi  pendidikan  karakter  di  Kabupaten Pasuruan ” (Rizal, Tinus, & Widodo, 2018a).
Sinergitas  antara  pemerintah  daerah dan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan akan memberikan dampak yang  sangat  luar  biasa  dalam  sukses pencapaian RPJMD. Tujuan adanya partisipasi masyarakat ini disamping memperkuat legalitas suatu rezim pemerintahan,  ada  sisim  lain  yang  lebih penting lagi yaitu bahwa nilai-nilai demokrasi  dan  adanya  rasa  memiliki  atau sence  of  belonging terhadap  makna kedaulatan rakyat benar benar bisa dirasakan oleh masyarakat .

## 5.  Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa kebijakan  partisipatif  pemerintah  daerah Kabupaten Pasuruan dalam rangka penurunan  angka  kematian  ibu  dan  bayi baru  lahir  sangat  tepat.  Hal  ini  dengan mempertimbangan bahwa pemerintah daerah  Kabupaten  Pasuruan  menempati urutan ketiga tingginya angka kematian ibu dan  bayi  baru  lahir.  Oleh  karena  itu pemerintah  daerah  tidak  bisa  sendirian menekan  grafik  tingginya  angka  kematian ibu  dan  bayi  baru  lahir  ini  tanpa  adanya kesadaran  dari  keluarga  dan  masyarakat itu  sendiri.  Selanjutnya  disinilah  perlu adanya  ruang  keterlibatan  masyarakat
melalui  organisasi  kemasyarakatan  sangat urgen dan strategis dalam rangka memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  serta memberikan informasi terhadap pentingnya perencanaan  dalam  rangka  penanganan untuk  mencegah  kematian  ibu  dan  bayi baru  lahir.  Forum  Penakib  adalah  solusi sekaligus  kebijakan  partisipatif  yang  telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten  Pasuruan  dalam  menekan tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir.  Forum  Penakib  adalah  forum  yang memungkinkan  adanya  sinergitas  dan akselerasi  lintas  sector  namun  memiliki konsentrasi  yang  sama  dalam  menekan angka  kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir dengan  tidak  merubah  atau  mencapur adukkan  kapasitas  dan  fungsinya  masing- masing.

## 6.  Daftar Pustaka
Abdul  Kadir,  M.  (2015).  Hukum  Dan Penelitian Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. , 8 (1), 52.
Arsyad,  L. (2002).  Pengantar  Perencanaan Dan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah.
In Bpfe .
Fibriyani,  V.,  &  Mufidah,  E.  (2018). Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap  kinerja  UMKM  di  kota pasuruan. Jurnal  akuntansi , 3 (3),  873. https://doi.org/10.30736/jpensi.v3i3.19 0
Gischa,  S.  (2020).  Otonomi  Daerah: Definisi,  Asas,  Tujuan,  Hak  dan Kewajibannya.
Handoyo,  E.  (2012).  Kebijakan  Publik.
Kebijakan Publik Deliberatif , 1 –315. Huda,  K.  (2014).  Pertanggungjawaban
Hukum Tindakan Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Publik. Jurnal
Heritage , 2 (2), 13.
M,  A.  P.  (2019).  Inovasi  Kebijakan  Publik Dalam  Perpektif  Administrasi  Publik. Jurnal Meraja , 2 (3), 1 –13.
Mahluddin. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan  Karakter  Kota  Jambi :
Kasus Pemerintah Daerah Kota Jambi,  Dinas  Pendidikan  Kota  Jambi dan  SMA  di  Kota  Jambi. Primary Education , 1 , 1 –15.
Moorman,  C.,  Deshpande,  R.,  &  Zaltman, G.  (1993).  Factors  Affecting  Trust  in
Market Research. Journal of Marketing , 57 (1), 81 –101.
Nolen,  R.  S.  (2006).  Hoping  for  the  best, preparing  for  the  worst. Journal  of  the American Veterinary Medical Association. , 228 (1), 11 –12. https://doi.org/10.1108/ijcma-03-2018- 0040 Pemerintah  RI.  (2009).  Undang-undang  RI No.44. Kementerian Sekretariat
Negara , Vol. 2, p. 255.
Pribadiono,  A.  (2014).  Pelayanan  Publik dan Lembaga Ombudsaman RI dalam Upaya Percepatan Pencapaian Tujuan Negara  Kesejahteraan. Lex  Jurnalica , 11 (2), 171 –181. Rakhmawati, A., Rahardjo, K., & Kusumawati, A. (2019). Faktor Anteseden  dan  Konsekuensi  Green Supply  Chain  Management. Jurnal Sistem Informasi Bisnis . https://doi.org/10.21456/vol9iss1pp1-8 Rizal,  S.,  Tinus,  A.,  &  Widodo,  R.  (2018a). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi  Kabupaten  Pasuruan Pembangunan  Nasional  merupakan.
Civic Hukum , 102 , 102 –110.
Rizal,  S.,  Tinus,  A.,  &  Widodo,  R.  (2018b).
Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik Tentang  Bpjs  Kesehatan  di  Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten  Pasuruan. Jurnal  Civic Hukum , 3 (1), 102. https://doi.org/10.22219/jch.v3i1.7732
Rohidin.  (2016).  Pengantar  Hukum  Islam.
Buku  Ajar  Pengantar  Hukum  Islam, Dari  Semenanjung  Arabia  Hingga Indonesia .
Simarmata,  J.  (2015).  Perspektif  Kebijakan Daerah  dalam  Konteks  UU  No.  23 Tahun  2014  tentang  pemerintahan Daerah  dan  Peraturan  Perundang- undangan  Terkait. Jurnal  Legislasi Indonesia , 12 (2), 1 –34.