Erna Agustin, Niken Wahyuning Retno Mumpuni (2024) Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap),
(06) 08, E-ISSN:
2684-883X
KEDUDUKAN  DAN  UPAYA  JAKSA  PENGACARA  NEGARA  DALAM PENANGANAN  KREDIT  MACET  ANTARA  NASABAH  DEBITUR  DENGAN PIHAK  BANK  BUMD  BERDASARKAN  SURAT  KUASA  KHUSUS  DI KEJAKSAAN NEGERI CILACAP (STUDI KASUS PT. BPR BKK CILACAP)
Erna Agustin, Niken Wahyuning Retno Mumpuni Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Email: aernaagustin@gmail.com

## Abstrak
Kejaksaan  Republik  Indonesia  adalah  lembaga  penyelenggara  negara  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk  melaksanakan  kekuasaan  negara  dalam  bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain berperan dalam  sistem  peradilan  pidana,  kejaksaan  juga  berperan  dalam  bidang  Hukum  Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Kredit  macet  yang termasuk  dalam  permasalahan  perdata  merupakan  kondisi  yang  dapat  menimpa  siapa saja,  di  mana  debitur,  perorangan  maupun  perusahaan,  tidak  mampu  membayar  kredit kepada kreditur secara tepat waktu. Permasalahan kredit macet dapat diibaratkan suatu proses seperti api dalam sekam. Banyaknya gejala negatif penyebab kasus kredit macet yang muncul jauh sebelum kasus tersebut terungkap, jika gejala tersebut dapat dideteksi dengan  benar  dan  ditangani  secara  profesional,  besar  harapan  kredit  yang  bermasalah dapat  diselamatkan.  Metode  kualitatif  dengan  teknik  deskriptif  adalah  metode  yang akan digunakan untuk menganalisis data. Pihak kejaksaan dalam menjalankan kuasanya dibidang  tersebut  bertindak  atas  dasar  SKK  yang  ditujukan  kepada  kepala  kejaksaan yang  selanjutnya  kepala  kejaksaan  melimpahkan  dengan  menunjuk  jaksa  pengacara negara melalui Surat Kuasa Substitusi. SKK ditujukan untuk dan atas nama perusahaan dalam  hal  ini  adalah  pihak  bank  dalam  hal  terdapat  persoalan  hukum  baik  didalam maupun  diluar  pengadilan  berkenaan  dengan  penanganan  atau  penyelesaian  persoalan kredit  macet  atau  bermasalah  yang  sebelumnya  telah  dilakukan  upaya  penagihan  oleh pihak  bank  kepada  nasabah  namun  tidak  diindahkan,  dengan  dilakukan  upaya penagihan  oleh  Jaksa  Pengacara  Negara  para  debitur  akhirnya  melaksanakan pemenuhan  kewajibannya.  Hal  tersebut  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  Jaksa Pengacara Negara untuk memulihkan keuangan negara.
Kata kunci : Kejaksaan; Surat Kuasa Khusus; Kredit Macet

## Abstract
The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is a state administrative institution authorized  by  law  to  exercise  state  power  in  the  field  of  prosecution  and  other authorities granted by law. In addition to playing a role in the criminal justice system,
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

## Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)
the  prosecutor's  office  also  plays  a  role  in  the  field  of  Civil  Law  and  State Administration, as stated in Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Bad  loans  that  are  included  in  civil  problems are a condition that can affect anyone, where debtors, individuals and companies, are unable to pay credit to creditors in a timely manner. The problem of bad credit can be likened to a process like a fire in the chaff. The many negative symptoms that cause bad credit cases appear long before the case is revealed, if these symptoms can be detected correctly  and  handled  professionally,  it  is  hoped  that  the  problematic  credit  can  be saved. Qualitative methods with descriptive techniques are methods that will be used to analyze data. The prosecutor's office in exercising its power of attorney in this field acts on the basis of the SKK addressed to the head of the prosecutor's office, which in turn delegates  by  appointing  a  state  attorney  through  a  Power  of  Attorney  of  Substitution. SKK is intended for and on behalf of the company, in this case the bank in the event that there  are  legal  issues  both  inside  and  outside  the  court  regarding  the  handling  or settlement  of  bad  or  non-performing  credit  problems  that  have  previously  been collected  by  the  bank  to  the  customer  but  are  not  heeded,  by  the  implementation  of collection  efforts  by  the  State  Attorney  the  debtors  finally  carry  out  the  fulfillment  of their  obligations.  This  is  an  effort  made  by  the  State  Attorney  to  restore  the  state's finances.
Keywords: Prosecutors; State Attorney; Bad Credit

## PENDAHULUAN
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk  melaksanakan  kekuasaan  negara  dalam  bidang penuntutan  serta  kewenangan  lain  yang  diberikan  oleh  undang-undang  (Sari,  2018). Kejaksaan  diangkat  oleh  Presiden  dan  dipimpin  oleh  Jaksa  Agung  yang  bertanggung jawab  kepada  Presiden.  Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  Tinggi,  dan  Kejaksaan  Negeri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Sitinjak, 2018). Kejaksaan merupakan badan  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  (Republik  Indonesia, 2002).  Selain  berperan  dalam  sistem  peradilan  pidana,  kejaksaan  juga  berperan  dalam bidang  Hukum  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang  berbunyi:  “Di  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara,  kejaksaan  memiliki wewenang khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.
Dalam  penanganan  perkara  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara,  kejaksaan  dibantu oleh  Jaksa  Pengacara  Negara  (selanjutnya  disingkat  JPN).  JPN  merupakan  jaksa  yang mempunyai  kuasa  khusus  untuk  bertindak  dalam  perkara  Perdata  dan  Tata  Usaha Negara  serta  ketatanegaraan  untuk  dan  atas  nama  negara,  pemerintahan,  ataupun kepentingan  umum  (Pradikta  &  Juliana,  2024).  Perkembangan  hukum  di  bidang ekonomi  telah  mendorong  kerja  sama  dalam  dan  luar  negeri.  Selain  itu,  keterlibatan negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  makin  meningkat.  Dilihat  dari keadaan tersebut, maka JPN mempunyai banyak peran strategis, yaitu lembaga penegak hukum yang mewakili dan bertindak untuk kepentingan negara berdasarkan Surat Kuasa
Khusus (selanjutnya disingkat SKK) yang diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan (Sasongko, 2022).
Dalam  Rumusan  Hukum  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Perdata,  yang  dinyatakan dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2013  sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disingkat dengan SEMA Nomor 2014) menyatakan  bahwa:  “Jaksa  sebagai  pengacara  negara,  berdasarkan  Pasal  24  Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia  berwenang  dapat  mewaliki  BUMN  dan  BUMD”.  Rumusan  tersebut merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 sampai dengan 16 Maret  2011  angka  1  huruf  g  yang  menyatakan  Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  tidak dapat  mewakili  BUMN  (Persero),  karena  BUMN  (Persero)  tersebut  berstatus  badan hukum privat.
Berkaitan  dengan  pemberian  kuasa,  hal  tersebut  telah  diatur  dalam  Pasal  1792 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat  KUH  Perdata)  yang berbunyi:  “Pemberian  kuasa  adalah  suatu  persetujuan  memberikan  hak  kepada  orang lain  yang  menerimanya  untuk  menerima  kuasa  guna  melakukan  sesuatu  atas  nama orang  yang  memberi  kuasa”.  Pelaksanaan  pemberian  kuasa  dapat  dilakukan  dengan secara  khusus,  yaitu  hanya  mengenai  satu  atau  lebih  kepentingan  khusus  saja  maupun umum,  yaitu  mencakup  segala  kepentingan  pemberi  kuasa  (Meliala,  2008).  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SKK pada dasarnya hanya mencakup hal-hal yang dirinci  oleh  pemberi  kuasa  dan  hanya  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  persyaratan yang  disebutkan  (Wicaksono,  2009).  Tidak  lain  mengartikan  bahwa  kejaksaan  dapat bertindak  untuk  dan  atas  nama  negara  dan  pemerintah  di  dalam  atau  luar  pengadilan dalam  penanganan  perkara  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  SKK,  yakni surat yang diberikan oleh pemberi kuasa di mana pemberi kuasa menetapkan tindakan- tindakan  yang  wajib  atau  dapat  dilaksanakan  oleh  JPN  sebagai  penerima  kuasa (Sasongko, 2022).
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan bank dengan menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan,  definisi  Bank  Perkreditan  Rakyat  (selanjutnya  disingkat  BPR)  dinyakatan dalam  Pasal  1  angka  4  yang  berbunyi,  “Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  adalah  bank yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  atau  berdasarkan  Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki lebih banyak uang dan  pihak  yang  memiliki  kekurangan  uang.  Pihak  yang  memiliki  lebih  banyak  uang menanamkan  uang  mereka  dalam  bentuk  deposito,  tabungan,  dan  produk  simpanan bank  lainnya,  sedangkan  pihak  yang  memiliki  kekurangan  uang  mendapatkan  bantuan finansial  dari  bank  melalui  kredit  (Prasetyo,  Syadili,  &  Yulianingsih,  2023).  Kredit

## Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)
macet dapat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut (Sintha, Tobing, Siregar, & Juniasti, 2023) :
1. Faktor  Internal,  yaitu  faktor  penyebab  utama  dari  terjadinya  kredit  macet  yang berasal  dari  pihak  lembaga  keuangan  atau  pemberi  pinjaman  itu  sendiri.  Terhadap adanya pihak bank atau penyedia jasa yang memberikan kredit kepada nasabah atau debitur,  hal  ini  tentu  mempunyai  risiko  yang  melekat.  Dalam  hal  ini  tidak  setiap nasabah  atau  debitur  dapat  memperkirakan  apakah  akan  menghadapi  risiko  pada masa yang akan datang atau tidak.
2. Faktor Eksternal, yaitu  faktor yang berasal dari pihak peminjam atau pihak debitur itu  sendiri.  Peminjam  atau  nasabah  atau  debitur  dapat  berbentuk  perorangan  atau perusahaan.  Biasanya,  pihak  peminjam  atau  nasabah  atau  debitur  berada  dalam kondisi  kredit  macet  karena  mangalami  penurunan  kinerja  keuangan,  mengalami ketidakstabilan  dalam  bisnis  yang  dijalankan,  atau  sengaja  tidak  membayar  utang kreditnya  tepat  waktu.  Selain  itu,  peningkatan  kredit  macet  juga  disebabkan  oleh penurunan aktivitas perekonomian dan tingginya suku bunga kredit.
Berdasarkan kajian literatur terdahulu  yang disebut  juga sebagai  kajian induktif, kajian  ini  dimaksudkan  untuk  mencari  kejian  dari  peneliti  terdahulu,  sehingga  dapat diketahui  arah  dan research on atau  arah  penelitian  dan  kajian-kajian  yang  telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.
Menurut  Defry  Tirta  Tulangow  et  al.  (2021)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul “Kewenangan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Sebagai  Pengacara  Negara  Dalam Menangani  Perkara  Perdata”  membahas  mengenai  kewenangan  Kejaksaan  RI  dalam penanganan  perkara  perdata  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  dengan  menitikberatkan  kewenangan  Kejaksaan  dalam  sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan wewenang Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata secara umum.
Menurut  Andy  Sasongko  et  al.  (2022)  dalam  jurnalnyayang  berjudul  “Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan  Dalam  Perkara  Perdata  Dan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan  Kajian Filsafat  Hukum”  membahas  mengenai  fungsi  hukum  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam menangani  perkara perdata selaku kuasa dari pemerintah, BUMD atau BUMN dengan menitikberatkan  pada  penerapan  fungsi  hukum  Jaksa  Pengacara  Negara  dlam  perkara perdata dan tata usaha negara yang fokus dalam kajian filsafat hukum.
Menurut  Rabiah  Nur  Hidayanti  et  al.  (2020)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul “Kedudukan  Jaksa  Pengacara  Negara  Dalam  Penyelesaian  Kredit  Macet  Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa” membahas mengenai peran Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  penyelesaian  permasalahan  kredit  macet  dengan menitikberatkan  pada  kedudukan  dan  peranan  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  proses penyelesaian yang telah dilakukan pada kasus kredit macet antara nasabah dengan pihak bank umum.
Kredit  macet  yang  termasuk  dalam  permasalahan  perdata  merupakan  kondisi yang dapat menimpa siapa saja, di mana debitur, perorangan maupun perusahaan, tidak
mampu  membayar  kredit  kepada  kreditur  secara  tepat  waktu.  Permasalahan  kredit macet  dalam  PT.  BPR  BKK  Cilacap  (Perseroda)  merupakan  salah  satu  bentuk  yang dikategorikan  sebagai  piutang  daerah  karena  PT.  BPR  BKK  Cilacap  (Perseroda) tersebut  merupakan  badan  usaha  milik  pemerintah  daerah  dengan  jenis  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  daerah  (Djanegara,  SE,  &  MM, 2017). Berkaitan dengan judul yang penulis angkat, bahwa terdapat debitur non lancar pada  PT.  BPR  BKK  Cilacap  (Perseroda)  Kabupaten  Cilacap  sejumlah  111  (seratus sebelas) orang mempunyai tunggakan pembayaran kredit. Pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)  Kabupaten  Cilacap  telah  melakukan  upaya  penagihan,  namun  tidak diindahkan.
Salah satu tugas dan wewenang jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah  menyediakan  layanan  bantuan  hukum  yaitu  pemberian  jasa  hukum  kepada Instansi  Pemerintah  atau  Lembaga  Negara,  BUMN/BUMD,  dan  Pejabat  Tata  Usaha Negara  berdasarkan  SKK.  PT.  BPR  BKK  Cilacap  (Perseroda)  Kabupaten  Cilacap termasuk  salah  satu  BUMD  sehingga  adanya  nasabah  debitur  yang  menunggak pembayaran kredit dapat dilakukan penagihan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Menurut  Regina  Lusiawan,  seorang  peneliti  yang  telah  mengkaji  tentang perlindungan  hukum  bagi  direksi  terhadap  kredit  macet  di  Bank  BUMN,  menyatakan bahwa  permasalahan  kredit  macet  tidak  muncul  secara  tiba-tiba,  hal  tersebut dikarenakan  permasalahan  kredit  macet  merupakan  suatu  proses  seperti  api  dalam sekam.  Banyaknya  gejala  negatif  penyebab  kasus  kredit  macet  yang  muncul  jauh sebelum kasus tersebut terungkap, jika gejala tersebut dapat dideteksi dengan benar dan ditangani secara profesional, besar harapan kredit yang bermasalah dapat diselamatkan (Novanto,  2018).    Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis  tertarik  mengambil  judul penelitian  yaitu:  “Kedudukan  Dan  Upaya  Jaksa  Sebagai  Pengacara  Negara  Dalam Penanganan  Kredit  Macet  Antara  Nasabah  Debitur  Dengan  Pihak  Bank  BUMD Berdasarkan Surat  Kuasa Khusus Di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi  Kasus  PT. BPR BKK Cilacap)”.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “ Logos ” yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi Metodologi istilah yang  mengacu  pada  proses  melakukan  sesuatu  dengan  menggunakan  pikiran  secara cermat untuk mencapai suatu tujuan (Suteki, 2020).
Tipe  Penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  empiris.  Penelitian  normatif dilakukan untuk  menemukan peraturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  doktrin hukum, maupun data kepustakaan atau studi dokumen yang digunakan untuk menjawab isu-isu hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  untuk  menunjang  dan  melengkapi data  sekunder,  dilakukan  juga  penelitian  empiris  yang  langsung  ke  lapangan  untuk memperoleh data primer. Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang  bertujuan  untuk  melihat  hukum  dari  sudut  pandang  realistik  dan  menyelidiki

## Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)
bagaimana  fungsi  hukum  dalam  lingkungan  sosial  yaitu  badan  hukum  atau  instansi pemerintah (Rifa’i, 2023).
Pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah dengan memadukan penelitian hukum  normatif-empiris.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  Perundang-undangan,  kemudian  penelitian  hukum  empiris  dilakukan dengan menambahkan data lapangan atau studi kasus Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan  dengan  masalah  hukum  yang  akan  diteliti  (Suyanto,  2023).  Penelitian  akan dilakukan  dengan  fokus  pada  pengaturan  kedudukan  dan  upaya  Kejaksaan  Republik Indonesia  dalam  penanganan  permasalahan  dalam  bidang  Perdata  Dan  Tata  Usaha Negara berdasarkan SKK. Studi Kasus, Studi kasus ini merupakan proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau  khusus  yang  terjadi.  Sumber  Data  Penelitian  ini  adalah  Data  primer  adalah  data yang  dikumpulkan  dan  diolah  oleh  penulis  sendiri  dari  sumber  langsung,  seperti dokumen  dan  hasil  wawancara  lapangan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  terkait (Suteki, 2020).  Selanjutnya  Data  Sekunder,  Data  sekunder  adalah  data  yang  dikumpulkan  oleh penulis  melalui  sumber  lain  daripada  sumber  aslinya.  Sumber  data  untuk  penelitian normatif termasuk dalam tiga kategori:
a. Bahan  Hukum  Primer,  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan mengikat secara yuridis, seperti:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6) Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7) Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  38  Tahun  2010  tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kejaksaan Republik Indonesia;
8) Peraturan  Jaksa  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Penegakan  Hukum,  Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  adalah  bahan-bahan  yang  berkaitan  erat  dengan  bahan hukum  perimer  dan  berguna  untuk  analisis  dan  pemahaman  bahan  hukum  primer, seperti buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur.
c. Bahan  Hukum  Tersier,  adalah  bahan-bahan  bertujuan  melengkapi  bahan  hukum sekunder dan primer, seperti kamus, ensiklopedia.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan bahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:
1. Teknik Pengumpulan data primer (Penelitian lapangan)
Teknik  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  dan  mengumpulkan  serta  mengolah data  primer  langsung  diperoleh  dari  responden  yang  ditentukan  secara  khusus  di Kejaksaan  Negeri  Cilacap  dalam  bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara.  Teknik yang  digunakan  yaitu  dengan  melakukan  wawancara  yang  dilakukan  secara  detail melalui  cara  tanya  jawab    untuk  memperoleh  keterangan,  informasi  maupun  data yang diinginkan.
2. Teknik Pengumpulan data sekunder (Penelitian kepustakaan)
Teknik  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  dan  mengumpulkan  data  sekunder yang  didapatkan  melalui  bahan-bahan  hukum  yang  bersifat  teoretis  seperti  buku- buku teks, jurnal, internet, dan artikel.
Metode  kualitatif  dengan  teknik  deskriptif  adalah  metode  yang  akan  digunakan untuk menganalisis data. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data  yang  non  numerik,  didapatkan  melalui  catatan,  observasi,  wawancara,  atau  studi dokumen (UU, buku, dokumen, dan sebagainya). Sedangkan  penelitian dengan teknik deskriptif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  suatu  permasalahan pada  suatu  wilayah  tertentu  atau  pada  suatu  waktu  tertentu.  Penulis  berusaha menangkap fakta selengkap mungkin.
Penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  secara  sistematis  dan akurat  fakta  serta  karakteristik  suatu  kelompok  dan  suatu  wilayah  tertentu.  Data  yang dikumpulkan  murni  bersifat  deskriptif  dan  tidak  dimaksudkan  untuk  mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau mengeksplorasi dampak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pelimpahan  Kuasa  Jaksa  Pengacara  Negara  Dalam  Penyelesaian Permasalahan  Kredit  Macet  Antara  Nasabah  Debitur  Dengan  Pihak  PT.  BPR BKK Cilacap (Perseroda)

## 1. Kelembagaan, Kedudukan, dan Kejaksaan
Menurut Hayami dan Kikuchi, lembaga adalah (1) aturan main dalam interaksi interpersonal,  yaitu  sekumpulan  aturan  mengenai  tata  hubungan  manusia  dengan lingkungannya  yang  menyangkut  hak-hak,  perlindungan  hak-hak  dan  tanggung jawab,  (2)  suatu  organisasi  yang  memiliki  hierarki  yaitu  adanya  mekanisme administratif dan kewenangan. Sedangkan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya  disingkat  KBBI)  istilah  lembaga  pemerintah  diartikan  sebagai  badan- badan  pemerintahan  di  lingkungan  eksekutif  (Tim  Redaksi  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, 2018). Dalam kepustakaan  Indonesia,  lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, seperti organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara,  namun  maknanya  sama.  Jika  kata  pemerintah  diganti  dengan  kata  negara, maka  menjadi  lembaga  negara,  sehingga  hal  itu  berarti  badan-badan  negara  di lingkungan pemerintahan negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif tetapi juga badan

## Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)
legislatif,  yudikatif,  dan  badan  negara  lainnya  (Nurmawati,  Suantra,  &  Astaryani, 2017).
Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga penegakan hukum di Indonesia  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  bertugas  menegakan  keadilan hukum.  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menyatakan  bahwa:  “Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Ketentuan  tersebut bermakna  bahwa  setiap  penyelenggaraan  negara  harus  didasarkan  atas  hukum. Penyelenggaraan  negara  meliputi  penyelenggaraan  yang  dilakukan  oleh  organisasi- organisasi pemerintah maupun penyelenggaraan yang menyangkut taraf hidup warga negara (Husaini & Askar, 2020).
Secara teori, dalam hukum memang terdapat suatu kekuasaan. Dan hukum baru dapat  berjalan apabila ada kekuasaan. Apabila  masing-masing berdiri sendiri, maka berlakunya  akan  insidential  dan  tidak  mampu  bertahan  lama.  Jadi  kekuasaan diperlakukan  bagi  berlakunya  hukum  (Husaini  &  Askar,  2020).  Dalam  praktinya, fungsi  kejaksaan  dalam  penegakan  hukum  berkaitan  dengan  penanganan  perkara lebih  dipandang  bukan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  negara,  tetapi  sebagai  alat perpanjangan  tangan  penguasa  untuk  menindak  rakyat  atau  masyarakat  (Husaini  & Askar,  2020).  Keberadaan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis dalam suatu negara  hukum  di  dalam  menegakkan  supremasi  hukum,  perlindungan  kepentingan umum,  penegakan  hak  asasi  manusia,  pemberantasan  korupsi,  dan  kolusi  serta nepotisme.  Keberadaannya  dalam  kehidupan  masyarakat  harus  mampu  mengemban tugas penegakan hukum (Husaini & Askar, 2020). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa:  “Kejaksaan Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  Kejaksaan  adalah  lembaga pemerintahan  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  yang melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  serta  kewenangan  lain berdasarkan  undang-undang”.  Dalam  hal  ini,  kejaksaan  sebagai  suatu  lembaga pemerintahan  berkedudukan  sebagai  suatu  lembaga  yang  melaksanakan  kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang serta berperan dalam bidang-bidang lain salah satunya yaitu dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kedudukan erat kaitannya dengan peran. Menurut Soerjono Soekanto,  peran  merupakan  aspek  dinamis  kedudukan  (status),  apabila  seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  dia menjalankan  suatu  peranan.  Pada  hakikatnya,  peran  juga  dapat  dirumuskan  sebagai suatu  rangkaian  perilaku  tertentu  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  jabatan  tertentu. Kejaksaan  oleh  masyarakat  dikenal  sebagai  suatu  lembaga  pemerintah  yang berkedudukan  dan  memiliki  peranan  melakukan  tugas  dalam  ranah  pidana  untuk penuntutan  serta  eksekusi  pidana.  Kejaksaan  merupakan  alat  penegakan  hukum, pengayoman,  serta  perlindungan  masyarakat  yang  berkewajiban  menjaga  agar dipatuhinya aturan hukum di Indonesia yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Penegakan hukum merupakan suatu untuk mewujudkan ide-ide tentang tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial  menjadi  suatu  kenyataan.  Penegakan  hukum  yang  dijalankan  oleh  institusi Kejaksaan bukan hanya yang berhubungan dengan pidana tetapi juga mengenai tugas serta kewenangan dalam penegakan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan
Dalam  institusi  Kejaksaan  Republik  Indonesia  terdapat  fungsi  bidang  Perdata dan  Tata  Usaha  Negara.  Khusus  untuk  bidang  perdata,  keberadaan  fungsi  tersebut ada  karena  keperluan  nyata  karena  di  samping  kegiatan  yang  bersifat  publik  tidak sedikit  kegiatan  keperdataan  yang  dilakukan  pemerintah,  sehingga  untuk  kegiatan pemerintah  ini  pemerintah  sebagai  badan  hukum  memerlukan  wakil  sebagai kuasanya dan Kejaksaan ditunjuk mewakili kepentingan pemerintah.
JPN adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  di  bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebutan JPN secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang sebelumnya,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1991  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia,  serta  Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1991  tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Namun,  makna ‘kuasa  khusus’  dalam  bidang  keperdataan  dengan  sendirinya  identik  dengan ‘pengacara’.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2) terdapat tugas dan wewenang Jaksa  Agung  Muda  Perdata  Dan  Tata  Usaha  Negara  yang  menyatakan  bahwa: “Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum  lain  kepada  negara  atau  pemerintah,  meliputi  lembaga/badan  negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara,  menegakkan  kewibawaan  pemerintah  dan  negara  serta  memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.
Berdasarkan  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Penegakan  Hukum,  Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum,  Tindakan Hukum  Lain  Dan  Pelayanan  Hukum  Di  bidang  Perdata  Dan  Tata  Usaha  Negara, ruang lingkup tugas dan wewenang bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara yaitu:
a. Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  adalah  tindakan  JPN  untuk  mengajukan  gugatan  atau permohonan  kepada  pengadilan  di  bidang  perdata  atau  tindakan  tertentu  lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban  hukum,  kepastian  hukum,  dan  melindungi  kepentingan  Negara  atau Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
b. Bantuan Hukum
Bantuan hukum adalah layanan di bidang perdata oleh JPN kepada Negara atau  Pemerintah  untuk  bertindak  sebagai  kuasa  hukum  berdasarkan  SKK  baik secara Non Litigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau sebagai Tergugat/Tergugat
Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah,  serta  layanan  di  bidang  tata  usaha negara  oleh  JPN  kepada  Negara  atau  Pemerintah  berdasarkan  SKK  sebagai Tergugat/Termohon  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  sebagai  kuasa  pemerintah dalam  perkara  Pembubaran  Partai  Politik  pada  Mahkamah  Konstitusi,  kuasa pemerintah  atau  pihak  terkait  dalam  perkara  Pengujian  Peraturan  Perundang- undangan  di  Bawah  Undang-Undang  di  Mahkamah  Agung,  kuasa  Termohon

## Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)
dalam  sengketa  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  (PHPU)  dan  Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKDA) di Mahkamah Konstitusi.
c. Pertimbangan Hukum Pertimbangan  hukum  adalah  layanan  yang  diberikan  oleh  JPN  kepada
Negara atau Pemerintah dalam bentuk antara lain:
1) Pendapat Hukum ( Legal Opinion atau LO)
Pendapat Hukum adalah layanan yang diberikan oleh JPN dalam bentuk tertulis  sesuai  dengan  fakta  hukum  tentang  suatu  permasalahan  hukum  dalam ruang  lingkup  Hukum  Perdata  dan/atau  Hukum  Administrasi  Negara,  yang dibuat  atas  permintaan  atau  tanpa  permintaan  dan  untuk  kepentingan  Negara atau  Pemerintah  atas  permasalahan  hukum  konkret  yang  sedang  atau  akan dihadapi.
2) Pendampingan Hukum ( Legal Assistance atau LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Pendampingan  Hukum  adalah  layanan  yang  diberikan  oleh  JPN  berupa Konsultasi  Hukum  dalam  ruang  lingkup  Hukum  Perdata  dan/atau  Hukum Administrasi  Negara,  secara  berkelanjutan  atas  suatu  kegiatan  tertentu  dalam rangka  memitigasi  risiko  hukum,  tata  kelola  ( governance ),  Penyelamatan Keuangan  atau  Kekayaan  Negara,  Pemulihan  Keuangan  atau  Kekayaan Negara,  Pembentukan  Peraturan,  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dan/atau Tindakan Pemerintahan
3) Audit Hukum
Audit  Hukum  adalah  layanan  yang  diberikan  oleh  JPN  berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan saksama terhadap kegiatan yang telah  dilaksanakan  oleh  Negara  dan  Pemerintahan  melalui  analisis  dan pemulihan kepatuhan dari aspek Hukum Perdata dan/atau Hukum Administrasi Negara,  termasuk  tata  kelola  ( governance )  dan/atau  kelayakan  keputusan  tata usaha negara.
d. Tindakan Hukum Lain Tindakan  Hukum  Lain  adalah  layanan  yang  diberikan  oleh  JPN  di  luar Penegakan  Hukum,  Bantuan  Hukum,  Pelayanan  Hukum,  dan  Pertimbangan Hukum  dalam  rangka  menyelamatkan  dan  memulihkan  keuangan  atau  kekayaan negara  serta  menegakkan  kewibawaan  pemerintah  antara  lain  untuk  bertindak sebagai  fasilitator,  mediator,  atau  konsiliator,  dalam  hal  terjadi  sengketa  atau perselisihan  antarnegara  atau  Pemerintah,  atau  antara  Negara  atau  Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah.
1) Fasilitasi  adalah  cara  penyelesaian  permasalahan  bidang  perdata  antar  Negara atau Pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan para pihak tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan.
2) Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan (musyawarah)  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  dan  mendorong tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak sendiri.
3) Konsiliasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan (musyawarah)  untuk  mengidentifikasikan  masalah,  menciptakan  pilihan- pilihan,  memberikan  pertimbangan  pilihan  penyelesaian  serta  memberikan masukan, konsep, atau proposal perjanjian penyelesaian sengketa.
e. Pelayanan Hukum
Pelayanan  hukum  adalah  layanan  yang  diberikan  oleh  Jaksa  Pengacara Negara  secara  tertulis,  lisan,  maupun  melalui  sistem  elektronik  kepada masyarakat,  terkait  masalah  perdata  dan  tata  usaha  negara  dalam  bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan Negara atau Pemerintah.
3. Bank, Jenis Bank, Kredit Macet, dan Nasabah Debitur
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa: “Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak”.  Bank  dan Lembaga Keuangan dalam pengembangan ekonomi negara merupakan sesuatu yang sangat  berkaitan  erat.  Pentingnya  peran  bank  dan  lembaga  keuangan  dalam pengembangan  ekonomi  dapat  dilihat  dari  sisi  fungsinya  yaitu  sebagai  penghimpun data,  penyalur,  penyedia  layanan  keuangan,  dan  manajer  risiko.  Bank  dan  lembaga keuangan  berperan  dalam  mengalokasikan  sumber  daya  finansial  yang  tersedia dengan  efisiensi  dan  efektivitas  untuk  membiayai  proyek-proyek  investasi  yang berpotensi  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  bank  dan  Lembaga keuangan  juga  berfungsi  sebagai  penggerak  kegiatan  ekonomi  dengan  memberikan akses  keuangan  kepada  individu  dan  perusahaan  yang  membutuhkan  guna menunjang perkembangan dan pertumbuhan dalam kegiatan produksinya (Ismamudi, Hartati, & Sakum, 2023).
Setiap  bank  yang  melakukan  kegiatan  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk  simpanan wajib terlebih dahulu  memperoleh izin usaha sebagai  Bank Umum  atau  BPR  dari  pimpinan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  kecuali  apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri  (Fahrial,  2018). Bentuk  hukum  suatu  bank umum dapat  berupa Perseroan Terbatas  (PT),  Koperasi,  ataupun  Perusahaan  Daerah  (PD).  Sedangkan  bentuk hukum suatu BPR dapat berupa salah satu dari PT, Koperasi, PD ataupun bentuk lain yang  ditetapkan  dengan  peraturan  pemerintah.  Pembinaan  dan  pengawasan  bank dilakukan  oleh  OJK.  Bank  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  bank  sesuai  dengan ketentuan  kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen,  likuiditas, rentabilitas,  solvabilitas,  dan  aspek  lain  yang  berhubungan  dengan  usaha  bank,  dan wajib  melakukan  kegiatan  usaha  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian.  Dalam memberikan  kredit  dan  melakukan  kegiatan  usaha  lainnya,  bank  wajib  menempuh cara-cara  yang  tidak  merugikan  bank  dan  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan nasabah  yang  mempercayakan  dananya  kepada  bank.  Untuk  kepentingan  nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulya risiko kerugian sehubungan  dengan  transaksi  nasabah  yang  dilakukan  melalui  bank.  Bank  wajib menyampaikan  kepada  Bank  Indonesia  segala  keterangan  dan  penjelasan  mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh OJK. OJK melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan (Fahrial, 2018). Undang-undang Perbankan membedakan beberapa jenis bank dengan melihat dari berbagai segi antara lain:
a. Dilihat dari segi fungsi bank
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun
Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)
1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan, jenis bank terdiri dari:
1) Bank  Umum,  yaitu  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  dan/atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah,  yang  dalam  kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Sifat  jasa  yang  diberikan adalah  umum,  dalam  artian  dapat  memberikan  seluruh  jasa  perbankan  yang ada.  Begitu  pula  dengan  wilayah  operasionalnya  dapat  dilakukan  di  seluruh wilayah  Republik  Indonesia  dan  di  luar  negeri.  Bank  umum  sering  disebut bank komersial (Simatupang, 2019).
2) Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR),  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan usaha  secara  konvensional  atau  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Artinya kegiatan  BPR  jauh  lebih  sempit  jika  dibandingkan  dengan  kegiatan  bank umum.  Kegiatan  BPR  hanya  berfokus  pada  sektor  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  meliputi  kegiatan  menghimpun  dana  dan  menyalurkan dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menerima simpanan dalam  bentuk  Giro.  Begitu  pula  dalam  hal  jangkauan  wilayah  operasi,  BPR dibatasi  hanya  dalam  wilayah  negara  Republik  Indonesia  saja.  Larangan lainnya bagi BPR adalah ikut kliring serta transaksi valuta asing. Antara kedua jenis  bank  yaitu  Bank  Umum  dan  BPR  keduanya  memiliki  tugas  yang  sama yaitu  sebagai  lembaga intermediate yang  menjembatani  pihak  yang mempunyai  kelebihan  dana  dengan  pihak  yang  membutuhkan  dana.  Dengan kata  lain,  baik  Bank  Umum  dan  BPR  mempunyai  tugas  dalam  hal penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit (Prakosa, 2019).
b. Dilihat dari segi cara menentukan harga Jika dilihat dari segi atau caranya bank tersebut dalam menentukan harga jual maupun harga beli maka terbagi menjadi dua kelompok yaitu:
1) Bank  yang  berdasarkan  Prinsip  Konvensional,  dalam  mencari  keuntungan dan  menentukan  harga  kepada  para  nasabahnya  menggunakan  dua  metode yaitu  pertama,  Menetapkan  bunga  sebagai  harga,  baik  untuk  produk simpanan  (giro,  tabungan,  dan  deposito)  maupun  untuk  produk  pinjaman (kredit)  ditentukan  berdasarkan  tingkat  suku  bunga  tertentu.  Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih rendah dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama positive spreed .  Sebaliknya  apabila  suku  bunga  simpanan  lebih  tinggi  dari  suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spreeed . Kedua, Untuk jasa-jasa  bank  lainnya  pihak  perbankan  menggunakan  atau  menerapkan berbagai  biaya-biaya  dalam  nominal  atau  persentase  tertentu.  Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based .
2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah  dalam  penentuan  harga  produknya  sangat  berbeda  dengan berdasarkan  prinsip  konvensional.  Bank  yang  berdasarkan  prinsip  syariah aturan  perjanjian  adalah  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dengan nasabahnya  yang  menyimpan  dana  dan  atau  pembiayaan  usaha  kegiatan perbankan lainnya.
Dalam dunia perbankan, istilah kredit yang merupakan pengapdosian dari bahasa  Latin  yakni credere yang  artinya  dalam  bahasa  Indonesia  ialah  percaya
dan  dalam  bahasa  inggris  ialah trust atau to  believe .  Oleh  karena  itu,  dasar pelaksanaan  perbankan  dalam  pemberian  kredit  kepada  nasabahnya  baik  badan maupun perorangan adalah kepercayaan (Suwitoyo, Tarjo, & Anggono, 2021). Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan menyatakan  bahwa:  “Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga”. Menurut OJK nasabah diartikan sebagai orang perseorangan atau badan yang menggunakan  ataupun menerima fasilitas bank, baik  dalam bentuk  produk maupun jasa. Menurut Pardede, nasabah merupakan orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada bank untuk kemudian digunakan dalam operasional bisnis  perbankan  yang  dengan  hal  tersebut  kemudian  mengharap  imbalan  uang atas simpanan tersebut (Syah, Misbahuddin, & Muin, 2019).
Dalam  Pasal  1  angka  16  sampai  dengan  18  Undang-undang  nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  tedapat  beberapa  istilah  nasabah  diantaranya  yaitu  nasabah itu  sendiri  yang  diartikan  sebagai  pihak  yang  menggunakan  jasa  bank,  nasabah penyimpanan  yang  merupakan  nasabah  yang  menempatkan  dananya  di  bank dalam  bentuk  simpanan  berdasarkan  perjanjian  bank  dengan  nasabah  yang bersangkutan,  dan  nasabah  debitur  yaitu  nasabah  yang  memperoleh  fasilitas kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  atau  yang  dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
4. Kuasa dan Macam-macam Kuasa
Kuasa dalam KBBI diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat  sesuatu.  Untuk  memahami pengertian kuasa secara umum, dapat  dirujuk Pasal  1792  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa:  “Pemberian  kuasa  adalah suatu persetujuan dengan mana memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya  untuk  melaksanakan  sesuatu  atas  nama  orang  yang  memberikan kuasa”. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kuasa terdapat dua pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa yang diperintah untuk melakukan suatu hal atau urusan dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya pada  Pasal  1795  KUH  Perdata  yaitu  pemberian  kuasa  dapat  dilakukan  secara khusus,  yaitu  hanya  mengenai  suatu  kepentingan  tertentu  atau  lebih,  atau  secara umum,  yaitu  meliputi  segala  kepentingan  pemberi  kuasa.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  SKK  pada  dasarnya  hanya  meliputi  hal-hal  yang  diberikan oleh  pemberi  kuasa  yang  diperinci  mengenai  hal-hal  yang  boleh  dilakukan  oleh penerima  kuasa  yang  dilakukan  secara  khusus  atau  untuk  kepentingan  hukum yang detail.
Kekuatan  mengikat  tindakan  kuasa  hanya  terbatas  pada  kewenangan  yang diberikan  oleh  pemberi  kuasa,  begitu  juga  dalam  hal  tanggung  jawab  para  pihak dalam pemberian kuasa. Pemberi kuasa dan penerima kuasa dapat membuat suatu kuasa yang sesuai dengan kesepakatan selain yang telah ditentukan oleh undang- undang. Dalam kesepakatan pemberian kuasa terdapat beberapa sifat pokok yaitu (Pahlevi, Prananingtyas, & Lestari, 2017):
a. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa; dan
b. Pemberi kuasa bersifat konsensual yaitu dibuat berdasarkan kesepakatan.

## Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)
Macam-macam kuasa antara lain:
a. Kuasa Umum
Kuasa  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kuasa  kepada  seseorang  untuk mengurus  sesuatu  kepentingan  pemberi  kuasa  yaitu  mengurus  harta  kekayaan pemberi  kuasa.  Menurut  M.  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  Hukum  Acara Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan  Putusan Pengadilan  bahwa  dari  segi  hukum,  kuasa  umum  adalah  pemberian  kuasa mengenai  pengurusan  yang  disebut beherder atau  manaje r mengatur kepentingan pemberi kuasa.
b. Kuasa Khusus
Kuasa ini pada pokoknya menurut Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat
(1)  RBG  yaitu  berbentuk  tertulis  atau  akta  dan  hanya  berisi  formulasi “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”.
Mekanisme  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  JPN  pada  Kejaksaan  Negeri  Cilacap dalam  menangani  perkara  di  bidang  DATUN  dimulai  dengan  pembuatan  MoU  atau dalam  bahasa  Indonesia  diterjemahkan  dalam  beberapa  istilah  antara  lain  “nota kesepakatan”, “nota  kesepemahaman”, “perjanjian  kerja  sama”, atau  “perjanjian pendahuluan” dengan instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD dengan maksud mengadakan  kerjasama  dalam  pemberian  bantuan  hukum  dengan  menggunakan  JPN. Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1991  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia, sudah banyak
Instansi
Pemerintah, Lembaga Negara, BUMN/BUMD  yang  mempercayakan  Kejaksaan  untuk  mewakili  sebagai tergugat  atau  penggugat, dengan  jumlah  27  perjanjian  kerjasama  telah  dilakukan  di bidang DATUN pada Kejaksaan Negeri Cilacap.
Dalam kaitanya dengan kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dan untuk melaksanakan  kepentingan  hukum, upaya  non  litigasi  maupun  upaya  litigasi, PT. BPR BKK  Cilacap  (Perseroda)  yang  merupakan  suatu  perusahaan  daerah  yang  bergerak  di bidang perbankan dengan kegiatan usaha sebagai BPR, menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perbankan  menunjuk  JPN  pada  Kejaksaan  Negeri  Cilacap  sebagai  kuasa hukumnya.
Pemanfaatan  jasa  JPN  oleh  pemerintah  dapat  diwujudkan  dengan  adanya pemberian SKK sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor  7 Tahun 2021 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum, Bantuan  Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan  Hukum  Lain  Dan  Pelayanan  Hukum  Di  bidang  DATUN bahwasannya, Bantuan  hukum  adalah  layanan  di  bidang  perdata  oleh  JPN  kepada Negara  atau  Pemerintah  untuk  bertindak  sebagai  kuasa  hukum  berdasarkan SKK. Pemerintah atau perusahaan untuk dapat menggunakan jasa JPN didahului dengan melakukan  MoU  dengan  Kejaksaan  sebagai  bentuk  jaminan  kerja  sama  di  kemudian hari. Apabila  sewaktu-waktu  perusahaan  membutuhkan  bantuan  hukum  JPN, maka harus  mengajukan  surat  permohonan  bantuan  hukum  ke  kantor  Kejaksaan. Jangka waktu  kerja  sama  ditentukan  oleh  pihak  perusahaan  yang  lamanya  bervariasi  1  atau sampai dengan 2 tahun.
Berikut  ini  merupakan  alur  pelimpahan  kuasa  dari  PT.  BPR  BKK  Cilacap (Perseroda)  kepada  Kejaksaan  Negeri  Cilacap.  BPR  BKK  Cilacap  melakukan permohonan  pemberian  SKK  kepada  Kejaksaan  Negeri  Cilacap  untuk  menangani permasalahan hukum di bidang DATUN setelah dilakukan MoU. Permohonan bantuan
hukum  disampaikan  secara  tertulis  dengan  melampirkan  SKK  dengan  Hak  Substitusi dari  Negara  atau  Pemerintah  kepada  Kejaksaan  disesuaikan  dengan  permasalahan  dan tingkat  kesulitannnya  dan  dokumen-dokumen  antara  lain  gugatan, atau  permohonan atau  perlawanan, Keputusan  TUN  yang  menjadi  objek  sengketa, surat  surat, akta- akta, peraturan  perundang  undangan  dan  atau  dokumen  lainnya  yang  terkait  materi perkara.
Kuasa  substitusi  adalah  penggantian  penerima  kuasa  melalui  pengalihan  atau kuasa  yang  dapat  dikuasakan  kembali  kepada  orang  lain.  Penerbitan  SKK  Substitusi dapat  dilengkapi  dengan  surat  perintah  dari  pimpinan  satuan  kerja. Pemberian  kuasa yang  telah  dilakukan  pengalihan  hak  dari  penerima  kuasa  semula  pada  pihak  ketiga yang  dilakukan  baik  seluruhnya  atau  sebagian  saja, maka  pelaksanaannya  pula  harus tidak mengurangi apa yang dimaksudkan untuk melaksanakan kepentingan dari pemberi kuasa utama, sehingga terlaksana maksud dan kepentingan dari yang memberi kuasa.

## Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)
PT.  BPR  BKK  Cilacap  (Perseroda)  merupakan  salah  satu  BUMD  sehingga adanya nasabah debitur yang menunggak pembayaran kredit dapat dilakukan penagihan oleh  JPN  pada  Kejaksaan  Negeri  Cilacap  melalui  bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha Negara.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  JPN  pada  Kejaksaan  Negeri  Cilacap  dalam memberikan  jasa  hukum  untuk  bertindak  sebagai  kuasa  dalam  perkara  Perdata berdasarkan  SKK  dalam  hal  ini  adalah  penanganan  permasalahan  kredit  macet  oleh nasabah  debitur  pada  PT. BPR  BKK  Cilacap  (Perseroda)  melalui  tahap  pelaksanaan penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang DATUN.
JPN  melakukan  komunikasi  dengan  pihak  nasabah  debitur  dengan  melakukan pemanggilan  untuk  melakukan  negosiasi  dan  dihadiri  oleh  perwakilan  anggota  dari pihak  pemberi  kuasa  yaitu  PT. BPR  BKK  Cilacap  (Perseroda).  Pemanggilan  nasabah debitur  oleh  JPN  di  Kejaksaan  Negeri  Cilacap,  selanjutnya  JPN  JPN  atas  perintah pimpinan  melakukan  negosiasi.  Dalam  melakukan  negosiasi  dikoordinasikan  dengan pihak  pemberi  kuasa  dan  hasilnya  dilaporkan  kepada  pimpinan  serta  disampaikan kepada  pemberi  kuasa  sesuai  dengan  administrasi  perkara  perdata  dan  tata  usaha negara. Upaya  negosiasi  dilaksanakan  dengan  menghasilkan  kesepakatan  antara nasabah  debitur  dengan  pihak  PT.  BPR  BKK  Cilacap  (Perseroda)  terkait  pelaksanaan pemenuhan kewajiban dari nasabah debitur.
Apabila  terjadi  pengingkaran  oleh  nasabah  debitur  dalam  hal  pemenuhan kewajibannya  maka  JPN  melakukan  pemanggilan  kembali  nasabah  debitur  tersebut guna  membicarakan  pemenuhan  kewajibannya  kepada  pihak  PT. BPR  BKK Cilacap , bahwa  terhadap  debitur  yang  telah  dilakukan  3  (tiga)  kali  pemanggilan  tidak hadir, berdasarkan  rapat  evaluasi  akan  dilakukan  penagihan  secara  langsung.  Apabila pemanggilan  secara  langsung  tidak  berhasil,  maka  diadakan  kesepakatan  untuk pengambilan langkah terakhir yaitu dilakukan penjualan jaminan secara lelang.
Berikut  ini  merupakan  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  JPN  pada  kejaksaan selain Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai perbandingan pelaksanaan penyelesaian kredit macet:
1. Negeri Surakarta pada Bank Jateng Cabang Koordinator

## Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)
JPN  pada  Kejaksaan  Negeri  Surakarta  dalam  melaksanakan  penyelesaian  kredit macet pada Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta dilakukan melalui jalur non litigasi terlebih dahulu selanjutnya melalui jalur litigasi. Kejaksaan Negeri Surakarta melakukan  penunjukan  JPN  atas  dasar  ketentuan  Pasal  30  Ayat  UU  Tentang Kejaksaan, yang  pada  intinya  Kejaksaan  di  bidang  DATUN  memiliki  kuasa  khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Upaya yang dilakukan JPN melalui jalur non litigasi pada penyelesaian kredit  macet  yaitu  dengan  upaya  persuasif  penagihan  kepada  nasabah  debitur  non lancar,  dalam  rangka  pengoptimalan  peran  lembaga  Kejaksaan  Negeri  Surakarta  di bidang DATUN yaitu dalam bentuk kerja sama dengan kesepakatan bersama bidang DATUN  antara  Bank  Jateng  Cabang  Koordinator  Surakarta  sebagai  bank  BUMD dengan Kejaksaan Negeri Surakarta. Untuk nasabah debitur yang dalam pemenuhan kewajibannya untuk menyelesaikan tunggakan kredit tidak dapat ditempuh jalur non litigasi, Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta mengambil langkah melalui jalur litigasi dengan harapan kredit macet segera terselesaikan dan tidak ada kerugian pada pihak bank. Upaya penyelesaian melalui jalur litigasi melibatkan bantuan dari pihak Kejaksaan,  Pengadilan  Negeri  dan  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  dan  Lelang  Negara (KPKLN) (MULYANTO, 2018).
2. Negeri Gowa pada Bank BRI Cabang Sungguminasa JPN  pada  Kejaksaan  Negeri  Gowa  dalam  melaksanakan  penyelesaian  kredit  macet pada  Bank  BRI  Cabang  Sungguminasa  dilakukan  melalui  jalur  non  litigasi  dengan cara mediasi. Pelaksanaan mediasi oleh JPN dilakukan dengan meminta daftar nama nasabah  debitur  yang  memiliki  masalah  kredit  kepada  Bank  BRI  Cabang Sungguminasa, kemudian JPN mengirimkan surat panggilan kepada nasabah debitur untuk  datang  menghadap  JPN  pada  Kejaksaan  Negeri  Gowa  guna  melakukan mediasi  dengan  pihak  Bank  BRI  Cabang  Sungguminasa. JPN  selanjutnya menjelaskan  kepada  nasabah  debitur  terkait  cara  pemenuhan  kewajiban  dari  pada nasabah debitur yaitu dengan cara pengangsuran  atau pembayaran lunas, setelah itu JPN menanyakan kembali kepada nasabah debitur cara apa yang hendak dipakai oleh nasabah  debitur  untuk  menyelesaikan  tunggakan  kredit  macetnya  di  Bank  BRI Cabang Sungguminasa. Setelah JPN memberikan arahan dan mencapai kesepakatan mengenai ketersediaan nasabah debitur untuk melakukan pemenuhan kewajibannya, maka  tahap  selanjutnya  yaitu  menuangkan  isi  kesepakatan  dalam  bentuk  akta perdamaian  dan  ditandatangani  oleh  para  pihak  yang  selanjutnya  dijadikan  bukti bahwa  terdapat  kesepakatan  antara  para  pihak  untuk  menyelesaikan  perkaranya melalui jalur non litigasi dengan sepakai untuk damai (Rahman & Risma, 2021).
Peranan  JPN  dalam  pemberian  jasa  hukum  melalui  bantuan  hukum  guna menanggulangi  tindakan  yang  merugikan  keuangan  atau  kekayaan  negara  sangat penting.  Oleh  karena  itu,  peranan  ini  dimanfaatkan  untuk  upaya  penyelamatan  dan pemulihan  keuangan  negara  dengan  dilakukannya  upaya-upaya  di  atas  sebagai  bentuk dari  pengamalan  tugas  dan  fungsi  JPN  pada  Kejaksaan  yang  pada  dasarnya  terdapat  2 (dua) sasaran pokok yang ingin dicapai oleh JPN pada Kejaksaan yaitu:
1. Penyelamatan keuangan atau kekayaan negara; dan
2. Pemulihan keuangan atau kekayaan negara serta perlindungan hak.

## KESIMPULAN
Kejaksaan  dalam  menjalankan  fungsinya  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman  selain  berperan  dalam  sistem  peradilan  pidana,  kejaksaan  juga  berperan
dalam  bidang  DATUN  yaitu  dengan  wewenang  khusus  dapat  bertindak  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan  untuk  dan  atas  nama  negara  atau  pemerintah  berdasarkan SKK.  Alur  pelimpahan  kuasa  dan  upaya  yang  diberikan  dilaksanakan  berdasarkan Pedoman  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum,  Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di bidang DATUN. Proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap terhadap nasabah debitur  PT.  BPR  BKK  Cilacap  (Perseroda)  dilaksanakan  secara  Non  Litigasi  yaitu dengan cara negosiasi.

## BIBLIOGRAFI
Djanegara,  H.  Moermahadi  S.,  SE,  Ak,  &  MM,  C.  A.  (2017). Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan . Kesatuan Press. Fahrial.  (2018).  Vol.  1  No.1  Edisi  2  Oktober  2018  http://jurnal.ensiklopediaku.org Ensiklopedia  of  Journal. Peranan  Bank  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Nasional , 1 (1), 1–5.
Husaini,  Husin,  &  Askar,  Muhammad  Afdhal.  (2020).  Kedudukan  Kejaksaan  dan Pengisian Jabatan Jaksa  Agung Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam , 1 (2), 160–171. Indonesia,  Republik.  (2002). Undang-undang  dasar  negara  republik  indonesia  Tahun 1945 . Sekretariat Jenderal MPR RI.
Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. (2018). Kamus besar bahasa Indonesia .
Ismamudi,  Ismamudi,  Hartati,  Nani,  &  Sakum,  Sakum.  (2023).  Peran  Bank  dan Lembaga  Keuangan  dalam  Pengembangan  Ekonomi:  Tinjauan  Literatur. Jurnal Akuntansi Neraca , 1 (2), 35–44. https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.10
Meliala,  Djaja  Sembiring.  (2008). Penuntun  praktis  perjanjian  pemberian  kuasa menurut kitab undang-undang hukum perdata . Nuansa Aulia.
Mulyanto,  Mulyanto.  (2018).  Optimalisasi  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  Di  Bank Jateng  Cabang  Koordinator  Surakarta  Melalui  Kerjasama  Dengan  Kejaksaan Negeri Surakarta. Dinamika Hukum , 9 (3). Novanto,  Yusak.  (2018). Kepuasan  Hidup  Akademisi  di  Indonesia:  Suatu  Studi Kepustakaan .
Nurmawati,  Made,  Suantra,  I.  Nengah,  &  Astaryani,  Luh  Gde.  (2017).  Hukum Kelembagaan Negara. Denpasar: Universitas Udayana .
Pahlevi,  Kevin,  Prananingtyas,  Paramita,  &  Lestari,  Sartika  Nanda.  (2017).  Analisis Yuridis  Terhadap  Penggunaan  Saham  Pinjam  Nama  (Nominee  Arrangement) Ditinjau  Dari  Peraturan  Perundang–Undangan  Di  Indonesia. Diponegoro  Law Journal , 6 (1), 1–19.
Pradikta,  Hervin  Yoki,  &  Juliana,  Agita.  (2024).  Tugas  Dan  Fungsi  Jaksa  Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyasah. Yustisi , 11 (2), 446–461.
Prakosa, Adhi. (2019). Bank Perkreditan Rakyat, Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah. Jurnal Manajemen , 9 (1), 300058.
Prasetyo,  Doni  Damara  Eko,  Syadili,  Muhammad  Badrus  Salam  Robieth  As,  & Yulianingsih,  Yulianingsih.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Direksi  Atas Keputusan  Bisnisnya  Sesuai  Prinsip  Business  Judgement  Rule. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang , 6 (2), 203–223.
Rahman,  Abd,  &  Risma,  Andi.  (2021).  Kedudukan  Jaksa  Pengacara  Negara  Dalam Penyelesaian  Kredit  Macet  Antara  Nasabah  Dengan  Pihak  Bank  Bri  Cabang Sungguminasa. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1).
Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)
Rifa’i, Iman Jalaludin. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum , 6.
Sari,  Nani  Widya.  (2018).  Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Korupsi  DIhubungkan  Dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia. Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 4 (2).
Sasongko,  Andy.  (2022).  Penerapan  Fungsi  Hukum  Jaksa  Pengacara  Negara  untuk Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan,  dan  Kemanfaatan  dalam  Perkara Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  (Berdasarkan  kajian  Filsafat  Hukum). Journal  of Law, Society, and Islamic Civilization , 10 (2), 105.
https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64943
Simatupang,  H.  Bachtiar.  (2019).  Peranan  perbankan  dalam  meningkatkan perekonomian  indonesia. JRAM  (Jurnal  Riset  Akuntansi  Multiparadigma) , 6 (2), 136–146.
Sintha,  Lis,  Tobing,  Fery,  Siregar,  Edison,  &  Juniasti,  Riwandari.  (2023).  Solusi Penanganan  Kredit  Bermasalah  Dampak  Pandemi  Covid  19  Pada  Perbankan. Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis Dan Manajemen , 13 (1), 15–24.
Sitinjak,  Imman  Yusuf.  (2018).  Peran  Kejaksaan  dan  Peran  Jaksa  Penuntut  Umum Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Maksitek , 3 (3), 15–27.
Suteki,  Galang  Taufani.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori,  dan Praktik), Cetakan Ke-3. Depok: PT Raja Grafindo Persada .
Suwitoyo,  Anang,  Tarjo,  Tarjo,  &  Anggono,  Alexander.  (2021).  Menelisik  Lika-Liku Modus  Manipulasi  Kredit  Dalam  Perbankan. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 12 (2), 449–466. Suyanto,  S.  H.  (2023). Metode  Penelitian  Hukum  Pengantar  Penelitian  Normatif, Empiris Dan Gabungan . Unigres Press.
Syah,  Ulil  Amri,  Misbahuddin,  H.,  &  Muin,  Rahmawati.  (2019).  Macam-macam  akad dan  penerapannya  dalam  lembaga  keuangan  Syariah. Skripsi.  Tidak  Diterbitkan. Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar . Wicaksono,  Frans  Satriyo.  (2009). Panduan  Lengkap  Membuat  Surat-Surat  Kuasa . VisiMedia.

## Copyright holder:
Erna Agustin, Niken Wahyuning Retno Mumpuni (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: