## J-MAS
Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print), DOI
Analisis Implementasi Kebijakan Pro Poor Budgeting pada Program Kartu Indonesia Pintar Terhadap Penerima Program Kartu Indonesia Pintar ( Studi Kasus Mahasiswa S-1 Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Angkatan  2021)

## R. Rifqi Izzhulhaq, Sri Trisnaningsih
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondence email: izzhulhaqrifqi@gmail.com, trisna.ak@upnjatim.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  pro  poor  budgeting  pada  program  kartu  Indonesia pintar untuk upaya pemerataan pendidikan. Metode  yang digunakan dalam penelitian  ini yaitu kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan  di  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur.  Informan  yang  dipilih  yaitu  Penerima  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Jurusan  S-1  Akuntansi  Angkatan  2021.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  yaitu observasi, wawancara mendalam,  dan  dokumentasi.  Hasil  penellitian  ini  menunjukan  bahwa  kebijakan  pro  poor  budgeting  telah  diterapkan  dalam Program Kartu Indonesia Pintar di Jurusan S-1 Akuntansi Angkatan 2021. Penerima program dapat dikatakan telah tepat sasaran sehingga  sesuai  dengan  kewajban  pemerintah  untuk memenuhi  hak setiap warga negara dalam  memperoleh layanan pendidikan, guna meningkatkan kualitas dan memajukan bantuan pemerintah secara keseluruhan.
Kata kunci : pendidikan; Pro Poor Budgeting; Kartu Indonesia Pintar
Abstract. This study aims to reveal the implementation of pro poor budgetting policy of Kartu Indonesia Pintar program in order to reach education equality. The method of the study is descriptive qualitative. The research was conducted at UPN Veteran East Java. The informans  were those  who gets the benefit of Kartu Indonesia Pintar program, the student of S-1 Acountant program year  periode  2021.  The  data  was  collected  by  observation,  detail  interview,  and  documentation  (the  pictures  of  student's residences).  The  result  of  the  study  will  reveal  that  the  pro poor  budgetting policy has been  applied in Kartu Indonesia  Pintar program toward students of S-1 acountant program, 2021; and it can be stated that it has reached out the right target. So, it is in accordance to the government's resposibility that is to give every citizenship equal right of having education in order to enrich the quality and the benefit of government support entirely.

## Keywords: Education; Pro Poor Budgeting; Kartu Indonesia Pintar

## PENDAHULUAN
Kemajuan  instruktif  adalah  perhatian  pertama  dalam  rencana  perbaikan  publik.  Kemajuan  Pendidikan memperoleh landasan dalam berbagai bidang kehidupan  termasuk moneter,  sosial, politik  dan sosial. Dengan hal ini pemerintah  diwajibkan  untuk  memenuhi  hak  setiap  warga  negara  dalam  memperoleh  layanan  pendidikan  guna meningkatkan kualitas hidup Penduduk Indonesia sesuai dengan ketetapan UUD 1945, secara spesifik otoritas publik wajib  bertanggung  jawab  atas  keberadaan  ilmiah  negara  dan  memajukan  bantuan  pemerintah  secara  keseluruhan. Semua  penduduk  Indonesia  memiliki  hak  istimewa  untuk  mengikuti  pendidikan,  namun  tidak  semua  penduduk Indonesia  dapat  memperoleh  pendidikan  yang  layak.  Sehingga  pelaksanaan  wajib  belajar  bagi  penduduk  belum sepenuhnya  terlaksana.  Variabel  yang  membuat  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  tidak  bisa  mendapatkan pendidikan yang layak adalah unsur kemiskinan atau keuangan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua sudut pandang yang  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  ketika  digabungkan  dengan  bantuan  pemerintah  yang  ada  di  mata  publik (Herlina, 2017). Kemiskinan dapat membuat  individu mengalami masalah dalam mengejar pendidikan dengan layak sehingga menyebabkan putus sekolah. Sementara pendidikan dapat membantu individu untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan melarikan diri dari kemiskinan. Berikut adalah update terbaru sehubungan dengan angka putus sekolah di Indonesia.
Rohman  (2009)  menyatakan  bahwa  persoalan  pemerataan  pendidikan  muncul  karena  UUD  1945  telah memerintahkan  agar  semua  warga  memiliki  pilihan  untuk  mendapatkan  pendidikan/pelatihan.  Dengan  demikian, penyelenggaraan  persekolahan  harus  diselesaikan  oleh  otoritas  publik  secara  sama  untuk  setiap  individu  Indonesia. Semua penduduk Indonesia berhak mendapatkan pengajaran yang sesuai, bukan hanya orang-orang pusat dan orang- orang  istimewa  yang  mendapatkan  pelatihan  yang  sah,  orang  miskin  juga  memiliki  hak,  tidak  seperti  kebenaran  di Indonesia,  khususnya  kemajuan  pengajaran  di  kelas  pekerja  atas  lebih  memadai  atau  sesuai  daripada  orang  miskin. Kasus ini menunjukkan bahwa otoritas publik belum terlalu responsif dalam menyesuaikan instruksi.
Pasal  34  UUD  1945  memastikan  bahwa  anak-anak  miskin  dan  terlantar  benar-benar  menjadi  perhatian Negara.  Salah  satu  upaya  otoritas  publik  untuk  memberikan  yang  terbaik  bagi  daerah  setempat  untuk  mendapatkan administrasi  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP).  Program  ini  seharusnya  memiliki  pilihan  untuk  mengumpulkan  generasi
R. Rifqi Izzhulhaq dan Sri Trisnaningsih, Analisis Implementasi Kebijakan Pro Poor Budgeting pada Program Kartu Indonesia Pintar Terhadap  Penerima  Program Kartu  Indonesia  Pintar  (Studi  Kasus Mahasiswa S-1 Akuntansi  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Angkatan  2021)
unggul  dan  generasi  muda  untuk  mendapatkan  sekolah  yang  sah.  Strategi  program  kartu  Indonesia  adalah  program yang diluncurkan oleh otoritas publik untuk mengatasi persoalan yang terjadi dengan alasan masih banyak siswa yang masih  muda  namun  putus  sekolah  karena  masalah  keuangan. ” Strategi  program  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP) diluncurkan  oleh  otoritas  publik  di  bawah  naungan  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud),  yang bertujuan  membantu  siswa  yang  kurang  mampu  mendapatkan  pengajaran  yang  tepat,  mencegah  anak-anak  putus sekolah,  dan  memenuhi  kebutuhan  pendidikan/sekolah.  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  diberikan  kepada  mahasiswa kurang  mampu.  Mentri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud)  Nadiem  Makarim  memaklumi,  pada  tahun  2021, anggaran lengkap Program Kartu  Indonesia  Cerdas (KIP) untuk Sekolah diperluas menjadi Rp. 2,5 triliun. Kenaikan ini  sangat  kritis  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  yang  dijumlahkan  menjadi  Rp.  1,3  triliun.  Rencana  biaya pendidikan  KIP  tahun  2020  mencakup  anggaran  belanja  sebesar  Rp1,3  triliun  dengan  semua  biaya  pendidikan  per siswa setara, tepatnya Rp2.400.000 untuk 200.000 siswa, dimana rata-rata biaya untuk sebagian besar barang sehari- hari per siswa tidak berbeda untuk semua wilayah seluruh Indonesia sebesar Rp 700.000 setiap bulan.
Untuk biaya rata-rata sebagian besar barang sehari-hari per siswa, biaya rata-rata untuk sebagian besar barang sehari-hari  dibagi  menjadi  5  kelompok  provinsi  yang  ditunjukkan  oleh  file  biaya  berdasarkan  Studi  Keuangan Nasional dalam Survey Sosial Ekonomi ditahun 2019 Kelompok 1 Rp 800.000, Kelompok 2 Rp 950.000, Kelompok 3 Rp  1.100.000,  Kelompok  4  Rp  1.250.000,  dan  Kelompok  5  Rp  1.400.000.  Motivasi  di  balik  diperkenalkannya  KIP Kuliah adalah untuk keserbagunaan sosial. Intinya adalah untuk mendorong siswa yang kurang mampu untuk berpikir secara ambisius. Kenyataanya, anak-anak dari keluarga tertindas dengan prestasi besar tidak memiliki kepastian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan keuangan. Fenomena yang terjadi adalah persebaran pendidikan dan  ketepatan  sasaran  dari  program  Kartu  Indonesia  Pintar  belum  sepenuhnya  terfokus.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan masih  adanya  siswa  yang  berasal  dari  keluarga  kaya  dan  terdaftar  sebagai  penerima  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP). Serta masih ada siswa kurang mampu yang belum atau tidak terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Berkenaan  dengan  pengamanan  dan  bantuan  pemerintah  terhadap  orang-orang  yang  hidup  dalam  garis kemiskinan,  Pasal  34  UUD  1945,  melatih  negara  untuk  bertanggung  jawab  atas  pemenuhan  bantuan  pemerintah terhadap  anak-anak  muda  yang  terlantar  dan  tidak  punya  uang,  dan  negara  juga  harus  bertanggung  jawab  untuk meningkatkan  harapan  akan  kesejahteraan.  Untuk  mengetahui  bagaimana  tanggung  jawab  dan  konsistensi  badan publik  dalam  mempercepat  pengakuan  bantuan  pemerintah  daerah  melalui  pengembangan  lebih  lanjut  administrasi, penguatan,  dan  penanaman  modal  daerah,  serta  perluasan  Intensitas  wilayah,  khususnya  terhadap  pengentasan kemiskinan,  penelitian  ini  akan  membidik  pada  pokok  bahasan  Peng-  Implementasian  dari  Kebijakan  Pro  Poor Budgeting pada penerima Program Kartu Indonesia Pintar dengan studi yang dilaksanakan kepada Mahasiswa Aktif S- 1 Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Angkatan 2021. Yang mana kita ketahui penyaluran program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah di UPN Veteran Jawa Timur secara masif dilaksanakan pada tahun 2021. Sebanyak 562 Mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah di Universitas Pembangunan  Nasional  Veteran  Jawa  Timur.  Dan  Sebanyak  Total  52  Mahasiswa  dari  jurusan  S-1  Akuntansi Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran Jawa Timur Tahun Angkatan 2021 terdaftar sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Oleh  karena  itu,  kebijakan  Pro  Poor  Budgeting  telah  diterapkan  dengan  semestinya  dalam  Program  Kartu Indonesia Pintar khususnya kepada para Penerima Program Kartu Indonesia Pintar jurusan S-1 Akuntansi Universitas Pembangunan  Nasional  Veteran  Jawa  Timur  telah  tepat  sasaran  dan  atau  telah  sesuai  dengan  kriteria  penerima program  Kartu  Indonesia  Pintar  seperti  seharusnya  yang  berasal  dari  latar  belakang  keluarga  yang  kurang  mampu. Sehingga  nantinya  penelitian  ini  bisa  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  dan  bahan  evaluasi penerapan  kebijakan  Pro Poor Budgeting  dalam program Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP) Kuliah  di  Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran Jawa Timur, sehingga Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan  S-1 Akuntansi yang memiliki latar belakang dari  keluarga kurang mampu dapat terbantu secara ekonomi dan terjangkau secara merata dalam penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di tahun berikutnya.

## METODE
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  ini  diharapkan memperoleh  pemahaman  tentang  kenyataan  melalui  proses  berpikir  induktif.  Menurut  Saryono  (2010)  penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk  menemukan,  menyelidiki  dan  menjelaskan  keunggulan  dari pengaruh  sosial  yang  tidak  dapat  dijelaskan  dengan  melalui  pendekatan  kuantitatif.  Cresswell  (2008);  Raco  (2018) mendefinisikan  metode  penelitian  kualitatif  sebagai  suatu  pendekatan  atau  penelusuran  yang  digunakan  untuk mengeksplorasi serta memahami suatu gejala sentral. Menurut Rukajat, (2018) tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Ciri-ciri deskriptif bukan hanya menggambarkan mengenai situasi atau kejadian, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji, hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan arti dan
R. Rifqi Izzhulhaq dan Sri Trisnaningsih, Analisis Implementasi Kebijakan Pro Poor Budgeting pada Program Kartu Indonesia Pintar Terhadap  Penerima  Program Kartu  Indonesia  Pintar  (Studi  Kasus Mahasiswa S-1 Akuntansi  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Angkatan  2021)
implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Objek penelitian adalah variabel yang diteliti di lokasi penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu Implementasi Pro Poor Budgeting pada Penerima Program Kartu Indonesia Pintar di Jurusan  S-1  Akuntansi  Angkatan  2021  Universitas Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur.  Alasan  pemilihan  lokasi  penelitian tersebut  yakni  karena  lokasi  penelitian  yang  mudah  dijangkau.  Menurut  Nugrahani  (2014)  pengamatan  dalam penelitian  kualitatif  difokuskan  pada  3  komponen  utama,  yaitu  space  (ruang  dan  tempat),  actor  (pelaku),  activity (kegiatan). 1. Observasi 2. Wawancara mendalam 3. Dokumentasi.
Sumber data pada penelitian ini hanya menggunakan  sumber data primer. Data primer merupakan data  yang dikumpulkan  dan  diamati  dari  sumbernya  langsung  dan  memerlukan  pengolahan  lebih  lanjut.  Menurut  Nugrahani (2014) sumber data primer merupakan sumber data yang di dalamnya memuat data utama, yaitu data yang diperoleh secara  langsung  dari  lapangan  misalnya  dari  narasumber  atau  informan.  Dalam  penelitian  ini  sumber  data  primer didapatkan  dari hasil wawancara mendalam dengan  informan.  Informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  didasarkan atas subyek  yang menguasai permasalahan,  memiliki data terkait topik pembahasan dan  bersedia  untuk memberikan informasi secara lengkap dan akurat. Informan yang selanjutnya akan bertindak sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Mahasiswa S-1 Akuntansi Angkatan 2021 selaku Penerima Program Kartu Indonesia Pintar. Berikut kriteria Informan  untuk  memberikan  informasi  terkait  Implementasi  Pro  Poor  Budgeting  pada  Penerima Program  Kartu Indonesia Pintar.
Tabel 1 Informan Penelitian No Nama Jurusan Tahun Angkatan 1  Anisa Aprilia Akuntansi 2021 2  Yunike Christie Akuntansi 2021 3  Anisa Ratna Sari Akuntansi 2021 4  Anisa Aliyatud Dzakiyah Akuntansi 2021 5  Farida Nur Mahmudah Akuntansi 2021 6  Lu’lu’ul Mukarromah Akuntansi 2021 7  Nabillah Adwitya Sakanti Akuntansi 2021 8  Nanda Debi Wijayanti Akuntansi 2021 9  Nonny Laurencia Nawangsari Akuntansi 2021 10  Rahma Zhafirah Akuntansi 2021 11  Eriza Nabila Maharani Akuntansi 2021 12  Iftitah Aulia Safitri Akuntansi 2021 13  Mayzura Rahma Aulia Putri Akuntansi 2021 14  Mohammad Aziz Akuntansi 2021 15  Aisyah Regina Al Kindy Akuntansi 2021
Sumber : BAKPK UPN Jatim Bagian Kemahasiswaan
Menurut  Raco  (2018)  analisis  data  berarti  mengolah  secara  sistematis  bahan  hasil  wawancara  dan dokumentasi  lalu  menafsirkannya  sehingga  menghasilkan  suatu  pemikiran,  pendapat,  teori  atau  gagasan  yang baru.  Dalam  penelitian  kualitatif,  analisis data  dilakukan  sejak  pengumpulan  data  berlangsung  hingga  setelah selesai pengumpulan data. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam  Shidiq dan Choiri (2019), langkah-langkah analisis data meliputi tiga rangkaian kegiatan yaitu: 1.Reduksi Data 2.Penyajian Data 3.Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.
R. Rifqi Izzhulhaq dan Sri Trisnaningsih, Analisis Implementasi Kebijakan Pro Poor Budgeting pada Program Kartu Indonesia Pintar Terhadap  Penerima  Program Kartu  Indonesia  Pintar  (Studi  Kasus Mahasiswa S-1 Akuntansi  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Angkatan  2021)

## Tabel 2
Research Question
Sumber : data olahan

## Program Kartu Indonesia Pintar
Pendidikan lanjutan penting untuk peningkatan aset manusia, sebagai upaya suatu negara menyongsong masa depan  menuju  Indonesia  yang  terdepan.  Pendidikan  lanjutan  berperan  penting  dalam  membangun  karakter  individu yang imajinatif, inovatif, bebas, dan sangat agresif melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi terkini. Masuk ke  pendidikan  lanjutan  untuk  siswa  dari  keluarga  miskin  dan  lemah  juga  mungkin  cara  yang  paling  ideal  untuk meringankan  kemiskinan  dan  mendorong  perekonomian  negara.  KIP  sendiri  merupakan  kartu  yang  diperuntukkan bagi  keluarga  miskin  dan  lemah  yang  perlu  menyekolahkan  anak-anak  mereka  yang  berusia  7-18  tahun  ke  sekolah secara gratis. Orang-orang yang mendapatkan KIP ini akan diberikan aset uang dari pemerintah secara konsisten yang disimpan dalam kapasitas kartu KIP untuk naik kelas secara gratis tanpa biaya. Program KIP sendiri akan difokuskan pada 15,5 juta keluarga tertindas di seluruh Indonesia yang memiliki anak kecil berusia 7 hingga 18 tahun, baik yang terdaftar  maupun  yang  tidak  terdaftar  di  sekolah  atau  madrasah.  Dengan  program  KIP  ini,  diyakini  angka  putus sekolah bisa turun drastis.
Melalui  Program  Indonesia  Pintar  (PIP),  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  telah  merubah  Kartu  Indonesia Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah)  menjadi  KIP  Kuliah  Merdeka  pada  tahun  2021  sebagai  bentuk  jaminan  atas  penunjang pengajaran  dan  bantuan  biaya  sehari-hari  yang  diberikan  kepada  sekolah  menengah,  profesional  atau  alumni  yang sebanding dari keluarga berpenghasilan rendah. siap melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2022,  KIP  Kuliah  Merdeka  akan  terus  disosialisasikan  sebagai  karya  untuk  mewujudkan  impian  melalui  perluasan modalitas moneter dan fleksibilitas sosial siswa dari keluarga miskin dan  lemah  yang berasal dari seluruh  Indonesia untuk memiliki pilihan untuk berkonsentrasi di berbagai program kajian utama di tanah terbaik di seluruh Indonesia. KIP  Kuliah  Merdeka  seharusnya  memiliki  pilihan  untuk  digunakan  oleh  alumni  SMA,  SMK  atau  sederajat  yang memenuhi prasyarat di seluruh Indonesia, memiliki pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat menambah kemajuan negara sekaligus berkarya dan meningkatkan keuangan keluarga mereka.
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  melalui  Pusat  Layanan  Pembiayaan  Pendidikan  (Puslapdik)  akan  tetap menjamin  penerimaan  yang  tidak  memihak  pada  pendidikan  lanjutan  melalui  KIP  Kuliah  Merdeka  sekaligus mendukung  program  Merdeka  Belajar  yang  digulirkan  oleh  otoritas  publik.  Pada  tahun  2021,  bantuan  KIP  Kuliah telah disalurkan kepada 200 ribu penerima  Mahasiswa baru. Biaya pendidikan  yang diusulkan oleh perguruan tinggi untuk Puslapdik dengan jumlah untuk Program Studi dengan Sertifikasi A batas hingga 12 juta, Sertifikasi B batas 4 juta  apalagi  Otorisasi  C  limit  2,4  juta  rupiah.  Dengan  memastikan  biaya  pelatihan  ini,  Perguruan  Tinggi  umumnya tidak  diizinkan  meminta  siswa  membayar  biaya  tambahan  pelatihan.  Pada  tahun  2022,  ganti  biaya  harian  juga diberikan  dalam  5  klaster  wilayah  yaitu  dari  800  ribu,950  ribu,  1,1  juta,  1,25  juta  dan  1,4  juta  setiap  bulan
R. Rifqi Izzhulhaq dan Sri Trisnaningsih, Analisis Implementasi Kebijakan Pro Poor Budgeting pada Program Kartu Indonesia Pintar Terhadap  Penerima  Program Kartu  Indonesia  Pintar  (Studi  Kasus Mahasiswa S-1 Akuntansi  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Angkatan  2021)
yangmengingat konsekuensi dari tinjauan biaya untuk sebagian besar biaya sehari-hari di daerah/kota dan survei social ekonomi nasional (SuSeNas) dari BPS.

## Ketepatan  Sasaran  Penerima  Program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  Dijurusan  Akuntansi  angkatan  2021 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP)  adalah  suatu  program  atau  terobosan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  khususnya  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam  upaya  mengatasi  permasalahan  yang  dialami sebagian besar Masyarakat Indonesia yaitu masalah ekonomi khususnya dalam menempuh pendidikan. Dengan hal itu maka diharapkan dana bantuan yang dikeluarkan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah bisa tepat sasaran atau para penerima  Program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  berasal  dari  keluarga  yang  kurang  mampu  dan  membutuhkan bantuan  Program  Kartu  Indonesia  Pintar.  Di  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur  jurusan Akuntansi  Angkatan  2021  terdata  sebanyak  total  52  Mahasiswa  yang  terdaftar  atau  berstatus  sebagai  Penerima Program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah.  Oleh  karena  itu  peneliti  melakukan  wawancara  secara  mendalam  terhadap para penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Jurusan Akuntansi angkatan 2021 Universitas Pembangunan Nasional  Veteran  Jawa  Timur.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  terkait  proses  seleksi  berkas  kelayakan  calon penerima  untuk  menjadi  penerima  Program  KIP  Kuliah  hanya  dilakukan  secara  online  dan  tidak  ada  proses  seleksi secara langsung seperti mendatangi rumah calon penerima secara langsug. Sehingga terkait kebenaran berkas ataupun foto rumah yang di upload kedalam laman website KIP-K masih rawan dengan adanya manipulasi berkas. Hal tersebut sangat  lah  penting  dalam  proses  seleksi  berkas.  Ketika  dilakukan  seleksi  berkas  secara  langsung  seperti  mendatangi rumah calon penerima KIP-K sehinga pihak  penyelenggara program KIP-K bisa menjamin keaslian data atau berkas serta  kondisi  ekonomi  calon  penerima  secara  langung  dan  pihak  penyelenggara  program  KIP-K  juga  dapat memastikan bahwa dana atau anggaran yang akan diberikan nantinya sudah tepat sasaran kepada calon penerima yang benar benar layak untuk mendapatkan bantuan program KIP-K.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  terkait  Implementasi  Kebijakan  Pro  Poor  Budgeting  pada  Penerima Program Kartu Indonesia Pintar dijurusan S1-Akuntansi angkatan 2021 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan para penerima Program Kartu Indonesia Pintar benar benar  layak  untuk  mendapatkan  program  tersebut  dikarenakan  para  penerima  program  tersebut  berasal  dari  latar belakang  keluarga  yang  kurang  mampu  sehingga  kebijakan  pro  poor  budgeting  telah  terimplementasi  didalam Program  Kartu  Indonesia  Pintar  dan  bisa  dikatakan  bahwa  program  tersebut  di  jurusan  S-1  Akuntansi  Universitas Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur  telah  tepat  sasaran.  Sesuai  dengan  Pasal  34  UUD  1945  memastikan bahwa  anak-anak  miskin  dan  terlantar  benar-benar  menjadi  perhatian  Negara.  Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk memberikan yang terbaik bagi daerah setempat untuk mendapatkan administrasi Kartu Indonesia Pintar (KIP).

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Rohman. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan . Yogyakarta: LaksBang Mediatama. Asnaini  &  Herlina.  2017. Lembaga  keuangan  Syari’ah  (Teori  dan  Praktiknya  di  Indonesia) .  Yogyakarta:  Pustaka belajar.
Cresswell. 2008. Qualitative Research : Participants, Analysis and Quality Assurance. Farida Nugrahani. 2014. Metode Penelitian Kualitatif . Solo : Cakra Books 1 Jozef Raco, 2018. Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulanya . Rukajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach).
Saryono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif , PT. Alfabeta, Bandung.