Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan  membutuhkan  dana  yang tidak  sedikit.  Dana  tersebut  dikumpulkan dari  seluruh  potensi  sumber  daya  yang dimiliki  suatu  negara,  baik  berupa  hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat.  Salah  satu  bentuk  iuran masyarakat  adalah  pajak.  Sebagai  salah satu  unsur  penerimaan  negara,  pajak memiliki  peran  yang  sangat  besar  dan semakin  diandalkan  untuk  kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.
Di  beberapa  wilayah  termasuk  di Riau  terdapat  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  sebagai  kepanjangan  tangan  dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah penghimpun  pajak  Negara.  Selanjutnya DJP  dibantu  oleh  instansi  dibawahnya
yang    berdasarkan    Peraturan    Menteri Keuangan  No.  132/PMK.01/2006
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal Pajak,  dibentuk  Kantor      Pelayanan Pajak      (KPP)    Pratama  yang  mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan,  dan  pengawasan  Wajib  Pajak diantaranya  adalah  di  bidang  Pajak Penghasilan.
Pemerintah  akan  memulai  upaya intensif  menyadarkan  setiap  wajib  pajak untuk membayar pajak, karena sebelumnya  fokus  penagihan  pajak  hanya pada pengusaha kena pajak. Kebijakan ini diharapkan  akan  menaikkan  penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya.  Sulitnya  menghitung  pajak merupakan  salah  satu  hal  yang  sering dikeluhkan  masyarakat  bila  berhubungan dengan  kantor  pajak.  Bukan  hanya  Wajib Pajak  orang  pribadi,  Wajib  Pajak  badan

## Short Course : Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan Bagi Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung

## INOVA FITRI SIREGAR, RINYANTI RASYAD, AFRED SUCI
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : siregar_inovafitri@yahoo.com
Abstract : Problems in by teachers vocational high school ( SMK ) N 1 tapung is and his lack of access information and socialization even the low awareness of taxpayers for its liabilities perpajakannya  still  becomes  an  obstacle  the  low  compliance  taxpayers  to  pay  off  debt tax.Then misunderstanding teachers vocational high school ( smk ) n 1 tapung in counting of the  aspect  of  tax  rates  pengahasilan  worn  distinct  by  taxpayers,  charging  like  that  must  be reported on income that they received, with the their reporting obligations, teachers prefer to use  the  consultants  taxation  without  knowing  reason  of  any  pengahasilan  they  received  cut any  period  of  tax.  Methods  used  is  training  and  assistance  in  planning  taxes  and  annual report  .  goal  of  method  applied  measured  by  adopting  the  process  and  products  through  a method of observation and interview during and after the training held .The data collected is absentee  participants  and  products  training  and  counseling  of  taxation  and  bookkeeping matter.  Training  activities  designed  in  three  stages  consisting  of  the  preparatory  stage, implementation  and  monitoring.  Results  of  this  devotion  is  an  increase  in  participants' knowledge and understanding of Simulation Of Income Tax of the evaluation results through post-test  answers  were  increased  significantly  which  80%  already  know  Simulation  Of Income Tax and knowing its benefits, previously only 10% who know  Simulation Of Income Tax  and  10%  who  know  the  benefits  Simulation  Of  Income  Tax.  Even  with  socialization  is done by simulating the case then there is optimism participant companies of the ability to use accounting Simulation of Income Tax.
Keywords: Income Tax, PPh Pasal 21
Diklat Review : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan E-ISSN : 2598-6449 P-ISSN : 2580-4111 Vol. 1, No. 3, Desember 2017
juga  mengalami  hal  yang  sama.  Padahal bagi  Wajib  Pajak  badan,  ada  kewajiban membuat laporan  keuangan.  Selain  sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan stakeholders , laporan  keuangan  juga  sumber  data  untuk menghitung pajak. Dalam praktiknya sangat  sering  Wajib  Pajak  bertanya  berapa pajak  yang  harus  dibayar  tanpa  perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah  yang  diinginkan,  baru  mau  bayar pajak.  Bila  demikian  halnya,  tentu  akan merusak  sistem  penghitungan  pajak  yang sudah  terformulasi.  Dan  karena  urusan pajak  umumnya  dianggap  rumit  oleh  wajib pajak  maka  diperlukan  adanya  unit  khusus pada Kantor Pelayanan Pajak yang melayani wajib pajak.
Proses  penghitungan  pajak  tersebut yang akan menghasilkan jumlah pajak yang adil  tanpa  memberatkan  Wajib  Pajak namun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, formulasi menghitung  pajak  adalah  dasar  pengenaan pajak  dikalikan  tarif.  Dasar  pengenaan pajak  untuk  tiap  jenis  pajak  berbeda  satu sama lainnya. Untuk jenis Pajak Penghasilan  (PPh)  disebut  penghasilan kena pajak (PKP).
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N  1  Tapung  yang  berlokasi  di  Kecamatan Tapung  Kabupaten  Kampar  merupakan salah  satu  Sekolah  Kejuruan  yang  ada  di kabupaten  Kampar  yang  memiliki  lebih dari  450  siswa  Akuntansi  .    dengan banyaknya  peminat  mahasiswa  akuntansi yang  bersekolah  di  SMK  N  1  Tapung seharusnya pihak sekolah menyediakan dan memberikan  pengetahuan  kepada  siswa sesuai  dengan  Ujian  Kompetensi  (Ujian Kelulusan) yang memadai.
Permasalahan  yang  dialami  oleh guru-guru  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK)  N  1  Tapung  adalah  Ketidaktahuan dan minimnya akses informasi dan sosialisasi  bahkan  rendahnya  kesadaran Wajib  Pajak  atas  kewajiban  perpajakannya masih menjadi kendala rendahnya kepatuhan    wajib    pajak    untuk    membayar
utang    pajak.  Kemudian  ketidakpahaman Guru-guru  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK)  N  1  Tapung  dalam  perhitungan dari  aspek  tarif  pajak  pengahasilan  yang dikenakan  berbeda  oleh  masing-masing wajib  pajak,  pengisian  SPT  yang  wajib dilaporkan  atas  penghasilan  yang  mereka terima, dengan adanya kewajiban melapor tersebut,  guru-guru  lebih  memilih  untuk menggunakan  jasa  konsultan  perpajakan tanpa  mengetahui  alasan  dari  setiap pengahasilan yang mereka terima dipotong setiap periode pajak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa dalam pencatatan, penyajian dan pelaporan keuangan dengan menggunakan software  Aplikasi  Komputer  Akuntansi dengan  tingkat  pemahaman  yang  masih kecil  dan  kurangnya  pelatihan  dan  sangat perlu disosialisasikan.
Permasalahan yang dihadapi Guru- guru  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N  1  Tapung  terkait  dengan  kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:  Keterbatasan  SDM  Guru-guru Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  N  1 Tapung  dari  segi  pendidikan  maupun pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  hal perpajakan  sehingga  berpengaruh  pada pelaporan  setiap  tahunnya.  Terbatasnya sarana  dan  prasarana  karena  kurang informasi  yang  berhubungan  dengan kewajiban  usahanya  dalam  pencatatan usaha dan informasi kewajiban perpajakan bagi Guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Tapung. Program pengabdian
pada masyarakat  ini  dapat  memberi  solusi antara  lain:  Pemberian  pemahaman  pajak bagi Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung.  Pemberian  pemahaman  kon- sekuensi logis bahwa dengan melaksanakan kewajiban perpajakan maka harus  memahami  dan  trampil  dalam melakukan  pembukuan  bagi  Guru  Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung
Vol. 1, No. 3, Desember 2017
144

## METODE
Metode  kegiatan  dalam  program pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah pelatihan  dan  pendampingan  Guru  Dan Siswa  Akuntansi  SMK  N  1  Tapung  dalam perencanaan  pajak.  Dalam  hal  ini  ketua program  dan  anggotanya  berperan  sebagai mediasi.
Metode Pelaksanaan
Pengabdian
Kepada  Masyarakat.  Pelaksanaan  program pengabdian  kepada  masyarakat  dilakukan dengan harapan yakni: Melakukan inventarisasi  Guru  Dan  Siswa  Akuntansi SMK  N  1  Tapung;  Menginformasikan kegiatan kepada Guru Dan Siswa Akuntansi; Melakukan  komunikasi  intensif  dengan  para Guru  Dan  Siswa  Akuntansi  SMK  N  1 Tapung;  Mencari  tempat  untuk  dijadikan sebagai  tempat  pelatihan;  dan  membuat  dan memberikan  surat  undangan  kepada  peserta sebelum  kegiatan  pengabdian  masyarakat dilaksanakan.
Pelaksanaan  kegiatan. Sesuai dengan dana yang tersedia, kegiatan ini direncanakan dilakukan  satu  kali  dengan  rencana  kegiatan yang dilakukan adalah a) mengkaji kebijakan tentang  PP  No.  46  Tahun  2013  dan  standar akuntansi  bagi  Guru  Dan  Siswa  Akuntansi SMK N 1 Tapung terkait pelaporan pajak. b) mempertemukan  pihak  yang  terlibat  dalam penyuluhan  dan  pendampingan  perencanaan pajak  dalam  kegiatan  Pengabdian  kepada Masyarakat.
Evaluasi  Keberhasilan.  Hasil  yang diterima  dari  kegiatan  ini,  dianalisis  kembali oleh  pelaksana  kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan  kegiatan  dan  kekurangan  dan hal-hal yang harus dilakukan lagi agar tujuan kegiatan  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan memberi  manfaat  praktis  kepada  semua pihak yang terlibat dalam pelatihan perencanaan pajak Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung.

## HASIL
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini dilakukan  oleh  Dosen  Fakultas  Ekonomi Universitas Lancang Kuning. Acara bertempat  di  Sekolah  Menengah  Kejuaruan
(SMK)  Negeri  1  Tapung  Kecamatan Tapung  dengan  judul  “Pajak  Penghasilan Pasal  21  Orang  Pribadi  Dan  Badan  Bagi Guru  Dan  Siswa  Akuntansi  Smk  N  1 Tapung ”. pada hari kamis tanggal 30 Maret 2117
Dipilihnya    sasaran    Guru-Guru  , karena    Guru-Guru  merupakan    salah    satu objek pajak yang diwajibkan untuk membayar  pajak  melalui  laporan  keuangan rutin yang telah dihasilkan.
Sebelum kegiatan penyampaian materi mengenai bagaimana cara menghitung  Pajak  Penghasilan  Pasal  21
Orang  Pribadi  Dan  Badan,  tim  dosen pengabdian kepada masyarakat memberikan  pre  test  dengan  menyebarkan kuesioner  kepada  anggota  pelatihan  yang bertujuan  untuk    mengetahui  sejauh  mana pengetahuan dan pemahaman peserta tentang  perhitungan  Pajak  Penghasilan Pasal  21  Orang  Pribadi  Dan  Badan  yang sangat  membantu  dalam  menyusun  SPT secara mudah, cepat dan akurat.
Setelah menyebarkan kuesioner sebagai pre test, tim dosen memperkenalkan apa itu Pajak Penghasilan Pasal  21  Orang  Pribadi  Dan  Badan  dan manfaatnya  dalam  penyusunan  laporan keuangan serta melakukan sosialisasi dengan  cara  memberikan  simulasi  satu kasus perusahaan yaitu mulai dari pengantar  hukum  pajak,  bagaimana  fungsi pajak  bagi  daerah  dan  negara,  azas perpajakan,    hingga  perhitungan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  Orang  Pribadi  Dan Badan.
Setelah tim dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning mensosialisasi kemudahan  perhitungan  Pajak  Penghasilan Pasal  21  Orang  Pribadi  Dan  Badan  maka terlihat antusiasme peserta terhadap pelatihan  yang  dilakukan  oleh  tim  dosen lebih  jauh.  Antusisme  dapat  terlihat  dari partisipasi  peserta  murid-murid  SMK  dan para  guru-guru  mata  pelajaran  Perpajakan. Kemudian,  dilanjutkan  dengan  simulasi perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 Orang Pribadi Dan Badan dengan excel dan sesi  Tanya  jawab  terkait  perhitungan  Pajak
Diklat Review : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan E-ISSN : 2598-6449 P-ISSN : 2580-4111 Vol. 1, No. 3, Desember 2017
Penghasilan  Pasal  21  Orang  Pribadi  Dan Badan  maka  kami  tim  dosen  menyebarkan kembali  kuesioner  yang  sama  sebagai  post test  untuk  melihat  sejauh  mana  pengetahuan dan  pemahaman  tentang  perhitungan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  Orang  Pribadi  Dan Badan dalam pelaporan keuangan.
Berdasarkan  hasil  pre  dan  post  test yang  diberikan  kepada  peserta,  kami    tim dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang  Kuning  membuat  rekapitulasi  hasil pre  dan  post  test  tersebut.  Rekapitulasi  hasil pre dan post test ini bahwa terjadi perubahan yang  sangat  signifikan  dalam  menjawab pertanyaan  sebelum  dan  sesudah    kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pre dan post test).  Pengetahuan  dan  pemahaman  peserta Sesuai  dengan  permasalahan  yang  dihadapi oleh  Guru    SMK  N  1  Tapung  dalam kaitannya    dengan    upaya    pengembangan wawasan  pengetahuan  dan  keahlian  dalam perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan,  maka  program  pengabdian masyarakat  ini  dilakukan  dalam  bentuk transfer iptek yang dilakukan berupa sosialisasi, pelatihan

## PEMBAHASAN
Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan  yang  telah  dilakukan,  maka  akan dilakukan  evaluasi  minimal  3  (tiga)  kali, yaitu  evaluasi  proses,  evaluasi  akhir,  dan evaluasi  tindak  lanjut.  Kegiatan  evaluasi  ini akan  melibatkan  tutor/pakar  dari  Tim  Dosen Fakuktas  Ekonomi  Universitas  Lancang Kuning,.  Kriteria  dan  indikator  pencapaian tujuan  dan  tolak  ukur  yang  digunakan  untuk menjastifikasi tingkat keberhasilan kegiatan
Setelah  diberikan  sosialisasi  oleh  tim penyuluhan  dari  Tim  Dosen  Fakuktas Ekonomi  Universitas  Lancang  Kuning, peserta dapat memahami dengan jelas materi sosialisasi dan Perhitungan Pajak Penghasilan  Pasal  21  Orang  Pribadi  dan Badan  yang  akan  menjadi  pendukung kegiatan  perencanaan  pajak  penghasilan berdasarkan  standar  akuntansi  yang  berlaku bagi  Organisasi.  Untuk  aspek  ini,  diberikan informasi dan pelatihan penyusunan pembukuan  usaha  berdasarkan  permasalahan
masing-masing  sehingga  mereka  dapat mulai bertanggungjawab untuk menyampaikan    pembukuan    usaha    untuk kepentingan    pajak    ataupun  untuk  akses permodalan  kedepannya.      Sosialisasi  dan pelatihan  Perhitungan  Pajak  Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi dan Badan yang tim pelaksana  selenggarakan  bertujuan  untuk menunjang tingkat pengetahuan dan wawasan Terbentuknya pemahaman peserta pelatihan  akan  arti  penting  perencanaan pajak dan pentingnya pembukuan
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil diskusi  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh tim  pelaksana  IbM,  terhadap  pengetahuan dan  keterampilan  peserta  sosialisasi  dan pelatihan  Perhitungan  Pajak  Penghasilan Pasal  21  Orang  Pribadi  dan  Badan. Berdasarkan  evaluasi    tindak    lanjut    yang dilakukan,  ditemukan  bahwa  guru (wajib pajak)    yang    mengikuti  pelatihan  belum memahami  Perhitungan  Pajak  Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi dan Badan. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria keberhasilan program.
SIMPULAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan  di Kelas SMK Negeri  1  Tapung  dengan  judul  “Short Course : Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi  Dan  Badan  Bagi  Guru  Dan  Siswa Akuntansi  Smk  N  1  Tapung”  yang diadakan  pada  hari  Sabtu,  20  Maret  2017 yang  dihadiri  oleh  30  Peserta,  terdiri  dari Siswa  SMK  dan  Para  Guru  SMK  N  1 Tapung Provinsi Riau”
Sesuai  dengan  tujuan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  yang  telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan  sebagai  berikut:  Meningkatkan peran  serta  Fakultas  Ekonomi  Universitas Lancang  Kuning  dalam  ikut  membantu sekolah  sekolah  menengah  kejuruan  yang baru  berdiri  dengan  cara    melakukan pembinaan  terhadap  SMK  N  1  Tapung; Siswa  SMK  dan  Para  Guru  SMK  N  1 Tapung  Provinsi  Riau  telah  memiliki pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya  perhitungan  Pajak  Penghasilan
146
Pasal  21  Orang  Pribadi  Dan  Badan  dalam pelaporan  keuangan  yang  mudah,  cepat  dan akurat;  Pada  pelaksanaan  sosialisai,  peserta diberikan  kuesioner  dalam  bentuk  pre  dan post test, hasil dari pre dan post test tersebut menunjukkan perubahan yang sangat signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman  peserta  terhadap  perhitungan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Orang  Pribadi Dan Badan.

## DAFTAR RUJUKAN
Fitriandi,  Primandita.  2006. USKP  Review –  Ujian  Sertifikasi  Konsultan
Pajak .  Jakarta: Salemba Empat.
Kantor Pelayanan Pajak. 2007. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1170 beserta lampiran-lampirannya) . www.pajak.go.id
Mardiasmo. 2006. Perpajakan . Yogyakarta: Andi Offset.
Siti Resmi. 2016. Perpajakan Edisi 2 .Jakarta: Salemba Empat