## TRANSFORMASI KONFLIK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA
Esa Septian 1 
1 Program Studi Magister Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada,

## Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  offer  an  alternative  solution  to  the  relocation  policy  conflict  between Malioboro Street Vendors (PKL) and the Regional Government. Conflict transformation theory is used for problem-solving as a step to build good long-term relationships. The research method uses  a  qualitative  descriptive  research  type  with  a  case  study  approach.  Data  collection  was obtained  from  relevant  literature  with  the  research  theme,  namely  using  content  analysis techniques.  The  steps  of  data  analysis  are  data  reduction,  data  display,  and  conclusion.  The results of this study show that the relocation of street vendors policies can bring positive value to the sustainability of the Malioboro area as a world cultural heritage. Efforts to succeed in the street  vendors  relocation  policy  can  be  seen  from  the  perspective  of  conflict  transformation theory, namely a) Personal changes in street vendors in increasing self-capacity; b) Constructive relational  changes  between  the  government  and  street  vendors;  c)  Structural  changes  in facilitating the increase in street vendors' business; and d) Cultural change in building resources and mechanism for relocating Malioboro street vendors. Factors that support the relocation of Malioboro street vendors can apply digital marketing to increase street vendor marketing. Thus, the  success  of  the  street vendor  relocation  policy  can  produce  a  win-win solution  in  realizing conflict peace and the sustainability of the street vendors' existence in dealing with the COVID- 19 pandemic.

## Keywords: pkl, relocation, transformation

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menawarkan  alternatif  solusi  dalam  konflik  kebijakan  relokasi antara  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Malioboro  dengan  Pemerintah  Daerah.  Teori  transformasi konflik  digunakan  untuk problem-solving sebagai  langkah  membangun  hubungan  yang  baik secara  jangka  panjang.  Metode  penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data diperoleh dari literatur yang relevan dengan tema  penelitian,  yaitu  menggunakan  teknik content  analysis. Langkah-langkah  analisis  data melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa  relokasi  kebijakan  PKL  dapat  mendatangkan  nilai  positif  bagi  keberlanjutan  Kawasan Malioboro sebagai warisan budaya dunia. Upaya menyukseskan kebijakan relokasi PKL dapat dilihat  dari  perspektif  teori  transformasi  konflik,  yaitu  a)  Perubahan  personal  PKL  dalam peningkatan kapasitas diri; b) Perubahan relasional yang konstruktif antara pemerintah dengan PKL;  c)  Perubahan  struktural  dalam  memfasilitasi  peningkatan  usaha  PKL;  dan  d)  Perubahan kultural dalam membangun sumber daya dan mekanisme relokasi PKL Malioboro.
Kata kunci: pkl, relokasi, transformasi
 saseptian28@gmail.com
https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9190
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i

## PENDAHULUAN
Pandemi Coronavirus  Disease- 19 (COVID-19)  telah  berdampak  besar terhadap  perekonomian  masyarakat. Pemerintah menghentikan laju penyebaran COVID-19 dengan mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dari mulai  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM)    (Muhandari  &
Ilham,  2021) . Dampak  dari  berbagai kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah tersebut  membuat  aktivitas  masyarakat menjadi terbatas. Di sisi lain, penurunan pendapatan  masyarakat  akibat  COVID- 19,  khususnya  di  sektor  informal  yang menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat Indonesia (Apriati et al., 2021).
Hasanuddin  (2019),  menyatakan bahwa sektor informal yang menunjukan kegiatan  perekonomian  berskala  kecil dan sangat sulit untuk menjalin hubungan kerjasama secara luas. Sektor informal sebagai suatu kegiatan berskala kecil  yang  bertujuan  untuk  menyerap tenaga  kerja.  Sektor  informal  masih menghadapi permasalahan terkait
rendahnya  pendidikan,  keterampilan yang  minim,  dan  umumnya  pendatang. Menurut  Sakernas  BPS,  menunjukkan data  Kondisi  pekerja  indonesia  dilansir dari  lokadata.beritagar.id  mendominasi pekerja  informal  yang  daripada  sektor formal.  Jumlah  pekerja  formal  pada Tahun 2019 berjumlah 5.272.968 sedangkan pekerja informal 75.093.224.
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  menjadi  sektor  yang  paling terpuruk akibat kondisi pandemi COVID-19. Sektor  informal  pada  pariwisata memiliki kontribusi yang perlu dioptimalkan  dengan  baik.  Menurut Sakernas  BPS,  pada  tahun  2019  sekitar 11,83 persen pekerja di Indonesia berada di Industri pariwisata. Kontribusi pariwisata  terhadap  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  sekitar  4%  per  tahun (Tusianti  &  Prihatinningsih,  2020). Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (DIY)  merupakan  salah  satu  daerah dengan  pekerja  yang  bergerak  pada dominasi sektor informal dan pariwisata. Berikut  ini  kondisi  jumlah  penduduk yang  bekerja  pada  sektor  formal  dan informal dari tahun 2018-2021.

## Tabel 1.
Kondisi Pekerja di DIY
Sumber: Bappeda, 2021
Sektor/ Tahun Jumlah Penduduk Persentase % Formal 2018 965.707 45,59 2019 1.051.665 48,36 2020 905.751 42,59 2021 994.916 44,64 Informal 2018 1.152.685 54,41 2019 1.123.047 51,64 2020 1.220.615 57,41 2021 1.233.607 55,36 Rata-Rata Formal 979.509 45,30 Informal 1.182.488 54,70
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2022, Volume 8, Nomor 3
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Berdasarkan tabel di atas, menunjukan  bahwa  jumlah  penduduk pada sektor informal paling mendominasi dari tahun ke tahun dengan rata  rata  mencapai  54,70%  sedangkan sektor  formal  45,30%.  Akibat  pandemi COVID-19,  terdapat  540,12  ribu  orang penduduk DIY, terdiri dari pengangguran (32,37 ribu
orang),  Bukan  angkatan  kerja  (22,  83 ribu orang), Sementara tidak kerja (36,57 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami  pengurangan  jam  kerja (448,35  ribu  orang  (Badan  Pusat Statistik, 2020).
Provinsi  DIY  mengandalkan sektor  pariwisata  dalam  perekonomian masyarakat  salah  satunya  di  Kota Yogyakarta.  Kota  Yogyakarta  terkenal sebagai Kota Pariwisata memiliki pesona dalam menarik minat kunjungan wisatawan melalui destinasi wisata yang dimiliki. Menurut Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta  dalam Laporan  Akhir Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan  Kota  Yogyakarta  Tahun 2020,  menyatakan  bahwa  kunjungan wisatawan  telah  berimplikasi  pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat sebagai pelaku wisata. Selain itu, sektor pariwisata telah menghasilkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  bagi pemerintah daerah. Akan tetapi, pandemi  COVID-19  berimbas  pada penurunan  kunjungan  wisatawan  yang dimulai sejak awal tahun 2020 aktivitas jumlah  kunjungan  wisatawan  menjadi menurun  drastis  yang  terjadi  dalam situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mengharuskan kegiatan pariwisata
ditutup.  Hal  ini  sangat  merugikan berbagai pihak khususnya pelaku wisata
(Mawar et al., 2021).
Wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta  tidak  pernah  melewatkan momen  dalam  berkunjung  ke  Kawasan Malioboro untuk mencari oleh-oleh khas Jogja maupun untuk berwisata. Kawasan Malioboro sebagai ikon Pariwisata Kota Yogyakarta  selalu  dipadati  oleh  para wisatawan.  Keramaian  Malioboro  tidak pernah terlepas dari banyaknya pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  yang berjualan seperti kerajinan, kuliner, dan cinderamata  lainnya  dapat  menciptakan perekonomian  masyarakat  di  Kawasan Malioboro. Hamid (2018), menyebutkan keberadaan  PKL  memiliki  potensi  dan peluang  bagi  masyarakat  yang  kurang mampu dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan PKL. Eksistensi PKL telah berkontribusi besar dalam  menciptakan  lapangan  pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat  lokal  serta  menghidupkan Kawasan  Malioboro  menjadi  destinasi wisata  favorit  wisatawan.  Menurut Zamahsari  (2017),  keberadaan  PKL yang menempati lokasi pusat keramaian kota  telah  mendatangkan  pendapatan bagi masyarakat sebagai mata pencahariannya  maupun  pemerintah daerah  dalam  upaya  menekan  jumlah pengangguran  masyarakat  kota.  Namun demikian, PKL Malioboro memiliki sisi negatif  dalam  keberadaannya  yang mengganggu lalu lintas sekitar, mengganggu  pejalan  kaki,  fasilitas trotoar,  dan  identik  dengan  kondisi lingkungan yang kotor dan kumuh.
Dalam momentum pandemi
COVID-19  merupakan  langkah  dalam menciptakan  Kawasan  wisata  yang mengandung dimensi kebersihan, ketertiban,  keamanan,  dan  kenyamanan bagi para wisatawan. Pemerintah daerah
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
menginginkan  kembalinya  Kawasan Malioboro sebagai warisan budaya dunia yang  terbebas  dari  banyaknya  PKL.
Dengan  demikian,  Perlunya  penataan Kawasan Malioboro dalam keberlanjutan pariwisata.
Berdasarkan  kondisi  tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan perencanaan  untuk  menata  Kawasan Malioboro  dengan  mengambil  langkah strategis,  yaitu  dengan  merelokasi  PKL ke  tempat  yang  telah  disediakan  pada tahun 2022. Prasetya & Fauziah (2021), menyatakan bahwa relokasi PKL memiliki misi strategis dalam menciptakan keindahan tata ruang kota. Selain  itu  sebagai  wujud  dukungan proses  pelaksanaan  pembangunan  di wilayah  perkotaan.  Akan  tetapi,  upaya relokasi  rupanya  telah  menuai  berbagai penolakan  khususnya  PKL.  PKL  telah mengklaim  keberadaanya  telah  lama berdiri  hingga  bertahun-tahun  dan menjadi  ikon  wisata  Kota  Yogyakarta yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari Kawasan Malioboro.
Safitri  &  Sukmana  (2020), mengungkapkan  bahwa  relokasi  dapat mengakibatkan sepinya pengunjung, ada pedagang yang tidak menempati lapaknya  secara  sengaja,  kurangnya pemeliharaan  infrastruktur,  dan  tingkat promosi  yang  rendah.  Hal  ini  semakin memperparah  keadaan  karena  relokasi dilakukan dalam masa pandemi COVID- 19.  Pedagang-pedagang  kecil  masuk dalam sektor informal yang mengandalkan penghasilan dari kunjungan wisatawan mengalami
keterpurukan paling parah akibat dampak pandemi COVID-19 (Suroso et
al, 2021) .
Proses  relokasi  membutuhkan peran  andil  dari  berbagai stakeholder yang terlibat dalam melakukan persuasif, metode  dialog  yang  digunakan,  dan komunikasi secara kontinu antara pemerintah,  PKL,  dan  masyarakat. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi untuk mengklaim transparansi  dan  informasi  yang  lebih baik  serta  proses  konsultasi  yang  lebih bermakna terkait dengan rencana pemerintah  yang  memengaruhi  mata pencaharian  PKL  (Gautama,  2011; Gibbings et al., 2017; Hasan & Rahman, 2008).  Disisi  lain, pemahaman  budaya pada  target  kebijakan  menjadi  faktor penting bagi Pemerintah dalam menerapkan  kebijakannya  (Mani  et  al., 2016). Upaya  menyukseskan  kebijakan relokasi PKL Malioboro dapat dilakukan melalui pendekatan transformasi konflik sebagai  langkah  dalam  melakukan penyelesain  konflik  secara  konstruktif antara  hubungan  pemerintah  Kota Yogyakarta  atau  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  dengan PKL.
Pendekatan secara komprehensif diperlukan  untuk  melihat  akar  dari permasalahan antara PKL dengan pemerintah daerah dalam upaya menata Kawasan  Malioboro  dan  memberikan keadilan bagi keberadaan PKL. Masalah relokasi  PKL  yang  terjadi  dapat menemui  titik  penyelesaian  konflik melalui pendekatan transformasi konflik. Transformasi konflik merupakan  suatu  proses  keterlibatan dalam  mengubah  hubungan  menjadi konflik  konstruktif.  Konflik  konstruktif diperlukan untuk membangun perdamaian  dalam  jangka  panjang (Miall,  2004).  Transformasi  konflik menanggapi  pasang  surut  konflik  sosial
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2022, Volume 8, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
sebagai  kesempatan  penting  untuk memulai  proses  perubahan  positif. Transformasi  konflik  digunakan  untuk mencegah  kekerasan,  meningkatkan keadilan  dalam  menjalin  hubungan  dan struktur  sosial,  dan  mempertimbangkan realitas  nyata.  Dengan  fokus  pada transformasi konflik
melalui penanganan  struktur  yang  lebih  besar, Perdamaian  dan  kemampuan  untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang kreatif  dan  tanpa  kekerasan  adalah tujuan  utama  dari  transformasi  konflik. (Shaw, 2020).
Dalam konteks tranformasi konflik  menekankan  pada  hak  asasi manusia  dalam  membantu  menciptakan pembagian kekuasaan, sumber daya, dan peluang  yang adil dalam  proses mengelola konflik secara konstruktif dan efektif  (Parlevliet,  2011).  John  Paul Lederach  (dalam  Prasetijo,  2009), menawarkan  4  dimensi  level  yang berbeda untuk melihat perubahan meliputi perubahan personal, relasional, struktural, dan kultural (budaya). Berkaitan  dengan  penjelasan  diatas, suatu  program  transformasi  konflik sebaiknya  mempunyai  arah  pencapaian tujuan  besar  dalam  level  dimensi  yang berbeda  menurut  (Lederach,  2014), yaitu: (1) Perubahan Personal, mengurangi  dampak  destruktif  dari perselisihan  sosial  dan  meningkatkan kapasitas seseorang untuk kesejahteraan
pada dimensi fisik, emosional, intelektual,  dan spiritual;  (2)  Perubahan Relasional,  meminimalkan  komunikasi yang  tidak  berfungsi  dengan  baik  dan memaksimalkan pemahaman, memunculkan harapan dan menghindari hubungan  dengan  emosi  dan  saling ketergantungan  dalam  hubungan;  (3) Perubahan  Struktural,  memahami  dan
mengatasi  akar  penyebab  dan  kondisi sosial yang menimbulkan kekerasan dan ekspresi konflik yang berbahaya lainnya, mempromosikan mekanisme non- kekerasan yang mengurangi permusuhan konfrontasi dan yang meminimalkan dan pada akhirnya
menghilangkan kekerasan,  mendorong  pengembangan struktur  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  manusia  (keadilan  substantif)  dan meningkatkan  keterlibatan  masyarakat dalam  pilihan-pilihan  yang  berdampak pada kehidupannya (keadilan
prosedural);  (4)  Perubahan  Kultural, mengidentifikasi  dan  memahami  pola budaya  yang  memengaruhi  munculnya manifestasi konflik kekerasan, mengidentifikasi dan menciptakan sumber  daya  serta  mekanisme  dalam budaya  pengaturan  secara  konstruktif menyelesaikan konflik.
Penelitian  sebelumnya  dilakukan oleh Steel (2012), bahwa PKL
melakukan  perlawanan  dari  perspektif mobilisasi  dan  aksi  kolektif  secara politik.  Meskipun  kebijakan  relokasi diterapkan  di  bawah  Pemerintahan Valencia  Miranda  dan  upaya  melarang perdagangan  informal  di  pusat  wisata Cusco  bersifat  ekslusif,  namun  gagal dalam menertibkan PKL dan PKL masih menjadi  pemandangan  jalanan  khas Cusco.  PKL  memiliki  imbalan  dan batasan,  dinamika,  struktur  yang  unik. Terbatasnya  pengaruh  kebijakan  politik mengarah  pada  karakter  PKL  yang megalami regenerasi. Intervensi kebijakan seringkali memiliki konsekuensi yang tak terduga dan tidak efektif dalam memperhitungkan
hubungan  kekuasaan  yang  beragam  di antara pedagang kaki lima dan pentingnya fragmentasi sosial . Weng & Kim (2016), dalam penelitiannya bahwa
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
peran  organisasi  PKL  sangat  penting dalam  merelokasi  PKL  ke  bangunan pasar  dengan  sukses,  faktor  kesuksesan kebijakan relokasi karena kontruksi dan pengelolaan  gedung,  proses  negosiasi konsensi,  perancangan  ulang  bangunan pasar,  dan  mengadopsi  pendekatan
Public-Privat Partnership (PPP). Sedangkan kegagalan relokasi
disebabkan  oleh  lokasi  yang  salah, regulasi  birokrasi,  dan  kurangnya  daya tarik bagi pengunjung.
Penelitian  lain  dilakukan  oleh Zamahsari  (2017),  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  1)  komunikasi antara  PKL  dan  Pemerintah  Daerah (PEMDA),  Satpol  PP,  dan  Dinas UMKM  belum  terjalin  dengan  baik.  2) karakteristik masyarakat yang heterogen kurang menjadi perhatian dalam penataan PKL di Pasar Tanah Abang. 3) upaya  penataan  PKL  di  Pasar  Tanah Abang  melalui  penertiban,  relokasi,
pendataan,
pembinaan, dan pemberdayaan belum berdampak positif. 4)  ketidakmerataan  ekonomi  pada  tiap- tiap  daerah  turut  menjadi  penyebab sulitnya penanganan PKL di Pasar Tanah Abang  dan  5)  implementasi  kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya penertiban  PKL  belum  terlaksana  baik.
Hal  ini  terbukti  dari  masih  banyaknya
PKL  yang  berjualan  di  tempat-tempat yang tidak sesuai peruntukannya.
Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis  ingin menganalisis masalah dan penyelesaian konflik dalam kebijakan relokasi PKL dengan pendekatan  teori  transformasi  konflik.
Pendekatan transformasi konflik sebagai suatu  cara  dalam  proses  penyelesaian masalah yang multidimensional. Pendekatan tersebut tidak hanya mencari solusi  secara  cepat  atas  permasalahan
yang  ada  tetapi  juga  menyediakan penyelesaian  konflik  yang  dipandang secara  holistik.  Transformasi  konflik dapat  melihat  permasalahan  di  balik masalah yang hadir seperti konteks pola hubungan sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan menciptakan hubungan jangka  panjang.  Upaya  mengubah kekuatan  negatif  menjadi  kekuatan positif  akan  menghasilkan  perdamaian antara  hubungan  pemerintah  dengan PKL.  Penataan  Kawasan  Malioboro sangat  penting  dalam  menghadirkan pariwisata  yang  menjadi lesson  learned bagi daerah lain.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan studi  kasus.  Kyin  (dalam  Kadji,  2016), mengungkapkan  bahwa  ketika  ada sedikit  kesempatan  bagi  peneliti  untuk memengaruhi  peristiwa  yang  sedang dipelajari  dan  studi  difokuskan  pada kejadian saat ini atau kontemporer dalam kehidupan nyata. Studi kasus merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk topik penelitian yang menanyakan "bagaimana" atau "mengapa". Penelitian studi  kasus  menurut  Neuman  (2017), mengambil  bentuk  analisis  menyeluruh dari  berbagai  jenis  data  mengenai beberapa  unit  atau  kasus  selama  satu periode  atau  selama  beberapa  periode yang berbeda.
Metode pengumpulan data menggunakan  data  sekunder  diperoleh dari  berbagai  literatur  relevan  dengan tema  penelitian  berdasarkan  teknik content analysis . Ahmad (2018), mengemukakan  bahwa  analisis  konten berbeda  dengan  penelitian  lapangan
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2022, Volume 8, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
yang  terfokus  pada  sumber  primer. Dalam penelitian teks  (isi) ini memiliki keunggulan  otentisitas  dan  jangkauan interpretasi  yang  luas.  Para  ahli  dalam ilmu  sosial  dan  humaniora  banyak menggunakan  studi  analisis  isi  sebagai jenis kajian baru.
Tahapan dalam memperoleh bersumber  dari  data  sekunder  meliputi tinjauan literatur dan data sekunder yang diperoleh dari internet browsing
(collecting  data) artikel  dan  berita dengan kata kunci yang relevan dengan kebijakan  relokasi  PKL  Malioboro , dan kategorisasi  data  serta  identifikasi  lalu analisis  isi.  Teknik  analisis  data  dalam penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan Model Miles dan Huberman (dalam Yusuf, 2014),
langkah-langkah  analisis  data  melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.  Penulis  mengkaji  lebih dalam  terkait  konflik  penolakan  yang terjadi akibat adanya kebijakan relokasi
PKL Malioboro. Konflik antara
Pemerintah  dan  PKL  dilihat  dari perspektif  teori  transformasi  konflik dalam menjalin hubungan jangka panjang dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konflik  Kebijakan  Relokasi  PKL Malioboro
Penataan  PKL  Malioboro  pada dasarnya  telah  lama  diatur  dalam Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor 37  Tahun  2010  Tentang  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  Kawasan  Khusus Malioboro-A.  Yani.  Peraturan  daerah tersebut  memuat  isi  terkait  penataan Kawasan  yang  boleh  digunakan  oleh PKL dan  Kawasan  yang dilarang untuk
berjualan.  PKL  sebagai  penjual  barang dan  atau  jasa  yang  secara  perorangan berusaha  dalam  kegiatan  ekonomi  yang menggunakan tempat-tempat yang terhubung  dengan  jalan  raya  atau fasilitas umum bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Dengan  demikian,  PKL  harus  memiliki lapak  usaha  dengan  izin  penggunaan lokasi  PKL  dan  syarat  tempat  usaha berbentuk  bongkar  pasang.  Kebijakan penataan PKL Malioboro sebagai wujud dalam  upaya  melakukan  pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor informal. Keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif  harus  dilakukan  dalam  mencapai kesejahteraan  masyarakat  (Purnomo, 2020).
Konflik  antara  pemerintah  dan PKL  muncul  karena  pemerintah  telah melakukan  relokasi  PKL  Malioboro  ke shelter  baru.  Implikasinya,  kebijakan relokasi PKL Malioboro menuai konflik dilihat dari sudut pandang watak konflik, yaitu  konflik  ideologis  dan  pragmatis, yaitu: a. Konflik ideologi yang terkandung memiliki pandangan keyakinan  dari  sisi  PKL,  telah  berdiri sejak lama sehingga Malioboro dan PKL tidak  dapat  dipisahkan  dan  memiliki keunikan  daya  tarik  wisata  dengan berkembangnya PKL. Namun demikian, Malioboro memiliki nilai sumbu Filosofi Jogja sebagai warisan budaya dunia yang harus  dilestarikan  keberadaannya;  b. Konflik  pragmatis  menunjukan  bahwa relokasi  PKL  Malioboro  sarat  dengan perebutan  lahan  usaha  sebagai  tempat PKL mencari nafkah. PKL mengkhawatirkan  relokasi  ke  tempat baru  yang  dilakukan  dapat  menurunkan pendapatannya dalam situasi pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Penataan  Kawasan  Malioboro telah  lama  menjadi  agenda  pemerintah daerah dalam merelokasi PKL. Sosialisasi  telah  dilakukan  sejak  Tahun 2015, namun relokasi PKL direncanakan pada Bulan Januari Tahun 2022 sampai Tahun  2024.  Pro  dan  kontra  dalam
relokasi tersebut muncul, mengingat hal tersebut  dilakukan  pada  masa  pandemi
COVID-19. Dukungan relokasi Kawasan  Malioboro  sebagai  upaya dalam  menciptakan  kenyamanan  bagi wisatawan, masyarakat maupun pedagang.
Gambar  di  atas  merupakan tempat  baru  PKL  yang  telah  disiapkan pemerintah  sekitar  1.600-1.800  PKL  di Malioboro. Sekitar 50% PKL menempati  bangunan  bekas  bioskop Indra  di  sisi  selatan.  Sedangkan  di  sisi utara, 50 % PKL lainnya di tempatkan di bekas gedung Dinas Pariwisata (Jogjaaja.com). Namun, lebih dari 1.000 PKL Malioboro menolak rencana relokasi  tersebut,  PKL  lebih  memilih untuk ditata tanpa dipindah atau dengan kata  lain  dibuat  indah  tanpa  memindah (Widiyanto, 2021).
PKL  Malioboro  menggunakan berbagai  bentuk  bangunan  usaha  yang didirikan, yaitu warung semi permanen. Meja  yang  disusun  dari  kayu  panjang, gerobak,  dan  alas  tikar  menjadi  sarana
berdagang  PKL  Malioboro.  Adanya kebijakan  relokasi,  pemerintah  harus memperhatikan  kesiapan  sarana  dan infrastruktur yang memadai agar tempat yang baru dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat.  Kebijakan  relokasi  di  sisi lain  sebagai  jalan  tempuh  dengan menjadikan Kawasan lepas dari persoalan  kemacetan  yang  berada  di sepanjang  Kawasan  Malioboro  (Leon,
2021).
Gambar 1. Salah Satu tempat relokasi PKL Malioboro di Gedung Bekas Dinas Pariwisata

## DIY
Sumber: jpnn.com
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2022, Volume 8, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Gambar 2.

## Model Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi PKL Malioboro
Sumber: diolah oleh Penulis Relokasi PKL menguatkan nilai-nilai yang terkandung di sepanjang  Kawasan  Malioboro  dengan meningkatkan kualitas lingkungan
dalam nilai-nilai kearifan lokal.
Pemerintah  daerah  menyatakan  bahwa relokasi  tidak  akan  mengurangi  daya tarik  wisatawan  untuk  berkunjung maupun  menghilangkan  ciri  khas Malioboro.  Namun  demikian,  relokasi masih  mendapatkan  penolakan  dari PKL.  Asosiasi  PKL  di  Malioboro mengungkapkan  penolakan  relokasi PKL  dan  meminta  Pemerintah  Daerah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY), untuk  meninjau  kembali  kebijakan tersebut  (Setiawan,  2021a).  Penataan
Kawasan Malioboro diperuntukan untuk  menjamin  hak  semua  pihak dalam  menjaga  Malioboro  menjadi tempat wisata  yang  mengandung dimensi  kebersihan,  keindahan  dan kenyamanan
wisatawan serta
memisahkan  pedagang  yang  legal
dengan  yang  tidak.  Relokasi  tersebut berupaya  untuk  menjamin  hak  PKL dalam keberadaannya sehingga berdampak  pada  meningkatnya  taraf hidup masyarakat. Transformasi Konflik dalam Mencapai Perdamaian Konflik antara Pemerintah dengan PKL Malioboro Perubahan Personal PKL dalam Peningkatan Kapasitas Diri PKL yang menggantungkan hidup dari Malioboro memiliki pandangan bahwa relokasi dalam membangun  pasar  baru  bukanlah  hal yang  mudah.  Prioritas  penting  dalam merelokasi  PKL  menyiapkan  lokasi yang  strategis  agar  dapat  mengundang para  wisatawan  masuk  ke  tempat  yang baru.  Persiapan  dalam  merelokasi  juga tidak  hanya  menyediakan  tempat  baru bagi  PKL,  namun  mendorong  dan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
memberdayakan  PKL  karena  memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kajian ulang juga  perlu  dilakukan  dalam  menakar kerugian  maupun  keuntungan  dalam merelokasi PKL. Hal ini untuk menjamin  keberadaan  tempat  baru  bagi PKL dapat meningkatkan perekonomiannya. Pemberdayaan PKL, belum memiliki suatu perencanaan yang
bersifat  konseptual,  komprehensif,  dan terintegrasi sehingga belum dapat menciptakan  iklim  yang  mendukung berkembangnya  PKL  (Sarjono,  2014). Dengan perubahan personal pada individu  PKL,  dapat  meningkatkan upaya  pemberdayaan  yang  didukung oleh  semua  pihak  termasuk  dari masyarakat  PKL.  Kondisi  sosial  yang terjadi  dalam  perekonomian  rendah, lemah, dan termarjinalkan masih
menjadi citra PKL. PKL perlu diberdayakan dan diberikan daya sehingga dapat memperoleh “keagenan” masyarakat. Keagenan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk  menunjukan  kapasitas  individu berperilaku secara bebas dalam membuat  keputusan  dalam  hidupnya. Hal  ini  dapat  berkontribusi  dalam menciptakan kemandirian ekonomi.
Keagenan  yang  didapatkan  oleh sasaran  pemberdayaan  yang  diinisiasi oleh masyarakat atau PKL dan pemerintah  dapat  memfasilitasi  dan memotivasi PKL sehingga memunculkan  kesempatan  baru  untuk dapat memperoleh keagenannya melalui akses  peningkatan skill masyarakat melalui pelatihan, pendampingan,
maupun  pembinaan  seputar  manajemen usahanya. Terbentuknya proses pengkapasitasan manusia berarti
memampukan  PKL  secara  individu melalui  pemberian  keterampilan  dan pengetahuan. Dengan demikian, diperlukannya  aktor  yang  memiliki kemampuan dalam mentransfer keagenan masyarakat menjadi tindakan, sehingga  esensi  dari  pemberdayaan masyarakat dapat terwujud dalam mentransformasikan masyarakat menjadi mandiri, merdeka, dan memiliki power . Perubahan  Relasional  yang  Konstruktif Antara Pemerintah dengan PKL Malioboro Pemerintah  Kota  Yogyakarta telah mengundang PKL untuk menyosialisasikan agenda relokasi yang dimulai Tahun 2021. Dalam kewenangan pemindahan PKL berada di tangan Pemerintah Provinsi DIY.
Rencana  relokasi  PKL  Malioboro  telah lama diagendakan namun belum kunjung terealisasi, sehingga PKL yang mewakili pertemuan tersebut menganggap  bahwa  pertemuan  yang diadakan untuk membahas konflik yang terjadi  antara  pemilik  Toko  Tiempo Gelato  Malioboro dengan PKL, dimana Toko  tersebut  telah  memasang  kursi untuk  pengunjung  di  depan  tokonya sehingga  PKL  tidak  dapat  berjualan  di area tersebut (Ramadhan, 2022).
Perwakilan PKL telah diundang pemerintah dalam pertemuan sosialisasi relokasi  pada  tanggal  26  November 2021,  diberitahukan  secara  mendadak sehingga  PKL  belum  siap  dalam menerima  kebijakan  tersebut.  Dalam pertemuan  tersebut  pemerintah  telah memberikan waktu kepada PKL
Malioboro  untuk  segera  mengosongkan
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2022, Volume 8, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Kawasan  Malioboro  dan  menempati tempat relokasi baru (Leon, 2021).
PKL  yang  tergabung  dalam organisasi  Paguyuban  telah  melakukan konsolidasi  dengar  pendapat  bersama PKL.  Salah  satu  paguyuban  Malioboro, yaitu  Koperasi  Tri  Dharma,  dari  26 kelompok PKL,  sebanyak  10 kelompok telah menyampaikan tiga sikap terhadap relokasi PKL Malioboro
(Kabarkota.com,  2022),  antara  lain:  (1) Menolak  relokasi  karena  kenyamanan berjualan  dan  kondisi  ekonomi  yang buruk  akibat  pandemi  COVID-19;  (2) Meminta penundaan relokasi hingga dua hingga  tiga  tahun  untuk  menjamin infrastruktur  pendukung  di  lokasi  baru telah  siap  digunakan;  (3)  Menerima dengan  sejumlah  syarat,  yaitu  semua fasilitas  pendukung  di  lokasi  baru  telah lengkap.  Harus  ada  relokasi  serentak semua pedagang kaki lima, dan jaminan komersial  di  lokasi  baru  untuk  promosi wisata.  Jatah  hidup  sesuai  dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL),
legitimasi  bisnis,  dan  komitmen  bahwa ketika  pedagang  kaki  lima  direlokasi, lorong  depan  toko,  dan  trotoar  di sepanjang Malioboro tidak akan digunakan untuk berjualan. Dalam menyikapi tuntutan tersebut  pemerintah  harus  menjalin komunikasi  lebih intens dalam  agar dapat  menjalin  hubungan  baik  dengan PKL. Penyampaian relokasi tidak hanya ke  beberapa  perwakilan  kelompok namun menyeluruh ke semua PKL agar dapat  tersampaikan  maksud  kebijakan relokasi tersebut. Lebih lanjut, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang konstruktif, persuasif, edukatif, dan berdialog  atau  dengar  pendapat  agar dapat  menerima  aspirasi  PKL  sehingga kebijakan dapat diimplementasikan
dengan baik. Dalam penertiban dilakukan oleh Satpol PP beserta petugas lainnya harus menghindari proses relokasi yang memaksa maupun kekerasan. Proses relokasi perlu
dilaksanakan  dengan  kondusif  dan humanis.
Pemerintah  perlu  membangun relasional  secara  konstruktif  melalui kegiatan brainstorming atau  curah pendapat. Brainstorming dapat disampaikan  oleh  pemerintah  melalui cara  face  to  face  bertemu  secara langsung dengan para PKL secara intens dan menerima feedback . Curah pendapat menekankan  penggunaan  dialog  untuk mengumpulkan  masukan  dari  semua peserta,  termasuk  ide,  pandangan, keahlian,  dan  pengalaman.”  (Yusuf  & Trisiana,  2019).  Dengan  menggunakan teknik brainstorming, dapat menemukan konsep, tujuan, dan rencana taktis yang digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan memahami masalah yang dihadapi PKL Malioboro.
Perubahan Struktural dalam Memfasilitasi Peningkatan Usaha PKL Kebijakan  relokasi  menjadi  akar masalah konflik dengan melihat sisi lain dari Kawasan Malioboro telah berkembang  pesat.  Para  PKL  menolak relokasi  dan  meminta  waktu  untuk menyiapkan relokasi tersebut. Penolakan relokasi PKL di sisi lain karena kondisi COVID-19 yang membuat
perekonomian  masyarakat terpuruk. Pasalnya,  PKL  sempat  tidak  berjualan berjualan  selama hampir 6 bulan ketika COVID-19  mulai  masuk  ke  wilayah Yogyakarta.
Upaya pemulihan perekonomian PKL baru mulai dilakukan  setelah  dihadapkan  dalam
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
kondisi  pandemi  COVID-19  dalam waktu  dua  tahun  terakhir  (Kumparan, 2021). Hal ini membuat PKL Malioboro belum siap menerima kebijakan relokasi (Leon, 2021).
Relokasi  PKL  sebagai  solusi pemerintah  dalam  jangka  panjang, meningkatkan  level  para  PKL  dengan memberikan  legalitas  usaha  dan  akses permodalan sehingga status pekerja yang sekarang  masih  informal  dapat  berubah menjadi  formal,  Pemerintah  harus menjadi  fasilitator  dan  motivator  dalam menumbuhkan  partisipasi  PKL  dalam mengembangkan usahanya secara profesional. Hal yang harus diperhatikan adalah  aspek  prosedural,  pendataan jumlah PKL, dan mempersiapkan tempat relokasi.
Pengkapasitasan  PKL  sebagai langkah dalam meningkatkan keterampilan  dan  pengetahuan  seputar manajemen kewirausahaan. Proses pengkapasitasan disebut capacity building bagi  PKL.  Hal  ini capacity building dapat  dilakukan  dalam  bentuk penataan  kembali  organisasi  yang  akan menerima  daya.  Kelompok  paguyuban yang terbentuk dan berkembang berperan  dalam  memperluas  jaringan sehingga  koneksi  menjadi  bertambah dan  menjadi  wadah  bagi  peningkatan kapasitas  masyarakat.  Para  PKL  perlu dilakukan  pendataan  secara  menyuluh sehingga dalam meningkatkan kapasitas masyarakat  dapat  sesuai  sasaran  dan efektif.
Dalam memfasilitasi peningkatan usaha PKL melalui pemberian legalitas dan akses permodalan bagi PKL. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan usaha  bagi  PKL.  Pada  masa  pandemi COVID-19 perlu adanya subsidi bantuan modal  atau  insentif  bagi  PKL  agar  bisa
tetap eksis.  Kepala Dinas Koperasi dan
UKM DIY Srie Nurkyatsiwi mengatakan  bahwa  bantuan  untuk pelaku  UMKM  yang  menyasar  13.000 bagi  pelaku  usaha  dari  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS),  600  di antaranya  untuk  PKL  di  Kawasan Malioboro  yang  terdampak  pandemi COVID-19  dengan  besaran  1  juta  per pelaku  usaha  yang  disalurkan  melalui bank.  Namun  demikian,  belum  semua PKL  di  Malioboro  mendapat  bantuan yang jumlahnya mencapai sekitar 2.500 PKL (Hasanudin, 2021). Dengan fasilitas  legalitas  dan  membuka  akses permodalan  bagi  para  PKL  dapat berimplikasi secara luas untuk menjalankan  usaha  secara  profesional dan mencapai misi peningkatan kesejahteraan PKL.
Perubahan  Kultural  dalam  Membangun Sumber  Daya  dan  Mekanisme  Relokasi PKL Malioboro
Relokasi PKL menciptakan kenyamanan bagi masyarakat, pedagang maupun  wisatawan.  Penataan  Kawasan Malioboro untuk mengembalikan fungsi trotoar  terhadap  penggunaan  jalan  yang sempit  akibat  PKL  dan  penataan lingkungan  agar  terlihat  bersih  dan indah.  Relokasi  juga  selaras  dengan Rencana Induk Pemeliharaan dan
Pengembangan  Kawasan Cagar Budaya DIY dengan mendukung sumbu filosofi untuk di daftarkan ke UNESCO dan dan pemerintah DIY berencana untuk mengubah  wajah  Malioboro  seperti Orchard  RD  yang  ada  di  Singapura. Sekitar  50  bangunan  di  Kawasan Malioboro yang melewati proses Detail Engineering  Design (DED)  (Setiawan, 2021).
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2022, Volume 8, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Dalam menjaga kelestarian budaya, pemerintah telah menggratiskan tempat relokasi PKL. Pemerintah menyiapkan  ketersediaan  infrastruktur dan aksesibilitas sebagai fasilitas
pendukung setelah direlokasi. Salah satu tempat  tersebut  yakni  Gedung  sentra
PKL di bekas Bioskop Indra yang terdiri atas tiga lantai dan dibagi  menjadi lima zona sebagai berikut.

## Tabel 2.

## Tempat Relokasi Para PKL di Gedung Bekas Bioskop Indra
Sumber: Pahlevi, 2021)
Berdasarkan tabel di atas, Taman Kuliner  menampung  79  PKL  yang berjualan  makanan  dan  minuman. Selain  itu,  dalam  upaya  menampung semua  PKL  dialokasikan  di  bekas Gedung Dinas Pariwisata DIY sehingga pada 2 lokasi tersebut dapat menampung sekitar  1.800  PKL.  Gambaran  relokasi juga telah dipersiapkan oleh pemerintah dengan tetap mengedepankan kesejahteraan  PKL. Di  sisi  lain, pemerintah  juga  mengelola  Tempat Parkir  Khusus  (TPK)  Beskalan,  Abu Bakar Ali (ABA), dan beberapa sirip di pinggir  Jalan  Malioboro  untuk  TPK Beskalan memiliki 2 lantai berlokasi Jl. Beskalan  atau  sebelah  selatan  Ramai Mall  dapat  menampung  setidaknya  19 mobil  dan  150  motor  setiap  lantainya. TPK ini dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Terminal  dan  Perparkiran  Dinas Perhubungan  (Dishub)  DIY.  Untuk parkir Abu Bakar Ali mampu menampung 18 bus, 35 mobil, dan 2.800 sepeda motor (Jumali, 2021).
Dalam  mendukung  kesuksesan relokasi PKL
Malioboro dapat mengembangkan  komponen  pariwisata, yaitu  3A  (Atraksi,  Aksesibilitas,  dan Amenitas)  sebagai  berikut:  (1)  Atraksi sebagai  aset  dan  modal  awal  suatu motivasi bagi masyarakat dalam membentuk  suatu  wisata.  Daya  Tarik inilah  nanti  sebagai  dorongan  untuk menarik minat para wisatawan berkunjung.  Wisata  Malioboro  sudah menjadi tempat favorit wisatawan untuk berkunjung.  Dalam  menarik  minat wisatawan  untuk  mengunjungi  tempat relokasi  baru  bagi  para  wisatawan dengan  menghidupkan  atraksi  dilokasi tersebut.  atraksi  dapat  berupa  kegiatan bazar,  pameran,  seni  pertunjukan,  dan kebudayaan. Hal ini dapat mengenalkan lokasi  baru  tempat  usaha  PKL;  (2) Aksesibilitas  menjadi  salah  satu  faktor yang penting bagi wisatawan.
Aksesibilitas dapat berupa papan informasi dan jalan akses menuju shelter baru  bagi  PKL  Malioboro  yang  mudah diketahui  dan  dijangkau;  (3)  Amenitas dapat  mendukung  aktivitas  dan  layanan
No.  Tempat Relokasi Zona PKL 1 Lantai Dasar Penjual makanan kering dengan luas 1.205 Meter persegi, dan di tempati 122 PKL. 2 Lantai 1 Pusat souvenir berkapasitas 120 PKL seluas 1.007 Meter persegi. 3 Lantai 2 Tempat penjualan pakaian dan menampung 117 PKL.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
wisatawan.  Sarana  dan  prasarana  perlu ditingkatkan  dalam  memfasilitasi  area relokasi yang ligkungan bersih, nyaman, tidak bau, dan menarik meliputi fasilitas parkir, drainase, AC, dan ruang sirkulasi udara  yang  memadai  serta  penerapan protokol  kesehatan  disetiap  titik  lokasi shelter PKL Malioboro dengan menempatkan  beberapa  fasilitas  tempat cuci tangan dan handsanitizer .

## Media  Digital  Marketing  dalam Meningkatkan Pemasaran PKL
Para  PKL  Malioboro  dalam memasarkan  usahanya  masih  berbasis konvensional,  belum  memanfaatkan teknologi  yang  menjadi  kebutuhan  dan alat  yang  efektif  dalam  meningkatkan barang  dagang  usahanya  (Darojati  & Fajarwati, 2014). Wadah dalam menghadirkan  pasar online atau e- commerce bagi  PKL  sebagai  inovasi baru  dalam  menerapkan  konsep  digital marketing. Digital  marketing menjadi solusi dalam pemasaran PKL Malioboro yang direlokasi ke tempat baru.
Keterlibatan teknologi dan sarana
prasarana sangat penting dalam membentuk menerapkan digital marketing sehingga memudahkan untuk menghubungkan  antara  penjual  dan pembeli dalam kondisi pandemi COVID-19.  Menurut  Septian  (2021),
peran  dari  digital  marketing  dapat meningkatkan penjualan
sebagai berikut:  a.  Media  Interaksi, digital marketing menjadi media dalam mewadahi  komunikasi  antara  pelaku wisata  dan  wisatawan  atau  pembeli maupun  pemerintah.  Hal  ini  akan membuat  berbagai  pihak  berperan  aktif dan  menjalin  hubungan  yang  baik;  b. Promosi, sebagai elemen penting dalam
memperkenalkan produk yang dipasarkan  oleh  PKL  Malioboro;  c. Penjualan, melihat potensi
pengembangan  pasar  PKL  Malioboro dapat memperluas jangkauan pasar. Hal ini  akan  berimpilkasi  pada  peningkatan penjualan  PKL  Malioboro.  Pembeli dapat  memilih  melalui  produk-produk yang ditawarkan melalui katalog sampai dengan proses pembayaran dan pengiriman. Kawasan  Malioboro  baru  mulai mengembangkan pemasaran dalam pemanfaatan teknologi di Pasar Beringharjo. Pasar tersebut
mengembangkan  aplikasi  yang  dapat memudahkan  para  pedagang  maupun pembeli.  Hal  ini  semakin  didukung dalam  situasi  pandemi  COVID-19 mengharuskan  sistem  penjualan  yang semua konvensional mengubahnya menjadi sistem online . Namun, pengembangan  aplikasi  masih  bersifat etalase  dan  perlu  ditingkatkan  menjadi marketplace , sehingga Pasar Beringharjo  dapat  menerapkan  lapak virtual  sebagai  program  jangka  panjang (Husna,  2020).  Dalam  mendorong  PKL Malioboro  mengarah  pada  penjualan online perlu  mendapat  dukungan  dari pemerintah  sehingga  bedampak  positif bagi usahanya.
Perdamaian Konflik Kebijakan Relokasi PKL Malioboro Relokasi PKL Malioboro menjadi agenda penting dalam menyukseskan bersama sehingga mendapat  dukungan  dari  masyarakat khususnya PKL Malioboro. Akar permasalahan penolakan relokasi menunjukan bahwa PKL masih
meragukan  tempat  relokasi  yang  baru
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2022, Volume 8, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
akan  mendatangkan  penghasilan  yang lebih  baik.  Hal  ini  semakin  diperkuat dalam  kondisi  pandemi  COVID-19 dimana  menjadi  momen  keterpurukan bagi PKL yang harus berhenti beroperasional maupun mengalami penurunan penghasilan. Dalam mentransformasikan konflik dan menjawab kebutuhan bagi PKL sehingga dapat menuju perdamaian konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Konflik tersebut perlu menghasilkan upaya win- win  solution secara  jangka  panjang. Dinamika  konflik  yang  terjadi  secara dinamis  dan  konflik  deeskalasi  untuk mencapai perubahan konstruktif.

## KESIMPULAN
Kebijakan relokasi PKL Malioboro merupakan agenda yang telah direncanakan  sejak  Tahun  2015  namun pelaksanaan  dimulai  pada  Tahun  2022. Momentum  pandemi  COVID-19  dalam menata  Kawasan  Malioboro  sebagai ikon Kota Yogyakarta yang mengandung keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat, wisatawan maupun Pedagang. Eksistensi
PKL  perlu  menjadi  perhatian  penting bagi  pemerintah  daerah  agar  menata Kawasan  Malioboro  di  sisi  lain  tidak merugikan PKL. Pasalnya, PKL menjadi roda  penggerak  ekonomi  masyarakat lokal. Relokasi PKL Malioboro mendapat  berbagai  reaksi  penolakan sehingga menjadi konsen utama
pemerintah  untuk  mengubah  konflik tersebut  dari  kekuatan  negatif  menjadi positif. Hal ini untuk mencapai
perdamaian  di  antara  pemerintah  dan
PKL  dalam  melibatkan  peran  PKL  di setiap  proses  pengambilan  keputusan dari  proses  perencanaan  sampai  dengan
evaluasi.
PKL Malioboro memiliki potensi dalam  mengembangkan  kapasitas  diri melalui  pemberdayaan,  maupun  usaha yang  berpeluang  menjadi  pengusaha yang profesional. Melalui  relokasi PKL pemerintah dapat melakukan pendampingan  dan  pelatihan  dalam meningkatkan taraf hidup perekonomian PKL.  Dengan  demikian,  penyelesaian konflik dengan pendekatan transformasi konflik sebagai strategi yang tepat untuk mencapai  hubungan  yang  konstruktif antara pemerintah dengan PKL mendapatkan  dukungan  dari  semua pihak  dalam  kebijakan  relokasi  PKL Malioboro.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  ucapkan  terimakasih yang  sebesar-besarnya  kepada  keluarga dan  semua  pihak  yang  telah  membantu menyelesaikan karya tulis ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  P.  (2020). Penataan  Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro
Kota  Yogyakarta. (Tesis,  Sekolah Tinggi  Pembangunan  Masyarakat Desa “APMD”). http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/13 81.
Ahmad,  J.  (2018).  Desain  Penelitian Analisis  Isi  ( Content  Analysis ).
Research  Gate , 5 (9),  pp.  1–20. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.1 2201.08804.
Apriati,  Y.,  Widaty,  C.,  Mattiro,  S.,  &
Nur,  R.  (2021).  Peningkatan
Sektor Informal pada Masa Pandemi Covid-19 di  Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. PAKIS  (Publikasi Berkala  Pendidikan  Ilmu  Sosial) ,
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
1 (1), pp. 46–51. https://doi.org/10.20527/pakis.v1i 1.3204. Badan  Pusat  Statistik.  (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Yogyakarta Agustus 2020 . https://www.bps.go.id/subject/6/te naga-kerja.html. Bappeda. (2021). Statistik Ketenagakerjaan . http://bappeda.jogjaprov.go.id/dat aku/data_dasar/cetak/263- ketenagakerjaan.
Darojati,  F.,  &  Fajarwati,  A.  (2014). Strategi  Penghidupan  Pedagang
Kaki Lima di Kawasan Malioboro,
Kota  Yogyakarta. Jurnal  Bumi Indonesia, 3 (1), pp. 1–7. http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.
php/jbi/article/view/586.
Dinas  Pariwisata  Kota  Yogyakarta.
(2020). Kajian Jumlah Kunjungan Wisata  Kota  Yogykarta  Tahun
2020. Dinas  Pariwisata  Kota Yogyakarta , 1–183. https://pariwisata.jogjakota.go.id/r esources/download/laporan- kunjungan-wisatawan-2020- 75.pdf. Gautama, A. (2011). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Solo Dalam  Transfer  Pedagang  Kaki Lima . (Tesis, Universitas Diponegoro). Gibbings,  S.  (2017).  Sosialisasi,  Street Vendors and Citizenship in
Yogyakarta. In W. Berenschot, H. S.  Nordholt,  &  L.  Bakker  (Eds.), Citizenship  and  Democratization in  Southeast  Asia, pp.  96–122. Belanda: Brill. http://www.jstor.org/stable/10.116 3/j.ctt1w76ws5.9. Hamid. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat . Makassar: De La Macca. Hasan,  &  Rahman,  S.  (2008).  Model
Penanganan  Relokasi  Pedagang Kaki Lima: (Studi Kasus Relokasi PKL  Citarum  ke  Pasar  Waru  di
Kota  Semarang)  Hasan. AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Fakultas  Ekonomi  Universitas Wahid Hasyim , 3 (6), pp. 102–115. https://doi.org/http://dx.doi.org/10
.31942/akses.v3i6.504. Hasanuddin.  (2019).  Penataan  dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima  Pasar  Tanah  Abang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM) , 15 (1), pp. 59–70. https://jurnal.ubharajaya.ac.id/ind ex.php/jiam/article/view/543. Hasanudin,  U.  (2021). Terdampak
Covid-19,  600  PKL  Malioboro Dapat  Bantuan  Modal  Usaha . https://jogjapolitan.harianjogja.co m/read/2021/08/27/510/1081181/t erdampak-Covid-19-600-pkl- malioboro-dapat-bantuan-modal- usaha.
Husna.  (2020). Pasar  Beringharjo Kembangkan Aplikasi Lapak Virtual,  Mudahkan  Pengunjung Berbelanja . https://tribunjogjatravel.tribunnew s.com/2020/05/08/pasar- beringharjo-kembangkan-aplikasi- lapak-virtual-mudahkan- pengunjung-berbelanja. Jogjaaja.com.  (2021). Pemda  DIY Gratiskan  Lapak  PKL  Malioboro yang Direlokasi . https://jogjaaja.com/read/pemda- diy-gratiskan-lapak-pkl-
malioboro-yang-direlokasi.
Jumali. (2021). Pedagang Kaki Lima di Malioboro  Bakal  Direlokasi,  Ini Rencana Selanjutnya . https://semarang.bisnis.com/read/ 20211204/536/1473809/pedagang -kaki-lima-di-malioboro-bakal- direlokasi-ini-rencana- selanjutnya. Kabarkota.com. (2022). Rencana Relokasi PKL Malioboro, Paguyuban Pedagang mulai Bersuara . https://www.kabarkota.com/renca na-relokasi-pkl-malioboro-
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2022, Volume 8, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
paguyuban-pedagang-mulai- bersuara/.
Kadji,  Y.  (2016). Metode  Penelitian
Ilmu  Administrasi. Yogyakarta: Deepublish.
Kumparan.  (2021). Malioboro  Tanpa Pedagang  Kaki  Lima  (1):  Revisi Lagu  “Yogyakarta”  Kla  Project . https://kumparan.com/pandangan- jogja/malioboro-tanpa-pedagang- kaki-lima-1-revisi-lagu- yogyakarta-kla-project- 1x2rva1pfx3/full. Lederach.  (2014). The  Little  Book  Of Conflict  Transformation .  New York: Skyhorse Publishing.
https://professorbellreadings.files.
wordpress.com/2017/10/the-little- books-of-justice-peacebuilding- john-lederach-the-little-book-of- conflict-transformation-good- books-2014-1.pdf. Leon. (2021a). Diundang Pemkot  Jogja Terkait  Relokasi,  PKL  Malioboro Merasa dijebak . https://www.solopos.com/diundan g-pemkot-jogja-terkait-relokasi-
pkl-malioboro-merasa-dijebak- 1204298.
Leon.  (2021b). Pemda  DIY  Matangkan Persiapan Relokasi PKL Malioboro . https://jogjapolitan.harianjogja.co
m/read/2021/12/20/510/1091290/ pemda-diy-matangkan-persiapan- relokasi-pkl-malioboro. Lokadata.beritagar.id.  (2019). Jumlah pekerja  formal  dan  informal, 2012-2019 .
https://lokadata.beritagar.id/chart/ preview/jumlah-pekerja-formal- dan-informal-2012-2019- 1565591307.
Mani,  L.,  Guntoro,  B.,  Mudiyono,  & Prajarto,  N.  (2016).  Cultural
Dimensions Toward the Communication  Policy  of  Street Vendors Relocation in the Government  of  Yogyakarta  City. Journal of Government and
Politics , 7 (4). https://doi.org/10.18196/jgp.2016. 0042.551-577. Mawar,  Andriyani,  L.,  Gultom,  A.,  & Ketiara, K. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  di Indonesia. Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ . https://jurnal.umj.ac.id/index.php/ semnaslit/article/view/10623. Miall, H. (2004). Conflict Transformation: A Multi- Dimensional  Task. Transforming
Ethnopolitical  Conflict , 2004 ,  pp. 67–89.
https://doi.org/10.1007/978-3-
663-05642-3_4.
Muhandari,  F.,  &  Ilham,  M.  (2021). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM) Skala  Mikro  Dalam  Penyebaran
Covid-19  di  Desa  Warembungan. Jurnal  Konstituen , 3 (2),  pp.  83–
106.
https://doi.org/https://doi.org/10.3 3701/jiapd.v13i2.2244. Neuman,  W,  L.  (2017). Metodologi Penelitian  Sosial:  Pendekatan
Kualitatif dan Kuantitatif . Jakarta:
Indeks. Pahlevi. (2021). PKL Malioboro Sangat Keberatan dengan Rencana Relokasi . https://www.optika.id/2021/12/06/
9587/3/. Parlevliet, M. (2011). Human Rights and Conflict Transformation: Towards a  More  Integrated  Approach . https://berghof- foundation.org/library/human- rights-and-conflict- transformation-towards-a-more- integrated-approach.
Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor 37  Tahun  2010  Tentang  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Prasetijo.  (2009). Transformasi  Konflik Bukan Resolusi Konflik . https://etnobudaya.net/2009/08/25 /transformasi-konflik-bukan-
resolusi-konflik/.
Prasetya,  M.  A.,  &  Fauziah,  L.  (2021). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan  Buduran  Kabupaten Sidoarjo. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) , 4 (2), pp.
135–150. https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i 2.691.
Ramadhan.  (2022). PKL  Malioboro Kaget, Mendadak Disosialisasikan
Rencana  Relokasi  per  Januari
2022 . https://jogja.tribunnews.com/2021 /11/26/pkl-malioboro-kaget- mendadak-disosialisasikan- rencana-relokasi-per-januari- 2021.
Safitri, E. N. O., & Sukmana, H. (2020). Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang  Kaki  Lima  di  Sentra Kuliner  Gajah  Mada  Sidoarjo. Indonesian  Journal  of  Public
Policy  Review , 10 ,  pp.  1–11. https://doi.org/10.21070/ijppr.v10
i0.1138. Sarjono,  J.  J.  .  (2014).  Peranan Pemerintah  dalam  Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Timur. Jurnal  Program  Magister  Ilmu Sosial  Universitas  Tanjungpura ,
2 (2).
http://portalgaruda.fti.unissula.ac.i d/index.php?ref=browse&mod=vi ewarticle&article=196187.
Septian,  E.  (2021).  Skema  Inovatif:
Transformasi Digital Badan Usaha Milik  Desa  dalam  Pemasaran Berbasis Elektronik. Matra Pembaruan , 5 (2),  pp.  89–101. https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2
021.89-101.
Setiawan.  (2021a). Kearifan  Lokal dalam  Penataan  PKL  Malioboro . https://republika.co.id/berita/r3t36 i327/kearifan-lokal-dalam- penataan-pkl-malioboro. Setiawan. (2021b). Mengubah Malioboro Seperti Orchard Road . https://republika.co.id/berita/r3uv ne327/mengubah-malioboro- seperti-orchard-road.
Shaw.  (2020). Conflict  Management, Conflict  Resolution,  and  Conflict Transformation: What’s the Difference? https://pollackpeacebuilding.com/
blog/conflict-management- conflict-resolution-and-conflict- transformation-whats-the-
difference/. Steel,  G.  (2012).  Whose  Paradise? Itinerant Street Vendors’ Individual and Collective Practices of Political  Agency in  the Tourist Streets of Cusco, Peru. International  Journal  of  Urban and Regional Research , 36 (5), pp.
1007–1021.
https://doi.org/10.1111/j.1468- 2427.2012.01153.x. Suroso,  S.  (2021).  Strategi  Pekerja Informal dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di  Kawasan Dermaga  Labuhan  Haji  Tahun 2021. Geodika:  Jurnal  Kajian Ilmu  Dan  Pendidikan  Geografi , 5 (1), pp. 154–163. https://doi.org/10.29408/geodika. v5i1.3481. Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa Barat.  (2020). Analisis  isu  terkini Provinsi Jawa Barat 2020 .
Bandung: ITB Press, pp. 1–82. Weng, C. Y., & Kim, A. M. (2016). The
Critical  Role  of  Street  Vendor Organizations in Relocating Street Vendors into Public Markets: The Case  of  Hsinchu  City,  Taiwan.
Cityscape , 18 (1),  pp.  47–70. http://www.jstor.org/stable/26328
240.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2022, Volume 8, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Widiyanto.  (2021). Rencana  Relokasi, PKL  Malioboro  Pilih  Ditata Tanpa Dipindah .
https://www.krjogja.com/berita- lokal/diy/rencana-relokasi-pkl- malioboro-pilih-ditata-tanpa- dipindah/.
Yusuf. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian  Gabungan .  Jakarta:
Prenada Media. Yusuf,  Y.,  &  Trisiana,  A.  (2019). Metode  Braistorming  Tertulis:
Teknik  Curah  Pendapat  Dengan Memaksimalkan Keterlibatan Semua Peserta Dalam Pengambilan Keputusan. Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (2), p. 108.
https://doi.org/10.33061/awpm.v3 i2.3365. Zamahsari, A. (2017). Resolusi Konflik Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di Pasar  Tanah  Abang  Provinsi  DKI Jakarta. Jurnal  Prodi  Damai  dan Resolusi Konflik , 3 (2), pp. 18–34.