## PENDAHULUAN
Memasuki era globalisasi sekarang ini dan perdagangan bebas, serta persaingan hidup semakin  tinggi,  arus  perdagangan  barang dan/atau  jasa  semakin  meluas  bahkan melintasi  batas-batas  wilayah  suatu  negara dan  kebutuhan  masyarakat  akan  informasi juga  semakin  tinggi.  Kebutuhan  mendasar yang  sangat  dibutuhkan  manusia  untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya adalah  pangan.  Pengertian  tentang  pangan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan adalah  segala  sesuatu  yang  berasal  dari produk  pertanian,  perkebunan,  kehutanan, perikanan,  peternakan,  perairan  baik  yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku pangan  dan  bahan  lainnya  yang  digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
Kebutuhan  pokok  di  suatu  negara  dapat dipenuhi oleh produk negeri ataupun produk luar negeri yang biasa dikenal dengan impor. Perdagangan  internasional  berupa  ekspor dan  impor  barang  dan  jasa  antar  Negara sudah  tidak  dapat  dipungkiri  lagi.  Sejak
diberlakukannya  pasar  bebas,  barang  dan jasa dari luar negeri beredar secara bebas di pasar Indonesia dan sebagai konsekuensinya  produk-produk  dari  luar negeri banyak dijumpai di Indonesia sendiri.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara agraris,  berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  pertanian  merupakan  sektor lapangan  pekerjaan  masih  mendominasi sebesar 27,33%, dibandingkan sektor perdagangan (18,81%) dan industri pengolahan  (14,96%).  Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang  harus dipenuhi setiap saat sehingga ketersediaannya harus terjamin dan terpenuhi.  Hak  untuk  memperoleh  pangan merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia, sebagaimana tersebut  dalam  pasal  27  UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan  tersebut  mendasari  terbitnya UU  No.  7  Tahun  1996  tentang  Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi  manusia,  pangan  mempunyai  arti  dan peran  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan suatu bangsa.
Ketersediaan  pangan  yang  lebih  kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi  jika  ketahanan  pangan  terganggu.

## Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Berbasis pada Kedaulatan Pangan
Fauzin Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang No 02 Kamal Bangkalan Jawa Timur 69162
*Email: fauzin@trunojoyo.ac.id
Naskah diterima 24 Januari 2021, Revisi 15 Maret 2021, Terbit 29 April 2021
DOI: doi.org/10.21107/pamator.v14i1.10497

## Abstract
The basic need that is needed by humans to fulfill their survival is food. Thus the basic needs in a country can be fulfilled by domestic products or foreign products which are commonly known as imports. Fulfilling this need  for  food  is very  important and  strategic in order to maintain the sovereignty  of the country, by  not depending  on  food  imports  from  developed  countries.  Law  Number  18  of  2012  on  Food,  mandates  the objectives of food administration, namely realizing food sovereignty, food self-sufficiency and food security. Therefore, it is necessary to increase the production and productivity of food commodities, especially strategic food in order to meet the needs of the community which are always increasing and directly proportional to the population. The method used is normative legal research.
Key words : food imports, food sovereignty, food security
Kondisi  pangan  yang kritis  ini  bahkan  dapat membahayakan  stabilitas  ekonomi  dan stabilitas nasional. Dengan demikian pemenuhan  kebutuhan  pangan  ini  menjadi sangat  penting  dan  strategis  dalam  rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak  tergantung  pada  impor  pangan  dari negara  maju.  Ketergantungan  suatu  negara akan  impor  pangan  (apalagi  dari  negara maju),  akan  mengakibatkan  pengambilan keputusan  atas  segala  aspek  kehidupan menjadi tidak bebas atau tidak merdeka, dan karenanya  negara  menjadi  tidak  berdaulat secara penuh. Tren negatif laju pertumbuhan ekonomi  dunia  diprediksi  terus  berlanjut  di tahun 2020 dan akan semakin parah dengan ancaman resesi global di depan mata akibat merebaknya pandemi Covid-19.
Negara  maju  memberikan  pemahaman yang  positif  tentang  perdagangan  bebas walaupun  sesungguhnya  sangat  merugikan negara berkembang. Perubahan pada tatanan  perekonomian  dan  perdagangan dunia  akan  menyebabkan  banyak  negara yang  dirugikan  adalah  negara  yang  belum siap,  terutama  negara  berkembang  dalam teknologi, sumber daya alam, dan juga sosial masyarakatnya yang belum mampu menerima perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Berkembangnya perdagangan internasional membuat beberapa  negara  melakukan  kerjasama Internasional.
Ketahanan  pangan  tidak  lepas  dari  sifat produksi  komoditi  pangan  itu  sendiri  yang musiman  dan  berfluktuasi  karena  sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi  yang  sangat  dipengaruhi  iklim tersebut yang sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku  produksi  yang  rentan  terhadap perubahan  iklim  tersebut  tidak  dilengkapi dengan  kebijakan  pangan  yang  tangguh maka  akan  sangat  merugikan,  baik  untuk produsen  maupun  konsumen,  khususnya produsen  berskala  produksi  kecil  dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik  komoditi  pangan  yang  mudah rusak,  lahan  produksi  petani  yang  terbatas; sarana  dan  prasarana  pendukung  pertanian yang  kurang  memadai  dan  lemahnya penanganan  panen  dan  pasca  panen mendorong  Pemerintah  untuk  melakukan intervensi  dengan  mewujudkan  kebijakan ketahanan  pangan.  Kedaulatan  pangan
merupakan  suatu  strategi  dasar  untuk melengkapi  ketahanan  pangan  sebagai tujuan  akhir  pembangunan  pangan,  karena kedua konsep ini sesungguhnya sejalan dan saling melengkapi.

## METODOLOGI
Metode  penulisan  ini  menggunakan  tipe penelitian  hukum  normatif,  penelitian  yang dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pembahasan penulisan ini yaitu mengatur tentang Pangan dan  bahan-bahan  hukum  lainnya  baik  yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan maupun  jurnal  hukum  lainnya.  Sedangkan pendekatan  masalah  dalam  penulisan  ini menggunakan  pendekatan  masalah  dengan melalui  Pendekatan  Perundang-undangan ( statute approach) dan Pendekatan
Konseptual (conceptual
approach).
Pendekatan  perundang-undang  atau statute approach dilakukan dengan menelaah semua  Undang-undang  dan  regulasi  untuk keperluan  praktik  hukum  yang  tidak  dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang- undangan  dengan  isu  hukum  yang  dikaji. Pendekatan  konseptual  atau conceptual approach dilakukan  dengan  ditemukan dalam  dari  pandangan-pandangan  sarjana ataupun doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Peter, 2008).

## HASIL PEMBAHASAN
Pangan  sebagai  salah  satu  jenis  yang mempengaruhi  hajat  hidup  orang  banyak, temyata  diperlakukan  sebagai  komoditi ekonomi  semata.  Makanan  merupakan kebutuhan  manusia  yang  paling  mendasar. Tanpa  makanan,  manusia  tidak  dapat bertahan  hidup  karena  pasokan  energi  bagi manusia  bersumber  dari  makanan  tersebut. Ketersediaan  pangan  yang  lebih  kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi  jika  ketahanan  pangan  terganggu. Kondisi  pangan  yang kritis  ini  bahkan  dapat membahayakan  stabilitas  ekonomi  dan stabilitas nasional.

## Pangan Impor
Pengertian  pangan  impor  dapat  dilihat dalam  pasal  1  angka  (25)  Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang
menyebutkan  bahwa  impor  pangan  adalah kegiatan  memasukkan  pangan  ke  dalam daerah  pabean  negara  Republik  Indonesia yang  meliputi  wilayah  darat,  perairan,  dan ruang  udara  di  atasnya,  tempat-tempat tertentu  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif,  dan landas kontinen.
Kegiatan  impor  pangan  hanya  dapat dilakukan  apabila  produksi  pangan  dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi  didalam  negeri.  Impor  pangan pokok juga dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional  tidak  mencukupi.  Impor  Pangan yang  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumsi  dalam  negeri  wajib  memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
Pangan  yang  diimpor  harus  benar-benar memenuhi  kandungan  gizi  dan  standar keamanan bagi kesehatan karena kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Berdasarkan  pasal  48  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan menyatakan bahwa melalui kegiatan pengamanan makanan dan minuman merupakan salah satu cara untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

## Kedaulatan Pangan
Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang- Undang Nomor 18 tentang Pangan, Kedaulatan  Pangan  adalah  hak  negara  dan bangsa  yang  secara  mandiri  menentukan kebijakan  pangan  yang  menjamin  hak  atas pangan  bagi  rakyat  dan  yang  memberikan hak  bagi  masyarakat  untuk  menentukan sistem  pangan  yang  sesuai  dengan  potensi sumber daya lokal.
Kedaulatan  pangan  dapat  diposisikan sebagai  strategi  pokok  untuk  mencapai tujuan pembangunan pangan nasional, yakni ketahanan pangan. Kedaulatan pangan tidak menggantikan,  namun  menjadi  pelengkap atau pendukung bahkan menjadi basis untuk tercapainya  ketahanan  pangan  yang  sejati. Dengan mengimplementasikan spirit kedaulatan pangan, maka ketahanan pangan di  Indonesia  akan  lebih  mampu  dicapai secara  kokoh  dan  berkeadilan.  Konsep kedaulatan  pangan  dilahirkan  pertama  kali saat  pertemuan  petani  yang  dibentuk  tahun 1992  pada  Kongres The  National  Union  of
Farmers  and  Livestock  Owners (UNAG). Kegiatan ini dikoordinasikan oleh petani yang tersebar  mulai  dari  Afrika,  Amerika  Utara, Tengah,  dan  Selatan,  Asia,  Karibia,  dan Eropa.  Para  pencetus  dan  penggerak  ini berada  dalam  organisasi  Via  Campesina yang mencakup Family Farmers’ Association (UK), Confederation  Paysanne (France), Bharatiya  Kisan  Union (India), Landless Workers’ Movement (Brazil), National Family Farm  Coalition (USA)  dan  para  petani  tak bertanah Landles Peoples’ Movement (South Africa). (Syahyuti, Sunarsih, Sri , Wahyuning, & Miftahul, 2015)

## Ketahanan Pangan
Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari  Undang-Undang  2012  tentang  Pangan. Disebutkan  dalam  UU  tersebut  bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya  pangan  bagi  negara  sampai dengan  perseorangan,  yang  tercermin  dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun  mutunya,  aman,  beragam,  bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Definisi ketahanan pangan dalam  UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan "pengkayaan cakupan" dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan  "perorangan"  dan  "sesuai keyakinan  agama"  serta  "budaya"  bangsa. Definisi  UU  No  18  tahun  2012  secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan  dari  FAO  yang  menyatakan  bahwa ketahanan  pangan  sebagai  suatu  kondisi dimana  setiap  orang  sepanjang  waktu,  baik fisik  maupun  ekonomi,  memiliki  akses terhadap  pangan  yang  cukup,  aman,  dan bergizi  untuk  memenuhi  kebutuhan  gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

## Pengaturan Impor Pangan Indonesia
Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  46 Tahun  2020  Tentang  Rencana  Strategis Kementerian  Perdagangan  Tahun  2020- 2024, pengendalian impor dilakukan terhadap barang konsumsi dan barang untuk kebutuhan industri. Terhadap barang konsumsi,  pengelolaan  impor  dilakukan dalam  rangka  meningkatkan  ketahanan pangan.  Ketahanan  pangan  nasional  masih
merupakan isu yang strategis bagi Indonesia mengingat masih belum terpenuhinya kecukupan  produksi,  yang  disertai  dengan belum  optimalnya  sistem  distribusi  dan tingginya  tingkat  konsumsi  menciptakan keterkaitan  yang  tinggi  dengan  masalah sosial, ekonomi dan politik.
Pada  saat  yang  sama  terdapat  upaya dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan  berusaha (Ease  of  Doing Business/  EODB) yang  salah  satunya dengan melakukan penggeseran pengawasan  larangan  dan  pembatasan (lartas)  impor  dari  border  ke  post  border. Artinya,  pemeriksaan  atas  pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui kawasan pabean. Perubahan ini diharapkan dapat  memperlancar  proses  masuk  barang. Selain  itu,  transaksi  importir  diharapkan menjadi lebih mudah karena dapat mencegah biaya kelebihan waktu pemakaian peti kemas. Komoditas yang masuk kategori di  post  border  didominasi  dari  golongan bahan baku, sedangkan bahan pangan atau barang lainnya yang memiliki risiko tinggi dan menyangkut keamanan, kesehatan, keselamatan  dan  lingkungan  hidup,  akan tetap diperiksa melalui border.
Gambar 1. Pertumbuhan Impor Indonesia (Sumber : BPS, 2020)
Namun,  kebijakan  post  border  untuk menurunkan biaya logistik dan dwelling time, dinilai belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kebijakan ini berpotensi  dimanfaatkan  importir  dengan memasukkan  produk  tanpa  pengawasan yang ketat. Pengawasan di bawah Kementerian  Perdagangan  dinilai  belum cukup  mumpuni  untuk  menutup  celah kecurangan impor barang. Salah satu bentuk kecurangannya adalah mengubah harmonized  system (HS),  sehingga  yang awalnya  dikenakan  larangan  atau  dibatasi
menjadi  tidak  terdeteksi.  Disamping  itu, kebijakan post border juga dirasa menunjukkan  lemahnya  pengawasan  sebab barang  bisa  melewati  wilayah  pabean. Artinya  barang  sudah  benar-benar  masuk, baru  terjadi  pemeriksaan  dan  pemenuhan syarat.
Hal  ini  hanya  dapat  menguntungkkan beberapa pihak seperti investor dan importir yang  mudah  memasukkan  barang  impor tanpa kendali yang ketat. Pada sisi lain, ada keinginan kuat untuk melakukan pengetatan impor  namun  juga  pelaksanaan  post  border yang  malah  melonggarkan  barang  impor masuk  tanpa  pengecakan  dan  verifikasi  di daerah  pabean.  Perlu  penelaahan  lanjutan terkait  kebijakan  ini,  karena  terkait  dengan persoalan pengamanan perdagangan nasional.
Ketergantungan Impor pangan juga termasuk  pengaruh  globalisasi  dengan ideologi  neoliberalisme  telah  memaksakan petani  dan  Negara  membuat  pilihan  yang tidak nyaman dan saling bertentangan. Pakar ekonomi pertanian, Francis Wahono, menilai bahwa pilihan kebijakan dan praktik pemerintah banyak yang melantarkan rakyat, termasuk  petani  (Wahono,  2011).  Praktik impor beras misalnya, terkadang zero tariff . Pada tahun 2020, dinamika perekonomian global  yang  terjadi seperti,  perlambatan  laju pertumbuhan  ekonomi  dunia,  penurunan harga  komoditas  dunia,  meningkatnya  tensi geopolitik di sejumlah Kawasan dan ancaman  perang  dagang  antara  Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan pandemi Covid-19, menjadi peluang dan tantangan  tersendiri  dalam  membangun perekonomian nasional  kedepan.  Bank
Dunia
memperkirakan perekonomian Indonesia  tahun  2020  akan  tetap  stabil  dan berdaya  tahan.  Isu  perekonomian  dunia seperti  melemahnya  volume  perdagangan dunia, terutama yang terjadi pada tahun 2020 karena  pandemi  Covid-19  diprediksi  tidak banyak mempengaruhi perekonomian nasional karena roda penggerak perekonomian  nasional  masih  didominasi oleh  konsumsi  domestik.  Tingginya  proporsi konsumsi  domestik  terhadap  PDB, bahkan mampu menutupi dampak negatif dari defisit neraca perdagangan yang telah terjadi tahun 2018 dan 2019 (Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024, 2020).
Indonesia memberlakukan baik hambatan tarif  maupun  non-tarif  untuk  impor  pangan. Hambatan  tarif  menambahkan  tarif  impor rata-rata  untuk  produk  pangan  sebesar 6,39%  pada  tahun  2018.  Sementara  untuk hambatan  non-tarif,  termasuk  di  dalamnya pembatasan  kuota,  penetapan  sanitari- fitosanitari  (misalnya  karantina,  inspeksi kualitas), dan hambatan teknis perdagangan lainnya  (misalnya  pengemasan,  pelabelan). Hambatan-hambatan perdagangan ini menambahkan ekstra 41% di atas kegiatan- kegiatan penambah nilai di seluruh rangkaian rantai pasokan (Marks, 2017).
Sektor  swasta  harus  mendapatkan  kuota dan  izin  dalam  bentuk  Surat  Persetujuan Impor  (SPI)  melalui  sistem  perizinan  impor non-otomatis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Perdagangan
setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Jumlah kuota diatur melalui rapat koordinasi antara lima kementerian  dan  badan  pemerintah  yang berbeda dan juga berdasarkan data dan stok produksi  yang  sering  dianggap  tidak  akurat (Ruslan,  2019).  Proses  ini  juga  memakan waktu  dan  berakibat  kelangkaan  serta kenaikan harga seperti yang dilaporkan oleh berbagai media (Rosana, 2020).
Penyebaran wabah Covid-19 telah menimbulkan  kekhawatiran  akan  ketahanan pangan  di  seluruh  dunia,  termasuk  di Indonesia, karena adanya gangguan produksi dan rantai pasokan. Pasar serealia global tahun 2019/2020 diprediksi akan tetap memiliki  pasokan  yang  cukup  (FAO,  2020). Selaras dengan hal itu, Kementerian Pertanian  Indonesia  (2020)  mengklaim bahwa  pasokan  beras  akan  cukup  hingga Agustus,  dengan  prediksi  panen  sebesar 12,4  juta  ton  sepanjang  Maret  hingga  Mei. Akan tetapi, Indonesia mengalami kelangkaan komoditas pangan lainnya seperti bawang putih, daging sapi, dan gula, yang  merupakan  komoditas  penting  selama bulan Ramadhan (Felippa & Ira, 2020).
Indonesia  tetap  bergantung  pada  impor pangan.  Pada  2018,  95%  pasokan  bawang putih  Indonesia,  24%  pasokan  daging  sapi, dan  55%  pasokan  gula  datang  dari  luar negeri, dan Kementerian Perdagangan telah memulai  impor  di  tahun  2020  (Asogiyan, 2018;  Respatiadi  &  Nabila,  2017;  McDonald &  Meylinah,  2019;  Kementerian  Pertanian, 2020). Pada tahun 2018, Indonesia
merupakan  net  importir  terhadap  produk pangan senilai USD 576,18 juta. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan tingkat inflasi yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Terhadap barang untuk kebutuhan industri, pengelolaan barang impor berperan penting  dalam  meningkatkan  daya  saing produk ekspor Indonesia melalui pengelolaan impor  barang  modal  dan  bahan  baku/ penolong  yang  digunakan  di  dalam  proses produksi untuk tujuan ekspor. Dalam rangka menjaga ketersediaan  pasokan  pangan  dan kebutuhan industri di dalam negeri diperlukan suatu  kebijakan  impor  yang  dinamis  dan komprehensif. Pemerintah telah mengeluarkan    kebijakan-kebijakan  terkait impor,  dimana  kebijakan  tata  niaga  impor tersebut belum optimal pelaksanaannya.
Pemenuhan  konsumsi  pangan  tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan  memanfaatkan  sumber  daya  dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  tiga  hal  pokok yang harus diperhatikan adalah
(i) Ketersediaan  pangan  yang  berbasis pada  pemanfaatan  sumber  daya  lokal secara optimal,
(ii) Keterjangkauan  pangan  dari  aspek  fisik dan  ekonomi  oleh  seluruh  masyarakat, serta
(iii) Pemanfaatan  pangan  atau  konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
Perwujudan  ketersediaan  pangan  yang berbasis  pada  pemanfaatan  sumber  daya lokal  secara  optimal  dilakukan  dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Pewujudan  keterjangkauan  pangan  dari aspek  fisik  dan  ekonomi  dilakukan  melalui pengelolaan  stabilisasi  pasokan  dan  harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan  pokok,  dan  pendistribusian  pangan pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi akan menghasilkan sumber daya  manusia  yang  berkualitas  sebagai salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan pembangunan.
Indonesia  dapat  mempertimbangkan untuk  menghapus  sebagian  dari  hambatan perdagangannya  di  sektor  pangan  dan pertanian,  seperti  tarif,  larangan  kuantitatif, dan  sistem  perizinan  impor  non-otomatis untuk  komoditas-komoditas  pangan  utama. Jika  tarif  dihapus,  harga  impor  komoditas
pertanian tetap akan meningkat, tetapi hanya sebesar  0,65%  jika  dibandingkan  dengan 1,20%  di  bawah  skenario  BAU  (Mckibbin  & Fernando, 2020).
Green  et  al.  memperkirakan  bahwa kenaikan harga pangan sebesar 1% mengurangi  konsumsi  sebesar  0,68%  di negara  dengan  pendapatan  menengah seperti  Indonesia  (Green,  et  al.,  2013). Dengan  demikian,  eliminasi  tarif  bisa meningkatkan  konsumsi  rumah  tangga sebesar  0,38%  lebih  tinggi  dibandingkan konsumsi dalam skenario BAU (Felippa & Ira, 2020).
Peraturan  Kementerian  Perdagangan Nomor  27  Tahun  2020  telah  menghapus persyaratan  SPI  untuk  bawang  putih  dan bawang  bombay  pada  Maret  2020  untuk mengurangi  kelangkaan.  Harga  bawang putih  turun  signifikan  dari  Rp55.200,-  per kilogram di bulan Februari menjadi Rp40.650,- per kilogram pada 23 April 2020, berkurang  sebesar  26,36%  dalam  10 minggu. Kondisi tersebut menyiratkan bahwa penghapusan SPI dan kuota dapat membantu  Indonesia  mempercepat  proses impornya  juga  untuk  komoditas  lainnya, seperti daging sapi dan gula.
Konsep Kedaulatan Pangan Dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan

## Pangan Berkelanjutan
Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki sumber  daya  alam  melimpah  dan  budaya agraris  mutlak  harus  dapat  memenuhi kebutuhan  bahan  pangan  dari  pertaniannya sendiri.  Ketergantungan  bahan  pangan  dari negara  lain  merupakan  kelemahan  yang harus  dapat  diatasi.  Selama  ini,  kebijakan pangan  nasional  terkait  dengan  lima  aspek utama,  meliputi:  hulu  (kapasitas  produksi pangan),  hilir  (panen  dan  pascapanen), infrastruktur  pertanian,  alokasi  anggaran, serta  kelembagaan.  Kelima  aspek  tersebut harus dilakukan secara komprehensif karena saling terkait, melibatkan seluruh pemangku kepentingan,  dan  bersifat  lintas  sektor (Lukman, 2014).
Kedaulatan  pangan  adalah  konsep  yang lahir  sebagai  respon  dari  kekecewaan pembangunan pangan yang terjadi di banyak belahan  dunia.  Meskipun  pembangunan pertanian dan pangan telah mampu mencapai  produksi  dan  produktivitas  yang tinggi,  namun  sebagian  petani  terutama  di
negara  berkembang  hidup  dalam  kondisi yang  jauh  dari  sejahtera,  berlangsungnya kerusakan sumber daya pertanian, dan juga perdagangan  yang  tidak  adil.  Banyak  pihak tidak puas terhadap kondisi pangan lokal dan perdagangan pangan dunia . Bukti menunjukkan  bahwa  meskipun  ketahanan pangan  tercapai,  namun  belum  mampu menjamin kondisi pangan lokal dan juga tidak mampu mengangkat martabat petani (Lukman, 2014).
Tabel  1.  Deskripsi  Konsep  dan  Pendekatan Kedaulatan Pangan Serta Sumber Hukumnya Kedaulatan terhadap Deskripsinya Sumber 1.  Lahan Usaha Petani berusaha di atas lahan miliknya sendiri, sehingga hasil produksi mencukupi untuk kesejahteraan keluarganya. Nawacita, definisi internasional 2.  Sumber daya air untuk pertanian Petani dan komunitas petani diberikan alokasi air irigasi yang cukup untuk kebutuhan usaha  taninya secara teknis. Nawacita 3.  Benih dan bibit Petani dan komunitas petani menanam benih/bibit yang  mereka inginkan  dan merupakan produksi mereka sendiri dan tidak bergantung kepada pasar. Nawacita, definisi internasional 4.  Pupuk dan obat-obatan Petani terjamin kebutuhan pupuk dan obat-obatan sesuai dengan  siklus usahanya. Nawacita, SIPP 5.  System pertanian Petani diberikan keleluasaan untuk UU  Pangan pasal  1  dan 130, Peasant
Kedaulatan terhadap Deskripsinya Sumber menentukan cara Bertani yang sesuai dengan  teknis dan sosiokulturnya Charter , definisi internasional 6.  Hasil produksi Petani memiliki kuasa atas hasil produksinya sendiri, dan baru akan tercapai optimal bila mereka bukan petani penggarap dan juga tidak terikat  hutang dengan pedagang. Nawacita, definisi internasional 7.  Pangan konsumsi dan pilihan mengonsumsi Petani  dapat mengonsumsi pangan sesuai dengan preferensi dan kebiasaan sosiokultur mereka sendiri. UU  Pangan pasal 3, Nawacita, definisi internasional
Sumber :  (Syahyuti, Sunarsih, Sri , Wahyuning, & Miftahul, 2015)
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2012  tentang  Pangan  memberikan batasan terhadap kedaulatan pangan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin  hak  atas  pangan  bagi  rakyat  dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan  sistem  pangan  yang  sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan kemandirian pangan didefinisikan  sebagai  kemampuan  negara dan  bangsa  dalam  memproduksi  pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat  menjamin  pemenuhan  kebutuhan pangan  yang  cukup  sampai  di  tingkat perseorangan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.
Kedaulatan pangan yang dimaksud Undang-Undang  ini  adalah  sebagaimana yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  2, yaitu:  hak  negara  dan  bangsa  yang  secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin  hak  atas  pangan  bagi  rakyat  dan
yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan  sistem  pangan  yang  sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Undang-Undang  Pangan  bukan  hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian  ketahanan  pangan  dengan mewujudkan kedaulatan pangan ( food soveregnity )  dengan  kemandirian  pangan ( food  resilience )  serta  keamanan  pangan ( food safety ). Kedaulatan pangan adalah hak negara  dan  bangsa  yang  secara  mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin  hak  atas  pangan  bagi  rakyat  dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan  sistem  pangan  yang  sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Kedaulatan pangan lebih menitikberatkan pada  kemandirian  pangan,  perlindungan kepada  petani  dan  ekosistem  lokal,  dengan memerhatikan aspek pangan maupun manusianya.  Pangan  seharusnya  tidak ditumpukan  pada  pasar  yang  rentan,  tetapi pada  kemandirian  dalam  mencukupinya. Dalam  konteks  negara  besar,  seperti Indonesia, ketergantungan terhadap pangan impor adalah ironi, karena selain mengabaikan potensi dan kekayaan sumber daya lokal juga bisa membawa ancaman bagi stabilitas nasional (Syahyuti, 2011). Ketahanan pangan merupakan konsep yang diterima  luas  di  berbagai  negara  dan  telah berjalan  cukup  lama.  Konsep  “ketahanan pangan” (food  security) sejak  akhir  tahun 1970- an,  sedangkan  “kedaulatan  pangan” mulai  diwacanakan  semenjak  tahun  1992 atau lebih dari 30 tahun setelahnya.
Adapun  ketahanan  pangan  didefinisikan sebagai  kondisi  terpenuhinya  pangan  bagi negara  sampai  dengan  perseorangan,  yang tercermin  dari  tersedianya  pangan  yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,  bergizi,  merata,  dan  terjangkau serta  tidak  bertentangan  dengan  agama, keyakinan,  dan  budaya  masyarakat,  untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap ketahanan  pangan  keluarga  yang  meliputi: sistem informasi, produksi pangan, cadangan pangan,  daya  beli,  kesempatan  kerja, pendidikan,  infrastruktur  perdesaan,  beban keluarga,  pengeluaran  nonpangan,  akses terhadap permodalan, dan organisasi sosial. Terhadap  faktorfaktor  tersebut  diperlukan
strategi  penguatan  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  menuju  ketahanan  pangan keluarga yang dilakukan antara lain melalui: peningkatan akses petani terhadap teknologi, kredit, sarana produksi, dan pasar; pembangunan infrastruktur pertanian; stabilisasi dan informasi harga pangan; serta ketersediaan  pasar  secara  lokal  (Hanani, 2012).
Untuk mencapai ketahanan pangan dapat dilakukan dengan cara melakukan peningkatan  produktivitas  hasil  pertanian, yakni  dengan  cara  memperkenalkan  jenis varietas  unggul  sehingga  nantinya  petani memperoleh peningkatan pendapatan. Melalui  peningkatan  pendapatan  tersebut, petani diharapkan dapat membeli kebutuhan pangan  mereka,  selain  itu  upaya  lain  yang dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  cara melakukan  impor  beras  untuk  mencukupi stock pangan nasional. Pandangan seperti ini tidak  salah,  tetapi  upaya  membangun ketahanan pangan yang berdampak terhadap menghilangkan sistem pangan lokal dan  ketergantungan  terhadap  beras  impor dalam jangka panjang dapat mengakibatkan terjadinya rawan pangan.
Permasalahan sehubungan dengan ketahanan  pangan  adalah  penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Penyediaan dihadapkan  pada  semakin  terbatas  dan menurunnya  kapasitas  produksi.  Distribusi dihadapkan  pada  permasalahan  prasarana dsitribusi darat dan antar pulau, kelembagaan dan keamanan jalur distribusi, serta bervariasinya kapasitas produksi antar wilayah  dan  antar  musim.  Permasalahan konsumsi adalah belum terpenuhinya kebutuhan pangan, karena belum tercukupinya  konsumsi  energi  (meskipun konsumsi  protein  sudah  mencukupi),  serta konsumsi  energi  yang  sebagian  besar  dari padi-padian, dan bias ke beras.
Prinsip kedaulatan pangan berbeda dengan  ketahanan  pangan  yang  tidak mempedulikan asal produksi pangan. Kedaulatan  pangan  cenderung  menjunjung tinggi hak setiap warga dan masyarakat lokal sebagai  satu  kesatuan  produksi,  distribusi, dan  pemenuhan  kebutuhan  pangan  di  atas semua  kepentingan  lain.  Namun,  konsep kedaulatan pangan tidak bertentangan dengan  prinsip  ketahanan  pangan.  Upaya membangun ketahanan pangan tanpa diikuti dengan  upaya  menegakkan  kedaulatan
pangan  akan  melahirkan  persoalan  sosial baru, seperti ketergantungan terhadap beras impor  dan  rendahnya  produktivitas  petani. Beberapa prinsip kedaulatan pangan adalah: (Lukman, 2014).
a.  menghormati  dan  memperkuat  kearifan tradisional  serta  pengetahuan  lokal dalam  memproduksi  pertanian  pangan lokal  sebagai  landasan  sistem  produksi pangan berkelanjutan;
b.  pengakuan dan penghormatan terhadap budaya  yang  khas  dalam  memilih  dan mengonsumsi  pangan  serta  hak  untuk menentukan sendiri dalam jumlah cukup, bergizi, dan aman;
c.  rakyat desa berdaulat dalam
menentukan  kebijakan  dan  strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangannya  sendiri,  terutama  untuk memprioritaskan  peningkatan  produksi pangan  dalam  rangka  pemenuhan pangan seluruh warga desa; dan
d.  keluarga  miskin  dan  kurang  pangan yang  ada  di  desa  mendapat  prioritas untuk  mengakses  berbagai  sumber produktif.
Pangan  yang  diatur  dalam  Undang- undang,  komoditas  pangan  berasal  dari produk  pertanian,  perkebunan,  kehutanan, dan  perikanan,  baik  yang  diolah  maupun tidak  diolah,  yang  diperuntukkan  sebagai makanan  atau  minuman  bagi  manusia. Pengembangan komoditas pangan dipengaruhi  oleh  faktor  lahan  dan  input produksi,  seperti  jumlah  ternak,  pupuk, bibit/benih, dan faktor pembiayaan. Kajian ini dibatasi  pada  komoditas  pangan  yang berasal  dari  produk  pertanian,  termasuk  di dalamnya  peternakan  dan  perkebunan (Lukman, 2014). Strategi menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan 2025 dikelompokkan  menurut  subsistem  dalam sistem  ketahanan  pangan  seperti  diatur dalam  UU  Pangan,  yaitu  ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan  pangan  (Suryana  A.  ,  2014). Saat  ini,  ketahanan,  kemandirian,  dan kedaulatan  pangan  mengalami  kerentanan karena  mudah  terimbas  pengaruh  gejolak fluktuasi  harga  di  pasar  internasional  dan perubahan iklim.

## KESIMPULAN
Peraturan-peraturan  yang  mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan impor
pangan di Indonesia, selalu dikaitkan dengan persoalan  ketersediaan  dan  ketahanan pangan. Kenyataan tentang semakin menurunnya  angka  ketahanan  pangan  dan kemiskinan yang diderita mayoritas petani di Indonesia, menjadi realitas paradoks dengan semua  tujuan  yang  menjadi  retorika  dari keluamya  peraturan  tersebut.  Berdasarkan realitas  ketidaksejahteraan  yang  semakin meningkat,  maka  semua  peraturan  tentang impor  beras  harus  direvisi,  karena  tidak mendukung  tujuan  negara  kesejahteraan Indonesia,  sebagaimana  yang  diamanatkan UUD  1945  dan  Pancasila.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan  tujuan  penyelenggaraan pangan, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan  produksi  dan  produktivitas komoditas pangan, terutama pangan strategis,  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat  yang  selalu  meningkat  dan berbanding lurus dengan jumlah penduduk.
Kedaulatan  pangan  dapat  diposisikan sebagai  strategi  pokok  untuk  mencapai tujuan pembangunan pangan nasional, yakni ketahanan pangan. Kedaulatan pangan tidak menggantikan,  namun  menjadi  pelengkap atau pendukung bahkan menjadi basis untuk tercapainya  ketahanan  pangan  yang  sejati. Dengan mengimplementasikan spirit kedaulatan pangan, maka ketahanan pangan di  Indonesia  akan  lebih  mampu  dicapai secara  kokoh  dan  berkeadilan.  Perwujudan ketahanan  pangan  pada  tingkat  makro (nasional dan global) ke depan akan semakin sulit  karena  kecenderungan  pergerakan penawaran  dan  permintaan  pangan  menuju ke arah yang berlawanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Suryana, Menuju ketahanan pangan indonesia  berkelanjutan  2025:  tantangan dan  penanganannya , Forum  penelitian agro  ekonomi,  Volume  32  No.  2, Desember 2014: 123 – 135, Bogor.
Felippa  Amanta  &  Ira  Aprilianti.  2020.
Kebijakan Perdagangan Pangan
Indonesia saat Covid-19 , Jakarta , Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
Hanani, Nuhfil. “Strategi Pencapaian
Ketahanan  Pangan Keluarga”.  Jurnal
Ekonomi Pertanian, 1(1), 2012.
Laporan akhir “Analisis dan Evaluasi Hukum dalam  rangka  peningkatan  Kedaulatan Pangan”,  Pusat  Analisis  dan  Evaluasi Hukum  Nasional,  Kementerian  Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016.
Lukman  Adam, Kinerja  ekonomi  pangan nasional: dinamika dan reformulasi kebijakan, 2014.  Jurnal  Ekonomi  & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014  173 –192.  Jakarta:  P3DI  Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik.
McKibbin,  W.  &  Fernando,  R.  (2020).  The
Global Macroeconomic Impacts of COVID-19:  Seven  Scenarios.  Centre  for Applied  Macroeconomic  Analysis,  the Australian National University.
Pribadi, N. "Kebijakan Nasional Pemantapan Ketahanan  Pangan ",  makalah  pada Lokakaya  Ketahanan  Pangan  Nasional, Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI)  dan  Consumers  International Regional  Office  for  Asian  and  the  Pasific (CIROAP), Jakarta, 28-29 Agustus 2001.
Syahyuti, Sunarsih, Sri wahyuni, Wahyuning k.  Sejati,  dan  Miftahul  azis, Kedaulatan pangan sebagai basis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional , Bogor: Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi,  Vol.  33 No. 2, Desember 2015: 95-109, 2015.
Syahyuti.  “Paradigma  Kedaulatan  Pangan dan Keterlibatan Swasta: Ancaman Terhadap Pendekatan Ketahanan Pangan (?)”. Analisis  Kebijakan  Pertanian ,  9(1), 2011.
Tadjuddin Noer Effendi, “Membangun Budaya dan Menguatkan Kearifan Pangan Lokal  Berbasis  Spirit  Kultural  Bangsa Indonesia”, Makalah disampaikan  pada Seminar Akselerasi Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Sinergi Pemberdayaan  Potensi  Eksisting  dan Budaya  Lokal  Menuju  Kemandirian  dan Kedaulatan  Pangan,  29  November  2012, Medan.