## STRATEGI PENINGKATAN NILAI-NILAI KECERDASAN EMOSIONAL DALAM PENGELOLAAN (MANAJEMEN) SUMBER DAYA MANUSIA DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
Mohammad Thoha
(Institut Agama Islam Negeri Madura/thohasumberjati@gmail.com)
Abstrak:
Kecerdasan  emosional  menyumbangkan  60%  dari  faktor keberhasilan  seseorang.  Ciri  utama  kecerdasan  emosional  pada setiap  orang  adalah  manakala  orang  tersebut  berhasil mengaktualisasikan potensi emosionalnya dalam kehidupan sehari- hari. Potensi emosional tersebut sebenarnya telah dibekalkan pada setiap  individu  mengiringi  fitrah  kelahirannya.  Namun  demikian, potensi tersebut akan menjadi tumbuh berkembang atau pudar dan layu  sesuai  dengan  usaha  orang  tersebut  dalam  merawat  dan meningkatkannya.  Dengan  pendekatan  studi  pustaka  terhadap leterasi  ilmu  psikologi  dan  membandingkan  dengan  kajian  yuridis terhadap  regulasi  tentang  pengelolaan  PTKIN,  penelitian  ini menghasilkan  temuan  cara  meningkatkan  kecerdasan  emosional bagi  pengelola  PTKIN.  Pada  dasarnya  setiap  orang,  termasuk dosen dan pimpinan PTKIN, dapat meningkatkan kecerdasan nilai emosionalnya, apabila ia mampu: pertama mengenali emosi dirinya sendiri,  sekaligus  juga  harus  mengenali  emosi  orang  lain; kedua mengelola  emosi  dirinya  dan  sekaligus  mampu  mengelola  emosi orang  lain,  dan  ; ketiga ia  mampu  memotivasi  dirinya  sendiri sekaligus memotivasi orang lain.
Kata Kunci:
Kecerdasan Emosionl, Emosi, Motivasi, Manajemen Sumber Daya Manusia
Abstract:
Emotional Quotion  contributes  60%  to  someone’s  success.  The  main characteristic  of  the  individual  emotional  quotion  is  when  he  is  successful  to implement his emotional potency in daily life. Emotional potency here actually has been given to people before the birth. But, this potency can be increasing or

## Mohammad Thoha
decreasing as it is taken care of or developed. Based on the literature review of psychology  literation  and  comparing  to  juridical  analysis  about  regulation  in managing  the  State  Islamic University,  this  research  comes  into  a  finding  of how  to  develop  the  emotional  quotion  for  the  State  Islamic  University managers. Every individual, including the lecturer and the leader of the State Islamic University can increase their emotional quotion’s value, when they can: first,  recognize  their  own  emotional  states  as  well  as  others;  second,  manage their own emotion as well as others, and three, motivate themselves as well as others
Keywords:
Emotional Quotion, motivation, human resources management
Pendahuluan
Berbagai  karakter  dan  latar  belakang  yang  menyertai  masing-masing sumber daya manusia tersebut menuntut pengelola pendidikan untuk memiliki keterampilan  manajerial  sumber  daya  manusia  yang  baik,  demi  mewujudkan tujuan  bersama  lembaga  pendidikan  tersebut.  Dalam  memberdayakan  sumber daya  tersebut  dibutuhkan  kepemimpinan  sumber  daya  manusia  atau  staf (staffing) . Kepemimpinan staf dimaksudkan untuk mendorong kinerja organisasi (pendidikan).
Penempatan  staf  pada  bidang  yang  sesuai  dengan  keahliannya  menjadi bagian  dari  kepemimpinan  staf.  Selain  itu Staffing juga  meliputi  pengerahan, (directing) , kordinasi, dan penempatan. 1 Menempatkan dan memilih seorang staf untuk suatu posisi, bukan hal yang mudah. Penempatan staf yang adil dan baik hendaknya  memperhatikan  beberapa  pertimbangan,  di  antaranya: 2 1)  golongan minoritas;  2)  kaum  wanita;  3)  karyawan  yang  hamil;  4)  keamanan  dari  godaan seksual;  5)  karyawan  yang  lanjut  usia;  6)  agama;  7)  kebangsaan;  8)  orang  yang cacat;  9)  organisasi  sosial;  10)  isi  dan  arah    program;  dan  11)  kelompok  yang kurang pendidikan.
Selain  itu,  pengaturan  sumber  daya  manusia  (staf)  sebuah  lembaga pendidikan juga harus memperhatikan aspek kecerdasan yang dimiliki oleh staf tersebut.  Memang  tidak  dipungkiri  bahwa  pendidikan  telah  mengalami
1 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996) , hlm. 88 .
2 Edwin B. Flippo, Manajemen Personalia . Vol. 1 terj. Moh. Mas'ud (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.
71.
perkembangan  yang  signifikan  dalam  meningkatkan  kecerdasan  intelektual lulusan pendidikan sebagai sumber daya manusia yang siap bekerja. Namun di sisi  lain,  kecerdasan  intelektual  (kognitif)  tersebut  belum  berbanding  lurus dengan kecerdasan emosional dan spiritual mereka. 3 Kecerdasan intelektual yang dimiliki  lulusan  pendidikan  tidak  mampu  menjadikannya  sebagai  insan  yang jujur,  memiliki  didikasi,  mampu  mengendalikan  diri,  pemurah,  peka  terhadap lingkungan  sosial,  dan  sebagainya.  Pada  sisi  sebaliknya  kecerdasan  intelektual mereka  justru  mengantarkan  mereka  pada  sikap  individualis,  arogan,  angkuh, elitis,  dan  anti  sosial. 4 Dalam  konteks  kemampuan  untuk  bekerja  sama  dalam kelompok  (organisasi)  kecerdasan  yang  paling  dituntut  adalah  kecerdasan emosional.  Daneil  Goleman  sebagai  ahli  psikologi  yang  mempopulerkan kecerdasan emosional mengatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya berperan 20%  dalam  mengantarkan  keberhasilan  sesorang,  sementara  kecerdasan emosional memberikan kontribusi sampai 60%. 5
Kecerdasan  kognitif  (intelektual)  sumber  daya  manusia  yang  tidak berkembang sebanding dengan kecerdasan emosional dan spiritual, dikarenakan sistem pendidikan saat ini hanya mengedepankan pola penajaman ranah kognitif belaka.  Setidaknya  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pola  pengembangan  kurikulum pendidikan yang hanya mengacu pada peningkatan kompetensi akademis belaka, tanpa menaruh perhatian yang lebih besar lagi pada pengamalan nilai-nilai etika dan agama dalam komunitas lingkungan sekolah. 6
Ketidakseimbangan  pencapaian  kecerdasan  intelektual  dengan kecerdasan emosional dan spiritual tersebut harus disadari bersama oleh praktisi pendidikan,  baik  pemerintah,  masyarakat,  guru,  komite  sekolah,  peserta  didik dan  lainnya.  Dengan  demikian  upaya  memperbaikinya  juga  haris  dilakukan secara  serentak  dan  holistik  dalam  seluruh  aspek  pendidikan,  baik  kurikulum, tenaga pendidik, lingkungan pendidikan, sistem evaluasi, pola manajemen, dan seterusnya. 7
3 Ali  Mudlofir,  “Pendidikan  Karakter  Melalui  Penanaman  Etikoa  Berkomunikasi  Dalam  Al- Qur’an", dalam Islamica: Jurnal Studi Keislaman , Vol.5 No. 2 (Maret 2011), hlm. 167.
4 Muhammad Yusuf, ´Pendidikan Karakter Berbasis Qur’ani dan Kearifan Lokal” dalam Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman , Vol. 22, No. 1 (Juni 2014), hlm.52.
5 Nana Saodih, Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 97.
6 Siswanto, “Membudayakan Nilai-Nilai Agama dalam Komunitas Sekolah” dalam Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman , Vol. 22, No. 1 (Juni 2014), hlm. 66.
7 Moh.  Wardi,  “Penerapan  Nilai  Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Perubahan  Sosial  Remaja”, dalam Tadris: Jurnal Pendidikan Islam , Vol 7, No. 1 (Juni 2012), hlm. 31.

## Mohammad Thoha
368 Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
Sesuatu  yang  menjadi pilot  project perbaikan  sitem  pendidikan  tersebut adalah  perbaikan  sumber  daya  manusianya,  yang  dalam  hal  ini  adalah  tenaga pendidik  dan  kependidikan.  Perbaikan  dalam  manajemen  sumber  daya pendidikan akan berimplikasi pada perbaikan sisi manajemen yang lain. 8 Sumber daya  manusia  dalam  lembaga  pendidikan  terdiri  atas  pendidik  dan  tenaga kependidikan.  Tenaga  pendidik  merupakan  pendidik  yang  bertugas menyampaikan  dan  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  pada  peserta  didik. Sedangkan  tenaga  kependidikan  meliputi  pimpinan  lembaga  pendidikan, pengawas  pendidikan,  tenaga  administrasi,  tenaga  perpustakaan,  tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. 9
Untuk  menyelenggarakan  pendidikan  yang  efektif,  termasuk  di pendidikan tinggi, pemerintah telah menetapkan 8 standar pendidikan 10 . Standar tersebut  meliputi:  1)  standar  kompetensi  lulusan;  2)  standar  isi;  3)  standar proses;  4)  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan;  5)  standar  sarana  dan prasarana;  6)  standar  pengelolaan;  7)  standar  pembiayaan  pendidikan;  dan  8) standar  penilaian  pendidikan.  Khusus  pendidikan  tinggi  pemerintah  melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan menetapkan aturan tersendiri dengan menerbitkan  Permendikbud  no  49  tahun  2014  tentang  Sistem  Nasional Pendidikan Tinggi.
Pengelolaan sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan mengacu pada  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Pengaturan  tenaga  pendidik (dosen) di pendidikan tinggi, selain memperhatikan aspek kecerdasan emosional mereka, juga harus memperhatikan rasio perbandingan antara jumlah dosen dan mahasiswa.  1  program  studi,  setidaknya  harus  memiliki  6  dosen  tetap,  dengan nisbah  antara  dosen  dan  mahasiswa  1:  20  untuk  Prosi  IPA  dan  1:  30  untuk prodi  IPS, 11 meskipun  aturan  ini  dilonggarkan  dengan  terbitnya  Surat  Edaran (SE)  Dirjen  DIKTI  no  2920/DT/2007  yang  memberikan  rasio  perbandingan dosen dan mahasiswa 1:25 baik prodi IPA maupun IPS. 12 Nisbah perbandingan tersebut  misalnya,  1  prodi  IPS  mempunyai  mahasiswa  300  orang,  maka
8 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 170-171.
9 Tenaga  pendidik  dan  kependidikan  diatur  dalam  dalam:  Permendiknas    no  12  tahun  2007, Permendiknas no 13 tahun 2007, dan Permendiknas no 16 tahun 2007, Permendiknas  no 24, 25, 26, 27 tahun 2008 serta Permendiknas no 40, 41, 42, 43, 44, dan 45 tahun 2010.
10 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 sebagaimana dirubah dengan peranturan Pemerintah No  32  tahun  2013  dan  diubah  lagi  dengan  PP  no  13  tahun  2015  tentang  Standar  Nasional Pendidikan.
11 SK  Kemendikbud  no  234/U/2000  dan  diperjelas  dengan  SK  Dirjen  DIKTI  no 108/DIKTI/Kep/2001.
12 Selengkapnya lihat Surat Edaran (SE) Dirjen DIKTI no 2920/DT/2007.
nisbahnya  adalah  300:30  =  10.  Artinya  prodi  tersebut  harus  memiliki  dosen tetap sesuai kualifikasi prodinya sejumlah 10 dosen. Dosen tetap yang dihitung secara  sah  dalam  nisbah  perbandingan  tersebut,  adalah  dosen  yang  telah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai pendidik di satuan pendidikan tinggi, misalnya kualifikasi keilmuan dan keahlian, kualifikasi ijazah dan sertifikasi yang dimiliki,  serta  sejumlah  kualifikasi  lain  seperti  yang  diamanatkan  dalam Permendikbud  no  49  tahun  2014. 13 Demikian  pula  ketersediann  dosen  yang memenuhi  nisbah  sesuai  perundang-undangan  akan  menjadi  pertimbangan dalam penentuan status akreditasi suatu program studi. 14
Dosen  disebut  dengan  pendidik  profesional  dan  ilmuan,  dengan  tugas utamanya    mentransfomasikan,  mengembangkan  dan  menyebarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  melalui  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian masyarakt. 15 Oleh  karena  itu,  maka  pengangkatan,  jenjang  jabatan  akademik, sertifikasi  dan  pembinaan  karirnya  diatur  sedemikian  rupa, 16 meskipun, pemerintah  memberikan  wewenang  kepada  satuan  pendidikan  tinggi  untuk mengatur  pengadaan  dosen  tidak  tetap,  jenjang  akademik  dan  pembinaannya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 17 Pengadaan  dosen tidak saja mementingkan kemampuannya dalam penguasaan materi (kompetensi profesional),  lebih  dari  itu  hal  yang  paling  dibutuhkan  adalah  kemampuannya untuk  bisa  mengembangkan  diri,  bekerja  dalam  tim,  serta  mampu  berinovasi dan  memotivasi  orang  lain. 18 Kemampuan  ini  kemudian  dikenal  dengan kecerdasan emosional.
Pendidikan  Tinggi  Keagamaan  Islam  (PTKI)  dengan  kualifikasi  tenaga pendidik  dosen  yang  baik,    serta  semakin  banyaknya  variasi  tawaran  program studi (prodi) baik di tingkat diploma, sekolah tinggi, institut, maupun universitas dengan jenjang pendidikan diploma, strata satu (S1), strata dua (S2) dan strata tiag  (S3),  memancing  minat  calon  mahasiswa  baru  untuk  terus  melanjutkan studinya  di  jenjang  pendidikan  tinggi  tersebut.  Tingkat  kesadara  masyarakt terhadaplebutuhan pendidikn tingi juga menambah semakin meningkatnya calon peserta didik (mahasiswa) pada jenjang pendidikan ini.
13 Kualifikasi dosen t diatur dalam  UU no 14 tahun 2005 pasal 45, 46 dan dijelaskan melalui pasal 25, 26, 27 dan 28 Permendikbud no 49 tahun 2014.
14 Buku 3A Borang Akreditasi Sarjana, hlm. II (4.3: Dosen Tetap).
15 Pasal 45, 46, dan 47 UU No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
16 Pasal 1 (2) UU No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
17 Pasal 48 (4) UU No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
18 Sjahrazad Masdar dan Jusuf Sulika, Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetens , hlm. 297.

## Mohammad Thoha
Di  sisin  lain,  tenaga  pendidik  (dosen)  sangat  terbatas,  sehubungan dengan faktor usia pensiun, dan pembatasan (moratorium) pengangkatan dosen baru. Hal ini tentu saja membuat kinerja dosen kurang maksimal. Di beberapa perguruan  tinggi,  seorang  dosen  harus  mengajar  dengan  jumlah  beban  SKS mencapai 24 sampai 28, di mana regulasai hanya memberikan beban kerja dosen 37,5  jam  perminggu  yang  disetarakan  dengan  12  SKS  mengajar  dan membimbing mahasiswa. 19
Untuk  mengatasi  kekurangan  dosen  tersebut,  pemerintah  memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk melakukan rekrutmen dosen tidak tetap. 20 pada  bagian  ini,  permasalahan  yang  muncul  adalah  standarisasi  pola rekrutmen serta model pembinaan  mereka (dosen tidak tetap). Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Demikian pula  motivasi,  pola  pengemabangan  diri,  penguasaan  diri  serta  meningkatkan kecerdasan sosial mereka menjadi sesuatu yang harus senantiasa diperhatikan.
Berangkat  dari  konteks  tersebut  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  untuk menelaah  secara  konseptual  tentang  pola  yang  bisa  dilakukan  PTKI  dalam meningkatkan nilai-nilai kecerdasan emosional dalam pengelolaan sumber daya manusia  (dosen)nya.  Dengan  pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini  akan mendiskripsikan  konsep  peningkatan  kecerdasan  emosional  dalam mengimplementasikan  tahapan  manajemen  sumber  daya  manusia  di  PTKIN. Data  yang  diperoleh  melalui  kajian  regulasi  PTKIN  akan  dianalisa  dengan langkah-langkah  manjerial  sumber  daya  manusia  dengan  menyertakan internalisasi nilai-nilai kecerdasan emosional dalam tahapan-tahapannya.
Kajian Teori
Secara yuridis, pendidikan tinggi keagamaam Islam memiliki pengertian, hak dan kedudukan yang sama dengan pendidikan tinggi umum. Demikian pula regulasi  yang  mengaturnya  sama-sama  mengacu  pada  perundang-undangan tentang pendidikan tinggi dalam sistem pendidikan nasional.
Sedangkan manajemen pendidikan tinggi memiliki pengertian yang sama dengan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 21
19 Permendikbud no 49 tahun 2014.
20 Pasal 48 (4) UU No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
21 Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  No  4  tahun  2014  tentag Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
Demikian  pula  regulasi  pendidikan  mengatur  secara  bersamaan  antara perguruan  tinggi  negeri  dan  swasta.  Yang  membedakan  dari  keduanya  adalah penyelenggaranya.  Di  mana  perguruan  tinggi  negeri  (PTN)  didirikan  dan dikelola  oleh  pemeritah,  sementara  perguruan  tinggi  swasta  didirikan  dan dikelola  oleh  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Republik Indonesia No 4 tahun 2014 tentag Pengelolaan Pendidikan Tinggi: Perguruan  Tinggi  Negeri  yang  selanjutnya  disingkat  PTN  adalah perguruan  tinggi  yang  didirikan  dan/atau  diselenggarakan  oleh  Pemerintah. 22 Perguruan  Tinggi  Swasta  yang  selanjutnya  disingkat  PTS  adadalah  perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 23
Penyelenggaraan  perguruan  tinggi  bersifat  otonomi,  dan  menganut sistem  kebebasan  mimbar  akademiki.  Hal  ini  sesuai  bunyi  Undang-undang  RI no 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasioanl pasal 24:
(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan  tinggi  berlaku  kebebasan  akademik  dan  kebebasan  mimbar  akademik  serta otonomi  keilmuan.  (2)  Perguruan  tinggi  memiliki  otonomi  untuk  mengelola  sendiri lembaganya  sebagai  pusat  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi,  penelitian  ilmiah,  dan pengabdian kepada masyarakat. 24
Pengaturan Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi: a) otonomi Perguruan Tinggi;  b)  pola  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi;  c)  tata  kelola  Perguruan  Tinggi;  dan  d) akuntabilitas publik. 25
Otonomi  perguruan  tinggi,  meliputi  semua  aspek,  termasuk  dalam  hal pengelolaan  sumber  daya  manusia  (ketenagaan).  Hal  ini  sesuia  dengan  bunyi Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  No  4  tahun  2014  tentag Pengelolaan Pendidikan Tinggi:
“ Otonomi  di  bidang  nonakademik  yang  meliputi  penetapan  norma  dan  kebijakan operasional serta pelaksanaan:1. organisasi; 2. keuangan; 3. kemahasiswaan; 4. ketenagaan; dan 5. sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26
22 Pasal  1  ayat  (5)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  No  4  tahun  2014  tentag Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
23 Pasal  1  ayat  (6)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  No  4  tahun  2014  tentag Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
24 Pasal 24 ayat (1,2) Undang-undang RI no 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasioanl.
25 Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 4 tahun 2014 tentag Pengelolaan Pendidikan Tinggi
26 Pasal  22  ayat  (3)  huf  (b)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  No  4  tahun  2014 tentag Pengelolaan Pendidikan Tinggi

## Mohammad Thoha
372 Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
Dalam  hal  otonomi  ketenagaan,  peraturan  pemerintah  tersebut menyebutkan......” penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas: a) Penugasan dan pembinaan sumber daya manusia, dan b) penyusunan target kerja  dan  jenjang  karir  sumber  daya  manusia. 27 Sedangkan  otonomi  ketenagaan  bagi perguruan  tinggi  negeri  dengan  status  Badan  Hukum,  diberikan  tambahan  otonomi  yang lebih luas, sesuai bunyi peraturan pemerintah......”penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas: a) persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya  manusia;  b)  penugasan,  pembinaan,  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia;  c) penyusunan  target  kerja  dan  jenjang  karir  sumber  daya  manusia;  dan  d)  pemberhentian sumber daya manusia. 28
Bagian  terpenting  dari  sumber  daya  manusia  pendidikan  tinggi  adalah dosen.  Dosen  sebagai  pendidik  pada  pendidikan  tinggi  dituntut  memiliki kualifikasi akaddemik dan kompetensi, sebagaimana diamanatkan dala peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 pasal 28:
“ (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan tujuan  pendidikan  nasional.  (2)  Kualifikasi  akademik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)adalah  tingkat  pendidikan  minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  pendidik  yang dibuktikan  dengan  ijazah  dan/atau  sertifikat  keahlian  yang  relevan  sesuai  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 29
Kualifikasi yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 31 dari PP no 19 tahun 2005 tersebut, sebagaimana berbunyi:
(1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum: a. lulusan  diploma  empat  (D-IV)  atau  sarjana  (S1)  untuk  program  diploma;  b.  lulusan program  magister  (S2)  untuk  program  sarjana  (S1);  dan  c.  lulusan  program  doktor  (S3) untuk  program  magister  (S2)  dan  program  doktor  (S3).  (2)  Selain  kualifikasi  pendidik sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (1)  butir  a,  pendidik  pada  program  vokasi  harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang  dihasilkan  oleh  perguruan  tinggi.  (3)  Selain  kualifikasi  pendidik  sebagaimana dimaksudkan  pada  ayat  (1)  butir  b,  pendidik  pada  program  profesi  harus  memiliki sertifikat  kompetensi  setelah  sarjana  sesuai  dengan  tingkat  dan  bidang  keahlian  yang
27 Pasal 23 ayat (4) huf (a, b) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 4 tahun 2014 tentag Pengelolaan Pendidikan Tinggi
28 Pasal  25  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  No  4  tahun  2014  tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
29 Pasal  28  Peraturan  Pemerintah  No  19  tahun  2005  sebagaimana  dirubah  dengan  peranturan Pemerintah No  32 tahun 2013 dan diubah lagi dengan PP no 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. 30
Dalam  regulasi  lain,  untuk  melaksanakan  tugasnya,  Dosen  wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani,  dan  memenuhi  kualifikasi  lain  yang  dipersyaratkan  satuan  pendidikan tinggi  tempat  bertugas,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan pendidikan  nasional,  sesuai  amanat  Undang-undang  RI  no  14  tahun  2005 tentang Guru dan Dosen 31
Dengan menggunakan standart tersebut diatas maka jumlah mahasiswa yang dapat ditampung diperguruan tinggi dapat ditentukan. Dalam waktu dekat Ditjen  DIKTI  akan  melakukan  evaluasi  apakah  setiap  perguruan  tinggi  telah memenuhi standart layanan tersebut diatas dan apabila terjadi ketidak sesuaian akan  ditindaklanjuti  dengan  pengurangan  jumlah  mahasiswa  atau  penambahan fasilitas.
Bagi perguruan tinggi yang telah memenuhi standart layanan tersebut diatas dan berencana  menambah  jumlah  mahasiswa,  maka  harus  memenuhi  syarat tambahan sebagai berikut:
1. Publikasi Internasional minimal 1 judul/tahun/perguruan tinggi.
2. Program penelitian minimal 62 judul/tahun/perguruan tinggi.
3. Program pengabdian masyarakat minimal 17 judul/tahun/perguruan tinggi.
4. Program  Pengembangan  Kreatifitas  Mahasiswa  minimal  66 judul/tahun/perguruan tinggi
5. Program perolehan paten : Teknologi Tepat Guna; pengembangan bahan ajar minimal 2 judul /tahun/perguruan tinggi.
6. Indeks Prestasi Komulatif rata – rata lulusan > 3.00
7. Produktifitas pendidikan > 20%
8. Lama Studi rata – rata < % 5 tahun
9. Peringkat Akreditasi > B
10. Prestasi Perolehan hibah kompetisi > 1
11. Jumlah program Pasca Sarjana > 10
Apabila  perguruan  tinggi  dapat  memenuhi  syarat  tambahan  tersebut  diatas, maka jumlah mahasiswa dapat ditambah antara 10 – 20 %. 32
30 Pasal  31  Peraturan  Pemerintah  No  19  tahun  2005  sebagaimana  dirubah  dengan  peranturan Pemerintah No  32 tahun 2013 dan diubah lagi dengan PP no 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
31 Pasal 45 Undang-undang RI no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
32 Surat Edaran (SE) Dirjen DIKTI no 2920/DT/2007

## Mohammad Thoha
Nisbah  perbandiangan  dosen  dan  mahasiswa  tersebut,  merupakan perubahan dari SK Dirjen DIKTI no 108/DIKTI/Kep/2001, dimana pada SK tersebut rasio dosen dan mahasiswa adalah 1: 30 untuk kelompok bidang kajian sosial,  dan  1:20  untuk  bidang  kajian  IPA.  Cuplikan  dari  isi  SK  Dirjen  DIKTI tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 10: Untuk setiap program studi pada Program Diploma dan Program S1 jumlah  calon  mahasiswa  sekurang-kurangnya  30  orang  dan  sebanyak-banyaknya disesuaikan  dengan  nisbah  dosen  tetap  dengan  mahasiswa,  untuk  kelompok  bidang  ilmu pengetahuan sosial 1 : 30 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1 : 20. 33
Sedangkan rasio perbandingan jumlah dosen tetap dengan  dosen tidak tetap  di  sebuah  satuan  pendidikan  tinggi  setidak-tidanya  75%  (dosen  tetap)  ; 25%  (dosen  tidak  tetap),  sebagai  mana  termaktub  dalam  pasal  28  Peraturan Menteri  pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  no  49  tahun  2014  tentang  Standar Nasioanal  Pendidikan  Tinggi,  yaitu: (3)  Jumlah  dosen  tetap  pada  perguruan  tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen (4) Jumlah dosen tetap  yang  ditugaskan  secara  penuh  waktu  untuk  menjalankan  proses  pembelajaran  pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang . 34
Cara  Meningkatkan  Kecerdasan  Emosional  Di  Dalam  Pengelolaan (Manajemen)  Sumber  Daya  Manusia  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Islam (PTKI)
Sumber daya manusia pendidikan tinggi terdiri atas pendidik (dosen) dan tenaga  kependidikan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memfokuskan  kajiannya pada  sumber daya manusi di bidng pendidik atau dosen.
Dosen  adalah  pendidik  profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas  utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 35
Tridarma  perguruan  tinggi  yang  meliputi:  pendidikan  dan  pengajaran, penelitian  dan  pengabdian  kepada  masayarakat  menjadi  tugas  utama  dosen sebagai  ilmuan.  Untuk  melaksanakan  tiga  tugas  utama  tersebut  seorang  dosen dituntut memiliki kecerdasan emosional yang baik.
33 Pasal 10 dari SK Kemendikbud no 234/U/2000 dan diperjelas dengan SK Dirjen DIKTI no 108/DIKTI/Kep/2001.
34 Pasal  28  ayat  (3-4)  Peraturan  Menteri  pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  no  49  tahun  2014 tentang Standar Nasioanal Pendidikan Tinggi.
35 Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

## Kemampuan memotivasi diri sendiri
Kemampuan  memotivasi  diri  sendiri  merupakan  kemampuan  internal pada  diri  seseorang  berupa  kekuatan  menjadi  suatu  energi  yang  mendorong seseorang untuk mampu menggerakkan potensi-potensi fisik dan psikologis atau mental  dalam  melakukan  aktivitas  tertentu  sehingga  mampu  mencapai keberhasilan yang diharapkan. Seperti diketahui bahwa di dalam diri setiap orang terkandung  kekuatan  berupa  potensi  yang  tidak  secara  otomatis  dapat didayagunakan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu. Contoh, seorang dosen memiliki kemampuan menyelesaikan sejumlah tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan.  Namun  dalam  kenyataanya  dosen  tersebut  hanya  mampu menyelesaikan  separoh  dari  tugas  yang  diberikan,  selebihnya  tidak  dikerjakan dengan alasan merasa lelah, jenuh atau ingin melakukan aktivitas lain. Pada sisi lain juga sering kita menyaksikan seorang dosen bekerja atau mengerjakan tugas- tugas  rutin  secara  tekun  selama  berjam-jam  tanpa  adanya  pengawasan  atau perintah  dari  orang  lain  dan  bahkan  mereka  tidak  beranjak  dari  tempat duduknya dengan menunjukkan wajah yang gembira. Gambaran tersebut adalah sebagian  dari  contoh  kemampuan  seeorang  memotivasi  dirinya  sehingga  ia mampu  menjadikan  kekuatan  dalam  dirinya  sebagai  energi  yang  mampu mengoptimalisasi kekutan dirinya untuk mencapai keberhasilan dan sukses yang diinginkan.
Walaupun  kemampuan  memotivasi  diri  menjadi  sesuatu  yang  sangat penting  sebagai  wujud  dari  kemandirian  seseorang,  namun  dalam  proses perkembangannya,  dosen  masih  memerlukan  peran  orang  lain  untuk memfasilitasi peningkatan motivasi mereka.
Dalam  berinteraksi  dengan  orang  lain  tersebut,  seorang  dosen  dituntut berpijak  pada  asas  proporsional,  objektif  dan  memperlakukan  sama  antar seluruh  mahasiswanya  tampa  membedakan  suku  bangsa,  agama,  ras,  dan golongan.  Hal  ini  sesuia  dengan  amanat  undang-undang  no  14  tahun  2005 tentang guru dan dosen Pasal 60:
“Dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalannya,  dosen  berkewajiban:  a. Melaksanakan  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat,  b. merencanakan,  melaksanakan  proses  pembelajaran,  serta  menilai  dan  mengevaluasi  hasil pembelajaran; c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;  d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku,  ras,  kondisi  fisik  tertentu,  atau  latar  belakang  sosioekonomi  peserta  didik  dalam pembelajaran; e.  menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik,

## Mohammad Thoha
376 Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
serta nilai-nilai agama dan etika; dan f.  memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.” 36

## Ketahanan menghadapi frustasi
Kemampuan  menghadapi  masalah  akan  mendorong  dosen  untuk memiliki  daya  tahan  yang  lebih  tinggi  bilamana  suatu  saat  ia  dihadapkan  pada persoalan-persoalan  yang  lebih  kompleks  dan  rumit  yang  kemudian  dapat menyebabkan  dirinya  menjadi  frustasi.  Apabila  keadaan  yang  buruk  terjadi, maka dosen  diharapkan dapat mengendalikan diri, menata emosinya sehingga tidak  melakukan  tindakan-tindakan  yang  dapat  merugikan  dirinya  sendiri maupun orang lain.
Untuk  menghindarai  kondisi  kejiwaan  yang  buruk  terjadi  pada  pada dosen, pemerintah sudah mengantisipasinya, dengan beberapa cara, diantaranya dengan  memperhatikan peningkatan kesejahteraan dosen. Seorang dosen harus mendapatkan  kelayakan  hidup,  kesejahteraan  keluarga,  jaminan  kesehatan, pengembangan  keilmuan,  kebebasan  mimbar  akademik,  hak  mengembangkan diri,  dan  hak-hak  lain  yang  meningktkan  kesejahteraan  dan  kamaslahatannya. Hal  ini  sesuai  amanat  undang-undang  no  14  tahun  2014  tentang  guru  dan dosen:
1) Pasal 51 (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: a. memperoleh penghasilan  di  atas  kebutuhan  hidup  minimum  dan  jaminan  kesejahteraan  sosial;  b. mendapatkan  promosi  dan  penghargaan  sesuai  dengan  tugas  dan  prestasi  kerja;  c. memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  hak  atas  kekayaan intelektual;  d  memperoleh      kesempatan      untuk      meningkatkan  kompetensi,  akses sumber  belajar,  informasi,  sarana  dan  prasarana  pembelajaran,  serta  penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan  otonomi  keilmuan;  f.  memiliki  kebebasan  dalam  memberikan  penilaian  dan menentukan kelulusan peserta didik; dan g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
2) Pasal 52  (1)  Penghasilan  di  atas  kebutuhan  hidup  minimum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta  penghasilan  lain  yang  berupa  tunjangan  profesi,  tunjangan  fungsional,  tunjangan khusus,  tunjangan  kehormatan,  serta  maslahat  tambahan  yang  terkait  dengan  tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. (2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36 Pasal 60 Undang-undang RI no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3) Pasal 57  (1)  Maslahat  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52  ayat  (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi  pendidikan,  beasiswa,  dan  penghargaan  bagi  dosen,  serta  kemudahan  untuk memperoleh pendidikan  bagi  putra dan  putri  dosen,  pelayanan  kesehatan,  atau  bentuk kesejahteraan lain. (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kemampuan  mengendalikan  dorongan  hati  dan  tidak  melebih-lebihkan kesenangan.
Kemampuan  mengendalikan  dorongan  hati  dan  tidak  melebih-lebihkan kesenangan  menjadi  ciri  dari  kecerdasan  emosi.  Kematangan  berpikir  dosen, tidak dapat sekedar ditunjukkan oleh kemampuan nalar, akan tetapi jusru lebih banyak  ditunjukkan  melalui  isyarat-isyarat  emosional.  Ketika  seorang  dosen menghadapi kesuksesannya sering kali mereka mengaktualisasikan dengan sikap yang berlebih-lebihan dan tidak jarang lupa dengan lingkungannya.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  dosen  dipandang  sebagai  starata  atas yang  akan  dijadikan  contoh  pola  kehidupan  dan  pola  komunikasinya. Lingkungan  masyarakatnya  memandang  bahwa  seorang  dosen  adalah  potret ideal  masyarakat  dengan  pendidikan  dan  etika  yang  tinggi.  Dengan  demikian kemampuan  dosen  memberikan  contih  perilaku  bersahaja,  ramah  lingkungan dan familier akan  menginspirasi  lingkungannya  untuk  menjadi  pribadi-pribadi yang santun, ramah, harmonis dan penuh kekeluargaan.
Kemampuan menjaga suasana hati dan menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan berdo’a.
Kemampuan  menjaga  suasana  hati  dan  menjaga  agar  beban  stress  tidak melumpuhkan  kemampuan  berpikir,  juga  merupakan  salah  satu  ciri  dari kecerdasan  emosional.  Kemampuan  ini  terkait  dengan  kemampuan  mengatasi masalah.  Seseorang  yang  telah  mampu  mengatasi  berbagai  masalah  yang dihadapinya akan lebih arif dalam menghadapi persoalan-perseoalan yang lebih berat.  Misalnya,  dalam  keadaan  berduka  yang  sangat  mendalam,  kekecewaan yang berat, maka secara tidak sadar emosinya dapat mengalahkan nalar. Dan jika hal  itu  terjadi  sangat  mungkin  seseorang  melakukan  tindakan-tindakan  di  luar kontrol nalarnya yang mungkin saja dapat merusak keselamatan dirinya. Hal ini dapat dicontohkan, ketika salah satu rekan terjatuh ke sungai yang dalam, maka rekan  lainnya  langsung  menolong  tanpa  menggunakan  alat  bantu  apapun, padahal  ia  tidak  bisa  berenang,  dan  tentu  akan  sangat  membahayakan keselamatan dirinya.

## Mohammad Thoha
Seorang  dosen  tentu  saja  akan  banyak  menjumpai  permasalahan- permasalah di sekitarnya, baik yang berkenaan langsung dengan dirinya, maupun tidak  langsung.  Permasalahan-permasalahan  tersebut  menuntut  sikap  arif  dan bijaksana, sehingga tidak menggannggu pelasanaan tugas utamanya. Dalam hal ini  dosen  dituntut  untuk  memiliki  sifat  yang  sabar,  lapang  dada,  objektif,  dan rendah hati, sebagi wujud dari kualitas emosionalnya yang tinggi.
Beberapa bentuk kualitas emosional yang dinilai penting bagi keberhasilan, yaitu: 37 1).  empati;  2)  mengungkapkan  dan  memahami  perasaan;  3)  mampu mengendalikan  amarah;  4)  kemandirian;  5)  kemampuan  menyesuaikan  diri;  6) disukai;    7)  kemampuan  memecahkan  masalah  antar  pribadi;  8)  ketekunan;  9) kesetiakawanan;10) keramahan.
Kualitas  emosional  tersebut  senantiasa  harus  terus  ditingkatkan  untuk mencapai kedewasaan dan kematangan sikap dan perilaku seseorang, termasuk dosen. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pengelola pendidikan tinggi untuk meningkatkan  kecerdasan  emosional  dosen  antara  lain  dengan  cara: 38 1) mengenali emosi diri sendiri; 2) mengelola emosi diri sendiri; 3) memotivasi diri sendiri;  4)  mengenali  emosi  orang  lain;  5)  mengelola  emoasi  orang  lain;  6) Memotivasi orang lain.
Sedangkan  secara  personal,  setiap  orang,  termasuk  dosen  dapat mengembangkan kecerdasan emosionalnya melalui cara, di antaranya: 1. Mengembangkan  kasih  sayang  afirmatif.  Hubungan  yang  baik    antara seseorang  dengan  orang  tuanya  bisa  menumbuhkan  rasa  percaya  diri.  Efek positif tersebut akan bisa bertahan hingga jangka panjang. Karena citra diri seseorang hanya bisa dibangun dengan sikap saling terbuka dan sikap saling menyayangi antara dirinya dan orangtuanya.
2. Membiasakan diri untuk saling menghargai antar sesama dosen. Sikap sopan santun  dan  bertatakrama  sangat  penting  dalam  membentuk  kecerdasan emosional  seseorang.  Tatakrama  ini  akan  berkaitan  erat  dengan  orang  lain. Termasuk didalamya bagaimana bersikap kepada yang lebih tua dan bersikap kepada  orang  yang  baru  dikenal.  Seperti  senantiasa  memberikan  salam kepada  orang  yang  dijumpai,  mengucapka  terimakasih,  biasakan  berjabat tangan  pada  setiap  kesempatan,  termasuk  ketika  berkenalan  dengan  orang baru.
3. Menumbuhkan  rasa  empati.  Rasa  empati  tidak  hanya  berlaku  pada  teman yang dikenalinya saja, namun juga berempati terhadap orang lain yang belum
37 Ainurrahman, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta. Bandung. 2008), hlm. 85.
38 Hamzah Uno, Orientasi Dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.  72-77.
dikenalinya.  Misalnya,  biasakan  diri  untuk  peduli  dan  bertanggung  jawab, melatih  diri  untuk  memberiakan  infak  atau  sedekah  kepada  orang  lain, mengajak pegawai lain untuk mengunjungi temannya yang sedang sakit.
4. Mengajarkan  kejujuran  dan  berpikir  realistis.  Ketika  melihat  dosen  lain berbohong maka segera perbaiki dan beri nasehat, jangan biarkan orang itu berbohong, karena kebiasaan ini akan bisa berlanjut hingga masa-masa yang akan  datang.  Berbohong  adalah  hal  yang  bisa  mengikis  rasa  kepercayaan orang lain dan merenggangkan persahabatan. Kita bisa mengajarkan tentang kejujuran  kepada  orang  lain  dengan  cara  membacakan  cerita  dan  kisah teladan tentang buah dan manfaat dari kejujuran. Kejujuran yang terbangun pada  seseorang  akan  membuat  orang  itu  berpikir  realistis,  karena  ia  tidak akan  menutup-nutupi  kekurangan,    dan  akan  terlatih  untuk  menghadapi kenyataan dan tidak akan menutupinya dengan kebohongan.
Pada dasarnya peningktan kecerdasan emosional dapat dilakukan dengan menyeimbangkan  emosi  diri  sendiri  dengan  emosi  orang  lain.  Keseimbangan tersebut  dilakukan  dalam  tiga  hal  utama,  yakni  mengenali  emosi,  mengelola emosi dan memotivasi. Ketiga cara tersebut dapat diaplikasikan dalam seluruh tahapan manajemen sumber daya manusia pendididikan tinggi.
Sebagaimana  kajian  teori  pada  paparan  terdahulu,  manajeme  sumber daya  manusia  meliputi  beberapa  tahapan,  diantaranya: 39 1)  analisis  kebutuhan pegawai;  2)  penyusunan  formasi  kebutuhan  pegawai  baru;  3)  pelaksanaan rekrutmen  pegawai  baru;  4)    induksi  pegawai  baru;  5)    penempatan pegawai/staf;  6)  pemberian  wewenang  dan  tanggung  jawab  pada  staf;  7) pelaksanaan  supervisi  terhada  kinerja  pegawai;  8)  pembinaan  kesejahteraan pegawai;  9)  pembinaan  karir  pegawai;  10)    pemutusan  hubungan  kerja;  11) pemberian pesangon.
Dalam  melaksanakan  langkah-langkah  manajerial  tersebut,  pengelola pendidikan  tinggi  memerlukan  pertimbanagn  kecerasan  emosional  agar senantiasa  dihasilkan  formulasi  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas, berdedikasi  dan  seseuai  dengan  harapan  pendidikan  tinggi  yang  dipimpinnya. Demikian  pula  seorang  dosen  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  ia  dituntut  untuk terus  meningkatkan  kecerdasan  emosionalnya,  agar  bisa  bersinergi  dengan lingkungan  kerjanya  yang  meliputi  mahasiswa,  sesama  dosen,  pegawai administratif, pimpinan, dan masyarakat luar secara umum.
Strategi  peningkatan  kecerdasan  emosional  dalam  serangkaian  kegiatan manajemen sumber daya manusia di pendidikan tinggi dapat ditempuh melalui
39 Mohammad Thoha, Manajemen Pendidikan Islam (Surabaya: Radja, 2016), hlm. 88-59.

## Mohammad Thoha
beberapa  cara  berikut:  1)  mengenali  emosi  diri  sendiri  sendiri  dan  sekaligus mengenali  emosi  orang  lain;  2)  mengelola  emosi  diri  sendiri  dan  sekaigus mengelola emosi orang lain; 3) memotivasi diri sendiri dan sekaligus memotivasi orang lain
Mengenali  emosi  diri  sendiri  sendiri  dan  sekaligus  mengenali  emosi orang lain
Seorang  pimpinan  dalam  mengambil  kebijakan  yang  berkaitan  dengan orang  lain,  dituntut  harus  mengenali  karakter  diri  dan  orang  lain.  Pemahaman terhadap pola kepribadian orang lain akan membantu seorang pimpinan untuk memilih orang lain untuk diangkat dan ditempatkan pada suatu jabatan dengan tugas  tertentu  pula.  Dalam  pengelolaan  sumber  daya  manusia  di  perguruan tinggi  misalnya,  seorang  rektor,  atau  ketua  dan  pimpinan  bidang  sumber  daya manusia  lainnya,  harus  bisa  mengenali  emosi  dan  karakter  calon  dosen  dan karyawan. Kesalahan mengangkat dosen yang diakibatkan kegagalan memahami emosi  calon  dosen  akan  berakibat  pada  buruknya  kinerja  dosen  tersebut,  dan pada  gilirannya  akan  mengganggu  efiktifitas  manajemen  perguruan  tinggi  itu sendiri.
Pemahaman  terhadap  emosi  orang  lain  dapat  dimanfaatkan  dalam beberapa kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti hal berikut:
a. Rekrutmen dosen baru. Keberhasilan rekrutmen ditentukan oleh kematangan perencanaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  dilakukan  sebelumnya. Rekrutmen merupakan pintu masuk yang harus diselenggarakan secara serius dan  hati-hati.  Jangan  sampai  rekrutmen  yang  dilakukan  berlangsung berdasarkan  pertimbagan  yang  tidak  objektif.  Pada  dasarnya  rekrutmen didasrkan  pada  pertimbangan:  1)  jenis  pekerjaan;  2)  sifat  pekerjaan;  3) perkiraan beban kerja; 4) perkiraan kapasitas pegawai; 5) jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat; 6) analisis jabatan; 7) prinsip pelaksanaan pekerjaan; 8) peralatan yang tersedia; dan 9) kemampuan keuangan lembaga. Langkah yang bisa dilakukan dalam rekrutmen tersebut diantaranya adalah: 1) wawancara  pendahuluan;  2)  pengisian  formolir;  3)  memeriksa  refrensi tentang karakter, pekerjaan dan sekolah;  4) wawancara dengan diskusi untuk menjelaskan persoalan dan mengukur  efektifitas pembicaraan; 5) persetujuan atasan langsung; 6) pemeriksaan kesehatan.
Jika  dikaitkan  dengan  kecerdasa  emosional,  seorang  pimpinan  pendidikan tinggi  dalam  menjalankan  langkah-langkah  rekrutmen  dosen  baru  tersebut, senantiasa  bertujuan  untuk  memahami  karakter,  pola  pikir  dan  wawasan
calon dosen. Ini yang dimaksud dengan memahami emosi orang lain (calon dosen baru).
Memang  setiap  orang  yang  memiliki  kualifikasi  sesuai  standar  yang ditentukan,  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  menjadi  dosen  atau pendidik di pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang no  14  tahun  2005  tentang  guru  dan  dosen:  Pasal  50: (1)  Setiap  orang  yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  menjadi  dosen. Namun  demikian, kualifiaksi  akademik  yang  dimiliki  seseorang  tersebut  tidak  otomatis mengantarkan  dirinya  untuk  diangkat  secara  langsung  sebagai  dosen. Pimpinan perguruan tinggi diberi wewenang untuk menyelenggarakan seleksi dosen baru. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahu kualifikasi non akademik calon  dosen,  yang  meliputi  kepribadian,  latar  belakang  sosial  budaya,  dan sebagainya.  Hal  ini  didasarkan  pada  aturan  yang  tertuang  pada  ayat berikutnya (ke-2) dari undang-undang no 14 tahun 2005 tersebut, yaitu pasal 50 yang berbunyi: (2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi. (3) Setiap orang dapat diangkat secara  langsung  menduduki  jenjang  jabatan  akademik  tertentu  berdasarkan  hasil penilaian  terhadap  kualifikasi  akademik,  kompetensi,  dan  pengalaman  yang  dimiliki. Jika dipahami lebih kanjut, kompetensi dalam bunyi ayat (3) tersebut, maka tentu  saja  akan  mengacu  pada  4  kompetensi  utama  pendidik  secara  umum yaitu:  kompetensi  pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 40
b. Induksi pegawai (dosen) baru. Induksi pegawai baru adalah kegiatan orientasi atau  pengenalan,  pelatihan  di  tempat  kerja,  pengembangan  dan  praktek pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pekerjaan bagi pegawai baru pada satuan pendidikan. Tujuan dari induksi pegawai baru yaitu membimbing dan  membantu  pegawai  baru  agar  dapat  beradaptasi  dan  melaksanakan pekerjaannya  sesuai  dengan  iklim  kerja  dan  budaya  kerja  lembaga.  Dengan demikian program induksi bagi pegawai baru merupakan proses pengenalan kegiatan pembekalan dalam konteks satuan pendidikan tertentu, dan menjadi pembekalan keprofesionalan di tempat kerja selama satu tahun pertama. Dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan  sumber  daya  manusia  di  pendidikan tinggi,  induksi  diterapkan  dengan  program  orientasi  dan  pengarahan  serta
40 Pasal  28  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  No  19  tahun  2005  sebagaimana  dirubah  dengan peranturan Pemerintah No 32 tahun 2013 dan diubah lagi dengan PP no 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## Mohammad Thoha
pendidikan  dan  pelatihan  (diklat)  prajabatan,  baik  yang  diselenggarakan secara terpadu oleh balai diklat pemerintah, maupun secara internal di setiap kampus. Program ini penting dilakukan untuk memberikan kesempatan pada pegawai  (dosen)  baru  untuk  beradaptasi,  beraktualisasi  diri  dan  mengenal lingkungan kerjanya.
Pemilihan  metode  induksi  disesuaikan  dengan  krakter  tugas  yang  akan diemban  oleh  masing-masing  dosen  baru.  Demikian  pula  induksi  ini  tidak saja  bermanfaat  bagi calon  dosen,  akan  tetapi  jugan  akan  memberikan  data kepribadian calon dosen tersebut pada atasannya.

## Mengelola emosi diri sendiri dan sekailgus mengelola emosi orang lain
Mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, dilakukan dengan tujuan: a) mendorong  tumbuhnya  rasa  empati.  Rasa  empati  tidak  hanya  berlaku  pada teman  yang  dikenalinya  saja,  namun  juga  berempati  terhadap  orang  lain  yang belum  dikenalinya.  Empati  bisa  tumbuh  dengan  cara:  membiasakan  diri  untuk peduli  pada  tugas  dan  tanggung  jawab;  melatih  diri  untuk  memberikan  infak atau  sedekah  kepada  orang  lain;  mengajak  pegawai  lain  untuk  menjenguk temannya yang sedang sakit; b) membiasakan diri untuk saling menghargai antar sesama dosen. Sopan santun, tegur sapa, dan bertatakrama sangat penting dalam membentuk kecerdasan emosional seseorang. Hal ini akan berkaitan erat dengan orang  lain,  termasuk  didalamya  bagaimana  bersikap  kepada  yang  lebih  tua (senior),  dan  bersikap  kepada  orang  yang  baru  dikenal.  Seperti  senantiasa memberikan  salam  kepada  orang  yang  dijumpai,  mengucapka  terimakasih, biasakan  berjabat  tangan  pada  setiap  kesempatan,  termasuk  ketika  berkenalan dengan orang baru.
Dalam  hal  manajemen  sumber  daya  manusia  di  pendidikan  tinggi mengelola  emosi  diri  sendiri  dan  orang  lain  dapat  dilakukan  dalam  beberapa bagian, seperti:
a. Penempatan  pegawai  (dosen)  atau  staf.  Penempatan  pegawai  merupakan tindak  lanjut  dari  seleksi.  Perguruan  tinggi  yang  baru  merekrut  dosen  baru menempatkan  calon  dosen  yang  diterima  pada  jabatan  yang  disediakan. Penempatan  tersebut  berkaitan  dengan  kesesuaian  seseorang  antara  latar belakang  keahliannya  dengan  jabatan  yang  akan  diembannya.  Namun demikian  penempatan  dosen  tidak  sekedar  menempatkan  saja,  melainkan harus  mencocokkan  dan  membandingkan  kualifikasi  yang  dimiliki  pegawai dengan  kebutuhan  dan  persyaratan  dari  suatu  jabatan,  sehingga  pegawai tersebut  betul-betul  memenuhi  harapan  lembaga.  Selain  itu  pengetahuan
tentang  perilaku  dan  kondisi  emosional  calon  dosen  tersebut,  menjadi pertimbangan utama dalam menempatkannya pada suatu jabatan. Demikian  pula  penempatan  dosen  baru  dimaksudkan  pada  proses pengelompokan  dosen  dalam  pembinaan  profesionalitas,  pembentukan asosiasi keahian, pembentuka kelompok kerja (pokja), pengelompokan dosen dalan  unit  program  studi  (prodi),  pengelompokan  pada  pemberian  tugas pembimbingan  lapangan  pada  mahasiswa,  pembimbing  laboratorium,  dan pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya.
b. Pemberian  wewenang  dan  tanggung  Jawab  pada  Dosen.  Pemberian wewenang dan tanggung jawab merupakan proses pembentukan lingkungan kerja  yang  baik.  Dengan  wewenang  yang  dimiliki,  seseorang  dapat memberikan kontribusi secara penuh melalui keterampilan terbaiknya. Setiap dosen  diberikan  wewenang  untuk  merencanakan,  mengendalikan,  dan membuat keputusan atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Secara  konseptual,  memberikan  wewenang  dan  tanggung  awab  pada  dosen bisa ditempuh dengan cara: 1) memilih dosen yang akan diberikan tanggung jawab  pada  bidang  tertentu;  2)  melihat  kemampuan  dari  dosen  yang  akan diberikan tanggung jawab,  dengan tujuan agar posisi yang diberikan kepada pegawai  tersebut  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki;  3)  memberikan bimbingan  dan  arahan  agar  tujuan  dari  bidang  tersebut  bisa  tercapai  sesuai dengan  yang  diharapkan  lembaga.  Bimbingan  tersebut  berisi    informasi megenai tanggung jawab yang diberikan lembaga dan arah serta tujuan dari tugas tersebut. 41
Tugas  utama  dosen  sesuai  definisinya  dalam  undang-undang  adalah menyelenggarakan  pendidikan  dan  pengajaran,  mengembangkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  melalui  penelitian,  melakukan  pengabdian masyarakat. UU  no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat (2) menyebutkan:
Dosen  adalah  pendidik  profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas  utama mentransformasikan,  mengembangkan,  dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan, teknologi,  dan  seni  melalui  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat. Tugas tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal 60: Pasal 60. Dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalannya,  dosen  berkewajiban:  a. Melaksanakan  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat,  b. merencanakan,  melaksanakan  proses  pembelajaran,  serta  menilai  dan  mengevaluasi
41 Sugeng  Listyo  Prabowo, Manajemen  Pengembangan  Mutu  Sekolah/Madrasah (Malang:  UIN Malang Press, 2008), 34.

## Mohammad Thoha
hasil pembelajaran; c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi  secara  berkelanjutan  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi,  dan  seni;    d.  bertindak  objektif  dan  tidak  diskriminatif  atas  dasar pertimbangan  jenis  kelamin,  agama,  suku,  ras,  kondisi  fisik  tertentu,  atau  latar belakang  sosioekonomi  peserta  didik  dalam  pembelajaran;  e.    menjunjung  tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan f.  memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa .
Pemberian  tugas  dan  wewenang  dari  pimpinan  perguruan  tinggi dimaksudkan  untuk  mengembangkan  kehlian  dan  profesionalitas  dosen  itu sendiri.  Di  samping  itu,  semakin  sering  seorang  dosen  menjalankan  tugas dengan  baik,  maka  semakin  terlatih  pula  tanggung  jawab  dan  kedisiplinannya. Ini yang dimaksud dengan pengelolaan emosi.

## Memotivasi diri sendiri dan sekaligus memotivasi orang lain
Kemampuan  memotivasi  diri  sendiri  merupakan  kemampuan  internal pada  diri  seseorang  berupa  kekuatan  atau  energi  yang  mendorong  seseorang untuk mampu menggerakkan potensi-potensi yang dimilkinya. Potensi tersebut berupa  fisik  dan  psikologis  atau  mental  untuk  melakukan  aktivitas  tertentu sehingga  mampu  mencapai  keberhasilan  yang  diharapkan.  Seperti  diketahui bahwa di dalam diri setiap orang terkandung kekuatan berupa potensi yang tidak secara  otomatis  dapat  didayagunakan  oleh  seseorang  untuk  mencapai  sesuatu, sehingga memerlukan motivasi.
Kemampuan memotivasi diri dan orang lain bisa ditempuh dengan cara mengajarkan  kejujuran  dan  berpikir  realistis.  Ketika  melihat  dosen  lain berbohong  maka  segera  perbaiki  dan  beri  nasehat,  jangan  biarkan  orang  itu berbohong,  karena  kebiasaan  ini  akan  bisa  berlanjut  hingga  masa-masa  yang akan  datang.  Berbohong  adalah  hal  yang  bisa  mengikis  rasa  kepercayaan  dan merenggangkan  persahabatan.  Kejujuran  yang  terbangun  pada  seseorang  akan membuat  orang  itu  berpikir  realistis,  karena  ia  tidak  akan  menutup-nutupi kekurangan,    dan  akan  terlatih  untuk  menghadapi  kenyataan  dan  tidak  akan menutupinya dengan kebohongan.
Memotivasi diri dan orang lain dalam dunia pendidikan tinggi, juga bisa dilakukan  dengan  cara  saling  mengingatkan  untu  senantiasa  bersyukur  atas seluruh  pencapaian  yang  telah  Allah  SWT  anugerahkan  pada  para  dosen. Dibandingkan  sekian  banyak  orang  yang  menginginkan  menjadi  dosen  dan sampai  saat  ini  belum  tercapai,  maka  kita  wajib  bersyukur  karena  telah mendapatkannya.  Rasya  syukur  ini  tidak  saja  karena  dosen  menduduki  strata
sosial  yang  tinggi,  akan  tetapi  karena  ia  juga  berkesempatan  untuk  senantiasa menyebarkan ilmu pengetahun, dan ikut mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu dosen  harus  memiliki  dedikasi  yang  tinggi  serta  senantiasa  terus mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memberikan  layanan  pendidikan  yang semakin baik.
Rasa  syukur  senantiasa  menjadi  kewajiban  diri  dosen  mengingat sedemikiaj  banyak  anugerah  yang  telah  diberikan  Allah  SWT.  Sebagai  pekerja profesional,  dosen  di  samping  mendapat  prestise  yang  tinggi,  ia  juga  berhak mendapatkan  penghasilan  di  atas  rata-rata  penghasilan  minimum.  Dengan  ini masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi dosen. Kesejehteraan dosen diatur sedemikian  rupa  dan  senantiasa  terus  meningkat  sesuai  peningkatan  kinerja dalam  tugas  dan  jabatan yang  diembannya.  Regulasi  pendidikan  kita  mengatur hal ini, diantaranya melalui Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu:
a. Pasal 51 (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: a. memperoleh penghasilan  di  atas  kebutuhan  hidup  minimum  dan  jaminan  kesejahteraan  sosial;  b. mendapatkan  promosi  dan  penghargaan  sesuai  dengan  tugas  dan  prestasi  kerja;  c. memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  hak  atas  kekayaan intelektual;  d  memperoleh      kesempatan      untuk      meningkatkan  kompetensi,  akses sumber  belajar,  informasi,  sarana  dan  prasarana  pembelajaran,  serta  penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan  otonomi  keilmuan;  f.  memiliki  kebebasan  dalam  memberikan  penilaian  dan menentukan kelulusan peserta didik; dan g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan .
b. Pasal  52  (1)  Penghasilan  di  atas  kebutuhan  hidup  minimum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta  penghasilan  lain  yang  berupa  tunjangan  profesi,  tunjangan  fungsional,  tunjangan khusus,  tunjangan  kehormatan,  serta  maslahat  tambahan  yang  terkait  dengan  tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. (2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pasal  57  (1)  Maslahat  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52  ayat  (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi  pendidikan,  beasiswa,  dan  penghargaan  bagi  dosen,  serta  kemudahan  untuk memperoleh pendidikan  bagi putra dan  putri  dosen,  pelayanan  kesehatan,  atau  bentuk kesejahteraan lain. (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Mohammad Thoha
Dengan regulasi di atas, dosen mendapatkan jaminan kesejahteraan tidak saja  pada  dirinya  sendiri,  melainkan  akses  pendidikan,  layanan  kesehatan  dan fasilitas lainnya juga diberikan pada putra-putinya. Sungguh merupakan nikmat yang harus betul-betul disyukuri.
Selain  bersyukur,  dosen  juga  harus  memotivasi  diri  dan  orang  lain dengan  banyak  bersabar.  Memang  dalam  banyak  hal  dosen  mengalami penambahan tugas dibandingkan tugas utama yang diamanatkan dalam regulasi kependidikan.  Tugas  tambahan  tersebut,  misalnya  beban  kerja  yang  lebih, seperti  beban  Satuan  Kredit  Semester  (SKS)  dalam  melaksnakan  pengajaran. Sebagaimana  diatur  dalam  beberapa  regulasi,  beban  kerja  dosen  adalah mengelola  pembelajaran,  mendidik  dan  membimbing  kegiatan  belajar mahasiswa setara dengan 12 SKS. beberapa regulasi tentang beban kerja dosen tersebut diantaranya dapat ditemukan dalam:
a. Undang-undang RI no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 27 : (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup:  1.  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  proses  pembelajaran;  2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan  5.  pengabdian  kepada  masyarakat;  b.  kegiatan  dalam  bentuk  pelaksanaan  tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang. (2) Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) paling sedikit 40 jam per minggu. (3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen  sebagaimana  dinyatakan  pada  ayat  (1)  huruf  a  paling  sedikit  setara  dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan  antara  lain  berupa  menjabat  struktural.  (4)  Beban  kerja  pada  kegiatan pokok  dosen  sebagaimana  dinyatakan  pada  ayat  (1)  huruf  a  disesuaikan  dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural. 42
b. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  no  49  tahun  2014  tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 72 (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan  pokok  yaitu  merencanakan    pembelajaran,    melaksanakan    proses pembelajaran,      melakukan      evaluasi      pembelajaran,  membimbing  dan  melatih, melakukan  penelitian,  melakukan  tugas  tambahan,  serta  melakukan  pengabdian kepada  masyarakat  (2)  Beban  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sekurang- kurangnya  sepadan  dengan  12  (dua  belas)  satuan  kredit  semester  dan  sebanyak- banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
42 Pasal  27  ayat  (1-4,6)  Peraturan  Menteri  pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  no  49  tahun  2014 tentang Standar Nasioanal Pendidikan Tinggi.
Beban  stara  12  SKS  seperti  dalam  regulasi  tersebut,  sudah  meliputi seluruh tugas utama dosen (tri darma perguruan tinggi). Namun demikian pada kenyataannya dosen kadang melaksanakan aspek pengajaran saja sudh melebihi 12 SKS, dan tidak jarang yang melampaui 20 SKS. Beban itu masih ditambah dengan  aspek  lain  seperti  penelitian,  dan  pengabdian  masyarakat.  Kondisi seperti ini menuntut para dosen untuk senantiasa ikhlas dan sabar untuk terus melaksanakan amanat pengabdian pada bangsa.
Kalau dicermati, bertambahnya beban kerja dosen melebihi standar yang ditetapkan  regulasi  yang  ada,  maka  akan  ditemukan  beberap  faktor penyebabnya. Diantaranya adalah rasio (nisbah) perbandingan jumlah dosen dan mahsiswa  yang  tidak  seimbang  seiring  dengan  bertambahnya  minat  dan kesadaran  masyarakat  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  pendidikan tinggi,  di  satu  sisi.  Sementara  di  sisi  lain  pemerintah  memberlakukan moratorium penerimaan dosen tetap (PNS).
Dalam  regulasi    pendidikan  tinggi,  nisbah  perbandiangan  dosen  dan mahasiswa  adalah  1:  30  untuk  kelompok  bidang  kajian  sosial,  dan  1:20  untuk bidang  kajian  IPA,  sebagai  mana  disebutkan  dalam  SK  Dirjen  DIKTI  no 108/DIKTI/Kep/2001 sebagai berikut:
Pasal  10:  Untuk  setiap program  studi  pada  Program  Diploma dan  Program  S1 jumlah  calon  mahasiswa  sekurang-kurangnya  30  orang  dan  sebanyak-banyaknya disesuaikan  dengan  nisbah  dosen  tetap  dengan  mahasiswa,  untuk  kelompok  bidang  ilmu pengetahuan  sosial  1  :  30  dan  untuk  kelompok  bidang  ilmu  pengetahuan alam  1  :  20. 43 Rasio  perbandingan  jumlah  dosen  tetap  dengan    dosen  tidak  tetap  di  sebuah  satuan pendidikan  tinggi  setidak-tidanya  75%  (dosen  tetap)  ;  25%  (dosen  tidak  tetap),  sebagai mana termaktub dalam pasal 28 peraturan menteri di atas, yaitu: (3) Jumlah dosen tetap pada  perguruan  tinggi  paling  sedikit  75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  dari  jumlah  seluruh dosen  (4)  Jumlah  dosen  tetap  yang  ditugaskan  secara  penuh  waktu  untuk  menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. 44
Di  tengah  keterbatasan  jumlah  dosen  dan  semakin  meninktnya  animo masyarakat  terhadap  pendidikan  tinggi,  menuntut  para  dosen  untuk  senantia sabar  dan  ikhlas  dalam  menjalankan  tugasnya.  Demikian  pula  para  pengelola pendidikan  tinggi  harus  betul-betul  seksama  dalam  mengatur  sumber  daya mansuia (dosen) di perguruan tinggi yang dipimpinnya.
43 Pasal 10 dari SK Kemendikbud no 234/U/2000 dan diperjelas dengan SK Dirjen DIKTI no 108/DIKTI/Kep/2001.
44 Pasal  28  ayat  (3-4)  Peraturan  Menteri  pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  no  49  tahun  2014 tentang Standar Nasioanal Pendidikan Tinggi.

## Mohammad Thoha
Pada  pelaksanaan  manajemen  sumber  daya  manusia  di  pendidikan tinggi,  peningkatan  kecerdasan  emosional  dengan  cara  memotivasi  diri  dan orang lain dapat diterapkan dalam beberapa hal berikut: a. Pelaksanaan  supervisi  terhadap  kinerja  pegawai.  Supervisi  pada  awalnya diawali dengan adanya kebutuhan terhadap landasan pengajaran dengan cara membimbing  dosen  junior  dalam  memilih  metode  mengajar,  dan mempersiapkannya  untuk  mampu  melaksakan  tugasnya  dengan  kreatifas yang tinggi dan otonom.
b. Pembinaan  kesejahteraan  dosen.  Secara  teoritik  kesejahteraan  diartikan dengan  material  dan  fasilitas,  baik  material  maupun  nonmaterial  yang mengarah pada kepuasan kerja. Kesejahteraan yang bersifat materi berupa: a) uang  gaji  atau  honorarium;  b)  uang  pensiun;  c)  uang  makan;  d)  uang transport;  e)  tunjangan  hari  raya  ;  f)  bonus  (reward);  g)  uang  duka  cita;  h) pakaian  dinas;  i)  uang  pengobatan.  Sementara  kesejahteraan  yang  bersifat fasilitas yaitu: a) layanan kesehatan; b) kesempatan untuk cuti; c) pemberian izin  ;  d)  penjemputan  pegawai;  e)  penitipan  bayi;  f)  bantuan  hukum;  g) konsultasi keuangan; h) asuransi; i)  kredit rumah dan kendaraan. 45
Yang  perlu  diperhatikan  dalam  hal  ini,  pemberian  kesejahteraan  harus dilakukan tepat waktu sesuai hak masing-masing dosen. Pencairan hak dosen yang  tepat  waktu,  tepat  peruntukan  dan  tepat  penerimanya  akan menimbulkan  motivasi  kerja  bagi  dosen  tersebut.  Sebaliknya  pemberian kesejahteraan  yang  tidak  memperhatikan  ketapat  waktu,  ketepatan  sasaran dan  tidak  merata  akan  menimbulkan  kecemburuan  sosial  di  antara  dosen, dan  pada  gilirannya  akan  mengurangi  motivasi  bekerja.  Dalam  teori  lain dikatakan  kesejahteraan  pegawai  yang  tidak  diberikatan  atau  ditunda  akan mengakibatkan kemalasan, disiplin pegawai menurun, kerusakan meningkat, bahkan mogok bekerja ( turn over) . 46 Oleh karena itu, dalam hal ini pengelola pendidikan  tinggi  harus  betul-betul  memperhatiakan  asas  transpansi, keadilan, keseimbangan, objektifitas dan asas pemerataan.
c. Pembinaan  karir  dosen.  Perencanaan  pengembangan  dan  pembinaan  karir dosen  bermanfaat  tidak  saja  bagi  individu  dosen  yang  bersangkutan, melainkan juga pada perguruan tinggi itu sendiri. Pentingnya pengembangan dan pembinaan karir dosen dan kependidikan di sebuah akan mendapatkan beberapa  manfaat  seperti:  1)  mutu  dan  semangat  dosen  akan  tumbuh;  2)
45 Fremont  E.  Kast  dan  James  E.  Rosenzweig, Organisasi  dan  Manajemen edisi  keempat.  terj.
Hasymi Ali (Jakarta:Bumi Aksara, 1995), 57.
46 Sp Hasibuan, Malayu Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 185-188
mutu  pendidikan  di  perguruan  tinggi  dapat  meningkat;  3)  Pelaksanaan administrasi  di  perguruan  tinggi  dapat  berjalan  dengan  lebih  baik;  4) Pelaksanaan bibingan ( guindance) dan konseling ( counceling) akan lebih baik; 5) Hubungan antara dosen dan mahasiswa, dosen dan pimpinan, serta lembaga dan orang tua mahasiswa ataupun masyarakat dapat terpelihara dengan lebih baik. 47
Pembinaan  karir  dosen  diatur  dalam  Undang-undang  no  14  tahun  2005 tentang guru dan dosen, diantaranya:
Pasal  51 (1)  Dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalan,  dosen  berhak:  a. memperoleh  penghasilan  di  atas  kebutuhan  hidup  minimum  dan  jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d memperoleh   kesempatan   untuk   meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Pembinaan  karir  dosen  dapat  ditempuh  dengan  berbagai  cara,  misalnya pemberian  kesempatan    dalam  mengajukan  kenaikan  pangkat  dan  jabatan akademik,  pengurusan  kenikan  gaji  berkala  (KGB),  dukungan  untuk melanjutkan studi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, mengikutkan dosen  dalam    forum  ilmiah  nasional  dan  internasional,  memberikan kesempatan  untuk  berkolaborasi  dengan  dosen  di  perguruan  tinggi  lain dalam kegiatan akademis seperti penelitian, shortcours, dan sebagainya.
d. Pemberian Pesangon. Pemberian pesangon bagi dosen yang telah pensiun di pergruan tinggi bagi dosen dan pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS)  diatur  oleh  pemerintah  sesuai  perundang-undangan  yang  berlaku. Sementara  bagi  dosen  dan  karyawan  non  PNS  (ASN)  disesuaikan  dengan kebijakan  kampus  yang  bersangkutan.  Namun  demikian  hal  yang  perlu diperhatikan dalam hal ini adalah perwujudan rasa terima kasih dari lembaga pendidikan tinggi kepada para dosen yang telah mengabdi sekian lama agar senantiasa  tetap  memiliki  ikatan  emosional.  Dengan  ikatan  emosional  yang kuat  seorang  pensiunan  dosen  akan  senantiasa  memberikan  masukan  dan pertimbangan terhadap pengembangan perguruan tinggi utu sendiri.
47 Jhon Adair, Membina Calon Pimpinan terj. Soedjono Trimo (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 88

## Mohammad Thoha
390 Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
berkelompok.
Penutup Tulisan ringkas ini merupakan ringkasan hasil penelitian yang dilakukan penulis  dengan  judul  “  Strategi  Meningkatkan  Kecerdasan  Emosional  dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  di  Pendidikan  Tinggi  Agama  Islam (PTKIN). Data yang disampaikan merupakan hasil pembacaan peneliti terhadap teks  rugulasi  pendidikan  tinggi,  yang  diaplikasikan  dalam  pengelolaan manajemen  sumber  daya  manusianya.  Analisa  tersebut  menggunakan pendekatan  internalisasi  nilai-nilai  kecerdasan  emosional  yang  terdapat  dalam diri  setiap  sumber  daya  manusia.tentu  saja  penelitian  ini  banyak  mengalami kekuarangan dan kelemahan, khususnya dalam keterbatasan eksplorasi data dan teknik analisanya. Demikian pula persepsi pembaca terhadap kandungan isi dari data yang diperoleh, dipastikan bervariasi, sesuai dengan karakter hasil penelitian pustaka.  Oleh  karena  itu  saran  dan  masukan  dari  pembaca  sekalian,  akan menjadi kontribusi yang berharga dalam perbaikan tulisan ini.

## Daftar Pustaka
Ainurrahman. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. Bandung. 2008. Baharuddin  dan  Esa  Nur  Wahyuni. Teori  Belajar  Dan  Pembelajaran. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007. Bodgan,  RC.  dan  S.J.  Taylor. Introduction  to  Qualitative  Research  Methods:  A Phenomenological  Approach  to  the  Social  Sciences. New  York:  John Wiley and Sons. Inc.1985. Fattah,  Nanang. Landasan  Manajemen  Pendidikan. Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1996.
Flippo,  Edwin  B. Manajemen  Personalia .  Vol.  1  terj.  Moh.  Mas'ud.  Jakarta: Erlangga, 1996.
Ginanjar,  Ary. ESQ  Power:  Sumber  Inner  Jiurney  Melalui  Al-Ihsan Jakarta: ARGA, 2007. Gorton,  Richard  A. School  Administration:  Challenge  and  Opurtunity  for Leandership. USA:Brown Company Publishers, 1976. Handoko, T. Hani. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, 1999. Kartono,  Kartini. Pengantar  Metodologi  Riset  Sosial. Bandung:  Mandar  Maju,
1996.
Malayu, S.P. Hasibuan. Manajemen SDM. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
Masdar,  Sjahrazad,  dan  Jusuf  Sulika. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Berbasis Kompetensi Untuk Pelayanan Publik. Surabaya: Airlangga University Press, 2009. Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja  Rosda Karya, 2006.
Mudlofir, Ali. “Pendidikan Karakter Melalui Penanaman Etikoa Berkomunikasi Dalam  Al-Qur’an",  dalam Islamica:  Jurnal  Studi  Keislaman ,  Vol.5 No. 2 (Maret 2011). Mulyono. Manajemen  Administrasi  dan  Organisasi  Pendidikan. Jogjakarta:  Ar- Ruzz Media, 2014. Nasution , S. Metode Penelitian Naturalistik-Kualititif. Bandung: Tarsito, 1992. Nawawi , H.  Hadari. Penelitian  Terapan. Yogyakarta:  UGM  University Press,1994.
Notoatmojdo,  Soekidjo. Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta:  Rineka Cipta, 2009. Peraturan  Pemerintah  No  19  tahun  2005  sebagaimana  dirubah  dengan peranturan Pemerintah  No  32  tahun  2013  dan  diubah  lagi dengan PP no 13 tahun   2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Permendikbud no 49 tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi. Permendiknas  no  12  tahun  2007,  Permendiknas  no  13  tahun  2007  tentang standar Tenaga pendidik dan kependidikan
Rosidah,  Ambar  Teguh  Sulistiyani. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Saodih, Nana dan Sukmadinata. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
Siswanto,  “Membudayakan  Nilai-Nilai  Agama  dalam  Komunitas  Sekolah”
dalam Karsa:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Keislaman ,  Vol.  22,  No.  1 (Juni 2014).
SK Kemendikbud no 234/U/2000 dan diperjelas dengan SK Dirjen DIKTI no 108/DIKTI/Kep/2001.
Soetopo, Hendiyat, dan Wasty Soemanto. Kepemimpinan dan Supervisi   Pendidikan (Jakarta: Bina Aksara, 1988. Solichin,  Muchlis. Psikologi  Belajar:  Aplikasi  Teori-Teori  Belajar  Dalam  Proses Pembelajaran. Yogyakarta:  SUKA  Press  UIN  Sunan  Kalijaga,
2012.
Sudjana,  Nana  dan  Ibrahim. Penelitian  dan  Penilaian  Pendidikan. Bandung:  Sinar Baru Algesindo, 2009.

## Mohammad Thoha
392 Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
Suprihatiningrum, Jamil. Guru Profesional. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013. Surat Edaran (SE) Dirjen DIKTI no 2920/DT/2007. Suwarno, Tjutju Suniarsih. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung:  Alfabeta,
2011.
Syah, Muhibbin, Psikologi Belajar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Tilaar,  H.A.R. Manajemen  Pendidikan  Nasional (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
1992.
Thoha, Mohammad. Manajemen Pendidikan Islam. Surabaya: Radja, 2016. Undang-Undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang RI ni 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang  RI  no  12  tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan
Tinggi
Wardi,  Moh.  “Penerapan  Nilai  Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Perubahan
Sosial  Remaja”,  dalam Tadris:  Jurnal  Pendidikan  Islam ,  Vol  7,  No.  1 (Juni 2012). Winarno, A. dan Tri Saksono. Kecerdasan Emosional. Jakarta: LAN, 2001. Yusuf,  Muhammad.  “Pendidikan  Karakter  Berbasis  Qur’ani  dan  Kearifan Lokal” dalam Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman , Vol. 22, No. 1 (Juni 2014).