## ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERJUDIAN SECARA ONLINE

## Dody Tri Purnawinata
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan E-mail: dodytriputrawinata@perguruanserasan.ac.id

## Abstract
Advances in the world of information and technology provide a new way of online gambling. There  are  many  difficulties  in  uncovering  an  online  gambling  case  either  to  determine  the perpetrators of online gambling as well as to determine the place and time of the occurrence of a criminal act of online gambling as well as legal liability for the offender. The materials used in this law research are primary legal materials, secondary, and tertiary. The collection of legal materials research done by identifying, inventorying legislation, researching material library,  reading  books  and  other  resources  related  to  the  problem  being  studied.  Legal materials  that  have  been  collected  and  processed  with  the  interpretation  of  legal  materials and then deduced to draw conclusions about determining the perpetrators, determining locus and  tempus  delicti  and  legal  liability  of  online  gambling  as  criminal  act  in  normatif explanantion. The result of this study that in determining the perpetrators of online gambling should  be  filled  ellement  are  attached  to  the  subject  of  law  (subjective)  and  attached  to  the deed (objective), in this case commonly used theories in Indonesia related to locus and tempus delicti can be used in determining locus and tempus delicti relating to the competence  of the court,although with advances in technology make it possible for the perpetrator to decieve the real locus and tempus. Legal liability of the offender based on person’s condition to be liable for their actions regardless of their justification and excuse.
Keywords: Online Gambling; Aspects of Criminal Law

## Abstrak
Kemajuan  dalam  dunia  informasi  dan  teknologi  melahirkan  sebuah  cara  baru  dalam melakukan perjudian  yaitu  perjudian  secara online .  Cara  baru tersebut  memunculkan  banyak kesulitan dalam mengungkap sebuah kasus perjudian secara online baik itu untuk menentukan pelaku perjudian secara online maupun untuk menentukan tempat dan waktu terjadinya serta pertanggungjawaban  hukum  bagi  pelaku  perjudian  secara online. Penelitian  hukum  ini menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tertier.  Pengumpulan  bahan  hukum dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi,  menginventarisasi  peraturan  perundang-undangan, melakukan  studi  pustaka,  dan  sumber-sumber  lainnya  yang  berhubungan  dengan  masalah yang dikaji. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menginterpretasi bahan-bahan hukum dan kemudian dideduksi untuk menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini  didapat  kesimpulan  bahwa  dalam  menentukan  pelaku  perjudian  secara online harus dipenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  disangkakan  terhadap  pelaku,  baik  itu  unsur  yang melekat  pada  subjek  hukum  (subjektif)  maupun  yang  melekat  pada  perbuatan  (objektif). Penentuan locus dan tempus  delicti berkaitan  dengan  kompetensi  pengadilan  yang  berhak untuk mengadili perkara dilakukan dengan menggunakan teori-teori locus dan tempus delicti yang  umum  digunakan  di  Indonesia  meskipun  dengan  kemajuan  teknologi  memungkinkan pelaku  untuk  mengaburkan tempus dan locus delicti yang  sebenarnya.  Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana perjudian secara online didasarkan pada kondisi seseorang untuk dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas  tindakannya  dan  terlepas  dari  adanya  alasan pembenar  dan  pemaaf.  Aturan  hukum  tentang  perjudian  secara online masih  perlu  untuk disempurnakan  dan  mendapat  perhatian  lebih  dari  pemerintah  dikarenakan  masih  terdapat banyaknya kelemahan dalam aturan hukum yang telah ada.
Kata Kunci : Perjudian Secara Online; Aspek Hukum Pidana
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perilaku dan kebiasaan manusia yang  gemar  mengadu  nasib  dan peruntungan  melalui  permainan  telah terjadi  sepanjang  sejarah  peradaban manusia,  perilaku  seperti  ini  terjadi  di seluruh  lapisan  dan  strata  masyarakat, dari  yang  kaya  hingga  yang  miskin, dari  perjudian  dengan  resiko  kecil hingga  mempertaruhkan  sesuatu  yang besar.  Perjudian  merupakan  salah  satu masalah dalam masyarakat yang sangat sulit  dihilangkan,  dalam  hal  ini perjudian  dinilai  membawa  dampak buruk terutama terhadap pelaku perjudian  itu  sendiri  dan  bagi  orang- orang disekitarnya. Pemerintah Indonesia  mengatur  masalah  perjudian dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (untuk  selanjutnya  disingkat KUHP)  pasal  303,  undang-undang  ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia.
Di Indonesia sendiri pada tahun 2008 telah lahir Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disingkat UU ITE) yang dalam pertimbangannya dinyatakan  bahwa  perkembangan  dan kemajuan  teknologi  informasi  yang
demikian  pesat  telah  menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam  berbagai  bidang  yang  secara langsung  telah  mempengaruhi  lahirnya bentuk-bentuk  perbuatan  hukum  baru, dan bahwa pemerintah perlu mendukung  pengembangan  teknologi informasi  melalui  infrastruktur  hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah  penyalahgunaannya  dengan memperhatikan  nilai-nilai  agama  dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
Dalam  hal  maraknya  perjudian di internet , Indonesia tidak ketinggalan pula untuk melakukan penanggulangan dan  pencegahan  melalui  hukum  positif yaitu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 27  ayat  (2)  UU  ITE  yang  berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  informasi  elektronik danatau  dokumen  elektronik  yang memiliki muatan perjudian.”
Ancaman  pidana  dari  Pasal  27 ayat (2) UU ITE bersumber pada Pasal 45  ayat  (1)  UU  ITE,  yang  berbunyi: “setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Dalam  kenyataannya  kegiatan di  dunia  maya  tidak  lagi  sederhana karena  kegiatannya  tidak  lagi  dibatasi teritorial  suatu  negara,  yang  mudah diakses  kapan  pun  dan  dari  mana  pun. Disamping  itu,  pembuktian  merupakan faktor  yang  sangat  penting,  mengingat informasi  elektronik  bukan  saja  belum terakomodasi  dalam  sistem  hukum acara  Indonesia  secara  komprehensif, melainkan  juga  ternyata  sangat  rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim  ke  berbagai  penjuru  dunia dalam hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya  pun  bisa  demikian kompleks dan rumit.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  dapat  ditarik  rumusan  masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  menentukan  pelaku tindak  pidana  perjudian  secara online ?
2. Bagaimana  menentukan locus dan tempus tindak pidana perjudian secara online ?
3. Bagaimana
pertanggungjawaban hukum pelaku  tindak  pidana  perjudian secara online ?

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  tesis  ini  adalah penelitian  hukum  normatif.  Menurut Jhony Ibrahim penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum  dari  sisi  normatifnya.  Logika keilmuannya  dalam  penelitian  hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum  normatif,  yaitu  ilmu  hukum yang sui generis . 1 Maksudnya adalah ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu- ilmu  lain.  Fokus  kajiannya  adalah hukum  positif. 2 Sehubungan  dalam penelitian  ini,  karena  yang  dikaji mengenai  aspek  hukum  pidana  dalam tindak  pidana  perjudian  secara online yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE,  maka  tepatlah  jenis  penelitiannya adalah  penelitian  hukum  normatif karena  fokus  kajiannya  hukum  positif yaitu UU ITE.
Penelitian  hukum  adalah  satu proses untuk menemukan aturan
1 Jhony Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006).
2 Bahder  Johan  Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008).
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu  hukum  yang  dihadapi 3 .  Agar mendapat  kebenaran  ilmiah  yang diharapkan,  maka  penelitian  ini  secara
umum menggunakan pendekatan perundang-undangan ( Statute
Approach ) 4 .  Pendekatan  ini  digunakan untuk mempelajari dan menelaah dasar ontologis lahirnya dan landasan filosofis undang-undang serta ratio legi (dasar  hukum)  dari  ketentuan  undang- undang.  Pendekatan  UU  ITE  dan KUHP  Pasal  303  mengenai  perjudian serta  peraturan-peraturan  lainnya  yang ada hubungannya.
Di samping pendekatan perundang-undangan, penulis juga
menggunakan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ),  pendekatan
kasus  ( case  approach ).  Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin yang berkembang.
Tujuan pengkajian ini untuk menemukan  dan  menganalisa  ide-ide yang  melahirkan  pengertian  hukum, konsep-konsep hukum, teori-teori hukum dan prinsip-prinsip hukum serta aturan hukum yang berhubungan
3 Eriyantouw  Wahid, Keadilan  Restoratif  dan Peradilan  Konvensional dalam  Hukum  Pidana (Jakarta: Univ. Trisakti, 2009).
4 Eriyantouw
dengan  perjudian  secara online di Indonesia.  Pendekatan  konseptual  juga dilakukan apabila peneliti tidak beranjak  dari  aturan  hukum  yang  telah ada.

## PEMBAHASAN

## A. Pelaku Tindak Pidana Perjudian Secara Online
Ajaran  mengenai  penyertaan  di dalam  KUHP  membagi  pelaku  tindak pidana  menjadi  beberapa  golongan, yaitu :
1. Pleger / dader atau pelaku;
2. Doenpleger atau orang yang menyuruh melakukan;
3. Medepleger atau  orang  yang  turut serta;
4. Uitlokker atau orang yang menganjurkan.
Sedangkan pembantu atau medeplichtige adalah:
1. Pembantu  pada  saat  kejahatan dilakukan; dan
2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan;
Simons  sebagaimana  dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa Bij  de  leer  der  deelneming worden  gemenlijk  twee  voormen  van deelneming onderscheiden, de zelfstandige en de onzelfstandige
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
deelneming (dalam  ajaran  penyertaan biasanya  dibagi  dalam  dua  bentuk penyertaan,  penyertaan  yang  berdiri sendiri  dan  penyertaan  yang  tidak berdiri  sendiri). 5 Penyertaan  yang berdiri sendiri adalah tindakan masing- masing peserta dalam melakukan suatu tindak  pidana  diberi  penilaian  atau kualifikasi  tersendiri  dan  tindakan mereka  masing-masing  diadili  secara sendiri  pula.  Sedangkan  penyertaan yang  tidak  berdiri  sendiri  adalah dapat/tidaknya seorang peserta dihukum  tergantung  pada  peranannya dalam  tindak  pidana  yang  telah dilakukan  oleh  seorang  pelaku  dan tergantung pula apakah perbuatan yang dilakukan  itu  merupakan  suatu  tindak pidana atau bukan.
Penulis mengambil sebuah contoh kasus perjudian terkait
keberadaan website www.mansion88.com yang telah
diputus  oleh  pengadilan  pada  tahun 2014.  Dalam  putusan  Pengadilan
Negeri Jakarta Utara Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr tanggal 27 Oktober 2014 dengan terdakwa Stefanus  Rocky,  Marvin  Tanjung, Fernandez,  Judianto,  dan  April  Yanti
5 Eddy  O.S.Hiariej. Prinsip-prinsip  Hukum Pidana (Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka, 2014).
didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan dakwaan  yang  berbentuk  subsideritas yaitu :
- Kesatu  primer  melanggar  pasal  303 ayat  (1)  ke-1  KUHP  jo  Pasal  64  ayat (1) KUHP:
- Kesatu Subsider melanggar Pasal 303 ayat  (1)  ke-2  KUHP  jo  Pasal  64  ayat (1) KUHP, atau;
- Kedua melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal  45  ayat  (1)  UU  No.  11  Tahun 2008 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
- Ketiga  Primer  melanggar  Pasal  10  jo Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010, atau;
- Ketiga  Subsider  melanggar  Pasal  10 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.
Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti  melakukan  tindak  pidana Kesatu Primer, Kesatu Subsider, Ketiga  Primer,  dan  Ketiga  Subsider, dan kemudian menyatakan bahwa para terdakwa  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  Kesatu  Subsider  yaitu melanggar  Pasal  303  ayat  (1)  ke-2 KUHP  jo  Pasal  64  ayat  1  KUHP  dan menjatuhkan  pidana  terhadap  para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing  selama  1  (satu)  bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
Berdasarkan  bukti-bukti  yang ada  dan  didukung  oleh  fakta  di persidangan, seharusnya  para terdakwa dapat  dijerat  dengan  Pasal  27  ayat  (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE jo Pasal 55 ayat  (1)  ke-1  KUHP  dengan  ancaman pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000
(Satu
Milyar
Rupiah). Dari fakta persidangan diketahui  bahwa  para  pelaku  bersama- sama  dengan  Lucas  Atjep  Soegandi, Patrick Antonius, Achad Hakim (didakwa  dengan  berkas  terpisah)  dan Henry  Cahyadi  (DPO)  menjalankan website www.mansion88.com  yang mengandung unsur perjudian di dalamnya, serta dengan sengaja mendistribusikan, mentransimisikan, dan membuat dapat diaksesnya website yang  bermuatan  perjudian.  Dalam melakukan  tindak  pidana  perjudian secara online ini  para  terdakwa  ada yang berperan sebagai pemilik website, bagian  promosi  website,  dan  bagian administrasi.  Dari  hasil  penyidikan didapat  pula  barang  bukti  berupa komputer, media penyimpanan, rekening bank, serta 5 buah server yang digunakan dalam tindak pidana perjudian secara online.

## 1. Plegen
Terdapat  beberapa  ahli  yang mengemukakan pendapatnya mengenai Plegen (yang  melakukan)  atau Pleger (pelaku). Hazewinkel-Suringa menyatakan  bahwa  pelaku  adalah setiap  orang  yang  dengan  seorang  diri telah  memenuhi  semua  unsur  delik seperti yang ditentukan. Berbeda dengan  Suringa  adalah  Pompe  yang menyatakan  sebagai  berikut,  pelaku adalah  semua  orang  yang  disebut dalam  pasal  55  KUHP,  hal  ini diperkuat  oleh  MvT  yang  menyatakan bahwa  semua  orang  yang  telah disebutkan  dalam  pasal  55  KUHP adalah pelaku. Van Bemmelen dan Van Hattum kemudian mendefinisikan pelaku  :  pelaku  adalah  orang  yang memenuhi  suatu  rumusan  delik  atau orang  yang  memenuhi  semua  unsur dari  rumusan  delik,  ataupun  seperti yang  dikatakan  Zevenbergen:  orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap. 6
Dalam  kasus  terkait  putusan pengadilan nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr pihak penyidik dapat melakukan  penyidikan  lebih  lanjut mengenai kepemilikan website www.mansion88.com dari data pendaftaran  serta  rekening  bank  yang
6 Eddy
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
dipakai untuk
membiayai beroperasinya website tersebut  yang didapat  dari  hasil  penyidikan.  Dapat dikatakan  bahwa  pemilik website www.mansion88.com  adalah  pelaku utama dalam kasus tersebut
2. Doenplegen
Doenplegen juga disebut sebagai middelijk  daderschap yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan  suatau  perbuatan  pidana, namun  ia  tidak  mau  melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang  disuruh  melakukan  perbuatan pidana  tersebut.  Kendati  demikian, seseorang  yang  menyuruh  orang  lain melakukan  suatu  perbuatan,  sama halnya dengan orang tersebut melakukan  perbuatan  itu  sendiri: qui per  alium  facit  per  seipsum  facere videtur .  Paling  tidak  ada  tiga  syarat penting  dalam doenplegen . Pertama , alat  yang  dipakai  untuk  melakukan suatu  perbuatan  pidana  adalah  orang. Kedua ,  orang  yang  disuruh  tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab.
Ketiga ,  sebagai  konsekuensi  syarat kedua  adalah  bahwa  yang  disuruh melakukan  tidaklah  dapat  dijatuhi pidana.
Terkait dengan konteks perjudian  secara online ,  orang  yang menyuruh untuk mendistribusikan, mentransmisikan,  ataupun  membuat dapat diaksesnya konten yang bermuatan perjudian dapat dikategorikan sebagai doenplegen. Sebagai  contoh  :  Andi  menyuruh  Budi untuk  membuat  dan  mengoperasikan sebuah website yang bermuatan perjudian  di  dalamnya.  Maka  Andi termasuk  dalam  kategori  orang  yang menyuruh untuk melakukan ( doenplegen).

## 3. Medeplegen
Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Mengenai  istilah medeplegen ,  pada awalnya digunakan kalimat “ opzettelijk tot  het  plegen  daarvan  medewerken ” sengaja  ikut  bekerja  untuk  melakukan perbuatan. Istilah tersebut mendatangkan  keberatan  karena  tidak terlihat  perbedaan  dengan  pembantu yang  memberikan  bantuan  pada  saat perbuatan dilakukan. Berdasarkan saran De  Vries ,  seorang  ahli  bahasa, sehingga  kata  “ medewerken ”  diganti dengan  istilah medeplegen .  Bentuk penyertaan medeplegen ini tidak dinyatakan  secara expressive  verbis dalam  Code  Penal  Perancis,  namun
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
diakui  dalam  yurisprudensi. 7 Oleh karena itu tidak ada kesatuan pendapat di  antara  para  ahli  hukum  pidana terkait  apa  yang  dimaksud  dengan medeplegen .
Dalam kasus putusan
pengadilan nomor 1133/Pid.B/2014/PN
Jkt.Utr  dapat  dikatakan  bahwa  seluruh terdakwa  secara  bersama-sama  turut serta dalam mendistribusikan, mentransmisikan,  dan  membuat  dapat diaksesnya
website
www.mansion88.com  yang  bermuatan perjudian.
4. Uitlokking
Uitlokking secara harfiah diartikan  sebagai  yang  menganjurkan atau  menggerakkan,  sedangkan  orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut uitlokker .
Terdapat dua bentuk
pembantuan. Pertama, pembantuan pada  saat  kejahatan  dilakukan.  Kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan.  Artinya,  pembantuan  itu diberikan  sebelum  kejahatan  terjadi, apakah  dengan  memberi  kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pembantuan untuk  melakukan  pelanggaran  tidaklah dipidana.  Seseorang  tidak  bisa  disebut
7 Eddy
sebagai pelaku pembantu hanya karena ia  kenal  pelaku  utamanya,  namun pembantuan  harus  tahu  apa  yang  ia perbuat dan dengan cara apa membantunya.  Sebagaimana  prinsip hukum nullus  dicitur  accessories  post feloniam sed ille qui  novit principalem feloniam  fecisse,  et  illum  receptavit  et comfortavit ( no  one  is  called  an accessory after the fact but that person who  knew  the  principal  to  have committed  a  felony,  and  received  and comforted him ). 8
Pada  perjudian  secara online terdapat  penyedia  layanan  perjudian secara online dan  pemakai  layanan perjudian  secara online .  Penyedia layanan perjudian secara online memerlukan  sebuah  komputer server yang dapat  melayani  permintaan untuk mengakses  perjudian  secara online dalam  skala  besar,  pemilik  layanan perjudian  secara online juga  memiliki website perjudian  secara online yang dapat  diakses  oleh  pengguna  layanan perjudian  secara online .  penyedia layanan  perjudian  secara online di Indonesia  terkadang  memilih  untuk menyewa server yang  terletak  di  luar wilayah  yurisdiksi  negara  Indonesia untuk  menghindari  penegak  hukum,
8 Bryan  A.Garner, Black’s  Law  Dictionary (USA : Thomson & West, 1999).
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
penyedia  layanan  perjudian  secara online cenderung memilih untuk menyewa server yang  terletak  di negara-negara  yang  memperbolehkan perjudian,  di  dalam server inilah tersimpan  semua  data  pemain,  daftar rekening yang dipakai, dan semua data terkait  pelayanan  perjudian  secara online ini.
Penyedia layanan perjudian secara online juga  memiliki  sebuah website sebagai  penghubung  antar muka  pengguna  layanan  perjudian secara online dan melalui layanan antar muka inilah pengguna dapat mengakses  perjudian  secara online . Website yang  dibuat  oleh  penyedia layanan perjudian kemudian diletakkan di dalam server yang telah disewa oleh penyedia  layanan  tadi  sehingga  ketika dilakukan  pemeriksaan  terlihat  bahwa server dan website  domain layanan perjudian secara online tersebut berada di  luar  wilayah  Indonesia.  pengelola layanan perjudian secara online kemudian memantau server dan website serta  para  pemakai  layanan perjudian secara online melalui komputer yang memiliki akses terhadap server perjudian secara online . sistem yang dipakai untuk mengendalikan perjudian secara online
sudah  dibuat  sedemikian  rupa  hingga dapat  berjalan  secara  otomatis  oleh komputer server ,  mulai  dari  mengolah data pemain, mencocokkan data pemain,  hingga  mengatur  data  pemain yang  melakukan  kecurangan  dalam perjudian secara online .
Penyedia layanan perjudian secara online harus  memiliki  seorang teknisi yang ahli dalam bidang komputer  untuk  memantau  kondisi server dan website serta  mengatur kondisi server dan  layanan  agar  dapat bekerja  sempurna.  pengguna  layanan perjudian  secara online kemudian mengakses website perjudian  yang telah disediakan oleh penyedia layanan perjudian secara online dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri, memasukkan data-data  pengguna  dan  rekening  bank untuk  kemudian  akan  dipergunakan dalam permainan judi. Setelah melakukan pendaftaran melalui website perjudian secara online barulah pemakai  layanan  perjudian  secara online dapat mengakses layanan perjudian dan berinteraksi  dengan para pemakai  layanan  perjudian  secara online lainnya.  Pada  umumnya  para pemakai  layanan  perjudian  secara online lebih memilih untuk menyamarkan  identitas  aslinya  untuk
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
menghindari  pihak  penegak  hukum baik  itu  memakai  nama  pengguna samaran  ataupun  memakai  rekening bank orang lain.
Menurut Budi Suhariyanto dalam  pasal  27  ayat  (2)  UU  ITE terdapat celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut,  akan  tetapi  terlibat  dalam acara  perjudian  di  internet.  Misalnya para  penjudi  yang  bermain  atau menggunakan  atau  menerima  akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  yang  memiliki  muatan perjudian. 9 Oleh  karena  itu,  di  dalam perjudian  secara online ,  aturan  hukum untuk  penjudi  yang  bermain  tetap mengacu pada KUHP.
1. Pelaku Penyedia Layanan

## Perjudian Secara Online
Untuk  menetapkan  seseorang sebagai  pelaku  tindak  pidana,  haruslah dipenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana yang  disangkakan  kepadanya.  Oleh karena  itu,  terhadap  penyedia  layanan perjudian  secara online dikenakan Pasal  27  ayat  (2)  jo  Pasal  303  KUHP. Dalam hal penetapan penyedia layanan perjudian secara online , harus dipenuhi unsur  subjektif  dan  objektif  perjudian
9 Budi  Suhariyanto, Tindak  Pidana  Teknologi Informasi  (Cybercrime) (Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2012).
secara online .  Selain  itu,  diperlukan pula  pemenuhan  unsur  yurisdiksi hukum.
Pertama ,  unsur  subjektif  perjudian secara online. Unsur  subjektif  adalah unsur yang melekat pada subjek hukum, dalam  hal  perjudian  secara online adalah sebagai berikut :
a. Setiap Orang
b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak
Pemahaman  kesengajan  dalam UU  ITE  mengacu  kepada  teori-teori kesengajan  yang  berlaku  di  Indonesia, yaitu :
- Kesengajan sebagai maksud
- Kesengajan sebagai kepastian
- Kesengajan sebagai kemungkinan
Unsur setiap orang yang mengacu pada orang perorangan ( natuurlijk  persoon )  atau  pun  badan hukum ( recht persoon ), harus dipenuhi dalam  hal  menjerat  penyedia  layanan perjudian  secara online .  Sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa unsur  ini  menunjuk  pada  orang/badan hukum  yang  berada  di  Indonesia, maupun luar Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia berarti penyedia layanan  perjudian  secara online yang tidak  berada  di  Indonesia  dan  bukan warga  negara  Indonesia  pun  dapat dijerat dengan UU ITE.
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
Kedua , unsur objektif perjudian secara online. Unsur  objektif  adalah unsur  yang  melekat  pada  perbuatan, dalam  hal  perjudian  secara online adalah sebagai berikut : a. Mendistribusikan
b. Mentransmisikan
c. Membuat Dapat Diaksesnya
d. Informasi atau dokumen elektronik
e. Muatan Perjudian
Mengacu  pada  Pasal  303  ayat (3)  KUHP,  yang  disebut  dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan,  dimana  pada  umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung  pada  peruntungan  belaka, juga  karena  pemainnya  lebih  terlatih atau  lebih  mahir.  Di  situ  termasuk segala  pertaruhan  tentang  keputusan perlombaan atau permainan lain- lainnya,  yang  tidak  diadakan  antara mereka  yang  turut  berlomba  atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
Berdasarkan  pasal a  quo, yang dimaksud  dengan  muatan  perjudian ialah website perjudian berupa permainan yang di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. 10 Akan  tetapi,  jika  mengacu pada  esensi  Perjudian  maka  yang
10 Joshua  Sitompul, Cyberspace,  Cybercrimes, Cyberlaw (Jakarta : Tatanusa, 2012).
dimaksud  dengan  “Muatan  Perjudian” tidak hanya sekedar Website dan bursa taruhan  yang  ada  dalam website , karena  bagian  penting  dari  suatu perjudian  ialah  harus  ada  memasang taruhan  dan  adanya  hasil  dari  taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.
Selain  Pasal  27  ayat  (2)  UU ITE  Jo  Pasal  303  KUHP,  penyedia layanan  perjudian  secara online dapat pula  dikenakan  Pasal  45  ayat  (1)  UU ITE. Penyedia layanan perjudian secara online mendistribusikan layanan perjudian  yang  dibuatnya  dengan membuat website yang  digunakan  dan dapat  ditemukan  dengan  mudah  oleh mesin pencari (seperti www.google.com atau
www.yahoo.com) ataupun dengan memakai jasa pengiklanan yang banyak  terdapat  di  internet,  termasuk pendistribusian  iklan  melalui  media sosial,  blog,  maupun  melalui website - website yang  menyediakan  halaman iklan.  Upaya  penyedia  layanan  untuk mentransmisikan  jasa  perjudian  secara online ini juga dapat dilakukan dengan melalui jasa penyedia periklanan global atau  melalui  jalur  transmisi  yang  tidak terblokir  oleh  penegak  hukum  di Indonesia. banyak website yang sengaja  menyediakan  halaman  untuk
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
dipergunakan
sebagai sarana penempatan  iklan  dengan  imbalan bayaran  apabila  iklan  tersebut  diakses atau  dilihat  oleh  pengguna,  celah seperti  inilah  yang  digunakan  oleh penyedia  layanan  perjudian  secara online untuk  mentransmisikan  dan mendistribusikan  layanan  perjudiannya. Untuk  membuat  dapat  diaksesnya konten  bermuatan  perjudian  secara online maka penyedia layanan perjudian  secara online memberikan petunjuk kepada pengguna tentang tata cara  agar website milik  pengguna layanan  perjudian  secara online dapat diakses  meskipun website tersebut sudah  diblokir  oleh  penegak  hukum, baik  itu  dengan  menyebarkan  artikel, spam , email, maupun dengan membuat blog yang  memuat  tata  cara  agar pengguna  layanan  perjudian  secara online dapat mengakses website perjudian  bahkan  dengan  memberikan program khusus yang dibuat agar dapat membuat  dapat  diaksesnya website milik  penyedia  layanan  perjudian secara online .  Berdasarkan  praktik distribusi  maupun  transmisi  muatan informasi  dan  dokumen  elektronik yang  demikian,  penyedia  layanan perjudian secara online telah
melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Tindakan mendistribusikan, mentransmisikan,  dan  membuat  dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang bermuatan  perjudian  oleh  penyedia layanan perjudian secara online merupakan tindakan yang bertentangan dengan  hukum.  Oleh  sebab  itu, penentuan  pelaku  yang  masuk  dalam kategori  penyedia  layanan  perjudian secara online adalah  dengan  cara mengkonstatir, dan mengkualifisir tindakannya.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan penyelidikan terhadap penyedia layanan perjudian secara online dengan bantuan  teknologi  tertentu  berupa tracing (pelacakan)  lokasi  berdasarkan internet protocol address ( IP Address ), dan  melakukan  penyidikan  terhadap pemilik layanan perjudian untuk kemudian  dikembangan  berdasarkan kualifikasi pelaku tindak pidana.
Jika penyedia layanan perjudian secara online adalah materieele  dader sebagai pelaku tunggal, maka penyedia layanan perjudian secara online memiliki  layanan  server  tersendiri, admin  satu  orang.  Dalam  kerangka yang  demikian,  maka  pelaku  adalah orang  tunggal  sebagai  orang  yang
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  yang  bermuatan  perjudian. Namun  demikian,  praktik  penyediaan layanan  perjudian  secara online sangat tidak  mungkin  dilakukan  oleh  satu orang  saja.  Oleh  sebab  itu,  perlu dikualifisir  pelaku  yang  turut  serta melakukan.
Pelaku penyedia layanan perjudian  secara online adalah  pemilik website ,  sedangkan  yang  turut  serta melakukan  adalah remote  admin yang mengatur  dan  menjalankan  aktivitas penyedia  layanan  perjudian  secara online . Remote  admin tidak  dapat dikualifikasikan sebagai pembantu ( medeplichtige ),  hal  ini  karena  antara pemilik  pelayanan  perjudian  secara online dengan remote  admin terdapat kesengajaan  untuk  berkerja  sama, kerjasama  yang  dilakukan  adalah kerjasama erat, ada tindakan pelaksanaan dari remote admin .
2. Pelaku Pengguna
Layanan
Perjudian Secara Online Selain penyedia
layanan perjudian  secara online ,  terdapat  pula pengguna  layanan  perjudian  secara online (selanjutnya  disebut  pengguna).
Pengguna  ini  adalah  pemain  judi  atau
penjudi  yang  berdasarkan  hukum positif  dapat  dikenakan  Pasal  45  UU ITE maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE Jo Pasal 303 bis KUHP.
Untuk menentukan ada/tidaknya tindak pidana yang terjadi dilakukan melalui penyelidikan, sedangkan  untuk  menemukan  pelaku dan  bukti-buktinya  dilakukan  melalui penyidikan.  Persoalan  perjudian online terkait  pelaku  yang  posisinya  sebagai pengguna  bukanlah  pada  saat  pelaku tertangkap tangan melakukan perjudian secara online melainkan upaya pelacakan  terhadap  pengguna.  Hal  ini karena  untuk  menentukan  pelaku penegak  hukum  harus  melakukan pelacakan dengan penggunaan teknologi. Dalam konteks yang demikian,  penggunaan  teknologi  ibarat pedang yang bermata dua karena dapat menguntungkan  dan  pula  merugikan. Berdasarkan  hal  tersebut  diperlukan respon hukum yang cepat, yaitu hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat  dalam  konteks  teknologi. Hal  ini  karena  diperlukan  pengaturan hukum  yang  memberikan  keadilan substantif terhadap persoalan teknologi.
Pemikiran  Nonet  dan  Selznick dan  teori  substantif  tepat  untuk dijadikan  dasar  menentukan  pelaku
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
tindak  pidana  perjudian online dalam konteks  pengguna.  Hal  ini  karena untuk  melakukan  penegakan  hukum terhadap  perjudian online melibatkan pemikiran hukum yang bersifat responsif.
Mengacu pada pemikiran Nonet dan  Selznick  menyatakan  bagi  tatanan hukum  responsif,  hukum  merupakan institusi  sosial,  oleh  karena  itu,  hukum dilihat  lebih  dari  sekedar  sistem peraturan  belaka,  melainkan  juga bagaimana hukum menjalankan fungsi- fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya. 11 Dalam konteks pemikiran yang demikian, menjalankan hukum  tidak  terlepas  dari  nilai  sosial yang ada di masyarakat. Artinya, dalam penetapan  pelaku  perjudian online dapat saja digunakan instrumen teknologi sebagai suatu dasar pembuktian.
Pembuktian dalam ranah pidana merupakan usaha untuk mencari kebenaran  materil  tentang:  (1)  telah terjadinya tindak pidana dan (2) bahwa tersangka  (yang  kemudian  menjadi terdakwa) adalah pelakunya. Kedua hal ini  dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti serta  dikuatkan  dengan  keyakinan
11 Satjipto  Rahardjo, Hukum  dan  Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman
di Indonesia
(Bandung: Alumni, 1983).
hakim  melalui  satu  proses  peradilan pidana.
Jika  ada  seseorang  disangka atau didakwa telah melakukan perjudian  dalam  ruang  siber  maka Aparat Penegak Hukum harus membuktikan  bahwa  orang  tersebut telah  memenuhi  seluruh  unsur  yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Penyidik  dapat  melakukan  prosedur imaging/kloning data  dalam  forensik digital  terhadap  sistem  elektronik pelaku  misalkan  laptop  atau  komputer yang dimaksud untuk mencari informasi  mengenai  rekaman  aktivitas ( log )  pelaku.  Hasil imaging tersebut dapat  dijadikan  alat  bukti  berdasarkan Pasal  5  jo.  Pasal  44  UU  ITE.  Hasil imaging sistem  elektronik  pelaku, misalnya  menunjukkan  pelaku  telah mengakses  sebanyak  56  kali website perjudian.
Aparat  Penegak  Hukum  juga dapat menyita server pengelola perjudian secara online . Penyidik dapat melakukan  forensik  digital  untuk mencari  informasi  yang  membuktikan bahwa  pelaku  telah  mengakses  situs tersebut. Hasil imaging terhadap server juga dapat dijadikan alat bukti berdasarkan  Pasal  5  jo.  Pasal  44  UU ITE  sebagaimana  telah  disebutkan  di
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
atas.  Dari  hasil imaging kedua  ini, misalkan,  ditemukan  bahwa  pelaku telah  berhasil  mengakses  situs  judi sebanyak  56  kali;  Dengan  demikian hasil imaging terhadap sistem elektronik  milik  pelaku  dan  pengelola judi  adalah  sama.  Kesamaan  inilah yang dapat dijadikan petunjuk penyidik bahwa  salah  satu  unsur  tindak  pidana telah terpenuhi.
Unsur  kesengajaan  juga  dapat ditemukan  dalam  hal  sebuah website perjudian  mengharuskan  pemain  judi mengunduh  dan  meng- install aplikasi perjudian. Apabila penyidik menemukan  bahwa  seseorang  telah mengunduh  sebuah  aplikasi  perjudian dalam  laptop  atau  komputer  miliknya, maka penyidik dapat juga menyimpulkan atau mendapatkan petunjuk  bahwa  unsur  kesengajaan telah terpenuhi.
Jika  untuk  dapat  bermain  judi pelaku  harus  mentransfer  sejumlah uang yang kemudian dikonversi menjadi  koin,  dan  penyidik  dapat menemukan  bukti  transfer  dari  pelaku kepada rekening yang digunakan untuk bermain  judi.  Kemudian  penyidik  dari hasil imaging  server pengelola  judi, juga  dapat  membuktikan  adanya  bukti transfer dari pelaku dan ada bukti hasil
konversi  nilai  uang  menjadi  koin  judi milik  pelaku,  maka  petunjuk  tersebut dapat  dijadikan  alat  bukti,  demikian pula hasil imaging -nya.
Aspek  Pembuktian  dalam  Pasal  5 UU  ITE  mengatur  bahwa  informasi atau  dokumen  elektronik,  atau  hasil cetaknya  (yaitu  hasil  cetak  dari informasi  dan  dokumen  elektronik) dapat  dijadikan  alat  bukti  hukum  yang sah. Informasi elektronik atau dokumen elektronik, atau hasil cetaknya merupakan  perluasan  dari  alat  bukti yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara yang  berlaku  di  Indonesia.  Informasi elektronik,  dokumen  elektronik,  dan hasil  cetaknya  dapat  dijadikan  alat bukti  sepanjang  dapat  dijaga,  antara lain,  keutuhan  dan  ketersediaan  dari informasi  atau  dokumen  elektronik tersebut.
B.   Menentukan  Locus  Delicti  dan
Tempus
Tindak
Pidana
Perjudian Secara Online
Locus  Delicti di  dalam  Black’s Law Dictionary diartikan sebagai place of  the  wrong ( the  place  where  an offense  was  committed;  the  place where the last event necessary to make the  actor  liable  occurred ).  Sedangkan tempus diartikan  sebagai time ; a
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
specified  duration . 12 Jika  diartikan, locus dan tempus dalam  tindak  pidana berarti  tempat  dan  waktu  terjadinya tindak  pidana. Locus penting  untuk diketahui  karena;  menentukan  apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak.  Ini  berhubungan  dengan  Pasal  2 sampai  dengan  8  KUHP;  menentukan kejaksaan  dan  pengadilan  mana  yang harus mengurus perkaranya. Ini berhubungan dengan kompetensi relatif. Tempus penting untuk diketahui karena; Pasal 1 KUHP (apakah perbuatan yang bersangkut  paut  pada  waktu  itu  sudah dilarang  dan  diancam  dengan  pidana, berkaitan  dengan  asas  legalitas);  Pasal 44  KUHP  (apakah  terdakwa  ketika  itu mampu  bertanggung  jawab);  Pasal  45 KUHP (apakah terdakwa ketika melakukan  perbuatan  sudah  berumur 16  tahun  atau  belum);  Pasal  79  KUHP ( verjaring atau daluarsa, dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi). 13
Beberapa  teori  tentang locus  delicti yang  lazim  dipergunakan  di  Indonesia adalah 14 :
1. Teori  perbuatan  materiil (leer  van lichamelijke daad) .
12 Bryan A.Garner, Black’s Law Dictionary
13 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
14 Sudarto, Hukum  Pidana  I (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).
2. Teori alat yang digunakan (leer van het instrument) .
3. Teori akibat (leer van het gevolg)
Penentuan  tempat  dan  waktu terjadinya sebuah tindak pidana perjudian  secara online terkadang menyulitkan  Aparat  Penegak  Hukum. Dalam  kasus  pelaku  perjudian  secara online tertangkap tangan sedang melakukan  perjudian  secara online di warung  internet  dan  tempat  terbuka lainnya  maka  penentuan  tempat  dan waktu terjadinya tindak pidana perjudian secara online dapat ditentukan  dengan  metode  penentuan yang  paling  cocok.  Apabila  pelaku sudah  tertangkap  oleh  aparat  penegak hukum maka dapat dilakukan pemeriksaan  terhadap  media  komputer ataupun  telepon  hingga  rekening  milik tersangka  pelaku  perjudian  secara online .  Aparat  penegak  hukum  dapat melakukan Imaging terhadap komputer yang  diduga  menjadi  media  untuk melakukan  perjudian  secara online untuk  mencari  bukti  bahwa  komputer tersebut telah digunakan untuk mengakses website perjudian  berulang kali, ataupun rekening bank yang telah digunakan untuk mengirimkan sejumlah  uang  ke  rekening  tertentu milik  penyedia  layanan  perjudian
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
secara online . Dari hasil imaging dapat diketahui  pula  dimana  tepatnya  lokasi pelaku melakukan tindak pidana perjudian  dan  waktu  terjadinya  tindak pidana perjudian secara online , baik itu berdasarkan alamat IP pengguna ataupun  melalui  informasi  yang  di dapat dari log komputer tersebut.
Dalam kasus  yang ditangkap adalah bandar  perjudian  secara online ,  maka komputer server perjudian  secara online dapat  dipakai  untuk  menjerat pelaku  perjudian  lainnya,  dari  data server dapat  ditindaklanjuti  dengan memeriksa log server yang menyimpan data  data  pemain  dan  data  rekening yang dipakai untuk mentransfer sejumlah uang kepada penyedia layanan  perjudian  maupun  rekening yang  dipakai  untuk  menerima  hasil kemenangan  dari  perjudian  secara online .  Dari  data server pula  dapat dilihat dimana lokasi pemain berdasarkan IP pengguna  yang  sedang mengakses website yang  dikelola  oleh
server tersebut.
C.  Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perjudian

## Secara Online
Van  Hamel  menyatakan  bahwa pertanggungjawaban  hukum  adalah suatu  keadaan  normal  psikis  dan
kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan,  yaitu  1)  mampu  untuk dapat  mengerti  makna  serta  akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan  sendiri,  2)  mampu  untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan  itu  bertentangan  dengan ketertiban masyarakat, 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat 15 .
Definisi mengenai pertanggungjawaban hukum
dikemukakan  oleh  Simons  sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan  suatu  ketentuan  pidana  dari sudut  pandang  umum  dan  pribadi dianggap patut. Masih menurut Simons, bahwa  dasar  adanya  tanggung  jawab dalam  hukum  pidana  adalah  keadaan psikis  tertentu  pada  orang  yang melakukan perbuatan pidana dan adanya  hubungan  antara  keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga  orang  itu  dapat  dicela  karena nelakukan perbuatan tadi.
Pendekatan    sosial    budaya merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan agar masyarakat tidak tergoda  untuk  melakukan  perjudian baik  secara  konvensional  maupun melalui  internet  karena  itu  merupakan
15 Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum Pidana
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
suatu    kejahatan.    Sementara    itu pendekatan    hukum    dilakukan    secara represif setelah diketahui adanya tindak pidana  perjudian.  Untuk  mengatasi tindak  pidana  perjudian  secara online yang banyak terjadi saat ini, pemerintah  Indonesia  telah  membuat UU  ITE    yang  di  dalamnya  mengatur berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  di dunia  maya  ( cyberspace ),  termasuk beberapa  perbuatan  yang  dilarang karena melanggar hukum dan mengandung  unsur  pidana.  Walaupun tindak pidana di dunia maya ( cybercrime )  belum  diatur  secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan  tertentu,  namun telah  diatur  dalam  UU  ITE  tersebut termasuk  tindak  pidana  perjudian melalui  internet  ini,  antara  lain  diatur dalam  Pasal  27  ayat  (2)  sebagai perbuatan yang dilarang.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  dilakukan  pada  bagian-bagian terdahulu, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Untuk  menentukan  pelaku  tindak pidana  perjudian  secara online maka  pelaku  harus  memenuhi
unsur-unsur  subjektif  dan  objektif yang  terdapat  dalam  Pasal  27  ayat (2) UU ITE.
2. Untuk  menentukan locus  delicti dan tempus  delicti dalam  perkara perjudian  secara online masih mengacu kepada pengaturan sebagaimana halnya perjudian secara konvensional, karena tempat dan waktu terjadinya perjudian  secara  online  dapat dimanipulasi  dan  dikaburkan  oleh pelaku dengan menggunakan sarana  teknologi  baik  itu  dengan melakukan  pemalsuan IP Address hingga memalsukan identitas pelaku  tindak  pidana  perjudian secara online yang  sebenarnya ataupun  memakai  identitas  orang lain  dalam  melakukan  tindak pidana  perjudian  secara online , maka  dibutuhkan  keahlian  khusus dalam bidang teknologi bagi penegak hukum untuk dapat menentukan locus  delicti dan tempus  delicti yang  sebenarnya dengan  cara  melakukan  pelacakan terhadap  alamat IP  (Tracking  IP) ataupun dengan cara lainnya.
3. Pertanggungjawaban hukum
pelaku  tindak  pidana  perjudian secara online didasarkan  pada
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
keadaan  atau  kondisi  seseorang. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban  hukum  atas tindakannya apabila ia secara sadar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya  adalah  perbuatan yang  melanggar  hukum.    Dalam hal  perjudian  secara online maka pelaku harus secara sadar mengetahui  dan  menyadari  bahwa perbuatan  melakukan  perjudian secara online, melakukan distribusi, melakukan transmisi konten dengan  muatan  perjudian  adalah bertentangan  dengan  hukum  dan memiliki  akibat  hukumnya.  Maka pelaku  perjudian  secara  online dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum terhadap  perbuatannya  terlepas dari adanya unsur pemaaf maupun
unsur pembenar.
Pembuat  kebijakan  hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap  pelanggaran  dan  kejahatan yang terjadi di dunia maya, khususnya perjudian  secara online. hal  ini  dapat dilakukan  dengan  cara  membuat pengaturan  khusus  yang  lebih  detail sehingga  penegakan  hukum  dapat berjalan  dengan  baik.  Penegak  hukum hendaknya terus melakukan
pembenahan dan meningkatkan sumber  daya  manusia  yang  mampu dan  menguasai  bidang  informatika serta  memiliki  sarana  dan  prasarana yang  mumpuni  untuk  menanggulangi perjudian secara online .
Penyelenggara pelayanan internet  di  Indonesia  hendaknya  turut bekerjasama  dan  berpartisipasi  aktif dalam  melakukan  usaha  pencegahan terhadap  upaya  pendistribusian  dan pentransimisian  data  yang  memuat konten  yang  dilarang  di  Indonesia. Masyarakat khususnya pengguna layanan Internet hendaknya lebih bijak dalam  menggunakan  layanan  internet. Kesadaran  masyarakat  akan  bahaya dari perjudian merupakan faktor penting dalam menekan berkembangnya perjudian secara online.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung:
Mandar Maju, 2008. Bryan A.Garner. Black’s Law
Dictionary .  USA:  Thomson  &
West, 1999. Budi  Suhariyanto. Tindak  Pidana Teknologi Informasi
(Cybercrime). Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2012.
Eddy  O.S.  Hiariej. Prinsip-prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, 2014.
Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, Halaman 252-271
Eriyantouw Wahid. Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum
Pidana .  Jakarta:  Univ.  Trisakti, 2009. Jhony  Ibrahim. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia, 2006. Joshua Sitompul. Cyberspace,
Cybercrimes,  Cyberlaw .  Jakarta: Tatanusa, 2012.
Moeljatno. Asas-Asas  Hukum  Pidana.
Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia .  Bandung:  Alumni,
1983. Sudarto. Hukum  Pidana  I. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.