## PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG
Aisyah Ayu Musyafah 1 , Hardanti Widya Khasna 2 , Bambang Eko Turisno 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 hardantiwidya@gmail.com

## ABSTRACT
Consumer  of  goods delivery should  have  been  protected  by  Act  no.  8  Year  1999  About  Consumer Protection. In fact, consumers often still feel aggrieved due to the issue of delivery of goods. Business actors provide  compensation  for  losses  suffered  by  consumers  in  case  of  missing  or  damaged  in accordance with the value of goods. If the case is the delay of goods where the losses can include the immaterial thing, then the business actor should be able to give the responsibility so that consumers do not feel disadvantaged. This research aims to analyze and to know the form of consumer protection against the delay of goods viewed from the business actors, the role of the government and the solutions. The main problem raised in this research is how consumer protection especially in case of delay of delivery of goods. This study uses empirical juridical method with qualitative analysis which then obtained the result that the replacement of losses is different in each service provider company. The difference lies in shipping issues such as damage to goods, loss of goods and delays. In addition, for the immaterial losses experienced by consumers in the event of a delay of goods was not able to be replaced losses. This is because the basic business actor fulfills the achievement is a standard contract in which there are restrictions if the business actor does not act as agreed and cause the immaterial losses, then it is included in the category of default. The form of default compensation is something that can be judged by the material in accordance with the agreed upon contract and the consumer can not claim an immaterial compensation
Keywords: Consumer Protection; Good Shipping; Shipping Delay.

## ABSTRAK
Konsumen  pengiriman  barang  seharusnya  sudah dilindungi  oleh  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen. Pada  prakteknya yang  terjadi,  konsumen  seringkali  masih  merasa  dirugikan akibat permasalahan pengiriman barang. Pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen dalm kasus hilang atau rusak sesuai dengan nilai barang. Jika kasusnya adalah keterlambatan barang yang mana kerugiannya bisa mencakup hal yang imateriil, maka pelaku usaha seharusnya bisa memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak terlalu merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap keterlambatan barang jika ditinjau
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
3 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
dari  pelaku  usaha,  peran  pemerintah  sampai  pada  tahap  penyelesaian. Permasalahan  utama  yang diangkat  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimanakah  perlindungan  konsumen  khususnya  dalam  hal  terjadi keterlambatan  pengiriman  barang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris dengan  analisis kualitatif yang  kemudian  diperoleh  hasil  bahwa  penggantian  kerugian  berbeda  pada  masing-masing perusahaan penyedia jasa pengiriman barang. Perbedaan terletak dari permasalahan pengiriman seperti kerusakan  barang,  kehilangan  barang  serta  keterlambatan. Kerugian immateriil  yang  dialami  oleh konsumen  dalam  hal  terjadi  keterlambatan  barang  ternyata  belum  dapat  diganti  kerugiannya.  Hal  ini dikarenakan  dasar  pelaku  usaha  memenuhi  prestasi  adalah  sebuah  kontrak  baku yang  mana terdapat pembatasan jika  pelaku  usaha  tidak  berbuat  sesuai  yang  diperjanjikan  dan  menyebabkan  kerugian immateriil, maka hal itu termasuk dalam kategori wanprestasi. Bentuk ganti kerugian wanprestasi adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan materi sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya pada kontrak dan konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi yang bersifat immateriil.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen; Pengiriman Barang; Keterlambatan Pengiriman.

## A. PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG
Jasa  pengiriman  barang  menjadi  satu layanan yang sangat dibutuhkan, terlebih di jaman yang  serba  canggih  ini.  Manusia  akan  selalu mencari  kemudahan-kemudahan  karena  era globalisasi  dengan  perkembangan  teknologinya cenderung  membuat  mereka  menyukai  hal-hal yang  serba  instan.  Jasa  pengiriman  barang  dapat menjadi  solusi  bagi  mereka  yang  menyukai kemudahan  dan  kepraktisan  dalam  hal mengirimkan  suatu  barang  terlebih  jika  itu menyangkut  keterjangkauan  wilayah.  Jasa pengiriman  barang  akan  sangat  efisien  digunakan untuk  mengirim  barang  ke  tempat  dimana  tidak dapat  dijangkau  sendiri  oleh  masyarakat. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari  suatu  daerah  ke  daerah  lain  yang  jauh membuat  jasa  pengiriman  barang  ini  menjadi
sangat penting bagi masyarakat. (Parhusip, Putro & Setiawan, Jurnal Online Mahasiswa, Vol. I (No. 1) September 2017 ).
Di Indonesia jasa pengiriman barang dilayani oleh sekitar 3.400 perusahaan. Akan tetapi pangsa pasar  mayoritas  jasa  ini  dikuasai  oleh  3  (tiga) pemain  utama  yaitu  PT.  Pos  Indonesia  (Persero), Tiki dan Tiki JNE. Pada tahun 2013, pangsa pasar PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar 27%, pangsa pasar Tiki sebesar 34%, sedangkan pangsa pasar Tiki  JNE  sebesar  17%.    Hal  ini  menggambarkan bahwa  ketiga  perusahaan  pengiriman  barang  ini adalah termasuk layanan yang memiliki konsumen paling diminati di Indonesia.
Nangin (Lex Crimen Vol. VI/No.4, Juni 2017) menyebut bahwa Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen  dengan  produsen. Hubungan  antar pelaku  usaha  penyedia  layanan  jasa  pengiriman
barang  dengan  konsumennya seringkali terdapat kendala  yang  diakibatkan  oleh  berbagai  masalah teknis dalam proses pengiriman barang. Mulai dari barang  yang  hilang,  rusak  atau  mengalami keterlambatan  sampainya barang. Akan  tetapi  jika terjadi  demikian  maka  konsumen  lah  yang  akan dirugikan  sebab  konsumen sudah  melakukan kewajibannya yaitu membayar ongkos kirim namun tidak  mendapatkan  hak  yang  semestinya  ia dapatkan yaitu sampainya barang tepat waktu dan tanpa kerusakan.
Sebagai  pengguna  jasa  pengiriman  barang, konsumen  perlu  mendapat  perlindungan  hukum dalam  rangka melindungi  kepentingannya. Perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi  dan  didapatkan  oleh  masing-masing pihak.  Akan  tetapi  seperti  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  masih sering  ditemui  kendala- kendala dalam proses pengiriman barang.
Keterlambatan menjadi masalah yang paling sering  dialami  oleh  konsumen.  Terlebih  jika  mulai memasuki  hari  raya  ataupun  tahun  baru. Terdapatnya  wanprestasi  pada  pelaku  usaha mengakibatkan  kerugian  jatuh pada  pihak konsumen sebagai pengguna jasa. Konsumen yang mengalami  masalah  dalam  proses  pengiriman terutama  dalam  keterlambatan  barang  dapat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil. Hal ini antara lain dikarenakan karena jenis barang
yang  dikirim yang  cenderung  cepat  untuk kadaluwarsa,  ataupun  barang  menjadi  tidak berguna atau kurang manfaatnya jika diterima tidak tepat  waktu.  Hal  yang  demikian  konsumen seharusnya  mendapatkan  ganti  rugi  dari  pihak pelaku  usaha  sebagai  upaya  perlindungan  hukum bagi konsumen  sesuai  dengan  yang  diamanatkan oleh Pasal 4 Angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.
Konsumen  memerlukan  jaminan  bahwa  jika barang  tersebut  tidak  sampai  dengan  tepat  waktu maka  ia  berhak  atas  bentuk  ganti  rugi  dari  pihak pelaku  usaha.  Sesuai  yang  diamanatkan  dalam Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2009 tentang Pos yaitu mengenai penggantian kerugian atas kehilangan  kiriman,  kerusakan  isi  paket, keterlambatan kiriman atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima.
Manfaat  dari  aspek  penegakan  hukum perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kenyamanan  terhadap  masyarakat  (konsumen), karena dengan dilaksanakannya penegakan hukum perlindungan konsumen maka dampak hukum bagi korporasi  (pelaku  usaha)  sebagai  produsen  akan berhati-hati  akan  resiko  hukum,  secara  tidak langsung korporasi-korporasi akan berusaha untuk meningkatkan  kualitas  mutunya. (Mansyur & Rahman, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1 Januari – April 2015).
Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia,  konsumen  yang  dirugikan  akibat  dari menggunakan  produk  barang  dapat  menggugat pihak  yang  menimbulkan  kerugian  dan  pelaku usaha  diharuskan  untuk  bertanggung  jawab  atas produk barang yang dihasilkan atau diperdagangkan kepada konsumen. (Holijah, Jurnal Dinamika  Hukum, Vol.  14  No.  1  Januari  2014). Berdasarkan  uraian  diatas  dan  kedua  pasal tersebut,  dapat  terlihat  bahwa  kasus-kasus  yang berhubungan  dengan  pengiriman  barang  yang merugikan konsumen dapat dikenakan penggantian kerugian.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk menelaah  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana pelaksanaan  perlindungan  konsumen  pengguna jasa layanan pengiriman barang khususnya dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman. Sebab kasus keterlambatan  inilah  yang  paling  sering  dihadapi oleh  konsumen. Oleh  karena  itu, peneliti  akan menuangkannya  dalam  bentuk  penulisan  tesis dengan  judul:  PERLINDUNGAN  KONSUMEN JASA  PENGIRIMAN  BARANG  DALAM  HAL TERJADI  KETERLAMBATAN  PENGIRIMAN BARANG.
Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  antara  lain: Pertama; Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pengiriman  barang?  Kedua; Bagaimana  bentuk perlindungan  konsumen  jika  terjadi  keterlambatan dalam pengiriman barang?

## 2. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan  latar  belakang  dan  rumusan masalah  yang  menjadi  fokus  penelitian,  maka tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: Pertama; Menganalisis  pelaksanaan  tanggung jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen pengiriman  barang. Kedua; Menganalisis dan mengetahui bentuk  perlindungan  konsumen terhadap keterlambatan pengiriman barang.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang  menggunakan  pendekatan  Yuridis  Empiris. Penelitian  hukum  ini  didasarkan  pada  penelitian lapangan  atau  penelitian  data  primer  untuk memahami  gejala-gejala  hukum  yang  mencakup pelaksanaan  asas-asas  hukum,  kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan. (Soemitro, 1990). Metode  pendekatan  yuridis  empiris  berarti bahwa  dalam  mencari  data  yang  diperlukan  tidak hanya  berpegang  pada  segi-segi  yuridis  saja dengan  mengandalkan  seperangkat  peraturan perundang-undangan  yang  bersifat  normatif saja, melainkan  juga  berpegang  pada  hasil  penelitian dan  fakta-fakta  di lapangan  mengenai  perilaku, interaksi  serta  hubungan  masyarakat.  Pendekatan Empiris  dibutuhkan  karena  data  pendukung  yang diperoleh  berasal  dari  Lembaga/Instansi/subyek dan obyek yang terkait dengan perlindungan hukum konsumen  pengiriman  barang.  Penelitian  ini menggunakan  objek  yaitu  pelaku  usaha atau
penyedia  jasa  pengiriman  barang  dan konsumen atau pengirim barang.
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap konsumen pengiriman barang

## a. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Barang Yang Hilang
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di JNE,  JNE  hanya  bertanggung  jawab  untuk mengganti  kerugian  yang  dialami Shipper akibat kerusakan  atau  kehilangan  dari  pengiriman dokumen  atau  barang  oleh  JNE  sepanjang kerugian  tersebut  terjadi  ketika  barang  atau dokumen  masih  berada  dalam  pengawasan  JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata- mata  disebabkan  karena  kelalaian  karyawan  atau agen  JNE (Firman, wawancara,  14  Desember 2017).
JNE tidak bertanggung jawab atas kerugian konsekuensi  yang  timbul  akibat  dari  kejadian tersebut di atas, yaitu kerugian yang termasuk dan tanpa  dibatasi  atas  kerugian  komersial,  keuangan atau  kerugian  tidak  langsung  lainnya  termasuk kerugian  yang  terjadi  dalam  pengangkutan  atau pengantaran  yang  disebabkan  oleh  hal-hal  yang diluar kemampuan control JNE atau kerugian atas kerusakan  akibat  bencana  alam  atau Force Majeure. (Firman, wawancara, 14 Desember 2017).
JNE  akan  mengganti  secara  penuh  nilai barang  kiriman  yang  hilang  atau  rusak  namun
terdapat  beberapa  syarat  seperti:  Barang  tersebut sudah  diasuransikan  serta packing barang  sudah dijamin  aman  atau  menggunakan  packing  kayu. Akan tetapi untuk barang yang tidak diasuransikan dan tidak dipacking kayu, nominal penggantiannya berdasarkan  hasil  kesepakatan  antara  JNE  pusat dengan konsumen.
Layanan yang  ditanggung  oleh  JNE  seperti yang disebutkan diatas yaitu Super Speed, Pesona, YES,  Regular  Service,  JNE  OKE,  Jesika,  Pelikan, JNE  PIPO,  JNE  @Box,  Diplomat  Service,  JNE Trucking dan PopBox.
Menurut  situs  pos  Indonesia.co.id,  sejarah mencatat  bahwa,  keberadaan  Pos  Indonesia menjalankan  peran  dan  fungsi  pelayanan  kepada publik bermula sejak Kantor pos pertama didirikan di  Jakarta  pada  tanggal  26  Agustus  1946  dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk,  terutama  bagi mereka  yang  berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan datang dari dan pergi  ke  Negeri  Belanda. (Wahyuningsih,  Jurnal Penelitian  Pos  dan  Informatika,  Vol.  III  No.  3 September 2013).
Untuk masalah barang yang hilang, PT. Pos Indonesia  (Persero)  untuk  layanan  EMS,  Paket Cepat  Internasional,  Pos  Ekspor,  Pos  Tercatat Internasional, Paket Biasa Internasional, Pos Udara Internasional, Pos Express, Surat Pos Biasa, Paket Pos,  Pos  Kilat  Khusus  dan  Admail  Pos,  untuk barang  yang  hilang  yang  tidak  membayar  bea
jaminan  ganti  rugi  adalah  sebesar  10  x  Biaya pengiriman  maksimal  Rp.  1.000.000,00 , sedangkan untuk barang yang hilang dengan nilai jaminan ganti rugi adalah sebesar maksimal 100 % x Nilai Jaminan Ganti Rugi Barang yang hilang + ( 10 x Biaya Pengiriman maksimal Rp 1.000.000,00) Di PT. Pos Indonesia (Persero) dalam Pasal 5  Keputusan  Direksi Nomor  128 Tahun  2016, dijelaskan bahwa ternyata tuntutan ganti rugi hanya dapat  diajukan  terhadap  surat  dan  paket  yang terlambat,  rusak  dan  hilang.  Hal  ini  tidak  sesuai dengan  Pasal  28  yang  menyatakan  bahwa penggantian  kerugian  terhadap  layanan  pos meliputi  kehilangan  kiriman,  kerusakan  isi  paket, keterlambatan  serta  ketidaksesuaian  antara  yang dikirim dengan yang diterima atau tertukar.
Mengenai  ketidaksesuaian  antara  barang yang dikirim dan yang diterima, dalam wawancara dengan  penulis, Sugeng (20  November  2017) menjelaskan bahwa barang yang tertukar tersebut akan  diselidiki  lagi.  Barang  yang  tertukar  tersebut dianggap  sebagai  keadaan  yang  masih  bisa diklasifikasikan  lagi  ke  barang  hilang  atau terlambat.  Kasusnya adalah  jika  konsumen  yang komplain  bahwa  barang  yang sampai  ditempat tujuan adalah bukan barang yang ia kirimkan akan dianggap  bahwa  barang  yang  ia  kirimkan  adalah hilang.  Kemudian  Pos  akan  menukar  barang tersebut  dan  melacak  pengiriman  barang  yang sebenarnya. Akan  tetapi  jika  barang  yang  ia
kirimkan salah alamat, maka akan tetap diantarkan sampai  ke  tujuan  tapi  akan  dianggap  sebagai barang  terlambat.  Barang  yang tidak  bisa  dilacak pengirimannya  maka  barang  tersebut  akan dianggap  hilang.  Ganti  kerugiannya adalah  sesuai dengan  status  terakhir  barang  tersebut  apakah hilang  atau  terlambat. (Sugeng, wawancara, 20 November 2017).
Hal  ini  menunjukkan  adanya  penyesuaian regulasi  dari  peraturan  yang  lebih  tinggi  ke peraturan  yang  ada  dibawahnya  yang  sifatnya mengatur hal-hal yang lebih teknis.
b. Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Atas

## Kerusakan Barang
PT. Pos untuk layanan untuk layanan EMS, Paket  Cepat  Internasional,  Pos  Ekspor,  Pos Tercatat  Internasional,  Paket  Biasa  Internasional, Pos  Udara  Internasional,  Pos  Express,  Surat  Pos Biasa,  Paket  Pos,  Pos  Kilat  Khusus  dan  Admail Pos,  untuk  barang  yang  tidak  memiliki  jaminan ganti  rugi  adalah  5  x  Biaya  pengiriman  maksimal Rp. 1.000.000,00 apabila kiriman/scrap diserahkan kepada pengirim/kuasanya, 10 x Biaya Pengiriman maksimal Rp 1.000.000,00 apabila pengirim/kiasanya melepaskan hak atas kiriman/scrap.  Untuk  barang  yang  memiliki  Nilai Jaminan ganti rugi, kerusakan akan diganti sebesar maksimal 100 % x Nilai Jaminan Ganti Rugi Barang yang rusak + ( 10 x Biaya Pengiriman maksimal Rp
1.000.000,00)
apabila pengirim/kuasanya melepaskan hak atas kiriman/scrap.
Pada  JNE  untuk  layanan  Super  Speed, Pesona, YES, Regular Service, JNE OKE, Jesika, Pelikan, JNE PIPO, JNE @Box, Diplomat Service, JNE  Trucking  dan  PopBox  akan  diganti  diganti secara  penuh  nilai  barang  yang  diasuransikan sedangkan  untuk  yang  belum  diasuransikan  nilai ganti  ruginya  berdasarkan kesepakatan  JNE dengan konsumen
c. Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Atas Keterlambatan Pengiriman Barang
Mengenai keterlambatan barang, pada PT. Pos untuk layanan EMS, Paket Cepat Internasional, Pos  Ekspor,  Pos  Tercatat  Internasional,  Paket Biasa  Internasional,  Pos  Udara  Internasional,  Pos Express,  Surat  Pos  Biasa,  Paket  Pos,  Pos  Kilat Khusus dan Admail Pos akan diganti sebesar satu kali  biaya  pengiriman. JNE  pada  layanan  Super Speed, Pesona, YES, Regular Service, JNE OKE, Jesika,  Pelikan,  JNE  PIPO,  JNE  @Box,  Diplomat Service,  JNE  Trucking  dan  PopBox  pun  akan diganti  sebesar  ongkos  kirim  namun  dengan pengajuan klaim terlebih dahulu.
Perlunya  undang-undang  perlindungan konsumen  tidak  lain  karena  lemahnya  posisi konsumen  dibandingkan  posisi  produsen. (Ristanti & Ariana, Jurnal Kertha Semaya Vol. I No. 1 2016). Melihat  pertanggungjawaban  pihak  JNE  terhadap layanan-layanan  diatas,  hal  ini  sudah  sesuai
dengan  Pasal  7  huruf  g  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  mengenai  kewajiban pelaku  usaha  untuk  memberi  kompensasi,  ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa  yang  dterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai dengan perjanjian.
Konsumen  pun  juga sudah  mendapatkan haknya,  sesuai  dengan  Pasal  4  huruf  h  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  mengatur mengenai  hak  konsumen  yaitu  hak  untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima  tidak  sesuai dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
Melihat dari tanggung jawab baik PT. Pos maupun  JNE  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  ganti rugi  berupa  penggantian  onglos  kirim  dikarenakan barang terlambat sampai di tujuan sudah dipenuhi sesuai kebijakan masing-masing. Akan tetapi dalam hal  keterlambatan  ini  terdapat  kerugian  immateriil seperti contoh kasus kado yang akan diberikan oleh pengirim  kepada  penerima  terlambat  dikirim sehingga berkurang maknanya. Kerugian seperti ini jelas tidak dapat ditanggung baik oleh JNE maupun PT.  Pos  karena  memang  tidak  diatur  dalam kebijakan perusahaan.
Hal  tersebut  pun  juga  tidak  diatur  dalam KUHPerdata.  Ganti  rugi  (scade  vergoeding) menurut  Pasal  1244,  Pasal  1245  dan  Pasal  1246 KUHPerdata  terdiri  dari  biaya,  rugi  dan  bunga.
Bentuk  ganti  rugi  yang  lazim  digunakan  adalah uang,  pemulihan  keadaan  semula  (in  natura)  dan larangan  untuk  mengulangi,  apabila  hal  tersebut tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa, tetapi  uang  paksa  bukan  merupakan  bentuk atau wujud dari ganti rugi. Kerugian immateriil yang tidak dapat  dinilai  dengan  uang  dan  bersifat  tidak berwujud, misalnya idealisme, moral, dan lain-lain, hal ini tidak diatur dalam KUHPerdata namun diatur dalam  yurisprudensi  dan  hal  tersebut  juga  dapat diajukan  sebagai  tuntutan  ganti  rugi  berdasarkan wujudnya. (Rahardjo, 2009).

## 2. Bentuk Perlindungan Konsumen Jika Terjadi
Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang
Perlindungan  konsumen  yang  dilakukan oleh  pelaku  usaha  sudah  dapat  terlihat  dari perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha dengan konsumen itu sendiri. Sebuah contoh pada PT. Pos pada kasus keterlambatan barang terdapat kasus konsumen atas nama Ranty Mahardika Jhon yang  mengirimkan  barang  melalui  Pos dengan layanan  Pos  Express.  Tertulis  dalam  kontrak tertanggal 22 September 2017, kiriman seharusnya telah sampai di tujuan yaitu di Jakarta Selatan pada keesokan  harinya  yaitu  tanggal  23  September, namun  yang  terjadi  adalah  kiriman  tersebut  tidak sampai  tepat  waktu  sehingga  Ranty  mengalami kerugian immateriil yaitu tidak dapat mengikuti tes untuk  menjadi  karyawan  di  kementerian  koperasi dan usaha.
Setelah bertanya melalui customer service via  telepon  diarahkan  untuk  mengajukan  klaim  ke pihak  pos  dengan  mengisi  formulir  pengaduan secara  online  di  website  PT.  Pos  Indonesia (Persero).  Menurut  keterangan customer  service, pengajuan  pengaduan  seperti  ini  hanya  akan mengganti kerugian sebesar ongkos kirim. Ongkos kirim  yang  tidak  seberapa  dibandingkan  kerugian immateriil  inilah  yang  terkadang  membuat konsumen  merasa  percuma  untuk mengurus pengajuan  klain  ke  pihak  Pos  karena  kerugian imateriil  seperti  ini  ternyata  tidak  dicover  oleh  PT. Pos.  Hal  ini  disebabkan  karena  besarannya  tidak dapat ditaksir, namun untuk ganti rugi materiil, PT. Pos  memiliki  instrumen  yang  mengatur  besaran ganti rugi yang dapat diberikan yaitu sebesar 1 kali biaya pengiriman. Hal yang sama juga untuk JNE masalah  keterlambatan  ini  diganti  kerugiannya sebesar  ongkos  kirim,  namun  dengan  catatan pengirim harus mengajukan klaim terlebih dahulu.
Keterlambatan  pengiriman  yang  dapat diganti  rugi  tentu  saja  keterlambatan  yang disebabkan oleh kelalaian karyawan. Apabila terjadi force  majeure,  pengirim  barang  tidak  akan mendapatkan  ganti  kerugian.  Kelalaian  yang dilakukan oleh karyawan jasa pengiriman barang ini dikatakan sebagai wanprestasi.
Dikatakan  wanprestasi  karena  yang  yang dilanggar adalah perjanjian yang sudah disepakati bersama.  Ketidak  sesuaian waktu  pengiriman
barang  yang  sudah  diperjanjikan,  maka  hal  ini sudah cukup dikatakan wanprestasi.
Penentuan  apakah  suatu  keterlambatan pengiriman  barang  ini  termasuk  wanprestasi  atau perbuatan melawan hukum adalah mengenai ganti ruginya.  Ganti  kerugian  atas  dasar  wanprestasi adalah  sudah  ditentukan  dalam  perjanjian  yang disepakati  sebelumnya.  Mengutip  Hukum  Online (http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/p erbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi- sebagai-dasar-gugatan, diakses 4  Maret  2018) untuk  perbuatan  melawan  hukum,  diserahkan kepada hakim untuk menilai besarnya ganti rugi.
Keterlambatan dikatakan wanprestasi menurut hemat penulis adalah suatu hal yang tepat karena jelas dasar hukumnya adalah suatu kontrak antara  pelaku  usaha  dan  kosumen. Menurut Menurut Abdul R Saliman dalam bukunya “Esensi Hukum  Bisnis  Indonesia  (2004:15), Wanprestasi adalah  suatu  sikap  dimana  seseorang  tidak memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.
Oleh  karena itu  tidak  tepat  jika  masalah keterlambatan  barang  ini  diajukan  penggantian kerugian  secara  immateriil  karena  pada  kontrak tidak diatur hal-hal yang bersifat immateriil. Hal ini berkaitan dengan terjaminnya keadilan bagi kedua belah pihak. Menurut salah satu dari enam prinsip dasar  keadilan  distributif  Beauchamp  dan  Bowie
yaitu  apabila  seseorang  diberikan  sesuai  dengan hak,  kontribusi  serta  jasanya.  Seorang  pengirim berhak  mendapatkan  barang  yang  ia  kirimkan sampai  tepat  waktu  atas  dasar  kontribusi  berupa ongkos  kirim  yang  diberikan.  Sebaliknya, pelaku usaha  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  hak pengirim tersebut sesuai jasanya dan mendapatkan hak juga berupa ongkos kirim yang dibayarkan oleh pengirim  sesuai  dengan  kontrak  yang  telah disepakati sebelumnya.
Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus  dilaksanakan  dengan  itikad  yang  baik. Namun  apabila  dikemudian  hari  terdapat  kendala, dalam  hal  ini  terjadi  keterlambatan  pengiriman barang, maka pihak konsumen telah memiliki dasar hukum  yang  kuat  untuk  memperoleh  penggantian ganti rugi dari pelaku usaha. Proses penyelesaian sengketa  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  dan konsumen ini akan diselesaikan menurut ketentuan yang  berlaku.  Jika  diperlukan  maka  dapat melibatkan BPSK sebagai penengah antara pelaku usaha  dan  konsumen.  Meskipun  demikian pengadilan juga tetap muara terakhir bila di tingkat non  litigasi  tidak  menemui  kesepakatan (Helmi, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Vol. 1, No. 1  Januari  2015). Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti
rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  atau mengajukan  ke  badan  peradilan  di  tempat kedudukan  konsumen.” (Akhmaddhian  &  Agustiwi, Jurnal Unifikasi Vol. 3 No. 3, Juli 2016).

## C. SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah:
a. Tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap konsumen  pengiriman  barang  yang mengalami  kerugian dilakukan  dengan  cara memberikan  ganti  rugi  sesuai dengan klasifikasi  kerugiannya  berupa  kehilangan barang, kerusakan barang dan keterlambatan pengiriman barang.
b. Perlindungan  konsumen  untuk  masalah keterlambatan  barang  hanya  bisa  sebatas perlindungan  atas  kerugian  yang  bersifat materiil  karena  penyebab  kerugian  tersebut dikategorikan  sebagai  wanprestasi  yang mana  hanya  bisa  mendapatkan  ganti kerugian sesuai yang sudah disepakati pada perjanjian yang menjadi dasar hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Saliman,  Abdul R. (2004) Esensi  Hukum  Bisnis.
Jakarta : Kencana.
Soemitro,  Ronny H. (1990). Metode  Penelitian Hukum  dan  Jurimentri. Jakarta :  Ghalia Indonesia.

## Jurnal
Akhmaddhian,  Suwari  &  Agustiwi,  Asri.  (2016). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di  Indonesia. Jurnal  Unifikasi, Vol.  3 (No.  3 Juli), p.51.
Holijah.  (2014). Pengintegrasian  Urgensi  Dan
Eksistensi  Tanggung  Jawab  Mutlak  Produk Barang  Cacat  Tersembunyi  Pelaku  Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen  Di  Era  Globalisasi. Jurnal Dinamika  Hukum, Vol.  14 (No.  1),  pp.176- 188.
Helmi,  Hanum R. (2015). Eksistensi  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia. Jurnal  Hukum  Acara  Perdata  ADHAPER, Vol. 1 (No. 1), p.79.
Mansyur, Ali & Rahman, Irsan. (2015). Penegakan Hukum  Perlindungan  Konsumen  Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. Jurnal  Pembaharuan  Hukum Vol.  II (No.  1, Januari – April),p.3.
Nangin, C. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman  Barang  Oleh  Perusahaan Ekpedisi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999

## Tentang  Perlindungan  Konsumen. Lex
Crimen Vol. VI (No.4), pp.62-70.
Parhusip,  Marlina. Putro,  Tri  Sukirno  &  Setiawan, Deny. (2017). Analisis Permintaan Terhadap Jasa Pengiriman Pada PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir  (Jne)  Tujuan  Pekanbaru-Jakarta  Di Kota  Pekanbaru. Jurnal  Online  Mahasiswa, Vol. I (No. 1, September), p.3.
Ristanti, A.A Sagung Istri & Ariana, I Gede Putra.
(2016). Aspek  Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Di  Indonesia  Terkait Cacat  Tersembunyi  Pada  Produk  Minuman Botol. Jurnal  Kertha  Semaya  Vol.  I (No.  1),
p.3.
Wahyuningsih, S. (2013). Pengembangan Layanan Jasa  Pengiriman  Pt.  Pos  Indonesia  Untuk Kebutuhan  Masyarakat  Di  Kota  Bandung. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol. III (No. 3 September), pp. 32-33.

## Peraturan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2009  tentang
Pos
Keputusan  Direksi  PT.  Pos  Indonesia (Persero)
Nomor  KD.11/DITRATKET/0217  tentang perubahan
pertama
atas
KD.128/DIRRATKET/0616  Tentang  Jaminan Ganti Rugi Surat Dan Paket Dalam Negeri

## Wawancara
Firman, Wawancara  dengan Supervisor  Sales Marketing  JNE  area  Tembalang, di Semarang, 14 Desember 2017
Sugeng, Wawancara  dengan Manager  Hukum  & Manajemen  Resiko  PT.  POS  Indonesia (Persero)  Kanwil  SPI  VI  Jateng – DIY, di Semarang, 20 November 2017

## Website
Online, Hukum. (2018). Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Sebagai Dasar Gugatan. Retrieved from http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol 3616/perbuatan-melawan-hukum-dan- wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan