Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015

## MANFAAT DAN JANGKA WAKTU PENAHANAN SEMENTARA MENURUT
KITAB UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ( KUHAP )
Oleh : Risdalina, SH. Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Penahanan  sementara  merupakan  suatu  hal  yang  dipandang  sebagai  melanggar  hukum, karena  dengan  penahanan  berarti  kebebasan  dan  kemerdekaan  seseorang  untuk  bergerak  menjadi terbatas  dan akibat yang ditimbulkan karena masalah penahanan sementara,  sementara orang yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana belum terbukti menurut hukum. Dengan keluarnya Undang-Undang  Nomor    8  tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  telah  menghormati  Hak  Asasi  Manusia.  Sebagai  negara  hukum  yang  menjunjung Pancasila dan  Undang- Undang Dasar 1945.
Sebelum  berlaku  KUHAP,  dipakai  sebagai  pedoman  adalah  Hergezine  Inland  Reglement (HIR), dimana dalam HIR tidak ada satu pasal yang mengatur tentang diperbolehkannya tersangka / terdakwa  didampingi  oleh  Penasehat  Hukum  dalam  pemeriksaan  pendahuluan.  Dengan  lahirnya KUHAP  lebih  terjamin  hak  tersangka  dan  diaturnya  jangka  waktu  penahanan  tersangka  sangat bermanfaat dan berguna bagi diri tersangka karena demi lancarnya jalan pemeriksaan pendahuluan selain dari pada itu untuk menjauhkan tersangka dari hal yang lebih berbahaya. Akibat hukum yang timbul  terhadap    jangka  waktu  penahanan  sementara  bagi  tersangka  tentang  salah  tangkap,  salah penahanan,sah  tidaknya  penghentian  penyidikan  dan  penuntutan,  tersangka/keluarga  serta Penasehat Hukumnya  dapat mengajukan permohonan  pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi ke Pengadilan Negeri.
Kata kunci : Penahanan, KUHAP, Akibat Hukum
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hukum  merupakan  peraturan yang  bersifat  memaksa  termasuk dalam norma hukum bukanlah merupakan  cermin  dari  hasrat  untuk berbuat  sewenang-wenang  dari  pihak yang  diberi  tugas  sebagai  penegak hukum oleh Negara. Paksaan bukanlah merupakan tujuan akan tetapi merupakan  cara  atau  jalan  untuk memperoleh  jaminan  terpeliharanya tertib hukum.
Perbuatan  pidana  merupakan suatu  perbuatan  yang  tidak  dihendaki
masyarakat  dan  ketertiban  umum, maka  tindakan  yang  dilakukan  adalah dengan cara menangkap pelaku segera dilakukan  seketika  perbuatan  itu terjadi.  Dalam  melaksanakan  tugas
Negara sebagai penyelenggara ketertiban umum dimungkinkan terjadinya  pelanggaran  terhadap  hak asasi  seseorang  akan  tetapi  tujuan dilakukannya  pelanggaran  itu  adalah lebih mencerminkan  perlindungan terhadap  setiap  kepentingan  umum, bukan semata-mata kepentingan penguasa  sebagai  pihak  pelaksana Negara  dan  setiap  tindakan  itu  harus
dirumuskan dalam suatu bentuk peraturan.
Dalam  rangka  menemukan bukti kepada seorang tersangka dikenakan penahanan sementara, dimungkinkan  terjadi  hal  –  hal  yang oleh masyarakat dinilai telah melanggar  hak  asasi  tersangka  , sedangkan  ia  belum  tentu  bersalah. Penahanan  dengan  tidak  ada  jangka waktu  yang  tegas  bukan  merupakan kehendak  Negara,  namun  demikian diperlukan  jangka  waktu  yang  tegas dalam  masalah  penahanan  sementara dalam suatu peraturan  undang-undang merupakan  kehendak  seluruh  rakyat, demi  terciptanya  hukum  yang  bersih dan berwibawa.
1.2 Permasalahan Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana manfaat  dan jangka waktu  penahanan sementara terhadap tersangka menurut KUHAP
2. Bagaimana  akibat  hukum  yang timbul  terhadap  jangka  waktu penahanan  sementara  terhadap tersangka menurut KUHAP.

## II. PEMBAHASAN
2.1 Perlunya Penangkapan
Pasal  16  KUHAP  mengatakan
:  Untuk  kepentingan  penyelidikan, penyidik,  penyidik  pembantu  dan
penyidik  masing-masing  mempunyai wewenang untuk menangkap seseorang  yang  diduga  berdasarkan bukti  permulaan  yang  cukup  telah melakukan tindak pidana.
Penangkapan hanya dapat dilakukan  terhadap  perkara  pidana yang  digolongkan  sebagai  kejahatan sedangkan pelanggaran tidak diadakan penangkapan.  Dari  uraian  diatas  tidak tepat  dilakukan  karena  melakukan pembatasan  kebebasan  manusia  demi hukum  harus  lebih  hati-hati  sebagai penghormatan HAM.
Pasal  1  butir  24  KUHAP mengatakan : Penahanan adalah penempatan  tersangka  atau  terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, hakim dengan penetapannya,  menurut  tata  cara  yang diatur dalam undang-undang.
Alasan  penahanan  dilakukan sebagai  bagian  ketertiban  umum  , untuk  mencegah  sewenang-wenang dari  aparat,  harus  dibuat  alasan yuridids  formal  tentang  penahanan  itu dilakukan.
2.2 Tujuan Penahanan Alasan  penahanan  menurut
pasal 20-21 KUHAP yaitu :
1. Karena perbuatan diduga melakukan tersangka atau terdakwa melanggar pasal 282 (3),
296, 335 (1), 351 (1), 372,
378,379,480, 506 KUHAP
2. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan hakim.
3. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa menghulangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.
4. Untek mencegah tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri.
2.3 Manfaat Penahanan
Pelaksanaan  peristiwa  pidana sering  diawali  dengan  penangkapan dengan  atau  diikuti  tanpa  diikuti dengan  penahanan,  bukan  hanya disebabkan tindak pidana tetapi pengingkaran  tersangka  pelaku  untuk memenuhi  panggilan  petugas  untuk pemeriksaan perkara.
Tanpa  dilakukan  penahanan sementara  bukan  hanya  menimbulkan hambatan  penyelesaian  perkaranya tetapi  dapat  mendatangkan  gangguan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat. Implementasinya  tentu  akan  lebih merugikan  kepentingan  umum  dari derita  yang  dialami  tersangka  selama berada dalam tahanan.
2.4 Kedudukan Tersangka Selama
Penangkapan atau Penahanan
1. Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan  pendahuluan
disebut sebagai pemeriksaan
persiapan  artinya  mempersiapkan
pemeriksaan  didepan  persidangan pengadilan  yang  terdiri  dari  2 (dua) tahap yaitu :
a. Pengusutan
Pengusutan  dilakukan oleh pegawai pengusut  apabila timbul  dugaan  suatu  tindak pidana yang diduga terjadi dan mengumpulkan  barang  bukti sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
b. Penuntutan
Penuntutan adalah permintaan jaksa sebagai penuntut  umum  kepada  hakim agar  melakukan  pemeriksaan perkara  tersangka  dalam  suatu siding pengadilan.
Dalam  KUHAP  mengenal 2  (dua  )  tahap  pengusutan  yakni jika  suatu  peristiwa  yang  diduga adalah tindak pidana belum ditentukan  dengan  pasti  karena segala  sesuatu  dengan  pristiwa  itu harus  dicari    dan  diadakan penyidikan  yang  telah  ditemukan dianggap memenuhi syarat sebagai tindak pidana diadakan
penyidikan.
Dalam  proses  penyidikan seorang  tersangka  baik yang ditahan  maupun  tidak  ditahan mempunyai hak-hak. Dalam tahapan  ini  seorang  tersangka
belum  dapat  dikatakan  bersalah melakukan  suatu  perbuatan  , sesuai  asas  “  pre  sumption  of innocence  “  (  asas  praduga  tidak bersalah ).
Pasal 54 KUHAP
mengatakan  :  setiap  orang  yang menjadi  tersangka  atau  terdakwa berhak  mendapat  bantuan  hukum selama  dan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan.  Untuk  terlaksananya ini  menurut  pasal  69  KUHAP diberikan  hak  bagi  Penasehat Hukum untuk menghubungi tersangka  sejak  ditangkap  atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.
Dengan dikeluarkannya bantuan  hukum  bagi  tersangka sejak ia ditangkap , ditahan adalah lebih  menghormati  HAM  dalam proses  perkara  pidana.  Mengenai tempat penahanan selain ditempatkan  pada  tahanan  yang ada pada kantor kepolisian Negara, juga ditempatkan pada  “  penjara  “ disebut  Lembaga  Pemasyarakatan ( LP ). Batas waktu penahanan sementara menurut KUHP
1. Dalam tingkat penyidikan
jangka  waktu  penahanan  20 hari diperpanjang kepada
Penuntut  Umum  selama  40 hari = 60 hari 2. Dalam tingkat Penuntutan jangka waktu penahana 20 hari diperpanjang kepada Ketua Pengadilan selama 30 hari = 50 hari 3. Dalam tingkat Hakim Pengadilan Negeri waktu penahanan 30 hari
diperpanjang  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  selama  60 hari = 90 hari 4. Dalam Tingkat Hakim Pengadilan Tinggi waktu penahanan =30 hari
diperpanjang  kepada  Ketua Pengadilan  Tinggi  selama  60 hari = 90 hari
5. Dalam  Tingkat  Mahkamah Agung waktu penahanan        = 50  hari  perpanjangan  60  hari kepada Ketua Mahkamah
Agung             = 110 hari
Dengan tidak adanya
jangka  waktu  yang  diberikan Hakim setiap kali diberi perpanjangan  permohonan  karena pemeriksaan perkara belum selesai karena  tidak  ada  ketentuan  berapa kali Hakim boleh memberikan izin perpanjangan,  hal  inilah  yang dianggap dapat dipergunakan untuk melakukan pelanggaran
terhadap hak  asasi seseorang  yang diduga  melakukan  suatu  tindak pidana,  dengan  tidak  ada  upaya untuk melawannya.
2.5 Kewenangan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Masalah lampau Waktu
Penahanan.
1. Masa Berlakunya HIR
Penahanan  sementara  yang dilakukan  penyidik  menurut
HIR :
a) Penahanan sementara tanpa surat  perintah  penahanan pasal 59 ayat 2 HIR.
b) Penahanan sementara
dengan surat perintah penahanan  pasal  62  ayat  1 HIR c) Penagkapan penahanan sebelum pemeriksaan pendahuluan  selesai  pasal 75 HIR d) Penangkapan sementara setelah pemeriksaan pemdahuluan  selesai  pasal 83 ayat 1 HIR. Dalam persidangan Pengadilan sampai dengan sebelum putusan perkara pidana  mempunyai  kekuatan hukum tetap masih dimungkinkan untuk memperpanjang    penahanan atas tuntutan Jaksa, akan tetapi jika Penuntut Umum menganggap  penahanan  bagi tersangka tidak perlu diteruskan walaupun telah dilakukan  penahanan,  selama Penuntut Umum belum mendaftarkan perkaranya kepengadilan maka ia berwenang melepaskan tersangka dari tahanan
sementara.
2. Berlakunya KUHAP
Berdasarkan  pasal  20
KUHAP yang berwenang melakukan  penahanan  adalah Penyidik,  Penyidik  Pembantu untuk kepentingan penuntutaan dan  Hakim  untuk  kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.
Penahanan ini dilakukan  terhadap  tersangka atau  terdakwa  yang  diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan  bukti  yang  cukup dan  surat  perintah  penahanan atau penangkapan harus diberikan pada kepada tersangka, atau keluarganya. Jangka waktu
penahanan yang diberikan KUHAP kepada penyidik yaitu selama 20 hari dengan perpanjangan  selama  40  hari  ,
sehingga  selama  60  hari  tidak
tertutup kemungkinan
dikeluarkannya  tersangka  dari tahanan  sementara.  Selama  60 hari  tersebut  penyidik  harus sudah  menyerahkan  berkas perkara  kepada  Jaksa Penuntut Umum  ,  jika  tidak  diserahkan maka  demi  hukum  tersangka segera dikeluarkan dari tahanan sementara. Demikian  pula  halnya dengan pemeriksaan di pengadilan Hakim diberi wewenanag oleh KUHAP untuk menahan terdakwa
sesuai  dengn  tingkat  peradilan dimana  ia  bertugas,  yaitu
Hakim Pengadilan Neger, Hakim  Pengadilan  Tinggai, Hakim Mahkamah Agung sebagai berikut:
a. Hakim  Pengadilan  Negeri,
yang  mengadili  perkara  itu berwenang  mengeluarkan Surat  Perintah  Penahanan Sementara  untuk  paling lama  30  hari  dan  dapat diperpanjang  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  paling lama  60  hari  (  psl  26 KUHAP ).
b. Hakim  Pengadilan  Tinggi, yang  mengadili  perkara
diputus  Pengadilan  Negeri dalam  daerah  hukumnya yang  dimintakan  Banding, berwenang  mengeluarkan Surat  Perintah  Penahanan Sementara guna kepentingan  pemeriksaan yang  belum  selesai    untuk paling  lama  30  hari  dan jika masih diperlukan dapat  diperpanjang  oleh Ketua  Pengadilan  Tinggi paling lama 60 hari ( psl 27 KUHAP
c. Hakim  Mahkamah  Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan Kasasi, mempunyai wewenng
untuk  mengeluarkan  Surat perintah  Penahanan  guna kepentingan  pemeriksaan, jangka  waktu  50  hari  dan dapat  diperpanjang  ketua Mahkamah  Agung  paling lama  60  hari  (  psl  28 KUHAP ).
Suatu  penahanan  dapat ditangguhkan  oleh  Penyidi, Penuntut  Umum  dan  Hakim sesuai  dengan  kewenangan masing-masing.    Untuk  dapat mengadakan penangguhan penahanan  dapat  dilakukan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015
dengan Jaminan uang dan atau jaminan  orang    dengan  syarat tertentu  yaitu  wajib  lapor  dan tidak keluar rumah / kota.
Penangguhan penahanan ini dapat dimohonkan  dengan  alasan bahwa tersangka sudah
berkeluarga  yang  mempunyai pekerjaan  tetap,  dimana  ia harus  menghidupi  beberapa orang  yang  menjadi  tanggung jawabnya sehari-hari.
Dengan  ditetapkannya jangka waktu terhadap penahanan sementara oleh KUHAP erat kaitannya dengan UUD  1945  dimana  Indonesia merupakan  Negara  hukum dan semua warga Negara bersamaan  kedudukan  dalam hukum dan pemerintahan  serta wajib menjunjung tinggi hukum  dan  Pancasila  serta menghormati HAM. 2.6 Masalah  Yang  Akan  Timbul
Karena Penahanan Sementara 1. Pra Peradilan Pra Peradilan merupakan  penjabaran  dari Pancasila dalam penegakan hukum,  pasal  1  butir  10 KUHAP  mengatakan  :  Pra Peradilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri  untuk  memeriksa, menuntut  cara  yang  diatur oleh Undang-Undang tentang
a. Sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan  tersangka  / keluarganya atau Kuasanya. b. Sah atau tidaknya
penghentian penyidikan atau
penghentian  peuntutan atas  permintaan  demi tegaknya  hukum  dan keadilan.
c. Permintaan  ganti  rugi dan  rehabilitasi  oleh tersangka/keluarganya/ kuasanya yang perkaranya  diajukan  ke
Pengadilan Negeri. Dalam keputusan Pra Peradilan bukan menentukan  terbukti  atau tidaknya kesalahan tersangka atau berat ringannya hukuman terdakwa.  Jika  diputuskan dalam perkara Pra Peradilan suatu
penangkapan, penahanan
tidak  sah  maka,  maka tersangka harus segera dibebaskan  dan  terhadap putusan Pra Peradilan tidak dapat  dimintakan  banding,
kecuali  terhadap  putusan yang  menetapkan  tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntuttan dimana pemeriksaan  akhir  adalah Pengadilan  Tinggi  berarti tidak  dapat  mengajukan
Kasasi ( psl 83 KUHAP ).
2. Ganti Rgi Ganti kerugian merupakan  hak  seseorang untuk  dapat  pemenuhan
atas  tuntutannya  berupa imbalan  sejumlah  uang karena  ditangkap,  ditahan, dituntut  ataupun  diadili tanpa  alasan  berdasarkan
UU  ataupun  kekeliruan mengenai orang atau hukum  sebagaimana  diatur dalam pasal 95 KUHAP. Besarnya uang yang  dikabulkan  Hakim yang  memeriksa  perkara Pra Perdilan haruslah dicantumkan
dalam
putusan  yang  menetapkan tidak  sahnya  penangkapan atau  penahanan  itu,    (  Psl 82 ayat 3 butir c KUHAP ).
Jika seorang tersangka selama pemeriksaan  pendahuluan dan atau setelah perkaranya diajukan  ke  Pengadilan dikenakan penahanan, kemudian ternyata
keputusan Hakim yang memeriksa perkara itu menyatakan yang bersangkutan  bebas  dari segala  tuntutan  (  bebas murni ) maka yang melakukan penahanan dapat dituntut ganti kerugian  berdasarkan  pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap pemeriksaan perkara ini tentunya dilakukan dalam suatu siding  Pengadilan  biasa sebagaimana diadakan
untuk  pemeriksaan  perkara perdata.
3. Rehabilitasi
Berdasarkan pasal 1 butir 23 KUHAP, rehabilitasi adalah hak
Seseorang  untuk  mendapat pemulihan  haknya  dalam
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015
kemampuan, kedudukan dn
harkat  martabatnya  yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan salah tangkap,  ditahan,  dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang  atau  keliru mengenai orang atau hukumnya  yang  diterapkan menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang ini.
Dengan demikian rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk mengembalikan kemampuan, kedudukan harkat dan martabat seseorang  kepada  keadaan semula,  dengan  dilakukan penahanan menjadi tercemarnya  nama  baiknya di dalam masyarakat. Masalah penuntutan rehabilitasi  diperiksa  dan diputus  bersamaan  dengan tuntutan  ganti rugi ( psl  77 KUHAP  ).  Dalam  hal putusan menetapkan bahwa suatu  penangkapan  atau penahanan  tidak  sah,  maka dalam putusan dicantumkan jumlah
besarnya  ganti  rugi  dan rehabilitasi  yang diberikan, sedangkan  dalam  suatu  hal penghentian penyidikan atau penuntutan  adalah  sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
Pasal  97  ayat  1 KUHAP  menetapkan  yang berhak memperoleh
rehabilitasi    adalah :
1. Oleh Pengadilan diputus bebas 2. Oleh Pengadilan diputus lepas dari
segala  tuntutan  hukum yang  putusannya  telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bentuk  rehabilitasi antara  lain  dapat  berupa pernyataan maaf oleh pihak yang  bersalah  dan  dapat dimintakan disiarkan melalui media massa. Keputusan ini sangat tergantung  kepada  hakim yang memeriksa dan mengadili perkara rehabilitasi ini, yang tentunya harus memperhatikan  kedudukan
sosial dipemohon, karennya mungkin dikabulkannya “ surat
pernyataan  maaf  “  dari pihak yang bersalah. Yang dapat mengajukan permintaan rehabilitasi  adalah  hanya tersangka  sendiri  secara pribadi  kepada  Pengadilan Negeri,  karena  permintaan rehabilitasi merupakan perkara perdata maka tersangka  dapat  meminta bantuan Penasehat Hukum. III. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
1. Manfaat penahanan sementara dilakukan  seseorang  yang  telah diduga  keras  melakukan  tindak pidana,  hanya  untuk  membatasi hak dan kebebaannya untuk
sementara waktu guna kepentingan pemeriksaan dan keamanan tersangka dari
amukan masyarakat, dengan adanya jangka waktu  penahanan    adalah  untuk menghormati  HAM  khusus  bagi tersangka , karena penahanan tidak ada jangka waktunya akan berpengaruh kepada tersangka sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
2. Akibat  hukum    yang  timbul terhadap  jangka  waktu  penahanan sementara terhadap tersangka menurut KUHAP, tersangka,
keluarganya maupun Penasehat Hukumnya
dapat  mengajukan  permohonan Pra  Pradilan,  Ganti  Rugi  maupun Rehabilitasi yang ditujukan kepada  Pengadilan  Negeri  tentang sah  tidaknya  suatu  penangkapan, penahanan  atau  sah  tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi dan
rehabilitasi atas tuntutannya berupa  sejumlah  uang    dengan diadili tanpa alasan atau kekeliruan  mengenai  orang  atau hukum  sebagaimana  diatur  pasal 95  KUHAP  serta  memulihkan haknya  dalam  kemampuan  harkat martabatnya  sebagaimana  diatur pasal  97  KUHAP,  oleh  karena tuntutan  ganti  rugi  menyangkut hukum  perdata  maka  tersangka dapat  memakai  jasa  Penasehat Hukum.
3.2 Saran
1. Dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya    aparat  penegak hukum  terutama  penyidik  sebagai ujung tombak untuk
mengungkapkan kasus tindak
pidana
harus meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya
harus tegas dan berwibawa.
2. Kurangnya pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat tentang jasa bantuan hukum kepada masyarakat , oleh karenanya menjadi tugas pemerintah  mensosialisasikannya
sampai  kepelosok  desa  terpencil melalui penyuluhan  hukum .

## DAFTAR PUSTAKA

## Harahap,  Yahya,  1988,  Pembahasan  dan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP
Sinar Grafika, Jakarta.
--------------------,  2000,  Pembahasan  dan

## Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP
Pustaka Kartini, Jakarta
M.Hanafi  Asnawawi, Ganti  Rugi  dan Rehabilitasi menurut KUHAP Penerbit Pradnya Maramitha. Oemar  Seno  Adji,  1981,  Ganti  Rugi, Perkembangan Delik, Penerbit
Erlangga, Jakarta

## Riduan Syahrini, 1984. Beberapa hal tentang
Hukum Acara Pidana, Penerbit, Alumni
Bandung
Nasution,  Karim,  1972.  Masalah  Tuduhan dalam Proses Pidana,  Pancuran ,Tujuh,
Bandung
Undang-  Undang  No  :  8  tahun  1981,  tentang KUHAP, Penerbit CV, Pancuran tujuh.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) terjemahan R.Susilo