## Legal Study of Users of Prostitution Services Online According to Indonesian Legislation
Kajian Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Secara Online Menurut Peraturan Perundangan Indonesia
Rolinka Maryonza 1) ; M. Arafat Hermana 2) ; Ana Tasia Pase 3)
1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) marafathermana@gmail.com ; 2) anatasiapase@unived.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [25 Maret 2023] Revised [11 April 2023] Accepted [26 April 2023]

## ABSTRAK
Internet  kini  tidak  lagi  sekedar  kebutuhan,  tetapi  juga  telah  menjadi  gayahidup  masyarakat. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, Facebook, E-Learning, E- Banking dan  E-Goverment,  dunia  maya  juga  berdampak  negatif  dengan  berkembangnya  cybercrime, termasuk  dibidang  kesusilaan,  seperti  cyberporn,  cyber  prostitution,  sex  online  dan  cybersex. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu perlaku dan pemakai jasanya  akan  tetapi  juga  berimbas  kepada  masyarakat  luas.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah mengetahui  pengaturan  hukum  dan  kajian  hukum  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  online menurut peraturan Perundangan. Metode Penelitian yang gunakan di dallam penelitian ini adalah penelitian  normatif  dengan  pendekatan  Perundangan  dan  seterusnya.  Selanjutnya,  hasil penelitian  dan  pembahasan,  yaitu  pengaturan  dan  kajian  hukum  adalah  Hukum  positif  yang mengatur  mengenai  prostitusi  online  yaitu  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.  Pemidanaan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  tersebut  diatas  menjelaskan mengenai  pemidanaan  terhadap  penyedia  layanan  saja.  Undang-Undang  tersebut  tidak mengaturketentuan pemidanaan bagi pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online.

## ABSTRACT
The internet is no longer just a necessity, but has also become a way of life for the people. The internet does not only have a positive side, such as Email, Facebook, E-Learning, E-Banking and E-Government,  cyberspace  also  has  a  negative  impact  with  the  development  of  cybercrime, including in the field of decency, such as cyberporn, cyber prostitution, online sex and cybersex. Prostitution  not  only  has  an  impact  on those  who  do  it,  namely the  behavior  and  service  users, but  also  has  an  impact  on  the wider  community. The  purpose  of  this  research  is to  find  out the legal  arrangements  and  legal  studies  on  users  of  online  prostitution  services  according  to statutory  regulations.  The  research  method  used  in  this  research  is  normative  research  with  a statutory  approach  and  so  on.  Furthermore,  the  results  of  research  and  discussion,  namely regulation and legal review are positive laws that regulate online prostitution, namely the Criminal Code,  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic  Transactions  and  Law Number  44  of  2008  concerning  Pornography.  The  punishment  regulated  in  the  above  law explains only the punishment for service providers. The law does not regulate criminal provisions for service users in online prostitution crimes.

## KEYWORDS
Prostitution, Criminals, Users
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  pengertian  pelanggaran  adalah:  overtredingen  atau  pelanggaran berarti  suatu perbutan  yang  melanggar  sesuatu  dan  berhubungan  dengan  hukum, berarti  tidak  lain  dari pada perbuatan melawan hukum.
Sedangkan  menurut  Bambang  Poernomo  mengemukakan  bahwa  pelanggaran  adalah  politis-on recht  dan  kejahatan  adalah  crimineel-on  recht.  Politis-on  recht  itu  merupakan  perbuatan  yang  tidak mentaati  larangan  atau  keharusan  yang  ditentukan  oleh  penguasa  negara.Van  Bammelen  dalam  Abdul Wahid  dan  Mohammad  Labib  mengatakan  bahwa  :Kejahatan  adalah  tiap  perbuatan  yang  bersifat  tidak susila,  melanggar  norma,  mengacaukan,  dan  menimbulkan  begitu  banyak  ketidaktenangandalam kehidupan  masyarakat,  sehingga  masyarakat  berhak  untuk  mencela,  mereaksi,  atau  mengatakan penolakannya  atas  perbuatan  itu.  Masyarakat  berhak  membenci  segala  tindak  kejahatan,  karena  di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya.
Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modusoperandinya
Mengingat  kejahatan  itu  setua  usia  kehidupan  manusia,  maka  tingkat  dan  ragam  kejahatan  juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan  modern  kehidupan  masyarakat,  maka  semakin  maju  dan  modern  pula  jenis  dan  modus  operandi
kejahatan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Hal  ini  seolah-olah  membenarkan  suatu  adagium,  bahwa “di  mana  ada  masyarakat,  di  situ  ada  kejahatan”.  Kemajuan  teknologi  dan  informasi  dewasa  ini berdampak  pada  perubahan  sosial,  ekonomi  dan  budaya  yang  menuju  pada  pembentukan  masyarakat modern.  Dampak  adanya  teknologi  dibidang  informasi  dan  komunikasi  dipastikan  dapat  merubah  suatu Negara  menjadi  maju  apabila  Negara  tersebut  dapat  mengolah,  memanfaatkan  media  tersebut  secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini  tidak  dapat  memanfaatkan  dan  mengolahnya  dengan  bijak  dan  bertanggung    jawab.  Maka perkembangan  tersebut  bak  pisau  bermata  dua,  perkembangan  media  interaksi  berbasis  internet  juga memiliki  sisi  negatif  apabila  Negara  tersebut  tidak  dapat  mengolah  dan  memanfaatkannya  dengan baik.Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga  mengharuskan  dibentuknya  pengaturan  mengenai  pengelolaan  informasi  dan  transaksi elektronik  di  tingkat  nasional.  Globalisasi  teknologi  informatika,  dan  informasi  komputer  telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang.
Pada  perkembangannya,  dengan  ditemukannya  komputer  sebagai  produk  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  terjadilah  konvergensi  antara  teknologi  telekomunikasi,  media  dan  komputer.  Konvergensi antara  teknologi  komunikasi,  media  dan  komputer  menghasilkan  sarana  baru  yang  disebut  dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia.
Dengan  internet  manusia  dapat  melakukan  aktivitas  layaknya  di  dunia  nyata.  Manusia  dapat melakukan  berbagai  aktivitas  di  sana  seperti  ngobrol,  kongkow-kongkow,  transaksi  bisnis  dan  lain sebagainya.  Internet  seakan  membentuk  suatu  realitas  baru  yang  menjadikannya  realitas  kehidupan manusia secara dikotomis menjadi real life (kehidupan nyata) dan  virtual life (kehidupan maya). Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. Internet tidak hanya memiliki  sisi  positif,  seperti  adanya  Email,  Facebook,  E-Learning,  E-Banking  dan  E-Goverment,  dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya cybercrime, termasuk dibidang kesusilaan, seperti cyberporn, cyber prostitution, sex online dan cybersex.
Pengaruh  negatif  dari  perkembangan  ini  adalah  munculnya  cybercrime  atau  kejahatan  komputer yang berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada, sehingga dirasa diperlukannya penyesuaian hukum  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan  perkembangan  tesebut.  Di  Indonesia,  tingkat  penyalahgunaan jaringan  internet  juga  tinggi  hal  ini  dapat  dilihat  dari  peneberitaan  surat  kabar  Kompas  yang  berjudul Cyber  Media  Pada  tanggal  19/3/2002  menulis  bahwa  berdasarkan  AC  Nielsen  2001  Indonesia  ternyata menempati  posisi  ke  enam  terbesar  di  dunia  atau  ke  empat  di  Asia  dalam  tindak  kejahatan  di internet.11Cybercrime  merupakan  salah  satu  bentuk  atau  dimensi  baru  dari  kejahatan  masa  kini  yang mendapat  perhatian  luas  di  dunia  internasional.  Cybercrime  merupakan  salah  satu  sisi  gelap  dari kemajuan teknologi yangmempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu  masalah  ini  sangat  perlu  perhatian  khusus  oleh  masyarakat.  Prostitusi,  sebuah  bisnis  yang  identik dengan  dunia  hitam  ini  merupakan  salah  satu  bisnis  yang  mendatangkan  uang  dengan  sangat  cepat. Tidak  perlu  modal  banyak,  hanya  beberapa  tubuh  yang  secara  profesional  bersedia  untuk  dibisniskan. Karena  itulah sampai kapanpun bisnis  ini tidak akan  menemui masa  masa sulit. Prostitusi  bukan hanya berdampak  pada  mereka  yang  melakukannya  yaitu  perlaku  dan  pemakai  jasanya  akan  tetapi  juga berimbas  kepada  masyarakat  luas,  prostitusi  atau  pelacuran  bahkan  membahayakan  bagi  kehidupan rumah  tangga  yang  terjalin  sampai  bisa  menimbulkan  tindak  pidana  kejahatan  dan  lain  sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di  dalam  praktek  prostitusi  ini  dan  benar-benar  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  agama. Pelacuran  bukan  hanya  sebuah  gejala  individu  akan  tetapi  sesudah  menjadi  gejala  sosial  dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.
Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir  jalan,  pinggir  rel,  lokalisasi  ataupun  tempat  lainnya  dengan  cara  pelaku  menjajakan  dirinya  dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  sekarang  ini  serta  pengaruh  globalisasi  cara-cara  yang  dilakukan  dalam  bertransaksi  sudah bermacam-macam,  tidak  lagi  dengan  saling  bertemu  di  tempat-tempat  yang  biasa  menjajakan  diri. Menggunakan  media  internet  adalah  salah  satunya.  Media  ini  memang  lebih  aman  jika  dibandingkan dengan  langsung  menjajakan  di  pinggir  jalan  ataupun  tempat  lokalisasi.  Dengan  adanya  media  ini seseorang  bisa  lebih  leluasa  dalam  bertransaksi,  tidak  harus  saling  bertemu  langsung  antara  seorang pelaku  prostitusi  dengan  orang  yang  ingin  memakai  jasanya.  Pelanggaran  kesusilaan  termasuk  di dalamnya cyberporn dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet.
Dalam hal ini cyberporn berasal dari kata cyber dan porn. Cyber lebih erat hubungannya terhadap media  baru  atau  online  yang  menggunakan  jaringan  internet  untuk  penggunaannya.  Sedangkan  porn atau Pornografi, katanya (dari bahasa Yunani pornographia secara harafiah tulisan tentang atau gambar
tentang pelacur,kadang kala juga disingkat menjadi penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).
Prostitusi  merupakan  masalah  yang  tidak  hanya  melibatkan  pelacurnya  saja,  tetapi  lebih  dari  itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkanbanyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan  menyediakan  pelayanan  seks  secara  illegal,  artinyalarangan  hanya  diberikan  untuk  mucikari  atau germo,  para  calo,  dan  pelacur  sedangkan  pengguna  jasa  seks  komersial  sendiri  sama  sekali  tidak  ada pasal  yang  mengaturnya.  Dalam  pelaksanaannya,  penanggulangan  prostitusi  lebih  banyak  dilakukan dengan  menertibkan  dan  menangkap  perempuan  pelacur  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum, sedangkan  laki-laki  para  pelanggan  atau  pengguna  jasa  seks  komersialnya  jarang  dan  bahkan  tidak pernah  ditangkapatau  luput  dari  perhatian  aparat  penegak  hukum.  Cara  penertiban  seperti  ini menunjukkan  adanya  ketidakadilan  gender,  karena  terdapat  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi, karena pelacur merupakan paradigma  interaksi  antara  perempuan  dan  laki-laki  diluar  perkawinan.  Dalam  interaksi  tersebut perempuan  diibaratkan  sebagai  pihak  yang  disewa,  sedangkan  laki-laki  (pengguna  jasa)  sebagai  pihak penyewa.
Penanggulangan  prostitusi  hanya  pelacurnya  saja  selaku  pihak  yang  disewa  dikenakan  sanksi sedangkan pihak yang menyewa tanpa diberi sanksi. Secara  normatif  diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan berdasarkan Konvensi Wanita (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1984. Namun  dalam kenyataanya masih tampak adanya nilai-  nilai  budaya masyarakat yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam penegakkan hukum terkait dengan penanggulangan prostitusi. Padahal jika merujuk pada hukum ekonomi,  orang  akan  menyediakan  jasa/barang  dikarenakan  adanya  permintaan.  Dengan  demikian, pelacur  muncul  karena  ada  yg  membutuhkan.  Seharusnya  jika  ada  istilah  Wanita  Tuna  Susila  (WTS) sebagai  penjual  layanan  seks  komersial  harusnya  juga  ada  istilah  Pria  Tuna  Susila  (PTS)  sebagai pengguna  jasa  layanan  seks  komersial  sebagai  padanan  yang  tepat,  sehingga  dengan  demikian  baik laki-laki  maupun  perempuan  yang  terlibat  dalam  prostitusi  mempunyai  kedudukan  yang  sama  untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral.
Di  Indonesia  pemerintah  tidak  secara  tegas  melarang  adanya  praktek-  praktek  prostitusi. Dikatakan  tidak  tegas  karena  pengaturan  mengenai  tindak  pidana  prostitusi  online  tidak  adanya mengatur  ketentuan  tentang  hukuman  bagi  pengguna  jasa  seks  komersial.  Sehingga  mereka  yang menggunakan  jasa  pekerja  seks  komersialpun  dapat  dengan  leluasa  tanpa  takut  terjerat  sanksihukum pidana.  Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ketentuan  yang  berhubungan  dengan  masalah prostitusi sangat sedikit dan sederhana, yaitu Pasal 290, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP. Ketentuan ini tidak  dapat  digunakan  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  itu  secara  tegas,  karena  ketentuan  ini  hanya berlaku terhadap pelaku dan pengguna yang telah menikah, penyedia fasilitas dan penerima keuntungan atau yang disebut mucikari atau germo.

## LANDASAN TEORI

## Tindak Pidana
Pengertian  tindak  pidana  tergantung  kepada  cara  seseorang  memahami  terhadap  pidana  itu sendiri. Sehingga mengenai pengertian tindak pidana ini terdapat banyak pendapat.
Istilah tindak pidana berasal dari istilah Pidana Belanda yaitu strafbaar feit30. Istilah ini merupakan istilah  resmi  dalam  Wet  boek  van  strafrecht  atau  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang masih berlaku di Indonesia. Di samping itu dikenal juga istilah delict yang berasal dari bahasa latin, yakni delictum,  dalam  bahasa  Jerman  disebut  delict,  dan  dalam  bahasa  Perancis  disebut  delit,  dan  dalam bahasa  Belanda  disebut  delict.  Sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  arti  delict  diberi batasan  sebagai berikut,  “perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  karena  merupakan  pelanggaran terhadap Undang- Undang tindak pidana”.
Para ahli memiliki pandangan sendiri terhadap pengertian strafbaar feit, yaitu : 1. Simons  merumuskan  bahwa  “Een  Strafbaar  feit”  adalah  suatu  handeling  (tindakan/perbuatan)  yang diancam  dengan  pidana  oleh  Undang-Undang,  bertentangan  dengan  hukum  (onrehtmatig)  dilakukan dengan  kesalahan  (schuld)  oleh  seseorang  yang  mampu  bertanggungjawab.  Kemudian  beliau membaginya  dalam  dua  golongan  unsur  yaitu  :  unsur-unsur  objektif  yang  berupa  tindakan  yang dilarang  /  diharuskan,  akibat  dari  keadaan/  masalah  tertentu,  dan  unsur  subjektif  yang  berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab (toerekeings-vatbaar) dari petindak.
2.  Perumusan  Van  hammel  V an  Hammel  merumuskan  “Strafbaar  Feit”  itu  sama  dengan  yang dirumuskan  oleh  Simmons,  hanya  ditambahkannya  denggan  kalimat  „tindakan  mana  bersifat  dapat dipidana”.
3. Pompe  merumuskan  :  “Strafbaar  Feit”  adalah  suatu  pelanggaran  kaidah  (penggangguan  ketertiban hukum ), terhadap  mana pelaku  mempunyai kesalahan untuk mana  pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan  ketertiban
hukum dan
menjamin  kesehjahteraan  umum.  Menurut  A. Chazawi  bahwa  istilah  yang  pernah  digunakan  baik  dalam  Perundang-Undangan  yang  ada  maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah Strafbaar Feit adalah:
1.  Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam Perundang- Undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan Perundang-Undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2.  Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum.
3. Delik,  yang  sebenarnya  berasal  dari  “delictum”  juga  digunakan  untuk  menggambarkan  tentang  apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.
4.  Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh MR. Karni dalam bukunya ringkasan tentang hukum pidana.
5.  Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk Undang- Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata api.
6.  Perbuatan pidana digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisannya. Moeljatno lebih  memilih kata-kata perbuatan pidana daripada tindakpidana :
Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  oleh  suatu  aturan  hukum  dilarang  dan  diancam  pidana,  asal  saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang),  sedangkan  ancaman  pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang menimbulkannya kejadian itu.

## Tinjauan tentang Prostitusi Online
Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu pro- situare yang berarti membiarkan  diri  berbuat  zina,  melakukan  perbuatan  persundalan,  pencabulan,  pergendakan.  Dalam bahasa  Inggris  prostitusi  disebut  prostitution  yang  artinya  tidak  jauh  beda  dengan  bahasa  latin  yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang  dikenal  juga  dengan  WTS  atau  Wanita  Tuna  Susila.Pelacuran  dalam  kamus  Bahasa  Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang bearti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan  yang  melacur,  sundal,  wanita  tuna  susila.  Pelacuran  adalah  perihal  menjual  diri  sebagai pelacur,  penyundalan.  Menurut  William  Benton  dalam  Encyclopedia  Britanica,  pelacuran  dijelaskan sebagai  praktek  hubungan  seksual  yang  dilakukan  sesaat,  yang  kurang  lebih  dilakukan  dengan  siapa saja (promiskuitas)40 untuk imbalan berupa uang.
Prostitusi  adalah  gejala  kemasyarakatan  dimana  wanita  menjual  diri  melakukan  perbuatan- perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Prostitusi merupakan penyerahan diri dari wanita kepada banyak  laki-laki  dengan  pembayaran.Sejalan  dengan  itu  pula  Commenge  mengatakan  prostitusi  atau prostitusi itu adalah :“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya  untuk  memperoleh  bayaran  dari  laki-laki  yang  datang,  dan  wanita  tersebut  tidak  ada pencarian  nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”.
Paul  Moedikno  mengatakan  “Prostitusi  adalah  penyerahan  badan  dengan  menerima  bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang- orang itu”.Umumnya para pelacur itu hanya mencari  nafkah  dengan  menjual  jasa,  mereka  lalu  disebut  pendosa  para  pembeli  dan  pengguna  jasa. Kerancuan menyangkutpautkan pelacur seksualitas dan hukum positif. Kemiskinan/pemiskin seksualitas dalam  prostitusi  yang  sepenuhnya  bersifat  pribadi  bagi  konsumen  dan  menjadi  barang  komoditi  bagi pelacur bukan fondasi yang kuat bagi pengurangan hak-hak pelacur apalagi mendiskriminasikannya.
Selanjutnya,  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  yang  berlaku  saat  ini mengenai istilah pelacur ini tidak diatur secara jelas, hanya mengenai mereka yang mencari keuntungan dari  orang  lain  yang  menjalankan  dirinya  sebagai  pemuas  nafsu  laki-laki  dengan  upah,  dikenal  dengan istilah Germo dan diatur dalam pasal 297 KUHP yang berbunyi : “Perdagangan Wanita dan Laki-laki yang belum  dewasa,  diancam  dengan  pidana  p enjara  paling  lama  enam  tahun”.Dengan  demikian  yang diancam hukuman bukan pelakunya tetapi pelaku yang memperdagangkan perempuan menjadi  pelacur itulah  yang  dapat  diancam  hukuman.Demikianlah  beberapa  perumusan  tentang  prostitusi  diatas  dapat ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  prostitusi,  prostitusi,  penjaja  seks,  pekerja  seks komersial  atau  persundalan  adalah  peristiwa  penyerahan  tubuh  oleh  wanita  kepada  banyak  laki-laki (lebih  dari  satu)  dengan  imbalan  pembayaran  guna  disetubuhi  dan  sebagai  pemuas  nafsu  seks  si pembayar,  yang  dilakukan  diluar  pernikahan.  Atau  dengan  kata  lain,  adalah  wanita  yang  melakukan
hubungan seksual dengan banyak laki-laki diluar pernikahan, dan sang wanita memperoleh imbalan uang ataupun materi lainnya.
Prostitusi  Online  berasal  dari  dua  kata  yang  masing-masing  dapat  berdiri  sendiri  yakni  prostitusi dan online. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.
Kata  terakhir  dari  istilah  prostitusi  online  menggambarkan  tempat  dimana  aktivitas  ini  dilakukan. Online  merupakan  istilah  yang  digunakan  orang  untuk  menyatakan  sesuatu  yang  berhubungan  dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi online adalah kegiatan menawarkanjasa pelayanan seksual melalui dunia maya.
Kembali  kepada  pembahasan  mengenai  prostitusi  online  yang  pengertiannya  masih  belum  jelas, oleh karena itu perlu ada pemetaan kata. Prostitusi online terbagi menjadi dua kata yaitu prostitusi yang pengertiannya  sudah  dibahas  diatas  dan  kata  online  di  Bahasa  Indonesia  kan  mengandung  arti terhubung.  Sebenarnya  dua  kata  tersebut  sulit  diartikan  kedalam  satu  pengertian.  Pembahasan mengenai  prostitusi  online  ini  membahasa  mengenai  praktek  prostitusi  atau  pelacuran  dengan menggunakan  media  internet  atau  online  sebagai  sarana  transaksi  bagi  mereka  psk  dan  yang  ingin menggunakan  jasanya.  Walaupun  jika  ingin  kita  perdalam  maknanya  maka  pengertian  dari  prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara psk  dengan  yang  ingin  menggunakan  jasanya.  Jadi  internet  hanya  sebagai  sarana  penunjang  atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi psk yang mengunggu pelanggannya dipinggir- pinggir  jalan.  Semua  definisi-definisi  yang  disebutkan  memiliki  masalahnya  sendiri  karena  didefinisikan dari  masyarakat  yang  berbeda  yang  pada  dasarnya  memiliki  standar  sosial  dan  moral  yang  berbeda- beda tentang prostitusi atau pelacuran itu.
Selanjutnya,  pembahasan  mengenai  prostitusi  online  ini  membahas  mengenai  praktek  prostitusi atau  prostitusi  dengan  menggunakan  media  internet  atau  online  sebagai  sarana  transaksi  bagi  mereka pekerja  seks  komersial  dan  yang  ingin  menggunakan  jasanya.Membahas  tentang  prostitusi  memang tidak ada habisnya, merekapekerja prostitusi semakin canggih dan modern dalam melakukan pekerjaan. Pekerja  prostitusi  tidak  mau  ketinggalan  dalam  memanfaatkan  teknologi  yang  ada.Media  internet  di Indonesia  memang  bukan  sesuatu  hal  yang  baru,  semakin  hari  pengguna  internet  di  Indonesia bertambah jumlahnya, begitu pula dengan tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa dan dapat diakses dari macam media.
Intenet  dapat  digunakan  untuk  hal-hal  yang  sangat  bermanfaat  seperti  mencari  informasi  ilmiah, berita  terbaru  dan  banyak  hal  lainnya,  akan  tetapi  dapat  juga  digunakan  untuk  hal-hal  negatif  dan merugikan  orang  lain,  seperti  pencurian  kartu  kredit,  membajak  atau  merusak  website  orang  lain  dan termasuk  untuk  kegiatan  prostitusi.  Praktek  prostitusi  dengan  menggunakan  internet  ini  pun  terbilang masih  baru,  seiring  dengan  perkembangan  internet  di  Indonesia  itu  sendiri.Pekerja  prostitusi  biasa menggunakan  internet  untuk  memperlancar  aksinya  dan  akan  merasa  lebih  aman  dari  razia  petugas, karena biasanya mereka menjajakan dipingir-pinggir jalan raya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  normatif,  karena  materi  yang dibahas mengutamakan tinjauan dari segi peraturan-peraturan yang berhubungan judul di atas.

## Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam  melakukan  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  penelusuran  dokumen  baik secara  on-line  dan/atau  off-line.  Penelusuran  secara  on-line  dilakukan  dengan  membuka  (browsing) situs  internet,  berkomunikasi  melalui  e-mail  dan/atau  melalui  pesan  singkat  dan/atau  melalui  jaringan telekomunikasi  berupa  telepone.  Penelusuran  secara  off-line  dilakukan  dengan  berkunjung  untuk membaca  dan  membuat  catatan  dari  beberapa  perpustakaan,  toko  buku,  dan  meminjam  literatur dengan  rekan-rekan.  Dengan  kata  lain,pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  studi  dokumen  atau  “literature  study”.  Data  yang  diperlukan  sudah  tertulis  atau  diolah  oleh orang lain atau suatu lembaga.

## Analisis Bahan Hukum
Analisis  bahan  hukum  dilakukan  untuk  menjawab  masalah  penelitian  yang  telah  dirumuskan. Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan content analysis. Untuk  bahan  hukum  primer,  analisis  dilakukan  dengan  cara  interpretasi  (penafsiran).  Penafsiran  yang digunakan  dalam  penelitian,  yaitu  penafsiran  gramatikal  (taatkundige  interpetatie)  dan  penafsiran
otentik. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan peraturan  Perundang-Undangan  tertentu.  Penafsiran  otentik  adalah  penafsiran  terhadap  kata,  istilah atau  pengertian  di  dalam  peraturan  Perundang-Undangan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh pembuat Undang-Undang sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  yang  menjadi  negara  berkembang,  tidak  ketinggalan  untuk  menikmati  kehadiran teknologi  ini  dan  yang  paling  pesat  berkembang  adalah  internet.  Tentu  saja  dengan  harapan  untuk mempermudah kehidupan dalam berkegiatan sehari-hari. Sayangnya pemerintah kurang tanggap akan kehadiran teknologi internet ini, akibatnya kehadiran teknologi internet ini banyak yang salah digunakan,
Kehadiran  Undang-Undang  disebuah  negara  itu  berfungsi  untuk  mengatur  dan  untuk  melindungi masyarakatnya.  Secara  filosofis  hukum  terlahir  karena  ada  masyarakat,  dan  hukum  berfungsi  untuk mengatur  kehidupan  masyarakat.  Sehingga  kehidupan  masyarakat  dibatasi  oleh  norma  dan  aturan hukum  yang  berlaku  baik  dalam  ruang  publik  maupun  privat.  Pada  dasarnya  Undang-Undang  itu  lahir sebelum  permasalahan timbul, harapannya  untuk  melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi.  Sayangnya,  Undang-  Undang  tidak  mampu  untuk  melihat  dan  mengetahui  permasalahan  yang akan terjadi dimasa depan. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi dapat membuat perubahan atas  tata  kehidupan  masyarakat.  Teknologi  adalah  salah  satu  aspek  yang  menyebabkan  perubahan terbesar  dalam  tata  kehidupan  masyarakat  tersebut,  semua  dapat  dipermudah  dengan  kehadiran teknologi.
Pelanggaran  kesusilaan  termasuk  di  dalamnya  cyberporn  dan  prostitusi  dengan  menggunakan sarana  elektronik  atau  internet  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  adanya  pengaruh  perkembangan teknologi yang memungkinan pelanggaran prostitusi itu dapat dilakukan dengan mudah.
Sejauh  ini  pemerintah  hanya  mengatur  persolan  prostitusi  yang  ditegaskan  dalam  hukum  pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296, pasal 297 KUHP, pasal 506 KUHP juga melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur. Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang  mereka  yang  membantu  dan  menyediakan  pelayanan  seks  secara  illegal,  artinya  larangan hanya  diberikan  untuk  mucikari  atau  germo.  Meskipun  demikian  hukum  pidana  tetap  merupakan  dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia.
Karena  larangan  pelayanan  seksual  khususnya  terhadap  praktek  -  praktek  prostitusi  tidak  ada dalam  hukum  negara,  maka  peraturan  dalam  industri  seks  ini  cenderung  didasarkan  pada  peraturan  - peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  daerah,  baik  pada  tingkat  propinsi,  kabupaten  dan  kecamatan, dengan  mempertimbangkan  reaksi,  aksi  dan  tekanan  berbagai  organisasi  masyarakat  yang  bersifat mendukung dan menentang prostitusi tersebut.
Penanggulangan  prostitusi  terhadap  masalah  substansi  hukum  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang Undang  Hukum  Pidana  maupun  Peraturan  Perundang-  undangan  khusus  yang  dibuat  untuk menanggulangi prostitusi tidak terlihat diaturnya pihak-pihak pelanggan atau pengguna jasa layanan seks komersial  yang  dapat  dijerat  dengan  sanksi  pidana.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya melarang penyedia layanan, orang yang mendanaiserta pekerja seks komersial sebagai obyek di dalam tindak  pidana  prostitusi  online.  Sehingga  mereka  yang  menggunakan  jasa  pekerja  seks komersialpundapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.
Perempuan  pelacur  dianggap  sebagai  satu-satunya  pemikul  tanggung  jawab  ketika  praktek- praktek prostitusi tumbuh subur dan berkembang. Sehinggaini semakin menunjukan ketidakadilan gender bahwa  pengguna  jasa  layanan  seks  komersial  yang  sebagian  besar  adalah  laki-laki  tidak  dapat dikenakan  sanksi  melalui  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dimana  pihak  perempuan  dianggap sebagai  faktor  kuat  untuk  mendorong  timbulnya  prostitusi  karena  perempuan  selalu  dijadikan  obyek kekuasaan laki-laki, artinya perempuan dapat diinginkan atau dicampakkan kalau sudah tidak diperlukan lagi.
Berbagai  tindakan  dan  langkah-langkah  strategis  telah  diambil  pemerintah  dalam  menangani masalah  prostitusi  di  Indonesia,  baik  dengan  melakukan  tindakan  persuatif  melalui  lembaga-lembaga sosial  sampaimenggunakan  tindakan  represif  berupa  penindakan  bagi  mereka  yang  bergelut  dalam bidang  prostitusi  tersebut.  Tetapi  kenyataan  yang  dihadapi  adalah  prostitusi  tidak  dapat  dihilangkan melainkan  memiliki  kecenderungan  untuk  semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Permasalahan menjadi semakin rumit ketika prostitusi dianggap sebagai komoditas ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan  finansial  yang  sangat  menggiurkan  bagi  para  pebisnis.  Prostitusitelah  diubah  dan  berubah
menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus- menerus sebagai komoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat prostitusi merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai.
Saat  prostitusi  telah  dianggap  sebagai  salah  satu  komoditas  ekonomi  (bisnis  gelap)  yang  sangat menguntungkan  bagi  para  pebisnis,  maka  yang  akan  terjadi  adalah  persaingan  antara  para  pemain dalam bisnis prostitusi tersebutuntuk merebut pasar. Apabila persaingan telah mewarnai bisnis prostitusi, yang  terjadi  adalah  usaha  setiap  pemain  bisnis  prostitusi  dapat  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik dari  para  pesaingnya  termasuk  didalamnya  pelayanan  bagi  kemudahan  dan  keamanan  melakukan transaksi prostitusi. Kemudian untuk bisnis prostitusi, baik tidaknya pelayanan ditentukan oleh umur yang relatif  muda,  warna  kulit,  status,  kecantikan  dan  kebangsaan  dari  setiap  wanita  yang  ditawarkan  dalam bisnis prostitusi tersebut.
Dalam tindak pidana prostitusi online, sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam tindak pidana prostitusi online ini yakni: a.  Pengguna jasa
Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, men- download, mengakses, atau berbagai  macam  aktifitas  lain  yang  berbau  pornografi  yang  dilakukan  menggunakan  media  website dariinternet.
b.  Penyedia tempat layanan
Penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para  pemilikwarnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untukmengakses website-website yang berbau pornografi.
c.  Pemilik website prostitusi online
Pemilik  website  prostitusi  online  ini  yakni  orang  yang  memberikan  jasa  layanan  prostitusi  online  via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi online.
d.  Pemilik server
Pemilik  server  disini  yaitu  orang  yang  memberikan  tempat  bagi  pemilik  website  prostitusi  untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.
Hukum positif yang mengatur mengenai prostitusi online yaitu KUHP, Undang- Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-  Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang  Pornografi.  Pemidanaan  yang  diatur  dalam  Undang-  Undang  tersebut  diatas  menjelaskan mengenai  pemidanaan  terhadap  penyedia  layanan  saja.  Undang-Undang  tersebut  tidak  mengatur ketentuan pemidanaan bagi pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online.
Hal ini dapat dilihat dari penjelasan dalam pasal-pasal peraturan Perundang- Undangan di bawah, ini :

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan  umur  yang  sangat  tua,  karena  memang KUHP  ini  merupakan  peninggalan  jajahan  Belanda  yang  kemudian  diadopsi  oleh  Indonesia  menjadi Undang-Undang.  Seakan  sangat  sulit  untuk  menjerat  pelaku  prostitusi  online,  karena  memang  pada zamannya  praktek  prostitusi  jenis  ini  belum  dikenal.  Namun,  dari  banyaknya  pasal  dalam  KUHP  ada beberapa  pasal  yang  menyinggung  tentang  prostitusi.  Seperti  pada  pasal  506  KUHP  yang  berisi  yaitu: “Barang  siapa  menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan  menjadikannya  sebagai pencarian, diancam dengan pidana kur ungan paling lama satu tahun.”
Dengan kata “barang siapa” yang berarti maksudnya kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang menjadi perantara antara  pekerja seks komersial  dan mereka yang menggunakan jasanya. Selain  itu  pada  pasal  lainnya,  yaitu  pasal  296  KUHP  yang  isinya  yakni:  “Barang  siapa  yang pencahariannya  dan  kebiasaannya  yaitu  dengan  sengaja  mengadakan  atau  memudahkan  perbuatan cabul  dengan  orang  lain  dihukum  penjara  selama-lamanya  satu  tahun  empat  bulan  atau  denda sebanyak-  banyaknya  Rp.  15.000,- ..”Inti  dari  kedua  pasal  itu  adalah  sama,  yaitu  hanya  menghukum mereka  yang  yang  mencari  keuntungan  dalam  praktek  prostitusi  ini  yakni  mucikari.  Sedangkan  pihak seperti pemilik website, forum atau bahkan pemilik server tidak diatur dalam KUHP.
Lagi-lagi  karena  alasan  KUHP  ini  terlalu  uzur  usianya  untuk  menangani  permasalah  di  dunia modern  sekarang.  Untuk  pekerja  seks  komersial  sendiri,  KUHP  menyebutkannya  sebagas pesenggamaan  atas  dasar  suka  sama  suka,  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  orang  yang  telah bersuami atau beristri (permukahan, overspel).
Memang ujung dari praktek prostitusi online ada adanya hubungan seks terlarang ini. Menurut Pasal 286 KUHP  dan  Pasal  419  KUHP,  jika  permukahan  itu  terjadi,  maka  orang  yang  dapat  mengadukan  tindak pidana  permukahan  (perzinahan)  adalah  hanya  suami  atau  isteri  yang  tercemar  (oleh  pelaku permukahan).  Menurut  Pasal-  pasal  tersebut,  tindak  pidana  perzinahan  atau  permukahan  adalah merupakan delik aduan, bukan delik biasa.
Oleh  karena  itu,  KUHP  sekarang  ini  memang  sudah  layaknya  direvisi.  Karena  dengan  merevisi KUHP  berarti  memperkuat  dan  memperjelas  segala  tindakan  yang  bersifat  kesusilaan.  Menurut
Podgorwcki,  sebagaimana  dikutip  oleh  Soedarto,  mengatakan,  bahwa  ada  empat  prinsip  yang  harus diperhatikan dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu pembentuk Undang-Undang harus: a.Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya. b.Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan tersebut, dengan  cara-cara  yang  diusulkan  dan  dengan  tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai,  agar  hal  ini  dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.
c.Mempunyai  pengetahuan  tentang  hubungan  kausal  antara  sarana  (undang-  undang  dan  misalnya sanksi yang ada di dalamnya) dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
d.Melakukan  penelitian  tentang  efek  dari  Undang-Undang  itu,  termasuk  efek  sampingan  yang  tidak diharapkan.
Selain  itu,  tamu  yang  berkunjung  kepada  Wanita  Tuna  Susila  belum  juga  diatur  secara  tegas dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP). Melihat delik-delik 62 Dikutip oleh Arief Amrullah,Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang, (Malang: Bayumedia, 2004), kesusilaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang  hukum pidana(KUHP), amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya. Bila hal tersebut kemudian dapat dikenakan pada mereka, tentunya itu merupakan dalam kasus yang sangat khusus. Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam kitab Undang- Undang hukum pidana (KUHP) buku II bab XIV, sebagai berikut : a.Pasal 281, diancam dengan hukuman, barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu  bertentangan  kehendaknya,  melanggar  kesusilaan  diancam  dengan  pidana  penjara.  hal  ini  sulit diterapkan  pada  tamu  karena  dalam  kenyatannya  pengguna  jasa  yang  mendatangi  para  pelacur melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup.
b.Pasal  282,  memuat ancaman  hukuman,  terhadap  mereka  yang  menyiarkan,  mempertunjukan  kepada umum,  memasukan  kedalam  negeri  atau  dengan  terang-terangan  menawarkan  tidak  atas  permintaan orang, tulisan atau gambar yang merusak kesusilaan.
c.Pasal  283,  memuat  ancaman  hukuman,  kepada  siapa  yang  memperlihatkan,  menyerahkan, menawarkan  baik  suatu  tulisan,  gambar,  atau  barang  yang  melanggar  kesusilaan  maupun  alat  untuk mencegah  atau  menggugurkan  kandungan,  kepada  orang  yang  patut  atau  dapat  didugaorang  tersebut masih dibawah umur.
d.Sedangkan  dalam  pasal  284,  memuat  ancaman  hukuman,,  kepada  laki-laki  atau  perempuan  yang beristri atau bersuami yangmelakukan perzinahan. juga ancaman itu ditunjukan kepada perempuan yang tidak  bersuami  yang  turut  melakukan  perbuatan  itu,  sedangkan  diketahuinya,  bahwa  laki-laki  yang melakukan  hubungan  seksual  dengan  dia  sudah  beristri.  kejahatan  yang  disebutkan  dalam  pasal  ini, merupakan delik aduan (klacht delict) artinya, penuntutanya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari orang yang merasa drugikan baik suami atau istri atau wakilnya yang sah untuk mengadu. pasal ini memberikan  kesempatan  pula  untuk  menarik  kembali  pengaduan  tersebut,  selama  pemeriksaan  dalam sidang belum dimulai.
e.Pasal 285, membuat ancaman kepada seseorang yang melakukan perkosaan perempuan yang bukan istrinya. Pasal ini tidak mungkin dapat diterapkan, karena perempuan yang menjadi pelacur tidak pernah merasa terpaksa untuk melakukan hubungan seks dengan laki-laki yang datang karena kebanyakan para pelaku  melakukan  persetubuhan  dilandasi  oleh  rasa  suka  sama  suka,  meskipun  ada  pemaksaan terhadap  pelacur  untuk  melakukan  persetubuhan  namun  jumlahnya  sangat  sedikit  dan  jarang  kita ditemui.  Sehingga  unsur  paksaan  tersebut  dalam  pasal  yang  ada  sering  terjadi,  akan  tetapi  jika  ada wanita yang ditipu untuk menjadi pelacur, maka hal yang sedemikian mungkin akan dapat dikenakan. f.Sedangkan  pasal  286,  memuat  ancaman  hukuman,  kepada  siapa  yang  melakukan  hubungan  seksual dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan perempuan tersebut dalam keadaan pingsan. g.Pasal  287,  memuat  ancaman  kepada  siapa  yang  melakukan  hubungan  seksual  dengan  perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahunya atau patut disangka bahwa perempuan tersebut belum patut umur  atau  belum  pantas  untuk  dikawini,  penuntutan  dalam  pasal  ini  hanya  dapat  dilakukan  jika  ada pengaduan,  kecuali  bila  umur  perempuan  tersebut  belum  mencapai12  tahun,  atau  menimbulkan  luka berat pada si korban.
h.Pasal 288 memuat ancaman hukuman kepada siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang diketahui bahwa perempuan itu belum pantas dikawini dan perbuatan itu menimbulkan luka-luka ataupun perbuatan itu mengakibatkan kematian.
i.Pasal 289 memuat ancaman hukuman kepada siapa yang melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa membiarkan perempuan itu mendapat luka-luka.
j.Pasal  290  memuat  ancaman  hukuman  kepada  siapa  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan seseorang, sedangkan diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau patut disangka belum cukup 15 tahun, juga perbuatan pembujuk diancam dalam pasal inidengan hukuman penjara.
k.Pasal  291  menurut  ancaman  hukuman  yang  lebih  berat  lagi  bila  perbuatan-  perbuatan  tersebut  pada pasal-pasal diatas, mengakibatkan luka-luka berat atau matinya si korban.
l.Pasal  292  memuat  ancaman  hukuman  kepada  orang  yang  sudah  sampai  umur,  yang  melakukan perbuatan homo seksual erhadap anak yang belum cukup umur.
Melihat  pasal-pasal  yang  ada  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  sangatlah susah  didapatkan  bukti-bukti  untuk  menindak  para  tamu  atau  pengguna  jasa  yang  datang  ketempat- tempat prostitusi ataupun yang memesan pekerja seks komersial melalui media online. Penanggulangan prostitusi dikatakan rumit, karena menyangkut sikap mental sehingga penanggulangannya harus secara professional  dengan  rencana  yang  matang  serta  pelaksanaan  kegiatan  yang  terarah,  terpadu  dan berkesinambungan. Dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai prostitusi secara online, tetapi dalam hal ini pengguna jasa prostitusi juga sulit untuk dibuktikan. Bila hal tersebut kemudian dapat dikenakan pada mereka, tentunyaitu merupakan dalam kasus yang sangat khusus seperti yang disebutkan dalam pasal- pasal Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

## Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Indonesia  yang  menjadi  negara  berkembang,  tidak  ketinggalan  untuk  menikmati  kehadiran teknologi  ini  dan  yang  paling  pesat  berkembang  adalah  internet.  Tentu  saja  dengan  harapan  untuk mempermudah  kehidupan  dalam  berkegiatan  sehari-hari.  Sayangnya  pemerintah  kurang  tanggap  akan kehadiran teknologi internet ini, akibatnya kehadiran teknologi internet ini banyak yang salah digunakan, contohnya  seperti  dalam  praktek  prostitusi  melalui  jaringan  intenet.  Baru  sejak  2003  pemerintah berinisiatif membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang  ini  merupakan  suatu  upaya  pemerintah  untuk  mengimbangi  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  kemudian diharapkan  mampu  menjamin  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  yang  melakukan  transaksi  secara elektronik,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mencegah terjadinya  kejahatan  yang  berbasis  teknologi  informasi.  Sehingga  kehadiran  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ini  juga  diharapkan  mampu  memberikan perlindungan  maksimal  pada  seluruh  aktifitas  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  didalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalagunaan teknologi.
Semakin  berkembangnya  teknologi  menyebabkan  semakin  merebaknya  bisnis  prostitusi  karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi dengan lebih mudah. Walaupun  telah  diundangkannya  Undang-Undang  tersebut  belum  berlaku  efektif  dalam  menjerat  dan menanggulangi  bisnis  prostitusi  online  secara  lebih  kompleks,  dikatakan  belum  kompleks  karena  tidak semua subyek yang ada dalam bisnis prostitusi dapat dikenakan sanksi pidana.
Kehadiran  Undang-Undang  ITE  ini  tentu  menjadi  angin  segar  untuk  masyarakat  Indonesia, harapannya  adalah  mereka  dapat  terlindungi  dari  kegiatan-  kegiatan  yang  dilakukan  melalui  media internet  salah  satunya  adalah  praktek  prostitusi  melalui  media  ini.  Undang-Undang  ini  berisi  tentang peraturan  dan  sanksi  terhadap  tindakan  kriminal  di  dunia  maya  secara  pidana.  Peristiwa  pidana  itu adalah  rangkaian  perbuatan  manusia  yang  bertentangan  dengan  Undang-  undang  atau  peraturan Perundangan  lainnya,  terhadap  perbuatan  yang  mana  diadakan  tindakan  penghukuman.2  Seperti pembahasan di bab yang lalu, prostitusi dengan menggunakan media internet merupakan hal yang baru di  Indonesia,  bahkan  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  ITE,  praktek  prostitusi  dengan  media  internet sudah banyak terjadi, walaupun dengan masih sembunyi- sembunyi. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan,  jika  pada  waktu  melakukan  perbuatan  pidana,  dilihat  dari  segi  masyarakatnya  dapat  tercela karenanya,  yaitu  kenapa  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  masyarakat  padahal  mampu  untuk mengetahui  dampak  buruk  perbuatan  tersebut  dan  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  melanggar ketentraman  atau  nilai-nilai  dalam  masyarakat,  dan  karenanya  dapat  bahkan  harus  menghindari perbuatan yang sedemikian itu.
Pengaturan  mengenai  larangan  terhadap  prostitusi  online  secaraa  khusus  diatur  dalam  Pasal  27 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dimana dirumuskan  mengenai  perbuatan  yang  dilarang  yakni  :  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan yang melanggar kesusilaan.”
Selanjutnya, dari bunyi dapat dipahami pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1)menyebutkan kata keasusilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Pasal ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud keasusilaan tersebut. Sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi online ini yakni:
1.  Pengguna Jasa
Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, men- download, mengakses, atau berbagai  macam  aktifitas  lain  yang  berbau  pornografi  yang  dilakukan  menggunakan  media  website dari internet.
2.  Penyedia Tempat Layanan Penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website-website yang berbau pornografi.
3.  Pemilik Website Prostitusi Online Pemilik  website  prostitusi  online  ini  yakni  orang  yang  memberikan  jasa  layanan  prostitusi  online  via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi online.
4.  Pemilik Server
Pemilik  server  disini  yaitu  orang  yang  memberikan  tempat  bagi  pemilik  website  prostitusi  untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.
Sebagaimana,  dijelaskan  di  atas  Pada  pasal  27  ayat  (1)  tersebut,  menyebutkan  “Setiap  Orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik….”, sehingga yang menjadi subyek hukum yang  dituntut  pertanggungjawaban  pidananya  dalam  UU  ini  hanyalah  pemilik  website  prostitusi  online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs- situs  porno  atau  prostitusi  o nline  tersebut.  Kemudian  yang  dimaksud  dengan  “yang  memiliki  muatan melanggar kesusilaan” pada pasal tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a.  Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya.
b.  Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Jadi  jelaslah  bahwa  yang  dimaksud  prostitusi  online  yang  diatur  pada  UU  ITE  tersebut  adalah situs-situs  yang  menampilkan  atau  menyediakan  muatan-muatan  melanggar  kesusilaan  yang  tujuannya tiada  lain  hanyalah  untuk  menghasilkan  uang  dengan  cara  menampilkan  gambar  gadis-gadis  pekerja seks  komersial,  tanpa  tujuan  lainnya  seperti  untuk  keperluan  pendidikan,  terapi  pengobatan,  dan  lain sebagainya. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar.66 rupiah.
Melihat dari penjelasan pasal ini hanya mengatur penyedia jasanya saja, tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online, sehingga Undang-Undang ini tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam  protitusi  online.  Sangat  disayangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara keseluruhan subyek dalam prostitusi online itu sendiri.

## Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Globalisasi telah membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Melalui  media  yang  kian  terbuka  dan  terjangkau,  masyarakat  menerima  berbagai  informasi  tentang peradaban baru dengan lebih mudah dan cepat. Disini pemerintah dituntut untuk bersikap aktif dan tidak masa bodoh melihat perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dengan Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  Pemerintah  berupaya  untuk  mencegah  meluasnya pornografi.
Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini merupakan undang yang paling cukup menarik perhatian banyak pihak. Terbentuknya Undang- Undang ini yang begitu rumit dikarenakan isi  Undang-Undang  ini  sendiri.  Sebenarnya  dilihat  dari  sejarah  pembentukkannya,  sudah  dibahas  oleh pemerintah  kita  semenjak  tahun  1997.  Tetapi  perlu  kita  ingat,  dilihat  dari  zaman  saat  itu,  aksi pertunjukkan dan penyebaran video serta gambar-gambar dan aksi erotis masih sangatlah kurang.
Dilihat  dari  namanya  saja,  kita  sudah  mengetahui  secara  sekilas  apa  yang  menjadi  bahasan Undang-Undang itu. Mendengar kata pornografi yang terlintas di pikiran kita tentu mengenai hal-hal yang berkonotasi negatif. Undang-Undang ini secara umum mengatur tentang hal-hal yang bersifat kepornoan, jenis-jenis  pornografi,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pornografi  serta  media-media  yang  digunakan dalam menyebarluaskan pornografi.Mengenai prostitusi online, Undang-Undang ini memang tidak secara langsung menyebutkan kata prostitusi online, namun ternyata dalam undang- undang inilah secara lebih lengkap  dan  terperinci  menjelaskan  mengenai  praktek  prostitusi  online  di  bandingkan  dengan  Undang- Undang RI NOMOR 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Meningkatnya  situs-situs  porno  di  internet, selain  disebabkan  oleh  besarnya  keuntungan  finansial yang  diperoleh,  pada  dasarnya  berlaku  pula  hukum  ekonomi,  yaitu  ada  permintaan  maka  ada penawaran.  Adanya  situs-  situs  porno  tersebut  kemudian  dijadikan  ladang  bisnis  bagi  pelaku  bisnis prostitusi  menjadi  lebih  strategis  dan  menjanjikan,  karena  melalui  situs-situs  porno  tersebut  pengguna jasa  layanan  seks  komersial  dapat  lebih  mudah  mencari  wanita  tuna  susila  yang  akan  digunakan
jasanya.  Topik-topik  yang  berhubungan  dengan  masalah  seks  dan  pornografi  merupakan  topik  yang selalu  menarik  untuk  dicari,  dilihat  bahkan  dinikmati.  Salah  satu situs  porno  yang  dapat  dikunjungi  oleh pengguna  jasa  layanan  seks  komersial  adalah  www.CeweBisyar.com.49  Situs  ini  memajang  foto-foto wanita  Indonesia  berpakaian  seksi,  lengkap  dengan  tarif  yang  ditawarkan  setiap  jamnya.  Harganya bervariasi  mulai  dari  400  ribu  hingga  1,5  juta.67Situs  porno  merupakan  bentuk  media  pornografi  yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah,  sangat  cepat  dan  yang  paling  penting  adalah  aman  dari  razia  aparat.  Situs  porno  memiliki cakupan  yang  luas,  dalam  arti  hampir  semua  bentuk  pornografi  ada  di  dalamnya.  Mulai  dari  tulisan sampai  dengan  komunikasi  interaktif.  Dalam  sebuah  situs  porno  terdapat  berbagai  pilihanfitur  atau layanan,  mulai  dari  cerita-cerita  porno,  tips-tips  porno,  foto-foto  porno,  suara/audio  porno,  video  porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga prostitusi melalui jaringan online.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  pornografimerupakan  akar  permasalahan yang  akan  menimbulkan  berbagai  permasalahan  sosial,  seperti  penyimpangan  perilaku,  prostitusi,  seks bebas, penyakit mematikan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara umum mengatur tentang hal-hal yang  bersifat  kepornoan,  jenis-jenis  pornografi,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pornografi  serta  media- media  yang  digunakan  dalam  menyebarluaskan  pornografi.Mengenai  prostitusi  online,  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  memang  tidak  secara  langsung  menyebutkan  kata  prostitusi online, namun dalam Undang-Undang  inilah secara  lebih  lengkap  dan  terperinci  menjelaskan mengenai praktek  prostitusi  online  di  bandingkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).Pada  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pornografi  didalam  setiap  pasal  dan  ayatnya  tidak  menyebutkan  secara  jelas  mengenai  kata  prostitusi sama  seperti  didalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE),  apalagi  secara  spesifik  menyebut kata  prostitusi  online  yang  menjadi  pembahasan dalam  skripsi  ini.Namun  banyak  terdapat  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  tindakan-  tindakan  yang bersifat  pornografi  dan  merupakan  akar  dari  munculnya  tindakan  prostitusi  melalui  jaringan  internet. Untuk  permasalahan  prostitusi  online  yang  banyak  melibatkan  banyak  pihak,  Undang-Undang  ini  lebih tegas dalam menyebukan pihak- pihak tersebut.
Undang-Undang ini memberikan penjelasan mengenai kata pornografi, dipasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi penjelasan tersebut diberikan secara terperinci, yang isinya  yakni:  ”Pornografi  adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak, animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”
Selanjutnya,  dari  semua  yang  disebutkan  dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-  Undang  Nomor  44 Tahun  2008  tentang  Pornografi,  hanya  membatasi  itu  pada  hal-hal  yang  membuat  kecabulan  atau eksploitasi  seksual.  Mengenai  permasalahan  prostitusi,  Undang-Undang  ini  menyebutkannya  dengan kata  jasa  pornografi  yang  terdapat  pada  pasal  1  ayat  (2)  yang  isinya  yakni:  “Jasa  pornografi  adalah segala  jenis  layanan  pornografi  yang  disediakan  oleh  orang  perseorangan  atau  korporasi  melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.”
Praktek  prostitusi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  diperjelas  padapasal  4  ayat  (2)  huruf  d Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  yang  isi  pasal  tersebut  mengenai  larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat (2) huruf d yakni: “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menaw arkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layananseksual.” Melihat  kembali  pasal  1  ayat  (2)  dan  menghubungkannya  dengan  pasal4  ayat  (2)  huruf  d,  maka praktek  prostitusi  online  dapat  dipidanakan.  Karena  telah  mememuhi  unsur-unsur  pidana  dalam  pasal tersebut.  Seperti  unsur  kecabulan  dan  eksploitasi  seksual  pada  pasal  1  ayat  (2)  dan  unsur  yang menawarkan  jasa  layanan  seksual.  Selain  itu  media  internetpun  sudah  diatur  yang  menjadi  media perantara kegiatan-kegiatan yang berujung pada pornografi seperti prostitusi online ini. Mengenai pihak- pihak yang terlibat  dalam  praktek prostitusi online, seperti mucikari, pemilik website atau  forum, pekerja seks komersial dan pemilik server. Undang-Undang pornografi lebih jelas dan tegas dalam menyebutkan pihak-pihak tersebut.  Pada pasal  7 Undang- Undang pornografiyang isinya yakni: “Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”
Pada  pasal  ini  yang  dimaksud  yaitu  pihak  yang  mendanai  atau  memfasilitasi  sehingga  terjadi perbuatan  yang  diatur  pada  pasal  4  Undang-  undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  yang terdiri dari dua ayat. Karena yang menjadi bahasan disini adalah mengenai prostitusi online, maka yang dikenakan  bagi  pihak  pendukung  atau  memfasilitasi  prostitusi  online  ini  adalah  pasal  4  ayat(2)  huruf  d karena  memenuhi  unsur  adanya  pihak  yang  memfasilitasi  praktek  prostitusi  online  yang  menawarkan jasa layanan seksual. Pemilik website pun dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 7
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena menawarkan pekerja seks komersial pada websitenya yang sekaligus menjadi mucikarinya, dengan memfasilitasi pekerja seks komersial bagi pengguna jasa layanan seks komersial.Ketentuan untuk mengatur larangan bagi pekerja seks komersial melalui  media  internet,  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  menyebutkannya pada pasal 8, isinya yakni: “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek  atau  model  yang  menga ndung  muatan  pornografi.”Maksud  pasal  tersebut  yaitu  melarang  orang menjadikan  dirinya  objek  yang  bermuatan  pornografi  baik  oleh  diri  sendiri  ataupun  atas  izinnya  sendiri. Dalam  praktek  prostitusi  online ada  dua hal yang biasanya dilakukan pekerja seks komersial, ada yang dilakukan  secara  sendiri  tanpa  pihak  yangmemfasilitasi,  ini  terjadi  pada  media  aplikasi  obrolan  Internet seperti  YahooMesenger,  mIRC  atau  website  jejaring  sosial  dan  ada  pihak  yang  ikut  memfasilitasi transaksi  seks  seperti  pada  website  dan  forum-forum.  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi dapat diterapkan kepada pekerja seks komersial melalui media online yang dilakukan oleh diri sendiri ataupun atas izinnya sendiri.
Ketentuan  sanksi-sanksi  dalam  Undang-Undang  pornografi,  diatur  pula  secara  spesifik  merujuk  kepada pihak-pihak  yang  terlibat.  Seperti  pada  pasal  30  Undang-  Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi, yang isinya yakni: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan pada pasal 4  ayat  2,  khusus  praktek  prostitusi  online  yaitu  pasal  4  ayat  2  huruf  d  dengan  pidana  kurungan  paling lama  6  tahun  dan/atau  denda  3  miliar.  Kata  “setiap  orang”  pada  pasal  tersebut  selain  menyangkut kepada  siapa  saja  baik  itu  warga  negara  Indonesia  ataupun  tidak  adalah  pihak  pemilik  website  atau forum yang memfasilitasi praktek prostitusi. Untuk mucikari yang juga sebagai pemilik website dikenakan pula pasal 35, karena mucikari adalah orang yang menjadikan orang lain(PSK) sebagai objek atau model yang  mengandung  muatan  pornografi  sebagimana  termuat  pada  pasal  9  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 tentang  Pornografi sebagai berikut : “Setiap orang dilarang menjadikan orang  lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”
Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  pasal  35  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi yakni:Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Hukuman  maksimal  bagi  mucikari  menurut  pasal  35  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang  Pornografi yaitu penjara maksimal  12 tahun dan atau dengan  paling banyak 6 miliar. Pihak  lain yang  tentu  juga  dipidanakan  dalam  Undang-Undang  ini  adalah  pemilik  server,  pasal  yang  dapat menjeratnya yaitu pasal 33 sebagai pihak yang memfasilitasi adanya praktek praktek prostitusi online ini seperti  dijelaskan  pada  pasal  7  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi.  Ketentuan yang  diatur  dalam  pasal  ini  adalah  menjerat  pelaku  dengan  hukuman  maksimal  15  tahun  penjara dan/atau denda paling banyak 7.5 miliar. Lengkap isi pasal 33 tersebut yakni:
Setiap  orang  yang  mendanai  atau  memfasilitasi  perbuatan  sebagaimanadimaksud  dalam  Pasal  7 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2(dua)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling banyakRp7.500.000.000,00  (tujuh  miliar  lima  ratus  juta  rupiah).Sebagai  objek  dari  timbulnya  praktek prostitusi  online,  tentunya  pekerja  seks  komersial  pun  ikut  dijerat  dalam  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pornografi seperti pada ketentuan pasal 34 yang isinya yaitu:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  atau  atas  persetujuan  dirinya  menjadi  objek  atau  model  yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling  lama  10(sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00(lima  miliar rupiah).Dalam  pasal  ini,  pekerja  seks  komersial  dihukum  maksimal  10  tahun  penjara  dan/atau  denda paling  banyak  5  miliar.  Dengan  dua  model  pekerjaan  yang  berbeda,  yaitu  pekerja  seks  komersial menawarkan  jasanya  sendiri  ataupun  ada  pihak  lain  yang  memfasilitasinya,  hukuman  pekerja  seks komersial adalah sama, walaupun bisa saja pekerja seks komersial itu menyetujui dirinya menjadi objek prostitusi atas dasar paksaan dari pihak lain,seperti mucikari.
Melihat  dari  berbagai  penjelasan  pasal  dalam  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi online, sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna  jasa  dalam  prostitusi  online,  sehingga  pengguna  jasa  prostitusi  itu  sendiri  tidak  dapat  dijerat berdasarkan  Hukum  Positif  yang  ada  di  Indonesia.  Seharusnya  secara  khusus  dalam  Undang-  Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Nomor44  Tahun  2008  tentang
Pornografi dapat  menjerat  subyek prostitusi itu secara keseluruhan.Pada Undang-Undang RI Nomor  44 Tahun  2008  Tentang  Pornografi  didalam  setiap  pasal  dan  ayatnya  tidak  menyebutkan  secara  jelas mengenai  kata  prostitusi  sama  seperti  didalam  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apalagi secara spesifik menyebut kata prostitusi online yang menjadi  pembahasan  dalam  skripsi  ini.  Namun  banyak  terdapat  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang tindakan-tindakan yang bersifat pornografi. Untuk permasalahan prostitusi online yang banyak melibatkan banyak  pihak,  Undang-Undang  ini  lebih  tegas  dalam  menyebukan  pihak-pihak  tersebut.Sebelum  lebih jauh  membahas,  Undang-Undang  ini  memberikan  penjelasan  dari  apa  sebenarnya  yang  dimaksud dengan  kata  pornografi,  di  pasal  1  ayat (1)  penjelasan  tersebut  diberikan  secara  terperinci,  yang  isinya yakni:
Pornografi adalah  gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan,  gerak  tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui  berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma  kesusilaan  dalam  masyarakat.Dari  semua  yang  disebutkan  dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang pornografi, hanya membatasi itu pada hal-hal yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Mengenai permasalah prostitusi Undang-Undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang isinya yakni:Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang  disediakan  oleh  orang  perseorangan  atau  korporasi  melalui  pertunjukan  langsung,  televisi  kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
Praktek  prostitusi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  diperjelas  pada  pasal  4  ayat  (2)  huruf  d yang isi pasal tersebut mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat (2) huruf d yakni: “Setiap orang  dilarang  menyediakan  jasa  pornografi  yang  menawarkan  atau  mengiklankan,  baik  langsung maupun  tidak  langsung  layanan  seksual.”Melihat  kembali  pasal  1  ayat  (2)  dan  menghubungkannya dengan pasal 4 ayat 68 Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat (1)unsur- unsur  pidana  dalam  pasal  tersebut.  Seperti  unsur  kecabulan  dan  eksploitasi  seksual  pada  pasal  1  ayat (2)  dan  unsur  yang  menawarkan  jasa  layanan  seksual.  Selain  itu  media  internetpun  sudah  diatur  yang menjadi media perantara kegiatan-kegiatan yang berujung pada pornografi seperti prostitusi online ini.
Mengenai  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  praktek  prostitusi  online,  seperti  mucikari,  pemilik website  atau  forum,  pekerja  seks  komersial  dan  pemilik  server.  Undang-Undang  pornografi  lebih  jelas dan  tegas  dalam  menyebutkan  pihak-pihak  tersebut.  Pada  pasal  7  Undang-Undang  pornografi  yang isinya  yakni:  “Setiap  orang  dilarang  mendanai  atau  memfasilitasi  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4.”Pada pasal 7 Undang-Undang pornografi tersebut menyebutkan : “Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4” sehingga yang dimaksud disini yaitu pihak yang  mendanai atau memfasilitasi  sehigga terjadi perbuatan  yang  diatur  pada  pasal 4 Undang-Undang  prostitusi  yang  terdiri  dari  dua  ayat.  Karena  yang  menjadi  bahasan  disini  adalah mengenai  prostitusi  online,  maka  yang  dikenakan  bagi  pihak  pendukung  atau  memfasilitasi  prostitusi online ini adalah pasal 4 ayat
(2)  huruf  d  karena  memenuhi  unsur  adanya  pihak  yang  memfasilitasi  praktek  prostitusi  online  yang menawarkan jasa layanan seksual. Pemilik website pun dapat dipidana karena menawarkan pekerja seks komersial  pada  websitenya,  selain  pula  menjadi  mucikarinya,  dengan  memfasilitasi  pekerja  seks komersial  dengan  orang  yang  ingin  mendapatkan  layanan  seksual,  sepertinya  sudah  cukup  untuk menjerat  pemilik  website  dengan  Undang-Undang  porografi  ini  khususnya  pada  pasal  4  dan  pasal  7. Begitu  juga  mereka  pemilik  server,  tempat  bagi  pemilik  website  menempatkan  data-data  berisikan konten-konten  yang  intinya  menawarkan  j asa pekerja seks komersial. Karena kata “memfasilitasi” pada pasal  7  Undang-Undang  pornografi  sangat  berarti  luas,  bisa  berarti  memfasilitasi  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Pemilik  server  disini  menjadi  pihak  yang  tidak  secara  langsung  menjadi  pihak yang memfasilitasi sehingga terjadi praktek prostitusi online. Karena mereka membiarkan pemilik website prostitusi  menempatkan  data-datanya.  Namun  permasalahan  akan  kembali  timbul  jika  ternyata  pemilik server  adalah  orang  bukan  berkewarganegaraan  Indonesia.Jadi,  jika  situs  prostitusi  tersebut  berada  di- server di luar negeri, hal ini dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana. Status kepemilikan yang  berujung  pada  status  kewarganegaraan  tentunya  tidak  dapat  dilepaskan  dalam  pergaulan  sehari- hari. Artinya, status kewarganegaraan melekat dimanapun orang itu berada. Dalam hukum pidana, status penundukan  ini  dikenal  dengan  prinsip  nasionalitas  aktif.  Pada  Pasal  5  KUHP  dijelaskan,  pelaku  tindak pidana adalah orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Maka terhadap pelaku, dapat ditarik dengan mengunakan hukum pidana Indonesia. Memang dalam pasal tersebut, disyaratkan tindak  pidana  tersebut juga  merupakan  tindak  pidana  di  negara  lain.  Sehingga  ada  salah  satu  masalah terkait hal ini, sebab pengertian prostitusi versi Indonesia ini, kemungkinan berbeda dengan negara lain. Di  Belanda  misalnya  melegalkan  praktek  prostitusi  sejak  bulan  Oktiber  tahun  2000.9  Tentu  jika  server tersebut  berada  di  Belanda,  maka  akan  sulit  untuk  menindak  pemilik  server  tersebut.  Kemudian  juga
dimungkinkan  bagi  warga  asing  yang  melakukan  tindak  pidana  di  wilayah  Indonesia  untuk  dipidana dengan  menggunakan  hukum  pidana  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  nasionalitas  pasif.  Yang harus  dilakukan  jika  ingin  menggunakan  hukum  Indonesia  untuk  menjaring  pelaku  luar  negeri  adalah melakukan  perjanjian  ektradisi  dengan  negara  asal  pelaku.  Disinilah  letak  permasalahan  ada,  jika Indonesia  belum  melakukan  perjanjian  ekstradisi  dengan  negara  asal  pihak  memilik  server,  maka  dia tetap lolos begitu saja tanpa kena sanksi.
Akan  tetapi  semua  pemilik  server  atau  website  yang  terdapat  konten-  konten  pornografi  atau memfasilitasi  prostitusi  online  tidak  dapat  dipidanakan  begitu  saja, seperti  pada  jejaring  sosial  facebook atau aplikasi obrolan internet Yahoo Messenger. Hal itu dikarenakan kebijakan atas website atau aplikasi tersebut  memang  melarang  segala  aktifitas  yang  bebentuk  transaksi  seks.  Bahkan  untuk  facebook sendiri, melarang adanya gambar ibu sedang menyusui berada di websitenya karena menurut facebook mengandung  unsur  pornografi.  Kemudian  jika  ada  yang  menyalahgunakan  facebook  untuk  melakukan transaksi  seks,  maka  itu  adalah  diluar  kendali.  Dengan  jumlah  pengguna  ratusan  juta  dan  tersebar diseluruh  dunia,  maka  untuk  memfilter  penggunanya  adalah  hal  yang  sangat  sulit  dan  tidak  mudah dilakukan. Jika ditemukan hal-hal yang bersifat pornografi baik itu berupa gambar ataupun transaksi seks maka facebook akan langsung menghapus akun tersebut.
Untuk pekerja seks komersial sendiri,  Undang-Undang pornografi menyebutkannya pada pasal 8, isinya yakni:  “Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  atau  atas  persetujuan  dirinya  menjadi  objek  atau  model yang mengandung muatan pornografi.”
Maksud pasal tersebut yaitu melarang orang menjadikan dirinya objek yang bermuatan pornografi baik  oleh  diri  sendiri  ataupun  atas  izinnya  sendiri.  Dalam  praktek  prostitusi  online  ada  dua  hal  yang biasanya  dilakukan  pekerja  seks  komersial,  ada  yang  dilakukan  secara  sendiri  tanpa  pihak  yang memfasilitasi,  ini  terjadi  pada  media  aplikasi  obrolan  Internet  seperti  Yahoo  Mesenger,  mIRC  atau website  jejaring  sosial  dan  ada  pihak  yang  ikut  memfasilitasi  transaksi  seks  seperti  pada  website  dan forum-forum.  Pasal  8  Undang-Undang  pornografi  dapat  diterapkan  kepada  kedua  hal  tersebut  untuk menjerat pekerja seks komersial melalui media online.
Ketentuan  sanksi-sanksi  dalam  Undang-Undang  pornografi,  diatur  pula  secara  spesifik  merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 Undang- Undang pornografi, yang isinya yakni: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  paling  sedikit  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah).Pasal  ini  mengancam  penjatuhan  pidana  bagi setiap orang yang melakukan kejahatan pada pasal 4 ayat 2, khusus praktek prostitusi online yaitu pasal 4  ayat  2  huruf  d  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  6  tahun  dan/atau  denda  3  miliar.  Kata  “setiap orang”  pada  pasal  tersebut  selain  menyangkut  kepada  siapa  saja  baik  itu  warga  negara  Indonesia ataupun  tidak  adalah  pihak  pemilik  website  atau  forum  yang  memfasilitasi  praktek  prostitusi.  Untuk mucikari yang juga sebagai pemilik website dikenakan pula pasal 35. Karena mucikari adalah orang yang menjadikan  orang  lain  (PSK)  sebagai  objek  atau  model  yang  mengandung  muatan  pornografi sebagimana  termuat  pada  pasal  9  Undang-Undang  pornografi.  Isi  dari  pasal  35  undang-  undang pornografi yakni:
Setiap  orang  yang  menjadikan  orang  lain  sebagai  objek  atau  model  yang  mengandung  muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).Hukuman maksimal bagi mucikari menurut pasal tersebut yaitu penjara maksimal 12 tahun dan atau dengan paling banyak 6 miliar. Pihak lain yang tentu juga dipidanakan dalam Undang-Undang ini adalah pemilik server, singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 7.5 miliar. Lengkap isi pasal 33 tersebut yakni:
Setiap  orang  yang  mendanai  atau  memfasilitasi  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp7.500.000.000,00  (tujuh  miliar  lima  ratus  juta  rupiah).Sebagai  objek  dari  berlikunya  praktek  prostitusi online,  pekerja  seks  komersial  pun  ikut  dijerat  dalam  Undang-Undang  ini.  Pada  pasal  34  yang  isinya yaitu:Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  atau  atas  persetujuan  dirinya  menjadi  objek  atau  model  yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah).
Dalam  pasal  ini,  pekerja  seks  komersial  dihukum  maksimal  10  tahun  penjara  dan/atau  denda paling  banyak  5  miliar.  Dengan  dua  model  pekerjaan  yang  berbeda,  yaitu  pekerja  sesk  komersial menawarkan  jasanya  sendiri  ataupun  ada  pihak  lain  yang  memfasilitasinya,  hukuman  pekerja  seks komersial adalah sama, walaupun bisa saja pekerja seks komersial itu menyetujui dirinya menjadi objek
prostitusi  atas  dasar  paksaan  dari  pihak  lain,  seperti  mucikari.  Kemudian,  berbicara  kajian  hukum terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online menurut Peraturan Perundangan Indonesia, sebagai berikut :

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berrdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  :  Peraturan Perundangan Indonesia yang mengatur mengenai prostitusi online yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang  Pornografi.  Pemidanaan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  tersebut  di  atas  menjelaskan mengenai  pemidanaan  terhadap  penyedia  layanan  saja.  Undang-Undang  tersebut  tidak  mengatur ketentuan  pemidanaan  bagi  pengguna  jasa  dalam  tindak  pidana  prostitusi  online.  Kemudian, Perundangan  di  atas  tidak  menjelaskan  mengenai  pengguna  jasa  prostitusi  online  secara  khusus, sehingga  dalam  hal  ini  Undang-  Undang  tersebut  tidak  dapat  menjerat  pengguna  jasa  dalam  praktek prostitusi  online. Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar  mengerti  tentang  pembahasan  Undang-Undang  tersebut.  Seharusnya  diharapkan  Undang- Undang  tersebut  dapat  menjerat  subyek  dalam  prostitusi  online  secara  keseluruhan,  agar  terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahid  dan  Mohammad  Labib,  2010,  Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime),  PT  Refika  Aditama, Bandung.
Adami  Chazawi,  2007,  Pelajaran  Hukum  Pidana,  Raja  Grafindo,  Jakarta,Hlm67.  Ahmad  Rosyadi,  2011.
Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia. UIN
SHY Press: Jakarta
Arief, Barda Nawawi, 2006, Tindak Pidana Mayantara, Pt. RajaGrafindo Prsada, Jakarta.
Bambang  Poernomo,  2002.  Dalam  Asas-Asas  Hukum  Pidana.  Jakarta:  Ghalia  Indonesia  Bernard  L.
Tanya, 2022. Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Genta Publishing: Yogyakarta.
C.S.T.Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Dewi Bunga , 2012, Prostitusi Cyber,Udayana University Press, Denpasar.
EY  Kanter  dan  Sr  Sianturi  ,  2002,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya,  Storia Grafika, Jakarta,
I wayan Parthiana, 2009, Ekstradisi dalam hukum internasional modern, Yrama Widya, Bandung,
Kartini Kartono, 1997. Patologi Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Jil I Edisi 2. Lutfan Muntaqo,
Porno:  Definisi  dan  Kontroversi,  (Yogyakarta:  Jagad  Pustaka,  2006)  Moeljatno,  1993,  Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
Mr. Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Tiara, Jakarta
P.A.F Lamintang .1997.Dasar-dasar hukum pidana Indonesia .Bandung: PT.Citra Adityabakti
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
…………………………,, 2006, Penelitian Hukum Normatif, PT Kencana prenada Media Group.
…………………………,2009. Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media Group: Jakarta.
Romli Atmasasmita, 2004, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco, Bandung Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein (Bandung: PT. Al-
Ma’arif. 1995).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta.
Soedjono  D,  1977  Pelacuran  Ditinjau  dari  segi  Hukum  dan  Kenyataan  dalam  Masyarakat,PT  Karya Nusantara, Bandung
Tahnh-Dam Truong, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara, Terjemahan: Moh. Arif (Jakarta: LP3ES, 1992).
Terence H, Hull, dkk, 1997, Pelacuran di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Topo Santoso, Eva
Achjani Zulfa, 2003, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama
W.J.S  Poerdarmita:  (Diolah  kembali  oleh  pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984)
Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014. Moralitas Hukum. Genta Publishing.