## PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI)

## Rita Friyani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi email:ritafriyani@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  bukti  empiris  bahwa  desentralisasi  fiskal, good  governance  dan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  dan  menggunakan  data  kuesioner.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  para pegawai  negeri  sipil  di  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Jambi.  Sampel penelitian  diambil  mengguankan  teknik  judgement  sampling.  Sampel  pada  penelitian  ini adalah  staf  minimal  golongan  IIIa,  kepala  seksi,  kepala  sub  bagian,  kepala  bidang  yang bekerja dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan sekretaris serta kepala dinas  di  Dinas  Pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  kota  Jambi.  Teknik analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  uji  statistik  F, uji statistik t dan koefisien determinasi.

## Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi

## PENDAHULUAN
Pergantian  pemerintahan  di  Indonesia  dari  orde  baru  ke  orde  reformasi  menuntut pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  memberikan  wewenang  yang  lebih  luas  dan bertanggungjawab  kepada  daerah  secara  proporsional  agar  mewujudkan  pemerintahan  yang lebih  transparan  dan akuntabel.  Otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  sesuai dengan ketentuan umum di Undang-undangan Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Djalil  (2014)  menjelaskan  bahywa  dalam  dekade  terakhir  ini,  Indonesia  dihadapkan dengan isu transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor, salah  satunya  krisis  ekonomi  yang  membuat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah dalam  pengelolaan  keuangna  negara  turun.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  harus  dapat meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  negara  (pusat  dan  daerah). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas.
Seperti  yang  terjadi  di  Kota  Jambi,  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  tentang  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Kota  Jambi  yang diumumkan  pada  bulan  Mei  2014  bahwa  Pemkot  Jambi  mendapatkan  opini  Wajar  Dengan
Pengecualian (WDP) karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan. Batasan dalam hal ini adalah berhubungan dengan masalah aset. Dari  empat temuan BPK, total nominal aset  yang tidak  jelas  laporannya  mencapai  Rp  220,64  Milyar (www.jambi.tribunnews.com).  Hal  ini sama  dengan  hasil  pemeriksaan BPK  tahun  2012  dimana  Pemerintah  Kota  Jambi  juga mendapatkan  WDP.  Pada  tahun  tersebut  dinyatakan  total  nominal  aset  yang  tidak  jelas laporannya  mencapai  Rp  204,97  milyar.  Pencatatan  nilai  aset  yang  dinyatakan  tidak  jelas tersebut  dikarenakan  pencatatan  nilai  aset  tidak  didukung  dengan  rincian  pada Database Manajemen  Daerah (DBMD).  Selain  itu,  Pemerintah  Kota  Jambi  juga  tidak  memutakhirkan pencatatan  aset-aset  yang  dianggap  tidak  jelas  laporannya  tersebut  sehingga  tidak memungkinkan  BPK  untuk  melaksanakan  prosedur  pemeriksaan  yang  memadai  untuk memperoleh  keyakinan  atas  nilai  aset  tersebut.  BPK  menilai  bahwa  tidak  terdapat peningkatan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Jambi (www.antarajambi.com).
Akuntabilitas  keuangan  merupakan  pertanggungjawaban  mengenai  integritas  keuangan, pengungkapan  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  (Djalil,  2014). Diperlukan kiat dan kebijakan dari pemerintah agar dapat mencapai hal tersebut. Djalil (2014) dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  kebijakan  desentralisasi  fiskal,  penerapan good governance dan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  merupakan  beberapa  contoh  cara  agar dapat mencapai atau meningkatkan akuntabilitas keuangan negara (pusat dan daerah).
Good  governance menghendaki  pemerintahan  dijalankan  dengan  mengikuti  prinsip-prinsip pengelolaan  yang  baik,  seperti  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  keadilan  dan kemandirian  sehingga  sumber  daya  negara  yang  berada  dalam  pengelolaan  pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara tak lepas dari masalah akuntabilitasdalam pengelolaan keuangan negara dan daerah (Cadbury, 1992  yang  dikutip  Media  Akuntansi  2000  dalam  Zeyn,  2011). Apabila  pemerintah telah melaksanakan  prinsip good  governance,  berarti  telah  akuntabel  pula  pengelolaan keuangannya.
Pemerintah dituntut untuk transparan dan akuntabel, terutama dalam mengalokasikan uang negara  untuk  melaksanakan  kegiatan.Untuk  mewujudkan  akuntabilitas  keuangan,  maka pemerintah  harus  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  (Djalil,  2014).  Laporan keuangan  yang  berkualitas  adalah  laporan  keuangan  yang  telah  berpedoman  dengan  standar akuntansi  pemerintahan. UU  No.  17  Tahun  2003  tentang  keuangan  negara  yang  kemudian diikuti  dengan  PP  No.  24  Tahun  2005  yang  disempurnakan  dengan  PP  No.  71 Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  mewajibkan  pemerintah  pada  setiap  level baik  pusat  maupun  daerah  untuk  menyusun  laporan  keuangan  (Mardiasmo, 2002). Pembentukan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas  yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik. Standar  akuntansi  pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan  keuangan  baik  terhadap  anggaran,  antar  periode,  maupun  antar  entitas  (Tanjung, 2013). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.Untuk mencapai hal tersebut, standar akuntansi  pemerintahan  menetapkan  seluruh  pertimbangan  dalam  rangka  penyajian
laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :
1. Apakah desentralisasi  fiskal, good  governance dan  standar  akuntansi  pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota Jambi?
2. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota Jambi?
3. Apakah good  governance berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  pemerintah daerah kota Jambi?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota Jambi?

## METODE PENELITIAN

## Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian  adalah  subjek  yang  dituju  untuk  diteliti  oleh  peneliti  (Arikunto,  2010). Subjek  penelitian  ini  adalah  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPKAD)  Kota Jambi.  Objek  penelitian  yaitu  apa  yang  menjadi  titik  perhatian  suatu  penelitian  (Arikunto, 2010).  Objek  penelitian  ini  adalah  pengaruh  desentralisasi  fiskal, good  governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan.

## Jenis dan Sumber Data
Sekaran  (2006)  menyatakan  bahwa  data  merupakan  bahan  penting  yang  digunakan  oleh peneliti  untuk  menjawab  pertanyaan  atau  menguji  hipotesis  dan  mencapai  tujuan  peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Indriantoro dan Supomo (2013) menyatakan  bahwa  data  primer  merupakan  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini diperoleh melalui metode survei menggunakan kuesioner kepada kepala dinas, sekretaris, kasubbag, kabid, kasi dan staf pada DPKAD Kota Jambi.

## Metode Pengumpulan Data
Perolehan  data  primer  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  kuesioner,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  memberi  daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner tentang good governance, standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas keuangan diambil dari kuesioner penelitian dari Zeyn (2011) dengan  adanya  revisi  di  beberapa  pertanyaan.  Sedangkan,  kuesioner  tentang  desentralisasi fiskal  diambil  dari  kuesioner  penelitian  dari  Maryanti  (2013)  dengan  adanya  revisi  di beberapa pertanyaan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi kuesioner  secara  langsung  ke DPKAD Kota  Jambi.  Setiap  paket  kuesioner  terdiri  dari dua bagian yang harus dijawab oleh responden dengan mengikuti perintah yang terdapat di dalam setiap  bagian.  Bagian  pertama  berisi  pertanyaan  yang  berhubungan  dengan  data  demografi responden  yang  meliputi  jenis  kelamin,  pendidikan  dan  jabatan.  Bagian  kedua  berisi
pertanyaan  yang  berhubungan  dengan  desentralisasi  fiskal, good  governance, standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas keuangan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  para  pegawai  negeri  sipil  di  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPKAD)  Kota  Jambiyang  terdiri  dari  1  orang kepala dinas, 1 orang sekretaris, 3 orang kepala  bidang, 2 kepala sub bagian, 8 kepala seksi dan 27 staf yang berjumlah 42 orang.
Peneliti menggunakan Judgement Sampling (Pemilihan Sampel Berdasarkan Pertimbangan) dalam menentukan sampel, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya  diperoleh  umumnya  disesuaikan  dengan  tujuan  atau  masalah  penelitian (Indriantoro  dan  Supomo,  2013).  Peneliti  hanya  menggunakan  staf  minimal  golongan  IIIa, kepala seksi, kepala sub bagian dan kepala bidang yang menggunakan sistem akuntansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sekretaris dan kepala dinas sebagai sampel, sehingga sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 31 orang.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  sehingga  diperoleh  informasi  tentang  hal  tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Variabel yang digunakan pada penelitian ini  ada  lima,  yaitu  Desentralisasi  Fiskal  (variabel  X 1 ), Good  Governance (variabel  X 2 ),  dan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (variabel  X 3 )  sebagai  variabel  independen  serta Akuntabilitas Keuangan (variabel Y) sebagai variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal, Good  Governance dan  Standar    Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh desentralisasi fiskal, good governance dan  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap  akuntabilitas  keuangan.  Hasil signifikansi  uji  F  pada  penelitian  ini  sebesar  0.005  (<0.05)  sehingga  hipotesis  pertama  (H a ) pada  penelitian  ini  diterima.  Diterimanya  hipotesis  ini  juga  dikarenakan  nilai F hitung lebih besar  dari  F tabel (5.594>  2.96),  maka  dari  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  desentralisasi  fiskal, good  governance dan  standar  akuntansi  pemerintahan  secara  bersama-sama  (simultan) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Hasil penelitian ini  membawa  implikasi  bahwa  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah daerah  Kota  Jambi,  dituntut  untuk  melaksanakan  desentralisasi  fiskal,  menerapkan good governance dan standar akuntansi pemerintahan dengan baik.
Akuntabilitas  keuangan  pemerintah  bisa  tercapai  apabila  pemerintah  bertekad  untuk menerapkan  prinsip good governance. Good Governance dapat  diartikan  sebagai  pelayanan publik  yang  efisien,  sistem  pengendalian  yang  dapat  diandalkan,  pemerintahan  yang bertanggungjawab  pada  publiknya  (Zeyn,  2011. Good  governance menghendaki pemerintahan  yang  dijalankan  megikuti  prinsip-prinsip  pengelolaan  yang  baik,  seperti transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  keadilan  dan  kemandirian,  sehingga  sumber  daya
negara  yang  berada dalam  pengelolaan  pemerintahan  benar-benar  mencapai  tujuan  untuk kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat.  Apabila  pemerintah  telah  menerapkan  prinsip good governance dengan baik, maka akuntabilitas keuangan yang merupakan salah satu dari prinsip dari good governance akan meningkat pula.
Standar  akuntasi  pemerintahan  merupakan  standar  yang  harus  diikuti  dalam  laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Laporan keuangan harus disusun berpedomankan  standar  akuntasi  pemerintahan. Apabila  laporan  keuangan  telah  disajikan sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan,  maka  laporan  keuangan  itu  dapat  dibuktikan kualitasnya  dan  telah  mewujudkan  akuntabilitas  keuangan.  Jadi,  apabila  standar  akuntansi pemerintahan  telah  diterapkan  dengan baik,  maka  dapat  telah  mewujudkan  salah  satu  tahap dari akuntabilitas keuangan.

## Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kota Jambi
Hasil  uji  hipotesis  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa    desentralisasi  fiskal  tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel (-1.427  <  2.0452)  dengan  signifikansi  sebesar    0.165  (P  > 0,05).  Dengan  demikian,  H o diterima dan menolak H a serta dapat dinyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
Tujuan  dilaksanakannya  desentralisasi  fiskal  adalah  untuk meningkatkan  kemandirian daerah sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Desentralisasi fiskal dilaksanakan karena pemerintah daerah lebih mengetahui  apa  prioritas  kebutuhan  dari  daerahnya  sendiri  dibanding  pemerintah  pusat.  Hal ini  menjadikan  pembiayaan  atau  pengeluaran  dilakukan  secara  lebih  efisien  dan  lebih akuntabel.  Akan  tetapi  hasil  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa desentralisasi  fiskal  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  daerah Kota  Jambi.Hal  ini  mungkin  dikarenakan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  belum  sepenuhnya dapat  dipenuhi  dan  dilaksanakan  dengan  baik.Djalil  (2014)  juga  menjelaskan  bahwa  wujud dan bentuk desentralisasi fiskal di Indonesia baru didistribusikan pada sisi pengeluaran  yang didanai  terutama  melalui  dana  transfer  ke  daerah  untuk  membelanjakan  dana  sesuai kebutuhan  masing-masing  daerah.  Sementara  desentralisasi  fiskal  untuk  sisi  penerimaan belum diterapkan secara nyata dimana pemerintah pusat masih menguasai basis pajak dalam jumlah  yang  besar,  sedangkan  pemerintah  kabupaten/kota  masih  mengelola  pajak  dalam jumlah  relatif  kecil  dikarenakan  adanya  pembatasan  otonomi  dari  sisi  penerimaan. Keterbatasan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah ini menjadikan pemerintah kurang maksimal dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah atau pelayanan publik.

## Pengaruh Good Governance terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi
Hasil  uji  hipotesis  dari  penelitian    ini  menunjukkan  bahwa good  governance tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Jambi.  Hasil  uji menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel (0.938< 2.0452) dengan signifikansi sebesar  0.356 (P
> 0,05). Dengan demikian, H o diterima dan menolak H a serta dapat dinyatakan bahwa good governance tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Jambi.
Mardiasmo  (2006)  mengemukakan  bahwa  orientasi  pembangunan  sektor  publik  adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik.  Hal  ini  berupaya  untuk  menciptakan  suatu  penyelenggaraan  pembangunan  yang  solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi.

## Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi
Hasil uji hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Jambi. Hasil uji menunjukkan nilai t hitung variabel standar akuntansi pemerintahan (X 3 ) adalah 4.188 berarah  positif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  t hitung >  t tabel (4.074> 2.0452)  dengan signifikansi sebesar  0.000 (P < 0,05). Dengan  demikian, H o ditolak dan menerima H a serta dapat  dinyatakan  bahwa  standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Desentralisasi  Fiskal, Good    Governance dan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  secara simultan  (bersama-sama)  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Pemerintah Daerah Kota Jambi.
2.  Desentralisasi  Fiskal  tidak  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas  Keuangan  Pemerintah Daerah Kota Jambi.
3. Good Governance tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
4.  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

## Saran
1.  Desentralisasi  fiskal, good  governance dan  standar  akuntansi  pemerintahan  perlu diterapkan  lebih  baik  lagi  dalam  pemerintahan  Kota  Jambi  agar  dapat  meningkatkan akuntabilitas  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Jambi.  Apabila  dari  sisi governance di pemerintah daerah sudah baik, maka visi dan misi serta kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah Kota Jambi akan terlaksana dengan baik dan dapat tercapai.
2. DPKAD  sebagai  SKPD  yang  bertugas  mengelola  keuangan  dan  aset  daerah  harus menjalankan dan mengelola kebijakan desentralisasi fiskal dan melaksanakan prinsip good governance dengan  baik  karena  tujuan  desentralisasi  fiskal  yang  salah  satunya  adalah untuk  meningkatkan  akuntabilitas  keuangan  tidak  dapat  terpenuhi  jika  belum  dapat memenuhi prinsip good governance.
3.  Untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan  mengurangi  keterbatasan- keterbatasan  pada  penelitian  ini.  Selain  itu,  para  peneliti  selanjutnya    dapat  menambah beberapa variabel independen lain, seperti tujuan dan sasaran anggaran, ilmu pengetahuan dan teknologi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah  puji  syukur  ke  hadirat  Allah  SWT  atas  rahmat  dan  hidayahNya  sehingga laporan  penelitian  ini  bisa  diselesaikan.  Ucapan  terima  kasih  diberikan  kepada  Rektor Universitas  Jambi,  Dekan  Fakultas  Ekonomi dan  Bisnis Universitas  Jambi,  Ketua  Lembaga Penelitian Universitas Jambi dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 2010.
Rineka Cipta: Jakarta.
Arja, Sadjiarto. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 2, No. 2, November 2000: 138-150.
Bahl, Roy. 1999. Implementation Rules for Fiscal Decentralization.
Bird,  Richard  dan  Vaillancourt  Francois.  2000.  Desentralisasi  Fiskal  di  Negara-negara
Berkembang. Terjemaham Almizan Ulfa. PT Gramedia Pusat Utama: Jakarta.
Djalil,  Rizal.  2014.  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah:  Implementasi  Pasca  Reformasi. RMBOOKS: Jakarta.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.  Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
Indriantoro,  Nur  dan  Supomo,  Bambang.  2013.  Metodologi  Penelitian  Bisnis:  untuk Akuntansi dan Manajemen. BPFE: Yogyakarta.
Jogiyanto, 2010. Metodologi Penelitian Bisnis. BPFE: Yogyakarta.
Liu, Chih Hung. 2007. What Type of Fiscal Decentralization System has Better Performance.
School of Public Policy.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.
Mardiasmo.  2006.  Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, Mei 2006.