## Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat
Riyanti Utami 1) ; Nia Sumiati 2) ; Muhammad Syukrullah Abdullah 3)
1,2,3) Universitas Bandung, Indonesia Email: 1) riyanti.utami@stiabandung.ac.id No. WhatsApp Author:

## PENDAHULUAN
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  telah diamandemen  mengatakan  bahwa  tujuan  didirikan  Negara  Republik  Indonesia,  antara  lain  untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna  bahwa  negara  berkewajiban  memenuhi  kebutuhan  setiap  warga  negara  melalui  suatu  sistem pemerintahan  yang  mendukung  terciptanya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang public, jasa publik dan pelayanan administratif.
Menurut  (Apriansyah,  2016),  penyelenggaraan  pelayanan  publik  masih  dihadapkan  pada  kondisi yang  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  perubahan  diberbagai  bidang  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Hal  tersebut  masih  disebabkan  oleh  ketidaksiapan  untuk  menanggapi terjadinya  transformasi  nilai  yang  berdimensi  luas  serta  dampak  berbagai  masalah  pembangunan  yang kompleks. Sementara itu tatanan baru ,masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global  yang  dipicu  oleh  kemajuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  informasi,  ,komunikasi,  transportasi, investasi  dan  perdagangan.  Pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  publik  bertanggungjawab  dan  terus berupaya  untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat.  Rendahnya  mutu  pelayanan publik  yang  diberikan  oleh  aparatur  pemerintah  menjadi  citra  buruk  pemerintah  di  tengah  masyarakat. Sebagian  masyarakat  yang  pernah  berurusan  dengan  birokrasi  selalu  mengeluh  dan  kecewa  terhadap layanan  yang  berikan.  Ada  sebagian  masyarakat  sampai  saat  ini  masih  menganggap  rendah  terhadap kinerja  birokrasi.  Akibatnya  banyak  pengguna  layanan  atau  masyarakat  mengambil  jalan  pintas menggunakan  jasa  calo  untuk  mengurus  keperluannya  yang  berhubungan  dengan  birokrasi pemerintahan.

## ARTICLE HISTORY
Received [04 Juli 2023]
Revised [19 November 2023] Accepted [10 Desember 2023]

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bandung  Barat. Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  jumlah  sampel sebanyak  38  orang.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  regresi  linear  sederhana dengan  program  SPSS.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  pelayanan  publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bandung  Barat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  signifikan 0,000  <  0,05  atau  nilai  nilai  t  hitung  sebesar  6,047  >  nilai  t  table  sebesar  1,685.  Dengan demikian, Hipotesis penelitian yang menyatakan pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepuasan  masyarakat  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Bandung  Barat  diterima.  Hasil  penelitian  ini  dapat  menambah  wawasan pengetahuan  peneliti  tentang  pengaruh  pelayanan  publik  terhadap  kepuasan  masyarakat serta  faktor-faktor  mempengaruhi  kepuasan  masyarakat  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of public services on community satisfaction at the Population  and  Civil  Registration  Office  of  West  Bandung  Regency.  This  research  is quantitative  research.  This  study  used  a  sample  size  of  38  people.  The  analysis  method used  is  simple  linear  regression  with  the  SPSS  program.  The  results  of  this  study  state that public services have a positive and significant effect on community satisfaction at the Population and Civil Registration Office of West Bandung Regency. This is evidenced by a significant  value  of  0.000  <0.05  or  a  calculated  t  value  of  6.047>  t  table  value  of  1.685. Thus,  the  research  hypothesis  which  states  that  public  services  have  a  positive  and significant effect  on community satisfaction at the Population and Civil Registration Office of West Bandung Regency is accepted.  The results of this study can add insight into the knowledge  of  researchers  about  the  effect  of  public  services  on  community  satisfaction and the factors influencing community satisfaction at the Population and Civil Registration Office of West Bandung Regency.

## KEYWORDS
Public Service, Community Satisfaction
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Pemerintahan merupakan wadah untuk memberikan dan melaksanakan administrasi pemerintahan bagi  masyarakat  dan  Negara.  Pemerintah berperan  penting  dalam  menjalankan  pemenuhan  kebutuhan masyarakat, baik perlengkapan administrasi maupun logistik. Hajar, S. et. Al (2022) menyebutkan bahwa pemerintahan memiliki fungsi sebagai tata kelola administrasi masyarakat dan negara. Tata kelola yang dilakukan  oleh  pemerintahan  harus  dilaksanakan  secara  professional,  efisien,  efektif,  dan bertanggungjawab.  Pemerintahan  disuatu  Negara  memiliki  wewenang  dalam  menentukan  kebijakan hukum.  Hsb.  A.M.  (2019)  menyebutkan  bahwa  wewenang  pemerintahan  adalah  kemampuan  dalam melakukan tindakan kebijakan dan merumuskan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga masyarakat yang  ada  di  Indonesia  dapat  menjalankan  kehidupan  bernegara  secara  baik.  Kebijakan-kebijakan  yang dirumuskan  harus  bersifat  adil  dan  tidak  merugikan  belah  pihak.  Kebijakan  hukum  yang  dibuat  oleh pemerintahan harus memiliki nilai yang adil dan bersinergitas antara pemerintahan dengan masyarakat, sehingga akan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Melani, M. et al. 2020). Oleh karena  itu,  dengan  adanya  pemerintahan  yang  adil  akan  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  (good governance).
Pemerintahan  yang  baik  merupakan  pemerintahan  yang  mempunyai  elektabilitas  yang  mumpuni. Elektabilitas yang dimiliki oleh para aparatur Negara harus bersifat jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Sulaeman,  et  al  (2019)  menyebutkan  bahwa  pemerintahan  yang  baik  merupakan  bentuk  manajemen atau  tata  kelola  suatu  pemerintahan  yang  adil,  bersih,  jujur,  adil,  efektif,  dan  penuh  tanggung  jawab dalam  pelaksanaannya.  Pemerintahan  yang  baik  akan  merumuskan  segala  kebijakan  dengan  penuh tanggungjawab  dan  mengutamakan  kesejahteraan  masyarakat.  Kesejahteraan  masyarakat  dapat dibentuk  dengan  kepercayaan  terhadap  pemerintah,  sehingga  masyarakat  dapat  memenuhi  kebutuhan kenegaraannya kepada pemerintah. Keterbukaan terhadap masyarakat adalah salah satu proses dalam memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Arbainah,  A.  &  Syafari,  M.R.  (2021)  menyebutkan  bahwa Pemerintahan  yang  baik  adalah  asas  keterbukaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  terhadap masyarakat.  Asas  keterbukaan  yang  dimaknai  sebagai  wujud  transparansi  pemerintahan  kepada masyarakat, khususnya keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahaan. Keterbukaan atau transparansi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintahan yang baik harus dilakukan pada berbagai bidang dipemerintahan, salah satunya yaitu pada pemerintahan daerah
Pemerintah  daerah  merupakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  mempunyai  wewenang  tersendiri selain  daripada  pemerintahan  pusat.  Pemerintahan  daerah  telah  mendapatkan  landasan  hukum  atau amanah  dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  desa  (Hariri,  A.  2020).  Adanya  kebijakan tentang pemerintahan  daerah atau  desa  memerintahkan  bahwa  proses  tata  kelola pemerintahan  dalam lingkup daerah atau desa harus berjalan dengan baik. Ali, K. & Saputra, A. (2020) menyebutkan bahwa tata  kelola  yang  dilakukan  pemerintah  desa  harus  berjalan  dengan  baik  untuk  meningkatkan  kepuasan dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah.  Penerapan  tata  kelola  yang  baik  harus dilakukan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bandung  Barat  dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Pelayanan  public  yang  ada  dilapangan  masih  perlu  evaluasi  atau  perbaikan,  pasalnya  masih terdapat  banyak  respon  yang  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Efektifitas  pelayanan  public  dari pemerintah masih kurang baik, hal tersebut ditandai dengan respon masyarakat dilapangan (Rihardi, S.A &  Yusliwidaka,  A.  2019).  Pelayanan  public  yang  masih  kurang  ditandai  dengan  keluhan  masyarakat terkait pelayanan dari pemerintah (Marande, Y. 2020). Fakta lain secara rinci yaitu pelayanan yang tidak efektif,  tidak  respsonsif,  dan  tidak  berorientasi  pada  harapan  masyarakat  (Pratama,  M.Y.J  2021).  Oleh karena  itu,  untuk  membentuk  suatu  kepuasan  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintahan diperlukan suatu kinerja yang penuh tanggung jawab, efisien, dan efektif.

## LANDASAN TEORI

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  merupakan  suatu  kewajiban  yang  perlu  dilakukan  oleh  setiap  instansi  di pemerintahan.  Pelayanan  publik  memiliki  kebijakan-kebijakan  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintahan, sebagai  upaya  memaksimalkan  kinerja  pelayanan  terhadap  pemerintahan.  Kebijakan  dan  hukum  yang telah  dibuat  bertujuan  untuk  menunjukkan  kuantitas  dan  kualitas  pelayanan  publik  dari  pemerintah (Ridwan,  I.H.J  &  Sudrajat,  M.A.S.  2020).  Landasan  kebijakan  yang  ada  merupakan  suatu  nilai  lebih sebagai  tolak  ukur  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik.  Salah  satu  landasan  pelayanan  publik  yaitu Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  sebagai  value  of  law  (Wiranata,  R.A.  & Kristhy, M.E. 2022). Pelayanan publik merupakan hak setiap masyarakat, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan administrasi pribadi, barang dan jasa (Ristiani, I.Y (2020).
Pelayanan  publik  yang  diberikan  pemerintah  harus  memiliki  prinsip  yang  berorientasi  pada
kebutuhan  masyarakat.  prinsip  yang  dapat  digunakan  dalam  pelayanan  publik  yaitu  diadaptasi  dari prinsip  yang  telah  diimplementasikan  Jamal,  Y.  et  al  (2020).  Prinsip-prinsip  yang  dikemukakan  yaitu terdapat  Sembilan  prinsip,  diantaranya:  1)Visi  strategi,  2)  Akuntabilitas,  3)  Efektivitas  dan  Efisien,  4) Kesetaraan,  5)  Orientasi  Konsensus 6)  Responsiveness, 7)  Transparansi  8)  Partisipatif, dan  9)  Rule  Of Law.

## Kepuasan Masyarakat
Kepuasan  masyarakat  adalah  pendapat  atau  penilaian  masyarakat  terhadap  proses-proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Su sila (2010:66) “Kepuasan yaitu evaluasi terhadap apa yang diharapkan dengan kenyataan (kinerja) yang dirasakan masyarakat terhadap pelayanan yang telah  diberikan  oleh  Aparat  pemerintah”.  Menurut  Kotler  dalam  Rifqi  (2016)  mengemukakan  bahwa: “Kepuasan  adalah  tingkat  perasaan  seseorang  setelah  membandingkan  kinerja  (atau  hasil)  yang  dia rasakan dibandingkan dengan harapannya”.

## Pengaruh  Pelayanan  Publik  Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat
Pelayanan  publik  oleh  pemerintahan  daerah  merupakan  peran  penting  dalam  membangun kepuasan serta kepercayaan masyarakat. Kepuasan masyarakat bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam pemerintahan  yang  baik.  Akuntabilitas  kinerja  pada  pemerintah  dapat  berdampak  atau  berpengaruh terhadap  suatu  kepuasan  daripada masyarakat  (Susliyanti,  E.  &  Binawati,  E.  2020).  Kinerja  pemerintah yang  mempunyai  akuntabilitas  atau  penuh  dengan  tangggung  jawab  akan berorientasi  pada  kebutuhan masyarakat,  sehingga  pelayanan  akan  berjalan  secara  efisien  dan  efektif.  Pelayanan  publik  yang  baik akan  dilaksanakan  berdasarkan  landasan  standar  kualitas  pelayanan  publik.  Standar  tersebut  menjadi acuan  dalam  pelaksanaan  pelayanan,  sehingga  implementasi  pelayanan  publik  akan  berjalan  sesuai amanat  undang-undang,  yaitu  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas.  Menurut  Hayani  (2019:21) indikator  dari  kepuasan  masyarakat  terdiri  dari:  1)  Prosedur  pelayanan,  yaitu  kemudahan  tahapan pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dilihat  dari  sisi  kesederhanaan  alur  pelayanan.  2) Persyaratan  pelayanan,  yaitu  persyaratan  teknis  dan  administrasi  yang  dibutuhkan  untuk  mendapatkan pelayanan  sesuai  dengan  jenis  pelayanannya.  3)  Kecepatan  pelayanan,  yaitu  target  waktu  pelayanan dapat  diselesaikan  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  unit  penyelenggara  pelayanan.  4)  Keadilan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakana golongan/status masyarakat yang dilayani.
Berdasarkan pemaparan diatas bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan daerah mempunyai pengaruh yang penting bagi kepuasan masyarakat, sehingga perlu dilakukan sesuai dengan standar kualitas pelayanan publik yang diamanatkan, salah satunya yaitu akuntabilitas dan transparansi.
H1 : Pelayanan Publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Rancangan  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  metode  kuantitatif  berdasarkan  survey  terhadap pegawai  di  dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di  Kabupaten  Bandung  Barat  dan  masyarakat sekitar  yang  ada  di  Kabupaten  Bandung  Barat.  Sumber  data  primer  peneliti  langsung  ke  lapangan dengan  membagikan  kuesioner.  Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  melakukan pelayanan sebanyak 38 orang. Menurut Sugiyono (2019) sampling jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila  semua  anggota  populasi  dijadikan  sampel.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan  Teknik  sampling  jenuh  dimana  semua  populasi  dalam  penelitian  ini  dijadikan  sampel. Maka  sample  penelitian  ini  yaitu  sebanyak  38  Orang.  Desain  penelitian  yang  ditentukan  yaitu  memiliki variabel  yang  saling  berpengaruh,  yaitu  variabel  pelayanan  publik  dan  kepuasan  masyarakat.  variabel tersebut akan dipastikan hasil validitas dan keabsahan berdasarkan hasil instrument penelitian, pendapat masyarakat, serta hasil kinerja pegawai.
Pengukuran pelayanan publik yang diberikan pemerintah harus memiliki prinsip yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. prinsip yang dapat digunakan dalam pelayanan publik yaitu diadaptasi dari prinsip  yang  telah  diimplementasikan  Jamal,  Y.  et  al  (2020).  Prinsip-prinsip  yang  dikemukakan  yaitu terdapat Sembilan prinsip, diantaranya: 1) Partisipasi, pada pelaksanaan pelayanan publik harus memiliki partisipasi  dari  setiap  pegawai  yang  bersangkutan.  2)  Rule of  Law,  melayani  masyarakat yang  memiliki rasa  keadilan  dan  keadilan  sosial.  3)  Transparansi,  pada  pelaksanaan  pelayanan  publik  harus  memiliki tindakan  transparansi  baik  berupa  masukan,  kritik,  saran,  maupun  materi.  4)  Responsiveness,  memiliki ketanggapan  yang  baik  dari  setiap  pelayanan  publik  yang  diajukan  oleh  masyarakat.  sikap  responsive
akan  meningkatkan  kepuasan  dari  masyarakat  terhadap  pemerintahan.  5)  Orientasi  konsensus,  prinsip ini mengedepankan proses musyawarah yang dilakukan oleh pemberi pelayanan dan penerima layanan. Prinsip  ini  dilakukan  pada  setiap  ketidaksediaan  pelayanan  atau  ketidaksesuaian  pelayanan,  sehingga akan menciptakan suasana kondusif dan dapat dipercaya. 6) Kesetaraan, pada pelaksanaan pelayanan prinsip kesetaraan sangat penting dilakukan. Prinsip tersebut berorientasi pada sila pada pancasila yaitu tidak membedakan suku, ras, latar belakang, dan golongan dari masyarakat. 7) Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan  pelayanan  publik  harus  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien  atau  tidak  banyak penyimpangan atau alasan yang dilakukan. 8) Akuntabilitas, pelaksanaan pelayanan publik harus penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab. dan 9) Visi strategik, harus memiliki visi dalam bekerja. Prinsip ini untuk mewujudkan kinerja yang terarah.
Pengukuran  kepuasan  masyarakat  dapat  dilihat  dari  respon  masyarakat.  Respon  kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik tersebut dapat diukur melalui standar kualitas pelayanan publik  dari  Zeithaml  et  al (dalam  Rahman,  D.  et  al 2022),  standar  kualitas  tersebut  yaitu: 1)  Tangiables (berwujud  fisik),  kehadiran  pelayan  secara  tepat  merupakan  hal  yang  dibutuhkan  oleh  penerima pelayanan.  2)  Reliability  (kehandalan),  kinerja  pegawai  harus  memiliki  pemahaman  dan  tupoksi pekerjaan.  3)  Responsiveness  (ketanggapan),  ketanggapan  pelayanan  terhadap  masyarakat  sangat penting  untuk  meningkatkan  kepuasan  masyarakat.  4)  Competence  (kompeten),  pegawai  pelayanan publik  harus  memiliki  kompentensi  untuk  mencari  solusi  terhadap  permasalahan  yang  terjadi  secara bermusyawarah.  5)  Courtesy  (ramah),  pada  pelaksanaan  pelayanan  harus  menjaga  ramah  tamah.  6) Credibility (dapat dipercaya), suatu kepercayaan terhadap pelayanan publik merupakan keuntungan lebih untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  baik (good  governance).  7)  Security  (merasa  aman),  keamanan yang  diberikan  oleh  pemberi  pelayanan  harus  sesuai,  baik  keamanan  tempat,  identitas  masyarakat, maupun keamanan administrasi. 8) Access (akses), pelayanan publik harus memiliki akses yang mudah dipahami.  9)  Communication  (komunikasi),  pemberi  pelayanan  memiliki  kualitas  komunikasi  yang  baik atau  public  speaking  yang  mumpuni.  10)  Understand  the  customer  (memahami  pelanggan),  kinerja pelayan harus memahami situasi dan kondisi pelanggan.
Jawaban responden yang diperoleh yaitu hasil data Skala Likert dari rentang “Sangat Tidak Setuju” hingga  “Sangat  Setuju”.  Hasil  data  yang  diperoleh  akan  diolah  secara  kuantitatif  dengan  bantuan program statistik SPSS versi 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden Tabel 1. Karakteristik Responden Responden Jumlah Persentase Jenis Kelamin: Pria Wanita 20 18 53% 47%
Usia: 18 – 28 Tahun
29 – 39 Tahun
40 – 50 Tahun > 50 Tahun 8 10
12 8 21%
26%
32% 21%
Pendidikan:
SD/SMP
SMA/SMK D3/S1
S2 S3 3 11 10 6 8 8% 29%
26% 16% 21%
Responden  dalam  penelitian  ini  didominasi    oleh  laki-laki  dengan  persentase  53%  atau  sejumlah 20 orang. Rentang usia responden paling banyak berada pada rentang usia 40 – 50 tahun sebanyak 32% atau  sejumlah  12  orang.  Pada  tingkat  pendidikan,  responden  yang  terlibat  dalam  penelitian  didominasi oleh  responden  dengan  tingkat  pendidikan  SMA/SMK  dengan  persentase  29%  dengan  sejumlah  11 orang.

## Uji Validitas
Uji validitas bertujuan untuk menentukan seberapa jauh suatu variabel dapat mengukur apa yang seharusnya menjadi target pengukuran. Suatu variabel dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung > r tabel.  Dengan  nilai  df  (N-2)  36,  diketahui  r  tabel  sebesar  0,3202.  Berdasarkan  hasil  pengujian,  seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian memiliki nilai r tabel < r hitung. Sehingga seluruh item pernyataan dapat dikatakan valid.

## Tabel 2. Uji Validitas
Variabel Item Pernyataan r hitung Keterangan Pelayanan Publik X.1 0,592 Valid X.2 0,709 Valid X.3 0,689 Valid X.4 0,708 Valid X.5 0,702 Valid X.6 0,742 Valid X.7 0,680 Valid X.8 0,631 Valid X.9 0,609 Valid Kepuasan Masyarakat Y.1 0,730 Valid Y.2 0,606 Valid Y.3 0,694 Valid Y.4 0,658 Valid Y.5 0,750 Valid Y.6 0,729 Valid Y.7 0,772 Valid Y.8 0,845 Valid Y.9 0,646 Valid Y.10 0,539 Valid

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  mengacu  kepada  pengujian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  item pernyataan  yang  digunakan  dapat  dikategorikan  reliabel  atau  andal  dalam  melakukan  pengujian  pada waktu  yang  berbeda-beda.  Suatu  item  pernyataan  dapat  dikatakan  andal  atau  reliabel  apabila  memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600. Berdasarkan hasil uji, seluruh item pernyataan dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronba ch’s Alpha > 0,600.

## Tabel 3. Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria Keterangan Pelayanan Publik 0,824 0,600 Reliabel Kepuasan Masyarakat 0,884 0,600 Reliabel

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengatahui  apakah  data  penelitian  berdistribusi normal.  Syarat  untuk  data  dapat  diketagorikan  berdistribusi  normal  adalah  apabila  memiliki  nilai  sig.  > 0,05.  Berdasarkan  hasil  pengujian  menggunakan  metode  Kolmogorov-Smirnov,  diperoleh  nilai  sig.  > 0,05, dengan hasil ini dapat disimpulkan data penelitian dapat dikategorikan berdistribusi normal sesuai dengan tabel 4 sebagai berikut.

## Tabel 4. Uji Normalitas-Kolmogorov-Smirnov
Unstandardized Residual N 38 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.70720652 Most Extreme Differences Absolute .112 Positive .112 Negative -.061 Test Statistic .112 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

## Uji Koefisien Determinasi
Pengujian  koefisien determinasi bertujuan untuk  mengukur  besar  pengaruh  yang  ditimbulkan  dari pelayanan  publik  terhadap  kepuasan  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  pengujian,  diperoleh  besar pengaruh  dari  variabel  pelayanan  publik  terhadap  kepuasan  masyarakat  adalah  sebesar  50,4%, sedangkan pengaruh lain sebesar 49,6% dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

## Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi
R R Square Adjusted R Square 0,710 0,504 0,490

## Uji Regresi Linear Sederhana
Uji  regresi  linear  dilakukan  untuk  mengetahui  arah  pengaruh  dari  pelayanan  publik  terhadap kepuasan masyarakat. Dengan persamaan Y=a+bx, diperoleh hasil sebagai berikut.

## Tabel 6. Uji Regresi Linear
Model Koefisien Regresi Std. Error t statistics Sig. Konstanta 16,357 3,931 4,161 0,000 Pelayanan Publik 0,735 0,122 6,047 0,000
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  menggunakan  SPSS  25,  diperoleh  hasil  Y=16,357+0,735x  ,  nilai konstanta  sebesar  16,357  pada  persamaan  regresi  menunjukkan  bahwa  jika  pelayanan  publik  tidak memberikan  pengaruh  apapun  atau  bernilai  nol  terhadap  kepuasan  masyarakat,  maka  nilai  dari kepuasan  masyarakat  sendiri  adalah  sebesar  16,357.  Kemudian  untuk  nilai  koefisien  sebesar  0,735 memiliki arti bahwa pengaruh yang terjadi bersifat searah, artinya apabila pelayanan publik memberikan pengaruh sebesar satu satuan, maka nilai dari kepuasan masyarakat akan naik sebesar 0,735.

## Uji Hipotesis – Uji t
Uji  hipotesis  dilakukan  dengan  uji  t  dengan  tujuan  untuk  menguji  apakah  hipotesis  yang  diteliti dapat diterima atau tidak. Jika nilai sig. lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis pengujian dapat diterima dan apabila nilai sig. lebih besar dari 0,05 maka hipotesis pengujian ditolak. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan  pada  tabel  6,  diperoleh  nilai  sig.  sebesar  0,000  <  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis mengenai pelayanan publik dapat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dapat diterima.

## Pembahasan
Pelayanan  publik  yang  baik  dan  berkualitas  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Bandung  Barat  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan  masyarakat.  Pelayanan administrasi  kependudukan  dan  pencatatan sipil  yang  berkualitas  sangat  penting  dalam mempengaruhi kepuasan  masyarakat.  Aspek-aspek  yang  dapat  diperhatikan  termasuk  kecepatan  dalam  proses pelayanan, ketepatan informasi dan data yang diberikan, serta akurasi dalam penanganan dokumen dan permohonan.  Jika  dinas  ini  dapat  memberikan  pelayanan  yang  efisien  dan  akurat,  hal  ini  dapat meningkatkan  kepuasan  masyarakat  terhadap  layanan  administrasi  kependudukan.  Responsivitas petugas  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  juga  berperan  penting  dalam  memengaruhi kepuasan masyarakat. Petugas yang responsif mampu merespons pertanyaan, keluhan, dan permintaan masyarakat dengan cepat dan efektif. Kemampuan petugas dalam memberikan informasi yang jelas dan memberikan  solusi  yang  memadai  akan  memberikan  pengalaman  positif  kepada  masyarakat  dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap pelayanan publik. Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  juga  berperan  penting  dalam  mempengaruhi  kepuasan masyarakat.  Informasi  yang  jelas  dan  mudah  dipahami  mengenai  prosedur,  persyaratan,  dan  tata  cara penggunaan  layanan  akan  membantu  masyarakat  dalam  memahami  proses  administrasi.  Kejelasan informasi  ini  akan  memberikan  rasa  kepercayaan  dan  kenyamanan  kepada  masyarakat  dalam berinteraksi dengan dinas tersebut. Melalui upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bandung  Barat  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepuasan masyarakat.  Kepuasan  masyarakat  yang  tinggi  akan  berdampak  positif  terhadap  reputasi  dinas, meningkatkan  kepercayaan  masyarakat,  dan  mendorong  partisipasi  aktif  dalam  menggunakan  layanan yang disediakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  mengenai  pengaruh  pelayanan  publik  terhadap  kepuasan  masyarakat di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bandung  Barat,  dapat  disimpulkan  bahwa pelayanan  publik  yang  baik  dan  berkualitas  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kepuasan masyarakat.  Kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan,  responsivitas  petugas,  kemudahan  akses, kejelasan  informasi,  dan  etika  serta  sikap  pelayanan  petugas  adalah  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi  kepuasan  masyarakat.  Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  akan  berdampak  positif pada reputasi dinas, kepercayaan masyarakat, dan partisipasi aktif dalam menggunakan layanan.

## Saran
1.  Meningkatkan  kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  dengan  memperhatikan  kecepatan, akurasi, dan efisiensi dalam penanganan permohonan serta pemrosesan data.
2.  Mengembangkan  kemampuan  responsivitas  petugas  dengan  memberikan  pelatihan  dan pengembangan  komunikasi  interpersonal,  sehingga  mereka  dapat  merespons  pertanyaan,  keluhan, dan permintaan masyarakat secara cepat dan efektif.
3.  Memperkuat etika dan sikap pelayanan petugas dengan melatih mereka dalam aspek-etika pelayanan publik,  sikap  ramah,  dan  empati  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  membantu menciptakan pengalaman positif dalam berinteraksi dengan petugas.
4.  Mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat  dengan  mengadakan  mekanisme  umpan  balik,  seperti  kotak saran  atau  survei  kepuasan,  sehingga  dinas dapat  memperoleh  masukan  langsung dari masyarakat untuk perbaikan lebih lanjut.
Dengan  mengimplementasikan  saran-saran  tersebut,  diharapkan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, yang pada  gilirannya  akan  meningkatkan  tingkat  kepuasan  masyarakat.  Peningkatan  ini  akan  membawa dampak  positif  dalam  hal  reputasi  dinas,  kepercayaan  masyarakat,  serta  partisipasi  aktif  dalam menggunakan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. Warta Dharmawangsa, 14(4), 602-614.
Apriansyah,  Wahyu.  2016.  Analisis  Indeks  Kepuasaan  Masyarakat  Terhadap  Pelayanan  Publik  Pada Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  (Disduk  Capil)  Kabupaten  Pandeglang.  Skripsi  tidak diterbitkan. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa..
Arbainah,  A.,  &  Syafari,  M.  R.  (2021).  Good  governance  dalam  pembangunan  pasar  agrobisnis tradisional  modern  Barabai  di  kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah.  Jurnal  administrasi  publik  dan pembangunan, 2(2), 100-108.
Hajar¹, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa  di  Desa  Pematang  Johar.  Jurnal  Ilmiah  Muqoddimah:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik  dan Hummanioramaniora, 6(1), 136-142.
Hariri, A. (2020). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 26(2), 253-266.
Hayani.  (2019).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  terhadap  Kepuasan  Masyarakat  pada  Kantor  Kelurahan Mangasa  Kota  Makassar.  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Makassar.
Hsb,  A.  M.  (2019).  Pelaksanaan  Kewenangan  Atribusi  Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Jamal,  Y.,  Mustanir,  A.,  &  Latif,  A.  (2020).  PENERAPAN  PRINSIP  GOOD  GOVERNANCE  TERHADAP APARATUR  DESA  DALAM  PELAYANAN  PUBLIK  DI  DESA  CIRO-CIROE  KECAMATAN WATANG  PULU  KABUPATEN  SIDENRENG  RAPPANG.  PRAJA:  Jurnal  Ilmiah  Pemerintahan, 8(3), 207-212. https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.298
Melani,  M.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dibidang  Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. Pandecta Research Law Journal, 15(1), 111- 120.
Marande,  Y.  (2020).  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Kelurahan  Gebangrejo  Kecamatan  Poso  Kota Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administratie, 8(1), 33-39.
Nurmandi,  A.,  Lutfi,  M.,  &  Qodir,  Z.  (2021).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Melalui  Pendekatan  Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah. Journal of Government Insight, 1(1), 49-61.
Pratama,  M.  Y.  J.  (2021).  Pembangunan  Kapasitas  Birokrasi  Pemerintah  Daerah  Dalam  Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi (Junaidi), 1(1), 11-26.
Rahman,  D.,  Syafari,  M.R.,  &  Arbain,  T.  (2020).  KUALITAS  PELAYANAN  PROGRAM  PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIK  LENGKAP  DI  WILAYAH.  KANTOR  PERTANAHAN  KABUPATEN TABALONG.  PubBis  :  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Administrasi  Publik  Dan  Administrasi Bisnis, 6(1), 26 –38.
Ramadhana, M.R. & Sudrajat, R.H. (2020). Pelatihan Komunikasi Efektif dalam meningkatkan Pelayanan Prima  di  Instansi  Pemerintahan  Provinsi  Jawa  Barat.  Dinamisia  :  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 4(4), 693-700.
Rifqi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Shine Professional Car Wash di Makassar. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.
Rihardi,  S.  A.,  Yusliwidaka,  A.,  &  Mazid,  S.  (2019).  Efektivitas  Pemerintahan  dalam  Pelayanan  Publik dengan  SIKDES  (Sistem  Informasi  Konektivitas  Desa)(Studi  Kasus  di  Desa  Sidorejo  Kecamatan Bandongan  Kabupaten  Magelang).  Journal  of  Public  Administration  and  Local  Governance,  3(1), 70-81.
Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia.
Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen pelayanan publik pada mall pelayanan publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Coopetition, 11(2), 325691.
Sulaeman,  Z.,  Mustanir,  A.,  &  Muchtar,  A.  I.  (2019).  Partisipasi  masyarakat  terhadap  perwujudan  good governance  di  desa  damai  kecamatan  watang  sidenreng  kabupaten  sidenreng  rappang.  PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 7(3), 88-92.
Susila,  L.N.  (2010).  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Kantor  Kelurahan  terhadap  Kepuasan Masyarakat  Kelurahan  Jagalan  Kecamatan  Jebres  Kota  Surakarta.  Jurnal  of  Rural  and Development. 1(1). 63-72
Undang-Undang  No.  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Wiranata,  R.  A.,  &  Kristhy,  M.  E.  (2022).  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik  Sebagai  Values  Of  Law  Atas  Pelayanan  Publik  Terhadap  Penyandang  Disabilitas.  Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(1), 208-218.