## KRIYA TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HKI
I Nyoman Lodra Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan Universitas Negeri Surabaya

## Abstrak
Kriya Tradisional dimaksudkan adalah karya dibuat dengan keterampilan tangan  yang  diperuntukan  sebagai  “media  religi”  seperti  Arca,  Patung,  Rajah, Anyam dan   Artefak lainnya. Media religi dibuat dari batu, kayu, kain, tepung, daging dan sejenisnya oleh kelompok suku tertentu difungsikan sebagai perentara permohonan yang sifatnya trasidensi. Oleh Gerlach & Ely Media diartikan sebagai medium  yang  fungsinya  untuk  perantara  atau  pengantar  (dalam Azhar Arsyad, 2009, 3). Religi dimaksudkan sebagai peradaban manusia terikat pada keyakinan, terungkap dalam bentuk  upacara ritual yang bersifat animisme dan monotheisme. Para  kreator  seni  media  religi  tersebut  dijadikan  objek  kreasi  kretif  dan menghasilkan produk seni, seperti seni Tari, Tabuh, Rupa, Kerajinan dan Kriya tradisional.  Dalam  perkembangan  pasar  global,  Kriya  Tradisional  yang diwujudkan  dengan  kemampuan  intelektual  dikelompokan  sebagai  jenis  karya “foklor”. Pada sisi yang lain karya “foklor” di klaim secara indivual atau kelompok sebagai Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) . Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kepemilikan kebendaan dan karya- karya  yang  timbul  atau  lahir  karena  kemampuan  intelektualitas  manusia (Simorangkir JCT, 2008: 11)
Kata kunci: media, religi, HKI, budaya global

## KRIYA TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HKI

## Abstract
What  is  meant  by kriya  tradisional is  artistic  works  such  as  statues, sculptures, tattoos, and other artefacts, which are used as a kind of sacred media for religious  ceremony. These works  of  art  are  made  of  stones,  wood,  cloth, flour, meat, etc. by certain ethnic groups and function as a transcedental mediator used to make  wishes.  Gerlach  &  Ely  define  media  as  a  medium  which  functions  as  a mediator  (in  Azhar  Arsyad,  2009,  3),  while  the  term  “sacred”  means  human civilization  related  to  people's  beliefs  revealed  in  ritual  ceremonies  reflecting animism  and  monotheism.  By  producing  many  artistic  works  such  as  dance, traditional music, fine arts, crafts, and many other works, the artists can see these sacred  media  as  parts  of  their  creative  products.  In  this  globalization  era kriya
tradisional produced  by  using  intellectual  ability  are  categorized  into  folklore, which can be claimed as individual or group works' intellectual property rights, a legal justification to claim that a certain product resulting from intellectual ability belongs to its creator (Simorangkir JCT, 2008: 11).
Keywords: media, sacred, intellectual property rights, global culture

## PENDAHULUAN
Kriya  tradisional  dimaksudkan  sebagai  karya  yang  dihasikan  dari keterampilan  tangan  berupa  benda  perwujudan  yang  bersifat  simbolis.  Benda perwujudan dibuat dengan dasar pertimbangan pada kepercayaan dan keyakinan bersifat  animisme  dan  monoteisme.  Benda  perwujudan  tersebut  diperistiwakan dalam rangkaian kegiatan religi. Religi diartikan sebagai aktivitas manusia dalam bentuk  pengorbanan  suci,  material,  dan  non  material  dengan  dasar  adanya kepercayaan  dan  keyakinan  pada  kekuatan  “roh”  yang  mampu  mengatasi persoalan  hidup  manusia. Kriya  tradisional tersebut oleh  Lodra (2013),  disebut sebagai “media religi,” seperti arca, patung, anyam, dan artefak. “Media religi” ditandai  dengan  sifat-sifat  yang  khusus  dan  menimbulkan  rasa  hormat (Sumandiyono, 2006: 31).
Religi  atau  ritual  religi  terus  berkembang  sejalan  dengan  pengalaman hidup manusia lahir maupun batin. Media religi tidak lagi sebatas benda simbolis yang  semata-mata  sebagai  perantara  “doa-doa”  atau  permohonan  untuk perlindungan, kesejahteraan, keselamatan, tetapi telah merambah pada sentuhan nilai estetis (keindahan). Prosesi religi atau disebut sebagai ritus ritual keagamaan berjalan  secara  bersiklus,  dan  berulang-ulang.  Dalam  pengulangan  ritus  ritual, kriya tradisional (media religi) bersifat simbolis terus mengalami penyempurnaan dan kemudian menjadi cikal bakal berkesenian.
Kriya  tradisional  atau  disebut  sebagai  media  religi  yang  bersifat  sakral tersebut terus berkembang secara variatif, ornamentik bersamaan dengan makin mendalamnya “ srada” dan “ bhakti” dalam pengorbanan suci . Kriya tradisional berevolusi menjadi benda-benda kesenian untuk kepentingan keindahan (estetik) dan pencitraan bersamaan masuknya pengaruh global. Oleh Appadurai (Ritzer dan Douglas,  2007:  598),  globalisasi  terkait  dengan  penggerakan  manusia ( ethnoscape ),  pergerakan  media  ( mediascape ),  pergerakan  teknologi ( technoscape ),  pergerakan  uang  ( finanscape ),  dan  pergerakan  ideologi ( ideoscape ). Dalam konteks di atas, Anthony Giddens melihat bentuk globalisasi yang sekarang sebagai intensifikasi, jejaringan relasi-relasi sosial di seluruh dunia yang  mempertautkan  lokalitas-lokalitas,  seperti  kriya  tradisional.  Makin menguatnya  pengaruh  global  bentuk  perwujudan  kriya  tradisional  atau  media religi makin sempurna dan beragamnya.
, Vol. 12, No. 2, Agustus 2014 : 14 - 28                                                                                                          Kriya Tradisional dalam Perspektif HKI (I Nyoman Lodra)       17

## KARAKTERISTIK KRIYA TRADISIONAL
Pada  masa  peradaban  Hindu,  media  digunakan  dalam  ritus  ritual  yang bernafaskan  religi  untuk  difungsikan  (lahir-batin)  bagi  pencapaian  “ jagadhita” dan  pencitraan.  Sedangkan  kegiatan  ritual  religi  muncul  karena  adanya kegelisahan,  keresahan,  ketakutan,  dan  keyakinan  pada  kekuatan  di  luar  diri manusia  yang  mampu  mengatasi  segala  persoalannya  (Irwan  Abdulah:  2009). Kriya  tradisional  atau  media  religi  dikelompokan  menurut  bahan,  bentuk,  dan fungsi. Berdasarkan bahan pembentuknya, media religi ada yang dibuat dari kayu, kain, kertas, daun, batu, emas, besi, perak, perunggu, dan sejenisnya dengan teknik pahat,  picing,  tempel,  gambar.  Berdasarkan  bentuknya,  kriya  tradisional dimanfaatkan  sebagai  perwujudan  dewa-dewi,  roh,  manusia,  binatang  dengan gaya  dekoratif,  klasik  dengan  metode  penciptaan,  imajinatif,  dan  storsi. Berdasarkan  fungsinya,  kriya  tradisional  digunakan  sebagai  perantara  doa “permohonan” dengan segala manifestasi kebesaran dan kekuasaan beliau. Doa permohonan tersebut dikontekstualkan dengan kata “seni” yang berasal  dari kata sani yang  berarti  pemujaan,  persembahan,  pelayanan,  dan  permintaan.  Hal tersebut ditegaskan bahwa keindahan kriya tradisional yang difungsikan sebagai “media religi” tidak terlepas dari kata seni dalam kegiatan ritual. Sementara itu, doa pemujaan yang dimaksudkan tersebut  sudah ada sejak zaman prasejarah dan Bali Kuno (Ardana, 2007:.11-17). Richard Falk (2008: 36) menyebutnya sebagai kreativitas spiritual.
Kriya  tradisional  merupakan  warisan  budaya  yang  dikelompokkan  ke dalam “foklor,” seperti jenis ragam hias, bentuk pahatan, ukiran, patung, bangunan candi, pura, ( tangible ) dan  konsep filosofi spiritualnya ( itangible ) bersifat sakral, menjadikan sumber kreasi kreatif yang kemudian berkembang menjadi kesenian yang sekuler. Oleh praktisi dan pengamat seni, “media religi”, dipahami sebagai cikal-bakal kesenian klasik dan tradisional. Kriya tradisional sebagai wujud benda seni  yang  mengandung  pengalaman  spiritual  yang  menjadi  benda  berharga, terhormat, dan bersifat sakral. Oleh Dibia (2013), seni sakral memiliki “power” (kekuatan)  untuk  penyatuan  sekaligus  penghancuran  tergantung  pada  arah pemanfaatannya.
Gambar 1. Motif Ornamen. Gambar 2. Petulangan Lembu Kriya Tradisional atau “Media Religi.”       Kriya Tradisional atau “Media Religi.”
Sumber Gambar: Lodra, 2012. Sumber Gambar: Lodra, 2012.
Kedua  gambar  kriya  tradisional  atau  media  religi  tersebut  di  atas dihormati  dan  disakralkan,  oleh  Hoggart  dan  Raymond  Williams  (dalam  Chris Barker, 2008: 16) hal tersebut sesuai dengan konsep kulturalisme, suatu kelaziman kebudayaan,  aspek  kreatif,  mengkontruksi  praktik  bermakna  bersama  dalam tradisi kultural.
Bersamaan  dengan  muncul  budaya  industri  kreatif,  dengan  landasan agama, adat, dan budaya, kriya tradisional yang bersifat sakral berkembang dan berubah  menjadi  budaya  populer,  diproduksi  untuk  kepentingan  estetik, pencitraan  dan  komersial.  Menurut  Farley  (dalam  Piotr  Sztompka,  2007:  5) perubahan sosial tersebut merupakan perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga,  dan  struktur  sosial  pada  waktu  tertentu.  Hal  yang  sama  dikatakan Hoovelt  (Sojogyo,  1990:  60)  perubahan akan  tetap berubah selama  masyarakat sosial  melakukan  interaksi  dengan  lingkungannya.  Menurut  Gidden  (Piotr Sztomka, 2007, 82) perubahan yang dimaksud merupakan sebuah mode atau gaya hidup masyarakat menuju kehidupan modernitas. Apapun bentuk perubahan yang dimaksudkan tersebut membuat masyarakat pendukung merasakan kegelisahan, konflik,  dan  kegoncangan  sosial.  Colin  Hines  (dalam  Smiers,  2009:  21) menggambarkan  sebagai  intensitas  yang  senantiasa  makin  meningkat  dari integrasi perekonomian nasional ke ekonomi global melalui peraturan investasi dan  perdagangan,  dibantu  kecanggihan-kecanggihan  teknologi.  Hal  yang  sama dengan konsep Piotr Sztompka (2007: 3), kehidupan sosial dan kultural sehari-hari masyarakat akhir-akhir ini memperlihatkan berbagai pengaruh yang amat kuat dari apa yang disebut sebagai pola-pola kehidupan masyarakat global ( global society )
18 , Vol. 12, No. 2, Agustus 2014 : 14 - 28                                                                                                          Kriya Tradisional dalam Perspektif HKI (I Nyoman Lodra)       19 dan   budaya   global   ( global   culture ),   sehingga   mengakibatkan   perubahan mencakup sistem sosial.
Eksistensi  budaya  masyarakat  lokal  mampu  menjaga  dan  mengayomi berkesenian, seperti hal budaya etnis Hindu di Bali. Dari kajian beberapa sumber artefak,  sistem  nilai  menunjukan  perkembangan  kriya  tradisional,  seperti  telah diuraikan di atas tidak terlepas dari peran agama, adat dan budaya sebagai proteksi serta  pengayomnya.  Celah  dimaksudkan  tersebut  mendorong  ekspresi  budaya tradisional  (EBT)  yang  mencerminkan  nilai-nilai  kebaharuan  dan  keoriginalan sebagai syarat dari kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bidang Hak Cipta.

## HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), selanjutnya disebut HKI, sejalan dengan  keputusan  menteri Hukum  dan  Perundang-Undangan  RI  Nomor M.03.PR.07.10  Tahun  2000 dan Persetujuan  Menteri  Aparatur  Negara No.24/M/PAN/1/2000 adalah hak atas kepemilikan kebendaan yang berwujud dan karya-karya  yang  timbul  atau  lahir  karena  kemampuan  intelektualitas  manusia (Simorangkir  JCT,  2008:  11).  HKI  sebagai  perwujudan  budaya  global  yang mengakui dan memberi perlindungan hukum pada setiap hasil karya intelektual manusia yang  diciptakan atas dasar rasio dan nalar, yang memiliki nilai original/ kebaharuan  (Saidin  2004:  9).  HKI  terus  berkembang  mengikuti  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  mendapatkan  pengakuan  secara  nasional maupun internasional. HKI dapat dikatagorikan menjadi dua, yaitu  (1) hak cipta ( copy  rights )  dan  (2)  hak  milik  perindustrian  ( industrial  property  rights )  yang diklasifikasikan  menjadi  paten,  rancang  bangun,  desain  industri,  merk  dagang, nama dagang (Saidin, 1995: 14).
Pengembangan  HKI  banyak  memberikan  peluang  kepada  kemampuan seseorang atau beberapa orang, secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu  ciptaan  melalui  imajinasi  pikiran,  kecekatan,  keterampilan  atau  keahlian yang  dituangkan  ke  dalam  bentuk  yang  khas  dan  bersifat  pribadi.  Walaupun terkadang  untuk  menuangkannya  seseorang  tidak  mempunyai  keberanian  atau ragu orang lain mengetahui tentang keaslian karya ciptaannya. Akan tetapi, tidak demikian ketika HKI telah menjadi bagian dan menjadi milik orang lain, tanpa kesulitan  mengakui  sebagai  miliknya  dan  baru  muncul  persoalan  gugat- menggugat.
Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak atas kepemilikan kebendaan tidak berwujud dari daya cipta, rasa karsa. Manusia normal memiliki daya pikir, kemampuan intelektual atau kemampuan otak, meskipun kemampuan intelektual tersebut tidak sama dibawa sejak lahir tergantung kemampuan intelektual yang dapat  dibentuk  melalui  pendidikan  dan  latihan.  Ada  kemampuan  intelektual
bidang  tertentu  diarahkan  pada  suatu  kegiatan  untuk  menghasilkan  dan memperoleh  sesuatu  karya  atau  temuan  (invensi),  misalnya  ilmu  pengetahuan, teknologi, seni dan sastra termasuk dalam jenis Hak Cipta.
Hak Cipta adalah hak alami yang bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Dapat  dipertahankan  terhadap  siapa  pun,  serta  menuntut  terhadap  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  siapa  pun.  Karena  sifatnya  yang  abstrak  ( incorporeal property ), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan imajinasi, gagasan dan pikiran, yang apabila telah habis masa perlindungannya akan menjadi milik umum ( domaind public ).
Menurut  Stanley  Rubenstain  sekitar  tahun  1740,  pertama  kali  orang mempergunakan  istilah  Hak  Cipta  ( copyright )  untuk  menggambarkan  konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak- pihak yang tidak  mempunyai  kepentingan  untuk  menerbitkannya.  Hal  ini  sesuai  dengan jaminan  atas  investasi  segi  ekonomi  yang  diberikan  penerbit  kepada  pencipta terhadap pembiayaan pencetakan suatu karya. Kenyataan pemberian perlindungan yang  tidak  berimbang  ini  menyebabkan  terjadinya  pergeseran  perubahan perlindungan  hak  cipta  yang  makin  luas,  mencakup  bidang  drama,  musik  dan pekerjaan artistik ( artistic work , begitu juga terhadap karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran. Dan menurut konsep droit d'aueteur , hak pengarang  memiliki  hak  alamiah  ( natural  right )  atas  apa  yang  diciptakannya meliputi hak moral dan hak ekonomi.
Sedangkan  perlindungan  Hak  Cipta  di  Indonesia  sebenarnya  sudah  ada sejak zaman Penjajahan Belanda yaitu Auteurswet 1912 yang terus berlaku setelah Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Peraturan  Peralihan Undang- Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, sampai diundangkannya Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1982  tentang  Hak  Cipta. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  banyak  mengalami  perubahan  sesuai  kehendak  zaman  serta  kondisi masyarakat.  Masyarakat  memerlukan  keberadaan  Undang-Undang  yang  dapat memberikan  perlindungan  hukum  bagi  Pencipta  atas  karya-karya  yang diciptakannya.  Setelah  Indonesia  kembali  bergabung  menjadi  anggota  Berne Convention  (Konvensi  Internasional  dibidang  Hak  Cipta),  maka  para  Pencipta/ Pemegang  Hak  Cipta  mempunyai  kesempatan  untuk  dapat  melindungi  hak-hak atas imajinasi, gagasan dan pikiran. Tidak memberi kesempatan pada orang- orang yang  hanya  mencari  keuntungan  saja  tanpa  harus  memikirkan  kesulitan  proses penciptaan si Pencipta.
Walaupun  masih  dirasakan  adanya  kesulitan  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  pada  Kriya  tradisional  telah  masuk  dalam  “foklor”  yang diatur dalam undang-undang. Melihat keunikan karakter masing- masing daerah
20 , Vol. 12, No. 2, Agustus 2014 : 14 - 28                                                                                                          Kriya Tradisional dalam Perspektif HKI (I Nyoman Lodra)       21 yang  tidak  dimiliki  oleh  daerah-  daerah  lain  di  seluruh  wilayah  kebudayaan Indonesia  sebagai  bagian  dari traditional  knowledge ,  berupa  kesenian  rakyat, maupun  teknologi-teknologi  tradisional  yang  tidak  diketahui  asal  muasalnya (anonim)  secara  turun  temurun  hidup  di  tengah-  tengah  tatanan  kehidupan masyarakat daerah setempat. Kalau saja hal ini diakui sebagai sistem kepemilikan yang  bersifat  individu  ( private  property )  akan  menyebabkan  kesulitan  bagi perlindungan  terhadap  karya  karya  tradisional  yang  jumlahnya  belum teridentifikasi dan terinventarisasi.
Akhirnya yang menjadi tumpuan harapan adalah merujuk pada ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 10 Ayat (1) dan (2); dimana Negara memegang Hak Cipta atas karya- karya peninggalan pra- sejarah, sejarah, dan benda cagar budaya nasional lainnya. Hasil kebudayaan  rakyat  yang  menjadi  milik  bersama,  folklor  seperti  cerita  hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya  seni  lainnya,  yang  akan  diatur  dalam  peraturan  pelaksana  Peraturan Pemerintah (Undang-Undang HAKI, 2003; 1). Hal ini sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pihak asing yang berusaha secara berbagai cara memanfaatkan karya budaya atau pengetahuan tradisional. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut kearifan  budaya  lokal  dapat  dilestarikan  dan  menghindari  kerugian  Negara Indonesia atau masyarakat tradisional setempat dari jarahan asing.

## PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Permasalahan HKI akan terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seiring perubahan aspek penghargaan atau pengakuan secara nasional maupun internasional. Terbukti permasalahan HKI sudah semakin majemuk  dan  kompleks,  bahkan  sampai  melibatkan  kepentingan-kepentingan perlindungan  yang  sifatnya  tidak  lagi  timbal-  balik,  tetapi  sudah  bersifat  antar negara.  Hal  ini  sebagai  suatu  tantangan  kesiapan  Indonesia  menghadapi AFTA ( ASEAN  Free  Trade  Area )  merupakan  wujud  kesepakatan  dari  negara-negara ASEAN  untuk  membentuk  suatu  kawasan  perdagangan  bebas  dalam  rangka meningkatkan  daya  saing  ekonomi  di  kawasan  regional,  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara-negara ASEAN.
Sebagian  besar  produk  industri,  termasuk  kriya  tradisional,  dipasarkan melalui  perdagangan  bebas  dan  dikukuhkan  dengan  HKI.  Tanpa  disadari sebagaian besar pelaku dunia usaha menganggap HKI tidak memiliki peran dalam menentukan dan memenangkan pasar di era ekonomi Global. Jenis-jenis HKI yang di atur dalam Kitab Undang-Undang HaKI adalah sebagai berikut.
1.    Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, terdapat tindak pidana paten sebagai berikut:
a.  Sengaja  dan  tanpa  hak  membuat,  menggunakan,  menjual,  mengimpor, menyewakan,  menyerahkan,  atau  menyediakan  untuk  dijual  atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten (Pasal 130 jo Pasal 16 Ayat (1) huruf a)
b.      Dalam  hal  paten  proses  sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan  proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang ( Pasal 130 jo Pasal 16 Ayat (1) huruf b)
c.  Dalam hal paten produk sengaja dan tanpa hak membuat, menggunakan, menjual,  mengimpor,  menyewakan,  menyerahkan  atau  menyediakan produk yang diberi paten Sederhana (Pasal 131 jo Pasal 16 Ayat (1) huruf a)
d.      Dalam  hal  paten  proses,  sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan  proses produksi yang diberi paten sederhana untuk membuat barang (Pasal 131 jo Pasal 16 Ayat (1) huruf b)
e.  Sebagai  kuasa  sengaja  tidak  menjaga  kerahasiaan  invensi  dan  seluruh dokumen permohonan (Pasal 132 jo Pasal 25 Ayat (3)
f.  Dilakukan   oleh   pegawai   Direktorat   Jenderal   sengaja   mengajukan permohonan,  memperoleh  hak,  atau  memegang  hak  yang  berkaitan dengan paten (Pasal 132 jo Pasal 40 )
g.  Dilakukan  oleh  aparat  Direktorat  Jenderal  sengaja  tidak  menjaga kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen permohonan (Pasal 132 jo pasal 4 )
2.  Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek, terdapat tindak Pidana Hak Merek sebagai berikut: a.  Mempergunakan   merek   yang   sama   keseluruhannya   dengan   Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis (Pasal 90 )
b.    Mempergunakan  Merek  yang  sama  pada  pokoknya  dengan  Merek terdaftar milik pihak lain (Pasal 91)
c.  Mempergunakan  tanda  yang  sama  pada  keseluruhan  dengan  indikasi- geografis milik pihak lain (Pasal 92 Ayat (1)
d.    Mempergunakan  tanda  yang  sama  pada  pokoknya  dengan  indikasi geografis milik pihak lain (Pasal 92 Ayat (2)
e.  Mencantumkan   asal   sebenarnya   pad   barang   hasil   pelanggaran   atau pencantuman kata yang menunjukan barang merupakan tiruan dari barang terdaftar (Pasal 92 Ayat (3)
f.  Mempergunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi pada barang atau jasa (Pasal 93)
22
, Vol. 12, No. 2, Agustus 2014 : 14 - 28                                                                                                          Kriya Tradisional dalam Perspektif HKI (I Nyoman Lodra)       23
g.    Memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran Pasal 90, 91, 92 atau 93 (Pasal 94 jo Pasal 90 jo 91 jo 92 dan pasal 93) Apabila dilihat dari sudut obyeknya maka tindak pidana pada huruf g terdiri atas empat macam. 3.    Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terdapat tindak pidana Hak Cipta sebagai berikut. a.  Tanpa  persetujuan  pelaku  membuat,  memperbanyak,  atau  menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan pelaku (Pasal 72 Ayat (1) jo Pasal 49 Ayat (1)
b.  Tanpa  persetujuan  produser  rekaman  memperbanyak  dan/  atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi (Pasal 72 Ayat (1) jo Pasal 49 Ayat (2)
c.  Dengan  sengaja  menyiarkan,  memamerkan,  mengedarkan  atau  menjual ciptaan  atau  barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta  atau  hak  yang  terkait (Pasal 72 Ayat (2) d.  Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  memperbanyak  penggunaan  untuk
kepentingan komersial program komputer (Pasal 72 Ayat (3)
e.  Dengan   sengaja   mengumumkan   ciptaan   yang   bertentangan   dengan
kebijaksanaan  pemerintah  di  bidang  agama,  pertahanan  dan  keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum (pasal 72 Ayat (4) jo Pasal 17) f.  Dengan  sengaja  memperbanyak  atau  mengumumkan  potret  tanpa  izin
pemiliknya atau ahli warisnya (Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 19)
g.  Dengan  sengaja  mengumumkan  potret  orang  yang  dibuat  tanpa persetujuan orang yang dipotret apabila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret (Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 20)
h.    Dengan sengaja membuat, memperbanyak dan/ atau menyiarkan ulang karya siaran melalui transmisi (Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 49 Ayat (3) i.  Dengan sengaja memegang dan tanpa hak hak cipta, tidak mencantumkan nama pencipta dan mengubah ciptaan (Pasal 72 Ayat (6) jo Pasal 24)
y.      Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  meniadakan  nama  pencipta,  mengganti
atau mengubah judul atau isi ciptaan (Pasal 72 Ayat (6) jo Pasal 55)
k.      Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  meniadakan  atau  mengubah  informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta (Pasal 72 Ayat (7) jo Pasal 25) l.  Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  merusak,  meniadakan  atau  dibuat  tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta (Pasal
72 Ayat (8) jo Pasal 27)
m.    Dengan  sengaja  tidak  memenuhi  kewajiban  perizinan  dan  persyaratan produksi yang ditetapkan (Pasal 72 Ayat (9) jo Pasal 28)
4.    Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan  Varietas  Tanaman,  terdapat  tindak  pidana  Varietas  Tanaman sebagai berikut.
a.  Dengan sengaja memproduksi atau memperbanyak benih, mengiklankan,
menawarkan, dan lain- lain varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT (Pasal 71 jo Pasal 6 Ayat (3)
b.   Konsultan  PVT  yang  dengan  sengaja  tidak  merahasiakan  varietas tanaman dan dokumen permohonan hak PVT (Pasal 72 jo Pasal 13 Ayat (1)
c.  Pegawai kantor PVT dengan sengaja tidak merahasiakan varietas tanaman dan dokumen permohonan hak PVT (Pasal 72 jo Pasal 23)
d.    Dengan sengaja untuk tujuan komersial menggunakan hasil panen dari varietas tanaman yang dilindungi (Pasal 73 jo pasal 10 Ayat (1)
e.  Pemeriksa PVT atau Pejabat yang terkait dengan pemeriksaan substantif dengan  sengaja  tidak  menjaga  kerahasiaan  varietas  yang  diperiksanya (Pasal 74 jo Pasal 30 Ayat (3)
6.    Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, terdapat tindak pidana Rahasia Dagang sebagai berikut : a.    Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain (Pasal 17 Ayat (1)
b.  Dengan  sengaja  mengungkapkan  rahasia  dagang,  mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban menjaga rahasia dagang ( pasal 17 Ayat (1) jo Pasal 13 )
c.  Dengan sengaja memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 17 Ayat (1) jo Pasal 14 )
7.    Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terdapat tindak pidana desain Industri sebagai berikut. a.  Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor  dan/  atau  memgedarkan  barang  yang  diberi  hak  desain industri (Pasal54 Ayat (1) jo Pasal 9 )
b.    Dengan  sengaja  tidak  mencantumkan  nama  pendesaian  hak  desain industri dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri (Pasal 54 Ayat (2) jo Pasal 8) c.  Dengan sengaja melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan hak desain industri (Pasal 54 Ayat (2) jo pasal 23)
24 , Vol. 12, No. 2, Agustus 2014 : 14 - 28                                                                                                          Kriya Tradisional dalam Perspektif HKI (I Nyoman Lodra)       25
d.      Dalam  hal  pengalihan  hak  desain  industri  dengan  sengaja  tidak  lagi mencantumkan  nama  dan  identitas  pendesain  desain  industri,  maupun dalam daftar umum desain industri (Pasal 54 ayat (2) jo Pasal 32)
8.    Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), terdapat tindak pidana DTLST sebagai berikut.
a.  Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor,  dan/  atau  mengedarkan  barang  yang  didalamnya  terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak DTLST (Pasal 42 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) b.    Dengan sengaja tidak mencantumkan nama pendesaian dalam sertifikat DTLST, daftar umum DTLST, dan berita resmi DTLST (Pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 7) c.  Pegawai  Direktorat  Jenderal  atau  orang  yang  karena  tugasnya  bekerja untuk  dan/  atau  atas  nama  direktorat  jenderal  sengaj  tidak  menjaga kerahasiaan permohonan (Pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 19) d.  Dalam  hal  pengalihan  hak  DTLST  dengan  sengaja  tidak  lagi mencantumkan  nama  dan  identitas  pendesain  DTLST  dalam  sertifikat DTLST, berita resmi DTLST, maupun dalam daftar umum DTLST (Pasal
42 Ayat  (2)  jo  Pasal  24).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51 Tahun  2007 memberikan  batasan  tentang  pengertian  ”indikasi  geografis”  sebagai suatu  tanda  yang  menunjukan  daerah  asal  suatu  barang,  yang  karena faktor  lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam,  manusia,  kombinasi kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Juga merupakan nama tempat atau daerah maupun  tanda tertentu lainnya yang menunjukan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh ”indikasi Geografis.”

## KRIYA TRADISIONAL DALAM HAK CIPTA
Pemahaman tentang traditional knowledge yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2002 tentang  Hak  Cipta  merupakan  masalah  hukum  baru  yang  berkembang,  baik ditingkat  nasional  maupun  internasional.  Hal  ini  disebabkan  belum  terpenuhi instrumen hukum domestik yang memberikan perlindungan secara optimal pada kriya  tradisional  dan  sering  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab, karena tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, sebagai bentuk way of life yang lahir dari semangat untuk bertahan ( survive ). Oleh  karena  pemahaman  tentang traditional  knowledge ,  merupakan pengetahuan  tradisional  tentang  inovasi  dan  praktik  dari  masyarakat  lokal
dikembangkan melalui pengalaman negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dari generasi ke generasi, lalu menjadi milik kolektif. Untuk perlindungan yang mempertahankan traditional knowledge melalui hukum tradisional ( exsiting legal mechanisms ), berupa kontrak pembatasan akses ( acces restriction ), yang sifatnya tidak  mengikat,  dengan  mengadopsi  ketentuan  internasional,  pemerintah  dan sektor  swasta,  organisasi  kemasyarakatan  profesional,  dalam  bentuk  kompilasi penemuan, pendaftaran dan data base tentang pengetahuan tradisional.
Walaupun  perlindungan  mengenai  “foklor”  termasuk  kriya  tradisional masih  dirasakan  sulit  ditentukan,  karena  kesulitan  dalam  membuktikan keasliannya,  maka  banyak  orang  asing  mencuri  kesempatan  untuk mengeksploitasi karya-karya tradisional, seperti yang terjadi pada ragam hiasan Kalimantan, Ponorogo, Bali (Lodra, 2011). Tanpa izin pencipta karya tradisional, ataupun  yang  melalui  negara  karya  tradisional  tersebut  diambil,  dirampas dilindungi  dengan  Hak  Cipta  dan  menjadi  milik  idividu.  Kenyataan memprihatinkan  mengingat  bangsa  ini  sangat  potensial  dalam  hal  kekayaan traditional knowledge . Kondisi semacam ini akan semakin terpuruk dan tidak akan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya, jika dibiarkan tanpa ada proteksi dan tidak ada kebanggaan pada nilai-nilai tradisi budaya yang telah tumbuh dan hidup secara turun temurun hidup di masyarakat.

## INDIKASI PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pelanggaran  terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  memiliki  ruang lingkup  yang  sangat  luas  dan  kompleks,  meliputi  pemalsuan,  pembajakan, penyadapan,  dan  pembocoran  informasi  rahasia,  menawarkan,  serta memperdagangkan.  Di  dalam  mengidentifikasi  pelanggaran  ketentuan  undang- undang HKI, lebih terfokus pada pelanggaran Hak Cipta, sering menjadi polemik di masyarakat.
Menurut Pasal 1 Angka 3 UU RI  No.19 Tahun 2002, yang dimaksudkan dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Hal ini mencakup dalam Pasal 12. a.  Buku,  program  komputer,  pamflet,  perwajahan  ( lay  out )  karya  tulis  yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis. Yang dimaksud dengan perwajahan karya  tulis  adalah  karya  cipta  yang  lazim  dikenal  dengan typhographical arrangement ,  yaitu  aspek  seni  dalam  susunan  dan  bentuk  penulisan  karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna, dan susunan atau tata letak  huruf  indah  yang  secara  keseluruhan  menampilkan  wujud  yang  khas. Berlaku  selama  hidup  pencipta,  hingga  50  (lima  puluh)  tahun  setelah meninggal dunia penciptanya.
26 , Vol. 12, No. 2, Agustus 2014 : 14 - 28                                                                                                          Kriya Tradisional dalam Perspektif HKI (I Nyoman Lodra)       27
b.      Ceramah,  kuliah,  pidato,  dan  ciptaan  lain  yang  sejenis  dengan  itu.  Yang dimaksud dengan ciptaan lain yang sejenis adalah ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan, seperti ceramah,
kuliah, dan pidato.
c.  Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; adalah ciptaan yang bebentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.
d.    Lagu atau musik dengan atau tanpa teks, yang diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.
e.    Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim f.  Seni  rupa  dalam  segala  bentuk,  seperti  seni  lukis,  gambar,  seni  ukir,  seni kaligrafi,  seni  pahat,  seni  patung,  kolase  dan  seni  terapan. Yang  dimaksud gambar, antara lain motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf  indah dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.
g.    Arsitektur, antara lain meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.
h.    Peta. Suatu gambaran dan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada  di  atas  ataupun  di  bawah  permukaan  bumi  yang  digambarkan  pada suatu biang datar dengan skala tertentu.
i.     Seni batik, yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang. Ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri, karena memiliki nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya.
j.     Fotografi
k.    Sinematografi. Karya ini merupakan media komunikasi massa gambar gerak ( moving images ), antara lain film dokumenter, film skenario, dan film kartun. Karya tersebut dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik  dan/atau  media  lain  yang  memungkinkan  untuk  dipertunjukan  di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya.
l.  Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Yang dimaksud bunga rampai adalah ciptaan dalam bentuk buku  yang  berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan. Yang dimaksud dengan database adalah kompilasi data  dalam  bentuk  apapun  yang  dapat  dibaca  oleh  mesin  (komputer)  atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu  merupakan  kreasi  intelektual.  Yang  dimaksud  dengan  pengalihwujudan adalah  pengubahan  bentuk,  misalnya  dari  bentuk  patung  menjadi  lukisan, cerita  roman  menjadi  drama,  drama  menjadi  sandiwara  radio  dan  novel
menjadi film. Keseluruhannya berlaku selama hidup pencipta, hingga 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia penciptanya.
Yang berhubungan dengan Hak Moral, suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun  hak  ciptanya  telah  diserahkan  kepada  pihak  lain,  kecuali  dengan persetujuan  pencipta atau dengan  persetujuan  ahli  warisnya  dalam  hal  pencipta telah meninggal dunia (Pasal 24 Ayat (2). Sedangkan bentuk pelanggaran terhadap Hak  Cipta  pada  dasarnya  berkisar  pada  2  (dua)  hal  pokok. Pertama ,  dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kebijaksanaan  pemerintah  di  bidang pertahanan  dan  keamanan  negara,  kesusilaan  serta  ketertiban  umum. Kedua , dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan  atau  barang  hasil  pelanggaran  hak  Cipta.  Pelanggaran  Hak  Cipta  yang dilakukan  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah) di atur dalam Pasal 72 Ayat (1) ).

## PENUTUP
Agar  perlindungan  hukum  kekayaan  intelektual  (KI)  terhadap pengetahuan traditional  knowledge akan  berakibat  pada  peningkatan  ekonomi yang  mampu  bersaing  dalam  pasar  global,  sekaligus  dapat  memperoleh  atau memiliki  kembali  aset-aset  yang  telah  diklaim  atau  diakui  sebagai  hak  milik negara atau bangsa lain tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu, perlu adanya pembudayaan HKI di masyarakat.
Perlindungan  di  bidang  HKI  akan  efektif  apabila  berbagai  ketentuan perundang-undangan  di  bidang  Hak  Cipta  dilaksanakan  dengan  tertib  oleh masyarakat  serta  ditegakkan  secara  konsisten  oleh  Penegak  Hukum,  Penyidik PPNS Hak Kekayaan Intelektual, Penuntut Umum, dan Lembaga Peradilan Tata Niaga dan lembaga lain yang terkait.
Catatan Daftar Pustaka : Tulisan cetak merah menunjukkan kalau daftar tersebut tidak digunakan dalam pembahasan. Rekomendasi ke tim redaksi dicoret saja. Terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA
Asian  Law  Group  Pty.  Ltd, Indonesia  Australia  Specialised  Training  Project Phase II, Intellectual Property Rights ( Elementary ) Indonesia, AusAID IASTP. Adolf, Huala, 2008, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, Sinar Grafika.
28
, Vol. 12, No. 2, Agustus 2014 : 14 - 28
Bagus,   I   Gusti   Ngurah,1997, Masalah   Budaya   dan   Pariwisata   dalam Pembangunan, Denpasar, Kajian Budaya Udayana Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Chazawi, Adami, 2007, Tindak pidana Hak atas Kekayaan Intelektual, Malang, Bayumedia Publishing. Djaja S. Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdatatentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung, CV. Nuansa Aulia .
Emirzon,  Joni,  2001, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  luar  Pengadilan (Negoisasi,  Mediasi,  Konsiliasi  dan Arbitrase  ) ,  Jakarta,  PT.  Gramedia
Pustaka Utama.
Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S Tangkilisan, 2007, Kebijakan dan Manajemen  Hukum  Merek, Yogyakarta,  Yayasan  Pembaruan Administrasi Publik Indonesia ( YPAPI ).
Gautama, Sudargo, Rizawanto Winata, 1993, Hukum Merek Indonesia , Bandung, PT. Citra Adtya Bakti,. Gautama, Sudargo, 1995, Segi- Segi Hukum Hak Milik Intelektual , Jakarta, PT. Eresco.
Kitab Undang- Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual HaKI, Permata Press. Lodra.  2012. Kriya  Tradisional  dalam  Cengkraman  Kapitalis. Sari  Kayangan: Indonesia.
. 2013. Media Religi Dalam Pusaran Global. Bintang Surabaya: Surabaya Muhammad Djumhana, Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Tjahyo   Harry   Wilopo,   2007, Jurus   Jitu   Membangun   Merek   untuk   UKM,
Yogyakarta, Medpress.
Faisal   Salam,   Moch, Penyelesaian   sengketa   Bisnis   secara   Nasional   dan Internasional, Mandar Maju, Jakarta, 2007
Saidin, H. OK. 2004. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Grafindo Persada: Jakarta