Media  Sosial  Sebagai  Ruang  Digital  Terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
Studi  Literatur  terkait  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  ditinjau  dari  Psikologi Forensik

## Adelia Octavia Siswoyo, Ahmad Gimmy P. Siswadi
Universitas Padjadjaran adelia21005@mail.unpad.ac.id, ahmad.gimmy@unpad.ac.id

## Abstract
Advances in technology and social media which are developing quite rapidly not only provide many positive benefits, but also trigger cyber crimes, one of which is online gender-based violence (KBGO) in the realm of social media. KBGO itself is a new form of gender- based violence that occurs due to the influence and assistance of technology. The purpose of this article aims to examine cases of KBGO in Indonesia that occur on social media and what are the rules and impacts of KBGO. The method in this study was carried out by studying the literature through searching related literature that has been published regarding KBGO that occurs on social media. The results found that reporting of KBGO cases in Indonesia in general has always increased every year. The increasing number of KBGO survivors and there are no regulations that significantly regulate KBGO, resulting in a loss of safe space for women to be able to use the internet, especially social media.
Keywords : Kekerasan Berbasis Gender Online, Media Sosial

## PENDAHULUAN
Media yang berkembang dengan pesat serta kemajuan berbagai teknologi tentunya dapat dirasakan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Media sosial sendiri saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan  penting  bagi  setiap  orang,  dimana  hadirnya  smartphone  mendukung  peningkatan penggunaan media komunikasi. Junawan & Laugu (2020) memaparkan terdapat pertumbuhan di Indonesia  dalam  pemakaian  media  sosial,  dimana  hal  ini  ternyata  membuat  indonesia  berada dalam posisi peringkat ketiga setelah China sebagai pengguna jaringan internet terbesar. Dikutip dari  Datareportal  (Hasya,  2023)  terhitung  hingga  Januari  2023,  setidaknya  terdapat  167  juta pengguna  media  sosial  di  Indonesia,  dimana  dapat  diartikan  bahwa  78  persen  dari  212,9  juta pemakai internet di Indonesia merupakan pengguna media sosial. Dengan kata lain, 60,4 persen WNI menggunakan media sosial, terhitung dari total penduduk 276,4 juta. Selain itu, ditemukan bahwa pengguna internet di cukup aktif dalam mengakses internet termasuk media sosial, yaitu penggunaan internet waktu sekitar 7 jam 59 menit sampai 8 jam.
Pengguna  media  sosial  di  indonesia  dapat  dikategorikan  cukup  besar,  dengan  rentang  usia pengguna yaitu 16 sampai 64 tahun (Junawan & Laugu, 2020). Ada berbagai pengguna media sosial dengan  berbagai  macam  kepentingan  didalamnya,  dimana  para  pengguna  ini  cukup  bisa  saling berkomunikasi dan mengakses konten dari pengguna satu sama lain. Kebebasan akses ini tentunya dapat  menimbulkan  dampak  pada  masyarakat,  yang  mungkin  seperti  tersebarnya  berita  hoax, konten yang kurang mendidik bahkan kejahatan di dunia maya atau yang kerap disebut dengan cybercrime.
Cybercrime  didefinisikan  sebagai  tindakan  ilegal  yang  dilaksanakan  melalui  jaringan  internet, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi ataupun menimbulkan kerugian pada orang lain.
Kemudian Gregory (Arifah, 2011) mendefinisikan cybercrime atau kejahatan siber sebagai suatu gambaran dari  tindak  kriminal  virtual  dengan  memanfaatkan  teknologi  seperti  komputer,  laptop, handphone yang terhubung dengan jarinagn internet, dengan tujuan melakukan eksploitasi serta mengakses device lain yang terhubung jaringan internet juga tanpa izin atau secara ilegal. Istilah cybercrime pertama kali muncul pada tahun  1988,  dimana  maraknya  dibentuk  virus  untuk  merusak  dan  menyebabkan  komputer  tidak  dapat digunakan. Pada era saat ini, Christian (Christian, 2020) menyebutkan bahwa hadirnya perkembangannya kekerasan berbasis siber tidak sekadar kejahatan dalam bentuk hacking, carding, cracking , tetapi juga tumbuh berbagai jenis tindakan tindak kriminal siber, salah satunya kekerasan berbasis gender yang terlaksana di dunia  maya,  atau  dalam  istilah  Bahasa  Indonesia  disebut  dengan  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online (KBGO).
KBGO  adalah  kekerasan  yang  difasilitasi  teknologi  seperti  internet  oleh  seseorang  dengan  tujuan melecehkan berdasarkan gender atau seks yang dimiliki korban (Sari, 2021). Seperti kasus kekerasan berbasis gender pada umumnya, yang paling berisiko menjadi korban KBGO adalah perempuan. Dilansir dalam Dirna (2021) KBGO di Indonesia terus melonjak dalam enam tahun kebelakang. Tahun 2019 tercatat 241 kasus KBGO dalam Komnas Perempuan, yang kemudian naik tiga kali lipat menjadi 940 kasus pada tahun 2020.  Berdasar  CATAHU  2023  yang  dilaporkan  Komnas  Perempuan,  terjadi  peningkatan  pengaduan terkait kekerasan berbasis gender, yang pada 2021 tercatat 4.322, menjadi 4.371 kasus pada 2022. Kejahatan pada  ranah  publik  sendiri  tercatat  sebanyak  1.276  kasus,  dengan  jumlah  kasus  tertinggi  berupa  KBGO sebanyak 869 kasus.
Sehubungan dengan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender yang terus meningkat dengan dominasi pada ranah siber dan internet, maka penulisan artikel ini bertujuan untuk membuat pembahasan terkait bagaimana media sosial menjadi tempat yang rentan dilakukannya kejahatan berbasis gender, dampak yang terjadi kepada korban KBGO di media sosial secara psikologis, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan KBGO dan menanganinya menurut hukum yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini disusun berdasarkan studi literatur deskriptif. Penulis menuliskan deskripsi mengenai bagaimana permasalahan KBGO marak terjadi di media sosial, dampak yang terjadi pada pengguna media sosial serta penanganan seperti apa yang bisa dilakukan khususnya di Indonesia. Pengumpulan data yang ada dilakukan dengan studi kepustakaan melalui pencarian literatur serta jurnal yang sudah terpublikasi melalui Google Scholar melalui kata kunci seperti: ‘kekerasan berbasis gender online’, ‘kekerasan berbasis gender di media sosial’, ‘pelecehan seksual online’ serta ‘cyber revenge porn’. Metode tersebut dipilih penulis dengan tujuan menemukan dan menuliskan dasar teori para ahli terkait objek penelitian, kemudian melakukan identifikasi studi yang memiliki keterkaitan mengenai dampak psikis dan penanganan hukum pada kasus kekerasan berbasis gender online pada media sosial.

## KERANGKA KONSEPTUAL
A. Media Sosial
Media sosial merupakan kumpulan perangkat lunak, dimana perangkat lunak ini memungkinkan baik individu maupun komunitas untuk bisa saling berkomunikasi, berbagi serta berkolaborasi (Boyd, 2009). Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial merupakan bentuk aplikasi berbasis internet yang memberi  media  diciptakannya  sebuah  konten  serta  adanya  kemungkinan  pertukaran  konten  dari sesama pengguna. Media sosial didefinisikan oleh Cahyono (2016) sebagai sebuah media online yang
membantu  terjadinya  interaksi  sosial,  dimana  penggunaan  teknologi  web-based  ini  mengubah komunikasi antar penggunanya sebagai dialog yang interaktif.
Hayati  (2021),  menjelaskan  bahwa  terdapat  berbagai  fitur  yang  ditawarkan  dari  media  sosial, dimana  fitur-fitur  ini  menawarkan  berbagai  kemudahan  untuk  para  penggunanya.  Inovasi  baru diberikan sebagai bentuk sarana untuk membentuk sebuah interaksi dan hubungan dengan orang lain. Tidak hanya chat, tapi para penggunanya diberikan kemudahan untuk bisa mengunggah foto atau video, panggilan suara ataupun video. Adanya media sosial tentu sangat membantu masyarakat untuk bisa melakukan interaksi dengan sesama pengguna, hingga membentuk sebuah relasi baru baik secara individu maupun komunitas. Akses internet yang sudah mudah didapatkan dan proses pembuatan akun media sosial yang sederhana membuat penggunaan media sosial semakin umum dan menjadi kebutuhan baru dalam kehidupan bermasyarakat.
Masyarakat Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbanyak di dunia. Dikutip dalam website goodstats (Hasya, 2023), 78% persen pengguna internet di Indonesia tercatat merupakan pengguna aktif media sosial. Aplikasi media sosial yang paling banyak  digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia  sendiri  merupakan  whatsapp,  dengan  perkiraan terdapat 92,1% pengguna internet di Indonesia yang secara aktif merupakan pengguna whatsapp. Peringkat kedua diduduki oleh aplikasi instagram, disusul facebook, tiktok, telegram dan twitter.
Tabel 1. Media Sosial yang Aktif digunakan di Indonesia
Aplikasi Media Sosial Presentase Whatsapp 92,1% Instagram 89,15% Facebook 83,8% Tiktok 70,8%
Media  sosial  dapat  disebut  sebagai  salah  satu  bentuk  nyata  dari  adanya  kemajuan  teknologi informasi (Hayati, 2021). Perkembangan terkait teknologi informasi dan penggunaan internet saat ini sangat diperlukan untuk membantu berbagai aktivitas masyarakat. Penggunaan internet yang semakin  umum  dan  pesatnya  perkembangan  teknologi  ini  yang  membuat  terciptanya  berbagai platform-platform seperti Instagram , WhatApp, Facebook, Twitter, Telegram, dan Youtube . Tak hanya interaksi,  para  pengguna  media  sosial  juga  dengan  cepat  dapat  mengakses  informasi  terkini diberbagai  penjuru  dunia.  Konten  yang  kian  hari  kian  menarik  juga  menambah  daya  tarik penggunaan media sosial.
Kecanggihan  yang  ditawarkan  oleh  teknologi  tentu  tetaplah  sebuah  buah  karya  manusia,  yang tentunya  tidaklah  sempurna  dan  tidak  luput  dari  kekurangan.  Dibalik  kemudahan  dan  fitur canggih  yang ditawarkan,  tetaplah  ada hal-hal  yang  mungkin  akan  berdampak negatif  bagi  para pengguna media sosial, salah satunya adalah kejahatan dan penyimpangan sosial yang muncul di media sosial. Hayati (2021) menjelaskan bahwa penyimpangan sosial yang dapat muncul di media sosial bisa dalam bentuk yang beragam, salah satu contohnya berupa kekerasan berbasis gender yang terjadi secara online.

## B. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan tindak kekerasan yang berlangsung sebagai akibat dari timpangnya distribusi kekuasaan antara gender yang dimiliki pelaku dan korban, yang biasanya terjadi dengan perempuan sebagai korban. Ada penekanan khusus dari istilah "kekerasan berbasis gender"  terkait  akar  masalah  dari  kekerasan  yang  kerap  terjadi  pada  perempuan,  yaitu  berupa ketimpangan gender (Kania, 2016). Ketimpangan gender ini sendiri didefinisikan bahwa antara penyintas  dan  pelaku,  adanya  sebuah  relasi  gender  yang  mana  pelaku  mampu  mengontrol  dan menguasai situasi dimana korban tidak berdaya atas kuasa tersebut.
Arief (2018) menjelaskan bahwa deklarasi PBB yang membahas penghapusan kekerasan terhadap perempuan (1993) serta Konferensi perempuan sedunia IV di Beijing (1995) memberikan definisi yang  lebih  luas  terkait  KBG:  "Tindakan  kekerasan  apapun  yang  terjadi  berdasar  gender  dan berakibat adanya bahaya secara fisik, seksual, dan psikologis terhadap perempuan serta penderitaan perempuan, termasuk ancaman yang akan dilakukan dari tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan atau  pencabutan  kebebasan  secara  sewenang-wenang  baik  dalam  kehidupan  publik  maupun pribadi". Fenomena terkait KBG ini tidak pernah surut dan selalu menjadi perhatian yang layak dikaji, khususnya pada negara dengan budaya patriarki yang menyebabkan adanya ketimpangan gender, seperti Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi, ternyata terbentuk sebuah jenis baru dalam KBG yang kini mulai sering banyak pengaduan pada Komnas Perempuan, yaitu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  didefinisikan  APC  (Association  of  Progressive Communication)  merupakan  sebuah  bentuk  kekerasan  berbasis  gender  yang  difasilitasi  media komunikasi dan teknologi informasi, seperti handphone , jaringan internet, media sosial serta surat elektronik atau e-mail (Adkiras, Zubarita, & Fauzi, 2021). Komisi Nasional Antikekerasan pada Perempuan  (Komnas  Perempuan,  2011)  menyatakan  pengertian  lain  KBG  di  dunia  maya  yang diingat dengan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berbasis siber, berupa kejahatan siber yang korbannya seorang perempuan, dan seringkali berkaitan dengan tubuh perempuan yang digunakan sebagai objek pornografi. Serupa dengan kasus kekerasan berbasis gender secara umum, perempuan menjadi sosok yang paling berisiko menjadi korban KBGO.
Ihsani  (2021)  menuliskan  macam-macam  bentuk  KBGO  yang  dikategorikan  oleh  Komnas Perempuan  dan  IGF.  Komnas  Perempuan  membagi  KBG  yang  berlangsung  online  kedalam kategori,  antara  lain  kegiatan  memperdaya  ( cyber  grooming ),  pelecehan  online  ( cyber  harassment ), peretasan  ( hacking ),  konten  ilegal  ( illegal  content ),  pelanggaran  privasi  ( infringement  of  privacy ), ancaman  distribusi  foto/video  pribadi  ( malicious  distribution ),  pencemaran  nama  baik  ( online defamation ),  dan  rekrutmen  online  ( online  recruitment ).  Kemudian  Internet  Government  Forum (IGF)  memaparkan  bahwa  jenis  KBGO  juga  tercakup  dalam  beberapa  cakupan  tindakan,  yaitu seperti stalking atau penguntitan, intimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ungkapan kebencian dan terakhir eksploitasi.

## PEMBAHASAN

## Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia
Kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan sebuah ragam yang cukup baru dari kekerasan yang kerap berlangsung karena dampak dari  hasil pertumbuhan teknologi (Ratnasari, Sumartias, & Romli, 2020). Dirna (2021) menyebutkan bahwa jenis kekerasan ini masih belum menjadi  hal  yang  umum  dipahami  oleh  masyarakat  Indonesia.  Masih  banyak  masyarakat  yang belum memahami terkait kekerasan berbasis gender, yang membuat KBG secara online juga masih belum terlalu dipahami secara umum. Macam kekerasan yang mungkin menyerang sebuah identitas gender  atau  minoritas  gender  di  dunia  maya  masih  dirasa  asing  dan  belum  jelas  dipahami batasannya. Istilah KBGO sendiri baru dikenalkan Komnas Perempuan pada Catatan Tahunan (CATAHU) di tahun 2020. Juditha (2022) menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender online muncul karena sebagian besar aktivitas masyarakat yang beralih dilakukan sicara daring atau online, dan  berpusat  pada  ruang  virtual.  Korban  KBGO  sendiri  secara  umum  adalah  perempuan  yang dihubungkan dengan tubuh yang dimilikinya.
Kasus KBGO sendiri selalu meningkat setiap tahunnya. Sesuai dengan Catatan Tahunan Komnas  Perempuan  di  tahun  2017,  tercatat  laporan  terkait  kasus  KBGO  hanya  sejumlah  16 pengaduan. Jumlah tersebut meningkat secara drastis pada tahun 2018 menjadi 97 kasus, hingga pada tahun 2022 tercatat pengaduan terkait KBGO mencapai 1697. Pengaduan tertinggi tercatat pada tahun 2021, dimana laporan kasus mencapai 1721 kasus.
Tabel 2. Peningkatan Kasus KBGO di Indonesia berdasarkan CATAHU

## Tahun Pelaporan  Jumlah Laporan kasus
2017 16 2018 97 2019 281 2020 940 2021 1721 2022 1697
Laporan pada tahun 2022 yang tercatat pada CATAHU 2023 terkait kekerasan berbasis gender  online  lebih  rendah  1.4%  dibanding  tahun  2021.  Jumlah  kasus  yang  tercatat  di  ranah personal sebanyak 821 kasus, yang mana kasus ini didominasi kekerasan seksual. Kasus terbanyak dilakukan  oleh  mantan  pacar  (549  kasus),  pacar  (230  kasus).  KBGO  di  ranah  publik  tercatat sebanyak 383 kasus, yang paling banyak tercatat dilakukan oleh “teman media sosial”. Terjadinya KBGO  kerap  disebut  berupa  dampak  atas  perkembangan  jaringan  internet  yang  sudah  merata, semakin  mutakhirnya  sebuah  peredaran  teknologi  informasi,  dan  juga  semakin  populer penggunaan media sosial pada masyarakat umum.

## Media Sosial menjadi ruang rentan terjadinya KBGO
Pada era digital saat ini, media sosial menjadi sebuah ruang bagi individu untuk bisa saling berinteraksi (Hayati, 2021). Para individu membuat akun pribadi untuk dapat bisa membangun relasi dan jaringan dengan individu lainnya di dunia maya, dimana akun-akun yang dibentuk bisa menunjukkan  sebuah  jati  diri  ataupun  cara  individu  mempresentasikan  dirinya  untuk  bisa mendapat relasi. Beberapa individu juga kerap membentuk akun anonim untuk melakukan hal-hal seperti tidak dikenali teman atau relasi di dunia nyata saat berkomentar atau membentuk konten di media sosial.
Media  sosial  menawarkan  banyak  fitur  dan  manfaat  yang  bisa  dirasakan  oleh  para penggunanya, akan tetapi tidak sedikit ditemukan penyimpangan yang dilakukan para pengguna sosial  media  itu  sendiri.  Hayati  (2021)  menyebutkan  perilaku  KBGO  sendiri  adalah  salah  satu gambaran  dari  penyimpangan  sosial,  yang  mana  kurang  pantas  dengan  norma  di  masyarakat. Penyimpangan yang terjadi ini juga menyebabkan interaksi yang ada dalam media sosial menjadi rusak dan tidak lagi aman.
Hayati (2021) menyebutkan bahwa kasus KBGO yang paling banyak terjadi pada media sosial, seperti instagram. Whatsapp dan facebook. Maraknya terjadi KBGO di media sosial sendiri ternyata menjadi ruang baru untuk para pelaku melakukan kekerasan yang tercatat terus meningkat sejak  pandemi  COVID-19.  Keberadaan  akun  anonim  yang  banyak  terbentuk  serta  kerentanan media sosial mengalami peretasan membuat peningkatan terkait kasus KBGO. Dikutip dari tempo pada  tahun  2020,  kasus  KBGO  berupa  tindak  pelecehan  perempuan  tercatat  pada  sejumlah platform media sosial, dan facebook sebagai media sosial teratas, sekitar 39%.
Tabel 3. Platform media sosial dengan kasus KBGO di Indonesia
Aplikasi Media Sosial Presentase Facebook 39% Instagram 23% Whatsapp 14% Snapchat 10% Twitter 9% Tiktok 6%
Bentuk  kekerasan  yang  terjadi  juga  beragam.  Kusuma  &  Arum  (SAFEnet,  2019) menyebutkan bahwa KBGO sendiri merupakan salah satu bentuk pelanggaran privasi, dimana para pelaku bertindak bukan atas persetujuan dari korban. Tindakan kekerasan siber ini sendiri sangat berkaitan dengan kekerasan seksual, dimana contoh dari kasus KBGO yang kerap terjadi adalah pelecehan  seks  daring  dengan  kekerasan  verbal,  proses  pelaku  meyakinkan  korban  untuk melakukan  hal-hal  cabul  atau  online  grooming,  atau  ancaman  terkait  penyebaran  foto/  video asusila.
KBGO yang terjadi di media sosial sejatinya serupa dengan kekerasan yang terjadi di dunia nyata, hanya saja ada media virtual yang menjadi ruang baru, dimana dalam dunia maya sendiri para pelaku tindak KBGO lebih bebas dalam melakukan aksinya, karena identitas yang mudah ditutupi atas akun anonim yang mereka bentuk. Fenomena ini membuktikan bahwa korban yang utamanya  perempuan  tidak  lagi  memiliki  ruang  nyaman  dan  aman,  sekalipun  di  dunia  maya (Hayati, 2021).

## Dampak KBGO di Media Sosial
Semakin  luasnya  peristiwa  KBGO  tentu  menjadikan  sempitnya  ruang  aman  bagi  para perempuan dan gender minoritas lainnya baik di dunia nyata maupun maya. Akibat dan efek yang dirasakan  pada  korban  KBGO  tentu  hanya  menimbulkan  kerugian,  baik  secara  fisik  psikis, ekonomi bahkan seksual (Kusuma & Arum, 2019). Menurut Munir (dalam Hayati, 2021), KBGO sendiri  merupakan  perilaku  yang  dilakukan  pelaku  secara  sepihak,  dimana  korban  tidak mengharapkan  perilaku  tersebut  dilakukan  kepada  dirinya.  Perilaku  ini  menjadikan  korban merasakan amarah, perasaan benci, malu hingga tersinggung.
Para  penyintas  atau  korban  tindak  KBGO  bisa  merasakan  dampak  atau  kerugian  yang berbeda-beda. SAFEnet (2019) menyebutkan, para penyintas KBGO kerap memutuskan menarik diri dan menjauhi lingkungan sosial, bahkan termasuk kerabat dan keluarga. Penyebaran konten pribadi  tanpa  persetujuan  membuat  penyintas  merasa  dipermalukan  didepan  umum  dan menjadikan mereka merasa tidak berdaya untuk bisa ikut dan berperan serta baik dalam ruang virtual ataupun ruang publik di dunia nyata. Kerugian ekonomi juga bisa dirasakan dari tindak KBGO, dimana citra dari para penyintas menjadi negatif dan melanggar norma dan aturan. Sangat mungkin menyebabkan penyintas kehilangan sumber penghasilan dan pekerjaan mereka.
Dampak  atau  kerugian  yang  paling  dirasakan  dan  mungkin  sangat  berdampak  kepada kondisi penyintas KBGO adalah kerugian secara psikologis. Para korban secara psikis terpengaruh dan merasakan hal-hal negatif. Kerugian psikologi yang rentan dirasakan korban adalah perasaan cemas,  merasa  takut,  frustasi  hingga  depresi.  Perasaan  secara  negatif  yang  dirasakan  ini  sangat mungkin menyebabkan para korban melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri mereka, seperti secara ekstrem korban ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri.
Pengalaman menjadi korban KBGO juga memberikan ketakutan kepada para penyintas untuk  melakukan  kegiatan  di  ruang  virtual  maupun  dunia  nyata.  Para  penyintas  kehilangan kepercayaan  atas  keamanan  untuk  bisa  menggunakan  teknologi  digital,  yang  mana  membuat mereka  menghapus  akun-akun  pribadi  mereka  di  sosial  media  (SAFEnet,  2019).  Hal  ini  tentu membatasi ruang gerak mereka untuk bereskpresi, serta terbatasnya informasi yang bisa mereka akses akibat perasaan takut yang dimiliki.
Situmeang & Nurkusumah (2021) menyebutkan bahwa tidak hanya perselisihan gender yang menimbulkan adanya tindak KBGO. Faktor psikologis yang disebabkan para pelaku juga ikut berpengaruh, dimana mereka sangat mungkin menjadi korban atas ketidakmampuannya terkait membela dirinya, yang akhirnya membuat ia melakukan hal serupa kepada korban yang ia pilih. Tingkat moral yang rendah serta adanya kekurangan atas pendidikan seksual yang diterima juga menjadi salah penyebab terbentuknya seorang pelaku KBGO.

## Penanganan KBGO di Indonesia Belum Sepenuhnya Melindungi Perempuan di Ruang Virtual
Perkembangan teknologi yang semakin canggih, ditambah kondisi pandemi yang sempat terjadi memaksa masyarakat untuk melakukan kegiatan secara daring, termasuk berkomunikasi satu sama  lain.  Kondisi  ini  membuat  KBGO  menjadi  lebih  sering  terjadi  dan  menjadi  salah  satu kekerasan  berbasis  gender  yang  dilaporkan  dan  terjadi  terus  menerus.  Meskipun  begitu, penanganan yang bisa dilakukan terkait KBGO di Indonesia sendiri masih sangat sulit dilakukan, seperti untuk memberikan hukuman pelaku ataupun korban untuk bisa mendapatkan haknya.
Saat ini, peraturan terkait KBGO diatur dalam beberapa UU. Situmeang & Nurkusumah (2021)  menjelaskan  bahwa penerapan  hukum  terkait tindak  KBGO  dapat  dilihat  dalam  aturan terkait kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan, seperti yang tertera pada KUHP Pasal 289 yang  menjelaskan  terkait  perbuatan  cabul  kemudian  pasal  335  ayat  1  tentang  perbuatan  tidak menyenangkan. UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 29 juga dapat menjadi penerapan hukum atas KBGO, yang mengatur terkait penindakan pelaku atas penyebarluasan konten pribadi yang  berakibat  mampu  diakses  secara  publik.  UU  ITE  atau  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  terkhusus  pada  Pasal  27  terkait  Asusila,  perjudian, penghinaan,  pemerasan  serta  Pasal  35  yang  menjelaskan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Undang Undang No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga secara spesifik merupakan aturan terkait kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.
Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan seharusnya dapat mengatur terkait penerapan  hukum  dari  KBGO.  Sayangnya,  Adkiras,  dkk.  (2021)  menyampaikan  bahwa  masih belum  ada  sebuah  definisi  pasti  terkait  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  yang  diatur  dalam perundang-undangan di Indonesia. Secara singkat, KBGO dapat diartikan sebagai tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang siber. Akibat perkembangan internet selalu memunculkan bentuk KBGO  baru  seperti  cyber  harassment,  cyber  grooming  atau  infringement  of  privacy  membuat sulitnya menentukan definisi KBGO secara resmi pada aturan di Indonesia.
Pramana & Subekti (2020) mengkaji terkait bagaimana bentuk memberi lindungan hukum KBGO di Indonesia sendiri, dapat ditinjau dari UU No 13 tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan  Korban.  Dalam  undang-undang  tersebut,  tidak  ada  yang  mengatur  perlindungan  hukum terhadap  korban  KBGO,  dimana  hanya  mengatur  terkait  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan korban  penganiyaan  berat,  dan  masih  belum  perlindungan  hukum  terkait  korban  dari  tindak pidana secara umum.
Komnas Perempuan (2023) menyatakan bahwa penegakan hukum melalui UU Pornografi justru dapat memberikan potensi terjadinya over kriminalisasi para korban yang dijadikan objek pornografi. Aturan yang juga dinilai dapat menimbulkan masalah dalam upaya mengatasi kasus KBGO merupakan UU ITE, dimana UU ini justru memunculkan permasalahan, dimana KBGO merupakan  tindakan  penyerangan  pada  seksualitas  dan  identitas  gender,  akan  tetapi  undang- undang  tersebut  kurang  bisa  memberi  jaminan  terkait  keselamatan  dan  melindungi  korban (Hikmawati, 2021). UU Pornografi dan UU ITE yang berlaku nyatanya masih jauh dari definisi ideal  ketika  diterapkan  untuk  mengatasi  KBGO.  Siregar,  Rakhmawaty  &  siregar  (2020) menyebutkan bahwa penerapan terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki keterbatasan terhadap perubatan pidana pencabulan serta kegiatan seksual. Selain itu, Wardhatul, (dalam Adkiras, dkk., 2021) menyatakan, kedua UU sama-sama tidak memiliki perspektif gender yang cukup baik.
Aturan  terkait  KBGO  di  Indonesia  masih  dinilai  sangat  abu-abu,  dimana  belum  ada peraturan perundangan yang secara spesifik dibentuk untuk memberantas KBGO dan memberikan hukuman untuk para pelakunya. Aturan terkait kekerasan seksual ataupun kekerasan siber dinilai masih  umum  dan  memberikan  banyak  celah  untuk  para  pelaku  membebaskan  diri  dari  jerat hukum.  Bukan  kondisi  aman  yang  didapatkan  korban,  justru  sangat  beresiko  membahayakan korban dan bisa membentuk korban baru terus menerus.

## SIMPULAN
Media sosial merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang pesat ternyata tetap memiliki celah dan kesempatan bagi para pelaku kejahatan, termasuk dengan pelaku KBGO di Indonesia. Naiknya kasus setiap tahunnya terkait KBGO, disertai aturan di Indonesia yang masih memberi celah para pelaku membuktikan bahwa masih terbatasnya ruang gerak perempuan dan gender minoritas lainnya, tak hanya pada ruang publik di dunia nyata, namun juga termasuk dalam ruang virtual. Saran yang bisa diberikan dari penelitian ini, adalah adanya pembenahan dan aturan spesifik yang mengatur tindak KBGO, demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna ruang virtual, termasuk media sosial. Pengembangan pelatihan terkait penggunaan media sosial  yang  tepat  dan  aman  juga  perlu  disosialisasikan  bagi  masyarakat,  demi  menciptakan penggunaan media sosial yang bermanfaat dan tepat dengan fungsinya tanpa merugikan individu lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Fauzi, Z. T. (2021). Konstruksi pengaturan kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Lex Renaissance, 4(6), 781-798.
Arief, A. (2018). Fenomena kekerasan berbasis gender & upaya penanggulangannya. Petitium, 6(2), 76-86.
Arifah, D. A. (2011). Kasus cybercrime di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 18(2), 185- 195.
Boyd, D. (2009). Social Media is Here to Stay... Now What? Retrieved from Microsoft Research Tech Fest: https://www.danah.org/papers/talks/MSRTechFest2009.html
Cahyono, A. (2016). pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia.
Jurnal Publiciana, 9(1), 140-157.
Christian,  J.  H.  (2020).  Sekstorsi:  kekerasan  berbasis  gender  online  dalam  paradigma  hukum indonesia. Binamulia Hukum, 9(1), 83-92.
Dirna,  F.  C.  (2021).  Pengaruh  media  sosial  “instagram”  di  masa  pandemi  covid-  19  terhadap kekerasan berbasis gender online. Jurnal Wanita dan Keluarga, 2(2), 75-92.
Hasya, R. (2023, February 19). Whatsapp Teratas, Ini 7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan
Warganet Indonesia Sepanjang 2022. Retrieved from Goodstats:
https://goodstats.id/article/whatsapp-teratas-ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan- warganet-indonesia-sepanjang-2022-iJklw
Hayati, N. (2021). Media sosial dan kekerasan berbasis gender online selama pandemi covid-19. Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya, 1(1), 43-52.
Hikmawati, P. (2021). Pengaturan kekerasan berbasis gender online: Perspektif ius constitutum dan ius constituendum. Jurnal Negara Hukum, 12(1), 69.
Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan berbasis gender dalam victim-blaming pada kasus pelecehan yang dipublikasi media online. Jurnal Wanita & Keluarga, 2(1), 12-21.
Juditha, C. (2022). Kekerasan berbasis gender online di masa pandemi: Eksploitasi seks daring pada remaja di kota Manado. Jurnal Pekommas, 7(1), 1-22.
Junawan,  H.,  &  Laugu,  N.  (2020).  Eksistensi  media  sosial,  youtube,  instagram  dan  whatsapp ditengah pandemi covid-19 dikalangan masyarakat virtual Indonesia. Baitul Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 4(1), 41-57.
Kania, D. (2016). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. Jurnal Konstitusi, 12(4), 716-734.
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
Komnas  Perempuan.  (2011).  Pemetaan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan:  Instrumen  untuk memetakan prevalensi beragam bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan intervensi untuk merespon isu KTP. Jakarta: Komnas Perempuan.
Komnas  Perempuan.  (2023,  Maret).  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Di  Ranah  Publik  Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan. Catatan Tahunan.
Pramana,  D.  N.,  &  Subekti.  (2020).  Bentuk  perlindungan  hukum  korban  online  gender-based violence dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Recidive, 9(2), 161-173.
Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2020). Penggunaan message appeals dalam strategi pesan kampanye anti kekerasan berbasis gender online. Jurnal Ilmu Komunikasi, 18(3), 352-370.
SAFEnet.  (2019).  Memahami  dan  Menyikapi  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online:  Sebuah Panduan. Retrieved from SAFEnet:
https://id.safenet.or.id/wp- content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf
Sari, N. (2021). Studi tentang kekerasan berbasis gender online. Dewantara, 10, 94-103.
Siregar,  E.,  Rakhmawaty,  D.,  &  Siregar,  Z.  A.  (2020).  Kekerasan  seksual  terhadap  perempuan realitas dan hukum. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 14(1), 3.
Situmeang, S. M., & Nurkusumah, I. M. (2021). Kajian hukum kekerasan berbasis gender online dihubungkan  dengan  tujuan  pemidanaan  dalam  perspektif  negara  hukum  Pancasila.  Res Nullius Law Jurnal, 3(2), 162-177.