## Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada
Endah Yuli Ekowati (Universitas Airlangga, Surabaya) Email: ndah.yulie@gmail.com )

## Abstract
Political  pragmatism  has  become  dynamics  in  simultaneous  regional  elections.  The strength of incumbents and the formation of parties’ coalition as the election candidate, which  is  unbalanced  can  reduce  or  even  eliminate  the  opportunity  for  other  political parties to participate in the competition. Moreover, the submission of candidate pairs by political parties is more concerned with electability of incumbent or the popularity of the delegates without regarding to the party’s ideology. It makes an imbalance of power thus the candidates from the other political parties or other coalitions of political parties are reluctant to become competitors. The coalition made by the political parties to support their delegates or their candidates is carried out for various reasons for justification. This paper  will  explain  the  pragmatism  of  political  parties  in  making  a  coalition  and supporting candidate pairs, which then brings out a single candidate phenomenon. The writing of this journal begins with collecting data through literature review and it is also supported  by  the  data  from  General  Elections  Commission  (KPU).  The  writer  tries  to analyze the documentation throughout the execution of simultaneous regional elections to answer the phenomenon. The concept of political pragmatism is expected  to explain these phenomena. The result of this paper concludes that the pragmatic method used by political parties in determining coalitions and candidate pairs in the elections are due to the purpose of the political parties in participating the election which is merely oriented to the victory to gain ascendancy.
Keywords: local direct election, pragmatism, coalition, regional candidate

## Abstrak
Pragmatisme  politik  menjadi  dinamika  pada  pilkada  serentak  untuk  pemilihan  kepala daerah. Kekuatan petahana dan pembentukan koalisi partai-partai peserta pemilu yang tidak berimbang dapat mengurangi ataupun menghilangkan peluang partai politik lain untuk  ikut  dalam  kontestasi.  Selain  permasalahan  tersebut  pengajuan  pasangan  calon oleh  partai  politik  lebih  banyak  memperhatikan  elektabilitas  petahana  ataupun popularitas calon yang akan diusungnya tanpa memperhatikan ideologi partai. Hal ini menjadikan  tidak  berimbangnya  kekuatan  sehingga  menyebabkan  calon  dari  partai politik atau koalisi partai politik lain enggan menjadi pesaing. Partai politik melakukan koalisi untuk mengusung calon dilakukan dengan berbagai alasan pembenaran. Tulisan ini  akan  menjelaskan  tentang  pragmatisme  partai  politik  dalam  berkoalisi  dan mengusung  pasangan  calon  yang  memunculkan  fenomena  calon  tunggal.  Penulisan jurnal ini diawali dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan juga didukung data  dari  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Penulis  mencoba  melakukan  analisis terhadap  dokumentasi  sepanjang  penyelenggaraan  pilkada  serentak  untuk  menjawab fenomena  tersebut.  Konsep  pragmatisme  politik  diharapkan  dapat  menjelaskan fenomena-fenomena  tersebut.  Hasil  tulisan  ini  menyimpulkan  bahwa  cara-cara pragmatis yang digunakan partai politik dalam menentukan koalisi dan pasangan calon
dalam  pilkada  disebabkan  karena  tujuan  partai  politik  ikut  dalam  kontestasi  hanya berorientasi pada kemenangan untuk memperoleh kekuasaan.
Kata kunci: pilkada, pragmatisme, koalisi, calon kepala daerah

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  dipilih  secara  langsung  oleh rakyat  mulai  terselenggara  sejak  berlakunya  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada tersebut terselenggara untuk pertama kalinya pada    tahun 2005.  Selanjutnya  pada  tahun  2007  melalui  UU  Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan ke dalam rezim pemilu.
Semenjak pilkada langsung digelar untuk pertama kalinya pada tahun 2005, pilkada belum  berhasil  menciptakan  cara-cara  demokrasi  untuk  melahirkan  pemimpin  yang kredibel, walaupun kondisi ini terjadi hanya di beberapa daerah saja. Prinsip demokrasi seharusnya dapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pemilihan dan tanpa kekerasan. Kontestasi dalam pilkada dirasa hanya menjadi bagian dari rutinitas yang  dilaksanakan  oleh  rakyat.  Menurut  hasil  penelitian  (Nurhasim;  2016), Penyelenggaraan pilkada selama ini masih dilakukan secara sporadis dan masih banyak muncul  masalah  krusial,  diantaranya  masalah  regulasi,  penetapan  jadwal  pilkada, kesiapan anggaran, proses penjaringan dan pengusulan calon,  netralitas penyelenggara, politik  uang,  konflik,  sengketa,  kerusuhan  atau  ketidakadilan  lainnya  dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  diatas,  muncul  gagasan  untuk menyelenggarakan  pilkada  serentak  secara  nasional  untuk  memilih  Kepala  Daerah. Sesuai  pernyataan  Ketua  KPU  RI,  Arif  Budiman,  (kompasiana;  2018)  tujuan dilaksanakannya pilkada serentak  adalah  untuk menciptakan  pilkada  yang  lebih  efektif dan  efisien.  Sejatinya  penyelenggaraan  pilkada  serentak  dapat  berjalan  dengan  lancar, efektif dan efisien serta dapat mewujudkan jiwa demokratis, apabila seluruh pemangku kepentingan, rakyat, dan fasilitas pendukung dapat berfungsi dan bertindak dengan sigap dan disiplin.
Pilkada serentak secara nasional pertama kali dilaksanakan sejak disahkannya  UU Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan       UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015.
Jadwal pelaksanaan pilkada serentak 3 gelombang tersebut didasarkan pada pasal 201 ayat (1) sampai dengan  ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas
UU  Nomor  1  Tahun  2015.  Pasal  tersebut  menyatakan  pemungutan  suara  serentak dijadwalkan secara bergelombang sesuai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ)         Kepala Daerah,  yang  akan  dilaksanakan  pada  bulan  Desember  2015,  Februari  2017,  dan  Juni 2018. Berikut  adalah daerah  yang  kepala daerahnya memasuki akhir  masa  jabatan dan menyelenggarakan pilkada pada tiap gelombang:
Tabel 1 Jumlah Daerah yang Menyelenggarakan Pilkada AMJ Tahun Pilkada Tahun Daerah Keterangan 2015 dan Januari s/d Juni 2016 2015 269 daerah  9 provinsi, 224 kabupaten, 36 kota Juli 2016 s/d Desember 2017 2017 101 daerah  7 provinsi, 76 kabupaten, 18 kota Januari 2018 s/d Desember 2019 2018 171 daerah  17 provinsi, 115 kabupaten, 39 kota
Sumber: KPU-diolah dari infopemilu
Pada penyelenggaraan pilkada serentak, berdasarkan pasal 1 angka 3 dan 4       UU Nomor 8 Tahun 2015, diikuti  oleh peserta pemilihan  yang berasal dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun pasangan calon dari jalur perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut  detail  jumlah  pasangan  calon  Kepala  Daerah  yang  ikut  serta  dalam  kontestasi pada setiap gelombang penyelenggaraan pilkada serentak:
Tabel 2 Jumlah Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pilkada Penyelenggaraan Pilkada Paslon Keterangan 9 Desember 2015  852 paslon 21 paslon pemilihan Gubernur, 714 paslon pemilihan Bupati, dan 117 paslon pemilihan Walikota 15 Februari 2017 310 paslon 24 paslon pemilihan Gubernur, 236 paslon pemilihan Bupati, dan 50 paslon pemilihan Walikota 27 Juni 2018 522 paslon 55 paslon pemilihan Gubernur, 346 paslon pemilihan Bupati, dan 121 paslon pemilihan Walikota
Sumber: KPU-diolah dari infopemilu
Perhelatan  pilkada  serentak  mulai  tahun  2015,  2017,  sampai  2018  telah  usai dilaksanakan.  Dalam  penyelenggaraan  pilkada  serentak  nasional,  pragmatisme  politik masih tampak, dengan masih ditemukannya calon tunggal di beberapa daerah. Menurut Peneliti  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  Syamsuddin  Harris  (Republika; 2018)  faktor-faktor  penyebab  munculnya  calon  tunggal  antara  lain  regulasi  terkait persyaratan  pengajuan  pasangan  calon,  mahalnya  mahar  politik  dalam  pilkada,  dan gagalnya partai politik melakukan kaderisasi. Hal-hal tersebut menjadikan partai politik menggunakan  cara-cara  pragmatis,  karena  orientasi  partai  politik  telah  bergeser  pada
kemenangan  untuk  meraih  kekuasaan.  Sehingga  kader  partai  yang  jumlahnya  tidak sedikit ataupun tokoh yang layak dan dianggap mampu tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi,  karena  dikalahkan  oleh  figur  populer  ataupun  calon  yang  memiliki elektabilitas yang mumpuni untuk meraih kemenangan dalam pilkada.
Dari  sekian  banyak  pasangan  calon  yang  turut  dalam  kontestasi  sebagian  besar berasal  dari  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  yang  terbentuk  dari  hasil kesepakatan bersama antara partai politik. Pembentukan koalisi tidak terlalu menonjolkan ideologi  masing-masing  partai.  Koalisi  partai  yang  terbentuk  sifatnya  sangat  cair  dan acak.  Berdasarkan  koalisi  yang  ada,  tidak  selamanya  partai  yang  berbasis  agama  akan berkoalisi dengan patai berbasis agama pula, bahkan partai politik dengan ideologi yang berseberangan tiba-tiba bergabung dalam koalisi yang sama. Hal ini dikarenakan partai politik peserta pemilu ingin mendapatkan suara pemilih tidak hanya dari satu kelompok saja,  tetapi  bertujuan  memperoleh  suara  yang  sebanyak-banyaknya  untuk  meraih kemenangan.
Pragmatisme tidak hanya terjadi pada proses koalisi, tetapi juga terlihat dari calon- calon yang diajukan hanya mengedepankan elektabilitas dan popularitas semata. Menurut Arif Wibowo dalam tulisan Christian Dior Simbolon, (Media  Indonesia; 2017) dewasa ini  partai  politik  mulai  melupakan  kaderisasi  dan  ideologi  partainya,  hal  ini  terlihat dengan banyaknya pasangan calon yang diusulkan tetapi bukan kader partai itu sendiri. Tujuan dari partai-partai tersebut dalam kontestasi adalah menang dan meraih kekuasaan.
Masih  menurut  Arif,  tidak  banyak  partai  politik  yang  melaksanakan  fungsinya untuk  melakukan  kaderisasi.  Andaikan  partai  politik  sudah  melaksanakan  fungsi  ini, belum tentu kader terbaik mereka yang telah teruji di internal partai akan diikutsertakan atau  dicalonkan  dalam  pilkada,  melainkan  partai  akan  menggunakan  pertimbangan pragmatis,  memanfaatkan  figur  yang  sudah  dikenal  masyarakat  dan  elektabilitas  calon yang akan diusungnya.
Sejatinya koalisi itu terbentuk untuk mengusung calon pemimpin didasarkan pada kesamaan visi, misi, dan ideologi partai sehingga idealisme partai dapat diperjuangkan, tetapi  kenyataannya  banyak  koalisi  partai  politik  yang  dirasa  sangat  cair  dan  penuh kompromi atau transaksional. Maksudnya disini  koalisi tersebut dibangun  hanya untuk tujuan  memenangkan  kontestasi  pada  pilkada  tanpa  menghiraukan  ideologi  partai.
Memudarnya  ideologi,  visi,  dan  misi  dalam  kontestasi  politik  membuat  partai  politik cenderung terjebak dalam pragmatisme dan transaksional politik.
Pragmatisme  politik  seringkali  dianggap  sebagai  sumber  permasalahan  dalam kegiatan  berpolitik  dan  bernegara.  Jadi,  masih  perlukah  pragmatisme  politik  dalam pemilihan? Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini akan membahas mengapa partai politik yang menggunakan cara-cara pragmatis dalam hal koalisi dan mengusung pasangan calon dalam  pilkada.  Setidaknya  ada  beberapa  hal  yang  akan  dikaji  dalam  tulisan  ini.  Hal tersebut  diantaranya  tentang:  Bagaimana  pragmatisme  politik  dapat  memunculkan fenomena pasangan calon tunggal dalam pilkada? Bagaimana regulasi mengatur tentang ini?  Serta  bagaimana  solusi  kedepan  agar  pragmatisme  politik  yang  memunculkan fenomena calon tunggal tidak terjadi kembali.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  studi  pustaka  dengan  teknik  analisis deskriptif.  Sedangkan  untuk  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka  dan pengumpulan data online. Studi Pustaka dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber yang  relevan  dengan  penelitian,  berupa  buku-buku  terkait  topik  penelitian,  jurnal  atau karya ilmiah ataupun hasil analisa laporan, serta kompilasi berita baik yang berasal dari media  cetak  maupun  media  online,  yang  memuat  tentang  tema  pragmatisme  politik khususnya  dalam  pelaksanaan  demokrasi  lokal . Data  ataupun  informasi  tersebut dihimpun  untuk  diolah  sebagai  dasar  penulisan.  Hasil  tulisan  ini  diharapkan  dapat memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah, yang bersifat konseptual terhadap penyebab penggunaan cara pragmatis oleh partai politik.

## KONSEP TEORI
Menurut  kamus  istilah  politik  (kamuslengkap.com)  pragmatisme  politik  dapat diartikan  sebagai  sikap  dari  para  politisi  atau  partai  politik  yang  bersifat  pragmatis. Politisi  atau  para  pelaku  politik  menjadikan  politik  sebagai  media  untuk  memperoleh keuntungan  dan  kepentingan  pribadi.  Pragmatisme  politik  beranggapan  bahwa  dengan berpolitik  merupakan  cara  mudah  untuk  meraih  status,  kedudukan,  dan  jabatan  yang tinggi  di  masyarakat.  Politik  tidak  lagi  sebagai  idealisme  dalam  memperjuangkan ideologi dan aspirasi masyarakat, tetapi hanya sebagai wadah untuk mencapai tujuan yang menguntungkan.
Pragmatisme  politik  merupakan  suatu  upaya  untuk  mencapai  keinginan  dalam berpolitik  dengan  menempuh  cara  atau  jalur  yang  bersifat  jangka  pendek  dan menguntungkan.  Praktiknya  pragmatisme  dilakukan  partai  politik  untuk  mencapai keberhasilan dalam memenangkan kontestasi agar memperoleh kekuasaan. Dimana suatu kegiatan akan dilaksanakan dan dibenarkan  apabila menguntungkan atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ( utility ).
Pragmatisme  politik  mengandung  dua  konsekuensi  yaitu  penolakan  terhadap realitas dan realitas direduksi pada unsur manfaat. Hal ini dijelaskan oleh Yeremias Jena (Kompasiana;  2014),  bahwa  realitas  hanya  dapat  dikonstruksi  dan  dipahami  oleh seseorang melalui aspek manfaat atau kegunaan, terutama untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja.
Pragmatisme yang berkembang di masyarakat memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Pragmatisme dianggap positif apabila dalam praktiknya menggunakan cara yang praktis dan nyata untuk memecahkan masalah. Namun, cara-cara tersebut akan berubah menjadi negatif apabila dalam praktiknya ditemukan hal-hal yang bersifat transaksional atau disusupi politik uang (Marijan; 2006).
Pragmatisme politik tidak mengenal fanatisme ideologi dan kesetiaan terhadap satu partai politik. Berdasarkan uraian diatas pragmatisme politik membuka ruang bagi setiap individu  atau  kelompok  untuk  menentukan  tujuan  politiknya  berdasarkan  kepentingan semata. Kepentingan yang akan diraih adalah manfaat ( utility ), kemenangan ( glory ) dan kekuasaan ( power ).
Politik aliran atau bahkan ideologi partai tidak menjadi dasar bagi partai politik saat membentuk koalisi. Masing-masing partai politik dapat menentukan dengan partai mana dia akan bergabung dan membentuk koalisi, yang hanya didasari oleh hal-hal pragmatis. Hal  pragmatis  tersebut  didasarkan  pada  kemungkinan  untuk  menjadi  pemenang  dalam suatu  kontestasi  serta  keuntungan  apa  yang  akan  diperoleh  setelah  memberi  dukungan dalam pencalonan pilkada (Noor; 2014).
Pragmatisme  politik  menjadikan  politik  sangat  instan,  tanpa  pembekalan  dan bersifat jangka pendek. Partai politik tidak jarang mengajukan pasangan calon dari luar kader partainya. Asalkan orang tersebut populer atau memiliki tingkat elektabilitas yang mumpuni  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  daya  dalam  pencalonan  pilkada.  Menurut Moch.  Yasin  (Media  Siar;  2018),  adakalanya  calon  populer  tersebut  tidak  memiliki
kemampuan dalam berpolitik. Hal ini terkadang tidak menjadi masalah bagi partai politik, asalkan  calon-calon  tersebut  dapat  mewujudkan  tujuannya  untuk  memperoleh kemenangan dan kekuasaan.
Pragmatisme  politik  tumbuh  karena  partai  politik  cenderung  memahami karakteristik  pemilih  di  Indonesia  yang  tergolong  pemilih  praktis,  pilihan  ditentukan berdasarkan  tokoh  atau  figur  yang  memiliki  keinginan  atau  tujuan  yang  sama  dalam jangka  pendek.  Sehingga  dalam  menentukan  koalisi  dan  pasangan  calon,  partai  politik tidak jarang memilih pasangan calon di luar kader partai  dengan elektabilitas mumpuni ataupun  figur  populer  untuk  dicalonkan  dalam  pilkada.  Hal  ini  dilakukan  agar  partai politik ataupun koalisi partai politik memiliki kesempatan dalam memenangkan pasangan calon yang diusungnya untuk memperoleh kekuasaan.
Pragmatisme  yang  digunakan  partai  politik  dapat  memunculkan  fenomena pasangan  calon  tunggal  dalam  pilkada.  Pilkada  satu  pasangan  calon  adalah  pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  yang hanya diikuti  oleh satu pasangan calon yang  akan  bersaing  dengan  kolom  kosong.  Undang-Undang  pun  telah  mengantisipasi apabila pilkada dengan pasangan calon tunggal dimenangkan oleh kolom kosong, pasal 54D Ayat (4) menjelaskan apabila dalam pelaksanaan pilkada tidak ada pasangan calon yang  terpilih,  maka  Pemerintah  menugaskan  pejabat  Gubernur,  pejabat  Bupati,  atau pejabat  Walikota  untuk  menjalankan  tugas-tugas  akibat  kosongnya  jabatan  Kepala Daerah.
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  munculnya  pasangan  calon  tunggal  dalam pilkada: pertama , regulasi yang mengatur pencalonan pilkada semakin ketat. Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 8 tahun 2015 pasal 40 ayat (1) disebutkan “partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi perolehan jumlah kursi DPRD minimal 20% (dua puluh persen) atau memperoleh 25% (dua puluh lima  persen)  akumulasi  suara  sah  dalam  pemilu  anggota  DPRD  di  daerah  yang bersangkutan”.  Selain  itu  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  33/PUU- XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015, yang menyatakan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib  mengundurkan  diri  sejak  ditetapkannya  sebagai  pasangan  calon  atau  peserta pemilu. Regulasi-regulasi tersebut membuat partai politik harus cermat berhitung menang atau kalah, saat akan melakukan koalisi ataupun mengusung calon. Hal ini berakibat pada semakin sedikitnya peserta yang turut dalam kontestasi pilkada.
Kedua , mahalnya mahar politik, menurut Soetanto Soepiadhy (Duta; 2018), hal ini dapat diartikan bahwa ada kegiatan transaksional yang melanggar regulasi, dengan cara memberikan  sejumlah  dana  untuk  jabatan  politik  yang  akan  diperebutkan  dalam pemilihan dengan partai politik sebagai kendaraan politiknya. Berdasarkan pasal 47 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang  menerima  imbalan  pada  proses  pencalonan  kepala  daerah.  Kegiatan transaksional dibawah tangan berupa mahar politik sudah jelas melanggar hukum.
Ketiga, kegagalan  partai  politik  untuk  menjalankan  fungsi  kaderisasi.  Menurut Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan (Suara KPU; 2015),  seharusnya  partai  politik  menjadi  mesin  penghasil  kader  yang  bagus  untuk dicalonkan  dalam  pemilihan,  bukan  malah  berfikir  pragmatis  dengan  mencalonkan pasangan calon hanya berdasar popularitas, elektabilitas, atau yang memiki sumber dana yang  kuat,  tetapi  berasal  dari  luar  partai  politik  daripada  harus  mencalonkan  kadernya sendiri. Kegagalan kaderisasi yang terus menerus akan berdampak buruk bagi partai itu sendiri, karena lama kelamaan partai politik akan kehilangan dukungan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pencalonan atau pengajuan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik diawali dengan menyusun strategi untuk meraih kemenangan. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan bagaimana membentuk peta koalisi dalam kontestasi dan menentukan pasangan calon  yang  akan  diusungnya.  Cara-cara  Pragmatis  seringkali  digunakan  partai  politik untuk mencapai tujuannya.
Pemilihan koalisi partai politik dilakukan secara cair dan acak di setiap daerah, agar dapat  membuka  peluang  bagi  partai  politik  turut  serta  dalam  kontestasi  untuk  meraih kemenangan yang lebih luas. Koalisi tersebut tidak lagi memperhatikan batasan ideologi ataupun  visi  dan  misi  partai.  Partai  politik  tidak  membatasi,  mereka  dapat  bergabung dengan partai politik manapun dengan cara kompromi atau transaksional.
Selain koalisi, penentuan pasangan calon yang akan diusung dalam pilkada berasal dari  petahana  dengan  elektabilitas  mumpuni  ataupun  calon-calon  diluar  kader  sebagai figur populer. Peta  koalisi  yang cair dan acak, serta pengajuan pasangan calon dengan popularitas  dan  elektabilitas  yang  mumpuni,  seringkali  memunculkan  fenomena  calon tunggal dalam kontestasi.

## Fenomena Munculnya Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada
Penyelenggaraan  pilkada  serentak  gelombang  pertama  dilaksanakan  tahun  2015. Pada pilkada serentak tahun 2015 sempat muncul polemik karena ada tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dalam pilkada. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 pasal 89A dijelaskan “apabila sampai masa akhir pendaftaran tidak ada atau hanya ada satu pasangan calon maka KPU memperpanjang masa pendaftaran. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tidak ada atau hanya ada satu  pasangan  calon  maka  KPU  melakukan  penundaan  semua  tahapan  dan  pemilihan diselenggarakan pada pilkada serentak periode berikutnya.”
Setelah  masa  perpanjangan  berakhir,  akhirnya  menyisakan  tiga  daerah  dengan pasangan calon tunggal, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Timor  Tengah  Utara.  Sesuai  aturan  yang  ada,  ketiga  daerah  tersebut  harus  menunda pelaksanaan  pilkada  hingga  tahun  2017.  Namun,  menyusul  adanya  Keputusan  MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, dalam amar putusannya memungkinkan daerah dengan satu pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu sepanjang telah melalui prosedur yang telah ditentukan. Pada akhirnya ketiga daerah tersebut dapat menggelar pilkada serentak pada tahun 2015 dengan satu pasangan calon.
Fenomena  munculnya  pasangan  calon  tunggal  pada  penyelenggaraan  pilkada serentak,  jumlahnya  semakin  meningkat.  Berdasarkan  pengamatan  penulis  dari  laman publikasi  KPU  terdapat  kecenderungan  peningkatan  daerah  yang  menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon. Tercatat tiga daerah dengan pasangan calon tunggal pada pilkada serentak 2015, jumlah ini meningkat pada pilkada serentak tahun 2017 dan 2018,  masing-masing  tercatat  9  (sembilan)  daerah  dan  16  (enam  belas)  daerah  dengan pasangan  calon  tunggal.  Sepanjang  penyelenggaraan  pilkada  serentak,  Jumlah  daerah yang  menyelenggarakan  pilkada  dengan  pasangan  calon  tunggal  tercatat  ada  28  (dua puluh delapan) daerah, yang pasangan calonnya akan bertarung dengan kolom kosong. Berikut wilayah dengan calon tunggal pada pilkada serentak nasional:
Tabel 3 Jumlah Daerah dengan Calon Tunggal Tahun Daerah Keterangan 2015 3 daerah Kab.Blitar, Kab.Tasikmalaya, Kab.Timor Tengah Utara 2017 9 daerah Kota Tebing Tinggi, Kab.Tulang Bawang Barat, Kab.Pati, Kab.Landak, Kab.Buton, Kab.Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kab.Tambrauw, Kota Sorong
Tahun Daerah Keterangan 2018 16 daerah Kab.Deli Serdang, Kab.Padang Lawas Utara, Kota Prabumulih, Kab.Pasuruan, Kab.Lebak, Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kab.Tapin, Kab.Minahasa Tenggara, Kab.Bone, Kab.Enrekang, Kota Makasar, Kab.Mamasa, Kab.Mamberamo Tengah,
Kab.Puncak, Kab.Jayawijaya
Sumber: KPU-diolah dari infopemilu
Berdasarkan data diatas dan ditinjau menurut faktor penyebab munculnya pasangan calon  tunggal,  kenaikan  angka  ambang  batas  pencalonan  pilkada  serentak  cukup mempengaruhi partai politik. Partai politik terpaksa berkompromi dengan partai politik lain untuk membentuk koalisi agar dapat memenuhi syarat ambang batas pencalonan dan mengusung pasangan calonnya dalam kontestasi.
Hal diatas mendorong partai politik untuk melakukan percepatan dalam melakukan kaderisasi agar dapat mengusung  kadernya dalam pilkada. Namun pada akhirnya demi perhitungan menang dan kalah, partai politik mulai melupakan fungsinya untuk menjadi mesin  penghasil  figur  pemimpin  yang  bagus  untuk  dicalonkan  dalam  pemilihan,  baik nasional maupun lokal.
Partai politik cenderung menggunakan cara pragmatis dalam hal membentuk koalisi dan  mengusung  pasangan  calon  Kepala  Daerah.  Banyak  partai  politik  memiliki kecenderungan membentuk koalisi gemuk dengan memborong dukungan partai politik, serta mengusung figur populer atau petahana dengan elektabilitas yang mumpuni.
Praktik pragmatisme politik juga dapat menambah mahalnya mahar politik dalam proses pencalonan pilkada, tawar menawar  jabatan  politik untuk menjadi  orang  nomor satu di daerah menjadi semakin liar. Mahalnya mahar politik tersebut dikarenakan partai politik  memerlukan dana untuk membiayai  operasional partainya. Isu  mahalnya mahar politik muncul pada pilkada Kabupaten Tambrauw (Lensa Papua; 2016), pasangan calon penantang tidak dapat mendaftarkan diri karena dari 20 kursi anggota DPRD, 19 sudah diborong  koalisi  yang  mengusung  petahana.  Kompromi  dengan  partai  politik  gagal dilakukan karena pasangan calon penantang tidak mampu membayar mahar partai yang akan diajak berkoalisi.

## Peta Koalisi Pada Pilkada Dengan Pasangan Calon Tunggal
Penyelenggaraan pemilu nasional tahun 2014, memunculkan dua kubu koalisi besar yang turut bersaing. Persaingan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih  (KMP)  pada  pemilu  2014,  tampak  tidak  berlanjut  dan  cenderung  mencair  pada
penyelenggaraan  pilkada  serentak.  Koalisi  partai  yang  semula  bersaing  dan berseberangan  akhirnya  membentuk  koalisi  baru  secara  acak  tanpa  harus  tersekat  oleh dua koalisi besar tersebut. Hal ini diungkapkan Ridho Imawan Hanafi (Nasional Kompas; 2015),  acaknya  koalisi  terlihat  saat  partai  politik  mengajukan  pasangan  calon  dalam pilkada, tidak lagi mempermasalahkan ideologi, visi, misi, ataupun pasangan calon yang diusungnya.
Berdasarkan pantauan penulis dari laman publikasi KPU, dapat ditemukan koalisi yang  sangat  cair  atau  berseberangan,  dibandingkan  dengan  koalisi  pada  pemilu  2014. Selain itu juga tampak koalisi gemuk yang mendominasi. Berikut rekapitulasi dukungan partai politik pada penyelenggaraan pilkada serentak dengan pasangan calon tunggal:
Tabel 4
Rekapitulasi Dukungan Partai Politik Pada Pilkada Dengan Pasangan Calon Tunggal
Tahun Kab./ Kota dengan Calon Tunggal Jumlah Partai Politik Pendukung Keterangan 2015 Kab.Blitar 2 partai : PDIP, Gerindra Total dukungan 22 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi Kab.Tasikmalaya 3 partai : PDIP, PAN, PKS Total dukungan 16 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi Kab.Timor Tengah Utara 1 partai : PDIP Total dukungan 8 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi 2017 Kota Tebing Tinggi 8 partai : Nasdem, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKB, Golkar, PDIP, PPP Total dukungan 19 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi Kab.Tulang Bawang Barat 10 partai : PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, Nasdem Total dukungan 30 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi Kab.Pati 8 partai : PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, PPP Total dukungan 46 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi Kab.Landak 8 partai : PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, Nasdem, Gerindra, PAN Total dukungan 32 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 35 kursi Kab.Buton 7 partai : PKB, PKS, Nasdem, PAN, Demokrat, Golkar, PBB Total dukungan 21 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi Kab.Maluku Tengah 8 partai : Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, Nasdem, PAN, PBB, PDIP Total dukungan 30 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 40 kursi Kota Jayapura 7 partai : PKB, Hanura, PAN, Nasdem, Golkar, PDIP, Gerindra Total dukungan 33 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 40 kursi
Tahun Kab./ Kota dengan Calon Tunggal Jumlah Partai Politik Pendukung Keterangan Kab.Tambrauw 8 partai : Nasdem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, Hanura Total dukungan 19 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 20 kursi Kota Sorong 8 partai : Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, Nasdem, Gerindra, Hanura, PKB Total dukungan 27 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi 2018 Kab.Deli Serdang 11 partai : PAN, PKPI, PKB, Nasdem, Hanura, Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, PPP, PKS Total dukungan 49 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi Kab.Padang Lawas Utara 11 partai : Golkar, Gerindra, Nasdem, PDIP, Hanura, PPP, PBB, PKPI, Demokrat, PKB, PAN Total dukungan 30 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi Kota Prabumulih 10 partai : Golkar, PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, Demokrat, PAN, PPP, PBB, PKPI Total dukungan 25 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi Kab.Pasuruan 9 partai : Golkar, PKB, Gerindra, Nasdem, PDIP, PKS, PPP, Demokrat, Hanura Total dukungan 50 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi Kab.Lebak 10 partai : PDIP, Golkar, PAN, PPP, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PKS, PKB, Hanura Total dukungan 50 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi Kab.Tangerang 12 partai : Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, PAN, PPP, Hanura, PBB, PKPI, Gerindra Total dukungan 50 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi Kota Tangerang 10 partai : Demokrat, Golkar, Gerindra, PKS, PPP, PAN, Hanura, PKB, Nasdem, PDIP Total dukungan 50 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi Kab.Tapin 8 partai : Golkar, PKB, PDIP, Demokrat, Gerindra, PPP, PKS, PAN Total dukungan 25 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi Kab.Minahasa Tenggara 8 partai : PDIP, PKPI, Gerindra, Golkar, PPP, PAN, Hanura, Demokrat Total dukungan 24 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi Kab.Bone 11 partai : Golkar, PAN, PKS, Demokrat, PDIP, PPP, PBB, Gerindra, PKB, Hanura, Nasdem Total dukungan 45 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 45 kursi Kab.Enrekang 7 partai : Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PDIP, Hanura Total dukungan 26 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi Kota Makasar 10 partai : Gerindra, PKPI, Golkar, PDIP, PKS, PBB, PPP, Nasdem, Hanura, PAN Total dukungan 43 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi Kab.Mamasa 10 partai : Demokrat, PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PKPI, PPP, PAN, PBB Total dukungan 25 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi
Tahun Kab./ Kota dengan Calon Tunggal Jumlah Partai Politik Pendukung Keterangan Kab.Mamberamo Tengah 6 partai : Demokrat, PKS, PDIP, PAN, Gerindra, PBB Total dukungan 20 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 20 kursi Kab.Puncak 10 partai : Demokrat, PAN, PKPI, PDIP, Hanura, PKS, Golkar, Nasdem, PKB, Gerindra Total dukungan 25 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi Kab.Jayawijaya 10 partai : PKPI, Nasdem, Demokrat, Golkar, PKB, PDIP, Hanura, PAN, PKS, PBB Total dukungan 30 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi
Sumber: KPU-diolah dari infopemilu
Berdasarkan  data  diatas,  beberapa  pasangan  calon  diajukan  partai  politik  atau gabungan partai politik berasal dari koalisi gemuk yang dibentuk oleh partai politik untuk mendominasi dukungan, sehingga berdampak pada gagalnya pasangan calon penantang untuk  bisa  ikut  mendaftar  menjadi  pasangan  calon  dalam  pilkada.  Selain  itu  juga dikarenakan ada koalisi lain yang seharusnya memenuhi syarat ambang batas pencalonan, namun memilih untuk tidak mendaftarkan pasangan calon.
Hal ini tampak pada penyelenggaraan pilkada 2015 dengan pasangan calon tunggal di Kabupaten Blitar. Koalisi besar antara PKB, PAN, Golkar, PPP, Demokrat, Nasdem, Hanura  dan  PKS  yang  memiliki  total  dukungan  28  kursi  dari  total  50  kursi  DPRD Kabupaten Blitar (Beritasatu; 2015). Semula koalisi tersebut berencana merapat kepada Wakil Bupati Blitar, Rijanto (Detik News; 2015), namun pada akhirnya petahana Rijanto diusung  oleh  PDIP  dan  Gerindra  dipasangkan  dengan  Marheinis  Urip  Widodo  untuk dicalonkan  dalam  pilkada.  Hal  tersebut  membuat  koalisi  yang  dipimpin  oleh  PKB memutuskan  untuk  bermanuver  dengan  tidak  mendaftarkan  pasangan  calon  dalam pilkada dan berakibat dengan munculnya pasangan calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada 2015 di Kabupaten Blitar.
Dipandang dari peta koalisi partai politik dalam mengusung pasangan calon tampak sangat  cair.  Sudah  tidak  ada  sekat  pemetaan  sisa  koalisi  pemilu  2014  yang  tergabung dalam KIH dan KMP. Bahkan ada juga koalisi yang melebur jadi satu antara dua koalisi besar tersebut. Kembali lagi, hal ini disebabkan karena regulasi mengatur ambang batas pencalonan  pilkada  sehingga  tidak  ada  pilihan  lain  bagi  partai  politik  yang  tidak memenuhi persyaratan dan ingin ikut dalam kontestasi harus melakukan koalisi. Selain itu koalisi yang cair dan acak, juga muncul akibat ketidaksiapan partai politik mengusung kader  terbaiknya.  Pembentukan  koalisi  tersebut  didasarkan  atas  pertimbangan  strategi
kemenangan untuk meraih  kekuasaan. Hal  ini  tergambar bahwa  koalisi  yang dibangun oleh  partai  politik  sangat  pragmatis  tidak  berdasar  pada  kesamaan  ideologi,  visi,  misi ataupun program.
Koalisi  antara  PDIP,  Gerindra,  PKS  dan  PAN  bukanlah  tidak  mungkin  dalam pilkada  serentak.  Koalisi  keempat  partai  politik  tersebut  juga  dilakukan  dengan  partai politik  lain.  Padahal  partai-partai  tersebut  berseberangan  pada  saat  penyelenggaraan pemilihan Presiden 2014. Berdasarkan data daerah pilkada dengan calon tunggal PDIP, Gerindra,  PKS,  dan  PAN  berkoalisi  di  10  (sepuluh)  daerah  dan  80%  (delapan  puluh persen) diantaranya memperoleh dukungan penuh dari partai politik lain.
Selain itu dari 28 (dua Puluh delapan) daerah dengan pasangan calon tunggal dalam kontestasi  pilkada,  hampir  90%  (sembilan  puluh  persen)  daerah  diikuti  oleh  petahana dengan elektabilitas yang sangat mumpuni dan petahana tersebut juga populer dikalangan masyarakat.  Terlebih  apabila  petahana  didukung  oleh  koalisi  partai  politik  yang menguasai seluruh persyaratan ambang batas pencalonan. Realitas ini membuat tidak ada pasangan  calon  penantang  karena  partai  yang  tersisa  enggan  menjadi  pesaing  calon petahana atau partai politik yang tersisa tidak dapat memenuhi ambang batas persyaratan pencalonan dalam pilkada.
Pasangan  calon  tunggal  hampir  saja  terjadi  pada  pilkada  Kota  Surabaya,  hal  ini dimungkinkan  karena  partai  politik  lain  enggan  menjadi  penantang  petahana.  Namun pada  akhirnya  setelah  masa  perpanjangan  pendaftaran  calon,  ada  pasangan  calon  lain yang diajukan oleh koalisi Demokrat dan PAN melakukan pendaftaran ke KPU. Koalisi tersebut  mengusung  pasangan  calon  Rasiyo-Lucy  Kurniasari  untuk  bersaing  dengan Walikota  dan  Wakil  Walikota  petahana  yang  diusung  oleh  PDIP,  Tri  Risma  Harini- Whisnu Sakti Buana.
Berdasarkan hasil penyelenggaraan pilkada serentak, pasangan calon kepala daerah dari figur petahana yang diusung oleh koalisi partai yang mendominasi dukungan, hal ini cenderung memunculkan pasangan calon tunggal untuk bersaing dengan kolom kosong. Pasangan  calon  tunggal  tersebut  memiliki  kecenderungan  memenangi  pilkada. Setidaknya dari 28 (dua puluh delapan) daerah dengan pasangan calon tunggal, 26 (dua puluh  enam)  daerah  diantaranya  mengusung  petahana  dan  hampir  semuanya memenangkan  kontestasi,  kecuali  pada  pilkada  tahun  2018  di  Kota  Makassar  yang dimenangkan oleh kolom kosong. Perolehan suara pasangan calon petahana hanya terpaut
tipis dengan kolom kosong, sebanyak 36.550 suara pemilih atau setara dengan 6,47% dari suara sah.
Menurut  data  KPU  pasangan  calon  tunggal  yang  memenangkan  kontestasi,  rata- rata memiliki perolehan suara kemenangan pilkada berada pada kisaran 70% sampai 90%. Hanya  pasangan  calon  petahana  dari  Kabupaten  Buton  yang  memenangi  kontestasi dengan perolehan suara yang terpaut tipis dari  kolom kosong, yaitu 5.065 suara pemilih atau  setara  dengan  10,14%  dari  suara  sah.  Berikut  rekapitulasi  hasil  pilkada  dengan pasangan calon tunggal:
Tabel 5 Rekapitulasi Hasil Pilkada dengan Pasangan Calon Tunggal Tahun Kab./ Kota dengan Calon Tunggal Perolehan Suara Keterangan Paslon Kolom Kosong 2015 Kab.Blitar 421.702 76.941  Petahana Kab.Tasikmalaya 488.845 236.240  Petahana Kab.Timor Tengah Utara 34.037 8.728  Petahana 2017 Kota Tebing Tinggi 41.937 16.861  Petahana Kab.Tulang Bawang Barat 167.284 5.625  Petahana Kab.Pati 514.626 174.900  Petahana Kab.Landak 227.531 7.385  Petahana Kab.Buton 27.512 22.447  Petahana Kab.Maluku Tengah 147.920 61.063  Petahana Kota Jayapura 115.996 21.545  Petahana Kota Sorong 74.885 20.634  Petahana 2018 Kab.Deli Serdang 538.238 116.193  Petahana Kab.Padang Lawas Utara 86.915 21.559  --- Kota Prabumulih 74.723 19.552  Petahana Kab.Pasuruan 536.721 155.393  Petahana Kab.Lebak 453.938 135.879  Petahana Kab.Tangerang 941.804 183.095  Petahana Kota Tangerang 609.428 102.386  Petahana Kab.Tapin 85.826 20.278  Petahana Kab.Minahasa Tenggara 47.455 23.098  Petahana Kab.Bone 232.955 136.535  Petahana Kab.Enrekang 77.586 35.826  Petahana Kota Makassar 264.245 300.795  --- Kab.Mamasa 48.552 30.758  Petahana Kab.Mamberamo Tengah 28.845 4.426  Petahana Kab.Puncak 146.826 14.813  Petahana Kab.Jayawijaya 260.012 2.271  Petahana Sumber: KPU-diolah dari infopemilu
Keputusan  untuk  berkoalisi  dengan  partai  politik  yang  semula  berseberangan ideologi serta mengusung pasangan calon di luar kader, akhirnya harus diambil oleh partai politik saat akan maju dalam kontestasi. Hal ini disebabkan, karena masyarakat pemilih di  Indonesia  yang bersifat pragmastis. Masyarakat  lebih melihat  figur populer  ataupun tingginya elektabilitas pasangan calon, dibandingkan melihat visi, misi, ataupun program yang  ditawarkan  oleh  partai  politik.  Selain  itu  hampir  semua  pasangan  calon  tunggal memenangkan kontestasi juga karena ketakutan masyarakat apabila kolom kosong yang menang,  itu  artinya  tidak  ada  orang  yang  memenangkan  pilkada  dan  berakibat  pada kosongnya posisi Kepala Daerah.
Hal  ini terbukti pada penyelenggaraan pilkada dengan pasangan calon  tunggal di Kabupaten Buton. Pilkada melawan kolom kosong tersebut dimenangan oleh pasangan calon petahana, Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry, walaupun pasangan calon tersebut menang  tipis  dari  kolom  kosong.  Padahal  sudah  jelas  pada  saat  pelaksanaan  pilkada Kabupaten Buton calon Bupati Petahana tersebut sedang menjalani proses hukum, Samsu ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena disangka menyuap mantan ketua MK (Viva; 2018).

## KESIMPULAN
Pragmatisme  politik  merupakan  suatu  keniscayaan  di  Indonesia,  sudah  ada  dan terus berkembang. Jika sebelumnya partai politik memaksimalkan suara basisnya untuk meraih  kemenangan,  yang  tentunya  membutuhkan  upaya  yang  sangat  besar.  Namun dengan  membentuk  koalisi  yang  sifatnya  pragmatis  dapat  membantu  proses  meraih kemenangan,  tetapi  tidak  membutuhkan  upaya  yang  terlalu  besar.  Pragmatisme  politik terbentuk  karena  peserta  pemilu  memiliki  motif,  kepentingan,  dan  ambisi  untuk memperoleh kemenangan dalam suatu kontestasi.
Pragmatisme  banyak  dilakukan  partai  politik  dalam  hal  kerjasama  untuk membangun  koalisi.  Koalisi  ini  dibangun  dengan  sangat  cair  dan  acak,  tanpa memperhatikan ideologi partai yang berseberangan satu sama lain karena hal ini dianggap sebagai strategi yang lebih efektif. Selain itu koalisi partai politik cenderung mengusung pasangan  calon  yang  populer  dengan  elektabilitas  yang  mumpuni.  Tujuan  dari  koalisi yang mendominasi dan mengusung calon yang mumpuni, lebih dikarenakan dua hal ini dapat menjadi salah satu faktor memenangkan pilkada.
Faktanya, dengan  adanya pragmatisme politik semacam  ini, dianggap  oleh partai politik sebagai wadah untuk meraup kemenangan dalam pilkada. Berdasarkan peta koalisi dan pengajuan pasangan calon yang cenderung pragmatis, dilakukan oleh partai politik dengan berbagai alasan dan pembenaran. Koalisi tersebut bersyarat ataupun tanpa syarat, tetapi koalisi partai politik yang bersifat cair dan acak membuktikan bahwa ideologi partai mulai memudar.
Sementara itu dampak dari pragmatisme politik cenderung menimbulkan fenomena pasangan  calon  tunggal  yang  menunjukkan  kenaikan  grafiknya  pada  penyelenggaraan pilkada.  Selain  itu  pragmatisme  politik  juga  berdampak  terhadap  masyarakat  pemilih, karena masyarakat pemilih akan kesulitan dalam memberikan posisi bagi masing-masing partai politik. Permasalahan yang timbul akibat pragmatisme politik tidak bisa terelakkan dan  menjadi  tugas  para  pemangku  kepentingan  untuk  memperbaikinya,  yaitu penyelenggara, pemerintah, dan para pelaku politik.
Berdasar  gambaran  diatas,  sifat  dan  tujuan  pragmatisme  politik  adalah:  pertama, pragmatisme  politik  dalam  hal  koalisi  dan  pengajuan  pasangan  calon  tidak  mengenal fanatisme  ideologi  terhadap  satu  partai  politik,  tetapi  berdasar  kriteria  manfaat  jangka pendek.  Kedua,  kepentingan  yang  ingin  diraih  partai  politik  dalam  kontestasi  adalah kemenangan dan kekuasaan, sehingga partai politik akan memunculkan calon-calon yang dapat mewujudkan tujuannya..
Fenomena  pragmatisme  yang  dapat  memunculkan  pasangan  calon  tunggal bukanlah  hal  yang  baik  bagi  demokrasi  di  Indonesia  khususnya  demokrasi  lokal. Seharusnya  dalam  sistim  demokrasi  yang  baik  harus  ada  penantang  sebagai penyeimbang,  jadi  tidak  akan  dibiarkan  munculnya  pasangan  calon  tunggal  yang bertarung dengan kolom kosong, hal ini jelas tidak seimbang.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan perbaikan agar pragmatisme politik  tidak  semakin  menjamur  dalam  penyelenggaraan  pilkada  periode  berikutnya. Pertama, dari sudut pandang regulasi. Evaluasi dan pembenahan perlu dilakukan terhadap Undang-Undang  ataupun  PKPU.  Poin  kesatu  adalah  terkait  persyaratan  pengajuan pasangan calon, bagi peserta pemilu dari partai politik maupun perseorangan. Perlu dikaji ulang  apakah  ambang  batas  bagi  partai  politik  dan  persyaratan  dukungan  bagi perseorangan  yang  diberlakukan  saat  ini  terlalu  berat  bagi  peserta  pemilu.  Poin  kedua seharusnya  regulasi  mengatur  tentang  batasan  partai  yang  boleh  bergabung  untuk
membentuk koalisi. Undang-undang dapat mengatur tentang gabungan partai politik yang akan mendaftarkan pasangan calon tidak boleh berkoalisi dengan seluruh partai ataupun partai politik tidak boleh mendominasi dukungan.  Batasan  koalisi  tersebut perlu diatur agar partai politik lain tetap dapat mengajukan pasangan calonnya.
Kedua,  partai  politik  sebagai  peserta  pemilu  hendaknya  menjalankan  fungsinya untuk melakukan kaderisasi. Partai politik seharusnya melakukan kaderisasi dengan cara mengadakan  pelatihan  dasar  tentang  ideologi  partai  dan  kemampuan  teknis  dalam organisasi politik. Partai politik dituntut untuk menawarkan calon-calon terbaiknya dalam pemilu, bukan malah terjebak dalam politik pragmatis yang cenderung mengusung calon atas  dasar  elektabilitas  di  masyarakat  atau  figur-figur  terkenal  untuk  memenangkan kontestasi, tanpa mempedulikan calonnya memiliki kualifikasi atau tidak dalam jabatan politik.  Hal  ini  harus  dijalankan  partai  agar  pasangan  calon  tunggal  tidak  muncul  lagi dalam  pilkada  periode  berikutnya,  karena  dengan  adanya  pasangan  calon  tunggal merupakan suatu bentuk kegagalan partai dalam mengkader anggotanya.
Ketiga,  pemerintah  dan  partai  politik  seharusnya  melakukan  perbaikan  terhadap model pendanaan dan membuat skala prioritas pembiayaan kegiatan partai, agar mereka tidak terjebak oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Partai politik memerlukan pendanaan  dalam  operasional,  tetapi  banyak  partai  politik  yang  kondisi  finansialnya buruk. Kondisi finansial yang buruk tersebut disinyalir berakibat pada politik pragmatis, dimana para penyandang dana atau donor akan menanamkan dananya untuk partai dengan tujuan melancarkan kepentingan mereka.
Keempat, masyarakat pemilih  harus  lebih aktif dan  menjadi pemilih  yang  cerdas untuk  meneliti  figur  yang  sedang  berkontestasi  pada  pilkada,  dengan  cara  sebanyak mungkin mencari informasi tentang latar belakang dan rekam jejak pasangan calon, perlu melihat  visi,  misi  partai  politik  dan  program  pasangan  calon.  Masyarakat  tidak  bisa mengandalkan kepercayaan hanya pada figur populer semata.
Kesimpulan  akhir  penulis,  jika  ditinjau  berdasarkan  uraian  diatas  bahwa pragmatisme  politik  tidak  selamanya  berkonotasi  negarif.  Pragmatisme  utamanya menyangkut  faktor  kemenangan,  dimana  pragmatisme  bersinggungan  dengan  realita. Pragmatisme  dalam  mengusung  pasangan  calon  dengan  elektabilitas  mumpuni  tidak selamanya  negatif,  karena  elektabilitas  dan  kualitas  bukan  dua  hal  yang  berlawanan. Sangat  mungkin  pasangan  calon  dengan  elektabilitas  mumpuni  juga  memiliki  kualitas
politik  yang  bagus.  Pragmatisme  Politik  tidak  perlu  dihindari,  hanya  saja  memerlukan pengelolaan  agar  tidak  menjadi  pengganggu  bagi  keberlangsungan  demokrasi  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Beritasatu.  (2015).  diakses  dari https://www.beritasatu.com/politik/282362-9-partai- berkoalisi-hadapi-pilkada-blitar.html.
Budiarjo,  Miriam.  (1993).  Dasar-dasar  Ilmu  Politik.  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Detik. (2015). diakses dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2869611/ pilkada- blitar-pdip-dan-pkb-siap-usung-kader-terbaik.
Jena, Yeremias dalam Kompasiana. (2014). diakses dari https://www.kompasiana.com/ jeremiasjena/54f6ca3aa33311635b8b48e5/pragmatisme-politik.
Hanafi,  Ridho  Imawan  dalam  Nasional  Kompas.  (2015).  diakses  dari https:// nasional.kompas.com/read/2015/08/14/15150081/Koalisi.Parpol.di.Pilkada.Seren tak?page=all.
Horrison,  Lisa.  (2007)  (ed).  Metodologi  Penelitian  Politik.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Komisi  Pemilihan  Umum.  Portal  Publikasi  Pemilu  dan  Pilkada.  Diakses  dari https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018 (pilkada 2018),
https://pilkada2017.kpu.go.id/ (pilkada 2017), https://pilkada2015.kpu.go.id/ (pilkada 2015).
Komisi Pemilihan Umum. (2015). Calon Tunggal dan Nasib Pilkada 2015. Buletin Suara, Edisi IV.
Kristianti, Ignatia dalam Kompasiana. (2018). diakses dari https://www. kompasiana.com/ignatiakristianti/5a6c6ce65e13733a0406efa2/pilkada-serentak- 2018-totalitas-demi-yang-terbaik.
Kamus  Lengkap.  diakses  dari https://kamuslengkap.com/kamus/politik/arti-kata/ pragmatisme-politik.
Mahadi,  Helmi.  (2011).  Pragmatisme  Politik:  Studi  Kasus  Proses  Rekrutmen  Politik PDIP  Pada  Pilkada,  Kabupaten  Sleman. Jurnal  Studi  Pemerintahan , Volume  2, Nomor  1  diunduh  dari https://www.researchgate.net/publication/277884284_ pragmatisme_politik_studi_kasus_proses_rekrutmen_politik_pdip_pada_pilkada_ kabupaten_sleman.
Makhasin,  Luthfi.  (2016).  Orientasi  Ideologi  dan  Pragmatisme  Politik  Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengan 2015. Jurnal Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  (JSP),  Volume  19,  Nomor  3,  hal.234-250.  Diunduh  dari https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/15685/10451.
Marijan, Kacung. (2010). Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Noor, Firman. (2014). Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian  Atas  Menyurutnya  Peran  Ideologi  Politik  di  Era  Reformasi. Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 40, Nomor 1. diunduh dari http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/106 .
Nurhasim,  Moch,  dkk.  (2016).  Konflik  Dalam  Pilkada  Langsung:  Studi  Tentang Penyebab  dan  Dampak  Konflik. Jurnal  Politik  LIPI.  diunduh  dari http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/499/308 .
Pinter Politik. (2018). diakses dari https://pinterpolitik.com/matinya-ideologi-partai/.
Rustandi,  Agus.  (2016).  Dinamika  Politik  Lokal:  Munculnya  Calon  Tunggal  Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015. Jurnal Etika dan Pemilu, Volume 2, Nomor 1. Republik Indonesia. (2016). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Jakarta.
Ramadhanil,  Fadli.  (2018).  diakses  dari http://rumahpemilu.org/agar-pilkada-tak- bercalon-tunggal-lagi/.
Simbolon,  Christian  Dior  dalam  Media Indonesia. (2017).  diakses  dari http://mediaindonesia.com/read/detail/90282-parpol-mengabaikan-kaderisasi.
Soepiadhy, Soetanto dalam Duta. (2018). diakses dari https://duta.co/sekali-lagi-mahar- politik-election-atau-selection-kader-parpol/.
Yasin,  Moch  dalam  Media  Siar.  (2018).  diakses  dari http://mediasiar.com/bahaya- pragmatisme-politik/.
Lensapapua.  (2016).  Diakses  dari https://www.lensapapua.com/hukum-kriminal/ kandidat-tunggal-tidak-bisa-diberlakukan-di-kabupaten-tambrauw/
Republika.  (2018).  diakses  dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/ 18/07/02/pb8nrr409-tiga-penyebab-munculnya-paslon-tunggal-versi-peneliti-lipi.
Viva. diakses dari https://www.viva.co.id/berita/nasional/886111-semua-calon-tunggal- pilkada-menang-lawan-kotak-kosong