Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082

## PERAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DAN NILAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: SEBUAH KAJIAN EKSPERIMEN
I Nyoman Putra Yasa putrayasainym@undiksha.ac.id I Putu Hendra Martadinata I Gede Putu Banu Astawa Universitas Pendidikan Ganesha

## ABSTRACT
Tax  compliance  is  one  of  the  issues  that  is  widely  discussed  in  behavioral  studies. According  to  researchers’ knowledge, current research largely examines the intention of taxpayers’ compliance, and research on taxpayers’ compliance behavior is still limited. Therefore, this study aims to examine the taxpayers’ compliance behavior by using one of the elements of Theory of Planned Behavior, namely perceived behavioral control, and local wisdom values, namely Tri Kaya Parisudha. This study used an experimental method with a total sample of 68 taxpayers. Based on the analysis using ANOVA, this study found that there is an interaction between perceived behavioral control and Tri Kaya Parisudha in influencing the taxpayers’ compliance behavior. The application of the values of Tri Kaya Parisudha and the role of tax authorities in shaping the taxpayers’ perceived behavioral control can increase taxpayers’ compliance to pay taxes. The results of this study are expected to strengthen the relevance of Theory of Planned Behavior in explaining the taxpayers’ compliance behavior without overlooking the aspects of local wisdom.
Key words: theory of planned behavior, perceived behavioral control, tri kaya parisudha, taxpayers’ compliance behavior

## ABSTRAK
Kepatuhan  pajak  adalah  salah  satu  masalah  yang  banyak  dibahas  dalam  studi  perilaku.  Menurut pengetahuan  peneliti,  penelitian  saat  ini  sebagian  besar  meneliti  niat  kepatuhan  wajib  pajak,  dan penelitian  tentang  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  masih  terbatas.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan untuk menguji perilaku kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan salah satu elemen dari Theory of Planned Behavior, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan, dan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu Tri Kaya Parisudha. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan jumlah sampel sebanyak 68  wajib  pajak.  Berdasarkan  analisis  menggunakan  ANOVA,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  ada interaksi  antara  kontrol  perilaku  yang  dirasakan  dan  Tri  Kaya  Parisudha  dalam  mempengaruhi perilaku  kepatuhan  wajib  pajak.  Penerapan  nilai-nilai  Tri  Kaya  Parisudha  dan  peran  otoritas  pajak dalam membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperkuat  relevansi Theory of Planned Behavior dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak tanpa mengabaikan aspek kearifan lokal.
Kata  kunci:  teori  perilaku  terencana;  kontrol  perilaku  persepsian;  tri  kaya  parisudha;  perilaku kepatuhan wajib pajak.

## PENDAHULUAN
Bagi Indonesia, pajak merupakan sum- ber  penerimaan  terbesar  dalam  struktur Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara
(APBN).  Setiap  tahun  pajak  selalu  menjadi andalan bagi pemerintah dalam membiayai segala  macam  pengeluaran  rutin  dan kegiatan  pembangunan  negara  (Putri  dan
150 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 2, Juni 2019: 149 – 167
Fanani,  2018).  Dalam  postur  APBN  2019 seperti  dikutip  dari https://www.kemenkeu. go.id tanggal  6  Februari  2018  jumlah  pe- nerimaan  negara  adalah  sebesar  Rp.  2.143 triliun  dengan  penerimaan  dari  sektor  per- pajakan sebesar Rp. 1.781 triliun atau sebesar 83,11%.  Mengingat  besarnya  penerimaan dari  sektor  perpajakan,  kepatuhan  wajib pajak  sangat  diperlukan  untuk  dapat  men- capai penerimaan sektor perpajakan tersebut (Yasa dan Prayudi, 2017).
Sejak  diterapkannya self  assessment system pada  tahun  1983  peningkatan  ke- patuhan  wajib  pajak  terus  dilakukan  oleh pemerintah  sebagai  akibat  dari  rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Dama- yanti et  al. ,  2015).  Rendahnya  kepatuhan wajib  pajak  dapat  dilihat  dari tax  ratio . Seperti  yang  dikutip  dari https://www/ pajak.go.id tanggal 6 Februari 2019 tax ratio di Indonesia  dari  tahun  2015  sampai  dengan tahun  2017  selalu  mengalami  penurunan. Pada tahun 2015 tax ratio Indonesia adalah sebesar  11,6%  dan  tahun  2016  serta  2017 berturut-turut  adalah  sebesar  10,8%  dan kembali  mengalami  penurunan  menjadi 10,7%.  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik yang  dikutip  dari https://www.bps.go.id , khusus  untuk  pajak  penghasilan  yang dikenakan  pada  wajib  pajak  orang  pribadi, telah  terjadi  penurunan  penerimaan  pajak dari tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu sebesar Rp  657.162,70  milyar  pada  tahun  2016 menjadi  Rp  637.859,30  milyar  pada  tahun 2017.  Adanya  penurunan  ini  diantaranya disebabkan  oleh  ketidakpatuhan  wajib pajak.  Oktaviani  dan  Nurhayati  (2015)  me- nyatakan  bahwa  salah  satu  ketidakpatuhan wajib  pajak  adalah  seringkali  tidak  me- laporkan  atau  mencantumkan  pajak  peng- hasilannya.
Namun  yang  menarik  adalah  pada tahun  2018  dimana tax  ratio Indonesia mengalami peningkatan. Masih dikutip dari https://www/pajak.go.id tanggal  6  Februari 2019 tax ratio di Indonesia pada tahun 2018 adalah  sebesar  11,5%  mengalami  pening- katan 0,8% dari tahun 2017. Selain tax ratio , penerimaan  pajak  pada  tahun  2018  juga
mengalami  peningkatan  dari  tahun  2017. Berdasarkan  keterangan  pers  Kementerian Keuangan No. 1/KLI/2019 tanggal 2 Januari 2019  yang  dikutip  melalui https://www. ortax.org tanggal 6 Februari 2019, penerima- an  pajak  tahun  2018  adalah  sebesar  Rp. 1.521,4  triliun atau  sebesar  94% dari  target. Hal  ini  mengalami  peningkatan  dari  tahun 2017 yang hanya 91% dari target atau sebesar Rp. 1.331 triliun.  Selain secara nasional, pe- ningkatan  penerimaan  pajak  juga  terjadi  di beberapa  Kantor  Wilayah  DJP  yang  mem- bawahi  Kantor  Pelayanan  Pajak  di  daerah. Salah  satunya  adalah  di  Bali.  Dikutip  dari https://bali.tribunnews.com tanggal 6 Februari 2019, realisasi penerimaan sampai dengan 12 Desember  2018  mengalami  pertumbuhan sebesar  16,03%  dari  tahun  2017.  Selain  itu, dari sisi kepatuhan telah mencapai 90%.
Terkait  dengan  kepatuhan,  telah  men- jadi  isu  oleh  para  peneliti  dari  berbagai belahan  dunia.  Damayanti et  al. (2015)  ber- pendapat  bahwa  lebih  baik  mengeksporasi pendekatan  diluar  ekonomi  untuk  me- mahami  faktor-faktor  non  ekonomi  yang mempengaruhi  perilaku  dalam  membayar pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  yang  dahulu lebih  fokus  pada  aspek  ekonomi,  saat  ini telah  bergeser  pada  pendekatan  sosial psikologi dengan pendekatan non ekonomi. Maka  dari  itu,  dibutuhkan  pendekatan psikologis  dalam  menjelaskan  perbedaan perilaku  kepatuhan  wajib  pajak.  Salah  satu teori yang menjelaskan aspek psikologi dan perilaku seseorang adalah Theory of Planned Behaviour (TPB).  TPB  menyatakan  bahwa sikap akan mempengaruhi perilaku melalui proses  pengambilan  keputusan  dan  di- rencanakan,  sehingga  individu  akan  me- lakukan tindakan tertentu ketika hal tersebut dipandang  positif,  percaya  individu  lain ingin  dia  melakukannya  dan  percaya  dia bisa melakukannya (Damayanti et al. , 2015). Secara  umum,  penelitian  ini  bertujuan untuk  menguji  perilaku  kepatuhan  per- pajakan wajib pajak di wilayah Provinsi Bali atas  peningkatan  kepatuhan  yang  terjadi dalam  kerangka  TPB.  Sejauh  pengetahuan peneliti,  penelitian  kepatuhan  wajib  pajak
Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal ... – Yasa, Martadinata, Astawa 151
sebagian  besar  masih  berkaitan  pada  niat wajib  pajak,  sedangkan  penelitian  yang berkaitan dengan perilaku wajib pajak masih terbatas. Oleh karena penelitian ini menguji perilaku,  maka  unsur  TPB yang  digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah kontrol  perilaku  yang  dirasakan  individu ( perceived  behavioral  control ).  Hal  tersebut didasari atas perceived behavioral control yang merupakan  komponen  yang  terpenting dalam memprediksi perilaku nyata individu dalam konteks TPB (López-Mosquera, 2016).
Selain  TPB,  penelitian  kali  ini  juga mengajukan konsep etika berbasis ajaran Tri Kaya Parisudha (TKP) — tiga gerak perbuatan dan  tingkah  laku  manusia  yang  harus disucikan,  yaitu  berfikir,  berkata  dan  ber- buat yang baik. TKP merupakan  salah satu kearifan lokal masyarakat Bali yang menjadi acuan berperilaku dalam kehidupan sehari- hari (Kepramareni et al. , 2014; Swardhana et al. , 2015; Yasa dan Prayudi, 2017). Pemilihan TKP ini berdasarkan  penelitian Marandu et al. (2015) yang menyarankan pengembangan penelitian  kepatuhan  wajib  pajak  ber- dasarkan  TPB.  Marandu et  al. (2015)  me- nyatakan bahwa TPB merupakan teori yang bersifat umum, sehingga TPB berkemungki- nan gagal untuk menjelaskan perilaku wajib pajak  yang  memiliki  karakteristik  unik tertentu. Kearifan lokal, dalam hal ini adalah Tri  Kaya  Parisudha ,  merupakan  salah  satu karakteristik unik yang dimiliki oleh masya- rakat Bali, sehingga penelitian ini mengaju- kan  TKP  untuk  mengembangkan  kajian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  ini  secara  keseluruhan  ber- tujuan  untuk  menguji  pengaruh  kombi- nasian  antara  TPB  dan  nilai  kearifan  lokal (TKP)  terhadap  perilaku  kepatuhan  wajib pajak.  Untuk  itu,  penelitian  ini  mengguna- kan metode eksperimen untuk melihat lebih mendalam  interaksi  kombinasian  antar variabel tersebut. Penelitian kali ini diharap- kan dapat memberi kontribusi secara teoritis berupa sumbangsih pemikiran pada bidang Akuntansi dan Perpajakan terkait kepatuhan wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Melalui  pertimbangan  atas
pengaruh aspek etika berbasis kearifan lokal terhadap  perilaku  kepatuhan  perpajakan, hasil  penelitian  juga diharapkan  dapat  ber- kontribusi  pada  pengembangan  teori-teori keperilakuan  sehubungan  dengan  peran faktor-faktor  non-ekonomi  sebagai  ante- seden  perilaku  individu.  Secara  praktis, temuan-temuan  dalam  penelitian  kali  ini diharapkan  dapat  menjadi  input  bagi  para penyusun  kebijakan  dalam  rangka  me- ningkatkan kepatuhan wajib pajak demi me- maksimalkan besaran penerimaan negara.

## TINJAUAN TEORETIS Tri Kaya Parisudha
Berdasarkan  ajaran  Agama  Hindu, manusia  memiliki  kewajiban  untuk  taat terhadap ajaran dan nilai-nilai berlandaskan dharma atau kebenaran. Kewajiban manusia untuk  melaksanakan  ajaran  serta  aspek- aspek yang terkandung dalam ajaran agama dalam Hindu disebut dengan dharma agama (Kiriana,  2017).  Dengan  kata  lain, dharma agama merupakan  salah  satu  kewajiban manusia,  dalam  hal  ini  adalah  kewajiban untuk menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan  sehari-hari.  Salah  satu  nilai religius  yang  dapat  diterapkan  adalah Tri Kaya Parisudha .
Tri Kaya Parisudha merupakan salah satu nilai keagamaan yang telah menjadi kearifan lokal  masyarakat  Bali,  dan  dapat  dijadikan sebagai  pedoman  hidup  manusia  dengan tujuan  untuk  mencapai  keharmonisan  di dalam  kehidupan  ini. Tri  Kaya  Parisudha berasal dari kata tri yang memiliki arti tiga, kaya yang  memiliki  arti  perbuatan,  dan parisudha yang  memiliki  arti  penyucian (Rosalina, 2017). Sehingga secara keseluruh- an, Tri  Kaya  Parisudha merupakan  tiga  per- buatan  atau  tingkah  laku  yang  harus  di- sucikan  (Rosalina,  2017). Tri  Kaya  Parisudha menjadi  sebuah  pedoman  etika  bagi  umat Hindu di Bali melalui penyucian tiga unsur dalam berperilaku, yaitu pikiran ( manacika ), perkataan  ( wacika )  dan  perbuatan  ( kayika ). Konsep manacika merupakan  kosep  yang didasarkan pada pikiran yang benar dan suci didasarkan  pada  ajaran  agama  Hindu.
152 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 2, Juni 2019: 149 – 167
Konsep manacika dalam Tri  Kaya  Parisudha menempati  posisi  yang  penting,  karena manacika akan  mempengaruhi  perkataan ( wacika ) dan perbuatan ( kayika ). Pikiran yang dilandasi  oleh dharma akan  menggerakkan perkataan yang sesuai dengan ajaran dharma , demikian  juga  perbuatan  yang  akan  men- cerminkan  pikiran  yang  suci.  Jadi  pada dasarnya perkataan dan perbuatan manusia tersebut  bersumber  dari  pikiran.  Pikiran yang baik akan menuntun manusia berkata atau berbuat yang baik pula (Widyani, 2015). Itulah  sebabnya,  mengapa  manusia  perlu menjaga  pikirannya,  mengatur  pikirannya, mengendalikan pikirannya dengan baik, se- bagaimana ditegaskan dalam Kitab Manawa Dharmasastra berikut ini:
Sloka IV - 18 Wayasah karmano’ rthasya Srutasyabhijanasya ca Wesawag buddhi sarupyam Acaran wicaredika Artinya:  Berjalan  di  dunia  ini  hendak- nya menyesuaikan. Pakaian, kata-kata serta pikirannya  agar  sesuai  dengan  kedudukan dan kekayaannya. Sesuai pelajaran suci dan kewangsaannya.
Sloka XII – 3 Subhasubha phalam karma Manowagdeha sambhawam Karmaja gatayo nrnam Uttama dhyamah Artinya: Karma yang lahir dari pikiran, perkataan  dan  perbuatan  menimbulkan akibat baik atau buruk dengan karma yang telah  menyebabkan  timbulnya  berbagai keadaan pada diri manusia.
Konsep wacika merupakan konsep yang didasarkan  perkataan  yang  baik,  jujur,  dan tidak  menyinggung  orang  lain. Tri  Kaya Parisudha mewajibkan manusia untuk selalu mengendalikan  perkataan  yang  diucapkan agar  selalu  berlandaskan  dengan  ajaran dharma .  Sedangkan  konsep kayika merupa- kan konsep  yang  menuntut manusia  untuk selalu  berbuat  (berperilaku)  berdasarkan pada ajaran dharma. Manusia dituntut agar selalu  berbuat  dan  perperilaku  agar  dapat membawa dampak positif, baik bagi dirinya
maupun  bagi  orang  lain.  Menurut  sumber yang  lain  yaitu  Kitab  suci  Sarasamuscaya, Tri  Kaya  Parisudha  merupakan  salah  satu ajaran etika yang memuat sepuluh perilaku yang  perlu  dikendalikan  atau  disucikan, yaitu tiga pengendalian pikiran yang harus disucikan,  empat  perkataan  yang  perlu dikendalikan, dan tiga perbuatan yang perlu disucikan dan dikendalikan. Secara ringkas diuraikan  sebagai  berikut:  a)  berpikir  yang bersih  dan  suci    (tidak  memiliki  keinginan dan tidak dengki terhadap milik orang lain, tidak berpikir buruk terhadap orang lain dan kepada  semua  mahkluk,  dan  tidak  meng- ingkari  hukum  karmapala  atau  kasualitas dalam kehidupan), b)berkata yang baik atau suci  dan  benar  (tidak  berkata  jahat,  tidak berkata  kasar,  tidak  memfitnah,  dan  tidak berkata  yang  mengandung  kebohongan), dan  c)  berbuat  yang  baik  atau  suci  (tidak menyakiti,  menyiksa,  apalagi  membunuh mahkluk  lain,  tidak  berbuat  curang,  se- hingga  berakibat  merugikan  orang  lain, tidak  berzinah  atau  tidak  melakukan  per- buatan  yang  serupa)  (Adnyana  dan Citra- wathi, 2017).
Dengan  pemahaman  yang  mendalam tentang  konsep  ajaran Tri  Kaya  Parisudha diharapkan  memunculkan  karakter  baik ( good  character )  yang  merupakan  inti  dari ajaran Tri Kaya Parisudha yang terdiri dari berpikir  baik  ( Manacika ),  berkata  baik ( Wacika )  dan  berbuat  yang  baik  ( Kayika ), sebab  karakter  yang  baik  akan  melibatkan pengetahuan moral ( moral knowing ), perasa- an moral ( moral feeling ) dan tindakan moral ( moral  acting )  (Adnyana  dan Citrawathi, 2017).
Dengan  adanya  pemahaman  serta  pe- nerapan  konsep  Tri  kaya  Parisudha  akan dapat  meningkatkan  tingkat  ketaatan  dan kesadaran seseorang pada ajaran agamanya (moralitas)  yang  pada  akhirnya  akan  me- ningkatkan  dan  mampu  menjadikan  se- seorang  tersebut  menjadi  pribadi  yang memiliki karakter yang baik ( good character ) sesuai  dengan  ajaran  agama  (religius)  baik sebagai  pribadi  maupun  sebagai  warga negara  yang  baik.  Sebagai  warga  negara
Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal ... – Yasa, Martadinata, Astawa 153
karakter  yang  baik  ( good  character )  dapat ditunjukan  atau  diwujudkan  dengan  me- macu  perilaku  positif  dan  mencegah  peri- laku negatif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga mendorong peningkatan kepatuh- an wajib pajak. Patuh untuk membayar pajak merupakan  salah  satu  kewajiban  manusia terhadap  negara, yang dalam  ajaran Hindu disebut  dengan dharma  negara (Kiriana,
2017). Dengan begitu, pemenuhan kewajiban warga  negara  terhadap  negaranya  ( dharma negara ),  dalam  hal  ini  adalah  membayar pajak,  dapat  didorong  melalui  pemahaman dan  penerapan  nilai-nilai  agama  ( dharma agama ) oleh para wajib pajak.
Hubungan  antara Tri  Kaya  Parisudha dan  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1

## Hubungan Antara Tri Kaya Parisudha dan Kepatuhan Wajib Pajak
Hubungan  konsep  kepatuhan  sebagai wajib  pajak  apabila  dilihat  dari  konsep agama  Hindu  dapat  menggunakan  pen- dekatan  konsep  ajaran Tri  Kaya  Parisudha yang  merupakan  landasan  etika  dalam agama  Hindu.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  konsep Tri  Kaya  Parisudha sangat potensial  untuk meningkatkan  niat dan ke- patuhan  dari  wajib  pajak  untuk  melaksana kan kewajiban pajaknya (membayar).

## Theory of Planned Behavior
Salah  satu  teori  yang  popular  dalam menjelaskan  perilaku  adalah  teori  perilaku terencana ( theory of planned behavior- TPB). Di dalam  teori  perilaku  terencana,  dijelaskan bahwa  faktor  utama  yang  menyebabkan munculnya  perilaku  individu  adalah  niat untuk  melakukan  perilaku  tersebut  (Novi- anti  dan  Dewi,  2018).  Teori  perilaku  teren- cana  memaparkan  tiga  komponen  yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu niat, yang  kemudian  akan  berkontribusi  pada terbentuknya  perilaku  individu.  Ketiga
komponen  tersebut  merupakan  sikap  ( atti- tudes ), norma subjektif ( subjective norms ), dan kontrol  perilaku  yang  dirasakan  ( perceived behavioral control ) (Novianti dan Dewi, 2018). Secara  keseluruhan,  niat  memediasi  hubu- ngan  antara  tiga  komponen  TPB  (sikap, norma  subjektif  dan  kontrol  perilaku  yang dirasakan)  dengan  perilaku  individu  (Kau- tonen et al. , 2015).
Gambar  2  merupakan  gambaran  teori perilaku  terencana  dalam  aspek  kepatuhan wajib  pajak.  Sikap  terhadap  perilaku  ( atti- tudes  toward  behavior ) merupakan  penilaian individu  terhadap  suatu  perilaku  berdasar- kan  pertimbangan  dampak  positif  maupun negatif yang akan ditimbulkan dari perilaku yang akan dilakukan (Nurwanah et al. , 2018). Suatu niat akan timbul apabila individu me- rasa  bahwa  perilaku  yang  akan  dilaksana kan  membawa  manfaat  atau  keuntungan bagi  dirinya.  Dengan  pandangan  tersebut, individu  akan  semakin  terdorong  untuk mewujudkan  niatnya  dengan  berperilaku secara nyata. Sebaliknya, niat akan semakin
Tri Kaya Parisudha
Dharma Negara Dharma Agama
Manacika
Religius Kepatuhan Kayika Wacika
154 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 2, Juni 2019: 149 – 167
menurun  apabila  individu  menilai  bahwa perilaku yang akan dilaksanakan membawa
kerugian  bagi  dirinya,  sehingga  individu enggan untuk mewujudkan niatnya.

## Gambar 2

## Teori Perilaku Terencana dalam aspek Kepatuhan Wajib Pajak
Apabila  dikaitkan  dengan  konteks  ke- patuhan  wajib  pajak,  wajib  pajak  akan memiliki niat untuk membayar pajak apabila merasa  bahwa  membayar  pajak  akan  me- nimbulkan  dampak  positif,  baik  kepada dirinya  maupun  lingkungan  sekitarnya. Sebaliknya, niat untuk membayar pajak akan rendah  apabila  wajib  pajak  merasa  bahwa membayar  pajak  tidak  akan  membawa dampak  positif,  baik  bagi  dirinya  maupun lingkungan sekitarnya.
Norma  subjektif  ( subjective  norms )  me- rupakan norma subjektif merupakan norma yang dianut oleh individu dengan merujuk pada  norma  lingkungan  sekitarnya  (Onu dan  Oats,  2015).  Selain  itu,  norma  subjektif dapat  dipandang  sebagai  tekanan  sosial yang  mempengaruhi  individu  dalam  me- lakukan  suatu  tindakan  (Nurwanah et  al. , 2018).  Berbagai  macam  studi  telah  me- nemukan  bahwa  lingkungan  sosial  dapat menekan  dan  memaksa  individu  untuk melakukan  suatu  tindakan.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  adanya  ketakutan  dari individu  terhadap  penilaian  sosial  yang diberikan  kepada  dirinya  apabila  perilaku- nya tidak sesuai dengan lingkungan sosial di tempatnya  berada.  Dampak  dari  adanya
tekanan  sosial  dapat  mempengaruhi  pem- buatan keputusan individu, seperti keputus- an  investasi,  edukasi,  pilihan  politik (Bursztyn  dan  Jensen,  2017),  kepatuhan dalam  membayar  pajak  (Jimenez  dan  Iyer, 2016),  termasuk  keputusan  etis.  Apabila dikaitkan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak, wajib pajak yang berada dalam lingkungan yang patuh membayar pajak akan berusaha mengikuti  perilaku  lingkungan  sekitarnya untuk  membayar  pajak.  Hal  tersebut  di- sebabkan adanya faktor ketakutan individu atas  penilaian  sosial  yang  dilakukan  oleh lingkungan  sekitarnya.  Namun  sebaliknya, wajib pajak yang berada dalam lingkungan yang  tidak  patuh  membayar  pajak  cen- derung  mengikuti  perilaku  lingkungannya untuk tidak membayar pajak.
Kontrol  perilaku  yang  dirasakan  ( per- ceived  behavioral  control )  persepsi  atas  ke- mampuan individu untuk melakukan suatu perilaku (Novianti dan Dewi, 2018). Kontrol perilaku yang dirasakan juga dapat diartikan sebagai persepsi individu mengenai tingkat kemudahan  suatu  perilaku  (Johe  dan Bhullar,  2016).  Apabila  individu  merasa percaya  bahwa  dirinya  mampu  melakukan suatu  tindakan,  maka  persepsi  tersebut
Sikap Terhadap Perilaku Wajib
Pajak
Norma Subjektif
Wajib Pajak Kontrol Perilaku yang Dirasakan Wajib Pajak Niat untuk Membayar Pajak Perilaku Membayar Pajak
Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal ... – Yasa, Martadinata, Astawa 155
dapat membentuk niat dalam diri individu, dan niat tersebut akan diwujudkan melalui perilaku nyata individu. Sebaliknya, apabila individu  merasa  bahwa  suatu  tindakan susah  untuk  dilakukan,  maka  tidak  akan timbul  niat  untuk  mewujudkannya  secara nyata.  Dengan  kata  lain,  persepsi  individu terhadap  kemampuan  untuk  mengontrol suatu  tindakan  dapat  mempengaruhi  niat dan  perilaku  individu.  Dalam  konteks  per- pajakan, wajib pajak tidak patuh membayar pajak karena adanya rasa percaya diri bahwa dirinya  bisa  dengan  mudah  untuk  meng- hindari pajak. Hal tersebut dapat disebabkan salah  satunya  oleh  lemahnya  pengawasan dan  proses  hukum  perpajakan  yang  di- lakukan  oleh  otoritas  pajak  (Yasa  dan Martadinata, 2019). Sebaliknya, kuatnya pe- ngawasan  dan  proses  hukum  perpajakan dapat  mempersulit  penghindaran  pajak, sehingga memaksa wajib pajak untuk patuh membayar  pajak  (Yasa  dan  Martadinata, 2019).
Hasil penelitian López-Mosquera (2016) dan  Marandu et  al .  (2015)  menunjukkan bahwa perceived  behavioral  control dapat mempengaruhi  perilaku  kepatuhan,  yang ditunjukkan  dalam  Gambar  2. Garis  putus- putus yang menghubungkan antara kontrol perilaku yang dirasakan wajib pajak dengan perilaku  membayar  pajak  menunjukkan bahwa perceived  behavioral  control dapat mempengaruhi  perilaku  individu  secara langsung,  sesuai  dengan  hasil  penelitian López-Mosquera  (2016)  dan  Marandu et  al . (2015). Hal tersebut mendasari penelitian ini untuk  menggunakan perceived  behavioral control sebagai  variabel  utama  dalam  TPB yang memprediksi perilaku kepatuhan wajib pajak.

## Pengembangan Hipotesis
Beberapa  penelitian  telah  menguji hubungan  penerapan Tri  Kaya  Parisudha terhadap perilaku individu. Swardhana et al . (2015)  menemukan  bahwa  nilai  kearifan lokal  Bali,  dalam  hal  ini  adalah Tri  Kaya Parisudha dapat  diimplementasikan  sebagai kontrol  sosial  masyarakat  untuk  menang-
gulangi  perilaku  kenakalan  remaja.  Selain itu,  Kepramareni et  al. (2014)  menemukan bahwa penerapan konsep Tri Kaya Parisudha mendorong akuntabilitas pada pengeloloaan suatu  organisasi  nirlaba.  Selain  itu,  Dewi (2019)  melakukan  penelitian  terhadap  peri- laku etis auditor, dan menemukan bahwa Tri Kaya  Parisudha mampu  meningkatkan sensitifitas etika auditor.
Dalam  aspek  pendidikan,  Prayudi  dan Martadinata  (2018)  menemukan  bahwa pengimplementasian nilai Tri Kaya Parisudha dalam  pendidikan  etika  bisnis  mampu meningkatkan  penalaran  moral  mahasiswa dalam  menghadapi  kasus  dilema  etika. Sedangkan dalam konteks perpajakan, Yasa dan  Prayudi  (2017)  melakukan  penelitian yang  menguji  peran  nilai  etika  berbasis kearifan lokal, dalam hal ini adalah Tri Kaya Parisudha ,  terhadap  kepatuhan  perpajakan pada 400 wajib pajak orang pribadi di Bali. Hasi  penelitian  Yasa  dan  Prayudi  (2017) menunjukkan  bahwa  penyucian  terhadap tiga  unsur  dalam  perilaku,  yaitu  pikiran ( manacika ), perbuatan ( kayika ) dan perkataan ( wacika ) dapat mempengaruhi niat seseorang untuk patuh membayar pajak.
Dari  hasil  beberapa  penelitian  ter- dahulu, dapat disimpulkan bahwa penyuci- an  dan  pengendalian  pikiran  ( manacika ), perbuatan  ( kayika )  dan  perkataan  ( wacika ) merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam membentuk  perilaku  etis  individu.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  konsep Tri  Kaya Parisudha yang berusaha menuntun manusia untuk  berperilaku  sesuai  dengan  ajaran kebenaran  atau dharma. Maka  dari  itu, Tri Kaya Parisudha dapat menjadi pedoman etika bagi manusia secara universal.
Berhubungan  dengan  konsep  TPB, beberapa penelitian telah menguji pengaruh kontrol  perilaku  yang  dirasakan  ( perceived behavioral  control ) terhadap  perilaku  ke- patuhan  individu  terhadap  perilaku  ter- tentu.  López-Mosquera  (2016)  dalam  pe- nelitiannya  menguji  keterkaitan  antara gender,  TPB  dan  kepatuhan  masyarakat untuk  menyumbangkan  uangnya  demi  ke- giatan  konservasi  alam  di  Spanyol.  Dalam
156 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 2, Juni 2019: 149 – 167
penelitiannya,  López-Mosquera  (2016)  me- nemukan  bahwa  di  antara  tiga  unsur  TPB, norma  sosial  dan  kontrol  perilaku  yang dirasakan merupakan prediktor yang sangat kuat  dalam  mendorong  kemauan  masya- rakat  untuk  menyumbangkan  uangnya. Selain itu, konsisten dengan hasil penelitian López-Mosquera  (2016),  Marandu et  al. (2015)  melakukan  studi  literatur  untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  berdasarkan  TPB. Pada  variabel perceived  behavioral  control, Marandu et  al. (2015)  menggunakan  be- berapa  proksi  yang  dapat  membentuk  per- sepsi  kemampuan  individu  yang  berkaitan dengan  perilaku  pajak.  Berdasarkan  hasil penelitian Marandu et al. (2015), ditemukan bahwa  beberapa  proksi  seperti  sanksi hukum,  kemungkinan  diaudit,  peran  oto- ritas  pajak,  hukum  pajak,  tingkat  korupsi negara, sistem informasi perpajakan, efekti- vitas  hukum,  dan  kompetensi  otoritas penyelenggara  pajak  dapat  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  Alleyne dan  Harris  (2017)  menemukan  bahwa perceived behavioral control yang diproksikan melalui rasa takut atas pengenaan hukuman terhadap  pelanggaran  pajak  dapat  me- ngurangi perilaku penghindaran pajak.
Secara  keseluruhan,  hasil  penelitian López-Mosquera  (2016)  Marandu et  al. (2015), dan Alleyne dan Harris (2017) mem- perkuat  dugaan  bahwa  kontrol  perilaku yang dirasakan merupakan komponen yang sangat penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa melanggar pajak merupakan hal yang mudah, maka wajib pajak memiliki potensi yang tinggi untuk melanggar pajak. Namun,  diduga  tidak  semua  wajib  pajak akan  terjerumus  untuk  melakukan  pelang- garan  perpajakan. Tri  Kaya  Parisudha me- rupakan  salah  satu  aspek  dalam  diri  yang dapat  mengendalikan  perilaku  individu, sehingga  tingkat Tri  Kaya  Parisudha dalam diri wajib pajak dapat mempengaruhi peng- ambilan  keputusan  perpajakan  di  kondisi tertentu. Pada kondisi wajib pajak memiliki perceived  behavioral  control yang  tinggi  (me-
rasa  mudah  untuk  melanggar  pajak),  indi- vidu  dengan  tingkat Tri  Kaya  Parisudha dalam  diri  yang  tinggi  tidak  terjerumus untuk  melakukan  pelanggaran  pajak.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  adanya  kontrol perilaku  dalam  diri  individu  untuk  tidak melakukan perbuatan yang tergolong tidak baik  atau  suci,  dalam  hal  ini  adalah  me- langgar pajak, meskipun lingkungan sekitar- nya  mendukung  untuk  melakukan  pelang- garan  pajak.  Sebaliknya  individu  dengan tingkat Tri  Kaya  Parisudha dalam  diri  yang rendah  akan  mudah  terjerumus  untuk melakukan  pelanggaran  pajak,  sebagai  aki- bat  dari  kontrol  diri  yang  rendah,  serta adanya kesempatan untuk melanggar pajak demi keuntungan pribadi.
Perilaku  yang  berbeda  diduga  terjadi pada kondisi wajib pajak memiliki perceived behavioral  control yang  rendah  (merasa  sulit untuk  melanggar  pajak),  terutama  pada individu  dengan  tingkat Tri  Kaya  Parisudha dalam diri yang rendah. Meskipun terdapat niat  untuk  melanggar,  namun  pengawasan yang  ketat  dan  hukuman  yang  tegas  akan menyebabkan  kekhawatiran  dalam  diri wajib pajak untuk melanggar pajak sehingga memaksa  wajib  pajak  untuk  patuh  mem- bayar pajak. Sedangkan wajib pajak dengan tingkat Tri  Kaya  Parisudha dalam  diri  yang tinggi  akan  tetap  patuh  membayar  pajak, karena  pada  dasarnya  kontrol  terhadap pikiran,  perkataan  dan  perbuatan  yang tercermin dalam Tri Kaya Parisudha merupa- kan  aspek  penting  yang  dapat  menekan perilaku  tidak  etis  individu  tanpa  dipe- ngaruhi  oleh  kondisi perceived  behavioral control. Berdasarkan  kerangka  pemikiran yang  telah  diuraikan,  maka  hipotesis  yang diajukan adalah:
H 1 : Pada  kondisi  perceived  behavioral control  yang  tinggi,  wajib  pajak dengan Tri Kaya Parisudha yang tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan wajib  pajak  dengan  Tri  Kaya  Pari- sudha yang rendah.
H 2 : Pada  kondisi  perceived  behavioral control  yang  rendah,  tidak  terdapat
Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal ... – Yasa, Martadinata, Astawa 157
perbedaan  tingkat  kepatuhan  antara wajib  pajak  dengan  Tri  Kaya  Pari- sudha  yang  tinggi  dan  wajib  pajak dengan  Tri  Kaya  Parisudha  yang rendah.
H 3 : Wajib  pajak  dengan  Tri  Kaya  Pari- sudha  yang  rendah  menunjukkan tingkat  kepatuhan  yang  lebih  rendah pada  kondisi  perceived  behavioral control  yang  tinggi  dibandingkan dengan  kondisi  perceived  behavioral control yang rendah.
H 4 : Tidak  terdapat  perbedaan  tingkat kepatuhan  pada  wajib  pajak  dengan Tri  Kaya  Parisudha  yang  tinggi  pada kondisi  perceived  behavioral  control yang  tinggi  dan  kondisi  perceived behavioral control yang rendah.

## METODE PENELITIAN Desain Eksperimen
Pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini menggunakan  metode  eksperimen  dengan
desain  2x1  antar  subyek  ( between  subject design ).  Kontrol  perilaku  yang  dirasakan ( perceived  behavioral  control- PBC)  digunakan sebagai  perlakuan  ( treatment )  dalam  ekspe- rimen  (PBC  tinggi  dan  PBC  rendah), sedangkan Tri Kaya Parisudha (TKP) diukur pada  masing-masing  partisipan.  Kriteria partisipan eksperimen adalah individu yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak  (KPP)  di  Bali.  Partisipan  eksperimen dipilih  secara  acak.  Terdapat  empat  ke- lompok  eksperimen  yang  dibagi  berdasar- kan  variabel  yang  digunakan  dalam  pe= nelitian ini. Desain eksperimen penelitian ini digambarkan pada Tabel 1.
Partisipan yang memperoleh perlakuan “Kontrol  Perilaku  yang  Dirasakan  Tinggi” akan dikelompokkan ke dalam Kelompok A dan  C.  Sedangkan  partisipan  yang  mem- peroleh  perlakuan  “Kontrol  Perilaku  yang Dirasakan Rendah” akan dikelompokkan ke dalam Kelompok B dan D.

## Tabel 1 Desain Eksperimen
Kontrol Perilaku yang Dirasakan ( Perceived Behavioral Control- PBC) Tri Kaya Parisudha (TKP) Tinggi Rendah Tinggi A B Rendah C D
Pengelompokan  selanjutnya  dilakukan berdasarkan tingkat Tri Kaya Parisudha (TKP) dari  masing-masing  partisipan.  Pengelom- pokan  ke  tahap  selanjutnya  dilakukan setelah  data  seluruh  partisipan  terkumpul untuk menentukan kategori tingkat Tri Kaya Parisudha partisipan.  Partisipan  yang  mem- peroleh  perlakuan  “Kontrol  Perilaku  yang Dirasakan  Tinggi”  dan  memiliki Tri  Kaya Parisudha yang  tinggi  akan  dikelompokkan ke  dalam  Kelompok  A.  Partisipan  yang memperoleh  perlakuan  “Kontrol  Perilaku yang  Dirasakan  Tinggi”  dan  memiliki Tri Kaya  Parisudha yang  rendah  akan  di- kelompokkan ke dalam Kelompok C. Parti- sipan yang memperoleh perlakuan “Kontrol
Perilaku  yang  Dirasakan  Rendah”  dan memiliki Tri Kaya Parisudha yang tinggi akan dikelompokkan  ke  dalam  Kelompok  B. Sedangkan  partisipan  yang  memperoleh perlakuan “Kontrol Perilaku yang Dirasakan Rendah”  dan  memiliki Tri  Kaya  Parisudha yang rendah akan dikelompokkan ke dalam Kelompok D.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menyebarkan  instrumen  penelitian  kepada masing-masing  partisipan  eksperimen  di dalam  suatu  lab  eksperimen.  Berikut  me- rupakan  gambaran  terperinci  mengenai metode pengumpulan data penelitian ini:
158 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 2, Juni 2019: 149 – 167
1. Instrumen  berupa  kuesioner  dibagikan kepada para partisipan.
2. Partisipan diarahkan untuk mengisi data demografi,  membaca  materi  kasus,  dan diminta  untuk  memberikan  respon  ter- hadap  kasus  yang  diberikan  serta  men- jawab pertanyaan manipulation check .
3. Partisipan diminta untuk mengisi respon terhadap pernyataan yang mengukur Tri Kaya Parisudha .

## Definisi  Operasional  dan  Pengukuran Variabel
Variabel  independen  dalam  penelitian ini  adalah Tri  Kaya  Parisudha dan  kontrol perilaku yang dirasakan ( perceived behavioral control ).  Sedangkan  variabel  dependen  pe- nelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Tri Kaya  Parisudha merupakan  tiga  perbuatan atau  tingkah  laku  yang  harus  disucikan (Rosalina, 2017). Tingkat pengendalian pikir- an  ( manacika ),  perbuatan  ( kayika )  dan  per- kataan  ( wacika )  dalam  konsep Tri  Kaya Parisudha diukur  dengan  menggunakan kuesioner  yang  dikembangkan  oleh  Yasa dan  Prayudi  (2017).  Partisipan  akan  di- kelompokkan ke  dalam  dua kelompok  ber- dasarkan  tingkat Tri  Kaya  Parisudha (TKP) yang  dimiliki,  yaitu  TKP  Tinggi  dan  TKP Rendah.  Pengelompokkan  dilakukan  me- lalui  metode median  split, yaitu  membagi partisipan  berdasarkan  median  dari  data skor  TKP  seluruh  partisipan. Median  split merupakan  metode  yang  valid  dan robust untuk  digunakan  dalam  uji  beda  antar kelompok (Iacobucci et al., 2015).
Variabel  kontrol  perilaku  yang  dirasa- kan  ( perceived  behavioral  control )  digunakan sebagai  perlakuan  dalam  eksperimen. Eksperimen yang dilakukan dalam peneliti- an ini menggunakan skenario yang diadap- tasi  dari  penelitian  Yasa  dan  Martadinata (2019). Partisipan  diminta  untuk  mem- bayangkan  dirinya  sebagai  pengusaha  di sebuah negara fiktif dengan kondisi hukum perpajakan yang berbeda. Pada kondisi PBC Tinggi, negara fiktif tersebut tidak memiliki sistem  penegakan  hukum  perpajakan  yang optimal  sehingga  partisipan  merasa  me-
miliki  kontrol  yang  tinggi  terhadap  peri- lakunya  untuk  melanggar  pajak  (merasa mudah untuk melanggar pajak). Sebaliknya, pada  kondisi  PBC  Rendah,  negara  fiktif tersebut memiliki sistem penegakan hukum perpajakan  yang  optimal  sehingga  partisi- pan  merasa  memiliki  kontrol  yang  rendah terhadap  perilakunya  untuk  melanggar pajak (merasa sulit untuk melanggar pajak).
Eksperimen  ini  menggunakan mani- pulation  check untuk  memastikan  bahwa perlakuan ( treatment ) yang diberikan kepada partisipan  berhasil. Manipulation  check yang dilakukan  adalah  dengan  meminta  parti- sipan  untuk  memilih  salah  satu  dari  dua pernyataan  yang  mencerminkan treatment eksperimen,  yaitu  “Saya  merasa  mudah untuk  melakukan  pelanggaran  pajak”  atau “Saya  merasa  susah  untuk  melakukan  pe- langgaran  pajak”.  Apabila  partisipan  me- milih  pernyataan yang  sesuai  dengan treat- ment yang  diberikan,  maka treatment diang gap  berhasil  dan  data  partisipan  dapat  di- analisis lebih lanjut.  Untuk mengukur peri- laku  kepatuhan  wajib  pajak,  partisipan  di- minta  untuk  melaporkan  jumlah  angka pendapatan  yang  diterima  (dalam  Rupiah) yang digunakan sebagai dasar pembayaran pajak. Semakin tinggi jumlah yang dilapor- kan,  maka  semakin  jujur  partisipan  untuk membayar pajak, dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## Teknik Analisis Data
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan menggunakan  metode two-way  analysis  of variance (ANOVA)  untuk  menguji  interaksi antara Tri  Kaya  Parisudha dan  kontrol  peri- laku  yang  dirasakan  ( perceived  behavioral contol )  dengan  taraf  signifikansi  (α)  sebesar 0,05  (5%).  Pengujian  asumsi  ANOVA  dan hipotesis  penelitian  dilakukan  dengan bantuan  perangkat  lunak Statistical  Package for the Social Sciences (SPSS) versi 25.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Deskripsi Data
Eksperimen  penelitian  ini  dilakukan pada  68  orang  wajib  pajak  di  wilayah  kota
Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal ... – Yasa, Martadinata, Astawa 159
Singaraja,  Bali.  Para  wajib  pajak  diundang untuk menjadi partisipan eksperimen secara sukarela.  Dari  68  data  yang  diperoleh  dari partisipan,  sebanyak  10  data  dikeluarkan dari  analisis  data  karena  dideteksi  sebagai outlier, sehingga data yang digunakan untuk analisis adalah berjumlah 58 data partisipan . Dari  58  partisipan,  sebanyak  17  orang berjenis  kelamin  laki-laki  (29,30%)  dan  42 orang berjenis kelamin perempuan (70,70%). Partisipan rata-rata berusia 31 tahun. Dalam pelaksanaan  eksperimen,  partisipan  di- kelompokkan  menjadi  dua  kelompok treat- ment berdasarkan perceived behavioral control (PBC) secara acak, yaitu PBC Tinggi dan PBC Rendah. Dari hasil analisi data, sebanyak 31 partisipan berada di kelompok PBC Tinggi, dan  sebanyak  27  partisipan  berada  di kelompok PBC Rendah. Setelah dikelompok- kan  berdasarkan  kelompok treatment, se- lanjutnya data dikelompokkan kembali ber- dasarkan tingkat Tri Kaya Parisudha (TKP) partisipan, yaitu TKP Tinggi dan TKP Ren- dah.  Pengelompokan  tersebut  dilakukan berdasarkan  median  dari  data  skor  TKP seluruh  partisipan ( median  split ) . Berdasar- kan hasil analisis data, median dari skor TKP partisipan adalah sebesar 70. Apabila jumlah skor  TKP  partisipan  lebih  besar  dari  skor median  sebesar  70,  maka  partisipan  di- masukkan ke dalam kelompok TKP Tinggi. Apabila  jumlah  skor  TKP  partisipan  lebih kecil atau sama dengan skor median sebesar 70,  maka  partisipan  dimasukkan  ke  dalam kelompok TKP Rendah.
Partisipan yang memperoleh perlakuan PBC Tinggi dengan tingkat TKP yang tinggi berjumlah  15  orang.  Partisipan  yang  mem- peroleh  perlakuan  PBC  Tinggi  dengan tingkat  TKP  yang  rendah  berjumlah  16 orang.  Untuk  partisipan  yang  memperoleh perlakuan PBC Rendah dengan tingkat TKP yang tinggi berjumlah 14 orang. Sedangkan partisipan yang memperoleh perlakuan PBC Rendah  dengan  tingkat  TKP  yang  rendah berjumlah 13 orang.
Setelah  data  partisipan dikelompokkan berdasarkan tingkat TKP dan treatment yang diterima,  langkah  selanjutnya  adalah  me- lakukan analisis terhadap jumlah pendapat- an  yang  dilaporkan  oleh  partisipan  pada masing-masing kelompok. Jumlah pendapa- tan  yang  dilaporkan  merupakan  ukuran yang digunakan untuk menentukan tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  untuk  memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dari hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  di- temukan  bahwa  perilaku  kepatuhan  parti- sipan  terlihat  berbeda  di  antara  kelompok dengan  TKP  dan treatment yang  berbeda. Maka  dari  itu,  dugaan awal  atas data yang telah  dikumpulkan  adalah  bahwa  terdapat pengaruh  dari  kedua  variabel  yang  diuji terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Berikut merupakan  tabel  yang  mendeskripsikan secara  rinci mengenai  pengelompokan data partisipan  dan  jumlah  pendapatan  yang dilaporkan  oleh  para  partisipan  dalam masing-masing kelompok:
Tabel 2

## Data demografi
Keterangan Jumlah Persentase (%) Jenis Kelamin Laki-laki 17 29,30 Perempuan 41 70,70 Total 58 100,00 Umur < 30 27 46,55 30-40 28 48,26 > 40 3 5,19 Total 58 100,00 Sumber: data penelitian (2019)
160 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 2, Juni 2019: 149 – 167

## Tabel 3
Data partisipan berdasarkan kelompok treatment dan Tri Kaya Parisudha Keterangan Jumlah Partisipan Rata-rata Jumlah Pendapatan yang Dilaporkan (dalam Rupiah) Kelompok Perlakuan PBC Tinggi TKP Tinggi 15 105.333.333,33 TKP Rendah 16 93.750.000,00 PBC Rendah TKP Tinggi 14 105.000.000,00 TKP Rendah 13 104.615.384,62 Sumber: data penelitian (2019)
Data  Tabel  3  menunjukkan  jumlah partisipan  untuk  masing-masing  kelompok eksperimen dan rata-rata jumlah pendapat- an yang dilaporkan. Kelompok PBC Tinggi- TKP  Tinggi  memiliki  rata-rata  jumlah pendapatan  yang  dilaporkan  sebesar  Rp 105.333.333,33.  Jumlah  tersebut  merupakan jumlah tertinggi di antara kelompok ekspe- rimen.  Dengan  kata  lain,  kelompok  ini memiliki  tingkat  kepatuhan  tertinggi  dari segi  jumlah  pendapatan  yang  dilaporkan. Kelompok PBC Rendah-TKP Tinggi memili- ki  rata-rata  jumlah  pendapatan  yang  di- laporkan  sebesar  Rp 105.000,00 (terbesar  ke- dua  di  antara  kelompok  eksperimen  lain- nya). Kelompok  PBC  Rendah-TKP  Rendah memiliki rata-rata jumlah pendapatan yang dilaporkan  sebesar  Rp  104.615.384,62  (ter- besar ke-tiga di antara kelompok eksperimen
lainnya). Sedangkan kelompok PBC Tinggi- TKP Rendah menunjukkan rata-rata jumlah pendapatan yang dilaporkan paling rendah, yaitu sebesar Rp 93.750.000,00. Dengan kata lain,  kelompok  ini  memiliki  tingkat  ke- patuhan  terendah  dari  segi  jumlah  pen- dapatan yang dilaporkan.
Berdasarkan  hasil  analisis  lebih  lanjut, dari  58  partisipan,  sebanyak  30  partisipan melaporkan  pendapatannya  secara  penuh (jujur). Dengan kata lain, jumlah pendapatan yang  dilaporkan  oleh  partisipan  sesuai dengan  jumlah  pendapatan  yang  sebenar- nya. Sedangkan sisanya sebanyak  28 parti- sipan  melaporkan  jumlah  pendapatannya secara tidak jujur. Pelaporan tidak jujur yang dimaksud  adalah  jumlah  pendapatan  yang dilaporkan  oleh  partisipan  tidak  sesuai dengan jumlah pendapatan sebenarnya.

## Tabel 4
Data partisipan berdasarkan kejujuran pelaporan pendapatan Keterangan Jumlah Partisipan yang Melapor Secara Jujur Jumlah Partisipan yang Melapor Secara Tidak Jujur Kelompok Perlakuan PBC Tinggi TKP Tinggi 10 5 TKP Rendah 3 13 PBC Rendah TKP Tinggi 9 5 TKP Rendah 8 5 TOTAL 30 28 Sumber: data penelitian (2019) Tabel  4  menunjukkan  rincian  jumlah partisipan yang melaporkan pendapatannya secara jujur berdasarkan kelompok treatment.
Dari  Tabel  4,  dapat  dilihat  bahwa  jumlah partisipan  yang  melapor  secara  jujur sebagian  besar  merupakan  partisipan  yang
Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal ... – Yasa, Martadinata, Astawa 161
memiliki  Tri  Kaya  Parisudha  yang  tinggi (total  19  dari  30  partisipan  yang  melapor secara  jujur).  Pada  kondisi  PBC  Tinggi (mudah untuk melanggar pajak), wajib pajak dengan  TKP  Tinggi  menunjukkan  tingkat kejujuran  yang  lebih  tinggi  (10  partisipan melaporkan  pendapatannya  secara  jujur) dibandingkan  dengan  wajib  pajak  dengan TKP  Rendah  (3  partisipan  melaporkan pendapatannya  secara  jujur).  Sedangkan pada  kondisi  PBC  Rendah  (sulit  untuk melanggar  pajak),  wajib  pajak  dengan  TKP Tinggi menunjukkan tingkat kejujuran yang sedikit lebih tinggi (9 partisipan melaporkan pendapatannya  secara  jujur)  dibandingkan dengan wajib pajak dengan TKP Rendah (8 partisipan  melaporkan  pendapatannya  se- cara  jujur).  Peningkatan  kejujuran  terlihat pada wajib pajak dengan TKP Rendah pada kondisi PBC Rendah.

## Pengujian Hipotesis
Sebelum  melakukan  uji  hipotesis,  ter- lebih dahulu dilakukan uji asumsi ANOVA yang  terdiri  dari  uji  normalitas  dan  homo- genitas data.  Berdasarkan hasil Levene's test pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa data me- miliki  varians  yang  homogen  dengan  nilai Sig . lebih besar dari 0,05. Untuk uji norma- litas, hasil analisis data menunjukkan bahwa data  tidak  normal.  Asumsi  normalitas  data penelitian ini tidak terpenuhi sebagai akibat dari skewness (kecondongan)  data  respon partisipan. Namun, uji ANOVA tetap robust untuk  dilakukan  meskipun  data  tidak memenuhi asumsi normalitas, dengan syarat bahwa hal tersebut disebabkan oleh skewness dari distribusi data dan terbebas dari adanya outlier (Gudono,  2015).  Maka  dari  itu,  uji hipotesis  menggunakan  ANOVA  tetap dapat dilakukan.

## Tabel 5
Hasil uji homogenitas menggunakan Levene's test Levene Statistic df1 df2 Sig. Pajak Based on Mean 2.474 3 54 .071 Based on Median 1.854 3 54 .148 Based on Median and with adjusted df 1.854 3 52.763 .149 Based on trimmed mean 2.478 3 54 .071
Sumber: data penelitian (2019)
Tabel 6 Hasil Uji two-way ANOVA Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Corrected Model 1469969053.935 a 3 489989684.645 5.984 .001 Intercept 601886913452.549 1  601886913452.549  7351.024 .000 TKP 516116554.347 1 516116554.347 6.303 .015 Treatment 399700121.415 1 399700121.415 4.882 .031 TKP * Treatment 451902728.246 1 451902728.246 5.519 .022 Error 4421410256.410 54 81877967.711 Total 608100000000.000 58 Corrected Total 5891379310.345 57 a. R Squared = .250 (Adjusted R Squared = .208)
Sumber: data penelitian (2019)
162 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 2, Juni 2019: 149 – 167
Tabel  6  merupakan  hasil  analisis two- way ANOVA untuk menguji interaksi antara Tri Kaya Parisudha (TKP) dan treatment yang diberikan  ( perceived  behavioral  control ).  Dari Tabel  6  dapat  dilihat  bahwa  terdapat main effect pada variabel Tri Kaya Parisudha dan treatment ( perceived behavioral control ) dengan nilai Sig. masing-masing  sebesar  0,015  dan 0,031  (p  < 0,05).  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  Tri  Kaya  Parisudha  dan perceived
behavioral  control masing-masing  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan  wajib  pajak.  Selain  itu,  interaksi antara TKP dan treatment menunjukkan hasil yang  signifikan  dengan  nilai Sig. sebesar 0,022  (p  < 0,05), yang  menunjukkan  bahwa terdapat  pengaruh  kombinasian  antara  Tri Kaya  Parisudha  dan perceived  behavioral control sehingga  menyebabkan  timbulnya perbedaan perilaku wajib pajak.
Tabel 7 Hasil Uji Post Hoc Tukey’s HSD (I) Group (J) Group Mean Difference (I-J)  Std. Error Sig. PBC Tinggi-TKP Tinggi  PBC Tinggi-TKP Rendah 11583.33 * 3252.062 .004 PBC Rendah-TKP Tinggi 333.33 3362.582 1.000 PBC Rendah-TKP Rendah 717.95 3428.824 .997 PBC Tinggi-TKP Rendah  PBC Tinggi-TKP Tinggi -11583.33 * 3252.062 .004 PBC Rendah-TKP Tinggi -11250.00 * 3311.465 .007 PBC Rendah-TKP Rendah -10865.38 * 3378.710 .011 PBC Rendah-TKP Tinggi  PBC Tinggi-TKP Tinggi -333.33 3362.582 1.000 PBC Tinggi-TKP Rendah 11250.00 * 3311.465 .007 PBC Rendah-TKP Rendah 384.62 3485.216 1.000 PBC Rendah-TKP Rendah PBC Tinggi-TKP Tinggi -717.95 3428.824 .997 PBC Tinggi-TKP Rendah 10865.38 * 3378.710 .011 PBC Rendah-TKP Tinggi -384.62 3485.216 1.000
*. The mean difference is significant at the .05 level.
Sumber: data penelitian (2019)
Untuk  menganalisis  secara  lebih  men- dalam  mengenai  pengaruh  kombinasian antara  Tri  Kaya  Parisudha  dan perceived behavioral  control ,  serta  menguji  signifikansi perbedaan  kepatuhan  wajib  pajak,  maka dilakukan  uji post  hoc  Tukey’s  HSD .  Hasil pengujian post hoc dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan  data  Tabel  7,  dapat  dilihat bahwa:
1. Pada  kondisi perceived  behavioral  control yang tinggi, wajib pajak dengan Tri Kaya Parisudha yang tinggi menunjukkan ting- kat  kepatuhan  yang  lebih  tinggi  di- bandingkan  dengan  wajib  pajak  dengan Tri  Kaya  Parisudha  yang  rendah.  Hal tersebut  dilihat  dari  perbedaan  tingkat kepatuhan  yang  signifikan  antara  ke- lompok  PBC  Tinggi-TKP  Tinggi  (Rp 105.333.333,33) dan PBC Tinggi-TKP Ren-
dah  (Rp  93.750.000,00)  dengan  nilai Sig. sebesar  0,004  (p  <  0,01),  sehingga  H1 terdukung.
2. Pada  kondisi perceived  behavioral  control yang  rendah ,  tidak  terdapat  perbedaan tingkat  kepatuhan  antara  wajib  pajak dengan  Tri  Kaya  Parisudha  yang  tinggi dan  wajib  pajak  dengan  Tri  Kaya  Pari- sudha  yang  rendah.  Hal  tersebut  dilihat dari  perbedaan  tingkat  kepatuhan  yang tidak  signifikan  antara  kelompok  PBC Rendah-TKP  Tinggi  (Rp  105.000.000,00) dan  PBC  Rendah-TKP  Rendah  (Rp 104.615.384,62)  dengan  nilai Sig. sebesar 1,000 (p > 0,05), sehingga H2 terdukung.
3. Wajib  pajak  dengan  Tri  Kaya  Parisudha yang  rendah  menunjukkan  tingkat  ke- patuhan yang lebih rendah pada kondisi perceived  behavioral  control yang  tinggi
Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal ... – Yasa, Martadinata, Astawa 163
dibandingkan  dengan  kondisi perceived behavioral  control yang  rendah.  Hal  ter- sebut  dilihat  dari  perbedaan  tingkat  ke- patuhan yang signifikan antara kelompok PBC  Tinggi-TKP  Rendah  (Rp  93.750. 000,00) dan PBC Rendah-TKP Rendah (Rp 104.615.384,62)  dengan  nilai Sig. sebesar 0,011 (p < 0,05), sehingga H3 terdukung.
4. Tidak  terdapat  perbedaan  tingkat  ke- patuhan  pada  wajib  pajak  dengan  Tri Kaya Parisudha yang tinggi pada kondisi perceived behavioral control yang tinggi dan kondisi perceived  behavioral  control yang rendah.  Hal  tersebut  dilihat  dari  per- bedaan  tingkat  kepatuhan  yang  tidak signifikan  antara  kelompok  PBC  Tinggi- TKP Tinggi (Rp 105.333.333,33) dan PBC Rendah-TKP  Tinggi  (Rp  105.000.000,00) dengan nilai Sig. sebesar 1,000 (p > 0,05), sehingga H4 terdukung.

## Pembahasan
Merujuk  pada  teori  perilaku  terencana ( theory  of  planned  behavior -TPB)  serta  be- berapa  penelitian  terdahulu,  kontrol  peri- laku  yang  dirasakan  ( perceived  behavioral control -PBC) merupakan  komponen  terpen- ting dalam memprediksi perilaku individu. Perceived  behavioral  control menyebabkan individu  untuk  berperilaku  berdasarkan pertimbangan  tingkat  kemudahan  untuk melaksanakan  perilaku  yang  diniatkan. Dalam  konteks  perpajakan, perceived  beha- vioral  control dapat  terbentuk  karena  ling- kungan  eksternal  sekitar  individu,  seperti penerapan  hukum  perpajakan.  Penerapan hukum  perpajakan  yang  tegas  dapat  mem- bangun  persepsi  bahwa  melanggar  pajak merupakan sesuatu yang sulit untuk dilaku- kan,  sehingga  akan  meningkatkan  kepatu- han  wajib  pajak  untuk  melanggar  pajak. Sebaliknya,  penerapan  hukum  perpajakan yang  tidak  optimal  akan  menurunkan  ke- patuhan  wajib  pajak,  karena  wajib  pajak memiliki  persepsi  bahwa  melanggar  pajak merupakan  sesuatu  yang  mudah  untuk dilakukan.
Peran pemerintah merupakan hal yang sangat  penting  dalam  membentuk perceived
behavioral  control wajib  pajak  untuk  patuh membayar pajak, meskipun dalam beberapa kondisi, wajib pajak patuh dengan terpaksa. Penerapan  hukum  perpajakan  yang  ketat dapat  memaksa  individu  yang  sebelumnya berniat  untuk  melanggar  pajak,  namun karena faktor perceived behavioral control yang rendah,  akan  memaksa  wajib  pajak  untuk patuh  membayar  pajak.  Selain perceived behavioral control, faktor karakteristik pribadi dapat  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan wajib  pajak,  salah  satunya  adalah Tri  Kaya Parisudha . Tri  Kaya  Parisudha selalu  meng- ajarkan manusia untuk menyucikan pikiran ( manacika ), perkataan ( wacika ), dan perbuat- an ( kayika ). Wajib pajak yang menjaga pikir- an  ( manacika ),  perkataan  ( wacika ),  dan  per- buatan ( kayika ) cenderung akan menghindari perilaku  yang  tergolong  tidak  etis  dan melanggar ajaran kebenaran ( dharma ), yaitu melakukan pelanggaran pajak.
Penelitian ini menemukan bahwa wajib pajak dengan Tri Kaya Parisudha yang tinggi cenderung lebih jujur melaporkan pajaknya dibandingkan  dengan  wajib  pajak  dengan Tri Kaya Parisudha yang rendah. Hal tersebut disebabkan  oleh  penanaman  nilai-nilai  reli- gius dalam individu yang dapat menyebab- kan  individu  untuk  cenderung  meng- hindari  perilaku  yang  menjurus  pada  pe- langgaran  etika  maupun  hukum.  Beberapa studi  telah  menemukan  bahwa  religiusitas mempengaruhi  perilaku  etis  individu,  ter- utama  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan kepatuhan wajib pajak.
Benk et al. (2016) melakukan studi pada wajib pajak di Turki, dan menemukan bah- wa tingkat religiusitas wajib pajak memiliki pengaruh  yang  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  baik  kepatuhan  yang  sifatnya sukarela  maupun  terpaksa.  Damayanti (2018) menemukan bahwa unsur  religiusitas memperkuat  niat  wajib  pajak  untuk  patuh membayar  pajak.  Sedangkan  Mohdali et  al. (2017) menemukan bahwa religiusitas mem- perkuat  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak. Beberapa  penelitian  lainnya  seperti  Nurun- nabi (2018), Ansar et al. (2018), dan Pratama (2017) menemukan bahwa religiusitas dapat
164 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 2, Juni 2019: 149 – 167
meminimalisir perilaku penghindaran pajak, dengan  kata  lain  penanaman  nilai-nilai agama  dalam  diri  wajib  pajak  dapat  me- ningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk membayar pajak.
Berdasarkan  beberapa  penelitian  se- belumnya  mengenai  religiusitas  dan  ke- patuhan wajib pajak, dapat ditarik simpulan bahwa  pemahaman  dan  penerapan  nilai- nilai  agama  dapat  mendorong  kesadaran wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Pajak pada  dasarnya  digunakan  salah  satunya untuk  membantu  pelaksanaan  program pembangunan negara. Maka dari itu, mem- bayar  pajak  merupakan  salah  satu  bentuk dari dharma  negara, yaitu  pemenuhan  ke- wajiban warga negara untuk negaranya. Tri Kaya Parisudha merupakan nilai religius dan kearifan  lokal  masyarakat  Bali  yang  me- nuntun  manusia  agar  selalu  berperilaku berdasarkan ajaran agama dengan mengen- dalikan  pikiran,  ucapan,  dan  perbuatan. Maka dari itu, penanaman konsep Tri Kaya Parisudha  dapat  meningkatkan  kesadaran moral  individu  untuk  menunaikan  ke- wajibannya sebagai manusia, salah satunya mengamalkan dharma  negara dengan  patuh dalam membayar pajak.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa perceived  behavioral  control dan Tri  Kaya Parisudha memberi  pengaruh  kombinasian yang  menyebabkan  perbedaan  perilaku kepatuhan wajib pajak. Ketika tidak terdapat penegakan hukum yang optimal, wajib pajak dengan Tri  Kaya  Parisudha yang  rendah memanfaatkan  kesempatan  tersebut  untuk melanggar  pajak  dengan  melaporkan  pen- dapatannya  secara  tidak  jujur.  Sebaliknya, melalui  penerapan  nilai-nilai  religius  dan pengendalian  diri  ( dharma  agama ),  wajib pajak dengan Tri Kaya Parisudha yang tinggi cenderung  tidak  terpengaruh  oleh  ke- sempatan  tersebut  dan  tetap  melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan melaporkan  pendapatan  secara  lebih  jujur ( dharma negara ). Hal tersebut dibuktikan dari pelaporan pendapatan yang secara rata-rata lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  wajib pajak  dengan Tri  Kaya  Parisudha yang
rendah. Selain itu, jumlah wajib pajak yang melaporkan  pendapatannya  secara  penuh lebih  banyak  ditemukan  pada  wajib  pajak dengan Tri  Kaya  Parisudha yang  tinggi  di- bandingkan dengan wajib pajak dengan Tri Kaya Parisudha yang rendah.
Perilaku yang berbeda ditunjukkan oleh wajib dengan Tri Kaya Parisudha yang rendah ketika  terdapat  penegakan  hukum  per- pajakan  yang  optimal.  Ketika  terdapat  per- sepsi  bahwa  melanggar  pajak  merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, wajib pajak dengan Tri  Kaya  Parisudha yang  rendah cenderung  melaporkan  pajaknya  secara jujur. Selain itu, rata-rata jumlah pendapatan yang  dilaporkan  tidak  memiliki  perbedaan yang signifkan terhadap jumlah pendapatan yang dilaporkan oleh wajib dengan Tri Kaya Parisudha yang  tinggi.  Kepatuhan  tersebut diduga bersifat terpaksa sebagai akibat dari adanya penegakan hukum perpajakan yang tegas, sehingga mampu meningkatkan jum- lah  wajib  pajak  yang  melaporkan  pen- dapatannya secara jujur. Namun, wajib pajak dengan Tri Kaya Parisudha yang tinggi tidak menunjukkan perilaku yang berbeda. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada jumlah pendapatan  yang  dilaporkan  dan  jumlah wajib  pajak  yang  melaporkan  pendapatan- nya secara jujur, baik pada kondisi perceived behavioral  control yang  tinggi  maupun per- ceived behavioral control yang rendah.
Hasil  penelitian  ini  secara  keseluruhan mengkonfirmasi peran penting dari perceived behavioral  control dalam  memprediksi  peri- laku  individu,  khususnya  perilaku  ke- patuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ditentukan dari persepsi tingkat kemudahan atau  kesulitan  dari  perilaku  yang  akan dilakukannya  secara  nyata.  Selain  itu,  pe- nelitian  ini  juga  mengkonfirmasi  penting- nya pengamalan nilai-nilai religius dalam Tri Kaya  Parisudha dalam  mendorong  wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

## SIMPULAN, DAN KETERBATASAN Simpulan
Secara  keseluruhan,  penelitian  ini  me- nyimpulkan  bahwa perceived  behavioral
Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal ... – Yasa, Martadinata, Astawa 165
control dan  nilai  kearifan  lokal  Tri  Kaya Parisudha  memiliki  pengaruh  kombinasian yang membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.
Penerapan  nilai Tri  Kaya  Parisudha melalui  penyucian  pikiran,  perkataan  dan perbuatan  dapat  mendorong  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  tanpa memandang  kondisi  hukum  perpajakan  di negaranya.  Meskipun  terdapat  kesempatan untuk  melakukan  penghindaran  pajak,  na- mun  nilai-nilai  religiusitas,  dalam  hal  ini adalah Tri Kaya Parisudha , mampu menekan timbulnya  perilaku  oportunis  untuk  meng- hindari  pajak  sehingga  Wajib  Pajak  tetap patuh untuk membayar pajak.
Namun,  hal  tersebut  bukan  berarti bahwa  suatu  negara  tidak  membutuhkan hukum  pajak  dalam  mengawasi  perilaku Wajib  Pajak.  Penegakan  hukum  perpajakan yang  optimal  merupakan  salah  satu  faktor pembentuk perceived  behavioral  control yang akan  mendorong  wajib  pajak  untuk  patuh, terutama  bagi  wajib  pajak  yang  memiliki kesadaran  diri  yang  rendah  untuk  mem- bayar pajak.

## Implikasi
Secara  keseluruhan,  hasil  penelitian  ini mendukung  perilaku  patuh  wajib  pajak yang  disebabkan  oleh perceived  behavioral control dalam  TPB  yang  dikombinasikan dengan  budaya  etika  lokal Tri  Kaya  Pari- sudha, sehingga  penelitian  ini  memberikan kontribusi  teoritis  dalam  menjelaskan  peri- laku  kepatuhan  wajib  pajak  berdasarkan Theory  of  Planned  Behavior. Hasil  penelitian dengan  metode  eksperimen  ini  diharapkan dapat  memperkuat  relevansi  TPB  dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak tanpa melupakan budaya lokal yang sudah ada  dan  melekat  dalam  kehidupan  masa- yarakat kita.
Selain  itu,  hasil  penelitian  ini  diharap- kan  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  oto- ritas pajak untuk meningkatkan ke percaya- an  wajib  pajak  terhadap  otoritas  pajak, karena  sebetulnya  wajib  pajak  memiliki pemikiran  yang  baik  terhadap  perilaku
mereka untuk berbuat patuh sehingga hal ini perlu  terus  dijaga  dan  ditingkatkan  yang awalnya  berasal  dari  pemikiran  mereka diikuti dengan perbuatan wajib pajak untuk berperilaku patuh.

## Keterbatasan
Meskipun  penelitian  ini  mendukung konsep  yang  diujikan,  namun  terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan pertama penelitian ini adalah  penggunaan  metode  eksperimen. Metode eksperimen dalam menguji perilaku wajib  pajak  belum  mencerminkan  kondisi pengambilan  keputusan  perpajakan  yang sebenarnya,  meskipun  metode  eksperimen tepat digunakan untuk menguji suatu teori. Selain  itu,  jumlah  data  partisipan  ekspe- rimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  sebanyak  58  data.  Jumlah  tersebut kemungkinan  kurang  representatif  untuk mewakili jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang  terdaftar  di  KPP  Bali.  Maka  dari  itu, diperlukan  kehati-hatian  dalam  penggene- ralisasian hasil penelitian ini.
Keterbatasan  kedua  adalah  mengenai penggunaan Tri  Kaya  Parisudha (TKP).  TKP merupakan  konsep  kearifan  lokal  yang menjadi  pedoman  untuk  berperilaku  pada masyarakat  Bali,  sehingga  kemungkinan konsep  ini  tidak  dapat  digunakan  untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak pada  masyarakat  yang  memiliki  budaya maupun  kepercayaan  yang  berbeda.  Pe- nelitian selanjutnya diharapkan mengguna- kan aspek keperilakuan yang dapat diterap- kan pada masyarakat secara universal.
Untuk  keterbatasan  ketiga,  penelitian ini hanya menguji perceived behavioral control yang merupakan  salah satu dari tiga unsur dalam Theory of Planned Behavior.
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  me- nguji  dua  unsur  lainnya,  yaitu attitudes toward  behavior dan subjective  norms. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan meng- hubungkan  antara  niat  dan  perilaku  wajib pajak , sehingga dapat memperkuat relevansi Theory of Planned Behavior dalam menjelaskan perilaku wajib pajak.
166 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 2, Juni 2019: 149 – 167

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyana,  Putu  Budi  dan  Desak  Made Citrawathi.  2017.  Model  Pendidikan Karakter  Berbasis  Tri  Kaya  Parisudha Terintegrasi  Dalam  Pembelajaran    Di Sekolah  Dasar. Seminar  Nasional  Riset Inovatif 2017 ISBN: 978-602-6428-11-0
Alleyne, P. dan Harris, T. 2017. Antecedents of  Taxpayers’  Intentions  to  Engage  in Tax  Evasion:  Evidence  from  Barbados. Journal of Financial Reporting and Accoun- ting 15 (1): 2-21.
Badan  Pusat  Statistik.  2019.  Realisasi  Pe- nerimaan  Negara  (Milyar  Rupiah),  di- akses melalui https://www.bps.go.id tang- gal 2 September 2019.
Benk, S., Budak, T., Yüzbaşı, B., and Mohdali, R. 2016. The Impact of Religiosity on Tax Compliance  Among  Turkish  Self- Employed Taxpayers. Religions , 7(4), 37. Bursztyn,  Leonardo,  and  Robert  Jensen.
2017. Social Image and Economic Beha- vior  in  the  Field:  Identifying,  Under- standing,  and  Shaping  Social  Pressure. Annual Review of Economics 9: 131-153. Damayanti,  T.  W.  2018.  Tax  Compliance: Between Intrinsic Religiosity and Extrin- sic  Religiosity. Journal  of  Economics, Business & Accountancy Ventura (JEBAV) 21(1): 41-49.
Damayanti,  T.  W.,  Sutrisno,  Subekti,  Imam dan  Baridwan,  Zaki.  2015.  Trust  and Uncertainty  Orientation:  An  Efforts  to Create Tax Compliance in Social Psycho- logy  Framework. Procedia-Social  and Behavioral Sciences 211(2015):  938-944. Dewi,  I.  G.  P.  E.  R.  2019.  Filosofi  Tri  Kaya Parisudha Memoderasi Pengaruh Equi- ty  Sensitivity  Dan  Ethical  Sensitivity Pada  Perilaku  Etis  Auditor  Badan Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Pro- vinsi  Bali. Jurnal  Penjaminan  Mutu 5 (1): 43-56.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2019.  Tax  Ratio diakses  melalui http://www.pajak.go.id tanggal 6 Februari 2019.
Widyani,  A.  A.  D.  2015.  Knowledge  Mana- gement  dalam  Perspektif  Tri  Kaya Parisuda  serta  Pengaruhnya  Terhadap
Kinerja  Pengurus  Koperasi. Jurnal  Ilmu Manajemen (JUIMA) , 5 (2).
Gudono.  2015. Analisis  Data  Multivariat .
Edisi 4. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Iacobucci, D., S. S. Posavac, F. R. Kardes, M. J.  Schneider,  dan  D. L.  Popovich.  2015. The Median Split: Robust, Refined, and Revived. Journal of Consumer Psychology 25 (4): 690-704.
Jimenez,  P.  dan  Iyer,  G.  S.  2016.  Tax Compliance  in  a  Social  Setting:  The Influence  of  Social  Norms,  Trust  in Government, and Perceived Fairness on Taxpayer  Compliance. Advances  In Accounting 34: 17-26.
Johe, M. H. dan Bhullar, N. 2016. To Buy or Not  to  Buy:  The  Roles  of  Self-Identity, Attitudes, Perceived Behavioral Control and  Norms  in  Organic  Consumerism. Ecological Economics 128: 99-105.
Kautonen, T., M. van Gelderen, dan M. Fink. 2015.  Robustness  of  the  Theory  of Planned  Behavior  in  Predicting  Entre- preneurial  Intentions  and  Actions. Entrepreneurship  Theory  and  Practice 39(3): 655-674.)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Postur APBN 2019 diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id tanggal  6 Februari 2019.
Kepramareni, P., M. Sudarma, G. Irianto, dan A. F. Rahman. 2014. Sekala and Niskala Accountability  Practices  in  the  Clan- Based  Organization  MGPSSR  in  Bali, Indonesia. Scientific Research Journal 2(2):
1-5.
Kiriana,  Nyoman  I.  2017.  Implementasi Pendidikan  Karakter  sebagai  Dharma Agama dan Dharma Negara. Jurnal Ilmu Agama 2: 64-73.
López-Mosquera,  Natalia.  2016.  Gender Differences, Theory of Planned Behavior and  Willingness  to  Pay. Journal  of Environmental Psychology 45: 165-175. Manawa Dharmasastra. 2012. Ed. Gede Pudja dan  Tjokorda  Rai  Sudharta.  Denpasar: Widya Dharma.
Marandu,  Edward  E.,  Christian  J.  Mbeko- mize,  and  Alexander  N.  Ifezue.  2015.
Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal ... – Yasa, Martadinata, Astawa 167
Determinants  of  Tax  Compliance:  A Review  of  Factors  and  Conceptuali- zations. International Journal of Economics and Finance 7(9): 207-218.
Mohdali, R., S. Benk, T. Budak, K. MohdIsa, and S. H. Yussof. 2017. A cross-cultural study of religiosity and tax compliance attitudes  in  Malaysia and  Turkey. eJTR 15 : 490.
Novianti, A. F., dan N. H. U. Dewi. 2018. An investigation  of  the  Theory  of  Planned Behavior and the role of Tax Amnesty in tax  compliance. The  Indonesian  Accoun- ting Review (TIAR) 7(1): 79-94. Nurunnabi,  M.  2018.  Tax  Evasion  and Religiosity  in  The  Muslim  World:  The Significance  of  Shariah  Regulation. Quality & Quantity 52 (1): 371-394.
Nurwanah, A., T. Sutrisno, R. Rosidi, dan R.
Roekhudin.  2018.  Determinants  of  Tax Compliance:  Theory  of  Planned  Beha- vior  and  Stakeholder  Theory  Perspec- tive. Problems  and  Perspectives  in  Mana- gement 16(4).
Oktaviani,  R.  M.  dan  I.  Nurhayati.  2015. Determinant Of Tax Compliace With Inten- tion As Mediation From Planned Behaviour Theory Perspective . Prosiding Seminar Nas- onal  dan  Call  For  Papers  2015 .  Fakultas Ekonomika  Dan  Bisnis  Uni  versitas  17 Agustus 1945 Semarang: 162-175
Onu, D. dan Oats, L. 2015. The Role of Social Norms  in  Tax  Compliance:  Theoretical Overview  and  Practical  Implications. Journal  of  Tax  Administration 1 (1):  113- 137.
Pratama, A. 2017. Machiavellianism, Percep- tion  on Tax Administration,  Religiosity and  Love  of  Money  Towards  Tax Compliance:  Exploratory  Survey  on Individual Taxpayers in Bandung City, Indonesia. International Journal of Econo- mics  and  Business  Research 14(3-4):  356- 370.
Prayudi,  M.  A.,  dan  I.  P.  H.  Martadinata. 2018. Tri Kaya Parisudha as A Cultural
and  Religious-Based  Ethics  Concept  in Improving Accounting Student’s Moral Judgment. 4 th International Conference on Accounting and Finance. Paper dipresen- tasikan  di  4 th ICAF  UMY,  Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta,  25-26 April 2018.
Putri,  N.  E.  dan  Z.  Fanani.  2018.  Strategi Mempertahankan  Harta  Anak  Bangsa
Pasca Tax  Amnesty . Media  Riset Akuntansi,  Auditing  dan  Informasi 18(1): 101-114.
Redaksi  Ortax.  2019.  Realisasi  Sementara APBN 2018 diakses melalui https://www/ ortax.org.id tanggal 6 Februari 2019. Rosalina, P. D. 2017. The Implementation of Hindu  Philosophy  “Tri  Kaya  Pari- sudha”  for  Sustainable  Tourism  in Munduk  Village,  North  Bali. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA).
Sarasamuscaya .  2016.  Ed.  I  Made  Yuda Asmara, S.Pd.H., M.Pd., diakses melalui www.issuu.com  tanggal  18  Oktober 2016.
Swardhana, G. M., I. B. S. D. Jaya, dan I. G. A. P. Kartika. 2015. Kebijakan Kriminal dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana dan  Kenakalan  Siswa  SMA:  Suatu Kajian tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial dan Kearifan Lokal di Bali. Jurnal Magister Hukum Udayana 4(1): 28-47 Yasa,  I.  N.  P.  dan  M.  A.  Prayudi.  2017. Perilaku  Kepatuhan  Perpajakan  dalam Perspektif  Teori  Perilaku  Terencana. Prosiding  Seminar  Nasional  Riset  Inovatif V 2017 : 247-252
------.2017. Pengujian Peran Nilai-Nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal pada Kepatuh- an  Perpajakan  dalam  Perspektif  Teori Perilaku Terencana. Tidak dipublikasikan. Yasa, I. N. P., dan I. P. H. Martadinata. 2019. Taxpayer  Compliance  from  the  Per- spective  of  Slippery  Slope  Theory:  An Experimental  Study. Jurnal  Akuntansi dan Keuangan 20(2): 53-61.