Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan

## INFO PENULIS
St. Jawiah Universitas Sulawesi Tenggara sjawiah7@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 1, No. 3, Desember 2021 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Jawiah,  S.  (2021).  Peranan  Kepala  Desa  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 87- 98.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat  di  Desa  dan  mengetahui  faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Teteinea  Kecamatan Lalembuu Kabupaten  Konawe  Selatan.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif-kualitatif,  yakni  semua  data  yang  diperoleh  dilapangan  dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah  dalam  penelitian  ini.  Hasil  Penelitian  diantaranya  yaitu  pertama, Peranan  Kepala  Desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  secara  umum  sudah memberikan  perubahan  dan  pembangunan  serta  pelatihan  kepada  masyarakat  sesuai tuntutan  pekerjaannya  sudah  baik.  Kedua,  Adapun  peranan  Kepala  Desa  baik  dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  secara  keseluruhan  dinyatakan  berperan aktif  sebagai  seorang  Kepala  Desa  dalam  ketiga  kategori  tadi,  namun  di  bagian perencanaan  mendapat  sedikit  hambatan  karena  kurangnya  partisipasi  masyarakat untuk ikut serta dalam sosialisasi program yang akan dilaksanakan. Kemudian masalah yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan program yaitu seperti hujan, kerusakan alat berat dan sedikit tenaga kerja yang menjadi kendala utama seperti pembuatan jalan tani dan drainase.
Kata Kunci: Kepala Desa, Masyarakat, Pemberdayaan

## A. Pendahuluan
Prinsip  otonomi  daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  arti daerah  di  berikan  kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan  pemerintahan    yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan dalam Undang  – Undang nomor 23 tahun 2014, daerah  memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberi  pelayanan, peningkatan  peran  serta  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada  peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejalan  dengan  prinsip  tersebut  dilaksanakan  pula  otonomi  yang  nyata  dan  bertanggung jawab. Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita  seiring  dengan  semakin  tingginya  kompleksitas  permasalahan  bangsa  dalam  berbagai aspek  penyelenggaraan  negara.  Perkembangan  ini  di  tandai  dengan  dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah good  governance  atau  juga  sering  di  artikan  secara  umum  sebagai  penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  terkecil yang  memiliki batas - batas wilayah yang    berwenang    untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan    masyarakatnya  berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara.
Pemberdayaan  masyarakat  desa  dapat  dilihat  pula  sebagai  upaya  mempercepat pembangunan  desa.    Pembangunan  desa  selayaknya  mengarah  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  penyediaan  sarana  dan    prasarana  untuk memberdayakan  masyarakat,  dan  upaya  mempercepat    pembangunan  ekonomi  daerah  yang efektif dan kokoh. Pembangunan desa bersifat  multi aspek,  oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di  luar desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan    nasional  sebagaimana  yang  tela  di  jelaskan  dalam  undang-undang  no  6  tahun 2014 tentang desa.
Untuk  mewujudkan  pemberdayaan,  kesejahteraan,  dan  kemandirian  masyarakat  perlu didukung  oleh  pengelolaan  pembangunan  yang  partisipatif.  Pada  tatanan  pemerintahan diperlukan  perilaku  pemerintahan  yang  jujur,  terbuka,  bertanggung  jawab,  dan  demokrasi, sedangkan  pada  tatanan  masyarakat  perlu  di  kembangkan    mekanisme  yang  memberikan peluang  peran  serta    masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  bagi  kepentingan bersama.
Seorang kepala desa sebagai administrator, maka dalam perannya harus menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan. Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  sebuah  strategi  yang  dilakukan  untuk    melakukan kemandirian  sosial  ekonomi  masyarakat  dalam  jangka  panjang.  Sasaran  yang  dituju  adalah masyarakat  miskin  yang  tidak  memiliki  keberdayaan    secara  ekonomi,  sosial,  budaya  dan politik.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  the  village  head  in community empowerment in the village and to find out what factors influenced the  role  of  the  village  head  in  community  empowerment  in  Teteinea  Village, Lalembuu District, South Konawe Regency. The data analysis technique used in this  research  is  descriptive-qualitative,  ie  all  data  obtained  in  the  field  are collected  and  then  conclusions  are  drawn  based  on  the  answers  that  are relevant to the problems in this study. The results of the research include, first, the role of the village head in community empowerment in general has provided changes  and  development  and  training  to  the  community  according  to  the demands of their work is good. Second, the role of the Village Head in planning, implementation  and  overall  supervision  is  stated  to  have  an  active  role  as  a Village Head in the three categories, but in the planning section there are a few obstacles  due  to  the  lack  of  community  participation  to  participate  in  the socialization of the program to be implemented. Then the problems faced by the Village  Head  in  implementing  the  program,  such  as  rain,  damage  to  heavy equipment  and  a  small  number  of  workers  were  the  main  obstacles  such  as making farm roads and drainage.
Keywords :    Village Head, Community, Empowerment
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  untuk  mentransformasikan  pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai- nilai  dan  kepentingan  di  dalam  arena  segenap  aspek  kehidupan.  Pemberdayaan  masyarakat mempunyai  arti  meningkatkan  kemampuan  dan  kemandirian  masyarakat,  karena pemberdayaan  masyarakat  bukan  hanya  meliputi  penguatan  individu  tetapi  juga  pranata- pranata sosialnya.
Desa  Teteinea  merupakan  salah  satu  desa  di  Wilayah  Kecamatan  Lalembuu  kabupaten Konawe  Selatan.  Peneliti  merasa  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  pemberdayaan masyarakat  yang  ada  di  Desa  Teteinea  Kecamatan  Lalembuu  Kabupaten  Konawe  Selatan, karena berdasarkan apa yang dilihat di Desa Teteinea  Kecamatan Lalembuu, tingkat kreativitas dan daya saing masyarakat  desa Teteinea  dalam mengelola ekonominya masih rendah.
Berdasarkan  uraian  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  peranan    Kepala  Desa dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  dan  mengetahui  faktor-faktor  apa  yang mempengaruhi  peranan  Kepala  Desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Teteinea Kecamatan Lalembuu  Kabupaten Konawe Selatan.

## B. Metode
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Teteinea  Kecamatan  Lalembuu  Kabupaten  Konawe Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang berdomisili di Desa Teteinea Kecamatan  Lalembuu  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Mengingat jumlah  populasi  relatif banyak, maka diadakan penarikan sampel dengan memilih secara acak sebanyak 30 responden dari 3 Dusun yang ada di Desa Teteinea.
Adapun teknik pengumpulan data diantaranya:
a. Studi  Kepustakaan  (library  research),  yaitu  studi  yang dilakukan  dengan  cara  mempelajari literarur-literatur yang relavan dengan permasalahan penelitian ini.
b.    Penelitian  Lapangan  (Field  research),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dilapangan  dengan menggunakan metode :
-    Observasi  (pengamatan),  yaitu  pengumpulan  data  melalui  penga-matan  langsung mengenai obyek-obyek yang diteliti.
-    Interview  (wawancara),  yaitu  melakukan  wawancara  dengan  respon-den  maupun informan  kunci  guna  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dengan  menggunakan  daftar panduan wawancara.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua  data  yang  diperoleh  dilapangan  dikumpulkan  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa  Teteinea   merupakan  salah satu  Desa  yang  berada  di wilayah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Adapun luas wilayahnya 565 hektar.
Secara  admistratif  Desa  Teteinea    merupakan  wilayah  Kecamatan  Lalembuu    Kabupaten Konawe Selatan dengan letak geografis sebagai berikut:
 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamukti
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Punangga
 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lambadia
 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kapuwila
Keadaan alam Desa Teteinea  Kecamatan Lalembuu  Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas daratan yang subur  dan  cocok  untuk  potensi  perkebunan  saat  ini,  aktifitas  masyarakat dalam bertani semakin meningkat seiring dengan maksimalnya pemanfaatan areal perkebunan.
Sebagaimana  iklim  yang  berlaku pada  umumnya  di Indonesia,  Desa Teteinea   Kecamatan Lalembuu    Kabupaten  Konawe  Selatan  sama  persis  memiliki  musim  yang  sama  yakni  musim hujan  yang  berlangsung  sekitar  Januari  sampai  Juni  dengan  cerah  hujan  sedang,  pada  bulan Agustus sampai Oktober terjadi musim kemarau.
Jumlah  Penduduk  Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  data  yang  ada  bahwa  untuk  saat  ini jumlah  penduduk  yang  ada  di  Desa  Teteinea    Kecamatan  Lalembuu    berjumlah  262  Kepala Keluarga atau dapat mencapai 1.048 jiwa. Dengan rincian laki-laki 542 orang dan perempuan mencapai 506 orang.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Teteinea NO Jenis Kelamin Jlh Jiwa Persentase 1 Laki-Laki 350 49,09 2 Perempuan 363 50,01 Jumlah 713 100,00
Sumber data ; Kantor Kepala Desa Teteinea, Juni 2019 Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukan  bahwa  dari  keseluruhan  penduduk  Desa  Teteinea yang  berjumlah  713    jiwa  yang  menduduki  porsi  terbanyak  adalah  penduduk  yang  berjenis kelamin  Peempuan  yakni  mencapai  363    jiwa  atau  50,01  %,  sedangkan  selebihnya  yaitu  350 jiwa atau 49,09 % adalah penduduk dengan jenis kelamin Laki-Laki.
Penduduk  Desa  Teteinea    pada  saat  penelitian  ini  dilakukan  berjumlah  713  jiwa  yang tingkat  pendidikan  memiliki  seberan  mulai  dari  belum/tidak  pernah  sekolah,  SD/tamat  SD, SLTP/tamat  SLTP,  SLTa/Tamat  SLTA,  dan  pada  tingkatan  Perguruan  Tinggi.  Sebaran  tingkat pendidikan penduduk disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2. Distribusi Penduduk Menurut  Tngkat Pendidikan Formal
Kelompok Umur Jumlah Persen Belum/tidak pernah sekolah SD/Tamat SD SLTP/Tamat SLTP SLTA/Tamat SLTA Perguruan Tinggi : Diploma Sarjana Muda Sarjana Magister 122 251 112 107 - - 7 14 - 31,14 35,20 15,71 15,01 - 0,98 1,96 - Jumlah 713 100,00 Sumber : Kantor Kepala Desa Teteinea,  Juli 2019
Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk desa  Teteinea  yang belum/tidak pernah sekolah mencapai 31,14 persen. Kemudian yang sedang mengikuti pendidik di SD dan tamat  SD  sebanyak  35,20.  persen.  Selanjutnya,  SLTP  dan  tamat  SLTP  sebanyak  15,01  persen sampai yang terkecil yakni yang berpendidikan Sarjana  sebanyak 1,96  persen.
Selanjutnya,  Mata  pencaharian  penduduk  desa  Teteinea  menunjukkan  bahwa  dari  315 Kepala  Keluarga  penduduk  Desa  Teteinea    sebagian  besar  adalah  petani,  baik  sebagai  petani sawah  maupun  sebagai  pekebun.  Hal  ini  disebabkan  karena  ketersediaan  lahan  unuk  jenis pekerjaan  tersebut  cukup  luas.  Mata  pencaharian  lain  yang  ditekuni  penduduk  desa  Teteinea adalah  berdagang,  Pegawai  baik  itu  sebagai  pegawai  negeri  maupun  sebagai  pegawai  swasta. Sebaran  penduduk  menurut  jenis  mata  pencaharian  di  desa  Teteinea    diasjikan  pada  tabel berikut.
Tabel 3. Distribusi Penduduk Menurut  Jenis Matapencaharian Jenis Matapencaharian Frekuensi Jumlah Petani Dagang PNS Pegawai Swata Pensiun Pertukangan 225 38 12 13 - 27 71,43 12,06 3,81 4,13 - 8,57 Jumlah 315 100,0
Sumber : Kantor Kepala Desa  Teteinea,  Juli 2019 Data  pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  71,43  persen  dari  jumlah  Kepala  Keluarga penduduk desa  Teteinea    bekerja  pada  jenis  matapencaharian sebagai  petani  dan merupakan kelompok  terbesar.  Demikian  juga  dengan  pekerjaan  sebag  Pedagang  relatif  jumlahnya  juga besar  mencapai  12,06  persen.  Sementara  penduduk  yang  bermatapencaharian  pada  jenis lainnya jumlahnya di abwah 4,0 . persen.
Untuk mengetahui letak / jarak Desa Wadonggo. maka dapat dilihat data berikut ini yakni jarak  dan  waktu  tempuh dari  Balai/Kantor    Desa  dengan  pusat  –  pusat   Pemerintahan  adalah sebagai berikut :
1.   Jarak ke Ibu kota Kecamatan              7,0 Km 2.   Jarak ke Ibu kota Kabupaten              17,,0  Km
3.   Jarak ke Ibu kota Propinsi                  87  Km
6.   Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi     : 180,0 menit Tabel 4. Susunan Pemerintah Desa No Jabatan Nama 1 Kepala Desa Muh. Sabri 2 Sekretaris Desa Supriadi 3 Bendahara Sitti Nurbaya 4 Kasi Umum Suriansyah 5 Kasi Administrasi Samdiana 6 Kaur Pemerintahan Andi Ansar 7 Kaur Kesejahteraan Basriadi 8. Kaur Pemberdayaan Fitriadi Sumber : Kantor Kepala Desa Teteinea,  Juli 2019

## Peranan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pemberdayaan
Sebelum  melaksanakan  pogram  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Teteinea    Kecamatan Lalembuu  Kabupaten Konawe Selatan Kepala Desa selalunya melakukan peninjauan langsung ke  lapangan  guna  memastikan  hal  apa  saja  yang  perlu  dilakukan  dalam  upaya  meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan yang semakin membaik. Hal  ini  berdasarkan  pengamatan  peneliti  bahwa  Kepala  Desa  selalu  memantau  bagaimana keadaan masyarakat dan pembangunan yang ada serta kendala/permasalahan yang dirasakan masyarakat agar bisa dicarikan solusinya.
Dalam  perencanaan  pemberdayaan  masyarakat,  salah  satu  cara  yang  sangat  membantu masyarakat adalah melalui program pembangunan. Dalam menjalankan program tentulah ada peninjauan  dan  perencanaan.  Pada  tahap  perencaan  ini  harus  melalui  beberapa  tahap  untuk mendapatkan  program  yang  akan  dilaksanakan,  adapun  tahap  dalam  perencanaan  program yang  akan  dilaksanakan  oleh  desa  sebagaimana  yang diutarakan  oleh  salah  seorang informan Samdiana bahwa:
“Program  yang  akan  dilaksanakan  oleh  desa  melalui  3  tahap  yaitu  pertam,  musyawarah antara kepala dusun dengan warganya, kedua musyawarah aparat desa/pemerintah desa dan  yang  ketiga  sosialisasi/musyawarah  apart  desa  dengan  masyarakat,  melalui musyawarah  inilah  program  desa  ditentukan  dan  dilaksanakan  sesuai  keputusan bersama.”(wawancara, 2 Juni 2019)
Pada tahapan pertama yakni musyawarah/sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing kepala  dusundengan  warga  di  lingkungannya  untuk  mengumpulkan  program  yang  diusulkan dan diinginkan langsung oleh masyarakat dan diharapkan bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama,  setelah    program  yang  diusulkan  oleh  kepala  dusun  selanjutnya  akan  di musyawarahkan  kembali  melalui  rapat/musyawarah  antara  aparat  desa.  Dalam  musyawarah ini, masing-masing kepala dusun menyuarakan program yang diusulkan oleh masyarakat, tidak hanya kepala dusun Kepala Desa juga ikut andil dalam memberikan usulan mengenai program yang  ingin  dilaksanakan  berdasarkan  hasil  pengamatan  langsung  beliau  di  lapangan.  Hal  ini dipertegas  dengan  pengamatan  langsung  oleh  peneliti,  bahwa  memang  ada  program  yang direncanakan langsung oleh Kepala Desa dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan dan bersama aparat desa mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan program tersebut, sekaligus mendengarkan  keluhan  masyarakat  melalui  wakilnya  dan  untuk  proggram  dari  tiap  dinas kabupaten  akan  dibahas  pula  melalui  musyawarah  tersebut  dalm  upaya  pemberdayaan masyarakat.
Setelah program yang diusulkan telah terkumpul, maka dilihat mana program yang harus disegerakan  pelaksanaannya  dan  program  apa  yang  akan  dilaksanakan  selanjutnya  dengan melihat pertimbangan dana dan banyaknya permintaan masyarakat terkait program itu. Dalam rapat  antara  aparat  desa  tadi,  maka  akan  ditetapkan  program  yang  akan  dilaksanakan. Selanjutnya,  akan  dilakukan  sosialisasi/musyawarah  terakhir  oleh  aparat  desa  dengan masyarakat  untuk  menentukan  tempat  pelaksanaan  program  tersebut.  Penetapan  lokasi pelaksanaan program ini sesuai dengan penuturan seorang informan Bapak Andi Ansar bahwa:
“Program  yang  hendak  dilaksanakan  di  laksanakan,  penetapan  lokasinya  berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat yang menghadiri musyawarah tersebut, sehingga sangat diharapkan untuk kedatangan masyarakat agar program yang mereka usulkan sebelumnya
bisa  terealisasi    sesuai  tempat  yang  diinginkan  bersama,  meskipun  hanya  sebagian masyarakat yang mengikuti musyawarah tersebut.” (wawancara, 2 Juni 2019 }.
Sehingga  dalam  hal  penetapan  lokasi  ini  sangat  diharapkan  semua  masyarakat  ikut berpartisipasi  dalam  musyawarah  tersebut  agar  sama-sama  mengetahui  program  yang  akan dilaksanakan  di  desa  dan  tidak  adanya  rasa  keberpihak  dalam  menentukan  program  serta lokasinya sehingga mampu memberikan manfaat untuk kepentingan bersama.
Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Teteinea meliputi pembangunan fisik seperti  pembuatan  jembatan,  pembuatan  drainase,  perbaikan  rumah  tidak  layak  huni, pembuatan  jalan  usaha  tani,  pengadaan  usaha  sewa  tenda  besi,  dan  penyediaan  bibit  pala. Sedangkan  program  pemberdayaan  yang  bersifat  non-fisik  antara  lain  pelatihan  pengurus karang taruna, pelatihan kelompok tani, dan honor guru non pns (Guru TK).
Mata pencaharian masyarakat Teteinea mencapai 90% sebagai petani dan mayoritas hanya sampai  tamatan  SMA,  oleh  karena  itu  Kepala  Desa  selalu  memberikan  motivasi  berupa dorongan  kepada  para  pemuda  dan  pelajar  di  desanya  untuk  selalu  bersemangat  dan  tetap melanjutkan sekolahnya hingga sampai lulus di bangku kuliah dan diharapkan pula kepada para orang  tua  untuk  memberikan  dukungan  kepada  anak  mereka  untuk  melanjutkan  bersekolah, agar  anak mereka  kelak tidak  hidup susah  seperti  yang dialami  orang tuanya,  di  mana  setiap hari dari pagi hingga sore mereka harus pergi ke kebun agar bisa melanjutkan kehidupan yang baik.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  yang  berkaitan  dengan  peranan  Kepala  Desa  dalam pemberdayaan  masyarakat,  bisa  dikatakan  bahwa  peranan  Kepala  Desa  telah  memberikan perubahan yang signifikan bagi perkembangan desa baik di bidang pembangunan desa maupun ekonomi  masyarakatnya  serta  usaha  beliau  dalam  memberikan  kesejahteraan  sosial  kepada masyarakat yang begitu perhatian. Sebagaimana hasil wawancara dari seorang informan, Bapak Ahmad Sahlan  bahwa:
“Kepala  Desa  merupakan  sosok  seorang  pemimpin  yang  memiliki  jiwa  membangun  yang tinggi,  beliau  selalu  berusaha  melakukan  pembangunan  desa  meskipun  terkadang  harus dengan  biaya  pribadi,  untuk  pembangunan  desa  ini,  terbukti  jika  kita  membandingkan dengan  desa  yang  lain,  desa  kami  ini  telah  mengalami  perkembangan  yang  cukup  baik, seperti  pembangunan  balai,  jalan  tani  dan  drainase  yang  sangat  bermanfaat  untuk masyarakat dan desa”. (wawancara, 2 Juni 2019)
Hal  ini  bisa  terjadi  karena  lemahnya  atau  kurangnya  motivasi  dari  Kepala  Desa  maupun orang  tua  kepada  para  pelajar  agar  sadar  akan  pentingnya  pendidikan  karena  melalui kemampuan  ilmu  yang  mereka  dapatkan/tempuh  di  bangku  sekolah  mampu  direalisasikan dalam  kehidupan  bermasyarakat  sehingga  kualitas  SDM  semakin  baik  dan  kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Berdasarkan  penuturan  dari  informan  salah  seorang  tokoh  masyarakat,  yakni  Bapak    H. Ahmad bahwa:
“Kepala Desa masih harus lebih meningkatkan memberikan motivasi secara langsung yang berkaitan dengan pendidikan, karena mungkin faktor yang menghambatnya yakni kondisi wilayah  yang  luas  dan  masyarakat  yang  jarang  ditemui  karena  kesibukan  masyarakat  di kebun  sepanjang  harinya,  sementara  malam  digunakan  untuk  waktu  istirahat,  sehingga tidak  ada  waktu  untuk  bertemu  langsung  dengan  Kepala  Desa,  kecuali  hanya  urusan penting saja”. (wawancara, 3 Juni 2019)
Peranan  Kepala  Desa  Dalam  meningkatkan  pembangunan  desa  sebagai  usaha  dalam pemberdayaan  masyarakatnya,  beliau  selalunya  meninjau  lokasi  dan  menyiapkan  beberapa program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  usaha  pembangunan  sebagaimana  yang  telah disebutkan  dalam  pembangunan  fisik.  Agar  program  ini  dapat  terealisasi  dengan  baik dibutuhkan  kerja  sama  yang  baik  dengan  aparatur  desa  dan  masyarakat  agar  berpartisipasi dalam pembangunan desa.
Dalam pembangunan non-fisik sangat penting juga untuk diperhatikan karena berpengaruh juga dengan kesejahteraan masyarakat meskipun kenyataannya masih banyak pemuda bahkan orang  tua  yang  masih  mengkonsumsi  miras.  Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh peneliti, memang masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi miras dan tidak ada larangan langsung  dari  kepala  desa  itu  sendiri  sedangkan  dalam  upaya  pembangunan  tetap  masih melibatkan  masyarakat  sebagai  pekerja  dalam  kegiatan  pembangunan  yang  diadakan  melalui program pemberdayaan masyarakat.
Dalam  usaha  pemberdayaan  masyarakat,  Kepala  Desa  Teteinea    berupaya  mengaktifkan program-program  penunjang  dalam  pemberdayaan  masyarakat  non-fisik  seperti  PKK,  Karang Taruna  dan  Pelatihan  Kelompok  Tani.  Kepala  Desa  dibantu  aparat  desa  melakukan pembangunan  yang  berkelanjutan  seperti  pembangunan  drainase  yang  telah  dilakukan  sejak 2018 dan akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini, pembuatan jalan usaha tani dan masih banyak lagi  hal  yang  akan  dilakukan  berkaitan  dengan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  hal pembangunan, di mana dalam proses pembangunan dan pelaksanaan program  pemberdayaan melibatkan  kerja  sama  antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan bersama  demi  terciptanya  masyarakat  yang  sejahtera.  Sebagaimana  penuturan  dari  salah seorang informan penelitian, Ibu Suhada menyatakan bahwa:
“Setiap  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  dan  pelaksanaan  program pemberdayaan masyarakat, kami masyarakat diarahkan oleh Kepala Desa untuk ikut serta mengambil  andil  dalam  kegiatan  tersebut  dan  jika  ada  proyek  dalam  desa  maka  yang dilibatkan  sebagai  pekerja  diambil  dari  masyarakat  setempat,  salah  satu  contohnya pembuatan  drainase  pada  tahun  lalu  semua  pekerja  adalah  masyarakat  di  sini”. (wawancara, 2 Juni 2019)
Hal ini menunjukkan bahwa Desa Teteinea dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  selalu  melibatkan  unsur  masyarakat  dalam  setiap  kegiatan  namun  dalam pengambilan  keputusan  hanya  disepakati  oleh  Kepala  Desa  dan  aparatur  desa  sebagai  wakil dari masyarakat tanpa melakukan sosialisasi langsung antara Kepala Desa dan masyarakat.

## Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan
Usaha  untuk  menggalakkan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk meningkatkan dan  memperbaiki  taraf  hidup  serta  kondisi  sosial  masyarakat  desa, maka  akan melibatkan  beberapa  pihak  yakni  Kepala  Desa,  aparat  desa  dan  masyarakat  setempat.  Dalam prakteknya,  peran  dan  prakarsa  pemerintah  desa  masih  dominan  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Padahal kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa.  Sedangkan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya usaha-usaha  pembangunan  sebagai  sarana  untuk  memperbaiki  kondisi  sosial  dan  upaya meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  banyak  tergantung  pada kemampuan seorang pemimpin atau Kepala Desa.
Dari pengamatan langsung oleh peneliti berkaitan dengan peranan Kepala Desa terhadap masyarakatnya,  bisa  dikatakan  telah  ada  dorongan  dan  motivasi  kepada  masyarakatnya meskipun  tidak  banyak  yang  berpartisipasi  dalam  rapat  yang  bertujuan  agar  masyarakat  giat bekerja, membangun desa, dan ikut andil dalam pelaksanaan program desa yang semuanya itu sangat berkaitan erat dengan usaha untuk memberdayaan masyarakat.
Sebagaimana  penuturan  dari  salah  seorang  informan  penelitian,  Bapak  Muh.  Nur menyatakan bahwa:
“Dalam  hal  pemberdayaan  masyarakat,  Kepala  Desa  selalu  memberikan  motivasi  kepada warganya untuk selalu giat bekerja, melaksanakan pelatihan-pelatihan di bidang pertanian untuk  meningkatkan  SDM  warganya,  meningkatkan  usaha  dalam  bidang  tertentu  seperti kios dan dalam bidang ternak pun desa memberikan bantuan berupa sapi ternak, ini semua dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. (wawancara, 3 Juni 2019).
Dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat,  Kepala  Desa  beserta  aparatnya  berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan program-program pemberdayaan yang telah direncanakan di  mana  tahun  sebelumnya  sudah  mampu  membangun  fasilitas  umum  untuk  kepentingan masyarakatnya dan dengan terlaksananya program yang direncanakan ini diharapkan mampu meningkatkan  pembangunan  desa  dan  mengurangi  angka  kemiskinan.  Sebagaimana  yang dituturkan oleh seorang informan penelitian Bapak Abd. Samad. bahwa:
“Kami  sangat  puas  dengan  peran  kepala  dalam  pembangunan  sebagai  pemberdayaan kepada  masyarakat  di  sini  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  selama  masa  jabatannya, karena  jika  melihat  kondisi  desa  yang  dulu  dengan  yang  sekarang  sudah  berubah  lebih baik,  artinya  pembangunan  di  desa  kami  ini  sudah  baik  dibandingkan  dengan  desa  yang lain pada Kecamatan Lalembuu ”.(wawancara, 4 Juni 2019)
Untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  program  pemberdayaan,  Kepala Desa  beserta  aparatur  desa  terkhusus  dari  LPM  bersamasama  melaksanakan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  di  desa  Teteinea  agar  program  tersebut  benar-benar  menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu,
Kepala  Desa  memandang  perlu  untuk  memberikan  bantuan  langsung  kepada  masyarakatnya melalui program pemberdayaan.
Adapun bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat seperti penyediaan bibit pala dan bedah rumah tidak layak huni. Tidak hanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dalam  bidang  pembangunan  dan  sosial  Kepala  Desa  juga  membangun  sarana  dan  prasaran seperti  jembatan  dan  jalan  usaha  tani  sedangkan  di  bidang  sosial,  Kepala  Desa  membuat program  untuk  kaum  perempuan  yaitu  PKK  dan  untuk  para  pemudanya  dilibatkan  dalam Karang  Taruna  desa,  kesemuanya  ini  bertujuan  untuk  memperbaiki  kondisi  sosial masyarakatnya agar lebih baik.
Hal  ini  dipertegas  dengan  pengamatan  peneliti  bahwa  Kepala  Desa  langsung  meninjau lokasi  atau  melihat  keadaan  rumah  yang  layak  untuk  diberikan  bantuan  dan  aktif  dalam kegiatan sosial dalam masyarakat. Dalam perkembangan program yang dilaksanakan ini, pihak masyarakat  yang  secara  langsung  mengerjakan  semua  program  yang  ada  yang  sebelumnya telah  direncanakan,  namun  ada  juga  yang  mereka  keluhkan  terkait  upah  kerja  yang  sedikit, sehingga  banyak  masyarakat  yang  tidak  mau  ikut  bekerja.  Hal  ini  mengakibatkan  kurangnya pekerja, terlebih lagi ada kendala yang lain seperti bahan material yang terlambat, karena mobil pengangkut dibatasi oleh Kepala Desa sendiri dan cuaca apabila hujan bisa menjadi penghambat yang nyata dan pekerjaan akan terhenti.
Hal di atas sesuai dengan pernyataan seorang informan Bapak H. Lukman , bahwa: “Kendala  Kepala  Desa  dalam  pelaksanaan program  desa  salah  satunya  karena  kurangnya masyarakat  yang  berminat  untuk  mau  bekerja  dikarenakan  gaji  pekerja  yang  sedikit  jika dibandingkan  dengan  upah  pekerja  di  desa  tetangga,  terlebih  lagi  ketika  hujan  maka masyarakat  yang  bekerja  tidak  bisa  melanjutkan  pekerjaan  mereka.”  (wawancara,  4  Juni 2019)
Berbagai  program  pembangunan  yang  dilaksanakan  diharapkan  mampu  memperbaiki keadaan  masyarakat  agar  lebih  baik  sebagai  usaha  Kepala  Desa  dalam  memberdayakan masyarakatnya,  untuk  program  pembangunan  itu  sendiri  merupakan  tahap  lanjutan  dari program perencanaan pada tahun 2018 lalu. Untuk program lain seperti pembuatan kelompok tani,  mereka  sudah  berusaha  mengajukan  proposal  kepada  Dinas  Pertanian  daerah  setempat untuk mendapatkan anggaran dalam mengembangkan usaha pertanian mereka, namun belum ada  juga  tindak  lanjut  dari  dinas  pertanian  setempat.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh seorang informan penelitian Bapak Armani menyatakan:
“Di dusun kami yakni dusun II telah lama membuat kelompok tani dan sudah menyerahkan proposal kepada dinas di mana proposal kami ini telah mendapat persetujuan  dari Kepala Desa,  namun  sampai  sekarang  belum  ada  tindak  lanjut  dari  pihak  dinas  pertanian  untuk memberikan bantuan kepada kami, padahal kami sebagai masyarakat petani tentu sangat mengharapkan  bantuan  tersebut  baik  berupa  modal  usaha  ataupun  penyediaan  bibit tanaman.” (wawancara, 4 Juni 2019)
Sebagai  seorang  Kepala  Desa  tidaklah  harus  berpangku  tangan  hanya  pada  dana pemerintah  pusat  saja,  dengan  usaha  untuk  meningkatkan  pemberdayaan  masyarakatnya, Kepala Desa harus berpikir kreatif sebagaimana yang dilakukannya, beliau membuatkan tenda besi  sebagai  badan  usaha  milik  desa  dan  dengan  usaha  ini  pemasukan  ke  kas  desa  semakin bertambah  sehingga  jika  ada  warga  yang  membutuhkan  bantuan  maka  bisa  diatasi  dengan penghasilan  desa  tersebut.  Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  program  pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sebelumnya memang telah berhasil dan program pemberdayaan tahun ini untuk dilaksanakan sedang menunggu dana desa agar mampu diselenggarakan baik program yang baru maupun program sebelumnya.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di  Desa  Teteinea    merupakan  program  lanjutan  dari  tahun  sebelumnya  serta  ada program  tambahan,  adapun  program  saat  ini  belum  terlaksana  dengan  baik  karena  masih terkendala  dengan  dana.  Namun  untuk  meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat,  pihak pemerintah desa membuatkan program lain seperti program sosial dan badan usaha milik desa.

## Peranan Kepala Desa Dalam Mengawasi Pemberdayaan Masyarakat
Dengan dilakukannya perencanaan serta perencanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah  desa  bersama  masyarakat,  diharapkan  Kepala  Desa  bersama  masyarakat  terlibat dalam  program  pemberdayaan  masyarakat  baik  sebagai  pengelola  dan  pelaksanaan  maupun dalam  pengawasan  kegiatan  program  tersebut,  sehingga  hasil  yang  diperoleh  akan  sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.
Dalam  pengawasan  program  yang  sedang  dilaksanakan  Tim  Pengelola  Kegiatan  (TPK) merupakan  tim  yang  seharusnya  mengontrol  dan  mengawasi  jalannya  program  mulai  dari pelaksanaan sampai pengawasan sementara Kepala Desa sebagai penanggung jawabnya, namun yang  terjadi  di  lapangan  TPK  tidaklah  berfungsi  sebagaimana  mestinya  di  mana  seharusnya sebagai  tim  pengawas  digantikan  langsung  oleh  Kepala  Desa  untuk  mengawasi  jalannya program.  Hal  ini  dikarenakan  kinerja  dari  TPK  itu  sendiri  kurang  bagus  sebagai  kontrol  dan pengawas  suatu  program,  apalagi  yang  dikhawatirkan  Kepala  Desa  jika  ada  kesalahan  dalam pelaksanaan  program  karena  sebagai  penanggung  jawab  akan  diminta  pertanggung  jawaban oleh pihak pemerintah kabupaten.
Hal  ini  berdasarkan  wawancara  dengan  informan  Bapak  Syahruddin  yang  mengatakan bahwa:
“Sebenarnya yang mengatur semua program desa adalah tim pengelola kegiatan, baik mulai dari pelaksanaannya seperti penyediaan bahan/material untuk kegiatan, transportasi dan dana  kegiatan  sampai  pada  pengawasannya  pun  menjadi  kendali  dari  pihak  TPK,  Kepala Desa hanya sebagai penanggung jawab, namun karena TPK kurang maksimal dalam bekerja sehingga Kepala Desa sendiri yang mengambil alih semua kegiatan TPK terlebih lagi beliau adalah penanggung jawab dari semua program yang sedang dilaksanakan”. (wawancara 4 Juni 2019)
Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa pada tahap ini sangat penting sekali untuk mengarahkan/memandu program yang akan dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan program yang telah ditetapkan pada musyawarah bersama. Hal ini dapat diketahui bagaimana peran  Kepala  Desa  dalam  mengawasi  program  yang  akan  dilaksanakan  melalui  salah  satu informan penelitian Bapak Abd. Halim menuturkan bahwa:
“Setiap ada kegiatan/program yang dilaksanakan oleh desa, Kepala Desa selalu melakukan Pengawasan  kepada  bawahannya  selaku  penanggung  jawab  suatu  program  yang  sedang dilaksanakan untuk menanyakan kemajuan/kelancaran dari program tersebut. Contohnya seperti  pembangunan  jembatan  yang  sedang  saya  tangani  ini,  Kepala  Desa  terus menanyakan  bagaimana  perkembangan  atau  adakah  kendala  dengan  proyek  yang  saya akan kerjakan ini”. (wawancara, 4 Juni 2019)
Pengakuan tersebut dipertegas dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa bila ada program yang sedang dikerjakan Kepala Desa  meninjau  langsung  lokasi  pekerjaan  dan  selalu  dibantu  oleh  aparat  desa  mulai  dari perencanaan sampai pelaksanaan serta hasil dari program pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara informan penelitian mengatakan ada koordinasi dari Kepala Desa.  Hal  ini  diakui  karena  setiap  bulannya  diadakan  rapat  evaluasi  kinerja  tiap  aparat  desa dalam  menjalankan  perannya  dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Pengawasan  adalah  kegiatan yang  dilakukan  untuk  mengatur  kebijakan  tertentu,  bagaimana  dan  seberapa  jauh  hasil  yang telah  didapatkan.  Dengan  kata  lain  ia  lebih  berada  pada  dimensi  proses  dari  kebijakan penerapan  ke  kebijakan  hasil/dampak.  Artinya,  kegiatan  ini  akan  menghasilkan  sejumlah pemahaman  dan  penjelasan  berkenaan  dengan  proses  pelaksanaan  program  yang  dipantau. Kegiatan  ini  lebih  mengarah  pada  pemenuhan  kebutuhan  informasi  mengenai  program  yang akan dan sedang dilaksanakan.
Pengawasan  diperlukan  untuk  menyesuaikan  program  perencanaan  dan  bentuk pembangunan  agar  kerusakan  atau  dampak  negatif  yang  mungkin  ditimbulkan  bisa diminimalisir.  Pengawasan  adalah  patokan  atau  ukuran  untuk  membandingkan  dan  menilai apakah kegiatan yang diawasi itu berjalan sesuai perencanaan atau tidak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan adalah segi guna dan hasil guna pelaksanaan pekerjaan. Di  lain  pihak,  Kepala  Desa  sebagai  pengawas  juga  dimaksudkan  untuk  membuat  kebijakan dalam  pemberdayaan  masyarakat  untuk  menghadapi  tantangan  pembangunan  yang menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tidak hanya pengawasan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan dan bidang sosial,  Kepala  Desa  juga  antusias  untuk  mengembangkan  program  sosial  yang  ada  di  desa seperti  program  PKK  dan  Karang  Taruna  yang  terus  diusahakan  agar  senantiasa  aktif  guna memperbaiki  hubungan  masyarakatnya,  baik  dari  kalangan  sesama  orang  tua  maupun  dari kalangan pemuda.
Di bidang kesehatan, Kepala Desa tidak berdiam diri saja, beliau melakukan upaya untuk selalu  memperhatikan  kesehatan  masyarakatnya  melalui  berbagai  program  kesehatan  dan sosialisasi  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  masyarakat.  Sebagaimana  yang  dituturkan  oleh informan penelitian Bapak Ruslan Ridwan  ketua Karang Taruna bahwa:
“Selama ini Kepala Desa selalu memberikan pengawasan dan kontrol yang baik berkaitan dengan  program  sosial,  belia  memberikan  dukungan  kepada  muda-mudi  di  desa  kami sperti  membuatkan  lapangan  sepak  bola  bagi  laki-laki,  dan  untuk  ibu-ibu  bergerak  di bidang  PKK,  bahkan  di  bidang  59  pendidikan  pun  Kepala  Desa  memberikan  sumbangsi dengan mendirikan TK Swasta dengan memakai guru honorer sebagai tenaga pengajarnya yang dibiayai oleh dana desa”. (wawancara, 5 Juni 2019)
Dari  penjelasan  di  atas  dan  pernyataan  dari  beberapa  informan  penelitian  dapa disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagi pihak pelaksana  secara  langsung  di  lapangan  sehingga  bisa  dinilai  perkembangan  pelaksanaan program  pemberdayaan  yang  diharapkan  agar  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan  dan melakukan perbaikan  jika  ada  kekurangan  sehingga  bisa mendapatkan  hasil  kerja  yang  dapat berguna bagi masyarakat.

## Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Peran  Kepala  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat
Dalam  upaya  untuk  mencapai  hasil  yang  memuaskan  dalam  pemberdayaan  masyarakat, Kepala Desa pasti akan menghadapi rintangan dan harus berupaya mencari solusi/jalan keluar dalam  setiap  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan  masyarakat.  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  peranan  Kepala  Desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  terdiri  atas  2 faktor yaitu:
1. Faktor Pendukung
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  penelitian,  menunjukkan  bahwa  faktor pendukung  yang  mempengaruhi  peranan  Kepala  Desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat meliputi:
a.  Kewibawaan  dalam  memimpin,  Kepala  Desa  adalah  sosok  pemimpin  yang  tegas  disiplin dan dekat dengan masyarakatnya, menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan peduli terhadap masyarakat tetapi hal tersebut tidak membuat kewibawaannya jatuh di mata masyarakatnya sehingga dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Desa hal ini sangat  berpengaruh.  Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  informan penelitian Bapak Muslimin R menyatakan bahwa:
“Beliau adalah pemimpin yang tegas, disiplin dan peduli dengan masyarakat, sehingga ketika  beliau  memberikan  arahan  atau  perintah  kepada  aparatnya,  maka  dengan senang  hati  kami  bersegera  untuk  melaksanakan  perintah  belia  dan  ketika  ada masyarakat  yang  meminta  solusi  dari  permasalahan  yang  dihadapi,  beliau  dengan senang hati akan membantu masyarakatnya. (wawancara, 5 Juni 2019)
b. Kekuasaan,  dengan  kekuasaan  yang  dipegang  oleh  Kepala  Desa,  beliau  mampu memberikan pengaruh dan menggerakkan serta bisa memberi instruksi langsung kepada aparatur  desa  agar  melaksanakan  sesuai  apa  yang  diperintahkan  dan  bisa dilaksanakan secepatnya di mana hal ini untuk mencapai tujuan bersama sebagai perwujudan peranan Kepala  Desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan penelitian Bapak Ahmad Yani menyatakan bahwa:
“Dengan  adanya  kekuasaan  yang  dimiliki  Kepala  Desa,  beliau  lebih  mudah memberikan  perintah  kepada  bawahannya  untuk  melaksanakan  tugas  secepatnya dan  dengan  mudahnya  beliau  memanggil  bawahannya/aparat  desa  ke  rumahnya untuk  mengerjakan  tugas  yang  ada,  serta  kekuasaan  yang  dimiliki  Kepala  Desa memudahkan beliau mengontrol kinerja para aparat desa”. (wawancara, 5 Juni 2019)
c. Keturunan,  masyarakat  di  Desa  Teteinea  sendiri  masih  menjunjung  tinggi  nilai  dan norma-norma serta adat yang sifatnya turun temurun yang ada dalam masyarakat yang bersifat dan bermanfaat bagi masyarakat, maka dari itu dibutuhkan pula dari pemimpin yang memiliki keturunan yang baik sehingga tidak diragukan lagi dalam memimpin. Dari hasil  wawancara  kepada  seorang  informan  penelitian  yaitu  Ibu  Nurmaida  menyatakan bahwa:
“Kepala  Desa  kami  adalah  sosok  pemimpin  yang  berasal  dari  keluarga  baik-baik, dihormati  dan dari  keluarga  yang  memiliki  kemampuan  ekonomi  yang  baik.  Dalam keluarga  beliau  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kejujuran,  sehingga  masyarakat  tidak takut akan tindakan KKN dari Kepala Desa itu sendiri dan tidak hanya nilai kejujuran yang  diterapkan,  tetapi  nilai-nilai  kebaikan  yang  lain  seperti  kedisiplinan  dan kesopanan sangat ditekankan dalam keluarga beliau”. (wawancara, 5 Juni 2019)
2. Faktor Penghambat
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  penelitian,  menunjukkan  bahwa  faktor penghambat  yang  mempengaruhi  peranan  Kepala  Desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat meliputi:
a. Kondisi penduduk yang majemuk dan jalan yang rusak menjadi kesulitan bagi Kepala Desa dalam  menjalankan  perannya.  Di  mana  kerja  sama  antara  sesama  suku  itu  tidak  terlalu baik, mereka hanya bekerja sama antara satu wilayah atau sesama suku saja. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang informan penelitian Bapak Muh. Alwan bahwa:
“Di  desa  memiliki  beberapa  suku  yang  tentu  juga  memiliki  perbedaan  budaya.  Oleh karenanya jika  ada  suatu  kegiatan  di salah  satu  suku  maka  hanya  suku  itu  saja yang bekerja sedangkan suku yang lain tidak ikut serta, apalagi seperti ada pemisah antara tiap  suku  yakni  wilayah  dari  masing-masing  suku  yang  saling  berjauhan  dan  di perparah lagi dengan kondisi jalan yang rusak apalagi ketika hujan, maka kondisi jalan akan  semakin  rusak  sehingga  sulit  untuk  Kepala  Desa  sendiri  melakukan  kegiatan kerja sama antara sesama suku”. (wawancara, 5 Juni 2019)
b.  Partisipasi  penduduk  merupakan  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  Kepala  Desa.  Karena masyarakat di Teteinea sulit ditemui dan dikumpulkan untuk mengikuti rapat/sosialisasi, serta  cenderung  tidak  tertarik  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dan  hanya mengutamakan pekerjaan masing-masing.
Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Rahyulin bahwa:
“Masalah yang dihadapi Kepala Desa berkaitan dengan partisipasi masyarakat adalah ketika  masyarakat  diperintahkan  untuk  melakukan  kerja  bakti  seperti  di  balai  dan fasilitas  umum  lainnya,  tidak  ada  masyarakat  yang  ikut  berpartisipasi  karena  lebih sibuk  dengan  urusan  pribadi  mereka  terlebih  lagi  sebagai  masyarakat  petani  yang kesehariannya  berada  di  kebun  dari  pagi  hingga  sore,  sehingga  Kepala  Desa  harus menggunakan  tenaga  kerja  yang  digaji  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  tersebut  dan mereka  lebih  mengutamakan  pekerjaan  pribadi  daripada  kegiatan  bersama”. (wawancara, 6 Juni 2019)
c.  Fasilitas dan peralatan adalah kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam melaksanakan peranannya. Semakin lengkap fasilitas dan peralatan yang ada akan membuat masyarakat tertarik  dengan  kegiatan  pemberdayaan,  sebaliknya  jika  fasilitas  kurang  memadai  dan peralatan  yang  kurang  tersedia  akan  menurunkan  partisipasi  masyarakat.  Berdasarkan pengamatan  peneliti,  Desa  Teteinea  masih  kekurangan  fasilitas  dan  peralatan  dalam kegiatan  pemberdayaan  untuk  masyarakat,  sehingga  dalam  menjalankan  program pemberdayaan. Berdasarkan pernyataan dari informan penelitian Bapak Suparlan Sarlan bahwa:
“Kepala  Desa  beserta  aparatnya  masih  menggunakan  barang  pribadi  dan  peralatan seadanya  yang  bisa  digunakan.  Salah  satu  contohnya  adalah  komputer,  sebagai  alat pendukung  kerja  dalam  pembuatan  administrasi  di  desa,  masih  menggunakan  komputer pribadi baik Kepala Desa maupun aparat desa. Tidak hanya bangunan yang kurang layak, tenaga  teknis  dalam  bidang  tertentu  masih  butuh  pelatihan  seperti  pelatihan  komputer, rancangan bangunan dan lain-lain”. (wawancara, 6 Juni 2019).

## D. Kesimpulan
Bedasarkan  uraian  pada  bagian  tulisan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapatlah ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:
1. Peranan  Kepala  Desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  secara  umum  sudah  memberikan perubahan  dan  pembangunan  serta  pelatihan  kepada  masyarakat  sesuai  tuntutan pekerjaannya sudah baik.
2. Adapun peranan Kepala Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara keseluruhan dinyatakan berperan aktif sebagai seorang Kepala Desa dalam ketiga kategori tadi,  namun  di  bagian  perencanaan  mendapat  sedikit  hambatan  karena  kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam sosialisasi program yang akan dilaksanakan. Kemudian  masalah  yang  dihadapi  Kepala  Desa  dalam  pelaksanaan  program  yaitu  seperti hujan,  kerusakan  alat  berat  dan  sedikit  tenaga  kerja  yang  menjadi  kendala  utama  seperti pembuatan jalan tani dan drainase.
Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa  Teteinea  ada  2  yaitu:  a.  Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat.  Faktor  pendukung meliputi  keturunan,  kewibawaan,  dan  kekuasaan.  Ketiga  faktor  pendorong  ini  telah memberikan  kemudahan  bagi  Kepala  Desa  dalam  menjalankan  peranannya  dalam pemberdayaan  masyarakat.  b.  Faktor  penghambat  meliputi  kondisi  penduduk,  partisipasi penduduk,  dan  peralatan  atau  fasilitas.  Kedua  faktor  ini  sangat  mempengaruhi  kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Teteinea , baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan masyarakat. Di mana kurangnya penduduk ketika diajak untuk  kerja  bakti  dan  kemajemukan  suku  menyebabkan  kurangnya  kerja  sama  antara  suku yang  satu  dengan  suku  yang  lain.  Sehingga  Kepala  Desa  sering  mengalami  kendala  dalam menjalankan peranannya.

## E. Referensi
Abdullah.  (2003). Jalan  Menuju  Stabilitas,  Mencapai  Pembangunan  Ekonomi  Berkelanjutan . Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
Adisasmita,  R.  (2006). Paradigma  dan  Pendekatan  Pembangunan  Daerah. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Alfabeta. W. (2003). Manajemen Pembangunan Daerah . Jakarta: Ghalia Indonesia. Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Penelitian . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Dahuri.  et  al.  (2001). Sumber  daya  pesisir  dan  lautan  secara  terpadu .  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita.
Ni’matul, H. (2015). Hukum Pemerintahan Desa. cetakan pertama . Malang: Setara Press. Indrawijaya, A. (1984), Organisasi dan Manajemen . Jakarta: Erlangga. Ndraha, T. (2005). Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa . Jakarta: Bumi Aksara. Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Yogyakarta. Prasadja, B. (1992). Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya . Rajawali, Jakarta. Rakhmat, J. (1994). Psikologis Komunikasi . Remaja Karya: Bandung. Soekanto, S. (2010). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung. Suwignjo.  (1993). Administrasi  Pembangunan  Desa  dan  Sumber-Sumber  Pendapatan  Desa . Jakarta: Ghalia Indonesia.