## Mengeksplorasi Pidana Alternatif dalam Bingkai Studi Komparasi
Imawan Rantau 1 , Tri Buana Yudha 2 , Erik Pradana 3 , Syam Ramadhan Putra 4 , Marzel Doni 5 , Agus Prihandinika 6 1,2,3,4,5,6 Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri E-mail: imawanrantau@gmail.com
Article History:
Received: 21 Februari 2024
Revised: 09 Maret 2024
Accepted: 11 Maret 2024
Abstract: Pidana alternatif telah menjadi fokus perhatian dalam sistem peradilan pidana di seluruh dunia sebagai respons terhadap tantangan- tantangan yang dihadapi oleh sistem tradisional penjatuhan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ragam pendekatan pidana alternatif yang diterapkan di berbagai negara dengan melakukan perbandingan yang komprehensif. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis literatur dari berbagai sumber termasuk peraturan perundang-undangan, studi empiris, dan publikasi ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam pendekatan pidana alternatif di berbagai negara, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan hukum. Analisis komparatif ini memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai model pidana alternatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Implikasi dari penelitian ini termasuk pentingnya konteks lokal dalam merancang dan melaksanakan program pidana alternatif serta perlunya evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam sistem pidana alternatif.
Keywords: Pidana, Pidana Alternatif, Sistem Peradilan Pidana,
PENDAHULUAN Sistem peradilan pidana merupakan landasan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, pendekatan tradisional dalam penegakan hukum sering kali dianggap kurang efektif atau tidak memadai dalam menangani masalah kejahatan. Sebagai respons terhadap tantangan ini, konsep pidana alternatif telah muncul sebagai upaya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik, rehabilitatif, dan terarah pada pemulihan. Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara di seluruh dunia telah mulai menjelajahi berbagai bentuk sistem peradilan pidana alternatif. Pendekatan-pendekatan ini mencakup berbagai strategi, mulai dari restorative justice (keadilan restoratif) hingga program pemasyarakatan komunitas dan pengawasan elektronik. Tujuan utama dari sistem-sistem ini adalah untuk mengurangi tingkat recidivism (ulangan kejahatan) sambil memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk bertobat dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari pidana alternatif di seluruh dunia. Selain itu, kita juga akan melihat beberapa

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 732
contoh implementasi praktis dari sistem-sistem ini di berbagai negara. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pendekatan-pendekatan ini, kita dapat mengevaluasi keefektifan dan relevansinya dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang.
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan sebuah metode penelitian yang penting dalam tahap awal penyusunan suatu penelitian. Menurut Purwono (2008), metode studi pustaka ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Identifikasi Sumber Informasi: Tahap pertama dalam studi pustaka adalah mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian yang akan dijalankan. Sumber informasi ini dapat berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, artikel, serta dokumen-dokumen lain yang dapat memberikan landasan teori atau data yang diperlukan.
2. Pengumpulan Informasi: Setelah sumber-sumber informasi relevan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tersebut. Pengumpulan informasi dilakukan secara teliti dan sistematis untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dengan topik penelitian tercakup.
3. Analisis Informasi: Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cermat. Analisis ini melibatkan pembacaan, pemahaman, dan penilaian terhadap isi dari sumber-sumber informasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami temuan- temuan penting, pola-pola, atau tren yang berkaitan dengan topik penelitian.
4. Pemilihan Informasi yang Relevan: Dalam proses analisis, peneliti perlu melakukan seleksi terhadap informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang dipilih adalah yang memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pemahaman atau kerangka teoritis penelitian.
5. Penyusunan Laporan Studi Pustaka: Hasil dari studi pustaka ini kemudian disusun dalam bentuk laporan yang mencakup ringkasan tentang informasi yang telah dikumpulkan, analisis yang dilakukan, serta sintesis dari temuan-temuan penting. Laporan ini menjadi dasar untuk memahami landasan teori atau konteks penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
Melalui metode studi pustaka ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan yang perlu diteliti lebih lanjut, serta membangun kerangka teoritis yang solid untuk penelitian yang akan dijalankan. Selain itu, studi pustaka juga membantu peneliti untuk menghindari duplikasi penelitian dan mengarahkan fokus penelitian pada kontribusi yang baru dan orisinal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pidana Pengembalian Kepada Orang Tua Pidana alternatif pengembalian kepada orang tua ini biasanya diterapkan pada kasus anak. Pidana ini terdapat di Indonesia dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum serta dalam penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 ayat (2), yakni Penjatuhan Sanksi Pidana yang berupa penjara paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) huruf a yakni Penjatuhan Tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun.
Pidana Denda Pidana denda adalah salah satu dari pidana alternatif dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana alternatif yang ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. Pidana denda sebenarnya sudah diterapkan di negara-negara Eropa dan beberapa negara maju Lainnya Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku ll dan Buku III KUHP. Dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Pidana denda biasa diterapkan pada tindak pidana susila atau kejahatan seksual, misalnya untuk delik pemerkosaan, bisa saja pelaku dikenai ganti rugi untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk biaya medis, persalinan dan biaya-biaya lain. Dengan demikian, pidana ganti rugi ini akan memberikan alternatif sehingga tidak menyebabkan overcapacity.
Pidana Pengawasan Pidana pengawasan bersifat merampas kemerdekaan bersyarat, yaitu adanya ketentuan untuk tidak dijalankannya pidana yang telah dijatuhkan (yang berkaitan dengan pidana penjara) dengan diadakannya syarat-syarat tertentu dan ditetapkan masa percobaan paling lama 3 tahun. Untuk menjatuhkan pidana pengawasan/ probation tersebut biasanya diadakan pembatasan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan. Muladi mengemukakan bahwa pembatasan dalam menentukan tindak-tindak pidana yang pelakunya dikecualikan dari pengenaan probation adalah tindak-tindak pidana yang secara tradisional tidak disukai (menjijikkan) oleh masyarakat, yaitu :
1. Kejahatan-kejahatan kekerasan.
2. Kejahatan-kejahatan terhadap moral,
3. Kejahatan-kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata-senjata yang mematikan.
4. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang karena diupah oleh orang lain.
5. Kejahatan-kejahatan terhadap pemerintah.
6. Kejahatan-kejahatan yang diancam pidana tertentu.
Ketentuan pidana pengawasan yang dirumuskan dalam Konsep KUHP 2000 Pasal 72 (yang kemudian masuk dalam pasal 77 konsep 2006), menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan. Perumusan demikian secara umum menunjukkan bahwa hanya terhadap pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun hakim dapat menggantikannya dengan menerapkan pidana pengawasan. Di sini pihak pembuat undang- undang hendak memberikan ukuran obyektif, bahwa tindak pidana yang dapat dikenai pidana pengawasan merupakan tindak pidana yang tidak berat. Dalam ketentuan Pasal 72 Konsep 2000 (yang kemudian masuk dalam Pasal 77 Konsep 2006) di atas belum terjadi penjatuhan pidana penjara secara pasti ( final sentence ) oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, karena baru pada tingkatan ancaman.
Jadi yang menentukan pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana pengawasan adalah pidana penjara yang diancamkan, dan bukan pidana penjara yang dijatuhkan. Dengan demikian,

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 734
dalam perumusan pidana pengawasan ini terdapat suatu penundaan penjatuhan pidana penjara, yang selama ini seringkali memberikan pengaruh buruk bagi pelaku tindak pidana termasuk adanya stigma sebagai penjahat/pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana dari masyarakat. Dengan penundaan penjatuhan pidana penjara melalui penerapan pidana pengawasan ini diharapkan efek stigmatisasi dari penjatuhan pidana dalam suatu proses peradilan pidana dapat diminimalisasikan. Dalam Pasal 73 Konsep KUHP 2000 (yang kemudain masuk dalam pasal 78 konsep 2006) perihal jangka waktu pengawasan ini ditentukan, bahwa maksimal pengawasan ditentukan 3 (tiga) tahun (ayat 2). Dalam keadaan tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sampai maksimal 2 (dua) kali sisa waktu pengawasan yang belum dijalani (ayat 5) atau diperpendek dari jangka waktu sebelumnya (ayat 6).
Pidana Konseling
Konseling adalah sebagai pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri dapat meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Konseling adalah sebuah proses interaksi dua orang (atau lebih) yaitu antara konselor atau orang yang memberikan konseling dengan klien atau konseli atau orang yang memiliki persoalan, melalui metode wawancara dengan bersifat terarah, terkendali, terbatas dan ada kontraknya. Tujuannya memecahkan masalah atau mencari solusi, untuk menemukan jati diri dan kekuatan dalam memecahkan masalahnya, dengan demikian konseling adalah bentuk pertolongan yang berfokus pada kebutuhan dan tujuan seseorang. Sebagai alternatif konseling dapat diterapkan dengan salah satu contoh langkah-langkah konseling sebagai berikut:
1. Sesi Assesmen, Perkenalan dan membangun relasi.
2. Sesi Assesmen dengan kuesioner.
3. Sesi Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki.
4. Sesi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Sesi Membangun Motivasi Perubahan Perilaku Diri.
6. Sesi Mengelola Pikiran dan Emosi Negatif.
7. Sesi Mengelola Konflik.
8. Sesi Sesi Teknik Relaksasi.
9. Mengelola Amarah.
10. Sesi Ritual Melepas Pola Perilaku Kekerasan.
Negara yang menerapkan pidana konseling hanya Indonesia karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi dan belum ada standar operasional prosedurnya. Kebijakan aplikatif yang efektif kedepan dalam penerapan pidana tambahan konseling akan efektif jika diterapkan double track system.
Verbal Sanctions Verbal sanctions atau sanksi verbal disertai dengan Nasehat ( admonition ), cercaan ( reprimands ), peringatan ( warning ), atau pemecatan ( dischaeges ) merupakan respons atau sanksi paling ringan yang dapat diberikan pengadilan ketika menemukan bahwa seseorang bersalah atau telah dinyatakan bersalah secara legal oleh hukum. Meskipun sanksi tersebut merupakan sanksi formal, namun dalam praktiknya mereka memiliki efek untuk menjamin bahwa sistem peradilan pidana tidak terlibat lebih jauh dalam kasus tersebut karena mereka tidak membutuhkan infrastruktur administratif. Pidana ini biasanya lebih ditujukan untuk pelaku anak-anak. Pidana ini diterapkan di Yugoslavia. KUHP Yugoslavia mengatur verbal sanction dalam Pasal 24 (4) jo Pasal 50A dan
50B. Pasal 24 mengatur tentang jensi-jenis pidana setelah ayat (1) s/d (3) mengemukakan jenis- jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku delik, maka pada ayat (4) ditegaskan bahwa : “berdasarkan syarat-syarat/faktor-faktor yang ditentukan oleh UU ini, pelaku tindak pidana dapat ditegur/diperingatkan ( admonished ) oleh pengadilan”. Teguran/peringatan oleh pengadilan itu disebut dengan istilah “ Judicial Admonitition ” yang diatur dalam Pasal 50 A dan 50B. Isi Pasal 50A yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1. Teguran/peringatan judicial merupakan suatu tindakan yang akan dijatuhkan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU ini dalam kasus-kasus di mana ada dasar/alasan untuk mengharap bahwa sasaran/tujuan pidana akan tercapai tanpa pengenaan pidana.
2. Teguran judicial tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun.
3. Sementara itu, isi dari pasal 50B yang berisi syarat-syarat penjatuhan teguran judicial , ialah sebagai berikut.
4. Untuk delik-delik yang diancam pidana penjara maksimum sampai 1 tahun atau diancam denda, apabila dilakukan dalam keadaan-keadaan yang meringankan sehingga membuat delik itu menjadi ringan.
5. Untuk delik-delik yang diancam dengan pidana penjara lebih berat dari 1 tahun, apabila persyaratan UU untuk menjatuhkan tindakan ini telah terpenuhi. Berdasarkan syarat-syarat pada ayat (1), teguran judicial ini juga dapat dijatuhkan berbarengan tindak pidana. Dalam hal menetapkan apakah peringatan judicial dijatuhkan, pengadilan akan mempertimbangkan mengenai riwayat hidup si pelaku, apakah pernah dipidana, apakah sebelumnya pernah dikenakan peringatan judicial , motif-motif dalam melakukan tindak pidana, kesiapan si pelanggar memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkannya, dan keadaan-keadaan lain yang berhubungan dengan pribadinya.
Peringatan judicial jangan dikenakan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana terhadap angkatan bersenjata. Sewaktu menjatuhkan teguran judicial tindakan-tindakan keamanan ( security measure ) seperti tersebut dalam Pasal 61C pencabutan SIM 62 (perampasan barang) dan 62A (perampasan keuntungan materil) juga dapat dinyatakan (ditegaskan dalam teguran itu).
Pengganti Kerugian Pengganti kerugian merupakan salah satu pidana alternatif yang ditujukan untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang sering digunakan oleh Hakim. Konsep dari pidana pengganti kerugian ini mengantisipasi agar setiap penjatuhan pidana harus sesuai atau memenuhi tujuan dari pidana tersebut. Pidana pengganti kerugian merupakan syarat khusus dari pidana bersyarat. Pidana alternatif ini jarang digunakan, karena adanya batasan dimana tindak pidana dengan hukuman tidak lebih dari satu tahun yang dapat menerapkan pidana bersyarat. Selain itu, dalam menjatuhkan suatu putusan terkadang seorang Hakim dihadapkan dengan keraguan- keraguan dalam merumuskan suatu putusan sehingga mengakibatkan hilangnya hak yang seharusnya diterima oleh orang lain atau korban.
Di dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dapat dikelompokkan menjadi kerugian materiil, yaitu :
a. Kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Seperti, biaya pengobatan dan perbaikan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. b. Kerugian immaterial menurut terminologi hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A), diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Kerugian immaterial adalah penilaian kerugian oleh hakim yang dilakukan secara subjektif berdasarkan kedudukan dan keadaan korban serta kekayaan pihak yang melakukan PHM.
Cakupan kerugian immaterial menurut MA dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu, seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan.” Pasal 1370 KUH Perdata : “Dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.” Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata : ”Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut”. Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata : “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.”
Pasal 1372 ayat (1) KUH Perdata : “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik”. Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata : ”Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.”
Dalam proses persidangan, pihak yang dirugikan atas PMH berkewajiban menunjukkan keadaan matinya anggota keluarga, cacatnya anggota tubuh, atau penghinaan yang dilakukan dengan mendalilkan dampak yang terjadi walaupun sepenuhnya tidak dapat dibuktikan. Pidana alternatif pengganti kerugian umumnya dilakukan oleh negara-negara yang menganut sistem common law karena pembuatan putusan berlandaskan pada pandangan Hakim terhadap perkembangan baru atau kebijakan publik yang berkembang dan sebagainya, sehingga tidak kaku berpedoman pada hukum tertulis.
Kerja Sosial Pidana kerja sosial merupakan jenis alternatif pidana penjara yang diamanatkan oleh “ Tokyo Rules ” untuk dapat dimasukkan dalam KUHP setiap negara di dunia. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara diharapkan membuat pelaku kejahatan jera dan malu, sehingga tidak mengulangi perbuatannya (berorientasi pada pelaku kejahatan). Alternatif pidana penjara (kerja sosial) diharapkan dapat menghilangkan dampak negatif dari pidana penjara, sehingga tujuan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dan pembinaan pelaku p kejahatan dapat diwujudkan.
Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2015, sebagaimana terdapat pada Pasal 66, 67 dan 68. pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok, serta berfungsi sebagai alternatif pidana penjara jangka
pendek, yakni paling lama 6 (enam) bulan, juga sebagai alternatif/pengganti pidana denda katagori I, yang menurut ketentuan Pasal 80 RUU KUHP denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pidana penjara merupakan jenis pidana yang selalu diancamkan pada semua jenis kejahatan, walau dikritik oleh banyak pihak karena dipandang tidak efektif mewujudkan tujuan pemidanaan yakni terwujudnya pembinaan pelaku kejahatan dan perlindungan terhadap masyarakat. Hal tersebut memunculkan pandangan perlunya alternstif pidana penjara dengan maksud supaya tujuan pemidanaan dapat diwujudkan. The Tokyo Rules yang ditetapkan pada 14 Desember 1990 merekomendasikan negara-negara di dunia supaya memasukkan alternatif pidana penjara pada KUHPnya, yang antara lain berupa pidana kerja sosial dan restutusi. Pidana kerja sosial “a community swevice order” berasal dari Eropa, yakni pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana “offender” dengan melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk menghindari pidana perampasan kemerdekaan. (Muladi, 2002:138).
Pidana jenis ini sudah dikenal di Jerman sejak abad pertengahan, dan dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana denda namun tidak mampu membayar, sehingga berkewajiban untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti membangun kanal-kanal dan tembok kota tanpa dibayar. Pada akhir abad XIX dan awal abad XX pidana kerja sosial mulai dicantumkan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan denda dalam perundang-undangan pidana di negara-negara Eropa, antara lain Jerman, Swiss, Italia dan Norwegia. Pidana kerja sosial dalam perkembangannya mengalami modernisasi, yakni menghilangkan sifatnya sebagai pidana kerja paksa “ forced labour ” serta berubah penampilannya sebagai “ a voluntar-ily underteken obligation ” dalam rangka menghindari pidana perampasan kemerdekaan, serta dapat merupakan pidana yang bersifat mandiri maupun sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dalam kerangka pidana bersyarat “ suspended sentence ”. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara akan menghilangkan dampak negatif dari kehidupan di penjara serta akan menumbuhkan rasa malu pada diri terpidana, karena kerja sosialnya dapat secara langsung dilihat masyarakat, disamping itu juga kerja sosialnya secara langsung membawa manfaat bagi masyarakat. Bentuk pidana kerja sosial dapat dilaksanakan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah atau lembaga sosial lainnya, yang sedapat mungkin disesuaikan dengan profesi, keahlian dan keterampilan terpidana. Pidana ini juga akan mengurangi berjubelnya penjara yang sangat mengganggu berlangsungnya pembinaan di penjara. Pidana kerja social “ a community service order ” diatur lebih lanjut pada Pasal 88 sebagai berikut: Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari katagori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana sosial; Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan,
b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan peraturanperundang-undangan, persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial,
c. riwayat sosial terdakwa,
d. perlindungan keselamatan kerja terkawa,
e. keyakinan agama dan politik terdakwa,
f. kemampuan terdakwa membayar pidana denda;
g. Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersial kan;
h. Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun keatas, dan seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
i. Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam;
j. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat;
k. Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah maka terpidana diperintahkan mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak yang tidak dibayar.
Pidana kerja sosial merupakan suatu pekerjaan yang tidak dibayar karena fungsinya sebagai pidana “ work is penalty ”, oleh karena itu dalam pelaksanaannya tidak boleh mengandung hal yang bersifat komersial. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilaksanakan antara lain di rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, lembaga pendidikan, lembaga sosial/publik lainnya, sesuai dengan kompetensi terpidana.
Pembatasan Hak Tertentu Pembatasan hak tertentu dalam pidana alternatif dapat diartikan sebagai pembatasan kebebasan yang didapatkan oleh palaku tindak pidana, yang dimana hukuman pembatasan tersebut bertujuan untuk mengurangi frekuensi kejahatan yang sama. Misalnya, dalam kasus pornografi siber ( cyber ) pelaku kejahatan mendapatkan pidana alternatif berupa pembatasan dalam kebebasan menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan internet. Model pidana ini dikembangkan karena negara menyadari bahwa ada kekhususan tersendiri pada pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan cyber , yang dimana pelaku merupakan orang yang mempunyai kelebihan khusus dalam bidang cyber . Hukuman yang berhubungan dengan internet dibagi menjadi 3 model, yaitu :
1. Pembatasan penggunaan internet atau peralatan komputer yang mampu menghubungkan ke internet.
2. Pembatasan yang memerlukan penggunaan perangkat lunak monitoring . 3. Perangkat yang membutuhkan akses oleh mereka yang berkuasa pada peralatan yang digunakan oleh pelaku.
Ketiga model ini akan digunakan dengan menyesuaikan pembatasan individu untuk pelaku. Pidana pembatasan hak tertentu model ini diterapkan oleh beberapa negara di Amerika Serikat, Inggris, dan Wales.

## KESIMPULAN
Sistem peradilan pidana alternatif menawarkan pendekatan yang berbeda dan inovatif dalam penanganan kejahatan, bertumpu pada konsep rehabilitasi, restorasi, dan reintegrasi sosial. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai pendekatan ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan kunci:
1. Pentingnya Pendekatan Holistik: Pidana alternatif menekankan pentingnya pendekatan holistik terhadap kejahatan, tidak hanya dalam memberikan hukuman, tetapi juga dalam memberikan dukungan dan pembinaan kepada pelaku kejahatan.
2. Rehabilitasi dan Restorasi: Konsep rehabilitasi dan restorasi menjadi fokus utama
dalam sistem peradilan pidana alternatif, dengan memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat.
3. Pentingnya Keterlibatan Masyarakat: Banyaknya program pidana alternatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses peradilan menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menangani kejahatan dan memperkuat ikatan sosial.
4. Pengurangan Recidivism: Salah satu tujuan utama dari pidana alternatif adalah untuk mengurangi tingkat recidivism (ulangan kejahatan) dengan menyediakan dukungan dan bimbingan yang diperlukan bagi pelaku kejahatan untuk beralih ke jalur yang positif.
5. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Sistem peradilan pidana alternatif menunjukkan tingkat fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi, dengan berbagai negara menerapkan pendekatan yang sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan hukum mereka sendiri.
Dengan demikian, sementara sistem peradilan pidana tradisional tetap penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, pidana alternatif menawarkan pendekatan yang komplementer dan berpotensi untuk memberikan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi akar masalah kejahatan dan membangun masyarakat yang lebih aman dan inklusif. DAFTAR REFERENSI Arief, B. N. (2010). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta. Chazawi, A. 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 . Jakarta:PT Raja Grafindo Persada Hasibuan, L. H. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012. LEX CRIMEN , 9 (2).
Hayuna, R., & Martha, A.E. (2015). Konseling sebagai Sanksi Pidana Tambahan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 22(4), 617-637. Lepa, V. P. (2014). Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Lex Administratum , 2 (3). Nursobah, A. (2017, September 12). Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial | oleh Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H . Diambil kembali dari kepaniteraan.mahkamahagung.go.id: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel- hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya- waruwu-s-h-m-h Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM. Sofian, A. (2016, September 27). PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF ATAS PENJARA YANG PENUH SESAK . Dipetik Februari 17, 2024, dari business-law.binus.ac.id: https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/pidana-denda-sebagai-alternatif-atas-penjara- yang-penuh-sesak/
Sulistio, F., & Manap, N. A. (2016). Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber. ARENA HUKUM, 9 (3), 349-367
United Nations Office on Drugs and Crime. 2007. Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment, hal.29.
Wibawa, I. (2017). Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Media Hukum, 24(2), 105-114.