## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index
Pengaruh Desentralisasi Fiskal,Investasi Publik dan Investasi Swasta Terhadap Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Luthfi Chalis Shiraath 1 , Ali Anis 2
1,2 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia * Korespondensi: luthfichaliss7@gmail.com , alianis2911@yahoo.com

## Abstract:
This study is aimed to determine the influence of fiscal decentralization, public investment, and private investment on the effectiveness  of the implementation of regional autonomy of regencies or cities in West Sumatra province. The types of this research are descriptive and inductive. This study used secondary panel data sources from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal  Balance  with  cross-sections  of  19  regencies  and  cities  in  West  Sumatra and a time series from 2013 to 2021. The analysis in this study is a panel data regression  analysis.  The  results  of  this  study  found  that:  (1)  fiscal decentralization  has  a  positive  and  significant  effect  on  the  effectiveness  of regional  autonomy  implementation;(2)  public  investment  has  a  positive  and insignificant  effect  on  the  effectiveness  of  regional  autonomy  implementation; and  lastly,  (3)  private  investment  has  a  positive  and  significant  effect  on  the effectiveness of regional autonomy implementation.
Keywords: Fiscal Decentralization, public investment, private investment, regional autonomy.

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  desentralisasi  fiskal, investasi publik, dan investasi swasta terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah  di  kabupaten/kota  provinsi  Sumatera  Barat.  Jenis  penelitian  ini  adalah deskriptif  dan  induktif.  Penelitian  ini  menggunakan  data    panel  sekunder  yang bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  dan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan dengan cross section 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dan time series  2013  sampai  2021.  Analisis  dalam  penelitian  ini  merupakan  analisis regresi  data  panel.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa:  (1)  desentralisasi fiskal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  implementasi otonomi  daerah,  (2)  investasi  publik  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap  efektivitas  implementasi  otonomi  daerah,  dan  (3)  investasi  swasta berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  implementasi  otonomi daerah.
Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, Investasi Swasta, Otonomi Daerah .
Kode Klasifikasi JEL : P33, H54, R42

## PENDAHULUAN
Perubahan  sistem  pemerintahan  Indonesia  ditandai  dengan  dimulainya  periode  Reformasi pada tahun 2001. Esensi kekuasaan yang semula adalah sentralisasi berubah menjadi daerah berdaya tersendiri atau biasa disebut dengan daerah otonom. Perubahan ini akan membuat daerah lebih mandiri dalam pembangunan daerahnya sendiri.
Pemerintah  daerah  yang  mengatur  daerahnya  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Setelah  UU Daerah  Otonom  disahkan,  Daerah  Otonom  akan  memiliki  kekuasaan  tertinggi  atas

## Info Artikel
Diterima: 31 Oktober 2023
Disetujui: 06 November 2023
Terbit daring: 01 Desember  2023

## DOI: -
Sitasi: Shiraath, L.C, & Anis, A (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Investasi Swasta Terhadap Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
wilayahnya yang terlepas dari pemerintah pusat. Hal ini membuat daerah otonom lebih aktif dalam  pembangunan  daerah.  Dengan  bantuan  sistem  ini,  pemerintah  daerah  sebagai pelaksana pembangunan lebih memahami kebutuhan daerah, sehingga pembangunan lebih terarah.
Namun pada kenyataannya, setelah 20 tahun otonomi daerah dari Indonesia, banyak daerah yang  masih  bergantung  pada  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Sekarang,  pertanyaan utamanya  bukan  lagi  bagaimana  membuat  sistem  transfer  agar  sumber  keuangan  daerah (terutama daerah miskin) relatif memadai dan tidak terlalu timpang antar daerah. Saat ini, pertanyaan utamanya adalah bagaimana membimbing daerah, terutama yang tidak memiliki kendaraan,  agar  dapat  menggunakan  APBD  dengan  bijak  dan  berkontribusi  pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Hirawan, 2007).
Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah sendiri diartikan  sebagai  hak,  kekuasaan,  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan sentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah akan berdampak positif bagi perekonomian daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 2 ayat 3 menyatakan  bahwa  tujuan  daerah  yang  berpemerintahan  sendiri  adalah  untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang seluas-luasnya, kecuali dalam hal-hal praktis bersifat  umum  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  Pelayanan publik, dan daya saing antar daerah.
Menurut Bastian (2006), Ada beberapa indikator yang mengukur keberhasilan suatu daerah dalam  otonomi  daerah,  antara  lain  yaitu  sebagai  berikut:  1)  Peningkatan  pertumbuhan ekonomi daerah riil cenderang meningkut yang akan mengakibatkan pendapatan per kapita juga  akan  meningkat.  2)  Investasi  cenderung  meningkat,  baik  penanaman  modal  asing maupun  penanaman  modal  dalam  negeri.  3)  Daerah  cenderung  mengembangkan  prospek bisnis/usaha di daerah tersebut.
Desentralisasi fiskal adalah proses pengalokasian anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih  tinggi  ke  tingkat  pemerintahan  yang  lebih  rendah  atas  dasar  berbagai  fungsi pemerintahan untuk mendukung fungsi, misi, dan layanan pemerintah. Desentralisasi fiskal merupakan  salah  satu  kebijakan  Pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  disparitas fiskal  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  serta  antarsektor  lainnya,  serta meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi sumber daya, untuk memperkuat akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Desentralisasi  fiskal  adalah  desentralisasi  kekuasaan untuk mengelola potensi ekonomi dan sumber daya daerah lainnya, tetapi selalu melibatkan transfer dari pemerintah pusat.
Kemampuan  daerah  dalam  mengelola  keuangan  merupakan  salah  satu  faktor  penentu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri daerah otonom adalah  kemandirian  keuangan,  yang  meliputi  penggunaan  sumber  daya  keuangan  secara rasional  dan  penggunaan  sumber  daya  keuangan  secara  bijaksana,  adil  dan  benar.  Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup untuk membiayai pelaksanaan otonominya.
(Musgrave,  1959)  Fungsi  ekonomi  pemerintah  menurut  teori  ekonomi  publik  meliputi  3 fungsi,  antara  lain:  Efisiensi  Sumber  Daya,  Retribusi  Pendapatan  dan  Stabilitas Makroekonomi
Investasi  publik  juga  dikenal  sebagai  investasi  pemerintah  ketika  pemerintah  berinvestasi dalam  mengembangkan  atau  mendukung  komunitas  atau  program  tertentu  untuk memulihkan atau meningkatkan situasi ekonomi suatu negara atau untuk mensejahterakan penduduk.
Investasi  publik  umumnya  dilakukan  oleh  pemerintah.  Investasi  ini  tidak  hanya  bertujuan untuk  meningkatkan  keuntungan,  tetapi  juga  untuk  mengurangi  tingkat  pengangguran masyarakat.  Investasi  ini  erat  kaitannya  dengan  perencanaan  modal  proyek  yang  sedang dikerjakan.
Menurut solow (Mankiw, 2007, p. 85) pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh investasi.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  harus  memberikan  perhatian  terhadap  investasi melalui kebijakannya agar terciptanya daya saing antar daerah di era otonomi daerah.
Investasi swasta adalah penjumlahan dari penanaman modal dalam negeri dan penenaman modal asing. Investasi swasta lebih menguntungkan daripada investasi publik dan memiliki dampak  yang  lebih  besar  pada  pertumbuhan.  Alasannya,  investasi  swasta  lebih  efisien  dan transparan  daripada  sektor  publik.  Investasi  swasta  berperan  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi ekonomi Beddies (1999).
Menurut  Kholis,  (2012)  cara  untuk  mendapatkan  modal  adalah  dengan  menarik  investor asing  untuk  menanamakan  modalnya  ketika  persediaan  tabungan  domestik  tidak mencukupi.  Dengan  demikian,  investasi  memegang  peranan  penting  dalam  dinamika kehidupan  perekonomian  suatu  negara.  Karena  pembentukan  modal  dapat  meningkatkan kapasitas  produksi,  kemudian  meningkatkan  pendapatan  nasional,  menciptakan  banyak lapangan kerja baru, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan negara.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  diklasifikasikan  ke  dalam  penelitian  deskriptif  dan  penelitian  induktif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang diteliti. Penelitian induktif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang  merupakan  gabungan  antara  data cross  section dari  19  kabupaten/kota  di  Provinsi Sumatera Barat dan data time series dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.
Dalam penelitian ini, panel regresi data menggunakan metode Random Effects Model (REM) digunakan  untuk  melihat  pengaruh  antara  variabel  bebas  dan  variabel  terikat.  Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan Eviews9. Berikut adalah persamaan model regresi antara lain:
EIOD = β 0 + β 1 DF it + β 2 IP it + β 3 IS it + u it (1)
Dimana, EIOD adalah Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah, DF adalah Desentralisasi Fiskal, IP adalah Investasi Publik, IS adalah Investasi Swasta, u adalah u adalah Error Term, i adalah wilayah dan t adalah tahun
Definisi  Operasional  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut;  Efektivitas  Implementasi Otonomi  Daerah  adalah  tingkat  ketercapaian  tujuan  otonomi  daerah  kabupaten/kota  di provinsi  Sumatera  Barat  yang  diukur  dengan  data  PDRB  Perkapita  Atas  Harga  Belaku kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dengan satuan Rupiah. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan dalam bidang keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah  kabupaten/kota provinsi  Sumatera  Barat  dan  diukur  dengan  formula  perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan Daerah dengan satuan persen.
Investasi  publik  adalah  pengeluaran  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan insfrastruktur ekonomi dan diukur  dengan    data  belanja  modal  dengan  satuan  Rupiah.  Investasi  swasta  merupakan pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  swasta  di  kabupaten/kota  provinsi  Sumatera  Barat untuk pembelian barang modal baik oleh swasta domestik maupun asing dan diukur dengan penjumlahan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) satuan Rupiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Investasi  swasta  yang  dihitung  berdasarkan  penjumlahan  penanaman  modal  asing  dan penjumlahan  penanaman  modal  dalam  negeri  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi fiskal, investasi publik dan  investasi  swasta  secara  bersama-sama  berengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas implementasi  otonomi  daerah  yang  diukur  dengan  pertumbuhan  PDRB  Perkapita  di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui pengaruh desentralisasi fiskal, investasi publik dan  investasi  swasta  sebagai  variabel  bebas  terhadap  efektivitas  implementasi  otonomi daerah  sebagai  variabel  terikat.  Berdasarkan  estimasi  regresi  panel  dengan  menggunakan metode Random  Effects  Model (REM),  maka  hasil  estimasi  akhir  yang  diperoleh  adalah sebagai berikut:
IOD = 9.879255 + 0.040164DF it + 0.007351LOGIP it + 0.010013LOGIS it (2) Tabel 1 Hasil Uji Random Effect Model Variable Coefficient t-statistic Prob. C 9.879255 10.84181 0.0000 X1 0.040164 7.717908 0.0000 X2 0.007351 0.206240 0.8369 X3 0.010013 2.527563 0.0124 Weighted Statistics R-Squared 0.321735 Prob(F-Statistic) 0.000000
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  didapatkan  Nilai  R-Squared  sebesar 0,321735.  Artinya,  sebesar  32%  efektivitas  implementasi  otonomi  daerah  dapat  dijelaskan oleh  variabel  bebasnya  yaitu  desentralisasi  fiskal,  investasi  publik,  dan  investasi  swasta. Sedangkan  sisanya  sebesar  68%  dijelaskan  oleh  variabel  selain  model  atau  yang  tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
Desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  implementasi otonomi daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat dengan koefisien regresi sebesar  0.040 . Artinya  peningkatan  desentralisasi  fiskal  sebesar  satu  satuan  diiukti  oleh  peningkatan
Sumber : Hasil Olahan Eviews, 2022
efektivitas  implementasi  otonomi  daerah.  Demikian  sebaliknya,    penurunan  desentralisasi fiskal  juga  diikuti  oleh  penurunan  efektivitas  implementasi  otonomi  daerah  di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
Hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  selaras  dengan  temuan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Christia  &  Ispriyarso  (2019)    yang  menemukan  bahwa,  Desentralisasi  fiskal  memegang peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, karena desentralisasi  fiskal  merupakan  salah  satu  cara  dimana  pemerintah  daerah  secara  mandiri mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi di daerahnya.
Investasi  publik  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  efektivitas  implementasi  otonomi daerah  di  kabupaten/kota  Sumatera  Barat  dengan  keofisien  regresi  sebesar  0.007.  Artinya peningkatan  investasi  publik  sebesar  satu  satuan  diikuti  oleh  penurunan  efektivitas implementasi  otonomi  daerah.  Demikian  sebaliknya,  penurunan  investasi  publik  akan meningkatkan  efektivias  implementasi  otonomi  daerah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera Barat.
Hasil  temuan  dalam  peneltian  ini  selaras  dengan  temuan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hasbi  Aulia  Siregar  (2017)  yang  menemukan  bahwa  belanja  modal  tidak  berpengaruh  dan tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita di kabupaten/kota provinsi Smatera Utara. Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  pemerintah tidak  berpengaruh  terhadap  pendapatan  per  kapita  masyarakat  kabupaten/kota  yang terdapat di Sumatera Utara.
Investasi swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi  daerah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  koefisien  regresi sebesar 0.010. hal ini bermakna terjadinya peningkatan investasi swasta sebesar satu satuan diikuti  oleh  peningkatan  efektivitas  implementasi  otonomi  daerah.  Demikian  sebaliknya, penurunan  investasi swasta  juga  diikuti  oleh  penurunan    efektivitas  implementasi  otonomi daerah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat.
Hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  selaras  dengan  temuan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nurjalal  (2019)  yang  menemukan  bahwa  interaksi  antara  investasi  dan  otonomi  daerah sangat kuat. Artinya semakin siap suatu daerah dalam memberikan peluang investasi maka secara  tidak  langsung  keuangan  daerah  tersebut  semakin  meningkat  dan  sebaliknya. Keinginan ini ditentukan pula oleh keuangan wilayah itu sendiri.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  data  panel  dengan  memakai Random  Effect  Model serta deskripsi terhadap hasil penelitian antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian  ini  yang  telah  dijabarkan  diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  seperti  berikut; Desentralisasi fiskal yang diukur dengan kemandirian fiskal daerah  berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  efektivitas  implementasi  otonomi  daerah  yang  diukur  dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Investasi publik yang  diukur  dengan  belanja  modal  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.
Investasi  swasta  yang  dihitung  berdasarkan  penjumlahan  penanaman  modal  asing  dan penjumlahan  penanaman  modal  dalam  negeri  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap
terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi fiskal, investasi publik dan  investasi  swasta  secara  bersama-sama  berengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas implementasi  otonomi  daerah  yang  diukur  dengan  pertumbuhan  PDRB  Perkapita  di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  mengenai  pengaruh  desentralisasi  fiskal,  investasi publik  dan  investasi  swasta  terhadap  efektivitas  implementasi  otonomi  daerah  di kabupaten/kota  provinsi  Sumatera  Barat  maka  dapat  dikemukakan  beberapa  saran  yaitu; Kemandirian fiskal daerah di 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata masih dibawah 50% yaitu sebesar 8,78%. Artinya pengaruh Pendapatan Asli Daerah masih sangat  rendah  dan  daerah-daerah  tersebut  masih  bergaantung  kepada  transfer  dari pemerintah  pusat.  Diharapkan  kepada  pemerintah  daerah  dapat  mengoptimalkan  sumber- sumber pendapatan asli daerah.
Pada  investasi  publik  yang  diukur  menggunakan  belanja  modal  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  efektivitas  implementasi  otonomi  daerah  yang  diukur  berdasarkan  PDRB Perkapita.  Diharapkan  kepada  pemerintah  untuk  dapat  membuat  perencanaan  alokasi belanja  modal  yang  diawali  dengan  anggaran  belanja  modal  dengan  nilai  yang  relatif  lebih besar.  Investasi  swasta  yang  dilakukan  oleh  pihak  swasta  masih  belum  merata  di  wilayah kabupaten/kota  provinsi  Sumatera  Barat.  Sebaiknya,  pemerintah  juga  harus  membuat kebijakan agar mendorong para investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat sehingga akan menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Penulis  mengharapkan  kepada  penelitian mendatang dapat melakukan pengembangan lebih lanjut atas pengaruh desentralisasi fiskal, investasi  publik  dan  investasi  swasta  terhadap  efektivitas  implementasi  otonomi  daerah  di kabupaten/kota  provinsi  sumatera  barat  karena  penulis  menyadari  bahwa  penelitian  ini masih terdapat banyak kekurangan.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul  Halim,  Muhammad  Syam  Kusufi.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4 . Jakarta: Salemba Empat.
Adi, Priyo Hari, and David Harianto. 2015. “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modalm Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Perkapita.” (July 2007):1– 27.
Afrizal, Fitrah. 2013. “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Daerah Dan Tenaga Kerja Terhadap  PDRB  Di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun  2001- 2011.”  Fakultas  Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar.
B.S, Hirawan. 2007. “Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan  Publik  (Bagi  Orang  Miskin)  Di  Indonesia.” Universitas  Indonesia (Pidato Upacara  Pengukuhan  Sebagai  Guru  Besar  Tetap  Dalam  Bidang  Ilmu  Ekonomi  pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).
Bahl,  Roy  W.  2000.  “China :  Evaluating  the  Impact  of  Intergovemmental  Fiscal  Reform Dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries. ” Cambridge University Press .
baihaqi.  2011.  “Analisis  Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Daerah Provinsi Bengkulu.” Jurnal Akuntansi .
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga.
Beddies, Christian H. 1999. Investment, Capital Accumulation, and Growth : Some Evidence from The Gambia .
Dampak, Analisis, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, and Terhadap Kesenjangan. 2004. Analisis  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Kesenjangan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. (33):1 – 21.
Dewi,  Gusti  Ayu  Ketut  Rencana  sari,  and  Diota  Prameswari  Vijaya.  2018. Investasi  Dan Pasar Modal Indonesia . Depok: Rajawali Press.
Ebel,  Robert  D.,  and  Serdar  Yilmaz.  2002.  “Concept  of  Fiscal  Decentralization  and Worldwide Overview.” World Bank Institute 1 – 64.
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah:  Edisi  Revisi . Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  Abdul, Bambang  Supomo,  and  Muhammad  Syam  Kusufi.  2012.  “Studi  Atas  Belanja Modal  Pada  Anggaran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Hubungan  Dengan  Belanja Pemiliharaan Dan SUmber Pendapatan.” 60– 61.
Indraningrum,  Tri.  2011.  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Dana  Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.” Fakultas Ekonomika Dan Bisnis .
Jhingan, M. .. 2004. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan . Jakarta: PT> Raja Grafindo Persada.
Kaho,  Joseph  Riwu.  2002. Prospek  Otonomi  Daerah  Di  Negara  Republik  Indonesia (Identifikasi  Beberapa  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyelenggaraannya). Jakarta: Grafindo.

## Lukman,  Muhammad.  2015.  “ANALISIS  KEMAMPUAN  KEUANGAN  DAERAH  DAN
FLYPAPER  EFFECT  DALAM  PELAKSANAAN  OTONOMI  DAERAH  (Studi  Kasus Kabupaten Jepara Tahun 2001 – 2013).” Universitas Diponegoro Semarang.
Mankiw, N. Gregory. 2007. Makro Ekonomi Edisi Keenam . Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo.  2009. Kebijakan  Destralisasi  Fiskal  Di  Era  Reformasi:  2005-2008.  Dalam: Era  Baru  Kebijakan  Fiskal  (Pemikiran,  Konsep  Dan  Implementasi) .  Jakarta: Gramedia-Kompas.
Musgrave, Richard A. 1959. The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy . New York: McGraw Hill.
Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Programme,  United  Nation  Development.  1990. Human  Development  Report .  New  York: UNDP.
Rizky,  Reza  Lainatul,  Grisvia  Agustin,  and  Imam  Mukhlis. 2016.  “Pengaruh  Penanaman Modal  Asing,  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  Dan  Belanja  Modal  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Di  Indonesia.” Jurusan  Ekonomi  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Malang 9.
Rondinelli,  D.  A.,  J.  R.  Nellis  &.  G.  S.  Cheema.  1983. Decentralization  in  Developing Countries: A Review of Recent Experience. washington: The world Bank.
Sakarya, T. H. E., and Journal Of. 2018. “EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH.” 7(2):44– 68.
Sukirno, Sadono. 2002. “Pengantar Teori Makroekonomi.” Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan: Problematika Dan Pendekatan . Jakarta: Salemba Empat.
Todaro. 2006. “Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga.” Jakarta: Erlangga.
Wa llace  Oates.  1993.  “Fiscal  Decentralization  and  Economic  Development.” National  Tax Journal 46(2):237 – 43. doi: 10.1086/NTJ41789013.
Zaris, Roeslan. 1987. “Prespektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional.” Jakarta: LPFE UI.