Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi
Oleh: Galuh Nur Hasanah galuhnurhas@student.uns.ac.id Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Anita Zulfiani
zulfianianita@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Naskah Diterima : 29 September 2023 Naskah Revisi : 25 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
The development of criminal law is now beginning to recognize corporations as entities  subject  to  criminal  law,  so  that  corporations  suspected  of  committing criminal acts can also be held criminally responsible. This study aims to analyze the  concept  of  criminal  liability  for  corporations  that  commit  corruption  in  the field of procurement of goods and construction services. The method used in this paper uses normative juridical law research by conducting a study of literature materials  in  the  field  of  law  related  to  the  research  topic. This  research  uses  a statute approach and a case study. The results showed that in looking at criminal liability for corporations suspected of committing criminal acts, they must first see and  know  a  mistake  from  the  corporation.  The  imposition  of  penalties  and determination of the amount of substitute money to be paid to corporations proven to have committed corruption should require new arrangements because existing legal  regulations  currently  have  limitations  in  certain  cases  prohibited  from containing more arrangements than the provisions contained by law.
Keywords: liability, corporation, corruption.

## Abstrak
Perkembangan hukum pidana saat ini mulai mengenal korporasi sebagai entitas subjek hukum pidana, sehingga bagi korporasi yang diduga melakukan delik juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini  yakni  untuk  menganalisis  konsep  pertanggungjawaban  bagi  korporasi  yang berbuat  tindak  pidana  korupsi  di  bidang  pengadaan  barang  dan  jasa  konstruksi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan cara mengkaji dan menelaah bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum yang terkait dengan topik penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan studi kasus ( case approach ).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558
Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  dalam  melihat  pertanggungjawaban  pidana dari korporasi yang diduga melakukan tindak pidana sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu terkait sebuah kesalahan dari korporasi. Penjatuhan hukuman dan penentuan  besaran  uang  pengganti  yang  harus  dibayar  terhadap  korporasi  yang terbukti  melakukan  korupsi  seyogyanya  memerlukan  pengaturan  baru  karena regulasi  hukum  yang  ada  saat  ini  mempunyai  keterbatasan  dalam  hal  tertentu dilarang  memuat  pengaturan  lebih  dari  ketentuan  yang  dimuat  oleh  undang- undang.
Kata Kunci: pertanggungjawaban, korporasi, korupsi.

## I. PENDAHULUAN
Dinamika  dalam  ranah  hukum  pidana  dewasa  ini  menunjukkan progresivitasnya  melalui  perluasan  subjek  hukum  pidana  dengan mengikutsertakan korporasi di samping manusia sebagai orang perorangan. Korporasi dalam hukum pidana mempunyai kedudukan baru yakni menjadi entitas baru dalam subjek hukum yang disebut di luar Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Subjek  baru  tersebut  pertama  kali  muncul  pada tahun  1951  yakni  dimuat  dalam  Undang-Undang  Darurat  Nomor  7  Tahun 1955  tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan  Peradilan  Tindak  Pidana Ekonomi. Konsep korporasi sebagai salah satu entitas subjek hukum pidana mengalami  perkembangan  karena  dipengaruhi  oleh  pesatnya  dunia  usaha yang  terus  berkembang,  termasuk  penyebutan  korporasi  dalam  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Rancangan KUHP  tahun  2015.  Konsekuensi  dari  diakuinya  korporasi  dalam  subjek hukum  pidana  yakni  dimaknai  bahwa  korporasi  dapat  dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat dugaan atas kejahatan pidana. Eksistensi entitas korupsi dalam subjek hukum pidana juga turut memberikan sumbangsih  terhadap  perekonomian  negara.  Dalam  kontribusinya memajukan  perekonomian  nasional,  tidak  jarang  timbul  perbuatan  negatif oleh  korporasi  yang  diklasifikasikan  melanggar  hukum  positif.  Persaingan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558
usaha yang timbul dalam menghadapi penguasaan pasar, metode pemasaran, dan  usaha-usaha  lain  dalam  keberjalanan  usahanya  mendorong  korporasi untuk  melakukan  hal-hal  seperti  tindakan  meniru,  suap  menyuap,  hingga korupsi  dalam  rangka  mencapai  tujuannya.  Pada  realitanya,  ada  kalanya terdapat korporasi yang melakukan delik ( corporate crime ), sehingga dapat membawa akibat kerugian terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Dirangkum  dari  beragam  literatur  hukum  dan  hukum  positif  Indonesia, pemaknaan  korporasi  yakni  sebagai  kumpulan  yang  secara  terorganisasi terdiri atas orang dan atau kekayaan baik berbentuk badan hukum maupun non badan hukum. Kacamata kriminologi memandang corporate crime atau kejahatan  korporasi  sebagai  perbuatan  jahat  yang  dilakukan  baik  oleh korporasi  yang  mempunyai  kepribadian  hukum  yang  terpisah  dari  unsur individu  yang  mengelola  usahanya,  ataupun  dilakukan  oleh  individu  yang tindakannya mengatasnamakan suatu korporasi, sehingga bertanggungjawab atas nama perusahaan. 1
Kejahatan  korporasi  dalam  bidang  konstruksi  telah  menunjukkan eksistensinya  melalui  vonis  korporasi  pertama  yang  dijatuhkan  kepada  PT Nusa  Konstruksi  Enjiniring  (PT  NKE)  setelah  berganti  nama  dari  yang sebelumnya  yakni  PT  Duta  Graha  Indah  (PT  DGI).  Vonis  pengadilan menjatuhi PT NKE dengan denda sebanyak 700 juta dan harus melakukan pembayaran  uang  pengganti  sebanyak  85,4  miliar  atas  kejahatan  korupsi yang telah terbukti dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Selain itu, pengadilan  memutuskan  untuk  menjatuhkan  pidana  tambahan  kepada  PT NKE  dengan  mencabut  hak  korporasi  untuk  berpartisipasi  dalam  lelang proyek pemerintah selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
1 Russel  Butarbutar,  “Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi,” Jurnal Penelitian Hukum Legalitas 9, no. 1 (2017): 51, https://doi.org/10.31479/jphl.v9i1.31.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  yakni  untuk  mengingatkan  kepada pembaca khususnya penegak hukum agar secara tegas dan tidak ragu dalam membebani pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana, mengingat  perkembangan  saat  ini  semakin  banyak  korporasi  yang melakukan korupsi khususnya yang bergerak di bidang konstruksi. Penelitian mengenai pertanggungjawaban korporasi yang melakukan korupsi yakni PT NKE telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian yang membahas  pertanggungjawaban  dengan  disertai  analisis  hakim  dalam menjatuhkan  vonis  belum  banyak  dilakukan.  Adapun  penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  Deny  Setiawan  Siregar  dkk.  berjudul  “Pelaksanaan Sanksi  Pidana  Pembayaran  Uang  Pengganti  Terhadap  Korporasi  dalam Tindak  Pidana  Korupsi”  pada  tahun  2023  belum  membahas  terkait  letak ketidakoptimalan  hakim  dalam  memberikan  vonis  sebagai  bentuk pertanggungjawaban PT NKE untuk membayar uang pengganti.
Berdasarkan  paparan  tulisan  di  atas,  didapatkan  perumusan  masalah  dan penelitian ini akan fokus untuk melakukan telaah dan analisis tentang konsep pertanggungjawaban  korporasi  dalam  tindak  pidana  korporasi  di  bidang konstruksi dengan melakukan studi kasus tindak pidana terhadap korupsi PT Nusa  Konstruksi  Enjiniring  disertai  analisis  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan putusan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memakai  jenis  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yakni meneliti dengan menggunakan metode telaah terhadap peraturan perundang- undangan,  teori-teori hukum, konsep  hukum,  dan  asas  serta  doktrin  dalam hukum. Selain itu, penelitian ini mengkaji studi dokumen dengan dilengkapi oleh  data-data  yang  bersumber  dari  putusan  pengadilan,  khususnya  terkait putusan  kasus  korupsi  perusahaan  korporasi  di  bidang konstruksi.  Adapun pokok kajian penelitian ini menitikberatkan pada hukum sebagai norma atau
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558
kaidah yang dianut dalam masyarakat. Tulisan ini memakai jenis pendekatan undang-undang ( statute approach) dan studi kasus ( case approach).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi
Penjatuhan  hukuman  pidana  terhadap  suatu  subjek  hukum  perlu memperhatikan unsur esensial di dalamnya, yakni perbuatan pidana dan pertanggungjawaban  pidana.  Pada  prinsipnya,  pertanggungjawaban pidana dilatarbelakangi pada adanya kesalahan dari si pembuat. Namun, terdapat kondisi dan hal-hal tertentu yang mengecualikan syarat adanya kesalahan si pembuat. Konsep demikian misalnya terdapat dalam sistem pertanggungjawaban pengganti
( vicarous
liability )
dan pertanggungjawaban  mutlak  ( strict  liability ). Vicarous  liability membebankan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan orang lain, sedangkan strict liability menitikberatkan pada suatu perbuatan yang telah dilakukan orang lain ( actus reus ) dan bukan pada adanya kesalahan ( mens rea ). 2
Tindakan  korporasi  dalam  menjalankan  bidang  usahanya  tak  ayal dilakukan  dengan  cara-cara  yang  dilarang  secara  hukum  demi menghadapi persaingan dan meraih keuntungan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan  kerugian  dan  melahirkan  suatu  tindak  pidana  yang kemudian mengakibatkan timbulnya suatu pertanggungjawaban pidana. Korporasi  yang  berbuat  kejahatan  atau  tindak  pidana  memiliki karakteristik tertentu. 3 Pertama, tindakan korporasi dilakukan atas motif ekonomis  yang  kemudian  menghasilkan  keuntungan  bagi  korporasi.
2 Kamal  Fahmi  Kurnia,  M  Ryan  Fajar  Putra,  and  Rian  Guntama,  “Legal  Efforts  of  Class  I  Bandar Lampung  Penitentiary  in  Implementing  Early  Detection  as  an  Effort  to  Prevent  the  Spread  of Radicalism Ideology in Correctional Facilities,” Jurnal Indonesia Sosial Sains 4, no. 09 (2023): 773– 77.
3 Lilik Shanty, “Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi,” Palar | Pakuan Law Review 3, no.
1 (2017): 56–72, https://doi.org/10.33751/.v3i1.401.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558
Kedua,  tindakan  korporasi  mengakibatkan  dampak  buruk  bagi masyarakat  umum.  Ketiga,  kejahatan  korporasi  secara  umum menggunakan modus yang tidak konvensional.
Ranah  hukum  pidana  Indonesia  mulai  memasukkan  entitas  korporasi sebagai subjek hukum pertama kali pada tahun 1951, yakni dalam Pasal 15  ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  Nomor  7  Tahun  1955  tentang Pengusutan,  Penuntutan,  dan  Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi  dan Pasal  17  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  11  PNPS  Tahun  1963 tentang Tindak Pidana Subversi. Namun, KUHP belum mencamtumkan korporasi  atas  dasar  asas  yang  mengemukakan  bahwa  suatu  korporasi dipandang  tidak  dapat  bertindak  pidana,  misalnya  pembunuhan  dan penganiayaan. 4 Oleh karena itu, penjatuhan pemidanaan perlu ditentukan terlebih  dahulu  subjek  yang  dapat  dikenai  pertanggungjawaban  pidana karena  harus  memenuhi  unsur  subjektif  dan  objektif  termasuk pengidentifikasian kesalahan ( mens rea ) dari korporasi.
Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang diduga berbuat tindak pidana harus terlebih dahulu melihat dan mengetahui sebuah kesalahan dari  korporasi.  Kesalahan  korporasi  tersebut  tentu  berbeda  dengan kesalahan individu sebagai subjek hukum pidana. Persamaan dari konsep bahwa  korporasi  dapat  dipersalahkan  didasarkan  pada  pandangan hubungan  baik  korporasi  atau  perspektif  fungsi  korporasi  bagi masyarakat  dan  kemasyarakatan. 5 Dalam  rangka  tuntutan  untuk mencapai  kondisi  kemasyarakat  yang  tentram  tentu  diiringi  dengan tuntutan  pertanggungjawabn  pidana  secara  meluas  dan  mencapai keadilan yang merata, termasuk terhadap korporasi. Implikasinya yakni pemidanaan  terhadap  korporasi  tidak  dilakukan  atas  dasar  kesalahan
4 Bambang Ali Kusumo, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,” Jurnal Wacana Hukum VII, no. 2 (2008): 59.
5 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana, 2017).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558
subjektif, tetapi berdasarkan kepentingan khalayak masyarakat. Kondisi tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  konsep strict  liability tidak mengindahkan mens  rea karena  lebih  menitikberatkan  terciptanya keseimbangan kepentingan sosial.
Selain itu, konsep pertanggungjawaban korporasi juga mengenal doktrin direct  corporate  criminal  liability ,  yakni  pertanggungjawaban  pidana langsung  terhadap  korporasi.  Konsep  doktrin  tersebut  berpandangan bahwa dalam perusahaan yang diduga melakukan sejumlah tindak pidana pada  umumnya  dilakukan  melalui  perantara  individu  selaku  pengurus atau  sejumlah  individu  yang  berkorelasi  dengan  perusahaan,  sehingga dipandang sebagai representasi dari korporasi tersebut. Oleh karena itu, individu tersebut tidak berperan untuk menggantikan korporasi, sehingga pertanggungjawaban  korporasi  bukan  bersifat  pertanggungjawaban pribadi. 6 Adapun dalam melihat suatu individu merupakan representasi dari korporasi tersebut yakni dengan berpatokan pada organ primer suatu perusahaan  yang  dijabarkan  melalui  dokumen-dokumen  resmi  terkait pendirian perusahaan tersebut. 7
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  13  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi (Perma Korporasi), diatur tentang mekanisme dan aturan teknis mengenai pemeriksaan  perkara  pidana  terhadap  korporasi.  Pasal  3  memuat pengklasifikasian  pihak  yang  tindakannya  digolongkan  dalam  tindak pidana  oleh  korporasi,  yakni  pihak  yang  mempunyai  keterikatan  kerja dengan korporasi tersebut dan pihak yang tidak mempunyai keterikatan pekerjaan,  tetapi  berafiliasi  ataupun  mempunyai  hubungan  lain  dengan korporasi.  Ketentuan  ini  berimplikasi  bahwa  seseorang  yang  meskipun tidak memiliki keterikatan pekerjaan dengan korporasi juga turut dapat
6 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).
7 Raphael Powell, The Law of Agency (London: Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd., n.d.).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558
dikenai  penjatuhan  hukuman  sepanjang  hakim  mengetahui  peran  dan keterlibatannya dalam kejahatan korporasi tersebut.
Terdapat beberapa kondisi korporasi yang memiliki pertanggungjawaban pidana  yang  berbeda-beda.  Apabila  korporasi  yang  didalamnya  terjadi penggabungan  atau  peleburan,  pertanggungjawaban  pidananya  hanya dibatasi  sebesar  nilai  kekayaan  yang  ditetapkan  milik  korporasi  hasil penggabungan  atau  peleburan. 8 Apabila  kondisi  korporasi  mengalami pemisahan,  pertanggungjawabannya  terletak  pada  korporasi  yang dipisahkan,  atau  korporasi  hasil  pemisahan,  atau  keduanya.  Apabila korporasi dalam posisi sedang terjadi proses pembubaran, pertanggungjawaban  korporasi  tetap  terletak  pada  korporasi  yang  akan dibubarkan tersebut. Namun, korporasi yang akan dibubarkan tidak dapat dibebankan  tanggung  jawab  pidana,  akan  tetapi  tetap  dapat  dilakukan tindakan  hukum  terhadap  aset  hasil  korupsi  dari  korporasi.  Pengajuan gugatan  atas  aset  dapat  ditujukan  kepada  mantan  pengurus,  ahli  waris, atau  pihak  ketiga  yang  memiliki  penguasaan  atas  harta  dan  kekayaan milik korporasi tersebut.
Adapun  korporasi  yang  telah  secara  nyata  terbukti  bersalah  atas  suatu tindak  pidana  dapat  dikenai  hukuman  denda,  pencabutan  izin  dan pembubaran, ganti rugi, maupun pencabutan hak-hak lainnya. Sebelum menentukan hukuman bagi korporasi yang berbuat tindak pidana, pada umumnya  hakim  dapat  menilai  beberapa  kesalahan  korporasi  di antaranya,  tindak  pidana  dilakukan  atas  dasar  kepentingan  korporasi, korporasi  menerima  keuntungan  atas  tindak  pidana  tersebut,  tindak pidana dibiarkan terjadi oleh korporasi, dan atas  tindak pidana tersebut korporasi  tidak  mengambil  sikap  dan  tindakan  yang  bertujuan  untuk meminimalisasi dengan berdasarkan ketentuan hukum.
8 Deny Setiawan Siregar, Madiasa Ablisar, and Edi Yunara, “Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi” 24 (2023): 105–17.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558

## B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi.
Sejak  tahun  1999,  bahkan  sebelum  adanya United  Nations  Convention Against  Corruption (UNCAC)  hasil  kesepakatan  dari  negara  anggota Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  Indonesia  telah  memiliki mekanisme  tentang  pertanggungjawaban  bagi  korporasi  yang  terbukti melanggar  hukum  dengan  berbuat  korupsi.  Pada  keberjalannya,  aturan tersebut didukung pula dengan pernyataan bahwa korporasi masuk dalam salah  satu  entitas  yang  digolongkan  sebagai  subjek  hukum sesuai  yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU PTPK. Selain itu, korporasi dalam UU PTPK mencakup baik korporasi yang berbadan hukum maupun non badan hukum. Aturan tersebut mematahkan anggapan masyarakat yang memandang bahwa cakupan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  hanya  sebagai  suatu  badan  hukum  yang mempunyai  tujuan  untuk  meraih  keuntungan.  Sebab,  titik  fokus pertanggungjawaban  korporasi  terletak  pada  peranan  dan  profit  yang akan didapatkan korporasi tersebut atas suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan.
Terdapat berbagai modus operandi yang digunakan oleh pejabat publik di suatu perusahaan atas keterlibatannya dalam kejahatan korupsi dalam ranah  konstruksi,  khususnya pengadaan  barang  dan  jasa.  Korupsi  yang sering  ditemui  di  sektor  pengadaan  barang  dan  jasa  konstruksi pemerintah sedikitnya memiliki 3 (tiga) akibat, di antaranya yaitu kualitas barang dan jasa pemerintah yang rendah, menurunnya tingkat keuangan dan  perekonomian  negara,  serta  sedikitnya  nilai  manfaat  yang  akan didapatkan. 9 Berdasarkan  data  hasil  publikasi  Indonesia  Corruption
9 Vita  Mahardhika,  “Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring),” Jurnal Mercatoria 14, no. 1 (2021): 1–8.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558
Watch (ICW) pada rentang tahun 2016-2020 menunjukkan jumlah kasus korupsi  di  Indonesia  yang  terkait  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa yakni  sebesar  49,1%  atau  sebanyak  1.093  kasus  dari  total  2.227  kasus yang ditangani otoritas penegak hukum. Sajian data tersebut menyatakan bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  merupakan  kasus  korupsi  terbanyak kedua yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Contoh  kasus  perusahaan  konstruksi  yang  berbuat  kejahatan  pidana dalam bentuk korupsi pengadaan barang dan jasa salah satunya dilakukan oleh PT NKE. PT NKE telah divonis bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana  korupsi  proyek  pembangunan  rumah  sakit  khusus  infeksi  dan pariwisata Universitas Udayana pada tahun anggaran 2009-2010. Kasus ini bermula pada penetapan PT NKE menjadi tersangka KPK pada 24 Juli 2017. Korupsi yang dilakukan melalui perantara 8 (delapan) proyek yang diminta oleh Dudung Purwadi yang saat itu menjabat Direktur Utama PT DGI  dari  mantan  politikus  Partai  Demokrat  Muhammad  Nazarudin dengan disertai sejumlah imbalan. Kemudian, imbalan tersebut diterima Nazarudin  melalui  dengan  alibi  beberapa  perusahaan  seolah-seolah berperan  sebagai  subkontraktor  yang  menyediakan  material  yang  telah dipesan terdakwa dan turut andil menerima uang atas pembelian material tersebut.  Modus  tersebut  dikenal  dengan  istilah  meminjam  “bendera” perusahaan  lain.  Perbuatan  korupsi  tersebut  memperkaya  korporasi sebesar Rp240 miliar.
Kasus korupsi PT NKE diputus dengan dakwaan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Pada  akhirnya,  PT  NKE  dibebani  kewajiban  untuk  melunasi denda sebanyak Rp700 juta dan melakukan pembayaran uang pengganti sebesar Rp85,4 miliar. Adapun sanksi tambahan juga dijatuhkan terhadap
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558
PT NKE dalam bentuk larangan untuk berpartisipasi dalam tender proyek pemerintah  selama  jangka  waktu  6  (enam)  bulan.  Vonis  tersebut diketahui lebih rendah dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Dalam  kasus  tersebut,  tindakan  korporasi  termasuk  tindakan melawan  hukum  yakni  memperkaya  suatu  korporasi  yang  dapat membawa  kerugian  terhadap  negara.  Selain  itu,  unsur  perbuatan  yang dilakukan secara berlanjut ditemukan dalam kasus korupsi yang menimpa PT NKE.
Menurut pandangan penulis, vonis hakim yang dijatuhkan terhadap PT NKE  dirasa  belum  tepat  dalam  hal  penjatuhan  pembayaran  uang pengganti  karena  pada  kasus  ini  hanya  didasarkan  pada  proyek pembangunan rumah sakit saja, tanpa melihat korupsi 7 (tujuh) proyek lainnya yang juga merugikan negara. Akibatnya, objek perkara menjadi kabur  karena  seolah-oleh  ketujuh  proyek  lainnya  bukan  dipandang sebagai kesalahan terdakwa. Implikasinya yakni penjatuhan vonis uang pengganti  menjadi  tidak  sesuai  dan  pemulihan  keuangan  negara  yang dirugikan akibat korupsi menjadi tidak optimal.
Hakim  dalam  memberikan  denda  dan  sanksi  seyogyanya  harus mempertimbangkan  pengenaan  pidana  tambahan  yang  berjumlah sebanyak-banyaknya  sama  dengan  perolehan  harta  atas  korupsi  yang dilakukan, bukan hanya semata-mata sebanyak kerugian yang berdampak pada negara. Hal itu selaras dengan parameter ketentutan besaran uang pengganti yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti  dalam  tindak  korupsi  yang  didasarkan  pada  perolehan kekayaan hasil korupsi. Menurut hemat penulis, akan lebih baik apabila hakim dalam menentukan besaran uang pengganti juga mempertimbangkan  agar  pembayaran  uang  pengganti  dapat  merampas kekayaan hasil kejahatan korupsi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558
Pemidanaan  korporasi  yang  menyangkut  korupsi  telah  menunjukkan paradigma  baru  karena  selain  hukuman  penjara,  pelaku  korporasi  juga dibebankan  pidana  tambahan  membayar  uang  pengganti.  Otoritas pembuat  kebijakan  beserta  pemerintah  dalam  hal  ini  menunjukkan komitmennya  yakni  selain  menghukum  penjara,  harta  kekayaan  hasil korupsi  juga  menjadi  fokus  tersendiri  guna  mengembalikan  dan memulihkan aset negara. Dalam kasus korupsi, otoritas pembuat undang- undang  mengatur  bentuk  sanksi  pidana  tambahan  yakni  dapat  berupa perampasan barang bergerak atau barang tidak bergerak, membayar uang pengganti,  penutupan  seluruh  atau  sebagian  korporasi,  ataupun pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  yang  dimiliki korporasi.
Kasus korupsi yang dilakukan PT NKE apabila dianalisis dan dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana menggunakan 5 (lima) doktrin dalam teori pertanggunggjawaban korporasi. 10 Pertama, doktrin dengan teori identifikasi yang menjelaskan korporasi dalam melakukan kejahatan dapat  melalui  perantara  orang  lain  yang  mempunyai  kedudukan  tinggi dalam  korporasi  dan  bertindak  atas  nama  korporasi.  Kedua,  teori vicarious liability yang mutlak memerlukan unsur kesalahan ( mens rea ), yang  mana  teori  ini  memposisikan  individu  yang  dapat  menanggung pertanggungjawaban  orang  lain  dalam  cakupan  pekerjaannya.  Ketiga, teori delegasi yang menjelaskan tanggung jawab pidana berada di orang lain yang telah diberi delegasi dan kewenangan oleh direksi dalam suatu korporasi. Keempat, teori agregasi yang memposisikan korporasi untuk bertanggung  jawab  apabila  perbuatan  pidana  yang  tidak  berdiri  sendiri dan  saling  memiliki  keterkaitan  dilakukan  oleh  beberapa  orang  dalam
10 Eddy O. S. Hiariej, “Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi,” Masalah- Masalah  Hukum 49,  no.  4  (October 2020): 333–44,  https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333- 344.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558
korporasi. Kelima, teori model budaya kerja yang menjelaskan prosedur yang  dimiliki  korporasi  berpengaruh  terhadap  sistem  kerja  korporasi, sehingga dapat dibebankan pertanggungjawaban.
Teori pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dalam kasus PT NKE yakni dihubungkan dengan teori victorius liability, bahwa individu dapat bertanggung  jawab  atas  perbuatan  orang  lain  dalam  cakupan  PT  NKE. Dalam teori ini, korporasi tidak hanya memikul beban tanggung jawab atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  pengurusnya,  tetapi  juga  terhadap tindakan  seluruh  karyawan  beserta  orang  lain  yang  terafiliasi  dengan korporasi. Dapat dilihat dalam kasus PT NKE, Dudung Purwadi berperan sebagai  individu  yang  bertindak  mengatasnamakan  korporasi  PT  NKE dan  bersekongkol  bersama  Nazarudin  untuk  memperoleh  kemenangan atas  tender  proyek.  Tindakan  tersebut  telah  secara  nyata  memberikan manfaat dan keuntungan bagi korporasi dan termasuk dalam salah satu bentuk  tindakan  korupsi.  Selaras  dengan  pendapat  Gobert  yang menyatakan  bahwa  pada  realitanya, vicarious  liability memandang korelasi  antara  kemampuan  bertanggung  jawab  antara  korporasi  dan individu  terletak  pada  saat  kejahatan  pidana  terjadi,  individu  tersebut masih memiliki keterikatan pekerjaan dengan korporasi, serta perbuatan dilakukan dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi korporasi. 11

## IV. PENUTUP
Paparan analisis di atas menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  yang  diduga  berbuat kejahatan  pidana  harus  terlebih  dahulu  melihat  dan  mengetahui  sebuah kesalahan dari korporasi. Implikasinya yakni pemidanaan terhadap korporasi tidak  dilakukan  atas  dasar  kesalahan  subjektif,  tetapi  berdasarkan
11 James Gobert, The Evolving Legal Test of Corporate Criminal Liability, Pada John Minkies Dan Leonard Minkes (Eds.), “Corporate and White-Collar Crime”, (London:  Sage  Publications,  Ltd, 2008).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558
kepentingan masyarakat. Dalam doktrin direct corporate criminal liability, tindak  pidana  dapat  dilakukan  melalui  perantara  individu  selaku  pengurus atau  sejumlah  individu  yang  berkorelasi  dengan  perusahaan,  sehingga dipandang  sebagai  representasi  dari  korporasi.  Sebelum  menentukan hukuman bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, hakim dapat menilai beberapa  kesalahan  korporasi  di  antaranya,  tindak  pidana  dilakukan  atas dasar  kepentingan  korporasi,  korporasi  menerima  keuntungan  atas  tindak pidana  tersebut,  terjadinya  tindak  pidana  ditoleransi  atau  diabaikan  oleh korporasi,  dan  atas  tindak  pidana  tersebut  korporasi  tidak  mengambil tindakan-tindakan untuk meminimalisasi.
Korporasi  digolongkan  sebagai  salah  satu  subjek  hukum  sebagaimana dikemukakan  melalui  Pasal  1  ayat  (3)  UU  PTPK,  sehingga  jika  korporasi terbukti berbuat tindak pidana maka akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Contoh kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa konstruksi  salah  satunya  dilakukan  oleh  PT  NKE  dengan  memperkaya korporasi sebesar Rp240 miliar. Dalam kasus ini hakim dalam memberikan denda dan sanksi seyogyanya harus mempertimbangkan pengenaan pidana tambahan  yang  berdasarkan  ketentuan  hukum  yakni  sejumlah  sebanyak- banyaknya  dengan  perolehan  harta  atas  korupsi  yang  dilakukan, sebagaimana dalam Perma dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hakim  sebelum  memutuskan  diharapkan  dapat  mengetahui  secara  teliti terkait besaran harta korupsi yang menguntungkan korporasi dan dampaknya terhadap  keuangan  negara  agar  vonis  yang  dijatuhkan  dapat  optimal  dan memenuhi rasa keadilan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 544 – 558

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi. Perbandingan  Hukum  Pidana .  Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, 2015.
Butarbutar,  Russel.  “Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  Di  Bidang  Konstruksi.” Jurnal Penelitian Hukum
Legalitas 9, no. 1 (2017): 51.
https://doi.org/10.31479/jphl.v9i1.31.
Gobert,  James. The  Evolving  Legal  Test  of  Corporate  Criminal  Liability,  Pada John  Minkies  Dan  Leonard  Minkes  (Eds.),  “Corporate  and  White-Collar Crime”, . London: Sage Publications, Ltd, 2008.
Hiariej,  Eddy  O.  S.  “Korupsi  Di  Sektor  Swasta  Dan  Tanggung  Jawab  Pidana Korporasi.” Masalah-Masalah  Hukum 49,  no.  4  (October  2020):  333–44. https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333-344.
Huda,  Chairul. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan”,  Menuju  Kepada  “Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Jakarta: Kencana, 2017.
Kurnia, Kamal Fahmi, M Ryan Fajar Putra, and Rian Guntama. “Legal Efforts of Class I Bandar Lampung Penitentiary in Implementing Early Detection as an  Effort  to  Prevent  the  Spread  of  Radicalism  Ideology  in  Correctional
Facilities.” Jurnal Indonesia Sosial Sains 4, no. 09 (2023): 773–77.
Kusumo,  Bambang  Ali.  “Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana Di Indonesia.” Jurnal Wacana Hukum VII, no. 2 (2008): 59.
Mahardhika,  Vita.  “Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Studi  Kasus  PT  Nusa
Konstruksi Enjiniring).” Jurnal Mercatoria 14, no. 1 (2021): 1–8.
Powell, Raphael. The Law of Agency . London: Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd., n.d.
Shanty, Lilik. “Aspek Teori Hukum Dalam KEJAHATAN KORPORASI.” Palar |
Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017): 56–72.
https://doi.org/10.33751/.v3i1.401.
Siregar, Deny Setiawan, Madiasa Ablisar, and Edi Yunara. “Pelaksanaan Sanksi Pidana  Pembayaran  Uang  Pengganti  Terhadap  Korporasi  Dalam  Tindak Pidana Korupsi” 24 (2023): 105–17.