Volume 7 Issue 2 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## KRIMINALISASI KEBIJAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

## Abdul Mutalib
Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Maluku Utara .
E-mail: abdulmutalib@iain-ternate.ac.id
Abstrak:  Artikel  ini  bertujuan  untuk  membahas  tentang  cara  penyelesaian  terhadap kriminalisasi  kebijakan  pejabat  publik.  Pada  konteks  demokratisasi,  Kebijakan  pejabat publik lebih dipandang sebagai proses pengakomodasian kehendak berbagai stakeholder dalam masyarakat, ketimbang sebagai sebuah produk hukum yang mengikat  dan  dipaksakan.  Disinilah  kemudian  hukum  menjadi  sangat  penting  untuk dibicarakan  kontekstualitasnya,  terutama  dalam  kaitanya  dengan  kebijakan  pejabat publik sebagai instrument pengaturan masyarakat. Tulisan ini mencoba untuk mengulas sedikit,  tentang  kriminalisasi kebijakan  pejabat  publik, dalam  hukum  pidana.  Metode yang  digunakan  normative  dengan  melakukan  pendekatan  konseptual,  dimana  untuk mengkaji masalah visi pembaharuan hukum terkait kriminilisasi kebijakan pejabat public, yang berbasis pada kajian teoritis serta doktrin-doktrin ahli hukum, bahwa apakah dapat dipidana dan dimintai pertanggungjawaban, seperti halnya pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana.
Kata Kunci: Kriminalisasi, Kebijakan Pejabat Publik, Hukum Pidana.
Abstract:This  article  aims  to  discuss  how  to  solve  the  criminalization  of  public  official policies. In the context of democratization, public official policies are seen as a process of accommodating  the  wishes  of  various  stakeholders  in  society,  the  environment  as  a legally  binding  and  enforced  product.  This  is  where  law  becomes  very  important  to discuss  its  contextuality,  especially  in  relation  to  the  policies  of  public  officials  as  an instrument of society. This paper tries to review a little about the criminalization of public official  policies  in  criminal  law.  The  method  used  by  normative  by  the  conceptual approach,  which  examines  the  problem  of  the  vision  of  legal  reform  related  to  the criminalization  of  public  official  policies,  which  is  based  on  theoretical  studies  and doctrines.  legal  experts,  that  can  be  convicted  and  held  accountable,  such  as responsibility in the concept of criminal law.
Keywords: Criminalization, Policy Public Officials, Criminal Law.

## 1. Pendahuluan
Tidak  bisa  dipungkiri,  selama  ini  persoalan  hukum  dan  kebijakan  pejabat publik, lebih-lebih  dalam  penyelenggaraan Negara,  pemerintah  telah  berulangkali menimbulkan  kekecewaan  masyarakat. Fokus  pada  masalah  kebijakan  pejabat  publik menjadi  isu  sentral  dan  masalah  yang  penting  saat  ini,  terkait  dengan  praktik-praktik
menyimpang yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan.(Arsyad, 2013) Pejabat publik  dalam  rangka  melakukan  suatu  tindakan  hukum,  harus  didasari  adanya kewenangan.  Meskipun  menurut  hukum,  kewenangan  pejabat  public  diatur  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan,  akan  tetapi  dalam  melakukan  tindakan berdasarkan  kewenangan  tersebut,  pejabat  public  dimungkinkan  melakukan  tindakan diluar ketentuan hukum tertulis.
Dalam  konteks  demokratisasi,  kebijakan  publik  tidak  lain  merupakan  proses kesepakatan antara negara atau pemerintah dengan masyarakat umum yang digunakan untuk  mengendalikan  praktik  penyelenggara  negara.  Kebijakan  pejabat  publik  lebih dipandang  sebagai  proses  pengakomodasian  kehendak  berbagai stakeholder dalam masyarakat,  ketimbang  sebagai  sebuah  produk  hukum  yang  mengikat  dan  dipaksakan. Mungkin  pemahaman  ini  akan  bertentangan  dengan  pengertian  konvensional  tentang hukum sebagai produk aturan yang dihasilkan pemerintah yang sah dan dapat dipaksakan pelaksanaannya di masyarakat.
Polemik tentang dapat atau tidaknya kebijakan dijerat dengan pidana, hingga kini masih  menyisahkan  persoalannya.  Bagi  kalangan  yang  sependapat  tidak  akan meperoalkannya,  tetapi  bagi  kalangan  yang  tidak  sependapat  tentu  akan mempertanyakannya.  Menurut  mereka  belum  tentu  pembuat  kebijakan  tersebut mengetahui,  bahwa  kebujakannya  tersebut  melanggar  hukum.  Missal,  jika  setiap kebijakan  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi,  tentu  akan  dilematis. Padahal  diketahui  bahwa  kebijakan  tersebut  adalah  bagian  dari  suatu  system,  jika seorang pejabat pemerintah takut mengambil suatu kebijakan maka roda pemerintahan tidakn akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. (Effendy, 2012)
Negara-negara Eropa dan Amerika persoalan menyalahgunakan kewenangan dan korupsi bukanlah pada pemahaman “kebijakan”, tetapi lebih kepada persoalan hubungan antara  kewenangan  dengan  bribery  (Penyuapan).  Kewenangan  pejabat  public  yang berkaitan  dengan  kebijakan,  baik  yang  terkait  maupun  yang  aktif,  tidak  menjadi  ranah hukum  pidana  sehingga  kasus-kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  (soal  kebijakan  pejabat public di kriminalisasi) yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan  melawan  hukum  m enimbulkan  kesan  adanya  suatu  “kriminalisasi Kebijakan” .(Adji,  2010)  Penggunaan  istilah  kriminalisasi  ini  bukanlah  makna sesungguhnya  sebagai  kebijakan  criminal  dalam  tahap  penyusunan  undang-undang hukum pidana (Zaidan, 2016), dimana menjadikan sebuah perbuatan yang bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Kriminalisasi dalam hal ini lebih kepada pemahaman awam yang  berkembang  saat  ini  yaitu  sebagai  tindakan  aparat  penegak  hukum  menetapkan seseorang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau  sebagai  pelaku  kejahatan  atas pemaksaan  intepretasi  undang-undang.  Aparat  penegak  hukum  dianggap  seolah-olah
melakukan  tafsiran  sepihak  atau  tafsiran  subjektif  atas  perbuatan  seseorang,  lalu diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana.(Damang, 2020)
Pada prakteknya hal ini menimbulkan pertanyaan dalam hal apa tanggung jawab jabatan  dan    tanggung  jawab  pribadi  di  terapkan  dalam  kaitannya  dengan  kebijakan pemerintahan?  Apakah  ada  batasan  norma  hukum  yang  dapat  diterapkan  terhadap kebijakan pemerintahan, baik dalam perspektif hukum administrasi dan pidana?.
Disinilah  kemudian  hukum  menjadi  sangat  penting  untuk  dibicarakan kontekstualitasnya,  terutama  dalam  kaitanya  dengan  kebijakan  pejabat  publik  sebagai instrument  pengaturan  masyarakat.  Kepastian  hukum  harus  dapat  berdiri  dengan mengambil posisi yang sangat tepat. Artinya, di satu sisi hukum harus tepat memenuhi kebutuhan  masyarakat  terhadap  kepastian  hukum,  sementara  disisi  lain  ia  tidak  boleh menjadikan dirinya sebagai instrument sosial yang kaku. Kemampuan hukum dalam hal ini,  pidana  memainkan  peran  dan  mengambil  posisi  yang  tepat  ditengah  dinamika masyarakat,  menjadikan  pembahasan  tentang kriminalisasi kebijakan  pejabat  publik dalam hukum pidana ini, kemudian pertanyaan yang muncul, apakah dapat dipidana. Jika demikian, apakah dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti halnya pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana. Ini menjadi sesuatu hal yang seksi dan menarik untuk dibahas.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas. Apakah kebijakan pejabat publik  dapat  dikriminalisasi  melalui hukum pidana? Akan  tetapi mengingat permasalahan ini masih butuh penelitian yang panjang dan mendalam.

## 2. Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  normatif,  terkait kriminalisai kebijkan pejabat pemerintah, pendekatan konseptual ( conseptual approach ) digunakan untuk mengkaji masalah visi pembaruan hukum terkait kriminalisai kebijkan pejabat  publik  dihubungkan  dengan  pandangan  dan  doktrin-doktrin  ahli  hukum  dan pendekatan kasus ( case approach ) digunakan untuk mengkaji masalah dari segi praktik peradilan yang berkembang dalam merespon dan mengaktualisasikan hukum secara in concreto.  Menurut  Lili Rasjidi,  ”bahwa  metode  penelitian  hukum  yang  original  adalah metode penelitian hukum normatif ” (Rasjidi & Rasjidi, 2009). Sehingga teknis analisis yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif, yaitu menganalisis dan menguraikan masalah yang ada secara kualitatif dengan cara menguraikan berbagai fakta hukum selanjutnya dilakukan interprestasi atau penafsiran.

## 3. Pembahasan
Kriminalisasi Dalam Perspektif Kebijakan: Kriminalisasi atau Criminalization secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai padanan dalam bahasa Belanda criminalisatie.  Kriminalisasi  bukan  hanya  satu  kata,  tetapi  juga  suatu  peristilahan
(terminology)  dalam  hukum  pidana  materiel.  Oleh  karena  itu,  dalam  pembentukan kaidah hukum pidana, kriminalisasi merupakan suatu obyek kajian yang penting. Dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, kriminalisasi merupakan proses penetapan oleh penguasa  atau  pemerintah  (Negara)  melalui  undang-undang  pidana  terhadap  suatu perbuatan  yang  semula  bukan  merupakan  perbuatan  terlarang  menjadi  perbuatan terlarang dan dapat dikenai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.(MediaNeliti, 2023)
Disamping  itu  pengertian  kriminalisasi  dapat  pula  dilihat  dari  Perspektif Nilai; “Proses  perubahan  nilai  yang  menyebabkan  suatu  perbuatan  yang  semula  tidak dipandang sebagai hal tercela dan tidak diancam pidana, menjadi perbuatan yang tercela (immoral) serta dapat dikenai ancaman pidana”.
Sebagaimana  arti  dari  kriminalisasi  tersebut  diatas,  pengertian  kriminalisasi  tidak terbatas  pada  penetapan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  dan  dapat  dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang  sudah  ada.  Dilihat  dari  pembaharuan  hukum  pidana,  berarti  tidak  terlepas  dari bagaimana untuk menentukan, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana? Dan,  sanksi  apa  yang  sebaiknya  digunakan  atau  dikenakan  kepada  si  pelanggar?  Dari pertanyaan tersebut muncul Tiga istilah yaitu: (a). Kriminalisasi; proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak ada diatur dalam hukum pidana, karna  perkembangan  masyarakat,  kemudian  menjadi  tindak  pidana  atau  di  muat  ke dalam  hukum  pidana,  artinya  tahap  terakhir  dari  proses  kriminalisasi  adalah pembentukan  hukum  pidana.  (b).  Dekriminalisasi  adalah  kebalikan  dari  kriminalisasi, yaitu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana kemudian karena perkembangan masyarakat dikeluarkan dari hukum  pidana, artinya perbuatan tersebut tidak dianggap jahatlagi  oleh  masyarakat.  (c).  Depanalisasi  adalah  perbuatan  yang  dulunya  diancam dengan tindak pidana, karena perkembangan masyarakat, ia dianggap bukan perbuatan yang perlu diancam dengan pidana lagi, tetapi sifat perbuatannya masih dianggap jahat. Oleh  karena  itu  dalam  depenalisasi  ini  sifat  ancaman  pidananya  dicarikan  pada  pidana alternative lainnya, lantaran bobot kejahatannya berkurang. (Prasetyo, 2013)
Penetapan  suatu  perbuatan  yang  semulanya  bukan  perbuatan  terlarang menjadi tindak  pidana  atau  perbuatan  terlarang  dengan  diancam  piidana  (sanksi)  tertentu memerlukan sejumlah dasar pembenaran. Dasar pembenaran adalah dasar argumentasi fundamental  yang  digunakan  pembentuk  undang-undang  untuk  menetapkan  suatu perbuatan sebagai tindak pidana disertai dengan sanksi pidana.
Dasar pembenaran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana banyak  terletak  diluar  bidang  hukum  pidana.  Artinya,  dasar  pembenaran  tersebut berkaitan dengan fakto-faktor social diluar bidang hukum pidana. Adapun faktor-faktor yang  termasuk  dasar  pembenaran  tersebut  adalah  factor  nilai,  ilmu  pengetahuan, dan faktor  kebijakan.  Kaidah  hukum  pidana  jika  ditinjau  dari  sudut  nilai  merupakan  jalinan nilai yang berasal dari nilai-nilai social dan diproses melalui mekanisme politik kemudian
dituangkan dalam sebuah aturan yang sah. Dengan kata lain kaidah-kaidah hukum pidana merupakan  nilai-nilai  social  yang  hidup  (terdapat)  dalam  masyarakat.  Nilai-nilai  sosial yang menjadi sumber pembentukan kaidah hukum pidana meliputi nilai-nilai dan kaidah moral, nilai dan kaidah agama, serta nilai dan norma budaya yang hidup dalam kesadaran masyarakat.
Hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan moral, mengingat kuatnya pertalian antara hukum pidana dan moral merupakan masalah penting. Jerome Hall mengemukakan bahwa The moral quality of the criminal law is the major issues of our times  and  permeates all the social sisciplines .(Atmasasmita, 1984) Artinya, kualitas moral hukum pidana merupakan issu penting pada waktu sekarang dan meliputi semua disiplin sosial.
Hubungan  moral  dan  hokum  pidana  menampakkan  diri  terutama  pada  norma- norma  prilaku  yang  kemudian  diatur  oleh  hukum  pidana.  Apabila  perbuatan  amoral dijadikan sebagai perbuatan yang illegal menurut hukum pidana berarti ada kesesuaian antara kaidah moral dan kaidah hokum pidana. Namun adakalanya terjadi pertentangan antara nilai moral dan hokum pidana. Misalnya dalam masalah pengguguran kandungan dari korban perkosaan dan bunuh diri akibat stres.
Dengan demikian moralitas mempunyai relevansi terhadap kriminalitas meskipun terbatas. Hubungan hukum pidana dan moral melahirkan konsepsi kejahata mala in se (kejahatan yang bukan hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaidah- kaidah  moral)  dan  mala  prohibita  (kejahatan  yang  merupakan  pelanggaran  undang- undang). Pada dasarnya pembenaran untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (kejahatan) bermula dari pendapat bahwa kriminalitas itu bersifat merusak atau asusila(Saleh,  1983).  Dasar  pembenaran  untuk  mengkriminalisasikan  suatu  perbuatan menurut  perspektif  moral  adalah  karena  perbuatan  tersebut  bersifat  a-moral  atau immoral  dan  dasar  untuk  mengkriminalisasikan  suatu  perbuatan  karena  perbuatan tersebut mengganggu moral yang hidup dalam masyarakat.
Nilai-nilai sosial yang menjadi sumber pembentukan kaidah hukum pidana meliputi nilai  dan  kaidah  agama  dalam  konsepsi  Islam  kejahatan  yang  dikenal  dengan  istilah jinayah, jarimah, dan maksiat. Kata jinayah yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah ataupun  kejahatan  (Haliman,  2006).  Kata  jarimah  ialah  larangan- larangan  syara’  yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta’dzir.
Penulis sedikit membahas tentang teori Kriminologi dalam aliran klasik juga aliran positif  (Atmasasmita,  2013)dan  teori Fautes  personalles, teori Fautes  de  services,  yang dalam tulisan Krenenburg dan Vegting, terhadap pertanggungjawaban pejabat. landasan teori  dalam  penelitian  ini,  sebagai  alat  untuk  menganalisis  permasalahan  dalam penelitian ini.
Pertama: asal mula perkembangan kriminologi, dari penyelidikan awal pada abad 19 yang dilakukan oleh Adolphe Quetelet (1797-1874) yang menghasilkan suatu statistik kesusilaan  atau  “moral  statistic”  (1842).  Penyelidikan  keduanya  dilakukan  Lambroso
(1853- 1909) yang kemudian disusun dala sebuah buku yang berjidul L’Uomodelinquente (1876). Pada  pertengahan  abad  20,  ilmu  kriminologi  telah  membawa  perubahan pandangan yang dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian  mulai  mengalihkan  pandangannya  kepada  proses  pembentukan  perundang- undangan  yang  berasal  dari  kekuasaan  atau  negara  sebagai  penyebab  munculnya kejahatan  dan  penjahat  baru  dalam  masyarakat.  Hubungan  antara  kriminologi  dengan hukum pidana ini sedemikian dekat seh ingga jika diibaratkan sebagai “dua sisi di antara satu  mata  uang”,  dimana  hukum  pidana  hukum  pidana  pada  dasarnya  menciptakan kejahatan (kejahatn formal) dan rumusan dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok  kriminal.  Menganalisis  dengan  menggunakan  teori  kriminologi,  dalam Aliran Klasik yang didasarkan pada aliran kriminologi kritis. Landasan pemikiran aliran klasik:
a. Pemerintah  negara  dibentuk  untuk  melindungi  hak-hak  tersebut  dan  muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang di perintah dan yang memerintah.
b. Kejahatan  merupakan  pelanggaran  terhadap  perjanjian  sosial  (point  a).  oleh karena itu kejahatan bisa merupakan kejahatan moral.
c. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu dijatuhkan untuk memelihara perjanjian  sosial.  Oleh  karena  itu,  tujuan  hukuman  adalah  untuk  mencegah kejahatan dikemudian hari.
d. Setiap orang dianggap sama di muka hukum.
Aliran  Positif ;  aliran  ini  mengakui  manusia  memiliki  akalnya  disertai  kehendak bebas  untuk  menentukan  pilihannya.  Akan  tetapi,  aliran  ini  berpendapat  bahwa kehendak  mereka  itu  tidak  terlepas  dari  pengaruh  faktor  lingkungan,  dalam  hal  ini pemerintah.  Secarah  sederhana  aliran  ini  berpegang  teguh  pada  keyakinan  bahwa kehidupan  seseorang  dikuasai  oleh  hukum  sebab  akibat.  Landasan  pemikiran  aliran positif:
a. Kehidupan  manusia  atau  kelompok  mayarakat  dikuasai  oleh  hukum  sebab akibat.
b. Masalah-masalah  sosial – seperti  kejahatan – ketidak  sejahteraan  dari pemerintah  seperti  kebijakan  yang  merugikan  masyarakat,  putusan-putusan pengadilan (hakim) yang tidak adil.
c. Tingkah  laku  kriminal  adalah  hasil  dari  kondisi  abnormalitas.  Abnormalitas  ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada lingkungannya.
d. Tanda-tanda  abnormalitas  tersebut  dapat  dibandingkan  dengan  tanda-tanda yang normal. Sanksi adalah hukuman yang dibenarkan.
Kedua: Teori fautes  personalles,  yaitu  teori  yang  menyatakan  bahwa  kerugian terhadap pihak ketiga (masyarakat pada umumnya) itu dibebankan kepada pejabat yang karena  tindakannya  itu  telah  menimbulkan  kerugian.  Berdasarkan  teori  ini,  beban tanggung  jawab  ditujukan  pada  pejabat  selaku  pribadi; fautes de services,  yaitu  teori
yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada institusi dari  pejabat  yang  bersangkutan.  Sedangkan  menurut  teori  yang  kedua  ini  bebban tanggung jawab ditujukan kepada instansi dari pejabat tersebut (HR, 2014)
Kebijakan Pejabat Publik:  Dalam  perkembangannya  pengertian  kebijakan  baik perspektif  hukum  administrasi  Negara,  hukum  perdata  maupun  hukum  pidana  adalah merupakan  pengertian  yang  berada  di  wilayah  abu-abu  perameter  kebijakan  tersebut dari  berbagai  perspektif  hukum,  meskipun  dengan  segala  teknikalitas  akan  mengalami kasulitan, tidak terkecuali menyangkut pemidanaan. Karena dikalangan para hali hukum pidana  hingga  saat  ini  masih  menjadi  debatalitas.  Oleh  karena  itu  keputusan  pejabat Negara baik dalam rangka beleid ( vrijbestuur ) maupun diskresi (kebijakan- discretionary power )  maupun  rangka privaatrechtelijke hingga  saat  ini  masih  menjadi  ajang  kajian akademis, baik menyangkut alasan penolakan maupun justifikasi pemidanaan.
Dari  perspektif  hukum  administrasi  Negara  memang  yang  menjadi  parameter, membatasi  gerakan  bebas  kewenangan  aparatur  Negara  adalah  penyalahgunaan wewenang ( detournement de pouvoi ) dan sewenang-wenang ( abus de droit ) dan dalam area hukum pidana kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara disebut  sebagai  melawan  hukum  ( wederechtelikheid )  dan  menyalahgunakan kewenangan.  Begitu  juga  dalam  area  hukum  perdata  perbuatan  melawan  hukum tersebut  disebut  sebagai onrechtmatige  daad dan  wanprestasi.  Pengertian  terakhir  ini sering  dipahami  secara  menyimpang  oleh  penegak  hukum  karena  menganggap pengertian luas dari onrechtmatige daad dalam hukum perdata mempunyai pengertian yang  sama  denga    pengertian  hukum  pidana  terhadap  istilah  mateiels wederrechtelijkheid. Pengertian wederrechtelijkheid dalam beberapa istilah kepustakaan dapat diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan  hak  pribadi  seseorang,  bertentangan  dengan  hukum  positif  termasuk hukum perdata,  hukum administrasi dan lain sebagainya(HR, 2014)
Pengertian  atau  defenisi  kebijakan  sangatlah  beragam.  Secara  umum  kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang dilaksanakan secara jelas  (Arsyad, 2013). Kebijakan dalam istilah bahasa Inggris  adalah “policy”  dan  “politiek”  (Belanda).  Kata  “policy”  ada  yang  menerjamahkan  menjadi “kebijakan” dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan”.
Menurut  Perserikatan  Bangsa-bangsa,  kebijakan  itu  sebagai  pedoman  untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, public atau privat. Kebijaksanaan dapat berupa:
1. Suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak,
2. Suatu arah tindakan tertentu,
3. Suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (United Nations, 1975). (Abdul Wahab, 2001)
Menurut James E. Anderson bahwa kebijakansaan itu adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok  pelaku  guna  memecahkan  suatu  masalah  tertentu.  Kemudian,  Jika  kita kaitkan  dengan  negara  dalam  hal  ini  pemerintah.  Menurut,  James  E.  Anderson  yaitu “kebijakan -kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  badan-badan  dan  pejabat-pejabat pemerintah”.
David  Easton  juga  memberikan  defenisi  kebijakan  publik  sebagai  berikut,  yaitu pengalokasian  nilai-nilai  secara  sah  kepada  seluruh  anggota  masyarakat.  Kemudian menurut  Candler  dan  Plato  berpendapat  bahwa  kebijakan  publik  merupakan;  suatu bentuk intervensi yang kontinyu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang banyak terutama  yang  tidak  berdaya  dalam  masyarakat  agar  mereka  dapat  hidup,  dan  ikut berpartisipasi dalam pemerintahan (Nugroho, 2008)
Thomas  R.  Dye  mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai  berikut: " Public  Policy  is whatever the government choose to do or not to do ". (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu).  Menurut  Dye,  apabila  pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentu ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu,  inipun  merupakan  kebijakan  publik,  yang  tentu  juga  ada  tujuannya  (Winarno, 2014).
Dari  berbagai  pendapat  diatas  dapat  disimpulakan  bahwa,  kebijaksanaan  atau kebijakan  negara  itu  adalah  Serangkaian  tindakan  atau  kebijakan-kebijakan  yang mempunyai tujuan tertentu yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, yaitu pengalokasian nilai-nilai secara sah. Yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku, sekelompok pelaku atau seluruh kelompok masyarakat guna memecahka suatu masalah tertentu.
Pemerintah/Pemerintahan: Secara toritik dan praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh  negara  dalam  menyelenggarakan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kepentingan negara(HR,  2014). Sedangkan  pemerintah  adalah  organ/alat  atau  aparat  yang menjalankan pemerintahan.
Pemerintah  sebagai  alat  kelengkapan  negara  dapat  diartikan  secara  luas  ( in  the broad sense ) dan dalam arti sempit ( in the narrow sense ). Pemerintah dalam arti luas itu mencakup  semua  alat  kelengkapan  negara,  yang  pada  pokoknya  terdiri  dari  cabang- cabang  eksekutif,  legislatif,  dan  yudisial  atau  alat-alat  kelengkapan  lain  yang  bertindak untuk  dan  atas  nama  negara,  sedangkan  dalam  pengertian  sempit  pemerintah  adalah cabang kekuasaan eksekutif (Manan & Magnar, 1997)
Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang diserahi tugas  pemerintahan  atau  melaksanakan  undang-undang,  sedangkan  pengertian  luas pemerintah mencakup semua badan yang menyelanggarakan kekuasaan didalam negara baik eksekutif maupun legislative dan yudikatif (MD & Marbun, 1997).
Kedudukan  Hukum  Pemerintah:  Pembagian  hukm  kedalam  hukum  public  dan hukum  privat  yang  dilakukan  oleh  ahli  hukum  Romawi,  Ulpianus;  ketika  ia  menulis “ Publicum  ius  est,  quod  ad  statum  rei  romanea  spectat,  privatum  quod  ad  singulorum utitilatem ” (hukum publi k adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara Romawi,  sedangkan  hukum  privat  adalah  hukum  yang  mengatur  hubungan kekeluargaan),  pengaruhnya  cukup  besar  dalam  sejarah  pemikiran  hukum,  sampai sekarang. Salah satuh pengaruh yang masih terasa hingga sekarang antara lain bahwa kita tidak dapat menghindarkan diri dari pembagian tersebut, termasuk  dalam mengkaji dan memahami kebaradaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum.
Dalam  perspektif  hukum  publik,  negara  adalah  organisasi  jabatan.  menurut Logemann,  “dalam  bentuk  kenyataan  sosialnya,  negara  adalah  organisasi  yang berkeanaan  dengan  berbagai  fungsi.  Yang  dimaksud  dengan  fungsi  adalah  lingkungan pekerjaan  yang  terperinci  dalam  hubungannya  secara  keseluruhan.  Funsi-fungsi  ini dinamakan  jabatan.  dengan  katalain  negara  adalah  organisasi  jabatan” (Logemann, 1954). Menurut  Bagir  Manan,  jabatan  adalah  lingkungan  pekerjaan  tetap  yang  berisi fungsi-fungsi  tertentu  yang  secara  keseluruhan  mencerminkan  tujuan  dan  tata  kerja suatu  organisasi.  Negara  berisi  berbagai  jabatan  atau  lingkungan  kerja  tetap  dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara (Manan, 1999). Pada saat badan hukum publik  itu  melakukan  perbuatan-perbuatan  seperti  memuat  peraturan  (r egelin ), mengeluarkan  kebijakan  ( beleid ),  menetapkan  rencana  ( hat  plan ),  dan  keputusan ( beschikking ), kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan yang diatur dan tunduk pada hukum publik. Misalnya dalam hukum privat, ketika badan hukum publik terlibat  dalam  lalu  lintas  atau  perbuatan  keperdataan,  ia  dilekati  dengan  kecakapan hukum yang tunduk dan mengikat diri pada hukum privat.
Kedudukan  Pemerintah  dalam  Hukum  Publik:  Disebutkan  lagi  dalam  perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan. diantara jabatan-jabatan kenegaraan ini ada  jabatan  pemerintahan.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  H.D  van  Wijlk/Willem Konijnenbelt yang mengatakan; “didalam hukum mengenai badan hukum, kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendung hak- hak  kebendaan.  Badan  hukum  melakukan  perbuatan  melalui  organ-organnya,  yang mewakilinya.  Perbedaan  antara  badan  hukum  dengan  organ  berjalan  paralel  dengan perbedaan anatara badan umum dengan organ pemerintahan. Paralelitas perbedaan itu kurang lebih tampak ketika menyangkut hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dari badan umum (yang digunakan oleh organ pemerintahan).
Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang  untuk  melakukan  tindakan  hukum,  namun  jabatan  tidak  dapat  bertindak sendiri.  Jabatan  adalah  fisik.  Perbuatan  hukum  jabatan  dilakukan  melalui  perwakilan, yaitu  pejabat.  Pejabat  bertindak  untuk  dan  atas  nama  jabatan.  Dengan  demikian, kedudukan  hukum  pemerintah  beradasrkan  hukum  public  adalah  sebagai  wakil  dari jabatan pemerintahan.
Keberadaan pemerintahan yang secara teoretik memiliki dua fungsi, sebagai wakil dari jabatan dan badan hukum. Yang masing-masing diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda;  hukum  public  dan  hukum  privat.  Sering  membingungakan  bagi  kebanyakan orang  apalagi  masyarakat  awam.  Kebingungan  ini  sekurang  kurangnya  ada  tiga alasan. Pertama, kesukaran  menentukan  secara  tegas  kapan  pemerintah  bertindak dalam bidang keperdatan, dan kapan pemerintah bertindak dalam bidang public. Untuk meredahkan kebingungan itu adalah dengan membahas kewenangan pemerintah.
Kewenangan Pemerintah: Azas Legalitas, Istilah azas legalitas dalam hukum pidana dinekal  “ nullum  delictum  sine  praevia  lege  poenali ”  (tidak  ada hukum  tanpa  undang- undang),  dan  dikenal  pula  dalam  Hukum  Islam  yang  bertumpu  pada  ayat  “ma  kaana mu’adzibiina  hatta  nab’atsa  rasuula”  (kami  tidak  menjatuhkan  siksa  sebelum  kami mengutus seorang Rasul), yang selanjutnya dari ayat ini melahirkan kaidah hukum islam “tidak ada hukum bagi orang - orang berakal sebelum ada ketentuan nash”.
Azas legalitas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kenegaraan  di  setiap  negara  hukum terutama  bagi  negara-negara  hukum  dalam  sistem  Kontinental.pada  mulanya  azas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Di Inggris terkenal dengan unkapan, “tidak  ada  pajak  tanpa  (persetujuan)  parlemen,  atau  di  Amerika  ada  ungkapan,  “pajak tanpa (persetujuan) parlemen adalah perampokan”. Ini artinya, penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah ada undan-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. Azas ini juga dinamakan dengan kekuasaan undang-undang.
Secara sederhana dapat disimpulkan, bahwa di luar undang-undang di anggap tidak ada hukum atau bukan hukum. Oleh karena itu, undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain, azas legalitas dalam gagasan hukum demokrasi-liberal memliki kedudukan sentral, atau sebagai suatu fundamen dari negara hukum.
Selanjutnya  gagasan  negara  hukum  menuntut  agar  penyelenggaraan  urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Azas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.
Penerapan  azas  legalitas,  menurut  Indroharto,  akan  menunjang  berlakunya “kepastian  hukum”  dan  “kesamaan  perlakuan”.  Kesamaan  perlakuan  terjadi  karena setiap orang yang berada dalam situasiseperti yang ditentukan dalam ketentuan undang- undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang  tersebut.  Sedangkan,  kepastian  hukum  akan  terjadi  karena  suatu peraturan  dapat  membuat  semua  tindakan  yang  akan  dilakukan  pemerintah  itu  dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada asasnya dpat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh  aparat  pemerintahan  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian,  warga  masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Artinya penyelenggaraan pemerintahan
yang  didasarkan  pada  azas  legalitas,  berarti  harus  didasarkan  pada  undang  (hukum tertulis).
Pada  tulisan,  Bagir  Manan  menyebutkan  adanya  kesulitan  yang  dihadapi  oleh hukum  tertulis,  atau  adanya  kelemahan  dalam  hukum  tertulis  ini  berarti  pula  adanya kelemahan dalam azas legalitas.
Meskipun azas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama  dala  setiap  negara  hukum.  Dengan  demikian,  substansi  azas  legalitas  adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.
Dalam  negara  hukum,  yang  menempetkan  azas  legalitas  sebagai  sendi  utama penyelenggaraan  pemerintahan,  wewenang  pemerintahan  itu  berasal  dari  peraturan perundang-undangan.  Seiring  dengan  pilar  utama  negara  hukum,  yaitu  azas  legalitas, maka  berdasarkan  prinsip  ini  tersirat  bahwa  wewenang  pemerintahan  barasal  dari peraturan  perundang-undangan,  artinya  sumber  wewenang  bagi  pemerintah  adalah peraturan  perundang-undanagan.  Secara  teorerik,  kewenangan  yang  bersumber  dari peraturan  perundang-undangan  tersebut  diper oleh  melalui  tiga  cara  yaitu  “atribusi”, “delegasi”, “mandat”:
a. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan undang-undang.
b. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau jabatan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atribusi kepada Badan atau jabatan lainnya.
c. Pada  mandat  yaitu  pemberian  wewenang  oleh  organ  pemerintahan  kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya.
Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan yakni  terkait,  fakulatif  dan  bebas  terutama  dalam  kaitannya  dengan  kewenangan pembuatan  dan  penertiban  keputusan-keputusan  oleh  organ  pemerintahan,  sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.
Meskipun kepada pemerintahan diberikan kewenangan bebas, namun dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas. Baik itu penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang,  maupun pelaksanaan wewenang tunduk pada batas-batas yuridis.
Unsur-Unsur  Tindakan  Hukum  Pemerintah:  Pemerintah  adalah  subjek  hukum, sebagai  pendukung  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban.  Sebagai  subjek  hukum, pemerintah  sebagaimana  subjek  hukum  lainnya  melakukan  berbagai  tindakan  baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak  relevansi  dengan  hukum  dan  oleh  karenanya  tidak  menimbulkan  akibat-akibat hukum. Sedangkan tindakan hukum adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum.
Bila  dikatakan  bahwa  tindakan  hukum  pemerintahan  itu  merupakan  pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat  seperti  kekhilafan,  penipuan,  paksaan,  dan  lain-lain  yang  menyebabkan  akibat- akibat  hukum  tidak  sah.  Muchsan  menyebutkan  unsur-unsur  tindakan  hukum pemerintahan sebagai berikut (Ridwan HR 2014):
a. perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa  maupun  sebagai  alat  perlengkapan  dengan  prakarsa  dan  tanggung jawab sendiri.
b. perbuatan  tersebut  dilaksanakan  dalam  rangka  menjalankan  funsi pemerintahan.
c. pebuatan  tersebut  dimaksudkan  sebagai  sarana  untuk  menimbulkan  akibat hukum dibidang hukum.
d. perbuatan  yang  bersangkutan  dilakukan  dalam  rangka  pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.
Apakah  Kebijakan Pejabat Publik  Dapat  Dikriminalisasi  Melalui Hukum Pidana; Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tinakan hukum individu maupun pemerintah harus berdasarkan perdasarkan pada peraturan  perundang-undangan  yang  beralaku  atau  setiap  tindakan  hukum  individu maupun pemerinta harus berdasarkan kewennagan yang diberikan oleh undang-undang, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan yang berlaku.
Dalam  perspektif  hukum  administrasi  negara,  tindakan  hukum  pemerintah  itu selanjutnya  dituangkan  dalam  dan  dipergunakan  beberapa  instrument  hukum  dan kebijakan  seperti,  peraturan  perundang-undangan  (r egeling ),  peraturan  kebijakan ( beleidsregel ), dan keputusan ( beschikking ).
Seperti  yang  disebutkan  diatas  mengenai  asas  legalitas,  bahwa  dalam  tidak  ada perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  jika  tidak  ditentukan  terlebih dahulu dalam perundang- undangan. Biasa dikenal dengan “ nullum delictum nulla poena sinepraivie  lege ”  (tidak  ada  delik,  tidak  ada  pidana  tanpa  peraturan  terlebih  dahulu). Artinya  dalam  hukum  pidana  tidak  mengatur  atau  mengenal  kebijakan  atau  sebuah kebijakan puclik dalam hukum pidana tidak dapat dipidanakan. Akan tetapi, dalam hukum pidana  juga  dikenal teori condition  sine  qua  non atau  teori ekuivalensi, bahwa  yang dikatakan  dalam  teori  ini  adalah  musebab  dari  suatu  keadaan  yang  dilarang.  Menurut teori ini, setiap syarat adalah sama nilainya.
Jadi setiap perbuatan atau tindakan hukum pemerintah, diluar dari rambu-rambu hukum  yang  telah  ditentukan  atau  patut  diduga  melwan  hukum  dan  atau  melanggar hukum, yang mengatas namakan negara yang berlindung dibalik kekuasaanya, membuat kebijakan  (yang  berhubungan  dengan  percepatan  sebuah  anggaran  dari  APBD  atau
APBN) yang bisa merugikan negara atau masyarakat umumnya (missal; korupsi, TPPU dll) adalah sebab yang dapat dipidanakan.
Kemudian dalam
teori fautes personalles, dan fautes de services. Pertama, teori fautes personalles yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak  ketiga  (masyarakat  pada  umumnya)  itu  dibebankan  kepada  pejabat  yang  karena tindakannya  itu  telah  menimbulkan  kerugian.  Berdasarkan  teori  ini,  beban  tanggung jawab  ditujukan  pada  pejabat  selaku  pribadi  yang  mengeluarkan  kebijakan. Selanjutnya, fautes de services,  yaitu  teori  yang  menyatakan  bahwa  kerugian  terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada institusi dari pejabat yang bersangkutan. Teori yang kedua ini beban tanggung jawab ditujukan kepada instansi dari pejabat tersebut.
Jadi, pejabat yang bertindak sebagai wakil dari jabatan, yang melakukan perbuatan atau  pun  tindakan  dan  atas  nama  jabatan.  meskipun  mempunyai  kebebasan  dalam melaksanakan  sesuatu  tugas  yang  dibebankan  kepadanya,  namun  ia  tidak  dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya (secara administrasi) baru setelah itu melalui jalur pidana.

## 4. Kesimpulan
Dalam hukum pidana, pada  prinsipnya  kebijakan  pejabat  public  tidak  dapat dikriminalisasikan  atau  dijadikan  sebagai  delik  kejahatan.  Namun,  masalah kebijakan pejabat  publik public,  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  diatas, bila dikatakan  bahwa  tindakan  hukum  pemerintahan  itu  merupakan  pernyataan  kehendak sepihak  dari  organ  pemerintahan  dan  membawa  akibat  pada  hubungan  hukum  atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti  kekhilafan,  penipuan,  paksaan,  dan  lain-lain  yang  menyebabkan  akibat-akibat hukum tidak sah. Dengan dasar pertimbangan analisa yang jauh dari sempurnah penulis menyimpulakan,  bahwa dapat  dikriminalisasikan  jika  perbuatan  tersebut  benar-benar terindikasih ada pelanggaran atau melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum.
Sebagaimana Prajudi Atmosudirdjo (Atmosudirdjo, 1981) menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:
a. Efektivitas , artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan.
b. Legimitas, artinya  kegiatan  administrasi  negara  jangan  sampai  menimbulkan heboh  oleh  karena  tidak  dapat  diterima  oleh  masyarakat  setempat  atau lingkungan yang bersangkutan .
c. Yuridikitas ,  adalah  syarat  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan  para  pejabat daministrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas.
d. Legalitas, adalah  syarat  yang  menyatakan  perbuatan  atau  keputusan administrasi  negara  yang  tidak  boleh  dilakukan  tanpa  dasar  undang-undang (tertulis) dalam arti luas; bila sesuatu dijalankan dengan dalih “keadaan darurat”,
maka kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian; jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat kepengadilan.
e. Moralitas adalah  salah  satu  syarat  yang  paling  diperhatikan  oleh  masyarakat; moral  dan  ethic  umum  maupun  kedinasan  wajib  dijunjung  tinggi;  perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, dan sebagainya wajib dihindarkan .
f. Efisiensi wajib  dikejar  seoptimal  mungkin;  kehematan  biaya  dan  produktifitas wajib diusahakan setinggi-tingginya .
g. Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk
mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya .
Oleh karna itu,kesimpulan mengenai kriminalisasi kebijakan pejabat publik dalam hukum pidana bisa dilihat dari beberapa aspek; (a). Pembatasan kriminalisasi; (b). Standar pembuktian; (c). Perlindungan hukum; (d). Perbedaan kesalahan administratif dan tindak pidana; (e). Penerapan asas legalitas; dan (f). Tujuan dari kriminalisasi haus jelas. Secara keseluruhan, kriminalisasi kebijakan pejabat publik dalam hukum pidana harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Ini untuk, memastikan bahwa  pejabat  publik  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  efektif  bahkan  tanpa kekhawatiran  tidak  semestinyaakan  resiko  pidana,  sementara  tetap  memungkinkan penegakan hukum dan keadilan atas tindakan yang benar-benar melawan hukum.

## 5. Daftar Pustaka
Abdul  Wahab,  S.  (2001). Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara . Bumi Aksara.
Adji,  I.  S.  (2010).  Tindak  Pidana  Korupsi  UNCAC  2003:  Beberapa  Catatan  Perubahan dalam Perspektif. In Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI . Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI.
Arsyad, J. H. (2013). Korupsi dalam perspektif HAN . Sinar Grafika.
Atmasasmita, R. (1984). Bunga Rampai Kriminologi . Rajawali.
Atmasasmita, R. (2013). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi . Rafika Aditama.
Atmosudirdjo, P. (1981). Hukum Administrasi Negara . Ghalia Indonesia.
Damang. (2020, September). Meluruskan MAkna Kriminalisasi . Negarahukum.Com.
Effendy,  M.  (2012). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana:  Perkembangan  dan  Isu-Isu  Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi . Referensi.
Haliman. (2006). Hukum Pidana Syari’at Islam . Bulan Bintang.
HR, R. (2014). Hukum Administrasi Negara . Rajawali Pers.
Logemann. (1954). Over The Theorie van een Stelling StaatsrechtOver The Theorie van een Stelling Staatsrecht . Saksama.
Manan, B. (1999). Pengisian jabatan Presiden Melalui (dengan) Pemilihan Langsung .
Manan,  B.,  &  Magnar,  K.  (1997). Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia . Alumni.
MD, M. M., & Marbun. (1997). Pokok-Pokok Hukmu Administrasi Negara . Liberty.
MediaNeliti. (2023). Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi . Media Neliti.
Nugroho, R. (2008). Public Polcy . elex media komputindo.
Prasetyo, T. (2013). Kriminalisasi dalam Hukum Pidana . Nusa Media.
Rasjidi, L., & Rasjidi, L. S. (2009). Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum .
Saleh,  R.  (1983). Hukum  pidana  sebagai  konfrontasi  manusia  dan  manusia .  Ghalia Indonesia.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik . CAPS(center Of Academic Publishing Service).
Zaidan, M. A. (2016). Kebijakan Kriminal . Sinar Grafika.
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.