Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                              Vol. 6 No.2 Desember 2021

## Bela Negara Dalam Perspektif Islam
Taufikurrahman, Megawati Fajrin
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” jatim Institut Agama Islam Nazhatut Tullab Sampang
Email: Taufik.100493@gmail.com megawatifajrin03@gmail.com
Abstrak:
Bela  Negara  merupakan  tekad  bersama  untuk  menjaga,  merawat  Negara kesatuan  hingga  melawan  koloniasme  dari  bentuk  apapun,  dari  perang  fisik sampai ideologis, dengan ditetapkan pancasila dan UUD 45 sebagai pilar ideologis Negara Indonesia,  bertujuan untuk membentengi dari transformasi ideology luar masuk  pada  prinsip  konsepsi  Pancasala,  karena  Pilar-pilar  tersebut  sudah  final dari  para  leluhur  untuk  dijadikan  pedoman  ketika  mengalami  tantangan  dari perubahan  zaman.  Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  yaitu:  pertama, bagaimana konsepsi bela Negara menurut Islam? Kedua, bagaimana menerapkan bela Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sedangkan metode yang dipakai  menggunakan  pendekatan  Content  analysis  Semiotic  dengan menggunakan  ayat-ayat  Al-Quran  sebagai  data  primer  dalam  menjelaskan variable-variable.  Setelah  dilakukan  kajian  secara  mendalam  ditemukan  bahwa Bela Negara sepaham dengan perspektif Al-Quran, dengan adanya Pancasila yang luhur  dan  dirumuskan  oleh  Soekarno  dengan  persetujuan  para  Ulama  di  masa dulu,  terlebih  di  masa  Nabi  Saw.  Ada  piagam  Madinah  sebagai  tauladan kemaslahatan warga Negara. disamping itu bela Negara di Indonesia sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh islam, dari sistem musyawarah, keadilan, dan kebebasan  dengan  kode  etik  yang  harus  dipatuhi,  tapi  kemudian  yang  menjadi masalah  adalah  seringkali  di  lapangan  tidak  se  ideal  konsepsi  teoritis,  masih banyak  penyimpangan  atas  nama  bela  Negara,  perlu  adanya  pendekatan persuasive  dalam  ranah  pendidikan,  politik  dan  kebudayaan  untuk  tetap menjunjung nilai yang mendukung terhadap kesucian bela Negara.
Kata-kata kunci: Bela Negara, Konsep islam dan NKRI

## Abstract:
Defending the State is a collective determination to maintain, care for the unitary State to fight against colonialism of any form, from physical to ideological war, with Pancasila  and  the  1945  Constitution  stipulated  as  the  ideological  pillars  of  the Indonesian  State,  aiming  to  fortify  from  outside  ideological  transformations  into the  principles  of  the  Pancasila  conception,  because  These  pillars  have  been  final from  the  ancestors  to  be  used  as  guidelines  when  experiencing  challenges  from changing times. The formulation of the problem in this study are: first, how is the conception of defending the State according to Islam? Second, how to implement State  defense  in  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia?  Meanwhile,  the method used is a Content analysis Semiotic approach by using verses of the Koran
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                              Vol. 6 No.2 Desember 2021
as primary data in explaining the variables. After an in-depth study, it was found that State Defense agrees with the perspective of the Al-Quran, with the existence of the noble Pancasila and was formulated by Soekarno with the approval of the Ulama  in  the  past,  especially  during  the  time  of  the  Prophet.  There  is  a  Medina charter as an example for the benefit of citizens. Besides that, defending the State in Indonesia is in accordance with the values promoted by Islam, from a system of deliberation, justice, and freedom with a code of ethics that must be obeyed, but then  the  problem  is  that  often  in  the  field  it  is  not  as  ideal  as  the  theoretical conception, there are still many deviations. in the name of defending the State, it is necessary  to  have  a  persuasive  approach  in  the  realm  of  education,  politics  and culture  to  continue  to  uphold  values  that  support  the  sanctity  of  defending  the State.
Keywords : State Defense, Islamic Concepts and the Unitary State of the Republic of Indonesia
Pendahuluan
Pada  umumnya  bela  Negara  adalah  kewajiban  setiap  warga  yang bertujuang  untuk  menunjukkan  idealisme  nasionalis,  mempertahankan  satu kesatuan  dari  internal  dan  ekstenal  Negara,  sehingga  ketangguhan  suatu  bangsa sangat  berkaitan  dengan  kualitas  warganya  sebab  kalau  sudah  berkaitan  dengan Negara,  maka  menjadi  keharusan  untuk  ikut  serta  memperjuangkan  idealisme bangsa. Meskipun kemudian banyak sekali terjadi konflik berkaitan dengan SARA di  berbagai  tempat  Indonesia,  seperti  kerusuhan  yang  terjadi  di  wilayah  Papua antara Militer Indonesia dengan kelompok saparatis bersenjata di sana, lebih luas lagi antar masyarakat sering kali bentrok dengan lainnya, hanya karena perbedaan pilihan  politik  hingga  menimbulkan  kerusuhan.  Padahal  warga  Negara  wajib membela  ketika  muncul  ancaman  kepada  Negara,  baik  secara  structural  wilayah ataupun ideology yang mempengaruhi kedamaian rakyat di dalamnya 1
Dalam  hal  ini,  patut  menjadi  refleksi  bersama  untuk  tidak  melakukakn tindakan  yang  mencinderai  rasa  nasionalisme  dalam  diri  masyarakat,  perbedaan organisasi  kemasyarakatan  dan  berbagai  agama  di  Indonesia  seringkali  menjadi hal  kerusuhan,  padahal  kebinekaan  tersebut  adalah  karunia  Allah  Swt.  Untuk menyukurinya  dan  memaknainya  sebagai  rahmat  bagi  bangsa  yang  besar  ini. sebagaimana  firmanNya  “Kami  j adikan  manusia  itu  bersuku-suku,  berbangsa- bangsa  untuk  saling  mengenal  satu  sama  lain”(al -Hujrat:  13).  Ditambah  lagi dengan berkembangnya teknologi, maka banyak berseleweran berita Hoaks dalam platform  digital  sehingga  banyak  masyarakat  yang  cepat  percaya  tanpa  difilter terlebih dahulu, hingga menimbulkan banyak sekali kegaduhan.
Berbicara  bela  Negara  dalam  Al- qur’an  secara  tegas  memang  tidak  ada kebanyakan  redaksi  ayat  menggunakan Jihad  fii  sabilillah  (Jihad  dijalan  Allah), namun  dalam  hal  ini  pentingnya  membangun  suatu  Negara  yang  baik  adil,  dan makmur  disebutkan  dalam  Q.S.As- Saba’:  15  yang  begitu  sanggat  jelas  .  rasanya mustahil  terjadi  jika  tanpa  disertai dengan  kecintaan  suatu bangsa  dengan  tanah
1 Agus Subagyo, Bela Negara; Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 1-2.
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                              Vol. 6 No.2 Desember 2021
airnya  atau  dengan  kata  lain  jihad  atau  kesungguhan  dari  rakyat  dan  para pemimpin untuk membela Negara. 2
Kewajiban bela Negara sebagaimana yang sudah tertulis dalam UUD 1945 pasal  27  ayat  (3)  menyatakan  bahwa” tiap-tiap  warga  Negara  berhak  dan  wajib ikut  serta  dalam upaya  pembe laan  Negara” .   Dengan  ini  ketentuan  ini  ditafsirkan secara  luas  sehingga  upaya  pembelaan  Negara  tidak  semata-mata  melatih  dan menyiapkan warga Negara secara militer sebagaiman yang sudah tercantum dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara dan sistem pertahanan yang yang dianut Indonesia yaitu sistem pertahanan rakyat semesta (SISHANRATA). 3
Ulama  terdahulu  mencontohkan  bagaimana  menjadi  warga  Negara  yang baik,  dengan  mempertahankan  dan  melawan  dari  serangan  kolonialisme,  hal tersebut  bisa  dilihat dari  dikeluarkannya  resolusi  jihad  oleh  KH.  Hasyim  Asy’ari untuk mengobarkan semangat umat islam  dalam mempertahankan tanah air dan bangsanya,  yang  isinya  sebagai  berikut: “Berperang  menolak  dan  melawan pendjadjah  itoe  Fardloe  ‘ain  (jang haroes dikerdjakan  oleh tiap-tiap  orang  Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak  lingkaran  94  km  dari  tempat  masoek  dan  kedoedoekan  moesoeh.  Bagi orang-orang  jang  berada  di  loear  djarak  lingkaran  tadi,  kewadjiban  itu  djadi fardloe kifajah (jang tjoekoep, kalaoe dikerdjakan sebagian sadja)”. 4
Bela Negara adalah kewajiban konstitusional bagi warga Negara Indonesia, dengan  mengerahkan  kemampuan  sepenuhnya  demi  keutuhan  Negara, sebagaimana  perkataan  mahfudh  MD  bahwa  warga  Negara  harus  memiliki nasionalisme  tinggi,  rasa  tersebut  sebanding  dengan  hak-hak  yang  diberikan kepada mereka, termasuk ketentraman, kedamaian dan penyedian fasilitas Negara, maka menjadi kewajiban untuk berkorban bagi terselenggara dan keterlangsungan Negara,  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  27  ayat  (3)  UUD  1945,  tentang kewajiban warga Negara membela Negara. 5
Secara  sederhana,  perjuangan  semua  komponen  bangsa  untuk mempertahankan dan merawat kedamaian Negara adalah bentuk dari jihad dalam dimensi  yang  luas.  Sebab  keterikatan  agama  sebagai  isi  dan  Negara  sebagai wadah,sangat dekat secara historis, sebagai wadah menjadi sangat esensial untuk melindungi  ketentraman  dari  bangsa-bangsa  lain,  dengan  menciptakan  keadilan dan kesejahteraan rakyat di dalamnya.
Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  menggali  lebih  dalam  terkait  perspektif islam mengenai bela Negara, baik secara teoritas dan penerapannya di kehidupan bermasyarakat, hal tersebut butuh adanya kemurnian asumsi untuk menghindari perspektif  keliru  yang  berdampak  negative  kepada  perilaku  masyarakat  muslim sebagaiwarga Negara mayoritas di Indonesia, selaras dengan perkataan Muhadjir Efendi yaitu bela Negara dimaksudkan untuk membentengi diri dari paham-paham radikal yang menyimpang dari ajaran-ajaran islam. 6 B
2 AbdulMustaqim, “Bela Negara dalam Perspektif Al - Qur’an (Sebuah Transformatif Makna Jihad)”, Analisis, Vol. XI, Nomor 1, Juni 2011. hlm 111
3 Sri  Indriyani  Umra,”  Penerapan  Konsep  Bela  Negara,  Nasionalisme  atau  Militerisasi  Warga Negara”, lex renaissance No. 1 vol 4 Januari 2019, hlm 166
4 https://nu.or.id, diakses pada 21 Desember 2021
5 Moh.Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu , RajawaliPress, Jakarta, 2009, h. 247
6 https://www.kemenkopmk.go.id, diakses pada tanggal 22 Desember 2021.
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                              Vol. 6 No.2 Desember 2021
Berdasarkan pada uraian pada latar belakang di atas, mengerucut menjadi fokus  pada  pembahasan  ini  adalah: Pertama, bagaimana  konsep  bela  Negara menurut  perspektif  islam  dan  implementasinya  di  Negara  Indonesia? Kedua, apakah bela Negara bisa dilakukan jika berhadapan dengan sesama muslim?

## Metode penelitian
Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan Semiotic  Analysis bersifat  kualitatif  yang  dipengaruhi  oleh  paradigma  naturalistik-interpretatif. 7 Analisis isi (content analysis) pada awalnya berkembang dalam bidang surat kabar yang  bersifat  kuantitatif.  Pelopor  analisis  isi  adalah  Harold  D.  Lasswell,  yang memelopori  teknik  symbol  coding,  yaitu  mencatat  lambang  atau  pesan  secara sistematis,  kemudian  diberi  interpretasi. 8 Baru  kemudian  digunakan  dalam penelitian kualitatif dengan adanya terobasan keluarnya konsep-konsep dari teks untuk  diinterpretasikan  pada  realitas,  dengan  obyek  peristiwa  atau  manusia  itu sendiri. 9
Dalam  Kajian  Islam,  pendekatan  semiotika  pernah  dilakukan  oleh Muhmmad  Arkoun,    lewat  kajiannya  ia  berupaya  melihat  setiap  teks  dalam konteksnya  masing-masing.  Karena  teks  al-Qur'an  tidak  hanya  bisa  dilihat  dari individualitasnya,  teks  selalu  berada  dalam  jaringan  terbuka  yang  merupakan infinitas tertinggi bahasa dan terstruktur terus-menerus. Al-Qur'an telah berdialog dengan  realitas,  menciptakan  perubahan  makna  yang  ditransformasikan  dari makna  linguistik  dalam  bahasa  Arab  kepada  makna  baru,  dengan  demikian  teks telah  merekonstruksi  dan  mentransformasikan  sistem  budaya  tempat  ia sebelumnya terbentuk. 10

## Islam dan Bela Negara
Secara  konseptual  Islam  tidak  merumuskan  syarat  sempurna  sebuah Negara,  tapi  bisa  dilihat  dalam  historis  kepemerintahan  munculnya  piagam Madinah  menjadi  salah  satu  hal  istimewa,  karena  keberlangsungan  demokrasi pada  masa  itu  sungguh  sangat  menakjubkan  tanpa  konsepsi  utuh,  Nabi Muhammad  Saw.  Melepaskan  belenggu  perbudakan  dan  hukum  sama  rata  di antara  muslim  dan  non  muslim,  dengan  berlandaskan  hidup  tenang,  aman  dan damai dalam bingkai Negara kesatuan. Disebutkan dalam banyak redaksi Al-Quran istilah Jihad Fi Sabilillah (jihad di jalan Allah). 11 makna jihad juga berarti totalitas kemampuan  manusia  guna  mendapatkan  sesuatu  yang  diinginkan  dan  menolak sesuatu yang dirasa benci olehnya. 12
Pada  masa  awal  klassik  Islam,  umat  Islam  di  bawah  pimpinan  Nabi Muhammah  Saw,  membentuk  kesatuan  hidup  bersama  dengan  golongan  lain
7 Cresswell, John W, Research Design: qualitative, quantitative and mixed method approaches , SAGE Publications, 1994, h. 4
8 Imam  Suprayogo,  Tobroni, Metodologi  Penelitian  Sosial-Agama ,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2001, h. 6
9 Arif  Budiono, Penafsiran  Al-Quran  melalui  pendekatan  Semiotika  dan  Antropologi  (Telaah Pemikiran Muhammad Arkoun ), Miyah Vol.XI No.02 Agustus 2015 hal. 281
10 Ibid, h. 306
11 Abdul  Mustaqim ”Bela  Negara  dalam  perspektif    Al - Quran  (Sebuah  transformasi  Makna  Jihad)”. Jurnal Studi Keislaman, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, h. 110.
12 Shaheed Abdullah  Azzam, Jihad Adab dan Hukumnya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), h.11
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                              Vol. 6 No.2 Desember 2021
berdasar  Piagam  Madinah.  Umat  Islam  Indonesia,  pada  Zaman  modern membentuk  kesatuan  hidup  bersama  juga  dengan  pemeluk  lain,  berdasarkan Undang-Undang  Dasar  1945.  pelaku  utama  pembentuk  kedua  kesatuan  hidup adalah umat Islam. 13
Ada banyak sekali suku, budaya, dan agama yang berada di Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan keinginan untuk merdeka dibingkai dalam satu  kesatuan  republik  Indonesia,  mengaharapkan  ketenangan  jiwa  dalam menjalankan  hidup  dan  ibadah  masing-masing,  tentu  karena  warga  Negara mengambil  hikmah  bahwa  perbedaan  dari  segala  hal  ada  rahmat  bagi keberlangsungan  bangsa  besar  ini,  bertolak  belakang  apabila  warga  menjadikan perbedaan  sebagai  landasan  untuk  saling  membenci,  hal  ini  sungguh  sangat menciderai kehidupan berbangsa, serta tidak sesuai dengan perintah Allah Swt. 14 Yang menginginkan agar saling mengenal satu dengan yang lainnya.
Dalam suatu khutbah Nabi Muhammad Saw. pernah mengatakan tiada yang lebih  baik  antara  orang  arab  dengan  lain  arab,  yang  berkulit  merah  dengan  yg hitam,  melainkan  ketaqwaannya  kepada  Allah  Swt.  Sehingga  mereka  tidak  saling membenci dan saling menghina. 15 namun konsep jauh lebih luas diterapkan oleh beliau, Dengan ditetapkan piagam madinah sebagai undang-undang konstitusional di Madinah, bukan hanya soal perbedaan kulit bahkan agama pun masuk sama rata dalam pada masa beliau, dengan komitmen yang sama yaitu membangun Negara utuh dan aman dari kebencian sesama warga Negara.
Syekh Abdul ‘Aziz al - ’Iwadly pernah berkata: “Islam merupakan agama yang mengatur  kehidupan  yang  damai  antaranak  bangsa.  Syariat  Islam  menganjurkan agar  para  pemeluknya  senantiasa  menjaga  kehormatan  manusia  dan  saling bekerjasama  satu  sama  lain”. 16 Dengan  ini  beliau  dengan  tegas  menyampaikan bahwa  umat  islam harus bergandengan  tangan  untuk  menjaga  dan bekerja  sama menumbuhkan toleransi dan membina kerukunan antar suku dan umat beragama.
Tujuan  utama  jihad  dalam  Islam,  adalah  membela,  memelihara  dan  serta meninggikan  agama  Allah  Swt.  Kemudian  membolehkan  perang  dengan  alasan tertentu,  termasuk  menolak  kedzaliman,  serta  menjamin  kemerdekaan  bertanah air, dan serta menjamin memeluk masing-masing agama. 17 dan menjalankan ritual agama  masing-masing  pada  kesatuan  bangsa,  tanpa  dihantui  rasa  takut  akan diperlakukan  secara  jahat  dan  menanamkan  rasa  nasionalisme  sejak dini. Hal  ini
13 Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  Dan  Undang-Undang  Dasar  1945  :  Kajian  Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk , (Cet. I; Jakarta: UI Press,1995), h. 178.
14 QS Al-Hujurat [49]: 13
15 Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad Juz 5 Nomor Hadits 411, al- Baihaqy  dalam  Syu’abu  al -Iman,  Juz  4,  Nomor  Hadits  289,  Al-Thabrany  dalam al-Ausath Juz  5, Nomor Hadits 86, dan Nomor 4749, Al-Haitsamy dalam Majma’ al -Zawaid , juz 8 nomor hadits 84. Ath-Thabrani  memberikan  catatan  kaki  bahwa  al-Bazar  yang  menjadi  salah  satu  perawinya adalah perawi shahih.
16 Maqalah yang disampaikn beliau berjudul al-Qawa ’id al -Kulliyyah dan disampaikan dalam sebuah kegiatan al- Mu’tamar al -Shahafy li Nadwati Tathawwuri al-Ulum al-Fiqhiyah al- Tsaniyata ‘Asyara , yang diselenggarakan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Mesir, dan bertemakan “Fiqhu Ru-yati  al- ’Alam  wa  al - ’ Isy  fihi:  Al-Madzahib  al-Fiqhiyyah  wa  al-Tajarub  al- Mu’ashirah” ,  yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2013 M
17 Muallibunsu  Syam  Muhammad, Motivasi  Perang  Sabil  di  Nusantara, (Ciputat:  Media  Madani, 2013), h. 38
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                              Vol. 6 No.2 Desember 2021
berkaitan  dengan  penumbuhan  rasa  nasionalisme  melalui  lagu  yang  diajarkan  di sekolah-sekolah  dasar,  serta  diwajibkannya  materi  PKN  sebagai  urgensi  bela Negara sebagai , hal tersebut dilakukan agar siswa mengetahui secara mendalam tentang  betapa  hebatnya  Jihad  dalam  mengawal  keberlangsungan  agama  dan Negara.
Jika jihad sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, otomatismiumat islam secara otomatis akan tenang ketika melaksanakan shalat, menunaikan zakat, serta  melangsungkan  pembelajaran  tanpa  khawatir  ada  kejadian  yang  tidak diinginkan. 18 Maka  ketika  sudah  mengkhawatirkan  serta  dapat  mengancam  jiwa raga  warga  Negara,  wajib  untuk  melawan  hal  tersebut  demi  menjaga  stabilitas Negara,  juga  berlaku  di  Negara  Indonesia  yang  mayoritas  di  dalamnya  adalah beragama islam, perlu kiranya untuk segenap muslim dan non muslim memupuk rasa  nasionalisme  dan  mengalahkan  egoisme  diri  demi  memperjuangkan  dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selanjutnya  memberikan  pendapat  mengenai  tafsiran  QS.  Al-Baqarah  (2): 216,  yaitu  wajib  jihad  bagi  orang  islam  ketika  sudah  sampai  ke  wilayah  islam, ditambah dengan pendapat Az-Zuhri bahwa setiap muslim wajib melakukan jihad, baik  yang  berada  dalam  zona  perang,  ataupun  di  luar  zona  perang,  dan  jika dimintai  bantuan  wajib  membantu  dan  apabila  diminta  untuk  berperang  maka harus  ikut  berperang,  tetapi  jika  tidak  diperlukan  maka  boleh  meninggalkan. 19 Ketika seorang muslim berada pada zona perang menjadi fardhu ‘ain baginya, dan pada saat itu musuh sudah tidak dihindari maka menjadi kewajiban baginya untuk berperang. 20 guna  mengusir  mereka  dari  tanah  air  dan  tetap  mempertahankan keutuhan negerinya.

## Bela Negara Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1945 yang melihat  warganya  relatif  lebih  majemuk  atau  pluralik  ada  yang  muslim,  yang Katholik,  yang  protestan,  yang  hindu,  yang  budha  dan  yang  aliran  kepercayaan. Dirumuskanlah  UUD  1945  sedemikian  rupa  yang  dapat  mengakomodasi  semua penganut keyakinan agama tersebut, terciptanya persatuan, kesatuan, kerukunan dan keamanan seluruh warga negara Republik Indonesia.
Dalam  satu  wilayah  yang  dihuni  banyak  orang,  kemajemukan  atau pluralitas  merupakan  sebuah  realitas.  Demikian  halnya  wilayah  Madinah,  ketika Muhammad SAW sebagai nabi sekaligus menjadi kepala negaranya, selama kurang lebih  13  tahun.  Beliau  menghadapi  warga  Madinah  yang  majemuk  atau  pluralik, termasuk  dalam  keyakinan  keagamaan.  Ada  yang  muslim,  yang  musyrik  dan Yahudi.  Tidak lama  sesudah  Hijrah  ke  Madinah,  Nabi  Muhammad  SAW  membuat suatu Piagam politik untuk kehidupan bersama di Madinah yang dihuni berbagai macam  golongan.  Ia  memandang  perlu  meletakkan  aturan  pokok  tata  kehidupan
18 Ibid, h. 9
19 Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Penerjemah M. Abdul Ghaffar, dkk (Bogor: Pustaka Imam Assyafi’I, 2004) h. 416
20 Saleh Alfauzan, Fiqih Sehari-hari, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) h. 357
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                              Vol. 6 No.2 Desember 2021
bersama  di  Madinah,  agar  terbentuk  kesatuan  hidup  di  antara  seluruh penghuninya. 21
Islam  juga  telah  mengatur  masalah  kehidupan  bernegara  atau  sistem politik.  Namun  ada  sebagian  pakar  seperti  ‘Ali  ‘Abdur  Raziq  dan  Taha  Husain berpendapat  bahwa  Islam  tidak  ada  kaitannya  sama  sekali  dengan  urusan kenegaraan,  karena  Nabi  Muhammad  diutus  tidak  pernah  dimaksudkan  untuk mendirikan  dan  mengepalai  suatu  Negara. 22 Akan  tetapi  selayaknya  ada  telaah political  historis kepada  perjalanan  kehidupan  Beliau,  dengan  tidak mengesampingkan sisi kenabiannya, salah satunya dengan ditetapkannya piagam madinah  yang  berisi  macam-macam  memorandum  politik  untuk  melakukan kesepakatan  dalam  kesadaran  bermasyarakat  dan  bernegara,  dengan  sistem demokrasi dengan cara membolehkan non muslim untuk tinggal di  madinah dan mendapat perlindungan yang sama dari Pemerintah Negara.
Jihad  dalam  konteks  kenegaraan  di  Indonesia  menjadi  konsepsi  yang dinamis; lepas dari keterikatan waktu, sebab relevansi jihad sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman pada masanya. Penulis menyimpulkan jihad menjadi dua  bagian: pertama, mempertahankan  nilai  sakralitas  bersama  sebagaiman berikut, al-muhafadhah alam al-ittihad (persatuan), as-syura (bermusyawarah), al- adalah  lada  al-ahkam (sama  rata  di  depan  hukum), al-amni (rasa  aman), al- hurriyah ma’a Mas’uliyah (kebebasan bersuara dengan tanggung jawab), serta lain sebagainya.  Maka  bila  kita  menjaga  dan  tetap  mempertahankan  dan memperjuangkan  nilai-nilai  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  secara otomatis  Negara  akan  terlepas  dari  serang  internal  dan  eksternal  lainnya.  Nilai tersebut akan diuraikan sebagaimana berikut:

## Keadilan Dalam Hukum
Keteraturan  hidup  berdasarkan  norma  dibangun  berdasarkan  ketaatan terhadap hukum yang melingkupinya, baik hukum agama, sosial, dan negara. Plato mendeﬁnisikan hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan posif yang terorganisir atau  terformulasi,  mengikat  pada  keseluruhan  individu  dalam  Negara. 23 Sejak Indonesia merdeka kehadiran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjadi penyeimbang  dalam  mengarungi  berbagai  rintangan  dan  tantangan  yang  ada, menjadi rujukan nilai-nilai positif pada penerapan Negara yang ideal.
Keadilan menjadi nilai penting, dalam membangun pondasi Negara menjadi bangsa yang menjunjung tinggi integritas seseorang dan menjaga harkat martabat dengan  menghadirkan  keadilan  di  tengah-tengah  keaneka  ragaman  bangsa, sebagaimana peringatan Allah Swt. Kepada Nabi Dawud untuk berlaku adil ketika memutuskan  suatu  perkara,  karena  modal  seorang  pemimpin  adalah  menjaga hawa nafsu untuk tidak melakukan hal-hal buruk kepada sesuatu yang berkaitan dengan warga Negara. 24
21 Lihat  Muhammad  Jamal al-Din  Surur,Qiyam  al-Dawlal  al-  'A  rabiyah  al-Islamiyyah  Fi  Hayati Muhammad Saw , (Al-Qahirah : Dar al-Fikral al-`Arabiy, 1997), h. 95.
22 Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Sejarah Pemikirannya (Jakarta: UI Press, 1993),  h.  1.  Lihat  pula  John  L.  Esposito  dan  John  Voll,  Demokrasi  di  Negara-negara  Muslim: Problem dan Prospek (Bandung:  Mizan, 1999), h. 2.
23 Herman  Bakir, Filsafat  Hukum:  Desain  dan  Arsitektur  Kesejarahan ,  Bandung:  Reﬁka  Aditama, 2007, h. 175.
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                              Vol. 6 No.2 Desember 2021
Hart mengemukakan, bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan  dan  kedaksetaraan. 25 Perspektif  ini  memberikan  gambaran  tentang betapa  pentingnya  kesetaraan  dalam  menciptakan  hukum  yang  ideal, menghadirkan rasa keadilan tentu akan membuat hukum terombang-ambing, akan tetapi berbeda ketika Negara menghadirkan kesetaraan sehingga asumsi negative dari warga Negara melebur dalam alur keadaaan positif hukum di Negara. Karena harus  diakui  bahwa  hukum  yang  adil  memberikan  rasa  nyaman  dalam memutuskan  suatu  perkara  penting,  sehingga  integritas  berkenaan  dengan lainnya,  tentu  kecenderungan  idealism  yang  tidak  mungkin  tergadaikan  demi penegakan hukum. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan. 26
Merawat Persatuan Dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika
Pancasila  adalah  pilar  ideologis  bangsa  Indonesia,  sebagai  pegangan  bagi warga  Negara  dalam  berbangsa  dan  bernegara,  Salah  satu  sila  ke-tiga  adalah persatuan Indonesia, memberikan arahan untuk selalu mengedepankan persatuan dalam perkara yang berhubungan dengan kesatuan Republik Indonesia, termasuk di  dalamnya  wajib  untuk  ikut  serta  membela  Negara,  terbakar  hatinya  dalam memperjuangkan tanah air tercinta.
Islam adalah salah satu agama di Indonesia. Bukan hanya bagi penganutnya saja,  tetapi  juga  bagi  seluruh  umat  manusia.  Islam  tidak  mempermasalahkan perbedaan yang ada. Allah memerintahkan semua manusia untuk berpegang teguh kepada  agama  Allah  agar  mendapatkan  petunjuk  dalam  menjalani  kehidupan sehari-hari  dan  melarang  saling  memusuhi  manusia  lainnya.  Salah  satu  landasan Negara  Indonesia  dalam  menjalani  kehidupan  adalah  Pancasila.  Pancasila digunakan  sebagai  dasar  untuk    mengatur  pemerintahan  atau  penyelenggaraan Negara. 27 Bersatu diartikan sebagai kepekaan rasa satu dengan lainnya, sehingga segala perbedaan bisa dihilangkan dengan menghindari kekacauan dalam menjalin hubungan kemasyarakatan.
Allah  berfirman “Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan -mu yang  telah  menciptakan  kamu  dari  seorang  diri,  dan  dari  padanya  Allah menciptakan  isterinya;  dan  dari  pada  keduanya  Allah  memperkembang  biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)  nama-Nya  kamu  saling  meminta  satu  sama  lain,  dan (peliharalah)  hubungan  silaturrahim.  Sesungguhnya  Allah  selalu  menjaga  dan mengawasi kamu.” (QS. al -Nisa (4):1). Kutipan ayat di atas, menggunakan kata سانلا yang bermakna manusia, tidak hanya  ditujukan  kepada  umat  muslim  saja,  untuk  selalu  menjaga  solidaritas  dan silaturahmi  dengan  sesama,  dalam  hal  ini  kita  sebagai  warga  Negara  dengan perbedaan  suku,  budaya  dan  agama,  harus  saling  menyambung  silaturahmi  dan saling  mengingatkan  bahwa  sesama  warga  Negara  yang  baik,  menyadari  tentang
25 Yusnus  Suhardi  Ruman ,  “Keadilan  Hukum  dan  Penerapannya  dalam  Pengadilan” ,  Humaniora, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, h. 348.
26 Hans  Kelsen, Teori  Umum  Hukum  dan  Negara:  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum  Normaf  sebagai  Ilmu Hukum DeskripfEmpirik , terjemahan Somardi, Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007, h. 15-16
27 Rozikin Daman, Pancasila Dasar Falsafah Negara , (Jakarta: Rajawali Press, 1992),  h. 9.
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                              Vol. 6 No.2 Desember 2021
betapa  pentingnya  persatuan  dalam  wadah  Indonesia,  menyampingkan kepentingan kelompok demi terjaganya persatuan dalam kemajemukan warganya. Tidak  ada  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  kecil  dan  besar,  beragama dan tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia. 28
Akhir-akhir  bangsa  mempunyai  banyak  sekali  tantangan  yang  seringkali mengecoh  dan  meregangkan  persatuan  republic  Indonesia,  di  antaranya: tantangan  Intoleransi,  Korupsi  yang  semakin  akut,  aliran  Radikalisme,  dan terorisme. 29 Maka  di  sini  butuh  adanya  rasa  persatuan  dan  kesatuan  dalam menjaga  Negara  dari  bebagai  macam  tantangan,  karena  setiap  bangsa  da  Negara mempunyai  tantangan  berbeda,  tidak  perlu  menghindar  dari problem tersebut, hanya saling mengingatkan dan menguatkan satu dengan lainnya.

## Tradisi Musyawarah
Musyawarah  menjadi  hal  yang  sangat  urgen  dalam  menyelesaikan  suatu masalah,  atau  dalam  memutuskan  suatu  perkara  penting.  Karena  ketika berkumpul dalam satu tempat, ada kemungkinan perbedaan pendapat akan saling menguatkan  satu  dengan  lainnya,  kelebihan  dan  kelemahan  pandangan memberikan kesan tentang saling membutuhkannya dan melengkapi satu dengan sisi lainnya.
Dalam  Al-Quran,Kata  syûrâ  (musyawarah)  berasal  dari  bahasa  Arab,  yang merupakan  masdar  dari  akar  kata  “syawara”1  dan  asyara,  2  yang  secara  harfiah berarti  menyarikan/mengambil  madu  dari  sarang  lebah.3  Kemudian  makna  ini berkembang  sehingga  mencakup  segala  sesuatu  yang  dapat  diambil  atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). 30
Petunjuk yang diisyaratkan al- Qur’an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat ditemukan dalam surat Alȋ ‘Imrân ayat 159 yang ditujukan kepada Nabi saw. Hal ini dengan mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal. 31 Namun demikian para pakar  alQur’an  sepakat  bahwa  perintah  musyawarah  ditujukan  kepad a  semua orang.8  Manakala  Nabi  saja  diperintahkan  oleh  al- Qur’an  untuk  bermusyawarah padahal beliau orang yang ma’shûm, apalagi manusia selain beliau.
Sila  ke  empat  yang  berbunyi  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  artinya  Negara  Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah  air  Indonesia.  Oleh  karena  itu  penyelengaraan  negara  didasarkan  pada permusyawaratan  perwakilan,  mengedepankan  kepentingan  Negara  bukan  demi
28 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  dalam  al- Qur’an ,  (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 329-330.
29 https://www.iainpare.ac.id/opini-tantangan-tantangan-persatuan-bangsa/,  diakses  pada  23 Desember 2021.
30 M. Qurais Shihab, Wawasan Al- Qur’an (Bandung : Mizan, 1998), h. 469. Lihat juga Muhammad al- Majid al-Khalidi, Qawâid al-Nizhâm al- Hukm fȋ alIslâm , (Kuwait: Dâr al-Buhuts al-`Ilmiyah, 1980),
141 – 142 31 Ibnu Taimiyah, Al -Siyâsah al-Sya`iyah fi Islâh al-Rai wa al-Rayah , (Kairo: Dâr al-Kitab al- ‘Arabiy, 1951),  h.  169.  Penjelasan  lebih  lanjut  lihat  Thahir  Azhari,  Negara  Hukum,  h.  83  dan  Shihab, Wawasan Al- Qur’an, 470.
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                              Vol. 6 No.2 Desember 2021
kepentingan  golongan  semata. 32 Bangsa  Indonesia  wajib  menghormati  dan menjunjung  tinggi  setiap  keputusan  yang  dicapai  sebagai  hasil  musyawarah  dan dengan  i’tikad  baik  dan  rasa  tanggung  jawab  menerima  dan  melaksanakan  hasil keputusan  musyawarah.Bahwa  Bangsa  Indonesia  tidak mengenal  sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas.

## Kebebasan Dengan Tanggung Jawab
Manusia adalah makhluk yang mempunyai potensi kebaikan dan kejahatan, telah  diberi  kebebasan  penuh  oleh  Allah  untuk  memilihnya,  dengan  segala konsekuensi di dunia dan di akhirat kelak. Sejalan dengan itu, Allah menciptakan akal  baginya  untuk  mengidentifikasi  kedua  hal  tersebut. 33 Begitu  juga  dalam bernegara kebebasan dalam bersuara tentu sangat diperbolehkan, dari bentu opini sampai  demonstrasi  akan  memberikan impact bagi  keberlangsungan  bangsa  ini, tapi  tentu  hal  tersebut  harus  bermodal  logika  yang  baik  pula,  dengan  harapan segala opini bisa diterima dan menjadi masukan bagi Negara.
Al-Quran  secara  ekplisit  dan  implicit,  membicarakan  tentang  kebebasan manusia  untuk  menentukan  sendiri  perbuatannya  yang  bersifat  ikhtiyariyyah. Yakni  perbuatan  yang  dinisbatkan  kepada  manusia  dan  menjadi  tanggung jawabnya,  karena  kemampuan  yang  dimilikinya  untuk  melakukan  atau meninggalkannya. 34 Keinginan-keinginan  dalam  mengerjakan  sesuatu  kini tergantung bagaimana manusia bisa mengontrol ihwal pemikiran dan kemampuan dalam  menuntaskannya.  Tidak  sampai  pada  garis  kenegaraan,  kita  hanya  perlu melihat dalam diri sendiri, sehingga menemukan apapun yang bisa dilakukan, tapi tugas  akal  adalah  memberikan  pertimbangan  sebelum  hal  tersebut  membuat akibat negatif.
Negara  memberikan  ruang  bagi  warga  untuk  bebas  bersuara  dan menentukan  sikap  dalam  berbagai  insiden  tertentu,  karena  Hak  Asasi  Manusia merupakan  hak  yang  melekat  pada  diri  seseorang  sudah  ada  sejak  ia  lahir  yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan  dijamin  oleh  negara  melindungi  setiap  waganya  keabsahannya  sangat  kuat didalam  peraturan  perundangundangan  di  Indonesia  bahkan  sebelum  deklarasi Hak  Asasi  Manusia  PBB  pada  tahun  1948  Indonesia  telah  membuat  pernyataan hak-hak  asasi  manusia  telah  mengangkat  hak-hak  asasi  manusia  dan melindunginya dalam kehidupan negara yang tertuang dalam UUD 1945, deklarasi bangsa  Indonesia  pada  prinsipnya  terkandung  dalam pembukaan  UUD  1945  dan pembukaan inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, dalam pembukaan UUD 1945 alinea I dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala  bangsa”,  dalam  perny ataan  ini  terkandung  pengakuan  secara  yuridis  hak- hak asasi manusia. 35
Oleh karena itu, Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah  norma  tertinggi  yang  harus  dipatuhi  oleh  negara  karena  letaknya  dalam
32 https://bpip.go.id/bpip/static/Pancasila, diakses pada tanggal 23 Desember 2021
33 Abd al-Mutaal as-Saidi (selanjutnya disebut as-Saidi), Kebebasan Berpikir dalam Islam, (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm) , terj. Ibnu Burdah, Adi Wacana, Yogyakarta, cet. I, 1999, h. 7-9
34 Machasin, Menyelami Kebebasan Manusia , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. I, 1996, h. 30-31
35 Kaelan dan Achmad Zubaidi, PendidikanKewarganegaraan untuk perguru  an tinggi (Yogyakarta : Paradigma, 2010), h. 102
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                              Vol. 6 No.2 Desember 2021
konstitusi maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanannya  oleh  Negara. 36 Serta  tidak  ada  seorang  pun  boleh  untuk mengganggu  dan  mempermainkan  hak  tersebut,  karena  memang  dilindungi pelaksanaannya  oleh  Negara,  namun  ada  batasan-batasan  yang  tidak  boleh dilewati seperti ketersinggungan terhadap SARA karena kemajemukan Negara ini, tapi diharapkan tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam satu kesatuan
Penutup
Al- Qur’an tidak merumuskan konsepsi negara dan bagaimana bentuk suatu negara,    term   yang  menjelaskan  komponen-komponen    suatu  negeri  yang  aman dan  juga  pentingnya  memiliki  cita-cita  mulia  membutuhkan  akan  adanya  negara yang baik di bawah ampunan Allah swt. Pemeliharan terhadap negara yang aman, berkeadilan dan sejahtera merupakan bagian nilai-nilai nasionalisme religius.
Jihad  dalam  membela  negara  dapat  dilakukan  dengan  menciptakan  suatu suasana  yang  harmonis  antar  berbagai  komponen  bangsa  dan  ini  adalah  jalinan persatuan  dan  kesatuan  yang  hakiki.  Selain  itu  pengembangan  demokrasi  atas dasar musyawarah dan membrikan kebebasan berpendapat  merupakan kerangka jihad  aplikatif  kebangsaan  yang  tidak  boleh  ditinggalkan.  Muara  dari  semua  itu penciptaan  pemerataan  pendapatan  di  mana  tujuan  mulia  bangsa  adalah menciptakan keadilan sosial.
Kewajiban  membela  negara  tidaklah  bersifat  individual  dan  kelompok, kepentingannyapun  harus  bersifat  nasional.    Membela  negara  secara  fisik  baru dapat dilakukan ketika wali  alamr (penguasa/pemerintah) memerintahkan untuk berjihad dan ketika musuh sudah mengepung suatu negeri. Apabila  musuh datang lalu masuk ke suatu negeri dan mengepungnya, ketika itu jihad menjadi fardlu ‘ain bagi semua orang. Jika membela Negara Indenesia menjadi salah satu prasarat bagi tegak dan jayanya umat Islam dalam menjalankan nilai-nilai Islam dan kemanusian universal, maka jihad membela  negara menjadi sebuah keharusan (condition sine qua non).

## Daftar Pustaka
Abdullah  Azzam, Shaheed, Jihad Adab dan Hukumnya, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
Ahmad,  Imam Musnad  Imam  Ahmad Juz  5  Nomor  Hadits  411,  al-Baihaqy  dalam Syu’abu al -Iman, Juz 4, Nomor Hadits 289. Alfauzan,  Saleh Fiqih  Sehari-hari, Penerjemah  Abdul  Hayyie  Al-Kattani,  dkk,
Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
al-Majid al-Khalidi, Muhammad Qawâid al-Nizhâm al- Hukm fȋ alIslâm , Kuwait: Dâr al-Buhuts al-`Ilmiyah, 1980.
Bakir, Herman Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan , Bandung: Reﬁka Aditama, 2007.
36 Tanang Haryanto dkk, Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen ,  dalam jurnal “Dinamika Hukum”,  Vol. 8 No, 2 Mei 2008, h. 141
Kabilah : Journal of Social Community Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                              Vol. 6 No.2 Desember 2021
Budiono,  Arif, Penafsiran  Al-Quran  melalui  pendekatan  Semiotika  dan  Antropologi Telaah Pemikiran Muhammad Arkoun , Miyah Vol.XI No.02 Agustus 2015.
Daman, Rozikin Pancasila Dasar Falsafah Negara , Jakarta: Rajawali Press, 1992. Indriyani,Sri Umra,” Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme atau Militerisasi
W arga Negara”, lex renaissance No. 1 vol 4 Januari 2019.
Jamal,  Muhammad al-Din  Surur,Qiyam  al-Dawlal  al-  'A  rabiyah  al-Islamiyyah  Fi Hayati Muhammad Saw , Al-Qahirah : Dar al-Fikral al-`Arabiy, 1997.
John  W,  Cresswell,  Research Design:  qualitative,  quantitative  and  mixed  method approaches , SAGE Publications, 1994.
Katsir,  Ibnu, tafsir  Ibnu  Katsir, Penerjemah  M.  Abdul Ghaffar, dkk  Bogor:  Pustaka Imam Assyafi’I, 2004.
Kelsen,  Hans Teori  Umum  Hukum  dan  Negara:  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum  Normaf sebagai  Ilmu  Hukum  DeskripfEmpirik ,  terjemahan  Somardi,  Jakarta:  Bea Media Indonesia, 2007.
Mahfud  MD,  Moh, Konstitusi  dan  Hukum  dalam  Kontroversi  Isu ,  RajawaliPress, Jakarta, 2009.
Muhammad, Muallibunsu Syam, Motivasi Perang Sabil di Nusantara, Ciputat: Media Madani, 2013.
Mu staqim,  Abdul,  “Bela  Negara  dalam  Perspektif Al - Qur’an  Sebuah Transformatif Makna Jihad”, Analisis, Vol. XI, Nomor 1, Juni 2011.
Shihab, M. Qurais Wawasan Al- Qur’an Bandung : Mizan, 1998. Shihab, M. Quraish Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al- Qur’an , Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Subagyo, Agus, Bela Negara; Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015 Suhardi  Ruman,  Yusnus ,  “Keadilan  Hukum  dan  Penerapannya  dalam  Pengadilan” , Humaniora, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012.
Sukardja,  Ahmad, Piagam  Madinah  Dan  Undang-Undang  Dasar  1945  :  Kajian Perbandingan  Tentang  Dasar  Hidup  Bersama  Dalam  Masyarakat  yang Majemuk , Cet. I; Jakarta: UI Press,1995.
Suprayogo, Imam, Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
Syadzali,  Munawir Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran  dan  Sejarah  Pemikirannya Jakarta:  UI  Press,  1993,  h.  1.  Lihat  pula  John  L.  Esposito  dan  John  Voll, Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek Bandung:  Mizan, 1999.