## IMPLIKASI ADOPSI ANAK DI NEGARA MUSLIM PERSPEKTIF MAṢLAḢAH MURSALAH
Nurul Fikri Ilham Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: nurulfikriilhampratama@gmail.com

## ABSTRAK
Pengangkatan anak atau adopsi merupakan bagian memperjuangkan hak anak guna memperoleh  kasih  sayang  dan  kehidupan  yang  layak  beserta  hak-hak  yang seharusnya  mereka  dapatkan.  Dengan  mekanisme  adopsi,  anak-anak  terlantar kembali  mendapatkan  tempat  kasih  sayang  bernama  keluarga,  meski  bukan bersama  orang  tua  kandungnya.  Di  negara-negara  muslim,  pengangkatan  anak memiliki  kebijakan  dan  implikasi  yang  berbeda-beda  yang  disesuaikan  dengan dinamika  sosial  dan  politik  masing-masing  negara.  Terdapat  negara  yang  masih teguh  dengan  aturan  fikih  klasik,  sedangkan  yang  lain  telah  merintis  pembaruan hukum keluarga yang sudah beranjak dari fikih lama. Tujuan pengangkatan anak di setiap negara ialah sama-sama menginginkan kepentingan terbaik bagi anak, baik dalam perspektif kesetaraan, Hak Asasi Manusia (HAM) hingga masa depan bagi anak. Diperlukan tinjauan maṣlaḣah mursalah sebagai bagian refleksi hukum dari pencapaian reformasi hukum keluarga selama ini. Maṣlaḣah mursalah menguraikan suatu perbuatan hukum dengan meninjau ulang hal apa yang menjadi tujuan hukum berserta  implikasi  yang  ditimbulkannya.  Pengangkatan  anak  pada  awalnya dilakukan atas dasar maslahah, namun di beberapa negara implikasi yang muncul terkadang  berseberangan  dengan  dalil-dalil  nash  yang  telah  ditetapkan,  seperti penghapusan nasab, pemberian nasab baru dari keluarga angkat hingga hubungan saling mewarisi. Penelitian kualitatif berbasis pustaka ini berusaha mengkaji lebih dalam  terkait  problematika  adopsi  anak  di  negara  muslim  dalam  kerangka maṣlaḣah mursalah .
Kata kunci : Adopsi, anak angkat, maṣlaḣah mursalah, negara muslim.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  keluarga  menurut  Wahbah Zuhaili  adalah  seperangkat  kebijakan hukum  di  dalam  lembaga  terkecil  pada masyarakat yang disebut keluarga.
Hukum  keluaraga  merupakan  sebuah relasi  yang  memandu  jalannya  keluarga sejak  awal  pembentukan  hingga  masa akhirnya,  meliputi  pernikahan,  perwalian dan perceraian, termasuk juga di dalamnya pengangkatan anak. Sedangkan menurut Subekti, hukum keluarga
merupakan perpaduan aturan yang mengatur antara relasi dari sebuah ikatan pernikahan dan relasi dari suatu hubungan keturunan, yaitu antara orang tua dan anak (Summa, 2005:16).
Pengangkatan anak sebagai fenomena hukum  sejak  zaman  dahulu  telah  terjadi dengan cara dan motif yang berbeda-beda. Penyebutan  dan  akibat  hukum  yang timbul  antar  negara  memiliki  ketentuan yang berbeda pula. Hal ini dilandasi oleh sistem  hukum  termasuk  sosiologi  hukum
yang  hidup  dan  berkembang  di  daerah masing-masing. Seperti halnya perbedaan ketentuan  hukum  adopsi  sebelum  dan sesudah Islam di tengah-tengah masyarakat Arab kuno (Zaini, 1985:7).
Pengangkatan anak merupakan upaya untuk memperjuangkan hak anak  agar  mendapatkan  hak-haknya sebagai  seorang  anak  yang  haus  akan kasih  sayang  dari  orang  tua  sehingga terjamin masa depannya (Zaini, 1985: 19). Hal  ini  sejalan  dengan  muatan  Pasal 39  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana pengangkatan anak di Indonesia dilakukan  atas  dasar  kepentingan  terbaik bagi anak.
Kesadaran  akan  penegakan  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  menuntut  suatu aturan harus berjalan secara proporsional dan  berasaskan  keadilan.  Semua  subjek hukum  sebagai  objek  kebijakan  harus mendapatkan  perlakuan  yang  adil  dari suatu tujuan hukum yang hendak dicapai. Nafas  pergerakan  HAM  selalu  menjadi pelindung dari semua ketimpangan sosial, tidak setaranya gender dan isu-isu global yang lain. Oleh karenanya, atas tuntutan di atas  banyak  negara  Islam  melakukan pembaharuan  terhadap  kebijakan  hukum mereka, termasuk hukum keluarga (Karimullah, 2021:31).
Pembaharuan  hukum  keluarga  pada dasarnya dicapai demi beberapa tujuan, di
antaranya ialah 1) unifikasi sistem hukum perkawinan  yang  sebelumnya  hukum masih  berbentuk  plural,  2)  emansipasi derajat  sosial  perempuan,  dan  3)  sebagai respon reformasi hukum dari fikih klasik menuju fikih modern yang dianggap lebih peka terhadap fenomena terbaru (Nasution,  2002:5).  Maka  atas  dasar tujuan  tersebut,  pembaharuan  hukum keluarga mulai dicetuskan secara berkesinambungan  hingga  saat  ini.  Turki memulai reformasi hukum keluarga sejak tahun  1919,  disusul  Lebanon  pada  tahun 1919,  Mesir  tahun  1920,  Yordania  tahun 1951, Syria tahun 1953 dan Tunisia tahun 1956 (Permana, 2020:4).
Pembaharuan hukum keluarga tercetus  bukan  hanya  karena  usangnya sebuah  kebijakan  yang  telah  mencapai titik jenuh. Namun cenderung dipengaruhi oleh latar belakang historis yang mendasarinya  seperti  faktor  mayoritas mazhab, lahirnya hukum bentukan kolonial, dan sebagainya. Meski demikian upaya  reformasi  hukum  tidak  selalu berjalan mulus, pro dan kontra juga pasti terjadi  sebelum  mencapai  kata  sepakat. Seperti  halnya  reformasi  hukum  di Tunisia  yang  pada  awalnya  banyak golongan yang masih setia dengan konsep fikih  klasik  sehingga  menilai  reformasi hukum sebagai tindakan yang melenceng dari ketentuan fikih klasik. Beberapa yang diperbarui  di  Tunisia  di  antaranya  ialah
melarang  poligami,  memberikan  kuasa talak pada istri, menghapus hak ijbar dan mengizinkan adopsi (Permana, 2020:4).
Penelitian ini ditujukan untuk menjawab  problematika  adopsi  anak  di berbagai  negara  muslim,  yaitu  Tunisia, Turki,  Maroko,  Syria,  Pakistan,  Mesir, Yordania, Indonesia dan Malaysia. Pengangkatan  anak  sebagai  perbuatan hukum  belum  diatur  secara  kongkrit mekanismenya  di  dalam  dalil  nash.  Oleh karenanya diperlukan tinjauan hukum dari sudut  pandang maṣlaḣah  mursalah . Penelitian  ini  merangkum  perbandingan implikasi adopsi anak di sembilan negara muslim  dengan  disusun  berdasarkan kerangka kualitatif dan studi pustaka.
Konsep maṣlaḣah mursalah merupakan  bagian  dari  terminologi  teori maslahah . Secara umum maslahah berarti kebaikan,  sedangkan mursalah berarti suatu  hal  yang  terlepas  dari  aturan maupun larangan. Menurut fikih, maṣlaḣah mursalah berarti konsep pengambilan  hukum  dengan  melihat unsur-unsur  kebaikan  yang  ada  dalam suatu  perkara, di  mana kebaikan tersebut tidak terdapat aturan secara pasti di dalam nash Al-Qur’an  maupun  Hadist  Nabi. Oleh  karenanya  konsep  ini  dianggap sebagai  hukum  yang  mutlak  sebab  tidak ada batasan yang mengaturnya. Di sinilah peran ahli hukum Islam dibutuhkan guna menggali solusi hukum yang tepat sebagai
bagian ijtihad kontemporer dengan menggunakan sarana mashalah mursalah (Khalaf, 2003:110) .
Maṣlaḣah  mursalah sebagai  pijakan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan.  Sedikitnya  ada  tiga  syarat utama, yaitu pertama , suatu kemaslahatan haruslah  keadaan  yang  nyata  dan  jelas pemanfaatannya  bukan  suatu  hal  yang masih  sebatas  wacana,  lalu kedua , kemaslahatan harus memiliki timbal balik bagi  kehidupan  orang  banyak  bukan ditujukan  bagi  seseorang  atau  golongan tertentu  yang  tidak  merepresentasikan mayoritas masyarakat, dan ketiga, tujuan  hukum  yang  diambil  harus sejalan  dengan  aturan  hukum  yang  lain sehingga  ketika  difatwakan  keputusan hukum  yang  diambil  tidak  bertentangan dengan  ketentuan  yang  lain  (Khalaf, 2003:114).

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Terminologi  Adopsi  di  Negara Muslim
Istilah pengangkatan anak di berbagai negara  termasuk  Indonesia  yang  secara lazim  disebut  dengan  adopsi  merupakan perbuatan  hukum  mengangkat  anak  dari orang  lain  dengan  menjadikannya  seolah anak sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, hubungan tersebut menyebabkan timbulnya  implikasi  hukum  antara  anak angkat dengan orang tua angkatnya yang
seolah-olah terjadi karena faktor hubungan darah (Soekanto, 1989:52).
Penggunaan kata adopsi di Indonesia merupakan  hasil  penyerapan  dari  bahasa Belanda adoptie atau  dalam  bahasa Inggris disebut dengan adopt yang berarti memungut,  mengambil,  mengangkat  dan menjadikannya  milik  sendiri.  Sedangkan anak  angkat  adalah  seorang  anak  yang bukan  keturunan  kandung  yang  diambil, dirawat dan dipelihara dengan memperlakukannya  seperti  halnya  anak kandung  berikut  dengan  akibat  hukum yang menyertainya (Zaini, 1985:4).
Pengistilahan  pengangkatan  anak  di setiap negara muslim memilik penyebutan yang  berbeda-beda.  Terlepas  dari  bahasa yang  digunakan,  perbedaan  istilah  juga mendeskripsikan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang  tua angkatnya, meskipun  terdapat  diskursus  penyebutan
dengan hubungan hukum yang tidak sama pada negara tertentu, sebagaimana Tunisia dan Turki yang menganggap anak angkat mempunyai  hubungan  hukum  dengan orang  tua  angkatnya  seperti  halnya  anak kandung,  mereka  memberinya  nasab  dan hak-hak  kewarisan.  Secara  ringkas, terminologi  adopsi  di  negara-negara muslim disajikan dalam Tabel 1.
Mayoritas  negara  muslim  menyebut pengangkatan anak dengan istilah ‘ kafalah’ . Kafalah merupakan  bentuk masdar dari  kata ka-fa-la yang  berarti meninggikan,  memuliakan,  mengurusnya atau  memberinya  nafkah.  Maka kafalah anak  adalah  tindakan  mengurus  dan memberi  nafkah  kepada  seorang  anak (Maʻlūf,  1987:691).    Beberapa  negara yang menggunakan istilah kafalag meliputi Tunisia, Pakistan, Mesir, Yordania,  Syria  dan  Maroko.  Sedangkan Tabel 1. Perbandingan Istilah Adopsi Anak Di Negara Muslim No. Negara Nama Istilah 1. Indonesia Pengangkatan Anak/Adopsi 2. Malaysia Pengambilan Anak Angkat/Adopsi 3. Tunisia Kafalah 4. Pakistan Kafalah 5. Turki Evlat Edinme/Adopsi 6. Yordania Kafalah 7. Mesir Kafalah 8. Syria Kafalah 9. Maroko Kafalah Diolah dari berbagai sumber
Indonesia, Malaysia dan Turki cenderung menggunakan  istilah  yang  disesuaikan dengan  bahasa  resmi  masing-masing negara, meski  tidak dipungkiri terkadang istilah kafalah juga  dipakai  dalam penulisan-penulisan  tertentu,  namun  hal tersebut tidak mewakili ketentuan hukum formal.  Seperti  di  Indonesia  yang menggunakan  istilah  pengangkatan  anak meski  istilah  adopsi  juga  tersedia. Terlepas dari perbedaan penyebutan, yang jelas  kebijakan-kebijakan  negara  muslim mengatur  tentang  pengangkatan  anak ialah  sebagai    sarana  perlindungan  anak (Büchler and Schneider Kayasseh,
2018:41).
2. Implikasi Hukum Adopsi Anak di Negara Muslim
Proses  pengangkatan  anak  memilik implikasi atau akibat hukum yang berbeda di masing-masing negara (secara sederhana  disajikan  dalam  Tabel  2).  Di Tunisia, pengangkatan anak menimbulkan implikasi  absolut  terhadap  hubungan keluarga.  Seorang  anak  yang  diangkat oleh  orang  tua  angkatnya  memiliki  hak- hak  yang  sama  sebagaimana  anak kandung sendiri. Khusus untuk nasab, jika anak  angkat  diketahui  siapa  orang  tua kandungnya  maka  nasab  anak  tersebut tetap  disandarkan  kepada  orang  tua kandungnya. Namun jika anak angkat itu tidak diketahui siapa orang tua
kandungnya  maka  orang  tua  angkatnya akan memberikan nasab baru kepadanya. Meski demikian larangan kawin terhadap saudara kandungnya tetap berlaku. Aturan mahram di  Tunisia  tetap  berjalan sebagaimana  aturan  fikih  yang  ada (Rahmat, 2018:70).
Melihat  karakter  pengangkatan  anak di Tunisia di atas, dapat diketahui bahwa negara ini telah mengalami keberanjakan hukum  atau  reformasi  dari  fikih  klasik yang konservatif, maka terkadang Tunisia disebut  juga  sebagai  negara  sekuler. Reformasi  hukum  di  Tunisia  terjadi  dari proses yang panjang. Pada awal penyebarannya, Islam di Tunisia
mayoritas  diwarnai  oleh  aliran  mazhab Maliki.  Namun  karena  pengaruh  dinasti Usmaniyah,  perkembangan  hukum  di Tunisia  juga  dipengaruhi  oleh  mazhab Hanafi (Naʻīm, 2002:182). Tidak berselang  lama,  penjajahan  Tunisia  oleh Prancis  juga  berpengaruh  pada  produk- produk  hukum  di  Tunisia.  Sehingga  di masa  sekarang,  sistem  hukum  di  Tunisia merupakan  perpaduan  antara  mazhab Maliki-Hanafi  dan  asas-asas  hukum Prancis (Rahmat 2012).
Keberanjakan hukum dari fikih klasik menunjukkan  kreatifitas  ahli  hukum  di masing-masing  negara.  Konteks  lokal setiap  daerah  menjadi  faktor  yang  tidak terelakan dari proses pembentukan hukum.  Dalam  konteks  adopsi  anak,
masing-masing  negara  memiliki  aturan dan  implikasi  hukum  adopsi  yang berbeda.
Di  Turki,  aturan  pengangkatan  anak membawa  implikasi  yang  tidak  jauh berbeda  dengan  yang  terjadi  di  Tunisia. Hanya  saja,  berbeda  dengan  Tunisia,
implikasi
pengangkatan anak menimbulkan larangan pernikahan terhadap  keluarga  barunya.  Akibatnya,
aturan  mahram  atau  seseorang  yang dilarang untuk dinikahi juga diberlakukan ketika suatu keluarga mengangkat  seorang  anak.  Namun  status anak  angkat  sebagai  salah  satu  pencegah pernikahan akan dihapuskan apabila telah terjadi  pernikahan  antara  anak  angkat dengan  keluarga  yang  mengadopsi. Pernikahan  tersebut  juga  tidak  bisa dibatalkan  oleh  pengadilan  meski  pada
awalnya hubungan adopsi telah menjadikan  salah  satu  alasan  larangan pernikahan (Mahmood, 1972:20).
Berbeda  dengan  Tunisia  dan  Turki, negara  Islam  yang  lain  seperti  Mesir, Yordania,  Syria,  Pakistan,  Maroko, Malaysia, dan Indonesia memiliki pandangan hukum berbeda terkait pengangkatan  anak.  Negara-negara  ini tidak  menganggap  adanya  hubungan hukum  baru  antara  anak  angkat  dengan orangtua  angkatnya  seperti  pemberian nasab  baru  dan  hak  saling  mewarisi. Sebagai  akibat  hukum,  pengangkatan seorang  anak  di  negara-negara  tersebut hanya memunculkan pemenuhan hak-hak nafkah  seperti  kehidupan  yang  layak, agama dan pendidikan.
Keenam negara di atas pada dasarnya tidak  sepakat  atas  konsep  adopsi,  namun

## Tabel 2. Perbandingan Implikasi Hukum Adopsi Anak di Negara Muslim
Negara Hak Nafkah Nasab Baru Hak Waris Indonesia ✓ - Wasiat Wajibah Malaysia ✓ - - Tunisia ✓ ✓ ✓ Pakistan ✓ - - Turki ✓ ✓ ✓ Yordania ✓ Negara - Mesir ✓ - - Syria ✓ - - Maroko ✓ - - Dirangkum dari berbagai sumber.
lebih kepada konsep kafala yang di dalam agama  Islam  tidak  bertentangan  dengan nasab dan kewarisan. Pemerintah Yordania sebagaimana penjelasan di atas, tidak  mengizinkan  adanya  penggunaan nasab  yang  bukan  bersandar  pada  orang tua kandung. Namun bagi anak-anak yang nasabnya  tidak  diketahui  secara  jelas, pemerintah  Yordania  bertanggungjawab dengan  menempatkan  mereka  di  panti asuhan di bawah Kementerian Pengembangan Sosial Yordania. Sedangkan  pemberian  nama  belakang sebagai  nasab,  menjadi  kewenangan
pemerintah.  Melalui  Kantor  Pencatatan Sipil, pemerintah Yordania akan memberikan  empat  nama  samaran  demi melindungi  anak  dari  pemindahan  nasab yang  tidak  diizinkan.  Ketika  ada  pihak yang  ingin  menjadi  orang  tua  angkat, selama  syarat  terpenuhi  mereka  akan diizinkan  memberikan  nama  depan  saja. Meski tidak terdapat akibat hukum saling mewarisi,  orang  tua  angkat  dapat mendaftarkan  aset  atau  rekening  atas nama  anak  angkat  saat  orang  tua  angkat masih  hidup  atau  menulis  surat  wasit kepadanya (Ibrahim Mustafa 2023).
Melihat kebijakan pemerintah Yordania,  tentu  hal  ini  merupakan langkah yang bijak, meski masih berpegang  teguh  dengan  dominasi  fikih klasik,  namun  setidaknya  terdapat  cara- cara yang pantas dalam memberikan hak-
hak  kehidupan  layak  bagi  anak  angkat termasuk  memberinya  nasab  dan  aturan yang  menunjang  kemudahan  dalam mengangkat  anak  yang  sesuai  dengan ajaran agama Islam.
Meski  tidak  mengakui  perpindahan nasab  yang  berakibat  hukum  saling mewarisi, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan  yang  mengizinkan  agar  anak angkat tetap mendapat harta bagian waris dari  orang  tuanya  dengan  menggunakan mekanisme  wasiat wajibah .  Ketentuan mengenai wasiat wajibah diatur di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan  pasal-pasal  176  sampai dengan  193  di  atas,  sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;
(2)  Terhadap  anak  angkat  yang  tidak menerima  wasiat,  diberi  wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta  warisan  orang  tua  angkatnya (Soimin, 2000:164).
Pasal-pasal di dalam KHI tidak secara jelas  menyebutkan  ketentuan  mengenai pengangkatan  anak  selain  pasal  209  di atas.  Hal  ini  dapat  dipandang  sebagai bentuk pengakuan terhadap institusi anak angkat berikut dengan hak-hak kewarisan yang melekat padanya. Mekanisme wasiat wajibah di  atas  merupakan  bentuk keberanjakan  hukum  dari  fikih  klasik terhadap pengangkatan anak di Indonesia,
sekaligus sebagai wujud perhatian pemerintah  terhadap  hak  anak-anak terlantar  selain  hak  kehidupan  layak, pemeliharaan  serta  biaya  pendidikan (Lukito, 2008:401).
3. Implikasi Adopsi Anak di Negara Muslim Perspektif Maṣlaḣah

## Mursalah
Tradisi  pengangkatan  anak  secara historis terjadi turun temurun di kalangan masyarakat Arab kuno (jahiliyah). Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad  SAW  yang  secara  substansi hukumnya sedikit berbeda dengan pengangkatan  anak  saat  ini.  Sebelum masa kenabian, Nabi  Muhammad pernah mengangkat  seorang  anak  bernama  Zaid bin  Haritsah  menjadi  anak  angkat  nya. Pemanggilan  terhadap  Zaid  tidak  lagi menggunakan  ‘bin  Haritsah’,  melainkan dengan  menggantinya  dengan  Zaid  bin Muhammad  (Budiarto,  1985:23).  Nama ayah  kandung  Zaid  ditukar  dengan Muhammad yang seolah-olah merupakan ayah  kandung  Zaid.  Namun  kemudian turunlah  ayat  4  dan  5  Al-Qur’an  surat Al-Ahzab  sebagai  bentuk  teguran  dari Allah  SWT  yang  artinya  sebagaimana berikut:
.....dan  Allah  tidak  menjadikan  anak- anak  angkatmu  sebagaimana  anak kandungmu. Demikian itu cukup perkataanmu  di  mulut  saja.  Dan  Allah mengatakan  hal  yang  sebenarnya  dan Allah  menunjukkan  jalan  yang  benar.
(Maka) Panggillah mereka menggunakan (bin) nama bapak mereka; hal itulah merupakan lebih adil di  sisi  Allah.  Jika  kamu  tidak  tahu menahu mengenai bapak mereka, maka panggillah  sebagaimana  saudaramu yang  seagama  dan  maula-maulamu. Dan tiada dosa bagimu dengan apa yang kamu  khilaf  pada  hal  itu,  namun (menjadi suatu dosa) apa yang memang disengaja  oleh  hatimu.  Dan  Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Ayat  di  atas  menjadi  rambu-rambu agar cukup mengangkat anak tanpa harus mengubah  hal  yang  menjadi  fitrahnya. Nama ayah kandung dipertahankan tanpa menukar  dengan  nama  pengangkat  anak berikut  dengan  hubungan  hukumnya,  hal inilah yang menurut hukum Islam dikenal sebagai konsep tabani. Meskipun dewasa ini tabani mengalami  reduksi  makna, sebab terdapat kelompok masyarakat lain yang  tetap  menyamakannya  dengan konsep adopsi pada umumnya.
Namun yang harus digaris bawahi, di dalam  hukum  Islam  unsur-unsur  nasab seorang anak yang bukan anak kandungnya berikut dengan hak kewarisan yang diperlakukan sebagaimana  anak  kandung  haruslah dibatalkan,  sesuai  dengan  kandungan surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 di atas (Kamil and Fauzan, 2008:96).
Tinjauan adopsi anak menurut hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum  yang  baku.  Jika  ada  ketentuan adopsi  anak  yang  disandarkan  kepada
hukum  Islam  sejatinya  itu  merupakan ijtihad  hukum  para  ulama,  sehingga sangat  wajar  bilamana  ketentuan  adopsi anak  di  satu  negara  dengan  negara  lain memiliki  implikasi  atau  akibat  hukum yang  berbeda.  Terdapat  negara  yang masih bertahan dengan konsep lama, ada juga  negara  yang  sudah  mulai  beranjak dari  ketentuan  fikih  klasik.  Hal  ini menujukan pergumulan ketetapan hukum di kalangan ahli hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik yang melatarbelakanginya.
Konsep maṣlaḣah  mursalah pada adopsi  anak  perlu  ditimbang  dengan melihat  apa  saja  implikasi  hukum  yang muncul. Bilamana implikasi yang didapatkan justru bertentang dengan nash maka  hal  itu  harus  dicegah  sebab bukanlah  suatu  hal  dinamakan maslahah jika  ia  melawan  ketentuan nash. Dalam adopsi anak, hal-hal yang tidak diperbolehkan  ialah,  mengaburkan  sosok orang tua kandung anak angkat, memberikan  nasab  kepada  anak  angkat, dan memberikan bagian warisan sebagaimana  hak  anak  kandung.  Aturan larangan  tersebut  merupakan  ketentuan yang  telah  diatur  secara  jelas  di  dalam nash Al-Qur’an  sebagaimana  ayat  4-5 surat Al-Ahzab.
Mencermati implikasi adopsi anak di negara-negara  muslim,  hampir  seluruh negara yang telah dibahas dalam
penelitian ini telah berkesesuaian dengan ketentuan  di  atas.  Seperti  Yordania contohnya yang dengan preventif melindungi  anak  temuan  atau  anak  yang tidak  diketahui  orang  tua  kandungnya dengan  menjadikannya  sebagai  tanggung jawab  negara,  maka  nasab  akan  diberi oleh  negara.  Terdapat  juga  Syria  yang dengan kehati-hatian mengumpulkan anak  temuan  yang  tidak  jelas  orang  tua kandungnya dengan menempatkan mereka di tempat khusus. Dan juga negara Mesir,  Maroko,  Pakistan,  Indonesia  dan Malaysia  yang  cukup  perhatian  terhadap hak nasab bagi anak adopsi, di mana anak yang  diadopsi  tetap  disandarkan  kepada orang  tua  kandungnya  bukan  kepada orang  tua  angkatnya.  Hal  ini  menjadi penting bahwa pentingnya menjaga nasab, di  dalam  Islam  nasab  seseorang  sangat diperhatikan  guna  mencegah  perkawinan sedarah yang haram hukumnya.
Berbeda  halnya  dengan  Turki  dan Tunisia,  yang  mempunyai  ketetapan hukum  baru  yang  beranjak  dari  fikih klasik.  Dua  negara  tersebut  sama-sama memberikan hak anak adopsi sebagaimana hak anak kandung. Meskipun  demikian,  Turki  dan  Tunisia tetap memberlakukan larangan perkawinan  terhadap  saudara  kandung anak  angkatnya  meski  telah  berganti nasab.  Keberanjakan  hukum  dari  fikih klasik tentang aturan adopsi anak di Turki
dan
Tunisia menunjukkan bahwa terkadang  reformasi  hukum  di  suatu negara  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor  luar,  seperti  di  Tunisia  misalnya yang reformasi hukumnya sangat dipengaruhi oleh Perancis, sebuah negara yang pernah menjajahnya.
Doktrin-doktrin kebebasan yang lahir dari  luar  masuk  ke  dalam  negara  dan lambat  laun  dianggap  sebagai  sebuah kebutuhan.  Tentu  hal  seperti  ini  dalam sudut pandang maslahah jelas tidak dapat diterima.  Kecuali  adanya  pengetatan administratif dalam mekanisme pengangkatan anak, syarat-syarat
kesiapan  dalam  mengangkat  anak  dan adanya pemantauan berkala dari pemerintah  guna  menjamin  kehidupan anak angkat, maka hal ini merupakan sub- sub maslahah yang  dapat  ditemui  oleh setiap  negara  muslim  dan  oleh  Islam sangat dianjurkan.
Implikasi  adopsi  anak  di  berbagai negara mempunyai dinamikanya masing- masing.  Hukum  dan  kebijakan  lahir  dan diperkenalkan  sebagai  bentuk  kemajuan negara  di  bidang  hukum. Maṣlaḣah mursalah sebagai salah satu ijtihad hukum memberikan  tuntutan  agar  problematika keumatan  yang  muncul  meski  bersifat absolut  tidak  ada  perintah  maupun larangan  yang  mengaturnya,  haruslah tetap berada di dalam tatanan nash sebagai sumber dari segala sumber hukum. Prinsip
kebebasan  menjadi  tantangan  bagi  para ahli hukum dewasa ini. Jika tidak hati-hati ijtihad  hukum  akan  terbawa  kepada kebijakan-kebijakan yang jauh dari nilai- nilai agama.
Pemerintah Indonesia dengan kebijakan  wasiat wajibah bagi  anak angkat agaknya telah memberikan representasi yang tepat dalam menunjukkan  semangat  reformasi  pada hukum  keluarga.  Dalam  sudut  pandang maṣlaḣah mursalah, konsep wasiat wajibah telah menjadi solusi hukum yang tepat dalam menyiasati larangan mewarisi pada  anak  angkat.  Maka  digunakanlah parameter wasiat sebagai alternatif pemindahan harta kepada anak angkat, di mana  wasiat  dalam  konteks  ini  tidak terdapat  larangan  yang  mencegahnya. Pemindahan  harta  dengan  mekanisme wasiat  merupakan  hak  setiap  orang kepada  pihak  yang  bukan  ahli  waris, selama  bagian  yang  disebutkan  tidak melebihi 1/3 dari seluruh harta peninggalan.  Dengan  demikian,  tanpa harus mengubah nasab anak angkat tetap bisa  memeroleh  hak  harta  peninggalan dengan  melalui  wasiat wajibah (M. Anshary M. K, 2010:127).

## C. SIMPULAN
Implikasi  adopsi  anak  di  negara- negara  muslim  mempunyai  dinamika hukum masing-masing. Formulasi hukum
yang dibangun dipengaruhi oleh keadaan sosial dan politik pada setiap negara. Isu- isu  kesetaraan  gender,  perlindungan  Hak Asasi Manusia (HAM) dan keberanjakan fikih  menjadi  faktor  yang  menggerakkan reformasi hukum keluarga di setiap negara muslim, termasuk kesetaraan anak adopsi.
Reformasi hukum keluarga melahirkan  kebijakan  terbaru  bagi  hak anak angkat di negara Turki dan Tunisia, di  negara  tersebut  anak  angkat  memiliki hak  yang  sama  dengan  anak  kandung, yaitu hak nasab dan hak saling mewarisi. Sedangkan  di  negara  lain,  reformasi hukum  tetap  terjadi  meski  tidak  sebebas pada Turki dan Tunisia. Di negara Mesir, Maroko,  Syria,  Yordania,  Pakistan, Indonesia  dan  Malaysia  hak  anak  angkat tetap diperjuangkan pelaksanaannya namun tetap teguh dengan ketentuan surat Al-Ahzab  ayat  4-5,  yaitu  tetap  menjaga nasab dengan orang tua kandung dan tidak terjadi hubungan saling mewarisi.
Konsep maṣlaḣah  mursalah sebagai salah  satu  alternatif  ijtihad  hukum kontemporer memberikan kebolehan
hukum  terhadap  praktik  adopsi  anak, terlebih  melihat  tuntutan  kesamaan  hak antara anak angkat dengan anak kandung. Negara-negara muslim dalam memperjuangkan  hak  anak  angkat  pada dasarnya  memiliki  tujuan  yang  sama, yaitu memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.
Salah  satunya  ditunjukkan  oleh pemerintah
Yordania yang bertanggungjawab  atas  hak  nasab  bagi anak  yang  tidak  diketahui  orang  tua kandungnya  dan  ketatnya  kebijakan administrasi pengangkatan anak di negara-negara  muslim  guna  menjamin kehidupan  yang  layak  bagi  anak  angkat. Di Indonesia, usaha untuk memenuhi hak- hak  anak  tampak  dengan  adanya  konsep wasiat wajibah bagi anak angkat. Dengan mempertimbangkan  aspek  kemaslahatan ini ( maṣlaḣah mursalah), alternatif hukum adopsi yang belum ada pengaturannya  digali  untuk  memberikan seluas-luasnya kemanfaatan bagi semua.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Büchler,  Andrea,  dan  Eveline  Schneider Kayasseh.  2018.  “Fostering  and
Adoption  in  Islamic  Law  -  Under
Consideration  of  the  Laws  of
Morocco, Egypt, and the United Arab Emirates.” doi:10.5167/UZH- 157736. Budiarto,  M.  1985. Pengangkatan  anak ditinjau  dari  segi  hukum .  Jakarta:
Akademika Pressindo.
Ibrahim  Mustafa,  Mays.  2023.  “1,646 children adopted in Jordan since 1965 —  Social  Development  Ministry  |
Jordan Times.” https://www.jordantimes.com/news/l ocal/1646-children-adopted-jordan- 1965-%E2%80%94-social-
development-ministry (Juni 3, 2024).
Kamil,  Ahmad,  dan  M.  Fauzan.  2008.
Hukum perlindungan
dan pengangkatan  anak  di  Indonesia . Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada. Karimullah, Suud Sarim. 2021. “PEMBARUANHUKUM KELUARGA DI

## YORDANIA
DALAM  TINJAUAN  MAQASHID
AL-SYARI’AH.” AlIlm 3(1): 30–44.
Khalaf.  2003. Ilmu  Ushul  Fikih  Kaidah Hukum  Islam .  Jakarta:  Pustaka Amani.
Lukito,  Ratno.  2008. Hukum  Sakral  dan
Kukum Sekuler: Studi Tentang Konflik  dan  Resolusi  dalam  Sistem Hukum Indonesia . Pustaka Alvabet.
M.  Anshary  M.  K.  2010. Hukum perkawinan  di  Indonesia:  masalah- masalah krusial . Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mahmood,  Tahir.  1972. Family  Law Reform  in  the  Muslim  World .  N.  M. Tripathi.
Maʻlūf, Luwīs, ed. 1987. al-Munjid fī al- lughah  wa-al-aʻlām .  Bayrūt:  Dār  al- Mashriq.
Naʻīm, ʻAbd Allāh Aḥmad. 2002. Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book . Zed Books.
Nasution,  Khoiruddin.  2002. Status wanita  di  Asia  Tenggara:  studi terhadap perundang-undangan
perkawinan  Muslim  kontemporer  di Indonesia dan Malaysia . INIS.
Permana,  Dede.  2020.  “Majallah  Al
Akhwal Ash-Shakhshiyyah dan Pembaharuan  Hukum  Keluarga  di Tunisia.” Jurnal  Studi  Gender  dan Anak 7: 1. doi:10.32678/jsga.v7i01.173. Rahmat, Aulia. 2012. “STATUS HUKUM ANAK ANGKAT DALAM  HUKUM  KELUARGA NEGARA MUSLIM KONTEMPORER ANALISIS KOMPARATIF SECARA VERTIKAL,  HORIZONTAL  DAN DIAGONAL  SERTA  PENGARUH SOSIO-HISTORIS.” AL-SAKINAH
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM VII(1). https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/2 28/ (Juni 2, 2024). Rahmat, Aulia. 2018. “Model
Pembaharuan  Hukum  Islam:  Sebuah Kajian  Sosio-Historis.” IJTIHAD 34(1): 65–80.
Soekanto, Soerjono. 1989. Intisari Hukum Keluarga .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Soimin,  Soedharyo,  ed.  2000. Himpunan dasar  hukum  pengangkatan  anak . Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
Summa, Muhammad Amin. 2005. Hukum keluarga  Islam  di  dunia  Islam . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Zaini,  Muderis.  1985. Adopsi,  Suatu Tinjauan  dari  Tiga  Sistem  Hukum . Bina Aksara.