## Al-Risalah
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Penanggung Jawab
Muhammad Hasbi Umar

## Penyunting Ahli
A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia) Jhoni Najwan (Universitas Jambi) Bahrul Ulum (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Erdianto Effendi (Universitas Riau)

## Penyunting Pelaksana
Sayuti (Ketua) Zulqarnain (Anggota) M. Zaki (Anggota)
Editor Bahasa Inggris : Agus Salim Editor Bahasa Arab : Hermanto Harun
Tata Usaha
Choiriyah Siti Asnaniyah
M. Fathurrahman
Alamat Redaksi :
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi
Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com
Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehad- iran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

## Volume 13, No. 1, Juni 2013                                           ISSN: 1412-436X
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH
ii

## DAFTAR ISI

## Amhar Rasyid
Hermeneutika dan Teks Ushul Fiqh 1

## M. Zaki
Formulasi Standar Maslahah dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Al- Ghazali dalam Kitab al-Mustashfa ) 27

## Noor Naemah Abdul Rahman, dkk.
Relevansi Teori al-Maslahah Menurut Al-Syatibi dalam Menangani Isu Peroba- tan Masa Kini
47

## Al Husni
Eksistensi Risalah al-Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradi- lan Agama di Indonesia pada Era Reformasi 65

## Rahmi Hidayati
Dinamika Hukum Islam dalam Kon fi gurasi Politik Hukum di Indonesia   90

## M. Lohot Hasibuan
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama  111

## Ruslan Abdul Gani
Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris (Studi Komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)  133

## Indah Mahniasari
Kon fi gurasi Politik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 153

## Erdianto Effendi
Keberadaan Pengadilan Tipikor di Pekanbaru dalam Perspektif Tujuan Hukum Acara Pidana  169

## Khaeron Sirin
Hukuman Mati dalam Wacana Demokrasi (Perdebatan antara Hukum Islam dan HAM di Indonesia)
187
169

## KEBERADAAN PENGADILAN TIPIKOR DI PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

## Erdianto Effendi
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau Kampus Binawidya Simpang Baru Pekanbaru Riau 28131
Abstract: At fi rst, the Corruption Court was established by Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. As a special court, berinduk Corruption Court in the District Court (PN) in this case the Central Jakarta District Court. In its development, the existence of the Corruption Court unchanged. Appropri- ate decision of the Constitutional Court (MK) Number: 012-016-019 / PUU-IV / 2006 dated December 19, 2006, the Corruption Court shall be established by Law in itself, not later than three years from the issuance of the decision of the Court. Under Article 3 of Law No. 46 In 2009, the Corruption Court located in every capital of the district / city whose jurisdiction covers the area of   the district court of law is concerned. With regard to the case of rati fi cation of the revised Regulation No. Riau Province 6 of 2010 that involve legislators are handled by the Corrup- tion Court Pekanbaru, then the existence of the court is legitimate, because it was considered appropriate jurisdiction based on the decision of the Court. Handling the case was also considered to have been applying the provisions of the criminal procedure law honestly and precisely for the purpose of requesting the examina- tion and judgment of the court in order to discover whether evidence that a crime has been committed and whether the accused was to blame, because the case has been meeting the principle -prinsip criminalization.
Keywords: Corruption , Pengadilan Tipikor, Criminal Procedure Law.
Abstrak: Pada awalnya, Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-Un- dang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (PN)
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 170
dalam hal ini PN Jakarta Pusat. Pada perkembangannya, keberadaan Pengadilan Tipikor mengalami perubahan. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No- mor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga tahun se- jak dikeluarkannya putusan MK. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang ber- sangkutan. Berkenaan dengan kasus pengesahan revisi Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2010 yang melibatkan anggota DPRD yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru, maka keberadaan pengadilan tersebut sudah sah, karena sudah dianggap sesuai yurisdiksinya berdasarkan putusan MK tersebut. Penanganan kasus tersebut juga dianggap telah menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana te- lah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan, karena kasus tersebut juga telah memenuhi prinsip-prinsip kriminalisasi.
Kata Kunci: korupsi, Pengadilan Tipikor, Hukum Acara Pidana.

## Pendahuluan
Upaya untuk mengatasi berbagai kejahatan yang bersifat extra ordinary crime ten- tulah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan atau tanpa KUHP Nasional, hu- kum pidana harus tetap ditegakkan. Fakta semacam ini adalah yang menjadi sa- lah satu alasan mengapa  diperlukan kaedah hukum pidana di luar yang diatur dalam KUHP atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum pidana khusus. 1
Sebagai hukum yang bersifat khusus maka ia dapat mempunyai prinsip dan sistem sendiri yang menyimpang dari prinsip dan ketentuan umum yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana korupsi merupakan satu dari beberapa tin- dak pidana khusus lain yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia.
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada se- jak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa ko- rupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan
1  Lihat Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia , (Jakarta: Ind.Hill.Co, 1993), hlm. 4.
171
adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.
Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memper- oleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat meng- hancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpenda- pat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi. 2
Jika kita memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Korupsi yang dapat diarti- kan sebagai korupsi aktif apabila termasuk kategori berikut ini:
1.  Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau ko- rporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nega- ra. 3
2.  Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara. 4
3.  Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,atau oleh pem- beri hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan terse- but. 5
4.  Percobaan pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. 6
5.  Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyeleng- gara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu da-
2  B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial, ( Bandung: Tarsino, 1981), hlm. 310.
3  UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.
4 Ibid., Pasal 3. 5 Ibid., Pasal 4.
6  UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 172
lam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 7
6.  Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 8
7.  Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadi- li. 9
8.  Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. 10
9.  Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan ba- han bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang. 11
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Reublik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. 12
11.  Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Ten- tara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang. 13
12.  Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang di tugaskan menjalank- an suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja menggelapkan uang atau mebiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 14
13.  Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan admin-
7 Ibid., Pasal 5 ayat (1) huruf a.
8 Ibid., Pasal 5 ayat (1) huruf b.
9 Ibid., Pasal 6 ayat (1) huruf a.
10 Ibid. huruf a Pasal 7 ayat (1).
11 Ibid., huruf b Pasal 7 ayat (1).
12 Ibid., huruf c Pasal 7 ayat (1).
13 Ibid., huruf d Pasal 7 ayat (1).
14 Ibid., Pasal 8.
istrasi. 15
14.  Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas men- jalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan menghancurkan,merusakkan,atau mebuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilan- gkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai ba- rang, akta, surat atau daftar tersebut. 16
15.   Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang: 17
- dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- pada waktu menjalankan tugas meminta,menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan mrupakan hutang.
- pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seplah-olah merupakan hutang pada dirinya,padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.
- pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
16.  Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,atau oleh pem- beri hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. 18
15 Ibid., Pasal 9. 16 Ibid., Pasal 10. 17 Ibid., huruf e, f, g dan i Pasal 12.
18 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 13.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 174
Sementara yang dapat diartikan sebagai korupsi pasif apabila termasuk kat- egori sebagai berikut:
1.  Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang ber- tentangan dengan kewajibannya. 19
2.  Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempen- garuhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau un- tuk mepengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 20
3.  Orang yang menerima penyerahan bahan atau keparluan tentara nasional indonesia, atau kepolisisan negara republik indonesia yang mebiarkan per- buatan curang. 21
4.  Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa had- iah atau janji tersebut diberikan utnuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan ke- wajibannya, atau sebaga akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 22
5.  Hakim yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut di- duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi pu- tusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. 23
6.  Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut di- duga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat uang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserah- kan kepada pengadilan untuk diadili. 24
7.  Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima grati fi kasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 25
19 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 5 ayat (2). 20 Ibid., Pasal 6 ayat (2).
21 Ibid., Pasal 6 dan Pasal 7.
22 Ibid., huruf a dan huruf b Pasal 12.
23 Ibid., huruf c Pasal 12.
24 Ibid., huruf d Pasal 12.
25 Ibid., Pasal 12.
Dengan demikian ada perbedaan yang jelas antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencurian, penipuan dana lainnya. Oleh karena itu tepat kiranya n tindak pidana korupsi ditempatkan da- lam hukum pidana khusus lantaran korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ). Dan karena ia bersifat luar biasa, maka diperlukan pula upaya yang luar biasa untuk mengatasinya. 26 Upaya-upaya luar biasa itu berarti upaya yang bersifat khusus dibandingkan upaya penegakan hukum pada umumnya, misalnya dibentuknya komisi khusus untuk menangani korup- si 27 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan sejumlah we- wenang yang bersifat khusus dan luar biasa pula. Di antara beberapa wewenang yang bersifat ekstra itu antara lain adalah kewenangan KPK untuk mengambil alih pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
Dalam point b diktum menimbang UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK din- yatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana ko- rupsi belum berfungsi secara efektif dan e fi sien dalam memberantas tindak pi- dana korupsi merupakan salah satu alasan utama dibentuknya KPK. Tak pelak lagi, kehadiran KPK seolah menjadi bintang baru dalam kancah pemberantasan
26 Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia , (Jakarta: Penerbit BPHN Depkumham, 2002), hlm. 25.
27 Korupsi atau rasuah (berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tin- dakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntun- gan sepihak. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgu- naan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pen- curi , dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 176
korupsi di Indonesia. Di sisi para pelaku koruptor, KPK menjadi semacam “mon- ster” yang menakutkan.  Di tengah keputusasaan atas pengakan hukum Indo- nesia, kehadiran dan gerakan yang dilakukan KPK memberi “darah baru” dan harapan baru bagi masyarakat bahwa korupsi masih bisa ditegakkan. Artinya pada gilirannya nanti penegakan hukum pada umumnya pun akan dapat tegak dengan sebenarnya.
Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 ten- tang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pen- gadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (PN) dalam hal ini PN Jakarta Pusat. Tak hanya Pengadilan Tipikor, tiga pengadilan khusus lain juga berinduk di PN Jakarta Pusat. Antara lain Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM dan Pen- gadilan Hubungan Industrial. Karena itu, jabatan ketua pengadilan khusus itu, termasuk Pengadilan Tipikor, juga dipegang oleh Ketua PN Jakarta Pusat. Meski berkedudukan di Jakarta, namun Pengadilan Tipikor mempunyai yurisdiksi un- tuk menerima dan memutus perkara korupsi di seluruh Indonesia yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada perkembangannya, keberadaan Pen- gadilan Tipikor mengalami perubahan. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan UU tersendiri, paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK itu.
Berdasarkan Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Ko- rupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 tentang ketentuan Peralihan dinyatakan bahwa dengan Un- dang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diben- tuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi.

## Pengadilan Tipikor
Dalam evaluasi kinerja 2 tahun pengadilan Tipikor di Indonesia, Indonesian Cor- ruption Watch (ICW) dan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kompak menyebut pengadilan Tipikor memiliki banyak kelemahan. 28 Di antara kelemahan itu adalah adanya trend vonis bebas cukup tinggi. Emerson Juntho dari ICW menyatakan:
28 Http://www.jpnn.com/read/2013/03/14/162627/Pengadilan-Tipikor-Masih- mengecewa kan-terakhir, akses 18 Juni 2013.
“Majelis hakim lebih percapa pada keterangan terdakwa yang banyak berbo- hong. Ada lagi, pantauan ICW menyebutkan kalau hakim Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT) terkesan tidak terlalu mendalami anatomi kasus. Jadinya, ada kesan copy paste dalam uraian pertimbangan hukum yang itu-itu saja. Sangat jarang ditemukan pendapat atau pertimbangan baru selain dari apa yang disajikan penuntut umum. Lemahnya hakim membuat vonis menjadi tidak menggigit. Harapan hukuman bisa menjadi efek jera juga tidak muncul. Belum lagi, kalau hakim tidak menuliskan amar apakah terdakwa di- tahan, atau tidak dalam putusannya”. 29
Jaksa juga tidak luput dari kritikan, disebutkan kalau penuntut umum di pengadilan Tipikor kurang optimal dalam memiskinkan koruptor. Kebanyakan, hanya pelaku yang dijerat. Padahal, uang hasil korupsi juga ikut dinikmati oleh keluarganya. Seperti kasus Angelina Sondakh yang menurutnya bisa dijerat dengan pencucian uang. Sementara itu, Jampidsus Andi Nirwanto mengata- kan kalau pengadilan Tipikor memang belum efektif. Setidaknya, itu hasil dari penelitian yang dilakukan Kejagung terhadap 399 responden yang berprofesi sebagai jaksa, hakim, dan pengacara. Hasilnya, sebanyak 83,96 persen atau 335 responden menyebut Tipikor tidak efektif. Disamping itu, persoalan geogra fi s terkait eksistensi pengadilan Tipikor menurut Andi cukup penting. Sebab, da- lam beberapa kasus, waktu, tenaga dan biaya penanganan perkara tidak seband- ing dengan kerugian uang negara. 30
Salah satu simpulan utama dalam Laporan Review Implementasi Kon- vensi PBB untuk Anti Korupsi (UNCAC) di Indonesia tahun 2011 menyebutkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan praktik yang baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun perlu dicatat bahwa simpulan ini diambil pada saat Pengadilan Tipikor hanya berada di Jakarta. Simpulan atas Pengadilan Tipikor tersebut sepertinya saat ini perlu ditinjau kembali. Setelah dibentuknya Pengadilan Tipikor di 33 ibukota propinsi, beberapa pengamat, pakar maupun akademisi menyatakan bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor tersebut belum dapat memenuhi harapan publik. 31
29 Ibid. 30 Ibid.
31 Term of Reference Studi Akademik: Kajian Evaluasi Efektivitas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 178

## Tujuan Hukum Acara Pidana
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan  hukum. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikat- nya juga menjadi bagian integral dari politik sosial ( social policy) , hal mana di Indonesia lazim dikonotasikan dengan istilah law enforcement . Selanjutnya ke- bijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana ( criminal jus- tice system ). 32 Menurut Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, 33 sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan ter- pidana. Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah suatu operasionalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menang- gulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. 34
Mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses menurut Romli Atmas- asmita dimulai dari penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, pe- nuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelakssanaan pidana atau eksekusi. 35 Adapun tujuan sistem peradilan pidana adalah: 36
1.  Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
2.  menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bah- wa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
3.  mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak men- gulangi lagi.
32 M. Solehudin, Tindak Pidana Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.141.
33 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.14.
34 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84-85.
35  Romli Atmasasmita, “Pemberantasan Terorisme Demi Aspek Pidana Internasion- al”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Hakekat dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme , Surabaya, tanggal 21-22 Mei 2003, hlm. 4.
36 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolision- isme , (Bandung: Bina Cipta, 2004), hlm.15.
179
Menurut Pontang Moerad BM KUHAP secara singkat memiliki lima tujuan sebagai berikut: 37
1.  Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (tersangka atau ter- dakwa);
2.  Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodi fi kasi dan uni fi kasi hukum acara pidana;
4.  Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, dan
5.  Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Un- dang-undang Dasar 1945.
Sebagai karya bangsa Indonesia, KUHAP sangat berbeda dengan HIR ( Her- ziene Inlandsch Reglement ) khususnya dalam penghormatan hak asasi manusia. Penjelasan KUHAP menentukan adanya 10 (sepuluh) asas yang mengatur  per- lindungan terhadap ”keluhuran harkat dan martabat manusia”. Adapun asas tersebut adalah:
1.  Perlakuan yang sama dimuka umum;
2.  Praduga tak bersalah;
3.  Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4.  Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
5.  Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6.  Peradilan yang bebas yang dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7.  Peradilan yang terbuka untuk umum
8.  Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, peng- geledahan dan penyitaan) harus di dasarkan pada undang-undang dan di- lakukan dengan surat perintah ( tertulis);
9.  Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendak- waan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putu- sannya.
Berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka dan
terdakwa adalah :
1.  segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diaju- kan kepada penuntut umum. (Pasal 50)
2.  segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3.  Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang
37 Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana , (Bandung: Alumni, 2005), hlm.175.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 180
disangkakan kepadanya ;
4.  Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
5.  Mendapatkan bantuan juru bahasa;
6.  Mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;
7.  Mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan sanak keluarga;
8.  Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
9.  Diadili di sidang yang terbuka untuk umum;
10.  Mengajukan saksi dan atau ahli yang menguntungkan;
11.  Tidak dibebani kewajiban pembuktian;
12.  Mengajukan upaya hukum.
Menurut Andi Hamzah, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa- kan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat diper- salahkan. 38 Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat. Para sarjana hu- kum mengutarakan tujuan hukum pidana itu merupakan : 39
1.  Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik se- cara menakuti-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
2.  Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

## Keberadaan Pengadilan Tipikor Pekan Baru
Dalam kasus Pengesahan revisi Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2010 secara
38 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.
8.
39 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2003), hlm. 12.
administratif adalah benar adanya karena memang merupakan tugas DPRD se- bagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009. Permasalahan yang timbul seh- ingga muncul kasus ini adalah karena adanya uang suap atau yang disebut para tersangka sebagai uang lelah.
Aspek pidana yang mengemuka dalam kasus ini adalah terkait dengan mereka yang menggagas timbulnya suap dan atau menerima uang suap dalam revisi Perda tersebut memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana diatur da- lam Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan atau pasal 13 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling ban- yak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyeleng- gara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentan- gan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah terse- but diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan  atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewa- jibannya; c. hakim yang menerima hadiah  atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengar- uhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut  diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekua- saannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu men- jalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pe- gawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, se- olah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan  tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau pe-
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 182
nyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal dike- tahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai negeri atau pe- nyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, pada- hal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemboron- gan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”
Terkait adanya tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana terhadap mereka yang dituduh sebagai pelaku dalam suap revisi Perda tersebut adalah se- cara individual. Walaupun dalam UU No. 20 Tahun 2001 dikenal pertanggung- jawaban korporasi, terjadinya suap dalam revisi Perda berdasarkan kronologi peristiwa di atas adalah bukan tanggung jawab DPRD secara kelembagaan. Berdasarkan pertangggungjawaban individu, tetapi dilakukan secara bersama- sama, maka pertangggungjawaban para peserta dilihat seberapa besar peran mereka dalam terjadinya tindak pidana tersebut.
Dilihat dari ajaran medeplegen (penyertaan) dalam hukum pidana se- baaimana diatur dalam pasal 55 KUHP, mereka yang secara aktif menghubungi, merencanakan, dan menerima suap tergolong sebagai pelaku aktif atau pleger. Mereka yang bersifat pasif dapat digolongkan sebagai medepleger. Dan mereka yang menganjurkan suap tergolong sebagai dader intelectuil atau uitloker.
Karena banyaknya pelaku yang terlibat dalam perkara ini, maka dilihat dari aspek asas hukum acara pidana dan tujuan sistem peradilan pidana dan tujuan hukum acara pidana, maka keberadaan Pengadilan Tipikor sudah tepat dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan proses beracara.
Dari aspek putusan pengadilan, mereka yang dituduh melakukan koru- psi dalam perkara revisi Perda tersebut telah dijatuhi pidana rata-rata 4 tahun. Dari aspek keadilan jika dibandingkan dengan putusan perkara korupsi lainnya, maka putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Pendapat yang mengkritik pidana yang rendah dalam dua kasus yang jadi sample yaitu lebih kurang rata-rata 4 tahun khususnya jika dibandingkan den- gan pidana yang dijatuhkan untuk kasus Tengku Azmun di Pengadilan Tipikor yaitu 11 tahun tidak dapat dijadikan dasar untuk menisbikan keberadaan pera- dilan tipkor di daerah karena tujuan utama dibentuknya peradilan tipikor harus sejalan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi yaitu recovery asset bu-
kan semata untuk menghukum pelaku. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi tidak lah dengan melihat berapa banyak koruptor yang dihukum atau berapa lama koruptor dihukum tetapi lebih kepada seberapa besar penurunan angka korupsi dan sebera besar asset yang berhasil diselamatkan.
Dan yang terpenting, harus diingat bahwa tugas KPK bersama peradi- lan khusus Tipikor dimaksudkan sementara ( ad hoc ) dalam rangka menjawab lemahnya kepercayaan publik kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Tugas KPK yang lain justru seharusnya adalah menguatkan kepolisian dan kejaksaan, bu- kannya malah bersaing. Jika kepolisian dan kejaksaan sudah memperoleh kem- bali kepercayaan   publik, maka pemberantasan korupsi idealnya dikembalikan kepada lembaga kejaksaan dan kepolisian.
Dalam kerangka itu pula, maka keberadaan Peradilan Tipikor yang dia- manatkan oleh UU No. 46 tahun 2009 di setiap kabupaten tidak sejalan dengan semangat pembentukan KPK. Peradilan Tipikor cukup hanya berhenti di ibuko- ta provinsi. Korupsi yang terjadi di kabupaten/kota biarlah menjadi kewenan- gan kejaksaan dan kepolisian.
Dari semua tugas yang terpenting bagi KPK adalah mengubah mind set masyarakat, mengubah budaya hukum masyarakat karena praktik-praktik ko- rup bukan lagi menjadi dominasi para pejabatdan pengusaha kelas atas, tetapi juga merupakan pemandangan umum seluruh lapisan masyarakat. Intinya adalah menurunya sikap jujur di seluruh lapisan masyarakat. KPK seharusnya mengambil peran yang lebih besar sebagai agen pembaharu yang harus dimulai sejak usia dini.
Gustav Radburch seorang fi lsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan fi lsafat hu- kum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan ( gerechtigkeit ), kemanfaatan ( zweckmaeszig keit ) dan kepastian hukum ( rechtssicherkeit ). Radburch mengajarkan bahwa diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah ke- manfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. 40
Bertitik tolak dari peranan hukum menurut konsep Roscoeu Pound, law as tool of social engineering dan berdasarkan konsep living law dari Eugen Ehrlich, serta dikaitkan dengan kenyataan kemasyarakatan dan situasi kultural di In- donesia serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja
40 H.R. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), (Band- ung: Refika Aditama, 2010), hlm. 4.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 184
merumuskan landasan atau kerangka teoritis bagi pembangunan hukum na- sional dengan mengakomodasi pandangan tentang hukum dari  kedua tokoh di atas dan mengolahnya menjadi satu konsep yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan, di samping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepas- tian hukum.
Pembinaan hukum nasional dan hukum sebagai sarana pembangunan ada- lah bahwa hukum nasional positif yang akan merupakan saranan pembaruan masyarakat, itu memerlukan pembaruan dan pembinaan. Fungsi hukum dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat didasarkan pada ang- gapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipan- dang (mutlak) perlu. 41 Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau per- aturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pem- bangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. 42 Dalam konteks pemberantasan koru- psi, KPK dan Peradilan Tipikor seharusnya menjadi garda terdepan melalui fungsi pencegahan untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang jujur anti korupsi di semua lini.
Selanjutnya, dari aspek kriminalisasi, Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan mengungkapkan batasan-batasan yang perlu diperhatikan da- lam penggunaaan hukum pidana di tengah masyarakat yaitu: 43
1.  Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil- hasil yang ingin dicapai.
2.  Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya den- gan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
3.  Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya den- gan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4.  Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh pengaruhnya sekunder.
41 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis , (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 88. 42 Ibid.
43 Salman Luthan, “Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana”, Jur- nal Hukum FH UII , No. 11, Vol. 6, tahun 1999, Yogyakarta, hlm. 12.
Berdasarkan pendekatan tersebut di atas, maka keberadaan Peradilan Tipikor di daerah dalam hal ini khususnya di Pekanbaru dapat disebut sudah sejalan dengan prinsip kriminalisasi.

## Penutup
Berdasarkan pendekatan sistem peradilan pidana yaitu tujuan hukum acara pi- dana, maka proses peradilan kasus pengesahan revisi Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2010 yang melibatkan anggota DPRD yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru dipandang telah sejalan dengan tujuan hukum acara pidana itu sendiri karena telah berupaya untuk mencari dan mendapatkan kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat guna mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa- kan melakukan pelanggaran hukum.  Oleh karena itu keberadaan Pengadilan Tipikor Pekanbaru sudah dianggap sesuai yurisdiksinya yakni untuk menerima dan memutus perkara korupsi di seluruh Indonesia yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penanganan kasus tersebut juga dianggap telah menerapkan ketentuan hu- kum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk meminta pemer- iksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu da- pat dipersalahkan, karena kasus tersebut juga telah memenuhi prinsip-prinsip kriminalisasi.

## Bibliogra fi
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2001.
B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial, Bandung: Tarsino, 1981.
H.R. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Band- ung: Re fi ka Aditama, 2010. Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia , Jakarta: Ind.Hill.Co, 1993. Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana), Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis , Bandung: Alumni, 2006.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 186
M. Solehudin, Tindak Pidana Perbankan, Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 1997.
Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana , Bandung: Alumni, 2005. Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Man- dar Maju, 1996.
Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indone- sia , Jakarta: Penerbit BPHN Depkumham, 2002.
Romli Atmasasmita, “Pemberantasan Terorisme Demi Aspek Pidana Interna- sional”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Hakekat dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme , Surabaya, tanggal 21-22 Mei 2003.
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Aboli- sionisme , Bandung: Bina Cipta, 2004.
Salman Luthan, “Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana”,
Jurnal Hukum FH UII , No. 11, Vol. 6, tahun 1999, Yogyakarta. Term of Reference Studi Akademik: Kajian Evaluasi Efektivitas Pengadilan Neg- eri Tindak Pidana Korupsi.
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Re fi ka Aditama, 2003.

## Peraturan-peraturan
Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Ac- ara Pidana.
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Koru- psi.

## Website
Http://www.jpnn.com/read/2013/03/14/162627/Pengadilan-Tipikor-Masih- menge cewakan-terakhir.

## PEDOMAN PENULISAN

## BENTUK NASKAH
Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil pe- nelitian ( research papers ), artikel ulasan ( review ), dan resensi buku ( book review ), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris

## CARA PENGIRIMAN NASKAH
Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail. com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam ben- tuk hard copy ( print out ) dan soft copy dalam CD/ fl ash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

## FORMAT NASKAH
Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai beri- kut:
1.  Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau ma- jalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2.  Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Mar- gin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3.  Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal pergu- ruan tinggi/instansi, dan kuali fi kasi keilmuan penulis.
4.  Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak mer- ubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH

## SISTEMATIKA NASKAH

## Judul Naskah
Judul ditulis dengan huruf ka fi tal diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris  antara 50-100 kata dan kata kunci ( keywords ) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

## Pendahuluan
Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, be- serta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode peneli- tian yang digunakan.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

## Penutup
Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

## SUMBER KUTIPAN
Kutipan menggunakan cara Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit. Semua tulisan mengguna- kan referensi model footnote , dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Ayat al-Qur’an, contoh: An-Nisaa’ (4): 42.
2.  Buku, contoh: Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer , cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3.  Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan- kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., an-Nuzum al-Islamiyyah , edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta’lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4.  Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, con- toh: M. Nazori Madjid (ed.), Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya
di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5.  Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi:
Syariah Press, 2010), hlm.1.
6.  Nama penulis tidak ada, contoh: Panduan Amaliyah Ramadhan, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2009), hlm. 9.
7.  Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid’ah dalam Teori dan Praktek, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2007 ), hlm. 51.
8.  Buku saduran, contoh: Vollmar, Hukum Benda, disadur oleh Chidir Ali,
(Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
9. Kamus, c ontoh: Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12. 10. A rtikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, c ontoh: H. Tjaswadi, “Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945,” Kedaulatan Rakyat, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
11.  Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, “Tasawuf dan Proses Demokratisasi”, KOMPAS , 30 Maret 2001, hlm. 4.
12. A rtikel dalam buku atau ensiklopedi, c ontoh: Syamsul Anwar, “Teori Kon- formitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali,” dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yog- yakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, c ontoh: Illy Yanti dan Ra fi dah, ”Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implemen- tasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional”, Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
14. M akalah tidak diterbitkan, c ontoh: Rahmadi, “Kaedah-Kaedah Falakiyah”, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
15. S umber yang masih berbentuk manuskrip, c ontoh: Undang-Undang Palem- bang, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
16. D okumen berbentuk surat-menyurat, contoh: Staatsblaad van Nederlandsch Indie, 1937, No. 116.
17.  Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadi- lan Agama Kota Jambi, Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011 , 22 April 2012.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH
18. P eraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19.  Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya su- dah disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Pasal 2 ayat (1).
20.  Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Brie fi ng Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988.
21.  Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Sim- pang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website t anpa penulis, contoh: ”Remarks before the American Muslim
Council,” http://usinfo. state.gov/usa/islam/s050799.htm, akses 7 Mei 2009.
23.  Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, “Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality,” http://www. zmag.org/chomsky/ index.cfm, akses 10 Januari 2003.

## CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI
Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Is- lamic Studies , Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, “Voting Behavior Pemilih Pe- mula pada Pemilu 2004 di Kota Padang” dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk.,
(ed), Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik , Padang: Laboratorium Ilmu Po- litik Unand, t.t.
Anik Ghufron , Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , Makalah Dipresentasi- kan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari  2010.
Djawahir Hejzziey, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta: ttp, 2007. John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993. Program Pascasarajana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Penuisan Disertasi , Cet. 2,
Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Sayuti, “ Relevansi antara Maal Administratif dan Upaya Penciptaan Good Gover- nance”, Jurnal Ilmiah Al-Risalah , Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.
Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Ja- karta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.