## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 333 − 338 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1840

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Muzara’ah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian
Ratna Dewi * , Zainuddin
Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri  Mahmud Yunus Batusangkar Jl. Jenderal Sudirman No.137, Limo Kaum, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia Email: 1,* rdewi9744@gmail.com, 2 zainuddin@iainbatusangkar.ac.id Email Penulis Korespondensi: rdewi9744@gmail.com Submitted: 09/07/2022 ; Accepted: 29/08/2022 ; Published: 29/08/2022
Abstrak− Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama muzara’ah dalam pengelolaan lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah. Penelitian ini ialah penelitian jenis deskriptif kualitatif.  Data pyang digunakan alam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara langsung dengan 6 orang informan. Metode analisis data yang digunakan yaitu model miles dan huberman yang terdiri dari proses analisis data, reduksi data, pemilihan data dan keabsahan data. ini mengkaji tentang implementasi muzara’ah dalam pengelolaan lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Hasil dari penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  secara  umum  pelaksanaan  kerjasama  muzara’ah  lahan  perttanian  di  Jorong  Sungai  Tarab Kabupaten Tanah Datar sudah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hal ini dapat dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan  syarat  dari  kerjasama  mulai  dari  pemilik  lahan,  penggarap  lahan,  lahan  yang  akan  digarap  serta  sighat  akad.  Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka saran untuk peneliti selanjutnya agar menambah populasi dalam penelian dan juga menambah variabel penelitian.
Kata Kunci: Sharia Economic Law; Muzara'ah; Land Management
Abstract− This study aims to review sharia economic law on muzara'ah cooperation in the management of agricultural land in Jorong Sungai Tarab, Tanah District. This research is a qualitative descriptive research. The data used in this research are primary data in the form of direct interviews with 6 informants. The data analysis method used is the Miles and Huberman model which consists of the data analysis process, data reduction, data selection and data validity. This study examines the implementation of muzara'ah in the management of agricultural land in Jorong Sungai Tarab, Tanah Datar Regency. The results of this study explain that in general the implementation of muzara'ah cooperation on agricultural land in Jorong Sungai Tarab, Tanah Datar Regency is already in accordance with sharia economic law, this can be seen from the fulfillment of the pillars and conditions of cooperation starting from land owners, land cultivators, land to be worked on and sighat contract
Keywords : Muzara’ah; Land Management; Profit Sharing

## 1. PENDAHULUAN
Sektor  pertanian  merupakan  kegiatan  ekonomi  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat,  karena  pertanian  akan menghasilkan  pangan  yang  menjadi  hajat  dasar  bagi  orang  banyak.  (Aminulloh  &  Nurrohman,  2016).  Dalam mengelola lahan pertanian, bagi mereka yang mempunyai lahan, modal yang memadai, serta tenaga dan kemampuan dalam  mengelola  lahan,  maka  mereka  bisa  mengelolanya  sendiri,  namun  mereka  juga  dapat  menyerahkan  lahan tersebut  dengan  modal  yang  mereka  punya  untuk  dikelola  oleh  orang  lain  yang  memiliki  keterampilan  dan kemampuan  dalam  mengelola  lahan . (Busthomi  et  al.,  2018).   Pada  Jorong  Sungai  Tarab  Kabupaten  Tanah  Datar sebagian  orang  dalam  melaksanakan  kerjamsama  lahan  pertanian  menerapkan  kerjasama muzara’ah .  Perjanjian kerjasama muzara’ah tersebut dilakukan untuk mengambil manfaat dari hasil panen yang berguna untuk memenuhi kelangsungan hidup keduanya. Muzara’ah adalah suatu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertania (Muttalib, 2015), Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh  pemilik  tanah.  (Rafly  et  al.,  2016).  Dilaksanakannya  kerjasama muzara’ah lahan  pertanian  ini  yaitu  dengan harapan adanya imbalan bagi hasil yang diterima (Ridlwan, 2016), persentase bagi hasil berdasarkan kesepakan diawal ketika pemilik lahan dan penggarap lahan menyetujui kerjasama tersebut dan biasanya persentase bagiannya seperdua, sepertiga atau seperempat (Nita, 2020). Pembagian hasil tersebut dalam praktek kerjasama muzara’ah disebut bagi hasil pertanian.  (Az-Zuhaily, 2011)
Berdasarkan  hasil  wawancara  awal  dengan  beberapa  informan  masyarakat  Jorong  Sungai  Tarab  Kabupaten Tanah  Datar  didapatkan  informasi  bahwasanya  dalam  pelaksanaan  kerjasama muzara’ah yang  dilakukan  oleh masyarakat  Jorong  Sungai  Tarab  tersebut  seringkali  menimbulkan  permasalahan-permasalahan  yang  ada  yang disebabkan oleh penggarap lahan itu sendiri yaitu dimana penggarap lahan tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, dia  lalai  dalam  menggarap  sawah  tersebut  dan  tidak  sungguh-sungguh  dalam  mengerjakannya.  Seperti  tidak mengontrol  air  yang  masuk  kesawah,  terlambat    memberikan  pupuk  disaaat  tanaman  padi  butuh  pupuk,  jarang memantau  dan  melihat  kondisi  tanaman  padi  dan  juga  tidak  menjaga  kebersihan  tanaman  padi  tersebut  sehingga mengakibatkan  terhambatnya  proses  pertumbuhan  tanaman  padi  tersebut  dan  juga  terkadang  karena  kelalian  yang dilakukan oleh penggarap tanaman padi menjadi layu dan juga ada tanaman padi yang mati sehingga hal tersebut tentu berdampak pada kualitan panen padi buruk. Sehingga masalah tersebut  menjadi berkelanjutan pemilik modal tidak percaya  lagi  pada  penggarap  dalam  mengelola  lahan  dan  modal  yang  ia  berikan  sehingga  terjadinya  pembatalan kerjasama diantara keduanya. .

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 333 − 338 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1840
Setidaknya ada 3 penelitian   yang meneliti mengenai kerjasama muzara’ah lahan pertanian  Dari penelitian tersebut  dapat  diklasifikasikan  menjadi  2  kategori.  Pertama,  peneliti  meneliti  dari  aspek  nilai0nilai islam  dan  juga keuangan seperti yang dilakukan oleh  (Puspitasari et al., 2020). Kedua meneliti dari aspek kesejahteraan masyarakat seperti yang dilakukan oleh  (Dahrum, 2016). Ketiga meneliti dari aspek peningkatan pendapatan masyarakat seperti yang dilakukan oleh (Hermiati, 2019). Sejauh ini belum terdapat penelitian dari aspek hukum ekonomi syariah Oleh karena  itu  penulis  memfokuskan  penelitian  pada  kerjasama muzara’ah lahan  pertanian  yang  berfokus  pada  fikih ekonomi.
Studi  ini  menfokuskan  pada    tinjuan  hukum  ekonomi  syariah  terhadap  kerjasama muzara’ah dalam pengelolaan  lahan  pertanian  di  Jorong  Sungai  Tarab  Kabupaten  Tanah  Datar.    Terkait  dengan  permasalahan  yang telah  dikemukakan  diatas,  maka  yang  menjadi  fokus  penelitiannya  yaitu    bagaimanakah  pelaksanaan  kerjasama muzara’ah dalam  pengelolaan  lahan  pertanian  di  Jorong  Sungai  Tarab  Kabupaten  Tanah  Datar  dan  bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama muzara’ah dalam pengelolaan lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
i Guna memberikan kelancaran dalam pelaksanaan penelitian ini, yang dilakukan pada Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kerjasama muzara’ah lahan pertanian, karena belum semua msyarakat Jorong  Sungai  Tarab  yang   paham  mengenai  kerjasama  muzara’ah  lahan  pertanian  yang  berdasarkan  pada  hukum ekonomi syariah dan juga agar tidak ada lagi keraguan masyarakat sekitar dalam melaksanakan kerjasama muzara’ah ini dan yang tidak kalah pentingnya agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi harta secara batil.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di  Jorong Sungai Tarab  Kabupaten Tanah Datar. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer  yang dikumpulkan  secara  langsung  melalui  wawancara.    Adapun  yang  menjadi    informan  adalah  pemilik  lahan  dan penggarap lahan pertanian sebanyak 6 orang. Kriteria informan dalam penelitian ini yaitu informan yang sudah lebih dari  3  tahun  melaksanakan  kerjasama  lahan  pertanian  karena  berpengalaman  agar  informasi  yang  diperoleh  dari informan menjadi valid. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan  model Milles dan Huberman milik Miles dan Humerman sendiri tahun 1984. Alasan menggunakan model ini karena terdiri dari proses analisis data, reduksi data,  pemilihan  data  dan  keabsahan  data  (Wiratna,2014).  Tujuannya  proses  dan  hasil  penelitian  tentang  tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama muzara’ah dalam pengelolaan lahan pertanian ini akan lebih terarah dan terperinci. Lebih jelasnya teknik analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman ini dapat dilihat pada bagan berikut ini:

## Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
Kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian sering  dijumpai di beberapa daerah, salah satunya di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah datar. Banyak sekali jenis akad kerjasama yang bisa dilakukan dan di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ini yang sering dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem kerjasama muzara’ah. Kerjasama muzara’ah  merupakan  kerjasama  dalam  pengelolaan  lahan  pertanian  antara  pemilik  dan  penggarap  lahan,  dimana pemilik  lahan  tersebut  menyerahkan  lahannya  untuk  dikelola  oleh  penggarap  lahan  dengan  imbalan  bagi  hasil. (Wardani & Faizah, 2019) . Selanjutnya muzara’ah ini dapat juga dikatakan sebagai penyerahan lahan dari pemilik kepada penggarap dengan imbalan bagi hasil. (Wisesa & Faizah, 2020). Pembagian hasil tersebut biasanya setengah, sepertiga atau seperempat dari hasil kesepakatan diantara keduanya.  (Sugeng et al., 2021)Kejrasama muzara’ah ini dilakukan  masyarakat  karena  tidak  seluruh  masyarakat  disana  yang  mempunyai  lahan  pertanian  ataupun  yang memiliki  keahlian  dalam  mengelola  lahan  pertanian.  Oleh  karena  itu  dengan  menggunakan  sistem  kerjasama muzara’ah lahan pertanian ini dianggap saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Pemilik lahan  merasa  terbantu  dengan  keahlian  yang  dimiliki  oleh  penggarap  lahan  dalam  mengelola  lahan  pertaniannya karena  pemilik  lahan  ini  hanya  memiliki  lahan  pertanian  serta  modal    saja  dan  tidak  memiliki  keahlian  dalam

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 333 − 338 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1840
mengelola lahan pertanian miliknya serta penggarap lahanpun juga terbantu oleh pemilik lahan karena hanya keahlian mengelola lahan sajalah yang ia miliki tanpa memiliki lahan pertanian.
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 6 orang informan yaitu 4 orang pemilik lahan dan 2 orang penggarap lahan, bahwasanya proses terlaksananya kerjasama muzara’ah yang dilakukan di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 5 tahap yaitu:
1. Tahap Persiapan Pada  tahap  persiapan  kerjsama muzara’ah lahan  pertanian  yang  dilakukan  yaitu  sebagai  langkah  awal  agar terlaksananya kerjasama lahan pertanian. Mulai dari pemilik lahan menentukan siapa yang akan menjadi penggarap lahan,  membuat  kesepakatan  dengan  penggarap  lahan  mengenai  tugas  dan  kewajiban  diantara  keduanya,  serta menentukan persentase bagi hasil yang diperoleh pada saat panen nantinya. Menurut  informan 1, selaku pemilik lahan mengungkapkan  bahwa  “ Pada  Jorong  Sungai  Tarab  Kabupaten  Tanah  Datar  agar  terlaksananya  kerja  sama muzara’ah  lahan pertanian yaitu kami sebagai pemilik lahan menawarkan kerjasama pengelolaan lahan pertanian kepada penggarap lahan serta menjelaskan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keduanya baik bagi kami pemilik  maupun  penggarap  lahan  dan  jika  penggarap  lahan    mau  melaksanakan  kerjasama  pengelolaan  lahan pertanian  tersebut,  maka  setelah  itu  disepakatilah  berapa  pembagian  persentase  keuntungan  yang  akan  dibagi nantinya pada saat panen dan biasanya itu dibagi rata saja”.
Pada tahap persiapan kerjasama muzara’ah lahan pertanian ini dimana sudah  jelasnya siapa  yang menjadi pemilik lahan, siapa yang menjadi penggarap lahan, jenis akad kerja sama apa yang dilakukan serta apa yang menjadi tujuan objek kerjasama lahan pertaniannya, hal ini karena sesuai dengan rukun kerjasama muzara’ah ini yaitu jelas siapa  orang  yang  berakad  (‘Aqidain),  jelas  ijab  dan  qabul  (Sighat)  dan  jelas  juga  objek  dari  kerjasama  lahan pertaniannya yaitu berupa lahan yang akan dikelola serta tanaman apa yang akan ditanami didalamnya. (Nita, 2020)

## 2. Tahap Permulaan
Pada tahap permulaan kerjasama muzara’ah lahan pertanian yaitu tahap setelah disepakatinya kerjasama muzara’ah dan  awal  mula  kerjasama  dilakukan  seperti  penyerahan  lahan  dan  modal  dari  pemilik  kepada  penggarap  lahan. Menurut  informan 2, selaku pemilik lahan mengungkapkan bahwa “ Ketika kerjasama muzara’ah  ini telah disepakati oleh  kedua  belah  pihak  baik  bagi  pemilik  lahan maupun  penggarap  lahan,  maka  keesokan  harinya  pemilih lahan langsung  menyerahkan  lahan  pertanian  yang  akan  diolah  oleh  penggarap  lahan  dengan  menjelaskan  segala spesifikasi  terhadap lahan tersebut  dan juga pada saat  itu pemilik lahan  juga menyerahkan modal untuk tanaman padi yang akan ditanam, yang mana modal itu berguna untuk proses produksi padi, mulai dari benih padi sampai untuk pembelian pupuk ”.
Pada tahap permulaan kerjaama muzara’ah lahan pertanian ini dimana awal mula dilaksanakannya kerjasama lahan pertanian dalam bentuk sistem kerjasama muzara’ah setelah terjadikan kesepakatan akad, karena pada tahap ini pemilik lahan sudah menyerahkan modal beserta dengan lahan pertaniannya untuk dikelola oleh penggarap lahan. Hal ini sesuai dengan syarat kerjasama muzara’ah lahan pertanian yaitu pemilik lahan menyediakan lahan beserta modal yang dimilikinya untuk dikelola oleh penggarap lahan. (Nita, 2020)
3. Pengelolaan Pada tahap pengelolaan kerjasama muzara’ah lahan pertanian ini penggarap lahan mengelola lahan pertanian mulai dari penanam bibit padi, membersihkan dan merawat padi hingga padi siap untuk dipanen. Menurut informan 3 selaku penggarap lahan mengungkapkan bahwa “ Dalam pengelolaan  lahan  pertanian  ini  yang  harus  kami  lakukan  ialah kami menanami sawah yang masih kosong yang telah diserahkan oleh pemilik lahan sebelumnya. Kami menanami bibit  padi,  membersihkan  dan  menjaganya  dengan  baik  seperti  mengaliri  air,  pemberian  pupuk,  menyiangi  padi hingga padi siap untuk di panen ”.
Pada  tahap  pengelolaan  ini  dimana  tugas  dan  tanggung  jawab  penggarap  lahanlah  yang  dituntut  dalam mengelola lahan pertanian ini, karena penggarap lahan yang memiliki tugas dalam megelola lahan pertanian  dengan baik dan lihai agar mendatangkan keuntungan berupa hasil panen yang akan didapati nantinya. Hal ini sesuai dengan kewajiban dari penggarap lahan yaitu mengelola dan memelihara tanaman yang ada di lahan pertanian. (Rafly et al., 2016)

## 4. Panen
Pada  tahap  panen  pengelolaan  kerjasama muzara’ah lahan  pertanian  dilakukan  pembagian  hasil  panen.  Menurut informan 4, selaku penggarap lahan mengatakan bahwa “ Jika masa panen sudah tiba, biasanya sehari sebelum panen kami memberi tahu kepada pemilik lahan untuk datang ke sawah dan melihat berapa hasil panen yang didapatkan. Biasanya  keuntungan  yang  kami  dapatkan  dibagi  setelah  dikeluarkan  modal  yang  digunakan  untuk  memproduksi padi. Lalu sisanya ada kami jual dan hasil uangnya kami bagi rata dan ada juga sisa padi yang masih basah langsung kami  bagi. ”. Selanjutnya menurut  informan 5, selaku pemilik lahan mengatakan bahwa “ Ketika  masa  panen  telah datang, kami biasanya sama-sama datang ke sawah untuk melihat hasil panen. Jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut langsung kami bagi dua baik berupa uang hasil penjualan penen padi maupun berupa padi yang masih basah, namun jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh faktor alam seperti musim kemarau dan hama wereng  maka  kerugian  tersebut  kami  berdua  yang  menanggungnya,  namun  terkadang  ada  beberapa  kejadian kerugian  yang  disebabkan  oleh  penggarap  lahan  karena  lalai  dalam  mengelola  lahan  maka  kerugian  juga  akan ditanggung oleh keduanya, di mana penggarap lahan rugi karena tenaga sedangkan kami rugi karena modal yang

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 333 − 338 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1840
telah  dikeluarkan . Namun  hal  seperti  ini  jarang  terjadi  dan  jikapun  terjadi  maka  biasanya  kami  pemilik  lahan membatalkan kerjasama muzara’ah ini secara sepihak.
Pada  tahap  panen  ini  dimana  hasil  yang  akan  diperoleh  antara  kedua  belah  pihak  baik  yang  diterima  oleh pemilik lahan maupun yang diterima oleh penggarap lahan. Jika keuntungan yang didapatkan maka hasil keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal namun jika mengalami kerugian juga akan ditanggung oleh keduanya.  Hal  ini  sesuai  dengan  dengan  pendapat  (Nita,  2020)  yang  menyatakan  bahwa  pembagian  hasil  dalam pengelolaan  lahan  pertanian  yaitu  sesuai  dengan  kesepakatan  pada  saat  akad  dan  hasil  panen  tersebut  harus  milik orang yang berakad.

## 5. Mengakhiri Perjanjian.
Pada  tahap  mengakhiri  perjanjian  pengelolaan  kerjasama muzara’ah lahan  pertanian  berakhirnya  perjanjian pengelolaan lahan pertanian. Ada perjanjian yang berakhir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak karena telah siap panen, dan ada juga berakhirnya perjanjian secara sepihak dari pemilik lahan karena kesalahan penggarap lahan. Menurut informan 6, selaku pemilik lahan mengatakan bahwa “ Untuk mengakhiri perjanjian kerjasama muzara’ah lahan pertanian ini bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan bisa juga dilakukan pembatalan oleh  satu  pihak  saja  untuk  mengakhiri  perjanjanjian  kerjasama.  Berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak biasanya  dilakukan  secara  baik-baik  ketika  masa  panen telah  usai,  itu  kami  sama-sama  mengakhirinya  baik  saya selaku  pemilik  lahan  maupun  penggarap  lahan,  namun  terkadang  ada  juga  pembatalan  yang  kami  sendiri menginginkannya atau pembatalan secara sepihak karena kesalahan yang dilakukan oleh penggarap lahan karena lalai dalam mengelola lahan pertanian yang sudah kami amanahkan kepadanya. ”.
Pada tahap mengakhiri perjanjian ini dimana tahap berakhirnya kerjasama muzara’ah lahan pertanian dan berakhirnya kerjasama ini bisa disebabkan karena telah berakhirnya masa kerjasama atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Hal  ini sesuai  dengan pendapat  (Nita, 2020) yang menyatakan bahwa kerjasama muzara’ah lahan pertanian diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepatinya secara baik-baik diantara keduanya.

## 3.2 Pembahasan
Pelaksanaan kerjasama muzara’ah lahan pertanian yang dilakukan di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sebagian besarnya sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu Pertama , rukun dan syaratnya, dimana rukun dan syarat dalam kerjasama muzara’ah berkaitan dengan dua orang yang berakad yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan  yang  sudah  jelas  baligh  dan  berakal  karena  mampu  melakukan  perbuatan  atau  aktivitas  yang  memerlukan kemampuan  dan  kecakapan. Kedua ,  Sighat  akad yaitu  kesepakatan  antara  pemilik  lahan  dan  pengarap  lahan  yang termasuk  kedalam  rukun muzara’ah yang  berupa  pernyataan  pemilik  lahan  menyerahkan  lahan  pertanian  beserta modal dan penggarap lahan menerimanya. Apabila para pihak itu telah sepakat menentukan bentuk dan isi kerjasama, maka kesepakatan itu mengikat para pihak dan harus melaksanakan segala hak dan kewajibannya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam   (Surya & Zainuddin, 2019). Ketiga , bagi hasil, dimana yang telah disepakati pada saat akad berlangsung antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Bagi hasil tersebut disepakati diantara keduaya dan biasanya  itu  setengah-setengah. Keempat ,  berakhirnya  akad,dimana  tidak  ditentukan  secara  langsung,  hanya  saja apabila salah satu dari pemilik lahan maupun dari penggarap lahan yang sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan lagi  dengan  alasaan  yang  dapat  diterima,  dan  terjadilah  musyawarah  diantara  keduanya  dan  berakhirlah  kerjaama muzara’ah lahan pertaniannya.
Selain  itu  dasar  hukum  pelaksanaan  kerjasama muzara’ah ini  dijelaskan  dalalam  hadist  berikut  ini,  yaitu sebagai berikut:
اَهَع  َر  ْزَيْلاَف  ٌض  ْر أ  ُهَل  ْتَن  َك  ْنَم
)يراجبل ا هاور( ُهاَخ َأ اَهْع  َر  ْزَيْلَف اَهْع  َر  ْزَي ْمَل  ْن ِإَف
Artinya, “ Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya .”
Maksud dari hadist tersebut ialah yaitu mengenai  pengelolaan lahan pertanian dan anjuran dalam kerjasama lahan pertanian, karena dikatakan jika ada seseorang yang memiliki lahan pertanian maka ia harus mengelolannya untuk ditanami namun jika dia tidak mau menanaminya atau tidak mampu mengelolannya agar lahan tersebut dapat menghasilkan  maka  lahan  tersebut  dapat  dikelola  oleh  saudaranya  dan  menjadi  lahan  pertanian  yang  produktif. Selanjutnya juga ada hadist lain yang dikemukan oleh Hanafiah, yaitu sebagai berikut ini:
َهِع  ْر  َزِب ُم  ْوُقَي ي ذَّل ا ِلِم اَعْلِل ُهَض  ْر َأ ِةَع  ْر ا  َزُمْل ا ِةَحِل اَّصل ا  ِض  ْر َلأ ْا  ُب ِح اَص َعَف ْدَي  ْن أ َّبحْل ا ُهَل ُعَف ْدَي  َو ا
Artinya, “ Muzara’ah  adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit ” .
Maksud hadist ini yaitu dalam melaksanakan kerjasama muzara’ah lahan pertanian dimana untuk mekanisme pelaksanaan  kerjasamannya  pemilik  lahan  menyerahkan  lahan  pertanian  beserta  moda  untuk  diserahkan  kepada pennggarap lahan, yang mana lahan tersebut akan ditanami dengan tanaman yang disepakati di antara keduanya.
Sedangkan kerjasama muzara’ah yang dilakukan di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ini sudah sesuai dengan fikik ekonomi sialamnya dimana kerjasama muzara’ah lahan pertanian ini dilakukan sudah jelas rukun dan syaratnya, jelas penyataan sighat akadnya, jelas pembagian hasil panen nantiknya dan jelas pengakhiran kerjasama muzara’ah nya, walaupun ada beberapa terkadang ada masalah yang terjadi yaitu tidak sesuainya kesepatan diawala

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 333 − 338 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1840
َصأأdengan kerjsama muzara’ah yang dilakukan yaitu penggarap lahan yang lali dalam mengerjakan lahan pertanian yang mengakibatkan pemilik lahan rugi karena moda yang telah diserahkan. Walaupun seperti itu namun hal ini jarang terjadi. Selain itu dalam pelaksanaan kerjasama muzara’ah lahan pertanian ini juga harus sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam agar tidak terjadinya diskriminasi antara pemilik lahan dan penggarap lahan serta tidak terjadinya manipulasi pertentangan di antara keduanya dan hendaklah kesepakatan kerjasama yang dilaksanakan keduanya berprinsipkan pada prinsip keadilan,  kepercayaan dan aturan-aturan teknis maupun non teknis mengenai mekanisme pengelolaan dan bagi hasil yang peroleh nantiknya.
Selanjutnya  prosedur pelaksanaan kerjasama muzara’ah lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Jorong Sungai Tarab Nagari Sungai Tarab yaitu dilakukan secara 5 tahap mulai dari tahan persiapan, permulaan, pengelolaan lahan pertanian, pembagian hasil panen dan juga mengakhiri perjanjian kerjasama. Dimana kerjasama muzara’ah ini dilakukan  secara  tatap  muka  dan  lisan,  maksudnya  ialah  pemilik  lahan  sekaligus  penyedia  modal  mengajukan parnyataan dan tawaran kerjasama dengan penggarap lahan untuk melakukan kerjasama dengan menjelaskan secara detail  terlebih  dahulu  mengenai  spesifikasi  lahan  dan  tanaman  yang  akan  ditanam.  Jika  tawaran  kerja  samanya diterima oleh penggarap lahan maka di  situ terjadilah sighat akad yakni  ijab dan qabul. Selanjutnya pemilik lahan menyerahkan  modal  kepada  penggarap  berupa  bibit  atau  benih  tanaman  serta  pupuk  untuk  proses  pertumbuhan tanaman,  sedangkan  segala  jenis  alat  yang  digunakan  untuk  menggarap  lahan  pertanian  disediakan  langsung  oleh penggarap. Selain tawaran dari pemilik lahan kepada penggarap untuk melakukan kerjasama dalam mengelola lahan pertanian  ini,  terkadang  juga  ada  penggarap  lahan  sendiri  yang  mengajukan  diri  kepada  pemilik  lahan  untuk melakukan kerjasama lahan pertanian miliknya.
Salah satu tujuan masyarakat melakukan kerjasama akad muzara’ah ini yaitu tolong menolong. Pemilik lahan yang  hanya  memiliki  lahan  pertanian  serta  modal  yang  memadai,  namun  tidak  memiliki  keterampilan  dalam mengelola  lahan  tersebut  merasa  terbantu  dengan  hadirnya  penggarap  lahan  dan  begitupun  sebaliknya,    bagi penggarap  lahan  sendiri  juga  sangat  terbantu  karena  ia  tidak  memiliki  lahan  serta  modal  yang  cukup  dan  hanya keterampilan  yang  memadailah  yang  ia  miliki.  Jadi  di  sini  antara  pemilik  lahan  dengan  penggarap  lahan  saling bergantungan dan saling menerima manfaat atas hasil yang akan diperoleh dari lahan tersebut.
Bagi hasil yang disepakati atas keuntungan yang diperoleh dari tanaman padi disepakati untuk dibagi rata yaitu setengah-setengah. Jika masa panen sudah datang, pengggarap lahan akan memberitahukannya kepada pemilik lahan untuk datang ke sawah dan melihat secara langsung berapa banyak padi yang diperoleh setelah panen. Selanjutnya untuk  pembagian  keuntungan  padi  tersebut,  terlebih  dahulu  dikeluarkan  biaya-biaya  yang  ada  dalam  proses penanaman  padi  sampai  padi  siap  untuk  dipanen,  seperti  biaya  bibit  atau  benih  padi  dan  juga  biaya  pupuk  padi. Seterusnya sisa padi yang ada tersebut, ada yang langsung dijual dan uang hasil penjualan padi langsung di bagi dua dan adjuga sisa padi yang ada langsung dibagi rata.
Kedua pihak yang terlibat dalam kerjasama akad muzara’ah lahan pertanian ini tentunya mendapatkan hasil keuntungan  dari  manfaat  tanah  hasil  garapan  padi  jika  padi  yang  dihasilkan  bagus,  namun  berbeda  halnya  jika mengalami kerugian. Jika kerugian disebabkan karena faktor alam seperti cuaca yang buruk dan wabah hama yang menyerang maka kerjasama ini masih tetap dilanjutkan dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal, namun Jika kerugian terjadi karena kelalaian dari penggarap lahan pertanian maka kerjasama akad muzara’ah ini dibatalkan secara sepihak  dan tidak akan dilanjutkan lagi oleh pemilik lahan.
Pembatalan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  lahan  atas  kerjasama  akad muzara’ah lahan  pertanian  kepada penggarap dianggap merupakan hal yang adil bagi pemilik lahan, karena penggarap  lahan sudah lalai atas tugas dan kewajiban  yang  harus  ia  lakuan.  Seharusnya  penggarap  mampu  melaksanakan  amanah  dengan  baik  yang  sudah dipercayakan oleh pemilik lahan kepadanya karena hal tersebut juga sudah jelaskan pada saat awal akad disepakati dan pemilik lahan juga sudah menanyakan mengenai kemauan dan kemampuan penggarap lahan atas lahan dan modal yang  diserahkan.  Karena  hal  tersebut  tentu  sangat  merugikan  pemilik  lahan  karena  pemilik  lahan  juga  sudah menyerahkan  modal  yang  cukup  besar  untuk  produksi  tanaman  padinya  namun  pemilik  modal  tidak  mendapatkan apa-apa malah menimbulkan kerugian, pemilik modal memilih untuk membatalkan dan mengakhiri kerjasama akad muzara’ah ini dengan alasan ketidakseriusan penggarap dan dalam Islam   sendiri, akad muzara’ah akan berakhir jika  masa  perjanjian muzara’ah telah  habis.  Walaupun  terjadi  pembatalan  kerjasama  akad muzara’ah antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, namun hubungan diantara keduanya masih baik-baik saja, karena penggarap lahan juga mengakui kesalahan yang ia lakukan dalam mengelola lahan pertanian.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama muzara’ah  lahan  pertanian  di  Jorong  Sungai  Tarab  Kabupaten  Tanah  Datar  pada  umumnya  sudah  sesuai  dengan hukum ekonomi syariah, hal ini dapat dilihat dengan sudah terpenuhinya rukun dan syarat dari kerjasama muzara’ah lahan  pertanian  ini  yaitu  pemilik  lahan,  penggarap  lahan,  lahan  yang  akan  digarap  serta  jelas  akadnya,  dengan ketentuan pemilik lahan sebagai penyedia lahan pertanian dan  modal untuk diberikan dan dikelola dengan baik dan benar oleh penggarap lahan. Lahan pertanian tersebut akan ditanami dengan tanaman yang disepakati oleh keduanya dengan menggunakan alat yang disediakan oleh penggarap lahan untuk mengelola lahan pertanian tersebut serta hasil yang  diperoleh  nantinya  akan  dibagi  sesuai  kesepakatan  pada  saat  awal  terjadinya  akad  dan  dalam  perlaksanaan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 333 − 338 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1840
kerjasama muzara’ah lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari lima (5) tahap yaitu tahap  persiapan, tahap permulaan, tahap pngelolaan, tahap pembagian hasil dan tahap mengakhiri  perjanjian. Hal tersebut penting agar kerjasama muzara’ah lahan pertanian yang dilakukan di Jorong Sungai Tarab kabupaten Tanah Datar sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dilakukan oleh peneliti yaitu responden dalam penelitian ini masih sangat kurang karena hanya 6 orang saja serta untuk lokasi penelitiannya hanya 1 Jorong saja, sedangkan di Kabupaten Tanah Datar memiliki banyak Jorong. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan agar populasi dalam penelitian ini lebih banyak lagi dan bisa menambah variabel lain . .

## REFERENCES
Aminulloh, A., & Nurrohman. (2016). Kontektualisasi Sistem Muzara’ah: Perbandingan Kerjasama Pertanian Antara Nigeria Dan Malaysia. Jurnal Al-Muzara’ah , 4 (2). Az-Zuhaily, W. (2011). Al-Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu (Cet. Ke. 1). Gema Insani. Busthomi,  A.  O.,  Seryawan,  E.,  &  Parlina,  L.  (2018).  AKAD  MUZARA’AH  PERTANIAN  PADI  DALAM  PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Al-Mustashfa , 3 (2), 268–283.
Dahrum.  (2016).  Penerapan  Sistem  Muzara’ah  Dalam  Meningkakan  Kesejaheteraan  Masyarakat  Di  Kelurahan  Palambang Kecamatan Rilau Ale. Skripsi Kabupaten Bulukumba. Journal UIN Alauddin .
Hermiati. (2019). Penerapan Prinsip Muzara’ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam. Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam , 2 , 43–54.
Muttalib,  A.  (2015).  ANALISIS  SISTEM  BAGI  HASIL  MUZARA’AH  DAN  MUKHABARAH  PADA  USAHATANI  PADI DAN  IMPLIKASINYA  TERHADAP  KESEJAHTERAAN  KELUARGA  PETANI  PENGGARAP  DAN  PEMILIK LAHAN DI KECAMATAN PRAYA TIMUR. JIME , 1 (2).
Nita, S. V. (2020). KAJIAN MUZARA’AH DAN MUSAQAH (HUKUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM ISLAM) THE MUZARA’AH DAN MUSAQAH STUDY  (Agricultural Production Sharing Law In Islam). JURNAL  QAWANIN , 4 (2), 236–249.
Puspitasari, N., Bela, S. R., &  Prasetiyaningtiyas, S. (2020).  MUZARA’AH PADA USAHA PERTANIAN PADI: ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMI DAN KEUANGAN  (Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). Bisma: Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 14 (1), 70–81. Rafly,  M.,  Natsir,  M.,  &  Sahara,  S.  (2016).  MUZARA’AH  (PERJANJIAN  BERCOCOK  TANAM)  LAHAN  PERTANIAN MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 2 (2), 2020–2228.
Ridlwan,  A.  A.  (2016).  Implementasi  Akad  Muzara’ah  In  Islamic  Bank:  Alternative  To  Acces  Capital  Agricultural  Sektor. Iqtishoduna , 7 (1), 34–48.
Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah  Pada Masyarakat Petani Penggarap  Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. Indonesia Journal Of Business Analytics (IJBA) , 1 (2), 211–226.
Surya,  R.  P.,  &  Zainuddin.  (2019).  Kerjasama  Driver  Dengan  Perusahaan  Aplikasi  Go-Jek  Online  Perspektif  Fikih  Ekonomi. Hukum Islam , XIX (1), 101–113.
V, W. S. (2014). Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis Dan Mudah Di Pahami . Pustaka Baru Press.
Wardani,  D.  R.,  &  Faizah,  S.  I.  (2019).  Kesejahteraan  Petani  Penggarap  Sawah  Pada  Penerapan  Akad  Muzara’ah  Dengan Pendekatan Maqashid Syari’ah Di Tulung Agung. Juenal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 6 (7), 1450–1461. Wisesa, A. S., & Faizah, S. I. (2020). Penerapan Sistem Muzara’ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 7 (1), 1–20.