## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MERESPON PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH

## LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN RESPONDING TO THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS IMPACT ON REGIONAL TAX RECEIVING
Galih Wicaksono 1* , Yeni Puspita 2 , Venantya Asmandani 3 , Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum 4 1,2,3,4 Prodi Perpajakan, FISIP, Universitas Jember, Jember, Jawa Timur *Koresponden email: galih.fisip@unej.ac.id

## ABSTRAK
Pajak adalah sumber utama bagi penerimaan daerah, yang pemanfaatannya digunakan dalam pembangunan. Adanya Pandemi Covid-19 yang melanda, membuat Pemerintah Daerah membuat berbagai kebijakan, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban masyarakat dan bersifat sebagai stimulus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi Pandemi Covid- 19, serta dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan pajak daerah. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif serta diperkaya dengan kajian literatur dan data yang diperoleh dari pihak ketiga. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dengan adanya berbagai kebijakan pajak daerah yang telah dikeluarkan di masa Pandemi Covid-19, maka berdampak pada stabilnya penerimaan pajak daerah yang bersumber dari sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan adanya realisasi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari sektor pariwisata melebihi target yang ditetapkan, meskipun secara umum penerimaan pajak daerah belum dapat optimal sebagaimana mestinya akibat adanya pandemi.
Kata kunci : Kebijakan pajak daerah; pandemi covid-19; penerimaan pajak

## ABSTRACT
Taxes are the main source of regional revenue, the utilization of which is used in development. The existence of the Covid-19 Pandemic that hit, made the Regional Government make various policies, one of which was the Banyuwangi Regency Government which had issued various policies to ease the burden on the community and act as a stimulus. The purpose of this study is to find out the various policies issued by the Banyuwangi Regency Government in dealing with the Covid-19 Pandemic, as well as the impact of these policies on local tax revenues. This type of research is descriptive qualitative and enriched with literature review and data obtained from third parties. This study resulted in the finding that with the various regional tax policies that have been issued during the Covid-19 pandemic, they have an impact on the stability of local tax revenues sourced from the tourism sector. This is evidenced by the realization of local tax revenues sourced from the tourism sector exceeding the set targets, although in general local tax revenues have not been optimal as they should be due to the pandemic.
Keywords : Local tax policy; covid-19 pandemic; tax revenue
PENDAHULUAN
Pemerintah merespon dengan cepat berupa kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak menyebarnya Covid 19 semakin meluas. Sebab hal ini akan berefek pada kerugian yang dihadapi akibat dampak pandemi Covid 19 di- rasakan hampir di semua sektor perekonomian, dengan semua dampak yang muncul. Pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota melakukan berbagai cara dan teknik untuk penye- lamatan kesehatan sekaligus membangkitkan sek- tor ekonomi, dengan mengalokasikan anggaran belanja pada sektor kesehatan, jaring pengama-
nan sosial ( social safety ), serta upaya memulih- kan ekonomi pelaku usaha dan masyarakat secara luas yang terdampak Covid 19, maka hal inilah yang akhirnya terbit Peraturan Pemerintah Peng- ganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai paying hukum dan menjadi UU No 2 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanga- nan Pandemi Covid 19.
Salah satu pemerintah daerah yang mene- rapkan upaya stimulus kebijakan pajak daerah pada masa Pandemi Covid-19 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, dengan adanya
berbagai kebijakan melalui Peraturan Peraturan Bupati dan beberapa teknis yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah atau biasa disebut dengan BAPENDA Kabupaten Banyuwangi. Ke- bijakan pajak daerah perlu ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengingat bahwa Banyuwangi berlokasi di ujung timur Pulau Jawa, dimana daerah tersebut adalah daerah strategis sebagai penghubung Pulau Jawa dengan Pulau Bali (Wicaksono dan Puspita, 2020) dengan beragam potensi yang dimiliki dan pertumbuhan ekonomi yang selalu positif juga merasakan dampak dari Pandemi Covid 19 pada perekonomian.
Berdasarkan rilis data oleh BPS Kabupaten Banyuwangi, dampak covid 19 pada perekono- mian Kabupaten Banyuwangi mengalami kon- traksi sebesar 3,58%, dan paling dalam jika dibandingkan dengan kabupaten di wilayah tapal kuda, Kabupaten Jember, tumbuh minus 2,98%, Kabupaten Situbondo minus 2,33% dan yang terendah Kabupaten Bondowoso minus 1,36%. Hal ini direspon oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati No 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Kondisi Pandemi Covid 19, yang bertujuan untuk membuka ta- tanan kehidupan baru, meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan serta dalam meningkatkan upaya koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tatanan normal baru atau biasa disebut new normal era . Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi juga diakibatkan realisasi PAD yang belum optimal, PAD adalah suatu penerimaan diperoleh daerah, yang bersumber dari wilayah- nya sendiri serta dipungut berdasarkan peraturan daerah dan disesuaikan dengan peraturan per- undang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). PAD Banyuwangi pada tahun 2020 menghasilkan realisasi mencapai 85,5% dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp 565 Milyar, seperti di- uraikan pada Gambar 1. berikut dimana terlihat pada tahun 2014 sampai dengan 2016 Realisasi melebihi Target yang ingin dicapai kemudian mengalami penurunan pada tahun setelahnya smapai pada tahun 2020, dimana pada maret 2020 realisasi mencapai 85,5%. Pajak daerah sebagai salah satu sumber penyumbang PAD Kabupaten Banyuwangi, dimana terdapat 9 jenis pajak daerah yang ditetapkan di Banyuwangi yang tertuang dalam Perda Kabupaten Banyu- wangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak
parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang wewenang pemungutannya pada pemerintah daerah se- tempat (Suandy, 2011).
Gambar 1 . Target dan Realisasi Penerimaan PAD Sumber: Bapenda Banyuwangi (2021)
Asmandani dkk (2020) menyatakan bahwa pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam penerimaan. Pajak Daerah memiliki arti penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAD, secara umum terdapat dua cara mengoptimalkan penerimaannya, yaitu melalui ekstensifikasi dan atau intensifikasi, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Jannah, dkk (2016) dimana pemerintah Kabupaten Mojokerjo memanfaatkan peran wajib pajak dalam membayar pajak daerah, adanya sosialisasi wajib pajak mengenai maksud dan pentingnya pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD. Kabupaten Banyuwangi dengan beberapa destinasi Wisata yang menarik minat wisatawan baik domesik maupun Internasional. Destinasi alam dengan pantai dan perkebunan serta desti- nasi budaya dengan beragam festival yang di- miliki, hal ini berdampak pada kunjungan wisatawan yang datang (Puspita dan Wicaksono, 2020). Keberadaan destinasi wisata tentunya berdampak pada penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi, namun pada masa Pan- demi Covid 19 dimana sektor pariwisata meng- alami keterpurukan sehingga hal ini juga dialami oleh sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, dengan menutup tempat pariwisata dan pem- batasan kunjungan sangat dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha wisata.
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 188/123/KEP/429.011/2020 tentang penghapusan denda administrasi pajak daerah menjadi angin segar bagi wajib pajak terdampak Covid 19, dimana upaya ini dilakukan bertujuan untuk me- ringankan kewajiban perpajakan dengan pengha- pusan denda administrasi, di satu sisi juga upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meng- optimalkan penerimaan Pajak Daerah. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Pradiska (2021) menguraikan bahwa Kebijakan Peme- rintah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan PBB P2 merupakan strategi sangat efektif me- ningkatkan penerimaan dari sektor PBB P2 di masa Pandemi COVID-19. Hal ini terbukti ber- dasarkan pengukuran efektivitas PBB P2 yang sangat tinggi, yaitu melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 117% di akhir tahun 2020.
METODE Penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan menjelaskan keterkaitan antara berbagai kebijakan pajak dae- rah dengan target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari berbagai sektor. Data diperoleh dari pihak ketiga dengan diperkuat melalui studi literatur berbagai peraturan dan undang-undang, serta wawancara dengan pihak- pihak yang berkompeten. Dengan adanya metode yang tepat diharapkan mampu menjawab perma- salahan yang ada.
HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pem- bentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada aturan tersebut Badan Pendapatan Daerah (Ba- penda) ditetapkan sebagai instansi yang berwe- nang dalam memungut dan yang mengumpulkan pajak daerah. Bapenda memiliki beberapa fungsi dan peran seperti dalam perencanaan dan penyu- sunan kebijakan teknis, pembinaan penyeleng- garaan fungsi penunjang urusan pemerintah dae- rah, pengadministrasian, serta memantau, meng- evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas po- kok dan fungsi terkait dukungan teknis bidang pendapatan daerah. Boedijono dkk (2019) me- negaskan bahwa pemerintah memiliki kewena- ngan dalam mengatur pengelolaan keuangan, baik dari tingkat pusat maupun sampai dengan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Susilo dkk (2018) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah ujung tombak dalam pelayanan, dimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga di-
harapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal. Adanya Pandemi Covid-19 yang masuk ke Banyuwangi di sekitar minggu ketiga bulan Maret 2020, membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya kebijakan terkait pajak daerah. Kebijakan ini perlu dikeluarkan agar pajak daerah yang di- bebankan kepada masyarakat menjadi lebih ringan, namun demikian tetap bertujuan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Beberapa kebijakan pajak daerah yang dikeluar- kan antara lain yaitu pada tanggal 3 April 2020 terdapat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2020 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Bawah Tanah, Reklame dan Mineral Bukan Logam dan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perde- saan dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-19 Tahun 2020, dimana aturan tersebut berisi sebagai berikut :
1. Menetapkan adanya penghapusan denda sanksi administrasi akibat keterlambatan pelaporan, serta penghapusan denda sanksi administrasi akibat keterlambatan pelapo- ran pembayaran pada beberapa pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hibu- ran, parkir, air bawah tanah, reklame, mi- neral bukan logam, serta adanya pengha- pusan denda sanksi administrasi PBB-P2 untuk wajib pajak yang terdampak Covid- 19.
2. Penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 tahun pajak 1994-2020 yang ber- laku sampai dengan 31 Desember 2021 dalam rangka upaya pemberian stimulus serta relaksasi bagi wajib pajak.
3. Penghapusan beberapa denda sanksi admi- nistrasi sebagaimana yang dimaksudkan pada diktum kesatu, yaitu sebagai berikut:
a. melakukan validasi data piutang PBB- P2;
b. adanya penghapusan Sanksi adminis- trasi, yaitu berupa bunga otomatis lewat Sistem Informasi PBB-P2, elektronik pajak daerah (e-PAD) dan sistem pen- dapatan daerah (SIMPADA);
c. membuat suatu laporan mengenai hasil penghapusan pada sanksi administrasi denda akibat keterlambatan pelaporan dan atau pembayaran beberapa pajak
seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, air bawah tanah, reklame dan mineral bukan logam atau minerba.
4. Meluncurkan aplikasi E-PAD E-PAD bertujuan meningkatkan pelaya- nan publik yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan profesional. E- PAD dibangun secara mandiri antara Badan Pendapatan Daerah, BPKAD dan Dinas Kominfo untuk memenuhi kebutu- han dan menjawab permasalahan terkait pelayanan perpajakan daerah, khususnya di masa Pandemi Covid-19 serta untuk menghindari kontak langsung pada saat pembayaran pajak. Bapenda mendapat dukungan dari mitra kerja Pemerintah Daerah yaitu Bank Jatim berupa penana- man server di Diskominfo. E-PAD juga telah terintegrasi dengan data perijinan DPMPTSP dan data Nomor Induk Ke- pendudukan milik Disdukcapil, dengan tidak menutup kemungkinan berintegrasi dengan stakeholder lainnya. Selain kebijakan di atas, beberapa kebija- kan pajak daerah yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
1. Adanya inovasi pembayaran pajak berbasis online Inovasi pembayaran pajak berbasis online misalkan diterapkan pada pajak hotel, pa- jak restoran, dan retribusi pasar. Sehingga dengan adanya inovasi pembayaran online maka akan memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi yang terutang. Dengan adanya layanan pembayaran pajak dan retribusi secara online, diharapkan akan mengurangi tingkat kecurangan baik yang dilakukan oleh wajib pajak dan retribusi yang ber- sangkutan maupun oleh aparatur / petugas pemungut pajak dan retribusi daerah. Sebagaimana hasil penelitian Kusumaning- rum dkk (2020) yang menyatakan bahwa pemerintah terus berinovasi dalam pelaya- nan publik, khususnya pelayan yang ber- sifat online, sehingga mempermudah mas- yarakat dalam memperoleh pelayanan.
2. Adanya menu loket pelayanan PBB-P2 di Desa dan Kelurahan Menu loket pelayanan diberikan sebagai fasilitasi dan mempermudah setiap desa dan keluarahan dalam memproses apabila ada perubahan data pada subjek pajak, dimana sebelumnya dilakukan melalui Ba- penda namun sekarang wajib pajak dapat
melakukan hal tersebut di desa atau kelu- rahan tempat tinggal dengan melengkapi berkas yang dibutuhkan.
3. Bapenda bekerja sama dengan Bank Jatim Kerjasama antara Bapenda dengan Bank Jatim antara lain adanya penghargaan dan hadiah berupa kulkas kepada Kecamatan dan Desa yang melakukan pelunasan PBB tahun pajak 2020 tercepat. Adanya kebija- kan ini diharapkan aparatur desa dan keca- matan akan berlomba-lomba agar warga di wilayahnya segera melunasi PBB, sehi- ngga dapat memperoleh hadiah tersebut.
4. Kegiatan penagihan dan pemeriksaan secara rutin Meskipun adanya Pandemi Covid-19, ke- giatan intensifikasi dalam bentuk pena- gihan dan pemeriksaan pajak tetap berjalan. Bedanya dengan masa normal adalah dengan mengurangi interaksi dengan wajib pajak. Selain itu digunakan metode seperti mengeluarkan surat tagihan 1 sampai de- ngan surat tagihan 3, jika surat tagihan 3 tetap masih diabaikan oleh wajib pajak, maka Bapenda mengalihkan upaya penagi- han bekerjama dengan pihak Kejaksaan. Berbagai kebijakan pajak daerah tersebut tentu saja perlu diketahui sejauhmana tingkat efektifis- nya dalam rangka penerimaan pajak daerah. Sehingga perlu disandingkan dengan data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah, agar dapat diketahui seberapa jauh efektifitasnya. Untuk mengetahui lebih jelas efektifitas kebijakan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dalam hal ini Sebagian besar perannya dijalankan oleh Bapenda, serta hubungannya dengan Penda- patan Asli Daerah dan Pajak Daerah setelah adanya Pandemi Covid-19, berikut disajikan data target dan realisasi PAD untuk tahun 2018-2020, dimana ukuran ketiga tahun tersebut untuk me- ngetahui besaran dampak sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 yang disajikan dalam tabel 1 berikut: Tabel 1 . Target dan Realisasi PAD

## Sumber : Bapenda Banyuwangi (2021)
Berdasarkan Tabel 1. diatas, diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan
yang signifikan yaitu dari 450,06 milyar menjadi 495,68 milyar. Meskipun target penerimaan menurun tajam dari yang semula ditargetkan 624,17 milyar namun pada tahun 2019 target PAD turun menjadi 517,57 milyar. Meskipun demikian hal tersebut tidak menjadi masalah besar, hal ini dikarenakan walaupun target me- nurun, namun realisasi penerimaan PAD meni- ngkat. Permasalahan timbul pada tahun 2020, dimana target PAD meningkat menjadi 565,19 milyar, namun realisasinya menurun menjadi 482,74 milyar. Menurunnya realisasi PAD dise- babkan pada tahun 2020 merupakan tahun awal adanya Pandemi Covid-19, sehingga menye- babkan PAD Kabupaten Banyuwangi menurun. Hal ini dikarenakan adanya pandemi menyebab- kan sektor ekonomi dan pariwisata menjadi lesu, sehingga berdampak pada menurunnya PAD. Bandiyono dan Septina (2018) menyata- kan bahwa Kantor Pajak perlu terus melakukan pelayanan prima, sehingga tercipta pelayanan publik yang optimal bagi wajib pajak. Lebih lanjut Bandiyono dan Rahmati (2018) berpen- dapat bahwa Kantor Pajak secara berkelanjutan harus memiliki strategi dengan cara memiliki aturan pendukung, sehingga dapat diperoleh stra- tegi terbaik dalam upaya mengoptimalkan pene- rimaan pajak.
Lebih lanjut, untuk melihat pengaruh ke- bijakan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam me- respon adanya pandemi Covid-19 terhadap pe- nerimaan pajak daerah, maka pada tahun 2021 diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi yaitu terjadi pada tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2 . Target dan Realisasi Pajak Daerah
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bah- wa terdapat lima (5) jenis pajak daerah yang berkontribusi signifikan pada penerimaan PAD, yaitu : Pajak Penerangan Jalan, PBB-P2, BPHTB, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel. Sedangkan berdasarkan objeknya, Penerimaan PAD yang ditunjang dari sektor pariwisata yang memenuhi target, misalkan pajak hotel mengumpulkan pe- nerimaan berkisar Rp 9,6 milyar atau 133,02 % dari target berkisar Rp 7,2 milyar. Pajak restoran juga memenuhi target penerimaan berkisar 17,5 milyar dari target berkisar Rp 12,7 milyar atau diperoleh 137,42 %. Adapula pajak hiburan yang menerima 1,6 milyar dari target 1,3 milyar atau sebesar 124,49 %. Pajak pendukung yang lain adalah pajak parkir yang menerima 823 juta dari target 784 juta atau sebesar 104,96 %.
Pajak daerah yang nilainya signifikan atau termasuk memberi kontribusi terhadap PAD dalam jumlah besar namun tidak memenuhi target antara lain pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2), pajak penerangan jalan (PPJ) dan BPHTB. Pajak penerangan jalan hanya memperoleh Rp 75,7 milyar atau sebesar 98,29 % dari yang ditargetkan. Lebih lanjut, PBB-P2 memperoleh 42,3 milyar atau sebesar 92,70 %. Persentase terkecil adalah BPHTB, dimana pada tahun 2020 diperoleh 38,53 milyar atau hanya berkisar 75,55 % dari target yang ditetapkan. Sehingga disimpulkan penerimaan pajak daerah yang berkaitan sektor pariwisata selama tahun 2020 relatif stabil karena mencapai target, sedangkan untuk penerimaan pajak dae- rah secara umum belum optimal sebagaimana mestinya mengingat adanya dampak covid-19.
SIMPULAN Berbagai kebijakan pajak daerah yang di- keluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada masa Pandemi Covid-19 diperoleh hasil penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata relatif stabil. Hal ini dibuktikan walaupun de- ngan adanya Pandemi Covid-19, namun pajak daerah yang bersumber sektor pariwisata seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir tetap mampu meme- nuhi atau mencapai target yang ditetapkan. Pe- netapan target telah dilakukan secara cermat berdasarkan kondisi dan potensi yang ada. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan sektor pariwisata serta didukung lokasinya yang strate- gis yaitu sebagai penghubung antara Jawa dan Bali, sehingga Kabupaten Banyuwangi dapat me- maksimalkan potensi pajak daerah yang berasal dari sektor pariwisata, meskipun hasil akhir
penerimaan pajak daerah di masa pandemi ini belum dapat optimal sebagaimana pada saat era normal sebelum adanya pandemi.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terimakasih disampaikan kepada LP2M Universitas Jember yang memfasilitasi dan men- dukung jalannya penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada hambatan yang berarti.

## DAFTAR RUJUKAN
Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., & Kusumaningrum, N. D. (2020). Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax
Reporting Services In East Java: Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java. Jurnal Mantik , 3 (4), 619-625. Retrieved from http://iocscience.org/ejournal/index.php/ma ntik/article/view/637
Bandiyono, A., dan Rahmawati, D. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak dalam Pengolahan Surat. Jurnal Kebijakan Publik , Vol. 9, No. 2, Oktober 2018, 61-124. Bandiyono, A., dan Septiana, B.F. (2018). Pelaksanaan E-Billing Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak. Jurnal Kebijakan Publik , Vol. 9, No. 1, Maret 2018, 1-68. Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y.,
Bidhari, S., Kusumaningrum, N., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. Jurnal Riset Manajemen Dan
Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT ,
4 (1), 9 - 20. https://doi.org/10. 36226/jrmb.v4i1.237 Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Akademi Manajemen
Perusahaan YKPN. Kusumaningrum, N. D., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., Asmandani, V.,
Pamungkas, T. S., & Susilo, D. (2020). Transfered Tax Knowledge to Improve Taxpayer Compliance: Transfered Tax Knowledge to Improve Taxpayer Compliance. Jurnal Mantik , 3 (4), 607-610.
Retrieved from http://iocscience.org/ejournal/index.php/ma ntik/article/view/635 Nur Jannah, H.E.L., Suyadi, I., Utami, H.N.
(2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2011).
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah .
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2020).
Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2020 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Bawah
Tanah, Reklame dan Mineral Bukan Logam dan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-19 Tahun 2020 . Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2020). Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyuwangi . Pradiska, K dan Prayudi, M. (2021) Analisis
Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terkait Pemungutan PBB-P2 Pada Masa Pandemi Covid-19. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha , Vol : 12 No : 03 Tahun 2021 e- ISSN: 2614 – 1930.
Puspita, Y., & Wicaksono, G. (2020, March 8). Potential Analysis And Optimalize Strategy Of Boarding Home Tax In Banyuwangi District . https://doi.org/10.31227/osf.io/
r7fa2 Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5 . Jakarta: Salemba Empat
Susilo, D., Hidayat, R., Pamungkas, T. S., Wicaksono, G., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2018). Total Quality Management On One-Stop Integrated Licensing Service In Indonesia: A Study Of Two Regional Governments In East Java. Int J Recent Sci Res. 9(12), pp.89- 96.30122-30126
Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT ,
5 (1), 135 - 150. Retrieved from http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index. php/JRMB/article/view/372 Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive And Allied Products Companies in Indonesia: The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive and Allied Products Companies in Indonesia. Jurnal Mantik , 3 (4), 588-596.