## TARGET PERTUMBUHAN INVESTASI DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN INVESTASI PROVINSI PAPUA
Penulis: Marsi Adi Purwadi 1 marsipurwadi@ieuncen.ac.id Yundy Hafizrianda 2 apitika@yahoo.com Ida Ayu Purba Riani 3 purbariani@gmail.com

## Abstract
In general intent and purpose of this study is to give an overview of investment policy direction in Papua province in relation to improving the economic growth both sectoral and  regional  basis.  Some  quantitative  methods  used  are  macroregional  regional development planning models such as growth models, COR and ICOR. The required data is covered by a documentation method sourced from a competent agency.
Where the results of this study indicate that: 1) It is seen that spatially, out of the 29 districts or cities the ICOR has been calculated, there are 20 regions considered to have low cost to investment because they have a low ICOR; 2) Based on the ICOR analysis,  it  was  found  that  during  the  period  of  2012-2016  the  most  inefficient economic sector in Papua Province was the industrial sector; 3) Referring to the very low ICOR magnitude with an average below 4, it is finally generalized that efforts to increase regional investment in Papua Province in the  future should be directed to agriculture-based sectors.

## Keywords : Investment, ICOR, Economic Growth

## PENDAHULUAN
Perkembangan  investasi  yang  merupakan  salah  satu  indikator kemajuan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  dimana  investasi  yang dilakukan  secara  tepat  dapat  mendukung  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tantangan  pelaksanaan  investasi  di Indonesia saat ini,  salah  satunya  adalah  dengan  pemberlakuan  otonomi  daerah  di Indonesia.  Sejak  tahun  2001  era  otonomi  daerah  di  Indonesia  dimulai, dimana  semenjak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999
1 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Cenderawasih
tentang  Pemerintah  Daerah  dan  kemudian  diperbaharui  dengan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sementara itu, sumber pendanaannya diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004.  Dimana makna  penting  pengaturan  tersebut  adalah  bahwa  ada  sistem  pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Dalam  konteks  peraturan  tentang  otonomi  daerah  yang  demikian, maka  diatur  pula  bahwa  pemberian  sumber  keuangan  negara  kepada Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
Menurut  Adisasmita  (2010),  bahwa  setiap  daerah  perlu  menempuh kebijakan  yang  sesuai  karakteristik  spesifik  masing-masing  daerah. Pertanyaan  yang  kemudian  dapat  diajukan  adalah  bagaimana  dengan investasi yang dilakukan di era otonomi daerah, terutama dalam  kaitannya dengan problematika keuangan daerah.
Persoalan  ini  adalah  persoalan  yang  sangat  menentukan  dalam perkembangan  investasi  daerah,  terutama  bilamana  investasi  tersebut berkaitan  dengan  struktur  anggaran  pemerintah  daerah,  pengelolaannya, serta  pertanggungjawabannya.  Penanaman  modal  di  daerah  juga berimplikasi  pada  bagaimana  interaksi  hukum  otonomi  daerah  dengan hukum  investasi  itu  sendiri  di  Indonesia  khususnya  pada  wilayah  Provinsi Papua.
Dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi Papua dalam 5 tahun terakhir  ini  (2012-2016)  cukup  mengesankan  mencapai  6,21%  per  tahun. Bahkan  untuk  2  tahun  sebelumnya  (2014-2016)  Provinsi  Papua  mampu mencetak prestasi terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu
dari 3,46% di tahun 2014, melonjak tinggi menjadi 9,21% di tahun 2016, yang berada di urutan ke-2 tertinggi di Indonesia. Dengan rata-rata pertumbuhan kesempatan  kerja  sebesar  2,23%  per  tahun  untuk  periode  yang  sama,  ini berarti  1%  pertumbuhan  ekonomi  yang  diciptakan  mampu  meningkatkan peluang  lapangan  kerja  sebesar  0,36%  per  tahun.  Hal  ini  menghasilkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua cenderung rendah, dan terlihat lebih kecil dibandingkan Indonesia secara keseluruhan. Sebagai misal  untuk  tahun  2016,  TPT  di  Provinsi  Papua  hanya  3,35%,  sedangkan Indonesia  sebesar  5,61%.  Dengan  kata  lain  jumlah  orang  yang  bekerja  di Papua dari seluruh angkatan kerja yang tersedia rata-rata mencapai 96,65% (Bank Indonesia, 2016).
Walaupun  demikian,  karena  serapan  tenaga  kerja  lebih  banyak berada pada sektor pertanian, kurang lebih 75% per tahun, dengan tingkat upah  riilnya  paling  cukup  rendah,  menyebabkan  pendapatan  per  kapita  di Papua  tampak  paling  rendah  di  Indonesia  (Rp.  35,87  juta  per  kapita),  dan mempunyai kemiskinan tertinggi di Indonesia (28,40%). Fenomena ini sendiri mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini belum mampu  memberi transfer  payment yang  maksimal  terhadap  tingkat kesejahteraan penduduk.
Salah satu penyebab mengapa kondisi ini dapat terjadi adalah karena adanya ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi di Provinsi Papua selama ini. Dimana secara sektoral dapat dilihat pada pondasi perekonomian yang sangat bertumpu pada satu sektor dominan saja yaitu pertambangan. Bukan hanya  terhadap  nilai  tambah  regional  (±43%),  namun  juga  pada  struktur investasi  (±34,64%)  dan  ekspor  (±91%)  terlihat  sektor  pertambangan (khususnya  tambang  bijih  tembaga)  sangat  mendominasi.  Selama  masa pembangunan di Papua sektor pertambangan juga belum banyak berperan sebagai leading sektor.
Ketimpangan  berikutnya  yang  mencolok  di  Provinsi  Papua  adalah ketimpangan  antarwilayah.  Dimana  selama  ini  hanya  ada  dua  wilayah  di Provinsi  Papua  yang  paling  berperan  terhadap  perekonomian  Papua  yaitu
Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura. Namun kedua wilayah tersebut tidak banyak  memberi trickle  down  effect bagi  wilayah-wilayah  sekitar  lainnya.
Kemudian  muncul  pertanyaan  tentang  investasi  yang  dilakukan  di  era otonomi daerah, terutama dalam kaitannya dengan problematika keuangan daerah (APBD).
Persoalan  ini  adalah  persoalan  yang  sangat  menentukan  dalam perkembangan  investasi  daerah,  terutama  bilamana  investasi  tersebut berkaitan  dengan  struktur  anggaran  pemerintah  daerah,  pengelolaannya, serta  pertanggungjawabannya.  Penanaman  modal  di  daerah  juga berimplikasi  pada  bagaimana  interaksi  hukum  otonomi  daerah  dengan hukum investasi itu sendiri di Indonesia secara umum.
Provinsi  Papua  sendiri  memiliki  potensi  Sumberdaya  Alam  yang sangat besar dari provinsi lainnya di Indonesia yang sampai saat ini belum dikelola  dengan  baik  untuk  kesejahteraan  mayarakat.  Papua  juga  terkenal dengaan sebutan “ raksasa yang sedang tidur ” yang mengandung kekayaan SDA yang baru kita mengetahui sedikit, dan dari sedikit itu kita baru mampu mengelola  sedikit  pula.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  nasional  adalah melalui peningkatan investasi.
Dimana  sasaran  investasi  disamping  untuk  memperbesar  volume pembangunan  secara  nasional,  juga  untuk  pengembangan  sumber  daya manusia  serta  pengelolaan  sumberdaya  alam  yang  tersedia  saat  ini diharapkan  mampu  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan  investasi  di  Provinsi  Papua  saat  ini  selain  dapat memberikan  keuntungan  bagi  Investor,  juga  diharapkan  dapat  terjadi transformasi teknologi dan kemampuan manajerial yang dapat membangun jiwa  enterpreneurship  kepada  masyarakat,  sehingga  pada  saat  dan  dalam waktu  tertentu  masyarakat  Papua  secara  umum  dapat  mengelola  sumber dayanya secara mandiri dan berkelanjutan pada generasi selanjutnya.
Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini maka perlu sekali untuk mendistribusikan penyebaran investasi secara merata ke setiap sektor dan wilayah  di  Provinsi  Papua,  yang  dapat  berdampak  terhadap  pemerataan pembangunan  ekonomi  serta  mewujudkan  Papua  Bangkit,  Mandiri  dan Sejahtera.
Maksud dari penelitian ini adalah memberi gambaran arah kebijakan investasi  di  Provinsi  Papua  dalam  kaitannya  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  baik  itu  secara  sektoral  maupun  kewilayahan. Sedangkan tujuannya adalah : 1) Mengukur dan menganalisis Capital Output Ratio dan Incremental Capital Output Ratio sebagai dasar untuk menetapkan arah kebijakan investasi secara sektoral dan kewilayahan di Provinsi Papua; 2)  Mengestimasi  kebutuhan  investasi  secara  sektoral  dan  kewilayahan berdasarkan  target  pertumbuhan  ekonomi  tahun  2018;  3)  Menganalisis faktor-faktor  daya  saing  investasi  dalam  upaya  meningkatkan  dan mengembangkan  investasi  di  sektor-sektor/  komoditas  unggulan  Provinsi Papua sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018;  dan  4)  Menetapkan  strategi  kebijakan  dan  program pengembangan investasi sektoral dan kewilayahan yang dapat mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi sesuai target pertumbuhan tahun 2018.

## METODOLOGI

## Keterkaitan investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam pengembangan teori investasi, salah satu teori investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi adalah model pertumbuhan Harrod- Domar.  Dimana  inti  dari  model  pertumbuhan  ini  adalah  hubungan  jangka pendek antara peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Model ini mempunyai  dua  variabel  fundamental,  yaitu  pembentukan  modal  tetap (investasi) serta ICOR ( Incremental Capital Output Ratio ) [Tambunan, 2001].
Beberapa  penulis  mengungkapkan  bahwa  nilai  ICOR  merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana efisiensi dari suatu investasi di suatu
wilayah  (Saleh,  2014,  Ambarita,  2012;  Ilham,  2013;).  Nilai  ICOR  sendiri dihitung sebagai rasio investasi terhadap PDB atau PDRB (Sukirno, 2004), dimana  semakin  rendah  angka  ICOR,  menunjukkan  bahwa  investasi  yang dilakukan  semakin  efisien  (Jhingan,  2003).  Nilai  ICOR  juga  dapat dimanfaatkan  untuk  mengarahkan  kebijakan  yang  harus  ditempuh  oleh pemerintah  dalam  rangka  peningkatan  efisiensi  dalam  pembangunan (Sadeghi et al., 2014). Oleh karenanya, melakukan klasifikasi kabupaten/kota sesuai dengan karakteristik nilai ICOR akan membantu upaya peningkatan kinerja dan efisiensi pembangunan pertanian.
Berdasarkan nilai ICOR yang dimilikinya setiap kabupaten/kota dapat menyusun  kebijakan  arah  investasi  apakah  harus  padat  modal  ( capital intensive ) ataukah tidak ( non-capital intensive ). Di samping itu, berdasarkan nilai ICOR yang dihasilkan akan diperoleh gambaran mengenai pendekatan pembangunan  yang  harus  dilaksanakan,  yaitu  apakah  dengan  pendekatan sektoral  secara  utuh  yang  mencerminkan  kewilayahan,  pendekatan subsektor  atau  komoditas  dan  upaya-upaya  apa  yang  harus  dilakukan berkaitan dengan hal tersebut.
Secara  matematis  persamaan  model  pertumbuhan  Harrod-Domar adalah sebagai berikut.

## S=s.Y
Tabungan  (S)  terdiri  atas  tabungan  masyarakat,  perusahaan,  dan pemerintah  yang  merupakan  suatu  proporsi  (s)  dari  total  output  atau pendapatan (Y).

## I=∆K
Investasi  (I)  merupakan  perubahan  stok  modal  (K).  Stok  modal mempunyai  hubungan  langsung  dengan  total  output  (Y),  seperti  yang ditunjukkan oleh COR (capital output ratio) atau k.
𝐾 𝑌 = 𝑘 atau ∆K = k. ∆Y
Dalam ekonomi yang seimbang (salah satu asumsi penting dari model HarrodDomar):
S=I maka didapat: s.Y=k. ∆Y
Akhirnya  pertumbuhan ekonomi (∆Y/Y) yang merupakan persentase perubahan  GNP  ditentukan  secara  bersama  oleh  rasio  tabungan  (s)  dan rasio modal atau output nasional (COR = k).
∆Y/Y= s/k
Persamaan  tersebut  menyatakan  bahwa  tingkat  pertumbuhan pendapatan  ditentukan  bersama-sama  oleh  rasio  tabungan  nasional,  dan rasio  modal  (output  nasional).  Lebih  khusus  lagi,  persamaan  tersebut menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan berkaitan dengan rasio tabungan, yakni lebih banyak bagian GNP yang ditabung dan diinvestasikan maka akan lebih  besar  lagi  pertumbuhan  GNP  tersebut,  dan  sebaliknya  berpengaruh secara  negatif  terhadap  nisbah  modal  output  suatu  perekonomian  (yakni, lebih besar k, lebih kecil pertumbuhan GNP). Singkatnya, agar bisa tumbuh maka perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebagian dari GNP-nya, karena dengan lebih banyak yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka akan lebih cepat lagi perekonomian itu tumbuh.
Meskipun  demikian  tingkat  pertumbuhan  yang  dapat  dijangkau  pada setiap tingkat tabungan dan investasi tergantung pada produktivitas investasi tersebut  [Hadi,  2003].  Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  investasi  memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian. Pentingnya investasi ini  dapat  ditinjau  dari  dua  aspek.  Pertama,  karena  investasi  merupakan komponen yang besar dan volatile dari pengeluaran, investasi sering merujuk kepada  perubahan  dalam  permintaan  agregat  sehingga  mempengaruhi siklus bisnis.
Kedua, investasi mengacu pada akumulasi modal. Dengan menambah persediaan  bangunanbangunan  dan  peralatan,  akan  meningkatkan  output potensial  dan  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang. Dengan demikian investasi memiliki dua peran, yaitu mempengaruhi output jangka  pendek  melalui  pengaruhnya  terhadap  permintaan  agregat  dan mempengaruhi  pertumbuhan  output  jangka  panjang  melalui  pengaruhnya terhadap pembentukan modal pada output potensial dan penawaran agregat (Samuelson dan Nordhaus, 2001).
Akumulasi modal dalam perekonomian dapat terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali, dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru,  mesin-mesin,  peralatan  dan  bahan  baku  meningkatkan  stok  modal secara fisik suatu negara (yakni, nilai riil “ netto ” atas seluruh barang modal produktif  secara  fisik)  dan  hal  itu  jelas  memungkinkan  akan  terjadinya peningkatan output di masa mendatang.
Dimana  investasi  produktif  yang  bersifat  langsung  tersebut  harus dilengkapi  dengan  berbagai  investasi  penunjang  yang  disebut  dengan investasi infrastruktur ekonomi dan sosial. Contohnya adalah pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, yang  kesemuanya  itu  mutlak  dibutuhkan  dalam  rangka  menunjang  dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.
Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia juga meningkatkan kualitas  modal  manusia,  sehingga  pada  akhirnya  akan  membawa  dampak positif  yang  sama  terhadap  angka  produksi,  bahkan  akan  lebih  besar  lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia (Todaro, 2004).

## Ruang Lingkup, Obyek dan Tahapan Kajian
Kegiatan kajian ini melingkupi dua hal yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang  lingkup  materi.  Ruang  lingkup  wilayah  adalah  Pemerintah  Daerah Provinsi Papua serta instansi pendudukung lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota di Papua.  Sedangkan ruang lingkup kajian materi meliputi:  analisis  ekonomi  makro  pada  tingkat  regional  kabupaten/kota  di Provinsi  Papua,  dan  teori  serta  kajian  tentang  pertumbuhan  ekonomi regional.  Selain  itu  juga,  kegiatan  ini  akan  membahas  tentang  investasi  di kabupaten/kota  di  wilayah  Papua  dan  kompleksitas  yang  melingkupi permasalahan investasi serta solusi altenatif penyelesaian masalah tersebut beserta kajian mengenai kebijakan investasi.

## Jenis dan Sumber Data
Studi ini menggunakan dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif .
Pendekatan kuantitatif yaitu meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder merupakan data yang  tidak  diperoleh  dari  sumbernya  langsung,  melainkan  sudah dikumpulkan oleh pihak lain.
Metode  pengumpulan  data  diperoleh  dengan  dilkukannya  teknik dokumentasi,  yaitu  pengumpulan  data  baku  yang  diperoleh  pada  Instansi atau Organisasi yang ada, baik pemerintah maupun swasta (Muslimin, 2002). Sumber  data  sekunder berasal  dari  beberapa  instansi  yang  berwenang dalam  pengeluaran  data  yaitu  APBD,  Badan  Perencanaan  Pembangunan Papua, kabupaten/kota, Badan Pusat Statistik dan intansi-intansi terkait serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian ini.
Sedangkan data  primer  diperoleh langsung  melalui  depth  interview atau  wawancara  secara  mendalam  oleh  peneliti.  Dalam  melakukan wawancara  tersebut  peneliti  akan  menggunakan  pedoman  interview  yang telah  disusun  sebelumnya  sehingga  akan  menghasilkan  interview  yang terarah sesuai dengan tujuan penelitian.

## 1. Metode Analisis
Beberapa metode kuantitatif yang digunakan merupakan model-model perencanaan  pembangunan  wilayah  yang  bersifat  makroregional  seperti model  pertumbuhan,  COR  dan  ICOR.  Data-data  yang  dibutuhkan  diliput dengan  metode  dokumentasi  yang  bersumber  dari  instansi  yang berkompeten.
Secara  teoritis  hubungan  ICOR  dengan  pertumbuhan  ekonomi dikembangkan pertama kali oleh R. F. Harrod dan Evsey Domar. Pengkajian mengenai ICOR menjadi sangat menarik karena ICOR dapat merefleksikan besarnya  produktifitas  kapital  yang  pada  akhirnya  menyangkut  besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai.

## ICOR Tahunan
Perkiraan  ICOR  tahunan  dilakukan  berdasarkan  data  time  series tahunan yang dapat dipisah berdasarkan gestation period (tenggang waktu) sebagai berikut.

## a. ICOR Tanpa Tenggang Waktu
Bila  investasi  yang  dilakukan  pada  tahun  ke t diasumsikan  akan menghasilkan  tambahan  pendapatan  (output)  pada  tahun  ke t juga,  maka perkiraan  ICOR  yang  diperoleh  melalui  pendekatan  ini  merupakan  ICOR tanpa tenggang waktu yang dapat dihitung dengan rumus :
it it it it it t g x Y I Y I k 100 1   

......................................................... [1]
dimana :
k it adalah ICOR pada tahun ke t untuk aktifitas i
I it adalah investasi pada tahun ke t untuk aktifitas i
Y it-1 adalah pendapatan regional pada tahun ke t-1 untuk aktifitas i
g it adalah laju pertumbuhan aktifitas i pada tahun ke t

## b. ICOR Tenggang Waktu Satu Tahun
Perkiraan  ICOR  dengan  tenggang  waktu  satu  tahun  mengandung pengertian  bahwa  investasi  yang  dilakukan  pada  tahun t -1  baru  akan memberikan tambahan hasil pada tahun t . Perkiraan ICOR dengan tenggang waktu satu tahun dapat dihitung dengan rumus :
it it it it it t g x Y I Y I k 100 1 1 1    
 
........................................................ [2]
dimana : k it adalah ICOR pada tahun ke t untuk aktifitas i
I it-1 adalah investasi pada tahun ke t-1 untuk aktifitas i
Y it-1 adalah pendapatan regional pada tahun ke t-1 untuk aktifitas i
g it adalah laju pertumbuhan aktifitas i pada tahun ke t

## c. ICOR Tenggang Waktu Lebih dari Satu Tahun
Dalam  beberapa  aktifitas  tertentu,  jangka  waktu  antara  investasi  dan tambahan hasil yang diperoleh sebagai akibat investasi tersebut dapat lebih dari satu tahun. Bila sekiranya jangka waktu investasi tahun ke t-2 baru akan memberikan tambahan pendapatan regional pada tahun t maka perhitungan ICOR dilakukan dengan cara :
it it it it it t g x Y I Y I k 100 1 2
2    
 
.........................................................  [3]
sedangkan  bila  tambahan  hasil  baru  diperoleh  tiga  tahun  kemudian  maka ICOR dihitung dengan formulasi :
it it it it it t g x Y I Y I k 100 1 3
3    
  ........................................................... [4]
dimana : k it adalah ICOR pada tahun ke t untuk aktifitas i
I it-2 adalah investasi pada tahun ke t-2 untuk aktifitas i
I it-3 adalah investasi pada tahun ke t-2 untuk aktifitas i
Y it-1 adalah pendapatan regional pada tahun ke t-1 untuk aktifitas i
g it adalah laju pertumbuhan aktifitas i pada tahun ke t

## 2. Perkiraan ICOR Rata-rata
Perkiraan ICOR rata-rata kurang tepat bila dilakukan berdasarkan rata- rata  ICOR  per  tahun,  karena  bisa  terjadi  pembiasan  angka  yang  mungkin saja  terjadi  pada  tahun-tahun  tertentu.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut, perhitungan ICOR rata-rata sebaiknya dilakukan berdasarkan perkembangan investasi dan tambahan hasil secara kumulatif dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana halnya ICOR tahunan, perhitungan ICOR rata- rata  juga  dapat  dibedakan  berdasarkan  tenggang  waktu.  Namun  secara umum rumus ICOR rata-rata ini adalah sebagai berikut:
it n t t n it t Y I k       0 ................................................................................................ [6]
dimana :
k adalah ICOR rata-rata I adalah investasi
 Y adalah tambahan hasil (pendapatan regional)
i adalah aktifitas ke i
t adalah tahun ke t
h adalah tenggang waktu yang digunakan dimana h  1

## 3. Perkiraan Tenggang Waktu Pengembalian Investasi
Salah  satu  pekerjaan  yang  paling  penting  dan  harus  dilakukan secermat  mungkin  dalam  menghitung  ICOR  adalah  menetapkan  tenggang waktu  untuk  kegiatan  investasi  tertentu.  Beberapa  kegiatan  investasi memang sangat mudah ditentukan tenggang waktu pengembalian hasilnya (pendapatan  regional),  dan  umumnya  usaha  pertanian  tidak  memiliki tenggang  waktu  pengembalian  investasi,  artinya  apa  yang  diinvestasikan tahun sekarang hasilnya dapat dilihat pada tahun sekarang juga. Contohnya padi,  sayur  mayur,  buah-buahan,  perikanan,  dan  lain-lain.  Tetapi  untuk sebagian  komoditi  pertanian  ada  juga  yang  memiliki  tenggang  waktu investasi satu atau dua  tahun lebih seperti kelapa sawit, coklat, karet, dan sebagainya. Sedangkan untuk industri, pertambangan dan sektor-sektor jasa lainnya memiliki tenggang waktu yang sangat bervariasi, ada yang satu, dua, bahkan tiga tahun.

## 4. Perhitungan Marginal Capital Output Ratio
Perkiraan  ICOR  rata-rata  sebagaimana  yang  disajikan  pada persamaan  [6]  dikategorikan  sebagai  perkiraan  ICOR discrete yang menganggap  bahwa  perubahan  hasil  yang  diperoleh  diukur  dengan  unit
perubahan  yang  cukup  besar.  Akibatnya  ICOR  yang  diperoleh  banyak melompat-lompat  setiap  waktu  tertentu.  Guna  mengatasi  kondisi  ini  telah disediakan  perhitungan  ICOR  yang  bersifat continous yang  bisa mengukur perubahan  secara  berkesinambungan  dan  stabil.  Dalam  pengertian continous ini  ICOR  biasa  disebut  dengan  istilah  MCOR  ( marginal  capital output ratio ) yang dibangun melalui persamaan :
Log Y it = a + b log I it-n + e it ...................................................................... [7] Berdasarkan persamaan [7] kemudian dihitung MCOR dengan rumus:
t n t t n it it Y I b k   
  0 1
................................................................................ [8]
dimana k adalah MCOR, Y adalah pendapatan regional, I adalah investasi regional, t adalah tahun ke t, dan n adalah tenggang waktu yang digunakan. Saat ini dianggap perhitungan MCOR lebih teliti dibandingkan ICOR tahunan ataupun rata-rata.

## c). Perkiraan Kebutuhan Investasi
Penetapan sasaran laju pertumbuhan ekonomi mengandung implikasi yang  cukup  besar  di  dalam  memperkirakan  kebutuhan  investasi  yang diperlukan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut. Dalam konteks  ini,  semakin  tinggi  sasaran  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  ingin dicapai, maka semakin besar pula kebutuhan investasi di masa mendatang, begitu sebaliknya.
Seandainya  telah  diketahui  besarnya  ICOR  (tahunan  atau  rata-rata) dan telah ditetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah, maka investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan target pertumbuhan ekonomi tersebut dihitung dengan persamaan:
Y ˆ   k
I .............................................................................................. [9]
dimana I ˆ adalah  perkiraan  investasi  yang  dibutuhkan, k adalah  ICOR  dan
 Y besarnya pertambahan hasil.
Perkiraan kebutuhan investasi yang dipaparkan dalam persamaan [9] juga  dihitung  berdasarkan  tenggang  waktu,  hal  ini  disesuaikan  tenggang waktu  ICOR  yang  digunakan  dalam  persamaan  tersebut.  Misalkan  ICOR yang dipakai memiliki tenggang waktu satu tahun, maka perkiraan investasi yang  dihitung  juga  memiliki  tenggang  waktu  satu  tahun.  Demikian  bila tenggang  waktu  ICOR  adalah  dua  tahun,  berarti  perkiraan  investasi  juga berdasarkan tenggang waktu dua tahun.

## ESTIMASI TARGET PERTUMBUHAN INVESTASI REGIONAL

## A. Perkembangan Penanaman Modal
Pertumbuhan  proyek  investasi  di  Provinsi  Papua  baik  itu  PMDN maupun PMA selama periode 2007-2013 tampak lebih cepat dibandingkan dengan  periode  2013-2016.  Namun,  untuk  realisasi  investasi  tampak pertumbuhan  investasi  selama  periode  2013-2016  masih  cukup  lebih  baik dibandingkan periode sebelumnya.
Tabel 1 Perkembangan PMDN di Provinsi Papua, 2016 Tahun Proyek Nilai Investasi (juta rp) Rencana Realisasi 2007 32 37,493,882 1,456,388 2008 28 57,395,187 1,469,913 2009 29 63,020,041 1,811,052 2010 29 62,320,259 2,401,060 2011 30 62,331,309 3,263,477 2012 42 138,398,402 8,353,523 2013 65 167,197,544 10,679,551 2014 78 173,144,314 19,137,376 2015 78 172,474,114 46,650,707 2016 87 184,118,220 59,833,954 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2007-2013 12.54 39.38 2013-2016 10.21 77.61
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, 2017
Rata-rata  pertumbuhan  investasi  di  Provinsi  Papua  sepanjang  tahun 2013-2016  tercatat  bisa  mencapai  77,61%  per  tahun  untuk  PMDN,  dan 56,03%  per  tahun  untuk  PMA.  Dimana  di  tahun  2015  terjadi  lonjakan
investasi PMDN dan PMA yang begitu tinggi jika dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya.
Tabel 2. Perkembangan PMA di Provinsi Papua, 2016 Tahun Proyek Nilai Investasi (juta Rp) Rencana Realisasi 2007 54 5,387,016 6,525,783 2008 65 5,071,086 6,529,785 2009 74 5,161,341 6,572,907 2010 79 5,316,816 8,251,496 2011 87 5,440,764 8,596,401 2012 95 7,008,568 11,120,015 2013 103 9,358,965 18,545,113 2014 108 10,908,658 29,563,670 2015 122 446,607,858 47,393,679 2016 126 445,525,265 70,442,220 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2007-2013 11.36 19.01 2013-2015 6.95 56.03
Sumber:  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Provinsi Papua, 2017

## B. Rasio Capaian Realisasi Penanaman Modal
Rasio pencapaian realisasi investasi dengan fasilitas PMDN terlihat sangat  rendah  bila  dibandingkan  dengan  PMA.  Meskipun  demikian  ada kecenderungan  rasio  capaian  investasi  PMDN  peningkatannya  lebih signifikan dibandingkan PMA. Dimana pada tahun 2015, realisasi investasi pada PMA mengalami penurunan yang sangat curam dari 271,01% di tahun 2014  menjadi  10,61%.  Kondisi  ini  pada  akhirnya  membuat  capaian  total investasi di Provinsi Papua juga turun hingga mencapai 15,19%.

## Gambar 1. Rasio Capaian Realisasi Penanaman Modal Papua, 2016
Sumber:  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

## C. Profil Investasi Secara Sektoral Tahun 2016
Kondisi  investasi  saat  ini  memiliki  kecenderungan  pihak  asing  yang lebih  banyak  berinvestasi  di  Provinsi  Papua  bila  dibandingkan  dengan investor dalam negeri, dimana jika dilihat secara sektoral, pihak asing lebih dominan  berinvestasi  di  sektor  pertambangan  dan  jasa  pertambangan. Sedangkan para investor dalam negeri lebih menyukai sektor perkebunan.
Tabel 3.
Perkembangan Investasi Sektoral Provinsi Papua, 2016
Sumber:  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Provinsi Papua, 2017 (data diolah)
PMDN
(unit) PMA (unit) Total (unit) PMDN (org) PMA (org) Total (org) PMDN (rp juta) PMA (US$ ribu) 1. PERKEBUNAN 49 26 75 8,592 7,840 16,432 31,893,957 12,527,259 2. PERIKANAN 0 4 4
- 7,083 7,083 - 522,129 3. PERTANIAN/PETERNAKAN 9 5 14
38
19 57 10,338,314 40,381 4. KEHUTANAN 2 2 4
430 19 449 1,165,812 702,315 5. PERTAMBANGAN 4 12 16 - 33,142 33,142 - 14,753,095 6. JASA PERTAMBANGAN 1 32 33 - 1,881 1,881 - 9,516,124 7. JASA PERHOTELAN /PARIWISATA 1 4 5
121 292 413
18,585 239,459 8. JASA PERDAGANGAN 0 8 8 - 1,096 1,096 - 325,595 9. JASA LAINNYA 6 18 24
135 9,505 9,640 623,476 30,886,516 10. INDUSTRI KAYU 6 6 12 2,079 1,994 4,073 5,681,026 525,816 11. INDUSTRI KIMIA 1 2 3 28 - 28 2,000 - 12. INDUSTRI LAINNYA 5 6 11 3,458 1,216 4,674 9,760,784 340,129 84 125 209 14,881 64,087 78,968 59,483,954 70,378,818 Tenaga Kerja Nilai Investasi Total Proyek Sektor No
Secara  keseluruhan  terlihat  peran  PMA  dalam  menyerap  lapangan kerja  lebih  besar  dibandingkan  PMDN.  Tetapi  jika  diamati  secara  sektoral, kontribusi  PMDN  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  perkebunan, industri kayu  dan  industri  lainnya  lebih  dominan dibandingkan  PMA.  Untuk nilai  investasi,  dipastikan  PMA  lebih  besar  memberi  sumbangan  terhadap struktur investasi regional, terutama pada sektor pertambangan dan sektor jasa lainnya.

## D. Profil Investasi Secara Kewilayahan Tahun 2016
Secara  kewilayahan  tampak  ada  ketimpangan  distribusi  penyebaran investasi  di  Provinsi  Papua  yang  sangat  tinggi.  Terindikasi  proyek-proyek PMA lebih dominan terkonsentrasi pada Kabupaten Jayapura dan Merauke. Sementara  untuk  PMDN  dominan  terkumpul  di  Kota  Jayapura,  Merauke, Mimika dam Nabire. Patut diapresiasi bahwa seluruh wilayah kabupaten/kota di  Provinsi  Papua  telah  diminati  oleh  para  investor,  meskipun  beberapa diantaranya hanya ada 1 atau 2 proyek saja.
Jika diperhatikan dari rasio pencapaian investasi PMA di tahun 2016, dapat  dikatakan  yang  paling  tinggi  capaiannya  adalah  di  Kota  Jayapura, Keerom,  dan  Sarmi,  ketiganya  bisa  lebih  dari  1000%.  Sehingga  secara menyeluruh  rasio  capaian  untuk  PMA  sebesar  530,30%.  Beda  halnya dengan capaian realisasi PMDN, jauh dibawah yaitu 32,27%.

## Tabel 4 Perkembangan Investasi Kewilayahan Papua, 2016
Sumber:  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Provinsi Papua, 2017 (data diolah )

## E. Keterkaitan ICOR dengan Efisiensi
ICOR  adalah  angka  yang  menunjukkan  besarnya  penambahan investasi  untuk  menghasilkan  tambahan  output.  Rasio  ini  digunakan  untuk menghitung seberapa efisien pembangunan ekonomi di suatu negara/wilayah.  Jika  angka  ICOR  tinggi,  pembangunan  tidak  efisien,  yang salah satunya disebabkan adanya kebocoran anggaran.
Nilai  ICOR  yang  efisien,  secara  umum  berada  di  kisaran  3%  -  4%, yang artinya untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) 1% di suatu negara,  dibutuhkan  tambahan  investasi  hingga  3%  -  4%.  Nilai  ICOR  yang semakin kecil, mengindikasikan terjadinya efisiensi dalam proses investasi, sebaliknya nilai ICOR yang membesar menggambarkan tingginya in-efisiensi investasi.
Berdasarkan  perhitungan  yang  dilakukan  oleh  Komite  Ekonomi Nasional (KEN) dan juga Badan Pusat Statistik (BPS), ICOR Indonesia dari tahun  2004-2008  sebetulnya  sudah  berada  di  bawah  kisaran  4%.  Tahun 2004 nilai ICOR Indonesia 4,4%, 2005 sekitar 4,5%, 2006 sekitar 4%, 2007
PMDN PMA Total Rencana (US$ ribu) Realisasi (juta rp) Rasio Capaian (%) Rencana (US$ ribu) Realisasi (juta rp) Rasio Capaian (%) 1. Kota Jayapura 11 2 13 416,750 9,667,243 2,319.67 684,700 500,000 73.02 2. Jayapura 8 13 21 130,030 4,659 3.58 15,704,937 14,631,748 93.17 3. Keerom 4 9 13 20,137 468,151 2,324.83 1,912,299 5,435,215 284.22 4. Sarmi 3 3 6 7,850 215,342 2,743.21 4,297,000 353,000 8.22 5. Mamberamo Raya 1 2 3 255,750 340,000 132.94 485,404 7,659 1.58 6. Merauke 21 20 41 2,531,850 11,735,521 463.52 109,672,864 12,038,298 10.98 7. Boven Digul 7 6 13 954,400 429,084 44.96 1,441,065 8,293,921 575.54 8. Mappi 0 7 7 - - - 20,358,826 125,000 0.61 9. Mimika 36 6 42 6,886,944 44,786,011 650.30 3,736,978 7,323,650 195.98 10. Waropen 1 4 5 14,150 - - 7,762,360 - - 11. Kepulauan Yapen 0 1 1 - - - 290,430 291,610 100.41 12. Biak Numfor 4 0 4 92,525 124,669 134.74 - - - 13. Paniai 4 1 5 1,159,732 1,082,826 93.37 12,071,403 9,318,041 77.19 14. Nabire 22 4 26 599,705 1,523,662 254.07 1,246,200 1,165,812 93.55 15. Jayawijaya 2 0 2 3,130 1,650 52.72 - - - 16. Lanny Jaya 1 0 1 50,000 - - - - - 17. Pegunungan Bintang 0 1 1 - - - 13,400 - - 18. Asmat 0 1 1 - - - 5,218 - - 19. Yahukimo 0 3 3 - - - 4,000,000 - - 20. Intan Jaya 0 1 1 - -
- 77,000 - 125 84 209 13,122,953 70,378,818
536.30 183,760,084 59,483,954 32.37
PMA PMDN No. Kabupaten/Kota Jumlah Proyek
sekitar  3,7%  dan  2008  sekitar4,2%.  Namun  di  tahun  2013-2015  ICOR Indonesia naik kembali dari 4,5% di tahun 2013 menjadi 6,8% di tahun 2015 (Institute  for  Development  of  Economy  &  Finance,  2016).  Secara  harfiah terminologi ICOR sebesar 6,8 tersebut mengindikasikan untuk meningkatkan PDB  sebesar  1%  membutuhkan  peningkatan  investasi  sebanyak  6%  dari PDB.  Ini  berarti    di  tahun  2015  telah  terjadi  kebocoran  ekonomi  mencapai 41,12% (dari nilai moderat 3% – 4%).
Paling  tidak  ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan  inefisiensi  dalam investasi  yang  dilakukan  pemerintah  yang  menyebabkan  ICOR  meningkat (Edward,  2017).  Pertama,  tidak  efisiennya  pembangunan  ekonomi  yang dijalankan. Kedua, adanya unsur  pelunasan hutang luar negeri yang tinggi dan  didominas  dengan  valuta  asing.  Ketiga,  adanya  mark  up  dan  korupsi dalam proses pembangunan.
Sedangkan  menurut  Prof.  Sumitro,  ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  rendahnya  efisiensi  dari  investasi.  Pertama,  terdapat kelemahan  teknis  dalam  perencanaan,  penyelenggaran,  dan  perawatan proyek-proyek  investasi.  Kedua,  investasi  infrastruktur  yang  bersifat  slow yielding  dan  low  yielding.  Ketiga,  iklim  institusional  yang kurang  baik,  yaitu penyimpangan dan penyelewengan atas investasi yang direncanakan.

## a)  ICOR Regional Provinsi Papua
Jika  asumsi  ICOR  2016  =  3,38  tidak  berubah  hingga  2018,  maka untuk  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  8%  seperti  yang ditargetkan dalam RPJMD 2013-2018 dibutuhkan kenaikan investasi sebesar  %I  =  3,38%  x  8%  =  27,04%  dari  tahun  2017.  Padahal  rata-rata kenaikan investasi  (PMTB)  selama  periode  2012-2016  hanya  sebesar  6,94%  per tahun.

## Gambar 2. Perkembangan COR, ICOR dan Pertumbuhan Investasi Papua, 2016

## Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)
Berikut  ini  disajikan  hasil  perhitungan  ICOR  menggunakan  data makro  (PDRB  Kabupaten/Kota)  yang  menghasilkan  ICOR  spasial  sebagai berikut :
Tabel 5. ICOR Spasial, 2016
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

## b)  ICOR Sektoral Provinsi Papua
Jika  ditelusuri  berdasarkan  angka  ICOR,  dapat  dikatakan  bahwa sektor  industri  tergolong  sebagai  sektor  yang  paling  tidak  efisien  dalam perekonomian wilayah Papua. Oleh karena untuk menciptakan kenaikan nilai tambah  regional  sebanyak  1  rupiah  dibutuhkan  peningkatan  investasi  di sektor industri sekitar 6.1891 rupiah.
Beda halnya dengan sektor perikanan yang kelihatan menjadi sektor paling efisien di Provinsi Papua, oleh karena memiliki ICOR terrendah yakni sebesar 1.1440, dengan kata lain untuk meningkatkan nilai tambah regional sebesar  1  rupiah,  hanya  dibutuhkan  investasi  di  sektor  perikanan  sebesar 1.1440 rupiah.
Semestinya dengan penggunaan teknologi yang padat modal dalam sektor industri, efisiensi produksi dapat dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan  sektor  perikanan  yang  lebih  mengarah  kepada  padat  karya.  Akan tetapi di Papua kondisinya sangat  bertolak belakang,  sektor  industri malah yang menjadi sektor paling tidak efisien bagi investor.
Tabel 6.
ICOR Sektoral Papua, 2016 Sektor Marjinal ICOR Tanaman Perkebunan 0.2998 3.3352 Perikanan 0.8742 1.1440 Pertanian/Peternakan 0.3554 2.8135 Kehutanan 0.4151 2.4091 Pertambangan 0.2204 4.5378 Industri 0.1616 6.1879 Perhotelan/Pariwisata 0.3872 2.5826 Jasa Lain 0.2024 4.9412 Papua 0.2366 4.2262
Sumber:  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Provinsi Papua, 2017 (data diolah)
Dimana berdasarkan standar nilai yang menggambarkan suatu sektor itu dikatakan efisien bila mempunyai ICOR lebih kecil atau sama dengan 4, maka  dapat  digeneralisasikan  bahwa  sektor  industri  di  Provinsi  Papua mengalami  kebocoran  sebesar  35.36%  akibat  kinerja  investasinya  yang
sangat  tidak  efisien.  Angka  kebocoran  sebesar  ini  didapat  dengan perhitungan : [1-(4/6.1891)] x 100% =  35.36%.
Meskipun tidak besar, namun dengan angka ICOR yang masih lebih tinggi  dibandingkan  angka  normal,  yakni  sebesar  4.2262  menandakan bahwa  perekonomian  wilayah  Papua  selama  ini  rata-rata  mengalami kebocoran sebesar 5.35% dari investasi yang ditanamkan. Beberapa sektor ekonomi  lainnya  yang  tergolong  tidak  efisien  adalah  sektor  pertambangan yang  mempunyai  ICOR  sebesar  4.5378  dan  sektor  jasa  sebesar  4.9412. Kedua  sektor  ini  masing-masing  memberi  kontribusi  terhadap  tingkat kebocoran  perekonomian  wilayah  Papua  rata-rata  sebesar  11.85%  yang berasal dari sektor pertambangan, dan sebesar 19.05% dari sektor jasa.
Berikut ini adalah perkiraan target pertumbuhan investasi di Provinsi papua sampai dengan tahun 2018.
Tabel 7. Perkiraan Target Pertumbuhan Investasi
Sektor Target Pertumbuhan 2018 ICOR Target Pertumbuhan Investasi 2018 Tanaman Perkebunanan 6.25 3.34 20.85 Perikanan 4.15 1.14 4.75 Pertanian 6.42 2.81 18.06 Kehutanan 2.35 2.41 5.66 Pertambangan 3.94 4.54 17.88 Industri 4.21 6.19 26.05 Perhotelan/Periwisata 9.23 2.58 23.84 Jasa Lain 8.10 4.94 40.04 Papua 8.00 4.23 33.81
Sumber:  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

## STRATEGI PENGEMBANGAN INVESTASI

## A. Isu-Isu Strategis
Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya minat investor ke  Papua,  rendahnya  rasio  pencapaian,  terbatasnya  komoditi  unggulan investasi,  tingginya  ketimpangan  investasi  antarsektor  dan  antarwilayah antara lain sebagai berikut : 1) Hak ulayat sampai saat ini masih dianggap
sebagai  ancaman,  bukannya  tantangan  yang  harus  dihadapi.  Kondisi  ini mengakibatkan pemberian lahan kepada investor masih memerlukan proses kesepakatan  yang  panjang;  2)  Untuk  menempatkan  investor,  masih terkendala  dengan  izin  pelepasan  kawasan  yang  masih  menjadi kewenangan  Kementerian  Kehutanan  (Pusat);  3)  Kurangnya  insentif  fiskal yang dapat mendorong investasi.
Provinsi  Papua  relatif  tertinggal  dalam  menyusun  insentif  investasi, termasuk dalam bidang perpajakan dan retribusi, serta Perda lainnya yang dapat menarik investasi di Papua; 4) Keterbatasan akses pengusaha UMKM terhadap  modal.  Kegiatan  penanaman  modal  di  Papua  selama  ini  lebih dominan pada pengembangan usaha yang bersifat eksploitatif  sumberdaya alam dan belum mengarah pada pengembangan manufaktur yang berbasis pada kemampuan penguasaan teknologi; 5) Terbatasnya infrastruktur yang menghambat  distribusi  produk  ke  tempat  pemasaran,  dan  bahan  baku  ke tempat produksi.
Kondisi ini akhirnya menyebabkan biaya transportasi menjadi sangat tinggi,  sehingga  membebankan  para  investor;  6)  Tingginya  tingkat kemahalan,  yang  memaksa  investor  harus  membebankannya  pada  harga produk  barang/jasa  yang  dipasarkan.  Kondisi  ini  pada  akhirnya  juga mengurangi daya saing produk; 7) Lemahnya Tatrawil (Tataran Transportasi Wilayah)  di  tingkat  provinsi  dan  Tatralok  (Tataran  Transportasi  Lokal)  di tingkat  kabupaten  yang  menyebabkan  tidak  optimalnya  sistem  jaringan konektivitas dan distribusi barang/ jasa; 8)  Ketersediaan tenaga kerja lokal yang terampil dan bependidikan cukup baik masih sangat terbatas, sehingga investor harus mendatangkan tenaga kerja dari luar dengan biaya yang lebih mahal;  9)  Belum  maksimalnya  perhatian  pemerintah  provinsi  dalam  upaya mendukung  peningkatan  investasi  didaerah-daerah  pegunungan  dan dataran sulit akses, misalkan kurang tersedianya data potensi Papua yang akurat,  masih  adanya  birokrasi  yang  panjang  dalam  pengurusan  perizinan sektoral, dan kurangnya pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha lokal; 10)  Pengembangan  komoditi  unggulan  yang  berbasis  lahan  masih
mendominasi  dalam  perencanaan  investasi,  sehingga  sering  berbenturan dengan  tata  ruang  wilayah.  Dalam  hal  ini  kapasitas  aparatur  perencana pembangunan dan investasi masih rendah untuk mengoptimalkan tata ruang wilayah yang telah dibuat sebelumnya.

## B. Sasaran Peningkatan Investasi Di Provinsi Papua
Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya peningkatan investasi di Provinsi Papua adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya investasi di wilayah- wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan baru yang tersimpul pada masing- masing  wilayah  adat;  2)  Meluasnya  investasi  pada  sektor-sektor  yang potensial dengan fokus pada prioritas pengembangan komoditas unggulan; 3)  Adanya  insentif  atau  iklim  investasi  yang  kondusif;  4)  Terwujudnya kepastian hukum dalam bentuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara  pusat  dan  daerah,  antardaerah,  dan  antarwilayah  adat;  5) Meningkatnya surplus perdagangan Papua, baik perdagangan antar wilayah maupun ekspor; 6) Meningkatnya muatan lokal yang berbasis kearifan lokal pada  produk-produk  unggulan  investasi;  7)  Menurunnya  biaya  ekonomi tinggi;  8)  Optimalnya  pemanfaatan  tata  ruang  dalam  mendukung pengembangan investasi.

## C. Strategi Peningkatan Investasi Di Provinsi Papua
Berdasarkan  hasil  analisis  faktor-faktor  eksternal  dan  internal  yang terbagi atas 4 kuadran sebagaimana yang terbentuk dalam matriks SWOT maka dapat disusun beberapa strategi guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1) Strategi pengembangan kawasan dan pusat- pusat  pertumbuhan  yang  baru.  Strategi  ini  dilaksanakan  dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi darat pada kawasan- kawasan  sentra  produksi  yang  potensial,  dan  menarik  investor  secara maksimal;  2)  Strategi  pengembangan  transportasi  terpadu.  Strategi  ini dilaksanakan  dengan  mengembangkan  integrasi  antara  transportasi  darat, laut dan udara, yang berguna untuk meningkatkan konektifitas antara tempat
produksi  dengan  pengiriman  bahan  baku,  serta  tempat  produksi  dengan pasar.
Selain  itu  juga  memperkuat  Tatrawil  dan  Tatralok;  3)  Strategi optimalisasi  potensi  komoditi  unggulan  investasi  berbasis  tata  ruang;  4) Strategi  penguatan  dan  pengembangan  kapasitas  kelembagaan  ekonomi, khususnya  lembaga  pasar,  lembaga  kemitraan  (output  dan  input),  dan kelompok kerja; 5) Strategi optimalisasi kepastian hukum dalam berinvestasi. Terutama  untuk  kepastian  hukum  mengenai  pelepasan  tanah  adat,  dan pengurusan  sertfikat  tanah;  6)  Strategi  peningkatan  muatan  lokal  (local content) dalam setiap produk-produk investasi.

## D. Program-Program Prioritas
Adapun perumusan program memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1)  Program  disusun  dalam  kerangka  strategis  pembangunan  jangka menengah  daerah,  yaitu  memperhitungkan  bahwa  program  yang dirumuskan  merupakan  salah  satu  elemen  dalam  pencapaian  rencana pembangunan  jangka  menengah  daerah;  2)  Untuk  meningkatkan    rasa tanggung  jawab  atas  pencapaian  kinerja  program,  dalam  penyusunan program  melibatkan  SKPD  yang  terkait;  3)  Penamaan  program menggunakan  kalimat  sederhana,  ringkas    mudah  dimengerti    sehingga dapat  dijabarkan  kedalam  kegiatan;  dan  4)  Program  didefinisikan  sebagai cara  untuk  mencapai  target  kinerja  sasaran  melalui  strategi  dan  arah kebijakan.
Sesuai dengan hasil pengamatan sebelumnya, perumusan program dan kegiatan ini ditujukan untuk mencapai beberapa aspek pengembangan komoditi unggulan di Provinsi Papua  yaitu : (1) aspek pemasaran dan tata niaga, (2) aspek kemitraan usaha, (3) aspek sumber daya manusia, (4) aspek produksi,  permodalan  dan  nilai  tambah  produk  unggulan,  (5)  aspek kelembagaan  ekonomi,  dan  (6)  aspek  teknologi  dan  lingkungan.  Adapun program-program prioritas dalam kebijakan percepatan investasi di Provinsi Papua,  sebagai  berikut:  1)  Program  Peningkatan  Promosi  Dan  Kerjasama
Investasi; 2) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi; 3) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah; 4)  Program  Pemantapan  Koordinasi  Perencanaan  Penanaman  Modal;  5) Program  Pengendalian  Pelaksanaan  PMDN  Dan  PMA;  6)  Program
Pengembangan Sumberdaya Aparatur BKMPD; 7) Program
Pengembangan/Identifikasi  Potensi  Dan  Peluang  Investasi  Di  Daerah;  8) Program  Promosi  Dan  Kerjasama  Penanaman  Modal;  9)  Program Penyusunan  Dan  Penetapan  Kebijakan Iklim  Investasi  Dan Iklim  Usaha Di Daerah;  10)  Program  Peningkatan/Mengintensifkan  Pelayanan  Perijinan Penanaman  Modal;  11)  Program  Peningkatan  Kegiatan  Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Simpulan
Terlihat  bahwa  secara  spasial,  dari  29  kabupaten/kota  yang  telah dihitung ICOR-nya teridentifikasi ada 20 daerah yang dianggap memiliki low cost  to  investment  karena  mempunyai  ICOR  yang  rendah.  Ke-20  daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Nabire, Kepulauan  Yapen,  Biak  Numfor,  Paniai,  Mimika,  Boven  Digoel,  Waropen, Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai dan Kota Jayapura. Sedangkan daerah lainnya, karena memiliki ICOR yang tinggi yaitu diatas angka moderat, maka dinilai tidak efisien  atau high cost to investment , daera-daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Supiori,
Pegunungan  Bintang,  Puncak  Jaya,  Yahukimo,  Tolikara,  Asmat,  Keerom, Mappi, Sarmi, dan Mamberamo Tengah.
Sedangkan  kebutuhan  untuk  memperoyeksikan  investasi  regional  di masa  mendatang  dalam  perencanaan  pembangunan  ekonomi  wilayah menjadikan  ICOR  sebagai  alat  yang  paling  penting  untuk  dihitung  dan dianalisis.  Selain  digunakan  untuk  proyeksi  investasi  ICOR  juga  dapat dimanfaatkan  untuk  mengkaji  kinerja  kegiatan  investasi  dari  suatu  sektor produksi apakah berjalan efisien atau tidak.
Berdasarkan analisis ICOR ini diperoleh temuan bahwa selama periode 2012-2016 sektor ekonomi di Provinsi Papua yang paling tidak efisien adalah sektor  industri  yang  mempunyai  ICOR  tertinggi  yakni  sebesar  6.1879, sehingga diperkirakan sektor ini telah menyebabkan perekonomian wilayah Papua  mengalami  kebocoran  sebesar  35.36%.  Beberapa  sektor  lainnya yang dianggap turut memberi kebocoran ekonomi di Provinsi Papua selama ini adalah sektor pertambangan dan jasa.
Sebagian  besar  sektor  ekonomi  berbasis  pertanian,  terutama perkebunan,  perikanan,  kehutanan  dan  pertanian/peternakan,  terindikasi memiliki  tingkat  efisiensi  yang  cukup  tinggi,  dikarenakan  seluruh  sektor tersebut mempunyai ICOR yang sangat rendah dengan rata-rata di bawah 4. Merujuk kepada besaran angka ICOR ini akhirnya digeneralisasikan bahwa upaya  untuk  meningkatkan  investasi  regional  Provinsi  Papua  di  masa mendatang sebaiknya diarahkan kepada sektor-sektor berbasis pertanian.
Terutama sekali pada sektor perikanan yang menjadi sektor produksi paling  efisien  menjalankan  investasinya  selama  ini.  Secara  keseluruhan angka  ICOR  rata-rata  Provinsi  Papua  relatif  tinggi  yakni  mencapai  4.2262, sehingga  terindikasi  bahwa  perekonomian  Provinsi  Papua  selama  ini mengalami kebocoran sebesar 5.35% dari total investasi yang ditanamkan. Berdasarkan  skenario  pertumbuhan  ekonomi  tahun  2018  menunjukkan bahwa  investasi  di  sektor  pertambangan,  industri  dan  jasa  lainnya membutuhkan pertumbuhan yang sangat tinggi.
Kondisi  ini  disebabkan  karena  sektor-sektor  tersebut  tidak  efisien dengan  nilai  ICOR  diatas  angka moderat,  sehingga  untuk mencapai  target pertumbuhan  di  tahun  2018  sebesar  8%  sesuai  target  RPJMD,  diperlukan pertambahan investasi dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi, rata- rata di atas 20% per tahun. Sedangkan untuk sektor tanaman perkebunan, perikanan,  pertanian  tanaman  pangan,  kehutanan,  dan  perhotelan  atau pariwisata, semuanya hanya membutuhkan pertumbuhan investasi berkisar diantara 4,75% - 23,84%.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif dan FGD teridentifikasi beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  perkembangan  investasi  di Provinsi  Papua  yaitu  :  hak  ulayat,  izin  pelepasan  kawasan  yang  masih menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat,  insentif  fiskal,  akses  pengusaha UMKM  terhadap  modal,  infrastruktur,  tingkat  kemahalan,  sistem  Tataran Transportasi Wilayah dan Tataran Transportasi Lokal, Ketersediaan tenaga kerja lokal yang terampil dan bependidikan, ketersediaan data potensi Papua yang  akurat,  birokrasi  dalam  pengurusan  perizinan  sektoral,  pembinaan terhadap  pengusaha-pengusaha  lokal,  dan  pengembangan  komoditi unggulan  yang  berbasis  lahan  masih  mendominasi  dalam  perencanaan investasi, sehingga sering berbenturan dengan tata ruang wilayah.

## Rekomendasi
Setiap daerah kabupaten/kota yang teridentifikasi tidak efisien untuk berinvestasi  perlu  mengendalikan  angka  ICOR-nya  untuk  berada  pada interval  angka  yang  moderat,  dimana  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara menekan high  cost  to  investment seoptimal  mungkin,  sehingga  mampu meningkatkan gairah investasi bagi para pemilik modal.
Demikian  juga  untuk  beberapa  sektor  ekonomi  yang  tidak  efisien diperlukan  kebijakan-kebijakan  sektoral  yang  efektif  guna  mengatasi berbagai  kendala  investasi  yang  dapat  mengurangi  daya  saing  Provinsi Papua  seperti  mengatasi  kendala  hak  ulayat,  infrastruktur  yang  kurang memadai,  akses  modal  dan  pasar  yang  rendah,  dan  kualitas  tenaga  kerja lokal yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar.
Selain  itu  optimalisasi  pemanfaatan  tata  ruang  wilayah  pada  29 kabupaten/kota  yang  dapat  dilakukan  dengan  mengubah  paradigma investasi  berbasis  lahan  menjadi  investasi  berbasis  tata  ruang,  yang  tentu saja  dengan  upaya mengoptimalkan ruang  yang  tersedia tanpa  melanggar ketetapan penggunaan yang berlaku.
Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  berbagai  inovasi dalam kegiatan-kegiatan investasi sektoral seperti pengembangan investasi
di  sektor  industri  kreatif,  pariwisata,  pertanian  (tanaman  hidroponik,  atau penggunaan bibit unggul), dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  R.  2010.  Teori  Pertumbuhan  Wilayah.  Jurusan  Teknik Perkapalan. Makassar: Universitas Sultan Hassanuddin. Ambarita, F. 2012. Analisis Perkembangan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)  Sektor  Industri  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Tahun 2001 - 2008. Tesis. Yogyakarta: UPN Veteran.
BKPM. 2016. Perkembangan Persetujuan dan Izin Usaha Tetap Penanaman
Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta.
Bank  Indonesia.  2016.  Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan  Regional.  Laporan
Nusantara, Agustus 2016. Vol 11 Nomor 3. Bank Indonesia.
BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
2009.  Perencanaan  kebijakan  Percepatan  Investasi  di  Jawa Timur Wilayah Utara Dalam Rangka meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi Jawa Timur. Excecutive Summary.
BPS Provinsi Papua. 2017. Papua Dalam Angka Tahun 2017. Badan Pusat
Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
______________.  2016.  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kabupaten  Kota se-Provinsi-Papua-Menurut-Lapangan-Usaha-2012-2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
Deputi  Bank  Indonesia.  2015.  Kajian  Identifikasi  Indikator  Sukses    Klaster.
Bank Indonesia, Jakarta.
Djony,  E.  2017. 2017 ICOR  Memburuk,  Tanda  Investasi  tak  Efisien.
Nusantara  News. https://nusantara.news/icor-memburuk-tanda- investasi-tak-efisien/
Dwiastuti,  R.,  Sujarwo  dan  R.  Asmara.  2009.  Pemetaan  ICOR  Komoditas Pertanian  Di Wilayah  Indonesia  Bagian Tengah Dalam  Rangka Revitalisasi Pertanian.  Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 21 (1) : 21-32. Domar,  E.  1946.  Capital  expansion,  rate  of  growth,  and  employment.
Econometrica 14 (2) : 137 - 14 7.
Hadi,  P.U.,  Helena  J.  Purba,  P.  Simatupang,  J.  Situmorang,  dan  T.S. Wahyudi.  2010.  Analisis  Dampak  Investasi  Pertanian  terhadap Kinerja Sektor Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
Harrod,  R.F.  1939. An  essay  in  dynamic theory . The  Economic  Journal  49
(193) : 14 - 33.
Ilham,  M.  2013.  Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Kota,  ICOR  , Investasi  Terhadap  Perekonomian  Daerah  Kota  Tebing  Tinggi. Tesis.  Medan:  Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Sumatera
Utara.
Jhingan, M.L, 2003. Ekonomi Pembangun an dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Muslimin.  2002. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Penerbit Bayu Media dan UMM Press. Malang.
Nugroho,  I.  dan  N.  Hanani.  2007.  Studi  Investasi  Untuk  Pengembangan Komoditi  Pertanian  di  Propinsi  Lampung:  Pendekatan  Input- Output. Jurnal Ekonomi 12(1):32-39.
Rengkuti, F. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.  Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Samuelson, Paul A dan William  D. Nordhaus. 2001. Makro-Ekonomi, Edisi Keempatbelas. Jakarta: Erlangga.
Sadeghi,  Z.,  M.  Nikzad,  and  M.B.  Todsheki.  2014.  Investigating  effect  of development of agricutural, industrial, service and oil revenue to ICOR  of  agricultural  sector.  International  Journal  of  Agricultural Management and Development 4(3):227
Saleh,  I,  H.  Varmazyari,  and  H.  Moslemzadeh.  200  8.  Investigation  the  p otential of i nvestment in a gricultural s ector of Iran (Emphasizing on  n  ational  d  evelopment  p  rograms).  American  -  Eur  asian  J. Agric. & Environ. Sci. 2 (Supple 1) : 108 - 112.
Todaro,  MP.  (2004).  Pembangunan  Ekonomi  Di  Dunia  Ketiga.  Jakarta  : Erlangga.