## EFEKTIVITAS SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
Indira Swasti Gama Bhakti 1
Ria Karlina Lubis 2
Universitas Tidar 1,2
Jl. Kapten Suparman 39 Magelang 56116 indiraswastigb@gmail.com 1 ,  karlinalubis@untidar.ac.id 2
Abstract : The 1  article  10 law 52  years 2009 of population and  development  said  that the family  is  the  quality  formed  lawful  and  characterized  by  virtue  of  remarriage prosperous,  healthy,  forward, independent,  having ideal number of  children, insightful forward, responsible,  harmonious and fear one god.Are of  the realizing the  growth  of population  is  the  ideal  as  a  must  be  completed,  but  the  authors found several  areas in  city  magelang  central  java  have  come  to  realize  this  issue and  introduced  yourself as  their  KB  (  family  planning  )  as  a  community  involvement    to    supporting    the government    programs    handling    the    number    of populations  to  the  the  purpose  of population and development family development.Research methodology used in the law this is normative  position and empirical  research  methodology.  A  method of  approach used is an integrated a method of a qualitative approach and quantitative approach.
Keywords: The effectiveness, family planning, the home of family planning
Abstrak: Pasal 1 angka 10 UU 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan   Keluarga   menyebutkan   bahwa   keluarga   berkualitas   adalah keluarga  yang  dibentuk  berdasarkan  perkawinan  yang  sah  dan  bercirikan  sejahtera, sehat,  maju,  mandiri,  memiliki  jumlah  anak  yang  ideal,  berwawasan  ke  depan, bertanggung  jawab,  harmonis  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Belum banyak  dari  masyarakat  yang  menyadari  bahwa  pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang tidak  ideal  sebagai  sebuah  persoalan  yang  harus  diselesaikan,  namun  penulis menemukan  beberapa  wilayah  di  Kota  Magelang  Jawa  Tengah  telah  menyadari persoalan  ini  dan  mencanangkan  diri  sebagai  kampung  KB  (Keluarga  Berencana) sebagai  bentuk  keterlibatan  masyarakat  untuk  mendukung  program  pemerintah mengendalikan  jumlah  penduduk  guna  tercapainya  tujuan  dari  perkembangan kependudukan  dan  pembangunan  keluarga. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam tulisan  ini  adalah  metode  penelitian hukum  normatif  dan  empiris.  Metode  pendekatan yang dipakai adalah perpaduan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Kata kunci: Efektivitas, Keluarga Berencana, Kampung Keluarga Berencana

## Pendahuluan
Keluarga  merupakan  unsur  terkecil dalam  masyarakat.  Dengan  keluarga  yang kuat, maka juga akan memberikan sumbangsih yang besar terhadap pembangunan  nasional.  Peran  keluarga sangat  menentukan kualitas  bangsa,  hal ini dikarenakan keluarga merupakan lingkungan  pertama  dan  utama  dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian  individu.  Keluarga  merupakan sebuah pondasi untuk tumbuh dan berkembanganya  sebuah bangsa.    Pondasi pembangunan    bangsa yang  kuat  haruslah berawal  dari  keluarga-  keluarga  yang berkualitas dan tangguh, sehingga  tercipta ketahanan    nasional  dalam    mewujudkan persatuan  dan kesatuan bangsa.
Pembangunan nasional melalui peran keluarga  sangat  dipengaruhi  oleh  kualitas dari  kondisi  keluarga  dalam  masyarakat Indonesia    saat    ini.    Pasal    1  angka  10
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (selanjutnya disebut  UU  52  Tahun  2009)  menyebutkan bahwa    keluarga    berkualitas    adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan  yang  sah  dan  bercirikan sejahtera,  sehat,  maju,  mandiri,  memiliki
jumlah  anak  yang  ideal,  berwawasan  ke depan,  bertanggung  jawab,  harmonis  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Masalah    kependudukan    saat    ini sudah menjadi permasalahan global. Pertambahan  jumlah  penduduk  yang  tidak terkendali dan  laju  pertumbuhan  penduduk yang    pesat    mengakibatkan    kebutuhan hidup meningkat, sedangkan kualitas lingkungan semakin  menurun.  Hal tersebut mengakibatkan  tidak  seimbangnya  antara persediaan    sumber-sumber    yang    ada dengan  kebutuhan  sehingga  kesejahteraan hidup kurang terwujud.
Berdasarkan  survei  penduduk  antar sensus  (Supas)  2015  jumlah  penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai  266,91  juta  jiwa.  Menurut  jenis kelamin,  jumlah  tersebut  terdiri  atas  134 juta  jiwa  laki-laki  dan  132,89  juta  jiwa perempuan.  Indonesia  saat  ini  sedang menikmati  masa  bonus  demografi  di  mana jumlah  penduduk  usia  produktif  lebih banyak   dari  usia  tidak   produktif,   yakni lebih dari 68%  dari total populasi.  Adapun penduduk  dengan  kelompok  umur  0-14 tahun    (usia    anak-anak)    mencapai    66,17 juta  jiwa  atau  sekitar  24,8%  dari  total populasi.  Kemudian  penduduk  kelompok umur    15-64    tahun    (usia    produktif) sebanyak   183,36   juta   jiwa   atau   sebesar 68,7%  dan  kelompok  umur  lebih  dari  65 tahun     (usia     sudah     tidak     produktif)
berjumlah   17,37   juta   jiwa   atau   sebesar 6,51% dari total populasi. Rasio ketergantungan ( dependency ratio ) penduduk  Indonesia  mencapai  45,56%. Artinya  setiap  100  orang  yang  berusia produktif  (angkatan  kerja)  mempunyai tanggungan  46  penduduk  tidak  produktif (usia 0-14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas).  Semakin  tinggi  rasio  ketergantungan mengindikasikan   semakin    berat    beban yang  harus ditanggung  oleh penduduk  usia produktif    untuk    membiayai    hidup penduduk tidak produktif. 1
Ketidakseimbangan                  antara pertumbuhan  jumlah  penduduk  dengan sumber  daya  yang  tersedia  menyebabkan adanya    penurunan    kualitas    keluarga sebagai  penopang  pembangunan  nasional. Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk  yang  seimbang  dan  keluarga berkualitas  dilakukan  upaya  pengendalian angka  kelahiran  dan  penurunan  angka kematian,  pengarahan  mobilitas  penduduk, pengembangan  kualitas  penduduk  pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan  dan  kesejahteraan  keluarga, penyiapan   dan   pengaturan   perkawinan serta    kehamilan    sehingga    penduduk menjadi  sumber    daya    manusia    yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan
1 https://databoks.katadata.co.id/datapub lish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia- 2019-mencapai-267-juta-jiwa              diakses  pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 07.18.
nasional,  serta  mampu  bersaing  dengan bangsa  lain,  dan  dapat  menikmati  hasil pembangunan  secara  adil  dan  merata. Penduduk  sebagai  modal  dasar  dan  faktor dominan  pembangunan  harus  menjadi titik sentral  dalam  pembangunan  berkelanjutan karena  jumlah  penduduk    yang    besar dengan  kualitas  rendah  dan  pertumbuhan yang    cepat    akan    memperlambat tercapainya  kondisi  yang  ideal  antara kuantitas  dan  kualitas  penduduk  dengan daya    dukung    dan    daya    tampung lingkungan.
Pengendalian  jumlah  penduduk  oleh pemerintah  diwujudkan  dalam  program keluarga  berencana  sebagai  usaha  dalam nemingkatkan  kualitas  keluarga guna mendukung  pembangunan  nasional.  Pasal 1  angka  8  dan  10  UU  52  Tahun  2009 menyebutkan  bahwa  Keluarga  Berencana adalah  upaya  mengatur  kelahiran  anak, jarak  dan  usia  ideal  melahirkan,  mengatur kehamilan,  melalui  promosi,  perlindungan, dan  bantuan  sesuai  dengan  hak  reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2)  10  UU  52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa
Perkembangan  kependudukan  bertujuan untuk mewujudkan
keserasian, keselarasan,  dan  keseimbangan  antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk     dengan     lingkungan     hidup.
Pembangunan  keluarga  bertujuan  untuk meningkatkan kualitas  keluarga  agar  dapat timbul  rasa  aman,  tenteram,  dan  harapan masa  depan  yang  lebih  baik  dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
Belum  banyak  dari  masyarakat  yang menyadari  bahwa  pertumbuhan  jumlah penduduk  yang  tidak  ideal  sebagai  sebuah persoalan  yang  harus  diselesaikan,  namun penulis  menemukan  beberapa  wilayah  di Kota Magelang Jawa Tengah  telah menyadari persoalan ini dan mencanangkan  diri  sebagai  kampung  KB (Keluarga  Berencana)  sebagai  bentuk keterlibatan  masyarakat  untuk  mendukung program    pemerintah    mengendalikan jumlah  penduduk  guna  tercapainya  tujuan dari  perkembangan  kependudukan  dan pembangunan keluarga.
Dalam  upaya  meninjau  efektifitas pelaksanaan  program  pemerintah  yang berkaitan  dengan  pembangunan  keluarga dan  meninjau  partisipasi  masyarakat  di dalamnya,  maka  penulis  mengambil  judul penelitian    Efektivitas  Sosialisasi  Program Keluarga Berencana Di Kampung
Keluarga Berencana.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1.  Bagaimana                        pelaksanaan sosialisasi program keluarga berencana di  kampung keluarga berencana ?
2.  Bagaimana            kendala            yang dihadapi  dan  solusi  yang  ditempuh dalam  sosialisasi  program  keluarga berencana di kampung keluarga berencana ?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau pelaksanaan  program  keluarga  berencana di  kampung  keluarga  berencana  serta mengidentifikasi  kendala  yang  dihadapi untuk    kemudian    merumuskan    usulan solusi yang  tepat  berkaitan dengan progam kampung    keluarga    berencana.    Ke depannya diharapkan pelaksanaan Kampung  KB  diharapkan  dapat  menyusun suatu kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan  target  atau  sasaran  dengan cara bersentuhan langsung dengan masyarakat  sehingga  manfaatnya  dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  hukum  normatif dan  empiris.  Pada  penelitian  seperti  ini hukum  dikonsepkan  sebagai  sesuatu  yang
tertulis  di  dalam  perundang-undangan sebagai    kaidah    atau    norma    yang merupakan  patokan  berprilaku. 2 Metode pendekatan  yang dipakai adalah perpaduan metode  pendekatan  kualitatif.  Juga  karena yang  diteliti  adalah  aturan  hukum  yang menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini,  maka digunakan pula metode pendekatan perundang-undangan yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah   undang-undang    dan   regulasi yang  bersangkut  paut  dengan  masalah hukum yang sedang ditangani. 3
Penelitian  lapangan dilakukan  untuk memperoleh  data  primer  yang  merupakan data yang diambil dari  sebuah  wawancara secara  daring  serta  hasil  pengamatan terhadap  obyek  penelitian.  Data  primer tersebut akan dilengkapi dengan kuesioner.
Dalam  usaha    memperoleh  data untuk  menyusun  penilitian  ini,  maka  akan dipergunakan spesifikasi penelitian deskriptif ,  yaitu  suatu  penelitian        yang menggambarkan  keadaan    obyek    yang akan diteliti. 4
Penulis akan menggambarkan efektivitas pelaksanaan program keluarga  berencana  di  kampung keluarga berencana.
Penelitian  dilakukan  di  wilayah  pada Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.
Data  sekunder  yang  digunakan  bersifat kepustakaan      yang      terbagi  atas  beberapa jenis yaitu :
1)      Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif artinya memiliki suatu otoritas,  mutlak  dan mengikat. Bahan hukum primer  terdiri dari peraturan  dasar,    peraturan  perundang- undangan,    catatan  resmi,  lembar  negara penjelasan,  risalah,  putusan    hakim    dan yurisprudensi. 5
Bahan       hukum       primer       yang digunakan  adalah  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun    1945, Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan        Keluarga,        dan
Peraturan        Presiden        Republik
2 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2004,
Pengantar    Metode    Penelitian    Hukum ,    Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.118.
3 M.   Syamsudin,   2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta,   Hlm.
58.
4 Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian  Hukum, PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, Hlm. 35
5 Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian Hukum, Kencana  Perdana  Media  Group,  Surabaya,
Hlm. 141.
Indonesia    Nomor    62    Tahun    2010
Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga  Berencana  Nasional  serta  dalam Peraturan  Pemerintah  No  87 Tahun  2014 tentang    Perkembangan  Kependudukan  dan
Pembangunan Keluarga, Keluarga
Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
2)      Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  yang  terdiri dari pustaka dibidang ilmu hukum, penelitian  dibidang  ilmu  hukum,  jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan hukum, berita, eksaminasi publik  dan semua publikasi baik dari  media  cetak  maupun elektronik. 6
Serta,    jawaban  atas  pertanyaan  yang dijawab oleh narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.
3)      Bahan Hukum Tersier
Yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan petunjuk      terhadap  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder 7 .
Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa normatif kualitatif. Normatif karena   penelitian    ini    bertitik tolak  dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan,
6 Ibid ., Hlm. 141-143 dan 155.
7 Soerjono   Soekanto   dan   Sri   Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjaun Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 33. kualitatif  artinya  analisa  bahan  hukum diuraikan  menurut  kualitas  berdasarkan bahan  hukum  sekunder  yang  dikaitkan dengan  bahan  hukum  primer  dan  lebih diperjelas  dengan  bahan  hukum  tersier. Analisis  yang  digunakan  dengan  cara mendialogkan  atau  menghubungkan  antara data   dengan   teori   hukum   dan   norma hukum  serta  hasil  data  primer  yang diperoleh    sehingga    analisis    data diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan  sesuai  dengan  permasalahan dan tujuan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Lokasi  penelitian  dengan  judul  Efektifitas Sosialisasi Program Keluarga Berencana di Kampung  Keluarga  Berencana  adalah Kampung  KB  Anggrek  Dumpoh.  Data primer  yang  digunakan  diperoleh  dari wawancara    dan    kuesioner    yang disebarkan.  Wawancara  dilakukan  kepada tiga  narasumber  yaitu  Ibu  Ngatiyem  dan Bapak   Muh   So'im   (Guru   SD   Negeri  7 Magelang)  serta  Ibu  Dhita  selaku  pegawai Kantor    Badan    Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Nasional  Yogyakarta.
Berdasarkan  kedua  sumber  data  tersebut akan ditinjau proses
sosialisasi (penyebarluasan) program kampung berencana      yang  dilakukan  oleh  aparatur pemerintah.  Melalui  respon  kuesioner didapati  bahwa  penyebarluasan  program dilakukan  oleh  kader-kader  KB  yang bertugas di Kampung Berencana.
Hasil    wawancara    kepada    Ibu Ngatiyem dan  Bapak  Muh  So’im  adalah mereka  masih    memiliki  pikiran    orang tua    jaman  dulu  yaitu  bahwa  banyak  anak banyak  rejeki.  Mereka  menyampaikan bahwa  memiliki  anak  2  sesuai  dengan saran  pemerintah  itu    membuat    sepi rumah  karena  ketika  anak  pertama  sudah keluar dari rumah untuk  melanjutkan studi maka  di  rumah    hanya  tinggal  1    anak saja  dan sangat sepi. Dan kebetulan beliau berdua  memiliki    2    anak    dan    yang dialami  baik oleh Ibu Ngatiyem dan bapak Muh  So’im  sama  merasakan  kesepian karena  hanya  memiliki  2  anak.  Mereka menyarankan  kami    tim    peneliti    untuk memiliki  anak lebih dari 2, minimal 3 atau bahkan  4  anak,  dikarenakan  mereka merasakan sedikit penyesalan ketika  hanya memiliki  2  anak  saja  dan  mereka menyampaikan ketika hendak ingin menambah  jumlah  keturunan  terkendala faktor usia produktif.
Data    yang didapat dari narasumber    Ibu  Ditha    selaku    Pegawai
Kantor    BKKBN  Yogyakarta  mengenai Program Kampung KB, beliau memberikan informasi demikian :
“Kampung  KB  memiliki  artian  mengenai peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  yang dimulai    dari    tingkat    terkecil    yaitu kampung.  Jadi  di  satu  wilayah  dipilih kampung  yang  kondisinya  terbelakang misal    buta    huruf   paling  banyak,    crime atau    tingkat   kejahatan   paling   tinggi, angka  kematian  ibu  anak  tinggi  dsb. Dengan dicanangkan kampung KB, diharapkan  jadi  proyek  "keroyokan"  lintas sektor  seperti  contoh  Dinas  Kesehatan intervensi  dari  segi  kesehatan,  PU  masuk kasih  akses  jalan  yang  bagus,  Kepolisian intervensi  penyuluhan  keamanan,  Kominfo bangun  rumah  internet  di  desa2  dsb. Harapannya,  kalau  kampung  yang  paling "jelek"  kondisinya  bisa  digarap  dan membaik, bisa merambat ke desa2 lainnya. Dulu  awalnya  1  kampung/provinsi  biar fokus  dalam  penggarapannya  dan  dipilih desa  nelayan  sesuai  NAWACITA  yang memperkuat  masyarakat    dari    pinggiran dan  maritim  itu.  Pertimbangan  lainnya karena   masyarakat   nelayan   kan   kalau tidak  melaut  mereka  tidak  mempunyai penghasilan lainnya.
Kemudian,  kerjasama  lintas  sektor  ini sudah ada payung hukumnya dari Mendagri yang minta lintas sektor intervensi  ke  kampung  KB  termasuk  salah
satunya   lewat   ADD   (Anggaran   Dana Desa).   Kalau   dari   sisi   KBnya   sendiri selain  pelayanan  KB  ada  juga  program- program  di  kelompok  masyarakat  seperti Bina Keluarga Balita (kayak kelas parenting  untuk  orang  tua    yang  punya anak  balita,  programnya  nempel  sama PAUD  dan  Posyandu),  Bina  Keluarga Remaja  (kelas  parenting  untuk  orang  tua yang  mempunyai  anak  remaja),  GenRe (generasi  berencana/kelas  koseling  untuk remajanya) dll. Nah di kelas-kelas parenting  itu  nantinya  disisipkan  pesan2 kependudukan dan KB seperti pengetahuan2 kesehatan reproduksi, kenapa jangan menikah dini, kenapa kalau melahirkan  jaraknya  jangan  terlalu  rapat dll,  yang  pada  akhir  tujuan  dari  kelas tersebut    adalah    mengajak    warga    untuk ikut   KB.   Jadi   kampung   KB    itu   seperti grand      designnya,      dimana      didalamnya berisi  program  keroyokan  buat  menaikan kualitas  hidup  masyarakat  di  kampong tersebut.  Disebutnya  kampung  KB  karena yang  ditunjuk  menjadi  leadingnya  waktu itu  adalah  BKKBN  kemudian  saat  itu  oleh Bapak  Jokowi  dinamakan Kampung  KB yang lebih familiar di masyarakat.”
Data  Kampung  KB  Anggrek  RW  VII Dumpoh – Kelurahan Potrobangsan 8
Kelurahan Potrobangsan terdiri dari :

##  7 RW dan 64 RT
 Jumlah KK  : 2.345
 Jumlah  Penduduk   +-  7.346,  laki- laki:   3.565   jiwa,    perempuan:
3.781 jiwa
 Jumlah  WUS  (Wanita  Usia  Subur):
2.162  jiwa
Kampung KB
Anggrek RW VII Potrobangsan  Kecamatan  Magelang  Utara Kota  Magelang  dibentuk  pada  tanggal  1 Maret    2017,  karena    lokasi    RW.VII Dumpoh  Kelurahan  Potrobangsan  terletak di pinggiran sungai sungai Progo.
Adapun    kondisi    RW    VII    Kelurahan Potrobangsan :
- Jumlah KK                           : 381 - Jumlah balita  ( 0 - 5 )          : 75
- Jumlah anak    ( 6 - 9 )          : 65
- Jumlah remaja (10-24)         : 275 - Jumlah dewasa (25-59)        : 599 - Jumlah lansia  ( 60 th keatas ) : 127

## PEMBAHASAN
Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan  kualitas   hidup   masyarakat di   tingkat    kampung   atau   yang   setara melalui  program  Kependudukan,  KB  dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK) selanjutnya  disebut  program  KKBPK  serta pembangunan  sektor  lain  dalam  rangka mewujudkan   keluarga   kecil   berkualitas. 9
8 http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/11642,  diakses pada tanggal 16 September 2020 pukul 17:43.
9 https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9841/k
Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi  Kampung  KB  dibentuk, yaitu  :  (1) Program KB  tidak  lagi bergema dan  terdengar  gaungnya  seperti  pada  era Orde    Baru,    (2)    untuk    meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  di  tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK  serta  pembangunan  sektor  terkait dalam  rangka  mewujudkan  keluarga  kecil berkualitas,    (3)    penguatan    program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat,  (4)  mewujudkan  cita-cita pembangunan  Indonesia  yang  tertuang dalam  Nawacita  terutama  agenda  prioritas ke  3  yaitu  “Memulai  pembangunan  dari pinggiran  dengan  memperkuat  daerah- daerah  dan  desa  dalam  kerangka  negara kesatuan"    serta    Agenda    Prioritas    ke    5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat   Indonesia",   (5)   mengangkat dan  menggairahkan  kembali  program  KB guna  menyongsong  tercapainya  bonus demografi    yang    diprediksi    akan    terjadi pada tahun 2010 – 2030. 10
Terkait pelaksanaan program KB di kampung    KB,    dapat    ditarik    kesimpulan dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber ketiga   bahwa   tujuan  utama   dari  adanya
Program Kampung  KB adalah peningkatan kualitas keluarga dengan fokus mensejahterakan     kehidupan   berkeluarga dan    bukan    hanya    sekedar    pada pengendalian  jumlah  penduduk.  Meskipun, penekanan jumlah  anak  juga  menjadi salah satu  faktor  dalam  penentuan  tingkat kesejahteraan  keluarga.  Hal  ini  dapat diasumsikan  bahwa  dengan  jumlah  anak yang  tidak terlalu  banyak,  maka kebutuhan yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah  keluarga juga  menjadi  tidak  terlalu  banyak.  Selain itu  aspek  lain  yang  tidak  kalah  penting dalam menunjang peningkatan kesejahteraan  bagi  masyarakat  yaitu  aspek kesehatan  dalam  hal  kesehatan  reproduksi. Pernikahan  dini  yang  marak  terjadi  di Indonesia  belakangan  ini,  mempunyai resiko  yang  sangat  besar  terhadap  kualitas hidup  sebuah  keluarga.  Seperti  contoh, pernikahan  yang  terjadi  pada  usia  dini menimbulkan resiko  bukan  hanya pada  ibu yang   melahirkan  tetapi  juga  pada  calon bayi  yang  akan  dilahirkan.  Kondisi  fisik seorang  ibu  yang  belum  siap  secara  usia untuk  hamil  dan  melahirkan  berpengaruh terhadap  gangguan  perkembangan  janin dikarenakan  organ  reproduksi  yang  belum matang.    Usia    ideal    menikah    menurut BKKNBN           berdasarkan           tingkat
ampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan- masyarakat/0/artikel_gpr, diakses tanggal 19 Agustus 2019, pukul 12.47.
10 http://kampungkb.bkkbn.go.id/about  , diakses tanggal 19 Agustus 2019, pukul 13.00.
kematangan    adalah    20-21    tahun    bagi wanita dan usia 25 tahun bagi laki-laki. 11
Pernikahan  usia  dini  sering  terjadi dalam  kondisi  dimana  kedua  pasangan belum  siap  secara  kematangan  ekonomi guna  mencukupi  kebutuhan  hidup  sehari- hari.  Hal  ini  tentunya  memberikan  potensi yang  lebih besar terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat yang sebenarnya terjadi karena dorongan kebutuhan ekonomi. Ketidakmampuan untuk  mencukupi  kebutuhan  dasar  hidup sehari-hari  inilah  yang  memicu  seseorang untuk  memenuhi  kebutuhannya  dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab  seperti  halnya  dengan melakukan  suatu  tindak  kejahatan.  Anak- anak  yang  lahir  dari  keluarga  yang  tidak sejahtera  juga  memiliki  kesempatan  yang lebih  kecil  untuk  memperoleh  pendidikan yang    layak.    Banyak    dari    anak-anak tersebut  yang  harus  rela  mengubur  semua impian  dan  cita-citanya  karna  harus membantu  orang  tua  untuk  mencukupi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Seperti  yang diketahui    bahwa    pendidikan    menjadi faktor  yang  sangat  penting  di  Indonesia, dan  dengan  pendidikan  yang  memadai memberikan  kesempatan  yang  besar  bagi
11 https://www.bkkbn.go.id/detailpost/ingin-nikah- harus-perhatikan-usia-ideal-ini-yang-direkomendasikan- bkkbn, diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 21.49.
seorang  anak  untuk  memiliki  hidup  yang lebih  sejahtera.  Seorang  anak  dengan pendidikan   yang   baik   diharapkan   juga dapat   memiliki   pola   pikir    yang   baik, dimana  tentunya  hal  ini  secara  tidak langsung  berdampak    pada    kondisi Indonesia  di  masa  yang  akan  datang. Dengan  generasi  penerus  bangsa  yang bermodalkan  pendidikan  dan  pola  pikir yang  baik  diharapkan  dapat  menjadi ujung tombak pembangunan bangsa demi Indonesia yang semakin baik.
Kendala yang dihadapi  dalam pelaksanaan program Kampung  KB  adalah sebagian  dari  masyarakat  masih  memiliki kepercayaan  bahwa dengan memiliki banyak anak maka akan banyak pula rejeki yang  mereka  terima,  hal  ini  seperti  yang telah    disampaikan    oleh    narasumber pertama  dan  kedua.  Tentu  saja  anggapan ini tidak dapat dengan serta-merta dibenarkan.  Justru  dengan  kondisi  jumlah anak  yang  terlalu  banyak,  maka  akan semakin  banyak  pula  kebutuhan  hidup sehari-hari  yang  harus  ditanggung  dan dicukupi  oleh  sebuah  keluarga.  Masalah ketidaksejahteraan keluarga memiliki dampak  yang  sangat  luas.  Hal  ini  dapat dianalogikan  sebagai  sebuah  rantai  yang saling  berhubungan.  Masyarakat  dengan tingkat  kesejahteraan  rendah  memiliki peluang   yang   kecil   untuk   mendapatkan
pendidikan  yang  baik,  dan  masyarakat dengan  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah dan    pendidikan    yang    kurang    baik berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan  karena  dorongan  kebutuhan ekonomi.    Selain   itu   pendidikan    yang kurang    baik    tidak    memberikan    peluang yang besar bagi masyarakat untuk bertumbuh    dan    berkembang    dalam berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan  kesejahteraan  hidup  dan mencukupi semua  kebutuhan  hidup  sehari- hari.
Kendala  lain  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan   program   ini   adalah   karna tidak  adanya  pendidikan   yang   memadai dan  rendahnya  tingkat  kesejahteraan  yang telah  dialami  oleh  masyarakat  dalam  yang waktu  yang  panjang  dan  turun-temurun, menimbulkan  pola  pikir  yang  cenderung lebih pesimistis dalam  masyarakat  untuk berusaha  dengan  berbagai  upaya  guna keluar  dari  rantai  permasalahan  tingkat kesejahteraan  yang  rendah.  Banyak  dari masyarakat  lebih  memilih  untuk  menerima keadaan  yang  ada  tanpa  berusaha  untuk memperbaiki    kondisi    kehidupan.    Dalam hal  ini  sangat  terlihat  betapa  pentingnya pendidikan  yang  memadai  bagi  kehidupan masyarakat.  Dengan  pendidikan  yang  baik diharapkan   masyarakat   dapat   memiliki pola    pikir    yang    baik,    dan    senantiasa
memiliki rasa optimis dalam kehidupannya untuk selalu berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Solusi  yang  ditempuh  yaitu  adanya pelaksanaan  sosialisasi  terkait  dengan program  KKBPK  yang  dilakukan  secara berkelanjutan  dan  terus  menerus  dalam jangka  waktu  yang  relatif  panjang  kepada masyarakat luas terutama kepada masyarakat  yang  menjadi  target  program KKBPK  yaitu  masyarakat  dengan  tinggat kesejahteraan  rendah  sehingga  seiring berjalannya  waktu  diharapkan  timbul kesadaran  akan  pentingnya  peningkatan tingkat  kesejahteraan  hidup  masyarakat demi  terwujudnya  pembangunan  bangsa yang  semakin  maju.  Untuk  menumbuhkan kesadaran  dalam  pola  pikir  masyarakat dibutuhkan  waktu  yang  tidak  sebentar  dan hal  penting  yang  menjadi  kunci  dalam pelaksanaan  program  ini  terletak  pada keberlanjutan dan kebersinambungan sosialisasi dan pelaksanaan program dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal lain yang  juga  menjadi  kunci  dalam  pelaksaan program ini adalah memastikan tersampaikannya  tujuan  program  secara penuh  dan  utuh  kepada masyarakat sehingga diharapkan dengan tersampaikannya    tujuan    maka    akan tumbuh  kemauan  dan  gairah  dalam  diri masyarakat    untuk    dapat    bersama-sama
melaksanakan  setiap  program  yang  ada demi  terwujudnya  tujuan.  Dengan  kondisi kesejahteraan  yang  semakin  meningkat dalam masyarakat seiring dengan dilaksanakannya    program    KKBPK memberi sumbangsih positif dalam tercapainya   salah   satu   cita-cita   bangsa yang  tertuang  dalam  pembukaan  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

## Simpulan
Terkait  pelaksanaan  program  KB  di kampung    KB,    dapat    ditarik    kesimpulan dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber ketiga  bahwa  tujuan  utama  dari  adanya Program Kampung KB adalah peningkatan kualitas keluarga dengan fokus mensejahterakan   kehidupan   berkeluarga dan    bukan    hanya    sekedar    pada pengendalian  jumlah penduduk. Meskipun, penekanan jumlah anak  juga menjadi salah satu  faktor  dalam  penentuan  tingkat kesejahteraan  keluarga.  Hal  ini  dapat diasumsikan  bahwa  dengan  jumlah  anak yang tidak terlalu  banyak,  maka kebutuhan yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah  keluarga juga  menjadi  tidak  terlalu  banyak.  Anak- anak  yang  lahir  dari  keluarga  yang  tidak sejahtera  juga  memiliki  kesempatan  yang lebih  kecil  untuk  memperoleh  pendidikan yang    layak.    Banyak    dari    anak-anak tersebut  yang  harus  rela  mengubur  semua
impian  dan  cita-citanya  karna  harus membantu  orang  tua  untuk  mencukupi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Seperti  yang diketahui    bahwa    pendidikan    menjadi faktor  yang  sangat  penting  di  Indonesia, dan  dengan  pendidikan  yang  memadai memberikan  kesempatan  yang  besar  bagi seorang  anak  untuk  memiliki  hidup  yang lebih  sejahtera.  Seorang  anak  dengan pendidikan   yang   baik   diharapkan   juga dapat   memiliki   pola   pikir    yang   baik, dimana  tentunya  hal  ini  secara  tidak langsung berdampak pada kondisi Indonesia  di  masa  yang  akan  datang. Dengan  generasi  penerus  bangsa  yang bermodalkan  pendidikan  dan  pola  pikir yang  baik  diharapkan  dapat  menjadi ujung tombak pembangunan bangsa demi Indonesia yang semakin baik.
Kendala yang dihadapi  dalam pelaksanaan program Kampung  KB  adalah sebagian  dari  masyarakat  masih  memiliki kepercayaan  bahwa dengan memiliki banyak anak  maka akan banyak pula rejeki yang  mereka  terima,  hal  ini  seperti  yang telah disampaikan oleh narasumber pertama  dan  kedua.  Tentu  saja  anggapan ini tidak dapat dengan serta-merta dibenarkan.  Justru  dengan  kondisi  jumlah anak  yang  terlalu  banyak,  maka  akan semakin  banyak  pula  kebutuhan  hidup sehari-hari   yang   harus   ditanggung   dan
dicukupi  oleh  sebuah  keluarga.  Masalah ketidaksejahteraan keluarga memiliki dampak  yang  sangat  luas.  Hal  ini  dapat dianalogikan  sebagai  sebuah  rantai  yang saling  berhubungan.  Masyarakat  dengan tingkat  kesejahteraan  rendah  memiliki peluang  yang  kecil  untuk  mendapatkan pendidikan  yang  baik,  dan  masyarakat dengan  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah dan  pendidikan    yang    kurang    baik berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan  karena  dorongan  kebutuhan ekonomi.   Selain   itu   pendidikan    yang kurang    baik    tidak    memberikan    peluang yang besar bagi masyarakat untuk bertumbuh    dan    berkembang    dalam berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan  kesejahteraan  hidup  dan mencukupi semua  kebutuhan  hidup  sehari- hari.
Solusi  yang  ditempuh  yaitu  adanya pelaksanaan  sosialisasi  terkait  dengan program  KKBPK  yang  dilakukan  secara berkelanjutan  dan  terus  menerus  dalam jangka  waktu  yang  relatif  panjang  kepada masyarakat luas terutama kepada masyarakat  yang  menjadi  target  program KKBPK  yaitu  masyarakat  dengan  tinggat kesejahteraan  rendah  sehingga  seiring berjalannya  waktu  diharapkan  timbul kesadaran  akan  pentingnya  peningkatan tingkat   kesejahteraan   hidup   masyarakat
demi  terwujudnya  pembangunan  bangsa yang  semakin  maju.  Untuk  menumbuhkan kesadaran  dalam  pola  pikir  masyarakat dibutuhkan  waktu  yang  tidak  sebentar  dan hal  penting  yang  menjadi  kunci  dalam pelaksanaan  program  ini  terletak  pada keberlanjutan dan kebersinambungan sosialisasi dan pelaksanaan program dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal lain yang    juga    menjadi    kunci    dalam pelaksanaan program ini adalah memastikan tersampaikannya tujuan program  secara  penuh  dan  utuh  kepada masyarakat  sehingga  diharapkan  dengan tersampaikannya    tujuan    maka    akan tumbuh  kemauan  dan  gairah  dalam  diri masyarakat  untuk  dapat  bersama-sama melaksanakan  setiap  program  yang  ada demi  terwujudnya  tujuan.  Dengan  kondisi kesejahteraan  yang  semakin  meningkat dalam masyarakat seiring dengan dilaksanakannya    program    KKBPK memberi sumbangsih positif dalam tercapainya   salah   satu   cita-cita   bangsa yang  tertuang  dalam  pembukaan  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

## Daftar Pustaka
(1) Buku Sugiyono.     2017. Metode     Penelitian Kuantitatif    Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.

## (2) Dokumen Resmi
Republik    Indonesia.    (2002).
Undang-  Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 .
Republik   Indonesia. Undang-Undang Republik    Indonesia    Nomor    52 Tahun             2009             Tentang Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga.
(3) Internet http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/
11642,    diakses    pada    tanggal    16
September 2020 pukul 17:43. https://kominfo.go.id/index.php/conten t/detail/9841/kampung-kb-inovasi- strategis-memberdayakan- masyarakat/0/artikel_gpr, diakses tanggal 19 Agustus 2019, pukul 12.47. http://kampungkb.bkkbn.go.id/about , diakses      tanggal      19      Agustus 2019, pukul 13.00. https://www.bkkbn.go.id/detailpost/in gin-nikah-harus-perhatikan-usia- ideal- ini-yang-direkomendasikan- bkkbn, diakses   pada   tanggal   17 September 2020 pukul 21.49.