## POLA PENGUASAAN TANAH DAN DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI PEDESAAN JAWA TIMUR
1
Pattern of Land Tenure and Distribution of Household Welfare in the Village of East Java
Versanudin Hekmatyar 1 dan Fentiny Nugroho 1 Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Gedung Nusantara 2 lantai 2 R.C.L Rudolf, Kampus FISIP UI Depok, Depok, 16424 E-mail: versahekmatyar@gmail.com
Abstract: The objective of this study is to describe the pattern of land tenure and forms of livelihood diversification in rural area. By using qualitative approach, data was collected and presented descriptively. The  results  are  as  follows,  first,  land  is  an  important  production  factors  as  capital  and  labor.  Land  in Kedungprimpen village is still closely linked to the livelihoods of its inhabitants. High level of dependence of the population on agricultural land is also closely related to the local community's view that underlies the social differentiation of the rich, ample and poor. Second, this fact further encourages households to deal with the crisis, undertake series of livelihood activities to meet their basic needs. The selection of diversified forms of livelihood is mainly based on rational reasons related to the types of resources that can  be  optimized.  Generally,  livelihood  diversification  in  Kedungprimpen  Village  is  on  agricultural  and non-agricultural sectors. Agricultural sector includes land cultivation, sharecrop, rent, mortgage, and labor system. Non-agricultural sector includes trade, handicrafts production, stockbreeding, and carpentry.
Keywords: pattern of land tenure, land tenure, land diversification, peasant
Intisari : Penelitian ini bertujuan menguraikan pola penguasaan tanah di pedesaan, dan mendeskripsikan bentuk-bentuk diversifikasi  nafkah.  Data dikumpulkan dengan  pendekatan  kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang penting sebagaimana modal dan tenaga kerja. Tanah di Desa Kedungprimpen masih terkait erat dengan sumber nafkah penduduknya. Tingginya tingkat  ketergantungan penduduk pada tanah pertanian  juga terkait erat dengan pandangan masyarakat setempat yang melatarbelakangi diferensiasi sosial tentang orang kaya, cukup, dan miskin. Kedua, fakta ini, selanjutnya mendorong rumah tangga dalam menghadapi krisis untuk melakukan serangkaian aktivitas nafkah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemilihan bentuk diversifikasi  nafkah  terutama didasari alasan  rasional  terkait dengan  jenis sumberdaya yang dapat dioptimalkan. Secara umum, diversifikasi nafkah di Desa Kedungprimpen dilakukan pada sektor pertanian dan sektor nonpertanian. Sektor pertanian mencakup pengusahaan lahan milik, bagi hasil, sewa, gadai, dan sistem perburuhan. Sedangkan sektor nonpertanian meliputi perdagangan, kerajinan, peternakan, dan pertukangan.
Kata kunci : pola penguasaan tanah, penguasaan tanah, diversifikasi tanah, petani
1 Penelitian ini adalah bagian dari tesis peneliti yang berjudul, Diferensiasi sosial dan diversifikasi nafkah petani di pedesaan Jawa Naskah Diterima: 05 April 2018 Direview: 13 April 2018 Disetujui: 08 Mei 2018 ISSN 2442-6954 (Cetak) ISSN 2580-2151 (Online)
DOI: dx.doi.org/10.31292/jb.v4i1.206

## A. Pendahuluan
Pengentasan kemiskinan menjadi isu yang tidak ada habisnya dalam perjalanan program-program pembangunan yang telah dan yang akan dilakukan pemerintah. Data BPS yang dirilis bulan maret 2017 menunjukan jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,77 juta jiwa (10,64%). Dari keseluruhan angka penduduk miskin tersebut, 10,67 juta jiwa (38,4%) berada di perkotaan dan 17.1 juta jiwa (61,5%) penduduk miskin tinggal di pedesaan. Data tersebut dapat terlihat distribusi kemiskinan yang tidak merata dan lebih terkonsentrasi di pedesaan.
Kemudian, jika dilihat dari karakteristik rumah tangga miskin, data BPS menunjukan 49.89% rumah tangga miskin berada pada sektor pertanian dengan tingkat pendapatan relatif rendah jika dibandingkan dengan penduduk di perkotaan. Adapun garis kemiskinan Indonesia per Maret 2017 adalah 385.621/kapita/bulan untuk perkotaan, dan 361.496/kapita/bulan untuk pedesaan. Perbedaan pendapatan tersebut berkaitan erat dengan produktivitas para petani Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif kepada petani dan tidak meratanya penguasaan aset.
Rumah tangga pertanian biasanya ditandai dengan diferensiasi aset yang mempengaruhi pasokan tenaga kerja dan permintaan untuk tenaga kerja pertanian (tergantung pada tanah dan modal). Tanah, yang dalam hal ini adalah tanah pertanian/sawah merupakan faktor produksi yang penting. Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan fungsi tanah, berakibat pada semakin langkanya ketersediaan tanah untuk pertanian. Salah satu yang dapat terlihat adalah terjadinya ketimpangan dalam penghasilan karena
sebagian besar keuntungan produksi dinikmati oleh petani pemilik tanah.
Selain menggantungkan pada tanah untuk usaha pertanian, rumah tangga petani juga mencari kerja di tempat petani lain. Konsekuensi dari dua hal ini adalah bahwa rumah tangga pertanian secara berbeda diintegrasikan ke dalam pasar tenaga kerja, dengan beberapa jasa tenaga kerja yang dijual, dan disisi lain mempekerjakan tenaga kerja untuk tanah pertaniannya. Hal ini berhubungan dengan biaya yang menentukan upah efektif yang diterima ketika menjadi tenaga kerja dan upah efektif yang dibayarkan ketika menyewa tenaga kerja.
Bagaimanapun, pertanian tetap merupakan faktor penting untuk upaya pengentasan kemiskinan karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor ini. Dengan mengelompokkan mereka sebagai petani subsisten, tidak berarti bahwa rumah tangga petani benar-benar terisolasi dari hubungan produksi komoditas. Bahkan, petani di Jawa, umumnya memproduksi kelebihan panen untuk dijual.
Husken (1998, 42) menyebutkan bahwa analisis tentang serangkaian studi pedesaan yang dilakukan pada tahun 1970-an telah mengantarkan pada kesimpulan bahwa telah terjadi evolusi pertanian, antara lain jelas terlihat pada meningkatnya polarisasi didalam masyarakat petani tradisional dengan terbaginya mereka dalam kelas petani kaya komersial disatu pihak dan dipihak lain adalah golongan proletar tanpa tanah yang jumlahnya semakin besar. Hal ini berbeda dengan gambaran ‘pedesaan pasca-tradisional’ yang stagnan dimana diferensiasi sosial hanya mempunyai kedudukan yang tidak begitu penting.
Berangkat dari hal tersebut peneliti mencoba untuk fokus pada pola penguasaan tanah dan distribusi kesejahteraan rumah
tangga di Pedesaan Jawa Timur. Adi (2013, 34) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual. Pada kajian ini, perhatian difokuskan pada kesejateraan sosial sebagai suatu kondisi (keadaan), perhatian pada aspek ini dilakukan untuk melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta aspek sosial dimana seorang individu maupun keluarga akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Pada interaksi inilah selanjutnya kajian ini mencoba untuk mengungkapkan kondisi di masyarakat terkait dengan kemiskinan. Bukti empirik dan lingkup analisa yang luas diperlukan mengingat kenyataan bahwa studi-studi terdahulu hanya sebagai pengantar untuk melakukan kajian lebih lanjut. Pada penelitian ini, pola penguasaan tanah dan distribusi kesejahteraan rumah  tangga  mencoba  untuk  diidentifikasi lebih lanjut dengan melihat diferensiasi sosial  dan  diversifikasi  nafkah  yang  terjadi melalui studi kasus di Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.
Salah satu dimensi masalah pedesaan terkait dengan kapital, sehingga masalah- masalah pedesaan perlu dipahami dari aliran tenaga kerja dan aliran kapital. Dimensi ini disebut sebagai pekerja pedesaan di luar lahan usaha tani , yang tersedia bukan hanya oleh adanya pekerja pedesaan yang menjadi tidak punya tanah hingga sama sekali tidak mampu bertani sendiri (Bernstein 2015, 131). Golongan bawah kaum tanilah yang harus memikul beban kerja wajib ini.

## A.1. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik  dari  para  partisipan,  menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Pada penelitian ini kompleksitas persoalan yang mencoba untuk diterjemahkan adalah tentang pola penguasaan tanah dan distribusi kesejahteraan di pedesaan jawa timur.
Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Kasus- kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas, sehingga peneliti harus mengumpulkan informasi yang detail dengan menggunakan beragam prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskripsi dengan mencoba menggambarkan pola penguasaan tanah dan distribusi kesejahteraan di pedesaan jawa timur.

## B.  Kemiskinan dan Distribusi Kesejahteraan
Desa Kedungprimpen terletak di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Jarak antara Desa Kedungprimpen dengan pusat kecamatan adalah 9 Km, sedangkan jarak dengan pusat kabupaten adalah 26 Km. Desa ini berada pada bagian utara dari Kabupaten Bojonegoro, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban dan berada pada aliran sungai Bengawan Solo. Luas Desa Kedungprimpen adalah 376 Ha terdiri dari 303,67 Ha sawah, 4,89 Ha tanah tegal/ladang, 44,40 Ha permukiman dan 20,98 Ha tanah pekarangan. Sistem pengairan sawah
adalah irigasi teknis yang cukup baik, dan semua sawah yang ada di Desa Kedungprimpen dapat ditanami padi dua kali atau lebih dalam setahun. Akan tetapi pada musim penghujan karena sering terjadi banjir, sawah umumnya diberakan setelah musim tanam (MT) II. Jumlah penduduk Desa Kedungprimpen pada tahun 2016 mencapai 2999 jiwa terdiri atas, 1420 jiwa penduduk laki-laki (L) dan 1579 jiwa penduduk perempuan (P) dan terhimpun dalam 882 KK dengan kepadatan penduduk 798 jiwa/Km 2 . Penduduk Desa Kedungprimpen ditinjau dari struktur umur menunjukkan sebaran yang merata disetiap kategorinya, dengan rasio jenis kelamin 90 laki-laki per 100 perempuan. Berdasarkan potensi sumberdaya manusia tersebut, susunan penduduk menurut jenis mata pencahariannya adalah diantara penduduk usia produktif yang berjumlah 2257 jiwa (75%), 1674 jiwa (74%) bekerja dibidang pertanian, 408 jiwa (18%) tidak/belum bekerja, dan sisanya bekerja dibidang jasa, serta diantaranya ada yang menjadi pegawai negeri ataupun pensiunan pegawai negeri.
Menurut data statistik tersebut 1674 jiwa (74%) yang bekerja dibidang pertanian digolongkan lagi kedalam dua golongan, yang terdiri dari 1073 jiwa (48%) sebagai petani dan 601 jiwa (27%) sebagai buruh tani. Dari angka penggolongan ini dapat dilihat pola penguasaan tanah yang terjadi di Desa Kedungprimpen. Namun, harus diperhatikan bahwa angka- angka statistik ini tidak memberikan keterangan tentang pekerjaan sampingan. Kenyataannya jenis mata pencaharian dan jumlah penduduk yang ikut terlibat didalam kegiatan mata pencaharian tidak hanya sebesar angka statistik yang tersedia di desa. Misalnya PNS yang juga ikut melakukan aktivitas nafkah sebagai petani, atau pada kategori petani yang juga ikut serta kedalam aktivitas sebagai buruh tani.
Berdasarkan gambaran umum tersebut menunjukan penduduk di Desa Kedungprimpen masih bercirikan masyarakat agraris. Pola penguasaan tanah, terutama menyangkut  sumber  nafkah  terpenting didalam perekonomian rumah tangga, dan terkait erat dengan distribusi kesejahteraan rumah tangga petani. Atas dasar tersebut, untuk menjelaskan gambaran distribusi kesejahteraan rumah tangga, menjadi penting untuk melihat struktur penguasaan dan pemilikan tanah, hubungan penguasaan, sistem perburuhan disektor pertanian dan diakhir akan digambarkan bentuk-bentuk diversifikasi nafkah di Desa Kedungprimpen.

## 1.  Pola Penguasaan Tanah
Sumber data resmi tentang pemilikan tanah yang tersedia di tingkat Desa Kedungprimpen adalah buku Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan data dasar untuk melakukan penarikan pajak. Meskipun secara hukum bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan, namun pada tingkat desa pemegang bukti pajak adalah selalu pemilik tanah dengan pengecualian pada aparat desa yang juga memegang bukti pajak untuk tanah bengkok nya.

## 1.1.  Struktur Penguasan Tanah Kas Desa
Secara umum, tanah yang dikuasai desa berdasarkan fungsinya ada tiga jenis, yang pertama adalah tanah yang digunakan sebagai fasilitas umum, untuk bangunan pemerintahan, bangunan sekolah, masjid, puskesmas, pasar desa, pemakaman dan lapangan. Yang kedua adalah tanah bengkok yang diberikan kepada aparat desa untuk dikelola selama menjabat sebagai gaji. Luas keseluruhan lahan bengkok di Desa Kedungprimpen adalah sekitar 22,54 Ha. Kemudian untuk pembagiannya didasarkan pada kedudukan dalam pemerintahan desa sebagaimana tersaji pada tabel 1.

## Tabel 1 Luas penguasaan tanah bengkok
aparat Desa Kedungprimpen No Jabatan Luas Penguasaan Ha % 1 Kepala Desa 6,955 31% 2 Sekretaris Desa 1,562 7% 3 Kepala Dusun Blimbing 2,340 10% 4 Kepala Dusun Kedung 2,640 12% 5 Kepala Dusun Peni 3,165 14% 6 Kaur Keuangan 1,785 8% 7 Kaur Pembangunan 1,570 7% 8 Kaur Pemerintahan 1,550 7% 9 Kaur Kesejahteraan rakyat 0,970 4% Jumlah 22,54 100%

## Sumber : Hasil wawancara peneliti
Terakhir adalah tanah kas desa yang berfungsi untuk menambah pemasukan desa. Tanah kas desa pada kategori ini biasa dilelang setiap tahun untuk mendapatkan uang tunai. Luas keseluruhan tanah kas desa yang dilelang adalah 16,635 Ha. Selanjutnya uang hasil dari lelang akan digunakan untuk pembangunan desa.

## 1.2.  Struktur Pemilikan Tanah Penduduk
Berdasarkan buku PBB terdapat 882 rumah tangga pemilik tanah di Desa Kedungprimpen. Seluruh tanah pertanian di Desa Kedungprimpen, termasuk tanah pekarangan meliputi 329,54 Ha. Tanah- tanah yang dimiliki penduduk sebagian besar diperoleh melalui mekanisme warisan, dan sebagian kecil lain melalui pembelian, sehingga seluruhnya tersedia sebanyak 240,13 Ha tanah bagi penduduk Desa Kedungprimpen. Selebihnya, tanah-tanah pertanian yang ada di Desa Kedungprimpen ada juga yang dimiliki oleh orang luar Desa Kedungprimpen. Rata- rata luas pemilikan di Desa Kedungprimpen adalah 0,27 Ha, namun faktanya menunjukan bahwa tanah-tanah pertanian di Desa Kedungprimpen tidak terbagi secara merata. Diantaranya, 291 orang memiliki tanah dibawah 0,1 Ha yang artinya adalah bahwa mereka
hanya memiliki tanah berupa pekarangan yang termasuk permukiman tempatnya bermukim. Tingginya tingkat ketergantungan penduduk Desa Kedungprimpen pada tanah pertanian ini, selanjutnya terkait erat dengan pandangan masyarakat setempat tentang orang kaya, cukup, dan miskin. Sehingga status ekonomi seseorang sangat berhubungan dengan seberapa luas lahan yang dimiliki dan seberapa besar hasil yang diperoleh dari lahan tersebut.
Penetapan batas minimal bagi petani untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup di Desa Kedungprimpen pada penelitian ini merujuk pada (Husken, 1998, pp. 181-183) sebesar 0,25 Ha tanah, yang telah disesuaikan dengan kondisi hari ini, dan didapatkan bahwa masih relevan sebagai batas minimal bagi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika sebuah rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, dan dua anak memiliki luasan lahan sawah sebesar 0,25 Ha, maka pendapatan bersih yang mungkin untuk didapatkan dalam satu tahun adalah sebesar 15.150.000/tahun, atau setara dengan 1.262.500/bulan, dan artinya 315.625/kapita/ bulan. Angka ini sebenarnya sedikit lebih rendah dari garis kemiskinan nasional di pedesaan pada maret tahun 2017 (361.496/kapita/bulan), namun masih lebih tinggi dari garis kemiskinan Bojonegoro tahun 2016 (295.250/kapita/bulan). Atas dasar tersebut, peneliti menyepakati bahwa luasan lahan minimal yang ditetapkan (Husken, 1998, pp. 181-183) masih relevan untuk digunakan. Dengan menetapkan batas minimal bagi petani untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup di desa sebesar 0,25 Ha tanah (Husken, 1998, pp. 181-183). Maka akan terlihat bahwa 64,74% penduduk mempunyai kurang dari 0,25 Ha, dan lebih dari setengahnya dari pada itu, hanya memiliki sebidang kecil tanah pekarangan dan sama sekali tidak memiliki tanah pertanian/sawah. Artinya, kepemilikan lahan penduduk tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Meskipun penetapan batas minimal luasan kepemilikan dan pengusahaan lahan pertanian yang dikemukakan oleh Husken (1998, 181-183) masih relevan, kenyataannya penggolongan petani yang dilakukan harus mendapatkan penyesuaian. Secara umum, penggolongan tersebut masih berlaku, namun telah mengalami pergesaran berdasarkan luasan lahan yang dimiliki, dan juga karakteristik masing-masing golongan. Secara sederhana golongan rumah tangga berdasarkan kepemilikan lahan disajikan pada tabel 2.

## Tabel 2 Golongan rumah tangga berdasarkan kepemilikan lahan
No Golongan Penduduk Jumlah RT Luas Lahan RT (%) Ha (%) 1 Petani gurem (< 0,25 Ha) 571 64,74 60,67 25,27 2 Petani kecil (0,25-0,5 Ha) 197 22,34 67,82 28,24 3 Petani sedang (0,5-1,0 Ha) 77 8,73 50,76 21,14 4 Petani Kaya (1,0-2,0 Ha) 31 3,51 42,88 17,86 5 Tuan Tanah (> 2,0 Ha) 6 0,68 18,00 7,50 Jumlah 882 100 240,13 100

## Sumber : Hasil wawancara peneliti
Hal ini berdampak pada aktivitas penduduk untuk mencari saluran-saluran lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sekaligus mempersulit untuk memisahkan golongan rumah tangga yang sama sekali tidak memiliki tanah pertanian/sawah dengan petani gurem. Namun, bagaimanapun keduanya adalah golongan dari rumah tangga yang sepenuhnya menggantungkan hidup dari kerja-kerja pada tanah milik orang lain, sebagai buruh tani, petani penggarap, atau kerja-kerja pada bidang lain diluar sektor pertanian.

## 2.  Hubungan Penguasaan Tanah
Terdapat dua fakta berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, pertama sebagian besar penduduk masih menggantungkan
hidup disektor pertanian. Kedua, tidak semua penduduk memiliki lahan pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga, sebagian besar penduduk di Desa Kedungprimpen berusaha untuk mendapatkan akses terhadap lahan pertanian melalui mekanisme hubungan-hubungan penguasaan lahan pertanian yang dimungkinkan untuk dilakukan dengan sumberdaya yang tersedia. Beberapa hubungan penguasaan lahan yang dapat diakses, antara lain yaitu dengan sistem bagi-hasil ( maro ), sistem sewa, dan sistem gadai.

## 2.1.  Sistem Bagi Hasil
Praktik bagi-hasil, atau yang lebih dikenal dengan istilah maro di Desa Kedungprimpen cukup banyak ditemui. Secara umum, terdapat tiga golongan yang paling banyak menggunakan sistem bagi-hasil dalam pengelolaan lahan pertaniannya. Pertama adalah aparat desa. Kedua adalah petani yang usianya sudah lanjut sedangkan anak-anaknya telah bekerja di kota, dan yang ketiga adalah mereka yang memiliki lahan pertanian, namun pekerjaan utamanya adalah diluar pertanian.
Meskipun sistem bagi-hasil banyak dijumpai di Desa Kedungprimpen, kenyataannya praktik ini tidak dapat dengan mudah diakses oleh semua orang. Faktor kedekatan dan kepercayaan menjadi kunci utama untuk dapat membuka peluang menjadi petani penggarap. Biasanya pemilik lahan akan memberikan lahan garapan pada mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan, itu pun dengan catatan bahwa kerabat tersebut dapat dipercaya dengan baik. Selain kerabat, seorang buruh tani yang sebelumnya sering dipekerjakan oleh pemilik lahan juga berpeluang untuk mendapatkan tawaran sebagai petani penggarap.
Bentuk yang paling sering dipakai dalam sistem bagi-hasil adalah maro atau bagi loro
(bagi dua), yakni hasil panen dibagi dua secara rata, 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik lahan. Penggarap menanggung semua biaya produksi, praktis termasuk semua pengolahan tanah, pembibitan, pemeliharaan, pemupukan, sampai dengan pemanenan. Ditambah lagi, hubungan bagi- hasil bukan hanya terbatas pada pengelolaan lahan pertanian, namun lebih jauh dari itu. Terdapat hubungan semacam patron-client yang unsur-unsurnya tidak tertulis namun berjalan sebagaimana seharusnya. Atas dasar tersebut, kebanyakan aparat desa lebih banyak melakukan praktik bagi-hasil untuk tanah bengkoknya. Hubungan ini dianggap penting untuk menjaga pengaruh diantara warga desa lainnya, terutama untuk aparat desa yang dipilih langsung oleh warga desa.
Periode waktu bagi-hasil kebanyakan tidak dijelaskan diawal kesepakatan, hal ini membuat praktik bagi-hasil sangat cair. Kondisi ini juga memungkinkan bagi pemilik lahan untuk setiap saat menarik lahannya dari petani yang menggarap lahan tersebut. Praktis, hubungan bagi-hasil lebih menguntungkan pemilik tanah dan menempatkan petani penggarap tidak berdaya atas hal tersebut. Meskipun demikian, bagi orang yang diberikan garapan sawah, menganggap garapan tersebut adalah berkah, karena garapan memberikan harapan, atau sebagai bentuk tabungan.

## 2.2. Sistem Sewa
Penyewaan lahan, secara umum paling banyak dilakukan pada tanah kas desa yang disewa melalui mekanisme lelang. Meskipun diluar lelang praktik penyewaan lahan juga banyak dijumpai. Penyewaan lahan diluar mekanisme lelang biasanya selalu didasari oleh kebutuhan uang tunai dari pemilik lahan. Periode waktu sewa juga bervariasi, tergantung kesepakatan antara pemilik lahan dengan penyewa, sedangkan untuk pembayaran sewa
dilakukan diawal transaksi secara tunai.
Secara mendasar terdapat dua jenis sistem sewa yang berlangsung di Desa Kedungprimpen, yakni sewa habis yang merujuk pada pembayaran uang sewa atas lahan pertanian untuk periode waktu tertentu sesuai kesepakatan, dan sewa balik yang sesuai dengan namanya bahwa diakhir periode sewa, pemilik lahan harus mengembalikan sejumlah uang sesuai dengan harga awal yang dikeluarkan untuk menyewa lahannya. Sewa balik, secara prinsip lebih serupa dengan gadai, sehingga akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya terkait gadai.
Sama halnya dengan sistem bagi-hasil, meskipun praktik penyewaan lahan banyak di jumpai di Desa Kedungprimpen. Kenyataannya tidak semua orang memiliki akses untuk melakukan penyewaan lahan. Berdasarkan temuan lapang, ada kecenderungan pemilik lahan saat membutuhkan uang tunai secara mendesak akan menawarkan lahannya pada orang yang sebelumnya melakukan praktik bagi-hasil atas lahan tersebut. Hal ini dengan pertimbangan bahwa untuk menjaga hubungan baik dengan petani yang menggarap lahannya. Kemudian jika ternyata petani penggarap tersebut tidak sanggup untuk menyewa lahan, maka petani penggarap itu lah yang biasanya dimintai tolong untuk membantu mencarikan penyewa lain.
Berbeda dengan petani pemilik lahan cukup luas yang menyewakan lahan karena kebutuhan uang tunai untuk akumulasi di tempat lain. Petani dengan lahan sempit memiliki kecendrungan menyewakan lahannya karena desakan kebutuhan uang tunai untuk melunasi hutang atau biaya berobat. Penyewa lahan terutama adalah tetangga mereka yang juga merupakan petani dengan lahan sempit. Hal ini dimungkinkan karena luasan lahan yang disewakan cukup sempit, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengaksesnya.
Sedangkan untuk petani dengan lahan cukup luas enggan untuk menyewanya karena terlalu sempit.

## 2.3. Sistem Gadai
Seperti telah disinggung di atas, sistem gadai pada dasarnya mirip dengan sistem sewa. Hal yang membuatnya benar-benar berbeda adalah kewajiban untuk mengembalikan uang gadai atas lahan pertaniannya. Pada dasarnya, sistem gadai sama dengan peminjaman uang kepada orang lain dengan lahan pertanian sebagai jaminannya.
Tidak ada harga baku dalam sistem gadai, penetapan harga biasanya berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun demikian, penggadai biasanya memberikan kebebasan kepada pemilik lahan untuk menentukan harga yang dikehendaki. Hal ini dikarenakan semakin besar uang gadai maka dimungkinkan akan semakin berat bagi pemilik lahan untuk menebus lahannya. Meskipun diawal perjanjian ada kesepakatan tentang durasi pengembalian uang gadai, namun jika sampai batas tempo tidak dapat mengembalikan uang gadai maka lahan tersebut akan terus berada pada penggadai, kondisi ini jelas menguntungkan penggadai.
Beberapa kasus menunjukan bahwa sistem gadai akan berujung pada lepasnya lahan kepada penggadai. Karena dalam durasi waktu yang lama tidak mampu untuk ditebus, maka pemilik lahan akan menjualnya kepada pemegang gadai dengan tentu saja dipotong dengan uang gadai diawal. Alternatif lain yang mungkin dilakukan pemilik lahan adalah merubah kesepakatan awal, menjadi sistem sewa, yang tentu saja akan ada penambahan periode waktu sewa sampai bertahun-tahun. Ada bahkan yang mencapai 8 tahun. Meskipun sistem gadai adalah alternatif yang sangat
dimungkinkan untuk mendapatkan uang tunai, namun hal ini jelas tidak menguntungkan untuk pemilik lahan terutama mereka yang memiliki lahan sempit. Terlebih jika lahan yang digadaikan adalah satu-satunya sumber mata pencahariannya.

## 3.  Sistem Perburuhan di Sektor Pertanian
Sistem perburuhan di pedesaan, atau secara khusus disektor pertanian telah menjadi hal yang umum di Desa Kedungprimpen. Kegiatan sebagai buruh tani tidak saja dilakukan oleh rumah tangga yang tidak memiliki tanah, melainkan dilakukan juga oleh rumah tangga yang memiliki dan menggarap sawah. Pada sektor sumber nafkah off farm , rumah tangga yang menempatkannya sebagai sumber nafkah paling penting umumnya adalah rumah tangga yang tidak memiliki lahan atau hanya memiliki lahan sangat sempit yang hasil panennya hanya mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga menggantungkan hidup sebagai buruh tani.
Rumah tangga yang demikian juga menjadikan aktivitas buruh tani sebagai sumber penghasilan paling rutin, dan paling besar. Hal ini dikarenakan rumah tangga ini melakukan semua aktivitas sebagai buruh tani dimana anggota rumah tangga ikut terlibat didalamnya, kondisi ini terjadi di desa-desa tetangga, bahkan keluar kota.
Proses produksi pertanian tidak akan berjalan tanpa campur tangan tenaga buruh tani. Sistem perburuhan yang berlaku di Desa Kedungprimpen adalah buruh harian lepas. Artinya setiap buruh tani tidak terikat untuk jangka waktu tertentu dengan pemilik tanah. Mereka hanya bekerja untuk pekerjaan tertentu sesuai permintaan pemilik tanah.
Kerja buruh tani secara waktu dibedakan menjadi dua, setengah hari ( sekesok ) dan
harian ( sedino ). Jam kerja biasa dimulai pukul 06.00 sampai pukul 10.30 untuk pekerjaan setengah hari (sekesok). Sedangkan untuk pekerjaan harian adalah jam kerja setengah hari (sekesok) dilanjutkan setelah sholat dzuhur, yakni mulai pukul 13.00 sampai pukul 16.00. Upah  yang  berlaku  di  Desa  Kedungprimpen adalah 35.000/setengah hari dengan tambahan sarapan, kopi dan sebungkus rokok, sedangkan untuk kerja harian adalah 70.000/hari dengan tambahan sarapan, makan siang, cemilan siang, sebungkus rokok, makan sore dan tentu saja kopi disetiap waktu tersebut.
Upah  ini  adalah  harga  pasaran  yang berlaku secara umum untuk setiap jenis kerja dalam produksi pertanian secara harian di Desa Kedungprimpen. Sedangkan untuk tambahan makanan, tergantung pada rumah tangga yang menyewa tenaga kerjanya, tidak ada standar baku untuk hal tersebut, kecuali pada tambahan rokok (7.000 – 10.000/bungkusnya). Pada dasarnya tidak ada perbedaan upah antara buruh laki-laki maupun perempuan jika dalam satuan waktu kerja yang sama. Namun, secara khusus untuk buruh perempuan waktu kerja yang berlaku di Desa Kedungprimpen adalah hanya dengan sistem setengah hari ( sekesuk ). Hal ini telah berlangsung sebagai sebuah sistem tersendiri yang dianut oleh penduduk di Desa Kedungprimpen.
Selain pada perbedaan waktu kerja antara buruh laki-laki dan perempuan, didapatkan juga bahwa adanya perbedaan akses antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan dalam mengakses kerja-kerja pertanian. Perbedaan ini berkaitan dengan jenis pekerjaan tertentu yang terbatas hanya untuk tenaga kerja laki-laki. Secara lengkap pembagian kerja dan jenis-jenis pekerjaan antara buruh tani laki-laki dan perempuan didalam proses produksi padi disajikan dalam tabel 3.
Tabel 3 Pembagian kerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan
No Jenis Pekerjaan Laki- Laki Perempuan 1 Perbaikan pematang sawah √ 2 Menebar benih √ 3 Mencabut bibit √ 4 Menanam bibit √ 5 Pemupukan √ 6 Penyiangan gulma manual √ 7 Penyiangan gulma landak √ √ 8 Penyemprotan pestisida √ 9 Pemanenan √
Sumber : Hasil wawancara peneliti
Meskipun pada dasarnya buruh tani bebas untuk bekerja dengan siapa saja, namun kecendrungannya mereka memiliki hubungan semi-permanen dengan pemilik tanah. Mereka umumnya memiliki satu atau dua buruh tani langganan yang biasa membantu mengerjakan setiap tahap produksi di sawahnya. Dan jika dibutuhkan lebih banyak buruh tani untuk pekerjaan di sawah, maka pemilik tanah tinggal meminta bantuan dari buruh tani kepercayaan tadi untuk mengkoordinasi buruh tani lain yang akan ikut serta dalam pekerjaan tersebut.
Kemudian, untuk kerja-kerja tertentu dimana buruh langganan tersebut tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang diminta, atau diperlukan tenaga kerja tambahan, maka pemilik lahan biasanya akan meminta bantuan dari buruh tani langganan untuk mencari teman kerja. Biasanya mereka berperan sebagai koordinator bagi buruh tani lain yang diajaknya bekerja. Saat mengajak buruh lain pun dia tidak asal, karena dia merasa bertanggung jawab dan biasanya dia sudah memiliki rombongan kerja tetap. Hal demikian tidak terjadi untuk
rekan kerja dalam rombongan yang memiliki hubungan semi-permanen dengan pemilik tanah.

## C.  Diversifikasi Nafkah: Dinamika

## Ekonomi Desa
Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar bagi Indonesia yang bersifat multidimensional. Rumah tangga pedesaan dimana ketergantungan pada sektor pertanian masih tinggi, kemiskinan dicirikan dengan kurangnya luas lahan pertanian yang dimiliki dan tidak menentunya pendapatan setiap waktu. Angka-angka yang disajikan pada bagian-bagian sebelumnya tentang luasan lahan rumah tangga, biaya produksi pertanian, upah buruh, sampai pada besar rumah tangga berusaha untuk memberikan gambaran tentang himpitan ekonomi yang sedang terjadi. Sebuah rumah tangga yang terdiri dari empat sampai enam orang umumnya harus hidup dari hasil pertanian dengan luas lahan dibawah 0,25 Ha. Artinya, kemiskinan yang terjadi di Desa Kedungprimpen secara umum dirasakan oleh rumah tangga petani dengan kepemilikan lahan dibawah 0,25 Ha atau sekitar 64,74% dari jumlah rumah tangga di Desa Kedungprimpen. Kemiskinan ini terjadi salah satunya adalah karena kecilnya sumber penghidupan utama yang dimiliki rumah tangga, yaitu lahan pertanian.
Fakta ini, selanjutnya mempengaruhi motif rumah tangga dalam menghadapi krisis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menghadapi krisis rumah tangga didorong untuk melakukan serangkaian aktivitas nafkah  dengan  tujuan  untuk  memenuhi kebutuhan pokok harian. Dharmawan (2007, 179) menyebutkan strategi penghidupan dan nafkah  pedesaan  dibangun  selalu  menunjuk ke sektor pertanian (dalam arti luas). Dalam posisi  sistem  nafkah  yang  demikian,  basis
nafkah  rumahtangga  petani  adalah  segala aktivitas ekonomi pertanian dan ekonomi non- pertanian. Karakteristik sistem penghidupan dan  nafkah  yang  dicirikan  oleh  bekerjanya dua sektor ekonomi, juga sangat ditentukan oleh sistem sosial-budaya setempat. Pada Desa Kedungprimpen, dimana pertanian padi masih merupakan sumber pendapatan paling penting, ketidakpastian pendapatan menjadi multak terjadi. Hasil pendapatan dari menanam padi adalah kategori sumber pendapatan paling utama, sedangkan pendapatan atau upah dari hasil kerja-kerja pada sektor pertanian adalah sumber pendapatan utama lain, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tanah, sedangkan kesempatan kerja diluar pertanian yang terbuka di Desa Kedungprimpen masih relatif kecil. Kondisi ini pada akhirnya menuntut penduduk desa untuk mengembangkan diversifikasi  nafkah,  yang  oleh  Ellis  (1998,  4) didefinisikan sebagai proses dimana  keluarga pedesaan membangun beragam portofolio kegiatan dan kemampuan dukungan sosial dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup dan untuk meningkatkan standar hidup mereka.
Pemilihan  bentuk  diversifikasi  nafkah terutama didasari alasan rasional terkait dengan jenis sumberdaya yang dapat dioptimalkan. Dengan merujuk pada Scoones (1998, 7-8) yang menyebutkan lima kategori modal  utama  sebagai  basis  nafkah  yaitu: (1) modal alam mengacu pada sumber daya alam (tanah, air, pohon) yang menghasilkan produk yang digunakan oleh populasi manusia untuk kelangsungan hidup mereka; (2) modal fisik mengacu pada aset dibawa untuk mengeksistensikan proses produksi ekonomi; (3) modal manusia mengacu pada tingkat pendidikan dan status kesehatan individu dan populasi;  (4)  modal  finansial  mengacu  pada stok uang tunai yang dapat diakses untuk membeli barang; (5) modal sosial mengacu
pada jaringan sosial dan asosiasi di mana orang berpartisipasi, dan mereka dapat memperoleh dukungan yang memberikan kontribusi untuk nafkah mereka.
Pada konteks penduduk di Desa Kedungprimpen, pemilihan penggunaan modal alam (tanah) dilakukan pada pola penguasaan tanah pertanian/sawah baik berupa tanah milik maupun bukan tanah milik. Tanah bukan milik adalah berupa tanah yang diusahan secara bagi hasil, sewa, atau gadai. Selanjutnya pemanfaatan tanah pertanian ini sangat bergantung pada luasan  lahan  yang  tersedia  dan  modal  fisik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengekstensikan proses produksi pertanian. Modal fisik ini meliputi infrastruktur di Desa Kedungprimpen yang dimanfaatkan untuk menunjang  kelangsungan  aktivitas  nafkah. Infrastruktur ini meliputi sistem irigasi yang digunakan petani, infrastruktur lainnya yang ada di desa adalah akses jalan desa. Serta alat-alat lain yang dapat membantu dalam pengolahan sawah seperti cangkul, sabit, kendaraan, dan traktor. Kendaraan bermotor berupa motor mayoritas dimiliki penduduk di Desa Kedungprimpen dan digunakan rumahtangga untuk membantu kelangsungan aktivitas  nafkah  sebagai  sarana  transportasi. Sedangkan untuk traktor, penduduk di Desa Kedungprimpen menggunakannya dengan sistem borongan.
Pada rumahtangga petani lapisan bawah dengan penguasaan lahan sempit atau bahkan tanpa kepemilikan lahan, modal manusia merupakan aset utama yang memungkinkan untuk disalurkan guna memperoleh pendapatan. Modal ini terdiri atas usia, pendidikan, alokasi tenaga kerja dalam rumahtangga, dan keterampilan yang dimiliki. Pada akhirnya modal manusia akan menentukan pilihan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan anggota rumahtangga.
Sementara itu, kecenderungan untuk mengalokasikan modal pada bidang-bidang usaha lain di luar tanah atau pertanian masih sangat lemah. Hal ini memiliki arti bahwa rumah tangga pedesaan belum memiliki minat yang kuat untuk melakukan rasionalisasi dalam pengelolaan modal finansial yang dimiliki.
Sedangkan, pemanfaatan modal sosial ditemui cenderung semakin melemah, meskipun ditemukan kasus dimana sistem bagi hasil, ataupun juga sistem perburuhan terjadi antara para kerabat atau tetangga dekat dengan alasan tolong menolong, namun bukan merupakan bentuk hubungan mayoritas yang terjadi di Desa Kedungprimpen. Hal ini sekaligus membantah tesis Geertz (2016) tentang kemiskinan berbagi, karena pada hakekatnya hubungan yang berlangsung adalah hubungan perburuhan murni.

## C.1. Sumbangan Sektor Pertanian
Pada dasarnya tidak ada perbedaan upah antara buruh laki-laki maupun perempuan jika dalam satuan waktu kerja yang sama. Namun, untuk buruh perempuan pada umumnya yang berlaku di Desa Kedungprimpen adalah hanya dengan sistem setengah hari ( sekesuk ). Hal ini telah berlangsung sebagai sebuah sistem tersendiri yang dianut oleh penduduk di Desa Kedungprimpen. Selain pada perbedaan waktu kerja antara buruh laki-laki dan perempuan, didapatkan juga bahwa adanya perbedaan akses antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan dalam mengakses kerja-kerja pertanian. Perbedaan ini berkaitan dengan jenis pekerjaan tertentu yang terbatas hanya untuk tenaga kerja laki-laki. Selain itu, keterbatasan waktu kerja pada setiap tahapan di atas juga mempengaruhi  diversifikasi  nafkah  rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya atau menambah pendapatannya. Hal ini semakin terlihat ketika dimasukan pada siklus pola tanam dalam satu tahun.
Siklus pola tanam tersebut menunjukan setidaknya terdapat periode dimana ketersediaan lapangan kerja sektor pertanian di Desa Kedungprimpen bisa dipastikan sedang kosong. Periode ini terjadi antara bulan februari sampai bulan mei setiap tahunnya. Sedangkan periode dimana lapangan kerja sektor pertanian cukup tersedia adalah antara bulan Mei, September, Oktober, dan Januari.
Berdasarkan tahapan dan siklus tanam di Desa Kedungprimpen selama satu tahun dapat diperkirakan pendapatan dari masing-masing kategori masyarakat dengan perhitungan proporsional pada setiap tahap kerja yang dilakukan, dan juga pada hasil dari luasan lahan pertanian yang diusahakan. Bagi rumah tangga petani pemilik lahan yang lebih dari satu petak, rata-rata akan lebih memilih membawa pulang sebagian hasil panen tersebut, dan menjualnya sebagian dengan cara tebasan. Membawa pulang hasil panen adalah bagian dari strategi untuk mengamankan persediaan pangan sampai panen berikutnya datang.
Seperti yang telah diuraikan di atas, kerja-kerja diluar penggarapan sawah milik atau bagi hasil ( maro ), kerja dengan sistem borongan pada umumnya lebih dianggap memberikan  sumbangan  nafkah  yang  lebih besar jika dibanding dengan kerja berupah harian. Hal ini disebabkan karena mereka dapat mematok sendiri jumlah waktu kerja dan target yang ingin dicapai. Diantara kerja- kerja borongan tersebut, membajak sawah dengan menggunakan traktor pada dasarnya memberikan jumlah penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kerja-kerja lain dibidang pertanian, akan tetapi pekerjaan ini selain memerlukan modal untuk membeli traktor juga memiliki keterbatasan dalam mengakses wilayah kerja traktor. Kerja sebagai operator traktor dalam setahun menyumbang pendapatan sekitar Rp. 2.800.000 sampai dengan Rp. 4.000.000. Sementara untuk
pemilik traktor yang ikut terlibat sebagai operator traktor mendapat sumbangan nafkah  sebesar  Rp.  5.037.000  sampai  Rp. 6.820.000. Penambahan traktor yang paling memungkinkan adalah hanya untuk sawah milik sendiri, sehingga kerja membajak sawah dengan menggunakan traktor dapat dikatakan sudah jenuh.
Sementara berdasarkan hasil kerja per tahunnya yang paling mungkin untuk dimasuki adalah kerja pemanenan padi ( ngedos ) untuk laki-laki dan menanam bibit ( tandur ) untuk perempuan. Kerja pemanenan padi ( ngedos ) yang saat ini umumnya menggunakan mesin grantek. Kerja pemanenan padi ( ngedos ) dengan menggunakan mesin grantek secara umum  dapat  menyumbang  nafkah  sekitar Rp. 138.000 per harinya pada musim panen. Setidaknya dalam satu musim panen di Desa Kedungprimpen satu rombongan ngedos dapat melakukan kerja aktif selama 15 hari. Artinya, dalam satu musim panen setiap orang dapat membawa pulang sekitar Rp. 2.070.000. Saat musim panen di Desa Kedungprimpen telah selesai, umumnya mereka melakukan aktivitas kerja pemanenan ( ngedos ) di tempat lain, antara tuban dan lamongan. Akumulasi dari keseluruhan, dalam satu tahun setiap orang dapat memiliki waktu aktif kerja sebagai pemanen padi ( ngedos ) adalah sekitar 40 hari. Sehingga dapat menyumbang sekitar Rp. 5.520.000 untuk satu tahun.
Selanjutnya, bagi perempuan pekerjaan menanam padi ( tandur ) adalah pekerjaan yang  menyumbang  nafkah  paling  besar, khususnya jika dilakukan secara borongan. Buruh tandur dengan sistem borongan bisa membawa pulang uang setiap harinya hingga Rp. 90.000, atau tiga kali lipat lebih besar dari sistem biasa. Waktu kerja yang bisa dilakukan oleh satu rombongan dalam satu musim di Desa Kedungprimpen adalah antara 7 sampai 10 hari. Setelahnya rombongan tandur ini
biasanya akan melakukan aktivitas tandur di desa-desa tetangga, atau di kota sekitar (Tuban dan Lamongan). Secara keseluruhan, dalam rentang satu tahun buruh tandur dapat aktif bekerja sekitar 28 sampai 40 hari. Total upah yang didapat dalam satu tahun untuk buruh tandur adalah antara Rp. 2.240.000 sampai Rp. 3.200.000.  Secara  umum,  diversifikasi  nafkah yang dilakukan rumah tangga tergantung pada kesempatan yang tersedia.

## C.2. Sumbangan Sektor Nonpertanian
Keterbatasan sumberdaya pada pemilikan dan penguasaan sawah dan juga kesempatan kerja sebagai buruh tani semakin kecil. Kemajuan teknologi menjadikan pengelolaan sawah dilakukan dengan semakin intensif dan komersial. Penggunaan tenaga kerja ditekan semaksimal mungkin dengan tujuan menghemat biaya produksi. Pada akhirnya diversifikasi  nafkah  mencoba  dilakukan dengan mengandalkan sektor diluar pertanian.
Pada tahap ini, bidang kerajinan pelepah pisang menjadi alternatif untuk mendapatkan tambahan  nafkah,  terlebih  kerajinan  pelepah pisang menghasilkan uang tunai secara cepat. Meskipun hasil yang didapatkan tidak terlalu besar, namun setidaknya hasil dari kerajinan pelepah pisang dapat digunakan untuk sedikit menutup kebutuhan berbelanja harian. Kerajinan pelepah pisang rata-rata menyumbang sekitar Rp. 10.500 – 12.600 uang tunai setiap harinya jika dilakukan secara rutin.
Sementara itu, peternakan menjadi cadangan terakhir sebagai penyumbang nafkah penduduk Desa Kedungprimpen. Setidaknya pemilikan ayam oleh mayoritas rumah tangga dapat digunakan sebagai subsisten kebutuhan harian, dan pemilikan sapi sebagai penutup krisis yang datang secara tiba-tiba (sakit, anak sekolah, modal menggarap sawah). Disisi lain, kerja-kerja nonpertanian perlahan mulai beralih bukan hanya sebagai tambahan
pendapatan namun sudah menjadi sumber nafkah utama. Pertukangan adalah jenis kerja nonpertanian yang meningkat statusnya, dan tidak dapat digolongkan lagi kedalam sebagai sebuah sampingan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Desa Kedungprimpen masih menunjukan karakteristiknya sebagai desa agraris dengan sebagian besar rumah tangganya masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Perkembangan sektor pertanian ditandai dengan komersialisasi pertanian begitu massif yang sekaligus semakin memperlihatkan bahwa diferensiasi sosial di pedesaan sedang terus berjalan. Diferensiasi sosial adalah sebagai akibat dari pemusatan pemilikan tanah pada golongan kaya dan tuan tanah dari masyarakat Desa Kedungprimpen.
Hasil penelitian menunjukkan, pertama, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang penting sebagaimana modal dan tenaga kerja. Tanah di Desa Kedungprimpen masih terkait erat dengan sumber  nafkah  penduduknya.  Tingginya tingkat ketergantungan penduduk pada tanah pertanian juga terkait erat dengan pandangan masyarakat setempat yang melatarbelakangi diferensiasi sosial tentang orang kaya, cukup, dan miskin. Pembedaan antara lapisan atas dan bawah semakin nyata dalam hal pemilikan tanah pertanian dan sistem perburuhan yang berlaku.
Meskipun terdapat kasus yang menunjukan hubungan kekerabatan dalam hal sistem bagi hasil dan perburuhan sebagai bentuk tolong menolong seperti yang dijelaskan dalam involusi pertanian yang dipopulerkan oleh Geertz (2016), faktanya perhitungan ekonomi adalah yang benar-benar sedang terjadi. Pemilikan tanah merupakan bentuk utama dari pelapisan sosial yang terjadi.
Kedua, fakta ini, selanjutnya mendorong rumah tangga dalam menghadapi krisis untuk melakukan  serangkaian  aktivitas  nafkah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.  Pemilihan  bentuk  diversifikasi nafkah  terutama  didasari  alasan  rasional terkait dengan jenis sumberdaya yang dapat dioptimalkan.  Secara  umum,  diversifikasi nafkah  di  Desa  Kedungprimpen  dilakukan pada sektor pertanian dan sektor nonpertanian. Sektor pertanian mencakup pengusahaan lahan milik, bagi hasil, sewa, gadai, dan sistem perburuhan. Pengusahaan tanah milik adalah  bentuk  utama  dari  sistem  nafkah yang dilakukan di Desa Kedungprimpen. Sedangkan sektor nonpertanian meliputi perdagangan, kerajinan, peternakan, dan pertukangan. Kesempatan kerja diluar sektor pertanian yang tersedia bagi penduduk di Desa Kedungprimpen secara umum masih sangat terbatas. Perpindahan penduduk keluar desa untuk mencari kerja mayoritas masih belum banyak terjadi. Perpindahan biasa dilakukan secara sirkuler, dengan bidang kerja yang ditekuni masih pada sektor pertanian.
Selain  itu,  pemanfaatan  modal  finansial dalam bentuk usaha diluar pertanian masih kurang diminati rumah tangga pada lapisan atas pedesaan. Pada kondisi yang demikian, rumahtangga petani lapisan bawah dengan penguasaan lahan sempit atau bahkan tanpa kepemilikan lahan, modal manusia merupakan aset utama yang memungkinkan untuk disalurkan guna memperoleh pendapatan. Pada akhirnya modal manusia akan menentukan pilihan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan anggota rumahtangga. Selanjutnya, kerja-kerja dengan sistem borongan pada umumnya lebih dianggap  memberikan  sumbangan  nafkah yang lebih besar jika dibanding dengan kerja berupah harian. Hal ini disebabkan karena mereka dapat mematok sendiri jumlah waktu kerja dan target yang ingin dicapai.
Faktanya jenis pekerjaan yang dapat dilakukan rumah tangga terbatas, hal ini cukup mendasar mengingat bahwa kerja- kerja pertanian tidak selalu tersedia sepanjang tahun, ditambah kesempatan kerja diluar pertanian umumnya masih sangat terbatas, migrasi di Desa Kedungprimpen hampir tidak terjadi secara signifikan. Migrasi hanya terjadi secara sirkuler, itupun masih sangat terikat pada sektor pertanian.

## Daftar Pustaka
Adi, I. R 2013, Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, 1 ed, Jakarta, Rajawali Press.
Bernstein, H 2015, Dinamika kelas dalam perubah- an agraria, Yogyakarta, INSIST Press.
Breman, J 1986, Penguasaan tanah dan tenaga kerja jawa di masa kolonial, Jakarta, LP3ES.
Creswell, J. W 2014, Penelitian kualitatif dan desain riset. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Creswell, J. W 2016, Research Design pendekatan metode kualitatif, Kuantitatif, dan campur- an, 4th ed, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Dharmawan, A. H 2007, “Sistem penghidupan dan  nafkah  pedesaan:  Pandangan sosiologi  nafkah  (livelihood  sociology) mazhab barat dan mazhab Bogor.” Jurnal sodality, volume 01:02, pp. 169-192.
Geertz, C 2016, Involusi pertanian proses perubahan ekologi di Indonesia, Depok, Komunitas Bambu.
Husken, F 1998, Masyarakat desa dalam perubahan zaman : Sejarah diferensiasi sosial di Jawa 1830-1980, Jakarta, PT. Grasindo.
Scoones, I 1998, Sustainable rural livelihoods:
a framework for analysis, IDS working paper.
Svalastoga, K 1989, Diferensiasi sosial, Jakarta, PT. Bina Aksara.