## REFORMASI SOSIAL BUDAYA DALAM UPAYA PEMANTAPAN SUMBER DAYA APARATUR

## IAN  MARYANA
Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kadipaten Kabupaten Majalengka
ABSTRAK
Sistem  sosial  budaya  Indonesia  merupakan nilai,  tata  sosial dan  tata  perilaku manusia Indonesia yang  mampu  mewujudkan  pandangan  hidup  dan  falsafah  Negara  Pancasila  di  segala  sudut kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Reformasi  sosial-budaya  memiliki  pengaruh  terhadap Pemerintahan yang ada di Indonesia. Di mana Reformasi sosial-budaya terhadap aparatur negara bertujuan  untuk  mewujudkan  sinergitas  antara  pemerintah,  dan  masyarakat  melalui  upaya  yang berkelanjutan.  Dan  upaya  untuk  menciptakan  tata  kepemerintahan  yang  baik  itu  memerlukan upaya  bertahap  dengan  kurun  waktu  yang  jelas  sesuai  dengan  kondisi,  perkembangan  ekonomi, sosial  dan  politik  masyarakat  yang  secara  konsisten  harus  tetap  mengacu  pada  prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbuakaan, akuntabilitas dan profesionalitas.
Kata Kunci : Reformasi, Sosial Budaya, Sumber Daya Aparatur

## I. PENDAHULUAN
Dalam  konteks  reformasi  sosial  budaya terhadap  SDM,  aparatur  negara  menjadi  penting. Reformasi sosial budaya sangat berkaitan dengan semakin  menipisnya  nilai-nilai  etika  dan  moral budaya  yang  mengakibatkan  terjadinya  perilaku dan  praktik  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai mulia  yang  seharusnya  dijunjung  tinggi    dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi  sebagai  aparatur negara. Tantangan dalam menghadapi lingkungan global  menuntut  setiap  SDM  aparatur  negara untuk merubah cara pandang sebagai abdi negara agar lebih mampu mengakomodasikan perubahan secara  demoktatis  dan  konstitusional,  namun dengan  tetap  menjaga  stabilitas  dan  integrasi nasional.
Dalam  kehidupan  bernegara, sosial budaya  sebagai  bagian  dalam  lingkungan  sosial pemerintahan  yang  paling  besar  memberikan impact bagi  kehidupan  pemerintahan.  Kondisi budaya  suatu  negara  kemudian  akan  sangat nampak  dari  corak  pemerintahannya,  dengan sosial  budaya  yang  multikulural  akibat  dari kondisi  geografis  yang  terpisah-pisah  berbentuk kepulauan  sangat  berpengaruh  pada  bentuk negaranya,  yakni  negara  kesatuan.  Kemudian dengan masyarakat yang plural mengenai agama, suku, adat istiadat, semuanya sangat berpengaruh pada  iklim  pemerintahannya  yang  menjunjung tinggi sikap toleransi yang kemudian memunculkan  semboyan  “Bhinneka  Tunggal Ika”.
Lebih  jauh  lagi  pengaruh  kemajemukan budaya  tersebut  dalam  kehidupan  pemerintahan kita, yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan  daerah  yang  otonom,  dengan harapan masing-masing daerah dapat
mengembangkan segala potensi yang
dimilikinya. Dengan penerapan asas desentralisasi tersebut, diharapkan seluruh daerah memiliki  daya  saing  tinggi  yang  sifatnya  sehat untuk terus menggali potensinya agar lebih maju, namun  tetap  dalam  kerangka  NKRI.  Menurut Tavip  Agus  Rayanto  (2009:81),    dalam menghadapi  globalisasi  menuntut  setiap  SDM aparatur  negara  untuk  merubah  cara  pandang sebagai  abdi  negara,  untuk  lebih  mampu mengakomodasikan  perubahan  secara  demokrasi dan konstitusional dengan tetap menjaga stabilitas  dan  integrasi  nasional.  Dari  sudut pemerintahan  peranan  aparatur  negara  menjadi penting,  mereka  harus  mampu  bekerja  secara lebih  profesional,  efektif  dan  akuntabel  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  rangka  pelaksanaan  cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD RI  1945,  perlu  dibangun  aparatur  negara  yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat  dan  mampu  menjalankan  peran sebagai  unsur  perekat  persatuan  dan  kesatuan bangsa berdasarkan nila-nilai Pancasila dan UUD 1945.  Sejalan  dengan  ketentuan  pasal  1  butir  5 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  bahwa  pengelolaan aparatur  negara  untuk  mengasikan  pegawai aparatur yang profesional,memiliki nilai dasar,etika  profesi,  bebas  dari  intervensi  politik, bersih dari praktik korupsi, dan nepotisme.
Indonesia  yang  memiliki  beranekaragam budaya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  budaya  yang
telah melekat dalam masyarakat sejak dahulu dan hingga  saat  ini  memiliki  pengaruh  yang  besar terhadap  lingkungan  Pemerintahan,  khususnya dalam  membentuk  budaya  kerja  dari  aparatur negara  dalam  menjalankan  tugas  pemerintahan dan  masyarakat  yang  dipimpinnya.  Manusia terikat  erat  dengan  lingkungan  hidupnya,  begitu pula  dengan  lingkungan  pemerintahan  yang merupakan  bagian  terpenting  dari  sebuah kehidupan  karena  menentukan  kualitas  maupun kuantitas pemerintah itu sendiri dalam menjalankan  pemerintahan.  Budaya  tersebut melekat  dalam  setiap  jiwa  para  aparatur pemerintah  yang  secara  tidak  langsung  akhirnya akan memengaruhi kinerja serta karakter aparatur dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut  Alamsyah  (2009:70-71),  pada tingkat  individu  dari  anggota  masyarakat,  faktor penyebab utama krisis nasional adalah tererosinya  nilai-nilai  etika  dan  moral  budaya sehingga telah memungkinkan terjadinya perilaku  dan  praktik  yang  bertentangan  dengan nilai-nilai  mulia  yang  diajarkan  oleh  adat,  adab, dan  agama  seperti:  kolusi,  korupsi,  dan nepotisme dan perkoncoan yang telah sedemikian merajalela  sehingga  mengakibatkan  antara  lain runtuhnya sistem perekonomian nasional.

## II. KAJIAN TEORITIS

## 2.1. Konsep Reformasi
Menurut  Hidayat  (2007:1)  Reformasi adalah perbaikan atau perubahan bentuk, sedangkan administrasi berkaitan dengan organisasi  dan  manajemen  pemerintahan  yang mencakup  seluruh  domain  kekuasaan  negara, yaitu  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Dengan demikian, reformasi administrasi adalah perbaikan  atau  perubahan  atas  organisasi  dan manajemen  pemerintahan  negara  dari  bentuk yang berlaku sebelumnya.  Montogomery (1960) mendefinisikan  reformasi  administrasi  sebagai suatu  proses  politik  yang  didesain  untuk menyesuaikan  hubungan  antara  birokrasi  dan elemen-elemen  lain  dalam  masyarakat,  atau  di dalam  birokrasi  itu  sendiri,  dengan  kenyataan politik.
Menurut  Alamsyah  (2011:  15),  dewasa ini,  istilah  “reformasi”  sudah  sedemikian merakyat  di  negara  Indonesia  ini,  sehingga  apa sebenarnya  esensi  dari  reformasi  itu  menjadi kabur,  karena  belum  adanya  konvensi  atau kesepakatan  untuk  tentang  apa  yang  sebenarnya yang  dimaksud  dengan  istilah  tersebut.  Lain orang  cenderung  memakai  istilah  reformasi dengan  arti,  maksud,  dan  tujuan  yang  berbeda. Istilah  reformasi  diartikan  sebagai  upaya  secara
sengaja,  terencana,  dan  terprogram  untuk mengubah  “form”  atau  bentuk  dari  sesuatu bentuk yang dianggap lebih baik, atau dikembalikan  kepada  bentuk  asalnya  karena alasan-alasan  tertentu,  misalnya  karena  bentuk yang  ada  dinilai  sudah  menyimpang  dari  bentuk asalnya.  Dengan  demikian,  pada  suatu  sistem kenegaraan,  seperti  sistem  administrasi  publik, perubahan  disebut  sebagai  reformasi  apabila mengandung tiga ciri dasar, yaitu:
a. Bersifat  disengaja,  direncanakan,  dan diprogramkan sesuai dengan kesepakatan bersama.
b. Menyangkut  perubahan  sistematik,  baik mengenai  falsafah,  struktur  fisik,  dan struktur manajemen dari sistem tersebut.
c. Menyangkut  perubahan  manusia,  baik pola  pikir,  pola  sikap,  maupun  pola tindaknya  secara  individu,  kelompok, ataupun secara organisasi.

## 2.2. Konsep  Budaya dan Kebudayaan
Pada hakikatnya, kebudayaan yang hidup dan melekat pada jiwa suatu bangsa, sudah layak dan  sepantasnya  menjadi  sebuah  kebanggaan yang dirasakan dan dimiliki bersama oleh seluruh insan yang bernaung di dalam bangsa itu sendiri. Budaya  hadir  sebagai  sesuatu  yang  harus  dijaga dan  dilestarikan  bersama  serta  sebagai  sesuatu yang  mepersatukan.  Budaya  merupakan  nilai- nilai kehidupan yang tumbuh dan berkembang di suatu  masyarakat.  Kebudayaan  didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai  mahluk  sosial  yang  digunakannya  untuk memahami  dan  menginterpretasikan  lingkungan dan  pengalamannya  serta  menjadi  landasan  bagi tingkah  lakunya.  Dengan  demikian,  kebudayaan merupakan  serangkaian  aturan-aturan,  petunjuk- petunjuk,  rencana-rencana  dan  strategi-strategi yang  terdiri  atas  serangkaian  model-model kognitif  yang  dimiliki  oleh  manusia  dan digunakannya  secara  selektif  dalam  menghadapi lingkungannya  sebagaimana  terwujud  dalam tingkah lakunya.
Pengaruh budaya sangat alami dan otomatis, sehingga  pengaruhnya  terhadap  perilaku  sering diterima begitu saja. Ketika kita ditanya mengapa kita  melakukan  sesuatu,  maka  kita  akan menjawab  secara  spontanitas,  “ya  karena memang  sudah  seharusnya  begitu”.  Jawaban  ini berupa jawaban otomatis yang menunjukkan atas pengaruh  budaya  dalam  perilaku  sehari-hari. Ketika  kita  berhadapan  dengan  masyarakat  yang memiliki  budaya,  nilai  dan  kepercayaan  yang berbeda dengan kita, barulah menyadari bagaimana  budaya  tersebut  telah  membentuk perilaku.  Kemudian  akan  muncul  apresiasi
terhadap  budaya  sendiri  di  saat  berhadapan dengan  budaya  yang  berbeda.  Davis  (1992:46) berpendapat bahwa “orang-orang belajar bergantung  pada  budaya.  Budaya  memberikan stabilitas dan jaminan bagi mereka, karena dapat memahami  hal-hal  yang  sedang  terjadi  dalam masyarakat dan mengetahui cara menggapainya”.
Kemudian kaitan dan pengaruhnya terhadap  pemerintahan  adalah  ternyata  budaya dapat memudahkan aparatur pemerintahan dalam memahami masyarakat yang dipimpinnya. Dengan  memahami  masyarakat  melalui  sudut pandang  kebudayaannya,  maka  dapat  ditemukan cara-cara  atau  strategi-strategi  yang  efektif  dan efisien  dalam  upaya  pengelolaan  masyarakat untuk membangun hubungan baik antara masyarakat  dan  pemerintahan  yang  memiliki tanggung  jawab  tertentu  terhadap  masyarakat yang dipimpinnya.
2.3. Sosial Budaya dalam Lingkungan

## Pemerintahan
Lingkungan  sosial  pemerintahan  terdiri dari  semua  aspek  kehidupan  manusia  sebagai homo  sosial,  sebagai homo  politicon , homo economic dan homo  sapiens di  dalam  kehidupan bernegara.  Semua  aspek  kehidupan  tersebut bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri yang lepas  dari  unsur-unsur  lain.  Perubahan  terhadap unsur  yang  satu  akan  berpengaruh  terhadap unsur-unsur  yang  lain.  Sosial  budaya  sebagai bagian dari unsur lingkungan sosial pemerintahan dapat  dibagi  atas  kebudayaan  yang  sifatnya nonmaterial dan yang sifatnya material.
Kebudayaan  yang  sifatnya  nonmaterial antara  lain  bahasa,  nilai,  norma,  pengetahuan, pengertian-pengertian  dasar  yang  dihayati  oleh masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan kebudayaan  yang  sifatnya  material  atau  fisik ialah  benda  yang  dihasilkan  masyarakat  dalam menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan,  misalnya benda  yang  dihasilkan  masyarakat  dalam menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan,  misalnya jalan  raya,  rumah,  irigasi,  dan  lain-lain. Lingkungan sosial pemerintahan terdiri atas:
a. Ideologi Ideologi  merupakan  salah  satu  hal  yang digolongkan  ke  dalam  lingkungan  sosial pemerintahan.  Ideologi  dalam  suatu Negara  tentu  memberi  pengaruh  yang sangat  besar  terhadap  corak  kehidupan pemerintahan  suatu  Negara.  Sebagai contoh  sistem  pemerintahan  di  Indonesia yang  sangat  mendapat  pengaruh  dari ideologi  Pancasila  yang  dianut  dan diterapkan didalamnya.
Dengan
Pancasila  yang  menjadi  ideologi  yang dianut  dan  berlaku  diseluruh  wilayah Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan yang berlaku pun bertumpu pada  Pancasila  yang  menjadi  dasar Negara. Sejumlah kebijakan dan pelaksanaannya pun tidak boleh bertentangan  dengan  nilai  –  nilai  yang diakui dan dijunjung tinggi didalamnya.
b. Politik
Pemerintahan  dan  politik  adalah  dua  hal yang  sangat  erat  kaitannya,  sehingga pembedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian  pula  dalam  hal  ini,  dapat dipastikan  bahwa  system  politik  yang dianut  oleh  suatu  Negara  tentu  sangat mempengaruh aktivitas lingkungan pemerintahan didalamnya. Kita lihat saja sistem  perpolitikan  di  Indonesia  yang menganut  sistem  kepartaian  dengan multipartai.  Kehadiran  partai  –  partai yang  semakin  menjamur  saat  ini  tentu mengambil  pengaruh  yang  sangat  besar bagi  kehidupan  pemerintahan  yang  ada. Kebijakan  yang  dikeluarkan  kemudian selalu lahir dari pertarungan pertentangan kepentingan  antar  parpol  yang  ada,. Sehingga parpol yang kemudian “menang”  dalam  pertarungan  tersebut dapat  mengambil  pengaruh  yang  paling besar  dalam  pengeluaran  kebijakan  dan mendapat  kesempatan  yang  sebesar  - besarnya untuk
mengakomodasi kepentingan parpol yang
memboncenginya.
c. Sosial Budaya
Sosial  budaya  juga  termasuk  dalam lingkungan  sosial  pemerintahan  yang paling  besar  memberikan impact bagi kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya suatu  Negara  kemudian  akan  sangat tampak  dari  corak  pemerintahannya. Misalnya saja di Indonesia, dengan sosial budaya  yang  multikulural  akibat  dari kondisi  geografis  yang  terpisah-pisah berbentuk  kepulauan  sangat  berpengaruh pada  bentuk  Negaranya,  yakni  Negara kesatuan.  Kemudian  dengan  masyarakat yang  plural  mengenai  agama,  semuanya sangat berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi sikap toleransi yang kemudian memunculkan semboyan “Bhinneka Tunggal  Ika”.  Lebih  jauh  lagi  pengaruh kemajemukan  budaya  tersebut  dalam kehidupan  pemerintahan  kita,  yaitu
dengan  penerapan  system  pemerintahan daerah  yang  otonom,  dengan  harapan masing - masing daerah dapat mengembangkan  segala  potensi  yang dimilikinya.  Dengan  penerapan  asas desentralisasi tersebut, diharapkan seluruh  daerah  memiliki  daya  saing tinggi  yang  sifatnya  sehat  untuk  terus menggali  potensinya  agar  lebih  maju, namun tetap dalam kerangka NKRI. d. Ekonomi Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan,  merupakan  dua  ujung  tali yang  saling  tarik  menarik  antarbagian yang  satu  dengan  bagian  yang  lainnya. Kadangkala  pemfokusan  perhatian  pada kebijakan pemerintah mengenai
peningkatan taraf ekonomi suatu NEGARA menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Padahal hal yang mungkin  tidak  diingat  bahwa  betapapun kemajuan  suatu  Negara  dalam  bidang ekonominya, tentu tidak ada nilainya jika sisi  ekologinya  rusak  akibat  eksploitasi besar – besaran dilakukan.
e. Hankam (Pertahanan dan Keamanan)
Bidang  hankam  merupakan  bidang  yang tidak  bisa  dipungkiri  memiliki  pengaruh yang cukup besar bagi iklim pemerintahan  Indonesia.  Salah  satu syarat  suatu  negara  dapat  dikatakan Negara apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian  tentu  menjadi  perhatian  oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan  keamanan  untuk  menjaga kedaulatan  negaranya.  Apabila  kita  tarik konsep  ideal  tersebut  pada  kondisi Indonesia kekinian, maka dapat kita lihat kesenjangan –  kesenjangan  bidang hankam  Indonesia.  Dengan  kondisi ekologis  yang  terpisah  pulau  antar  pulau oleh perairan, maka seharusnya kebijakan pemerintahan  terkait  hankam  tersebut lebih mendapat perhatian lagi. Sementara pada  saat  ini,  masalah  klaim  mengklaim wilayah  masih  saja  terjadi  sebagai cerminan masih sangat kurangnya perhatian  pemerintah  terkait  masalah tersebut.

## III. PEMBAHASAN
Inti  reformasi  adalah  memelihara  segala yang  sudah  baik  dari  kinerja  bangsa  dan  negara dimasa lampau, mengoreksi segala kekurangannya,sambil  merintis  pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan.
Pelaksanaan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara masa  lalu  memerlukan  identifikasi,  mana  yang masih  perlu  pertahankan  dan  mana  yang  harus diperbaiki.  Pancasila  yang  merupakan  lima aksioma yang disarikan dari kehidupan masyarakat  Indonesia  jelas  akan  mantap  jika diwadahi  dalam  sistem  politik  yang  demokratis, yang dengan sendirinya menghormati kemajemukan  masyarakat  Indonesia.  Pemilihan umum, salah satu sarana demokrasi yang penting, baru  dipandang  bebas  apabila  dilakukan  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Peranan  Pancasila  dalam  era  reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya  Pancasila  menjadi  kerangka  pikir  atau pola  pikir  bangsa  Indonesia,  khususnya  sebagai Dasar  Negara.  Pancasila  sebagai  landasan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Ini  berarti bahwa  setiap  gerak  langkah  bangsa  dan  negara Indonesia haru selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.  Sebagai negara hukum setiap  perbuatan,  baik  dari  warga  masyarakat, maupun  dari  pejabat-pejabat  dan  jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum yang jelas. Jadi hukum yang  dibentuk  tidak  boleh  bertentangan  dengan nilai-nilai Pancasila.
Dalam  kenyataannya,  bangsa  Indonesia telah  salah  mengartikan  makna  dari  sebuah  kata Reformasi,  yang  saat  ini  menimbulkan  gerakan yang  mengatasnamakan  Reformasi,  padahal gerakan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  pengertian dari  Reformasi.  Contohnya,  saat  masyarakat hanya  bisa  menuntut  dan  melakukan  aksi-aksi anarkis yang pada akhirnya terjadilah pengrusakan fasilitas umum, sehingga menimbulkan  korban  yang  tak  bersalah.  Oleh karena  itu  dalam  melakukan  gerakan  reformasi, masyarakat  harus  tahu  dan  paham  akan pengertian  dari  reformasi  itu  sendiri,  agar  proses menjalankan  reformasi  sesuai  dengan  tujuan reformasi tersebut.
Pancasila merupakan dasar filsafat negara  Indonesia,  sebagai  pandangan  hidup bangsa Indonesia, namun ternyata Pancasila tidak diletakkan  pada  kedudukan  dan  fungsinya.  Pada masa Orde  Lama pelaksanaan negara mengalami penyimpangan  dan  bahkan  bertentangan  dengan Pancasila.  Presiden  seumur  hidup  yang  bersifat diktator.  Pada  masa  Orde  Baru,  Pancasila  hanya sebagai  alat  politik  oleh  penguasa.  Setiap  warga yang  tidak  mendukung  kebijakan  penguasa dianggap  bertentangan  dengan  Pancasila.  Oleh karena  itu,  gerakan  reformasi  harus  dimasukkan dalam kerangka Pancasila, sebagai landasan cita- cita  dan  ideologi  negara  Indonesia,  agar  tidak terjadi  anarkisme  yan  menyebabkan  hancurnya
bangsa  dan  negara  Indonesia.  Setiap  sila mempunyai  nilai  dalam  paradigma  reformasi, yaitu:
1. Reformasi  yang  ber-Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Artinya,  gerakan  reformasi berdasarkan  pada  moralitas  ketuhanan dan  harus  mengarah  pada  kehidupan yang  baik  sebagai  manusia  makhluk tuhan.
2. Reformasi yang berperikemanusiaan yang  adil  dan  beradab.  Artinya,  gerakan reformasi  berlandaskan  pada  moral kemanusiaan  sebagai  upaya  penataan kehidupan  yang  penuh  penghargaan  atas harkat dan martabat manusia.
3. Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan.  Artinya,  gerakan  reformasi harus  menjamin  tetap  tegaknya  negara dan  bangsa  Indonesia  sebagai  satu kesatuan.
4. Reformasi  yang  berakar  pada  asas kerakyatan. Artinya, seluruh penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  harus  dapat  menempatkan rakyat  sebagai  subjek  dan  pemegang kedaulatan.
5. Reformasi  yang  bertujuan  pada  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus memiliki  visi  yang  jelas,  yaitu  demi terwujudnya  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat.
Dalam  era  reformasi  akhir-akhir  ini, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum sudah merupakan suatu keharusan karena proses  reformasi  yang  melakukan  penataan kembali tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam  bidang  politik,  hukum,  ekonomi,  dan sosial  budaya.  Paradigma  baru  sosial  budaya sebagai suatu sistem berkaitan erat dengan sistem hukum,  ekonomi,  iptek  dan  sistem  politik. Perubahan  paradigma  sosial  budaya  antara  lain meliputi bidang sosial-budaya, pendidikan, kesehatan  dan  agama,  dalam  upaya  menciptakan SDM yang berkualitas dan tangguh. Upaya dalam dalam  pemecahan  masalah  sosial-budaya  baik jangka  pendek  maupun  jangka  panjang,  menurut Alamsyah  (2009:  78),  bertumpu  pada  pinsip  tiga lingkaran  konsentris,  yaitu tata  nilai , sistem sosial,  dan  sistem  peradaban . Tata  nilai adalah nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat  bersumber pada ajaran agama, adat istiadat, moral dan etika individu,  keluarga,  masyarakat  dan  organisasi. Sedangkan Sistem  Sosial adalah  pranata  yang diakui  dan  dipedomani  oleh  masyarakat  dalam
menyangkut tata hubungan, kelembagaan, budaya/perilaku  masyarakat  sebagai  replika  dari tata  nilai.  Kemudian Sistem  Peradaban adalah wujud  nyata  secara  fisik  yang  menggambarkan tata  nilai  dan  sistem  sosial  yang  berlaku  dalam bentuk  wujud  nyata kehidupan  sehari-  hari, hasil karya seni, teknologi dengan segala realitanya.
Dalam  melaksanakan  reformasi  sosial- budaya  bagi  SDM  aparatur  negara  dilakukan melalui  analisa  SWOT.  Analisis  SWOT  Dalam Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dalam  Era Globalisasi adalah sebagai berikut:
Kekuatan (Strengths) :
a) Eksistensi  Lembaga  Sumber  Daya Aparatur di Daerah .
b) Pelimpahan  kewenangan  pengelolaan aparatur  dari  Pusat  ke  Daerah,  sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
c) Tersedianya  sistem  dan  prosedur  verja yang  baku  dalam  pengelolaan  Sumber Daya Aparatur;
d) Tersedianya  pengelola  Sumber  Daya Aparatur yang memadahi;
e) Tersedianya  Sumber  Daya  Aparatur yang dikelola;
f) Tersedianya  uraian  tugas  yang  jelas pada masing masing fungsi;
g) Hasil-hasil  pengelolaan  Sumber  Daya Aparatur yang selama ini telah dilaksanakan.
Kelemahan (Weaknesses):
a) Belum  tersedianya  analisa  jabatan sebagai  dasar  perencanaan  manajemen SDM;
b) Belum optimalnya pemberdayaan diklat di masing-masing SKPD
c) Kurangnya pemahaman proses manajemen pengembangan SDM diindikasikan  dengan  masih  lemahnya koordinasi;
d) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang  memadahi  sebagai  pengelola
SDM Aparatur.;
e) Kurang tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadahi;
f) Masih  terdapatnya  pelanggaran  disiplin ASN.

## Peluang (Opportunities)
a) Keputusan  MENPAN  tentang  Penataan ASN;
b) Keputusan  Kepala  BKN  No.  46  A tentang  Standar  Kompetensi  Jabatan Struktural  dan  No.  46  B  tentang Evaluasi Jabatan;
c) Tuntutan  tentang  Standar  pelayanan minimal (SPM) dalam Pelayanan Kepegawaian;
d) Kebijakan kepegawaian secara nasional yang  mensyaratkan  diklat  sebagai bagian sistem pembinaan pegawai;
e) Banyaknya  lembaga  pendidikan  dan pelatihan  lokal  maupun  nasional  yang bisa  diajak  kerjasama  diindikasikan dengan  Kerjasama  penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan;
f) Kerjasama  dalam  proses  pelayanan kepegawaian (pensiun, BPJS, dll);
g) Banyaknya  tawaran  peningkatan  SDM
(diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
h) Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal.
Asumsi Strategi SO:
a) Penyusunan dan penyempurnaan dalam pengelolaan SDM Aparatur;
b) Peningkatan koordinasi dengan berbagai  sektor  dan  tingkatan  dalam penanganan  permasalahan  pengelolaan SDM Aparatur;
c) Pendelegasian  sebagian  kewenangan pengelolaan  SDM  aparatur  ke  unit- unitvkerja;
d) Penyusunan standar kompetensi jabatan dan  pelaksanaan  uji  kompetensi  dalam rangka peningkatan penataan pegawai;
e) Peningkatan performance dan  kinerja
pengelola SDM Aparatur; Asumsi Strategi WO a) Penyusunan SPM Bidang Kepegawaian. b) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dengan sektor lain dalam pendayagunaan aparatur; c) Percepatan pembangunan dan pengembangan  sarana  dan  prasarana SIMPEG  yang  mampu  mendukung kebijakan  dalam  pengelolaan  SDM
Aparatur;
d) Peningkatan  akses  pegawai  terhadap kebijakan  dan  informasi  pengelolaan SDM Aparatur;
e) Mendorong  peningkatan  pemanfaatan jasa lembaga kediklatan yang tersedia;
f) Peningkatan  komunikasi  dan  konslatasi para pihak;
g) Pelaksanaan  analisis  jabatan  diseluruh unit kerja;
h) Peningkatan peran pengawasan masyarakat dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai.

## IV. PENUTUP
Untuk  dapat  melaksanakan  perubahan- perubahan yang diharapkan tentunya perlu upaya pada  tingkat  nasional  dalam  bentuk  Reformasi Sosial  Budaya.  Dengan  reformasi  sosial  budaya, Negara  kita  memiliki  basis  yang  kuat  dalam membangun  masa  depan  yang  demokratis, berperikemanusiaan  dan  beradilan.  Paradigma baru sosial budaya sebagai suatu sistem berkaitan erat  dengan  sistem  hukum,  ekonomi,  iptek  dan sistem  politik.  Perubahan  paradigma  sosial budaya antara lain meliputi bidang sosial-budaya, pendidikan,  kesehatan  dan  agama,  dalam  upaya menciptakan SDM yang berkualitas dan tangguh.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah, Kamal. 2009. Reformasi Administrasi Republik  Indonesia. Bandung:  Program Magister  dan  Doktor  Ilmu  Administrasi Publik,  Program  Pascasarjana  Universitas Pasundan.
Badeni.  2013. Kepemimpinan  dan  Perilaku Organisasi . Bandung: Alfabeta. Budiardjo,  Miriam.  2009. Dasar-Dasar  Ilmu Politik .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama. Dwiyanto,  Agus.  2009. Reformasi  Birokrasi, Kepemimpinan  dan  Pelayanan  Publik, Kajian  Tentang  Pelaksanaan  Otonomi Daerah  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gava
Media. Hidayat, L. Misbah. 2007. Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan  Tiga  Presiden. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
Koentjaraningrat. Kebudayaan,  Mentalitas  dan Pengembangan. Jakarta:  PT.  Gramedia, 1992.
Mulyadi,  Deddy. Studi  Kebijakan  Publik  dan Pelayanan-Publik,  Konsep  dan  Aplikasi Proses  Kebijkan  Publik  dan  Pelayanan Publik. Bandung: Alfa Beta, 2015. Pasolong,  Harbani .  2014.  Teori  Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Rivai,  Veithzal.  2011. Manajemen  Sumber  Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori  ke Praktek . Jakarta: Rajawali Pers. Santosa,  Panji.  2012. Adminstrasi  Publik:  Teori dan  Aplikasi  Good Governance. Bandung;
Refika Aditama.
Sedarmayanti,  2009. Manajemen  Sumber  Daya
Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil . Bandung: Refika Aditama.
Siagian, P. Sondang. 2004. Filsafat Administrasi . Jakarta: Bumi Aksara. Soekanto,  Soerjono.  1993. Beberapa  Teori Sosiologi  Tentang  Struktur  Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sugandi,  Yogi  Suprayogi.  2011. Administrasi Publik: Konsep dan perkembangan Ilmu di Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu.
Ubaedillah,  A.  Dan  Abdul  Rozak.  2011.
Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan Masyarakat  Madani .  Jakarta:  ICCE  UIN Jakarta - Kencana Prenada Media Grup. Waluyo.  2007. Manajemen  Publik  (Konsep, Aplikasi  dan  Implementasinya  dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah ).  Bandung: Mandar Maju.