## Research Article
Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia
Margie Gladies Sopacua *
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
* margie.sopacua81@gmail.com

## ABSTRACK
Restorative justice is a general legal philosophy so there needs to be adjustments in the realm of its implementation to concrete legal problems such as the problem of domestic violence in Indonesia. This research aims to discuss the implementation of restorative justice as a basis for resolving the problem of domestic violence in Indonesia. This research uses empirical juridical research methods. Based on research results, the implementation of restorative justice in resolving the problem of domestic violence can be done by investigating the Women and Children Protection Unit (UPPA) by asking the question (in this case the victim), whether the case experienced will be continued or will peace be carried out. first, and in this case the UPPA investigator (Polwan) provides a solution to the victim and perpetrator about the importance and positive consequences of the results of peace in resolving cases of physical domestic  violence  to  the  victim,  in  this  case  the  wife,  so  that  the  solution  provided  can  provide motivation to both parties to make peace with conditions in accordance with the Republic of Indonesia Police Regulation (Perkap Kapolri) Number 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts based on Restorative Justice.

## Keywords: Restorative Justice; Physical abuse; Legal Rules.

## ABSTRAK
Keadilan  restorative  merupakan  filosofi  hukum  yang  bersifat  umum  sehingga  perlu  adanya penyesuaian  dalam  ranah  implementasinya  terhadap  masalah-masalah  hukum  yang  konkret  seperti masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas tentang  implementasi  keadilan restorative  justice sebagai  landasan  dalam  menyelesaikan  masalah kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis empiris.  Berdasarkan  hasil  penelitian  implementasi restorative  justice dalam  penyelesaian  masalah kekerasan  dalam  rumah  tangga  bisa  dilakukan  dengan  cara  Penyidik  (Polwan)  Unit  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (UPPA)  akan  memberikan  pertanyaan  bahwa  (dalam  hal  ini  adalah  korban), apakah kasus yang dialami akan dilanjutkan ataukah dilakukan perdamaian terlebih dahulu, dan dalam hal tersebut penyidik (Polwan) UPPA memberikan solusi kepada korban dan pelaku tentang pentingnya dan akibat positifnya dari hasil perdamaian terhadap penyelesaian kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada korban dalam hal ini adalah istri, sehingga dari solusi yang diberikan dapat memberikan motivasi  kepada  kedua  belah  pihak  untuk  berdamai  dengan  syarat-syarat  sesuai  dengan  Peraturan Kepolisian  Republik  Indonesia  (Perkap  Kapolri)  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  penanganan  tindak pidana berdasarkan Restorative Justice.
Kata Kunci: Restorative Justice ; Kekerasan Fisik; Kaidah Hukum.

## A. PENDAHULUAN
Pada  hakekatnya  penegakan  hukum khususnya hukum pidana bertujuan menciptakan keadilan  substantif  bagi  masyarakat  (Ariyanti, 2019).  Tujuan  hukum  pidana  tersebut  kemudian diejawantahkan  ke  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  pidana  baik  yang  sifatnya materil  maupun  yang  sifatnya  formil  (Hasuri, 2019).  Peraturan  pidana  tersebut  berkembang sesuai  dengan  tuntutan  zaman  dan  perubahan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun  2020  merupakan  tahun  yang  berat  bagi dunia  ketika  tiba-tiba  muncul  wabah  Covid-19, Data  global  per  2  Juni  2020  menunjukkan  ada 6.140.934  orang  dari  216  negara  di  dunia terkonfirmasi wabah Covid-19 dan 373.548 orang diantaranya  meninggal  dunia.  Sedangkan  untuk data  Indonesia  menunjukkan  ada  27.549  orang yang tersebar di 34 provinsi positif Covid-19 dan 1.663 orang diantaranya meninggal dunia. Ketika Covid-19  mulai  muncul  pada  akhir  tahun  2019 dan mulai mewabah dan meledak secara lokal di China  pada  akhir  Januari  2020,  kemudian merembet  ke  seluruh  dunia  sepanjang  bulan Februari  hingga  akhir  Mei  ini,  tidak  satupun lembaga  dan  pemikir  strategis  dunia  (baik  dari pemerintahan,  swasta,  universitas,  juga World Bank dan  IMF)  memperhitungkannya,  sehingga outlook perekonomian  tahun  2020  dan  tahun- tahun setelahnya masih diprediksi dengan asumsi normal  (Muhyiddin,  2020).  Indonesia,  barulah pada  tanggal  13  April  2020  ditetapkan  sebagai “bencana  nasional ” melalui  Keputusan  Presiden
Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana  Non-Alam  Penyebaran Corona  Virus Disease 2019  (Covid-19)  sebagai  Bencana Nasional  (Situmeang,  2020).  Penyebaran  Covid- 19  di  Indonesia  berdampak  terhadap  berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk  dalam  hal  penegakan  hukum  di Indonesia.  Secara  khusus  dalam  konteks penelitian ini akan dibahas mengenai penegakan hukum  yang  berlandaskan  pada  keadilan restorative  terhadap  tindak  pidana  KDRT  di Indonesia pasca pandemic Covid-19.
Kekerasan  adalah  tindakan  melukai  fisik seseorang  baik  disengaja  ataupun  tidak. Kekerasan adalah kata yang biasa diterjemahkan dari violence ,  yang  dalam  bahasa  asing  disebut violentia . Violence erat  berkaitan  dengan gabungan  kata  latin  “ vis ”  (daya,  kekuatan)  dan “ latus ”  yang  berasal  dari ferre (membawa)  yang kemudian  berarti  membawa  kekuatan  (Galtung, 1992).  Tindakan  ini  tentu  saja  tidak  hanya dilakukan  kepada  orang  lain,  akan  tetapi  dapat dilakukan  kepada  dirinya  sendiri.  Tindak kekerasan memberikan dampak dan efek negatif bagi  siapapun  yang  mengalaminya.  Kekerasan seringkali  dilakukan  terhadap  perempuan. Adapun pengertian kekerasan terhadap perempuan  adalah  tindakan  atau  sikap  yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan  perempuan  baik  secara  fisik  maupun secara  psikis  (Mudlofar,  2018).  Selanjutnya menurut Margie Gladies Sopacua bahwa it can be concluded  that  the  problem  of  violence  against
women  is  one  form  of  crime  that  harasses  and tarnishes  human  dignity,  and  should  be categorized  as  a  violantion  of  human  rights (Sopacua, 2018) . Kekerasan terhadap perempuan  dewasa  ini  tidak  saja  merupakan masalah  individu,  melainkan  juga  masalah nasional  bahkan  sudah  merupakan  masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan  dapat  dikatakan  sebagai  masalah transnasional transnasional (Sopacua, & Sakharina, 2018).
Posisi  istri  sebagai  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  ternyata  masih  menjadi problematis setelah ada pengaturan dari Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (UU  PKDRT).  Hal  ini  disebabkan  apabila  istri mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  baik kekerasan  fisik  maupun  psikis  dan  lain sebagainya  melaporkan  suami  tersebut  kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian ditakutkan  suami  hendak  bertambah  kasar terhadap diri istri, apalagi terdapat beberapa  istri yang  masih  saja  menjadi  pihak  yang  dirugikan terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih memilih  diam  terhadap  penderitaan  dari  tindak kekerasan  yang  dideritanya  sebab  merasa gelisah  terhadap  masa  depannya  jika  suami tersebut  berhadapan  dengan  penegak  hukum (Polisi). Artinya bahwa dalam tataran  penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang  dialami  istri  akibat  perlakuan  dari  suami, masih  memiliki  keterbatasan  yang  nyata,  hal  ini
dikarenakan  istri  sebagai  korban  KDRT cenderung  bersikap  diam  terhadap  perlakuan suaminya (Sopacua, 2022).
Tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga khususnya  terhadap  istri  merupakan  sebuah peristiwa  hukum  yang  sering  kita  temui  dalam hidup  bermasyarakat  di  Negara  Indonesia. Kekerasan  terhadap  istri  yang  terjadi  dalam rumah  tangga  tidak  saja  dialami  dan  terdapat pada area publik, tetapi sangat populer juga pada area  domestik  yang  dikategorikan  sebagai  salah satu  bentuk  kekerasan  yang  terdapat  pada  UU PKDRT.  Peristiwa  terjadinya  berbagai  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga,  khususnya terhadap  istri,  dapat  diklasifikasi  dalam  hal  ini sebagai korban. Hubungan antara suami maupun istri  seharusnya  menjadi  panutan  dan  teladan bagi  anak-anaknya  serta  hubungan  tersebut dapat  dilandasi  dengan  nuansa  yang  harmonis dan  bahagia,  tetapi  pada  kenyataannya  istri dalam  posisinya  banyak  menghadapi  tindakan kekerasan  dari  suaminya,  diantaranya  yaitu  bisa saja  tindak  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual maupun  penelantaran  rumah  tangga  (ekonomi). Banyaknya  pertimbangan  perempuan  dalam menghadapi  permasalahan  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT)  di  keluarganya,  membuat beberapa  korban  merasa  ragu  untuk  langsung melaporkan  pelaku  kepada  aparat  hukum  dan menempuh jalur hukum sebagai penyelesaiannya.  Banyak  dari  korban  tidak  ingin pelaku menerima hukuman penjara atau berakhir dengan  perceraian,  namun  juga  merasa  tidak
kuat  jika  harus  menanggung  beban  psikis  dan kekerasan fisik yang terus dialami dan akan terus berlangsung  apabila  tidak  segera  diberikan tindakan (Prasetya, 2018).
Urgensi  dan  spesifikasi  Penelitian  ini adalah restorative  justice dalam  menyelesaikan kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap istri sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat  di  Negara  Indonesia.  Maka  yang menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimanakah  implementasi restorative justice dalam  menyelesaikan  kekerasan  fisik dalam rumah tangga.
Penelusuran penulis, terdapat lima penulis yang  melakukan  penelitian  terdahulu  yang hampir serupa dengan penelitian ini, di antaranya yaitu;  Menggagas  Model Restorative  Justice Terhadap  Tindak  Pidana  Marital  Rape  Dalam Membentuk  Perlindungan  Terhadap  Perempuan Yang  Sesuai  Dengan  Norma  Hukum  Di Indonesia (Setiyawan, 2018), membahas tentang Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di Kabupaten  Bone,  dan  Kendala  Perlindungan Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban  KDRT  di Kabupaten  Bone.  Penelitian  lainnya  tentang mediasi  penal  sebagai  alternatif  penyelesaian perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di Indonesia.  Penelitian  tersebut  fokus  membahas tentang  pentingnya  mengutamakan  mediasi penal  dalam  penyelesaian  perkara  KDRT  di Indonesia  (Rosnawati  dkk,  2018).  Penelitian selanjutnya  dilakukan  oleh  Andro  Giovani
Ginting, Vici Utomo Simatupang, dan Sonya Arini Batubara dengan judul yang membahas tentang penerapan restorative  justice dalam  sistem hukum Indonesia sebagai kerangka penyelesaian perkara KDRT (Ginting,
Simatupang, & Batubara, 2019).
Penelitian  lainya  dilakukan  oleh  Abdul Wahab, Syamsuddin Pasamai dan Nur Fadhillah Mappaselleng dengan judul “Penerapan Restoratif  Justice terhadap  Kasus  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Makassar”.  Penelitian tersebut membahas tentang penerapan restoratif justice terhadap  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  di  makassar:  studi  di  polrestabes makassar  dan  hambatan  dalam  penyelesaian tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga berdasarkan restorative  justice di  Polrestabes Makassar.  Penelitian  tersebut  berbeda  dengan penelitian  ini  karena  penelitian  tersebut  secara spesifik membahas penerapan restorative justice dalam  penanganan  KDRT  di  Makasar, sedangkan  penelitian  ini  membahas  tentang restorative  justice sebagai  landasan  dalam penyelesaian  KDRT  di  Indonesia  (Wahab, Pasamai,  &  Mappaselleng,  2021).  Penelitian lainnya  tentang  penerapan  prinsip restorative justice dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia,  yang  membahas  tentang  bagaimana kedudukan  hukum  ( legal  standing )  terhadap penerapan restorative  justice dan  bagaimana penerapan restorative  justice dalam  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  (Arief,  & Ambarsari,  2018).  Penelitian  lain  mengkaji
kelayakan penerapan aspek restorative justice ke dalam  sistem  peradilan  pidana  nasional  yang terinspirasi  dari  Masyarakat  Adat  Batak  Toba (Rochaeti, Prasetyo, & Park, 2023) dan Keadilan Restoratif  dalam  penyelesaian  kejahatan kekerasan seksual (Wibowo, 2023). Berdasarkan perbandingan  dengan  penelitian  terdahulu  yang berkaitan dengan penelitian ini, bisa dikemukakan  bahwa  penelitian  ini  memiliki perbedaan  dengan  penelitian  terdahulu  dan memiliki nilai kebaharuan sehingga penting untuk dilakukan penelitian.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa pendekatan  yaitu  pendekatan  perundang- undangan  ( statue  approach ),  pendekatan  kasus ( case  approach ),  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ), (Marzuki, 2015). Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yakni pada  penelitian  ini  akan  diutarakan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang  yang  menjadi  objek  penelitian.  Tipe penelitian  ini  bersifat yuridis  empiris untuk  itu pengumpulan  bahan  hukum  bersifat  observasi lapangan  dan  studi  kepustakaan  ( library research )  dan  akan  di  analisis  secara  normatif, dalam hal ini yaitu dengan cara mendalami bahan kepustakaan yang bersifat teoritis, konsep hukum dan norma-norma hukum yang telah diatur.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Tentang Restorative
Justice Pemerintah Indonesia sudah
mengesahkan  adanya  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga  (selanjutnya  disingkat dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  yang  salah satu  tujuan  pengesahannya  bahwa  korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan  harus mendapat perlindungan  dari  negara  dan/atau  masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan  atau ancaman kekerasan,penyiksaan,  atau  perlakuan yang  merendahkan    derajat    dan    martabat kemanusiaan. Dalam rangka mencegah terjadinya  kekerasan    dalam  rumah    tangga selain    ada    Undang-Undang    Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  juga    harus dipahami  hak  dan  kewajiban  suami istri  dalam berumah    tangga    yang  diatur    dalam    Undang- undang  Perkawinan (Mayasari, 2017).
Norma  hukum  adalah  aturan  sosial  yang dibuat  oleh  lembaga-lembaga  tertentu  dalam  hal ini Pemerintah, sehingga dengan tegas melarang dan  memaksa  orang  untuk  bertindak  sesuai dengan  keinginan  pembuat  peraturan  itu  sendiri. Norma  hukum  dibuat  sebagai  peraturan  atau kesepakatan tertulis yang memiliki sanksi dan alat penegaknya. Tujuannya adalah agar masyarakat menaatinya dan merasa jera dengan sanksi yang diterapkan, sehingga tidak mengulangi perbuatan
yang  melanggar  hukum  untuk  kedua  kalinya (Sopacua,  2019).  Di  Indonesia  sendiri, sebenarnya  konsep restorative  justice ini  telah lama  dipraktekkan  dalam  masyarakat  Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minang Kabau,  Kalimantan,  Jawa  Tengah  dan masyarakat  komunitas  lain  yang  masih  kuat memegang  kebudayaan.  Apabila  terjadi  suatu tindak  pidana  oleh  seseorang  (termasuk perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh anak).  Dalam  prakteknya  penyelesaiannya dilakukan  dalam  pertemuan  atau  musyawarah mufakat  yang  dihadiri  oleh  tokoh  masyarakat, pelaku,  korban  (bila  mau),  dan  orangtua  pelaku untuk  mencapai  sebuah  kesepakatan  untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa  Indonesia  yang  tercantum  dalam  sila keempat  Pancasila,  yaitu  musyarawah  mufakat. Dengan  demikian,  restorative  justice  sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam  musyawarah  mufakat  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian,  sehingga  antara  pelaku dan korban tidak ada ”dendam” dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat dalam konteks restorative justice bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun  cara  lain  yang  disepakati  antara korban/keluarga  korban  dengan  pelaku.  Pihak lain  bisa  ikut  serta  dalam  masalah  ini,  misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah.  Apabila  penyelesaian  ini  tidak  ada sepakat  antara  korban  atau  keluarga  korban
dengan  pelaku,  maka  selanjutnya  penyelesaian masalah  tersebut  diproses  secara  mekanisme pengadilan yang ada (litigasi) (Candra, 2013).
Restoratif  meliputi  pemulihan  hubungan antara  pihak  korban  dan  pelaku.  Pemulihan hubungan  ini  bisa  didasarkan  atas  kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat  menyampaikan  mengenai  kerugian  yang dideritanya  dan  pelaku-pun  diberi  kesempatan untuk  menebusnya,  melalui  mekanisme  ganti rugi,  perdamaian,  kerja  sosial,  maupun kesepakatankesepakatan  lainnya.  Kenyataan pada  saat  ini,  restorative  justice  hanya memfokuskan  pada  peradilan  anak  yang melakukan  tindak  pidana  sehingga  penulis berpandangan  bahwa  ingin  menggagas  model restorative justice ini untuk menjadi solusi terbaik dalam  kasus  marital  rape  di  Indonesia.  Jika menyelesaikan  masalah  marital  rape  melalui penegak  hukum  atau  pengadilan,  akan mengakibatkan perceraian dan tidak memberikan solusi  yang  tepat  sehingga  masyarakat seharusnya  diberikan  sosialisasi  tentang  adanya restorative justice untuk menyelesaikan permasalahan  rumah  tangga  mereka  agar  tidak terjadinya perceraian. Dalam penyelesaian kasus marital  rape  melalui restorative  justice membutuhkan  pihak  ketiga  berupa  keluarga, tokoh masyarakat, ataupun badan yang mengatur khusus  tentang  kasus  marital  rape  di  Indonesia. Pihak  ketiga  disini  dapat  melakukan  berbagai pendekatan  yang  komprehensif  dan  universal dalam  menangani  kasus-kasus  yang  dihadapi
korban  marital  rape,  yaitu  melalui  berbagai pendekatan  antara  lain  psikologi,  hukum,  dan medis.  Pendekatan  psikologi  dilakukan  dengan cara terapi psikologi antara keduanya yaitu suami istri  bisa  dilakukan  dengan  cara  pendekatan mediasi.  Hasilnya,  beberapa  kasus  marital  rape dapat  diselesaikan  melalui  jalur  konsultasi (mediasi), dan hanya beberapa yang meneruskan ke  jalur  hukum  (Setiyawan,  2018). Restorative Justice merupakan  suatu  pendekatan  untuk peradilan  yang  berfokus  pada  kebutuhan  korban dan  pelaku  kejahatan,  serta  melibatkan  peran serta  masyarakat,  bukan  untuk  menjalankan prinsip  penghukuman  terhadap  pelaku  disertai dengan  pertimbangan  hakim.  Setiap  orang berhak  menerima  perlindungan  atas  dirinya pribadi dan perlindungan atas keluarga, martabat, kehormatan, dan harta benda yang dia miliki serta berhak  mendapatkan  rasa  nyaman  dan perlindungan  dari  berbagai  ancaman  yang dimana  telah  diatur  dalam  Pasal  28  G  ayat  (1) UUD  1945  amandemen  ke  dua.  Prinsip Restorative Justice proses penyelesaian tindakan pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dilakukan dengan  membawa  korban  dan  pelaku  bersama- sama  berbicara. Restorative  Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada  kebutuhan  para  korban  dan  pelaku,  serta masyarakat  yang  terlibat,  bukan  untuk menjalankan  prinsip  penghukuman  terhadap pelaku.  Proses Restorative  Justice mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Bertanggungjawab  atas  konsekuensi  dari tindakan  merekam  dan  berkomitmen  untuk perbaikan atau reparasi
2. Langkah-langkah  korban  setuju  untuk  terlibat dalam  proses  yang  dapat  dilakukan  dengan aman,  memahami  bahwa  perbuatan  mereka telah  mempengaruhi  korban  dan  orang  lain, untuk kemudian menghasilkan kepuasan;
3. Pelanggaran  fleksibel  yang  disepakati  oleh para  pihak  yang  menekankan  untuk memperbaiki  kerusakan  yang  dilakukan  dan secepat mungkin juga mencegah pelanggaran;
4. Pelanggar  membuat  komitmen  mereka  untuk memperbaiki  kerusakan  dan  melakukan  dan berusaha  untuk  mengatasi  faktor-faktor perilaku mereka; dan
5. Korban  dan  pelaku  baik  memahami  dinamika yang  mengarah  ke  insiden  tertentu memperoleh  hasil  akhir  dan  integrasi/kembali bergabung  dalam  masyarakat  (Ginting, Simatupang, & Batubara, 2019).
Permasalahan
utama untuk mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif (restorative  justice) ini  dikarenakan  mekanisme yang  ditawarkan  oleh  pendekatan  atau  konsep keadilan  restoratif (restorative  justice) lebih mengedepankan  konsep  perdamaian,  konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban,  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat luas  saling  berpartisipasi  secara  langsung  untuk ikut  andil  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana.
Jadi  dalam  hal  ini  tentunya  berbanding  terbalik atau  bertentangan  dengan  sistem  peradilan pidana  tradisional  yang  bersifat  kaku  dan  terlalu formalistik  yang  lebih  mementingkan  kepastian hukum  dari  pada  keadilan  yang  ada  dalam masyarakat (Azhar, 2019).
Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif,  adalah  suatu  pelanggaran  terhadap manusia  dan  relasi  antar  manusia.  Keadilan restoratif,  dapat  dilaksanakan  melalui:  Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga;  pelayanan  di  masyarakat  yang  bersifat pemulihan  baik  bagi  korban  maupun  pelaku. Penerapan  prinsip  keadilan  restoratif  itu tergantung  pada  sistem  hukum  apa  yang  dianut oleh  suatu  negara.  Jika  dalam  sistem  hukum  itu tidak  menghendaki,  maka  tidak  bisa  dipaksakan penerapan restorative  justice tersebut.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip restorative justice merupakan  pilihan  dalam  mendesain sistem  hukum  suatu  negara.  Walaupun  suatu negara  tidak  menganutnya,  akan  tetapi  tidak menutup  kemungkinan  untuk  diterapkan  prinsip keadilan  restoratif  tersebut  guna  memberikan keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum Penegakan  hukum  di  Indonesia  kini  masih meninggalkan  berbagai  persoalan  yang  harus diselesaikan,  terutama  kasus-kasus  pidana  yang melibatkan  satu  pihak  dengan  pihak  lainnya  di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan  hukum  belum  bisa  dinikmati masyarakat  di  negara  ini.  Apalagi  seperti diketahui  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia
tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian  kadang  kala  keberadaan  korban cenderung diindahkan atau ”terlupakan”, mengingat  sistem  ini  lebih  fokus  kepada  pelaku kejahatan.  Perlindungan  hak-hak  korban  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  perlindungan hak  asasi  manusia.  Korban  membutuhkan perlindungan  untuk  menjamin  hak-haknya terpenuhi.  Karena  selama  ini  di  dalam  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  hak-  hak  korban kurang  terlindungi  dibanding  hak-hak  tersangka. Dalam  permasalahan  ini, restorative  justice bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut (Sari, Sawitri & Muflichah, 2022).
Keadilan  restoratif  merupakan  filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pemidanaan  yang  ada.  Keadilan  restoratif  yang berorientasi  pada  penyelesaian  perkara  yang memfokuskan  perhatian  kepada  pelaku,  korban maupun  masyarakat.  Di  sini  keadilan  restoratif mengandung  nilai  teori  pemidanaan  yang  klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat  dalam  teori  pemidanaan retributif, deterrenc e, rehabilitation , resocialization .  Selain terfokus  pada  pemulihan  pelaku  keadilan restoratif  juga  memperhatikan  kepentingan korban  dan  masyarakat.  Adapun  ciri-ciri  dari pelaksanaan restorative justice dalam merespons suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:
a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait
c. Adanya  upaya  untuk  melakukan  transformasi hubungan  yang  ada  selama  ini  antara masyarakat  dengan  pemerintah  dalam merespons  tindak  pidana.  Dengan  demikian inti dari restorative justice adalah penyembuhan,  pembelajaran,  moral  dan partisipasi  dan  perhatian  masyarakat,  dialog, rasa  memaafkan,  tanggung  jawab,  dan membuat  perubahan  yang  semuanya  itu merupakan  pedoman  bagi  proses  restorasi dalam perspektif restorative justice. Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan  para  korban,  pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu  perbuatan  melawan  hukum  dengan menggunakan  kesadaran  dan  keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan  bermasyarakat.  Menurut  Wright, konsep  keadilan  restoratif  pada  dasarnya sederhana.  Ukuran  keadilan  tidak  lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada  pelaku  (baik  secara  fisik,  psikis,  atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan  itu  disembuhkan  dengan memberikan  dukungan  kepada  korban  dan mensyaratkan  pelaku  untuk  bertanggung jawab  dengan  bantuan  keluarga  dan masyarakat bila diperlukan (Flora, 2018).
2. Implementasi  Keadilan  Restoratif  Sebagai Landasan Penyelesaian
Masalah
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di Indonesia
Pengaruh  pandemik  Covid-19  sejak  awal tahun  2020  sangat  mempengaruhi  sektor perekonomian  setiap  provinsi  Indonesia,  salah satu  contohnya  yang  terjadi  di  Kota  Ambon sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi dalam rumah tangga maka sebagai kepala rumah tangga  harus  memenuhi  kebutuhan  kehidupan rumah  tangga  tersebut  sehingga  ada  yang sebagian  besar  menjual  minuman  keras tradisonal  (sopi)  sebagai  sumber  mata pencaharian  mereka.  Mengingat  bahwa  jika mengkonsumsi  minuman  sopi  secara  berlebihan maka  akan  membawa  dampak  yang  tidak  baik misalnya terjadinya tindak kekerasan yakni salah satunya  kekerasan  psikis  yang  dilakukan  oleh suami  kepada  istri.  Sebagai  data  awal  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  sejak tahun 2020 hingga 2022 pada pandemik Covid 19 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

## Tabel 1. Kekerasan Psikis Terhadap
Perempuan No Tahun Jenis Kekerasan Jumlah 1 2020 Psikis 9 2 2021 Psikis 12 3 2022 Psikis 3 Sumber data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan  bahwa  pada  tahun  2020  terdapat sebanyak  9  kekerasan  fisik  terhadap  istri kemudian meningkat pada tahun 2021 meningkat menjadi 12 kasus kekerasan fisik dan pada tahun
2022 Jumlah kasus kekerasan fisik terhadap istri menurun  menjadi  3  kasus,  hal  tersebut  karena para  istri  telah  mendapatkan  penanganan  dan pemahaman  yang  baik  terkait  dengan penyelesaian  kekerasan  yang  dialami  melalui jalur di luar pengadilan.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  hanya  tidak  memberikan  ruang  untuk penyelesaian  KDRT  dengan  jalan  perdamaian atau  kekeluargaan.  Pelaksanaan  mediasi  penal (Non–litigasi)  merupakan  sebuah  tawaran  solusi untuk  melengkapi  sistem  pemidanaan  di Indonesia. Mediasi penal dilaksanakan berdasarkan  paradigma restorative  justice.
Paradigma  ini  menghendaki  perubahan  pola relasi  antara  pelaku,  korban  dan  negara  yang saling  berhadapan  menjadi  pola  kooperatif  dan integrasi.  Proses  mediasi  perkara  pidana dilakukan dengan cara menghadirkan para pihak berperkara.  Pelaku  dan  korban  dipertemukan secara langsung dibantu oleh anggota kepolisian sebagai  mediator.  Mediator  dalam  hal  ini  adalah seorang  penyidik  yang  menggunakan  hak diskresi.  Hak  diskresi  hanya  dapat  dipergunakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Mediator bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak  berperkara  sehingga  tercapai  kesepakatan (Rahmah, & Arief, 2018).
Keberadaan  tokoh  masyarakat  dalam menyelesaikan  masalah  KDRT  juga  dianggap
penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar  untuk  membantu  masyarakat  dalam menyelesaikan  berbagai  permasalahan.  Tokoh masyarakat  dalam  hal  ini  secara  umum  seperti Ketua  RT/RW,  Kepala  Desa,  serta  Ulama (Pemuka Agama) juga mampu berperan sebagai mediator  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Perlu menjadi catatan tentang  hasil mediasi, ketika suatu perkara telah berproses  sampai  di  meja  persidangan,  Hakim pun  tidak  boleh  melakukan  mediasi  dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana KDRT. Namun hasil dan upaya mediasi oleh korban dan pelaku  di  luar  pengadilan,  dapat  menjadi  salah satu  dasar  pertimbangan  hakim  mengenai  berat ringannya  hukuman  yang  diberikan  kepada terdakwa (Bagas, & Indrawati, 2021).
Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan  keadilan  restoratif  didasarkan  pada musyawarah  mufakat  dimana  para  pihak  diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.  Setiap  individu  diminta  untuk mengalah  dan  menempatkan  kepentingan masyarakat  di  atas  kepentingan  pribadi  demi menjaga  keharmonisan  bersama.  Konsep musyawarah  terbukti  lebih  efektif  untuk menyelesaikan  sengketa  dalam  masyarakat  di tengah  kegagalan  peran  negara  dan  pengadilan dalam  memberikan  rasa  keadilan.  Penyelesaian perkara  pidana dengan  pendekatan atau konsep keadilan  restoratif  ini  lebih  menitikberatkan  pada adanya  partisipasi  langsung  baik  dari  pihak pelaku,  korban  dan  masyarakat  dalam  proses
penyelesaian  perkara.  Di  samping  itu  konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat  daripada  penghukuman  atau pemenjaraan.  Upaya  penyelesaian  perkara  yang dilakukan  dengan  cara  ini  tidak  hanya menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul  tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif  dirasakan  lebih  memberikan  rasa keadilan  masyarakat.  Penyelesaian  perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif  ini  lebih  menitikberatkan  pada  adanya partisipasi  langsung  baik  dari  pihak  pelaku, korban  dan  masyarakat  dalam  proses penyelesaian  perkara.  Di  samping  itu  konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat  daripada  penghukuman  atau pemenjaraan.  Upaya  penyelesaian  perkara  yang dilakukan  dengan  cara  ini  tidak  hanya menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul  tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif  dirasakan  lebih  memberikan  rasa keadilan masyarakat (Flora, 2018).
Penyelesaian  kekerasan  dalam  rumah tangga  apabila  dilihat  dari  aspek  filosofis berhubungan  dengan  dengan  persepsi  nilai-nilai
yang  terkandung  dalam  perkawinan,  dan berkaitan  hubungan  antara  suami  dengan  istri, sedangkan  dari  aspek  sosiologis  memperhatikan biaya pengeluaran yang banyak dan waktu yang lama  apabila  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  proses  hukumnya  tetap  dilanjutkan,  dari aspek  sosiologis  juga  disebutkan  dengan penyelesaian  mediasi  penal  dilakukan  secara musyawarah  sehingga  kemudian  adanya permintaan  maaf  dari  terlapor  kepada  pelapor dan  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya tersebut  dan  dari  aspek  kelembagaan  dengan dilakukannya  mediasi  penal  maka  akan mengurangi  penumpukan  perkara  di  kepolisian. Sesuai dengan teori tujuan hukum jika dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan hal ini di dukung oleh ajaran  etis  yang  menganggap  bahwa  pada dasarnya  tujuan  hukum  adalah  semata-mata untuk  menciptakan  keadilan.  Menurut  Radbruch bahwa  kita  harus  menggunakan  asas  prioritas dimana  prioritas  pertama  selalu  “keadilan” barulah  kemanfaatan  dan  kepastian  hokum (Ernis, 2017).
Implementasi  Keadilan  Restorative  Justice Dalam  Menyelesaikan  Kekerasan  Fisik  Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Istri  dapat  dilakukan melalui  perdamaian  antara  kedua  belah  pihak yang  didapat  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian pada  satuan  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak.  Pada  masyarakat,  sebuah  perdamaian bukanlah  hal  yang  baru,  dalam  hal  kekerasan
dalam rumah tangga yang dialami oleh pihak istri banyak  dilakukan  mekanismenya  melalui pelaksanaan restorative  justice oleh  sebab kepolisian  dalam  hal  ini  UPPA  diberikan kekuasaan untuk melakukan penyelesaian kasus berdasarkan  pertimbangan  keharmonisan  rumah tangga  dengan  tujuan  agar  proses  penyelesaian kasus  yang  ditanganinya  dapat  diselesaikan secara  adil  dan  berguna  untuk  para  pihak  yang mengalami  sendiri  kekerasan  dalam  rumah tangganya.  Implementasi  Keadilan Restorative Justice Dalam  Menyelesaikan  Kekerasan  Fisik Terhadap  Istri  Sesuai  Dengan  Kaidah  Hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap Kapolri)  Nomor  8  Tahun  2021  tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Restorative Justice Pasca Pandemic Covid-19, di antaranya yaitu;
1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada  Kepala  Kepolisian  Resor  dan/atau Kepala Kepolisian Sektor
2. Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  atau  pihak lain yang terkait;
3. Surat  permohonan  sebagaimana  dimaksud dilengkapi dengan dokumen:
a. surat pernyataan perdamaian; dan
b. bukti  telah  dilakukan  pemulihan  hak korban.
4. Petugas  fungsi  Pembinaan  Masyarakat  dan fungsi Samapta Polri:
a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
c. membuat  laporan  hasil  pelaksanaan mediasi; dan
d. mencatat  dalam  buku  register  keadilan restoratif  pemecahan  masalah  dan
penghentian  penyidikan  tindak  pidana ringan (KDRT yang bersifat ringan) Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan kasubdit IV UPPA Sulastri
Sukidjang
Implementasi  Keadilan Restorative  Justice Dalam Menyelesaikan Kekerasan Fisik Terhadap
Istri Sesuai Dengan Kaidah Hukum yaitu
1. Penyidik (Polwan) Unit Perlindungan
Perempuan  dan  Anak  (UPPA)  akan memberikan pertanyaan bahwa (dalam hal ini adalah  korban),  apakah  kasus  yang  dialami akan dilanjutkan ataukah dilakukan perdamaian  terlebih  dahulu,  dan  dalam  hal tersebut penyidik (Polwan) UPPA memberikan solusi  kepada  korban  dan  pelaku  tentang pentingnya  dan  akibat  positifnya  dari  hasil perdamaian  terhadap  penyelesaian  kasus kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  kepada korban dalam hal ini adalah istri, sehingga dari solusi  yang  diberikan  dapat  memberikan motivasi  keada  kedua  nelah  pihak  untuk berdamai dengan syarat-syarat sesuai dengan Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia (Perkap Kapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan  tindak  pidana  berdasarkan

## Restorative Justice
2. Jika kedua belah pihak telah bersepakat maka kasus  kekerasan  tersebut  perkaranya  tidak diproses  dan  untuk  itu  penyelesaiannya  pada tingkat  penyidikan  dapat  ditempuh  dengan cara musyawarah untuk mufakat
3. Penyidik  UPPA  akan  membuat  hasil kesepakatan  dalam  bentuk  surat  pernyataan
antara  kedua  belah  pihak  dan  bermaterai kemudian  kedua  belah  pihak  tersebut menandatangani  dan  disaksikan  para  saksi, kerabat terdekat kedua belah pihak atau tokoh masyarakat,  pemuka  agama  atau  juga  ketua RT/RW dimana mereka tinggal
4. Penyidik  UPPA  selanjutnya  menasehati kepada  korban  dan  pelaku  supaya  hidup harmonis  dalam  menjalani  rumah  tangga  dan apabila  ada  masalah  lebih  baik  diselesaikan dengan  mencari  solusi  yg  terbaik  tanpa menimbulkan  akibat  kekerasan  atau  lainnya serta  terutama  kepada  pelaku  untuk  tidak dapat  mengulangi  perbuatannya  tersebut kepada istri

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dalam  penelitian  ini  bisa disimpulkan  bahwa  implementasi  keadilan restoratif  sebagai  landasan  dalam  penyelesaian masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di Indonesia  yaitu  dengan  cara  Penyidik  (Polwan) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) akan  memberikan  pertanyaan  bahwa  (dalam  hal ini  adalah  korban),  apakah  kasus  yang  dialami akan  dilanjutkan  ataukah  dilakukan  perdamaian terlebih  dahulu,  dan  dalam  hal  tersebut  penyidik (Polwan)  UPPA  memberikan  solusi  kepada korban dan pelaku tentang pentingnya dan akibat positifnya  dari  hasil  perdamaian  terhadap penyelesaian kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga  kepada  korban  dalam  hal  ini  adalah  istri,
sehingga  dari  solusi  yang  diberikan  dapat memberikan motivasi keadaan kedua belah pihak untuk  berdamai  dengan  syarat-syarat  sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap  Kapolri)  Nomor  8  Tahun  2021  tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Restorative  Justice. Penyidik  UPPA  akan membuat  hasil  kesepakatan  dalam  bentuk  surat pernyataan  antara  kedua  belah  pihak  dan bermaterai kemudian kedua belah pihak tersebut menandatangani  dan  disaksikan  para  saksi, kerabat  terdekat  kedua  belah  pihak  atau  tokoh masyarakat,  pemuka  agama  atau  juga  ketua RT/RW dimana mereka tinggal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Hanafi.,  &  Ambarsari,  Ningrum.  (2018).
Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia. Al-Adl :  Jurnal  Hukum ,  Vol.10 , (No.2),pp.173–190. https://dx.doi.org/10. 31602/al-adl.v10i2.1362
Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum
Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia. Jurnal  Yuridis ,  Vol.6 , (No.2),  pp.33–43.
https://doi.org/10.35586/ jyur.v6i2.789
Azhar,  F.  (2019).  Penerapan  Konsep  Keadilan
Restoratif  (Restorative  Justice)  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Kajian  Hukum  Islam ,  Vol.4 , (No.2), pp.134-143.DOI:10.24235/mahkamah.  v4i2.
4936
Bagas, Galih Soesilo., & Indrawati, Septi. (2021).
Criminal  Policy  dan  Restorative  Justice sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. Amnesti:
Jurnal  Hukum ,  Vol.3 , (No.2),  pp.87–96.
https://doi.org/10.37729/ amnesti.v3i2.1390
Candra,  S.  (2013).  Restorative  Justice:  Suatu
Tinjauan  Terhadap  Pembaharuan  Hukum Pidana  Di  Indonesia(Restorative  Justice:  a
Review  of  Criminal  Law  Reform  in
Indonesia). Jurnal Rechts Vinding , Vol.2,(No.2),pp.263–277. http://dx.doi.org/ 10.33331/rechtsvinding.v2i2.76.
Ernis,  Y.  (2017).  Diversi  dan  Keadilan  Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum ,Vol.10 , (No.2),pp.170–203.
https://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016. V10.163-174
Flora,  Henny  S.  (2018).  Keadilan  Restoratif
Sebagai  Alternatif  Dalam  Penyelesaian Tindak  Pidana  Dan  Pengaruhnya  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia.
University  Of  Bengulu  Law  Journal ,  Vol.3 , (No.2),pp.142–158. https://doi.org/10.333 69/ubelaj.3.2.142-158
Ginting, Andro Giovani., Simatupang, Vici Utomo.,
& Batubara, Sonya Arini. (2019). Restorative Justice  Sebagai  Mekanisme  Penyelesaian Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. Jurnal  Rectum ,  Vol.1 , (No.2), pp.180–187.
http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2. 225
Hasuri.  (2019).  Sistem  Peradilan  Pidana Berkeadilan  melalui  Pendekatan  Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum.
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , Vol.3, (No.2), pp.167-184.
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879 Mayasari,  Dian  E.  (2017).  Tinjauan  Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Refleksi Hukum ,Vol.1 , (No.2),pp.175–190.
https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p175- 190
Mudlofar, A. (2018). Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan. Jurnal Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  Anak ,    Vol.7,  (No.9),    pp.12- 28.https://doi.org/10.21274/martabat.2022.6. 01.25-45
Muhyiddin.  (2020).  Covid-19,  New  Normal  dan Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia.
The  Indonesian  Journal  of  Development Planning ,Vol.4 , (No.2),pp.241-258.
https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118
Rochaeti,  Nur.,  Prasetyo,  Mujiono  Hafidh.,  &
Park,  Ji  Hyun.  (2023).  Implementing  of Restorative  Justice  to  Build  the  Criminal Justice System in Indonesia: A Study of the Batak  Toba  Justice  System. Law  Reform ,
Vol.19,(No.2),pp.221-247.
https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.53184
Prasetya,  Iren  G.  (2018).  Tinjauan  Viktimologi Terhadap  Proses  Penyelesaian  Tindak Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.
Jurnal Kajian Hukum , Vol.3, (No.1),pp.482–
498.https://e-journal.jana badra.ac.id/index.php/KH/article/view/IGP
Rahmah,  Andi.,  &  Arief,  Syamsiar.  (2018).
Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga. Jurisprudentie , Vol.5 , (No.2),  pp.251–272. https://doi.org/ 10.24252/jurisprudentie.v5i2.6592.
Rosnawati,  Emy.,  Khotimah,  Siti  Dewi.,  Pahlevy, Rifqi  Ridhlo.,  &  Multazam,  Mochamad Tanzil.  (2018).  Mediasi  Penal  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga. De  Jure:  Jurnal Hukum Dan Syari’ah , Vol.10 , (No.2),pp.61– 71.http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2. 4888
Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita., Sawitri, Handri
Wirastuti.,  &  Muflichah.  (2022).  Penerapan Prinsip  Restorative  Justice  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Soediran Law  Reviewer ,  Vol.4, (No.2),pp.105–119. http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2. 1362.
Setiyawan. (2018). Menggagas Model Restorative Justice  Terhadap  Tindak  Pidana  Marital Rape  Dalam  Membentuk  Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal  Ius Contituendum ,Vol.3 , (No.2),pp.69–81. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v 3i1.864
Situmeang,  T.  (2020).  Keberadaan  Denda
Administratif terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta  Nomor  33  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan  PSBB  dalam  Penanganan Covid-19  di  Provinsi  DKI  Jakarta. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan MelindungiMasyarakat ,Vol.6 , (No.2),pp.156– 169.https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp10
2.
Sopacua,  Margie  G.  (2018).  Preemtif  and Preventive Measure in Combating Domestic Violence. Journal  of  Law,  Policy  and Globalization ,Vol.8 , (No.12),pp.211–222.
https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.588.
Sopacua,  Margie  G.  (2022).  Konsep  Ideal Pencegahan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Terhadap  Perempuan. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  Vol.4 ,
(No.2),pp.213–226.
https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226.
Sopacua,  Margie  Gladies.,  &  Sakharina,  Iin Karita.  (2018).  The  legal  Protection  of Women  from  Violence  (Human  Rights Perspective). International  Affairs  and Global  Strategy ,  Vol.67 , (No.8),pp.44–52.
https://doi.org/10.47268/sasi.v27i33.588.
Wahab,  Abdul.,  Pasamai,  Syamsuddin.,  &
Mappaselleng,  Nur  Fadhillah.  (2021). Penerapan  Restoratif  Justice  terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Makassar:  Studi  di  Polrestabes  Makassar. Journal  of  Lex  Generalis ,  Vol.2 , (No.3), pp.1440–1453.https://pasca-umi.ac.id/ index.php/jlg/article/view/446/508
Wibowo,  Ribut  H.  (2023).  Reassessing Restorative  Justice:  Addressing  Sexual Violence Cases in Indonesi. Indonesia Law Review ,  Vol.13,  (No.3),  Article  8. https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol13/iss3/8

## BUKU
Galtung,  J.  (1992). Kekuasaan  dan  Kekerasan (Cetakan Ke 2). Jakarta: Kanisius.
Marzuki, Peter M. (2015). Penelitian Hukum (Edisi
Revisi  (ed.)) .  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group.

## DISERTASI
Sopacua, Margie G.  (2019). Reformulasi Kaidah Hukum  Pencegahan  Tindak  Pidana
Kekerasan
Dalam Runah Tangga .
Universitas Hasanudin.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang
Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga.
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap
Kapolri)  Nomor  8  Tahun  2021  tentang penanganan  tindak  pidana  berdasarkan
Restorative Justice.