Pernikahan Tidak Tercatat ( Sirri ) pada Masyarakat
Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

## Manshuruddin
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan fai@pancabudi.ac.id

## Abstract
This  scientific  article  is  based  on  a  research  entitled  “The  cause  of  the  legal  to  the unlisted  marriege    in  the  Medan  Estate  Society  Percut  Region  Sei  Tuan  Deli  Serdang District.” This research is field of research that used case study approach, done in the Medan  Estate  Society  Percut  Region  Sei  Tuan  Deli  Serdang  District.  And  it  can  be concluded  that  the  unlisted  marriege  practice  or  Sirri  mariage  in  the  Medan  Estate Society  Percut  Region  Sei  Tuan  Deli  Serdang  District  is  common,  it  was  done  in accordance  to  the  islamic  marriage,  fulfilled  the  islamic  pillars  and  conditions.  The thing  that  differenciate  in  the  practice  is  the  marriage  is  not  listed  by  the  marriage registrar (VAT) in the Office of Religious Affairs (KUA), only the certicate from the chief of  the  society  and  environment  as  the  evidance  of  legal  marriage  (marriage  contract). The validity of Sirri marriage according to the community is valid in accordance to the law, if the marriage has to meet the conditions stipulated in Islamic law. As for the legal status  of  marriage  Sirri  in  the  perspective  of  positive  law  is  invalid,  and  all  the implications that arise in them are considered illegal.
Key words: society, Sirri, Practice, listed, legal, Medan Estate

## Abstrak
Tulisan ilmiah ini berangkat dari penelitian saya yang berjudul “Penyebab Masyarakat Menikah Tidak Tercatat secara Sah Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian ini melakukan observasi terhadap pasangan yang melakukan  praktik  nikah  tidak  tercatat  atau  juga  disebut  nikah  sirri  atau  nikah  bawah tangan.    Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  (field  of  reseach)  dengan menggunakan  pendekatan  studi  kasus  (case  study),  Dari  hasil  penelitian  disimpulkan bahwa  praktik  nikah  yang  tidak  tercatat  atau  nikah  sirri  pada  masyarakat  di  Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan  layaknya pernikahan pada umumnya, praktik nikah  tidak  tercatat/sirri  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosesi  pernikahan  Islam,  yaitu terpenuhi  rukun  dan  syarat.  Adapun  yang  membedakan  dalam  praktiknya  adalah pernikahan  itu  tidak  dicatat  oleh  petugas  pencatat  nikah  (PPN)  di  Kantor  Urusan
120 | Fokus : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.1, No. 02,  2016
Agama  (KUA),  tetapi  hanya  mendapatkan  selembar  kertas  dari  tokoh  masyarakat  dan kepala  lingkungan  sebagai  bukti  telah  menikah  (surat  pernyataan  akad  nikah). Keabsahan nikah sirri menurut masyarakat dapat dinyatakan sebagai hukum yang sah, jika  pernikahan  tersebut  telah  memenuhi  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  hukum Islam.  Adapun  status  hukum  pernikahan  sirri  dalam  perspektif  hukum  positif  adalah tidak sah, dan semua implikasi yang timbul di dalamnya dianggap ilegal.
Kata Kunci: Pernikahan , Sirri, Medan Estate

## PENDAHULUAN
Masalah pernikahan merupakan masalah yang komplek, hal ini tidak hanya  terjadi  antar  agama  yang  berbeda,  tetapi  juga  pada  agama  yang sama  kalau  dikaitkan  pada  hukum  yang  berlaku  baik  hukum  agama maupun hukum formal di negara kita. Permasalahan pernikahan ada dua, yaitu: pertama masalah pernikahan beda agama, kedua adalah pernikahan yang terjadi “ yang tidak tercatat ” atau sering disebut nikah „‟ sirri’’.
Sebelum  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Pernikahan diberlakukan,  hukum  yang  mengatur  pernikahan  di  Indonesia  masih beraneka ragam, yaitu sesuai dengan hukum agama dan hukum adat yang dianut masyarakat. Pernikahan dipandang sah apabila dilaksanakan sesuai dengan  ajaran  agama  atau  adat  yang  berlaku.  Setelah  UU  Pernikahan tersebut diberlakukan maka dalam pasal 2:
1. dijelaskan bahwa pernikahan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;
2. pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku . 1
Pentingnya pencatatan nikah karena menyangkut status istri dan anak secara obyektif. Jika suatu pernikahan telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan bukti adanya buku nikah maka akan memiliki akibat hukum  yang  sah,  sedangkan  pernikahan  yang  tidak  sesuai  dengan  apa yang  digariskan  Undang-Undang  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) 2
1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang praktik UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal  2 ayat 1 dan 2.
2 Departemen  Agama  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam, Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Pasal    5  ayat  1,  Pasal    6  ayat  1  dan  2,Pasal  7  ayat  1 (Jakarta: Depag, 1991), hlm. 120-121.
Manshuruddin : Pernikahan Tidak Tercatat (Sirri) pada Masyarakat Medan… | 121
atau  tidak  dicatat  dan  tidak  ada  bukti  buku  nikah  maka  tidak  memiliki kekuatan  hukum. 3 Hal  ini  akan  menimbulkan  masalah  bagi  anggota keluarga di kemudian hari. 4
Di daerah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada umumnya para orang tua menikahkan anaknya secara sirri atau  nikah  „‟ yang  tidak  tercatat’’. Dari  pantauan  peneliti  di  daerah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut, menunjukkan bahwa mereka menikahkan anak gadisnya dengan jejaka dan para janda dengan duda tanpa melalui Petugas Pencatat Nikah atau  pegawai  yang  telah  ditunjuk  oleh  kepala  Kantor  Urusan  Agama (KUA).  Ketika  menghadirkan  pak  imam  masjid, nazir masjid  dan  tokoh masyarakat  yang  dituakan  serta  kepala  lingkungan  setempat,  mereka melangsungkan  pernikahan  di  Masjid  atau  di  rumah  tokoh  masyarakat maupun  di  rumah  para  pelaku.  Dalam  hal  ini  pernikahan  tersebut diistilahkan  dengan  nikah  „‟ yang  tidak  tercatat’’ atau pernikahan  yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah.
Pada  umumnya  masyarakat  berangapan  bahwa  mempercepat mengawinkan  anak  wanita  merupakan  tuntutan  agama  agar  menghindari perbuatan zina dan melanggar hukum Islam serta adat istiadat. Ketika pra penelitian  dilakukan  di  Desa  Medan  Estate  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan Kabupaten  Deli  Serdang  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam, menurut  Kepala  KUA  banyak  didapati  pernikahan  yang  tidak  tercatat  di Pegawai Pencatat Nikah. 5

## A. Pengertian dan dasar hukum pernikahan

## 1. Pengertian
Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus  di  antaranya Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi
3 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 26. 4 Wadjdi, Problema  Kawin  di  luar  Prosedur, No.  320  (Surabaya:  Majalah Perkawinan dan Keluarga, 2009), hlm. 5.
5 Drs.  H.  Bahrum  Nasution,  Ka  KUA  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan,  wawancara  di Kantor Urusan Agama (KUA) Jl. Tembung Benteng Hilir, tanggal 6 Agustus 2016.
122 | Fokus : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.1, No. 02,  2016
suami  istri;  (2)  sudah  beristri  atau  berbini  (3)  dalam  bahasa pergaulan  artinya  bersetubuh. 6 Pengertian  senada  juga  dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kawin diartikan dengan (1) menikah  (2)  cak  bersetubuh  (3)  berkelamin  (untuk  hewan). 7
Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , kawin diartikan dengan „‟menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh‟‟. 8
Dalam Alquran dan Hadis, perkawinan disebut dengan an- nikh (حاكنلا)  dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah ( جاوزلا – جاوزلا -
هجيزلا).  Secara  harfiah ,  an-nikh berarti al-wath’u (ءطولا), adh- dhammu (مضلا) dan al-jam’u (عمجلا). Al-wath’u (ءطولا) berasal dari
kata wathi’a – yatha’u – wath’an ( أطو – أطي - أطو ), artinya berjalan
di  atas,  melalui  memijak,  menginjak,  memasuki,  menaiki, menggauli. 9 Adh-dhammu (مضلا),  yang  terambil  dari  akar  kata dhamma – yadhummu – dhamman ( مض – مضي - امض ), secara harfiah (bahasa)  berarti  mengumpulkan,  memegang,  menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul,
memeluk dan menjumlahkan serta bersikap lunak dan ramah. 10

## 2. Dasar Hukum Nikah
Adapun yang menjadi dasar hukum nikah didasarkan kepada:
a. Al-quran surah surah ar-Rum ayat 21:
َقَلَخ  ْنَأ  ِهِتاَيآ  ْنِمَو َلَعَجَو  اَهْ يَلِإ  اوُنُكْسَتِل  اًجاَوْزَأ  ْمُكِسُفْ نَأ  ْنِم  ْمُكَل ْمُكَنْ يَ ب لآ َكِلَذ  ِفِ َّنِإ ًةَْحَْرَو ًةَّدَوَم َنوَُُّكَفَ تَ ي  ٍْوََِل   تاَي 6 W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka,1985), hlm. 453.
7 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1989), hlm. 398.
8 Tim  Prima  Pena, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Cita  Media  Pres, t.t), hlm. 344.
9 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al-MunawwirArab-Indonesia (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 2007), hlm. 1671-1672.
10 Ibid , hlm. 887.
Manshuruddin : Pernikahan Tidak Tercatat (Sirri) pada Masyarakat Medan… | 123
Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan  untukmu  istri  istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 11
b. Hadis
ِجَُْفْلِل ُنَصْحَأَو َُِصَبْلِل ُّضَغَأ ُهَّنِإَف ْجَّوَزَ تَيْلَ ف َةَءاَبْلا َعاَطَتْسا ِنَم  ِباَبَّشلا ََُشْعَم اَي ِإَف ٍِْوَّصلاِب ِهْيَلَعَ ف ْعِطَتْسَي َْلَ ْنَمَو ءاَجِو ُهَل ُهَّن 12 “ Wahai  para  pemuda,  barangsiapa  di  antara  kamu  yang mampu  serta  berkeinginan  hendak  menikah,  hendaklah  ia menikah,  karena  sesungguhnya  pernikahan  itu  dapatmenjaga penglihatan/pandangan  terhadap  orang  yang  tidak  halal dilihatnya,  dan  akan  memelihara  godaan  dari  syahwat. Barangsiapa  yang  tidak  mampu  menikah  maka  hendaklah  ia berpuasa,  karena  dengan  puasa  hawa  nafsunya  terhadap perempuan akan berkurang” (H.R. Bukhari).

## B. Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan
Nikah  yang  tidak  tercatat  yang  dikenal  oleh  masyarakat Indonesia  sekarang  ini  ialah  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di  depan  Petugas  Pencatat  Nikah  (PPN)  sebagai  petugas  resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan
11 Ibid , hlm. 644.
12 Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid IV (Mesir: Dar Matbai‟ as-Sya‟biyah, 2008), hlm.
312.
124 | Fokus : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.1, No. 02,  2016
Agama  (KUA)  bagi  yang  beragama  Islam  atau  di  Kantor  Catatan Sipil  bagi  yang  tidak  beragama  Islam,  sehingga  dengan  sendirinya tidak  mempunyai  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah. Perkawinan  yang  demikian  di  kalangan  masyarakat  selain  dikenal dengan istilah nikah yang tidak tercatat, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Nikah yang tidak tercatat yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan  dan dikeluarkannya PP No. 9/1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1/1974.
Pemerintah  telah  melakukan  upaya  ini  sejak  lama,  karena perkawinan  selain  akad  yang  suci  ia  juga  mengandung  hubungan keperdataan.  Ini  dapat  dilihat  dalam  penjelasan  Umum  Undang- undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Nomor  2:
Dewasa  ini  berlaku  berbagai  hukum  perkawinan  bagi  berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut:
1. Bagi  orang-orang  Indonesia  asli  yang  beragama  Islam  berlaku hukum  agama  yang  telah diresiplire dalam  hukum  adat.  Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
2. Bagi  orang-orang  Indonesia  asli  yang  beragama  Kristen  berlaku Hu weliksori'lon an tic Cristen Indonesia (Stbl 1933 No. 74);
3. Bagi  orang  Timur  Asing  Cina  dan  warga  negara  Indonesia keturunan  Cina  berlaku  ketentuan-ketentuan  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
4. Bagi  Orang  Timur  Asing  lainnya  dan  warga  negara  Indonesia keturunan  Timur  Asing  lainnya  tersebut  berlaku  hukum  adat mereka;
5. Bagi orang-orang Eropa dan keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 13
13 Undang-Undang  Perkawinan,  Undang-Undang  Repulik  Indonesia  No.  1  Tahun 1974 tentang perkawinan Naskah resmi DPR RI-Sekretaris Negara RI Penjelasan Umum 1 dan 2 (Surabaya: Kesindo Utama, 2010, hlm. 24.
Manshuruddin : Pernikahan Tidak Tercatat (Sirri) pada Masyarakat Medan… | 125
Sebenarnya  berdasarkan  fakta  yuridis,  sistem  hukum  Indonesia tidak mengenal istilah “nikah bawah tangan” atau “nikah yang tidak tercatat”  dan  semacamnya.  Namun,  secara  sosiologis,  istilah  ini diberikan  bagi  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dan  dianggap dilakukan  tanpa  memenuhi  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  pasal  12  ayat  2  yang  berbunyi: "Tiap-tiap,  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku".
Selain  itu  ketentuan  tentang  pencatatan  perkawinan,  di  dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 5:
1. Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;
2. Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang No. 22 tahun 1946 UU No. 32 tahun 1954. 14
Adapun  teknis  pelaksanaannya  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam pasal 6 yang menyatakan:
1. Untuk  memenuhi  ketentuan  dalam  pasal  5,  setiap  perkawinan harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan  di  bawah  pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah;
2. Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  negeri  pengawasan  Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 15
Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Bab II pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:
1. Pencatat  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan perkawinannya  menurut  agama  Islam  dilakukan  oleh  pegawai
14 Dirjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  Depag, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hlm. 14.
15 Ibid.
126 | Fokus : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.1, No. 02,  2016
pencatatan, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatat nikah, talak dan rujuk;
2. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan perkawinannya  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu selain  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan  pada  Kantor  Catatan  Sipil  sebagaimana  dimaksud dalam  berbagai  perundang-undangan  mengenai  pencatatan perkawinan;
3. Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan  yang  khusus berlaku  bagi  tata  cara  pencatatan  perkawinan  berdasarkan berbagai  peraturan  yang  berlaku,  tata  cara  pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini. 16

## C. Dampak  Praktik  Pernikahan  Yang  Tidak  Tercatat  Menurut
Undang-Undang Perkawinan
a.  Terhadap Istri
Praktik  pernikahan yang  tidak  tercatat berdampak  sangat merugikan  bagi  istri  umumnya,  baik  secara  hukum  negara  dan sosial.
1. Secara hukum negara:
a) Istri tidak dianggap sebagai istri sah;
b) Istri  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  jika  terjadi perselisihan  pembagian  harta  waris  jika  suami  meninggal dunia;
c) lstri  tidak  berhak  atas  harta  gono-gini  jika  terjadi perpisahan,  karena  secara  hukum  pernikahan  itu  dianggap tidak pernah terjadi.
2. Secara sosial:
a) Seorang  istri  akan  sulit  bersosialisasi  karena  biasanya pernikahan di bawah tangan terjadi setelah terjadi hubungan gelap  tanpa,  ikatan  pernikahan  (alias  kumpul  kebo)  atau
16 Arso  Sosroatmojo  dan  Wasit  Aulawi,  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,  Jakarta: GrafindoPersada, 2011), hlm. 116.
Manshuruddin : Pernikahan Tidak Tercatat (Sirri) pada Masyarakat Medan… | 127
dianggap menjadi istri simpanan;
b) Wanita  yang menjadi istri kedua  yang dinikahi  secara tidak tercatat cenderung menjadi korban konflik poligami. 17

## b. Terhadap Anak
Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah . Konsekuensinya,  anak  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibu dan keluarga ibu.Artinya, si  anak tidak mempunyai hubungan hukum  terhadap ayahnya  (pasal  42 dan pasal  43 UU Perkawinan,  pasal  100  KHI).  Di  dalam  akte    kelahirannyapun statusnya  dianggap  sebagai  anak  luar  nikah,  sehingga  hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status  sebagai  anak  luar  nikah  dan  tidak  tercantumnya  nama  si ayah  akan  berdampak  sangat  mendalam  secara  sosial  dan psikologis bagi si anak dan ibunya. 18
Menurut  hukum  positif  anaknya  itu  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  sebagaimana penegasan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 43 dan KHI pasal 100.
Dalam  pasal  43  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan dinyatakan:
1. Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  di  atas  selanjutnya  akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 19
Adapun  di  dalarn  KHI  pasal  100  dinyatakan:  "Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".
17 Ibid.,
18 Ibid, h. 2.
19 Arso Sostroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, hlm. 96.
128 | Fokus : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.1, No. 02,  2016

## c. Terhadap Laki-laki (Suami)
Hampir  tidak  ada  dampak  mengkhawatirkan  atau merugikan  bagi  diri  laki-laki  atau  suami  yang  menikah  bawah tangan  dengan  seorang  perempuan,  yang  terjadi  justru menguntungkan dia, karena:
1. Suami  bebas  untuk  menikah  lagi,  karena  perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum.
2. Suami  bisa  berkelit  dan  menghindar  dari  kewajibannya memberikan  nafkah  baik  kepada  istri  maupun  kepada  anak- anaknya.
3. Tidak  dipusingkan  dengan  pembagian  harta  gono-gini, warisan dan lain-lain. 20

## D. Pelaksanaan Praktik Nikah Yang Tidak Tercatat
Untuk  melihat  lebih  jauh  pada  praktik  nikah  yang  tidak  tercatat yang dilakukan oleh gadis dan jejaka dengan cara:
1. Sebelum  dilangsungkan  akad  nikah,  pasangan  calon  pengantin wanita  dihadapkan  bersamaan  dengan  calon  pengantin  pria,  wali, para  saksi  dan  dihadiri  oleh  beberapa  kaum  karabat  dari  masing- masing keluarga pengantin;
2. Kepala  dusun  membuka  acara  (tertib  acara),  menanyakan  wali, saksi  dan  lain-lain,  layaknya  seorang  KUA  atau  PPN  (Petugas Pencatat Nikah);
3. Sighat  nikah (akad  nikah)  diucapkan  oleh  ayah  kandung  atau saudara laki-laki kandung (abang);
4. Wali  nikah  adalah  ayah  kandung  atau  saudara  laki-laki  kandung (abang);
5. Saksi  nikah  adalah  tokoh  masyarakat  agama,  kepala  dusun,  satu orang  dari  keluarga  pria  dan  satu  orang  dari  keluarga  pengantin wanita;
20 Subhan  Nur, Dampak  Pernikahan  Bawah  Tangan  (Nikah  Yang  tidak  tercatat) , http://www.Subhan.or.id, hlm. 2.
Manshuruddin : Pernikahan Tidak Tercatat (Sirri) pada Masyarakat Medan… | 129
6. Pembacaan  khutbah  nikah  dibaca  oleh  tokoh  masyarakat  agama atau  pak  Imam  Masjid,  kemudian  dilanjuti  dengan  sighat  nikah (akad nikah), sampai dinyatakan sah oleh para saksi.
7. Setelah  ijab-qabul  berlangsung  dan  dilanjuti  dengan  doa  sampai dengan  penutup  doa  nikah  yang  dibaca  oleh  tokoh  masyarakat agama;
8. Pembacaan Sighat  ta’liq dibacakan  oleh  tokoh  masyarakat  agama dengan  bermodalkan  konsep  yang  telah  ada  pada  tokoh  agama tersebut.  hal  ini  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  agama  pada mayarakat;
9. Penutup  acara  yang  ditutup  oleh  kepala  dusun  dan  tokoh masyarakat  agama.  Dengan  memberikan  kertas  selembar  sebagai
bukti bahwa mereka telah menikah sekaigus berpesan/menganjurkan  kepada  para  pelaku  nikah  yang  tidak tercatat,  agar  setelah  selesai  pernikahan  (memperoleh  rezeki)  agar dapat  mengurus  dan  melaporkan  kepada  KUA/P3N  untuk  dapat didaftarkan dan dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama);
10. Sungkeman  (salaman)  kepada  orang  tua  dan  para  keluarga masing-masing. 21
Pendapat  yang  muncul  selama  ini  bahwa  imam  masjid, nazir masjid,  kepala  lingkungan  (kepling)  sangat  berperan  dalam  proses pernikahan yang tidak tercatat, ternyata dapat dibuktikan sebagaimana yang  dikatakan  oleh  pelaku  praktik  nikah  yang  tidak  tercatat  pada pasangan Masriayani-Alamsyah.
Masriayani:„‟Saya  nikah  seperti  biasa,  dihadiri  tetangga,  dan keluarga  saya  serta  keluarga  suami.  Dalam  pernikahan,  yang  menjadi wali  nikah  adalah  bapak  kandung  saya  dan  disaksikan  oleh  tokoh masyarakat  dan  kepala  lingkungan,  akan  tetapi  setelah  nikah  kami tidak  diberikan  buku  nikah  karena  kami  tidak  memberitahu  bapak
21 Abdul  Karim  Masri,  Tokoh  Masyarakat  (Imam  Masjid)  Desa  Medan  Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong III, tanggal  1 September 2016.
130 | Fokus : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.1, No. 02,  2016
Penghulu  nikah  (PPN),  hanya  sebuah  kertas  yang  diberikan  oleh Imam/ Nazir Masjid dan Kepling sebagai bukti kami telah menikah‟‟. 22
Sementara  itu,  pada  umumnya  pelaksanaan  nikah  yang  tidak tercatat  yang  dilakukan  pelaku  berlangsung  di  rumah,  namun  ada pelaku  yang  mendatangi  tempat  tinggal  tokoh  masyarakat  (Imam Masjid dan Nazir Masjid).
Tradisi  pernikahan  yang  tidak  tercatat  yang  dilakukan  oleh masyarakat di Desa Medan Estate tidak dapat dengan pasti didapatkan informasinya,  namun  hal  tersebut  akan  bisa  didapat  kejelasannya, apabila  dikaitkan  dengan  tempat  pelaksanaan  nikah  yang    tidak tercatat.
Pertama , nikah yang tidak tercatat yang dilakukan di Desa Medan Estate atas kehendak orang tua, artinya orang tua takut kepada anaknya yang  melakukan  hal-hal  di  luar  batas  aturan-aturan  yang  ada.  Para orang  tua  khawatir  dengan  pergaulan  anak-anaknya  yang  dapat melanggar aturan –aturan hukum agama dan adat istiadat.
Kedua , nikah yang tidak tercatatyang dilakukan di Desa Medan Estate untuk kepentingan masyarakat. Dengan bermodalkan nikah yang tidak tercatat para pelaku dapat terbebaskan dari perbuatan zina (maksiat).

## E. Praktik  Pernikahan  Yang  Tidak  Tercatat  Pada  Masyarakat Medan Estate
Berdasarkan  fakta  yang  ada  di  masyarakat,  peneliti  melakukan wawancara  dengan  beberapa  responden  di  antaranya  tokoh masyarakat,  imam  masjid,  kepala  lingkungan  dan  para  pelaku  nikah yang  tidak  tercatat,  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  mendorong terjadinya  praktik  nikah  yang  tidak  tercatat  pada  masyarakat  Desa Medan  Estate  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  Kabupaten  Deli  Serdang antara lain:
22 Masriyani,  Pelaku  Nikah Yang  tidak  tercatat Desa  Medan  Estate,  wawancara  di rumah Jln. Komplek Veteran lorong V, tanggal 1 September 2016.
Manshuruddin : Pernikahan Tidak Tercatat (Sirri) pada Masyarakat Medan… | 131

## 1. Keinginan Orang Tua
Praktik nikah yang tidak tercatat yang terjadi di masyarakat Desa Medan  Estate  disebabkan  karena  faktor  keiginan  orang  tua  yang menikahkan  anaknya  dengan  pilihan  dari  orang  tua  sendiri,  hal  ini terjadi oleh pasangan Masriayani-Alamsyah.
Masriani 23 :„‟Sebelum  menikah  saya  dengan  suami  saya  memang sudah  kenal  sejak  lama,  dari  mulai  kecil  kami  tinggal  di  Desa Medan  Estate,  orang  tua  kami  juga  sudah  sama-sama  kenal, sehingga  tidak  begitu  sulit  bagi  orang  tua  saya  untuk  menikahkan saya  dengan  suami  saya.  Sebagai  anak,  pasti  mengikuti  apa  yang menjadi  pilihan  orang  tua,  pilihan  orang  tua  bagi  saya  merupakan pilihan yang terbaik buat saya dan masa depan saya”.
Menurut Abdul Karim 24 , keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya  dikarenakan  kekhawatiran  terhadap  anak  dan  resiko  yang dihadapi  berupa  pelanggaran  terhadap  norma  agama,  hukum  dan adat  istiadat  kampung  jika  dalam  pergaulan  sehari-harinya  tidak mendapatkan  kontrol  langsung  dari  orang  tua.  Dengan  demikian menikahkan anak adalah jalan yang terbaik, walaupun tidak tercatat akan tetapi lebih ringkas, lebih mudah serta tidak berbelit-belit dan ekonomis.

## 2. Faktor Budaya
Praktik nikah yang tidak tercatatyang ada pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, menurut  Surati 25 praktik  nikah  yang  tidak  tercatat,  merupakan tradisi  yang  sudah  ada  dalam  beberapa  keluarga.  Dengan  adanya anggapan-anggapan  masyarakat  tentang  arti  sebuah  pernikahan, yang  menurut  mereka  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  berarti dalam  kehidupan  masyarakat  tanpa  melihat  hakekat  dan  tujuan
23 Masriani,  Pelaku  Nikah  Yang  tidak  tercatat,  wawancara  dirumah  Jln.  Komplek Veteran lorong IV, tanggal 1 September 2016.
24 Abdul  Karim,  Nazir  Masjid  al-IkhlasDesa  Medan  Estate,  wawancara  di  rumah  Jl.
Veteran Lorong III, tanggal 8 September 2016.
25 Surati,Masyarakat Desa Medan Estate, wawancara dirumah Jln. Komplek Veteran lorong III, tanggal 8 September 2016.
132 | Fokus : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.1, No. 02,  2016
sebuah  pernikahan  yang  lebih  dalam  lagi,  di  mana  hal  itu  akan membawa  mereka  kepada  suatu  paradigma  yang  sebenarnya menyulitkan mereka, seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang belum menikah, dengan kata-kata “tidak laku”, “perawan tua”, “sok jual mahal” dan lain-lain.

## 3. Faktor Pendidikan
Rendahnya  tingkat  pendidikan  sebagai  salah  satu  faktor terjadinya  praktik  nikah  yang  tidak  tercatat,  menurut  Syafrijal 26 merupakan suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan  rendah  akan  berpikir  sempit  dan  kurang  maju. Namun  sebaliknya  orang  yang  berpendidikan  tinggi  akan mempunyai pola berpikir yang lebih luas dan lebih bijaksana dalam mengambil  suatu  keputusan  dan  untuk  menentukan  sebuah keputusan  akan  dilakukan  melalui  pemikiran  dan  pertimbangan yang matang dan jeli, apalagi dalam menentukan sebuah pernikahan yang    menjadi  pondasi  penting  dalam  membangun  kehidupan bermasyarakat.

## 4. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi juga termasuk penyebab terjadinya praktik nikah yang  tidak  tercatat,  menurut  bapak  P.  Sitepu 27 ,  masyarakat  Desa Medan Estate pada umumnya melakukan semua ini karena terbentur ekonomi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  melepaskan  tanggung  jawab sebagai  orang  tua,  terhindar  dari  perbuatan  dosa  dan  melanggar hukum,  serta  terhindarnya  dari  gunjingan  masyarakat  setempat kepada orang tua dan anaknya.
26 Syafrijal,Masyarakat  Desa  Medan  Estate,  wawancara  dirumah  Jln.  Komplek Veteran lorong III, tanggal 8 September 2016.
27 Pribadi Sitepu, Kepala Lingkungan, wawancara di rumah Jl. Veteran Desa Medan Estate, tanggal 8 September 2016.
Manshuruddin : Pernikahan Tidak Tercatat (Sirri) pada Masyarakat Medan… | 133

## F. Pengaruh pernikahan yang tidak tercatat dengan keluarga
1. Hubungan Suami Istri
Bagi  pasangan  nikah  yang  tidak  tercatat  yang  sudah  bercerai maka  hubungan  antara  suami  dan  istri  menjadi  terputus 28 .    Hal  ini disebabkan adanya anggapan “tidak etis” bagi pasangan nikah yang tidak  tercatat  yang  sudah  bercerai  untuk  bertemu.  Apabila  ini dilakukan, hal ini dapat mengakibatkan petengkaran antara keluarga mantan pasangan masing-masing, dan dapat menimbulkan cemohan (ejekan) masyarakat. Dalam  kasus  ini juga, jika terjadi pembatalan perceraian  atau  rujuk  kembali  dengan  mantan  istri,  maka  semua keluarga  dan  yang  bersangkutan  merasakan  aib  dan  malu  pada semua  orang.  Hal  ini  pulalah  yang  menyebabkan  rujuk  pada masyarakat desa Medan Estate jarang sekali terjadi.

## 2. Hubungan orang tua-anak
Hubungan  orang  tua-anak  pada  pasangan  nikah  yang  tidak tercatat  yang  bercerai  akan  terputus  dan  akan  menjadi  sangat  jauh. Keadaan  tersebut  salah  satunya  disebabkan  adanya  keyakinan penduduk  Desa  Medan  Estate  tentang  seorang  anak,  terlebih  bagi anak  laki-laki,  akan  tetap  mencari  orangtuanya  meskipun  lama berpisah,  hal  ini  membuat  para  orang  tua  tidak  pernah  khawatir akan kehilangan anaknya meskipun tidak pernah bertemu dan anak tersebut tidak memiliki akte kelahiran.
3. Hubungan antar saudara (siblings)
Hubungan antar saudara pada keluarga nikah yang tidak tercatat yang  bercerai  juga  terputus,  sebagaimana  dialami  oleh  anak-anak pelaku  nikah  yang  tidak  tercatat.  Sejak  terjadi  perceraian,  saat  itu anak pasangan nikah yang tidak tercatat, jarang
berhubungan/komunikasi satu sama lain.
Oleh karena itu nikah yang tidak tercatat bukan hal sepele yang hanya berkaitan dengan “sah” atau “tidak sahnya” suatu pernikahan, tetapi  lebih  dari  itu  ia  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar terhadap  perkembangan  peradaban  manusia,  baik  dalam  hubungan
28 Semi,  Pelaku  praktik  nikah yang  tidak  tercatat yang  telah  bercerai  dengan suaminya.
134 | Fokus : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.1, No. 02,  2016
sesamanya  maupun  dalam  hubungan  sebagai  anggota  masyarakat bahkan mempengaruhi bentuk masyarakat.
Hal  diatas  dapat  diceritakan  oleh  pasangan  yang  melakukan nikah yang tidak tercatat yaitu:
Semi: 29 ”(saya  mempunyai  seorang  anak  laki-laki  dan  seorang perempuan,  sekarang  berumur  18  dan  15  tahun,  dengan  suami Alamsyah.  Perceraian  terjadi  ketika  anak  saya  berumur  3  dan  1 tahun,  anak  pertama  laki-laki  tinggal  bersama  suami,  dan  anak kedua  perempuan  tinggal  bersama  saya.  sementara  suami  kembali ke  rumah  orang  tuanya.  Sejak  perceraian  itu  aku  dan  suami  tidak pernah ada komunikasi lagi. Untuk memenuhi kebutuhan anak, saya bekerja  apa  adanya,  sementara  anak  saya  tititpkan  ke  neneknya. Hubungan saya dan anak cukup akrab. Hanya saja terkadang karena saya bekerja diluar anak saya kecarikan, dia nangis, tidak mau dekat dengan  neneknya,  namun  setelah  satu  bulan  dia  mulai  akrab  dan bermain  dengan  neneknya.  Setelah  pulang  kerja  anak  saya  baru bermain dengan saya. Sejak terjadi perceraian, suami dan anak-anak jarang  sekali  komunikasi.  Namun,  selama  itu  pula  suami  tidak mengirimi uang untuk anaknya).

## G. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  pada  bab-bab sebelumnya maka dapat kesimpulan sebagai berikut :
1. Praktik  nikah  yang  tidak  tercatat  pada  masyarakat  Desa  Medan Estate  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  layaknya  pernikahan  pada umumnya,  praktik  nikah  yang  tidak  tercatat  dilaksanakan  sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi,  ijab,  qabul.  Adapun  yang  membedakan  dalam  praktik adalah  pernikahan  itu  tidak  dicatat  oleh  petugas  pencatat  nikah (PPN)  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  sehingga  tidak mendapatkan  buku  nikah  dari  PPN,  tetapi  hanya  mendapatkan selembar  kertas  dari  tokoh  masyarakat  dan  kepala  lingkungan
29 Ibid.
Manshuruddin : Pernikahan Tidak Tercatat (Sirri) pada Masyarakat Medan… | 135
sebagai  bukti  telah  menikah  (surat  pernyataan  akad  nikah).  Saksi adalah tokoh masyarakat (Imam Masjid/Nazir Masjid) dan kepala lingkungan, sedangkan untuk wali ada dua katagori pertama; jika pelaku gadis dengan jejaka maka yang menjadi wali adalah orang tua kandung. Kedua; jika pelaku adalah janda dengan duda maka menjadi wali adalah saudara kandung;
2. Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  praktik  nikah  yang  tidak tercatat  pada  masyarakat  Desa  Medan  Estate  Kecamatan  Percut Sei  Tuan  Kabupaten  Deli  Serdang  adalah  faktor  orang  tua,  adat dan budaya, pendidikan, dan ekonomi;
3. Hubungan  rumah  tangga  dan  kekerabatan  yang  dirasakan  oleh pelaku  praktik  nikah  yang  tidak  tercatat  yang  bercerai  menjadi terputus. Hubungan pasangan nikah yang tidak tercata tyang tidak bercerai tetap baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Karim  Masri,  Tokoh  Masyarakat  (Imam  Masjid)  Desa  Medan
Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong III, tanggal
1 September 2016.
Abdul  Karim,  Nazir  Masjid  al-IkhlasDesa  Medan  Estate,  wawancara  di rumah Jl. Veteran Lorong III, tanggal 8 September 2016.
Bahrum  Nasution,  Ka  KUA  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan,  wawancara  di
Kantor Urusan Agama (KUA) Jl. Tembung Benteng Hilir, tanggal 6
Agustus 2016.
Bukhari, Shahih  al-Bukhari. Jilid  IV.  Mesir:  Dar  Matbai‟  as-Sya‟biyah,
2008.
Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Depag, 1991.
Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  praktik  UUP  No.  1
Tahun 1974 tentang perkawinan pasal  2 ayat 1 dan 2.
Pribadi  Sitepu,  Kepala  Lingkungan,  wawancara  di  rumah  Jl.  Veteran
Desa Medan Estate, tanggal 8 September 2016.
136 | Fokus : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.1, No. 02,  2016
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
Ramulyo,  Idris. Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan  Agama,  dan  Zakat  Menurut  Hukum  Islam. Jakarta:  Sinar
Grafika, 2000.
Sosroatmojo,  Arso  dan  Wasit  Aulawi. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia.
Jakarta: GrafindoPersada, 2011.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Tim Prima Pena. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Jakarta: Cita Media
Pres.
Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1
Tahun  1974  tentang  perkawinan  Naskah  resmi  DPR  RI-Sekretaris Negara  RI  Penjelasan  Umum  1  dan  2.  Surabaya:  Kesindo  Utama,
2010.
Wadjdi. Problema  Kawin  di  Luar  Prosedur. Surabaya:  Majalah Perkawinan dan Keluarga, 2009.
Warson  Munawwir,  Ahmad. Kamus  Al-MunawwirArab-Indonesia . Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 2007.