## MAGISTRA Law Review
Volume 01 Nomor 01, Januari 2020 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI

## Rinna Dwi Lestari
Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia *jayvonbrat@gmail.com

## ABSTRAK
Tindakan  aborsi  dilarang  oleh  undang-undang,  dan  pelakunya  dikenakan  sanksi  pidana.  Akan  tetapi, aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian, yakni di-lakukan karena adanya indikasi medis dan korban perkosaan.  Aborsi  yang  dilaku-kan  oleh  perempuan  dari  korban  perkosaan,  harus  mendapatkan perlindungan hukum mengingat penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis. Dalam penelitian ini, dirumuskan  permasalahan  mengenai  perlindungan  hukum  dan  akibat  hukum  bagi  perempuan  yang melakukan  aborsi  korban  perkosaan  dari  ancaman  tindak  pidana  aborsi.  Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder,  yang  diperoleh  melalui wawancara  dan  studi  kepustakaan,  yang  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Dari  hasil  penelitian, perlindungan  hukum  bagi  perempuan  yang  melakukan  aborsi  korban  perkosaan  dari  ancaman  tindak pidana  aborsi,  diatur  dalam:  (a)  Pasal  75  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009,  (b)  Pasal  2 Permenkes  Nomor  3  Tahun  2016,  (c)  Pasal  48  KUHP,  (d)  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999,  (e)  Pasal  46-Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  dan  (f)  Pasal  98  KUHAP.  Pada dasarnya  tidak  ada  akibat  hukum  bagi  perempuan  pelaku  aborsi  dari  korban  perkosaan,  karena tindakannya  melakukan  aborsi  karena  adanya  daya  paksa  berdasarkan  Pasal  48  KUHP  dan  aturan diperbolehkannya  aborsi  berdasarkan  Pasal  75  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009.  Akan tetapi,  tindakan  aborsi  yang  dilakukan  tanpa  indikasi  medis  dan  tindak  pidana  perkosaan,  maka  bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berdasarkan: (a) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal  299  KUHP,  (c)  Pasal  346  KUHP, (d) Pasal  347 KUHP,  (e)  Pasal  348  KUHP,  dan (f) Pasal  349 KUHP. Sedangkan  bagi  pelaku  tindak  pidana  perkosaan  dapat  dipidana  berdasarkan:  (a)  Pasal  285  KUHP,  (b) Pasal 286 KUHP, (c) Pasal 287 KUHP, dan (e) Pasal 289 KUHP.
Kata Kunci :  Aborsi; Korban Dan Perkosaan; Perlindungan Hukum.

## ABSTRACT
The act of abortion is prohibited by law, and the perpetrator is subject to criminal sanctions. However, abortions  can  be  performed  with  exceptions,  namely  those  carried  out  because  of  medical  indications and  victims  of  rape.  Abortion  carried  out  by  women  from  rape  victims  must  get  legal  protection considering  the  suffering  experienced both physically and psychologically. In  this  study,  problems  were formulated regarding legal protection and legal consequences for women who have abortions, and rape victims  from  the  threat  of  abortion.  This  study  uses  a  normative  juridical  approach,  with  descriptive- analytical  research  specifications.  The  data  used  in  this  study  are  primary  data  and  secondary  data, which  were  obtained  through  interviews  and  literature  study,  which  were  then  analyzed  qualitatively. From the results of the study, legal protection for women who carry out abortions for rape victims from the threat of abortion is regulated in (a) Article 75 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009, (b) Article 2 of  the  Minister  of  Health  Number  3  of  2016,  (c)  Article  48  of  the  Criminal  Code,  (d)  Article  33  of  Law Number 39 of 1999, (e) Article 46-Article 48 of Law Number 23 of 2004, and (f) Article 98 of the Criminal Procedure  Code.  There  are  no  legal  consequences  for  women  who  do  abortions  from  rape  victims because their act of having an abortion is due to coercion based on Article 48 of the Criminal Code and
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
the rules for allowing abortion based on Article 75 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009. However, the  act  of  abortion  which  is  carried  out  without  medical  indications  and  is  a  crime  of  rape,  then  the perpetrator  is  subject  to  criminal  sanctions  based  on:  (a)  Article  194  of  Law  Number  36  of  2009,  (b) Article  299  of  the  Criminal Code, (c)  Article  346 of  the  Criminal  Code,  (d)  Article  347  Criminal  Code, (e) Article 348 of the Criminal Code, and (f) Article 349 of the Criminal Code. Meanwhile, the perpetrators of the crime of rape can be punished based on: (a) Article 285 of the Criminal Code, (b) Article 286 of the Criminal Code, (c) Article 287 of the Criminal Code, and (e) Article 289 of the Criminal Code. Keywords: Abortion; Victims And Rape; Legal protection

## A. PENDAHULUAN
Setiap  pasangan,  pasti  menginginkan  kehadiran  seorang  anak.  Sebagai-mana  naluri manusia ketika dilahirkan sebagai pribadi yang berlawanan jenis kelamin (sebagai laki-laki dan perempuan)  senantiasa  membawa  serta  naluri  seksual.  Naluri  seksual  yang  dibangun  dari relasi antara dua pribadi yang ber-lawanan jenis kelamin akan menimbulkan suatu proses yang dikenal dengan reproduksi. 1
Proses  reproduksi  yang  timbul  dari  hubungan  antara  dua  pribadi  yang  berlawanan jenis tidak jarang merepotkan manusia. Proses reproduksi yang merepotkan manusia tersebut tampak dari banyaknya pasangan yang ingin mendapatkan anak, walaupun sesudah bertahun- tahun  hidup  dalam  per-kawinan  (misalnya  10  tahun  atau  lebih)  tetapi  mereka  belum  juga mendapat  anak.  Mereka  bersedia  memikul  beban  finansial  yang  besar  dan  beban  psikologis yang berat untuk  mewujudkan cita-cita  mempunyai anak sendiri. Pasangan-pasangan seperti itu sekarang kerapkali bisa dibantu berkat per-kembangan ilmu kedokteran modern. Salah satu metode  baru  yang  menjadi  terobosan  penting  untuk  mengatasi  masalah  infertilitas  adalah fertilisasi  in  vitro yang secara  populer  dikenal  dengan  “bayi  tabung”.  Meskipun  demikian, masih banyak juga pasangan yang tidak tertolong dengan semua metode modern yang dikenal sekarang, mereka tetap tidak memperoleh anak yang begitu didambakan atau diidamkan. 2
Di satu sisi, banyak pasangan suami-istri yang menginginkan hadirnya seorang anak di kehidupan  mereka,  akan  tetapi  di  sisi  lain  ada  pasangan  yang  istrinya  menjadi  hamil,  tetapi kehamilan  tersebut  tidak  diharapkan,  bisa  dikarenakan  faktor  ekonomi  atau  belum  siap dengan  kehadiran  anak  dalam  kehidupan  mereka,  bahkan  mereka  melakukan  segala  cara untuk meng-gugurkan kandungan tersebut. Mereka yang tidak menginginkan kehadiran anak berusaha  menggugurkan  kandungan,  juga  mengalami  beban  psikologis  yang  berat  dan membutuhkan biaya finansial yang cukup besar untuk me-wujudkan tujuan tersebut.
Selain  hal  tersebut,  akibat  pergaulan  bebas,  anak-anak  remaja  melaku-kan  aborsi karena  kehamilan  yang  tidak  mereka  inginkan,  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  tersebut banyak  terjadi  di  luar  nikah  dan  mereka  memilih  dilakukan  pengguguran  kandungan,  atau korban  tindak  pidana  perkosaan  yang  terpaksa  harus  melakukan  pengguguran  kandungan, karena  faktor  ekonomi,  perselingkuhan,  ataupun  anaknya  sudah  terlalu  banyak.  Melihat
1 Marcel  Seran  dan  Anna  Maria  Wahyu  Setyowati,  2010, Dilema  Etika  dan  Hukum  Dalam  Pelayanan Medis , Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, hlm. 57.
2 Ibid .
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
keadaan  ter-sebut,  seolah-olah nyawa  seorang  “bayi”  dapat  mudah  dihilangkan  jika  tidak diinginkan. Pengguguran kandungan tersebut dikenal dengan aborsi atau abortus . Menurut  Sharon  J.  Reeder  bahwa: “Abortion  is  the  termination  of  pregnancy  at  any time before the fetus  has  attained a st age of viability” . Aborsi yang dikenal dengan sebutan pengguguran  kandungan  adalah  peng-hentian  kehamilan  atau  pengeluaran  janin  dari  dalam kandungan pada saat janin mengalami gangguan pada fase tertentu kehamilan sebelum janin ter-sebut mampu untuk hidup di luar kandungan. 3
Aborsi adalah suatu upaya peniadaan buah kandungan atau bayi yang masih hidup dari rahim seorang ibu melalui campur tangan manusia sebelum lahir dengan cara membunuhnya. Peniadaan  dalam  konteks  ini  dilukiskan  sebagai  pembunuhan,  pematian,  atau  pemutusan hidup  manusiawi  sebelum  waktu  kelahirannya,  sebab  buah  kandungan  itu  adalah  makhluk hidup. Korban dari aborsi adalah makhluk hidup atau bayi yang tidak berdosa dan yang tidak dapat  membela  diri.  Makhluk  lemah  dan  kecil  tersebut  menjadi  sasaran  tindak  kekerasan manusia karena tidak menginginkan kehadirannya. Secara sederha-na, istilah ini diterjemahkan dengan  “keguguran”  (tidak  disengaja)  atau  “peng - guguran”  (se ngaja)  buah  kandungan sebelum lahir. 4
Pengguguran  kandungan  (aborsi)  bukanlah  hal  yang  baru,  karena  masalah  aborsi  ini sudah sejak lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat sepanjang zaman di negara manapun, termasuk negara di mana masyarakatnya tergolong kuat (taat) beragama, seperti di Indonesia meskipun  aborsi  dilaku-kan  secara  sembunyi-sembunyi  dan  dengan  peralatan  yang  sangat sederhana.
Pada zaman kuno, di mana pengetahuan masyarakat belum banyak mengenal biologi, sehingga  aborsi  dipraktikkan  dengan  menggunakan  ke-kuatan  fisik  yang  dipadukan mantra-mantra  yang  dianggap  memiliki  daya  magis  untuk  itu.  Dalam  masa  berikutnya, meskipun  ada  larangan,  Hipocrates  pernah  menganjurkan  agar  ibu  hamil  muda  melompat- lompat  sekuat  kuatnya  agar  terjadi  keguguran  kandungan.  Ada  pula  yang  sengaja  berpanas- panas, bahkan ada yang menempatkan batu  panas di atas perut/rahim karena diyakini akan dapat  menggugurkan  kandungan.  Para  perempuan  Romawi  misalnya,  memasukkan  benda-- benda  kasar  seperti papyri ,  tongkat,  bulu  domba/binatang  atau  alat-alat  lain  ataupun mengoleskan  zat-zat  yang  memedihkan  kulit  di  bagian  perut  karena  diyakini  dapat menggugurkan  kehamilan.  Dengan  per-kembangan  pengetahuan  biologi  manusia  yang meningkat,  cara  aborsi  mulai  dilakukan  lebih  halus.  Mulailah  manusia  menggunakan  obat- obatan, jamu, ramuan daun, dan sebagainya, yang dikenal oleh masyarakat China Kuno. 5
Sama  halnya  dengan  masyarakat  Indonesia  yang  telah  mengenal  dan  menerima pengguguran kandungan meskipun dengan cara tradisional, seperti adanya keberadaan dukun praktek penggugur kandungan, serta beredarnya berbagai jenis ramuan atau jamu penggugur
3 AA.  Oka  Dhermawan,  2006, Perlindungan  Hukum  Pelaksanaan  Aborsi  Bagi  Perem-puan  Korban Perkosaan , Prambanan Agung Law Firm, Advocates and Legal Consultants, Jakarta, hlm. 3.
4 William  Chang,  2009, Bioetika  Sebuah  Pengantar ,  Cetakan  Pertama,  Kanisius,  Yogya-karta,  hlm.  37 dan 38.
5 AA. Oka Dhermawan, op.cit. , hlm. 4.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
kandungan di tengah masyarakat. Praktik pengguguran kandungan yang dilakukan para dukun pada umumnya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, dan hal itu diterima masyarakat sebagai  hal  yang  biasa  (dalam  arti  tidak  dipermasalahkan).  Namun  dalam  perkembangannya pengguguran  kandungan  tidak  lagi  diterima  sebagai  hal  biasa,  akan  tetapi  terhadap  praktek pengguguran kandungan (aborsi) ini sudah mulai dipersoalkan. 6
Saat  ini,  praktik  pengguguran  kandungan  (aborsi)  tidak  hanya  dilaku-kan  oleh  diri- sendiri, dukun, tetapi sudah melibatkan kalangan profesi medis (dokter, bidan dan perawat), sedangkan yang membutuhkan jasa pengguguran kandungan tidak hanya dari kalangan orang- orang yang tidak  bermoral (amoral)  dan remaja-remaja putri yang hamil di luar nikah, tetapi juga dilaku-kan oleh wanita-wanita bersuami yang hamil secara sah, dan bahkan paling banyak terjadi pada golongan wanita yang sering melahirkan. 7
Dari  segi  etik,  aborsi  merupakan  tindakan  yang  tidak  memiliki  hati  nurani.  Hal  ini dikarenakan aborsi dilakukan oleh orang tua si bayi yang begitu tega menghilangkan nyawa si bayi,  dan  tindakan  aborsi  yang  melanggar  etika  ini  dilakukan  dengan  perencanaan  sehingga termasuk  dalam  upaya  untuk  menghilangkan  nyawa  seseorang,  dan  termasuk  dalam perbuatan yang me-lawan hukum atau undang-undang.
Pengguguran  kandungan  atau  praktik  aborsi  lebih  banyak  disalahguna-kan  karena tidak adanya indikasi medik untuk melakukan tindakan aborsi, sehingga penanganan terhadap persoalan aborsi selayaknya dilakukan secara hati-hati sebab menyangkut banyak aspek yang terkait,  di  antaranya  adalah  aspek  etika,  moral,  dan  hukum.  Perkembangan  teknologi  dan budaya manusia makin lama makin banyak mengubah moral dan perilaku manusia.
Perbuatan aborsi yang  tidak  sesuai dengan indikasi medis, selain melanggar KODEKI, juga  dapat  digolongkan  sebagai  pelanggaran  terhadap  disiplin  kedokteran,  sebagaimana tercantum dalam Peraturan Konsil Ke-dokteran Indonesia (KKI) Nomor 4 Tahun 2011 angka 11, yaitu  :  “Melaku -kan  perbuatan  yang  bertujuan  untuk  menghentikan  kehamilan  yang  tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku”, di mana sanksi yang diberikan kepada dokter yang melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan peringatan secara lisan dan tertulis,  pencabutan  surat  tanda  registrasi  (STR)  atau  surat  izin  praktik  (SIP),  dan  wajib mengikuti kembali pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran. 8
Praktik  aborsi  yang  terjadi  selama  ini  dalam  masyarakat  adalah  aborsi  ilegal,  yakni praktik  aborsi yang dilarang oleh undang-undang, dikarenakan tujuan praktik  aborsi tersebut adalah  untuk  menghilangkan  calon  bayi  atau  nyawa  manusia.  Perempuan  yang  melakukan aborsi dapat melakukan sendiri dengan berbagai cara, seperti memakan makanan yang dapat membuat janin gugur atau meminum obat yang dapat menggugurkan kandungan, atau perem- puan itu akan meminta bantuan dukun atau orang lain yang tidak kompeten, sehingga pada akhirnya  menimbulkan  komplikasi,  seperti  infeksi,  perdarahan  yang  hebat,  kemandulan  atau kematian  wanita  yang  bersangkutan.  Perempuan  tersebut  dapat  minta  bantuan  dokter  ahli,
6 Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, op.cit. , hlm. 58.
7 Ibid. , hlm. 58 dan 59.
8 Trini Handayani dan Aji Mulyana, 2019, Tindak Pidana Aborsi , Cetakan Pertama, Indeks, Jakarta, hlm.
16.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
tetapi  karena  praktik  aborsi  adalah  merupakan  tindakan  yang  dilarang  undang-undang  yang dapat  menimbulkan  risiko  bagi  dokter  tersebut,  wanita  yang  bersangkutan  akan  dikenakan pem-bayaran  yang  sangat  mahal.  Oknum  dokter  yang  menerima  praktik  aborsi  telah menyalahgunakan kewenangannya hanya untuk mencari keuntungan finansial semata.
Timbulnya  banyak  kejahatan  seksual  seperti  tindak  pidana  perkosaan  yang mengakibatkan  hamilnya  perempuan  korban  perkosaan  menjadi  alasan  utama  dilakukannya aborsi  oleh  perempuan  korban  perkosaan.  Korban  per-kosaan  sudah  menderita  secara  fisik dan  psikis  akibat  perkosaan  tersebut,  terlebih  apabila  perempuan  tersebut  mengalami kehamilan  yang  tidak  diingin-kan  akibat  perkosaan.  Hal  ini  masih  menjadi  perdebatan  di kalangan ke-dokteran, akademisi dan penegak hukum, mengingat aborsi sendiri telah di-larang oleh  agama  dan  peraturan  perundang-undangan.  Akan  tetapi,  kejahatan  seksual  atau perkosaan yang marak terjadi, membuat hal tersebut untuk dikaji kembali karena korban akan mengalami  penderitaan  seumur  hidupnya  karena  trauma  akibat  perkosaan  dan  belum  lagi harus menanggung hasil perkosaan.
Timbulnya  banyak  kejahatan  seksual  merupakan  efek  samping (side  effect) dari perubahan  masyarakat  agraris-pertukangan (agrarisch-ambachte  lijk) menjadi  masyarakat industri/modern  seperti  yang  dialami  sekarang.  Ke-jahatan  seksual  ini  memerlukan pemeriksaan  dokter  terhadap  korban  untuk  membantu  menerangkan  perkaranya,  yaitu  di mana telah terjadi persetubuhan (sexual intercourse) . Perbuatan cabul (ontuchtig handeling) seperti mencium, meraba-raba alat kelamin atau buah dada, dan sebagainya, tidak mungkin di- bantu oleh pemeriksaan dokter, karena tidak akan ditemukan bekas-bekas-nya. 9
Dalam hukum positif Indonesia, dapat ditemui arti perkosaan selalu dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan. Menurut Purwadianto, bahwa perkosaan adalah bagian dari kekerasan  terhadap  perempuan  yang  ter-diri  atas  kekerasan  fisik,  psikis,  dan  seksual. Perkosaan  adalah  penggunaan  ancaman,  kekuatan  fisik,  atau  intimidasi  dalam  rangka memperoleh  relasi  seksual  dengan  orang  lain  yang  bertentangan  dengan  kehendak  orang tersebut. Laki-laki pelaku berniat bukan hanya sekadar melampiaskan hasrat seksualnya saja, tetapi  berkeinginan  untuk  menista  dan  merendahkan  perempuan  korban  dengan  cara memakai seks sebagai senjata untuk menyatakan kekerasan, ke-kuatan, dan agresinya. 10
Perkosaan merupakan suatu fenomena yang menimbulkan ketakutan dan trauma bagi masyarakat,  terutama  para  perempuan  yang  pernah  meng-alami  dan  menjadi  korban. Ketakutan  akan  kejahatan  tersebut  merupakan  hal  yang  kerap  muncul  dalam  kehidupan masyarakat. Dampak yang timbul akibat perkosaan memang dirasakan demikian pahit, bahkan dapat memicu ke-putusan korban untuk mengakhiri hidupnya.
Perkosaan  mengakibatkan  korbannya  mengalami  kerugian  dan/atau  penderitaan secara finansial, fisik, psikologis, serta sosial. Kerugian secara finansial terutama karena korban harus mengeluarkan dana untuk pengobatan luka-luka fisik, cek kehamilan, dan cek kesehatan untuk  mengantisipasi  ke-hamilan  yang  tidak  diharapkan  serta  tertularnya  penyakit  kelamin,
9 I  Ketut  Murtika  dan  Djoko  Prakoso,  1992, Dasar-dasar  Ilmu  Kedokteran  Kehakiman ,  Rineka  Cipta, Jakarta, hlm. 138.
10 A.A. Oka Dhermawan, op.cit. , hlm. 20.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
serta peng-obatan psikologis yang dapat memakan waktu lama untuk penyembuhan gangguan psikologis  yang  cenderung  terjadi.  Kerugian  finansial  juga  dapat  dikarenakan  korban  tidak dapat bekerja sehingga tidak memperoleh peng-hasilan. 11
Apabila  ditelusuri,  tindakan  aborsi  berkaitan  erat  dengan  posisi  perempuan  yang cenderung seringkali menjadi korban perilaku kekerasan seksual, atau tidak adanya tanggung jawab  dari  laki-laki  yang  menghamilinya.  Kehamilan  yang  diakibatkan  perkosaan  itulah  yang sangat  tidak  dikehendaki  karena  berbagai  alasan,  misalnya  aib  keluarga,  pribadi  ataupun lingkungan  sekitarnya.  Pemerkosaan  bisa  terjadi  dalam  lingkungan  paling  tersembunyi sekalipun,  seperti  dalam  lingkungan  keluarga  dan  yang  lebih  mengenaskan  lagi  pelakunya adalah  mereka  yang  seharusnya  berada  pada  posisi  pelindung-nya,  yaitu  ayah,  ayah  tiri, paman,  saudara  laki-laki,  dan  orang  dekat  yang  lain.  Aborsi  merupakan  tindak  pidana, sebenarnya pelaku aborsi adalah korban tindak pidana lain yang harusnya dilindungi.
Kehamilan  yang  tidak  dikehendaki  merupakan  kejadian  yang  sangat  traumatis  bagi perempuan  yang  menjadi  korban  perkosaan.  Korban  kehamilan  akibat  perkosaan  biasanya memerlukan waktu lama untuk mengatasi peng-alaman buruk tersebut. Namun, ada juga yang tidak  pernah  lagi  bisa menjadi  normal  seperti  sebelumnya.  Jika  terjadi kehamilan  yang  tidak dikehendaki tersebut, maka pengalaman traumatis akan bertambah besar.
Dampak dari perkosaan yang menimpa perempuan tersebut yang kemudian hamil, di mana  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  tersebut  membuat  perempuan  tadi  merasa  tertekan, dan  pada  akhirnya  melakukan  tindakan  aborsi.  Tindakan  yang  dilakukan  haruslah  mendapat perlindungan  hukum  mengingat  kehamilan  itu  di  luar  kehendak  dari  perempuan  yang bersangkutan. Perempuan yang mengalami perkosaan akan mengalami trauma yang panjang berat,  terlebih  jika  perempuan  itu  hamil  karena  perkosaan.  Perempuan  itu  akan  dianggap sebagai  aib  dan  akan  diasingkan  baik  di  tempat  kerja,  keluarga  mau-pun  lingkungan  sekitar keberadaannya.
Di dalam masyarakat Indonesia, praktik aborsi telah tegas dilarang dan dipersulit oleh undang-undang,  di  antaranya  adalah  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), yakni  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  yang  menyata- kan  bahwa  :  “Dipidana  sebagai  pelaku  tindak pidana : mereka yang melaku-kan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”,  dan  Pasal  348  ayat  (1)  KUHP,  yang  menyatakan  bahwa  :  “Barangsiapa  dengan sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungan  seorang  wanita  dengan  persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  juga  me-larang  adanya praktik  aborsi  yang  dilakukan  oleh  dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya,  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1), akan tetapi pengecualiannya disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, yakni :
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi;
11 Ibid ., hlm. 23.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
(2) Larangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dikecualikan  berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
Harus disikapi bijaksana apabila aborsi dilakukan oleh  perempuan  korban perkosaan. Pada  dasarnya  perempuan  yang  melakukan  aborsi  karena  perkosaan  adalah  korban  dari perkosaan,  sehingga  dari  dampak  perkosaan  tersebut  yang  sangat  berat  bagi  perempuan korban  perkosaan,  maka  tidaklah  sesuai  dan  tidak  tepat  jika  perempuan  korban  perkosaan dijatuhkan  pidana  karena  telah  melakukan  aborsi,  sebagaimana  kasus  aborsi  yang  dilakukan oleh  seorang  anak  perempuan  berinisial  WA  yang  merupakan  korban  perkosaan  saudara kandung laki-lakinya yang terjadi di Muara Bulian Jambi.
Bagi  perempuan  aborsi  karena  perkosaan,  harusnya  mendapatkan  penanganan  yang baik  karena  perempuan  tersebut  sebenarnya  adalah korban  kekerasan  seksual.  Dalam  kasus aborsi  pada  perempuan  korban  perkosaan,  tindakan  melakukan  aborsi  mendapatkan pengecualian  dan  pertimbangan  sendiri,  mengingat  trauma  akibat  perkosaan  yang  harus dialami oleh perem-puan korban perkosaan sangat berat, dan korban terpaksa melakukannya atau  karena  adanya  daya  paksa,  sehingga  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum  bukan mengkriminalisasikan  perempuan  korban  perkosaan. Penelitian  ini  merumuskan permasalahan,  bagaimanakah perlindungan  hukum  bagi  perempuan  yang  melakukan  aborsi korban  perkosaan  dari  ancaman  tindak  pidana  aborsi  dan  bagaimanakah  akibat  hukum  bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data primer sebagai  pelengkap,  dengan  spesifikasi  penelitian  deskrip-tif  analitis.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui wawancara  dengan  hakim  Peng-adilan  Negeri  Kendal,  dan  data  sekunder  diperoleh  melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
1. Perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban per-kosaan dari ancaman tindak pidana aborsi;
Perkosaan selalu dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan. Perkosaan adalah  bagian  dari  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terdiri  atas  kekerasan  fisik, psikis,  dan  seksual. 12 Laki-laki  pelaku  tindak  pidana  perkosaan  berniat  bukan  hanya sekadar melampiaskan hasrat seksualnya saja, tetapi juga berkeinginan untuk menista dan merendahkan perempuan korban dengan cara menggunakan seks sebagai senjata untuk menyatakan kekerasan, kekuatan, dan agresinya.
Sebagaimana disebutkan bahwa batasan hukum perkosaan saat ini bersumber dari Pasal 285 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan ke kerasan atau ancaman
12 Ibid. , hlm. 20.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
kekerasan memaksa perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Perkosaan  mengakibatkan  korbannya  mengalami  kerugian  dan/atau penderitaan  baik  secara  finansial,  fisik,  psikologis,  serta  sosial.  Kerugian  secara finansial  terutama  dikarenakan  korban  harus  mengeluarkan  biaya  untuk  pengobatan luka-luka fisik, cek kehamilan, dan cek kesehatan untuk mengantisipasi kehamilan yang tidak diharapkan serta tertularnya penyakit kelamin, serta pengobatan psikologis yang dapat memakan waktu lama untuk penyembuhan gangguan psikologis yang cenderung terjadi.  Ke-rugian  finansial  juga  dapat  dikarenakan  korban  tidak  dapat  bekerja,  se- hingga tidak memperoleh penghasilan.
Penderitaan fisik dapat dialami perempuan korban perkosaan, antara lain rasa nyeri dan bengkak pada vagina atau rektum , bahkan terjadi luka terbuka pada dinding vagina atau rektum akibat  pemaksaan,  serta  tenggorokan  korban  dapat  mengalami trauma karena seks oral (oral sex) yang dilakukan secara paksa. Korban juga mungkin meng-alami luka terbuka atau lebam pada beberapa bagian tubuh karena pukulan, dan luka  tusukan  benda  tajam.  Secara  fisik  perempuan  korban  perkosaan  juga  dapat mengalami kehamilan atau tertularnya penyakit kelamin yang dapat ditularkan melalui vagina , rektum , mulut, dan tenggorokan. 13
Para  korban  perkosaan  dapat  mengalami  perampasan  kebahagiaan  atau kesedihan, dan kekhawatiran kehilangan pekerjaan, kehamilan yang tidak diinginkan, atau  banyak  kejadian  traumatik  lain  yang  mungkin  muncul  selama  perjalanan hidupnya.
Dengan  demikian,  penderitaan  psikologis  yang  dialami  korban  per-kosaan sangat berat. Perasaan korban sangat hancur serta tidak dapat men-jalankan aktivitas kehidupan  seperti  yang  dilakukan  sebelum  peristiwa  perkosaan  terjadi.  Perasaan korban  terasa  hancur  dan  tidak  mampu  lagi  untuk  disembuhkan,  terlebih  lagi penderitaan  korban  perkosaan  yang  menunjukkan  bahwa  korban  perkosaan mengalami kehilangan kontrol, otonomi, kekuatan, dan harga dirinya.
Beberapa  bentuk  penderitaan  korban  perkosaan  juga  dinyatakan  bahwa perkosaan  secara  nyata  mempengaruhi  rasa  penghargaan  terhadap  diri  sendiri. Dampak  tersebut  mempunyai  pengaruh  yang  berkepanjangan  dan  sangat  perlahan dari  waktu  ke  waktu.  Apabila  depresi  ini  tidak  ter-tolong,  korban  akan  melakukan bunuh diri sebagai jalan keluar yang di-tempuh. 14
Perkosaan merupakan pemaksaan hubungan kelamin (persetubuh-an) seorang pria  kepada  seorang  perempuan.  Konsekuensi  logis  dari  per-setubuhan  adalah terjadinya  kehamilan.  Kehamilan  pada  korban  perkosaan  oleh  perempuan  korban perkosaan yang bersangkutan ataupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus
13 Achiryani  Hamid,  1999, Kebutuhan  Keperawatan  Bagi  Korban  Perkosaan  :  Suatu  Kajian  Teoritik- Krisis dan Empirik , Elsapa, Bandung, hlm. 69.
14 Dadang  Hawari,  2004, Psikiater,  Manajemen  Stres  Cemas  dan  Depresi ,  Fakultas  Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 51.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
seperti  ini,  selain  trauma  pada  perkosaan  itu  sendiri,  korban  perkosaan  juga mengalami  trauma  pada  kehamilan  yang  tidak  diinginkan.  Hal  itulah  yang menyebabkan korban menolak keberada-an janin yang tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai objek yang pantas dibuang karena banyak membawa sial. Pada satu sisi,  perempuan  tersebut  jelas  telah  dikenakan  sanksi,  yakni  pembunuhan  terhadap janinnya walaupun ia sendiri merupakan korban kejahatan dari orang-orang yang tidak bertanggun jawab.
Sebagaimana disebutkan bahwa perkosaan merupakan bagian dari ke-kerasan terhadap  perempuan,  yang  dapat  mencakup  kekerasan  fisik,  psikis  maupun  seksual sehingga perempuan korban perkosaan, mengalami 3 (tiga) gejala pokok, yaitu : 15
a. Kerentan penderitaan korban;
b. Kebrutalan pelaku, baik individu maupun kelompok; dan
c. Ketidakadilan  sosial  dalam  masyarakat  yang  timpang  gender.  Contoh-nya  adalah fenomena  pelecehan/penganiayaan  korban  oleh  petugas  hukum  di  “lingkaran luar” korban (secondary rape) atau kekebalan hukum pelaku (imunity) .
Trias  perkosaan  tersebut,  khususnya  relasi dyadic kebrutalan  pe-laku, penderitaan  korban  berdampak  pada  adanya  gangguan  perilaku  ke-jiwaan  segera, mencegah atau jangka panjang yang dapat terempati me-lalui dokter keluarga/dokter pribadi  (selaku the  treating  physician ).  Dapat  pula  diketahui  oleh  para  relawan pendamping ( volunteer’s advocate yang banyak di antaranya sarjana, seperti psikolog, sosiolog,  perawat,  pekerja  sosial)  pada  “lingkaran  dalam”  korban  ketika  mereka melakukan tugas pengobatan atau pada pendampingan korban. 16
I.S.  Susanto  berpendapat  bahwa  kejahatan  kekerasan  terhadap  wanita, khususnya perkosaan di satu sisi dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja wanita akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan, namun di sisi lain terdapat realitas sosial budaya yang justru menyuburkan perkosaan seperti mitos-mitos yang berkaitan dengan jenis kelamin, budaya diskriminatif, budaya tukang sulap, budaya hukum yang tidak adil. 17
Bagi  korban  perkosaan  yang  berakibat  hamil,  dan  pada  akhirnya  harus melakukan  aborsi  akan  berdampak  kepada  tindakan  perbuatan  me-lawan  hukum. Keadaan  tersebut  merupakan  akibat  dari  tindakan  aborsi  terhadap  janin  yang dikandungnya untuk melindungi dirinya dari per-buatan yang memalukan itu. Sebagai pelaku  aborsi,  perempuan  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sebagaimana hukum  positif  yang  saat  ini  berlaku.  Sehubungan  dengan  tindakan  aborsi,  pelaku (perempuan,  dokter,  bidan,  atau  siapapun  yang  membantu)  dapat  dihukum, sedangkan terhadap pelaku pemerkosa sanksi yang diberikan selama ini terasa sangat
15 AA. Oka Dhermawan, op.cit. , hlm. 82.
16 Ibid. , hlm. 82 dan 83.
17 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan,  2001, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan , Refika Aditama, Bandung, hlm. 74.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
ringan.  Dari  segi  moral,  ternyata  pelaku  tidak  merasa  bertanggungjawab,  baik terhadap keluarganya maupun terhadap korban.
Sebagai  korban,  yang  bersangkutan  seharusnya  mendapatkan  per-lindungan hukum dalam hal melakukan aborsi, mengingat korban akan mengalami trauma yang panjang  dan  stigma  buruk,  baik  di  tempat  kerja,  keluarga,  dan  lingkungan  sekitar keberadaannya.
Kasus  aborsi  karena  hamil  akibat  perkosaan  mempunyai  “karak - teristik” tersendiri, karena perkosaan merupakan suatu kejadian yang sangat traumatis untuk perempuan  yang  menjadi  korban,  sehingga  mem-butuhkan  waktu  lama  untuk mengatasi pengalaman buruk tersebut, dan ada yang tidak mungkin bisa menjadikan korban normal seperti biasanya.
Pada  dasarnya  perempuan  pelaku  aborsi  akibat  perkosaan,  merupa-kan seorang korban. Penderitaan perempuan korban perkosaan merupakan kesengsaraan diri,  baik  tubuh  maupun  jiwanya,  akibat  langsung  dari  ke-brutalan  pemerkosa  serta hancurnya  kecerdasan  jiwa  yang  berdampak  langsung,  apalagi  setelah  perkosaan terjadi, lalu sampai mengakibatkan kehamilan. Keadaan lain yang langsung berdampak pada kejiwaannya ialah bahwa kenyataan sosial masyarakat patriarki ikut menambah pen-deritaan  dirinya  sampai  korban  terperkosa  mengurung  diri,  membisu,  me-narik diri  dari  pergaulan  yang  berakibat  hilangnya  hubungan  sosial,  hingga  keterlambatan korban melaporkan kasusnya. Kesengsaraan diri korban karena kebrutalan pelaku dan ketidakadilan sosial yang dialami korban dalam standar moralitas gender merupakan kerentanan perempuan korban perkosaan.
Aborsi  adalah  salah  satu  bentuk  respon  perempuan  yang  meng-alami kehamilan yang tidak dikehendaki, termasuk akibat dari perkosaan. Sudah tentu, tidak semua  kehamilan  yang  tidak  dikehendaki  akan  berakhir  dengan  aborsi.  Perempuan dapat  saja  memilih  meneruskan  kehamilannya  meskipun  kehamilan  tersebut  tidak dikehendaki,  bahkan  perempuan  seperti  ini  perlu  diberi  konseling  agar  tidak mengaborsi kehamilannya. Dengan kata lain, perempuan bisa mengalami kondisi yang risiko  me-neruskan  kehamilannya  akan  lebih  buruk  jika  dibandingkan  dengan  meng- akhirinya. Pada kondisi seperti ini, aborsi menjadi suatu kebutuhan perem-puan yang tidak terelakkan.
Perempuan  yang  dihukum  dengan  tuduhan  melakukan  penggugur-an kandungan (aborsi), kemungkinan pengguguran kandungan dilakukan oleh perempuan tersebut  secara  sadar  dan  mengetahui  bahwa  apa  yang  di-perbuat  adalah bertentangan  dengan  hukum.  Tindakan  tersebut  mereka  lakukan  karena  tidak menginginkan  kehamilan  mereka  di  luar  perkawinan  menjadi  polemik  (pembicaraan oleh sekelompok warga), sehingga jalan pintas yang ditempuh adalah aborsi.
Aborsi  yang  dilakukan  oleh  perempuan  korban  perkosaan  dilaku-kan  karena keadaan  terpaksa,  membuat  perempuan  korban  perkosaan  yang  dihukum  harus menerima  risiko  apapun.  Secara  umum,  jalan  dan  risiko  bagi  pelaku  aborsi  karena mereka tidak menginginkan kehamilannya ter-sebut yang datang dari berbagai sebab.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Akibat perkosaan dan hamil, jelas akan membuat perempuan tersebut merasa terbebani  karena  kehamilan  tersebut  di  luar  kehendaknya,  belum  aib  yang  harus ditanggung selama hidupnya. Secara etika, tepatlah aborsi dilakukan atau sebaliknya, karena kehadiran janin dalam kan-dungannya adalah calon manusia baru yang dalam pikiran/lukisan  perem-puan  korban  tersebut  merupakan  wakil  dari  pemerkosa, sehingga akan terjadilah kontradiktif dalam dirinya selama kandungannya berjalan. 18 Perempuan korban perkosaan merupakan salah satu  korban ke-jahatan yang juga  memerlukan  perlindungan  hukum.  Dalam  proses  per-adilan  pidana,  keberadaan korban  perkosaan  tetap  mengkhawatirkan.  Keterwakilannya  oleh  jaksa  tidak menjadikan  peristiwa  yang  dialami  menjadi  terganti.  Dihukumnya  pelaku  perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban. Salah satu contoh kasus perkosaan adalah yang dialami oleh WA  yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian  Jambi,  dengan  Putusan  Nomor  :  5/Pid.Sus.Anak/  2018/PN  Mbn,  yang  amar putusannya adalah :
a. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah me-lakukan tindak pidana aborsi;
b. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
c. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh-kan;
d. Menetapkan Anak tetap berada dalam ta-hanan;
e. Menetapkan barang bukti berupa :
1) 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;
2) 1 (satu) buah telapak meja warna coklat
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AD binti SN.
f. Membebankan Anak  6 membayar biaya  perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
Pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  Jambi  men-jatuhkan putusan tersebut adalah :
▪ WA  dengan  sengaja  ingin  menyembunyikan  keadaan  atau  kondisi  ke-hamilan  WA, adanya  perbuatan  WA  yang  sengaja  mengurut-urut  perut-nya  sampai  keluarnya bayi, dan WA juga dengan sengaja menyembunyi-kan kondisi pada saat dan setelah WA  melahirkan  bayi  sampai  dengan  bayi  tersebut  meninggal  dunia,  sehingga  WA telah melakukan aborsi;
▪ Aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia  40  hari  dihitung  sejak  hari  pertama  haid  terakhir,  dan  usia  kehamilan  WA sudah lebih dari 40 hari serta tidak ada indikasi ke-daruratan medis.
18 Kartono  Mohammad,  1998, Kontradiksi  Dalam  Kesehatan  Reproduksi,  Seri  Kesehatan  Reproduksi, Kebudayaan,  dan  Masyarakat ,  Sinar  Harapan  bekerjasama  dengan  Citra  Putra  Bangsa  dan  The  Ford Foundation, Jakarta, hlm. 122.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Dengan demikian, perlindungan hukum perempuan pelaku aborsi dari akibat perkosaan  sangat  diperlukan  melihat  dampak  dari  tindak  per-kosaan  tersebut  tidak hanya dirasakan sesaat, tetapi seumur hidup perem-puan korban perkosaan.
Hasil  wawancara  dengan  Robby  Alamsyah,  S.H.  selaku  Hakim  Pengadilan Negeri  Kendal  bahwa  Pengadilan  Negeri  Kendal  untuk  penye-lesaian  kasus  aborsi masih  jarang,  oleh  karena  pada  dasarnya,  kehamilan  yang  tidak  dikehendaki, mengakibatkan  rasa  malu  atau  menjadi  aib  pada  diri  korban  atau  pelaku,  sehingga peristiwa tersebut tidak dibawa ke jalur hukum. 19
Dengan  demikian,  tindak  pidana  perkosaan  terhadap  wanita  dewasa  dan persetubuhan  terhadap  anak-anak  perempuan  semakin  mem-bahayakan  wanita  dan anak-anak  baik  di dalam maupun di luar  rumah, oleh karena pelaku bisa saja adalah orang-orang  yang  mereka  kenal  atau  oran  yang  tidak  mereka  kenal  sekalipun. Peristiwa  perkosaan  sendiri  sudah  menjadi  aib  bagi  korban,  terlebih  jika  akibat  dari perkosaan  itu  meng-akibatkan  kehamilan.  Untuk  membawa  kasus  tersebut  ke  jalur hukum,  maka  korban  harus  menceritakan  dan  mengingat  kembali  peristiwa  buruk yang  menimpanya.  Trauma  psikologis  karena  hamil  akibat  tindak  per-kosaan,  akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan korban, se-hingga korban merasa aborsi sebagai jalan keluar.
Hal  yang  menjadi  kendala  bagi  hakim  dalam  menangani  kasus  aborsi  yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan adalah biasanya sejak proses penyidikan di  tingkat  kepolisian,  korban  tidak  didampingi  oleh  psikolog  atau  tim  dari  (Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban),  sehingga  korban  yang  sudah  terganggu  mental  dan psikisnya sulit untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. 20
Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  perempuan  pelaku  aborsi  dari korban perkosaan terhadap ancaman tindak pidana aborsi, yakni :
a. Pengaturan aborsi secara khusus :
1) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Pada  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009,  larangan  aborsi  juga diatur juga pada Pasal 75 ayat (1). Adapun pengecuali-annya dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (2), yang diberikan hanya dalam 2 (dua) kondisi berikut :
a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini ke-hamilan, baik yang  mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang  menderita  penyakit genetik  berat  dan/atau  cacat  bawaan,  mau-pun  yang  tidak  dapat diperbaiki  sehingga  menyulitkan  bayi  tersebut  hidup  di  luar  kandungan; atau
b) Kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis bagi korban perkosaan.
19 Robby Alamsyah, S.H., Wawancara , selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB, pada tanggal 23 Agustus 2019.
20 Robby Alamsyah, S.H., Wawancara , selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB, pada tanggal 23 Agustus 2019.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Tindakan  aborsi  yang  diatur  dalam  Pasal  75  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau  penasehatan  pra  tin-dakan  dan  diakhiri  dengan  konseling  pasca tindakan yang dilaku-kan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, yang dijelasakan pada Pasal 75 ayat (3).
2) Menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2016
Dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, aborsi diperkenan kan apabila terdapat indikasi medis dan akibat perkosaan, sebagai-mana ketentuan Pasal 2 Permenkes  Nomor  3  Tahun  2016,  yang  menyatakan  bahwa  :  “Pelatihan  dan penyelenggaraan  pelayanan  aborsi  atas  indikasi  kedaruratan  medis  dan kehamilan akibat per-kosaan bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keteram-pilan  dalam  rangka  pemberian  pelayanan  aborsi  yang  aman,  ber- mutu, dan bertanggung jawab”.
Penyelenggaraan  pelayanan  aborsi  atas  indikasi  kedaruratan  medis dan  kehamilan  akibat  perkosaan  diatur  dalam  Pasal  12  Permenkes  Nomor  3 Tahun  2016.  Fasilitas  pelayanan  kesehatan  penyelenggara  pelayanan  aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, diatur dalam Pasal 13 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016.
Menurut  Permenkes  Nomor  3  Tahun  2016,  aborsi  hanya  dapat dilakukan oleh dokter yang telah mendapat pelatihan dan bersertifikat. Aborsi dilakukan oleh Tim Kelayakan Aborsi, sebagaimana ketentuan Pasal 15, Pasal 16  dan  Pasal  17.  Pelayanan  aborsi  atas  indikasi  kedaruratan  medis  dan kehamilan akibat per-kosaan diatur di dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016.
b. Pengaturan aborsi secara umum :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Perlindungan hukum perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan terhadap ancaman tindak pidana aborsi, didasarkan pada Pasal 48 KUHP, yakni :  “Barangsiapa  melakukan  perbuatan  karena  pengaruh  daya  paksa (overmacht) , tidak dipidana”.
Overmacht merupakan  alasan  atau  sebab  eksternal  tidak  dapat dimintainya  pertanggungjawaban  pidana  dan  menggambar-kannya  sebagai setiap  daya,  dorongan,  paksaan,  yang  membuat  seseorang  tidak  berdaya menghadapinya.
Pada  sisi  lain,  menurut  doktrin  jika  dalam  Pasal  48  KUHP  dinyatakan hanya  ada  alasan  pemaaf,  perbuatan  yang  dilakukan  tetap  bersifat  melawan hukum,  tetapi  kesalahannya  dapat  dimaaf-kan  karena  pengaruh  daya  paksa tadi. Daya paksa merupakan salah satu dasar dari alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan si terpaksa. Pembuatan yang dilakukan pelaku aborsi  korban  perkosaan  tetap  bersifat  melawan  hukum,  jadi  tetap  me-
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
rupakan  perbuatan  pidana,  tetapi  dia  tidak  dipidana  karena  tidak  ada kesalahan.
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  bahwa  pelanggaran  hak-hak perempuan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 4 Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  lebih  jauh  memberikan  pijakan  hukum  yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan untuk bebas dari segala bentuk kekerasan.
Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  bahwa  menegaskan butir-butir lain yang memberikan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan.  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  dengan  tegas menyebutkan bahwa :
(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, peng-hukuman atau  perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;
(2) Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penghilangan  paksa  dan penghilangan nyawa.
Sementara  itu,  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 menambahkan bahwa : “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara se wenang- wenang”.
3) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Ke-kerasan Dalam Rumah Tangga
Sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  diatur  pada  Pasal  46,  Pasal  47,  dan Pasal 48. Terkait dengan sanksi pidana pada Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa :
Kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  c meliputi :
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga ter-sebut;
b. Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam lingkup  rumah  tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Dalam  KUHAP,  perlindungan  hukum  korban  berupa  tuntut  an  ganti kerugian  karena  perbuatan  tersangka,  atau  terdakwa  (Pasal  98).  Meskipun demikian,  permintaan  tuntutan  ganti  kerugian  yang  dimaksud  baru  dapat dilakukan  dalam  hal  adanya  penggabungan  antara  perkara  perdata  dan perkara pidana.
2. Akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Tindakan  aborsi  akibat  perkosaan  harus  dipertimbangkan  pula  untuk  diatur secara  khusus  sebagai  suatu  jenis  aborsi  di  luar  dari  macam-macam  aborsi  bersifat criminal ataupun medicalis , karena dalam persoalan aborsi akibat perkosaan terdapat persoalan  sosial  dan  budaya,  yaitu  ketika  pelaku  aborsi  mendapat  tekanan-tekanan dari  masyarakat  sekitar,  perem-puan  pelaku  aborsi  dari  korban  perkosaan diperlakukan  tidak  sebagaimana  mestinya,  dicemooh,  dihukum  dan  dikucilkan  dari pergaulan  sosialnya,  hal  ini  menimbulkan  pukulan  batin  yang  sangat  berat.  Bahkan, mungkin  saja  korban  menjadi  tertekan (strees) yang  mengakibatkan  ingatannya  ter- ganggu  akibat  tidak  mampu  menahan  beban  mental  yang  berat.  Secara  kedokteran ataupun psikologi, hal itu bisa terjadi. Akibatnya, ia tidak dapat melakukan hubungan atau kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai-mana normalnya keadaan.
Setiap  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  dan  berdampak  buruk  bagi kehidupan  orang  lain,  mempunyai  akibat  yang  harus  dipertanggung  jawabkan  oleh pelakunya,  tidak  terkecuali  oleh  pelaku  perkosaan,  maupun  pelaku  aborsi  yang dilakukan tanpa indikasi medis dan akibat perkosaan.
Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, oleh karena  suatu  peristiwa  hukum  disebabkan  oleh  perbuatan  hu-kum,  sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  suatu perbuatan  hukum  dan/atau  hubungan  hukum. 21 Sedangkan  mengenai  wujud  dari akibat hukum me-nurut Soeroso adalah, sebagai berikut : 22
a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Sebagai contoh : usia menjadi  21  tahun,  akibat  hukumnya  berubah  dari  tidak  cakap  hukum  menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum;
b. Lahirnya,  berubahnya  atau  lenyapnya  suatu  hubungan  hukum,  antara  dua  atau lebih  subjek  hukum,  di  mana  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  satu  berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Sebagai contoh : Made  mengadakan  perjanjian  jual-beli  dengan  Ketut.  Dengan  adanya  perjanjian tersebut  (persitiwa  hukum),  maka  lahirlah  hubungan  hukum  antara  Made  dan Ketut. Dengan lahirnya hubungan hukum tersebut, lahir akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi selesai;
c. Dijatuhkannya  sanksi  apabila  dilakukannya  tindakan  yang  melawan  hukum. Sebagai contoh  : seorang pencuri yang dihukum adalah suatu akibat hukum  dari perbuatan si pencuri. Mencuri ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.
Setiap  perbuatan  hukum,  akan  memiliki  akibat  hukum.  Sama  hal-nya  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  akan  menimbulkan  akibat  hukum  bagi pelakunya. Teguh Prasetyo memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang
21 Ishaq, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86.
22 R. Soeroso, 2005, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 296.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
oleh  aturan  hukum,  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana,  di  mana  pengertian perbuatan  di  sini  selain  perbuatan  yang  bersifat  aktif  (melakukan  sesuatu  yang sebenarnya  dilarang  oleh  hukum),  juga  perbuatan  yang  bersifat  pasif  (tidak  berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). 23
Menurut Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara bahwa  tindak pidana diartikan  sebagai  sikap  tindak  pidana  atau  perilaku  manusia  yang  masuk  ke  dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan. 24
Pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku tindak pidana aborsi  dari  korban  perkosaan,  karena  tindakannya  melaku-kan  aborsi  karena  adanya daya  paksa  berdasarkan  Pasal  48  KUHP  dan  aturan  diperbolehkannya  aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
Terhadap  pelaku  aborsi  yang  dilakukan  oleh  korban  perkosaan,  se-harusnya sejak  awal  tidak  dapat  diajukan  melalui  proses  hukum,  sepanjang  dapat  dibuktikan bahwa  kehamilan  tersebut  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  bagi  korban perkosaan  (terutama  korban  yang  dari  segi  usia  masih  tergolong  anak-anak). 25 Akan tetapi, akibat hukum dari tindak pidana perkosaan dan tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis maupun karena perkosaan, para pelakunya  dapat dikenai sanksi pidana.  Pidana  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  atas  diri  seseorang  yang  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
Pidana  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  atas  diri  seseorang  yang  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau  ditetapkan  melalui  putusan  pengadilan  yang  me-meriksa  dan  menyelesaikan perkara yang bersangkutan. 26
Adapun sanksi pidana sebagai akibat hukum dari tindak pidana perkosaan dan tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis maupun karena perkosaan, para pelakunya dapat dikenai sanksi sebagai berikut :
a. Pelaku aborsi;
1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Pasal 194 :
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  aborsi  tidak  sesuai  dengan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  75  ayat  (2) dipidana  dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
2) KUHP
23 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana , Rajawali Press, Jakarta, hlm. 48.
24 Soerjono  Soekanto  dan  Purnadi  Purbacaraka,  1992, Sendi-Sendi  dan  Hukum  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.
25 Robby Alamsyah, S.H., Wawancara , selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB, pada tanggal 23 Agustus 2019.
26 Tolib Setiady, 2010, Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia , Alfabeta, Bandung, hlm. 209.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
a) Pasal 299 KUHP
(1) Barangsiapa  dengan  sengaja  mengobati  seorang  wanita  atau menyuruh  supaya  diobati,  dengan  diberitahukan  atau  di-timbulkan harapan  bahwa  karena  pengobatan  itu  hamilnya  dapat  digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah;
(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari ke-untungan, atau menjadikan  perbuatan  tersebut  sebagai  pen-carian  atau  kebiasaan, atau  jika  dia  seorang  tabib,  bidan  atau  juru  obat,  pidananya  dapat ditambah sepertiga;
(3) Jika  yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
b) Pasal 346 KUHP
Seorang  wanita  yang  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan kandungannya  atau  menyuruh  orang  lain  untuk  itu,  diancam  dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
c) Pasal 347 KUHP
(1) Barangsiapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  memati-kan kandungan  seorang  wanita  tanpa  persetujuannya,  di-ancam  dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
(2) Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut  diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
d) Pasal 348 KUHP
(1) Barangsiapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  memati-kan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, di-ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;
(2) Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut,  diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
e) Pasal 349 KUHP
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan  Pasal  346,  ataupun  melakukan  atau  membantu  melakukan salah  satu  kejahatan  yang  diterangkan  dalam  Pasal  347  dan  348,  maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan  dapat  dicabut  hak  untuk  menjalankan  pencarian  dalam  mana kejahatan dilaku kan.
b. Pelaku tindak pidana perkosaan.
1) Pasal 285 KUHP
Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2) Pasal 286 KUHP
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Barangsiapa  bersetubuh  dengan  perempuan  yang  bukan  istrinya,  sedang diketahuinya  bahwa  perempuan  itu  pingsan  atau  tidak  ber-daya  dipenjara selama-lamanya sembilan tahun.
Pasal  286  KUHP  untuk  melindungi  setiap  perempuan  yang  dalam keadaan  lemah  atau  tidak  berdaya  agar  terjamin  hak-hanya  dan  mendapat perlindungan hukum yang pasti.
3) Pasal 287 KUHP
(1) Barangsiapa  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  di  luar  per-kawinan, padahal  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduga-nya  bahwa  umurnya belum  lima  belas  tahun,  atau  kalau  umur-nya  tidak  jelas,  bahwa  belum waktunya  untuk  dikawin,  di-ancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan tahun;
(2) Penuntutan  hanya  dilakukan  atas  pengaduan,  kecuali  jika  umur  wanita belum  sampai  dua  belas  tahun  atau  jika  ada  salah  satu  hal  berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.
Pasal 287 KUHP dimaksudkan untuk melindungi wanita yang masih di bawah umur dari perbuatan yang melanggar ke-susilaan dan kesopanan agar jiwanya tidak terganggu dalam pertumbuhannya. Di samping itu, bagi seorang wanita ada bahaya-nya untuk melahirkan anak apalagi wanita tersebut masih di bawah umur.
4) Pasal 289 KUHP
Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  diancam karena  melakukan  perbuatan  yang  menyerang  ke-hormatan  kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Besarnya ancaman pidana maksimum pada Pasal 285 KUHP adalah 12 (dua belas)  tahun,  sedangkan  pada  Pasal  289  KUHP  adalah  9  (sembilan)  tahun. Perbedaan seperti ini memang sudah dipikirkan bahwa akibat buruk yang diderita korban  pada  rumusan  Pasal  285  KUHP  adalah  lebih  berat  atau  lebih  parah  bila dibandingkan dengan akibat perbuatan cabul sebagaimana dirumuskan pada Pasal 289 KUHP.
Pidana  yang  tepat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perkosaan  untuk memberikan  efek  jera,  khusus  untuk  pelaku  yang  sudah  dewasa,  apalagi korbannya  masih  tergolong  anak-anak,  maka  hukuman  yang  tepat  dikenakan kepada pelaku adalah dengan cara dikebiri (disuntik secara kimiawi). Akan tetapi, untuk  pelaku  yang  masih  tergolong  anak-anak,  maka  hukumannya  dapat disesuaikan dengan fakta di per-sidangan, karena penjatuhan hukuman terhadap
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
anak  pelaku sudah ada aturan  tersendiri, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 27
Dengan  demikian,  terhadap  korban  perkosaan  yang  melakukan  aborsi seharusnya  tidak  dilakukan  proses  hukum,  bahkan  sebaliknya  ter-hadap  korban yang  demikian  seharusnya  mendapat  perlindungan  hukum  dengan  cara memberikan perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, serta mendapatkan  restitusi  (ganti  rugi)  yang  layak,  baik  dari  pelaku  maupun  dari negara.

## D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 1. Kesimpulan
Perlindungan  hukum  bagi  perempuan  yang  melakukan  aborsi  korban  perkosaan  dari ancaman tindak pidana aborsi, sebagaimana disebutkan dalam : (a) Pasal 75 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  yang  menyatakan  bahwa  “larangan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  dikecualikan  berdasarkan  kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat menyebabkan  trauma  psikologis  bagi  korban  perkosaan”,  (b)  Pasal  2  Permenkes  Nomor  3 Tahun  2016  yang  memperkenankan  aborsi  apabila  terdapat  indikasi  medis  dan  akibat perkosaan, yang dilakukan oleh dokter yang mendapat pelatihan dan bersertifikat, (c) Pasal 48 KUHP yang mengatur bahwa “barangsiapa melakukan per -buatan karena pengaruh daya paksa (overmacht) ,  tidak  dipidana”,  (d)  Pasal  33  Undang -Undang  Nomor  39  Tahun  1999  yang memberikan  perlindungan  atas  kebebasan  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, (e) Pasal 46- Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  yakni  sanksi  bagi  pelaku  tindak  kekerasan seksual  ter-hadap  orang  yang  menetap  atau  berada  dilingkup  rumah  tangga  berupa  pidana penjara atau denda; (f) Pasal 98 KUHAP yakni tuntutan ganti kerugian yang menderita kerugian karena perbuatan tersangka atau ter-dakwa. Terhadap tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal, maka pelaku dapat dijerat dengan menggunakan : (a) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  yakni  bagi  orang  yang  sengaja  me-lakukan  aborsi  tidak  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  75  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  seperti  adanya  indikasi medis  dan  korban  perkosaan,  (b)  Pasal  299  KUHP  bagi  orang  sengaja  mengobati  atau menyuruh  mengobati  untuk  menggugurkan  kandungan  seorang  wanita,  termasuk  jika dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mencari keuntungan, (c) Pasal 346 KUHP yakni wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk  meng-gugurkan kandungannya, (d) Pasal 347 KUHP yakni menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita  tanpa  persetujuannya  dan  mengakibatkan  kematian  pada  wanita  tersebut,  (e)  Pasal 348  KUHP  yakni  menggugurkan  atau  mematikan  kandungan  seorang  wanita  dengan persetujuannya dan mengakibatkan kematian wanita tersebut, dan (f)  Pasal 349 KUHP yakni bagi dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan aborsi, (g) Pasal 285 KUHP yakni
27 Robby Alamsyah, S.H., Wawancara , selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB, pada tanggal 23 Agustus 2019.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
bagi orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, (h) Pasal 286 KUHP yakni bagi orang yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, dan perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, (i) Pasal 287 KUHP  yakni  bagi  orang  yang  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  di  luar  per-kawinan,  yang umurnya  belum  lima  belas  tahun,  atau  umurnya  tidak  jelas  atau  belum  waktunya  untuk dikawin,  dan  (j)  Pasal  289  KUHP  yakni  bagi  orang  yang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan memaksa  seorang untuk  melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; Akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat per-kosaan, pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan  aborsi  karena  adanya  daya  paksa  berdasarkan  Pasal  48  KUHP  dan  aturan diperbolehkannya  aborsi  berdasarkan  Pasal  75  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009.  Akan  tetapi,  tindakan  aborsi  yang  dilakukan  tanpa  indikasi  medis  dan  tindak  pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berikut : (a) pelaku aborsi : (i)  Pasal 194 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  dengan  sanksi  pidana  berupa  pidana  penjara  paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar, (ii) Pasal 299 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu  rupiah  dan  jika  tindakan  tersebut  untuk  mencari  keuntungan  dalam mata  pencariannya maka  pidananya  dapat  ditambah  sepertiga  serta  dapat  dicabut  haknya  untuk  menjalankan pencarian itu, (iii) Pasal 346 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun, (iv) Pasal 347 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 12 tahun, dan jika  mengakibatkan kematian pada wanita tersebut maka pidana penjara paling lama 15 tahun, (v) Pasal 348 KUHP dengan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun 6 bulan dan jika mengakibatkan kematian pada wanita ter-sebut, maka dipidana penjara paling lama 7 tahun,  dan  (vi)  Pasal  349  KUHP  dengan  sanksi  pidana  berupa  pidana  dalam Pasal  346,  Pasal 347  dan  Pasal  348  ditambah  dengan  sepertiga  serta  dapat  dicabut  hak  untuk  menjalankan pencarian,  (b)  pelaku  tindak  pidana  per  kosaan  :  (i)  Pasal  285  KUHP  dengan  sanksi  pidana berupa pidana penjara paling lama 12 tahun, (ii) Pasal 286 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana  penjara  selama-lamanya  9  tahun,  (iii)  Pasal  287  KUHP  dengan  sanksi  pidana  berupa pidana  penjara  paling  lama  9  tahun,  dan  (iv)  Pasal  289  KUHP  dengan  sanksi  pidana  berupa pidana penjara paling lama 9 tahun.

## 2. Rekomendasi
Penelitian  ini  merekomendasikan,  perlu  ditentukan  adanya  aturan  mengenai  restitusi  atau ganti  kerugian  bagi  korban  perkosaan  yang  harus  ditanggung  oleh  pelaku  perkosaan;  perlu memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  aborsi  bagi  perempuan  dari  korban perkosaan,  dan  upaya  partisipasi  bagi  masya-rakat  untuk  membantu  pemulihan  bagi  korban perkosaan, Perlu sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana perkosaan seperti kebiri secara kimia, perlu upaya rehabilitasi gratis bagi korban perkosaan yang mengalami trauma.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Chang,  William.  2009. Bioetika  Sebuah  Pengantar .  Cetakan  Pertama.  Yogya-karta  : Kanisius.
Dhermawan,  AA.  Oka.  2006. Perlindungan  Hukum  Pelaksanaan  Aborsi  Bagi  Perempuan Korban  Perkosaan .  Jakarta  :  Prambanan  Agung  Law  Firm,  Advocates  and  Legal Consultants.
Hamid,  Achiryani.  1999. Kebutuhan  Keperawatan  Bagi  Korban  Perkosaan  :  Suatu  Kajian Teoritik-Krisis dan Empirik . Bandung : Elsapa.
Handayani, Trini dan Aji Mulyana. 2019. Tindak Pidana Aborsi . Cetakan Pertama. Jakarta : Indeks.
Hawari, Dadang. 2004. Psikiater, Manajemen Stres  Cemas  dan Depresi , Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.
Mohammad,  Kartono.  1998. Kontradiksi  Dalam  Kesehatan  Reproduksi,  Seri  Kesehatan Reproduksi,  Kebudayaan,  dan  Masyarakat .  Jakarta  :  Sinar  Harapan  bekerjasama dengan Citra Putra Bangsa dan The Ford Founda tion.
Murtika,  I  Ketut  dan  Djoko  Prakoso.  1992. Dasar-dasar  Ilmu  Kedokteran  Kehakiman . Jakarta : Rineka Cipta.
Prasetyo, Teguh. 2010. Hukum Pidana . Jakarta : Rajawali Press.
Seran,  Marcel  dan  Anna  Maria Wahyu  Setyowati.  2010. Dilema Etika dan  Hukum  Dalam Pelayanan Medis . Cetakan Kesatu. Bandung : Mandar Maju.
Setiady, Tolib. 2010. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia . Bandung : Alfabeta.
Soekanto,  Soerjono  dan  Purnadi  Purbacaraka.  1992. Sendi-Sendi  dan  Hukum  Indonesia . Bandung : Citra Aditya Bakti.
Soeroso, R., 2005. Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Ketujuh. Jakarta : Sinar Grafika.
Wahid,  Abdul  dan  Muhammad  Irfan.  2001. Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan . Bandung : Refika Aditama.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116).
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169).
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Pelatihan  dan Penyelenggaraan  Pelayanan  Aborsi  Atas  Indikasi  Kedaruratan  Medis  dan Kehamilan  Akibat  Perkosaan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor 190).