Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REHABILITASI PEMULIHAN NAMA BAIK DEBITOR PAILIT DI INDONESIA

## Aliya Sandra Dewi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang,
Tangerang Selatan, Indonesia aliya.brahmandita@gmail.com
Naskah diterima: 25 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 20 Desember 2023

## Abstract
This research aims to find out the debtor can restore his good name in order to restore his good name so that the debtor can still apply for credit again and the process that can be done to restore the good name of a debtor declared Bankrupt by the Court will lose reputation in the  eyes  of  the  public.  The  research  method  used  is  normative  juridical,  with  a  statutory approach  (statue  approach),  historical  approach  (historical  approach),  and  case  approach (case approach).Based on the analysis and research results that first, the existing bankruptcy regulations  are  considered  unreliable,  namely  the  Civil  Code,  and  Law  No.37  of  2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Because bankruptcy can end with a peace. This peace is carried out by means of an agreement between the bankrupt debtor and the creditors to pay some of their debts first. However, in reality, not all settlements are acceptable. When reconciliation is not acceptable, insolvency becomes the way to end the bankruptcy. The second way to end a bankruptcy is through rehabilitation. Rehabilitation can be accepted if the creditor has received full payment of the debt. Then bankruptcy can be ended by a judge's decision in a higher court level. The judge's decision at a higher court level can revoke the bankruptcy declaration. In addition to these things, there are also things that can make bankruptcy end, namely the revocation of bankruptcy at the suggestion of the supervisory judge. The supervisory judge can give a recommendation to revoke the bankruptcy declaration decision because he knows the financial condition or assets of the bankrupt debtor.
Keywords: Bankruptcy; Insolvency; Creditors; Debtors
* Alamat korespondensi: Universitas Pamulang E-mail: aliya.brahmandita@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Permasalahan  utang  bagi  pelaku  usaha  bukan  suatu  proses  yang  menunjukan  bahwa perusahaan mempunyai neraca keuangan yang buruk. Utang dalam dunia usaha merupakan salah satu langkah  infentif  untuk  mendapatkan  suntikan  modal  agar  dapat  melakukan  pengembangan  usaha. Namun konsep tersebut berlaku apabila di masa jatuh tempo penagihan, perusahaan tersebut mampu mengebalikan utang tersebut. Dalam mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta  kekayaan  debitur  guna  membayar  utang-utangnya  kepada  para  krediturnya  (Shubhan,  2008). Yang menjadi permasalahan adalah ketika perusahaan sebagai debitor atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di  pengadilan, tidak mampu  mengembalikan  utang  dari  kreditor  atau  pihak  yang  mempunyai  piutang  utang  karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan. Oleh karena itu dalam menjamin  keadilan  untuk  masing-masing  pihak,  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  tentang kepailitan.
Kepailitan  merupakan  suatu  kondisi  ketika  seorang  debitur  yang  mempunyai  kesulitan keuangan  untuk  membayar  utangnya  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan,  dalam  hal  ini  Pengadilan Niaga,  dikarenakan  debitur  tidak  dapat  membayar  utangnya  sampai  batas  jatuh  tempo  ditentukan. Kepailitan dalam sejarahnya di tahun 1934 hanya dapat diperuntukkan bagi pedagang, namun seiring perubahan zaman dan perkembangan di bidang ekonomi, kepailitan tidak hanya dialami oleh pedagang tetapi juga terhadap pihak yang memiliki utang dan dalam keadaan insolvensi.
Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (Pailit). Terperosoknya nilai tukar rupiah,  setidaknya  telah  memunculkan  3  (tiga)  negative  terhadap  perekonomian  nasional,  yaitu: Negative  balance  of  payments,  Negative  spread,  Negative  equity. Kondisi  di  atas  mengakibakan banyaknya perusahaanperusahaan yang diancam kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan ketidak mampuan untuk membayar utang-utang perusahaan yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk  dollar.  Untuk  mengatasi  permasalahan  ini  dibutuhkan  suatu  peraturan  perundangundangan yang mengatur masalah utang piutang ini secara cepat, efektif, efesien dan adil (Sulisrudatin, 2018).
Pengaturan  kepailitan  sudah  ada  sejak  zaman  penjajahan  Belanda,  yaitu Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348. Untuk menjamin kepastian hukum yang lebih pasti maka pada tanggal 22 April 1998 dikeluarkanlah Perpu 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tersebut diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sisa umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang ini semakin menjawab berbagai permasalahan kredit  macet yang ada di Indonesia pada waktu itu. Sementara untuk mengajukan kepailitan hanya diperlukan dua orang kreditur dan salah satu utangnya tidak dibayar pada waktunya, sehingga hanya mendasarkan  pada  ketidakmauan  (unwilling)  dari  si  debitur  dan  bukan  pada  kemampuan  (unable) debitur dalam membayar utang. Minimal jumlah utang ini perlu diatur sehingga kemudian tidak akan terjadi lagi putusan-putusan kepailitan terhadap debitur yang sebenarnya mampu dalam membayar utang (Wijayanta, 2014).
Pailit  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  proses  dimana  debitor  yang  mempunyai  kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan oleh pengadilan niaga dan setelah debitor dinyatakan pailit, harga debitor akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  Sesuai  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (UU  Kepailitan),  untuk  mengajukan  kepailitan,  debitor harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Mempunyai 2 (dua atau lebih kreditor);
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Dinyatakan  pailit  dengan  Putusan  Pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Permohonan  pernyataan  pailit  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  dan  yang  berhak mengajukannya  antara  lain  adalah Kreditur,  Debitur,  Bank  Indonesia,  Menteri  Keuangan,  Badan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pengawas Pasar Modal dan Jaksa demi kepentingan umum. Permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses melalui sidang pemeriksaan dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit. Kepailitan dari suatu perusahaan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan  pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  21-22  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan kecuali:
1. Benda,  termasuk  hewan  yang  benar-benar  dibutuhkan  oleh  Debitur  shubungan  dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. Segala  sesuatu  yang  diperoleh  debitur  dari  pekerjaannya  sendiri  sebagai  penggajian  dari  suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
Akibat  hukum  kepailitan  dari  perusahaan  yang  mengalami  pailit  tersebut  memporak- porandakan saham dari perusahaan tersebut karena saham yang dimiliki perusahaan tersebut harus dibayarkan utang kepada kreditur dan investor yang menanamkan modal di perusahaan terbuka atau emiten yang mengalami pailit tersebut akan sangat dirugikan. Akibat hukum lainnya dari kepailitan adalah  mulai  saat  itu  debitur  kehilangan  hak  atau  kewenangannya  untuk  mengurus  ( daden  van behoreen )  dan  melakukan  perbuatan  kepemilikan  ( daden  van  beschikking )  terhadap  harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Kepailitan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan telah diatur dengan baik dalam ketentuan UU  No.  37  Tahun  2004.    Kepastian  hukum  terlihat  dari  cepatnya  penyelesaian  dan  prosedur pembuktian  yang  cepat.  Keadilan  tercermin  dari  asas  kesetaraan  dalam  persidangan.  Kemudian, kemanfaatan  tercermin  dari  penjatuhan  kepailitan  sebagai  upaya  terakhir  (ultimum  remidium)  dan penerapan  peradilan  yang  terbuka  untuk  umum.  Namun  demikian,  dalam  beberapa  kasus  di Pengadilan  Niaga,  prinsip-prinsip  tersebut  tidak  diterapkan  secara  harmonis.    Kepastian  hukum tampaknya lebih ditekankan dibandingkan dengan asas-asas lainnya (Wijayanta, 2014).
Prinsip resiko berinvestasi yang dimiliki oleh investor adalah jika emiten yang mereka tanami modalnya mengalami pailit dan sahamnya habis untuk membayar utang, maka investor terakhir atau sahamnya  yang  paling  kecil  dalam  hal  ini  pemegang  saham  minoritas  tidak  akan         mendapatkan haknya.  Hal  ini  tentu  sangat  merugikan  pihak  investor  terlebih  secara  struktural  bagi   investor pemegang  saham  minoritas.  Berbagai  cara  ditempuh  oleh  para  investor  agar  bisnisnya  dapat berkembang, salah satunya dengan mengajukan pinjaman kepada Bank ataupun Lembaga Keuangan Non Bank.  Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, terkadang ditemui debitor yang tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditor, sehingga kreditor mengalami kerugian. Oleh sebab itu kreditor juga mencari cara agar piutangnya dapat dilunasi oleh debitor. Ketika penagihan secara non litigasi sudah dilakukan namun tak kunjung membuahkan hasil, maka kreditor mengajukan permohonan pailit ke  Pengadilan  Niaga.  Berdasarkan  permasalahan  diatas  dapatlah  dirumuskan  permasalahan  yakni bagaimana  proses  pengajuan  permohonan  pailitnya  sampai  dengan  putusan  pailit  ditetapkan  oleh Hakim? Dan bagaimana cara untuk memulihkan nama baik debitor yang telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga agar dapat diterima untuk mendirikan suatu usaha kembali di masyarakat?

## II. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif , yaitu penelitian yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif (Ibrahim, 2016). Selain itu penelitian hukum normatif juga untuk menginventarisasi hukum positif, menemukan  asas  dan  doktrin  hukum,  singkronisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan melakukan penelitian dengan mengkaji dan menelaah serta menelusuri berbagai literature yang ada (Irwansyah,  2021).  Fokus  penelitian  ini  tentu  berkaitan  dengan  proses  pengajuan  permohonan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pailitnya sampai dengan putusan pailit ditetapkan oleh hakim dan pemulihan nama baik debitor yang telah  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan  niaga  agar  dapat  diterima  untuk  mendirikan  suatu  usaha kembali  di  masyarakat.  Dengan  pendekatan  antara  lain pertama Pendekatan  Historis (Historical Aprroach) Pendekatan historis dilakukan untuk memahami nilai-nilai sejarah (Marzuki, 2017) Kedua Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Keenam Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti. Ketiga Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah lebih lanjut mengenai akibat hukum bagi debitur yang dinyatakan pailit adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pengajuan Permohonan Pailitnya Sampai Dengan Putusan Pailit Ditetapkan Oleh Hakim Ruh dari undang-undang kepailitan adalah asas kelangsungan usaha, di mana putusan pailit merupakan  ultimum  remedium.  Beberapa  putusan  pailit  menjadi  kontroversial  karena  keadaan keuangan debitor secara materil solven tetapi secara formil insolvensi. Isu kepailitan menarik untuk dibahas  karena  beban  pembuktian  dalam  prmohonan  pailit  di  pengadilan  menurut  undang-undang kepailitan  menggunakan  pembuktian  sederhana  (Pratama,  2014).  Sebelum  kita  membahas  tentang pengajuan permohonan pailit, kita perlu memahami Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan. Menurut  Lilik  Muljadi  pihak  yang  dapat  mengajukan  kepailitan  atau  pihak  pemohon  pailit  adalah pihak  yang  mengajukan  dan  memohon  kepada  Pengadilan  Niaga  yang  berwenang  agar  Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya,  kemudian ditunjuk Kurator dan Hakim Pengawas terhadap harta kekayaan Debitor Pailit (Pratama, 2014). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pailit adalah:
1. Debitor Sendiri (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih,  dinyatakan  pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas  permohonan satu  atau  lebih  kreditornya.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  Undang-Undang memungkinkan seorang Debitor untuk mengajuak permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika  debitor  masih  terikat  dalam  pernikahan  yang  sah,  permohonan  hanya  dapat  diajukan  atas persetujuan suami istri yang menjadi pasangannya.
2. Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan mengenai kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhapad debitornya, yaitu kreditor konkuren, kreditor prefen, maupun kreditor separatis.
3. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Permohonan pailit terhadap debitor  juga  dapat  dilakukan  oleh  kejaksaan  demi  kepentingan  umum.  Pengertian  kepentingan umum menurut Jono adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:
a. Debitor melarikan diri;
b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
c. Debitor mempunyai utang kepada  BUMN atau  Badan Usaha lain  yang menghimpun dana dari masyarakat;
d. Debitor  mempunyai  utang  yang  berasal  dari  pengimpunan  dana  dari masyarakat luas;
e. Debitor  tidak  beritikad  baik  atau  tidak  kooperatif  dalam  menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo; atau
f. Dalam  hal  lainnya  yang  menurut  kejaksaan  merupakan  kepentingan  umum.  Dalam  Pasal  1 Peraturan  Pemerintah  No.17  tahun  2000  tentang  permohonan  pernyataan  Pailit  untuk Kepentingan  Umum,  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  wewenang  kejaksaan  untuk mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  adalah  untuk  dan  atas  nama  kepentingan  umum. Kemudian Pasal 2 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila;
1) Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2) Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
4. Bank  Indonesia  (Pasal  2  ayat  (3)  UU  Kepailitan  dan  PKPU).  Dalam  hal  Debitor  adalah  bank, permohonan  pernyataan  pailit  hanya  dapat diajukan  oleh  Bank  Indonesia.  Permohonan  Pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi kuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana  telah  diubah  ke  dalam        Undang-Undang  No.10  Tahun  1998  tentang  perbankan memberikan  definisi   mengenai  bank  yaitu  badan  usaha  yang  menghimpun  dan  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  Kredit  dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatnya taraf hidup rakyat banyak. Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan  nilai  rupiah  dengan  cara  melaksanakan  kebijakan  moneter  secara  berkelanjutan, konsisten,  transparan,  dan  harus  mempertimbankan  kebijakan  umum  pemerintah  di  bidang perekonomian.
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU). Dalam hal Debitor adalah Perusahaan  Efek,  Bursa  Efek,  Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan,  Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian,  permohonan  pernyataan  pailit  hanya  dapat  diajukan  oleh  Badan  Pengawas  Pasar Modal. Ada beberapa istilah yang diberikan definisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, antara lain :
a. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan  penawaran  jual  dan  beli  Efek  pihak-pihak  lain  dengan  tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
b. Lembaga  Kliring  dan  Penjamin  adalah  Pihak  yang  menyelenggarakan  Jasa  Kliring  dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
c. Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  adalah  Pihak  yang  menyelenggarakan  kegiatan Kustodian  sentral  bagi  Bani  Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
d. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara Pedagang Efek, dan/atau  Manajer Investasi.
e. Penjelasan  beberapa  istilah  yang  didefinisikan  oleh  Undang-Undang  Pasar  Modal  bahwa perusahaan-perusahaan dia atas yang dapat dinyatakan permohonan pailit oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
6. Menteri  Keuangan  (Pasal  2  ayat  (4)  UU  Kepailitan  dan  PKPU).  Dalam  hal  Debitor  adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak  di  bidang  kepentingan publik,  permohonan  pernyataan  pailit  hanya  dapat  diajukan  oleh Menteri Keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha- usaha tersebut.
Karena sifat piutang yang dijamin dengan jaminan kebendaan adalah bersifat separatis atau didahulukan  yang  memberikan  kedudukan  kepada  kreditornya  sebagai  kreditor  separatis  yang mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari eksekusi jaminan, dimana apabila terjadi kepailitan maka kreditor separatis berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Slamet, 2016). Beberapa unsur-unsur kepailitan adalah:
1. Sita umum dimaksud dengan sita umum adalah penyitaan atau pemberesah terhadap seluruh harta Debitor  pailit.  Pengertian  sita  umum  ini  membedakan  dengan  sita  khusus  seperti revindicatoir beslag,  conservatoir  beslag, dan eksekutor  beslag yang  semuanya  merupakan  beslag  atau  sita khusus karena terhadap benda-benda tertentu. Meskipun kepailitan tersebut dikatakan sebagai sita umum,  sebagaimana  menurut  Pasal  21  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Namun, terdapat beberapa  benda yang diluar budel pailit artinya tidak termasuk yang disita. Benda-benda diluar budel pailit tersebut terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (a)  Benda,  termasuk  hewan  yang  benar-benar  dibutuhkan  oleh  Debitor  sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; (b) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pensium, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang di tentukan oleh hakim pengawas; atau (c) Uang yang diberikan kepada dibitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang (Sastrawidjadja, 2010).
2. Pasal 22 tersebut menjaga benda-benda di luar kepailitan yang tidak boleh disita yaitu benda-benda yang bersifat pribadi atau yang berhubungan dengan keluarga. Terhadap Kekayaan Debitor Pailit. Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan itu terhadap harta bukan terhadap pribadi Debitor. Dengan demikian, sejak saat pernyataan pailit  Debitor  pailit  kehilangan  haknya  untuk  mengurus  dan menguasai  hartanya.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  24  Undang-Undang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  “Debitor  demi  hukum  kehilangan  haknya  untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan  pailit                 diucapkan.”  Bahwa  dengan  dinyatakan  Pailit,  Debitor  kehilangan  haknya  atau kehilangan  kewenangannya  ( onbevoegd) untuk  mengurus  dan  menguasai  hartanya  merupakan salah  satu  asas  umum  kepailitan.  Dengan  demikian,  debitor  pailit  dianggap  tidak  cakap ( onbekwaan ) untuk mengurus dan menguasai hartanya tersebut. Pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan Debitor beralih kepada Kurator.
3. Terdapat  Hakim  Pengawas.  Tugas  Utama  Hakim  Pengawas  dalam  kepailitan  Debitor  yang bersangkutan adalah melakukan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan harta Debitor pailit oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Berikut beberapa tahapan Proses Pengajuan Permohonan Pailitnya Sampai Dengan Putusan Pailit Ditetapkan Oleh Hakim. Dalam mengajukan permohonan pailit, perlu diperhatikan syarat-syarat kepailitan  yang  diatur  oleh  Pasal  2  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadi syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah:
1. Adanya Utang.
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo.
3. Minimal satu dari utang yang dapat ditagih.
4. Adanya Debitor.
5. Adanya Kreditor.
6. Kreditor lebih dari satu.
7. Pernyataan Pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga ( Fuady, 2010) .
8. Permohonan penyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
a. Pihak Debitor;
b. Satu atau lebih kreditor;
c. Jaksa untuk kepentingan umum;
d. Bank Indonesia jika debitornya bank;
e. Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; serta
f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergeraj di bidang kepentingan publik
9. Apabila Syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan pengertian utang, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan  bila  tidak  dipenuhi  memberi  hak  kepada  kreditor  untuk  mendapat  pemenuhannya  dari  harta kekayaan debitor. Sedangkan kreditor dijelaskan dalam 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu:
1. Kreditur Konkuren, yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yaitu para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing- masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.
2. Kreditor  preferen  (yang  diistimewakan),  yaitu  kreditor  yang  oleh  undang-undang,  semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3. Kreditur  separatis,  yaitu  kreditur  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  in  rem,  yang  dalam  KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek (Jono, 2010).
Sedangkan Tata Cara yang benar dalam mengajukan permohonan pailit berdasarkan pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan adalah seperti berikut ini:
1. Permohonan  pernyataan  proses  Pailit  harus  diajukan  pada  ketua  pengadilan.  Permohonan  ini diajukan melalui panitera sesuai dengan pasal 6 ayat 2.
2. Selanjutnya  Panitera  akan  menyampai  kan  permohonan  tersebut  kepada  ketua  pengadilan. Permohonan  penyataan  Pailit  tersebut  paling  lambat  2  hari  setelah  tanggal  permohonan  pailit didaftarkan.  Dalam  tempo  3  hari  sesudah  mendaftar  kan  tanggal  permohonan,  pengadilan  akan menetapkan hari persidangan.
3. Sidang pemeriksaan akan dilakukan dalam waktu paling lama 20 hari sesudah pendaftaran tanggal permohonan pailit (pasal 6)
4. Selanjutnya  pengadilan  akan  memanggil  pihak  debitur  apabila  pihak  kreditur,  Kejaksaan,  Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan pailit (pasal 8).
5. Pengadilan bisa memanggil pihak Kreditur apabila pernyataan Pailit diajukan oleh Debitur dan ada keraguan jika persyaratan pailit sudah terpenuhi (pasal 8).
6. Proses  pemanggilan  biasanya  dilakukan  oleh  juru  sita  dengan  menggunakan  surat  kilat  tercatat paling lama 7 hari sebelum proses persidangan pertama dilaksanakan (pasal 8 ayat 2).
7. Putusan kepailitan dari pengadilan mengenai permohonan pailit harus bisa dikabulkan jika ada fakta yang  memang  membuktikan  jika  persyaratan  pailit  sudah  lengkap  dan  keputusan  tersebut  harus segera diucapkan, paling lambat selama 60 hari setelah tanggal pendaftaran (pasal 8).
8. Keputusan  mengenai  permohonan  pailit  ini  harus  memuat  secara  lengkap  segala  pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut lengkap dengan pendapat dari majelis hakim dan wajib diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan bisa dilakukan lebih dulu sekalipun pada putusan tersebut terdapat usaha hukum (pasal 8 ayat 7).
Kemudian  Publikasi  kepailitan  selain  ditujukan  memenuhi  asas  publisitas  agar  seluruh kreditor  mengetahui  keadaan  pailit  debitor,  juga  difokuskan  pada  konsekuensinya  terhadap  harta pailit. Sebagai contoh konsekuensi terhadap harta pailit dapat dilihat pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang  mengatur  bahwa  pembayaran  yang  dilakukan  pasca  putusan pernyataan pailit diumumkan tidak membebaskan harta pailit kecuali pembayar dapat membuktiakan bahwa  pengumuman-pengumuman  putusan  pernyataan  pailit  tidak  mungkin  diketahui  tempat tinggalnya.  Publikasi  kepailitan  yang  berisi  identitas  debitor,  nama  hakim  pengawas,  informasi kurator, waktu penyelenggaraan rapat kreditor pertama memiliki beberapa tujuan yaitu:
1. Pengertian bagi debitor untuk mempersiapkan rencana perdamaian (jika diajukan);
2. Waktu bagi kreditor untuk mendaftarkan hak suara dalam pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor;
3. Waktu bagi kreditor untuk memasukan dirinya dan tagihannya dalam daftar kreditur dan tagihan. Publikasi  harta  pailit  bagi  kurator  merupakan  penegasan  terhadap  kewenangannya  dalan melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah dimulai sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Hal tersebut secara hukum menunjukkan bahwa harta debitor telah jatuh sita umum dan berubah  status  menjadi  harta  pailit.  Sita  umum  sendiri  tidak  didefinisikan  dalam  Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No.46 K/Pdt/2007, yang menyatakan “Berkaitan dengan digunakannya istilah  “sita  umum”  perlu  dijelaskan,  karena  sita  tersebut  bukan  untuk  kepentingan  seorang  atau beberapa  orang  kreditor  melainkan  untuk  semua  kreditor  atau  dengan  kata  lain  untuk  mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perseorangan.

## Pemulihan Nama Baik Debitor Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Agar Dapat Diterima Untuk Mendirikan Suatu Usaha Kembali Di Masyarakat
Kepailitan juga bertujuan untuk melakukan rehabilitasi terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit.  Karena  setelah  berakhirnya  kepailitan  (sesuai  Pasal  166,  Pasal  202,  dan  Pasal  207  Undang- Undang Kepailitan dan PKPU), Debitor atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang sebelumnya telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Dan rehabilitasi ini akan dikabulkan dengan syarat di dalam surat permohonan dilampirkan bukti yang menyatakan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bahwa  semua  Kreditor  yang  diakui  sudah  memperoleh  pembayaran  secara  memuaskan,  kemudian permohonan rehabilitasi tersebut diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan. Suatu sengketa kepailitan dapat berakhir dengan tiga skenario, yakni:
1. Pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Jumlah penuh piutang telah dibayarkan atau setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat; atau
3. Orang  yang  dinyatakan  pailit  meninggal  dunia.  Begitu  kepailitan  berakhir,  maka  debitor  dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.
Pailit dilekatkan kepada orang yang hartanya lebih sedikit dibandingkan dengan utang yang dimilikinya, dan hal ini diketahui sebagai sebuah kebenaran mutlak. Terdapat beberapa akibat hukum terhadap seseorang yang mempunyai utang, akan tetapi seluruh harta kekayaannya habis tidak tersisa sedikit pun untuk membayarnya, yaitu:
1. Orang yang bangkrut menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan harta kekayaannya, jika para Kreditor menghendakinya;
2. Seluruh aset orang yang bangkrut dijual kecuali pakaiannya dan sesuatu yang harus dimilikinya (seperti makanan), yang kemudian hasil penjualannya dibagi secara rata diantara para Kreditornya. Pengaturan mengenai prosedur rehabilitasi secara detail termaktub dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 221 UU Kepailitan. Berdasarkan Pasal 215 UU Kepailitan, rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya. Pengaturan mengenai prosedur rehabilitasi termaktub dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 221 UU Kepailitan. Prosedur dimulai dengan debitor atau ahli warisnya  mengajukan  permohonan  rehabilitasi  kepada  pengadilan  yang  telah  memberikan  putusan pernyataan pailit.
Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas.  Dengan dikeluarkannya putusan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya. Pengurusan dan penguasaan tersebut beralih kepada Kurator. Namun demikian, kewenangan untuk mengurus dan menguasai hartanya setelah kepailitan terakhir tidak terjadi begitu saja seperti yang dikehendaki  undang-undang.  Maka,  untuk  itu  UU  Kepailitan  memberikan  fasilitas  kepada  debitor untuk mendapatkan kembali kewenangan mengurus dan menguasai hartanya kembali setelah proses kepailitan selesai dengan cara mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga tempat kepailitan diakhiri. Namun, dalam praktiknya masih sedikit atau bahkan tidak ada debitor pailit yang menempuh upaya rehabilitasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses kepailitan (Haniaden, 2021).
Prosedur  dimulai  dengan  debitor  atau  ahli  warisnya  mengajukan  permohonan  rehabilitasi kepada  pengadilan  yang  telah  mengucapkan  putusan  pernyataan  pailit.  Jika  putusan  tersebut diucapkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka permohonan diajukan di pengadilan yang sama. Dalam permohonan rehabilitasi harus melampirkan bukti yang menyatakan semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Menurut penjelasan Pasal 216 UU Kepailitan, yang diartikan dengan pembayaran secara memuaskan berarti kreditor yang diakui  tidak  akan  mengajukan  tagihan  lagi  terhadap  debitor,  walaupun  mereka  tidak  menerima pembayaran atas seluruh piutangnya atau tagihannya. Tanpa bukti-bukti tersebut, maka permohonan rehabilitasi tidak bisa dikabulkan oleh pengadilan.
Tidak  hanya  mengajukan  ke  pengadilan,  permohonan  rehabilitasi  juga  harus  diumumkan paling sedikit dalam dua surat kabar harian. Lalu, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diumumkan, setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan atas permohonan tersebut dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan kepada kepaniteraan pengadilan terkait. Jika  jangka  waktu  60  (enam  puluh)  hari  untuk  kreditor  mengajukan  keberatan  telah  habis,  maka terlepas  ada  atau  tidak  keberatan,  pengadilan  harus  mengabulkan  atau  menolak  permohonan rehabilitasi. Pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Atas putusan  tersebut,  maka  tidak  tersedia  upaya  hukum  apapun.  Peran  kurator  dalam  kepailitan  guna melindungi hak para kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU disebabkan dari adanya debitor yang tidak koperatif, tidak beritikad baik, atau menganak- emaskan  salah  kreditornya  saja  (curang,  mentransfer  harta  kekayaannya,  atau  menyembunyikan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hartanya)  dalam  melaksanakan  putusan  pernyataan  kepailitan,  yang  mengakibatkan  tugas  kurator terhambat dan menjadi tidak maksimal untuk memenuhi hak dari para kreditornya (Ibrahim, 2022).
Permohonan  rehabilitasi  akan  diterima  apabila  pemohon  dapat  melampirkan  bukti  yang menyatakan  bahwa  para  kreditor  yang  diakui  sudah  menerima  pembayaran  piutang  seluruhnya. Permohonan tersebut harus diiklankan dalam berita negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam berita negara, setiap kreditor yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan  dengan  disertai  alasan-alasannya.  Setelah  berakhirnya  waktu  2  (dua)  bulan,  pengadilan harus  mengabulkan  permohonan  tersebut  sekalipun  tidak  ada  perlawanan.  Terhadap  putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi. Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka umum dan dicatat dalam register umum yang memuat:
1. Ikhtisar putusan pengadilan;
2. Uraian singkat mengenai isi putusan;
3. Rehabilitasi;
Selain Indonesia, konsep rehabilitasi pasca putusan kepailitan juga dikenal di beberapa negara seperti  Filipina  dan  Afrika  Selatan.  Pengaturan  tentang  rehabilitasi  debitor  pailit  di  Afrika  Selatan diatur dalam Insolvency Act 1936 . Di dalamnya diatur tentang siapa saja pihak yang dapat mengajukan permohonan rehabilitasi. Pihak-pihak tersebut antara lain debitor pailit sendiri, debitor pailit melalui agen jika yang bersangkutan tidak tinggal di Afrika Selatan, janda/duda dari debitor pailit yang terikat perkawinan dengan harta bersama, mantan suami atau istri dari debitor pailit yang terikat perkawinan dengan harta bersama, dan eksekutor atas harta pailit. Insolvency Act 1936 menetapkan permohonan rehabilitasi  dapat  diajukan  dalam  kurun  waktu  10  tahun  sejak  debitor  diputuskan  pailit  oleh pengadilan.  Sementara  itu,  konsep  rehabilitasi  di  Filipina  berbeda  karena  permohonan  rehabilitasi hanya berlaku untuk entitas perusahaan. Diatur dalam Rules of Procedure on Corporate Rehabilitation yang resmi berlaku pada Januari 2009, tidak berlaku untuk subjek hukum orang (Santos-Ong, 2020).
Debitor pailit harus membayar semua hutangnya kepada krediturnya dengan dibuktikan surat tanda bukti pelunasan dari para kreditur. Tanda pelunasan tersebut harus segera diberikan oleh kreditor demi  pemulihan  nama  baik  Debitor  yang  telah  dinyatakan  pailit.  Kemudian  karena  kurangnya informasi  mengenai  hal  ini,  maka  agar  masyarakat  dapat  mengetahuinya  sebaiknya  diadakan sosialisasi mengenai hal ini, juga sebaiknya permohonan rehabilitasi ini diumumkan dalam jangka waktu yang lebih singkat dan dapat melalui media sosial yang disesuaikan dengan kemajuan zaman, bukan hanya diumumkan selama 2 bulan melalui 2 harian surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan. Saran  lainnya  adalah  bahwa  putusan  pengadilan  mengenai  diterima  atau  ditolaknya  rehabilitasi merupakan  putusan  final,  sehingga  diharapkan  pihak  Debitor  mengerti  terlebih  dahulu  atas konsekuensi diajukannya rehabilitasi guna pemulihan nama baik Debitor tersebut, agar Debitor dapat segera melakukan pengajuan kredit untuk membuat suatu usaha yang baru.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa Pertama Peraturan  mengenai  kepailitan  yang  sudah  ada  dirasa  belum  dapat  diandalkan  dari  peraturan  yang umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Kepailitan  dapat  berakhir  dengan  suatu perdamaian.  Perdamaian  ini  dilakukan  dengan  cara  perjanjian  antara  debitor  pailit  dengan  para kreditor untuk membayar sebagian utangnya terlebih dahulu. Namun, pada keyataannya tidak semua perdamaian dapat diterima. Manakala jalan perdamaian tidak dapat diterima, insolvensi menjadi jalan untuk mengakhiri kepailitan tersebut. Kepailitan dapat berakhir dengan cara insolvensi apabila utang debitur kepada kreditur telah dibayar lunas. Kedua Cara lain dalam mengakhiri sebuah kepailitan ialah dengan cara rehabilitasi.
Rehabilitasi  dapat  diterima  apabila  kreditur  telah  menerima  pembayaran  utang  seluruhnya. Kemudian  kepailitan  dapat  berakhir  dengan  adanya  putusan  hakim  dalam  tingkat  pengadilan  yang lebih  tinggi.  Putusan  hakim  dalam  tingkat  pengadilan  yang  lebih  tinggi  dapat  mencabut  putusan pernyataan  pailit.  Selain  hal-hal  tersebut,  terdapat  pula  hal  yang  dapat  membuat  berakhirnya kepailitan,  yaitu  Pencabutan  kepailitan  atas  anjuran  hakim  pengawas.  Hakim  pengawas  dapat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
memberikan anjuran untuk mencabut putusan pernyataan pailit dikarenakan ia mengetahui kondisi keuangan atau harta dari debitur pailit.

## REFERENSI
Haniaden,  N.  (2021). Upaya  Rehabilitasi  Yang  Tidak  Ditempuh  Oleh  Debitor  Terhadap  Putusan Kepailitan (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Jatim).
Ibrahim, I. A., & Luki, L. (2022). Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Focus: Jurnal of Law, 2(2), 148-156. Irwansyah, (2021) Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel , Mirra Buana Media, Yogyakarta.
Johnny  Ibrahim,  (2006) Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normative ,  Malang:  Bayumedia Publishing, Malang
Jono, (2010) Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2 Lilik Mulyadi, (2010) Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ( Bandung: PT Alumni)
M.  Hadi  Shubhan,  (2008) Hukum  Kepailitan,  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Munir Fuady, (2010) Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek , (Jakarta: Citra Aditya Bakti), cet. Ke-4
Man  S  Sastrawidjadja,  (2010) Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, (Bandung: PT Alumni), Cet. Ke2
Peter Mahmud Marzuki, (2017) Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Pratama,  B.  (2014). Kepailitan  dalam  Putusan  Hakim  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Formil  dan Materil. Jurnal Yudisial, 7(2), 157-172 Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1).
Slamet,  S.  R.  (2016). Perlindungan  Hukum  dan  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam  Hal  Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor . Forum Ilmiah (Vol. 13, No. 1). Santos-Ong,  M.,  &  Santos,  M.  (2020). Rules  of  Procedure  on  Corporate  Rehabilitation :  Philippine Legal Research.
Wijayanta, T. (2014). Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 26(1), 1-13.
Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 216-226.