## PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
(Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Bandung)
Suryanto, Ratna Meisa Dai, Evi Nursetyani
suryanto@unpad.ac.id; ratna.meisa.dai@unpad.ac.id; setyaninur14@gmail.com
Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  murabahah  financing  problem  and  how  to  handle  it.  The method used in this research using the descriptive method with the qualitative approach. Primary data  sources  were  obtained  using  interviews  and  field  observations.  Secondary  data  were obtained through literature study related to murabahah problem and documentation study. The result of research indicates that murabahah financing in BPRS always related to wakalah contract. Wakalah is a contract between two parties in which one party submits, delegates, represents an affair to another party and the other undertakes the mandate at the request of the representative party. The cause of murabahah financing is problematic due to several factors, namely external and internal factors of the bank. External factors of the bank that comes from customers such as: losing in business competition, the business is run relatively new, side stream use of funds, the death of the key person, divorce key person, sick family members, and the character of customers who are not good. While the internal factors due to errors in conducting the analysis and weak aspects  of  supervision  and  monitoring.  Handling  of  non-performing  financing  is  done  through collection activities, rescue activities (revitalization), settlement of guarantee activities and write off. Billing activities are done by contacting or visiting customers intensively, giving warning letters. Rescue of troubled financing is done by revitalizing rescheduling and restructuring. While write- off is a write-off of financing that is congested from on-balance sheets and recorded on the off- balance sheet.

## Keywords: murabahah, problem financing, sharia bank

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan murabahah bermasalah dan cara penanganannya.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara dan  observasi  lapangan.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  literatur  yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah bermasalah dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah  di BPRS selalu dikaitkan  dengan akad wakalah.
Wakalah merupakan akad antara dua pihak dimana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan  suatu  urusan  kepada  pihak  lain  dan  pihak  lain  menjalankan  amanat  sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Penyebab pembiayaan murabahah bermasalah dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan internal bank. Faktor eksternal bank yaitu berasal dari nasabah seperti: kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relative baru, side streaming  penggunaan  dana,  meninggalnya  key  person,  perceraian  key  person,  anggota keluarga  sakit,  dan  karakter  nasabah  yang  tidak  bagus.  Sedangkan  faktor  internal  akibat kesalahan dalam melakukan analisis dan lemahnya aspek supervisi dan monitoring. Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan denngan kegiatan penagihan oleh bagian collection, kegiatan penyelamatan  (revitalisasi),  kegiatan  penyelesaian  jaminan  dan  writte off.  Kegiatan  penagihan dilakukan  dengan  cara  menghubungi  atau  mengunjungi  nasabah  secara  intensif,  pemberian surat  peringatan.  Penyelamatan  pembiayaan  bermasalah  dilakukan  dengan  revitalisasi rescheduling dan restructuring. Sedangkan writte-off merupakan penghapusbukuan pembiayaan yang  mengalami  kemacetan  dari  neraca (on-balance  sheet) dan  dicatat  ke  dalam  rekening administratif (off-balance sheet).
Kata kunci : murabahah, pembiayaan bermasalah, bank syariah

## I. PENDAHULUAN
Perekonomian  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  adanya  peran  lembaga  keuangan perbankan. Peran tersebut terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan ( financial  intermediary  institution ),  yakni  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkat  taraf  hidup  rakyat.  Berdasarkan  prinsip  operasionalnya  bank dibedakan  menjadi  dua,  yakni  bank  konvensional  yang  mendasarkan  pada  prinsip  bunga  dan bank syariah yang berdasarkan pada prinsip syariah.
Perbankan  syariah  merupakan  institusi  yang  memberikan  layanan  jasa  perbankan berdasarkan  prinsip  syariah.  Prinsip  syariah  menurut  Umam  dan  Utomo  (2017)  adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip  ini  menggantikan  prinsip  bunga  yang  terdapat  dalam  system  perbankan  konvensional. Prinsip syariah yang digunakan dalam operasional perbankan membuat produk layanan syariah lebih  bervariasi  dibanding  produk  konvensional.  Menurut  Antonio  (2001),  prinsip-prinsip  dasar perbankan syariah terdiri dari prinsip simpanan ( depository/al-wadiah ), prinsip bagi hasil (profit- sharing ),  prinsip  jual-beli  ( sale  and  purchase ),  prinsip  sewa  ( operasional  lease  and  financial lease ), dan prinsip jasa ( fee based service ).
Perbankan  syariah  memiliki  keunggulan  daya  tahan  terhadap  terpaan  krisis,  hal  tersebut dibuktikan  pada  saat  krisis  di  Indonesia.  Krisis  yang  terjadi  pada  1998  telah  berdampak  pada dunia perbankan. Pada saat itu banyak bank-bank yang dilikuidasi, Kondisi ini disebabkan oleh adanya praktik-praktik perbankan yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian bank (prudential
banking  bank  principle )  dalam  kegiatan  mengelola  usaha,  khususnya  dalam  melakukan penyaluran  dana  kepada  masyarakat.  Permasalahan  lain  yang  dialami  oleh  dunia  perbankan selama krisis yaitu negative spread, yaitu keadaan di mana bank harus membayar biaya bunga tinggi kepada deposan, sedangkan suku bunga pinjaman kepada nasabah lebih rendah.
Pada saat banyak bank konvensional dilikuidasi posisi perbankan syari’ah tetap stabil. Bank syariah menunjukan kinerja lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Kondisi ini dikarenakan  tingkat  pengembalian  bank syari’ah menggunakan sistem  margin bagi hasil tidak mengacu pada tingkat suku bunga.
Bank  syariah  terdiri  dari  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan  Syariah.  Menurut Undang-Undang  No  21  Tahun  2008  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  adalah  Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Terdapat beberapa keuntungan yang menjadikan BPRS diminati oleh masyarakat. Pertama BPRS  merupakan bagian dari sistem keuangan  syariah yang bersifat universal, nasabah bank syariah  boleh  dari  kalangan  manapun.  Kedua,  skema  akad  (transaksi)  selalu  menggunakan skema riil sesuai tujuan penggunaannya, seperti jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, jasa dan layanan. Penggunaan skema transaksi riil ini bisa memudahkan pihak yang bertransaksi untuk mencermati  serta  mencerna  dengan  mudah  hal-hal  yang  menjadi  konsekuensi  hak  dan kewajibannya.  Tidak  menggunakan  sistem  bunga  dan  tidak  ada  bunga  berbunga,  seperti transaksi jual beli yang sudah disepakati harganya, maka tidak akan mungkin harga bertambah dan berubah-ubah. Transaksi berbasis bagi hasil, kepastian pembagian hasil dihitung dari jumlah keuntungan,  bukan  dari  jumlah  pokok  pinjaman  (seperti  yang  terjadi  pada  sistem  berbasis bunga).
Salah  satu  produk  pembiayaan  yang  ditawarkan  BPRS  menurut  Umam  (2013)  adalah pembiayaan murabahah . Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegasakan  harga  beli  kepada  pembelinya,  kemudian  pembeli  membayarnya  dengan  harga yang  lebih  tinggi  sebagai  keuntungan  yang  disepakati.  Jenis  pembiyaan  ini  cukup  dominan dibandingkan  jenis  pembiayaan  mudharobah  ataupun  musyarokah  di  kalangan  BPRS.  Hal  ini dikarenakan banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk keperluan modal kerja dan konsumtif.
Banyaknya  nasabah  yang  memilih  pembiayaan  murabahan,  ternyata  pembiayaan bermasalah yang paling banyak kontribusinya dari jenis pembiyaan ini. Pembiayaan bermasalah menurut Ismail (2014) yaitu keadaan dimana nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan  angsuran  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  ditandatangani  oleh  bank  dan nasabah.
Penelitian  mengenai  pembiayaan  bermasalah  teah  diakukan  oeh  beberapa  peneiti. Peneitian  Shafiqul,  et.all  (2011)  menyatakan bahwa  terdapat beberapa  penyebab  pembiayaan beramasalah. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain: adanya pengalihan dana pinjaman,  ketidakstabilan  politik,  keterlibatan  para  bankir,  perbankan  yang  agresive,  jatuhnya bisnis  real  estate,  pengawasan  yang  lemah,  kurangnya  koordinasi  antar  pihak  terkait.  Peneliti lainnya  Joseph,  et.al.  (2012)  menyatakan  penyebab  pembiayaan  bermasalah  adalah  faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain, analisis pembiayaan yang lemah, monitoring pembiayaan  yang  buruk,  manajemen  risiko  tidak  memadai.  Sementara  faktor  eksternal  yang
menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu bencana alam dan kebijakan pemerintah.
Kemudian penelitian Messai & Jouini (2013) menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif pembiayaan bermasalah dengan tingkat pertumbuhan PDB, profitabilitas aset bank. Sementara dengan tingkat pengangguran, cadangan kerugian pembiayaan terjadi hubungan postif.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  mengenai  pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kota Bandung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pembiayaan
Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, juga menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana dalam bank konvensional  dalam  bentuk  kredit  sedangkan  dalam  bank  syariah  dikenal  dengan  istilah pembiayaan.  Sedangkan  menurut  Ismail  (2014)  pembiayaan  merupakan  aktifitas  bank  syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan, dengan menggunakan prinsip syariah.  Pembiayaan  menurut  Umam  dan  Utomo  (2017)  pemberian  fasilitas  penyediaan  dana untuk memenuhi kebutuhan dana pihak-pihak yang merupakan deficit unit
Menurut  Adiwarman  Karim  (2001),  pembiayaan  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  bank yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit. Pengertian Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 bahwa Pembiayaan  adalah:  pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan  itu  berupa:transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah ;  transaksi sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarahmuntahiya bittamlik ;transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang murabahah,  salam ,  dan istishna ;  transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh ; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai manfaat tertentu. Manfaat pembiayaan menurut  Muhammad (2004) bisa dilihat dari pemilik dana, debitur, masyarakat, dan pihak bank. Hal senada diungkapkan Ismail (2014) bahwa pembiyaan syariah bermanfaat bagi pihak bank, debitur, pemerintah, dan masyarakat luas.
Bank  syariah  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan (finacial  intermediary  institution) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, juga akan menyalurkan dana ke masyarakat  dalam bentuk pembiayaan. Secara garis besar akad pembiayaan yang dilakukan bank syariah menurut Umam dan Utomo (2017) dapat dikelompokkan sebagai berikut:
(1).Berdasarkan akad jual beli
Produk yang dihasilkan dari akad jual beli dapat berupa murabahan, salam, dan istishna (2).Berdasarkan akad sewa-menyewa
Produk yang dihasilkan dari akad sewa-menyewa , antara lain : ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik (ijarah wa iqtina).
(3).Berdasarkan akad bagi hasil
Produk  yang  dihasilkan  dari  akad  bagi  hasil,  antara  lain  : mudharobah,  musyarokah ,  dan musaqoh .
(4).Berdasarkan akad pinjaman yang bersifat sosial (tabarru).
Produk yang dihasilkan dari akad pinjaman yang bersifat sosial berupa qardh dan qardh al hasan.

## Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah menurut Adiwarman (2010) adalah akad jual beli barang dengan menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan  (margin)  yang  disepakati  oleh  penjual  dan pembeli.  Akad  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  natural  certainty  contracts,  karena  dalam murabahah ditentukan  berapa required  rate  of  profit -nya  (keuntungan  yang  ingin  diperoleh). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq (2006) pembiayaaan murabahah adalah akad jual beli barang pada  harga  pokok  dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati anatara  pihak  bank  dengan nasabah di awal perjanjian.
Lebih lanjut Antonio (2017) menjelaskan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati.  Dalam murabahah penjual  harus memberi  tahu  harga  pokok  yang  ia  beli  dan  menentukan  suatu  tingkat  keuntungan  sebagai tambahannya. Pendapat senada disampaikan Ismail (2014) bahwa murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli.
Murabahah menurut  Umam  dan  Utomo  (2017)  diartikan  sebagai  perjanjian  antara  bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.  Landasan  syariah  pembiayaan murabahah terdapat  dalam  Al-Qur`an  surat  An-nisa [4]:29 yaitu: “hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual-beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” Landasan syariah selain dari surat An-nisa juga terdapat dalam surat Al-baqarah [2]:257 yaitu “ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

## Pembiayaan Bermasalah
Pengertian  pembiayaan  bermasalah  menurut  Umam  dan  Utomo  (2017)  adalah  kesulitan nasabah  dalam  menyelesaikan  kewajiban-kewajibannya  terhadap  bank.  Sedangkan  menurut Siamat  (2004:174)  dapat  diartikan  sebagai  pinjaman  yang  mengalami  kesulitan  pengembalian akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar kendali debitur.
Pembiayaan  bermasalah  menurut  Bachro,  dkk  (2015)  suatu  kondisi  pembiayaan  dimana ada  suatu  penyimpangan  dalam  pembayaran  kembali  pembiayaan  yang  menyebabkan kelambatan  dalam  pengembalian.  Menurut  Ismail  (2010:123)  Pembiayaan  bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Kata “masalah” menurut Mahmoedin (2002) berarti adanya suatu kesulitan
yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja  yang  optimal.  Masalah  itu  dapat  juga  merupakan  suatu  penyimpangan  atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan
Bank  perlu  mengindentifikasi  gejala-gejala  pembiayaan  yang  akan  menjadi  bermasalah. Tujuan  dari  indentifikasi  tersebut  agar  pihak  bank  dapat  segera  melakukan  penyelamatan terhadap Pembiayaan, sehingga bank tidak mengalami kerugian. Menurut Veitzal (2007) gejala dini  pembiayaan  bermasalah  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Ada  tunggakan;  (2)  Mengajukan perpanjangan;  (3)  Kondisi  keuangan  menurun;  (4)  Laporan  keuangan  terhambat  atau  yang tadinya  selalu  diauditkan  oleh  akuntan  menjadi  tidak;  (5)  Hubungan  semakin  renggang, menghindari  setiap  kali  dihubungi;  (6)  Penurunan  atau  hilangnya  nilai  jaminan;  dan  (7) Penggunaan Pembiayaan tidak sesuai rencana.
Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah menurut Ismail (2014) dan Bachro, dkk. (2015) ditentukan oleh  faktor internal dan eksternal. Sedangkan menurut Veitzal  (2007)pembiayaan  bermasalah  disebabkan  kesalahan  bank,  nasabah  tidak  kompeten, dan faktor eksternal.
Pembiayaan  bermasalah  perlu  ditangan  secara  sistematis  dan  berkelanjutan,  agar  bank tidak  mengalami  banyak  kerugian . Adapun  salah  satu  proses  penyelesaian  pembiayaan bermasalah menurut Bachro, dkk. (2015) dapat dilakukan melalui revitalisasi.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan observasi lapangan. Pemilihan para informan dengan menggunakan snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data, yang  pada  awalnya  jumlahnya  sedikit,  lama-lama  menjadi  besar.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh dari penelusuran hasil penelitian sebelumnya dan literatur lainnya.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang meliputi tiga langkah  yaitu,  data reduction (reduksi  data),  data display (penyajian  data), conclusion  draw / verifikasi (menarik kesimpulan). Pengujian data dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, member check, perpanjangan pengamatan, dan triangulasi.

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pembiayaan Murabahah
Murabahah adalah akad jual beli atas barang-brang tertentu, di mana pejual menyebutkan harga  pembelian  barang  kepada  pembeli  kemudian  menjual  kepada  pembeli  dengan mensyaratkan  keuntungan  yang  diharapkan  sesuai  jumlah  tertentu.  Dalam  akad murabahah , penjual  meminta  kelebihan  atas  harga  beli  dan  harga  jual  barang  disebut  margin  keuntungan. Aplikasi  akad murabahah dalam  bank  syariah,  bank  bertindak  sebagai  penjual  sementara nasabah  sebagai  pembeli.  Bank  menyediakan  barang  yang  dibutuhkan  oleh  nasabah  dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi di banding dengan harga yang dilakukan oleh bank syariah kepada supplier. Kedua belah
pihak bank syariah dan nasabah harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga  jual  yang  telah  disepakati  tidak  dapat  berubah  selama  berlakunya  akad.  Jual  beli  ini sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

## Gambar 1: Skema Pembiayaan Murabahah
Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga  jual.  Bank  syariah  selanjutnya  melakukan  akad  jual beli  dengan  nasabah,  dimana  bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pada akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
Berdasarkan akad murabahah yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank  membeli  barang  dari  supplier.  Pembelian  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah  ini  sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad. Supllier mengirim barang kepada nasabah atas  perintah  bank  syariah.  Setelah  nasabah  menerima  barang  dari  supllier,  maka  nasabah melakukan angsuran pembayaran.
Implikasi  dari  pemberian  akad  wakalah  ini  pada  pembiayaan murabahah adalah  bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Calon nasabah yang membutuhkan barang namun tidak memiliki dana tunai  mengajukan  pembiayaan murabahah kepada  bank,  dan  memenuhi  persyaratan  yang diminta oleh bank. Setelah persyaratan lengkap maka pihak bank akan melakukan survei untuk analisis  kemampuan  nasabah.  Tahap  selanjutnya  apabila  nasabah  memenuhi  persyaratan pengajuan permohonan dan memenuhi analisis sehingga pengajuan pembiayaannya disetujui, terjadi akad murabahah antara pihak bank dengan nasabah.
Bank  akan  menyerahkan  dana  dan  memberikan  kuasa  kepada  nasabah  untuk  membeli barang yang diinginkan sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad murabahah. Dana  yang  telah  diberikan  akan  digunakan  nasabah  untuk  membeli  barang  kepada  supplier. Penyerahan  atau  pengiriman  barang  dari  supplier  kepada  nasabah,  dalam  hal  ini  tidak  harus melalui  pihak  bank,  tetapi  langsung  kepada  nasabah.  Apabila  barang-barang  telah  dibeli, nasabah  menyerahkan  bukti  pembelian  kepada  pihak  bank.  Nasabah  akan  membayar  atau
Bank Syariah Nasabah Supllier Negosiasi persyaratan Akad jual beli Bayar
mengembalikan dana berupa harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati kepada pihak bank.

## Penyebab Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan  bermasalah  pada  mulanya  diawali  dengan  terjadinya  wanprestasi. Wanprestasi yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun itikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga dapat diakibatkan oleh pihak bank.
Penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari pihak internal bank dan eksternal bank.

## a.  Eksternal Bank
Penyebab  pembiayaan  bermasalah  pada  BPRS  dari  faktor  eksternal  perbankan  yaitu berasal dari nasabah. Beberapa penyebab tersebut yaitu kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relative baru, side streaming, anggota keluarga sakit, meninggalnya key pearson, key pearson bercerai, dan karakter nasabah nasabah tidak bagus.

## b.  Internal Bank
Penyebab  pembiayaan  bermasalah  tidak  hanya  berasal  dari  nasabah,  tetapi  juga  dapat disebabkan  oleh  pihak  internal  bank  sendiri.  Kesalahan  dari  faktor  internal  bank  sering  terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

## (1) Kesalahan dalam Melakukan Analisis
Analisis  calon debitur  oleh  pihak  bank  biasanya  menggunakan  pedoman  5C,  yaitu  analisis terhada character, capacity, capital, collateral , dan condition . Pada dasarnya, adanya prinsip 5C ini diadakan sebagai bahan referensi terutama bagi para analis pembiayaan. Karena pada dasarnya bank tentu tidak mau asal dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Bagi orang  bank,  nasabah  yang  memenuhi  kriteria  5C  adalah  orang  yang  sempurna  untuk mendapatkan  pembiayaan  mereka.  Bank  melihat  orang  yang  mempunyai  karakter  kuat, kemampuan  mengembalikan  uang,  jaminan  yang  berharga,  modal  yang  kuat,  dan  kondisi perekonomian  yang  aman  bagaikan  sebuah  mutiara.  Orang  seperti  inilah  yang  dianggap nasabah  potensial  untuk  diajak  bekerja  sama  atau  orang  yang  layak  mendapatkan pembiayaan.  Pendeknya  orang  yang  bisa  memenuhi  prinsip  5C  yang  baik  adalah  manusia yang  ideal.  Namun,  pihak  bank  dalam  melakukan  analisis  pembiayaan  sering  kurang  teliti atau  salah  dalam  melakukan  perhitungan.  Kesalahan  tersebut  akibat  dari  calon  debitur menyajikan  laporan  keuangan    yang  tidak  wajar.  Kadang-kadang  para  analisis (account officer ) tidak melakukan analisis secara detail karena sudah sangat mengenal calon debitur. Kesalahan-kesalahan intenal ini menyebabkan debitur yang tidak layak diberikan pembiayaan bisa lolos begitu saja.
(2) Lemahnya Aspek Supervisi dan Monitoring
Kegiatan  supervisi  dan  monitoring  dapat  dilakukan  secara on  desk  monitoring dan on  site monitoring . On desk monitoring , yaitu pemantauan pembiayaan secara administrastif, yakni melalui  instrument-instrumen  administrasi,  seperti  laporan-laporan, financial  statement , kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga. Dan data-data admnistrasi yang dimonitor oleh bank adalah kegiatan nasabah dan bank. Adapun kegiatan on desk monitoring meliputi :  evaluasi  rekening  koran  nasabah  dan  checking  jadwal  pembayaran  cicilan  nasabah. Sedangkan on site monitoring , yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan untuk melihat  lokasi  dan  kondisi  nasabah.  Survey  lokasi  dilakukan  seperti  meninjau  usaha  yang dijalankan oleh anggota apakah usaha yang dijalankan anggota masih berjalan atau sudah tidak. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena pihak bank jarang berkunjung ke lokasi usaha nasabah, sehingga permasalah seperti side streaming atau masalah-masalah lain yang akan  menyebabkan  pembiayaan  bermasalah  tidak  dapat  terdeteksi  sejak  awal  oleh  pihak bank.

## Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Setiap  penyaluran  dana  yang  dilakukan  oleh  bank,  akan  terdapat  dana  yang  dalam pengembaliaanya bermasalah. Apa yang dikenal dalam sistem perbankan konvensional dengan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), juga dikenal dalam sistem perbankan syariah dengan istilah pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF).
Salah  satu  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  pembiayaan  bermasalah  di  bank  adalah ketentuan dari Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa NPF tidak lebih dari 5% Ketentuan ini mengisyaratkan  agar  bisnis  perbankan  bisa  tetap  berjalan.  Maka  dari  itu  setiap  bank  akan melakukan  tindakan  untuk  mencegah  atau  meminimalisir  pembiayaan  bermasalah  agar  tidak melebihi batas NPF yang telah ditentukan.
Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS ditangani melalui beberapa tahap. Adapun tahapan tersebut meliputi:

## a.  Collection Agen
Penanganan pembiayaan bermasalah dimulai dari pengawasan kualitas pembiayaan yang dilakukan  oleh  bagian  collection.  Pengawasan  dilakukan  untuk  melihat  kolektabilitas  dan  lama tunggakan nasabah, sehingga pihak collection dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan kepada nasabah. Adapun langka-langkah yang dilakukan oleh collection agent, antara lain:

## (1). Telepon
Langkah awal yang dilakukan oleh pihak bank dalam menghadapi nasabah yang melakukan penunggakan  pembayaran  adalah  menghubungi  nasabah  melalui  telepon.  Kegiatan  ini dilakukan untuk mengingatkan nasabah akan kewajiban angsuran yang telah melewati jatuh tempo selama beberapa hari dari tanggal yang telah ditetapkan.

## (2). Kunjungan/Silaturahmi
Silaturrahim  yang  dilakukan  oleh  petugas  bertujuan  untuk  mencari  informasi  tentang permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. Kunjungan kepada nasbaah dilakukan apabila nasabah yang ditelfon masih saja mangkir, atau tidak dapat dihubungi. Dengan  berkunjung
langsung ke tempat nasabah pihak collection dapat melakukan cash pick up.

## (3). Surat Menyurat
Selain menghubungi nasabah melalui telepon, upaya lain yang dilakukan adalah memberikan surat pemberitahuan penunggakan kepada nasabah. Surat pemberitahuan diberikan kepada nasabah yang menunggak beberapa hari dalam pembayaran. Langkah selanjutnya apabila pihak  nasabah  saat  ditelfon  dan  kunjungan  nasabah  tidak  memberikan  respon  yang diharapkan dan nasabah tidak kunjung melakukan pembayaran kewajiban angsuran sesuai jangka  waktu  yang  telah  diberikan  maka  pihak  bank  akan  memberikan  surat  peringatan. Surat  peringatan  merupakan  kelanjutan  dari  peringatan  lisan,  yaitu  peringatan  yang  lebih tegas dan secara tertulis, dengan batas waktu penyelesaian tunggakan. Surat peringatan ini dimulai dari surat peringatan 1. Surat peringatan 1 diberikan kepada nasabah yang telah jatuh tempo  selama  enam  puluh  hari.  Surat  peringatan  2  di  berikan  kepada  nasabah  dengan kolektabilitas  yang  semula  tergolong  lancar  menjadi  kurang  lancar,  sehingga  nasabah tersebut masuk kedalam kolektibiltas dua, dan yang terakhir yaitu surat peringtan.

## b.  Revitalisasi
Islam  sebagai  sebuah  agama  yang  lebih  mencintai  perdamaian  dan  menjadi  pedoman- pedoman  bagi  pemeluknya,  dalam  hal  sengketa  yang  timbul  menegaskan  akan  lebih  utama menempuh  cara  damai  dan  lebih  mengedepankan  menempuh  upaya  musyawarah  untuk mencapai mufakat. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan dengan nasabah yang ada dapat tetap terjalin. Musyawarah adalah langkah yang dilakukan oleh pihak Bank BPRS dalam melakukan  penanganan  pembiayaan  bermasalah.  Melalui  musyawarah  diharapkan  adanya solusi dalam mencari jalan keluar bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Solusi yang  ditawarkan  oleh  pihak  bank  diantaranya  adalah  penyelamatan  pembiayaan  bermasalah melalui  revitalisasi.  Revitalisasi  merupakan  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank terhadap nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya.
Tujuan  dilakukannya  revitalisasi  adalah  membantu  meringankan  nasabah  yang pembayarannya  bermasalah  sehingga  kembali  lancar.  Tujuan  lain  sebagai  pencegahan  yang dilakukan  oleh  pihak  bank  agar  kolektabilitas  nasabah  tidak  meningkat.  Proses  dalam merestrukturisasi nasbah bermasalah
(1). Pihak  collection  menawarkan  kepada  nasabah  untuk  restrukturiasi  atau  pihak  nasabah dapat meminta kepada pihak bank.
(2).Kemudian nasabah akan membuat surat  permintaan restruktururisasi dan surat pernyataan yang di tandatangani diatas materai.
(3).Setelah itu surat tersebut akan di serahkan ao collection kepada kepala cabang kemudian di serahkan kepada direksi untuk mendapat persetujuan
(4).Setelah  mendapat  persetujuan  maka  pihak  collection  akan  menganalisi    kembali  untuk membuat akad baru, setalah di analisis maka pihak collection dan nasabah akan melakukan
akad kembali dan nasabah pun dikenakan biaya-biaya administrasi, biaya asransi jiwa, biaya assuransi kendaran.

## Gambar 2: Proses Restrukturisasi
Revitalisasi pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

## (1).Reschedulling
Penjadwalan kembali menurut Surat Edaran Bank Indonesia merupakan perubahan jadwal pembayaran  kewajiban  nasabah  atau  jangka  waktunya.  Pelaksanaan reschedulling dilakukan kepada  debitur  adalah  dengan  perpanjangan  jangka  waktu  pengembalian  pinjaman  yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Penambahan jangka waktu tersebut misalnya semula 3  tahun  menjadi  5  tahun  sehingga  menambah  jangka  waktu  angsuran  yang  semula  36  kali menjadi 60 kali. Selain perpanjangan waktu bentuk reschedulling yang diberikan juga perubahan tanggal  angsuran  pembiayaan.  Perubahan  tanggal  angsuran  tersebut  di  sesuaikan  dengan kondisi nasabah.
Pelaksanaan reschedulling kepada nasabah diharapkan dapat mengembalikan dana yang semula terhambat dalam pengembaliannya sehingga kembali lancar. Perpanjangan jangka waktu akan  membuat  nasabah  lebih  ringan  dalam  melakukan  membayar  angsuran  karena perpanjangan  waktu  mengakibatkan  jumlah  angsuran  yang  disetorkan  oleh  debitur  akan  lebih kecil. Reshcedulling ini  dilakukan  pada  debitur  atas  dasar  pertimbangan  yang  masih  memiliki itikad  baik  dan  koperatif.  Nasabah  masih  mempunyai  kemauan  untuk  membayar,  namun kemampuan untuk membayar angsuran berkurang, sehingga diberi keringanan yang disesuaikan dengan kesanggupan nasabah. Perhitungan dalam melakukan reschedulling yaitu
Addendum Akad Surat Permohonan Setuju Negosiasi AO Collection Kepala Cabang Direksi

## (2).Restrukturisasi
Berdasarkan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  13/16/DPbS  tertanggal  30  Mei  2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008  tentang  Restrukturisasi  Penataan  kembali  ( restructuring ),  yaitu  perubahan  persyaratan pembiayaan antara lain meliputi  penambahan dana fasilitas pembiayaan BPRS serta konversi akad pembiayaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali (rescheduling) atau persyaratan kembali (reconditioning).

## c.  Penyelesaian Jaminan
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  setiap  upaya  restrukturisasi  atau  upaya  penagihan  yang dilakukan,  tidak  semuanya  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Hal  ini  terjadi,  karena  upaya restrukturisasi yang dilakukan membutuhkan dukungan dari kedua pihak untuk saling kooperatif menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara hukum Islam  maupun  peraturan  perundang  undangan.  Eksekusi  agunan  merupakan  solusi  terakhir dalam  penanganan  pembiayaan  bermasalah.  Eksekusi  merupakan  penjualan  agunan  yang dimiliki oleh bank. Hasil dari penjualan agunan digunakan untuk membayar jumlah pembiayaan yang  belum  lunas  dan  tunggakan-tunggakan  lainya  yang  menjadi  beban  nasabah.  Sisa  hasil penjualan  agunan  akan  dikembalikan  kepada  nasabah.  Sebaliknya  kekurangan  atas  hasil penjualan  agunan  menjadi  tanggung  jawab  nasabah,  sehingga  nasabah  diwajibkan  untuk membayar.
Eksekusi  agunan  diperuntukkan  bagi  nasabah  yang  tidak  mempunyai  kemampuan membayar  dan  tidak  memiliki  kemauan  untuk  membayar  kewajibannya  terhadap  pihak  bank. Biasanya  nasabah  yang  sampai  pada  tahap  eksekusi  jaminan  adalah  nasabah  dengan koletibiltas  macet.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  dapat  dilakukan  pada  nasabah kolektibiltas kurang lancar ataupun diragukan. Hal ini tentunya dilakukan atas dasar kesepakatan pihak bank dan nasabah.

## d.  Writte-off
Writte-off merupakan  penghapusbukuan  pembiayaan  yang  mengalami  kemacetan  dari neraca (on-balance  sheet) dan  dicatat  ke  dalam  rekening  administratif (off-balance  sheet). Pengahapus bukuan tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Hapus  buku  dilakukan  pada  nasabah  dengan  kolektibilitas  macet,  sehingga  dikeluarkan  dari neraca bank dan dianggap sebagai kerugian bank. Penghapus bukuan dilakukan apabila (1).Debitur  tidak  memiliki  prospek  untuk  direstruktur  atau  upaya  restrukturisasi  tidak  berhasil sehingga portofolio pembiayaan tetap macet.
(2).Agunan yang dikuasai pihak bank tidak mencukupi untuk melunasi pembiayaan.
(3).Bank telah membentuk PPAP yang cukup
Setelah writte off dilakukan penagihan terhadap nasabah tetap dilakukan. Apabila setelah hapus buku kemudian tertagih maka jumlah yang tertagih tersebut dibukukan sebagai laba. Writte off merupakan  salah  satu  cara  untuk  menurunkan  tingkat  rasio  pembiayaan  bermasalah  guna meningkatkan kesehatan bank

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pembiayaan  murabahah  di  BPRS  selalu  dikaitkan  dengan  akad  wakalah.  Wakalah merupakan  akad  antara  dua  pihak  dimana  pihak  satu  menyerahkan,  mendelegasikan, mewakilkan  suatu  urusan  kepada  pihak  lain  dan  pihak  lain  menjalankan  amanat  sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Implikasi dari pemberian akad wakalah ini pada pembiayaan murabahah adalah  bank  sepenuhnya  menyerahkan  dana  tersebut  kepada  nasabah  untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
Perkembangan pembiayaan bermasalah (non performing financing) pada BPRS cenderung mengalami  kenaikan.  Kenaikan  tersebut  dikarenakan  beberapa  faktor,  baik    dari  eksternal maupun  internal  perusahaan.  Faktor  eksternal  yaitu  disebabkan  dari  nasabah  seperti:  kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relative baru, side streaming penggunaan dana, meninggalnya key person, perceraian key person, anggota keluarga sakit, dan karakter nasabah yang  tidak  bagus.  Sedangkan  faktor  internal  yaitu  kesalahan  dalam  melakukan  analisis  dan lemahnya aspek supervisi dan monitoring.
Penanganan  pembiayaan  bermasalah  yaitu  dilakukan  denngan  kegiatan  penagihan  oleh bagian collection, kegiatan penyelamatan (revitalisasi), kegiatan penyelesaian jaminan dan writte off. Kegiatan penagihan dilakukan dengan cara menghubungi atau mengunjungi nasabah secara intensif, pemberian surat peringatan. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan revitalisasi rescheduling dan restructuring.  Sedangkan writte-off merupakan penghapusbukuan pembiayaan yang mengalami kemacetan dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat ke dalam rekening administratif (off-balance sheet).

## Saran
Salah satu bentuk pencegahan pembiayaan bermasalah adalah adanya onside monitoring kepada nasabah yang tidak bermasalah, namun kegiatan ini jarang dilakukan oleh  pihak bank. Sebaiknya  pihak  bank  kembali  mengagendakan  kunjungan  tersebut  kepada  nasabah  karenan hal  ini  merupakan maintenance bagi  pihak  bank  agar  pembiayaan  bermasalah  tidak  terjadi. Dengan adanya silaturahmi kepada nasabah pihak bank akan dapat mengetahui kondisi nasabah tersebut  dalam  pengembalian  pinjamannya  dan  apabila  ditemukan  gejala-gejala  akan bermasalah maka pihak bank dapat segera melakukan tindakan bagi nasabah tersebut.
Pihak  bank  selama  ini  tidak  melakukan  evaluasi  terhadap  rekening  koran  setelah prmbiayaan diberikan, sehingga apabila terjadi penurunan kondisi keuangan nasabah yang akan menimbulkan    pembiayaan  bermasalah  tidak  segera  terdekteksi  dan  diatasi.  Maka  dari  itu sebaiknya pihak bank melakukan evaluasi terhadap rekening koran.
Salah  satu  penyebab  pembiayaan  bermasalah  adalah  adanya  karakter  nasabah  yang dengan  sengaja  tidak  mau  membayar  angsuran.  Pada  kasus  ini  sebaiknya  pihak  bank  lebih selektif dalam memberikan pembiayaan, tidak hanya beradasrkan kedekatan antara pihak bank dan nasabah, ataupun hanya atas dasar kepercayaan.

## VI.  DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek .  Edisi  Revisi.  Jakarta: Gema Insan Press.
As, Mahmmoedin. 2010. Melacak Kredit Bermasalah . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan Astuti Yudhi Rahma. 2015. Pembiayaan Murâbahah yang Bermasalah di Baitul Mâl Wa Tamwîl (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko. Islamic Economics Journal.Vol. 1, No. 2, Desember 2015
Bachro,  Supriyanti  Renny  dan  Andi  Fariana.  2016 .  Model  Alternatif  Mediasi  Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media
Dahlan, Siamat.2001. Manajemen Lembaga Keuangan , Edisi Ketiga . Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia.
Dendawijaya, lukman .2005. Manajemen Perbankan.Edisi kedua . Bogor: Ghalia Indonesia. Djamil, Faturahman.2014. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah .Jakarta. Sinar Grafika.
Ismail, 2014. Perbankan Syariah . Edisi Pertama Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Ibrahim,  Azharsyah  dan  Arinal  Rahmati.  2017.  Analisis  Solutif  Penyelesaian  Pembaiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Vol 10 No 1
Joseph, Mabvure Tendai., et al . 2012 . Non Performing Loan in Commercial Banks: A case of CBZ Bank  Limitted  in  Zimbabwe. Interdisclipinary  Journal  of  Contemporary  Reseach  in Business. Vol 4 No 7
Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Kasmir.2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada Macdonald,Scott & Timothy W Koch. 2006. Management of Banking .
Messai, Ahlem Selmai, & Jouini, Fathi. 2013. Micro and Macro Determinants of Non-Performing Loans. International Journal of Economics and Financial Issues., Vol 3, No 4.
Muhammad. 2004. Manajemen Dana Bank Syariah . Yogyakarta: Ekonisia Rivai  V.,  Firmansyah  R.,  Veithzal  A.P.,  dan  Rizqullah,  2010. Islamic  Financial  Management , Bogor: Ghalia Indonesia.
Sayyid Sabiq, 2006. Fiqih Sunnah Jilid 4 , Jakarta: Pena Pundi Aksara,.
Shobirin,  2016.  Penyelesaian  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  di  Baitul  Maal Wa  Tamwil (BMT), Iqtishadia Vol. 9, No. 2, 2016, 398-420.
Susyanti, Jeni. 2016. Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah. Malang. Empatdua Umam, Khotibul. 2015. Perbankan Syariah .2015. Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada
Situs Internet:
Otoritas Jasa keuangan. Statistik Perbankan Indonesia di akses melalui http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan- indonesia/Default.aspx .  Diakses pada 21 April 2017 http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf. Diakses pada 21 April 2017
Peraturan:
Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tertanggal 30 Mei 2011
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.32/268/KEP/DIR Tanggal 27 Pebruari 1998 Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001