e-ISSN : 2621-4105

## EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN

## Sugeng Riyadi
Magister  Hukum Universitas Semarang
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  efektivitas  Undang-undang Nomor  23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  dan  pemberdayaan  zakat  untuk mengurangi  kemiskinan.  Zakat  adalah  " maaliyah  ijtima'iyah "  agama,  ibadah  yang terkait  dengan  properti,  yang  memiliki  posisi  yang  sangat  penting  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika dikelola dengan baik, dapat dipercaya, transparan Islamiyah yang sesuai dengan Syariah, baik pengumpulan dan distribusi. Diduga  zakat  tidak  optimal  karena  pemerintah  tidak  memiliki  kebijakan  khusus untuk menjadikan zakat sebagai sumber penerimaan negara. Namun, jika amal telah menunjukkan  fungsi  yang  luar  biasa  sebagai  alat  kemiskinan  dan  kesejahteraan rakyat,  pemerintah  dapat  mulai  melihat  amal  sebagai  instrumen  utama  dalam perekonomian negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris  yuridis.  UU  No.  13  tahun  2011  tentang  pengelolaan  dan  distribusi  zakat sampai saat ini tidak cocok untuk mengurangi kemiskinan. Karena hingga kini hanya profesi  zakat  yang  dipertahankan  dan  hanya  beberapa  Unit  Pemerintah  Daerah  saja di  Jawa  Tengah.  Kemiskinan  tidak  hanya  disebabkan  oleh  faktor  alam  saja,  tetapi juga faktor pembangunan yang adil mempengaruhi masalah ini. Salah satu solusinya adalah  memberdayakan  amal  berbasis  komunitas.  Dampaknya,  mengentaskan kemiskinan  berarti  mengurangi  penyebabnya,  baik  individu  atau  kelompok  dalam masyarakat.
Kata kunci : Pemanfaatan; zakat; pengentasan kemiskinan
e-ISSN : 2621-4105

## EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 23 OF 2011 CONCERNING ZAKAT MANAGEMENT AND EMPOWERMENT IN ORDER TO REDUCE POVERTY

## Sugeng Riyadi
Master of Law, University of Semarang

## Abstract
The purpose of this study was to analyze the effectiveness of law number 23 of 2011 concerning  management  and  empowerment  of  zakat  in  order  to  reduce  poverty. Zakat  is  a  religious  “maaliyah  ijtima’iyah”,  worship  associated  with  the  property, which  has  a  position  is  very  important to  improve  the  welfare  of the community,  if properly  managed,  trustworthy,  transparent  Shari'a  compliant  Islamiyah,  both collection  and  distribution.  Suspected  not  optimal  zakat  because  the  government does not have specific policies to make zakat as a source of state revenues. However, if the charity has shown remarkable function as a tool of poverty  and pensejahtera pengentas  people,  the  government  could  begin  to  look  to  charity  as  a  major instrument in the nation's economy. The purpose of this study was to determine the utilization of zakat is appropriate as the fight against poverty, and to determine the utilization  of  zakat  in  Central  Java  province  Baznas  strived  for  poverty alleviation.The method used in this research is juridical empirical research. UU No. 13 of 2011 concerning the management and distribution of zakat to date now  is not suitable as reducing poverty. Because until now only zakat profession is maintained and only a couple of the Local Government Unit only in Central Java. Poverty is not just  caused  by  natural  factors  alone,  but  also  equitable  development  factors influence  on  this  issue.  One  solution  is  to  empower  community-based  charity.  In effect,  alleviating  poverty  is  to  alleviate  the  cause,  either  individuals  or  groups  in society.
Keywords: Utilization of charity; zakat; poverty alleviation
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Dengan  dicantumkannya  Pasal-Pasal  dalam  UUD  1945  yang  berhubungan dengan  kebebasan  menjalankan  syari’at  agama  (Pasal  29)  dan  Pasal  34  UUD  1945 yang  menyatakan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh Negara.  Kata  “fakir  miskin”  yang  dipergunakan  dalam  Pasal  tersebut  jelas menunjukkan kepada para mustahik yang berhak menerima zakat. 1
Permasalahan  kemiskinan  di  Indonesia  sangat  memprihatinkan,  sudah  lebih dari  70  tahun  Indonesia  merdeka  dan  lebih  dari  15  tahun  reformasi,  tetapi  masalah kemiskin-an  menjadi  masalah  urgent  dalam  pembangunan  Indonesia.  Padahal, program  pengentasan  kemiskinan  selalu  tercantum  dalam  program  pembangunan dari  waktu  ke  waktu,  dengan  dana  penanggulangan  kemiskinan  yang  terus meningkat.
Sebagai  umat  muslim  dan  warga  negara  yang  baik  tentulah  kewajiban membayar  zakat  dan  pajak  harus  dipenuhi.  Dengan  adanya  ketentuan  bahwa  zakat sebagai pengurang pajak, maka diharapkan kesadaran umat muslim untuk membayar zakat  sehingga  potensi  zakat  yang  ada  dapat  terealisasi.  Warga  Negara  Indonesia yang  beragama  islam  berkewajiban  mengeluarkan  zakat  sebagai  realisasi pelaksanaan  perintah  agama  dan  berkewajiban  pula  membayar  pajak  sebagai realisasi  ketaatan  kepada  pemerintah  yang  juga  diwajibkan  oleh  agama.  Zakat nantinya  akan  didistribusikan  kepada  8  asnaf  yang  tercantum  dalam  Al  Qur’an, sedangkan pajak akan masuk kepada APBN yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan membangun fasilitas umum. 2
1 Abdul  Aziz,    Pendayagunaan  Zakat  Sebagai  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan, Jurnal  Ius Constituendum Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2017, Semarang, hlm 92 . DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.552
2 Agus  Budi  Yuwono, Kedudukan  Potongan  Pajak  Pribadi  Terhadap  Zakat  Yang  Telah Dibayarkan , Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2018, Semarang, hlm 85.
e-ISSN : 2621-4105
Permasalahan  kemiskinan  di-bicarakan  tanpa  berujung  pada  aksi  nyata,  oleh karena itu hal ini menarik banyak kalangan untuk dituntaskan dengan cara yang tepat dan  cerdas.  Setiap  orang  seolah  bergairah  untuk  membicarakan  tentang  betapa miskinnya  negeri  ini,  negeri  yang  konon  elok  rupawan,  alamnya  yang  subur menghasilkan  tetumbuhan  yang  menggiurkan,  tetapi  ternyata  se-muanya  itu  tinggal sekedar  cerita  masa  lalu.  Kemiskinan  tetap  saja  menjadi  bagian  yang  belum  ter- pisahkan dari bangsa yang indah ini. Yang lebih mengenas-kan adalah, penyakit akut kemiskinan  itu  ternyata  telah  bersarang  di  tubuh  mayoritas  ummat  Islam,  ia menyerang  jasad  ummat  yang  sesungguhnya  memiliki  nilai-nilai  perjuangan  untuk sukses  dunia  akhirat,  tetapi  kemudian  harus  mengalami  sebuah  ”bencana” kemiskinan yang sangat dahsyat.
Islam  sebagai  agama  yang  universal  yaitu  sebuah  agama  tuntunan  yang memberikan  solusi  bagi  kemaslahatan  ummatnya  menawarkan  solusi  yang  mampu mengatasi masalah tersebut yaitu dengan zakat. Ketentuan dalam Fiqih Islam, zakat itu  wajib  atas  setiap  Muslim  yang  merdeka  yang  telah  memiliki  satu  nishab  dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 3
Zakat  mempunyai  hubungan  erat  dengan  ibadah  lain  seperti  shalat  sehingga kata zakat dalam Al-Qur’an seringkali disandingkan dengan kewajiban atau perintah shalat,  misalnya  di  dalam  Ayat,  “ wa  aqiimush-shaalah  wa  aatuz-zakaah ”.
Konsekuensi    yuridisnya    kewajiban  zakat  ini juga  menjadi  ukuran apakah  seorang muslim itu disebut “ taqwa ” atau tidak, hal ini dapat dilihat dari ketaatan mem-bayar zakatnya, bahkan seseorang Muslim baru berhak menjadi “ ikh-wan ” atau “saudara” dalam dienul Islam jika telah membayarkan zakat. 4
Yusuf  Qardhawi  mengemuka-kan  pendapatnya  tentang  Zakat  yaitu  sebagai berikut:  “Zakat  me-rupakan  ibadah  amaliyah  ijtima’iy-yah  yang  memiliki  posisi
3 Sayyid Sabiq, Fiqih Islam , Terj. M. Syaf, Jilid III, Bandung: Al-Maarif, 1990, hlm. 22.
4 A.  Latief  Muchtar, Pemahaman  baru  Tentang  Harta  yang  Wajib  Dizakatkan  dan Implementasinya  di  Berbagai  Negara ,  Makalah  pada  Seminar  Zakat  Profesi,  Bandung:  LPPM PUSKAJI UNISBA, 1993, hlm. 1.
e-ISSN : 2621-4105
sangat  penting,  strategis  dan  menentu-kan”. 5 Selanjutnya,  guru  besar  ilmu  syari’ah Universitas  Al-Azhar,  me-nyatakan  bahwa  “Zakat  adalah  rukun  hartawi kemasyarakatan  dari  rukun  Islam  yang  lima”.  Zakat  juga  disebut  ibadah  sebagai “saudara kandung” shalat.
Didin  Hafidhuddin  memberi-kan  pendapatnya  tentang  pengerti-an  zakat  yaitu sebagai  berikut:  “Zakat  adalah  ibadah  maaliyah  ijtima’iyah,  ibadah  yang  berkaitan dengan  harta  yang  memiliki  kedu-dukan  dan  posisi  yang  sangat  pen-ting  dalam meningkatkan  kesejah-teraan  masyarakat,  jika  dikelola  dengan  baik,  amanah, transparan  dan  sesuai  dengan  syariat  Islami-yah  baik  pengambilannya  maupun pendistribusiannya”. 6 Ia  juga  me-ngemukakan,  bahwa  manfaat  za-kat,  yaitu  “Zakat mempunyai man-faat baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangun- an kesejahteraan ummat. 7
Gustian Djuanda mengemuka-kan pendapatnya tentang manfaat zakat, sebagai berikut: 8
“Pada  masa  Rasulullah  saw.  di-kenal  sebuah  lembaga  yang  di-sebut  Baitul  Maal yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  mengelola  ke-uangan  negara.  Sumber  pemasuk- annya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj (pajak bumi), jizyah (rampasan perang), fai’  dan  lain-lain.  Sedangkan  penggunaanya  untuk  asnaf  mustahik  (yang  berhak menerima)  yang  telah  ditentukan,  seperti  untuk  kepentingan  dakwah,  pendidikan, pertahanan, kesejahte-raan sosial, pembuatan infrastruk-tur dan lain sebagainya”.
Landasan  Hukum  Konstitusi  di  Negera  Indonesia  telah  merumus-kan  tentang kewajiban untuk men-jalankan perintah zakat ini ter-cantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut:
”Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  Negara  Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtera-an umum, mencerdaskan kehidup-an bangsa dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial, maka di-susunlah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang    berke-daulatan
5 Yusuf Qardhawi, Al-Ibadah fil-Islam , Beirut: Mu’assasah Risalah, 1993, hlm.235.
6 Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif , Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 245.
7 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm.1.
8 Gustian  Djuanda,  dkk, Pelaporan  Zakat  Pengurang  Pajak  Penghasilan ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 1.
e-ISSN : 2621-4105
rakyat  dengan  berdasar-kan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  kemanusiaan  yang adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia  dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam per-musyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadil-an sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 9
Sebelum  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011,  tentang pengelolaan  zakat,  pe-ngelolaan  zakat  di  Indonesia  tidak  dilaksanakan  secara professional,  seperti  dilakukan  oleh  perkumpulan  orang,  perseorangan  tokoh  umat Islam  ( alim  ulama ),  atau  pengurus/  takmir  masjid/  musholla  telah  memberitahukan kegiatan  pengelo-laan  zakat.  Pengelolaan  yang  ada  masih  sebatas  sampingan,  tidak meluas dan tidak tertanam kuat di masyarakat. 10
Perlindungan  dan  jaminan  menjalankan  ibadah  sesuai  dengan    agamanya dalam  konstitusi  Pasal  29  Ayat  (2)  UUD  1945  yang  telah  melahirkan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Penge-lolaan  Zakat  dianggap  telah  mem- bawa  “angin  segar”  dalam  kehidup-an  beragama  di  Indonesia  terutama  bagi  Umat Islam.  Dalam  ketentuan  umum  Pasal  1  Point  7  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011  disebutkan  bahwa  Badan  Amil  Zakat  Nasional  yang  selanjutnya  disebut Baznas, adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  merupakan  bentukan  masyarakat  atau berada dibawah lembaga tertentu  yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah masya-rakat mempunyai respon positif untuk melaksanakan  (membayar)  zakat,  dan  bagaimana  lembaga  itu  secara  professional melaksanakan tugas pengelolaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
Ditengarai  belum  optimalnya  fungsi  zakat  juga  diakibatkan  pemerintah  tidak memiliki  kebijakan  khusus  untuk  menjadikan  zakat  sebagai  salah  satu  sumber pemasukan  negara,  karena  sumber  pendapatan  negara  yang  utama  pada  saat  ini adalah pajak. Hal ini sangat disayangkan karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, dimana mayoritas dari penduduk yang ada di Indonesia adalah penduduk yang beragama Islam. Namun demikian, apabila zakat
9 Majelis  Permusyawaratan  Raktyat, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015, hlm. 3.
10 T.M. Hasbi Ash Shiddieqiy, Pedoman Zakat , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 11.
e-ISSN : 2621-4105
telah memperlihatkan fungsi-nya yang luar biasa sebagai alat pengentas kemiskinan dan pen-sejahtera umat, bisa saja pemerin-tah mulai melirik zakat sebagai instrument utama dalam pereko-nomian bangsa.
Salah  satu  kunci  keberhasilan  pemberdayaan  Ziswaf  ini  terletak  dalam manejemen  (pengelolan-nya).  Untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsi  zakat  di  era modern ini mutlak harus dikembangkan men-jadi satu organisasi manajemen Ziswaf yang  handal,  salah  satu  diantaranya  yaitu  Baznas.  Efekti-fitasnya  perlu dipertanyakan, karena masalah kemiskinan umat Islam Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini belum dapat dipecahkan.

## B. TELAAH PUSTAKA
Zakat sebagai suatu amalan mempunyai dua fungsi yaitu seba-gai ibadah bagi muzzaki  dan  juga  sebagai  sumber  utama  pendapatan  Negara.  Dalam  pengelolaan zakat pada zaman kepemimimpinannya, Nabi sendiri yang turun tangan memberikan contoh  dan  petunjuk  operasionalnya. 11 Prosedur  pe-ngumpulan  dan  pendistribusian zakat  diluar  kota  Madinah,  Nabi  mengutus  petugas  untuk  mengum-pulkan  dan menyalurkan  zakat.  Diantara  petugas  itu adalah  Mu’adz  bin  Jabal  untuk  memungut dan  mendistribusikan  zakat  dari  dan  untuk  penduduk  Yaman.  Rasulullah  saw. mengangkat  pegawai  zakat  (amilin) antara  lain    Ibnu  Lutabiyah,  Abu  Mas’ud,  Abu Jahm,  Ubah  bin  Amir,  Dahhaq,  Ibnu  Qais  dan  Ubadah  bin  as-Samit,  untuk  me- ngumpulkan zakat dan membagi-nya kepada yang  berhak. 12
Lembaga-lembaga  Negara  yang  bertugas  menerima,  meng-himpun  dan mendistribusikan zakat tersebut disebut dengan “Baitul Mal”, yang dibentuk dengan tujuan  sebagai  sarana  terciptanya  tujuan  Negara  dan  pemerintahan  serta  untuk kesejahteraan kaum muslimin. 13
11 Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial , Jakarta: Grafindo Persada, tth., hlm. 88.
12 Sjehul  Hadi  Permono, Pemerintah  Indonesia  Sebagai  Pengelola  Zakat ,  Jakarta:  Pustaka Firdaus, hlm. 37.
13 Abdul  Aziz  Dahlan,  et  Al., Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jilid  1,  Jakarta:  Ichtiar  baru  Van Hoeve, hlm. 187.
e-ISSN : 2621-4105
Pengelolaan  yang  telah  di-lakukan  Rasullullah  ini  dilanjutkan  oleh  para sahabat  sebagai  suatu  amanah  yang  diemban  untuk  men-capai  kesejahteraan  umat yang  menjadi  tujuan  agama  Islam.  Abu  Bakar  merupakan  salah  satu  sahabat  yang dapat menjaga ke-utuhan dan kesatuan bangsa Arab serta mempertahankan lembaga- lembaga  syari’at  yang  berlaku  sejak  Nabi  saw.  tercatat  beberapa  tindakan  yang dilakukan  oleh  Abu  Bakar  pada  masa  kekhalifahannya  untuk  mempertahankan lembaga zakat dalam perlawanan  yang dilakukan oleh bangsa Arab bagi yang tidak membayar  zakat  salah  satunya  dengan  menerapkan  hukuman  mati  bagi  orang  yang menolak membayar zakat. 14
Pada masa kekhalifahan Umar Ibn al-Khatab tidak segan-segan mengeluarkan ancaman  dan  tindakan  tegas  bagi  petugas  yang  lalai  atau  menyalahgunakan  harta zakat.  Pengelolaan  wilayah  yang  semakin  luas  dengan  persoalan  yang  semakin kompleks,  Umar  membenahi  struktur  pemerintahan-nya  dengan  membentuk beberapa  lembaga  baru  yang  bersifat  eksekutif  operasional.  Diantara  lembaga  baru yang  dibentuk  Umar  adalah  Baitul  Mal  yang  berfungsi  untuk  mengelola  sumber- sumber keuangan termasuk zakat. 15
Pada  zaman  kekhalifahan  Utsman  bin  Affan,  pengumpulan  zakat  tidak  lagi dipusatkan  pada  khalifah,  karena  bagi  khalifah  Utsman,  urusan  zakat  merupakan urusan  yang penting, untuk itu beliau mengangkat pejabat khusus untuk menangani hal tersebut, yaitu Zaid bin Tsabit.
Pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Tahlib yang dibai’at setelah lima hari  terbunuh-nya  khalifah  Utsman  bin  Affan,  persoalan  zakat  menjadi  sangat kompleks  karena terjadinya  gejolak  dalam  masalah  politik  serta  per-pecahan  dalam masyarakat.  Dengan  kecerdasannya,  Ali  bin  Abi  Thalib  mempunyai  sudut  pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan, beliau
14 Saidus Sahar, Azas-Azas Hukum Islam , Bandung: Alumni, tt., hlm. 90.
15 Abudin Nata, Mengenal Zakat, Infaq dan Shadaqah , Jakarta: Bazis, tth., hlm. 91.
e-ISSN : 2621-4105
menolak  untuk  membedakan  status  masyarakat  dalam  pembagian  harta  dari  Baitul Mal. 16
Periode  Daulah  Bani  Umay-yah  yang  berlangsung  selama  ham-pir  sembilan puluh tahun (41–127 H) tampil salah seorang khalifahnya yang terkenal, yaitu Umar bin  Abdul  Aziz  (99–101  H).  Beliau  terkenal  dengan  kebijakan  dan  keadilan  serta keberhasilannya  dalam  me-majukan  dan  mensejahterakan  ma-syarakat,  termasuk keberhasilan  dalam  penanganan  zakat,  sehingga  zakat  yang  terkumpul  melimpah ruah  dalam  “ Baitul  Mal ”  sampai  menimbulkan  kesulitan  bagi  petu-gas  amil  zakat mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.
Menurut Yusuf Qardhawi, pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Negara  berada  dalam  keadaan  adil  dan  makmur  serta  kemiskinan  pun  sirna.  Pada masa  inilah  Yahya  bin  Said  diutus  oleh  khalifah  untuk  membawa  zakat  ke  Afrika. Berhari-hari  Yahya  mencari  fakir  miskin  yang  berhak  diberi  zakat,  tetapi  usahanya sia-sia  kerena  tidak  menemukan  orang-orang  tersebut  hal  ini  dikarenakan  khalifah telah  memberikan  kemak-muran  kepada  rakyatnya,  maka  harta  zakat  itu  dijadikan oleh Yahya untuk membeli budak agar dapat membebaskan mereka. 17
Sejalan  dengan  perjuangan  Bangsa  Indonesia  menentang  pen-jajahan  Barat dahulupun,  zakat  terutama  bagian  sabilillahnya  me-rupakan  sumber  dana  perjuang- an. 18 Namun  ketika  satu  persatu  tanah  air  kita  dikuasai  oleh  penjajah  Belanda, pemerintah  Kolonial  me-ngeluarkan  Bijblad  Nomor  1892  tanggal  4  Agustus  1893 yang berisi kebijak-sanaan pemerintah K.N. Sofyan Kolonial mengenai zakat. 19
Dicantumkannya  Pasal-Pasal  dalam  UUD  1945  yang  berhubung-an  dengan kebebasan    menjalan-kan  syari’at  agama  (Pasal  29)  dan  Pasal  34  UUD  1945  yang me-nyatakan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  Negara.
16 Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer , Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, hlm. 35.
17 Yusuf  Qardhawi, Syari’at  Islam  di  Tantang  Zaman ,  terj.  Abu  Zaky,  Surabaya:  Pustaka Progressif, hlm. 30.
18 K.N. Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf , Surabaya: Al-Ikhlas, hlm.13.
19 Muhammad  Daud  Ali, Lembaga-Lembaga  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Grafindo  Persada, hlm. 250.
e-ISSN : 2621-4105
Kata  “fakir  miskin”  yang  dipergunakan  dalam  Pasal  tersebut  jelas  menunjukkan kepada para mustahik yang berhak menerima zakat.
Hal  ini  merupakan  perhatian  Pemerintah  terhadap  lembaga  zakat  ini  secara kualitatif  mulai  meningkat  pada  tahun  1968.  Pemerintah  mengeluarkan  Peratur-an Menteri  Agama  Nomor  4  tentang  pembentukan  Badan  Amil  Zakat  dan  Nomor  5 Tahun  1968  tentang  pembentukan  Baitul  Mal  di  tingkat  pusat,  provinsi  dan kabupaten/  kota.  Setahun  sebelumnya,  yakni  pada  Tahun  1967,  Pemerintah  telah menyiapkan RUU Zakat yang akan dimajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 20
Dengan adanya perhatian yang begitu besar oleh Pemerintah dalam hal Zakat ini,  maka  didiri-kanlah  Badan  Amil  Zakat  dengan  dilatarbelakangi  oleh  kon-disi nasional yang menuntut semua komponen bangsa  untuk  ikut ber-partisipasi dalam pembangunan. Demikian pula ummat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu harapan bangsa, wajib pula ikut serta mengisi dan melanjutkan usaha pembangunan itu.  Bahkan  sebagai  komponen  yang  dominan  dan  potensial,  ummat  Islam  tidak hanya  dituntut  kuantitasnya  me-lainkan  juga  subtansi  ajaran  Islam  yang  secara menyeluruh untuk membangun bangsanya. 21
Pengelolaan  zakat  di  Indo-nesia  pada  saat  ini  telah  diatur  ber-dasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  dikuatkan  dengan  PP  Nomor  14  Tahun 2014, tentang Pelaksanan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelola-an Zakat dan KMA 118 Tahun 2014 Pembentukan BAZNAS Provinsi, Undang-Undang tersebut  telah  mendorong  upaya  pembentukan  lembaga  pengelola  zakat  yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.
Tujuan  pembangunan  Nasio-nal  Negara  Republik  Indonesia  adalah  identik dengan sasaran dan tujuan zakat. Konsep zakat ada per-sesuainnya dengan sila dalam Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  27  Ayat  (2),  Pasal  29  dan  Pasal  34. Pengurusan zakat  oleh Pemerintah merupakan kon-sepsi yang integral dalam merea-
20 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf , Jakarta: UI Press, hlm.39.
21 A. Djazuli, Yodi Jon Wari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat: Sebuah Pengenalan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 37.
e-ISSN : 2621-4105
lisasikan  Pancasila  khusus-nya  sila  Keadilan  Sosial  dan  Pasal  34  Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pemerintah  wajib  menyelengg-arakan  berbagai  untuk  mencapai  masyarakat  yang adil dan makmur menuju kesejahteraan rakyat lahir batin.
Seluruh  konsep  pengelolaan  zakat  tersebut  diatur  dalam  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  yang  menyebutkan  bahwa    pengelolaan  zakat berasaskan:  syariat  Islam,  amanah,  kemanfa-atan,  keadilan,  kepastian  hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Selanjutnya Pasal 3 merumuskan bahwa pengelolaan zakat  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam pengelo-laan  zakat;  dan  meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  adalah  proses,  prin-sip-prinsip  dan  tata  cara  memecah-kan  suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan se-cara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap  suatu  gejala  untuk  me-nambah  pengetahuan  manusia,  maka  metode penelitian  dapat  diartikan  sebagai  proses,  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  untuk  me- mecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 22
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  dan  asas-asas  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  penga-dilan  dan disesuaikan  dengan  kondisi  yang  sebenarnya.  Ronald  Dworkin  menyebut  metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian doktrinal ( doctrinal research ), yaitu suatu penelitian  yang  menganalisis  baik  hukum  sebagai  “ law  as  it  written  in  the  book ”, maupun  hukum  sebagai  “ law  as  it  is  decided  by  the  judge  through  judicial process ”. 23
Ketiga ,  sifat  dasar  data  yang  akan  dianalisis  dalam  penelitian  adalah  bersifat me-nyeluruh  dan  merupakan  suatu  kesatuan  yang  integral,  dimana  hal  itu
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6.
23 Anselmus  Strauss,  dan  Juliat  Corbin, Basic  of  Qualitative  Research,  Grounded  Theory Procedure and Technique , Newbury, Park London, New Delhi: Sage Publication, 1979, hlm. 7.
e-ISSN : 2621-4105
menunjukkan adanya ke-anekaragaman data serta me-merlukan informasi yang men- dalam ( indepth information ). 24
Penelitian  ini  juga  ber-upaya  mencari  hubungan  yang  harmonis  dari  konsep- konsep  yang  ditemukan  dalam  bahan-bahan  hukum  primer  dan  skunder  dengan menggunakan  teori  atau  doktrin-doktrin  hukum, 25 terkait  pendayaguna-an  zakat sebagai upaya pe-ngentasan kemiskinan.
Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer.
a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mem-punyai kekuatan mengikat dalam  masyarakat.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  ba-han  hukum  yang  dapat menginformasikan  sumber  hukum  primer,  sedangkan  bahan  hukum  tersier adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  mengenai  sumber hukum primer dan sekunder. 26
b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar, artikel bebas dari internet, dan  majalah 27 juga  menjadi  tambahan  bahan  bagi  penulisan  tesis  ini  sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

## D. PEMBAHASAN
Kemiskinan  dapat  digolongkan  dalam  kemiskinan  struktural,  kemiskinan kultural  dan  kemiskinan  natural.  Kemiskinan  struktural  di-sebabkan  oleh  kondisi struktur  per-ekonomian  yang  timpang  dalam  masyarakat,  baik  karena  kebijakan ekonomi  pemerintah,  penguasaan  faktor-faktor  produksi  oleh  segelintir  orang,
24 William  J.  Filstead, Qualitative  Methods:  A  Needed  Perspective  in  Evaluation  Reseaarch, dalam  Thomas  D.  Cook  dan  Charles  S.  Reichardt,  ed,  Qualitative  and  Quantitative  Methods  in Evalution Research, London: Sage Publications, 1979, hlm. 38.
25 Chai  Podhisita,  et  al, Theoritical  Terminological,  and  Philosophical  Issues  in  Qualitative Research, Qualitative Research Methods, hlm. 7.
26 Sri  Mamudji et  al.  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 31.
27 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 14-15.
e-ISSN : 2621-4105
monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain-lainnya. Intinya kemiskinan struk-tural  ini  terjadi  karena  faktor-faktor  buatan  manusia.  Adapun  kemiskin-an kultural  muncul  karena  faktor  budaya  atau  mental  masyarakat  yang  mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. Sedangkan kemiskinan natu-ral adalah kemiskinan yang terjadi secara alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber  daya  manusia  dan  terbatasnya  sumber  daya  alam.  Dari  ketiga  katagori kemiskinan tersebut, pada dasarnya kemis-kinan berpangkal pada masalah distribusi kekayaan  yang  timpang  dan  tidak  adil.  Karena  itu  Islam  menekankan  pengaturan distribusi  ekonomi  yang  adil  agar  ketimpangan  di  dalam  masyarakat  dapat dihilangkan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011,  tentang  Pengelolaan  Zakat  masih  banyak  hambatan  yang  dihadapi.  Adapun kendala yang dihadapinya antara lain:
a. Realita  yang  ada  masih  banyak  muzakki  yang  masih  enggan  untuk  membayar zakat,  ter-utama  para  orang-orang  kaya  masih  banyak  yang  enggan  membayar zakat  atau  hanya  membayar  sebagian  kewajiban-nya,  yaitu  sebatas  zakat  fitrah pada hari raya idul fitri saja;
b. Kepercayaan masyarakat ( mu-zakki ) kurang terhadap Baznas dalam transparansi pengelolaan zakat;
c. Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang optimal.
Solusi yang harus dilakukan, meliputi:
a. Melakukan  pembinaan  pencer-dasan  muzakki.  Disadari  ber-sama  bahwa  para Muzakki belum banyak memahami ten-tang hakikat penunaian zakat. Selama ini, zakat  hanya  di-pahami  sebatas  zakat  fitrah,  sehingga  potensi  ketersediaan  zakat maal, yang jumlahnya mayoritas belum tergarap. Instrumen formal dari regulasi zakat  yang  mendukung.  Lang-kah  yang  paling  memungkinkan  adalah dilakukannya regulasi tentang kewajiban zakat bagi Muzakki;
b. Penguatan  kepada  amil  zakat  untuk  selalu  bersikap  jujur  dan  professional.
e-ISSN : 2621-4105
Lembaga  zakat  ini  sebenarnya  ini  sama  halnya  dengan  perbankan  yaitu  ber- modalkan kepercayaan. Jadi, bagaimana membuat masyara-kat bisa percaya pada lembaga  dengan  berbagai  tindakan  dan  kegiataan  yang  ada.  Sehingga, masyarakat  dapat  melihat  fakta  yang  selama  ini  telah  dilakukan  oleh  lembaga. Dengan hal itulah maka masyarakat akan ter-gugah untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga;
c. Mensinergikan  dan  saling  kerja-sama  antara  lapisan  masyara-kat,  pemerintah, tokoh agama dan juga para amil zakat. Dengan adanya hubungan itu maka akan terasa  mudah  untuk  mendistribusikan  zakat  ke  ber-bagai  mustahik.  Bentuknya adalah  lapisan  masyarakat  ikut  mensupport  adanya  lembaga  zakat  dengan menyalurkan dananya ke lembaga tesebut.
Kemiskinan  bukan  hanya  disebabkan  oleh  faktor  alamiah  saja,  namun  faktor pemerataan  pembangunan  juga  memberikan  pengaruh  terhadap  masalah  ini.  Salah satu solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam untuk menyele-saikan masalah ini, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat ber-basis kepada zakat.
Mengentaskan  kemiskinan  adalah  dengan  mengentaskan  pe-nyebabnya.  Agar seseorang dapat menunaikan zakatnya untuk me-ngentaskan kemiskinan, maka perlu diketahui  penyebab  kemiskin-an  terhadapa  individu  atau  kemis-kinan  yang  terjadi pada  satu  kelom-pok  masyarakat.  Setiap  penyebab  kemiskinan  diobati  dengan formula yang berbeda-beda, meliputi:
a. Kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  kelemahan  fisik  yang  menjadi  penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasil-an yang besar.
b. Kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  untuk  mencari  pekerjaan, karena  di-tutupnya  pintu-pintu  yang  halal  sesuai  dengan  keadaan  para  fakir miskin tersebut.
c. Kemiskinan  yang disebabkan oleh kurangnya pendapatan yang ia peroleh untuk men-cukupi kebutuhan hidupnya, se-kalipun ia mempunyai peng-hasilan tetap. Keberhasilan  zakat  tergantung  kepada  pendayagunaan  dan  pe-manfaatannya.
Walaupun  seorang  wajib  zakat  ( muzakki )  mengetahui  dan  mampu  memperkirakan
e-ISSN : 2621-4105
jumlah  zakat  yang  akan  ia  keluarkan,  tidak  dibenarkan  ia  menyerahkannya  kepada sembarang  orang  yang  ia  sukai.  Zakat  harus  diberikan  kepada  yang  berhak ( mustahik )  yang  sudah  ditentukan  menurut  agama.  Penyerahan  yang  benar  adalah melalui  badan  amil  zakat.  Walaupun  demikian,  kepada  badan  amil  zakat  manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayaguna-an yang  efektif  ialah  efektif  man-faatnya  (sesuai  dengan  tujuan)  dan  jatuh  pada  yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.

## E. PENUTUP
Bahwa  UU  Nomor  23  tahun  2011  tentang  Pengelolaan  dan  Pemberdayaan Zakat  jika  dilihat  dalam  perspektif  sarana  pengen-tasan  kemiskinan  belum  menam- pakkan  sifnifikasi  yang  masimal.  Hal  ini  disebabkan  bebapa  masalah  pokok  dalam ketentuan  UU  tersebut  yang  masih  menititik-tekankan  peranan  kelembagaan  yang bersifat  formal  dalam  upaya  pengetasan  kemiskinan  disban-dingkan  penguatan cultural  (kebu-dayaan  masyarakat)  dalam  mewu-judkan  upaya  untuk  mengenaskan kemiskinan  disisi  lain  persoalan  yang  mendasar  terkait  keberlakuan  UU  Nomor  23 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  dan  Pemberdayaan  Zakat  misih  melihat  secara prag-matis  dalam  dalam  melihat  per-soalan-persoalan  tentang  peng-aturan  zakat dalam  UU  tersebut  hanya  dilihat  dalam  perspektif  pengentasan  kemiskinan  bukan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
Bahwa  keberlakuan  UU  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  dan Pemberdayaan  Zakat  masih  belum  dianggap  efektif  de-ngan  melihat  beberapa masalah  yang  dirumuskan  dalam  berbagai  jawaban  sesuai  dengan  pertanyaan rumusan  masalah  masalah  di  atas.  Upaya  untuk  melakukan  pening-katan  atau mengefektifkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat  tentunya  sangat  dibutuhkan.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah memberikan  perluasan-perluasan  atau  makna-makna  atau  tafsir-tafsir  berkaitan dengan  ke-terlibatan  masyarakat  dalam  pem-berdayaan  zakat.  Hal  tersebut berdasarkan salah satu teori ten-tang sistem hukum yang dapat berjalan tidak hanya didukung oleh struktur dan substansi akan tetapi harus didukung oleh kultur budaya
e-ISSN : 2621-4105
dan  keterlibatan  masyarakat.  Disamping  itu  upaya  untuk  mening-katkan  efektifitas UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah dengan jalan menyerahkan bagi pelaksana zakat untuk  lebih  menekankan  upaya  pemberdayaan  ketimbang  pemberi-an  zakat  yang diatur  jelas  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  dan Pemberdayaan Zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Al-Qur’an dan Terjemahnya , T.M. Hasbi Ashshiddiqi, (alm), dkk., Cet. IV, Yayasan Pe-nyelenggara  Penterjemah  Al-Qur’an,  Departemen  Agama  RI.,  Jakarta: Pelita III, 1983.
A. Latief Muchtar, Pemahaman baru Tentang Harta yang Wajib Dizakatkan dan Im- plementasinya  di  Berbagai  Negara ,  Makalah  pada  Seminar  Zakat  Profesi, Bandung: LPPM PUSKAJI UNISBA, 1993.
Anselmus Strauss, dan Juliat Cor-bin, Basic of Qualitative Research, Grounded The- ory  Procedure  and  Tech-nique ,  Newbury,  Park  London,  New  Delhi:  Sage Publication, 1979.
Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif , Jakarta: Gema Insani, 2003. Gustian  Djuanda,  dkk, Pelaporan  Zakat  Pengurang  Pajak  Penghasilan ,  Jakarta: Raja-wali Pers, 2006.
Hans  Kelsen, General  Theory  of  law  and  state, diterjamah-kan  oleh  Rasisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2011.
e-ISSN : 2621-4105
HR. Otje Salman S dan Anton  F Sutanto, Teori Hukum , Bandung: Refika Aditama, 2005.
Maria  Alfons, Implentasi  Perlin-dungan  lndikasi  Geografis  Atas  Produk-Produk Ma-syarakat  Lokal  Dalam  Prespektif  Hak  Kekayaan  Intelektual, Malang: Univer-sitas Brawijaya, 2010.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
Phillipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya:  Bina Ilmu, 1987.
Satijipto Raharjo, llmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Sayyid Sabiq, Fiqih Islam , Terj. M. Syaf, Jilid III, Bandung: Al-Maarif, 1990. Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 1990. Sri Mamudji et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Sudarsono, Kamus  Hukum  Edisi  Baru,  Penerbit  Rineka  Cipta , Cetakan  kelima, Jakarta: 2007.
Sudikno Mertokusumo, Perkem-bangan Teori Dalam Ilmu Hukum , Jakarta: Rajagra- findo Persada, 2010.
-----,-----, Penemuan Hukum se-buah Pengantar, Yogyakar-ta: Liberty, 2009. Sulistyowati Irianto & Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Reflekasi, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013.
Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial , Thafa Media, Yogyakarta, 2013. T.M. Hasbi Ash Shiddieqiy, Pe-doman Zakat , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
Yusuf Qardhawi, Al-Ibadah fil-Islam , Beirut: Mu’assasah Risalah, 1993.

## JURNAL
Abdul Aziz,  Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Ius  Constituendum  Vol  1  No  1,  Magister  Hukum  Universitas  Semarang, 2017, Semarang. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.552
Agus  Budi  Yuwono,    Kedudukan  Potongan  Pajak  Pribadi  Terhadap  Zakat  Yang Telah Dibayarkan, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2018, Semarang.