## A. Pendahuluan
Asuransi  secara  umum  adalah  perjanjian dimana  penanggung  membuat  ikatan  dengan tertanggung  dengan  menerima  sejumlah  premi untuk  memberikan  suatu  penggantian  kepada tertanggung atas suatu risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin akan dialami  akibat  peristiwa  yang  tidak  terduga. Pemahaman  ini  antara  lain  tercakup  dalam firman  Allah  SWT  dalam  surat  al-Hasyr  ayat 18 sebagai berikut:
                                                             
                                                            
Artinya  “ Hai  orang-orang  yang  beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah  setiap  diri  memperhatikan apa  yang  telah  diperbuatnya  untuk hari  esok  (akhirat),  dan  bertakwalah
kepada  Allah.  sesungguhnya  Allah Maha  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan. 1
Dengan  mengambil  produk  asuransi,  maka seseorang  akan  menjadi  lebih  tenang  dalam melakukan  aktivitasnya.  Seseorang  tidak  perlu memikirkan risiko-risiko  yang mungkin timbul akibat  suatu  kejadian,  karena  sebagian  dari risikonya tersebut telah dialihkan ke perusahaan asuransi.
Konsep  asuransi  datang  atas  kebutuhan tersebut,  dimana  setiap  manusia  membutuhkan ketenangan dalam hidupnya. Umumnya manusia merasakan ketenangan tersebut  ketika menyadari  bahwa  mereka  sedang  berada  pada jalur  yang  mengandung  sedikit  atau  minim risiko.  Dan  bisnis  asuransi  ada  untuk
1 Tim  Penyusun  Departemen  Agama  RI, al-Qur’an  dan Terjemahnya , (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 549.

## ANALISIS HUKUM ASURANSI SYARIAH DENGAN HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL

## Oleh Putra Halomoan Hasibuan
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu IAIN Padangsidimpuan Email : putrahsb.halomoan@gmail.com

## Abstract
In generally, insurance is an agreement, which insurer makes a bond with insured by accepting a lot of premium to provide reimbursement to insured for any risk of lack, broke, or losing something which may be experienced as a result of  an  unexpected event.  Implementation  of  the  revenue  sharing  system  of  sharia  insurance  assigned based  on  agreement  both  of  sharia  insurance  with  their  costumer  depend  of insurance  kinds,  product  and  premium  classification  followed  by  costumer,  while conventional  insurance  rate  system  have  an  interest  to  be  insured,  good-faith, balance principle, subrogation principle, and causality.

## Kata kunci: Hukum Asuransi Syariah, Konvensional

## Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016
menjembatani  hal  tersebut,  dimana  seseorang dapat  mengalihkan  risiko  yang  dihadapinya  ke perusahaan  asuransi.  Untuk  mendapatkan pertanggungan  atas  risiko  yang  dihadapinya tersebut,  seseorang  harus  membayar  sejumlah premi  kepada  perusahaan  asuransi  yang  mana besarannya  tergantung  kepada  besar  kecilnya risiko  yang  dialihkan  kepada  penanggung (perusahaan asuransi).
Fenomena  perekonomian  dunia  telah berubah  dari  waktu  ke  waktu  sesuai  dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Banyak  nilai  baru  yang  dibentuk  namun  sulit untuk  menentukan mana  yang benar dan mana yang  salah,  sehingga  terkadang  membawa kebaikan  namun  adakalanya  menyesatkan. Globalisasi  ekonomi  yang  diwarnai  dengan bebasnya  arus  barang  modal  dan  jasa,  serta perdagangan  antar  negara,  telah  mengubah suasana  kehidupan  menjadi  individualistis  dan persaingan  yang  amat  ketat  namun  harus  tetap diperhatikan. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:
                                                              
                                                      
                                                 
Artinya  “ Hai  orang-orang  yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku dengan suka sama suka
di  antara  kamu,  dan  janganlah kamu membunuh dirimu,
sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. 2
Dalam tataran perekonomian dunia, telah terjadi pada kesenjangan ekonomi yang dialami oleh  negara  miskin  dan  negara  kaya,  serta munculnya jurang kesenjangan antara masyarakat  miskin  dan  masyarakat  kaya  yang semakin  besar.  Sistem  ekonomi  kapitalis membuat  bangsa  Indonesia  terseret  dalam putaran  keuangan  kapitalis  yang  dahsyat. Sudah  cukup  lama  umat  Islam  Indonesia, demikian pula dunia Islam lainnya menginginkan  sistem  perekonomian  yang berbasis  nilai  dan  prinsip  syariah  ( Islamic Economic  System )  untuk  dapat  diterapkan dalam  segenap  aspek  kehidupan  bisnis  dan transaksi  umat.  Keinginan  ini  didasari  oleh suatu  kesadaran  untuk  menerapkan  Islam secara  utuh  dan  total  seperti  yang  ditegaskan Allah SWT.
Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi,  yang  dalam  Islam  di  kenal  dengan muamalah  adalah  mubah  hukumnya.Karena melakukan  kegiatan  ekonomi  adalah  fitrah manusia.  Akan  tetapi  tidak  semua  kegiatan ekonomi  dibenarkan  oleh  hukum  Islam,  yakni apabila kegiatan tersebut menimbulkan ketidaka  dilan  ( unjustice ),  kezaliman,  dan merugikan  orang  lain.  Salah  satu  kegiatan ekonomi  yang  dilarang  keras  Islam  adalah
2 Ibid ., hal. 84.
menerima  keuntungan  atau  laba  dalam  suatu transaksi bisnis atau lainnya tanpa memberikan imbalan yang seimbang. Dalam Islam kegiatan semacam ini dinamakan riba. Menurut Abdurrahman al-Jaziriy, para ulama sependapat bahwa tambahan atas pinjaman ketika pinjaman  itu  dibayar  dalam  tanggungan  waktu tanpa „ iwad (imbalan) adalah riba.
Salah  satu  kegiatan  ekonomi  yang berkembang  dengan  pesat  dewasa  ini  adalah asuransi.  Namun  sistem  bunga  yang  dipakai asuransi konvensional menjadi masalah tersendiri  bagi  umat  Islam,  disamping  itu dalam  asuransi  konvensional  juga  dianggap mengandung  riba, gharar dan maisir .  Oleh karena  itulah,  konsep  asuransi  syariah  perlu untuk  segera  dikembangkan  dan  sebagaimana diketahui  bersama  bahwa  kebangkitan  kedua sektor  keuangan  syariah  setelah  perbankan, dialami oleh asuransi.
Mustafa  Ahmad  az-Zarqa  memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko  (ancaman)  bahaya  yang  beragam  yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan  hidupnya  atau  dalam  aktivitas ekonominya.  Ia  berpendapat  bahwa  sistem asuransi  adalah  sistem ta’awun dan tahamun yang  bertujuan  untuk  menutupi  kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok  tertanggung  kepada  orang  yang
tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut dari premi mereka.
Indonesia sendiri, asuransi  Islam  sering dikenal  dengan  istilah takaful .  Kata takaful berasal  dari takafala-yatakafalu, yang  berarti menjamin atau saling menanggung. Muhammad  Syakir  Sula  mengartikan takaful dalam  pengertian  muamalah  adalah  saling memikul  risiko  di  antara  sesama  orang, sehingga  antara  satu  dengan  yang  lainnya menjadi  penanggung  atas  risiko  yang  lainnya. Dalam  Ensiklopedi  Hukum  Islam  digunakan istilah  at-takaful  al-ijtima‟i  atau  solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat  Islam  yang  saling  memikirkan, memperhatikan,  dan  membantu  mengatasi kesulitan,  anggota  masyarakat  Islam  yang  satu merasakan  penderitaan  yang  lain  sebagai penderitaannya  sendiri  dan  keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain.
Oleh  karenanya  perbedaan  pendapat dikalangan para ulama  maupun ahli perbankan tersebut  tentang  pelaksanaan  sistem  bagi  hasil asuransi  syariah  dan  sistem  bunga  asuransi konvensional, maka penulis ingin membahasnya dalam bentuk karya ilmiah
B. Pengertian Asuransi Syariah
Istilah asuransi berasal dari kata assurantie (bahasa Belanda) atau kata assurance dan insurance (bahasa Inggris), yang artinya  antara  lain  formal guarantee , the

## Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016
actions  or  means  of  ensuring  or  making certain, guarantee . Asuransi, makna substantifnya  adalah  sebuah  akad yang merupakan  alat  ekonomi  untuk  memindahkan risiko  kepada insurer (perusahaan  asuransi) yang  mengharusakannya  untuk  memberikan kepada nasabah atau kliennya ( insured/assured ) sejumlah harta sebagai konsekuensi  dari  pada  akad  itu  ketika  terjadi bencana  maupun  kecelakaan  sebagaimana tertera  dalam  akad  (kontrak),  sebagai  imbalan dari  uang  (premium)  yang  dibayarkan  oleh nasabah (insured) secara rutin dan berkala atau secara  kontan  dari  klien  atau  nasabah  tersebut kepada  perusahaan  asuransi.  Defenisi  asuransi sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 “Asuransi atau pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian  antara dua belah pihak atau lebih  dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung.  Dengan  menerima  suatu  premi untuk memberikan suatu penggantian kepadanya  karena  suatu  kerugian,  kerusakan, kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  yang mungkin  terjadi  karena  suatu  peristiwa  tak tentu”. 3
Definisi  asuransi menurut Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha Perasuransian:
3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246
“Asuransi  atau  pertanggungan  adalah perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih,  dengan mana  pihak  yang  mengikatkan  diri  kepada tertanggung,  dengan  menerima  premi,  untuk memberikan  penggantian  kepada  tertanggung karena  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan keuntungan  yang  diharapkan,  atau  tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan  diderita  tertanggung,  yang  timbul  dari suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau  untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” 4
Dalam  bahasa  Arab,  asuransi  dikenal dengan  istilah at-ta’min ,  penanggung  disebut muammin , tertanggung disebut muamman lahu atau musta’min , at-ta’min diambil  dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan,  rasa  aman  dan  bebas  dari  rasa takut,  seperti  yang  disebut  dalam  QS.  Quraisy (106):  4.  Pengertian  dari at-ta’min adalah seseorang  membayar  atau  menyerahkan  uang sebagaimana  yang  telah  disepakati  atau  untuk mendapatkan  ganti  terhadap  hartanya  yang hilang.
Dewan  Syariah  Nasional  pada  tahun 2001  telah  mengeluarkan  fatwa  mengenai asuransi  syariah  dalam  fatwa  DSN  No. 21/DSN-MUI/X/2001.
Bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1,
4 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 tentang  Usaha Perasuransian.
disebutkan pengertian asuransi syariah ( ta’min , takaful , tadamun ) adalah usaha saling melindungi  dan  tolong-menolong  di  antara sejumlah  orang  atau  pihak  melalui  investasi dalam  bentuk  aset  dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi  risiko  tertentu  melalui  akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

## C. Sejarah Asuransi Syariah
Dalam  Islam,  praktik  asuransi  pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf AS, yaitu pada saat ia  menafsirkan  mimpi  dari  rajanya.  Tafsiran yang  ia  sampaikan  adalah  bahwa  Mesir  akan mengalami  tujuh  panen  yang  melimpah  dan diikuti  dengan  masa  delapan  tahun  paceklik.
Untuk  menghadapi  masa  paceklik  itu,  Nabi Yusuf  AS  menyarankan  agar  menyisihkan sebagian  dari  hasil  panen  pada  masa  tujuh tahun  pertama,  sehingga  masa  paceklik  bisa ditangani dengan baik.
Pada  masyarakat  Arab  sendiri  terdapat sistem ‘aqilah yang  sudah  menjadi  kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. ‘Aqilah merupakan  cara  penutupan  dari  keluarga pembunuh  terhadap  keluarga  korban  (yang terbunuh).  Ketika  terdapat  seseorang  terbunuh oleh  anggota  suku  lain,  maka  keluarga pembunuh harus membayar diyat dalam bentuk uang darah.
Konsep asuransi Islam berasaskan konsep takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung  jawab  dan  persaudaraan  antara peserta.  Kata takaful berasal  dari  bahasa  Arab yang  berakar  pada takafala-yatakafulu .  Ilmu tasrif atau saraf memasukkan  kata takaful ke dalam bina  muta’adi yaitu tafaa’ala yang artinya saling menangung atau saling menjamin.  Untuk  itu,  harus  ada  persetujuan dari  para  peserta  takaful  untuk  memberkan sumbangan  keuangan  sebagai  derma (tabarru) karena  Allah  semata  dengan  niat  membantu sesama  peserta  yang  tertimpa  musibah,  seperti kematian, bencana, dan sebagainya.
Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah adalah sebagai berikut:
1. Saling bertanggung jawab.
2. Saling  bekerjasama  untuk  bantu-membantu (tolong-menolong).
3. Saling melindungi dari segala kesusahan.
4. Menghindari unsur garar , maisir , dan, riba.
5. Prinsip  pengorbanan  dan  jaminan,  dengan dipakainya konsep tabarru’ .
6. Prinsip  keselamatan,  kesejahteraan  dan perlindungan.
Perbandingan antara asuransi syariah dan asuransi  konvensional  konsep  asuransi  syariah berbeda  dengan  konsep  asuransi  konvensional. Dengan  perbedaan  konsep  ini,  tentunya  akan mempengaruhi  operasional  yang  dilaksanakan akan berbeda satu sama lainnya. Berikut adalah

## Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016
perbedaan  antara  konsep  asuransi  syariah dengan  konsep  asuransi  konvensional  yang dikemukakan oleh Muhammad Syakir Sula.
Perbedaan  antara  asuransi  konvensional dan  asuransi  syariah  dapat  diperhatikan  pada penjelasan berikut:
1. Konsep  perjanjian  antara  dua  pihak  atau lebih,  dengan  mana  pihak  penanggung mengikatkan  diri  dengan  tertanggung, dengan  menerima  premi  asuransi,  untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.  Sekumpulan  orang  yang saling  membantu,  saling  menjamin,  dan bekerja  sama,  dengan  cara  masing-masing mengeluarkan dana tabarru’ .
2. Asal usul dari masyarakat Babilonia 4000- 3000  SM  yang  dikenal  dengan  Perjanjian
Hamumurabi. Dan tahun 1667 M di Coffee House  of  London berdirilah Lloyd  of London sebagai  cikal  bakal  asuransi konvensional  Dari al-‘aqilah kebiasaan suku  Arab  jauh  sebelum  Islam  datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi  hukum  Islam,  bahkan  telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia
(Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah.
3. Sumber  hukum  bersumber  dari  pikiran manusia  dan  kebudayaan.  Berdasarkan hukum  positif,  hukun  alami,  dan  contoh sebelumnya. Sumber hukum dalam syariah
Islam  adalah  al-Qur‟an,  Sunnah  atau kebiasaan  Rasul,  Ijma‟,  Fatwa  Sahabat, Qiyas, Istihsan, „Urf „tradisi‟ dan Mashalih Mursalah .
4. “Maghrib”  ( maisir , garar ,  dan riba )  tidak selaras  dengan  syariah  Islam  karena adanya maisir , garar ,  dan riba ;  hal  yang diharamkan  dalam  muamalah.  Bersih  dari adanya praktik maisir , garar , dan riba . 5. DPS (Dewan Pengawas Syariah) tidak ada, sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara‟. Ada  yang  berfungsi  untuk  mengawasi pelaksanaan  operasional  perusahaan  agar terbebas  dari  praktik-praktik  muamalah yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.
6. Akad.  Akad  jual  beli  terbagi  kepada  akad tabarru’ dan mu’awadah .
7. Jaminan/risk  (risiko) transfer  of  risk , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung  kepada  penanggung. Sharing of  risk ,  di  mana  terjadi  proses  saling menanggung  antara  satu  peserta  dengan peserta lainnya ( ta’awun ).
8. Pengelolaan  dana  tidak  ada  pemisahan dana,  yang  berakibat  pada  terjadinya  dana hangus  (untuk  produk saving  life ).  Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan  dana,  yaitu  dana tabarru’ „derma‟  dan  dana  peserta,  sehingga  tidak mengenal  dana  hangus.  Sedangkan  untuk
term insurance ( life ) dan general insurance semuanya bersifat tabarru’ .
9. Bebas  melakukan  investasi  dalam  batas- batas  ketentuan  perundang-undangan,  dan tidak  terbatasi  pada  halal  dan  haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.  Dapat  melakukan  investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  syariah  Islam.  Bebas  dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang. 10. Kepemilikan  dana.  Dana  yang  terkumpul dari  premi  peserta  seluruhnya  menjadi milik  perusahaan  bebas  menggunakan  dan menginvestasikan kemana saja. Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau  kontribusi,  merupakan  milik  peserta ( shahibul  mal ),  asuransi  syariah  hanya sebagai  pemegang  amanah  ( mudarib ) dalam mengelola dana tersebut.
11. Unsur premi. Unsur premi terdiri dari tabel moralitas, bunga, dan biaya asuransi. Iuran atau  kontribusi  terdiri  dari  unsur tabarru’ dan  tabungan  (yang  tidak  mengandung unsur  riba). Tabarru’ juga  terhitung  dari tabel  moralitas,  tapi  tanpa  perhitungan teknik.
12. Loading asuransi  konvensional  cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi  agen,  bisa  menyerap  premi  tahun pertama  dan  kedua.  Karena  itu,  nilai  tunai pada  tahun  pertama  dan  kedua  biasanya
belum  ada  (masih  hangus).  Pada  sebagian asuransi  syariah, loading (komisi  agen) tidak  dibebankan  kepada  peserta,  tetapi dana  pemegang  saham.  Namun,  sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen  saja  dari  premi  tahun  pertama. Dengan  demikian,  nilai  tunai  tahun pertama sudah terbentuk.
13. Sumber  pemberdayaan  klaim.  Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggungan terhadap tertanggung. Murni  bisnis  dan  tidak  ada  nuansa spiritual. Sumber pembayaran klaim diperoleh  dari  rekening tabarru’ ,  yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta  mendapat  musibah,  maka  peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko. 14. Sistem akuntansi menganut konsep akuntansi accrual  basis yaitu  proses akuntansi yang mengikuti terjadinya peristiwa  atau  keadaan  non  kas.  Dan mengakui  pendapatan,  peningkatan,  aset, expences dalam  jumlah  tertentu  yang  baru akan  diterima  dalam  waktu  yang  akan datang.  Menurut  konsep  akuntansi  cash basis,  mengakui  apa  yang  benar-benar telah ada, sedangkan actual basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban,  atau,  utang  yang  akan  terjadi  di masa yang akan datang. Sementara apakah

## Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016
itu  benar-benar  dapat  terjadi  hanya  Allah yang tahu.
15. Keuntungan  ( profit ).  Keuntungan  yang diperoleh  dari  surplus,  komisi,  dan  hasil investasi  seluruhnya  adalah  keuntungan perusahaan. Profit yang  diperoleh  dari surplus ,  komisi,  dan  hasil  investasi seluruhnya  menjadi  milik  perusahaan,  tapi dilakukan  bagi  hasil  ( mudarabah )  dengan peserta.
16. Misi  dan  Visi.  Secara  garis  besar  misi utama  dari  asuransi  konvensional  adalah misi  ekonomi  dan  misi  sosial.  Misi  yang diemban  dalam  asuransi  syariah  adalah misi  akidah,  misi  ibadah,  misi  ekonomi,
dan misi pemberdayaan umat.

## D. Dasar Hukum Asuransi Syariah Landasan Hukum
a. Al-Quran
Apabila  dilihat  sepintas  keseluruhan ayat al-Quran, tidak terdapat suatu ayat pun yang  menyebutkan  istilah  asuransi  seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah at- ta’min ataupun at-takaful . Namun demikian, walaupun  tidak  menyebutkan  secara  tegas, terdapat  ayat  yang  menjelaskan  tentang konsep  asuransi  dan  yang  memiliki  muatan nilai-nilai  yang  ada  dalam  praktik  asuransi, di antaranya sebagai berikut:
1. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan  terdapat  dalam  QS.  al-Hasyr  (59): 18 dan QS. Yusuf (12): 47-49.
2. Perintah  Allah  untuk  saling  tolong- menolong  dan  bekerjasama  terdapat dalam  QS.  al-Maidah  (5):  2  dan  QS.  al- Baqarah (2): 185.
3. Perintah  Allah  untuk  saling  melindungi dalam  keadaan  susah  terdapat  dalam  QS. al-Quraisy  (106):  4  dan  QS.  al-Baqarah (2): 126.
4. Perintah  Allah  untuk  bertawakal  dan optimis  berusaha  terdapat  dalam  QS.  at- Taghbun  (64):  11  dan  QS.  Luqman  (31): 34.
5. Penghargaan  Allah  terhadap  perbuatan mulia  yang  dilakukan  manusia  terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 261.
b. Sunnah Nabi SAW
Hadis  tentang  „Aqilah  diriwayatkan oleh  Abu  Hanifah  r.a.,  dia  berkata: “Berselisih  dua  orang  wanita  dari  suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan  kematian  wanita  tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris  dari  wanita  yang  meninggal  tersebut mengadukan  peristiwa  tersebut  kepada Rasulullah  SAW.,  maka  Rasulullah  SAW memutuskan  ganti  rugi  dari  pembunuhan terhadap  janin  tersebut  dengan  pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan  ganti  rugi  kematian  wanita
tersebut  dengan  uang  darah (diyat) yang dibayarkan  oleh  aqilahnya  (kerabat  dari orangtua laki-laki).” (HR. Bukhari).
Hadis tentang
anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.
Diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah  r.a.,  Nabi Muhammad  SAW  bersabda  “Barangsiapa yang  menghilangkan  kesulitan  duniawinya seorang  mukmin,  maka  Allah  SWT  akan menghilangkan  kesulitannya  pada  hari kiamat.  Barangsiapa  yang  mempermudah kesulitan  seseorang,  maka  Allah  SWT  akan mempermudah  urusannya  di  dunia  dan akhirat”
c. Ijtihad
Fatwa  Sahabat.  Praktik  sahabat berkenaan  dengan  pembayaran  hukuman (ganti  rugi)  pernah  dilaksanakan  oleh  Umar bin  Khattab.  Beliau  berkata  “Orang-orang yang  namanya  tercantum  dalam  diwam tersebut  berhak  menerima  bantuan  dari  satu sama  lain  dan  harus  menyumbang  untuk pembayaran  hukuman  (ganti  rugi)  atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan  oleh  salah  satu  seorang  anggota masyarakat mereka.”
d. Ijma
Para  sahabat  telah  melakukan ittifaq (kesepakatan  dalam  hal ‘aqilah yang dilakukan  oleh  khalifah  Umar  bin  Khattab. Adanya  Ijma‟  atau  kesepakatan  ini  tampak
dengan tidak adanya sahabat yang lain yang menentang pelaksanaan „aqilah ini.
e. Qiyas
Sebagaimana kita tahu bahwa konsep  asuransi  yang  dilakukan  dewasa  ini sama  dengan  „aqilah  pra  Islam  yang kemudian  diterima  oleh  Rasulullah  SAW menjadi  bagian  dari  hukum  Islam.  Maka hukum  asuransi  ini  diqiyaskan  dengan hukum ‘aqilah.
f. Istihsan
Kebaikan  dari  kebiasaan  „aqilah  di kalangan  suku  Arab  kuno  terletak  pada kenyataan  bahwa  sistem  „aqilah  dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

## E. Pengertian Asuransi Konvensional
Pada prinsipnya, asuransi kerugian adalah  mekanisme  proteksi  atau  perlindungan dari  resiko  kerugian  keuangan  dengan  cara mengalihkan resiko  kepada pihak lain.  Berikut adalah  beberapa  defenisi  asuransi  menurut beberapa sumber:
Menurut  kitab  Undang-undang  Hukum Dagang pasal 246 Asuransi atau pertanggungan adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  sesorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya  karena  suatu  kerugian,  kerusakan, atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,

## Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016
yang  mungkin  terjadi  karena  suatu  peristiwa tak tentu.
Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih,  dengan mana  pihak  penanggung  mengikatkan  diri kepada  tertanggung,  dengan  menerima  premi asuransi, untuk memberikan  penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan,  atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan,  atau  tanggung  jawab  hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  akan diderita  tertanggung,  yang  timbul  dari  suatu peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau  untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 5

## F. Sejarah Asuransi Konvensional
Kata  asuransi  berasal  dari  bahasa Inggris, insurance , yang dalam bahasa Indonesia  telah  menjadi  populer  dan  diadopsi dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dengan padanan  kata  “pertanggungan”.Echols  dan Shadilly  memaknai  kata insurance dengan  (a) asuransi,  (b)  jaminan.  Dalam  bahasa  belanda biasa disebut dengan
5 . Hasibuan,  H.  Malayu  SP, Aspek-Aspek  Hukum  dalam Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di  Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
istilah assurantie (asuransi)  dan verzekering (pertanggungan). 6
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang  (KUHD)  pasal  246  dijelaskan  bahwa yang  dimaksud  asuransi  atau  pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbal balik), dengan mana  seorang  penanggung  mengikatkan  diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu  premi,  untuk  memberikan  penggantian kepadanya,  karena  suatu  kerugian,  kerusakan atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan, yang  mungkin  akan  dideritanya,  karena  suatu peristiwa tak tentu ( onzeker vooral )”. 7
Defenisi  asuransi  menurut  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 1992  tentang  usaha  perasuransian  Bab  1  Pasal 1:  “Asuransi  atau  pertanggungan  adalah perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih,  dimana mana  pihak  penanggung  mengikatkan  diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan, atau  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung,  yang  timbul  dari  peristiwa  yang tidak  pasti,  atau  untuk  memberikan  suatu pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal
6 Hasan  Ali, Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum  Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis , (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 57.
7 Ibid ., hal. 59.
atau hidupnya seseorang
yang dipertanggungkan. 8
Asuransi  berasal  mula  dari  masyarakat Babilonia 4000-3000 SM  yang dikenal  dengan perjanjian Hammurabi. Dikumpulkan oleh Raja Babilonia  dalam  282  ketentuan  pada  tahun 2250  SM.  Kemudian  berkembang  menjadi praktik  perjanjian  Bottomry  sekitar  1600-1000 SM  yang  dipraktikan  di  masyarakat  Yunani. Praktik  perjanjian  kemudian  berkembang  ke Roma, India, Italia, Eropa dan Amerika.

## G. Dasar Hukum Asuransi Konvensional
Secara  struktual,  landasan  operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian  secara  umum  (konvensional). Dan  baru  ada  peraturan  yang  secara  tegas dijelaskan asuransi syariah pada Surat
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000 tentang jenis,  penilaian  dan  pembatasan  investasi perusahaan asuransi  dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Adapun secara stratifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur  tentang  usaha  perasuransian  dan perusahaan  reasuransi,  serta  tentang  perizinan dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang  usaha  asuransi  dapat  dituliskan sebagai berikut:
8 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1
a. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian b. Peraturan  Pemerintah  No.  73  Tahun  1992 tentang Penyeleggaraan
Usaha
Perasuransian
c. Peraturan  Pemerintah  No.  63  Tahun  1999 tentang  Perubahan  Atas  PP  No.73  Tahun 1992
d. Keputusan Menteri Keuangan No.
223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi e. Keputusan Menteri Keuangan No.
225/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi f. Keputusan Menteri Keuangan No.
481/KMK.017/1999  tentang  Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi
g. Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993  tentang  Perizinan  dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
h. Keputusan  Direktur  Jenderal  Lembaga Keuangan  No.Kep.4499/LK/2000  tentang Jenis,  Penilaian  dan  Pembatasan  Investasi Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
H. Prinsip-prinsip Asuransi Konvensional
1. Insurable Interest (Kepentingan yang
Dipertanggungkan)
Pada  prinsipnya  merupakan  hak
berdasarkan hukum
untuk mempertanggungkan  suatu  risiko  yang berkaitan  dengan  keuangan,  yang  diakui sah  secara  hukum  antara  tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan.
2. Utmost Good Faith (itikad baik)
Dalam  melakukan  kontrak  asuransi, kedua  belah  pihak  dilandasi  oleh  itikad baik. Antar pihak tertanggung dan penanggung  harus  saling  mengungkapkan keterbukaan.  Kewajiban  dari  kedua  belah pihak  untuk  mengungkapkan  fakta  disebut duty of disclosure .
3. Indemnity
Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi  risiko  yang  menimpa tertanggung
dengan ganti rugi finansial.Konsep  ini  tidak  dapat  mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang rusak atau cacat karena indemnity berkaitan dengan ganti rugi finansial.

## 4. Proximate Cause
Adalah  suatu  sebab  aktif,  efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu persitiwa  secara  berantai  atau  berurutan tanpa  intervensi  suatu  ketentuan  lain,
diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independent.

## 5. Subrogation
Pada  prinsipnya  merupakan  hak penanggung  yang  telah  memberikan  ganti rugi  kepada  tertanggung  untuk  menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya  mengalami  suatu  peristiwa kerugian.
6. Contribution
Bahwa penanggung berhak mengajak  penanggung-penanggung  yang lain  yang  memiliki  kepentingan  yang  sama untuk  ikut  bersama  membayar  ganti  rugi kepada  seorang  tertanggung  meskipun jumlah  tanggungan  masing-masing  belum tentu sama besar.

## I. Analisa Pembahasan
1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

## Asuransi Syariah
Asuransi  syariah  merupakan  salah satu  jenis  lembaga  keuangan  syariah  non bank.  Asuransi  syariah  juga  memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah  non  bank  lainnya  yakni  untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana  yang  dikumpulkan  dari  peserta asuransi.  Ketentuan  teknis  bagi  hasil ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  kedua belah  pihak  antara  kantor  asuransi  dengan kantor  peserta.  Kesepakatan  bagi  hasil
tersebut  sangat  bergantung  kepada  jenis asuransi,  produk  asuransi  dan  klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi.
Adapun pada asuransi syariah, reversing  period atau  masa  dibolehkannya peserta  untuk  membatalkan  kontrak  dan mengambil uang/premi yang telah dibayarkannya  adalah  sepanjang  waktu pertanggungan.  Meskipun  peserta  baru membayar  satu  kali  masa  angsuran,  ia berhak mengundurkan diri dan mendapatkan kembali uang/premi yang telah dibayarkannya setelah dipotong biaya administrasi  dan  dana tabarru’ .  Dengan penggunaan  prinsip  bagi  hasil  ini,  pihak penanggung  dan  pihak  tertanggung  masing- masing  akan  memperoleh  keuntungan. Pihak tertanggung akan mendapatkan manfaat  asuransi  yang  diberikan  oleh penanggung  untuk  menutupi  risiko  yang menimpanya  tanpa  dihantui  rasa  keragu- raguan. Sedangkan pihak penanggung dapat menutup  biaya  operasional  perusahannya dari keuntungan investasi dana peserta.

## 2. Pelaksanaan  Sistem  Bunga  Asuransi Konvensional
Asuransi  sebagai  suatu  perjanjian dilengkapi  juga  dengan  beberapa  prinsip. Hal  ini  supaya  sistem  perjanjian  asuransi itu  dapat  dipelihara  dan  dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip  cenderung  untuk  tidak  mempunyai
kekuatan  mengikat.  Prinsip-prinsip  yang terdapat  dalam  sistem  hukum  asuransi tersebut antara lain:
a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest.
b. Prinsip  ini  dijabarkan  dalam  Pasal  250 KUHD. Pasal ini menyimpulkan tentang syarat-syarat  kepentingan  yang  dapat diasuransikan,  mempunyai  pengertian yang  sempit  karena  harus  dapat  dinilai dengan uang sedangkan ada kepentingan yang  tidak  dapat  dinilai  dengan  uang misalnya  hubungan  kekeluargaan,  jiwa, anak, istri, dan lain-lain. 9
c. Prinsip Itikad Baik atau Utmost Goodfaith.
d. Prinsip  keseimbangan  atau Idemniteit Principle.
e. Prinsip  subrogasi  atau subrogation principle.
f. Prinsip  sebab  akibat  atau causaliteit principle.
g. Prinsip kontribusi.
h. Prinsip follow the fortunes.
i. Prinsip ini menghendaki bahwa tindakan penanggungan,  akibatnya  segala  sesuatu termasuk  peraturan  dan  perjanjian  yang
9 Emy  Pangaribuan  Simanjuntak, Hukum  Asuransi , (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 55.
berlaku bagi penanggung pertama berlaku pula bagi penanggung ulang. 10
3. Perbedaan dan Persamaan Bagi Hasil
Asuransi  Syariah  dan  Sistem  Bunga

## Asuransi Konvensional
Pelaksanaan Asuransi Syariah di Indonesia:
1. Prinsip Operasional.
Berbeda dengan asuransi konvensinal,  asuransi  Islam  harus beroperasi  sesuai  dengan  prinsip syariah Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan  terjadinya  unsur-unsur garar,  maisir ,  dan  riba.  Bentuk- bentuk  usaha  dan  investasi  yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih  menekankan  keadilan  dengan mengharamkan  riba  dan  dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.
2. Jenis dan Produk.
Pada  awal  berdirinya  produk takaful paling sedikit harus memenuhi  kebutuhan  masyarakat sehingga  dapat  menjadi  alternatif produk  asuransi  konvensional  yang telah  ada.  Sebagai  contoh,  pada  PT Syarikat  takaful  yang  merupakan pelopor  asuransi  Islam  di  Indonesia
10 Man  Suparman  Sastrawidjaja  dan  Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 55-64.
terdapat  dua  jenis  asuransi  yang disesuaikan  dengan  ketentuan  yang berlaku pada saat itu, yaitu UU.No. 2 Tahun 1992.
Beberapa  perbedaan  asuransi  syariah dengan  asuransi  konvensional,  di  antaranya adalah sebagai berikut:
1.    Akad (Perjanjian)
Setiap  perjanjian  transaksi  bisnis  di antara  pihak-pihak  yang  melakukannya  harus jelas  secara  hukum  ataupun  non-hukum  untuk mempermudah jalannya kegiatan bisnis tersebut  saat  ini  dan  masa  mendatang.  Akad dalam  praktik  muamalah  menjadi  dasar  yang menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  kegiatan transaksi  secara  syariah.  Hal  tersebut  menjadi sangat  menentukan  di  dalam  praktik  asuransi syariah.  Akad  antara  perusahaan  dengan peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli (tadabuli ) atau tolong menolong ( takaful).
Akad pada asuransi konvensional didasarkan  pada  akad  tadabuli  atau  perjanjian jual  beli.Syarat  sahnya  suatu  perjanjian  jual beli  didasarkan  atas  adanya  penjual,  pembeli, harga, dan barang yang diperjual- belikan.Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan  dalam  asuransi  konvensional  hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belikan.
2.    Garar (Ketidak jelasan)
Definisi  gharar  menurut  Madzhab  Syafii adalah  apa-apa  yang  akibatnya  tersembunyi dalam  pandangan  kita  dan  akibat  yang  paling kita takuti.Garar/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi  konvensional,  dikarenakan  tidak adanya  batas  waktu  pembayaran  premi  yang didasarkan  atas  usia  tertanggung,  sementara kita  sepakat  bahwa  usia  seseorang  berada  di tangan  Yang  Mahakuasa.  Jika  baru  sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan  meninggal,  perusahaan  akan  rugi sementara  pihak  tertanggung  merasa  untung secara  materi.  Jika  tertanggung  dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung  merasa  rugi  secara financial . Dengan  kata  lain  kedua  belah  pihak  tidak mengetahui  seberapa  lama  masing-masing pihak  menjalankan  transaksi  tersebut.  Ketidak jelasan  jangka  waktu  pembayaran  dan  jumlah pembayaran  mengakibatkan  ketidak  lengkapan suatu  rukun  akad,  yang  kita  kenal  sebagai garar . Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual beli/akad tadabuli tersebut cacat secara hukum.
Pada  asuransi  syariah  akad tadabuli diganti  dengan  akad  tak afuli ,  yaitu  suatu  niat tolong-menolong  sesama  peserta  apabila  ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Mekanisme  ini  oleh  para  ulama  dianggap paling  selamat,  karena  kita  menghindari larangan  Allah  dalam  praktik  muamalah  yang garar.
Pada  akad  asuransi  konvensional  dana peserta  menjadi  milik  perusahaan  asuransi ( transfer  of  fund ).  Sedangkan  dalam  asuransi syariah,  dana  yang  terkumpul  adalah  milik peserta ( shahibul mal ) dan perusahaan asuransi syariah  ( mudarib )  tidak  bisa  mengklaim menjadi milik perusahaan.
3. Tabarru dan Tabungan
Tabarru berasal  dari  kata tabarraa - yatabarra - tabarrawan , yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang  disebut  mutabarri  (dermawan). Niat  bertabbaru  bermaksud  memberikan  dana kebajikan  secara  ikhlas  untuk  tujuan  saling membantu  satu  sama  lain  sesama  peserta asuransi  syariah,  ketika  di  antaranya  ada  yang mendapat  musibah.  Oleh  karena  itu  dana tabarru  disimpan  dalam  rekening  khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang  diberikan  adalah  dari  rekening  tabarru yang  sudah  diniatkan  oleh  sesama  peserta untuk saling menolong.
4. Maisir (Judi)
Allah  SWT  berfirman  dalam  surat  al- Maidah  ayat  90  "Hai  orang-orang  yang beriman sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan  keji,  termasuk  perbuatan  syaitan. Maka  jauhilah  perbuatan-perbuatan  itu  agar kamu mendapatkan keberuntungan."

## Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016
Hal  ini  dipandang  karena  keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil  risiko  oleh  perusahaan  yang bersangkutan.Muhammad Fadli Yusuf mengatakan,  tetapi  apabila  pemegang  polis mengambil  asuransi  itu  tidak  dapat  disebut judi.Yang  boleh  disebut  judi  jika  perusahaan asuransi mengandalkan banyak/sedikitnya klaim yang dibayar.Sebab keuntungan perusahaan  asuransi  sangat  dipengaruhi  oleh banyak /sedikitnya klaim yang dibayarkannya.
5.   Riba
Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan  bunga,  yang  berarti  selalu  melibatkan diri  dalam  riba.  Hal  demikian  juga  dilakukan saat  perhitungan  kepada  peserta,  dilakukan dengan  menghitung  keuntungan  di  depan. Investasi  asuransi  konvensional  mengacu  pada peraturan  pemerintah  yaitu  investasi  wajib dilakukan  pada  jenis  investasi  yang  aman  dan menguntungkan  serta  memiliki  likuiditas  yang sesuai  dengan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi. Begitu pula dengan keputusan menteri keuangan No. 424/KMK.6/2003 tentang kesehatan  keuangan  perusahaan  asuransi  dan perusahaan  reasuransi.  Semua  jenis  investasi yang  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga.
6 . Dana Hangus
Ketidak adilan yang terjadi pada asuransi konvensional  ketika  seorang  peserta  karena suatu  sebab  tertentu  terpaksa  mengundurkan diri sebelum masa reversing period. Sementara ia  telah  beberapa  kali  membayar  premi  atau telah membayar sejumlah uang premi.
7.    Konsep Ta’awun Dalam Asuransi Syariah
Sebagian  para  ahli  syariah  meyamakan sistem  asuransi  syariah  dengan  sistem aqilah pada  zaman  Rasulullah  SAW.  Dr.  Satria Effendi M. Zein dalam makalahnya mendefinisikan takaful dengan at-takmin,  at- taawun atau at-takaful (asuransi bersifat tolong menolong),  yang  dikelola  oleh  suatu  badan, dan  terjadi  kesepakatan  dari  anggota  untuk bersama-sama  memikul  suatu  kerugian  atau penderitaan  yang  mungkin  terjadi  pada anggotanya.
8.    Dewan Pengawas Syariah
Pada  asuransi  syariah  seluruh  aktivitas kegiatannya  diawasi  oleh  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  yang  merupakan  bagian  dari Dewan Syariah Nasional (DSN), baik dari segi operasional  perusahaan,  investasi  maupun SDM.Kedudukan DPS dalam struktur organisasi  perusahaan  setara  dengan  dewan komisaris.
Agus Haryadi menyebutkan ada beberapa aspek  yang  dapat  menjadi  peluang,  ancaman (tantangan),  kekuatan  dan  kelemahan  dalam
memperluas jaringan bisnis  asuransi  syariah di Indonesia.
a. Peluang (prospek)
Beberapa faktor yang merupakan peluang  dan  mendukung  prospek  asuransi syariah adalah:
1. Keunggulan  konsep  asuransi  syariah  dapat memenuhi  peningkatan  tuntutan  ” fairness”
atau rasa keadilan dai masyarakat.
2. Jumlah  penduduk  yang  beragama  Islam  di Indonesia lebih dari 180 juta orang.
3. Meningkatnya kesadaran untuk bermuamalah  sesuai  syariah,  tumbuh  subur khususnya pada masyarakat golongan menengah.
4. Meningkatnya  kebutuhan  jasa  asuransi karena perkembangan ekonomi umat.
5. Tumbuhnya  lembaga  keuangan  syariah lainnya seperti bank dan reksadana.
6. Kompetitor dalam bisnis asuransi syariah ini masih sedikit.
7. Berlakunya  undang-undang  otonomi  daerah yang  akan  memacu  perkembangan  ekonomi daerah.
8. Kebutuhan meningkatkan pendidikan (anak).
9. Meningkatnya risiko kehidupan.
10. Meningkatnya bea-bea kesehatan (harga obat dan lain-lain).
11. Menurunya rasa tolong-menolong di masyarakat.
12. Globalisasi (teknologi Internet sebagai penunjang bisnis).
13. Adanya undang-undang dana pensiun

## b. Acaman (tantangan)
Faktor  yang  masih  merupakan  ancaman merupakan  ancaman  atau  tantangan  bagi perkembangan  asuransi  syariah  di  Indonesia adalah
1. Globalisasi, masuk asuransi lua negeri yang memiliki:  kapital  besar  dan  teknologi  yang tinggi  sehingga  membuat  preni  asuransi yang lebih murah.
2. Asuransi konvensional dan lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien.
3. Langkanya ketersediaan SDM yang ”qualified ” dan memiliki semangat syariah.
4. Citra  lembaga  keuangan  syariah  belum mapan dimata masyarakat, padahal ekspektasi masyarakat terhadap LKS sangat tinggi.
5. Sarana investasi syariah  yang ada sekarang belum  mendukung  secara  optimal  untuk peerkembangan asuransi syaria‟ah.
6. Belum ada UU dan PP yang secara khusus mengatur asuransi syariah.
7. Budaya  suap  dan  kolusi  dalam  asuransi kumpulan masih kental.
8. Alokasi  pengeluaran  masyarakat  untuk asuransi  masih  sangat  terbatas,  hal  ini tampaknya  berkaitan  dengan  masalah
sosialisasi asuransi dan pengalaman berasuransi.
c. Kekuatan
Dalam  upaya  pengembangan  operator asuransi  syariah  baru  di  Indonesia,  yang  dapat menjadi  kekuatan  positif  adalah  sebagai berikut:
1. Tenaga  kerja  profesional/sumber  daya manusia  inti  yang  kompeten  dan  memiliki integritas  moral  dan  ghirah  Islam,  yang berada dalam sebuah teamwork yang solid.
2. Pemegang  sahasm  yang  memiliki  visi  dan misi syariah yang jelas.
3. Kelompok  pemegang  saham  yang  mampu mengusahakan ” captive market ” awal.
4. Kelompok  pemegang  saham  diharapkan memiliki  potensi  „ network ‟  yang  bisa diintegrasikan  dengan  sistem  yang  dimiliki
‘professional teamwork’.
5. Kelompok  pemegang  saham  diharapkan memiliki infrastruktur teknologi dan potensi tenaga ahli (misalnya: fund manager).
6. Dalam  aspek  legal,  sifat  perjanjian  yang memenuhi  syarat  syariah  mampu  memberi rasa  aman  kepada  peserta  asuransi,  selain unsur duniawi semata.
7. Adanya unsur dakwah.
8. Produk asuransi bersifat trasparan (berkeadilan).
d. Kelemahan (kendala)
Namun demikian, sistem asuransi syariah dan ’core  team’ asuransi  syariah  baru  ini memiliki  beberapa  kelemahan  yang  masih dalam tahap peningkatan yaitu:
1. SDM pendukung belum banyak memahami bisnis syariah.
2. Dalam  hal  pemasaran,  alternatif  distribusi relatif  masih  terbatas  dibanding  pola konvensional.
3. Kompleksitas  dalam  administrasi  syariah (misalnya:  perhitungan  bagi  hasil  dan tingkat hasil investasi) memerlukan dukungan sistem yang andal.
4. Permodalan yang terbatas akan mempengaruhi: a. Sistem/teknologi pendukung  manajemen,  b.  Strategi  bisnis dan  c. Ketersediaan infrastruktur (internal, eksternal, customer support , etc).
5. Apabila pemegang saham kurang menghargai  pentingnya  investasi  di  bidang IT sebagai ”modeling tools” dan
” administration tools ”.
6. Pengalaman langsung  atau  penerapan model  terhadap  bisnis  riil  belum  cukup (baru pada tahap teoritis).
7. Lemahnya ”public relation” untuk mwngombinasikan keunggulan LKS.
e. Strategi
Hal  semacam  ini  akan  tercapai  jika  dan hanya  jika  dipegang  oleh  seseorang  yang  ahli
dalam  hukum  Islam  (syariah)  sekaligus  ahli dalm  bidang  asuransi  syariah.  Ini  dapat dilakukan  leh  Dewan  Pengawas  Syariah  yang ada  dalam  lingkungan  perusahaan  asuransi syariah  untuk  lebih  meningkatkan  kualitas pemahaman terhadap operasional bisnis asuransi  di  samping  ‟modal‟  yang  telah  ada, yaitu  dalam  bentuk  pemahaman  terhadap hukum Islam (syariah).
Perlu  adanya  transparasi  antara  peserta asuransi  (nasabah)  dan  perusahaan  asuransi sebagai  lembaga  pengelola  dana.  Transparansi tersebut dapat berwujud dengan penjelasan dari perusahaan  kepada  peserta  asuransi  tentang akad, produk, dan pola pengelolaan dana.
Dalam  bahasa  Arab,  asuransi  dikenal dengan  istilah at-ta’min, penanggung  disebut mu’ammin, tertanggung  disebut mu’amman lahu atau musta’min. At-ta’min diambil  dari amana yang  artinya  memberi  perlindungan, ketenangan,  rasa  aman  dan  bebas  dari  rasa takut. 11

## J. Penutup
Berdasarkan beberapa hasil tulisan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:
1. Konsep dasar asuransi syariah dan konvensional adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam
11 Wirdyaningsih,  Karnaen  Purwataatmadja,  Gemala Dewi,  Yeni  Salma  Barlinti. Bank  Dan  Asuransi  Islam  DI Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Setia. 2005). hal. 177.
menghindari risiko (ancaman) bahaya  yang akan  terjadi  dalam  hidupnya,  dalam perjalanan  hidupnya  atau  dalam  aktivitas ekonominya. Prinsip-prinsipnya adalah: (1) saling  bertanggung  jawab;  (2)  saling bekerja  sama  untuk  bantu-membantu;  (3) saling melindungi diri dari segala kesusahan;  (4)  menghindari  unsur gharar , maisir dan riba ;  (5)  Prinsip  pengorbanan dan  jaminan;  dan  (6)  Prinsip  keselamatan, kesejahteraan  dan  perlindungan.  Dasar hukum  asuransi  syariah  berdasarkan  pada al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan ijtihad.
2. Pelaksanaan  sistem  bagi  hasil  asuransi syariah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua  belah  pihak  antara  kantor  asuransi syariah  dengan  peserta  yang  didasarkan kepada jenis asuransi, produk dan klasifikasi  premi  yang  diikuti  peserta sedangkan pelaksanaan sistem bunga asuransi konvensional memiliki kepentingan  yang  dapat  diasuransikan, iktikad baik,  prinsip keseimbangan, prinsip subrogasi serta prinsip sebab akibat.
3. Terdapat perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, baik  dalam  aspek  konsep,  bentuk  akad, model operasi, hubungan antara perusahaan asuransi dengan peserta dan lain-lain.

## Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016

## Daftar Kepustakaan
Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN- MUI/X/2001  Tentang  Pedoman  Umum Asuransi
Hartono,  Sri  Redjeki, Kapita  Selekta  Hukum Ekonomi” Bandung:  Mandar  Maju,
2000.
Hasan  ,Ali ,Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis,
Teoritis dan Praktis Edisi Revisi
Cetakan ke 3, Jakarta: Kencana, 2006.
Hasibuan, H. Malayu SP, Aspek-Aspek Hukum dalam  Perbankan  dan  Perasuransian Syariah  di  Indonesia, Jakarta:  Bumi Aksara, 2001.
Ningsih, Widya, dkk, Bank dan Asuransi Islam di  Indonesia, Jakarta:Kencana  Prenada Media, 2007.
Sastrawidjaja,  Man  Suparman  dan  Endang. 2003. Hukum  Asuransi  Perlindungan
Tertanggung  Asuransi  Deposito  Usaha
Perasuransian. Bandung: Alumni.
Simanjuntak,  Emy  Pangaribuan.  2003. Hukum Asuransi . Jakarta: Bumi Aksara.
Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.
Umar,  Husein, Evaluasi  Kinerja  Perusahaan,
Jakarta:  ramedia Pustaka Utama, 2002.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 Tentang Usaha Perasuransian. t.tp: tt.