## REKONSTRUKSI OBLIGASI: INVESTASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

## Nurul Fatma Hasan & M. Mujib Utsmani
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NU MOJOKERTO
nuur.fathma.hassan@gmail.com

## Abstract
Investment  is  highly recommended  in  Islam.  The  Al-Quran  and  Al-Hadith  of Prophet Muhammad PBUH and companions support the existence of investment in the use of productive capital resources. The investment must be in accordance with  the  rules  of  Islam.  Norms  in  investing  according  to  sharia  are  free  from elements of usury, uncertainty (gharar), gambling (maysir), haram, and syubhat. Bond  is  one  form  of  investment,  but  the  practice  of  conventional  bonds  is  usury which  is  clearly  forbidden  by  the  verses  of  the  Qur'an  and  hadith  Saheeh  and consensus  (ijma  ')  of  the  scholars  both  salaf  and  khalaf.  The  reconstruction  of bonds  to  conform  to  sharia  principles  needs  to  take  into  account  some  of  the underlying prohibitions with bonds. Basically the fundamental difference between sharia bonds and conventional bonds lies in the determination of interest rates of magnitude determined at the beginning of the transaction. Syariah bonds are not a  fixed  interest-bearing  debt  as  contained  in  conventional  bonds,  but  rather  are fund-raisers based on the principle of profit-sharing. The transaction is not a debt of  accounts  receivable  but  an  inclusion.  Sharia  bonds  (sukuk)  as  a  form  of financing  and  investment  allow  some  form  of  structure  that  can  be  offered  to avoid  usury.  Sharia  bonds  can  be  profit sharing  based  on  mudharabah  / muqaradhah / qiradh or musyarakah.  While margin / fee based on murabaha or salam or istishna '.
Investasi  sangat  dianjurkan  dalam  Islam. al-Quran dan al-Hadith dari  Nabi Muhammad  SAW dan sahabat mendukung  adanya  investasi  berupa  penggunaan sumber  daya  modal  yang  produktif.  Investasi  yang  dilakukan  tentunya  harus sesuai  dengan  aturan  Islam.  Norma  dalam  berinvestasi  menurut  syariah  adalah bebas dari unsur riba, ketidakpastian (gharar), judi (maysir), haram, dan syubhat. Obligasi merupakan  merupakan  salah  satu  bentuk  investasi,  namun  praktik obligasi konvensional adalah riba yang diharamkan secara jelas oleh ayat-ayat al- Qur’an dan hadith-hadith shahih serta konsesus ( ijma’ ) ulama baik salaf maupun khalaf. Rekonstruksi  obligasi  agar  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  syariah  perlu memerhatikan  beberapa  larangan  yang  mendasari  bermuamalah  dengan  obligasi. Pada dasarnya  perbedaan  mendasar  antara  obligasi  syariah  dan  obligasi konvensional  terletak  pada  penetapan  bunga  yang  besarnya  sudah  ditentukan  di awal  transaksi. Obligasi  syariah  bukan  merupakan  utang  berbunga  tetap sebagaimana  yang  terdapat  dalam  obligasi  konvensional,  tetapi  lebih  merupakan penyerta dana  yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad
utang  piutang  melainkan  penyertaan. Obligasi  syariah  (sukuk)  sebagai  bentuk pendanaan  (financing)  dan  sekaligus  investasi  (investment)  memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindarkan pada riba. Obligasi syariah dapat berupa bagi hasil berdasarkan akad mudharabah/muqaradhah/qiradh atau musyarakah.  Sedangkan margin/fee berdasarkan akad murabahah atau salam atau istishna ’.

## Key words: investment,bonds, Sharia bonds, sukuk.

## Pendahuluan
Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  memuat  ajaran  dan norma  yang mengatur  seluruh  aktivitas  manusia  di  segala  bidang.  Islam  sangat  menjunjung tinggi  ilmu  pengetahuan  yang  memiliki  gradasi  (tadrij)  dari  tahapan  diskursus (ilmu al-yaqin), implementasi (ain al-yaqin) serta hakikat akan sebuah ilmu (haqq al-yaqin).  Sementara,  trikotomi  pengetahuan  menjelaskan  bahwa  ada  tiga  jenis pengetahuan,  yaitu  pengetahuan  instrumental,  pengetahuan  intelektual,  dan pengetahuan spiritual.
Investasi sebagai salah satu bagian dari  aktivitas perekonomian merupakan salah  satu  ajaran  dan  konsep  Islam  yang  memenuhi  proses  tadrij  dan  trikotomi pengetahuan  tersebut.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  bahwa  konsep  investasi  selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma Islam, sekaligus  merupakan  hakekat  dari  sebuah  ilmu  dan  amal.  Oleh  karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.
Apabila  hukum  Islam  dicermati  mengenai  investasi  maka  dapat  dipahami bahwa  hal  dimaksud,  mendorong  masyarakat  ke  arah  usaha  nyata  yang produktif.Dalam Islam yang perlu dihayati adalah dana harus dinamik tidak boleh ada leakage dan  tidak  boleh  keluar  dari  peredaran,  artinya  menyimpan  dana sehingga  menjadi  tidak  produktif  adalah  sesuatu  yang  dilarang.  Pelarangan  ini tentunya  mempunyai  tujuan.  Pertama,  tujuan  menjaga  kekekalan  penyuburan harta  dan  pertambahannya.  Kedua,  tujuan  menjaga  kekekalan  pertukaran  harta. Ketiga,  tujuan  memastikan  kesenangan  yang  sempurna  bagi  individu  dan masyarakat.
Anjuran untuk berinvestasi tentunya tidak serta merta menyebabkan seorang Muslim  berinvestasi tanpa  memerhatikan  rambu-rambu  dalam  Islam.  Rambu-
rambu  tersebut  di  antaranya  adalah  memerhatikan  yang  halal  lagi  baik,  tidak menggunakan  cara  batil,  tidak  berlebih-lebihan  atau  melampaui  batas,  tidak dizalimi  maupun  menzalimi,  menjauhkan  diri  dari  unsur  riba,  maysir  (perjudian dan intended  speculation),  dan gharar (ketidakjelasan  dan  manipulatif),  serta tidak  melupakan  tanggungjawab  sosial  berupa  zakat,  infak,  dan  sedekah.  Inilah yang  membedakan  sistem  ekonomi  Islam  dengan  perekonomian  konvensional yang  menggunakan  prinsip self  interest (kepentingan  pribadi)  sebagai  dasar perumusan konsepnya.
Pada umumnya investasi di kalangan masyarakat saat ini dibedakan menjadi dua,  yaitu  investasi  pada financial  asset dan  investasi  pada real  asset.  Investasi pada financial asset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial  paper,  Surat  Berharga  Pasar  Uang  (SBPU),  dan  lainnya.  Investasi juga  dapat  dilakukan  di  pasar  modal,  misalnya  berupa  saham,  obligasi, warrant, opsi,  dan  lainnya.  Sedangkan  investasi  pada real  asset dapat  dilakukan  dengan pembelian  aset  produktif,  pendirian  pabrik,  pembukaan  pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang akan membahas salah satu jenis investasi yang sudah umum di kalangan masyarakat, yaitu investasi melalui obligasi  atau  surat  utang. Obligasi  merupakan  istilah  dari  surat  berharga  bagi penetapan utang dari pemilik/pihak yang mengeluarkan obligasi atas suatu proyek dan  memberikan  kepada pemegangnya  hak  bunga  yang  telah  disepakati  di samping  nilai  nominal  obligasi  tersebut  pada  saat  habisnya  masa  utang. Pemberian hak bunga kepada pemegang obligasi ini sangat mirip dengan praktik riba  jahiliyah.  Jika  memang  hak  bunga  ini  adalah  riba,  maka diperlukan rekonstruksi  agar  obligasi  yang  sudah  lazim  di  masyarakat  ini  sesuai  dengan kaidah-kaidah  syariah  Islam.  Oleh  karena  itu, penelitian ini  akan  membahas mengenai “ Rekonstruksi Obligasi: Investasi dalam Perspektif Syariah”.

## Investasi
Kata  investasi merupakan  serapan  dari  bahasa  Inggris,  yaitu investment yang berarti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan, investasi diartikan  sebagai  penanaman  uang  atau  modal  dalam  suatu  perusahaan  atau
proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Ekonomi,  investasi  didefinisikan  sebagai  penukaran  uang  dengan  bentuk-bentuk kekayaan  lain  seperti  saham  atau  harta  tidak  bergerak  yang  diharapkan  dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. 1
Investasi dapat  dilakukan pada financial  asset maupunreal  asset.  Investasi pada financial asset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial  paper,  Surat  Berharga  Pasar  Uang  (SBPU),  dan  lainnya.  Investasi juga  dapat  dilakukan  di  pasar  modal,  misalnya  berupa  saham,  obligasi, warrant, opsi,  dan  lainnya.  Sedangkan  investasi  pada real  asset dapat  dilakukan  dengan pembelian  aset  produktif,  pendirian  pabrik,  pembukaan  pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya. 2
Pada  umumnya  pola  investasi  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam; investasi  langsung  dan  investasi  portofolio.  Pola  pada  investasi  langsung  adalah investor  atau  penanam  modal  menyalurkan  dananya  pada  usaha  atau  proyek secara langsung. Sedangkan investasi protofolio merupakan pola investasi dimana investor menyalurkan dananya kepada manajer atau perusahaaninvestasi tertentu, kemudian  investor  tersebut  akan  mendapatkan  bukti  investasi  berupa  sertifikat investasi seperti saham, obligasi ataupun bentuk-bentuk lainnya. 3
Setiap investor tentunya ingin mendapatkan return (keuntungan) yang tinggi dengan  risk  (resiko)  yang  rendah,  hal  ini  sesuai  dengan  istilah  umum  dalam investasi  “ High  risk  high  return,  low  risk  low  return ”.  Investasi  yang mendatangkan return (keuntungan)  yang tinggi tentunya mempunyai resiko  yang tinggi pula, dan sebaliknya investasi  yang tingkat return (keuntungan)nya rendah maka  tingkat  resikonya  juga  rendah.  Investasi  secara  langsung  akan mendatangkan  keuntungan  yang  tinggi  akan  tetapi  memiliki  tingkat  resiko  yang tinggi pula.
1 Nurul  Huda  dan  Mustafa  Edwin  Nasution, Investasi pada  Pasar  Modal  Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 7.
2 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 8.
3 Royyan Ramdhani Djayusman, “Islamic Bonds: Tinjauan Fikih dan Keuangan”, Addin, Vol. 8, No. 1 (Februari, 2014),185.
Selain  tidak  bersifat  liquid  (cair)  investasi  langsung  juga  lebih  banyak membutuhkan  waktu  dan  tenaga  para  investor  untuk  mengawasi,  mengelola  dan mengembangkan  usahanya.  Bagi  para  investor  yang  tidak  terlalu  mengambil banyak  risiko,  investasi  portofolio  merupakan  pilihan  yang  cukup  tetap  untuk menginvestasikan dananya. Selain memiliki tingkat resiko yang rendah, investasi portofolio dapat bersifat liquid dalam waktu tertentu.
Di  antara  instrumen  investasi  portofolio,  obligasi  (surat  utang)  merupakan instrumen  yang  sangat  safety  (aman)  dan  liquid  (cair).  Obligasi  bersifat  liquid artinya  dana  investasi  dapat  diambil  kembali  berikut  tambahan  keuntungan (bunga)  dari  jangka  waktu  yang  telah  disepakati.  Obligasi  sangat  safety  (aman) apalagi  obligasi  yang  dikeluarkan  negara.  Dalam  saham,  para  investor  akan mendapatkan  keuntungan  bersih  yang  dibagi  dalam  bentuk  deviden.  Pada obligasi, dimana dana investor adalah sebagai dana pinjaman (utang) maka pihak yang  menerbitkan  obligasi  (kreditur)  tersebut  akan  melunasi kewajibannya terlebih dahulu kepada investor, kewajiban itu berupa pembayaran dana investasi berikut  bunganya.  Sehingga  return  (keuntungan)  dari  obligasi  lebih  kompetitif daripada pembagian deviden pada saham.

## Investasi dalam Perspektif Syariah
Dalam  Islam,  investasi  merupakan  kegiatan  muamalah  yang  sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga  mendatangkan  manfaat  bagi  orang  lain. Para  ulama  sepakat  bahwa  sistem penanaman modal dibolehkan dalam Isla m. Dasar hukumnya adalah ijma’ ulama yang membolehkannya.
Diriwayatkan  dalam al- Muwaththa’ dari  Zaid  ibn  Aslam,  dari  ayahnya bahwa ia menceritakan, “Abdullah dan Ubaidullah ibn Umar ibn ibn al -Khaththab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Irak. Ketika mereka kembali, mereka lewat  di  hadapan  Abu  Musa  al- Asy’ari,  yakni  gubernur  Bashrah.  Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita. Beliau  berkata,  ‘Kalau  aku  bisa  melakukan  sesuatu  yang  berguna  buat  kalian, pasti  aka n  kulakukan.’  Kemudian  beliau  melanjutkan,  ‘Sepertinya  aku  bisa melakukannya.  Ini  ada  uang  dari  Allah  yang  akan  kukirimkan  kepada  Amirul
Mukminin. Saya meminjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesuatu di Irak  ini,  kemudian  kalian  jual  di  kota  Madinah.  Kalian  kembalikan  modalnya kepada  Amirul  Mukminin,  dan  keuntungannya  kalian  ambil.’  Mereka  berkata, ‘Kami suka itu.’ Maka beliau menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat  untuk  disampaikan  kepada  Umar  ibn  al-Khaththab  agar  Amirul  Mukminin itu mengambil uang yang dia titipkan dari mereka. Sesampainya di kota Madinah, mereka  menjual  barang  itu  dan  mendapatkan  keuntungan.  Ketika  mereka membayar uang itu kepada Umar, Umar lantas bertanya, ‘Apakah setiap anggota pasukan  diberi  pinjaman  oleh  Abu  Musa  seperti  yang  diberikan  kepada  kalian berdua?’  Mereka  menjawab,  ‘Tidak.’  Beliau  berkata,  ‘Apakah  karena  kalian adalah  anak-anak  Amirul  Mukminin  sehingga  ia  memberi  kalian  pinjaman? Kembalikan  uang  itu  beserta  keuntungannya.’  Adapun  Abdullah  hanya membun gkan  saja.  Sementara  Ubaidullah  langsung  angkat  bicara,  ‘Tidak sepantasnya  engkau  berbuat  demikian  wahai  Amirul  Mukminin!  Kalau  uang  ini berkurang  atau  habis,  pasti  kami  akan  bertanggung  jawab.’  Umar  tetap  berkata, ‘Berikan  uang  itu  semuanya.’  Abdullah  tet ap  diam,  sementara  Ubaidullah  tetap membantah. Tiba- tiba salah seorang di antara sahabat Umar berkata, ‘Bagaimana bila  engkau  menjadikannya  sebagai  investasi  modal  wahai  Umar?’  Umar menjawab, ‘Ya, aku jadikan itu sebagai investasi modal.’ Umar segera menga mbil modal  beserta  setengah  keuntungannya,  sementara  Abdullah  dan  Ubaidillah mengambil setengah keuntungan sisanya.”
Diriwayatkan  juga  dari  al-Alla  ibn  Abdurrahman,  dari  ayahnya,  dari kakeknya  bahwa  Utsman  ibn  Affan  memberinya  uang  sebagai  modal  usaha,  dan keuntungannya dibagi dua. 4
Bolehnya  berinvestasi  dalam  Islam  juga diperkuat  dengan  sabda  Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar:
“Kunci -kunci  gaib  ada  lima  yang  tidak  seorang  pun  mengetahui  kecuali  Allah semata:
4 Shalah  ash  Shawi  & Abdullah  al  Mushlih, Ma  La  Yasa’  at -Tajira  Jahluhu, Fikih  Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Penerbit Darul Haq, 2008), 169.
1. Tidak ada  yang  mengetahui  apa  yang  akan  terjadi  pada  hari  esok kecuali Allah
2. Tidak  ada  yang  dapat  mengetahui  kapan  terjadi  hari  kiamat  kecuali Allah
3. Tidak ada yang dapat mengetahui apa yang terjadi atau yang ada dalam kandungan rahim kecuali Allah
4. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah
5. Tidak  ada  yang  dapat  mengetahui  di  bumi  mana  seseorang  akan wafat.” 5
Poin  pertama  bermakna  investasi  dunia  akhirat.  Di  mana  usaha  atau pekerjaan  sebagai  bekal  kehidupan  dunia  sekaligus  usaha  sebagai bekal  akhirat tidak  diketahui  oleh  seluruh  makhluk.  Poin  ke  dua,  sebagai  informasi  bagi sekalian manusia untuk berinvestasi akhirat sebagai bekal yang memadai, karena tidak  seorang  pun  mengetahui  kapan  terjadi  hari  kiamat  yang  pada  hari  itu  telah ditutup pintu tobat serta amalan manusia.
Poin  ke  tiga,  sebagai  pesan  untuk  memiliki  generasi  yang  berkualitas sebagai investasi jangka panjang bagi para orang tua, di mana tidak seorang pun mengetahui seberapa besar kualitas kandungan yang ada dalam rahim seseorang. Poin  ke  empat,  pesan  investasi  dunia,  dengan  melakukan saving harta  sebagai motivasi  untuk  berjaga-jaga  di  masa  depan  (precautionary  motivation)  karena turunnya air hujan dari langit disimbolkan sebagai sumber rezeki. Sedangkan poin ke  lima,  merupakan  anjuran  untuk  melakukan  investasi  akhirat  sedini  mungkin, karena tidak seorangpun mengetahui ajalnya.
Dalam  Islam,  investasi  atau  pemberian  modal  tentu  berbeda  dengan membungakan  uang. Ada  dua  perbedaan  mendasar  antara  investasi  dengan membungakan  uang.  Perbedaan  tersebut  dapat  dianalisis  melalui  definisi  hingga makna masing-masing dari kedua istilah yang dimaksud. Investasi adalah kegiatan usaha  yang  mengandung  risiko  karena  berhadapan  dengan  unsur  ketidakpastian. Oleh  karena  itu,  perolehan  kembalinya  (return)  tidak  pasti  dan  tidak  tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan  usaha  yang kurang mengandung
5 Nurul Huda, Investasi pada Pasar Modal Syariah, 20.
risiko karena perolehan  kembaliannya berupa bunga  yang relatif pasti dan selalu menguntungkan pihak yang membungakan uang. 6
Apabila  hukum  Islam  dicermati  mengenai  investasi  maka  dapat  dipahami bahwa hal dimaksud, mendorong masyarakat ke arah usaha nyata yang produktif. Selain  itu,  dapat  dipahami  bahwa  investasi  dihalalkan  dan  membungakan  uang dilarang  oleh  hukum  Islam.  Demikian  juga  menyimpan  uang  di  bank  yang menggunakan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  termasuk  kategori  kegiatan  investasi karena  perolehan  kembaliannya  dari  waktu  ke  waktu  tidak  pasti  dan  tidak  tetap. Besar  kecilnya  perolehan  amat  tergantung  kepada  hasil  usaha  yang  benar-benar terjadi  dan  dilakukan  oleh  pihak  bank  sebagai mudharib atau  pengelola  dana. Bank dengan prinsip syariah tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank dengan prinsip  syariah  harus  terus  berupaya  meningkatkan  kembalian  atau return  of investment, sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana atau investor.
Norma  dalam  berinvestasi  menurut  syariah  adalah  bebas  dari  unsur  riba, bebas  dari  unsur  ketidakpastian  (gharar),  bebas  dari  unsur  judi  (maysir),  bebas dari unsur haram, dan bebas dari unsur syubhat. Dalam Islam yang perlu dihayati adalah  dana  harus  dinamik  tidak  boleh  ada leakage dan  tidak  boleh  keluar  dari peredaran,  artinya  menyimpan  dana  sehingga  menjadi  tidak  produktif  adalah sesuatu  yang  dilarang.  Zakat  dapat  diumpamakan  sebagai  “ penalty ”  dari menyimpan  kekayaan,  sehingga  dengan  zakat,  paling  tidak  2,5%  dari  kekayaan tadi  harus  kembali  ke  masyarakat.  Jika  semua  orang  membayar  zakat,  maka manfaatnya  masih  akan  lebih  kecil  dibanding  dengan  jika  si  wajib  zakat  tadi melakukan  investasi.  Dengan  zakat,  jumlah  penerima  zakat  yang  dapat  dibantu pasti lebih sedikit dibanding jumlah tenaga kerja yang dapat diserapnya jika uang tadi diinvestasikan dalam sektor riil.
Rasulullah  saw  sangat  menganjurkan  adanya  penggunaan  sumber  daya modal yang produktif dengan bersabda, “ Berilah kesempatan kepada mereka yang memiliki  tanah  untuk  memanfaatkannya  dengan  caranya  sendiri  dan  jika  hal  itu
6 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 111.
tidak dilakukan, hendaklah diberikan kepada orang lain agar memanfaatkannya .” (H.R. Muslim)
Sedangkan  Umar  ibn  Khaththab  mengatak an,  “ Mereka  yang  mempunyai uang  perlu  menginvestasikannya,  dan  mereka  yang  mempunyai  tanah  perlu mengeluarkannya .” 7

## Obligasi

## 1. Pengertian Obligasi
Obligasi  berasal  dari  bahasa  Belanda,  yaitu obligatie yang  berarti kontrak.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, obligasi  adalah  surat pinjaman  dengan  bunga  tertentu  dari  pemerintahan yang  dapat diperjualbelikan. Obligasi juga diartikan sebagai surat utang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan. 8
Obligasi  merupakan  surat  dari  suatu  lembaga  atau  perusahaan  untuk dijual  kepada  investor  untuk  mendapatkan  dana  segar.  Dalam  pasar  modal obligasi  didefinisikan  sebagai  suatu  surat  berharga  jangka  panjang  yang bersifat  hutang  yang  dikeluarkan  oleh  emiten  dengan  pemegang  obligasi dengan  kewajiban  membayar  bunga  pada  periode  tertentu  dan  melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi. 9
Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 775/KMK 001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang  dari  masyarakat  dalam  bentuk  tertentu,  untuk  jangka  waktu  sekurang- kurangnya  tiga  tahun  dengan  menjanjikan  imbalan  bunga  yang  jumlah  serta saat  pembayarannya  telah ditentukan  terlebih  dahulu  oleh  emiten  (Badan Pelaksana pasar modal). 10
Dari  pengertian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  obligasi  adalah  surat utang  yang  dikeluarkan  oleh  emiten  (bisa  berupa  badan  hukum  atau
7 Mochammad Nadjib, dkk., Investasi Syariah (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 74.
8 Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001),793.
9 Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 64.
10 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 325.
perusahaan,  bisa  juga  dari  pemerintah)  yang  memerlukan  dana  untuk kebutuhan  operasional  maupun  ekspansi  dalam  memajukan  investasi  yang mereka  laksanakan.  Investasi  dengan  cara  menerbitkan  obligasi  memiliki potensial  keuntungan  lebih  besar  dari  produk  perbankan.  Keuntungan berinvestasi  dengan  cara  menerbitkan  obligasi  akan  memperoleh  bunga  dan kemungkinan  adanya capital  gain (keuntungan  yang  diperoleh  dari  jual  beli saham di pasar modal atau bursa efek).
Obligasi merupakan surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum, memiliki  jangka  waktu  tertentu  atau  masa jatuh  tempo  sebagaimana  yang tersebut  dalam  surat  obligasi. Obligasi  dapat  memberikan  pendapatan  tetap secara  periodik  dan  besarnya  presentase  pembayaran  yang  diberikan  secara periodik  ini  didasarkan  atas  pembayaran  presentase  tertentu  atas  nilai nominalnya  atau  disebut  pembayaran  kupon. Obligasi juga mempunyai  nilai nominal yang disebut dengan nilai pari, par-value, stated value, faced value, atau nilai kupon. 11
Setiap  obligasi  mempunyai  struktur  yang  berbeda-beda.  Obligasi terdiri dari berbagai macam klasifikasi. Beberapa jenis obligasi dapat ditinjau dari  sisi  penerbit,  sistem  pembayaran  bunga,  hak  penukaran/opsi,  dan  sisi jaminan/collateral. Penjelasan atas jenis dan perangkat obligasi yang dikenal di pasar modal Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan penerbitan
1) Obligasi Pemerintah Pusat
2) Obligasi Pemerintah Daerah
3) Obligasi Badan Usaha Milik Negara
4) Obligasi Perusahaan Swasta
b. Berdasarkan jaminan
1) Unsecured bonds/debentures atau obligasi tanpa jaminan
2) Indenture atau obligasi dengan jaminan
3) Mortgage bond atau obligasi yang dijamin dengan properti
4) Collateral trust atau obligasi yang dijamin dengan sekuritas
11 Ibid, 329.
5) Equipment trust sertificate atau obligasi yang dijamin asset tertentu
6) Collateralized  mortgage atau  obligasi  yang  dijamin pool  of  mortgages atau portofolio mortgage-backed securities
c. Berdasarkan jenis kupon
1) Fixed  rate,  obligasi  yang  memberikan  tingkat  kupon  tetap  sejak diterbitkan hingga jatuh tempo
2) Floating rate, obligasi yang tingkat bunganya mengikuti tingkat kupon yang berlaku di pasar
3) Mixed  rate,  obligasi  yang  memberikan  tingkat  kupon  tetap  untuk periode tertentu
d. Berdasarkan peringkat
1) Investment grade bonds, minimal BB+
2) Non-investment grade bonds, CC atau speculative bond dan D atau junk bond
e. Berdasarkan kupon
1) Coupon bonds pada obligasi berkupon
2) Zero coupon bonds untuk obligasi nirkupon
f. Berdasarkan call feature
1) Freely  collable  bond,  obligasi  yang  dapat  ditarik  kembali  oleh penerbitnya setiap waktu sebelum masa jatuh tempo
2) Non-collable  bond,  setelah  obligasi  diterbitkan  dan  terjual,  tidak dapat dibeli/ditarik  kembali  oleh  penerbitnya  sebelum  obligasi  tersebut  jatuh tempo
3) Deffered callable bond, kombinasi antara freely callable bond dan non- collable bond
g. Berdasarkan konversi
1) Convertible bond, obligasi yang dapat ditukarkan saham setelah jangka waktu tertentu
2) Non-convertible  bond,  obligasi  yang  tidak  dapat  dikonversi  menjadi saham
h. Jenis obligasi lainnya
1) Income  bond,  obligasi  yang  membayarkan  kupon  jika  emiten penerbitnya mendapatkan laba
2) Guaranteed  bond,  obligasi  yang  diterbitkan  oleh perusahaan  cabang tetapi tidak didukung oleh perusahaan induk
3) Participating  bond,  obligasi  yang  memiliki  hak  menerima  atas  laba selain penghasilan bunga secara periodik
4) Voting bond, obligasi yang mempunyai hak suara
5) Serial bond, obligasi yang pelunasannya berdasarkan nomor seri
6) Inflation  index  bond atau  disebut  juga treasury  inflation  protection securities (TIPS),  obligasi  yang  nilai  nominalnya  (principal)  selalu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku 12

## 2. Landasan Hukum Bermuamalah dengan Obligasi
Obligasi  merupakan  istilah  dari  surat  berharga  bagi  penetapan  utang dari  pemilik/pihak  yang  mengeluarkan  obligasi  atas  suatu  proyek  dan memberikan  kepada  pemegangnya  hak  bunga  yang  telah  disepakati  di samping nilai nominal obligasi tersebut pada saat habisnya masa utang. Jadi pemegang  obligasi  menikmati  beberapa  hak,  yaitu  hak  mendapatkan  bunga yang tetap sesuai dengan kesepakatan, hak pengembalian nilai/harga obligasi pada  saat  habis  masanya,  serta  hak  untuk  mengedarkan  obligasi  dengan menjualnya kepada orang lain. 13
Pemegang  obligasi  tidak  ikut  serta  dalam  pengelolaan  proyek  yang dibiayainya,  ia  juga  tidak  berhak  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau  hasil perusahaan pada waktu likuidasi atau bubar. Ia hanya sekedar pemberi utang kepada  proyek  tersebut.  Terlihat  di  sini  bahwa  obligasi  adalah  riba  yang diharamkan  secara  jelas  oleh  ayat-ayat  Al- Qur’an  dan  hadith -hadith  shahih serta konsesus (ijma’) ulama baik salaf maupun halaf.
Fatwa Syeikh al-Azhar Ali Gad al- Haq, “Obligasi pembangunan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  dengan  rasio  komisi  yang  tetap  adalah, merupakan  sejenis  pinjaman  berbunga  tertentu  siapapun  pemberi
12 Manan, Hukum Ekonomi,329.
13 Nadjib, dkk., Investasi Syariah, 344.
pinjamannya  dan  ia  merupakan  salah  satu  bentuk  riba  yang  diharamkan dalam Al- Qur’an, Sunnah, dan ijma.”
Beberapa Majma’  Fiqh (Dewan  Fiqh)  internasional  yang  diakui eksistensinya  telah  membahas  dan  menetapkan  haramnya  mengeluarkan obligasi  berbunga  atau  bermuamalah  dalam  obligasi  tersebut  dengan  cara apapun.  Di  antara  keputusan  itu  adalah  Keputusan  Muktamar  ke-6 Majma’ al-Fiqh  al-Islami di  Jeddah.  Muktamar  tersebut  mengeluarkan  keputusan nomor: 62/11/6 tentang obligasi bahwa bonds (obligasi) yang mencerminkan kewajiban pembayaran atas harga obligasi beserta bunga atau disertai manfaat yang  disyaratkan  adalah  haram  secara  syar’i,  baik  dari  segi  pengeluaran, pembelian  maupun  pengedarannya.  Karena  hal  itu  merupakan  pinjaman ribawi,  sama  saja  apakah  pihak  yang  mengeluarkannya  adalah  perusahaan swasta  atau  perusahaan  umum  milik  pemerintah  dan  tidak  ada  pengaruhnya apakah  ia  dinamakan  sebagai  sertifikat  investasi  (investment  certificate), tabungan,  atau  penanaman  bunga  tersebut  dengan  keuntungan,  komisi,  atau yang lainnya.
Diharamkan  juga zero  coupon  bonds (as-sanadat  dzat  al-kubun  ash- shafari), karena ia termasuk pinjaman yang dijual dengan harga lebih murah dari  harga  nominalnya,  pemiliknya  mengambil  keuntungan  dari  perbedaan tersebut  yang  diperhitungkan  sebagai  diskon  bagi  obligasi  tersebut.Begitu juga bond (obligasi)  berhadiah,  hukumnya  haram  karena  termasuk  pinjaman yang disyaratkan di dalamnya manfaat atau tambahan nisbah bagi kelompok pemberi  pinjaman  atau  sebagian  dari  mereka  dengan tidak  ditentukan orangnya, apalagi ia menyerupai perjudian. 14

## 3. Rekonstruksi Obligasi Menurut Islam
Pada dasarnya  perbedaan  mendasar  antara  obligasi  syariah  dan obligasi  konvensional  terletak  pada  penetapan  bunga  yang  besarnya  sudah ditentukan di awal transaksi. Sedangkan pada obligasi syariah saat perjanjian yang  ditentukan  adalah  besarnya  proporsi  pembagian  hasil  apabila mendapatkan  keuntungan  di  masa  mendatang.  Rekonstruksi  obligasi  agar
14 Mochammad Nadjib, dkk., Investasi Syariah, 347.
sesuai  dengan  kaidah-kaidah  syariah  perlu  memerhatikan  beberapa  larangan yang mendasari bermuamalah dengan obligasi.
Rekonstruksi  obligasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  penghapusan bunga  yang  tetap  dan  mengalihkannya  ke  surat  investasi  yang  ikut  serta dalam keuntungan dan dalam kerugian serta tunduk pada kaidah al-ghunm bi al-ghurm (keuntungan atau penghasilan itu berimbang dengan kerugian yang ditanggung). Rekonstruksi  obligasi  juga  dapat  dilakukan  dengan  cara penghapusan  syarat  jaminan  atas  kembalinya  harga  obligasi  dan  bunganya sehingga menjadi seperti saham biasa. Atau dengan cara pengalihan obligasi ke saham biasa. 15

## Obligasi Syariah

## 1. Pengertian Obligasi Syariah
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 menjelaskan,  yang  dimaksud  dengan  obligasi  syariah  adalah  sebuah  surat berharga  jangka  panjang  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  oleh emiten  kepada  pemegang  obligasi  syariah  yang  mewajibkan  emiten  untuk membayar  pendapatan  kepada  pemegang  obligasi  syariah  berupa  bagi hasil/margin/fee,  serta  membayar  kembali  dana  obligasi  pada  saat  jatuh tempo. 16
Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap sebagaimana yang  terdapat  dalam  obligasi  konvensional,  tetapi  lebih  merupakan  penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang piutang  melainkan  penyertaan.  Obligasi jenis  ini  lazim  dinamakan muqaradhah  bond (muqaradhah merupakan  nama  lain  dari mudharabah). Dalam  bentuknya  yang  sederhana,  obligasi  syariah  diterbitkan  oleh  sebuah perusahaan  atau  emiten  sebagai  pengelola  atau mudharib dan  dibeli  oleh investor atau shahib maal.
Obligasi  syariah  dibutuhkan  karena  beberapa  alasan,  di  antaranya dapat dijelaskan melalui perspektif pasar modal dan perspektif emiten. Dalam
15 Mochammad Nadjib, dkk.,348.
16 Manan, Hukum Ekonomi,332.
perspektif pasar modal, dengan adanya obligasi syariah maka pengembangan pasar modal syariah secara lebih luas sebagai implikasi dari masterplan pasar modal  yang  dicanangkan  Bapepam  LK.  Obligasi  syariah  juga  berfungsi sebagai  pengembangan  instrumen-instrumen  syariah  di  pasar  modal  baik pasar  primer  maupun  sekunder.  Obligasi  syariah  merupakan  bentuk pendanaan  yang  inovatif  dan  kompetitif  sehingga  semakin  memperkaya pengembangan  produk  yang  ada  di  pasar  modal.  Obligasi  syariah  juga merupakan  kebutuhan  alternatif  instrumen  investasi  berdasarkan  syariah seiring berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah.
Sedangkan  dalam  perspektif  emiten,  dengan  adanya  obligasi  syariah maka dapat mengembangkan akses pendanaan untuk masuk ke dalam insitusi keuangan nonkonvensional, memperoleh sumber pendanaan yang kompetitif, memperoleh  struktur  pendanaan  yang  inovatif  dan menguntungkan,  serta memberikan alternatif investasi kepada masyarakat pasar modal 17
Obligasi  syariah  dapat  juga  dimanfaatkan  dalam  bentuk  pembiayaan proyek-proyek  pembangunan  Negara  yang  memiliki  potensi  investasi  yang menguntungkan. Maka pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau  yang lazim disebut juga sebagai Sukuk Negara. Surat berharga Negara  yang  diterbitkan  berdasarkan  prinsip  syariah,  sebagai  bukti  atas bagian penyertaan  terhadap  asset  SBSN,  baik  dalam  mata  uang  rupiah maupun valuta asing.
Obligasi  syariah  lebih  kompetitif  dibanding  obligasi  konvensional, sebab: pertama,  kemungkinan  perolehan  dari  bagi  hasil  pendapatan  lebih tinggi  daripada  obligasi  konvensional. Kedua,  obligasi  syariah  aman  karena untuk  mendanai  proyek  prospektif. Ketiga,  bila  terjadi  kerugian  (di  luar kontrol),  investor  tetap  memperoleh  aktiva. Keempat,  terobosan  paradigma, bukan lagi surat utang tetapi surat investasi. 18
17 Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam:  Tinjauan  Teoretis  dan Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 240.
18 Rifqi, Akuntansi Keuangan, 65.
Tidak  semua  emiten  dapat  menerbitkan  obligasi  syariah  karena ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi. Obligasi syariah mempersyaratkan aktivitas  utama  (core  business)  yang  halal,  tidak bertentangan  dengan substansi  Fatwa  No.  20/DSN-MUI/IV/2001.  Fatwa  tersebut  menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah di antaranya adalah usaha  perjudian  dan  permainan  yang  tergolong  judi  atau  perdagangan  yang dilarang,  usaha  lembaga  keuangan  konvensional  (ribawi),  termasuk perbankan  dan  asuransi  konvensional,  usaha  yang  memproduksi  dan mendistribusi  serta  memperdagangkan  makanan  dan  minuman  haram,  serta usaha  yang  memproduksi,  mendistribusi,  dan  atau  menyediakan  barang- barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
Obligasi  syariah  juga  mempersyaratkan  peringkat investment  grade, yaitu memiliki fundamental usaha yang kuat, memiliki fundamental keuangan yang  kuat,  dan  memiliki  citra  yang  baik  di  mata  publik.  Emiten  memiliki keuntungan tambahan jika masuk ke dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII).

## 2. Struktur Obligasi Syariah
Obligasi  syariah  sebagai  bentuk  pendanaan  (financing)  dan  sekaligus investasi  (investment)  memungkinkan  beberapa  bentuk  struktur  yang  dapat ditawarkan  untuk  tetap  menghindarkan  pada  riba.  Berdasarkan  pengertian tersebut,  obligasi  syariah  dapat  berupa  bagi  hasil  berdasarkan  akad mudharabah/muqaradhah/qiradh  atau  musyarakah.  Karena  akad  mudharabah atau musyarakah adalah kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan,  obligasi  jenis  ini  akan  memberikan  return  dengan  penggunaan term indicative/expected return karena sifatnya  yang floating dan tergantung pada  kinerja  pendapatan  yang  dibagihasilkan. Obligasi  syariah  juga  dapat berupa margin/feeyang berdasarkan akad murabahah atau salam atau istishna’ sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return. 19

## 3. Bentuk-bentuk Obligasi Syariah
19 Nurul Huda, Lembaga Keuangan, 244.
Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor  32/DSN-MUI/IX/2002,  tentang  obligasi  syariah,  akad-akad  yang digunakan  dalam  operasional  obligasi  syariah  adalah mudharabah (muqaradah)  atau qiradh, musyarakah, murabahah, salam, istishna’ , serta ijarah 20 .  Tetapi  di  antara  prinsip-prinsip  instrumen  obligasi  ini  yang  paling banyak digunakan adalah obligasi dengan instrumen prinsip mudharabah dan ijarah. 21

## a. Obligasi Mudharabah
Obligasi  syariah  mudharabah  adalah  obligasi  syariah  yang menggunakan  akad  mudharabah.  Akad  mudharabah  adalah  akad  kerja sama  antara  pemilik  modal  (shahibul  maal/investor)  dengan  pengelola (mudharib/emiten).
Dalam  Fatwa  No.  33/DSN-MUI/X/2002  tentang  obligasi  syariah mudharabah, dinyatakan bahwa:
1) Obligasi  syariah  adalah  suatu  surat  berharga  jangka  panjang berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  emiten  kepada pemegang  obligasi  syariah  yang  mewajibkan  emiten  untuk membayar  pendapatan  kepada  pemegang  obligasi  syariah  berupa bagi hasil, margin, atau fee serta membayar dana obligasi pada saat obligasi jatuh tempo.
2) Obligasi syariah  mudharabah adalah  obligasi  syariah  yang berdasarkan akad mudharabah dengan memerhatikan substansi fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
3) Obligasi mudharabah emiten bertindak sebagai mudharib (pengelola modal),  sedangkan  pemegang  obligasi  mudharabah  bertindak sebagai shahibul maal (pemodal).
4) Jenis usaha emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah
5) Nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad
20 Rifqi, Akuntansi Keuangan,65.
21 Manan, Hukum Ekonomi,334.
6) Apabila  emiten  lalai  atau  melanggar  perjanjian,  emiten  wajib menjamin  pengambilan  dana  dan  pemodal  dapat  meminta  emiten membuat surat pengakuan utang
7) Kepemilikan  obligasi  syariah  dapat  dipindahtangankan  selama disepakati dalam akad 22
Ada  beberapa  alasan  yang  mendasari  pemilihan  struktur  obligasi mudharabah, di antaranya obligasi syariah mudharabah merupakan bentuk pendanaan  yang  paling  sesuai  untuk  investasi  dalam  jumlah  besar  dan jangka  waktu  yang  relatif  panjang. Obligasi  syariah  mudharabah  dapat digunakan untuk pendanaan umum (general financing) seperti pendanaan modal  kerja  ataupun capital  expenditure. Mudharabah  merupakan percampuran kerja sama antara modal dan jasa (kegiatan usaha), sehingga membuat  strukturnya  memungkinkan  untuk  tidak  memerlukan  jaminan (collateral) atas asset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan struktur yang menggunakan  dasar  akad  jual  beli  yang  mensyaratkan  jaminan  atas  aset yang  didanai. Selain  itu,  mudharabah  dipilih  karena  kecenderungan regional  dan  global,  dari  penggunaan  struktur  murabahah  dan bai’ bi’thamam ajil menjadi mudharabah dan ijarah
Adapun  ketentuan  atau  mekanisme  obligasi  syariah  mudharabah adalah:
1) Kontrak  atau  akad  mudharabah  dituangkan  dalam  perjanjian perwaliamanatan
2) Rasio  atau  persentase  bagi  hasil  (nisbah)  dapat ditetapkan berdasarkan  komponen  pendapatan  (revenue  sharing)  atau keuntungan (profit sharing). Namun berdasarkan fatwa No. 15/DSN- MUI/IX/2000  bahwa  yang  lebih  maslahat  adalah  penggunaan revenue sharing.
3) Nisbah  bagi  hasil  dapat  ditetapkan  secara  konstan,  meningkat, ataupun  menurun  dengan  mempertimbangkan  proyeksi  pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak
22 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, 243.
4) Pendapatan  bagi  hasil  merupakan  jumlah  pendapatan  yang dibagihasilkan  yang  menjadi  hak  dan  oleh  karenanya  harus dibayarkan  oleh  emiten  kepada  pemegang  obligasi  syariah.  Bagi hasil  yang  dihitung  berdasarkan  perkalian  antara  nisbah  pemegang obligasi syariah dengan pendapatan/keuntungan yang dibagihasilkan yang  jumlahnya  tercantum  dalam  laporan  keuangan  konsolidasi emiten
5) Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kuartalan, maupun bulanan)
6) Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual  emiten,  maka  obligasi  syariah  memberikan indicative  return tertentu. 23

## b. Obligasi Ijarah
Obligasi  ijarah  adalah  obligasi  syariah  berdasarkan  akad  ijarah. Akad  ijarah  adalah  suatu  jenis  akad  untuk  mengambil  manfaat  dengan jalan  penggantian.  Artinya,  pemilik  harta  memberikan  hak  untuk memanfaatkan  objek  yang  ditransaksikan  melalui penguasaan  sementara atau  peminjaman  objek  dengan  manfaat  tertentu  dengan  membayar imbalan  kepada  pemilik  objek.  Akad  ijarah  disertai  dengan  adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan.
Ketentuan akad ijarah adalah objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan) maupun berupa jasa, manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua  belah  pihak,  ruang  lingkup  dan  jangka  waktu  pemakaiannya  harus dinyatakan  secara  spesifik,  penyewa  harus  membagi  hasil  manfaat  yang diperolehnya  dalam  bentuk  imbalan  atau  sewa/upah,  pemakai  manfaat (penyewa)  harus  menjaga  objek  agar  manfaat  yang  diberikan  oleh  objek tetap terjaga, dan pemberi sewa harus pemilik mutlak. 24
23 Manan, Hukum Ekonomi,336.
Secara teknik,  obligasi  ijarah  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara. Cara  yang  pertama  yaitu  investor  dapat  bertindak  sebagai  penyewa ( musta’jir ).  Adapun  emiten  dapat  bertindak  sebagai  wakil  investor.  Dan propery owner dapat bertindak sebagai orang yang menyewakan (mu ’jir ).
Dengan demikian, dalam hal ini ada dua kali transaksi, transaksi pertama terjadi  antara  investor  dengan  emiten,  di  mana  investor  mewakilkan dirinya  kepada  emiten  dengan  akad  wakalah,  untuk  melakukan  transaksi sewa-menyewa  dengan property  owner dengan  akad  ijarah.  Selanjutnya, transaksi  terjadi  antara  emiten  (sebagai  wakil  investor)  dengan property owner (sebagai  orang  yang  menyewakan)  untuk  melakukan  transaksi sewa-menyewa (ijarah).
Cara  yang  ke  dua  adalah  setelah  investor  memperoleh  hak  sewa, maka  investor  menyewakan  kembali  objek  sewa  tersebut  kepada  emiten. Atas  dasar  transaksi  sewa-menyewa  tersebut,  maka  diterbitkanlah  surat berharga jangka panjang (obligasi syariah ijarah), di mana atas penerbitan obligasi  tersebut,  emiten  wajib  membayar  pendapatan  kepada  investor berupa fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

## Obligasi Sukuk
Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu sakk yang berarti sertifikat. Kata-kata sakk, sukuk,  dan sakaik dapat  ditelusuri  dengan  mudah  pada  literatur  Islam komersial  klasik.  Kata-kata  tersebut  terutama  secara  umum  digunakan  untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan. Akan tetapi sejumlah penulis barat berpendapat bahwa sakk merupakan kata dari bahasa Latin cheque atau check yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer. Secara singkat,  sukuk  didefinisikan  sebagai  sertifikat  bernilai  sama  yang  merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.
Sukuk  pada  prinsipnya  mirip  seperti  obligasi  konvensional,  dengan perbedaan  pokok  antara  lain  berupa  penggunaan  konsep  imbalan  dan  bagi  hasil sebagai  pengganti  bunga,  adanya  suatu  transaksi  pendukung  berupa  sejumlah tertentu  aset  yang  menjadi  dasar  penerbitan  sukuk,  dan  adanya  akad  atau
perjanjian  antara  para  pihak  yang  disusun  berdasarkan  prinsip-prinsip  Islam. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara  Islam agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar, dan maysir. 25
Sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title). Dalam sukuk, pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi  hasil,  sesuai  dengan  jenis  akad  yang  digunakan.  Sukuk  harus  terbebas  dari unsur riba, gharar, dan maysir. Penerbitan sukuk melalui special purpose vehicle (SPV). Sukuk memerlukan underlying asset dan penggunaan proceedsukuk harus sesuai prinsip Islam. 26
Dalam  bentuk  yang  sederhana  sukuk  diterbitkan  oleh  sebuah  perusahaan atau emiten sebagai pengelola dan dibeli oleh investor. Penghasilan yang diterima investor bisa berupa bagi hasil, fee, dan margin tertentu. Dan ketika jatuh tempo, pokok pinjaman juga akan dikembalikan kepada pemegangnya. Emiten bertindak selaku pengelola dana dan investor bertindak selaku pemilik modal. Keuntungan yang  diperoleh  investor  merupakan  bagian  proporsional  keuntungan  dari pengelolaan  dana  oleh  investor.  Transaksi  dalam  konteks  sukuk  adalah  transaksi investment,  bukan  hutang  piutang  karena  investment  merupakan  milik  pemilik modal, maka ia dapat menjualnya kepada pihak lain. 27
Sukuk  sering  disamakan  dengan  produk-produk  pasar modal  konvensional lainnya,  walaupun  produknya  agak  berbeda  dalam  sifatnya,  sebagaimana  yang terlihat dari  perbandingan  berikut  ini  dengan  beberapa  instrumen  pasar  modal konvensional utama.
Tabel 1. Perbedaan Sukuk dengan Beberapa Instrumen Pasar Modal
Konvensional 28 Dibandingkan Surat obligasi Surat
obligasi murni Sukuk  mewakili  pihak  yang
25 Dina  Kurniyawati  dan  Abu  Azam  al- Hadi,  “Obligasi  Shariah  Perspeltif  Hukum  Islam (Aplikasi Sukuk Ijarah al- Muntahiya Bittamlik di Bursa Efek Surabaya)”, Maliyah, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2011), 96.
26 Nurul Huda, Lembaga Keuangan, 265.
27 Muhammad  Kamal  Zubair, “Obligasi  dan  Sukuk  dalam  Perspektif  Keuangan  Islam  (Suatu Kajian Perbandingan)”, Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum , Vol. 46, No. 1 (Januari-Juni, 2012), 294.
28 Manan, Hukum Ekonomi,345.
mewakili utang pada penerbit memiliki  aset  yang  berwujud dan/atau jelas, kegiatan ekonomi dan jasa Saham Saham mewakili pihak yang mewakili seluruh perusahaan Sukuk  yang  diterbitkan  oleh perusahaan akan mewakili sepenuhnya kepemilikan perusahaan  pada  aset,  proyek, jasa,  dan  kegiatan  tertentu  yang berhubungan dengan perusahaan Derivatif Derivatif  mewakili  turunan berganda  dari  kontrak  yang berbeda  yang  dibuat  dari kontrak dasar utama Sukuk berhubungan hanya dengan satu kontrak dan memelihara kesinambungan aset sepanjang waktu Sekuritisasi Sekuritisasi  secara  umum berhubungan dengan mengubah  pinjaman  dan tagihan dalam berbagai jenis menjadi sekuritas yang dapat  dipasarkan  dengan mengemas pinjaman menjadi satu kesatuan, kemudian  menjual  saham kepemilikan Sukuk  adalah  sertifikat  yang bernilai  sama  yang  mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya  dari  aset  yang tangible, manfaat aset, dan jasa.
Adapun  pihak  yang  terkait dengan  penerbitan  sukuk  adalah  obligor,  SPV, dan  investor. Obligor,  adalah  pihak  yang bertanggungjawab  atas  pembayaran imbalan  dan  nilai  nominal  sukuk  yang  diterbitkan  sampai  dengan  sukuk  jatuh tempo. Special  Purpose  Vehicle (SPV),  adalah  badan  hukum  yang  didirikan khusus  untuk penerbitan  sukuk  dengan  fungsi  sebagai  penerbit  sukuk,  sebagai counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, dan sebagai wali amanat untuk  mewakili  kepentingan  investor.  Sedangkan  investor,  adalah  pemegang sukuk  yang  memiliki  hak  atas  imbalan,  margin,  dan  nilai  nominal  sukuk  sesuai partisipasi masing-masing. 29
Mekanisme  kontrak  sukuk,  melibatkan  sekurang-kurangnya  ada  sejumlah tahapan,  yaitu pensekuritian, penjualan aset kepada SPV, pengeluaran sukuk dan
29 Nurul Huda, Lembaga Keuangan, 267.
penjualannya, penyewaan aset kepada originator, pembelian semula aset dari SPV kepada  originator  dan  manfaat  keuntungan  yang  diperoleh  investor.  Berdasarkan gambaran tersebut, maka akad-akad yang terlibat dapat dikenal pasti adalah akad murabahah, ijarah, salam, istisna’ , dan musyarakah.
Berbagai  jenis  struktur  sukuk  yang  dikenal  secara  internasional  dan  telah mendapatkan endorsement dari The  Accounting  and  Auditing  Organization  for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) antara lain:
1. Sukuk ijarah,  yaitu  sukuk  yang  diterbitkan  berdasarkan  perjanjian  atau  akad ijarah, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan  periode  yang  disepakati,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan aset itu sendiri.
2. Sukuk mudharabah,  yaitu  sukuk  yang  diterbitkan  berdasarkan  perjanjian  atau akad  mudharabah  di  mana  satu  pihak  menyediakan  modal  dan  pihak  lain menyediakan  tenaga  dan  keahlian  (mudharib),  keuntungan  dari  kerjasama tersebut  akan  dibagi  berdasarkan  perbandingan  yang  telah  disetujui sebelumnya.  Kerugian  yang  timbul  akan  ditanggung  sepenuhnya  oleh  pihak yang menjadi penyedia modal.
3. Sukuk musyarakah,  yaitu  sukuk  yang  diterbitkan  berdasarkan  perjanjian  atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal  untuk  membangun  proyek  baru,  mengembangkan proyek  yang  telah ada,  atau  membiayai  kegiatan  usaha.  Keuntungan  maupun  kerugian  yang timbul  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  jumlah  partisipasi  modal  masing- masing pihak.
4. Istisna’ ,  yaitu sukuk  yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana  para  pihak  menyepakati  jual  beli  dalam  rangka  pembiayaan  suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
Tabel 2. Perbedaan Obligasi dan Sukuk 30 Keterangan Sukuk Obligasi
30 Nurul Huda, Lembaga Keuangan, 268.
Penerbit Pemerintah, korporasi Pemerintah, korporasi Sifat instrumen Sertifikat kepemilikan/ penyertaan atas suatu aset Instrumen pengakuan utang Penghasilan Imbalan, bagi hasil, margin Bunga/kupon, capital gain Jangka waktu Pendek menengah Menengah panjang Underlying asset Perlu Tidak perlu Pihak terkait Obligor, SPV, investor Obligor, investor Price Market price Market price Investor Islam, konvensional Konvensional Pembayaran pokok Bullet atau amortisasi Bullet atau amortisasi Penggunaan hasil penerbitan Harus sesuai Islam Bebas

## Penutup
Investasi  sangat  dianjurkan  dalam  Islam.  Al-Quran  dan  Hadith  dari  Nabi dan Sahabat mendukung adanya investasi berupa penggunaan sumber daya modal yang  produktif.  Investasi  yang  dilakukan tentunya  harus  sesuai  dengan  aturan Islam.  Norma  dalam  berinvestasi  menurut  syariah  adalah  bebas  dari  unsur  riba, ketidakpastian (gharar), judi (maysir), haram, dan syubhat.
Obligasi  merupakan  istilah  dari  surat  berharga  bagi  penetapan  utang  dari pemilik/pihak  yang  mengeluarkan  obligasi  atas  suatu  proyek  dan  memberikan kepada  pemegangnya  hak  bunga  yang  telah  disepakati  di  samping  nilai  nominal obligasi  tersebut  pada  saat  habisnya  masa  utang.  Pemegang  obligasi  tidak  ikut serta  dalam  pengelolaan  proyek  yang  dibiayainya,  ia  juga  tidak  berhak  untuk mendapatkan keuntungan atau hasil perusahaan  pada waktu likuidasi atau bubar. Ia hanya sekedar pemberi utang kepada proyek tersebut. Jadi obligasi adalah riba yang  diharamkan  secara  jelas  oleh  ayat-ayat  Al-Qu r’an  dan  hadith -hadith  shahih serta konsesus ( ijma’ ) ulama baik salaf maupun halaf.
Rekonstruksi  obligasi  agar  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  syariah  perlu memerhatikan  beberapa  larangan  yang  mendasari  bermuamalah  dengan  obligasi. Pada dasarnya  perbedaan  mendasar  antara  obligasi  syariah  dan  obligasi konvensional  terletak  pada  penetapan  bunga  yang  besarnya  sudah  ditentukan  di awal transaksi.
Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap sebagaimana yang terdapat dalam obligasi konvensional, tetapi lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan  pada  prinsip  bagi  hasil.  Transaksinya  bukan  akad  utang  piutang melainkan  penyertaan. Obligasi  syariah  (sukuk)  sebagai  bentuk  pendanaan (financing)  dan  sekaligus  investasi  (investment)  memungkinkan  beberapa  bentuk struktur  yang  dapat  ditawarkan  untuk  tetap  menghindarkan  pada  riba.  Obligasi syariah  dapat  berupa  bagi  hasil  berdasarkan  akad mudharabah / muqaradhah / qiradh atau musyarakah.  Sedangkan margin / fee berdasarkan  akad murabahah atau salam atau istishna’ .

## Referensi
Ali, Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Ash Shawi, Shalah & al Mushlih, Abdullah, Ma La Yasa’ at -Tajira Jahluhu, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Penerbit Darul Haq, 2008).
Djayusman, Royyan Ramdhani, “Islamic Bonds: Tinjauan Fikih dan Keuangan”, Addin, Vol. 8, No. 1 (Februari, 2014).
Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin, Investasi pada Pasar Modal Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
Kamal  Zubair, Muhammad,  “Obliga si  dan  Sukuk  dalam  Perspektif  Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan)”, Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 46, No. 1 (Januari-Juni, 2012).
Kurniyawati, Dina  dan  al-Hadi, Abu  Azam,  “Obligasi  Shariah  Perspeltif  Hukum Islam  (Aplikasi  Sukuk  Ijarah  al-Muntahiya  Bittamlik  di  Bursa  Efek Surabaya)”, Maliyah, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2011).
Manan, Abdul, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan
Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012).
Muhammad, Rifqi, Akuntansi Keuangan Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2008). Nadjib, Mochammad,  dkk., Investasi  Syariah (Yogyakarta:  Kreasi  Wacana,
2008).
Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
Tim  Redaksi  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
(Jakarta: Balai Pustaka, 2001).