Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i3.3365

## MERAWAT KERAGAMAN BERAGAMA (RESPON AKTIVIS MAHASISWA MUSLIM DI KALIMANTAN SELATAN
TERHADAP WACANA MODERASI BERAGAMA)
Hairul Hudaya UIN Antasari Banjarmasin hairulhudaya@uin-antasari.ac.id
Husaini UIN Antasari Banjarmasin husaini304@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memetakan  respon  aktivis  mahasiswa  Muslim  Kalimantan  Selatan  terkait wacana  moderasi  beragama  yang  diinisiasi  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  untuk  mengetahui adanya  potensi  konflik  dan  integrasi  di  tengah  masyarakat.  Sikap  beragama  yang  terlalu  ke  kanan  akan melahirkan  tipe  beragama  radikal  dan  terlalu  kiri  akan  menghasilkan  sikap  liberal.  Hal  ini  cukup mengkuatirkan  jika  berakhir  dengan  konflik.  Sementara  moderat  adalah  jalan  tengah  antara  kedua  sikap tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  berupaya  mendeskripsikan  dan menganalisis  pemikiran  aktivis  mahasiswa  Muslim  terkait  moderasi  beragama  yang  mencakup  komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Subjek penelitian ini adalah aktivis  mahasiswa  yang  ada  di  empat  kampus  yakni  UIN  Antasari  Banjarmasin,  STAI  Darul  Ulum Kandangan, STIQ Amuntai dan STAI Rakha Amuntai. Data digali dengan teknik wawancara mendalam dan diolah dengan tiga tahap yakni reduksi data, display data dan penarikan simpulan. Penelitian ini menemukan bahwa  pada  aspek  respon,  meski  mayoritas  tidak  mengetahui  moderasi  beragama  namun  mereka  setuju dengan  wacana  tersebut  dalam  pengertian  toleransi.  Pada  aspek  sikap  beragama,  mahasiswa  sangat moderat. Sedang pada integritas dan konfllik baik intra maupun antar agama diselesaikan dengan saling komunikasi  dan  toleransi  namun  bila  terjadi  konflik  maka  pemerintah  turut  menyelesaikannya.  Faktor penyebab konflik adalah perbedaan pandangan keagamaan yang berakibat pada gesekan sosial. Penelitian ini  merekomendasikan  perlunya  sosialisasi  lebih  lanjut  sikap  moderasi  beragama  di  Perguruan  Tinggi agama maupun umum karena mayoritas mahasiswa yang diteliti tidak memahami arah moderasi beragama. Kata  Kunci:  moderasi  beragama,  komitmen  kebangsaan,  toleransi,  anti  kekerasan,  akomodatif  terhadap budaya

## Abstract
This research aims to map the response of South Kalimantan Muslim student activists regarding the discourse on religious moderation initiated by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia to determine the potential for conflict and integration in society. A religious attitude that is too right will give birth to a radical religious type and one that is too left will produce a liberal attitude. This is quite worrying if it ends in conflict. While moderate is a middle ground between these two attitudes. This research is a qualitative descriptive study  that  seeks  to  describe  and  analyze  the  thoughts  of  Muslim  student  activists  regarding  religious moderation  which  includes  national  commitment,  tolerance,  non-violence  and  accommodating  to  local culture.  The  subjects  of  this  research  were  student  activists  on  four  campuses,  namely  UIN  Antasari Banjarmasin, STAI Darul Ulum Kandangan, STIQ Amuntai and STAI Rakha Amuntai. Data was extracted using in-depth interview techniques and processed in three stages, namely data reduction, data display and drawing conclusions. This research found that in the response aspect, although the majority did not know about religious moderation, they agreed with the discourse in terms of tolerance. In the aspect of religious attitudes, students are very moderate. Meanwhile, integrity and conflict, both intra and inter-religious, are
resolved  through  mutual  communication  and  tolerance,  but  if  a  conflict  occurs,  the  government  will  help resolve it. The factor causing conflict is differences in religious views which result in social friction. This research  recommends  the need  for  further  socialization  of religious  moderation  attitudes  in  religious and general  universities  because  the  majority  of  students  studied  do  not  understand  the  direction  of  religious moderation.
Keywords: religious moderation, national commitment, tolerance, non-violence, accommodating to culture
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  bangsa  yang  plural,  bangsa  yang  majemuk  dalam  segala  hal,  termasuk agama. Hal ini merupakan aset bangsa yang dapat bernilai positif dan negatif. Nilai positif itu akan dimiliki  jika  setiap  anak  bangsa  memiliki  kematangan  dalam  memahami  hakikat  agama  yang mereka peluk serta kedewasaan dalam mengambil sikap beragama sebagai buah dari pemahaman beragama  yang  benar.  Konflik  keagamaan  dengan  cara  kekerasan  seringkali  disebabkan  karena adanya  klaim  kebenaran  dari  masing-masing  kelompok  dan  mengindahkan  kebenaran  dalam keyakinan atau agama lain. 1
Menurut  Quraish,  faktor  keberagamaan,  selain  juga  tentunya  faktor  lainnya  seperti; kejiwaan,  sosial  politik  masyarakat,  ekonomi,  dapat  menjadi  pemicu  ekstremisme.  Hal  ini disebabkan kesalahpahaman dalam memahami tuntunan agama dan seringkali memahami agama berdasarkan teksnya semata tanpa memahami konteks ayat atau hadis sebagai sumber beragama. Ia juga menyebutkan sejumlah karakter sikap ekstrem diantarnya kebodohan terhadap ajaran agama disertai dengan fanatisme buta atau semangat berlebihan sehingga bertindak melampaui batas. 2
Beberapa kasus besar yang mengatasnamakan agama yang pernah terjadi misalnya kasus Poso (sejak 1992 s.d. 2001), kasus yang merupakan bagian dari konflik individu yang pada akhirnya melibatkan unsur budaya, yaitu suku dan agama yang membawa perpecahan umat beragama yang menimbulkan pertumpahan darah di Poso antara Muslim dan Kristen. 3 Termasuk konflik yang besar antar  agama  lainnya  adalah  konflik  agama  di  Bogor  (2000,  2008  s.d.  2012),  yang  bermula  dari gugatan umat Islam yang diwakili oleh Forum Ulama dan Ormas Islam se-kota Bogor tentang izin pembangunan  Gereja,  namun  pada  akhirnya  kasus  meluas  sampai  ranah  politik. 4 Selain  itu juga terdapat  konflik  intra  agama,  misalnya  antara  Sunni  dan  Syiah  di  Jawa  Timur  (peristiwa
1 Lihat, Ahmad Riyadi dan Hendri, “Konflik Antar Agama dan Intra Agama di Indonesia”, Sosiologi Reflektif , Volume 10, No. 2, April 2016, h. 201.
2 M.  Quraish  Shihab, Wasathiyyah,  Wawasan  Islam  tentang  Moderasi  Beragama ,  (Tangerang: Lentera Hati, 2019), h. 110-112.
3 Firdaus M. Yunus, “Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya”, Substansia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, Vol. 16, No. 2, Oktober 2014, h. 222-223.
4 Ibid.
penyerangan Pesantren YAPI yang memiliki paham Syi’ah oleh kelompok Laskar Aswaja Bangil Pasuruan Tahun 2010-2011). 5 Juga ada kasus Ahmadiyah, dan lain-lain.
Untuk  mencegah  konflik  keagamaan  terus  terjadi,  Kementerian  Agama  menguatkan wacana moderasi beragama di PTKIN dengan membentuk rumah moderasi beragama 6 , sosialisasi moderasi  beragama  di  kalangan  mahasiswa  dan  dosen  PTKIN  serta  kegiatan  lainnya.  Kemenag merumuskan  sikap  moderat  dalam  bernegara  mencakup  empat  indikator  yakni  komitmen kebangsaan,  toleransi,  anti  kekerasan  dan  akomodatif  terhadap  budaya  lokal. 7 Kemenag  juga memetakan sikap beragama dalam tiga bentuk yakni ekstrem/radikal, liberal dan moderat. 8
Beberapa  penelitian  terkait  sikap  beragama  pada  komunitas  dunia  pendidikan  telah dilakukan. Riset PPIM terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat pendidikan dasar dan menengah menemukan bahwa guru cenderung berpaham eksklusif dan bersikap tidak toleran terhadap  kelompok  yang  berbeda  paham  dengan  mereka,  baik  Islam  maupun  non-Islam  dan generasi  muda  rentan  dengan  ekstremisme  dan  intoleransi. 9 Penelitian  Nuryadin  tentang keberagamaan  mahasiswa  di  Universitas  Lambung  Mangkurat  (ULM)  menemukan  bahwa pemikiran  keagamaan  mahasiswa  cenderung  bersifat  formalis-tekstualis  dan  pemahaman keagamaan  juga  sama  bersifat  skripturalis-tekstualis. 10 Tipe  pemahaman  tekstualis-literalis terhadap teks tanpa melihat konteks ini lah yang disinyalir Quraish sering menghasilkan sikap yang radikal. Fenomena ini diperkuat dengan hasil penelitian Setara Institute terkait tipologi beragama mahasiswa di 10 perguruan tinggi negeri yang dua di antaranya adalah PTKIN yakni UIN Bandung dan UIN Jakarta menyatakan bahwa dua PTKIN tersebut tertinggi dalam sikap fundamentalisme, konservatisme dan ekslusivisme beragama mahasiswa. 11
Kondisi  ini  bila  dibiarkan  dikuatirkan  akan  memunculkan  konflik  agama  yang  tidak diharapkan terutama yang datang dari pemuda aktivis kampus Islam. Penelitian ini meneliti respon aktivis  mahasiswa  muslim  terhadap  wacana  moderasi  beragama,  tipologi  sikap  beragama  dan integrasi dan konflik beragama di Kalimantan Selatan. Untuk itu, penelitian ini menarik diteliti.
5 Ibid.
6 Surat  Edaran  Dirjen  Pendis  No.  B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019  tentang  Edaran  Rumah  Moderasi Beragama.
7 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Kementeraian Agama RI, 2019), h. 43.
8 Ibid , h. 47. 9 http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33435/4/AWAL%20- 20MENANAM%20BENIH%20DI%20LADANG%20 TANDUS-3.pdf
10 Nuryadin, “Keberagamaan Mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat (Perspektif Sosiologi dan Antropologi)”, Disertasi pada UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021.
11 Survei Setara Institute Sebut Mahasiswa Kampus-kampus Ini Fundamentalis (detik.com) diakses pada 29 Oktober 2023.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  memotret  keadaan  lembaga,  masyarakat  dan  sebagainya berdasarkan  fakta  yang  ditemukan. 12 Penelitian  ini  akan  memetakan  respon  aktivis  mahasiswa muslim terhadap wacana moderasi beragama di Kalimantan Selatan, sikap beragama yang mereka yakini terutama terkait sikap moderat dalam bernegara, toleransi, peniadaan tindak kekerasan dalam konflik  agama  serta  adaptasi  terhadap  budaya  lokal  dan  bagaimana  konflik  dapat  muncul  dari perbedaan pemahaman keagamaan serta diselesaikan. Penelitian ini meneliti empat kampus PTKI di tiga kabupaten yakni UIN Antasari di Kota Banjarmasin, STAI Darul Ulum di Kabupaten Hulu Sungai  Tengah  dan  STAI  Rakha  serta  STIQ  Amuntai  di  Hulu  Sungai  Utara.  Subjek  penelitian adalah mahasiswa yang aktif dikegiatan ekstra atau intra kampus. Data digali dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis menggunakan tiga langkah yakni, reduksi data, display data dan penarikan simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uraian berikut akan memaparkan hasil penelitian dengan fokus pada tiga hal, yakni respon aktivis  mahasiswa  Muslim  di  Kalimantan  Selatan terhadap  wacana  moderasi  beragama, tipologi sikap beragama dan potensi konflik akibat keragaman pandangan dalam bernegara dan perbedaan agama serta faham keagamaan.

## Respon Aktivis Muslim terhadap Wacana Moderasi Beragama
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  mahasiswa  UIN  Antasari  ditemukan  data  bahwa mahasiswa yang aktif di organisasi ekstra atau intra tidak ada kajian atau diskusi tentang moderasi beragama  namun terkadang  hanya menjadi sisipan  pada  kegiatan lain  seperti  dialog  lintas iman. Pada  organisasi  ekstra  kampus,  IMM  membahas  isu  moderasi  beragama  dalam  kajian  manhaj tarjihnya 13 sedang  PMII  menjadi  materi  khusus  pada  Latihan  Kader.  Meski  demikian,  seluruh mahasiswa  baru  yang  masuk  program  ma’had  akan  mendapat  materi  moderasi  beragama  yang dilaksanakan oleh Rumah Moderasi. 14 Mahasiswa UIN Antasari menyatakan setuju dengan konsep moderasi  beragama  yang  dipahaminya  sebagai  sikap  beragama  yang  meski  berbeda  keyakinan tetapi hidup dalam satu negara, sebagaimana dikemukakan oleh Suryadi. Moderasi juga dipahami sebagai jalan tengah dan tidak ekstrem kanan atau kiri, sebagaimana dikemukakan Ahmad Sunir
12 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 63.
13 Wawancara dengan Muhammad Taufiq Rajabbianur
14 Wawancara dengan Muhammad Suryadi dan Ahmad S. Mahaputra
dan  Mahaputra. 15 Sementara  itu,  Mutia  Nabila,  menyatakan  moderasi  beragama  adalah  sikap menghormati dan tidak menjudge orang lain. 16
Organisasi mahasiswa ekstra dan intra kampus di STAI Darul Ulum Kandangan juga tidak mengkaji  secara  khusus  moderasi  beragama.  Namun  hampir  semua  aktivis  mahasiswa  pernah mendengar istilah moderasi beragama baik di organisasi maupun di luar organisasi. M. Faullidy mengatakan bahwa moderasi beragama menjadi bagian materi pada kegiatan organisasi. 17 Namun sebagian  belum  pernah  mendengar  istilah  tersebut  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Norshifa  dan Ahmad Zaini. 18
Mahasiswa  aktivis  di  STIQ  Amuntai  mayoritas  tidak  mengetahui  istilah  moderasi beragama. Hanya Rizki yang menyatakan mengetahui istilah tersebut dari seminar di luar kampus. Namun  mereka  setuju  dengan  moderasi  dalam  makna  toleransi  beragama  dan  bukan  mengikuti agama  orang  lain.  Ini  sebagaimana  yang  dikemukakan  Zia,  Nazar,  Fadli.  Namun  mereka  setuju dengan moderasi dalam arti menghargai dan tidak dengan arti mengikuti agama lain. 19
Mahasiswa  aktivis  di  STAI  Rakha  juga  mengatakan  hal  sama  bahwa  bahasan  tentang moderasi beragama tidak menjadi diskusi khusus di organisasi ekstra maupun intra kampus. Namun bahasan tentang toleransi beragama ada pada mata kuliah Metodologi Studi Islam dan disinggung sekilas dalam ruang perkuliahan. Kampus juga pernah menyelenggarakan seminar terkait moderasi beragama  dengan  tema  Kajian  Ilmu-ilmu  Syariah  dan  Implikasinya  dalam  Penguatan  Moderasi Beragama yang diselenggarakan pada 19 September 2022. Meski tidak ada kajian khusus moderasi namun tidak ada gejala perilaku keagamaan mahasiswa yang ekstrem dan menyimpang. 20
Data  ini  menunjukkan  bahwa  mayoritas  mahasiswa  tidak  mengetahui  istilah  moderasi beragama. Hal ini dikarenakan tidak adanya kajian atau seminar yang dilaksanakan di kampus atau menjadi bahan diskusi di organisasi intra dan ekstra kampus. Mahasiswa yang mengetahui moderasi didapatkan dari keikutsertaan mereka di luar kampus. Namun hal ini berbeda dengan mahasiswa UIN  Antasari  dimana  mayoritas  mereka  mengetahui  dan  memahami  moderasi  beragama  karena adanya Rumah Moderasi yang memberikan materi moderasi beragama untuk mahasiswa baru yang mengikuti  program  ma’had.  Moderasi  beragama  dipahami  mahasiswa  dengan  istilah  toleransi dalam pengertian menghargai perbedaan agama dan faham keagamaan. Dengan makna ini mereka setuju dengan moderasi beragama.
15 Wawancara dengan Ahmad Sunir Ridha
16 Wawancara dengan Mutia Nabilla
17 Wawancara dengan Muhammad Faullidy
18 Wawancara dengan Norshifa dan Ahmad Zaini
19 Wawancara dengan Rizki, Zia, Nazar dan Fadli
20 Wawancara dengan Wakil Ketua III Stai Rakha Amuntai Syamsul Rahmi pada 1 Juli 2023.

## Tipologi Sikap Beragama Mahasiswa Aktivis Muslim
Moderasi beragama dalam konteks bernegara mencakup empat indikator yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Uraian berikut akan menguraikan  sikap  beragama  mahasiswa  dengan  empat  indikator  di  atas  dengan  tiga  tipologi beragama yakni moderat, ekstrem dan liberal.

## 1. Sikap Moderat

## Komitmen Kebangsaan
Sikap moderat dalam komitmen kebangsaan adalah menerima Pancasila sebagai ideologi negara, Konstitusi UUD 1945 dan regulasi yang ada di bawahnya. 21 Menurut Suryadi, antara negara dan  agama  tidak  bisa  dipisahkan  termasuk  ketaatan  pada  undang-undang.  Pancasila  sebagai ideologi negara sudah final. Sunir, mahasiswa UIN Antasari, setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara dan menurutnya tidak bertentangan dengan nilai agama. Bahkan ia tidak setuju bila bentuk pemerintahan  demokratis  diganti  dengan  khilafah.  Nazawa,  menurutnya,  meskipun  demokrasi berbeda dengan musyawarah dalam Islam namun tetap wajib mentaati undang-undang. Pendapat serupa juga dikemukakan Shofa, Azmi dan lainnya.
Mahasiswa  aktivis  STAI  Darul  Ulum  Kandangan  seluruhnya  menyatakan  bahwa  sistem pemerintahan demokrasi sesuai dengan nilai Islam. Humaidi menyatakan bahwa Indonesia memang tidak  sepenuhnya  menerapkan  hukum  Islam  tetapi  karena  yang  memperjuangkan  kemerdekaan bukan  hanya  satu  agama  saja.  Di  sini  ia  Nampak  setuju  dengan  pemberlakuan  undang-undang negara  yang  mewadahi  seluruh  agama  di  Indonesia.  Dalam  menghormati  simbol  negara  seperti Bendera Merah Putih, Zaini menyatakan boleh sebagai bukti kecintaan pada tanah air. 22
Mahasiswa  aktivis  STIQ  Amuntai  menyatakan  bahwa  sistem  demokrasi  dan  Pancasila sebagai  dasar  negara  tidak  bertentangan  dengan  Islam.  Negara  menyatu  dengan  agama  yang dibuktikan  dengan  kesesuaian  antara  nilai  Pancasila  dengan  nilai  Islam  seperti  Ketuhanan  yang Maha Esa yang artinya agama diakui oleh negara. Pendapat ini dikemukakan oleh Nazar. Ia tidak setuju undang-undang diubah menjadi hukum Islam karena Indonesia memiliki beragam agama dan budaya. Syam tidak setuju adanya perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi Khilafah karena akan memicu konflik dari umat beragama.
Mahasiswa aktivis STAI Rakha menyatakan antara negara dan agama tidak bertentangan baik terkait nilai Pancasila maupun simbol negara seperti hormat pada Bendera Merah Putih. Begitu juga sistem pemerintahan demokrasi. Menurut Rahmatillah, mengganti sistem demokrasi dengan
21 Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  RI, Moderasi  Beragama (Jakarta:  Kementerian Agama RI, 2019), h. 43.
22 Wawancara dengan mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan.
khilafah untuk kasus di Indonesia tidak bisa dilaksanakan dan ia tidak setuju. Ini juga diamini oleh Lukman  dan  menurutnya,  demokrasi  adalah  paling  ideal  dibanding  sistem  lainnya.  Helda  juga berpendapat  serupa.  Baginya,  sulit  menerapkan  sistem  khalifah  di  negara  kita  karena  kita  suatu terbiasa dengan sistem demokrasi dan akan memicu perbedaan pendapat di tengah masyarakat bila hukum yang berlaku adalah hukum Islam. 23
Pandangan aktivis mahasiswa yang ada di UIN Antasari Banjarmasin, STAI Darul Ulum Kandangan,  STIQ  Amuntai  dan  STAI  Rakha  Amuntai  menunjukkan  sikap  moderat  dalam bernegara. Mereka menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-undang sebagai hukum negara dan lambang negara seperti bendera Merah Putih dan lainnya. Sikap dan pandangan yang menyatakan bahwa konstitusi negara sesuai dengan Islam dan menolak perubahan sistem bernegara menjadi khilafah atau mengubah undang-undang dan hukum yang berlaku di negara menjadi hukum Islam merupakan sikap moderat.

## Toleransi
Toleransi berarti sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain berkeyakinan, mengekspresikan  keyakinan,  menyampaikan  pendapat  meskipun  berbeda  dengan  apa  yang  kita yakini baik terhadap antar maupun intra agama. Toleransi juga berarti sikap terbuka, lapang dada, suka rela dan lembut dalam menerima perbedaan serta hormat dan menerima orang yang berbeda dan berpikir positif. 24 Dalam konteks toleransi antar agama dapat dinilai dari kesediaan berdialog, bekerja  sama,  pendirian tempat ibadah serta  kesediaan  berinteraksi dengan  pemeluk  agama lain. Toleransi intra agama dilihat dari sikap terhadap sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar suatu agama. 25
Bagi aktivis mahasiswa UIN Antasari, perbedaan tidak dapat dihindari namun tidak boleh memaksakan atau mendeskreditkan pihak lain. Misalnya, perbedaan masalah qunut subuh antara NU  dan  Muhammadiyah  hanya  perbedaan  referensi  saja  sementara  tujuannya  sama  yakni beribadah. Pendapat ini dikemukakan oleh Suryadi. Pihak Pemuda Ansor yang mengawal gereja pada  saat  kebaktian,  menurutnya,  sebagai  wujud  dari  toleransi  beragama.  Sebatas  menjaga  agar ibadah umat minoritas merasa aman dalam ibadahnya. Namun kita tetap menjaga keyakinan dan keimanan  kita.  Toleransi  ini,  menurutnya,  sebagai  bentuk  kemanusiaan  bukan  toleransi  dalam akidah. Termasuk sikap terhadap Syiah dan Ahmadiyah, sikap moderat dalam hal kemanusiaan dan tidak dengan akidah. Namun berbeda dengan LGBT yang merusak kehidupan sosial masyarakat harus dicegah. 26
23 Wawancara dengan mahasiswa STAI Rakha Amuntai.
24 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama , h. 44.
25 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama , h. 45.
26 Wawancara dengan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
Menurut  mahasiswa  aktivis  STAI  Darul  Ulum  Kandangan  bahwa  perbedaan  dalam pengamalan  keagamaan  di  antara  madzhab  adalah  rahmat,  tidak  dianggap  sebagai  kesesatan. Bahkan beberapa aktivis mengaku terbiasa bergaul dengan mereka yang berbeda agama, misalnya di  Loksado.  Harus  saling  menghormati  dan  rukun.  Adapun  terkait  LGBT  sudah  jelas  suatu penyimpangan termasuk Syiah, dan lainnya, hanya saja tetap mengedepankan husn azh-zhann.
Menurut mahasiswa STIQ Amuntai bahwa perbedaan ini memberikan kebebasan bagi kita untuk  memilih  paham  mana  yang  akan  diikuti.  Tidak  fanatik  sehingga  memunculkan  ucapan ‘bid’ah’  yang cukup meresahkan,  pengajian  yang  sering  menyinggung  kelompok  lain,  misalnya dengan menilai sesat atau lainnya bisa mengakibatkan kekerasan bila ada yang memprovokasi.
Respon yang sama juga ditunjukkan oleh mahasiswa aktivis STAI Rakha Amuntai, terhadap nonmuslim  tidak  ada  masalah  dan  tidak  ada  kekuatiran,  saling  menghargai.  Namun  mereka menambahkan  bahwa  yang  dikuatirkan  adalah  toleransi  sesama  muslim,  karena  berbeda  cara beribadah berpotensi saling menyalahkan. Tentang mengucapkan selamat natal, itu haram. Akan tetapi  ada  juga  yang  mengatakan  tidak  mengapa  jika  dalam  keadaan  apabila  kita  tidak mengucapkannya  maka  akan  mengurangi  rasa  kebersamaan  antar  umat  beragama  dan  bila  kita mengucapkannya tetapi tidak mengimaninya dan tujuannya untuk penghormatan.
Uraian  di  atas  tidak  ditemukan  indikasi  sikap  ekstrem  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Al- Qardhawi yakni: (1) fanatik pada suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat lain; (2) mewajibkan atas orang lain sesuatu yang tidak diwajibkan Allah atas mereka; (3) memperberat yang tidak pada tempatnya; (4) sikap kasar dan keras; (5) buruk sangka terhadap orang lain; dan (6) terjerumus pada jurang  pengafiran. 27 Juga  tidak  terdapat  indikasi  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  M.  Quraish Shihab yang berpandangan bahwa sikap ekstrem ini muncul disebabkan kebodohan terhadap ajaran agama, ketidakhati-hatian membaca situasi yang disertai fanatisme buta dengan gejala ekstrem yang terlihat  dari  sikap:  1).  Menolak  berdiskusi;  2).  Berpandangan  bahwa  kebenaran  hanya  miliknya sedangkan yang lain adalah salah; 3). Menganggap bahwa segala persoalan telah selesai, adapun jika belum maka haruslah merujuk kepada sumber yang dia gunakan; 4). Menolak kehadiran apa pun dan siapa pun yang berbeda dengan mereka; 5). Boleh jadi mereka tekun dalam ibadah, akan tetapi sering berburuk sangka dan jauh dari sikap dan akhlak islami. 28
Toleransi  dalam  pemahaman  mahasiswa  aktivis  tidak  selalu  dipahami  dengan  saling mengucapkan  “selamat”  (terutama  berkaitan  dengan  hari-hari  besar  agama),  akan  tetapi  lebih kepada saling menjaga dan menghormati, memberikan kebebasan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pandangan ini sesuai dengan rumusan Kemenag, yaitu  ‘tidak  mengorbankan  kepercayaan  dasar  ajaran  agama  demi  toleransi  yang  tidak  pada
27 Yusuf al-Qardhawi, Islam Ekstrem: Analisis dan…, h. 32-46.
28 M. Quraish Shihab, Wasathiyyah, Wawasan Islam… , h. 113-115.
tempatnya kepada pemeluk agama lain.’ 29 Bersikap moderat berarti tetap harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama dan mana tafsir ajaran agama. Di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain dan mana yang tidak. 30
Dari uraian di atas, maka secara umum mahasiswa aktivis di Kalimantan Selatan memiliki pemahaman  dan  sikap  yang  sangat  moderat.  Moderat  dalam  beragama  ditandai  dengan:  1). Memiliki pengetahuan yang luas; 2). Mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas; dan 3). Selalu hati-hati. Secara sederhana, moderat menuntut tiga syarat, yakni: berilmu, berbudi dan berhati-hati. 31

## Anti Kekerasan
Mahasiswa  aktivis  di  Kalimantan  Selatan  (UIN  Antasari,  STAI  Darul  Ulum  Kandangan, STIQ  Amuntai  dan  STAI  Rakha  Amuntai)  sangat  toleran  terhadap  berbagai  isu-isu  keagamaan, sehingga terhadap hal yang berbeda pun tidak mengedepankan sikap kekerasan. Sebaliknya mereka mengedepankan  sikap  yang  baik,  saling  menghormati,  selama  tidak  ada  yang  memulai  untuk menyulut konflik dengan mengatakan sesat atau bid’ah.
Menurut mahasiswa aktivis UIN Antasari, bahwa kita perlu bersikap netral, tidak mengolok- olok, mempergunjingkan, apalagi sampai membuli, terlebih lagi sampai menyakiti fisik. Berdebat atau diskusi dibolehkan saja, asal dalam rangka adu argumentasi yang disertai dengan keterangan dan alasan yang tepat. Undang-undang saja tidak memperbolehkan kekerasan, apalagi dalam Islam. Hal yang sama juga disampaikan oleh mahasiswa aktivis STAI Darul Ulum, STIQ Amuntai, dan STAI Rakha Amuntai. Hanya saja apabila yang memprovokasi, maka harus ditindak aparat sesuai dengan hukum.
Dari uraian di atas, maka secara umum mahasiswa aktivis di Kalimantan Selatan memiliki sikap anti terhadap ekstremisme dan kekerasan.

## Akomodatif terhadap Budaya Lokal
Sikap moderat terhadap indikator akomodatif pada budaya lokal dapat dilihat dalam bentuk kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Sikap moderat juga ditunjukkan dengan kecenderungan lebih ramah dalam menerima tradisi dan  budaya  lokal  dalam  perilaku  keagamaan  sejauh  tidak  bertentangan  dengan  pokok  ajaran agama. 32
Menurut  mahasiswa  aktivis  UIN  Antasari,  bahwa  terhadap  budaya  lokal,  maka  penting untuk memahami secara menyeluruh dan menyentuh hal-hal yang bersifat substansi, tidak hanya di
29 Badan Litbang, Moderasi Beragama …, h. 7.
30 Badan Litbang, Tanya Jawab …, h. 18.
31 Ibid. , h. 20
32 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama , h. 46
permukaan  saja.  Hal  terpenting  adalah  tidak  bertentangan  dengan  agama  atau  nilai  agama  (al- Qur’an dan Hadits), selain itu budaya tetap diposisikan sebagai budaya atau tradisi saja yang bukan bagian  dari  agama,  serta  tidak  dijadikan  sebagai  keyakinan,  misalnya  anggapan  kalau  tidak melaksanakan ini, maka akan terjadi begini. Selain itu terkait pelaksanaan ritualnya, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka perlu untuk diluruskan.
Menurut mahasiswa aktivis STAI Darul Ulum Kandangan, budaya lokal tidak bisa dinilai dari satu sudut pandang saja, harus dikaji terlebih dahulu karena barangkali ada dasar rujukannya. Budaya  tidak  menjadi  masalah  selama  tidak  merugikan  dan  berpotensi  menimbulkan  konflik  di lingkungan  masyarakat.  Selain  itu  budaya  atau  adat  istiadat  tergantung  makna  dan  tujuannya, meluruskan adat istiadat tersebut dengan nilai-nilai Islam. Budaya sebagaimana dicontohkan oleh para wali (wali songo) yang berdakwah di nusantara, menjadikan budaya sebagai alat atau sarana untuk  berdakwah.  Memasukkan  unsur-unsur  agama  di  dalam  tradisi  untuk  mendapatkan  respon positif  dari  masyarakat.  Hal  ini  penting  disadari  oleh  para  pendakwah  atau  pemuka  agama,  jika pemuka agama keras dengan budaya, maka akan memunculkan konflik di masyarakat.
Sedangkan menurut mahasiswa aktivis STIQ Amuntai budaya adalah salah satu faktor yang dapat  memicu  konflik  antar  kelompok  masyarakat  jika  tidak  diterima.    Perbedaan  budaya  tidak harus  saling  menyingkirkan.  Budaya  dapat  diterima  sejauh  apabila  sejalan  dengan  agama  Islam namun bila bertentangan atau bahkan mengandung kesyirikan maka akan ditolak. Namun bila yang melakukan  budaya  yang  dilarang  Islam  itu  dari  nonmuslim  maka  biarkan  saja  dan  bila  yang melakukannya  adalah  muslim  maka  dinasihati  dan  tidak  perlu  tindakan  kekerasan.  Termasuk budaya juga memperhatikan hukum fiqh, misalnya menurut aurat.
Adapun  menurut  mahasiswa  aktivis  STAI  Rakha  Amuntai,  budaya  itu  tidak  ada  masalah selama tidak terkait dengan akidah atau bertentangan dengan syariat. Budaya yang bertentangan dengan agama perlu diubah seperti halnya wayang pada masa Wali Songo yang budayanya diisi dengan  nilai  Islam.  Budaya  itu  tidak  masalah  karena  melakukannya  sesuai  dengan  keyakinan masing-masing  orang.    Apabila  pemuka  agama  keras  dengan  budaya  maka  akan  ada  konflik  di masyarakat antara agama dan budaya.
Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa rumusan sikap mereka terhadap budaya lokal sebagai berikut:
a. Sangat  penting  untuk  memahami  secara  menyeluruh  dan  menyentuh  hal-hal  yang  bersifat substansi, tidak hanya di permukaan saja;
b. Hal  terpenting  adalah  tidak  bertentangan  dengan  agama  atau  nilai  agama  (al-Qur’an  dan Hadits);
c. Budaya tetap diposisikan sebagai budaya atau tradisi saja, bukan bagian dari agama, serta tidak dijadikan  sebagai  keyakinan,  misalnya  anggapan  kalau  tidak  melaksanakan  ini,  maka  akan terjadi begini.
d. Terkait pelaksanaan ritualnya, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka perlu  untuk  diluruskan.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dicontohkan  oleh  para  ulama  pendahulu (Wali Songo).
e. Selama budaya itu tidak merugikan dan menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat, maka tidak apa-apa.
Kelima rumusan di atas akan terlihat juga pada sikap Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam  menyangkal  keabsahan  beberapa  ritual  atau  tradisi,  misalnya  Ritual  Manyanggar  Banua, Upacara  Badudus,  Upacara  mengantar  sesajen  (Ancak),  Upacara  Wayang  Sampir,  Upacara Manopeng,  Upacara  Mandi-Mandi  Tujuh  Bulan  (Badudus),  dan  Memelihara  Buaya  dengan menekankan akan pemurnian akidah Islam (Aspek Tauhid). Selain itu menurutnya, upacara ritual beberapa ritual seperti menyanggar banua dan membuang pasilih termasuk bid’ah saiyyah (bid’ah dhalalah) yang sangat bertentangan dengan Al Quran, Sunnah, pendapat sahabat dan Ijma Ulama. Karena di dalam upacara itu terdapat beberapa macam kemungkaran. 33
Uraian  di  atas  menggambarkan  bahwa  mahasiswa  aktivis  Muslim  dapat  mengakomodir budaya dengan merujuk kepada pendapat para ulama terdahulu semisal Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

## 2. Sikap Ekstrem
Sikap  ekstrem  atau  radikal  dipahami  dengan  ideologi  yang  ingin  melakukan  perubahan sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama baik kekerasan  verbal,  fisik  dan  pikiran  dalam  waktu  singkat  dan  drastis  serta  bertentangan  dengan sistem  sosial  yang  berlaku.  Radikalisme  dapat  muncul  karena  adanya  ketidakadilan  dan keterancaman  yang  dialami  seseorang. 34 Sikap  ekstrem  tidak  nampak  ada  pada  mahasiswa  yang diwawancarai.  Pada  indikator  komitmen  kebangsaan,  tidak  ada  yang  menyatakan  perlunya Indonesia  beralih  dari  sistem  pemerintahan  demokratis  menjadi  sistem  khilafah,  hukum berdasarkan  undang-undang  dan  peraturan  negara  menjadi  hukum  yang  berdasarkan  syariah. Demikian juga pada sikap toleransi beragama. Mereka menerima adanya perbedaan baik atas dasar agama, pemahaman agama, kepercayaan dan budaya. Perbedaan itu, menurut mereka, tidak perlu dipaksakan  untuk  disatukan  sehingga  mendatangkan  perpecahan  dan  konflik.  Seperti  adanya
33 Syarifuddin, “Kritik M. Arsyad Al-Banjari terhadap Beberapa Kepercayaan …, 57.
34 Siti  Khusniyati  Sururiyah  dan  Yunita  Furi  Aristyasari,  Upaya  Menangkal  Potensi  Radikalisme Melalui Pendekatan dan Model Pendidikan Agama Islam, Proceeding: The Annual Conference on Islamic Religious Education, Perhimpunan Prodi PAI Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 45
perbedaan  agama  dan  pemahaman  terhadap  agama.  Perbedaan  dapat  diselesaikan  dengan  dialog dan  saling  memahami  namun  bila  menimbulkan  konflik  maka  tugas  pemerintah  untuk menyelesaikannya.

## 3. Sikap Liberal
Dalam bidang politik, sikap liberal berupaya memisahkan antara politik dan agama. Urusan politik  diserahkan  kepada  para  politisi  sementara  agama  hanya  mengurus  urusan  ritual  umat beragama. Sikap ini juga disebut dengan  sekular. Presiden Soeharo menegaskan bahwa Pancasila sebagai  dasar  negara  menunjukkan  Indonesia  bukan  negara  teokrasi  atau  pemerintahan  yang berdasarkan agama namun juga bukan negara sekular yang memisahkan negara dengan agama. 35 Sementara  itu,  penganut  liberal  dengan  paham  sekularnya,  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh Nurcholish  bahwa  seluruh  kehidupan  dunia  termasuk  politik  harus  dipisahkan  dari  agama. Pandangan ini ditantang oleh al-Attas dimana menurutnya ajaran Islam mengharuskan umat Islam dalam segala hal termasuk politik mesti terkait dengan agama. 36
Para  mahasiswa  aktivis  sepakat  bahwa  antara  Islam  dan  negara  tidak  ada  pertentangan sehingga  tidak  perlu  dipisahkan  sebagaimana  yang  menjadi  pandangan  politik  liberalis.  Agama menyatu dalam kehidupan masyarakat baik sosial, budaya dan politik. Memisahkan keduanya tidak sejalan dengan nilai budaya bangsa Indonesia.

## Integrasi dan Konflik dalam Beragama
Ada dua teori yang dikemukakan oleh sosiolog  tentang konflik yakni teori integrasi dan konflik. Teori integrasi diantaranya dikemukakan oleh Dahrendrof yang mengandaikan masyarakat selalu  dalam  keteraturan  dan  berjalan  sesuai  dengan  fungsi  masing-masing  individu  dalam masyarakat. Karenanya teori ini disebut juga dengan struktural fungsional. Sementara teori konflik yang diantaranya dikemukakan oleh Karl Marx dan Lewis Al Coser menyatakan bahwa masyarakat selalu  berada  dalam  konflik  karena  adanya  perbedaan  otoritas  di  masyarakat  sehingga menghasilkan struktruk sosial kelas atas dan bawah atau superordinasi dan subordinasi. Meski pun pasca konflik, kedua teori tersebut menyatakan bahwa masyarakat akan kembali teratur baik dengan adanya  ekuilibrium  dalam  teorinya  struktural  fungsional  atau  negosiasi  dengan  ‘paksaan’  atau koersi hingga mencapai consensus dalam teorinya konflik.
Mahasiswa  aktivis  dalam  beberapa  kasus  memang  terlihat  tegas,  misalnya  LGBT  yang dianggap  salah  oleh  mereka,  hanya  saja  mereka  tidak  sepakat  diselesaikan  dengan  kekerasan, terkecuali dengan terpaksa. Kasus ini mengindikasikan bahwa salah satu penyebab konflik adalah
35 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Akar, Sejarah…, h. 193.
36 Samsudin dan Nina Herlina Lubis, “Sejarah Munculnya Pemikiran…, h. 493-494.
sesuatu  yang  berbeda  dari  nilai  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  secara  umum,  termasuk  gejala kelompok yang senang mem bid’ah kan, Syiah dan Ahmadiyah.
Hal  ini  berkesuaian  dengan  teori-teori  konflik  yang  menekankan  dominasi  terhadap beberapa kelompok sosial oleh kelompok-kelompok lain; melihat tatanan sosial didasarkan pada manipulasi  dan  pengendalian  yang  dilakukan  kelompok-kelompok  yang  dominan;  dan  melihat perubahan  sosial  terjadi  secara  cepat  dan  dalam  bentuk  yang  kacau  seperti  kelompok-kelompok subordinat menumbangkan kelompok-kelompok dominan. 37
Secara  sederhana  bahwa  konflik  muncul  disebabkan  adanya  pertentangan  yang mengganggu  stabilitas  yang  kemudian  direspon  oleh  masyarakat.  Di  dalam  teori  integrasi menyatakan  bahwa  masyarakat  merupakan  satu  sistem  saling  terkait  dan  memiliki  mekanisme struktur sosial tersendiri yang cenderung statis untuk menjaga keseimbangan. Adanya perubahan yang cepat dan singkat pada masyarakat dapat merusak sistem dan apabila masyarakat belum siap atau  belum  menerima  maka  dapat  mengakibatkan  goncangan  masa  depan  ( future  shock )  atau disebut juga dengan culture shock . 38
Sebagai  bagian  dari  masyarakat,  maka  mahasiswa  aktivis  memberikan  respon  terhadap penyelesaian konflik sebagai berikut:
Menurut mahasiswa aktivis UIN Antasari cara untuk menyelesaikan konflik adalah dengan diskusi,  mediasi,  mencari  titik  permasalahannya,  mempertemukan  keduanya  dalam  situasi  yang damai,  selain  itu  harus  dengan  musyawarah,  mencari  orang  yang  lebih  paham  tentang  konflik tersebut, termasuk harus ada pihak ketiga yang ikut mendamaikan.
Sedangkan  menurut  mahasiswa  aktivis  STAI  Darul  Ulum  Kandangan,  bahwa  selalu  ada konflik yang terjadi sejak zaman dahulu, maka solusinya adalah memberikan contoh yang terbaik, menunjukkan  perilaku  keagamaan  yang  baik  yang  menunjukkan  bahwa  Islam  menyatukan  dan merangkul, bukan menyebabkan perpecahan/pemecah belah, harus sering melakukan diskusi dan duduk bersama dengan mereka yang berbeda, hal ini misalnya dapat disebarluaskan di media sosial, serta harus ada mediasi dari pihak yang netral.
Demikian  juga  disampaikan  oleh  mahasiswa  aktivis  STIQ  Amuntai  bahwa  tidak  perlu saling menyalahkan, tetapi perlu tabayun, perlu ruang untuk membahas perbedaan dan perlu ruang diskusi untuk mencari titik temu. Akan tetapi aktivis STAI Rakha Amuntai menambahkan bahwa ungkapan pelaku bid’ah dari kelompok lain terhadap yang lainnya dianggap sebagai provokasi yang tidak bisa dibiarkan dan bila menimbulkan gejolak, maka pemerintah perlu mengambil tindakan untuk meredam itu.
37 George Ritzer, Teori Sosiologi dari Sosiologi … , h. 400.
38 Andina Prasetya dll., “Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi …, h. 935.
Dari  uraian  di  atas,  terdapat  beberapa  cara  untuk  menyelesaikan  konflik  menurut mahasiswa  aktivis  di  Kalimantan  Selatan,  yaitu pertama, menunjukkan  sikap  dan  perilaku  yang baik dan santun sesuai dengan ajaran agama, tidak melakukan kekerasan; kedua, perlu tabayyun atau  ruang  diskusi  untuk  merumuskan  titik  temu; ketiga, adanya  mediasi,  difasilitasi  oleh pemerintah  sebagai  pihak  yang  netral;  dan keempat, menghadirkan  tokoh-tokoh  yang  dapat mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut; serta kelima, menempuh jalur hukum jika terpaksa.
Melihat rumusan sebagaimana di atas, maka sebagaimana Dahrendorf juga menyebutkan 3 bentuk pengaturan konflik yaitu:
a. Konsiliasi;  Parlemen  dalam  mana  semua  pihak  berdiskusi  dan  berdebat  secara  terbuka  dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksakan kehendak. Kebanyakan konflik politik disalurkan dan diatur dengan bentuk konsiliasi.
b. Mediasi;  kedua  pihak  sepakat  mencari  nasihat  dari  pihak  ketiga  (seorang  mediator  berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang menda-lam mengenai hal yang dipertentangkan) tetapi nasihat yang diberikan oleh mediator ini tidak mengikat mereka.
c. Arbitrasi;  Kedua  pihak  sepakat  untuk  mendapatkan  keputusan  akhir  (yang  bersifat  legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Contoh pengadilan. 39

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian d atas maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Respon mahasiswa aktivis muslim di Kalimantan Selatan tentang wacana moderasi beragama menunjukkan respon yang positif, secara umum mahasiswa aktivis mengenal istilah moderasi yang mereka maknai dengan toleransi. Hanya saja mereka tidak mampu menjelaskan secara lebih detail tentang konsep moderasi beragama tersebut.
2. Peta  pemahaman  moderasi  beragama  para  aktivis  muslim  di  Kalimantan  Selatan  dalam kategori moderat, hal ini ditunjukkan pada adanya indikator sikap moderat yang mencakup: 1) adanya komitmen kebangsaan; 2) adanya sikap toleransi terhadap perbedaan intra dan  antar agama; 3) anti ekstremisme/kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap budaya lokal.
3. Integrasi dan konflik dalam kaca mata mahasiswa aktivis muslim di Kalimantan Selatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan  santun sesuai  dengan ajaran  agama,  tidak melakukan  kekerasan; kedua, perlu tabayyun atau  ruang  diskusi  untuk  merumuskan  titik  temu; ketiga, adanya  mediasi,  difasilitasi  oleh pemerintah  sebagai  pihak yang  netral;  dan keempat, menghadirkan  tokoh-tokoh  yang  dapat
39 Ellya Rosana, Konflik pada Kehidupan Masyarakat…, 227.
mempertemukan  perbedaan-perbedaan  tersebut;  serta kelima, menempuh  jalur  hukum  jika terpaksa.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  RI, Moderasi  Beragama ,Jakarta:  Kementeraian Agama RI, 2019.
Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  RI, Tanya  Jawab  Moderasi  Beragama ,  Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
Nuryadin, “Keberagamaan Mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat (Perspektif Sosiologi dan Antropologi)”, Disertasi pada UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021.
Al-Qardhawi, Yusuf, Islam Ekstrem: Analisis dan Pemecahannya , terj. Alwi AM, Cet. V; Bandung: Mizan, 1992.
Prasetya, Andina, dll., “Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal”, Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi , UPI, no. 1, 2021
Ritzer, George, Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern , terj. Saut Pasaribu dll. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Riyadi,  Ahmad,  dan  Hendri,  “Konflik  Antar  Agama  dan  Intra  Agama  di  Indonesia”, Sosiologi Reflektif , Volume 10, No. 2, April 2016.
Rosana,  Ellya,  Konflik  pada  Kehidupan  Masyarakat  (Telaah  Mengenai  Teori  dan  Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern), Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama , Vol. 10, No. 2, Prodi  Studi  Agama-agama  Fakultas  Ushuluddin  dan  Studi  Agama  UIN  Raden  Intan Lampung, thn 2015.
Samsudin dan Nina Herlina Lubis, “Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal di Indonesia 1970- 2023", Patanjala, vol. 11, No. 3 September 2019.
Shihab,  M.  Quraish, Wasathiyyah,  Wawasan  Islam  tentang  Moderasi  Beragama ,  Tangerang: Lentera Hati, 2019.
Sjadzali,  Munawir, Islam  dan  Tata  Negara:  Akar,  Sejarah  dan  Pemikiran, Jakarta:  Universitas Indonesia Press, 1993.
Surat  Edaran  Dirjen  Pendis  No.  B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019  tentang  Edaran  Rumah  Moderasi Beragama.
Sururiyah,  Siti  Khusniyati  dan  Yunita  Furi  Aristyasari,  Upaya  Menangkal  Potensi  Radikalisme Melalui  Pendekatan  dan  Model  Pendidikan  Agama  Islam,  Proceeding:  The  Annual Conference on Islamic Religious Education, Perhimpunan Prodi PAI Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2022
Survei Setara Institute Sebut Mahasiswa Kampus-kampus Ini Fundamentalis (detik.com) diakses pada 29 Oktober 2023.
Syarifuddin, “Kritik M. Arsyad Al-Banjari terhadap Beberapa Kepercayaan Masyarakat Banjar,” Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 12 No. 24 Desember 2013.
Yunus, Firdaus M., “Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya”, Substansia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, Vol. 16, No. 2, Oktober 2014.
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33435/4/AWAL%20-
20MENANAM%20BENIH%20DI%20LADANG%20 TANDUS-3.pdf