## INOVASI DAN KINERJA PEMERINTAH
1

## INNOVATION AND PERFORMANCE IN GOVERNMENT

## Ervina Yunita
2 Email: vina.mat04@gmail.com

## ABSTRACT
Innovation  is  able  to  boost  government’s  performance.  It  encourages  government  to  optimize  the resources  in  order  to  increase  the  quality  and  quantity  of  pubic  services.  However,  performance improvement  is  highly  dependent  on  agency  capabilities  using  built  applications.  Therefore,  this study  aims  to  see  the  improvement  of  agency  performance  with  the  innovation.  This  study  uses quantitative  and  qualitative  approaches  by  using  questionnaires  and  in-depth  interviews.  The results of this study indicate that as many as 28.57 percent of respondents said there is a very high increase in outcome and output agencies with the innovation. However, there are still about 27.38 percent indicating a low increase post utilization of innovation. The obstacles faced are the quality of  innovation  built  and  the  capability  of  utilization  and  commitment  of  the  utilization  of innovation. Therefore, the need for optimization of innovation in order to improve the performance of agencies. In addition, the development of innovation must also adjust to the needs of agencies so as to be optimized in solving problems and improve agency performance.

## Keywords: Innovation, Government, Leadership, Culture, Knowledge

## ABSTRAK
Inovasi  mampu  mendorong  capaian  kinerja  instansi  pemerintah.  Inovasi  mampu mendorong  optimalisasi  sumber  daya  yang  ada  guna    meningkatkan  kualitas  dan kuantitas  pelayanan.  Akan  tetapi,  peningkatan  kinerja  sangat  tergantung  kemampuan instansi  menggunakan  innovasi  yang  telah  dibangun.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  melihat  peningkatan  kinerja  instansi  dengan  adanya  inovasi.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 28,57 persen responden menyatakan terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada outcome dan  output  instansi  dengan  adanya  inovasi.  Akan  tetapi,  masih  terdapat  sekitar  27,38 persen  menunjukkan  peningkatan  yang  rendah  pasca  pemanfaatan  inovasi.  Hambatan yang dihadapi adalah kualitas inovasi yang dibangun dan kemampuan pemanfaatan serta komitmen pemanfaatan inovasi. Oleh sebab itu, perlu adanya optimalisasi inovasi dalam rangka  peningkatan  kinerja  instansi.  Selain  itu,  pembangunan  inovasi  juga  harus menyesuaikan  dengan  kebutuhan  instansi  sehingga  mampu  dioptimalkan  dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja instansi.

## Kata Kunci: Inovasi, Pemerintah, Kepemimpinan, Budaya, Pengetahuan
1 Naskah diterima 30 August 2017. Direvisi 5 September 2017
2 Peneliti Pertama pada PKP2A IV Lembaga Administrasi Negara

## A.  PENDAHULUAN
inerja  pemerintah  menjadi  diskusi yang  terus  bergulir  tidak  hanya  di kalangan  akademisi  tetapi  juga aparatur  pemerintah  bahkan  masyarakat. Kinerja  menjadi  ukuran  kemampuan pemerintah  untuk  mengelola  sumber  daya yang  ada  dalam  rangka  memberikan pelayanan  terbaik  kepada  negara.  Kinerja pemerintah juga menjadi ukuran keseriusan  pemerintah  dalam  melayani masyarakat.  Salah  satu  tema  yang  sering diangkat  adalah  strategi  yang  dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja pemerintah.
Kinerja pemerintah sangat dipengaruhi  oleh  kondisi  internal  dan eksternal.  Sumber daya manusia, baik dari segi  kompetensi  dan  jumlah,  menjadi permasalahan  yang  umum  di  instansi pemerintah,  khususnya  terkait  lembaga yang  memberikan  pelayanan  langsung. Selain  itu,  ketersedian  sarana  dan prasarana  serta  anggaran  sering  menjadi tantangan  dalam  pencapaian  kinerja  yang telah  ditetapkan.  Keterbatasan  anggaran sering mengurangi ruang gerak pemerintah dalam  memberikan  pelayanan  terbaik  baik dari kualitas maupun  kuantitas pelayanan. Oleh sebab itu, strategi optimalisasi sumber daya  yang  ada  menjadi  keharusan pemerintah dalam menjalankan pelayanan.
Inovasi  merupakan  salah  satu strategi  peningkatan  kinerja  instansi pemerintah. Inovasi memungkinkan optimalisasi  sumber  daya  yang  ada  untuk mencapai  target  kinerja.  Inovasi  juga mendorong  kualitas  pelayanan  yang  lebih baik dengan penggunaan teknologi informasi.  Kecepatan  dan  kemudahan menjadi  nilai  yang  ingin  dibangun  dalam pengembangan inovasi. Efisiensi pelayanan juga  harus  menjadi  pertimbangan  dalam setiap  membangun  dan  menjalankan inovasi.
Penelitian  terkait  hubungan  inovasi dan  kinerja    pemerintah  masih  sangat sedikit  mengingat  inovasi  pemerintahan baru  menjadi  isu  yang  dikaji  dalam sepuluh  tahun  terakhir.  Hartley  (2005) menyatakan  bahkan  inovasi  mampu mendorong  peningkatan  kinerja  dengan menggunakan inovasi-inovasi bidang pelayanan publik. Capaian itu dapat terjadi dengan membangun inovasi secara berasama-sama  sehingga  saling  membantu dalam mencapai target kegiatan. Pembangunan  inovasi  secara  kolaborasi juga  mampu  mengatasi  permasalahan- permasalahan  secara  bersama-sama  dan cepat.
Pembangunan inovasi pemerintahan juga sedang masif di Indonesia. Sedikitnya kemunculan  inovasi  di  Indonesia  dapat dibagi  dalam  dua  corong  bangkitnya inovasi  yaitu  laboratorium  inovasi  daerah dan  diklat  kepemimpinan.  Lab  inovasi mendorong instansi daerah untuk mengembangkan  inovasi.  Salah  satu pelayanan yang dilakukan adalah perkonsultasian
yang bertujuan menciptakan  inovasi  sebaik  mungkin sesuai  dengan  kondisi  daerah.  Selain  itu, pertumbuhan inovasi daerah juga meningkat tajam dengan adanya kewajiban bagi  peserta  diklat  kemepmimpinan  untuk mengembangkan  dan  mengaplikasikan inovasi di instansi pengirim.
Kajian  terkait  manfaat  inovasi terhadap  peningkatan  kinerja  masih  relatif sedikit. Kebutuhan penelitian terkait sangat diperlukan untuk menggambarkan optimalsiasi  inovasi  terhadap  kinerja pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  perlu dilakukan sebuah penelitian yang mengkaji pengaruh  keberadaan  inovasi  terhadap kinerja di instans pemerintah. Penelitian ini bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  inovasi yang telah dibangun melalui penyelenggaraan  diklat  terhadap  kinerja instansi pemerintah.

## K

## B.  STUDI PUSTAKA

## 1. Konsep Inovasi dan Kinerja Organisasi
Kata Inovasi berasal dari kata latin In dan  Novare  yang  bermakna  membuat sesuatu  yang  baru,  untuk  merubah (Bessant, 2009). Jhon Bessant mendefinisikan  inovasi  sebagai  “to  make something  new,  to  change”.  Sedangkan Robbins  dkk  (2011)  mendefinisikan  bahwa inovasi  adalah  sebuah  gagasan  baru  yang dijalankan  untuk  memprakarsai  atau memperbaiki  suatu  produk,  proses  atau layanan.  Berdasarkan  definisi  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  inovasi  lebih menitikberatkan pada aplikasi dari gagasan baru  maupun  untuk  memperbaiki  atau menghasilkan  suatu  produk,  jasa  layanan, proses  dalam  pelaksanaan  pekerjaan maupun  perbaikan  dalam  pelayanan. Inovasi  merupakan  proses  mengubah  ide- ide  kreatif  menjadi  produk  atau  metode kerja  yang  berguna.  Inovasi  adalah penerapan  praktis  dari  ide  yang  kreatif untuk  memudahkan  proses  pekerjaan. Inovasi dapat  juga melahirkan sistem  baru yang  lebih  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat.
Ancok  (2010)  berpendapat  bahwa inovasi bukan hanya menyangkut penciptaan suatu produk seperti komputer, radio  maupun  mobil  namun  inovasi  juga meliputi  aspek  proses,  metode,  struktur, hubungan,  strategi  pola  pikir,  produk  dan inovasi  pelayanan.  Inovasi  proses  dapat menyederhanakan  sebuah  proses  menjadi lebih  sederhana,  cepat  dan  efektif.  Inovasi metode  lebih  cenderung  diterapkan  pada dunia  pendidikan  dan  pelatihan  sehingga metode yang digunakan lebih menarik dan interaktif.  Inovasi  metode  juga  dapat memenuhi  kebutuhan  pelanggan.  Inovasi struktur  organisasi  merupakan  perubahan struktur kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sebuah organisasi. Inovasi struktur organisasi cenderung merampingkan struktur  lembaga  agar  lebih  efisien.
Sedangkan  inovasi  pelayanan  merupakan agenda inovasi yang menitikberatkan pada pelayanan prima kepada pelanggan.
James  dkk  (2007:18)    menyebutkan bahwa  inovasi  dapat  memberikan  empat tipe keuntungan dalam sebuah perusahaan, yaitu:
1.  Pengetahuan (knowledge)
2.  Produk
3.  Ekosistem
4.  Budaya
Inovasi  yang  juga  diterapkan  juga dapat memberikan perubahan di lembaga / institusi  pemerintahan.  Penerapan  inovasi bisa menambah pengetahuan aparatur sipil Negara.  Hal  ini  juga  akan  mempengaruhi setiap  produk  yang  akan  dihasilkan. Produk  barang  dan  jasa  yang  menjadi komoditi akhir sebuah lembaga mempunyai  nilai  tambah.  Setiap  individu yang  menjadi  bagian  dari  sebuah  lembaga semakin  terdorong  untuk  bekerja  lebih cepat,  tepat  dan  cermat.  Sehingga  setiap inovasi  yang  dihasilkan  akan  melahirkan budaya kerja yang lebih baik.
Inovasi  bisa  mencakup  bidang manajemen, proses dan produk. Ketiga tipe inovasi  tersebut  harus  saling  mendukung agar  tercipta  karakter  inovasi  dalam organisasi.  Ellitan  dan  Ellitan  dan  Anatan (2009:38)  mengungkapkan  bahwa;  “Terkait bidang  manajemen,  inovasi  berhubungan erat  dengan  model  bisnis  inti  dalam  suatu perusahaan,  strategi  perusahaan,  gaya kepemimpinan,  budaya  organisasi,  untuk memaknai  adanya  suatu  perubahan  dalam organisasi”. Inovasi akan bermanfaat besar jika  penerapannya  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  sebuah  instansi. Penyelenggaraan  kegiatan  dalam  rangka pencapaian  visi  dan  misi  instansi.  Strategi yang  diterapkan  menopang  visi  dan  misi tersebut. Sehingga hasil akhir yang dicapai dapat  bermanfaat  bagi  instansi  maupun pengguna lainnya.
Tujuan inovasi adalah untuk merevitalisasi administrasi publik, membuatnya  lebih  pro  aktif,  efisien, akuntabel  dan  lebih  berorientasi  pada pelayanan. Pejabat publik dituntut memiliki  peranan  dalam  melahirkan  dan mengawal sebuah inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sejalan dengan  hal  tersebut  para  pelaku  yang menginisiasi,  melahirkan  dan  menjalankan harus  memahami  ragam  keterampilan  dan ilmu  pengetahuan  tentang  inovasi.  Inovasi yang  sudah  berjalan  akan  menjadi  aset instansi  yang  bernilai  apabila  dapat dikembangkan  dan  diterapkan  pada instansi  lainnya.  Penerapan  pada  instansi lain  tentunya  membutuhkan  pedoman dalam  pelaksanaannya.  Nawawi  (2012:91) menyatakan  bahwa;  “Pengetahuan  yang telah  didokumentasikan  dapat  digunakan kembali  oleh  seluruh  elemen  organisasi sebagai upaya untuk mendorong penciptaan  gagasan  dan  kreativitas  baru”. Sebuah  inovasi  bisa  dijadikan  sebagai pengungkit  bagi  lahirnya  inovasi  lain. Cara-cara  maupun  strategi  yang  berhasil dilaksanakan  dalam  melahirkan  sebuah inovasi  dapat  diterapkan  dalam  upaya melahirkan  inovasi  lainnya.  Rendahnya kemampuan untuk berinovasi serta kemauan untuk melakukan inovasi tentunya akan menjadi tantangan bagi para pemangku kebijakan publik.
Pemerintah selaku pelayan masyarakat  harus  responsif  terutama dalam
penerapan inovasi untuk menghadapi  permasalahan  yang  ada.  Hal ini  sejalan  dengan  pendapat    Suryanto (2016)  bahwa  “Inovasi  menjadi  sesuatu yang  mutlak  dalam  sistem  administrasi negara, pemerintahan harus responsif sebagai  pelayan  masyarakat.  Karena apapun kebutuhan masyarakat pemerintah harus merespon dengan cepat”

## 2. Kinerja Organisasi
Kinerja  mencakup  dua  aspek  yang dapat  dinilai.  Aspek  dari  kinerja  pegawai (individu)  dan  aspek  kinerja  organisasi (kelompok). Aspek yang dinilai dari kinerja pegawai  merupakan  hasil  kerja  dari individu dalam suatu organisasi. Sedangkan  aspek  yang  dinilai  dari  kinerja organisasi  adalah  sekumpulan  hasil  kerja yang dicapai bersama-sama dalam pencapaian  target  kerja  suatu  organisasi. Mangkunegara  (2005)  mengatakan  bahwa kinerja  adalah  hasil  kerja  secara  kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan  fungsinya  sesuai  dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.
Kinerja (performance) dalam organisasi  menurut  Keban  merupakan pencapaian hasil “the degree of accomplishment”  atau  kinerja  merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan (Keban, 2003). Menurut Stees  (2003)  pengertian  kinerja  organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh  pelaksanaan  tugas  dapat  dijalankan secara  aktual  yang  menunjukkan  seberapa jauh  pelaksanaan  tugas  dapat  dijalankan secara  aktual  dan  misi  organisasi  tercapai. Pengertian kinerja organisasi juga dikemukakan  oleh  Bastian  (2001),  sebagai gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan  tugas  suatu  organisasi  dalam upaya  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi dan visi organisasi tersebut.
Misi  organisasi  yang  tidak  jelas  dan kerap  multidimensional  menyebabkan kinerja  organisasi  publik  sulit  untuk diukur.  Berdasarkan  tujuan  utama  suatu organisasi  publik  adalah  untuk  melayani kebutuhan publik. Sehingga kinerja organisasi  publik  akan  terlihat  sangat sederhana karena hanya melayani kebutuhan  tersebut.  Akan  tetapi  pada kenyataannya sangat sulit untuk mengukur kinerja  organisasi  publik  karena  belum ditemukan  kesepakatan  tentang  takaran
kinerja  organisasi  publik.  Selama  ini  yang kerap  diselenggarakan  adalah  standar- standar  pelayanan.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat Dwiyanto (2006), yang menyatakan  bahwa  “kesulitan  dalam pengukuran  kinerja  organisasi  pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi  organisasi  publik  seringkali  bukan hanya  kabur  akan  tetapi  juga  bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholder yang jauh lebih banyak dan  kompleks  ketimbang  organisasi swasta.  Stakeholders  dari  organisasi  publik seringkali  memiliki  kepentingan  yang berbenturan  satu  dengan  yang  lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata  para  stakeholders  juga  menjadi berbeda-beda”
Beberapa  indikator  yang  biasanya digunakan  untuk  mengukur  kinerja birokrasi  publik  menurut  Dwiyanto  (2006) adalah  produktivitas,  kualitas  layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Adapun  kriteria  dalam  menilai  kinerja organisasi pelayanan publik mencakup:
a. Efisiensi Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang  keberhasilan  organisasi pelayanan  publik  mendapatkan laba,  memanfaatkan  faktor-faktor produksi  serta  pertimbangan  yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
b. Efektivitas
Apakah  tujuan  dari  didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut  tercapai?  Hal  tersebut  erat kaitannya  organisasi  rasionalitas teknis,  nilai,  misi,  tujuan  organisasi serta  fungsi  agen  pembangunan. Salah  satu  faktor  yang  berkaitan dengan keberhasilan suatu organisasi  adalah  kemampuannya untuk  mengukur  seberapa  baik semua komponen organisasi bekerja dan  menggunakan  informasi,  guna memastikan bahwa pelaksanaannya
memenuhi  standar  sekarang  dan meningkat  sepanjang  waktu.  Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum  menunjukkan  pada  taraf tercapainya  hasil,  sering  atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya  ada  perbedaan  diantara keduanya.  Efektifitas  menekankan pada hasil yang  dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana  cara  mencapai  hasil yang dicapai itu dengan membandingkan  antara  input  dan outputnya.
c. Keadilan Keadilan
mempertanyakan distribusi  dan  alokasi  layanan  yang diselenggarakan  oleh  organisasi pelayanan publik.
d. Daya Tanggap
Berlainan  dengan  bisnis  yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan  bagian  dari  daya tanggap  Negara  atau  pemerintah akan  kebutuhan  vital  masyarakat. Oleh  sebab  itu,  kriteria  organisasi tersebut  secara  keseluruhan  harus dapat dipertanggungjawabkan secara  transparan  demi  memenuhi kriteria daya tanggap ini.

## 3.  Hambatan  dan  Tantangan  Inovasi  di Daerah
Inovasi  di  instansi  pemerintah bukanlah  hal  yang  mudah  dilakukan. Berbeda  dengan  perusahaan  atau  industri, pemerintah  merupakan  organisasi  yang besar  dengan  hirarki  yang  komplek sehingga  sulit  menerima  inovasi.  Inovasi yang  cenderung  membawa  perubahan mendasar  juga  sering  tidak  sepenuhnya didukung  oleh  semua  pihak  karena  akan mengurangi  kenyamanan  aktor  tertentu. Selain  itu,  mekanisme  penghargaan  yang
tidak  jelas juga menurunkan minat inovasi khususnya oleh staf.
Tahapan  inovasi  dapat  dibagi  ke dalam  lima  tahapan  yaitu  generation (pengembangan),  selection  (pemilihan), implementation  (penerapan),  sustaining (keberlangsungan), dan diffusion (penyebaran).  Akan  tetapi,  hambatan inovasi  tidak  terjadi  pada  setiap  level inovasi.    Pemerintah  Australia  telah menetapkan  dua  puluh  tiga  faktor  yang dapat  menghambat  inovasi.  Akan  tetapi, hanya enam faktor yang dapat mempengaruhi  inovasi  di  seluruh  tahapan inovasi  yaitu  the  risk  (risiko),  short-term focus  (fokus  jangka  pendek),  failure  of leadership  (kepemimpinan  yang  lemah), policies  and  procedures  (kebijakan  dan prosedur), efficiency and resources (efisiensi  dan  sumber  daya),  dan  external opposition (kondisi eksternal).
a. The Risk
Pegawai  pemerintah  cenderung mengindari risiko kegagalan. Pengembangan  inovasi  yang  bersifat  baru memiliki  risiko  gagal  sehingga  jarang mendorong  pegawai  mengembangkan  ide inovasinya.  Bahkan,  inovasi  yang  bersifat buttom  up,  memilikikemungkinan  yang lebih besar gagalkarena keputusan pengambilan  kebijakan  dan  kepemilikan sumber  daya  tidak  berada  pada  level  staf. Akibatnya,  staf  lebih  memilih  untuk  tidak mengusulkan  atau  coba  mengembangkan inovasi.
b. Short-term focus
Inovasi  dalam  pelayanan  publik, terutama  inovasi  yang  bersifat  substansial atau  transformatif,  memerlukan  dukungan dalam  jangka  panjang.  Oleh  sebab  itu, pengembangan  inovasi  tersebut  harus mempertimbangkan  kondisi  dukungan dalam jangka panjang. Jika pengembangan tidak  menyusun  strategi  jangka  panjang, dapat dipastikan inovasi hanya berkembang  dalam  jangka  pendek  dan
cenderung  gagal  dalam  jangka  menengah dan panjang.
c. Failure of leadership
Pemimpin  memainkan  peran sangat  penting  dalam  pengembangan inovasi  pemerintahan.  Pemimpin  harus berani  mengambil  risiko  dan  mengatahui jenis  risiko  yang  akan  dihadapi  serta strategi  yang  dibutuhkan.  Selain  itu, pemimpin juga harus mampu menunjukkan    kemampuan  berinovasi dengan  mengembangkan  inovasi  yang merupakan  kebutuhan  organsiasi.  Selain itu,  peran  pemimpin  dalam  menetapkan prioritas  inovasi  juga  sangat  dibutuhkan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah.
d. Policies and procedures Kebijakan dan prosedur pengusulan  inovasi  yang  rumit  dapat menurunkan minat berinovasi. Jika perencanaan  dan  pengusulan  inovasi membutuhkan  waktu  yang  lama  dan banyak  tahapan  serta  persetujuan  maka proses  tersebut  tidak  memiliki  nilai inovatif.  Inovasi  harus  dimulai  dari prosedur yang inovatif yaitu harus mudah, cepat, dan murah. Jika ketiga nilai tersebut belum  dicapai  maka  sulit  membangun budaya  berinovasi  di  instnasi  pemerintah. Kekecewaan  dan  merasa  tidak  dihargai akan  sering  muncul  oleh  pegawai  yang akan mengusulkan inovasi.
e. Efficiency and Resources
Inovasi  membutuhkan  sumber  daya yang tidak sedikit khususnya inovasi yang memiliki  skala  yang  besar.  Penerapan single indentity, sebagai contoh, membutuhkan investasi yang sangat besar. Ivestasi  harus  dilakukan  terhadap  sarana dan  prasaran  karena  inovasi  tersebut melalukan perubahan fundamental. Kegagalan  dalam  mencapai  nila  efisiensi akan
menyebabkan kegagalan pengembangandan implementasikarena sumber  daya  yang  tersedia  akan  tidak
mencukupi  kebutuhan  dalam  setiap tahapan  inovasi.  Efisiensi  tidak  hanya sebatas  anggaran  tetapi  juga  sumber  daya lainnya  seperti  pegawai.  Banyak  inovasi yang  gagal  berkembang  karena  instansi menghadapi  kekurangan  SDM  untuk menjalankan inovasi.
f. External Opposition Desakan eksternal terhadap pemerintah  dapat  menjadi  pendorong sekaligus  penghambat  inovasi.  Resistensi masyarakat  terhadap  perubahan  sering menjadi kendala utama dalam pengembangan inovasi. Selain itu, pendapatan  masyarakat  serta  gaya  hidup dapat  menentukankeberlanjutan  inovasi. Pemanfaatan  website  atau  pelayanan online,  contohnya,  dapat  menghambat pelayanan  jika  tingkat  akses  internet masyarakat masih rendah.
Selain  pengelompokan  hambatan  di atas,  hambatan  inovasi  juga  dapat dipetakan  dengan  melakukan  review
terhadap  beberapa  penelitian  akademis. Beberapa hambatan yang ditemui penelitian sebelumnya.
C. METODE PENELITIAN Kajian Evaluasi Pasca Diklat Kepemimpinan  Tingkat  II,  III  dan  IV dilakukan dengan menggunakan gabungan antara  metode  kuantitatif  dan  metode kualitatif.  Metode  kuantitatif  dilakukan untuk  mengukur  tingkat  pemanfaatan alumni  diklat  dalam  jabatan  struktural. Sedangkan  metode  kualitatif  dilakukan untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan dampak  diklatpim  terhadap  peningkatan kinerja  alumni  dan  unit  organisasi.  Selain itu,  penelitian  ini  mengidentifikasi  faktor pendorong  dan  penghambat  pelaksanaan proyek  inovasi  alumni  pasca  Diklat,  dan juga  untuk  mengetahui  efektivitas  sistem diklatpim  dalam  menghasilkan  pemimpin yang memiliki kompetensi adaptive leadership.

## Table 1. Tantangan Inovasi Pemerintahan
Penulis
U k u ra n S tr u k tu r P en ge ta h u an P emb ia ya an K ep emi mp in an Rewar d & P un ish men t B u d aya P oli ti k S ta f
Gobble (2017) ● ● ● ● ● Munro (2015) ● ● ● ● Albury (2010) ● ● ● ● ● ● Crosby, Hart, & Torfing (2016) ● ● ● ● ● Hambleton & Howard (2013) ● ● ● ● Potts & Kastelle (2010) ● ● ● ● ● Newman et al., (2010) ● ● ● ● ● ● ● Meroño-Cerdán & López- Nicolás, (2017) ● ● ●
Sumber: Putra, 2017

## Gambar 1. Alur Pikir Pengembangan Inovasi dan Kinerja
Teknik Pengumpulan
Data Sekunder. Dilakukan melalui studi literatur dengan mengumpulkan data dan informasi yang  diperoleh  dari  mempelajari  sejumlah literatur  yang  mengkaji:  konsep  dan kebijakan  evaluasi  pasca  diklat,  diklat kepemimpinan, konsep inovasi dan kinerja organisasi, hambatan dan tantangan dalam berinovasi,  dan  kepemimpinan  adaptif serta budaya berinovasi.

## 1. Ruang Lingkup dan Sampel Penelitian
Kajian ini mempunyai fokus tertentu agar  dalam  penyajiannya  tidak  terlalu melebar  dan  dapat  lebih  fokus  terhadap apa  yang  dikaji.  Fokus  Kajian  Evaluasi Pasca  Diklatpim  Tingkat  II,  III  dan  IV mencakup alumni Diklatpim Tingkat II, III, dan IV yang sudah dihasilkan oleh PKP2A IV LAN dan bertugas mulai 2015-2016 yang menggunakan diklat. Ada 307 alumni yang berasal dari instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Aceh maupun di luar Aceh, akan tetapi penelitian ini menetapkan sampel sebesar 95 orang yang merupakan alumni Diklatpim Tingkat II, III dan IV.
Seluruh  sampel  diberikan  kuesioner penelitian  dan  selanjutnya  beberapa respoden terpilih dilanjutkan dengan indept interview  untuk  pendalaman  informasi kuesioner.  Adapun  responden  yang diwawancarai  secara  mendalam  bekerja pada Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tamiang, Pemerintah  Kota  Banda  Aceh,  dan Pemerintah Kota Sabang.

## 2.Teknik Analisis Data
Data  kualitatif  diperoleh  memalui wawancara  mendalam  terhadap  respoden pilihan.  Selanjutnya  disusun  transkrip wawancara  yang  merupakan  temuan  hasil wawancara.  Tahap  selanjutnya  dilakukan coding  untuk  seluruh  informasi  pentng yang diperoleh.
Data kuantitatif dilakukan pengkategorian  untuk  penetapan  tingkat jawaban.  Dampak  diklatpim  di  dalam penelitian ini diukur dengan self assessment alumni  terhadap  peningkatan  output, outcome,  akuntabilitas,  pelayanan  dan transparansi.
Kebijakan Pimpinan Mentor Staf Sarana/Prasarana Anggaran Stakeholder Keberlanjutan Inovasi Outcome Output Akuntabilitas Pelayanan Transparansi

## Tabel 2. Sampel Penelitian
Daerah Asal Alumni 2015 -  2016 Total II III  IV 1  Pemerintah Provinsi Aceh 8 8 2  Pemkab. Aceh Jaya 1 1 3  Pemkab. Pidie 1 1 4  Pemkab. Pidie Jaya 1 1 5  Pemkab. Aceh Tamiang 5 15  13 33 6  Pemkab. Aceh Tengah 1 1 7  Pemkab. Bener Meriah 1 1 2 8  Pemkab. Gayo Lues 1 1 9  Pemkab. Aceh Barat 2 6   3 11 10  Pemkab. Aceh Barat Daya 1 1 11  Pemkab. Nagan Raya 1 1 12  Pemkab. Aceh Singkil 2 2 13  Pemko. Banda Aceh 4 4 14  Pemko. Sabang 1 5 6 15  Pemko. Lhokseumawe 1 1 2 16  Pemko. Langsa 1    3 4 17 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2 2 18  Pemerintah Provinsi Riau 1 1 19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Buol) 1 1 Instansi Vertikal 20 Balai Diklat Keagamaan Aceh 1 1 21  BKKBN Provinsi Aceh 1 1 22  KPU Kota Banda Aceh 1 1 22  LPP TVRI 1 1 23  Kementerian Keuangan 1 1 24  Kepolisian Negara 3 3 Total 36 31  26 95 Sedangkan, pemetaan faktor
pendorong  dan  penghambat  pelaksanaan proyek  inovasi  alumni  pasca  Diklatpim dilakukan  dengan  self  assessment  alumni. Adapun  beberapa  faktor  pendukung  yang ditanyakan  yaitu:  kebijakan,  komitmen, mentor,  staf,  sarana  dan  prasarana, anggaran  dan  stakeholder.  Sedangkan untuk faktor penghambat ada 2 (dua) yaitu
penghambat  internal  dan  eksternal,  faktor penghambat  yang  internal  meliputi  yaitu: kebijakan,  komitmen,  mentor,  staf,  sarana dan  prasarana,  anggaran  dan  stakeholder dan  faktor  penghambat  eksternal  meliputi: kebijakan  pemerintah,  perubahan  prilaku, dan munculnya inovasi baru.
Pengkategorian untuk kolom II yaitu Dampak Inovasi sebagai berikut:
 Tinggi yaitu jika terjadi peningkatan > 50%
 Sedang yaitu jika terjadi peningkatan antara 10% s.d 50%
 Rendah yaitu jika terjadi
peningkatan < 10% D. HASIL DAN PEMBAHASAN 1.Dampak Diklatpim
Terhadap Peningkatan Kinerja
Tujuan  mengikuti  diklat  adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang  lebih dikenal dengan  sebutan  kompetensi.  Kompetensi yang  didapat  pasca  mengikuti  diklat diharapkan  akan  memberikan  dampak yang positif bagi unit kerja atau organisasi. Sehingga  mampu  menjawab  tantangan kebutuhan  instansi  dengan  lebih  optimal. Adapun  beberapa  indikator  dampak setelah mengikuti diklat yang dikaji dalam penelitian  ini  adalah  adanya  peningkatan output,  peningkatan  outcome,  peningkatan
pelayanan,  dan  peningkatan  akuntabilitas serta peningkatan transparansi.
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  dilihat bahwa  ada  28,57  persen  alumni  yang mengalami  peningkatan  output  maupun outcome yang tinggi pasca mengikuti diklat. Akan tetapi, sebanyak 27,38 persen alumni yang  mengatakan  bahwasanya  hanya mengalami peningkatan yang rendah pasca pemanfaatan inovasi yang ada.
Penelitian  lain  menunjukkan  bahwa bahwa  40%  peserta  pelatihan  tidak  segera mengimplementasikan hasil pelatihan setelah  kembali  bekerja,  70%  gagal  dalam mengimplementasikan pelatihan (transfer of training)  1  tahun  setelah  mengikuti program  pelatihan,  dan  pada  akhirnya, hanya  50%  dari  investasi  untuk  pelatihan berdampak  dalam  perbaikan  kinerja individu, tim, dan organisasi. Kondisi yang sama juga dirasakan oleh beberapa alumni, seperti  yang  disampaikan  oleh  dr.  Catur Haryati, MARS, bahwa “peningkatan kinerja setelah  diklat  dapat  dirasakan  walau  tidak begitu besar, karena masa diklat yang pendek”.
Tabel 3. Peningkatan Output dan Outcome Peningkatan Output Peningkatan outcome Total tinggi sedang rendah Tinggi 24 5 0 29 Sedang 4 22 3 29 Rendah 0 3 23 26 Total 28 30 26 84 Sumber: Hasil Wawancara, 2017 Tabel 4. Peningkatan Pelayanan dan Akuntabilitas Peningkatan Pelayanan Peningkatan_akuntabilitas Total Tinggi sedang rendah Tinggi 29 5 0 34 Sedang 2 16 3 21 Rendah 0 6 23 29 Total 31 27 26 84 Sumber: Hasil Wawancara, 2017

## Tabel 5. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi
Peningkatan Akuntabilitas Peningkatan_transparansi Total tinggi Sedang Rendah Tinggi 30 1 0 31 Sedang 6 19 2 27 Rendah 0 4 22 26 Total 36 24 24 84
Sumber: Hasil Wawancara, 2017
Sedangkan  menurut  Drs.  Reza Pahlevi,  “Dengan  mengikuti  diklatpim  dapat mendorong  kita  untuk  melakukan-melakukan inovasi,  dan  bagaimana  menyusun  suatu rangkaian  untuk  melakukan  koordinasi  supaya inovasi yang dibuat berjalan”. Dampak pasca diklat, juga dirasakan oleh M. Ridla, S.Sos, yaitu “bertambahnya wawasan setelah mengikuti  diklatpim”.  Jadi  dapat  dikatakan bahwa peningkatan output dan peningkatan outcome relatif rendah.
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  hanya 34,52  persen  alumni  yang  menyatakan adanya  peningkatan  akuntabilitas  dan kualitas  pelayanan  setelah  mengikuti diklat.  Akan  tetapi,  lebih  dari  50  persen tidak  mengalami  hal  tersebut.  Hal  ini dikarenakan, produk inovasi tidak memberikan hasil yang menyeluruh dalam hal peningkatan pelayanan dan akuntabilitas. Berdasarkan Tabel 5, terdapat 35,71  persen  alumni  yang  mengatakan adanya  peningkatan  transparansi  dan akuntabilitas  yang  sangat  signifikan  pasca mengikuti  diklat.    Sejalan  dengan  hal  ini menurut Zubir, S.Sos, M.AP, “Diklatpim ini memotivasi kita mendorong ke perubahan yang lebih  bagus  dan  ada  monitoring  tentang  apa yang  kami  lakukan”.  Oleh  karena  itu, walaupun  ada  26,19  persen  alumni  yang menjawab rendahnya dampak pasca diklat, hal  ini  hanyalah  sebagian  kecil  yang  bisa disebabkan  beberapa  faktor  antara  lain adanya  mutasi  dan  perubahan  nomen klatur SKPK sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah No.23 Tahun 2014. E.

## E.   KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  self  assessment  untuk  menilai apakah  inovasi  yang  telah  dibangun mampu mempengaruhi peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  besaran pengaruh  diklatpim  terhadap  peningkatan kinerja  bervariasi.  Untuk  level  output  dan outcome,  sebanyak  28,57  persen  alumni menyatakan  terjadi  peningkatan  yang tinggi pasca mengikuti diklatpim sedangkan 27,38
persen alumni menyatakan rendahnya peningkatan output dan outcome pasca diklatpim.
Angka tersebut menunjukkan bahwa selisih  antara  alumni  yang  mengalami peningkatan dan tidak mengalami peningkataan  output  dan  outcome  pasca mengikuti diklatpim hanya terpaut sebesar 1,19  persen.  Selanjutnya  terdapat  34,52 persen  alumni  yang  menyatakan  adanya peningkatan  akuntabilitas  dan  pelayanan pasca  mengikuti  kegiatan  diklatpim,  tetapi lebih dari 50 persen yang tidak mengalami hal tersebut.
Penelitian  ini  menyarankan  bahwa perlu  adanya  optimalisasi  pemanfaatan inovasi  dalam  rangka  meningkatkan kinerja  instansi  pemerintah.  Inovasi  harus mampu  memberikan  perubahan  dan peningkatan  kinerja  karena  telah  disusun sesuai dengan kebutuhan instansi. Kesadaran  pemanfaatan  inovasi  harus ditingkatkan  guna  optimalisasi  kinerja inovasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ancok,  Djamaluddin.  2012.  Psikologi
Kepemimpinan
dan Inovasi,
Surabaya: PT Erlangga
André,  A.,  &  Depauw,  S.  (2016).  Too much  choice  ,  too  little  impact :  A
multilevel analysis of the contextual determinants of preference  voting.  West  European Politics, 2382 (April), 1–23.
http://doi.org/10.1080/01402382.20
16.1271596
Bessan.  2009.  Innovation  London,  New York,  Munich,  Melbourne  and Delhi
Dwiyanto, Agus. 2006, Mewujudkan Good Geovernance  Melalui    Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press.
Hartley,  J.  (2005).  Innovation  in Governance and Public Services: Past and  Present.  Public  Money  &
Management, 25(1),
27–34.
http://doi.org/10.1111/j.1467- 9302.2005.00447.x James  P.  Andrew  and  Harold  L.  Sirkin, with John Butman. 2007. Payback:
Reaping
the
Rewards of Innovation. Boston: Harvard Business School Press Keban,  Jeremias.  T.  2003. “Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen
dan
Kebijakan”, Makalah,  Seminar
Sehari. Yogyakarta: Fisipol UGM. Ellitan, L & Anatan, L. 2009. Manajemen Inovasi  :  Transformasi  Menuju Organisasi Kelas Dunia. Bandung :
Alfabeta.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2005.
Evaluasi  Kinerja  SDM.  Bandung: PT.Refika Aditama. Nawawi Ismail.
2012. Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management).  Bogor  :  Ghalia Indonesia
Putra,  H.  S.  (2017).  Innovation  In Government: Barriers
And
Strategies.  Jurnal  Transformasi Administrasi,  1(August),  1264– 1273.
Robbins, Stephen P. & A. Judge, Timothy
(2011).  Organizational  behaviour. Fourteenth Edition. Pearson education. New Jersey. Stees, R.M. 2003. Organization Effectiveness,  A  Behavioral  View, Good  Year  Pubishing  Company, diterjemahkan  oleh  Magdalena Jamin, 1980. Jakarta: Erlangga. Suryanto,  Adi.  2016.  Makalah  Seminar
Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara dalam Akselerasi Nawacita. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.