Open access article licensed under CC-BY
Amalia, E., Nugraha, U. and Samihardjo, R. (2023) “Model Kematangan E-Government Berdasarkan Spbe di Dinas Esdm Bandung”, Sebatik, 27(2).
Submitted:  2023-11-06 Accepted:  2023-11-29  Published:  2023-12-15
MODEL KEMATANGAN E-GOVERNMENT BERDASARKAN SPBE DI DINAS ESDM BANDUNG
Endang Amalia 1) , Ucu Nugraha 2) , dan Rosalin Samihardjo 3)
1,2,3 Sistem Informasi, Universitas Widyatama
1,2,3 Jl. Cikutra No 204A Sukapada Cibeunying Kidul Bandung, 40125 E-Mail:  endang.amalia@widyatama.ac.id 1) ,  ucu.nugraha@widyatama.ac.id 2) ,  rosalin.samihardjo@widyatama.ac.id 3)

## ABSTRAK
Tata  kelola  pemerintahan  di  Indonesia  pada  era  teknologi  4.0  diharuskan  mengikuti  perubahan  dan  menampung  setiap aspirasi  masyarakat  secara  cepat,  efisien,  efektif  dan  transparan.  Namun, Hasil  survey United  Nations  Development Programme (UNDP) PBB menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal adopsi e- government , di tingkat Asia pun Indonesia berada di bawah Vietnam dan Philipina apalagi jika dibandingkan dengan negara maju. Oleh karena itu, kami  melakukan  penelitian  ini  untuk  mengukur  tingkat  kematangan  e-Government  berdasarkan  SPBE  yang  dilakukan  di Dinas  ESDM  Bandung  dengan  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Penelitian  ini berdasarkan  hasil  survei  yang  dibagi  ke  dalam  4  domain  yaitu  domain  aplikasi,  domain  infrastruktur,  domain  kemanan informasi dan domain tata kelola dan manajemen IT  berdasarkan evaluasi SPBE. Hasil  dari penelitian ini adalah domain tata kelola dan manajemen IT memperoleh nilai kematangan 0.63, domain infrastruktur memperoleh nilai kematangan 1.80 domain  aplikasi  memperoleh  nilai  kematangan  1.53,  dan  domain  keamanan  informasi  memperoleh  nilai  kematangan  0.5 dimana  masing-masing  nilai-nilai  tersebut  masih  jauh  dari  kategori  matang.  Dikatakan  matang  bila  hasil  survei  pada masing-masing  domain  memiliki  nilai  4.  Setiap  domain  yang  belum  matang  dianalisis  berdasarkan  hasil  asesmen  dan diberikan rekomendasi agar ketika dilakukan pengukuran asesmen kembali pada periode berikutnya ada peningkatan pada bidang egovernment di Dinas ESDM Bandung.
Kata Kunci: Model Kematangan, Egovernment, Dinas ESDM, SPBE, Domain infrastruktur.

## 1. PENDAHULUAN
Tata  kelola  pemerintahan  di  Indonesia  pada  era teknologi  4.0  diharuskan  mengikuti  perubahan  dan menampung  setiap  aspirasi  masyarakat  secara  cepat. Sejak  tahun  2003  melalui  Inpres  No.  3,  pemerintah Indonesia memiliki inisiatif untuk membuat keterbukaan informasi  melalui  pengembangan  E-government.  Dalam inpres  setiap  penyelenggara  pemerintahan  dituntut menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan  perubahan secara efektif (BPK,  2006).  Untuk  mendorong  percepatan  reformasi birokrasi  pemerintah,  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Sipil  Negara  mengeluarkan  Permen  No.11 Tahun  2015  tentang  RJPMN  2015-  2019  (Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional)  &  Nawacita yang salah satunya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur  E-government  di  Indonesia.  Selanjutnya pada  tahun  2018  pemerintah  mengeluarkan  peraturan presiden  republik  Indonesia  nomor  95  tahun  2018 tentang  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik.  Dalam perpres  tersebut  pemerintah  berharap  peningkatan kualitas  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  dan peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan lewat  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  (E- government)  (Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia,  2018). Selanjutnya      dalam      perpres      2018      pemerintah
memasukkan  SPBE  menjadi  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025.
Pentingnya  e-government  ini  antara  lain  (1) mendorong  pemerintahan  yang  responsif  terhadap kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat;  (2)  mendorong  sisi pemanfaatan  dari  keterbukaan  informasi;  dan  (3) mendorong  tingkat  partisipasi  publik  di  dalam  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  (Guntur  Utomo  et  al., 2023). Memperhatikan pelaksanaan e-government (egov) di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun terakhir, maka sulit  dimungkiri  bahwa  berbagai  program  egov  yang dijalankan  pemerintah  di  departemen  dan  lembaga mengalami  hambatan  dan  kendala  yang  tidak  kecil. Kemajuan  memang  telah  berhasil  dicapai,  namun  jika dibandingkan  dengan  rencana  dan  target  awal,  apalagi jika  dibandingkan  terhadap  kemajuan  regional,  maka perkembangan  e-government  kita  masih  tertinggal  dan kalah  cepat.  Pemahaman  bahwa  e-government  memang bisa  menjadi  salah  satu  alternatif  terobosan  untuk memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  gagal dipahami  oleh  sebagian  besar  pemangku  kepentingan (stake  holder).  Terlebih-lebih  lagi  peran  penting  e- government  yang  sangat  diharapkan  untuk  memulai budaya kerja efisien yang terbebas dari ketidaktransparanan  dan  perilaku  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  (KKN)  dalam  pelayanan  publik  juga  sulit direalisasikan.  Kondisi  memprihatinkan  ini  terjadi  di
berbagai tingkatan birokrasi, baik dari tingkat staf paling bawah hingga ke tingkat paling tinggi. Begitu pula dalam berbagai praktek bisnis di lingkungan swasta. Lemahnya pemanfaatan e-government di lingkungan birokrasi yang saling terkait dengan masih terbatasnya aplikasi di dunia bisnis  telah  menyebabkan  lambatnya  pelaksanaan program  e-government.  Penyebab  utama  kelambanan pengembangan e-government di Indonesia adalah: masih rendahnya  “ awareness ”  sebagian  besar  pengambil keputusan  akan  potensi  telematika,  khususnya  e- government  dalam  mempercepat  proses  reformasi; ketiadaan  prioritas  aplikasi  yang  dapat  mempercepat pemulihan ekonomi; kurangnya konsistensi dan determinasi  pelaksana  serta  belum  dilibatkannya  secara maksimal instansi terkait; dan struktur tarif Internet yang masih belum mendukung dan tata kelola yang sempurna.
Namun, Hasil  survey United  Nations  Development Programme (UNDP) PBB menunjukkan bahwa Indonesia  masih  jauh  tertinggal  dalam  hal  adopsi e- government ,  di  tingkat  Asia  pun  Indonesia  berada  di bawah  Vietnam  dan  Philipina  apalagi  jika  dibandingkan dengan  negara  maju. E-Goverment  Development  Index (EDGI) Indonesia di bawah rata-rata EDGI dunia.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  mengenai  model kematangan  egovernment  kebanyakan  menggunakan Framework  COBIT  5  (Sumijan,  2020)  (Hasan  &  Assaf, 2018)  (Azpriyanne  Cahyono  et  al.,  2023) (Deddy Kurniawan & Sutabri, 2023) (Dhiaaul Kusnaa Washilatul Arba’ah  et  al.,  2023),  sedangkan  model  lainnya  yang digunakan  untuk  memodelkan egovernment  adalah model  Garter  yang  dilakukan  oleh  M.  Miftahul  Akbar (Akbar,  2020)  dan  metode  deskriptif  analisis  dan  studi literatur  yang dilakukan  oleh Ika  Widiastuti  (Widiastuti, 2022).
Dengan  kondisi  tersebut,  penulis  mengintegrasikan model  kematangan  e-Government  yang  dibuat  oleh Menpan  tahun  2018  dengan  nama  SPBE  untuk menghasilkan model kematangan yang lebih komprehensif  dan  generik,  yang  pada  akhirnya  hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  usulan  sebagai rekomendasi  kebijakan  yang  diharapkan  dapat  menjadi pedoman  untuk  mendorong  instansi  pemerintah  dalam meningkatkan kematangan  e-Government  ke  tahap yang lebih tinggi.

## 2. RUANG LINGKUP
Dalam penelitian ini penulis membatas permasalahan yang  terkait  dengan  laporan  asesmen  kematangan  yang dilakukan di Dinas ESDM Bandung. Laporan assessment maturity  (kematangan)  TIK  Perangkat  Daerah  Provinsi Jawa  Barat  ini  yaitu  di  Dinas  ESDM  Bandung merupakan  laporan  yang  menggambarkan  kondisi eksisting  bagaimana  pemanfaatan  dan  implementasi solusi  TIK  saat  ini  berdasarkan  hasil  assessment  ke seluruh  perangkat  daerah  di  lingkungan  Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pengukuran  terhadap  tingkat  kematangan  TIK  ini meliputi  Domain  Tata  Kelola,  Domain  Infrastruktur, mencakup,  Domain  Aplikasi  dan  Domain  Keamanan Informasi.
Potret  kondisi  keseluruhan  domain  pemanfaatan  dan implementasi  solusi  TIK  di  atas,  digunakan  untuk menggambarkan  kondisi  eksisiting  sebagai  bahan evaluasi  perbaikan  sesuai  dengan  kondisi  target minimum  yang  dipersyaratkan.  Kondisi  kesenjangan (gap)  yang  ada  akan  menjadi  dasar  penyusunan rekomendasi perbaikan untuk masa depan.

## 3. BAHAN DAN METODE
Dalam  melakukan  analisis  tingkat  kematangan Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE),  yang diawali  dengan  studi  literatur  dan  observasi,  penentuan business  goal  (BG),  pengumpulan  data  dan  bukti, penentuan  tingkat  kematangan,  serta  penentuan  hasil temuan  dan  rekomendasi  dengan  alir  seperti  pada Gambar 1.

## Gambar 1 Metodologi Penelitian
Metode  tingkat  kematangan  pada  evaluasi  SPBE dikembangkan berdasarkan model-model tingkat kematangan yang telah dipraktikkan secara luas, yaitu:
1. CMM/CMMI  (Capability  Maturity  Model/CMM Integration) yang dibangun oleh Software
Engineering  Institute  (SEI)  merupakan  model  yang mengukur  tingkat kematangan  proses  pengembangan piranti  lunak  (Narayan  Patil  et  al.,  2016)  (Bagus Wibisono  &  Sensuse,  2018)  (Yuda  Saputra  et  al., 2020)  (Sudiantara,  2021).  Model  ini  menjadi  dasar pengembangan  berbagai  model  kematangan  lain seperti tingkat kematangan tata kelola TIK (Departemen  Komunikasi  dan  Informatika,  2007) pada  COBIT  (Control  Objectives  for  Information Technology) (ISACA, 2018a)(ISACA, 2018b)(ISACA,  2018c)(ISACA,  2018d)  arsitektur TIK  (Enterprise  Architecture  Maturity  Model), manajemen  risiko  (Risk  Maturity  Model),  dan manajemen  pengetahuan  (Maturity  Model  for Knowledge Mangement).
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including  lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
2. E-Government  Maturity  Models  merupakan  model tingkat  kematangan  yang  mengukur  evolusi  SPBE dari  aspek  fungsionalitas  dan kapabilitas  teknis  yang dikembangkan  oleh  banyak  pihak  antara  lain  Layne dan  Lee  (Karen  &  Jungwoo,  2001),  Andersen  dan Henriksen  (Viborg  Andersen  &  Sinner  Henriksen, 2006),  dan  Kim  dan  Grant  (Dong-Young  &  Gerald, 2010),  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  UN  e- Government  Survey  (United  Nations  Department  of Economic  and  Social  Affairs,  2022),  United  Nations (United-Nations, 2012), Zoi dan yannis (Patergiannaki  &  Pollalis,  2022),  Titisari,  Lutfi  dan Lukman  (Ramadhane  et  al.,  2023),  Rio,  Rian  dan Gary  (Guntur  Utomo  et  al.,  2023),Alicja  dan  Katya (Gębczyńska  &  Vladova,  2023)  dan  Sintia  dan Riyanto (Nursafitri & Jayadi, 2023).
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan  kuantitatif.  Pendekatan  kuantitatif  yaitu pendekatan  penelitian  dengan  data-data  yang  telah dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar-gambar,  dan angka  (Sekaran  &  Bougie,  2019).  Data  tersebut  didapat dari  wawancara,  catatan  lapangan,  foto,  video  tape, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumentasi  lainnya  yang  dilakukan  di  Dinas  ESDM Bandung.
Penelitian  ini  akan  menggunakan  beberapa  teknik pengumpulan data diantaranya, angket (kuesioner), wawancara  (i nterview) ,  dan  dokumentasi  yang  dilakukan pada 4 domain berikut:
1. Aspek Tata Kelola
Pada  aspek  ini,  akan  dilakukan  penilaian  asesmen terhadap  Aspek  Strategis  TI  Dalam  Organisasi, Kebijakan  TI,  Prosedur  &  Petunjuk  Pelaksanaan  TI, Struktur Organisasi/ Kelembagaan dan SDM TI. 2. Aspek Infrastruktur
Pada  aspek  ini  akan  dilakukan  penilaian  asesmen terhadap  Jaringan  Data (Jaringan  Lokal,  Intranet dan Internet), Pusat Data dan Monitoring dan Operasional Jaringan
3. Aspek Aplikasi
Pada  aspek  ini  akan  dilakukan  penilaian  asesmen terhadap  Jenis  Aplikasi  (Aplikasi  Generik,  Khusus,
Pelayanan Publik, dan Analisa Pengambilan Keputusan) dan Integrasi dan Pengelolaan Aplikasi
4. Aspek Keamanan Informasi Tahapan  terakhir,  pada  aspek  ini  akan  dilakukan penilaian  asesmen  terhadap  Kebijakan/  Prosedur manajemen  keamanan  informasi  dan  Infrastruktur keamanan informasi
Kuisioner  yang  kami  lakukan  menggunakan  pertanyaan campuran  (terbuka  dan  tertutup)  dimana  jawaban  sudah disediakan  sebanyak  5  level  setiap  pertanyaan  namun  ada kolom  penjelasan  yang  bisa  diisi  oleh  dinas  ESDM  sebagai tambahan  atas  jawaban  pada  level  1-5  yang  terpilih.  Selain ini  disediakan  pula  tempat  untuk  menyisipkan  data  bukti
pendukung. Pertanyaan kuisioner ini ada 37 pertanyaan yang terdiri  dari  (Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2018)(Departemen Komunikasi dan Informatika, 2007):
1. e-leaderhip/ komitmen pimpinan akan TI
2. Prioritas TI dalam strategi
3. Kebijakan Rencana Induk
4. Kebijakan Internal Anggaran TIK
5. Dokumen Rencana Induk TIK
6. Anggaran dan Belanja TIK
7. Implementasi Rencana Induk TIK
8. Manajemen Layanan/ Operasional TI
9. Struktur Organisasi Pengelola TI
10. Ketersediaan SDM TI
11. Pengembangan Kompetensi
12. Jaringan Data Local (LAN)
13. Jaringan Internet
14. Pengelolaan Ruang Telekomunikasi
15. Monitoring dan Operasional Jaringan LAN
16. Aplikasi Manajemen Perencanaan
17. Aplikasi Manajemen Penganggaran
18. Aplikasi Manajemen keuangan
19. Aplikasi Manajemen Aset/Barang Daerah
20. Aplikasi Manajemen Kinerja Instansi
21. Aplikasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa
22. Aplikasi Layanan Naskah Dinas
23. Aplikasi Layanan eMail Resmi
24. Aplikasi Manajemen Kepegawaian
25. Aplikasi Video Conference/ Video Meeting
26. Aplikasi Layanan Dokumentasi dan Hukum
27. Aplikasi WBS
28. Aplikasi Sektoral/Fungsional Tertentu
29. Aplikasi Layanan PPID
30. Aplikasi Pengaduan Publik
31. Aplikasi Layanan Masyarakat
32. Aplikasi  Analisis  dan  Dukungan  Pengambilan Keputusan
33. Saluran Interaksi
34. Integrasi Aplikasi
35. Manajemen Data
36. Manajemen Keamanan Informasi
37. Infrastruktur Keamanan Informasi
Hasil asesmen pada aspek-aspek tersebut dikategorikan  ke  dalam  nilai  indeks  dengan  skala penilaian  yang  digunakan  berdasarkan  SPBE  Menpan tahun  2018  (Permenpan,  2018)  yang  dijelaskan  pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Nilai Indeks Skala Penilaian Nilai Indeks Predikat 4.2-5.0 Excellent 3.5-<4.5 Sangat Baik 2.6-<3.5 Baik 1.8-<2.6 Cukup <1.8 Kurang
Open access article licensed under CC-BY
jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik

## 4. PEMBAHASAN
Hasil  assesmen  dibagi  menjadi  4  bagian  yaitu  aspek tata  kelola,  infrastruktur,  aplikasi  dan  keamanan informasi,  berikut  adalah  hasil  asesmen  lapangan  yang kami lakukan di Dinas ESDM Bandung:

## 4.1 Aspek Tata Kelola
Hasil asesmen pada aspek tata kelola ini merupakan hasil asesmen 6 subdomain yang dijelaskan pada tabel 2 berikut:

## Tabel 2. Sub Domain Aspek Tata Kelola
Sub Domain Indeks Aspek Strategis TI dalam Organisasi 1.00 Kebijakan TI - Prosedur & Petunjuk Pelaksanaan TI 0.75 Struktur Organisasi/Kelembagaan 1.00 SDM TI 0.50
Hasil  yang  diperoleh  pada  aspek  ini  diringkas  pada gambar  2  yang  mengindikasikan  total  nilai  asesmen adalah 0.63 dimana predikat penilaian yang didapat pada aspek  tata  kelola  adalah  kurang.  Nilai  ini  didapat  rata- rata  nilai  dari  Aspek  strategis  TI  dalam  Organisasi sebanyak  1,  Kebijakan  TI kosong  yang  artinya  dinas  ini tidak  memiliki  kebijakan  TI,  Prosedur  &  Petunjuk Pelaksanaan TI sebanyak
0.75, Struktur
Organisasi/Kelembagaan  sebanyak  1  dan  SDM  TI sebanyak 0.5.

## Gambar 2. Indeks Domain Tata Kelola
Berdasarkan  hasil  asesmen  yang  diperoleh  untuk aspek Tata Kelola adalah:
1. Tidak adanya dukungan pimpinan terhadap TIK perlu diterapkan  untuk  keseluruhan  unit  kerja  pada Perangkat Daerah
2. Tidak adanya pernyataan prioritas TI dalam dokumen strategis  Perangkat  Daerah,  misalnya  dalam  Renstra Perangkat Daerah
3. Tidak  penyusunan  kebijakan  dalam  bentuk  SK Kepala Perangkat Daerah terkait rencana induk TIK
4. Tidak  penyusunan  kebijakan  dalam  bentuk  SK Kepala  Perangkat  Daerah  terkait  perencanaan  dan penganggaran TIK
5. Tidak  penyusunan  rencana  induk  TIK  Perangkat Daerah
6. Perencanaan  dan  penganggaran  TIK  untuk  lingkup Perangkat Daerah tidak dikoordinasikan kepada unit pengelola TIK level Provinsi (Diskominfo).
7. Tidak  ada  penyusunan  rencana  induk  TIK  untuk lingkup Perangkat Daerah
8. Prosedur  manajemen  layanan/  operasional  TI  untuk lingkup  Perangkat  Daerah  tidak  dilaksanakan menyeluruh  untuk  proses:  proses  delivery  layanan, kontrol layanan, proses rilis/transisi layanan, resolusi layanan  dan  proses  hubungan  layanan  dengan pengguna
9. Pemegang  fungsi  pengelolaan  TI  pada  struktur organisasi Perangkat Daerah tidak ditetapkan secara formal
10. Tidak  adanya  peningkatan  SDM  pengelola  TI  dari sisi  kuantitas  atau  kualitas  untuk  meningkatkan dukungan layanan TIK yang lebih baik
11. Tidak  adanya  identifikasi  kebutuhan  kompetensi SDM TI  di lingkup Perangkat Daerah

## 4.2 Aspek Infrastruktur
Hasil asesmen pada aspek tata kelola ini merupakan hasil asesmen 4 subdomain yang dijelaskan pada tabel 3 berikut:

## Tabel 3. Sub Domain Aspek Infrastruktur
Sub Domain Indeks Jaringan Data Local (LAN) 2.00 Jaringan Internet 3.00 Pengelolaan Ruang Telekomunikasi 1.00 Monitoring dan Operasional Jaringan LAN 1.00
Hasil  yang  diperoleh  pada  aspek  ini  diringkas  pada gambar  3  yang  mengindikasikan  total  nilai  asesmen adalah 1.80 dimana predikat penilaian yang didapat pada aspek tata kelola adalah cukup. Nilai 1.80 ini didapat dari hasil  rata-rata  Jaringan  Data  Local  (LAN)  sebanyak  2, Jaringan  Internet  sebanyak  3,  Pengelolaan  Ruang Telekomunikasi  sebanyak  1  dan  Monitoring  dan Operasional Jaringan LAN sebanyak 1.

## Gambar 3. Indeks Domain Infrastruktur
Berdasarkan  hasil  asesmen  yang  diperoleh  untuk aspek Infrastruktur adalah:
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including  lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
12. Pengembangan jaringan komputer lokal (LAN) tidak dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dan terintegrasi dan diimplementasikan untuk seluruh unit kerja di lingkup Perangkat Daerah
13. Jaringan internet sudah baik, perlu dimonitor dan dievaluasi untuk perbaikan kedepan
14. Pengembangan pusat
data/ruang server/telekomunikasi tidak dilakukan secara komprehensif sesuai dengan standar.
15. Tidak adanya peningkatan Sistem Monitoring dan Operasional Jaringan sesuai standar

## 4.3 Aspek Aplikasi
Hasil asesmen pada aspek tata kelola ini merupakan hasil asesmen 2 subdomain yang dijelaskan pada tabel 4 berikut:
Tabel 4. Sub Domain Aspek Aplikasi Sub Domain Indeks Jenis Aplikasi 1.46 Integrasi & Pengelolaan Aplikasi 1.90
Hasil yang diperoleh pada aspek ini diringkas pada gambar  4  yang  mengindikasikan  total  nilai  asesmen adalah 1.53 dimana predikat penilaian yang didapat pada aspek  tata  kelola  dikategorikan  sebagai  kurang.  Nilai 1.53  didapat  dari  rata-rata  Jenis  Aplikasi  sebanyak  1.46 dan Integrasi & Pengelolaan Aplikasi sebanyak 1.90.

## Gambar 4. Indeks Domain Aplikasi
Berdasarkan  hasil  asesmen  yang  diperoleh  untuk aspek Aplikasi adalah:
1. Penggunaan  aplikasi  layanan  sistem  manajemen pengangguran sudah baik.
2. Penggunaan  aplikasi  layanan  sistem  manajemen perencanaan sudah baik.
3. Penggunaan  aplikasi  layanan  sistem  manajemen keuangan sudah baik.
4. Penggunaan  aplikasi  layanan  sistem  manajemen aset/barang daerah sudah baik.
5. Penggunaan  aplikasi  layanan  sistem  manajemen kinerja instansi sudah baik.
6. Penggunaan  aplikasi  layanan  sistem  manajemen pengadaan sudah baik.
7. Tidak  adanya  pemanfaatan  aplikasi  layanan sistem manajemen surat dinas elektronik
8. Tidak  adanya  penggunaan  email  resmi  untuk kepentingan kedinasan sesuai dengan kebijakan
9. Tidak  adanya  penggunaan  aplikasi  layanan sistem  manajemen  kepegawaian  sudah  baik  . Pertahankan
10. Tidak  adanya  penggunaan  aplikasi  layanan video conference/video meeting harus dilakukan secara optimal
11. Tidak  adanya  layanan  fitur  Dokumentasi  dan Informasi  Hukum  yang  menyediakan  layanan interaksi
12. Tidak  adanya  pemanfaatan  aplikasi  layanan sistem Whistle-Blowing System
13. Layanan  Aplikasi  Sektoral/Fungsional  tidak diintegrasikan dengan aplikasi terkait.
14. Perlu adanya layanan Aplikasi/fitur PPID
15. Penggunaan Aplikasi  Layanan  Pengaduan Publik SP4NLapor
16. Tidak adanya adanya layanan Masyarakat
17. Tidak  adanya  Aplikasi  Analisis  dan  Dukungan Pengambilan Keputusan
18. Pengelolaan  saluran  interaksi  yang  dilakukan secara  lengkap,  dan  efektif  dari  segi  jenis saluran  dan  cakupan  layanan  untuk  memenuhi kebutuhan,  dan  didukung  oleh  kemampuan menjaga  keberlangsungan.
19. Pengelolaan  integrasi  aplikasi  sudah  baik, namun  perlu  dievaluasi  untuk  menyesuaikan terhadap  perubahan  lingkungan,  teknologi  dan kebutuhan instansi.
20. Tidak adanya manajemen data sistem informasi sesuai standar

## 4.4 Aspek Keamanan Informasi
Hasil asesmen pada aspek tata kelola ini merupakan hasil asesmen 2 subdomain yang dijelaskan pada tabel 4 berikut:

## Tabel 4. Sub Domain Aspek Keamanan Informasi
Sub Domain Indeks Manajemen Keamanan Informasi 1.00 Infrastruktur Keamanan Informasi -
Hasil  yang  diperoleh  pada  aspek  ini  diringkas  pada gambar  5  yang  mengindikasikan  total  nilai  asesmen adalah 0.50 dimana predikat penilaian yang didapat pada aspek  tata  kelola  adalah  kurang.  Nilai  0.50  ini  didapat dari rata-rata Manajemen Keamanan Informasi sebanyak 1 dan tidak ada infrastruktur keamanan sistem informasi di dinas ESDM Bandung.

## Gambar 5. Indeks Domain Keamanan Informasi
Berdasarkan  hasil  asesmen  yang  diperoleh  untuk aspek Keamanan Informasi adalah:
1. Prosedur  manajemen  keamanan  sistem  informasi untuk  lingkup  Perangkat  Daerah  tidak  dilaksanakan menyeluruh  untuk  proses  :  Perencanaan  keamanan, implementasi dan operasional manajemen keamanan, proses monitoring dan review serta pemeliharan dan peningkatan manajemen keamanan
2. Tidak adanya infrastruktur keamanan informasi

## 5. KESIMPULAN
Dari  nilai  hasil  assessment  Pengukuran  Tingkat Kematangan  TIK  pada  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  pada  Domain  Tata  Kelola  dan  Manajemen  TI nilai  kematangan  yang  diperoleh  adalah  0.63  yang artinya  kurang,  pada  Domain  Infrastruktur  nilai kematangan  yang  diperoleh  adalah  1.80  yang  artinya cukup.  Untuk  mencapai  kematangan  nilai  yang  harus dipenuhi  minimal  3  pada  Domain  Aplikasi  nilai kematangan  yang  diperoleh  adalah  1.53  yang  artinya kurang  dan  pada  Domain  Keamanan  Informasi  nilai kematangan  yang  diperoleh  adalah  0.5  yang  artinya kurang.  Untuk  mencapai  kematangan  nilai  yang  harus dipenuhi minimal 3.

## 6. SARAN
Penelitian
selanjutnya diharapkan
dapat
menggunakan  metode  SPBE  yang  baru  tahun  2023  agar hasil  asesment  lapangan  untuk  model  kematangan egovernment yang dihasilkan lebih mendalam.
Saran  untuk  Dinas  ESDM  Bandung  pada  aspek  Tata kelola  perlu  adanya  dukungan  pimpinan  terhadap  TIK perlu  diterapkan  untuk  keseluruhan  unit  kerja  pada Perangkat  Daerah,  pernyataan  prioritas  TI  dalam dokumen  strategis  Perangkat  Daerah,  misalnya  dalam Renstra  Perangkat  Daerah,  penyusunan  kebijakan  dalam bentuk  SK  Kepala  Perangkat  Daerah  terkait  rencana induk  TIK,  penyusunan  kebijakan  dalam  bentuk  SK Kepala  Perangkat  Daerah  terkait  perencanaan  dan penganggaran  TIK,  penyusunan  rencana  induk  TIK Perangkat  Daerah,  Perencanaan  dan  penganggaran  TIK untuk  lingkup  Perangkat  Daerah  perlu  dikoordinasikan kepada  unit  pengelola  TIK  level  Provinsi  (Diskominfo), penyusunan rencana induk TIK untuk lingkup Perangkat Daerah,  Prosedur  manajemen  layanan/  operasional  TI
untuk  lingkup  Perangkat  Daerah  perlu  dilaksanakan menyeluruh  untuk  proses:  proses  delivery  layanan, kontrol  layanan,  proses  rilis/transisi  layanan,  resolusi layanan dan proses hubungan layanan dengan pengguna, Pemegang fungsi pengelolaan TI pada struktur organisasi Perangkat  Daerah  perlu  ditetapkan  secara  formal, peningkatan  SDM  pengelola  TI  dari  sisi  kuantitas  atau kualitas  untuk  meningkatkan  dukungan  layanan  TIK yang  lebih  baik  dan  identifikasi  kebutuhan  kompetensi SDM TI  di lingkup Perangkat Daerah.
Untuk  aspek  infrastruktur  di  Dinas  ESDM  Bandung pengembangan  jaringan  komputer  lokal  (LAN)  perlu dilakukan  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  dan terintegrasi  dan  diimplementasikan  untuk  seluruh  unit kerja  di  lingkup  Perangkat  Daerah,  Jaringan  internet sudah  baik,  perlu  dimonitor  dan  dievaluasi  untuk perbaikan  kedepan,  pengembangan  pusat  data/ruang server/telekomunikasi tidak dilakukan secara komprehensif  sesuai  dengan  standar  dan  pelru  adanya peningkatan Sistem Monitoring dan Operasional Jaringan sesuai standar
Untuk  aspek  aplikasinya  perlu  adanya  pemanfaatan aplikasi  layanan  sistem  manajemen  surat  dinas elektronik,  penggunaan  email  resmi  untuk  kepentingan kedinasan sesuai dengan kebijakan, penggunaan aplikasi layanan video conference/video meeting harus dilakukan secara optimal, layanan fitur Dokumentasi dan Informasi Hukum yang menyediakan layanan interaksi, pemanfaatan  aplikasi  layanan  sistem  Whistle-Blowing System,  layanan  aplikasi  sektoral/fungsional  perlu diintegrasikan  dengan  aplikasi  terkait,  perlu  adanya layanan  Aplikasi/fitur  PPID,  perlu  adanya  penggunaan Aplikasi  Layanan  Pengaduan  Publik  SP4NLapor,  perlu adanya  layanan  Masyarakat,  perlu  adanya  Aplikasi Analisis  dan  Dukungan  Pengambilan  Keputusan,  perlu adanya  pengelolaan  saluran  interaksi  yang  dilakukan secara  lengkap,  dan  efektif  dari  segi  jenis  saluran  dan cakupan  layanan  untuk  memenuhi  kebutuhan,  dan didukung  oleh  kemampuan  menjaga  keberlangsungan, perlu  adanya  pengelolaan  integrasi  aplikasi  sudah  baik, namun  perlu  dievaluasi  untuk  menyesuaikan  terhadap perubahan  lingkungan,  teknologi  dan  kebutuhan  instansi dan  perlu  adanya  manajemen  data  sistem  informasi sesuai standar.
Terakhir,  untuk  aspek  kemanan  informasi,  Dinas ESDM Bandung perlu melaksakana prosedur manajemen keamanan  sistem  informasi  untuk  lingkup  Perangkat Daerah  secara  menyeluruh  untuk  proses  :Perencanaan keamanan,  implementasi  dan  operasional  manajemen keamanan,  proses  monitoring  dan  review  serta pemeliharan dan peningkatan manajemen keamanan dan perlu adanya infrastruktur keamanan informasi.
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including  lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
7. DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  M.  M.  (2020). Evaluasi  Tingkat  Kematangan  E- government Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus  Kabupaten Sukoharjo) . Universitas Islam Indonesia.
Azpriyanne  Cahyono,  S.,  Mukaromah,  S.,  &  Anita,  W.
(2023).  Perancangan Alat  Ukur  Tingkat Kapabilitas Manajemen Perubahan SPBE
Menggunakan  Kerangka  Kerja  Cobit  5. Juitik ,
3 (3). https://doi.org/10.55606/juitik.v3i3.615 Bagus Wibisono, S., & Sensuse, D. (2018). Combination
Of  Cmmi-Dev  And  Cmmi-Svc  To  Measure Implementation  Maturity  Of  E-Government:  A Systematic Literature Review. Jurnal Masyarakat  Telematika  Dan  Informasi , 9 (1). https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.97 BPK.  (2006). Kebijakan dan Strategi  Nasional Pengembangan E-Government . Database Peraturan
Perundang-Undangan.
https://peraturan.go.id Deddy Kurniawan, D., & Sutabri, T. (2023). Analisis IT Services  Management  (ITSM)  Layanan  Sistem Informasi Meteorologi Penerbangan Menggunakan  Framework  Cobit  5. Indonesian Journal  of  Multidisicplinary  on  Social  and
Technology ,
1 (3). https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i3.159
Departemen    Komunikasi    dan    Informatika.    (2007).
Panduan  Umum  Tata  kelola  TIK  Nasional . Departemen  Komunikasi  dan  Informatika. https://peraturan.bpk.go.id/Details/159939/perm enkominfo-no-41permenkominfo112007-tahun Dhiaaul  Kusnaa  Washilatul  Arba’ah,  Z.,  Utami,  E.,  & Hendi  Muhammad,  A.  (2023).  Information  & Technology  Audit  of  Egovernment  using COBIT  a  Literature  Review. JIKO , 6 (1). https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jiko/arti cle/view/5606/3778
Dong-Young,  K.,  &  Gerald,  G.  (2010).  E‐government maturity  model  using  the  capability  maturity model  integration. Journal  of  Systems  and Information Technology , 12 (3).
https://doi.org/10.1108/13287261011070858
Gębczyńska,  A.,  &  Vladova,  K.  (2023).  Comparative Analysis Of Selected Process Maturity Assessment  Models  Applied  In  The  Public Sector. Business Process Management Journal , 29 (3).    https://doi.org/10.1108/BPMJ-09-2022- 0420
Guntur Utomo, R., Andrian, R., & Wills, G. (2023). An Overview On Information Assurance Framework For Smart Government In Indonesia. Proceedings Of The 7th International  Conference  On  Science  And Technology , 2654 (1). https://doi.org/10.1063/5.0114460
Hasan,  A.,  &  Assaf,  A.  (2018).  Pengukuran  Tingkat Kematangan  E-Goverment  Pada  Pemerintah Daerah Kepulauan. Protek , 5 (1). https://doi.org/10.33387/protk.v5i1.622
ISACA.  (2018a). COBIT  5  Enabling  Process.  Rolling . ISACA.
https://www.isaca.org/resources/cobit/cobit-5
ISACA. (2018b). COBIT 5 Process-Assessment Model . ISACA. (2018c). COBIT Framework . ISACA. (2018d). COBIT Implementation . ISACA. Karen,  L.,  &  Jungwoo,  L.  (2001).  Developing  fully functional  E-government:  A  four  stage  model. Government  Information  Quarterly , 18 (2). https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066- 1
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2018). Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik .  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Download/123284/p ermenpan%20no%205%20tahun%202018.pdf
Narayan  Patil,  P.,  Namdev  Rakhunde,  H.,  &  Hemant Jethwa,  A.  (2016).  CMMI-Its  Need  in  the Industry. International  Journal  of  Recent Scientific Research , 7 (4). http://www.recentscientific.com/sites/default/fil es/5008.pdf
Nursafitri,  S.,  &  Jayadi,  R.  (2023).  Evaluation  of Electronic-Based  Government  System  Using The E-Government Maturity Model: Case Study of  Bekasi  City. Jurnal  Minfo  Polgan , 12 (1). https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12455
Patergiannaki,  Z.,  &  Pollalis,  Y.  (2022).  E-Government Maturity  Assessment:  Evidence  from  Greek Municipalities. Policy  and  Internet , 15 (1). https://doi.org/10.1002/poi3.317
Ramadhane,  T.,  Ramadani,  L.,  &  Abdurrahman,  L. (2023). Development of Public Value Based E- Government  Maturity  Framework. Technium Science , 16 (Special Issue).
https://doi.org/10.47577/technium.v16i.9950 Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2019). Research  Methods For  Business:  A  Skill  Building  Approach  8th Edition . Wiley.
Sudiantara,  I.  G.  (2021).  Measuring  Maturity  Level  On The Process Of Developing An Online Presence System  With  CMMI  Framework. International Journal of Engineering and Emerging Technology , 6 (1). https://doi.org/10.24843/IJEET.2021.v06.i01.p1 8
Sumijan,  S.  (2020).  Analisis  Dan  Evaluasi  Tingkat Kematangan  E-Government  Pada  Information Architecture  Menggunakan  Framework  Cobit  5 (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kota Padang).
Sebatik Vol. 27 No. 2 Desember 2023
ISSN: 1410-3737(p) 2621-069X(e) Open access article licensed under CC-BY jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi  Dan  Industri .  https://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/SNTIKI/article/view/109 56
United  Nations  Department  of  Economic  and  Social Affairs. (2022). UN E-Govenment Survey 2022: E-Government  in  Support  of  Sustainable Development .  United  Nations  Department  of Economic and Social Affairs.
United-Nations. (2012). UN E-Government Survey 2012: E-Government for the People. United-Nations. Viborg Andersen, K., & Sinner Henriksen, H. (2006). E- government  maturity  models:  Extension  of  the Layne and Lee model. Government Information
Quarterly , 23 (2). https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.008 Widiastuti, I. (2022). Kematangan Pelayanan Komunikasi Egovernment di Surabaya. Mediakom , 6 (1). http://dx.doi.org/10.35760/mkm.2022.v6i1.6537
Yuda Saputra, M. R., Wahyu Winarno, W., Henderi, H., &  Shaddiq,  S.  (2020).  Evaluation  of  Maturity Level  of  the  Electronic  based  Government System  in  the  Department  of  Industry  and Commerce  of  Banjar  Regency. Journal  of Robotics and Control , 1 (5). https://journal.umy.ac.id/index.php/jrc/article/vi ew/8005