Jurnal Administrasi Negara Volume 28 Nomor 2, Edisi Agustus 2022 p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO

## IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATIONS BANYUMAS NO. 6 OF 2019 ON DETAILED PLANS

## PURWOKERTO URBAN AREA LAYOUT
1 Paulus Israwan Setyoko
1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman 1 email : paulus.setyoko@unsoed.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Nomor 6 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek Idealized policy digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan ruang dan lingkungan serta mencakup materi pokok seperti ketentuan program terkait dengan bangunan dan lingkungan sebagai panduan dalam rancang bangunan suatu lingkungan/kawasan. Kemudian pada aspek target groups menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata ruang perkotaan berupaya melakukan pendekatan oleh semua pihak melalui forum musyawarah  dan  publik hearing. Sementara aspek Implementing  organization menunjukkan  bahwa  pihak- pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah perkotaan terdiri dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas, masyarakat, pihak swasta, Camat, Lurah, dan pada aspek Environmental factors berhasil mengidentifikasikan keberhasilan dari implementasi kebijakan tata ruang wilayah perkotaan dari sisi lingkungan sosial masyarakat dan lingkungan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan tata ruang wilayah perkotaan Purwokerto.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Kawasan Perkotaan, Peraturan Daerah, Tata Ruang Wilayah.

## Abstract
This study seeks to investigate in further detail the Implementation of Banyumas Regency Regulation No. 6 of 2019 on the Detailed Spatial Planning of the Purwokerto Urban Area. This study was cunducted in Banyumas Regency utilizing qualitative method with a case study approach. This study found that in the idealized policy aspect, spatial planning policies is used to regulate space utilization, spatial and environmental planning, and that includes fundamental materials for example program provisions related to buildings and the environment as a guide for the design of buildings in a region. Next in the aspect of target group, the implementation of spatial planning policies tries to engage all stakeholders through deliberative forums and public hearings. Moreover,  in  the  implementing  organization  aspect,  it  demonstrates  that  the  parties  involved  in  the implementation of urban spatial planning policies are the local government of Banyumas Regency, Banyumas Regional People's Representative Council, the community, the private sector, the head of sub-district, the head of village. Lastly, in the environmental factor aspect, it was identified that the Purwekerto regency’s urban
spatial planning policies was successfully implemented in terms of the social environment and the bureaucracy environment.
Keywords: Policy implementation, Urban Areas, Regional Regulations, Regional Spatial Planning.

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional merupakan suatu upaya  yang  dilakukan  dengan  melibatkan seluruh  komponen  kehidupan  bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
secara berkesinambungan  demi  tercapainya  suatu capaian suatu tujuan (Yusrie, Aminah, Wsliman, &  Sauri,  2020).  Otonomi  daerah  memberikan kewenangan bagi daerah atas penyusunan suatu kebijakan,  termasuk  dalam  penataan  wilayah (Patrisia & Oktarianti, 2019). Kebijakan Publik berasal  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  demi  mempengaruhi  perubahan perilaku atas suatu instansi atau dalam wilayah mereka  sendiri,  khususnya  dalam  mencapai berbagai  tujuan  akhir  yang  dipentingkan  oleh aktor  utama  dalam  kebijakan  publik  tersebut (Subianto, 2020).
Kebijakan publik dirancang dan diimplementasikan  oleh  pemerintah  dengan melibatkan  interaksi  dari  berbagai  aktor  yang berkepentingan,  meliputi  swasta,  bisnis, kelompok  masyarakat,  dan  instansi  lainnya (Sutikno et  al, 2020).  Pemerintah mempunyai beberapa kebijakan peraturan dan perundangan dalam  upaya  mengatur  tata  ruang  yang  dapat dijadikan  sebagai  rujukan  (Alotia,  Karwur,  &
Mangowal, 2020). Upaya
tersebut ditindaklanjuti  dengan  mengimplementasikan
Kebijakan  penataan  wilayah  perkotaan Purwokerto.
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan  suatu  perencanaan  detail  dan rigid tentang bagaimana penataan ruang dan wilayah  dari  suatu  Kabupaten/Kota  dengan dilengkapi  oleh  zonasi  kawasan  dari Kabupaten/Kota  tersebut  (Lababa,  2021). Keberadaan ruang yang semakin terbatas dan pentingnya  penataan  ruang  bagi  masyarakat menuntut adanya pengaturan tata ruang yang jelas dengan melibatkan peran dari berbagai stakeholders  demi  tercapainya  penataan ruang yang diharapkan (Iskandar, Awaluddin, & Yuwono, 2016). Berdasarkan tujuannya, kebijakan penataan
perkembangan  kota  harus  mampu  menjadi solusi  bagi  penataan  ruang  dengan  tujuan dapat  tertata  secara  sistematis  sesuai peruntukannya. Perencanaan tata ruang bagi suatu  wilayah  provinsi,  kota/  kabupaten menjadi  suatu  hal  penting  yang  diharuskan untuk  mempunyai  aturan  yang  jelas  dan sesuai  dengan  pedoman  dalam  pelaksanaan pembangunan yaitu penataan ruang (Darmawati, Saleh, & Hanafi, 2015).
Kebijakan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  digunakan  sebagai  suatu pedoman dalam pembangunan suatu daerah.

## Paulus Israwan Setyoko / Jurnal Administrasi Negara
Namun  pelaksanaan  suatu  kebijakan  dalam penyusunan  seringkali  tidak  didasarkan  atas realita  di  lapangan,  hal  tersebut  memicu terjadinya
ketidaksesuaian terhadap pemanfaatan  ruang  (Hakim,  Rochima,  & Wyantuti,  2021).  Kebijakan  Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW) diatur dalam Undang- Undang  No.  26  tahun  2007  tentang  Penataan Ruang  (ESDM  JDIH,  2007).  Pemerintah  dan segenap  lapisan  masyarakat  memiliki  harapan untuk  dapat  terwujudnya  pembangunan  yang berkelanjutan  melalui  berbagai  kebijakan  yang telah  dibuat  dan  dilakukan  oleh  pemerintah (Ilham,  2017).  Namun  pada  pelaksanaannya kebijakan tersebut mengalami beberapa kendala dan  hambatan  seperti  faktor  masyarakat  dan faktor  ketegasan  pemerintah  (Isradjuningtias, 2017).    Selain  itu,  kendala  terbesar  yang dihadapi  adalah  berasal  dari  faktor  eksternal berupa  intervensi  dari  pembuat  kebijakan tertinggi  yang  tentunya  lebih  sulit  untuk dikendalikan  oleh  pelaksana  di  lapangan sehingga  kebijakan  tersebut  kurang  berhasil (Widodo, 2017).
Upaya penataan  ruang dan  pengelolaan wilayah di Indonesia sudah banyak menghasilkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi  (RTRWP)  dan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK)
(Nurwadjedi,  Rosalina,  &  Wibisono,  2019). Berdasarkan sumber harianhaluan.com, saat ini diberbagai  daerah  masih  terjadi  persoalan  tata ruang. Adanya kegiatan alih fungsi lahan yang
tidak  terkontrol,  sehingga  menyebabkan kerusakan  lingkungan  dan  mengancam perwujudan  ketahanan  pangan  nasional. Padahal sejak 25 tahun lalu, Indonesia sudah memiliki  UU  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang. Adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi UU Penataan Ruang justru berpotensi menimbulkan  berbagai  pro  dan  kontra  dari masyarakat. Sumber: (https://padang.harianhaluan.com, dikutip Tanggal 21/05/2022 pukul 17.45 WIB).
Dengan  banyaknya  kendala  yang terjadi dari berbagai faktor di atas maka hal tersebut  menjadikan  proses  pelaksanaan kebijakan  tidak  maksimal  sesuai  yang diharapkan, dalam hal ini adalah Kabupaten Banyumas  yang  telah  menetapkan  RTRW dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten Banyumas  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kawasan Perkotaan  Purwokerto  Tahun  2019-2039, meskipun demikian rencana kebijakan terkait dengan  penataan  ruang  masih  mengalami kendala.  Berdasarkan  hasil  observasi mengenai  penataan  ruang  di  Kabupaten Banyumas  mengalami  ketidakseimbangan antara  kawasan  perkantoran,  permukiman, dan perkantoran.
Melihat
permasalahan ini
pembangunan  dan  perluasan  kota  harus diarahkan  ke  pinggiran  kota  seperti  arah timur, selatan dan barat. Pembangunan pusat
keramaian,  penambahan  ruang  publik,  taman, dan hutan kota berfungsi sebagai paru-paru kota harus didistribusikan sampai ke pinggiran kota. Realisasi  tata  ruang  kota  harus  disertai ketegasan  penegakan  hukum  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
Pelanggaran  terhadap  izin  mendirikan bangunan harus ditindak tegas yang tidak hanya terkonsentrasi  pada  konstruksi  bangunan  akan tetapi,  juga  harus  memperhatikan  terhadap permasalahan  lingkungan  yang  ditimbulkan. Berdasarkan  latar  belakang  dan  permasalahan penataan  ruang  dan  pengelolaan  wilayah  di Kabupaten  Banyumas  maka  perlu  dilakukan penelitian secara mendalam mengenai Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Banyumas tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Nomor 6 Tahun 2019.  Bertitik  tolak  dari  rumusan  masalah tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  dan  mendeskripsikan  mengenai implementasi  peraturan  daerah  Kabupaten Banyumas  Nomor  6  Tahun  2018  mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Purwokerto.

## KAJIAN LITERATUR

## Implementasi Kebijakan Publik
Pemahaman  yang  baik  mengenai kebijakan  publik  dapat  diperoleh  dengan menguraikannya  menjadi  beberapa  bagian sebagai  tahapan-tahapan,  diantaranya  yaitu: agenda setting, formulasi, legitimasi,
implementasi,  evaluasi,  reformulasi  dan terminasi (Laswell, 1956). Kebijakan publik menjadi  salah  satu  pembahasan  yang merujuk  pada  aktor  seperti  lembaga pemerintah,  legislatif  untuk  memilih  dan melakukan suatu tindakan yang tepat dalam memfasilitasi masyarakat umum (Anderson, 2003).
Implementasi  kebijakan  merupakan proses  yang  dinamis  yang  masuk  dalam struktur pemerintahan dan sistem administrasi  dengan  pedoman  aturan  secara legal (Chen & Zhang, 2016:3-4).  Salah satu dari  rangkaian  kebijakan  publik,  adalah melaksanakan  program-program  yang  telah disepakati untuk bisa dilaksanakan. Tahap ini disebut sebagai tahap implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan merupakan  keberlanjutan  dari  tindakan pemerintah  yang  bersumber  dari  eksekutif, legislatif,  maupun  lembaga  peradilan  untuk memberikan  arahan  dari  tujuan  yang  ingin dicapai.  Subjek  dari  program  yang  akan dilaksanakan bersifat  penting,  dan memiliki peran  umum  yang  dilaksanakan  melalui aturan  dan  prosedur  administrasi  terkait dengan pelaksanaannya (Arizzo,2012:2-3).
Implementasi  menjadi  model  upaya untuk  menciptakan  suatu  kebijakan  yang diharapkan  melalui  pendekatan  prosedural dalam  organisasi  (Savard,2012:5).  Terdapat 5  (lima)  faktor  yang  menjadi  alasan  dari keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan

## Paulus Israwan Setyoko / Jurnal Administrasi Negara
publik,  diantaranya  yaitu: viability,  theoretical integrity,  scope,  capacity, dan unintended consequences (Schneider,  1982).  Berdasarkan berbagai  kajian  literatur  yang  dilakukan, diketahui  bahwa  terdapat  6  (enam)  variabel pokok  yang  dianggap  dapat  memberikan sumbangsih  atas  keberhasilan  dan  kegagalan dari implementasi kebijakan. Ke-enam variabel tersebut diantaranya adalah:
a. Tujuan  dan  sasaran  kebijakan  yang  rinci dan konsisten;
b. Dukungan  teoritis  yang  kuat  dalam merumuskan kebijakan;
c. Proses  implementasi  dilakukan  dengan dasar hukum yang jelas, demi terjaminnya kepatuhan  dari  para  pelaksana  tugas implementasi  kepada  para  kelompok sasaran;
d. Komitmen  dan  kompetensi  dari  para pelaksana kebijakan;
e. Dukungan dari para pemangku kepentingan;
f. Kestabilan  atas  kondisi  sosial,  ekonomi dan politik (Sabatier, 1986).
Sementara  pandangan  Smith  (1973)  mengenai proses pelaksanaan kebijakan harus
memperhatikan empat aspek:
1. Kebijakan yang Diidealkan
Aspek  kebijakan  yang  diidealkan merujuk  pada  upaya  memperhatikan
sasaran  kebijakan  agar  sesuai  dengan tujuan kebijakan yang diharapkan.
2. Organisasi Pelaksana Kebijakan
Aspek organisasi pelaksana kebijakan  memiliki  tujuan  agar kebijakan  dikelola  dengan  baik  oleh para  implementator,  dalam  hal  ini birokrasi pemerintahan.
3. Lingkungan Kebijakan
Aspek  lingkungan  kebijakan  bisa
dilihat dari lingkungan sosial,
lingkungan  geografis  dan  lingkungan budaya  yang  berpengaruh  langsung terhadap  kebijakan  yang  sedang dilaksanakan.
Berikut Gambar
kerangka implementasi kebijakan.
Gambar  1. Kerangka Implementasi Kebijakan
Sumber: Thomas B Smith, 1973:203
Polic y Maki ng
Implementi ng organizaati on Target group
Idealized policy Environmental factors Ten s ion
Instituti
on Feed ba ck Transa cti on
Poli cy
Sebagai  suatu  sarana  untuk  mendalami permasalahan  dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  3  (tiga)  aspek  implementasi menurut  Smith,  diantaranya  adalah Idealized Policy,  Implementing  Organization, dan Environmental factors. Kebijakan publik menjadi salah pembahasan  yang  merujuk  pada  aktor  seperti lembaga  pemerintah,  legislatif  untuk  memilih dan melakukan suatu tindakan yang tepat dalam memfasilitasi  masyarakat  umum  (Anderson, 2003:2).
Implementasi  kebijakan  merupakan proses yang dinamis yang masuk dalam struktur pemerintahan  dan  sistem  administrasi  dengan pedoman  aturan  secara  legal  (Chen  &  Zhang, 2016:3-4).  Salah satu dari rangkaian kebijakan publik, adalah melaksanakan program-program yang  telah  disepakati  untuk  bisa  dilaksanakan. Tahap  ini  disebut  sebagai  tahap  implemntasi kebijakan.  Implementasi  kebijakan  merupakan keberlanjutan  dari  tindakan  pemerintah  yang bersumber  dari  eksekutif,  legislatif,  maupun lembaga  peradilan  untuk  memberikan  arahan dari  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Subjek  dari program  yang  akan  dilaksanakan  bersifat penting,  dan  memiliki  peran  umum  yang dilaksanakan  melalui  aturan  dan  prosedur administrasi  terkait  dengan  pelaksanaannya (Arizzo,2012:2-3).  Implementasi  merupakan upaya mencakup aspek yang berpengaruh baik
secara  langsung  maupun  tidak  langsung dalam kebijakan publik. (Savard,2012:5)
Implementasi  kebijakan  merupakan proses dari keberlanjutan perumusan masalah.  Masalah  tersebut  dirumuskan, diidentifikasi, sampai dilaksanakan.
Implementasi kebijakan secara jelas terletak pada  kekuasaan  yang  hirarkis  dan  terletak pada  para  pengambil  keputusan  untuk melaksanakan tujuan.
Implementasi kebijakan  menjadi  tahapan  yang  penting, sehingga  proses  penempatan  kebijakan diberlakukan  (Imurana,  Haruna,  &  Kofi, 2014:196).
Keputusan yang dilaksanakan menjadi  arahan  bagi  pemerintah  yang kemudian dihadapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan.  Implemntasi  kebijakan  secara umum  merupakan  penerapan  aturan  yang dimainkan  oleh  para  aktor  yang  memiliki tanggung  jawab  dalam  melaksanakan kebijakan  tersebut.  Aktor  yang  memiliki pengaruh dalam implementasi adalah  secara khusus  para  pegawai  birokrasi  (Chen  & Zhang, 2016:5).
Dalam pelaksanaan implentasi kebijakan  secara  nampak  bahwa  perilaku para  pelaksana  dan  budaya  organisasi  turut menentukan.  Pelaksanaan  implementasi menjadi salah satu tuntutan bagi para aparat pemerintah  memiliki  jaringan  seperti  para pemangku  kepentingan  dan  kelompoak  lain
untuk bisa bersama-sama menjalankan
kebijakan, sehingga kebijakan yang
dilaksanakan  memiliki  pengaruh  yang  besar ketika  diterapkan  atau  diimplementasikan Francois, 2013:2-4).
Pelaksanaan kebijakan harus
memperhatikan  norma  ideologi  kelembagaan, serta aktor eksternal, stakeholders , aparat harus bisa berkolaborasi dan melakukan berbagai lobi- lobi  dan  pendekatan  untuk  memastikan pelaksanaan suatu program yang diimplentasikan.  Pada  tahap  ini,  parameter implementasi  kebijakan  ditetapkan  secara langsung  terhadap  dampak  faktual  dari kebijakan  yang  diterapkan  untuk  mencapai tujuan (Rahmat,2015:305-307). Dalam
implementasi  kebijakan,  tahapan  operasional menjadi  salah  satu  hal  yang  sebenarnya kebijakan  itu  diterjemahkan  ke  dalam  indakan dengan  tujuan  untuk  memecahkan  berbagai masalah umum. Tahap implementasi ini secara khusus  menjadi  salah  satu  strategi  dalam menjalankan  suatu  kebijakan  dari  organisasi pemerintah  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang lebih efektif dari proses sebelumnya
(Sial,et.al,2013:34). Pelaksanaan kebijakan atau implementasi harus memiliki strategi manajemen dalam proses pelaksanaan program, konten  dan  konteks  yang  jelas  dalam implementasi,  serta  prosedur  yang  akan dilaksanakan untuk menghindari kegagalan dari
implementasi  kebijakan  itu  sendiri  (Pemer and Skjolviks, 2017:138).
Rencana strategi dalam implementasi kebijakan  harus  berupaya  melihat  berbagai macam  kondisi  dan  lingkungan  yang  ada dalam  masyarakat.  Upaya  ini  sangat  perlu dilakukan  untuk  melihat  bagaimana  kondisi kelompok  sasaran  kebijakan  bisa  dianalisis secara  komprehensif  untuk  menghindari berbagai macam kemungkinan yang menyebabkan  kebijakan  tidak  terlaksana dengan  baik  sebagaiamna  tujuan  yang diharapkan (Sager and Thomann, 2017:287- 288). Pelaksanaan kebijakan harus melibatkan  pihak  pemerintah  dan  non pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran  secara  positif  terhadap  kehidupan masyarakat.  Hal  yang  menjadi  salah  satu prinsip  dalam  pelaksanaan  kebijakan  harus mampu  melibatkan  organisasi  masyarakat sipil yang memiliki peran.
Instrumen  yang  penting  dalam implementasi  ebijakan  adalah  kelembagaan dan  struktur  untuk  mencapai  tujuan  secara efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Perlu  diketahui  bahwa  upaya membangun  kebijakan  yang  baik  harus memperhatikan kekuatan organisasi pelaksana (Phillip, 2013:62). Perlu dipahami bahwa  upaya  mengatur  implementasi kebijakan harus dengan beberapa pendekatan baik secara struktural maupun kultural yang sama  sama  memiliki  pengaruh  yang  kuat

## Paulus Israwan Setyoko / Jurnal Administrasi Negara
dalam  keberhasilan  kebijakan  (Sorrentino, 2004: 3).
Pelaksanaan  aturan  kebijakan  dalam suatu  negara  sebaiknya  mampu  menempatkan organisasi di luar pemerintahan (biro, organisasi kemasyarakatan,  swasta)  untuk  bisa  bersama- sama  mendukung  pelaksanaan  dari  kebijakan publik.  Berbagai  pihak  dalam  implementasi kebijakan  harus  bisa  menjadi  mitra  bagi pemerintah, baik dalam implementasi kebijakan yang  bersifat  domestik  ataupun  yang  bersifat internasional (Lane & Wallis, 2009:141). Sangat penting untuk melihat bagaimana pihak di luar pemerintah  juga  memiliki  sumber  daya  dalam mendukung implementasi suatu kebijakan.
Sehingga implementasi yang dijalankan memiliki  kesepakatan  bukan  hanya  dalam implementasi  akan  tetapi  juga  pada  tahap pembuatan  kebijakan  (Mthethwa,  2012:37). Dalam  hal  ini,  pelaksanaan  kebijakan hendaknya  bisa  mengembangkan  berbagai macam  dukungan  dan  komitmen  para  aktor pelaksana.  Sangat  perlu  diperhatikan  upaya yang memberikan alternatif dalam pelaksanaan implementasi  kebijakan  agar  bisa  diterapkan dan  berdampak  bagi  masyarakat  (Sabrina, Suriah, & Mallongi, 2015:7).
Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan memerlukan  respon  dari  setiap  individu  yang berperan dalam mencapai suatu tujuan, sehingga pelaksanaan  suatu  program  berorientasi  pada tujuan dan hasil yang diharapkan (Gollwitzer & Oettingen, 2010:104). Maka dari itu,
implementasi kebijakan merupakan sekumpulan dari tindakan otoritas
pemerintah  atau  organisasi  yang  memiliki otoritas  yang  melibatkan  banyak  pihak sebagai  solusi  dari  sebuah  permasalahan publik (Engstrom,2009:317).
Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan  adanya  infrastruktur  dan  aspek- aspek  fungsional  seperti  organisasi,  aktor implementasi,  dan  jiwa  pemimpin  yang terencana  dalam  sebuah  sistem  untuk melaksanakan  suatu  kebijakan  (Fixsen, Blasé,  Naoom,  &  Duda,  2015:2-3). Pelaksanaan  kebijakan  menggambarkan suatu perubahan yang terjadi dari keputusan yang  diteruskan  kedalam  program  yang bertujuan  untuk  perbaikan  masalah  sosial dengan  berbagai  prosedur  dan  peraturan (Ewalt  &  Jennings,  2014:449).  Pelaksanaan kebijakan  memerlukan  aktor  utama  yang bersumber  dari  pemerintah  ataupun  swasta mengenai ekonomi maupun sosial masyarakat serta dinamika politik. Sehingga konteks  implementasi  kebijakan  menjadi sebuah proses yang dinamis dan berkembang.  (Groff  &  Margaret:2009:47- 48).
Sedangakan  menurut  Groff  & Margaret  (2009:50-56)  ada  beberapa  aspek yang  mempengaruhi  dalam  implementasi kebijakan publik.

## Paulus Israwan Setyoko / Jurnal Administrasi Negara

## Networked Governance
Aspek  pendekatan  kebijakan  tidak  bisa lepas  dari  model  jejaring  kebijakan  yang sistematis  menjadi  proses  yang  tidak  bisa dipisahkan  mulai  dari  perumusan  kebijakan, implementasi  dan  evaluasi  kebijakan.  Bentuk yang  dibangun  dalam  jejaring  kebijakan  harus mampu membangun unsur-unsur yang ada guna menciptakan partisipasi yang kemudian berdampak  pada  pengawasan  pelaksanaan kebijakan.  Pendekatan  ini  menjadi  acuan  yang bertujuan  agar  implementasi  kebijakan  bukan hanya diartikan sebagai pelaksana program akan tetapi  lebih  dari  itu  pelaksanaan  kebijakan berupaya membangun kolaborasi baik implementator,  kelompok  sasaran  dan  aspek lingkungan secara sistematis, terencana, terukur dari output kebijakan yang diharapkan. Dengan demikian  model network  governance harus
mampu mengembangkan partisipasi, transparansi,  dan  akuntabilitas  dari  kebijakan yang dilaksanakan serta dapat dipertanggungjawabkan baik kepada
pemerintah maupun kepada masyarakat.
In the social-politic context of the Democratic Turn
Aspek  pendekatan  kebijakan  tentu berupaya  mewujudkan  keberhasilan  dari harapan yang direncanakan dengan menjadikan ketetapan  sebagai  salah  satu  eksekutor  dengan berlandaskan  pada  masyarakat  dan  politik organisasi.  Penegasan  ada  sektor  sosial  dan
sektor politik bertujuan untuk mengelola dan mengidentifikasi  pelaksanaan  kebijakan seiring dengan modifikasi lingkungan dalam kebijakan  organisasi.  Apabila  komponen jejaring  ini  dijadikan  sebagai  aspek  yang bersifat pembangunan artisipatif.
Implementator  yang  terlibat  dalam  proses pelaksanaan  ini  landasan  dan  prinsip  dalam menjalankan  peranannya  dengan  diperlukan pendekatan seperti pendekatan sosial ataupun pendekatan  organiasasi  dalam  organiasasi. Sehingga  dengan  ini  berupaya  untuk membentuk  kesepahaman,  kolaborasi  dan penawaran.  Tahap  penawaran  ini  dilakukan pada pelaksanaan kebijakan yang terjadi dari adanya pembagian peran setiap implementator,  tingkat  hierarki,  pemegang menejerial dan material, media publikasi dan informasi  yang  mendapatkan  peranan  yang sama  dalam  pelaksanaan  kebijakan  melalui program yang telah direncanakan.

## Implementasi kebijakan dalam perspektif
New Public Management
Upaya yang dibangun dalam pendekatan  kebijakan  publik  harus  mampu secara  langsung  menawarkan  efek  atau output  yang  berbasis  pada  indikator ketercapaian program  secara sistematis. Hal ini dikarenakan upaya dalam pendekatan new public  management memiliki  orientasi bahwa implementasi kebijakan harus mampu memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat

## Paulus Israwan Setyoko / Jurnal Administrasi Negara
dalam  berbagai  macam  program  pemerintah. Implementasi  kebijakan  menjadi  fokus  dalam bagian  proses  kebijakan  publik,  implementasi menjadi  prosedur  dalam  menjalankan  secara langsung  apa  yang  menjadi  keputusan pemerintah  dan  pengaturan  dari  program- program  yang  dijalankan  (Micheal,  2012:7). Artinya,  implementasi  kebijakan  menjadi keberlanjutan  dari  berbagai  perencanaan pemerintah  melalui  mekanisme  yang  telah disepakati (Stewart,2013:26).
Dalam pelaksanaan implementasi
terkadang  akan  menjumpai  hasil  yang  tidak sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan sebelumnya. Sehingga
dalam mengimplementasikan kebijakan  harus melihat beberapa kondisi yang memiliki peran penting, seperti komunikasi yang baik antara pelaksana program  dengan  penerima  program  (Recende, 2008:41).  Penggunaan  sumber  daya,  struktur birokrasi,  serta  kelembagaan  secara  umum untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  yang diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan  (Makinde,2005:64).  Para  ahli kebijakan  melihat  bahwa  proses  implementasi kebijakan    adalah  hal  yang  krusial  yang memiliki  dampak  baik  langsung  maupun  tidak langsung,  implementasi  bukan  lagi  hanya masalah  teknis  pelaksanaan  program,  akan tetapi  implementasi  menjadi  proses  yang memiliki  keterkaitan  dalam  menemukan kesepakatan  untuk  menjalankan  program  yang
memiliki  peran  penting  dan  berdampak dalam  kehidupan  umum  (Mota  &  Ronzani, 2016:507).
Pelaksanaan kebijakan menjadi suatu tahapan yang berpengaruh dalam menjalankan  kebijakan  dalam  masyarakat. (Sasmito  &  Nawangsari,  2019)  Suatu kebijakan  harus  diimplementasikan  agar mempunyai  tujuan  yang  diinginkan  serta untuk  melihat  dampak  atau  hasil  dari kebijakan tersebut. Pressman dan Wildavsky dalam  Purwanto  &  Sulistyastuti  (2015:20) menyatakan  bahwa  pelaksanaan  diartikan sebagai  proses  melaksanakan  kebijakan  ( to carry  out ),  dalam  mewujudkan  pernyataan- pernyataan  yang  dikemas  dalam  bentuk ketetapan kebijakan yaitu dokumen ( to fulfill ) dan  untuk  menciptakan  hasil  yang  telah ditetapkan  dalam  suatu  kebijakan  ( to produce ),  serta  menemukan  solusi  sebagai bentuk  penyelesaian  dalam  mewujudkan tujuan kebijakan ( to complete ).
Menurut Van Meter dan Horn dalam Budi  Winarno  (2007:146)  mengartikan pelaksanaan  kebijakan adalah “suatu program/kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh organisasi yang mempunyai arah tujuan yang dikemas dalam  bentuk ketetapan yang telah ditentukan.  Tindakan  ini  mencakup  upaya- upaya  untuk  mengubah  keputusan  menjadi tindakan-tindakan operasional dalam jangka waktu  tertentu  maupun  dalam  rangka melanjutkan upaya untuk mencapai

## Paulus Israwan Setyoko / Jurnal Administrasi Negara
perubahan besar atau kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”. Dari
penjelasan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan bahwa  implementasi  kebijakan  tidak  akan dimulai apabila tujuan dan sasaran dari adanya kebijakan  tersebut  belum  ditetapkan  atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.  Implementasi  kebijakan  merupakan tindakan-tindakan  yang  dilakukan  individu- individu  atau  kelompok  ataupun  pemerintah yang diarahkan pada pencapaian tujuan sasaran yang  ditetapkan.  Implementasi  kebijakan  juga diartikan  sebagai  suatu  proses  keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah.
Menurut  Syaukani  dalam  Mamonto, Sumampouw,  &  Undap  (2018),  implementasi merupakan  suatu  rangkaian  aktivitas  dalam rangka  menghantarkan  kebijakan-kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat  membawa  hasil  sebagaimana  yang  telah diharapkan dan menjadi tujuan dalam program. Rangkaian  kegiatan  tersebut  mencakup  tiga rangkaian  yaitu  (1)  persiapan  seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. (2) menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan
implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan  siapa  saja  yang  bertanggungjawab melaksanakan  kebijaksanaan  tersebut.  (3) bagaimana  menghantarkan  kebijakan  secara konkret ke masyarakat.
Implementasi  kebijakan  merupakan salah satu tahapan proses dalam menentukan kebijakan  publik.  Implementasi  kebijakan mencakup  tindakan  publik  yang  dilakukan untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang ditetapkan. Tahapan implementasi kebijakan tidak  akan  dimulai  sebelum  tujuan  dan sasaran  ditetapkan  berdasarkan  keputusan- keputusan  kebijakan.  (Hasman,  2015). Implementasi  kebijakan  mengedepankan pemahaman  baik  dari  perspektif  politik maupun  administratif  terhadap  kebijakan publik. (Tahir, 2014).
Dalam konteks kebijakan,
implementasi  kebijakan  merupakan  salah satu  poin  penting  dalam  mencapai keberhasilan
program/kebijakan.
Implementasi  kebijakan  dilaksanakan  oleh pejabat pelaksana agar tujuan dari kebijakan tersebut  dapat  dicapai.  proses  implementasi kebijakan publik menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Zabatier terdapat 3 (tiga) aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu sebagai berikut:

## Aspek pengendalian kebijakan
Aspek ini meliputi upaya teknis yang diatur  oleh  kelompok  sasaran  yang mengarah kepada pendekatan perilaku yang ingin  dicapai  atau  diharapkan  dalam pelaksanaan kebijakan.

## Aspek kemampuan struktur kebijakan
Aspek  ini  meliputi  berupaya  melihat keselarasan antara aturan kebijakan, sumber
daya, yang menjadi pilar pelaksanaan program agar  mampu  tercapai  dengan  baik.  Aspek ini juga memberikan pengaruh organiasasi secara manajerial  dan  terstruktur  untuk  bisa menjalankan tugas pelaksanaan kebijakan.

## Aspek proses pelaksana kebijakan
Aspek ini berupaya melihat keberhasilan implementasi yang mencakup berbagai macam situasi mulai dari pelaksana, kontrol kebijakan, ruang  lingkup  publik,  sampai  pengendalian kebijakan  yang  disesuaikan  dengan  kondisi masyarakat.
Berikut  merupakan  gambar  kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini :

## Kerangka Pemikiran
Gambar  2. Bagan Kerangka Berfikir yang Diadopsi dari Smith, 1973:20

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan dengan  metode  kualitatif.  (Ashworth, McDermott,  &  Currie,  2019;    Miles, Huberman, & Sadana, 2014; Ospina, Esteve,
&  Lee,  2018)  menggunakan  desain
Descriptive  Research dan Explanatory
Research (Miles,  Huberman,  &  Sadana,
G AP

## Implementasi  Kebijakan
Menghasilkan Perda
RTRWP Propinsi dan Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesis Belum Optimalnya Impementasi Perda RTRW Kabupaten Banyumas NOMOR 6 Tahun 2019 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sesuai Dengan Kondisi, Kekhasan, Dan Potensi Unggulan Daerah Yang Bersangkutan Kebijakan Urusan Daerah Khususnya Dalam Perencanaan, Pemanfataan, Dan Pegawasan Pembangun an Otonomi daerah Peraturan Dan Perundangan Undangan
Perda RTRW Kabupaten Banyumas NOMOR 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019- 2039 Policy Makin g
Implementin organizaation Target Idealized policy Environmental Tens i on
Instituti on Feedba ck Transacti on Policy
2014;  Creswell  &  Creswell,  2018).  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  wawancara, observasi  dan  dokumentasi  (Morgan,  2017). Informan  penelitian  ini  dipilih  menggunakan teknik purposive  sampling (Nathan  &  Scobell,
2012;  Schneider,  2008).  Metode  analisis  data menggunakan model interaktif (Miles,
Huberman,  &  Sadana,  2014)  dengan  desain eksplanatori  (Creswell  &  Creswell,  2018). Sasaran  pada  penelitian  kali  ini  adalah Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten  Banyumas,  Akademisi  dan para stakeholders yang  terkait  dengan implementasi  peraturan  daerah  Kabupaten Banyumas nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Detail  Tata  Ruang  Kawasan  Perkotaan Purwokerto  Tahun  2019-2039,  yang  dipilih secara  purposive  sampling,  (Creswell  & Creswell,  2018;  Raco,  2018).  Validitas  data penelitian ini menggunakan metode trianggulasi data (Miles, Huberman, & Sadana, 2014; Creswell & Creswell, 2018).

## HASIL PENELITIAN
Kabupaten  Banyumas  memiliki  luas wilayah  sekitar  1.327,60  km 2 atau  dikatakan juga  setara  dengan  132.759,56  ha.  Kabupaten Banyumas memiliki 27 Kecamatan dengan 301 Desa  dan  30  Kelurahan.  Melalui  Permendagri No.  81  Tahun  2017  mengenai  Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinsospermades
mewajibkan  Desa  dan  Kelurahan  untuk menyampaikan perkembangannya satu tahun sekali.
Pesatnya perkembangan yang dialami oleh  Kabupaten  Banyumas  berdampak langsung  terhadap  peningkatan  jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas.
Kepadatan  penduduk  tersebut  memicu berbagai permasalahan dalam proses perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Banyumas.  Kebijakan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  diatur  dalam  Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (ESDM JDIH, 2007).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi  dalam  tata  ruang  kota  di Kabupaten Banyumas masih belum memperhatikan  komposisi  tata  ruang  yang sebenarnya.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh kurang  diperhatikannya  faktor-faktor  yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Temuan  lain  menunjukkan  bahwa dalam  penataan  ruang  kota  di  wilayah Kabupaten  Banyumas  belum  memberikan kejelasan  posisi  bagi  wilayah  perkantoran, pemukiman dan pertokoan. Kondisi tersebut mengakibatkan  permasalahan  lain,  yaitu kesemrawutan .  Kondisi  tersebut  semakin kompleks dengan adanya berbagai pembangunan  pusat  perbelanjaan  dan peningkatan  volume kendaraan  yang meningkat drastis.
Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten  Banyumas  Nomor  6  Tahun  2019 mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di  kawasan  perkotaan  Purwokerto  berdasarkan penelitian  ini  diketahui  sudah  ideal  dijalankan sesuai  dengan  perencanaannya.  Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai  aktor  melalui  pelaksanaan public hearing atau  forum  musyawarah.  Aktor-aktor tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten  Banyumas,  DPRD  Kabupaten Banyumas,  Masyarakat,  Camat,  Lurah  dan pihak swasta.

## PEMBAHASAN
Idealized policy (Kebijakan yang Diidealkan)
Idealized policy merupakan pendekatan yang berupaya membangun suatu kesamaan dari kebijakan  yang  dianggap  relevan  dengan permasalahan  yang  dihadapi.  Padahal  dalam suatu  organisasi,  efektivitas  komunikasi  dari seorang  pemimpin  berpengaruh  langsung terhadap  kinerja  pegawai  atau  karyawan  di bawahnya (Vadeveloo et al , 2009). Pada aspek kebijakan  yang  ideal  atau  yang  diharapkan memiliki  fungsi  utama  yaitu  penyesuaian kebijakan dengan tujuan dan landasan hasil yang akan  dicapai.  Seperti  halnya  kebijakan  dalam penataan  rencana  tata  ruang  perkotaan Purwokerto  yang  memiliki  tujuan  untuk menciptakan  keselarasan  dan  pola  tata  ruang yang  baik  menjadi  agenda  pemerintah  untuk bisa diimplementasikan dengan baik.
Pengaturan terhadap kebutuhan ruang terbuka  hijau  ini  menjadi  sangat  penting, mengingat  kuantitas  dan  kualitas  ruang terbuka  publik,  khususnya  ruang  terbuka hijau  (RTH)  terus  mengalami  penurunan, sehingga berakibat pada   penurunan kualitas lingkungan  hidup  perkotaan.    Misalnya, terjadinya  banjir,  peningkatan  pencemaran udara,  dan  menurunnya  produktivitas masyarakat  akibat  terbatasnya  ruang  yang tersedia  untuk  interaksi  sosial.  Guna mempermudah implementasi UU Nomor 26 Tahun  2007,  telah  diterbitkan  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  :
05/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Hasil penelitian tersebut  senada  dengan  hasil  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widodo et al (2022),  yang  menyatakan  bahwa  kawasan strategis dari suatu wilayah Kabupaten/ Kota dapat  disusun  rencana  detailnya  hanya  jika kawasan  wilayah  Kabupaten/  Kota  tersebut telah  memiliki  ciri  –  ciri  dari  wilayah perkotaan  atau  sedang  direncanakan  untuk menjadi kawasan perkotaan.
Tujuan  disusunnya  RDTR  dalam suatu  wilayah  adalah  untuk  (1)  Membuat keseimbangan dan keselarasan antara lokasi kegiatan  dengan  tingkat  kepadatan  (banyak bangunan  dibandingkan  luas  lahan)  lahan dalam Bagian Wilayah Perkotaan (BWP); (2)
Menjaga kelestarian lingkungan; (3)

## Paulus Israwan Setyoko / Jurnal Administrasi Negara
Menciptakan  pelayanan  kota  yang  lebih  baik; (4)  Menentukan  cara  pengendalian  dan pengawasan  pelaksanaan  pembangunan  pada setiap  Bagian  Wilayah  Kota  (BWK);  dan  (5)
Menentukan prioritas (tahap-tahap) pengembangan/pembangunan  kota  ( Indonesian
Partnership  On  Local  Governance  Initiatives , 2002).
Muatan RDTR mencakup perencanaan tata ruang darat, ruang udara, ruang dalam bumi, dan/atau  ruang  laut  sesuai  kebutuhan,  yang terdiri  dari  (a)  Tujuan  penataan  BWP, merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan  dicapai  sesuai  dengan  arahan  pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW
kabupaten/kota dan merupakan alasan
disusunnya  RDTR  yang  apabila  diperlukan dapat  dilengkapi  konsep  pencapaian;  (b) Rencana  struktur  ruang,  mencakup  rencana pengembangan  pusat  pelayanan,  rencana jaringan  transportasi,  dan  rencana  jaringan prasarana;  (c)  Rencana  pola  ruang,  meliputi zona lindung dan zona budi daya; (d) Penetapan sub  BWP  yang  diprioritaskan  penanganannya, memuat  lokasi  dan  tema  penanganan;  dan  (e) Ketentuan  pemanfaatan  ruang,  merupakan upaya  mewujudkan  RDTR  dalam  bentuk program pembangunan yang berkelanjutan.
Penyelenggaraan RDTR pada hakikatnya merupakan pedoman bagi
masyarakat  untuk  memanfaatkan  ruang  dan bangunan  pada  kawasan  kota  atau  kawasan fungsional  kabupaten.  Pemanfaatan  ruang  dan
bangunan  ini  perlu  diatur  agar  masyarakat mampu  mewujudkan  tata  ruang  yang nyaman,  aman,  seimbang,  dan  serasi. Peraturan  terkait  dengan  RDTR  tercantum dalam  UU  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang.  Undang-undang  tersebut menjelaskan  bahwa  setiap  daerah  provinsi, kabupaten, atau kota wajib memiliki Rencana tata  Ruang  Wilayah  (RTRW),  yang selanjutnya  diturunkan  dalam  RDTR. Masing-masing RTRW dan RDTR ini untuk setiap  daerah  wajib  ditetapkan  peraturan daerah  (Perda).    Perencanaan  tata  ruang  ini dilakukan  untuk  menghasilkan    rencana umum  tata  ruang  dan    rencana  rinci  tata ruang. Pada wilayah kabupaten/kota, rencana umum tata ruang berupa rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Sedangkan rencana rinci  tata  ruang  berupa  rencana  detail  tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
Kabupaten  Banyumas  melalui    Peraturan Daerah  Kabupaten  Banyumas  Nomor  6 Tahun  2019  Tentang  Rencana  Detail  Tata Ruang  Kawasan  Perkotaan  Purwokerto, berupaya  meningkatkan  upaya  dalam pembenahan  dan  akselerasi  pembangunan yang  sesuai  dengan  prinsip  penataan  ruang yang  harmonis  dan  memiliki  keselarasan dengan  berbagai  faktor  baik  sosial,  budaya dan politik masyarakat ditingkat lokal.
Pelaksanaaan  kebijakan  terkait dengan pengaturan RDTR Kawasan

## Paulus Israwan Setyoko / Jurnal Administrasi Negara
Perkotaan Purwokerto ini di dalamnya mengatur antara  lain  Rencana  Tata  Bangunan  dan Lingkungan  (RTBL),  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH),  dan  Bagian  Wilayah  Kota  (BWK), sebagai  panduan  rancang  bangunan  suatu lingkungan/kawasan  yang  dimaksudkan  untuk mengendalikan  pemanfaatan  ruang,  penataan ruang,  dan  lingkungan,  serta  memuat  materi pokok  ketentuan  program  bangunan  dan lingkungan,  rencana  umum  dan  panduan rancangan,  rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan sampai dengan tahun 2034. Dengan  demikian,  secara  aturan  adanya  Perda yang  mengatur  rencana  detail  tata  ruang perkotaan Purwokerto sudah ideal sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dalam penataan  wilayah  kota  yang  teratur  dan terintegrasi. Hal tersebut sesuai dengan gagasan yang  disampaikan  oleh  Sutaryono  dan  Dewi (2020),  bahwa  rencana  detail  tata  ruang difungsikan sebagai suatu alat kendali mutu atas manfaat  dari  ruang  wilayah  Kabupaten/  Kota yang  didasarkan  pada  RTRW  dan  dijadikan sebagai suatu acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang  yang  lebih  rinci  dari  kegiatan pemanfaatan  ruang  yang  telah  diatur  di  dalam RTRW,  serta  dijadikan  sebagai  acuan  atas penerbitan  izin  atas  penggunaan  ruang  dan dijadikan  pedoman  atas  penyusunan  Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

## Target groups (Kelompok Sasaran)
Dalam  studi  implementasi  kebijakan publik    tentunya  tidak  bisa  dilepaskan  dari aspek target grup (kelompok sasaran) hal ini akan mendorong upaya keberhasilan kebijakan. Kelompok sasaran adalah mereka yang  menjadi  subjek  kebijakan  yang kemudian  mendapatkan  manfaat  dari kebijakan  yang  dilaksanakan  baik  jangka pendek,  jangka  menengah  dan  jangka panjang.  Penelitian  ini  menyatakan  bahwa kompetensi  merupakan  salah  satu  faktor penentu  dari  keberhasilan  atas  suatu implementasi kebijakan. Kompetensi sendiri dimaknai  sebagai  suatu  kemampuan  yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu  tugasnya  dengan  benar  dan  memiliki kelebihan yang didasarkan atas berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan  sikap  (Emron et  al ,  2017).  Dalam kompetensi  yang  dimiliki  oleh  seseorang, sesuai  dengan  pernyataan  sebelumnya diketahui  bahwa  pendidikan  merupakan salah satu unsur penting penentu kompetensi tersebut.  Hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Satriadi  (2014)  menyatakan bahwa  pendidikan  merupakan  suatu  unsur core  value ,  pernyataan  tersebut  bermakna bahwa  ketika  seseorang  semakin  tinggi tingkat  pendidikannya  maka  akan  semakin mudah  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawab  pekerjaannya,  hal  tersebut
dilatarbelakangi oleh kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut.
Dalam  proses  implementasi  Peraturan Daerah  Kabupaten  Banyumas Nomor  6  Tahun 2019  Tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto, tentunya tidak bisa lepas dari pengaturan kelompok sasaran dan stakeholders  yang  juga  terlibat.    Dalam  proses implementasi  kebijakan  rencana  detail  tata ruang  Perkotaan  Purwokerto  tidak  lepas  dari pihak-pihak yang terlibat,dan target group baik dari kelembagaan pemerintah maupun masyarakat  dan  pihak  swasta.  Pihak-pihak tersebut  tentunya  memiliki  tujuan  dan kepentingan  yang  hendak  dicapai.  Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini, tidak bisa dilepaskan dari  proses  pelaksanaan  kebijakan  yang  akan dilakukan.  Proses  yang  dilakukan  dalam implementasi  kebijakan  tata  ruang  wilayah perkotaan Purwokerto dalam mensosialisasikan kepada  kelompok  sasaran  dilakukan  dengan beberapa pendekatan.
Dari hasil penelitian bahwa  pendekatan kepada kelompok sasaran dilakukan musyawarah melalui berbagai forum
komunikasi, hal ini dilakukan agar meminimalisir  resiko  resistensi  terhadap kebijakan  yang  akan  di  implementasikan. Kedua, pendekatan melalui publik hearing yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kabupaten Banyumas yang melibatkan kelompok masyarakat,  tokoh  masyarakat  dan  para akademisi  secara  berkala.  Ketiga,  pendekatan
kelompok  sasaran  juga  melaui  saluran komunikasi melaui forum komunikasi lintas masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan intensitas pengenalan sosialisasi  agar  kebijakan  tersebut  bisa diterima oleh seluruh komponen masyarakat.
Di  sisi  lain,  terdapat  protes  yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat,  pengusaha,  badan  usaha  milik pemerintah,  atau  pemangku  kepentingan lainnya, karena merasa terganggu kepentingannya.  Raperda  RDTR  Kawasan Perkotaan  Purwokerto  tersebut,  dipandang mengganggu  kepemilikan  dan  pemanfaatan tanah  atau  lahan  oleh  beberapa  pemangku kepentingan  tersebut.  Hal  ini  mengingat tanah  masyarakat  yang  berada  di  luar  batas eks  Kota  Administratif  Purwokerto  juga terkena  dampak  Perda  RDTR  tersebut. Proses  implementasi  kebijakan  Rencana Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  tersebut  selaras dengan  pernyataan  Sutikno et  al (2020), bahwa  suatu  kebijakan  publik  merupakan kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah, dengan  proses  penyusunan  yan  melibatkan berbagai  aktor,  seperti  lembaga  –  lembaga swasta,  lembaga  bisnis,  berbagai  kelompok masyarakat  dan  institusi  –  institusi  lainnya yang memiliki kepentingan di dalamnya.

## Paulus Israwan Setyoko / Jurnal Administrasi Negara
Implementing organization (Organisasi
Pelaksana)
Model  organisasi  yang  melaksanakan kebijakan  harus  mampu  mengembangkan pendekatan yang relevan dan bia dipahami oleh setiap kelompok sasaran, hal ini bertujuan agar tingkat keberhasilan kebijakan mampu dilaksanakan  dengan  baik  oleh  seluruh  pihak baik  pelaksana  maupun  penerima  program. Dalam  konteks  implementasi  kebijakan  peran organisasi pelaksana sangat penting yang mana harus mampu menerjemahkan kebijakan secara detail  dan  mengeksplorasi  berbagai  macam alternatif untuk mencapai kepentingan publik.
Dalam  perspektif  kebijakan,  bahwa pihak atau yang juga bisa disebut dengan aktor berasal dari berbagai lembaga yang tercangkup dalam  supra  struktur  politik  dan  infrastruktur politik.  Hal ini,  tentunya  tidak  bisa  dilepaskan dari masalah kebijakan.  Dalam arah kebijakan menunjukan  arah  interaksi  kekuasaan  yang menentukan  suatu  pihan  untuk  ditentukan. Artinya  kebijakan  mengarah  pada  serangkaian tindakan  sistematis  untuk  mencapai  tujuan tertentu  yang  dibuat  oleh  aktor  yang berpengaruh  atau  berkuasa  dalam  kebijakan yang  bersifat  otoritatif.  Sehingga,  dapat dipahami  hubungan  antara  kedua  makna tersebut  bersumber  pada  konsep  kekuasaan power dan policy merupakan hasil dari interaksi kekuasaan  antar  aktor.    Artinya,  dalam pemahaman  mengenai  aktor  politik  tidak  bisa
dilepaskan dari proses kebijakan yang ingin dicapai.
Dalam  penjelasan  yang  lain,  bahwa ada  dua  aktor  yang  semakin  penting  dalam lembaga pemerintahan. Kedua aktor tersebut adalah  politisi  profesional  dan  aktor  dari kalangan  administrator  profesional  yang kemudian  menjadi  dasar  perkembangan birokrasi  modern.    Artinya,  dalam  proses kebijakan  publik  tidak  bisa  lepas  dari pengaruh dan hubungan dari perbagai pihak. Dari  hasil penelitian,  mengenai  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  proses  implementasi kebijakan rencana detail tata ruang perkotaan purwokerto tentunya tidak bisa terlepas dari berbagai pihak yang terlibat. Hasil penelitian tersebut  selaras  dengan  penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  Robbins  dan  Judge (2007),    bahwa  keterlibatan  kerja  dimaknai sebagai  suatu  kondisi,  sehingga  tingkat seseorang  menyatukan  dirinya  ke  dalam suatu  pekerjaan  dan  secara  aktif  turut berkontribusi  dalam  pekerjaan  tersebut  dan menjadikan  kinerja  yang  dilakukannya merupakan cerminan dari dirinya sendiri.
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat diketahui  bahwa  aktor/pihak  yang  terlibat terdiri  dari  unsur  pemerintah  daerah Kabupaten  Banyumas,  DPRD  Kabupaten Banyumas,  masyarakat,  pihak  swasta, Camat,  Lurah.  Keterlibatan  berbagai  aktor tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan  SOP  ( Standard  Operational

## Paulus Israwan Setyoko / Jurnal Administrasi Negara
Procedures ).  Hal  tersebut  seperti  yang disampaikan  oleh  Widodo  (2007:  92),  bahwa pada  setiap  implementasi  dari  suatu  kebijakan tertentu  dibutuhkan  penyusunan  SOP  yang ditujukan sebagai dasar atau pedoman, sebagai suatu tuntutan dan referensi oleh aktor –  aktor kebijakan dengan tujuan dapat dipahami secara menyeluruh mengenai tindakan – tindakan apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan demi lancarnya  proses  implementasi  kebijakan tersebut.  Dalam  suatu  pengelolaan  dan pengembangan kerjasama Daerah perlu didasarkan  pada  berbagai  prinsip  kerjasama, diantaranya  :  a)  kemitraan  sejajar  ( equal partnership ); b) sinergis dan saling menguntungkan;  c)  berbasis  kebutuhan  ( need based ); d) perlibatan dan pemilikan ( engagement  dan  ownership );  e)  fleksibel;  f) legitimate;  g)  efektif;  h)  akuntabel  dan transparan;  dan  i)  berkelanjutan  (Pratikno, 2007).
Environmental factors (Faktor Lingkungan)
Aspek  lingkungan  menjadi  faktor  dan penentu  kebijakan  yang  akan  dilaksnakan  hal ini, dikarenakan organisasi pelaksana kebijakan tidak  bisa  menjalankan  kebijakan  tanpa dukungan penuh dari lingkungan yang ada untuk mencapai  keberhasilan  kebijakan.  Lingkungan dalam  perspektif  kebijakan  menjadi  salah  satu upaya  yang  harus  dikembangkan  dengan pendekatan budaya dan  sosial masyarakat agar kebijakan yang dilaksanakan tidak bertentangan dan  tetap  memperhatikan  kondisi  masyarakat
secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan RDTR  merupakan  suatu  rencana  yang ditujukan untuk menetapkan blok atau zonasi pada kawasan – kawasan fungsional sebagai suatu penjabaran atas kegiatan – kegiatan ke dalam suatu bentuk ruang yang mempertimbangkan relevansi antara kegiatan utama  dan  kegiatan  pendukung  ke  dalam kawasan fungsional tersebut (Pratiwi, 2021).
Hasil penelitian ini memperoleh suatu fenomena  bahwa  lingkungan  yang  paling mempengaruhi proses implementasi kebijakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Banyumas  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kawasan Perkotaan  Purwokerto  ada  dua  unsur. Pertama  unsur  dari  lingkuangan  sosial masyarakat  memiliki  dua  pandangan,  satu sisi  masyarakat  secara  sosial  menerima kebijakan  tata  ruang  wilayah  perkotaan Purwokerto  karena  dianggap  akan  menjadi acuan  dalam  mecapai  penataan  dan keteraturan  ruang  kota  sesuai  dengan peruntukan  dan  sebagai  strategi  mencapai tata  kelola  kota  yang  terintegrasi.  Hasil penelitian  tersebut  selaras  dengan  hasil penelitian  terdahulu  yang  menyebutkan bahwa  suatu  Daerah  Kabupaten/  Kota diberikan  peluang  atau  kewenangan  untuk menggali potensinya (Yani, 2004).
Hasil penelitian ini juga
menunjukkan  bahwa,  lingkungan  sosial

## Paulus Israwan Setyoko / Jurnal Administrasi Negara
masyarakat  juga  masih  kurang  bisa  menerima kebijakan  tata  ruang  perkotaan  hal  ini dikarenakan  hanya  menguntungkan  pihak tertentu  bukan  secara  keseluruhan  untuk kepentingan  masyarakat.  Selain  faktor  sosial masyarakat, lingkungan birokrasi juga menjadi penting,  hal  ini  dikarenakan  birokrasi  sebagai instrumen  pelaksana  kebijakan.  Lingkungan birokrasi  juga  harus  mampu  menerjemahkan tujuan  dari  implementasi  kebijakan  penataan wilayah  perkotaan  dengan  baik.  Sejauh  ini lingkungan  birokrasi  masih  terus  berupaya dalam  menjalankan  implementasi  tata  ruang wilayah  perkotaan  Purwokerto  melalui  dinas terkait.  Temuan  hasil  penelitian  tersebut, mendukung  pernyataan  dari  Wu et  al (2010), bahwa  dalam  memahami  suatu  masalah merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penyusunan kebijakan publik. Semakin baik pemahaman  yang  dimiliki  atas  proses  sebab akibat  dari  suatu  permasalahan  publik,  maka akan  semakin  besar  pula  potensi  atas keberhasilan penyusunan kebijakan publik yang ditujukan  sebagai  solusi  dari  permasalahan publik tersebut (Wolman, 1981: 437).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  aspek
Idealized  policy dalam  penelitian  ini dimaksudkan untuk
mengendalikan pemanfaatan  ruang,  penataan  ruang  dan lingkungan  yang  mengatur  tentang  ketentuan
program  terkait  dengan  bangunan  dan lingkungan  sebagai  panduan  dalam  rancang bangunan suatu lingkungan/kawasan.
Dengan  demikian,  dibutuhkan  suatu  perda yang  mengatur  rencana  detail  tata  ruang perkotaan  Purwokerto  yang  teratur  dan terintegrasi. Kedua dari aspek target groups implementasi kebijakan tata ruang perkotaan telah  berupaya  melakukan  pendekatan kepada  semua  pihak  melalui  forum musyawarah  dan public  hearing. Ketiga, Implementing  organization menunjukkan bahwa pihak-pihak  yang  terlibat  dalam implementasi kebijakan mengenai tata ruang suatu  wilayah  perkotaan  terdiri  dari  unsur pemerintah  daerah  Kabupaten  Banyumas, DPRD  Kabupaten  Banyumas,  masyarakat, pihak swasta, Camat, Lurah. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pada aspek Environmental factors telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi  kebijakan  tata  ruang  wilayah perkotaan  dari  sisi  lingkungan  sosial masyarakat dan lingkungan birokrasi selaku implementor.
Bertitik  tolak  dari  kesimpulan tersebut,  maka  peneliti  merekomendasikan untuk dilakukan pelaksanaan program secara berkelanjutan  berkaitan  dengan  tata  ruang wilayah. Kemudian bagi penelitian selanjutnya,  peneliti  merekomendasikan untuk  dilakukan  dengan  metode  penelitian kuantitatif  gar  dapat  menjaring  aspirasi
masyarakat secara lebih luas dan menyeluruh.

## REFERENSI
Alotia,  E.  F.,  Karwur,  D.,  &  Mangowal,  M. (2020).  Kajian  Yuridis  mengenai Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Penataan  Ruang  menurut  Undang-
Undang  Nomor  26  Tahun  2007. Lex Administratum , VIII (3), 69–79.
Anderson.  (2003). Public  policymaking:  An introduction . Boston: Houghton Mifflin Company,  pp.  1  –  34.  (Chapter  1  The Study of Public Policy).
Arizzo. (2012). Public Policy Implementation, Research Project: Literature Review .Tennessee  State  University Department of Public Administration.
Ashworth, R. E., McDermott, A. M., & Currie,
G. (2019). Theorizing from Qualitative Research in Public Administration:  Plurality  through  a Combination  of  Rigor  and  Richness. Journal  of  Public  Administration Research and Theory , 29 (2). https://doi.org/10.1093/jopart/muy057
Miles, M. B., Huberman, A. M., and Saldana, J. (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook .  London: Sage.
Chen,  J.  and  Zhang,  Q.  (2016).  Fluctuating policy  implementation  and  problems  in grassroots  governance. The  Journal  of Chinese Sociology, 3(1), 7. https://doi.org/10.1186/s40711-016- 0026-1 Creswell,  J.  W.  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches . California: Sage Publication Inc. Darmawati,  Saleh,  C.,  &  Hanafi,  I.  (2015). Implementasi  Kebijakan  Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2), 378–384.
DPR-RI.  (2004).  Undang-Undang  No  32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintah Daerah. Dpr ,
249.http://www.dpr.go.id/dokjdih/doc ument/uu/33.pdf
ESDM JDIH. (2007). Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,. Journal of Chemical Information and Modeling , 110 (9), 1689–1699.
Ewalt,  J.  A.  G.  and  Jennings,  E.  T.  (2004). Administration,  Governance,  and Policy  Tools  in  Welfare  Policy Implementation. Public Administration Review, 64(4)449-462. http://www.jstor.org/stable/3542494.
Fixsen, D., Blasé, K., Naoom, S., Duda, M.
(2015). Implementation  Drivers:
Assessing  Best  Practices .  NIRN  Vol 5/2015  University  of  North  Carolina
Chapel Hill.
Francois,  B.  (2013). Public  Policy  Models and  Their  Usefulness  in  Public Health : The Stages  Model . Montréal,
Québec: National.
Gollwitzer,  P.  M.,  &  Oettingen,  G.  (2013).
Implementation Intentions. Dalam M. D.  Gellman  &  J.  R.  Turner  (Ed.),
Encyclopedia of Behavioral Medicine (hlm.  1043–1048).  New  York,  NY: Springer New York.
https://doi.org/10.1007/978-1-4419- 1005-9_1710
Groff,  A.  D.  &  Margaret  C.  (2009). Policy Implementation: Implications for Evaluation . New Direction For
Evolution,  no  124,  Winter  2009,  Wiley
Periodicals,  Inc.  and  the  American
Evaluation Association. hal 47-48.
Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi  Kebijakan  Dan  Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota Di
Kab.  Garut:  Studi  Analisis  Kebijakan. Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik, 12 (2), 163-175. https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.193 8 Hasman,  R.  2015.  “Implementasi  Kebijakan
Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Marawola  Kabupaten  Sigi.” Katalogis
3(11):107–117 . Ilham, A. (2017). Upaya Pemerintah Medorong Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan  Pembangunan  di  Wilayah Kecamatan  Bontang  Barat. Jurnal
Administrative  Reform , 1 (1),  321–340. http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/J AR/article/view/466%0Ahttp://e- journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/arti cle/viewFile/466/419.
Imurana, B., Haruna, R. K., and Kofi, A. B. N.
(2014). The Politics of Public Policy and Problems  of  Implementation  in  Africa: An Appraisal of Ghana’s National Health Insurance  Scheme  in  Ga  East  District.
International Journal of Humanities and Social  Science,  Special  Issue  4(4),  197- 207.
Indonesia,  R.  (2002). Undang-undang  Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia . 1945 , 14–25.
Iskandar, F., Awaluddin, M., & Yuwono, B. (2016). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata  Ruang/Wilayah  Di  Kecamatan Kutoarjo Menggunakan Sistem Informasi  Geografis. Jurnal  Geodesi
Undip , 5 (1), 1–7.
Isradjuningtias,  A.  C.  (2017).  Faktor Penyebab Penyimpangan Tata Ruang (Studi  Pembangunan  Condominium) Di Kota Bandung. Veritas et Justitia , 3 (2),
437–467. https://doi.org/10.25123/vej.2687 Lane, J. E. and Wallis, J. (2009). Non-profit organizations in public policy implementation. Journal  of  Public Administration  and  Policy  Research, 1(7), 141-149.
Makinde,  T.  (2005).  Problems  of  Policy
Implementation in Developing
Nations: The Nigerian Experience . J. Social Science, 11(1): 63-69.
Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G.
(2018).  “Implementasi  Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun  2017  (Studi) Desa Ongkaw  Ii  Kecamatan  Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.” Jurnal Eksekutif 1(1):1–11 .
Micheal, E. C. (2015). Policy Implementation and National Development: A Study of Japan  and  Nigeria  Railway  Policies . Hokkaido University. Dikutip,dari:http//www.academia.edu /1211258/Policy,Implementation.
Morgan, D. L. (2017). Integrating Qualitative
and  Quantitative  Methods:  A  Pragmatic Approach. In Integrating Qualitative and Quantitative  Methods:  A  Pragmatic Approach .
https://doi.org/10.4135/9781544304533
Mota,  D.  B.  and  Ronzani,  T.  M.  (2016) . Implementation  of  public  policy  on alcohol  and  other  drugs  in  Brazilian municipalities:  comparative  studies.
Health  and  Social  Care  in  the Community, 24(4), 507–518.
Mthethwa, 2012. Critical dimensions for policy implementation .  School  of  Public Management and
Administration
University  of  Pretoria  South  Africa,
Volume 5 number 2.
Nathan, A. J., & Scobell, A. (2012). Experience sampling method : Measuring the quality of everyday life. In Foreign Affairs (Vol. 91, Issue 5).
Nurwadjedi,  Rosalina,  L.,  &  Wibisono,  Y.
(2019).  Building  One  Map  For  Spatial Planning  [Membangun  Satu  Peta  Untuk Penataan  Ruang]. Seminar  Nasional
Geomatika , 3 , 157–166.
Ospina,  S.  M.,  Esteve,  M.,  &  Lee,  S.  (2018).
Assessing  Qualitative  Studies  in  Public Administration Research. Public Administration  Review , 78 (4),  593–605. https://doi.org/10.1111/puar.12837
Patrisia,  E.  &  Oktarianti,  E.  (2019). Implementasi  Kebijakan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Tahun  2012-2023  Di
Kota Bengkulu. Jurnal Professional FIS
UNIVED , 6 (1). https://doi.org/10.37676/professional.v6i 1.831
Pemer,  F.  &  Skjolsvik,  T.  (2017).  Adopt  or
Adapt?  Unpacking  the  Role  of Institutional  Work  Processes  in  the Implementation  of  New  Regulations. Journal  of  Public  Administration Research  And  Theory,    138–154. doi:10.1093/jopart/mux020.
Philip,  D.  D.  (2013).  Public  Policy  Making and  Implementation  in  Nigeria: Connecting the Nexus. Public  Policy and Administration Research, 3(6).
Purwanto, E. A. & Sulistyastuti, D. R. (2015).
Implementasi Kebijakan Publik:
Konsep dan Aplikasinya di Indonesia .
Yogyakarta: Gava Media Press.
Raco,  J.  R.  (2018). Metode  penelitian kualitatif:  jenis,  karakteristik  dan keunggulannya . Jakarta: PT Gramedia
Widiasarana Indonesia. Rahmat, A. A. (2015). Policy Implementation: Process and Problems. International  Journal  of Social  Science  and  Humanities Research 3(3), 306-311.
Rezende, F. C. (2008).  The  Implementation Problem Of New Public Management Reforms:  The  Dilemma  Of  Control And  The  Theory  Of  Sequential
Failure. International Public Management Review, 9(2), 40-65.
Sabrina,  S.,  Suriah,  S.,  &  Mallongi,  A.
(2015).  The  Implementation  of Marine  Litter  Management  Program in  Watang  Soreang  Village  Soreang District,  Parepare  City. International Journal  Science:  Basic  and  Applied Research, 24 (1), 430-441 .
Sager,  F.  &  Thomann,  E.  (2017).  Multiple streams in member state
implementation: politics, problem construction,  and  policy  paths  in  Swiss asylum policy. Journal of Public Policy, 37:3, 287–314. doi:10.1017/S0143814X1600009X Sasmito,  C.  &  Ertien,  R.  N.  (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan  Dalam  Upaya  Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu.” JPSI (Journal of  Public  Sector  Innovations) 3(2):68.
Doi:
https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-
74
Savard,  J.  F.  With  the  collaboration  of  R. Banville  (2012).  “ Policy  Cycles, ”  in  L Administration. Cote  and  J.-F.  Savard (eds.), Encyclopedic  Dictionary  of Public.
Schneider,  B.  (2008).  Review  of  Experience sampling method: Measuring the quality of  everyday  life  [Review  of  the  book Experience sampling method: Measuring the  quality  of  everyday  life,  by  J.  M.
Hektner,
J. Schmidt & M. Csikszentmihalyi]. European Psychologist 13(2),152–153). https://doi.org/10.1027/1016- 9040.13.2.152
Sorrentino,  M.  (2014). The  Implementation  of
ICT  In  Public  Sector  Organisations . Analyzing Selection Criteria For eGovernment Projects. Political Sciences, Universita' degli Studi, Milano, Italy.  Bled  eCommerce  Conference
eGlobal.
Stewart, J. (2013). Public policy as information . School  of  Business,  University  of  New South  Wales  Canberra,  Canberra
Australia 2013 Vol. 31, No.
http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2 013.763630.
Tahir,  A.  (2014).  Kebijakan  Publik  Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah.  Jakarta:  PT Pustaka Indonesia Press. Widodo,  S.  (2017).  Rencana  Tata  Ruang Wilayah dalam Perspektif Perencanaan  Pembangunan  Wilayah (Studi  pada  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo). Jurnal Ilmiah Administrasi  Publik , 3 (3),  166–172. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017. 003.03.2
Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori Dan  Proses .  Yogyakarta:  Media Pressindo
Yusrie,  C.  S.,  Aminah,  S.,  Wsliman,  L.,  &
Sauri, R. S. (2020). Kebijakan Publik dan  Kinerja  Birokrasi  Pendidikan dalam  Kompeksitas  Perkembangan: Kajian Rencana Pembangunan
Nasional. Jurnal  Dirosah  Islamiyah , 2 (2),
126–143. https://doi.org/10.17467/jdi.v2i2.342