## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 15 (2) (2023): 229 - 246 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia
GOOD GOVERNANCE DALAM PRAKTEK
PEMERINTAHAN DESA
(Studi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara)
Yohanes Imanuel Naif 1 , Hedrikus Hironimus Botha 2 , Surya Yudha Regif 3*
1,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia
2 Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia
Submitted : 5 March 2023 1 st Revision : 6 July 2023 2 nd Revision 13 July 2023 Accepted : 28 July 2023

## Abstract
This  article  uses  a  qualitative  descriptive  method.  This  research  method  aims  to  describe  and  interpretation  the meaning  of  a  phenomenon  or  situation  based  on  the  data  collected.  The  principles  of  good  governance  include community  participation,  law  enforcement,  transparency,  responsiveness  of  officials,  service  effectiveness  and efficiency, accountability and the rule of law. These principles must be implemented to improve the quality of public services and meet community expectations. There are challenges and obstacles in the implementation of Law No. 6 of 2014,  such  as  a  lack  of  personnel  and  infrastructure,  unclear  timelines  for  completing  documents,  and  a  lack  of transparency in providing information as happened in Nimasi Village, Bikomi Tengah District, Timor Tengah Utara Regency.  From  the  results  of  the  conclusions,  it  shows  that  village  management  in  general  implements  good governance but found basic problems such as (1). The uneven competence of human resources in Nimasi Village is due to the lack of training of village apparatus in managing the village. Such as BUMDes management and sustainable skills development. (2). The translation of policies from districts to actors in villages is difficult to implement through the formulation of rules that will be applied to the public in villages. (3). There is no complete supporting equipment for training and empowerment of the Nimasi village community.
Keywords : Good Governance, Village Governance

## Abstrak
Artikel  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Metode  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan menginterpretasikan  makna  dari  suatu  fenomena  atau  situasi  berdasarkan  data  yang  dikumpulkan.  Prinsip Good Governance meliputi  partisipasi  masyarakat,  penegakan  hukum,  transparansi,  daya  tanggap  aparat,  efektifitas  dan efisiensi  pelayanan,  akuntabilitas,  dan  supremasi  hukum.Prinsip-prinsip  tersebut  harus  dilaksanakan  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan  memenuhi  harapan  masyarakat.  Terdapat  tantangan  dan  hambatan dalam  penerapan  UU  No.6  Tahun  2014,  seperti  kekurangan  personel  dan  infrastruktur,  ketidakjelasan  waktu penyelesaian dokumen, dan kurangnya keterbukaan dalam memberikan informasi seperti yang terjadi di Desa Nimasi Kecamatan  Bikomi  Tengah  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Dari  hasil  simpulan  menunjukkan  pengelolaan  desa secara garis besar melaksanakan Good Governance namun ditemukan permasalahan yang mendasar seperti (1). Belum meratanya  kompetensi  sumber  daya  manusia  di  Desa  Nimasi,  yang  disebabkan  belum  terlatihnya  aparatur  desa dalam  mengelola  desa.  Seperti  pengelolaan  BUMDes  dan  pengembangan  ketrampilan  yang  berkelanjutan.  (2). Penerjemahan  kebijakan  dari  kabupaten  kepada  aktor  di  desa  yang  sulit  untuk  di  implementasikan  melalui perumusan  aturan  yang  akan  diterapkan  kepada  publik  di  desa.  (3).  Belum  tersedianya  kelengkapan  pendukung pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa Nimasi.
Kata Kunci: Good Governance , Pemerintahan Desa
How  to  Cite: Naif,  Y,  I. et  al (2023).  Good  Governence  dalam  Praktek  Pemerintah  Desa  (Studi  Penerapan Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  di  Desa  Nimasi  Kecamatan  Bikomi  Tengah  Kabupaten  Timor  Tengah Utara), Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 15 (2): 229 – 246
*Corresponding author: Surya Yudha Regif E-mail: suryaregif@unimor.ac.id

## PENDAHULUAN
I stilah  “Good  Governance” mulai  dikenal  luas  di  Indonesia  pada era  reformasi  setelah  berakhirnya  era Orde Baru (Jamillah, D., 2018). Prinsip Good  Governance tidak  dapat dipisah dari semua pengimplementasian  lembaga  publik, termasuk  lembaga  pemerintah  dan badan  usaha  milik  desa,  untuk memprioritaskan  kepentingan  publik dalam memberikan layanan publik(Setiawan, 2022). Prinsip Good Governance meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap aparat, efektifitas dan efisiensi pelayanan, akuntabilitas, dan supremasi hukum(Karunia, et al,2022). Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan publik  dan  memenuhi  harapan masyarakat(Razak,2022).
Pelaksanaan prinsip
Good governance juga  dapat  memberikan kontribusi  terhadap  kinerja  aparatur kecamatan  dan  badan  usaha  milik desa(Hanafi,  2022).  Namun,  masih terdapat  tantangan  dan  hambatan
dalam  penerapan  prinsip  tersebut, seperti  kekurangan  personel  dan infrastruktur,  ketidakjelasan  waktu penyelesaian dokumen, dan kurangnya keterbukaan dalam
memberikan  informasi  seperti  yang terjadi  di  Desa  Nimasi  Kecamatan Bikomi  Tengah  Kabupaten  Timor Tengah  Utara  yang  memberikan kesenjangan harapan tentang terwujudnya  otonomi  desa  yang berhasil. Oleh karena itu, perlu telaah dan  kajian  analisa  lembaga  publik  di desa  dalam  menerapkan  prinsip good governance yang  terkandung  dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014.
Pengalaman  layanan  publik yang  buruk  dapat  memberikan  efek ketidakpercayaan masyarakat terhadap  jalannya  pemerintahan  dan rendahnya  partisipasi  politik(Kimutai et  al,  2021).  Tentunya,  dapat menyebabkan  penurunan  partisipasi politik,  karena  publik  merasa  suara mereka tidak didengar atau partisipasi mereka tidak akan membuat  perbedaan  dengan  kondisi pemerintahan yang lampau. (Marsallindo, & Safitri, 2021)
Dalam  penelitian  terdahulu  oleh Dungga, dkk tahun 2017(Dungga dkk,
2017).  Memberikan  simpulan  Faktor- faktor penghambat penerapan prinsip good  governance di  Desa  adalah partisipasi  masyarakat,  sumber  daya manusia,  dan  kedisiplinan  aparat.
Sedangkan faktor
pendukung penerapan  prinsip good  governance adalah kerjasama dan komunikasi.
Artikel  berikutnya  oleh  Astuti
& Satlita tahun 2018 (Astuti & Satlita, 2018) memberikan simpulan
Penerapan  prinsip good  governance di Desa  tersebut  didorong  dengan adanya  (1).  pengembangan  kapasitas perangkat  desa,  (2).  kepemimpinan, (3)  sistem  sosial,  dan  (4)  jaringan. Adapun  hambatan  dalam  penerapan prinsip good  governance dalam  tata kelola  pemerintah  desa  berupa keterbatasan  anggaran  dan  adanya perubahan  pola  penyelenggaraan pemerintahan  desa  pasca  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa.    Selanjutnya  artikel  oleh Rahmatullah  &  Rahmatullah,  tahun 2021(Rahmatullah  &  Rahmatullah, 2021)  menyimpulkan  Implementasi
Good Governance pada konteks transparansi tercermin pada bagaimana pemerintahan desa melakukan
pemasangan papan
informasi  publik  desa  tahun  berjalan, keterlibatan  warga  desa  melalui aktivitas  padat  karya  tunai  (pkt)  & kiprah tim pelaksana dipilih menurut forum-forum yang bisa diandalkan.
Dari beberapa penelitian terdahulu  menunjukkan  pentingnya perubahan  pada  pengelolaan  desa untuk  mengatur  dirinya  sendiri  yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja  dalam  otonomi  desa.  Berbeda dengan  artikel  terdahulu  mengenai tata  kelola  desa,  Desa  Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten
Timor Tengah Utara memiliki keidentikan budaya yang berdampingan  dengan  problematika pengelolaan desa.

## KAJIAN PUSTAKA Good Governance
Good Governance mengacu  pada manajemen  urusan  publik,  organisasi, atau  lembaga  yang  efektif  dan bertanggung  jawab.  Ini  melibatkan penerapan  proses  yang  transparan, akuntabel,  dan  partisipatif  untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak individu  dan  masyarakat  secara keseluruhan.  Berikut  adalah  beberapa aspek  kunci  dari  tata  kelola  yang baik(Zerbian, T., & de Luis Romero, E.
(2021): (1). Transparansi, Good Governance membutuhkan keterbukaan dan  aksesibilitas  informasi,  keputusan, dan  proses.  (2).  Akuntabilitas, Good Governance membuat  individu  dan institusi  bertanggung  jawab  atas tindakan  dan  keputusan  mereka.  (3).
Partisipasi, Good
Governance
mendorong  partisipasi  aktif  semua pemangku  kepentingan,  termasuk warga  negara,  organisasi  masyarakat sipil,  dan  kelompok  terpinggirkan, dalam  proses  pengambilan  keputusan.
(4). Rule  of  Law , Good  Governance menjunjung  tinggi  prinsip  keadilan, kewajaran,  dan  supremasi  hukum.  (5).
Efisiensi dan Efektivitas,
Good Governance menekankan  penggunaan sumber  daya  secara  efisien  dan  efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. (omeranz  &  Stedman,  2020)  (6).  Etika dan Integritas, Good Governance
mempromosikan  perilaku  etis  dan integritas  di  antara  individu  dan institusi. (Ishak dkk, 2020).
Otonomi Desa Dalam  Undang-Undang  No.  6 Tahun 2014 Pengaturan Desa berasaskan:
(a).  rekognisi,  (b).  subsidiaritas,  (c). keberagaman,  (d).  kebersamaan,  (e).
kegotongroyongan,  (f).  kekeluargaan, (g).  musyawarah,  (h).  demokrasi,  (i). kemandirian,
(j). partisipasi,
(k).kesetaraan, (l). pemberdayaan; dan
(m). keberlanjutan.

## METODE PENELITIAN
Untuk menganalisis Good Governance Dalam Praktek Pemerintahan  Desa,  Studi  Penerapan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di  Desa  Nimasi  Kecamatan  Bikomi Tengah  Kabupaten  Timor  Tengah Utara,  maka  penulis  menggunakan deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan dan  menginterpretasikan  makna  dari suatu fenomena atau situasi berdasarkan data yang dikumpulkan(Vaismoradi  et  al,  2013). Metode kualitatif deskriptif
melibatkan  analisis  data  melalui analisis  isi  dan  analisis  tematik.  Data yang  dikumpulkan  dapat  berupa wawancara,  observasi,  dokumen  dari desa Nimasi. Hasil yang diperoleh dari metode  deskriptif  kualitatif  bersifat deskriptif  dan  memberikan  gambaran
secara  rinci  tentang  fenomena  atau situasi yang diteliti.
Ini  adalah  metode  penelitian non-eksperimental  yang  digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang situasi atau fenomena tertentu(Ali et al, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penerapan  UU  No  16 Tahun  2014  pada  Desa  Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor  Tengah  Utara,  dilakukan dengan:

## A. Rekognisi
Dengan  memiliki  kendali  atas  sumber daya  dan  ekonomi  desa  dapat membangun  keberlanjutan  ekonomi yang  berkelanjutan  dan  memperkuat identitas  mereka  sebagai  komunitas. Pengakuan  terhadap  hak  asal  usul dapat  memberikan  manfaat  yang signifikan bagi desa, termasuk
pemberdayaan ekonomi, keberlanjutan lingkungan,  dan  pelestarian  budaya. Namun, implementasinya pertimbangan  konteks  lokal  tidak memiliki konteks keberlanjutan jangka panjang.  Seperti  dalam  wawancara informan  lainnya,  menggambarkan bahwa:
“ Kita belum memiliki rekognisi yang tepat, bahwa  di  Desa  Nimasi  ini  selama  masa kepemimpinan  saya  dan  bahkan  sekarang masa  Kepemimpinan  Desa  saat  ini. Kesulitan  dalam  sumber  daya  manusia untuk  mengembangkan  lebih  jauh  hanya sebatas  pengelolaan  kearifan  lokal  secara turun  menurun.  Seperti  kain  tenun  dan belum  bersifat  nasional  hanya  berkutat  di lokal  saja  dan  tidak  bervariasi  sehingga serapan  anggaran  desa  kerap  tidak maksimal. ” (hasil  wawancara  dengan Bapak  MTT  selaku  mantan  Kepala Desa Nimasi tanggal 19 Agustus 2022).
Permasalahan  yang  sama  juga  terjadi dibeberapa desa di Indonesia. Persoalan  mengenai  kualitas  SDM pengelola dana desa juga mengakibatkan penyerapan dana desa dari APBN masih belum maksimal(Mangindaan  &  Manossoh, 2018).

## B. Subsidiaritas
Subsidiaritas  adalah  prinsip  yang mengacu pada gagasan bahwa keputusan  harus  dibuat  pada  tingkat otoritas  yang  serendah  mungkin. Dalam  konteks  pemerintahan  desa, subsidiaritas  berarti  pemerintah  desa memiliki
kewenangan untuk
mengelola  alokasi  dana  desa(Hariri  & Arifin,2023).  Terkait  pengalokasian dan  pengelolaan  dana  desa  harus mengikuti  peraturan  dan  pedoman yang  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah(Zuraida  Y  &  M.A.  Nasution, 2022).  Efektivitas  pemanfaatan  dana desa  dapat  dinilai  melalui  berbagai rasio,  seperti  efektivitas,  efisiensi,  dan kemandirian(listari dkk, 2022).
Alokasi  dana  desa  Nimasi  dapat berdampak  pada  kesejahteraan  dan pembangunan masyarakat.
Munculnya,  tantangan  pengelolaan dana  desa  antara  lain  terbatasnya dana,  keterlambatan  pencairan,  dan kurangnya  pemahaman  aparat  desa Nimasi.  Seperti  yang  disampaikan Kepala Desa Nimasi FNS bahwa:
“ sulit  untuk  menemukan  solusi  untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain, koordinasi  dengan  tingkat  pemerintahan yang  lebih  tinggi,  peningkatan  kapasitas perangkat  desa,  dan  adaptasi  terhadap perubahan  peraturan  dan  penyesuaian anggaran ” (hasil  wawancara  dengan Bapak FNS selaku Kepala Desa Nimasi tanggal 20 Agustus 2022).
Pernyataan  ini  juga  didukung  bahwa kewenangan pemerintah desa merupakan aspek penting dari
subsidiaritas.  Kepala  desa  berwenang menyusun  peraturan  desa(Wahyudi dkk,  2021).  Kekhawatiran  desa  pada tumpeng  tindihnya  aturan  yang diberlukan  Kabupaten  juga  memiliki peran vital sebab. Prinsip subsidiaritas bukannya tanpa tantangan. Salah satu isu potensial adalah potensi intervensi dan  dominasi  pemerintah  supra  desa (pemerintah  daerah),  yang  dapat membuat  desa  bergantung  pada pemerintah  daerah  dan  melemahkan prinsip subsidiaritas(yamin dan Supriadi, 2020).
Ringkasnya,  asas  subsidiaritas merupakan  aspek  penting  dalam pemerintahan  desa  Nimasi.  Kepala Desa  mengakui  desa  sebagai  subjek yang  mandiri  dan  mengembalikan keberadaannya melalui prinsip subsidiaritas,  serta  sumber  dana  yang memadai.  Kepala  desa  memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan desa, namun kabupaten/kota  juga  memiliki  peran vital  dalam  mengawasi  pemerintahan desa. Namun demikian, terdapat risiko intervensi dan dominasi oleh pemerintah daerah yang dapat melemahkan prinsip subsidiaritas.
C. Keberagaman
Keberagaman  desa  adalah  suatu kondisi  di  mana  terdapat  berbagai macam  perbedaan  dalam  suatu  desa, seperti  perbedaan  agama,  budaya, bahasa,  dan  ras.  Tidak  diragukan keberagaman  yang  terselenggara  di
Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur, dengan indeks KUB
(Kerukunan  Umat  Beragama)  terbaik
81,07 %.
Hal  ini  disampaikan  oleh  Tokoh Agama di Desa Nimasi PN yaitu:
“ Keberagaman  ini  dapat  menjadi  sebuah kekuatan  yang  besar  jika  dikelola  dengan baik  dan  dijadikan  sebagai  sumber  daya yang  positif  bagi  masyarakat  desa Nimasi . ” (hasil  wawancara  dengan Bapak  PN  selaku  Tokoh  Agama  Desa Nimasi tanggal 21 Agustus 2022)
Secara garis besar keberagaman dalam good  governance desa  adalah  konsep yang  mengakui  pentingnya  inklusi dan partisipasi semua elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan desa. D. Kebersamaan Kebersamaan  dalam  pengelolaan  desa adalah kunci untuk mencapai pembangunan  yang  berkelanjutan  dan meningkatkan kualitas
hidup
masyarakat desa(Saputra,2018). Hal ini yang  dikatakan  oleh  NP  tokoh masyarakat bahwa
“ Ketika  masyarakat  desa  Nimasi  bekerja bersama-sama,  mereka  dapat  mengatasi tantangan  dan  memanfaatkan  peluang yang  ada  dengan  lebih  efektif  di  zaman sekarang.  Misalnya,  Salah  satu  aspek penting dari kebersamaan dalam pengelolaan  desa  adalah  partisipasi  aktif dari  seluruh  masyarakat  desa  Nimasi. Ketika  semua  warga  desa  Nimasi  ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan, mereka  dapat  memberikan  masukan  yang berharga  ke  kantor  desa. ” (hasil wawancara  dengan  Bapak  NL  selaku Tokoh Masyarakat tanggal 20 Agustus 2022).
Selain  itu,  kebersamaan  juga dapat  melibatkan  kolaborasi  antara pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan sektor swasta. Dalam pengelolaan desa  yang  efektif,  pemerintah  desa harus  bekerja  sama  dengan  lembaga masyarakat  seperti  kelompok  tani, kelompok  perempuan,  dan  organisasi masyarakat  lainnya.  Sementara  itu, sektor  swasta  dapat  memberikan dukungan  dalam  bentuk  investasi, pelatihan, atau bantuan teknis.
Kebersamaan  dalam  pengelolaan  desa juga  dapat  ditingkatkan  melalui pendekatan  pembangunan  berbasis masyarakat(Nurlukman  &  Said,2019).
Pendekatan ini
mengakui pengetahuan  lokal  dan  kearifan  lokal masyarakat  desa,  serta  memperkuat kapasitas  mereka  untuk  mengelola sumber  daya  alam,  mengembangkan usaha  mikro,  dan  meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan(Purwasih & Atuti,2021).
Dengan  adanya  kebersamaan
dalam  pengelolaan  desa,  masyarakat desa  dapat  mencapai  pembangunan yang  berkelanjutan,  meningkatkan kualitas hidup mereka, dan menciptakan  lingkungan  yang  lebih baik untuk generasi mendatang. Unsur yang  dapat  terpenuhi  dari Good Governance antara lain: (1).
Transparansi,  (2).  Partisipasi,    (3). Akuntabilitas, (4). Pemberdayaan, dan (5).  Kolaborasi.  Meskipun  demikian
pengimplementasian kebersamaan kental dengan unsur  adat istiadat dan budaya.

## E. Kegotongroyongan
Kegotongroyongan  dalam  pengelolaan desa  melibatkan  partisipasi  aktif masyarakat desa dalam berbagai aspek
kehidupan desa, termasuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan  sumber  daya  alam, pemberdayaan ekonomi, dan pemeliharaan kebersihan dan keindahan desa. Prinsip dasar kegotongroyongan adalah bahwa
semua  anggota  masyarakat  desa memiliki  tanggung  jawab  untuk berkontribusi  dan  bekerja  sama  demi kepentingan bersama. Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Nimasi FNS yakni:
“ Dalam  praktiknya,  kegotongroyongan dalam  pengelolaan  desa  dapat  terwujud melalui  berbagai  kegiatan  seperti  gotong royong  membersihkan  lingkungan  desa, membangun  jembatan  atau  jalan  desa, mengelola  pertanian,  atau  mengadakan kegiatan  ekonomi  bersama  seperti  koperasi kain  tenun  dan  alat  tradisional  lainnya . ” (hasil  wawancara  dengan  Bapak  FNS selaku  Kepala  Desa  Nimasi  tanggal  20 Agustus 2022).
Kegotongroyongan dalam
pengelolaan  desa  memiliki  banyak manfaat.  Pertama,  hal  ini  memperkuat ikatan  sosial  dan  solidaritas  antar anggota  masyarakat  desa.  Kedua, kegotongroyongan
dapat meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas
pengelolaan  desa,  karena  melibatkan banyak orang dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Ketiga, kegotongroyongan  dapat  mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengambilan keputusan
yang berdampak pada kehidupan mereka.
F. Kekeluargaan Kekeluargaan  dalam  pengelolaan  desa dapat  diartikan  sebagai  penerapan prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan  dalam  pengelolaan desa(Utama  &  Juliarini,  2022)  dan  ini dapat membangun prinsip good
governance yang dapat diterapkan pada Bumdes(Latuconsina & Soleman, 2019).
Seperti yang disampaikan oleh masyarakat bahwa:
“ Terdapat juga kendala dalam pengelolaan desa  seperti  pengelolaan  Bumdes  yang dirasa belum baik karena aparat desa belum terlatih  untuk  memanfaatkan  dana  desa serta penyediaan media  sebagai  alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas
pengelolaan  keuangan  pemerintah  desa belum  optimal ” (  hasil  wawancara dengan  Masyarakat  Desa  Nimasi tanggal 22 Agustus 2022.

## G. Musyawarah
Dalam pengelolaan desa, musyawarah sering  digunakan  sebagai  cara  untuk memperoleh persetujuan dan dukungan  dari  seluruh  warga  desa dalam mengambil keputusan
penting(Panjaitan dkk,2022).
Tokoh  Desa  PN  mengungkapkan “ Peningkatan  partisipasi  masyarakat  desa Nimasi  dalam  musyawarah  melibatkan seluruh  warga  desa  agar  memiliki kesempatan untuk berbicara dan memberikan  masukan  apa  saja  yang  perlu disampaikan terkait kebutuhan masyarakat desa.  Kami  berharap  melalui  musyawarah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa  dalam  pengambilan  keputusan  dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mewakili  kepentingan  seluruh  warga  desa agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan desa dapat terwujud ” .( hasil wawancara  dengan  Bapak  PN  selaku Tokoh  masyarakat  Desa  Nimasi tanggal 21 Agustus 2022).
Musyawarah  di  desa  Nimasi kerap  memiliki  beberapa  tantangan, seperti:  (1).  Alotnya  musyawarah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk  mencapai  kesepakatan.  Hal  ini dapat menjadi tantangan dalam situasi darurat  atau  ketika  keputusan  harus diambil dengan cepat.
(2).  Keterbatasan  pengetahuan  yang tidak  semua  warga  desa  Nimasi memiliki  pengetahuan  yang  sama tentang  topik  yang  dibahas  dalam musyawarah.  Hal  ini  dapat  membuat sulit untuk mencapai kesepakatan yang memadai.
H. Demokrasi
Prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan  desa  adalah  sebagai berikut  (a).  Partisipasi,  Masyarakat desa  Nimasi  harus  terlibat  dalam proses  pengambilan  keputusan  dan pelaksanaan  program  pembangunan (b).  Transparansi,  Informasi  tentang kebijakan dan  program  pembangunan harus  tersedia  dan  dapat  diakses  oleh masyarakat desa Nimasi. (c). Akuntabilitas, Pemerintah desa
Nimasi  harus  bertanggung  jawab  atas kebijakan dan  program  pembangunan yang dilaksanakan. (d). Ketaatan akan hukum,  Pelaksanaan  kebijakan  dan program  pembangunan  harus  sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dari  penyampaian  yang  dikemukakan oleh masyarakat mengenai keterlibatan mereka  dalam  proses  demokrasi  pada implementasi good  governance di  Desa Nimasi,  yakni: “ Dalam  pelaksanaan
Musyawarah
Rencana Pembangunan
(Musrenbang),  masyarakat  desa  telah dilibatkan meski dalam proses pengambilan keputusan  dan  pelaksanaan  program pembangunan  terdapat  kendala  dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Musrenbang  di  beberapa  desa,  seperti kurangnya  partisipasi  masyarakat  dan dana  yang  terbatas ” (hasil  wawancara dengan  anggota  masyarakat  pada tanggal 22 Agustus 2022).
Potensi dampak hilangnya prinsip demokrasi(Gunawan,B.A., 2019);  (Hatta  dkk,  2022)  :  (a). Kurangnya transparansi.
(b).
Partisipasi  warga  yang  apatis  (c). Kurangnya checks and balances (d). Erosi hak-hak azasi publik.

## I. Kemandirian
Pengelolaan  Desa,  juga  melibatkan pengelolaan  pendapatan  asli  desa (PADesa)  dan  dana  transfer  seperti Dana  Desa(Sholahuddin,  2019);  (April dkk, 2021). Pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan akan membantu desa  dalam  melaksanakan  program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepemimpinan  desa  memiliki  peran penting  dalam  pengimplementasian otonomi  desa.  Mereka  harus  bekerja
secara  proaktif  dan  mengarahkan pengelolaan desa menuju kemandirian Seperti  yang  dikemukakan  tokoh masyarakat desa nimasi, bahwa “ Kepemimpinan yang baik akan membantu desa  dalam  mengoptimalkan  potensi  dan sumber daya yang ada. ”
(hasil  wawancara  pada  mantan  kepala desa  Nimasi  MTT  pada  tanggal  20 Agustus 2022).
Kepemimpinan yang baik memang dapat membantu peningkatan kapasitas  dalam  pengelolaan  desa. Seorang  pemimpin  yang  baik  dapat memimpin dan
mengarahkan masyarakat  desa  untuk  mencapai tujuan  bersama  dengan  cara  yang efektif dan efisien.
J. Partisipasi Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa adalah kunci keberhasilan pembangunan dan pemerintahan  yang  berkelanjutan. Ketika  masyarakat  aktif  terlibat  dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan  program  di  desa,  mereka memiliki kesempatan untuk mempengaruhi  arah  pembangunan, memperjuangkan kepentingan mereka,
dan  meningkatkan  kualitas  hidup mereka.
Ketika  masyarakat  terlibat  aktif dalam  pengambilan  keputusan  dan pelaksanaan  program  di  desanya, mereka  memiliki  kesempatan  untuk mempengaruhi  arah  pembangunan, mengadvokasi  kepentingan  mereka, dan  meningkatkan  kualitas  hidup mereka. Partisipasi masyarakat banyak bentuknya,  mulai  dari  partisipasi langsung  dalam  program  pemerintah hingga  kontribusi  tidak  langsung seperti  donasi,  tenaga,  gagasan,  dan pendapat dalam pembuatan
kebijakan(Absomad,2015).
Untuk partisipasi seringkali ditentukan oleh  akses  masyarakat  terhadap informasi.  Oleh  karena  itu,  akses terhadap  informasi  merupakan  faktor penting  dalam  mendorong  partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan program pembangunan.

## K. Kesetaraan
Kesetaraan  dalam  pengelolaan  desa adalah  prinsip  yang  sangat  penting dalam  memastikan  bahwa  semua warga  desa  memiliki  hak  yang  sama dalam  mengambil  keputusan  dan memperoleh
manfaat dari pembangunan  desa.  Seperti  yang
disampaikan  oleh  kepala  desa  FNS bahwa
“ Dalam  partisipasi  kebijakan  kesetaraan kita utamakan jadi semua dapat berpartispasi,  kami  memastikan  bahwa semua  warga  desa  nimasi  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  memberikan masukan  dan  partisipasi  dalam  proses pengambilan keputusan. Dengan
mengadakan  forum-forum  diskusi  dan konsultasi  publik  yang melibatkan  seluruh warga desa ” (hasil wawancara tanggal 23 Agustus 2022).
Kesetaraan  dalam  pengelolaan desa  dapat  diwujudkan  dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman  laki-laki  dan  perempuan dalam konteks
perencanaan
pembangunan desa(Syukur dkk, 2022). L. Pemberdayaan Pemberdayaan dalam pengelolaan desa merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memberikan masyarakat  desa  kemampuan  dan keterampilan  yang  diperlukan  agar mereka  dapat  mengelola  sumber  daya dan  memperbaiki  kualitas  hidup mereka sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh NP tokoh masyarakat di Desa Nimasi
“ Melalui  pemberdayaan,  masyarakat  desa diharapkan  dapat  menjadi  lebih  mandiri dan  memiliki  kontrol  atas  perkembangan dan keberlanjutan desa mereka. Pemberdayaan  yang  kami  harapkan  dalam pengelolaan  desa  Nimasi  melibatkan berbagai  aspek,  seperti  pengembangan keterampilan  tenun,  peningkatan  akses terhadap  pendidikan  dan  pelatihan  kaum perempuan,  penguatan  lembaga  desa,  dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. ” (hasil wawancara tanggal 21 Agustus 2022).
Dengan  adanya  pemberdayaan ini, masyarakat desa dapat  mengambil peran  aktif  dalam  mengelola  sumber daya yang ada di desa mereka, seperti lahan  ladang  dan  tani,  air,  energi,  dan potensi  pariwisata.  Salah  satu  manfaat utama  dari  pemberdayaan  dalam pengelolaan  desa  adalah  peningkatan kemandirian masyarakat desa. Dengan memiliki keterampilan dan
pengetahuan  yang  cukup,  masyarakat desa  dapat  mengelola  sumber  daya secara  efisien  dan  berkelanjutan, sehingga  mereka  tidak  lagi  tergantung pada  bantuan  dari  pihak  luar.  Hal  ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.
M. Keberlanjutan
Sustainable  Development  Goals (SDGs) adalah serangkaian tujuan global yang ditetapkan  oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan  yang  berkelanjutan  di seluruh  dunia.  SDGs  terdiri  dari  17 tujuan  dan  169  target yang  mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk  mengakhiri  kemiskinan, mengurangi kesenjangan,
dan melindungi lingkungan di desa.
Terkait  dengan  keberlanjutan,  kepala desa Nimasi menyampaikan:
“ sangat  penting  bagi  desa  Nimasi untuk  mendapatkan  perhatian  khusus dalam  mencapai  pembangunan  yang berkelanjutan. pengentasan kemiskinan masyarakat  desa  melalui  akses  yang peningkatan sumber daya dan kesempatan  ekonomi,  sehingga  kami dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa.  Selain  itu  kita membutuhkan  layanan  dasar  seperti pendidikan,  kesehatan,  dan  air  ketika musim kemarau.

## SIMPULAN
Dari  hasil  dan  pembahasan  maka ditarik  simpulan  penerapan Good Governance di  desa  Nimasi  Kecamatan Bikomi  Tengah  Kabupaten  Timor Tengah  Utara  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur  telah  terlaksana  meskipun terdapat beberapa kendala dan hambatan, seperti: 1. Belum  meratanya  kompetensi sumber  daya  manusia  di  Desa Nimasi,  yang  disebabkan  belum terlatihnya  aparatur  desa  dalam mengelola desa. Seperti pengelolaan BUMDes dan pengembangan ketrampilan yang berkelanjutan. 2. Penerjemahan  kebijakan  dari kabupaten  kepada  aktor  di  desa yang sulit untuk di implementasikan melalui perumusan  aturan  yang  akan diterapkan  kepada  publik  di desa. 3. Belum  tersedianya  kelengkapan pendukung pelatihan dan pemberdayaan  masyarakat  desa
Nimasi.
Oleh karena itu disarankan:
1. Perlunya  upaya  peningkatan SDM dengan kepelatihan tenaga terampil  dalam  mengelola  desa. Ini dapat bersumber dari
Kerjasama  antara  pemerintah, perguruan tinggi dan swasta.
2. Komunikasi  dan  sosialisasi  oleh aktor pengimplementasi
kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan. 3. Melengkapi  kebutuhan  sarana dan prasana pendukung jalannya  pemerintahan  desa yang mewujudkan Good Governance

## DAFTAR PUSTAKA
Absomad,  A.2015. Proses  Perumusan Kebijakan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2008 Di Desa Sededap . Gloria Yuris Jurnal. Vol.3(3). Available Online at: https://jurnal.untan.ac.id/index. php/jmfh/article/view/10609.
April,M., Alkadafi,M., Wahyudi,
R.2021. Problematika  Transformasi Implementasi  Otonomi  Desa  Baru Dalam Spirit Undang-Undang Desa (Studi  Kasus  Desa  Rimbo  Panjang Provinsi  Riau) .  Vol  12(1).  DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jel.v 12i1.13254.  Available  online  at https://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/elriyasah /article/view/13254/6458. Eko,  Sutoro.  2014. Desa  Membangun Indonesia. Forum  Pengembangan
Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta. Gunawan,B.A.2019. Tantangan Penjabaran Prinsip-Prinsip Demokrasi  Dalam  Pembentukan Peraturan Daerah .Al-Azhar Islamic Law Review (AILREV).VOL.1(2).DOI:
https://doi.org/10.37146/ailrev. v1i2.20.
Hanafi,  &  Kusumastuti,  R.  2022. Implementation of Good Governance Principles  and  Their  Role  on Performance  in  Village  Owned
Enterprises  (BUMDes) .  Budapest International Research and Critics  Institute-Journal  (BIRCI- Journal).Vol 5(2).DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v 5i2.5324. Hatta,  S.,  Syahril,  S.,  Wahid,  A.,  &  H. Zulfikar,  Z.  2022. Penerapan
Prinsip-Prinsip  Demokrasi  Anggota Legislatif Di Kabupaten Sinjai Pada Era  Pandemi COVID-19.  Jurnal Ilmiah Administrasita’, 13(1), 53– 61. https://doi.org/10.47030/admin istrasita.v13i1.413.
Hariri,A.  &  Arifin,  S.2023. Analysis Of Local  Government  Policy  Model  In
Preventing Corruption In A Village Government Sector.Jch (Jurnal Cendekia  Hukum) .Vol.8  (2).Doi: 10.3376/jch.v8i2.619.Available online  at  http://e-jurnal.stih- pm.ac.id/index.php/cendekeahu kum/index.
Ishak,N.,
Hasibuan,R.R., Arbanic,T.S.2020. Bureaucratic and Political  Collaboration  Towards  a Good Governance System.Vol.8(1).Jurnal Bestuur.DOI:
https://doi.org/10.20961/bestuu r.42922.
Iin  Ivanda  Listari,  Kukuh  Harianto,  & Trisnia  Widuri.  (2022). Analisis Rasio  Efektivitas,  Rasio  Efisiensi, Dan  Rasio  Kemandirian  Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian
Mahasiswa, 4(3), 129-140. https://doi.org/10.51903/jurnal mahasiswa.v4i3.396.
Jamillah, D. 2018. Konsep Gerakan Moral Mahasiswa  Untuk  Mewujudkan
Good  Governance  Di  Indonesia .
Journal  Civics  &  Social  Studies. Vol 1(1).DOI: https://doi.org/10.31980/2655-
7304.v1i1.
Joanne  V.  Mangindaan  &  Hendrik Manossoh.2018. Kualitas  Sumber Daya  Manusia  Pemerintah  Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kecamatan  Tabukan  Utara  Kab. Kepulauan  Sangihe .  Jurnal  LPPM Bidang EkoSosBudKum. Vol.4(1). Available online at: https://ejournal.unsrat.ac.id/ind ex.php/lppmekososbudkum/arti cle/view/24105/23788
Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto.  2018. Analisis  Good Governance  Dalam  Pengelolaan Keuangan  Desa .  Jurnal  Spirit Publik  Volume  13,  Nomor  1, April 2018 Halaman 50-66. Karunia, R. L., Solihati, K. D., & Wati, N. K. 2022. Implementation of Good Governance  Principles  in  the  Land Transportation Management Center .
KnE  Social  Sciences,  7(9),  1253 –
1269.
https://doi.org/10.18502/kss.v7i
9.11014.
Kimutai, S.A., Naibei, D., & Cheruiyot,
D.  2019. Effect  Of  Strategic
Financial  Planning  And  Budgeting Practices  On  The  Performance  Of
Bomet  County  Government,  Kenya . International  Journal  of  Recent Research in Commerce Economics  and  Management (IJRRCEM).  Vol.6(4).  pp.  67-74. Available online at: www.paperpublications.org. Marsallindo,  A.,  &  Safitri,  C.  2021.
Public  Legitimacy  of  Government and  People ’s  Political Participation:
The Case of the 2020 West Sumatra Regional Election, Indonesia . Journal  of  Asian  Social  Science Research.  Vol.  3,  No.  1:  93-102. Available online at https://cassr.net/jassr/. Masri  Singarimbun,  1989,  Metode
Penelitian  Survey,  PT.  Pustaka LP3ES, Jakarta.
Maťátková,  K.,  &  Stejskal, J.  2013. Descriptive Analysis of the Regional Innovation  System  -  Novel  Method for Public Administration Authorities . Transylvanian review of  administrative  sciences,  9,  91- 107.Available online at: https://rtsa.ro/tras/index.php/t ras/article/view/126 Mohammad  Mulyadi.  2011.  Penelitian Kuantitatif    Dan  Kualitatif;Serta Praktek  Kombinasinya  Dalam Penelitian Sosial. Publica
Institute. Jakarta.
Moleong,  Lexi  J,  2000,  Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Muhtar  Haboddin  dan  Ahmad  Imron Rozuli.  2018. Lorong  Panjang Pelaksanaan  Good  Governance  di Daerah .    Jurnal  Spirit  Publik Volume  13,  Nomor  2,  Oktober 2018 Halaman 16-26.
Nazir,  Mohammad,  2005,  Metode Penelitian,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Nawawi,  H.  Hadari,  1998,  Metode
Penelitian  Bidang  Sosial,  Gajah Mada Universiti Press.
Yogyakarta.
Ostad-Ali,  F.,  Behzadi,  M.H.,  & Shahvarani,  A.  2015. Descriptive
Qualitative  Method  of  Evaluation from  the  Viewpoint  of  Math Teachers  and  Its  Comparison  with the Quantitative Evaluation (Giving scores) Method (A Case Study on the Primary Schools for Girls in Zone 1 of  Tehran  City) .  Mathematics Education  Trends  and  Research, 2015, 50- 56.doi:10.5899/2015/metr-00078 Purwanti,A. 2022. Implementation  of Good Governance in Local Government  Systems  in  Indonesia .
Journal  of  Governance.  Vol.7(2). http://dx.doi.org/10.31506/jog.v 7i2.15165.
Putri Yuni Astuti & Lena Satlita. 2018.
Penerapan Prinsip Good Governance Dalam  Tata  Kelola  Pemerintahan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih  Kabupaten  Kulon  Progo . Vol  3(2).  Available  online  at https://journal.student.uny.ac.id /index.php/joppar/article/view /12655/12196
Pomeranz,  E.  F.,  &  Stedman,  R.  C. 2020. Measuring  good  governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. Journal of Environmental Policy & Planning, 1 – 13. doi:
http://doi.org/10.1080/1523908x .2020.1753181.
Pradeep,  M.  D.  2019. Legal  Research-
Descriptive  Analysis  on  Doctrinal Methodology . International Journal of Management, Technology,  and  Social  Sciences (IJMTS), 4(2), 95-103.DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3 564954 . Rahmatullah,A.F  &  Rahmatullah,A.F.
2021. Good  Governance  Dalam Pengelolaan  Dana  Desa  Teluk Majelis  Kabupaten  Tanjung  Jabung
Timur Provinsi  Jambi .  Jurnal  Ilmu Pemerintahan  Widya  Praja.Vol 47(1).p.24-33.DOI:
10.33701/jipwp.v47i1.1531. Razak,  M.R.  2022. The  Application  Of Good  Governance  Principles  For Performance Improvement Of Uluale Sub-District  Office  Apparatuses . Journal  of  the  Community Development  in  Asia.  Vol
5(3).DOI:10.32535/jcda.v5i3.1580. Available online at https://ejournal.aibpmjournals.c om/index.php/JCDA/article/vi ew/1580/1666.
Saputra,  K.A.,  Sujana,  E.,  &  Tama, G.M. 2018. Perspektif Budaya Lokal Tri  Hita  Karana  dalam  Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa . Jurnal Akuntansi Publik.DOI: 10.32554/jap.v1.i1.p28-41.
Setiawan,  H.D.  2022. Application  of Good  Governance  Principles  in Improving  the  Quality  of  Public Services  in  Daragdan  District,
Purwakarta Regency . ijd- demos.Vol 4(4).DOI: https://doi.org/10.37950/ijd.v4i 4.34 .available online at https://hk-publishing.id/ijd- demos/article/view/342. Sholahudin,  U.,  Wahyudi,  M.H.,  & Hariri, A.P. (2017). PEMERINTAH  DESA  PASCA UU  NO.  6  TAHUN  2014  (Studi Tentang  Implementasi  Otonomi
Desa  di  Desa  Paciran  Kabupaten Lamongan).Vol 11(2). DOI: https://doi.org/10.32781/cakra wala.v11i2.15. Available online at http://cakrawalajournal.org/ind ex.php/cakrawala/article/view/
15. Syakrani dan Syahriani. 2009. Implementasi Otonomi Daerah
dalam  Perspektif  Good  Governance . Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Syukur,  M.,  W.Suhaeb,  F.,  &  Nurlela (2022). Pengelolaan  Dana  Desa Yang  Responsif  Gender  Di  Desa Letta  Tanah  Kecamatan  Sibulue Kabupaten Bone . Jurnal Pengabdian  kepada  Masyarakat Indonesia (JPKMI).Vol.2(2). https://journal.amikveteran.ac.i d/index.php/jpkmi Undang-Undang  Nomor  28  Tahun
1999  Tantang  Penyelenggaraan Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas Dari  Korupsi,  Kolusi,  Dan Nepotisme.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun
2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun
2004 tentang perimbangan keuangan  antara  pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Utama,  W.  B.  ,  &  Juliarini,  A.  2022.
Penerapan  Prinsip  Kekeluargaan dan Kegotongroyongan dalam Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa  pada  Masa  Pandemi .  Jurnal Pemberdayaan  Ekonomi,  1(2),
79 – 88. https://doi.org/10.35912/jpe.v1i 2.861 Vaismoradi,  M.,  Turunen,  H.,  & Bondas,  T.  2013. Content  analysis and  thematic  analysis:  Implications for conducting a qualitative descriptive  study .  Nursing  & health  sciences,  15(3),  398 – 405. https://doi.org/10.1111/nhs.120 48.
Weny  A.  Dungga,Abdul  Hamid Tome,Apriyanto  Moha.  2017. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam  Tata  Kelola  Pemerintahan Desa  Di  Kecamatan  Telaga  Jaya
Kabupaten Gorontalo . Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.11 (1).p.1-15. Available online at https://www.researchgate.net/p ublication/332110815_PENERAP
AN_PRINSIP_GOOD_GOVERN ANCE_DALAM_TATA_KELOL A_PEMERINTAHAN_DESA_DI _KECAMATAN_TELAGA_JAYA _KABUPATEN_GORONTALO. Vaismoradi  M,  Turunen  H,  Bondas  T. Content  analysis  and  thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nurs Health  Sci.  2013.  15(3):398-405. doi:  10.1111/nhs.12048.  Epub 2013 Mar 11. PMID: 23480423.
Wahyudi,  T.,  Izomiddin,  I.,  & Budianto,  K.  2021. The  Authority Of  The  Village  Chairman  In Drafting Village Regulations . Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari'ah dan  Masyarakat.  Vol  21  (1) .DOI:10.19109/nurani.v21i1.7924. Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/in dex.php/Nurani/article/view/7 924.
Yamin,  A.,  &  Supriyadi,  S.  (2020).
Problematics of the Village Government  Authority .  UNRAM Law Review.Vol.4(2).DOI : https://doi.org/10.29303/ulrev.
v4i2.117.  available  online  at http://unramlawreview.unram.a c.id/index.php/ulr.
Yenni  Zuraidah  &  Muhammad  Arifin Nasution.2022.
Akuntabilitas
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di Desa  Padang  Sanggar  Kecamatan Tambangan  Kabupaten  Mandailing Natal .Journal  of  Science  and Social  Research.  Vol  5(3).DOI: https://doi.org/10.54314/jssr.v5i 3.981.
Available online at https://jurnal.goretanpena.com/
index.php/JSSR/article/view/98 1/778.
Yudhy Muhtar Latuconsina &  Kamala Soleman.2019. Identifikasi  Nilai- Nilai  Kearifan  Lokal  Pencegah Tindakan Fraud Dalam  Pengelolaan Keuangan  Desa  Di  Kecamatan Leihitu.
Jurnal Maneksi.VOL 8(2).DOI:
https://doi.org/10.31959/jm.v8i 2.371.
Available
online at https://ejournal- polnam.ac.id/index.php/Jurnal Maneksi/article/view/371. Zerbian, T., & de Luis Romero, E. 2021.
The role of cities in good governance for  food  security:  lessons  from Madrid’s  urban  food strategy . Territory,  Politics,  Governance, 1 – 19.
doi: https://doi.org/10.1080/2162267 1.2021.1873174.