STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DI ERA OTONOMI DAERAH
Eko Hidayat (1) Liky Faizal (2) Dosen Tetap Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (1,2) Email: eko.hidayat@gmail.com (1) likyfaizal@radenintan.ac.id (2)
Abstrak : Pesatnya pertumbuhan penduduk kota diikuti dengan peningkatan berbagai aktifitas  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  yang  kemudian  memunculkan  masalah- masalah  perkotaan.  Kondisi  ini  diperparah  dengan  keterbatasan  sumber  daya pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  untuk  menangani  permasalahan  tersebut. Secara  umum  kondisi  ini  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  kota/kab  untuk menciptakan  lingkungan  yang  dapat  mendukung  kehidupan  seluruh  warganya. Persoalan  lain  yang  timbul  sebagai  akibat  semakin  pesatnya  jumlah  penduduk  kota adalah meningkatnya volume sampah. Jumlah atau volume sampah berbanding lurus dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang atau material yang digunakan sehari- hari. Demikian juga jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material  yang masyarakat konsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas dari gaya hidup masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa  permasalahan  yaitu Bagaimanakah  strategi  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  di  Kab.  Pringsewu  dan Kab.  Lampung  Selatan?  Bagaimana  solusi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kab. Pringsewu  dan  pemerintah  Kab.  Lampung  Selatan  agar  dapat  meningkatkan pengelolaan  sampah  di  era  Otonomi  Daerah?  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  strategi  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan.  Untuk menganalisis dan merumuskan solusi  yang  digunakan  oleh  Pemerintah  Kab.  Pringsewu  dan  pemerintah  Kab. Lampung  Selatan  agar  dapat  meningkatkan  pengelolaan  sampah  di  era  Otonomi Daerah.  Jenis  penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  lapangan (field  research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu Kepala dinas dan masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung  Selatan.  Serta  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  referensi- referensi,  peraturan  perundang-undangan  dan  al- Qur’an  yang  relevan  dengan  topik yang dibahas dan yang disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer maupun pihak  lain.    Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kab.  Pringsewu  dan  Kepala  Dinas  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kab.  Lampung  Selatan,  Kepala  Bidang  Kebersihan  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Kab. Pringsewu dan Kepala Bidang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan, Masyarakat di TPA di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. Dalam penelitian ini yang dijadikan Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 Orang.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui  observasi, wawancara dan terakhir adalah dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu model analisis data Kualitatif Miles dan Huberman.
Hasil temuan penelitian ini yaitu Strategi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kab. Pringsewu  dan  pemerintah  Kab.  Lampung  Selatan  agar  dapat  meningkatkan pengelolaan  sampah  di  era  Otonomi  Daerah  Strategi  yaitu  dengan  Program  jangka pendek  dan  jangka  panjang.  Selain  strategi  lain  yang  dilakukan  yaitu  pemberian motivasi dalam penerapan sistem 3R ini bertujuan untuk masyarakat memanfaatkan sampah yang salah  satunya  adalah  pembuatan  pupuk  kompos  dari  material organik untuk  kebutuhan  tanaman  sendiri,  pemilahan  barang  yang  masih  layak pakai dan sebagainya. Solusi yang ditawarkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah di Kab.  Pringsewu  dan  Kab.  Lampung  Selatan  yang  berwawasan  lingkungan  dan berkelanjutan  di  era  otonomi  daerah  yaitu  Mengadakan  program  pelatihan  sistem pengelolaan  sampah  yang  baik  dan  bernilai  ekonomi  bagi  masyarakat,  mengadakan pelatihan bagi SDM, menambah jumlah armada dan container, lahan, tenaga kerja. Kata Kunci: Pengelolaan, Sampah, Otonomi Daerah

## A. Pendahuluan
Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada volume timbulan, jenis dan keberagaman karakteristik  sampah.  Ketika  populasi penduduk masih sedikit dan kebutuhan terhadap ruang masih relatif rendah, pembuangan  sampah  dengan  pola pengelolaan  konvensional  memadai untuk digunakan di Kab. Pringsewu dan  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kab. Lampung Selatan. Tetapi, dengan meningkatnya  tekanan  populasi penduduk,  daya  beli  masyarakat, perkembangan  industri,  urbanisasi, serta  meningkatnya  usaha  atau  kegiatan penunjang  pertumbuhan  ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantias dan kualitas sampah  yang  dihasilkan  yang  telah mengacaukan tatanan kota sehingga sistem pengelolaan sampah konvensional sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan. Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir  (TPA),  sehingga  menyebabkan beban  TPA  menjadi  sangat  berat, selain  diperlukan  lahan  yang  cukup luas  juga  diperlukan  fasilitas  pemeliharaan
yang  sangat  mahal.  Semakin  banyaknya jumlah  sampah  yang  harus  dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya  upaya  pengurangan  volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumbernya. 1
Pengelolaan  sampah  konvensional sistem open dumping yang menumpukkan sampah  di  tempat  terbuka  pada  TPA Bumi Ayu dan Lubuk Kamal bukanlah merupakan  pilihan  yang  ramah lingkungan  karena  membiarkan  gas methane  dan  air  lindi  mencemari lingkungan sekitarnya. Apalagi penanganan yang  terpusat  (sentralisasi)  pada  TPA membuat  jalur  pengangkutan  lebih panjan dan kurang efisien. Selain itu juga  sarana  dan  prasarana  pengelolaan sampah yang  tidak memadai sehingga menyebabkan  kurang  optimal  bekerjanya pengelola sampah dalam  hal  ini  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kab. Pringsewu dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan.
1 Tuti  Kustiah, Kajian  Kebijakan  Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat , Pusat Penelitian dan  Pengembangan  Permukiman,  (Bandung: Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, 2005), h. 3
Di  samping  itu  juga  cara  pandang masyarakat selaku penghasil sampah terhadap  kesehatan  dan  kebersihan lingkungan  juga  patut  dipertanyakan. dalam  hal  ini  sama  telah  menjadi masalah  psikologi  sosial  dan  perilaku menyimpang  masyarakat  kota,  bahwa citra  dan  cita-cita  kebersihan  dan kesehatan lingkungan hanya berlaku bagi  wilayah  privat  dan  bukan  wilayah publik.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan  metode  penelitian kualitatif. Data primer dalam peneliti ini adalah jawaban narasumber, narasumber penelitian  ini  adalah  Kepala  dinas dan masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. data sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari referensi-referensi, peraturan perundang- undangan  dan  al- Qur’an  yang  relevan dengan topik yang dibahas dan yang disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer maupun pihak lain. Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kab.  Pringsewu  dan  Kepala  Dinas Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kab. Lampung Selatan, Kepala Bidang Kebersihan  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Kab. Pringsewu dan Kepala Bidang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.  Lampung  Selatan,  Masyarakat di TPA di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung  Selatan.  Sampel  yang  diambil dalam penelitian ini sebanyak 10 Orang. Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara  dan  terakhir  adalah
dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu 2 Model Miles  dan  Huberman,  mengemukakan bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh. Aktivitas  dalam  analisis  data  adalah data reduction , data display, dan verification. 3

## B. Pembahasan

## 1. Teori Otonomi Daerah
Istilah  otonomi  secara  etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “autos” yang berarti “sendiri”, dan “nomos” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. 4 Dalam Undang- Undang  No32  Tahun  2004  Pasal  1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintah  dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko  mengartikan  otonomi daerah  adalah  kewenangan  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi masyarakat.
Desentralisasi  adalah  penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur
2 Miles , M.B dan Huberman A.M, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh. Tjetjep Rohendi Rohidi ,  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia,
1984 ), h. 34.
3 Sugiyono, Op.Cit. h. 245.
4 Widjaja, Otonomi  Daerah  dan  Daerah Otonomi ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2002), h. 76.
dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 5 Berdasarkan pengalaman empiris  desentralisasi  mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah  penyerahan  sejumlah  fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. 6
Secara  teoritis  desentralisasi  seperti yang  dikemukakan  oleh  Benyamin Hoessein adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. 7 Menurut Philip Mawhod menyatakan desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok  yang  berkuasa  di  pusat terhadap  kelompok-kelompok  lain yang  masing-masing  memiliki  otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara. 8
2. Konsep Tentang Sampah a. Pengertian Sampah
Menurut Apriadi sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda- benda yang  sudah  tidak  dapat  digunakan lagi,  baik  berupa  bahan  buangan yang  berasal  dari  rumah  tangga sebagai sisa proses industri. 9
Dalam kamus lingkungan dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah bahan  yang  tidak  mempunyai  nilai atau tidak berharga untuk digunakan
5 Khairul  Muluk, Desentralisasi  Pemerintahan Daerah, ( Malang: Bayu Media, 2005), h.19.
6 Ibid , h. 19.
7 Amran  Muslimin, Aspek-aspek  hukum otonomi Daerah, (Bandung: Alumni, 1986), h. 27
8 Khairul Muluk, Op.cit ., h. 21
9 Apriadi, Menghindari,  Mengolah  dan menyingkirkan  Sampah ,  (Jakarta:  Abdi  Tandur, 1989), h. 89
secara  bisaa  atau  khusus  dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau cacat selama manufaktur; atau materi berkelebihan atau buangan. 10
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2008  Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan sampah  adalah  sisa  kegiatan sehari- hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik  atau  anorganik  bersifat dapat  terurai  atau  tidak  dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna  lagi  dan  dibuang  ke lingkungan. 11
b. Sumber Sampah Sumber terbentuknya sampah adalah sebagai berikut:
1).  Sampah  dari  pemukiman penduduk
Pada suatu pemukiman bisaanya sampah  dihasilkan  oleh  suatu keluarga yang tinggal pada suatu bangunan  atau  asrama.  Jenis sampah yang dihasilkan bisaanya cenderung organik seperti sisa makanan  yang  bersifat  basah, kering, abu, plastik dan lainnya.
2). Sampah dari tempat umum dan perdagangan
Tempat-tempat  umum  adalah tempat  yang  dimungkinkan banyaknya  orang  berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat- tempat  tersebut  mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi  sampah  termasuk
10 Purwodarminto,  W  S, Kamus  Lingkungan , (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 152
11 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
tempat  perdagangan  seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu,  plastik,  kertas,  dan  kaleng- kaleng serta sampah lainnya.
3). Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah
Yang dimaksud disini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid,rumah  sakit,  bioskop, perkantoran, dan  sarana  pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.
4). Sampah dari industri
Dalam pengertian ini termasuk pabrik sumber alam, perusahaan kayu, dan lain-lain, kegiatan industri baik  yang  termasuk  distribusi ataupun  proses  suatu  bahan mentah.  Sampah  yang  dihasilkan dari tempat ini bisaanya sampah basah, sampah kering abu, sisa makanan, dan sisa bahan bangunan.
5). Sampah pertanian
Sampah yang dihasilkan dari tanaman  dari  binatang  daerah pertanian  misalnya  sampah  dari kebun, kandang, lading atau sawah yang  dihasilkan  berupa  bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman. 12 c.  Faktor  yang  Mempengaruhi Sampah Ada  beberapa  faktor  penting yang mempengaruhi sampah yakni jumlah   penduduk,  keadaan  sosial, kemajuan  teknologi  yang  akan menambah  jumlah  maupun  kualitas
12 Azwar  Muchtar, Sumber  Sampah  , (Yogyakarta, PT. Tiga Pertiwi , 2012), h. 49
sampah.  Pengelolaan  sampah  yang berwawasan lingkungan akan:
1).  Mengurangi  volume  sampah yang masuk ke TPA sehingga dapat  memperpanjang  umur TPA, meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan sampah, meningkatnya kondisi sanitasi di sekitar TPA.
2). Mengurangi pencemaran lingkungan dan  meningkatkan  kebersihan lingkungan.
3). Membantu melestarikan sumber daya alam, terutama kompos yang dipakai untuk pupuk tanaman.
4). Menghasilkan sumber daya baru dari  sampah  misalnya  pupuk tanaman.
5).  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam  pengelolaan  sampah  dan meningkatkan  pendapatan masyarakat. 13

## d. Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah
Pola pengelolaan sampah yang dilaksanakan saat ini belum tercapai pola pengelolaan terpadu dari masyarakat sebagai  penghasil  sampah  dan pemerintah sebagai penyedia dan pengelola  sarana  sampah.  Dari sisi  masyarakat  masih  terbentuk presepsi  bahwa  sampah  adalah bahan  yang  sudah  tidak  terpakai dan telah menjadi kewajiban pihak pemerintah  untuk  mengelolanya dan membersihkannya.
Pola  pendekatan  baru  dalam pengelolaan sampah saat ini telah
13 Towo, Pengelolaan  Sampah  Terpadu Sebagai  Salah  Satu  Upaya  Mengatasi  Problem Sampah  di  Perkotaan, (Jakarta:  PT.  Rineka Cipta, 2010), h. 10
di  konsepkan  dalam  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 21/PRT/M/2006  tentang  Kebijakan dan  Startegi  Nasional  Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah (KSNP- SPP).  Kebijakan  Nasional  tersebut merupakan  reaksi  atas  pengelolaan sampah di waktu sebelumnya yang dilaksanakan secara konvensional dan  terkesan  adanya  sekat  pemisah antara masyarakat sebagai produsen sampah dan peran pemerintah sebagai pengelola sampah.
Dalam  kebijakan  dan  strategi nasional  pengembangan  sistem pengelolaan  sampah  yang  terkait dengan  tema  perilaku  pengelolaan sampah  disebutkan  antara  lain, kebijakan  pengurangan  sampah semaksiamal  mungkin  dimulai  dari sumbernya dengan pola meningkatkan pemahaman  kepada  masyarakat tentang upaya 3R dan mengembangkan sistem  insentif  dan  disinsentif. Dalam  hal  partisipasi  masyarakat kebijakan yang dituangkan adalah meningkatkan  pemahaman  sejak dini,  menyebarluaskan  pemahaman tentang  sampah  kepada  masyarakat tentang  pengelolaan  sampah, meningkatkan  pembinaan  pengeloaan sampah  khususnya  kepada  kaum perempuan.
e.  Konsep  Pengelolaan  Sampah 3R
Pengelolaan  sampah  adalah suatu  upaya  untuk  mengurangi volume  sampah  atau  merubah bentuk  sampah  menjadi  sesuatu yang bermanfaat dengan berbagai macam  cara.  Teknik  pengelolaan
sampah yang pada awalnya menggunakan pendekatan  kumpul-angkut-buang, kini  telah  mulai  mengarah  pada pengelolaan  sampah  berupa  3R. Reduce berarti  mengurangi  volume dan  berat  sampah, reuse berarti memanfaatkan kembali dan recycle berarti  daur  ulang  sampah.  Teknik pengelolaan sampah dengan pola 3R,  secara  umum  adalah  sebagai berikut:
1). Reduce (pengurangan volume) Ada beberapa cara untuk melakukan pengurangan volume sampah, antara lain:
a). Incenerator (pembakaran) Merupakan proses pengelolaan sampah  dengan  proses  oksidasi, sehingga  menjadi  kurang  kadar bahayanya,  stabil  secara  kimiawi serta memperkecil volume maupu berat sampah yang akan dibuang ke lokasi TPA.
b). Balling (pemadatan)
Merupakan  sistem  pengelolaan sampah  yang  dilakukan  dengan pemadatan  terhadap  sampah dengan alat pemadat yang bertujuan untuk  mengurangi  volume  dan efisiensi transportasi sampah.
c). Composting (pengomposan) Merupakan salah satu sistem pengelolaan  sampah  dengan mendekomposisikan  sampah organik  menjadi  material kompos, sperti humus dengan memanfaatkan aktivitas bakteri.
d). Pulverization (penghalusan)
Merupakan suatu cara yang bertujuan  untuk  mengurangi volume,  memudahkan  pekerjaan
penimpunan,  menekan  vektor penyakit  serta  memudahkan terjadinya  pembusukan  dan stabilisasi.
2). Reuse (penggunaan kembali)
Reuse adalah pemanfaatan kembali atau mengguanakan kembali bahan- bahan  dari  hasil  pembuangan sampah  menjadi  bahan  yang dapat dipergunakan kembali misalnya sampah konstruksi bangunan.
3). Recycle (daur ulang)
Recycle adalah kegiatan pemisahan benda-benda  anorganik  (misalnya: botol-botol bekas, kaleng, kardus dan lainnya) dari tumpukan sampah untuk  diproses  kembali  menjadi bahan  baku  atau  barang  yang lebih berguna.
f.  Dampak  Jika  Sampah  Tidak Dikelola
Menurut  Gelbert  jika  sampah tidak  dikelola  dengan  baik  akan menimbulkan  dampak  negatif terhadap  manusia  dan  lingkungan,
yaitu: 14
1). Dampak terhadap Kesehatan
Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan  tempat  yang  cocok bagi  beberapa  organisme  dan menarik  bagi  berbagai  binatang seperti  lalat  dan  anjing  yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi  bahaya  kesehatan  yang dapat ditimbulkan adalah sebagai
14 M.  Gelbert, Konsep  Pendidikan Lingkungan Hidup dan ” Wall Chart” , (Malang:
Buku  Panduan  Pendidikan  Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, 1996), h. 96
berikut:
a). Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat  karena virus yang berasal dari sampah dengan  pengelolaan  tidak tepat  dapat  bercampur  air minum.
b).  Penyakit  jamur  dapat  juga menyebar (misalnya jamur kulit).
c). Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu  contohnya  adalah  suatu penyakit  yang  dijangkitkan oleh  cacing  pita  (taenia). Cacing ini sebelumnnya masuk ke dalam pencernakan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.
d). Sampah beracun: Telah dilaporkan bahwa  di  Jepang  kira-  kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi  ikan  yang  telah terkontaminasi  oleh  raksa  (Hg). Raksa  ini  berasal  dari  sampah yang  dibuang  ke  laut  oleh pabrik  yang  memproduksi baterai dan akumulator.
g. Dampak Terhadap Lingkungan Cairan rembesan sampah (lindi) yang masuk ke dalam drainase atau sungai  akan  mencemari  air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga  beberapa  spesies  akan lenyap,  hal  ini  mengakibatkan berubahnya  ekosistem  perairan biologis.
Penguraian  sampah  yang  dibuang ke  dalam  air  akan  menghasilkan asam  organik  dan  gas  cair  organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap,  gas  ini  dalam  konsentrasi
tinggi  dapat  meledak.  Dampak Terhadap  Keadaan  Sosial  dan Ekonomi Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:
1).  Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang   kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan   pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana- mana.
2).  Memberikan  dampak  negatif terhadap kepariwisataan.
3). Pengelolaan sampah yang tidak memadai  menyebabkan  rendahnya tingkat  kesehatan  masyarakat.
Hal  penting  disini  adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung  (tidak  masuk  kerja, rendahnya produktivitas).
4). Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir  dan  akan  memberikan dampak  bagi  fasilitas  pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang  diperlukan  untuk  pengelolaan air.  Jika  sarana  penampungan sampah  yang  kurang  atau  tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. 15

## C. Analisis
1.  Strategi  Pengelolaan  Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Pringsewu  dan  kabupaten Lampung Selatan
Hasil  penelitian  dan  observasi  di Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kab. Pringsewu dan  Kab. Lampung  Selatan  untuk  menjaga kebersihan  dengan  beberapa  program yang selama ini dilakukan.
Pertama, pemerintah  melakukan kebijakan  salah  satu  upaya  dalam pengelolaan  sampah  yang  berwawasan lingkungan  di  Kab.  Pringsewu  dan Kab. Lampung Selatan melalui konsep 3  R  ( Reduce , Reuse dan Recycle ),  yaitu mengurangi  timbulan  sampah, menggunakan  kembali  bahan  yang berpotensi  menimbulkan  sampah  dan mendaur ulang sampah baik sampah organik berupa sisa makanan, sayuran, buah-buahan, jenis sampah ini dapat di  produksi  (basis  komunal,  home industri) menjadi pupuk organik padat dan  cair  secara  manual  maupun menggunakan  komposter.  Sementara sampah non organik berupa potongan kaca,  kertas,  logam,  plastik,  karet dan bahan non organik lain juga bisa didaur ulang. 16
Kedua ,  Program  yang  dijalankan pemerintah Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung  Selatan  dalam  menangani permasalahan  sampah  mempunyai strategi,  yaitu  untuk  tingkatan  hilir Pemerintah Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan bekerja sama dengan
pihak ketiga (swasta) dalam pengelolaan sampah.  Kerjasama  ini  berjangka waktu selama 25 tahun.Selaku pihak swasta yang mengelola sampah menjadi kompos  bahkan  tidak  hanya  kompos tetapi juga berupa granula yang berbentuk butiran-butiran. Dengan melihat besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per harinya tentu perlu dilakukan suatu upaya untuk menangani masalah dengan membangun  hubungan  kerjasama pihak swasta. Ketiga, pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan dengan program partisipasi masyarakat melalui Bank  Sampah.  Upaya  ini  dilakukan pemerintah Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung  Selatan  dalam  rangka mewujudkan  kesadaran  masyarakat dalam  pengelolaan  sampah  yang berwawasan lingkungan menjadi bahan yang berguna.  Selain itu, adanya bank sampah ini menjadi bagian pelaksanaan Perda  Pengelolaan  sampah  di  Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan, bahwa pengelolaan sampah dilaksanaan dengan peran serta masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan.
Secara  umum  yang  terjadi  dalam pelaksanaan  pengelolaan  sampah  di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan  selama  ini,  di  mana  sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah.  Kemudian  sampah  yang sudah terkumpul diangkut oleh truk ke sanitary landfill dan dibuang ditempat sampah.  Hal  ini  umumnya  kurang terkontrol dalam pengelolaan sampah, dimana sampah-sampah tersebut  belum dipilah  mana  sampah  organik  dan
anorganik  yang  sebenarnya  dapat didaur  ulang.  Harapannya  dengan  adanya bank sampah yang ada dimasyarakat bisa  membangun  kesadaran  dalam pengelolaan sampah. Saat ini masyarakat Kab.  Pringsewudan  Kab.  Lampung Selatan  dalam  pengelolaan  sampah masih  rendah.  Salah  satu  hal  yang bisa dilihat, ketika masyarakat membuang sampah  disungai,  dilahan  kosong yang  bukan  tempat  sampah.  Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kebersihan Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan tidak hanya sebatas  pengadaan  sarana  prasarana tetapi  juga  dengan  menyadarkan masyarakat  agar  mau  dan  mampu mengelola sampah secara baik. Karena meskipun  dalam  Undang-Undang Persampahan  No.18  Tahun  2008 tentang  Pengelolaan  Sampah  yaitu Pengelolaan  Sampah,  Penanganan persampahan  yang  baik  dan  berwawasan lingkungan  merupakan  tugas  dari Pemerintahan Daerah.
Pengelolaan  sampah  yang  berwawasan lingkungan  dan  keberlanjutan  tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kemauan dan  kesadaran  dari  masyarakat.  Salah satu permasalahan yang sangat mendasar bagi  pengelolaan  sampah  di  Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan adalah besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Selain itu dalam pengelolaan sampah, masyarakat ikut bertanggung jawab atas penangananya dikarenakan  sampah  dihasilkan  dari kegiatan  masyarakat.  Jangan  sampai permasalahan sampah menjadi berlarut- larut,  karena  minimnya  keterlibatan masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah.
Dengan  adanya  partisipasi  masyarakat terkait pemilahan sampah, akan berdampak positif bagi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan.
2.  Solusi  Yang  Dilakukan  Oleh Pemerintah  Kabupaten  Pringsewu dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan  Agar  Dapat  Meningkatkan Pengelolaan  Sampah  Di  Era Otonomi Daerah Solusi untuk mengatasi hambatan dalam  pengelolaan  sampah  yang berwawasan lingkungan di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan terdiri dari jangka  pendek  dan  jangka  panjang yaitu:
a. Jangka pendek 1). Mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik  dan  bernilai  ekonomi.  Hal ini menunjukkan dengan banyaknya penduduk  di  Kab.  Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan harus memberikan  pelatihan  bagi  warga masyarakat. Karena tolak ukur keberhasilan  pengelolaan  sampah kembali  kepada  peran  serta masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab.  Lampung  Selatan  dalam persampahan.  Semakin  tinggi jumlah penduduk jika masyarakat sadar akan  pengelolaan sampah yang baik, maka suatu wilayah tersebut juga akan baik pula.
2).  Mengadakan  pelatihan  bagi SDM Aparat pelaksanaan Pengelola
Sampah  dan  Pengadaan  SDM baru yang lebih mampu dalam pengelolaan sampah untuk ditempatkan dilapangan. Sehingga Pengelolaan sampah  yang  diharapkan  oleh
masyarakat  lebih  maksimal.  Hal lain yang dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan mengenai pengelolaan  sampah  yang  bekelanjutan sehingga terciptanya partisipasi masyarakat  dalam  menerapkan kebiasaan memanfaatkan kembali sampah.
3).  Memperbanyak  jumlah  armada dan container di Kab. Pringsewu dan  Kab.  Lampung  Selatan guna meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat.  Hal  yang  dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana  berupa  armada  dan container yang sudah tidak layak pakai.  Selain  itu,  melakukan pembaharuan  armada  lama  dengan armada baru yang lebih modern dan lebih praktis.
Selain strategi di atas ada strategi lain  yang  ditawarkan  yaitu  pemberian motivasi dalam penerapan sistem 3R ini  bertujuan  untuk  masyarakat memanfaatkan  sampah  yang  salah satunya  adalah  pembuatan  pupuk kompos dari material organik  untuk kebutuhan tanaman sendiri, pemilahan barang  yang  masih  layak pakai dan sebagainya. 17 Pasal 14 dan 15 Undang- Undang Persampahan No.18 Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah menegaskan  peran  dan  tanggungjawab produsen  dalam  mengelola  sampah. 18
17 Kemenko  bidang  perekonomian  RI, Kajian  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Percepatan  Pengelolaan  Persampahan ,  (Jakarta: PT. Arkonin Engineering, 2015), h.1-2 18 Undang-Undang   Nomor  18 Tahun 2008  Tentang  Pengelolaan  Sampah,  Pasal 14  dan  15
Dalam pasal ini mensyaratkan kepada produsen  atau  pelaku  usaha  untuk memanfaatkan  kembali  kemasan  dari produk  yang  dianggap  layak  pakai. pendekatan  ini  dilakukan  untuk bertujuan  menekan  biaya  produksi proses  daur  ulang  material  sampah. Sistem pengelolaan sampah yang masih jauh  dari  target  ditunjukkan  oleh sejumlah  indikator,  yaitu  dari  aspek peran  serta  masyarakat  dalam  hal kesadaran  pembuangan  sampah  yang berdampak buruk dan perkepanjangan. b. Jangka Panjang
1). Memanfaatkan teknologi dalam melakukan  pengolahan  sampah yaitu:
a).  Pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan,  pemisahan  secara magnetis, masa jenis dan optic b).  Pengolahan  secara  kimia,
yaitu penambahan bahan kimia bahan lain agar mempermudah proses degradasi/ penguraian/ proses selanjutnya.
c).  Pengolahan  secara  biologi
yaitu, berupa pengolahan secara aerobic  dan  atau  secara anaoerobik  misalnya  proses pengomposan  dan  atau biogasifikasi.
d).  Pengolahan  secara  termal, yaitu insinerasi, pirolisis/gasifikasi e). Pegolahan sampah dilakukuan dengan  memanfaatkan  teknologi yang  dapat menghasilkan energy berupa bahan bakar seperti
Refused Derifed Fuel (RDF). 19
19 Kemenko  Perekonomian, Kajian Kebijakan  Dan  Strategi  Nasional  Percepatan
Penawaran  solusi  tersebut membutuhkan  dana,  fasilitas/peralatan modern,  kealihan  lahan  yang  memadai sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah  dalam  melaksanakan pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan dan  menjamin  kehidupan  kota  yang lebih baik.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, maka  dapat  dihasilkan  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1.  Strategi  yang  dapat  digunakan oleh Pemerintah Kab. Pringsewu dan  pemerintah  Kab.  Lampung Selatan  agar  dapat  meningkatkan pengelolaan sampah di era Otonomi Daerah Strategi yaitu dengan Program jangka  pendek  dan  jangka  panjang. Selain strategi lain yang dilakukan yaitu  pemberian  motivasi  dalam penerapan  sistem  3R  ini  bertujuan untuk  masyarakat  memanfaatkan sampah  yang  salah  satunya  adalah pembuatan  pupuk  kompos  dari material  organik  untuk  kebutuhan tanaman  sendiri,  pemilahan  barang yang masih layak pakai dan sebagainya.
2.  Solusi  yang  ditawarkan  untuk menciptakan  sistem  pengelolaan sampah di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan yang berwawasan lingkungan  dan  berkelanjutan  di era otonomi daerah yaitu Mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah  yang  baik  dan  bernilai ekonomi bagi masyarakat, mengadakan
Pengelolaan  Sampah ,  laporan  akhir,  (Jakarta: PT.  Arkonin  Engineering  Manggala  Pratama, 2015), h.34.
pelatihan  bagi  SDM,  menambah jumlah armada dan container, lahan, tenega kerja.

## E. Daftar Pustaka
Apriadi, Menghindari,  Mengolah  dan menyingkirkan  Sampah .  Jakarta: Abdi Tandur, 1989
B., Miles ,  M.  dan Huberman A.M, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh.  Tjetjep  Rohendi  Rohidi .  Jakarta:
Penerbit  Universitas  Indonesia, 1984
Gelbert.  M., Konsep  Pendidikan
Lingkungan Hidup dan ” Wall Chart” . Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan  Hidup,  PPPGT/ VEDC, 1996
Kemenko bidang perekonomian RI, Kajian Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan . Jakarta:  PT.  Arkonin  Engineering, 2015
Kustiah, Tuti, Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi  Berbasis  Masyarakat , Pusat   Penelitian dan Pengembangan Permukiman. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen  Pekerjaan  Umum, 2005
Muchtar,  Azwar, Sumber  Sampah. Yogyakarta: PT. Tiga Pertiwi ,
2012
Muluk,  Khairul, Desentralisasi  Pemerintahan Daerah. Malang:  Bayu  Media,
2005
Muslimin,  Amran, Aspek-Aspek  Hukum Otonomi  Daerah. Bandung: Alumni, 1986
Purwodarminto, W. S, Kamus Lingkungan .
Jakarta: Balai Pustaka, 1994
Towo, Pengelolaan  Sampah  Terpadu  Sebagai Salah Satu Upaya Mengatasi Problem Sampah  di  Perkotaan. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010
Widjaja, Otonomi  Daerah  dan  Daerah Otonom i.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada,   2002

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  No.  18  Tahun  2008 Tentang Pengelolaan Sampah