## 379
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## TINJAUAN TAHAP PEMANFAATAN PENGELOLAAN PULAU KECIL (Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta mengenai Reklamasi Pulau K)
Tegar Jati Pamungkas 1* , Gabriel Sanno Vanisrooy 2 ,
Nur Anissa Meylani 3 , Sulistyo Wibowo 4
Universitas Negeri Semarang Email Koresponden: tegarjati@students.unnes.ac.id

## Abstract
This  article  examines  natural  resources  under  the  control  of  a  country. Indonesia  adheres  to  state  property where natural resources are controlled by the state In accordance with Article 33  paragraph (3) of the 1945 Constitution. State control aims to create justice for citizens Indonesia. This article uses a qualitative method as a research method using a normative juridical approach. In compiling articles, the authors collect data using literature studies. This study aims to discuss the concept of the state in managing coastal areas and small islands along with an analysis of K Island reclamation decisions in Jakarta. This research resulted that the management of  coastal  areas  and  small  islands  is  divided  into  three  stages  wherein  the  stages  of  planning,  utilizing  and supervising and controlling and the decision on the reclamation of K Island that the reclamation of K Island was canceled because it was not in the public interest. Keywords: State tenure rights, Natural resources, State

## Abstrak
Artikel ini mengkaji mengenai sumber daya alam dalam kepenguasaan oleh suatu negara. Indonesia menganut state property dimana sumber daya alam yang ada dikuasai oleh negara Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.  Penguasaan  oleh  negara  bertujuan  menciptakan  keadilan  bagi  masyarakat  Indonesia.  Artikel  ini menggunakan  metode  kualitatif  sebagai  metode  penelitiannya  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif. Dalam menyusun artikel, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur. Penelitian ini bertujuan membahas konsep negara dalam  pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil beserta analisis putusan reklamasi Pulau K di Jakarta. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil terbagi menjadi tiga tahapan dimana tahap merencanakan, memanfaatkan dan mengawasi dan mengendalikan  serta  putusan  reklamasi  Pulau  K bahwa  reklamasi  terhadap  Pulau  K  dibatalkan  karena  tidak merupakan kepentingan umum.
Kata Kunci: Hak penguasaan negara, Sumber daya alam, Negara
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  terkristalisasi  dalam  dasar  negara  UUD  1945  Pasal  1 ayat (3). Maka dengan itu Indonesia juga bertekad dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya demi terlaksananya tujuan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat di Indonesia mewujudkan bahwa negara Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai karakteristik dimana adanya Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia harus dijadikan sebagai sumber hukum  utama  dari  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  karena  dalam  Pancasila  sendiri terdapat lima sila dan ke semua silanya mengacu kepada penyelenggaraan kehidupan negara yang baik dan damai. Terlaksananya tujuan negara Indonesia di dasarkan dengan adanya pembukaan UUD 1945 alinea keempat, guna mewujudkan tujuan tersebut terdapat beberapa penjabaran pasal di dalam UUD 1945 serta regulasi aturan yang tingkatannya dibawahnya.
Legalitas dan pengaturan perundang-undangan di Indonesia mengatur segala aspek termasuk sumber kekayaan alam. Asas legalitas adalah asas yang menjadi dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan  berdasarkan  hukum. 1 Sumber  daya  alam  di  Indonesia  sendiri  melimpah  akan kekayaannya. Dengan adanya keadaan tersebut, mengharuskan pemerintah Indonesia untuk melakukan pelestarian yang dimana tetap terjaga dan perlindungan terhadap sumber daya alam juga perlu dalam bentuk  kepastian  hukum.  Indonesia  sebagai  negara  hukum memberikan  acuan bagi penyelenggaraan negara dalam mengatur sumber daya alam yang ada, hal tersebut memiliki aturan dalam Pasal 33 ayat (3)  UUD  1945  yang  menegaskan  bahwa  negara  menguasai  atas  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung. 2
Dalam  konsep  penguasaan,  sumber  daya  alam  memiliki  karakter  penentuan  dimana  bersifat ekslusif yang artinya adalah sumber daya ini dapat mengontrol serta memberikan batasan kepada orang yang bukan subjek terhadap hal tersebut sehingga subjek tersebut dapat menikmati sumber daya tanpa mengurangi  hak  subjek  lainnya. 3 Dengan  adanya  dua  karakteristik  terkait  sumber  daya  alam,  maka dengan itu dapat di klasifikasikan menjadi empat jenis benda. Yang pertama, private goods atau benda privat dimana pemilik sumber daya alam dapat mengontrol serta dapat membatasi untuk siapa sumber daya tersebut. Yang kedua, sumberdaya bersama dimana kekayaan alam memiliki karakter rivalry in consuption yang artinya suatu penggunaan sumber daya alam oleh satu individu tidak akan mengurangi hak individu lain untuk menggunakannya. Yang ketiga, club good dimana sumber daya alam tidak ada perebutan dalam pemakaiannya. Dan yang terakhir adalah barang publik dimana penggunaan sumber daya tersebut tidak mengurangi konsumsi orang lain dan penggunaan sumber dayanya tidak ada batasan pengecualian seseorang untuk menggunakannya.
Suatu sumber daya alam bisa tergolong sekaligus menjadi beberapa klasifikasi dimana ia dapat bersifat private  good , public  good ataupun club  good dalam  pelaksanaan  fungsinya. 4 Pemanfaatan sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan klasifikasi diatas karena dengan secara otomatis perlu pertimbangan dalam melakukan alokasi serta pelestarian dalam mengatur penguasaan tentang sumber daya alam tersebut. Dalam melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam tersebut terbagi menjadi
1 Sinamo, Nomensen. 2015. Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara Jakarta. hlm.102
2 Firmansyah, A. (2012). Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), hlm.266.
3 Widowati,  D.  A.,  Yurista,  A. P., &  Bosko,  R. E.  (2019).  Hak  Penguasaan  Atas  Sumber  Daya  Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (2),hlm. 152 4 Ibid, hlm.153
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
beberapa rezim kekuasaan. Hagan dan Heller membagi menjadi tiga kategori rezim atas kepemilikan sumber daya alam. 5 Pembagian yang pertama adalah private property dimana hak kepemilikan dapat dimiliki  oleh  individu  ataupun  badan  hukum  namun  dalam  hal  ini  terdapat  dua  syarat  dimana  tidak boleh terjadi adanya kelangkaan sumber daya tanah serta harus ada anggapan bahwa akan menghasilkan sesuatu  yang  efisien.  Selanjutnya  yang  kedua  yaitu commons  property ,  dimana  kepemilikan  sumber daya dimiliki oleh suatu kelompok yang memiliki satu kepentingan yang sama dan satu hukum yang sama. Dan yang terakhir adalah state property , dimana kepemilikan terhadap sumber daya alam dimiliki oleh negara, jadi erat kaitannya dimana negara wajib melakukan pengontrolan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam melalui lembaga penyelenggaraan negara.
Penguasaan  dalam  kategori state  property ini  digunakan  di  Indonesia  seperti  dijelaskan sebelumnya bahwa UUD 1945 memberikan landasan hukum negara dalam menguasai atas kekayaan alam. Penguasaan oleh Negara sendiri sudah dijelaskan dalam UUD 1945.  Secara lebih tegas dalam UUPA Pasal 2 ayat (2). 6 Ditegaskan kembali dari hak menguasai oleh negara yang dimaksudkan negara memiliki wewenang untuk (1) Melakukan pengaturan dan penyelenggaraan atas kekayaan sumber daya alam, (2) Melakukan pengaturan hubungan hukum antar individu dengan pemakaian sumber daya alam dan (3) Melakukan pengaturan hubungan hukum antar individu dengan perbuatan hukum sumber daya alam. Segala bentuk sumber daya alam yang terdapat di Indonesia dimiliki oleh negara karena negara mempunyai  kewenangan  atas  hal  tersebut  guna  pemanfaatannya  untuk  kesejahteraan  masyarakat  di Indonesia.
Sumber  daya  alam  yang  dikuasai  oleh  negara  dilakukan  demi  terlaksananya  keadilan  bagi masyarakat luas. Pengelolaan sumber daya oleh negara meminimalisir monopoli oleh kelompok swasta. Selain itu, keterbatasan suatu sumber daya alam juga mengharuskan pemerintah atau negara sebagai pemilik  kekuasaan  atas  sumber  daya  alam  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mengupayakan  sumber daya alam tersebut tetap ada dan tidak musnah. Berdasarkan karakteristiknya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya  sumber  daya  alam  yang  dikuasai  oleh  negara  dapat  dikategorikan  berupa  kehutanan, minyak dan gas bumi, mineral batubara, pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya air. Lima kategori tersebut menciptakan adanya suatu regulasi khusus yang mengatur terkait terciptanya lingkungan hidup yang baik tanpa adanya pelanggaran berupa rusaknya lingkungan di Indonesia.
Terkait  terciptanya  lingkungan  hidup  yang  layak  diatur  juga  dalam  peraturan  perundang- undangan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Diterbitkannya peraturan ini guna melindungi wilayah Indonesia dari adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, memberikan jaminan keselamatan,kesehatan dan kehidupan manusia, memberikan  jaminan  keberlangsungan  kehidupan  makhluk  hidup  serta  kelestarian  ekosistem  sera terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. UU PPLH memiliki beberapa ruang lingkup yang mana dimulai  dari  tahap  merencanakan,  memanfaatkan,  mengendalikan,  memelihara,  mengawasi  serta menegakan  hukum.  Didalamnya  juga  termaktub  bahwa  sumber  kekayaan  alam  harus  dilakukan konservasi serta tujuan adanya regulasi ini untuk melakukan pengendalian manfaat sumber daya alam secara bijaksana. 7
5 Ibid, hlm.154
6 Sari, N. L. A. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (UUPA) Dan Konstitusi. Ganec Swara, 15(1), hlm. 994.
7 Jazuli,  A.  (2015).  Dinamika  hukum  lingkungan  hidup  dan  sumber  daya  alam  dalam  rangka pembangunan berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(2), hlm. 183
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Melihat dari berbagai kategori yang ada, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian  besar  wilayahnya  adalah  lautan  maka  permasalahan  wilayah  lautan  juga  menjadi  hal  yang krusial terlebih wilayah tersebut merupakan wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah peralihan darat  dengan  laut  dimana  bagian  laut  yang  dekat  dengan  darat  terpengaruh  oleh  aktivitas daratan. 8 Wilayah  pesisir  merupakan  wilayah  yang  rentan  akan  kerusakan  sumber  daya  pesisir disamping  rentan  akan  kerusakan  sumber  daya  pesisir,  wilayah  pesisir  juga  merupakan  ladang penghasilan  bagi  para  nelayan.  Indonesia  dengan  predikat  negara  berkembang  memiliki  jumlah penduduk yang jumlahnya besar. Sebagai negara maritim tentunya banyak masyarakat Indonesia yang bermukim di dekat laut atau daerah pesisir.
Populasi jumlah manusia yang bertempat tinggal di pesisir kurang lebih 160 juta jiwa dari 250 juta jiwa populasi manusia di Indonesia. 9 Jadi dapat disimpulkan bahwa hampir 60% dari populasi yang ada di Indonesia bertempat tinggal di daerah pesisir. Namun, keadaan dari segi pendidikan dan ekonomi di wilayah pesisir dapat dikatakan masih jauh dari kata cukup. 10 Penduduk yang bermukim di wilayah pesisir mengandalkan hidupnya dengan keadaan daerah pesisir untuk memenuhi semua kebutuhannya mulai  dari  mencari  nafkah.  Sehingga  tidak  jarang  pula  terjadi  kerusakan  sumber  daya  pesisir  yang diakibatkan oleh manusia sekitarnya.
Indonesia juga kaya akan pulau-pulau kecil, tercatat sebanyak 104 pulau kecil yang kaya akan sumber daya alam. Pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas kurang dari 2.000 km 2 . Sama seperti halnya wilayah pesisir, pulau kecil juga rentan akan permasalahan kerusakan ekosistem. Melihat hal tersebut  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mendasarkan terhadap uraian berbagai pemasalahan yang telah diuraikan,  penulis  mendapatkan  dua  rumusan  masalah  terkait  kepenulisan  artikel  ini  yaitu  sebagai berikut
1) Bagaimana  Kewenangan  Pemerintah  Dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil?
2) Bagaimana  Tinjauan  Putusan  No.13/G/LH/2016/PTUN.JKT  berdasarkan  Tahap  Pemanfaatan dalam Mengelola Wilayah Pulau Kecil?

## METODE
Dalam tulisan artikel yang akan dibahas di bawah ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penulis  melakukan  metode  tersebut  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif. 11 Subjek penelitian  artikel  ini  adalah  tindakan  pemerintah  berupa  penerbitan  surat  izin  pelaksanaan  reklamasi sedangkan objek penelitian dalam artikel ini adalah Surat izin pelaksanaan reklamasi. Dalam menyusun artikel ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur. Penggunaan studi literatur membutuhkan data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam artikel ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tata usaha negara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui jurnal, berita, dan artikel. Setelah mengumpulkan kedua data tersebut, penulis melakukan analisis sumber data dengan melakukan pendeskripsian..
8 Subagiyo,  A.,  Wijayanti,  W.  P.,  &  Zakiyah,  D.  M.  (2017). Pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau kecil . Universitas Brawijaya Press.hlm.8
9 Palit,  R.  N.  (2019).  Kewenangan  Pemerintah  Dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-pulau Kecil Menurut  Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Sebagai  Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2007. Lex Et Societatis , 7 (5).hlm.71 10 Ibid,hlm.71
11 Ali, Zainuddin. 2011. METODE PENELITIAN HUKUM. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 30
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Mengingat  Indonesia  merupakan  negara  maritim  dengan  perkembangan  zaman  yang  terus berubah mengakibatkan banyak kebijakan untuk mendongkrak ekonomi di wilayah pesisir namun pada nyatanya kebijakan-kebijakan tersebut malah berpotensi merusak sumber daya di daerah pesisir seperti adanya reklamasi untuk kepentingan suatu badan usaha tertentu dan kegiatan penambangan di daerah pesisir pantai akan merusak suatu ekosistem di wilayah pesisir. Kebijakan terhadap kegiatan tersebut menjadi ancaman bagi ekosistem pendukung di wilayah pesisir seperti halnya terumbu karang dan hutan mangrove  yang  kelestariannya  terancam  karena  hal  tersebut.  Aturan  tersebut  dituangkan  dalam  UU Nomor 27 Tahun 2007. Undang-Undang ini muncul untuk melindungi masyarakat di wilayah pesisir serta  sumber  daya  alam  hayati.    Namun,  aturan  perundang-undangan  ini  tidak  berjalan  optimal  dan muncul berbagai terjadi pelanggaran yang menyebabkan tercemarnya atau rusaknya wilayah pesisir. 12 Dalam satu dekade terakhir terdapat suatu kemungkinan dimana akan terjadi suatu kerusakan wilayah pesisir yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan pesisir mengingat kawasan tersebut masih rentan untuk dikelola dan peraturan yang ada tidak memberikan suatu pedoman untuk mengorientasikan pada upaya konservasi dan pelestarian. 13 Terdapat beberapa tujuan disusunnya UU Nomor 27 Tahun 2007 yakni sebagai berikut:
a. Guna mempersiapkan aturan yang setingkat dengan UU tentang Pengelolaan Wilayah Pinggiran yang  berkaitan  dengan  kegiatan  merencanakan,  memanfaatkan,  pengaksesan  hak  manusia, menangani konflik, melakukan konservasi, mereklamasi dan melakukan rehabilitasi jika terjadi kerusakan pesisir.
b. Guna  membangun  suatu  sinergisme  serta  memperbaiki  suatu  hubungan  kerja  antar penyelenggara administrasi negara di tingkat daerah ataupun pusat sehingga menciptakan suatu hasil yang baik dengan mencegah konflik serta meminimalisir konflik pemanfaatan.
c. Guna memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Perlu  kita  garisbawahi  dengan  adanya  peraturan  ini  terdapat  beberapa  tahapan  untuk melaksanakan  dalam  mengelola  suatu  wilayah  pesisir  yaitu  tahap  merencanakan,  mengelola, mengawasi dan melakukan pengendalian yang berhubungan dengan suatu aktivitas di wilayah pesisir. UU  ini  memberikan  suatu  istilah  baru  yaitu  Hak  Pengusahaan  Perairan  Pesisir  (HP3)  yang  artinya adalah  pemberian  hak  kepada  pelaku  usaha  atau  pengusaha  untuk  melakukan  suatu  upaya  yang  ada hubungannya  terhadap  pemanfaatan  sumber  daya  alam  sekitar  wilayah  pesisir  yang  sedemikian disebutkan  dalam  Bab V  di  UU  tersebut.  Dengan  adanya  HP3  ini  memberikan  suatu  hambatan  bagi masyarakat  khususnya  nelayan  karena  HP3  merupakan  hal  yang  setara  dengan  hak  kebendaan  yang pembuktiannya dengan adanya suatu sertifikat.  Dalam perkembangannya, UU ini belum menerapkan pendekatan Integrated Coasial Management , dimana masih terdapat ketidak sinkronan dengan regulasi lainnya.  UU  ini  lebih  pro  kepada  para  pelaku  usaha  dibandingkan  dengan  masyarakat  kecil  yang hidupnya  bergantung  pada  wilayah  pesisir,  dimana  ruang  kepada  investor  lebih  besar  dan  sanggup memenuhi  semua  syarat  yang  ada  pada  regulasi  sedangkan  masyarakat  kecil  akan  tertinggal  karena tidak dapat menyaingi kalangan tersebut. 14 Dengan demikian, pada tahun 2010 sekelompok masyarakat nelayan mengajukan Judicial review terhadap pasal-pasal dalam UU tersebut yang disebabkan adanya pertentangan dengan dasar negara yaitu UUD 1945.
Mendengar  hal  tersebut,  pemerintah  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  melakukan optimalisasi regulasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka pemerintah melakukan perubahan beberapa pasal dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2014 dengan
12 Manukang, V. O. (2016). Kajian Hukum Wilayah Perbatasan Dalam Pengelolaan Pesisir Dan Pulau- Pulau  Kecil  Menurut  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Jo  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014.  Lex Administratum, 4(3). hlm.1.
13 Khairi,  M.  (2020).  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dalam  Pemberian  Izin  Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jatiswara , 35 (3).hlm. 273
14 Ibid, hlm.275
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
beberapa pertimbangan, salah satunya yaitu penguasaan wilayah pesisir menyebabkan negara berperan memegang  teguh  responsibility  terhadap  pengelolaan  daerah  pesisir  baik  dikuasai  individu  ataupun swasta namun harus melewati suatu perizinan. Perizinan dituangkan dalam bentuk izin lokasi mengubah pasal adanya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir. Kewenangan pemerintah dalam memberikan perizinan tidak  menghapuskan  kewenangan  pemerintah  sebagai  penyusun  kebijakan,  pengatur,  pengelola,  dan pengawas. 15 Jadi,  negara  tetap  menguasai  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  wilayah  pesisir. Terdapat beberapa tata urutan dalam melakukan pengelolaan yang mengacu pada peraturan perundang- undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu sebagai berikut:
a. Tahap merencanakan
Tahapan ini diatur dalam Pasal 7 Bab IV  UU Nomor 27 Tahun 2007 yang bertujuan untuk memberikan  kepercayaan  dengan  macam  rancangan  perencanaan  yang  disusun bermacam  bagian berdasarkan  tugas  dan  wewenang  pemerintah  baik  pusat  ataupun  daerah  sehingga  tercipta  suatu irama yang seimbang. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulai kecil terdiri atas empat  rencana  yaitu  Rencana  Strategis  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RSWP-3-K), Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RZWP-3-K),  Rencana  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K) dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).
Kewenangan untuk melakukan hal diatas merupakan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 16 Tidak ada partisipasi masyarakat dalam melakukan hal tersebut merupakan sesuatu yang mengabaikan hak masyarakat di wilayah tersebut padahal masyarakat merupakan kunci utama dalam melakukan pengelolaan karena ada tidaknya dampak juga merujuk pada mereka. b. Tahap memanfaatkan
Tahapan ini diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mana mengalami perubahan  terhadap  beberapa  pasalnya  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014. Perubahan  tersebut  merubah  Pasal  16  yang  semula  terdapat  HP-3  sebagai  bentuk  dari  adanya pemanfaatan  pesisir  menjadi  adanya  izin.  Izin  yang  dimaksud  dalam  pasal  16  adalah  Izin  Lokasi dimana tiap orang yang akan memanfaatkan ruang ebagian dari perairan pesisir dan pulau kecil wajib memiliki izin lokasi.  Izin lokasi merupakan awal untuk izin mengelola. Untuk memberikan suatu izin tersebut dapat diberikan ke individu ataupun badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
Pemberian  izin  lokasi  harus  didasarkan  dengan  adanya  rencana  zonasi  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  yang  mana  dimaksudkan  guna  menjaga  kelestarian  ekosistem  pesisir  dan  pulau kecil.  Pemberian  izin  diberikan  oleh  Menteri,  gubernur,dan  bupati/walikota.  Menteri  berwenang memberi  izin  lokasi  dan  mencabut  izin  lokasi  pada  wilayah  perairan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil lintas  provinsi,  kawasan  strategis  nasional,  kawasan  strategis  nasional  tertentu,  dan  kawasan konservasi  nasional.  Gubernur,  Bupati  ataupun  Walikotanya  juga  berwenang  memberikan  dan mencabut  izin  lokasi  sesuai  daerah  kewenanganya.  Undang-Undang  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  untuk  mengatur  dan melaksanakan beberapa upaya terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil yaitu sebagai berikut:
1) Konservasi
Konservasi adalah suatu upaya untuk melindungi, melestarikan dan memanfaatkan ekosistem untuk  memberikan  jaminan  ketersediaan  dan  kesinambungan  sumber  daya  pesisir  dan  pulau  kecil dengan terpelihara serta kualitas nilai dan anekaragamnya meningkat. Wewenang untuk menetapkan Kawasan  konservasi  yang  diselenggarakan  untuk  melestarikan  ekosistem,  memberi  perlindungan akan alur migrasi ikan, biota laut, habitat biota laut serta situs budaya di daerah pesisir dan pulau kecil merupakan wewenang seorang Menteri. Peraturan lebih lanjut terdapat pada Peraturan Menteri diatur pada  Nomor  31  Tahun  2020.  Peraturan  ini  mengatur  dalam  halnya  konservasi  wilayah  pesisir  dan
15 Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan wilayah pesisir Indonesia dalam rangka pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan , 1 (2), hlm.83
16 Dewi,  A.  A.  I.  A.  A.  (2018).  Model  pengelolaan  wilayah  pesisir  berbasis  masyarakat:  Community based development. Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN , 1410 , hlm.177
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
pulau-pulau  kecil  dilakukan  untuk  perlindungan,  pelestarian  dan  pemanfaatan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin akan ketersediaan dan keberadaan sumber daya agar tetap terpelihara dan terjaga kualitasnya. 17 Dalam pelaksanaan konservasi terdapat tahapan- tahapan yang harus dilakukan seperti usulan inisiatif dari calon kawasan konservatif, identifikasi dan inventaris, pencadangan serta penetapan
Dalam  tahap  inisiatif  calon  daerah  yang dijadikan wilayah  konservatif,  dapat  dilakukan oleh mulai  dari  pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat  hukum  adat  maupun  setiap  orang  yang pengajuan tersebut diusulkan kepada menteri atau gubernur. Yang dijadikan wilayah konservatif dapat berupa keanekaragaman hayati, sumber daya ikan maupun situs budaya tertentu. Tahap identifikasi dan investarisasi ini ditujukan untuk menteri atau gubernur yang dimana melakukan survei, konsultasi, dan  teknis  dan  publik  akan  pengajuan  yang  sudah  diterima  sebelumnya.  Pencadangan  dilakukan sebagai hasil dokumen akhir dari konsultasi publik yang sudah dilakukan oleh menteri atau gubernur dengan para konsultan yang memuat tentang proses pembentukan wilayah konservasi. Pelaksanaan penetapan untuk zonasi wilayah konservasi dilakukan sesuai dengan dokumen akhir yang telat dibuat.
Selain  adanya  konservasi  yang  diwewenangi  oleh  menteri,  Undang-  Undang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil juga mengatur bahwa konservasi dapat diusulkan oleh masyarakat, kelompok ataupun perorangan yang mana ditujukan untuk untuk melindungi sumber daya ikan, alur migrasi  biota  laut,  wilayah  adat,  dan  ekosistem  pesisir  yang  unik  dikelola  oleh  pemerintah  daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Rehabilitasi
Rehabilitasi  adalah  proses  untuk  memulihkan  dan  memperbaiki  kondisi  ekosistem  atau populasi  yang  telah  rusak  meskipun  beda  hasilnya  dari  kondisi  awal.  Rehabilitasi  sendiri  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  ataupun  perorangan  yang  baik  langsung  ataupun  tidak  mendapatkan manfaat dari wilayah tersebut. Peraturan terkait rehabilitasi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden  Nomor  121  Tahun  2012  tentang  Rehabilitasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil. Peraturan ini mengatur bahwa rehabilitasi wajib dilakukan jika dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil terjadi kerusakan ekosistem. Rehabilitasi dilaksanakan dengan menentukan kristeria kerusakan yang terjadi yang ditentukan dengan dasar kerusakan fisik, kimiawi atau hayati. Dalam melaksanakan rehabilitasi terdapat tiga tahapan yaitu tahap merencanakan, tahap melaksanakan dan tahap pemeliharaan.
Dalam  tahap  merencanakan  rehabilitasi  dilakukan  dengan  adanya  pengidentifikasian penyebab  dan  tingkat  kerusakan  serta  menyusun  rencana  rehabilitasi.  Selanjutnya,  pelaksanaan rehabilitasi harus menyesuaikan dengan dengan dokumen pada tahap merencanakan. Pelaksanaan rehabilitasi  dapat  dilakukan  dengan beberapa  cara  yaitu  memperbaiki  habitat,  melindungi spesies biota laut, pengayaan sumber daya hayati, dan cara yang ramah lingkungan. Pelaksanaan rehabilitasi yang  sudah  selesai,  mewajibkan  adanya  pemeliharaan  yang  mana  dilakukan  dengan mempertahankan serta menjaga komponen ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan fisik serta mempertahankan kondisi ekosistem yang telah direhabilitasi.
3) Reklamasi
Reklamasi adalah suatu kegiatan yang pelaksanaannya di prakarsai oleh orang dengan tujuan guna  peningkatan  manfaat  sumber  daya  lahan  yang  dilaksanakan  dengan  adanya  tinjauan  sudut lingkungan  dan  social  ekonomi  yang  dilakukan  dengan  cara  mengurungkan  dan  mengeringkan lahan. Dalam pelaksanaan reklamasi harus tetap terjaga dan terperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat, keseimbangan antar kepentingan manfaat dan kelestarian fungsi serta memenuhi syarat teknis pelaksanaan reklamasi. Pertimbangan akan dampaknya juga perlu dikaji secara serius.
Peraturan  lebih  lanjut  mengenai  reklamasi  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  122  Tahun  2012  tentang  Reklamasi  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.
17 Cahyani,  F.  A.,  Winarno,  D.  W.,  &  Sudarwanto,  A.  S.  (2018).  Upaya  Pengelolaan  Wilayah Pesisir Dalam  Mewujudkan  Perlindungan  Dan  Konservasi  Di  Taman  Pesisir  Ujungnegoro-Roban  Kabupaten  Batang. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 6(2), hlm 205.

## Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Vol. 5, No. 2, 2023
Peraturan  ini  memiliki  ruang  lingkup  yang  berisi  terkait  tahap  merencanakan  dan  melaksanakan reklamasi  wilayah  pesisir  dan  pulau  kecil.  Namun  terdapat  beberapa  wilayah  yang  dikecualikan untuk dilaksanakannya reklamasi yaitu pada Kawasan konservasi, alur laut, daerah lingkungan kerja dan kepentingan Pelabuhan  utama  dan khusus,  lokasi  tambang  serta  Kawasan  hutan yang sedang dipulihkan. 18
Reklamasi  dapat  dilakukan  baik  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  ataupun  orang perorangan  dengan  membuat  perencanaan  reklamasi  terlebih  dahulu.  Perencanaan  reklamasi dilakukan  dengan  beberapa  kegiatan  yang  dimulai  dari  ditentukannya  lokasi,  menyusun  rencana induk,  studi  kelayakan  dan  menyusun  rancangan  detail.  Ditentukannya  lokasi  reklamasi  harus berdasarkan tahap perencanaan sesuai UU Nomor 27 Tahun 2007 dimana harus didasarkan dengan adanya  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau  Kecil  (RZWP-3-K)  yang  mencakup  lokasi reklamasi dan sumber materialnya dengan adanya pertimbangan dari aspek lingkungan hidup, teknis dan  social  ekonomi.  Rencana  induk  memuat  tujuan  dari  adanya  reklamasi,  kebutuhan  fasilitas, tahapan  pembangunan,  rencana  pengembangan  dan  rentang  waktu  pelaksanaan  reklamasi  yang kemudian diimbangi dengan adanya studi kelayakan terkait aspek teknis, ekonomi dan lingkungan hidup dan menjadi satu kesatuan sebagai rancangan detail.
Selain membuat perencanaan reklamasi, tiap orang yang ingin melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan mengajukan permohonan pada Menteri, gubernur,  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya.  Untuk  melakukan  permohonan  izin pelaksanaan reklamasi, wajib memiliki izin lokasi, rencana induk, izin lingkungan, studi kelayakan, dokumen  rancangan  detail,  metode  dan  jadwal  pelaksanaan  serta  bukti  penguasaan  lahan.  Jika permohonan  izin  pelaksanaan  reklamasi  disetujui,  reklamasi  dapat  dilaksanakan  dengan  cara pengurungan lahan, pengeringan lahan dan drainase.
c. Tahap mengawasi dan mengendalikan
Tahapan  ini  diatur  dalam  Bab  VI  UU  Nomor  27  Tahun  2007.  Tahapan  ini  bertujuan  guna memberikan  suatu  jaminan  terselenggaranya  kegiatan  di  wilayah  pesisir  dapat  terlaksana  dengan aman. 19 Dalam  melakukan  pengawasan  dan  pemantauan  dilaksanakan  oleh  pejabat  PNS. Pengawasan  atau  pengendalian  yang  dilakukan  oleh  pejabat  PNS  memiliki  wewenang  untuk pengadaan  patroli  di  wilayah  pesisir  dan  pulau  kecil  dan  menerima  adanya  laporan  yang  masuk terkait  kerusakan  ekosistem  di  wilayah  pemanfaatan.  Dalam  pelaksanaan  pengawasan  dan pengendalian terdapat kewajiban  pemerintah dan pemerintah daerah untuk memantau, mengamati lapangan  serta  mengevaluasi  terhadap  tahap  merencanakan  dan  melaksanakan.  Masyarakat  dapat berperan aktif juga dengan melakukan berbagai macam pelaporan mengenai hal tersebut.
Selain pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, Undang-Undang  juga  mengatur  terkait  masyarakat  mengemban  hak  dan  kewajiban  dalam pengelolaan wilayah pesisir yang dimuat dalam pasal 60 yaitu sebagai berikut haknya:
1) Mendapatkan akses terhadap bagian wilayah yang sudah diberikan izin
2) Melakukan pengusulan wilayah untuk menangkap ikan secara tradisional
3) Melakukan pengusulan wilayah masyarakat hukum adat
4) Mendapatkan ganti rugi
5) Mendapatkan edukasi terkait pengelolaan wilayah pesisir
6) Memberikan laporan kepada pihak yang berwenang jika mendapati kerugian
7) Melakukan gugatan ke pengadilan terhadap masalah yang ada
18 Lovapinka, C., Fauzi, A., & Bahtiar, R. (2014). Economic valuation of conversion impact of mangrove area  for  fish  farming  in  Tambaksumur  Village,  Karawang,  West  Java.  International  Journal  of  Bonorowo Wetlands, 4(1),hlm 68.
19 Chikmawati, N. F. (2013). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif  Perlindungan  Hukum  bagi  Hak-hak  Ekonomi  Masyarakat  Tradisional). ADIL:  Jurnal  Hukum , 4 (2), hlm.413

## Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Vol. 5, No. 2, 2023
Setelah dijelaskan beberapa hak, terdapat beberapa kewajiban bagi masyarakat yaitu sebagai berikut (1)  Melakukan  pemberian  informasi  mengenai  wilayahnya  (2)  Melakukan  penjagaan,  perlindungan, dan  pemeliharaan  terhadap  wilayah  tersebut  dan  (3)  Melakukan  pelaporan  kepada  pihak  yang berwenang  jika  terjadi  bahaya  pencemaran.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  UU  tersebut  memberikan suatu  keseimbangan  antar  masyarakat  dan  pemerintah  dimana  pemerintah  pusat  serta  daerah  harus memberikan  perlindungan  terhadap  hak  berupa  hak  adat  dalam  penggunaan  wilayah  tersebut  yang sudah digunakan sejak dahulu dan memberikan pengakuan kepadanya.
Terdapat Putusan MK No 3/PUU-VIII/2010 terkait UU tersebut di dalamnya terdapat beberapa pasal dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dimana terdapat pasal 24 yang ayat (1) dan (2)nya dibatalkan karena pemanfaatan untuk memberikan izin dikelola oleh badan tertentu dan MK berpendapat bahwa pasal tersebut telah melanggar hak masyarakat adat dan ham. Selain pasal tersebut, pasal 27 ayat (1) dan (2) juga dibatalkan karena pasal tersebut melakukan pelanggaran atas hak adat dan hak atas sumber daya alam yang berkelanjutan.
Pasal  50  yang  menyatakan  bahwa penggunaan  tanah oleh pemerintahan  guna kepentingan  umum dalam mengelola pesisir dan pulau kecil wajib menyetorkan ganti rugi kepada masyarakat dengan hasil. Namun jika ditinjau dengan Putusan MK tersebut menjadi suatu pertentangan karena jika penggunaan tanah demi kepentingan umum menggunakan tanah masyarakat adat tanpa memberikan suatu ganti rugi dan tidak memerhatikan hak mereka. Namun, jika pemerintah melaksanakan pengambilan tanah sesuai dengan prinsip keadilan dan ham, serta memberikan ganti rugi yang adil dan memperhatikan hak rakyat yang  berupa  adat  yang  berkaitan  wilayah  adat  mereka,  maka  penggunaan  Pasal  50  tidak  akan bertentangan  dengan  Putusan  tersebut. 20 Dalam  putusan  ini,  ditegaskan  oleh  MK  pemanfaatan  UU tersebut  harus  dilandaskan pada  prinsip keberlanjutan,  keterbukaan,  dan  partisipasi  publik.  MK  juga menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat.
2. Tinjauan Putusan No.13/G/LH/2016/PTUN.JKT berdasarkan Tahap Pemanfaatan dalam Mengelola Wilayah Pulau Kecil
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  mengisyaratkan  adanya  tahap  pemanfaatan.  Tahap  pemanfaatan  mencakup  izin  lokasi. Permasalahan  yang  paling  sering  terjadi  dalam  pulau  kecil  adalah  Reklamasi. Hal  ini  menjadi  dasar bagi permasalahan terhadap ekosistem yang ada di pulau-pulau kecil yang mewajibkan seseorang yang berniat untuk melakukan reklamasi terhadap  suatu pulau tidak hanya mengacu pada izin lokasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 saja, melainkan memerlukan adanya izin pelaksanaan reklamasi.  Izin  pelaksanaan  reklamasi  sendiri  membutuhkan  izin  lokasi.  Untuk  mendapatkan  izin pelaksanaan reklamasi juga membutuhkan surat izin lainnya seperti izin lingkungan dan izin kelayakan disertai dokumen lainnya hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil dalam Pasal 14. Peraturan Menteri ini merupakan turunan peraturan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
Untuk  melaksanakan  kegiatan  reklamasi  harus  memprioritaskan  keberlanjutan  kehidupan  dan penghidupan  masyarakat.  Maka  dari  itu  diperlukan  izin  lingkungan,  studi  kelayakan  dan  surat kesanggupan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan dari pihak pelaku reklamasi. Melihat rumitnya pelaksanaan reklamasi, banyak prosesi reklamasi yang digugat ke pengadilan tata usaha negara. Salah satu  kasusnya  yaitu,  Pada  tanggal  21  Januari  2016,  suatu  kesatuan  nelayan  yang  bersifat  tradisional melakukan  gugatan  dan  menjadi  penggugat  I  dan  Yayasan  Walhi  selaku  penggugat  II  melakukan gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta selaku tergugat I dan PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk selaku tergugat II dengan objek gugatannya adalah SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2458 Tahun 2015 tentang Pemberian  Izin  Pelaksanaan  Reklamasi  Pulau  K  kepada  PT.  Pembangunan  Jaya  Ancol.  Timbulnya gugatan ini diawali oleh penerbitan objek sengketa tersebut yang tidak didahului dengan pengumuman
20 Supramono, Gatot. 2013. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA. hlm 26
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
oleh tergugat dimana penggugat mengetahui timbulnya objek sengketa tersebut melalui berita online. Dan gugatan yang diajukan oleh para penggugat belum daluarsa mendasar UU PTUN. 21
Terbitnya objek sengketa memberikan suatu kerugian bagi para penggugat I dimana penggugat merupakan perkumpulan nelayan yang hajat hidupnya bergantung dengan hasil sumber daya alam yang apabila  objek  gugatan  tetap  dilaksanakan  maka  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  para  nelayan berpotensi dan menghilangkan mata pencaharian di perairan yang diterbitkan objek sengketa. Dampak tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  32  ayat  1  dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  dimana  dalam  pasal  tersebut  mengharuskan  bahwa  pelaku  reklamasi  harus mempertahankan mata pencaharian penduduk yang mengandalkan hidupnya dengan sumber daya laut. Lalu juga akan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dimana muncul lumpur sehingga akan mengakibatkan  terganggunya  para  nelayan  dalam  menangkap  ikan.  Lumpur  tersebut  hasil  dari pengerukan di Teluk Jakarta. Penggugat II juga merasa memiliki kepentingan untuk permasalahan yang berhubungan  dengan  lingkungan  hidup.  Selain  itu,  para  penggugat  II  adalah  organisasi  lingkungan hidup yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan hidup jadi dengan adanya Surat Keputusan tersebut  berpotensi pada  lingkungan hidup  sehingga organisasi  tersebut  memiliki  kepentingan dalam hal ini, ia mengajukan gugatan juga selaras dengan Pasal 92 ayat (1) UU PPLH.
Objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur melanggar bermacam regulasi mengenai UU serta  berlawanan  terhadap  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AAUPB).  Surat  tersebut bertentangan dengan UUPA dalam Pasal 2 ayat (3) yang dinyatakan bahwa tujuan penguasaan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun dalam hal ini terdapat suatu akibat yang akan  ditimbulkan  dari  terbitnya  surat  keputusan  tersebut  dimana  para  nelayan  kecil  tidak  dapat memanfaatkan kekayaan laut berupa perikanan yang terdapat di Teluk Jakarta. Terdapat pelanggaran yang dinilai penggugat yang tidak sesuai dengan AAUPB seperti:
a. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa asas ini dijadikan landasan agar teratur, seimbang, serta  serasi  dalam  penyelenggaraan  Negara.  Dengan  adanya  objek  sengketa  yang  tidak  sesuai atau tidak mengacu terhadap legal standing yang ada seperti UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU PPLH, UU Administrasi Negara, dll.
b. Asas Kepentingan Umum, bahwa asas ini mengharuskan untuk memprioritaskan kesejahteraan umum  dengan  cara  yang  mengaspiratif,  mengakomodatif  serta  selektif.  Namun  dalam  hal  ini, timbulnya  objek  sengketa  akan  berpotensi  memberikan  dampak  kerusakan  lingkungan  dan berdampak pada nelayan warga Jakarta.
c. Asas Keterbukaan, bahwa pemerintah dalam asas ini harus terbuka kepada masyarakat terhadap informasi yang benar serta tetap memperhatikan hak asasi pada pribadi maupun golongan. Tetapi dalam  objek  gugatan  tidak  memberikan  informasi  langsung  dan  tidak  melibatkan  masyarakat dalam proses penerbitan SK tersebut.
d. Asas  Proporsional,  bahwa  asas  ini  memprioritaskan  antara  keseimbangan  hak  dan  kewajiban penyelenggaraan negara. Namun dalam hal ini, munculnya objek sengketa menimbulkan suatu masalah dimana tidak terpenuhinya hak asasi manusia.
e. Asas  Kehati-hatian,  bahwa  asas  ini  memberikan  penjelasan  atas  ketidakpastian  terhadap  suatu dampak dari kegiatan karena keterbatasan. Namun dalam hal ini, terbitnya objek sengketa tidak mempriotaskan potensi dampak yang akan timbul jika objek sengketa tersebut terlaksana.
f. Asas Profesionalitas, bahwa asas ini mencerminkan keahlian pemerintah yang berlandaskan kode etik juga peraturan yang berlaku. Bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan berbagai UU  dan  regulasi  dibawahnya  yang  berlaku  yang  dimana  keputusan  yang  dibuat,  tidak mencerminkan profesionalitas.
g. Asas Kecermatan, bahwa asas ini suatu tindakan harus mendasarkan pada suatu dokumen yang lengkap  untuk  memberikan  dukungan  pada  suatu  pelaksanaan  Keputusan.  Dalam  hal  ini,
21 Herlambang,  U.  P.  (2021).  Permasalahan  Tenggang  Waktu  Pengajuan  Gugatan  oleh  Pihak  Ketiga dalam Perkara Tata Usaha Negara. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), hlm 109.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
munculnya objek sengketa tidak ada dokumen terkait dampak yang akan ditimbulkan jika objek sengketa tersebut terlaksana.
h. Asas Larangan bertindak sewenang-wenang, bahwa tindakan pemerintah itu sewenang-wenang, merugikan,  serta  kurang  memperhatikan  kepentingan  umum.  Dalam  objek  sengketa  ini seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bukan pada penggugat. Selain itu objek sengketa ini berpotensi pada kerusakan alam yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan setempat.
Pelanggaran  terhadap  asas-asas  tersebut  menjelaskan  bahwa  dasar-dasar  petunjuk bagi  hukum positif  dilanggar. 22 Terdapat  beberapa  pertentangan yang diajukan oleh  penggugat  baik  I  maupun  II. Namun para tergugat berpendapat dengan memberikan eksepsi bahwa, penggugat I tidak mengalami kerugian  yang  secara  langsung  dan  kerugian  yang  dinyatakan  hanya  didasarkan  oleh  asumsi  saja. Penggugat  II  juga  dirasa  tidak  memiliki  kepentingan-  kepentingan  dalam  perkara  A-quo  yaitu  tidak berdasar akan hukum dan layak untuk tidak diterima. Melihat adanya pertentangan dari para tergugat terhadap  eksepsi  masing-masing,  pengadilan  melakukan  pertimbangan  terhadap  akibat  dari  objek sengketa  yaitu  kerugian  bagi  para  penggugat  dimana  pengadilan  memberikan  jawaban  bahwa  para penggugat  memang  dirugikan  dengan  adanya  objek  sengketa  tersebut  terlebih  lagi,  apabila  objek sengketa  tersebut  akan  tetap  dilaksanakan  akan  menimbulkan  potensi  kerusakan  yang  masif  berupa lingkungan akibat dari reklamasi. Dengan pada akhirnya, putusan tersebut dimenangkan oleh penggugat dan  mewajibkan  gubernur  untuk  mencabut  objek  sengketa  yaitu  surat  keputusan  tentang  izin pelaksanaan reklamasi pada Pulau K.
Gubernur  DKI  Jakarta  diwajibkan  untuk  mencabut  objek  sengketa  berupa  surat  keputusan tentang izin pelaksanaan reklamasi pada Pulau K hal ini dikarenakan cacat substansi dan cacat prosedur serta tidak merupakan kepentingan umum. Sebelum dikatakan cacat prosedur dan substansi, penggugat menilai  bahwa  yang  berhak  mengeluarkan  izin  tersebut  adalah  Menteri.  Hal  ini  dilandaskan  dengan bahwa wilayah tersebut merupakan kewenangan seorang Menteri dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014. Namun, dalam pembaharuan UU Nomor 27  Tahun 2007  menjadi UU  Nomor 1 Tahun  2014  menegaskan dalam  Pasal  50  ayat  (2) dimana gubernur berwenang memberikan dan melakukan pencabutan atas izin lokasi seseorang yang ingin  menjalankan  pemanfaatan  terhadap  ruang  dari  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di  wilayah kewenangannya. Melihat hal tersebut, pengadilan menerapkan Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 Reklamasi  pada  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  menyebutkan  bahwa  gubernur  juga memiliki  kewenangan  untuk  menerbitkan  surat  keputusan.  Sehingga,  penerbitan  surat  izin  tersebut dinyatakan benar karena merujuk pada Perpres tersebut.
Objek  sengketa  tersebut  memerlukan  izin  lokasi  yang  meliputi  izin  lokasi  reklamasi  dan  izin lokasi sumber material reklamasi. Kedua izin tersebut memerlukan suatu penentuan lokasi yang mana harus didasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dalam bentuk Peraturan Daerah yang wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek sengketa tersebut dikatakan cacat substansi dikarenakan dalam menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi tidak ada Peraturan daerah terkait Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RZWP-3-K).  Jadi,  Pulau  K  yang  dijadikan objek  reklamasi  tidak  memiliki  dasar  untuk pelaksanaan  reklamasi  karena  tidak  adanya  dasar  dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur rencana zonasi terkait pulau tersebut. Tidak hanya mengalami cacat  substansi,  melainkan  cacat  prosedur  juga  ditemukan  dalam  penerbitan  surat  izin  pelaksanaan reklamasi terhadap Pulau K.
Surat Izin Pelaksanaan reklamasi yang menjadi objek sengketa dipermasalahkan karena dalam menerbitkan  surat  izin  tersebut  harus  terdapat  surat  izin  lingkungan.  Sebelum  surat  izin  lingkungan terbit, permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan adanya dokumen amdal hal ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2012  tentang Izin Lingkungan. Dalam penyusunan  dokumen  amdal  terdapat  tata  cara  bahwa  masyarakat  harus  terlibat  dalam  penyusunan dokumen  tersebut,  dalam  hal  ini  salah  satunya  adalah  penetapan  wakil  masyarakat  yang  terdampak.
22 Hakim,  Lukman.  2012. FILOSOFI  KEWENANGAN  ORGAN  &  LEMBAGA  DAERAH.  Malang: Setara Press. hlm 158

## Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Vol. 5, No. 2, 2023
Penetapan ini dilakukan pada tanggal 14 Januari 2015 yang mana sebelum dilakukan penetapan ini, tim penilai  amdal  sudah  melaksanakan  tugasnya  pada  tanggal  6  November  2014  yang  mana  dapat dipastikan bahwa tim penilai amdal melakukan tugasnya tanpa ada perwakilan dari masyarakat yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal. Melihat adanya hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 30 UU PPLH dan prosedur formal keterlibatan masyarakat.
Mengingat  diterbitkannya  amdal  yang  terbit  tanpa  adanya  kontribusi  dari  masyarakat  yang terdampak  sehingga  masyarakat  mengajukan  permohonan  izin  lingkungan  menjadi  lengkap mengakibatkan  adanya  permohonan  keputusan  izin  lingkungan  untuk  tergugat.  Di  dalam  UU  PPLH dalam  Pasal  39  mengisyaratkan  bahwa  tiap  adanya  permohonan  keputusan  izin  lingkungan  wajib diumumkan baik oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Selain diatur dalam UU PPLH, terkait permohonan izin lingkungan yang harus diumumkan dalam Pasal 43 PP Nomor 27 Tahun 2012 juga menyebutkan hal yang sama dimana permohonan izin lingkungan wajib di  umumkan.  Namun,  tergugat  tidak  melakukan  pengumuman  adanya  permohonan  izin  lingkungan sehingga hal  ini bertentangan dengan  kedua pasal  dalam  peraturan  diatas  tersebut  dan menyebabkan adanya pelanggaran prosedur formal. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dalam Pasal 66 Ayat (1) berisi bahwa keputusan dapat batal apabila terjadi cacat prosedur. 23 Bila keputusan sebelumnya sudah dibatalkan, maka dalam membuat keputusan yang baru harus lebih memperhatikan AUPB agar kejadian sebelumnya tidak terulang kembali.
Jika  ditinjau  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  yang  berisi  aturan  tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di dalamnya termaktub bahwa diprioritaskan suatu kegiatan yang  menyangkut  kepentingan  masyarakat  luas  yang  diaktori  oleh  pemerintah  guna  terciptanya kepentingan  rakyat.  Maka  dari  itu,  objek  gugatan  a  quo  tidak  termasuk  dalam  suatu  kegiatan pembangunan guna kepentingan umum. Hal itu diperkuat dengan pendapat dan pandangan pengadilan bahwa objek sengketa tidaklah berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang dimana harus terlaksananya keputusan yang ada

## KESIMPULAN
Indonesia  sebagai  negara  maritim  yang  wilayah  lautannya  lebih  luas  dibanding  daratan menyebabkan  laut  menjadi  sandaran  utama  bagi  masyarakat  Indonesia  dalam  menciptakan  serta mendorong perekonomian di Indonesia. Tidak jarang permasalahan di wilayah pesisir serta pulau kecil, karena kedua lokasi tersebut merupakan lokasi yang rentan akan kerusakan sumber daya alam pesisir. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Tujuan  diterbitkannya peraturan  ini  guna  menjadi  landasan  bagi  kegiatan  merencanakan,  memanfaatkan,  pengaksesan  hak manusia,  menangani  konflik,  melakukan  konservasi,  mereklamasi  dan  melakukan  rehabilitasi  jika terjadi kerusakan pesisir. Tata urutan dalam  melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat beberapa tahapan seperti tahap merencanakan yang mencakup Rencana Strategis Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  Rencana  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  dan Rencana  Aksi  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat. Tahap memanfaatkan mencakup izin lokasi dimana pemberian izin  lokasi  dan  pencabutan  izin  lokasi  yang  merupakan  wewenang  dari  gubernur,  Bupati  ataupun Walikota.  Dalam  tahap  pemanfaatan  juga  terdapat  upaya  untuk  mengatur  wilayah  pesisir  dan  pulau kecil  mulai  dari  konservasi,  rehabilitasi,  dan  Reklamasi.  Tahap  yang  terakhir  yaitu  mengawasi  dan mengendalikan mencakup wewenang pejabat PNS terkait adanya pengadaan patroli di wilayah pesisir dan pulau kecil serta penerimaan laporan kerusakan ekosistem di wilayah tersebut.
23 Adi,  I  Gusti  Agung.,  &  Layang,  I  Wayan  Bela.  (2023).  Pembatalan  KTUN  oleh  PTUN  Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Kertha Semaya, 12(2), hlm 329.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## DAFTAR REFERENSI
Adi,  I  Gusti  Agung.,  &  Layang,  I  Wayan  Bela.  (2023).  Pembatalan  KTUN  oleh  PTUN  Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Kertha Semaya , 12(2), 322- 335.
Ali, Zainuddin. 2011. METODE PENELITIAN HUKUM. Jakarta: Sinar Grafika. Cahyani,  F.  A.,  Winarno,  D.  W.,  &  Sudarwanto,  A.  S.  (2018).  Upaya  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Dalam  Mewujudkan  Perlindungan  Dan  Konservasi  Di  Taman  Pesisir  Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 6(2), 203-221.
Chikmawati, N. F. (2013). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif  Perlindungan  Hukum  bagi  Hak-hak  Ekonomi  Masyarakat  Tradisional). ADIL: Jurnal Hukum , 4 (2), 396-417.
Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat: Community based development. Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN , 1410 , 5632.
Firmansyah, A. (2012). Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia.
Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 264-288.
Hakim,  Lukman.  2012.  FILOSOFI  KEWENANGAN  ORGAN  &  LEMBAGA  DAERAH.  Malang: Setara Press.
Herlambang, U. P. (2021). Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan oleh Pihak Ketiga dalam Perkara Tata Usaha Negara. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 107-117.
Jazuli,  A.  (2015).  Dinamika  hukum  lingkungan  hidup  dan  sumber  daya  alam  dalam  rangka pembangunan berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 4 (2), 181-197.
Khairi,  M.  (2020).  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dalam  Pemberian  Izin  Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jatiswara , 35 (3).
Lovapinka, C., Fauzi, A., & Bahtiar, R. (2014). Economic valuation of conversion impact of mangrove area for fish farming in Tambaksumur Village, Karawang, West Java. International Journal of Bonorowo Wetlands, 4(1), 58-69.
Manukang, V. O. (2016). Kajian Hukum Wilayah Perbatasan Dalam Pengelolaan Pesisir Dan Pulau- Pulau  Kecil  Menurut  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Jo  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014. Lex Administratum, 4(3).
Palit,  R.  N.  (2019).  Kewenangan  Pemerintah  Dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-pulau Kecil  Menurut  Undang-undang  No.  1  Tahun  2014  Sebagai  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2007. Lex Et Societatis , 7 (5). Retrived from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/24725
Sari, N. L. A. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (UUPA) Dan Konstitusi. Ganec Swara, 15(1), 994.
Sinamo, Nomensen. 2015. Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara.
Jakarta: Jala Permata Aksara Jakarta.
Subagiyo,  A.,  Wijayanti,  W.  P.,  &  Zakiyah,  D.  M.  (2017). Pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau kecil . Universitas Brawijaya Press.
Supramono, Gatot. 2013. PENYELESAIAN SENGEKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
Trinanda,  T.  C.  (2017).  Pengelolaan  wilayah  pesisir  Indonesia  dalam  rangka  pembangunan  berbasis pelestarian lingkungan. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan , 1 (2), 75-84.
Widowati,  D.  A.,  Yurista,  A.  P., &  Bosko,  R.  E.  (2019).  Hak  Penguasaan  Atas  Sumber  Daya  Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (2), 147. Retrived from https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/454 .