## IMPLIKASI POSITIVISME TERHADAP ILMU DAN PENEGAKAN HUKUM
Oleh Desy Maryani 1

## Abstrak
Hukum  sebagaimana  diundangkan,  ditetapkan,  harus  senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang  sering kita terima sebagai  pemberian  arti sebagai  positivisme. Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif.Prinsip  aliran  positivisme  adalah  h ukum dianggap  sebagai  suatu  sistem  yang  logis,  tetap,  dan  bersifat  tertutup  (closed logical  system).  Hukum  secara  tegas  dipisahkan  dari  moral,  jadi  dari  hal  yang berkaitan  dengan  keadilan,  dan  tidak  didasarkan  atas  pertimbangan  atau penilaian  baik-buruk.  cara  pandang  hukum  dilihat  dari  teleskop  perundang- undangan belaka untuk kemudian menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Implikasi  positivisme  terhadap  ilmu  hukum  di  Indonesia  mempunyai implikasinya  tersendiri  yang  lebih  bersifat  negatif  daripada  positifnya,  karena ilmu hukum di Indonesia lebih didominasi oleh positivisme dengan pemikirannya yang  sangat  legal  positivitik,  implikasinya  yakni  bahwa  pengembangan  ilmu hukum  di  indonesia  menjadi  bukan  sebagai  sebenar  ilmu  (genuine  science), bahkan terjatuh pada practical science, yang bekerja dengan menggarap teks-teks normatif  yang  disebut  hukum  positif. Implikasi  positivisme  terhadap  penegakan hukum  yakni  melahirkan  penegakan  hukum  yang  hanya  berhenti  pada  prosedur, peraturan,  dan  administratif  sehingga  penegakan  hukum  di  Indonesia  menjadi terlepas  dengan  kebutuhan  masyarakatnya  dan  bukan  lagi  sebagai  pencarian keadilan.
Kata kunci: positivisme dan keadilan

## Abstract
Law as enacted, established, must always be separated from the law that should be created, which is desirable. This is what we now often accept as giving meaning  as  positivism.  The  research  method  used  in  this  research  is  to  use normative  legal  research  method.  The  principle  of  positivism  flow  is  the  law  is considered as a logical, fixed, and closed system (closed logical system). The law is  strictly  separated  from  morals,  so  from  matters  relating  to  justice,  and  not based  on  good  judgment  or  judgment.  the  legal  worldview  is  seen  from  a  mere legal  telescope  and  then  resolving  the  cases  that  occur.  The  application  of positivism  to  jurisprudence  in  Indonesia  has  its  own  implications  that  are  more negative than positive, because the science of law in Indonesia is more dominated by  positivism  with  its  very  legal  thinking  positivitik,  the  implication  that  the
development  of  jurisprudence  in  Indonesia  to  be  not  as  true  science  (genuine science), even fall in the practical science, which works by working on normative texts called positive law.Implikasi positivisme to law enforcement that gave birth to  law  enforcement  only  stop  at  procedures,  regulations  and  administrative  so that  law  enforcement  in  Indonesia  becomes  detached  by  the  needs  of  its  people and no longer as a search for justice.
Keywords: positivism and justice

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Abad  ke-19  menandai munculnya  gerakan  positivisme di  dalam  masyarakat  dan  di bidang  hukum,  positivisme  di dalam  bidang  hukum  dikenal
dengan
nama positivisme
yuridis 1 . Abad tersebut
menerima  warisan  pemikiran- pemikiran dari masa-masa sebelumnya
yang bersifat
idealistis,  seperti  halnya  hukum alam. Dalam pada itu,
perkembangan  dan  perubahan- perubahan  dalam  masyarakat yang terjadi  pada abad ke-19 itu telah  menimbulkan  semangat serta  sikap  yang  bersifat  kritis terhadap  masalah-masalah  yang dihadapi.  Pandangan  serta  sikap yang kritis terhadap hukum alam
1 Theo  Huijbers,  1990, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah ,
Yogyakarta, Kanisius, hal. 128
itu  telah  menimbulkan  hasil- hasil  yang  merusak  kehadiran hukum  alam  tersebut.  Oleh pikiran  kritis  itu  ditunjukkan, tetapi  hukum  tersebut  tidak
mempunyai dasar, atau merupakan  hasil  dari  penalaran
yang palsu 2 .
Aliran  ini  (positivisme) dikenal  adanya  dua  sub  aliran yang terkenal, yaitu 3 :
1. Aliran  hukum  positif yang analistis, pendasarnya adalah John Austin. 2. Aliran  hukum  positif yang murni, dipelopori  oleh  Hans Kelsen.
2 Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, hal, 267
3 Lili  Rasyidi,  1993, Dasar-dasar Filsafat  Hukum ,  Bandung,  Citra  Aditya Bakti, h al. 42
Aliran hukum positif yang analistis mengartikan
hukum itu sebagai a command of the  lawgiver (perintah  dari pembentuk  undang-undang  atau penguasa),  yaitu  suatu  perintah dari  mereka  yang  memegang kekuasaan  tertinggi  atau  yang memegang  kedaulatan.  Hukum dianggap  sebagai  suatu  sistem yang  logis,  tetap,  dan  bersifat tertutup  ( closed  logical  system ).
Hukum  secara  tegas  dipisahkan dari  moral,  jadi  dari  hal  yang berkaitan  dengan  keadilan,  dan
tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk.
Aliran  positivisme  yang  lahir sekitar  2  abad  yang  lalu  tidak dapat  dipisahkan  dari  konteks politik yang mewarnai kehadiran negara  modern,  yaitu  faktor
politik liberalisme.
Fokus
pemikiran  liberal  adalah  pada kemerdekaan  individu,  maka adalah sangat logis jika positivisme yang dalam sejarahnya  lahir  dalam  atmosfir liberalisme tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan  keadilan  yang  luas bagi masyarakat.
Sistem  hukum,  dalam positivisme tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat,  melainkan  sekedar melindungi kemerdekaan individu. Positivisme
berpandangan,  demi  kepastian maka  keadilan  dan  kemanfaatan boleh  dikorbankan 4 .  Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, harus senantiasa dipisahkan  dari  hukum  yang
4 Achmad  Ali,  2002, Keterpurukan Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta,  Ghalia
Indonesia, hal, 40
seharusnya diciptakan, yang
diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti sebagai positivisme.  Austin  (1790-1859)
seorang positivisme yang utama, mempertahankan  bahwa  satu- satunya  sumber  hukum  adalah kekuasaan  yang  tertinggi  dalam suatu  negara.  Sumber-sumber lain  disebutnya  sebagai  sumber yang  lebih  rendah.  Lebih  lanjut Austin menyebutkan hukum adalah  perintah  dari  kekuasaan politik  yang  berdaulat  dalam suatu negara. Seorang positivism lainnya adalah Geremy Bentham
(1748-1832)  seorang  pejuang yang gigih untuk pengkodifikasian hukum Inggris 5 .  Pikiran  positivisme terutama berkembang dalam
5 Satjipto  Rahardjo,  2006, Ilmu
Hukum ,  Cet  Keenam,  Bandung,  PT.  Citra Aditya Bakti, hal.227
keadaan  masyarakat  yang  stabil. Namun  yang  menjadi  sangat menarik  adalah,  baik  Austin maupun Bentham tidak mengemukakan pikirannya
tentang  positivisme  tersebut  di dalam  keadaan  masyarakat  yang stabil  seperti  saat  itu.  Bentham dan  Austin  berpendapat  bahwa harus ada kejelasan yang menyeluruh terlebih dahulu mengenai  hukum  sebagaimana adanya.  Positivisme  keduanya dilandasi  oleh adanya penolakan mereka terhadap naturalisme dan kecintaan mereka terhadap ketertiban dan ketepatan 6 .

## 2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  di atas, dalam tulisan ini mengkaji isu hukum yaitu:
6 Ibid , hal. 163-164
a. Bagaimanakah prinsip aliran positivisme ?
b. Bagaimana implikasi positivisme terhadap ilmu dan penegakan hukum?

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah dengan menggunakan metode penelitian  hukum  normatif.  Sebagai penelitian  hukum  normatif,  maka penelitian  ini  termasuk  kategori  tipe
penelitian hukum deskriptif- preskriptif yang bertujuan
menemukan solusi permasalahan (problem-solution) 7 .  Penelitian  ini menggunakan  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  dipergunakan dalam  penelitian  hukum  normatif adalah  dilakukan  dengan  melalui
7 Soerjono Soekanto,
2008,
Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta,  UI Press, hal. 50-51
kegiatan  studi  pustaka,  dan  studi dokumen.
Dalam penyusunan
penelitian  ini  pengumpulan  pustaka yang dimaksud tersebut  dilakukan di perpustakaan, selain itu pengumpulan pustaka juga dilakukan melalui  media  cetak  dan  juga  media online (website).

## C. PEMBAHASAN
1. Bagaimanakah  prinsip  aliran positivisme?
Positivisme hanya bersandar pada prinsip- prinsip berikut ini 8 :
a. Hanya  apa  yang  tampil dalam  pengalaman  dapat disebut  benar.  Prinsip  ini diambil dari filsafat
8 N.  E  Algra  dan  K.  Van Duyvendijk,1983, Mula  Hukum  Beberapa Bab  Mengenai  Hukum  dan  Ilmu  Untuk
Pendidikan  Hukum  Dalam  Pengantar  Ilmu
Hukum , Jakarta, Bina Cipta, hal. 132
empirisme Locke dan Hume.
b. Hanya apa yang sungguh- sungguh  dapat  dipastikan sebagai kenyataan disebut benar.  Itu  tidak  berarti tidak  semua  pengalaman dapat disebut benar, tetapi
hanya  pengalaman  yang mendapati kenyataan c. Hanya  melalui  ilmu-ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang  dialami  merupakan seungguh-sungguh  suatu kenyataan Oleh karena itu, semua  kebenaran  didapati melalui ilmu-limu pengetahuan, maka tugas filsafat  tidak  lain  dari  pada
mengumpulkan dan mengatur hasil  penyelidikan  ilmu-ilmu
pengetahuan 9 .  Lebih  lengkap, prinsip-prinsip
aliran
positivisme dikemukakan
oleh  Arief  Sidharta,  sebagai berikut 10 :
a. Hanya  ilmu  yang dapat  memberikan pengetahuan  yang syah
b. Hanya  fakta  yang dapat menjadi obyek pengetahuan c. Metode filsafat tidak  berbeda  dari metode ilmu d. Tugas filsafat
adalah  menemukan
asas  umum  yang berlaku  bagi  semua ilmu dan
menggunakan  asas-
9 Muh. Baqir Shadr,1991,
Falsafatuna , Bandung, Mizan, hal. 57
10 Arief  Sidharta,1994, Filsafat Hukum  Mazhab  dan  Refeksinya ,  Bandung,
Remaja Rosda Karya,hal. 50
asas  ini  sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial e. Semua  interpretasi tentang dunia harus didasarkan  semata- mata atas pengalaman (empiris- verifikatif) f. Bertitik  tolak  pada ilmu-ilmu alam g. Berusaha memperoleh  suatu pandangan  tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia  fisik  maupun dunia manusia, melalui
aplikasi
metode-metode dan perluasan
jangkauan hasil- hasil ilmu alam. Ketika kaum positivisme mengamati
hukum  sebagai  obyek  kajian, ia  menganggap  hukum  hanya sebagai  gejala  sosial.  Kaum positivisme  pada  umumnya hanya mengenal ilmu pengetahuan  yang  positif, demikian  pula  positivisme hukum  hanya  mengenal  satu jenis  hukum  yakni  hukum positif.  Positivisme  hukum selanjutnya memunculkan analytical  legal  positivism, analytical jurisprudence, pragmatic  positivism,  dan Kelsen’s pure theory of law 11 .
Aliran positivis hukum  hanya  dikaji  dari aspek  lahiriahnya,  apa  yang muncul bagi realitas kehidupan sosial, tanpa
memandang kebijaksanaan,
dan  lain-lain  yang  melandasi aturan-aturan hukum tersebut,
maka  nilai-nilai  ini  tidak dapat  ditangkap  oleh  panca indera. Sebenarnya positivisme hukum juga mengakui  hukum  di  luar
undang-undang  akan  tetapi
dengan syarat hukum tersebut ditunjuk atau dikukuhkan oleh undang-undang. Disamping itu, pada dasarnya kaum positivisme hukum tidak memisahkan antara
hukum yang ada atau berlaku (positif)  dengan  hukum  yang
seharusnya  ada,  yang  berisi
norma-norma ideal, akan
tetapi kaum positivis menganggap  bahwa  kedua hal  tersebut  harus  dipisahkan dalam  bidang-bidang  yang
berbeda. Oleh karena mengabaikan apa yang
terdapat dibalik hukum, yakni berupa  nilai-nilai  kebenaran, kesejahteraan  dan  keadilan yang  seharusnya  ada  dalam hukum,  maka  positivisme hanya berpegang pada prinsip sebagai berikut 12 :
a. Hukum adalah
perintah-perintah dari manusia ( command of
human being )
b. Tidak  perlu  ada hubungan antara
12 W. Friedman, 1996, Teori dan Filsafat Hukum , Jakarta, Rajawali, hal. 147
hukum dengan moral, antara hukum  yang  ada ( das  sein )  dengan hukum yang seharusnya ( das sollen ) c. Analisis  terhadap konsep-konsep hukum  yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian- penelitian  historis mengenai  sebab-
sebab  atau  asal-
usul  dari  undang- undang, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis d. Keputusan-
keputusan  (hukum
dapat didedukasikan secara  logis  dari peraturan-
peraturan yang sudah  ada  lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan- tujuan sosial, kebijaksanaan  dan
moralitas
e. Penghukuman
( judgement ) secara  moral  tidak dapat  ditegakkan dan  dipertahankan oleh penalaran rasional,
pembuktian,  atau
pengujian
2. Bagaimana implikasi positivisme  terhadap  ilmu dan penegakan hukum? a. Implikasi positivisme terhadap ilmu hukum Pengembangan ilmu  hukum  di  Indonesia lebih didominasi oleh paradigma positivisme. Paradigma ini sangat mendominasi dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Hukum dilihat sebagai bangunan normatif semata. Implikasi positivisme  terhadap  ilmu hukum  bahwa  positivisme sering disebut yuridis dogmatis yang menganalisis peraturan- peraturan  hukum  hanya dengan logika dan
memberlakukan tanpa memperhitungkan kenyataan  dan  keadilan.
Implikasinya  pemahaman hukum  menjadi  tidak  utuh dan komprehensif. Seharusnya dalam pengembangan ilmu hukum tidak boleh menjadikan  ilmu  hukum hanya  berurusan  dengan
undang-undang semata,
jika  ini  terjadi  maka  ilmu hukum hanya sebagai
practical science yang
hanya menggarap teks-teks normatif yang disebut
hukum positif.
Dalam pengembangan ilmu hukum, paradigma ini telah  menempatkan  ilmu
hukum terjatuh pada
practical science yang kering oleh karena memisahkan hukum dengan  kondisi  empiris yang melingkupinya sehingga melahirkan paradoksal. Sehingga pengembangan ilmu hukum menjadi lebih bersifat  teks  sentris  dan membatasi model interpretasi  teks 13 .  Cara
pemikiran yang legal
positivistic inilah yang
sering disebut sebagai
kendala utama bidang hukum di Indonesia 14 . Adanya dominasi paradigma positivisme tersebut,  tidak  membantu 13 Achmad  Ali,2004, Sosiologi
Hukum: Kajian Empiris Terhadap
Pengadilan , Jakarta, BP IBLAM, hal. 37
14 Achmad  Ali,  2002, Menguak Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis), Jakarta,  Gunung  Agung Tbk,hal.
pengembangan ilmu
hukum  sebagai  sebenar ilmu ( genuine science ) yang  mampu  memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan benar mengenai  hukum.  Padahal agar  ilmu  hukum  tampil
sebagai sebenar ilmu ( genuine  science ),  maka hukum harus diterima sebagai  realitas  yang  utuh. Ilmu harus melakukan pencarian pembebasan dan pencerahan,  ini  artinya pemahaman  hukum  yang positivistic semata,  bukan
pemahaman hukum
sebagai realitas yang utuh 15 .
15 Yusriyadi,  2006, Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum  di  Indonesia ,  Pidato  Pengukuhan, Semarang,  Universitas  Diponegoro,  hal.  41- 42
b. Implikasi aliran positivisme terhadap penegakan hukum Implikasi positivisme terhadap penegakan  hukum  yakni melahirkan penegakan hukum yang hanya berhenti  pada  prosedur, peraturan, dan administratif sehingga penegakan hukum di Indonesia  menjadi  terlepas dengan kebutuhan masayarakatnya dan bukan lagi sebagai pencarian keadilan. Dalam  penegakan hukum paradigma positivisme  ini  melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai  suatu subsumptie
automaat .  Disini  hukum semata-mata diposisikan sebagai
pengarah/pengontrol  atau tolak  dalam  menilai  benar atau salah perilaku manusia. Pemahaman hukum  lebih  membatasi makna hukum sebagai
kaidah  semata  atau  hanya menitikberatkan  pada  seni menemukan
atau
menerapkan  aturan-aturan dalam  suatu  kasus  ( in concreto ) 16 .    Implikasinya memasuki  dunia  hukum bukan  lagi  medan  mencari keadilan
melainkan
menjadi  memasuki  rimba peraturan,  prosedur  dan
16 Achmad  Ali,1998, Menjelajahi Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum, Jakarta,
PT. Warsif Watampone,hal. 3
administrasi 17 .  Sehingga seringkali timbulnya permasalahan- permasalahan hukum karena prosedur lebih ditempatkan diatas idealisme menegakkan hukum dan keadilan. Dalam positivisme,  para  penegak hukum  telah  terjerat  pada formalitas, bahkan berhenti  pada  formalitas atau  prosedur  hukumnya semata sehingga mengabaikan  substansinya yaitu keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakatnya,  sehingga dimungkinkan apabila dalam realitasnya para
pelanggar  hukum  tetap
17 Satjipto  Rahardjo,  1980, Hukum dan Masyarakat , Bandung,  Anggota IKAPI, Bandung, hal.3
dapat  berlindung  dibawah naungan  positivisme  yang
dogmatis  bahwa  “setiap orang dianggap tidak bersalah selama kesalahannya  itu  belum dibuktikan di depan pengadilan”. Akibatnya
terjadi demoralisasi hukum yaitu  pemisahan  secara tajam  antara  hukum  dan moral  bahkan  hukum  dan realitas kebutuhan masyarakat.
Dalam  paradigma
positivisme,  hakim  hanya dipandang  sebagai  mulut undang-undang atau
sebagai bouce  de  la  loi .
Dikatakan oleh Montesque “hakim-hakim rakyat tidak lain  hanya  corong  yang
mengucapkan teks
undang-undang”.  Jika  teks undang-undang tidak berjiwa dan tidak manusiawi,  para  hakim
tidak  boleh  mengubahnya baik  tentang  kekuatannya
maupun  ketaatannya 18 .
Sehingga  pandangan  ini
diperkuat  oleh  pemikiran bahwa pemegang kedaulatan  suatu  negara adalah  kehendak  berasama rakyat.  Kehendak  bersama ini diwujudkan dalam
bentuk undang-undang.,
sehingga hakim tidak boleh melakukan pekerjaan membuat undang-undang. Penganut aliran legisme berpandangan bahwa  hakim  tidak  boleh
18 Achmad Ali, Op.Cit,Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, hal. 6-7
berbuat selain dari menerapkan undang- undang secara tegas.
Pandangan  ini  berdasar pemikiran  bahwa  undang- undang  dianggap  lengkap dan  jelas  dalam  mengatur segala  sesuatu  persoalan yang  ada  di  zamannya. Dalam dunia peradilan
paradigma positivisme yang  melahirkan  aliran legisme dalam dunia peradilan, implikasinya telah  melahirkan  makna
keadilan,  namun  bentuk keadilan  hanya  keadilan prosedural.
Studi terhadap positivisme hukum di Indonesia  menjadi  sangat penting  saat  ini  disaat bangsa  ini  sedang  dan
selalu  terus  membangun
peradabannya  ke  ranah yang  sesuai  dengan  rasa keadilan masyarakat . Cakupan cara berfikir legalistis  positivis  dalam studi hukum telah memberi paradigma berfikir  hukum  bersifat analisis hukum semata atas suatu peraturan perundang-undangan ( legislation ).
Positivisme telah melahirkan  hukum  dalam sketsa matematika, menyelesaikan hukum yang terjadi dalam masyarakat  berdasar  apa yang  tertulis  dalam  teks undang -undang, mengkristal di posisi
binernya  suatu  teks  lalu
pembaca  harus  memahami di  keadaan  itu  dan  tidak dibolehkan  untuk  berfikir lain.  Seperti  halnya  yang terjadi di Indonesia, hakim memutus perkara mengutamakan hukum tertulis  sebagai  sumber utamanya. Produk hukum
sendiri  akan  melahirkan formalistik  semata  dimana kepastian  hukummenjadi ikon  kebenaran .  Keadilan adalah keadilan yang terdefenisi  atas  apa  yang tertulis  dan  menutup  diri atas  keadilan  yang  selama ini  tidak  termaktub  dalam suatu teks perundang- undangan. Teori ini
mengidentikkan hukum dengan undang-undang,
tidak  ada  hukum  diluar undang-undang  dan  satu-
satunya hukum adalah undang-undang.  Sehingga positivisme  menimbulkan suatu kekakuan. Untuk itu, diperlukan cara pembacaan  teks  hukum agar hukum tidak diipandang sebagai peraturan  semata  dengan membatasi  ruang  gerak hukum atas segala prosedur  hukum,  tekstual prosedural dan mengabaikan kebenaran substantif. Kebanyakan
selama  ini,  praktek  hukum
oleh  penegak  hukum  yang terjadi  di  Indonesia  seperti praktek lembaga pengadilan,
kepolisian,
kejaksaan dan praktisi
hukum  (kelompok  pilar dari criminal justice system )  cenderung  selalu
bertumpu pda pijakan berfikir legisme sebagai ciri utama dari positivisme hukum. Dalam hal ini, cara pandang  hukum  dilihat dari  teleskop  perundang- undangan  belaka  untuk kemudian menghakimi
peristiwa-peristiwa yang terjadi.  Praktek  seperti  ini bukan  berarti  harus  selalu diartikan keliru dikarenakan legisme sendiri  telah  dan  selalu memberikan arti dari kepastian hukum. Sementara kepastian hukum  adalah  keperluan
yang mutlak dalam praktek hukum itu sendiri. Misalnya dalam upaya  penegakan  hukum tindak pidana korupsi,
seorang hakim berpola pikir yang bercorak positivistik  (tipe  hakim yang  kontekstual)  pada tatanan praksisnya melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam  memutus  perkara korupsi, implikasinya sering  kali  hakim  tersebut menjadi  sulit  atau  gagal dalam membuktikan unsur-unsur  tindak  pidana korupsi sehingga melahirkan  putusan  yang bebas.  Diakui  memang positivisme  hukum  telah banyak memberikan
sumbangan  besar  dalam pembangunan hukum modern  di  dunia.  Namun, positivisme juga mempunyai kelemahan antara lain telah mengabaikan substansi
hukum  yaitu  keadilan  dan kemanfaatan
Implikasi
positivisme  sangat  dekat dengan  aparat  penegak hukum.  Cara  penafsiran hukum  yang  selama  ini digunakan oleh aparat penegak  hukum  seperti kepolisian,  kejaksaan,  dan lembaga  peradilan  adalah penafsiran  sistemik,  suatu undang-undang merupakan legalitas  mutlak  bsereta penjelasannya  tidak  dapat diartikan  lain  melewati
suatu penafsiran, ini merupakan ciri utama aliran positivisme. Dimana para pelaku hukum menempatkan  diri  dengan cara berfikir dan pemahaman  hukum  secara legalistik positivis dan
berbasis  peraturan  ( rule bound ),  sehingga  dalam mengkaji  hukum  hanya aspek lahiriahnya saja yang diperhatikan sedangkan  nilai-nilai  atau norma  yang  muncul  dari realitas sosial seperti keadilan,  kebenaran  atau kebijaksanaan yang biasanya mendasari aturan-aturan  hukum  tidak mendapat  tempat,  karena tidak  dapat  dijangkau  oleh penginderaan. Cara-cara inilah hingga sekarang terus dikritik  karena  dianggap menjadikan hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks,  telah  direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan deterministik, terutama untuk  kepentingan  profesi dan berakhir dengan ketidakmampuannya untuk mencapai kebenaran.
Ketidakadilan  yang terjadi  dalam  penanganan hukum oleh penegak
hukum  adalah  suatu  ironi karena sesungguhnya wujud  hukum  itu  sendiri bercita-cita keadilan. Hukum  telah  diarenakan
dalam  konteksnya  yang formal,  mekanistik  tanpa hati nurani sehingga menjadi  mudah  bagi  para penegak hukum untuk melakukan perbuatan yang sekedar memenuhi kebutuhan  formal  meski harus  bertentangan  dengan rasa keadilan masyarakat. Seperti halnya dalam hasil laporan penelitian  Agus  Raharjo dan Angkasa menyebutkan terjadinya kekerasan psikologis banyak dilakukan penyidik dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari
tersangka 19 . Dalam
19 Agus  Raharjo  dan  Angkasa, Profesionalisme  Polisi  Dalam  Penegakan
Hukum,  Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol  II, No.  3,  September  2013,  Purwokerto,
konteks  yang  lain  bukan hanya  polisi  tetapi  juga jaksa dan hakim melakukan  perilaku  yang bertentangan dengan keadilan.  Sarjana  hukum yang seharusnya berprilaku  sesuai  aturan hukum  ternyata  ikut  andil dalam melakukan kerusakan hukum 20 . Terkadang  teks  hukum ditelusuri  untuk  mencari celah  kekurangan  yang
Fakultas Hukum, Universitas Jenderal
Sudirman, hal. 383, diakses dalam
( http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/filek u/dokumen/JDHvol112011/VOL11S2011% 20AGUS%20RAHARJO%20DAN%20AN
GKASA.pdf ),  pada  tanggal  05  Nopember
2016, Pukul: 16:30 WIB
20 Dey Revena, Konsepsi dan Wacana Hukum Progresif, Jurnal Hukum Suloh, Penelitian dan Pengkajian Hukum , Vol VII, No. 1, April 2009, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL), hal. 16-17, ( http://jurnal.suloh.wordpress.ac.id ), diakses pada tanggal 05 Nopember 2016, Pukul: 17.00 WIB
pasti  ada  dalam  suatu  teks hukum untuk suatu kepentingan  yang  bukan demi  untuk  hukum,  tidak untuk mencari dan menyempurnakan tujuan sosialnya dari hukum yang seharusnya  responsif  bagi keadilan masyarakat. Kekakuan teks hukum  harusnya  harusnya disempurnakan dengan upaya pembacaan teks hukum  yang  benar  dan
responsif karena tanpa hukum  yang  menanggapi keadilan  masyarakat  maka hukum  itu  sendiri  telah kehilangan rohnya. Rohnya hukum adalah moral  dan keadilan. Untuk itulah diperlukan kesadaran  bagi  penegak hukum bahwa hukum
untuk manusia bukan
sebaliknya.  Hukum  bukan dibuat  karena  sekehendak semata  para  penguasa  atau hanya sekedar kepentingan golongan maupun kepentingan sesaat sekedar memenuhi formalisme hukum. Tetapi hukum sangat    ditentukan  pada kemampuannya  mengabdi pada manusia bahkan merekayasa  manusia  pada kultur kehidupan yang berkeadilan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Prinsip aliran positivisme adalah h ukum dianggap sebagai  suatu  sistem  yang
logis,  tetap,  dan  bersifat
tertutup ( closed logical
system ).  Hukum  secara  tegas dipisahkan  dari  moral,  jadi dari hal yang berkaitan dengan  keadilan,  dan  tidak didasarkan  atas  pertimbangan
atau  penilaian  baik-buruk.
cara  pandang  hukum  dilihat dari teleskop perundang- undangan belaka untuk
kemudian menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. 2. Implikasi positivisme terhadap  ilmu  hukum  di Indonesia mempunyai implikasinya  tersendiri  yang lebih bersifat negatif daripada positifnya, karena ilmu hukum  di  Indonesia  lebih didominasi  oleh  positivisme dengan  pemikirannya  yang sangat
legal positivitik ,
implikasinya  yakni  bahwa pengembangan  ilmu  hukum di  indonesia  menjadi  bukan sebagai sebenar ilmu
( genuine  science ),  bahkan
terjatuh pada practical science ,  yang  bekerja  dengan
menggarap teks-teks normatif yang disebut hukum positif. Implikasi  positivisme terhadap  penegakan  hukum yakni  melahirkan  penegakan hukum  yang  hanya  berhenti pada prosedur, peraturan, dan administratif sehingga penegakan hukum di Indonesia  menjadi  terlepas dengan kebutuhan masyarakatnya  dan  bukan lagi sebagai
pencarian keadilan.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali,2004, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap  Pengadilan , Jakarta, BP IBLAM -------------,  2002, Menguak  Tabir Hukum  (Suatu  Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Gunung Agung Tbk --------------,1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, PT. Warsif Watampone --------------, 2002, Keterpurukan Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta,  Ghalia Indonesia,
Arief  Sidharta,1994, Filsafat  Hukum Mazhab dan Refeksinya , Bandung, Remaja Rosda Karya Lili  Rasyidi,  1993, Dasar-dasar
Filsafat  Hukum ,  Bandung,  Citra Aditya Bakti
Muh. Baqir Shadr,1991, Falsafatuna , Bandung, Mizan
N. E Algra dan K. Van Duyvendijk,1983, Mula Hukum  Beberapa  Bab Mengenai  Hukum  dan Ilmu  Untuk  Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Bina Cipta Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu
Hukum ,  Cet  Keenam,
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti ----------------, 1991, Ilmu Hukum ,
Bandung, Citra Aditya Bakti
----------------,  1980, Hukum  dan Masyarakat ,  Bandung, Anggota IKAPI, Bandung Theo Huijbers, 1990, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Yogyakarta, Kanisius W. Friedman, 1996, Teori dan Filsafat Hukum , Jakarta, Rajawali Yusriyadi, 2006, Paradigma Sosiologis dan Implikasinya  terhadap Pengembangan Ilmu Hukum  dan  Penegakan Hukum  di  Indonesia , Pidato Pengukuhan, Semarang,  Universitas Diponegoro

## WEBSITE
Agus Raharjo dan Angkasa, Profesionalisme  Polisi Dalam Penegakan Hukum, Jurnal Dinamika  Hukum, Vol II,  No.  3,  September 2013, Purwokerto, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, hal. 383, diakses dalam (http://fh.unsoed.ac.id/s ites/default/files/fileku/ dokumen/JDHvol11201
1/VOL11S2011%20AG
US%20RAHARJO%20
DAN%20ANGKASA.p df),  pada  tanggal  05
Nopember 2016, Pukul: 16:30 WIB Dey  Revena, Konsepsi  dan  Wacana Hukum Progresif, Jurnal  Hukum  Suloh, Penelitian dan Pengkajian Hukum , Vol VII,  No.  1,  April  2009, Aceh:  Fakultas  Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL),  hal.  16-17, (http://jurnal.suloh.wor dpress.ac.id), diakses pada tanggal 05 Nopember 2016, Pukul: 17.00 WIB