JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
PENGARUH PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN KETAATAN PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( GOOD GOVERNANCE ) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Dariana, Annisa Meidyaroza Harrie Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis dariana@gmail.com, annisa.mdrh@gmail.com
https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.224 Received: Mei 11, 2020 Revised: Jun 06, 2020 Accepted: Jun 18, 2020 Published: Jun 25, 2020

## ABSTRACT
This  research  aims  to  examine  the  effect  of  the  application  of  financial accountability,  utilization  of  information  technology,  the  competence  of government  officials  and  compliance  with  laws  and  regulations  on  the performance  of  government  agencies  (good  governance)  partially  and simultaneously  in  the  organization  of  Bengkalis  Regency.  This  research  is  a survey  research  with  160  respondents  using  a  saturated  sample  method.  The number  of  questionnaires  returned  was  able  to  be  processed  as  many  as  130 respondents.  This  research  uses  multiple  linear  regression  analysis  models.  The results  of  this  research  indicate  that  partially  and  simultaneously  financial accountability,  utilization  of  information  technology,  the  competence  of  local government  officials  and  obedience  of  laws  and  regulations  have  a  significant effect on the performance of government agencies (good governance) in Bengkalis Regency regional apparatus organizations.
Keywords:  Financial  Accountability,  Information  Technology,  Competence, Compliance, Good Governance.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  penerapan  akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan  peraturan  perundangan  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah  ( good governance ) pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis secara parsial dan simultan. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan jumlah responden sebanyak 160 dengan menggunakan metode sampel jenuh. Jumlah kuesioner yang dikembalikan  dan  dapat  di  olah  sebanyak  130  Responden.  Penelitian  ini menggunakan  model  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  secara  parsial  dan  simultan  akuntabilitas  keuangan, pemanfaatan  teknologi  informasi,  kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah  dan ketaatan  peraturan  perundangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  instansi pemerintah (good  governance) pada  organisasi  perangkat  daerah  Kabupaten Bengkalis.
Kata kunci: Akuntabilitas Keuangan, Teknologi Informasi, Kompetensi, Ketaatan, Good Governance .

## PENDAHULUAN
Wacana  tentang good  gorvenance (tata  Pemerintahan  yang  baik) merupakan isu yang paling penting mengemuka belakangan ini. Untuk mencapai good  gorvenance itu  sendiri,  salah  satu  prinsip  yang  harus  dipenuhi  adalah Akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut seperangkat peraturan perundang- undangan  pun  telah  digulirkan,  demikian  pula  Pemerintah  dan  seluruh  elemen bangsa  secara  sistematis  dan  berkelanjutan  telah  mengambil  berbagai  kebijakan dan  kegiatan  yang  terkait  dengan  tuntutan  terselenggaranya  Pemerintahan  yang baik.
Good  governance juga  banyak  mengandung  arti,  diantaranya  menurut Bank  Dunia (World  Bank )  adalah  merupakan  cara  kekuasaan  yang  digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto 2009a). Dan menurut UNDP ( United National Development Planning) memberikan  definisi,  praktek  penerapan  kewenangan  pengelolaan berbagai  urusan.  Penyelenggaraan  Negara  secara  politik,  ekonomi  dan administrative di semua tingkatan. Ada tiga pilar good governance yang penting, yaitu:  kesejahteraan  rakyat (economic  governance ),  proses  pengambilan keputusan  ( political  governance) dan  tata  laksana  pelaksanaan  kebijakan (Prasetijo 2009a, 23).
Alasan  memilih  Kabupaten  Bengkalis  karena  adanya  kelemahan  yang perlu menjadi perhatian ke depan antara lain, keterlambatan penyetoran sisa uang yang harus  dipertanggungjawabkan, pencatatan atas penerimaan, pencatatan atas persediaan,  pencatatan  dan  pengelolaan  aset  tetap,    kelebihan  pembayaran  atas pelaksanaan  kegiatan,  serta  kelemahan  dalam  sistem  pengendalian  intern pemerintah  (SPIP).  Disebutkannya,  laporan  keuangan  tahun  2015,  Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhasil memperoleh WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik  Indonesia.  Perolehan  opini  tersebut  justru  menjadi  tantangan  untuk memperbaiki beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta pelaksanaan program dan kegiatan.
Beberapa  fenomena  umum  dalam  penggunaan  sistem  informasi  yang dirasakan  oleh  pegawai  di  instansi  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  sebagai pengguna sistem informasi dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya dia antaranya  yaitu:  (1)  masih  adanya  gangguan  koneksi  dalam  sistem  informasi  itu sendiri yang menyebabkan sistem menjadi tidak cepat dalam pemrosesan data, (2) pengguna memerlukan pelatihan sistem informasi yang ada jika terjadi kerusakan, (3) pengguna merasa output yang dihasilkan dari sistem informasi yang ada belum sesuai  dengan  keinginan  pengguna,  dan  (4)  pengguna  sistem  informasi  yang  ada dapat  diperbaiki  kualitasnya  sehingga  akhirnya  dapat  menunjang  kinerja  dari pegawai sebagai pengguna sistem informasi.
Selain  menindak  lanjuti  temuan-temuan tersebut  sekda  juga  menghimbau Organisasi  Perangkat  Daerah  meningkatkan  kualitas  kerja  serta  menyampaikan laporan  keuangan  tepat  waktu.  Terlambatnya  penyampaian  laporan  keuangan Organisasi  Perangkat  Daerah  tersebut  menyebabkan  terlambatnya  penyampaian laporan  keuangan  oleh  Pemerintah  Bengkalis  kepada  BPK.  Keterlambatan tersebut  terjadi  karena masalah  teknis  karena ada  sejumlah  Organisasi  Perangkat Daerah  yang  belum  selesai  menyusun  Rencana  Kerja  Anggarannya  (RKA) (AntaraNews 2016).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  seperangkat  peraturan  perundang- undangan  telah  digulirkan.  Salah  satunya  adalah  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  No.  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  pengganti  dari  Instruksi  Presiden  No.7  Tahun  1999  tanggal  15  Juni 1999,  ini  merupakan  salah  satu  upaya  Pemerintah  dalam  Mewujudkan  praktek good  governance khususnya  Akuntabilitas  untuk  meningkatkan  pelaksanaan pemerintahan  yang  lebih  berdaya  guna,  berhasil  guna,  bersih  dan bertanggungjawab.
Dalam  mewujudkan  praktik  Akuntabilitas  tersebut,  setiap  Organisasi Perangkat  Daerah  diwajibkan  menyerahkan  Surat  Pertanggungjawaban  (SPj) kepada  pemerintahan  daerah  yang  kemudian  harus  menyerahkan  Laporan Pertanggungjawaban  (LPj)  atas  kinerjanya  secara  horizontal  kepada  DPRD  dan pihak  terkait  dan  akuntabilitas  secara  vertikal  dengan  menyerahkan  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  kepada  pemerintah  secara berjenjang.  Sesuai  dengan  undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004,  dimana  yang telah digantikan dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 yaitu Kepala Daerah disamping  menyampaikan  akuntabilitas  keuangan,  juga  menyampaikan  laporan akuntabilitas  kinerja  dalam  ukuran  efisiensi  dan  efektivitas  serta  melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kinerja  Instansi  Pemerintah  setiap  daerah  berbeda-beda.  Beberapa  faktor yang  mempengaruhi  perbedaan  tersebut  adalah  akuntabilitas  keuangan, pemanfaatan  teknologi  informasi,  kompetensi  aparatur  pemerintah  dan  ketaatan peraturan perundangan.
Penerapan  akuntabilitas  tentunya  akan  mempengaruhi  kinerja  instansi pemerintah.  Dalam  rangka  menciptakan  pemerintahan  yang  baik  dan  akuntabel dibutuhkan  salah  satu  indikasi  yang  sangat  perlu  diperhatikan  yaitu pengembangan  penerapan  sistem  akuntabilitas  yang  tepat,  jelas  dan  nyata.  Di dalam  dimensi  akuntabilitas  publik,  laporan  hasil  kinerja  diwujudkan  melalui ukuran-ukuran kuantitatif. Adapun akuntabilitas keuangan ( financial accountability) ,  dimana  akuntabilitas  keuangan  suatu  instansi  pelayanan  publik akan  dimintai  pertanggungjawaban  seberapa  besar  efektifitas  dan  efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan publik yang notabene dibiayai oleh uang rakyat. Hal  kedua  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  instansi  pemerintah  daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi ( e-government). Kewajiban pemanfaatan teknologi  informasi  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah  yang  merupakan  pengganti  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun 2005.
Teknologi  informasi  sudah  menjadi  pilihan  utama  dalam  menciptakan sistem  informasi  suatu  organisasi  yang  tangguh  dan  mampu  melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat saat ini. Investasi di  bidang  teknologi  informasi  dalam  suatu  organisasi  umumnya  dimaksudkan untuk  memberikan  kontribusi  terhadap  kinerja  individual  anggota  organisasi  dan institusi.
Teknologi  informasi juga  memiliki  pengertian  yaitu  suatu  teknologi  yang digunakan  untuk  mengelola  data.  Pengolahan  itu  termasuk  memproses, mendapatkan,  menyusun,  menyimpan,  memanipulasi  data  dalam  berbagai  cara
untuk  menghasilkan  informasi  yang  berkualitas,  yaitu  informasi  yang  relevan, akurat dan tepat waktu (Hamzah dan Nina 2011, 57).
Selain  itu,  teknologi  informasi  yang  saat  ini  kita  ketahui  banyak  manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi  dan  penyiapan  laporan,  keakuratan  perhitungan,  penyimpanan  data dalam  jumlah  besar,  biaya  pemrosesan  yang  lebih  rendah,  kemampuan multiprocessing.
Dikaitkan  dengan  kompetensi,  kompetensi  adalah  menunjukkan karakteristik  yang  mendasari  perilaku  yang  menggambarkan  motif,  karakteristik pribadi, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang  bekinerja  unggul  di  tempat  kerja  (Palan  2007,  84).  Standar  kompetensi adalah spesifiksi atau sesuatu yang dibakukan, memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar orang yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik. Ketaatan  pada  peraturan  perundangan  pun  menjadi  pertimbangan  atas keberhasilan  kinerja  Instansi  Pemerintah.  Di  Indonesia,  Peraturan-peraturan perundangan tentang Keuangan Negara diatur dalam UUD 1945, Undang-undang (UU),  keputusan  Presiden  (Keppres)  dan  peraturan  pelaksanaan  lainnya. Akuntabilitas  tidak  berjalan  efektif  tanpa  adanya  transparansi  dan  aturan  hukum yang  jelas,  sehingga  pengembangan  akuntabilitas  dibutuhkan  suatu  mekanisme dan peraturan yang jelas (Sipka 2017, 1).
Penelitian ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Ardianto (2010) yang membedakan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  terletak  pada objek  penelitian,  yaitu  penelitian  sebelumnya  di  Organisasi  Perangkat  Daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi  sedangkan  pada  penelitian  ini  yang  akan  saya lakukan  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bengkalis.  Alasan memindahkan objek penelitian adalah terdapatnya perbedaan kinerja antara objek yang diambil oleh Ardianto.
Dilihat  dari  hasil  temuan-temuan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  belum  sepenuhnya  maksimal  untuk mewujudkan  pemerintahan  yang Good  Governance .Yang  mana laporan  keungan yang  dihasilkan  belum  memenuhi  kriteria  nilai  informasi  yaitu  keandalan  dan ketepatan waktu,mengingat keandalan ketepatan waktu merupakan unsur penting dalam  Laporan  Keuangan  Perangkat  Daerah  (LKPD)  sebagai  dasar  pengambilan keputusan.

## TELAAH LITERATUR

## Akuntabilitas Keuangan
Menurut  Mahmudi  Akuntabilitas  adalah  kewajiban agent (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  sumber  daya  publik  kepada pemberi  mandat  ( principal )  (Mahmudi  2010,  23).  Akuntabilitas  mensyaratkan bahwa  pengambil  keputusan  berprilaku  sesuai  dengan  mandat  yang  diterimanya. Untuk  itu,  perumusan  kebijakan  bersama-sama  dengan  cara  dan  hasil  kebijakan tersebut  harus  dapat  diakses  dan  dikomunikasikan  secara  vertikal  maupun horizontal dengan baik (Sulistyaningrum 2005, 193).
Lain  halnya  menurut  Lawton  dan  Rose,  Akuntabilitas  dapat  dikatakan sebagai sebuah proses dimana seseorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah satu  prasyarat  dari  penyelenggaraan  Negara  yang  baru,  didasarkan  pada  konsep organisasi  dalam  manajemen  yang  menyangkut:  (1)  Luas  kewenangan  dan rentang  kendali  ( spand  of  control) organisasi.  (2)  Faktor-faktor  yang  dapat dikendalikan ( controllable) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu (Nico 2007, 24).
Rasul  (2003,  254)  menjelaskan  bahwa  terdapat  empat  dimensi akuntabilitas  yang  harus  dipenuhi  oleh  organisasi  sektor  publik,  yaitu:  (1) Akuntabilitas  kejujuran  dan  akuntabilitas  hukum  ( accountability  for  probity  and legality) .  Akuntabilitas  kejujuran  terkait  dengan  penghindaran  penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap  hukum  dan  peraturan lain  yang  diisyaratkan  dalam  penggunaan  sumber dana  publik.  (2)  Akuntabilitas  proses  ( process  accountability). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah  cukup  baik  dalam  hal  kecukupan  sistem  informasi  akuntansi,  sistem informasi  manajemen,  dan  prosedur  administrasi.  (3)  Akuntabilitas  program ( program  accountability ).  Akuntabilitas  program  terkait  dengan  pertimbangan apakah  tujuan  yang  ditetetapkan  dapat  dicapai  atau  tidak.  (4)  Akuntabilitas kebijakan  ( policy  accountability) .  Akuntabilitas  kebijakan  terkait  dengan pertanggungjawaban  pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah,  atas  kebijakan- kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Akuntabilitas keuangan menurut Abdul Halim merupakan pertanggungjawaban  mengenai  integritas  keuangan,  pengungkapan,  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundangan.Sasaran  pertanggungjawaban  ini  adalah  laporan keuangan  yang  disajikan  dan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  yang mencangkup  penerimaan,  penyimpanan,  dan  pengeluaran  uang  oleh  instansi pemerintah  (Halim  2008,  254).  Hal  ini  sejalan  yang  dikemukan  oleh  Premchand bahwa: The main instruments of financial accountability are government budgets, periodically  published  data  on  public  finances,  annual  accounts,  and  the investigative and other general reports prepared by independent agencies.

## Teknologi Informasi
E-government mengacu  pada  penggunaan  teknologi  informasi  oleh pemerintahan,seperti  menggunakan  internet,  yang  mempunyai  kemampuan menghubungkan  keperluan  penduduk,  bisnis,  dan  kegiatan  lainnya.  Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web .  Pada  intinya e-government adalah  penggunaan  teknologi  informasi  yang dapat  meningkatkan  hubungan  antara  pemerintah  dan  pihak-pihak  lain. penggunaan  teknologi  informasi  ini  kemudian  menghasilkan  hubungan  bentuk baru  seperti:  G2C  ( Governmet  to  Citizen ),  G2B  ( Government  to  Business ),  dan G2G ( Government to Government ) (Kamang 2009, 6).
Karena  perkembangan  teknologi  semakin  pesat  sehingga  kebutuhan manusia  akan  teknologi  juga  semakin  banyak.  Salah  satu  saat  ini  yang memanfaatkan  teknologi  informasi  adalah  perusahaan/organisasi.  Penggunaan
teknologi  informasi  dalam  sebuah  organisasi  sangatlah  penting,  untuk  Apakah dengan informasi teknologi mampu meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan/organisasi, sehingga dalam penerapan informasi teknologi dibutuhkan orang  yang  handal  yang  dapat  berjalan  dengan  baik.  Sistem  teknologi  informasi memberikan peran utama di dalam organisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif (Jogiyanto 2005, 18).

## Kompetensi Aparatur Pemerintah
Wibowo  (2008,  34)  menyatakan  Kompetensi  adalah  suatu  kemampuan untuk  melaksanakan  atau  melakukan  suatu  pekerjaan  atau  tugas  yang  dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 (10) tentang Ketenagakerjaan adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (RI 2003).
Kompetensi  menurut  Ebta  (2005)  adalah  kewenangan  (kekuasaan)  untuk menentukan  (memutuskan  sesuatu);  kemampuan  menguasai  gramatika  suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. Moeheriono (2009, 4) mengungkapkan bahwa kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang  dapat  dilakukan  dan  dipertahankan  oleh  seseorang  pada  waktu  periode tertentu.
Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 69 UU no 5 tahun 2014 ayat (1) meliputi:  (1)  Kompetensi  teknis  yang  diukur  dari  tingkat  dan  spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; (2) Kompetensi  manajerial  yang  diukur  dari  tingkat  pendidikan,  pelatihan  struktural atau  manajemen,  dan  pengalaman  kepemimpinan;  dan  (3)  Kompetensi  sosial kultural  yang  diukur  dari  pengalaman  kerja  berkaitan  dengan  masyarakat majemuk  dalam  hal  agama,  suku,  dan  budaya  sehingga  memiliki  wawasan kebangsaan (RI 2014).
Hutapea dan Thoha (2008, 8) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama  pembentukan  kompetensi,  yaitu:  (1)  Pengetahuan  ( knowledge )  adalah informasi  yang  dimiliki  seorang  pegawai  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawabnya  sesuai  bidang  yang  digelutinya.  (2)  Keterampilan  ( Skill ) merupakan  suatu  upaya  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diberikan  perusahaan  kepada  seorang  pegawai  dengan  baik  dan  maksimal.  (3) Sikap ( attitude ) merupakan pola tingkah seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan/pemerintahan.
Secara  spesifikasi  kualifikasi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dapat  ditinjau dari tiga unsur, unsur utama yaitu: (1)  Keahlian, PNS antara lain harus memiliki pengalaman yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, memiliki pengetahuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, memiliki wawasan yang luas dan beretika. (2) Kemampuan Teknis,  PNS antara lain harus memahami tugas-tugas dibidangnya. (3) Sifat-sifat personal yang baik, PNS harus memiliki didiplin yang tinggi, jujur, menaruh  minat,  terbuka,objektif,  pandai  berkomunikasi,  selalu  siap  dan  terlatih (Prayitno dan Suprapto 2002).
Kompetensi  profesi  adalah  kemampuan  untuk  menguasai  keterampilan/ keahlian pada bidang tertentu, sehingga tenaga kerja mampu bekerja dengan cepat
tepat,  teratur,  dan  bertanggungjawab.  Kompetensi  individu  adalah  kemampuan yang diarahkan pada keunggulan tenaga kerja, baik penguasaan ilmu pengetahuan dan  teknologi  (iptek)  maupun  kemampuan  daya  saing.  Dan  kompetensi  sosial adalah  kemampuan  yang  diarahkan  pada  kemampuan  tenaga  kerja  dalam menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan,  sehingga  mampu  mengaktualisasikan dirinya dilingkungan masyarakat maupun lingkungan kerjanya (Muins 2000, 40).
Aparatur  menurut  Ebta  (2005)  bahwa  aparatur  adalah  perangkat,  alat
(negara,  pemerintah);  para  pegawai  (negeri);  negara  alat  kelengkapan  Negara terutama  meliputi  bidang  kelembagaan,  ketatalaksanaan,  dan  kepegawaian,  yang mempunyai  tanggung  jawab  melaksanakan  roda  pemerintahan  sehari-hari; pemerintah pegawai negeri; alat negara; aparatur negara. Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  menjelaskan  pengertian  perangkat daerah  adalah  unsur  pembantu  kepala  daerah  dan  DPRD  dalam  penyelengaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah (RI 2014).

## Ketaatan Peraturan Perundangan
Di  Indonesia,  peraturan-peraturan  perundangan  tentang  keuangan  Negara diatur dalam UUD 1945, Pasal 23 ayat 5 dan undang-undang APBN, pemerintah diharuskan membuat  pertanggungjawaban  keuangan  Negara tersebut,  merupakan bagian  dari  akuntabilitas  publik  yang  harus  disampaikan  oleh  pemerintah  atas penggunaan  keuangan  Negara  yang  diperoleh  dari  uang  rakyat  dan  untuk  tujuan kesejahteraan rakyat.
Attamimi  memberikan  batasan  peraturan  perundangan  adalah  peraturan negara,  yang  ditingkat  pusat  maupun  tingkat  daerah  yang  dibentuk  berdasarkan kewenangan  perundangan,  baik  bersifat  atribusi  maupun  bersifat  delegasi. Attamimi  juga  memberikan  batasan  mengenai  peraturan  perundang–undangan sebagai berikut : Semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam  bentuk  tertentu,  dengan  prosedur  tertentu,  biasanya  disertai  sanksi  dan berlaku  umum  serta  mengikat  rakyat.  Oleh  sebab  itu,  warga  Negara  Republik Indonesia mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku.
Rasul  (2003,  11)  mengembangkan  teori  Hans  Kelsen,  dalam  teorinya mengenai jenjang hukum (Stuffen theories), mengemukakan bahwa norma–norma hukum itu berjenjang dan berlapis–lapis dalam suatu tata susunan, dimana norma yang paling rendah bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, sehingga  sampai  dengan  suatu  norma  yang  paling  tinggi  yaitu  norma  dasar (grundnorm).
Kinerja Instansi Pemerintah ( Good Governance )
Semakin  meningkatnya  tuntutan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat,  teratur  dan  efektif  yang  dikenal  dengan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP).  Penerapan  sistem  tersebut  bertujuan  agar penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  dapat  berlangsung  secara berdaya  guna,  berhasil  guna,  bertanggungjawab  dan  bebas  dari  praktik  kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Berdasarkan  Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah  yang ditetapkan oleh  Kepala  Lembaga  Administrasi Negara,
pelaksanaan  AKIP  harus  berdasarkan  antara  lain  pada  prinsip–prinsip  sebagai berikut:  (1)  Adanya  komitmen  dari  pimpinan  dan  seluruh  staf  instansi  yang bersangkutan.  (2)  Berdasarkan  suatu  sistem  yang  dapat  menjamin  penggunaan sumber  sumber  daya  secara  konsisten  dengan  peraturan  perundang–undangan yang  berlaku.  (3)  Menunjukkan  tingkat  pencapaian  sasaran  dan  tujuan  telah ditetapkan  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  Pusdiklatwa  BPKP-2007.  (4) Berorientasi  pada  pencapaian  visi  dan  misi,  serta  hasil  dan  manfaat  yang diperoleh.  (5)  Jujur,  objektif,  transparan,  dan  akurat.  (6)  Menyajikan keberhasilan/kegagalan  dalam  pencapaian  sasaran  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan (Sumiati 2010).
Selain  prinsip-prinsip  tersebut  diatas,  agar  pelaksanaan  sistem akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  lebih  efektif,  sangat  diperlukan komitmen  yang  kuat  dari  organisasi  yang  mempunyai  wewenang  dan bertanggungjawab  dibidang  pengawasan  dan  penilaian  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang  terdapat  32  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  menjadi  tempat  penelitian yang  terdiri  dari:  2  Sekretariat,  1  Inspektorat,  7  Badan,  21  Dinas  dan  1  Kantor pada tahun 2018. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 160 responden. Adapun  jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan metode sensus atau sampel jenuh. Teknik pengumpulan data  yang digunakan  yaitu:  kuesioner,  wawancara,  dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Teknik analisis data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Deskripsi Responden
Tabel 1 Jumlah Sampel Dan Tingkat Pengembalian Kuesioner Keterangan Jumlah Persentase % Kuesioner yang disebar 160 100% Kuesioner yang kembali 130 81,25% Kuesioner yang tidak kembali 30 18,75% Kuesioner yang tidak dapat diolah 0 0% Kuesioner yang dapat diolah 130 81,25% Sumber: Data Olahan Tabel 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Presentase (%) Laki-Laki 40 30,77% Perempuan 90 69,23% Total 130 100% Sumber: Data Olahan

## Uji Validitas
Tabel 3 Uji Validitas Variabel Butir Pertanyaan r hitung r table Keterangan Penerapan Akuntanbilitas Keuangan (X1) PAK 1 0,911 0,171 Valid PAK 2 0,935 0,171 Valid PAK 3 0,895 0,171 Valid PAK 4 0,944 0,171 Valid PAK 5 0,948 0,171 Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) PTI 1 0,529 0,171 Valid PTI 2 0,479 0,171 Valid PTI 3 0,578 0,171 Valid PTI 4 0,739 0,171 Valid PTI 5 0,560 0,171 Valid PTI 6 0,884 0,171 Valid PTI 7 0,590 0,171 Valid PTI 8 0,811 0,171 Valid PTI 9 0,730 0,171 Valid PTI 10 0,473 0,171 Valid PTI 11 0,770 0,171 Valid PTI 12 0,755 0,171 Valid PTI 13 0,781 0,171 Valid PTI 14 0,781 0,171 Valid PTI 15 0,765 0,171 Valid Kompetensi Aparatur Pemerintah (X3) KAP 1 0,816 0,171 Valid KAP 2 0,816 0,171 Valid KAP 3 0,823 0,171 Valid KAP 4 0,884 0,171 Valid KAP 5 0,916 0,171 Valid KAP 6 0,914 0,171 Valid KAP 7 0,874 0,171 Valid KAP 8 0,880 0,171 Valid KAP 9 0,835 0,171 Valid KAP 10 0,651 0,171 Valid Ketaatan Peraturan Perundangan (X4) KPP 1 0,824 0,171 Valid KPP 2 0,864 0,171 Valid KPP 3 0,909 0,171 Valid KPP 4 0,878 0,171 Valid KPP 5 0,918 0,171 Valid Kinerja Instansi Pemerintah KIP 1 0,779 0,171 Valid KIP 2 0,776 0,171 Valid KIP 3 0,846 0,171 Valid
(Y) KIP 4 0,839 0,171 Valid KIP 5 0,880 0,171 Valid KIP 6 0,909 0,171 Valid KIP 7 0,763 0,171 Valid
Sumber: Data Olahan
Uji Reliabilitas
Tabel 4 Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alfa Kriteria Keterangan X1 0,959 0,60 Reliable X2 0,919 0,60 Reliable X3 0,954 0,60 Reliable X4 0,926 0,60 Reliable Y 0,921 0,60 Reliable Sumber: Data Olahan
Uji Normalitas
Tabel 5 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 130 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 2,78513595 Most Extreme Differences Absolute ,070 Positive ,066 Negative -,070 Test Statistic ,070 Asymp. Sig. (2-tailed) ,197 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Output SPSS
Pada tabel 5 di atas terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan level signifikansi lebih besar dari α (α = 0,05) yaitu nilai Asymp. Sig . sebesar 0,197 > 0,05  yang  berarti  bahwa  data  terdistribusi  dengan  normal.  Untuk  lebih memperjelas sebaran data dalam penelitian ini maka akan disajikan dalam grafik Normal  P-Plot pada  gambar  1  di  bawah.  Dimana  dasar  pengambilan  keputusan menurut  ahli  yaitu  jika  titik  menyebar  disekitar  garis  dan  mengikuti  garis diagonal, maka residual pada model regresi tersebut terdistribusi secara normal.
Gambar 1 Normal P-Plot
Sumber: Output SPSS
Uji Regresi Linear Berganda
Tabel 6 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 17,215 3,194 -5,389 ,000 PAK ,465 ,058 ,400 8,084 ,000 PTI ,357 ,040 ,443 8,852 ,000 KAP ,112 ,042 ,133 2,687 ,008 KPP ,523 ,063 ,424 8,263 ,000
a. Dependent Variable: KIP
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  tabel  6  di  atas,  persamaan  regresi  yang  dihasilkan  adalah: KIP  =  17,215 +  0 ,465PAK + 0,357PTI +  0 ,112 KAP  +  0,523KPP  +  e,  dimana pembahasan  regresi  tersebut  adalah:  Nilai  konstanta  ( 𝛼 )  sebesar  17,215 artinya jika  variabel-variabel  independen  yaitu  Penerapan  Akuntabilitas  Keuangan, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  dan Ketaatan  Peraturan  Perundangan  bernilai  0  (nol)  maka  Kinerja  Instansi Pemerintah  bernilai  17,215.  Nilai  koefisien  regresi  variabel  Penerapan Akuntanbilitas Keuangan (PAK) bernilai 0 ,465 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan  Penerapan  Akuntanbilitas  Keuangan  sebesar  1  Satuan  maka  akan terjadi  peningkatan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  sebesar  0 ,465 dengan  asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi  (PTI)  bernilai 0,357 yang  dapat  diartikan  bahwa  setiap  peningkatan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  sebesar  1  Satuan  maka  akan  terjadi peningkatan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  sebesar 0,357 dengan  asumsi  variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah
(KAP) bernilai 0 ,112 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Kompetensi Aparatur  Pemerintah  sebesar  1  Satuan  maka  akan  terjadi  peningkatan  Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0 ,112 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien  regresi  variabel  Ketaatan  Peraturan  Perundangan  (KPP)  bernilai  0,523 yang  dapat  diartikan  bahwa  setiap  peningkatan  Ketaatan  Peraturan  Perundangan sebesar  1  Satuan  maka  akan  terjadi  peningkatan  Kinerja  Instansi  Pemerintah sebesar 0,523 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

## Uji t (Parsial)
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  tabel  6,  maka  diperoleh  hasil  uji  t  yang diperlukan  untuk  menguji  signifikansi  konstanta  dan  variabel  indepeden.  Untuk variabel  Penerapan  Akuntabilitas  Keuangan  (X1)  nilai  signifikannya  adalah 0,000<0,05,  sehingga  Hipotesis  1  (H1)  dari  penelitian  ini  diterima.  Hal  ini menunjukan  bahwa  Penerapan  Akuntabilitas  Keuangan  (X1)  berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  tabel  6,  maka  diperoleh  hasil  uji  t  yang diperlukan  untuk  menguji  signifikansi  konstanta  dan  variabel  indepeden.  Untuk variabel  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (X2)  nilai  signifikannya  adalah 0,000<0,05,  sehingga  Hipotesis  2  (H1)  dari  penelitian  ini  diterima.  Hal  ini menunjukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  tabel  6,  maka  diperoleh  hasil  uji  t  yang diperlukan  untuk  menguji  signifikansi  konstanta  dan  variabel  indepeden.  Untuk variabel  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  (X3)  nilai  signifikannya  adalah 0,008<0,05,  sehingga  Hipotesis  3  (H1)  dari  penelitian  ini  diterima.  Hal  ini menunjukan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah (X3) berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  tabel  6,  maka  diperoleh  hasil  uji  t  yang diperlukan  untuk  menguji  signifikansi  konstanta  dan  variabel  indepeden.  Untuk variabel  Ketaatan  Peraturan  Perundangan  (X4)  nilai  signifikannya  adalah 0,000<0,05,  sehingga  Hipotesis  4  (H1)  dari  penelitian  ini  diterima.  Hal  ini menunjukan  bahwa  Ketaatan  Peraturan  Perundangan  (X4)  berpengaruh  terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

## Uji F (Simultan)
Tabel 7 ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2389,626 4 597,407 74,627 ,000 b Residual 1000,651 125 8,005 Total 3390,277 129 a. Dependent Variable: KIP
b. Predictors: (Constant), KPP, PAK, KAP, PTI Sumber: Output SPSS
Dari  tabel  7  di  atas,  diperoleh  nilai  F hitung sebesar  74,627.  Langkah selanjutnya  mencari  nilai  F tabel dan  membandingkan  dengan  nilai  F hitung .  Rumus
mencari  F  tabel  adalah  (k  ;  n-k),  k=4  dan  n=130.  Maka  menghasilkan  angka (4;130-4)  =  (4;126),  angka  ini  kemudian  kita  jadikan  acuan  untuk  mengetahui nilai  F tabel pada  distribusi  nilai  F tabel .  Maka  didapat  nilai  F  tabel  sebesar  2,44. Karena  nilai  F hitung 74,627  lebih  besar  dari  nilai  F tabel 2,44  maka  dapat  dikatakan bahwa  variabel  bebas  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  variabel  terikat. Kemudian  nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  Karena  nilai  signifikansi  lebih  kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima, artinya Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  dan Ketaatan  Peraturan  Perundangan  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  Kinerja Instansi Pemerintah.
Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 8 Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,840 a ,705 ,695 2,829 1,986 a. Predictors: (Constant), KPP, PAK, KAP, PTI b. Dependent Variable: KIP Sumber: Output SPSS
Koefisien determinasi ( R Square ) sebesar 0,705 atau 70,5% artinya bahwa Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi,
Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  dan  Ketaatan  Peraturan  Perundangan mempengaruhi  Kinerja  Instansi  Pemerintah  sebesar  70,5%.  Sedangkan  sisanya sebesar 29,5% dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN
Secara  parsial  penerapan  akuntabilitas  keuangan  berpengaruh  terhadap kinerja  instansi  pemerintah  ( good  governance ).  Secara  parsial  pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah  ( good governance ).  Secara  parsial  kompetensi  aparatur  pemerintah  berpengaruh terhadap  kinerja  instansi  pemerintah  ( good  governance ).  Secara  parsial  ketaatan peraturan  perundangan  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah  ( good governance ).  Secara  simultan  penerapan  akuntabilitas  keuangan,  pemanfaatan teknologi  informasi,  kompetensi  aparatur  pemerintah  dan  ketaatan  peraturan perundangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah ( good governance ) dengan besar pengaruh 70,5%.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainsworth,  Murray,  Neville  Smith.  and  Anne  Millership.  2007. Managing Performance Managing People . Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. Aminah, Siti. 2014. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal . Jakarta: Kencana.
Andi. 2003. Promosi Efektif dengan Web . Yogyakarta: Wahana Komputer.
Andrianto,  Nico.  2007. Transparasi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  e- Government . Malang: Bayumedia Publishing. AntaraNews. 2016. Bupati Bengkalis Desak SKPD Selesaikan Laporan keuangan 2016 .  Diakses  dari:  https://riau.antaranews.com/berita/83901/bupati- bengkalis-desak-skpd-selesaikan-laporan-keuangan-2016.
Ardianto,  2010.  “Pengaruh  Penerapan  Akuntabilitas  Keuangan,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Daerah,  dan Ketaatan  Terhadap  Peraturan  Perundangan  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  di  Kabupaten  Kuantan”. Skripsi Universitas Islam Riau.
Ardianto,  Elvinaro.  2010a. Metode  Penelitian  Untuk  Public  Relatios  Kuantitatif Dan Kualitatif . Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Arthur, John, Wiliam dan David. 2011. Manajemen Keuangan . Jakarta: Indeks. Asra, Sumiati. 2013. Metode Pembelajaran . Bandung: Wacana Prima. Bupati  Bengkalis.  2016. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  03 Tahun  2016    Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah Kabupaten Bengkalis .
Diharna.  2004. Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Isu  dan  Teori  Pembangunan) Volume  I  Nomor  03.  Bandung:  Program  Pascasarjana  STPDN  Depdagri Republik Indonesia.
Dwiyanto.  2003. Reformasi  Tata  Pemerintahan  don  Otonomi  Daerah . Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Ebta,  Setiawan.  2015. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  edisi  III,  Kamus online versi 1.4 . Diakses dari: http://kbbi.web.id. Eryana.  2016.  “Pengaruh  Kompetensi  Profesional  Dan  Lingkungan  Kerja Terhadap Kinerja Dosen”. IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi  Kita 5 (2), 206-226.
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah , Edisi Empat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Hamzah  dan  Nina  Lamatenggo.  2011. Teknologi  Komunikasi  dan  Informasi Pembelajaran . Jakarta: Bumi Aksara. Hartini, Sri, Setiajeng dan Tedi. 2014. Hukum Kepegawaian di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Hutapea,  Parulian  dan  Nurianna  Thoha.  2008. Kompetensi  Plus .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial . Jakarta: GP Press. Jogiyanto.  2005. Analisis  dan  Desain  Sistem  Informasi .  Yogyakarta:  Penerbit Andi.
Kansil  dan  Christine.  2008. Sistem  Pemerintahan  Indonesia .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Kamang. 2009. Peran Teknologi Informasi Di Bidang Pemerintahan . Jatinagor. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2001. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.07/2001 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah . Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta: Penerbit Erlangga. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Mardoto. 2009. Good Governance dan Clean Good Governance . Jakarta: Taruma Negara University Press.
Mardoto. 2009a. Mengkritisi Clean And Good Governance Di Indonesia . Diakses dari: http://mardoto.com.
Mishra,  Satish  Chandra.  2000.  “Pemerintah  dan  Pemerintahan:  Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi”. Jurnal Reformasi Ekonomi 1 (2). Moeheriono.  2009. Pengkuran  Kinerja  Berbasis  Kompetensi .  Bogor:  Ghalia Indonesia.
Muins. 2000. Kompetensi Profesi dan Individu . Jakarta: Erlangga. Nico.  2007. Transparasi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  e-Government . Malang: Bayumedia Publishing.
Palan. 2007. Competency Management: Teknis Mengimplementasikan Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Berbasis  Kompetensi  Untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi . Jakarta: Salemba Empat. Prasetijo.  2009. Good  Governance  Dan  Pembangunan  Berkelanjutan .  Diakses dari: http://prasetijo.wordpress.com .
Prasetijo.  2009a. Prinsip-Prinsip  Dasar  Good  Corporate  Governance .  Jakarta: Total Media.
Prayitno, Widodo dan  Suprapto, 2002. Standarisasi Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Menuju Era Globalisasi Global. Seri Kertas Kerja Volume II Nomor 05 . Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan BKN. Rasul,  Syahrudin.  2003. Pengintegrasian  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara . Jakarta: PNRI.
Rasyad, Kasdihan. 2003. Metode Statistik Deskriptif . Jakarta: Grasindo. Republik  Indonesia.  2003. Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  pasal  1  ayat 10 tentang Ketenagakerjaan . Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dimana yang telah digantikan dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 . Republik  Indonesia.  2005. Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  Tentang Standar Akuntansi Pemerintah . Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pengganti dari Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999.
Republik  Indonesia.  2014a. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Kompetensi .
Said,  Sudirman  dan  Nizar  Suhendra.  2002. Korupsi  dan  Budaya  Masyarakat Indonesia Jakarta: Aksara Foundation. Sedamayanti. 2003. Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah . Bandung: Penerbit Mandar Maju. Sekaran.  2006. Metodologi  Penelitian  Untuk  Bisnis ,  Edisi  4  Buku  1.  Jakarta: Salemba Empat.
Sipka. 2017. Lembaga Administrasi Negara Modul I .
Sulistyaningrum. 2005. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat. Sumarni,  Sri.  2012. Metodologi  Penelitian  Pendidikan .  Yogyakarta:  Insan Madani.
Sumiati. 2010. Metode Pembelajaran . Bandung: Wacana Prima. Thoha,  Miftah.  2010. Manajemen  Kepegawaian  Sipil  Di  Indonesia .  Jakarta: Kencana.
Ulum,  Ihyaul.  2004. Akuntansi  Sektor  Publik:  Sebuah  Pengantar .  Malang: Universitas Muhammadyah Malang.
Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Baru.
Walter,  Charles,  Thomas  dan  Themin.  2011. Akuntansi  Keuangan .  Jakarta: Penerbit Erlangga.
Wasistiono, Sadu. 2004. Kinerja Pemerintah Daerah (Pengembangan Organisasi Fungsional  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah)  Volume  I  Nomor  03 . Bandung:  Program  Pascasarjana  STPDN  DEPDAGRI  Republik Indonesia.
Wibowo. 2008. Sistem Manajemen Kinerja . Jakarta: Rajawali Pers.