Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 1, 2024

## ANALISIS MANAJEMEN PAJAK UNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi)
Cecylya Thancy 1* , Dwi Fionasari 2 , Salwa Nissa Zahra 3 , Saskia Herlina 4
1* Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru
2 Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru
3 Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru
4 Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru
Cecylyathancy21@gmail.com , dwifionasari@umri.ac.id, 95salwanissazahra@gmail.com, saskiahrln@gmail.com

## ABSTRACT
Tax  avoidance  is  one  of  the  factors  preventing  Indonesia  from  achieving  its  tax  revenue  target.  Tax avoidance is considered a good strategy for companies to legally minimize their tax obligations, because it can cut tax liabilities by using loopholes in existing tax laws. However, tax avoidance can certainly harm the income received by the government. Rresearchers used agency theory, or what is often called contract theory is a very important research need in accounting today. Low and high ETR, CETR, and DAR ratios have their own answers. The low ETR and CETR are due to the use of deferred income tax. On the other hand, the high ETR and CETR are due to changes in tax rates. The low DAR ratio is due to debt being used as a working capital funding facility for the company's subsidiaries and the high DAR is due to a significant increase in the company's net profit each year.
Keywords: Tax Management, Corporate Income Tax

## ABSTRAK
Penghindaran  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menghalangi  Indonesia  mencapai  target  penerimaan  pajak. Penghindaran  pajak  dianggap  sebagai  strategi  yang  baik  bagi  perusahaan  untuk  meminimalkan  kewajiban  pajak mereka secara hukum, karena dapat memangkas tanggungan pajak melalui celah dalam undang-undang perpajakan yang  ada.  Namun  penghindaran  pajak  tentu  dapat  merugikan  pendapatan  yang  diterima  pemerintah.  Peneliti menggunakan teori keagenan, atau yang sering disebut teori kontrak merupakan salah satu kebutuhan penelitian yang sangat penting dalam akuntansi saat ini. Rendah dan tinggi rasio ETR, CETR, dan DAR memiliki jawaban masing- masing.  Rendahnya  ETR  dan  CETR  dikarenakan  ada  pemanfaatan  pajak  penghasilan  tangguhannya  Sebaliknya, tingginya  ETR  dan  CETR  dikarenakan  ada  perubahan  tarif  perpajakan.  Rendahnya  rasio  DAR  dikarenakan  utang digunakan fasilitas pendanaan modal kerja untuk anak usaha perseroan serta tingginya DAR disebabkan peningkatan laba bersih perusahaan setiap tahunnya yang cukup signifikan.
Kata Kunci : Manajemen Pajak, Pajak Penghasilan Badan

## PENDAHULUAN
Manajemen  Pajak  berperan  sangat  penting  dalam  optimalisasi  efisiensi  pajak  penghasilan  pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Efisiensi perpajakan penghasilan badan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan perusahaan, memaksimalkan keuntungan dan mengurangi beban pajak.
Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah yang ditandai dengan perubahan peraturan perpajakan dan persaingan  yang  ketat,  perusahaan-perusahaan  ini  harus  memastikan  bahwa  mereka  memahami  dan menerapkan strategi pengelolaan perpajakan yang tepat. Pengelolaan pajak perusahaan dapat membawa manfaat  yang  signifikan  dengan  meningkatkan  keuntungan  perusahaan  dan  memberikan  keunggulan kompetitif.
Ketidakacuhan  wajib  pajak  dalam menunaikan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak  dianggap sebagai  suatu  penyebab  terjadinya  penggelapan  pajak. Salah  satu  penyebab  Indonesia  tidak  mampu mencapai target penerimaan pajak adalah karena wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatannya. (Fionasari Dwi, 2023) Indonesia memiliki sektor energi yang berkembang pesat dan menjadi rumah bagi banyak perusahaan. Namun, masih terdapat kemungkinan bahwa beberapa perusahaan  belum  menerima  seluruh  manfaat  dari  kebijakan  pajak  yang  ada  saat  ini.  Dalam  beberapa kasus, perusahaan mungkin membayar pajak perusahaan lebih tinggi dari yang seharusnya karena mereka tidak memahami strategi pengelolaan pajak yang efektif. Permasalahan penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan  energi  terkait  dengan  kompleksitas  pengaturan  keuangan  dan  struktur  perusahaan  yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak
Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang tinggi sehingga menyejahterakan pemilik modal atau pemegang saham. Adanya pajak tentunya akan menurunkan keuntungan perusahaan, sehingga pada umumnya perusahaan enggan membayar hutang. Namun perpajakan bersifat wajib, artinya tiap wajib pajak yang menerima penghasilan diharuskan membayar pajak terutang dan wajib pajak yang tidak menunaikan kewajiban mereka dalam hal pajak maka dikenakan hukuman. Hal tersebut dilaksanakan pemerintah agar lebih meningkatkan kesadaran para wajib pajak, sebab peran pajak sangat berpengaruh pada  membiayai  pengeluaran  pemerintah  untuk  memaksimalkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan masyarakat.  Wajib  Pajak  yang  sudah  mempunyai  penghasilan  maka  diharuskan  untuk  menunaikan kewajiban pajaknya.
Karena  permasalahan  tersebut,  muncul  perbedaan  maksud  dan  tujuan  antara  negara  dengan perusahaan sebagai wajib pajaknya. Dunia usaha memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan yang mereka hasilkan. Hingga saat ini, pemerintah akan terus melakukan berbagai cara untuk memungut pajak dari wajib pajak agar penerimaan pajak  pemerintah terus meningkat, mengingat pajak merupakan tanggung jawab setiap warga negara.
Penghindaran  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menghalangi  Indonesia  mencapai  target penerimaan pajak. Penghindaran pajak menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang dihasilkan sesuai dengan  tujuan  tertentu.  Kebanyakan  wajib  pajak  tidak  mau  menunaikan  pembayaran  pajak  karena beranggapan  bahwa  membayar  pajak  dapat  menurunkan  pendapatannya,  sehingga  wajib  pajak  selalu berupaya mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajaknya (Fionasari Dwi, 2020).
Penghindaran  pajak  merupakan  upaya  penghindaran  pajak  yang  dibayarkan  oleh  wajib  pajak dengan  tidak  menyalahi  peraturan,  dengan  memakai  metode  yang  menggunakan  kelemahan  peraturan perundang-undangan perpajakan berupa wilayah abu-abu untuk mengurangi jumlah pajak. hutang (Pohan, 2019).  Penghindaran  pajak  dianggap  sebagai  strategi  yang  baik  bagi  perusahaan  untuk  meminimalkan kewajiban pajak mereka secara hukum, karena dapat memangkas tanggungan pajak melalui celah dalam UU perpajakan yang ada.  Namun penghindaran pajak tentu dapat merugikan pendapatan yang diterima pemerintah.
Contoh  kasus  penghindaran  perpajakan  di  Indonesia  yaitu  dari  Asian  Agri  Group  (AAG)  yang melibatkan 14  perusahaan.  Mahkamah  Agung  (MA)  menerbitkan  Putusan  MA  2239  K/PID.SUS/2012 yang menyatakan bahwasanya penjatuhan pidana perpajakan yang dilakukan Asia Agri Group adalah sah dan bersalah untuk  penyampaian  surat  pemberitahuan  maupun  informasi  yang  isinya  mengandung kesalahan maupun tidak lengkap, negara dirugikan Rp1,25 triliun sehingga Asian Agri Group divonis  2 tahun penjara dan denda pidana Rp2,5 triliun (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2013).
Kutipan  dari  Media  Online  CNBC  Indonesia  (2021)  PT  Perusahaan  Gas  Negara  Tbk  (PGAS) tersangkut perkara perpajakan senilai Rp6,88 triliun yang merupakan sengketa pertama terkait transaksi tahun buku 2012 dan 2013 yang dilaporkan dalam catatan atas laporan tahunan PGN pada 31 Desember 2017.  Nilai  total  Rp3,06  triliun  ditambah  kemungkinan  denda.  Nilai  tersebut  berdasarkan  keputusan Mahkamah  Agung  (KM).  Selain  itu,  terdapat  lagi  perselisihan  senilai  Rp3,82  triliun  akibat  perbedaan
penafsiran peraturan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dalam pemenuhan kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait pasokan gas bumi selama periode 2014-2017.
Solusi  yang  diusulkan  untuk  menjawab  permasalahan  yang  diangkat  peneliti  adalah  melalui pengujian  seberapa  besar  pengaruh  fiskus  terhadap  penghindaran  pajak  yaitu  melalui  pengukuran manajemen pajak melalui perhitungan  ETR dan CETR. ETR adalah tarif pajak efektif menurut laporan keuangan  yang  berlaku.  Pada  saat  yang  sama,  CETR merupakan  tarif  pajak  efektif  menurut  total  pajak tunai yang dibayarkan oleh wajib pajak dan masyarakat saat tahun berjalan. Sebagian penelitian terdahulu telah  dibatasi  untuk  membahas  dampak  administrasi  perpajakan  pada  indikator  pengelolaan  pajak penerbitan dan pengungkapan pajak penghasilan.
Namun di sini, peneliti mencoba memanfaatkan kebaruan pengukuran ETR dan CETR untuk melihat tingkat  pengaruh  manajemen  pajak  terhadap  pajak  penghasilan  badan.  Sehingga  peneliti  lebih  fokus melaksanakan penelitian ini melalui alat ukur ETR dan CETR supaya mengetahui seberapa besar pengaruh fiskus terhadap pajak penghasilan badan. Jika semakin rendah ETR maka penghindaran pajak perusahaan semakin  tinggi,  sebaliknya  semakin  tinggi  ETR  maka  semakin  rendah  penggelapan  pajak  (Brian  & Martani, 2017). Dapat digolongkan sebagai penghindaran pajak apabila hasil ETR di bawah 25% dan jika ETR di atas 25% maka perusahaan tersebut termasuk kategori perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman & Miharjo, 2012).
Hasil  Penelitian  (Usman  &  Rizkina,  2020)  menyebutkan  bahwasanya tax  planning mampu mengefisiensi pajak penghasilan badan. Penelitian ini  diperkuat oleh penelitian (Putri & Pertiwi, 2020), bahwasanya perencanaan Pajak Penghasilan Badan dapat mengefisiensi pembayaran pajak badan. Berbeda dengan  penelitian  sebelumnya,  kali  ini  peneliti  meneliti  mengenai  Analisis  Manajemen  Pajak  Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan badan menggunakan rumus ETR dan CETR.

## KAJIAN LITERATUR

## Teori Agensi
Peneliti menggunakan teori keagenan, atau yang sering disebut sebagai teori kontrak merupakan salah satu kebutuhan penelitian yang sangat penting dalam akuntansi saat ini. Penelitian teori keagenan dapat bersifat  deduktif  maupun  induktif  dan  bisa  digunakan  dalam  kasus  penelitian  perilaku,  walaupun teori keagenan berakar pada bidang keuangan dan ekonomi daripada sosiologi dan psikologi.
Wajib Pajak Badan
UU  No.  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  Wajib  Pajak mendefinisikan Badan seperti berikut “ Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan suatu  kesatuan  baik  yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak  melakukan  usaha  baik  itu  perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap” .
Menurut UU Pajak No. 7 Tahun 2021, penetapan tarif pajak penghasilan badan yaitu sebesar 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan berikutnya (Lathifa, 2023). Pengelolaan pajak merupakan cara untuk menunaikan tanggung jawab perpajakan dengan baik, namun besarnya pajak yang terutang dapat diminimalkan  sebaik  mungkin  untuk  mencapai  keuntungan  dan  likuiditas  yang  diharapkan (Lumbantoruan, 1997). Secara teori, perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak.
Beberapa fungsi manajemen pajak dari pendapat (Lumbantoruan, 1997) ialah:
1. Perencanaan Pajak ( Tax Planning )
2. Pelaksanaan Pajak ( Tax Implementation )
3. Pengendalian Pajak ( Tax Control )
Sedangkan beberapa tujuan dari Manajemen Pajak untuk menurunkan beban pajak secara umum adalah:
1. Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance )
2. Penyeludupan Pajak ( Tax Evasion ) 3. Penghematan Pajak ( Tax Saving )

## Perencanaan Pajak
Perencanaan pajak ialah seperangkat strategi akuntansi dan pengelolaan keuangan perusahaan yang bertujuan  untuk  menurunkan  beban  perpajakan  melalui  cara  yang  tidak  melanggar  undang-undang perpajakan (secara hukum). Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya perencanaan pajak merupakan salah strategi penghematan pajak yang dipilih oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut (Pohan, 2013), tujuan utama perencanaan pajak yaitu untuk mengidentifikasi kesenjangan celah pajak dan meminimalkan pembayaran pajak.

## Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
(Pohan, 2013) beranggapan bahwasanya penghindaran pajak merupakan suatu metode penipuan pajak yang aman dan sah, karena tidak melanggar undang-undang perpajakan, melainkan mengeksploitasi kelemahan (wilayah abu-abu) dalam pajak untuk meminimalkan jumlah wajib pajak. Penghindaran pajak adalah suatu bagian dari perencanaan pajak. Meskipun penghindaran pajak tidak dianggap sebagai suatu kebetulan, masih ada banyak perusahaan yang mendayagunakan upaya pengurangan beban pajak mereka melalui penghindaran pajak.

## Tingkat Utang
Tingkat utang (leverage) merupakan perbandingan total utang dengan jumlah total aset. Rasio ini menyoroti  pentingnya  pendanaan  jangka  panjang  dengan  menunjukkan  proporsi  utang  dalam  aset perusahaan. Dana selalu diperlukan untuk menutupi seluruh maupun sebagian biaya dalam menjalankan bisnis.  Sumber  pendanaan  tersebut  dapat  berupa  ekuitas  atau  pinjaman  dari  bank  atau  lembaga  lain. Keuntungan  memilih  modal  utang  adalah  ukurannya  yang  relatif  tidak  terbatas,  namun  kelemahannya adalah adanya persyaratan tertentu untuk memperoleh dana pinjaman.

## METODE PENELITIAN
Laporan keuangan perusahaan sektor energi yang dipilih adalah laporan keuangan tahun 2019 sampai 2021. Tahun 2020 dipilih karena masyarakat dunia sedang mengalami bencana yang besar  dengan  virus  yang  berbahaya  yaitu  Covid-19.  Indonesia  salah  satu  negara  yang  terkena dampaknya,  dari  segi  ekonomi  tentunya  tidak  sedikit  perusahaan  yang  melakukan  PHK  terus menerus dan laba yang menurun secara signifikan. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan dalam identifikasi sampel dan populasi.  Populasi  penelitian  ini  ialah  Perusahaan  sektor  energi  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2020-2022.  Dalam  penentuan  sampel,  peneliti memilih purposive  sampling yang  memenuhi  kriteria  1.  Perusahaan  tidak  mengalami  kerugian selama tahun penelitian dilakukan 2. Publikasi laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.
Dari  seluruh  perusahaan  di  sektor  energi  terdaftar  di  BEI,  berikut  13  perusahaan  yang memenuhi kriteria penulis sekaligus dijadikan sebagai fokus penelitian ini: PT AKR Corporindo Tbk., PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk., PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Elnusa Tbk., PT Dwi Guna Laksana Tbk., PT Mitra Tbk Energi Tbk. PT RMK Energy Tbk., PT Radiant Utama Interinsco Tbk., PT Semacom Integrated Tbk., PT Sigma Energy Compressindo Tbk., PT Sumber Global Energy Tbk., PT Transcoal Pacific Tbk.
Penelitian ini dilakukan melalui analisis data yang dikumpulkan dan dievaluasi melalui perhitungan. Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam analisis kuantitatif:
1. Dapatkan  informasi  dari  laporan  keuangan  untuk  menghitung  besarnya  penghindaran pajak perusahaan.
2. Mengukur penghindaran pajak perusahaan melalui rumus:
a. Perhitungan ETR seperti berikut:
b.
Perhitungan CETR sebagai berikut:
c. Perhitungan Tingkat Hutang sebagai berikut:
3. Memaparkan hasil penelitian melalui pertimbangan perhitungan ETR dan CETR sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan ketentuan seperti berikut:
Jika  nilai  ETR  kecil  maka  kemungkinan  perusahaan  melakukan  penghindaran pajak  semakin  tinggi,  dan  berlaku  sebaliknya  di  mana  penghindaran  pajak  kecil kemungkinan  terjadi  jika  memiliki  nilai  ERT  yang  besar.  Nilai  ETR  yang  berada  pada rentang mendekati 0 memungkinkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak, sebaliknya  jika  nilai  ETR  mendekati  1  maka  tingkat  penghindaran  rendah.  Hal  sama berlaku pada CETR.
4. Membahas dan menjelaskan perhitungan berdasarkan hasil penelitian.
Debt  of  Assets  Ratio atau  membandingkan  Tingkat  Hutang  dengan  kesimpulan  sebagai berikut:
Nilai yang bagus dari Debt of Assets Ratio adalah < 0,5 yang berarti mayoritas aset didanai  oleh  modal.  Nilai Debt  of  Assets  Ratio >  0,5  yang  berarti  mayoritas  aset  dari hutang.  Namun  nilai  0,6  atau  0,7  Masih  dinilai  wajar  dan  baik  karena  melihat  secara spesifik  dari  evaluasi  masing-masing  perusahaan.  Karena  setiap  perusahaan  memiliki rating tertentu dan berbeda satu sama lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengukuran Manajemen Pajak Menggunakan ETR dan CETR
Pada perhitungan ETR yang penulis lakukan dengan mengambil sampel 3 tahun berturut-turut PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk menjadi fokus utama kami di perusahaan sektor energi untuk kategori rasio  ETR  terendah  yang  di  mana  PT  Batulicin  Nusantara  Maritim  Tbk.  termasuk  perusahaan  yang melakukan  kategori  penghindaran  pajak.  Terhitung  dengan  rasio  6%,  3%  dan  5%.  Setelah  dilakukan penelitian lebih lanjut ternyata PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya karena memanfaatkan pajak tangguhannya yaitu sebesar 3 miliar di tahun 2021 dan 5,7 miliar di tahun 2022.
Berdasarkan  perhitungan  ETR  yang  penulis  lakukan,  PT  Dwi  Guna  Laksana  Tbk.  tidak menunjukkan kegiatan penghindaran pajak di tahun 2020 dan  2022 karena memiliki rasio paling tinggi dibanding  perusahaan  yang  lain  yaitu 153%  dan  80%.  Persentase  tersebut  membuat penulis  melakukan penelitian  lebih  lanjut  mengenai  rasio  tertinggi  pada  perhitungan  ETR  di  perusahaan  sektor  energi. Walaupun 2021 PT Dwi Guna Laksana Tbk. dianggap melakukan penghindaran pajak yaitu sebesar 12% namun  manajemen  perusahaan  memanfaatkan  teknik  untuk  menaikkan  laba  per  saham  mereka  dengan memanfaatkan pajak penghasilan tangguhan dengan membuktikan laba per saham dasarnya di tahun 2020 sebesar Rp4,08 menjadi 10,19 di tahun 2021. Pada 2021, PT Dwi Guna Laksana Tbk. juga mengurangkan beban lain-lain dari 93,52 miliar turun menjadi 4,25 miliar sehingga laba sebelum pajaknya naik dari 14,06 miliar menjadi 84,44 miliar.
Selain itu penulis melakukan perhitungan CETR dan yang menjadi fokus utama penulis adalah PT Dwi Guna Laksana Tbk. yang merupakan perusahaan yang sangat terbukti tidak melakukan penghindaran pajak karena memiliki rasio yang cukup besar selama 3 tahun berturut-turut sesuai yang peneliti lakukan yaitu, 286%, 135% dan 955%. Jika dilihat dari laporan keuangan PT Dwi Guna Laksana Tbk., pembayaran pajak  meningkat  drastis  sebesar  184,2%  di  tahun  2021  dikarenakan  adanya  perubahan  peraturan  salah satunya perubahan tarif perpajakan.
Perubahan tarif terjadi pada Pasal 17 Ayat (1) huruf b UU 22% di mana pajak penghasilan yang berlaku di tahun fiskal 2020-2021, dan tarif 20% berlaku di tahun pajak 2022. Selain itu UU No. 7 Tahun 2021  tentang  "Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan"  yang  menggantikan  UU  No.  7  Tahun  1983  tentang "Pajak Penghasilan" dan Pemerintah menetapkan tarif tunggal pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022 dan berikutnya. Perubahan juga terjadi pada UU No. 6 Tahun 1983 tentang "Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan" dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang "Pajak Pertambahan Nilai Barang dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah"  beserta  ketentuan  yang  berhubungan  dengan  pajak karbon.
Hal lain yang memengaruhi PT Dwi Guna Laksana Tbk. melakukan pembayaran pajak yang lebih besar  yaitu  adanya  insentif  PPh  21  dari  pemerintah  yang  menanggung  PPh  21  karyawan  dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp200.000,- dan pembebasan PPh 22 atas impor melalui retribusi usaha yang terkena dampak COVID-19 serta adanya insentif untuk mengurangi PPh Pasal 25 angsuran sebesar 30%  dari  bulan  Januari-Juli  dan  50%  dari  bulan  Agustus-Desember,  dari  angsuran  yang  seharusnya terutang  dan  menyediakan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) kepada pembayar pajak tertentu.

## Pengukuran Manajemen Pajak Menggunakan Debt of Assets Ratio
Pada perhitungan DAR dari penulis lakukan, hampir semua sampel penelitian memiliki angka DAR yang baik yaitu maksimal 0,7. Namun perusahaan PT Dwi Guna Laksana Tbk memiliki rasio yang cukup besar di tahun 2020 dengan mencapai angka 1, lalu di tahun 2021 menurun menjadi 0,89 dan tahun 2022 0,9. Hal ini membuktikan bahwa aset yang dimiliki PT Dwi Guna Laksana Tbk berasal dari hutang. Hutang yang dimiliki PT Dwi Guna Laksana Tbk tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan 142 miliar dikarenakan fasilitas pendanaan modal kerja untuk anak usaha perseroan, PT Sinergi Laksana Bara Mas (SLBM). Sebaliknya,  menurut  data  yang  telah  penulis olah,  PT  Bukit  Asam  Tbk.,  memiliki  rasio  hutang dengan rata-rata terendah selama tahun 2019-2021 yaitu 0,33. Setelah penulis melakukan penelitian lebih lanjut ditemukan adanya peningkatan laba bersih perusahaan tiap tahunnya yang cukup signifikan. Bahkan di tahun 2022, PT Bukit Asam Tbk., mampu meraih penghargaan tersebut.  Subroto 2022 dalam bidang PNBP Mineral dan Batu Bara karena kontribusi PT Bukit Asam Tbk., pada penerimaan negara dengan pencapaian laba bersih tertinggi sepanjang sejarah sebesar 12,57 Triliun dengan penjualan 31,65 juta ton Batu Bara.
Perhitungan  DAR  sangat  berpengaruh  kepada  laba  tiap  perusahaan.  Apabila  hasil  perhitungan DAR rendah dapat menunjukkan kemungkinan rendahnya kegagalan sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki  laba  tinggi  akan  memungkinkan  bahwa  tingginya  tingkat  pengelolaan  hutang  di  perusahaan tersebut. Walaupun Rasio Hutang (DAR) meningkat di tahun 2022 yang di mana ada kenaikan di bagian liabilitas jangka pendek pada biaya yang masih harus ditanggung sebesar 141,7% dari tahun sebelumnya yaitu 2021, hal ini disebabkan adanya peningkatan kinerja pada produksi dan volume angkutan batu bara. Rendahnya hasil Rasio Hutang (DAR) pada PT Bukit Asam Tbk., berdampak baik dengan peningkatan penjualan batu bara di tahun 2022.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  diambil  beberapa  kesimpulan  bahwa  beberapa  perusahaan terbukti  melakukan  minimalisasi  pajak  dengan  menggunakan  alat  penghindaran  pajak  yaitu  dengan melakukan  tindakan  penghindaran  pajak.  ETR,  CETR  dan  DAR,  diukur  sebagai  berikut:  1)  Dengan menggunakan  perhitungan  ETR  terdapat  PT  Batulicin  Nusantara  Maritim  Tbk.  termasuk  perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan rasio 6%, 3% dan 5% sehingga dapat membayar pajak lebih kecil dengan memanfaatkan pajak tangguhan sebesar 3 Miliar tahun 2021 dan 5,7 miliar tahun 2022.  2) Dengan menggunakan  perhitungan  CETR,  PT  Dwi  Guna  Laksana  Tbk.  tidak  termasuk  kategori  perusahaan  di sektor energi yang melakukan penghindaran pajak karena memiliki rasio yang cukup besar selama 3 tahun berturut  turut  sesuai  yang  peneliti  lakukan  yaitu,  286%,  135%,  dan  955%.  3)Dengan  menggunakan perhitungan DAR, PT Dwi Guna Laksana Tbk. memiliki rasio yang cukup besar di tahun 2020 sampai 2022 dengan hampir mencapai angka 1 disebabkan aset perusahaan berasal dari hutang hingga mencapai 142 miliar pada tahun 2021.

## DAFTAR LITERATUR
Brian,  I.,  &  Martani,  D.  (2017). Analisis  Pengaruh  Penghindaran  Pajak  dan  Kepemilikan  Keluarga Terhadap  Waktu  Pengumuman  Laporan  Keuangan  Tahunan  Perusahaan. Perbanas  Institute Jakarta.
Budiman,  J.,  &  Miharjo,  S.  (2012). Pengaruh  Karakter  Eksekutif  Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance). Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. SSRN. Fionasari  Dwi,  B.  S.  (2020). Tax  Evasion  dan  Faktor  Faktor  yang  memengaruhinya:  Studi  Pada  KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal, 1. Fionasari  Dwi,  P.  A.  (2023). Pengaruh  Keadilan  Perpajakan  ,  Sistem  Perpajakan  dan  Diskriminasi Terhadap  Penggelapan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pekanbaru  Tampan. SNEBA, 1.
Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2013, Februari 21). Inilah Putusan Kasasi yang Memerintahkan AAG Membayar Pajak Terhutang sebesar 2,5 Trilyun Lebih . Retrieved from Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/547-inilah-putusan- kasasi-yang-memerintahkan-aag-membayar-pajak-terhutang-sebesar-25-trilyun-lebih Lathifa, D. (2023). Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam UU HPP Terbaru ini. Lumbantoruan, S. (1997). Akuntansi Perpajakan. Erlangga. Pohan,  C.  A.  (2013). Manajemen  Perpajakan  (Strategi  Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis). Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Putri, I., & Pertiwi, B. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Cahaya . Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Usman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdya Gasindo). Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK).