ANALISIS PENERAPAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK STUDI KASUS PADA KANTOR KPP PRATAMA SUKABUMI
KIRANA ZAHIRA PUJIA BANGSA 1,2
ISMET ISMATULLAH 3

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

## ABSTRACT
This study aims to determine the analysis of the application of tax collection by force letter in increasing tax revenue at the KPP Pratama Sukabumi office. The population and sample used were the tax authorities or tax collection officers and verifier  assistants  as  many  as  15  people  at  the  Tax  Office  (KPP)  Sukabumi Pratama.  The  sampling  technique  used  is  saturated  sampling.  This  study  uses qualitative research with an associative approach. Based on the results of research that the application of tax collection by forced letter carried out by the Tax Office of Sukabumi KPP was issued if for 21 days after the warning letter was issued and still had not been paid. Forced letters issued and sent to taxpayers as many as 896 and  data  on  achievement  of  Tax  Return  of  Pratama  Sukabumi,  tax  revenues  in 2019  amounting  to  Rp1,284,529,911,630.00  from  the  target  set  of Rp1,437,487,596,000.00 or equal to 89.36% of the achievement target. Keywords: Tax Returns, Tax Receipts, Force Letter.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan penagihan pajak dengan  surat  paksa  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  pada  kantor  KPP Pratama  Sukabumi.  Populasi  dan  sampel  yang  digunakan  adalah  fiskus  atau petugas penagihan pajak dan petugas pembantu verifikator sebanyak 15 orang di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Sukabumi.  Teknik  sampel  yang digunakan adalah sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan  pendekatan  asosiatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  penerapan penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  yang  dilakukan  fiskus  KPP  Pratama Sukabumi diterbitkan apabila selama 21 hari setelah surat teguran diterbitkan dan masih belum dibayar. Surat paksa yang diterbitkan dan dikirim kepada wajib pajak sebanyak 896 dan data pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Sukabumi, penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.284.529.911.630,00 dari target yang ditetapkan  sebesar  Rp1.437.487.596.000,00  atau  sebesar  89,36%  dari  target pencapaian.
Kata-kata Kunci: Surat Pemberitahuan, Penerimaan Pajak, Surat Paksa.
1 Correspondence Author
2 email: kiranazahira24@gmail.com
3 email: ismet.ismatullah@ummi.ac.id
Article Info: Received 26 August 2020 │ Revised 2 November 2020 │ Accepted 4 January 2021

## 1.  PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  pendapatan  terbesar  bagi  Indonesia.  Hal  ini terlihat  dari  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara).  Perpajakan  di Indonesia mengambil peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Namun  optimalisasi  penerimaan  pajak  masih  memiliki  beberapa  kendala  di antaranya, tingginya angka penunggak pajak, baik yang merupakan penghindaran pajak ( tax evasion ) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan  dan  semakin  besar  tunggakan  pajak  mengakibatkan  tidak terpenuhinya  target  penerimaan  pajak  yang  telah  ditentukan.  Selain  itu  adanya pemahaman  yang  kurang  terhadap self  assessment  system mengenai perhitungan  tarif  pajak  terutang,  sehingga  adanya  wajib  pajak  telat  membayar pajak. Hal tersebut berpengaruh pada penurunan kinerja penerimaan pajak.
Menurut  Mardiasmo  (2016,  p.  153),  surat  paksa  adalah  surat  perintah membayar  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak.  Surat  paksa  mempunyai kekuatan  eksekutorial  dan  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa diterbitkan apabila  penanggung  pajak  tidak  melunasi  uang  pajak  dan  kepadanya  telah diterbitkan  surat  teguran  atau  surat  peringatan  atau  surat  lain  yang  sejenis, terhadap  penanggung  pajak  telah  dilaksanakan  penagihan  serta  penanggung pajak tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan  tagihan  angsuran  atau  penundaan  pembayaran  pajak,  hal  tersebut berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 UU PPSP No.19 Tahun 2000.
Peran penagihan pajak (fiskus) dalam penerimaan pajak memiliki andil besar sebagai  pengawas  wajib  pajak  dalam  melaporkan  dan  membayar  kewajiban perpajakannya  guna  mengurangi  jumlah  tunggakan  pajak  yang  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  ini  penting  mengingat  yang  harus  diperhatikan oleh  fiskus  dalam  penagihan  pajak  yaitu  kewajiban  perpajakan  dianggap  telah hilang  apabila  telah  melewati  jangka  waktu  tertentu.  Menyadari  pajak  masih menjadi  sektor  yang  penting  bagi  penerimaan  negara  yang  sangat  dibutuhkan dalam  pengelolaan  negara,  pemerintah  tidak  berhenti  berusaha  untuk memperbaiki sistem tatanan Direktorat Jenderal Pajak melalui Menteri Keuangan yang dilakukan mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan sistem informasi teknologi yang digunakan dalam kegiatan perpajakan.
Upaya  pencapaian  target  penerimaan  pajak  masih  perlu  ditingkatkan, sehingga  pembangunan  nasional  tetap  dapat  dilaksanakan  dengan  landasan kemampuan  sendiri  berdasarkan  prinsip  kemandirian  dan  profesionalisme. Dengan demikian peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak harus didukung  dengan  peningkatan  peran  aktif  dalam  melaksanakan  peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Namun  kesadaran  wajib  pajak  dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih rendah karena kurangnya pemahaman akan  hak  dan  kewajiban  dalam  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensinya perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin meningkat.
Penerapan  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  sangat  berperan meningkatkan penerimaan pajak, karena diperlukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang  utama  dalam  APBN.  Penerimaan  pajak  menurut  Hutagaol  (2012,  p.  325), merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan
dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

## Rumusan Masalah
1.  Bagaimana penerapan penagihan pajak dengan surat paksa ? 2.  Bagaimana kondisi penerimaan pajak ?

## 2.  LANDASAN TEORI

## Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Menurut  Mardiasmo  (2016,  p.  121)  surat  paksa  adalah  surat  perintah membayar  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak.  Surat  paksa  mempunyai kekuatan  eksekutorial  dan  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Sedangkan  menurut Rahayu dan Suhayati (2013, p. 70) menyebutkan bahwa surat paksa dalam hukum disebut parate ecsecutie yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan  tanpa  proses  pengadilan  negeri  karena  mempunyai  kekuatan eksekutorial  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  pasti,  di  mana  fiskus  (pejabat pemungut pajak) dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak. Pengertian surat  paksa  juga  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000  , adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  harus  dilaksanakan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  di  bidang  penagihan  pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1997  tentang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa sekurang-kurangnya  meliputi  nama  wajib  pajak,  dasar  penagihan,  besarnya tunggakan/utang pajak dan perintah untuk membayar. Oleh karena itu sepanjang wajib  pajak  membayar  utang  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan jangka  waktu  yang  ditentukan,  terhadap  wajib  pajak  bersangkutan  tidak  akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, apabila ternyata wajib pajak lalai dalam melakukan  kewajibannya  membayar  pajak  lewat  dari  jatuh  tempo  pembayaran yang  telah  ditentukan,  fiskus  akan  melakukan  serangkaian  tindakan  penagihan pajak.
Jadi  surat  paksa  merupakan  surat  yang  berisi  mengenai  perintah  kepada penanggung pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak terutang disertai dengan biaya penagihan tersebut, di mana kedudukan hukum surat paksa tersebut setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Menurut Pasal 8 Ayat 1 UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:
1.  Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis .
2.  Terhadap  penanggung  pajak  telah  dilaksanakan  penagihan  pajak  seketika dan sekaligus.
3.  Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Kemudian, tata cara pemberitahuan surat paksa diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 UU  PPSP  yaitu  pemberitahuan  surat  paksa  dilakukan  oeh  juru  sita  dengan pernyataan  dan  penyerahan  surat  paksa  kepada  penanggung  pajak  yang dituangkan dalam berita acara.

## Penerimaan Pajak
Penerimaan  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang dapat membantu kegiatan pembangunan nasional. Menurut Suharno (2016, p. 54) menjelaskan  bahwa  penerimaan  pajak  merupakan  penghasilan  yang  diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang dikenakan kepada rakyat (wajib pajak)  dan  dana  yang  diterima  di  kas  negara  tersebut  akan  digunakan  untuk pengeluaran  pemerintah  dan  kepentingan  negara.  Selain  itu,  menurut  Hutagaol (2012, p. 325), merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus- menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta  kondisi  masyarakat.  Berdasarkan  pendapat  menurut  para  ahli,  maka pengertian  penerimaan  pajak  merupakan  semua  penerimaan  perpajakan  yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

## Jenis-Jenis Penerimaan Pajak
Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 penerimaan perpajakan terbagi atas dua yaitu:
1.  Pajak  Dalam  Negeri  adalah  semua  penerimaan  negara  yang  berasal  dari pajak  penghasilan,  pajak  pertambahan  nilai  barang  dan  jasa  dan  pajak penjualan  atas  barang  mewah,  pajak  bumi  dan  bangunan,  cukai  dan  pajak lainnya.
2.  Pajak  Perdagangan  Internasional  adalah  semua  penerimaan  negara  yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Pasal 1 Ayat 9 Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2003  mengelompokan  penerimaan  negara  ke dalam  tiga  kelompok  besar,  yaitu  penerimaan  pajak,  penerimaan  negara  bukan pajak, dan penerimaan hibah.

## Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak
Menurut  Rahayu  (2013,  p.  27-29)  menyebutkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:
1.  Kejelasan,  kepastian  dan  kesederhanaan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.
Undang-undang  yang  jelas,  sederhana  dan  mudah  dipahami  akan memberikan  penafsiran  yang  sama  bagi  wajib  pajak  dan  fiskus.  Dengan adanya  kepastian  hukum  dan  kejelasan  undang-undang  tidak  akan menimbulkan  salah  interprestasi,  selanjutnya  akan  menimbulkan  motivasi pemenuhan  kewajiban  perpajakan  sebagaimana  mestinya.  Ketentuan perpajakan  yang  dibuat  sempurna  mudah  dipahami  tentunya  hak  dan kewajiban  perpajakan  wajib  pajak  dapat  dilaksankan  secara  efektif  dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor  pajak.  Kesadaran  dan  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan akan  terbentuk  dengan  peraturan  yang  tidak  berbelit-belit.  Prosedur  yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.
2.  Kebijakan pemerintah.
Kebijakan  pemerintah  dalam  implementasi  undang-undang  perpajakan merupakan  suatu  cara  atau  alat  pemerintah  di  bidang  perpajakan  yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang  sosial  dan  ekonomi.  Kebijakan  dalam  hal  ini  adalah  dengan  adanya keputusan  menteri  keuangan  maupun  surat  edaran  dari  DJP  untuk  hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang- undang. Pemerintah diberikan asas Freies Ermessen (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain  yang  menjelaskan  petunjuk  pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan.
3.  Sistem administrasi. Sistem  administrasi  hendaklah  merupakan  prioritas  tertinggi  karena kemampuan  pemerintah  untuk  menjalankan  fungsinya  secara  efektif bergantung  kepada  jumlah  uang  yang  dapat  diperolehnya  melalui pemungutan  pajak.  Sistem  administrasi  memegang  peran  penting.  Kantor pelayanan  pajak  harus  memiliki  system  administrasi  yang  tepat.  Sistem administrasi  diharapkan  tidak  rumit  tetapi  ditekankan  pada  kesederhanaan prosedur.  Kerumitan  sistem  akan  membuat  wajib  pajak  semakin  enggan membayar pajak.
4.  Pelayanan.
Kualitas  pelayanan  yang  dilakukan  pemerintah  beserta  aparat  perpajakan merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  upaya  optimalisasi  penerimaan pajak.  Kualitas  pelayanan  yang  dimaksud  adalah  memberikan  pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
5.  Kesadaran dan pemahaman warga negara. Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan  perpajakan  masyarakat  yang  memadai,  maka  secara  umum akan  makin  mudah  bagi  wajib  pajak  untuk  patuh  kepada  peraturan perpajakan.
6.  Kualitas petugas pajak. Kualitas  petugas  sangat  menentukan  efektivitas  undang-undang  dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat  dan  keputusan  yang  adil.  Petugas  pajak  yang  berhubungan  dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

## 3.  METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, dan penerimaan pajak pada KPP di Sukabumi.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif dengan pendekatan assosiatif.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah fiskus atau petugas penagihan pajak dan petugas pembantu verifikator sebanyak 15 orang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama  Sukabumi.  Sedangkan  sampel  yang  digunakan  yaitu  sampel  jenuh disebut  juga  dengan  istilah  sensus,  di  mana  semua  anggota  populasi  dijadikan sampel.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pengumpulan  data  dengan  penelitian lapangan  yaitu  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  serta  penelitian kepustakaan.

## Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua yaitu analisis data sebelum di lapangan dan analisis selama serta setelah di lapangan.

## 4.  HASIL PENELITIAN

## Penerapan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Penerapan penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 UU PPSP No.19 Tahun 2000 menjelaskan bahwa surat paksa diterbitkan apabila penanggung  pajak  tidak  dapat  melunasi  utang  pajak  dan  kepadanya  telah diterbitkan  surat  teguran  atau  surat  peringatan.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  No.24/PMK.03/2008  Pasal  12,  apabila  selama  21  hari  wajib  pajak masih  belum  dapat  melunasi  pajak  terutang  atau  tunggakan  pajak,  maka diterbitkanlah  surat  paksa  kepada  wajib  pajak  tersebut  hingga  dapat  melunasi tunggakan  pajak,  surat  paksa  diterbitkan  oleh  pejabat  dan  diberitahukan  secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.
Penerapan penagihan pajak yang diterbitkan melalui KPP Pratama Sukabumi pajak  melalui  surat  teguran  sebanyak  896.  Setelah  surat  teguran  disampaikan namun hingga batas akhir 21 hari yang di mana tunggakan harus segera dilunasi atau  cicil  selama  2  x  24  jam  dan  alamat  tidak  sesuai  maka  tidak  tersampaikan kepada yang bersangkutan.

## Kondisi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Sukabumi
Pajak  daerah  mempunyai  peran  penting  dalam  pelaksanaan  fungsi pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur ( regulatory ), penerimaan (budgetory), redistribusi ( redistributive ), dan alokasi sumber daya ( resource allocation ) maupun kombinasi  antara  keempatnya.  Pada  umumnya  fungsi  pajak  daerah  lebih diarahkan  untuk  alokasi  sumber  daya  dalam  rangka  penyediaan  pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian.
Salah  satu  fungsi  utama  dari  pajak  daerah  adalah  penerimaan  pajak  untuk mengisi  kas  daerah.  Fungsi  ini  disebut fungsi budgetair yang  secara sederhana dapat  diartikan  sebagai  alat  pemerintah  daerah  untuk  menghimpun  dana  dari masyarakat  untuk  berbagai  kepentingan  pembiayaan  pembangunan  daerah. Fungsi  ini  juga tercermin  dalam  prinsip  efisiensi  yang menghendaki  pemasukan yang  sebesar-besarnya  dengan  pengeluaran  yang  sekecil-kecilnya  dari  suatu penyelenggaraan  pemungutan  pajak  daerah.  Berikut  ini  data  pencapaian  target penerimaan pajak KPP Pratama Sukabumi:
Tabel 1. Pencapaian Target Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukabumi
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 2015 1.108.562.090.517 898.620.514.045 81,06 2016 1.278.782.929.000  1.013.827.003.543 79,28 2017 1.237.725.657.000  1.022.314.859.683 82,60 2018 1.307.664.320.000  1.120.592.113.698 85,69 2019 1.437.487.596.000  1.284.529.911.630 89,36 Sumber: (KPP Pratama Kota Sukabumi, 2019) Data Diolah
Berdasarkan data yang didapatkan bersumber dari KPP Pratama Sukabumi, penerimaan pajak KPP Pratama
Sukabumi tahun 2019 sebesar
Rp1.284.529.911.630 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.437.487.596.000, pencapaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1.120.592.113.698  dari  target  Rp1.307.664.320.000.  Sehingga  adanya peningkatan  pencapaian  penerimaan  sebesar  89,36%  dari  target  pencapaian tahun sebelumnya sebesar 85,69%.
Meskipun  mengalami  peningkatan  pencapaian  realisasi  penerimaan  pajak, namun pencapaian tersebut masih belum mencapai target, karena masih terdapat permasalahan  yang  terus  terjadi  mengenai  tunggakan  wajib  pajak  yang  masih belum  selesai  dibayar.  Sehingga  hal  tersebut  dilakukan  oleh  KPP  Pratama Sukabumi  untuk  menerapkan  penagihan  pajak  baik  melalui  surat  teguran,  surat paksa hingga penyitaan barang yang dilakukan fiskus atau petugas penagih pajak sebagai  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kinerja  kontribusi  KPP  Pratama Sukabumi dalam  upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan  mencegah adanya kebocoran dalam penerimaan pajak.

## 5.  KESIMPULAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  dengan  tujuan menganalisis  penerapan  penagihan  pajak  dengan  menggunakan  surat  paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Penerapan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan fiskus KPP Pratama Sukabumi diterbitkan apabila selama 21 hari setelah surat teguran diterbitkan dan masih belum dibayar. Surat paksa yang diterbitkan dan dikirim kepada  wajib  pajak  sebanyak  896.  Kendala  yang  dialami  oleh  fiskus diantaranya  ketidaksesuaian  antara  alamat  domisili  sehingga  tidak tersampaikan  langsung  dan  menganggu  proses  peningkatan  penerimaan pajak.
2.  Berdasarkan  data  pencapaian  penerimaan  pajak  KPP  Pratama  Sukabumi, penerimaan  pajak  tahun  2019  sebesar  Rp1.284.529.911.630,00  dari  target yang ditetapkan sebesar Rp1.437.487.596.000,00 atau sebesar 89,36% dari target pencapaian. Meskipun masih belum mencapai target, fiskus berupaya untuk  meningkatkan  kinerja  kontribusi  KPP  Pratama  Sukabumi,  melalui tindakan  penagihan  pajak  dengan  surat  teguran  maupun  surat  paksa  dan mencegah adanya kebocoran dalam penerimaan pajak.

## Saran
Saran yang diberikan yaitu saran atas keterbatasan dan kekurangan yang ada supaya bisa diperbaiki dan dikembangkan di periode yang akan datang, adapun sarannya adalah sebagai berikut:
1.  KPP  Pratama  Sukabumi  bisa  memberikan  pengarahan  terhadap  fiskus maupun bagian administrasi pengolahan data agar rekonsiliasi identitas atau melakukan  penertiban  dalam  pengadministrasian  data  atau  berkas  wajib pajak setiap satu bulan sekali sehingga dengan begitu untuk kedepannya data tersebut  dapat  tersusun  dengan  rapi  dan  sesuai  ,  sehingga    dengan  begitu fiskus atau seksi penagihan akan lebih mudah dan cepat dalam menemukan alamat wajib pajak, sehingga tepat sasaran.
2.  KPP Pratama Sukabumi dapat melakukan penambahan personil fiskus untuk dapat  melakukan  penerapan  penagihan  pajak  yang  lebih  optimal  apabila terjadi kendala di luar perkiraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hutagaol,  John.  ( 2012 ). Strategi  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak . Jakarta:
Direktorat Jenderal Pajak
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016 , Yogyakarta: Andi.
Rahayu,  Siti  Kurnia.  (2013). Perpajakan  Indonesia:  Konsep  &  Aspek  Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian (Sugiyono  (ed.);  Cetakan  ke).  Bandung  : ALFABETA.
Suharno. (2016). P anduan praktis amnesti pajak Indonesia . Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.