Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018): 1 - 23 ISSN: 2085-9325 (print); 2541-4666 (online) DOI: https://dx.doi.org/ 10.21580/economica.2018.9.1.2181
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 1
Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia:
Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM)
Aam Slamet Rusydiana Shariah Economic Applied Research and Training (SMART) Indonesia email: aamsmart@gmail.com
Abrista Devi Universitas Ibnu Khaldun Bogor email: abristasmart@gmail.com
Abstract: Despite  growing  rapidly,  but  Islamic  cooperatives  are  still experiencing  many  obstacles  in  its  development,  both  from  the  internal, external and regulatory side. This study attempts to identify the factors of needs, activities, and objectives in the development of sharia cooperatives in Indonesia, using the Interpretative Structural Modelling (ISM) approach. The results of this study provide some conclusions include: (1) Elements of the needs of the key key in sharia cooperative development strategy in Indonesia to improve SMEs is the need for strong support on the legal aspects of sharia cooperatives, (2) Elements of activities that are key to Shariah cooperative development are to conduct  training  and  certification  programs  for  shariah  cooperative management and members, and (3) Elements of actors/institutions that are key in sharia cooperative development strategy in Indonesia to improve UMKM is sharia financial institution.
Keywords: Islamic  Cooperatives;  Islamic  Microfinance  Institutions; Interpretative Structural Modelling (ISM).
Abstrak :  Walaupun  tumbuh  dengan  pesat,  namun  koperasi  syariah  masih mengalami banyak kendala dalam pengembangannya, baik dari sisi internal, eksternal  maupun  regulasi.  Penelitian  ini  mencoba  untuk  mengidentifikasi faktor-faktor kebutuhan,  aktifitas dan tujuan dalam  pengembangan koperasi syariah  di  Indonesia,  dengan  pendekatan  metode Interpretative  Structural Modelling (ISM).  Hasil  penelitian  memberikan  beberapa  kesimpulan,  antara lain:  (1)  Elemen  kebutuhan  yang  menjadi  kunci  utama  dalam  strategi pengembangan  koperasi  syariah  di  Indonesia  untuk  meningkatkan  UMKM adalah perlu adanya dukungan yang kuat pada aspek hukum koperasi syariah, (2) Elemen aktifitas yang menjadi kunci utama dalam pengembangan koperasi syariah adalah mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen koperasi syariah dan anggota, dan (3) Elemen pelaku/lembaga yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah lembaga keuangan syariah.
Kata Kunci: Koperasi  Syariah;  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS); Interpretative Structural Modelling (ISM).

## Aam Slamet Rusydiana, Abrista Devi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
2 |

## Pendahuluan
Koperasi  syariah  merupakan  kelompok  swadaya  masyarakat  sebagai lembaga  ekonomi  rakyat  yang  berupaya  mengembangkan  usaha-usaha produktif  dan  investasi  dengan  berdasar  prinsip  syariah.  Keberadaan koperasi  syariah  dengan  jumlah  yang  signifikan  pada  beberapa  daerah  di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan lembaga mikro ini untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyak koperasi syariah yang tenggelam dan bubar.
Dengan  melihat  fenomena  di  atas,  perkembangan  koperasi  syariah dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta  jiwa  wirausaha  ( entrepreneurship )  bangsa  kita  yang  masih  lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep  syariah  pengelolaan  LKMS  dengan  operasionalisasi  di  lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum  terumuskan  dengan  sempurna  untuk  mengembangkan  lembaga keuangan  syariah  dengan  cara  sistematis  dan  proporsional.  Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang  keberadaan  koperasi  syariah  di  antara  lembaga  keuangan konvensional.
Padahal  bila  dilihat  dari  latar  belakang  berdirinya,  koperasi  syariah merupakan  jawaban  terhadap  tuntutan  dan  kebutuhan  kalangan  umat Muslim.  Kehadiran  koperasi  syariah  muncul  di  saat  umat  Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yeng berbasis syariah dan bebas dari  unsur  riba  yang  dinyatakan  haram.  Beberapa  model  pembiayaan  lain yang ada adalah model berbasis tanggung renteng atau dikenal dengan istilah group lending model (Akanji 2007); (Lukman et al. 2008); (Schurmann and
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 3
Johnston 2009), dan (Fukuyama 2002). Demikian pula bentuk koperasi kredit dengan basis bunga (Stiglitz 1990), (Banerjee, Besley, and Guinnane 1994), (Rudjito 2003), dan (Robinson 2001).
Jika melihat data, pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia (termasuk di dalamnya BMT) terus meningkat dengan pesat, Menurut Suharto (Suharto 2010), perkembangan BMT tahun 2010 tumbuh rata-rata dari sisi aset dalam kisaran  35% -  40%, financing  to deposit  ratio (dana yang disalurkan) juga masih  sekitar  100%.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  koperasi  syariah  dapat diterima  oleh  masyarakat  sebagai  lembaga  yang  dapat  memberdayakan masyarakat kecil.
Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah jelas memiliki arti penting bagi  pembangunan  ekonomi  berwawasan  syariah  terutama  dalam memberikan  solusi  bagi  pemberdayaan  usaha  kecil  dan  menengah  serta menjadi  inti  kekuatan  ekonomi  yang  berbasis  kerakyatan  dan  sekaligus menjadi  penyangga  utama  sistem  perekonomian  nasional.  Hal  ini menunjukkan  peranan  koperasi  syariah  sangat  berarti  bagi  masyarakat karena  ia  merupakan  suatu  lembaga  mikro  syariah  yang  mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan  menengah  khususnya  di  bidang  permodalan.  Koperasi  syariah  tidak hanya  berfungsi  dalam  penyaluran  modal  tetapi  juga  berfungsi  untuk menangani  kegiatan  sosial  demikian  juga  mendukung  keuangan  inklusif. Keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana semua orang memiliki akses terhadap  layanan  jasa  keuangan  yang  berkualitas  dengan  biaya  yang terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit, serta menjunjung harga diri dan kehormatan (Radyati 2012).
Dilihat secara konsepsi, koperasi syariah merupakan suatu lembaga yang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat terutama kalangan mikro. Akan tetapi di sisi lain, yaitu dalam bidang operasionalnya masih memiliki banyak kelemahan. Maka problematika tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar

## Aam Slamet Rusydiana, Abrista Devi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
4 |
mampu mewujudkan terciptanya citra positif bagi lembaga keuangan mikro syariah yang bersih serta dipercaya oleh masyarakat.
Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka tulisan ini bermaksud mengkaji apa saja hambatan yang dihadapi oleh  institusi  lembaga  keuangan  mikro  syariah  di  Indonesia,  dan  apa  saja kebutuhan,  tujuan  dan  ukuran  keberhasilan  serta  ukuran  efektifitas pengembangan koperasi syariah di Indonesia.  Dengan pendekatan  metode Interpretative Structural Modelling (ISM) beberapa pertanyaan tersebut akan coba dijawab dan dicarikan solusinya.
Siswanto (Siswanto 2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam Memberdayakan Usaha Kecil  dan  Menengah”  berupaya  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis model BMT yang dapat memberdayakan usaha kecil, serta dapat menemukan strategi dan upaya agar BMT mampu memberdayakan Usaha Kecil Menengah. Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  teknik analisis analisa isi tema dari data literatur dan penelitian sebelumnya terkait penelitiannya.  Penelitian  ini  mencoba  menganalisa  kelemahan  dan pengembangan  kelebihan  dari  lembaga  BMT  dengan  menggunakan  teknik SWOT,  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengemukakan  solusi  dan  strategi dalam pengembangan BMT.  Di antara  kelemahan BMT adalah terdiri dari: (a) faktor eksternal (tingkat kompetisi dengan pesaing, koloborasi atau kerja sama dengan lembaga keuangan, kebijakan pemerintah serta faktor eksternal yang lain seperti LSM), (b) faktor internal (produk program pembiayaan dan tabungan, kompetensi manajemen serta pengelolaan keuangan). Solusi yang ditawarkan  terkait  dengan  permasalahan  tersebut  adalah  perlunya memfokuskan  diri  pada  visi  dan  penciptaan image yang  positif  bagi masyarakat,  prospek  bisnis,  kapasitas  manajemen,  sistem  teknologi, operasional dan resiko.
Penelitian lain terkait strategi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dilakukan Rusydiana dan Devi (Rusydiana and Devi 2013a).
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 5
Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi penyebab serta faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengembangan LKMS di Indonesia, dengan pendekatan metode BOCR Analytic Network Process (ANP), termasuk solusi strategis yang diusulkan. Berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif aspek  menunjukkan  bahwa  aspek technical menjadi  aspek  prioritas, selanjutnya  diikuti  oleh  aspek  legal/struktur,  pasar/komunal,  dan  SDM. Penguraian  solusi  secara  keseluruhan  menghasilkan  urutan  prioritas:  (1) Pembinaan/ sosialisasi/ pendampingan masyarakat menjadi prioritas utama, selanjutnya diikuti oleh (2) inovasi produk, (3) lokasi strategis, (4) kerjasama dengan  LKS  lainnya,  dan  (5)  menjadikan  elemen  eksternal  sebagai  pusat informasi dan media sosialisasi. Sedangkan prioritas strategi yang dianggap dapat  meningkatkan  pengembangan  LKMS  di  Indonesia  terdiri  dari:  (1) mengoptimalkan  peran  pemerintah  dalam  pendanaan,  (2)  melakukan koordinasi dengan PINBUK, dan (3) linkage program LKMS-BMT-BPRS-Bank Umum Syariah.
Di  tempat  lain,  Muhar  (Muhar  2009)  menganalisis  peran  lembaga keuangan mikro bagi masyarakat kecil serta strategi yang dilakukan dalam pengembangan  LKM.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  lembaga keuangan  mikro  mampu  memberikan  pembiayaan  kepada  usaha  mikro, sehingga  dapat  meningkatkan  permodalan  usaha  mikro  tersebut.  Namun, potensi ini belum dapat dimanfaatkan dengan optimal karena masih terdapat kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  lembaga  keuangan  mikro,  antara  lain aspek kelembagaan yang tumpang tindih, kekurangan sumber daya dalam pengelolaan LKM serta kurangnya permodalan LKM sendiri. Dalam tulisan ini peneliti  memberikan  solusi  dengan  upaya  menguatkan  RUU  tentang kelembagaan LKM. serta komitmen pemerintah terhadap keterkaitan UKM dengan pengembangan lembaga keuangan mikro.
Tidak kalah penting adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Othman et al. (Othman, Kari, and Hamdan 2013) dan Smolo (Smolo 2007). Othman et al. (Othman,  Kari,  and  Hamdan  2013)  mencoba  melihat  komparasi  antara

## Aam Slamet Rusydiana, Abrista Devi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
6 |
koperasi syariah dengan perbankan konvensional di Malaysia. Sementara itu, Smolo (Smolo 2007) lebih fokus pada konsep ‘kredit mikro’ dalam perspektif Islam dan perbedaannya dengan konsep ribawi.

## Metode Penelitian

## Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pakar dan praktisi yang berjumlah 9 (sembilan) orang, kuisioner yang disebarkan kepada responden yang ada di dalamnya,  dan  studi  literatur  yang  berhubungan  dengan  masalah-masalah yang  dihadapi  dalam  pengembangan  koperasi  syariah  di  Indonesia  untuk meningkatkan UMKM.
Beberapa  subelemen  strategi  pengembangan  koperasi  syariah  di Indonesia  untuk  meningkatkan  UMKM  diperoleh  dari  studi  pustaka  dan diskusi.  Strategi-strategi tersebut akan dituangkan dalam  bentuk  kuisioner dengan menggunakan pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM), mengikuti Saxena dengan sembilan elemen yakni: kebutuhan, kendala atau permasalahan,  perubahan  yang  dimungkinkan,  tujuan,  tolok  ukur keberhasilan,  kegiatan/aktivitas,  pelaku,  segmen  masyarakat  yang terpengaruh, dan ukuran efektivitas.
Gambaran Umum Metode Interpretative Structural Modelling
Interpretative Structural Modelling (ISM) merupakan teknik pemodelan yang dikembangkan untuk perencanaan kebijakan strategi (Marimin 2004). ISM  diciptakan  pertama  kali  oleh  J.  Warfield  pada  tahun  1973,  dimana Warfield  mendefinisikan  ISM  sebagai  proses  belajar    dengan  bantuan komputer  yang  memungkinkan  individu-individu  atau  kelompok  untuk mengembangkan  peta  hubungan  yang  kompleks  antara  berbagai  elemen yang terlibat dalam situasi yang kompleks.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 7
Interpretive Structural Modelling (ISM) sebagaimana diaplikasikan oleh Bhattacharya  dan  Momaya  (Bhattacharya  and  Momaya  2009),  adalah metodologi perencanaan interaktif canggih yang memungkinkan sekelompok orang,  bekerja  sebagai  tim,  untuk  mengembangkan  struktur  yang mendefinisikan  hubungan  di  antara  unsur-unsur  dalam  suatu  himpunan. Struktur  diperoleh  dengan  menjawab  pertanyaan  sederhana.  Unsur  yang akan terstruktur (seperti tujuan, hambatan, masalah, dan sebagainya) yang ditentukan  oleh  kelompok  pada  awal  sesi  perencanaan  ISM.  Proses  ISM dimulai dari permodelan sistem dan diakhiri dengan validasi model. Melalui teknik ISM, model mental yang tidak jelas ditransformasikan menjadi model sistem yang tampak ( visible ).
ISM merupakan metode dalam pengambilan keputusan dari situasi yang kompleks dengan menghubungkan dan mengorganisasi ide dalam peta map visual. Dalam hal pengambilan keputusan, ISM ada sedikit kesamaan dengan metode Analytic Network Process (ANP) yang dikembangkan Thomas L. Saaty, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rusydiana & Devi (Rusydiana and Devi 2013b).  Ide  dasarnya  adalah  menggunakan  ahli  yang  berpengalaman  dan pengetahuan  praktis  untuk  menguraikan  sistem  yang  rumit  menjadi beberapa  sub-sistem  (elemen)  dan  membangun  sebuah  model  struktural bertingkat.  ISM  sering  digunakan  untuk  memberikan  pemahaman  dasar situasi yang kompleks, serta menyusun tindakan untuk memecahkan masalah (Gorvett and Liu 2007).
Dalam  pelaksanaan  metode  ISM  terlebih  dahulu  dilakukan  diskusi dengan para pakar ( brainstorming ) untuk menjaring ide-ide pengembangan organisasi  yang  terdiri  dari  orang-orang  yang  memahami  konsep  ISM, mengerti  masalah  pengembangan  model  pengembangan  koperasi  syariah, memiliki  keahlian  di  bidang microfinance dan empowerment .  Dari  diskusi mengenai  strategi  pengembangan  tersebut  diperoleh  beberapa  ide  atau variabel yang akan diolah menggunakan ISM.

## Aam Slamet Rusydiana, Abrista Devi
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
8 |
Langkah pertama dalam pengolahan ISM adalah membuat Structural Self Interaction  Matrix (SSIM),  di  mana  variabel-variabel  tersebut  dibuat hubungan konstektualnya dengan menjadikan satu variabel i dan variabel j . Selanjutnya adalah membuat Reachibility Matrix (RM) dengan mengubah V, A, X dan O dengan bilangan 1 dan 0. Langkah terakhir adalah membuat Canonical Matrix untuk menentukan level melalui iterasi. Setelah tidak ada lagi irisan ( intersection ),  selanjutnya  dibuat  model  yang  dihasilkan  oleh  ISM  yang merupakan  suatu  model  untuk  memecahkan  masalah,  dalam  hal  ini pengembangan  model  koperasi  syariah.  Dari  model  tersebut  kemudian nantinya akan dibuat suatu road map pengembangan lembaga ( level ).
Ada  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan metode ISM. Beberapa di antaranya adalah yang dilakukan oleh Ascarya et al. (2012) terkait pengembangan bank syariah, Devi dan Rusydiana (Devi and Rusydiana  2016)  tentang  pinjaman  berbasis  kelompok,  Bolaños et  al. (Bolaños et  al. 2005), dan Kanungo &  Bhatnagar  (Kanungo  and Bhatnagar 2002) untuk aplikasi industri lain. Sementara itu penelitian dengan metode ISM  yang  sifatnya  lebih  teoretis  telah  dilakukan  oleh  Lee  (Lee  2007)  dan Thakkar et al. (Thakkar et al. 2006).

## Hubungan antarelemen dalam ISM
Menurut Marimin (Marimin 2004) proses metode ISM adalah dilakukan perhitungan menurut Aturan Transivity di mana dilakukan koreksi terhadap SSIM sampai terjadi matriks yang tertutup.  Modifikasi SSIM membutuhkan masukan  dari  para  panelis/pakar,  dengan  diberi  catatan  khusus  agar perhatian ditunjukan hanya pada subelemen tertentu.   Hasil revisi  SSIM  dan matriks yang memenuhi syarat Aturan Transivity diproses lebih lanjut.  Untuk revisi dapat juga dilakukan transformasi matriks dengan program komputer.
Aturan  Transivity  merupakan  aturan  kelengkapan  dari  lingkaran sebab akibat ( casual-loop ),  sebagai misal :
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 9

## A  memengaruhi  B

## B  memengaruhi  C
Maka A (seharusnya)  memengaruhi  C
D  meningkatkan  E
E  meningkatkan  F
Maka D (tidak seharusnya) memperkecil  F
Tabel 1. Keterkaitan antar Subelemen pada Teknik ISM
No. Jenis Interpretasi 1 Pembandingan  ( Coperative )  A lebih penting/besar/indah, daripada B 2 Peryataan  ( Definitive )  A adalah atribut B  A termasuk didalam B  A mengartikan B 3 Pengaruh  ( Influence )  A menyebabkan B  A adalah debagia penyebab B  A mengembangkan B  A menggerakkan B  A meningkatkan B 4 Ruang  ( Spiral )  A adalah selatan/ utara B  A di atas B  A di sebelah kiri B 5 Waktu  ( Temporate/Time Scale )  A  mendahului B
 A mengikuti B  A mempunyai prioritas lebih dari B
Pengolahan lebih lanjut dari Reachability Matrix yang telah memenuhi Aturan  Transivity  adalah  penetapan  pilihan  jenjang  ( level  partition ). Pengolahan  bersifat  tabulatif  dengan  pengisisan  format,  dan  bisa  dibantu dengan komputer. Berdasarkan pilihan jenjang maka dapatlah digambarkan skema setiap elemen menurut jenjang vertikal maupun horisontal.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
10 |

## Proses Teknik Interpretative Structural Modelling
Untuk beragam subelemen dalam suatu elemen berdasar RM disusunlah Driver-Power-Dependence. Klasifikasi  subelemen dipaparkan dalam 4 sektor berikut (Marimin, 2004):
Sektor 1 : Weak driver-weak  dependent  variables ( AUTONOMOUS ).
Perubahan di sektor ini umumnya tidak berkaitan dengan sistem, dan mungkin memiliki hubungan kecil, meskipun hubungan bisa saja kuat.
Sektor 2 : Weak  driver-strongly  dependent  variables ( DEPENDENT ).
Umumnya perubahan di sini tidak bebas.
Sektor 3 : Strong  driver-strongly  dependent  variables ( LINKAGE ).  Peubah pada  sektor  ini  harus  dikaji  secara  hati-hati  sebab  hubungan antarpeubah  adalah  tidak  stabil.  Setiap  tindakan  pada  peubah tersebut akan memberikan dampak terhadap lainnya dan umpan balik pengaruhnya bisa memperbesar dampak.
Sektor 4 : Strong drive weak dependent variables ( INDEPENDENT ).  Peubah pada  sektor  ini  merupakan  bagian  sisa  dari  sistem  dan  disebut peubah bebas.
Dalam keseluruhan proses teknik ISM maka berbagai urutan kerja dari tahap penyusunan hierarki sampai hasil analisis dapat dilihat pada  gambar di bawah.  Tergantung  kepada  kehendak  dan  tim  perekayasa  model  serta persyaratan dari perihal yang dikaji,  berbagai macam bentuk struktur model dapat  dibangkitkan  dalam  ISM.  Berdasarkan  pengalaman  empirik  dalam menyusun subelemen dari suatu elemen tertentu, awalnya  diperlukan daftar selengkap  mungkin  ( exhausted  list ).  Setelah  itu  dilakukan  pengurangan dengan  prinsip  eliminasi  subelemen  yang  tidak  begitu  penting;    dan  atau menyatukan dua atau tiga sub-elemen.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 11

## Hasil dan Pembahasan

## Elemen Kebutuhan
Elemen  kebutuhan  dalam  strategi  pengembangan  koperasi  syariah  di Indonesia  untuk  meningkatkan  UMKM  dijabarkan  dalam  9  (sembilan) subelemen  sebagai  berikut:  (E1)  meningkatkan  manajemen  akuntansi dengan menggunakan IT, (E2) dukungan yang kuat untuk hukum koperasi syariah,  (E3)  SDM  koperasi  syariah  yang  profesional,  (E4)  meningkatkan kesejahteraan ( standard of living ), (E5) meningkatkan kesempatan pekerjaan untuk  masyarakat  kurang  mampu,  (E6)  mengadakan  sistem  pembiayaan yang  cocok  untuk unbanked  moslem  people’s  needs ,  (E7)  menyediakan kesesuaian  syariah  lembaga  keuangan  dan  ketersediaan  DPS  (Dewan Pengawas  Syariah) pada  koperasi syariah, (E8) efisiensi  biaya  operasional, (E9) meningkatkan sosialisasi dan promosi koperasi syariah.
Hasil  dari  pengolahan  ISM  untuk  elemen  kebutuhan  dapat  dilihat dibawah ini, dengan rincian sebagai berikut:
Gambar 1. Model Struktur Elemen Kebutuhan
Level 3
E1. Meningkatkan akuntansi manajemen IT
E8. Efisiensi biaya operasional E4. Meningkatkan kesejahteraan ( standard of living ) E7. Tersedianya DPS Koperasi Syariah E9. Meningkatkan sosialisasi dan promosi
E5. Meningkatkan kesempatan pekerjaan E3. SDM profesional E6. Mengadakan produk pembiayaan yang cocok untuk unbanked people E2. Dukungan yang kuat untuk hukum koperasi syariah Level 1 Level 2 Level 4 Level 5
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
12 |
Gambar  1.  menunjukkan  urutan  tahap  kebutuhan  dalam  penerapan strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM. Level paling terakhir yakni level 5 merupakan subelemen kunci dari elemen  kebutuhan,  artinya  dukungan  yang  kuat  untuk  hukum  koperasi syariah  baik  dari  aspek  hukum  syariah  maupun  hukum  positif  memiliki pengaruh paling besar dalam menerapkan strategi pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia. Maka diharapkan jika adanya dukungan yang kuat untuk hukum  koperasi  syariah  menjadi  lebih  optimal  maka  dapat  men- generate variabel  pada  level  yang  di  atas  yaitu  dapat  menciptakan  SDM  yang profesional dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan non-bank, serta produk pembiayaan yang sesuai dengan syariah baik dari aspek akad maupun penerapan pembiayaan. Melalui level 4 ini maka keberadaan  DPS  pada  koperasi  syariah  akan  menjadi  sangat  penting  dan dapat  diwujudukan.  Sosialisasi  dan  promosi  harus  lebih  gencar  untuk mendapatkan  nasabah  (anggota  koperasi),  hingga  akhirnya  dapat meningkatkan  kesempatan  pekerjaan.  Melalui  level  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  standar  hidup  masyarakat,  dan  akhirnya  peningkatan akuntansi manajemen IT dapat diwujudkan serta efisiensi biaya operasional pun tercapai.

## Elemen Perubahan yang Dimungkinkan
Elemen perubahan yang dimungkinkan dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM dijabarkan dalam 9  (sembilan)  subelemen  sebagai  berikut:  (E1)  tersedianya  manajemen akuntansi  dengan  menggunakan  IT,  (E2)  standarisasi  hukum  koperasi syariah,  (E3)  tersedianya  SDM  koperasi  syariah  yang  profesional,  (E4) mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia,  (E5) mempercepat  peningkatan  kesempatan  pekerjaan,  (E6) unbanked  people dapat  berubah  menjadi bankable  people ,  (E7)  tersedianya  DPS  (Dewan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 13
Pengawas  Syariah)  pada  koperasi  syariah,  (E8)  tercapainya  efisiensi  biaya operasional, (E9) mempercepat sosialisasi dan promosi koperasi syariah.
Hasil dari pengolahan ISM untuk elemen perubahan yang dimungkinkan dapat dilihat dalam Gambar 2, dengan rincian sebagai berikut:
Gambar 2 . Model Struktur Elemen Perubahan yang dimungkinkan
Hasil  pengolahan  ISM  menunjukkan  urutan  tahap  perubahan  yang dimungkinkan dalam penerapan strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia  untuk  meningkatkan  UMKM.  Level  paling  terakhir  yakni  level  6 merupakan  subelemen  kunci  dari  elemen  perubahan  yang  dimungkinkan, yaitu tersedianya SDM yang profesional. Senada dengan elemen struktur pada sub  bab sebelumnya,  bahwa  SDM masih  menjadi kunci  utama yang paling berpengaruh terhadap strategi pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia.
Level 3 E1. Tersedianya transaparansi manajemen akuntansi dengan IT E4. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat E7. Standarisasi DPS E2. Standarisasi Hukum E9. Mempercepat peningkatan sosialisasi dan promosi koperasi syariah Level 1 Level 2 Level 4 Level 5 E5. Mempercepat peningkatan ketersediaan lapangan kerja E3. Tersedianya SDM yang profesional Level 6 E8. Tercapainya efisiensi biaya operasional E6. Unbanked people moved to bankable people
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
14 |
Diakui  bahwa  SDM  koperasi  syariah  saat  ini  memang  kebanyakan  adalah anggota  koperasi  itu  sendiri,  yang  secara  pendidikan  dan  kapabilitas manajemen  masih terdapat  beberapa kelemahan.  Namun pada  hakikatnya permasalahan lemahnya kualitas SDM koperasi syariah dapat diatasi dengan diadakannya pelatihan kepemimpinan dan kemampuan manajemen koperasi syariah secara kesinambungan, sehingga SDM profesional pun dapat tercapai.

## Elemen Tujuan
Elemen  tujuan  yang  dimungkinkan  dalam  strategi  pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM dijabarkan dalam 9  (sembilan)  subelemen  sebagai  berikut:  (E1)  tercapainya  transparansi manajemen akuntansi berbasis IT, (E2) memiliki standarisasi hukum koperasi syariah,  (E3)  memiliki  SDM  koperasi  syariah  yang  profesional,  (E4) tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia,  (E5)  tercapainya peningkatan kesempatan pekerjaan, (E6) tercapainya bankable people , (E7) memiliki  DPS  (Dewan  Pengawas  Syariah)  pada  koperasi  syariah,  (E8) tercapainya efisiensi biaya operasional, (E9) adanya sosialisasi dan promosi koperasi syariah secara berkesinambungan.
Hasil  dari  pengolahan  ISM  untuk  elemen  tujuan  yang  dimungkinkan dapat dilihat dalam Gambar 3, dengan rincian sebagai berikut:
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 15
Gambar 3 . Model Struktur Elemen Tujuan
Hasil  pengolahan  ISM  menunjukkan  urutan  tahap  tujuan  yang dimungkinkan dalam penerapan strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia  untuk  meningkatkan  UMKM.  Level  paling  terakhir  yakni  level  5 merupakan subelemen kunci dari elemen tujuan yang dimungkinkan, yaitu memiliki SDM yang profesional. Senada dengan elemen struktur pada sub bab sebelumnya,  bahwa  SDM  masih  menjadi  kunci  utama  yang  paling berpengaruh terhadap strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Tujuan  utama  dari  pengembangan  koperasi  syariah  di  Indonesia  harus diawali  dengan  kepemilikan  SDM  yang  profesional.  SDM  yang  profesional dapat menjadi aset penting bagi koperasi syariah agar dapat bersaing dengan lembaga  keuangan  non-bank  yang  bersifat  mikro  lainnya  dan  terlebih  lagi adalah  dapat  bersaing  dengan  para  rentenir-rentenir  yang  masih  menjadi alternatif pembiayaan lainnya bagi UMKM.
Level 3 E8. Tercapainya efisiensi Biaya operasional E1. Tercapainya manajemen akuntansi berbasis IT
E6. Tercapainya bankable people E2. Memiliki standarisasi hukum E9. Adanya sosialisasi dan promosi yang berkesinambungan Level 1 Level 2 Level 4 Level 5 E4. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat E3. Memiliki SDM yang profesional E5. Tercapainya peningkatan kesempatan pekerjaan E7. Memiliki DPS
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
16 |

## Elemen Kegiatan atau Aktivitas
Elemen kegiatan atau aktivitas dalam strategi pengembangan koperasi syariah  di  Indonesia  untuk  meningkatkan  UMKM  dijabarkan  dalam  9 (sembilan) subelemen sebagai berikut: (E1) design dan develop manajemen akuntansi berbasis IT, (E2) design dan develop standarisasi hukum syariah dan hukum positif koperasi syariah, (E3) mengadakan training dan program sertifikasi untuk SDM, (E4) design dan develop program-program pembiayaan untuk  meningkatkan  UMKM,  (E5)  menciptakan  lapangan  pekerjaan  untuk masyarakat  melalui  usaha  mikro,  (E6)  mengadakan  pendidikan,  pelatihan, dan  evaluasi  rutin  tentang  program  bisnis  bagi unbankable  people ,  (E7) penempatan  DPS  dalam  manajemen  organisasi  koperasi  syariah,  (E8) mengurangi  biaya  operasional  melalui  penerapan  IT,  (E9)  meningkatkan kerjasama dengan Pemda, akademisi (universitas), dan komunitas  lainnya. Hasil  dari  pengolahan  ISM  untuk  elemen  kegiatan  atau  aktifitas  yang dimungkinkan dapat dilihat dalam Gambar 4, dengan rincian sebagai berikut:
Gambar 4 . Model Struktur Elemen Kegiatan atau Aktivitas
Level 3 E1. Design dan develop manajemen akuntansi berbasis IT E9. Meningkatkan kerjasama dengan Pemda, universitas dan komunitas E5. Menciptakan lapangan kerja melalui usaha mikro E6. Pendidikan, pelatihan dan evaluasi rutin
E2. Design dan develop standarisasi hukum syariah dan hukum positif E3. Mengadakan pelatihan dan sertifikasi program untuk SDM Level 1 Level 2 Level 4 Level 5 E7. Menempatkan DPS dalam struktur manajemen organisasi E8. Mengurangi Biaya operasional melalui penerapan IT E4. Design dan develop program pembiayaan untuk UMKM
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 17
Hasil pengolahan ISM menunjukkan urutan tahap elemen kegiatan atau aktivitas  yang  dimungkinkan  dalam  penerapan  strategi  pengembangan koperasi  syariah  di  Indonesia  untuk  meningkatkan  UMKM.  Level  paling terakhir yakni level 5 merupakan subelemen kunci dari elemen kegiatan, yaitu mengadakan pelatihan dan sertifikasi program untuk SDM. Senada dengan elemen struktur pada sub bab sebelumnya, bahwa SDM masih menjadi kunci utama yang paling berpengaruh terhadap strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas prioritas yang perlu dilakukan agar dapat mengembangkan koperasi syariah di Indonesia adalah  dengan  mengadakan  pelatihan  dan  sertifikasi  program  untuk  SDM manajemen  koperasi.  Namun  demikian,  pelatihan  juga  dapat  dilakukan kepada  seluruh  anggota  koperasi  syariah.  Pelatihan  yang  diadakan  dapat berupa pelatihan manajemen kepemimpinan, manajemen keuangan koperasi syariah, penerapan akad-akad syariah, kewirausahaan dan sebagainya yang dibutuhkan oleh koperasi syariah.

## Elemen Pelaku atau Lembaga
Elemen  pelaku  atau  lembaga  dalam  strategi  pengembangan  koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM dijabarkan dalam 7 (tujuh) subelemen  sebagai  berikut:  (E1)  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM,  (E2) Pemerintah Daerah, (E3) Lembaga Keuangan Syariah (termasuk dalam hal ini Lembaga  perbankan,  non-perbankan,  dan  koperasi  syariah),  (E4)  UMKM, (E5) komunitas, (E6) DSN-MUI ( sharia advisor ), (E7) Akademisi.
Hasil  dari  pengolahan  ISM  untuk  elemen  pelaku  atau  lembaga  dapat dilihat dalam Gambar 5, dengan rincian sebagai berikut:
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
18 |

## Gambar 5 . Model Struktur Elemen Pelaku/lembaga
Lembaga  keuangan  syariah  berperan  penting  dalam  strategi pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM. Lembaga  keuangan syariah menjadi elemen  kunci dalam mengembangkan koperasi  syariah  di  Indonesia  untuk  meningkatkan  UMKM.  Hal  ini  berarti bahwa perlu ada komitmen dan keseriusan dari lembaga keuangan syariah untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan pembiayaan khususnya  bagi  masyarakat  yang unbankable .  Salah  satu  kelemahan masyarakat  yang unbankable adalah  sulitnya  akses  terhadap  lembaga keuangan  untuk  memperoleh permodalan karena terkendala tidak adanya agunan.  Maka,  tidak  sedikit  masyarakat  yang unbankable terjerat  hutang kepada rentenir yang lebih mudah diakses dan tidak membutuhkan agunan. Namun tentunya ini menjadi polemik tersendiri sehingga lembaga keuangan syariah  harus  mendapatkan  peluang  untuk  menjadikan  masyarakat- masyarakat unbankable sebagai  segmen  pasar  khususnya  bagi  koperasi syariah.
Level 3 E7. Akademisi Level 1 Level 2 Level 4 Level 5 E2. Pemerintah Daerah E6. DSN-MUI ( Sharia Advisor ) E5. Komunitas E1. Kementerian Koperasi dan UMKM E4. UMKM
E3. Islamic Financial Institutions
Level 6
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 19

## Subelemen Kunci Strategi Pengembangan Koperasi Syariah
Subelemen kunci utama merupakan subelemen yang dijadikan sebagai motor  penggerak,  yang  dalam  implementasinya  dapat  menjadi  subelemen utama  yang  perlu  diperhatikan.  Karena  subelemen  kunci  ini  dapat memengaruhi  sukses  atau  tidaknya  subelemen  lain.  Dalam  penelitian  ini peneliti  mengumpulkan  persepsi  dari  pakar  dan  praktisi  mengenai subelemen  kunci  yang  telah  disepakati.  Subelemen  kunci  utama  dalam penelitian  ini  adalah  perlu  adanya  dukungan  hukum  dalam  bentuk standarisasi hukum koperasi syariah, baik itu dalam bentuk hukum syariah maupun  hukum  positif.  Selain  itu,  diperlukan  adanya  SDM  manajemen koperasi  syariah  yang  berkualitas  dan  profesional.  Strategi  ini  untuk menjawab  kelemahan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  koperasi  syariah selama ini adalah kurangnya dukungan hukum serta kurangnya SDM koperasi syariah yang profesional.
Selanjutnya subelemen kunci dari perubahan yang dimungkinkan yakni menyiapkan SDM koperasi syariah yang profesional. Untuk mewujudkan SDM yang  profesional  maka  dapat  diadakan  pelatihan  dan  pendidikan  untuk meningkatkan  pengetahuan/keahlian  karyawan  koperasi  syariah, pengembangan variasi produk koperasi syariah, serta memberikan sertifikasi bagi  SDM  yang  profesional.  Menurut  prioritas,  maka  lembaga  keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan peran koperasi syariah untuk  membiaya  UMKM,  diikuti  oleh  UMKM  itu  sendiri,  Kementerian Koperasi  dan  UMKM,  komunitas,  Pemda,  DSN-MUI  dan  terakhir  adalah akademisi. Elemen segmen masyarakat yang paling berdampak dari strategi pengembangan  koperasi  syariah  ini  adalah  pelaku  UMKM  dan  diikuti  oleh komunitas-komunitas usaha.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
20 |

## Simpulan
Perlu  ada  strategi  pengembangan  koperasi  syariah  di  Indonesia  agar dapat mengoptimalkan peran koperasi syariah dalam meningkatkan sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk mengurai subelemen kunci agar strategi pengembangan koperasi syariah dapat berjalan secara optimal. Hasil penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan di antaranya:
Pertama , elemen kebutuhan yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan  koperasi  syariah  di  Indonesia  untuk  meningkatkan  UMKM adalah perlu adanya dukungan yang kuat pada aspek hukum koperasi syariah (hukum  positif  dan  hukum  syariah). Kedua ,  elemen  perubahan  yang dimungkinkan  yang  menjadi  kunci  utama  dalam  strategi  pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah tersedianya SDM koperasi syariah yang profesional. Ketiga , elemen tujuan yang menjadi kunci  utama  dihadapi  dalam  strategi  pengembangan  koperasi  syariah  di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah koperasi syariah memiliki SDM yang profesional. Keempat , elemen aktifitas yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen koperasi syariah dan anggota. Kelima , elemen pelaku/lembaga yang menjadi kunci  utama  dalam  strategi  pengembangan  koperasi  syariah  di  Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah lembaga keuangan syariah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, maka  berikut  beberapa rekomendasi yang  dapat  peneliti  berikan  kepada  para stakeholders koperasi  syariah  di antaranya  adalah  diperlukan  adanya  koordinasi  dan  kerjasama  antara seluruh  pemangku  kebijakan  dan  pelaku  koperasi  syariah  dalam mewujudkan  koperasi  syariah  yang  memilki  dukungan  hukum  yang  kuat, profitable ,  dan  menjadi  lembaga  pembiayaan  alternatif  bagi  masyarakat dengan ekonomi kelas bawah ( unbankable people ). Sektor UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang dominan di Indonesia sehingga perlu didukung melalui  aspek  permodalan  yang  kuat.  Perbaikan  yang  berkelanjutan  tidak
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 21
hanya  dituntut  bagi  manajemen  koperasi  akan  tetapi  juga  bagi  seluruh anggota  koperasi.  Anggota  koperasi  juga  membutuhkan  pelatihan  dan pendidikan  untuk  menambah skill berbisnis,  serta  kemampuan  dan pemahaman dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah. Jika pelaku UMKM dan  komunitas  dapat  berbisnis  secara  syariah,  maka  diharapkan  transaksi koperasi syariah dapat menjadi berkah dan profitable.

## Daftar Pustaka
Akanji, O.O. 2007. “Microfinance as a Strategy for Poverty Reduction.” CBN Economic and Financial Review 39 (4).
Ascarya, Widyo Gunadi, Widodo Cahyono, Enny Anwar, dan Ferry Syarifuddin. 2012. Strategi  Meningkatkan  Preferensi  Perbankan  Syariah  Indonesia dalam Menggunakan Pembiayaan Bagi Hasil. Jakarta: Central Banking Education and Studies Department, Bank Indonesia
Banerjee, A. V., T. Besley, and T. W. Guinnane. 1994. “Thy Neighbor’s Keeper: The  Design  of  a  Credit  Cooperative  with  Theory  and  a  Test.” The Quarterly Journal of Economics 109 (2). Oxford University Press: 491– 515. https://doi.org/10.2307/2118471.
Bhattacharya, Sanjay, and K. Momaya. 2009. “Interpretive Structural Modeling of  Growth  Enablers  in  Construction  Companies.” Singapore Management Review 31 (1). Singapore Institute of Management: 73–98. http://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA192052588
&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=01295977&p =AONE&sw=w.
Bolaños, Ricardo, Emilio Fontela, Alfredo Nenclares, and Pablo Pastor. 2005. “Using Interpretive Structural Modelling in Strategic Decision‐making Groups.” Management  Decision 43  (6).  Emerald  Group  Publishing Limited: 877–95. https://doi.org/10.1108/00251740510603619.
Devi, Abrista, and Aam Rusydiana. 2016. “Islamic Group Lending Model (GLM) and Financial Inclusion.” International Journal of Islamic Business Ethics 1 (1): 80–94. https://doi.org/10.30659/IJIBE.1.1.80-94. Fukuyama,  Francis.  2002.  “Social  Capital  and  Development:  The  Coming Agenda.” SAIS Review 22 (1). Johns Hopkins University Press: 23–37. https://doi.org/10.1353/sais.2002.0009.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
22 |
Gorvett, Rick, and Ningwei. Liu. 2007. “Using Interpretive Structural Modeling to Identify and Quantify Interactive Risks.” Call Paper Program 2007 ASTIN Colloquium. USA.
Kanungo, Shivraj, and Vivek V. Bhatnagar. 2002. “Beyond Generic Models for Information  System  Quality:  The  Use  of  Interpretive  Structural Modeling (ISM).” Systems Research and Behavioral Science 19 (6). Wiley- Blackwell: 531–49. https://doi.org/10.1002/sres.476.
Lee,  D.  M.  2007.  Structured  Decision  Making  with  Interpretive  Structural Modelling (ISM). Canada: Sorach Inc.
Lukman, Syukri, Niki Lukviarman, Harif Amali Rivai, Tafdil Husni, Syafrizal, and Maruf. 2008. “Kajian Upaya Penguatan Peran Microbanking Dan Pendekatan  Pembiayaan  Kelompok  Dalam  Rangka  Pengembangan UMK  Di  Sumatra  Barat.”  Penelitian  atas  Kerjasama  antara  Bank Indonesia dan Center for Banking Research Universitas Andalas.
Marimin.  2004.  Pengambilan  Keputusan  Kreteria  Majemuk:  Teknik  Dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Muhar.  2009.  “Kebijakan  Dan  Strategi  Pengembangan  Lembaga  Keuangan Mikro.” Jurnal Inovasi 6 (4).
Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Siaran Pers OJK dan Perbankan Syariah Gelar Expo iB Vaganza 2015. Jakarta.
Othman,  Azmah,  Fatimah  Kari,  and  Rosita  Hamdan.  2013.  “A  Comparative Analysis  of  the  Co-Operative,  Islamic  and  Conventional  Banks  in Malaysia.” American Journal of Economics 3 (5C): 184–90.
Patten, Richard H, Jay K. Rosengar. 1991. The Development of Rural Banking in Indonesia . San Fransisco: ICS Press.
Radyati,  Maria  R.  Nindita.  2012. Keuangan  Inklusif  Perbankan .  Jakarta:
Universitas Trisakti: MMCSR & MMCE. http://www.mmcrusakti.org.
Robinson,  Marguerite  S.  2001.
The  Microfinance  Revolution:  ,  Sustainable Finance for the Poor . World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28956. Rudjito.  2003.  “Sinergi  Kebijakan  dalam  Mendorong  Pertumbuhan  Usaha
Mikro  Kecil  dan  Menengah.”  Paper  Dipresentasikan  pada  Lokakarya Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah yang Sehat dan Berdaya  Saing.  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (APINDO),  12 Desemdber. Aston Hotel: Jakarta.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 23
Rusydiana, Aam Slamet, and Abrista Devi. 2013a. “Challenges in Developing
Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) in Indonesia Using Analytic Network
Process (ANP).” Business and Management Quarterly Review 4 (2): 51– 62.
———.  2013b.  “Mengurai  Masalah  dan  Solusi  Pengembangan  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  Di  Indonesia:  Pendekatan  Metode BOCR  Analytic  Network  Process  (ANP).” Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis
Islami 3 (1): 19–40.
Saxena,  J.  P.  1992.  "Hierarchy  and  Classification  of  Program  Plan  Element Using  Interpretative  Structural  Modelling." Systems  Practice 12  (6): 651-670.
Schurmann,  Anna  T,  and  Heidi  Bart  Johnston.  2009.  “The  Group-Lending Model  and  Social  Closure:  Microcredit,  Exclusion,  and  Health  in Bangladesh.” Journal of Health, Population, and Nutrition 27 (4). BioMed Central: 518–27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19761085.
Siswanto.  2009.  “Strategi  Pengembangan  Baitull  Maal  Wattamwil  (BMT) dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah.” Tesis. Semarang.
Smolo,  Edib.  2007.  “Microcrediting  in  Islam:  Islamic  Micro-Financial Institutions.” Paper Dipresentasikan pada International Conference on Islamic Banking and Finance, IIUM Malaysia, April 2007.
Stiglitz, Joseph E. 1990. “Peer Monitoring and Credit Markets.” The World Bank Economic Review 4 (3 (September 1990)): 351–66. http://documents.worldbank.org/curated/en/54477146874019642 5/Peer-monitoring-and-credit-markets. Suharto, Saat. 2010. Outlook BMT 2011 . Yogyakarta: Permodalan BMT Center.
Thakkar,  Jitesh,  S.G.  Deshmukh,  A.D.  Gupta,  and  Ravi  Shankar.  2006. “Development  of  a  Balanced  Scorecard:  An  Integrated  Approach  of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP).” International  Journal  of  Productivity  and  Performance Management 56  (1).  Emerald  Group  Publishing  Limited:  25–59. https://doi.org/10.1108/17410400710717073.