JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.11,No.2, Agustus 2023, pp.175-186 E.ISSN:2334-4606, P-ISSN:2087-2461 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna

## Adopsi e-Government di Era Kebiasaan Baru
Dyah Kusumawati 1 , Saifudin 2
Ilmu Administrasi Niaga 1 , Bisnis Digital 2 , Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan Fatah Demak 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga 2 dyahk291175@gmail.com 1 , saifudin@iainsalatiga.ac.id 2

## Abstract
The  aim  of  this  paper  is to  investigate the  factors  that  influence  e-government  adoption.  This paper  investigates  the  impact  of  trust  in  the  Internet  and  trust  in  government  on  e-government adoption. The sample data used in this study were 126 respondents from 18 districts/cities in Central Java.  SPSS  was  used  to  test  the  significance  of  the  effect  of  the  independent  variable  (trust  in  the internet and trust in the government) on the dependent variable (e-government adoption). The SPSS test results show that trust in the internet and trust in the government have a positive and significant effect  on  e-government  adoption.  Public  service  providers  can  predict  the  behavior  of  their  users through this paper, while for academics, this paper can be used for further research by integrating trust as a predictor of adoption behavior. Empirically, this research is useful for increasing understanding of public service provider platforms in the communicative digital era.
Keywords: trust, internet, e-government, adoption

## Abstrak
Tujuan  dari  paper  ini  adalah  untuk  menyelidiki  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  adopsi  e- government.  Paper  ini  menyelidiki  dampak  dari  kepercayaan  pada  internet  dan  kepercayaan  pada pemerintah pada adopsi e-government. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 126 responden  dari  18  kabupaten/  kota  di  Jawa  Tengah.  SPSS  digunakan  untuk  menguji  signifikansi pengaruh  variabel  independen  (kepercayaan  pada  internet  dan  kepercayaan  pada  pemerintah)  pada variabel  dependen  (adopsi  e-government).  Hasil  pengujian  SPSS  menunjukkan  bahwa  kepercayaan pada  internet  dan  kepercayaan  pada  pemerintah  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap adopsi  e-government. Penyedia  layanan  publik dapat memperkirakan  perilaku  penggunanya  melalui paper ini, sedangkan bagi  akademisi, paper ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan mengintegrasikan  kepercayaan  sebagai  prediktor  perilaku  adopsi.  Secara  empiris  penelitian  ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman tentang platform penyedia layanan publik di era digital yang komunikatif.
Keywords: kepercayaan, internet, e-goverment, adopsi

## PENDAHULUAN
Semenjak pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini, semua kegiatan masyarakat di dunia mengalami perubahan dalam pola kehidupan. Hal ini meliputi hampir semua segmen bidang kehidupan. Segala kegiatan yang semula dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka  sekarang  semuanya  berganti  secara  online.  Layanan  digital  dan  e-commerce  menjadi pilihan kebanyakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian. Beberapa sektor startup
JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.11,No.2, Agustus 2023, pp.175-186 E.ISSN:2334-4606, P-ISSN:2087-2461 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna DOI:http://dx.doi.org/10.30659/jikm.v11i2.32980
seperti healthtech, e-groceries, marketplace dan logistik mengalami pertumbuhan permintaan yang signifikan, bahkan peranan startup berbasis UMKM juga sangat membantu dalam sektor ekonomi.  Berdasarkan  laporan  Google,  Temasek  dan  Bain  yang  bertajuk  e-Conomy  SEA 2020 menyebutkan nilai ekonomi digital di Indonesia tumbuh 11 persen dibandingkan tahun 2019.  Center  for  Indonesian  Policy  Studies  (CIPS)  juga  memperkirakan  sekitar  37%  dari konsumen digital Indonesia tahun 2020 merupakan konsumen baru yang beralih ke layanan digital akibat pandemi COVID-19.
Salah  satu  perubahan  layanan  dari  manual  atau  konvensional  ke  dalam  bentuk  digital terjadi  juga  dalam  pelayanan  birokrasi.  Birokrasi  diciptakan  sebagai  upaya  pelaksanaan administrasi  dalam  pelayanan  publik.  Selain  itu,  juga  untuk  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  dalam  mengakses  setiap  layanan  dan  perlindungan.  Pandemi  COVID-19 membuat  pelayanan  menjadi  terganggu.  Di  satu  sisi  masyarakat  memiliki  hak  untuk  terus mendapatkan layanan, di sisi lain kita dihadapkan dengan kondisi pandemi. Reformasi digital dilakukan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi, khususnya internet, secara intensif dan masif. Layanan digital ini merupakan bagian dari konsep e-government Perpindahan  dari  konvensional  menuju  transformasi  digital  dalam  layanan  publik  ini akan memaksa kita mengubah cara bekerja. Pekerjaan akan menjadi lebih kompleks karena sifat dari digital itu adalah terintegrasi sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan  kepuasan  kepada  sebagian  besar  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan meskipun ada sebagian masyarakat lain yang kesulitan untuk mengikuti perubahan itu. Dalam penggunaan  transformasi  digital  dalam  pelayanan  publik  harus  diikuti  dengan  perubahan mindset dan perilaku supaya mudah menerima dan melakukan perubahan ini.
Microsoft  Corp  pertama  kali  memperkenalkan  solusi  e-government  Citizen  Service Platform (CSP) dalam Konferensi Government Leaders Forum Eropa di Berlin, Jerman, pada Januari  2008.  Solusi  e-government  tersebut  rupanya  mendapatkan  sambutan  hangat  dari berbagai  pemerintah  di  dunia.  Terbukti,  serangkaian  pemerintah  di  negara  maju  dan berkembang segera mengimplementasikan CSP. Solusi tersebut sukses membantu pemerintah meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  proses  pemerintahan  mereka.  Diantara  pemerintah yang sudah mengimplementasikan CSP adalah Pemerintah Kota Aalter dan Kota Waterloo di Belgia,  Kota  London  di  Inggris,  Kota  Porto  dan  Kota  Lisbon  di  Portugal,  Kota  Zurich  di Swiss,  Pemerintah Daerah Västra Götalandsregionen di Swedia, Kota Deventer di Belanda.
United  Nations  (UN)  E-Government  Survey  2020  telah  menempatkan  Indonesia  pada peringkat  88  atas  pengembangan  dan  pelaksanaan  e-government  atau  sistem  pemerintahan berbasis  elektronik (SPBE).  Hasil  di tahun  2020 yang  dirilis  pada  bulan  Juli,  menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di urutan 107 dan urutan 116 di tahun  2016.  Secara  keseluruhan,  Indonesia  mencetak  skor  0.6612  di  dalam  grup  High  E- Government  Development  Index  (EGDI)  di  UN  E-Government  Survey  2020  sehingga berhasil  menempatkan  Indonesia  masuk  100  besar  peringkat  dunia  di  posisi  88  dari  193 negara.
Meskipun dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) berhasil menempatkan Indonesia  naik  ke  posisi  88  namun  ternyata  masih  banyak  kendala-kendala  yang  terjadi  di pelaksanaannya  sehingga  membuat  pengguna  e-government  di  Indonesia  masih  tergolong rendah.  Kendala-kendala  itu  antara  lain  dalam  hal  pengembangan  infrastruktur, kepemimpinan  dan  budaya  masyarakat.  Harus  diakui  bahwa  ketersediaan  teknologi  seperti terangkum  dalam  masalah  infrastruktur  seringkali  masih  menjadi  kendala  di  negara berkembang.  E-government  memang  menuntut  adanya  teknologi  satelit,  jaringan  listrik,
JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.11,No.2, Agustus 2023, pp.175-186 E.ISSN:2334-4606, P-ISSN:2087-2461 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna
jaringan  telepon,  pengadaan  komputer  dalam  lembaga  pemerintah  beserta  infrastruktur penunjang yang andal dan terdapat secara merata di seluruh wilayah. Pemerataan inilah yang masih belum dapat dicapai sampai saat ini. Penyebab lain kegagalan penerapan e-government di  Indonesia  berasal  dari  faktor  kepemimpinan.  Faktor  ini  dipengaruhi  oleh  adanya  konflik antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, peraturan yang masih kurang mendukung,  alokasi  anggaran  yang  kurang  memadai,  pembakuan  sistem  yang  tidak  jelas, yang  kesemuanya  ditentukan  oleh  komitmen  dari  para  pemimpin  atau  pejabat  bagi terlaksananya  e-government.  Sementara  itu,  yang  sangat  mendasar  tetapi  memerlukan komitmen  yang  kuat  adalah  faktor  budaya.  Faktor  budaya  diantara  para  birokrat  dalam lembaga  pemerintah  sering  mengakibatkan  kurangnya  kesadaran  terhadap  pentingnya  e- government. Yang sering muncul adalah ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan bahwa aplikasi  e-government  akan  mengancam  jabatannya  sehingga  masing-masing  tidak  mau berbagi  data  dan  informasi.  Karena  sikap  dan  cara  berpikir  yang  sempit  diantara  pejabat pemerintah inilah maka upaya integrasi sulit diwujudkan.
Dari  kendala-kendala  yang  ada  itu  menyebabkan  sebagian  dari  masyarakat  menjadi kurang  percaya  dengan  pelayanan  yang  bersifat  digital  atau  online,  terutama  kepercayaan terhadap internet dan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai pemberi pelayanan. Namun fakta di lapangan ini justru berbeda dengan beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepercayaan  terhadap  internet  dan  kepercayaan  terhadap  pemerintah  berpengaruh  positif terhadap penggunaan e-government. Hasil penelitian Asif Faroqi dkk (2020)  menyebutkan bahwa  kepercayaan  terhadap  internet  dan  kepercayaan  terhadap  pemerintah  berpengaruh secara  positif  terhadap  niat  untuk  menggunakan  e-government.  Penelitian  Agung  (2017) menemukan  hasil  kepercayaan  pada  e-government  (ada  8  dimensi,  yang  di  dalamnya  ada kepercayaan  terhadap  teknologi/  internet  dan  pemerintah  sebagai  penyedia  layanan) berpengaruh  dan  signifikan  pada  niat  untuk  menggunakan  layanan  e-government.  Hasil penelitian Sitti Mirsa dan Atrianingsi (2020)  menunjukkan bahwa, pertama terdapat tingkat kepercayaan  tinggi  masyarakat  terhadap  aplikasi  e-mobile  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN).  Hal  ini  berarti  aplikasi  memberi  kepuasan  kepada  masyarakat  dan  dianggap bermanfaat  bagi  mereka.  Kedua  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  tinggi,  di mana  masyarakat  menilai  pemerintah  serius  dalam  memberikan  pelayanan  jaminan kesehatan.
Dari  latar  belakang  di  atas  dan  perbedaan  antara  kondisi  di  lapangan  dengan  hasil penelitian maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah kepercayaan pada internet pengaruh positif dan signifikan terhadap  adopsi e- government?
2. Apakah kepercayaan pada pemerintah pengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi e-government?

## A. Tinjauan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.
1. E-Government Menurut PBB definisi e-goverment adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK)  dan  penerapannya  oleh  pemerintah  untuk  menyediakan  informasi dan  layanan  publik  kepada  masyarakat.  Menurut  Bastian  (2003)  e-goverment  dapat digolongkan  menjadi  4  tingkatan,  yaitu:  tingkat  pertama  adalah  pemerintah mempublikasikan  informasi  melalui  website,  tingkat  kedua  adalah  interaksi  antara
JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.11,No.2, Agustus 2023, pp.175-186 E.ISSN:2334-4606, P-ISSN:2087-2461 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna DOI:http://dx.doi.org/10.30659/jikm.v11i2.32980
masyarakat dan kantor pemerintahan melalui e-mail, tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik, sedangkan  tingkat  yang  terakhir  adalah  integrasi  di  seluruh  kantor  pemerintahan,  di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah menggunakan database bersama.
Menurut  Gregory  G.  Curtin  (2007)  definisi  e-goverment  sebagai  penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk beroperasi lebih efektif dan transparan,  untuk menyediakan  informasi  lebih  banyak  dan  lebih  baik  kepada  publik, serta untuk memfasilitasi partisipasi individu, bisnis, dan kelompok lainnya di segenap masyarakat  di  sebuah  negara.  Tujuan  dari  e-goverment  adalah  menyediakan pengelolaan  informasi  pemerintahan  yang  efisien  kepada  segenap  warga  negara, pemberian  layanan  kepada  masyarakat  yang  lebih  baik,  serta  memberdayakan masyarakat  melalui  akses  informasi  dan  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan publik.  Jadi,  e-government  dalam  penelitian  ini  adalah  penyediaan  pelayanan  dari pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk online.

## 2. Adopsi e-Government
Menurut  the  World  Bank  Group   di  tahun  2003, penerapan  teknologi  informasi dan  komunikasi  di  lembaga  pemerintahan  akan  menghasilkan  :  better  delivery  of government  services  to  citizens,  improved  interactions  with  business  and  industry, citizen  empowerment  through  access  to  information,  or  more  efficient  government management (Affisco & Soliman, 2006).
Serrano-Cinca  (2009)  mengemukakan  suatu  model  ”Ship-Crew-Wind”  sebagai analogi  e-government,  yaitu  prasyarat  yang  baik untuk  sebuah  pelayaran  yang  sukses adalah adanya kapal yang bagus (layak untuk digunakan), seorang kapten yang handal dan angin yang bersahabat. Ini artinya bahwa agar e-government bisa berjalan dengan baik  dan  akhirnya  diadopsi  dengan  baik  pula  oleh  penggunanya,  maka  diperlukan  : kapal yang bagus (sumber daya dari lembaga pemerintah), seorang kapten yang handal (pemimpin  dalam  pemerintahan  beserta  jajarannya  yang  mampu  menggunakan teknologi informasi dan komunikasi) dan angin yang bersahabat (pengguna layanan e- government  yang  terdiri  dari  warganegara,  pelaku  bisnis  baik  lokal  maupun  asing, termasuk budayanya).
Adopsi  e-government  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu  penerimaan  layanan dalam bentuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Indikator dari adopsi e-government adalah sebagai berikut:
1. Akan melakukan interaksi pada situs web pemerintah
2. Tidak ragu memberikan informasi pribadi ke situs web pemerintah
3. Akan mengambil informasi dari situs web pemerintah
4. Akan menanyakan informasi ke situs web pemerintah
5. Akan membayar informasi dari situs web pemerintah
6. Akan menggunakan informasi dari situs web pemerintah
3.  Kepercayaan pada Internet
Menurut Belanger et al (2005), kepercayaan pada internet masuk di dalam  model yang  terdiri  atas  konstruk  disposition  to  trust,  trust  of  the  internet,  trust  of  the government,  perceived  risk  dan  intention  to  use.  Disposition  to  trust  seringkali
JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.11,No.2, Agustus 2023, pp.175-186 E.ISSN:2334-4606, P-ISSN:2087-2461 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna DOI:http://dx.doi.org/10.30659/jikm.v11i2.32980
didefinisikan sebagai sebagai kepercayaan berbasis kepribadian karena mengacu pada kecenderungan umum seseorang untuk percaya atau tidak percaya pada pihak lain atau orang lain. Sementara itu  kepercayaan terbagi atas trust of the government dan trust of the  internet.  Hal  ini  mewakili  sifat  pengguna  e-government  yaitu  warga  negara  atau masyarakat dan juga sekaligus pengguna teknologi.
Menurut  Asif  Faroqi  (2020)  dalam  penelitiannya  bahwa  kepercayaan  terhadap internet merupakan faktor penting yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan layanan  elektronik.  Pemerintah  perlu  mengadopsi  cara  yang  dilakukan  oleh  pegiat  e- commerce agar warga mau menggunakan layanan e-government.
Kepercayaan  kepada  internet  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  kepercayaan seseorang  terhadap  kemampuan  internet  untuk  bisa  mengakomodasi  kebutuhannya dalam  pelayanan  pemerintahan.  Indikator  dari  kepercayaan  kepada  internet  adalah sebagai berikut:
1. Internet memiliki perlindungan
2. Internet aman
3. Internet terjaga kerahasiaannya
4. Dengan internet tidak terjadi penipuan
4.  Kepercayaan pada Pemerintah
Belanger et al (2005) mengemukakan dalam modelnya bahwa kepercayaan terdiri atas  konstruk  disposition  to  trust,  trust  of  the  internet,  trust  of  the  government, perceived  risk  dan  intention  to  use.  Trust  of  the  government  seringkali  didefinisikan secara umum sebagai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan  kepada  warganya.  Kepercayaan  kepada  pemerintah  mengacu  pada  persepsi seseorang tentang integritas dan kemampuan pemerintahan sebagai penyedia layanan. Mcknight et al., (2002) mengatakan bahwa masalah kepercayaan publik terhadap pemerintah  dalam  hal  pelayanan  secara  online  merupakan  keyakinan  awal  mengacu pada hubungan di mana warga negara memiliki informasi yang kredibel atau bermakna tentang  penyedia  layanan  elektronik.  Menurut  Grazioli  &  Jarvenpaa  (2000), kepercayaan sebagian besar didasarkan pada karakteristik trustor (disposition to trust), asumsi  yang  dibuat  mengenai  sifat  trustee  (trust  of  the  government),  dan  faktor institusional (trust of the internet).
Jadi  kepercayaan  kepada  pemerintah  dalam  penelitian  ini  adalah  kepercayaan warga  masyarakat  terhadap  kemampuan  pemerintah  beserta  seluruh  jajarannya  dalam memberikan  layanan  elektronik  yaitu  dengan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Indikator dari kepercayaan kepada pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Layanan online pemerintah dapat dipercaya
2. Pemerintah dapat menjaga kepentingan pengguna layanan
3. Input data pada web segera diproses
4. Situs web handal dan up to date

## B. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis
1. Hubungan antara kepercayaan pada internet dengan adopsi e-government. Kepercayaan  atau  trust  pada  layanan  berbasis  e-government  terbagi  dalam    dua dimensi,  pertama  adalah  kepercayaan  terhadap  pemerintah  (trust  of  the  government), dimensi  ini  merujuk  pada  kepercayaan  terhadap  institusi  pelaksana  e-government.
JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.11,No.2, Agustus 2023, pp.175-186 E.ISSN:2334-4606, P-ISSN:2087-2461 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna DOI:http://dx.doi.org/10.30659/jikm.v11i2.32980
Kemudian  yang  kedua  adalah  kepercayaan  terhadap  teknologi  yang  memungkinkan untuk digunakan seperti layanan berbasis internet trust of    internet (Carter & Bélanger, 2005).  Dalam  penelitiannya,  Asif  Faroqi  (2020)  menyatakan  bahwa  kepercayaan terhadap  internet  merupakan  faktor  penting  yang  mempengaruhi  seseorang  untuk menggunakan layanan elektronik (dalam hal ini adalah e-government).
Kepercayaan terhadap internet berkaitan erat dengan kemauan untuk menggunakannya karena  semakin  tinggi  kepercayaan  warga  terhadap  internet  maka    mengakibatkan kemauan dalam menggunakan layanan e-government juga semakin tinggi.
Dari uraian di atas maka hipotesa yang dapat dibentuk adalah:
H1  :  Semakin  tinggi  kepercayaan  pada  internet  maka  semakin  tinggi  penggunaan adopsi e-government.
2). Hubungan antara kepercayaan pada pemerintah dengan adopsi e-government. Berkaitan  dengan  kepercayaan  terhadap  instansi  pemerintah  maka  kepercayaan terhadap  organisasi  pemerintah  yang  menyediakan  layanan  atau  jasa  yang  bersifat elektronik  sangat  dibutuhkan  untuk  membangun  kepercayaan  terhadap  e-  goverment (Carter  &  Bellanger,  2005).  Dalam  penelitiaannya,  Welch,  dkk.,  (2005),  menyatakan bahwa  kepercayan  kepada  pemerintah  merupakan  aspek  penting  dalam  pengaturan layanan  e-goverment,  kepercayaan  terhadap  pemerintah  memiliki  kontribusi  yang signifikan dalam kepuasan penggunaan layanan e-goverment.
Kepercayaan,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  McKnight  (2002)  dapat  diukur  melalui  2 dimensi, yaitu kepercayaan terhadap pemerintah dan  kepercayaan terhadap layanan e- government.  Oleh  karena  organisasi  pemerintahan  menjadi  salah  satu  obyek kepercayaan  masyarakat,  maka  kepercayaan  kepada  organisasi  pemerintah  harus diperhitungkan  pengaruhnya  sebelum  membangun  sebuah  layanan  e-goverment. Kepercayaan  terhadap  pemerintah  selaku  penyedia  layanan  juga  berhubungan  dengan niat  penggunaan.  Semakin  tinggi  kepercayaan  warga  terhadap  pemerintah mengakibatkan niat menggunakan layanan e-government juga tinggi.
Dari uraian di atas maka hipotesa yang dapat dibentuk adalah:
H2  : Semakin tinggi kepercayaan pada pemerintah maka semakin tinggi penggunaan adopsi e-government.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah explanatory  research atau  penjelasan.  Menurut  Sugiyono (2015), explanatory research merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel  yang  diteliti  serta  hubungannya antara  satu  variabel  dengan  variabel  yang lain. Penelitian ini menggunakan kuesioner online yang disebarkan di 18 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian survey  dan  kuesioner.  Kuesioner  disampaikan  secara  online  dengan  metode purposive sampling . Sebanyak 126 responden dipilih dengan syarat harus memenuhi dua kriteria, yaitu:
1.  Responden adalah berusia minimal 17 tahun.
2.  Responden bertempat tinggal di provinsi Jawa Tengah.
Untuk  menganalisis  data  hasil  survey,  menginterpretasi  hasil  penelitian  maka  digunakan teknik  analisis  regresi  linear  berganda.  Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan bantuan software SPSS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner online. Skala
JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.11,No.2, Agustus 2023, pp.175-186 E.ISSN:2334-4606, P-ISSN:2087-2461 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna
pengukuran  menggunakan  skala  Likert  dengan  lima  tingkat  preferensi  jawaban  sebagai berikut :
1. Sangat Setuju = diberi skor 5 2. Setuju = diberi skor 4 3. Ragu-ragu = diberi skor 3 4. Tidak Setuju = diberi skor 2
5. Sangat Tidak Setuju  = diberi skor 1 Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  yakni  data  yang  diperoleh  secara  langsung melalui kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dalam bentuk dokumen-dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil
Dari  data  penelitian  yang  telah  dilakukan  didapatkan  data  responden  pada  tabel  1 sebagai berikut :
Tabel 1. Informasi Demografi Demografi Persentase Gender Male 34.1 Female 65.9 Usia 20 64.3 21-25 32.5 26-30 1.6 31-35 0.8 36-40 0.8 Pendidikan SMA 82.5 Diploma 0.8 Sarjana 16.7 Kabupaten/ Kota Kabupaten Blora 1.6 Kabupaten Boyolali 8.7 Kabupaten Demak 11.9 Kabupaten Grobogan 4.0 Kabupaten Jepara 0.8 Kabupaten Karanganyar 0.8 Kabupaten Kebumen 0.8 Kabupaten Kendal 4.8 Kabupaten Klaten 0.8 Kabupaten Kudus 1.6 Kabupaten Magelang 1.6
JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.11,No.2, Agustus 2023, pp.175-186 E.ISSN:2334-4606, P-ISSN:2087-2461 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna
DOI:http://dx.doi.org/10.30659/jikm.v11i2.32980
Kabupaten Pati 1.6 Kabupaten Pemalang 0.8 Kabupaten Purworejo 0.8 Kabupaten Semarang 42.1 Kabupaten Sragen 2.4 Kota Salatiga 12.7 Kota Semarang 2.4 Pekerjaan Bidang Jasa Keuangan 0.8 Bidang Jasa Perorangan 0.8 Bidang Jasa-jasaUmum 0.8 Bidang Kesehatan 0.8 Bidang Pabrikasi 1.6 Bidang PekerjaSosial 0.8 Bidang Pendidikan 5.6 Bidang Perdagangan 4.8 Pelajar/ Mahasiswa 78.6 Lainnya 5.6 Pendapatan per bulan Kurang dari 2 juta 81.2 2-4 juta 16.3 5-7 juta 1.5 Lebih dari 7 juta 1.0 Layanan dalam Pemerintahan Pelayanan Administratif 34.9 Pelayanan Barang 23.8 Pelayanan Jasa 41.3

## Sumber: Hasil data yang diolah, 2021
Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini yang terdiri dari 126 responden, sebanyak 65.9% adalah perempuan dan 34.1% laki-laki. Jika dilihat menurut  umur,  responden  dalam  penelitian  ini  didominasi  oleh  responden  berusia  20 tahun, sebanyak 64.3%. Adapun untuk daerah asal responden cukup beragam yaitu dari 18 kabupaten/kota,  namun  didominasi  oleh  responden  berasal  dari  kabupaten  Semarang sebanyak  42.1%.  Jika  dilihat  dari  pendidikan  terakhir  responden,  didominasi  oleh responden dengan pendidikan SMA yaitu sebanyak 82.5%. Jika dilihat dari sisi pekerjaan, responden terpilih didominasi oleh responden berstatus sebagai mahasiswa yaitu sebanyak 78.6%  dan  memiliki  pendapatan  rata-rata  kurang  dari  2  juta  rupiah  per  bulan  yaitu sebanyak  81.2%.  Layanan  yang  pernah  digunakan  responden  pada  e-government terbanyak  adalah  pelayanan  jasa  yaitu  sebesar  41.3%  yang  meliputi  layanan  pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya
JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.11,No.2, Agustus 2023, pp.175-186 E.ISSN:2334-4606, P-ISSN:2087-2461 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna DOI:http://dx.doi.org/10.30659/jikm.v11i2.32980
Untuk mengukur jawaban responden, kuesioner disusun dengan memberikan pilihan jawaban  berskala  likert  5  poin.  Skala  likert  yang  digunakan  terdiri  dari  1  (sangat  tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).
Pengujian  validitas  dan  reliabilitas  juga  dilakukan  dalam  penelitian  ini  untuk menguji  instrumen  penelitian  yang  digunakan.  Hasil  pengujian  validitas  dan  reliabilitas disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

## Tabel 2.
Hasil Uji KMO dan Bartlett of Sphericity Uji Nilai Sample Adequacy KMO 0.882 Bartlett of Sphericity 0.000 Sumber: Hasil data yang diolah, 2021
Dari  pengujian  KMO  dan  Bartlett  of  Sphericity,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  KMO yaitu 0,882 yang berarti nilainya lebih baik. Dilihat dari nilai Bartlett of Spherecity sama dengan  0,000  yang  berarti  hasil  tes  signifikan.  Dari  pengujian  validitas  ini,  dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian ini valid.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas and Reliabilitas
Item Loading Trust in Internet(CR=0.752) Internet memiliki perlindungan 0.738 Internet aman 0.704 Internet terjaga kerahasiaannya 0.855 Internet tidak terjadi penipuan 0.729 Trust in Government(CR=0.761) Layanan online pemerintah dapat dipercaya 0.699 Pemerintah dapat menjaga kepentingan pengguna layanan 0.759 Input data pada web akan segera diproses 0.693 Situs web handal dan update 0.673 E-Government Adoption (CR=0.788) Akan melakukan interaksi pada situs web pemerintah 0.731 Tidak ragu memberikan informasi pribadi ke situs web pemerintah 0.791 Akan mengambil informasi dari situs web pemerintah 0.765 Akan menanyakan informasi melalui situs web pemerintah 0.735 Akan membayar administrasi melalui situs web pemerintah 0.749 Akan menggunakan situs web pemerintah 0.760 Sumber: Hasil data yang diolah, 2021
JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.11,No.2, Agustus 2023, pp.175-186 E.ISSN:2334-4606, P-ISSN:2087-2461 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna DOI:http://dx.doi.org/10.30659/jikm.v11i2.32980
Tabel  3  menggambarkan  reliabilitas  instrumen  dengan  menunjukkan  hasil  nilai alpha  cronbach.  Dari  pengujian  ini,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  cronbach  alpha  untuk variabel  trust  in  internet  sebesar  0,752,  variabel  trust  in  government  sebesar  0,761,  dan variabel e-government adoption sebesar 0,788. Jika melihat cronbach alpha yang melebihi 0,60, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian ini reliabel.
Pengujian yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah uji regresi. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Tes ini dilakukan dengan bantuan program SPSS.
Tabel 4. Hasil Uji Secara Parsial dan Simultan
TI to AE TG to AE Determinant Coefficient and Adjusted R R 0.502 0.398 R2 0.252 0.159 Adjusted R Square 0.246 0.152 Standardized Coefficient Beta T 6.470 4.834 Sig. 0.000 0.000 Result of F test F 41.863 23.371 Sig. 0.000 0.000
Sumber: Hasil data yang diolah 2021
Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai R adalah 0,502, nilai R Square adalah 0,252, dan nilai Adjusted R Square adalah 0,246. Dari nilai R Square dapat diartikan bahwa 25% e-government adoption dipengaruhi oleh variabel trust in internet.  Dengan  kata  lain,  75%  e-government  adoption    dipengaruhi  oleh  variabel lain selain trust in internet seperti sikap, desain website dan sebagainya.
Trust in internet memiliki pengaruh positif dan signifikan pada e-government adoption.  Terbukti  dari  hasil  uji  regresi  sebesar  0,252,  dengan  nilai  t  sebesar  6,470 dengan  signifikansi  0,000.  Nilai  Sig  yang  lebih  kecil  dari  0,05  berarti  jika  trust  in internet  pada  masyarakat  positif,  maka  e-government  adoption  juga  meningkat. Selanjutnya, hasil uji F sebesar 41,863 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil ini dapat diartikan bahwa trust in internet mempengaruhi e-government adoption.
Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai R adalah 0,398, nilai R Square adalah 0,159, dan nilai Adjusted R Square adalah 0,152. Dari nilai R Square dapat diartikan bahwa 16% e-government adoption dipengaruhi oleh variabel trust in government.  Dengan  kata  lain,  84%  e-government  adoption    dipengaruhi  oleh variabel lain selain trust in government seperti sikap, desain website dan sebagainya.
Trust  in  government  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  pada  e- government  adoption.  Terbukti  dari  hasil  uji  regresi  sebesar  0,159,  dengan  nilai  t sebesar 4,834 dengan signifikansi 0,000. Nilai Sig yang lebih kecil dari 0,05 berarti jika trust in government pada masyarakat positif, maka e-government adoption  juga meningkat.  Selanjutnya,  hasil  uji  F  sebesar  23,371  dengan  nilai  signifikansi  0,000.
JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.11,No.2, Agustus 2023, pp.175-186 E.ISSN:2334-4606, P-ISSN:2087-2461 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna DOI:http://dx.doi.org/10.30659/jikm.v11i2.32980
Hasil  ini  dapat  diartikan  bahwa  trust  in  government  mempengaruhi  e-government adoption.

## B.  Pembahasan
Di dalam era kebiasaan baru, sejak COVID-19 melanda dunia semua kegiatan dalam kehidupan  masyarakat  dilakukan  secara  online,  memanfaatkan  fasilitas  teknologi informasi  maupun  komunikasi.  Mulai  dari  pelayanan  yang  bersifat  ekonomi,  sosial, budaya,  pendidikan,  keagamaan  sampai  dengan  pelayanan  publik.  Dari  sini  muncullah tuntutan untuk bisa memberikan kepercayaan kepada fasilitas dan sumber daya manusia yang  memberikan  pelayanan.  Di  samping  itu,  masyarakat  juga  dituntut  untuk  melek teknologi supaya bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
Dalam  penelitian  ini  ternyata  hasilnya  adalah  kepercayaan  pada  internet  maupun kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-government. Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  beberapa  penelitian  terdahulu.  Hasil  penelitian  Asif  Faroqi dkk  (2020)    menyebutkan  bahwa  kepercayaan  terhadap  internet  dan  kepercayaan terhadap  pemerintah  berpengaruh  secara  positif  terhadap  niat  untuk  menggunakan  e- government. Sementara penelitian Agung (2017) menemukan hasil kepercayaan pada e- government  (disebutkan  ada  8  dimensi,  yang  di  dalamnya  ada  kepercayaan  terhadap teknologi/ internet dan pemerintah sebagai penyedia layanan) berpengaruh dan signifikan pada  niat  untuk  menggunakan  layanan  e-government.  Hasil  penelitian  Sitti  Mirsa  dan Atrianingsi  (2020)    menunjukkan  bahwa,  pertama  terdapat  tingkat  kepercayaan  tinggi masyarakat  terhadap  aplikasi  e-mobile  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Hal  ini berarti  aplikasi  memberi  kepuasan  kepada  masyarakat  dan  dianggap  bermanfaat  bagi mereka.  Kedua  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  tinggi,  di  mana masyarakat menilai pemerintah serius dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa e-government adoption dipengaruhi oleh  trust  in  internet  dan  trust  in  government.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  untuk meningkatkan e-government adoption dapat dilakukan dengan meningkatkan trust in internet dan trust in government di masyarakat.
Dari penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat dibuat sebagai berikut:
1.   Rekomendasi  untuk  akademisi,  sebaiknya  mengembangkan  adopsi  internet  pada  e- government.
2.  Peneliti  merekomendasikan  pemerintah  untuk  melakukan  pengembangan  layanan elektronik  yang  mudah  dan  tidak  membingungkan  sebagai  bentuk  upaya  peningkatan layanan efektif antara pemerintah dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Purwanto,  (2017),  Pengaruh  Dimensi  Kepercayaan  Terhadap  Adopsi  Layanan  E- Government, Tesis  Program  Magister  Bidang  Keahlian  Sistem  Informasi Jurusan Teknik  Informatika  Fakultas  Teknologi  Informasi  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember Surabaya.
JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.11,No.2, Agustus 2023, pp.175-186 E.ISSN:2334-4606, P-ISSN:2087-2461 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna
Affisco,  John  F.,  and  Khalid  S.  Soliman,  (2006),  E-Government  :  a  Strategic  Operations Management Framework for Service Delivery. Business Process Management Journal, Vo. 12, No. 1, pp. 13-21.
Asif Faroqi, Yovika Noviardi P., Rizka Hadiwiyanti & Tri Lathif MS, (2020), Pengaruh Trust dan  Perceived  Risk  Terhadap  Niat  Menggunakan  E-Government, Jurnal  SCAN,  Vol. XV, No.1, Hal.40-45,  ISSN 2686-6099, Februari 2020.
Bastian,  Indra,  (2003), Akuntansi  Sektor  Publik  di  Indonesia ,  Pusat  Pengembangan Akuntansi, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
Bélanger, F. & Carter, L, (2005), Trust and Risk in E-Government Adoption , Assoc. Inf. Syst. - 11th Am. Conf. Inf. Syst. AMCIS 2005 A Conf. a Hum. Scale, Vol. 2, pp. 735–744.
Carter, L., & Bélanger, F, (2005), The Utilization of E-Government Services: Citizen Trust, Innovation  and  Acceptance  Factors. Information  Systems  Journal,  15(1),  pp.  5–25. https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x
Curtin,  G.  G.,  (2007),  E-Government,  Manuscript  Accepted  by Sage  Publications  for Publication  in  the  “Encyclopedia  of  Political  Communications”  E-Governance-April 2007-1.
Fransisca Mulyono, (2011),  Model Adopsi E-Government Dalam Perspektif Sistem, Jurnal Administrasi  Bisnis  (2011),  Vol.7,  No.2:  hal.  157–170,  (ISSN:0216–1249)  c  2011 Center for Business Studies, FISIP – Universitas Parahyangan .
Grazioli, S., & Jarvenpaa, S. L, (2000), Perils of Internet Fraud: An Empirical Investigation of  Deception  and  Trust  with Experienced  Internet  Consumers, IEEE  Transactions  on Systems,  Man,  and  Cybernetics  Part  A:Systems  and  Humans.,  30(4),  395–410 . https://doi.org/10.1109/3468.852434
McKnight,  H.  D.,  Choudhury,  V.,  &  Kacmar,  C,  (2002),  Developing  and  Validating  Trust Measures for e-Commerce: An Integrative Typology. Information Systems Research , Vol. 13, No. 3 , 334-359.
Rahadian  Bisma,  (2017),  Faktor  Adopsi  Layanan  E-Government  Jenis  Layanan  Transaksi, JIEET: Volume 01 Nomor 02, 2017 (Journal Information Engineering and Educational Technology) ISSN : 2549-869X , Hal 83-88
Serrano-Cinca,  Carlos,  Mar  Rueda-Tomas,  and  Pilar  Portillo-Tarragona,  (2009),  Other Article  :  Determinants  of  e-Government  Extension. Online  Information  Review,  Vol. 33, No. 3, pp. 476-498 .
Sitti  Mirsa  Sirajuddin,  A.  Atrianingsi,  (2020),  Kepercayaan  Publik  (Public Trust)  Terhadap E-Government  :  Studi  Kasus  Penggunaan  E-Mobile  BPJS  Kesehatan  Di  Kota Makassar ,  Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), Under the license CC BY-SA 4.0 ISSN: 2301-573X (Print), ISSN: 2581-2084 (Online) pp. 80-88.
Welch, E. W., Hinnant, C. C., & Moon, M. J, (2005), Linking Citizen Satisfaction with E- Government and Trust in Government. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 15, No. 3 , pp. 371-391.
https://www.kemenkumham.go.id/berita/kedepankan-pelayanan-publik-digital-dalam-masa- pandemi https://www.antaranews.com/berita/1900060/wapres-indeks-e-government-indonesia-masih- rendah-di-asean