## PERAN ADVOKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

## Mochamad Mansur 1

## Abstract
In everyday there are few terms that used to interpret this law profession. Some are termed the lawyers and also use the phrase of  legal advisor, lawyer or  advocate in Malaysia known as Peguam. The advocates, lawyer and legal advisor terms in english languange also can be called as trial lawyer or specifically in  America known as attorney at  law as well as in  the United Kingdom known as barrister, and the role given by the lawyer that using the legal advisor terms in  America  known  as  counselor  at  law  or  also  solicitor  in  United  Kingdom.  In  constitution number  18  of  2003  about  advocate,  the  word  advocate  is  used  in  chapter  I  about  General Conditions explained, Advocate is a person who work as legal professionals, both inside and outside of the court who fulfills the requirements under the provisions of this law. In practice the law profession is not only undertaken by the advocate during examination process at the level  of  investigation  and  examination  in  court  (litigation  process),  however  the  role  of advocate is also seen outside the court. The need for advocate legal services  outside the court process is currently increasing, in line with growing needs of the  community law, especially in existence that is increasingly open in association between nations. Through consulting services, negotiation  and  in  making  contracts  for  community  empowerment  and  national  law  reform, especially  in  the  economics  and  trade,  including  settlement  of  disputes  outside  of  the  court. Advocates as one element of the justice system is one of the pillars in upholding the rule of law and  the  human  right.  Advocates  are  a  noble  profession  that  is  closely  related  to  humanity. Increasing capital flows and foreign investment, especially among business people in ASEAN member  countries  (inter-ASEAN  trade  and  investment),  logically  it  will  be  followed  by  an increase  in  the  need  of  lawyers  or  legal  advisor  services.  This  profession  is  important  in providing  direction  and  legal  advices,  including  the  assistance  needed  by  business  people properly and protected in Indonesia. Vice versa, when Indonesian business people decided to develop  the  investment  and  production  activites,  for  example  to  Thailand  or  other  ASEAN countries. Indonesian business people will need the services of lawyers or legal advisor who understand  the  provisions  of  Thailand  laws.  The  challenges  of  the  advocates  basically  lies mostly  on  advocates  and  the  professional  advocate  commuity  to  how  far  the  advocates  can respond to the problems of the community in his environment. Another challenge is the political climate factor wich is not conducive to developing the role of advocates, for this reason, there is a need for a socialization of the function of the existence of an advocate role both for officials and the general public. These challenges will be increasingly complex when professional skill and the enthusiasm for learning from the lawyers do not grow in accordance with the demands of the global era, including the mastery of foreign languages as a key to opening communication with foreign  relation. For this reason, the relationship  network with IBA (International BAR Association), ABA (American BAR Association), Lawyer Commitee For Human Rights and the like needs in the era of globization.
Kata kunci: Advokat, Pembangunan Indonesia, hukum
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019

## PENDAHULUAN
Dalam  keseharian  terdapat  beberapa istilah  yang  digunakan  memaknai  profesi hukum yang satu ini. Ada yang mengistilahkan  pengacara  ada  juga  yang menggunakan panggilan advokat dan ada juga yang menggunakan frasa penasehat hukum, di negara  Malaysia  pengacara  atau  advokat dikenal  dengan  istilah peguam .  Istilah advokat,  pengacara  dan  penasehat  hukum yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut trial lawyer atau  secara  spesifik  di  Amerika dikenal dengan istilah attorney at law serta di Inggris  dikenal  istilah  barrister,  dan  peran yang diberikan oleh lawyer yang menggunakan  istilah  konsultan  hukum  yang di Amerika dikenal dengan istilah counselor at law  atau  di  Inggris  dikenal  dengan  istilah solicitor.
Berawal  dari  seorang  tokoh  (orang termuka)  di  zaman  Romawi  Antik  (jauh sebelum  Tahun  Masehi),  yaitu  Patronus, profesi  advokat  dikenal  sebagai  pekerjaan terhormat  dan  dihargai  hingga  saat  ini. Patronus  mengambil  peran  membela  orang- orang  yang  membutuhkan  keadilan  dalam sistem kerajaan dan kekaisaran saat itu. Maka Patronuslah  yang  mengambil  peran  advokat pertama di dunia. Patronus menjadi sandaran dan  harapan  publik  untuk  mendapatkan keadilan atas semua sengketa, mulai sengketa keluarga,  sampai  pada  sengketa  eknomi, properti, dan pidana. 2
Dalam  undang-udang  nomor  18  tahun 2003  tentang  Advokat,  digunakan  kata Advokat  yang  di  dalam  Bab  I  tentang Ketentuan Umum dijelaskan, Advokat adalah orang  yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
Keberadaan profesi advokat tidak dapat dipungkiri eksistensinya sejak zaman penjajahan hingga pada era kemerdekaan dan berkembang  terus  hingga  saat  ini,  walaupun
2 Theodorus Yosep Parera , Advokat dan Penegakan Hukum, Genta Press, Jakarta, 2016, h. 1.
disatu  sisi  ditemukan  bahwa  ketersediaan tenaga advokat banyak terkonsentrasi di kota- kota  besar  dan  sebaliknya  di  daerah-daerah keberadaan mereka sangat  sedikit, bahkan di daerah-daerah terpencil sangat susah mencari orang berprofesi sebagai advokat. Keberadaannya sangat penting karena memiliki peran dan fungsi yang urgen dalam sebuah proses penegakan hukum menjadikan profesi advokat perlu mendapat pengaturannya  dalam  suatu  aturan  hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi advokat perkembangannya sudah  sejak  zaman  penjajahan.  Berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam Reglement op de Rechterlijke  Organisatie  en  het  Beleid  de Justitie  in  Indinesia  (Stb.  1847  :  23  jo.  Stb. 1848 : 57), pasal 185 sampai pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya, kemudian Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten,  procureus  en  Deuwaarders  (Stb. 1848  :  446  jo.  Stb.  1922  :  523),  dan Vertegenwoordiging  van  land  in  rechten (K.B.S 1922 : 522).
Profesi  advokat  sesungguhnya  sarat dengan  idealisme.  Sejak  profesi  ini  dikenal secara universal sekitar 2.000 tahun yang lalu, ia  sudah  dijuluki  sebagai officium  nobile artinya  profesi  yang  mulia  dan  terhormat. Profesi  advokat  itu  mulia,  karena  ia mengabdikan  dirinya  sendiri,  serta  ia berkewajiban  untuk  turut  menegakkan  hak- hak  asasi  manusia.  Di  Hindia  Belanda (Indonesia)  sampai  pertengahan  tahun  1920- an,  semua  advokat  dan  notaris  adalah  orang Belanda.  Hal  ini  pula  yang  memengaruhi mengapa perkembangan advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat.  Mengenai  hal  ini,  Daniel  S.  Lev, berpendapat  bahwa  besar  kecilnya  jumlah advokat pribumi tergantung kepada kombinasi ideologi pemerintah dan
kebijaksanaan  ekonomi  kolonialnya,  (Daniel S. Lev, 1990). 3
Sejarah  mencatat  hingga  pada  tahun 1940  terdapat  hampir  tiga  ratus  orang Indonesia  asli  menjadi  ahli  hukum  sampai pada  pendudukan  Jepang.  Para  advokat Indonesia  angkatan  pertama  menetap  di Belanda  sebagai  advokat.  Di  antara  empat puluh  orang  Indonesia  yang  meraih  gelar sarjana  hukum  di  Leiden,  tidak  kurang  dari enam  belas  orang  menjadi  advokat  sepulang ke Indonesia.
Perubahan  yang  monomental  terjadi ketika diundangkannya undang-undang nomor  18  tahun  2003  tentang  Advokat  dan dinyatakan  berlaku,  ini  menjadi  angin  segar bagi semua stakeholder yang banyak memberi perhatian terhadap perjalanan dan perkembangan dunia kepengacaraan di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan  yuridis  bagi  orang  yang  berprofesi sebagai  advokat  dan  secara  konstitusional merupakan  pengakuan  bangsa  terhadap pentingnya  profesi  advokat  untuk  diatur sedemikian  rupa  sehingga  mendatangkan manfaat, khususnya dalam penegakan hukum di negara Indonesia.
Pada prinsipnya Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menentukan  secara  tegas  bahwa  negara Indonesia  adalah  negara  hukum.  Prinsip negara  hukum  menuntut  antara  lain  adanya jaminan  kesederajatan  bagi  setiap  orang  di hadapan  hukum  (equality  before  the  law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  di  hadapan  hukum. 4 Pengakuan sebagai negara hukum kemudian
diejawantahkan secara konkret  dalam bentuk pengakuan  terhadap  nilai-nilai  asasi  manusia termasuk  di  dalamnya  adalah  perlindungan hukum terhadap semua orang.

## 3
http/www.blogster.com/khaerulhtanjung/sejarah- hukum-advokat-indonesia
Negara  hukum  adalah  suatu  sistem kenegaraan  yang  diatur  berdasarkan  hukum yang  berlaku  dan  berkeadilan  yang  tersusun dalam  satu  konstitusi,  dimana  semua  orang dalam  negara  tersebut  baik  yang  diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum  yang  sama  sehingga  setiap  orang diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan  warna  kulit,  ras,  gender,  agama, darah,  dan  keprcayaan,  serta  kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan. 5
Mengingat  begitu  banyak  hukum  yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat tentu tidak semua masyarakat bisa mengerti  atau  memahaminya.  Padahal  kita tahu bahwa masalah hukum itu bisa menimpa semua  orang,  akan  tetapi  tidak  semua  orang paham hukum, sehingga disini peran advokat atau pengacara diperlukan.
Pasal  5 ayat  (1) undang-undang nomor 18  tahun  2003  tentang  Advokat  disebutkan, advokat  berstatus  sebagai  penegak  hukum, bebas dan mandiri  yang dijamin  oleh hukum dan  peraturan  perundang-undangan.  Status advokat yang diakui sebagai penegak hukum oleh undang-undang secara langsung mensejajarkan profesi advokat dengan penegak  hukum  lainnya  seperti  polisi,  jaksa, dan hakim. Pengakuan advokat sebagai salah satu  penegak  hukum  membawa  konsekuensi tersendiri  bagi  siapa  pun  yang  menjalani profesi ini, tanggung jawab dan profesionalisme  harus  dimiliki  oleh  segenap advokat, mereka dituntut untuk tidak sekedar menjadi pembela klien akan tetapi bertanggung  jawab  atas  ditegaknya  hukum dan keadilan dalam setiap tingkatan pemeriksaan suatu perkara. Dalam prakteknya profesi
kepengacaraan  ini  tidak  hanya  dilakoni  oleh advokat  pada  saat  proses  pemeriksaan  pada tingkat  penyidikan  dan  pemeriksaan  di pengadilan (proses litigasi), akan tetapi peran
4 Moh. Mahfud MD , Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia”, dalam Jurnal Hukum, No. 14 Vol. 7, Agustus 2000, h. 2-3.
5 Munir  Fuady ,  Dinamika  Teori  Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, h.1

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
advokat  juga  terlihat  di  luar  pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses pengadilan  pada  saat  sekarang  semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya
kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan  yang  semakin  terbuka  dalam pergaulan  antar  bangsa.  Melalui  pemberian jasa  konsultasi,  negoisasi  maupun  dalam pembuatan  kontrak  bagi  pemberdayaan masyarakat  serta pembaruan hukum  nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan  termasuk  dalam  penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 6 Advokat sebagai salah  satu  unsur  sistem  peradilan  merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Advokat merupkan profesi mulia yang erat hubungannya dengan kemanusiaan. 7
Tanggung jawab advokat untuk mendidik  dan  memberdayakan  masyarakat tentang  hukum  (rule  of  law)  memang  bukan perkara  mudah.  Hal  ini  disebabkan  oleh tingkatan kesadaran hukum  masyarakat  yang tidak  sama  dengan  presepsinya  sebagai  ciri khas dari suatu masyarakat.
Mahfud MD mengatakan bahwa produk dan  proses  penegakan  hukum  di  Indonesia selama hampir 40 tahun terakhir (sejak tahun 1959  sampai  tahun  1998)  telah  keluar  dari kerangka  berpikir  dan  acuan  nilai-nilai  atau paradigma Pancasila. Jika ditelusuri penyebabnya  adalah  tampilnya  sistem  politk yang  tidak  demokratis  sehingga  kekuasaan tersentralisasi  di  satu  tangan.  Oleh  sebab  itu upaya  pembaruan  hukum  menjadi  salah  satu kebutuhan  mendesak  untuk  dilakukan  di awal-awal reformasi. 8
Pembaruan  hukum  bisa  dilakukan  oleh MPR,  DPR,  Pemerintah,  Hakim  (melalui lembaga  peradilan),  Pejabat  Tata  Usaha
6 http/www.blogster.com/khaerulhtanjung/seja rah-hukum-advokat-indonesia.
7 . Frans  Hendra  Winata, Advokat  dan Masyarakat , Jentera Jurnal Hukum, Edisi 19, 2002, h. 48.
8 . Moh.  Mahfud  MD, Membangun  Politik Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  Rajawali  Press, Jakarta, 2012, h. 58.
Negara, bahkan para pemikir atau pakar-pakar hukum
Atas  uraian  tersebut  diatas  mendorong penulis  untuk  membahas  dan  memilih  judul : “ Peran Advokat Dalam Pembangunan

## Hukum Indonesia”.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang akan  dikaji  dalam  makalah  ini,  yaitu  :
Bagaimana peran advokat dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia ?

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  Teknik  deskriptif  analitik dan  menggunakan  pendekatan  penelitian normatif empiris. Dalam rangka memperoleh data  yang  relevan  dengan    kebutuhan penelitian ini,

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Lembaga Peradilan Dalam Pembangunan Hukum Nasional
Istilah  peradilan  diartikan  sebagai segala sesuatu  mengenai  perkara pengadilan. Sedangkan  pengadian  diartikan  sebagai dewan  atau  majelis  yang    mengadili  perkara atau bangunan tempat mengadili perkara. 9
Menurut Arief B. Sidharta, hendaknya dibedakan antara peradilan dengan pengadilan.  Peradilan  merupakan  institusi, pranata,  dan  proses,  sedangkan  pengadilan merupakan  organisasi,  struktur,  dan  badan peradilan. Dengan demikian, peradilan adalah pranata yang diciptkan atau tercipta di dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik atau sengketa  secara  imparsial,  menggunakan kaidah  hukum  positif,  berlaku  umum,  secara teratur, dan terorganisasi, serta objektif.”. 10
Sejak  era  tujuh  puluhan,  masyarakat hukum  Indonesia  familiar  dengan  ungkapan
9 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 1277.
10 Arief  Sidharta  dalam  Dudu  Duswara Machmudin, Kedudukan  dan  Peran  Tindak  Korupsi dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia ,  DSP, Jakarta, 2013, h. 44.
“hukum  sebagai  sarana  pembangunan  atau sebagai sarana pembaruan masyarakat”. Suatu ungkapan  yang  memperoleh  inspirasi  dari Roscoe Pound “law as social enginering”. 11 Proses pembentukan hukum Indonesia dikenal  dengan  istilah  pembaruan  hukum, pembaruan hukum dan pembangunan hukum yang  sejatinya  memiliki  makna  yang  sama bahkan  beberapa  ahli,  pasca  jatuhnya  rezim orde  baru  menyebutnya  dengan  istilah reformasi  hukum.  Hukum  perlu  diperbarui karena  hukum  dalam  arti  yang  sempit  yaitu undang-undang selalu tertinggal oleh perkembangan  masyarakat,  cacat  sejak  lahir dan  karena  pembaruan  hukum  dalam pembentukan undang-undang selalu ditunggangi kepentingan atau ( hidden agenda ). 12
Hukum, baik sebagai kumpulan norma (gejala  normatif)  maupun  sebagai  gejala sosial,  adalah  sebuah  sistem.  Ungkapan Ciceor  “ubi  societas  ibi  ius”  (tidak  ada masyarakat  tanpa  hukum).  Demikian  pula negara,  baik  sebagai  organisasi  kekuasaan (macht  organisatie),  atau  sebagai  organisasi hukum  (rechts  organisatie),  maupun  sebagai organisasi sosial (social organisatie) senantiasa memiliki sistem hukum. Tidak ada negara  tanpa  sistem  hukum.  Berdasarkan premis  tersebut,  semestinya  makna  awal  dan sekaligus dasar pembangunan hukum (nasional),  adalah  membangun  satu  sistem hukum  nasional  yang  mencerminkan  watak, ciri,  pandangan,  fungsi,  dan  tujuan  hukum secara  nasional.  Dalam  konteks  inilah  harus dipahami  bahwa  pembinaan  hukum  nasional yang dilakukan melalui pembangunan hukum nasional  adalah  pembinaan  sistem  hukum nasional. 13
Pembaru hukum sebagai sebuah proses memperbarui  hukum  yang  mengandung
11 Mochttar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Binacipta, Bandung, 1976, h. 8-9.
12 Tri  Cahya  Indra  Permana, Pembaruan Hukum Administrasi Berbasis Pancasila Dan Tantangannya  Di  Era  Globalisasi, dalam  Varia Peradilan,  Majalah  Hukum  Tahun  XXXI,  No.  369, IKAHI, Jakarta, 2016, h. 71.
pengertian mengubah hukum sebagai  konsep law as o tool engineering yang dikemukakan oleh  Roscoe  Pound. 14 Hukum  harus  menjadi penggerak ke arah perubahan yang lebih baik dari pada sebelumnya yang menurut Mochtar Kusumaatmadja mengatakan konsep pembaruan  hukum  merupakan  asas  hukum sebagai wahana pembaruan masyarakat. . 15 Pada  saat  ini  kita  hidup  di  era globalisasi. Hidup di era globalisasi, ditandai dengan  adanya  percepatan  perubahan  sosial yang  didukung  dengan  terobosan-terobosan ilmiah  dan  teknologi.  Dengan  adanya perubahan  yang  cepat,  terutama  yang berkaitan  dengan  teknologi  menjadikan mindset  dan  culturalset  masyarakat  berubah. Untuk  menyikapi  perubahan  paradigma berhukum tersebut, menurut Supandi, menyatakan setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus diimplemantasikan oleh lembaga peradilan, yaitu :
Pertama ,  konsepsi  penegakan  hukum  yang transparan, profesional dan akuntabel. Penegakan  hukum  yang  bermartabat  tidak dapat  lepas  dar  keterbukaan  informasi  yang benar,  jujur,  dan  tidak  diskrimanatif  selama proses  persidangan  berlangsung.  Selain  itu, keterbukaan (pengadilan) menghendaki adanya  pengelolaan  secara  tepat  guna, sehingga  harus  ditangani  oleh  aparatur  yang profesional  di  bidangnya  masing-masing aparatur  yang  melaksanakan  penegakan hukum harus sesuai standar kompentensinya. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penegakan hukum ini harus dapat dipertanggungjawabkan  sebagaimana  yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan.
Kedua, fungsi  peradilan  yang  berbasis pelayanan publik. Pelayanan publik kaitannya dengan  lembaga  peradilan  merupakan  segala
13 Bagir  Manan, Peranan  Hukum  Dalam Mewujudkan Cita-Cita Keadilan Sosial Menurut UUD 1945, dalam  Varia  Peradilan,  Majalah  Hukum  Tahun XXIX No. 340, IKAHI, Jakarta, 2014, h. 7.
14 Abdul  Manan, Aspek-Aspek  Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, h. 12
15 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1970, h. 12

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar  sesuai  hak  sesuai  hak-hak  dasar  setiap para  pencari  keadilan  dan  stakeholder  atas segala bentuk pelayanan dan penyelenggaraan proses  peradilan.  Ukuran  pelayanan  disini seuai  norma  atau  pedoman  standar  yang disepakati bersama-sama antara penyelenggara peradilan dan penerima pelayanan  dan  pihak  yang  berkepentingan. Jadi, penilaiannya diukur berdasarkan indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan. Ketiga, penggunaan  teknologi  informasi dalam lembaga peradilan. Keberadaan teknologi  informasi  di  setiap  organ  negara merupakan suatu keharusan. Sebagai adagium yang  menyatakan  “tidak  akan  ada  perbaikan mutu  pelayanan  publik  tanpa  inovasi,  tidak ada inovasi tanpa aplikasi teknologi informasi dalam birokasi”. Begitupun lembaga peradilan, sebagai organ negara atau birokrasi, akan dapat melayani publik pencari keadilan dengan prima apabila menggunakan teknologi informasi. 16
Pengadilan  akan  bersih  jika  hakimnya juga  bersih,  karenanya  faktor  rekrutmen hakim menjadi sangat penting sebab dari dulu rekrutmen  yang  terbebas  dari  kolusi  dan nepotisme  akan  bermuara  pada  hakim  yang baik. Hakim yang baik hanya lahir dari suatu sistem rekrutmen yang baik. Hakim yang baik berpeluang  besar  berperilaku  baik  dan mengahasilkan putusan yang baik dan sebagai konsekuensinya  adalah  terwujud  peradilan yang bersih. 17 Rekrutmen hakim harus dilihat dari  sisi  memiliki  kemampuan  dibidang hukum,  pengalaman  memadai,  memiliki integritas, moral, dan karakter yang baik. 18 Bagir  Manan  menyatakan  bahwa, kemampuan intelektualnya didukung oleh :
16 Supandi, Capaian Pembaruan Oleh Mahkamah  Agung  RI  Dan  Pembentukan  Persepsi Publik  Terhadap  Peradilan  Indonesia, dalam  Varia Peradilan,  Majalah  Hukum  Tahun  XXXII  No.  371, IKAHI, Jakarta, 2016, h. 20.
17 Amir  Syarifuddin, Peran  Komisi  Yudisial dalam  Mewujudkan  Peradilan  yang  Bersih, Makalah Seminar, Jakarta, Manado, 2009, h. 2.
18 M.  Hatta  Ali, Peran  Hakim  dalam Penemuan  Hukum  dan  Penciptaan  Hukum  pada  Era
a. Setiap hakim harus memahami konsep hukum maupun  nonhukum  agar  dapat  menentukan pilihan hukum yang akan dipergunakan dalam memutus perkara;
b. Penguasaan  seluk  beluk  ketentuan  hukum yang  meliputi  bentuk  dan  isi  aturan  hukum, pengertian hukum atau makna aturan hukum, hubungan sistematik antara berbagai ketentuan  hukum,  sejarah  dan  latar  belakang suatu aturan hukum ;
c. Penguasaan  seluk  beluk  metode  penerapan hukum seperti metode penafsiran, konstruksi, penghalusan hukum, dan sebagainya ; Memahami  lingkungannya  (sosial,  politik, ekonomi, budaya) . 19

## Peran  Advokat  dalam  Pembangunan Hukum di Indonesia
Secara  terminologi  bahasa  istilah peran berarti  perangkat  tingkah  laku  yang diharapkan dimiliki oleh orang yang beredudukan  di  masyarakat. 20 Kata  advokat, secara  etimologis  berasal  dari  bahasa  latin, yaitu advocatus, yang berarti to defend, to call to  one’s  and  to  vouch  or  warrant .  Atau to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommanded publicy . 21 Advokat sendiri secara yuridis adalah orang  yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.  Jasa  hukum  sendiri  diartikan sebagai  jasa  yang  diberikan  advokat  berupa memberikan  konsultasi  hukum,  bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,  membela,  dan  melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Secara garis besar sebagaimana ketentuan  dalam  undang-undang  Advokat,
Reformasi  dan  Transformasi, Makalah  dalam  buku Bagir Manan, Ilmuwan dan Penegak Hukum, MA-RI, Jakarta, 2008, h. 201
19 Bagir  Manan, Menjadi  Hakim  yang  Baik, MA-RI, Jakarta, 2007, h. 8.
20 Pusat Bahasa, Op. Cit., h. 854.
21 Soerjono  Soekamto, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 14.
fungsi  dan  peranan  Advokat  antara  lain sebagai berikut :
1. Memperjuangkan  Hak-hak  Asasi  Manusia dan Negara Hukum Indonesia.
2. Melaksanakan Kode Etik Advokat.
3. Memegang  teguh  sumpah  advokat  dalam rangka  menegakkan  hukum,  keadilan,  dan kebenaran.
4. Menjunjung  tinggia  serta  mengutamakan idealisme  (nilai  keadilan,  kebenaran,  dan moralitas).
5. Melindungi  dan  memelihara  kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat.
6. Menjaga  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan advokat  terhadap  masyarakat  dengan  cara belajar  terus  menerus  ( continuous  legal education )  untuk  memperluas  wawasan  dan ilmu.
7. Memelhara  kepribadian  advokat  karena profesi  advokat  merupakan  profesi  yang terhormat ( officium nobile ).
8. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat.
9. Memberikan pelayanan hukum ( legal service )
10. Memberikan nasehat hukum ( legal advice ) 11. Memberikan konsultasi hukum ( legal consultation ) 12. Memberikan pendapat hukum ( legal opinion ) 13. Memberikan informasi hukum ( legal information ) 14. Membantu  menyusun  kontrak-kontrak  (legal drafting)
15. Membela kepentingan klien ( litigation ) 16. Mewakili  klien  di  muka  pengadilan  ( legal representation )
17. Memberikan  bantuan  hukum  dengan  Cuma- Cuma  kepada  masyarakat  yang  lemah  dan tidak mampu (legal aid/pro bono publico). 22
Advokat adalah profesi yang luhur dan mulia  karena  ia  sering  mendampingi  kaum marginal  dan  papah  yang  terbelit  dengan permasalahan  hukum,  banyak  di  antara advokat yang bekerja dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Profesionalisme dan keteguhan sikap ditujukan advokat pada saat mendampingi terdakwa di depan persidangan, ia  tidak  sekedar  membela  dan  memastikan
segala hak-hak terdakwa untuk dipenuhi akan tetapi  ia  juga  bertanggung  jawab  terhadap suatu  pola  penegakan  hukum  yang  objektif. Peran  penting  tugas  seorang  advokat  telah dimulai sejak suatu perkara berada pada tahap penyidikan  akan  tetapi  kehadiran  advokat dalam  proses  ini  cenderung  pasif  karena  ia hanya bersifat mendampingi tersangka dalam pemeriksaan.  Advokat  sebagai  penasehat hukum  yang  signifikan  adalah  ketika mendampingi terdakwa di depan persidangan, tahap  demi  tahap  persidangan  dilalui  hingga putusan  disampaikan/dibacakan  oleh  majelis hakim.
Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1964 lahir undang-undang nomor 19 tahun1964  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan Kehakiman  yang  di  dalamnya  antara  lain mengatur  secara  jelas  tentang  hak  seseorang untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  ketika terjerat suatu masalah hukum yang mengharuskannya berhubungan dengan lembaga penegak hukum. Lahirnya peraturan tersebut merupakan realisasi dari pelaksanaan Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945,  yang menyatakan  bahwa  “setiap  warga  negara bersamaan  kedudukanya  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”.
Saat  ini  keberadaan  advokat,  sebagai pemberi  bantuan  atau  jasa  hukum  kepada masyarakat  atau  klien  yang  menghadapi masalah  hukum,  semakin  penting  seiring dengan  meningkatnya  kesadaran  masyarakat dan kompleksitas masalah hukum. Selain itu, advokat merupakan profesi yang memberikan jasa  hukum  saat  menjalankan  tugas  dan fungsinya  yang  juga  berperan  sebagai pendampingi, pemberi advise hukum maupun menjadi kuasa hukum untuk  dan atas dan atas nama klien.
Undang-undang  No.  18  Tahun  2003 tentang  Advokat  dan  Undang-undang  No.  4 Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman mengatur  tentang  keberadaan  advokat  dalam menangani  suatu  proses  penegakan  hukum

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
bagi  seorang  tersangka.  Pasal  1  butir  2 Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2003 tentang  Advokat  menjelaskan  bahwa  jasa hokum  adalah  jasa  yang  diberikan  advokat berupa memberikan konsultasihukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk kepentingan  hukum  klien.  Disamping  itu, advokat berkewajiban menegakan hukum dan keadilan.  Undang-undang  advokat  telah memberi  otoritas  professional  bagi  advokat dalam  memberikan  pelayanan  public  sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. 23
Sedangkan  pada  butir  9  menjelaskan bahwa  bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum yang  diberikan  oleh  advokat  secara  cuma- cuma kepada klien yang tidak mampu. Dalam konteks ini dapat terlihat pada Pasal 37 dan 38 UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang  menjelaskan  bahwa  setiap orang  yang  tersangkut  perkara  berhak memperoleh  bantuan  hukum.  Bahkan  dalam perkara  pidana,  seorang  tersangka  sejak  saat dilakukan  penangkapan  dan/atau  penahanan berhak  menghubungi  dan  meminta  bantuan hukum.
Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan  sengketa  litigasi  tetapi  juga non  litigasi.  Bagi  perkara  litigasi,  seorang advokat  harus  mendampingi  tersangka  yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa.  Oleh  karena  itu,  tujuan  yang dikehendaki  advokat  dalam  perkara-perkara perdata  harus  mengutamakan  penyelesaian dengan  jalan  damai  dialihkan. 24 .  Disamping itu, penegakan hukum yang obyektif memerlukan sikap integritas, etika, moral dan kejujuran penegak hukum, dimana tanpa sikap ini yang terjadi adalah suatu retrogresi hukum sehingga  tidak  pernah  akan  menghasilkan
23 Marpaung Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan , Sinar Grafika, Jakarta, 2009,  h. 15 24 Fidel , Review UjianAdvokat , PT.Gramedia, Jakarta, 2010, h.74.
sesuatu  yang  diharapkan  belakangan”. 25
Dalam  hal  sikap  masyarakat  terhadap berperkara  di  pengadilan  dan  peran  advokat, Frans  Hendra  Winarta  seorang  praktisi hukum, menceritakan pengalaman pribadinya saat  di  Jepang.  Orang  Jepang  menganggap bahwa  berperkara  di  pengadilan  itu  adalah suatu aib. Oleh karena itu, masyarakat Jepang umumnya  selalu  menghindari  berperkara  di pengadilan. Salah satu cara mereka menghindari berperkara di pengadilan adalah dengan  membiasakan  hidup  teratur.  Kalau seseorang  atau  perusahaan  mengadakan kerjasama  dengan  orang  atau  perusahan  lain selalu  berusaha  membuat  kesepakatan  atau ketentuan yang jelas. Oleh Karena itu, peran advokat  di  Jepang  cukup  menonjol.  Hal  ini berbeda  dengan  yang  terjadi  di  Indonesia dimana  berperkara  di  pengadilan  telah dianggap  sebagai  hal  yang  lumrah.  Oleh karena  itu,  keteraturan  di  Indonesia  belum merupakan  suatu  budaya.  Jika  orang  atau perusahan  ingin  mengadakan  kerjasama dengan  orang  atau  perusahaan  lain  maka hanya  dibuat  kesepakatan  sekedarnya  saja tanpa  ada  ketentuan  yang  jelas.  Hal  ini disebabkan  ada  ‘istilah’  dalam  masyarakat Indonesia yaitu “yang penting jadi, persoalan belakangan”. 26
Berdasarkan  berbagai  dinamika  yang terjadi  di  dunia  peradilan  selama  ini  maka sangat  wajar  kalau  advokat  harus  bertindak secara  professional  menangani  perkara- perkara yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks  ini,  mau  tidak  mau,  suka  atau  tidak suka, para advokat sebagai pengemban profesi hukum harus terampil dalam mengekspresikan  pemikirannya  baik  melalui tulisan  seperti  legal  memorandum,  legal opinion, menyusun gugatan, somasi, maupun secara  lisan  seperti  menjawab  pertanyaan
25 Seno Adji dan Indriyanto, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum ,  PT. Kompas  Media Nusantara, Jakarta, 2009, h. 241.
26 Luhut P M. Pangaribuan DKK, Advokat Muda Indonesia , Sinar Harapan, Jakarta, 1996,h. 79.

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
yang  diajukan  klien  atau  mengajukan pertanyaan di depan majelis hakim. 27
Meningkatnya arus modal dan investasi  asing,  khususnya  di  antara  pelaku- pelaku bisnis negara anggota ASEAN (inter- ASEAN  trade  and  investments),  secara  logis akan  diikuti  peningkatan  kebutuhan  jasa advokat  atau  konsultan  hukum.  Profesi  ini penting dalam memberikan arah dan nasehat- nasehat hukum, termasuk pendampingan yang dibutuhkan  oleh  para  pelaku  bisnis  dengan benar dan terlindungi di Indonesia. Demikian pula sebaliknya, ketika pelaku bisnis Indonesia memutuskan untuk mengembangkan  aktivitas  investasi  dan produksi, misalnya ke Thailand atau ke negara ASEAN lainnya. Pelaku bisnis Indonesia akan membutuhkan jasa dari advokat atau konsultan hukum yang memahami ketentuan- ketentuan  hukum  Thailand.  Para  advokat  itu memberikan arah dan nasehat-nasehat hukum atau pendampingan agar pengusaha Indonesia dapat berbisnis dengan benar dan terlindungi di Thailand. . 28
Saat  ini  banyak  kasus  hukum  yang cenderung  mengorbankan  pihak  rakyat  dan hukum. Perkara pidana terhadap rakyat  kecil seperti kasus Marsinah dan Udin tidak pernah terungkap  dengan  jelas.  Penegakan  hukum harus berdasarkan kepastian hukum, keadilan dan  kemanfaatan.  Kasus  ketidak  adilan  dan kesesatan  hukum  menjadi  praktik  buruk  dan kelemahan  hukum  di  dunia  peradilan  selama ini  pelaksanaannya. 29 Pada  hal  ada  otoritas yang  dimiliki  hakim  yaitu  dengan  jalan penemuan  hukum  dimana  cara  menemukan hukum ini tidak ada pedomannya, petunjuknya, undang-undangnya, bahkan tidak  ada  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  atau  Surat  Edaran  Mahkamah
27 Arief Sidharta dalam Sentosa Sembiring, Penulusuran Hukum bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi tentang Profesi Advokat sebagai Pengemban Profesi Hukum , Lex Jurnalica, Vol. 6, No. 1, Desember 2008, h. 20.
28 Soetanto Soepiadhy, Negeri ini Membutuhkan Advokat Pejuang , PT. Revka Petra Media Petra, Cetakan Pertama, 2010, h.152-153.
29 O.C. Kaligis, Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam
Agung  (SEMA)-nya,  sehingga  penemuan hukum  ini  sepenuhnya  diserahkan  pada kebijakan atau kebebasan hakim. 30
Sebagai  profesi  hukum,  advokat mengemban  tugas  menegakkan  keadilan  dan meningkatkan martabat kemanusiaan, dengan demikian advokat merupakan officium nobile pekerjaan  yang  luhur.  Sebagai  profesi  yang elegant  advokat  dituntut  untuk  dapat  bekerja secara  profesional  yang  terikat  oleh  etika profesi dan tanggung jawab standar keilmuan. Citra  advokat  sebagai  profesi  yang  anggun akan  ditentukan  oleh  etos  profesi  dalam  arti sejauh  mana  komunitas  advokat  itu  sanggup menerapkan  standar  etika  serta  ketrampilan berprofesi. 31 Ketrampilan  teknik  berprofesi bagi  advokat    dapat  diperoleh  dari contining legal  education ,  karena  eksistensi  komunitas advokat  merupakan  arena  belajar  bagi anggota profesi (advokat) untuk bersikap dan berperilaku sebagai profesional dalam dibidang  hukum. 32 Apalagi  ketika  advokat sudah masuk ke dalam tahap analisi  perkara, maka  advokat  harus  mampu  menentukan kaidah  hukum  apa  yang  akan  ia  terapkan dalam perkara yang ditanganinya.
Advokat  adalah  bagian  dari  penegak hukum  yang harus peduli dengan ditegakkan hukum  yang  berkeadilan,  berimbang  dan bertanggungjawab  serta  menjunjung  tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam kode etik advokat  Indonesia,  menyebutkan  advokat sebagai  profesi  terhormat  (officium  nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah  perlindungan  hukum,  undang-undang dan  kode  etik,  memiliki  kebebasan  yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian  advokat  yang  berpegang  teguh kepada  kemandirian,  kejujuran,  kerahasiaa, dan  keterbukaan.  Bahwa  lebih  lanjut  Kode
Pemberantasan Korupsi , PT. Alumni, Bandung, 2006, h. 84.
30 Eddy. OS. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana , Erlangga, 2009, h. .
31 Artidjo Alkostar, Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi , FH UII Press, Cetakan Pertama, 2010, h.151.
32 Ibid

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
Etik Profesi  Advokat  Indonesia menentukan, profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang  sejajar  dengan  instansi  penegak  hukum lainnya.
Pasal  28  undang-undang  nomor  18 tahun 2003 disebutkan bahwa profesi advokat yang  bebas,  mandiri  dan  betanggung  jawab, karenanya  advokat  sebagai  profesi  hukum, dengan  kedudukanya  tersebut  memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah  profesi  advokat  sebagai  organisasi advokat  yang  pada  dasarnya  organ  negara dalam  arti  luas  yang  bersifat  mandiri ( independent state organ ) yang juga melaksanakan fungsi negara.
Hingga  saat  ini  amanat  undang- undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang  mensyaratkan  agar  advokat  berada  di bawah satu organisasi profesi belum terwujud, hal  ini  terlihat  dari  adanya  dualisme lembaga/organisasi  yang  mewadahi  para pengacara.  Hal  ini  terkadang  membawa persoalan  tersendiri  ketika  kehadiran  para pengacara  di  depan  persidangan  saling memberi koreksi terhadap keabsahan mereka antara satu sama lainnya. Dalam perkembangannya  hal  tersebut  menjadi sebuah masa lalu dengan berbagai dinamikanya ketika Mahkamah Agung mengambil  sikap  tegas  dengan  menerbitkan peraturan  yang  pokoknya  membolehkan masing-masing kubu untuk bertindak sebagai kuasa  hukum/penasehat  hukum  dengan syarat-syarat tertentu.

## Tantangan Advokat Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia
Globalisasi  perekonomian merupakan suatu  keniscayaan  yang  tidak  dapat  lagi dipungkiri  kehadirannya,  sehingga  yang paling tepat dilakukan bukanlah menghindarinya,  melainkan  mempersiapkan diri  dengan  sebaik  mungkin  untuk  dapat menarik  semaksimal  mungkin  manfaat  dari setiap  peluang  yang  diciptakan  globalisasi tersebut.  Termasuk  juga  untuk  menangkal pengaruh-pengaruh  negatif  yang  sangat
berpotensi  menggerus  kemandirian  suatu negara yang berdaulat.
Pernyataan  di  atas  disampaikan  oleh seorang  Ahli  Hukum  Perdata  Internasional Sunryati Harsono. Globalisasi perekonomian, seperti  yang  dijabarkan  oleh  Paul  Hirst  dan Grahame  Thomson,  telah  meningkatkan interaksi yang berbasis nasional menjadi suatu kekuatan  baru.  Sistem  ekonomi  internasonal menjadi  otonom  dan  terlepas  dari  ikatan nasional. Pasar dan kegiatan produksi  benar- benar  menjadi  bersifat  global  dan  lebih dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan, pelaku- pelaku  bisnis  transnasional  ( transnational companies – TNCs). 33
Tantangan  advokat  pada  dasarnya banyak  terletak  pada  diri  advokat  dan  ikatan komunitas  profesi  seberapa  jauh  advokat dapat  merespons  permasalahan  masyarakat lingkungannya. 34 Tantangan yang lain adalah faktor iklim politik yang tidak kondusif untuk mengembangkan  peran  advokat,  untuk  itu perlu  adanya  sosialisasi  fungsi  keberadaan peran advokat  baik  terhadap pejabat  maupun masyarakat  umum.  Tantangan  tersebut  akan semakin  kompleks  manakala  keterampilan profesi  dan  semangat  belajar  dari  pengacara tidak  tumbuh  sesuai  dengan  tuntutan  jaman global, termasuk di dalamnya adalah penguasaan  bahasa  asing  sebagai  kunci pembuka  komunikasi  dengan  relasi  luar negeri. Untuk itu jaringan relasi  dengan IBA ( International BAR Association),
ABA (American BAR Association), Lawyer Commitee For Human Rights dan sejenisnya merupkan  kebutuhan  pokok  dalam  era globalisasi.
Tantangan lain adalah sikap masyarakat yang belum mendukung profesionalisme, sehingga banyak waktu  dan energi  yang  terbuang  secara  mubadzir  dan tidak merangsang spirit atau untuk profesional,  iklim  penegakan  hukum  yang tidak menghargai profesionalisme. Untuk itu, perlu  ada  sikap  kejujuran,  keberanian, kecerdasan,  kegigihan  dan  kesabaran  dari advokat agar dalam menangani perkara secara

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
profesional  dapat  sukses  secara  anggun ( elegant )  dan  bermartabat.  Sebagai  profesi yang  berposisi  bebas  dan  cinta  keadilan, advokat  memiliki  kewajiban  moral  dan tanggungjawab profesional untuk terus mengasah  ketajaman  pisau  analisis  ilmu hukum  dan  ilmu  lain  pendukung  yang mempengaruhi  penegakan  hukum  dalam kasus-kasus  yang  ditanganinya.  Termasuk perkembangan hukum yang bersifat kosmopolitan dan berlaku secara internasional. Nilai tugas advokat  antara lain pada misi memperjuangkan keadilan. 35 Berkembangnya suatu peradaban terindikasi  dari  banyaknya  pencapaian- pencapaian  yang  dihasilkan  oleh  manusia dalam  berbagai  bentuk  inovasi  untuk membantu memenuhi kebutuhan hajat hidup. Dalam  prespektif  sosial  sering  terjadi  suatu interaksi  yang  disatu  sisi  mendatangkan keuntungan namun di sisi yang lain terkadang terjadi  benturan  kepentingan  antara  manusia yang satu  dengan manusia yang lain, konflik ini  harus  ditengahi  dan  hukum  adalah  salah satu  alat  yang  efektif  untuk  menjadi  pintu jalan  keluar  atas  berbagai  perseoalan  yang dihadapi. Perangkat-perangkat hukum terkadang  tidak  cukup  menjembatani  atau membantu  para  pencari  keadilan  yang  dapat disebabkan  beberapa  faktor  di  antaranya faktor ketersediaan tenaga (profesi hukum) itu sendiri maupun faktor kemampuan membayar jasa  terhadap  profesi  hukum  seperti  advokat dan noataris misalnya.
Advokat juga harus mampu melakukan penulusuran hukum dan dokumentasi hukum, hal ini sangat diperlukan dan  diakui  eksistensinya  agar  setidaknya dapat  memetakan  perkara  yang  akan  dan ditanganinya,  sehingga  setidaknya  apa  yang telah dihasilkan dari penulusurannya itu dapat berguna  bagi  kliennya,  dan  setidak-tidaknya
35 Ibid, h. 170.
36 Sri Mamudji, Penelusuran Literatur Hukum , Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2007, h.2.
37 Fatkhurohman, Penelusuran Hukum , Penerbit PKPA Widyagama, Malang, 2013, h.3.
dapat  dipertanggungjawabkan  secara  teoritis maupun praktis.
Penelusuran,  menurut  Sri  Mamudji secara  umum  dapat  diartikan  sebagai searching ,  mencari,  meneliti,  dan  melihat kembali, 36
sedangkan menurut Fatkhurohman,  penelusuran  adalah  sebuah sarana  untuk  menemukan  sesuatu  melalui sebuah peranti atau alat atau instrumen yang dilakukan  seseorang  atau  sekelompok  orang yang  bersifat  aktif  dan  dinamis. 37 Masih menurut  Fatkhurohman,  dokumentasi  adalah pengumpulan  hasil  temuan  dalam  sebuah dokumen,  baik  yang  berbasis  non-gambar atau  bergambar  dari  sebuah  alat  non- elektronik maupun elektronik. 38
Secara sempit, tujuan dari penelusuran hukum  adalah  untuk  mendapatkan  informasi dari referensi berupa data sekunder yang dapat mendukung  penelitian,  sedangkan  kegunaan penelusuran  hukum  adalah  untuk  mencari landasan  teoritis,  untuk  mencari  landasan yuridis, untuk mencari batasan dan pengertian yang  jelas,  dan  untuk  mencari  bahan  acuan atau rujukan.
Semua Penelurusan hukum dan dokumentasi  hukum  merupakan  tantangan berat  yang  haus  dihadapi  dan  dilakukan pengemban  profesi  hukum  seperti  advokat, mengingat pola pikir masyarakat melalui ilmu pengetahuan  dan  tehnologi  sering  kali meninggalkan hukum lebih jauh di belakang. 39
Menurut Sentosa Sembiring, agar apa yang  disampaikan  klien  itu  menjadi  jelas kasus posisinya, maka advokat perlu melakukan  pemetaan  masalah  berdasarkan informasi yang telah diberikan klien. 40
Ruang  lingkup  kerja  advokat  tidak terbatas di ruang lingkup pengadilan saja akan tetapi mereka juga dapat memberi advis/nasehat  hukum  kepada  phak  yang membutuhkan.  Fakta  imperis  menunjukan
38 Ibid, h.4.
39 Dudu Duswara Machmudin, Peran Advokat Dalam Penelusuran Hukum Dan Dokumentasi Hukum , Varia  Peradilan,  Majalah  Hukum  Tahun  XXXII  No. 372, IKAHI, Jakarta, 2016, h.10.
40 Sentosa Sembiring, Op.Cit., h.22

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019
jika  banyak  warga  yang  kurang  mampu  dari sisi finansial akan tetapi terbelit permasalahan hukum  yang  barangkali  tidak  tersentuh  oleh tangan  advokat  yang  mau  mendampingi mereka  secara  gratis.  Pemahaman  kita bersama  jika  keterlibatan  advokat  yang ditetapkan untuk mrndampingi klien berdasarkan  penetapan  pengadilan  tidak hanya sebatas perkara pidana yang terdakwanya diancam dengan pidana tertentu yang wajib didampingi oleh penasehat hukum akan  tetapi  terhadap  semua  jenis  perkara termasuk di dalamnya perkara perdata.

## PENUTUP
1. Advokat  sebagaimana  juga  warga  negara yang  lain  memiliki  hak  untuk  berekspresi secara bebas, berkeyakinan, berserikat dan berkumpul.  Secara  khusus  pada  advokat harus  memiliki  hak  mengambil  bagian dalam diskusi publik dalam yang berkenaan  dengan  hukum,  penegakan keadilan,  peningkatan  dan  perlindungan hak  asasi  manusia,  bergabung  dan membentuk  organisasi  lokal  nasional maupun internasional, menghadiri pertemuan umum, tanpa mengalami halangan profesional dikarenakan tindakan upaya  hukum  yang  dilakukan  atau  karena keanggotaan  dalam  organisasi  yang  sah menurut  hukum.  Dalam  melaksanakan hak-hak  tersebut  advokat  harus  selalu bertindak  sesuai  dengan  hukum  dan menghormati  aturan  dan  etika  profesi hukum.
2. Advokat  dalam  melindungi  kliennya  dan dalam menegakkan keadilan harus berupaya  menegakkan  hak  asasi  manusia dan  kebebasan  dasar  yang  diakui  dalam hukum  nasional  dan  internasional  dan selalu  bersikap  mandiri  dan  penuh ketekunan  sesuai  dengan  hukum  serta standar dan etika profesi.
3. Advokat  juga  harus  mampu  melakukan penulusuran  hukum  dan  dokumentasi hukum,  hal  ini  sangat  diperlukan  dan diakui eksistensinya agar setidaknya dapat memetakan  perkara  yang  akan  dan ditanganinya,  sehingga  setidaknya  apa yang telah dihasilkan dari penulusurannya
itu  dapat  berguna  bagi  kliennya,  dan setidak-tidaknya dapat dipertanggungjawabkan  secara  teoritis maupun praktis.

## Saran
Atas  kesimpulan  tersebut,  dapat diajukan  suatu  saran  atau  rekomendasi  agar pemerintah,  organisasi  advokat,  lembaga pendidikan  harus  menjamin  bahwa  para advokat memiliki pendidikan yang cukup dan pelatihan  serta  diberi  kesadaran  tentang  cita- cita  dan  kewajiban  etika  dari  advokat  dan tentang  hak  asasi  manusia  serta  kebebasan dasar  yang  diakui  oleh  hukum  nasional  dan internasional.
-o0o-

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul
Manan, (2005). Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta.
Alfaris,  M.  R.  (2018).  Peran  Dan  Tindakan
Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam Konteks  Kekuasaan  Dan  Kewenangan Yang Merepresentasikan Rakyat Daerah. Conference  on  Innovation  and Application of Science and Technology (CIASTECH) (p.  212).  Malang:  LPPM Universitas Widyagama Malang.
Amir  Syarifuddin,  (2009).  Peran  Komisi Yudisial  dalam  Mewujudkan  Peradilan yang Bersih, Makalah Seminar, Jakarta,
Manado
Arief  Sidharta  dalam  Sentosa  Sembiring, (2008).  Penulusuran  Hukum  bagi Pengemban  Profesi  Hukum  (Suatu Studi  tentang  Profesi  Advokat  sebagai Pengemban  Profesi  Hukum ) ,  Lex Jurnalica, Vol. 6, No. 1, Desember
Arief Sidharta dalam Dudu Duswara
Machmudin,  Kedudukan  dan  Peran Tindak Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, DSP, Jakarta, 2013
ArtidjoAlkostar, (2010). Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi, FH UII Press, Cetakan Pertama.
Bagir Manan, (2014). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita-Cita Keadilan Sosial Menurut  UUD  1945,  dalam  Varia Peradilan,  Majalah  Hukum  Tahun
XXIX No. 340, IKAHI, Jakarta
Bagir  Manan,  (2007).  Menjadi  Hakim  yang Baik, MA-RI, Jakarta .
Dudu  Duswara  Machmudin,  (2016).  Peran Advokat  Dalam  Penelusuran  Hukum Dan Dokumentasi Hukum, Varia
Peradilan,  Majalah  Hukum  Tahun
XXXII No. 372, IKAHI, Jakarta
Eddy.O.S.Hiariej,  (2009).  Asas  Legalitas
Penemuan Hakim dalam Hukum Pidana, Erlangga.
Fatkhurohman,  (2013).  Penelusuran  Hukum,
Penerbit PKPA Widyagama, Malang,
Fidel, (2010). Review UjianAdvokat,
PT.Gramedia, Jakarta,.
Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 2 / Desember 2019