## MODEL KEBIJAKAN DAN SISTEM HUKUM PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU)
Policy and Legal System Model of Illegal Logging Eradication in Indonesia (Case Study in Riau Province)
Marissa Grace Haque a, , Rinekso Soekmadi b , Hasim c , Hartrisari Hardjomidjojo d dan Daud Silalahi e a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680  marissahaque_ipb_psl@yahoo.com b Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 c Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 d Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 e Daud Silalahi and Lawencon Associates, Gd. Graha 96 BCD Lt. 3, Jl. Dr. Saharjo No. 96, Jakarta 12960
Abstract. A high  rate  and  massive  illegal  logging  cases  from  the past until  to date,  and  the low  rate  of  law  compliance  in  the sense of Indonesia law and policy implementation, awoke some issues that encourage Indonesia and Indonesian jurists to build a better system. Conducting the research from 2005-2007, and thoroughly observing its development until 2011, from as many as 23 Statutory Laws start from the umbrella of the Basic Law or UUD 45 (Undang Undang Dasar 1945), follow with Laws or UU (Undang  Undang),  Policies  or  Kebijakan  as  Government  Regulation  or  PP  (Peraturan  Pemerintah),  Presidential  Decree  or KEPPRES (Keputusan Presiden), and Presidential Instruction or INPRES (Instruksi Presiden), strive the researcher to scrutinize them prudently. The research conduction aims to build a model-system that might contribute to the 2012 national acceleration anti-illegal logging movement in Indonesia region.
Keywords: Model  system,  UUD  45,  UU,  government  regulation;  PP,  presidential  decree;  KEPPRES,  presidential  instruction; INPRES
(Diterima: 18-11-2011; Disetujui: 15-12-2011)

## 1. Pendahuluan
Sumberdaya hutan dengan potensi manfaatnya yang bersifat tangible dan intangible dapat  memberikan kontribusi  penting  terhadap  pembangunan  dan  kehi- dupan masyarakat, misalnya dalam menyediakan hasil hutan  kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkun- gan.  Devisa  negara  dari  produk  hasil  hutan  selama periode  1991-2001  berkisar  US$  3,46-5,43  miliar dengan laju peningkatan sebesar 5-10 persen per tahun yang dihitung berdasarkan nilai ekspornya.
Provinsi  Riau  merupakan  salah  satu  provinsi  di Indonesia  dengan  laju  degradasi  hutan  akibat pembalakan liar atau illegal logging yang relatif tinggi. Selama  dua  puluh  tahun  terakhir  kerusakan  hutannya mencapai  3,7  juta  ha  dari  8.598.757  ha  penutupan lahan yang sebelumnya berupa hutan tropis. Kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan TGHK terdiri dari hutan lindung (HL) seluas 390.000 ha, kawasan suaka alam  dan  pelestarian  alam  (KSPA)  daratan  seluas 410.908  ha,  hutan  produksi  terbatas  (HPT)  seluas 1.960.128  ha,  dan  hutan  produksi  tetap  (HP)  seluas 1.873.632  ha.  Saat  ini  kondisi  hutan  alam  di  Provinsi Riau  sudah  sampai  pada  kondisi  yang  sangat memprihatinkan  dimana  luasan  hutan  alam  yang tersisa sekitar 1 juta ha (Bappedalda Riau 2005).
Tim Illegal  Logging Mabes  Polri  dan  Departemen Kehutanan  sebelum  awal  tahun  2007  telah  menyeret 14  buah  anak  perusahaan  perkayuan  milik  PT.  Riau Andalan Pulp  and  Paper (RAPP)  dan PT.  Indah  Kiat Pulp  and  Paper (IKPP).  Ke  14  perusahaan  ini  telah ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam  pembalakan  liar atau illegal  logging di  Provinsi  Riau.  Proses pemberkasan  perkara  telah  dilakukan  selama  hampir dua tahun sejak tahun 2005. Namun,
berdasarkanketerangan  tim  ahli  dari  Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan, pada akhir bulan Desember 2008 dianggap kurang  cukup  bukti  atas  perbuatan  melawan hukumnya atau onrechtmatigheids beleid -nya.
Merujuk  pada  kejadian  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa  implementasi  sistem  kebijakan  perlindungan hutan  belum  efektif  dan  seluruh  kebijakan  peraturan per-Undang-Undang-an  terkait  perlindungan  hutan dari seluruh pemangku kepentingan atau stake holders para  pembuat  keputusan  di  Indonesia  belum terintegrasi  dalam  sebuah  kesatuan  sistem  yang holistic  dan  terintegrasi.  Berdasarkan  hal  tersebut  di atas, maka diperlukan suatu kajian yang komprehensif tentang sistem hukum dan kebijakan dalam melindungi  hutan  dari  pembalakan  liar  atau illegal logging di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau yang
berdampak  terhadap  aspek  ekologi,  ekonomi,  dan sosial.

## 2. Metode Penelitian
Cara  pemecahan  masalah  yang  dimulai  dengan mengidentifikasi kebutuhan pelaku dan mengintegrasikan  keseluruhan  kebutuhan  pelaku dalam  suatu  sistem  dan  operasi.  Ciri  pendekatan  sis- tem  adalah  mencari  semua  faktor  yang  penting  untuk memperoleh  solusi  terbaik  dalam  menyelesaikan  ma- salah  dan  membuat  suatu  model  kuantitatif  untuk membantu keputusan secara rasional (Eriyatno 1999). Gambar 1 menyajikan tahapan pendekatan sistem.

## Gambar 1. Pendekatan sistem (Hartrisari 2007)
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sistem yang  dimulai  dari  identifikasi  peratutan  perundang- undang an yang terkait dengan pembalakan liar. Mod- el  akan  disusun  berdasarkan  hasil  identifikasi  akan dilakukan  analisis  konten  terhadap  isi  dari  peraturan perundang-undangan  tersebut.  Analisis  konten  akan didasarkan  pada  empat  indikator  yaitu  Sustainable development,  Kerusakan  Lingkungan,  Pembalakan Liar dan Sanksi. Dalam melaksanakan analisis konten, substansi  peraturan  dan  per-Undang-Undang-an  akan dilihat  berdasarkan  4  indikator  yang  telah  disebutkan di  atas.  Analisis  didasarkan  pada  kata  kunci  ataupun kesamaan  arti  (persepsi)  terhadap  definisi  indikator terkait.  Apabila  substansi  berisikan  kata  kunci  dari indicator  yang  diacu,  maka  peraturan  tersebut  dapat dikategorikan  mengandung  indikator  tersebut  (ekspli- sit)  dan  dikelompokkan  pada  pemahaman  sama.  Hal ini berarti setiap orang yang membaca substansi pera- turan  tersebut  dan  mengaitkan  dengan  indikator  yang ditetapkan  akan  memiliki  pemahaman  yang  sama. Apabila  substansi  mengandung  perngertian  terkait dengan  indikator  namun  tidak  secara  jelas  (eksplisit) sehingga belum tentu penafsiran seseorang akan sama. Hal  demikian  dikategorikan  pada  kelompok  implisit dan pemahaman multi tafsir.
Berdasarkan  hasil  analisis  konten  akan  dilakukan analisis kesenjangan dengan mengelompokkan kembali  hasil  analisis  konten  dalam  kategori  yang sesuai sebagai berikut :
1. Peraturan dan per-Undang-Undangan terkait indikator belum ada
2. Peraturan  dan  per-Undang-Undangan  terkait  indi- cator sudah ada, namun masih bersifat implisit se- hingga bersifat multi tafsir
3. Peraturan  dan  per-Undang-Undangan  terkait  indi- cator  sudah  ada,  dan  tertulis  secara  eksplisit  se- hingga dikategorikan pada pemahaman yang sama Berdasarkan  kelompok  yang  disebut  di  atas,  maka dapat dicari usulan solusi terhadap kategori hasil ana- lisis  tersebut.  Kasus  riil  yang  terjadi  di  Propinsi  Riau akan dicoba diaplikasikan pada model ini untuk tujuan uji  coba  validasi  model.  Berdasarkan  hasil  uji  coba akan  diusulkan  saran  kebijakan  yang  perlu  dilakukan dalam rangka  memperbaiki sistem  hukum dan kebija- kan  peratuan  per-Undang-Undang-an  yang  terkait dengan pembalakan liar.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Peraturan per-Undang-Undang-an terkait pemberantasan  pembalakan  liar  dapat  diidentifikasi sebanyak  dua  puluh  tiga  (23)  buah  yang  terdiri  dari: UUD  1945  Pasal  33,  UU  (Undang-Undang)  No.  5 Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Hayati dan Ekosistemnya; UU (Undang-Undang) No. UU 31 Tahun  1999  tentang  TIPIKOR  (Tindak  Pidana Korupsi);  UU  (Undang-Undang)  No.  39  Tahun  1999 tentang  HAM  (Hak  Azazi  Manusia);  UU  (Undang- Undang)  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan;  UU (Undang-Undang)  No.  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang TIPIKOR  (Tindak  Pidana  Korupsi);  UU  (Undang- Undang) No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;  UU  (Undang-Undang)  No.  7  Tahun  2004 tentang  Sumberdaya  Air;  UU  (Undang-Undang)  No. 19  Tahun  2004  sebagai  Pengganti  PERPPU  No.  1 Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU (Undang- Undang)  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah;  UU  (Undang-Undang)  No.  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang; UU (Undang-Undang) No. 4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara;  UU  (Undang-Undang)  No.  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup; PP (Peraturan Pemerintah) No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; PP (Peraturan Pemerintah)  Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Pengelolaan  Hutan,  serta  Pemanfaatan  Hutan;  PP (Peraturan  Pemerintah)  No.  26  tahun  2008  tentang RTRWN;  PP  (Peraturan  Pemerintah)  No.  23  Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan  dan  Batubara;  INPRES  (Instruksi Presiden)  No.5  Tahun  2004  tentang  Percepatan Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi;  INPRES (Instruksi  Presiden)  No.  4  Tahun  2005  tentang
mulai
selesai Analisis Kebutuhan Formulasi Masalah Identifikasi Sistem Pemodelan Sistem
Verifikasi dan Validasi Implementasi
mulai mulai selesai selesai Analisis Kebutuhan Formulasi Masalah Identifikasi Sistem
Pemodelan Sistem Verifikasi dan Validasi Implementasi
Pemberantasan  Penebangan  kayu  Secara  Ilegal  di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia.  PERPPU  No  1  Tahun  2004  tentang Perubahan  Undang-Undang  Kehutanan  No.  41  tahun 1999  KEPPRES  No  41  Tahun  2004  tentang Perubahan UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  korupsi  dan  INPRES  No.  9  Tahun  2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasn Korupsi.
Berdasarkan  hasil  analisis  konten  terlihat  bahwa sebagian  besar  peraturan  per-Undang-Undang-an mengandung indikator sustainable development . Hasil analisis  menyatakan  bahwa  indikator  ini  sudah dituliskan  secara  eksplisit  dalam  peraturan  per- Undang-Undang-an  yang  dikaji.  Pernyataan  eksplisit dari indikator ini memberikan pemahaman yang sama bagi  orang  yang  membaca  peraturan  per-Undang- Undang-an tersebut. Namun demikian masih ditemukan  pula  bahwa  indikator  ini  bersifat  implisit. Hal  ini  mengakibatkan  persepsi  pemahaman  multi tafsir  bagi  orang  yang  membacanya.  Pemahaman multi  tafsir  memiliki  kelemahan  apabila  akan  diacu sebagai  peraturan  di  level  yang  lebih  rendah.  Sebagai contoh  dapat  dilihat  bahwa  pada  UUD  1945  hanya terdapat  9  pasal  yang  mengandung  indikator sustainable  development yang  masih  bersifat  implisit dan  berarti  dapat  diartikan  sebagai  multi  tafsir  bagi orang yang membacanya.
Berdasarkan  hasil  analisis  konten  juga  baik  secara hierarki  maupun  kelompok,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  peraturan  per-Undang-Undang-an  yang  terkait dengan penelitian ini masih sedikit yang mencantumkan indikator yang telah ditentukan secara eksplisit  sehingga  dapat  dipahami  secara  sama  oleh orang  yang  membacanya.  Hal  ini  berarti  bahwa kebijakan dan sistem hukum pemberantasan pembalakan  liar  masih  belum  lengkap  dan  belum terintegrasi sehingga penerapan tentunya belum efektif.
Model  Sistem  Kebijakan  Hukum  Pemberantasan Pembalakan Liar disusun sesuai dengan pengelompokan  hasil  analisis  konten.  Penyusunan model didasarkan pada analisis kesenjangan dari hasil analisis  konten  yang  telah  dilakukan  sebelumnya. Seperti  telah  diterangkan  sebelumnya  bahwa  sistem kebijakan  dan  hukum  pemberantasan  pembalakan  liar (23 peraturan per-Undang-Undang-an) hanya mencantumkan  4  indikator  yang  telah  ditentukan secara  implisit  dan  bersifat  multi  tafsir.  Oleh  karena itu,  dalam  penyusunan  model  dapat  dibuat  beberapa bagian  sesuai  dengan  kesenjangan  yang  ditemukan dalam analisis konten.
Struktur  model  ideal  Sistem  Kebijakan  Hukum Pemberantasan  Pembalakan  Liar  dapat  dilihat  pada Gambar 2.
Gambar 2. Struktur model ideal kebijakan dan sistem hukum pemberantasan pembalakan liar
Berdasarkan  hasil  analisis  konten  pula  didapatkan bahwa  tidak  semua  peraturan  per-Undang-undang-an mengandung  sanksi,  sehingga  seperti  yang  dilakukan pada  analisis  keberadaan  peraturan  per-Undang- Undang-an, maka perlu dilihat terlebih dahulu kebera- daan  sanksi  untuk  pelanggaran  yang  dilakukan.  Mod- ifikasi  struktur  model  kebijakan  dan  sistem  hukum-
pemberantasan  pembalakan  liar  dapat  dilihat  pada Gambar 3.
Uji coba model dilakukan dengan menggunakan da- ta  lapangan  di  Propinsi  Riau.  Berdasarkan  data lapangan  yang  dapat  diidentifikasi  di  Provinsi  Riau, terdapat  6  kasus  terkait  dengan  pelanggaran pembalakan  liar.  Ke  6  kasus  pelanggaran  tersebut telah  diajukan  pada  pengadilan  dan  telah  diberi
putusan  oleh  pihak  pengadilan.  Dari  6  kasus  yang teridentifikasi, maka 5 kasus merupakan kasus pidana sedangkan  1  kasus  adalah  perdata.  Untuk  kasus
perdata,  maka  keputusan  yang  didapatkan  belumlah final  sehingga  kasus  ini  masih  berlangsung  untuk mendapatkan putusan akhir.
Gambar 3. Struktur model ideal kebijakan dan sistem hukum pemberantasan pembalakan liar
Untuk  kasus  pidana,  2  dari  5  kasus  yang teridentifikasi  memutuskan  terdakwa  dibebaskan  dari segala  dakwaan  karena  dianggap  tidak  memenuhi persyaratan  pidana.  3  kasus  lainnya,  terdakwa dihukum  dengan  sanksi  rata-rata  1  tahun  dan membayar denda.
Ringkasan  putusan  kasus  yang  dapat  teridentifikasi disajikan pada Tabel 1. Dalam membuat ringkasan ini, kasus  akan  dituliskan  sebagai  nomor  petikan  putusan mengingat  sebenarnya  putusan  pengadilan  tidak diperbolehkan untuk didapatkan salinannya oleh pihak yang tidak terkait dengan kasus tersebut.
Tabel 1. Ringkasan putusan kasus pidana pembalakan liar di Propinsi Riau
Kasus (No petikan putusan) Acuan peraturan Acuan Sanksi Putusan 153/PID/2007/PTR (putu- san banding) - - Bebas 256/Pid.B/2007/PN.PLW Psl 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 jo pasal 78 ayat 14 UU RI no 41 tahun 1999 jo UU RI no 19 tahun 2004 Psl 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 jo pasal 78 ayat 14 UU RI no 41 tahun 1999 jo UU RI no 19 tahun 2004 Bebas 94/Pid.B/2007/PN.PLW Psl 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 UU no 41 thn 1999 tentang kehutanan jo psl 55 ayat 1 ke 1 KUHP Psl 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 UU no 41 thn 1999 tentang kehutanan jo psl 55 ayat 1 ke 1 KUHP Hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 1 000 000,- subsidair 3 bulan kurungan 101/Pid.B/2007/PN.PLW Psl 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 UU no 41 thn 1999 tentang kehutanan jo psl 55 ayat 1 ke 1 KUHP Psl 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 UU no 41 thn 1999 tentang kehutanan jo psl 55 ayat 1 ke 1 KUHP Hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 1 000 000,- subsidair 3 bulan kurungan 88/Pid.B/2007/PN.PLW Psl 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 UU no 41 thn 1999 tentang kehutanan jo psl 55 ayat 1 ke 1 KUHP Psl 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 UU no 41 thn 1999 tentang kehutanan jo psl 55 ayat 1 ke 1 KUHP Hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 30 000 000,- subsidair 3 bulan kurungan Uji coba validasi model yang dibangun menunjukkan  bahwa  ke  6  kasus  ini  termasuk  pada peraturan  yang  sudah  ada,  namun  masih  dipahami secara  berlainan  oleh  pelaku  penegak  hukum.  Untuk
penetapan  sanksi  maka  terlihat  bahwa  sanksi  sudah ada,  namun  terdakwa  diputus  bebas.  Apabila digambarkan,  maka  terjadi  ketidaksesuaian  model yang disajikan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Ketidaksesuaian struktur model dengan kasus yang diidentifikasi
Berdasarkan  hasil  uji  coba  model  yang  dibangun, didapatkan ketidaksesuaian penerapan model terutama pada  sisi  penetapan  sanksi.  Sanksi  yang  diterapkan lebih  ringan  dari  yang  tertulis  pada  peraturan  per- undang-Undangan yang telah diidentifikasi sebelumnya.  Usulan  kebijakan  yang  dapat  diambil berdasarkan  hasil  uji  coba  model  adalah  sebagai berikut:

## Dari  sisi  keberadaan  peraturan  per-Undang- Undang-an:
1. Jika yang terjadi adalah peraturan ada, namun tidak dipahami  secara  sama  oleh  orang  yang  memba- canya,  maka  diusulkan  pelaksanaan  perbaikan  se- misal  revisi  atau  amandemen  atas  perangkat  pera- turan  perundangan  terkait  ataupun  dengan  mener- bitkan petunjuk teknis untuk peraturan yang berada pada  level  di  bawahnya.  Peraturan  perlu  dibuat eksplisit dengan bahasa yang jelas agar dapat dipa- hami secara sama oleh semua orang yang memba- canya,
2. jika  yang  terjadi  adalah  peraturan  sudah  ada  dan dipahami  secara  sama  oleh  orang  yang  memba- canya,  maka diusulkan agar peraturan ini tetap di- pelihara  dan  ditinjau  secara  berkala  agar  selalu termutakhirkan dengan keadaan jaman,
3. jika yang terjadi adalah peraturan belum ada,maka diusulkan  agar  dibuat  peraturan  yang  sesuai,  den- gan menuliskan secara eksplisit dan jelas sehingga pemahaman terhadap peraturan tersebut akan sama untuk semua orang.
Dari  sisi  keberadaan  peraturan  per-Undang- Undang-an:
1. Jika  yang  terjadi  adalah  sanksi  belum  ada  maka diusulkan  membuat  sanksi  yang  lebih  spesifik, eksplisit  agar  dipahami  sama.  Sanksi  dapat  dima- sukkan  dalam  peraturan  per-Undang-Undanga-an
ataupun  dapat  dimasukkan  dalam  petunjuk  teknis untuk level peraturan di bawahnya,
2. jika  yang  terjadi  adalah  sanksi  sudah  ada  maka diusulkan agar diberikan tatacara penerapan sanksi tersebut agar semua penegak hukum dapat membe- rikan  putusan  yang  sesuai  dengan  aturan  tersebut. Hal ini dimaksudkan agar semua putusan peradilan dapat bersifat transparan dan mengedepankan kea- dilan  sehingga  tidak  terjadi  ketidakpuasan  dari  pi- hak yang bersengketa maupun praktek kecurangan dalam proses pengadilan.

## 4. Kesimpulan
Hasil  identifikasi  terhadap  peraturan  per-undang- Undang-an  yang  terkait  dengan  pemberantasan pembalakan  liar  menghasilkan  23  buah  peraturan. Berdasarkan  substansinya,  maka  peraturan  per- undang-undang-an  ini  di  luar  UUD  1945  dapat dikelompokkan  pada  3  kategori,  Sumberdaya  Alam dan  Lingkungan  hidup  (14  buah),  Tata  Ruang  dan Administrasi  (2  buah)  serta  Budaya  dan  Perilaku  (  6 buah).  Analisis  konten peraturan per-undang-Undang- an  yang  didasarkan  pada  4  indikator  menghasilkan kesimpulan  peraturan  per-undang-Undang-an  tersebut sudah  memasukkan  indicator,  namun  lebih  banyak yang bersifat implicit dan  multi tafsir. Struktur  model kebijakan dan sistem hukum pemberantasan pembalakan  liar  dibangun  berdasarkan  analisis kesenjangan  antara  model  ideal  dengan  hasil  analisis konten. Hasil uji coba model dengan fakta di Provinsi Riau menunjukkan adanya inkonsistensi terutama pada penerapan  sanksi  putusan  pengadilan.  Hal  tersebut kemungkinan  disebabkan  karena  sifat  peraturan  yang multi tafsir meskipun secara tertulis peraturan tersebut sudah  tercantum. Usulan kebijakan didasarkan pada 3 bagian  model,  yaitu  merevisi  peraturan  dengan  lebih mengedepankan  sifat  eksplisit  agar  didapatkan
pemahaman  yang  sama,  mengembangkan  sistem monitoring  dan  pengawasan  serta  membuat  peraturan bila dirasakan perlu.
Diusulkan agar dalam melaksanakan analisis konten bukan  hanya  dilihat  dari  kandungan  kata  kunci  atau arti,  namun  lebih  difokuskan  pada  keterkaitan  antar indicator  (hubungan  kausal).  Model  yang  dibangun baru  didasarkan  pada  analisis  kesenjangan  hasil analisis  konten  dan  diuji  coba  baru  pada  6  kasus teridentifikasi  di  Propinsi  Riau.  Disarankan  agar model  diperluas  dengan  perbandingan  terhadap  acuan lain  dari  peraturan  yang  telah  diacu,  keuntungan  dan kerugian  dari  masing-masing  acuan  peraturan  dan dikuatkan  dengan  perbandingan  sanksi  terkait  dengan bukti peradilan.

## Daftar Pustaka
[1] Assidiqi, J.,  2009. Konstitusi Hijau. Gramedia, Jakarta.
[2] Barbier,  E.B.,  1993.  Economics  and  Ecology:  New  Frontiers and Sustainable Development. Chapman & Hall, London.
[3] Fauzi, A., 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
[4] Himawan, C., 1980. The Foreign Investment Process in Indone- sia. Gunung Agung, Jakarta.
[5] Keraf, A.S., 2002. Etika Lingkungan. Kompas, Jakarta.
[6] Mitchell,  B.,  B.  Setiawan,  D.  H.  Rahmi,  2003.  Pengelolaan Sumberdaya  dan  Lingkungan.  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta.
[7] Munasinghe, M., 1993. Environmental Economics and Sustain- able Development. The World Bank, Washington DC.
[8] Murdiyarso, D., 2003. Protokol Kyoto: Implikasinya bagi Nega- ra  Berkembang. Kompas, Jakarta.
[9] Panayotou,  T.,  1994.  Economy  and  Ecology  in  Sustainable Development.  Gramedia  Pustaka  Utama  in  cooperation  with SPES Foundation, Jakarta.
[10] Pearce,  D.  W.,  R.  K.  Turner,  1990.  Economics  of  Natural  Re- sources and the Environment. Harvester Wheatsheaf, London.