## JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan

## Relevansi Penunjukkan BUMN Selaku Pemungut PPN (WAPU)
di Era e-Faktur
Fiki Taufik Daris 1 , Acun Ependi 2 , Dinie Setyawati 3 , Meta Marcelina 4
Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia 1 Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia 2 Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia 3 Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia 4

## Abstract
In  order  to  improve  compliance  and  secure  tax  revenue,  the  Directorate  General  of  Taxes  appoints  State-Owned Enterprises (SOEs) and several subsidiary entities as VAT Collectors, so that the collection and deposit obligations shift to VAT Collectors along with the consequences of sanctions. However, based on The Audit Board of Indonesia's audit report, it is known that there are VATs that have not yet been deposited and there are delays in depositing VAT which can result in potential tax fines. In 2016 DGT launched e-tax invoice application that aims to improve services and facilitate supervision of taxable entrepeneur. This paper was made using a literature review research method that examines  theory,  regulation, and  implementation  that  is associated  with  the development  of  taxation applications, namely  e-tax  invoice.  The  results  of  the  study  showed  that  there  were  recommendations  for  considerations  in evaluating the changes in regulations or evaluating the appointment of certain SOEs and Agencies as VAT collectors.
Keywords: e-tax invoice; SOEs (BUMN); vat collectors; taxable entrepeneur

## Abstrak
Dalam rangka  meningkatkan kepatuhan dan  mengamankan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menunjuk BUMN dan beberapa entitas anak sebagai Pemungut PPN (Wapu PPN), sehingga kewajiban pungut dan setor beralih ke  Pemungut  PPN  beserta  dengan  konsekuensi  sanksinya.  Akan  tetapi  berdasarkan  laporan  pemeriksaan  BPK diketahui terdapat PPN yang belum disetor dan terdapat keterlambatan penyetoran PPN yang menimbulkan potensi denda  Surat  Tagihan  Pajak.  Tahun  2016  DJP  meluncurkan  aplikasi    e-Faktur  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak. Paper ini dibuat dengan metode penelitian literature review yaitu mengkaji teori, regulasi, dan implementasi yang dihubungkan dengan perkembangan aplikasi perpajakan  yaitu  e-Faktur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  saran  pertimbangan  untuk  melakukan  evaluasi berupa perubahan regulasi atau evaluasi penunjukkan BUMN dan Badan Tertentu selaku pemungut PPN.
Kata Kunci: BUMN; e-Faktur; pengusaha kena pajak; Wapu PPN
Corresponding author: acun.ependi@unpad.ac.id
How to cite this article. Daris, F. T., Ependi, A., Setyawati, D., & Marcelina, M. (2020). Relevansi Penunjukan BUMN Selaku Pemungut PPN (WAPU) di Era e-Faktur. Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan Vol. 8, No. 2, [Juli- Desember], 2020: 187 - 196. Retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/24476
History of article. Received: Mei 2020, Revision: Juni 2020, Published: Juli 2020
Vol. 8, No. 2, [Juli-Desember], 2020 : 187 - 196
188 | JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan DOI: https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.24476 | http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK

## PENDAHULUAN
Pajak  telah  menjadi  sumber  terbesar bagi  penerimaan  negara.  Salah  satu  jenis pajak yang memiliki kontribusi besar adalah Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM) yang  mencapai  43%  dari  total  realisasi penerimaan  pajak  tahun  2018    atau  sebesar Rp537,4  Triliun  (Direktorat  Jenderal  Pajak, 2018) sedangkan untuk tahun 2019 kontribusinya  menurun  menjadi  40%  atau Rp532,9  Trilun.  Sejak  tahun  2013  hingga 2019  rata-rata  kontribusi  penerimaan  PPN mencapai  42,63%  dari  total  realisasi penerimaan per tahun. Hal tersebut mengharuskan  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  untuk  mengelolanya  dengan    efektif dan efisien berdasarkan ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Tata kelola  tersebut    meliputi  peraturan,  sistem pemungutan, sistem pelaporan, sistem pembayaran,  dan  sistem  pengawasan  oleh DJP.
Ketika membeli barang, tanpa disadari  konsumen  telah  membayar  PPN. PPN  tersebut  dibayar  kepada  penjual  atau pemberi  jasa  bersatu  dengan  harga  barang kena pajak atau jasa kena pajak yang kita beli atau gunakan. Pada Umumnya PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan  barang  dan/atau  jasa.  Namun, apabila  pembelinya  adalah  pihak  yang ditunjuk  sebagai  Pemungut  PPN  (Wapu PPN)  maka  PPN  atas  penyerahan  barang dan/atau jasa tersebut dipungut oleh Pembeli. Wapu PPN merupakan modifikasi dari sistem pemungutan  umum  yang  diterapkan  dengan maksud  untuk  meningkatkan  kepatuhan Wajib  Pajak  dan  optimalisasi  penerimaan terutama dalam konteks lemahnya administrasi  perpajakan  di  suatu  negara maupun  pada  sektor-sektor  dengan  tingkat ketidakpatuhannya relatif tinggi (Mukarromah, 2018).
Salah  satu  pihak  yang  ditunjuk sebagai pemungut (Wapu) PPN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  PMK- 85/PMK.03/2012 stdd PMK- 136/PMK.03/2012  sejak  1  Juli  2012  dan Badan  Tertentu  (anak  Perusahaan  BUMN) sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan nomor
PMK-37/PMK.03/2015.
Pertimbangan  penunjukan  tersebut  adalah dalam  rangka  memudahkan  pemungutan PPN  oleh  BUMN  yang  terutang  oleh rekanan.
Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II  Badan  Pemeriksa  Keuangan  menyatakan pada tahun 2016 terdapat Wajib Pungut yang terdaftar  di  KPP  Wajib  Pajak  Besar terindikasi  belum  menyetorkan  PPN  yang dipungut    sebesar  Rp910,06  miliar  dengan potensi  sanksi  administrasi  bunga  minimal Rp538,13 miliar (Putsanra, 2017).
Berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 atas Sistem Pengendalian Internal    terdapat  beberapa  temuan  terkait dengan PPN Put, antara lain:
a. Pemungutan PPN  yang  belum disetorkan oleh 89 Wapu sebanyak 4.447 faktur pajak sebesar Rp967.360.950.295,00;
b. Sanksi  administrasi  berupa  bunga  dari keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut oleh Entitas Wajib Pungut  atas 337 transaksi pembayaran sebesar Rp186.434.528.744,00; Menurut Laporan BPK,
permasalahan  tersebut  disebabkan  DJP belum  menindaklanjuti  rekomendasi  BPK terkait dengan informasi pemungut pajak/pemotong pajak dalam penerbitan kode billing dengan  bantuan  petugas  bank/pos, sistem informasi yang ada belum menyinkronkan  antara  data  PPN  yang dipungut  oleh  pemungut  PPN  dengan  data pembayaran;  dan  regulasi  penerbitan  STP
atas  pembayaran  pajak  yang  melewati  jatuh tempo.
Berdasarkan temuan Badan
Pemeriksa  Keuangan  menunjukkan  bahwa penunjukan  BUMN  dan  beberapa  anak BUMN selaku Pemungut PPN tidak berjalan efektif dikarenakan masih terdapat ketidakpatuhan  pajak  yang  berpindah  dari Rekanan  BUMN  kepada  BUMN  selaku Pemungut PPN.
Sebagai bagian dari rencana strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan pelayanan  kepada  Wajib  Pajak,  pada  tahun 2015  DJP  meluncurkan  aplikasi desktop untuk  pelaksanaan  pemenuhan  kewajiban Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  oleh  PKP yaitu e-Faktur. Atas implementasi aplikasi e- Faktur tersebut, ada beberapa penelitian yang telah  dilakukan  dengan  kesimpulan  bahwa dengan  penerapan  e-Faktur  mempengaruhi tingkat  kepatuhan  menjadi  lebih  tinggi. Penelitian tersebut dilakukan oleh:

## Tabel 1 Penelitian Terdahulu
No Penelti Lokasi Kesimpulan 1 Ginting (2017) Studi  Kasus pada  Kantor Pusat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib  Pajak dari sisi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif. 2 Dewi (2016) Kota Bandung. 3 Sari (2019) KPP Pratama Kediri 4 Amelia (2016) KPP  Madya Medan Apabila penerapan  e- Faktur semakin  baik, maka persepsi Wajib  Pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) semakin rendah. 5 Oktaviani (2018) KPP Pratama Gorontalo 6 Dalimunthe (2019) KPP Pratama Subussalam 7 Andrayuga et al (2017) KPP Pratama
Singaraja
Dengan fakta yang terjadi di lapangan dan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan, penulis  tertarik  untuk  mengkaji  penerapan atas  penunjukkan  BUMN  selaku  pemungut PPN  dan  pihak-pihak  yang  terkait  di dalamnya,  selanjutnya  dihubungkan  dengan improvisasi yang telah dilakukan DJP dalam memberikan  pelayanan  dan  pengawasan kepada  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  yang berbasiskan  teknologi  informasi  yaitu  e- Faktur.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan metode telaah literatur atau literature review . Kegiatan perpajakan sangat erat hubungannnya  dengan  Wajib  Pajak  dan masyarakat  secara  umum  serta  mempunyai keterkaitan  yang  saling  mempengaruhi. Untuk  menjelaskan  dan  mengungkapkan keterkaitan  antara kebijakan perpajakan dan perpajakan peneliti menggunakan paradigma interpretif. Sedangkan hubungan yang saling mempengaruhi  antara  masyarakat  dengan pajak dan kebijakannya diungkap agar dapat menjelaskan antara keterkaitan  tindakan dan maksud  tindakan  tersebut  serta  pesan  yang dapat diperoleh (Lannai et al, 2014). Dengan adanya pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan kebijakan pada mekanisme Pemungutan  PPN  Wapu  oleh  BUMN  pada perpajakan  di  negara  kita  serta  respon masyarakat sebagai WP maka dapat diajukan suatu  usulan  untuk  memaksimalkan  sistem pemungutan  PPN  Wapu  oleh  BUMN  yang ada sekarang.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan literatur-literatur  yang  selaras  dengan  topik utama  artikel  ini  yaitu  PPN  Wapu  dan  e- Faktur.  Dunne  (2011)    dalam  penelitiannya The Place of Literature Review in Grounded Theory Research berpendapat bahwa literature  review memiliki  makna  yang sangat  penting  untuk  penelitian grounded
Vol. 8, No. 2, [Juli-Desember], 2020 : 187 - 196
190 | JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan DOI: https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.24476 | http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK
theory selain itu juga berguna sebagai dasar untuk  melakukan  riset.  Kesimpulan  yang kami  dapatkan  sebagaimana  diungkapkan oleh Creswell (2007 )  grounded theory dalam sebuah literature  review harus  memuat sturuktur  umum  yang  berisi  teori  dan perbedaanya dari literatur yang sudah ada.
Adapun  maksud  kami  melakukan penelitian literature  review pada  penulisan arikel  ini  lebih  menekankan  pada:  1) melakukan  identifikasi  keterkaitan    antara konsep  atau  teori  dengan  praktik,  2) melakukan  identifikasi  dari  pendekatan- pendekatan penelitian yang sudah digunakan, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya (Onwuegbuzie et al, 2012), 3) menentukan penelitian  yang dapat dijadikan referensi,  4)  menjauhkan  tindakan  replikasi yang  tidak  perlu  dan  tidak  tidak  disengaja. Menurut Gordon & Porter (2009) Penelitian yang  dilakukan    dengan  metode  telaah literatur  sangat  penting  karena  selain  akan meningkatkan  kemampuan  membaca  juga akan  memahami penelitian akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  Pemungutan  PPN  secara  Umum dan Khusus
Menurut  pendapat Rosdiana  & Tarigan  (2005)  Beberapa  asas  yang  perlu diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak:
a. Asas Equity/Equality b. Asas Revenue Productivity
c. Asas Ease  of  Administration  (Certainty, Convenience, Efficiency, Simplicity)
d. Asas Simplicity
e. Asas Neutrality
Haula  Rosdiana  et  al  (2011:66-67) terminologi  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada dasarnya  adalah  Pajak  Penjualan  yang dipungut  pada  setiap  tahapan  yang  dimulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumen
dan  pada  akhirnya,  beban  PPN  akan ditanggung oleh pembeli akhir.
Konsep pajak pertambahan nilai pada dasarnya  adalah  pajak  yang  bersifat  netral, meskipun  dipungut  di  setiap  mata  rantai produksi  dan  distribusi,  PPN  tersebut  tidak untuk  dibebankan  kepada  PKP  melainkan kepada  konsumen  akhir.  Oleh  karena  itu pajak  yang  disetorkan  ke  kas  negara  adalah selisih  antara  pajak  keluaran  dengan  pajak masukan. Untuk memastikannya, maka PKP yang  diberikan  kewajiban  memungut  PPN (pajak keluaran) atas penyerahan barang atau jasa mempunyai hak untuk dapat mengkreditkan PPN yang dipungut pihak lain (pajak  masukan)  yang  berkaitan  dengan kegiatan  usahanya  (Darussalam  et  al, 2018:16-17).
Empat  elemen  konsep  dasar  Pajak Pertambahan  Nilai  adalah  pajak  atas konsumsi barang dan jasa, bersifat netral dan umum, pajak tidak langsung, dan proporsional terhadap harga barang dan jasa (Darussalam  et  al,  2018  :  20-21).  Dimensi netralitas  menurut OECD  International VAT/GST  Guidelines adalah  Tidak  ada diskriminasi  pada tax  environment sehingga tidak  memihak,  penghapusan  pajak  yang tidak semestinya dikenakan, dan menghapus biaya kepatuhan yang tidak proporsional atau tidak  sesuai  dengan  bisnis  yang  berlaku umum.
Implementasi  pemungutan  PPN  di Indonesia  secara  umum  diatur  berdasarkan Undang-Undang  PPN  Pasal  8  dan  Pasal  9, PPN  yang  terutang  dihitung  dengan  cara mengalikan  tarif  (10%)  dengan  dasar pengenaan  pajak.  Karena  aktivitas  ekonomi yang  beragam  maka  dasar  pengenaan  pajak meliputi  istilah  yang  berbeda  seperti  harga jual,  penggantian,  nilai  ekspor,  nilai  impor, atau nilai lain. PPN dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Misalnya PT. ABC selaku Pengusaha Kena  Pajak  melakukan  penyerahan  BKP

## JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan
kepada PT.XYZ sebesar harga jual Rp100.000,-  ditambah  PPN  10%  yaitu sebesar  Rp10.000,-.  Maka  PT  XYZ  selaku pembeli  membayar  sebesar  Rp110.000,- kepada  PT  ABC.  Oleh  PT  ABC  PPN  yang dipungut  sebesar  Rp10.000,-  merupakan pajak  keluaran,  sedangkan  untuk  PT  XYZ PPN yang  dibayar  merupakan pajak masukan.  Selanjutnya,  pajak  masukan  yang wajib  dibayar  oleh  PKP  dapat  dikreditkan dengan  pajak  keluaran  yang  dipungutnya dalam  masa  pajak  yang  sama  atau  dalam masa pajak tiga bulan sesudahnya. Pada saat melakukan  penghitungan  kurang/atau  lebih bayar  pada  SPT  Masa  PPN,  apabila  pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya  merupakan  PPN  kurang  bayar yang harus disetor oleh PKP. Sebaliknya, jika pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar  daripada  pajak  keluaran,  selisihnya merupakan  PPN  lebih  bayar  yang  dapat dimintakan  restitusi  atau  dikompensasi  ke masa pajak berikutnya.
Implementasi pemungutan PPN secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  16A  UU PPN dan PPnBM yang menyebutkan bahwa PPN  yang  terutang  atas  penyerahan  barang atau jasa kena pajak kepada pemungut  PPN maka  PPN  terutang  tersebut  dipungut, disetor,  dan  dilaporkan  oleh  pemungut  PPN dalam  hal  ini  adalah  PKP  pembeli,  istilah pemungutan tersebut dikenal dengan  Wajib Pungut  (Wapu).  Misalnya  PT.  ABC  selaku PKP  melakukan  penyerahan  BKP  kepada PT.DEF (BUMN yang ditunjuk selaku Wapu PPN)  sebesar  harga  jual  Rp100.000,- ditambah PPN 10% yaitu sebesar Rp10.000,- .  Maka  PT  DEF  selaku  pembeli  membayar sebesar  Rp100.000,-  kepada  PT  ABC, sedangkan  PPN  nya  dipungut,  disetor,  dan dilaporkan PT. DEF. Meskipun dipungut PT DEF, PPN tersebut tetap dilaporkan sebagai pajak  keluaran  oleh  PT  ABC  dan  untuk  PT DEF,  PPN  yang  dipungut  merupakan  pajak masukan. Selanjutnya, untuk pelaporan pada prinsipnya  sama  dengan  mekanisme  umum,
perbedaannya  adalah  pajak  keluaran  yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN tidak diperhitungkan  dalam  penghitungan  kurang bayar/lebih bayar PPN.

## Harapan dan Kenyataan
Tujuan  dari  penunjukan  BUMN selaku pemungut  (Wapu) PPN adalah untuk memudahkan pemungutan PPN dari rekanan, mengamankan  penerimaan  negara,  dan meningkatkan  kepatuhan.  Senada  dengan yang  disampaikan  oleh  Direktur  Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak  (DJP) Yanuar (2019) dalam Heriani (2019) bahwa keuntungan  penunjukan  Wapu PPN  adalah untuk  mitigasi  risiko  pelaporan  faktur  pajak keluaran  dan    SPT  Masa  PPN  serta penyetoran  PPN  yang  kurang  bayar, memperkuat  basis  data  bagi  DJP  dalam pengawasan  dan  penggalian  potensi  pajak Wajib  Pajak,  serta  peningkatan  kepatuhan terutama dari pihak rekanan.
Sementara  itu  menurut  Sukardji (2008:66) dalam Djufri (2019) pertimbangan penunjukan  Wapu  PPN  adalah  kurangnya kepatuhan rekanan, pengamanan penerimaan,  dan  pembinaan  kepatuhan rekanan.  Tujuan  yang  diharapkan  tersebut kontradiktif  dengan  kenyataan  di  lapangan bahwa  masih  banyak  PPN  yang  belum disetorkan  oleh  Wapu  atau  PPN  terlambat disetorkan oleh Wapu sehingga Wapu harus dikenakan denda berupa Surat Tagihan Pajak dan  pada  akhirnya  harapan  peningkatan kepatuhan  dan  penerimaan  pajak  menjadi bias.
Dalam menerbitkan kebijakan pajak dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan pajak, otoritas pajak tidak hanya mempertimbangkan asas revenue
productivity , akan tetapi juga harus mempertimbangkan  asas equity (keadilan), asas ease of administration , dan yang utama adalah  asas neutrality yang  merupakan  asas penting dalam pemungutan PPN.
Vol. 8, No. 2, [Juli-Desember], 2020 : 187 - 196
192 | JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan DOI: https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.24476 | http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK

## Perspektif Pemungut PPN
Dengan  memperhatikan  asas ease administration terutama  prinsip  efisiensi, biaya  kepatuhan  pemungut  PPN  akan meningkat  ( money,  time,  psychic  cost ) terutama  yang  memiliki  cabang  di  seluruh Indonesia dan tersebar proses pemungutannya.  Biaya  keuangan  meliputi tambahan  gaji  staf  pajak,  biaya  operasional, jasa konsultan pajak. Beban tambahan waktu dalam  pengisian  SPT,  pelaporan,  tanggapan himbauan  konseling,  proses  pemeriksaan, dan  keberatan  dan/atau  banding  yang terkadang menimbulkan stress dan kegelisahan.  Administrasi  pemungut  PPN meningkat karena selain melaporkan kewajiban  SPT  Masa  PPN  1111  dari transaksi  operasional  perusahaan  juga  harus menyetorkan  dan  melaporkan  PPN  yang telah  dipungut  pada  SPT  Masa  PPN  PUT 1107  dan  apabila  ada  keterlambatan  akan dikenakan sanksi.
Prinsip  lain  yang  perlu  diperhatikan adalah prinsip kepastian. Menurut Sommerfield  dalam  Rosdiana  dan  Tarigan (2005) bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum  diperlukan  petunjuk  pelaksanaan yang rinci, advanced rulings , dan penafsiran hukum  lain.  DJP  perlu  menjelaskan  kriteria pembayaran yang tidak dilakukan pemungutan  PPN  yaitu  jumlah  pembayaran Rp10  Juta  dan  tidak  terpecah-pecah. Interpretasi jumlah yang terpecah-pecah akan menimbulkan  persepsi  yang  berbeda  di Wajib  Pajak  maupun  petugas  pajak.  Selain itu,  karena  Wapu  PPN  adalah  mekanisme khusus,  maka sebaiknya  prosedur kesalahan setor,  kelebihan  setor,  dijelaskan  lebih  rinci dan komprehensif pada petunjuk pelaksanaan pemungutan PPN.

## Perspektif Rekanan Pemungut PPN
Memperhatikan  prinsip convenience (kenyamanan) dalam penerapan di lapangan, berpotensi adanya permintaan
penggantian/pembatalan  faktur  pajak  oleh BUMN,  yang  terlambat  diberikan  oleh rekanan  kepada  BUMN  sewaktu  pengajuan tagihan untuk menghindari sanksi keterlambatan  setor,  padahal  faktur  pajak sudah  tepat  waktu  diterbitkan  yaitu  saat penyerahan barang/jasa atau saat diterimanya pembayaran  mana  yang  lebih  dahulu  atau saat diterimanya pembayaran termin.
Dari sudut pandang keuangan, rekanan BUMN berpotensi kekurangan arus kas,  karena  PPN  yang  disetorkan  oleh pemungut  tidak  dikurangi  terlebih  dahulu dengan  PPN  Masukan.  Konsekuensinya apabila  rekanan  hanya  menjual  kepada BUMN  maka  SPT  Masa  PPN  secara akumulasi akan lebih bayar. Kelebihan PPN tersebut  hanya  dapat  dikembalikan  dengan mekanisme  restitusi,  hal  ini  senada  dengan yang  disampaikan  oleh  Prastowo  (2019) dalam  Heriani  (2019)  bahwa  konsekuensi perpajakan  atas  transaksi  pemungutan  PPN oleh  BUMN    secara  akumulatif  telah menimbulkan  kelebihan  bayar  dan  dampak kekurangan cash  flow pada  mitra/rekanan Pemungut PPN.
DJP  telah  memberikan  relaksasi untuk rekanan pemungut PPN yaitu diperbolehkan  untuk  mengajukan  restitusi setiap  masa  pajak  (Pasal  9  UU  PPN). Meskipun telah ada relaksasi tersebut, hal ini berpotensi  menambah  beban  kepatuhan rekanan karena harus mengajukan permohonan  dan  menyiapkan  dokumen dalam rangka pemeriksaan karena pengajuan restitusi  tersebut.  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  DJP  telah  menerbitkan  aturan pengembalian pendahuluan yang memproses restitusi tanpa pemeriksaan dan selesai dalam jangka waktu 1 bulan (PMK-39/ PMK.03/2018).
Bagi  Wajib Pajak  yang  mengajukan restitusi  dengan  menggunakan  dasar  aturan Pasal  17C  UU  KUP  yaitu  dengan  kriteria tertentu,  akan  tetapi  apabila  dilakukan post

## JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan
Vol. 8, No. 2, [Juli-Desember], 2020 : 187 - 196
audit dan  hasil  pemeriksaan  menunjukkan ternyata  seharusnya  SPT  tersebut  kurang bayar maka akan dikenakan sanksi 100% dari jumlah  yang  kurang  dibayar.  DJP  pun  telah memberikan  solusi  dengan  adanya  fasilitas pemberian pengembalian pendahuluan melalui penetapan PKP berisiko rendah yang memiliki  konsekuensi  sanksi  pemeriksaan bunga  maksimal  48%,  akan  tetapi  hanya rekanan  pemungut  dengan  jenis  usaha tertentu  yang    mendapatkan  kesempatan tersebut (PMK-117/PMK.03/2019).

## Perspektif Direktorat Jenderal Pajak
Dengan adanya penunjukkan BUMN sebagai  Pemungut  PPN  menambah  beban administrasi DJP sehubungan dengan penelitian/pemeriksaan  atas  permohonan restitusi.  Pada  proses  bisnis  pelaporan  SPT Masa  PPN  1107,  isian  formulir  belum terintegrasi  antara  informasi  data  rekanan (NPWP, nama), data faktur pajak (nomor dan tanggal) yang harus diinput pada SPT Masa, dengan  bukti  penyetoran  (input  Nomor Transaksi Penerimaan Negara – NTPN) yang harus  dilampirkan  terpisah,  sehingga  tidak memenuhi  asas simplicity serta  berpotensi menghambat  proses  pengawasan  oleh  DJP. Temuan  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  menunjukkan  bahwa    pengawasan oleh DJP masih belum optimal.
Terkait dengan produk hukum pemeriksaan  seperti  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar  (SKPKB)  yang  terbit  apabila pemungut  belum  menyetorkan  PPN  yang telah  dipungut,  ditetapkan  atas  nama pemungut (Per-17/PJ/2018). Sedangkan dalam kondisi self assessment , PPN tersebut disetorkan  menggunakan  nama  rekanan meskipun penyetornya adalah pemungut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaporan  PPN  rekanan  karena  bukti  setor atas    faktur  pajak  kepada  pemungut  tidak pernah  ada  atas  nama  rekanan  karena pemungut  telah  dilakukan  pemeriksaan  dan
pembayaran  SKPKB  menggunakan  nama pemungut.

## Lahirnya Era e-Faktur
Dalam rangka meningkatkan pelayanan  dan  mempermudah  pengawasan terhadap  Pengusaha  Kena  Pajak,  DJP meluncurkan  sistem  elektronik  DJP.  Selain itu, implementasi e-Faktur  merupakan wujud pembenahan sistem administrasi PPN (Direktur  Jenderal  Pajak,  2014).  E-Faktur memberikan  kemudahan  bagi  PKP  untuk meminta  nomor  seri  faktur  pajak  secara online (enofa),  pembuatan  dan  penerbitan faktur pajak, serta pembuatan SPT Masa PPN yang  mudah  melalui  mekanisme posting. Saat ini pelaporan SPT Masa PPN pun sudah bisa secara daring melalui situs DJP Online. Dari sisi pengawasan, e-Faktur memudahkan DJP  dalam  mengontrol  peredaran  Faktur Pajak  yang  telah  diminta  PKP  dengan  yang telah  diterbitkan  PKP  dan  memperoleh validasi dari DJP serta faktur pajak yang telah dilaporkan pada SPT Masa PPN.
Aplikasi  e-Faktur  mewajibkan  PKP untuk  menginput  detail  transaksi  dari  faktur pajak meliputi jenis/nama barang/jasa, harga satuan,  uang  muka  penjualan,  pembayaran termin,  nilai  pelunasan,  potongan  harga ( discount ).  Input  detail  transaksi  tersebut tidak  diwajibkan  untuk  dilaporkan  ke  DJP sebelum  diberlakukannya  kewajiban  e- Faktur.  Dengan  adanya  kewajiban  tersebut, DJP  dapat  memitigasi  faktur  pajak  keluaran maupun  faktur  pajak  masukan  yang  belum disetor dan dilaporkan oleh PKP penjual dan pihak pembeli. Selain itu, memudahkan DJP mengawasi kebenaran transaksi yang dilakukan PKP agar memenuhi syarat formal dan  material  dalam  penerbitan  faktur  pajak sehingga meminimalisasi adanya fraud PPN seperti pemalsuan faktur pajak (fiktif), Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi
Sebenarnya  (TBTS),  penyalahgunaan  faktur pajak  masukan,  ekspor  fiktif,  dan  restitusi yang tidak seharusnya.
Vol. 8, No. 2, [Juli-Desember], 2020 : 187 - 196
194 | JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan DOI: https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.24476 | http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK
Penelitian terdahulu mengenai implementasi  e-Faktur  dengan  kesimpulan penerapan  e-Faktur  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  menjadi  lebih  tinggi  yang  telah diuraikan dalam tabel penelitian terdahulu.
Penelitian tersebut membuktikan bahwa  implementasi  e-Faktur  memberikan dampak  yang  positif  dalam  peningkatan kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak    sehingga secara  tidak  langsung  dapat  meningkatkan penerimaan PPN.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Semangat  penunjukan  BUMN  dan entitas  anak  sebagai  Pemungut  PPN  untuk meningkatkan  kepatuhan  memiliki  sisi positif dan negatif. Keberhasilannya ditentukan  tidak  hanya  dari  kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, tetapi juga ditentukan dari  pihak  regulator  dan  pengawas  yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Perbaikan dari sisi aturan, prosedur, pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan  menjadi  hal yang  patut dipertimbangkan.
Di  sisi  lain,  implementasi  e-Faktur telah  mengubah  tatanan  prosedur  PPN  yang memberikan  DJP  kemudahan  mengontrol Pengusaha  Kena  Pajak.  Peran  pengawasan kepatuhan  kewajiban  PPN  Rekanan  BUMN dan  anak  BUMN  oleh  entitas  BUMN  dapat disubstitusi  oleh  kecanggihan  aplikasi  e- Faktur  sehingga  mereka  dapat  fokus  pada pemenuhan  kewajiban  pajak  yang  umum dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  Badan  lainnya. Selain itu, penunjukkan BUMN dan beberapa entitas  anak  sebagai Pemungut PPN sebaiknya  memperhatikan  ukuran,  kondisi keuangan,  atau  jenis  usaha  perusahaan tersebut.
Penunjukan BUMN dan entitas anak sebagai Pemungut PPN (Wapu) layak untuk dilakukan  evaluasi  baik  secara  parsial (perbaikan kriteria, regulasi, dan/atau proses bisnis) atau secara komprehensif (pencabutan penunjukkan  BUMN  dan  entitas  anak
sebagai  Pemungut  PPN  (Wapu)  dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia,  R.  (2016)  Pengaruh  Penerapan  E- Faktur  dan  E-SPT  PPN  Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Madya  Medan).  Universitas  Sumatera Utara. Available at: http://repository.usu.ac.id/handle/12345 6789/60970.
Andrayuga, K. A. S., Sulindawati, N. L. G. E. Dan  Sujana,  E.  (2017)  Pengaruh Penerapan  E-Faktur,  Biaya  Kepatuhan, Sistem  Perpajakan,  dan  Kemungkinan Terdeteksinya  Kecurangan  terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan  Pajak  ( Tax  Evasion )  Pada KPP Pratama Singaraja, e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2). Creswell  J.W  (2007) Qualitative  Inquiry  & Research  Design  :  Choosing  Among Five  Approaches  2nd  edn  California:
Sage
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2018) Laporan Hasil
Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017. Jakarta.
Dalimunthe, M. I. (2019) ‘Pengaruh E-Faktur
dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Badan  yang  Terdaftar  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam’, Jurnal Mutiara Akuntansi , 4(1), pp. 27–31
Darussalam, Septriadi,  D. dan  Dhora, K. A.
(2018)  Konsep  dan  Studi  Komparasi Pajak  Pertambahan  Nilai.  Jakarta: DDTC.
Dewi,  I.  A.  (2016)  Pengaruh  Penerapan  E-
Faktur Pajak Pertambahan Nilai terhadap  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib Pajak  di  Kota  Bandung.  Universitas

## JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan
Vol. 8, No. 2, [Juli-Desember], 2020 : 187 - 196
Kristen Maranatha. Available at:
http://repository.maranatha.edu/19379/.
Direktorat  Jenderal  Pajak  (2018)  Laporan
Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak  Tahun  2013  s.d.  2018.  Available at: https://www.pajak.go.id/sites/default/fil es/2019-04/Realisasi Pendapatan 5
Tahun.pdf. Direktur  Jenderal  Pajak  (2014)  Laporan Tahunan 2014 Direktorat Jenderal Pajak.
Available
at: https://www.pajak.go.id/sites/default/fil es/2019-03/AR DJP 2014-Ina_3.pdf. Djufri,  M.  (2019)  ‘Memungut  PPN  atau Tidak Ketika Bendahara Desa Bertransaksi  dengan  Pengusaha  Non
PKP’, Jurnal BPPK , 12(2), pp. 102–113. Ginting, N. O. (2017) Pengaruh Penerapan E-
Faktur  terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Masa (Studi  Kasus  pada  Kantor  Pusat  PT.
Sumber Alfaria Trijaya, Tbk). Universitas  Pamulang.  Available  at:
http://eprints.unpam.ac.id/5963/.
Heriani,  F.  N.  (2019)  10  Catatan  Kritis terhadap Kebijakan Wajib Pungut PPN. Available
at:
https://www.hukumonline.com/berita/ba ca/lt5c5192ac9b7b0/10-catatan-kritis- terhadap-kebijakan-wajib-pungut-ppn (Accessed: 1 May 2020).
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia (2012)  Penunjukan  Badan  Usaha  Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan  Pajak  Pertambahan  Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah,  serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Jakarta.
Mukarromah, A. (2018) Wajib Pungut dalam
PPN.
Available
at: news.ddtc.co.id/12913 OECD  (2015) International  VAT  /  GST Guidelines .
Oktaviani, S. D. (2018) Pengaruh Penerapan
E-Faktur dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar  Pajak  Pertambahan  Nilai (Studi  Kasus  PKP  Pengguna  E-Faktur yang Terdaftar di KPP Pratama Gorontalo). Universitas Negeri Gorontalo. Available at:
http://repository.ung.ac.id/skripsi/show/ 921414022/pengaruh-penerapan-e- Faktur-dan-sanksi-pajak-terhadap- kepatuhan-wajib-pajak-dalam- membayar-pajak-pertambahan-nilai- studi-kasus-pkp-pengguna-e-Faktur- yang-terdaftar-di-kpp-pratama- gorontalo.html# .
Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K.  M.  (2012). Qualitative  Analysis Techniques  for  the  Review  of  the Literature .
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor PER-16/PJ/2014  tentang  Tata  Cara Pembuatan  dan  Pelaporan  Faktur  Pajak Berbentuk Elektronik. Jakarta.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor Per-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan  Nilai  (SPT  Masa  PPN). Jakarta. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor Per-31/PJ/2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2014  tentang Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pelaporan Faktur  Pajak  Berbentuk  Elektronik. Jakarta.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor Per-17/PJ/2018  tentang  Bentuk  dan  Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan  Pajak  serta  Bentuk  dan  Isi Surat Tagihan Pajak. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor:  136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
196 | JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan DOI: https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.24476 | http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK
85/PMK.03/2012  tentang  Penunjukan Badan  Usaha  Milik  Negara  untuk Memungut,  Menyetor,  dan  Melaporkan Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan atas  Barang  Mewah,  serta  Tata  Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Jakarta. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2015 tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu  untuk  Memungut,  Menyetor, dan  Melaporkan  Pajak  Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah,
serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Jakarta. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran Pajak. Jakarta. Available at: https://www.pajak.go.id/sites/default/fil es/2019-12/PMK - 39.PMK02.2018.pdf.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018  tentang  Tata  Cara Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta. Available at:
https://www.pajak.go.id/sites/default/fil es/2019-08/117PMK032019.pdf.
Putsanra,  D.  V.  (2017)  Temuan  BPK,  10 Entitas  Telah  Penuhi  Rekomendasi. Available at: https://tirto.id/temuan-bpk- 10-entitas-telah-penuhi-rekomendasi- cmTx (Accessed: 1 May 2020).
Rosdiana,  H.,  Irianto,  E.  S.  dan  Putranti,  T.
M.  (2011)  Teori  Pajak  Pertambahan Nilai Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia.  Edited  by  R.  Sikumbang. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Rosdiana,  H.  dan  Tarigan,  R.  (2005)
Perpajakan Teori dan Aplikasi. 1st edn. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sari, R. R. N. (2019) ‘Pengaruh E- Filling ,
E-  Billing  dan  E-  faktur  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP Pratama  Kediri’, Ekuivalensi ,  5(1),  pp. 157–170.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-45/PJ/2012  tentang  Penjelasan  Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012
tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan  Pajak  Pertambahan  Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah,  Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya Sebagaimana Telah
Diubah  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  136/PMK.03/2012.
Jakarta.