Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi

## PERAN KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEKANISME MEDIASI
Sigit Somadiyono 1
Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sigit_321@yahoo.com

## Abstrak
Mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan secara non litigasi, dimana  para  pihak  duduk  bersama  dengan  difasilitasi  oleh  mediator  yang  dalam penelitian  ini  dilakukan  oleh  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Jambi.  Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana jenis sengketa pertanahan yang diselesaikan  melalui  jalur  mediasi  di  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi  Jambi  dan  bagaimana  peran  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jambi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  jenis  perkara  apa  saja  yang dimintakan mediasi kepada  Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi serta peran  Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi dalam proses mediasi. Kata Kunci : Peran, Mediasi, BPN.

## Abstract
Mediation is one of the ways to resolve the issue of non litigation, where the parties sit together facilitated by the mediator which is in this study was conducted by Regional Office  of  National  Land  Agency  of  Jambi  Province.  The  issue  appointed  by  this research  is  how  is  the  type  of  line  dispute  settled  through  the  mediation  path  in Regional  Office  of  National  Land  Agency  of  Jambi  Province  and  how  is  the  role  of Regional Office of National Land Agency of Jambi Province in the settlement of land disputes  through  mediation  mechanisms.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out what type of case that is requested by mediaton to Regional Office of National Land Agency of Jambi Province and the role of Regional Office of National Land Agency of Jambi Province in process of the mediation.
Keywords: content, formatting, article

## PENDAHULUAN
Hubungan tanah dengan manusia tidak hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari  itu  tanah  memberikan  sumber  daya  bagi  kelangsungan  hidup  umat  manusia. Begitu  pentingnya  kedudukan  tanah  bagi  manusia  tidak  jarang  menyebabkan terjadinya  sengketa  tentang  tanah.  Sengketa  akhir-akhir  ini  semakin  komplek. Pemicunya  tidak  sebatas  aspek  ekonomi  saja,  melainkan  sosial  dan  budaya  bahkan juga  agama.  Menurut  Rusmadi  Usman  (1991:22),Timbulnya  sengketa  hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau  badan hukum) yang berisi  keberatan-keberatan  dengan  harapan  dapat  memperoleh  penyelesaian  secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalu 2 (dua) cara. Cara penyelesaian sengketa pertama melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses  penelesaian  sengketa  melalui  kerjasama  (kooperatif)  di  luar  pengadilan  yang biasa  disebut  proses  non  litigasi.  Rachmadi  Usman  (2003:3)  mengatakan  bahwa proses  litigasi  menghasilkan  putusan  yang  bersifat  pertentangan  ( adversarial )  yang belum  mampu  merangkul  kepentingan  bersama,  bahkan  cenderung  menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.
Penyelesaian  non  litigasi  mempunyai  beberapa  bentuk  untuk  menyelesaikan sengketa  yaitu  Negosiasi,  Mediasi  dan  Arbitrase.  Ketiga  bentuk  penyelesaian sengketa  tersebut  dilakukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  atau  terjadinya perbedaan  pendapat  baik  itu  antara  individu,  kelompok  maupun  antar  badan  usaha. Penyelesaian  sengketa  non  litigasi  dilakukan  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan cara  musyawarah  mufakat  dan  hasil  penyelesaian  konflik  atau  sengketa  secara kekeluargaan.
Sengketa  hukum  atas  tanah  tidak  dapat  dilepaskan  kaitannya  dengan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yaitu  negara  yang  berorientasi  kepada  kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesain Kasus  Pertanahan  (selanjutna  disebut  Permen  ATR/BPN  No.  11/2016),  kasus pertanahan  adalah  Sengketa,  Konflik,  atau  Perkara  Pertanahan  untuk  mendapat penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan/kebijakan  pertanahan.  Pasal  1  angka  2  Permen  ATR/BPN  No.  11/2016 menyebutkan  sengketa  tanah  adalah  perselisihan  pertanahan  antara  orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas.
Faktor penyebab timbulnya sengketa atau konflik pertanahan adalah:
1. Perbandingan luas tanah dan pertumbuhan penduduk tidak seimbang;
2. Tanah sudah menjadi komoditi ekonomi;
3. Ketimpangan struktur penguasaan tanah;
4. Tumpang tindih peraturan dan lembaga yang menangani pertanahan;
5. Penelantaran tanah
6. Tidak tertib administrasi pengelolaan aset tanah. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  diatur  tentang  hak-hak  atas  tanah  yang  dapat diberikan kepada warganegaranya berupa  yang paling utama adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk  Memungut  Hasil  Hutan  dan  hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  hak-hak tersebut  di  atas  akan  ditetapkan  dengan  undang-undang  serta  hak-hak  yang  sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.
Salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia yang mempunyai hubungan erat dengan  pertanahan  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  disingkat  BPN  yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.  Secara  garis  besar  menurut  Pasal  1  PP  No.  10  Tahun  2006,  BPN  adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab
Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi
kepada Presiden. Selanjutnya pada Pasal 2 nya menyatakan bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan  sektoral.  Dengan  adanya  ketentuan  peraturan  pemerintah  ini,  maka  secara  jelas BPN mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pertanahan secara nasional atau daerah.
Salah  satu  bidang  kerja  BPN  di  daerah  adalah  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi Jambi.  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi  adalah  instansi vertikal BPN yang ada di Provinsi Jambi yang berada di bawah pertanggungjawaban langsung  kepada  Menteri  dan  mensupervisi  Kantor  pertanahan  di  Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jambi.
Provinsi  Jambi  secara  geografis  terletak  antara  0 0 45’  sampai  2 0 45’  lintang selatan  dan  antara  101 0 10’  sampai  104 0 55’  bujur  timur.  Sebelah  utara  berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  sebelah  Barat berbatasan  dengan  Provinsi  Smatera  Barat  dan  Bengkulu.  Luas  wilayah  Provinsi Jambi  53.435  Km 2 dengan  luas  daratan  50.160,05  Km 2 dan  luas  perairan  sebesar 3.274,95 Km 2 . BPS Provinsi Jambi (2016)
Provinsi  Jambi  terdiri  dari  2  Kota  dan  9  Kabupaten  yaitu:  Kota  Jambi,  Kota Sungai  Penuh,  Kabupaten  Kerinci,  Kabupaten  Merangin,  Kabupaten  Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Bungo. Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah pada karya tulis ini adalah:
1. Bagaimana  jenis  sengketa  pertanahan  yang  diselesaikan  melalui  jalur  mediasi  di Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi?
2. Bagaimana  peran  Kantor  wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi?
Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memetakan jenis sengketa pertanahan yang  ada  di  Provinsi  Jambi  dan  memahami  serta  mengerti  tentang  peran  Kantor wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi  dalam  penyelesaian  sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Desain Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Provinsi Jambi,  tipe  penelitian  ini  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  secara  mendalam  tentang  peran  dan  strategi  dalam melaksanakan mediasi terhadap sengketa atau konflik pertanahan khususnya konflik pertanahan  di  Provinsi  Jambi.  Mediasi  yang  dimaksud  dalam  tulisan  ini  adalah sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  1  angka  7  Permen  ATR/BPN  No.  11/2016, mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  dan  konflik  melalui  proses  perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  pimpinan  dan  staff  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi,  terutama  bagian  atau  bidang  atau  seksi  yang
Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi
secara  khusus  memiliki  tugas  dan  kewenangan  dalam  proses  penyelesaian  konflik pertanahan.  Selain  itu,  dalam  penelitian  ini  juga  melibatkan  pihak-pihak  yang berkonflik sebagai objek penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling yaitu  berdasarkan pertimbangan yang erat kaitannya dengan tujuan penelitian.

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  dan studi kepustakaan.

## Teknik Analisis Data
Selama  peneliti  melakukan  pengumpulan  data  di  lapangan,  peneliti  juga melakukan analisis data. Semua data yang telah didapat kemudian diolah melalui tiga jaluar  analisis  data  kualitatif  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Jenis  sengketa  pertanahan  yang  diselesaikan  melalui  jalur  mediasi  di  Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
Penanganan  masalah  pertanahan  perlu  dilakukan  secara  sederhana,  sistematis, terpadu,  menyeluruh,  terukur,  obyektif  dan  tuntas  dalam  rangka  menetapkan  atau memutuskan  langkah-langkah  penyelesaiannya. Karakteristik  dari  masalah pertanahan  yang  muncul  merupakan  persoalan  tersendiri  dalam  upaya  mencari penyelesaiannya. Musyarofah (2011:54).
Sebelum  keluarnya  Permen  ATR/BPN  No.  11/2016  pada  tanggal  21  Maret 2016, yang menjadi pedoman Badan Pertanahan Nasional dalam menangani sengketa, konflik  dan  perkara  pertanahan  adalah  Keputusan  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indoesia  Nomor  34  Tahun  2007  tentang  Petunjuk  Teknis  Penanganan  dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Penyelesaian sengketa dan konflik oleh BPN dilakukan berdasarkan:
1. Inisiatif dari BPN, dimana Kementrian melalui Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor  Wilayah  BPN  atau  Direktorat  Jendral  melaksanaan  pemantauan  untuk mengetahui  Sengketa  dan  Konflik  yang  terjadi  dalam  suatu  wilayah  tertentu terhadap  pengaduan  atau  pemberitaan  pada  surat  kabar.  Selanjutnya,  Kakantah melaporkan hasil pemantauan kepada Kakanwil BPN setiap 4 (empat) bulan sekali dan ditembuskan kepada Menteri. Apabila hasil pemantauan perlu ditindaklanjuti, Menteri atau Kakanwil BPN memerintahkan Kakantah untuk melakukan kegiatan penyelesaian Sengketa dan Konflik .
2. Pengaduan dari masyarakat. Pengaduan disampaikan kepada Kakantah secara tertulis melalui loket pengaduan, kotak  surat  atau  website  Kementerian.  Apabila  pengaduan  disampaikan  kepada Kakanwil  BPN  dan/atau  Kementerian,  selanjutnya  berkas  pengaduan  diteruskan kepada Kakantah.
Setelah  petugas  menerima  pengaduan,  selanjutnya  petugas  akan  melakukan pengumpulan  data  dan  analisis  terhadap  data  tersebut.  Analisis  dilakukan  untuk
Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi
mengetahui  apakah  pengaduan  tersebut  merupakan  kewenangan  BPN  atau  bukan kewenangan  BPN.  Pasal  11  ayat  (3)  Permen  ATR/BPN  No.  11/2016  mengatur tentang  sengketa  atau  konflik  yang  menjadi  kewenangan  Kementrian  ATR/BPN meliputi:
1. Kesalahan  prosedur  dalam  proses  pengukuran,  pemetaan  dan/atau  perhitungan luas;
2. Kesalahan  prosedur  dalam  proses  pendaftaran  penegasan  dan/atau  pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
3. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
4. Kesalahan prosedurdaam proses penetapan tanah terlantar;
5. Tumpang  tindih  hak  atau  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  salah  satu  alas  haknya jelas terdapat kesalahan;
6. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
7. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
8. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
9. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
10. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
11. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Sengketa  atau  konflik  selain  sebagaimana  disebut  diatas  bukan  merupakan kewenangan  kementrian  dan  menjadi  kewenangan  instansi  lain.  Dan  BPN  akan menyampaikan  penjelasan  secara  tertulis  kepda  pihak  pengadu.  Tetapi  BPN  dapat mengambil  inisiatif  untuk  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  atau  konflik  melalui mediasi.
Sedangkan  tipologi  kasus  pertanahan  yang  merupakan  jenis  sengketa,  konflik dan atau perkara pertanahan yang disamaikan atau diadukan dan ditangani oleh BPN secara garis besar dikelompokkan menjadi:
1. Penguasaan  tanah  tanpa  hak,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat, kepentingan  mengenai  status  penguasaan  di  atas  tanah  tertentu  yang  tidak  atau belum  dilekati  hak  (tanah  negara),  maupun  yang  telah  dilekati  hak  oleh  pihak tertentu;
2. Sengketa  batas,  yaitu  perbedaan  pendapat,  nilai  kepentingan  mengenai  letak, batas  dan  luas  bidang  tanah  yang  diakui  satu  pihak  yang  telah  ditetapkan  oleh Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  maupun  yang  masih  dalam proses penetapan batas.
3. Sengketa  waris,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan
4. Jual  berkali-kali,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai  status  penguasaan  di  atas  tanah  tertentu  yang  diperoleh  dari  jual  beli kepada lebih dari 1 orang
5. Sertipikat  ganda,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai  suatu  bidang  tanah  tertentu  yang  memiliki  sertipikat  hak  atas  tanah lebih dari 1.
6. Sertipikat  pengganti,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai  suatu  bidangtanah  tertentu  yang  telah  diterbitkan  sertipikat  hak  atas tanah pengganti.
Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi
7. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
8. Kekeliruan  penunjukan  batas,  yaitu  perbedaan  pendapat,  nilai  kepentingan mengenai  letak,  batas  dan  luas  bidang  tanah  yang  diakui  satu  pihak  yang  teiah ditetapkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  berdasarkan penunjukan batas yang salah.
9. Tumpang  tindih,  yaitu  perbedaan  pendapat,  nilai  kepentingan  mengenai  letak, batas  dan  luas  bidang  tanah  yang  diakui  satu  pihak  tertentu  karena  terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
10. Putusan  Pengadilan,  yaitu  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.(www.bpn.go.id)
Sebagai  sebuah  program  prioritas,  penyelesaian  kasus-kasus  pertanahan senantiasa menjadi perhatian seluruh jajaran BPN RI ditingkat pusat, Kantor Wilayah Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Konsentrasi terbesar  dari  konflik  agraria  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh kompas.com  adalah  sektor  perkebunan  sebanyak  127  konflik,  dan  posisi  kedua ditempati sektor infrastruktur dengan 70 konflik.
Berikut  ini  beberapa  jenis  sengketa  yang  proses  penyelesaiannya  melalui Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi  diluar  perkara  yang diselesaikan melalui pengadilan adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Tipologi Sengketa Konflik di Kanwil BPN Provinsi Jambi TIPOLOGI SENGKETA/KONFLIK TAHUN 2013  2014  2015  2016 Kepemilikan bidang tanah 1 3 2 0 Tumpang tindih kepemilikan tanah 2 0 2 1 Batas bidang tanah 0 0 1 1 Pengakuan kepemilikan 0 0 1 1 Penguasaan dan pemilikan tanah 0 0 6 1 TOTAL 3 3 12 4
Sumber : Bidang PPSKP Kanwil BPN Provinsi Jambi
Hasil  dari  data  penelitian  tersebut  diatas,  yang  menjadi  penyebab  timbulnya sengketa  dan  konflik  pertanahan  dari  tahun  2014  sampai  degan  tahun  2016  ternyata yang  dominan  adalah  kepemilikan  bidang  tanah  sebanyak  6  (enam)  kasus,  tumpang tindih  kepemilikan  tanah  sebanyak  5  (lima)  kasus,  batas  bidang  tanah  sebanyak  1 (satu)  kasus,  pengakuan  kepemilikan  tanah  sebanyak  1  (satu)  kasus,  dan  sengketa penguasaan dan pemelikan tanah sebanyak 7 (tujuh) kasus.
Alasan kenapa para pihak memilih mediasi di Kanwil BPN Provinsi Jambi dari pada di kantor pertanahan nasional kabupaten/kota dimana letak tanah tersebut berada berdasarkan penelitian adalah sebagai berikut:
Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi
1. Tidak  terselesaikannya  proses  mediasi  yang  dilakukan  oleh  kantor  pertanahan nasional  kabupaten/kota  sehingga  para  pihak  tidak  puas  dan  melanjutkannya  ke Kanwil  BPN  Provinsi  sebagai  atasan  langsung  kantor  pertanahan  nasional kabupaten/kota;
2. Alasan  efisiensi,  dimana  para  pihak  biasanya  bertempat  tinggal  di  Kota  Jambi sedangkan lokasi tanah jauh dari kota.
3. Letak  tanah  yang  disengketakan  berada  di  dua  kabupaten/kota  yang  berbeda sehingga salah satu dari kantor pertanahan nasional kabupaten/kota dimana tanah itu  berada  menyatakan  tidak  berwenang  sehingga  dilimahkan  ke  Kanwil  BPN Provinsi.
4. Para  pihak  merasa  sengketa  ini  terjadi  karena  kesalahan  kantor  pertanahan nasional  kabupaten/kota  sehingga  mereka  berpendapat  untuk  membatalkan putusan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  terseut  harus  dilakukan  oleh  lembaga  yang lebih tinggi atau diatasnya.
5. Para  pihak  tidak  puas  terhadap  hasil  mediasi  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota  sehingga  para  pihak  melanjutkan  ke  jenjang  lebih tinggi dengan harapan akan menemukan solusi yang berkeadilan.

## Peran  Kantor  wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi  dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi
Badan  pertanahan  Nasional  (BPN)  merupakan  lembaga  pemerintahan  yang bertugas  untuk  melaksanakan  dan  mengembangkan  administrasi  pertanahan.  Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan BPN.
Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh BPN perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan  yang  sah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Hal ini  penting  sebagai  landasan  BPN  untuk  melakukan  mediasi  didalam  penyelesaian sengketa pertanahan, karena pertanahan dikuasai oleh aspek hukum publik dan aspek hukum  privat  maka  tidak  semua  sengketa  pertanahan  dapat  diselesaikan  melalui mediasi,  hanya  sengketa  pertanahan  yang  dalam  kewenangan  sepenuhnya  dari pemegang  hak  saja  yang  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi.  Oleh  karena  itu kesepakatan  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dilakukan pembatasan-pembatasan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  putusan  mediasi  tersebut  tidak melanggar hukum serta dapat dilakukan secara efektif dilapangan.
Penyelesaian  sengketa  tanah  mencakup  baik  penanganan  masalah  pertanahan oleh  BPN  sendiri  maupun  penanganan  tindak  lanjut  penyelesaian  masalah  oleh lembaga lain. Berkaitan dengan masalah pertanahan yang diajukan, BPN mempunyai kewenangan  atas  prakasanya  sendiri  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang dimaksud.  Dasar  hukum  kewenangan  BPN  sebagaimana  telah  dikemukakan  secara eksplisit, tercantum dalam Permen ATR/BPN No. 11/2016.
Penanganan masalah pertanahan melalui mediasi oleh BPN bisanya didasarkan dua prinsip utama, yaitu:
1. Kebenaran-kebenaran  formal  dari  fakta-fakta  yang  mendasari  permasalahan  yang bersangkutan;
Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi
2. Keinginan  yang  bebas  dari  para  pihak  yang  bersengketa  terhada  objek  yang disengketakan.
Untuk  mengetahui  kasus  posisinya  tersebut  perlu  dilakukan  penelitian  dan pengkajian  secara  yuridis,  fisik  maupun  administasi.  Putusan  penyelesaian  sengketa atau  masalah  tanah  merupakan  hasil  pengujian  dari  kebenaran  fakta  objek  yang disengketakan. Outputnya adalah  suatu  rumusan  penyelesaian  masalah  berdasarkan aspek benar atau salah.
Dalam  rangka  penyelesaian  masalah  sengketa  tersebut  untuk  memberikan perlakuan yang seimbang kepada para pihak diberikan kesempatan secara transparan untuk  mengajukan  pendapatnya  mengenai  permasalahan  tersebut.  Di  samping  itu, dalam  kasus-kasus  tertentu  kepada  mereka  dapat  diberikan  kebebasan  untuk menentukan  sendiri  rumusan  penyelesaian  masalahnya.  Dalam  hal  ini  BPN  hanya menindaklanjuti  pelaksanaan  putusan  secara  administratif  sebagai  rumusan penyelesaian masalah yang telah mereka sepakati.
Penyelesaian  sengketa  pertanahan  termasuk  melalui  mediasi  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  perlu  dilandasi  dengan  kewenangan-kewenangan  yang  sah berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  penting  sebagai  landasan  BPN untuk  melakukan  mediasi  di  dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan,  oleh  karena pertanahan  dikuasai  aspek  hukum  publik  dan  hukum  privat,  tidak  semua  sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui mediasi.
Penyelesaian sengketa atau konflik salah satu caranya dapat dilakukan melalui mediasi  yang  berdasarkan  prinsip  musyawarah  untuk  mufakat  bagi  kebaikan  semua pihak.  Dan  menurut  ketentuan  Pasal  38  ayat  (2)  Permen  ATR/BPN  No.  11/2016, mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dan berdasarkan ayat (3), mediasi bertujuan untuk:
1. Menjamin transparansi dan ketajaman analisis;
2. Pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif;
3. Meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian sengket dan konflik;
4. Menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; dan
5. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik melalui musyawarah. Untuk  mengetahui  kasus  posisinya  maka  Kanwil  BPN  Provinsi  Jambi melakukan  penelitian  dan  pengkajian  secara  yuridis,  fisik  maupun  administrasi. Setelah  melakukan  pengkajian  maka  akan  muncul  gambaran  yang  jelas  terhadap sengketa pertanahan tersebut dan memunculkan rumusan masalah berdasarkan aspek benar atau salah yang akan diuji pada mediasi yang akan dihadiri oleh para pihak.
Pendekatan  yang  diutamakan  oleh  Kanwil  BPN  Provinsi  Jambi  dalam menyelesaikan  sengketa  adalah  pendekatan  persuasif  dengan  mengedepankan pendekatan  penyelesaian  kekeluargaan  diantara  para  pihak  yang  bertikai.  Strategi yang digunakan adalah dengan mengundang pihak-pihak yang bertikai secara terpisah dan mendengarkan pokok permasalahannya, kemudian menganalisis hasil pertemuan tersebut  dalam  gelar  kasus  dengan  mengundang  pejabat  dilingkup  Kanwil  BPN Provinsi  Jambi.  Gelar  kasus  tersebut  akan  menghasilkan  langkah-langkah  untuk mempercepat proses penyelesaiannya.
Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi
Mengundang  para  pihak  dalam  satu  forum  dilakukan  setelah  Kanwil  BPN mempunyai  gambaran  yang  jelas  tentang  kasus  posisi  dari  sengketa  pertanahan tersebut.  Permasalahan  yang  sering  timbul  adalah  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi undangan  tersebut  sehingga  dilakukan  lagi  penjadwalan  mediasi.  Apabila  sampai dengan tiga kali pemanggilan, salah satu pihak tidak juga memenuhi undangan maka mediasi dianggap gagal.
Pasal  39  ayat  (1)  Permen  ATR/BPN  No.  11/2016  mengatur  tentang  peserta mediasi yaitu:
1. Tim Pengelola;
2. Pejabat Kementrian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
3. Mediator dari Kementrian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
4. Para pihak dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
5. Pakar dan/atau ahli yang terkait dengan sengketa dan konflik, Instansi terkait, dan unsur  masyarakat,  tokoh  masyarakat/adat/agama,  atau  pemerhati/pegiat  agraria dan penata ruang, serta unsur-unsur lain, apabila diperlukan.
Dalam  menyelesaiakan  segala  konflik  yang  ada,  Kanwil  BPN  Provisi  Jambi mengambil  jalan  mediasi  yaitu  dengan  mempertemukan  kedua  pihak  yang  terlibat dalam  konflik  dan  membicarakannya  dengan  jalan  kekeluargaan.  Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Abdurrahman  (2009)  bahwa  Pola-pola  penyelesaian  konflik pertanahan di luar pengadilan yang dilakukan adalah negosiasi, musyawarah mufakat dan  mediasi.  Negosiasi  dilakukan  dengan  jalan  dimana  para  pihak  yang  berkonflik duduk  bersama  untuk  mencari  jalan  terbaik  dalam  penyelesaian  konflik  dengan prinsip  bahwa  penyelesaian  itu  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  ( win-win  solution ), kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah mufakat  adalah lengkah lebih  lanjut  dari  negosiasi.  Jika  dalam  negosiasi  tidak  terdapat  kesepakatan  yang saling  menguntungkan,  maka  langkah  lebih  lanjut  adalah  melakukan  musyawarah mufakat  dengan  melibatkan  pihak  lain  selaku  penengah.  Hasil  musyawarah  tersebut selanjutnya  dibuatkan  surat  kesepakatan  bersama  yang  ditanda  tangani  oleh  para pihak dan para saksi.
Peran  Kanwil  BPN  Provinsi  Jambi  dalam  memfasilitasi  mediasi,  dilakukan dengan  mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  tanah beserta  pihak  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dimana  lokasi  tanah  sengketa tersebut  berada.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Mudjiono  (2007),  bahwa  Mediasi merupakan  pengendalian  konflik  pertanahan  yang  dilakukan  dengan  cara  membuat konsensus  diantara  dua  pihak  yang  berkonflik  untuk  mencari  pihak  ketiga  yang berkedudukan netral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.
Didalam  Permen  ATR/BPN  No.  11/2016  disbutkan  bahwa  peran  BPN seharusnya  sebagai  mediator  dalam  menyelesaikan  sengketa  atau  konflik.  Tetapi Kanwil BPN Provinsi Jambi menganggap bahwa peran Kanwil BPN  Provinsi Jambi hanya  sebagai  fasilitator  saja,  bukan  sebagai  mediator.  Hal  ini  terkait  perbedaan persepsi  definisi  dari  mediator.  Menurut  Pasal  1  angka  (8)  mediator  adalah  pihak yang  membantu  para  pihak  dalam  proses  perundingan  guna  mencari  berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sedangkan definisi mediator menuru Kanwil BPN  Provinsi  Jambi  adalah  orang  atau  pihak  yang  harus  mempunyai  sertifikat
Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi
mediator  dan  membantu  proses  mediasi.  Tetapi  perbedaan  definisi  tersebut  tidak mempengaruhi proses mediasi di Kanwil BPN Provinsi Jambi
Penyelesaian  secara  mediasi  baik  yang  bersifat  tradisional  ataupun  melalui berbagai Lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR) mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi  waktu,  biaya  dan  pikiran/tenaga.  Disamping  itu  kurangnya  kepercayaan  atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administrasi yang meliputinya membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.
Output yang diharapkan dari mediasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi  Jambi  adalah  para  pihak  bisa  memahami  letak  permasalahan  sengketa tersebut secara utuh dan yang terutama dari hasil mediasi adalah adanya perdamaian dari  para  pihak.  Apabila  para  pihak  tidak  mencapai  kata  sepakat,  maka  bisa dilanjutkan ke ranah litigasi atau melalui lembaga peradilan.

## KESIMPULAN
Dari paparan dan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Tipologi sengketa atau konflik pertanahan yang diselesaikan melalui jalur mediasi di Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi terdiri dari sengketa penguasaan  dan  kepemilikan  tanah,  sengketa  batas,  tumpang  tindih  batas  dan sengketa kepemilikan.
2. Peran  Kantor  wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi  dalam penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  mekanisme  mediasi  sudah  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  ada  walaupun  terjadi  perbedaan  antara definisi  mediator  yang  dimaksud  Permen  ATR/BPN  No.  11/2016  dengan  yang terjadi dilapangan.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  kepada  Kanwil  BPN  Provinsi  Jambi  dan para pihak dalam mediasi adalah:
1. Melakukan  penyuluhan  dan  sosialisasi  mediasi  sebagai  langkah  awal  dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dikarenakan dalam mediasi permasalahan bisa diketahui secara menyeluruh dan tuntas.
2. Meningkatkan  kemampuan  para  mediator  di  pihak  Kanwil  BPN  Provinsi  Jambi sehingga mediasi menjadi lebih efektif, cepat dan terarah.
3. Membuat  dasar  hukum  yang  berimplikasi  terhadap  pihak  yang  tidak  hadir walaupun  diundang  secara  layak  dalam  proses  mediasi  sehingga  tidak  ada pembiaran yang disengaja terhadap proses mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, 2009, Penyelesaian Sengketa Pertanahan . Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
http://properti.kompas.com/read/2016/01/05/200000121/Konflik.Agraria.Terbanyak. Terjadi.di.Sektor.Perkebunan.dan.Infrastruktur
http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan# diakses pada tanggal 25 April 2017.
Mudjiono,  2007, Alternatif  Penyelesaia  Sengketa  Pertanahan  di  Indonesia  Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan , Yogyakarta: Jural Hukum Vol. 14 No.3.
Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi
Musyarofah,  2011, Mediasi  dalam  Sengketa  Pertanahan  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Pati , Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Rachmadi  Usman,  2003, Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah , Bandung: Mandar Maju.