Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.1, Juni 2022, Hal. 171-189 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Ramot Jhon Ericson
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia ramotjhinericsonn@gmail.com

## ABSTRAK
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan permasalahan yang terjadi pada pilkada serentak 2018,  yaitu  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  terlibat  mengikuti  kampanye  Pemilihan  Kepala Daerah  (Kampanye).  Penelitian  ini  akan  menjelaskan  pelanggaran  ASN  yang  terlibat  dalam Pemilihan Kepala Daerah, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah   Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ASN yang terlibat dalam kampanye Pilkada telah diatur secara konkret bahwa ASN dilarangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil  Kepala  Daerah,  dengan  cara  terlibat  dalam  kegiatan  kampanye  untuk  mendukung  calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah  masa  kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan,  himbauan,  seruan,  atau  pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Kampanye; Pemilihan Kepala Daerah.

## ABSTRACT
The  Election  Supervisory  Body  (Bawaslu)  stated  that  the  problems  that  occurred  in  the  2018 simultaneous  regional  elections,  namely  the  State  Civil  Apparatus  (ASN)  who  were  involved  in participating  in  the  Regional  Head  Election  campaign  (Campaign).  This  study  will  explain  the violations  of  ASN  involved  in  the  Regional  Head  Election,  based  on  Government  Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. The research method used is normative juridical.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  is  known  that  ASN  involved  in  the  Pilkada campaign  has  been  concretely  regulated  that  ASN  is  prohibited  from  providing  support  to candidates for Regional Head/Deputy Regional Head, by being involved in campaign activities to support candidates for Regional Head/Deputy Regional Head; Using facilities related to positions in campaign activities; Making decisions and/or actions that are beneficial or detrimental to one of the pairs of candidates during the campaign period; and/or Conducting activities that lead to the alignment of candidate pairs who are participating in the election, before, during, and after the  campaign  period  including  meetings,  invitations,  appeals,  calls,  or  giving  goods  to  civil servants within their work units, family members, and the community.
Keywords: State Civil Apparatus; Campaign; Regional Head Election.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  di  dunia  yang  menjunjung  tinggi demokrasi. 1 Adapun  salah  satu  perwujudan  dari  demokrasi  tersebut  yakni  melalui penyelenggaraan kepala daerah (selanjutnya akan disebut Pilkada) yang mana kegiatan ini  dilakukan  rutin  setiap  lima  tahun  sekali.  Pemilu  merupakan  proses  memilih  orang untuk menduduki sebuah jabatan. Sistem pelaksanaan pemilu memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang jujur dan adil yang dijamin oleh sejumlah peraturan perundang- undangan. Sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa:
“Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih  secara  demokratis”.  Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  setiap  lima tahun sekali
Pilkada pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada Juni 2005. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik. Kemudian ketentuan ini diubah dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pilkada dapat  juga  berasal  dari  pasangan calon  perseorangan (independen) yang  didukung  oleh sejumlah  orang.  Dengan  begitu,  maka  pencalonan  dalam  melaksanakan  Pilkada  tidak dibatasi dengan diusung oleh partai politik. 22 Kemudian pada tahun 2015, tepatnya pada bulan Februari, suasana politik di Indonesia mulai berubah dengan adanya tekanan bahwa Pilkada dilakukan  secara langsung atau tidak. Terjadi  perdebatan berkepanjangan pada saat itu yang kemudian diakhiri dengan dikeluarkannya Undang- undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.  Dalam  undang- undang ini ditegaskan bahwa Pilkada  dilaksanakan  secara  langsung  dan  juga  dilakukan  secara  serentak. 3 Hal  ini merupakan  kelanjutan  dari  pengajuan  Rancangan  Undang- undang yang dilakukan oleh presiden SBY, kemudian pengesahan yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo sebagai bagian pelaksanaan sistem presidensial. 3
1 Bobi Aswandi and Kholis Roisah, ‘Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1.1 (2019), 128–145.
2 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum dan Pilkada Serentak, (Jakarta: Expose, 2015), 1
3 Dimyanti Hartono, Problematik dan Solusi Amandemen Undang-Undang 1945, (Jakarta: Gramedia, 2009), 64.
Ramot Jhon Ericson : Sanksi Administratif Terhadap...
Pertimbangan  dalam  persetujuan Pilkada  dilakukan secara serentak  antara lain karena penyelenggaraan Pilkada secara serentak dianggap lebih  efektif dan juga  efisien.  Namun  pada  pelaksanaannya,  ternyata  masih  banyak  ditemui permasalahan-  permasalahan.  Pada  Pilkada  serentak  2018,  berdasarkan  temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disebutkan permasalahan- permasalahan yang terjadi di antaranya 2.400 surat suara hilang dalam Pilkada di Cirebon, dan surat suara rusak di Tasikmalaya. Belum diketahui apakah surat suara ini sengaja dirusak atau  dihilangkan. Kemudian ada  juga  temuan permasalahan  politik  uang (money pilitic) di Sumatera Utara dan Lampung. 4
Permasalahan lain yang ditemukan yaitu banyaknya laporan terkait Pegawai Negeri Sipil  yang mengikuti kampanye Pilkada.  Hasil temuan Komisi  Aparatur Sipil Negara setidaknya lebih dari 200 Pegawai Negeri Sipil yang ditindak karena terlibat  kampanye  Pilkada  pada  tahun  2018.  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  ada yang tertangkap memasang atribut kampanye, dan ikut dalam deklarasi kampanye calon kepala daerah dengan menggunakan fasilitas negara. Adapun kasus seperti ini,  hampir  terjadi  di  setiap  daerah  dan  pada  umumnya  adalah  Pegawai  Negeri Sipil tersebut merupakan pendukung dari calon petahana. 5
Ketidaknetralan dari Aparatur Sipil  Negara ini tentu  memberikan dampak ataupun  akibat  yang  mungkin  bisa  menguntungkan  salah  satu  pihak. Ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara bisa memunculkan hal yaitu: Pertama , tugas  Aparatur  Sipil  Negara  adalah  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  merupakan  tugas  utama  dari  birokrat.  Akibat  tidak  adanya netralitas dari Aparatur Sipil Negara maka dalam memberikan  pelayanan bisa  lebih  cenderung bersifat  sangat  baik  kepada  calon  yang  didukungnya  atau  mengakibatkan  tidak adanya  keadilan  dalam  memberikan  pelayanan.  Tentu  ini  jelas melanggar  asas keadilan  dan  kesetaraan  dalam  memberikan  pelayanan  atau dari  tidak  netralnya Aparatur Sipil Negara ini menimbulkan tidak bekerja secara profesional saat calon
4 Andrian Pratama Taher, “Bawaslu Masih Temukan Masalah dalam Pelaksanaan Pilkada 2018”, Tirto.id, https://tirto.id/bawaslu-masih-temukan-masalah-dalam-pelaksanaan-pilkada-2018- cM39 , diakses pada 6 April 2021.
5 Noval Dhwinuari Antony, “Komisi ASN: Banyak PNS Ditindak Karena Ikut Kampanye Pilkada”, Detiknews, https://news.detik.com/berita/d-3916546/komisi-asn-banyak-pns-ditindak- karena-ikut- kampanye-pilkada , diakses pada 6 April 2021.
yang  didukungnya  melakukan  administratif  di  birokrasi. Kedua ,  dari ketidaknetralan  dari  Aparatur  Sipil  Negara  yaitu  adanya  promisi  jabatan  atau kenaikan jabatan kepada mereka Aparatur Sipil Negara yang mendukung kepala daerah pada saat pilkada. Yang dimana sebelum pilkada dilakukan, telah dijanjikan sesuatu. Atau adanya balasan timbal balik, dan hal ini bukan lah sesuatu yang baru lagi. Ketiga , akibat dari tidak netral Aparatur Sipil Negara ini juga, dikarenakan adanya calon incumbent. Adanya calon incumbent ini mempermudah si pencalon dalam  kampanye  dan  adanya  peluang  untuk  menang  dalam  pilkada.  Kampanye dilakukan  kepada  para  kalangan  yang  ada  di  lingkungan  sekitarnya  pencalon incumbent bekerja. Dan pencalon incumbent ini juga yang lebih dekat posisinya dengan para Aparatur Sipil Negara. Hal ini juga yang menjadi mudahnya netralitas Aparatur  Sipil  Negara  terganggu.  Contohnya  seperti  laporan  yang  ada bahwa Aparatur  Sipil  Negara  yang  tidak  netral  di  Bantul  turut  hadir  dalam  acara pencalonan  Sri  Surya  Widati,  walaupun  hasil  akhir  dari  Pilkada  serentak  2015 telah  dimenangkan  oleh  pasangan  Suharsono  dan  Halim.  Keempat,  dari  tidak netralnya Aparatur Sipil Negara adalah diberikannya sanksi sesuai peraturan yang ada  yaitu  hukuman  displin  sedang  sampai  hukuman  displin  berat  atau  bahkan diberhentikan  secara  hormat  atau  secara  tidak  hormat.  Kejadian  di Kabupaten Bantul adalah pihak Panwaslu dan Ombudsman RI perwakilan DIY meminta agar Pemkab  Bantul  sesegara  mungkin  memberikan  sanksi  kepada  Aparatur  Sipil Negara yang tidak netral. 6
Meskipun sudah ada aturan bahwa ASN harus netral dalam proses Pilkada namun  pada  kenyataannya  masih  ditemui  oknum  ASN  yang  ikut  terlibat  dalam kampanye Pilaka.  Maka dari itu, perlu juga diberikan sanksi dapat memberikan efek jera kepada para Aparatur Sipil Negara yang masih saja membandel dan tidak mau mematuhi aturan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada. Sanksi yang paling mendasar  yang  dapat  diberikan  yaitu  berupa  teguran.  Kemudian  apabila masih  tetap  dilakukan,  maka  dapat  diberikan  sanksi  administrasi.  Sanksi
6 Trus Julan, “Ikut Kampanye, 3 PNS Disemprot Panwaslu”, Sindonews, https://daerah.sindonews.com/berita/1295469/23/ikut-kampanye-3-pns-disemprit-panwaslu, diakses pada 6 April 2021.
Ramot Jhon Ericson : Sanksi Administratif Terhadap...
administrasi  yang  diberikan  juga  beragam.  Tergantung  kepada  beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara tersebut. Karena beragamnya sanksi  ini,  maka penulis  merasa tertarik untuk mengulas mengenai sanksi  administrasi  yang  diberikan  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  yang  terlibat dalam  kegiatan  kampanye  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Penelitian  ini  akan  secara spesifik membahas permasalahan mengenai bagaimana sanksi adminsitrasi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam kampanye Pemilihan Kepala  Daerah?  Dan  Bagaimana  Praktik  Pelaksanaan  Sanksi  Administratif Terhadap  ASN  Yang  Terlibat  dalam  Kegiatan  Kampanye  Pemilihan  Kepala Daerah?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  mengkaji  pokok  permasalahan  melalui  pendekatan yuridis-normatif,  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang mencakup  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tertier. 7 Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum      kepustakaan yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka,  seperti     Peraturan Perundang-undangan,  Buku,  jurnal,  majalah  ilmiah,  dan  surat  kabar. 8 Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain. Metode analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  kualitatif,  yaitu menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 9
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.
8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. 15, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13.
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Sanksi Adminsitrasi yang Diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
Keberadaan  ASN  di  Indonesia  dirasakan  semakin  penting  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan;  kelancaran  atau  tidaknya pemerintah  dan  pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  tidak  terlepas  dari keikutsertaan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya sungguh-  sungguh  untuk  merumuskannya  dalam  suatu  kerangka  perundang- undangan yang semakin lama semakin sempurna. Sejak Indonesia merdeka telah ada  beberapa  Undang-  undang  yang  mengatur  hal  ihwal  Pegawai  Negeri  dalam segala aspeknya.
Pegawai Negeri Sipil terbagi ke dalam dua kelompok yaitu, Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja pada  Departemen,  Lembaga  Non Departemen, Kesekretariatan  Lembaga tertinggi/ Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah provinsi/ kabupaten/ kota yang gajinya dibebankam pada APBD dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. 10 Dalam ketentuan Kementerian Aparatur Sipil Negara, untuk menyatakan seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil, terdapat empat unsur penting,  yaitu  Memenuhi  syarat-  syarat  yang  ditentukan  dalam  ketentuan  yang berlaku;  Diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang;  Diserahi  tugas  dalam  suatu jabatan  negara  yang  ditetapkan  berdasarkan peraturan  yang  berlaku;  Digaji menurut ketentuan- ketentuan perundangan.
Posisi ASN dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah harus netral, 11 dalam hal netralitas ASN, tentunya kita berbicara mengenai kedudukan seseorang yang tidak memihak dan menunjukkan keadaan atau sikap independen terhadap kondisi yang  diperhadapkan  kepadanya.  Dalam  Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2014 dinyatakan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  termasuk  PNS  sebagai unsur Aparatur
10 Moekijat, Administrasi Kepegawaian Negara, (Bandung: Mandar Baru, 2001), 25.
11 Saldi Isra, Pemilu Dan Pemulihan Daulaut Rakyat (Jakarta: Themis Publising, 2017).
Ramot Jhon Ericson : Sanksi Administratif Terhadap...
Sipil Negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan  partai  politik,  tidak diskriminatif  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  dan  dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.
Netralitas  Pegawai  Negeri  Sipil  ini  menurut  Marbun  yaitu  agar  Aparatur Sipil Negara bebas dari pengaruh kepentingan partai politik atau tidak  berperan dalam proses politik, namun masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih, dan  berhak  untuk  dipilih  dalam  pemilihan  umum.  Maksud  netralitas  yang  lain adalah apabila seorang Pegawai Negeri Sipil aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus juga melepaskan statusnya sebagai  Pegawai Negeri Sipil dan  harus mengundurkan diri  sesuai dengan prosedur yang berlaku. Maka jika hal ini dijalankan, birokrasi pemerintahan akan berjalan stabil dan dapat berperan  mendukung  serta  merealisasikan  kebijakan  atau  program  politik manapun yang sedang memimpin pemerintahan. 12 Netralitas ASN memang sangat dibutuhkan dalam proses politik seperti Pemilihan Kepala Daerah karena pegawai negeri  merupakan  pelayan  publik  dan  pegawai  negeri  yang  betul-  betul  berdiri secara independen tanpa harus memihak.
Pelaksanaan  netralitas  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  kegiatan  Pemilihan Kepala  Derah  terbilang  sangat  penting  karena merupakan  cerminan  etika birokrasi  negara.  Nilai-  nilai  etika  yang  harus  ditaati oleh  Pegawai  Negeri  Sipil terlihat  dalam  kewajiban-  kewajiban  tersebut  di  atas.   Bentuk-  bentuk  kegiatan yang  dilarang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  tertuang  dalam  Pasal  4 Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam pemilihan umum yaitu;
Memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/  Wakil  Presiden,  Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah, atau Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah  dengan  cara:  Ikut  serta  sebagai  pelaksana  kampanye;  Menjadi  peserta kampanye  dengan  menggunakan  atribut  partai  atau atribut PNS; Sebagai peserta kampanye dengan  mengerahkan  PNS  lain;  dan/  atau  Sebagai  peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
12 S.F. Marbun, Reformasi Hukum Tata Negara: Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998), 74.
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara: Membuat  keputusan  dan/  atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau Mengadakan kegiatan yang  mengarah  kepada  keberpihakan  terhadap  pasangan  calon  yang  menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk  sesuai  peraturan  perundang-  undangan;  dan  Memberikan  dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan  cara:  Terlibat  dalam kegiatan  kampanye  untuk  mendukung  calon  Kepala  Daerah/  Wakil  Kepala Daerah;  Menggunakan  fasilitas  yang  terkait  dengan  jabatan  dalam  kegiatan kampanye;
Membuat  keputusan  dan/  atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau merugikan  salah  satu  pasangan  calon  selama  masa  kampanye;  dan/atau Mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan  terhadap  pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi  pertemuan,  ajakan,  himbauan,  seruan,  atau  pemberian  barang  kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Sebagai  upaya  mengurangi  hal  keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  dalam kegiatan  kampanye  pemilihan  kepala  daerah,  maka  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor B/71/M.SM.00.00/2017  tentang  Pelaksanaan  Netralitas  bagi  ASN  dalam Penyelanggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Setidaknya ada tujuh larangan keterlibatan PNS dalam kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah, yaitu: PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil  Kepala  Daerah.  PNS  dilarang  memasang  spanduk/  baliho  yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon
Ramot Jhon Ericson : Sanksi Administratif Terhadap...
Kepala  Daerah/ Wakil Kepala  Daerah. PNS  dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/  bakal  pasangan  calon Kepala  Daerah/  Wakil  Kepala  Daerah  dengan  atau tanpa  menggunakan  atribut  bakal  pasangan  calon/  atribut  partai  politik.  PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan  gambar/  foto  bakal  pasangan  calon  Kepala  Daerah,  visi  misi bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/ Wakil  Kepala  Daerah  dengan  mengikuti  simbol  tangan/  gerakan  yang digunakan  sebagai  bentuk  keberpihakan.  PNS  dilarang  menjadi  pembicara/ narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
Berkaitan dengan hal yang dilarang tersebut sehingga menimbulkan adanya sanksi jika ASN melanggar hal-hal tersebut. Mengenai sanksi perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa dalam  hal  penjatuhan  sanksi,  orang  dapat  menegakkan hukum  untuk  keadilan,  tetapi  orang  juga  dapat  menegakkan  hukum  untuk digunakan untuk pencapaian lain atau ada kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak sama dengan menggunakan Undang-Undang. 13 Di  Indonesia  secara umum dikenal  sekurang-  kurangnya  tiga  jenis  sanksi    hukum  yaitu: 29 Sanksi  hukum pidana,  Sanksi  hukum  perdata  dan  Sanksi  hukum  administrasi/  administratif. 14
Pada konteks permasalahan dalam pembahasan ini yaitu sanksi administratif maka akan  dijelaskan  lebih  jauh  mengenai  sanksi  administratif.  Sanksi  administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi  atau ketentuan undang- undang  yang bersifat  administratif. Pada umumnya sanksi  administrasi berupa; Penggunaan sanksi administrasi, ditinjau dari segi sasarannya dikenal dua jenis  sanksi  seperti  Sanksi reparatoir artinya  sanksi  yang  diterapkan  sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula  sebelum  atau  menempatkan  pada  situasi  yang  sesuai  dengan  hukum.
13 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 169.
14 Shanti Rachmadsyah, “Sanksi Hukum Pidana, Perdata dan Administratif”, Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi- hukum-pidana- perdata-dan-administratif- , diakses pada 24 Mei 2021.
Misalnya  paksaan  pemerintah (bestuursdwang), pengenaan  uang  paksa (dwangsom). Dan Sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administrasi. Selanjutnya dengan  berdasarkan  pada  Undang-  undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai sanksi administrasi, yang diatur dalam Pasal  81,  menentukan  ada  3  (tiga)  jenis  sanksi  administratif  yaitu  Sanksi administratif ringan yang berupa; Teguran lisan; Teguran tertulis; dan Penundaan kenaikan  pangkat,  golongan,  dan/  atau  hak-  hak  jabatan.  Selanjutnya  Sanksi administratif  sedang  berupa  Pembayaran  uang  paksa  dan/  atau  ganti  rugi, Pemberhentian  sementara  dengan  memperoleh  hak-  hak  jabatan;  atau Pemberhentian  sementara  tanpa  memperoleh  hak-  hak  jabatan.  Terakhir  Sanksi administratif  berat  berupa  Pemberhentian  tetap  dengan  memperoleh  hak-  hak keuangan  dan fasilitas  lainnya;  Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak- hak keuangan dan fasilitas lainnya; Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak- hak keuangan  dan fasilitas  lainnya  serta  dipublikasikan  di  media  massa;  atau Pemberhentian  tetap  tanpa  memperoleh  hak-  hak  keuangan  dan  fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.
Sasaran penerapan sanksi administratif ditujukan pada perbuatan, prosedur sanksi  administrasi  dapat  dilakukan  secara  langsung  oleh  pemerintah,  tanpa melalui  peradilan. 15 Dalam  melakukan  penjatuhan  sanksi  administrasi  terhadap Aparatur  Sipil  Negara,  ada  tata  cara  yang  harus  dilakukan    yaitu  Pemanggilan, Pemeriksaan  Penjatuhan  Hukum  Disiplin,  dan  Penyampaian  Keputusan Hukuman.
Penjatuhan sanksi administrasi kepada oknum Aparatur Sipil Negara yang terlibat  kampanye pemilihan kepala daerah pada  dasarnya  digolongkan menjadi tiga  jenis  sanksi  administrasi  yaitu  ringan,  sedang  dan  berat.  Dengan  tidak mengesampingkan ketentuan dalam perundang- undangan Pidana, Aparatur Sipil Negara  yang  melakukan  pelanggaran  dijatuhi  sanksi  administrasi.  Jika  seorang
15 Philipus Hadjon, Pengantar Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008),
247.
Achmad Ichsan, Tata Administrasi Kekaryawanan: Dasar-Dasar Sosio Analitis, (Jakarta:
Djambatan, 1976), 131.
Ramot Jhon Ericson : Sanksi Administratif Terhadap...
oknum PNS yang dijatuhi hukuman sanksi administrasi menerima dan mengakui perbuatannya,  maka  sanksi  tersebut  dapat  langsung  dilaksanakan  dan akibat hukumnya adalah bersifat tetap dan mengikat. Artinya bahwa tidak ada upaya lain yang dilakukan oleh oknum Apratur Sipil Negara tersebut. Misalnya saja apabila dia dijatuhi hukuman penundaan pangkat, maka sanksi tersebut akan dijalankan dan akibatnya  oknum  tersebut  akan  mengalami  penundaan  pangkat  sesuai  dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Begitu juga dengan sanksi  administrasi  penurunan  pangkat,  pemindahan  jabatan, dan  penurunan jabatan.
Jika  sanksi  administrasi  yang  dijatuhkan  adalah  sanksi  administrasi pemberhentian tidak dengan hormat, maka akibat hukumnya adalah Aparatur Sipil Negara  tersebut  akan  kehilangan  status  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  sebelumnya tersemat pada dirinya. Dengan begitu, maka dia akan kehilangan hak- hak Pegawai Negeri  Sipil,  baik hak  untuk mendapatkan upah,  mendapatkan fasilitas-  fasilitas Pegawai  Negeri  Sipil,  serta  juga  pencabutan  hak-  hak  untuk  memperoleh  dana pensiun Pegawai Negeri Sipil. Jika sudah demikian, maka akan berdampak pada kelangsungan hidup oknum Pegawai Negeri Sipil tersebut. 16
Setelah  ASN  dijatuhi  sanksi  administrasi  tersebut,  ASN  bisa  melakukan upaya administratif ASN terkait keputusan pejabat mengenai pelanggaran   disiplin ASN yaitu; Keberatan, Hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif keberatan adalah hukuman disiplin sedang yang berupa penundaan kenaikan gaji bekala  selama  1  (satu)  tahun  atau  penundaan  kenaikan  pangkat  selama  1  (satu) tahun. Selain itu bisa juga melakukan banding administratif yaitu, upaya hukum banding administratif dapat dilakukan dengan mengajukan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Serta ASN juga bisa melakukan gugatan ke PTUN, jika  upaya  hukum  administratif  (keberatan  dan/  atau  banding  administratif) tersebut telah ditempuh dan pihak bersangkutan masih tetap merasa belum puas, upaya terakhir dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
16 Sovia Hasanah, “Upaya Hukum Atas Penjatuhan Hukuman  Disiplin PNS”, Hukumonline.com, https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57fb02f9a1895/upaya- hukum-atas- penjatuhan-hukuman-disiplin-pns , diakses pada 24 Mei 2021.
2. Praktik Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap ASN Yang Terlibat dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dikenal adanya lembaga yang disebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  adalah  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  bertugas  mengawasi penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 17 Bawaslu  diatur  dalam  Bab  IV  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Keanggotaan Bawaslu terdiri dari kalangan  profesional  yang  mempunyai  kemampuan  dalam  melakukan pengawasan  dan  tidak  menjadi  anggota  partai  politik. 18 Adapun  tujuan  dari larangan  anggota  Bawaslu  adalah  untuk  menjaga  lembaga  yang  bersifat independen.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  anggota  Bawaslu  didukung  oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. 19
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  tugas Bawaslu  diatur secara  rinci  dalam  Pasal  93,  yaitu  Bawaslu  tidak  hanya  sekedar mengawasi  namun  bisa  langsung  melakukan  penindakan  terhadap  pelanggaran Pemilu.  Pengawasan dilakukan masih dilakukan pada saat tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilu. Tugas pengawasan yang baru diatur dalam undang-undang ini yaitu  Bawaslu  mencegah  terjadinya  politik  uang.  Hal  ini  dirasa  penting  untuk kemudian diatur mengingat praktik politik uang (money politic) yang masih sering terjadi. Selain pengawasan terhadap politik uang, tugas baru yang harus dilakukan oleh  Bawaslu  yaitu  pengawasan  terhadap  netralitas  ASN,  anggota  Tentara Nasional  Indonesia  dan  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Bawaslu  juga betugas  mengawasi  putusan  DKPP,  putusan  pengadilan  mengenai  pelanggaran dan  sengketa  Pemilu,  mengawasi  putusan  Bawaslu  Pusat  dan  bawahannya, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Atas pelanggaran kode  etik  yang  dilakukan,  Bawaslu  bertugas  menyampaikan  laporan  kepada
17 Tetep Jamaludin, ‘Kesuksesan Dan Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia’, Jurnal Etika & Pemilu , 4.1 (2018), 75–89.
18 Sholahuddin  Al-Fatih,  ‘Akibat  Hukum  Regulasi  Tentang  Thersold  Dalam  Pemiliham  Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden’, Yudisial , 12 (2019).
19 Samsul  Wahidin,  Hukum  Pemerintahan  Daerah  Mengawasi  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 41.
Ramot Jhon Ericson : Sanksi Administratif Terhadap...
DKPP  ( Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum) .  Berdasarkan kewenangan  yang  diberikan  kepada  Bawaslu  dalam  Undang-Undang Nomor  7 Tahun  2017,  terdapat  3  hal  yang  menjadi  perhatian. Pertama ,  Bawaslu menjalankan  fungsi  peradilan,  tetapi  di  saat  yang  sama  menjalankan  fungsi pengawasan. Kedua ,  hadirnya  lembaga  peradilan  pemilu.  Dan  yang  ketiga perekrutan anggota Bawaslu yang belum tentu memenuhi kriteria sebagai hakim peradilan.
Berkaitan dengan hal tersebut dalam setiap kali penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, sudah menjadi hal yang sering terjadi tindak pelanggaran  Pemilu.  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota  Pematang  Siantar pada tahun 2016, Bawaslu Kota Pematang Siantar mencatat setidaknya terjadi 13 pelanggaran  terhadap  aturan  Pemilihan  Umum.  8  kasus  yang  terjadi  adalah mengenai  pelanggaran  pemasangan  baliho  atau  alat  peraga  kampanye  yang dilakukan oleh bakal calon walikota Pematang Siantar. Sedangkan 5 kasus lainnya adalah  2  kasus  pembagian  uang (money  politic) dan  3  kasus  pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut adalah dirincikan sebagai berikut: 20
1) Oknum PNS Pemerintah Kota Pematang Siantar berinisial FS, pada tanggal 26  September  2016,  bertepatan  dengan  peringatan  hari  guru,  yang bersangkutan  melakukan  perbuatan  menghadiri  kampanye  salah  satu  calon walikota Pematang Siantar. Kegiatan kampanye dilakukan oleh oknum PNS dengan  masih  menggunakan  seragam  PNS.  Pelaku  dinyatakan  bersalah dengan  melakukan  pelanggaran  Pasal  4  ayat  15  huruf  (a)  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai  Negeri Sipil. Dari hasil pengawasan Bawaslu  Pematang Siantar, oknum  tersebut  dijatuhi sanksi ringan berupa teguran lisan.
2) Oknum  PNS  salah  satu  Puskesmas  Pematang  Siantar  berinisial  RM,  yang mana telah didapati melakukan kampanye dengan cara memasang stiker salah
20 BAWASLU,  “Bawaslu  Siantar  Tangani  Pelanggaran  Pilkada”,  https://pematangsiantar.baw aslu.go.id/ba waslu-siantar-tangani-pelanggaran-pilkada/
satu  calon  walikota  Pematang  Siantar  di  mobil  dinas  yang digunakannya. Pemasangan  stiker  dilakukan  atas  inisiatif  sendiri  oknum  tersebut.  Yang bersangkutan dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 4 ayat 15 huruf (b) Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil.  Yang  bersangkutan  dijatuhi  sanksi  administrasi  berupa penarikan  mobil  dinas  dan  juga  penundaan  kenaikan  gaji  selama  1  (satu) tahun.
3) Oknum  PNS  beirinisial  FT,  melakukan  kampanye  dengan  cara  ikut  serta menjadi tim sukses salah satu calon walikota Pematang Siantar. Yang menjadi hal  yang  memberatkan  adalah  ternyata  yang  bersangkutan  juga  terlibat menjadi  pengurus  salah  satu  partai  politik  Yang  bersangkutan  melanggar Pasal  4  ayat  15  huruf  (d).  Sanksi  yang  diberikan  adalah  sanksi  penundaan kenaikan pangkat.
Kemudian pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang  mana Sumatera  Utara  ikut  andil  pada  tahun  2018,  ternyata  juga  tidak  terlepas  dari tindakan  pelanggaran.  Bawaslu  Pematang  Siantar  setidaknya  mencatat  7  kasus pelanggaran  dengan  rincian  4  di  antaranya  melibatkan  PNS.  Sedangkan  3 kasus lainnya adalah 2 kasus pembagian sembako di Kota Pematang Siantar dan 1 kasus adanya kampanye di dalam rumah ibadah. Keempat kasus pelanggaran oleh PNS tersebut adalah sebagai berikut:
1) Seorang oknum PNS berinisial SM melakukan pembagian bingkisan pada tanggal 2 Mei 2018 di lingkungan salah SMA Negeri di Pematang Siantar dan menganjurkan agar memilih salah satu calon gubernur Sumatera Utara. Yang  bersangkutan  dijatuhi  sanksi  pemberhentian  sementara  dengan memperoleh hak jabatannya.
2) Oknum  PNS  berinisial  GB,  melakukan  kegiatan  kampanye  di  Jalan Lapangan Bola Bawah Kota Pematang Siantar. Oknum yang bersangkutan dijatuhi sanksi administrasi ringan berupa teguran secara tertulis.
3) Oknum  PNS  berinisial  DB,  juga  bersama-  sama  dengan  oknum  PNS berinisial  GB  dengan  jenis  pelanggaran  dan  juga  jenis  sanksi  yang dijatuhkan adalah sama. Hanya saja, dalam pemeriksaan, yang bersangkutan

## Ramot Jhon Ericson : Sanksi Administratif Terhadap...
menyatakan  diiming-  imingi  jabatan  yang  lebih  baik  dari  jabatan sebelumnya
4) Oknum PNS berinisial ES, melakukan kampanye untuk memilih salah satu calon  gubernur  Sumatera  Utara  melalui  media  sosial.  Yang  bersangkutan hanya  dijatuhi  sanksi  administrasi  ringan  berupa  teguran  lisan  dan  yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
Pada  penjelasan  di  atas,  penjatuhan  dilakukan  mulai  dari  pemanggilan, pemeriksaan,  penjatuhan  sanksi,  sampai  tahap  terakhir  adalah  penyampaian keputusan  hukuman.  Seperti  telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  terjadi  penguatan terhadap  Badan  Pengawas  Pemilu.  Bawaslu  tidak  lagi  hanya  sebagai  lembaga pengawas,  namun  juga  dapat  langsung  menjatuhkan  sanksi.  Dalam  surat keputusan  ini  Bawaslu  Kota  Pematang  Siantar  langsung  menjatuhkan  sanksi berupa  pemberhentian  sementara  dengan  memperoleh  hak  jabatan  terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat kamapanye pemilihan kepala daerah. Langkah ini  dilakukan  atas  pertimbangan  yang  bersangkutan  tidak  kooperatif  dalam pemeriksaan.  Kemudian  hasil  keputusan  ini  disampaikan  kepada  pejabat yang berwenang  agar  keputusan  ini  dapat  langsung  dilaksanakan.  Surat  keputusan penjatuhan sanksi administrasi yang diputuskan oleh Bawaslu Pematang Siantar ditujukan  langsung  kepada  lembaga  tempat  oknum  PNS  yang terlibat  dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah.
Munculnya  kekhawatiran  masyarakat  terhadap  ASN  dengan  dalih  tidak mengkehendaki  ASN  dijadikan  alat  politik  oleh  para  elit  politik  dengan  alasan dapat mencampuri ranah birokrasi yang akan menimbulkan ketidaknetralan ASN, karena  sudah  menjadi  suatu  keharusan  bagi  ASN  untuk  menjaga netralitas demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengingat adanya keinginan dari ranah politik  untuk  mencoba  intervensi  terhadap  birokrasi  yang  dapat  merusak keharmonisan antar masayarakat. Maka dalam mewujudkan netralitas ASN,  perlu adanya suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga netralitas ASN yaitu dengan dibentuknya KASN sebagaimana yang diatur pada UU ASN.
Pada Pasal  30 UU ASN, KASN berfungsi mengawasi  pelaksanaan norma
dasar  kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN,  serta  penerapan  sistem  merit  dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi  Pemerintah. Salah satu  tugas dari KASN adalah menjaga netralitas ASN dan dalam menjalankan tugasnya menjaga netralitas,  KASN  menerima  laporan  terhadap  pelanggaran  netralitas  ASN, melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran  netralitas  ASN,  dan  melakukan  upaya  pencegahan pelanggaran terhadap  netralitas  ASN. 43 Salah  satu  cara  dalam  melaksanakan  pengawasan netralitas ASN adalah melalui  upaya pencegahan (preventif) dan  melalui  upaya represif.  Upaya  preventif  dilakukan  melalui  sosialisasi  peraturan perundang- undangan  terkait  netralitas  ASN  yang  melalui  kerjasama  dengan  Bawaslu,  dan menghimbau ASN untuk netral melalui talkshow di radio dan televisi. Sementara itu upaya represif dilakukan berdasarkan informasi yang masuk dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran maupun dari monitoring yang dilakukan sendiri oleh KASN. 21
Ketua  Bawaslu,  Abhan  menyampaikan  dalam  acara  Diskusi  Publik Netralitas  ASN  bersama  BKN,  Bawaslu,  KemenPANRB,  dan  KASN  yang berlangsung  di  Jakarta  pada  tanggal  6  Agustus  2019,  bahwa  Bawaslu  juga memiliki  tugas  dalam  menerima  sejumlah  pengaduan  dan  laporan  mengenai adanya  keterlibatan  ASN  berupa  aktivitas  keberpihakan  baik  dalam penyelenggaraan Pilkada maupun keterlibatan dalam Pemilu, selain mengidentifikasi  secara  aktif  soal  adanya  dugaan  perihal  kasus  pelanggaran netralitas ASN. Salah satu tugas dari Bawaslu adalah mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Bawaslu berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas anggota  Tentara Nasional  Indonesia,  dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kedudukan Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu juga dikuatkan dengan adanya peraturan Bawaslu Nomor 4  Tahun  2018  tentang Pemantauan  Pemilihan  Umum  yang  dasar  hukum  utamanya  adalah  dari
21 Nuraida Mokhsen, Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2009), 2.
Ramot Jhon Ericson : Sanksi Administratif Terhadap...
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Bawaslu  dalam  melakukan  pengawasan  netralitas  ASN  melaporkan  hasil investigasi atas temuan adanya pelanggaran termasuk pelanggaran netralitas ASN kepada  KASN  yang  kemudian  akan  ditindaklanjuti  oleh  KASN.  Tujuan  dari kerjasama  ini  adalah  untuk  membantu  KASN  dalam  menjalankan  fungsi,  tugas dan wewenangnya serta memudahkan  KASN dalam melakukan investigasi lebih lanjut  terhadap  ASN  yang  dilaporkan  oleh  Bawaslu  tersebut.  KASN  selain menjalin kerjasama dengan Bawaslu, juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi  pemerintah  terkait  seperti,  KemenPANRB,  BKN,dan  Kemengdagri. Kerjasama  tersebut  dimaksudkan  untuk  mengoptimalisasikan kinerja  KASN dalam  melakukan  pengawasan  netralitas  ASN.  Berkaitan  dengan  kasus pelanggaran  netralitas  yang  diadukan  ke  KASN,  ternyata  tidak  hanya  terbatas mengenai pelanggaran netralitas saja, tetapi  terdapat  aduan  pelanggaran lainnya yang juga menjadi tanggung jawab KASN seperti, pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan pelanggaran pada sistem merit.

## D. KESIMPULAN
Sanksi  Administratif  bagi  ASN  yang  terlibat  dalam  kampanye  Pemilukada yaitu sanksi administratif ringan sehingga sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/ atau hak- hak jabatan. Praktik pelaksanaan Sanksi administratif terhadap ASN yang terlibat dalam kampanye pada penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  oleh  Bawaslu  yang  secara spesifik  oleh  KASN  yang  tugasnya  menjaga  netralitas  ASN,  dimana  di  dalam menjalankan tugas tersebut KASN melakukan pengawasan,  penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri, menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta  kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN,  dan  melakukan upaya  pencegahan pelanggaran  netralitas  ASN.    Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  maka  perlu mengoptimalkan  pengawasan  netralitas  ASN  dengan  membentuk  suatu  regulasi mengenai  pembentukan  KASN  pada  setiap  wilayah  provinsi  di  Indonesia  agar dapat memudahkan KASN dalam melakukan investigasi lebih lanjut terkait kasus pelanggaran  netralitas  ASN  mengingat  pada  saat  sekarang  KASN  hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Hadjon, Philipus. Pengantar Administrasi Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008
Hartono, Dimyanti. Problematik dan Solusi Amandemen Undang-Undang 1945. Jakarta: Gramedia, 2009
Ichsan, Achmad. Tata Administrasi Kekaryawanan: Dasar-Dasar Sosio Analitis . Jakarta: Djambatan, 1976
Isra,  Saldi. Pemilu  Dan  Pemulihan  Daulaut  Rakyat .  Jakarta:  Themis  Publising, 2017
Kumolo, Tjahjo. Politik Hukum dan Pilkada Serentak . Jakarta: Expose, 2015
Marbun, S.F. Reformasi Hukum Tata Negara: Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia . Yogyakarta:  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998
Moekijat. Administrasi Kepegawaian Negara. Bandung: Mandar Baru, 2001
Mokhsen,  Nuraida. Pengawasan  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara, Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2009
Rahardjo,  Satjipto. Sisi-sisi  Lain  Hukum  di  Indonesia .  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2006
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986
Sunggono,  Bambang. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Cet.  15.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2015
Wahidin,  Samsul. Hukum  Pemerintahan  Daerah  Mengawasi  Pemilihan  Umum Kepala Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

## 2. Jurnal
Al-Fatih, Sholahuddin. "Akibat Hukum Regulasi Tentang Thersold Dalam Pemiliham Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden." Yudisial , 12 (2019) Aswandi, Bobi. and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila
Ramot Jhon Ericson : Sanksi Administratif Terhadap...
Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1.1 (2019), 128–145
Jamaludin, Tetep. "Kesuksesan Dan Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia." Jurnal Etika & Pemilu , 4.1 (2018), 75–89.
3. Dll
Andrian Pratama Taher, “Bawaslu Masih Temukan Masalah dalam Pelaksanaan Pilkada  2018”,  Tirto.id,  https://tirto.id/bawaslu-masih-temukan-masalah- dalam-pelaksanaan-pilkada-2018- cM39 , diakses pada 6 April 2021.
Noval  Dhwinuari  Antony,  “Komisi  ASN:  Banyak  PNS  Ditindak  Karena  Ikut Kampanye Pilkada”, Detiknews, https://news.detik.com/berita/d- 3916546/komisi-asn-banyak-pns-ditindak- karena-ikut-kampanye-pilkada , diakses pada 6 April 2021.
Trus  Julan,  “Ikut  Kampanye,  3  PNS  Disemprot  Panwaslu”,  Sindonews, https://daerah.sindonews.com/berita/1295469/23/ikut-kampanye-3-pns- disemprit-panwaslu, diakses pada 6 April 2021.
Shanti  Rachmadsyah,  “Sanksi  Hukum  Pidana,  Perdata  dan  Administratif”, Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanks i- hukum-pidana-perdata-dan-administratif- , diakses pada 24 Mei 2021.
Sovia  Hasanah,  “Upaya  Hukum  Atas  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  PNS”, Hukumonline.com,
https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57fb02f9a1895/upaya - hukum-atas-penjatuhan-hukuman-disiplin-pns , diakses pada 24 Mei 2021. BAWASLU, “Bawaslu Siantar Tangani Pelanggaran Pilkada”, https://pematangsiantar.bawaslu.go.id/bawaslu-siantar-tangani-
pelanggaran-pilkada/