Available online at SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal Website: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 4 (2), 2017, 87-99
RESEARCH ARTICLE
PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI SALURAN MOBILITAS SOSIAL

## Zaimudin
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email: zaimuddin@uinjkt.ac.id
Naskah diterima: 23 April 2017, direvisi: 26 Agustus 2017, disetujui: 23 November 2017

## Abstracts
This article is an attempt by the author to observe the phenomenon of social mobility as the effect of Islamic education which is carried out so far. For this purpose the authors conduct a conceptual study on the development of education in the perspective of sociology, with the Qur'an as the foundation of the development  of Islamic education as intended. Social mobility is essentially a movement of a person or group of people, both vertical and horizontal, to be an important point discussed in this article. In this case, there are at least three important roles that Islamic education carries. First, Islamic education as the foundation for social mobility. Secondly, Islamic education as a foundation for social stratification changes. Third, Islamic education as a channel for the movement of social mobility.
Keywords: Islamic education, social mobility, social stratification.

## Abstrak
Artikel ini merupakan upaya penulis untuk mencermati fenomena mobilitas sosial sebagai efek dari pendidikan Islam yang dilaksanakan selama ini. Untuk maksud tersebut penulis melakukan kajian konsepsional tentang pengembangkan pendidikan dalam perspektif sosiologi, dengan Al- Qur’an sebagai landasan pengembangan pendidikan Islam sebagaimana dimaksud.  Mobilitas sosial pada hakikatnya merupakan suatu gerak perpindahan seseorang atau kelompok orang, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal, menjadi poin penting yang dibahas dalam artikel ini. Dalam hal ini, setidaknya terdapat tiga peranan penting yang diemban oleh pendidikan  Islam. Pertama, pendidikan Islam sebagai landasan bagi mobilitas sosial. Kedua, pendidikan Islam sebagai landasan bagi perubahan stratifikasi sosial. Ketiga, pendidikan Islam sebagai saluran bagi gerak mobilitas sosial.
Kata Kunci: pendidikan Islam, mobilitas sosial, stratifikasi sosial.

## A. Pendahuluan
“Wahai orang-orang yang beriman,  apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan mem- berikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikata- kan berdirilah kamu, maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Al-Mujaadilah (58): 11].
Sengaja ayat di atas menjadi pembuka untuk mendiskusikan peran pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial  didasarkan atas bebe- rapa alasan.
P ertama , pada hakikatnya pendidikan itu dilaksanakan untuk mengembangkan potensi– potensi peserta didik. Upaya ini merupakan bentuk penyiapan agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual dalam keimanan dan ke- taqwaan, pengendalian diri, kepribadian, kecer- dasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan  bagi  dirinya  sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. 1
Kedua, sejatinya  pendidikan itu memiliki perspektif  futuristik,  ditandai dengan seluruh pemikiran, penjelasan-penjelasan, ujaran-ujaran, dan seluruh aktivitas pendidikan yang dimaknai sebagai  upaya untuk mengubah tingkah laku menuju hari depan yang lebih baik. Maka seluruh usaha yang dilakukan dalam dunia pendidikan, tidak bisa diukur hasilnya sekarang dan dalam waktu dekat, melainkan mengacu kepada cita-cita ideal masa depan manusia.
Ketiga , Barat yang kini dipandang sebagai negara maju, pada abad ke-13  (masa pre- Renaissance) masih terkurung dalam zaman kegelapan. Sebaliknya di belahan Timur, Islam sedang mengalami kemajuan yang dibangun di atas fondasi iman dan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam ini pada waktu itu berbasiskan petunjuk Al-Quran, kemerdekaan berfikir, dan penjelajahan potensi akal, tak pelak telah menciptakan kemajuan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika  Eropa  belum mengenal sabun dengan kebiasaan mereka yang
1 Pasal 1 ayat (1) UU No. 20/2003 dan bandingkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
jarang mandi,  kiranya pantas dipandang men- jadi sebab terjadinya wabah “ black death ”, 2 yang memangkas jumlah populasi orang Eropa hingga seperempatnya. 3 Di belahan Timur, orang-orang Islam dengan penuh gairah sudah mampu  mengamati bintang-bintang dengan teleskop buatannya sendiri. Kini kondisinya sudah bertolak belakang,  Barat mengalami kemajuan dan mencapai kegemilangan, semen- tara dunia Islam jauh tertinggal. Ketertinggalan ini dapat dirunut dari keunggulan bangsa lain di luar Indonesia, seperti masyarakat Yahudi Israel, Hindu (India), Budhist-Konfusianis Cina ( Giant  Dragon ), Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan  Singapura (L ittle  Dragon ), Budhist-Taois (Jepang), dan Budhist (Thailand). 4
Uraian di atas mengantarkan kita pada satu pertanyaan:  Pendidikan  Islam  ada di mana dalam kaitannya dengan mobilitas sosial dewasa ini?  Pertanyaan besar ini akan diusahakan jawabannya dengan mengkaji  konsepsi  pen- didikan  Islam  dalam perspektif sosiologi, hal mana konsepsi pendidikan Islam tersebut  ber- landaskan  pada  Al-Qur’an.  Untuk memudah- kan penjelasannya, tulisan ini akan dimulai dengan peristiwa mobilitas sosial, hakikat pen- didikan,  dan  bagaimana memanfaatkan pen- didikan sebagai faktor penting dalam mobilitas sosial.

## B. Konsep Mobilitas Sosial
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mobilitas”  berarti  kesiapsiagaan untuk ber- gerak. Asal kata ini memberikan  pengertian bahwa mobilitas sosial merupakan gerakan berpindah-pindah dan gerak perubahan yang terjadi antara warga masyarakat, secara fisik maupun secara sosial. 5
2 Musyrifah Sunanto, Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 221.
3 Hans Fink, Filsafat Sosial : Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas ( Social Philosophy ), terj. Sigit Djatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 33.
4 Nurcholish Madjid, Kaki Langit Peradaban Islam (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 21-22.
5 Tim Penyususn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Empat (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 923.
Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto mengambil definisi yang dilakukan oleh Horton dan Hunt bahwa mobilitas sosial itu sesung- guhnya merupakan gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial bisa berupa peningkatan atau penurunan status sosial dan biasanya termasuk segi penghasilan, yang dapat dialami oleh bebe- rapa individu atau oleh anggota kelompok. 6 Bila dirujuk dari proses keberhasilan seseorang untuk mencapai  status sosial yang lebih tinggi atau bahkan sebaliknya proses kegagalan sese- orang sampai jatuh di kelas sosial yang lebih rendah juga disebut mobilitas sosial. 7
Kimbal Young dan Raymond  W. Mack mendefinisikan mobilitas sosial sebagai suatu gerakan dalam struktur sosial ( social structure ), yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. 8 Menurut Soerjono Soekanto, social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial,  yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelom- pok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan individu dalam kelompoknya dan hubungan kelompok dengan kelompok lainnya. Jika seorang guru beralih pekerjaan menjadi pemilik percetakan buku, maka dia melakukan gerak sosial. Apabila seseorang yang semula mendapat gaji bulanan yang rendah, kemudian pindah pekerjaan karena tawaran gaji yang lebih tinggi,  dapat dikategorikan sebagai contoh mobilitas sosial.  Proses  mobilitas sosial  ini berlaku  pada individu-individu, juga pada kelompok-kelompok sosial. Misalnya, golongan minoritas dalam masyarakat berasimilasi dengan golongan mayoritas  juga masuk  dalam mobilitas  sosial. 9 Keinginan untuk mencapai status sosial  dan penghasilan yang lebih tinggi agaknya  merupakan impian setiap orang. Namun demikian, berhasil atau kegagalan meraih  impian itu menjadi kenyataan adalah
6 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 208.
7 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan , h. 208.
8 Kimbal Young dan Raymond W. Mack, dalam Basrowi, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 65.
9 Soerjono Soekanto, Sosilogi Suatu Pengantar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 249.
persoalan yang harus dipahami secara  ber- beda. 10
Mobilitas  sosial, dengan demikian,  se- yogyanya tidak selalu dipahami sebagai bentuk perubahan dan perpindahan dari tingkat rendah ke suatu tingkat  lebih tinggi, karena mobilitas sosial dapat berlangsung dalam dua arah. Sebagian orang berhasil mencapai status lebih tinggi, untuk beberapa orang justru mengalami kegagalan. Sebagian orang yang lain masih tetap berada pada status yang dimiliki oleh orangtua mereka,  alias berada di tempat. 11 Tingkat mobilitas sosial masing-masing masyarakat berbeda-beda. Pada masyarakat sistem kelas sosial terbuka, mobilitas sosial warga masya- rakatnya akan cenderung tinggi. Sebaliknya pada sistem kelas sosial tertutup, seperti pada masyarakat feodal, atau sistem kasta, mobilitas sosial warga masyarakatnya akan cenderung rendah dan sulit dapat berubah. 12
Mobilitas sosial  berlangsung  vertikal dan horizontal.  Ada  dua jenis mobilitas vertikal, yakni: pertama, gerak sosial ke tingkat lebih tinggi  ( social climbing ), yakni gerak perpindahan anggota masyarakat di kelas sosial rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Kedua , gerak sosial yang menurun ke kelas sosial  lebih rendah ( social sinking ), yakni gerak perpindahan anggota masyarakat ke kelas sosial lain yang lebih rendah posisinya. 13 Secara keseluruhan masya- rakat berubah kedudukannya dari suatu sektor terhadap sektor lain. Misalnya, buruh industri yang dahulu  berkedudukan rendah, kini men- dapat posisi yang baik setelah mendapat gaji lebih tinggi, kekuasaan politik lebih besar, kehidupan lebih baik dan terjamin, sehingga secara mereka mendapat status sosial lebih tinggi dan terhormat. Sangat mungkin  pula suatu  kelompok  masyarakat merosot secara
10 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), Sosiologi: Teks … , h. 207.
11 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), Sosiologi: Teks… , h. 208. 12 Hans Fink, Filsafat Sosial : Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas ( Social Philosophy ), terj. Sigit Djatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 17. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), Sosiologi: Teks… , h. 208.  Sumarsono Mestoko, dkk., Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 60.
13 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), Sosiologi: Teks… , h. 208-209.
menyeluruh.  Misalnya, kedudukan guru di zaman dahulu begitu terhormat, lama kelamaan makin menurun dan terus turun kehormatan- nya. Terjadinya mobilitas  sosial  pada individu dari lapisan sosial yang satu ke yang lain, misalnya,  perbedaan status sosial seseorang dibandingkan dengan orang tuanya juga sangat dimungkinkan terjadi. 14
Alur  mobilitas  vertikal itu, menurut Soedjatmoko, sangat tergantung oleh kaku atau luwesnya  struktur sosial di mana orang itu hidup. Seseorang dengan  bekal pendidikan yang tinggi dan hidup di lingkungan masyarakat yang menghargai profesionalisme, sangat mungkin akan lebih mudah naik ke posisi lebih tinggi sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Sebaliknya, setinggi apa pun tingkat pendidikan seseorang,  jika  ia hidup  di  lingkungan masya- rakat yang masih kuat nilai-nilai primordialisme dan sistem hubungan koneksi,  kecil kemung- kinan orang tersebut akan mudah naik jenjang kariernya dalam bekerja. Bahkan  gelar sarjana bukan jaminan seseorang untuk mudah  mem- peroleh pekerjaan, bila tidak punya patront atau pihak-pihak tertentu yang bisa memberikan rekomendasi atau kateblece . 15
Dalam masyarakat modern,  orang  dapat naik atau turun statusnya atas dasar  golongan sosial, kekayaan,  jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Perpindahan orang dari golongan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah di- sebut mobilitas sosial vertikal. Pada masyarakat industri, mobilitas sosial itu berlangsung terus tanpa henti karena kebutuhan terhadap sejum- lah besar tenaga teknis-profesional.  Apabila golongan sosial yang  tinggi tidak  lagi  sanggup memenuhi segala kebutuhan itu, untuk meme- nuhinya  akan  diambil  dari lapisan sosial yang lebih rendah. Mereka yang lahir dalam golongan atas yang tidak mampu  memotivasi untuk memperoleh kemampuan teknis, pro- fessional,  managerial,  dengan sendirinya turun tangga sosialnya. Realitas empiris ini menegas- kan terjadinya perubahan sosial tanpa dapat dicegah oleh siapapun. 16
14 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan , h. 38.
15 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), Sosiologi: Teks… , h. 209. 16 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan , h. 35-36.
Sejak Indonesia merdeka, banyak jabatan yang dahulu hanya dipegang oleh orang Belanda, segera ditempati oleh orang Indonesia.  Dahulu orang Indonesia hanya dapat menjadi penilik sekolah, sekarang ia dapat menjadi Kepala Sekolah-Madrasah, Direktur Jenderal Pendidikan, bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu  juga dengan bidang-bidang pekerjaan lainnya, peme- rintahan maupun swasta. Gerakan  industriali- sasi  membuka  jabatan-jabatan baru yang memerlukan tenaga teknis, profesional, dan manajerial.  Dipertegas lagi dengan pengem- bangan  pendidikan untuk memenuhi tenaga kerja bagi pembangunan yang kian meningkat, khususnya pendidikan tinggi. 17

## C. Prinsip Umum Mobilitas Sosial
Alur gerak sosial itu sendiri  mengikuti prinsip-prinsip umum. Pertama, hampir tak ada masyarakat yang sistem lapisan sosialnya mutlak tertutup, sama sekali tak ada gerak vertikal. Sebagai contoh adalah masyarakat berkasta di India. Walaupun gerak sosial vertikal hampir tidak tampak, proses perubahan sosial itu  pasti ada. Kedua , betapa pun ter- bukanya sistem lapisan sosial dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial vertikal dilakukan dengan bebas,  akan ada hambatan- hambatan. Ketiga, tidak ada gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat, karena  tiap masyarakat mempunyai ciri-ciri sendiri bagi gerak sosial vertikalnya. Keempat, laju gerak sosial vertikal karena  faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan adalah ber- beda. Kelima , berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerak sosial vertikal dari faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan tak ada kecenderungan kontinyu perihal ber- tambah atau berkurangnya laju gerak sosial. 18 Saluran-saluran mobilitas sosial yang ter- jadi itu menggunakan media-media yang ada di masyarakat. Menurut Pitirin A. Sorokin, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, gerak sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses gerak sosial vertikal
17 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan , h. 37.
18 Soerjono Soekanto, Sosilogi Suatu Pengantar , h. 251-252.
melalui saluran tadi disebut social circulation . Selanjutnya Sorokin menegaskan, saluran gerak sosial yang terpenting adalah:  angkatan ber- senjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik,  ekonomi,  dan  keahlian. 19 Dengan demikian, pendidikan menduduki babak baru dalam saluran mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal.

## D. Pendidikan sebagai Landasan bagi Mobilitas Sosial
Pendidikan merupakan ikhtiar pembudaya- an demi peradaban manusia. 20 Di dalamnya merupakan proses menumbuhkankembangkan fitrah manusia. 21 Pendidikan  juga  merupakan sistem bimbingan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan potensi manusia. Karenanya,  nilai universal pendidikan dapat dilihat pada orientasi pendidikan itu sendiri, yaitu sistem bimbingan dengan sasaran pemanusiaan manusia . 22
Bukan suatu kebetulan  jika  upaya me- majukan kesejahteraan umum dan upaya men- cerdaskan kehidupan bangsa diletakkan dalam satu rangkaian dalam empat misi pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). 23 Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan diyakini oleh para pendiri negara ini, mempunyai keterkaitan yang kuat dengan upaya  memajukan kesejahteraan umum yang prosesnya dalam perspektif sosiologi dikenal sebagai mobilitas sosial. Maka secara konstitusional diamanatkan agar peme- rintah membentuk suatu sistem pendidikan nasional. 24
19 Soerjono Soekanto, Sosilogi Suatu Pengantar , h. 252. 20 Fuad Hassan, Pendidikan adalah Pembudayaan dalam Tonny D. Widiastono (ed), Pendidikan Manusia Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), h. 55.
21 Armai Arief, Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Masyarakat Majemuk , (Jakarta: CRSD Press, 2005), h. 43.
22 Suparlan Suhartono, Filsafat Pendidikan (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2007), h.112.
23 Lihat alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
24 Berbeda dengan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lama membagi dua, pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, UU Nomor 20 Tahun 2003 membagi tiga jenis: pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Yang terakhir ini diperkenalkan oleh Coombs et al , yang menawarkan konseps pendidikan seumur hidup atau hidup adalah belajar. Lihat
Dalam konteks Islam, juga bukan suatu kebetulan, wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW berupa perintah untuk membaca ( iqra ).  Komaruddin Hidayat mene- gaskan, perintah membaca dalam wahyu itu, sungguh luar biasa cerdas. 25 Selanjutnya, konsisten dengan perintah ini, jauh sebelum UNESCO mengintroduksi konsep belajar se- panjang hayat, Islam lebih dulu memerintahkan penganutnya untuk menuntut ilmu sejak dalam buaian sampai ke liang lahat. Hal ini tidak mengherankan, karena Islam telah menegaskan: siapa yang ingin sukses di dunia ini, ada ilmunya; siapa yang ingin sukses di akhirat, ada ilmunya; dan siapa yang ingin sukses di dunia- akhirat, juga ada ilmunya.

## E. Pendidikan  Islam sebagai Landasan bagi Perubahan Stratifikasi Sosial
Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan lebih baik di masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diraih makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian,  terbuka kesempatan untuk meningkat ke golongan sosial yang lebih tinggi. Maka pendidikan  menjadi  jembatan untuk menyeberang dari golongan lebih rendah ke golongan lebih tinggi. Singkatnya, pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial.
Pada  zaman dahulu keturunan  menentu- kan status sosial seseorang yang sukar ditem- bus, karena sistem golongan yang ketat  dan tertutup.  Walaupun demikian, tokoh-tokoh pendidikan banyak yang menaruh kepercayaan akan keampuhan pendidikan untuk memper- baiki nasib seseorang. Dengan memperluas dan memeratakan kesempatan memperoleh pendi- dikan, diharapkan dapat dirobohkan tembok- tembok pembatas golongan-golongan sosial. Diharapkan, kesempatan belajar yang sama membuka jalan bagi setiap anak untuk mem- peroleh pekerjaan yang diinginkannya.  Pendi- dikan universal memberikan kesempatan  yang sama bagi semua anak dari semua golongan
Wahjudi Ruwiyanto, Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Masyarakat Miskin : Pendekatan Analisis Organisasi secara Kuantitatif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 1. Lihat Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.
25 Komaruddin Hidayat, Psikologi Beragama : Menjadikan Hidup Lebih Nyaman dan Santun (Jakarta: Hikmah, 2007), h. 168.
sosial. Dengan demikian, perbedaan golongan sosial akan dikurangi bila memang tidak dapat dihapuskan seluruhnya. Tentu  cita-cita itu memang tidak mudah diwujudkan. 26 Jadi, walaupun terdapat mobilitas sosial secara sektoral, banyak pula golongan rendah yang tetap dianggap rendah. Namun, kedudukan golongan rendah tidak statis, melainkan dinamis, terus bergerak maju bila diberi pen- didikan yang lebih memadai dan bermutu. 27 Banyak contoh-contoh tentang orang yang naik  status sosialnya berkat pendidikannya. Dahulu orang yang menyelesaikan pelajarannya pada HIS, 28 SD zaman Belanda,  mempunyai harapan menjadi pegawai dan mendapat kedudukan sosial terhormat. Apa lagi kalau ia lulus MULO, 29 AMS, 30 atau Perguruan Tinggi, makin besarlah kesempatan  untuk mendapat kedudukan yang baik dan masuk golongan sosial menengah ke atas. 31
Kini pendidikan SD bahkan SMA hampir tidak ada pengaruhnya dalam mobilitas sosial. Iklan mencari pesuruh kantor mengundang lamaran dari lulusan SMA. Apalagi bila kewa-
26 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta:  PT Bumi Aksara, 2010), h. 38.
27 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 39.
28 Hollands Inlandse Shool . HIS ini merupakan lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat, khususnya mem- pelajari bahasa Belanda sebagai kunci untuk  pendidikan lanjutan, pintu kebudayaan Barat, syarat untuk memperoleh pekerjaan. Bahasa Belanda memberikan prestise dan memasuk- kan seseorang ke dalam golongan intelektual dan elite. Kuri- kulum HIS seperti tercantum dalam Statuta 1914 No. 764 meliputi semua mata pelajaran Europese Lagere School (ELS) bukan kelas satu dengan pembedaan bahwa juga diajarkan membaca dan menulis bahasa daerah dalam aksara Latin dan bahasa Melayu dalam tulisan Arab dan Latin. Bila tidak ada kebutuhan akan kedua bahasa itu dapat ditiadakan saja, misalnya untuk anak Belanda dan Cina. Lihat S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 114- 115.
29 Meer Uitgebreid Lager Onderwijs  ( MULO)  merupakan sekolah dasar dengan program yang diperluas. Program terdiri atas 4 bahasa: Belanda, Perancis, Inggris, dan Jerman. Setengah waktunya  digunakan untuk pelajaran bahasa, sepertiganya untuk matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan seperenam untuk  ilmu pengetahuan sosial. Lihat S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia , h. 123.
30 Algemene Middlebare School  ( AMS)  Bagian A meng- utamakan sastra dan sejarah, dan Bagian B mengutamakan matematika dan fisika. Bagian A dibagi dalam Bagian A I untuk studi klasik Timur dan Bagian A II untuk studi klasik Barat. Lihat S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia , h. 138.
31 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan , h. 39.
jiban belajar ditingkatkan sampai SMA, maka ijazah SMA tidak ada artinya lagi dalam men- cari kedudukan yang tinggi. Kini pendidikan tinggi dianggap suatu syarat bagi mobilitas sosial,  lulusan perguruan tinggi itupun kini sudah bertambah makin sukar untuk memper- oleh kedudukan lebih baik. 32
Selain ijazah perguruan tinggi,  ada lagi faktor-faktor lain yang membawa seseorang kepada kedudukan tinggi dalam pemerintahan atau dalam dunia usaha. Anak-anak golongan rendah lebih sukar mendapat kedudukan sebagai pimpinan perusahaan dibandingkan dengan anak pemimpin perusahaan itu sendiri. Hubungan pribadi, rekomendasi dari orang yang berkuasa, selain ijazah dan prestasi turut berperan untuk mendapat posisi lebih  tinggi. Mobilitas sosial secara individual cukup kompleks, karena berbagai macam faktor yang membantu seseorang meningkatkan kedudukan sosialnya. Bahkan dapat diyakini bahwa dengan makin bertambahnya lulusan perguruan tinggi, dapat diduga akan  makin berkurang jaminan untuk meningkat status sosial. 33
Pendidikan tinggi masih sangat selektif untuk menerima mahasiswa barunya. Tidak semua orang tua mampu membiayai studi anaknya di perguruan tinggi. Dengan kebijakan menggunakan komputer untuk menilai tes seleksi masuk  perguruan tinggi,  sedikit ada jaminan untuk menjadi  semakin  objektif. Artinya tidak lagi dipengaruhi kedudukan orang tua atau orang yang memberikan rekomendasi. Cara itu membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah untuk memasuki perguruan tinggi atas dasar prestasinya. Biaya yang cukup banyak tentu selalu merupakan hambatan bagi golongan rendah untuk menyekolahkan anaknya di universitas.  Tawaran beasiswa  yang makin banyak dan bervariasi dari pemerintah dan kesempatan untuk mengadakan pinjaman dari bank untuk studi di perguruan tinggi, kiranya dapat memperluas  kesempatan  belajar  bagi mereka yang berbakat dengan latar belakang ekonomi lemah. 34
32 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan , h. 39.
33 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan , h. 39-41.
34 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan , h. 41.
Lembaga pendidikan seperti sekolah  atau madrasah, umumnya merupakan saluran konkrit  mobilitas  sosial vertikal. Bahkan, sekolah-sekolah  dan madrasah-madrasah  di- anggap sebagai social elevator yang bergerak dari kedudukan-kedudukan yang paling rendah di mana sekolah atau madrasah tertentu hanya dapat dimasuki oleh golongan-golongan masya- rakat tertentu  pula, misalnya dari lapisan atas, atau dari suatu suku atau golongan  tertentu. Sekolah  atau madrasah tersebut  jika dapat dimasuki oleh lapisan sosial yang rendah, maka akan menjadi saluran gerak sosial vertikal. Di Indonesia, secara relatif dapat ditelaah kedu- dukan apa yang ditempati oleh mereka yang hanya tamat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi,  meskipun  belum menunjukkan adanya kedudukan yang sesuai bagi mereka dalam hal- hal tertentu. 35
Secara empiris, peran pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial,  sebagai contoh, dapat dijumpai pada masyarakat Amerika Serikat dan Jepang.  Inggris dan Jerman pada abad ke-19, adalah dua negara yang terkenal dengan keunggulan industrinya. Pada waktu itu, Amerika Serikat mengirim ribuan mahasiswa- nya untuk belajar ke Jerman agar mereka dapat mentransfer kemajuan industri dan intelek- tualisme Jerman ke Amerika Serikat. Universitas Berlin dan Universitas Humbolt di Jerman, merupakan contoh rujukan bagi pengembangan universitas riset di Amerika Serikat,  misalnya,  John Hopkins University. Pengembangan Perguruan Tinggi Negeri (State University) di Amerika Serikat dalam memajukan pertanian dan pengembangan industri sebagai soko guru kemajuan industrinya,  dapat dipastikan bahwa idenya diperoleh dari para mahasiswa Amerika Serikat  yang belajar di Eropa. 36
Jepang pada era restorasi Meiji (per- tengahan abad ke-19), mengirim ribuan maha- siswanya belajar ke Eropa dan Amerika Serikat. Hasil dari usaha ini antara lain, pada permulaan abad  ke-20,  Angkatan  Laut Jepang dapat
35 Soerjono Soekanto, Sosilogi Suatu Pengantar , h. 253.
36 H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 6.
mengalahkan  Angkatan  Laut Rusia. Kemajuan teknologi dan industri perang Jepang telah di- kembangkan dalam menghadapi tentara-tentara sekutu pada Perang Dunia II. Seorang Laksamana Jepang yang hebat  pada Perang Dunia II adalah Laksamana  Yamamoto,  yang merancang penghancuran armada ketujuh ( Seventh Fleet ) di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Yamamoto pernah menjadi mahasiswa Harvard  University  yang mempelajari ilmu perminyakan pada tahun 1930-an. 36F 37
Belajar  dari kemajuan negara-negara industri modern dewasa ini, seyogyanya di- pahami bahwa sektor pendidikan memainkan peran  penting bagi kemajuan bangsa. Negara- negara industri maju (G-8), ketika dahulunya masih pada tahap seperti negara-negara berkembang, mempunyai misi yang jauh ke depan. Mereka melihat peran pendidikan dalam memantapkan kehidupan politiknya, sejalan dengan perbaikan kehidupan ekonominya. Negara-negara G-8 tersebut hingga kini tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas kepe- mimpinannya  di dunia yang semakin  terbuka dewasa ini. 37F 38
Demikian juga dengan Korea Selatan. Lee Myung-bak, Presiden Korea Selatan, pada pembukaan APEC Education Ministerial Meeting ke-5 di Gyeongju, Korea Selatan pada 22 Mei 2012,  menegaskan  bahwa  pendidikan  dipan- dang sebagai kebijakan yang sangat penting dalam mempersiapkan anak bangsa yang bakal menjadi warga masyarakat global. Pendidikan harus dapat menyiapakn generasi muda abad ke-21 yang unggul dan mampu bekerja sama. Pendidikan diyakini akan  dapat membawa perubahan dan kemajuan suatu bangsa. Argumen inilah yang dijadikan landasan pem- buktiannya bahwa  Korea Selatan yang bisa maju ini karena memberikan prioritas kebijakan pembangunan kepada sector pendidikan. Buktinya,  dalam 60 tahun, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan meningkat karena sektor pendidikan dibenahi  terlebih dahulu. Awalnya miskin, tetapi Korea Selatan kini melangkah menjadi negara maju. Pendidikan
37 H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar… , h. 6. 38 H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar… , h. 6-7.
menciptakan keajaiban  yang luar biasa bagi kemajuan bangsa. 39

## F. Pendidikan Islam sebagai Saluran Gerak Mobilitas Sosial
Para sosiolog mencoba menjelaskan proses terjadinya mobilitas sosial akibat gerakan pen- didikan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ketika kehidupan masyarakat masih berada dalam kondisi primitif, lembaga yang disebut sekolah itu belum dirasakan kebutuhannya oleh mereka. Proses belajar yang dilaksanakan selain melalui keluarga, anak-anak masyarakat primitif mempelajari segala sesuatu dengan menyaksi- kan secara langsung,  untuk selanjutnya meng- imitasinya.  Karena kebutuhan untuk hidup dalam masyarakat itu belum terlalu kompleks, pendidikan  keluarga  seperti itu sudah dipan- dang cukup untuk memenuhi hajat hidup masyarakatnya.  Di pihak lain, kebutuhan lembaga sekolah itu baru mulai muncul ketika kebudayaan memasuki tahap sangat kompleks. Pada tahap ini pengetahuan yang dianggap perlu oleh masyarakat yang mengusungnya, tidak mungkin lagi ditangani oleh lingkungan keluarga  atau masyarakat secara umum, melainkan mesti dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara khusus mengurusi bidang pendidikan. 40
Di Barat pun, demikian dikatakan oleh Robert Angus Buchanan, sejak awal adanya manusia, cara memperoleh keahlian (yang di- nilai bersifat rahasia) diperoleh melalui proses magang, melayani seorang empu. Hal ini berlangsung sampai abad ke-20. Perubahan ke sistem akademik (persekolahan) terjadi, ketika banyak bermunculan keahlian baru bukan  dari sistem magang. Jadilah, lembaga pendidikan formal yang mampu mengkonstruksi suatu kurikulum sesuai dengan jenjangnya yang siap dihidangkan kepada peserta didik. 41
39 “Pendidikan Kunci Perubahan Bangsa” dalam Kompas , Rabu, 23 Mei 2012.
40 Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, Sosiologi ( Siciology ), terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari, cet. 4, ed. 6 (Jakarta: Erlangga 1996), h. 333.
41 Robert Angus Buchanan, Sejarah Teknologi (History of Technology) , terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Pall Mall, 2006), hal. 149.
Dewasa ini, masyarakat sudah hidup pada level kebudayaan yang sangat kompleks dan semakin kompetitif.  Maka  sekolah sudah dirasakan menjadi kebutuhan pokok. Kebijakan wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah, 42 merupakan cerminan dari kenyataan ini. Demikian juga alokasi dana untuk sektor pendidikan 20% dari tolal APBN sebagaimana diamanatkan UUD 1945 merupakan kebutuhan mendesak  dalam sektor pendidikan. 43 Dengan demikian, pendidikan hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan menuju generasi masa depan yang sukses dunia dan akherat dalam membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam mengemban tugas-tugas kehidupan yang lebih baik.
Sejarah telah memastikan bahwa hampir setiap pembaharu menekankan pendidikan, karena pendidikan merupakan locus untuk mengembangkan wacana dan mempengaruhi pamikiran masyarakat. 44 Memang, pendidikan tidak identik dengan sekolah. 45 Tetapi menun- juk pada pengalaman masyarakat di Barat, 46 lembaga pendidikan formal sistem perse- kolahan merupakan lembaga utama yang berperan dalam mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan mena- namkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Ada kaitan yang erat antara pendidikan formal se- seorang dan  partisipasinya dalam pembangun- an.  Hal ini yang memunculkan tesis “ Human Investment” yang menyatakan, investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, karena
42 Kebijakan ini digulirkan pada masa pemerintahan orde baru  (era Presiden Soeharto). Pascareformasi, melalui amen- demen UUD 1945, kebijakan ini diberi landasan konstitusional meskipun agak terlambat. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mene- gaskan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”
43 Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pen- dapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penye- lengaraan pendidikan nasional.
44 Moh. Asror Yusuf, Persinggungan Islam dan Barat: Studi Pandangan Badiuzzaman Said Nursi (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), h. 114.
45 Fuad Hassan, “Pendidikan adalah Pembudayaan” dalam Tonny D. Widiastono (ed), Pendidikan Manusia Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), h. 53.
46 Robert Angus Buchanan, Sejarah Teknologi (History of Technology) , terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Pall Mall, 2006), h. 149.
memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik. 47
Sistem pendidikan sekolah diharapkan banyak memberi sumbangan  terhadap masya- rakatnya.  Dalam konsep pendidikan modern, telah terjadi pergeseran pendidikan, yakni adalah pendidikan di dalam keluarga bergeser ke pendidikan di sekolah dan guru adalah tenaga yang profesional daripada sekadar tenaga sambilan. Hal ini mengandung makna, pendidikan sekolah merupakan tumpuan utama bagi masyarakat, sehingga menuntut pena- nganan yang serius dan profesional terutama dari kalangan gurunya. Sungguh pun demikian, kita perlu merenungkan kritik keras Paulo Freire terhadap pendidikan sekolah, karena menurutnya, selama ini pendidikan sekolah hanya merupakan menara gading yang tak kenal apalagi mewarnai perubahan terhadap masya- rakat sekitarnya. Kritik ini perlu dijawab  agar keberadaan sekolah lebih fungsional dan mem- beri makna bagi pembangunan masyarakat- nya. 48 Khusus untuk sekolah yang memasang label ”Islam,”  maka  kritik Paulo Freire harus direspons dengan pertanggungjawaban penuh kesungguhan dalam bentuk mengejawantahkan konsep sibghah.  Sibgah identik  dengan  pem- baptisan. Menurut ‘Abdullah Yusuf Ali, arti kata ini meliputi makna celup atau warna. Menurutnya, orang-orang Arab Nasrani dahulu mencampur bahan celup atau warna ke dalam air baptis, yang berarti bahwa orang yang di- baptis mendapat warna baru dalam kehidupan- nya. Kita (orang Islam) tidak percaya bahwa untuk mendapatkan keselamatan, orang perlu dibaptis. Pembaptisan kita yang lebih tinggi adalah “Pembaptisan” yang datang dari Allah, yang dengan demikian kita menerima warna (secara simbolis) Allah, dan menyerapkan segala kebaikan-Nya ke dalam diri kita. 49
47 Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001), h. 3.
48 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam : Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 112.
49 Lihat ‘Abdullah Yusuf Ali, Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya ( The Holy Qur’an ), terj. Ali Audah (Pustaka Firdaus: Jakarta, 1993), h. 56.
sebagaimana ditegaskan Alquran dalam Surah al-Baqarah ayat 138:  ”(Agama) kami adalah pembaptisan Allah dan siapakah dapat mem- baptis lebih baik daripada Allah? dan kepada- Nyalah kami menyembah.”
Sekolah Islam sejatinya  mampu mencelup (mewarnai) para peserta didiknya dengan totalitas nilai-nilai keislaman ( kaafah ) mulai dari individu-individu, sosial, dan seluruh umat Islam.  Dengan nilai-nilai Islam inilah diharap- kan terbentuk suatu masyarakat yang sanggup mengusung dan mempraktikkan nilai-nilai keislaman, sehingga kehadiran Islam sebagai rahmat bagi alam semesta tidak sebatas kata- kata, tetapi teraktualisasikan dalam kenyataan.
Masalahnya adalah bagaimana agar proses dan hasil pendidikan mampu memberikan perubahan terhadap masyarakat sekitarnya? Tak pelak bahwa rekonstruksi sosial dalam pendidikan menjadi pilihan  jawaban.  Teori ini menitikberatkan pada tugas pendidikan sebagai upaya pengembangan aspek individual dan pengembangan aspek tanggung jawab kemasya- rakatan, bersikap proaktif dan antisipatif meng- hadapi permasalahan masyarakat di masa depan. 50
Dalam  merespon tantangan tersebut,  di- perlukan  teori pendidikan rekonstruksi sosial berlandaskan tauhid. Argumen  utama yang melandasinya  sebagai berikut. Pertama, masya- rakat selalu membutuhkan perubahan melalui upaya amar ma’ruf nahi munkar . Kedua, per- ubahan sosial itu melibatkan rekonstruksi pen- didikan maupun pemanfaatan  pendidikan dalam rekonstruksi masyarakat. Ketiga, manusia adalah konstruktivis, bahkan konstruktivis sosial. Pada era post modern dengan ciri percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan infrastruktur sosial dan perkembangan tuntutan dunia kerja men- jadi semakin penting melakukan persiapan lebih intens  untuk melakukan rekonstruksi sosial. 51
Rekonstruksi  sosial ini berangkat dari bottom-up yang dibangun dari grass root , dalam
50 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam : Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan , h. 113. 51 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam : Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan , h. 113.
pluralisme, dan dalam konteks mengejar keunggulan.  Dengan demikian, akan tampak bahwa pelaksanaan pendidikan akan lebih ber- sifat proaktif dan antisipatif. Dikatakan proaktif , karena  berusaha untuk mencari jawaban dan sekaligus memperkirakan perkembangan ke depan atas situasi dan kondisi serta per- masalahan  yang terjadi. Dikatakan antisipatif , karena permasalahan yang terjadi itu akan di- pecahkan menuju kepada perubahan yang lebih ideal. 52
Tugas pendidikan adalah untuk membantu peserta didik agar menjadi cakap dan mampu ikut bertanggung  jawab terhadap pengemba- ngan masyarakatnya melalui upaya amar ma’ruf nahi munkar . Untuk mewujudkannya diperlukan aktivitas pendidikan yang komitmen terhadap pengembangan kreativitas secara berkelanjutan, sehingga khazanah budaya bisa diperkaya, nilai- nilai insani dan Ilahi juga diperkaya isinya, serta produktif (baik dari segi ekonomi, estetika, sosial, kultural, dan sebagainya.  Al-Qur’an QS Ali Imran ayat 104 menyebutkan:
”Dan hendaklah ada di antara kamu (wahai orang-orang yang beriman) segolongan umat yang mengajak orang lain secara terus-menerus tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan atau petunjuk-petunjuk Ilahi, menyuruh masyarakat kepada yang ma’ruf , yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat mereka selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiah, dan mencegah mereka dari yang munkar , yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat. Mereka yang mengindahkan tuntunan ini adalah orang-orang yang beruntung, yakni mendapatkan  apa yang mereka dambakan dalam kehidupan dunia dan akhirat.”
Di dalam QS  al-Hasyr (59): 18  dijelaskan berikut ini:
”Wahai orang-orang yang beriman ber- takwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri (individu) melakukan nazhar terhadap segala sesuatu (ide, konsep, dan
52 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam : Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan , h. 114.
rencana kerja, dan sebagainya) yang telah diajukan atau ditawarkan untuk hari esok (masa depan) dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pemberi khabar terhadap prestasi kerjamu.”
Merujuk pada pandangan Al-Raghib al- Asfahani bahwa melakukan nazhar dapat berarti selalu melakukan perubahan cara pandang dan kerangka pikir untuk menangkap dan me- renungkan serta menguji dan memeriksanya secara cermat. Produknya  adalah berpikir dan berpandangan alternatif  serta mendekatinya dari berbagai  perspektif  dalam mengantisipasi masa depan. Diingatkan, misalnya, sebelum dan sesudah melakukan nazhar dituntut untuk tetap komitmen tarhadap ajaran-ajaran-Nya (takwa), walaupun tidak harus tampil secara hitam- putih, tetapi lebih banyak memberi nuansa, dan dalam interaksi pluralism dimungkinkan adanya tumpang tindihnya kesepakatan tata nilai. Dalam konteks ajaran amar ma’ruf nahi munkar , seseorang memiliki keimanan yang tinggi yang mewujud dalam kemampuannya secara aktif menjadi kreator, serta proaktif dan  antisipatif dalam membangun kembali kehidupan ke- masyarakatannya. 53
Model pembelajaran berwawasan rekon- struksi sosial berlandaskan tauhid ini  sangat cocok untuk masyarakat atau daerah yang memiliki problem sosial, budaya, politik, eko- nomi, dan sebagainya serta berkeinginan untuk berubah dan potensial untuk maju. Sedangkan wacana pendidikannya adalah mengembangkan pendekatan andragogis, dan guru-guru yang ada di dalamnya berobsesi untuk berfungsi sebagai orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggungjawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masyarakat. Di sini para pendidik diharapkan sekaligus menjadi aktivis sosial atau sebagai da’i di masyarakat, yang melekat pada dirinya aspek-aspek idealitas, ketokohan dan keteladanan, serta siap melaku- kan gerakan sosial amar ma’ruf nahi munkar . 54
53 Mohammad Arkoun, rethinking Islam, terjemahan asli dari Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answeres, oleh Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 83-99.
54 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam : Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan , h. 116.
Menurut teori rekonstruksi sosial berlan- daskan tauhid, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran peserta didik akan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia, yang merupakan bagian dari kewajiban dan tanggungjawab orang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memecahkan persoalan yang dihadapi oleh umat manusia yang terkait dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Bahkan pendidikan bertugas untuk  mengajarkan kete- rampilan-keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan semua problem tersebut sebagai wujud dari partisipasi dalam melakukan ishlah (perbaikan) dan amar ma’ruf nahi munkar , se- hingga dapat terwujud suatu tatanan masya- rakat baru yang lebih baik. 55
Output -nya diharapkan memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain, sanggup menganalisis dan memecahkan kepincangan- kepincangan sosial atau masalah-masalah lain- nya di masyarakat, terpanggil untuk membantu kelompok yang lemah, memiliki komitmen untuk senantiasa memihak kepada si lemah, dan  selalu  berupaya untuk menjembatani per- bedaan  paham dan memelihara ukhuwah islamiyah . Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhaimin  mengatakan, peserta didik perlu dibekali kemampuan-kemampuan: (1) men- deteksi masalah-masalah atau isu-isu krusial yang berkembang di masyarakat untuk selan- jutnya diangkat menjadi tema-tema proyek atau kaji tindak; (2) melek berpikir kritis ( critical literacy ); (3) bagaimana strategi dan teknik ber- hubungan dengan masyarakat; (4) bekerja secara kelompok atau kooperatif dan kola- boratif; (5) menghargai yang lain; (6) cara kerja untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Karena itu, sekolah digunakan sebagai sarana atau wahana untuk melakukan perubahan sosial, dan sebagian besar waktu kegiatan belajar lebih diarahkan ke luar kelas. 56
Kurikulumnya memusatkan perhatian pada masalah-masalah sosial dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dan mengharapkan
55 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam : Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan , h. 116. 56 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi, (Jakarta: Logos, 1999), h. 53-60.
agar peserta didik dapat memecahkan masalah- masalah tersebut melalui pengetahuan dan konsep-konsep yang matang. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat berinteraksi, bekerja sama dengan para guru, dan sesama peserta didik lainnya, maupun sumber-sumber belajar yang tersedia, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. 57
Dalam konteks ini, guru lebih berperan sebagai project director , yang mampu memimpin transformasi dan menjadi agen perubahan dan bersama dengan peserta didiknya berusaha membentuk masyarakat baru. Oleh karena itu, agar peranan guru menjadi lebih efektif, mereka selayaknya menjadi aktivis sosial atau da’i yang senantiasa mengajak orang lain tanpa bosan dan lelah, kepada kebajikan atau petunjuk- petunjuk Ilahi, menyuruh masyarakat kepada yang ma’ruf dan mencegah mereka dari yang munkar . 58
Pembelajarannya dapat menggunakan metode-metode simulasi, bermain peranan ( role- playing ),  menerjunkan peserta didik ke masya- rakat yang menjadi sasaran proyek, serta belajar bekerja di masyarakat ( work study ). Manajemen kelasnya diupayakan untuk tidak terlalu terikat pada belajar di kelas, lebih banyak di luar kelas, tidak membedakan jenis kelamin dan ras, berusaha menciptakan suasana think tank , serta membangun masyarakat ( community building ). 59 Interaksi pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran lebih bersifat dinamis, kritis, progresif, terbuka, bahkan bersikap proaktif dan antisipatif, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai kooperatif dan kolaboratif, toleran, serta komitmen pada hak dan kewajiban asasi manusia. Pada tataran operasionalnya, dapat dikembangkan peace education sebagai model pendidikan. Peace education adalah model pen- didikan  yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu mengatasi
57 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi, h. 53-60.
58 QS Ali Imran (3) ayat 103-105
59 Hasan Langgulung, Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 258-271
konflik atau masalahnya sendiri dengan cara kreatif dan bukan  dengan kekerasan. Misalnya dalam  belajar kelompok,  peserta didik terlatih memecahkan persoalan-persoalan bersama, dengan berbagai model transaksi sosial-psiko- logisnya. Melalui belajar kelompok, peserta didik akan terlatih untuk menekan egoismenya dan menghargai hak-hak orang lain. 60
Evaluasi pembelajaran menekankan pada evaluasi formatif, dengan asumsi bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan untuk tum- buh dan berkembang lebih maju dan mening- kat secara berkelanjutan, serta kemampuannya untuk membangun masyarakat yang lebih baik dengan memerankan ilmu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masya- rakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kemampuan, minat, bakat, dan prestasi belajar- nya secara terus-menerus melalui pemberian umpan balik. Selain itu, karena pembelajaran berwawasan rekonstruksi sosial berlandaskan tauhid lebih menekankan pada belajar kelom- pok yang dinamis, kooperatif dan kolaboratif, evaluasi atau penilaiannya juga dilakukan secara kooperatif. 61
Mengakhiri penjelasan ini, produk yang diharapkan dalam pendidikan rekonstruksi sosial berlandaskan tauhid adalah terciptanya mobilitas sosial yang terus-menerus. Hasilnya adalah meningkatnya tangga-tangga kehidupan sosial yang dinikmati oleh peserta didik dari satu jenjang stratifikasi sosial ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Proses ini ber- langsung terus, berlangsung secara dinamis dialektis menuju masyarakat ideal menurut cita- cita Islam, yakni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

## G. Penutup
Mobilitas sosial merujuk pada suatu gerak perpindahan seseorang (individu) atau seke- lompok orang dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, yang secara vertikal dapat naik
60 William F. O’neil, Ideologi-ideologi Pendidikan, terjemahan dari judul asli Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies,oleh Omi Intan Naomi  ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 498-499.
61 Zamrani, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 172-175.
atau turun dalam tangga stratifikasi sosial. Pendidikan dengan lembaga-lembaganya yang tertata secara manajerial, mulai dari pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal, sama-sama mengusung dan menjadikan dirinya sebagai jembatan bagi manusia secara individu dan kelompok untuk bersiap-siap memasuki kehidupan masyarakat yang lebih baik untuk hari ini dan yang akan datang.
Oleh karena  itu,  pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang mewujud sebagai  ikhtiar pengembangan potensi peserta didik menuju kepada aktualisasi kekhalifahannya melalui teraktualisasi melalui kesanggupannya dalam membangun peradaban. Proses bekerjanya pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial tergantung pada kondisi masyarakat.  Menerapkan konsep pembelajaran berwawasan rekonstruksi sosial, sangat layak untuk dipertimbangkan. Model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dan diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang lebih baik. Rekonstruksi pendidikan yang akan dibangun adalah terciptanya Negara ideal, dimana masyarakatnya secara individual mau- pun kelompok adalah memiliki kemampuan sains dan teknologi yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai problem dirinya, masyarakat, dan kebangsaan. Maka terciptalah masyarakat dan Negara yang tercerahkan dalam ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

## Daftar Pustaka
Ali, Abdullah Yusuf. Qur’an : Terjemahan dan Tafsirnya ( The Holy Quran, Text, Transalation, and Commentary ), terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
Arief, Armai. Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Masyarakat Majemuk , (Jakarta: CRSD Press, 2005).
Arkoun, Mohammad, rethinking Islam, terjemahan asli dari Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answeres, oleh Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi, (Jakarta: Logos, 1999)
Basrowi, Pengantar Sosiologi (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2005).
Buchanan, Robert Angus. Sejarah Teknologi (History of Technology) , terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Pall Mall, 2006).
Fink, Hans. Filsafat Sosial : Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas ( Social Philosophy ), terj. Sigit Djatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
Hassan, Fuad. Pendidikan adalah Pembudayaan dalam Tonny D. Widiastono (ed), Pendidikan Manusia Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
2004).
Hidayat, Komaruddin. Psikologi Beragama : Menjadikan Hidup Lebih Nyaman dan Santun (Jakarta: Hikmah, 2007).
Horton, Paul B dan Chester L.Hunt, Sosiologi ( Siciology ), terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari, cet. 4, ed. 6 (Jakarta: Erlangga 1996).
Kompas , Jumat, 18 Maret 2011.
Kompas , 23 Mei 2012.
Langgulung, Hasan, Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)
Madjid, Nurcholish. Kaki Langit Peradaban Islam (Jakarta: Paramadina, 1997).
Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam : Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
Muthahhari, Murtadha. Dasar-dasar Epistemologi Pendidikan Islam: Teori Nalar dan Pengembangan Potensi serta Analisa Etika dalam Program Pendidikan ( Tarbiyatul Islam ), terj. Muhammad Bahruddin (Jakarta: Sadra Press, 2011).
Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto (ed), Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
Nasution, S. Sejarah Pendidikan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
---------. Sosiologi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).
O’neil, William F., Ideologi-ideologi Pendidikan, terjemahan dari judul asli Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies,oleh Omi Intan Naomi ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
Ruwiyanto, Wahjudi. Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Masyarakat Miskin : Pendekatan Analisis Organisasi secara Kuantitatif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).
Soekanto, Soerjono. Sosilogi Suatu Pengantar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
Sukmadinata, Nana Syaodih. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).
Suhartono, Suparlan. Filsafat Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007).
Sunanto, Musyrifah. Sejarah Islam Klasik: Perkem- bangan Ilmu Pengetahuan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
Tim  Penyususn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Empat (Jakarta: Balai Pustaka,
2011).
Yusuf, Moh. Asror. Persinggungan Islam dan Barat: Studi Pandangan Badiuzzaman Said Nursi (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009).
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992)
---------. Paradigma Pendidikan Masa Depan (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001).