Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. XII No. 2 : 57-68 (2006) Artikel ( Article )
Trop. For. Manage. J. XII (2) : 57-68 (2006)

## MODEL STRUKTURAL SISTEM USAHA KAYU RAKYAT
(The Structural Model of Private Owned Timber Bussiness System)
H ARDJANTO 1

## ABSTRACT
Private  owned  forest  in  Java  already  exists for  decades.  It  was  initially  targeted  for  their own  consumption.  Studies  by  Faculty  of  Forestry  of  IPB  in  1976  and  UGM  in  1977  revealed  that 70% of construction timber and 90% of fuelwood was supplied by private owned forest. Since then, much attention has been paid to private owned forests in terms of forestry policy, and those private owned forests started growing into private owned timber business (POTB) along with the growth of its  market.  The  POTB  involved  many  parties,  where  the  private  owned  forest  farmers  is  the  main player  in  the  business  system  but  has  not  got  optimum  benefit.  Beside  that,  in  the  whole,  the performance  of  POTB  system  has  not  yet  been  optimal,  hence  strategic  bussiness  need  to  be developed. The main objective of this study was to determine POTB structural model as component in  developing  the  business.  Hence,  the  study  used  Interpretative  Structural  Modeling  (ISM) method.The  structure  of  POTB  development  system  consisted  of  9  elements  and  86  sub  elements where most of the sub elements is included in sector III, meaning there is structural problem on the whole  elements.  Hence,  the  problem  will  need  to  be  solved  simultaneously  to  develop  healthy business  system.    In  the  implementation  of  POTB  development  system,  it  was  suggested  that government  has  to  make  priority  of  development  target,  based  on  the  analysis  result  of  the  system structure.
Keyword: private owned timber business system, structural model, interpretative structural modeling

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Di  Jawa  jumlah  penduduk  yang  bekerja  di  bidang  pertanian  semakin  berkurang seiring dengan bertambahnya lapangan kerja di perkotaan dalam berbagai sektor, sehingga pada beberapa tempat telah terjadi kelangkaan tenaga kerja pertanian (Collier et al ., 1996). Sektor  pertanian  (termasuk  kehutanan)  menyumbang  18,84  %  pendapatan  nasional  bruto (PNB) dan menyerap 45% tenaga kerja nasional pada tahun 1998, namun demikian masih merupakan  sektor  yang  memiliki  pendapatan  dan  produktivitas  tenaga  kerja  yang  masih rendah (Jusuf,1999).
1 Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB
Pada banyak negara berkembang, pemberian prioritas pada sektor pertanian dalam kebijaksanaan  pembangunan  ekonomi  tidak  selalu  menghasilkan  pertumbuhan  produksi yang  tinggi.    Hal  ini  disebabkan  karena  sektor  pertanian  selalu  ditandai  oleh  kemiskinan struktural, sehingga dorongan pertumbuhan dari luar tidak selalu mendapat “ tanggapan ” positif  dari  petani berupa kegiatan investasi (Mubyarto, 1991).
Haeruman (2003) menyatakan bahwa penduduk Indonesia  masih tergolong  miskin (38 juta orang pada tahun 2000) dengan pemilikan lahan sempit dan kemampuan teknologi yang  masih  rendah  disertai  dengan  kelangkaan  modal  dan  akses  pelayanan  yang  langka membuat penduduk miskin tidak mampu bangkit dari kemiskinannya.
Guna  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  pada  daerah  dengan  mayoritas  lahan kering,  salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  intensifikasi  pemanfaatan  lahan  dengan cara  agroforestry.    Praktek  penggunaan  lahan  dalam  bentuk  agroforestry  ini  dianggap mempunyai  kemampuan  untuk  mewujudkan  fungsi  ekonomi,  ekologi  dan  sosial  (Nair, 1993;  Raintree,  1987).  Berkaitan  dengan  bentuk-bentuk  agroforestry  di  berbagai  wilayah di  Indonesia,  berbagai  penelitian  telah  dilakukan  seperti  yang  dilakukan  oleh  Torquebiau (1984), Michon et al . (1986), dan Christanty et al . (1986).
Praktek  agroforestry  secara  perorangan  banyak  tersebar  di Jawa  –  Madura  dengan perbedaan  kombinasi  jenis  yang  ditanam  serta  pilihan  jenis  kayu/pohon  sebagai  jenis dominan.    Jenis  sengon/jeunjing (Paraserianthes  falcataria) banyak  diusahakan  pada hutan  rakyat  di  wilayah  Jawa  Barat  pada  umumnya,  dan  sebagian  di  Jawa  Tengah (Haeruman et  al .,  1986;  Haeruman et  al .,  1990;  Soerwiatmoko,  1988;  Wahyuningsih,
1993).  Jenis Jati ( Tectona grandis ) banyak diusahakan di wilayah Kab. Gunungkidul dan
Kab.  Kulonprogo  (Hardjanto,  2001).  Sedang  jenis Acacia  auriculiformis banyak diusahakan  di  Kab.  Bangkalan  (Widjayanto,  1992).    Seluruh  bentuk  agroforestry  yang menghasilkan kayu tersebut di Jawa lazim disebut hutan rakyat. Hutan rakyat dengan hasil utama berupa kayu rakyat, yang selanjutnya menjadi obyek dalam penelitian ini, memiliki sejarah usaha  yang telah berlangsung puluhan tahun.
Penelitian oleh Fakultas Kehutanan IPB (1976) dan juga Fakultas Kehutanan UGM (1977),  memberikan  hasil  yang  kurang  lebih  sama  yaitu  bahwa  70  %  konsumsi  kayu pertukangan  di  Jawa  dan  90  %  konsumsi  kayu  bakar  dipenuhi  dari  kayu  rakyat.    Hasil penelitian  tersebut  ternyata  mengejutkan  banyak  pihak  yang  berkecimpung  di  dunia kehutanan.  Sejak  itu  kayu  rakyat  tersebut  menjadi  bahan  yang  tidak  ditinggalkan  dalam berbagai macam pembicaraan mengenai konsumsi kayu.
Karena usaha kayu rakyat merupakan suatu sistem, maka penting untuk mengetahui struktur  sistemnya,  yang  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan    usaha  kayu  rakyat. Berbagai  penelitian  menyebutkan  bahwa  sistem  usaha  kayu  rakyat  terdiri  dari  empat  sub sistem yaitu sub sistem produksi, pengolahan,pemasaran dan kelembagaan.  Keempat sub sistem tersebut masing-masing memiliki permasalahan yang perlu diatasi agar usaha kayu rakyat dapat terus berkembang.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menemukan model struktural sistem usaha kayu rakyat, melalui  pengenalan  peubah-peubah  strategis  unsur  internal  dan  eksternal  serta  nilai pengaruhnya terhadap sistem usaha kayu rakyat.

## 59

## METODE PENELITIAN

## Kerangka Pendekatan
Untuk memahami fenomena usaha kayu rakyat minimal diperlukan suatu kerangka pendekatan  yang  sederhana  namun  cukup  komprehensif.  Hubungan  sub  sistem  dalam sistem usaha kayu rakyat terkait secara simultan dan dinamis.  Perubahan pada salah satu sub  sistem  akan  mempengaruhi  sub  sistem  yang  lain.    Bahkan  perubahan  pada  satu komponen akan  mempengaruhi  komponen lain dan biasanya akan  terjadi efek balik pada periode yang sama ataupun periode berikutnya.  Perubahan-perubahan tersebut secara teori dapat  disebabkan  oleh  penyebab  internal  (di  dalam  sistem)  maupun  perubahan  eksternal (di luar sistem)
Secara garis besar kerangka keterkaitan antar sub sistem dalam sistem usaha kayu rakyat disajikan pada Gambar 1.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  Kabupaten  Bogor,  Sukabumi,  Wonosobo, Banjarnegara, Kulonprogro dan Kabupaten Gunung Kidul.  Penelitian ini dilakukan selama sepuluh bulan.
Gambar 1. Kerangka Keterkaitan antar Sub Sistem

## Metode Pengumpulan Data
Untuk   kepentingan   menemukan model struktural sistem,  selain dilakukan survei dengan  menggunakan  kuesioner  serta  wawancara  mendalam  terhadap  para  pelaku  usaha
Sub Sistem Produksi Sistem budidaya Kualitas hasil Kelestarian hasil Sub Sistem Pengolahan Jumlah, jenis & lokasi Kebutuhan bahan baku Keterkaitan thd sumber bh baku
Sub Sistem Pemasaran Struktur, perilaku dan keragaan pasar
Penentuan harga
Sub Sistem Kelembagaan Lembaga sosial Lembaga ekonomi Lembaga pengurusan sumberdaya
kayu  rakyat  untuk  mengenali  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  setiap  sub  sistem  dalam sistem usaha kayu rakyat, juga dilakukan survei terhadap pakar terpilih.  Pakar yang dipilih terdiri  dari  pelaku  usaha  kayu  rakyat,  pelaku  industri  pengolahan  kayu  rakyat, birokrat/pemerintah,  akademisi,  peneliti  dan  unsur  LSM.  Data  sekunder  diperoleh  dari publikasi  lembaga  pemerintah,  BPS,  lembaga  penelitian,  perguruan  tinggi  serta  publikasi ilmiah lainnya.

## Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan data untuk menemukan model struktural, terlebih dahulu harus diketahui  keterkaitan  antar  sub  elemen  dalam  elemen  pengembangan  sistem  usaha  kayu rakyat  yaitu  dengan  menggunakan  metode Interpretative  Structural  Modelling (ISM) dengan  paket  program    ISMHERU    2002.  Diagram  alir  teknik  ISM    disajikan    pada Gambar 2.

## ANALISIS STRUKTURAL
Permasalahan usaha kayu rakyat pada dasarnya merupakan permasalahan  komplek karena  pada  dasarnya  merupakan  kombinasi  permasalahan  sosio-teknis,  sosio-bisnis, sosio-ekonomi dan bahkan sosio-budaya.  . Teknik model struktural yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  teknik Interpretative  Structural  Modelling (ISM),  dengan  alat pembangkit  ( generating  tool )  yang  digunakan  adalah  survei  pakar  melalui  wawancara mendalam ( in-depth interview ).
Menurut  teori  Saxena  1994  di  dalam  Eriyatno  (1999)  yang  diterapkan  dalam masalah  kayu  rakyat  ini,  setelah  dilakukan  survei  lapang  dan  pendapat  pakar,  maka program  usaha  kayu  rakyat  di  Jawa  ini  dibagi  menjadi  sembilan  elemen  yaitu  (1)  Sektor masyarakat  yang  terpengaruhi,  (2)  Kebutuhan  dari  program,  (3)  Kendala  utama,  (4) Perubahan  yang  dimungkinkan,  (5)  Tujuan  dari  program,  (6)  Tolok  ukur  untuk  menilai setiap  tujuan,  (7)  Aktivitas  yang  dibutuhkan  guna  perencanaan  tindakan,  (8)  Ukuran aktivitas guna mengevaluasi hasil yang dicapai oleh setiap aktivitas dan (9) Lembaga yang terlibat  dalam  pelaksanaan  program.  Selanjutnya  setiap  elemen  diuraikan  menjadi  sub elemen dan kemudian setiap sub elemen dikonfirmasikan dengan pendapat pakar.
Dari  hasil  analisis  struktural  ini  akan  diperoleh  (1)  struktur  sistem  dari  setiap elemen,  (2)  rangking  ( rank )  dan  jenjang  ( level )  sub  elemen  pada  setiap  elemen,  (3) klasifikasi  sub  elemen  pada  empat  kategori  peubah  dan  (4)  model  struktural  sistem (Eriyatno, 1999).
Untuk memberikan contoh hasil analisis struktural dalam masalah kayu rakyat ini, berikut disajikan analisis terhadap enam elemen dari sembilan elemen yang diidentifikasi.

## Elemen Sektor Masyarakat yang Terpengaruhi
Dari  kajian  elemen  sektor  masyarakat  yang  terpengaruhi  terdapat  13  sub  elemen yang  diperlukan  dan  digambarkan  dalam  bentuk  hierarki  serta  dibagi  ke  dalam  empat sektor seperti dapat dilihat pada Gambar 3.
Mulai
Uraikan Strategi Pengembangan Sistem Usaha kayu Rakyat menjadi perencanaan program : visi, faktor-faktor eksternal, internal, isu-isu,
tujuan, perencanaan tindakan, asumsi

## Program
Uraikan Program menjadi Elemen-ELemen Uraikan Setiap Elemen menjadi Sub Elemen-Sub ELemen Tentukan Hubungan Konstektual antara Sub elemen pada setiap Elemen Susun SSIM untuk Setiap Elemen
Bentuk Reachability Matrix (RM) Setiap Elemen
Uji Matrix dengan Aturan Transitivity Modifikasi SSIM OK Tentukan Ranks dan Level daru Sub
Elemen Pada Setiap Elemen Tetapkan Driver Power (Dp) dan Dependence (D) dari Sub Elemen pada Setiap Elemen Tetapkan Sub Elemen Kunci pada Setiap Elemen
Menyusun Diagram Model Struktural (Diagram ISM) Model Struktural Sistem Usaha kayu Rakyat Tentukan Rank & Hirarki dari Sub elemen Tetapkan Driver Power – Dependence Matrix Setiap Elemen Klasifikasi Sub Elemen untuk Setiap Elemen pada Empat Sektor
Dari Tabel 1 Gambar 3. dapat dilihat posisi setiap sub elemen dalam elemen sektor masyarakat  yang  terpengaruhi  tersebut  adalah:  sub  elemen  (7)  eksportir  yang  merupakan independen,  termasuk  dalam  sektor  IV.  Sub  elemen  ini  merupakan  kekuatan  penggerak dalam usaha kayu rakyat, tetapi mempunyai hubungan yang tidak langsung terhadap usaha kayu  rakyat  ( Strong  driver-Weak  dependent    variable ).  Sementara  itu  sebagian  besar peubah    termasuk  dalam  sektor  III  ( Linkage ),  yang  berarti  harus  dikaji  secara  hati-hati sebab  hubungan  antar  peubah  tidak  stabil,  dengan  demikian  setiap  tindakan  pada  peubah tersebut  akan  memberikan  dampak  terhadap  lainnya  dan  umpan  balik  pengaruhnya  bisa memperbesar dampak.  Peubah (1) petani terletak pada sektor II ( dependent ) artinya petani merupakan peubah tidak bebas dalam elemen sektor masyarakat yang terpengaruhi.
Tabel 1.  Hasil Perhitungan dengan Teknik ISM
No Sub-Elemen Masyarakat Ranking Sektor (koordinat) 1. Petani 3 2 (13,1) 2. Tenaga kerja 2 3 (12,12) 3. Pedagang pengumpul 2 3 (12,12) 4. Pedagang besar 2 3 (12,12 ) 5. Pengusaha industri 2 3 (12,12 ) 6. Tenaga kerja industri 2 3 (12,12 ) 7. Eksportir 1 4 (1,13 ) 8. Pengusaha penggergajian 2 3 (12,12 ) 9. Masyarakat sekitar 2 3 (12,12 ) 10. Pengusaha angkutan 2 3 (12.12 ) 11. Pedagang saprotan 2 3 (12,12 ) 12. Pedagang alat-alat pertanian dan industri 2 3 (12,12 ) 13. Petugas penyuluh lapangan 2 3 (12,12 )
Gambar 3.  Matrik Driver  Power-Dependence untuk  Elemen  Sektor  Masyarakat  yang Terpengaruh
0     1    2   3     4     5     6     7    8    9    10    11   12   13 13 12 11 10
9 8 6
5 4 3 2 1 0 (7) (2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13) DEPENDENCE (1) Sektor IV Sektor III Sektor I Sektor II D R I V
E R
P
O W E R

## Elemen Kebutuhan dari Program
Dalam  elemen  kebutuhan  dari  program,  terdapat  13  sub  elemen  (Tabel  2)  yang diperlukan. Dari Tabel 2 dapat dilihat dalam sub elemen kebutuhan dari program terdapat sebelas  sub  elemen  yang  termasuk  dalam  sektor  III  ( Linkage )  yang  berarti  harus  dikaji secara  berhati-hati  karena  hubungan  pada  setiap  peubahnya  tidak  stabil.  Dengan  adanya hal tersebut maka setiap tindakan pada peubah tersebut akan memberikan dampak terhadap bidang lainya dan umpan balik pengaruhnya bisa memperbesar dampak.
Untuk  peubah  (8)  Stabilitas  politik  dan  (1)  Infrastruktur  terletak  pada  sektor  II ( dependent )  hal  ini  berarti  bahwa  untuk  sub  elemen  stabilitas  politik  dan  infrastruktur merupakan peubah tidak bebas dalam elemen kebutuhan dari program.

## Tabel 2.  Hasil Perhitungan dengan Teknik ISM
No Sub elemen kebutuhan Ranking Sektor (koordinat) 1. Infrastruktur 3 2 (13,1 ) 2. Saprodi 1 3 (11,13 ) 3. Teknologi budidaya 1 3 (11,13 ) 4. SDM 1 3 (11,13 ) 5. Permodalan 1 3 (11,13 ) 6. Manajemen usaha 1 3 (11,13 ) 7. Bimbingan dan penyuluhan 1 3 (11,13 ) 8. Stabilitas politik dan moneter 2 2 (12,2 ) 9. Pengkajian dan alih teknologi 1 3 (11,13 ) 10. Sistem informasi pasar 1 3 (11,13 ) 11. Kebijakan pemerintah 1 3 (11,13 ) 12. Tata niaga/ pemasaran 1yang terjamin 1 3 ( 11,13 ) 13. Teknologi industri 1 3 ( 11,13 )

## Elemen Kendala Utama
Kajian  elemen  kendala  utama,  terdapat  15  sub  elemen  (Tabel.3)  yang  diperlukan Dari  Tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  dalam  sub  elemen  kendala  utama  termasuk  dalam sektor II dan III.  Tiga belas sub elemen diantaranya terletak pada sektor III.
Sedangkan  untuk  peubah  (11)  Rendahnya  orientasi  bisnis  dari  usaha  tani  hutan rakyat  dan  (6)  Terbatasnya  kualitas  SDM  petani  termasuk  dalam  sektor  II  ( dependent ) yang mempunyai arti bahwa peubah tersebut merupakan peubah tidak bebas dalam elemen kendala utama.

## 64

## Tabel 3.  Hasil Perhitungan dengan Teknik ISM
No Sub-elemen Ranking Sektor (Koordinat) 1. Keterbatasan modal 1 3 (13,15) 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana 1 3 (13,15) 3. Sempitnya pemilikan lahan 1 3 (13,15) 4. Kesediaan pasar pohon berdiri 1 3 (13,15) 5. Belum adanya sinkronisasi usaha 1 3 (13,15) 6. Terbatasnya SDM petani 3 2 (15,1) 7. Teknologi industri terbatas 1 3 (13,15) 8. Rendahnya produktivitas lahan 1 3 (13,15) 9. Rendahnya kualitas produksi 1 3 (13,15) 10. Kontinuitas produksi 1 3 (13,15) 11. Rendahnya orientasi bisnis 2 2 (14,2) 12. Kurangnya kajian dan alih teknologi 1 3 (13,15) 13. Keterbatasan lahan 1 3 (13,15) 14. Keterbatasan informasi pasar 1 3 (13,15) 15. Ketergantungan petani 1 3 (13,15)

## Elemen Tujuan dari Program
Kajian  dari  elemen  tujuan  dari  program  terdapat  12  sub  elemen  (Tabel  4)  yang diperlukan. Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa tujuh sub elemen termasuk dalam sektor III (linkage)  hal  ini  berarti  dalam  penanganan  peubah  ini  harus  hati-hati  sebab  hubungan antara  peubahnya  tidak  stabil,  dengan  demikian  setiap  tindakan  pada  setiap  peubah tersebut  akan  memberikan  dampak  terhadap  lainnya  dan  umpan  balik  pengaruhnya  bisa memperbesar dampak. Sedangkan untuk lima sub elemen lainnya termasuk kedalam sektor II ( dependent ) yang artinya bahwa peubah tersebut  merupakan peubah tidak bebas dalam elemen sektor tujuan dari program.
Tabel 4.  Hasil Perhitunngan dengan Teknik ISM
No Sub-Elemen Ranking Sektor (koordinat) 1. Meningkatnya usaha 5 2 (11,2) 2. Meningkatnya nilai tambah 2 2 (8,5) 3. Struktur ekonomi 4 2 (10,3) 4. Lapangan kerja 1 3 (7,12) 5. Meningkatkan pendapatan 6 2 (12,1) 6. Pembangunan daerah 1 3 (7,12) 7. Ekonomi rumah tangga 1 3 (7,12) 8. Kualitas SDM 3 2 (9,4) 9. Peranserta masyarakat 1 3 (7,12) 10. Produktovitas lahan milik 1 3 (7,12) 11. Kemampuan kerjasama 1 3 (7,12) 12. Sumberdaya lahan dan air 1 3 (7,12)

## Elemen Tolok Ukur Untuk Menilai Setiap Tujuan
Terdapat 16 sub elemen dari kajian elemen sektor tolok  ukur untuk  menilai setiap tujuan  (Tabel  5)  yang  diperlukan.  Dari  Tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  sebelas  sub  elemen tolok  ukur  untuk  menilai  setiap  tujuan  masuk  dalam  sektor  III  ( linkage )  dan  lima  sub elemen termasuk dalam sektor II ( dependent ).
Tabel 6.  Hasil Perhitungan dengan Teknik ISM
No Sub-Elemen Ranking Sektor (koordinat) 1. Kelestarian usaha 2 2 (12,5) 2. Volume kayu rakyat 3 2 (13,4) 3. Tumbuhnya industri 1 3 (11,16) 4. Pendapatan 6 2 (16,1) 5. Kelompok tani 5 2 (15,2) 6. Investasi 4 2 (14,3) 7. Tenaga kerja 1 3 (11,16) 8. Pendapatan daerah 1 3 (11,16) 9. Industri kayu rakyat 1 3 (11,16) 10. Produktivitas lahan 1 3 (11,16) 11. Mutu hasil 1 3 (11,16) 12. Kualitas SDM 1 3 (11,16) 13. Kelestarian sumberdaya 1 3 (11,16) 14. Harga jual 1 3 (11,16) 15. Nilai tambah 1 3 (11,16) 16 Teknologi pengelolaan 1 3 (11,16)

## Elemen Lembaga yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program
Dari kajian elemen lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program, terdapat 12 sub elemen (Tabel 6) yang diperlukan.   Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa tujuh sub elemen termasuk  dalam  sektor  III  ( linkage )  dan  lima  sub  elemen  termasuk  dalam  sektor  II (dependent).
Tabel 7.  Hasil Perhitungan dengan Teknik ISM
No Sub-Elemen Lembaga Ranking Sektor (Koordinat) 1 Pemerintah daerah 1 3 (7,12) 2 Dinas kehutanan 1 3 (7,12) 3 Dinas pertanian 1 3 (7,12) 4 Dinas perkebunan 1 3 (7,12) 5 Dinas perindustrian dan perdagangan 1 3 (7,12) 6 Perhutani 3 2 (9,4) 7 Lembaga swadaya masyarakat 4 2 (10,3) 8 Kelompok tani 6 2 (12,1) 9 Koperasi 5 2 (11,2) 10 Lembaga desa 2 2 (8,5) 11 Perbankan 1 3 (7,12) 12 Perguruan Tinggi/lembaga peneliti 1 3 (7,12)
66
Gambar 9.  Model Struktural Sistem Pengembangan Usaha Kayu Rakyat

## AKTIVITAS
2.  Indentifikasi  wilayah  ;  5. Program  pendampingan  ;  6. Sistem  informasi  teknologi  ;  8. Kebutuhan  dana  ;  9.  Aktifitas petani ; 10. Kebutuhan SDM ; 11. Fungsi kelembagaan
Sektor III (linkage)

## TUJUAN
4.  Lapangan  kerja  ;  6.  Pembangunan daerah  ;  7.  Ekonomi  rumah  tangga  ;  9. Peranserta masyarakat ; 10. Produktivitas lahan milik ; 11. Kemampuan kerjasama ; 12. Sumberdaya lahan dan air
Sektor III (linkage)

## UKURAN AKTIVITAS
1. Sistem informasi pasar;2. Wilayah - wilayah  produksi  ;  ;  6. Kemudahan  akses  infor-
masi  ;  8.  Informasi  dana  ;
9. Informasi aktifitas  ; 10. Informasi SDM ; 11. Lem- baga terkait
Sektor III
(linkage)
LEMBAGA YANG
TERLIBAT 1.  Pemerintah  Daerah  ;  2. Dinas  Kehutanan  ;  3.  Dinas
Pertanian  ;  4.  Dinas  Perke- bunan  :  5.  Dinas  Perindus- trian  dan  Perdagangan  ;  11. Perbankan  ;  12.  Perguruan Tinggi/lembaga penelitian
Sektor III (linkage) PERUBAHAN 1.  Peningkatan  produktivitas dan efisiensi ; 2. Pening-katan orientasi bisnis ; 3. Berkembangnya ekonomi perkotaan  ;  4.  Usahatani  ber- kelanjutan  ;  5.  Peningkatan kegiatan  investasi  ;  6.  Ber- kembangnya komoditas unggulan  ;  7.  Pembangunan daerah ; 8. Angka kemis-kinan ; 9. Pendapatan dan kesejahteraan ; 10. Peme-ratan pembangunan ; 11. Organisasi petani Sektor III (linkage)

## TOLOK UKUR TUJUAN
3.  Tumbuhnya  industri  ;  7.
Tenaga  kerja  ;  8.  Pendapatan daerah ; 9. Industri kayu rakyat ; 10.  Produktivitas  lahan  ;  11. Mutu hasil ; 12. Kualitas SDM ; 13.  Keles-tarian  sumberdaya  ;
14.  Harga  jual  ;  15.  Nilai tambah ; 16. Teknologi pengelolaan Sektor III (linkage) SISTEM USAHA KAYU RAKYAT

## SEKTOR MASYARAKAT
7.  Eksportir  (Sektor  IV)  ;  2.  Tenaga kerja  ;  3.  Pedagang  pengumpul  ;  4. Pedagang  besar  ;  5.  Pengusaha industri;  6.  Tenaga  kerja  industri  ;  8.
Pengusaha penggergajian ; 9. Masyarakat  sekitar  ;  10.  Pengusaha angkutan ; 11. Pedagang saprotan ; 12.
Pedagang alat-alat pertanian dan industri  ;  13.  Petugas  penyuluh lapangan
Sektor III (linkage)

## KEBUTUHAN
2. Saprodi  ; 3. Teknologi  budidaya  ; 4.
SDM  ;  5.  Permodalan  ;  6.  Manajemen usaha ; 7. Bimbingan dan penyuluhan ;
9.  Pengkajian  dan  alih  teknologi  ;  10. Sistem  informasi  pasar  ;  11.  Kebijakan pemerintah ; 12. Tataniaga / pemasaran yang terjamin ; 13. Teknologi industri
Sektor III
(linkage)

## KENDALA UTAMA
1.  Keterbatasan  modal  ;  2.  Belum tersedianya  sarana  dan  prasarana  ;  3. Sempitnya pemilikan lahan ; 4. Ketersediaan  pasar  pohon  berdiri  ;  5. Belum  adanya  sinkronisasi  usaha  ;  6. Terbatasnya  SDM  petani  ;  7.  Teknologi industri terbatas ; 8. Rendahnya produktivitas lahan ; 9. Rendahnya kualitas produksi  ;  10.  Kontinuitas  produksi  ;  12. Kurangnya  kajian  dan  alih  teknologi  ;  13. Keterbatasan  lahan  ;  14.  Keterbatasan informasi pasar ; 15. Ketergantungan petani
Sektor III (linkage)

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
1. Struktur  sistem  usaha  kayu  rakyat  terdiri  dari  9  elemen  dan  86  sub  elemen,  dimana sebagian besar sub elemennya termasuk dalam sektor III yang berarti terdapat masalah struktural    pada  seluruh  elemen,  sehingga  untuk  mengembangkan  sistem  usaha, masalah ini harus dipecahkan secara simultan.
2. Karena  otorita  setiap  sub  elemen  dalam  model  ini  dimiliki  oleh  berbagai  pihak  yang berbeda (berbagai instansi pemerintah, pihak swasta,  masyarakat sampai  LSM),  maka untuk  memecahkan  masalah  struktural  sistem  usaha  kayu  rakyat  ini  diperlukan koordinator yang kompeten.  Untuk itu institusi kehutanan (yang kuat) di daerah sangat diperlukan agar dapat mengambil peran sebagai koordinator.

## Saran
Dalam  implementasi  pengembangan  sistem  usaha  kayu  rakyat  disarankan pemerintah  untuk  dapat  membuat  prioritas  sasaran  pengembangan,  berdasarkan  hasil analisis  struktur  sistemnya.    Disamping  itu  pemerintah  harus  pro  aktif  mendorong  dan memfasilitasi  pelaksanaan  implementasi  tersebut  melalui  instansi-instansi  pemerintah daerah terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Christanty,  L,  O.S.  Abdoellah,  G.G.  Marten  dan  J.  Iskandar.,  1986.  Traditional Agroforestry  in  West  Java:  The  Pekarangan  (Homegarden)  and  Kebun  Talun (Annual-Perennial  Rotation)  Cropping  System.  Dalam  GG  Marten  (ed).  Tritional Agriculture in Southeast Asia: a Human Ecology Perspective. Boulder and London. Westview Press.
Collier,  W.L.,  K.  Santoso,  Soentoro  dan  R.  Wibisono.,  1996.  Pendekatan  Baru  dalam Pembangunan  Pedesaan  di  Jawa:  Kajian  Pedesaan  selama  Duapuluh  lima  Tahun. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
Eriyatno., 1990.  Ilmu Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen.  Jilid satu. Bogor: IPB Press.
Haeruman, H., Hardjanto, E. Suhendang, S. Basuni., 1986. Penyusunan Sistem Monitoring Hutan Rakyat di Jawa Barat. Bogor : Institut Pertanian Bogor. Lembaga Penelitian.
Haeruman,  H,  R.  Abidin,  Hardjanto,  E.  Suhendang.,  1990.    Sistem  Pengelolaan  Hutan Rakyat.  Bogor : Institut Pertanian Bogor.  Lembaga Penelitian.
Haeruman,  H.,  2003.    Membangun  Konsensus  Dalam  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat (PHBM).  Makalah disampaikan pada Diskusi Panel Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dalam Pengembangan Hatan Tanaman Industri. Bogor, 5 Mei 2003.

## 68
Hardjanto.,  2001.    Dampak  Krisis  Ekonomi  dan  Moneter  Terhadap  Usaha  Kehutanan Masyarakat di Jawa.  Bogor : Institut Pertanian Bogor. Fakultas Kehutanan. Jusuf,  G.,  1999.  Jaringan  Kelembagaan,  Usaha  dan  Proyek  Pengembangan  Sektor
Pertanian  dan  Kehutanan,  di  dalam  Prosiding  Lokakarya  PPEMD.  Jakarta. Bappenas.
Michon,  G.,  1983.    Village-Forest-Gardens  in  West  Java.    Kenya  :  International  Council
For Research in Agroforestry.
Mubyarto.,  1991.    Menerawang  Masa  Depan  Pertanian  Indonesia.    Yogyakarta  :  P3PK-
UGM
Nair, P.K.R., 1993. An Introduction to  Agroforestry. Dordrecht, The Netherland. Kluwer Academic Publishers and ICRAF.
Raintree, J.B., 1987.  Agroforestry, Tropical Land Use and Tenure. Dalam John B Raintree (ed).  Land,  Trees  and  Tenure.  Hal  35-78.  Icraf  and  The  Land  Tenure  Centre. Nairobi and Madison.
Soerwiatmoko,  Y.,  1987.    Distribusi  Keuntungan  Hasil  Penjualan  Kayu  Rakyat  di Kecamatan  Parungkuda  Kabupaten  Sukabumi.  (Skripsi).  Bogor.  Institut  Pertanian Bogor. Fakultas Kehutanan.
Torquebiau,  E.,  1984.    Man-Made  Dipterocarp  Forest  in  Sumatra.  Agroforestry  Systems Vol  2  (2):  103-127.  Dordrecht.  The  Netherlands.    Martinus  Nijhoff/Dr  W.  Junk Publishers.
Wahyuningsih,  L.,  1993.  Peranan  Hutan  rakyat  Sengon  ( Paraserianthes  falcataria (L) Nielsen). Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. (Skripsi) Bogor : Institut Pertanian Bogor. Fakultas Kehutanan.
Widjayanto,  W.,  1992.  Metode  Pengaturan  Hasil  Hutan  Rakyat Acacia  auriculiformis  A. Cunn .  Studi  Kasus  di  Kecamatan  Geger  Kabupaten  Bangkalan  Madura.  (Skripsi) Bogor : Institut Pertanian Bogor. Fakultas Kehutanan.