## Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli
Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta

## Istianah
Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstrak
Transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitupula dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Dalam realitasnya  jual beli pakaian bekas dengan menggunakan sistem borongan yang secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal jumlah, bentuk dan mutunya. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dan pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli pakaian bekas tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam  baik dari al-Qur’an maupun hadis sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai garar praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan system borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidak jelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.
Kata Kunci : syari’ah, jual beli, pakaian bekas

## A. Pendahuluan
Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang diterangkan didalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang (haram) dan mana yang dibolehkan (halal).
Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan
222
jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan  sudah  sesuai dengan hukum  Islam  atau  belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan denganjual beli sah atau tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
ﺎﺑﺮﻟا مﺮﺣو ﻊﻴﺒﻟا ﷲا ﻞﺣاو 1
Pasar Beringharjo lantai 2 dan 3 terdapat beberapa kios yang menjual pakaian bekas dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan pakaian baru, pakaian bekas tersebut diperoleh dari kampung-kampung kemudian dibeli perkarungnya oleh penjual pakaian bekas di Beringharjo dengan harga lima ratus ribu rupiah sampai dengan harga enam ratus ribu rupiah perkarungnya. 2 Adapun dalam praktik penjualannya pakaian bekas di Pasar Beringharjo dijual dengan eceran yang selisih harganya relatif tinggi dari pada dengan membeli pakaian yang borongan. Harga borongan perplastiknya dijual dengan harga sekitar tiga ribu rupiah sedangkan jika pembeli menginginkan memilih sendiri jenis pakaian tersebut maka harga persatunya dijual dengan harga sekitar lima ribu rupiah. 3

## B. Pembahasan
1. Akad Jual Beli Pakaian Bekas
Berdasarkan observasi dan wawancara yang penyusun lakukan pada sejumlah pedagang  pakaian bekas di Pasar Beringharjo, pada dasarnya dilakukan secara Tradisional, artinya seperti biasanya pertama-tama para pembeli datang ke pedagang pakaian bekas  yang terkait untuk melihat-lihat, dan kemudian tentang kondisi pakaian bekas tersebut  masih layak atau tidak, setelah ditemukan pakaian bekas yang dianggap cocok setelah dipriksa dan mencobanya, kemudian beralih pada masalah tawar-menawar harga , ketika antara kedua belah pihak telah
1 Al-Baqarah (2) : 272.
2 Wawancara dengan pak Wawan, ( pedagang pakaian bekas di Pasar Beringharjo), pada tanggal  20 Februari 2014.
3 Wawancara dengan pak Wawan, ( pedagang pakaian bekas di Pasar Beringharjo), pada tanggal  22 Februari 2014.
sepakat dengan harga yang ditentukan diikuti dengan penyerahan objek jual beli yaitu pakaian bekas dan sejumlah uang sebagai alat tukar.
Jual beli merupakan sebuah perikatan (iltizam) 4 , yang di dalamnya selaluberkaitan denganpara pihak yang melakukan perikatan tersebut. Dalam jual beli untuk menjadikannyapraktik jual beli yang sempurna  atau sah berdasarkan hukum Islam ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. subjek akad merupakan unsuryang pertama kali harus ada karena tidak mungkin adanya suatu perikatan tanpa ada pembuat perikatan tersebut, selain subjek akad (para pihak) yang merupakan salah satu unsur yang menjadikan jual beli sempurna, adanya obyek yang diperjual belikan dan adanya sigah  ( ةغيص ) yaitu ijab kabul.ijab merupakan pernyataan kehendak pihak pertama sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak dari pihak kedua. karena apabila sudah terjadi ijab dan kabul pastilah ada orang yang melakukan akad dan juga obyek yang diakadkan 5 . Dalam penelitian ini penyusun akan lebih spesifik menganalisis praktik jual beli pakaian bekas dari segi obyek yang dijual belikan yaitu pakaian bekas. Apabila dalam jual beli belum ada obyek yang diperjualbelikan maka unsur akad jual beli tersebut tidak terpenuhi. Jual beli adalah menukarkan sesuatu benda dengan benda lainnya dengan akad yang telah diijinkan oleh syara’. Benda yang diperjualbelikan harus ada di hadapan kedua belah pihak, dapat dilihat dan dapat dikuasai. Apabila benda yang diperjualbelikan tidak di hadapan keduanya, tetapi telah menjadi tanggungjawab orang yang menjualnya, penjualan ini sah. Asalkan bendanya telah ditunjukkan sifat-sifatnya dan telah memenuhi syarat-syaratnya.
Jika benda yang diperjualbelikan tidak ada di hadapan keduanya, dan belum pernah diketahui oleh calon si pembeli sama sekali, serta tidak atas tanggung jawab dari si penjual. Atau bendanya ada di hadapan keduanya tetapi tidak dapat dikuasainya, penjualan tersebut hukumnya tidak sah karena termasuk penipuan jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan
4 Terisinya dzimmah seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang atau pihak lain.
5 Rahmat Syafe’i, fikih muamalah, cet. ke-I, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.45.
Istianah: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual...
224
kebutuhanya masyarakat tidak bisa meninggalkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang terus berkembang sesuai dengan  perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariatif, seperti halnya jual pakaian bekas dengan sistem borongan yang ada di Pasar Beringharjo jual beli ini ada karena perkembangan zaman yang semakin maju, serta tuntutan kehidupan yang mana manusia dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk menciptakan sebuah usaha.
Barang atau benda yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan jual beli batal demi hukum. Syarat yang harus dipenuhi dalam obyek jual beli tersebut antara lain:
a. Obyek jual beli haruslah suci, karena barang yang najis tidak sah untuk dijual belikan, seperti : anjing, babi, dan sebagainya. Dalam jual beli pakaian bekas yang dijadikan sasaran sebagai obyek jual beli adalah pakaian bekas itu sendiri.Maka pakaiaan bekas bisa dikatakan sebagai barang yang suci, yang bisa diperjualbelikan sehingga syarat suci dalam jual beli pakaian-pakaian bekas terpenuhi.
b. Obyek jual beli harus mempunyai manfaat, karena tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya. Barang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam atau dengan ketetapan yang telah tertulis dalam hukum Islam 6 . Akan tetapi terlepas daripakaian tersebut mau dijadikan atau dipakai kapan dan buat apa yang jelas pakaian bekas dalam hal ini memiliki manfaat dan bernilai. maka secara syarat kemanfaatan suatu obyek jual beli pakaian bekas telah memenuhi.
c. Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan dalam jual beli pakaian bekas yang ada di pasar beringharjo berdasarkan observasi yang dilakukan penyusun kepada beberapa kios
6 Chaiuruman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Herjanjian Dalam Islam,cet.III, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 39.
pedagang pakaian bekas bahwa pakaian yang mereka jual merupakan kepunyaan sendiri dari hasil membeli borongan kepada pengepul pakaian bekas dari kampung. berdasarkan proses jual beli yang dilakukan antara pengepul dengan para pedagang yang ada di Pasar Beringharjo menjadikan perpindahan milik secara penuh dari pengepul kepada pedagang pakaian bekas yang ada di kios. dari segi kepunyaan obyek praktik jual beli pakaian bekas yang ada di pasar Beringharjo tidak ada masalah, dengan kata lain syarat tersebut telah terpenuhi.
d. Barang tersebut diketahui oleh para pihak yaitu penjual dan pembeli baik itu zat, kadar dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak ada yang merasa dikecewakan dan penipuan. Dalam hal ini, untuk menghindari jual beli garar.
Dari syarat-syarat yang harus ada dalam obyek jual beli, pakaian bekas sebagai obyek jual beli harus dilakukan penelitian lebih mendalam dalam hal gararuntuk  memenuhi syarat sebagai obyek jual beli. Dalam praktiknya jual beli pakaian bekas yang ada di Pasar Beringharjo adanya praktik jual beli yang menggunakan system borongan, dimana, pakaian bekas tersebut diperoleh dari kampung-kampung kemudian dibeli perkarungnya oleh penjual pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan harga lima ratus ribu rupiah sampai dengan harga enam ratus ribu rupiah perkarungnya. 7 Adapun dalam praktek penjualannya pakaian bekas di Pasar Beringharjo dijual dengan eceran yang selisihharganya relatif tinggi dari pada dengan membeli pakaian yang borongan. Harga borongan perplastiknya dijual dengan harga sekitar tiga ribu rupiah sedangkan jika pembeli menginginkan memilih sendiri jenis pakaian tersebut maka harga persatunya dijual dengan harga mulai lima ribu rupiah. 8 Pada jual beli borongan yang ada di Pasar Beringharjo baik antara pengepul dengan penjual pakaian bekas di Beringharjo maupun antara penjual dan pembeli pakaian bekas, pakaian tersebut sudah dikarungi dan di bungkus plastiktanpa mengetahui isinya, berapa jumlah, model dan kondisi pakaian bekas tersebut.
7 Wawancara dengan pak Wawan, (pedagang pakaian bekas di Pasar Beringharjo), pada tanggal 20 Februari 2014.
8 Wawancara dengan pak Wawan, (pedagang pakaian bekas di Pasar Beringharjo), pada tanggal 22 Februari 2014.
Istianah: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual...
226
Dalam jual beli borongan ini pembeli cenderung berspekulasi atas barang yang mereka beli, kadang mereka dapatbagus dan tidak jarang pula para pembeli mendapatkan barang yang jelek serta mengecewakan.Para pembeli dengan begitu merasa dibohongi walaupun dijual dengan harga yang lebih murah dari harga jual per biji. Sebagaimana yang telah penyusun jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa garar adalah jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserah terimakan. 9

## 2. Status Hukum Jual Beli Pakaian Bekas
Dalam hukum perjanjian Islam obyek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat - akibat hukum akad. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah.Kedudukan obyek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam hukum perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka obyekakad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur-unsur garar (ketidakjelasan). Kriteriagarar dalam objek transaksi :
a. Ketidakjelasan Jenis Objek Transaksi ( ﻪﻴﻠﻋدﻮﻘﻌﳌا ﺲﻨﺟ ﰲ ﺔﻟﺎﻬﳉا )
Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli.Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat garar  yang  banyak  di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli khiyar ru’yah (hak melihat
9 Ghufron A. Mas’adi, Fikih Muamalah Konstektual,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.
komoditinya) 10 .Begitu juga dalam mazhab Hanafi menetapkan khiyar ru’yah tanpa dengan adanya syarat 11 . Akan tetapi ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, khiyarru’yah tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (garar).
b. Ketidakjelasan dalam Macam Objek Transaksi ( عﻮﻧ ﰲ ﺔﻟﺎﻬﳉا

## ﻪﻴﻠﻋدﻮﻘﻌﳌا )
Garar  dalam  macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana 12 . Oleh karena itu obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan  Nabi saw. Mengenai jual beli kerikil (bai’ al-Hashah) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya dinginkan untuk dibeli 13 .
c. Ketidakjelasan Sifat dan Karakter Objek Transaksi ( ﰲ ﺔﻟﺎﻬﳉا

## ﻪﻴﻠﻋدﻮﻘﻌﳌا ﺔﻔﺼﻟا )
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek
10 Khiyar ru’yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Nasroun Haroun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 137.
11 Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Qurtubi, hlm. 154.
12 Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi dan Etika Bisnis Islam, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 167.
13 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 191.
Istianah: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual...
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
228
transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu adalah; Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya.Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh mazhab
Hanafiyah berselisih pendapat.
Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakterobyek akad, dan sebagian tidak.Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai hak khiyar ru’yah. Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga, adapun tentang harga (tsaman) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya 14 . Sedang Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga.Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah merupakan garar yang dilarang dalam akad.Begitu juga ulama mazhab Syafi’i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan khiyar ru’yah.Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya 15 . d. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi
( ﰲ ﺔﻟﺎﻬﳉا ﻪﻴﻠﻋدﻮﻘﻌﳌارﺪﻘﻟا )
Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. Illat (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur garar  sebagaimana para ulama ahli fiqh dari
14 Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir,Transaksi dan Etika Bisnis Islam,terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 168.
15 Husain Syahatah dan Siddiq Muh.Al-Amin Adh-Dhahir, Ibid. hlm. 169.
mazhab Maliki dan Syafi’i dengan jelas memaparkan pendapatnya.
Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsurgarar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran obyek transaksi adalah bai’ muzabanah. Yaitu jual beli barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu. Adapun illat dari pengharamannya adalah adanya unsur riba yaitu aspek penambahan dan garar karena tidak konkritnya ukuran dan obyek atau komoditi 16 .

## e. Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi ( ﻪﻴﻠﻋدﻮﻘﻌﳌا تاﺬﻟا ﰲ ﺔﻟﺎﻬﳉا )
Ketidaktahuan dalam zat obyek transaksi adalah bentuk dari  garar  yang terlarang.Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan.Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam 17
.
Mazhab Syafi’i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyakmaupun sedikit karena adanya unsur garar. Sedang mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur garartidak berpengaruh terhadap akad.Adapun mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga 18 . f. Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi ( ﻦﻣﺰﻟا ﰲ ﺔﻟﺎﻬﳉا ﻪﻴﻠﻋدﻮﻘﻌﳌا )
Jual beli tangguh (kredit),jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka ia termasuk jual beli garar yang terlarang 19 . Seperti jual beli habl al-hablah, yaitu jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak
16 Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Qurtubi, hlm. 156.
17 Ibid., hlm. 148.
18 Ibrahim ibn Yusuf al-Syirazi, al-Mihadzab, (Mesir: Isa al Halbi, 476H), hlm. 263
19 Ibid., hlm. 209.
230
tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini dikategorikan dalam jual beli garar  yang terlarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penanggungan pembayaran 20 . g. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi ( ﺐﳉا ﰲ ﺔﻟﺎﻬﳉا

## ﻪﻴﻠﻋدﻮﻘﻌﳌا )
Kemampuan menyerahkan obyek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli.Maka jika obyek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur garar(tidak jelas). Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya.Nabi Saw, melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak 21 . Dari Hakim Ibn Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi Saw. kataku: wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab : jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu. (HR. An-Nasa’i) 22 .
h. Objek transaksi yang spekulatif
Garar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya (ma’dum) obyek transaksi.Yaitu keberadaan obyek transaksi bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli seperti ini tidak sah.Seperti transaksi jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen.Seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada 23 . Segala kegiatan yang berkaitan denngan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas,
20 Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi dan Etika Bisnis Islam, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah,hlm. 180.
21 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah..hlm. 191.
22 An-Nasa’i, Sunan Nasa’i, ed. Abu al-Fath Abu Guddah, (Aleppo: Maktab al-Mathbu’at al Islamiyyah, 1406H), VII: 289, hadis no. 4613.
23 Ibrahim bin Fathi bin Abd Muqtadir, Uang Haram, terj. Ahmad Khotib dkk., (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 16.
agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu.
Tanggungjawab dari kedua belah pihak dalam semua akad, termasuk jual beli pakaian bekas adalah satu hal yang sangat penting, sebab dengan adanya kesadaran tanggung jawab yang tinggi dapat mengindarkan kesulitan-kesulitan dan kerugian- kerugian dikemudian hari,sehingga tanggung jawab yang merupakan amanat yang harus dipenuhi.
Disamping dasar prinsip muamalah yang diterapkan pada jual beli pakaian bekas sebagaimana diatas juga tidak bertentangan dengan prinsip suka rela antara keduanya yangmelakukan akad jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo. Hal ini tidak bertentangna dengan firman Allah yang berbunyi:
ﻢﻜﻨﻣ ضاﺮﺗ ﻦﻋ ةرﺎﲡ نﻮﻜﺘﻧا ﻻإ 24
Dari ayat diatas dapat diambil satu pengertian bahwa orang- orang beriman dilarang memakan harta dengan cara batil, kecuali dengan jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo. Dalam akad jual beli, tujuan akadnya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan tertentu, dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad jual beli, secara umum disebut penjual dan pembeli pakaian bekas bahwa penjual dan pembeli sama-sama saling rela atau suka rela. Namun pada kenyataan yang ada di Pasar Beringharjo khusus pembeli model borongan perplastik. Pakaian bekas yang di plastiki tersebut dengan harga 8 ribu sampai 10 ribu rupiah perplastiknya.  Pembeli tidak mengetahui keadaan pakaian bekas tersebut, apakah barang tersebut cacat atau tidak, sehingga ada satu pihak yang dirugikan dan dilain pihak diuntungkan dalam transaksi ini.
Istianah: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual...
232
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu konsumen, bahwa pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo masih ada yang belum mencerminkan aturan  hukum Islam, misalnya dari tingkat kejujuran terhadap barang dagangannya, sebagian dari mereka masih ada yang tidak mengatakan atau menjelaskan keadaan sebenarnya barang yang diperjualbelikan masih ada dari mereka yang enggan tidak menjelaskan karena tidak ingin rugi. Dalam hal ini pihak pembeli yang akan dirugikan dan terkadang sebagian daripedagang pakaian bekas tidak mengindahkan ketentuan halal haram dalam hukum Islam, selama mereka membawa keberuntungan dalam berdagang maka mereka akan terus melakukannya sehingga orientasi perdagangan adalah untung bukan bagaimana berdagang yang benar.
Hukum jual beli garar dilarang dalam Islam berdasarkan al- Qur’an dan hadis. Larangan jual beli garar didasarkan pada ayat al-Qur’an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat: 29.
ﻧأﻻإ ﻞﻃﺎﺒﻟﺎﺑ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻢﻜﻟاﻮﻣا اﻮﻠﻛﺄﺗﻻاﻮﻨﻣآ ﻦﻳﺬﻟاﺎﻬﻳﺂﻳ
ﻢﻜﺴﻔﻧأ اﻮﻠﺘﻘﺗﻻو ﻢﻜﻨﻣ ضاﺮﺗ ﻦﻋةرﺎﲡ نﻮﻜﺘ
ﻢﻜﺑ نﺎﻛ ﷲا نإ ﺎﻤﻴﺣر 25 Surat Al-Baqarah ayat : 188 ﻢﺘﻧأو ﰒﻹﺎﺑ سﺎﻨﻟا لاﻮﻣأ ﻦﻣﺎﻘﻳﺮﻓاﻮﻠﻛﺄﺘﻟ مﺎﻜﳊا ﱃإﺎ اﻮﻟﺪﺗو ﻞﻃﺎﺒﻟﺎﺑ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻢﻜﻟاﻮﻣأاﻮﻠﻛﺄﺗﻻو
نﻮﻤﻠﻌﺗ 26
Secara terminologi Sayyid Sabiq mengartikan jual beli garar adalah:
ارﺎﻤﻗوا ةﺮﻃﺎﳐ ﻦﻤﻀﺗوا ﺔﻟﺎﻬﺟ ﰐﻮﺣا ﻊﻴﺑ ﻞﻛﻮﻫرﺮﻐﻟا ﻊﻴﺑ 27 Hadis Riwayat Bazar dan Shohih Al-Khakim: ﻟا ﻞﻤﻋ روﱪﻣ ﻊﻴﺑ ﻞﻛو ﻩﺪﻴﺑ ﻞﺟﺮ ا 28
Maksud  mabrur  dalam  hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Dari uraian diatas penyusun menyimpulkan bahwa hukum jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan perplastik di Pasar
25 An-Nisa (4): 29.
26 Al-Baqarah (2): 188. 27 Sayyid sabiq, fiqh al-sunnah, juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), hlm. 161.
28 Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun’ani, Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Mahram Minjami’ Adilati Al Ahkam, (Kairo: Dar Ikhya’ al-Taras al-Islam, 1960), hlm. 4.
Beringharjo belum semuanya memenuhi syarat sahnya rukun jual beli,karena barang yang didagangkan masih banyak yang belum diketahui kejelasannya kualitas dan kuantitasbarang tersebut, sehingga barang yang tidak jelas baik kualitas maupun kuantitasnya hukumnya tidak sah menurut tinjauan hukum Islam.
Berdasarkan ketentuan hukum Islam baik dari al-Qur’an maupun hadis sebagaimana di atas dengan ini penyusun menyatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidak jelasan obyek yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi  dan masuk dalam unsurpenipuan.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
Setelah penulis menganalisis praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta maka dapat disimpulkan, bahwa:
a. Sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo terdapat dua model yaitu eceran dan borongan perplastik. Dalam sistem jual beli pakaian bekas dengan model eceran para pembeli mendatangi kios pakaian bekas yang mereka inginkan kemudian mereka menanyakan kepada penjual tentang pakaian yang diinginkanya, penjual akan mengizinkan pembeli untuk memlihat-lihat terlebih dahulu pakaian bekas yang dijualnya, setelah mendapatkan pakaian yang dipilihnya barulah terjadi tawar menawar harga, hingga tercapai kesepakatan bersama. Sedangkan untuk sistem jual beli pakaian bekas dengan model borongan perplastik, pedagang menjual  perplastiknya dengan harga 8 ribu sampai dengan 10 ribu rupiah. Namun berbeda jauh dengan model eceran disini para konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memilih, semua pakaian yang ada dalam plastik sudah ditentukan sendiri oleh para pedagangnya baik jumlah dan model pakaiannya, adanya ketidak taranparan dan ketidak pastian kualitas serta kuantitas obyek jual beli oleh pedagang kepada konsumen.
Istianah: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual...
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
234
b. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari al-Qur’an maupun hadis sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai garardengan ini penyusun menyatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan system borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan obyek yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.

## Daftar Pustaka
Abd Muqtadir, Ibrahim bin Fathi, Uang Haram, terj. Ahmad Khotib dkk., Jakarta: Amzah, 2006.
An-Nasa’i, Sunan Nasa’i, ed. Abu al-Fath Abu Guddah, (Aleppo: Maktab al-Mathbu’at al Islamiyyah, 1406H), VII: 289, hadis no. 4613.
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
A. Mas’adi, Ghufron, Fikih Muamalah Konstektual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Chaiuruman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Herjanjian Dalam Islam,cet.III, Jakarta:Sinar Grafika, 2004.

## Haroun, Nasroun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2000.
Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi dan Etika Bisnis Islam, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
Ismail al-Kahlani al-Sun’ani, Sayyid al-Imam Muhammad, Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Mahram Minjami’ Adilati Al Ahkam, Kairo: Dar Ikhya’ al-Taras al-Islam, 1960.
Sabiq, Sayyid, fiqh al-sunnah, juz III, Kairo: Maktabah Dar al- Turas, tth.
Syafe’i, Rahmat, Fikih Muamalah, cet. ke-I, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Yusuf al-Syirazi, Ibrahim, al-Mihadzab, Mesir: Isa al Halbi, 476H.
Wawancara dengan pak Wawan, pedagang pakaian bekas di Pasar Beringharjo), pada tanggal  22 Februari 2014.