## Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018: Studi Pada Bank Syariah Indonesia
Olaf In Amullah Ghozdawani Wijaya 1 , Indira Mourin Sayidina 2 , Ahmad Alwafiq Fanani 3 , Siti Robiatul Adawiyah 4 , Lasnadya Tanjung 5 , Bakhrul Huda 6 UIN Sunan Ampel Surabaya E-mail : 08020421079@student.uinsby.ac.id 1 , 08020421060@student.uinsby.ac.id 2 , 08020421040@student.uinsby.ac.id 3 , 08020421086@student.uinsby.ac.id 4 , 08020421153@student.uinsby.ac.id 5 , bakhrulhuda@gmail.com 6
Article History: Received: 02 Desember 2023 Revised: 03 Desember 2023 Accepted: 07 Desember 2023
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wakaf uang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 di Bank Syariah Indonesia (BSI), dan dampaknya terhadap operasional keuangan dan pelayanan kepada nasabah. Penelitian Ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BSI dalam mengimplementasikan wakaf uang, seperti pemahaman masyarakat dan persaingan dengan produk keuangan konvensional. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan untuk memahami secara mendalam implementasi wakaf uang di Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2018 dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana bank tersebut mengimplementasikan wakaf uang dalam praktiknya.
Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan analisis data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis tematik yang bertujuan untuk memahami literasi informasi dari data yang diperoleh. Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu Implementasi wakaf uang di Bank Syariah Indonesia (BSI) telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada dan berdampak positif terhadap operasional keuangan dan pelayanan kepada nasabah. BSI telah berhasil mendistribusikan dana wakaf uang melalui BSI Maslahat untuk berbagai sector. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan studi kasus terhadap nasabah yang menggunakan produk wakaf uang, dan memberikan rekomendasi kebijakan bagi BSI atau pemerintah untuk meningkatkan implementasi wakaf uang.
Keywords: Wakaf Uang, Bank Syariah, Peraturan Pemerintah

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 440
PENDAHULUAN Wakaf adalah salah satu instrument keuangan islam yang bermaksud untuk menciptakan kesejahteraan dan zaman yang maju, wakaf turut berkontribusi pada perkembangan peradaban islam dahulu. Sampai-sampai projek peradaban Islam dari zaman ke zaman pun wakaf turut berkontribusi dalam perbaikannya, begitupula pada perkembangan social dan ekonomi. Dengan itu Wakaf dapat dikatakan berperan dengan baik dalam menciptakan kemakmuran dan keadilan pada kesejahteraan Masyarakat.(Latifah & Jamal, 2019)
QS. Ali Imran ayat 92 adalah salah satu ayat yang dapat dijadikan landasan hukum Wakaf sebagai berikut.
مٌيْلِعَ هٖلِ ع لل نّلاعف ءٍيْعَ يْلِ ا يْقُلِيْقُ اعِ عَ عّ يْبّ لحقُ انّلِ ا يْقُلِيْقُ ىلّعح نّلّيلا اْقلاعْعُ يْعل Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.(Kemenag, n.d.)
Tafsir tersebut menguraikan ajaran dari Al-Qur'an tentang urgensi memberikan Infak dari harta yang sangat dicintai sebagai sebuah bentuk Wakaf yang bermanfaat. Ini menekankan bahwa kebaikan sejati tidak akan tercapai sampai seseorang memberikan sebagian dari harta yang sangat dicintainya secara baik dan dengan niat yang benar. Dalam praktik Wakaf saat awal mula islam, para sahabat memberikan Wakaf dengan aset berharga yang mereka miliki, menunjukkan bahwa Wakaf dianggap sebagai ibadah maliyah yang bersifat primer dalam Islam dengan fadhilah yang luar biasa. Al-Qur'an juga menegaskan urgensi wakaf sebagai upaya untuk melepaskan hak orang lain yang terkait dengan harta seorang Muslim dan untuk redistribusi pendapatan yang adil dalam masyarakat, berkontribusi pada pembangunan yang lebih baik. Dalam hadist, wakaf dijelaskan sebagai bentuk dari shadaqah jariyah yang memberikan pahala yang berkelanjutan. Harta yang diwakafkan memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat yang menggunakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aset wakaf dengan berkelanjutan juga memberikan dampak positif kepada pemberi wakaf, dengan pahala yang tidak terputus. Dengan mewakafkan harta, akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang memanfaatkan aset wakaf tersebut. Hal ini menandakan bahwa memanfaatkan aset wakaf dengan terus menerus akan menciptakan efek yang baik pada wakif, yaitu mendapatkan balasan pahala yang tak terputus, selagi aset wakaf tersebut masih digunakan.(Rohim & Ridwan, 2022)
Menurut Al Khatib pada kitab Al-Iqna', "mauquf" merujuk pada barang tertentu yang memberikan manfaat tanpa merusak barang tersebut, dan merupakan hak milik dari Wakif. Dalam konteks Wakaf uang, yang sering kali berupa Cash Waqf (uang kontan), konsepnya memenuhi syarat-syarat kelayakan yang disebutkan. Syarat-syarat tersebut meliputi memiliki nilai atau harga, memiliki bentuk yang jelas, merupakan hak milik Wakif, dapat diserahkan, dan terpisah dari harta lain.(Hasan, 2010)
Menurut Faisal Haq, "waqf" bisa dimaknai dengan sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) tetap dipertahankan, namun manfaat atau hasilnya dipergunakan sesuai dengan keinginan yang berwakaf.(Muhammad & Emy Prastiwi, 2015) Meskipun demikian, dalam perkembangannya, ada implementasi Wakaf "tunai" seperti yang dilakukan pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf "tunai" memberikan kesempatan yang istimewa dalam mengembangkan investasi di sektor keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Dalam konsep wakaf ‘tunai’, dana yang berasal dari individu berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui pertukaran sertifikat wakaf tunai. Hasil pendapatan dari pengelolaan wakaf tunai tersebut kemudian dapat dialokasikan untuk berbagai keperluan yang mendukung tujuan tersebut.(Ahmad, 2017) Nadzir wakaf, baik dalam bentuk perseorangan maupun lembaga, dianggap sebagai peran
utama dalam pengelolaan wakaf, dengan pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia telah didukung oleh Pemerintah melalui dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dari Lembaga Keuangan Syariah Penyedia Wakaf Uang (LKSPWU) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Meskipun telah ditetapkan payung hukum oleh Pemerintah terkait pengelolaan wakaf secara produktif, namun beberapa lembaga wakaf masih melibatkan diri dalam pengelolaan wakaf secara tradisional.(Febriyanti & Ihsani, 2020) Di Malaysia, perusahaan swasta yang bukan badan ataupun lembaga agama, pemerintahannya memperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wakaf. Mereka berharap hal ini dapat memberikan efek peningkatan pengembalian dan pengelolaan wakaf, serta memberikan manfaat kepada berbagai kalangan, sambil meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas wakaf. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengemukakan ide yang dapat memberikan kontribusi pada penyelesaian sebagian masalah terkait wakaf di Indonesia.(Rahmawati, 2020)
Penulisan artikel ini mengajukan ide-ide sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan Wakaf di Indonesia. Diskusi mengenai Wakaf sering kali terfokus pada aset tak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon, atau sumur. Meskipun, dalam pelaksanaan Wakaf, terdapat persepsi umum yang menghubungkan Wakaf terutama dengan aset bergerak, terutama tanah di mana masjid atau madrasah didirikan. Untuk memastikan kelangsungan Wakaf tanah tersebut, penting untuk tidak menjual atau memperjualbelikannya, yang pada gilirannya menyebabkan bank tidak mengakui tanah wakaf sebagai jaminan.(Choiriyah, 2017)
Terciptanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Wakaf yaitu guna meningkatkan keefektifan dana Wakaf guna meningkatkan jenjang ekonomi masyarakat. Dengan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018, proses pertukaran harta benda wakaf menjadi lebih sederhana dan efisien. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, dengan perkiraan potensial mencapai minimal Rp 3 triliun dalam periode 12 bulan. Pemanfaatan wakaf uang untuk keperluan investasi memiliki peluang untuk terus berkembang. Melalui investasi ini, diharapkan dapat diperoleh bagi hasil sekitar Rp 270 miliar per tahun yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat.(Kasanah, 2019) Menurut Amin Al Jawi, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, yang dikenal dengan Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020, diakui sebagai regulasi terbaru yang mengatur ketentuan pengelolaan wakaf uang. Peraturan ini diartikan sebagai jenis penyempurnaan atau improvisasi dari Peraturan BWI sebelumnya yang diberlakukan pada tahun 2009 yang merupakan aturan turunan dari PP Nomor 42 tahun 2006, ketentuan fungsi intermediasi Bank Syariah dalam mengelola wakaf ada 2. Dalam peran awal sebagai penghimpun wakaf uang, tanggung jawab utamanya adalah menerima dan menyimpan dana wakaf uang yang dipercayakan oleh Nadzir sebagai pembuka rekening. Tugas berikutnya adalah mendistribusikan dana wakaf uang, yang dapat dilakukan langsung oleh Nadzir atau bekerja sama dengan investor tetap. Mekanisme transaksi menggunakan akad produk yang telah ditetapkan oleh LKS, dan Nadzir memiliki kemampuan untuk melakukan investasi secara langsung dengan menggunakan skema produk yang mematuhi prinsip-prinsip syariah yang tersedia melalui Layanan Keuangan Syariah (LKS).(Al Jawi, Siregar, & Sugianto, 2022)
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ainun Ningsih, BSI mobile sudah menawarkan banyak fitur mulai dari pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Menjadikan BSI Mobile tidak hanya menjadi tempat mengatur finansial untuk mengelola uang saja, tetapi juga menjadi kan penghubung kegiatan kita untuk bersosial kepada sesama serta dapat meningkatkan kegiatan minat dalam kegiatan spiritual. Pada ramadhan tahun ini, BSI berencana

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pembayaran ZISWAF sudah bisa menggunakan QRIS. Meningkatnya volume perdagangan terbesar tercatat melalui QRIS, naik sejumlah 5182% year-on-year menjadi Rp 4,7 miliar. QRIS ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem halal.(Ningsih & Padli Nasution, 2022) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nabilatul Amaliyah Sudah ada beberapa bank yang menerapkan wakaf uang berbasis digital mengingat jumlah milenial yang dinilai sangat berpengaruh besar apalagi untuk hal-hal positif. Jika sebelumnya wakaf hanya berbentuk bangunan berupa aset fisik. kini wakaf bisa dilakukan melalui uang. Sejak tahun 2012 setelah DSN-MUI mengeluarkan kebijakan baru tentang wakaf uang. Masyarakat mulai banyak mengenal dan transformasi wakaf uang dipercepat dengan adanya teknologi dan digitalisasi.(Amaliyah, Maslahah, Leviansyah, Pramuja, & Rahmawati, 2022) Berdasarkan data implementasi CSR BSI Maqasid Syariah Indeks di sektor Pendidikan, BSI melakukan program didik umat diantaranya BSI Scholarship (beasiswa S-1), Program Rumah Tahfidz, ISDP (Islamic Sociopreneur Development Program), Program LIKES (Literasi Keuangan Syariah), Sahabat Pelajar Indonesia (dukungan pembiayaan Pendidikan), dan Program Wakaf Qur’an dan Qur’an Braille. Upaya dukungan proses kemajuan pengetahuan. BSI mengadakan program Financial Inclusion guna meratakan penyebaran keuangan syariah di masyarakat.(Nanda Pratiwi, Setiyowati, & Huda, 2023)
Dengan adanya riset studi yang membuktikan bahwa BSI telah menerapkan beberapa kebijakan wakaf yang berlandaskan pada PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tentu menjadikan ini sebagai topik menarik untuk dibahas lebih lanjut, guna mengetahui lebih dalam mengenai penelitian terkait bagaimana implementasi wakaf uang berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2018 studi kasus Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wakaf uang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 di Bank Syariah Indonesia (BSI), dan dampaknya terhadap operasional keuangan dan pelayanan kepada nasabah, serta bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BSI dalam mengimplementasikan wakaf uang, seperti pemahaman masyarakat, regulasi yang kompleks, dan persaingan dengan produk keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian Studi dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian. Teknik ini melibatkan pengumpulan, pengamatan, dan analisis berbagai jenis dokumen tertulis atau rekaman lain yang relevan dengan topik penelitian. lalu yang ke dua menggunakan Analisis data sekunder, analisis yang merupakan proses pengumpulan, penelaahan, dan penggunaan data yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh orang atau entitas lain untuk tujuan lain. Data sekunder ini bisa berupa informasi yang terdokumentasi dalam laporan penelitian, database, literatur ilmiah, sumber statistik, atau data lain yang relevan dengan tujuan penelitian.

## LANDASAN TEORI
Implementasi Wakaf Secara etimologi, asal-usul wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab yang disebut "waqafa," yang memiliki arti berhenti atau ditahan. Menurut musnad Syafi'i, wakaf dianggap setara dengan tahbiis dan tasbiil, yang artinya menahan; seperti dikatakan waqaftu kadzaa, yang berarti aku menahannya, namun istilah ini hanya digunakan menurut dialek Tamim. Sementara menurut pengertian syar'i, wakaf merujuk pada tindakan mempertahankan sejumlah harta yang hasilnya dapat dimanfaatkan, sementara pokok (modal) tetap utuh.(Prihadi & Nabila, 2023) Wakaf telah menjadi pondasi utama dalam perkembangan ekonomi umat Islam sejak
zaman dahulu hingga kini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa manfaat wakaf akan terus mengalir meskipun pemberi wakaf sudah meninggal dunia. Dalam perjalanannya, wakaf dianggap sebagai instrumen keuangan yang terkait erat dengan prinsip-prinsip agama yang suci. Oleh karena itu, implementasi dan pencapaian wakaf berkaitan erat dengan realitas dan kepentingan umat di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia.
Namun, dalam praktiknya, wakaf belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan efisien, dan hal ini menciptakan sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya meliputi regulasi wakaf yang belum optimal, tingkat literasi wakaf yang rendah, kapasitas pengelola wakaf yang kurang, dan pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Akibatnya, potensi wakaf belum dapat dioptimalkan sepenuhnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial di Indonesia. Padahal, seharusnya wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen yang dapat mengatasi kedua permasalahan tersebut.
Konsep Wakaf uang
Dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat merupakan wakaf uang. Wakaf Tunai, dalam pengertian lain, dapat juga diartikan sebagai harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah. Keuntungannya akan disedekahkan, namun modalnya tidak dapat dikurangi untuk keperluan sedekah. Dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.
Wakaf tunai, yang pertama kali diterapkan pada masa Utsman di Mesir pada akhir abad ke-16, menjadi lebih umum seiring berkembangnya penggunaan fikih Hanafi dalam aktivitas bisnis dan sosial selama era Utsmani di Mesir. Meskipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, Imam Muhammad asy-Syaibani menyatakan bahwa penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dapat diterima, terutama jika sudah menjadi kebiasaan umum di suatu daerah. Bahkan, menurut Imam Muhammad al-Sarakhsi, keberlanjutan kebiasaan umum tidak selalu menjadi syarat utama dalam penggunaan harta bergerak sebagai wakaf.(Choirunnisak, 2021) Pertanyaan tentang hukum mewakafkan uang tunai masih sering diperdebatkan oleh kalangan ulama fikih. Beberapa di antaranya mengizinkan, sementara yang lainnya tidak mengizinkan agar uang tunai diwakafkan. Hal ini disebabkan oleh cara yang umumnya digunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan harta wakaf, yang sebagian besar terbatas pada penyewaan aset wakaf, seperti tanah, gedung, rumah, dan sejenisnya. Diantara alasan beberapa ulama tidak membolehkan berwakaf uang yaitu:
1. Uang memiliki sifat yang dapat habis dalam satu kali pemakaian, karena uang hanya dapat dimanfaatkan dengan dibelanjakan, sehingga sifat fisiknya lenyap. Hal ini berkontrast dengan prinsip dasar ajaran wakaf yang menekankan pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oleh karena itu, terdapat persyaratan penting bahwa benda yang akan diwakafkan harus memiliki ketahanan yang baik dan tidak habis dipakai.
2. Dirham dan dinar, sebagai bentuk uang, dirancang sebagai sarana pengukur nilai yang praktis untuk memfasilitasi transaksi jual-beli. Penggunaan keduanya tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dengan menyewakan bahan dasarnya.(Suganda, 2014)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah yaitu bentuk peraturan yang apabila dilihat dari segi kandungannya dapat ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang, akan tetapi dikarenakan adanya urgensi yang memaksa, pada akhirnya peraturan ini ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.(Triadi &

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 444
Arfa’I, 2022) Makna dari urgensi yang memaksa tidak berarti keadaan bahaya namun hal ini mempunyai makna yang berbeda, yang mana memerlukan keterlibatan DPR untuk menetapkan sebagai undang-undang.(Triadi & Arfa’I, 2022) Peraturan pemerintah memiliki fungsi sebagai perangkat kebijakan yang diciptakan dengan fungsi dan kegunaan tertentu.(Nurmawati & Atmaja, 2017) PP Nomor 25 Tahun 2018 menyatakan bahwa:
1. Wakaf merupakan bentuk aktivitas hukum dari perlaku wakaf untuk menyerahkan harta benda miliknya guna dimanfaatkan selama mungkin atau untuk jangka waktu tertentu dengan fungsi untuk dijadikan tempat sosial maupun tempat ibadah.
2. Pihak atau pelaku yang menyerahkan harta bendanya untuk diwakafkan disebut dengan Wakif
3. Ikrar Wakaf merupakan bentuk pernyataan yang disuarakan oleh Wakif kepada penerima wakaf untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Pihak atau seseorang yang menjadi penerima harta benda wakaf disebut dengan Nazhir.
5. Mauquf 'alaih merupakan pihak yang ditetapkan untuk mendapatkan manfaat dari harta wakaf yang sesuai dengan pernyataan Wakif yang dijelaskan pada Akta Ikrar Wakaf.
6. Pernyataan daripada Ikrar Wakaf merupakan bukti dari pernyataan wakif untuk mewakafkan harta bendanya yang dicantumkan dalam bentu Akta Ikrar Wakaf.
7. Lembaga Keuangan Syariah akan menciptakan sertifikat wakaf uang kepada pelaku wakaf dan penerima wakaf tentang penyerahan wakaf uang.(Peraturan Pemerintah RI, 2018)
Prinsip Bank Syariah Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu hal yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah cara mereka menerapkan prinsip syariahPrinsip-prinsip syariah tersebut pada dasarnya dirujuk pada syariah Islam, yang memiliki dasar pada Al Quran dan Hadist sebagai sumber utamanya. Agama Islam merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara luas dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dengan sesama manusia (Hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :
1. Aqidah merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur keyakinan terhadap keberadaan dan kekuasaan Allah. Dengan demikian, seseorang diharapkan menjadi seorang muslim dan melakukan berbagai tindakan di dunia untuk meraih keridlaan Allah sebagai khalifah yang telah diberikan kepadanya.
2. Syariah, sebagai bagian integral dari ajaran Islam, mengatur kehidupan seorang muslim dalam segala aspek, baik dalam hal ibadah (habluminAllah) maupun muamalah (hablumminannas). Hal ini dianggap sebagai aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinan dasarnya.
3. Akhlaq merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang mencirikan seorang muslim sebagai individu yang taat terhadap syariah dan aqidah yang menjadi panduan hidupnya. Hal ini dikenal sebagai memiliki akhlaqul karimah, sesuai dengan ajaran Nabi, yang menyatakan, "Tidaklah Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah sebagai tujuan."
Prinsip-prinsip berikut harus selalu dioperasikan oleh Perbankan Syariah: 1. Pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak dianggap sebagai keadilan.
2. Penjualan riil menjadi dasar bagi kemitraan, di mana posisi investor (penyimpan dana) dan pengguna dana, serta lembaga keuangan, digambarkan sebagai mitra usaha yang
bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan.
3. Sejalan dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin, laporan keuangan oleh lembaga keuangan Syariah akan disajikan secara terbuka dan berkesinambungan, sesuai dengan prinsip transparansi, agar kondisi dananya dapat diketahui oleh klien investor.
4. Prinsip universal, yang berarti tidak ada perbedaan yang dibuat berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan masyarakat.
Kegiatan yang melibatkan unsur-unsur berikut ini dilarang dalam operasional perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah:
1. Maisir: Maisir berasal dari kata "maisir", yang berarti "gampang" atau "mudah", dan juga berarti memperoleh keuntungan tanpa bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena mereka dapat dengan mudah memperoleh keuntungan. Dalam perjudian, seseorang bisa untung atau rugi.Dalam praktik keuangan Islam, judi dilarang karena firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."
2. Gharar: Istilah gharar merujuk pada pertaruhan. Istilah "gharar" secara etimologis berarti apa pun yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Setiap transaksi yang barangnya tidak jelas atau tidak dapat diakses, termasuk jual beli gharar. Misalnya, membeli ikan dalam air, burung di udara, atau ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam kategori transaksi gharar. Karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil, itu dilarang. Hadits yang melarang gharar antara lain mengatakan, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188)
3. Riba berarti pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan secara harfiyah. Sebaliknya, riba secara teknis berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Riba dianggap haram oleh semua ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130, di mana Dia melarang kita untuk mengambil keuntungan dari harta riba secara berlipat ganda. Sangat penting bagi kita sejak awal diskusi bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Muslim tentang pengharaman riba. Semua mazhab Muslim berpendapat bahwa terlibat dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Al-Qur'an dan Sunah, sumber utama syariah, mengutuk riba. Namun, ada perbedaan dalam arti riba, atau apa pun yang dianggap sebagai riba yang harus dihindari, untuk mengatur aktivitas.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk meraih pemahaman mendalam dan kompleks terhadap fenomena manusia atau sosial dengan menggambarkannya melalui penggunaan kata-kata. Penelitian ini mencakup penyampaian perspektif secara rinci yang diperoleh dari informan, dan dilakukan dalam kerangka konteks lingkungan alamiah.(Fadli, 2021) Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan prespektif yang mendalam dan deskriptif tentang fenomena kejadian yang terjadi, secara alamiah maupun yang dihasilkan lewat upaya rekayasa manusia. Penelitian ini lebih fokus pada kualitas, karakteristik, dan hubungan yang terkait dengan berbagai kegiatan yang diamati.(Zulkhairi, Arneliwati, & Nurchayati, 2019) Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan untuk memahami secara mendalam implementasi

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 446
wakaf uang di Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana bank tersebut mengimplementasikan wakaf uang dalam praktiknya.
Penelitian ini memanfaatkan studi pustaka (review literatur) serta analisis data sekunder untuk meneliti secara menyeluruh implementasi wakaf uang di Bank Syariah Indonesia (BSI). Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini mencakup observasi, pengumpulan, serta analisis berbagai jenis dokumen tertulis atau bentuk rekaman lain yang masih relevan dengan fokus penelitian. Melalui studi pustaka peneliti dapat memahami bagaimana sejarah, tren perkembangan, kebijakan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan subjek penelitian. Analisis data sekunder adalah proses meliputi pengumpulan, penggunaan data, dan penelaahan atas data yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh sekumpulan orang/entitas lain dengan tujuan berbeda. Jenis data sekunder dapat berbentuk informasi dalam database, laporan penelitian, sumber statistik, literatur ilmiah, dan data lain yang masih berfokus dengan tujuan penelitian. Dalam kerangka ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi subjek penelitian sebagai bank syariah yang telah melaksanakan wakaf uang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis tematik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi pola dan menemukan tema dalam dataset yang telah dikumpulkan oleh peneliti.(Heriyanto, 2018) Tujuan utama analisis tematik sebagai identifikasi, memahami, dan merumuskan pola tema/makna yang muncul pada data kualitatif. Metode ini membantu peneliti untuk memahami serta menjelajahi keragaman aspek atau konsep pada sumber yang didapat, kemudian mengorganisir temuan ini menjadi kategori/tema yang lebih luas. Analisis tematik ini dapat diterapkan secara teknis untuk mengevaluasi penelitian yang bertujuan untuk memahami tingkat literasi informasi peneliti dalam memanfaatkan open access, repositori institusional, dan publikasi.(Heriyanto, 2018) Proses analisis data ini memberikan dukungan pembentukan simpulan dan hasil dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan dari segi hukum, telah ada peraturan yang mengizinkan praktik wakaf uang, sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tersebut mewajibkan bahwa penggunaan wakaf uang hanya diperbolehkan untuk tujuan sesuai prinsip syariah dan ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, hukum positif mengatur praktik wakaf uang melalui Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaannya.
Oleh karena itu, dari perspektif hukum syariah dan positif, wakaf uang diakui sebagai sah. Meskipun aturan hukum telah diimplementasikan, pengumpulan wakaf uang melalui media digital membutuhkan peraturan khusus. Secara umum, panduan terkait pengumpulan dana secara digital mengikuti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Meskipun aturan-aturan terkait wakaf digital masih bersifat umum, sistem digital untuk menghimpun wakaf uang belum mencapai tingkat optimal, dan sedang dalam proses pencarian pola yang efektif dalam pengumpulan wakaf berbasis digital. Dampaknya, potensi wakaf uang belum sepenuhnya terhimpun secara maksimal karena tidak sebanding dengan efektivitas mekanisme pengumpulan. Hal ini mengakibatkan hasil pengumpulan wakaf uang tidak optimal. Kendala-kendala yang memengaruhi proses pengumpulan wakaf berbasis digital perlu diatasi
dengan solusi dan inovasi di masa mendatang. Meskipun demikian, terdapat kemajuan positif dalam pengumpulan wakaf uang, terutama dalam transformasi proses dari manual menjadi berbasis digital.
Potensi besar dari wakaf uang perlu dimaksimalkan dan sejalan dengan program inovatif untuk mencapai tingkat penghimpunan yang optimal. Dengan mencapai tingkat optimal, manfaat wakaf uang dapat lebih merata melalui pemanfaatan wakaf yang maksimal. Namun, proses optimalisasi ini harus terus ditingkatkan, termasuk dalam aspek SDM, sistem, regulasi, dan elemen-elemen lain yang mendukung optimalisasi wakaf uang berbasis digital. Temuan kunci terkait kepatuhan, manfaat, atau kendala dalam implementasi. Implementasi wakaf uang di bank syariah dapat direalisasikan melalui penerimaan wakaf menggunakan skema akad wadi'ah secara menyeluruh. Prosesnya melalui pembukaan rekening tabungan wadi’ah di kantor bank, dengan nadzir yang mana nadzir telah ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai LKS-PWU. Setelah mengawali kerjasama antar bank syariah dengan LKS-PWU, mereka akan mengumumkan kepada publik tentang siapa masyarakat yang akan menerima wakaf uang, denominasi yang tersedia, apa dan fungsi nadzir, serta memastikan bahwa beberapa proyek bisa didanai wakaf uang (apabila ada). Proses sertifikasi wakaf uang (SWU) wakif selaku orang yang memberi wakaf adalah dengan menyetorkan uang pada nadzir kemudian menerima bukti berupa surat wakaf uang (SWU).
Di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, terdapat sebuah tanah seluas 1.186 meter persegi di tepi jalan gang. Tanah ini awalnya diwakafkan oleh seseorang untuk dijadikan lokasi masjid. Namun, karena lokasinya di tepi jalan dan dianggap kurang strategis, para nadzir dan ta’mir masjid Al-A’laa sepakat untuk menukar tanah tersebut dengan tanah di samping masjid, yang lebih luas, yaitu 1.615 meter persegi.
Pertukaran tanah ini melibatkan salah satu warga masyarakat sebagai pemilik tanah yang disetujui oleh para nadzir, ta’mir masjid, dan pemilik tanah. Meskipun tanah yang ditukar lebih besar, pertukaran tersebut dianggap saling menguntungkan tanpa ada tambahan atau nilai yang dipermasalahkan.
Praktek pertukaran tanah wakaf di Bukit Baru menjadi perhatian karena menciptakan kekosongan aturan hukum di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami ruislag tanah wakaf sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Padahal, aturan dan regulasi Undang-Undang telah menjelaskan detail mengenai ruislag tanah wakaf dan prosedur yang harus diikuti. Pentingnya pemahaman ini diperlukan, mengingat wakaf pada dasarnya adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak mengizinkan perubahan fungsi seperti penjualan, pertukaran, penggantian, pemindahan, atau pengalihan lainnya. Menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sebelumnya wakif diharuskan mengisi formulir pernyataan kehendak wakif. Formulir tersebut berfungsi sebagai syarat untuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan mencakup prosedur administratif untuk menetapkan bukti kepemilikan dan sumber dana yang akan diniwakafkan. Setelah melewati tahapan ini, wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti penyetoran wakaf uang melalui lembaga perbankan syariah.SWU akan mencantumkan informasi seperti nama LKS penerima wakaf uang, nama wakif, alamat wakif, nominal wakaf uang, alamat nazhir yang dipilih, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama nazhir yang dipilih, dan tempat serta tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.
Dengan singkat, peran bank syariah dalam proses penghimpunan wakaf uang, perannya terbatas pada dua fungsi utama, yaitu sebagai penerima dan penyimpan wakaf uang yang ditempatkan oleh Nazhir. Nazhir bertindak dengan membuka rekening di bank syariah sebagai

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 448
sarana untuk mengakomodasi setiap sumbangan wakaf uang yang diberikan oleh para wakif. Giro/tabungan wadi’ah, yang dapat diambil kapan saja oleh Nazhir karena bersifat titipan, digunakan oleh bank syariah sebagai produk penghimpunan.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan BSI Maslahat telah menjalin kemitraan yang strategis untuk mobilisasi ZISWAF, CSR, dan sumber dana sosial berbasis keberlanjutan. Mulai Juli sampai dengan akhir Oktober 2022, BSI telah mendistribusikan dana ZISWAF sebesar Rp109 miliar melalui BSI Maslahat. Dana ZISWAF ini diberikan dalam berbagai sektor, termasuk pertumbuhan ekonomi UMKM, layanan sosial, dan pendidikan di tahun 2022 (Alamsyah). Salah satu upaya berkelanjutan yang telah diperkenalkan oleh BSI dan BSI Maslahat adalah Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP). Program ini bertujuan untuk memberikan donasi guna mendorong produktivitas generasi muda yang aktif dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan dana untuk pengembangan. Dalam rangka mendukung peningkatan jumlah Young Islamic Sociopreneur sebagai calon wakif muda, BSI Maslahat meluncurkan program pendanaan dan pembinaan UMKM bagi para pengusaha muda setiap tahunnya.
Pelayanan wakaf dalam sektor digital juga semakin ditingkatkan, siring semakin majunya teknologi. BSI sudah menyediakan fitur pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Bertujuan agar BSI Mobile dapat menjadi penghubung kegiatan untuk bersosial kepada sesama serta dapat meningkatkan kegiatan minat dalam kegiatan spiritual. Dan pembayaran sudah bisa dilakukan menggunakan QRIS. Meningkatnya volume perdagangan terbesar tercatat melalui QRIS, naik secara signifikan sejumlah 5182% menjadi Rp 4,7 miliar. Harapannya QRIS dapat mendukung pengembangan ekosistem halal.
Interpretasi hasil penelitian dan hubungannya dengan literatur yang ada. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, namun secara mekanisme penghimpunan wakaf yang berbasis digital belum teroptimalkan, oleh karena itu bank syariah Indonesia masih mencari pola yang cocok dalam penghimpunan wakaf berbasis digital. Selain pola, program wakaf juga perlu di inovasi, baik dari sistem, regulasi maupun SDM pengelola.
Di era modern ini, wakaf perlu mengembangkan inovasi baru, seperti konsep wakaf uang yang berkembang pesat pada masa Bani Mamluk dan Kesultanan Utsmaniyah. Wakaf, yang pada umumnya terdiri dari tanah atau bangunan dan biasanya digunakan sebagai tempat ibadah, dapat diubah melalui inovasi menjadi wakaf uang yang memiliki fungsi produktif. Wakaf uang ini diatur oleh perundang-undangan Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaannya.
Akibatnya, wakaf keuangan diakui dalam sistem hukum positif Indonesia. Selain memberikan pemahaman yang komprehensif tentang wakaf, undang-undang tersebut menciptakan status yang produktif untuk wakaf dan menetapkan metode manajemen modern untuk pemberdayaan potensi wakaf. Risiko kredit menjadi komponen yang mempengaruhi pembiayaan di bank konvensional dan syariah. Bank memerlukan lebih banyak pencadangan dana karena lebih banyak debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan bank untuk mengambil kembali dana dari pembiayaan yang tidak berhasil, yang pada gilirannya dapat mengurangi modal bank dan mengurangi dana yang tersedia untuk diberikan sebagai kredit. Diskusi mengenai potensi peningkatan atau perbaikan dalam implementasi wakaf uang. Di Indonesia, wakaf dianggap sebagai aset seperti tanah dan bangunan. Sementara sekolah dan TPA biasanya menerima wakaf gedung, masjid biasanya dibangun dengan wakaf tanah. Dalam catatan sejarah Islam, Antonio menyatakan bahwa wakaf uang telah ada sejak abad
kedua hijriyah. Menurut Imam Bukhari, seorang ulama terkenal dan pendiri Tadwin al-Hadis, Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk mendukung pembangunan sarana untuk dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Dalam praktiknya, uang digunakan sebagai modal usaha dan keuntungan diberikan sebagai wakaf.
Dalam konteks zaman modern, salah satu bentuk gerakan wakaf yang mendapat perhatian cendekiawan dan ulama adalah wakaf uang atau cash waqf, yang telah berkembang baik pada masa Bani Mamluk dan Kesultanan Utsmaniyah. Diskusi intensif mengenai cash waqf baru-baru ini muncul di Indonesia, dan hasilnya terlihat dalam penyelarasan dan regulasi cash waqf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaannya. Oleh karena itu, wakaf uang sekarang diakui dalam hukum positif Indonesia. Konsep penggalakan kembali wakaf uang ini didasarkan pada pertimbangan positif terkait dengan sifat uang itu sendiri. Beberapa aspek tersebut meliputi:
1. Likuiditas Tinggi: Wakaf uang dipilih karena uang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, memudahkan penggunaannya dalam berbagai transaksi.
2. Aksesibilitas untuk Semua: Wakaf uang dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa perlu menunggu menjadi pemilik tanah terlebih dahulu, menjadikannya lebih inklusif.
3. Optimalisasi Aset Wakaf: Melalui wakaf uang, tanah-tanah kosong yang merupakan aset wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif dengan optimalisasi penggunaannya.
4. Kemandirian Pendidikan: Wakaf uang membuka peluang untuk mencapai kemandirian dalam pendidikan tanpa bergantung pada anggaran negara, memungkinkan berbagai inisiatif pendidikan independen.
5. Transformasi oleh Lembaga Keuangan: Bank dapat mengubah wakaf uang dari bentuk tabungan sosial menjadi modal sosial, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana untuk kepentingan sosial.(Agustianto, 2020)
Dengan mendasarkan penggalakan wakaf uang pada aspek-aspek ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dalam pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi aset wakaf.
Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 bertujuan untuk memberdayakan wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi umat Islam. Keberadaan undang-undang wakaf ini menjadi momentum untuk memberdayakan wakaf secara produktif, mengandung pemahaman komprehensif, dan menetapkan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.
Dana wakaf uang yang diperoleh oleh para wakif dikelola oleh nadzir, yang bertindak sebagai manajer investasi. Wakif dapat menentukan alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi keluarga. Dana wakaf kemudian diinvestasikan sesuai prinsip syariah, termasuk mendanai pendirian badan usaha baru untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pihak tengkulak.
Selain itu, dana wakaf dapat diberikan melalui kredit mikro untuk bidang-bidang yang mengurangi pengangguran dan menghasilkan wirausaha baru. Keuntungan dari investasi wakaf dapat didistribusikan kepada rakyat miskin dalam bentuk dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan bencana alam, perbaikan infrastruktur, dan sebagainya, sesuai dengan preferensi wakif sebelumnya.
Pada 11 Mei 2002, fatwa mengenai wakaf uang dengan konten dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) :
1. Tindakan wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang merujuk pada wakaf uang.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
2. Definisi uang dalam konteks ini mencakup surat-surat berharga.
3. Wakaf uang dinyatakan sebagai hal yang diperbolehkan (jawaz) menurut hukum Islam.
4. Penggunaan wakaf uang hanya diizinkan untuk keperluan yang sesuai dengan ketentuan syariat.
5. Pokok wakaf uang tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
Implikasi temuan terhadap lembaga keuangan syariah lainnya.
Hasil penelitian tentang pengaruh risiko kredit (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap jumlah pembiayaan bank umum syariah di Indonesia menunjukkan beberapa konsekuensi teoritis:
Risiko kredit pada bank konvensional dan bank umum syariah terbukti menjadi faktor yang memberikan dampak negatif terhadap penyaluran pembiayaan bank. Potensi yang tidak dapat diprediksi dari risiko kredit dapat menimbulkan kerugian, terutama terhadap pendapatan dan permodalan bank. Jumlah nasabah atau debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya meningkat, yang berdampak pada peningkatan cadangan dana bank. Keharusan bank untuk mendapatkan kembali dana dari pembiayaan yang tidak dapat dibayar kembali oleh debitur yang bangkrut dapat mengurangi modal bank dan ketersediaan dana untuk pembiayaan (kredit). Risiko kredit pada beberapa bank umum syariah mencapai hampir 5% dari tingkat NPF, menunjukkan pentingnya strategi mitigasi risiko kredit sebagai prioritas. Langkah-langkah proaktif seperti peningkatan pemantauan terhadap calon kreditor berisiko tinggi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan Islam.
Dana pihak ketiga dapat meningkatkan pembiayaan perbankan komersial syariah, memberikan keuntungan bagi bank untuk menyalurkan lebih banyak dana. Ini sesuai dengan objektif keuntungan bank dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan volume pembiayaan.
Peningkatan volume pembiayaan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, karena bank memiliki kapasitas yang lebih besar dalam mendukung kegiatan komersial dan proyek-produktif. Oleh karena itu, strategi terkait penghimpunan dan optimalisasi dana pihak ketiga perlu diperkuat dengan mematuhi prinsip manajemen risiko, menjaga stabilitas, dan mendukung keberlanjutan lembaga keuangan. Dengan demikian, bank dapat beroperasi secara lebih efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN
Implementasi wakaf uang pada bank syariah indonesia dengan sistem penerimaan wakaf dengan akad wadi’ah. Dengan cara wakif membuka rekening berbentuk tabungan wadiah melalui kantor bank. Lalu untuk masyarakat yang menerima wakaf akan di umumkan di publik, termasuk denominasi yang tersedia, fungsi nadzir serta jika ada proyek yang dapat didanai wakaf uang. Giro/tabungan wadi’ah, yang dapat diambil kapan saja oleh Nazhir karena bersifat titipan, digunakan oleh bank syariah sebagai produk penghimpunan.
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk bermitra dengan Bank syariah Maslahat guna untuk mobilisasi ZISWAF, CSR, dan sumber dana sosial berbasis keberlanjutan.Bank Syariah Indonesia juga mendistribusikan dana ZISWAF, dana tersebut telah didistribusikan Rp 109 milyar yang dialokasikan pada Unit Mikro Kecil dan Menengah, layanan sosial dan Pendidikan pada tahun 2022. Program ini tentunya guna untuk memberikan donasi guna untuk menyongkong produktivitas para pemuda yang aktif dalam UMKM.
Pelayanan wakaf juga semakin ditingkatkan seiring berkembangnya kemajuan teknologi, seperti adanya fitur pembayaran zakat, infaq, shadaqah dan juga wakaf (ZISWAF). Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan minat pemuda pada kegiatan minat dalam spiritual. Pembayaran sudah dapat menggunakan QRIS.
Implikasi lebih lanjut dan relevansi penelitian dalam konteks perbankan syariah PP Nomor 25 Tahun 2018 telah membuka peluang yang signifikan bagi BSI dalam mengimplementasikan Wakaf Uang sebagai instrumen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memungkinkan BSI untuk menggalang dana wakaf uang dengan lebih efektif dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran penting dalam promosikan dan mengimplementasikan Wakaf Uang di sektor perbankan syariah. Melalui BSI Maslahat pula, BSI berhasil menyalurkan dana wakaf uang ke berbagai sektor, termasuk pertumbuhan UMKM, layanan sosial, dan pendidikan. Ini membuktikan komitmen BSI untuk mendukung pengembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Rekomendasi untuk pengembangan wakaf uang dalam Bank Syariah Indonesia Adapun rekomendasi dari penulis untuk pengembangan wakaf uang dalam bank syariah indonesia, sebagai berikut:
1. Lebih mengoptimalkan lagi untuk sistem digitalnya, memanfaatkan inovasi teknologi keuangan syariah untuk memudahkan nasabah dalam berkontribusi pada wakaf uang dan memantau penggunaannya. Platform perbankan digital dapat memainkan peran penting dalam hal ini.
2. BSI harus memiliki sistem pelaporan yang kuat terkait dengan penggunaan dana wakaf uang dan hasil investasinya. Hal ini akan memungkinkan pemantauan yang efektif oleh pemegang wakaf dan otoritas pengawas.
Pengembangan wakaf uang di BSI memerlukan komitmen jangka panjang dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga wakaf, dan otoritas pengawas. Hal ini juga harus dilakukan dengan mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku di sektor perbankan syariah.
Saran untuk penelitian lebih lanjut Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memberikan lebih banyak lagi wawasan yang berharga tentang pengimplementasian wakaf uang di Bank Syariah Indonesia dan dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam implementasi wakaf uang di sektor perbankan syariah yaitu sebagai berikut:
1. Menganalisis sejauh mana bank syariah bekerja sama dengan lembaga-lembaga wakaf yang ada dalam mengelola dana wakaf uang.
2. Membandingkan praktik wakaf uang di Bank Syariah Indonesia dengan praktik Internasional dalam perbankan syariah di negara lain.
3. Mengobservasi atau meneliti studi kasus terhadap nasabah yang telah menggunakan produk wakaf uang di Bank Syariah Indonesia seperti bagaimana pemahaman nasabah tentang wakaf uang, apa motivasi nasabah untuk menggunakan produk tersebut, dan bagaimana dampaknya untuk masyarakat.
4. Menyarankan rekomendasi kebijakan bagi Bank Syariah Indonesia atau pemerintah untuk meningkatkan implementasi wakaf uang berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2018.

## DAFTAR REFERENSI
Agustianto, M. A. (2020). Wakaf sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) , 9 (2), 143–163. https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.143-163
Ahmad, A. & S. (2017). Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Reduction on Microenterprises in Province. MEDIA SYARI’AH Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial Vol. 19, No. 2, 2017 , 18 (1), 195–212. Al Jawi, A., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Mitigasi Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Melalui Pendayagunaan Cash Waqf Fund. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam , 10 (1), 175. https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13429 Amaliyah, N., Maslahah, M., Leviansyah, M. R., Pramuja, M. W., & Rahmawati, L. (2022). Waqaf Uang Digital: Tranformasi Dan Implementasi Di Indonesia. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , 13 (1), 26. https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986 Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah , 2 (2), 27–29. Retrieved from http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/29 Choirunnisak. (2021). Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam , 16 (2), 135. https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.133 Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika , 21 (1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075 Febriyanti, N., & Ihsani, A. F. A. (2020). Cash Waqf Linked Social Entrepreneur. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) , 10 (1), 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.1-21
Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah , 2 (2), 162–177. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976 Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. Anuva , 2 (3), 317. https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324 Kasanah, N. (2019). Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum, Potensi , dan Tata Kelola. Jurnal Muslim Heritage , 85–96. Retrieved from http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/29 Kemenag. (n.d.). Surat Ali Imran. Retrieved from https://quran.kemenag.go.id/quran/per- ayat/surah/3?from=92&to=200
Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf , 6 (1), 1. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607 Muhammad, T., & Emy Prastiwi, I. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 01 (01), 61–74.
Nanda Pratiwi, D., Setiyowati, A., & Huda, F. (2023). Quality of Corporate Social Responsibility (CSR) Services at Bank Syariah Indonesia (BSI) in 2021 in the Perspective of Islamic Social Reporting (ISR) Index and Maqashid Syariah Index (MSI). Perisai : Islamic Banking and Finance Journal , 7 (2), 198–217. https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1643
Ningsih, N. A., & Padli Nasution, M. I. (2022). .Penerapan BSI Mobile pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Sci-Tech Journal , 2 (1), 90–95. https://doi.org/10.56709/stj.v2i1.68
Nurmawati, M., & Atmaja, I. G. M. W. A. (2017). Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan. Fakultas Hukum Universitas Udayana , 1–61. Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. , 23 Peraturan Pemerintah RI § (2018).
Prihadi, A., & Nabila, M. (2023). Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia. ZISWAF ASFA JOURNAL Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf , 1 (1), 106–116.
Rahmawati, A. Y. (2020). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat . 3 , 1–23.
Rohim, A. N., & Ridwan, A. H. (2022). Wakaf dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial. AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis , 6 (2), 659. https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742
Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam , 5 (2), 1–15. https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.25 Triadi, N. H., & Arfa’I. (2022). Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang- Undangan Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 2022. Limbago: Journal of Constitutional Law ,
2 (3), 361–377. https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20041
Zulkhairi, Arneliwati, & Nurchayati, S. (2019). Studi Deskriptif Kualitatif: Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Menyimpang. Jurnal Ners Indonesia , 9 (1), 145. https://doi.org/10.31258/jni.8.2.145-157