## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN GORONTALO
Felmi D. Lantowa 1* , Fitri Melynsyah Yusuf 1
1 Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
*e-mail: felmi.lantowa@umgo.ac.id

## Abstrak
Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  yang  akan  di  berikan  pelatihan  dan  pendampingan penggunaannya  kepada  para  pengurus  BUMDes  se  Kabupaten  Gorontalo  yaitu  sistem informasi  akuntansi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  PP  Nomor  11  Tahun  2021  pasal  58 tentang  pertanggungjawaban  BUMDes.  Tujuan  jangka  pendek  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan pengurus BUMDes akan suatu sistem atau alat yang digunakan dalam melakukan pengelolaan  keuangan  BUMDes  sesuai  prinsip  akuntansi  yang  berlaku.  Pendekatan  metode yang  digunakan  untuk  menerapkan  solusi  yaitu  metode  diklat  dan  pendampingan,  dengan melakukan empat tahapan penting yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan  evaluasi  serta  tahap  pendampingan.    Hasil  dari  kegiatan  ini  adalah  respon  peserta  pada kegiatan ini sangat baik,  hal ini dapat di lihat dari antusias peserta dalam sesi tanya jawab baik pada materi tentang sehat finansial  dalam mengelola keuangan BUMDes maupun pada materi pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan SIA. Pertanyaan peserta dilatarbelakangi dengan  kondisi  keuangan  pada  usaha  yang  mereka  kelola  dan  komitmen  untuk  melakukan pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik, Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk upaya untuk  memperbaiki  pengelolaan  keuangan  terutama  pencatatan  laporan  keuangan  mereka yang menurut mereka pencatatannya masih terbatas pada kas masuk dan kas keluar.
Kata Kunci: BUMDes; Pengelolaan Keuangan; SIA

## Abstract
The Accounting Information System (SIA) that will be provided with training and assistance in its use to BUMDes administrators throughout Gorontalo Regency, namely the accounting information  system  as  stipulated  in  PP  Number  11  of  2021  article  58 concerning BUMDes accountability.  The  short-term  goal  is  to  meet  the  needs  of  BUMDes  management  for  a system or tool used in managing BUMDes finances in accordance with applicable accounting principles.  The  method  approach  used  to  implement  the  solution  is  the  training  and mentoring method, by carrying out four important stages, namely the preparation stage, the implementation  stage,  the  monitoring  and  evaluation  stage  and  the  mentoring  stage.  The result of this activity was that the participants' response to this activity was very good. This can be seen from the enthusiasm of the participants in the question and answer session both on  material  about  financial  health  in  managing  BUMDes  finances  and  on  material  for recording  financial  reports  using  SIA.  The  participants'  questions  were  motivated  by  the financial  condition  of  the  business  they  manage  and  the  commitment  to  carry  out  financial management in a better direction go out.
Keywords: BUMDes; Financial Management; SIA

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## A. Pendahuluan
Indonesia  dalam  segi  pemerintahan  terus  mengupayakan  peningkatan  pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan daerah, desa dan juga kota sama-sama seimbang. Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  di  hadapkan  dengan  masalah  pokok  pembangungan seperti  ketimpangan  pembangunan  antara  desa  dan  kota.  Ketimpangan  tersebut  terjadi dikarenakan  faktor  yang  mempengaruhi  yakni  pembangunan  di  Indonesia  tidak  merata  dan berdampak  pada  tingginya  kemiskinan  di  Indonesia.  Menghadapi  permasalahan  tersebut strategi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan  nasional  yang  menaruh  perhatian  besar  terhadap  pembangunan  desa.  Desa sebagai  ujung  tombak  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  desa diberikan wewenang dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi  yang di miliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Nasiwan, 2012:11)
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa ini menjadi dasar pendirian BUMDes  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-undang  nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dalam  rangka  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADesa).  Sebagai lembaga  yang  meiliki  tujuan  peningkatan  ekonomi  desa  dalam  bentuk  PADesa  maka pemerintah menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
Penerbitan Peraturan Presiden ini dimaksudkan agara dalam pelaksanaan  pengelolaan BUMDes  tersebut  di  tuntut  adanya  suatu  aspek  pertanggungjawaban  keuangan  yang  baik. Dimana salah satu karakteristik atau unsur utama Good Governance adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban serta adanya transparansi. Maka demikian akuntabilitas dan transparansi sangat di perlukan dalam menunjang kinerja BUMDes agar berjalan dengan baik. Akan tetapi seiring  berjalannya  pengelolaan  BUMDes,  pengurus  BUMDes  mengalami  permasalahan dalam  mengelola  keuangannya  hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Rahmawati  (2020) Kendala  utama  yang  dihadapi  BUMDes  antara  lain  penyertaan  modal  dan  keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam mengelola keuangan BUMDes
Hal  ini  juga  terjadi  pada  BUMDes  yang  ada  di  Kabupaten  Gorontalo.  Dari  total BUMDes  sebanyak  191  BUMDes  yang  ada  di  Kabupaten  Gorontalo  tidak  semua BUMDes yang aktif menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gorontalo hanya  sebesar  15%  dari  total  keseluruhan  BUMDes  yang  dinyatakan  aktif,  selain  itu  dari laporan BPKP atas capaian indikator kinerja utama (IKU) BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan pada tahun 2019 sebesar 0%, hal ini sebagaimana tergambar pada tabel 1 berikut ini:

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Tabel 1.  Indikator kinerja BUMDes Provinsi Gorontalo Tahun 2019
Sumber: LKJ BPKP Provinsi Gorontalo, 2020
Pada  tahun  2020  terdapat  peningkatan  jumlah  BUMDes  yang  mampu  Menyusun laporan keuangan menurut hasil laporan BPKP yakni untuk Kabupaten Gorontalo terdapat  3 BUMDes  yang  mampu  menyusun  laporan  keuangan  dari  total  keseluruhan  28  jumlah BUMDes yang aktif di Kabupaten Gorontalo. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan
Sumber: LKJ BPKP Provinsi Gorontalo, 2020
Melihat permasalahan tersebut maka diperlukan program pelatihan dan pendampingan kepada  masyarakat  dalam  hal  ini  sumber  daya  manusia  yakni  pengurus  BUMDes  dalam mengelola  keuangan  BUMDes  dengan  memanfaatkan  sistim  informasi  akuntansi  yang berlaku  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  akuntansi  sehingga  BUMDes  yang  ada  di  Kabupaten Gorontalo  dalam  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  sudah  sesuai  dengan  standar akuntansi yang berlaku hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sako, Umar dan  Felmi  Lantowa  (2018),  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan    Standar Akuntansi  Pemerintahan    berpengaruh    positif    terhadap    kualitas    penyajian    laporan keuangan.

## B. Masalah
Permasalahan  dan  solusi  yang  ditawarkan  dalam  pengabdian  ini  dapat  digambarkan pada tabel 3 berikut ini:

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## Sumber: Hasil Olah Data, 2022
Tujuan dari kegiatan PKM ini seperti yang telah tergambar pada tabel 3 di atas yakni:
1. Seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo  yakni sebanyak 191 BUMDes dari 3 BUMDes pada Tahun 2020 mampu mebuat laporan keuangan
2. Terciptanya tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel
3. Terciptanya prosedur pencatatan atau pengelolaan keuangan BUMDes yang sesuai kondisi BUMDes,
4. Keaktifan seluruh Bumdes yang ada di Kabupaten Gorontalo sebanyak 191 BUMDes
5. Peningkatan  ketrampilan  dan  keahlian  pengurus  BUMDes  dalam  pengelolaan  BUMDes sebagai usaha desa
6. Terciptanya  kerjasama  yang  menguntungkan  antara  Unismuh  Gorontalo  dan  Pihak pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa
7. Peningkatan PADesa melalui BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo yakni 90% dari persentase 55% di Tahun 2021

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## C. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan sendiri ada beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan FGD yang akan dilaksanakan bertempat di Aula UMGo dengan mengadirkan perwakilan  seluruh  pengurus  BUMDes  dan  dengan  pendampingan  oleh  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintah  Desa  Kabupaten  Gorontalo  sebagai  mitra dalam kegiatan PKM ini.
b. Sosialisasi  yang  di  kemas  dalam  bentuk  workshop  pengelolaan  keuangan  BUMDes berbasis  IT,  workshop  ini  dimaksudkan  agar  para  pengurus  BUMDes  mendapatkan informasi  dan  gambaran  mengenai  sistim  akuntansi  yang  akan  diberikan  pelatihannya. penyampaian  materi  yang  mudah  dipahami  oleh  peserta,  melalui  ceramah,  diskusi  dan tanya jawab.
c. Pelatihan, mitra dibekali dengan keterampilan menggunakan teknologi baik dalam proses pengimputan sampai output dari pada sistim ini sehingga dapat digunakan
d. Pembimbingan  selama  proses  pelatihan  mitra  diarahkan  pada  penguasaan  keterampilan penggunakaan  teknologi  baik  dalam  proses  input  sampai  output  laporan  sehingga  dapat mengasilkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi.
e. Pendampingan,  memonitoring  sejauh  mitra  bisa  mengaplikasikan  keterampilan  yang didapatnya  dalam  penggunaan  sistim  akuntansi  berbasis  it  serta  memonitoring  sejauh mana mitra mampu mensosialisasikan pengaplikasian teknologi ini kepada masyarakat

## D. Pembahasan
Fenomena  BUMDes  menjadi  perhatian  besar  pemerintah  sebagai  solusi  untuk meningkatkan  kegiatan  ekonomi  desa.  Selain  sebagai  lembaga  ekonomi,  BUMDes  juga diharapkan  menjadi  lembaga  sosial  yang  dapat  menyediakan  pelayanan  sosial  kepada masyarakat (Ihsan, 2018). Kaitannya dengan hal tersebut, berdasarkan PP No.11/2021, tujuan BUMDes diantaranya sebagai berikut:
1. Meningkatkan produktifitas perekonomian desa melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi, dan mengoptimalkan potensi desa,
2. Melakukan  kegiatan  pelayanan  umum  melalui  penyediaan  barang/jasa  bagi  masyarakat, dan mengelola lumbung pangan desa,
3. Meningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD),  dan  mengoptimalkan  sumber  daya  ekonomi masyarakat desa,
4. Pemanfaatan aset desa untuk menciptakan nilai tambah atas aset desa, dan

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## 5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.
Saat ini Indonesia memiliki 83.381 desa (Data Dukcapil Kemendagri, Per Juni 2021). Namun  berdasarkan  data  dari  Kementrian  Desa  PDTT  (bumdes.kemendesa.go.id  per  Maret 2023),  baru  terdapat  12.945  BUMDes  yang  telah  resmi  berbadan  hukum.  Sementara  itu, sekitar  35.000  an  BUMDes  masih  dalam  tahap  registrasi.  Dengan  demikian  masih  terdapat sekitar  42  persen  desa  yang  belum  memiliki  BUMDes.  Tidak  dapat  dipungkiri, pengembangan  BUMDes  masih  mengalami  banyak  tantangan.  Hal  tersebut  membuat sebagian  BUMDes  yang  dibangun  mengalami  “mati  suri”.  Mengutip  dari  Kompas.com, dalam  laporan  yang  disampaikan  Presiden  Joko  Widodo,  pada  tahun  2019,  sebanyak  2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi belum berkontribusi terhadap pendapatan desa.
Menurut  Aprillia  dkk  (2021),  secara  umum  faktor  yang  mempengaruhi  kegagalan dalam menjalankan kinerja  BUMDesa diantaranya motivasi, pendidikan, umur, pengalaman kerja, dan gaya kepemimpinan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Rafi (2018) di BUMDes  Rempak  Maju  Jaya  Kecamatan  Sebak  Auh,  Kabupaten  Siak,  hambatan  yang dialami  diantaranya  a)  kapasitas  dan  kompetensi  SDM  pengelola  masih  rendah,  b) komunikasi yang tidak efektif dan arus informasi terbatas diseputaran elit desa, c) perbedaan dalam  memahami  aturan  terkait  BUMDesa,  d)  rendahnya  partisipasi  dan  dukungan masyarakat, e) skala dan jangkauan usaha yang terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, berdasarkan arahan  Presiden  Joko  Widodo  (2019)  program  revitalisasi  menjadi  kunci  untuk mengembalikan  fungsi  BUMDesa  dalam  membangun  ekonomi  desa.  Poin  penting  dalam revitalisasi  BUMDes,  yaitu  memberikan  pemahaman  kepada  pengelola  terkait  tata  kelola kelembagaan,  membantu  pemetaan  potensi  pengembangan  unit  usaha  BUMDes,  penataan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan (Bumdes.id, 2022). Tidak kalah penting, peran pendamping  atau  fasilitator  juga  menjadi  perhatian  dalam  membantu  memberikan pemahaman kepada pengelola BUMDes dan memastikan kegiatan usaha dapat berjalan.
Sebagaimana amanat UU No. 6/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 11 tahun 2021, BUMDes  didorong  untuk  menjadi  lembaga  berbadan  hukum.  Sehingga  akan  memberikan kesempatan  memperluas  kerjasama  dengan  pihak  luar  dalam  mengembangkan  unit  usaha BUMDes.  Oleh  karena  itu,  perlu  kerjasama  dan  komitmen  semua  pihak  untuk  menjadikan BUMDes  sebagai  dapur  pacu  dalam  meningkatkan  kemandirian  ekonomi  menuju kesejahteraan  masyarakat  desa.  BumDes  yang  kreatif  dan  inovatif  akan  mampu  menjawab tantangan dan strategi pengembangan desa.
Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  untuk  kami  dalam  melakukan  pelatihan  dan

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
pendampingan  khususnya  dalam  pengelolaan  keuangan  BUMDes  dengan  memanfaatkan sistim  informasi  akuntansi  (SIA)  yang  ada  di  Kabupaten  Gorontalo  pada  khususnya sehingganya  diharapkan  menjadi  solusi  yang  efektif  dalam  permasalahan  pengelolaan keuangan  BUMDes.  Pengelolaan  BUMDES  yang  ada  masih  sangat  terbatas,  bukan  hanya keterbatasan  sumber  daya  manusianya  dalam  mengelola  keuangan  usaha  tapi  juga keterbatasan  akan  informasi  terhadap  sistim  yang  baik  dalam  pengelolaan  keuangan BUMDes  sehingga  kurangnya  pemahaman  akan  pentingnya  pengelolaan  keuangan  untuk perkembangan  usaha  masih  sangat  minim.  Sebagian  besar  para  pelaku  BUMDES  yang menjadi  peserta  masih  belum  memisahkan  pengelolaan  keuangan  pribadi  dan  pengelolaan keuangan  bisnis  sehingga  mereka  berpendapat  bahwa  pemisahan  keuangan  tersebut  tidak mudah  karena  dianggap  bahwa  kinerja  keuangan  dapat  dipantau  dengan  mudah  jika digabung.  Padahal  jika  tidak  melakukan  pemisahan  keuangan  maka  resiko  keuangan  akan mengintai  pada  usaha  yang  dijalankan.  Maka  dari  itu,  sangat  penting  untuk  melakukan pemisahan  keuangan  sedini  mungkin  karena seiring  dengan  berkembangnya  usaha  akan semakin  sulit  untuk  melakukan  pemisahan  keuangan  usaha  dengan  keuangan  pribadi. Seringkali,  dana dari usaha digunakan untuk keperluan pribadi juga,  sehingga akan membuat laporan  keuangan  usaha  menjadi rancu dan  berantakan.  Memisahkan  keuangan  pribadi  dari keuangan usaha sangat penting karena akan membuat pembukuan usaha  menjadi lebih jelas dan rapi. Selain itu, pengelola dapat lebih mudah juga melihat apakah usaha yang dijalankan benar-  benar  profitable,  karena  tidak  tercampur  dengan  pengeluaran  pribadi.  Sehingga  pada kegiatan  pengabdian  ini  pemateri  menyarankan  untuk  langkah  awal  penataan pengelolaan keuangan usaha agar pelaku BUMDES membuat rekening bank terpisah dari rekening pribadi begitu  juga  dengan  pencatatannya.  Berikut  juga  dalam  pelatihan  ini  kami  memberikan informasi  pentingnya  BUMDes  membuat  laporan  keuangan  karena  mengingat  sejauh  ini modal  pengembangan  BUMDes  bersumber  dari  dana  desa  yang  akan  diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku.
BUMDES  sedikit  dipermudah  dengan  adanya  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (SAK  EMKM)  yang  diterbitkan  oleh  IAI  yang  dimana  SAK EMKM efektif per 1 Januari 2018 Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK  EMKM).  SAK  EMKM  dapat  membantu  memudahkan  pelaku  BUMDes  dalam mengaplikasikan  akuntansi  pada  usaha  mereka  sehingga  dapat  dengan  mudah  menyusun laporan keuangan sesuai dengan standart. Meskipun SAK EMKM terkesan sederhana, namun dapat  memberikan  informasi  yang  handal  dalam  penyajian laporan  keuangan.  Penyusunan laporan  keuangan  berdasarkan  pada  standart  akuntansi keuangan  merupakan  suatu  bentuk

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  yang  akan  memberikan  dampak  dalam  peningkatan kredibilitas laporan keuangan.
Menurut  IAI  dalam  SAK  EMKM  (2016:1)  Entitas  Mikro  Kecil  dan  Menengah (EMKM)  merupakan  entitas  tanpa  akuntanbilitas  publik  yang  signifikan  yang  memenuhi definisi  serta  kriteria  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan UU 20 tahun 2018 yang berlaku di Indonesia. Penerapan SAK EMKM selama  dua  tahun  berturut-turut  dalam  laporan  keuangan  entitas  disusun  dengan menggunakan  asumsi  dasar  akrual  dan  kelangsungan  usaha.  sebagaimana  juga  digunakan entitas  selain  entitas  mikro  kecil  dan  menengah  serta  menggunakan  konsep  entitas  bisnis. Semua pihak sangat akan mengerti pentingnya laporan  keuangan  dalam  usaha.  Menurut  IAI dalam  SAK  EMKM  laporan  keuangan minimal yang di buat oleh pelaku BUMDes adalah 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi selama periode
3. Catatan  atas  laporan  keuangan,  yang  berisi  tambahan  dan  rincian  pos-pos  tertentu  yang relevan
Mengacu pada ketentuan tersebut maka kegiatan pengabdian pada masyarakat sesi ke 2  di  beri  tambahan  latihan  tentang  pembuatan  laporan  keuangan  tersebut.  Agar  peserta memiliki pengalaman dalam membuat laporan keuangan dan dapat mengaplikasikannya pada usaha para peserta.

## E. Kesimpulan
Dari  kegiatan  pengabdian  pemanfaatan  Sistim  Informasi  (SIA)  dalam  pengelolaan keuangan BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo dapat ditarik kesimpulan yakni:
1. Manfaat Sistim Informasi (SIA) dalam pengelolaan keuangan BUMDes dapat diterima oleh pengurus BUMDes dan juga aparat desa, hal ini bisa dilihat dari antusiasme peserta yang mengikuti sosialisasi ini sehingganya program ini dapat dilanjutkan.
2. Kendala  utama  yang  dihadapi  selama  pelaksanaan  kegiatan  adalah  pemahaman  dari pengurus BUMDes tentang tatacara penggunaan sistim ini.
3. Kendala  teknis  yang  lain  masih  kurangnya  kemampuan  dan  modal  serta  teknologi  yang masih  sangat  sederhana  sehingganya  pengololaan  dan  pencatatan  keuangan  BUMDes masih sifatnya sangat sederhana.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## F. Ucapan Terima Kasih
Penulis  ingin  mengucapkan  terimakasih    kepada  Diktilitbang  PP  Muhammadiyah yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini, juga kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo serta seluruh Pengurus BUMDes yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Gorontalo  yang  telah  mendukung  kegiatan  pengabdian  ini dari  pengajuan  proposal  sampai  pada  tahapan  pelaksanaan  kegiatan  ini  serta  ucapan  terima kasih  pada  pihak-pihak  yang  telah  memberikan  kemudahan  atau  akses  pada  program pengabdian yang dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adawiyah,  W.  R.  (2011). Faktor  Penghambat  Pertumbuhan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas (Artikel web) . URL: http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/134/139.  Diakses  tanggal  5 Januari 2020.
Afiyanti,  Y.,  Rahmawati,I.,  Milanti,  A.  (2015). Penulisan  Artikel  ilmiah  untuk  Bidang Keperawatan dan Kesehatan . Jakarta: PT Rajafindo Persada.
Ahmad Nur Ihsan.2018. Analisis Pengelolan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .Penelitian Pengabdian Masyarakat.Universitas Diponegoro.
Al-Bahra  Bin  Ladjamudin.  2013.  Analisis  dan  Desain  Sistem  Informasi.  Graha  Ilmu. Yogyakarta.
Azhar,  Susanto.  (2013),  Sistem  Informasi  Akuntansi,  -Struktur-Pengendalian-  Resiko- Pengembangan, Edisi Perdana, Lingga Jaya, Bandung.
Bahri,  Syaiful.  (2016). Pengantar  Akuntansi. Cetakan  Pertama.  Yogyakarta:  CV.  Andi Offset).
Hamdayama, J. (2016). Metodologi Pengajaran . Jakarta: Bumi Aksara.
Handayani, B., Moekahar, F., Daherman, Y., Alfani, M. H., (2020). Social Media Marketing Sebagai  Sarana  Pengembangan  Kewirausahaan  Berbasis  Sociotechnopreneurship  di Universitas Islam Riau. Jurnal Riset Komunikasi , 3 (2):177–193. https://doi.org/https://doi.org/10.24329/jurkom.v3i2.163
Hardin.  (2019).  Pembinaan  Pengurus  Persaudaraan  Beladiri  Kempo  Indonesia  (Perkemi) Dojo  Sorawolio  Dalam  Melaksanakan  Peran  dan  Fungsi  Manajemen  Organisasi. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri . 3 (1): 1-15.
James, A Hall. (2011).Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 4, Jakarta:Salemba Empat

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Kasandra,  Ayu  Ari.  (2016).  Pengaruh  Kualitas  Penerapan  SIA,  Pemanfaatan,  Dan Kepercayaan  Teknologi  Informasi  Pada  Kinerja  Karyawan.  ISSN:  2303-1018  E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.3 Vol 14.1. Januari 2016: 539-547

## Laporan Kinerja BPKP Provinsi Gorontalo, 2020
Mamahit,  Patricia,.  H.  Sabijono.  dan  L.  Mawikere.  (2014). Evaluasi  Sistem  Informasi Akuntansi  Penerimaan  dan Pengeluaran Kas  Rawat  Inap  Pada  RSUP Prof.  Dr.  R. D.  Kandou.  Manado.  Journal  Riset  Akuntansi  Going  Concern.  Vol  2.  No  4. Universitas Sam Ratulangi
Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Nasiwan, (2012). Teori-Teori Poiltik . Yogyakarta: Ombak.
Nuraeni,  S.  D.,  &  Suryawardani,  B.  (2017).  Analisis  Efektivitas  Promosi  Melalui  Media Sosial  Instagram  Pada  Pt.Niion  Indonesia  Utama  Pada  Tahun  2017. E-Proceeding Applied Science . 2 Agustus 2017, Bandung, Indonesia.  pp.280–285.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Badan  Usaha Milik Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Rahmawati,  Emma.  (2020).  Analisis  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bum  Desa)  Di Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 25 No. 1
Umar, Sako dan Felmi Lantowa. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap  kualitas  penyajian  laporan  keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten Gorontalo. Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 1 EISSN 2548-3501
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  junto  UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah
.