“ Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang- Undang No. 40 Tahun 2007”

## Oleh:
M. Faisal Rahendra Lubis 1 e-mail: rahendra_rif@yahoo.co.id

## ABSTRACT
In  a  company,  there  is  a  meeting  known  as
General  Meeting  of  Shareholders  (GMS),
Board of Directors, and Board of Commissioners.  For  that,  there  is  a  director who  is  fully  responsible  for  managing  a company  both  inside  and  outside  of  the  Court based  on  the  provisions  of  the  General Meeting of Shareholders (GMS) and the Board of Commissioners. Business people want more limited  liability.  It  means  that  there  is separation  of  private  property  from  the  limited liability,  or  the  separation  of  private  property from  the  third  parties.  Limited  Company, hereinafter  referred  to  as  the  Company,  is  a legal  entity  as  a  capital  alliance,  established under  the  agreement,  conducting  or  running the  wheel  of    business  activity  with  a  capital base which is entirely divided into shares, and it complies with the requirements of the Law on Limited  Liability  Companies  and  the  Rules  of implementation  as  well.  Important  organs within  the  limited  liability  company  have  been regulated  in  Laws  No.  40,  2007  about  Limited Liability Company. Each member of the Board of  Directors  must  also  have  good  intentions and full responsibility in carrying out  duties for the  benefit  of  the  company.  If  in  performing their  duties,  there  is  an  indication  that  a director  abuses  his  power  for  personal  gain and causes financial loss resulting in bankruptcy of the company, the director has to be  responsible  for  that  or  his  personal  assets will  be  used  as  collateral  for  the  repayment  of the  Company's  debts  in  the  condition  of bankruptcy.
Keywords: Accountability,  Board  of  Directors, Bankruptcy
1 Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan

## Abstrak
Didalam  suatu  perusahaan  dikenal  dengan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Maka untuk itu disuatu  perusahaaan  seorang  Direksi  yang bertanggung  jawab  penuh  dalam  mengatur suatu perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan  sesuai  amanah  ketentuan  dari Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  dan Dewan Komisaris. Pelaku bisnis lebih meniginkan  adanya  Pertanggung  jawaban terbatas,  yaitu  adanya  pemisahan  harta kekayaan  pribadi  dari  Pertanggung  jawaban terbatas,  adanya  pemisahaan  harta  kekayaan pribadi  dari  pihak  ketiga.  Perseroan  Terbatas, yang  selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan  atau  menjalankan  roda  kegiatan usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi  atas  saham-saham  dan  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  tentang  Perseroan  Terbatas  serta  di ikuti dengan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya.  Organ-organ  penting  dalam Perseroan   terbatas  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang  Perseroan  Terbatas.  Setiap  anggota Direksi  wajib  pula  beritikad  baik  dan  penuh tanggung  jawab  dalam  menjalankan  tugasnya untuk  kepentingan  perseroan.  Jika  dalam menjalankan  tugasnya  ada  indikasi  bahwa seorang Direksi menyalah gunakan kekuasaan yang  diberikan  kepadanya  untuk  kepentingan pribadi  dan  menyebabkan  kerugian  financial yang berujung pada pailitnya  perseroan, maka seorang  Direksi  dapat  dimintai  Pertanggung Jawabannya secara pribadi atau harta kekayaan  pribadinya  dapat  dijadikan  jaminan pelunasan  hutang-hutang  perseroan  yang sedang dalam kepailitan.
Kata  Kunci :  Pertanggung  Jawaban,  Direksi, Kepailitan

## PENDAHULUAN

## I.     Latar Belakang
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa Perseroan  Terbatas  adatu  yang  disingkat dengan  kata  lain  (PT)  merupakan  bentuk badan  usaha  atau  perushaan  yang  paling
banyak  dipakai  sebgai  wadah  kegiatan  bisnis di  Indonesia.  Bentuk  Perseroan  Terbatas  (PT) merupakan penyempurnaan dari bentuk
Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap-CV)  yang  masih  mengandung kelemahan  atau  pun  kekurangan,  terutama karena  masih  adanya  Tanggung  Jawab  tidak terbatas  terhadap  kewajiban  pihak  ketiga. Tanggung  jawab  tersebut  melibatkan  harta kekayaan pribadi.
Pelaku bisnis lebih meniginkan adanya tanggung jawab terbatas, yaitu adanya pemisahan  harta  kekayaan  pribadi  dari tanggung jawab terbatas, yaitu adanya pemisahaan  harta  kekayaan  pribadi  dari  pihak ketiga.
Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya disebut  Perseroan,  adalah  badan  hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi  atas  saham-saham  dan  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  tentang  Perseroan  Terbatas  serta  di ikuti dengan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya.  Organ-organ  penting  dalam Perseroan   terbatas  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang  Perseroan  Terbatas,  selanjutnya disebut  UUPT  adalah  terdiri  atas   Rapat Umum  Pemegang  Saham  (  selanjutnya disebut RUPS,  Direksi, dan Dewan Komisaris. Diantara  ketiga  organ  perseroan  terbatas  ini yang  memilki  kewenangan  penuh  terhadap perseroan adalah direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal  1  Ayat  (5)  UUPT,  “ Direksi adalah; Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan,
sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan serta  mewakili  Perseroan,  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan anggaran dasar”
Dalam  perusahaan  perseroan  Direksi adalah  pihak  yang  paling  memilki  peranan penting,  baik  dalam  menagatur  perusahaan, mengelola,  maupun  untuk  memajukannya. Direksi  ini  diangkat  oleh  RUPS,  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  94  Ayat  (  1  )  UUPT, bahwa  :  “Anggota  direksi  diangkat  oleh RUPS.”  dan  lebih  lanjut  Ayat  (3)  anggota Direksi  diangkat  untuk  jangka  waktu  tertentu dan dapat diangkat kembali.
Setiap  anggota  Direksi  wajib  pula beritikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Jika
dalam menjalankan  tugasnya  ada  indikasi  bahwa seorang Direksi menyalah gunakan kekuasaan yang  diberikan  kepadanya  untuk  kepentingan pribadi  dan  menyebabkan  kerugian  financial yang berujung pada pailitnya  perseroan, maka seorang Direksi dapat dimintai PertanggungJawabannya  secara  pribadi  atau harta  kekayaan  pribadinya  dapat  dijadikan jaminan  pelunasan  hutang-hutang  perseroan yang sedang dalam kepailitan.
Pasal  104  Ayat  (2)  menyebutkan bahwa:  “dalam  hal  kepailitan  terjadi  karena kesalahan  atau  kelalaian  Direksi  dan  harta pailit  tidak  cukup  untuk  membayar  seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut,  setiap  anggota  Direksi  secara tanggung  renteng  bertanggung  jawab  atas seluruh  kewajiban  yang  tidak  terlunasi  dari harta pailit tersebut. Pengecualinannya adalah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) bahwa
:“Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan  Perseroan  sebagaimana  dimaksud pada  Ayat  (2)  apabila  dapat  membuktikan bahwa  kepailitan  tersebut  bukan  karena kesalahan  atau  kelalaiannya,  dan  telah melakukan  pengurusan  perusahaan  dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab  untuk  kepentingan  Perseroan dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak langsung  atas  tindakan  pengurusan  yang dilakukan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan”
Pertanggung  Jawab  Direksi  dalam Perseroan Terbatas yang mengalami kepailitan  tidak  semata-mata  didasarkan  pada ketentuan  Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2007,  namun  didalam  hukum  perusahaan umumnya  dikenal  doktrin-doktirn  hukum  yang mengatur  tentang  bagaimana  seorang  Direksi mampu  bertanggung  jawab  kepada  perseroan terbatas, jika perbuatan Direksi itu menyebabkan  palilitnya  suatu  perseroan. Diantaranya doktrin-doktrin hukum perusahaan yang  saya  sebagai  penulis  coba  untuk membahasnya antara lain :
a. Pertanggung jawaban berdasarkan prinsip fiduciary  duties dan duty  to  skill and care;
b. Pertanggung jawaban berdasarkan doktrin  manajemen  ke  dalam  ( indoor manajement rule);
c. Pertanggung jawaban berdasarkan prinsip Ultra vires ; dan
d. Pertanggung jawaban berdasarkan prinsip piercieng the corporate veil.
Doktrin-doktrin  ini  merupakan  doktrin hukum perusahaan yang dikenal dalam sistem
hukum Common Law yang kemudian diadopsi untuk  dianut  dalam  sistem  hukum  perusahaan di  Indonsia,  yaitu  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1995  jo  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007   tentang  Perseroan Terbatas.
Pada kesempatan kali ini saya penulis tertarik  untuk  membahas  tulisan  ini  dalam sebuah jurnal singkat dengan judul “ PERTANGGUNG
JAWABAN DIREKSI DISUATU PERSEROAN TERBATAS KETIKA TERJADI  KEPAILITAN  PADA  UMUMNYA DAN MENURUT DOKTRIN
HUKUM PERUSAHAAN DAN UU No. 40 Tahun 2007”

## TINJAUAN PUSTAKA
A.      Tinjauan Umum Tentang Kepailitan
I.   Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan
Pranata  hukum  kepailitan  atau  dalam bahasa Inggris disebut bankruptcy, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut failliet merupakan  pranata  hukum  yang  dikenal banyak  negara,  baik  yang  menganut  sistem hukum Civil  Law maupun Common  Law. Dalam  bahasa  Indonesia  sehari-hari  sering dipakai  istilah  “bangkrut”.  Sedangkan  dalam sistem  hukum Common  Law terkadang dipergunakan  juga  istilah Insolvency. Istilah Insolvency dimaksudkan sebagai suatu ketidaksanggupan  membayar  utang  ketika utangnya itu jatuh tempo pada saat bisnis dari debitor akan kolaps. Sementara yang dimaksud  dengan  istilah bankruptcy, adalah status hukum dari debitur yang sangat khusus, status mana ditetapkan oleh Pengadilan.2
2 Munir Fuady,2008, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan UU No. 40
Dalam Ensiklopedia ekonomi ,
Keuangan , Perdagangan , disebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  istilah bankruptcy adalah: 3 “Seseorang  yang  tidak  sanggup  lagi  akan memenuhi  kewajiban-kewajibannya;  seorang debitor  yang  sudah  tidak  sanggup  lagi  akan membayar penuh kepada kreditor-kreditornya ; seseorang  yang  tidak  mampu  membayar. Lebih  tepat  ialah  seseorang  yang  oleh  suatu pengadilan dinyatakan bankrupt, dan aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang- hutangnya”
Kepailitan merupakan  suatu proses di mana  seorang  debitor  yang  mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.4
Menurut  Soematri  Hartono,  kepaililitan adalah lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi  dari  dua  asas  pokok  dalam  hukum perdata  Eropa  yang  tercantum  dalam  pasal- pasal  1131  dan  1132  Kitab  Undang  Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).5
Pasal 1131 : “Menetapkan bahwa semua harta kekayaan  debitur  (siberutang)  baik  benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang ada  maupun  yang  baru  akan  ada  dikemudian hari  menjadi  jaminan  untuk  semua  perikatan- perikatan pribadinya”.
Pasal 1132: “menetapkan bahwa benda-benda milik debitur tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi para krediturnya (siberpiutang)  dan  hasil  penjualan  benda-
Tahun 2007), Cet.ketiga, Citra Aditya, Bandung, hal.189-190.
3 IbId, 4  Imran  Nating;2009, Peranan  Dan  Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan  Harta  Pailit, Ed.  Revisi-2, Raja Grafindo, Jakarta, hal.2
5 Sutarno, 2003; Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta; Bandung, hal. 341
benda  milik  debitur  itu  dibagi  menurut keseimbangan  (proporsional)  yaitu  menurut besar kecilnya tagihan kreditor masing-masing kreditor,  kecuali  apabila  diantara  kreditor  ada alasan- alasan untuk didahulukan”
Menurut  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang- Undang  Kepailitan  bahwa  yang  dimaksud dengan  kepailitan  adalah: “Kepailitan  adalah sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan Hakim  Pengawas  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini ”
Debitor  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 Ayat (1) adalah :
“Debitor  adalah  orang  yang  mempunyai  utang karena  perjanjian  atau  Undang-undang  yang pelunasannya dapat ditagih di muka
pengadilan”.
Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan  bahwa  dalam  kepailitan  ada unsur-unsur:
1.  A danya keadaan ‘berhenti membayar’ atas suatu utang
2.  Adanya permohonan pailit,
3.  Adanya  pernyataan  pailit  yang  diperoleh dari Pengadilan Niaga
4.   Adanya  sita  dan  eksekusi  atas  harta kekayaan  pihak  yang  dinyatakan  pailit (debitur),
5.  Yang dilakukan oleh pihak yang
berwenang,
6.  Semata- mata untuk kepentingan Kreditur.

## II.      Tujuan Kepailitan
Tujuan  utama  kepailitan  adalah  untuk melakukan  pembagian  antara  para  kreditor atas  kekayaan  debitor  oleh  kurator.  Kepailitan dimaksudkan  untuk  menghindari  terjadinya sitaan  terpisah  atau  eksekusi  terpisah  oleh
kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan  debitor  dapat  dibagikan  kepada semua  kreditor  sesuai  dengan  hak  masing- masing.  Lembaga  kepailitan  pada  dasarnya merupakan  suatu  lembaga  yang  memberikan suatu  solusi  terhadap  para  pihak  apabila debitor dalam keadaan
berhenti
membayar/tidak  mampu  membayar.  Lembaga kepailitan  pada  dasarnya  mempunyai  dua fungsi sekaligus, yaitu:6
1. kepailitan  sebagai  lembaga  pemberi jaminan  kepada  kreditor  bahwa  debitor tidak  akan  berbuat  curang,  dan  tetap bertanggung  jawab  terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor.
2. Kepailitan  sebagai  lembaga  yang  juga memberi  perlindungan  kepada  debitor terhadap  kemungkinan  eksekusi  massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan  tentang  kepailitan  baik  sebagai suatu  lembaga  atau  sebagai  suatu  upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep  yang  taat  asas  sesuai  dengan ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.
Pasal  1131  dan  1132  KUHPerdata merupakan bentuk perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi- transaksi  yang  telah  diadakan  oleh  debitor terhadap
kreditur-krediturnya
dengan
kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan  kedua  pasal  tersebut  adalah sebagai  berikut.  Bahwa  kekayaan  debitur (Pasal  1131)  merupakan  jaminan  bersama bagi  semua  krediturnya  (Pasal  1132)  secara proporsional,  kecuali  kreditor  dengan  hak mendahului ( hak Preferens ).

## III.  Syarat dan Putusan Pailit
6 Imran Nating , Op.Cit. hal.9
Dalam  Undang-Undang  Kepailitan disebutkan  pada  pasal  2  ayat  (  1  )  disebutkan bahwa :
”Debitor  yang  mempunyai  dua  atau  lebih Kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan Pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih kreditornya”
Dari  paparan  di  atas, maka  telah jelas,  bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, debitur harus telah memenuhi dua syarat yaitu:7
1.  Memiliki Minimal Dua Kreditur ; Keharusan ada dua kreditur yang disyaratkan dalam Undang-Undang
Kepailitan  merupakan  pelaksanaan  dari ketentuan  pasal  1132  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Karena  seorang debitor tidak  dapat  dinyatakan  pailit  jika  ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah tidak  ada  keperluan  untuk  membagi  asset debitor diantara para kreditor.
2.  Harus Ada Utang Didalam  pasal  1  ayat  (  6  )  disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:
”Utang  adalah  kewajiban  yang  dinyatakan atau  dapat  dinyatakan  dalam  jumlah  uang baik  dalam  mata  uang  Indonesia  maupun mata  uang  asing,  baik  secara  langsung maupun yang  akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian  atau  undang-undang  dan  yang wajib  dipenuhi  oleh  Debitor  dan  bila  tidak dipenuhi  memberi  hak  kepada  Kreditor untuk  mendapat  pemenuhannya  dari  harta kekayaan Debitor.”
3.  Jangka waktu dan dapat ditagih Dalam  penjelasan  pasal  2  ayat  (  1  ) Undang-Undang  kepailitan  yang  dimaksud dengan:
"utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih"  adalah  kewajiban  untuk  membayar utang  yang  telah  jatuh  waktu,  baik  karena telah  diperjanjikan,  karena  percepatan waktu
penagihannya sebagaimana diperjanjikan,  karena  pengenaan  sanksi atau  denda  oleh  instansi  yang  berwenang,
7 Ibid, hal.23-26
maupun karena putusan  pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.”
IV.      Pihak-Pihak  Yang Dapat  dinyatakan Pailit
Dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  Kepailitan disebutkan bahwa debitor bisa orang- perorangan  maupun  badan  hukum.  dalam tulisannya  Imran  Nating  menyebutkan  bahwa pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain :
1.  Orang Perorangan 2.  Harta peninggalan (warisan) 3.  Perkumpulan perseroan ( holding company ) 4.  Penjamin ( guarantor )
5.  Badan hukum
6.   Perkumpulan bukan badan hukum
7.   Bank
8.   Perusahaan efek
9.   Perusahaan  asuransi,  Reasuransi,  Dana pensiun,  dan,  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)
V.    Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit
Pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan permohonan pailit antara lain:8
1.  Permohonan debitor sendiri;
2.  Permohonan  satu  atau  lebih  kreditornya (Menurut  Pasal  8  UU  kepailitan   sebelum diputuskan  pengadilan  wajib  mengambil debitornya);
3.  Pailit  harus  dengan  putusan  Pengadilan (Pasal 2 Ayat (1));
4.   Pailit  bisa  atas  permintaan  kebijaksanaan untuk  kepentingan  umum  (Pasal  2  Ayat (2)), pengadilan wajib memanggil debitor;
5.  Bila  debitornya  bank,  permohonan  pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
6.  Bila  debitornya  Perusahaan  Efek,  Bursa Efek,  Lembaga  Kliring  Dan  Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Permohonan  Pailit  Hanya  dapat  diajukan
8  Abdul  R.  Saliman  dkk,  2005, Hukum  Bisnis  Untuk Perusahaan;  Teori  Dan  Contoh  Kasus, ed.kedua, cet.keempat,Renada Media Group, Jakarta, hal.151
oleh  Badan  Pengawas  Pasar  Modal (BAPEPAM);
7.   Dalam hal debitornya Perusahaan Asuransi,  Perusahaan  Reasuransi,  Dana Pensiun,  atau  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan  pailit  hanya  dapat  diajukan oleh Menteri Keuangan.

## VI.        Akibat Hukum Pernyataan Pailit
Apabila  seorang  debitor  telah  secara resmi  dinyatakan  pailit  maka  secara  yuridis akan  menimbulkan  akibat-akibat  sebagai berikut:
1.  Debitor  kehilangan  segala  haknya  untuk menguasai  dan  mengurus  atas  kekayaan harta  bendanya  (asetnya),  baik  menjual, menggadai,  dan  lain  sebagainya,  serta segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama kepailitan sejak tanggal putusan
pernyataan pailit diucapkan;
2.  Utang-utang  baru  tidak  lagi  dijamin  oleh kekayaannya;
3.  Untuk  melindungi  kepentingan  kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan untuk :
a)  Meletakkan  sita  jaminan  terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; b)  Menunjuk  kurator  sementara  untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, menerima pembayaran kepada  kreditor,  pengalihan  atau penggunaan  kekayaan  debitor  (Pasal 10)
4.  Harus  diumumkan  di  2  (dua)  surat  kabar (pasal 15 ayat (4)).9
Dengan  demikian  jelaslah,  bahwa akibat  hukum  bagi  debitur  setelah  dinyatakan pailit  adalah  bahwa  ia  tidak  boleh  lagi
9 Ibid, hal.153
mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit,  dan  selanjutnya  yang  akan  mengurus harta  kekayaan  atau  perusahaan  debitur  pailit tersebut  adalah  Kurator.  Untuk  menjaga  dan mengawasi  tugas  seorang  kurator,  pengadilan menunjuk  seorang  Hakim  Pengawas,  yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

## VII.     Azas-Azas Kepailitan
Dikeluarkannya Undang-Undang
Kepailitan oleh pemerintah harus dilihat bukan hanya  sebagai  upaya  yang  bersifat  reaktif semata-mata untuk menghadapi krisis moneyter yang melanda perekonomian Indonesia  saat  ini,  tetapi  juga  harus  dilihat sebagai  pembangunan  hukum  nasional  dalam rangka   penggantian  sistem  dan  pranata hukum  warisan  masa  Kolonial  Belanda menjadi hukum nasional Indonesia.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  37
Tahun 2004 dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:
1. Asas Keseimbangan yaitu di satu pihak,
terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya  penyalahgunaan  pranata  dan lembaga  kepailitan  oleh  Debitor  yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan  pranata  dan  lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik
2. Asas  Kelangsungan  Usaha ,  Dalam undang-undang  ini,  terdapat  ketentuan yang  memungkinkan  perusahaan  Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;
3. Asas  Keadilan ,  dalam  kepailitan  asas keadilan  mengandung  pengertian,  bahwa ketentuan  mengenai  kepailitan  dapat memenuhi  rasa  keadilan  bagi  para  pihak yang  berkepentingan.  Asas  rasa  keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan  pihak  penagih yang  mengusahakan  pembayaran  atas tagihan  masing-masing  terhadap  Debitor, dengan  tidak  memperdulikan  Kreditor lainnya;
4. Asas  Intergrasi  Lembaga  kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari 2 (dua) pasal penting dalam KUHPerdata  yakni  Pasal  1131  dan  Pasal 1132  mengenai  tanggung  jawab  debitor terhadap hutang-hutangnya.10

## B.   Tinjauan  Umum  Tentang  Perseroan Terbatas

## I.         Pengertian Perseroan Terbatas
Perseroan  Terbatas  merupakan  suatu artificial  person ,  yaitu   suatu  badan  hukum yang  dengan  sengaja   diciptakan,  yang  pada dasarnya  mempunyai hak dan kewajiban yang sama  dengan manusia. Bila manusia memiliki anggota  tubuh  ,  perseroan   memiliki  organ- organ  seperti   komisaris,  direksi,  dan  Rapat Umum Pemegang Saham. Hak dan kewajiban organ-organ  perseroan  ini   tidak  hanya  diatur oleh  undang-undang,  Anggaran  Dasar,  dan doktrin.
Perubahan Anggaran Dasar
perseroan  hanya  dapat   dilakukan  sesuai
10  Rahayu Hartini, 2008, Hukum Kepailitan , Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hal. 16-17.
dengan  ketentuan  yang ada dalam Anggaran Dasar.11
Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas,  yang  dimaskud  dengan  Perseroan Terbatas  adalah  badan  hukum  yang  didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan  usaha   dengan  modal  tertentu,  yang seluruhnya  terbagi  atas   saham-saham,  dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan  dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya.  Berdasarkan   batasan  yang diberikan   Pasal  1  butir  1  Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut  di atas ada  lima (  5)   hal  pokok  yang   dapat  dikemukakan  di sini:

## 1.         Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan Hukum
Ilmu  hukum  mengenal  dua  macam Subjek  Hukum,  yaitu  subjek  hukum   pribadi (orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek  hukum  tersebut  berlaku  ketentuan hukum  yang  berbeda  satu  dengan  yang lainnya,  meskipun   dalam  hal-hal   tertentu terhadap   keduanya   dapat  diterapkan   suatu aturan yang berlaku umum.
Salah satu ciri khas yang membedakan  subjek   hukum  pribadi  dengan subjek  hukum  badan  hukum  adalah   saat lahirnya  subjek  hukum  tersebut,  yang  pada akhirnya  akan menentukan   saat lahirnya  hak- hak   dan  kewajiban   bagi  masing-masing subjek  hukum  tersebut.  Menurut  Pasal  1  ayat
11  Chatamarrasjid  Ais.  2004. Penerobosan  Cadar Perseroan  dan  Soal-soal  Aktual Hukum  Perusahaan ,PT. Citra Aditya Bakti Bandung,.hal.55
(2)  KUHPer,  pada  subjek  hukum  pribadi, status  subjek  hukum   dianggap  telah  ada bahkan   pada  saat  pribadi  perseorangan tersebut berada dalam kandungan. Sedangkan pada badan hukum, keberadaan  status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh  pengesahan   dari  pejabat  yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban   dan  harta  kekayaan   sendiri  bagi badan  hukum  tersebut, terlepas  dari   hak-hak, kewajiban   dan  harta  kekayaan  para  pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya. Pasal  7  Ayat  (4)  UUPT  menyatakan  bahwa “perseroan  memperoleh  status  badan  hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri”.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang tidak satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum,  tetapi  dalam  UUPT  secara  tegas dinyatakan   dalam  Pasal  1  butir  1  bahwa perseroan   adalah  badan  hukum.  Ini  berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban antara lain memiliki harta kekayaan  pendiri atau pengurusnya.
Sebagai suatu badan hukum, perseroan  memenuhi  unsur-unsur   badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.  Unsur- unsur tersebut adalah :
1.      Organisasi yang teratur.
Di  dalam  Pasal  1  butir  2  Undang-Undang Perseroan  Terbatas,  dapat  kita  lihat   dari adanya  organ  perusahaan  yang  terdiri  dari Rapat  Umum  Pemegang   Saham  (RUPS),
Direksi, dan Komisaris.
2.      Harta kekayaan sendiri.
Menurut  Pasal  31  dan  32  UUPT,  harta kekayaan  sendiri  ini   berupa  modal  dasar yang  terdiri  atas  seluruh  nilai  nominal  saham yang  terdiri  atas  uang   tunai  dan  harta kekayaan  dalam bentuk lain.
3 . Melakukan hubungan hukum sendiri.
Sebagai  badan  hukum,  perseroan  melakukan sendiri  hubungan   hukum  dengan  pihak  ketiga yang  diwakili   oleh  pengurus  yang  disebut Direksi  dan  Komisaris.  Direksi   bertanggung jawab  penuh  untuk  kepentingan  dan  tujuan perseroan  serta  mewakili  perseroan,  baik didalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Dalam melaksanakan  kegiatannya,  direksi  berada  di bawah  pengawasan  Dewan  Komisaris,  yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.
4.      Mempunyai tujuan tersendiri.
Tujuan tersebut ditentukan di dalam Anggaran Dasar perseroan,
karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan  utama perusahaan adalah
memperoleh keuntungan/laba.

## 2.        Perseroan Terbatas Didirikan Berdasar Perjanjian
Dalam pasal Pasal 7 Ayat (1) Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  menyatakan bahwa  perseroan  didirikan  olerh   dua  orang atau  lebih  dengan  akta  notaris   yang  dibuat dalam  bahasa  Indonesia.  Rumusan   ini  pada dasarnya mempertegas kembali  makna perjanjian sebagaimana diatur dalam
ketentuan  umum   mengenai  perjanjian  yang ada  dalam  KUHPer.   Sebagai  perjanjian “khusus“ dan “bernama“. Perjanjian
pembentukan  Perseroan  Terbatas    ini  juga tunduk  sepenuhnya   pada  syarat  sahnya perjanjian  sebagaimana  diatur   dalam  Pasal 1320  KUHPer,  disamping  ketentuan  khusus yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perseroan Terbatas.
Menurut  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  suatu  perjanjian hanya  sah  jika  memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut :
1.  Pihak  yang  berjanji  adalah  mereka  yang cakap  dalam  hukum  dengan  pengertian bahwa   pihak  tersebut   dianggap  mampu untuk melakukan  tindakan atau perbuatan hukum;
2.   Dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela  antara para pihak yang berjanji;
3.  Adanya suatu objek yang diperjanjikan;
4.  bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang  halal,  yang  diperkenankan  oleh hukum,  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan,  kepatutan  dan  kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
Ketentuan  ini  harus  berlaku   selama perseroan masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali   dengan  rumusan  Pasal  7  Ayat  (5) UUPT   yang  mewajibkan  jumlah  pemegang saham   dalam  perseroan  minimum  berjumlah dua  orang,  dan  rumusan  Pasal  27   huruf  b, yang  secara  tegas   menolak  permohonan perubahan perubahan Anggaran Dasar perseroan  yang  isinya  bertentangan  dengan peraturan  perUndang-undangan,  ketertiban umum dan atau kesusilaan.
Perjanjian pendirian
Perseroan
Terbatas  yang  dilakukan  oleh  para  pendiri tersebut  dituangkan  dalam  suatu  akta   notaris yang   disebut  denga n  “Akta  Pendirian“.  Akta Pendirian  ini  pada  dasarnya   mengatur berbagai  macam  hak-hak  dan  kewajiban  para pendiri  perseroan   dalam  mengelola  dan
menjalankan  perseroan  terbatas  tersebut. Hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  tersebut yang  merupakan  isi  perjanjian   selanjutnya disebut  dengan  “Anggaran  Dasar“  perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. 3. Perseroan Harus Mejalankan Kegiatan Usaha Tertentu.
Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan  perusahaan.  Kegiatan  usaha yang  dilakukan  perseroan  adalah   dalam bidang  ekonomi,  baik  industri,  perdagangan maupun  jasa  yang   bertujuan  memperoleh keuntungan/ laba.
4.         Perseroan   Harus  Memiliki  Modal yang terbagi atas Saham-saham
Sebagai  suatu   badan  hukum  yang independen,  dengan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  yang  mandiri,  lepas  dari  hak-hak dan  kewajiban-kewajiban  para  pemegang sahamnya maupun para pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri.
5.         Memenuhi  Persyaratan  Undang- Undang.
Setiap  perseroan  harus  memenuhi persyaratan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan
berakhirnya.  Hal  ini  menunjukkan   bahwa
Undang-Undang Perseroan Terbatas
menganut sistem tertutup (closed system).
II.            Tata  Cara  Pendirian  Perseroan Terbatas
Tata  cara  pendirian  PT  diatur  dalam Bab  II  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas Pasal  7  dan  Pasal  8  UUPT.  Menurut  Pasal  7 Ayat  (1),  perseroan  didirikan  oleh  2  (dua) orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris  yang dibuat  dalam  bahasa  Indonesia.  Selanjutnya menurut  Pasal  7  Ayat  (2),  setiap  pendiri perseroan  wajib  mengambil  bagian  saham pada  saat  perseroan   didirikan.  Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.
Akta  Pendirian  Menurut  Pasal  8  Ayat (1)   UUPT   harus  memuat  Anggaran  Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:
1)  Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
2)  Susunan,  nama  lengkap,  tempat  dan tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat  tinggal, dan  kewarganegaraan  anggota  Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat;
3)  Nama  pemegang  saham  yang  telah mengambil  bagian  saham,  rincian  jumlah saham,  dan  nilai  nominal  atau  nilai  yang diperjanjikan  dari  saham  yang  telah ditempatkan  dan  disetor  pada  saat pendirian.

## III.        Organ-Organ Dalam Perseroan Terbatas
Menurut Pasal 1 ayat (2)  Undang- Undang Perseroan Terbatas, organ perseroan adalah  Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
1.         Rapat Umum Pemegang Saham
Undang-Undang  Perseroan  Terbatas Mengatur  Mengenai   Rapat  Umum  Pemegang Saham  dalam  Bab  VI,  yaitu   dari  Pasal  75 sampai  Pasal  78.  pengertian  Rapat  Umum
Pemegang  Saham  menurut  Pasal  1  Ayat  (3) Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  adalah organ perseroan yang memegang kekuasaaan   tertinggi  dalam  perseroan   dan memegang segala wewenang  yang tidak akan diserahkan   kepada  Direksi  atau  Komisaris .
Undang –Undang Perseroan Terbatas memberikan  kewenangan  berikut  kepada Rapat Umum Pemegang Saham berupa:
1) Penetapan Perubahan Anggaran Dasar Menurut  Pasal  19  Ayat  (1)   Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  Perubahan Anggaran  Dasar  ditetapkan  oleh  Rapat Umum Pemegang Saham;
2) Pembelian Kembali Saham
Menurut  Pasal  38  ayat  (1)  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  Pembelian kembali  saham  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya   lebih  lanjut   hanya  dapat dilakukan  berdasarkan  keputusan  Rapat Umum Pemegang Saham; 3) Penetapan Penambahan Modal Perseroan Penetapan penambahan modal perseroan diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas : a. Penambahan  modal  perseroan   hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan  Rapat  Umum  Pemegang saham b. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan  kewenangannya  untuk memberikan persetujuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat (1)  kepada  komisaris   untuk  paling lama 5 (lima) tahun
c. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2)
sewaktu-waktu   dapat  ditarik  kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 4) Penetapan Pengurangan Modal Perseroan. Pengurangan   modal  perseroan  menurut Pasal  44  Ayat  (1)  Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan  berdasarkan  keputusan  Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan  sesuai   dengan  ketentuan sebagaimana  dimaksud Pasal 35.
5) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan.
Menurut  Pasal  71  ayat  (1)  Undang- Undang Perseroan Terbatas, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan  oleh  Rapat  Umum  Pemegang Saham 6) Penentuan Penggunaan Laba. Menurut  Pasal  71  ayat  (1)  Undang- Undang Perseroan Terbatas, penggunaan laba bersih termasuk penentuan   jumlah   penyisihan  untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam  pasal  61  ayat  (1)   diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7) Pengangkatan/ Pemberhentian/ Pembagian Tugas Direksi Dan Komisaris Di  dalam  Pasal  94  ayat  (1)  Undang- Undang  Perseroan  Terbats  disebutkan bahwa  anggota  direksi  diangkat  oleh RUPS. Sedangkan untuk
pemberhentian  direksi  diatur  dalam pasal  105   ayat  (  6  )  Undang-Undang Perseroan Terbatas :
a)  Anggota  direksi  dapat  sewaktu- waktu  diberhentikan    berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. b)  Keputusan  untuk  memberhentikan anggota direksi sebagaimana
dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan  diberi  kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
c)  Dengan  keputusan  pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),  maka  kedudukannya  sebagai anggota direksi berakhir. Ketentuan  Pasal  111  ayat  (1) Undang-Undang  Perseroan  Terbatas menyebutkan  bahwa   Dewan  komisaris diangkat oleh RUPS.
8) Persetujuan  Pengalihan  /  Penjaminan Kekayaan Perseroan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  102  ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi wajib meminta persetujuan  RUPS  untuk  mengalihkan atau  menjadikan  jaminan  utang  seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. 9) Persetujuan Atas Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan. Menurut  Pasal  122  Ayat  (3)  Undang- Undang Perseroan Terbatas, penggabungan atau peleburan sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (1) hanya dapat dilakukan apabila
rancangan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam  Ayat  (2)  disetujui  oleh  RUPS masing-masing perseroan. 10)  Pembubaran Perseroan Menurut Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan bubar karena :
1.  Berdasarkan keputusan RUPS;
2.  Karena  jangka  waktu  berdirinya  yang ditetapkan  dalam  anggaran  dasar  telah berakhir;
3.  Berdasarkan penetapan pengadilan;
4.  Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan  pengadilan  niaga  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5.  Karena  harta  pailit  Perseroan  yang  telah dinyatakan  pailit  berada  dalam  keadaan insolvensi  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang; atau 6.  Karena  dicabutnya  izin  usaha  Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan
melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.        Direksi
Jabatan
anggota direksi dalam pengurusan  perseroan  merupakan  jabatan penting  ,  karena  seluruh  kegiatan  operasional dari  suatu  perseroan   terletak  di  tangan direksi.12  Dalam  Pasal  1  Ayat  (4)  UUPT disebutkan  bahwa  Direksi adalah  “Organ perseroan  yang   bertanggung  jawab  penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan  dan   tujuan  perseroan   serta mewakili  perseroan   baik  di  dalam  maupun diluar   pengadilan  sesuai  ketentuan  Anggaran Dasar”
1. Tugas dan Wewenang Direksi
Dalam melakukan tugas dan
wewenangnya  Direksi  harus  bertolak   dari landasan   bahwa  tugas  dan  kedudukannya
12  M.  Udin  Silalahi.  2005. Badan  Hukum  Organisasi Perusahaan . IBLAM, Jakarta , hal.40
diperoleh  berdasarkan  dua  prinsip   yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan  kepadanya (fiduciary  duty) dan kedua yaitu prinsip duty of skill ang care atau kemampuan dan kehati-hatian tindakan Direksi.13 Di dalam Undang-Undang Peseroan Terbatas, tugas dan wewenang direksi terdapat  dalam  pasal-pasal  berikut  ini  : Pasal
92 yaitu antara lain :
1.  Direksi menjalankan pengurusan Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Perseroan.
2.  Direksi berwenang menjalankan pengurusan  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat  (1)  sesuai  dengan  kebijakan  yang dipandang  tepat,  dalam  batas  yang ditentukan  dalam  Undang-Undang  ini dan/atau anggaran dasar.
3.  Direksi  Perseroan  terdiri  atas  1  (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

## 2)      Tanggung Jawab Direksi
Lebih  lanjut  tentang  tanggung  jawab   direksi diatur dalam Pasal 97 UUPT
1.  Direksi bertanggung jawab atas
pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1).
2.  Pengurusan  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat  (1),  wajib  dilaksanakan setiap anggota  Direksi  dengan  itikad  baik  dan penuh tanggung jawab.
3.  Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh  secara  pribadi  atas  kerugian Perseroan  apabila  yang  bersangkutan bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugasnya
sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
4.  Dalam  hal  Direksi  terdiri  atas  2  (dua) anggota  Direksi  atau  lebih,  tanggung jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat (3)  berlaku  secara  tanggung  renteng  bagi setiap anggota Direksi.
5.  Anggota Direksi tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (3) apabila dapat membuktikan:
a.  Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b.  Telah  melakukan  pengurusan  dengan itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c.  Tidak mempunyai benturan kepentingan  baik  langsung  maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d.  Telah  mengambil  tindakan untuk mencegah  timbul  atau  berlanjutnya kerugian tersebut.

## 2. Komisaris
Perkataan komisaris menurut Chatamarrasjid  mengandung  pengertian,  baik sebagai  “organ”  maupun  sebagai  “orang perseorangan”.  Komisaris  lazim  disebut
Dewan Komisaris, sedangkan orang
perseorangan disebut anggota komisaris.14 Pengertian  Komisaris  menurut   Pasal
1 Ayat (5) Undang-Undang Perseroan
Terbatas  adalah “organ  perseroan  yang bertugas  melakukan  pengawasan   secara umum dan khusus  serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan”.
Didalam  UUPT  Pasal  114  mengatur tentang  tugas  dan  tanggung  jawab  komisaris antara lain:
14 Ibid, hal.81
1. Dewan  Komisaris  bertanggung  jawab atas pengawasan Perseroan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 108 Ayat (1).
2. Setiap  anggota  Dewan  Komisaris  wajib dengan  itikad  baik,  kehati-hatian,  dan bertanggung  jawab  dalam  menjalankan tugas  pengawasan  dan  pemberian nasihat  kepada  Direksi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  108  Ayat  (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Perseroan.
3. Setiap  anggota  Dewan  Komisaris  ikut bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan  tugasnya  sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
4. Dalam  hal  Dewan  Komisaris  terdiri  atas 2  (dua)  anggota  Dewan  Komisaris  atau lebih,  tanggung  jawab  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (3)  berlaku  secara tanggung  renteng  bagi  setiap  anggota Dewan Komisaris.

## PEMBAHASAN
I. PertanggungJawaban  Direksi  Ketika
Terjadinya  Kepailitan  Pada  Perseroan Terbatas Menurut Doktrin Pada
Umumnya.
Sebagaimana  telah  dimaksud  bahwa organ  perseroan  terdiri  dari  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan
direksi.  Ketiga  organ  ini  memiliki  tugas, wewenang,  dan  tanggung  jawab  yang  berbeda satu  sama  lainnya.  Direksi  adalah  merupakan salah  satu  organ  perseroan  terbatas  yang memiliki tugas  serta  bertanggung jawab  penuh atas  pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai dengan  ketentuan  anggaran  dasar. Direksi mempunyai  fungsi  dan  peranan  yang  sangat sentral  dalam  paradigma  perseroan  terbatas. Hal  ini  karena  direksi  yang  akan  menjalankan fungsi  pengurusan  dan  perwakilan  perseroan terbatas.15
Direksi  adalah  organ  Perseroan  yang berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Perseroan  serta  mewakili  Perseroan,  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Menurut teori Organisme dari Otto von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Syuiling (1948),  “Direksi  adalah  organ  atau  alat perlengkapan  badan  hukum.  Seperti  halnya manusia  mempunyai  organ-organ,  seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki  atau  diperintahkan  oleh  otak manusia,  maka  setiap  gerakan  atau  aktifitas Direksi  badan  hukum  dikehendaki  atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga Direksi  adalah  personifikasi  dari  badan  hukum itu  sendiri.  Sebaliknya  Paul  Scholten  dan Bregstein (1954), langsung mengatakan bahwa Direksi mewakili badan hukum”.16
15  M.Hadi  Subhan,  2008, Hukum  Kepailitan,  Prinsip,
Norma dan Praktik di Peradilan, edisi pertama, cet.ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, hal.225
16  Nindyo Pramono, 2007, Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT ( Bank Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Volume 5 nomr 3 Tahun 2007, hal.15
Bertitik  tolak  dari  pendapat  ketiga  ahli tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Direksi  PT  itu  bertindak  mewakili  PT sebagai badan hukum. Kapan PT memperoleh status sebagai badan hukum, menurut Pasal 7
Ayat (4) UUPT adalah “Perseroan memperoleh  status  badan  hukum  pada tanggal  diterbitkannya  Keputusan  Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”
Hakekat dari sebuah perwakilan adalah  bahwa  seseorang  melakukan  sesuatu perbuatan  untuk  kepentingan  orang  lain  atas tanggung  jawab  dari  orang  yang  mewakilkan itu.17  Menurut  Paul  Scholten  dan  Bregstein, pengurus  mewakili  badan  hukum.  Analog dengan  pendapat  Gierke  dan  Paul  Scholten maupun  Bregstein  tersebut,  maka  direksi  PT bertindak  mewakili  PT  sebagai  badan  hukum. Hakikat  dari  perwakilan  adalah  bahwa  seseo- rang  melakukan  sesuatu  perbuatan  untuk kepentingan  orang  lain  atas  tanggung  jawab orang itu.18
Dalam kepustakaan ada yang menyebut  tugas  perwakilan  ini  dengan  sebutan tugas Representasi . Yang  dimaksud  dengan tugas Representasi adalah  tugas  dari  direksi untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas mewakili perseroan di luar  pengadilan  adalah  seperti  mewakili perseroan  dalam  hal  melakukan  deal  atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga, menandatangani  kontrak-kontrak,  menghadap pejabat negara, dan lain sebagainya.
Dari ketentuan normatif dalam UUPT dan teori Gierke-Scholten  Bregstein ,  maka  fungsi direksi  adalah  melakukan  pengurusan  dan  per-
17 Ibid
18 M.Hadi Subhan Op.Cit, hal.226
wakilan.  Pengurusan  akan  berkait  dengan tugas-tugas  internal  suatu  perseroan  terbatas untuk  kepentingan  dalam  rangka  pencapaian maksud  dan  tujuan  perseroan,  sedangkan perwakilan  adalah  berkaitan  dengan  tugas direksi  mewakili  perseroan  dalam  berinteraksi dengan  pihak  ketiga  maupun  mewakili  di  luar dan di dalam pengadilan.
Di samping tugas utama direksi tersebut,  Rudhi  Prasetya  menyatakan  bahwa termasuk sebagai tugas direksi dalam perbuatan dan  kejadian  sehari-hari  tersebut,  menurut anggaran dasar:
1.  Menandatangani saham-saham yang dikeluarkan, bersama-sama komisaris;
2.  Menyusun  laporan  neraca  untung  rugi perseroan pada akhir tahun, sebagai pertanggungjawaban direksi, dengan menyampaikannya  dan  meminta  untuk disahkan  oleh  Rapat  Umum  Pemegang Sahara (RUPS);
3.  Melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin  RUPS  (khusus  untuk  PT terbuka RUPS dipimpin oleh komisaris).19
Tugas  dan  wewenang  direksi  tersebut di  atas  penting  untuk  diketahui  sebelum menganalisis mengenai tanggung jawab direksi.  Rudhi Prasetya menyatakan bahwa : “jika berbicara mengenai pertanggungjawaban, “ maka  dapat  dilihat  dari  segi  hubungan  ekstern dan  segi  hubungan  intern.  Tanggung  jawab ekstern  adalah  tanggung  jawab  sebagai dampak  dalam  hubungan  dengan  pihak  luar. Sedangkan  tanggung  jawab  intern  adalah dampak  dari  hubungan  si  pengurus  sebagai organ  terhadap  organ  lainnya,  yaitu  institusi komisaris  dan/atau  rapat  umum  pemegang saham . Sedangkan jika dilihat dari substansinya,  maka  tanggung  jawab  direksi perseroan  terbatas  dibedakan  setidak-tidaknya menjadi empat kategori, yakni:
1)       tanggung  jawab  berdasarkan  prinsip fiduciary duties dan duty to skill and care;
2)       tanggung  jawab  berdasarkan  doktrin manajemen  ke  dalam  ( indoor  manajement rule);
19 Ibid, hal.227
3)       tanggung  jawab  berdasarkan  prinsip Ultra vires ; dan
4)       tanggung  jawab  berdasarkan  prinsip piercieng the corporate veil. 20
1. PertanggungJawaban
Berdasarkan Prinsip fiduciary duties dan duty to  skill and care
Doktrin fiduciary  duty berasal  dari  sistem hukum common Law yang berasal di Inggris dan hingga  kini  mempengaruhi  sistem  hukum negara-negara bekas jajahannya dan juga dianut di  Amerika  Serikat.  Karena  hubungan  hukum antara  perseroan  dan  direksi  didasarkan  pada doktrin fiduciary  duty, maka  berdasarkan  doktrin ini  maka  dalam  menjalankan  kepengurusan mempunyai duty  of  care dan duty  of  loyality terhadap  perseroan.  Doktrin duty  of  care, mewajibkan  direktur  dan  management  untuk berperilaku   hati-hati  sebagaimana  orang-orang berperilaku  dalam  situasi  yang  sama.  Jika direktur melanggar duty of care dan mengakibatkan  perusahaan  menderita  kerugian financial,  maka  pengadilan  akan  memutuskan bahwa  direktur  dan  manajement  bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. Sebaliknya, jika direksi dan management menyetujui suatu transaksi dengan mengabaikan duty of care dan transaksi tersebut belum dilakukan maka pengadilan akan memberlakukan injuction untuk mencegah transaksi tersebut.21
Kriteria  atau  standar  kehati-hatian  dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu :
1)  Standar dasar, bahwa direksi harus bertindak seperti  orang  biasa  yang  berhati-hati  dalam situasi yang sama :
a.  Jika  seseorang  sudah  duduk  sebagai seorang direksi maka dia dikenai duty of
20 Ibid
21 Suharnoko,2004, Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus, Ed. Pertama, Cet.ke-6, Prenada Media Group,Jakarta, hal.151-152
care, meskipun  orang  tersebut  hanya boneka;
b.  Tanggung  jawab  atas  pelanggaran duty of  care hanya  diberlakukan  jika  direktur melakukan tindakan yang sangat ceroboh atau gross negligence.
2)  Standar  objektif,  artinya  direksi  yang mempunyai  kemampuan  dibawah  rata-rata orang  biasa  dalam  posisi  direksi  harus memenuhi  standar  rata-rata  orang  biasa. Sebaliknya, direksi yang mempunyai keahlian  khusus,  harus  mempergunakan keahlia khusus tersebut.
3)  Menguntungkan  keputusan  kepada  nasihat ahli  dan  komite.  Direksi  berhak  mengambil keputusan  berdasarkan  nasihat  ahli  dan komite, akan tetapi hal tersebut harus masuk akal dalam situasi tertentu.
4)  Kelalaian yang pasif, direksi tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya karena tidak  mengetahui  kesalahan  yang  dilakukan oleh management dan pegawai. Akan tetapi jika  dia  mengetahui  fakta  yang  mengarah kedugaan  adanya  perbuatan  menyimpang, maka  dia  tidak  dapat  menutup  mata  atas fakta  itu.  Dalam  suatu  perusahaan  besar, direksi  yang  tidak  melakukan  mekanisme untuk memonitor suatu perbuatan menyimpang,  seperti internal  accounting control atau  komite  audit,  mungkin  akan dianggap melanggar duty of care.
5)  Sekalipun  direksi  melanggar duty  of  care, akan  tetapi  dia  hanya  bertanggung  jawab atas  kerugian  jika  perbuatanya  merupakan proximate  cause atau  sebab  terdekat  dari timbulnya kerugian.22
2. Pertanggung Jawaban Berdasarkan
Doktrin  Manajemen  Ke  Dalam  ( Indoor Manajement Rule ) Doktrin  manajemen  ke  dalam (indoor manajement rule)
merupakan doktrin kontemporer yang mengajarkan bahwa jika pihak yang  menjalankan  tugas-tugas  perusahaan dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  konsisten dengan  isi  anggaran  dasar  perseroan,  maka pihak  perusahaan  terikat  dengan  pihak  ketiga atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, meskipun dalam
22 Ibid, hal.152-153
menjalankan tugasnya itu, pihak perusahaan  tidak  memenuhi  ketentuan internal  perseroan,  dan  meskipun  pihak  luar perusahaan  yang  melakukan  bisnis  dengan perusahaan  diasumsi  telah  mengetahui  dan mempelajari  dokumen-dokumen  perusahaan yang  telah  diumumkan  kepada  publik, seperti  anggaran  dasar  perseroan. Filosofi adanya  doktrin  ini  adalah  bahwa  pihak  luar perusahaan yang beriktikad baik tidak dibebani tanggung  jawab  terhadap  keabsahan  internal dari  pihak  yang  mewakili  perseroan,  akan tetapi sebaliknya justru pihak direksi perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap keabsahan tindakannya tersebut.
Tanggung  jawab  direksi  berdasarkan doktrin  manajemen  ke  dalam.  ini  diberi batasan-batasan antara lain sebagai berikut: 1) pihak yang melakukan kegiatan perseroan memang berwenang melakukannya;
2) para  pihak  telah  tidak  berpegang  pada dokumen-dokumen yang dipalsukan;
3) pihak  ketiga  yang  melakukan  kegiatan dengan  perseroan  merupakan  pihak ketiga yang  beriktikad baik;
4)  pihak  ketiga  yang  melakukan  kegiatan dengan perseroan telah melakukan penyelidikan yang layak terhadap transaksi tersebut.23 3.       PertanggungJawaban Berdasarkan Prinsip Ultra Vires. Adapun yang dimaksudkan dengan  prinsip ultra  vires (pelampauan
kewenangan perseroan) adalah suatu prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya  ada  tindakan  direksi  untuk  dan atas nama perseroan, tetapi tindakan direksi tersebut sebenarnya melebihi dari apa yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.
Black mengartikan ultra vires sebagai: "Act  beyond  the  scope  of  the powers  of  a  corporation,  as  defined  by  its charter  or  law  of  state  of  incorporation.  The term  has  a  broad  application  and  includes not  only  acts  prohibited  by  the  charter,  but acts which are in excess of power granted and not  prohibited,  and  generally  applied  either when a corporation has no power whatever to do  an  act,  or  when  the  corporation  has  the power but exercises it irregular ly.”
Suatu  perbuatan  dikatakan ultra vires bila  dilakukan  tanpa  wewenang (Authority) dalam  melakukan  perbuatan tersebut.  Bagi  perseroan  perbuatan  tersebut adalah ultra  vires bila  dilakukan  di  luar  atau melampaui  wewenang  direksi  atau  perseroan sebagaimana  tercantum  dalam   anggaran dasar  dan  hukum  perusahaan.  Doktrin ultra vires berdampak  pada  perikatan  antara perseroan dan pihak ketiga, di mana transaksi yang  dilakukan  bersifat ultra  vires. Menurut Chatamarrasjid  Ais  bahwa  suatu  transaksi ultra  vires adalah  tidak  sah  dan  tidak  dapat disahkan  kemudian  oleh  suatu  rapat  umum pemegang saham (RUPS). Sehingga perbuatan  direksi  yang ultra  vires adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari direksi tersebut.24
Fred  B.G.  Tumbuan  mengungkapkan bahwa batas-batas di mana perbuatan direksi itu  merupakan  perbuatan ultra  vires apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
1)  Perbuatan  hukum  yang  bersangkutan secara  tegas  dilarang  oleh  anggaran dasar;
2)  Dengan  memerhatikan  keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan  tidak  dapat  dikatakan  akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;
24 Ibid, hal. 228
3)  Dengan  memerhatikan  keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju  kepada  kepentingan  perseroan terbatas.25
4. Pertanggung Jawaban Berdasarkan Prinsip Piercieng The Corporate Veil .
Teori  dalam  hukum  perusahaan  yang disebut   dengan  teori  Penyingkapan  Tirai Perusahaan (Piercing  the  Corporate  Veil) merupakan   topik  yang  sangat  populer  dalam hukum  perusahaan,  bukan   saja   dalam  tata hukum  Indonesia,  melainkan  dalam  hukum modern  di  negara  lain.  Penerapan  prinsip  ini mempunyai  tujuan  utama  yaitu  keadilan  bagi pihak  pihak  yang  terkait  dengan  perseroan, baik investor maupun para pemegang saham.
Kata Piercing the Corporate Veil terdiri dari  kata-kata : Pierce : menyobek/ mengoyak/
menembus, dan Veil : kain/ tirai/ kerudung dan Corporate :  perusahaan.  Karena  itu  secara harfiah  istilah Piercing  the  Coorporate  Veil berarti  menyingkap  tirai  perusahaan.  Sedang dalam  ilmu  hukum  perusahaan  merupakan suatu  prinsip/teori   yang  diartikan  sebagai suatu  proses  untuk  membebani   tanggung jawab  ke  pundak  orang  lain,  oleh  suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan  pelaku,  tanpa  melihat  kepada fakta  bahwa   perbuatan  tersebut  sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut.26
Adapun  yang  menjadi  kriteria  dasar universal agar suatu Piercing the Corporate
25 Ibid, hal.229
26 Munir Fuady.2005. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas , CV Utomo, Bandung, hal.8
Veil secara  hukum   dapat  dijatuhkan  adalah sebagai berikut:27 1.  Terjadinya penipuan;
2.  Didapatkan suatu ketidakadilan;
3.  Terjadinya suatu penindasan (oppresion) ; 4.  Tidak memenuhi unsur hukum (illegality) ;
5.  Dominasi pemegang saham yang berlebihan;
6.  Perusahaan  merupakan alter  ego dari pemegang saham mayoritasnya
Pada umumnya prinsip piercing corporate viel diartikan  sebagai  suatu  proses untuk  membebani  tanggung  jawab  ke pundak  orang  atau  perusahaan  lain  atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan  oleh/atas  nama  perseroan  pelaku. Dengan  demikian, piercing  corporate  viel ini pada  hakikatnya  merupakan  doktrip  yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi, atau  komisaris,  dan  biasanya  doktrin  ini  bisa diterapkan  jika  ada  klaim  dari  pihak  ketiga kepada perseroan.
Doktrin piercing  corporate  viel ini
juga dianut dalam
Undang-Undang
Perseroan Terbatas berkaitan dengan  direksi dalam  kaitannya  dengan  prinsip piercing corporate  viel adalah  Pasal  60  Ayat  (3)  dan Ayat  (4),  Pasal  85,  dan  Pasal  90  UUPT. Adapun  ketentuan  Pasal  60  Ayat  (3)  UUPT menyatakan  bahwa  dalam  hal  dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak  benar  dan/atau  menyesatkan,  anggota direksi dan komisaris secara tanggung renteng bertanggung  jawab  terhadap  pihak  yang dirugikan.  Sedangkan  Pasal  60  Ayat  (4)
27 Munir Fuady, 2002, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate law , PT Citra aditya bakti, Bandung, hal.10
UUPT menyatakan bahwa anggota direksi dan komisaris  dibebaskan  dari  tanggung  jawab sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (3)  jika terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
Ketentuan Pasal 80 UUPT menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggung  jawab  perseroan  terbatas  terutama sanksi  jika  direksi  melakukan  kelalaian  dan kesalahan. Dalam Pasal 80 Ayat (1) UUPT di- katakan  bahwa  setiap  anggota  direksi  wajib dengan  iktikad  baik  dan  penuh  tanggung jawab  menjalankan  tugas  untuk  kepentingan dan  usaha  perseroan.  Sedangkan  Pasal 80 . Ayat  (2)  UUPT  menyatakan  bahwa setiap  anggota  direksi  bertanggung  jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Ayat (1). Pasal 80  Ayat  (3)  UUPT  dikatakan  bahwa  atas nama  perseroan,  pemegang  saham  yang mewakili  paling  sedikit  1/10  (satu  per  sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan  Negeri  terhadap  anggota  direksi yang  karena  kesalahan  atau  kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
Rudhi  Prasetya  menyatakan  prinsip kehati-hatian direksi dalam menghindari kesalahan  dan  kelaian  dengan  menjalankan prinsip 'good corporate goverment"."
Dalam kaitan dengan prinsip piercing corporate viel, pertanggungjawaban direksi  bisa  dikurangi  dan  bahkan  dibebaskan jika  memenuhi  kondisi-kondisi  antara  lain: tindakan  direksi  tersebut  dalam  rangka  men- jalankan  keputusan  RUPS,  diterima  oleh RUPS yang dibuat setelah tindakan
tersebut,  tindakan  tersebut  bermanfaat  bagi perseroan  tanpa  melanggar  hukum  yang berlaku,  terhadap  direksi  diberikan release and  discharge  (et  quit  et  de  charge) oleh RUPS,  mengikuti  pendapat  dari  pihak  luar yang  profesional  seperti  legal  opini  dari lawyer, financial report dari akuntan, pendapat tertulis dari appraiser.
Prinsip  pertanggungjawaban  direksi tersebut di atas adalah prinsip pertanggungja- waban  direksi  pada  umumnya.  Dalam  arti  hal itu  merupakan  tanggung  jawab  direksi  dalam menjalankan  perseroan  secara  umum  dan belum berkaitan dengan kepailitannya perseroan  yang  dikendalikan  oleh  direksi tersebut. Persoalan lebih lanjut adalah bagaimana jika tindakan direksi yang merupakan pertanggungjawabannya baik selaku  direksi  maupun  bertanggung  jawab pribadi  menyebabkan  suatu  perseroan  itu bangkrut dan akhirnya dipailitkan.
II.  Pertanggungjawaban Direksi  Ketika Terjadinya  Kepailitan  Pada  Perseroan Terbatas  Menurut  ketentuan  Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pada  prinsipnya,  tanggung  jawab direksi perseroan
terbatas yang
perusahaannya  mengalarni  kepailitan  adalah sama  dengan  pertanggungjawaban  direksi yang  perusahaannya  tidak  sedang  mengalami kepailitan. Ada beberapa kondisi yang merupakan  pengaturan  lebih  lanjut  dari kelembagaan direksi berkaitan dengan kepailitannya  perseroan  terbatas  ini.  Pada prinsipnya  direksi  tidak  bertanggung  jawab secara  pribadi  terhadap  perbuatan  yang dilakukan  untuk  dan  atas  narna  perseroan berdasarkan  wewenang  yang  dimilikinya.  Hal
ini  karena  perbuatan  direksi  dipandang sebagai  perbuatan  perseroan  terbatas  yang merupakan  subjek  hukum  mandiri  sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannnya perseroan itu sendiri  yang  dalam  hal  ini  direpresentasikan oleh  direksi.  Namun,  dalam  beberapa  hal direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini.28 Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan  maka  tidak  secara a  priori direksi bertanggung  jawab  pribadi  atas  perseroan tersebut.  Namun  sebaliknya  direksi  mesti bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan perseroan  terbatas.  Tanggung  jawab  direksi yang  perusahaannya  menagalami  pailit,  pada prinsipnya  adalah  sama  dengan  tanggung jawab  direksi  yang  perusahaannya  tidak mengalami  pailit.  Pengaturan  lebih  lanjut  dari tanggung  jawab  direksi   dapat  dilihat  dari kondisi  tertentu.  Pada  prinsipnya  direksi  tidak bertanggung  jawab  secara  pribadi  terhadap perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan yang dilakukan berdasarkan
wewenang  yang  dimilikinya.  Hal  ini  karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang
merupakan subjek hukum. namun ada beberapa hal direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya  secara  pribadi  dalam kepailitan perseroan terbatas.29 Pasal 104 ayat ( 2 ) UUPT
28 M. Hadi Subhan, Op.Cit. hal.232 29 Agus Salim Harahap, 2008, Tanggung Jawab Direksi  Dalam  Kepailitan  Perseroan  Terbatas, Lex Jurnalica,  Vol.5  nomor  3,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Alhikmah, Medan, www.google.com, hal.166
“Dalam  hal  kepailitan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  terjadi  karena  kesalahan  atau kelalaian  Direksi  dan  harta  pailit  tidak  cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam  kepailitan  tersebut,  setiap  anggota Direksi  secara  tanggung  renteng  bertanggung jawab  atas  seluruh  kewajiban  yang  tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”
Aspek kolegialitas atau disebut dengan  tanggung  jawab  secara  renteng  bisa menciptakan ketidakadilan dari anggota direksi yang  tidak  melakukan  perbuatan  tertentu namun  dapat  dimintai  pertanggungjawaban. Untuk menjembatani persoalan ketidakadilan  ini.  Pendapat  Rudhi  Prasetya sangat tepat yang menyatakan bahwa “sebenarnya penting ketentuan dalam
anggaran  dasar  yang  mengatur  mengenai lembaga rapat direksi
benar-benar
diimplementasikan dan jangan sekadar dijadikan hiasan. Agar direksi dalam mengambil  keputusan  benar-benar  telah dirundingkan  di  antara  segenap  anggota  di - reksi,  yang  notabene  di  antara  mereka bertanggung jawab secara ko legial”.
Mengenai  Pertanggung  Jawaban seorang direksi yang perseroannya mengalami  pailit,  Munir  Fuady  menyatakan bahwa  apabila  suatu  perseroan  pailit,  maka tak  sekonyong-konyong  (tidak  demi  hukum) pihak  direksi  harus  bertanggung  jawab  secara pribadi.  Agar  pihak  anggota  direksi  dapat dimintakan  tanggung  jawab  pribadi  ketika suatu  perusahaan  pailit,  haruslah  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.  terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan)  atau  kelalaian  dari  direksi (dengan pembuktian biasa);
b.  untuk  membayar  utang  dan  ongkos- ongkos kepailitan, haruslah diambil
terlebih  dahulu  dari  aset-aset  perseroan. Bila  aset  perseroan  tidak  mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi;
c.  diberlakukan pembuktian terbalik (omkering  van  bewijslast)  bagi  anggota direksi  yang  dapat  membuktikan  bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan. (kesengajaan) atau kelalaiannya.30 Di samping pertanggungjawaban perdata (civil  liability) tersebut,  direksi  dapat
dikenakan pertangungjawaban pidana (criminal  liability) dalam  kepailitan  perseroan terbatas  ini.  Ketentuan  pidana  ini  bcrkait dengan  tindakan  organ  perseroan  setelah perseroan  terbatas  tersebut  dinyatakan  pailit dan  juga  berkait  dengan  terjadinya  pailit perseroan terbatas. Ketentuan pertangungjawaban pidana terhadap direksi  ini  antara  lain  diatur  dalam  Pasal  398 dan 399 KUHP.
Pasal  398  KUHP menyatakan:  "Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas,  maskapai  andil  Indonesia,  atau perkumpulan  koperasi  yang  dinyatakan pailit  atau  yang  penyelesaiannya  olch pengadilan  telah  diperintahkan,  diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:
1.  Bila  yang  bersangkutan  turut  membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan  seluruh  atau  sebagian besar  dari  kerugian  yang  diderita  oleh perseroan,  maskapai,  atau  perkum- pulan;
2.  Bila  yang  bersangkutan  dengan  maksud untuk  menangguhkan  kepailitan  atau penyelesaian  perseroan,  mas  apai, atau  perkumpulan,  turut  membantu atau  mengizinkan  p  minjaman  uang  de- ngan  syarat-syarat  yang  memberatkan,
pad  al  is  tahu  bahwa  kepailitan  atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah lagi; 3.  Bila yang
bersangkutan
dapat dipersalahkan,  tidak  memenuhi  kewajiban seperti  tersebut  dalam  Pasal  6  alinea pertama  KUHD  dan  Pasal  27  Ayat  1 ordonansi tentang maskapai andil indonesia,  atau  bahwa  buku-buku  dan surat-surat  yang  memuat  catatan-catatan dan  tulisan-tulisan  yang  disimpan menurut pasal  tadi,  tidak  dapat  diperlihatkannya dalam keadaan tak diubah.
Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  kedua  pasal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  baik  anggota  direksi maupun  komisaris  perseroan  terbatas  dapat dituntut  secara  pidana  bila  mereka  telah menyebabkan kerugian para kreditor perseroan  terbatas  dan  dapat  dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan  jika  mereka  turut  serta  dalam  atau memberi persetujuan atas perbuatan-
perbuatan yang melanggar anggaran dasar PT dan perbuatanperbuatan
tersebut mengakibatkan kerugian berat sehingga perseroan  terbatas jatuh pailit, atau turut serta dalam atau memberi persetujuan atas
pinjaman dengan persyaratan yang
memberatkan dengan maksud menunda kepailitan  PT,  atau  lalai  dalam  mengadakan pembukuan  sebagaimana  diwajibkan  oleh UUPT  dan  anggaran  dasar  PT.  Selanjutnya, baik  direksi  maupun  komisaris  PT  yang  telah dinyatakan  dalam  keadaan  pailit  dapat dituntut  secara  pidana  dan  dikenakan pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun  bila merekayasa pengeluaran/utang dengan maksud mengurangi  secara curang hak-hak para  kreditor  PT  atau mengalihkan kekayaan
PT  dengan  cuma-cuma  atau  dengan  harga jauh di bawah kewajaran.31

## PENUTUP

## Kesimpulan
1.  Pertanggung  Jawaban  Direksi  Ketika Terjadinya Kepailitan Pada Perseroan Terbatas Menurut  Doktrin  Hukum  Perusahaan  antara lain:
a.  Pertanggung  jawaban  berdasarkan  prinsip
fiduciary duties dan duty to skill and care
b.  Pertanggung jawaban berdasarkan doktrin manajemen  ke  dalam  ( indoor manajement rule);
c.  Pertanggung  jawaban  berdasarkan  prinsip Ultra vires ; dan,
d.  Pertanggung  jawaban  berdasarkan  prinsip piercieng the corporate veil
2.  Pertanggung Jawaban Direksi Ketika
Terjadinya  Kepailitan  Pada  Perseroan Terbatas  Menurut  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007,  adalah dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban  Perseroan  dalam  kepailitan tersebut,  setiap  anggota  Direksi  secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta  pailit  tersebut;   sebaliknya  anggota direksi  tidak  bertanggung  jawab  atas kepalitan perseroan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (  2  )  apabila  dapat membuktikan :
a.  Kepailitan  tersebut  bukan  karena kesalahan atau kelalaiannya;
b.  Telah  melakukan  pengurusan  dengan itikad  baik,  kehati-hatian,  dan  penuh tanggungjawab untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan  baik  langsung  maupun tidak langsung
atas tindakan
pengurusan yang dilakukan; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk
mencegah terjadinya kepailitan

## Saran
1.  Jika  dalam  suatu  perusahaan  terjadi
kepailit  dilakukan  oleh  seorang  Direksi, maka  Direksi  tersebut  wajib  bertanggung
jawab atas suatu perbuataannya,
dikarenakan memimpin dalam suatu
perusahaan  dan  dilihat  dari  pada  jenis pertanggung  jawaban  yang  dibuatnya, untuk  dapat  berjalannya  kembali  suatu roda perusaahaan itu kembali.
2.  Sebagaimana telah dimaksud bahwa
Organ-organ  Perseroan  terdiri  dari  Rapat
Umum
Pemegang Saham
(RUPS),
komisaris,  dan  direksi.  Ketiga  organ  ini memiliki tugas, wewenang, dan Pertanggung jawaban  yang  berbeda  satu  sama  lainnya.
Direksi  adalah  merupakan  salah  satu organ  perseroan  terbatas  yang  memiliki tugas serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan
tujuan  perseroan  serta  mewakili  perseroan baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar. Direksi  mempunyai  fungsi  dan  peranan yang  sangat  sentral  dalam  paradigma perseroan terbatas.

## DAFTAR BACAAN

## BUKU
Ais,  Chatamarrasjid, Penerobosan  Cadar
Perseroan  dan  Soal-soal  Aktual Hukum  Perusahaan ,PT.  Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 2004 Fuady,  Munir, Hukum  Perusahaan  Dalam Paradigma Hukum Bisnis( Berdasarkan Undang- UndangNomor  40  Tahun  2007), Cet.ke-3, Citra Aditya, Bandung, 2008 ....................., Perlindungan Pemegang Saham Minoritas , CV Utomo, Bandung, 2005
……………., Doktrin-Doktrin  Modern  Dalam
Corporate  law ,  PT  Citra  aditya  bakti,
Bandung, 2002 Hartini, Rahayu, Hukum Kepailitan ,
Universitas  Muhammadiyah  Malang,  Malang, 2008 Nating,  Imran, Peranan  Dan  Tanggung
Jawab  Kurator  Dalam  Pengurusan Dan  Pemberesan  Harta  Pailit, Ed.
Revisi-2, Raja Grafindo, Jakarta, 2009 Saliman,  Abdul  R.  dkk, Hukum  Bisnis  Untuk Perusahaan;  Teori  Dan  Contoh Kasus, edisi.kedua, cet.keempat,Renada  Media  Group, Jakarta, 2005
Silalahi,  M.  Udin, Badan  Hukum  Organisasi
Perusahaan . IBLAM, Jakarta, 2005
Subhan,  M.Hadi, Hukum  Kepailitan,  Prinsip,
Norma  dan  Praktik  di  Peradilan, edisi pertama, cet.ke-1, Prenada
Media Group, Jakarta, 2008
Suharnoko,  2004, Hukum  Perjanjian,  Teori
Dan  Analisa  Kasus, Ed.  Pertama, Cet.ke-6, Prenada Media
Group,Jakarta, 2004.
Sutarno, Aspek-Aspek  Hukum  Perkreditan Pada Bank, Alfabeta; Bandung, 2003.
Jurnal
Pramono,  Nindyo, Tanggung  Jawab  Dan Kewajiban  Pengurus  PT  (  Bank Menurut  UU  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum  dan  Kebanksentralan,  Volume 5 nomor 3 Tahun 2007.

## Internet
Harahap,  Agus  Salim, Tanggung  Jawab Direksi  Dalam  Kepailitan  Perseroan Terbatas, Lex  Jurnalica,  Vol.5  nomor 3,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Alhikmah, Medan, www.google.com, 2008.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.