## DOI: https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.3
ASCARYA Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies

## PERAN WORLD HEALTH ORGANIZATION DALAM PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA DI MASA PANDEMI COVID-19
Andi Anugrah Pawi Universitas Indonesia Email: andi.anugrah@ui.ac.id
Abstract: The research objective is to determine the role of non-state actors, in this case, the World Health Organization (WHO), in responding to efforts to respect human rights  despite  the  COVID-19  pandemic.  This  research  is  motivated  by  the  fact  that many  countries  have  committed  human  rights  violations  in  this  COVID-19  pandemic. Like  Italy,  which  imposes  a  lockdown  and  does  not  respect  other  human  rights, Indonesia is implementing travel tires against foreign nationals who come from the UK, where this can be said to be a form of discrimination committed against only certain citizens of the country and others. Because of this, it is essential to look from another perspective  regarding  respect  for  human  rights  at  this  time  to  achieve  respect  for human  rights.  As  for  the  things  that  the  World  Health  Organization  has  done  in  the form of giving a message by the Director-General of World Health Organization, saying that  the  COVID-19  pandemic  is  a  global  issue  that  must  uphold  human  rights  in  its prevention  and  dissemination  procedures,  the  use  of  the  constitution  of  the International Health Regulations (IHR) as an effort to carry out monitoring of countries on the implementation and implementation of regulations related to the prevention of COVID-19,  to  providing  recommendations  and  guidance  on  an  ongoing  basis  with  due regard to the humanitarian situation based on the International Covenant on Economic, Social  and  Cultural  Rights  (ICESCR,  1966),  International  Covenant  on  Political  Rights (ICCPR, 1966), and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948).
Keywords: human rights, World Health Organization, COVID-19.

## PENDAHULUAN
Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mendeklarasikan COVID- 19  sebagai  sebuah  permasalahan  pandemi  global  akibat  keadaan  dari  cepatnya penyebaran  serta  tingkat  keparahan  dari  virus  tersebut  (Human  Rights  Watch,  2020). Hal  ini  kemudian  mengakibatkan  negara-negara  baik  secara  global  maupun  nasional memberikan responsnya guna mencegah terjadinya penularan.
Adapun  respons  yang  diberikan  oleh  negara-negara  tersebut  unik  dan  bervariasi  yang pada akhirnya secara langsung dan tidak langsung memberikan pengaruh terhadap hak asasi manusia (Milani, 2020). Respons yang diberikan antara lain dengan pemberlakuan lockdown, membatasi  kebebasan  bergerak,  serta  pembatasan  lain  yang  berkaitan dengan  hak  asasi  manusia  yang  mana  telah  melanggar  banyak  peraturan  baik  nasional ataupun internasional (United Nations, 2020). Namun hal tersebut tetap dilakukan oleh negara  karena  dianggap  bahwasanya  negara  tidak  punya  pilihan  lain  selain  melakukan pembatasan yang terbilang cukup ekstrem tersebut (United Nations, 2020).

## THE ROLE OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION IN RESPECT FOR HUMAN RIGHTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Hak  asasi  manusia  pada  dasarnya  merupakan  hal  penting  untuk  terus  dijaga penerapannya,  terlebih  di  masa  Pandemi  COVID-19  ini.  Dikarenakan  ada  suatu  ikatan antara  hak  asasi  manusia  dan  kesehatan.  Misalnya  apabila  ada  pelanggaran  mengenai kurangnya atensi terhadap hak asasi manusia, hal ini dapat menjadi suatu konsekuensi terhadap keadaan kesehatan (World Health Organization, 2003).
Dalam aturan internasional, baik pada International Covenant on Economic, Social and Cultural  Rights (ICESCR,  1966), International  Covenant  on  Political  Rights (ICCPR, 1966),  dan Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR,  1948)  telah  dijabarkan mengenai  kewajiban  dalam  menghargai  hak  asasi  manusia,  dengan  demikian  sudah seharusnya penerapan regulasi tertentu tidak mengesampingkan hak-hak asasi manusia yang telah terlindungi (World Health Organization, 2003).
Faktanya,  masih  banyak  negara  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia  dalam  keadaan  Pandemi  COVID-19  ini.  Seperti  Italia  yang  secara  keseluruhan memberlakukan lockdown dan tidak menghormati hak asasi manusia lainnya , (Layachi, 2020) Indonesia yang menerapkan travel ban terhadap warga negara asing yang berasal dari Inggris, dimana hal ini dapat dikatakan sebuah bentuk diskriminasi yang dilakukan terhadap warga negara tertentu saja (Government United Kingdom, 2020), dan lainnya. Oleh  karena  hal  tersebut,  penting  untuk  melihat  dari  perspektif  lain  terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia di masa ini guna tercapainya penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sebagai suatu badan organisasi internasional yang secara spesifik bergerak pada bidang kesehatan, World Health Organization (WHO) memberikan responsnya terkait keadaan hak  asasi  manusia  dalam  permasalahan  pencegahan  COVID-19.  Dimana  dalam  hal  ini, Direktur  General World  Health  Organizations (WHO)  memberikan  pesannya bahwasanya, “All countries  must  strike  a  fine  balance  between  protecting  health, minimizing  economic  and  social  disruption,  and  respecting  human  rights.” (World Health Organization, 2020c) . Hal ini mengisyaratkan bahwasanya menghormati hak asasi manusia menjadi sebuah keharusan dalam menanggapi keadaan pandemi ini.
World Health Organization (WHO) pun memberikan banyak cara agar hak asasi manusia tetap  terjaga  dalam  keadaan  pandemi  ini  (World  Health  Organization,  2020a). Menggunakan International  Health  Regulations (IHR)  sebagai  suatu  konstitusi  yang dimiliki World  Health  Organization (WHO)  terhadap  negara-negara  yang  terikat  untuk tetap menghormati hak asasi manusia,(Zidar, 2016) mempublikasi suatu guidelines yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai pedoman penerapan regulasi bagi

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
negara-negara,  serta  usaha  lainnya  yang  dinilai  mampu  menimbulkan  penghormatan terhadap hak asasi manusia (World Health Organization, 2020f).
Berdasarkan  penulisan  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwasanya  penulisan  ini dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran non-state  actor ,  dalam  hal  ini  yaitu World  Health  Organization (WHO)  dalam  menanggapi  upaya  penghormatan  terhadap hak asasi manusia terlepas adanya keadaan pandemi COVID-19.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  menuliskan  rumusan permasalahan  yakni:  1)  Bagaimana  Permasalahan  Terkait  Hak  Asasi  Manusia  yang Terjadi  Pada  Masa  Pandemi  COVID-19?  Bagaimana  Peran World  Health  Organization (WHO)  Sebagai Non-State  Actor Dalam  Melakukan  Penghormatan  Hak  Asasi  Manusia  di Masa Pandemi COVID-19?
Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  teoritis  dan  praktis terhadap  pembaca.  Bahwasanya  secara  teoritis,  hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan bermanfaat  untuk  perkembangan  penghormatan  hak  asasi  manusia  di  masa  Pandemi COVID-19  dan  mampu  digunakan  sebagai  bahan  penelitian  selanjutnya  dengan permasalahan yang sesuai. Secara praktis, harapannya penulisan ini dapat memberikan manfaat  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  bagaimana peran  dari non-state  actor dalam  menyelaraskan  permasalahan  hak  asasi  manusia  di masa Pandemi COVID-19.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode library  research dengan  pendekatan  normatif. Regulasi dan aturan-aturan mengenai kebijakan yang dikeluarkan WHO ditinjau dengan menggunakan  analisis  normatif  dengan  cara  menggunakan  analisis  silogisme  antara norma hukum terkait dengan praktek hukum yang ada.

## PEMBAHASAN

## A. Permasalahan Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19
Pandemi  COVID-19  tidak  hanya  memberikan  dampak  kepada  kesehatan  dan  keamanan manusia,  namun  memberikan  dampak  juga  terhadap  hak  asasi  manusia.  Hal  ini disebabkan  adanya  stigma  dan  diskriminasi  yang  terjadi  terhadap  individu  yang didiagnosis terkena COVID-19, orang yang memiliki keturunan Asia, serta para individu yang  baru  saja  melakukan  perjalanan  baik  dari  negara  yang  terinfeksi  ataupun  tidak (CDC, 2020).

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Permasalahan utama terkait hak asasi manusia yang terjadi pada masa Pandemi COVID- 19  ini  dapat  dikategorikan  dalam  3  permasalahan  besar  yakni  (Human  Rights  Watch, 2020):
a. The Freedom of Expression in Ensuring Access to Critical Information;
b. The Right to Health and Access to Health Care ;
c. The Freedom of Movement in Quarantine and Restrictive Measures .
Masing-masing  dari  ketiga  kategori  tersebut  berisikan  banyak  sekali  hak  asasi  manusia yang oleh negara dilanggar dan tidak dihormati.

## 1. The Freedom of Expression in Ensuring Access to Critical Information
Berdasarkan International  Human  Rights  Law, pemerintah  mempunyai  obligasi  untuk melindungi  dan  menghargai  kebebasan  berekspresi  yang  dimiliki  tiap  individu  baik  hal itu  hak  untuk  mencari  tahu,  menerima,  atau  memberikan  informasi  tersebut  guna kepentingan  khalayak  (Human  Rights  Watch,  2020).  Faktanya,  masih  banyak  negara yang menyalahgunakan hak ini dengan memberikan limitasi kemampuan individu untuk mendapatkan informasi atau memberikan informasi.
Adanya tindakan tidak hormat kepada hak asasi manusia ini terjadi pada banyak negara seperti Cina, Iran, dan Thailand. Dimana ketiga negara ini cenderung untuk melakukan represi  terhadap  kebebasan  berekspresi.  Terlihat  bagaimana  pemerintah  China menangkap dokter di suatu rumah sakit di Wuhan dengan dalih “penyebarluasan berita hoax ”  yang  mana  nyatanya  berita  tersebut  benar  adanya (Chris  Buckley,  2020).  Iran yang  telah  kehilangan  kepercayaan  masyarakatnya  menunjukkan  data  yang  pada akhirnya  tidak  sesuai  dengan  keadaan  dan  diperkirakan  bahwasanya  data  tersebut diperiksa  dan  dianalisis  dengan  tidak  teliti  (Fassihi,  2020).  Di  Thailand,  seorang whistleblower di  bidang  kesehatan  diberikan  gugatan  pengadilan  dan  diintimidasi  di hadapan penegak hukum setelah mengekspresikan bagaimana pelaksanaan pencegahan COVID-19 di Thailand sangat buruk (Khaosod Online, 2020).
Praktik-praktik  negara  tersebut  menunjukkan  bahwasanya  ada  kelalaian  terhadap penghormatan suatu hak yang telah dilakukan oleh Negara (Layachi, 2020).

## 2. The Right to Health and Access to Health Care
Diskriminasi cenderung terjadi dalam permasalahan pemberian akses kepada kesehatan. Hal ini pula yang terjadi di masa Pandemi COVID-19. Terlepas telah dicantumkannya the right  to  health pada  Pasal  25  ayat  (1)  UDHR,  Pasal  12  ICESCR,  dan  peraturan  lainnya

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
yang  menjelaskan  bahwasanya  siapa  saja  memiliki  hak  terhadap  kesehatan  dan  akses kepada  pelayanan  kesehatan,  pelanggaran  terus  saja  terjadi  terutama  pada  masa Pandemi COVID-19.
Diskriminasi, xenofobia, rasisme,  dan  penyerangan  terus  terjadi  kepada  orang-orang dengan rasial tertentu akibat dari pemerintah yang melabelkan virus COVID-19 sebagai wabah yang ditu larkan oleh ‘ orang asing’ (United Nations, 2020). Praktik dari Amerika Serikat,  Tanzania,  Jepang,  Indonesia,  Bangladesh,  Rusia,  dan  Lebanon  menunjukkan bahwasanya  terdapat  pemberian  pelayanan  kesehatan  yang  diskriminatif  terhadap masyarakat  tertentu  yang  menunjukkan  bahwasanya  beberapa  negara  telah  tidak menghargai penerapan hak asasi manusia (World Health Organization, 2020e).

## 3. The Freedom of Movement in Quarantine and Restrictive Measures
Kebebasan  untuk  bergerak  secara  aturan  memberikan  hak  dan  kebebasan  terhadap siapa  pun  untuk  melakukan  perjalanan  di  dalam  ataupun  luar  negeri  secara  legal. Namun  keadaan  sekarang  perlu  dianalisis  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  seluruh negara terus berlomba-lomba menerapkan karantina, lockdown , dan sejenisnya sebagai upaya  pencegahan  penularan  COVID-19.  Kemampuan  untuk  melakukan  restriksi  dapat dilakukan  berdasarkan  peraturan  internasional  yang  mengikat.  Dalam  hal  ini  dapat melihat melalui penerapan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Pasal 12 International  Covenant on Civil and  Political  Rights (ICCPR)  mengatur  secara jelas bahwasanya restriksi terhadap hak bebas bergerak dapat dilakukan hanya dengan alasan  kesehatan  publik  ataupun  keadaan  darurat  nasional  dengan  memenuhi  kriteria ‘lawful,  necessary, dan proportionate. ’ (UN  Human  Rights  Committee  (HRC),  1988). Aturan tersebut pun mutatis mutandis dengan Pasal 13 Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
Restriksi  yang  dilakukan  seperti  karantina  ataupun  isolasi  terhadap  individu  yang mengalami  gejala  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan.  Pelaksanaannya  harus menjadi  sebuah  kepentingan  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  dengan berdasar  pada  pembuktian  saintis  ( scientific  evidence ),  proporsional  untuk  mencapai hasil  yang  diinginkan,  tidak  mendiskriminasi  dalam  pelaksanaannya,  waktunya,  serta menghormati kemanusiaan dan tetap harus di analisa kembali dalam pelaksanaannya.
Faktanya, praktik negara menunjukkan bahwasanya restriksi tersebut mengesampingkan hak asasi manusia yang telah ada. Cina memberlakukan karantina secara masif dengan minim  memperhatikan  hak  asasi  manusia.  Bahwasanya  di  pertengahan  Januari, penerapan  karantina  secara  ketat  menyebabkan  banyak  individu  terhalang  dalam

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
mendapatkan  fasilitas  kesehatan  yang  dibutuhkan  dan  banyaknya  korban  jiwa  akibat tidak mendapatkan pertolongan yang sesuai diakibatkan oleh adanya restriksi tersebut (World  Health  Organization,  2020b).  Italia  juga  memberlakukan lockdown dengan aturan  yang  ketat  sehingga  dapat  dibilang  memberikan  restriksi  yang  berlebihan terhadap  kebebasan  individu.  Dimana  Italia  menutup  seluruh  negaranya  dengan pengecualian  tempat  pelayanan  kesehatan  dan  apabila  ada  yang  menolak  atau melakukan perlawanan maka dikenakan denda sebesar 206 euro dan dikenakan pidana penjara selama 3 bulan (Horowitz, 2020).
Hal ini menunjukkan bahwasanya restriksi yang dilakukan terhadap kebebasan bergerak manusia merugikan hak asasi manusia kelompok-kelompok masyarakat tertentu (World Health  Organization,  2003). Namun,  terlepas  dari  penerapan  yang  dilakukan  beberapa negara  yang  tidak  sesuai,  negara  lain  seperti  Korea  Selatan,  Taiwan,  dan  Singapura mampu  untuk  melaksanakan  restriksi  terhadap  kebebasan  bergerak  dengan  baik (Layachi,  2020).  Sehingga  sebenarnya  bukanlah  hal  yang  tidak  mungkin  bagi  negara untuk tetap menghormati hak asasi manusia dalam masa Pandemi COVID-19 ini.
B.  Peran World  Health  Organization (WHO))  Sebagai Non-State  Actor Dalam Melakukan Penghormatan Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19
Sebagai sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan, penanganan COVID-19 merupakan suatu kewajiban yang harus terus dilaksanakan oleh WHO. Hal ini pun  meliputi  bagaimana  pencegahan  COVID-19  harus  sejalan  dengan  penerapan  dan penghormatan  kepada  hak  asasi  manusia  (World  Health  Organization,  2020c).  Dimana dalam  hal  ini, World  Health  Organization (WHO)  sebagai  sebuah  badan  organisasi internasional  melakukan  beberapa  hal  yang  dapat  meningkatkan  penghormatan terhadap hak asasi manusia (von Tigerstrom et al., 2020):
1. Mengikat  Negara  Untuk  Menghormati  Hak  Asasi  Manusia  Melalui International Health Regulations (IHR)
WHO  mempunyai  sebuah  konstitusi  aturan  yang  mengikat  negara  dengan  nama International  Health  Regulations (IHR).  Terlepas  banyaknya  pemikiran  bahwasannya WHO tidak dapat melakukan apa pun terhadap negara yang tidak mengikutinya, namun apabila dilihat berdasarkan advisory opinion yang dikeluarkan Mahkamah Internasional dalam kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (11 April  1949)  bahwasannya  WHO  memiliki  kekuatan  untuk  melakukan  monitor  terhadap negara-negara terkait kepatuhan negara terhadap obligasi untuk menghormati hak asasi

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
manusia  dalam  masa  Pandemi  ini  dilihat  dari  performa  WHO  untuk  menyelesaikan tugasnya dalam meminimalisir penyebaran virus COVID-19 (Essawy, 2020):
“under  international  law,  that  organization  must  be  deemed  to  have  those powers which, though not to expressly provided in the Charter, are conferred upon it by necessary implication as being essential to the performance of its duties. ’ (hlm. 182).
Kemampuan  WHO  dalam  menggunakan  IHR  sebagai  bentuk  upaya monitoring pelaksanaan  negara  tidak  lepas  dari  adanya  koneksi  antar  hak  untuk  kesehatan ( the right  to  health) dan  hak  asasi  manusia  lainnya.  Koneksi  ini  dapat  dilihat  berdasarkan Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) General Comment No. 14: the Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article 12) , yang menyebutkan bahwasannya Pasal 12.1 tidak serta merta hanya dispesifikasikan untuk akses terhadap pelayanan  kesehatan,  namun  dijelaskan  pada  Pasal  12.2  bahwasannya  hak  untuk kesehatan  terkoneksi  terhadap  seluruh  hak  asasi  manusia  yang  termasuk  di  dalamnya faktor sosio-ekonomi guna menaikkan tingkat kesehatan dan lainnya (Essawy, 2020).
Serta  berdasarkan  publikasi  WHO  yang  berjudul 25  Questions  and  Answers  on  Health and  Human  Rights, WHO  dalam  menjalankan  fungsinya  mengikutsertakan  hak  asasi manusia  dalam  mencapai  kesehatan  yang  lebih  baik  (World  Health  Organization, 2020d). Dimana hal ini merujuk pada (Essawy, 2020):
a. Penggunaan pendekatan hak asasi manusia guna perkembangan kesehatan;
b. Melakukan  analisa  dan  menyampaikan  permasalahan  ataupun  implikasi  terhadap hak  asasi  manusia  terhadap  regulasi,  program  ataupun  legislasi  yang  berkaitan dengan kesehatan;
c. Menjadikan  hak  asasi  manusia  sebagai  bentuk  dimensi  integral  dalam  pembuatan, penerapan, monitoring dan  evaluasi  terhadap  regulasi  yang  berkaitan  dengan kesehatan dan program yang terlingkup mengenai politik, ekonomi, dan sosial.
Dalam hal ini, pendekatan terhadap hak asasi manusia dalam mencapai kesehatan pun terlihat pada IHR dimana pada Pasal 3 menjelaskan bahwasannya, ‘the implementation of  these  Regulations  shall  be  with  full  respect  for  the  dignity,  human  rights  and fundament al freedoms of persons.’
Dengan  demikian,  keadaan  Pandemi  COVID-19  yang  permasalahannya  tidak  hanya sekedar  kesehatan  namun  juga  hak  asasi  manusia  dimana  dibuktikan  dari  banyaknya kasus  yang  terjadi  terkait  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusi  dalam  melawan pandemi yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwasannya sesuai

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
dengan  tugasnya,  WHO  dapat  melakukan monitoring terhadap  negara-negara  terkait penerapannya berdasarkan IHR.
2. Recommendations dan Guidelines yang  Sesuai  Dengan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19
Berdasarkan  konstitusi  IHR  yang  mengatur  terkait  pencegahan  kesehatan,  WHO mempunyai  dasar  untuk  mempublikasikan  dan  menerapkan  beberapa  rekomendasi sementara untuk dilaksanakan sebagai upaya mencegah penularan terhadap kesehatan (World  Health  Organization,  2020a).  Setelah  WHO  mengumumkan  virus  COVID-19 sebagai suatu Pandemi, Direktur General dari  WHO selanjutnya mengkomuikasikan hal tersebut  kepada  negara-negara  guna  menetapkan  rekomendasi  terhadap  keadaan kesehatan darurat yang sejalan dengan penerapannya terhadap hak asasi manusia untuk diberlakukan oleh negara-negara (Sekalala et al., 2020).
Rekomendasi serta pedoman yang dikeluarkan WHO pun secara jelas harus menghormati hak asasi manusia, dimana hal ini dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) International Health Regulations, yakni: ‘regulations  should  be  implemented  with  full  respect  for  the dignity, human rights, and fundamental freedoms of persons.’
Rekomendasi-rekomendasi yang diberlakukan  WHO (World Health Organization,  2020g) pun secara umum didasarkan ppada Pasal 18 ayat (1) IHR yang mengikuti model limitasi yang  terdapat  pada  ICCPR  sebagai  suatu  konstitusi  yang  mengatur  terkait  hak  asasi manusia. Secara besar pasal yang berkaitan yakni Pasal 17 mengenai hak akan privasi, Pasal 19 mengenai hak akan kebebasan, Pasal 12 terkait hak kebebasan bergerak.
Salah  satu  rekomendasi  WHO  terkait  penghormatan  terhadap  hak  akan  privasi,  yakni WHO  merekomendasikan  negara  dapat  melakukan  beberapa  upaya  untuk mengesampingkan hak privasi individu hanya dengan cara tertentu yakni (Zidar, 2016):
a. Analisa terhadap riwayat perjalanan individu di wilayah yang terdampak;
b. Analisa terhadap bukti hasil tes laboratorium dan kesehatan; dan
c. Tracing Contact terhadap  orang  yang  diduga  terinfeksi  ataupun  orang  yang  telah terinfeksi.
Serta,  data  yang  didapat  pun  harus  disimpan  dan  hal  tersebut  bersifat  rahasia  (Zidar, 2016),  dengan  pengecualian  bahwasannya  negara  hanya  bisa  memberikan  informasi terkait data apabila dalam keadaan untuk mengurangi risiko publik (BJ et al., 2020).

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Selanjutnya  terkait  rekomendasi  mengenai  kebebasan  bergerak,  secara  jelas  WHO memberikan  rekomendasinya  bahwasanya  negara  hanya  dapat  mengesampingkan  hak terhadap  kebebasan  bergerak  dengan  keadaan  tertentu  yakni  (von  Tigerstrom  et  al., 2020):
a. Penolakan masuk terhadap individu yang diduga terinfeksi dan ataupun individu yang telah terinfeksi;
b. Penolakan masuk terhadap individu yang tidak terdampak ke dalam wilayah ataupun area yang terdampak; dan
c. Memberlakukan exit screening dana tau memberikan restriksi terhadap individu yang berasal dari daerah terdampak.
Secara  lengkap  terkait  rekomendasi  WHO  tersebut  dapat  diakses  pada website resmi WHO,  namun  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  penerapan  dan  pemberlakuan rekomendasi  tersebut  sesuai  dengan  memperhatikan  penghormatan  terhadap  hak-hak asasi  manusia  yang  diatur  baik  dalam  ICCPR,  UDHR,  ICESCR,  IHR,  dan  peraturan kemanusiaan lainnya (von Tigerstrom et al., 2020).

## KESIMPULAN
Pandemi  COVID-19  telah  memberikan  dampak  yang  sangat  krusial  terhadap  kesehatan serta  kemanusiaan  individu.  Hal  ini  tentunya  terjadi  sebagai  dampak  pencegahan penyebarluasan  virus  COVID-19.  Namun,  pelaksanaan  dan  implementasi  yang diberlakukan  secara  masif  masih  memberikan  efek  samping  berkepanjangan  terhadap penghormatan  hak  asasi  manusia.  Dikarenakan  penjaminan  hak  tersebut  cenderung tidak setara berdasarkan kategori-kategori tertentu.
Sebagai  organisasi  internasional  yang  bergerak  pada  bidang  kesehatan, World  Health Organization (WHO),  dipandang  menjadi  sebuah  organisasi  internasional  yang  menjadi acuan  terhadap  pelaksanaan  pencegahan  penularan  COVID-19.  Sebagai  acuan  negara, maka  WHO  pun  harus  secara  tegas  melakukan  penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia juga dalam upayanya untuk meminimalisir keadaan.
Hal tersebut pun dilakukan WHO dengan berbagai macam upaya. Dari pemberian pesan oleh  Direktur  General  WHO  yang  mengatakan  bahwasannya  Pandemi  COVID-19 merupakan  sebuah  isu  global  yang  harus  tetap  menjunjung  hak  asasi  manusia  dalam prosedur  pencegahan  dan  penyebarannya,  penggunaan  konstitusi International  Health Regulations (IHR)  sebagai  upaya  untuk  melakukan monitoring terhadap  negara-negara akan  implementasi  dan  pelaksanaan  regulasi  terkait  pencegahan  COVID-19,  hingga pemberian  rekomendasi  dan  panduan  secara  terus  menerus  dengan  memperhatikan

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
keadaan  kemanusiaan  yang  didasari  pada International  Covenant  on  Economic,  Social and Cultural Rights (ICESCR, 1966), International Covenant on Political Rights (ICCPR, 1966), dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948).

## DAFTAR PUSTAKA
BJ,  von T., SF, H., & KR, W. (2020). The International Health Regulations (2005) and the re- establishment of international travel amidst the COVID-19 pandemic. Journal of Travel Medicine , 27 (8).
CDC.  (2020). Reducing  Stigma .  Www.Cdc.Gov.  https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress- coping/reduce-stigma/index.html
Chris  Buckley.  (2020). Chinese  Doctor  Silenced  After  Warning  of  Outbreak,  Dies  From Coronavirus . Https://Www.Nytimes.Com. https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/asia/chinese-doctor-Li-Wenliang- coronavirus.html
Essawy,  R.  M.  (2020). The  WHO:  The  Guardian  of  Human  Rights  During  Pandemics? Https://Www.Ejiltalk.Org.  https://www.ejiltalk.org/the-who-the-guardian-of-human- rights-during-pandemics/
Fassihi,  F.  (2020). Iran  Vice  President  is  One  of  7  Officials  to  Contract  Coronavirus . Https://Www.Nytimes.Com.
https://www.nytimes.com/2020/02/27/world/middleeast/coronavirus-iran-vice- president.html,
Government United Kingdom. (2020). Foreign Travel Advice Indonesia . Https://Www.Gov.Uk. https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/indonesia
Horowitz,  J.  (2020). Italy  Announces  Restrictions  Over  Entire  Country  in  Attempt  to  Halt Coronavirus, .
Www.Nytimes.Com. https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/europe/italy-lockdown- coronavirus.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
Human Rights Watch. (2020). Human Rights Dimensions of COVID-19 Response . Human Rights Watch.  https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19- response,
Khaosod Online. (2020). Parade on Save Dr. Oat, Criticizes the Government of COVID-19. Did You Say The Truth Wrong . Https://Www.Khaosod.Co.Th.
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3701435

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Layachi,  O.  B.  (2020).  International  Protection  of  Human  Rights  During  the  Covid-19
Pandemic Fight. Systematic Reviews in Pharmacy , 11 (6), 1332 – 1338.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31838/srp.2020.6.194
Milani, F. (2020). COVID-19 outbreak, social response, and early economic effects a global VAR analysis of cross-country interdependencies .
http://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp8518.pdf
Sekalala,  S.,  Forman,  L.,  Habibi,  R.,  &  Meier,  B.  M.  (2020). Health  and  human  rights  are inextricably  linked  in  the  COVID-19  response . 3 ,  1 – 7.  https://doi.org/10.1136/bmjgh- 2020-003359
UN Human Rights Committee (HRC). (1988). CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to  Privacy),  The  Right  to  Respect  of  Privacy,  Family,  Home  and  Correspondence,  and Protection  of  Honour  and  Reputation, .  UN  Human  Rights  Committee  (HRC). https://www.refworld.org/docid/453883f922.html
United Nations. (2020). COVID-19 and Human Rights .
von  Tigerstrom,  B.  J.,  Halabi,  S.  F.,  &  Wilson,  K.  R.  (2020).  The  International  Health Regulations (2005) and the re-establishment of international travel amidst the COVID- 19 pandemic. Journal of Travel Medicine , 27 (8). https://doi.org/10.1093/jtm/taaa127
World Health Organization. (2003). 25 Questions and Answers on Health and Human Rights.
World Health Organization. http://www.myilibrary.com?id=4111
World  Health  Organization.  (2020a).  Addressing  human  rights  as  key  to  the  COVID-19 response.
World Health Organization Publication , April , 1 – 4. http://familyplanning2020.org/sites/default/files/COVID/WHO-2019-nCoV-SRH- Rights-2020.1-eng.pdf
World  Health  Organization.  (2020b). China:  Respect  Rights  in  Coronavirus  Response,  Stop Censorship,  Respect  Freedom  of  Movement,  Address  Discrimination .  Www.Hrw.Org. https://www.hrw.org/news/2020/01/30/china-respect-rights-coronavirus-response
World Health Organization. (2020c). Director General Media Briefing . Https://Www.Who.Int/. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
World  Health  Organization.  (2020d). Human  Rights-Based  Approach  to  Health . Https://Www.Who.Int/. https://www.who.int/topics/human_rights/en/,
World  Health  Organization.  (2020e). Human  Rights  Dimensions  of  COVID-19  Response .
Https://Www.Hrw.Org. https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights- dimensions-covid-19-response World Health Organization. (2020f). Publications Database .

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Https://Www.Who.Int/Publications. https://www.who.int/publications World Health Organization. (2020g). Technical Guidance for Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic . WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Zidar, A. (2016). WHO International Health Regulations and Human Rights: from Allusions to Inclusion. National Security, Public Health: Exceptions to Human Rights? , 123 – 144.

## Copyright (c) 2021 Andi Anugrah Pawi
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License .