Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI

## PENGADILAN
Rani Dewi Kurniawati 1
E- mail; rani.dewikurniawati@gmail.com

## ABSTRAK
Setiap sistem hukum pasti mempunyai maksud dan tujuan, diantara tujuan dari  sekian  banyak  tujuan  sistem  hukum  adalah  tercapainya  sebuah  keadilan. Karena  rasa  keadilan  diantara  orang  bersengketa  itu  tidaklah  sama  khususnya pada  sengketa  perceraian,  sehingga  sulit  untuk  memuaskan  rasa  keadilan  bagi kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Solusi  yang  terbaik  adalah  dengan perdamaian melalui mediasi. Akan tetapi kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai bahwa mediasi perkara perceraian berhasil walaupun kedudukan hukum mediasi  di  Pengadilan  Agama  sudah  cukup  jelas.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui implementasi, efektivitas serta faktor ketidak berhasilan dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka.
Penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  analisis,  yaitu  menggambarkan permasalahan  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian. Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif .  P engumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan data primer dan data sekunder  berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier  sebagai  data  utama.  Setelah  data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian diadakan analisis secara kualitatif.
Pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Majalengka  sudah  berusaha mengupayakan  perdamaian.  Akan  tetapi  dalam  prakteknya  di  pengadilan ditemukan ada ketidaksesuaian antara teori dengan praktek di pengadilan. Seperti, proses  mediasi  seharusya  tertutup,  para  pihak  tidak  memilik  hak  untuk  memilih. Mengenai tingkat kefektivan pemberlakuan perma ini bisa dikatakan belum begitu efektif,  karena  dalam  pelaksanaanya.  Perkara  perceraian  yang  masuk  dalam Mediasi di tahun 2019 ada 219 perkara, yang berhasil di mediasi ada 24 perkara, artinya  mediasi  yang  dilakukan  dan  tidak  berhasil  ada  195  perkara.  Faktor ketidakberhasilan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Majalengka  disebabkan  karena faktor  yang  datang  dari  para  pihak  yang  berperkara  dan  dari  dalam  peradilan. Faktor  yang  datang  dari  para  pihak  salah  satunya  adalah  salah  satu  pihak  tidak hadir.  Kemudian,  faktor  yang  datang  dari  peradilan  adalah  kurangnya keterampilan mediator, dan tempat mediasi ditentukan oleh pengadilan yang bisa jadi membuat para pihak tidak nyaman.
Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi Mediasi, Perceraian, Perma
1 Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## A. Latar Belakang
Setiap  sistem  hukum  pasti  mempunyai  maksud  dan  tujuan,  diantara tujuan  dari  sekian  banyak  tujuan  sistem  hukum  adalah  tercapainya  sebuah keadilan.
Agar  terwujud  dan  terlaksananya  keadilan  di  tengah  masyarakat,  maka  perlu ada institusi hukum yang dapat menaungi dan sekaligus mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap rasa keadilan tersebut. 2
Karena  rasa  keadilan  diantara  orang  bersengketa  itu  tidaklah  sama khususnya  pada  sengketa  perceraian,  sehingga  sulit  untuk  memuaskan  rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Solusi yang terbaik adalah dengan  perdamaian  melalui  mediasi.  Dalam  hal  ini  peran  mediator  sangat penting, mengingat kedua belah pihak yang bersengketa sudah memilik banyak permasalahan sehingga ingin melakukan perceraian, baik itu pihak istri ataupun pihak suami.
Pelembagaan dan pemberdyaan mediasi di pengadilan (court connected mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar  negara  kita,  yaitu  :  Pancasila,  terutama  sila  keempat  yang  bunyinya “Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.  Sila  keempat  dari  Pancasila  ini  di  antaranya menghendaki,  bahwa  upaya  penyelesaian  sengketa/konflik  dilakukan  melalui musywarah  untuk  mencapai  mufakat  yang  diliputi  oleh  semangat kekeluargaan. 3
Sebagaimana  telah  diketahui,  bahwa  ada  empat  poin  latar  belakang mengapa  Mahkamah  Agung  RI  mewajibkan  para  pihak  menempuh  mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim. Salah satunya proses mediasi diharapkan dapat  mengatasi  masalah  penumpukan  perkara.  Jika  para  pihak  dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. 4
Dengan  mediasi  diharapkan  mecapai  titik  temu  penyelesaian  sengketa perceraian,  yang  selanjutnya  dituangkan  sebagai  kesepakatan  bersama, pengambilan keputusan  ini tidak ditangan mediator, melainkan di tangan para pihak  yang  bersengketa. 5 Maka  eksistensi  peradilan  tidak  hanya  semata-mata menjalankan kekuasaan yang bersifat memutus (ajudukatif) belaka, melainkan juga  menjalankan  fungsi  “mendamaikan”  para  pihak  yang  berperkara  di pengadilan.
2 Rifqi  Kurnia  Wazzan, “Mediasi  Dan  Manajemen  Konflik  Dalam  Perceraian” , diakses dari http://www.pa-kendal.go.id/new/125-artikel/315-mediasi-dan-manajemen- konflik-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i-,-m-h.html, pada tanggal  30 Oktober 2019, pukul 20.02
3 Rachmadi  Usman ,  Mediasi  di  Pengadilan  dalam  teori  dan  praktek ,  Jakarta  Timur: Sinar Grafika, 2012,hlm. 26
4 Administator, “Tentang  Mediasi”, di  akses  dari  http://pa-wamena.go.id/index.php/ pelayanan-perkara/layanan-mediasi/tentang-mediasi,  pada  tanggal  30  Oktober  2019,  pukul 20.45
5 Rachmadi Usman, Op.Cit
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Adanya  penekanan  melaksanakan  mediasi  terlebih  dahulu  bagi  para hakim atau mediator sebelum melanjutkan perkara patut ditinjau dan dievaluasi efektivitasnya.  Efektivitas  dan  Implementasi  ini  sangat  berkaitan  dengan berbagai faktor, baik itu faktor pendukung keberhasilan mediasi maupun faktor penghambat  keberhasilan  mediasi  itu  sendiri,  hal  ini  akan  sangat mempengaruhi berjalannya proses mediasi di Pengadilan Agama Majalengka.
Oleh  karena  itu  pernyelesaian  perkara  perceraian  melalui  mediasi  bisa dibilang unik, karena suami dan istri atau salah satu pihak dari suami dan istri tengah  emosional  secara  psikologis.  Langkah  pertama  yang  bisa  dilakukan mediator  adalah  mencoba  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  suami  dan istri  tersebut  bahwa  mediasi  sebagai  ruang  refleksi  untuk  membangun  sugesti mereka agar mau berkomunikasi dengan baik.
Akan  tetapi  kenyataan  praktik  yang  dihadapi,  jarang  dijumpai  bahwa mediasi  perkara  perceraian  berhasil  walaupun  kedudukan  hukum  mediasi  di Pengadilan  Agama  sudah  cukup  jelas. 6 Serta  manfaat  yang  bisa  diraih  jika memilih  mediasi  dari  pada  menyelesaikan  perkara  di  pengadilan.  Tetapi faktanya  menujukkan  bahwa  masyarakat  dan  tentu  juga  pengadilan  belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk mengambil penelitian dengan Judul “Analisis  Yuridis  Mengenai Implementasi  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Majalengka  Dalam  Perkara Perceraian  Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  untuk  mempermudah  pemahaman dalam  pembahasan  permasalahan  yang  akan  diteliti,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  Implementasi  PERMA  No.  01  Tahun  2016  tentang  prosedur mediasi di Pengadilan Agama Majalengka?
2. Bagaimana  efektivitas  mediasi  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama Majalengka?
3. Faktor-faktor  apa  yang  menghambat  keberhasilan  proses  mediasi  dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  implementasi  mediasi  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama Majalengka setelah terbitnya PERMA No. 01 Tahun 2016.
2. Untuk  mengetahui  efektivitas  mediasi  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama Majalengka setelah dikeluarkannya PERMA No. 01 Tahun 2016
3. Untuk  mengetahui  faktor  penghambat  keberhasilan  mediasi  dalam  perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka.
6 Rachmadi Usman , Op.Cit , hlm. 27
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## D. Kerangka Pemikiran
Sebagai  pijakan  penulis  di  dalam  melakukan  penelitian  dan memperkuat  penulisan  skripsi,  maka  digunakan  beberapa  teori  sebagai kerangka pemikiran, diantaranya :
1. Teori Keadilan
Definisi  keadilan  dapat  dipahami sebagai suatu nilai (value) yang digunakan  untuk  menciptakan  hubungan  yang  seimbang  antar  manusia denganmemberikan  apa  yang  menjadi  hak  seseorang  dengan prosedur dan bila  teradapat  pelanggaran  terkait  keadilan  maka  seseorang  perlu diberikan hukuman. 7
2. Teori Efektivitas
Teori  efektivitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto adalah  bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :
a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
b) Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d) Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku atau diterapkan.
e) Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 8
3. Teori Pencegahan
Pencegahan  perceraian  pada  khususnya  tidak  jauh  berbeda  dengan pencegahan  pada  kejahatan  pada  umumnya  hanya  yang  membedakan mungkin  dari  cara  atau  strategi  yang  digunakan  yang  salah  satunya  adalah pencegahan  dengan  pendekatan  Situasional (Situasional  Prevention) yang merupakan salah satu berbagai teori pencegahan yang menggunakan bentuk strategi  pencegahan  yang  diterapkan  dalam  suatu  lingkungan  atau  keadaan tertentu.  Bentuk  dari  pendekatan  Situasional  adalah  pencegahan  yang cenderung  memusatkan  perhatiannya  pada  pengembangan  langkah-langkah berjangka  pendek  dalam  suatu  pencegahan  yang  bertujuan  untuk pengamanan suatu keadaan.
4. Teori Negosiasi
Negosiasi  adalah  sebuah  pendekatan  yang  digunakan  untuk mengelola  atau  menangani  konflik  yang  ada  di  dalam  berbagai  bidang dan  konteks  komunikasi yaitu komunikasi  interpersonal atau komunikasi antar  pribadi,  komunikasi  kelompok,  komunikasi  organisasi,  komunikasi antar  budaya,  komunikasi  lintas  budaya,  komunikasi  bisnis,  komunikasi
7 Jaka  Mirdinata, “Teori  Keadilan  Hukum” ,  di  akses  dari  https://mirdinatajaka. blogspot.com/2017/05/teori-keadilan-hukum.html, pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul  22.35
8 Munawar  Afandi, “Teori  Efektivitas  Hukum  Menurut  Soerjono Soekanto”, https:// detikhukum .wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono- soekanto/, pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 22.50
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
bisnis  lintas  budaya,  dan komunikasi  internasional, dan   komunikasi pemasaran. 9

## E. Metodelogi Penelitian
Metode  dalam  penelitian  ini  dibagi  dalam  beberapa  hal,  di  antaranya sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  deskriptif analisis,  yaitu  menggambarkan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian  dan  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai mediasi perceraian di Pengadilan Agama Majalengka.
2. Metode Pendekatan
Metode  yang  penulis  gunakan  pada  pendekatan  ini  adalah  pendekatan secara  Yuridis  Normatif  yaitu  pendekata  atau  penelitian  hukum  dengan menggunakan  metode  pendekatan/teori/konsep  dan  metode  analisis  yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis.
3. Tahap Penelitian
Dalam  penulisan  skripsi  ini  penulis  menggunakan  tahap  penelitian dengan  Studi  kepustakaan  (literatur/dokumen).  Studi  kepustakaan  yaitu tahap penelitian utama, sedangkan studi lapangan bersifat penunjang.
4. Teknik Pengmmpulan Data
a) Dalam  penyusunan  skripsi  ini  penulis  melakukan  teknik  pengumpulan data  dengan  meminta  data  dari  Pengadilan  Agama  tentang  mediasi perceraian.
b) Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelaahan  data  yang adapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, wawancara, ensiklopedi, bibliografi, indeks data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai kepustakaan.
5. Alat pengumpul Data
Alat  pengumpul  data  yang  digunakan  penulis  yaitu  Interview, digunakan pedoman wawancara terstruktur atau pedoman wawancara bebas.
6. Analisis Data
Dalam  hal  ini  analisis  data  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena  dengan  kata-kata  atau  kalimat,  kemudian  dipisahkan  menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.
9 Pakar  Komunikasi, Teori  Negosiasi, diakses  dari  https://pakarkomunikasi.com/teori- negosiasi, pada tanggal 22 November 2019, pukul 20.01
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
F . Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Analisis  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Majalengka  Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016
Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk  memperoleh  penyelesaian  yang  memuaskan  serta  berkeadilan. 10 Dalam    rangka  reformasi  birokrasi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia yang  berorientasi  pada  visi  terwujudnya  badan  peradilan  indonesia  yang agung,  salah  satu  elemen  pendukung  adalah  Mediasi  sebagai  instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. 11
Dalam  menerapkan  Lembaga  Damai  yang  merupakan  pelaksanaan dari  Pasal  130  HIR/154  Rbg,  dimana  menurut  ketentuan  tersebut  hakim dalam  perkara  perdata  wajib  menganjurkan  para  pihak  dalam  sidang pertama  untuk  menempuh  perdamaian.  Tidak  menempuh  prosedur  mediasi merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan  putusan  batal  demi  hukum.  Oleh  karena  itu  hakim  dalam memutus  suatu  perkara  wajib  menyebutkan  bahwa  perkara  yang  akan diputus  telah  diupayakan  untuk  berdamai  melalui  mediasi.Dalam penjelasan-penjelasan  sebelumnya  secara  umum  mediasi  adalah  cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator. 12 Prosedur  Mediasi di  Pengadilan  menjadi  bagian  hukum acara  perdata  dapat  memperkuat  dan mengoptimalkan  fungsi  lembaga  peradilan  dalam  penyelesaian  sengketa. Dalam hal ini Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang isinya mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan, dengan demikian harapan Mahkamah Agung nantinya perkara sengketa yang masuk bisa terselesaikan di  mediasi  atau  setidaknya  mengurangi  penumpukan  perkara  yang  terjadi pada saat ini.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah diterapkan di Pengadilan Agama Majalengka. Dalam  tahap  pramediasi  para  pihak  pada  saat  sidang  yang  pertama,  hakim pemeriksa  memerintahkan  kepada  pihak  tergugat  dan  penggugat  untuk melakukan  proses  mediasi.  Dalam  sidang  pertama  tersebut,  hakim pemeriksa  perkara  memberikan  penjelasan  tentang  maksud  dan  tujuan mediasi, penandatanganan formulir penjelasan mediasi, penjadwalan waktu sidang mediasi serta pemilihan hakim mediator. Namun pada kenyataannya pada saat penjelasan mediasi kurang dalam penjelasan tujuan serta manfaat mediasi.
Setelah hakim memilih hakim mediator yang sudah ada dalam daftar mediator, selanjutnya hakim pemeriksa perkara menunjuk hakim yang berisi
10 Menimbang, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi, hlm.1.
11 Ibid.
12 Pasal  1  Ayat  1  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
tentang  penetapan  sebagai  mediator.  Mediator  yang  dipilih  oleh  hakim dengan  dibantu  panitera  pengganti.  Kemudian  mediator  yang  telah mengetahui  penunjukan  penetapan  sebagai  mediator,  para  pihak  di  panggil untuk  menghadap  ke  mediator.  Selama  proses  mediasi,  mediasi dilaksanakan  diruang  mediasi.  Proses  mediasi  itu  bersifat  tertutup  untuk umum kecuali para pihak berkendak lain. 13 Dalam hal ini, seharusnya proses mediasi bertempat ditempat yang disepakati oleh kedua belah pihak. 14
Apabila proses mediasi dilaksanakan ditempat terbuka, kemungkinan para  pihak  tidak  mau  menceritakan  keadaan  sebenarnya,  karena  hal  itu menyangkut  privasi  keluarga  dan  juga  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang ada.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  juga  mediasi  yang  dilaksanakan ditempat terbuka atau diluar pengadilan akan membuat para pihak nyaman. Seperti  yang  dikatakan  oleh  mediator  juga  bahwa  di  Jakarta  contohnya, mediasi  dilakukan  di  hotel  atau  cafe  atau  tempat  lainnya,  namun  untuk mencapai kearah seperti itu cukup sulit, melihat kemampuan atau kebiasaan masyarakat Majalengka dengan Jakarta berbeda.
Dalam  hal  ini  seharusnya  mediator  menanyakan  mediasi  akan dilaksanakan  dimana  dan  para  pihak  berhak  memilih  sesuai  kesepakatan. Namun  kenyataan  di  Pengadilan  Agama  Majalengka  tidak ada  kesempatan untuk  para  pihak  menggunakan  haknya  tersebut.  Walaupun  dalam  hasil wawancara  dengan  mediator  menyebutkan  bahwa  “belum  ada  pihak  yang meminta  untuk  melakukan  mediasi  di  luar  pengadilan”.  Dalam  hal  ini bagaimana  para  pihak  akan  memilih  tempat  ketika  oleh  mediator  tidak ditanyakan dan tidak di berikan penjelesan secara rinci sebelumnya. Karena masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Secara  teknis,  mediator  seharusnya  terlebih  dahulu  membuat penjadwalan  pertemuan  diantara  para  pihak.  Akan  tetapi  dalam penerapannya  di  Pengadilan  Agama  Majalengka,  mediator  tersebut melangsungkan proses mediasi tanpa adanya jadwal terlebih dahulu. Hal ini melanggar  ketentuan  Pasal  21  ayat  (1)  yang  berbunyi:  “Mediator menentukan  hari  dan  tanggal  pertemuan  mediasi,  setelah  menerima penetapan penunjukan sebagai mediator.”
Selama  proses  mediasi,  sering  terjadi  salah  satu  pihak  tidak menghadiri  proses  mediasi  pada  waktu  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini dikarenakan  para  pihak  tidak  mempunyai  iktikad  baik  untuk  berdamai. Padahal  didalam  Pasal  7  ayat  (1)  PERMA  menjelaskan  bahwa  para  pihak wajib  menempuh  mediasi  dengan  iktikad  baik.  Akibat  hukum  bagi  para pihak yang tidak beriktikad baik dijelaskan dalam  Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) PERMA, yaitu; “Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik  dalam  proses  mediasi,  gugatan  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  oleh
13 Pasal  5  ayat  (1)  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan
14 Pasal  11  ayat  (1)  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
hakim  pemeriksa  perkara”. 15 “Tergugat  yang  dinyatakan  tidak  beriktikad baik, dikenai pembayaran biaya mediasi”. 16
Di  Pengadilan  Agama  Majalengka  belum  ada  mediasi  yang dilakukan melalui audio visual, padahal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 5 ayat (3)  “Pertemuan  Mediasi  dapat  dilakukan  melalui  media  komunikasi  audio visual  jarak  jauh  yang  memungkinkan  semua  pihak  saling  melihat  dan mendengar  secara  langsung  serta  berpartisipasi  dalam  pertemuan”. Kemudian  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  “Kehadiran  para  pihak  melalui komunikasi  audio  visual  jarak  jauh  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 ayat (3) dianggap sebagai kehadran lanngsung.”
Dalam  hal  ini  sebenarnya  alasan  para  pihak  tidak  hadir  dalam mediasi  bukan  merupakan  hambatan  penuh  untuk  dilaksakannya  mediasi, karena  pada  dasarnya  sudah  ada  aturan  yang  memperbolehkan  untuk melakukan  mediasi  dibantu  dengan  melalui  audio  visual  jarak  jauh  yang memungkinkan para pihak saling melihat.
Kemudian  tekait  dengan  pelaksanaan  mediasi  tertutup  ini  tidak sesuai  dengan  pelaksanaan  karena  ada  pihak  yang  di  dampingi  oleh  orang tua.  Padahal  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  Pasal  5  ayat  (1)  “Proses  mediasi pada  dasarnya  bersifat  tertutup  kecuali  para  pihak  menghendaki  lain.” Dalam  hal  ini  melihat  dari  hasil  penelitian  bahwa  ada  suami  yang  ingin tertutup namun mediator mengizinkannya. Hal tersebut dapat menyebabkan para  pihak  tidak  nyaman  melakukan  mediasi,  karena  ada  interpensi  dari pihak lain.
Mengenai waktu pelaksanaan mediasi paling lama menurut Pasal 24 ayat  (2)  adalah  30  hari.  Akan  tetapi    dalam  praktenya,  perkara  yang dimediasi baru satu kali pertemuan sudah selesai. Hal ini disebabkan karena para pihak selalu meminta untuk tetap bercerai. Namun seharusnya mediator melakukan  sesuai  jadwal  terlebih  dahulu.  Akan  tetapi  jadwal  mediasinya pun  tidak  dibuat  terlebih  dahulu.  Tidak  adanya  jadwal  yang  dibuat  oleh mediator bisa jadi pendukung para pihak untuk gagal dalam mediasi. Karena mereka pun menjadi kurang memahami bahwa mediasi itu tidak hanya satu kali  tatap  muka  atau  pertemuan.  Disini  kebijaksanaan  atau  hati  nurani mediator  diperlukan  agar  tidak  hanya  mementingkan  nominal  lalu  mediasi cepat selesai.
Dalam  implementasi  ini  tidak  ada  penerapan  keadilan.  Seharusnya apabila  mengguanakan  Teori  Keadilan  dalam  implementasi  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Medasi  di Pengadilan,  tidak  akan  ada  pihak  yang  dirugikan.  Karena  menurut  John Rawls  menegaskan  bahwa  program  penegakan  keadilan  yang  berdimensi
15 Pasal  22  ayat  (1) PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan
16 Pasal  23  ayat  (1) PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
kerakyatan  haruslah  memperhatikan  dua  prinsip  keadilan,  yaitu,  pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas  seluas  kebebasan  yang  sama  bagi  setiap  orang.  Kedua,  mampu mengatur  kembali  kesenjangan  sosial  ekonomi  yang  terjadi  sehingga  dapat memberi  keuntungan  yang  bersifat  timbal  balik  ( reciprocal  benefits )  bagi setiap  orang,  baik  mereka  yang  berasal  dari  kelompok  beruntung  maupun tidak beruntung. 17
Ketika  dalam  melakukan  mediasi  hak-hak  mereka  seperti  hak memilih mediator lalu hak memilih tempat mediasi, hal-hal seperti ini yang dianggap  biasa  bisa  menjadi  luar  biasa.  Karena  kenyamanan  para  pihak dalam  melakukan  mediasi  dan  dengan  seorang  mediator  siapa  dan  tempat dimana,  itu  akan  mempengaruhi  proses  berjalannya  mediasi.  Akibat  dari ketidak nyamanan tersebut dapa membuat para pihak merasa kurang paham akan  merasa  tertekan  dan  kemudian  para  pihak  tidak  menceritakan kronologis  yang  sebenarnya,  atau  ada  beberapa  poin  penting  dalam permasalahan tersebut tidak berani menceritakan.

## 2. Analisis  Efektivitas  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Majalengka Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016
Mediasi  sebagai  upaya  untuk  mendamaikan  pihak-pihak  yang berperkara  merupakan  kewajiban  sebelum  perkara  diperiksa.  Upaya perdamaian  bukan  hanya  formalitas,  tetapi  harus  dilaksanakan  dengan sungguh  sungguh  agar  permasalahan  antara  kedua  belah  pihak  menemui titik  temu.  Diterbitkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  diharapkan  dapat  menjadi tonggak  awal  keefektivan  usaha  perdamaian  atau  mediasi  di  lingkup peradilan,  bukan  hanya  dalam  tataran teoritis  tetapi  juga  dalam  prakteknya dilapangan.  Karena  Perma  tersebut  merupakan  hasil  penyempurnaan  dari Perma  sebelumnya,  yakni  Perma  No.2  tahun  2003  dan  Perma  No.1  tahun 2008  yang  dianggap  kurang  begitu  efektif  tingkat  keberhasilannya  di Pengadilan.
Dalam  pemberlakuan  Perma  ini  tentunya  Pengadilan  Agama Majalengka  berasaskan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  yang  tertuang dalam  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama  kurang  optimal  dalam  arti  mewujudkan  asas  ini  biasanya  seseorang kan  enggan  beracara  di  pengadilan  agama,  mereka  justru  enggan  untuk berurusan dengan lembaga peradilan. 18
17 Agus  Darmawan, Teori  Keadilan  John  Rawls, diakses  dari  http://  vhiianachatrine. wordpress.com/2013/07/12/teori-keadilanjohn-rawls-pemahaman sederhana-buku-a/, pada tanggal 21 November 2019, pukul 19.45
18 Aripin  Jaenal, Peradilan  Agama  Dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di  Indonesia , Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 352
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Mengenai tingkat kefektivan pemberlakuan perma ini bisa dikatakan belum  begitu  efektif.  Seperti  yang  diutarakan  oleh  Bapak  Masturo  selaku mediator,  sejak  diberlakukannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  di  Pengadilan  Agama Majalengka  belum  ada  peningkatan  keberhasilan  mediasi  yang  signifikan dan  cenderung  stagnan.  Proses  mediasi  yang  belum  efektif  di  Pengadilan Agama  Majalengka  ini  dikarenakan  terdapat  beberapa  faktor  penyebab ketidak  efektifan  mediasi  yaitu  ada  beberapa  faktor.  Pernyataan  dari mediator  di  Pengadilan  Agama  Majalengka  dikuatkan  dengan  data  yang penulis dapat dari mediator.
Laporan  Mediasi  pada  bulan  Januari  2019  ada  21  perkara  yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 1. Pada bulan Febuari  2019  ada  15  perkara  yang  masuk  dalam  mediasi,  yang  berhasil dilaksanakan hanya ada 2. Pada bulan Maret 2019 ada perkara yang masuk dalam  mediasi,  yang  berhasil  dilaksanakan  hanya  ada  3.  Pada  bulan  April ada  11  perkara  yang  masuk  dalam  mediasi,  yang  berhasil  dilaksanakan hanya  ada  1.  Pada  bulan  Mei  2019  ada  18  perkara  yang  masuk  dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 1. Pada bulan Juni 2019 ada 8 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 1.  Pada  bulan  Juli  2019  ada  24  perkara  yang  masuk  dalam  mediasi,  yang berhasil dilaksanakan hanya ada 6. Pada Agustus 2019 ada 16 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 3. Pada bulan September  2019  ada  22  perkara  yang  masuk  dalam  mediasi,  yang  berhasil dilaksanakan  hanya  ada  1.  Pada  bulan  Oktober  2019  ada  20  perkara  yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 1. Pada bulan November  ada  23  perkara  yang  masuk  dalam  mediasi,  yang  berhasil dilaksanakan hanya ada 3. Pada bulan Desember ada 17 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 1. Perkara perceraian yang  masuk  dalam  Mediasi  di  bulan  Januari  2019  sampai  Desember  2019 atau  dalam  tahun  2019  ada  219  perkara,  yang  berhasil  di  mediasi  ada  24 perkara, artinya mediasi yang dilakukan dan tidak berhasil ada 195 perkara.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  efektif  artinya  “dapat membawa  hasil,berhasil  guna”tentang  usaha  atau  tindakan.  Dapat berarti”sudah  berlaku”  tentang  undang-undang  atau  peraturan. 19 Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :
1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
Dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dibuat  untuk  mengurangi penumpukan  perkara  dan  diharapkan  mediasi  ini  berhasil,  namun  pada kenyatannya  masih  jauh  dari  harapan,  dan  mediator  pun  menyatakan bahwa mediasi masih belum sesuai harapan.
19 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 284.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
2. Faktor Penegakan Hukum
Dalam  penegakan  hukum  masih  kurang,  karena  mediator  bisa dikatakan  terlalu  baik  hati.  Dalam  hasil  wawancara  dengan  mediator, mediator  menyatakan  bahwa  tentang  pihak  yang  tidak  beriktikad  baik dalam  proses  mediasi  ada.  Namun  perkara  tetap  lanjut  ke  persidangan.
Seharusnya  pihak  yang  tidak  beriktikad  baik  perkara  tidak  dilanjutkan. Dalam hal penegakan hukum ini masih kurang, itupun bisa menyebabkan mediasi gagal dan dinyatakan tidak efektiv.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Dalam  hal  ini  sudah  baik  namun  masih  dinyatakan  tidak  sesuai harapan,  karena  masih  ada  ketika  para  pihak  yang  akan  melakukan mediasi  namun  mediator  tidak  ada,  selanjutnya  mediasi  diundur.
Seharusnya  dalam  hal  ini  di  usahakan  dalam  mediasi  melalui  media komunikasi audio visual jarak jauh sesuai dengan aturan.
4. Faktor masyarakat
Kesadaran  masyarakat  dalam  mediasi  sangat  diperlukan  terlebih lagi mengingat keuntungan dari mediasi. Namun dalam praktiknya masih kurang  sadarnya  masayarakat  atau  para  pihak  yang  bersengketa  untuk sungguh-sungguh  melakukan  mediasi,  karena  masih  banyak  masyarakat yang  tidak  tahu  apa  kegunaan  dari  mediasi.  Ketika  masyarakat  sudah mengetahui  pun  masih  ada  saja masyarakat  yang  tidak  memiliki iktikad baik  dalam  melakukan  mediasi.  Padahal  dalam  peraturan  sudah  jelas bahwa dalam melakukan mediasi wajib memiliki iktikad baik.
5. Faktor Budaya
Di  Majalengka  atau  masayarakat  majalengka  pada  umumnya masih takut melakukan mediasi. Kalaupun ada mereka berpikirnya sudah yang  penting  dilaksanakan,  tidak  adanya  atau  kurangnnya  kesungguhan dalam melakukan mediasi. Dalam hal tersebut bisa dikatakan budaya. 20
Teori  efektifitas  ini  bersifat  netral.  Ia  akan  dikatakan  efektif  bila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif bila tidak dijalankan. Oleh karena  itu,  digunakan  istilah  positif  bagi  keefektivan  dan  negatif  bagi ketidakefektivan.  Demikian  teori  efektivitas  hukum  hasil  pemikiran Soerjono  Soekanto.  Dalam  hal  ini  berarti  mediasi  dalam  perkara pereraian belum efektiv karena masih ada yang tidak dijalankan.
3. Analisis  Faktor  Ketidakberhasilan  Mediasi  di  Pengadilan  Agama Majalengka Dalam Perkara Perceraian
Kehadiran  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai upaya mempercepat, mempermurah,  dan  mempermudah  penyelesaian  sengketa  serta  untuk mengurangi  penumpukan  perkara  dan  memberikan  akses  yang  lebih  besar
20 Hasil  wawancara  dengan  Drs.  H.  Masturo,  Non  Hakim,  Bersertifikat  Mediator, Pengadilan Agama Majalengka, Tanggal 17 Desember 2019, Pukul 13.20
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
kepada  pencari  keadilan.  Akan  tetapi  pada  faktanya,  jarang  sekali  perkara yang  dibawa  ke  pengadilan  majelis  hakim  menjatuhkan  putusan perdamaian,  dan  seringnya  para  hakim  menjatuhkan  putusan  akhir.  Ada beberapa  faktor  yang  menjadi  ketidak  berhasilan  suatu  mediasi  adalah sebagai berikut: 21
1. Faktor yang muncul dari para pihak atau pihak dari keluarga
a) Salah satu pihak tidak menghadap mediator
Ketidak  hadiran  salah  satu  pihak  adalah  faktor  utama  ketidak berhasilan mediasi. Para pihak sebelumnya tidak mempunyai niat baik untuk  menyelesaiakan  secara  musyawarah.  Biasanya  para  pihak menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, akan tetapi pada sidang mediasi  selanjutnya  salah  satu  pihak  tidak  pernah  hadir  meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut. b) Kurangnya sosialisasi tentang mediasi
Banyaknya  kalangan  masyarakat  yang  belum  mengetahui  arti penting dari fungsi dan maksud tujuan mediasi. Seringkali para pihak bertanya-tanya  tentang  fungsi  mediasi,  kemudian  banyak  para  pihak beranggapan  bahwa  perceraian  adalah  solusi  terbaik  untuk menyelesaiakan sebuah persengketaan.
c) Hati yang sudah tersakiti
Rata-rata  perkara  perceraian  yang  terjadi  diawali  oleh  rasa sakit  hati  yang  dialami,  baik  itu  rasa  sakit  karena  ada  kalimat  kasar,
perselingkuhan, ataupun nafkah yang kurang. d) Pihak keluarga yang bersikeras menyetujui untuk bercerai
Banyak  keluarga  memberikan  solusi  bagi  para  pihak,  baik pihak  penggugat  atau  tergugat  untuk  berpisah.  Hal  tersebut disebabkan  karena  didalam  menjalin  kekeluargaan  sering  terjadi pertengkaran  dan  perselisihan  hingga  terdengar  sampai  kepada masing-masing  keluarga.  Hal  tersebut  sangatlah  dikhawatirkan  oleh para pihak keluarga.
e) Salah satu pihak murtad Dalam  kasus  seperti  ini  pihak  yang  sudah  berpindah  agama sangat  sulit  untuk  kembali  menjadi  Islam  lagi.  Peralihan  agama  atau murtad  yang  merupakan  penyebab  terjadinya  ketidak  rukunan  dalam rumah tangga. f) Berbeda aliran Berbeda  aliran  atau  tidak  sepaham  sering  dijumpai  pada  saat ini,  seperti  salah  satu  pihak  berpindah  aliran  (MTA,  LDII  ).  Hal  ini adalah salah satu penyebab terjadinya perselisihan yang mengakibatkan perceraian.
21 Ibid.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
2. Faktor yang muncul dari lembaga Peradilan
a) Mediator
Hakim  mediator  yang  sedang  menjalankan  fungsinya  sebagai mediator  haruslah  mempunyai  keterampilan  dan  metode  untuk melakukan  mediasi.  Karena  dalam  hal  memediasi  para  pihak  yang sedang  bersengketa  tidaklah  mudah.  Selain  itu  karena  banyaknya perkara  yang  masuk,  membuat  mediator  berusaha  untuk  membagi bagi waktunya. b) Tempat mediasi
Selama proses mediasi berjalan, mediasi dilaksanakan di ruang mediasi.  Beberapa  pihak  merasa  tegang  ketika  melakukan  mediasi, ketika  di  dalam  ruangan,  mungkin  apabila  diluar  ruang  mediasi  akan beda  hasilnya.  Akan  tetapi  apabila  mediasi  itu  dilakukan  ditempat terbuka  dan  kurangnya  pengetahuan  para  pihak  bahwa  mediasi  itu bersifat tertutup,  maka itu  sangatlah  mungkin  para  pihak  tidak  saling terbuka. Hal ini membuat para pihak malu untuk mengatakan hal-hal rumah tangganya. c) Minimnya hakim bersertifikasi
Hakim  mediator  tidak  bersertifikasi  merupakan  salah  satu faktor ketidak berhasilan mediasi. Karena Untuk mendapatkan sebuah sertifikasi mediator  harus  melewati  beberapa  prosedur  dan  pelatihan- pelatihan  menangani  sebuah  kasus.    Maka  dari  itu,  hakim  mediator yang  bersertifikasi  sudah  pasti  mengetahui  bagaimana  menangani perkara mediasi yang baik agar mencapai kesepakatan perdamaian.
Melihat  hasil  penelitian  atau  wawancara  dari  narasumber  (para  pihak
yang  bersengketa  ataupun  kuasa  hukum)  tentunya  tidak  jauh  berbeda  dengan apanya  yang  diutarakan  oleh  mediator  sebelumnya.  Bahwa  pada  intinya mereka  yang  telah  melaksanakan  mediasi  dengan  harapan  awal  untuk berdamai, namun pada prakteknya tidak berhasil atau tidak mendapat win-win solution. Rata-rata permasalahan yang mereka hadapi berawal dari rasa ketidak percayaan antara para pihak yang bersengketa.
Pada  prinsipnya  mereka  lah  yang  merasakan  kondisi  rumah  tangga masing-masing,  kendatipun  demikian  masalah  perceraian  itu  bukan  akan  hal yang terakhir. Namun mereka berasumsi bahwa perceraian adalah solusi yang tepat.  Tentunya  harus  ada  cara-cara  lain  dalam  mediasi  pada  saat  ada permasalahan  tersebut.  Oleh  karena  itu  seorang  mediator  harus  mengerti persoalan  apa  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  perceraian.  Apabila  faktor ekonomi  menjadi  permasalahan  bagi  para  pihak  untuk  bercerai  tentunya seorang mediator harus bisa memberikan inovasi atau bisa dibilang pencerahan bahwa penghasilan itu cukup atau tidaknya bagaimana kita menyikapinya.
Dalam  melakukan  mediasi  agar  lebih  meningkatkan  angka  berhasilan mediasi  maka  mediator  harus  memahami  atau  mempertimbangakan  Teori Pencegahan dan Teori Negosiasi. Pencegahan perceraian pada khususnya tidak jauh  berbeda  dengan  pencegahan  pada  kejahatan  pada  umumnya  hanya  yang membedakan dari cara atau strategi yang digunakan yang salah satunya adalah
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
pencegahan  dengan  pendekatan  Situasional  ( Situasional  Prevention )  yang merupakan  salah  satu  berbagai  teori  pencegahan  yang  menggunakan  bentuk strategi  pencegahan  yang  diterapkan  dalam  suatu  lingkungan  atau  keadaan tertentu.  Bentuk  dari  pendekatan  Situasional  adalah  pencegahan  yang cenderung  memusatkan  perhatiannya  pada  pengembangan  langkah-langkah berjangka  pendek  dalam  suatu  pencegahan  yang  bertujuan  untuk  pengamanan suatu  keadaan.  Negosiasi  adalah  sebuah  pendekatan  yang  digunakan  untuk mengelola  atau  menangani  konflik  yang  ada  di  dalam  berbagai  bidang dan  konteks komunikasi yaitu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi,  komunikasi  kelompok,  komunikasi  organisasi,  komunikasi  antar budaya, komunikasi lintas budaya, komunikasi bisnis, komunikasi bisnis lintas budaya, dan komunikasi internasional, dan  komunikasi pemasaran. 22
Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka sudah berusaha mengupayakan  perdaiamaian  kepada  setiap  para  pihak  yang  berperkara. Meskipun para mediator sudah mengusahakan yang terbaik kepada para pihak, namun  pada  kenyataannya  banyak  para  pihak  tetap  ingin  bercerai.  Hal  itu dikarenakan  adanya  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketidak  berhasilan mediasi  di  Pengadilan  Agama  Majalengka.  Faktor  yang  sering  menghambat ketidak  berhasilan  mediasi  dalam  penjelasan  diatas  banyak  yang  datang  dari para pihak yang bersengketa. Karena menurut mereka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan sengketa itu bukan dengan cara perdamaian, akan tetapi mereka lebih puas dengan putusan yang dimenangkan oleh salah satu pihak.
Kemampuan  mediator  untuk  memahami  bukan  hanya  permasalahan yang  ada,  tetapi  sifat,  watak,  dan  cara  komunikasi  para  pihak  sangat dibutuhkan. Semakin para pihak ingin berbicara dan menjelaskan masalah versi mereka masing-masing, maka mediator harus sungguh-sungguh mendengarkan.  Ketika  para  pihak  sudah  merasa  nyaman  berbiara  pada mediator  mengenai  permasalahan  yang  ada,  maka  kesempatan  atau  peluang keberhasilan mediasi ada. Namun apabila dalam hal meceritakan permasalahan yang  ada  pun  sudah  sulit,  malu,  atau  kebingungan  maka  peluang  mediasi berhasil keil atau bahkan tidak ada.

## G. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Majalengka  sudah  berusaha mengupayakan  perdamaian.  Akan  tetapi  dalam  prakteknya  di  pengadilan ditemukan  ada  ketidaksesuaian  antara  teori  dengan  praktek  di  pengadilan. Seperti, proses mediasi seharusya tertutup, namun ada pihak yang keberatan tetapi  mediator  tetap  mengizinkan,  para  pihak  tidak  memilik  hak  untuk memilih.
22 Pakar Komunikasi, Teori Negosiasi, diakses dari https://pakarkomunikasi.com/teori-negosiasi, pada tanggal 22 November 2019, pukul 20.01
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
2. Mengenai  efektivitas  pemberlakuan  perma  ini  bisa  dikatakan  belum  begitu efektif. Perkara perceraian yang masuk dalam Mediasi tahun 2019 ada 219 perkara,  yang  berhasil  di  mediasi  ada  24  perkara,  artinya  mediasi  yang dilakukan  dan  tidak  berhasil  ada  195  perkara.  Sejak  diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan,  di  Pengadilan  Agama  Majalengka  belum  ada  peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan dan cenderung stagnan.
3. Ketidakberhasilan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Majalengka  di  sebabkan karena faktor yang datang dari para pihak dan lembaga peradilan itu sendiri. Faktor yang datang dari para pihak adalah salah satu pihak tidak menghadap mediator,  kurangnya  sosialisasi  tentang  mediasi,  pihak  luar  atau  pihak keluarga  yang  bersi  keras  menyetujui  mereka  untuk  bercerai,  salah  satu pihak murtad, berbeda aliran. Kemudian, faktor  yang datang dari peradilan adalah  kurangnya  keterampilan  mediator,  dan  tempat  mediasi  ditentukan oleh pengadilan yang bisa jadi membuat para pihak tidak nyaman.

## H. Saran
Untuk  meminimalisir  permasalah  mediasi  di  Pengadilan  Agama Majalengka, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Dalam  pelaksanaan  mediasi  biarkan  para  pihak  terlebih  dahulu  memilih mediator  atau  tempat  dalam  melakukan  mediasi,  karena  hal-hal  tersebut dapat  mempengaruhi  berjalannya  mediasi.  Dengan  harapan  para  pihak nyaman dengan pilihannya. Para pihak  yang bersengketa diharapkan selalu menghadiri  proses  mediasi  yang  sudah  dijadwalkan  dan  juga  para  pihak dituntut untuk beriktikad baik.
2. Agar  mediasi  lebih  efektiv  para  mediator  yang  menangani  perkara  supaya lebih  independen  dan  berperan  lebih  aktif  dalam  hal  mendamaikan  dengan mendorong  para  pihak  mencari  alternatif-alternatif  penyelesaian  perkara guna terwujudnya kesepakatan dan perdamaian bagi pihak berperkara.
3. Dalam  upaya  menghindari  ketidak  berhasilan  mediasi    mediator  mecoba melakukan  beberapa  tahap,  yaitu  Membangun  rasa  percayaa  terhadap mediator,  Menghilangkkan  rasa  curiga  kepada  pihak  lawan,  Pemilihan bahasa  positif,  Merancang  bentuk  penyelesaian,  Menyampaikan  usulan penyelesaian.  Meditor  pun  harus  memiliki  pengalaman,  karena  dalam melakukan  mediasi  butuh  wawasan  yang  lebih  luas  apalagi  dalam  perkara perceraian,  karena  para  pihak  sedang  dalam  kondisi  psikologis  yang  tidak stabil.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## A. Buku :
Rachmadi  Usman ,  Mediasi  di  Pengadilan  dalam  teori  dan  praktek ,  Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
Aripin  Jaenal, Peradilan  Agama  Dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2008.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

## B. Perundang-Undangan
KUHP Perdata
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## C. Sumber Lainnya
Administator,
“Tentang
Mediasi”, di akses dari http://pa- wamena.go.id/index.php/  pelayanan-perkara/layanan-mediasi/tentang- mediasi, pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 20.45
Agus Darmawan, Teori Keadilan John Rawls, diakses dari http://vhiianachatrine.wordpress.com/2013/07/12/teori-keadilanjohn- rawls-pemahaman sederhana-buku-a/, pada tanggal 21 November 2019, pukul 19.45
Munawar Afandi, “Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto”, https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum- menurut-soerjono-soekanto/, pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 22.50
Jaka  Mirdinata, “Teori Keadilan Hukum” ,  di  akses  dari  https://mirdinatajaka. blogspot.com/2017/05/teori-keadilan-hukum.html,  pada  tanggal  30 Oktober 2019 pukul  22.35
Pakar  Komunikasi, Teori  Negosiasi, diakses  dari  https://  pakarkomunikasi. com/teori-negosiasi, pada tanggal 22 November 2019, pukul 20.01
Pakar  Komunikasi, Teori  Negosiasi, diakses  dari  https://  pakarkomunikasi. com/teori-negosiasi, pada tanggal 22 November 2019, pukul 20.01
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Rifqi  Kurnia  Wazzan, “Mediasi  Dan  Manajemen  Konflik  Dalam
Perceraian” ,  diakses  dari  http://www.pa-kendal.go.id/new/125-artikel/
315-mediasi-dan-manajemen-konflik-dalam-perceraian-oleh-rifqi- kurnia-wazzan,-s-h-i-,-m-h.html,  pada  tanggal  30  Oktober  2019,  pukul 20.02