YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 3, Desember 2022, hlm. (134-147) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)
Karisma Nilam Ayuandani Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: karismaayu25@gmail.com

## Hervina Puspitosari
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: hervina.ih@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 25 Juli 2022 |Revised : 28 November 2022 |Accepted : 01 Desember 2022
How  to  cite:  Karisma  Nilam  Ayuandani,  Hervina  Puspitosari,  “Implementasi Rehabilitasi  terhadap  Anak  sebagai  Korban  Kejahatan  Seksual  (Studi  di  Unit Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT  PSAI)  Kabupaten Tulungagung)”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.  2  No.  3,  (Desember, 2022), hlm. 134-147.

## ABSTRACT:
Special protection of children who are victims of sexual violence according to The Statute of Child Protection Number 35 of 2014 is carried out through rehabilitation efforts. The same is also regulated in Law Number  12  of  2022  concerning  the  Crime  of  Sexual  Violence  which  explains  that  rehabilitation  is  the victim's right to recovery efforts. By the mandate of the law, the government and also other state institutions should provide special protection for children, which encourages the Integrated Service Unit for Integrative Children's  Social  Protection  of  Tulungagung  Regency.  This  institution  has  an  ideal  range  of  services  for children, including services for children who are victims with response including victim rehabilitation. This study  will  analyze  the  implementation  of  rehabilitation  by  the  Integrated  Service  Unit  for  Integrative Children's Social Protection of Tulungagung Regency for child victims of sexual violence and the obstacles to its implementation. The research methodology used is empirical juridical with a case study approach. The results  of  the  study  show  that  the  implementation  of  rehabilitation  of  children  who  are  victims  of  sexual violence must go through several processes first. The main and first process carried out is data collection and continued with mentoring. Rehabilitation is carried out through several stages, namely the initial approach, assessment,  intervention,  evaluation,  formulation  of  conclusions,  ending  with  termination.  Obstacles  in efforts to provide rehabilitation to child victims of sexual violence come from the lack of parental assistance related  to  recovery  rights  for  children  who  are  victims  of  sexual  violence  so  that  they  consider  that rehabilitation is a futile effort, the lack of facilities and infrastructure and the emergence of the COVID-19 pandemic makes the lack of reach to victims pose new challenges for social workers of the Integrated Service Unit for Integrative Children's Social Protection of Tulungagung Regency.
Keyword : Child Victims of Crime, Rehabilitation, Sexual Violence.
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)

## ABSTRAK:
Perlindungan  khusus  pada  anak  sebagai  korban  kejahatan  seksual  menurut  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dilakukan melalui upaya rehabilitasi. Hal yang sama  juga  dijelaskan  pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  yang  menerangkan  bahwa  rehabilitasi  merupakan  hak  korban  atas  upaya pemulihan.  Sesuai  amanat  undang-undang,  pemerintah  serta  lembaga  negara  lain  memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan khusus terhadap anak hal ini yang mendorong Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tulungagung  untuk  membentuk  Unit  Layanan  Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT-PSAI). Lembaga ini memiliki layanan ideal bagi anak, diantaranya  yaitu  layanan  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  dengan  respon  meliputi rehabilitasi  korban.  Penelitian  ini  akan  menganalisis  terkait  implementasi  rehabilitasi  oleh  ULT- PSAI  Kabupaten  Tulungagung  terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual  serta  kendala  dalam pelaksanaannya.  Metodologi  penelitian  yang  diterapkan  yakni  yuridis  empiris  serta  pendekatan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi pada anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  seksual  harus  melalui  beberapa  proses  terlebih  dahulu. Proses  utama  dan  pertama  yang  dilakukan  adalah  pedataan  dan  dilanjutkan  dengan pendampingan.  Rehabilitasi  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu  pendekatan  awal, asesmen, intervensi, evaluasi, perumusan kesimpulan, diakhiri dengan terminasi. Kendala dalam upaya pemberian rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan atau kejahatan seksual datang dari kurangnya  pemahan  orang  tua  terkait  hak  pemulihan  bagi  anak  korban  kejahatan  seksual sehingga mengganggap bahwa rehabilitasi adalah upaya sia-sia, kurangnya sarana dan prasarana serta  munculnya  pandemi  COVID-19  membuat  minimnya  jangkauan  terhadap  korban memunculkan tantangan baru bagi pekerja sosial ULT-PSAI.
Kata kunci : Anak Korban Tindak Pidana, Rehabilitasi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)

## Pendahuluan
Tuhan  telah  meanugerahkan anak  dimana  kehadirannya  harusnya mendapat  perlindungan  dari  banyak pihak.  Merujuk  pada  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  mendefinisikan anak  sebagai  seseorang  yang  berumur delapan  belas  tahun,  termasuk  anak yang dikandungan. Selain orang dewasa, setiap  anak  berhak  perlindungan  atas kehidupannya  dalam  bermasyarakat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebab anak merupakan bagian terpenting untuk regenerasi penerus cita- cita  bangsa  sehingga  sangat  penting adanya  pembinaan  dan  perlindungan guna  menjamin  tumbuh  kembangnya fisik,  mental  dan  spiritual  yang  baik. Sejak  dalam  kandungan  pun,  seorang anak turut melekat padanya harkat serta martabat juga haknya yang dijamin oleh hukum sebagai individu.
Kejahatan  seksual  sama  artinya dengan  kekerasan  seksual,  merupakan kegiatan yang merujuk pada pelanggaran sebagaimana jenis
kekerasan  seksual  seperti  pelacuran, pencabulan,  perkosaan  yang  dilakukan dengan cara kekerasan. 1
Segala  rupa  aktivitas  yang bertujuan  menjamin  serta  memberikan perlindungan  pada  anak  dari  segala haknya  supaya  dapat  menjalankan harkat  martabatnya  sebagai  manusia, serta memiliki hak untuk dilindungi dari semua bentuk kekerasan serta diskriminasi merupakan definisi perlindungan anak yang dalam Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014.  Dalam undang-undang yang sama juga digambarkan bahwa Pemerintah maupun  lembaga  negara  memiliki kewajiban  atas  perlindungan  khusus pada  anak  dengan  beberapa  kondisi khusus salah satunya yakni anak sebagai korban  kejahatan  seksual.  Selebihnya
1 Abdul & Irfan Wahid, Perlindungan Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual (Bandung: CV Refika Aditama, 2001) hlm. 85.
dijelaskan  bentuk  perlindungan  khusus tersebut  dilaksanakan  menggunakan beberapa  upaya,  salah  satunya  yaitu rehabilitasi.  Hal  ini  semakin  terang ketika pada tahun 2022 telah berlakunya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022 tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual utamanya pada muatan Pasal 70 yang didalamnya turut menjamin bahwa hak  korban  atas  pemulihan  didapatkan salah satunya melalui rehabilitasi.
Kementerian
Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (PPA) Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Online (Simfoni-PPA) mempublikasikan  statistika  terhadap anak sebagai korban kekerasan sepanjang  periode  data  2021  mencapai 58.7%  dari  total  19.799  jumlah  kasus berdasarkan waktu
kejadian.
Berdasarkan  jenis  kekerasan  yang menyasar  pada  korban,  kekerasan seksual  menjadi  jumlah  terbanyak dengan  total  7.832  kasus  dan  juga menurut  data  statistik,  Provinsi  Jawa Timur  menjai  provinsi  dengan  rasio korban kekerasan terhadap anak tertinggi  adalah  dengan  jumlah  1.093 korban anak. 2
Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam siaran pers
mengemukakan  bahwa trend kasus perlindungan  khusus  anak  pada  tahun 2021  menunjukkan  jumlah  aduan  yang berasal  dari  masyarakat  tentang  kasus perlindungan  khusus  anak  mencapai angka  2.892  kasus  dengan  6  dominasi kasus  serta  menempatkan  kasus  anak sebagai  korban  keajahatan  seksual tertinggi  kedua  setelah  anak  sebagai
2 Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPA) Republik  Indonesia,  “SIMFONI-PPA,”  n.d., https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkas an ,  diakses  pada  17  Maret  2022  pukul  08.42 WIB.
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)
korban  kekerasan  secara  fisik  maupun psikis. 3 Melihat  peristiwa  tersebut  telah menjadi  simbol  dari  situasi  masyarakat yang menolak menghadapi dan menangani sesuatu hal yang merisaukan seperti  kekerasan  seksual,  khususnya terhadap  anak-anak.  Jika  sikap  ini  terus dipertahankan,  justru  mengakibatkan kekerasan  seksual  terhadap  anak-anak akan terus terjadi. 4
Melalui data statistik penanganan kasus  oleh  lembaga  yang  bernaung  di bawah  koordinasi  Dinas  Sosial  PPPAKB Tulungagung  ini,  dalam  rentang  tahun 2019-2021  menempatkan  kasus  berbasis kejahatan  seksual  dengan  jumlah  yang tidak  sedikit.  Bahwa  berdasarkan  data statistik yang penulis dapat dari lembaga ULT-PSAI  Kabupaten  Tulungagung, sepajang  2019,  kasus  kekerasan  atau kejahatan  berbasis  seksual  dengan  anak sebagai korban sebanyak 16 kasus. 5 Pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah kasus  yaitu  sebanyak  25  kasus. 6 Pada tahun 2021 terdapat penurun menjadi 11 kasus. 7
3 Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI), “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan  Perlindungan  Anak  Tahun 2022.”, https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan- pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan- proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan- perlindungan-anak-tahun-2022 , Diakses pada  tanggal  28  Januari  2022,  pukul  11.31 WIB.
4 Mark Yantzi, Kekerasan Seksual Dan Pemulihan (Jakarta:  PT  BPK  Gunung  Mulia, 2009), hlm. 4.
5 ULT-PSAI Kabupaten Tulungagu, “Statistik Penanganan Kasus ULT-PSAI Tahun 2019.”
6 ULT-PSAI Kabupaten Tulungagun, “Statistik  Penanganan  Kasus  ULT-PSAI Tahun 2020.”
7
ULT PSAI Kabupaten
Tulungagung,  “Statistik  Penanganan  Kasus ULT PSAI Tahun 2021” (Tulungagung, 2021).
Data  diatas  menunjukkan  bahwa jumlah  temuan  kasus  permasalahan anak  sebagai  korban  kejahatan  atau kekerasan berbasis seksual di Kabupaten Tulungagung  cukup  mengkhawatirkan, maka sebab itu upaya pemerintah untuk memberikan anak korban suatu perlindungan  khusus  dengan  bentuk upaya  rehabilitasi  yang  diterapkan secara  efektif,  efisien  dan  dapat ditangani  lebih  cepat  serta  sistematik dengan
ULT-PSAI Kabupaten
Tulungagung  yang  merupakan  lembaga di bawah naungan Dinas Sosial PPPAKB sebagai garda terdepan sebagai lembaga yang berperan untuk itu.
Berdasarkan  banyaknya  kasus kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai  korban  sehingga  berpotensi mengganggu  tumbuh  kembang  serta masa depan anak, maka perlu di analisis terkait  pengimplementasian  rehabilitasi sebagai  suatu  bentuk  perlindungan khusus pada anak sebagai korban tindak pidana  kejahatan  seksual  di  Kabupaten Tulungagung saat ini serta menganalisis kendala  apa  saja  dalam  pemberian rehabilitasi  korban  tindak  kejahatan seksual  terhadap  anak  di  Kabupaten Tulungagung oleh lembaga ULT-PSAI.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yuridis empiris merupakan  metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini.
Penelitian  hukum  empiris  juga  dikenal sebagai penelitian hukum sosilogis yang utamanya  penelitian  terhadap  data primer  oleh  karenanya,  jenis  penelitian empiris hanya akan memandang hukum sebagai apa adanya pada keadaan nyata tanpa  perlu  memberikan  evaluasi penilaian  terhadapnya. 8 Penelitian  juga
8 Nurul  Qamar  dan  Farah  Syah Rezah, Metode  Penelitian  Hukum  Doktrinal Dan  Non-Doktrinal (Makasar:  CV  Social Politic  Genius,  2020)  (Makasar:  CV  Social Politic Genius, 2020), hlm. 50.
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)
menerapkan Live  Case  Study sebagai metode pendekatan .

## Implementasi  Rehabilitasi  terhadap
Korban  Kejahatan  Seksual  pada Anak  sebagai  Bentuk  Perlindungan Khusus di Kabupaten Tulungagung Rehabilitasi  memiliki  arti  yang berarti  pemulihan  pada  suatu  keadaan yang  semula  atau  juga  suatu  proses perbaikan tingkah laku yang
menyimpang  agar  seseorang  tersebut bisa  kembali  menyesuaikan  diri  di lingkungan  masyarakat  dan  dapat menjalankan  perannya  sebagai  warga negara.  Rehabilitasi  sosial  memiliki  arti sebagai  proses  refungsionalisasi  serta penggembangan  guna  memungkinkan bagi seseorang untuk dapat menjalankan fungsi  sosial  dalam  bermasyarakat,  hal ini  merupakan  maisfestasi  pengertian rehabilitasi  berdasar  Peraturan  Menteri Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun 2018.
Rehabilitasi  merupakan  bentuk upaya  perlindungan  khusus  yang didapatkan anak dengan kondisi maupun  situasi  tertentu  agar  anak tersebut  dapat  merasakan  jaminan  rasa aman terhadap berbagai ancama bahaya atas diri maupun jiwa anak tersebut, hal ini telah dipertegas dalam muatan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada pokoknya  menggambarkan  berbagai kondisi  anak  yang  berhak  memperoleh perlindungan khusus yang salah satunya yaitu  anak  sebagai  korban  kejahatan seksual.  Dalam  undang-undang  yang sama juga telah di tuliskan bahwa peran perlindungan khusus kepada anak wajib diberikan  oleh  pemerintah  maupun lembaga  negara  lain  yang  berkewajiban utuk  memberikan  perlindungan  khusus tersebut.
Kekerasan  seksual  merujuk  pada suatu  kegiatan  atau  aktivitas  seksual, macamnya seperti penyerangan ataupun
tidak.  Kategori  untuk  dikatakan  sebagai penyerangan dapat dilihat dari timbulnya  luka  maupun  cedera  fisik, sedangkan untuk ketegori tanpa penyerangan biasanya korban akan tetap menimbulkan  trauma  emosioal.  Mulai dari  dirayu  sampai  dengan  adanya pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan  seksual.  Terdapat  banyak sekali  perumusan  tentang  jenis-jenis kekerasan  seksual.  Komnas  Perempuan telah  mengenalkan  15  bentuk  kekerasan seksual. 9 Sedangkan  pada  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual merumuskan  dengan  lebih  lengkap bentuk kekerasan seksual.
Bupati  Kabupaten  Tulungagung, tepatnya pada tahun 2019 mengeluarkan Peraturan  Bupati  Nomor  85  Tahun  2019 tentang  Pengembangan  Sekolah  Ramah Anak  menunjukkan  bahwa  Kabupaten Tulungagung telah berkomitmen mewujudkan  diri  sebagai  kategori Kabupaten  Layak  Anak,  hal  ini  juga berarti  bahwa  permasalahan  tentang anak  di  Kabupaten  Tulungagung khususnya  permasalahan  baik  anak sebagai  korban  maupun  anak  sebagi pelaku  menjadi  salah  satu  topik  yang disoroti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten  Tulungagung.  Akan  tetapi, bentuk  kepedulian  Pemerintah  Daerah Tulungagung  tersebut  juga  setara dengan  banyaknya  peristiwa  yang melibatkan anak sebagai korban utamanya anak sebagai korban kekerasan  seksual  yang  terjadi  di Kabupaten Tulungagung.
Untuk  mengembalikan  kondisi korban  pastinya  memerlukan  peran
9 Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan) Republik  Indonesia,  “15  Bentuk  Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan,” n.d., https://komnasperempuan.go.id/instrumen- modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk- kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan , Diakses pada 1 Maret 2022 pukul 17.56 WIB
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)
suatu lembaga profesional yang memiliki  kompetensi  untuk  membantu korban  kembali  pada  kondisi  normal. Pemerintah  yang  dalam  hal  ini  yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tentunya memiliki kewajiban  dalam  memberikan  upaya rehabilitasi  kepada  anak  yang  menjadi korban  kejahatan  berbasis  seksual sebagaimana amanat undang-undang.
ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung  merupakan  lembaga  yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan upaya rehabilitasi bagi anak sebagai korban tindak kejahatan berbasis seksual di Kabupaten Tulungagung. Hal ini telah sesuai dengan tujuan pembentukan  lembaga  yang dituangkan dalam  Peraturan  Bupati  Tulungagung. Dalam  Peraturan  Bupati  tersebut  telah dijelaskan  bahwa  tujuan  dibentuknya ULT-PSAI salah satunya yaitu memberikan penanganan atas terjadinya permasalahan  yang  melibatkan  anak serta  dijabarkan  bahwa  kelengkapan respon  korban  dan  kasus  yang melibatkan  anak  berada  di  ULT-PSAI
Kabupaten Tulungagung untuk selanjutnya apabila memerlukan layanan lanjutan, penyedia sarana dan prasarana untuk  layanan  psikososial  termasuk rehabilitasi  anak  korban  dilaksanakan oleh ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung yang  kedudukannya  dibawah  Dinas Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung. Untuk  implementasi  rehabilitasi harus  melalui  beberapa  proses  terlebih dahulu. Proses utama dan pertama yang dilakukan  adalah  pedataan.  Data  yang dimaksud  yaitu  data  terkait  identitas dan  kriminologis  dari  tindak  pidana yang  terjadi.  Pendataan  ini  dilakukan guna  memperoleh  informasi  tentang korban  yang  akan  menjadi  subjek rehabilitasi,  hal  ini  dimaksudkan  agar memberikan  kemudahan  pekerja  sosial pada lembaga yang berwenang menangani  yaitu  ULT-PSAI  Kabupaten Tulungagung dalam
memberikan
pelayanan.
Selanjutnya dilakukan pendataan  untuk  mengetahui  beberapa kasus  terkait  anak  sebagai  korban  di Kabupaten  Tulungagung.  Berdasarkan laporan  dan  juga  temuan  terikait  kasus kejahatan  berbasis  seksual  yang  terjadi pada  anak  yang  masuk,  ULT-PSAI
Kabupaten Tulungagung membuat statistik  penanganan  kasus  dalam rentang tahun 2019-2021, sebagai berikut: Tahu n Bentuk Kekerasan Seksual Jumla h Kasus 2019 Eksploitasi seksual 16 2020 Pencabulan 7 Eksploitasi seksual 11 Perkosaan atau persetubuhan 6 2021 Eksploitasi seksual 11 Sumber: ULT-PSAI Kabupaten

## Tulungagung
Setelah  dilakukan  pendataan, langkah  selanjutnya  yaitu  melakukan koordinasi  dengan  korban  dan/atau keluarga  korban  untuk  menentukan waktu dilaksanakannya upaya rehabilitasi. 10 Berikut  adalah  contoh kronologi  kasus  kekerasan  seksual berupa  persetubuhan  atau  perkosaa terhadap  anak  berusia  15  (lima  belas) tahun:
Awal  mula  Ayah  W  (inisial) didatangi  oleh  ayahnya  teman  satu sekolah W. Bahwa anaknya sering bolos dari  sekolah,  lalu  ditanya  kemana  saja waktu  bolos  tersebut,  akhirnya  W mengaku  dan  bercerita.  Bahwa  saat  W bercerita  ditemukan  fakta  apabila  pada hari    Rabu  20/03/2019  sekira  pukul 14.00  WIB,  W  meninggalkan  rumahnya kemudian  pergi  ke  rumah  temannya yang  berada  di  Tulungagung.  Karena sedang hujan deras, W berinisiatif untuk
10 Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Bapak  Akrin  Nurhuda,  S.Kom.I selaku  pekerja  sosial  pada  ULT-PSAI Kabupaten  Tulungagung  pada  tanggal  14 Maret 2022 pukul 10.30 WIB.
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)
menunggu  hujan  reda.  Pada  saat  hujan mulai  reda,  sekitar  pukul  14.40  WIB,  W berniat  berangkat  ke  rumah  pelaku  di Trenggalek  bersama  temannya.  Tujuan W  ke  rumah  pelaku  karena  hendak belajar  kesenian  Jaranan.  Sewaktu berkendara,  W  bersama  temannya mengalami  kecelakaan  karena  jalanan yang  masih  licin  sehingga  berakibat pada  W  yang  kakinya  mengalami  luka lecet.  Akan  tetapi  W  bersama  temannya masih  berfikir  bahwa  mereka  dapat melanjutkan  perjalanan  sampai  dengan rumah  pelaku.  Sekitar  pukul  14.50  WIB, W  bersama  temannya  telah  tiba  di rumah  pelaku.  Situasi  di  dalam  rumah pelaku  sudah  berkumpul  beberapa teman  W  yang  lebih  dulu  sampai  dan sedang  berbincang  dengan  pelaku. Sewaktu pelaku mengetahui bahwa kaki W mengalami luka mengalami luka lecet karena  sempat  terjadi  kecelakaan, kemudian  pelaku  berniat  memberikan minyak  urut  pada  kaki  W  dan  hendak mengoleskannya.  Kemudian,  pelaku menyuruh  W  masuk  ke  kamar,  pelaku mengatakan  akan  mengisi  W  dengan sebuah  mantra  yang  disebutnya  sebagai “pager  urip”  dengan  maksud  supaya terhindar  dari  bahaya  yang  akan mendatangi  W.  Lalu  W  menuruti  apa yang  pelaku  katakan  kemudian  W masuk  ke  dalam  kamar.  Pada  saat  W sudah di dalam kamar, pelaku kemudian menyuruh  W  untuk  segera  berbaring dan memejamkan mata.
Pelaku menyatakan  kepada  W  bahwa  dirinya akan  segera  diisi  “pager  urip”. Setelahnya,  pelaku  mulai  memijat  dan meraba  badan  W  kemudian  pelaku mulai  membuka  baju  yang  W  kenakan kemudian  melepas  celana  training  dan celana dalam W. Sesudah membuka baju W, pelaku mengatakan kepada W bahwa dirinya akan segera menutup pintu agar “sawan”  atau  gangguan  yang  melekat pada tubuh W tidak dapat menular pada teman-teman  W di  ruang  tamu.  Dengan segala rayuan, pelaku
mulai menyetubuhi  W.  Setelah  mengetahui
peristiwa  tersebut,  orangtua  W  tidak terima  kemudian  melaporkan  pelaku  ke Polres Kabupaten Trenggalek.
Berdasarkan Laporan Sosial,
gambaran  kondisi  korban  yaitu  secara penampilan,  korban  merupakan  remaja perempuan  berusia  15  Tahun  pada  saat tindak pidana terjadi. Memiliki perawakan  yang  kurus  dengan  rambut panang  dan  kulit  cokelat.  Korban termasuk  anak  yang  pendiam  dan termasuk  anak  yang  menjaga  jarak ketika  ada  orang  yang  baru  dikenal. Tidak ada cacat tubuh  pada korban dan memiliki  kondisi  kesehatan  fisik  yang normal.  Sedangkan  gambaran  kondisi mental  korban  pada  saat  proses pendampingan  oleh  petugas,  korban menunjukkan  ekspresi  emosi  yang ditampilkan  terlihat  gelisah  serta  rasa tertekan.  Pada  kasus  ini,  anak  korban memiliki perasaan minder dan menyerahkan urusannya kepada ayahnya. Korban tidak memiliki komponen  pikiran  berupa  delusi, distorsi  pada body  image, halusinasi, obsesi, keinginan bunuh diri.
Berdasarkan asesmen yang dilakukan  oleh  Pekerja  Sosial,  maka didapatkan  beberapa  data  terkait permasalahan yang  di  hadapi  oleh anak yaitu adanya  rasa  trauma  setelah terjadi peristiwa  tersebut.  Korban  tidak  perah menyangka  apabila  niatnya  untuk belajar guna meningkatkan keterampilan bakat  menarinya  justru  membawanya pada  peristiwa  tersebut.  Anak  merasa peristiwa tersebut mengganggu kegiatan sekolahnya  karena  anak  korban  merasa tidak aman dan terganggu oleh kasus ini. Korban  berharap  agar  kasus  segera terselesaikan  dan  korban  bisa  fokus untuk  sekolahnya  tanpa  gangguan masalah  tersebut.  Pada  awalnya  pekerja sosial ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung melakukan asesmen masalah.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengukur sejauh mana efek negatif yang ditimbulkan  dari  kasus  yang  dialami korban  serta  pengaruhnya  terhadap
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)
tumbuh  kembang  serta  perilaku  korban di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka pekerja sosial dan para pihak yang terkait  perlu  memberikan  layanan  yang optimal  kepada  anak  korban  guna terciptanya kehidupan yang layak.
Proses pendampingan oleh
Pekerja  Sosial  (Peksos)  terhadap  anak korban  bertujuan  untuk  memastikan agar  Anak  Korban  terpenuhi  hak  untuk mendapatkan
perlindungan, memberikan  bimbingan  bimbingan, membantu  serta  mendampingi  anak melalui proses konsultasi yang bertujuan untuk  memulihkan  rasa  percaya  diri pada anak, menghadirkan peran
pendampingan  serta  advokasi  sosial, membantu dalam upaya pemulihan serta perubahan sikap korban, mengembalikan  kehidupan  yang  layak seperti semula. 11 Sasaran dalam upaya
pendampingan  yang  dilakukan  oleh pekerja  sosial  ULT-PSAI  Kabupaten Tulungagung  adalah  anak  korban  dan keluarga  inti  korban.  Pelaksanaan pendampingan  ini  dilaksanakan  oleh Pekerja  Sosial  ULT-PSAI  Kabupaten Tulungagung  yang  merupakan  lembaga dibawah koordiasi Dinas Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung. Tahapan yang dilakukan  dalam  upaya  rehabilitasi  ini adalah  wawacara  untuk  pendekatan awal  dilanjutkan  dengan  asesmen  pada korban kemudian diadakan intervesi lalu diadakan pemantauan dan evaluasi yang dilanjutkan
dengan perumusan
kesimpulan  kemudian  diakhiri  dengan dilakukannya terminasi.
Berdasarkan  penjabaran  diatas, dapat  diketahui  bahwa  seorang  anak yang  mendapatkan  rehabilitasi  sebagai bentuk  perlindungan  khusus  yang diberikan  oleh  Pemerintah  melalui
11 Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Bapak  Akrin  Nurhuda,  S.Kom.I selaku  pekerja  sosial  pada  ULT-PSAI Kabupaten  Tulungagung  pada  tanggal  14 Maret 2022 pukul 10.30 WIB
lembaga khusus dalam implementasinya dilaksanakan  dalam  beberapa  tahapan, yaitu  diawali  dengan  pendekatan  awal oleh  pekerja  sosial,  dalam  kasus  diatas, pendekatan yang dilakukan yaitu berupa konsultasi,  idetifikasi  untuk  mengenal dan memahami masalah anak, pemberian  motivasi  dalam  bentuk konseling, kemudian dilanjutkan dengan adanya  seleksi  yang  merupakan  upaya pemilihan  sebagai  penerima  layanan rehabilitasi dan diakhiri dengan penerimaan anak korban sebagai penerima rehabilitasi. 12
Setalah dilakukan  pendekatan  awal,  baru  lah dilaksanakan  asesmen  sebagai  bentuk pengungkapan  masalah  anak  korban dan  dilajutkan  dengan  penyusunan rencana guna menemukan solusi kemudian  dilaksanakannya  intervesi sebagai bentuk pelaksanaan atas rencana pemecahan  masalah  dalam  hal  ini intervensi  dilakukan  dalam  beberapa bentuk yaitu pemenuhan atas kebutuhan dasar  anak  korban,  penyediaan  layanan baik    psikososial,  mental  maupun spiritual bagi anak korban, serta kegiatan yang  berhubungan  dengan  pendidikan dan/atau pelatihan. Setelah itu diadakan evaluasi  atas  pelaksanaan  intervensi dilanjutkan
dengan perumusan kesimpulan dan diakhiri dengan terminasi  yang  merupakan  kegiatan pemutusan
pemberian pelayanan rehabilitasi pada anak korban. 13
Setelah melalui beberapa tahapan proses  rehabilitasi  diatas,  tahapan terakhir  adalah  bimbingan  lanjutan. Dalam  kasus  diatas,  bimbingan  lanjutan dinilai  masih  diperlukan.  Melihat kondisi  anak  korban  yang  mulai  bisa beraktifitas  dengan  normal  seperti  sedia kala tetapi masih diperlukan pemantauan  terhadap  anak  korban terkait perubahan maupun
perkembangan  tingkah  laku.  Upaya bentuk  bantuan  yang  diberikan  oleh
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)
pendamping, tidak lain demi
kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Pekerja sosial  lebih  pada  mengarahkan  anak korban untuk bisa merubah cara berpikir dan  belajar  memahami  situasi  dan kondisi  yang  membahayakan  dirinya guna  mempersiapkan  masa  depan  yang lebih baik dan terarah. Selain itu, pekerja sosial memandang perlu adanya dukungan  motivasi  dari  orangtua  dan orang-orang  disekitarnya  kepada  anak korban  agar  selalu  rajin  belajar  dan mengembangkan  bakat  minatnya  pada seni  tarinya.  Disisi  lain,  pekerja  sosial juga memberikan bimbingan pada orang tua  korban  dan  menitik  beratkan  pada pemahaman  atas  tanggung  jawab orangtua dan keluarga terdekat bagaimanapun  kondisi  yang  dihadapi anak,  karena  hal  tersebut  sangat  besar perannya  dalam  membantu  anak merubah perilaku dan pola pikirnya agar bisa  lebih  maksimal  dan  cepat  serta memberikan pemahaman bahwa keluarga  terdekat  perlu  juga  untuk membantu memberikan dukungan
motivasi  untuk  memenuhi  tingkat kewaspadaan  terhadap  hal-hal  yang membahayakan diri anak korban.
Selain  itu,  rehabilitasi  terhadap anak  korban  masih  akan  dilaksanakan dalam bentuk rujukan  ke psikolog ULT- PSAI  guna  memulihkan  kondisi  mental anak  dan  juga  memberikan  motivasi kepada anak agar tetap bisa melanjutkan sekolahnya  dengan  perasaan  yang tenang.
Anak  sebagai  korban  kejahatan seksual memiliki permasalahan berbeda- beda  seperti  adanya  permasalahan dengan keluarga, teman-teman, maupun masyarakat.  Hal  ini  menjadi  penting untuk  dilakukan  rehabilitasi  terhadap psikologis  anak  korban.  Untuk  itu  ULT- PSAI  Kabupaten  Tulungagung  memiliki seorang  psikolog.  Rehabilitasi  yang dilakukan  biasanya  dilakukan  kepada anak yang menjadi korban dan bisa juga menyertakan  keluarga  anak  korban untuk dilakukan pendampingan.
Hak korban atas pemulihan salah satunya adalah mendapatkan rehabilitasi mental  serta  sosial  termasuk  rehabilitasi fisik,  psikis,  psikososial  dan  mental spiritual  hal  inilah  yang  ditegaskan dalam muatan Pasal 70 ayat (1) Undang- Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual. Pasal ini selaras dengan amanat
Pasal 69A Undang-Undang
Perlindungan  Anak  bahwa  rehabilitasi sosial  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan khusus untuk anak korban kejahatan  seksual.  Implementasi  atas amanat  undang-undang  tersebut  secara intensif  dilakukan  oleh  ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung yang merupakan  lembaga  yang  bernaung pada  Dinas  Sosial  PPPAKB  Kabupaten Tulungagung.
Kendala  dalam  Pemberian  Rehabilitasi pada  Anak  Korban  Tindak  Kejahatan Seksual  pada  ULT  PSAI  Kabupaten Tulungagung
Dalam rangka pemberian rehabilitasi  pada  anak  korban  tindak kejahatan seksual di Kabupaten Tulungagung  oleh  ULT  PSAI,  terdapat beberapa  kendala  yang  harus  dihadapi. Beberapa hambatan tersebut terbagi atas 2  faktor  utama  yaitu  faktor  dari  dalam (internal)  lembaga  dan  faktor  dari  luar (eksternal) lembaga, yakni:
1. Faktor Internal Lembaga
1) Kurangnya sarana dan prasarana Suatu  lembaga  rehabilitasi  harus memiliki  sarana  dan  prasarana yang  menunjang  serta  memadai dalam melakukan aktivitas rehabilitasi.  Kelengkapan  sarana dan  prasarana  dimaksudkan  agar proses pemberian rehabilitasi terhadap  korban  dapat  berjalan secara  maksimal,  efektif  dan efisien.  Sarana  yang  menjadi kendala  dalam  pelaksanaan  upaya rehabilitasi  yaitu  tidak  adanya tempat  yang  berfungsi  sebagai tempat  bernaung  anak  apabila anak  tersebut  tidak  memiliki
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)
keluarga  yang  bisa  merawat.  Hal ini  berimbas  pada  kondisi  apabila anak  korban  tidak  memiliki keluarga inti atau keluarga pengganti  yang  bisa  menjadi tempat  bernaung  anak  korban maka  anak  korban  tersebut  akan dirujuk  pada  Rumah  Aman  di Kabupaten  Nganjuk  dikarenakan di Kabupaten Tulungagung sendiri belum  terdapat  tempat  yang memiliki  fungsi  serupa.  Para  ahli meyakini  bahwa  dibandingkan dengan  kasus  kejahatan  lainnya, pelecehan  seksual  terhadap  anak- anak  yang  menjadikan  anggota keluarga
sebagai pelakunya merupakan  kasus  yang  paling dominan  untuk  tidak  dilaporkan. Hal  ini membuktikan  bahwa  tidak ada  tindak  pidana  lain  yang terbungkus  sedemikan  rapatya. 14
Hal  tersebut  menandakan  adanya potensi  bahwa  peristiwa  kejahatan sesual  terhadap  anak  bisa  saja terjadi  di  lingungan  kelurga  ini yang selama ini telah menjaga dan merawatnya,  sehingga  apabila peristiwa kekerasan seksual terjadi pada  anak  maka  diharapkan  anak sebagai  korban  tersebut  dijauhkan terlebih  dahulu  dari  pelaku.
Penyediaan sarana prasarana rehabilitasi bagi korban merupakan  salah  satu  bentuk intervensi  preventif  pada  faktor non-fisik. 2) Penanganan Terhadap Anak Dalam Kedisabilitasan Sebagi Korban Kekerasan Seksual Kurang Maksimal. Anak  dengan  kedisabilitasan  ialah anak-anak  dengan  keterbatasan secara fisik, mental juga intelektual maupun  sensorik  selama  waktu yang bisa dikatakan lama
14 Carolyn  Holderread, Pelecehan Seksual  Dalam  Keluarga  Dan  Gereja (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008).
kemudian  akan  menimbulkan hambatan dalam melakukan proses interaksi dengan lingkungannya.  Anak-anak  yang dimaksud  dalam  konteks  ini  ialah siapa  saja  yang  berusia  di  bawah delapan  belas  tahun. 15 Hak  untuk mendapatkan  kemudahan  serta perlakuan  khusus  menjadi  hak bagi  setiap  penyandang  cacat  atau disabilitas,  hal  tersebut  telah dinyatakan oleh Undang - Undang Hak Asasi Manusia.
Berpijak  dari  hasil  wawancara yang  dilanjutkan  dengan  analisis, ditemukan fakta bahwa penanganan anak dengan kedisabilitasan dalam upaya pemberian rehabilitasi dinilai kurang  maksimal.  Faktor  utama yang  mendasari  hal  tersebut  yaitu kurangnya  tenaga  ahli  dalam penanganan kasus sehigga kerapkali  subjek  rehabilitasi  yaitu anak dengan
kedisabilitasan diberikan  secara  tidak  efektif sehingga  memperoleh  hasil  yang kurang  maksimal. 16 Kurangnya kemampuan  untuk  berkomunikasi serta  pemahaman  akan  situasi menjadi  hambatan  yang  harus dihadapi  oleh  pekerja  sosial mengingat proses konseling sangat mengedepankan  adanya  dialog komunikasi  antara  psikolog  dan dalam  hal  ini  adalah anak  korban. Kerapkali selama proses konseling, psikolog  lebih  banyak  diam  untuk mengamati  tingkah  laku  anak korban  dikarenakan  keterbatasan
15 Ellyn  Sugeng, Peran  Gender: Analisis Peran Dalam Pengenalan Peran Gender Pada  Anak  Disabilitas (Madiun:  CV  Bayfa Cendikia Indonesia, 2021).
16 Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Bapak Akrin Nurhuda, S.Kom.I pada ULT-PSAI  Kabupaten  Tulungagung  pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 13.30 WIB
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)
cara  berkomunikasi. 17 Setiap  anak dengan  disabilitasan  memiliki  hak untuk  mendapat  rehabilitasi,  hal inilah  yang  telah  diamanatkan dalam Undang-Undang Perlidungan Anak. Tekanan secara psikologis  cenderung  terjadi  pada orang  tua  serta  keluarga  terhadap anak  dengan  kedisabilitasan  akan berdampak pada interaksi keluarga  yang    terganggu,  hal  ini merupakan  kondisi  anak  dengan kedisabilitas  yang  jauh  lebih rumit. 18 Karenanya peran rehabilitasi terhadap anak berkebutuhan  khusus  haruslah dilakukan  secara  optimal  dan maksimal  guna  membantu  anak dalam  menghadapi  masa  depan tanpa adanya rasa khawatir.
2. Faktor Eksternal Lembaga
1) Orang  tua  menolak  pelayanan yang diberikan.
Sejatinya orang tua memiliki peran sebagai  pembimbing  yang  dalam hal  ini  orang  tua  sewajarnya  bisa memberikan bimbingan serta memberi  contoh  yang  baik  bagi anak-anaknya.  Yang  merupakan salah  satu  hal  yang  harus dilakukan  orang  tua  untuk  anak yang diamanatkan Undang- Undang  Perlindungan  Anak  yaitu berkewajiban atas diselenggarakannya  perlindungan anak  serta  menjamin  pemenuhan atas  hak  asasi  anak.  Dalam undang-undang  yang  sama  juga dijelaskan tentang rehabilitasi terhadap  anak  korban  kejahatan seksual  merupakan  salah  satu bentuk penyelenggaraan perlindungan  anak  di  Indonesia. Beberapa  orang  tua  menganggap bahwa  kejahatan  berbasis  seksual
17 Ibid.
18
Pudji Muljono, Dinamika
Komunikasi  Pembangunan  Di  Tanah  Air (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021) hlm. 276.
yang  menyasar  pada  anak  korban adalah  satu  aib  bagi  keluarga sehingga orang tua minim pemahaman bahwa hak rehabiltasi terhadap  anak  sebagai  korban dapat  diberikan.  Faktor  lain  yang mendasari  adalah  adanya  tekanan dari  stigma  masyarakat  yang menambah  rasa  malu  keluarga terkait  peristiwa  yang  menimpa anak tersebut. Faktor tersebut telah membuat pihak keluarga dari anak korban memutuskan untuk memendam persoalan dan memutuskan  tidak  membutuhkan layanan rehabilitasi lembaga. Semestinya diskriminasi serta stigmatisasi  pada  anak  sebagai korban  suatu  tindak  pidana utamanya  kekerasan  seksual  tidak diperbolehkan malahan sewajarnya bagi mereka
mendapatkan  suatu  perlindungan khusus.  Untuk  itu  harus  diawali dari  adanya  peran  orang  tua  dan keluarga  sebagai  pihak  penguat serta  memberi  dukungan  melalui berbagai upaya guna mengembalikan kondisi anak seperti semula.
2) Orang  tua  memutuskan  untuk menghentikan pelayanan.
Pada  awalnya  pihak  keluarga  dari anak  korban  memutuskan  untuk bersedia  menjalani  rehabilitasi untuk  anaknya  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual  akan tetapi  setelah  menjalani  proses selama  beberapa  kali  beberapa orang  tua  memutuskan  untuk menghentikan layanan dan memutuskan  hubungan  dengan pekerja  sosial  dengan  alasan bahwa  mereka  dapat  mengurus sendiri  persoalan  yang  dihadapi oleh anaknya yang menjadi korban tindak  pidana  kejahatan  seksual. Adanya  anggapan  dari  orang terdekat bahwa anak yang menjadi sasaran  kekerasan  seksual  berada
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)
dalam  kondisi  yang  baik-baik  saja sehingga  orang  tua  memutuskan untuk menghentikan layanan rehabilitasi  yang  diberikan  oleh lembaga. Korban kejahatan seksual kerap menggunakan penyangkalan yang  merupakan  bentuk  upaya untuk  melindungi  diri  dari  segala kenyataan menakutkan atas kerapuhan  mereka  dari  pelecehan yang  terjadi.  Pada  saat  korban sudah merasa dirinya cukup aman, mereka  cenderung  menghentikan penyangkalan  atas  masa  lalu tersebut  yang  penuh  dengan  luka dan  memulai  untuk  memulihkan diri.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa seorang  anak  yang  mengalami kekerasan seksual cenderung menutupi  kondisi  sebenarnya.
Walaupun  tidak  terdapat  luka fisik,  mental  dan  emosionl  anak akan  sangat  berdampak  atas kejadian  yang  menimpa  dirinya. Untuk  itu  peran  orang  tua  untuk memastikan  bahwa  anaknya  telah menjalankan  proses  rehabilitasi secara  maksimal  dan  optimal sangat diperlukan hal ini dimaksudkan  agar  anak  benar- benar  telah  siap  untuk  kembali menjalani  aktivitas  secara  normal baik  di  linkungan  keluarganya maupun  di  masyarakat  secara umum.
3) Pandemi COVID-19 Semua sektor mulai dari pendidikan,  ekonomi,  sosial  dan lain-lain  telah  dilumpuhkan  oleh adanya  wabah  pandemi  Covid-19. Dampak  Covid-19  memiliki  sifat yang    multidimensional,  bukan hanya menyerang aspek kesehatan, tetapi  juga  berdampak  secara
sosial. 19 Berdasarkan hasil
19 Husmiatun, Kompetensi  Pekera Sosial  Dalam  Pelayanan  Rehabilitasi  Sosial  Di Balai  Loka  Pada  Era  Tatanan  Baru (Jakarta:
wawancara  bersama  dengan  salah satu  Pekerja  Sosial  pada  lembaga ini, mereka mengungkapkan bahwa  adanya  pandemi  Covid-19 yang masuk di Indonesia utamanya di Kabupaten Tulungagung  sedikit  banyak  telah memberikan dampak yang sigifikan. Mulai dari berkurangnya layanan  kunjungan  rumah  untuk melakukan  pemantauan  terhadap anak yang menjadi subjek rehabilitasi dikarenakan pula adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB)  sehingga  memaksa adanya peralihan kebiasaan menjadi serba
digitalisasi. 20
Pertama  kali  Covid-19  dinyatakan terkonfirmasi  di  Indonesia  yaitu pada  tanggal  02/03/2020  hal  ini memaksa  semua  sektor  untuk dengan  cepat  melakukan  adaptasi kebiasaan  baru,  hal  ini  secara langsung  turut  menjadi  salah  satu faktor  penghambat  bagi  upaya pemberian  rehabilitasi  untuk  anak korban  tindak  kejahatan  berbasis seksual
di
Kabupaten
Tulungagung.  Semakin  minimnya jangkauan  terhadap  anak  korban di  Kabupaten  Tulungagung  pasca masuknya  pandemik  covid-19  di Indonesia  khususnya  Kabupaten Tulungagung  membuat  pekerja sosial menghadapi tantangan baru. Hambatan  yang  dimaksud  oleh pekerja  sosial  secara  langsung dirasakan dikarenakan menurunnya  jumlah  jangkauan home  visit atau  kunjungan  rumah yang mana hal tersebut merupakan layanan  rutin  yang  merupakan satu kesatuan dari proses
Puslitbang  Kesos  Kemensos  RI,  2020)  hlm. 21.
20 Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Bapak Akrin Nurhuda, S.Kom.I pada ULT-PSAI  Kabupaten  Tulungagung  pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 10.30 WIB
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)
bimbingan lanjutan yang merupakan  bagian  dari  tahapan rehabilitasi  bagi  anak  korban kekerasan  seksual  di  Kabupaten Tulungagung. Sehingga diperlukannya  skema  penyesuaian antara  program  pelayanan  dengan kebiasaan  baru  menjadi  tantangan lain  untuk  segera  dilaksanakan oleh pekerja sosial.

## Penutup
ULT  PSAI  Kabupaten  Tulungagung sebagai  lembaga  dibawah  Dinas  Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung merupakan  pemegang  tanggung  jawab rehabilitasi  pada  anak  sebagai  korban tindak  kejahatan  seksual  sebagaimana amanat  Pemerintah  Daerah  Tulungagung yang merupakan manifestasi dari
implementasi  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  ULT- PSAI  Kabupaten  Tulungagung  adalah minimnya  pemahaman  dari  para  orang tua  dari  anak  sebagai  korban  tindak kejahatan berbasis seksual bahwa dampak secara psikologis yang timbul dari adanya trauma  emosional  dapat  mempengaruhi tumbuh  kembang  dan  perilaku  anak. Beberapa  orang  tua  lebih  memilih menutup  rapat  persoalan  yang  berkaitan dengan  peristiwa  yang  dialami  oleh anaknya  karena  hal  tersebut  dianggap suatu  aib  bagi  keluarga.  Kurangnya  ahli yang  dapat  memberikan  penangan terhadap  kasus  kekerasan  seksual  yang dialami  oleh  anak  dengan  kedisabilitasan menjadi  salah  satu  faktor  kurang maksimalnya pemberian rehabilitasi tersebut.  Tidak  adanya  fasilitas  berupa panti yang berperan sebagai tempat untuk menaungi anak korban kekerasan seksual yang  pelakunya  adalah  keluarga  yang merawatnya  serta  muculnya  pandemi COVID-19 pada tahun 2020 turut berperan sebagai  hambatan  lain  yang  harus dihadapi oleh lembaga. Diharapkan  ULT-
PSAI  Kabupaten  Tulungagung  dapat menjadi  pelopor  untuk  mewujudkan Kabupaten Ramah Anak melalui berbagai upaya  salah  satunya  terkait  pengadaan sosialisasi baik kepada anak-anak maupun orang tua untuk memberikan pemahaman bahwa  anak  yang  menjadi  korban kekerasan  seksual  sesungguhnya  sangat memerlukan  upaya  rehabilitasi  demi tumbuh kembang anak agar terhindar dari trauma berkepanjangan serta memberikan pemahaman  bahwa  anak  sebagi  korban tindak  kekerasan  seksual  bukanlah  suatu yang  harus  dihindari  ataupun  dikucilkan dalam keluarga maupun masyarakat.

## Daftar Pustaka
Holderread,  Carolyn. Pelecehan  Seksual Dalam Keluarga Dan Gereja . Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008. Husmiatun. Kompetensi  Pekera  Sosial Dalam  Pelayanan  Rehabilitasi  Sosial
Di Balai Loka Pada Era Tatanan Baru . Jakarta: Puslitbang Kesos Kemensos RI, 2020. Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  (PPA) Republik  Indonesia.  “SIMFONI- PPA,” n.d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap  Perempuan  (Komnas
Perempuan)  Republik  Indonesia. “15  Bentuk  Kekerasan  Seksual: Sebuah Pengenalan,” n.d.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI).  “Catata  Pelanggaran  Hak Anak  Tahun  2021  Dan  Proyeksi
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan  Anak  Tahun  2022,” n.d.
Muljono,  Pudji. Dinamika  Komunikasi Pembangunan  Di  Tanah  Air .  Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021.
Rezah,  Nurul  Qamar  dan  Farah  Syah. Metode  Penelitian  Hukum  Doktrinal Dan  Non-Doktrinal .  Makasar:  CV Social Politic Genius, 2020. Sugeng,  Ellyn. Peran  Gender:  Analisis
Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)
Peran  Dalam  Pengenalan  Peran Gender  Pada  Anak  Disabilitas . Madiun:  CV  Bayfa  Cendikia Indonesia, 2021. ULT  PSAI  Kabupaten  Tulungagu. “Statistik  Penanganan  Kasus  ULT PSAI  Tahun  2019.”  Tulungagung, 2019. ULT  PSAI  Kabupaten  Tulungagun. “Statistik  Penanganan  Kasus  ULT PSAI  Tahun  2020.”  Tulungagung, 2020. ULT  PSAI  Kabupaten  Tulungagung. “Statistik  Penanganan  Kasus  ULT PSAI  Tahun  2021.”  Tulungagung, 2021. Wahid,  Abdul  &  Irfan. Perlindungan Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual . Bandung:  CV  Refika  Aditama, 2001. Yantzi,  Mark. Kekerasan  Seksual  Dan Pemulihan . Jakarta: PT BPK
Gunung Mulia, 2009.