Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## PEMENUHAN GANTI RUGI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN TERTENTU ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. GREENFIELDS FARM 2 BLITAR
Ramadhan Kahfi Fahlafi 1 , Hervina Puspitosari 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : ramadhankahfif@gmail.com , hervina.ih@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
A healthy environment is a human right that is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  32  of  2009  concerning  the  Protection  and Management of the Environment gives the government and/or local government, communities and environmental organizations the right to file a claim for compensation. losses from pollution and/or environmental damage. This  is  in accordance with the principles of environmental  law,  namely the polluter  pays  principle.  This  study  aims  to  find  out  how  to  fulfill  compensation  and/or  take  certain actions for environmental damage by PT. Greenfields Farm 2 Blitar and what are the inhibiting factors in fulfilling compensation and/or taking certain actions by PT. Greenfields Farm 2 Blitar. This study uses empirical juridical research methods. Data collection was carried out by means of literature studies and  interviews.  Data  analysis  was  carried  out  using  descriptive  analytical  methods  and  using  a qualitative approach. The results of the study show that there is a reference in calculating the amount of compensation that can only be determined by an expert on the basis of the Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014 concerning Environmental Losses Due to Pollution and/or Environmental Damage. In fulfilling compensation and/or taking certain actions there are 3 (three) inhibiting factors in fulfilling compensation for environmental pollution and/or damage, namely legal factors such as the absence of a clear legal basis to calculate the valuation of compensation for the community due to environmental damage, law enforcement factors such as the absence of a deterrent effect in imposing administrative sanctions, and societal factors such as a lack of awareness of the importance of the environment.
Keywords: Pollution, Compensation, Damage, Environment.

## ABSTRAK
Lingkungan  hidup  yang  sehat  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  UUD  NRI  Tahun  1945. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  pengelolaan Lingkungan  Hidup  memberikan  hak  kepada  pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah,  masyarakat, dan  organisasi  lingungan  hidup  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  atas  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pada hukum lingkungan yaitu prinsip pencemar  membayar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetaui  bagaimana  pemenuhan  ganti  rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu atas kerusakan lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar dan apa saja faktor penghambat  dalam pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu  oleh  PT.  Greenfields  Farm  2  Blitar.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa terdapat acuan dalam perhitungan besaran ganti rugi yang hanya dapat ditentukan oleh Ahli dengan dasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang  Kerugian  Lingkungan  Hidup  Akibat  Pencemaran  dan/atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup. Dalam  pemenuhan  ganti  rugi  dan/atau  melakukan  tindakan  tertentu  terdapat  3  (tiga)  faktor penghambat  dalam  pemenuhan  ganti  rugi  atas  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
yaitu faktor hukum seperti tidak adanya dasar hukum yang jelas untuk menghitung valuasi ganti rugi bagi masyarakat akibat kerusakan lingkungan, faktor penegak hukum seperti tidak adanya efek jera dalam pemberian sanksi secara administratif, dan faktor masyarakat seperti kurangnya kesadaran atas pentingnya lingkungan hidup.
Kata Kunci : Pencemaran, Kerusakan, Ganti Rugi, Lingkungan Hidup.

## PENDAHULUAN
Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh  makhluk  hidup,  terlebih  untuk  manusia.  Lingkungan  hidup  merupakan  tempat keberlangsungan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan bagi makhluk hidup khususnya manusia.  Bagi  manusia,  lingkungan  merupakan  tempat  manusia  melakukan  berbagai aktivitas,  dikarenakan  hal  tersebut  lingkungan  hidup  memiliki  peran  yang  tidak  terganti, namun lingkungan juga berperan dalam mendukung aktifitas manusia (Syukri Hamzah: 2013). Mengingat betapa pentingnya lingkungan hidup bagi manusia, maka negara hadir mengatur terkait pentingnya lingkungan hidup yang sehat.
Lingkungan  hidup  yang  sehat  merupakan  hak  asasi  yang  dijamin  oleh  konstitusi negara. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh setiap orang berdasarkan pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan lingkungan hidup yang sehat, diharapkan dengan lingkungan hidup yang sehat, warga negara dapat hidup sehat dan mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD  NRI  Tahun  1945.  Lingkungan  hidup  tidak  lepas  dari  berbagai  permasalahan  dengan kompleksitasnya sendiri. Pada awalnya permasalahan lingkungan hidup terjadi akibat suatu proses alami, lambat laun dalam perkembangannya, manusia menjadi salah satu faktor utama penyebab munculnya masalah terkait lingkungan hidup (I Ketut Widyanatara P. dan Kadek Agus S.: 2020).  Indonesia memiliki tingkat kerusakan dan kehancuran hutan dengan kurun waktu  tercepat  dibandingkan  dengan  negara  lain.  72%  hutan  asli  Indonesia  telah  beralih fungsi dan musna, serta sisanya masih dibayangi dengan ketakutan akan penebangan yang digunakan  untuk  kegiatan  komersial.  Fenomena  seperti  banjir,  pencemaran  lingkungan, perubahan iklim menjadi contoh kongkret mengenai dampak dari kerusakan lingkungan.
Belakangan  ini  pemerintah  sangat  gencar  dalam  upaya  percepatan  iklim  berusaha. Langkah  pemerintah  yang  ditempuh  guna  percepatan  iklim  berusaha  yaitu  dengan mempermudah  perizinan  berusaha  salah  satunya  terkait  persetujuan  lingkungan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Berdasarkan pasal 21 UU Cipta Kerja, diubahnya beberapa ketentuan dalam UU PPLH dengan tujuan agar setiap orang dapat dengan mudah memperoleh persetujuan lingkungan, maka UU Cipta kerja mengubah dan menghapus beberapa ketentuan terkait perizinan berusaha. Selain  itu  UU  Cipta  kerja  juga  memuat  menetapkan  pengaturan  baru  beberapa  ketentuan terkait perizinan berusaha yang diatur dalam UU PPLH
Mengenai besaran nilai ganti rugi dalam pengajuan gugatan ke pengadilan, terdapat perhitungan khusus karena untuk dapat meyakinkan majelis hakim perlu didasari perhitungan yang  jelas  terkait  besaran  kerugian  yang  diderita.  Penting  dipahami  tata  cara  untuk melakukan  penghitungan  terhadap  kerugian  yang  timbul  sebagai  dampak  dari  kerusakan lingkungan hidup. Gugatan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu yang diajukan oleh  pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  menggunakan  perhitungan  berdasarkan Peraturan  Mentri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya  disebut  Permen  LH  7/2014).  Peraturan  Menteri  tersebut  telah  mengatur mengenai  perhitungan  ganti  rugi  akibat  kerusakan  lingkungan  hidup.  Sengketa  kerusakan lingkungan  hidup  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi  maupun  non  litigasi,  proses penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  tetap  diperlukan  bukti  bahwa  telah  terjadinya kerusakan  lingkungan  hidup.  Bukti  yang  dapat  dilampirkan  harus  berasal  dari  hasil  sebuah penelitian, pengamatan yang dilakukan dilapangan ataupun berupa keterangan para ahli yang pendapatnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
Dalam  UU  PPLH,  mengenai  tanggungjawab  lingkungan  meliputi  masalah  ganti  rugi kepada  orang  dan/atau  pemulihan  lingkungan.  dari  sini  dapat  dilihat  bahwa pertanggungjawaban  lingkungan  dapat  bersifat  privat  sekaligus  bersifat  public  (Hartanto, Heri, dan Anugerah: 2018).  Seperti halnya yang terjadi di Blitar. Terjadi kerusakan lingkungan hidup  yang  disebabkan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  PT.  Greenfields  Farm  2  Blitar. Dampaknya  masyaakat  sekitar  mengalami  kerugian  akibat  kerusakan  lingkungan  tersebut. dikarenakan hal tersebut, masyarakat mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Blitar  pada  5  Juli  2021.  Dalam  gugatannya,  para  korban  meminta  majelis  hakim  untuk memenuhi  semua  tuntutan  para  penggugat  yang  menyatakan  bahwa  tergugat  telah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran lingkungan, menghukum tergugat untuk  pembangunan  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  yaitu  memadai  sesuai  dengan kemampuan usaha tergugat, memulihkan fungsi dan memulihkan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 juncto pasal 87 UU PPLH.
Berdasarkan  berbagai  uraian  yang  telah  penulis  berikan,  maka  penulis  bermaksud untuk  melakukan  peneliti an  dengan  judul  “Pemenuhan  Ganti  Rugi  dan/atau  Melakukan Tindakan Tertentu Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar”.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis empiris adalah penelitian yang meneliti hukum yang berkembang di masyarakat (Bambang Waluyo:  2002).    Menurut  Soejono  Soekanto  penelitian  hukum  empiris  meliputi  penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Dyah Ochtorina S., dan Efendi: 2014).  Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari wawancara  dan  peraturan  perundang-undangan.  Selain  data  sumber  data  primer,  pada penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari berbagai studi kepustakaan, jurnal-jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kepatuhan terhadap kompensasi dan/atau pelaksanaan tindakan tertentu merupakan implementasi  dari  prinsip  “ polluter  pays ”  dalam  hukum  lingkungan.  John  Maddox berpendapat bahwa polusi dapat diselesaikan dengan menghitung biaya yang dihasilkan, dan ini  murni  masalah  faktor  ekonomi.  Sehingga  kemampuan  membayar,  dalam  program pencegahan  maupun  pemulihan  lingkungan  merupakan  solusi  dari  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  (Daud  Silalahi:  1996).    Perkembangan  prinsip  pencemar  membayar dimulai  pada  tahun  1972,  dengan  dipakainya  prinsip  pencemar  membayar  oleh  negara- negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan ( Organization of Economic Co-operation  and  Development/OECD ).  Prinsip  pencemar  membayar  mewajibkan  bahwa pencemar  harus  bertanggungjawab  dengan  menanggung  seluruh  beban  biaya  untuk pemulihan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Pemenuhan  ganti  rugi  dan/atau  pelaksanaan  tindakan  tertentu  merupakan pelaksanaan asas hukum lingkungan yaitu asas pencemar membayar. Pemenuhan ganti rugi tidak hanya meminta para perusak dan/atau pencemar lingkungan hidup untuk membayar kompensasi  ganti  rugi,  tetapi  juga  dapat  meminta  para  pencemar  dan/atau  perusak lingkungan  hidup  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  seperti  memasang  pengelolaan  air limbah, memulihkan lingkungan dll. Menurut Schlosberg pencemaran lingkungan merupakan bentuk  dari  ketidakadilan  (Schlosberg:  2007).    Sedangkan  menurut  John  Maddox penyelesaian  dari  pencemaran  lingkungan  adalah  dengan  menghitung  valuasi  dari pencemaran  lingkungan  dan  berbagai  ongkos  lainnya,  sehingga  dengan  hal  tersebut  maka pencemaran lingkungan dapat diatasi (Daud Silalahi: 1996).  Oleh karena itu prinsip pencemar membayar  merupakan  prinsip  yang  sering  dipakai  dalam  kasus  pencemaran.  Perlu diperhatikan bahwa tidak semua gugatan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan baik, karena dalam  persidangan  majelis  hakim  mutlak  dalam  menentukan  apakah  ganti  rugi  atas kerusakan lingkungan itu perlu atau tidak.
Dasar  hukum  untuk  menuntut  ganti  rugi  dan/atau  melakukan  tindakan  tertentu didasarkan pada pasal 87 ayat (1) UU PPLH. Pasal tersebut menyatakan bahwa badan usaha dan/atau  orang  yang  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  berupa  pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  wajib  membayar  ganti  rugi  dan/atau  melakukan perbuatan  tertentu.  Karena  tidak  ada  ketentuan  khusus  tentang  ganti  kerugian  akibat kerusakan  lingkungan  dan/atau  pencemaran  lingkungan  dalam  UU  PPLH,  maka  ganti  rugi tersebut  dapat  diberikan  atas  dasar  PMH  (Lukman  Hakim:  2021).    Untuk  menentukan kerugian dalam perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan harus ada perhitungan sendiri mengenai kerugian yang diterima. UU PPLH tidak mengatur dengan jelas bagaimana  perhitungan  mengenai  metode  perhitungan  ganti  kerugian  akibat  pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan.
Secara yuridis normatif, terdapat instrumen hukum terkait perhitungan ganti kerugian akibat  pencemaran  lingkungan  dan/atau  kerusakan  lingkungan.  Instrumen  tersebut  diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian  Lingkungan  Hidup  Akibat  Pencemaran  dan/atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Berdasarkan konsiderannya Peraturan Menteri ini ditujukan untuk instansi pemerintah yang bekerja  di  bidang  lingkungan  hidup  sebagai  pedoman  dalam  menentukan  valuasi  kerugian lingkungan hidup yang nantinya akan dijadikan dasar dalam proses pengajuan gugatan.
Untuk menentukan berapa valuasi kerugian atas rusaknya lingkungan hidup, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor tersebut adalah faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor teknis tersebut seperti jangka waktu atau lamanya dari pencemaran dan/atau kerusakan  lingkungan,  volume  polutan  yang  dapat  dikatagorikan  pencemaran  lingkungan oleh undang-undang, luasan lahan dan sebaran pencemaran dan/atau kerusakan, dan status dari lahan tersebut. Sedangkan faktor nonteknis antara lain seperti inflasi dan/atau kebijakan pemerintah. Faktor-faktor tersebut sangat penting untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup.  Dengan  menganalisis  bukti-bukti  telah  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  hidup  seperti  bukti  dari  hasil  uji  penelitian,  pengamatan  lapangan  atau pemeriksaan  setempat,  pendapat  para  ahli  lingkungan  yang  dapat  dipertanggung  jawabka secara ilmiah, akan mempengaruhi putusan akhir terkait pengajuan gugatan ganti rugi.
Perhitungan  valuasi  kerugian  atas  pencemaran  dan/atau  kerusakan  merukanan pembebanan nilai moneter dari dampak yang dihasilkan dari pencemaran tersebut. Besaran valuasi  dari  nilai  moneter  kerugian  ekonomi  lingkungan  hidup  dan  biaya  lainnya  harus dikompensasikan  kepada  pihak  yang  terdampak  dari  kerusakan  dan/atau  pencemaran lingkungan. Sumber daya alam adalah sumber daya baik berupa barang dan jasa yang dapat diolah menjadi barang dan jasa yang dapat digunakan. Pemanfaatan lingkungan dalam jangka panjang akan menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan (desirable outcomes) atau tidak diinginkan  (undesirable  outcomes),  seperti  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan, sehingga mempengaruhi kesehatan, produktivitas dan kualitas material lainnya.
Jika dilihat dari berbagai perubahan yang terjadi, dimungkinkan untuk memperkirakan nilai moneter  sebelum  terjadinya  kerusakan  lingkungan  hidup.  hasil  perhitungan  dari  nilai moneter ini adalah berupa biaya kerugian lingkungan yang nantinya digunakan sebagai modal untuk  penggunaan  sumber  daya  alam  dan  pengelolaan  lingkungan.  Pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi pencemaran dan/atau kerusakan memerlukan waktu untuk berproses dari polutan menjadi polutan yang lebih berbahaya bagi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
lingkungan. Dari polutan tersebut yang melebihi baku mutu akan menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Sebelum  menghitung  valuasi  dari  besaran  kerugian  atas  kerusakan  dan/atau pencemaran  lingkungan  hidup,  perlu  dijelaskan  proses  terjadinya  pencemaran  serta menentukan dampak dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berikut adalah proses  penghitungan  kerugian  lingkungan  hidup  akibat  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup:
1. Menvalidasi  proses  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup.  caranya dengan  mengidentifikasi  asal  muasal  dari  pencemaran  dan/atau  kerusakan  dan bagaimana proses terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan.
2. Menentukan dampak dan valuasi besaran kerugian dengan langkah-langkah seperti menentukan  baku  mutu  apa  yang  melebihi  dari  yang  ditentukan  undang-undang, berapa  lama  pencemaran  itu  terjadi,  menentukan  dampak  dari  pencemaran  baik dampak  langsung  maupun  tidak  langsung,  menentukan  drajat  atau  tingkatan pencemran,  dan  mengidentifikasi  orang  yang terdampak dari  kerusakan  lingkungan seperti subjek kepemilikan lingkungan, hak kepemilikan lingkungan, dan kepentingan dari  lingkungan  tersebut  apakah  sebagai  mata  pencaharian  masyarakat,  intensitas, kepemilikian,  durasi  kepemilikan,  dll.  Pada  prinsipnya  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh kegiatan ekonomi maupun non- ekonomi. Kegiatan ekonomi biasanya melibatkan produksi dan distribusi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan konsumsi barang dan jasa biasanya ditujukan  untuk  memperoleh  kepuasan.  Selain  itu,  kegiatan  ekonomi  juga menghasilkan  limbah  atau  dampak  lingkungan  yang  negatif.  Apabila  limbah  atau dampak negatif lingkungan didaur ulang atau dikelola secara optimal, maka tidak akan menimbulkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan.  Namun  apabila  limbah atau dampak lingkungan tersebut tidak diolah atau dikelola secara optimal, maka akan mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  yang  pada gilirannya akan mengganggu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Selain  itu,  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  juga  dapat  karena kegiatan  ekonomi  maupun  non  kegiatan  ekonomi.  kegiatan  ekonomi  biasanya  hanya melibatkan proses dariproduksi dan distribusi produk usaha baik barang maupun jasa untuk mendapatkan  keuntungan.  Sedangkan  konsumsi  barang  dan jasa biasanya  ditujukan untuk mendapatkan sebuah kepuasan. Kegiatan ekonomi tersebut dapat menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Limbah dari kegiatan ekonomi yang tidak dikelola dan  dimanfaatkan  sebagaimana  mestinya  akan  menghasilkan  kerusakan  bagi  lingkungan hidup. Begitu pula sebaliknya, jika limbah ekonomi dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka akan dapat bermanfaat bagi lingkungan. Seperti limbah ekonomi dari hasil ternak sapi. Limbah ternak sapi seperti kotoran sapi dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dengan takaran dan dosis yang telah ditentukan oleh ahli atau pejabat yang berwenang.
Tidak  hanya  kegiatan  ekonomi  saja,  kegiatan  non  ekonomi  juga dapat memberikan dampak dari kerusakan lingkungan. Kegiatan non ekonomi biasanya bukan berupa produksi barang  ataupun  jasa.  Kegiatan  non  ekonomi  seperti  kegiatan-kegiatan  sosial,  kegiatan kebudayaan,  kegiatan  keagamaan,  kegiatan  kemanusiaan.  Pada  kegiatan  tersebut  tidak sedikit yang menyediakan bahan konsumsi seperti sandang, pangan, obat-obatan dll. Dari hal tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada lingkungan.
Pengelolaan  limbah  yang  tidak  tepat  akan  menghasilkan  pencemaran  lingkungan  hidup sebagaimana telah dijelaskan diatas. Menurut Permen LH 7/2014 kerugian dari pengelolaan limbah  yang  tidak  depat  akan  menghasilkan  pencemaran  lingkungan  dan  menghasilkan berbgai kerugian. Kerugian tersebut adalah:
1. Kerugian atas banyaknya polutan pada suatu lingkungan hidup akibat melebihi dari baku  mutu  lingkungan  hidup  karena  tidak  dilaksanakannya  seluruh  atau  sebagaian kewajiban  dari  masyarakat  terkait  pengelolaan  limbah  yang  berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Penyumbang  terbesar  dari  tercemar  atau  rusaknya  lingkungan  hidup  adalah dari  bidang  usaha.  Tidak  sedikit  para  pengusaha  tidak  mematuhi  ketentuan  terkait pengelolaan  hasil  sisa  atau  limbah  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  usaha  mereka. Undang-undang telah mengatur mekanisme dan izin terkait pengelolaan lingkungan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
hidup, tetapi tidak sedikit pula pelaku usaha yang mengabaikan hal tersebut. Seperti contoh  pada  PT.  Greenfields  Farm  2  Blitar,  kegiatan  usaha  dari  PT  tersebut  adalah produksi susu sapi, oleh karena itu, mereka harus memenuhi kewajibannya dengan membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, dan instalasi limbah lainnya yang ditentukan oleh undang-undang atau oleh pejabat yang berwenang. Apabila PT. Greenfields  Farm  2  Blitar  tidak  memenuhi  pengelolaan  limbah  yang  benar  sesuai dengan  undang-undang  maka  kegiatan  usaha  tersebut  akan  mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mana akan berdampak pula pada masyarakat sekitar
2. Kerugian  atas  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  proses  pelaksanaan  dan  proses penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup.  Seperti  biaya  mediasi,  panjar  perkara,  uji laboratorium, analisa laboratorium, pengawasan dan pendapat ahli, dan lain-lain
Banyak  kasus,  sering  terjadi  pencemaran  dan/atau  kerusakan  yang mengakibatkan  kerugian  lingkungan  dan  masyarakat  karena  kecelakaan,  kelalaian, atau kesengajaan. Untuk menentukan bahwa polutan yang ada di lingkungan dapat dikatagorikan melebihi baku mutu yang ditentukan undang-undang, maka perlu ada tindakan tertentu. Untuk menentukan tersebut memerlukan peran aktif masyarakat, pemerintah,  dan  organisasi  lingkungan  hidup  untuk  melakukan  pengawasan, mengadukan,  menginventarisasi  sengketa  lingkungan,  dan  mengawasi  pemulihan lingkungan akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Untuk itu pihak yang melakukan pencemaran harus menanggung biaya yang harus mengganti biaya yang muncul akibat hal tersebut.
3. Kerugian  untuk  mengganti  biaya  penanggulangan  dan/atau  pemulihan  lingkungan hidup akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
a. Biaya Penanggulangan
Penanggulang memiliki kata dasar tanggulang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (untuk  selanjutnya  disebut  KBBI)  Penanggulangan  merupakan mengatasi,  sedangkan  penanggulangan  adalah  proses  atau  cara  mengatasi. Jadi,  biaya  penanggulangan  adalah  biaya  yang  muncul  untuk  mengatasi pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup.  Dalam  hal  terjadi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup,  harus  segera  diambil tindakan  untuk  menghilangkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  yang ditimbulkan  agar  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  dapat dihentikan  dan  tidak  memperburuk  keadaan.  Tindakan  ini  dapat  dilakukan oleh  badan  usaha  dan/atau  kegiatan  dan/atau  pemerintah.  Hanya  pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tertentu yang diakibatkan oleh  kecelakaan  dan  memerlukan  penanganan  segera  misalnya  pada  kasus pencemaran lingkungan akibat PT. Greenfields Farm 2 Blitar yang mencemari ekosistem  sungai.  Apabila  pemerintah  mengambil  tindakan  untuk menanggulangi  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  dan menimbulkan  biaya  untuk  tindakan  tersebut,  jumlah  biaya  tersebut  harus diganti oleh badan usaha dan/atau tindakan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
b. Biaya Pemulihan
Kata dasar  dari Pemulihan  adalah pulih. Menurut  KBBI,  pilih berarti  kembali menjadi semula. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya pemulihan adalah biaya yang muncul untuk menjadikan lingkungan yang tercemar atau rusak menjadi lingkungan  yang  semula.  Lingkungan  hidup  yang  mengalami  pencemaran dan/atau kerusakan harus dikembalikan seperti semula. Pemulihan tersebut bertujuan  untuk  mengembalikan  lagi  fungsi  lingkungan  hidup  yang  sehat karena hal tersebut adalah amanat dari UUD NRI Tahun 1945. Apabila pelaku usaha  dan/atau  orang  yang  melakukan  pencemaran  tidak  mampu  untuk memenuhi  kewajiban  untuk  memulihkan  lingkungan  hidup,  maka  ia  wajib membayar  pemulihan  lingkungan  kepada  pemerintah  dan/atau  pemerintah daerah untuk memulihkan lingkungan tersebut.
4. Kerusakan ekosistem
Ketika  lingkungan  hidup  tercemar  dan/atau  rusak  akibat  pencemaran  dan/atau rusaknya  ekosistem,  timbul  berbagai  dampak.  Lingkungan  yang  tercemar  dan/atau rusak ini termasuk lingkungan masyarakat (negara). Semua akibat dan/atau kerusakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
lingkungan  hidup  harus  diperhitungkan  dengan  biaya  ekonominya  untuk mendapatkan  biaya  penuh  dari  kerugian  lingkungan.  Sebagai  contoh  pencemaran yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Dikarenakan IPAL yang dimiliki PT. Greenfields Farm 2 Blitar tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar maka jika hujan turun limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha PT. Greenfields akan meluap hingga  ke  sungai-sungai  yang  mana  hal  tersebut  dapat  merusak  ekosistem  sungai. Akibat dari rusaknya ekosistem, akan berdampak pada menurunnya nilai kemanfaatan dari ekosistem tersebut untuk masyarakat sekitar. Seperti contoh pada pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Greenfields  Farm  2  Blitar. Dikarenakan  Rusaknya  ekosistem  sungai  maka,  sungai  yang  tadinya  dapat dimanfaatkan  untuk  kegiatan  budidaya  ikan  dan  sebagai  sumber  air  untuk  irigasi sawah, tidak bisa digunakan karena terkontaminasi dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan  usaha  PT.  Greenfields  Farm  2  Blitar.  Besarnya  kerusakan  lingkungan  yang disebutkan  di  atas  harus  dihitung  tergantung  pada  tingkat  kerusakan  dan  lamanya kerusakan. Biaya kerusakan ini kemudian ditambahkan ke biaya pertanggungjawaban. Biaya  untuk  memverifikasi  perkiraan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan, biaya  pengelolaan  dan/atau  pemulihan  alam,  dan  ditambah  dengan  nilai  kerugian masyarakat akibat kerusakan ekosistem.
5. Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Masyarakat adalah masyarakat sebagai individu atau individu dan masyarakat sebagai kelompok  manusia.  Pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  sebagaimana diuraikan di atas akan mengakibatkan kerugian masyarakat karena kerusakan harta benda. Seperti halnya pada pencemaran yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar.  Aset  yang  surak  akibat  penecmaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  seperti suraknya budidaya ikan, rusaknya perkebunan dan pertanian, rusaknya tambak ikan, serta hilangnya penghasilan masyarakat, dan sebagainya. Akibat kerusakan peralatan tangkap  ikan  dan  tambak  ikan  berarti  bahwa  sebagian  atau  seluruh  sumber penghasilan  masyarakat  di  bidang  perikanan  terganggu  sebagian  atau  seluruhnya. Demikian  pula  bila  ada  pertanian  atau  perkebunan  atau  peternakan  yang  rusak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
sehingga benar-benar merugikan petani dan peternak, semua kerugian tersebut harus dihitung dan layak untuk dimintakan ganti ruginya.
Jika ditinjau dari sengketa lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2  Blitar,  ditemukan  tahap-tahap  penyelesaian  sebagai  berikut.  Pertama  melakukan peninjauan  untuk  mengetahui  apakah  terjadi  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya pencemaran, masyarakat dalam hal ini yang memberikan  kuasa  kepada  para  penasihat  hukumnya  melakukan  uji  laboratorium  dengan sampel  air  dan  tanah  di  sungai  yang  diduga  terjadi  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  hidup  disana.  Kedua,  setelah  mengetahui  adanya  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup  berdasarkan  uji  laboratorium  tersebut,  para  masyarakat mengadukan  adanya  terjadi  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  kepada pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  melalui  Bupati  Blitar,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Blitar,  dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk melakukan tindakan tegas berupa sanksi administrasi. Ketiga dikarenakan sanksi administratif tidak memberikan keadilan bagi warga, maka  dilakukan  mediasi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  ini.  Dalam  hal  ini  terjadi kebuntuan  dalam  proses  mediasi.  Keempat  yaitu  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  dan/atau melakukan  tindakan  tertentu  untuk  meminta  pertanggungjawaban  PT.  Greenfields  Farm  2 Blitar terkait kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan usahanya. Proses litigasi ini sesuai dengan  hukum  acara  perdata.  Gugatan  yang  diajukan  oleh  masyarakat  melalui  kuasa hukumnya  adalah  sebagai  berikut:  majelis  hakim  mengabulkan  seluruh  gugatan  para penggugat,  menyatakan  tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yaitu pencemaran lingkungan, menghukum tergugat membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL)  yang  memadai  sesuai  dengan  kapasitas  usaha  tergugat,  mengembalikan  fungsi  dan memulihkan  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  54  juncto  pasal  87  UU PPLH, dan membayar ganti rugi kepada:
1. Kelompok Petani
Disesuaikan  dengan  luas  lahan  yang  dimiliki,  petani  yang  mengalami  penurunan penghasilan,  untuk  setiap  kepemilikan  100M2  sebesar  Rp3.000.000,00  (tiga  juta
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
rupiah) per KK. Petani yang kehilangan mata pencaharian, untuk kepemilikan 100M2 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per KK.

## 2. Kelompok Petani Ikan
Disesuaikan dengan luas kolam yang dimiliki. Petani ikan yang mengalami penurunan penghasilan  untuk  setiap  kepemilikan  kolam  ukuran  (20  x  20  =  400M2)  sebesar Rp20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  per  KK.  Petani  ikan  yang  kehilangan  mata penjaharian,  untuk  setiap  kepemilikan  kolam  ukuran  (20  x  20  =  400  M2)  sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per KK.
3. Kelompok Peternak Sapi dan Kambing
Untuk  setiap  kepemilikan  1  (satu)  ekor  sapi  sebesar  Rp4.800,000,00  (empat  juta delapan  ratus  ribu  rupiah)  per  KK.  Untuk  setiap  kepemilikan  1  (satu)  ekor  kambing sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per KK. Dan warga biasa yang terkait pekerjaan, terkait dengan pengadaan air bersih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per KK.
Selanjutnya gugatan yang diajukan yaitu kerugian immaterial minimal atau sekurang- kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per KK. Menghukum Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)  per-hari  kepada  Para  Penggugat  untuk  keterlambatan  pelaksanaan  putusan Menghukum Tergugat untuk meminta maaf dan mengumumkan putusan perkara ini di media cetak  nasional  selama  3  (tiga)  hari  berturut-turut  terhitung  sejak  perkara  ini  berkekuatan hukum tetap. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan ini;  Menyatakan  putusan  ini  dapat  dijalankan  lebih  dahulu  meskipun  ada  upaya  verzet, banding ataupun kasasi (Uit Voerbaar bij voorrad). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya  perkara  ini.  Untuk  menentukan  besaran  ganti  rugi  yang  diderita  masyarakat,  maka masyarakat  membuat  daftar  kerugian  yang  diwakili  oleh  setiap  kelompok  masyarakat  dan untuk  menentukan  tindakan  apa  untuk  memulihkan  lingkungan  hidup,  maka  masyarakat mengidentifikasi masalah utama dari kerusakan lingkungan hidup yaitu akibat IPAL yang tidak memadai.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Selain mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT. Greenfields Farm 2  Blitar,  gugatan  juga  diajukan  kepada  Gubernur  Jawa  Timur  sebagai  turut  tergugat  1  dan Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Jawa  Timur  sebagai  turut  tergugat  2  selaku  penerima delegasi  pengawasan  atau  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  karena  tidak  mengambil tindakan tegas dalam melakukan pengawasan akan ketaatan penanggungjawab usaha yang nyata-nyata  melakukan  berbagai  macam  pelanggaran  yang  dilakukan  ole  PT.  Greenfields Farm 2 Blitar yang telah berlangsung bertahun-tahun, dimana setelah melakukan serangkaian pengawasan  berkepanjangangan  hingga  saat  gugatan  diajukan  kekepaniteraan  Pengadilan Negeri Blitar hanya memberikan sanksi administratif yang ringan. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkara dengan nomor 77/Pdt.G/LH/2021/PN. Blt tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri  Blitar  memutus  bahwa,  Mengabulkan  Gugatan  Para  Penggugat  untuk  Sebagian, Menyatakan  Tergugat  telah  melakukan  Perbuatan  Melanggar  Hukum  yaitu  Pencemaran Lingkungan, Menghukum Tergugat membuat kajian serta membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai sesuai dengan kapasitas usaha Tergugat, Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.496.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
Berbagai  kendala  dalam  mencapai  pemenuhan  ganti  rugi  dan/atau  melakukan tindakan tertentu pada sengketa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka terdapat  upaya  untuk  mengatasi  kendala  tersebut.  Hambatan  yang  pertama  adalah Keterlibatan  langsung  advokat  sebagai  penegak  hukum  menjadi  kunci  dari  terciptanya penegakan  hukum  berdasarkan  berperikeadilan.  Dalam  hal  ini  walaupun  banyak  faktor hukum  yang  menjadi  penghambat  dalam  upaya  penegakan  hukum  terkait  sengketa lingkungan hidup, tetapi tetap ada jalan dalam upaya penegakannya. Dalam hal ini advokat sering kali mengadvokasi masyarakat bahwa, masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Dalam pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar, para advokat melakukan fungsinya sebagai penegak hukum dengan berupaya melaporkan  adanya  tindakan  yang  dilakukan  PT.  Greenfields  Farm  2  Blitar  yang  merusak lingkungan.  Selain  melaporkan,  para  advokat  juga  mengajukan  pengujian  secara  ilmiah terhadap  lingkungan  sebagai  bukti  bahwa  terjadi  perusakan  lingkungan  hidup  di  wilayan Kabupaten  Blitar  yang  disebabkan  kegiatan usaha  PT.  Greenfields  Farm 2  Blitar. Selain  itu, advokat dalam hal ini para kuasa hukum, berhasil meyakinkan masyarakat sebanyak 258 (dua ratus  lima  puluh  delapan)  kepala  keluarga  untuk  mengumpulkan  identitasnya  dibubuhkan dengan tanda tangan untuk mengajukan gugatan masyarakat atau gugatan class action atas kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Advokat juga pro aktif dalam menemukan jalan terbaik guna mencari keadilan dalam pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar.
Apabila  mengalami  berbagai  hambatan  dalam  mencari  keadilan  dalam  sengketa lingkungan  hidup,  upaya  yang  dapat  diambil  yaitu  memberikan  ketegasan  dan  tidak mentolelir terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkugnan hidup. Ketegasan tersebut harus tetap ada, karena sering kali ketidak tegasan disalahgunakan oleh masyarakat dan/atau penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Dikarenakan dalam UU PPLH dan berbagai peraturan terkait lingkungan hidup terdapat prinsip pencemar membayar, maka sering kali para  pelaku  pencemar  dan/atau  perusak  lingkungan  menanggap  jika  kerusakan  dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang mereka ciptakan tidak ada artinya apabila mereka dapat membayarnya.  Selain  itu  dikarenakan  tidak  adanya  pengaturan  secara  terperinci  terkait besaran ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu akibat kerusakan lingkungan maka, tidak  jarang  gugatan  ganti  rugi  ditolak  majelis  hakim.  Selain  itu  dengan  melakukan pengawasan  terkait  walaupun  bukan  menjadi  kewenangan,  karena  lingkungan  hidup  yang sehat untuk semua orang.

## KESIMPULAN
Mendapat  lingkungan  hidup  yang  sehat  merupakan  hak  asasi  bagi  seluruh  warga negara Indonesia. Untuk melindungi hak asasi tersebut, negara membuat instrumen hukum
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
terkait  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  melalui  UU  PPLH.  Dalam  UU  PPLH terdapat  instrumen  penegakan  hukum  terkait  kerusakan  lingkungan  hidup,  salah  satunya gugatan  ganti  rugi  dan/atau  melakukan  tindakan  tertentu  yang  diatur  dalam  pasal  87  UU PPLH. Pasal ini mengimplementasikan prinsip pencemar membayar.
Pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu tercermin dari perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Masyarakat sekitar yang terdampak dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup  tersebut  mengajukan  gugatan  kelompok  atau  gugatan  class  action.  Sebelum mengajukan gugatan, masyarakat telah melakukan berbagai upaya hukum termasuk mediasi, tetapi  hal  tersebut  tidak  merepresentasikan  nilai  keadilan.  Walaupun  tidak  ada  ketentuan hukum yang kongkret terkait besaran ganti rugi, tetapi dapat menggunakan acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Dalam  pemenuhan  ganti  rugi  dan/atau  melakukan  tindakan  tertentu  oleh  PT. Greenfields  Farm  2  Blitar  terdapat  hambatan-hambatan  yang  bersumber  dari  hukum  itu sendiri karena tidak adanya instrumen hukum terkait tidak adanya perhitungan besaran ganti rugi yang kongkret, susahnya mengajukan gugatan, dan adanya masa transisi dengan lahirnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Hambatan kedua bersumber dari penegak hukum yang  kurang  maksimal  dalam  menangani  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan. Hambatan  ketiga  yaitu  dari  masyarakat  yang  masih  rendahnya  kesadaran  untuk  menjaga lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Waluyo, “ Penelitian Hukum dalam Praktek ” Jakarta: Sinar Grafika.
Daud Silalahi, “ Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia ” Bandung: Alumni.
Dyah Ochtorina S. dan A’an Efendi, “ Penelitian Hukum (legal reserch) ” Jakarta: Sinar Grafika:
8.
Ha rtanto, Heri, dan Anugerah, “ Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup ”  Adhaper:  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata  3,  no.  2  (2018):  227. DOI: 10.36913/jhaper.v3i2.53
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
I Ketut Widyanatara P. dan Kadek Agus S., “ Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Perusahaan Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan, ” Kertha Semaya 8, no. 10 (2020): 1651. DOI: https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p14 Lukman Hakim, “ Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ”  Jurnal  Hukum  Lex  Generalis  2,  No.12  (Desember  2021):  1272. Doi: https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.149
Schlosberg, “ Defining Envoronmental Justice, Theories, Movements, and Nature ” New York: Oxford University Press.
Syukri  Hamzah,  “ Pendidikan  Lingkungan  Sekelumit  Wawasan  Pengantar ,”  Bandung:  Refika Aditama: 1.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009  Tentang  Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  (Lembaran  Negara  Tahun  2021, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634)
Peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  (Lembaran  Negara  Tahun  2021,  Nomor  15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  2014  tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1726)