## ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA MANDALAMUKTI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Cindy Purnamasari¹, Dicky Maryono² Universitas Teknologi Digital
Email : Cindy10120234@digitechuniversity.ac.id

## Abstract
The authors conducted this research using a qualitative approach based on the background and issues discussed. The aim of this research is to broaden our understanding  of  the  phenomena  faced  by  the  research  subjects.  This  type  of qualitative descriptive research is used in this study to reveal facts, symptoms, or incidents  about  the  service  effort  given  by  a  Hope  Family  Program  officer  to  a recipient  of  aid  in  Mandalamukti  Village,  West  Bandung  Prefecture.  The  Hope Family Program (PKH) is a social protection policy created by the government to reduce  poverty  in  Indonesia.  It  gives  basic  rights  to  people  through  the implementation of social protection centralized in the household. PKH started in Cikalong Wetan district in 2012. Initially, there were 2,138 Beneficiary Families (KPM) in 13 villages. Currently there are 617 KPM in Cikalong Wetan, indicating that the number of KPMs has decreased for some reason. Field research shows that DTKS uses data to target government aid recipients, but there are people who are jealous  of  feeling  worthy  of  help.  Contrary  to  the  information  obtained  from interviews with the escort of the PKH, escort of PKH Village Mandalamukti stated that the circle corresponds to the results of DTKS data.
Keyword : Family Hope Program, Proverty, Beneficiary Family

## 1. PENDAHULUAN
Badan  Pusat  Statistik  (2023)  menyatakan  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia menjadikannya  negara  termiskin  ke-73  di  seluruh  dunia.  Jumlah  penduduk  miskin  di Indonesia  mencapai  25,90  juta  orang  pada  Maret  2023,  turun  dari  0,46  juta  orang  pada September 2022 dan 0,26 juta orang pada Maret 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 adalah 9,36%, turun 0,21 persen poin dari September 2022 dan 0,18 persen dari Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 0,24 juta orang, dan jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 0,22 juta orang.
Gambar 1 1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, September 2012-Maret 2023
Sumber : https://webapi.bps.go.id/
Kemiskinan menjadi permasalahan di hampir semua negara, baik di negara maju maupun  negara  berkembang  dengan  perbedaan  tingkat  permasalahannya.  Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang menjadikan kemiskinan suatu permasalahan penting dan sangat serius karena kemiskinan membuat masyarakat Indonesia mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi dasar hidupnya.
Pemerintah  Indonesia  telah  memulai  program  khusus  yang  dikenal  sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 untuk memerangi kemiskinan berbasis rumah  tangga.  Menurut  laman  Kemensos,  program  ini  memberikan  bantuan  sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program.
Banyak  masyarakat  kurang  mampu  di  Desa  Mandalamukti  Kabupaten  Bandung Barat dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan, Desa Mandalamukti memiliki 4.160 Kk, 18 Rw dan 78 Rt, penduduknya didominasi oleh buruh pabrik, guru honorer dan sebagian kecil memiliki tempat usaha. Dengan begitu pemerintah setempat juga dapat melihat Desa Mandalamukti  masih  terdapat  masyarakat  miskin  bahkan  sangat  miskin,  dengan  begitu pemerintah  memberikan  kebijakan  untuk  memilih  Desa  Mandalamukti  jadi  salah  satu daerah yang mendapatkan kebijakan pemerintah berupa bantuan langsung bersyarat dari pemerintah.
Jadi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa  Mandalamukti  ini  adalah  dimana  dalam  proses  memilih  masyarakat  yang  menjadi penerima  bantuan  PKH  sering  tidak  tepat  sasaran,  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  Desa  Mandalamukti,  hasil  penelitian  lain  juga  menunjukan  hasil  yan  sama seperti penelitian dari Saragi dkk (2021) yang memiliki hasil bahwa penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kebenaran kondisi peserta hingga diverifikasi ulang oleh Kementerian sosial. Sedangkan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih  sulitnya  mengumpulkan  semua  peserta  secara  bersama-sama  setiap  bulan  untuk pengecekan dan pembinaan.Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jannah dkk (2019) dan Ridho  (2019).  berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dikemukakan  diatas,  maka  penulis  mengambil perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Mandalamukti  Kabupaten  Bandung Barat dalam menunjukan kesejahteraan masyarakat ?
b. Mengapa  terjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat ?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat,
b. Untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  kendala  didalam  pelaksanaan  PKH  di Desa Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat.
2. KAJIAN LITERATUR

## Pengertian Kemiskinan
Miskin adalah kondisi umum yang menggambarkan suatu keadaan rumah tangga, komunitas, atau individu yang berada dalam kondisi yang sangat terbatas, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Akibatnya, orang yang terlibat akan mengalami beberapa hambatan untuk melakukan tugas sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang harus mereka lakukan.  Faktor  internal  individu  atau  rumah  tangga  yang  gagal  beradaptasi  dengan lingkungannya atau merespon perubahan sekitar dapat menyebabkan keterbatasan tersebut. Saat  itu  juga,  hal  sebaliknya  dapat  terjadi,  lingkunganlah  yang  menjadikan  seseorang menjadi miskin (Mulyono, 2017)

## Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  perlindungan social upaya  dari pemerintah  yang  memberikan  bantuan  tunai  kepada  Rumah  Tangga  Sangan  Miskin (RSTM) dan bagi anggota keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) di wajibkan untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah (Saragi et al., 2021)
Oleh sebab itu, pemerintah segera membentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

## Pengertian Indikator Efektivitas PKH
Indikator  adalah  sesuatu  yang  bisa  menentukan  kegiatan  yang  akan  dilakukan sebagaimana dalam indikator efektifitas PKH, kegiatan memonitoring menjadi bagian dari kegiatan  evaluasi  operasional  yang  bertujuan  untuk  menilai  efektifitas  pelaksanaan program . Ruang lingkup pemanfaatan PKH secara umum dilakukan pada sisi input, proses dan output (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2019).
Selalu  ada  evaluasi  program  untuk  mengevaluasi  seberapa  efektif  program tersebut. Setiap tugas akan berhasil jika dilakukan dengan baik benar dan menghasilkan hasil kerja yang bermanfaat.Efektifitas program keluarga harapan ini didefinisikan sebagai
seberapa baik sasaran program dapat dicapai dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan program tersebut. (Nih Ayu Kartika, 2017).

## Tujuan PKH
Tujuan  utama  dari  program  ini  yaitu  mengurangi  angka  kemiskinan  dan  bisa menjadi  upaya  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  terutama  dalam  kelompok masyarakat  miskin.  Tujuan  ttersebut  sekaligus  sebagai  upaya  mempercepat  pencapaian target. Secara khusus tujuan dari PKH terdiri atas:
a. Miningkatkan kondisi social economi dari Keluarga Pemenerima Manfaat
b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dari Keluarga Pemenerima Manfaat
c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak-anak dibawah 6 tahun dari Keluarga Penerima Manfaat.
d. Meningkatkan  akses  dan  kualitas  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan,  khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat, (Pedoman Umum PKH).

## Sasaran PKH
Sejak  tahun  2012,  data  awal  tentang  penerima  manfaat  PKH  diambil  dari  Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Program Perlindungan Sosial.
Penanganan  Orang  Miskin  (TNP2K).Sasaran  PKH  sekarang  berbasis  keluarga,  setelah sebelumnya berbasis rumah tangga.Perubahan ini didasarkan pada gagasan bahwa keluarga (yaitu  orang  tua—ayah,  ibu,  dan  anak)  adalah  satu  orang  tua,  dan  mereka  bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak mereka. Karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya  memerangi  rantai  kemiskinan  antar  generasi. Beberapa  keluarga  mungkin  tinggal bersama dalam satu rumah tangga dengan satu dapur.
PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH dapat diperoleh dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya saru kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:
1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
4. Anak SLTP/MTs/Paket B?SMLB (usia 12-15 tahun)
5. Anak  usia  15-18  tahun  yang  belum  menyelesaikan  pendidian  dasar  termasuk  anak dengan disabilitas.
3. METODE

## Pendekatan dan jenis Penelitian
Penulis  melakukan  penelitian  menggunakan  metode  kulitatif.  Penelitian  ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih dari fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Untuk mencapai tujuan ini, akan digunaan pendekatan alamiah khusus untuk mendeskripsikannya menggunakan  bahasa  dan  istilah  yang  relevan  dengan  dunia  alami. Penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  deskriftif  kualitatif  untuk  memberikan  fakta, gejala  atau  kejadian  tentang  cara  upaya  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  PKH terhadap penerima PKH di Desa Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat.

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  adalah  sasaran  isu  yang  sedang  diteliti  dengan riset  pada  judul yang  sudah  ditentukan.  Objek  dari  penelitian  ini  adalah  penerima  bantuan  Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat yang telah di wawancarai  untuk  kemudian  dirangkum  dan  dijadikan  sebuah  data  yang  diperoleh  lalu dianalisis.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya:
1. Wawancara
Dalam penelitian kualitatif, mengumpulkan data dengan cara wawancara adalah cara untuk  mengetahui  bagaimana  subjek  penelitian  berkontribusi  pada  peristiwa  atau kejadian  dari  individu,  kelompok,  organisasi  dan  sebagainya.  (I  Wayan  Suwendra: 2018, hlm. 64-65).
Teknik wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara langsung, tepat dan akurat  mengenai  data-data  kepesertaan,  jumlah  KPM  PKH  dalam  satu  kecamatan, pedoman umum PKH, serta berbagai hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan PKH pada KPM.
2. Observasi
Observasi adalah suatu proses dimana fenomena yang terjadi di Desa Mandalamukti dapat dipertimbangkan dan dilihat secara akurat efektivitas dari beberapa aspek yang berhubungan  langsung  dengan  fenomena  yang  terjadi.  Observasi  juga  dengan
mengadakan  pengamatan  dan  pencatatan  langung  dari  lokasi  penelitian  mengenai penentuan kepesertaan, pemberian jenis bantuan, proses penyaluran, pembiayaan yang ada di lapangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH.
3. Dokumentasi
Informasi  yang  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber,  seperti  arsip-arsip,  akta  ijazah, raport ,  peraturan  perundang-undangan,  buku  harian,  surat-surat  pribadi,  catatan biografi,  dan  lain-lain,  yang  terkait  dengan  subjek  yang  diteliti  dikenal  sebagai dokumentasi.
Alat  penunjang  lain  yang  digunakan  adalah  alat  berupa Handphone yang memanfaatkan fitur perekam dan kamera . Handphone dengan fitur perekam ini sangat penting karena dapat digunakan untuk menemukan hal-hal yang mungkin luput dari perhatian penulis atau mungkin mengingatkan hal-hal yang terlupakan. Serta kamera dari Handphone membantu  mengabadikan  momen-momen  yang  dirasa  penting selama penelitian.

## Metode Analisis Data
Menurut Sugiyono (2018), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang dapat diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses  ini  mencakup  mengkategorikan  data  sesuai  kategorinya,  menjabarkan  ke  dalam unit-unit, melaukukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang hanya perlu dipelajari untuk memahaminya sendiri dan orang lain.
1. Reduksi Data ( Data Reduction )
Menurut Sugiyono (2018) reduksi data sebagai berikut: membuat kesimpulan yang dirangkum, memilih topik yang  penting,  memfokuskan  pada  topik  yang relevan dengan topik penelitian, mencari tema dan pola, dan pada akhirnya, menghasilkan gambaran  yang  jelas  yang  akan  mempermudah  penulis  untuk  melakukan pengumpulan data yang selanjutnya. Proses mereduksi data akan ditentukan oleh tujuan  yang  telah  diidentifikasi  dan  akan  dicapai.  Peneliti  mencoba  untuk mengumpulkan  kesimpulan  dari  wawancara  dengan  informan  selama  proses reduksi  data,  yang  memusatkan  perhatian  pada  proses  menyederhanakan, mengabstraksikan, dan menginformasikan data. Proses reduksi data memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.
2. Penyajian Data ( Data Display )
Setelah proses mereduksi data, data dipresentasikan. Dalam penelitian kualitatif, data  dapat  disajikan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan, flowchart,  table ,  atau hubungan antara  kategori, tetapi yang  paling  umum  adalah  teks  naratif.  Dengan menyajikan data ini, mereka akan disusun dan diorganisasikan sesuai kategorinya sehingga  lebih  mudah  dipahami.  (Sugiyono,  2018),  Dan  penelitian  yang melibatkan informan tentang efektivitas pelaksanaan program PKH akan diuraikan dalam penyajian data ini.
3. Penarikan Kesimpulan ( Conlcusion Drawing/Verification )
Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis penelitian kualitatif. Sugiyono  (2018)  menyatakan  bahwa  hasil  penelitian  metode  kulitatif menghasilkan  temuan  baru.  Hasilnya  dapat  berupa  penjelasan  atau  gambaran tentang sesuatu yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan terperinci.

## 4. HASIL DAN DISKUSI

## Gambaran Umum PKH Di Desa Mandalamukti
Pada  penelitian  ini,  objek  yang  diambil  oleh  penulis  untuk  penelitian  adalah keluarga  miskin  yang  menerima  bantuan  lansung  bersyarat  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  dari  pemerintah.  Yang  bertempat  di  Desa  Mandalamukti,  Kelurahan  Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat.

## Profile Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut PKH merupakan program yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  pada  tahun  2007.  Program  perlindungan social dimana  di negara  luar  dikenal  sebagai Conditional  Cash  Transfer (CCT)  ini  dinilai  efektif  dalam menanggulangi  kemiskinan  di  negara-negara  berkembang  maupun  di  negara  maju. Program PKH itu sendiri sudah berjalan selama 7 tahun juga sudah dilaksanakan secara berkelanjutan  di  7  Provinsi.  Pada  tahun  2020  pemerintah  sudah  melaksanakan  program tersebut  di  34  Provinsi  dan  514  Kabupaten/Kota  dan  memiliki  kurang  lebih  10  juta Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tersebar diseluruh Indonesia.
Oleh karena itu, tujuan dari bantuan PKH harus tepat dan jelas untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar dan sesuai dengan harapan. Keluarga miskin yang  terdaftar  dalam  data  terpadu  program  penanganan  fakir  miskin  dan  orang  tidak mampu  dan  yang  memiliki  komponen  kesehatan,  pendidikan,  pendidikan,  dan
kesejahteraan  sosial  yang  ditetapkan  oleh  pemberi  bantuan  sosial  dan  yang  berada  di wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  daerah  terpencil  atau  tertinggal,  atau  di  dekat perbatasan antarnegara adalah sasaran PKH.
Nominal  bantuan  yang  diberikan  mengacu  kepada  Surat  Keputusan  Direktur Jendral  Perlindungan  dan  Jminan  Sosial  Nomor  50/3/BS.00.01/8/2023  mengenai  Indeks dan Kategori Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut
Table 4.1

## Nilai Bantuan PKH
Kategori Bantuan Nilai Bantuan/Tahun Ibu hamil Rp.3.000.000 Anak usia dini/balita Rp.3.000.000 Lansia Rp.2.400.000 Disabilitas Rp.2.400.000 Anak sekolah SD Rp.900.000 Anak sekolah SMP Rp.1.500.000 Anak sekolah SMK Rp.2.000.000
Sumber : Website PKH tahun 2023

## Tujuan Program Keluarga Harapan
Pedoman  Umum  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  tahun  2018  pada  awalnya menyatakan bahwa tujuan umum dari PKH adalah untuk mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah cara PKH bertindak yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dikeluarkan pada tahun 2018 dan menetapkan beberapa tujuan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

## Sasaran dan Ketentuan Peserta PKH
Pedoman umum PKH tahun 2018  menyatakan bahwa peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin yang memenuhi kriteria BPS dan memenuhi satu atau lebih kriteria program, di antaranya: Selama program bantuan bersyarat ini berlangsung, peserta PKH telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian.
1. Memiliki ibu hamil/nifas;
2. Memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD dan
3. Memiliki  anak  SD  dan  SLTP  dan  anak  15-18  tahun  yang  belum menyelesaikan pendidikan dasar
Dalam pasal ke 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program  Keluarga  Harapan,  kriteria  kepesertaan  di  perbaharui,  dan  dibagi  menjadi  tiga kelompok  yakni  kriteria  komponen  kesehatan,  pendidikan  dan  kesejahteraan  sosial. Pertama kriteria komponen kesehatan antara lain:
1. Ibu hamil/ menyusui; dan
2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
Kemudian untuk komponen pendidikan menjadi beberapa kelompok diantaranya:
1. Anak sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
2. Anak sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah atau sederajat;
3. Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat; dan
4. Anak  usia  6  (enam)  sampai  dengan  21  (dua  puluh  satu)  tahun  yang  belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
Terakhir  dan  yang  terbaru  mengenai  kriteria  kepesertaan  PKH  adalah  komponen kesejahteraan sosial dimana komponen ini meliputi:
1. Lanjut usia mula dari 60 (enam puluh) tahun; dan
2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

## Mekanisme dan Pelaksanaan PKH
Mekanisme dan pelaksanaan PKH terutama digunakan untuk menentukan sasaran calon KPM. Ini diatur dalam sebuah alur yang terdiri dari sepuluh tahapan, yang dimulai dengan  proses  perencanaan  dan  berakhir  dengan  proses  transformasi  kepesertaan  PKH. Tahapan-tahap tersebut adalah sebagai berikut:
Gambar 4.2

## Mekanisme dan Pelaksanaan PKH
Sumber : Website PKH tahun 2019
1. Penetapan sasaran
2. Persiapan Daerah
3. Pertemuan Awal dan Validasi:
4. Penyaluran Bantuan
5. Pembentukan Kelompok KPM PKH
6. Verifikasi Komitmen
7. Pemutakhiran Data
8. Pengaduan

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pendamping  PKH  Kabupaten  Bandung Barat mengenai kepesertaan program, informan menyatakan bahwa masyarakat yang akan menjadi  calon  KPM  PKH,  adalah  masyarakat  yang  terdaftar  dalam  basis  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS),  untuk  kemudian  diolah  di  Pusat  Data  dan  Informasi (PUSDATIN)  Kesejahteraan  Sosial,  dan  menghasilkan  data  yang  akan  di  validasi  oleh pendamping sosial di masing masing daerah. Seperti yang pendamping PKH nyatakan :
“Untuk  mencari  calon  PKH  sudah  di  tentukan  oleh  pihak  Desa,  dengan  syarat pekerjaan  harus  buruh,  harian  lepas  atau  buruh  tani,  kemudian  di  daftarkan  ke DTKS diteruskan untuk di olah PUSDATIN”.
Pendamping  PKH  mengungkapkan,  ketika  pendamping  turun  ke  Desa-Desa dampingan  untuk  memvalidasi  calon-calon  peserta  PKH  ( inclusion  error ),  pendamping telah  membawa  daftar  nama  calon  penerima.  Kegiatan  ini  dilakukan  di  titik  yang  telah disepakati dengan pihak pemerintah Desa.
Prosesnya adalah dengan memvalidasi berkas-berkas yang memperkuat keabsahan calon KPM seperti Kartu Keluarga, Buku raport bagi yang memiliki anggota keluarga yang masih sekolah, Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi keluarga yang memiliki ibu hamil atau balita, surat keterangan dari pihak desa bagi keluarga yang memiliki lansia atau anggota keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas.
Proses  validasi  hanya  didasarkan  pada  data  tersebut,  dan  tidak  dilakukan  lebih spesifik  lagi,  seperti  memeriksa  aset,  menanyakan  mata  pencaharian  kepala  keluarga. Selain itu, bilamana dalam proses validasi ada masyarakat yang secara kategori memenuhi syarat  kepesertaan  tetapi  tidak  ada  pada  daftar  nama  calon  penerima  PKH,  masyarakat tersebut tidak dapat dimasukan atau diajukan ke dalam data calon penerima PKH ( exclusion error ).
Informan  juga  menjelaskan  bahwa  data  hasil  validasi  kepesertaan  PKH  bisa diketahui  berdasarkan  komponen  yang  dimiliki  tiap-tiap  keluarga  di  tingkat  Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten berdasarkan data bayar atau final closing . Data tersebut adalah  jumlah  anak  sekolah,  jumlah  balita  dan  ibu  hamil,  jumlah  lansia  dan  disabilitas. Oleh sebab itu, pendamping PKH yang menjadi informan menyatakan bahwa:
“Menurut  saya  sudah  sesuai  karna  ngacunya  kan  ke  DTKS,  DTKS  yang  usul warga, yang input ke sistem Desa, enggak mungkin asal nentuin peserta”
Berdasarkan  penilitian  selama  dilapangan  seputar  penentuan  sasaran  program- program  yang  digulirkan  oleh  pemerintah,  berdasarkan  wawancara  dengan  pendamping PKH  Desa  Mandalamukti  selama  bantuan  turun,  data  yang  digunakan  adalah  data  dari sumber yang sama yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun masih ada masyarakat yang merasakan kecemburuan yang terjadi di masyarakat dikarenakan merasa dirinya layak mendapatkan bantuan. Informan menyatakan bahwa:
"Kalau menurut saya mah yah, kalau mau ada bantuan itu, tidak ada salahnya data calon penerima itu di data yang bener, rumah saya masih ngontrak tapi tidak dapat bantuan. Di masyarakat itu terjadi kecemburuan teh , masyarakat tidak paham itu
apa namanya bantuan PKH, BPNT, listrik gratis dan yang lainnya, yang mereka inginkan itu ketika tetangganya dapat bantuan dia juga pengen, nah ketika terjadi masalah seperti itu, Desa yang di salahkan.”
Bila halnya demikian, aturan yang dijelaskan dalam Pedoman Umum PKH tentang sinergitas  dan  komplementaritas  PKH  dengan  berbagai  sektor  seperti  Kementerian Kesehatan,  Kementerian  Pendidikan  dan  Instansi  atau  Lembaga  terkait  lainnya  dimana KPM  PKH  berhak  menerima  program  dari  kementerian  lain  dalam  rangka  percepatan program penanggulangan kemiskinan kurang tersosialisasikan dengan baik di lapangan.
Staff Seksi Pemberdayaan Kecamatan Cikalong Wetan yang juga sebagai informan mengungkapkan  bahwa  seharusnya  yang  mendapatkan  bantuan  itu  orang-orang  yang benar-benar layak sesuai kriteria BPS, dan benar-benar di validasi terutama kepemilikan aset, pendapatan perbulan, serta keadaan rumah tinggalnya, karena apabila tidak dilakukan dengan baik akan menimbulkan rasa cemburu dan masalah dilapangan. Selain itu, informan mengungkapkan bahwa banyak janda-janda dengan usia lanjut di berbagai Desa yang sama sekali tidak tersentuh bantuan apapun.
Pernyataan  tersebut  seolah  mempertegas  bahwa  PKH  di  Desa  Mandalamukti, Kabupaten Bandung Barat belum benar-benar nampak. Ini terjadi karena proses validasi data  calon  kepesertaan  yang  sebelumnya  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  bukan  data terbaru mengenai kondisi masyarakat di suatu wilayah yang benar-benar layak menerima ini tentunya kurang adil karena masyarakat yang secara kriteria layak mendapat bantuan justru  tidak  mendapatkan  bantuan,  tetapi  masyarakat  yang  kurang  layak  justru  yang mendapat bantuan.
Kecemburuan  dan  ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh sebagian  besar  masyarakat yang dikategorikan pra sejahtera di Kecamatan Cikalong Wetan, termasuk ibu tunggal yang tidak  mendapat  bantuan  apapun,  muncul  ketika  tidak  tersentuh  oleh  program-program penanggulangan kemiskinan, padahal mereka mempunyai kesempatan yang sama karena memenuhi standar kriteria yang di tetapkan oleh pemerintah. Bila dilihat dari nilai equality dalam  kebijakan  sosial  tentunya  ini  bertentangan,  karena  ada  perlakuan  yang  berbeda terhadap kelompok yang dianggap sama yakni di kategorikan sebagai masyarakat miskin.
Munculnya program seperti Cek Bansos terutama dalam mengatasi permasalahan- permasalahan  bagi  masyarakat  yang  tidak  tersentuh  oleh  bantuan  sosial  padahal  secara
kriteria  layak,  sejalan  dengan  nilai adequacy dalam  kebijakan  sosial  dimana  program tersebut mengarah pada nilai dan kepuasan masyarakat terhadap kelayakan suatu program bantuan sosial seperti PKH.
Selain  itu,  dalam  wawancara  dengan  pendamping  PKH,  penulis  mendapatkan informasi  mengenai  upaya  lain  dari  petugas  PKH  untuk  masyarakat  yang  ingin mendapatkan bantuan, Pendamping PKH menjelaskan:
“Untuk  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  bantuan  PKH  kita  biasanya  akan mengarahkan  ke  pihak  operator  SISK-NG  Desa  dengan  membawa  persyaratan yang dibutuhkan, seperti kartu keluarga dan foto rumah tampak depan”.
Berbagai  kendala  yang  terjadi  di  lapangan  dalam  penentuan  sasaran  PKH  bisa diminimalisir  ketika  proses  validasi  benar-benar  dimaksimalkan,  sekalipun  pemerintah menggunakan data yang tergolong usang dalam menentukan "siapa" yang berhak mendapat bantuan. Orang-orang yang dikatakan mampu atau pun kurang layak mendapatkan bantuan akan  tereleminasi,  serta  bantuan  yang  akan  disalurkan  tepat  pada  sasaran.  Seperti  yang banyak ditemukan dilapangan masyarakat masih mengeluhkan banyaknya ketidak tepatan sasaran penerima PKH, dengan begitu Pendamping PKH menjelaskan :
“dalam menanggapi keluhan masyarakat yang mengeluhkan adanya salah sasaran pada KPM PKH, petugas mempunyai saluran pelaporan lalu datang ke secretariat PKH  yang  diteruskan  dengan  penghapusan  di system bisa  dengan  catatan  telah disetujui di rapat mudes”.
Adapula  kendala  yang  dirasakan  oleh  penerima  bantuan,  yang  pada  awalnya mendapatkan bantuan yang di salurkan melalui rekening Bank, kini setiap tahap pencairan rekeningnya tetap kosong, seperti yang dikatakan oleh ibu Nunik Nurlela sebagai anggota PKH :
“kendalanya  itu  kurang  informasi  mengenai  pencairan,  karna  pencairannya  di Bank jadi saya tidak tahu, sudah beberapa tahap pencairan tapi ATM saya kosong, kalo  memang  saya  sudah  tidak  menjadi  anggota  PKH  seharusnya  ada pemberitahuan agar saya tidak berharap bantuannya cair”.
Sejauh ini pelaksanaan PKH di Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat ditinjau lancar, tidak ada permasalahan serius yang dialami oleh
anggota  PKH  maupun  petugas  dari  PKH,  meskipun  masih  ada  keluhan  dari  masyarakat tentang sasaran yang kurang tepat dan pendamping PKH pun memiliki sedikit kendala saat melaksanakan program ini.  Seperti yang pendamping PKH katakana:
“pelaksanaan  PKH  terbilang  lancar,  karena  ada bussines  process di  setiap bulannya, untuk kendala itu ada saja seperti mengakomodir masyarakat yang ingin mendapat bantuan akan tetapi tidak memiliki data kependududkan”

## 5. KESIMPULAN

## Kesimpulan
Di Kecamatan Cikalong Wetan PKH mulai terlaksana pada tahun 2012. Yang pada awalnya,  terdapat  2138  KPM  dengan  berbagai  alasan  kini  menjadi  617  KPM  dengan cangkupan keluarga atau Rumah Tangga Sangat Miskin, tersebar di 13 Desa. .
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan  seputar  sasaran  penerima bantuan  yang  digulirkan  oleh  pemerintah,  data  yang  digunakan  untuk  sasaran  penerima adalah  data  dari  DTKS,  namun  masih  ada  masyarakat  yang  merasakan  kecemburuan dikarenakan  dirinya  merasa  layak  mendapatkan  bantuan  tersebut.  Berbeda  dengan informasi dari hasil wawancara dengan pendamping PKH, menurut pendamping PKH di Desa Mandalamukti sudah tepat sasaran karena merujuk pada hasil data dari DTKS.

## Saran
1. Direktorat  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  Kementrian  Sosial/Dinas Sosial”Program  Keluarga  Harapan”,  harus  melakukan  evaluasi  lebih  mendalam mengenai proses penentuan sasaran penerima bantuan pada Desa Mandalamukti.
2. Petugas Dinas Sosial atau PKH berdiskusi dengan perangkat Desa Mandalamukti dalam  hal  sinkronisasi  data  baru  calon  penerima  bantuan  PKH  pada  operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG)

## 6. REFERENSI
Badan Pusat Statistik “Kemiskinan tahun 2023, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-
penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html, diakses tanggal 6 Januari 2024
Direktorat    Jaminan    Sosial    Keluarga,”Pedoman    Pelaksanaan    PKH    Tahun  2019, https://pkh.kemensos.go.id, diakses  tanggal    10  Januari 2024.
Direktur  Jendral  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial,”Pedoman  Pelaksanaan  PKH  Tahun 2021,  https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf  ,  diakses tanggal 10 Januari 2024
Hasibuan, Malayu S. .. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Jannah, R. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
Kartika Nih Ayu, dkk, “Pengukuran Tingkat Efektifitas dan Efesiensi Sistem E-Risearach
STIKOM   Bali”,   Konferensi   Nasional   Sistem   danInformatika 2015, Vol.
11, No 2 2017, Jurnal Sistem dan Informatika, http://studyblibid.com.
Kristina,  Naning,  and  Wahna  Widyaningrum.  2019.  MANSKILL  Managerial  Skill.
Ponorogo: UNMUH PONOROGO PRESS.
Mulyono,  S.  E.  (2017). Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat. In Yogyakarta:Penerbit Ombak . Penerbit Ombak.
Murah.  (2016).  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Sebagai  Investasi  Sosial. Journal Ilmiah  Rinjani:  Media  Informasi  Ilmiah  Universitas  Gunung  Rinjani,  4(4), 120–128
Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2018 Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2023 Ridho,  R.  (2019). Analisis  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Di  Nagari Tanjuang  Bungo  Kecamatan  Suliki  Kabupaten  Limapuluh  Kota (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Saragi,  S.,  Batoebara,  M.  U.,  &  Arma,  N.  A.  (2021).  Analisis  Pelaksanaan Program
Keluarga  Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan Pelayanan Publik, 8(1), 1–10. https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150
Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suwendra,  I  Wayan.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  “dalam  IlmuSosial,
Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan”. Bali: NilaCakra.