Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 89-94| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94

## PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU DALAM PEMBAYARAN ROYALTI OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA
Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia arinmahardika1@yahoo com, budiarthaputu59@gmail com, arinidesak1966@gmail com

## Abstrak
Hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan.  Fungsi  hak  cipta  melindungi  pencipta  dari  pelanggaran  hak  cipta.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  bentuk  perlindungan  hukum  pemilik  hak  cipta  musik  dan  lagu  dalam  pembayaran  royalti  oleh yayasan  karya  cipta  Indonesia  dan  mendeskripsikan  faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi  pembayaran royalti dan upaya penyelesaian sengketa yang dihadapi pemegang hak cipta musik dan lagu dalam pembayaran royalti  oleh  yayasan  karya  cipta  Indonesia.  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan pendekatan masalah perundang-undangan konseptual fakta dan sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mengatakan bahwa hak cipta diatur dalam Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Bentuk  perlindungan  hukum  hak  cipta  yakni  perlindungan hukum  hak  moral  dan  perlindungan  hukum  hak  ekonomi  Pencipta  dan  Yayasan  KCI  mempunyai  hak  dan kewajiban,  didalam  proses  pembayaran  royalti  mengalami  beberapa  hambatan  dan  pendukung  yang  dialami Yayasan  KCI  pencipta  dan  pengguna  hak  cipta.  Upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa arbitrase dan pengadilan Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Royalti Yayasan KCI

## Abstract
Copyright gives an exclusive title to the work of the author which is granted by law as an award. The copyright function protects creators from copyright infringement. This  study aims to explain the form of legal protection for music and song copyright owners in royalty payments by the Indonesian copyright works foundation and to describe  what  factors  influence  royalty  payments  and  dispute  resolution  efforts  faced  by  music  and  song copyright holders in royalty payments by the Karya Foundation. Indonesian copyright. This type of research is an empirical legal research with a conceptual approach to legal issues of fact and sociology. The data sources used were primary and secondary legal materials. The results of the study indicated that copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The form of copyright law protection, namely legal protection of  moral  rights  and  legal  protection  of  economic  rights.  Creators  and  the  KCI  Foundation  have  rights  and obligations, in the process of paying royalties experiencing several obstacles and supporters experienced by the KCI  Foundation  creators  and  copyright  users.  Dispute  settlement  efforts  through  alternative  arbitration  and court dispute resolution.
Keywords: Copyright, Legal Protection, Royalties for the KCI Foundation

## I. PENDAHULUAN
Karya  lagu  atau  musik  adalah  ciptaan  yang  terdiri  dari  lagu  atau  melodi  syair  lirik  dan  aransemen (Marbun, Azwar, & Windha, 2013) . Suatu karya cipta mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi penikmat  musik  dan  lagu  yang  didengarkan  dalam  bentuk  nada,  musik  dan  lagu  memiliki  potensi ekonomi  yang  sangat  besar  di  Indonesia (Khoiriyah  &  Sinaga,  2017;  Sujayanthi  &  Putraka,  2018) . Secara  khususnya  di  Bali  peningkatan  daya  beli  masyarakat  terhadap  karya  musik  memberikan manfaat  ekonomi  bagi  penciptanya.  Hak  cipta  memberikan  hak  eksklusif  bagi  pencipta  atas  suatu karya  ciptanya  diberikan  oleh  hukum  sebagai  suatu  penghargaan  dikarenakan  menghasilkan  suatu karya dibutuhkan tenaga waktu pikiran dan bahkan biaya.
Hak  ekonomi  pemegang  hak  cipta  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  33 namun  masih  banyak  oknum-oknum  pengguna  karya  cipta  yang  melanggar  hak  pencipta  atas
ciptaannya  dengan  tidak  membayar  royalti  dan  tidak  meminta  izin  atas  penggunaan  ciptaan. Terjadinya  pelanggaran  tersebut  berpengaruh  terhadap  produktivitas  pencipta  dalam  menghasilkan karya baru (Hasibuan, 2008) . Maraknya pelanggaran hak cipta karena kurang diketahuinya Undang- Undang  Hak    Cipta    yakni    Undang-Undang    Nomor    28    Tahun    2014    tentang    Hak    Cipta Masyarakat  kurang  berminat  membaca  peraturan  dan  minimnya  penyuluhan mengenai hak cipta Lemahnya  perlindungan  hukum  di  Indonesia  sebagai  akibat  lemahnya  oleh  peraturan  penegakan hukum itu sendiri (Gautama, 1990) . Upaya  perlindungan  hak  cipta  di  Indonesia  berdiri  lembaga manajemen kolektif dikenal sebagai lembaga untuk mengumpulkan royalti bagi pencipta lagu adalah Karya  Cipta  Indonesia  selanjutnya  disingkat  (KCI),  KCI  sebagai  pengelola  hak  eksklusif  para pencipta  musik  dan  lagu  baik  berasal  dari  luar  atau  dalam  negeri  KCI  adalah  badan  hukum  Nirlaba berbentuk  Yayasan  KCI  dalam  menjalankan  tugas  harus  memiliki  landasan  hukum  yang  jelas  jika landasan itu tidak ada maka sangat memungkinkan banyak pihak yang menentang keberadaan KCI itu sendiri. Dari hasil observasi pada tanggal 14 Oktober 2020 oleh bapak Enteng Tanamal selaku pendiri dan  pembina  Yayasan  Karya  Cipta  Indonesia  bahwa  salah  satu  isu  hukum  yang  perlu  mendapat perhatian khusus dalam hal ini yakni hotel restoran serta tempat hiburan seperti karaoke di Bali yang melanggar pembayaran royalti karya cipta musik dan lagu dalam 10 tahun terakhir yayasan KCI sudah banyak  menemukan  pelanggaran  karya  cipta  khususnya  di  Bali  diperkirakan  di  atas  95%  hotel  dan restoran maupun tempat  hiburan  belum  membayar  hak  cipta  tentunya  hal  ini sangat merugikan  bagi pemegang hak cipta musik dan lagu
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  melakukan  penelitian  relevan  dengan  penelitian  ini, yaitu Maramis,  (2014);  (Kusno,  2017);  (Sutikno  &  Jannah,  2019) megungkapkan  Perlindungan  hak cipta  harus  dilkukan  secara  hukum  administrasi  negara,  hukum  harus  hadir  menjamin  perlindungan hak cipta pencipta guna menghindari sikap plagiarisme lagu yang diunduh baik melalui kaset maupun lewat internet internet dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Walaupun permasalahan ini  pernah  diteliti  sebelumnya,  akan  tetapi  melakukan  penelitian  dengan  metode  penyajian  masalah yang  berbeda.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bentuk  perlindungan  hukum  pemilik  hak cipta  musik  dan  lagu  dalam  pembayaran  royalti  oleh  yayasan  karya  cipta  Indonesia  dan mendeskripsikan  faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi  pembayaran  royalti  dan  upaya penyelesaian sengketa yang dihadapi pemegang hak cipta musik dan lagu dalam pembayaran royalti oleh yayasan karya cipta Indonesia

## II. METODE
Penelitian ini didesain menggunakan penelitian empiris dimana yaitu penelitian  lapangan. Pendekatan yang  digunakan  yakni  pendekatan  Undang-Undang (statue  approach), pendekatan  konseptual (conceptual approach) pendekatan fakta (the fact approach), dan pendekatan sosiologis.  Sumber data yang digunakan sebagai data primer data yang diperoleh dari hasil observasi sumber pertama berupa dari  pengamatan  lapangan  melalui  wawancara  yang  selanjutnya  dianalisis.  Data  sekunder  data  yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan Perundang-Undangan buku-buku maupun. Data sekunder  yang  digunakan  berupa  bahan  hukum  primer  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  Buku  III  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lokasi penelitian sebagai tempat objek penelitian adalah Kantor KCI Jalan Gunung Lumut Nomor 65 Gang Kenari 1 Teuku Umar Denpasar Barat Bali selaku  pihak  yang  berwenang  dalam  pembayaran  royalti.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan penelitian  dengan  teknik  wawancara  teknik  pencatatan  membaca  buku-buku  peraturan  perundang- undangan serta literatur. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2013) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu
Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  hal  ini  terdapat  pada  pasal  1  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Hak  cipta  terdiri  atas  hak  dan  cipta  hak  yang berarti  kewajiban  atas  suatu  kewenangan  cipta  adalah  hasil  kreasi  manusia  berupa  pikiran  perasaan pengetahuan  dan  pengalaman  Karena  itu  berkaitan  dengan intelektualitas  manusia  itu  sendiri  berupa hasil kerja otak (Bintang, 1998) .
Hak  cipta  terdiri  atas  hak  moral  dan  hak  ekonomi  hak  ekonomi  adalah  hak  yang  melindungi kepentingan pribadi si pencipta hal ini terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral dibagi menjadi dua yakni hak untuk diakui sebagai pencipta dalam hal ini  hak  moral  identitas  pencipta  harus  dicantumkan  dalam  ciptaan  baik  nama  diri  maupun  samaran. Hak keutuhan karya hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan terkait dengan integritas pencipta  hak  tersebut  diekspresikan  dalam  bentuk  merusak  ciptaaan  atau  mengubah  ciptaan (Hutagalung,  2012) .  Hak  ekonomi  adalah  hak  seseorang  untuk  mendapatkan  keuntungan  atas ciptaannya pencipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran maka ia memperoleh keuntungan  materi (Supramono,  2010) .  Salah  satu  hal  yang  perlu  disepakati  dalam  hak  cipta  yakni kompensasi  kompensasi  yang  dimaksud  adalah  royalti.  Royalti  adalah  bentuk  pembayaran  sebagai pemanfaatan suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta. Royalti dibedakan menjadi  dua  yakni royalti (royalty  payment) pembayaran    secara  bertahap  mengikuti  omset  penjualan  secara  terus  menerus selama  produk  dijual  di  pasaran  dan  jenis  flat (flat  payment) pembayaran  sekaligus  pembayaran  ini ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya Royalti diberikan kepada pencipta dengan dipotong biaya administrasi kepada Yayasan KCI 30% (tiga puluh persen dan 70% (tujuh puluh persen) kepada pencipta. Royalti didistribusikan setiap tahunnya
Sesuai  wawancara  pada  tanggal  12  November  2020  oleh  Bapak  A  A  Raka  Danu  Drs  I  Gede Eka  Putra  Bapak  Nyoman  Arya  Kusuma  Bapak  I  Ketut  Widiana  dan  Ibu  Ni  Made  Suastini  selaku pencipta  lagu  bali  mengatakan  bahwa  pencipta  mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Hak  pencipta mempunyai ha katas ciptaan pencipta berhak menuntut siapa saja yang menggunakan karyanya tanpa izin  hak  untuk  mendapatkan  royalti  dari  KCI  setiap  setahun  sekali  Kewajiban  pencipta  yakni  wajib menciptakan suatu karya agar karya tersebut dapat didaftarkan dan mendapatkan hak ekonomi berupa royalti
Perlindungan  hukum  bagi  pencipta  sangat  penting  dikarenakan  masih  maraknya  pelanggaran atas  hak  cipta  yang  tingkat  pembajakannya  cukup  besar.  Keadaan  tersebut  menunjukan  bahwa pentingnya perlindungan hukum yang tegas yang berhubungan dengan royalti karya cipta musik dan lagu.  Bentuk  perlindungan  hukum  dibedakan  menjadi  bentuk  perlindungan  hukum  preventif  upaya menghindari  terjadinya  sengketa  dan  bentuk  perlindungan  hukum  represif  upaya  penyelesaian terjadinya  sengketa  Bentuk  perlindungan  hukum  menurut  Undang-Undang  Hak  cipta  yakni perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan hukum yakni ada  dua  yakni  bentuk  perlindungan  hukum  preventif  dan  bentuk  perlindungan  hukum  represif. Perlindungan hukum preventif yakni upaya yang dilakukan untuk menghindari adanya sengketa hak cipta musik dan lagu yang terdapat hak dan kewajiban pencipta selaku pemegang hak cipta serta hak dan  kewajiban  Yayasan  KCI  selaku  pemberi  royalti  sedangkan  perlindungan  hukum  represif  yakni upaya yang dilakukan jika terjadinya sengketa apabila pengguna karya cipta tidak meminta izin untuk menggunakan  karya  cipta  orang  lain  atau  tidak  membayar  royalti  sebagaimana  telah  disepakati sebelumnya.

## 2. Faktor  yang  Mempengaruhi  Pembayaran  Royalti  dan  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  yang Dihadapi Pemegang Hak Cipta Musik dan Lagu
Pelaksanaan  pembayaran  royalti  atas  karya  cipta  oleh  KCI  kepada  pencipta  musik  dan  lagu mengalami  beberapa  permasalahan  yang  menyebabkan  terhambatnya  pembayaran  royalti  tersebut. Pemungutan  royalti  tersebut memang sudah  dikuasai  kepada  KCI  yang  diberikan  oleh  pencipta  atau pemegang  hak  cipta.  Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  12  November  2020  oleh  Ibu  Yoan Tanamal  selaku  Ketua  Yayasan  KCI  Provinsi  Bali  mengatakan  ada  beberapa  faktor-faktor  yang menyebabkan terhambatnya pembayaran royalti yakni 1. Tempat usaha tutup dikarenakan pandemi Banyaknya tempat usaha dikarenakan Covid-19 seperti cafe restaurant dan hotel memperhambat KCI untuk memungut royalti oleh pihal pengguna ciptaan
2. Ketidaktahuan pihak pengguna karya cipta tentang royalti Banyaknya pengguna karya cipta yang tidak menghiraukan mengenai hak cipta dan royalti yang menjadikan pelanggaran hak cipta semakin hari semakin meningkatKurangnya kesadaran pencipta atau penerima lisensi
3. Pentingnya suatu pendaftaran hak cipta sebagai pemberi status hukum atas karya cipta tujuan pendaftaran tersebut untuk pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa Didalam  pembayaran  royalti  adanya  keterkaitan  Yayasan  KCI  dengan pengguna karya cipta atau pengusaha cafe restaurant dan hotel
Selanjutnya wawancara pada tanggal 13 November 2020 oleh Bapak Marchellino Bapak Made Agus Perdana  Kristapa  dan  Bapak  I  Gst  Made  Putra  Adnyana    Kusuma    selaku    pengguna    karya    cipta yang    memiliki    usaha    café  mengatakan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  hambatan pembayaran royalti oleh pengguna karya cipta yaitu 1. Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Yayasan  KCI  mengenai  royalti  Keberadaan  Yayasan KCI  dan  atas  asas  apa  Yayasan  KCI  dapat  memungut  royalti  masih  sering  menjadi  pertanyaan pengguna  karya  cipta  Hal  itu  menjadi  keraguan  pengguna  ciptaan  untuk  membayar  royalti sehingga masih ada pengguna ciptaan menolak membayar royalti
2. Minimnya  biaya  operasional  Sebelum  adanya  pandemi  banyak  tempat  usaha  yang  minim  biaya operasional  dikarenakan  sedikitnya  pengunjung  timbah  adanya  Covid-19  semakin  mempersulit tempat usaha untuk biaya operasional
Selain  faktor  hambatan  adapun  faktor  pendukung  yang  mempermudah proses  pembayaran royalti  Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  12 November 2020 oleh Ibu Yoan Tanamal selaku Ketua Yayasan KCI Provinsi Bali ada beberapa faktor pendukung dalam pembayaran royalti, yaitu:
1. Pemerintah  Didalam  proses  pembayaran  royalti  pemerintah  ikut  serta  dalam  pemungutan  royalti bersama KCI bertujuan untuk jika adanya perselisihan dari pihak KCI dengan pemilik usaha maka pemerintah  dapat  bersifat  netral  Dengan  dasar  hukum  yang  kuat  mengenai  royalti  dan  mengenai sanksi-sanksi  ketentuan  pidana  maka  tidak  ada  lagi  alasan  pemilik  usaha  untuk  tidak  membayar royalti
2. Pencipta atau pemegang hak cipta. Adanya  pendaftaran  atas  ciptaan  mempermudah  KCI  untuk memperoleh  hak  ekonomi  berupa  royalti  Keberadaan  sosial  media  menjadi  faktor  pendukung dalam mensosialisasikan mengenai hak-hak yang didapat oleh pencipta
3. Sarana  pendukung  penegakan  hukum.  Sarana  yang  penting  pada  proses  penegakan  hukum  yakni tenaga manusia   Tenaga   manusia   yang   ahli   dibidangnya   mempermudah Yayasan KCI untuk membuat  efektivitas  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  dalam  memungut  dan  menghitung royalti lebih efisien.
Sebagai  pemegang  hak  cipta  kekecewaan  tentu  akan  dirasakan  apabila  melihat  pihak  lain mengkalim  karya  tersebut  miliknya.  Berdasarkan  Undang-  Undang  Hak  Cipta  semua  pihak berkewajiban  meminta  izin  dan  membayar  royalti  apabila  suatu  karya  digunakan  untuk  keperluan komersial.  Pelanggaran  terhadap  hak  cipta  sering  dilakukan  oleh  pengguna  ciptaan  berupa memperbanyak  musik  dan  lagu  tanpa  izin  resmi  dan  melanggar  perjanjian  lisensi.  Apabila  terbukti melanggar  maka  pelanggar  harus  dihukum  baik  secara  perdata  maupun  pidana  Jika  pihak  pengguna melanggar  hak  cipta  Yayasan  KCI  tidak  secara  langsung  melaporkan  kepada  pihal  berwajib  untuk diproses  hukum  namun  dengan  penyelesaian  yang  tercantum  di  dalam  perjanjian.  Berdasarkan  hasil wawancara  pada  tanggal  12  November  2020  oleh  Ibu  Yoan  Tanamal  selaku  Ketua  Yayasan  KCI Provinsi  Bali  bahwa  sistem  sosialisasi  yang  dilakukan  KCI  dengan door  to  door mendatangi  setiap pengguna  karya  cipta  Sistem  tersebut  dilakukan  dengan  cara  mengirim  surat  Macam-macam  surat yang  diberikan  secara  bertahap  oleh  KCI  jika  pengguna  karya  cipta  tetap  tidak  menghiraukan  Surat tersebut dibagi menjadi 1. Introduction Letter (surat pemberitahuan ) Surat yang berisikan hak cipta bahwa ciptaan dilindungi oleh Undang- Undang 2. Reminder Letter (surat pengingat)
Surat  yang  bertujuan  untuk  mengingatkan  pengguna  karya  cipta mempunyain kewajiban yang jika dilanggar berakibat hukum
3. Warning Letter ( surat peringatan )
Surat  peringatan  diberikan  jika  pengguna  karya  cipta  tetap  tidak menghiraukan surat yang diberikan KCI
Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase dan  pengadilan.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  hanya  sebatas  mediasi  negosiasi  dan  konsiliasi. Mediasi adalah intervensi oleh pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak  yang  berselisih  untuk  mencapai  kesepakatan  secara  sukarela  (Susanti  Adi  Nugroho  2015  41). Negosiasi adalah penyelesaian masalah antara para pihak dengan suatu proses tawar menawar untuk mencapai  suatu  kesepakatan.  Konsiliasi  adalah  penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  pihak  ketiga yaitu konsiliator Namun kesepakatan dan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh para pihak konsiliator
menyampaikan  pesan  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain  jika  tidak  memungkinkan  disampaikan  langsung oleh pihak yang bersengketa (Joni Emirxon 2000 67)
Arbitrase  merupakan  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  yang  didasarkan  perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh para pihak dengan memuat klausula arbitrase sebelum terjadi sengketa (Pactum  Compromittendo) maupun  setelah  terjadinya  sengketa (Acta  Compromise) . Pengadilan  yang  berwenang  mengadili  sengketa  pelanggaran  hak  cipta  adalah  Pengadilan  Niaga dalam  hal  pengajuan  gugatan.  Pengadilan  Niaga  adalah  Pengadilan  khusus  yang  dibentuk dilingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan pembuktian verifikasi utang sengketa kepailitan dan hak kekayaan intelektual yang salah  satunya  meliputi  sengketa  hak  cipta.  Dari  hal  tersebut  diatas  diketahui  bahwa  Yayasan  KCI selaku  pemberi  royalti  mempunyai  hambatan  dan  pendukung  dalam  pembayaran  royalti  yakni hambatannya  tempat  usaha  tutup  dikarenakan  pandemi  ketidaktahuan  pengguna  hak  cipta  mengenai royalti, biaya operasional yang sangat minim, kurangnya petugas pengawas dan kurangnya kesadaran pencipta.  Untuk  mendaftarkan  ciptaannya  sedangkan  pendukungnya  pada  pemerintah  dikarenakan dengan  adanya  Undang-Undang  pemerintah  dapat  membantu  proses  pemungutan  royalti  dan pendukungnya ada pada pencipta itu sendiri dikarenakan adanya pencipta yang  mendaftarkan  ciptaan mempermudah    Yayasan    KCI    untuk    memungut  royalti  tersebut.  Upaya  penyelesaian  jika  terjadi sengketa diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase dan yang terakhir pengadilan

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari hasil analisis di atas, dapat disimpul bahwa bentuk. Bentuk perlindungan hukum ada dua yakni perlindungan  hukum  preventif  upaya  yang  dilakukan  untuk  menghindari  sengketa  dan  perlindungan hukum  represif.  Pencipta  selaku  pihak  yang  menerima  royalti  dan  pihak  yang  mempunyai  karya mempunyai  hak  dan  kewajiban  atas  ciptaannya  dan  Yayasan  KCI  selaku  pemberi  royalti  juga mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam  pembayaran  royalti  kepada  pencipta,  yang  kedua  faktor hambatan  yang  dihadapi Yayasan KCI yakni kurangnya kesadaran pencipta untuk pentingnya suatu karya cipta didaftarkan jika dikemudian hari terjadi sengketa dan kurangnya sosialisasi oleh Yayasan KCI  mengenai  royalti.  Selanjutnya  faktor  pendukungnya  yakni  dengan  dasar  hukum  yang  kuat mengenai  royalti  menjadikan  faktor  pendukung  dari  pemerintah  yang  dapat  mempermudah  proses pembayaran royalti. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta semua pihak yang menggunakan karya cipta  berupa  lagu  milik  orang  lain  maka  orang  tersebut  berkewajiban  membayar  royalti  apabila digunakan  untuk  keperluan  komersial.  Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa  (mediasi  negosiasi  dan  konsiliasi)  arbitrase  dan  yang  terakhir  pengadilan Pengadilan yang berwenang mengadili penyelesaian sengketa Hak Cipta yakni Pengadilan Niaga.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  saran  yang  dapat  disampaikan  adalah      kepada  pemerintah  agar  lebih tegas  dalam  menangani  masalah  pelanggaran  Hak  Cipta  dan  pentingnya  sosialisasi  yang  diberikan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Kepada   pemegang   atau   pencipta musik   dan   lagu   agar   melakukan pendaftaran atas ciptaannya meskipun bersifat tidak wajib hal ini dilakukan  untuk  mencegah  terjadi  sengketa  pelanggaran  hak  cipta.  Kepada  masyarakat  agar  lebih mengetahui  apa  itu  Hak  Cipta  dan  royalti  itu  sendiri  sebagai  bentuk  dukungan  dan  apresiasi penghargaan kepada pencipta karya musik dan lagu yang memberikan dampak baik untuk negara

## DAFTAR PUSTAKA
Bintang, S. (1998). Hukum Hak Cipta (1st ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti. Gautama, S. (1990). Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual . Bandung: Eresco. Hasibuan,  O.  (2008). Hak  Cipta  di  Indonesia  Tinjauan  Khusus  Hak  Cipta  Lagu  Neighbouring  Rights  dan Collecting Society . Bandung: Alumni. Hutagalung, S. M. (2012). Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan . Jakarta Timur: Pena Grafika.
Khoiriyah, N., & Sinaga, S. S. (2017). Pemanfaatan Pemutaran Musik terhadap Psikologis Pasien pada Klinik
Ellena Skin Care di Kota Surakarta. Jurnal Seni Musik , 6 (2), 81–90.
Maramis, R. L. (2014). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti. Lex Privatum , 2 (2), 116–125.
Marbun,  T.  H.,  Azwar,  T.  K.  D.,  &  Windha.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Karya  Cipta Lagu Dan Musik dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler. TJurnal Hukum Ekonom , 1 (1), 1–6. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Sujayanthi, N. W. M., & Putraka, A. N. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Alat Musik Tradisional Bali. Jurnal Seni Pertunjukan , 4 (2), 105–111. Supramono, G. (2010). Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya . Jakarta: Rineka Cipta.
Sutikno,  F.  M.,  &  Jannah,  I.  D.  M.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Lagu  di  Indonesia  dan  Malaysia. Jurnal Literasi Hukum , 3 (1), 14–25.