## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi
Delfina Gusman 1*
1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: vivin.nissa82@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 19/06/2024 Politik  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  aturan-aturan  hukum  dalam praktik  ketatanegaraan.  Sistem  ketatanegaraan  Indonesia  telah  mengalami perubahan, hal itu sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang
Dasar  1945  (UUD  1945).  Amandemen  UUD  1945  merupakan  reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Pasang surut konfigurasi  politik  berimplikasi  terhadap  perkembangan  kelembagaan  lembaga negara yang hendak dan sedang dibangun, termasuk lembaga negara yang berada pada arah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung (MA) adalah  salah  satu  lembaga  negara  yang  menjalankan  fungsi  yudikatif.  Sejarah kekuasaan eksekutif di Indonesia sejak masa kemerdekaan, Konstitusi RIS, masa UUDS hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pada rezim orde baru selalu berada di bawah naungan kekuasaan eksekutif dalam hal ini kekuasaan Presiden. Setelah pemerintahan  Orde  Baru  jatuh  melalui  reformasi  pada  bulan  Mei  tahun  1998, semua  produk  hukum  era  Orde  Baru  yang  bersifat  konservatif  segera  diubah. Perubahan terhadap cabang kekuasaan Yudikatif dimaksudkan demi menciptakan kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka.  Tuntutan  reformasi  terhadap  kekuasaan Yudikatif  muncul,  karena  ditenggarai  kegalauan  terhadap  kondisi  peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan.
Diterima, 16/07/2024
Dipublikasi, 26/07/2024
Kata Kunci: Politik Hukum; Kekuasaan Kehakiman; Amandemen UUD 1945

## Abstract
Keywords: Legal Politics; Judicial Power; Amendment to the 1945 Constitution Politics  has  a  big  influence  on  legal  rules  in  constitutional  practice.  The Indonesian constitutional system has undergone changes, this is as a consequence of  changes  to  the  1945  Constitution  (UUD  1945).  The  amendment  to  the  1945 Constitution  is  a  constitutional  reform  that  has  changed  Indonesia's constitutional  structure.  The  ups  and  downs  of  political  configurations  have implications for the institutional development of state institutions that are being and are being built, including state institutions that are at the level of carrying out the functions of judicial power. The Supreme Court (MA) is a state institution that  carries  out  judicial  functions.  The  history  of executive  power  in  Indonesia since independence, the RIS Constitution, the UUDS period until the Presidential Decree  of  5  July  1959  and  in  the  New  Order  regime  was  always  under  the auspices of executive power, in this case the power of the President. After the New Order government fell through reforms in May 1998, all conservative New Order era legal products were immediately changed. Changes to the judicial branch of power are intended to create independent judicial power. Demands for reform of judicial power arose because it was suspected that there was confusion about the condition of the Indonesian judiciary which was still looking for the best order in the constitutional system.

## PENDAHULUAN
Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini  disebabkan  karena  adanya  perbedaan  latar  belakang  sejarah,  pandangan  dunia,
sosiokultural, dan political will dari masing-masing pemerintah. 1 Hukum itu sejatinya adalah produk politik sehingga sarat dengan kepentingan politik. 2
Sedemikian  besarnya  pengaruh  politik  terhadap  hukum  dengan  aturan-aturan  hukum yang dikembangkan melalui lembaga-lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman, sehingga kepastian  mengenai  nasib  bangsa  dan  negara  ini  ditentukan  oleh  para  elit  politik  dan penyelenggara  negara,  yang  tentunya  itu  semua  dijalankan  melalui  politik  hukum  dalam praktik-praktik ketaranegaraan. 3
Sistem  ketatanegaraan  Indonesia  telah  mengalami  perubahan,  hal  itu  sebagai konsekuensi  atas  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945).  Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang dipelopori  oleh  mahasiswa  dan  berujung  pada  runtuhnya  kekuasaan  Orde  Baru  pada  tahun 1998. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde  Baru  hanya  pada  manusia  sebagai  pelakunya.  Tetapi  juga  disebabkan  karena  adanya kelemahan dari sistem hukum. 4
Dinamika kehidupan politik di negeri ini memiliki pengaruh yang amat besar terhadap perkembangan rancang bangun suprastruktur politik yang ada. Pasang surut konfigurasi politik berimplikasi terhadap perkembangan kelembagaan lembaga negara yang hendak dan sedang dibangun. Tidak hanya sekadar itu, perkembangan politik dari satu rezim ke rezim lain juga mempengaruhi  daya  gerak  masing-masing  lembaga  negara  yang  ada.  Termasuk  lembaga negara  yang  berada  pada  aras  melaksanakan  fungsi  kekuasaan  kehakiman  sesuai  Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  salah  satu  pilar  bangunan  sistem  ketatanegaraan modern yang maha penting dalam praktek pemerintahan suatu negara sekalipun negara tersebut bercorak  komunis,  otoriter  ataupun  monarkhi  absolut. 6 Kekuasaan  Kehakiman  merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya  negara  hukum  Republik Indonesia. 7
Dalam  catatan  sejarah,  setelah  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia,  17  Agustus  1945, perkembangan  lembaga  kekuasaan  kehakiman  dapat  dikatakan  sangat  bergantung  pada keinginan  baik  ( political  will )  pembuat  undang-undang  atau  rezim  yang  berkuasa.  Desain kelembagaan maupun status dan kedudukannya amat ditentukan oleh siapa yang memerintah. Jika  sang  penguasa  menghendaki  agar  lembaga  kekuasaan  kehakiman  berada  di  bawah pengaruhnya,  kekuasaan  kehakiman  pun  tidak  dapat  berbuat  banyak. 8 Situasi  politik  yang
1 King Faisal Sulaiman, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia , Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm.1
2 Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum Di Indonesia , Jakarta: LP3ES, hlm.24
3 Boy Nurdin, 2012, Kedudukan dan Fungsi hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia , Bandung : Alumni, hlm. 4.
4 Taufiqurrohman  Syahuri, Reformasi  Kekuasan  Kehakiman  dalam  Perspektif  Konstitusi ,  Bunga  Rampai Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia, 2014, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm.81
5 Saldi Isra, Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi Politik Di Indonesia , Bunga Rampai Problmatika Hukum dan Peradilan Di Indonesia, 2014, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm.41
6 King Faisal Sulaiman, 2017, Op.Cit , hal.8
7 Rimdan,  2012, Kekuasaan  Kehakiman  Pasca-Amandemen  Konstitusi ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, hal. 1
8 Saldi Isra, Op.Cit . hlm.42
membelenggu  lembaga  peradilan,  secara  otomatis  juga  telah  ikut  membelenggu  suasana kebatinan  hakim  sebagai  inti  ruh  kekuatan  lembaga  peradilan. 9 Bahkan,  pada  era  Presiden Soeharto, Ketua Mahkamah Agung pernah dijadikan sebagai salah satu anggota kabinet yang bertanggung  jawab  langsung  kepada  presiden,  sehingga  secara  konseptual  tidak  ada  lagi kekuasaan kehakiman, karena telah menjadi bagian kekuasaan eksekutif. 10
Campur  tangan  eksekutif 11 ,  telah  mendorong  berbagai  pihak  mendesak  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  untuk  segera  merumuskan  kembali  dasar-dasar  kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan  demi  terselenggaranya  negara  hukum  yang  beradab  dalam  kerangka  pemisahan (pembagian  kekuasaan). 12 Hal  ini  sejalan  dengan  teori  Montesquieu  tentang  pentingnya pemisahan kekuasaan. 13
Konseptualisasi  teori  kekuasaan  kehakiman  sangat erat  kaitannya  dengan  doktrin atau teori  pembatasan  kekuasaan  yang  lazim  kita  kenal  sebagai  teori  pemisahan  kekuasaan ( separation of powers ) dan/atau doktrin pembagian kekuasaan ( distribution of powers/division of  powers ).  Dari  aspek  teoritis,  banyak  dijumpai  bentuk  peristilahan  yang  mengupas  secara gamblang ikhwal pentingnya pembatasan kekuasaan kendati dikonstruksi dalam sudut pandang yang berbeda disertai dengan ragam varian istilah yang dilekatkan kepadanya. 14
Kekuasaan  kehakiman  dari  tiap  rezim  di Indonesia  menjadi  postulat  politik  yang  sulit untuk  terbantahkan  bahwa  betapa  warna  atau  corak  kekuasaan  eksekutif  amat  berpengaruh terhadap  independensi  dan  imparsialitas  kekuasaan  kehakiman.  Perubahan  UUD  NRI  tahun 1945 merupakan salah satu tuntutan mendasar yang menjadi agenda utama ketika terjadi proses reformasi bangsa ini tahun 1998. 15 Untuk itu pada tulisan ini, penulis  mengkaji tentang:
1. Bagaimanakah arah politik hukum kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945?
2. Bagaimanakah arah politik hukum kekuasaan kehakiman amandemen pertama, kedua dan ketiga dan keempat?
9 Ahmad Kamil, 2012, Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 229
10 Bagir Manan, 1995, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia , Bandung : LPPM Unisba, hal. 8-9 11 Di era Orde Lama bentuk intervensi adalah melalui pola regulasi, sedangkan di dalam Pasal 103 UUDS 1950 menyatakan “semua campur tangan dalam urusan peradilan oleh badan yag bukan badan kehakiman dilarang, kecuali jika secara tegas diizinkan oleh undang-undang.” Adapun di era Orde Baru melalui Pasal 19 Undang- undang Nomor 19 Tahun 1964 dengan bentuk intervensi  melalui pola administrasi  dengan cara pembagian tugas yakni teknis yudisial kewenangan Mahkamah Agung seangkan urusan administrasi peradilan diserahkan pada departemen Kehakiman, meski prakteknya memiliki makna yang  sangat berbeda sifatnya. Sering kali hakim  yang  memberikan  putusan  yang  dianggap  tidak  mengabdi  pada  kekuasaan,  selanjutnya  dikenakan mutasi ke daerah terpencil. Sejarah telah membuktikan bahwa masa Orde Lama dan Orde Baru yng dengan sikap non transparansi telah membawa Mahkamah Agung tidak dalam posisi dan statusnya sebagai lembaga “ a free and independency judiciary .
12 Rimdan, Op.cit , hlm. 4
13 Saldi  Isra, Perkembangan  Rule  of  Law  di  Indonesia ,  Artikel/bahan  kuliah  Program  Doktor  Ilmu  Hukum Universitas Andalas, Padang 22 Juli 2022.
14 Jimly Ashiddique, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta : Rajawali Press, hlm 284
15 Gelombang Reformasi Tahun 1998 yaang ditandai dengan lengsernya rezim Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru telah membawa arus perubahan yang cukup mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Reformasi  bergulir sebagai  bentuk  koreksi  total  terhadap praktek penyelenggaraan negara yang sentralistik dan koruptif, yang terjadi sepanjang kepemimpinan era Orde Baru. Upaya seluruh komponen bangsa untuk menegakkan  kembali  prinsip-prinsip  demokrasi  konstitusional  yang  berporos  pada  supremasi  hukum  dan konstitusi  kian  menemukan  momentum  metamorfosa  kebangkitannya  ketika  terjadinya  proses  perubahan terhadap Undang-Undang Dasar  NRI Tahun 1945.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif dimaksudkan  sebagai  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  studi  dokumen.  Menurut  Peter Mahmud  Marzuki  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi 16 . Pendekatan dalam penelitian ini  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ),  Pendekatan  analitis ( analytical approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Arah Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Sebelum Amandemen UUD 1945
Mahkamah  Agung  (MA)  adalah  salah  satu  lembaga  negara  yang  secara  langsung memiliki keterkaitan dengan lembaga negara masa pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan  Pasal  147 Indische  Staatregeling (IS),  MA  dikenal  dengan Hoogerechtshof yang diberi  wewenang  oleh  Kostitusi  Belanda untuk  memastikan  hukum  diterapkan  sebagaimana mestinya oleh pengadilan. 17
Jika  dilihat  aspek  historis,  kedudukan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  sebagai satu-satunya peradilan tertinggi di Indonesia berlangsung cukup lama sejak masa pemerintahan Orde  Lama  hingga  terjadinya  proses  perubahan  ketiga  UUD  NRI  Tahun  1945  pada  2001 silam. 18 Sebelum perubahan, kekuasaan kehakiman diatur dengan amat terbatas dalam UUD 1945.  Bahkan,  dalam  pasal-pasal  yang  mengatur  kekuasaan  kehakiman  tidak  ditemukan jaminan  terhadap  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka.  Dalam  hal  ini,  Pasal  24  UUD  1945 sebelum perubahan menyatakan: (1) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung  dan  lain-lain  badan  kehakiman  menurut  undang-undang,  dan  (2)  susunan  dan kekuasaan  badan-badan  kehakiman  itu  diatur  dengan  undang-undang. Kemudian,  Pasal  25 UUD 1945 menentukan, syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. 19
Meski  konstitusi  menempatkan  Mahkamah  Agung  sebagai  pelaksana  kekuasaan Kehakiman  yang  independen  tetapi  dalam  praktiknya  sering  berada  dalam  bayang-bayang kekuasaan eksekutif. Keberadaan Mahkamah Agung di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari politik hukum dan peradilan dari masa ke masa. 20 Selanjutnya susunan pengadilan yang telah dibentuk  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  diubah  oleh  Jepang  dengan  tidak  membedakan golongan  penduduk  untuk  setiap  pengadilan.  Terdapat  tiga  tingkatan  pengadilan,  yaitu:  (a) Tihoo  hooin  (pengadilan  tingkat  pertama);  (b)  Koota  hooin  (pengadilan  banding);  dan  (c) Saikoo hooin (Mahkamah Agung). 21
Dilihat  dari  sejarahnya,  pada  awalnya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang kekuasaan kehakiman sebagai pelaksanaan Pasal 24 dan 25 dari UUD NRI Tahun 1945
16 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).hlm.35
17 Saldi Isra, 2020, Lembaga Negara Konsep Sejarah Wewenang dan Dinamika Konstitusional , Depok: Rajawali Press, hal. 263. Baca juga Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, 2012, hlm. 300
18 King Faisal Sulaiman, Op.Cit , hal. 21
19 Saldi Isra, Op.Cit , hal. 43
20 King Faisal Sulaiman, Op.cit , hal.40
21 Buku VI-Kekuasaan Kehakiman, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), 2010, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 12-13
adalah dengan dikeluarkannya serta berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. 22
Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 selengkapnya : “Mahkamah Agung adalah badan Kehakiman yang tertinggi, berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden , dan terdiri atas satu Ketua ,satu Wakil Ketua, berberapa anggota dan satu Panitera, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat beberapa wakil panitera.” 23
Jika  dipahami  isi  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1947  bahwa kekuasaan  kehakiman  dinaungi  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  badan  kehakiman  yang tertinggi.  Akan  tetapi,  semua  unsur  hakim  yang  ada  di  Mahkamah  Agung  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Presiden 24 tanpa  melibatkan  lembaga-lembaga  negara  lainnya  yang memang belum terbentuk dengan baik pada saat itu.
Selanjutnya  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1947  dicabut  dengan  dikeluarkannya Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1948  sebagai  upaya  penyempurnaan  dan  menempatkan kekuasaan  kehakiman  pada  tempatnya  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  untuk memberikaan kemerdekaan pada kekuasaan kehakiman. 25 Kemudian, sejak tanggal tanggal 27 Desember  1949  dengan  Konferensi  Meja  Bundar  mulai  berlaku  Konstitusi  RIS.  Dasar pengaturan  kekuasaan  kehakiman  dan  Mahkamah  Agung  juga  berdasarkan  Konstitusi  RIS. Pasal  50  ayat  (1)  mengandung  pemahaman  bahwa  Mahkamah  Agung  Indonesia  adalah pengadilan federal tertinggi.
Kekuasaan kehakiman dalam Konstitusi RIS diatur dalam Bab III Pasal 113 menyatakan, “Maka  adalah  suatu  Mahkamah  Agung  Indonesia  yang  susunan  dan  kekuasaannya  diatur dengan  undang-undang  federal.”  Dapat  difahami  bahwa  lembaga  tertinggi  pemegang kekuasaan  kehakiman  hanya  diatur  dengan  undang-undang  federal  yang  sifatnya  terkotak- kotak,  sehingga  tidak  menggambarkan  kesatuan  payung  hukum  dalam  negara  kesatuan Republik  Indonesia  sehingga  juga  tidak  berlaku  di  dalam  seluruh  wilayah  negara  Republik Indonesia, padahal sudah merupakan kepastian dan keharusan bahwa sistem peradilan dalam suatu negara tidak hanya berlaku dalam wilayah tertentu saja akan tetapi berlaku bagi seluruh wilayah negara. 26
Selama konstitusi RIS berlaku, maka Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung dan anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan senat. 27 Hal ini sangat bertentangan dengan konsep pemisahan ataupun pembagian kekuasaan,
22 Perhatikan  bagian  konsideran  “mengingat”  dikeluarkannnya  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1947,  yang masih berdasarkan Osamu Seirei Nomor 3 tanggal 26 September 1942 (Undang-undang Nonor 34), Osama Seirei Nomor 21 tanggal 1 Juli 1943 dan Osamu Seirei Nomor 2 tanggal 14 Januari 1944, berhubung dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar. Serta mengingat pula akan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) berhubung dengan Pasal IV Aturan PeralihanUndang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 Nomor X dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.
23 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947
24 Bandingkan dengan bunyi Pasal 7 ayat (7) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, berbunyi “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung yang ditetapkan oleh Presiden.”
25 Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948.
26 Rimdan, Op.Cit , hlm. 98
27 Senat ialah suatu badan deliberatif yang biasanya merupakan majelis tinggi dari badan legislatif di negara yang menganut sistem dua kamar seperti Amerika Serikat dan Australia.
karena kekuasaan masih terpusat pada seorang Presiden. 28 Walaupun tidak ada ikatan bahwa setiap  negara  harus  mengikuti  konsep  pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  karena  sangat bergantung pada kondisi situasi sosial politik dan ekonomi suatu negara. Akan tetapi konsep yang  memusatkan  kekuasaan  pada  seorang  atau  pada  satu  lembaga  kekuasaan  negara, berdasarkan pengalaman sejarah adalah suatu kekeliruan yang membawa kekuasaan semakin menguat pada satu orang yakni Presiden. Hal ini dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan dan otoritarianisme.
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 29 , adalah perubahan atas Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dengan dasar perubahan yakni Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1950  dengan  pertimbangan  bahwa  rakyat  daerah-daerah  bagian  di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara Republik Kesatuan. Dari segi konsep kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman,  maka  pasal  103  UUDS  merupakan  mahkota  bagi kekuasaan kehakiman yang berbunyi, “Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali jika diizinkan oleh  undang-undang.”  Pasal  ini  meletakkan  dasar  yang  lebih  kuat  daripada  Undang-undang Dasar 1945 yang hanya mengatur kekuasaan kehakiman pada bagian penjelasan. Namun dalam kenyataannya,  kekuasaan  kehakiman  dalam  UUDS  masih  berada  di  bawah  kekuasaan pemerintahan  dengan  perpanjangan  tangannya  melalui  Menteri  Kehakiman.  Hal  ini melemahkan  Pasal  103  UUDS.  Peraturan  tentang  kekuasaan  kehakiman  diatur  dengan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.
Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-undang Dasar 1945. Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri atas semua peraturan yang berlaku pada masa tahun 1950-1959 dan  yang  dinyatakan  masih  berlaku  berdasarkan  ketentuan  Pasal  II  Aturan  Peralihan  UUD 1945  dengan  ditamah  peraturan  yang  dibentuk  setelah  Dekrit  Presiden  1959. 30 Kekuasaan kehakiman pada masa ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 31
Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 24 UUD 1945, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai  kekuasaan  kehakiman  yang  sesuai  dengan  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  alam revolusi  dan  Manifesto  Politik  Republik  Indonesia  sebagai  Haluan  Negara,  serta  pedoman- pedoman pelaksanaannya. 32
Pasal  3  UU  Nomor  19  Tahun  1964  memposisikan  hakim  sebagai  alat  revolusi 33 berdasarkan Pancasila. Jika hakim sebagai alat revolusi, maka hakim tidak akan bebas karena
28 Ibid
29 Mulai  berlaku    efektif  pada  17  Agustus  1950  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  II  angka  1  Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.
30 Neni  Sri Imaniyati  dan Panji  Adam,  2017, Pengantar  Hukum  Indonesia  Sejarah  dan Pokok-Pokok  Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25
31 Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1964  merupakan  undang-undang  pertama  kekuasaan  kehakiman  yang dengan  tegas  membuat  istilah  “Kekuasaan  Kehakiman”  dengan  tidak  dicampurkan  lagi  dengan  kekuasaan kejaksaan.
32 Lihat bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964
33 Revolusi di sini dimaksudkan adalah perubahan pada saat itu guna mendukung  pemerintahan negara untuk mewujudkan target-target pembangunan yang hendak diwujudkan, maka hakim termasuk salah satu penunjang revolusi dan terselenggaranya revolusi.
segala  tenaga  dan  upaya  penyelenggaraan  peradilan  hanya  untuk  mendorong  dan  menjaga revolusi yang belum selesai, dengan alasan untuk kesejahteraan rakyat dan keutuhan bangsa dan  negara.  Maka  pada  masa  ini  tidak  ada  kebebasan  hakim  seperti  cita-cita  kekuasaan kehakiman yang merdeka. 34
Pasal  7  ayat  (3)    masih  menempatkan  kekauasaan  kehakiman  berada  di  bawah pemerintah. 35 Penegasan bahwa secara teknis yudisial kekuasaan kehakiman memang diakui sebagai  kekuasaan  yang  bebas  sebagaimana  Penjelasan  Undang-Undang  Dasar  1945  dari peradilan  tingkat  pertama  hingga  Mahkamah  Agung.  Akan  tetapi,  secara  organisatoris administrasi dan finansial masih di departemen masing-masing. Di sini terlihat siasat politik pemerintah (eksekutif) untuk tetap mengendalikan kekuasaan kehakiman.
Komitmen  untuk  menegakkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945  diperkukuh dan  demokratisasi  ditawarkan  sebagai  babak  baru  dalam  kehidupan  bernegara.  Sejauh menyangkut indepedensi kekuasaan kehakiman, gugatan-gugatan atas eksistensi UU Nomor 19 Tahun 1964  semakin gencar. Lalu, UU No 19 Tahun 1964 direvisi dengan dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman. 36
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  kembali  ditegaskan  apa  yang diamanatkan oleh Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945, di dalam Pasal 1 dinyatakan, “Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.” 37
Akan  tetapi,  jika  dilihat  dan  dipahami,  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  pada dasarnya masih tetap mengukuhkan kenyataan dualisme kekuasaan kehakiman rezim politik demokrasi  terpimpin  karena  pada  satu  sisi  tetap  memberikan  kekuasaan  kepada  pemerintah untuk mengurus masalah-masalah administrasi, keorganisasian, dan keuangan. Sementara di pihak  lain, memberikan  kepada  Mahkamah  Agung  kewenangan  mengurus  masalah-masalah teknis yuridis. 38 Dualisme semacam ini membawa konsekuensi bahwa hakim sebagai pegawai Departemen  Kehakiman  merupakan  aparatur  pemerintah  yang  mempunyai  kewajiban  dan tanggung jawab untuk menyukseskan program-program pemerintah, sehingga hakim menjadi pejabat eksekutif.
Dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman pada 15 Januari 2004, maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.
34 Rimdan, Op.Cit , hlm. 130-131.
35 Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964.
36 Ma’shum Ahmad, 2009, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945, Yogyakarta: Total Media, hlm. 63.
37 Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.
38 Benny  K.  Harman,  1997, Konfigurasi  Politik  dan  Keadaan  Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia , Jakarta: Elsam, hlm. 17.

## Arah Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat
Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan  Indonesia.  Salah  satu  tujuan  utama  amandemen  UUD  1945  adalah  untuk menata checks  and  balances antar  lembaga  negara.  Setiap  lembaga  negara  baik  legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif  mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Khusus  perubahan  terhadap cabang  kekuasaan  Yudikatif  ( judicial  power )  dimaksudkan  demi  menciptakan  kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tuntutan reformasi terhadap kekuasaan Yudikatif muncul, karena ditenggarai  kegalauan  terhadap  kondisi  peradilan  Indonesia  yang  masih  mencari  tatanan terbaik  dalam  sistem  ketatanegaraan,  lahir  pemikiran  untuk  mengembalikan  kekuasan kehakiman dalam satu atap ( one roof system ) yang pada akhirnya menjadi komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan tersebut dikhawatirkan dapat memicu monopoli antara kekuasaan kehakiman, sehingga perlu dibentuk sebuah lembaga pengawas eksternal yang dapat menjadi checks and balances dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. 39
Dalam  perkembangannya,  kekuasaan  kehakiman  baru  diberi  peluang  untuk  menjadi lembaga  yang  mandiri  dan  terbebas  dari  pengaruh  kekuasaan  eksekutif  pada  saat  rakyat mendorong dilakukannya transisi politik ke sistem yang lebih demokratis pada tahun 1998. Di mana, hal itu juga diiringi dengan dilakukan perubahan UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002.  Terkait  dengan  hal  ini,  dalam  pidato  penutupan  Sidang  Tahunan  Tahun  2002,  Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais mengatakan: “Reformasi konstitusi yang telah  dilakukan  merupakan  suatu  langkah  besar  demokrasi  dalam  upaya  menyempurnakan UUD  1945  menjadi  konstitusi  yang  demokratis,  konstitusi  yang  sesuai  dengan  semangat zaman, konstitusi yang mampu mewadahi dinamika bangsa dan perubahan zaman pada masa yang akan datang. Dengan UUD yang telah diamandir, di hadapan kita telah terbentang suatu era Indonesia baru yang lebih demokratis dan lebih maju.” 40
Perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945 di sahkan dalam sidang Umum Majelis Permusyawaratan  Rakyat  antara  tanggal  12-19  Oktober  1999  yang  dapat  disebut  sebagai tanggal  sejarah  yang  berhasil  mematahkan  semangat  konservativisme  dan  romantisme  di sebagian kalangan masyarakat yang cendrung mensakralkan serta menjadikan Undang-undang Dasar 1945 bagaikan sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh oleh ide perubahan.
Pada  masa  pembahasan  sidang  pertama  1999,  perdebatan  Bab  Kekuasaan  Kehakiman masih  di  seputar  Pasal  24  dan  Pasal  25  saja,  belum  sampai  pada  konsep  sebagaimana  telah disahkan  pada  masa  Perubahan  ketiga  thun  2001  yaitu  Bab  kekuasaan  Kehakiman  diubah menjadi  lima  pasal  baru:  Pasal  24,  Pasal  24A,  Pasal  24B,  Pasal  24C,  dan  Pasal  25.  Di pembahasan  1999  ini  semua  fraksi  masih  berdebat  seputar  usul  pegubahan  judul  Bab, wewenang  MA,  dan  pengangkatan  dan  pemberhentian  Hakim  Agung  serta  kedudukan kelembagaan MA terhadap lembaga negara lainnya. Setiap fraksi belum secara mendalam dan fokus dalam melakukan perubahan terhadap Bab Kekuasaan Kehakiman ini, karena PAH III
39 Taufiqurrohman Syahuri, Reformasi Kekuasan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi, Op.Cit , hlm 87. Lihat juga Buku Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial , 2012, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, hal. IX
40 Saldi Isra, Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi Politik  di Indonesia, Op.Cit , hlm. 42
saat itu masih memprioritaskan perubahan pada Bab Kekuasaan Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan. 41
PAH I BP MPR 2000, yang ditugasi oleh sidang umum MPR 1999 untuk menyiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945 dalam rapat-rapatnya tanggal 25 November 1999-2 Agustus 2000 telah menghasilkan usulan-usulan rumusan mengenai perubahaan kekuasaan kehakiman dalam  UUD  1945.  Dalam  Rapat  PAH  I  ke-3  pada  6  Desember  1999,  yang mengagendakan pengantar  musyawarah  fraksi  menyatakan  perlu  pengaturan  yang  lebih  tegas  menyangkut kewenangan  kekuasaan  Mahkamah  Agung  di  dalam  melakukan  hak  uji  materiil,  selain pengawasan dan pertanggungjawaban kekuasaan Mahkamah Agung. Mengenai hal ini perlu pengaturan yang lebih tegas menyangkut kewenangan kekuasaan Mahkamah Agung di dalam melakukan  hak  uji  materiil.  Selain  itu  perlu  dipertimbangkan  bagaimana  pengawasan  dan pertanggungjawaban kekuasaan Mahkamah Agung tersebut. Mengenai hal ini perlu pengaturan yang  lebih  tegas  menyangkut  kewenangan  kekuasaan  Mahkamah  Agung  terutama  di  dalam melakukan hak uji materiil. Selain itu juga perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas tentang  bagaimana mekanisme  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  kekuasaan Mahkamah Agung dimaksud. 42
Dalam putusan Perubahan Kedua, Sidang Tahunan MPR RI telah pula memutuskan Tap MPR No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik  Indonesia  untuk  Mempersiapkan  Rancangan  Perubahan  UUD  1945.  Berdasarkan Ketetapan  tersebut,  materi  Rancangan  Perubahan  UUD  1945  yang  terkait  dengan  Bab Kekuasaan Kehakiman yaitu; Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25, Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C dan Pasal 25D.
PAH  I  BP  MPR  selaku  alat  kelengkapan  sidang  BP  MPR  tahun  2000dibentuk  untuk menyelesaikan  amandemen  UUD  1945  sebagaimana  dimandatkan  dalam  TAP  MPR  No. IX/MPR/2000 tentang penugasan BP MPR untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD 1945  tahap  ketiga.  Hal  ini  tertera  dalam  lampiran  rancangan  peubahsn  UUD  1945  sebagai acuan kerja BP MPR yang menjadi bagian dari TAP MPR tersebut. Pada masa-masa sidang PAH  I  disepakati  pula  mekanisme  pembahasan  Pasal  per  Pasal.  Mekanisme  yang  disetujui anggota-anggota fraksi untuk melakukan pembahasan adalah dengan cara dibahas dalam dua putaran  guna  mendengar  pendapat  masing-masing  anggota  PAH  I.  Lalu  pendapat-pendapat tersebut dibawa ke Tim Perumus untuk merumuskan usulan-usulan materi termasuk rumusan- rumusan alternatifnya. Mengenai rumusan Bab Kekuasaan Kehakiman dan rumusan pasal 24 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  telah  muncul  keinginan  kuat  dari  kalangan  fraksi-fraksi  MPR  untuk mengubahnya.  Keinginan  tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan  berkaitan  dengan penyimpangan  yang  terjadi  dalam  implementasi  dan  praktik  ketatanegaraan  Indonesia. Penyimpangan itu antara lain berkaitan dengan jaminan kemerdekaan lembaga yudikatif. 43 Pasal  24  pada  akhirnya  dilakukan  penambahan  satu  ayat  lagi,  yakni  Ayat  (3). Pembahasan terkait Pasal 24 Ayat (3) dan Pasal 25 dilanjutkan pada masa persidangan Ketiga Tahun 2002. Setelah terjadinya perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November  2001,  ketentuan  tentang  rumusan  Pasal-Pasal  kekuasaan  Kehakiman  semakin
41 Sekretariat  Jenderal  MPR  RI,  2008,  Risalah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 1999, Jakarta: Sekretariat Jederal MPR, hlm. 35
42 Sekretariat Jenderal MPR RI, Ibid hlm. 88
43 King faisal Sulaiman, Op.Cit , hlm. 131.
diperinci,  yag  tidak  hanya  dilakukan  oleh  MA  dan  lain-lain  badan  kehakiman.  Akan  tetapi, dipertegas  mengenai  kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam ligkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer, lingungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan  tentang  Mahkamah  Konstitusi  dalam  UUD  1945  tidak  mendapatkan  porsi pembahasan  pada  masa  pembahasan  dan pengesahan  Perubahan  Pertama  dalam  UUD  1945 dalam SU MPR 1999. 44 Meski sama-sama pemegang kekuasaan kehakiman, sebagai lembaga negara  yang  disematkan  status  “merdeka”  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi memiliki wewenang yang berbeda dan diantaranya tidak terdapat hubungan hierarkis. 45
Dalam  bentangan  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia,  gagasan  atau  ide  membentuk Mahkamah  Konstitusi,  paling  tidak  lembaga  dengan  wewenang  menguji  undang-undang terhadap  undang-undang  dasar  pernah  diusulkan  oleh  pendiri  negara  ketika  mempersiapkan konstitusi Indonesia merdeka di BPUPKI. Ketika itu, Muhammad Yamin mengusulkan agar disediakan  mekanisme  untuk  membanding  undang-undang.  Dengan  menyebutnya  sebagai Balai Agung, Muhammad Yamin mengusulkan, supaya lembaga dimaksud diberi wewwnang untuk menilai hasil kerja lembaga politik yang menghasilkan produk hukum berupa undang- undang. Meski tidak menyebutnya sebagai Mahkamah Konstitusi namun Muhammad Yamin menghendaki  mahkotanya  adalah  seperti  peradilan  konstitusi  dengan  wewenang  menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 46
Setelah  ditelusuri  risalah  perubahan  UUD  1945,  pembahasan  perihal  memberikan wewenang  pengujian  undang-undang  kepada  pemegang  kekuasaan  kehakiman  pertama  kali muncul terkait dengan wewenang Mahkamah Agung. Misalnya, ketika pembahasan pada rapat ke-6 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja (PAH BP) MPR pada 12 Oktober 1999, naskah hasil kompilasi Pasal 24 ayat (3) Bab IX “Mahkamah Agung” menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang  melakukan  uji  materiil  atas  undang-undang  dan  peraturan  di  bawah  undang- undang.  Wewenang  tersebut  dilekatkan  pada  lembaga  baru  dengan  nama  “Mahkamah Konstitusi” baru muncul dalam pembahasan rapat PAH BP MPR pada 1 Maret 2000. 47
Sekalipun  desain  dan  pengaturan  pada  tataran  konsitusi  telah  selesai  ketika  MPR menetapkan  perubahan  Ketiga  pada  9  November  2001,  secara  institusional  Mahkamah Konstitusi belum lagi dibentuk. Bahkan, hingga MPR menetapkan Perubahan Keempat pada 10 Agustus 2002, belum terlihat tanda-tanda pembentukan Mahkamah Konstitusi. Karena tidak menunjukkan  perkembangan  berarti,  MPR  menyepakati  pengaturan  transisi  di  tingkat konstitusi.  Perihal  ini,  Pasal  III  Aturan  Peralihan  UUD  NRI  1945  menyatakan  bahwa Mahkamah  Konstitusi  dibentuk  selambat-lambatnya  pada  17  Agustus  2003  dan  sebelum dibentuk  segala  kewenangannya  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung.  Pengaturan  Pasal  III Aturan  Peralihan  UUD  NRI  1945  memberikan  batasan  yang  jelas  ihwal  pembentukan Mahkamah  Konstitusi  sehingga  tidak  dibenarkan  melewati  batas  waktu  17  Agustus  2003.
44 Ibid , hlm. 160
45 Saldi Isra, Lembaga Negara Konsep Sejarah Wewenang dan Dinamika Konstitusional , hlm. 306
46 Ibid
47 Ibid , hlm. 308-309.
Begitu  pentingnya,  meski  Mahkamah  Konstitusi  belum  dibentuk  segera,  kewenangannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. 48
Untuk memenuhi tenggang waktu 17 agustus 2003 tersebut, tidak tersedia pilihan selain membentuk  Undang-undang  Mahkamah  Konstitusi.  Karena  itu,  setelah  dilakukan pembahasan, akhirnya pemerintah dan DPR menyetujui bersama Rancangan Undang-undang tentang  Mahkamah  Konstitusi menjadi  Undang-undang  dalam  Sidang  Paripurna  Luar  Biasa DPR  yang  dilaksanakan  di  sela-sela  penyelenggaraan  Sidang  MPR  2003,  yaitu  pada  13 Agustus  2003.  Kemudian,  di  hari  yang  sama,  presiden  Megawati  Soekarno  Putri mengesahkannya  menjadi  Undang-undang  Nomor  24  tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi. 49
Menyadari bahwa untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan  jaminan  yang  tegas  dalam  konstitusi,  langkah  besar  yang  dihasilkan  dalam perubahan UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi juga menegaskan makna hakiki adanya lembaga ini. 50
Penegasan ini dapat dibaca dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan . Bahkan bagi seorang hakim agung, Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum . 51 Untuk menjaga integritas hakim, perubahan UUD 1945 menghadirkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial, sebagaimana diamanatkan Pasal 24B UUD 1945. 52 Keberadaan Komisi  Yudisial  menjadi  penting  dalam  pembaruan  pengadilan,  termasuk  di  dalamnya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta prilaku hakim. 53 Kunci dari keberadaan  Komisi  Yudisial  adalah  menjaga  mekanisme check  and  balances dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, walaupun Komisi Yudisial bukan lembaga pelaksana  kekuasaan  kehakiman,  tetapi  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945,  terbentuknya  Komisi  Yudisial  tidak  lain  dimaksudkan  untuk  menjamin  terciptanya rekrutmen hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas di lapangan  untuk  tetap  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  moralitas  sebagai  seorang  hakim, memiliki integritas dan kepribadian, tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.  Perekrutan  hakim  agung  selama  ini  dianggap  terlalu  “politis”  dan kehormatan,  keluruhan  martabat  dan  serta  prilaku  hakim  yang  dijaga  dan  ditegakkan  oleh kalangan  internal  kehakiman  sendiri  dianggap  sebagai  dua  hal  yang  menjadi  kendala  bagi terciptanya  gagasan  negara  hukum,  baik  dalam  tradisi rule  of  law maupun rechtstaat yaitu
48 Ibid , hlm. 311.
49 Ibid
50 Ibid , hlm. 43
51 Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945
52 Saldi Isra, ibid .
53 Mahkamah  Agung  RI,  2009,  Naskah  akademis  dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Komisi  Yudisial, Jakarta: Tim Akubaca.
kekuasaan  kehakiman  yang  independen  dan  tidak  memihak  ( independent  and  impartial judiciary ).
Di samping itu kehadiran Komisi Yudisial dimaksudkan agar independensi kekuasaan kehakiman  terealisir,  dan  bukan  berarti  kekuasaan  yudikatif  yang  tidak  terkontrol.  Tanpa pengontrol  dan  pengimbang  dari  lembaga  eksternal,  dikhawatirkan  bisa  mengarah  kepada tirani  kekuasaan  yudikatif  atau  format  ketatanegaraan  yang  sama  buruknya  dengan  tirani eksekutif  dan  tirani  legislatif.  Maka  dari  itu,  pembentukan  Komisi  Yudisial  sebenarnya didasarkan pada pemikiran:
1. Pengawasan  secara  intensif  terhadap  kekuasaan  kehakiman  perlu  dilakukan  dengan  cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya pengawasan secara internal saja.
2. Komisi  Yudisial  dapat  menjadi  perantara  atau  penghubung  antara  kekuasaan  pemerintah dan  kekuasaan  kehakiman  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  menjamin  kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaaruh kekuasaan apapun juga.
3. Menunjang  peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  kekuasaan  kehakiman.  Hakim  hanya memfokuskan  diri  pada  pelaksanaan  tugas,  sedangkan  urusan-urusan  pengawasan  dan rekruitmen hanya menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial.
4. Menjaga  konsistensi  putusn  lembaga  peradialn,  karena  setiap  putusan  akan  selalu memperoleh penilaian dan pengawasan yang sangat ketat.
5. Komisi Yudisial dapat mengurangi politisasi terhadap pengangkatan seorang hakim agung.

## KSEIMPULAN
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut:
1. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar bangunan sistem ketatanegaraan modern yang  maha  penting  dalam  praktek  pemerintahan  suatu  negara.  Mahkamah  Agung  (MA) adalah  salah  satu  lembaga  negara  yang menjalankan  fungsi  yudikatif.  Sejarah  kekuasaan eksekutif di Indonesia sejak masa kemerdekaan, Konstitusi RIS, masa UUDS hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pada rezim orde baru selalu berada di bawah naungan kekuasaan eksekutif dalam hal ini kekuasaan Presiden.
2. Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh melalui reformasi pada bulan Mei tahun 1998, semua produk  hukum  era  Orde  Baru  yang  bersifat  konservatif  segera  diubah.  Ini  sesuai dengan janji  bahwa  sebagai  produk  politik  maka  hukum-hukum  akan  berubah  sejalan  dengan perubahan  politik.  Amandemen  UUD  1945  merupakan  reformasi  konstitusi  yang  telah mengubah  struktur  ketatanegaraan  Indonesia.  Perubahan  terhadap  cabang  kekuasaan Yudikatif  ( judicial  power )  dimaksudkan  demi  menciptakan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka.  Tuntutan  reformasi  terhadap  kekuasaan  Yudikatif  muncul,  karena  ditenggarai kegalauan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Kamil, 2012, Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta : Kencana Prenada Media Group Bagir Manan, 1995, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia , Bandung : LPPM Unisba Benny  K.  Harman,  1997, Konfigurasi  Politik  dan  Keadaan  Kekuasaan  Kehakiman  Di Indonesia , Jakarta: Elsam
Boy  Nurdin,  2012, Kedudukan  dan  Fungsi  hakim  dalam  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia , Bandung: Alumni Jimly Ashiddique, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta : Rajawali Press King Faisal Sulaiman, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia , Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
Ma’shum  Ahmad,  2009, Politik  Hukum  Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen  UUD 1945, Yogyakarta: Total Media
Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum Di Indonesia , Jakarta: LP3ES
Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2017, Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok- Pokok Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Rimdan,  2012, Kekuasaan  Kehakiman  Pasca-Amandemen  Konstitusi ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group
Saldi  Isra, Kekuasaan  Kehakiman  dalam  Transisi  Politik  Di  Indonesia ,  Bunga  Rampai Problmatika  Hukum  dan  Peradilan  Di  Indonesia,  2014,  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia
Saldi Isra, 2020, Lembaga Negara Konsep Sejarah Wewenang dan Dinamika Konstitusional , Depok: Rajawali Press
Saldi Isra, Perkembangan Rule of Law di Indonesia , Artikel/bahan kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang 22 Juli 2022
Taufiqurrohman Syahuri, Reformasi Kekuasan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi , Bunga Rampai  Problmatika  Hukum  dan  Peradilan  Di  Indonesia,  2014,  Komisi  Yudisial Republik Indonesia
Buku VI-Kekuasaan Kehakiman, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), 2010, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah  Agung  RI,  2009,  Naskah  akademis  dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Komisi Yudisial, Jakarta: Tim Akubaca
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI,  2008,  Risalah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  1999-2002,  Tahun  Sidang  1999,  Jakarta:  Sekretariat Jederal MPR
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1964  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.