## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 32 No. 1, 2024
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Pemindahan Tiang Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara

## Rusdin Alauddin*, Faisal I Sangaji, Nam Rumkel
Fakultas Hukum Universitas Khairun, Maluku Utara, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: rusdinalauddin@unkhair.ac.id

## Abstract:
The business of providing electricity is controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people, not the other way around, which actually has a detrimental impact on society. This research is empirical legal research. The research was conducted at PT. PLN (Persero) UP3 Ternate, North Maluku. The results of the research show that the form of legal protection for the rights of land owners regarding the  erection  of  electricity  poles  is  preventive  legal  protection  by  involving  affected  communities  in determining the points and ensuring that the construction is in accordance with safe distances and safety. Government supervision is also mandatory for the establishment of electricity networks, which is part of the  preventive  protection  of  community  rights  in  Fitu  Village,  South  Ternate  City.  The  rights  and obligations for erecting electricity poles are PT. PLN (Persero) has the right to use the land for public facilities,  in  this  case  for  the  erection  of  electricity  poles,  but  must  fulfill  its  obligations  by  providing compensation or compensation to the land owner based on the provisions of the Electricity Law.
Keywords: Electricity; Compensation; Compensation; Power Pole; Legal Protection

## Abstrak:
Usaha  penyediaan  tenaga  listrik  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  bukan  sebaliknya,  justru  memberikan  dampak  kerugian  kepada  masyarakat. Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empirik.  Penelitian  dilakukan  pada  PT.  PLN  (Persero)  UP3 Ternate, Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilik  tanah  terhadap  pendirian  tiang  listrik  yaitu  pertama  perlindungan  hukum  preventif  dengan melibatkan  atau  mengikutsertakan  masyarakat  terdampak  dalam  penentuan  titik  serta  memastikan pembangunannya  sesuai  jarak  aman  dan  keselamatan.  Wajib  pula  dilakukan  pengawasan  dari pemerintah  terhadap  pendirian  jaringan  listrik  yang  merupakan  bagian  dari  perlindungan  preventif terhadap  hak-hak  masyarakat  di  Kelurahan  Fitu,  Kota  Ternate  Selatan.  Hak  dan  kewajiban  pendirian tiang listrik yaitu pihak PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah untuk fasilitas umum dalam hal ini  untuk  pendirian  tiang  listrik  namun  harus  memenuhi  kewajibannya  dengan  pemberian  ganti  rugi atau kompensasi kepada pemilik tanah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.
Kata Kunci: Ketenagalistrikan; Ganti-Rugi; Kompensasi; Tiang Listrik; Perlindungan Hukum

## 1. Pendahuluan
Listrik  merupakan  sarana  yang  memegang  peranan  penting  dalam  pembangunan nasional  dalam  menunjang  produksi  di  berbagai  sektor.  Ketersediaan  listrik  harus dijamin agar dapat dijalankan serta dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak
ekonomi nasional. Dengan demikian, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak. 1 Kewajiban  negara  menjadi  penting  dalam menjamin  hak  warga  negaranya  untuk  mendapatkan  hukum  yang  adil.  Selain berkedudukan  sama  di  mata  hukum,  setiap  warga  negara  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil ( equality under the law ). 2
PT. Perusahan Listrik Negara (persero) yang selanjutnya disingkat PT. PLN (persero) berhak mengunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik perorangan dalam rangka urusan penyediaan tenaga listrik termaksut memasang sarana jaringan tiang listrik untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 27 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang memberikan kewenagan masuk ketempat umum atau perorangan dan mengunakan untuk sementara, namun pihak PT PLN  (Persero)  harus  patuh  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pendirian  jaringan  tiang  listrik  termasuk  dalam  pengadaan  tanah  yang  artinya pengadaan  tanah  adalah  kegiatan  penyediaan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak,  yang  berhak  adalah masyarakat sebagai pemilik hat atas tanah. 3
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  berarti  mengadakan  tanah  yang dilakukan  dengan  cara  memberi  ganti-rugi  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang berhak  yaitu  pemilik  hak  atas  tanah.  Karena  itu  pihak  PT.  PLN  (persero)  dalam melakukan  pengadaan  tanah  untuk  pendirian  tiang  listrik  demi  kepentingan  umum berkewajiban  memberikan  ganti  rugi  hak  atas  tanah  atau  kompensasi.  Mengingat tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peran paling  penting  bagi  negara  dalam  mewujutkan  pencapaian  tujuan  pembangunan nasional  ( welfare  state ). 4 Usaha  penyediaan  tenaga  listrik  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  yang  penyelenggaranya dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kewenangannya menetapkan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan  mengatur  bahwa terdapat  dua  jenis  pengunaan  tanah  untuk  pembangunan  infrastruktur  ketenaga- listrikan: Pertama ,  pengunaan  tanah  secara  langsung,  yaitu  pengunaan  tanah  yang disertai  dengan  pelepasan  hak  atas  tanah; Kedua ,  pengunaan  tanah  secara  tidak langsung, yaitu pengunaan tanah tanpa disertai dengan pelepasan hak atas tanah.
Pemindahan  tiang  listrik  merupakan  suatu  langkah  strategis  dalam  pengembangan infrastruktur  ketenagalistrikan  seringkali  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan listrik  yang  terus  berkembang  seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  begitu pesat. Pemindahan tiang listrik harus melibatkan masyarakat yang terdampak dalam pendirian  dan  pemindahan  tiang  listrik  oleh  PT.  PLN  (Persero).  Dalam  konteks  ini,
1 Arifin,  Yusuf  Rachmat.  "Dilematika  Kebijakan  Ketenagalistrikan  Dalam  Usaha  Penyediaan  Tenaga Listrik di Indonesia." Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2020): 1-31 . 2 Bramantara, Rezal Helwin. "Equality before the Law Principle in the Implementation of Legal Aid in Indonesia." The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education 3, no. 2 (2021): 209-22.
3 Landasan, Shela. "Ganti Rugi Hak atas Tanah oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan." Lex  Privatum 10,  no.  2 (2022).
4 Widodo, Wahyu, and Toebagus Galang. "Poverty, Evictions and Development: Efforts to Build Social Welfare Through the Concept of Welfare State in Indonesia." In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) , pp. 260-263. Atlantis press, 2019.
pemilik tanah ikut serta dalam membantu menentukan titik atau lokasi pembangunan fasilitas  jaringan  listrik,  undang-undang  membebankan  kepada  PT  PLN  (Persero) kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai Pasal 27 dan Pasal 30 Undang-Undang Ketengalistrikan.
Pada  tataran  praktik,  faktanya  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa kasus  yang  terjadi  di  Kota  Ternate,  dimana  tiang  listrik  di  dirikan  oleh  pihak  PLN tanpa  sepengetahuan  pemilik  tanah,  bahkan  ketika  masyarakat  ingin  mengajukan pemindahan  tiang  listrik  kepada  pihak  PLN  masyarakat  dimintai  biaya  pemindahan tiang  listrik  sebesar  Rp.  5.000.000.00  -  6.000.000.00  kepada  masyarakat  sebagai  biaya pemindahan.  Hal  tersebut  sangat  merugikan  pemilik  tanah  sebab  penggunaan  lahan untuk pendirian tiang listrik tidak ada pelibatan pemilik tanah dalam pendirian tiang listrik  oleh  PLN,  sehingga  masyarakat  memiliki  hak  untuk  melakukan  pengajuan pemindahan  tiang  listrik  tanpa  harus  membayar  biaya  pemindahan.  Sedangkan pemberian  kompensasi  dalam  pendirian  tiang  listrik  telah  diatur  dalam  Pasal  3 Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  27  Tahun  2018  tentang Kompensasi  Hak  Atas  Tanah,  Bangunan  dan/atau  Tanaman  yang  Berada  di  Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. 5
Pemberian  kompensasi  atau  ganti  rugi  hak  atas  tanah  oleh  pemegang  izin  usaha penyediaan  tenaga  listrik  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009 tentang  Ketenagalistrikan  wajib  dilaksanakan  karena  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Selain  itu,  diperlukan  juga  pemahaman  mengenai  hak  dan kewajiban  pemegang  izin  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  dalam  memberikan kompensasi serta memperhatikan tingkat keselamatan masyarakat. 6 Dalam penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi yang dibebankan kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Berdasarkan  data  awal  observasi  pada  PT.  PLN  (Persero)  Kota  Ternate  terkait pemindahan  sarana  jaringan  tenaga  listrik  menegah  bahwa  pemindahan  tiang  listrik belum  memiliki  regulasi  yang  mengatur  tentang  jumlah  besaran  angaran  yang diperuntukkan untuk pemindahan tiang listrik, sebab belum ada regulasi yang tetap dalam  mengatur  terkait  pemindahan  sarana  jaringan  tiang  listrik. 7 Namun  terkait pendirian  tiang  listrik  di  tanah  hak  milik  perorangan  tidak  adanya  pemberian  ganti rugi  atau  kompensasi,  sebab  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009 tentang  Ketenagalistrikan  belum  membahas  secara  signifikan  terkait  kompensasi tersebut  diperuntukkan  pada  pemindahan  tiang  listrik  atau  hanya  pada  jaringan tenaga tinggi.
Pada  permasalahan  ini  tidak  ada  regulasi  yang  mengatur  terkait  biaya  pemindahan sarana jaringan listrik, namun PT PLN (Persero) menetapkan biaya pemindahan tiang listrik,  sehingga  dalam  permasalahan  ini  masyarakat  merasa  dirugikan,  baik  secara materil maupun immeteril. 8 Pemberian kompensasi dalam pendirian tiang listrik oleh
5 Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi Atas Tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas
6 Triyadi,  Rizki,  and  Tatty  Aryani  Ramli.  "Hak  atas  Informasi  Pemadaman  Listrik  dan  Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif." Jurnal Riset Ilmu Hukum (2022): 69-74. 7 Wawancara dengan Supervisor Bidang Jaringan Distribusi PT. PLN (Persero) Kota Ternate, Tanggal 24 Mei 2023.
8 Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (2015): 328-352.
PT.  PLN  (Persero)  kepada  masyarakat  tidak  hanya  sekedar  transaksi  hukum,  tetapi menjadi  wujud  nyata  dari  upaya  perusahaan  untuk  menghormati,  mendengar,  dan membantu  masyarakat  yang  terdampak.  Pemegang  izin  usaha  penyediaan  tanaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan,  atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman.
Dengan melihat uraian fenomena tersebut, maka tampak bahwa terdapat kesenjagan hukum  antara  apa  yang  harusnya  ada  sebagai  bentuk  perlindugan  hukum  kepada masyarakat.  Namun  pada  kenyataannya,  masih  terdapat  permasalahan  terkait kompensasi  hak  atas  tanah  serta  permasalahan  biaya  pemindahan  tiang  listrik  yang diajukan  oleh  PT.  PLN  (Persero)  Kota  Ternate.  Ganti  rugi  hak  atas  tanah  oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib dilaksanakan karena telah diatur dalam  peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu,  diperlukan  juga  pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empirik  ( empirical  legal  research ) . 9 Pendekatan dalam  studi  hukum  yang  menekankan  pada  analisis  fakta-fakta  konkret  dan  kasus- kasus  nyata  sebagai  dasar  utuk  memahami  dan  menafsirkan  hukum.  Penelitian dilakukan  pada  PT.  PLN  (Persero)  UP3  Ternate,  Maluku  Utara.  Data  yang  dianalisis secara  kualitatif  akan  dikemukakan  dalam  bentuk  uraian  secara  sistmatis  dengan menjelaskan  hubungan  antara  berbagai  jenis  data,  selanjutnya  semua  data  diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. 10

## 3. Perlindungan  Hukum  terhadap  Masyarakat  dalam  Pendirian Tiang Listrik PT. PLN (Persero)
Dalam  pendirian  jaringan  tiang  listrik  diperlukan  pengawasan  yang  komprehensif untuk menjamin keselamatan masyarakat sekitar. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi bentuk pelanggaran terhadap kepemilikan hak atas tanah masyarakat. Menurut hemat penulis,  pemerintah  daerah  harus  menjalankan  tugasnya  sebagai  pengawas  dan sekaligus  pembinaan  terhadap  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  PT.  PLN  (Persero) dalam upaya penyediaan tenaga listrik. Sebab, PT. PLN (Persero) sebagai Perusahaan Listrik  Negara  memiliki  tangung  jawab  dalam  memberikan  kompensasi  serta  ganti kerugian  atas  pengunaan  lahan  dalam  pendirian  tiang  listrik  serta  memperhatikan hak-hak masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. 11
Terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi di lapangan, sebab dalam pendirian tiang listrik  seringkali  terjadi  permasalahan  yang  berdampak  langsung  pada  hak-hak
9 Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Mirra  Buana  Media, Yogyakarta, hlm. 157.
10 Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their  Usefulness  and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201– 207.
11 Setiawan, Darma Budi, I Nyoman Putu Budiartha, and Ida Ayu Putu Widiati. "Perlindungan Hukum terhadap  Pemilik  Tanah  untuk  Mendapatkan  Kompensasi  atas  Pendirian  Sarana  Transmisi  Listrik  di Denpasar." Jurnal Konstruksi Hukum 4, no. 3 (2023): 335-341.
masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  wawancara  yang  dilakukan  kepada  Khaerul,  TC HAR Distribusi UP3 menjelaskan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota  Ternate,  sehingga  dibutuhkan  pendirian  sarana  jaringan  listrik  yang mengakibatkan  pengunaan  tanah  masyarakat,  namun  terkait  biaya  ganti  kerugian serta  biaya  pemindahan  tiang  listrik  kepada  masyarakat  belum  ada  atauran  yang mengatur terkait itu, sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan pemberian ganti kerugian atas pengunaan lahan dan besaran biaya pemindahan tiang listrik. 12
Dalam  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  dijelaskan  bahwa  pendirian jaringan listrik harus memenuhi ketentuan keselamatan dalam memberikan rasa aman dari bahaya bagi manusia makhluk hidup lainnya. Faktanya, PT. PLN (Persero) Kota Ternate  melakukan  pendirian  tiang  di  Kelurahan  Fitu  sangat  berdekatan  dengan rumah  warga,  sebab  tidak  memenuhi  ketentuan  atau  jaminan  keselamatan  dan keselamatan  warga  dan  mengacam  keselamatan  warga.  Dalam  perhitungan  jarak pendirian  jaringan  listrik  antara  tiang  listrik  dengan  kediaman  pemukiman  warga adalah  40-50  meter  atau  dapat  menyesuaikan  kondisi  yang  ada  di  lapangan  serta mengharuskan keikutsertaan pemilik tanah, namun dalam praktik di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan tiang listrik dan menjaga keamanan masyarakat.
Dalam  pemasanngan  jaringan  tiang  listrik  tenaga  menengah  dirinci  pada  Tabel  1. Namun fakta di lapangan ditemukan adanya pertentagan dengan aturan yang berlaku sehingga  menyebabkan  permasalahan  hukum  terkait  dengan  pendirian  tiang  listrik tidak sesuai dengan Direk PT. PLN (Persero) Nomor 606 tentang Standar Konstruksi Jaringan.
Tabel 1. Penentuan Jarak Aman Pendirian Tiang Listrik No Uraian Jarak Aman Tiang 1 Terhadap permukaan jalan raya ≥ 6 Meter 2 Balkon/Teras rumah ≥ 2,5 Meter 3 Atap rumah ≥ 2 Meter 4 Dinding bagunan ≥ 2,5 Meter 5 Antena Tv ≥ 2,5 Meter 6 Pohon ≥ 2,5 Meter 7 Jalan Raya ≥ 1 Meter
Sumber: Data primer, 2024 (diolah).
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  di  Kelurahan  Fitu,  Kota  Ternate  Selatan, terdapat beberapa tiang listrik yang tidak sesuai dengan jarak aman untuk pendirian tiang  listrik  dimana  pendirianya  tepat  berada  di  depan  dan  menempel  bersama bangunan  rumah  dari  pemilik  tanah  tersebut.  Hal  ini  jelas  membahayakan  pemilik rumah dan anggota keluarga, sehingga dapat membahayakan keselamatan masyarakat
12 Hasil wawancara dengan bidang TC HAR Distribusi UP3 jaringan distribusi PT.PLN (Persero) Kota Ternate.
dan menimbulkan kerugian hak keperdataan masyarakat pemiliki tanah baik material maupun non-material. 13
Dalam melakukan prosedur dan cara pemindahan tiang listrik secara umum PT. PLN (Persero) Kota Ternate, Hadi Dwi Istiono, selaku Manager UP3 menyampaikan bahwa dalam  proses  pemindahan  tiang  listrik  yang  bersangkutan  bisa  mengajukan pemindahan tiang listrik dengan mengikuti prosedur yakni, menghubungi pihak PLN yang  dilakukan  baik  dengan  kunjungan  ke  kantor  PLN  atau  dengan  melakukan pengajuan  permohonan  dengan  mengunakan  aplikasi  PLN  Mobile.  Melengkapi dokumen, proses persetujuan, biaya pemindahan tiang listrik hal ini tidak di tanggung oleh  PLN  sebab  hal  ini  belum  ada  regulasi  khusus  yang  mengatur  mengenai  biaya pemindahan  tiang  listrik  secara  rinci.  Pemberian kompensasi  merupakan  tindakan atau proses dimana suatu pihak memberikan penggantian atau imbalan kepada pihak lain  sebagai  respon  terhadap  kerugian,  ketidaknyamanan,  atau  ketidakpuasan  yang dialami.
Konsep  hukum  terhadap  hak  kepemilikan  atas  tanah  merupakan  hubungan  hukum kepemilikan secara hakiki yang keberadaanya diakui dan dijunjung tinggi, dihormati, dan  tidak  boleh  diganggu  gugat  oleh  siapapun.  Satjipto  Rahardjo 14 menjelaskan “pemilikan” merupakan hukum yang lebih jelas dan pasti, dimana seseorang memiliki hubungan  dengan  objek  yang  menjadi  sasaran  kepemilikan  yang  terdiri  dari  suatu kompleks  hak-hak  yang  kesemuanya  digolongkan  kedalam  suatu  peraturan  hukum yang berlaku untuk semua orang.
Konteks  pengakuan  terhadap  jaminan  pemenuhan  hak  dasar  yang  dimiliki  oleh warga.  Pasal  28  I  Undang-Undang  Dasar  1945  ayat  (4  dan  5)  menegaskan  negara dengan  prinsip  sebagai  negara  hukum  yang  demokratis,  bertanggung  jawab  dalam melindungi,  pemenuhan  dan  melaksanakan  hak  asasi  manusia,  dalam  hal  ini pemerintah. Mengacu kepada acuan ganti rugi dan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman warga yang terdampak dalam penanaman tiang listrik.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dalam pemberian kompensasi terkait pendirian tiang listrik ini menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam proses  pembangunan  atau  kegiatan  yang  dapat  berdampak  pada  masyarakat setempat.  Pemberian  kompensasi  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  berbagai aspek yakni:
a. Aspek  sosial,  penting  dalam  memperhitungkan  dampak  lingkungan  dan  sosial dari  pendirian  tiang  listrik,  termasuk  potensi  gangguan  terhadap  komunitas setempat dan lingkungan setempat.
b. Aspek  keadilan,  kompensasi  harus  diberikan  secara  adil  dan  setimpal  dengan kerugian  atau  ketidaknyamanan  yang  dialami  oleh  masyarakat  setempat,  hal  ini meliputi  kompensasi  finansial,  pengantian  lahan  atau  properti  yang  terdampak, serta pemberian manfaat lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mayarakat.
13 Aji Surya Priyambodho. "Perbuatan Melawan Hukum PT. PLN (Persero) Dalam Hal Memindahkan Tiang  Listrik  di  Badan  Jalan  Kecamatan  Pontianak  Barat  Kota  Pontianak." Jurnal  Fatwa  Hukum 3,  no.  3, 2020: 121-45.
14 Raharjo Satjipto, (2000), Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, hlm. 64.
c. Partisipasi  masyarakat,  penting  untuk  melibatkan  masyarakat  setempat  dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian kompensasi. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingan mereka, serta untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan kompensasi.
Dengan  memperhatikan  aspek-aspek  tersebut,  maka  dapat  diharapkan  pemberian kompensasi  terhadap  mayarakat  dapat  dilakukan  secara  efektif  dan  berkelanjutan, sehingga  dapat  mendukung  pembangunan  yang  inklusif  dan  berkelajutan.  Faktanya dilapangan  dalam  pendirian  tiang  listrik  PT.  PLN  (Persero)  dalam  pendirianya  tidak memberikan  kompensasi  kepada  masyarakat,  khususnya  di  Kelurahan  Fitu,  Kota Ternate Selatan.
Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa,  terkait  pendirian  tiang  listrik  merupakan  langkah  penting  pengembangan infrastruktur  energi  setiap  wilayah. 15 Namun,  seringkali  diabaikan  hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, pengambilan lahan masyarakat harus disertai kompensasi atas  pengunaan  lahan,  begitu  pula  dengan  kewajiban  PT.  PLN  (Persero)  untuk membayar ganti rugi atas pembangunan tiang listrik. Pemberian kompensasi kepada masyarakat  terkait  pendirian  tiang  listrik  menurut  hemat  penulis,  pemberian kempensasi  adalah  langkah  penting  dalam  memastikan  keadilan  dan  kesejahteraan mereka selama proses pembangunan infrastruktur.
Metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari masyarakat khususnya warga yang terdampak akibat pendirian sarana jaringan listrik oleh PT. PLN (Persero) Kota Ternate di Kelurahan Fitu yaitu melalui metode wawancara. metode wawancara yang  digunakan  bersifat  tertutup,  alasan  mengunakan  metode  wawancara  yang bersifat  tertutup  sendiri  adalah  untuk  memudahkan  bagi  pemilik  tanah  khususnya warga  yang  terdampak  dalam  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  ada  tersebut, serta memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi.
Metode  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  informasi  serta  mengetahui, menganalisis terkait permasalahan pendirian tiang listrik dan pemberian kompensasi terhadap  pemilik  tanah,  khususnya  warga  yang  terdampak  dalam  pendirian  tiang listrik dan memahami tentang aturan pendirian jaringan tiang listrik, namun faktanya dalam permasalahan terkait pendirian tiang listrik dan pemberian kompensasi hak atas tanah.  Khususnya  warga  yang  terdampak  atas  pendirian  jaringan  tiang  listrik  tidak dilaksanakan ganti kerugian terhadap pemilik tanah yang terdampak pendirian sarana tiang listrik.
Dalam pendirian sarana jaringan tiang listrik banyak masyarakat yang tidak dilibatkan dalam  pendirian  tiang  listrik,  bahkan  ada  bebarapa  masyarakat,  khususnya  yang terdampak  merasa  tidak  mendapatkan  pemberitahuan  terkait  pendirian  sarana jaringan  listrik  dan  tidak  adanya  pelibatan  (partisipasi)  pemilik  tanah  dalam penentuuan  titik  pendirian  sarana  jaringan  listrik  secara  bersama,  sehingga menimbulkan  kerugian  kepada  pemilik  tanah  baik  secara  materiil  maupun  non-
15 Herera, Anasthasia Alfhani, Maringan Lumbanraja, and Rinitami Njatrijani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Kelistrikan Atas Kenaikan Tarif Dasar Listrik Secara Sepihak Tanpa Persetujuan DPR Dan Masyarakat." Diponegoro Law Journal 2, no. 2 (2013): 1-10.
materiil  serta  tidak  adanya  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  tanah  terkait pendirian jaringan listrik yang tidak berdasarkan asas keikutsertaan (partisipatif). 16
Selanjutnya,  dalam  Pasal  44  dijelaskan  bahawa  pendirian  jaringan  listrik  harus memenuhi  ketentuan  keselamatan  ketenagalistrikan,  adapun  yang  dimaksud ketentuan keselamatan adalah memberikan rasa aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk  hidup  lain  disekitarnya.  Faktanya,  pada  pendirian  jaringan  listrik  di Kelurahan Fitu Kota Ternate Selatan khususnya pendirian di tanah milik warga yang terdampak  tidak  memenuhi  ketentuan  keselamatan  akibat  dari  tidak  terlakasananya asas  keikutsertaan  dalam  penentuan  titik  pendirian  jaringan  listrik  sehingga  tidak memberikan rasa aman dan nyaman pemilik tanah.
PT  PLN  (Persero)  memiliki  hak  dalam  penguanan  tanah  untuk  kepentingan  umum, tetapi  perlu  di  ketahui  bahwa  dalam  pengunaan  tanah  harus  berdasarkan  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemasangan tiang listrik yang didirikan  tanpa  izin  pemilik  tanah,  maka  tidak  bisa  didirikan  begitu  saja.  Hal  ini bertentangan  dengan  Pasal  2  Peraturan  Pemerinta  penganti  Undang-Undang  Nomor 51  Tahun  1960  tentang  larangan  pemakaian  tanah  tanpa  yang  berhak  atau  kuasanya mengatakan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah jadi  siapa  pun  yang  masuk  dalam  hal  ini  PLN,  jika  pemilik  tanah  merasa  keberatan, maka dilarang memakai tanah tanpa izin.
Secara  keseluruhan,  dalam  pengamatan  peneliti  terkait  mekanisme  hukum pemindahan  sarana  tiang  listrik  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Ketenagalistrikan  harus  mampu  memberikan  kenyamanan  serta  keadilan  kepada masyarakat,  sehinggah  tidak  merugikan  baik  dari  sisi  materiil  maupun  immateriil. 17 Dalam rangka pendirian dan pembangunan sarana jaringan tenaga listrik dalam hal ini adalah  penanaman  tiang  listrik  harus  disertakan  dengan  pemberian  kompensasi kepada pemilik hak atas tanah. Kompensasi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup opsi lain, seperti memberikan pelatihan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hadi  Dwi  Istiono  selaku  Manager  PLN  UP3 Kota Ternate, dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dan melakukan pengontrolan  terhadap  pengadaan  tanah  bagi  penyediaan  tenaga  listrik,  seperti penempatan  tiang  jaringan  tegangan  menegah  atau  jaringan  tenaga  rendah  dengan cara  memberikan  ganti  kerugian  yang  layak  dan  pantas  terhadap  pemilik  hak  atas tanah, banguan, dan tanaman. 18 Dalam paktiknya, secara etika PT. PLN (Persero) akan melakukan  sosialisasi  terlebih  dahulu  dan  menyampaikan  permohonan  izin  kepada pemilik  tanah  sebelum  melakukan  proses  distribusi  dan  kontruksi,  namun  ada beberapa  tiang  yang  di  dirikan  tidak  sesuai  dengan  jarak  aman  dalam  penanaman tiang  listrik  dan  tidak  ada  kompensasi  yang  di  berikan  oleh  PT.  PLN  (Persero)  Kota Ternate kepada masyarakat pemilik hak atas tanah.
16 Julranda, Rizky, Pran Mario Simanjuntak, and Sultan Fadillah Effendi. "Quo vadis: Penerapan asas partisipasi  publik  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia." Padjadjaran  Law Review 10, no. 2 (2022). 17 Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (2015): 328-352.
18 Hasil wawancara dengan Hadi Dwi Istiono, PLN UP3 Kota Tenate, 18 Desember 2023.
Prosedur  pemindahan  tiang  listrik  dimulai  dengan  menerima  permohonan  dari konsumen kemudian melakukan survey oleh tim lapangan. Dalam melakukan survei, fokus  utama  untuk  mencari  tahu  kondisi  lahan  yang  akan  digunakan  apakah  layak atau  tidak,  maka  PT.  PLN  (Persero)  melakukan  konfirmasi  kembali  terlebih  dahulu kepada  pihak  yang  terkena  dampak  atas  pendirian  tiang  listrik.  Namun  praktiknya, sering  kali  tidak  terlaksananya  proses  pemberian  ganti  kerugian  atau  kompensasi untuk pendirian tiang listrik serta dalam penerbitan kontrak dan keikutsertaan pemilik tanah dalam pendirian tiang listrik. Seringkali tidak diterbitkanya kontrak karena yang digunakan  PT.  PLN  (Persero)  hanya  izin  dari  Lurah  dan  RT  terhadap  pengunaan lahan,  setelah  mendapat  Izin  biasanya  PLN  langsung  mendirikan  tiang  pada  lahan yang  diberikan.  Oleh  karena  itu,  pemenuhan  ganti  kerugian  pun  tidak  terlaksana secara konsekuen dalam prosedur pendirian tiang listrik.
Terkait  pemindahan  tiang  listrik  yang  dilakukan  oleh  PT.  PLN  (Persero)  yang membebani masyarakat biaya pemindahan tiang listrik, sebab tidak ada standar harga harus  di  tetapkan  sejak  awal  oleh  PLN  yang  harus  di  tangung  oleh  konsumen  jika ingin melakukan pemindahan tiang listrik. hemat penulis tidak ada aturan yang jelas yang membahas tentang besaran biaya yang harus ditanggung oleh konsumen dalam melakukan  pemindahan  tiang  listrik  yang  berada  di  lahan  masyrakat  Sebab  ada bebrapa  kasus  yang  menjadi  rujukan  terkait  permasalahan  ini.  Seperti  halnya  yang terjadi  di  UP3  Sidoarjo  yang  membebankan  konsumen  dengan  biaya  sebesar Rp.11.000.000.00 (sebelas juta) terkait pemindahan tiang listrik hal ini sangat di rugikan oleh  pihak  konsumen.  PT.  PLN  (Persero)  harus  menunjukkan  komitmen  untuk mengutamakan kepentingan pelanggan serta memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan  operasionalnya,  sehingga  tidak  ada  yang  dirugikan  dalam  pendirian  tiang listrik.

## 4. Penutup
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  hak  pemilik  tanah  terhadap  pendirian  tiang listrik  yaitu  pertama  perlindungan  hukum  preventif  dengan  melibatkan  atau mengikutsertakan  masyarakat  terdampak  dalam  penentuan  titik  serta  memastikan pembangunannya  sesuai  jarak  aman  dan  keselamatan.  Wajib  pula  dilakukan pengawasan  dari  pemerintah  terhadap  pendirian  jaringan  listrik  yang  merupakan bagian  dari  perlindungan  preventif  terhadap  hak-hak  masyarakat  di  Kelurahan  Fitu, Kota Ternate Selatan. Hak dan kewajiban pendirian tiang listrik yaitu pihak PT. PLN (Persero)  berhak  menggunakan  tanah  untuk  fasilitas  umum  dalam  hal  ini  untuk pendirian tiang listrik namun harus memenuhi kewajibannya dengan pemberian ganti rugi  atau  kompensasi  kepada  pemilik  tanah  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang- Undang Ketenagalistrikan.

## Referensi
Arifin,  Yusuf  Rachmat.  "Dilematika  Kebijakan  Ketenagalistrikan  Dalam  Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia." Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2020): 1-31 .
Bramantara, Rezal Helwin. "Equality before the Law Principle in the Implementation of Legal  Aid  in  Indonesia." The  Indonesian  Journal  of  International  Clinical  Legal Education 3, no. 2 (2021): 209-22.
Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (2015): 328-352.
Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (2015): 328-352.
Herera,  Anasthasia  Alfhani,  Maringan  Lumbanraja,  and  Rinitami  Njatrijani.
"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Kelistrikan Atas Kenaikan Tarif Dasar  Listrik  Secara  Sepihak  Tanpa  Persetujuan  DPR  dan  Masyarakat." Diponegoro Law Journal 2, no. 2 (2013): 1-10.
Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Mirra Buana Media, Yogyakarta.
Julranda,  Rizky,  Pran  Mario  Simanjuntak,  and  Sultan  Fadillah  Effendi.  "Quo  vadis: Penerapan  asas  partisipasi  publik  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan di Indonesia." Padjadjaran Law Review 10, no. 2 (2022).
Landasan, Shela. "Ganti Rugi Hak atas Tanah oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga  Listrik  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang Ketenagalistrikan." Lex Privatum 10, no. 2 (2022).
Priyambodho, Aji Surya. "Perbuatan Melawan Hukum PT. PLN (Persero) Dalam Hal Memindahkan  Tiang  Listrik  di  Badan  Jalan  Kecamatan  Pontianak  Barat  Kota Pontianak." Jurnal Fatwa Hukum 3, no. 3, 2020: 121-45.
Raharjo Satjipto, 2000, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.
Setiawan,  Darma  Budi,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Ida  Ayu  Putu  Widiati.
"Perlindungan  Hukum  terhadap  Pemilik  Tanah  untuk  Mendapatkan Kompensasi  atas  Pendirian  Sarana  Transmisi  Listrik  di  Denpasar." Jurnal Konstruksi Hukum 4, no. 3 (2023): 335-341.
Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201–207.
Triyadi,  Rizki,  and  Tatty  Aryani  Ramli.  "Hak  atas  Informasi  Pemadaman  Listrik  dan Pembayaran  Kompensasi  Ditinjau  dari  Hukum  Positif." Jurnal  Riset  Ilmu Hukum (2022): 69-74.
Widodo, Wahyu, and Toebagus Galang. "Poverty, Evictions and Development: Efforts to  Build  Social  Welfare  Through  the  Concept  of  Welfare  State  in  Indonesia." In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) , pp. 260-263. Atlantis Press, 2019.