## PROBLEMATIKA HUKUM  IMPLEMENTASI SIFAT FINAL DAN BINDING PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH BASYARNAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH
Karimatul Khasanah
IAIN Pekalongan Email: karimatulkh.rima@gmail.com

## Abstrak
Putusan BASYARNAS yang telah dibuat, dapat dilakukan upaya pengajuan pembatalan putusan  ke  Pengadilan  Agama  jika  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  merasa  tidak  puas dengan putusan BASYARNAS. Hal ini menarik untuk dikaji, karena di satu sisi putusan tersebut  final  dan  binding,  namun  di  sisi  lain  putusan  tersebut  dapat  dilakukan  upaya pembatalan putusan ke Pengadilan Agama. Bilamana putusan BASYARNAS betul-betul ingin  dikatakan  final  dan  binding,  seharusnya  pembatalan  putusan  ditiadakan  dan  bisa diganti  dengan  perbaikan  putusan  yang  diajukan  ke  BASYARNAS  dan  diserahkan kembali  kepada  hakim  arbiter  (majelis  arbiter)  yang  menangani  sengketa  tersebut. Karena  selain  prosesnya  (perbaikan  putusan)  cepat  dan  rahasia,  juga  arbiter  (hakam) yang  lebih  mengetahui  bentuk  perkara,  alasan-alasan,  bukti-bukti  maupun  saksi  dari sengketa tersebut.
Kata kunci : putusan, BASYARNAS, final dan binding, pembatalan putusan

## Abstract
BASYARNAS’s  verdict  in  resolving  dispute  can  be  negotiated  or  cancelled  by submitting  nullification  to  the  Religious  Court  if  the  parties  or  one  of  them  felt dissatisfied  with  the  BASYARNAS  verdicts.  This  case  is  important  to  be  reviewed academically because of its paradox and ambiguity. On the one hand the decision is final and binding, but on the other hand it could be cancelled  through the Religious Court. If the  BASYARNAS  verdicts  really  want  to  be  final  and  binding,  the  nullification  of  the verdicts  should  be  abolished.  It  can  be  replaced  by  an  amendment  of  the  verdict submitted  to  BASYARNAS  and  handed  back  to  the  arbitrator  (arbitrator  panel)  who handles  the  dispute.  Apart  being  fast  and  confidential,  the  arbitrator  (judge)  is  more aware of the case, the reasons, evidences and witnesses of the dispute.
Keywords: decision, BASYARNAS, final and binding, decision cancellation

## A. Pendahuluan
Perkembangan  bisnis  syariah dapat  dikatakan  sangat  pesat.  Fakta  di lapangan menunjukkan, hampir di semua aktivitas bisnis yang berbasiskan konvensional telah diikuti dengan bisnis yang berbasiskan prinsip syariah.
Sebagai contoh, perbankan konvensional diikuti  perbankan  syariah;  asuransi konvensional  diikuti  asuransi  syariah, pasar  modal  konvensional  diikuti  pasar modal syariah, hotel syariah pun banyak bermunculan dan sebagainya. Fenomena ini  mengindikasikan  bahwa  prinsip-
prinsip  dalam  bisnis  syariah  mulai diaplikasikan oleh masyarakat.
Dengan semakin
berkembanganya lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka kemungkinan akan terjadinya sengketa antara lembaga keuangan  syariah  dan  nasabahnya  pun semakin  besar.  Sengketa  yang  terjadi bisa  saja  disebabkan  oleh  adanya  salah satu  pihak  yang  ingkar  janji  atas perjanjian yang telah disepakati bersama di  dalam  kontrak  atau  sebab-sebab lainnya.  Para  pihak  yang  terlibat  dalam sengketa  bisnis  dapat  secara  bebas memilih  cara  penyelesaian  dan  hukum yang  akan  dipergunakan  sesuai  dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak.
Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada  keinginan  masing-masing  pihak.
Terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yakni dengan membawa sengketa  tersebut  ke  pengadilan  yang selanjutnya disebut litigasi atau menyelesaikan  sengketa  di  luar  penga- dilan  yang  selanjutnya  disebut  non litigasi.  Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  terdiri  atas  berbagai  macam cara yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan  arbitrase  di  antara  para  pihak. Masing-masing  cara  penyelesaian  seng- keta  tersebut  memiliki  kelebihan  dan kekurangan.  Para  pihaklah  yang  harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan  ditempuh  dan  siap  menerima konsekuensi  atas  penyelesaian  sengketa tersebut. 1
Penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  ternyata  belum  memuaskan banyak  pihak,  terutama  pihak-pihak yang  bersengketa  karena  dianggap menghasilkan  kesepakatan  yang  bersifat adverserial (merugikan)  yang  belum mampu merangkul kepentingan
1 Jimmy Joses Sembiring, Cara
Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan ,
(Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 1.
bersama, cenderung menimbulkan masalah  baru,  lambat  dalam  penyele- saian,  tidak  responsif  dan  menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa dan banyak terjadi
pelanggaran  dalam  pelak-sanaannya. 2
Oleh  karena  itu,  penyele-saian  sengketa secara  non-litigasi  menjadi  pilihan  para pelaku  bisnis.  Hal  ini  terjadi  karena terdapat  keunggulan-keunggulan  yang tidak  dijumpai  dalam  penyelesaian sengketa secara litigasi, 3 sehingga penyelesaian  melaui  jalur  non-litigasi banyak  dipilih  karena  dianggap  dapat menghasilkan  kesepakatan  yang  bersifat “ win-win solution ” bagi para pihak yang bersengketa. 4
Salah satu lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa bisnis  syariah  secara  non-litigasi  adalah BASYARNAS.  Ciri  khas  BASYAR- NAS  yaitu  putusan  yang  sudah  ditanda- tangani oleh arbiter tunggal atau majelis langsung yang bersifat final dan mengikat  ( final  and  binding ),  dimana tidak  ada  upaya  hukum  banding  atau kasasi  seperti  lazimnya  di  pengadilan. 5
2 Wirdyaningsih, Bank  dan  Asuransi Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Prenada  Media, 2007), hlm. 223-224.
3 Menurut  Abdul  Ghofur  Anshori, beberapa  keunggulan  secara  nonlitigasi  yaitu adanya sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur  cepat,  putusan  non  yudisial,  prosedur rahasia,  fleksibelitas  dalam  merancang  syarat- syarat  penyelesaian  masalah,  hemat  waktu  dan biaya, pemeliharaan  hubungan  baik, kontrol dan lebih  mudah  memperkirakan  hasil  serta  putusan cenderung  bertahan  lama  karena  penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan  adversial  atau  pertentangan.  Dalam Abdul  Ghofur  Anshori, Penyelesaian  Sengketa Perbankan  Syariah(Analisis  Konsep  dan  UU No.21 Tahun 2008), (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2010), hlm. 36-39.
4 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di  Luar  Pengadilan ,  (Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 12.
5 Penjelasan  Pasal  60  Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa putusan arbitrase  merupakan  putusan  final  dan  dengan
Namun  dalam  pelaksanaanya,  jika  para pihak  tidak  puas  dengan  putusan BASYARNAS, para pihak dapat mengajukan pembatalan
putusan BASYARNAS  tersebut  ke  Pengadilan Agama.
Berdasarkan  hal  tersebut,  disatu sisi putusan BASYARNAS bersifat final dan binding, namun  di  sisi  lain  masih terdapat kemungkinan upaya pembatalan putusan melalui Pengadilan Agama. Jika diperhatikan  sekilas,  seolah-olah  tidak terdapat  kepastian  hukum  dari  putusan BASYARNAS  yang  dinyatakan final dan binding tersebut.  Sementara  tujuan pokok dari adanya peraturan perundang- undangan  adalah  untuk  memberikan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Oleh karena  itu,  penulis  berpendapat  kajian ini  menarik  untuk  dibahas,  terutama kaitannya  dengan  eksistensi  putusan BASYARNAS  yang  bersifat final dan binding.

## B. Gambaran Umum BASYARNAS
Badan Arbitrase Syariah Nasional  yang  selanjutnya  disingkat BASYARNAS  adalah  perubahan  dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia  (BAMUI)  yang  merupakan salah  satu  wujud  dari  arbitrase  Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendiriannya  diprakarsai  oleh  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI),  pada  tanggal 21  Oktober  1993  dalam  bentuk  badan hukum  yayasan. 6 Peresmian  BAMUI dilangsungkan tanggal 21 Oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan  adalah  Badan  Arbitrase Muamalat  Indonesia  (BAMUI).  Ketua terpilih  BAMUI  yaitu  H.  Hartono Mardjono,  S.H.  sampai  beliau  wafat pada tahun 2003.
demikian  tidak  dapat  diajukan  banding,  kasasi atau peninjauan kembali.
6 http://www.mui.or.id , diakses pada tanggal 7 Maret 2018.
Kemudian,  selama  kurang  lebih sepuluh  tahun  BAMUI  menjalankan perannya dan dengan mempertim- bangkan  bahwa  anggota  Pembina  dan Pengurus  BAMUI  sudah  banyak  yang meninggal  dunia,  juga  bentuk  badan hukum  yayasan  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2001  tentang  Yayasan  sudah tidak  sesuai  dengan  kedudukan  BAMUI tersebut,  maka  atas  keputusan  rapat
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep- 09/MUI/XII/2003  tanggal  24  Desember 2003  nama  Badan  Arbitrase  Muamalat
Indonesia  (BAMUI)  dirubah  menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan  dari  hasil  RAKER- NAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. 7
Sejarah  berdirinya  BASYAR- NAS  ini  tidak  terlepas  dari  konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi  umat  Islam,  kontekstual  ini jelas  dihubungkan  dengan  berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), Asuransi  Takaful  dan  Bank  Perkreditan Rakyat  berdasarkan  Syariah  (BPRS). Berkembangnya lembaga keuangan syariah  juga  menciptakan  peluang  besar terjadinya  sengketa  antara  lembaga keuangan  syariah  dengan  nasabahnya, oleh karena itu Dewan Syariah Nasional menganggap  perlu  mengeluarkan  fatwa- fatwa  bagi  lembaga  keuangan  syariah, agar  mendapat  kepastian  hukum  di setiap  akad  seperti  tercantum  klausula arbitrase yang berbunyi: “Jika salah satu pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya atau  jika  terjadi  perselisihan  diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase
Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.
Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, setiap
7 Ibid.
lembaga  keuangan  syariah  dalam  setiap produk  akadnya  harus  mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa  yang  terjadi  antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya dalam penyelesaiannya harus  melalui  BASYARNAS.  Badan  ini berdiri  secara  otonom  dan  independen sebagai  salah  satu  instrumen  hukum untuk  menyelesaikan  perselisihan  para pihak  di  lembaga  keuangan  syariah. Bahkan,  dari  kalangan  non  muslim  pun dapat memanfaatkan BASYARNAS selama  yang  bersangkutan  mempercayai kredibilitasnya  dalam  menyelesaikan sengketa.

## C. Kompetensi
Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Dalam  Pasal  1  butir  1  Undang- UndangNomor 30 Tahun 1999 disebutkan: “Arbitrase  adalah  cara  penyele- saian  suatu  sengketa  perdata  di
luar peradilan umum yang didasarkan  pada  perjanjian  arbi- trase  yang  dibuat  secara  tertulis oleh para pihak
yang bersengketa”.
Dari  pengertian  tersebut,  dapat diketahui pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak itu sendiri, yang  didasarkan  pada asas  kebebasan  berkontrak.  Hal  ini sesuai  dengan ketentuan  dalam  Pasal 1338  KUHPerdata,  yang  menyatakan bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para  pihak  mengikat  mereka  sebagai Undang Undang. 8
Kompetensi absolut dari lembaga arbitrase  ditentukan  oleh  ada  tidaknya perjanjian  yang  memuat  klausula  arbi-
8 Dalam  kaidah  hukum  dikenal  dengan asas Pacta  Sunt  Van  Servanda ,  yaitu  semua persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Lihat  Yan  Pramadya  Puspa, Kamus  Hukum  (Semarang:  Aneka  Ilmu,  t.t.), hlm. 649.
trase  baik  berupa Pactum  de  Compro- mittendo 9 ataupun akta kompro- mis. 10 Dalam pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999  tentang  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  menyatakan  bahwa  adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan  hak  para  pihak  untuk mengajukan  penyelesaian  sengketa  atau beda  pendapat  yang  termuat  dalam perjanjiannya  ke  Pengadilan  Negeri, khusus  sengketa  ekonomi  syariah  ke Pengadilan  Agama.  Oleh  karena  itu, berdasarkan aturan hukum yang berlaku, kewenangan  absolut  seluruh  badan- badan peradilan negara, termasuk dalam hal  ini  di  lingkungan  peradilan  agama tidak  dapat  menjangkau  sengketa  atau perkara yang timbul dari perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. 11 Lembaga arbitrase dalam melaksanakan  kompetensinya  berdasar pada perjanjian arbitrase
yang terealisasikan,  yaitu  berupa  pemberian pendapat  hukum  yang  mengikat  ( legal binding opinion ) dan pemberian putusan arbitrase  karena  adanya  suatu  sengketa tertentu.  Bahwa  tanpa  adanya  suatu sengketa, lembaga arbitrase dapat menerima  permintaan   yang  diajukan oleh  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian untuk memberikan suatu pendapat hukum  yang  mengikat  mengenai  suatu persoalan  berkenaan  dengan  perjanjian tersebut.
Legitimasi penyelesaian sengketa melalui  arbitrase  ini  adalah  bahwa perjanjian  berlaku  sebagai  undang-
9 Suatu  bentuk  kesepakatan  para  pihak jika terjadi perselisihan mereka akan
menyelesaikannya  melalui  arbitrase  atau  suatu perjanjian  yang  tunduk  pada  perwasitan.  Lihat Ahmad Djauhari, Arbitrase Syariah di Indonesia, (Jakarta: Basyarnas, 2006), hlm. 50.
10 Perjanjian arbitrase yang dibuat setelah suatu sengketa terjadi. Ibid ., hlm. 51.
11 Cik  Basir, Penylesaian  Sengketa Perbankan  Syariah:  di  Pengadilan  Agama  & Mahkamah  Syariah, (Jakarta:  Kencana,  2009), hlm. 109.
undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan bahwa hukum perjanjian  menganut  sistem  terbuka ( open  system ).  Oleh  karena  itu,  terdapat kebebasan  dari  para  pihak  dalam menentukan  materi  /  isi  perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan cara menyelesaikan sengketa. 12 Sehingga secara  tegas  dikatakan  bahwa  arbitrase adalah  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  umum  yang  didasarkan  pada suatu perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum
terjadinya sengketa ( pactum de compromittendo ) maupun sesudah terjadi sengketa (akta kompromis).
Berdasarkan  Pasal  5  Undang-
Undang  No.  30  Tahun  1999  terdapat persyaratan  terhadap  sengketa  yang diselesaikan melalui mekanisme
arbitrase, yang berbunyi:
1. Sengketa  yang  dapat  diselesaikan melalui  arbitrase  hanya  sengketa dibidang perdagangan dan mengenai
hak  yang  menurut  hukum  dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa  yang  menurut  peraturan perundang-undangan  dengan  tidak dapat diadakan perdamain.
Dalam praktiknya, terdapat badan-badan arbitrase yang secara spesifik  ditujukan  untuk  menyelesaikan sengketa  tertentu  oleh  pihak  tertentu. Salah  satunya  adalah  BASYARNAS yang secara khusus mempunyai kewenangan  menyelesaikan  sengketa- sengketa  bisnis  syariah  yang  dihadapi oleh  umat  Islam. Adapun  tujuan
12 Abdul  Ghofur  Ansori, Penyelesaian Sengketa  Perbankan  Syariah:  Analisis  Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008 , (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hlm. 68.
dibentuknya BASYARNAS adalah untuk: 13
1. Menyelesaikan sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan perdamaian atau islah.
2. Memberikan  penyelesaian  sengketa secara  adil  dan  cepat  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah dalam sengketa muamalah.
3. Atas  permintaan  pihak-pihak  dalam suatu  perjanjian  dapat  memberikan sesuatu pendapat akhir yang mengikat terhadap sengketa tersebut.
4. Menyelesaikan  sengketa  perdata  di antara  bank  atau  lembaga  keuangan syariah  dengan  pihak-pihak  yang berakad atau mitra kerja di luar jalur pengadilan.
D. Pengertian  Sifat Final dan Binding di BASYARNAS Pengertian final dan binding (mengikat)  dalam  peraturan  perundang- undangan  memiliki  keterkaitan  makna satu  sama  lain  yang  tidak  dapat terpisahkan.  Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  frase  “final”  berarti tahapan  (babak)  terakhir  dari  rangkaian pemeriksaan. 14 Sedangkan frase “mengikat”  berarti  menguatkan  atau mencengkram,  sesuatu  yg  harus  ditepati atau  perjanjian  yang  mengharuskan kedua  belah  pihak  menepatinya  dengan sungguh-sungguh. 15 Ahsan  Yunus  meng- artikan  final  dan  mengikat memiliki  arti yang  saling  terkait,  yang  berarti  akhir dari suatu proses pemeriksaan, kemudian telah  memiliki  kekuatan  mengeratkan atau  menyatukan  semua  kehendak  dan
13 Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase  Dalam  Perspektif  Islam  dan  Hukum Positif (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 108-109.
14 Dendy  Sugono,  dkk, Kamus  Bahasa Indonesia (Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen Pendidikan Nasional,2008), hlm. 414-415.
15 Ibid ., hlm. 571.
tidak dapat dibantah  lagi. 16 Dari beberapa  pengertian  ini,  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  yang  dimaksud final dan binding adalah  suatu  putusan  akhir atau  proses  akhir  dari  semua  rangkaian, proses  atau  tahapan  pemeriksaan  dalam suatu  perbuatan  atau  peristiwa  yang memiliki kekuatan mengikat atas kehendak-kehendak para pihak dan tidak dapat dibantah lagi.
Penerapan sifat final dan binding berlaku  dalam  putusan  akta  perdamaian (dading), arbitrase (BASYARNAS), dan putusan di Mahkamah Konstitusi.
Khusus  sifat  final  dan binding pada putusan  arbitrase,  dasar  hukumnya adalah  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa suatu sengketa atau beda pendapat  dalam  sengketa  perdata  dapat diselesaikan  atas  dasar  iktikad  baik dengan  mengesampingkan  penyelesaian secara litigasi di pengadilan, dengan cara mengadakan  pertemuan  langsung  oleh para  pihak  dalam  waktu  paling  lama  14 hari  dan  hasilnya  dituangkan  dalam kesepakatan tertulis.
Apabila
kesepakatan  antara  para  pihak  tidak berhasil,  maka  atas  kesepakatan  tertulis para  pihak  diselesaikan  melalui  bantuan penasehat  ahli  atau  melalui  mediator. Apabila  penasehat  ahli  atau  mediator yang dituju tidak dapat mempertemukan kedua  belah  pihak  yang  bersengketa, maka  penasehat  ahli  atau  mediator  itu dapat  menghubungi  sebuah  lembaga arbitrase  atau  lembaga  ADR  untuk menunjuk seorang mediator, yang dalam waktu  30  hari  berusaha  untuk  mencapai kesepakatan.  Bila  kesepakatan  dicapai maka dibuat perjanjian tertulis, bila tidak
16 Ahsan  Yunus, Analisis  Yuridis  Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 2, (November, 2011).
maka  kesepakatan  perkara  diajukan kepada  lembaga  arbitrase  resmi  atau ad hoc .
Salah  satu  perbedaan  antara lembaga  arbitrase  dengan  lembaga pengadilan  adalah  kekuatan  hukum  dari putusan masing-masing lembaga tersebut. Putusan arbitrase pada prinsipnya  bersifat  final  dan binding . Final  diartikan  bahwa  putusan  arbitrase itu  bersifat  akhir  dan  dalam  bahasa hukum  sering  disebut  dengan  istilah ( inkracht  van  lewijs )  atau  berkekuatan hukum tetap, sedangkan binding
diartikan bahwa putusan tersebut mengikat  semua  pihak  dalam  suatu arbitrase  dan  karena  mereka  tidak  boleh melanggar putusan tersebut.
Prinsip final dan binding putusan arbitrase terdapat dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 seperti Pasal 17 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 60. “Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan  bahwa  arbiter atau para arbiter akan memberikan  putusannya  secara jujur,  adil,  dan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  dan  para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama”.
“Dalam  hal  usaha  perdamaian sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  tercapai,  maka  arbiter atau  majelis  arbitrase  membuat suatu akta perdamaian yang final dan  mengikat  para  pihak  dan memerintahkan  para  pihak  untuk memenuhi  ketentuan  perdamaian tersebut”. “Terhadap pendapat yang mengikat  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  52  tidak  dapat dilakukan  perlawanan  melalui upaya hukum apapun”.
“Putusan  arbitrase  bersifat  final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Namun  putusan  arbitrase  bersifat final dan binding tersebut dapat dibatalkan dengan cara pengajuan pembatalan  putusan  ke  Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Pasal  70,  71  dan  72  yang  menyebutkan bahwa:
“Para  pihak  dapat  mengajukan permohonan  pembatalan  apabila putusan  arbitrase  terdapat  surat atau  dokumen  diakui  palsu  atau dinyatakan palsu, telah ditemukan dokumen yang disembunyikan  oleh  pihak  lawan dan dari hasil tipu muslihat.” “Permohonan
pembatalan putusan  arbitrase  harus  diajukan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari terhitung  sejak  hari  penyerahan dan pendaftaran putusan”.
“Apabila permohonan pembatalan  putusan  dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan  lebih  lanjut  akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian  putusan  arbitrase  dan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus  dalam  tingkat  pertama dan terakhir”. Melihat peraturan undang- undang  tersebut,  sangat  jelas  bahwa putusan arbitrase yang bersifat final dan binding dapat dilakukan upaya pembatalan putusan jika salah satu pihak atau  para  pihak  tidak  puas  atas  putusan tersebut  dengan  mengajukan  alasan- alasan  yang  terdapat  pada  Pasal  70 tersebut.
E. Analisis  Implementasi  Sifat  Final dan Binding dalam Putusan

## BASYARNAS
BASYARNAS
merupakan lembaga  independen  di  bawah  MUI yang  berfungsi  sebagai  salah  satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis  syariah  secara  non  litigasi. BASYARNAS adalah satu-satunya lembaga  arbitrase  Islam  di  Indonesia. Secara  formal,  eksistensi  lembaga  ini mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat dalam struktur hukum Indonesia. Undang-Undang di Indonesia
memberikan  peluang  bagi  para  pihak yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan sengketa ke lembaga independen di luar pengadilan.  Hal  ini  diatur  secara  tegas dalam  Undang-Undang  No.  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Peyelesaian  Sengketa  dan  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman     menyatakan bahwa:
“Upaya  penyelesaian  sengketa perdata  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan negara melalui arbitrase
atau alternatif penyelesaian sengketa .” 17
Menurut Pasal 1 butir 1 Undang- Undang  No.  30  Tahun  1999  arbitrase adalah:
Cara penyelesaian suatu sengketa perdata  di  luar  peradilan  umum yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa .
Berdasarkan  definisi  tersebut  di atas  dapat  dipahami  bahwa  suatu sengketa  dapat  diselesaikan  melalui arbitrase  apabila  para  pihak  yang bersengketa sepakat bersama-sama terhadap pilihan tersebut dan menuangkan  kesepakatan  itu  secara tertulis. Ketika para pihak yang
17 Lihat  Pasal  58  Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
bersengketa telah sepakat menyelesaikan sengketanya  melalui  arbitrase,  maka mereka  secara  sadar  telah  melepaskan haknya untuk membawa sengketa mereka  ke  lembaga  peradilan,  sehingga menjadi kewenangan absolut BASYARNAS  untuk  menyelesaikan perkara tersebut. Putusan arbitrase (BASYARNAS) bersifat final dan binding (mengikat)  para  pihak  yang bersengketa. Ketentuan putusan arbitrase final  dan  binding  diatur  dalam  Pasal  17 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999  dan  juga  terdapat  dalam  Pasal  59 Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48 tahun2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.  Salah  satu  ketentuan  bunyi pasal tersebut, sebagai berikut:
“Putusan  arbitrase  bersifat  final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. 18 “Putusan  arbitrase  merupakan putusan final dan dengan demikian  tidak  dapat  diajukan banding,  kasasi  atau  peninjauan kembali”. 19 “Maka dalam proses penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  tidak  terbuka  upaya hukum  banding,  kasasi  maupun peninjauan kembali”. 20
Kemudian  hal  yang  sama  juga diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Prosedur
BASYARNAS yang menyatakan, sebagai berikut: “Putusan  BASYARNAS  yang
sudah  ditandatangani  oleh  arbiter tunggal atau arbiter majelis bersifat  final  dan  mengikat  (final and binding) bagi para pihak yang
18 Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999.
19 Penjelasan  Pasal  60  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
20 Ketentuan  Umum  dalam  Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
bersengketa, dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela”.
Dari  pasal-pasal  tersebut,  jelas kita  lihat  bahwa  putusan  BASYARNAS bersifat  final  dan binding bagi  para pihak  yang  bersengketa,  artinya  putusan akhir  yang  tidak  dapat  dilakukan perlawanan  atau  upaya  hukum  apapun baik  upaya  banding,  kasasi  maupun peninjauan kembali dan para pihak wajib mentaati putusan tersebut secara sukarela.  Final  berarti  tahapan  atau babak terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan). 21 Sedangkan binding (mengikat) berarti menguatkan (mencengkram),  sesuatu  yang  harus ditepati atau perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak menepatinya dengan sungguh- sungguh. 22 Sehingga  dapat  diartikan bahwa  sifat    final  dan  binding  dari putusan  BASYARNAS  adalah  putusan akhir  yang  mengikat  para  pihak  serta tidak ada lagi  upaya  hukum,  baik  upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
Definisi  upaya  hukum  adalah upaya  yang  diberikan  oleh  undang- undang  kepada  seseorang  atau  badan hukum  dalam  hal  tertentu  melawan putusan hakim. 23 Sudikno Martokusumo mendefinisikan  upaya  hukum  adalah upaya  atau  alat  untuk  mencegah  atau memperbaiki  kekeliruan  dalam  suatu putusan, karena suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan  maka  demi  kebenaran  dan keadilan  setiap  putusan  hakim  perlu dimungkinkan  untuk  diperiksa  ulang
21 Dendy  Sugono,  dkk, Kamus  Bahasa Indonesia (Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen Pendidikan Nasional,2008), hlm. 414-415.
22 Ibid ., hlm. 571.
23 Retnowulan  Sutanto  dan  Iskandar Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata  dalam Teori  dan  Praktek ,(Bandung:  Maju  Mundur, 1997),  hlm. 142.
agar  kekeliruan  yang  terjadi  pada putusan dapat diperbaiki. 24
Dari  definisi  tersebut  upaya hukum merupakan suatu upaya perlawanan  salah  satu  pihak  (tergugat dan  penggugat  maupun  pihak  ketiga) terhadap putusan hakim karena dianggap terdapat kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu upaya  hukum  biasa  maupun  upaya hukum  luar  biasa.  Upaya  hukum  biasa terdiri  dari  verzet,  banding  dan  kasasi. Sedangkan  upaya  hukum  luar  biasa terdiri  dari  peninjauan  kembali  maupun perlawanan pihak ketiga ( deden verzet ). 25
Putusan  BASYARNAS  bersifat final  dan binding dikarenakan  lembaga BASYARNAS merupakan suatu lembaga  penyelesaian  sengketa  bisnis syariah  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  berdiri  sendiri  berbeda dengan lembaga peradilan litigasi (Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan Agama)  yaitu  lembaga  yang  bersifat vertikal  artinya  ada  tingkatan-tingkatan yang  berupa  Pengadilan  Negeri/Agama berkedudukan di kabupaten/kota,
Pengadilan Tinggi Negeri/Agama
berkedudukan di Provinsi dan Pengadilan  tingkat  kasasi  (Mahkamah
Agung)  yang  berkedudukan  di  pusat ibukota  negara  (Jakarta).  Jadi  kalau Pengadilan Negeri/Agama mengeluarkan  suatu  putusan,  maka masih bisa dilakukan upaya hukum pada lembaga  peradilan  yang  lebih  tinggi yaitu  dengan  cara  banding,  kasasi maupun sampai pada peninjauan kembali.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan lembaga arbitrase dalam hal ini BASYARNAS tanpa ada jenjang-
24 Sudikno  Martokusumo, Hukum  Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 186.
25 Chatib  Rasyid  dan  Syaifuddin, Hukum Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktik  pada Peradilan  Agama, (Yogyakarata:  UUI  Press
(anggota IKAPI), 2009), hlm. 127
jenjang  tingkatan,  sehingga  putusannya bersifat final dan binding serta tidak ada lagi upaya hukum baik itu upaya hukum banding,  kasasi  maupun  peninjauan kembali.
Pelaksanaan putusan
BASYARNAS,  sama  dengan  aturan yang  berlaku  dalam  Badan  Arbitrase Nasional  Indonesia  yang  diatur  dalam Pasal  59-64  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Ketua Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan Agama  tidak  diperkenankan  memeriksa alasan  atau  pertimbangan  dari  putusan yang  sudah  ditetapkan  BASYARNAS. Kewenangan  memeriksa  yang  dimiliki Ketua Pengadilan Negeri atau pengadilan  Agama  hanya  terbatas  pada pemeriksaan  secara  formal  terhadap putusan  BASYARNAS  yang  dijatuhkan oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase. Berdasarkan  Pasal  62  UU  No.30  Tahun 1999, sebelum memberi perintah pelaksanaan, ketua pengadilan memeriksa  dahulu  apakah  putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5. Bila  tidak  memenuhi,  maka  Ketua Pengadilan Agama dapat menolak permohonan pendaftaran putusan BASYARNAS  dan  terhadap  penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun. Walaupun putusan
BASYARNAS bersifat final dan binding, akan tetapi putusan
BASYARNAS  dapat  dibatalkan  dengan mengajukan  pembatalan  putusan  ke Pengadilan  Agama  paling  lama  30  (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan  dan  pendaftaran  putusan arbitrase  kepada  Panitera  Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70,  71  dan  72  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:
“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan
permohonan  pembatalan  apabila putusan
tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai
berikut:  1.  Surat  atau  dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan,  diakui  palsu  atau dinyatakan  palsu.  2.  Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.3.  Putusan  diambil  dari hasil tipu muslihat yang dilakukan  oleh  salah  satu  pihak dalam pemeriksaan sengketa”. 26
“Permohonan pembatalan
putusan  arbitrase  harus  diajukan secara  tertulis  dalam  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari terhitung  sejak  hari  penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.” 27 Adanya unsur-unsur yang termuat  dalam  Pasal  70  sebagaimana dinyatakan  dalam  ketentuan  tersebut adalah sebagai
suatu bentuk perlindungan  hukum  dan  pencarian keadilan  bagi  para  pihak  yang  terlibat dalam  proses  arbitrase  yang  memiliki dugaan  bahwa  putusan  yang  telah dijatuhkan  oleh  arbiter  atau  majelis arbiter  tersebut  mengandung  unsur pemalsuan,  penyembunyian  fakta  atau dokumen dan adanya unsur tipu muslihat.  Kemudian,  pasal  berikutnya menyatakan: “Permohonan pembatalan putusan  arbitrase  harus  diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”. 28 “Apabila permohonan sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan  Negeri  menentukan lebih  lanjut  akibat  pembatalan
26 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 Pasal 70.
27 Ibid ., Pasal 71.
28 Ibid ., Pasal 72 Ayat 1.
seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”. 29
Berdasarkan pasal di atas,
Pengadilan  Negeri  (khusus  perkara ekonomi  syariah  menjadi  wewenang Pengadilan  Agama)  diberi  kewenangan untuk memeriksa permohonan pembatalan  putusan  arbitrase  dengan alasan-alasan  serta  bukti-bukti  yang disangkakan  mengandung  unsur-unsur pada pasal 70 tersebut. Apabila pengadilan  menyatakan  bahwa  alasan- alasan  tersebut  terbukti  atau  tidak terbukti,  maka  putusan  pengadilan  ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.
Di  satu  sisi  kita  melihat  bahwa putusan BASYARNAS bersifat final dan binding sementara  di  sisi  lain  putusan BASYARNAS  dapat  dilakukan  upaya pembatalan  putusan  melalui  Pengadilan Negeri.  Hal  ini  seolah-olah  bahwa putusan  BASYARNAS  tidak  bersifat final  dan binding namun  masih  bisa dilakukan upaya hukum untuk
pembatalan  putusan  melalui  Pengadilan Agama.  Sementara  apabila  kita  melihat pengertian  final  dan binding suatu putusan justru bahwa putusan BASYARNAS tersebut merupakan suatu  putusan  yang  benar-benar  final atau akhir dari semua rangkaian pemeriksaan  yang  telah  ditetapkan  oleh arbiter  (hakam)  dalam  suatu  peristiwa sengketa yang memiliki kekuatan mengikat  para  pihak  dan  tertutup  upaya hukum (tidak dapat dibantah lagi). Abdul Ghofur Anshori mengatakan  putusan  arbitrase  walaupun final dan binding , namun padanya masih dimungkinkan  upaya  hukum  berupa pengajuan keberatan ke lembaga peradilan,  hal  ini  dikarenakan  di  dalam putusan  tersebut  telah  terjadi  cacat materil  artinya  telah  terjadi  kekhilafan
29 Ibid ., Pasal 72 Ayat 2.
mengenai  subyeknya  atau  kekhilafan pada pokok perselisihan. 30
Hal  yang  serupa  juga  dikatakan oleh  Dadan  Muttaqien, 31 menurutnya putusan BASYARNAS merupakan putusan  akhir  yang  bersifat  final  dan binding ,  namun  pada  putusan  tersebut masih  bisa  dilakukan  upaya  hukum  luar biasa  ketika  terjadi  sebagaimana  yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  yaitu  apabila putusan  diduga  mengandung  unsur- unsur sebagai berikut:
1. Surat  atau  dokumen  yang  diajukan dalam  pemeriksaan,  setelah  putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah  putusan  diambil  ditemukan dokumen  yang  bersifat  menentukan, yang  disembunyikan  oleh  pihak lawan.
3. Putusan  diambil  dari  hasil  tipu muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Menurut  Cicut  Sutiarso,  (Dirjen Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung) menyatakan:
“Putusan  arbitrase  yg  bersiat final  dan  binding  ternyata  tidak sesuai  dengan  predikat  sebuah putusan,  rasio  sebuah  putusan yang  mempunyai  sifat  final  dan binding serta mempunyai kekuatan hukum tetap seharusnya langsung bisa dilaksanakan,  karena  putusan tersebut  tidak  bisa  lagi  diajukan upaya  hukum  banding,  kasasi maupun peninjauan kembali,
akan tetapi ternyata dalam prakteknya pihak yg kalah diberikan  hak  untuk  mengajukan
30 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan  Implementasi ),  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada
University Press, 2010), hlm 213-214.
31 Hasil wawancara Penulis dengan Ketua BASYARNAS perwakilan Yogyakarta.
pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan menurut hukum”. 32
Begitu  juga  menurut  Bagya Agung Prabowo bahwa, putusan BASYARNAS merupakan suatu putusan bersifat  final  dan  binding  yang  semu, karena  putusan  BASYARNAS  tidak langsung  bisa  dieksekusi  oleh  lembaga BASYARNAS  itu  sendiri  dan  masih memerlukan  persetujuan  dari  lembaga pengadilan litigasi untuk mengeksekusinya.  Selain  itu,  putusan BASYARNAS  masih  dapat  dilakukan pembatalan  putusan  melalui  Pengadilan Agama oleh salah satu pihak  yang tidak terima  atas  putusan  yang  diputus  oleh arbiter (hakam) BASYARNAS. 33
Alasan pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan apabila terdapat  unsur-unsur    sebagai  berikut; mengandung  surat  atau  dokumen  yang diakui  atau  dinyatakan  palsu,  telah ditemukan  dokumen  yang  disembu- nyikan  oleh  pihak  lawan  dan  dari  hasil tipu  muslihat,  bahwa  alasan-alasan tersebut  sama  dengan  alasan  dari  upaya hukum  luar  biasa  (upaya  hukum peninjauan  kembali).  Dimana  dalam Pasal  67  UndangUndang  Nomor  14 Tahun1985  tentang  Mahkamah  Agung, Pasal  2  UndangUndang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  dan  jo  PERMA  Nomor  1
Tahun 1982 menyatakan alasan peninjauan kembali dikarenakan: 34
1. Apabila  putusan  didasarkan  pada suatu  kebohongan  atau  tipu  muslihat pihak  lawan  yang  diketahui  setelah perkaranya  diputus,  atau  didasarkan
32 Cicut  Sutiarso, Pelaksanaan  Putusan Arbitrase  dalam  Sengketa  Bisnis ,  (Jakarta: Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia,  2011),  hlm.
214. 33 Hasil  wawancara  Penulis  dengan Sekretaris BASYARNAS perwakilan Yogyakarta.
34 Maruarar  Siahaan, Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 89.
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila  setelah  perkara  diputus, ditemukan  surat-surat  bukti  yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
3. Apabila  telah  dikabulkan  suatu  hal yang  tidak  dituntut  atau  lebih daripada yang dituntut.
4. Apabila  antara  pihak-pihak  yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang  sama  atau  sama  tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. 5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu  kekhilafan  hakim  atau  suatu kekeliruan yang nyata.
Selain alasan-alasan di atas, Hari Widya  Pramono  (Hakim  Pengadilan Negeri Mojokerto)
mengatakan pembatalan  putusan  arbitrase  yang terdapat  dalam  Penjelasan  Pasal  70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa  permohonan  pembatalan  hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase  yang  sudah  didaftarkan  di pengadilan dan
alasan-alasan permohonan  pembatalan  disebut  dalam pasal  ini  harus  dibuktikan  dengan putusan  pengadilan.  Kemudian  putusan atas  permohonan  pembatalan  ditetapkan oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  diterima. Artinya  apabila  dihitung-hitung  waktu yang  disediakan  oleh  undang-undang adalah  30  (tiga  puluh)  hari  dan  jika masih harus menunggu putusan pengadilan  untuk  membuktikan  adanya unsur  pemalsuan  atau  tipu  muslihat maka suatu hal yang sulit untuk dipenuhi atau  bahkan  menjadi  hal  yang  mustahil untuk  dapat  mengajukan  permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud.
Dari  pendapat  hakim  tersebut, artinya  sangat  tidak  memungkinkan pembatalan putusan arbitrase itu
diselesaikan  melalui  Pengadilan  Negeri dalam  jangka  waktu  yang  singkat, karena untuk membuktikan ke
pengadilan suatu putusan tersebut mengandung  unsur-unsur  yang  terdapat pada  Pasal  70  itu  memerlukan  waktu atau  proses  pemeriksaan  yang  lama. Seperti  memeriksa  bukti-bukti  yang diajukan,  memanggil  para  pihak  untuk dimintai  keterangan  dan  memanggil saksisaksi jika diperlukan untuk memperkuat keterangan serta bukti yang ada.  Setelah  data  dianggap  cukup, barulah pengadilan mengeluarkan putusan.  Belum  lagi  masalah  kesiapan ataupun  kompetensi  Pengadian  Agama dalam  menyelesaikan  sengketa  bisnis syariah. Apabila melihat syarat hakim di Pengadilan Agama, selain mereka beragama  Islam  namun  mereka  juga disyaratkan  berpengalaman  dan  ahli  di bidang  sengketa  bisnis  syariah  yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Mengacu  kepada  sifat  putusan final  dan binding pada  BASYARNAS, putusan  tersebut  juga  terdapat  pada putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Namun sifat  putusan  final  dan binding pada Mahkamah  Konstitusi  berbeda  dengan putusan final dan binding pada arbitrase. Final  dan binding pada  Mahkamah Konstitusi  betul-betul  final  dan binding tidak  ada  istilah  pembatalan  putusan. Kekuatan  mengikat  putusan  Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan putusan oleh Hakim  Konstitusi  langsung  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  dan  tidak  ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final  dan binding Mahkamah  Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya  bersifat  final  untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa  kewenangan  lembaga negara yang kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai  politik,  dan  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Kemudian dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sifat final  dan binding terdapat  juga  dalam Pasal 10 Ayat 1 berbunyi:
“Putusan  Mahkamah  Konstitusi bersifat  final,  yakni  putusan Mahkamah  Konstitusi  langsung memperoleh  kekuatan  hukum tetap  sejak  diucapkan  dan  tidak ada  upaya  hukum  yang  dapat ditempuh.  Sifat  final  dalam putusan  Mahkamah  Konstitusi dalam
Undang-Undang ini mencakup  pula  kekuatan  hukum mengikat (final and binding).” Berdasarkan  makna  Pasal  24C
ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945 dan  Pasal  10  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2011  di  atas,  dikaitkan dengan  sifat  final  dan  mengikat  dari putusan  Mahkamah  Konstitusi,  artinya telah  tertutup  bagi  segala  kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya  baik  upaya  banding,  kasasi, maupun  peninjauan  kembali.  Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno,  maka  ketika  itu  lahir  kekuatan mengikat  secara  hukum  ( binding ). 35
Abdul  Latif  juga  mengungkapkan  hal yang  sama  yaitu  “Kekuatan  mengikat Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  perkara  konstitusi  dalam tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya bersifat final artinya putusan
35 Ahsan  Yunus,  “Analisis  Yuridis  Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan
Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 2”, November, 2011.
Mahkamah Konstitusi
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan  dan  tidak  ada  upaya  hukum yang dapat ditempuh”. 36
Ruang lingkup penyelesaian sengketa pada arbitrase hanya mengadili sengketa  perdagangan  yang  putusanya mengikat  para  pihak  yang  bersengketa saja, sementara pada Mahkamah
Konstitusi  mengadili  untuk  menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang- Undang  Dasar,  memutus  pembubaran partai  politik,  dan  memutus  perselisihan tentang hasil pemilihan umum kemudian putusanya mengikat untuk semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.
Dengan  demikian,  Mahkamah Konstitusi  yang  berwenang  mengadili perkara  konstitusi  pada  tingkat  pertama dan  terakhir  sejak  diucapkan  putusan oleh  Hakim  Konstitusi.  Hal  ini  berarti tidak  ada  lagi  upaya  hukum  lain  yang dapat  ditempuh  oleh  para  pencari keadilan  ( justiciable )  dan  semua  pihak harus  tunduk  dan  taat  melaksanakan putusan tersebut, meskipun tidak menutup  kemungkinan  terdapat  pihak- pihak  tertentu  yang  merasa  keadilannya terabaikan.
Selain  faktor  dan  alasan  di  atas, perlu juga diperhatikan mengenai tujuan hukum. Menurut Marwan Mas, keberadaan  hukum  dalam  masyarakat tidak  hanya  dapat  diartikan  sebagai sarana  untuk  menertibkan  kehidupan masyarakat,  melainkan  juga  menjadi sarana yang mampu mengubah pola fikir dan  pola  perilaku  masyarakat.  Oleh karena itu, pembuatan hukum seyogyanya mampu mengeliminasi setiap  konflik  yang  diperkirakan  akan terjadi dalam masyarakat. Dengan
36 Abdul  Latif  dkk, Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi , (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 219.
demikian  tujuan  hukum  akan  dapat tercapai. 37 Gustav Radbruch
mengemukakan  tiga  nilai  dasar  tujuan hukum  yang  disebut  “asas  prioritas”, teori  ini  menyebutkan  bahwa  tujuan hukum  pertama-tama  memprioritaskan keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum. 38 Ketika  tujuan  hukum  ini  tidak tercapai, maka akan membawa pudarnya kepercayaan masyarakat akan hukum itu dan  dampak  lebih  jauhnya  masyarakat tidak akan patuh terhadap aturan hukum.
Kembali  pada  putusan  arbitrase (BASYARNAS)  yang  mengacu  kepada ketentuan umum Undang-Undang
Nomor  30  Tahun  1999,  pada  Pasal  17 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 53 dan Pasal  60  bahwa  putusan  arbitrase bersifat final dan binding . Namun di sisi lain  putusan  arbitrase  dapat  dibatalkan melalui  Pengadilan  Agama  dengan mengacu  pada  Pasal  70,  71  dan  72.  Hal ini  dapat  menimbulkan  ketidakjelasan dan  ketidakpastian  aturan  hukum  itu sendiri.  Sementara  tujuan  dasar  hukum adalah  memberi  keadilan,  kemanfaatan dan  kepastian  hukum  pada  masyarakat. Ketika  peraturan  hukum  atau  pasal menimbulkan ketidakjelasan atau kepastian hukum, maka hal ini bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1), sebagai berikut:  “Setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Melihat dari pengertian final dan binding , pengertian upaya hukum, tujuan hukum,  dan  pendapat-pendapat  serta alasan-alasan  di  atas,  bahwa  putusan arbitrase  dalam  hal  ini  BASYARNAS, menurut  penulis  tidak  dapat  dikatakan
37 Maran  Mas, Pengantar  Ilmu  Hukum , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 80.
38 Rusli  Effendy  dan  Achmad  Ali, Teori Hukum, (Ujung Pandang: Universitas
Hasanuddin, 1992), hlm. 79.
final  dan binding karena  masih  dapat dilakukan upaya hukum melalui pembatalan  putusan  melalui  Pengadilan Negeri. Mengenai alasan-alasan pembatalan putusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 yang dipergunakan  oleh  para  pihak,  penulis sepakat  alasan  tersebut  sebagai  salah satu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dan kepatutan  ( ex  aquo  et  bono ).  Namun ketika  ada  upaya  pembatalan  putusan dan  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  atau Pengadilan  Agama  (khusus  sengketa bisnis  syariah),  seolah-olah  putusan BASYARNAS  yang  bersifat  final  dan binding tidak  lagi  final  dan binding karena  masih  dapat  dilakukan  upaya hukum pembatalan putusan.
Alasan pembatalan putusan arbitrase  sama  dengan  alasan  upaya hukum  peninjauan  kembali,  artinya masih  ada  upaya  hukum  yang  bisa dilakukan  ketika  salah  satu  pihak  tidak menerima  putusan  arbitrase  melalui pembatalan  putusan  dengan  membuat alasan  sesuai  dengan  Pasal  70  tersebut. Apabila  menginginkan  putusan  arbitrase atau dalam hal ini BASYARNAS betul- betul  bersifat  final  dan binding maka pembatalan  putusan  itu  seharusnya ditiadakan  atau  bisa  diganti  dengan perbaikan  putusan  apabila  terbukti terdapat surat atau dokumen yang diakui palsu  atau  dinyatakan  palsu,  telah ditemukan dokumen yang
disembunyikan  oleh  pihak  lawan  dan dari  hasil  tipu  muslihat.  Alasan-alasan tersebut juga harus diajukan ke lembaga arbitrase  itu  sendiri  (BASYARNAS), kemudian  ketua  arbitrase  tersebut  bisa membentuk panitia ad hoc atau diserahkan kembali kepada hakim arbiter  (majelis  arbiter)  yang  menangani sengketa tersebut. Karena selain prosesnya (perbaikan putusan) cepat dan rahasia,  juga  arbiter  (hakam)  lebih mengetahui  bentuk  perkara,  alasan- alasan,  bukti-bukti  maupun  saksi  dari
sengketa  tersebut.  Setelah  perbaikan, barulah  putusan  tersebut  didaftarkan  ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian  hukum  atau  hak  eksekutorial apabila salah satu pihak tidak mematuhi atau tidak menjalankan putusan tersebut. Sehingga  menurut  penulis,  lebih tepat  ketika  kewenangan  pengadilan hanya  sebatas  memeriksa  secara  formal apakah  putusan  arbitrase  memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan  dengan  kesusilaan  dan ketertiban  umum,  memeriksa  alasan pertimbangan  putusan  arbiter  (hakam), serta  mengeksekusi  apabila  salah  satu pihak  tidak  menaati  putusan  arbitrase tersebut.  Dengan  demikian  barulah dikatakan putusan arbitrase (BASYARNAS) bersifat final dan binding sebagaimana  sifat  final  dan binding yang  terdapat  pada  Mahkamah Konstitusi,  dan  hal  ini  juga  tidak mengesampingkan  perlindungan  hukum bagi mereka untuk mendapatkan keadilan  dan  kepatutan  ( ex  aquo  et bono )  sehingga  tujuan  hukum  yang meliputi  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum akan tercapai.

## F. Penutup
Terkait  putusan  BASYARNAS, pada  dasarnya  putusan  BASYARNAS bersifat final dan binding . Namun ketika salah  satu  pihak  tidak  puas  terhadap putusan yang ditetapkan arbiter ( hakam ) sebagaimana  alasan  yang  terdapat  pada Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999,  maka  dapat  dilakukan pembatalan  putusan  yang  diajukan  ke Pengadilan  Negeri.  Namun  khusus sengketa  ekonomi  syariah,  berdasarkan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006, sengketa  ekonomi  syariah  menjadi wewenang  pengadilan  Agama,  sehingga jika  ada  pihak  yang  mengajukan pembatalan putusan BASYARNAS, maka diajukan ke Pengadilan Agama. Adanya  peluang  para  pihak mengajukan pembatalan putusan
BASYARNAS  ke  Pengadilan  Agama, menjadikan putusan BASYARNAS masih  dapat  dilakukan  upaya  hukum yaitu  melalui  pembatalan  putusan.  Jika dikaitkan  dengan  pengertian  final  dan binding , pengertian upaya hukum, tujuan hukum,  dan  pendapat-pendapat  serta alasan-alasan  mengenai  sifat  final  dan binding terhadap  putusan  arbitrase dalam  hal  ini  putusan  BASYARNAS, maka menurut penulis putusan BASYARNAS  tidak  dapat  dikatakan final  dan binding karena  masih  dapat dilakukan  upaya  hukum  yaitu  melalui pembatalan  putusan  ke  Pengadilan Agama. Selain itu, jika dikaitkan dengan tujuan  hukum  dimana  salah  satunya adalah  memberi kepastian hukum, nampaknya  juga  tidak  tercermin  dalam sifat  final  dan binding dalam  putusan BASYARNAS  karena  ternyata  para pihak  dapat  mengajukan  pembatalan putusan.

## Daftar Pustaka
Anshori,  Abdul  Ghofur. Penyelesaian
Sengketa Perbankan Syariah:
(Analisis  Konsep  dan  UU  No.21 Tahun  2008), Yogyakarta:  Gadjah Mada Press, 2010.
Basir, Cik . Penylesaian Sengketa Perbankan Syariah: di Pengadilan Agama & Mahkamah
Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
Djauhari,  Ahmad. Arbitrase  Syariah  di Indonesia , Jakarta: Basyarnas, 2006.
Effendy,  Rusli  dan  Achmad  Ali. Teori Hukum, Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1992. Latif, Abdul dkk. Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi , Yogyakarta: Total Media, 2009.
Martokusumo,  Sudikno .  Hukum  Acara Perdata  Indonesia ,  Yogyakarta: Liberty, 1982.

## Vol. 1 No. 1 Juni 2018
Mas,  Maran. Pengantar  Ilmu  Hukum ,
Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Puspa,  Yan  Pramadya. Kamus  Hukum , Semarang: Aneka Ilmu, t.t.
Rasyid,  Chatib  dan  Syaifuddin. Hukum Acara  Perdata  dalam  Teori  dan Praktik  pada  Peradilan  Agama, Yogyakarata: UUI Press, 2009.
Rosyadi, Rahmat dan Ngatino. Arbitrase
Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2002.
Sembiring, Jimmy Joses. Cara
Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar
Pengadilan ,  Jakarta:  Visimedia, 2011.
Siahaan, Maruarar. Hukum Acara
Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia , Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Sugono,  Dendy  dkk. Kamus  Bahasa
Indonesia, Jakarta:  Pusat  Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional,2008. Sutanto, Retnowulandan Iskandar
Oeripkartawinata. Hukum  Acara
Perdata dalam Teori dan Praktek , Bandung: Maju Mundur, 1997.
Sutiarso,  Cicut. Pelaksanaan  Putusan Arbitrase  dalam  Sengketa  Bisnis ,
Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor
Indonesia, 2011.
Umam, Khotibul. Penyelesaian Sengketa di  Luar  Pengadilan ,  Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2010.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Wirdyaningsih, Bank  dan  Asuransi Islam di Indonesia , Jakarta: Prenada Media, 2007.
Yunus,  Ahsan.  “Analisis  Yuridis  Sifat Final  dan  Mengikat  (Binding) Putusan  Mahkamah  Konstitusi”,
Jurnal  Konstitusi, Volume  III Nomor 2, November, 2011.