Abstrak —Permasalahan  pada  penelitian  ini  adalah  proses survei  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Survei  yang  dilakukan  selama  ini masih secara konvensional dan membutuhkan waktu cukup lama baik  dalam pendataan, validasi maupun pengolahan data. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku pihak yang akan memberikan program pemerintah juga kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi berupa daftar masyarakat dari hasil  survei  tersebut,  karena  pengolahan  data  dilakukan  secara terpusat  oleh  Tim  Nasional  Percepatan  penanggulangan Kemiskinan  (TNP2K).  Belum  lagi  permasalahan  pelaporan sasaran  program  yang  sulit  dilacak  pada  Bappeda  itu  sendiri. Maka  dari  itu,  diperlukan  aplikasi  perangkat  bergerak  ( mobile ) untuk  survei  serta  aplikasi web untuk  pengawasan  dan melakukan proses pendukung lainnya. Aplikasi mobile digunakan untuk  melakukan  survei  secara  langsung.  Sedangkan  pada web , data  survei  yang  masuk  dapat  dipantau,  divalidasi  sekaligus menampilkan  hasil  pengolahan  data  survei  yang  berupa  tingkat kesejahteraan masyarakat. Sistem ini didukung oleh metode AHP dan K-Means untuk  memproses  data  survei  dan  melakukan klasifikasi  berdasarkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Hasil pengujian  menunjukkan  bahwa  aplikasi  yang  dibangun  dapat digunakan  untuk  survei  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. Aplikasi mobile dan web dapat saling terhubung secara realtime. Metode  yang  digunakan  juga  bisa  memberikan  rekomendasi program  pemerintah  berupa  data  masyarakat  berdasarkan tingkat  kesejahteraan  masing-masing.  Selain  itu,  pengguna, dalam  hal  ini  adalah  pihak  BPS  dan  Bappeda,  mempunyai ketertarikan terhadap sistem yang dibangun.
Kata  Kunci —AHP,  Android,  Indeks  Kemiskinan, K-Means , Tingkat Kesejahteraan

## I. PENDAHULUAN
ERMASALAHAN  kemiskinan  di  Indonesia,  sudah  seperti permasalahan  pokok  yang  selalu  menjadi  sorotan  hingga sampai  saat  ini.  Tidak  sedikit  program-program  pemerintah yang  digalakkan  untuk  menekan  tingkat  kemiskinan  pada masyarakat,  seperti  halnya  Bantuan  Operasional  Sekolah, Kartu  Indonesia  Sejahtera,  Kredit  Usaha  Rakyat  dan  lain sebagainya. Salah satu badan yang dipercayai untuk memantau tingkat  kemiskinan  masyarakat  adalah  Badan  Pusat  Statistik (BPS).  Menurut  data  BPS  yang  baru,  persentase  penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara
persentase penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015  [1]. Dapat kita lihat, bahwasannya tingkat kemiskinan di Indonesia dalam satu tahun terakhir ini mengalami peningkatan.
Salah  satu  faktor  penting  dalam  penanganan  kemiskinan  ini ialah  data  yang  akurat  dan  program  pemerintah  yang  tepat sasaran.  Saat  ini,  pendataan  tingkat  kemiskinan  masyarakat, khususnya  di  Kabupaten  Madiun,  masih  dilakukan  secara konvensional  (menggunakan  kertas  kemudian  dimasukkan kedalam  sistem)  dan  tidak  menampilkan  program  pemerintah apa  saja  yang  seharusnya  didapatkan  dari  hasil  pendataan tersebut. Dalam aplikasi yang dibangun ini menggunakan tools Android,  dimana  proses  pendataan  tidak  lagi  menggunakan kertas  dan  juga  praktis  untuk  digunakan,  selain  itu  juga menggunakan website untuk  manajemen  kebutuhan  lainnya. Selain  dalam  hal  kemudahan  pendataan,  aplikasi  ini  dapat menampilkan  rekomendasi  berupa  daftar  masyarakat  yang seharusnya  mendapatkan  program  pemerintah  sesuai  tingkat kesejahteraan  masing-masing.    Penentuan  rekomendasi program  pemerintah  ini  menggunakan  metode Analytic Hierarchy  Process (AHP)  dan K-Means sebagai  pendukung proses pengambilan keputusan.
Dilihat  dari  pemaparan  di  atas,  aplikasi  ini  diharapkan mampu  memberikan  data  yang  akurat  terkait  tingkat kemiskinan  masyarakat.  Dengan  demikian  program-program pemerintah  yang  direkomendasikan  oleh  aplikasi  ini  bisa  lebih tepat sasaran. Dari sisi perangkat lunak, diharapkan aplikasi ini juga  mudah  digunakan  dan  mampu  mengolah  data  secara cepat,  karena  jumlah  penduduk  yang  sangat  banyak  sehingga membutuhkan proses pengolahan data yang lebih cepat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Definisi Kemiskinan
Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya  terletak  pada  standar  penilaiannya.  Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan  dan  ditetapkan  secara  subyektif  oleh  masyarakat setempat  dan  bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar  penilaian  tersebut  dikategorikan  sebagai  miskin  secara

## Rancang Bangun Aplikasi untuk Pemetaan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Berbasis Perangkat Bergerak
Risky Dwi Setiyawan, Dwi Sunaryono, Rizky Januar Akbar Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : dwi@if.its.ac.id, rizky@if.its.ac.id, risky.setiyawan22@gmail.com
P
relatif.  Sedangkan  standar  penilaian  kemiskinan  secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi  kebutuhaan  dasar  yang  diperlukan,  baik  makanan maupun  non  makanan.  Standar  kehidupan  minimum  untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan [2].

## B. Metodologi Pendataan Kemiskinan
Metode  pemilihan  sampel  dilakukan  dalam  6  tahap.  Pada tahap  pertama  dipilih  7  propinsi  secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah  urban  dan  rural.  Ketujuh  propinsi  tersebut  adalah SUmatera  Selatan,  DKI  Jakarta,  DI  Yogyakarta,  Jawa  Timur (mewakili  wilayah  barat),  Nusa  Tenggara  Barat,  Kalimantan Barat,  dan  Sulawesi  Selatan  (mewakili  wilayah  timur).  Tahap kedua  adalah  memilih  2  kabupaten/kota  dari  masing-masing propinsi  kecuali  DKI  Jakarta  3  kota  secara purposive .  Dari masing-masing  kabupaten/kota,  dipilih  sampel  2  kecamatan secara  purposive.  Sampai  dengan  tahap  ketiga,  pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
Selanjutnya  tahap  keempat,  yaitu  pemilihan  desa  dilakukan oleh  petugas  BPS  Propinsi  dimana  pada  setiap  kecamatan dipilih  2  desa.  Tahap  kelima  adalah  pemilihan  2  Rukun Tetangga  (RT)  pada  setiap  desa  yang  dilakukan  oleh  petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial  ekonomi  masyarakat  RT  tersebut  heterogen.  Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap  RT  dipilih  30  rumah  tangga  dengan  cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya.  Pemilihan  sampel  rumah  tangga  didasarkan pada  hasil  pendaftaran  rumah  tangga  di  masing-masing  RT. Perhitungan  interval  sampel  dan  pemilihan  angka  random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih [3].

## C. Analytic Hierarchy Process
Analitycal  Hierarchy  Process (AHP)  merupakan  suatu pendekatan  praktis  untuk  memecahkan  masalah  keputusan kompleks  yang  meliputi  perbandingan  alternatif.  AHP  juga memungkinkan  pengambil  keputusan  menyajikan  hubungan hierarki  antar  aktor,  atribut, karakteristik atau alternatif dalam lingkungan  pengambilan  keputusan.  Dengan  ciri  ciri  khusus hierarki  yang  dimilikinya,  masalah  kompleks  yang  tidak terstruktur dipecah dalam kelompok-kelompoknya [4]. Adapun diagram hierarki AHP ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram Hierarki Analytical Hierarchy Process (AHP)

## D. K-Means
K-Means  Clustering merupakan  salah  satu  metode  yang dapat  digunakan  untuk  membagi  sejumlah  objek  ke  dalam partisi-partisi  berdasarkan  kategori-kategori  yang  ada  dengan melihat  titik  tengah  yang  diberikan.  Pengelompokan  objek dilihat  dari  jarak  objek  dengan  titik  tengah  yang  paling  dekat. Setelah  mengetahui  titik  tengah  terdekat,  objek  tersebut  akan diklasifikasikan sebagai anggota dari kategori tersebut [5].

## III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

## A. Domain Permasalahan
Badan  Pusat  Statistika  (BPS)  dalam  setiap  4  tahun  sekali melakukan  survei  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Survei  ini dilakukan  secara  serentak  di  masing-masing  daerah,  dimana terdapat  surveyor  tingkat  desa  yang  melakukan  pendataan secara langsung dan surveyor tingkat kecamatan yang bertugas melakukan  controlling  terhadap  surveyor  tingkat  desa.  Dalam pelaksanaannya selama ini, survei yang dilakukan oleh surveyor masih  secara  manual.  Dimana  alurnya  dimulai  dari  pendataan informasi masing-masing kepala keluarga dengan menggunakan formulir  berupa  kertas.  Kemudian  surveyor  tingkat kecamatan melakukan  validasi  awal  data  dan  menyerahkan  ke  BPS.  Dari BPS  data  baru  divalidasi  akhir  dan  dikirim  ke  Tim  Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Data survei yang diolah oleh TNP2K ini akan menghasilkan informasi  berupa  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  TNP2K membagi  tingkat  ksesejahteraan  masyarakat  menjadi  3  bagian seperti  pada  Tabel  B.1  baris  ke-11.  Kemudian  oleh  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda),  pembagian  3 tingkatan  tersebut  disebut  dengan  istilah  hampir  miskin  untuk kode  tingkat  kesejahteraannya  1,  kode  2  menunjukkan  miskin dan sangat miskin untuk kode tingkat kesejahteraan 3. Hasil ini nantinya  akan  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai referensi untuk menentukan program pemerintah.
Maka  dari  itu,  solusi  yang  ditawarkan  pada  penelitian  ini adalah pembuatan aplikasi yang menggabungkan konsep survei dari BPS dan kebutuhan pemerintah daerah untuk menentukan program pemerintah terhadap masyarakat miskin.

## B. Analisis
Pembuatan  aplikasi  untuk  pendataan  dan  pemetaan  tingkat kemiskinan  masyarakat  ini  menggunakan  perangkat  bergerak (Android)  dan website .  Perangkat  Android  dapat  digunakan untuk  melakukan  survei  dengan  cara  memasukkan  seluruh informasi masyarakat yang dibutuhkan saat pendataan. Aplikasi Android  ini  juga  dapat  melakukan pre-validation ,  dimana seluruh  informasi  yang  dibutuhkan  tidak  mungkin  bisa  diisi diluar kriteria atau bahkan tidak diisi.
Setelah  informasi  tersebut  dimasukkan,  kemudian  data tersebut langsung dikirim ke server /pusat data. Aplikasi ini juga dapat mengambil lokasi dimana surveyor melakukan pendataan.  Data  yang  telah  dikirim  ini  kemudian  dapat dipantau  secara  langsung  dengan  menggunakan  aplikasi  pada website .  Dengan  menggunakan  aplikasi  pada website ini,
memungkinkan  untuk  dlakukannya controlling secara real- time ,  dan  juga  dapat  dilakukan  validasi  data  terakhir  secara langsung.
Selain  itu,  aplikasi website ini  juga  dapat  menampilkan rekomendasi  siapa  saja  masyarakat  yang  akan  mendapatkan program pemerintah dengan memperlihatkan tingkat kemiskinan masing-masing kepala keluarga yang telah disurvei pada daerah terkait. Kasus penggunaan aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 2.
System Administrator Surveyor Validator Mengelola akun pengguna Melihat tingkat kesejahteraan Validasi data survey Meihat data survey Mengelola data survey Mengelola variabel survey Mengelola data daerah Mengelola data keluarga
Gambar 2. Diagram Kasus Penggunaan

## C. Perancangan Algoritma
Metode  yang  digunakan  untuk  menentukan  tingkat kemiskinan  masyarakat  adalah Analytic  Hierarchy  Process (AHP)  dan K-Means. AHP  digunakan  untuk  menghitung  nilai dari  setiap  variabel  survei,  kemudian K-Means digunakan untuk  melakukan clustering dan  klasifikasi  dari  nilai  AHP kedalam  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Berikut  ini  adalah tahapan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. 1. Menentukan variabel survei
Pada  tahap  ini,  variabel  survei  harus  ditentukan  terlebih dahulu.  Dimana  variabel  tersebut  yang  nantinya  digunakan untuk mendapatkan informasi survei. Adapun kode survei yang digunakan untuk melakukan survei dan perhitungan hasil survei nantinya menggunakan variabel yang ada pada Tabel 1.
Tabel 1.
Variabel survei dan kategori untuk penilaian
No Definisi Variabel Kategori/Kode 1 Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga 1. Laki-Laki 2. Perempuan 2 Umur Kepala Rumah Tangga saat Pendataan
-
3 Pendidikan Kepala Rumah Tangga 0. Tidak punya ijazah; 1. SD/sederajat; 2. SMP/sederajat; 3. SMA/sederajat 5. Perguruan Tinggi
4 Lapangan Usaha Kepala Rumah Tangga 1. Pertanian (padi & palawija) 2. Hortikultura
3. Perkebunan
4. Perikanan tangkap 5. Perikanan budidaya
6. Peternakan
7. Kehutanan & pertanian lain 8. Pertambangan / penggalian 9. Industri pengolahan
10. Listrik & gas
11. Bangunan / konstruksi 12. Perdagangan 13. Hotel & rumah makan 14. Transportasi & pergudangan 15. Informasi & komunikasi 16. Keuangan & asuransi
17. Jasa pendidikan/jasa kesehatan/jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan 18. Lainnya 5 Jumlah Keluarga - 6 Status penguasaan bangunan tempat tinggal 1. Milik sendiri; 2. Kontrak/Sewa 3. Lainnya 7 Jenis Atap Terluas 1. Beton; 2. Genteng; 3. Sirap; 4. Seng; 5. Asbes; 6. Ijuk/rumbai; 7. Lainnya 8 Jenis Dinding Terluas 1. Tembok; 2. Kayu; 3. Bambu; 4. Lainnya 9 Jenis Lantai 1. Bukan tanah / bamboo; 2. Tanah; 3. Bambu 10 Sumber air minum 1. Air Kemasan; 2. Air Ledeng 3. Air Terlindung; 4. Air Tidak Terlindung 11 Sumber penerangan utama 1. Listrik PLN; 2. Listrik non-PLN; 3. Tidak ada listrik 12 Bahan bakar utama untuk memasak 1. Listrik/Gas/Elpiji; 2. Lainnya 13 Fasilitas tempat buang air besar 1. Sendiri; 2. Bersama/Umum; 3. Tidak ada 14 Tempat pembuangan akhir tinja 1. Tangki/SPAL; 2. Lainnya
2. Menentukan bobot dan perhitungan variabel survei Dari  variabel  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  pada tahapan  ini  adalah  memberikan  bobot  dari  masing-masing variabel. Bobot ini nantinya akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya menggunakan AHP.
Variabel  survei  akan  dibagi  menjadi  2  sub  variabel,  yaitu Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  Infrastruktur.  Pembagian variabel  kedalam  2  sub  variabel  ini  dilakukan  untuk menormalkan  dan  mengkategorikan  setiap  variabel  kedalam kategori  yang  sama.  Untuk  lebih  jelasnya,  bisa  dilihat  dari Tabel 2.
Tabel 2. Pengelompokan Variabel Survei No Sub variabel Detail Variabel 1 Sumber Daya Manusia (SDM) Jenis kelamin kepala rumah tangga
Umur Kepala Rumah Tangga saat Pendataan Pendidikan kepala rumah tangga Lapangan usaha kepala rumah tangga Jumlah keluarga 2 Infrastruktur Status penguasaan bangunan tempat tinggal Jenis atap terluas Jenis dinding terluas
Jenis lantai Sumber air minum
Sumber penerangan utama
Bahan bakar utama untuk memasak
Fasilitas tempat buang air besar Tempat pembuangan akhir tinja
3. Clustering Menggunakan K-Means Pada  tahapan  ini,  data  akan  di- cluster menjadi  3  bagian dengan  menggunakan tools WEKA.  Langkah  awal  yaitu mengumpulkan  data  survei  yang  dijadikan  data training .  Data yang  digunakan  sebagai  data training yaitu  sebanyak  57.522 yang  didapatkan  dari  hasil  survei  tingkat  kemiskinan masyarakat  di  daerah  Kabupaten  Madiun  pada  tahun  2011. Selanjutnya data diolah dengan metode AHP seperti contoh di atas. Output dari AHP tersebut kemudian di- cluster menjadi 3 bagian, yaitu kategori hampir miskin, miskin dan sangat miskin. Metode K-Means ini  menghasilkan  batas  dari  setiap  kategori, dimana  batas-batas  tersebut  akan  dijadikan  referensi  jika  ada data  baru  masuk  dan  langsung  dipetakan  kedalam  salah  satu kategori  tingkat  kemiskinan.  Pada  Gambar  3  ini  menunjukkan hasil  dari  pengolahan dataset menggunakaan  metode  AHP yang kemudiaan dipetakan dengan metode K-Means.
Gambar 3. Dataset Hasil AHP
Gambar 4. Hasil Clustering
Dari  Gambar  4  dapat  disimpulkan  bahwa  titik  pusat  dari masing-masing cluster adalah cluster 1  =  1.8324, cluster 2  = 2.4023  dan cluster 3  =  3.2113. Cluster disini  nantiya  disebut sebagai  kategori  tingkat  kemiskininan,  dimana cluster 1  = hampir  miskin, cluster 2  =  miskin  dan cluster 3  =  sangat
miskin.  Karena  titik  pusat  ini  bersifat  linier,  maka  masing- masing  titik  pusat  akan  dijadikan  sebagai batasan untuk setiap kategori, dimana untuk menghitungnya menggunakan rata-rata dari masing-masing titik pusat antara cluster 1 dengan cluster 2 dan cluster 2 dengan cluster 3.   Sehingga diperoleh data baru sebagai berikut.
1. Batas bawah (bb) cluster 2 bb = (titik pusat cluster 1 + titik pusat cluster 2) / 2
bb= (1.18324 + 2.4023) / 2 bb = 4.2347 / 2 bb = 2.117
2. Batas atas (ba) cluster 2
ba = (titik pusat cluster 2 + titik pusat cluster 3) / 2 ba = (2.4023 + 3.2113) / 2 ba = 5.6136 / 2 ba = 2.807
Dari  perhitungan  di  atas,  maka  didapatkan  rentang  dari setiap  kategoti  tingkat  kesejahteraan  berdasarkan  hasil clustering .  Adapun  rentang  dari  setiap  tingkat  kesejahteraan terdapat pada Tabel 3.
Tabel 3. Batas Hasil Clustering No Kategori Rentang 1 Hampir Miskin < 2.117 2 Miskin >= 2.117, < 2.807 3 Sangat Miskin >= 2.807

## IV. IMPLEMENTASI

## A. Lingkungan Implementasi
Aplikasi  ini  dibangun  dengan  menggunakan  beberapa perangkat  pendukung  yang  terdiri  dari  perangkat  keras  dan perangkat lunak.
Spesifikasi  perangkat  keras  yang  digunakan  dapat  dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Lingkungan Pengujian Perangkat Lunak Aplikasi Perangkat Bergerak Web Jenis Perangkat Smart Phone Komputer Prosesor Quad-core, 2260 MHz, Krait 400 Intel Core i5-3230M  CPU @ 2,60GHz Memori 2 GB 4 GB Sistem Operasi Android Windows Jenis Sistem Operasi 4.4.2 (Kit Kat) Windows 10 (x64)
Sedangkan  untuk  perangkat  lunak  yang  digunakan  untuk mengembangkan aplikasi ini antara lain adalah Android Studio, Code Igniter dan PostgreSQL.
B. Implementasi Proses Bisnis
1. Memasukkan data survei
Fitur  ini  diimplementasikan  pada web ,  namun  sebagai web sevice untuk  aplikasi  Android.  Untuk  menambahkan  data survei,  aplikasi  pada  Android  mengirim  data  masukan  kepada server .  Kemudian  data  tersebut  diterima  oleh server dan dilakukan penambahan data pada basis data
2. Validasi data survei Fitur  ini  diimplementasikan  pada web yang  berfungsi  untuk melakukan  validasi  data  survei.  Data  yang  berhasil  divalidasi juga  akan  secara  otomatis  menghitung  hasil  akhir  dari  data survei.  Validasi  ini  bisa  dilakukan  oleh  pengguna  yang mempunyai hak akses validasi terhadap sistem. 3. Pengategorian tingkat kesejahteraan Fitur  ini  diimplementasikan  pada web yang  berfungsi  untuk melihat  data  kategori  tingkat  kemiskinan  masyarkat.  Data  ini didapatkan  dari  hasil  survei yang kemudian di petakan dengan table tingkat kesejahteraan. Sehingga sistem dapat menampilkan kelompok tingkat kesejahteraan masyarakat pada tingkat kecamatan masing-masing.
4. Menampilkan data tingkat kesejahteraan Fitur  ini  diimplementasikan  pada web yang  berfungsi  untuk melihat data masyarakat yang telah disurvei berdasarkan daerah dan  kategori  tingkat  kesejahteraan.  Data  yang  ditampilkan berupa nama target survei, alamat, dan tingkat kesejahteraannya. 5. Monitoring data survei Fitur  ini  diimplementasikan  pada web yang  berfungsi  untuk menampilkan  rangkuman  data  survei.  Rangkuman  ini  berisi data  survei  yang  menjadi  target,  data  yang  sudah  masuk,  data valid  dan  data  yang  tidak  valid.  Dengan  adanya  fitur  ini, pengguna dapat mengontrol survei secara realtime

## C. Implementasi Antarmuka
Implementasi antarmuka ini terdiri dari antarmuka perangkat bergerak  dan web .  Pada  perangkat  bergerak,  aplikas  dapat menampilkan  informasi  survei  dan form untuk  memasukkan data suvei seperti pada Gambar 5. Data survei ini berisi tentang informasi dari target survei.
Sedangkan  pada web ,  sistem  juga  dapat  menampilkan informasi  untuk monitoring survei dalam bentuk grafik seperti pada  Gambar  6.  Hasil  dari  keseluruhan  survei  juga  dapat ditampilkan  seperti  pada  Gambar  7,  termasuk  informasi lokasi dimana  survei  dilakukan.  Selain  menampilkan  hasil  survei secara  keseluruhan,  aplikasi  ini  juga  dapat  digunakan  untuk validasi data survei.
Selanjutnya,  pada  aplikasi web juga  terdapat  antamuka tingkat kesejahteraan masyarakat seperti pada Gambar 8. Pada halaman  antarmuka  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  ini menampilkan  pilihan  daerah  mulai dari tingkat provinsi hingga desa.  Selain  itu  juga  terdapat  pilihan  tingkat  kesejahteraan. Hasil  yang  ditampilkan  nantiya  adalah  data  masyarakat  yang telah disurvei berdasarkan kriteria yang dipilih.
Gambar 5. Antarmuka Dashboard dan Form Masukan Survei Pada Perangkat Bergerak
Gambar 6. Antarmuka Pemantauan Survei pada Web
Gambar 7. Antarmuka Halaman Hasil Survei
Gambar 8. Antarmuka Halaman Tigkat Kesejahteraan

## V. PENGUJIAN DAN EVALUASI
Pengujian pada aplikasi ini meliputi dua hal, yaitu pengujian secara  fungsionalitas  dan  pengujian  terhadap  pengguna. Pengujian  fungsionalitas,  aplikasi  dicoba  berdasarkan  fitur terkait.  Dimana  semua  fungsionalitas  sistem  baik  pada perangkat  bergerak  maupun  pada web dapat  berjalan  dan digunakan sebagaimana kegunannya.
Sedangkan  ujicoba  pengguna  ditujukan  untuk  orang  yang mempunyai  kepentingan  terhadap  alur  didalam  sistem,  dalam hal  ini  yang  dimaksud  adalah  BPS  dan  Bappeda.  Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat digunakan sebagai media baru  untuk  survei.  Selain  itu,  fitur  klasifikasi  tingkat kesejahteraan  masyarakat  dianggap  sangat  berguna  untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mendapatkan rekomendasi program pemerintah.

## VI. KESIMPULAN
Dari  hasil  pengamatan  selama  proses  perancangan, implementasi  dan  uji  coba  perangkat  lunak  yang  dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dengan  menggunakan  aplikasi  ini,  surveyor  cukup  datang ke rumah warga dan memasukkan data survei pada aplikasi kemudian  data  langsung  terkirim  ke server .  Dimana  hasil yang  sudah  terkirim,  dapat  dilakukan  validasi  secara langsung  hingga  keluar  hasil  akhir  berupa  tingkat kesejahteraan masayarakat.
2. Pada  studi  kasus  ini,  metode  AHP  dapat  digunakan  untuk memproses variabel survei kedalam suatu nilai berdasarkan bobot  masing-masing  variabel,  sedangkan K-Means digunakan  untuk  melakukan clustering (pengelompokan) data dari hasil AHP kedalam tingkat kesejahteraan. Dengan demikian  aplikasi  ini  dapat  digunakan  sebagai  referensi pemerintah daerah untuk memberikan program pemerintah. 3. Aplikasi web dan Android dapat terhubung secara realtime . Dengan  demikian  proses monitoring terhadap  kegiatan suvei di lapangan dapat dilakukan setiap saat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis R.D mengucapkan terima kasih kepada Bappeda dan BPS Kabupaten Madiun yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan hingga analisis data, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan oleh penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Badan  Pusat  Statistik,  "PROFIL  KEMISKINAN  DI  INDONESIA
MARET 2015," Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2015.
[2]   Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan : Metodologi," Badan Pusat Statistik,
8 May 2013. [Online]. Available:
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab2|accordion- daftar-subjek1. [Accessed 13 July 2016].
[3]   Badan  Pusat  Statistik,  "Penghitungan  dan  Analisis  Kemiskinan  Makro
Indonesia Tahun 2012," Katalog BPS, pp. 5-6, 1 December 2012.
[4]   M. A. Asja, "Pengantar Penggunaan AHP (Analytical Hierarchy Process) dalam  Pengambilan  Keputusan,"  7  April  2013.  [Online].  Available: http://mawardisyana.blogspot.co.id/2013/04/pengantar-penggunaan-ahp- analytical.html. [Accessed 25 January 2016].
[5]   Fadlika,  "Rekaman  Jejak  Jejak,"  14  Juni  2013.  [Online].  Available: https://fadlikadn.wordpress.com/2013/06/14/tahap-tahap-k-means- clustering/. [Accessed 29 Mei 2016].