## POLITIK HUKUM DAN SISTEM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H . Jajang Arifin, S.H., Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu Email: dudung90@gmail.com , jajangarifincyber@gmail.com

## Abstrak
The development of Indonesian law is an actualization of the existence of a state of law (the Rule of Law) and also it is an effort to build a quality of Indonesian people, where development of this law will not be separated from the role of political law that gives the direction of our legal system will run. Development should not ignore changes of law in the structure of society and the changing times. Therefore a good law is a law that can respond to the needs of society, therefore the law can also be referred to as a means of social engineering (law as a tool of social engineering) In the implementation of the formation of draft laws to be made, not only should observe the policies of the law, will but it is also very important to note in this case forming elements of a draft law, which the constituent elements are matters relating to the principles of both the formal principle that is the form of the draft legislation and the principles of materiel concerning the content or substance of the bill and then the foundations up to the charge of  material  that  will  be  described  in  the  draft  legislation.  Thus  benefit  from  the establishment of these laws can be felt by the entire people of Indonesia, also in this case  do  not  ignore  this  aspect  of  the  rule  of  law  itself,  which  is  a  function  of  the formation of a statute.

## Key Word: development of Indonesian law, rule of law, legislation

## I. PENDAHULUAN
Dalam  konsep  negara  hukum  setiap  pemegang  kekuasaan  dalam  negara, didalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  harus  mendasarkan  diri  atas  norma- norma  yang  berlaku  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Selain  itu  juga  aparat pemerintah dan warga negara juga harus tunduk pada aturan hukum, dalam kaitan ini Jimly  Asshidiqie seorang  ahli  hukum  tata  negara  mengatakan  bahwasannya  dalam konsep  negara  hukum  itu,  diidealkan  bahwa  yang  harus  dijadikan  panglima  dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karenanya jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “ the rule of law, not of man. ” Sejatinya negara hukum adalah negara  yang  menganut  paham  demokrasi  baik  demokrasi  dalam  pengertian  formal (bentuk negara) ataupun demokrasi dalam pengertian material (demokrasi sebagai ide, isinya ditujukan guna kepentingan orang banyak). Kedua pengertian demokrasi itu bisa dirumuskan dalam suatu perumusan bahwa demokrasi dianggap sebagai suatu bentuk
dari  pengelompokan-pengelompokan  manusia,  dimana  sebagian  besar  anggota- anggotanya baik langsung mapun tidak langsung ikut serta dalam pimpinan dan dimana “kebebasan” atau “persamaan” dijamin oleh hukum 1 .
Demikian  juga  sejalan  dengan  pemikiran  dari Sudikno  Mertokusumo yang mengatakan  bahwa  hukum  itu  bukanlah  merupakan  suatu  tujuan,  tetapi  merupakan sarana  atau  alat  untuk  mencapai  tujuan  yang  sifatnya  non  yuridis  dan  berkembang karena  rangsangan  diluar  hukum  itu  sendiri  dan  faktor-faktor  diluar  hukum  yang mempengaruhi itulah yang membuat hukum itu menjadi dinamis 2 .
Pada  hakekatnya  hukum  mengandung  ide  atau  konsep-konsep  yang  dapat digolongkan  sebagai  sesuatu  yang  abstrak.  Menurut Gustav  Radbruch termasuk kelompok  yang  abstrak  ini  adalah  ide  tentang  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan  sosial.  Penegakan  hukum  selalu  melibatkan  manusia  di  dalamnya  dan melibatkan  juga  tingkah  laku  manusia.  Hukum  tidak  dapat  tegak  dengan  sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang  tercantum  dalam  (peraturan-peraturan)  hukum.  Apabila  berbicara  tentang penegakan hukum,  maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep  yang note  bene adalah  abstrak  tersebut 3 . Bagir  Manan telah menjelaskan  bahwa  penegakan  hukum  adalah  suatu  bentuk  konkret  dari  penerapan hukum  didalam  masyarakat  dimana  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  aspek-aspek seperti  perasaan  hukum,  kepuasan  hukum  dan  kebutuhan  akan  keadilan  hukum masyarakat.  Penegakan  hukum  sendiri dapat  memberikan feedback  yang tidak kalah penting bagi pembentukan hukum itu sendiri 4 .
Pembangunan hukum adalah merupakan salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan  oleh  negara  dalam  rangka  pembangunan  manusia  seutuhnya,  hal  ini  juga telah  diamanatkan  dalam  Preambule  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjelaskan dalam  rangka  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan demikian selanjutnya juga dinyatakan bahwa di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah
1 Astim Riyanto, Teori Konstitusi , Bandung, Yapemdo, cetakan kedua, 2000, hlm. 209
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta, Liberty, 2005,hlm. 40
3 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm.7 & 12
4 Susi  Dwi  Harijanti,  Negara  Hukum  Yang  Berkeadilan  (dalam  sambutan  selalu  editor  Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof DR. H. Bagir Manan, SH MCL) 2011, hlm.xiv
negara hukum. Dengan demikian negara harus mampu mengayomi seluruh rakyatnya (warga  negaranya)  dan  memperlakukan  mereka  sama  di  mata  hukum  seperti  yang secara jelas dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  Dalam konteks  negara hukum dan negara yang sedang membangun, akan sangat diperlukan sekali kontribusi hukum sebagai suatu kaedah sosial dimana kaedah tersebut tidak akan lepas dari persoalan nilai ( value ) yang berlaku dalam suatu masyarakat, Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan nilai-nilai ( values ) tersebut adalah nilai yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat yang  sedang  membangun,  sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  hakikat  pembangunan adalah  masalah  pembaharuan  cara  berpikir  dan  sikap  yang  hidup 5 .  Pembangunan dipandang sebagai jembatan yang mampu merealisasikan negara hukum. Pembangunan dalam  arti  seluasnya-luasnya  meliputi  segala  segi  kehidupann  masyarakat  oleh karenanya  peran  dan  fungsi  hukum  sebagai  suatu  pedoman  dimaksudkan  agar pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  tersebut  berjalan  dengan  tertib  dan memberikan rasa aman.
Mochtar  Kusumaatmadja mengatakan  bahwa  hukum  merupakan  sarana pembaharuan  masyarakat.  Peranan  hukum  dalam  pembangunan  adalah  untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, dan hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan 6 . Lebih jauh Sunaryati Hartono menjelaskan terdapat 4 (empat) fungsi hukum dalam pembangunan yakni: 7
1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan
3. Hukum sebagai sarana penegakan keadilan;
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.
Namun demikian keberadaan sistem hukum kita juga memiliki relevansi  atau keterkaitan dengan kebijakan politik hukum yang ada. Dimana sorang ahli hukum tata negara Tengku Moh Radhi menjelaskan bahwasannya politik hukum adalah kebijakan
5 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Bandung,  Alumni,  2006, hlm. 10
6 Ibid, hlm. 13-14.
7 C.F.G  Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional ,  Bandung,  Alumni, 1991 hlm.56
yang dijalankan oleh pemeritah mengenai hukum dan kemana sistem hukum kita ini akan  dibawa.  Demikian  pula  yang  dijelaskan  oleh  ahli  hukum  tata  negara  mengenai pengertian  politik  hukum, Moh  Machfud  MD mengatakan  ” legal  policy  atau  garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru  maupun  dengan  penggantian  hukum  lama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan negara ” 8 .  Jelas  kiranya  bahwa  politik  hukum  tidak  lain  adalah  garis  kebijakan  yang akan mempengaruhi berjalannya sistem hukum negara kita. Suatu undang-undang atau rancangan  undang-undang  merupakan  produk  hukum  didalam  produk  hukum  yang responsif  atau  populistik  adalah  suatu  produk  hukum  yang  didalamya  terdapat pencerminan  rasa  keadilan  dan  bisa  memenuhi  harapan  masyarakat  luas,  dimana didalam  proses  pembuatannya  memberikan  kesempatan  pada  partisipasi  masyarakat dan  peranan  kelompok-kelompok  sosial  atau  individu  dalam  masyarakat,  hasilnya bersifat  responsif  terhadap  tuntutan-tuntutan  yang  terjadi  didalam  masyarakat. Sedangkan  produk  hukum  yang  bersifat  konservatif  atau  ortodoks  adalah  produk hukum  yang  isinya  mencerminkan  pandangan  para  sosial  elite  politik,  lebih mengedepankan  kemauan  pemerintah,  dan  bersifat  lebih  menjadi  alat  pelaksana ideologi dan program negara ( positivis instrumentalis ).
Pembangunan dalam bidang hukum dan juga mengenai kesadaran hukum telah mendapat tempat  yang sangat penting dalam sejarah politik hukum nasional kita, hal ini  sebagaimana  tercermin  dalam  Ketetapan  MPR  No.IV/MPR/1973Tentang  Garis- Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa pembinaan bidang hukum harus mampu  mengarahkan  dan  menampung  kebutuhan-kebutuhan  hukum  sesuai  dengan kesadaran  hukum  rakyat  yang  berkembang  kearah  modernisasi  dalam  segala  bidang sehingga  tercapai  ketertiban  dan  kepastian  hukum  sebagai  prasarana  yang  dapat mewujudkan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa 9 .  Hukum  merupakan  landasan pembangunan  di  bidang  lainnya  yang  bermakna  teraktualisasinya  fungsi  hukum sebagai  alat  rekayasa  sosial/pembangunan  ( law  as  a  tool  of  social  engineering ), instrumen penyelesaian masalah ( dispute resolution ), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat ( social control ). Visi pembangunan Hukum Nasional adalah terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan rakyat dan bangsa didalam bingkai Negara Kesatuan
8 Moh Machfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm. 1
9 R. Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung, Alumni, 1989, hlm. 67
Republik  Indonesia.  Visi  tersebut  kemudian  diimplementasikan  dalam  misi pembangunan hukum nasional dengan: 10
1. Mewujudkan  materi  hukum  di  segala  bidang  dalam  rangka  penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian,  keadilan,  dan  kebenaran  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  hukum yang ada;
2. Mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
3. Mewujudkan  aparatur  hukum  yang  berkualitas,  profesional,  bermoral  dan berintegritas tinggi, serta;
4. Mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi dan berwibawa
Kebutuhan  akan  perubahan  dari  sistem  hukum  kita  terutama  dalam  Sistem Hukum Pidana Indonesia, adalah hal yang harus segera dilakukan dan tidak bisa ditunda lagi,  tentunya  perubahan  ini  adalah  merupakan  upaya  pembangunan  sistem  hukum pidana kita kearah yang lebih baik dan optimal sehingga mampu menjawab persoalan- persoalan yang terjadi dimasyarakat dewasa ini (globalisasi) tanpa mengaburkan nilai- nilai substantif yang ada didalamnya. Jika kita menelaah beberapa waktu ke belakang dapat dipahami bahwa sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasikan, dimana aturan-aturanya telah disusun dalam suatu kitab undang-undang ( wetboek ), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain itu sistem hukum pidana kita juga telah diunifikasi,  yakni berlaku bagi semua  golongan  rakyat,  tidak  ada  dualisme  lagi  seperti  yang  terjadi  dalam  sistem hukum perdata kita. Dari beberapa sistem hukum yang ada di di Indonesia hanya sistem hukum pidana saja yang memiliki “akta kelahiran yang tersendiri” dimana dalam Pasal VI  Undang-Undang  No.1  Tahun  1946  Jo.  Swb.  Nederlands-Indie  dijelaskan  bahwa nama  resmi  dari  sistem  hukum  pidana  Indonesia  adalah  W.v.S  ( Wetboek  van Starftrecht ) atau KUHP. Dan beberda dengan KUHD ataupun KUHPerdata dan lainnya yang tidak memiliki akta kelahiran seperti halnya KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 11 . Adapun pengertian hukum pidana menurut Prof Van Hamel dalam bukunya Inleiding Studie Nederlands Starfrecht (1972) dimana beliau mengatakan:
10 Azis Syamsudin, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang , Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 1-2
11 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta, Rineka Cipta, edisi revisi, 2008, hlm, 21
“ Hukum  pidana  adalah  semua  dasar-dasar  dan  aturan-aturan  yang dianut  oleh  suatu  negara  dalam  menyelenggarakan  ketertiban  hukum (rechtsorde)  yaitu  dengan  melarang  apa  yang  bertentangan  dengan hukumm dan  menegnakan nestapa kepada yang  melanggar larangan- larangan tersebut 12 .
Kemudian  ada  hal-hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  dalam  memahami  sistem hukum  pidana  bahwasannya  ada  beberapa  asas  dan  prinsip-prinsip  yang  mendasari berlakunya hukum pidana, dimana didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, diadakan aturan- aturan mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut waktu atau saat terjadinya perbuatan (asas legalitas atau dapat disebut sebagai yurisdiksi ratione temporis ),sedangkan didalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP diadakan aturan-aturan  mengenai  batas-batas  berlakunya  perundang-undangan  hukum  pidana menurut tempat terjadinya perbuatan. Sedangkan bilamana ditinjau dari sudut negara ada beberapa prinsip yang dikenal seperti:
 Prinsip  teritorial,  menjelaskan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara  baik  yang  dilakukan  oleh  warga  negaranya  sendiri  maupun  oleh  orang asing;
 Prinsip  personal  (nasional  aktif), dimana peraturan perundangan hukum  pidana berlaku  bagi  semua  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  warga  negaranya, dimana pun dia melakukan perbuatan pidana meskipun perbuatan pidana tersebut terjadi diluar wilayah negara;
 Prinsip nasional pasif adalah bahwa peraturan perundangan hukum pidana suatu negara  dapat  berlaku  terhadap  perbuatan-perbuatan  pidana  yang  terjadi  di  luar negara, hal ini dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan nasional.
 Prinsip  universal,  prinsip  ini  digunakan  untuk  melindungi  kepentingan- kepentingan internasional dari perbuatan pidana tersebut;
Dari  beberapa  prinsip  atau  asas  diatas  Negara  Indonesia  menganut  asas  atau prinsip  teritorial,  hal  ini  dinyatakan  dengan  tegas  di  dalam  Pasal  2  KUHP  dimana dijelaskan  bahwa  ketentuan-ketentuan  pidana  dalam  perundang-undangan  Indonesia
12 Ibid, hlm. 9
berlaku bagi setiap orang yang dalam wilayah Indonesia bersalah melakukan perbuatan pidana ( strafbarfeit ).
Namun  sejalan  dengan  berjalannya  waktu  dan  perkembangan  jaman  yang dipicu oleh adanya globalisasi dimana struktur masyarakat baik dalam skala nasional maupun internasional mengalami perubahan secara siginifikan demikian pula masalah- masalah masyarakat menjadi sangat kompleks. Demikan pula perubahan terjadi pada struktur  masyarakat  Indonesia,  sehingga  peran  dan  fungsi  KUHP  yang  begitu  vital dalam sistem hukum kita terutama dalam ranah hukum publik akan sangat dibutuhkan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  merumuskan  permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  proses  terbentuknya  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana Indonesia  yang  dapat  memberikan  perlindungan  dan  pengayoman  yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Bangsa Indonesia?
2. Bagaimanakah hakikat pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terkait hukum pidana?

## Tujuan
a. Untuk mengetahui proses terbentuknya  Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia  yang  dapat  memberikan  perlindungan  dan  pengayoman  yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Bangsa Indonesia.
b. Untuk mengetahui hakikat pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terkait hukum pidana.

## II. KAJIAN TEORI
2.1.   Hakikat  dan  Ruang  Lingkup  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan yang Baik yang Berkaitan dengan Hukum Pidana
a.   Asas-Asas dan Tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik
Keberadaan  hukum  dalam  konteks  masyarakat  yang  sedang  membangun merupakan  proses  yang  harus  ditempuh  oleh  negara  sebagai  sarana  yang  dapat menjalankan kebijakan publik dengan lebih efektif.
Hukum  bila  ditinjau  sebagai  suatu  sistem  menurut  ahli  hukum  Lawrence Friedman maka hukum memiliki 3 (tiga) komponen yakni:
1. Legal Substance (Substansi Hukum),  yaitu peraturan perundang-undangan baik yang tertulis maupun  yang tidak tertulis;
2. Legal  Structure (Struktur  Hukum)  yang  terdiri  dari  kelembagaan  hukum  dan sumber daya manusia hukum serta sarana dan prasarana hukum;
3. Legal Culture (Budaya Hukum) tercermin pada kesadaran hukum masyarakat.
Ketiga  komponen  tersebut  diatas  adalah  merupakan  aspek-aspek  yang  dapat mempengaruhi  pelaksanaan  penegakan  hukum  itu  sendiri.  Sejalan  dengan  apa  yang telah  dijelaskan  oleh Friedman mengenai  komponen-komponen  hukum  yang  dapat mempengaruhi  pelaksanaan  penegakan  hukum  itu  sendiri Prof  Northrop juga  telah memberikan  sebuah  pemikiran  bahwasannya  hukum  itu harus  peka  terhadap perkembangan  mayarakat  dan  bahwa  hukum  itu  harus  disesuaikan  atau  dengan keadaan yang telah berubah 13 .
Pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  adalah  salah  satu  bentuk manifestasi  dari  keberadaan  suatu  negara  hukum  yang  tertuang  dalam  konstitusinya (Undang-Undang  Dasar)  maupun  pada  peraturan  perundangan  pelaksanannya. Kekuasaan  pembuatan  atau  pembentukan  hukum  (produk  undang-undang)  tersebut dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (perubahan 1) menegaskan, DPR RI adalah lembaga pemegang kekuasaan membentuk  undang-undang.  Pelaksanaan  fungsi  legeslasi  DPR  RI  sendiri  juga merupakan bentuk perwujudan dari konsep negara hukum 14 .
Produk undang-undang adalah merupakan produk politik jika ditinjau dari das sein (kenyataan), namun jika ditinjau secara das sollen (cita hukum) maka politiklah yang seharusnya menjadi variabel hukum, dengan adanya pandangan bahwa undang- undang adalah produk politik maka perananan politik hukum pun sangat menentukan terhadap  arah  pembentukan  suatu  sistem  hukum.  Dalam  hal  pembuatan  peraturan perundang-undangan  yang harus dipahami adalah bahwa tidak ada satu pun undang- undang itu bersifat lengkap dan sempurna. Namun demikian yang perlu dicermati disini bahwa pembentuk undang-undang harus mencegah agar jumlah undang-undang tidak melampaui batas, cukup bahwa undang-undang  yang baik itu ada , dan lebih penting lagi bahwa undang-undang itu dipatuhi tetapi untuk itu diperlukan lagi bahwa undang-
13 Mochtar Kusumatmadja, Op cit . hlm. 79
14 Azis Syamsudin, Op cit , hlm.3
undang itu harus dikenal 15 . Dalam hal teknis mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan  Indonesia  telah  memiliki  aturan  yang  dapat  dijadikan  sebagai acuan  dalam  tata  cara  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yakni  Undang- Undang  No.12  Tahun  2012  Tentang  Tata  Cara  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan. Didalam Konsideran Undang-Undang No.12 Tahun 2011 telah dijelaskan bahwa  tujuan  dari  pembentukan  suatu  perundangan-undangan  di  negara  kita  adalah disamping  untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  juga  negara berkewajiban  melaksanakan  pembangunan  hukum  nasional  yang  dilakukan  secara terencana,  terpadu,  dan  berkelanjutan  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut didalam Undang-Undang No.12  Tahun  2011  juga  telah  memberikan  pedoman  bagi  pembentukan  perundang- undangan sampai kepada pemberian hak uji materiil bagi suatu peraturan perundang- undangan yang isinya dinilai telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 16 .
Kemudian dalam hal pembentukan atau pembuatan suatu peraturan perundang- undangan seorang pakar perundang-undangan I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul “Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving” , membagi asas- asas  dalam  pembentukan  peraturan  negara  yang  baik  ( beginselen  van  behoorlijke regelgeving ) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.
Asas-asas yang formal meliputi:
a. asas tujuan yang jelas ( beginsel van duidelijke doelstelling );
b. asas organ/lembaga yang tepat ( beginsel van het juiste orgaan );
c. asas perlunya pengaturan ( het noodzakelijkheids beginsel );
d. asas dapatnya dilaksanakan ( het beginsel van uitvoerbaarheid );
e. asas konsensus ( het beginsel van consensus ).
Asas-asas yang material meliputi:
a.   asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
b.   asas tentang dapat dikenali;
c.   asas perlakuan yang sama dalam hukum;
15 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum , Bandung, Mandar Maju, Cetakan III, 2002, hlm. 231
16 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
d.   asas kepastian hukum;
e.   asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual 17 .
Sejalan dengan apa yang telah disebutkan oleh Vlies mengenai asas-asas dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  pandangan  dari Prof  A.  Hamid Attamimi juga  tidak  jauh  berbeda  mengenai  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang juga bersimpul pada dua asas penting yakni asas formal dan asas  material.  Berdasarkan  asas-asas  formal  dan  material  tersebut.  Asas-asas  dalam membentuk  peraturan  perundang-undangn  juga  diatur  dalam  Undang-undang  No.10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  dan  apabila dicermati  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  seperti  yang  diatur dalam UU No10 Tahun 2004  yang telah diganti dengan UU No.12 Tahun 2011 relatif sama dengan asas-asas  formal  dan material,  baik dari Van der  Vlies maupun Hamid Attamimi. Selanjutnya Professor Attamimi membuat suatu urutan dari asas-asas yang patut bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, susunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 18
1. Cita hukum Indonesia, yakni Pancasila;
2. Asas  negara  berdasarkan  atas  hukum  dan  asas  pemerintahan  berdasarkan  asas sistem konstitusi;
3. Asas lainnya meliputi ;
a) Asas-asas negara berdasarkan atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum;
b) Asas  pemerintahan  berdasarkan  atas  sistem  konstitusi  yang  menempatkan undang-undang  sebagai  dasar  dan  batas  penyelenggaraan  kegiatan-kegiatan pemerintahan.
Demikian  juga  halnya  mengenai  berlakunya  suatu  undang-undang  terdapat beberapa  asas  dimana  tujuannnya  adalah  agar  undang-undang  tersebut  mempunyai dampak  yang  positif,  artinya  agar  supaya  undang-undang  tersebut  bisa  mencapai
17 I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving , ’s-Gravenhage: Vuga 1984  hal  186  seperti  dikutip  oleh  A.  Hamid  S.  Attamimi, Peranan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara , hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan , Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.
18 Azis Syamsudin, Loc cit
tujuannya sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut efektif, asas-asas tersebut menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto antara lain: 19
1. Undang-Undang  tidak  berlaku  surut,  artinya  undang-undang  hanya  boleh diterapkan terhadap peristiwa yang telah disebutkan dengan jelas dalam undang- undang, serta terjadi detelah undang-undang berlaku;
2. Undang-undang yang dibuat Penguasa lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-Undang  yang  bersifat  khusus  mengesampingkan  undang-undang  yang bersifat  umum,  apabila  pembuatnya  sama.  Artinya,  terhadap  peristiwa  khusus wajib  diperlakukan  undang-undang  yang  menyebutkan  peristiwa  itu,  walaupun bagi  peristiwa  khusus  tersebut  dapat  pula  diperlakukan  undang-undang  yang menyebutkan  peristiwa  yang  lebih  luas  ataupun  lebih  umum,  yang  juga  dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;
4. Undang-undang  yang  berlaku  belakangan  membatalkan  undang-undang  yang berlaku terdahulu, artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur engenai hal tertentu, menjadi tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang yang berlaku belakangan mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut;
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan  material  bagi  masyarakat  maupun  pribadi,  melalui  pelestarian  ataupun pembaharuan (inovasi).
Sementara  itu,  sasaran  dari  undang-undang  yang  akan  dibentuk  disesuaikan dengan arah dan kebijakan program  pembentukan undang-undang diberbagai  bidang yang meliputi, antara lain:
1. RUU yang merupakan perintah dari UUD 1945;
2. RUU yang merupakan perintah dari Ketetapan MPR RI;
3. RUU yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang lain;
19 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta,  RajaGrafindo Persada,cetakan ke 10, 2011, hlm. 11-12
4. RUU yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional, dan

## 5. RUU yang mendorong percepatan reformasi.
Sebagai  suatu  catatan  di  Indonesia  perencanaan  penyusunan  undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legeslasi Nasional (Prolegnas). Dimana eksistensi dari Prolegnas  diatur  dalam  Pasal  1  angka  9  UU  No.10  Tahun  2004,  lebih  lanjut  diatur dalam bagian “penjelasan pasal demi pasal untuk pasal 15 ayat (1)”. Dijelaskan bahwa agar pembentukan undang-undang perlu dilakukan berdasarkan Prolegnas, keberadaan Prolegnas ini sendiri  tetap dilanjutkan setelah UU No.10 Tahun 2010 diganti oleh UU No12  Tahun  2011.  Dalam  Prolegnas  ditetapkan  skala  prioritas  sesuai  dengan perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat  karena  Prolegnas  memuat  program diantaranya;  legislasi  jangka  panjang,  jangka  menengah,  atau  jangka  tahunan,  dan Prolegnas  hanya  memuat  program  penyusunan  undang-undang  tingkat  pusat. Penyusunan Prolegnas itu sendiri dilakukan secara terkoordinasi, terarah dan terpadu yang  melibatkan  partisipasi  bersama  antara  DPR  RI  dan  Pemerintah.  Namun  disini suatu  peraturan  perundang-undangan  juga  dapat  dilakukan  diluar  sistem  Prolegnas bilamana  dalam  keadaan  tertentu  DPR  atau  Presiden  dapat  mengajukan  suatu rancangan  undang-undang  mencakup  hal  untuk  mengatasi  keadaan  yang  luar  biasa, keadaan  konflik,  atau  bencana  alam  dan  keadaan  tertentu  lainnya  yang  memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang (Pasal 23 ayat 2 Undang- Undang No.12 Tahun 2011).
Hal lain yang tak kalah pentingnya didalam proses perencanaan undang-undang adalah ketepatan substansi atau materi yang menjadi muatan dari pembentukan suatu undang-undang, dalam perancangan undang-undang hukum pidana, maka pengetahuan akan ilmu hukum pidana mutlak dibutuhkan, terutama ilmu pengetahuan hukum pidana materiil, Professor Mr. G.A van Hamel telah menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan tentang hukum pidana materiil itu sebagai de leer der strafrechtelike aansprakelijkheid atau  sebagai  ajaran  mengenai  pertanggungjawaban  menurut  hukum  pidana.  Menurut Profesor van Hamel, ilmu pengetahuan tentang hukum pidana itu merupakan suatu ilmu pengetahuan  hukum  yang  melihat  seluruh  permasalahan  di  dalam  hukum  pidana menurut ilmu pengetahuan hukum 20 . Lebih jauh dikatakan oleh van Hamel bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana itu juga merupakan suatu ilmu pengetahuan antropologis
20 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke III, 1997, hlm.22
dan  suatu  ilmu  pengetahuan  sosial,  karena  menurutnya  kejahatan  itu  bukan  saja merupakan suatu perbuatan  yang terlarang dan diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, melainkan juga ia merupakan suatu tindakan manusia dan suatu gejala kemasyarakatan ,  yakni  sebagai  gejala  yang  dapat  mengancam  keamanan,  sehingga dapat  dipandang  juga  sebagai  suatu  gejala sociaal  pathologisch .  Dengan  demikian, maka  hukuman  yang  diberikan  akibat  perbuatan  pidana  tersebut  bukan  hanya dimaksudkan  untuk  memberikan  suatu  penderitaan  (nestapa)  kepada  si  pelaku,  akan tetapi  hal  yang  jauh  lebih  penting  lagi  adalah  untuk mempertahankan  keamanan didalam  lingkungan  masyarakat itu  sendiri  atau  dengan  perkataan  lain  juga  telah mempunyai  fungsi  sosial.  Disamping  itu  Indonesia  sebagai  bagian  dari  suatu  sistem masyarakat internasional adalah hal yang logis bahwa dalam rancangan undang-undang yang menyangkut sistem hukum pidana indonesia juga harus tanggap terhadap jenis- jenis kejahatan atau tindak pidana yang mempunyai element atau unsur asing seperti kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional (terorisme, senjata pemusnah massal, kejahatan lingkungan, pelanggaran sosial dan ekonomi, genosida dan sebagainya) ini adalah ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia pada abad 21  sehingga  memerlukan  filosofi  dan  paradigma  yang  relevan  dengan  karakteristik ancaman dan tantangan yang dimaksud, dimana jenis-jenis kejahatan transnational ini tidak lagi “mengakui” batas suatu negara, sehingga sepatutnya melahirkan suatu bentuk tanggung  jawab  bersama  ( collective  responsibilty )  yang  kemudian  ditingkatkan perannya menjadi keamanan bersama ( collective security ) 21 .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3. 1.  Fenomena Praktik Prostitusi di Lokalisasi Penelitian

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas disini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah atau memudahkan, karena suatu rancangan undang-undang adalah manifestasi atau kristalisasi dari berbagai sistem nilai, norma dan kaidah, oleh karenanya dalam hal
21 Romli  Atmasasmita, Hukum  Pidana  Internasional  Dalam  Kerangka  Perdamaian  dan  Keamanan Internasional , Jakarta, Fikahati Aneska, 2010, hlm. 9
ini asas-asas, landasan-landasan serta muatan materi adalah hal yang terpenting dalam tahap pembentukan suatu rancangan undang-undang. Sehingga diharapakan rancangan undang-undang  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Indonesia  dapat memberikan perlindungan dan pengayoman  yang maksimal  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia  dan  Bangsa  Indonesia.  Oleh  karenanya  sangatlah  wajar  jika  dibutuhkan sumber  daya  manusia  (skill)  yang  memadai  dari  para  pembentuk  undang-undang  itu sendiri karena pemikiran dari mereka tidak saja harus berwawasan nasional akan tetapi wawasan  global  juga  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  tidak  dapat  diabaikan  lagi keberadaannya dalam perkembangan hukum saat ini. Serta tak kalah pentingnya dalam hal ini adalah pencapaian keadilan dan kepastian hukum yang dapat diwujudkan secara optimal sebagai bagian dari aspek penegakan hukum ( law enforcement ).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Astim Riyanto, Teori Konstitusi , Bandung, Yapemdo, cetakan kedua, 2000;
Azis  Syamsudin, Proses  dan  Teknik  Penyusunan  Undang-Undang ,  Jakarta,  Sinar Grafika, 2011;
C.F.G  Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional , Bandung, Alumni, 1991;
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum , Bandung, Mandar Maju, Cetakan III, 2002;
Maria Farida Indrati, S., Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan , Jakarta: Kanisius, 2008;
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Bandung, Alumni, 2006;
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta, Rineka Cipta, edisi revisi, 2008
Moh Machfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 2009;
P.A.F Lamintang,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Bandung,  Citra  Aditya Bhakti, Cetakan ke III, 1997;
R. Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung, Alumni, 1989;
Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional , Jakarta, Fikahati Aneska, 2010;
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta, Raja Grafindo Persada, cetakan ke 10, 2011;
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta,  Liberty, 2005;
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu  Tinjauan Sosiologis , Yogyakarta, Genta Publishing, 2009;
TIM PKHTN Unpad Negara Hukum Yang Berkeadilan (dalam sambutan selalu editor Kumpulan  Pemikiran  Dalam  Rangka  Purnabakti  Prof  DR.  H.  Bagir Manan, SH MCL) 2011

## Undang-undang :
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang No.10 Tahun 2004;