## Pengembangan Alternatif  Kebijakan Pendidikan Islam

## Syarifah
Faculty of Education Department  of  Islamic  Education Darussalam Institute of Islamic Studies Gontor Ponorogo Email: tadib.isid@yahoo.comEmail: tadib.isid@yahoo.com

## Abstrak
Analisis kebijakan adalah sebagai suatu metode menggunakan argumentasi rasional dan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam  rangka  upaya  memecahkan  masalah  public.  Atau  suatu  prosedur menggunakan metode inquiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan  mendayagunakan  informasi  kebijakan  yang  sesuai  dalam  suatu  proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan.  Penguasaan  isu-isu  yang  relevan  secara  internal  ataupun  sektoral merupakan tuntutan para analisis kebijakan di samping penguasaan teknik-teknik penelitian  dan  pengembangan.  Makalah  ini  mencoba  membahas  analisis kebijakan,  pendekatannya, paradigm metodologis  dan  prosedurnya.
Kata Kunci:  analisis kebijakan, pendidikan Islam

## A. Pendahuluan
P endidikan  memiliki  fungsi  yang  hakiki  dalam  mempersiap kan  sumber  daya  manusia  yang  akan  menjadi  aktor-aktor dalam  menjalankan  fungsi  dalam  berbagai  bidang  ke- hidupan, seperti bidang kependudukan, politik, ekonomi, ketenaga- kerjaan, dan sosial budaya. Hubungan antara pendidikan dan bidang- bidang  kehidupan  diluar  pendidikan,  perlu  dibahas  agar  terjadi sinergi  antara  sistem  internal  pendidikan  dan  faktor  eksternal tersebut.  Tantangan  eksternal  dari  sistem  pendidikan  seharusnya merupakan sumber inspirasi yang paling utama dalam melakukan perubahan  dan  pembaruan  sistem  pendidkan  itu  sendiri  secara internal.  Dengan  melakukan  kajian  terhadap  keadaan  dan
permasalahan  mengenai  bidang-bidang  kehidupan  lain  di  luar pendidikan,  beberapa  permasalahan  dan  tantangan  dalam  pem- bangunan sistem pendidikan akan muncul kepermukaan. Tantangan masa depan bagi sistem pendidikan di Indonesia tidak semata-mata menyangkut bagaimana meningkatkkan pendidikan secara internal, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesesuaian pendidikan dengan bidang-bidang  kehidupan  lain.
Tuntutan yang paling mendesak dalam memacu pembangunan pendidikan  yang  bermutu  dan  relevan  ialah  meningkatkan  ke- mampuan dalam melakukan analisis kebijakan. Para analis kebijakan dalam  bidang  pendidikan  tidak  hanya  dituntut  untuk  menguasai teknik-teknik  penelitian  dan  pengembangan,  tetapi  juga  dituntut untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan, baik isu pendidik- an secara internal maupun isu-isu pendidikan dalam kaitannya secara lintas  sektoral.  Isu-isu  pendidikan  secara  internal  akan  meliputi sistem pendidikan berikut komponen-komponennya yang integral, seperti  isu  “pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan,  isu peningkatan  mutu,  relevansi  dan  daya  saing  pendidikan,  serta  isu penguatan  tata  kelola,  akuntabilitas  dan  pencitraaan  publik”.  Tiga isu di atas, menjadi isu utama sistem pendidikan dewasa ini dalam strategi  pengembangan  sistem  pendidikan  2005-2009. 1
Isu pendidikan secara eksternal juga penting untuk terus dikaji oleh  para  analis kebijakan,  menyangkut keterkaitan  yang  intergral antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholders pendidikan, dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya,  ketenagakerjaan,  dan  lingkungan  hidup.  Penguasaan terhadap isu-isu pendidikan, baik secara internal maupun eksternal, perlu dibentuk oleh  suatu keolompok  analis kebijakan pendiidkan yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  secara  interdisipliner. Penguasaan teknologi dalam penelitian dan pengembangan serta isu- isu  kebijakan  pendidikan  tersebut  harus  senantiasa  merupakan kekuatan  yang  perlu  terus  dikembangkan.  Hal  itu  dilakukan  agar mampu  melahirkan  berbagai  gagasan  yang  berguna  dalam  upaya menghasilkan  alternatif  kebijakan  dalam  membangun  system pendidikan  yang  efisien,  bermutu,  dan  relevan  dengan  tuntutan masyarakat dalam berbagai bidang.
1 Departemen Pendidikan Nasional, Rencanan Strategis Pendidikan Nasional tahun 2005-2009, Jakarta, Depdiknas, 2006.
Pendidikan  Agama  Islam  merupakan  basis  penyangga kontinuitas ajaran agama Islam sepanjang sejarah kemunculan agama Islam. Nilai-nilai universal Islam hanya bisa diwariskan melalui proses pendidikan dan pengajaran, yang telah berlangsung sejak lama, dari masa Nabi Muhammad SAW, hingga kini, dari generasi ke generasi berikutnya.  Oleh  karena  itu  berbagai  metode  dan  strategi  pem- belajaran  sudah  banyak  diterapkan  guna  mempertahankan  keber- langsungan ajaran agama Islam itu sendiri melalul proses pendidikan.
Di antara lembaga pendidikan Islam yang tetap eksis hingga kini adalah Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia, di samping tentunya pesantren-pesantren yang tersebar di pelosok tanah air 2 . Pendidikan di Madrasah merupakan bagian integral pesantren dalam awal perkembangannya. Lembaga mi  mempunyai  peran  strategis  dalam  rangka  pengembangan pendidikan Islam dalam masa yang cukup panjang. Madrasah secara realitas  telah  berkembang  dengan  pesat  di  pedesaan  dan  sebagian kota-kota di tanah air, baik di Jawa maupun di luar Jawa.
Secara  aplikatif  strategi  pembelajaran  itu  muncul  secara resiprokal  dengan  pemberlakuan  kebijakan  pendidikan,  terutama dalam  konteks  pemberlakuan  kurikulum  pendidikan  dalam  kurun tertentu.  Dalam  konteks  ke-Indonesia-an,  paling  tidak  pendidikan Islam  selalu  berkembang  secara  dinamis  mengikuti  transformasi zaman dan awal masuknya agama Islam ke nusantara pada awal abad ke-13 hingga pada masa kolonial, sampai kini pendidikan Islam yang diselenggarakan  oleh  beragam  lembaga  pendidikan  Islam  ternyata tetap rnenunjukkan  perkembangan yang  adaptif dan progresif.

## B. Deskripsi Analisis Kebijakan
Analisis  kebijakan  merupakan  suatu  prosedur  berfikir  yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan  MacRae  (1976)  analisis  kebijakan  adalah  sebagai  suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik 3 . Lebih lanjut Suryadi, dan Tilaar menegaskan bahwa analisis
2 Steenbrink, Karel A., Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, (Jakarta: LP3ES, 1994) p. 153
3 Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan Sebuah Pengantar, (Bandung: Rosdakarya,1994), p. 40.
kebijakan  adalah  sebagai  suatu  cara  atu  prosedur  dalam  meng- gunakan  pemahaman  manusia  terhadap  dan  untuk  pemecahan masalah  kebijakan.
Definisi  kerja  analisis  kebijakan  menurut  Dunn  ialah  suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiri dan argumentasi  berganda  untuk  menghasilkan  dan  mendayagunakan informasi  kebijakan  yang  sesuai  dalam  suatu  proses  pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan 4 .  Berdasakan  definisi  di  atas  ada  empat  hal  yang  ter- kandung dalam definisi tersebut:
Sebagai ilmu sosial terapan, artinya suatu hasil nyata dari suatu misi  ilmu  pengetahuan yang  terlahir  dari  gerakan profesionalisme ilmu-ilmu  sosial.  Menghasilkan  dan  mendayagunakan  informasi, ialah suatu bagian dari kegiatan analisis kebijakan yaitu pengumpul- an,  pengolahan,  dan  pendayagunaan  data  agar  menjadi  masukan yang  berguna  bagi  para  pembuat  keputusan.  Menggunakan “metode inquiri” dan argumentasi berganda, ialah penggunaan jenis- jenis  metode  dan  teknik  dalam  analisis  kebijakan  seperti  metode yang  sifatnya  deskriftif,  metode  yang  sifatnya  preskriftif,  metode yang  bersifat  kuantitatif  dan  yang  bersifat  kualitatif.  Penggunaan metode  tersebut  sangat  tergantung  pada  sifat  isu  kebijakan  yang sedang disoroti. Pengambilan keputusan yang bersifat politis, ialah suatu proses pendayagunaan informasi didalam proses pembuatan kebijakan  publik.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur untuk menghasilkan informasi  kependidikan,  dengan  menggunakan  data  sebagai  salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan  keputusan  yang  bersifat  politis  dalam  rangka memecahkan  masalah  kependidikan.
Analisis  kebijakan  tidak  semata-mata  melakakan  analisis terhadap  data  dan  informasi,  akan  tetapi  memperhatikan  seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari  analisis  terhadap  masalahanya,  pengumpulan  iniformasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif  tersebut  terhadap  para  pembuat  keputusan.  Rumusan alternatif  kebijakan  yang  dihasilkan  dari  suatu  proses  analisis
4 Ibid, p, 42
kebijakan  ini  tidak  dengan  sendirinya  atau  secara  langsung  dapat dijadikan  suatu  kebijakan.  Jika  rumusan  kebijakan  ini  sudah didukung  oleh  suatu  kekuatan  otoritas,  alternatif,  maka  alternatif kebijakan  itu  sendiri  akan  berubah  menjadi  suatu  kebijakan.  Jadi prosedur yang dapat menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses  rasional.  Sedangkan  terjadinya  kebijakan  itu  sendiri merupakan  proses  politik.
Pemisahan proses yang rasional dengan proses politik dalam pengambilan  kebijakan  kurang  menggambarkan  keadaan  yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam kenyataan, banyak dijumpai bahwa  proses  yang  rasional  dalam  analisis  kebijakan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses politik itu sendiri. Proses yang  rasional  empiris  dalam  analisis  kebijakan  tersebut  sering digunakan sebagai alasan dasar dalam suatu perjuangan politik dari salah  satu  kepentingan.  Mungkin  juga  sebaliknya,  proses  politik merupakan salah satu bentuk proses rasional karena politik berbicara mengenai  kepentingan  masyarakat  banyak.

## C. Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan
Dalam literatur analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya meliputi dua bagian besar, yaitu pedekatan deskriptif dan pendekatan normatif. 5 Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan  (baik  ilmu  pengetahuan  murni  maupun  terapan).
Selanjutnya  Suryadi  dan  Tilaar,  mengutip  pendapat  Cohn bahwa pendekatan deskriptif ialah pendekatan positif yang diwujud- kan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan yang menyajikan suatu State  of  the  Art  atau  keadaan  apa  adanya  yang  sedang  diteliti  dan perlu  diketahui  oleh  pemakai.  Tujuan  pendekatan  deskriptif  ialah mengemukakan penafsiran yang benar secara ilmiah mengenai gejala kemasyarakatan agar diperoleh kesepakatan umum mengenai suatu permasalahan  yang  sedang  disoroti.  Dunn  menambahkan  satu pendekatan  lagi  sejalan  dengan  pendekatan  deskriptif  yaitu pendekatan evaluatif, yaitu menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program.
Perbedaan  kedua  pendekatan  tersebut,  adalah  terletak  pada penggunaan  kriteria.  Pendekatan  deskriptif  menekankan  atau
5 Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar, Analisis Kebijakan......p, 46
pendekatan  positif  dimaksudkan  untuk  menerangkan  suatu  gejala dalam  keadaan  tiada  kriterinya,  sebaliknya  pendekatan  evaluatif dimaksudkan  untuk  menerapkan  kriteria  atas  terjadinya  gejala tesebut. Contoh, meningkatnya mutu pendidikan ialah suatu gejala yang dipersepsikan setelah diadakan pengukuran, dalam kaitannya dengan  riteria  mutu  pendidikan  yang  ditentukan  sebelumnya. Dengan  demikian  pendekatan  evaluatif  menekankan  pada pengukuran  sedangkan  pendekatan  deskriptif  lebih  menekankan pada penafisiran terjadinya gejala bersangkutan.
Pendekatan  normatif  yang  sering  juga  disebut  pendekatan prespektif  merupakan  upaya  dalam  ilmu  pemgetahuan  untuk menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh  pemakai  dalam  rangkah  memecakan  masalah.  Tujuan pendekatan ini ialah membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan  masalah.
Analisis kebijakan pendidikan sebagai salah satu cabang ilmu sosial  terapan  juga  menggunakan  pendekatan  deskriptif  dan pendekatan  normatif.  Pendekatan  deskriptif  dimaksudkan  untuk menyajikan  informasi  apa  adanya  kepada  pengambil  keputusan. Tujuan  dari  pendekatan  deskriptif  dalam  analisis  kebijakan  pen- didikan agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu isu kebijakan. Pendekatan normatif dimaksudkan  untuk  mebantu  para  pemgambil  keputusan  dalam bentuk  pemikiran-pemikiran  mengenai  cara  atau  prosedur  yang paling efisien dalam memecahkan suatu masalah kebijakan publik.
Dalam analisis kebijakan, pendekatan deskriptif juga diguna- kan untuk meyajikan informasi yang diperlukan oleh para pemakai informasi,  khususnya  para  pengambil  keputusan,  sebagai  bahan masukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan,  baik  berbentuk indikator  kualitatif  atau  indikator  kualitatif  agar  para  pengambil keputusan dapat membuat kesimpulan sendiri tampa bantuan dari analisis kebijakan. Dari pemahaman itu diharapkan para pengambil keputusan dapat melahirkan keputusan yang sesuai dengan keadaan dan  masalahnya  itu  sendiri.  Bahkan  dalam  keadaan  mendesak, biasanya  para  pemgambil  keputusan  lebih  tertarik  dengan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari satuan-satuan informasi daripada satuan informasinya itu sendiri. Namun para analis kebijak-
an  menyediakan  kedua-duanya,  baik  dalam  bentuk  sajian  satuan- satuan  informasi  maupun  kesimpulannya.
Pendekatan  normatif  dalam  analisis  kebijakan  dimaksudkan untuk  membantu  para  pengambil  keputusan  dalam  meberikan gagasan hasil pemikirang agar para pengambil keputusan tersebut dapat memecahkan suatu kebijakan. Informasi yang normative atau preskritif  ini  biasanya  berbentuk  alternatif  kebijakan  sebagai  hasil dari analisis data. Informasi jenis ini dihasilkan dari metodologi yang sepenuhnya bersifat rasional yang sesua, baik dengan argumentasi teoritis maupun data dan informasi. Informasi yang bersifat normati ini  oleh  Penelah  Sektor  Pedidikan  dapat  diperoleh  dari  Balitbang diknas,  yang  disebut  “informasi  teknis”  karena  analisis  data berdasarkan informasi yang berkaitan derngfan suatu isu kebiajakan yang sedang atau sedang disoroti. 6
Pendekatan deskriptif dan normatif ini hanyalah  merupakan sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional. Para ahli seperti Patton, dan Sawacki, 1986; Stokey dan Zekhouser, 1985 menyatakan bahwa bahwa analisis kebijakan hanya meliputi dimensi rasional. Dunn (1981) berpendapat bahwa analisis kebijakan meliputi seluruh  dimensi  rasional  maupun  politik. 7 Namun,  sepanjang analisis  kebijakan  juga  menggunakan  pendekatan  normatif  maka keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pengambilan keputusan merupakan  subyek yang  perlu  dipelajari  dalam  analisis  kebijakan. Sesuatu  masalah  kebijakan  publik,  seperti  pendidikan  dapat dipandang secara multi disipliner, baik secara politik, ekonomi, mau- pun  sosial  budaya.  Oleh  karena  itu,  proses  politik  dari  analisis kebijakan merupakan proses yang diteliti di dalam analisis kebijakan pendidikan.

## D. Paradigma Metodologis Analisis Kebijakan
Secara  metodologis  analisis  kebijakan  dapat  dibedakan  ke dalam  dua  tipologi  yaitu  metodologi  kualitatif  dan  kuantitatif. Menurut  Suryadi,  dan  Tilaar  bahwa  hampir  dapat  dipastikan pendekatan dalam analisis kebijakan seluruhnya bersifat kualitatif, karena  analisis  kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  proses
6 Soetjipto,  Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Pendidikan,  Suatu  Pengantar,  (Jakarta: Depdikbud, 1997) p, 22.
7 Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar, Analisis Kebijakan......p, 48
pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga dapat melahirkan suatu  gagasan  dan  pemikiran  mengenai  cara-cara  pemecahannya. 8 Masalah kebiajakan itu bersifat kualitatif karena proses pemahaman analisis  kebijakan  itu  penuh  dengan  pemikiran  yang  bersifat kualitatif.
Perbedaan  wawasan  diantara  para  analisis  kebijakan  tidak semata-mata tidak disebabkan oleh sifat dan jenis masalah kebijakan, tetapi cenderung lebih banyak diakibatkan oleh cara pandang yang berlainan, atau sering disebut filsafat pemikiran berlainan 9 . Dengan demikian,  perbedaan  istilah  kualitatif  dan  kuantitatif  tidak  hanya sekedar dalam  hal pendekatan dan teknik analisi, tetapi  lebih dari itu, menyangkut perbedaan dalam filsafat pemikiran atau ideologi pemikiran.  Misalnya,  perbedaannya  terletak  pada  paradigma empirisme yang menggunakan metodologi kuantitatif dengan cara- cara berpikir konvesional dalam ilmu-ilmu sosial. Sebagai salah satu bentuk  dari  analycentrism,  paradigma  empirisme  mencoba melakukan  koreksi  terhadap  cara-cara  berpikir  konvesional  dari ilmu-ilmu sosial yang bersifat kualitatif subyektif.
Metodologi kuantitatif pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih operasional dari paradigma empirisme, yang sering juga disebut “kuantitatif-empiris”.  Pada  dasarnya  metodologi  kuantitif  lebih tertarik pada pengukuran terhadap masalah kebijakan. Untuk dapat melakukan pengukuran secara obyektif, terlebih dahulu dijabarkan beberapa  komponen  masalah,  indikator,  dan  variabel-variabelnya. Selanjutnya,  setiap  variabel  diberikan  simbol-simbol  angka  yang berbeda-beda  terhadap  variabel  yang  sedang  diukur.  Dengan simbol-simbol  angka  ini,  teknik-teknik  perhitungan  secara kuantitatif-matematik dapat dilakukan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum sebagai parameter. 10 Tujuan utama metodologi kuantitatif ini bukan menjelaskan suatu masalah, tetapi menghasilkan suatu generaliasi.
Generalisasi adalah suatu pernyataan kebenaran yang terjadi dalam  suatu  realitas  tentang  suatu  masalah  (kebijakan)  yang diperkirakan berlaku pada suatu parameter populasi tertentu 11 yang
8 Ibid, p, 48
9 Ibid,.
10 Basuki, Sulistiyo, Metode Penelitian, (Jakarta, Wedatama Widya Sastra: 2006)
11 Sugiono, Metododlogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&B, (Jakarta, Al Fabeta, 2005).
berkaitan  dengan  analisis  kebijakan.  Untuk  dapat  menghasilkan suatu  generaliasi,  analis  kebijakan  tidak  perlu  melakukan  peng- ukuran terhadap keadaan yang sebenarnya atau populasi. Generaliasi dapat dihasilkan melalui metode perkiraan atau estimasi yang umum berlaku dalam statistik induktif. Metode estimasi sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap keadaan nyata yang lebih terbatas yang disebut “sample” dalam penelitian kuantitatif. Jadi yang diukur dalam penelitian sebenarnya adalah bagian kecil dari populasi yang biasa disebut “data”. Data inilah sebagai contoh nyata dari kenyataan yang  dapat  diprediksikan  dengan  menggunakan  metodologi kuantitaif  tertentu.
Oleh karena itu walaupun terdapat perbedaan antara metodo- logi kuantitaif dengan kualitatif dalam analisis kebijakan pendidikan, namun  dalam  kenyataannya  kedua  metodologi  analisis  kebijakan tersebut sering digunakan. Memang pada awal perkembangannya, kedua  metodologi  tersebut  dibentuk  secara  terpisah  oleh  ideologi pemikiran yang berlainan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya pihak-pihak  yang  berpikir  secara  pragmatis  cenderung  tidak menaruh  perhatian  terhadap  perbedaan  aliran  pemikiran  antara metodologi kualitatif dan kuantitatif. Tetapi yang lebih penting, ialah tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu pemahaman terhadap  masalah-masalah  kebijakan  publik.
Oleh  karena  itu,  perbedaan  dalam  metodologi  kualitaif  dan kuantitaif telah terjadi  hanya dalam teknik penelitian atau analisis dalam analisis kebijakan. Artinya beberapa masalah kebijakan pen- didikan mungkin dapat dipahami metodologi kuantitatif, khususnya masalah-masalah  yang  bersifat  makro  dan  umum.  Akan  tetapi, beberapa masalah kebijakan publik mungkin tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan metodologi kuantitatif karena sifatnya terlalu  khusus  dan  unik.  Dalam  keadaan  demikian,  metodologi kualitatif  mungkin  dapat  dilakukan  dengan  cara  mempelajari permasalahan  kebijakan  publik  secara  kasus  perkasus  karena permasalahan  itu  memerlukan  pemecahan  yang  dilakukan  secara kasus perkasus pula.

## E. Prosedur Analisis Kebijakan
Pembahasan tentang metodologi dalam analisis kebijakan tidak dapat  dipisahkan  dengan  pembahasan  mengenai  subtansi pendidikan itu sendiri. menurut Suryadi dan Tilaar prosedur kerja
atau metodologis analisis kebijakan pendidikan dapat dikelompokan ke  dalam  tiga  kategori  besar.  Pertama,  fungsi  alokasi,  yang menekankan  fungsi  analisis  kebijakan  dalam  penentuan  agenda analisis kebijakan (agenda setting mechanism). Kedua, fungsi inquiri yang  menekankan  pada  fungsi  analisis  kebiajakan  dalam  dimensi rasional dalam rangka menghasilkan informasi teknis yang berguna sebagai  bahan  masukan  bagi  proses  pembuatan  keputusan pendidikan. Ketiga, fungsi komunikasi, yang menekankan cara-cara atau  prosedur  yang  efisien  dalam  rangka  memasarkan  hasil-hasil kebijakan  sehingga  memiliki  dampak  yang  berarti  bagi  proses pembuatan  keputusan. 12 Ketiga  fungsi  tersebut  merupakan  suatu perangkat yang lengkap sehingga analisis kebijakan tidak akan dapat mencapai ssasaran jika salah satu fungsi atau lebih tidak dilakukan.

## 1. Fungsi  Alokasi
Salah satu fungsi penting yang perlu dimainkan oleh kagiatan analisis  kebijakan  ialah  mengalokasikan  agenda  penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan itu sendiri yang didasarkan pada kajian terhadap isu-isu kebijakan pendidikan dalam tingkatan yang lebih makro dan strategis. Untuk melaksanakan fungsi penting ini analisis kebijakan harus mampu melibatkan dari di dalam, atau paling  tidak  mempelajari  tentang  system  dan  proses  pembuatan kebiajakn  negara,  baik  dalam  tingkatan  suprastruktur  (politis) maupun  dalam  tingkat  sektoral  (teknis).
Kajian makro tidak akan terlepas dari sistem-sistem lain yang menyangkut  sistem  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan hankamnas.  Kajian  makro  merupakan  analisis  hubungan  timbal balik antara sistem pendidikan dengan sistem yang lebih besar. Agar pendidikan memiliki kesesuaian dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat,  maka  perlu  diciptakan  suatu  keadaan  agar  sistem pendidikan dapat berkembang secara seimbang dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di luar sistem lingkungannya.
Dari  perkembangan-perkembangan  tersebut,  kajian  inter- disipliner perlu dilakukan dengan jalan memetakan isu-isu kebijakan pendidikan  berdasarkan  tuntutan  dari  berbagai  bidang  kehidupan diluar  sistem  pendidikan.  Langka  selanjutnya  adalah,  dialog kebijakan  (policy  dialog)  mengenai  isu-isu  yang  benar-benar  telah
12 Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar, Analisis Kebijakan......p, 55
teruji  secara  rasional  empiris  tersebut  antara  analisis  kebijakan dengan  pihak  pembuat  kebijakan.  Dialog  tersebut  dimaksudkan agar  diperoleh  maksud  mengenai  urutan  prioritas  itu  sendiri berdasarkan  pandangan  para  pembuat  keputusan.  Maksudnya adalah  untuk  mempertemukan  antar  hasil  penelitian  dengan pandangan dengan para pembuat keputusan mengenai isu kebijakan yang sedang atau diperkirakan akan dihadapi. Dalam menentukan agenda  penelitian  yang  tepat  guna  dan  waktu,  analisis  kebijakan harus  mampu  memilih  berbagai  isu  kebijakan  pendidikan  dalam beberapa  tingkatan.  Menurut  Dunn,  bahwa  dalam  melakukan  isu kebijakan  dikelompokan  ke  dalam  dua  kategori  besar,  yaitu kebijakan stategis (strategis decision) dan kebijakan taktis operasional (operasional  tactical).
Dalam  proses  pembuatan  keputusan  di  Indonesia,  isu-isu pendidikan  dapat  dikelempokan  dalam  tiga  kategori,  yaitu  “isu strategis-politis,  isu  teknis,  dan  isu  operasional” 13 .  Isu  “strategis- politis” bersifat sangat mendasar sehingga memiliki pengaruh makro dan jangka panjang. (seperti RUU tentang sistem pendidikan). Ruang lingkup isu-isu strategis-politis bersifat nasional dan lebih dirasakan oleh para pimpinan dan para politikus. “Isu teknis” masih bersifat makro, tetapi lebih berkaitan dengan bentuk-bentuk penerapannya dalam  perencanaan  dan  pengelolaan  suatu  kebijakan  yang  telah ditetapkan  secara  sektoral.  Sedangkan  “Isu  operasional”  berkaitan dengan  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  para  perencana, pengelola, dan para pengelola program pendidikan sehari-hari dalam implementasi  suatu  kebijakan.

## 2. Fungsi Inquiri
Fungsi  inquiri  dapat  dilakukan  jika  seluruh  atau  sebagian agenda penelitian dan pengembangan sudah dilaksanakan dan sudah mencapai hasil-hasilnya. Dalam fungsi inquiri setiap topik penelitian yang ada merupakan komponen-komponen integral dari suatu isu kebijakan  yang  strategis-politis  sehingga  hasil-hasil  penelitian  dan pengembangan  juga  akan  tersusun  secara  terorganisasi  sesuai dengan isu-isu kebijakan strategis yang sedang disoroti.
13 Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar, Analisis Kebijakan......p, 59

## a. Kajian Metodologi dan Substansi
Dalam melaksanakan fungsi inquiri, kegiatan analisis kebijakan melaksanakan kajian yang bersifat komprehensif terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Kajian tersebut bisa berbentuk kajian metodologi  dan  bisa  berbentuk  kajian  subtansi 14 .
1) “Kajian metodologi” dimaksudkan untuk memberi umpan balik  bagi  para  peneliti  agar  dicapai  penyempurnaan metodologi  dikemudian  hari.
2) “Kajian  substansi”  dimaksudkan  untuk  memperoleh sintesis dari berbagai kelompok jenis penemuan penelitian dan pengembangan yang sudah ada agar diperoleh usulan kebijakan  yang  lebih  realistis  berkaitan  dengan  isu-isu kebijakan  yang  sudah  diidentifikasikan  sebelumnya.

## b. Argumentasi Kebijakan
Kajian  substansi  dimaksudkan  untuk  menguji  apakah  suatu gagasan cukup realistis. Untuk memperoleh usulan kebijakan yang diuji  kemungkinan  penerapannya  berdasarkan  analisis  ekonomi, politik,  sosiologis,  dan  administratif  sehingga  setiap  gagasan pembaharuan benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi objektif yang ada.
1) Analisis  ekonomi  dimaksudkan  untuk  melihat  apakah suatu  gagasan  kebijakan  benar-benar  dapat  diterapkan terutama  jika  dihubungkan  dengan  dukungan  anggaran yang  tersedia  dan  kemungkinan  kenaikan  anggaran pendapatan negara masa depan.
2) Analisis politis, dimaksudkan untuk menguji suatu gagasan kebijakan apakah memiliki dukungan secara politis (seperti RUU tentang sistem pendidikan nasional).
3) Analisis  sosiokultural,  dimaksudkan  untuk  melakukan kajian mengenai kemungkinan suatu kebijakan diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan  bermasyarakat.
4) Analisisadministratif, merupakan suatu cara untuk menguji usulan  gagasan  kebijakan  berdasarkan  pertimbangan
14 Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar, Analisis Kebijakan......p, 60.
apakah pertimbangan gagasan tersebut benar-benar dapat dijabarkan menjadi kegiatan yang lebih operasional.

## 3. Fungsi  Komunikasi
Fungsi komunikasi dapat dilaksanakan jika analisis kebijakan telah  menghasilkan  berbagai  gagasan  atau  usulan  kebijakan  yang benar-benar realistis. Tugas analis kebijakan dalam hal ini ialah me- nyampaikan alternatif atau gagasan kebijakan tersebut kepada semua fihak yang berhubungan agar diperoleh suatu umpan balik megenai keabsahan  gagasan-gagasan  yang  diusulkan.  Pihak-pihak  tersebut terdiri dari pembuat keputusan, para perencana, para pengelola, para peneliti dan pemikir, para pelaksana, serta masyarakat luas.
a. Komunikasi  dengan  para  pembuat  keputusan.  Para  pembuat keputusan  adalah  para  pimpinan  atau  eksekutif  dalam  satu organisasi 15 .  Hal  ini  bertujuan  untuk  menyampaikan  usul alternatif kebijakan kepada para pembuat keputusan sekaligus meyakinkan mereka bahwa alternatif kebijakan tersebut cukup realistis.
b. Komunikasi  dengan  para  perencana.  Hal  ini  dimaksudkan untuk meyakinkan mereka bahwa alternatif kebijakan ini sudah diuji apakah realistis atau tidak.
c. Komunikasi dengan para pelaksana kebijakan agar pihak-pihak yang melaksanakan setiap satuan kegiatan di lapangan, menge- tahui tujuan utama dari yang mereka lakukan.
d. Komunikasi dengan masyarakat luas, dengan dasar pemikiran bahwa para pemimpin bangsa sekaligus para pembuat keputus- an adalah para pelaksana dari aspirasi masyarakat luas.

## F. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam
Pendidikan  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  upaya mewarisi nilai yang menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam  menjalani  kehidupan  dan  untuk  memperbaiki  nasib  dan peradaban umat manusia, tanpa pendidikan manusia sekarang tanpa berbeda dengan manusia masa lampau, yang dibandingkan dengan manusia  sekarang  telah  sangat  tertinggal  baik  kwalitas  maupun
15 Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik, Untuk Organisasi Publik dan Nonprofit,
(Jakart: Gramedia, 2004), p, 44
proses  pembedayaanya.Untuk  itu  pemerintah  banyak  membantu dalam  dunia  pendidikan  diantaranya  banyak  peraturan-peraturan yang telah di buat seperti :
Keputusan  mentri  No  44  Tahun  2005  tentang  Komite  Sekolah Peraturan pemerintah No 19 Tahun 2007 Penilaian Standar Isi. Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun  2007  Standar  Sarana  dan Prasarana
Peraturan  Pemerintah  No.18  Tahun  2007  Sertifikasi  guru Peraturan  Pemerintah  No.22  Tahun  2007  tentang  buku  teks Pelajaran
Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun  2008  Standar Adminitrasi Sekolah
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Pembagian Wewenang Peraturan  Pemerintah  No.19  Tahun  2005  Standar  Nasional Pendidikan
Peraturan  Pemerintah  No.47  Tahun  2008  wajib  Belajar Peraturan  Pemerintah  No.74  Tahun  2008  Guru Undang-Undang  No.14  Guru  dan  Dosen
Undang-Undang  No.20  Sekdiknas
Lahirnya  Undang-Undang  (UU)  No  20  Tahun  1999  yang memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  me- nyelenggarakan  pendidikan,  merupakan  tonggak  baru  penyeleng- garaan pendidikan. Dengan undang-undang ini kebijakan pendidik- an  berubah,  yang  tadinya  otoritas  penyelenggaraan  pendidikan berada di tangan pemerintah pusat, sekarang otoritas tersebut berada di tangan pemerintah daerah.
Permasalahan pendidikan yang dihadapi Pemerintah Indonesia memang  sangat  kompleks.  Selain  menyediakan  pendidikan  bagi penduduk usia belajar yang jumlahnya begitu besar, kita menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu deras,  yang  tidak  diimbangi  peningkatan  mutu  sumber  daya pembelajaran,  termasuk  dalam  hal  peningkatan  mutu  guru, kurikulum,  alat  pembelajaran,  dan  lainnya.
Ketertinggalan dalam hal mutu sumber daya pembelajaran ini tidak  lepas  dari  kebijakan  pemerintah.  Melihat  kompleksnya  isu
pendidikan  yang  dihadapi  pada  Abad-  21  ini  dan  yang  sedang dihadapi  Indonesia  saat  ini,  diperlukan  kajian  terhadap  sistem pendidikan  di  Indonesia  beserta  kebijakan  yang  mendukungnya.
Kebijakan  pemerintah  yang  perlu  dikaji  adalah  kebijakan dalam  bentuk  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan menteri,  serta  keputusan  direktur  jenderal.  Banyak  permasalahan pendidikan yang dapat diidentifikasi dari masalah yang disebabkan oleh  kebijakan  pendidikan  yang  ada,  termasuk  isu-isu  pendidikan yang  berkembang.
Kelemahan  peningkatan  pendidikan  terletak  dari  sudut pandang pengelolaan pendidikan. Pendidikan membutuhkan proses yang  panjang,  bukan  hanya  target-target  instan  yang  tak  akan bertahan  dalam  jangka  panjang.  Tujuan  pendidikan  yang  terdapat dalam  undang-undang  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  sudut pandang pragmatis atau realistis.
Mutu  pendidikan  di  Indonesia  tidak  akan  dapat  melampaui mutu pendidikan negara lain, atau tujuan pendidikan nasional tidak akan  dapat  dicapai  tanpa  perencanaan  jangka  panjang  dan  jangka menengah  yang  berkesinambungan.
Tujuan  pendidikan  yang  demikian  ideal  selama  ini  tidak pernah dengan sungguh-sungguh diterjemahkan secara operasional. Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan secara relevan, efisien, dan  efektif  akan  mampu  mendukung  terlaksananya  fungsi pendidikan  nasional  untuk  mencerdaskan  bangsa  dan  memajukan budaya nasional. Peningkatan mutu pendidikan dari segi pelayanan pembelajaran  belum  disentuh.
Pergantian  era  kepemimpinan  menteri  pendidikan  tidak mampu  membawa  peningkatan  pelayanan  pendidikan  yang bermuara pada peningkatan mutu. Rasio siswa dalam satu kelas tidak pernah menurun. Rasio siswa dari jenjang SD hingga SMA masih di atas 25 orang, bahkan di tingkat SMP dan SMA berada pada kisaran 40 orang. Angka ini masih jauh dari tuntutan penyediaan pendidikan yang  berkualitas.
Sekalipun  pemerintah  telah  lama  melakukan  perluasan pendidikan,  ternyata  tidak  berhasil  menaikkan  rasio  siswa  dalam satu kelas. Peningkatan mutu pendidikan dari segi input siswa. Tanpa kesehatan,  nutrisi  yang  cukup,  ketekunan,  kehadiran  yang  tetap, dan  dukungan  rumah,  kegiatan  pembelajaran  di  kelas  tidak  akan efektif.  Siswa  harus  mampu  bertahan  mengikuti  pembelajaran
selama  jam  pelajaran,  sehingga  harus  didukung  oleh  nutrisi  yang cukup.
Dari segi proses, peningkatan mutu pendidikan belum berjalan baik karena para guru dan tenaga pengajar lain masih lebih banyak berpendidikan di bawah S-1. Kebijakan penyelenggaraan pendidik- an  yang  dilakukan  selama  ini  masih  dalam  taraf  meningkatkan kompetensi  guru  hingga  D-2.  Hal  ini  terjadi  khususnya  di  jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Dari segi mutu output pendidikan didapati bahwa selama ini tidak ada kriteria kelulusan berdasarkan hasil ujian, sehingga hampir semua  peserta  ujian  memperoleh  predikat  tamat  dan  dapat  me- lanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan mengambil batas  nilai  5,5  (asumsi)  sebagai  kriteria  minimal  kelulusan,  berarti hanya 36,79% siswa SLTP yang lulus, sisanya memperoleh predikat tamat  belajar.  Dari  paparan  akademis,  tingkat  penguasaan  materi pada  umumnya  sangat  memprihatinkan.
Pada  2003  telah  lahir  UU  No  20/2003  tentang  Pendidikan Nasional. Undang-undang ini memang telah lebih komprehensif dan jelas menyatakan tentang standardisasi pendidikan dan peningkatan mutu. Namun karena operasionalisasi undang-undang ini memerlu- kan  peraturan  pemerintah,  dan  peraturan  itu  hingga  2004  belum selesai dibuat, maka keputusan menteri pendidikan nasional belum mengacu  kepada  undang-undang  tersebut.
Dalam hal ini kebijakan pendidikan yang ada belum mampu meningkatkan  mutu  pendidikan  menembus  pencapaian  jangka pendek  (output  pendidikan)  dan  pencapaian  jangka  panjang (outcome  pendidikan),  apalagi  mengungguli  pencapaian  mutu pendidikan negara tetangga.
Peningkatan  mutu  pendidikan  selama  ini  masih  belum  me- nunjukkan hasil yang memuaskan. Rendahnya mutu pendidikan ini disebabkan  oleh  banyak  hal,  antara  lain  mutu  dan  distribusi  guru yang  masih  belum  memadai,  kurangnya  sarana  dan  prasarana pendidikan,  kurikulum  yang  kurang  sesuai,  lingkungan  belajar  di sekolah maupun dalam keluarga dan masyarakat belum mendukung.

## G. Kesimpulan
Pendekatan dalam analisis kebijakan menggunakan pendekat- an  deskriftif  dan  normative.  Pendekatan  deskriftif  dimaksudkan untuk  menyajikan  informasi  apa  adanya  kepada  pengambil
keputusan,  agar  pengambil  keputusan  memahami  permasalahan yang sedang disoroti dari suatu isu kebijakan. Sedangkan pendekatan normative dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputus- an dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan  dapat  memcahkan  suatu  kebijakan.
Dalam analisis kebijakan ada dua paradigma metodologi yang sering dipakai, yaitu paradigama kuantitatif dan paradigma kualitatif. Namun paradigma kualitatiflah yang sering dipakai karena analsisi kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  proses  pemahaman terhadap masalah kebijkan sehingga dapat melahirkan gagasan dan pemikiran  menganai  pemecahannya.
Prosedur  analisis  kebijakan  pendidkan  tinggi  memper- timbangkan  tiga  hal  yaitu,  pertama  fungsi  alokasi  yaitu  meng- alokasikan agenda penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan itu sendiri, kedua fungsi inquiri yaitu penemuan yang bersifat integral dari semua agenda yang telah dilakukan, ketiga fungsi komunikasi dilaksanakan  jika  analisis  kebijakan  telah  menghasilkan  berbagai gagasan atau usuklan kebijakan yang realistis. Isu-isu strategis dalam dunia pendidikan dewasa ini meliputi tiga hal yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dabn daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public.

## Daftar Pustaka
Basuki,  Sulistiyo,  Metode  Penelitian,  (Jakarta,  Wedatama  Widya
Sastra:  2006).
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Rencanan  Strategis  Pendidikan Nasional  tahun  2005-2009,  Jakarta,  Depdiknas,  2006.
Steenbrink,  Karel  A.,  Pesantren,  Madrasah,  Sekolah:  Pendidikan Islam  dalam  Kurun  Modern,  (Jakarta:  LP3ES,  1994).
Suryadi,  Aceh  dan  H.A.R.  Tilaar,  Analisis  Kebijakan  Pendidikan Sebuah  Pengantar,  (Bandung:  Rosdakarya,1994).
Soetjipto,  Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Pendidikan,  Suatu Pengantar,  (Jakarta:  Depdikbud,  1997).
Sugiono,  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  R&B,
(Jakarta, Al  Fabeta, 2005).
Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik, Untuk Organisasi Publik dan  Nonprofit,  (Jakart:  Gramedia,  2004).