El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/inx Vol.5 No.2 Juli-Desember 2022 ISSN: 2549-3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Urgensi Perjanjian Ta’lik Talak dalam KHI  (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah  Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)
Faiq Fauzilla Universitas Hasyim Asy'ary Email: khoirulumam040295@gmail.com

## Abstrak
Ta’lik  talak  dalam  ketentuan  Pasal  1  huruf  (e)  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah perjanjian  lainnya  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Kajian  ini menganalisis urgensi akad Ta’lik Talak yang dikaji di kawasan Pulo Kantor Urusan Agama  Kota  Jombang.  Dalam  prosesnya  menggunakan  penelitian  kualitatif (field research) dengan  menggunakan  metode  wawancara  dan  observasi,  Dalam penelitian ini penulis menganalisis bahwa akad nikah dengan adanya  ta’lik talak di desa Pulo saat ini sudah tidak mempunyai urgensi apapun mengingat hampir 99% calon  pengantin  laki-laki  menolak  membacakan  akad  nikah  tanpa  menyebutkan perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  pasangan  tersebut    Padahal  urgensi  hukum perjanjian  ta’lik  talak  secara  filosofis  merupakan  konsep  dominan  bahwa  hukum tercipta dan atau sengaja disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara  substantif  agar  tercipta  ketertiban  dan  kepastian  serta  adanya  kesamaan pendangan tentang berbagai konflik kehidupan manusia yang secara sadar diterima sebagai suatu rujukan atau pegangan dalam menentukan sikap.

## Kata Kunci: Urgensi, Ta’lik Talak, Kompilasi Hukum Islam

## Pendahuluan
Perjanjian perkawinan antara suami istri terutama perjanjian persatuan atau percampuran  secara  bulat  harta  kekayaan  suami  istri  nampaknya  memang  sangat ideal  bagi  pasangan  suami  istri  yang  telah  berjanji  untuk  sehidup  semati.  Tetapi sebenarnya  asas  persatuan  dan  percampuran  kekayaan  secara  bulat  yang diperjanjikan  suami  istri  tersebut  tidak  sesuai  dengan  pandangan  hidup  bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan familiar. Namun, demi kepastian hukum dan  demi  kemaslahatan  kedua  belah  pihak  perjanjian  perkawinan  dapat dilaksanakan  karena  tuntutan  perkembangan  kehidupan  manusia. 1 Pada  dasarnya sebab  diadakannya  suatu  perjanjian  perkawinan  adalah  untuk  orang  yang menyimpang  dari  ketentuan  hukum  perundang-undangan,  yang  mengatur  bahwa kekayaan  pribadi  masing-masing  suami  istri  pada  asasnya  dicampur  menjadi  satu kesatuan yang bulat.
1 Damanhuri, Segi-Segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta  Bersama, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2012), hlm.13.
Urgensi Perjanjian Ta’lik Talak dalam KHI  (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah  Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)
R.  Soetojo  dan  Asis  Safioedin  mengatakan  pada  umumnya  perjanjian perkawinan  di  Indonesia  ini  dibuat  bilamana  terdapat  harta  kekayaan  yang  lebih besar  pada  satu  pihak  daripada  pihak  lain.  Maksud  pembuatan  perjanjian perkawinan  ini  adalah  untuk  orang  yang  mengadakan  penyimpangan  terhadap ketentuan-ketentuan  tentang  persatuan  harta  kekayaan.  Kedua  calon  pengantin diperbolehkan memilih sebuah hukum yang mereka kehendaki atas harta kekayaan yang  menjadi  obyeknya.  Kedua  calon  pengantin  boleh  saja  menentukan  pilihan bahwa di  dalam  perkawinan  mereka tidak  akan  terdapat persatuan harta kekayaan atau persatuan harta kekayaan yang terbatas. 2
Kompilasi  Hukum  Islam  menggarisbawahi  Pasal  11  Peraturan  Menteri Agama  tersebut.  Kompilasi  Hukum  Islam  sendiri  memuat  8  Pasal  tentang perjanjian  perkawinan  yaitu  Pasal  45  sampai  52  sebagaimana  disebutkan  diatas. Jadi praktis, perjanjian perkawinan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 29  UU  No.1  Tahun  1974,  telah  diubah.  Kemudian  diterapkan  bahwa  ta’lik  talak termasuk  salah  satu  macam  perjanjian.  Secara  detail,  mengenai  ta’lik  talak dikemukakan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam dengan isi ta’lik talak tidak boleh  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Manakala  butir-butir  yang  disyaratkan dalam  ta’lik  talak  betul-betul  terjadi  di  kemudian  hari,  maka  belum  tentu  talak tersebut  jatuh.  Agar  talak  sungguh-sungguh  jatuh  maka  seorang  istri  diharuskan untuk  mengajukan  persoalannya  ke  Pengadilan  Agama.  Perjanjian  ta’lik  talak bukan  perjanjian  yang  wajib  diadakan  pada  setiap  perkawinan,  akan  tetapi  sekali ta’lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
Dua  hal  yang  harus  betul-betul  diperhatikan  oleh  PPN  yaitu:  material  atau isi  dari  perjanjian  dan  teknis  bagaimana  perjanjian  itu  telah  disepakati,  selama perjanjian itu berupa ta’lik talak. Hal ini mengacu pada Pasal 26 Peraturan Menteri Agama  Nomor  3  Tahun  1975,    saat  pemeriksaan  nikah  calon  suami  istri  telah menyetujui  perjanjian  ta’lik  talak.  Apabila  dalam  pemeriksaan  nikah  telah  ada persetujuan  adanya  ta’lik  talak  akan  tetapi  setelah  akad  nikah  usai  tidak  mau mengucapkannya,  maka  hal  ini  segera  diberitahukan  kepada  pihak  istri.  Baik berdasarkan  UU  No.1  Tahun  1974  maupun  berdasarkan  KHI,  isi  perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala sesuatu hal  yang tidak  bersebrangan dengan ketentuan  perjanjian  umum,  hanya  saja  perjanjian  itu  disahkan  di  depan  PPN. Karena  di  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tidak  diatur  kejelasan  dari  ketentuan perjanjian ini, kecuali hanya menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk ta’lik talak.” 3
Menurut  Martiman  Prodjohamidjojo,  “perjanjian  perkawinan  menurut  UU No.  1  Tahun  1974  adalah  memuat  tentang  perolehan  harta  kekayaan  suami  istri
2 R.  Soetojo  Prawirohamidjodjo  dan  Asis  Safieodin, Hukum  Orang  dan  Keluarga , Bandung, 1986, hlm. 76.
3 Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga , Bandung, Armico, 1988, 36.
Urgensi Perjanjian Ta’lik Talak dalam KHI  (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah  Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)
yang  diperoleh  selama  perkawinan,  dan  atau  benda  dilapangan  hukum  kebendaan serta  tidak  termasuk  ta’lik  talak” 4 .  Berdasarkan  argumen-argumen  di  atas  dapat disimpulkan, bahwa isi perjanjian isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan  untuk  mengurus  pengendalian  harta  kekayaan  istri  secara  tidak  langsung dilakukan  oleh  calon  suami  istri  berdasarkan  musyawarah  mufakat.  Sehubungan dengan itu perumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami istri  yang  diberikan  oleh  hukum,  agama  dan  adat.  KUH  Perdata  yang  telah mengatur  perjanjian  perkawinan  secara  kongkrit  tidak  secara  tegas  dihapus  oleh UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Bab VII Kompilasi Hukum Islam.

## Pelaksanaan  perjanjian  Ta’lik  Talak  dalam  KHI  Pasal  45  dan  116  di  desa pulo wilayah Kantor Urusan Agama Jombang Kota
Perjanjian  perkawinan  sebagai  persetujuan  atau  perikatan  antara  calon suami istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat kepada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya  perjanjian-perjanjian.  Adapun  untuk  sahnya  persetujuan-persetujuan diperlukan  empat  syarat  yaitu,  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  diri,  kecakapan untuk membuat suatu perikatan, s uatu hal tertertu, suatu sebab hal yang halal.
Abdul  Kadir  Muhammad  menyatakan  bahwa  persyaratan  perjanjian perkawinan  adalah  sebagai  berikut,  Dibuat  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan  berbentuk tertulis  yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaann, mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  selama  perkawinan  berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, perjanjian dimuat dalam akta  Perkawinan  (Pasal 12 PP No. 9 tahun 1975). 5
Syarat  perjanjian  perkawinan  tersebut  sesuai  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  29  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974.  Perjanjian  perkawinan  tidak  dapat diubah  selama  perkawinan  berlangsung,  kecuali  apabila  kedua  belah  pihak  saling menyetujui  untuk  mengubahnya,  dan  perubahan  itu  tidak  merugikan  pihak  ketiga jika  perjanjian  itu  mengikat  kepada  pihak  ketiga.  Perubahan  serta  pencabutan perjanjian perkawinan tersebut wajib didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan  dilangsungkan,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  50  ayat  (2)
4 Martiman. P, Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan , Jakarta 1979, hlm. 33.
5 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1990), hlm. 88.
Urgensi Perjanjian Ta’lik Talak dalam KHI  (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah  Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)
Kompilasi  Hukum  Islam.  Kesimpulan  penulis  mengenai  tata  cara  perjanjian perkawinan menurut  peraturan adalah sebagai berikut. 6
1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.
2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.
4. Perjanjian  perkawinan  tidak  dapat  disahkan  apabila  melanggar  batas-batas hukum, agama dam kesusilaan.
Sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Pasal 147 KUHPerdata seperti berikut:  “Atas  ancaman  pembatalan,  bahwa  setiap  perjanjian  perkawinan diharuskan  membuat  akta  notaris  sebelum  perkawinan  dilangsungkan.  Perjanjian ini  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan;  lain  lagi  untuk  itu  tidak  boleh ditetapkan untuknya.” Pasal diatas menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus diadakan  sebelum  pernikahan  dan  harus  mulai  berlaku  pada  waktu  pernikahan dilakukan.
Diantara  maksud  dan  tujuan  diadakannya  perjanjian  ta’lik  talak  adalah untuk memberikan perlindungan untuk wanita yang dianggap lemah dalam bidang hukum, maka perjanjian ta’lik talak  yang melibatkan dua pihak antara suami istri itu  dapat  diganti  dengan  pernyataan  umum  dari  suami  saja. 7 Hal  itu  diharapkan kedepan  dapat  membuahkan  keserasian,  karena  ta’lik  talak  pada  umumnya  tidak dibuat oleh kedua belah pihak (calon suami dan istri), melainkan hanya suami yang membacakan dan dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Departemen Agama dan hal ini berlaku untuk semua calon suami dan istri di Indonesia (yang beragama Islam) yang akan melaksanakan pernikahan dengan membacakan pernyataan taklik talak.
Diantara  alasan  diklasifikasikannya  ta’lik  talak  sebagai  perjanjian perkawinan  karena  perjanjian  tersebut  diucapkan  secara  serta  merta  saat diadakannya  perkawinan,  namun  secara  tegas  dalam  Undang-undang  perkawinan bahwa  perjanjian  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  29  UUP  No  1  Tahun  1974  tidak termasuk  ta’lik  talak.  Pihak  suami  dan  istri  harus  mengetahui  isi  dan  maksud adanya perjanjian ta’lik talak itu sendiri, agar menjadi hukum yang mengikat para pihak yang bersangkutan, jika salah satu pihak antara suami istri tidak mengetahui isi  perjanjian  tersebut  maka  perjanjian  ta’lik  talak  dianggap  tidak  ada,  dan  batal demi hukum, dikarenakan hal tersebut bukan atas dasar pengucapanya tetapi paham dengan  maksud  dan  isi  tujuan  suatu  perjanjian  yang  dibuat  dan  diucapkanya, terlebih  lagi  jika  pengucapan  ta’lik  talak  nantinya  hanya  dianggap  kebiasaan  dan formalitas belaka.
6 Undang-undang No.1 Tahun 1974 6 Pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-Pasal
52.
7 Khoiruddin  Nasution,  Menjamin  Hak  Perempuan  dengan  Taklik  Talak  dan  Perjanjian Perkawinan, Jurnal Unisia , Vol. XXXI No. 70 Desember 2008, hlm. 340.
Urgensi Perjanjian Ta’lik Talak dalam KHI  (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah  Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)
Taklik  talak  di  kategorikan  sebagai  perjanjian  perkawinan  dalam  (KHI) karena  (KHI)  menekankan  peraturan  yang  telah  diberlakukan  oleh  Peraturan Menteri  Agama  tahun  1975  yang  dengan  jelas  memasukkan  ta’lik  talak  sebagai bagian  dari  perjanjian  perkawinan.  Bila  diperhatikan  muatan  shighat  ta’lik  talak tersebut  kandungan  maksudnya  cukup  baik  dan  positif    yaitu  untuk  melindungi perempuan  dari  sikap  diskriminatif  suami  dalam  memenuhi  kewajibanya,  sebagai hak-hak  yang  harus  diterima  oleh  seorang  istri.  Karena  jika  ternyata  suami  hanya menandatangani tanpa membaca, dan ternyata tidak mengetahui maksud dari ta’lik talak tersebut, maka dapat dikatakan ta’lik talak itu tidak akan memberikan dampak apapun.
Fakta yuridis dalam shighat ta’lik talak yang termaktub di dalam surat nikah pada  saat  sebelum  kemerdekaan  hingga  dengan  tahun  1950  setelah  indonesia merdeka,  selalu  ada  catatan  “untuk  mereka  yang  kurang  paham  dengan  bahasa Indonesia  oleh  pegawai  pencatat  nikah  diterangkan  dalam  bahasa  daerah  masing- masing  hingga  mereka  paham,  dan  diperintahkan  untuk  mengucapkan  ikrar  ta’lik itu  dalam  bahasa  daerah”  jadi  intinya  disini  adalah  suami  dan  para  saksi  faham dengan isi dan konsekuensi perjanjian ta’lik talak yang dibuat. Jika salah satu pihak yang  bersangkutan  tidak  mengetahui  isi ta’lik  talak ,  maka  ta’lik  talak  dianggap tidak  sah  dan  batal  demi  hukum,  begitu  pun  dengan  orang  yang  dipaksa  untuk mengucapkan ta’lik  talak .  Jika  suami  tidak  menandatangani  shighat  ta’lik  talak berdasarkan fakta yuridis Pasal 11 (3) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990, untuk sahnya perjanjian taklik talak suami harus menandatanganinya. Membaca  shighat ta’lik  talak dan  menandatanganinya  termasuk  hal kumulatif  yang  tidak  bisa  dipisahkan  diantara  keduanya,  karena  jika  salah  satu tidak terpenuhi,  maka perjanjian ta’lik talak dianggap batal demi hukum. 8 Namun jika dilihat dari substansi shighat ta’lik talak, yaitu pihak yang bersangkutan harus paham  tentang isi beserta konsekuensi perjanjian tersebut,  maka jika suami hanya mengucapkan shighat  ta’lik  talak tanpa  menadatanganinya  hal  itu  dapat  menjadi pertimbangan  oleh  hakim  bahwa shighat  ta’lik  talak yang  diucapkan  sah,  namun apabila  suami  hanya  menandatangani  perjanjian ta’lik  talak tanpa  mengetahui  isi dan  konsekuensi  perjanjian ta’lik  talak ,  maka  hakim  dapat  memberikan pertimbangan  batal  demi  hukum,  yang  tentunya  hal  ini  harus  bisa  dibuktikan dengan  pihak-pihak  terkait  dan  melibatkan  pegawai  pencatat  nikah  juga  saksi, apakah  benar  suami  hanya  menandatangani  tanpa  mengucapkan.  Suami  yang nyata-nyata  melanggar  perjanjian  perkawinan ta’lik  talak maka  tidak  sekaligus
8 Suci Prafitri Sukatma, dkk, Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat  Taklik  Talak  Dalam  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia, E-Journal  Undiksha:    Komunitas Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Program  Studi  Ilmu  Hukum ,  Vol.  4  No  2  Tahun  2021, hlm. 286.
Urgensi Perjanjian Ta’lik Talak dalam KHI  (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah  Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)
talaknya  akan  jatuh,  agar  talaknya  sungguh-sungguh  jatuh  maka  seorang  istri diharuskan untuk mengajukan persoalanya ke pengadilan.
Di  dalam  perjanjian  perkawinan  termuat  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh pihak  suami  istri,  namun  beda  halnya  dengan  sumpah,  Karena  perjanjian  itu terpisah  dengan  akad  nikah,  sehingga  tidak  ada  kaitan  hukum  antara  akad  nikah dengan  pelaksanaan  syarat  perjanjian ta’lik  talak .  Hal  itu  berarti  tidak  dibacanya taklik  talak  tidak  menyebabkan  batalnya  pernikahan.  Mengenai  perjanjian ta’lik talak ini banyak orang yang menganggap bahwa hanya akan memberikan dampak positif bagi seorang istri dan seakan mengikat suami. Namun jika kita telaah lebih jauh ta’lik  talak itu  justru  memberikan  keadilan  bagi  calon  suami  istri,  hal  ini dikarenakan jika kita melihat adil untuk istri sudah jelas istri yang dijanjikan oleh ucapan suami dalam shighat ta’lik talak. Untuk itu dapat dikatakan adil bagi suami dapat  dilihat  pada  pernyataan  dalam  shighat  ta’lik  talak  bahwasanya  talak  akan sungguh-sunguh  jatuh  manakala  seorang  istri  tidak  ridha  atas  ucapan  atau perbuatan  suami  dan  istri  harus  melaporkanya  pada  Pengadilan  Agama,  jadi  talak tidak akan mudah jatuh ketika suami melanggar salah satu janji yang dahulu sudah diucapkan, hal ini dikarenakan butuhnya hakim untuk memutuskan suatu hubungan secara legal dan hukum acara yang berlaku. 9

## Pandangan  Umum  terhadap  Urgensi  Perjanjian  Ta’lik  Talak  dalam  KHI Pasal 45 dan 116 di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Jombang Kota
Perjanjian  perkawinan  secara  formil  serupa  dengan  perjanjian-perjanjian pada  umumnya,  sedang  perbedaannya  adalah  mengenai  isi  atau  objek  dari perjanjian  itu  sendiri.  Perbedaan  utama  adalah  bahwa  perjanjian  perkawinan disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan/Nikah. Dalam  suatu  perjanjian adakalanya  masing-masing  pihak  menunjukkan  i’tikad  baik  atau  prestasi,  yakni dapat  melaksanakan  segala  sesuatu  yang  diperjanjikan.  Tetapi  adakalanya  salah satu pihak menunjukkan i’tikad tidak baik yakni dengan tidak dapat melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan.
Kedudukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai hukum perkawinan  telah  menunjukkan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  Pancasila dan UUD 1945. Di dalamnya juga menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat  dewasa  ini.  Adapun  kedudukan  hukum-hukum  yang  berlaku  sebelum itu tidak dengan sendirinya dihapus, sepanjang belum diatur dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan perjanjian perkawinan menurut rumusan Pasal  29  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  serta  lafalnya  (harfiyahnya)  tidak
9 Muh Sudirman Sesse, Ta’lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan), Jurnal Hukum Diktum , Vol. 10, No. 2, Juli 2012, hlm 149.
Urgensi Perjanjian Ta’lik Talak dalam KHI  (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah  Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)
merinci  tentang  ruang  lingkup  perjanjian  perkawinan  itu  secara  kongkrit  seperti perumusan menurut KUH Perdata.
Terdapat  perbedaan  mengenai  ketentuan-ketentuan  perjanjian  perkawinan antara  KUH  Perdata  dengan  Pasal  29  Undang-undang  No.  1  tahun  1974.  KUH Perdata  merumuskan  ketentuan  perjanjian  perkawinan  secara  konkrit,  akan  tetapi ruang lingkup perjanjian tidak diatur dengan tegas. Dilihat dari tata cara, menurut KUH Perdata, perjanjian perkawinan disahkan oleh Notaris dan tidak dapat diubah tanpa  pengecualian.  Berbeda  dengan  Undang-undang  No.  1  tahun  1974, menetapkan  bahwa  perjanjian  perkawinan  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan  dan  terbuka  kemungkinan  untuk  merubah  asal  ada  persetujuan  suami istri serta perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.
Prinsip  harta  kekayaan  suami  istri,  baik  mengenai  hukum  adat  maupun Undang-undang perkawinan adalah di bawah penguasaan masing-masing jika tidak ditentukan  lain  melalui  perjanjian.  Penyimpangan  dari  prinsip  tersebut dimungkinkan  oleh  Undang-undang  sejauh  tidak  melanggar  batas-batas  hukum, Agama  dan  kesusilaan.  Apabila  dasar  perkawinan  menurut  batasan  Peraturan sungguh  menjiwai  ikatan  lahir  batin,  maka  perjanjian  mungkin  berupa  campuran harta  suami  istri  secara  bulat. 10 Kecuali  itu  memungkinkan  pula  dalam  bentuk- bentuk persatuan untung rugi dan persatuan hasil pendapatan. Dalam hal ini berarti tujuan  perjanjian  perkawinan  merupakan  pelepasan  hak  pribadi  masing-masing suami  istri  secara  mutlak  yang  menjadi  harta  perkawinan.  Atau  perlepasan  hak secara  terbatas.  Seperti  tidak  termasukdeposito,  tabungan,  perhiasan  atau  pusaka tinggi, dan lain-lain. Sedang manfaatnya ialah memperkuat ikatan lahir batin serta menumbuhkan  rasa  saling  mempercayai  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban suami istri.
Berangkat dari kerangka pemikiran tentang urgensi hukum perjanjian ta’lik talak, secara filosofis ditemukan suatu konsep dominan bahwa hukum tercipta dan atau  sengaja  disusun  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  baik  secara substantif  maupun  ajektif  terutama  agar  tercipta  ketertiban  dan  kepastian  serta adanya  kesamaan  pendangan  tentang  berbagai  konflik  kehidupan  manusia  yang secara  sadar  diterima  sebagai  suatu  rujukan  atau  pegangan  dalam  menentukan sikap.  Oleh  karena  itu  terbentuknya  hukum  perjanjian  perkawinan  tidak  terlepas dari  tiga  elemen  utama,  yaitu  substantif  hukum,  secara  jelas  dan  tegas  berbentuk butir-butir  tata  aturan  yang  bersumber  dari  hukum  dasar  ( Lex  Externa )  yaitu kedamaian, keadilan, keindahan, dan ketertiban yang selanjutnya dituangkan dalam suatu  kodifikasi  hukum  yang  didudukkan  sebagai  hukum  positif  dalam  struktur hukum dan dari pembetukannya tidak terlepas dari hukum yang hidup pada subyek hukum melalui penggalian hukum lewat budaya hukum. Ditinjau secara sosiologis
10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1
Urgensi Perjanjian Ta’lik Talak dalam KHI  (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah  Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)
memang diakui bahwa Perjanjian Perkawinan kurang cocok diberlakukan di bumi Indonesia  khususnya  di  Desa  Pulo  wilayah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Jombang  Kota  sebab  masyarakatnya  mempunyai  pendangan  hidup  paguyuban bukan  individualis  sebagaimana  pandangan  hidup  orang-orang  Barat.  Perjanjian perkawinan  lebih  menekankan  adanya  perlindungan  hak  individu.  “Masyarakat manusia  mempunyai  kondisi,  sejarah  masa  lalu  dan  pandangan  masa  depan  yang tidak sama antara satu lingkungan dengan lingkungan  yang lain. Amerika Serikat, misalnya  menekankan  hukum  pada  hak  individu  dalam  hubungannya  dengan  hak individu yang lain.” 11
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  dalam  pergaulan  dan  interaksi masyarakat  internasional  sedikit  banyak  telah  dipengaruhi  oleh  budaya  bangsa asing  terutama  adanya  sikap  individualis  pada  masyarakat  atau  golongan  tertentu atau  pada  perseorangan.  Hal  itu  terjadi  karena  sikap  individualis  tidak  semuanya bersifat  negatif.  Dalam  hal-hal  mempertahankan  hak  dan  menekankan  adanya kewajiban,  sikap  individualis  justru  lebih  banyak  tampil. Perjanjian  perkawinan sebagai  salah  satu  subkonflik  di  bidang  perkawinan  tentu  tidak  terlepas  dari perangkat hukum. Dalam pengaturannya, tidak hanya diperlukan adanya kejelasan tentang  butir-butir  hukum  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, namun  juga  perlu  diketahui  secara  jelas  manfaat  dan  tujuan  akhir  diperlukannya tata  aturan  hukum  perjanjian  perkawinan  dalam  kerangka  sistem  hukum  di Indonesia.  Dengan  pengkajian  tentang  manfaat  Perjanjian  Perkawinan  setidak- tidaknya  dapat  menjadi  masukan  bagi  pembentukan  hukum  nasional  bidang perdata di masa yang akan datang.

## Penutup
Pelaksanaan  perjanjian ta’lik  talak di  desa  Pulo  wilayah  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  Jombang adalah  sesuai  dengan  Pasal  29  Undang-undang No.1 Tahun 1974  yang dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No 9 tahun 1975, PMA No. 02 tahun 1990, KMA No. 477 tahun 2004, KMA No. 11 tahun 2006dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Urgensi perjanjian ta’lik talak di  desa  Pulo  wilayah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Jombang  sekarang  ini adalah  tidak  urgent,  hal  ini  ditegaskan  oleh  Ketua  KUA  Kecataman  Jombang bahwa sekarang ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di desa Pulo berkali-kali terjadi  pelanggaran-pelanggaran  ta’lik  talak  oleh  suami  kepada  isteri  dengan berbagai pelanggaran.
11 Rifyal Ka’bah, Dr., MA, Hukum Islam Indonesia , (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), 66.
Urgensi Perjanjian Ta’lik Talak dalam KHI  (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah  Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)

## Saran
Hendaknya  masyarakat  umum,  khususnya  masyarakat  desa  pulo  wilayah Kantor  Urusan  Agama  Jombang  Kota  perlu  diberikan  sosialisasi  tentang ta’lik talak beserta  sejarah,  ketentuan  hingga  manfaatnya  agarmasyarakat  mengerti  dan faham  tentang  perjanjian ta’lik  talak yang  sesungguhnya.  Kemudian  Di  bidang keluarga  sakinah,  KUA  bersama  Badan  Pembinaan,  Penasehatan,  dan  Pelestarian Perkawinan (BP4) diharapkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi tentang Program Keluarga Sakinah serta memilih desa atau wilayah binaan.  Baik  secara  individual  ataupun  kolektif  melalui  pembinaan  rutin  secara terencana dan terkordinasi dengan instansi lain yang setingkat dengan KUA.Fungsi dari  adanya  bimbingan  keluarga  sakinah  sebelum  adanya  akad  yang  sah,  ialah memberi bimbingan kepada catin untuk lebih mengetahui lebih luas tentang makna sebuah  perkawinan  dan  rumah  tangga  untuk  menghasilkan  sebuah  rumah  tangga dan  kehidupan  lebih  baik  bagi  diri  sendiri  hingga  sampai  bagi  Negara  Indonesia yang lebih maju.

## Daftar Pustaka
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti,
1990.
Damanhuri, Segi-Segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta  Bersama, Bandung:
CV.Mandar Maju, 2012.
Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga , Bandung, Armico, 1988, Khoiruddin  Nasution,  Menjamin  Hak  Perempuan  dengan  Taklik  Talak  dan Perjanjian Perkawinan, Jurnal Unisia, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008. Kompilasi Hukum Islam.
Martiman.  P, Tanya  Jawab  Undang-undang  Perkawinan  Peraturan  Pelaksanaan ,
Jakarta 1979.
Muh Sudirman Sesse, Ta’lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan), Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10, No. 2, Juli 2012.
Rifyal Ka’bah, Dr., MA, Hukum Islam Indonesia , Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
R.  Soetojo  Prawirohamidjodjo  dan  Asis  Safieodin, Hukum  Orang  dan  Keluarga , Bandung, 1986.
Suci  Prafitri  Sukatma,  dkk,  Analisis  Wacana  Kritis:  Tinjauan  Yuridis  Mengenai
Urgensi  Sighat  Taklik  Talak  Dalam  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia, E- Journal  Undiksha:    Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum , Vol. 4 No 2 Tahun 2021. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1