Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PENGUATAN PELESTARIAN NILAI-NILAI ADAT DALAM YURISPRUDENSI

## Ali Aridi, Yana Sukma Permana
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia aliaridi@gmail.com, yanasukma@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to find out how the position of customary law is in the current national legal system and how to strengthen the preservation of customary values  in jurisprudence. Through research on normative law it was concluded that customary law is an unwritten rule that lives within the indigenous peoples of a region and will continue to exist as long as the community still fulfills the customary law that  has  been  passed down  to  them  from  their  ancestors  before them.  Therefore, the existence of customary law and its position in the national legal system cannot be denied even though customary law is  unwritten  and  based  on  the  principle  of  legality is  an illegitimate law.  Customary law will always exist and live in society. Customary law is a law that really lives in the awareness of the conscience of the community which is reflected in the patterns of their actions in accordance with their customs and socio-cultural patterns which are not contrary to national interests. The current era can  indeed  be  called  the  era  of  the  revival  of  indigenous  peoples  which  is  marked  by  the  birth  of various policies and decisions. However, what is equally important is the need for further study and development with its implications for drafting national laws and efforts to enforce applicable laws in Indonesia.
Keywords: Customary Law, Preservation, Jurisprudence
 Alamat korespondensi:
Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat aliaridi@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Hukum  Adat  adalah  hukum  yang  berlaku  dan  berkembang  dalam lingkungan masyarakat  di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat  adalah  hukum  tak  tertulis,  hukum  kebiasaan  dengan  ciri  khas  yang  merupakan  pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.  Soepomo,  Hukum  Adat  adalah  sinonim  dari  hukum  tidak  tertulis  didalam  peraturan legislatif,  hukum  yang  hidup  sebagai  konvensi  di  badan-badan  negara  (parleman,  dewan  Provinsi, dan  sebagainya),  hukum  yang  hidup  sebagai  peraturan  kebiasaan  yang  dipertahankan  dalam pergaulan  hidup,  baik  di  kota  mauun  di  desa-desa.  Menurut  Cornelis  van  Vollennhoven  Hukum Adat  adalah  himpunan  peraturan  tentang  perilaku  bagi  orang  pribumi  dan  Timur  Asing  pada  suti pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). 1
Hukum  Adat  pada  umumnya  belum  atau  tidak  tertulis  yaitu  kompleks  norma-norma  yang bersumber  pada  perasaan  keadilan rakyat  yang  selalu berkembang meliputi  peraturan tingkah laku manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari,  senantiasa  ditaati  dan  dihormati  karena  mempunyai  akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah  aturan  yang  tidak  tertulis  dan  tidak  dikodifikasikan,  namun  tetap  ditaati  dalam  masyarakat karena  mempunyai  suatu  sanksi  tertentu  bila  tidak  ditaati.  Dari  pengertian  Hukum  Adat  yang diungkapkan di atas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. 2
Keberadaan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  nasional  Indonesia  mendapat  tempat  penting dan strategis. Hukum adat sebagai bagian dari hukumyang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonialisme  di  Indonesia.  Dalam  Seminar  Hukum  Nasional  ke-6  Tahun  1994,  dalam  laporan mengenai materi “Hukum Kebiasaan”, ditentukan: 3
1. Hukum kebiasaan mengandung dua pandangan:
a. Dalam  arti  identik  dengan  hukum  adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  etnis  dan lingkungan hukum adat.
b. Dalam arti kebiasaan yang diakui masyarakat dan pengambil keputusan (decision maker) sehingga  lambat  laun  menjadi  hukum (gewoonte  recht,  customary  recht) .  Hukum kebiasaan  ini  bersifat  nasional  dimulai  sejak  proklamasi  kemerdekaan,  terutama  dalam bidang hukum tata Negara, hukum kontrak, hukum ekonomi dan sebagainya.
2. Hukum Kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dari  uraian  di  atas  tampak  jelas  bahwa  pengembangan  hukum  nasional  bersumber  dan harus  digali  dari  nilai-nilai  hukum yang  hidup  dalam masyarakat (the living  law) agar  hukum nasional  di  masa  yang  akan  datang  mampu  mencerminkan  nilai-nilai  sosial,  budaya  dan susunan masyarakat Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menentukan  bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana Pasal 4 ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) ditentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Rehngena  Purba  mengemukakan,  hakim  mengadili  berdasar  undang-undang,  tetapi  hakim bukan  corong  dari  undang-undang.  Hakim  harus  mengikuti,  memahami  hukum  dan  keadilan  yang hidup di masyarakat, apakah itu hukum kebiasaan/hukum adat/atau hukum tidak tertulis. 4
1 Dewi C Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar , PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3-4.
2 A. Suryaman Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 1-2.
3 Departemen  Kehakiman,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Hasil  Seminar  Nasional  VI,  Tanggal  25-29  Juli  1994  di Jakarta, 1994, hlm. 14-15
4 Alumni  FH-USU,  Menuju  Paradigma  Baru  Dalam  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia, Karya  Tulis  Alumni  FH  USU , 2012, hlm. 341.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  praktik  pengadilan,  sebelum  hakim menjatuhkan  keputusannya dalam  menyelesaikan masalah  tersebut,  hakim  berpedoman  pada  hukum  tertulis,  jika  dalam  hukum  tertulis  tidak ditemukan  penyelesaiannya,  maka  hakim  dapat  mencari  penyelesaian  dalam  hukum  tidak  tertulis atau dalam hal ini disebut juga hukum adat. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta  berada  dalam  masa  pergolakan  dan  peralihan,  hakim  merupakan  perumus  dan  penggali  dari nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dikalangan  rakyat.  Untuk  itu  ia  harus  terjun  ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  hakim  dapat  memberi  keputusan  yang  sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Demikian arti pentingnya putusan hakim dalam pembinaan hukum, betapa pentingnya peranan hakim dalam fungsinya sebagai yang mengetrapkan hukum dan menemukan hukum. 5 .

## II. METODE PENELITIAN Metode Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  Penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder (secondary data) . Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi  kepustakaan  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Infomasi itu dapat  diperoleh  dari  buku-buku,  laporan  penelitian,  karangan-karangan  ilmiah,  peraturan- peraturan,  ketetapan-ketetapan,  ensiklopedia,  dan  sumber-sumber  tertulis  lainya  yang berhubungan dengan penelitian. 6

## Metode Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  analitis,  yaitu metode  yang  dipakai  untuk  menggambarkan  suatu  kondisi  atau  yang  tujuannya  agar  dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7

## Metode Pendekatan
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  metode  yang dilakukan  dengan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  dan  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan. 8

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional
Hukum  adat  tumbuh  dari  cita-cita  dan  alam  pikiran  masyarakat  Indonesia.  Maka hukum  adat  dapat  dilacak  secara  kronologis  sejak  Indonesia  terdiri  dari  kerajaankerajaan, yang  tersebar  di  seluruh  nusantara.  Realitas  sosial  budaya  dikonstruksi  oleh  pujangga  yang satu dikonstruksi oleh pujaga yang lain, serta dikonstruksi kembali pujangga berikutnya. 9 Masa  Sriwijaya,  Mataran  Muno,  Masa  Majapahit  beberapa  inskripsi  (prasasti) menggambarkan  perkembangan  hukum  yang  berlaku  (hukum  asli),  yang  telah  mengatur beberapa bidang, antara lain:
1. Aturan  aturan  keagamaan,  perekonomian  dan  pertambangan,  dimuat  dalam  Prasasti  Raja Sanjaya tahun 732 di Kedu, Jawa Tengah;
2. Mengatur keagamaan dan kekaryaan, dimuat dalam prasasti Raja Dewasimha tahun 760;
5 Sri Sudewi Masychun Sofwan, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Perdata , Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1978, hlm. 3.
6 Soejono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitan Hukum , UI-Press, Jakarta, hlm. 201.
7 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.
8 Soejono Soekanto, Op.cit .
9 Dominikus  Rato, Hukum  Adat  (Suatu  Pengantar  Singkat  Memahami  Hukum  Adat  di  Indonesia) Laksbang  Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 110
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3. Hukum Pertanahan dan Pertanian ditemukan dalam Prasasti Raja Tulodong, di Kediri., 784 dan  prasasti  tahun  919  yang  memuat  jabatan  pemerintahan,  hak  raja  atas  tanah,  dan  ganti rugi;
4. Hukum mengatur tentang peradilan perdata, dimuat dalam prasasti Bulai Rakai Garung, 860.
5. Perintah Raja untuk menyusus aturan adat, dalam prasasti Darmawangsa tahun 991;
6. Pada  masa  Airlangga,  adanya  penetapan  lambang  meterai  kerajaan  berupa  kepala  burung Garuda, pembangunan perdikan dengan hak-hak istimewanya, penetapan pajak penghasilan yang harus dipungut pemerintah pusat;
7. Masa  Majapahit,  tampak  dalam  penataan  pemerintahan  dan  ketatanegaraan  kerajaan Majapahit,  adanya  pembagian  lembaga  dan  badan  pemerintahan.  Setelah  jatuhnya Majapahir,  maka  kerajaan  Mataram  sangat  diwarnai  oleh  pengaruh  Islam,  maka  dikenal peradilan  qisas,  yang  memberikan  pertimbangan  bagi  Sultan  untuk  memutus  perkara.  Di pedalaman, dikenal peradilan ‚padu’ yaitu penyelesaian perselisihan antara perorangan oleh peradilan desa, dilakukan secara damai. Bersamaan itu, maka di Cirebon dikenal: Peradilan Agama memutus perkara yang membahayakan masyarakat umum, Peradilan Digrama yang memutus  pelanggaran  adat,  dan  perkara  lain  yang  tidak  masuk  peradilan  agama;  dan Peradilan  Cilaga  adalah  peradilan  dalam  bidang  perekonomian,  perdagangan,  jual  beli, hutang piutang.
Beberapa contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa tatanan hukum asli yang telah berlaku  diberbagai  daerah,  yang  sekarang  dikenal  dengan  nama  Indonesia  menunjukkan hukum  bersumberkan  pada  masyarakat  asli,  baik  berupa  keputusan  penguasa  maupun hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat.
1. Politik Hindia Belanda Terhadap Hukum Adat
Pada awalnya hukum asli masyarakat yang dikenal dengan hukum adat dibiarkan sebagaimana  adanya,  namun  kehadiran  era  VOC  dapat  dicatat  perkembangan  sebagai berikut:
a. Sikapnya  tidak  selalu  tetap  (tergantungan  kepentingan  VOC),  karena  tidak berkepentingan dengan pengadilan asli;
b. VOC  tidak mau  dibebani oleh persoalan administrasi  yang tidak  perlu  berkenaan dengan pengadilan asli;
c. Terhadap lembaga-lembaga asli,  VOC tergantung pada kebutuhan (opportuniteits politiek) ;
d. VOC  hanya  mencampuri  urusan  perkara  pidana  guna  menegakkan  ketertiban umum dalam masyarakat;
e. Terhadap Hukum perdata diserahkan, dan membiarkan hukum adat tetap berlaku. Pada masa Dandeles, hukum pidana adat diubah dengan pola Eropa, bila perbuatan pidana  yang  dilakukan  berakibat  mengganggu  kepentingan  umum  dan  bila perbuatan  pidana  dituntut  berdasarkan  atas  hukum  pidana  adat  dapat mengakibatkan si pelaku bebas.
Perkembangan  hukum  adat  pada  masa  daendels  bernasib  sama  dengan  masa- masa sebelumnya yakni disubordinasikan hukum Eropa. Terkecuali untuk hukum sipil. Termasuk hukum perdata dan hukum dagang, Daendel tetap membiarkan sebagaimana adanya  menurut  hukum  adat  masing-masing.  Lain  dari  pada  itu  VOC  menganggap bahwa hukum adat lebih rendah derajatnya daripada hukum Belanda. 10
2. Hukum Adat dalam Masa Kemerdekaan Merujuk pada pengertian hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo, maka hukum adat pembentukan dapat melalui Badan Legislatif, Melalui Pengadilan. Hukum merupakan kesatuan norma yang bersumber pada nilai-nilai (values). Namun demikian hukum dan hukum adat pada khususnya menurut karakternya, ada:
a. Hukum adat memiliki karakter bersifat netral, dan
b. Hukum adat memiliki karakter bersifat tidak netral karena sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai relegius.
10 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) , Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 156.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pembedaan  ini  penting  untuk  dapat  memahami  pembentukan  atau  perubahan hukum yang akan berlaku dalam masyarakat. Hukum netral adalah hukum yang relative longgar kaitannya dengan nilai nilai religius susunan masyarakat adat hal ini berakibat, perubahan  hukum  yang  termasuk  hukum  netral  mudah  pembentukannya  dan pembinaan  hukum  dilakukan  melalui  bentuk  perumusan  hukum  perundang-undangan (legislasi).  Sedangkan  hukum  adat  yang  erat  kaitannya  dengan  nilai-nilai  relegius karena  itu  relative  tidak  mudah  disatukan  secara  nasional,  maka  pembinaan  dan perumusannya dalam hukum positif dilakukan melalui yurisprudensi.
Hukum  adat  oleh  ahli  barat,  dipahami  berdasarkan  dua  asumsi  yang  salah, pertama,  hukum  adat  dapat  dipahami  melalui  bahan-bahan  tertulis,  dipelajari  dari catatan catatan asli atau didasarkan pada hukum-hukum agama. Kedua, bahwa hukum adat  disistimatisasi  secara  paralel  dengan  hukum-hukum  barat.  Akibat  pemahaman dengan  paradigma  barat  tersebut,  maka  hukum  adat  dipahami  secara  salah  dengan segala  akibat-akibat  yang  menyertai,  yang  akan  secara  nyata  dalam  perkembangan selanjutnya di masa kemerdekaan.
3. Hukum Adat dalam Konstitusi
Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan  dan  pemakaian  istilah  hukum  adat.  Namun  bila  ditelaah,  maka  dapat disimpulkan  ada  sesungguhnya  rumusan-rumusan  yang  ada  di  dalamnya  mengandung nilai  luhur  dan  jiwa  hukum  adat.  Pembukaan  UUD  1945,  yang  memuat  pandangan hidup  Pancasila,  hal  ini  mencerminkan  kepribadian  bangsa,  yang  hidup  dalam  nilai- nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
Pada  tataran  praktis  bersumberkan  pada  UUD  1945  negara  mengintroduser  hak yang  disebut  Hak  Menguasai  Negara  (HMN),  hal  ini  diangkat  dari  Hak  Ulayat,  Hak Pertuanan,  yang  secara  tradisional  diakui  dalam  hukum  adat.  Dalam  konsitusi  RIS Pasal 146 ayat (1) disebutkan bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan- alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturanatiuran undang-undang dan aturan- aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu Selanjutnya dalam UUD sementara, Pasal  146  ayat  (1)  dimuat  kembali.  Dengan  demikian  hakim  harus  menggali  dan mengikuti  perasaaan  hukum  dan  keadilan  rakyat  yangs  enantiasa  berkembang.  Dalam Pasal 102 dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa untuk membuat kodifikasi hukum. Maka hal ini termasuk di dalamnya hukum adat. Perintah kodifikasi ini pada hematnya juga berlaku pula terhadap hukum adat, dan perintah  kodifikasi  ini  merupakan  pertama  kalinya  disebtkan  di  dalam  Peraturan Perundang-undangan  yang  mengatur  ketentuan  terhadapa  kodifikasi  hukum  adat, walaupun dalam kenyatannya belum dapat dilaksanakan. 11
Dengan  dekrit  Presiden  5  Juli  1959,  maka  UUD  1945  kembali  berlaku,  ada  4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, yaitu persatuan melipouti segenap bangsa Indonesia, hal ini mencakup juga dalam bidang hukum, yang disebut hukum nasional. Pokok  pikiran  kedua  adalah  negara  hendak  mewujdukan  keadilan  sosial.  Hal  ini berbeda dengan keadilan hukum. Maka azas-azas fungsi sosial manusia dan hak milik dalam mewujudkan hal itu menjadi penting untuk diwujdukan dan disesusikan dengan dengan  tuntutan  dan  perekembangan  amsyarakat,  dengan  tetap  bersumberkan  nilai primernya.  Pokok  Pikiran  ketiga  adalah:  negara  mewujdukan  kedaulatan  rakyat, berdasar  atas  kerakyatamn  danm  permusyawaratan  dan  perwakilan.  Pokok  pikiran  ini sangat  fondamental  dan  penting,  adanya  persatuan  perasahaan  antara  rakyat  dan pemimpinnya,  artinya  pemimpin  harus  menantiasa  memahami  nilai-nilai  dan perasahaan  hukum,  perasaaan  politik  dan  menjadikannya  sebagai  spirit  dalam menyelenggarakan kepentingan umum melalui kepngambilan kebijakan publik. Dalam hubungan  itu  maka  ini  mutlak  diperlukan  karakter  manusia  pemimpin  publik  yanhg
11 Dewi C Wulansari, Op.cit ,.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
memiliki  atak  berani,  bijaksana,  adil,  menjunjung  kebenaran,  berperasaan  halus  dan berperikemanusiaan.
Pokok pikiran keempat adalah: negara adalah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini mengharuskan cita hukum dan kemasyarakatan harus senantiasa dikaitkan fungsi  manusia,  masyarakat  memiliki  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  dan  negara  mengakui  Tuhan  sebagai  penentu  segala  hal  dan  arah  negara hanya  semata-mata  sebagai  sarana  membawa  manusia  dan  masyarakatnya  sebagai fungsinya  harus  sebabtiasa  dengan  visi  dan  niat  memperoleh  ridho  Tuhan  yang  maha Esa. Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan: Negara mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Memahami rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut maka:
a. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya;
b. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup;
c. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
d. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
e. Diatur dalam undang-undang
Dengan  demikian  konsitusi  ini,  memberikan  jaminan  pengakuan  dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat:
a. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat;
b. Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang;
4. Hukum Adat Dalam UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 Hukum  adat  dalam  Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951,  dimuat dalam Pasal 1 dan Pasal 5. Pasal 1, ditegaskan: Kecuali pengadilan desa seluruh badan pengadilan  yang  meliputi  badan  pengadilan  gubernemen  badan  pengadilan  swapraja (Zellbestuurrechtspraak) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang  hidup  merupakan  suatu  bagian  dari  pengadilan  swapraja,  dan  pengadilan  adat (Inheemse  rechtspraak  in  rechsreeks  bestuurd  gebied) kecuali  pengadilan  agama  jika pengadilan  itu  menurut  hukum  yang  hidup  merupakan  suatu  bagian  tersendiri  dari pengadilan adat yang telah dihapuskan.
Pasal  5  ayat  (3)  Sub  b  Hukum  Materiil  sipil  dan  untuk  sementara  waktu  pun hukum  materiil  pidana  sipil  yang  sampai  kini  berlaku  untuk  kaula-kaula  daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, adat tetap berlaku untuk  kaula-kaula dan orang-orang itu  dengan  pengertian:  “...perbuatan  yang  menurut hukum  yang  hidup  harus  dianggap  perbuatan  pidana  akan  tetapi  tidak  ada bandingannya dalam KUHP Sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih  dari  3  (tiga)  bulan  penjara  dan/  atau  denda  lima  ratus,  yaitu  sebagai  hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum... Bahwa  bilamana  hukum  adat  yang  dijatuhkan  itu  menurut  pikiran  hakim  melampaui pidananya dengan kurungan atau denda, ... maka dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi  10  (sepuluh)  tahun  penjara,  dengan  pengertian  bahwa  hukum  adat  yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman... Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dengan KUHP  Sipil  maka  dianggap  diancam  dengan  hukum  yang  sama  dengan  hukum bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan itu”.
Ketentuan  tersebut  berusaha  untuk  menghapus  hukum  pidana  adat  berikut sanksinya  bagi  pribumi  dan  orang-orang  timur  asing  dengan  peradilan  pidana  adat, kecuali  hanya  diselenggarakan  oleh  peradilan  umum,  peradilan  agama  dan  peradilan desa  (hakim  perdamaian  desa).  Dengan  demikian  sejak  dikeluarkan  UU  Drt  Nomor 1 Tahun 1951, maka hukum pidana adat sudah tidak mendapat tempat semestinya karena sangat dibatasi dalam politik hukum NKRI.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Agraria/KBPN  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, disebutkan:
1. Pelaksanaan  hak  ulayat  sepanjang  pada  kenyataannya  masih  ada  dilakukan  oleh masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan  menurut  ketentuan  hukum  adat setempat.
2. Hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada apabila:
a. terdapat  sekelompok  orang  yang  masih  merasa  terikat  oleh  tatanan  hukum adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu  persekutuan  hukum  tertentu,  yang mengakui  dan  menerapkan  ketentuan-ketentuan  persekutuan  tersebut  dalam kehidupan sehari-hari;
b. Terdapat  tanah  ulayat  tertentu  yang  menjadi  lingkungan  hidup  para  warga persekutuan  hukum  tersebut  dan  tempatnya  mengambil  keperluan  hidupnya sehari-hari, dan;
c. Terdapat  tatanan  hukum  adat  mengenai  pengurusan  penguasaan  dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
d. Hukum  Adat  Dalam  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok Agraria
Hukum  adat  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1960  merupakan  pengaturan  yang  sangat bersentuan  langsung  dengan  masyarakat  adat.  Dalam  pasal  5  UU  No.  5  Tahun  1960 ditegaskan: hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara  yang  berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang  ini  dan  dengan  peraturan  undang-undang  lainnya,  segala  sesuatu  dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersumber pada hukum agama. Dalam Penjelasan Undang- undang  disebutkan:  Hukum  adat  yang  disempurnakan  dan  disuaikan  dengan  kepentingan masyarakat  dalam  negara  modern  dan  dalam  hubungannya  dunia  internasional  serta  sesuai dengan sosialisme Indonesia.
Hukum  adat  yang  dimaksud  adalah  adalah  bukan  hukum  adat  asli  yang  senyatanya berlaku dalam masyarakat adat, melainkan melainkan hukum adat yang sudah direkontruksi, hukum  adat  yang  sudah:  disempurnakan,  disaneer,  modern,  yang  menurut  Moch.  Koesnoe menganggap  hukum  adat  yang  ada  dalam  UUPA  telah  hilang  secara  materiil,  karena dipengaruhi oleh lembaga-lembaga dan ciri-ciri hukum barat atau telah dimodifikasikan oleh sosialisme  Indonesia  sehingga  yang  tersisa  hanyalah  formulasinya  (bajunya)  saja.  Hukum agraria  hanya  memberlakukan  hal-hal  tertentu  saja  daripadanya.  Pereduksian  dapat  dilihat dalam  kaitannya  dengan  kekuasaan  negara.  Adanya  Hak  Menguasai  Negara  (HMN), merupakan  bentuk  penarikan  ke  negara  Hak  Ulayat  yang  dimiliki  oleh masyarakat adat  atas tanah yang berada di wilayah Indonesia, yang kemudian dikontruksi kembali sebagai bentuk pelimpahan kewenangan negara dalam pelaksanaan dapat dilimpahkan kepada pemerintah di bawahnya. Maka Hak Ulayat dalam masyarakat adat yang semula bersifat mutlak dan abadi, telah direduksi dengan tergantung kepentingan dan ditentukan oleh negara.
Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh Negara:
a. Kepada  eksistensi  suatu  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisional  yang dimilikinya;
b. Eksistensi  yang  diakui  adalah  eksistensi  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat. Artinya  pengakuan  diberikan  kepada  satu  persatu  dari  kesatuankesatuan  tersebut  dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu;
c. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (Masih hidup);
d. Dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula;
e. Pengakuan  dan  penghormatan  itu  diberikan  tanpa  mengabaikan  ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisitradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
f. Pengakuan  dan  penghormatan  itu  tidak  boleh  mengurangi  makna  Indonesia  sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ditinjau  secara  preskripsi  (dimana  hukum  adat  dijadikan  landasan  dalam  menetapkan keputusan  atau  peraturan  perundangan),  secara  resmi,  diakui  keberadaaanya  namun  dibatasi dalam  peranannya.  Beberapa  contoh  terkait  adalah  UU  dibidang  agraria  No.5/1960  yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.

## B Kedudukan Hukum Adat Dalam Perkembangan Yurisprudensi
Para  pencari  keadilan (justiciabellen) tentu  sangant  mendambakanm  perkaraperkara  yang diajukan  ke  pengadilan  dapat  diputus  oleh  hakim-hakim  yang  profesional  dan  memiliki  integritas moral  yang  tinggi,  sehingga  dapat  melahirkan  putusanputusan  yang  tidak  saja  mengandung  aspek kepastian  hukum  tetapi  juga  memberikan  menjamin  adanya  keadilan  bagi  setiap  orang.  Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. 12
Yurisprudensi, berasal dari kata bahasa Latin: iuris prudential , secara teknis artinya peradilan tetap  atau  hukum. 13 Yurisprudensi  adalah  putusan  hakim (judge  made  law) yang  diikuti  hakim  lain dalam  perkara  serupa  (azas similia  similibus ),  kemudian  putusan  hakim  itu  menjadi  tetap  sehingga menjadi  sumber  hukum  yang  disebut  yurisprudensi.  Yurisprudensi  dalam  praktek  berfungsi  untuk mengubah, memperjelas, menghapus, menciptakan atau mengukuhkan hukum yang telah hidup dalam masyarakat.  Selanjutnya  menurut  Fockema  Andrea,  Yurisprudensi  peradilan  (dalam  pengertian umum,  pengertian  abstrak);  khususnya  ajaran  hukum  yang  dibentuk  dan  dipertahankan  oleh pengadilan  (sebagai  kebalikan  dari  ajaran  atau doctrine dari  pengarang-pengarang  terkemuka), selanjutnya  pengmpulan  yang  sistematis  dari  putusan  Mahkamah  Agung  dan  Putusan  Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa . 14
Dalam  hukum  adat,  yurisprudensi  hukum,  selain merupakan  keputusan  pengadilan  yang  telah menjadi tetap dalam bidang hukum adat, juga merupakan sarana pembinaan hukum adat, sesuai cita- cita  hukum,  sekaligus  dari  yurisprudensi  dari  masa  ke  masa  dapat  dilacak  perkembangan- perkembangan hukum adat, baik yang masih bersifat local maupun yang telah berlaku secara nasional. Perkembangan-perkembangan  hukum  adat  melalui  yurisprudensi  akan  memberikan  pengetahuan tentang  pergeseran  dan  tumbuhnya  hukum  adat,  melemahnya  hukum  adat  local  dan  menguatnya hukum adat yang kemudian menjadi bersifat dan mengikat secara nasional.
Perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi dapat dilacak dalam beberapa hal antara lain:
1. Prinsip hukum adat
Hukum  adat  antara  lain  bersandarkan  pada  azas:  rukun,  patut,  laras,  hal  ini  ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung-RI Nomor: 3328/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986. Dalam Putusan MA-RI Nomor 2898 K/Pdt/1989 tanggal 19 Nomember 1989, berdasarkan sengketa adat yang dimbul di Pengadilan Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, Mahkamah Agung menegaskan: “Dalam  menghadapi  kasus  gugatan  perdata  yang  fondamentum  petendi  dan  petitumnya berdasarkan  pada  pelanggaran  hukum  adat  dan  penegasan  sanksi  adat;  Bila  dalam  persidangan penggugat  dapat  membuktikan  dalil  gugatannya,  maka  hakim  harus  menerapkan  hukum  adat mengenai  pasal  tersebut  yang  masih  berlaku  di  daerah  bersangkutan,  setelah  mendengar  Tetua adat  setempat”.  Kaedah  hukum selanjutnya:  “Penyelesaian  pelanggaran hukum adat,  disamping melalui gugatan perdata tersebut di atas, dapat pula ditempuh melalui tuntutan pidana ig pasal 5 (3)b UU No. 1 Drt/1951”.
2. Menguatnya kedudukan keluarga inti ( Gezin)
Golongan  masyarakat  adat  di  Indonesia  terdiri  dari  golongan  masyarakat  patrilineal, golongan  masyarakat  matrilineal  dan  golongan  masyarakat  parental  (bilateral).  Dalam Perkembangannya  ternyata  semakin  kuat  dan  diakuinya  pergeseran  system  kekeluargaan  dalam masyarakat  adat  matrilineal  dan  masyarakat  adat  matrilineal  ke  arah  system  parental  atau bilateral. Yurisprudensi tanggal 17 Januari 1959b Nomor 320K/ Sip/ 1958 sebagai berikut:
12 Sutiyoso Bambang., Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Idonesia , UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 4.
13 Ahmad Kamil H dan Fausan, M . , Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi , Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 9.
14 Achmad S. Soema di Pradja., Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi , Penerbit, CV. Armico, Bandung, 1990, hlm. 16.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a. Si istri dapat mewarisi harta pencaharian sang suami yang meninggal dunia;
b. Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibu;
c. Karena anak berada dalam pengampuan ibu, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu.
d. Kedudukan sama laki dan perempuan.
Menguatnya Perlindungan kepada Perempuan Dalam Hukum Waris:
a. Kedudukan anak Perempuan Dalam Hukum Waris
Semula  menurut  hukum  adat  dalam  masyarakat  patrilineal,  anak  perempuan  bukan  ahli  waris. Namun dalam perkembangannya diakui oleh yurisprudensi bahwa anak perempuan sebagai ahli waris almarhum orang tuanya.
b. Kedudukan Janda dalam Hukum Waris.
Perkembangan  awal  seorang  janda  bukan  ahli  waris,  dalam  kenyataannya  kemudian  janda menjadi menderita sepeninggal suaminya, kemudian timbul praktek pemberian hibah oleh suami kepada  istrinya  untuk  melindungi  dan  mempertahankan  kehidupan  sosial  ekonomi  sepeninggal suaminya,  praktek  demikian  semakin  lama  semakin melembaga.  Perkembangan  hukum  adat berikutnya  adalah,  janda  sebagai  ahli  waris  bersama-sama  dengan  anak-anak  almarhum suaminya.  Selanjutnya  janda  sebagai  ahli  waris  yang  kedudukannya  sama  dengan  ahli  waris anak.  Perkembangan  selanjutnya  janda  sebagai  ahli  waris  kelompok  keutamaan,  yang  menutup ahli  waris  lainnya.  Yurisprudensi  Putusan  MA  No.  387K/Sip/1956  tanggal  29  Okt0ber  1958, Janda  dapat  tetap  menguasai  harta  gono  gini  sampai  ia  meninggal  dunia  atau  kawin  lagi. Puncaknya  adalah  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  3190K/  Pdt/`985,  tanggal  26 Oktober 1987, janda memiliki hak waris dari harta peninggalan suaminya, dan haknya sederajad dengan  anak  kandungnya,  jika  tidak  memiliki  anak,  ia  jadi  penghalang  ahli  waris  saudara suaminya, terhadap harta gawan dan harta gono gini.
3. Prinsip Jual Beli Tanah
Jual beli tanah sah bila memenuhi syarat terang dan tunai, hal ini ternyata secara konsisten dipegang dalam yurisprudensi tentang jual beli tanah. Terang artinya transaksi peralihan hak atas tanah  harus  disaksikan  oleh  Pejabat  Umum.  Tunai  artinya  jual  beli  tanah  hanya  sah  bila berlangsung adanya pembayaran lunas dan penyerahan tanah pada saat yang sama.
4. Prinsip Pelepasan Hak Sebagai Dasar Timbul atau Hilangnya Hak Bukan Daluarsa Hukum  adat  tidak  mengenal  lembaga  daluarsa,  melainkan  mengenal  apa  yang  disebut lembaga  pelepasan  hak (rechsververking) ,  artinya  bila  sebidang  tanah  dibiarkan,  maka  lama kelamaan  haknya  akan  menyurut  dan  puncaknya  akan  terlepas,  seiring  semakin  renggangnya hubungan fisik antara pemilik dan tanah yang bersangkutan demikian juga sebaliknya.
5. Hukum Pidana Adat
Dalam  sistem  hukum  adat,  sesungguhnya  tidak  ada  pemisahan  hukum  pidana  dengan hukum  lain  sebagaimana  sistem  hukum  barat,  penjatuhan  pidana  semata-mata  dilakukan  untuk menetapkan  hukumnya (verklaring  van  recht) berupa  sanksi  adat (adatreaktie) ,  untuk mengembalikan  hukum  adat  yang  dilanggar.  Hukum  pidana  adat  mendapat  rujukan  berlakunya dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 1/Drt/1951.
Beberapa Yurisprudensi penting mengenai Hukum pidana adat adalah:
a. Perbuatan Melawan Hukum
Misalnya  PN  Luwuk  No.  27/Pid/  1983,  mengadili  perkara  hubungan  kelamin  di  luar perkawinan,  hakim  memutus  terdakwa  melanggar  hukum  yang  dihupo  di  wilayah  banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan unsur pidana dalam pasal 5 ayat 3 sub b UU Drt 1/ drt/1951, yang unsurnya  adalah:  Unsur  pertama,  suatu  perbuatan  melanggar  hukum  yang  hidup;  Unsur  kedua, perbuatan  pelanggaran  tersebut  tidak  ada  bandingannya  dalam  KUHP;  Unsur  ketiga,  perbuatan pelanggaran tersebut masih tetap berlaku untuk kaula-kaula dan oarngorang yang bersangkutan. Putusan PT Palu No. 6/Pid/1984 tanggal 9 April 1984 menguatkan putusan PN Luwuk, dengan menambahkan  bahwa,  untuk  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat,  yang menganggap  perbuatan tersebut  adalah  perbuatan  pidana,  hakim  memutuaskan  terdakwa  telah  melakukan  kejahatan bersetubuh dengan seorang wanita di luar nikah. Mahkamah Agung, dengan putusan No. 666K/ Pid/  1984  tanggal  23  februari  1985,  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  dikatagorikan  sebagai perbuatan zinah menurut hukum adat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. Perbuatan melanggar hukum adat Logika Sanggraha di Bali
Hukum  adat  pidana  Logika  Sanggraha  di  Bali  Peswara  Bali,  merupakan  suatu  perbuatan seorang pria yang memiliki unsur-unsur:
1) bersetubuh dengan seorang gadis;
2) Gadis tersebut menjadi hamil karenanya;
3) Pria tersebut tidak bersedia mengawini gadis tersebut sebagai istrinya yang sah.
c. Diktum  Putusan  PT  dijumpai  perumusan  hukuman:  Pidana  penjara  selama  2,5  tahun  (  dua setengah tahun). Menururt psal 27 KUHP dengan menyebut banyaknya hari, bulan dan tahun..”, maka seharusnya: ” dua tahun enam bulan”.
Keberadaan hukum adat dalam jurisprudensi melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata diakui  sebagai  suatu  cara  dalam  bentuk  penemuan  hukum  atau  pembentukan  hukum  oleh  hakim (judge  made  law) serta  penerapan  ketentuan  hukum  adat  yang  masih  hidup  dan  berkembang  di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu.
Sekilas  perbedaan  dari  hukum  kapitalis  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari globalisasi  ekonomi,  setidaknya  memberi  keyakinan  kepada  kita  bagaimana  globalisasi  hukum  itu tumbuh  dan  berkembang  mengikuti  globalisasi  dibidang  lain,  namun  globalisasi  hukum  itu  tidak sepenuhnya  akan  mengubah  atau menggantikan  sistem  hukum  nasional.  Artinya  globalisasi  hukum akan hidup diatas perbedaan sistem hukum negara bangsa. Dalam konteks ini jelas yang menentukan adalah  politik  hukum  dari  negara  bangsa  bersangkutan  sebagaimana  juga  halnya  dengan  Indonesia. Masalah  kemudian,  bagaimana  hal  itu  bisa  bertahan,  memang  ditentukan  pula  oleh  daya  tawar  dari suatu negara bangsa dan seberapa besar negara bangsa itu mampu mempertahankan politik hukumnya di  tengah-tengah  berkembangnya  sistem  hukum  global  atau  apa  yang  lebih  umum  disebut  dengan globalisasi hukum.
Politik  hukum  nasional  akan  menjadi  sangat  berperan  dan  memberi  arahan  bagi  perkembangan hukum  nasional  ditengahtengah  menguatnya  tuntutan  globalisasi  hukum,  terutama  besarnya kemungkinan  terdapat  ruang  kosong  ketika  terjadi  transplansi  sistem  hukum,  atau  pada  saat  suatu negara bangsa melakukan integrasi dengan sistem hukum global. Sebab bagaimana pun juga tidak ada satu sistem hukum pun yang sempurna dan masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Dalam hubungan  ini  Satjipto  Raharjo  mengemukakan,  bahwa  sejak  semula  hukum  tidak  pernah  dapat memuaskan keinginan manusia sebagai suatu alat yang mematoki antara perbuatan yang “benar” dan yang  “salah”  secara  sempurna.  Salah  salah  mengatur  bahkan  bisa  dikatakan  seperti  ungkapan “Summum ius summa iniuria” bahwa hukum yang bekerja terlalu hebat justru menimbulkan ketidak adilan

## IV. KESIMPULAN
Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka  dari  para  nenek  moyang  sebelum  mereka.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  hukum  adat  dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam  masyarakat.  Eksistentsi  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  nasional  mendapat  tempat  dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 dengan syarat-syarat  tertentu  yaitu  sepanjang  hukumdan  masyarakat  hukum  adat  tersebut  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  menurut undang-undang.
Hukum  Adat  adalah  hukum  yang  benar-benar  hidup  dalam  kesadaran  hati  nurani  warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial  budayanya  yang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional.  Keberadaan  hukum  adat dalam  jurisprudensi  melalui  putusan  pengadilan  dalam  perkara  perdata  diakui  sebagai  suatu  cara dalam  bentuk  penemuan  hukum  atau  pembentukan  hukum  oleh  hakim  (judge  made  law)  serta penerapan  ketentuan  hukum  adat  yang  masih  hidup  dan  berkembang  di  lingkungan  masyarakat hukum  adat  tertentu.  Era  sekarang  memang  dapat  disebut  sebagai  era  kebangkitan  masyarakat  adat yang  ditandai  dengan  lahirnya  berbagai  kebijaksanaan  maupun  keputusan.  Namun  yang  tak  kalah
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penting  adalah  perlu  pengkajian  dan  pengembangan  lebih  jauh  dengan  implikasinya  dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

## REFERENSI
A Suryaman Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang, Kencana, Jakarta, 2014. Achmad S. Soema di Pradja, Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi, Penerbit, CV. Armico, Bandung,
1990.
Ahmad  Kamil  H  dan  Fausan,  M.  Kaidah-Kaidah  Hukum  Yurisprudensi,  Prenada  Media,  Jakarta, 2004.
Alumni FH-USU, Menuju Paradigma Baru Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Karya Tulis Alumni FH USU, 2012.
Departemen  Kehakiman,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Hasil  Seminar  Nasional  VI,  Tanggal 25-29 Juli 1994 di Jakarta, 1994.
Dewi C Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
Dominikus  Rato.,  Hukum  Adat  (Suatu  Pengantar  Singkat  Memahami  Hukum  Adat  di  Indonesia),
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
Satjipto  Rahardjo,  Hukum  Dalam  Perspektif  Sejarah  dan  Perubahan  Sosial,  dalam  Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional, Rajawali, Jakarta 1986.
Soejono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitan Hukum, UI-Press, Jakarta, 2014. Soema di Pradja AS., Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi, Penerbit, CV. Armico, Bandung, 1990 Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah,  Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat,  Rajawalin  Pers,
Jakarta, 1987.
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Penerbit  Universitas  Indonesia,  UI-Press,  Jakarta,
1986.
Sri Sudewi Masychun Sofwan, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Perdata, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1978.
Sunarjati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991. Supanto, Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana, Penertbit PT Alumni, Bandung,
2010.
Sutiyoso Bambang., Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Idonesia,  UII Press, Yogyakarta,
2010.
Tolib  Setiady,  Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  (Dalam  Kajian  Kepustakaa),  Penerbit  Alfabeta,
Bandung, 2009.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.