## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Penerapan Prinsip Kemakmuran Rakyat Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
Dola Riza 1* , Boiziardi AS 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author: dolarizash21@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 13/07/2024 Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  Nomor  36/PUU-X/2012  tanggal  13 November  2012  menyatakan  bahwa  terdapat  9  Pasal  yang  inkonstitusional dalam Undang-Undang Migas. Pasca putusan MK pemerintah dianggap tidak konsisten  dalam  melaksanakan  putusan  MK.  Rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  pengelolaan  usaha  hulu  minyak  dan  gas bumi  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-X/2012  dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan  hukum yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan adalah  studi  dokumen.  Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah teknik  analisis  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  pengelolaan  usaha  hulu  migas  tidak  dapat dipisahkan  dari  konsep  hak menguasai negara, tindakan pemerintah dan tujuan Pasal 33 UUD 1945 yakni untuk  mencapai  kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengelolaan usaha hulu migas dikembalikan pada pemerintah dengan membentuk SKK Migas, namun SKK  migas  memiliki  kesamaan  dengan  BP  Migas  yang  dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya.
Diterima, 31/07/2024
Dipublikasi, 05/08/2024
Kata Kunci: Kemakmuran Rakyat; Minyak Dan Gas Bumi; Mahkamah Konstitusi

## Abstract
Keywords: People's Prosperity; Oil and Gas; Constitutional Court The  Constitutional  Court  in  its  decision  Number  36/PUU-X/2012  dated  13 November  2012  stated  that  there  were  9  unconstitutional  articles  in  the  Oil and  Gas  Law.  After  the  Constitutional  Court's  decision,  the  government  was deemed inconsistent in  implementing the Constitutional Court's decision. The formulation of the problem in this research is how to manage upstream oil and gas  businesses  after  the  Constitutional  Court  decision  Number  36/PUU- X/2012  in  order  to  achieve  people's  prosperity.  The  type  of  research  used  is normative legal research. The research approach used is a statutory approach and  a  conceptual  approach.  The  legal  materials  used  are  primary  legal materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  The  legal material  collection  technique  used  is  document  study.  The  legal  material analysis  technique  used  is  a  qualitative  analysis  technique.  Based  on  the research results, it can be concluded that the management of upstream oil and gas businesses cannot be separated from the concept of the right to control the state, government  actions and the aim of  Article 33 of  the 1945 Constitution, namely to achieve people's prosperity. Therefore, the management of upstream oil and gas businesses was returned to the government by forming SKK Migas, however  SKK  Migas  has  similarities  with  BP  Migas  which  was  declared unconstitutional by the previous Constitutional Court.

## PENDAHULUAN
Minyak  dan  gas  bumi  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dan  dibutuhkan  oleh seluruh bangsa. Sebagai komoditas yang  penting,  minyak dan gas bumi tidak  saja berperan pada  masa  lalu  dan  saat  ini,  tetapi  juga  masih  akan  berperan  sebagai  penyumbang  terbesar energi dunia beberapa dekade kedepan. 1 Oleh karena itu segala bentuk usaha dari minyak dan gas  bumi  ini  harus  diatur  sedemikian  rupa.  Di  Indonesia  dasar  hukum  pengelolaan  minyak dan gas bumi ini adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang  menyatakan  bahwa  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  segala  pengusahaan  terhadap  minyak  dan  gas  bumi harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu cara mencapai kemakmuran rakyat ini adalah dengan diterapkannya prinsip hak menguasai oleh negara dalam pengelolaan minyak dan  gas  bumi.  Hak  menguasai  oleh  negara  ini  diatur  dalam  berbagai  regulasi  diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, akan tetapi Undang- Undang  tersebut  memiliki  kelemahan  sehingga  diujilah  ke  Mahkamah  Konstitusi  dengan perkara  Nomor  36/PUU-X/2012  tentang  pengujian  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusanya  Nomor  36/PUU-X/2012  tanggal  13 November  2012,  memutuskan  bahwa  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  Badan  Pelaksana, frasa  “dengan  Badan  Pelaksana”,  frasa  “melalui  Badan  Pelaksana”,  frasa  “berdasarkan pertimbangan  dari Badan  Pelaksana  dan”, frasa  “Badan Pelaksana dan”  serta  seluruh  frasa Badan  Pelaksana  dalam  Penjelasan  adalah  bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat. Meskipun para Pemohon hanya memohon  pengujian Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal  44  Undang-undang  Minyak  dan  Gas  Bumi  tetapi  oleh  karena  putusan  Mahkamah  ini menyangkut  eksistensi  BP  Migas  yang  dalam  Undang-Undang a  quo diatur  juga  dalam berbagai  pasal  yang  lain  maka  Mahkamah  tidak  bisa  lain  kecuali  harus  juga  menyatakan pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  “Badan  Pelaksana”  dalam  pasal-pasal  adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai  kekuatan hukum mengikat.
Inti dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah menghilangkan eksistensi dari Badan Pelaksana (BP Migas). Dengan bubarnya BP  Migas, penguasaan pengelolaan minyak dan gas bumi dikembalikan kepada pemerintah. Dalam hal ini posisi Pemerintah untuk mengambil alih kewenangan dan fungsi BP Migas yaitu Kementerian ESDM.
Menindak  lanjuti  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan  Pengelolaan    Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Tindak lanjut dari Perpres tersebut, Kementerian ESDM telah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pembentukan  Satuan Kerja  Khusus  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi  (SKK  Migas).  SKK  Migas  dibentuk bertujuan untuk menggantikan peran Badan pelaksana Migas (BP Migas) dan melaksanakan fungsi  penegendalian  dan  pengawasan  kegiatan  usaha  hulu  di  bidang  migas.  Pembentukan SKK  Migas  untuk  menggantikan  BP  Migas  ini  dianggap  hanya  mengganti  nama  BP  Migas
1 Sukanto Reksohadiprodjo, 1986, Industri minyak dan gas Bumi . BPFE, Yogyakarta, hlm 1.
menjadi  SKK  Migas,  dengan  tidak  mengubah  substansinya,  serta  tidak  ada  perbedaan  yang berarti antara BP Migas dan SKK Migas. Berdasarkan hal tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai  pengelolaan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  yang  dimaksud  oleh  Putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana pemahaman pemerintah terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  ingin  mengetahui  pengelolaan  usaha  hulu  minyak dan  gas  bumi  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-X/2012,  apakah pengelolaan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  telah mampu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat yang dimaksud Putusan Mahkamah  Konstitusi,  yang  akan  penulis  lakukan  melalui  penelitian  dalam  tulisan  yang berjudul:  Penerapan  Prinsip  Kemakmuran  Rakyat  Dalam  Pengelolaan  Minyak  Dan  Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan adalah  studi  dokumen.  Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah teknik  analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  terhadap  minyak  dan  gas  bumi  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Undang-undang Minyak dan Gas  Bumi).  Pada  tahun  2012,  Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal  13  November  2012 mengeluarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-X/2012  tentang  pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Melalui putusan ini, Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  terdapat  9  Pasal  yang  bertentangan  dengan konstitusi. Adapun inti dari putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu menyatakan pasal-pasal yang  mengatur  mengenai  Badan  Pelaksana  dan  frasa  “Badan  Pelaksana”  dinyatakan bertentangan  dengan  konstitusi  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  ini  secara  serta  merta  telah  membubarkan  Badan  pelaksana  (BP MIGAS).
Kekuasaan  negara  atas  pengelolaan  sumber  daya  migas  ini  sebelumnya  dilaksanakan oleh BP Migas, namun pada tahun 2012  Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menghapus seluruh eksistensi BP Migas dan mengembalikan kewenangan BP Migas kepada pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan  keberadaan  BP  Migas  dianggap  telah  mendegradasi kekuasaan negara dan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  Nomor  36/PUU-X/2012,  pemerintah menerbitkan  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2012  tentang  pengalihan  pelaksanaan Tugas  dan  Fungsi  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi.  Kemudian  diikuti  dengan terbitnya  Surat  Keputusan  Menteri  ESDM  No.  3135K/08/MEM/2012  tentang  Peraturan Presiden  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  pengalihan  Tugas,  Fungsi  dan  Organisasi  dalam
Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi.  Selanjutnya  pada  tahun  2013 Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri ESDM No. 9  Tahun  2013  tentang  Organisasi  dan  tata  kerja  Satuan  Khusus  Pelaksana  Kegiatan  hulu Minyak dan gas bumi.
Dalam  bagian  menimbang  Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2013  menyebutkan “bahwa  sebagai  tindak  lanjut  pengalihan  pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan  organisasi  Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan  kegiatan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  sehubungan  dengan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, perlu menetapkan Peraturan  Presiden tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas  Bumi”.  Kemudian  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  menyebutkan  “Penyelenggaraan  pengelolaan usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1,  sampai  dengan terbitnya  undang-undang  baru  di  bidang  minyak  dan  gas  bumi,  dilakanakan  oleh  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan untuk selanjutnya dalam peraturan presiden ini disebut SKK Migas.”
Tindak  lanjut  dari  Perpres  tersebut,  Kementerian  Energi  Sumber  Daya  Mineral  telah mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  9  Tahun  2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal  2  Peraturan  Menteri  tersebut  menyebutkan  “SKK  Migas  mempunyai  tugas melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerjasama agar pengambilan  sumber  dara  alam  minyak  dan  gas  bumi  milik  negara  dapat  memberikan manfaat  dan  penerimaan  yang  maksimal  bagi  negara  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.
Pasal  3  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  9  Tahun  2013 menyebutkan fungsi dari SKK Migas adalah sebagai berikut:
a. Memberikan  pertimbangan  kepada  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  atas kebijaksanaannya  dalam  hal  penyiapan  dan  penawaran  wilayah  kerja  serta  kontrak  kerja sama;
b. Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama;
c. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan di produksi  dalam  suatu  wilayah  kerja  kepada  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral untuk mendapat persetujuan;
d. Memberikan  persetujuan  rencana  pegembangan  lapangan  selain  sebagaimana  dimaksud huruf c;
e. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
f. Melaksankana  monitoring  dan  melaporkan  kepada  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama dan;
g. Menunjuk penjual minyak bumidan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
Pengelolaan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  yang  dilakukan  oleh  SKK  Migas  ini melibatkan  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  Kabupaten/Kota. Keterlibatan  pemerintah  pusat  sampai  pemerintah  daerah  ini  dilakukan  dengan  memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan hal sbb:
1. Membuat  peraturan  perundang-undangan  tentang  pengelolaan  migas  di  wilayah hukumnya;
2. Melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  migas  di  wilayah hukumnya;
3. Memberikan  izin  terhadap  pengusahaan minyak  dan  gas  bumi  yang  dilakukan  diwilayah hukumnya;
4. Mengelola informasi mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayahnya; dan
5. Inventaris terhadap semua data pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayahnya.
6. konsesi  atau perizinan yang sepenuhnya  di bawah kontrol dan kekuasaan negara.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  Negara  Indonesia  sebagai  representasi  warga  negaranya harus  benar-benar  mewakili  kepentingan  segenap  rakyat  yang  memiliki  kedaulatan  atau kekuasaan  tertinggi  atas  sumber-sumber  ekonomi  kekayaan  alam  Indonesia. 2 Apabila dikaitkan dengan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Maka implementasi pengelolaan usaha hulu minyak dan gas  ke dalam pengorganisasian  negara dan pemerintahan pun  harus  menuju  ke  arah  tercapainya  tujuan  tersebut.  Semua tindakan pemerintah dalam rangka pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi dikatakan tercapai apabila memberikan kemakmuran  kepada  rakyat,  sebaliknya  apabila  tindakan  pemerintah  ini  tidak  memberikan kemakmuran  kepada  rakyat  dan  menurunkan  kesejahteraan  rakyat  dan  menimbulkan kesenjangan  sosial  terhadap  rakyat maka  dapat  dikatakan  bahwa  maksud  Pasal  33  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  ini  dikatakan  tidak  tercapai.  Dengan  demikian maka indikator  dari  pencapaian  Pasal  33 Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia adalah frasa “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Kalimat “ dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ” itulah  yang  menjadi ukuran  bagi  negara  dalam  menentukan tindakan pengurusan,  pengaturan,  atau pengelolaan. Jadi ada kemungkinan negara melakukan  penguasaan   terhadap  sumber  daya  alam  secara penuh  tetapi  tidak  memberikan  manfaat  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Oleh  karena itu,  kriteria  konstitusional  untuk  mengukur  makna  konstitusional  dari  penguasaan  negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”.
Konstitusi menghendaki penguasaan negara  yang membawa  manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan penguasaan pengelolaan terhadap sumber daya alam  Migas  yang  membawa  kuntungan  lebih  besar  bagi  rakyat.  Untuk  memberikan kemakmuran bagi rakyat, negara harus mengelola sumner daya alamnya secara langsung dan tidak  dapat  diwakilkan  oleh  pihak  lain.  Pengelolaan  secara  langsung  oleh  negara  atau  oleh badan usaha yang  dimiliki  oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD   1945. Hanya  dalam keadaan negara terbatas saja dapat diserahkan kepada  badan  swasta, misalnya negara  tidak  memiliki  kemampuan  atau  kekurangan  kemampuan  baik  dalam  modal, teknologi  dan  manajemen  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  Migas,  maka  pengelolaan sumber  daya  alam  dapat  diserahkan  kepada  badan  swasta.  Dengan  pengelolaan  secara langsung ini, dipastikan seluruh hasil  dan  keuntungan yang  diperoleh akan  masuk menjadi
2 Jimly  Asshiddiqie,  2007, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Bhuana  Ilmu  Populer,  Jakarta, hlm, 152.
keuntungan  negara  yang  secara  tidak  langsung  akan  membawa  manfaat  lebih  besar  bagi rakyat.
Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk  pengelolaan  langsung oleh  negara  (organ  negara)  melalui  Badan  Usaha  Milik  Negara,  kegiatan  kebijakan, pengurusan,  pengaturan,  pengelolaan  dan  pengawasan  ini  dilaksanakan  oleh  negara  secara langsung,  tujuannya  adalah  mendapatkan  keuntungan  yang  besar  dari  pengelolaan  migas. Sehingga  dengan  demikian  terwujudnya  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  diharapkan  akan menimbulkan  perasaan  tentram  dalam  batin  para  warga  masyarakat.  Dengan  terpeliharanya perasaan tentram itu, maka ketertiban akan mempunyai  akar  yang  kuat. 3 Pada  sisi  lain,  jika negara  menyerahkan  pengelolaan  sumber  daya alam untuk dikelola oleh perusahaan  swasta atau  badan  hukum  lain  di  luar  negara,  keuntungan    bagi    negara  akan  terbagi  sehingga manfaat  bagi  rakyat  juga  akan  berkurang.  Pengelolaan  secara  langsung  inilah  yang menjadi  maksud  dari  Pasal  33  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Jika  negara  melaksanakan  pengelolaan  secara  langsung,  pasti  ada  pembentukan kontrak dengan pihak lain. Sebagaimana diketahui pemerintah ataupun pihak yang mewakili pemerintah  tidak  boleh  melakukan  hubungan  keperdataan  karena  bertentangan  dengan prinsip  hak  menguasai  oleh  negara  yang  dimaksud  oleh  konstitusi.  Untuk  menghindari hubungan yang demikian negara dapat  membentuk  atau menunjuk  BUMN  yang  diberikan konsensi untuk mengelola  Migas di seluruh wilayah Indonesia,  sehingga  BUMN inilah yang melakukan  kontrak  dengan  Badan  Usaha  atau  Bentuk  Usaha  Tetap,  sehingga  hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap,  tetapi  antara  Badan Usaha  dengan  Badan  Usaha  atau  Bentuk  Usaha Tetap.
Disisi  lain,  apabila  pemerintah  hanya  menjalankan  fungsi  pengaturan  saja  dengan memberikan izin, lisensi dan konsensi tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan usaha hulu minyak  dan  gas,  maka  kemakmuran  rakyat  akan  sulit  untuk  tercapai.  Karena  membentuk peraturan  hukum  saja  tidaklah  cukup  untuk  memakmurkan  rakyat,  melainkan  pemerintah harus  menempuh  cara  lain  juga  untuk  mempertahankan  penguasaan  negara  ini.  salah  satu cara  mempertahankan  penguasaan  negara  ini  adalah  dengan  memberikan  hak  kepemilikan perdata  kepada  negara  dalam  pengelolaan  migas.  misalnya  adanya  saham  dan  dapat membentuk  kontrak.  Oleh  karena  itu  pemerintah  harus  turut  terlibat  secara  langsung  dalam pengelolaan migas dengan memliki saham dan membentuk kontrak kerja sama.
Meskipun  berbeda,  hak  keperdataan  negara  dan  hak  pengaturan  ini  merupakan  satu kesatuan  dari  hak  menguasai  oleh  negara.  Karena  dengan  kedua  hal  inilah  negara mempertahankan  eksistensinya  dalam  pengelolaan  migas  agar  negara  juga  ikut  serta  secara langsung mengelola sumber daya alamnya sendiri, sehingga hasil pengelolaan migas ini dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal inilah yang melatar belakangi negara  tidak  boleh mengatur  atau menentukan  aturan yang  melarang dirinya sendiri  untuk memiliki  saham  dalam  suatu  badan  usaha  yang  menyangkut  cabang-cabang  produksi yang  penting  bagi  negara dan/atau  menguasai   hajat  hidup  orang banyak. Karena apabila negara membentuk aturan yang melarang dirinya memiliki saham dalam  suatu  badan  usaha
3 Soediman  Kartohadiprodjo,  2011, Pancasila Sebagai  Pandangan  Hidup Bangsa Indonesia, Bandung, hlm 11.
yang  menyangkut cabang-cabang produksi yang  penting  bagi  negara  dan/atau  menguasai hajat hidup orang banyak, hal tersebut akan terkesan negara menyerahkan secara keseluruhan pengeloaan  migas  kepada  badan  usaha  untuk  mengelola  migas  nasional  sedangkan  negara hanya  berwenang  membentuk  peraturan,  karena  dengan  membentuk  peraturan  saja  tidak cukup  untuk  mencapai  kemakmuran  rakyat  melainkan  negara  harus  turut  serta  secara langsung  dalam  pengelolaan  migas,  yakni  dengan  mempunyai  saham  dalam  suatu  badan usaha  yang  menyangkut  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan/atau menguasai  hajat  hidup  orang  banyak.  Oleh  karena  itu,  kepemilikan  perdata  oleh  negara  ini dianggap sebagai salah satu bagian dari hak menguasai oleh negara.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  pengelolaan  usaha  hulu minyak  dan  gas  bumi  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia  tidak  dapat dilepaskan  dari  konsep  tujuan  Pasal  33  Undang-undang  Dasar  negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, yakni memakmurkan rakyat.
Apabila  dikaitkan  dengan  tujuan  Pasal  33  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk mencapai kemakmuran rakyat, penguasaan negara dengan membentuk  peraturan,  memberikan  izin,  lisensi  dan  konsesi  tanpa  terlibat  langsung  dalam pengelolaan usaha hulu minyak dan gas, maka kemakmuran rakyat akan sulit untuk tercapai. Pemerintah  harus  menempuh  cara  lain  untuk  mempertahan  kekuasaan  negara  yang memberikan kemakmuran bagi rakyat yakni dengan memiliki hak perdata dalam pengelolaan migas.  Untuk  mengembalikan  posisi  negara  dalam  hubungannya  dengan  sumber  daya alam  Migas, negara/pemerintah   tidak  dapat dibatasi tugas  dan kewenangannya pada  fungsi pengendalian  dan  pengawasan semata  tetapi  juga mempunyai  fungsi  pengelolaan. Apabila negara  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  pengelolaan  migas.  Apabila  pemerintah  tidak melakukan  pengelolaan  secara  langsung,  maka  akan  terkesan  negara  menyerahkan  secara keseluruhan  pengeloaan  migas  kepada  badan  usaha  untuk  mengelola  migas  nasional. Meskipun berbeda, hak keperdataan negara dan hak pengaturan ini merupakan satu kesatuan dari  hak  menguasai  oleh  negara.  Karena  dengan  kedua  hal  inilah  negara  mempertahankan eksistensinya dalam pengelolaan migas agar negara juga ikut serta secara langsung mengelola sumber  daya  alamnya  sendiri,  sehingga  hasil  pengelolaan  migas  ini  dapat  dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dengan  mempertimbangkan  tujuan  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  maka  pengelolaan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  di  Indonesia pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  6/PUU-X/2012  dikembalikan  kepada pemerintah.  Dalam  pengelolaan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  pemerintah  tidak dibolehkan  melakukan  hubungan  keperdataan,  melainkan  pemerintah  membentuk  satuan kerja khusus yaitu SKK Migas. Keberadaan SKK Migas saat ini yang dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum atas dibubarkannya BP Migas terkesan tidak memberikan perubahan atas struktur  tata  kelola  migas  nasional  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  putusan  sidang mahkamah  konstitusi  terhadap  pengujian  UU  Migas. Perbedaan  yang  bisa  kita  dapati hanyalah  konsep  Komisi  Pengawas  dalam  SKK  Migas  yang  kurang  begitu  berpengaruh terhadap  pembaharuan  tata  kelola  migas  nasional. Fungsi  yang  dimiliki  oleh  SKK  Migas yang sama dengan fungsi BP Migas tentu menunjukkan bahwa perlakuan terhadap tata kelola migas  nasional  akan  tetap  dipertahankan.  Sementara  fungsi  yang  demikian  telah  mendapat rekomendasi  untuk  tidak  digunakan  lagi.  Hal  ini  terlihat  bahwa  dari  regulasi  yang  telah
diterbitkan  tidak  ada  perbedaan  antara  BP  Migas  SKSP  Migas  dan  SKK  Migas,  nama lembaga berbeda, tetapi tugas, fungsi, organisasi pendanaan, aset, dan personalia masih sama. Ini  artinya pemerintah  belum bersungguh-sungguh memperbaiki tata kelola minyak  dan gas bumi. Bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1. Perkembangan Pengelolaan Migas Nasional Pasca Putusan MK No. 36/ PUU-X/2012
No. BP Migas SKK Migas 1 Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan  oleh  presiden  setelah  berkonsultasi dengan  DPR  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya bertanggungjawab kepada presiden. Kepala  SKK  Migas  diangkat  dan diberhentikan  oleh  presiden  atas  usul menteri, setelah mendapatkan pertimbangan  dari  komisi  pengawas. Kepala SKK Migas bertanggung jawab langsung kepada presiden. 2 Badan  pelaksana  terdiri  atas  unsur  pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.
Struktur organisasi SKK Migas sebagaimana terdiri dari: kepala, wakil kepala,  sekretaris,  pengawas  internal, dan deputi. 3 BP  Migas  melakukan  pengawasan  terhadap kegiatan  usaha  hulu  agar  pengambilan  sumber daya  alam  Minyak  dan  gas  bumi  milik  negara Dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal  bagi  negara  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Tugas  BP  Migas  pada  pasal 44 UU Migas sama dengan SKK Migas Tugas  SKK  Migas  melaksanakan pengelolaan kegiatan  usaha hulu migas berdasarkan KKS agar pengambilan SDA Migas  milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang  maksimal  bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Fungsi  SKK Migas  sama  dengan  eks  BP  Migas pada  pasal  3  Permen  No.  09  Tahun 2012.
Sumber: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013.
Berdasarkan  table  di  atas,  dapat  dilihat  tugas  yang  diemban  oleh  SKK  Migas  adalah sama  dengan  tugas  yang  diberikan  kepada  BP  Migas  dalam  menjalankan  organ  negara  ini. Pergantian  dari  BP  Migas  ke  SKK  Migas  hanya  “berganti  baju”.  Tugas    BP  Migas  yang menjadi  dasar  dari  Mahkamah  untuk  mempertimbangkan  pelanggaran-pelanggaran konstitusional  dari  dibubarkannya  BP  Migas  secara  nyata  masih  dipertahankan  dalam Peraturan  menteri  yang  mengatur  tata  kerja  SKK  Migas.  Kontrak  kerja  sama  yang  juga dilakukan oleh SKK Migas dengan tetap menjadi representasi pemerintah sebagai pihak yang berkontrak  bersama  badan  usaha  atau  bentuk  usaha  tetap  merupakan  konstruksi  hubungan kerjasama  yang  ditentang  oleh  mahkamah.  Kerjasama  seperti  demikian  ternilai  akan mendegradasi  kedaulatan  negara  atas  sumber  daya  alam  dan  bertentangan  dengan  prinsip penguasaan  negara  yang  dimaksud  oleh  konstitusi.  Hal  tersebut  disebabkan  pengelolaan sumber  daya  alam  tidak  dapat  dilakukan  dengan  hubungan  keperdataan,  akan  tetapi  harus merupakan  hubungan  yang  bersifat  publik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kesalahan  pada pengaturan  migas  yang  dilaksanakan  oleh  BP  Migas  diulang  kembali  oleh  SKK  Migas. Dengan demikian SKK Migas merupakan kegagalan kembali dalam pengelolaan migas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  pengelolaan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tidak dapat dilepaskan dari konsep tujuan Pasal 33 UUD NRI  Tahun  1945  yakni  memakmurkan  rakyat.  Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  ketiga konsep  tersebut,  maka  pengelolaan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  di  Indonesia  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-X/2012  dikembalikan  kepada  pemerintah. Pemerintah membentuk SKK Migas untuk menggantikan BP Migas, namun setelah ditinjau ternyata  SKK  Migas  memiliki  persamaan  dengan  BP  Migas,  sehingga  dapat  dilihat pemerintah tidak serius dalam menjalankan putusn Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Jimly  Asshiddiqie,  2007, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Bhuana  Ilmu Populer, Jakarta.
Soediman  Kartohadiprodjo, 2011, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Bandung.
Sukanto Reksohadiprodjo, 1986, Industri minyak dan gas Bumi . BPFE, Yogyakarta.. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Peraturan   Pemerintah   RI   Nomor   102   tahun   2000   tentang Standarnisasi Nasional. Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan  Pengelolaan  Kegiatan usaha Hulu Minyak dan gas Bumi
Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Organisasi  dan  tata  Kerja  Khusus Pelaksanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-X/2012  tentang  pengujian  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi