## Konstruksi Variabel Makroekonomi Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia
Abdul Wahab UIN Alauddin Makassar abdulwahab@uin-alauddin.ac.id
Qarina UIN Alauddin Makassar qarina@uin-alauddin.ac.id Alim Syariati UIN Alauddin Makassar
alim.syariati@uin-alauddin.ac.id
Muh Dwi Aprinandhi UIN Alauddin Makassar muhdwiaprinandhy@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  construction  of  macroeconomic  variables  and  the  level  of  financial inclusion in Indonesia. The variables in this study are the Gini ratio, poverty, economic growth (GDP), and  the  open  unemployment  rate  as  independent  variables  and  financial  inclusion  as  the  dependent variable. The analysis technique is in the form of panel data regression using the best model of the three panel data regression models, namely the common effect model, fixed effect model, and random effect model. The model chosen based on the results of the Hausman test and Chow test is a random effect model. The value of the coefficient of determination is 21.6%. By using a random effects model that was processed using the Eviews 12 program, the results obtained that the Gini ratio variable had a positive and  insignificant  effect  on  financial  inclusion,  the  percentage  of  poor  variable  had  a  negative  and significant  effect  on  financial  inclusion,  the  variable  economic  growth  (GDP)  had  a  positive  and significant  effect  on  financial  inclusion,  The  open  unemployment  rate  variable  has  a  negative  and significant effect on financial inclusion.
Keywords: Gini  Ratio,  Poor  Resident,  Economic  Growth  (GDP),  Open  Unemployment  Rate  and Financial Inclusion.

## A. PENDAHULUAN
Pasca kemelut finance global pada tahun 2008 di beberapa negara di dunia, isu inklusi keuangan menjadi  perbincangan  hangat  di  berbagai  pertemuan  petinggi  negara,  yakni  G20,  Asia-Pasifik, Kerjasama  Ekonomi  (APEC),  Bank  Dunia,  Bank  Pembangunan  Asia  dan Alliance  for  Financial Inclusion (AFI).  Fenomena  krisis  keuangan  global  telah  memberikan  pelajaran  berharga  bagi  banyak

## Volume 18 Nomor 1, Juni 2022
negara untuk menjaga pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam mencapai stabilitas makroekonomi (Brilianto, 2011).
Krisis keuangan tahun 2008-2010, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 09 2016 terkait dengan peningkatan keuangan yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mendukung penyelenggaraan perekonomian nasional dengan pedoman kekeluargaan, efisiensi, nilai, pemeliharaan, informasi formal, dukungan peluang dan keseimbangan, kestabilan moneter, struktur keuangan yang sehat dan mendalam diperlukan menghadapi risiko, baik dalam maupun luar negeri (Konstitusi, 2016).
Forum G20 mencapai keputusan bersama dari upaya untuk mengatasi penyatuan terkait inklusi keuangan  suatu  negara  dengan  mengkonsolidasikan  standar  untuk  kemajuan  keuangan,  khususnya prinsip  inklusif  keuangan  inovatif  yang  menggabungkan  kepemimpinan,  keragaman,  perlindungan, pemberdayaan,  kolaborasi,  dan  kerangka  kerja.  (Larasasati  &  Natasya,  2017),  menyatakan  bahwa pemahaman  dari  pertemuan  G20  memicu  percakapan  dunia  yang  berbeda  dan  menggarisbawahi pentingnya  menjaga  stabilitas  keuangan  yang  dikonsolidasikan  ke  dalam  program-program  yang berhubungan dengan pemikiran terkait inklusi keuangan, misalnya CGAP, Perbankan Dunia, Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, Asia Development Bank, Financial Inclusion Coalition , yang bergabung dengan badan  pembuat  standar  seperti  Bank  for International  Settlements  and  Action  Task  Force,  Financial Testing Activity , serta negara-negara agraris, termasuk Indonesia (GPFI, 2020).
Kemajuan produk dan organisasi keuangan di Indonesia telah menjadi kebutuhan penting bagi era digital dan aksesibilitas ini menjunjung tinggi individu ataupun kelompok untuk membuat berbagai transaksi  keuangan,  baik  yang  bersifat  produksi  maupun  konsumsi.  Kedua,  akses  keuangan memungkinkan transaksi terjadi dengan cepat sehingga bertekad untuk meningkatkan volume transasksi keuangan (Bank Indonesia, 2021).
Bank  Indonesia bersama dengan  Kelompok Nasional Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan dan  Badan  Kebijakan  Anggaran  Kementerian  Keuangan  telah  menyusun  Strategi  Nasional  Keuangan Inklusif  sebagai  salah  satu  cara  untuk  menghadapi  kontemplasi  terkait  akses  keuangan  di  Indonesia. Dalam  menjalankan  kerangka  kerja  terkait  inklusi  keuangan,  ada  6  fokus  pendukung  yang  menjadi pondasi agar masyarakat dapat mengetahuinya,  pertama adalah pedoman keuangan, yang kedua lembaga keuangan  publik,  yang  ketiga  adalah  penyebaran  informasi  terkait  keuangan,  yang  keempat  adalah metodologi atau bantuan pendukung,  yang kelima adalah kantor perantara. Tujuan dari sistem  inklusi
keuangan adalah untuk menjadikan kemajuan besar pada sektor ekonomi, meniadakan kemiskinan, dan menstabilkan keuangan. Berdasarkan  studi yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, itu terus
berkembang dari 2013, 2016 dan 2019.
Gambar 1. Indeks Inklusi Keuangan Indonesia
Tabel 1. Tingkatan 5 Besar Indeks Inklusi Keuangan Provinsi di Indonesia

## Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Diolah 2022
Merujuk dari data tabel tersebut, tarif bea masuk keuangan inklusif di Indonesia lebih rasional dan terfokus di pulau Jawa, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang mendasar dan tidak memihak agar berbagai daerah memiliki perkembangan yang sama dalam pertimbangan keuangan.
Selanjutnya,  ada  dua  kendala  dalam  inklusi  keeuangan  yang  didapatkan  oleh  setiap  daerah  di Indonesia. Pertama adalah penerimaan otoritatif atau barang transaksi keuangan. Kemudian yang kedua
Wilayah 2018 2019 2020 DKI Jakarta 0,649 0,652 0,655 Banten 0,521 0,523 0,525 Jawa Barat 0,460 0,462 0,465 Bali 0,400 0,411 0,412 Jawa Tengah 0,392 0,395 0,398
2013 2016 2019
adalah tentang hasil dari produk keuangan itu sendiri, belum memiliki pilihan untuk mengubah sesuai dengan kebutuhan lokal yang saat ini tidak memiliki bank (Nugroho & Purwanti, 2018).
Kendala lainnya adalah ukuran organisasi perbankan yang dapat dijangkau di Indonesia masih terbatas  di  wilayah  metropolitan,  sehingga  kombinasi  terkait  akses  keuangan  belum  sepenuhnya digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Ang (2010), yang berpendapat bahwa kemajuan keuangan di India dapat mengurangi  kesenjangan, dengan alasan bahwa perkembangan pengaturan tempat kerja bank yang lebih menyeluruh yang dipelopori oleh otoritas publik India antara 1977-1990 dapat secara umum menjelaskan masuknya orang miskin ke lingkaran formal yang  berhubungan  dengan  keuangan  formal.  Sementara  yang  terjadi  di  Indonesia,  sebagaimana ditunjukkan data OJK (2017), penyebaran ATM dan cabang di Indonesia masih timpang. Cabang ATM di Indonesia memang belum bisa menjangkau daerah yang jauh mengingat 65% ATM dan 51% cabang masih berpusat di pulau Jawa (Ozili, 2020).
Isu  yang  menyertainya  adalah  bahwa  meskipun financial  pooling stabil,  tingkat  kemampuan terkait  literasi  keuangan  di  Indonesia  masih  rendah,  sehingga  orang  tidak  sepenuhnya  memahami organisasi  keuangan  saat  ini.  Penelitian  melalui  Carpena  et  al  (2011),  menunjukkan  bahwa  kapasitas keuangan mempengaruhi pengetahuan dan perilaku individu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keuangan formal dan pemanfaatan instrumen administrasi keuangan yang pada umumnya berbeda pada periode baru ini (Clara SB & Krisnawati, 2020).
Senada yang ditunjukkan oleh OJK (2017), tingkat kemampuan keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2016 masih rendah, hanya 29,66% dari 100 orang, sekitar 30 orang dengan kualitas persiapan yang  baik.  Padahal,  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  data  Bank  Dunia  (2011),  dibandingkan  dengan negara-negara  ASEAN  yang  bersebelahan,  misalnya  Malaysia  dengan  66%,  Thailand  73%  dan Singapura  98%,  tingkat  financial  limit  di  Indonesia  terbilang  rendah.  Dengan  kondisi  tersebut, masyarakat  Indonesia  dinilai  belum  memiliki  data  yang  memadai  tentang  cara  terbaik  untuk mengumpulkan uang untuk persiapan yang bermanfaat. Demikian juga, individu secara keseluruhan juga membutuhkan  pemahaman  tentang  berbagai  hal  dan  organisasi  terkait  uang  yang  diperkenalkan  oleh lembaga  keuangan  formal  dan  lebih  tertarik  dengan  manfaat  berbagai  teori  yang  dapat  merugikan mereka.  Konsekuensinya,  produk  dan  organisasi  keuangan  harus  layak  dan  terdepan,  sehingga ketimpangan upah belum sepenuhnya hilang (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).
Keuangan  inklusif  tidak  terbatas  pada  data,  informasi,  keterampilan,  dan  kepercayaan  pada lembaga  keuangan,  produk,  dan  organisasi,  tetapi  juga  cara  menjawab  dan  kecenderungan  dalam
memengaruhi  juga  bagian  pencapaian  keuangan  inklusif.  Efek  samping  dari  ini  akan  diikuti  oleh pengakuan bantuan pemerintah terdekat. Pola pikir dan perilaku keuangan yang cerdas tercermin dalam kemampuan seseorang untuk menentukan tujuan keuangan, menyiapkan rencana keuangan, mengawasi aset,  dan  mengambil  keputusan  keuangan  yang  berkualitas  dalam  menggunakan  produk  dan  layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Orang-orang di negara-negara maju memiliki akses yang lebih tinggi dibandingkan terbelakang, tetapi ini tidak berlaku dengan orang-orang di negara-negara berkembang dan belum dewasa. Perbedaan ini membuat pemenuhan finansial menjadi perbedaan antar negara. Pakar publik di setiap negara negara mencoba untuk meningkatkan pengumpulan keuangan di antara orang-orang. Ada yang melakukannya dengan hasil yang luar biasa, dan ada pula yang menghadapi berbagai hambatan, hal ini juga dirasakan oleh Indonesia.
Segmentasi  Levine (2012), tingkat otoritas, industri, dan keluarga, serta koneksi lintas negara, ditekankan bahwa secara keseluruhan ada hubungan positif antara aktivitas, pelaksanaan sistem  terkait akses  keuangan,  dan  perputaran  uang.  Selain  itu,  penelitian  oleh  Cheng  dan  Degryse  (2012)  juga menunjukkan  bahwa  peningkatan  di  bidang  terkait  keuangan,  khususnya  di  bidang  moneter,  dapat menopang perputaran uang, membuat perbaikan untuk mencapai organisasi keuangan, sehingga orang dapat menggunakannya  untuk  membangun  tingkat  pendapatan  mereka. melalui  kredit  dari  bank  yang berhubungan dengan akses keuangan bukan bank juga dimanfaatkan untuk persiapan penting (Lionardo & Rahmayanti, 2019).
Landasan segi mikro, transaksi keuangan yang memikat dapat membuat pekerjaan dan membuka jalan  masuk  yang  diharapkan  bagi  orang-orang  untuk  membangun  kompensasi  mereka.  Pada  tingkat makroekonomi,  berbagai  transaski  keuangan  telah  menambah  peningkatan  kemajuan  ekonomi  publik dan sekitarnya (Andrianaivo & Kpodar, 2012).
Partisipasi kuangan bank dalam PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia yang selalu mengalami penyusutan pada tahun 2018 dan 2020 menunjukkan bahwa industri keuangan perbankan di Indonesia masih butuh perhatian baik dari pemerintah agar pertumbuhan kontribusi keuangan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, Sebagaimana persentase data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Pada Tahun 2017-2021 (Statistik, 2021).
Tabel  1. Kontribusi Perbankan Terhadap PDB Tahun 2017-2021
Tahun
PDB Indonesia
(%)
2017 5,47 2018 4,17 2019 6,61 2020 3,25 2021 4,29

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022
Berdasarkan data laju pertumbuhan PDB melalui perbankan terus mengalami tren positif selama tahun  2017  dan  2019,  akan  tetapi  kondisi  pada  3  tahun  yang  berbeda  (2018,  2020,  2021)  mengalami penurunan disebabkan kondisi keuangan yang tidak stabil (Statistik, 2021).
Perkembangan  industri  perbankan  pada  beberapa  tahun  sebelumnya  banyak  perluasan infrastruktur  fisik  cabang  yang  didirikan  dan  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  khususnya  bank umum  konvensional  (BUK)  dalam  kurun  waktu  2014-2015,  antara  lain  kantor  cabang,  kantor  cabang pembantu dan kantor pendamping kas (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).
Catatan Bank Dunia dan Global Finance Index disebutkan bahwa dengan membaiknya bidang moneter, maka penyampaian organisasi perbankan juga harus diubah secara merata. Walaupun jumlah kantor  bank,  berapa  banyak  modal  asing  yang  dimunculkan,  dan  dorongan  yang  diberikan  telah berkembang,  masih  ada  orang  Indonesia  yang  tidak  bergerak  menuju  organisasi  perbankan  (Jeklin, 2016).
Sektor keuangan memainkan peran penting dan merupakan mesin penggerak perekonomian yang sangat  baik.  Akan  tetapi  dalam  praktiknya  hal  itu  tidak  dirasakan  oleh  semua  gender  di  masyarakat. Diperkirakan 1,7 miliar orang usia kerja masih belum siap atau terlibat dalam sektor  keuangan formal. Pada  umumnya  mereka  tergolong  masyarakat  kelas  bawah  dan  bekerja  di  sektor  informal.  Sehingga mereka menggunakan metode pengelolaan uang informal, seperti meminjam uang dari teman, calo utang (broker,  calo),  pegadaian,  atau  menimbunnya  di  dalam  rumah.  Sehingga  seringkali  tidak  mencukupi, berisiko,  mahal  dan  tidak  dapat  diprediksi.  Kesulitan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  miskin  dalam mengakses  layanan  keuangan  telah  memaksa  pengusaha  untuk mengandalkan  tabungan  yang  terbatas untuk  berinvestasi  dan  keuntungan  untuk  mempertahankan  usahanya.  Akibatnya,  ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat (Supartoyo et al, 2018).

## Konstruksi Variabel Makroekonomi Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia
Nilai  keadilan   adalah   nilai   yang  menjunjung  tinggi  norma  berdasarkan  ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbangnya hak dan kewajiban. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl/90:16.

## َّنِا
ِيْغَبْلا َو  ِرَكْنُمْلا َو ِءۤاَشْحَفْلا ِنَع ى ٰهْنَيَو ىٰبْرُقْلا ىِذ  ِئۤاَتْيِاَو ِناَسْحِ ْلْا َو ِلْدَعْلاِب ُرُمْأَي َ هاللّٰ ن ْوُرََََََّّ ُْْكَََّّعَل ُْْكُُِعَي
Terjemahnya:
“Allah swt menyeru/mengajak kita untuk menegakkan keadilan seperti tertulis dalam firman- Nya.  'Sesungguhnya  Allah  menyegerakan  Kepadamu  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan, memberi  kepada  sesama  dan  Allah  tidak  membolehkan  perbuatan  keji,  kemunkaran,  dan permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil  pelajaran” (Kementerian Agama R.I, n.d.).
Olehnya  itu,  pemerataan  dan  pengambilan  kebijakan  harus  bersifat  adil  dan  menyeluruh  ke masyarakat sama halnya dengan pembangunan ekosistem keuangan di Indonesia, harus dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan tidak hanya dikhususkan kepada satu pihak (Kementerian Agama R.I, n.d.).
Efek Pengembangan sector keuangan terhadap koneksi ke pendapatan dan khususnya pendapatan masyarakat miskin melalui data tujuh puluh dua Negara pada tahun 1960-2005, Dengan metodologi studi GMM ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah  memberikan ruang bagi masyarakat tertinggal.  Semakin  besar  perkembangan  sektor  keuangan,  semakin  cepat  penghasilan  masyarakat tumbuh lebih cepat dari PDB (produk domestik bruto) per kapita, sehingga efek ketimpangan berkurang, meski tidak terlalu banyak. Ada sekitar 60 persen pertumbuhan di sektor keuangan yang memiliki pangsa yang sangat baik dari pertumbuhan secara keseluruhan dengan pengurangan ketimpangan pendapatan sebesar 40 persen (bolon And Nuraini, 2017).
Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang dapat menghubungkan afiliasi yang memiliki modal  dengan  pihak  yang  membutuhkan  modal.  Batas  bank  sebagai  perantara  terkait  pada  sektor keuangan dapat mengurangi biaya  transaksi, pembagian risiko, dan informasi  yang menipu. Mediator moneter berperan penting dalam meningkatkan batas keuangan karena mereka membantu bidang bisnis terkait keuangan dengan mengarahkan sumber daya bagi pihak-pihak yang membuka jalan masuk untuk hipotesis yang bermanfaat (Civil, 2021).
Pada dasarnya, bank juga bekerja sebagai perantara, secara eksplisit mengumpulkan sumber daya dari keseluruhan populasi sebagai toko dan mengedarkannya ke seluruh populasi sebagai kredit. Karena
banyak orang yang memahami, tidak memahami, dan menggunakan administrasi organisasi keuangan bank untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau dan jauh dari pusat keuangan atau adanya sistem pembayaran cicilan biasa, orang enggan menggunakan akses keuangan terkait organisasi. Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam meyakinkan dan memperluas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, khususnya mengelola rekening sehingga dapat menyelesaikan problematika keuangan (Sumarni, 2021).
Kemajuan konsolidasi keuangan yang sangat cepat didorong oleh perubahan yang dipercepat dan peningkatan  mekanis  yang  diperluas  sehingga  membuatnya  lebih  mudah  dan  lebih  luas.  Setelah membedah ukuran perkiraan cadangan spekulasi dan pembayaran di muka per kapita, menjadi salah satu pengalihan kemajuan di beberapa negara ASEAN. Setiawan (2014), Dalam dalam proses perkembangan inklusi  keuangan,  ia  mengungkapkan  bahwa  perkembangan  ekonomi  mendorong  penambahan perputaran  uang.  Sementara  itu,  penelitian  di  Indonesia  tentang  masalah  renungan  terkait  uang  dan peningkatan keuangan sedang dilakukan oleh Sanjaya (2015), yang  meneliti dan fokus pada hubungan antara indeks inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten di salah satu provinsi Indonesia,  dan  ditutup  dengan  teori  bahwa  terdapat  hubungan  positif  antara  inklusi  keuangan  dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Siklus akses yang lancar ini dapat muncul sebagai biaya transaksi, jarak yang lebih dekat ke bank, dan potongan yang rendah yang ditetapkan oleh bank (Solihat, 2019).
Penggabungan moneter dasar untuk orang-orang dari daerah yang tertindas ini dapat membangun kecukupan  pengaturan  modal,  yang  dapat  mempercepat  pembangunan  keuangan  yang  produktif,  dan mengurangi hambatan untuk menerima kredit yang berharga,  yang selanjutnya meningkatkan bantuan pemerintah kepada masyarakat. yang belum mencapai pelaksanaan yang memuaskan dan memiliki saran untuk mengurangi variasi upah. Padahal, di Indonesia hal itu menunjukkan sebaliknya, jumlah nasabah lembaga keuangan semakin meningkat, serta lubang gaji yang semakin besar (Setiawan, 2019).
Sebagai  salah  satu  implementasi  Indeks  inklusi  keuangan  masing-masing  kota  di  salah  satu provinsi  Indonesia  yaitu  Jawa  Timur  yang  mengalami  perbedaan  antara  wilayah  kota  dan  kabupaten mengenai  tingkat  inklusi  keuangan,  wilayah  perkotaan  meningkat  namun  berbeda  dengan  kabupaten yang mengalami inklusi keuangan rendah.  Melalui pemahaman atau referensi Yoo, ia berpikir bahwa pemikiran keuangan adalah pemikiran dengan menerapkan pendekatan terstruktur yang dapat digunakan untuk  membantu  orang  menjadi  bebas  secara  finansial  dan  siap  untuk  menangani  masalah  mereka sendiri.  Dengan  adanya  inklusi  keuangan  dapat  membantu  masyarakat  yang  belum  terlayani  untuk
meningkatkan produktivitas dan pendapatannya sehingga menjadi prioritas kunci dan sarana mengurangi kemiskinan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).
Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait  “Konstruksi  Variabel  Makroekonomi  Terhadap  Inklusi  Keuangan  Di  Indonesia  Tahun  2016- 2020”.  Dengan menggunakan metode dan sampel yang berbeda agar menjadi patokan atau pembanding untuk para peneliti selanjutnya.

## B. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, digunakan dengan tujuan akhir untuk sampai pada resolusi  teori  yang  diajukan  dengan  membedah  informasi  kuantitatif.  Informasi  kuantitatif  adalah informasi  berupa  angka,  untuk  menggambarkan  perkembangan  gini  rasio,  kemiskinan,  pertumbuhan ekonomi (pdrb), pengangguran dan inklusi keuangan dengan memanfaatkan teknik papan informasi yang terjadi  di  setiap  wilayah  di  Indonesia  dari  tahun  2016  hingga  2020.  Sumber  informasi  mendasar  dari eksplorasi ini bersifat opsional informasi, yaitu informasi spesifik yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada seperti OJK, BPS, dan Bank Indonesia. (Anshori & Iswanti, 2017).
Model ekonometrika yang digunakan merupakan model analisis regresi data panel  dengan pemilihan ketiga model terbaik yakni common effect model , fixed effect model , dan random effect model yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui pengolahan data menggunakan aplikasi  Eviews 12. Adapun persamaan regresi data panel di uraikan sebagai berikut:
Yit = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it +β5X5it + eit Keterangan:
Y : Inklusi Keuangan
A : Konstanta
β1-β4  : Koefisien Regresi
X1 : Pendapatan
X2 : Miskin
X3 : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
X4 : Tingkat Pengangguran Terbuka
e : eror term

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 2. Tingkat Signifikansi X Ke Y (Model Random Effect)
Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 12, 2022

## 1. Pengaruh Gini Rasio Terhadap Inklusi Keuangan
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  variabel  gini  rasio  (X1)  berpengaruh  secara  positif  dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini dapat ditarik benangmerah apabila gini rasio  mengalami  peningkatan  tidak  dapat  memberikan  efek  pergerakan  pula  pada  tingkat  inklusi keuangan (Y), Dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa menolak Ha dan menerima H0.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marlina, 2019), Inklusi keuangan memiliki pengaruh positif dengan pemerataan pendapatan di Indonesia. Distribusi pendapatan di suatu daerah mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di daerah tersebut. Maka bisa diartikan bahwa dengan meratanya  pendapatan  yang  ada  ditengah-tengah  masyarakat  memberikan  kekuatan  bagi  perbankan dengan banyaknya masyarakat yang menabung dan membantu pergerakan inklusi keuangan meiningkat.
Senada  penelitian  Beck  et  al  (2007),  melalui  penelitian  tentang  pengaruh  peningkatan  area moneter  pada  akses  pendapatan  dan  pendapatan  individu menggunakan  informasi dari  72  negara  dari tahun 1960 hingga 2005. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi waktu keseluruhan
Inklusi Keuangan Y Gini Rasio (X1) (0,0945) Pengangguran (X4) 0,0261 Miskin (X2) 0,0014 PDRB (X3) (0,0001)
(GMM ). Studi ini menunjukkan bahwa perbaikan area moneter membantu dan mendorong pendapatan individu menjadi lebih cepat daripada perkembangan PDB per kapita, selanjutnya mengurangi disparitas dalam penyebaran pendapatan.

## 2. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Inklusi Keuangan
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  variabel  miskin  (X2)  berpengaruh  secara  negatif  dan signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini dapat ditarik benangmerah apabila penduduk miskin mengalami peningkatan maka memberikan efek penurunan pula pada tingkat inklusi keuangan (Y), Dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa menerima Ha dan menolak H0.
Sama  halnya  dengan  penelitian  (Ningrum,  2018),  Pada  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan memberikan  pembuktian  bahwa  nilai  variabel  yang  terdapat  dalam  inklusi  keuangan  berefek  negatif terhadap  kemiskinan.  Sehingga  bentuk  hipotesa  yang  menyatakan  adanya  hubungan  negatif  antara inklusi  keuangan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  diterima,  dan  apabila  terjadinya  peningkatan kemiskinan akan menurunkan inklusi keuangan di Provinsi Jawa Timur.
Meskipun demikian, berbeda dengan efek lanjutan dari eksplorasi oleh Dixit dan Ghosh (2013), masuknya  administrasi  moneter  mungkin  dapat  mengangkat  orang  miskin  keluar  dari  lingkaran kemiskinan.  Inklusi  keuangan  akan  membuat  budaya  moderasi  dan  memungkinkan  produksi  sistem angsuran  yang  efisien  dan  sederhana.  Pemberian  pada  administrasi  moneter  sangat  penting  karena berdampak pada perubahan desain penggunaan, usaha, pengajaran, dan pengembangan yang menyeluruh (Dixit dan Ghosh, 2013).

## 3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Terhadap Inklusi Keuangan
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (pdrb) (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini dapat ditarik benangmerah apabila pertumbuhan ekonomi (pdrb) mengalami peningkatan dapat memberikan efek pergerakan pula pada tingkat inklusi keuangan (Y), Dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa menerima Ha dan menolak H0.
Sesuai  dengan  penelitian  yang  dipimpin  oleh  Gracelia  (2018),  hasil  penilaian  memang menunjukkan bahwa file pertimbangan moneter di 33 daerah di Indonesia sangat mempengaruhi PDRB di  setiap  daerah.  Ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  dalam  pertimbangan  moneter  akan  mendorong peningkatan GDPR di setiap wilayah ini. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pada umumnya, wilayah
dengan catatan pembayaran moneter yang tinggi akan sering memiliki tingkat perkembangan keuangan yang tinggi dan cepat.
Hal  ini  didukung  oleh  penemuan  Gunawan  (1998),  bahwa  dampak  kuat  bank  terhadap perekonomian  adalah  melalui  sumber  daya  dan  jumlah  bank  dengan  asumsi  keuangan  daerah  terus berkembang, daerah juga akan bekerja sama dalam tabungan dan kecepatan moneter, peningkatan besar serta pembangunan moneter.
Seperti  artikulasi  Bank  Dunia  (2021),  bahwa  semakin  tinggi  penggabungan  moneter  daerah, semakin mereka akan menentukan pilihan dalam administrasi moneter yang tepat. Demikian juga, pilihan untuk menggunakan  akses keuangan dan  administrasi juga tepat. Pada akhirnya, itu akan mendukung perkembangan keuangan yang lebih luas (Sheraphim, 2018).

## 4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Inklusi Keuangan
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (X4) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini dapat ditarik benangmerah apabila tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dapat memberikan efek penurunan pula pada tingkat inklusi keuangan (Y), Dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa menerima Ha dan menolak H0.
Sejalan  dengan  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marlina  (2018),  Tingkat  pengangguran  yang dipublikasikan  berpengaruh  negatif  terhadap  inklusi  keuangan.  Namun  bersamaan  dengan  Penelitian yang  dilakukan  Khoirunnisa  (2018),  Dalam  penelitiannya  diketahui  bahwa  tingkat  pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks inklusi inklusi keuangan di beberapa  Provinsi di Indonesia dengan tren  rekor  pada  periode  2015-2017.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  proporsi  tingkat pengangguran maka semakin menurunkan kontibusi indeks inklusi keuangan (Khoirunnisa, 2018).
Beberapa dekade ini inklusi keuangan suatu negara terus mengalami kontribusi positif, dapat di ilutrasikan/dikaitkan  apabila  inklusi  keuangan  terus  beranjak  lebih  baik  maka  akan  ada  penciptaan tambahan pekerjaan baru dan menandakan bagaimana inklusi keuangan terbukti akan mendorong upaya penurunan tingkat pengangguran di suatu negara terkhusus Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain  itu,  juga  dibangun  oleh  perspektif  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  menyatakan  bahwa pertimbangan moneter merupakan jawaban dalam menangani kemiskinan dan pengangguran. Indonesia saat ini. Salah satu dari enam belas ekonomi terbesar di planet ini. Padahal, jika dilihat dari PDB per kapita, Indonesia masih berada di posisi 112 dunia. Posisi Indonesia masih jauh di bawah negara-negara
tetangga.  Dikombinasikan  dengan  pola  keadaan  pengangguran,  kemelaratan,  disparitas  yang  masih menjadi tugas dan tantangan bagi pemerintah Indonesia.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diambil kesimpulan dalam penelitian diatas adalah  Gini  rasio  (pendapatan)  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  inklusi  keuangan  di Indonesia karena belum meratanya pendapatan dan terjadinya ketimpangan pendapatan antar masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi.efek terhadap inklusi keuangan di Indonesia, Persentase penduduk miskin berpengaruh negatif signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia, dengan tersebar akses keuangan tidak hanya pada komunitas orang kaya namun masyarakat miskin pun merasakan hal itu maka dengan adanya kses ke layanan keuangan berpotensi mengangkat masyarakat miskin keluar dari siklus kemiskinan. Inklusi keuangan akan menciptakan budaya hemat serta memungkinkan terciptanya mekanisme pembayaran yang efisien dan murah. Penyediaan akses ke layanan keuangan sangat penting karena  berdampak pada perubahan pola konsumsi, investasi, pendidikan, dan penciptaan pertumbuhan yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia, dengan bertumbuh nya sektor perekonomian memberikan ruang kekuatan pula pada akses keuangan, semakin menjulang tinggi pertumbuhan ekonomi maka inklusi keuangan juga akan  membaik,  kuatnya  pengaruh  bank  terhadap  perekonomian  adalah  melalui  aset  dan  jumlah  bank apabila perbankan terus bertambah maka masyarakat juga dimudahkan dalam menabung dan akselerasi keuangan pun baik begitupula pertumbuhan ekonomi.
dan  Tingkat  pengangguran  terbuka  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  inklusi  keuangan  di Indonesia,  hal  ini  menujukkan  bahwa  beberapa  tahun  ini  tren  rekor  pengangguran  terus  mengalami peningkatan  yang  begitu  sangat  tinggi  dan  memberikan  ruangk  inklusi  keuangan  juga  menurun,  naka diperlukan  peran  pemerintah  agar  akses  perbankan  dan  keuangan  diperluas  agar  masyarakat  yang terdampak dalam phk dapat melakukan kedit dan membuka usaha untuk memperbaiki perekonomiannya sehingga akan memberikan peluang pengangguran menurun dan inklusi keuangan pun membaik.

## E. SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

## Konstruksi Variabel Makroekonomi Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia
1) Dalam  rangka  meningkatkan  inklusi  keuangan  berbagai  stakeholder  perbankan  dapat  menjalin Kerjasama yang baik dengan pemerintah sehingga kemiskinan dan pengangguran bisa teratasi dengan tersebar luasnya akses perbankan di daerah pelosok negeri.
2) Salah satu aspek yang potensial adalah dengan memanfaatkan teknologi, semoga kedepannya akan ada pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai inklusi keuangan yang mengaitkannya terhadap finance  teknologi. Sangat  diperlukan  perhatian  pemerintah  Indonesia  supaya  daerah  yang  sulit terjangkau bisa dibantu melalui koneksi jaringan.
3) Pengembangan  dan  edukasi  terhadap  literasi  keuangan  dan  inklusi  keuangan  terus  digalakkan terkhususnya daerah yang terpencil dan tertinggal.
4) Penelitian  ini  diharapkan  menjadi  acuan  bagi  peneliti  selanjutnya  dengan  memberikan  berupa tambahan  vairabel  yang  ada  dalam  penelitian ini ataupun  menambah  periode  penelitian  yang  bisa jadi memberikan dampak yang lebih besar bagi inklusi keuangan Indonesia kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, M., & Iswanti, S. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif.pdf (p. Books 1-184). ISBN 979- 3216-90-5
Bank of Indonesia. (2021). Indonesia Economic Report 2020 “Synergy to Build Optimism for Economic Recovery.” 74. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-
tahunan/perekonomian/Documents/9_LPI2020.pdf
Brilianto, H. (2011). G20 dan penanganan krisis global 2008 . 1–10.
Clara SB, E. F., & Krisnawati, A. (2020). Peran Modal Sosial Sebagai Mediator Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Pada Usia Produktif Di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis , 15 (1), 27. https://doi.org/10.21460/jrmb.2020.151.345
GPFI. (2020). G20 2020 Financial Inclusion Action Plan . October , 1–23.
Graceilla Kristia Sheraphim. (2018). Pengaruh Tingkat Inklusi Keuangan , Dana Pihak Ketiga (DPK), dan  Penanaman  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi  dI  33  Jurnal  ilmiah  Disusun  oleh :  Graceilla Kristia Sheraphim .
Jeklin, A. (2016). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Issue July).
Khoirunnisa,  I.  (2018).  Analisis  Kausalitas  Inklusi  Keuangan  Terhadap  Pertumbuhan  Inklusif  di Indonesia. Repositori Institusi USU , 1–77. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12535 Konstitusi. (2016). UU N0. 9 2016 .
Larasasati, C., & Natasya, E. D. (2017). Peran Indonesia di G-20 : Peluang dan Tantangan berlandaskan pada  prinsip  bebas-aktif  .  Visi  ini  menunjukan  penting  bagi  Indonesia  ,  sehingga  Jokowi menegaskan tujuannya tahun 2015 Jokowi juga ingin mengedepankan ekonomi Indonesia , Dalam butir pertama Na. Jurnal Hubungan Internasional , X (2), 42–54.

## Konstruksi Variabel Makroekonomi Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia
Lionardo, J., & Rahmayanti, D. (2019). Tingkat Inklusi Keuangan Sektor Perbankan Pada Masyarakat Di  Kecamatan  Teluk  Segara  Kota  Bengkulu. Managament  Insight:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen , 13 (1), 33–46. https://doi.org/10.33369/insight.13.1.33-46
Marlina. (2019). Analisis Kausalitas Inklusi Keuangan dengan Pemerataan Pendapatan, Kemiskinan,
Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran di Indonesia . http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23435
Ningrum, D. K. (2018). Analisis pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan  ketimpangan  di  jawa  timur  periode  tahun  2011-2015. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB Universitas Brawijaya , 6 (1), 1–16.
Nugroho,  A.,  &  Purwanti,  E.  Y.  (2018).  Determinan  Inklusi  Keuangan  Di  Indonesia  (Global  Findex 2014). Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 1. https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.1-13 Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Laporan tahunan perbankan 2015 . 1–253.
http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Tahunan- Perbankan-2015.aspx
Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2019. Survey Report , 1–26. www.ojk.go.id
Ozili,  P.  K.  (2020).  Theories  of  Financial  Inclusion. SSRN  Electronic  Journal ,  1–23. https://doi.org/10.2139/ssrn.3526548
Setiawan. (2019). Visi, Misi dan, Tujuan Inklusi Keuangan . Kajianpustaka.Com. https://www.kajianpustaka.com/2019/04/visi-tujuan-dan-strategi-keuangan.html
Tampubolon, Rotua Nuraini,  et al. (2017). Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif di Indonesia. Responsi Bank Indonesia , 1–76.