Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 473-479| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5649.473-479

## BANK'S LEGAL RESPONSIBILITY AGAINST THE THEFT OF BANK CUSTOMERS' MONEY
Gede Putra Suardana, I Nyoman Sugiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia Gedeputrasuardana1003@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com

## Abstrak
Kejahatan perbankan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kejahatan perbankan yang melibatkan pegawai bank. Pemilihan jenis kejahatan yang melibatkan pegawai ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas kejahatan   perbankan  yang  akhir-akhir  ini  banyak  ditemukan  merupakan kejahatan yang dilakukan  oleh  orang  yang  terlibat  di  dalam  bank,  sehingga  perlu  segera  diketahui  faktor  penyebab  dan menentukan  tindakan  pencegahan  yang  tepat.  Berdasarkan  hal  tersebut  permasalahannya  yaitu:  1) Bagaimana kejahatan pencurian uang nasabah bank dapat terjadi; 2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum bank  jika  terjadi  pencurian  uang  nasabah    Metode  penelitian  kali  ini  menggunakan  penelitian  normatif dengan pendekatan Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  kasus  (case  approach),  dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach).  Hasil  penelitian  Kejahatan    dibidang    perbankan    yang    dilakukan    oleh    pihak internal  karyawan  bank  menurut  UU  Republik  Indonesia    nomor    7    Tahun    1992    tentang    Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Tujuanya  adalah tanggung  jawab  bank  terhadap  pencurian  uang  dengan  melakukan  pembobolan  rekening  nasabah  oleh pegawai  bank telah di atur dalam Pasal  37 B UUP bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang  disimpan  pada  bank  yang  bersangkutan  terjamin  dengan  aman.  Dengan  hal  tersebut  bank  sebagai pihak  yang  dipercaya  sebagai  tempat  menyimpan  uang  agar  memperketat  apabila  mengrekrut  seorang pegawai  hendaknya  sesuai  dengan  protokoler  dalam  perbankan.  Modus  dari  kejahatan  perbankan  yang dilakukan oleh oknum penjabat bank merupakan sebuah tindak pidana yang melibatkan dari pejabat bank itu sendiri secara struktural dan juga dengan keterlibatan dari nasabah, berkaitan dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa sebuah tindak pidana perbankan.
Kata Kunci: Nasabah, Perlindungan Hukum, Perbankan

## Abstract
Banking  crimes  that  will  be  observed  in  this  study  are  banking  crimes  involving  bank  employees.  The selection of this type of crime involving employees is based on the fact that the majority of banking crimes that have recently been discovered are crimes committed by people involved in the bank, so it is necessary to immediately identify the causal factors and determine appropriate preventive measures. Based on this, the problems are: 1) How can the crime of  stealing bank customers' money occur; 2. What  is the legal responsibility of the bank in the event of theft  of customer money. This research method  uses normative research with an approach. The approaches used in legal research are the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. (conceptual approach). The results of research Crimes in the field of  banking  carried  out  by  internal  bank  employees  according  to  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The purpose is that the responsibility of the bank against the theft of money by breaking into customer accounts by bank employees has been regulated in Article 37 B of the UUP that every bank is obliged to guarantee that public funds deposited with the bank concerned are guaranteed safe. With this, the bank as a party that  is  trusted  as  a  place  to  save  money  in  order  to  tighten  when  recruiting  an  employee  should  be  in accordance with banking protocols.
Keywords: Customers, Legal Protection, Banking

## I. PENDAHULUAN
Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah   untuk   memobilisasi   dana   masyarakat,   secara   tepat   dan   cepat menyalurkan dana tersebut kepada pengguna atau investasi yang efektif dan efisien.  Fungsi  bank  ini  diperlukan bagi  perkembangan  perekonomian  suatu negara dan peningkatan standar taraf hidup masyarakt. Oleh  karena  fungsi  bank  tersebut  yang  sangat  krusial  bagi  perekonomian  suatu  negara,  maka keberadaan usaha bank harus berdasarkan prinsip kepercayaan. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat  terhadap  bank  pemerintah  harus  berusaha  melindungi  masyarakat  dari  tindakan lembaga  ataupun  oknum  pegawai  bank  yang  tidak  bertanggungjawab  dan  merusak  sendi kepercayaan  masyarakat.  (Muhammad  Djumhanna,  2006)  Kepercayaan  masyarakat  mutlak diperlukan karena bank pada hakikatnya tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.
Kemauan  masyarakat  untuk  menyimpan  sebagian  uangnya  di  bank,  semata-  mata dilandasi  oleh  kepercayaan  bahwa  uangnya  akan  dapat  diperolehnya kembali pada waktu yang  diinginkan  yang  disertai  dengan  imbalan  pula.  Apabila  kepercayaan  nasabah  penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Bank yang seharusnya melindungai nasabah, justru merugikan nasabah dengan pencurian  uang  dengan  melakukan  pembobolan  rekening  nasabah  yang dilakukan oleh pegawai dari bank itu sendiri. Kedudukan pihak nasabah sebagai konsumen dan pihak bank sebagai pelaku usaha menjadikan bank harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabahnya.  Agar  kasus-kasus  yang  demikian  tidak  terulang  atau  dapat  diminimalisir,  maka sudah  seharusnya  bank  menjalankan  kegiatan  usahanya  denga  prinsip  kehati-hatian  dan meningkatkan pengawasan internalnya. Dari aspek hukum perlindungan konsumen, bank sebagai pelaku  usaha  seharusnya  menjamin  keamanan  rekening  nasabahnya.  Fraud  atau  kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  sehingga menimbulkan    kerugian    tanpa  disadari  oleh  pihak  yang  dirugikan  tersebut  dan  memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu: adanya  tekanan  untuk  melakukan penyelewengan,  adanya  kesempatan  yang  bisa  dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada prinsipnya fraud memiliki tiga unsur, yaitu:  adanya  perbuatan  yang  melawan  hukum  (illegal  acts);  dilakukan  oleh  orang-orang  dari dalam dan/atau dari luar organisasi  serta  dilakukan  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi dan/atau  kelompok  sementara  di  lain  pihak merugikan  pihak  lain  baik  langsung  maupun  tidak langsung.
Ada  tiga    hal    yang    menyebabkan    seseorang    melakukan    fraud,    yaitu  :  pressure (tekanan),  opportunity  (kesempatan)  dan  rasionalization  (pembenaran).  Tekanan  atau  pressure umumnya disebabkan karena perilaku individual karyawan yang menyebabkan melakukan fraud. Bisa jadi tekanan itu disebabkan  masalah  keuangan  (financial pressure) yang  dipicu  karena gaya hidup  yang  berlebihan,  sikap  tamak  dan  serakah,  banyak  hutang  atau tanggungan dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang terpaksa melakukan fraud atau kecurangan. Memberantas kejahatan perbankan merupakan sebuah tantangan bagi pengawasan  bank.  Lebih jauh    dinyatakannya    kejahatan    perbankan    yang  dilakukan  oleh  orang  dalam  sangat  erat kaitannya  dengan  dominasi  terhadap  kebijakan  dan  administrasi  oleh  seseorang  atau  beberapa orang,  dan  lemahnya  pengawasan  baik  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pengawas  internal maupun pengawas eksternal. Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya   tingkat   pengawasan internal,   sehingga   kegagalan   bank   yang disebabkan oleh kecurangan orang dalam menjadi lebih tinggi.
Pegawai  bank  memanfaatkan  peluang  yang  ada  di  sekitarnya  untuk melakukan aksi kejahatannya  melalui  penyalahgunaan  wewenangnya  dalam  melakukan    tindak    kejahatan. Artinya ada peluang  bagi pegawai bank  untuk melakukan tindak kejahatan perbankan. Mustofa
dalam membahas kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pegawai mendefinisikannya sebagai occupational crime (kejahatan terkait dengan pekerjaan) yaitu tindakan  yang  dilakukan melalui kesempatan  yang  ada  dalam  peran  jabatan  yang  sah  (Muhammad  Mustofa,  2010).  Sementara Lessly  Bottomly  menyebutkan  sebagai  occupational  fraud  and  abuse,  karena  seseorang melakukan kejahatan di dalam perusahaan dan menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan internal  fraud  (Leslie  Bottomly,  2010).  Adanya  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  selaku konsumen  di  bidang  perbankan  menjadi  urgent,  mengingat  adanya  banyak  kejadian  pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah justru oleh pegawai bank sendiri. Jenis kejahatan  perbankan  yang  akan diamati  dalam  penelitian  ini  adalah  kejahatan  perbankan yang melibatkan  pegawai  bank.  Pemilihan  jenis  kejahatan  yang  melibatkan  pegawai  ini  didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas kejahatan   perbankan yang   akhir-akhir ini banyak  ditemukan merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  terlibat  di  dalam  bank,  sehingga  perlu segera diketahui faktor penyebab dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat.
Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang,  maka  permasalahan  yang  akan dibahas  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana kejahatan pencurian uang nasabah bank dapat terjadi?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum bank jika terjadi pencurian uang nasabah ?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian adalah “merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang  dilakukan  secara  metodelogis,  sistematis,  dan  konsisten”.  (Soerjono  Soekanto,1986). Penelitian  yang  dilakukan  dalam  kaitannya  dengan  penulisan  skripsi  ini  termasuk  dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum  yang  didasarkan  pada  data  sekunder”.  Perlunya  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah beranjak dari belum adanya norma hukum berkaitan permasalahan penelitian, sehingga di dalam mengkajinya  lebih  mengutamakan  sumber  data  sekunder.  Sedangkan  pendekatan  masalahnya adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kejahatan Pencurian Uang Nasabah Bank
Menurut  Kamus  Perbankan,  nasabah  adalah  orang  atau  badan  yang  mempunyai  rekening simpanan  atau  pinjaman  pada  bank.Pada  tahun  1998 melalui   UU Nomor   10   Tahun   1998 tentang   Perbankan   di introduksilah rumusan masalah nasabah dalam Pasal 1 angka 16, yaitu pihak  yang  menggunakan  jasa  bank.  Rumusan  ini  kemudian  diperinci  pada  angka  berikutnya, sebagai berikut: Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pasal 1 angka  17  UU  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  adapun  pihak-pihak  yang  termasuk sebagai nasabah. Bank   pada   dasarnya   merupakan   salah  satu   bentuk  lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini  bank  melaksanakan  fungsi  melayani  kebutuhan  pembiayaan  dan  melancarkan  sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.
Perbankan  sebagai  lembaga  keuangan  mempunyai  peran  yang sangat strategis dalam kegiatan  perekonomian  melalui  kegiatan  usahanya  menghimpun  dana  masyarakat  dan menyalurkan  pembiayaan  bagi  usaha-usaha  produktif  maupun  konsumtif,  sekaligus  menjadi penentu  arah  bagi  perumusan  kebijakan  pemerintah  di  bidang  moneter  dan  keuangan  dalam mendukung  stabilitas  pembangunan  nasional,  khususnya  untuk  dapat  menjadi  tempat penyimpanan  dana  yang  aman,  tempat  yang  diharapkan  dapat  melakukan  kegiatan perpembiayaanan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan. ( Teguh Pudjo Mulyono, 2006) Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan  kepada  bank.  Pembiayaan  merupakan  suatu  istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur.
Menurut O.P. Simorangkir, (1998), bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.
Frederic  S.  Mishkin,  (1995),  mengemukakan  dalam  bukunya  The  Economics  Of  Money, Banking,  And  Financial  Markets,  bahwa  Bankers  are  financial  institution  that  accept  money deposits  and  make  loans.  Included  under  the  term  banks  are  firms  such  as  comercial  banks, savings and loan associations, mutual savings banks, and credit unions.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan    dana    atau finansial  dapat  ditempuh  dengan  melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan  perbankan, yaitu  segala kegiatan  perbankan yang diatur secara yuridis dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan  prinsip-prinsip  perbankan  (prudent  banking)  dengan  cara  menggunakan  rambu- rambu  hukum  berupa  safe  dan  sound.  Kegiatan  bank  secara  yuridis  dan  secara  umum  adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan fee based, dan kegiatan dalam bentuk investasi. ( Teguh Pudjo Mulyono, 2006) Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak   pula   kesempatan yang   akan   timbul   yang   memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum  terhadap  dunia  perbankan.  Semakin  luas  kesempatan  yang muncul, juga  akan  berbanding  lurus  dengan  semakin banyaknya  jenis  dan  ruang  lingkup  tindak  pidana perbankan  berdasarkan  peraturan  umum  dalam  UU  perbankan  dan  yang  diatur  khusus  dalam perundang-undangan  di  luar  UU  Perbankan.  Bank  harus menjaga  kepercayaan  masyarakat dengan  cara  menggunakan  dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk  laporan  pertanggungjawaban  yang  akan  diumumkan  langsung  kepada  publik  melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan. Tindak pidana  perbankan  pada  dasarnya  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan  produk  perbankan,  sehingga  menimbulkan  keruguian  metriil  dan  atau  immateriil  bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya. ( Marfei Halim. 2002)
Secara  umum  kejahatan  di  bidang  perbankan  adalah  kejahatan  yang  digolongkan  dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang  hukum  admnistrasi    yang    memuat    sanksi-sanksi pidana.  Istilah  kejahatan  di bidang perbankan adalah untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sedangkan istilah tindak pidana di bidang perbankan  menunjukkan  bahwa  suatu  tindak  pidana yang  dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidanan ekonomi. Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai  cara  atau  modus.  Sejalan  dengan  perkembangan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  maka  tidak  dapat  disangkal  pula  bermunculannya  modus  baru  di  bidang  kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Penyalahgunaan kredit, kredit macet, pimpinan atau pengurus  bank  melarikan  uang nasabah,    mendirikan    sejenis    usaha  perbankan  tanpa  ijin,  pemalsuan  giro  atau  tabungan, pemalsuan letter of credit dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di  bidang  perbankan  yang  umumnya  dikenal  dan  terjadi  di  Indonesia.  Beberapa  kasus  yang terungkap belakangan  ini  menjadi  bukti  dan contoh bahwa  tindak pidana  di bidang perbankan masih  merupakan  gejala    yang   umum    terjadi    di   Indonesia    antara    lain    kasus    Bank   yang terkena  likuidasi  yang  mengandung  unsur  pidana,  yang  tidak  kalah menarik dibandingkan dengan  masalah  pemindahan  kepemilikan  bank  tersebut  dan  pembayaran  hutang-hutang  bank, termasuk uang simpanan nasabahnya. Kejahatan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  tidak  baik bahkan  sering  dipandang  sebagai  suatu  perbuatan  tercela  yang  dilarang  untuk  dilakukan. Soedjono  Dirdjosisworo  mengemukakan  pendapatnya  tentang  kejahatan    yaitu    sebagai    suatu perbuatan  manusia  yang  memenuhi rumusan  kaidah  hukum  pidana  untuk  dapat  dihukum.( Marwan  Effendy,  2012)  Menurut  Arif Gosita  Kejahatan  adalah  suatu  hasil  interaksi,  dan karena  adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Didalam kejahatan
tidak hanya dirumuskan oleh UU Hukum Pidana tetapi juga tindakantindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat  dibenarkan  serta  dianggap  jahat,  tidak  atau  belum  dirumuskan dalam  UU  oleh  karena  situasi  dan  kondisi  tertentu.  Dalam  UUPerbankan  tidak  menjelaskan mengenai definisi dari kejahatan perbankan. Namun kejahatan perbankan dapat diartikan  sebagai tindak  pidana  di  bidang  perbankan  yang  dalam pengertian ini mencakup segala perbuatan yang  melanggar  hukum  yang  ada  kaitannya  dengan  bisnis  perbankan.  Berdasarkan  beberapa pengertian  dari  kejahatan  dan  perbankan  dapat  diberikan  pengertian  mengenai  kejahatan perbankan  sebagai suatu perbuatan  atau pelanggaran  yang memenuhi rumusan delik dari suatu produk legislasi yang mengatur tentang tindak pidana perbankan. Sedangkan dalam hal ketentuan pidana  serta  pemberian    sanksi  administratif  terhadap    para  pelaku    yang    telah  melakukan kejahatan perbankan ini telah diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A UU No. 10 Tahun 1998  tentang  Perbankan.  Secara  fundamental  tujuan  dilakukannya  pengawasan  terhadap  bank adalah  Berkaitan  dengan  pemeliharaan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  integritas  sistem perbankan dan individual bank. Kepercayaan tersebut penting karena sebagai sumber dana, tujuan dasar  bank  adalah  memberikan  jasa  keuangan.  Kehadiran  bank  yang  tidak  sehat  yang  dapat mengancam  integritas  sistem  perbankan  harus  ditutup  melalui  evaluasi  pemeriksaan  terhadap kecukupan  modal,  kualitas  aset,  manajemen,  posisi  likuiditas,  dan  kemampuan  pendapatan, Pemeriksaan  langsung  secara  berkala  merupakan  langkah  terbaik  untuk  menentukan  ketaatan bank terhadap  ketentuan. Ketaatan  terhadap  peraturan  perundangundangan secara tradisional merupakan  prioritas  utama  bagi  pengawas.  Proses  pemeriksaan  dapat  membantu  mencegah masalah yang tidak dapat diperbaiki dan yang semakin memburuk, sehingga biaya penyelamatan atau  pembayaran  terhadap  nasabah penyimpan  (dalam  hal  ini  dijamin oleh  asuransi  simpanan) menjadi sangat besar. Pemeriksaan dapat memberikan   masukan   kepada   pengawas   tentang bentuk,   tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan memberikan fakta dasar bagi  langkah-langkah  perbaikan  yang  tepat,  rekomendasi  dan  perintah.    Dengan    demikian, pemeriksaan  memainkan  peranan  kunci dalam proses pengawasan itu sendiri.

## 2. Tanggung Jawab Bank Terhadap Pencurian Uang Dengan Melakukan Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank
Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan bank secara  sederhana  dapat  dikatakan  sebagai  tempat  melayani  segala  kebutuhan para  nasabahnya. Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk  tabungan,  deposito  berjangka,  giro  dan  kemudian  menyalurkan  kembali  dana  yang dihimpun tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan (loanable fund). Dengan demikian kegiatan bank di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat. Nasabah  bank  adalah  pihak  yang menggunakan  jasa  bank,  terdiri  dari nasabah penyimpan dan nasabah debitur.
Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan  perjanjian  bank  dengan  nasabah  yang  bersangkutan,  sedangkan  nasabah  debitur adalah nasabah yang rnemperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan yang berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersarnakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Berkaitan dengan perkembangan sengketa antara bank dan nasabah seringkali terjadi seperti nasabah datang langsung ke bank, menelpon pada call center, atau menulis di media cetak dengan menyampaikan keluhannya kepada bank. Bahkan terkadang nasabah melaporkan ke  pihak  kepolisian  dan  melakukan  gugatan  ganti  kerugian  kepada  bank  melalui  pengadilan, namun mengalami banyak kendala. Sedangkan pihak  bank  kurang  memperhatikan  pengaduan nasabah,    atau    memperbaiki  pelayanannya  kepada  nasabah.  Seharusnya  bank  berkewajiban menyelesaikan  setiap  pengaduan nasabah  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  No.  7/PBII2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah.  untuk  menghindari  sering terjadinya  pencurian  uang    dengan  melakukan  pembobolan  rekening  nasabah  oleh karyawan/pegawai  bank.  Pembobolan  rekening  nasabah  adalah  “perusakan  rekening  sehingga dapat disalahgunakan.” Lebih   lanjut   Johannes   Ibrahim   menjelaskan   “sebagai perbuatan yang anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup
dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu ( Johannes  Ibrahim,  2010). Seperti kasus yang terjadi di Bank swasta di Bandung yang melibatkan 3 orang pegawai bank tersebut melakukan pembobolan  rekening  nasabah  melalui  jaringan  internet.  Barang  bukti  yang  dapat  diamankan terdiri  atas  uang  bernilai  ratusan  juta  rupiah  dari  tangan  tersangka.  Karyawan  yang    telah melakukan  pencurian  uang  dengan  melakukan  pembobolan  rekening  nasabah  tersebut  telah melakukan kejahatan dengan membobol rekening nasabah sediktnya 21 (dua puluh satu) kali.
Menyikapi  modus  yang  dilakukan  oleh  tersangka  sebelumnya  membuka  bebrapa  situs komersial melalui internet. Selanjutnya melalui situs-situs itu tersangka melihat-lihat barang yang akan dilelang bersama carder lainnya diluar negeri, dan diakhiri dengan mencari nomor rekening yangn berbelanja. Nomor rekening tersebut digunakan untuk membeli barang yang akan dijual melalui  situs  tadi.  Sebelum  menggunakan  nomor  rekening  tersebut  tersangka  terlebih  dahulu melihat kemampuan keuangan pemilik rekening, dan setelah mendapat kepastian  finansialnya, tersangka  segera  memesan  barang-barang  tertentu dengan menggunakan nomor rekening milik orang lain tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut pihak bank akhirnya mencari solusi dimana bank membuat proteksi dengan memberikan kode rahasia misalnya dengan sandi x dan xx. Atau dengan  mengganti  rekening  nasabah  dengan  bank  card    yaitu    berupa    kartu    plastik    yang dikeluarkan  oleh  bank  yang  diberikan kepada nasabahnya untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran di tempat- tempat tertentu seperti super market atau pasar swalayan, restoraan tempat hiburan dan tempat lainnya.
Disamping  solusi  yang  diambil  oleh  bank  dalam  upaya  mengantisipasi  kejahatan pencurian  uang  dengan  melakukan  pembobolan  rekening  nasabah  tersebut,  hak  pemerintah hendaknya menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian perlu mempertimbangkan dalam penegakan hukum. sanksi yang diberikan sangat  beragam,  tergantung  dari besar  atau kecilnya    kadar  kejahatan    yang dilakukan.  "Kalau  dari  internal  bank,  dipecat  dan  tidak  diberi hak-haknya, dan biasanya 2 tingkat pimpinan di atasnya juga ikut kena sanksi, di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga diatur di peraturan OJK. Jika ternyata pelanggarannya lebih berat, misalnya menggelapkan dana nasabah, sehingga dilaporkan ke kepolisian oleh OJK. Hasil audit internal OJK akan diteliti polisi untuk dicari tahu apakah masuk ke ranah pidana atau tidak. Setelah  audit lengkap  dan  dinyatakan  terbukti  dan  perkara  sudah  matang, kemudian kepolisian menaikkan statusnya ke sidik, kemudian polisi melakukan penyidikan. Jika terbukti ada penggelapan, kata Agus,  polisi  membantu  memulihkan    aset-aset    yang    hilang.    Pemulihan    aset    ini    akan dimaksimalkan sampai bisa kembali seutuhnya. Sementara bagi si pelaku penggelapan bisa diberi hukuman penjara minimal 5 tahun hingga 10 tahun, tergantung dari pasal yang menjerat dan hasil pengadilan. "Pidana ada yang 7 tahun, 10 tahun, beda- beda  tergantung  pasal.  Rata-rata  kalau pegawai  bank  yang  melakukan  itu.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dari  permasalahan  tersebut  di  atas  maka         dapat  ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Kejahatan  dibidang  perbankan  yang  dilakukan  oleh  pihak internal karyawan bank menurut UU Republik Indonesia  nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Modus  dari  kejahatan perbankan  yang  dilakukan  oleh  oknum  penjabat  bank  merupakan  sebuah  tindak  pidana  yang melibatkan  dari  pejabat  bank  itu  sendiri  secara  struktural  dan  juga  dengan  keterlibatan  dari nasabah, berkaitan dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa sebuah tindak pidana perbankan ini merupakan suatu kerjasama diantara internal bank dan juga dengan pihak nasabah.
2. Tanggung jawab bank terhadap pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank telah di atur dalam Pasal 37 B UUP bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan terjamin dengan aman. Dengan hal  tersebut  bank  sebagai  pihak  yang dipercaya  sebagai  tempat  menyimpan uang  agar
memperketat  apabila  mengrekrut  seorang  pegawai  hendaknya  sesuai  dengan  protokoler  dalam perbankan.
2. Saran
Bertitik tolak dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas dapat disarankan hal sebagai berikut:
1. Kepada  pihak  bank  disarankan  hendaknya  dalam  merekrutmen  pegawai  harus diperketat lagi karena bank merupakan sebuah bisnis kepercayaan dalam hal perbankan.
2. Kepada  masyarakat,  hendaknya  hati-hati  dalam  penyimpanan  dan  atau meminjam uang kepada bank, karena masih banyak bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati- hatian dan kepercayaan, dan melakukan pengcekan secara berkala dana simpanannya sehingga apabila terjadi hal tidak diinginkan bisa diketahui sedini mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA
Djoni S. Gazali, & Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.
Sulistyandari, 2001, Aspek Hukum Pembobolan Uang Nasabah Bank, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Muhammad Mustofa, 2010, Kleptokrasi : Persengkongkolan  Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia, Kencana-Perdana Media Group, Jakarta.
Leslie Bottomly, 2010, “legal Issue in Employee Fraud”,Ater Wynne.
Teguh  Pudjo  Mulyono,  2006,     Manajemen  Perkreditan  Bagi  Bank  Komersil  ,  Cetakan  Pertama,  BPFE, Yogyakarta.
Marfei Halim. 2002, Mengurai Benang Kusut, Cetakan Pertama, Bank Indonesia, Jakarta.
Marrwan    Effendy,    2012,    Tipologi    Kejahatan    Perbankan    Dari  Perspektif  Hukum  Pidana,  Cetakan Pertama Referensi, Jakarta.
O.P. simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm 10.
Frederic S. Mishkin, The Economics Of Money, Banking, and Financial Markets, Fourth Edition (Colombia University,1995), hlm 9.