## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Dwi Moni Estuti 1 , Teti Anggita Safitri 2 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta 1&2
dwimoniestuti20@gmail.com 1) ; tetianggita@unisayogya.ac.id 2*)

## ABSTRACT
Analysis  of  the  local  government's  financial  performance  is  the  most  important thing. This is because it provides an overview of what the region will do to increase local revenue.  The  research  objective  was  to  determine  the  ratio  of  government  financial independence, the ratio of government financial effectiveness, the ratio of the degree of decentralization,  and  the  ratio  of  regional  financial  dependence  of  the  Kulon  Progo Regency  government  in  2019-2021.  This  research  is  quantitative  descriptive  research. The  data  used  is  secondary  data  in  the  form  of  the  2019-2021  Kulon  Progo  Regency Government  Financial  Report.  The  independence  ratio  of  the  Government  of  Kulon Progo Regency is in the low category. The realization of PAD revenue for the Government of Kulon Progo Regency is included in the very effective category, as evidenced by a ratio that  exceeds  the  value  of  100%.  The  degree  of  decentralization  of  the  Kulon  Progo Regency Government based on criteria shows low criteria. The level of dependence of the Government of Kulon Progo Regency is very high. Kulon Progo Regency can be improved by optimizing the potential of PAD to achieve an independent area. The independence of the Kulon Progo Regency government is below 25% in the low category.
Keywords:  Independence  Ratio,  Effectiveness  Ratio,  Decentralization  Degree  Ratio, dependency ratio.

## ABSTRAK
Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang paling penting, hal ini dikarenakan memberikan gambaran apa yang akan dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan  penerimaan  asli  daerah.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  rasio kemandirian keuangan pemerintah, rasio efektivitas keuangan pemerintah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019- 2021. Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masuk kategori rendah. Realisasi  penerimaan  PAD  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  termasuk  dalam kategori  sangat  efektif  dibuktikan  dengan  rasio  yang  melebihi  nilai  100%.  Derajat desentralisasi  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  berdasarkan  kriteria  menunjukan kriteria  yang  rendah.  Tingkat  ketergantungan  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo sangat  tinggi.  Kabupaten  Kulon  Progo  dapat  ditingkatkan  dengan  dengan mengoptimalkan  potensi  PAD  untuk  mencapai  daerah  yang  mandiri.  Kemandirian pemerintah Kabupaten Kulon Progo berada di bawah 25% dalam kategori rendah.
Kata kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Derajat desentralisasi, Rasio Ketergantungan

## 1. PENDAHULUAN
Dengan  adanya  otonomi  daerah,  pemerintah  tidak  hanya  diberikan  kebebasan dalam  mengelola  sumber  daya  daerah,  namun  harus  memberikan  pertanggungjawaban kepada publik. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya  daerah  yaitu  tuntutan  akuntabilitas  sektor  publik  (Sari  et  al.,  2021).    Kinerja keuangan  daerah  merupakan  bagian  dari  pekerjaan  dalam  domain  kondisi  finansial daerah, mencakup penerimaan dan pengeluaran daerah berdasarkan metrik finansial yang ditetapkan  oleh  kebijakan  periode  anggaran  atau  peraturan  perundang-undangan (Talumewo  et  al.,  2020).  Dalam  Rondonuwu  (2016),  Ibnu  Syamsi  mencatat  bahwa kinerja keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah menjadi tolok ukur seberapa jauh daerah  mampu  menemukan  dan  melakukan  pengelolaan  sumber-sumber  bagi  finansial daerah  untuk  memenuhi  tuntutan  pemerintah,  masyarakat,  dan  pembangunan  daerah, sehingga daerah menjadi kurang bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki  kemampuan  untuk  menggunakan  uang  yang  diperoleh  melalui  pengelolaan sumber  daya  keuangan  bagi  kepentingan  publik,  tetapi  hal  ini  dibatasi  sesuai  dengan peraturan yang ada di Indonesia.
Menurut Sari et al., (2021) analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hal  yang  paling  penting,  hal  ini  dikarenakan  dengan  adanya  analisis  kinerja  keuangan daerah  akan  memberikan  gambaran  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  daerah  untuk meningkatkan penerimaan daerah. Lebih lanjut Sari et al., (2021) mengemukakan bahwa masih banyak daerah yang tidak melakukan analisis kinerja keuangannya. Melihat masih rendahnya analisis kinerja keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, menjadikan penelitian tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menarik untuk diteliti.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  mengenai  pemerintah  daerah sudah dijelaskan bahwa pendapatan daerah ialah pendapatan yang dimiliki daerah yang dapata  meningkatkan  nilai  kekayaan  suatu  daerah    pada  waktu  tertentu.  Pendapatan daerah juga dapat diartikan sebagai segala bentuk penerimaan daerah atau berkurangnya utang  yang  berasal  berbagai  sumber  dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan (Halim, 2011).
Gambaran  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  dilihat  pada  laporan keuangan. Pengukuran kinerja merupakan sebuah langka yang digunakan untuk melihat apakah  pekerjaan  dan  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dipertahankan  atau dievaluasi (Ulun, 2020). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah metode pengukuran keuangan dan non-keuangan, ada upaya dalam membantu dalam pelaksanaan strategi  pengelolaan  keuangan  oleh  sistem  yang  mengukur  kinerja  sektor  publik (Mardiasmo, 2018). Teknik  yang bisa      saja digunakan adalah analisis terhadap keuangan dari pelaporan APBD yang telah usai dikerjakan (Halim dan Kusufi, 2014).
Kinerja  keuangan  pemerintah  menurut  rasio  efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota  Tangerang Selatan dapat  dikategorikan sangat  efektif. Rasio  Efisiensi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menunjukkan  kinerja  keuangan pemerintah. Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan dapat dikategorikan  tidak  efisien.  Rasio  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Di Pemerintah  Daerah  dalam  satu  periode  ke  Kota  Tangerang  Selatan  periode  berikutnya tidak memiliki kenaikan yang stabil, malah cenderung turun secara fluktuatif.
Sesuai dengan Widiyaningsih & Prihatiningsih (2021) menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan  Pendapatan Daerah  Kota  Surakarta secara  umum  dikatakan  baik.  Kinerja Pendapatan  baik  dilihat  Varians  Pendapatan Daerah  Pertumbuhan Pendapatan  Daerah, Rasio  Keuangan  Pendapatan  Daerah  dilihat  dari  derajat  desentralisasi,  Rasio
Ketergantungan  Daerah, Rasio  Efektivitas  dan  Efisiensi  Pajak  Daerah,  dan  Derajat Kontribusi              BUMD, Kinerja keuangan belanja Kabupaten Surakarta baik didasrkan pada keterserapan dan kesesuaian belanjanya.
Salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yaitu  Kabupaten Kulon  Progo.  Menurut  yang  informasi  dilansir  oleh  Republika.co.id  (2021),  “DPRD Kabupaten Kulon Progo meminta agar Pemerintah Kabupaten  Kulon Progo lebih teliti dan  hati-hati  dalam  tata  kelola  penggunaan  APBD  tahun  2021  untuk  menghindari terjadinya  penyimpangan  atau  sebagai  temuan  dari  BPK”.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih  kurang. Hal inilah yang  melatarbelakangi  peneliti  memilih  Kabupaten  Kulon  Progo  sebagai  subjek penelitian.
Melihat masih kurangnya pemerintah daerah melakukan analisis kinerja keuangan serta masih kurangnya kinerja keuangan pada Kabupaten Kulon Progo, sehingga penting untuk dilakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo.

## 2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Landasan Teori

## Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  merupakan  unsur  penting  bagi  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk  kekayaan  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  tersebut  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Halim (2011) berpendapat bahwa dalam menjalankan otonomi daerah, suatu daerah harus  memiliki  kemampuan  seperti  dukungan  keuangan,  karena  keuangan  merupakan faktor utama guna menerapkan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah daerah di dalam  mengelola keuangan harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  tertib,  efisien  dan  efektif, ekonomis,  transparan (keterbukaan) dan bertanggung jawab  serta tetap memperhatikan manfaat pada masyarakat (Mahardika dan Artini, 2014).

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD )
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daearah APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Wulandari & Iryanie (2018) APBD adalah program pemerintah  daerah  yang  dilaksanakan  dalam  satu  tahun  mendatang,  yang  diwujudkan dalam satu bentuk uang.
APBD dapat didefinisikan sebagai perkiraan dari suatu pemerintahan daerah terkait perencanaan mengenai keuangan yang nantinya akan direalisasikan per tahun (Nugraha, 2017). Penyusunan APBD berfungsi menyelenggarakan kebijakan ekonomi secara makro maupun  sumber  daya  yang  berasal  dari  daerah  tersebut,  pendistribusian  sumber  daya secara tepat serta dapat memberikan kesiapan kondisi pengelolaan keuangan secara tepat. Penyusunan  APBD  mempunyai  tujuan  menjadikan  anggaran  sebagai  sarana  serta
pengontrol guna mencegah terjadinya ketidak pemerataan dan kesenjangan di berbagai hal pada suatu negara ataupun daerah.

## Kinerja Keuangan Daerah
Definisi kinerja yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun  2006 yaitu sebagai  hasil  dari  suatu  kegiatan  yang  akan  segera  dilaksanakan  atau  yang  telah dilaksanakan yang berkaitan pemanfaatan anggaran baik kuantitas dan kualitas yang bisa diukur. Kinerja mempunyai arti sebagai     gambaran terkait suatu pencapaian dari program, kegiatan, kebijakan di dalam menciptakan sasaran, tujuan, visi serta misai organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya (Mahsum, 2012).
Menurut  Syamsi  dalam  Herisistam  (2015)  kinerja  keuangan  daerah  merupakan gambaran  dari  bagaimana  pemerintah  daerah  mampu  mengali  serta  mengelola  sumber pendapatan  asli  daerah  untuk  membangun  daerahnya,  baik  kesanggupan  dalam memenuhi kebutuhan pemerintahan, masyarakat  serta pembangunan daerahnya dengan tidak  sepenuhnya  mengandalkan  pada  dana  perimbangan.  Pemerintah  daerah  memiliki kebebasan  yang  dibatasi  oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  menggunakan keuangan daerah.
Pendapat Agustina dalam Paramita (2015) mendefinisikan kinerja keuangan daerah sebagai  tingkat  pencapaian  di  dalam  bidang  keuangan  lingkup  daerah  baik  meliputi pendapatan, belanja daerah dengan memakai indikator keuangan yang sudah ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari daerah untuk suatu periode anggaran.
Menurut  Mardiasmo  (2011)  pengukuran  kinerja  keuangan  daerah  memiliki  tiga tujuan.  Pertama,  tujuan  dari  pengukuran  kinerja  keuangan  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  kinerja  pemerintah,  ukuran  kinerja  mengarahkan  pemerintah  agar  fokus pada  maksud  dan  tujuan  program  satuan  kerja,  dan  akhirnya  bisa  meningkatkan keefektifan  saat  memberi  pelayanan  publik.  Kedua,  pengukuran  kinerja  keuangan bertujuan  untuk  pendistribusian  sumber  daya  dan  pembuatan  keputusan.  Ketiga, pengukuran  kinerja suatu keuangan juga bertujuan mewujudkan akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.

## Pengembangan Hipotesis
Penelitian  ini  akan  menganalisis  bagaimana  kinerja  keuangan  pemerintah                  daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio derajat  desentralisasi,  dan  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah,  khususnya  di Kabupaten Kulon Progo. Menganalisis kinerja keuangan daerah menggunakan data yaitu Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo Tahun 2019-2021  yang  diperoleh  melalui www.bkad.kulonprogokab.go.id.  Selanjutnya dilakukan  analisis  kinerja  keuangan  daerah  berdasarkan  rasio  kemandirian  keuangan daerah,  rasio  efektifitas  keuangan  daerah,  rasio  derajat  desentralisasi,  dan  rasio ketergantungan  keuangan  daerah,  khususnya  di  Kabupaten  Kulon  Progo  tahun   2019- 2021. Setelah dilakukan perhitungan, selanjutnya melakukan analisis dari hasil perolehan perhitungan  kinerja  keuangan.  Tahap  akhir  dalam  penelitian  ini  adalah  menghasilkan kesimpulan.

## 3. MODEL PENELITIAN

## Gambar 1. Model Penelitian

## 4. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  tergolong  di  dalam  jenis  penelitian  kuantitatif  deskriptif. Menurut  Sugiyono  (2014),  analisis  kuantitatif  deskriptif  ialah  jenis  penelitian  yang tujuannya  untuk  mendeskripsikan  data  sedetail  mungkin.  Dalam  penelitian  ini  peneliti bertujuan  untuk  melakukan  perhitungan  dan  pengukuran  kinerja  keuangan  Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 dengan menggunakan rasio keuangan.
Penelitian  ini  menggunakan  data  yang  berupa  angka-angka,  sehingga  tergolong kedalam  jenis  data  kuantitatif.  Data  kuantitatif  merupakan  data  yang berbentuk  angka, sehingga data tersebut dapat dilakukan analisis dengan metode        statistik. Data yang dipakai di  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  yang  berasal  dari Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021.
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan populasi yang terdiri dari laporan  keuangan  Kabupaten  Kulon  Progo.  Sedangkan  teknik  pengambilan sampelnya adalah melalui model purposive sampling .
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh   populasi tersebut. Model ini mengacu pada aturan pengambilan sampel menurut kriteria tertentu
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
1. Rasio Kemandirian 2. Rasio Efektivitas 3. Rasio Derajat Desentralisasi 4. Rasio Ketergantungan Daerah Analisis Data Kesimpulan Penelitian
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021
dan telah ditentukan sebelumnya. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021 merupakan laporan yang akan di pakai sebagai sampel dalam penelitian ini.
Mengacu pada sumber data, sumber data penelitian ini adalah data sekunder karena data diperoleh dari Dinas Kabupaten Kulon Progo. Data diperoleh melalui perantara dari pihak lain dan tidak dilakukan secara langsung  oleh peneliti. Data yang digunakan adalah Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo Tahun 2019-2021.
Metode dalam pengumpulan data di penelitian ini memakai studi kepustakaan dan dokumentasi.  Pertama, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mereview  sejumlah  jurnal,  artikel,  dan  media  lain  yang  dianggap  relevan  dan  terkait dengan  topik    penelitian  ini.  Sedangkan  dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  atau pengumpulan, pencatatan dan analisis data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belaja  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  2019-2021  yang  diperoleh  melalui www.bkad.kulonprogokab.go.id.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif kuantitatif.  Penelitian  ini  melakukan  perhitungan  dan  pengukuran  kinerja  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  tahun  2019-2021  dengan menggunakan  rasio keuangan.  Setelah  dilakukan  perhitungan  dan  mengukur,  kemudian  dilakukan  analisis dan pembahasan dari masing-masing komponen kinerja keuangan. Adapun rasio kinerja, yaitu:
Perhitungan rasio kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Menurut  Mahmudi  (2015)  untuk  mengetahui  rasio  kemandirian  dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

## 2) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
Rasio  efektivitas  merupakan  gambaran  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah direncanakan dibandingkan pada  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  dari  daerah  tersebut (Syamsudin,  2015).  Adapun  rumus  rasio efektivitas  menurut  Mahsun  (2012) sebagai berikut :
3) Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio  derajat  desentralisasi  ialah  perolehan  dari  perhitungan  persentase  rasio berdasarkan perbandingan antara total PAD dengan total penerimaan daerah (Putra, 2018).  Adapun  rumus  dalam  menghitung  rasio  derajat  desentralisasi  sebagai berikut.
4. Rasio Ketergantungan
Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  memperlihatkan  bahwa  tingkat kemampuan  daerah  di  dalam  membiayai  aktivitas  pembangunan  daerah  baik melalui  optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang dapat diukur dengan rasio  antara  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan  total penerimaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  tanpa menggunakan  subsidi  (Dana Perimbangan).  Di  dalam  menghitung  Rasio  Ketergantungan dapat  menggunakan rumus:

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rasio Kemandirian
Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)  adalah tingkat  kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri dalam kegiatan pemerintah, pelayanan pada masyarakat yang  sudah  membayar  pajak,  pembangunan    dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan yang diperlukan oleh daerah (Halim, 2014).
Tabel 1 : Rasio Kemandirian Tahun Rasio Kemandirian(%) 2019 19,31 2020 21,05 2021 23,28 Sumber: Data Sekunder, 2022
Tabel 2.  Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian
Sumber: Data Sekunder, 2022
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  Kabupaten  Kulon  Progo  tahun 2019-2021 berada di bawah 25% atau dalam kategori rendah sekali. Hal ini menunjukkan pola hubungan yang terbentuk yang berarti bahwa peran pemerintah pusat lebih banyak dari pada kemandirian pemerintah daerahnya.
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  yang  masih  rendah  mengakibatkan kemampuan  keuangan  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  dalam  membiayai
Tahun  PAD (Rp/Tahun) Transfer Pusat +Provinsi + Hutang (Rp/Tahun) 2019 237.876.805.206 1.231.403.754.481 2020 254.422.026.357,32  1.208.628.737.276 2021 307.154.342.135,73  1.319.299.396.915
pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  masih  sangat  tergantung  dengan bantuan dari pemerintah pusat.

## Rasio Efektivitas
Rasio  efektivitas  merupakan  gambaran  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah direncanakan dibandingkan pada target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil dari daerah tersebut (Teti Anggita, 2018).
Tabel 3 : Rasio Efektivitas Tahun Rasio Efektivitas(%) 2019 102,80 2020 116,94 2021 124,55 Sumber: Data Sekunder, 2022
Tabel 4 : Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas
Sumber: Data Sekunder, 2022
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  efektivitas  Kabupaten  Kulon  Progo  tahun 2019-2021 termasuk kategori sangat efektif karena berada di atas 100% yakni berturut- turut 102,80%, 116,94%, dan 124,55%. Kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD  sesuai  dengan  target  telah  ditetapkan  merupakan  bentuk  rasio  efektivitas.  Rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan kemampuan suatu daerah semakin baik. Sebaliknya, rasio  yang  rendah  menunjukkan  turunnya  kemampuan  daerah  dalam  merealisasikan PAD.

## Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio  derajat  desentralisasi  ialah  perolehan  dari  perhitungan  persentase  rasio berdasarkan  perbandingan  antara  total  PAD  dengan  total  penerimaan  daerah  (Putra, 2018).
Tabel 5 : Rasio Derajat Desentralisasi Tahun Rasio Derajat Desentralisasi (%) 2019 14,22 2020 16,07 2021 18,84 Sumber: Data Sekunder, 2022 Tahun  PAD (Rp/Tahun) Anggaran PAD (Rp/Tahun) 2019 237.876.805.206 231.402.904.457 2020 254.422.026.357,32 217.553.839.147 2021 307.154.342.136 246.596.642.331
Tabel 6 : Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Tahun  PAD (Rp/Tahun) Total Penerimaan Daerah (Rp/Tahun) 2019 237.876.805.206 1.672.270.191.535 2020 254.422.026.357,32  1.582.435.615.633 2021 307.154.342.136 1.582.435.615.633
Sumber: Data Sekunder, 2022
Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 14%, 16%, dan 19% sehingga dikatakan rendah.
Perhitungan nilai derajat desentralisasi berdasarkan pada perbandingan antara PAD dengan  total  penerimaan  daerah  pertahun.  Hasil  menunjukkan  bahwa  kontribusi  PAD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021  masuk kriteria yang kurang karena berada di bawah 50% dari total penerimaan daerah.

## Rasio Ketergantungan
Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  memperlihatkan  bahwa  tingkat kemampuan  daerah  di  dalam  membiayai  aktivitas  pembangunan  daerah  baik  melalui optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  dapat  diukur  dengan  rasio  antara Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan  total  penerimaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) tanpa menggunakan subsidi (Dana Perimbangan).
Tabel 7 : Rasio Ketergantungan Tahun Rasio Ketergantungan (%) 2019 62,18 2020 60,03 2021 69,94 Sumber: Data Sekunder, 2022 Tabel 8 : Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Tahun PAD (Rp/Tahun) Total  Penerimaan Daerah (Rp/Tahun) 2019 1.039.945.781.336 1.672.270.191.535 2020 949.989.624.014 1.582.435.615.633 2021 1.139.961.191.737 1.629.730.063.142 Sumber: Data Sekunder, 2022
Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 menunjukkan di atas 50%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 sangat tinggi.
Perhitungan  nilai  ketergantungan  keuangan  daerah  berdasarkan  pada  pendapatan transfer daerah sendiri dengan total pendapatan daerah pertahun. Rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 termasuk dalam kategori  yang  sangat  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  2019-2021  jumlah  total penerimaan daerah sangat tinggi.

## 6. KESIMPULAN
Rasio  kemandirian  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  masuk  kategori  rendah karena  peran  pemerintah  lebih  banyak  daripada  kemandirian  daerah  Pemerintah
Kabupaten  Kulon  Progo  dalam  membiayai  keuangan  daerahnya.  Realisasi  penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam kategori sangat efektif karena penerimaan  dari  pajak  dan  retribusi  derah  melebihi  dari  yang  ditargetkan.  Derajat desentralisasi  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  berdasarkan  kriteria  menunjukkan kriteria yang rendah karena kurangnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Tingkat  ketergantungan  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  sangat  tinggi  karena semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
Kemandirian  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  berada  di  bawah  25%  atau dalam kategori rendah. Realisasi penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo termasuk  dalam  kategori  sangat  efektif  dibuktikan  dengan  rasio  yang  melebihi  nilai 100%,  dengan  biaya  pemerolehan  PAD  yang  tergolong  sangat  efisien.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  cukup  optimal  menggali sumber-sumber PAD yang tersedia. Derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan   kriteria  menunjukkan kriteria  yang  rendah karena  berada  di  bawah 50%.          Sementara itu, tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat tinggi karena berada di atas 50% yang menandakan tingkat ketergantungan daerah pada total penerimaan daerah semakin tinggi.
Saran  bagi  Pemerintah  Kulon  Progo  yaitu:  1)  Tingkat  kemandirian  Pemerintah Kabupaten  Kulon  Progo  dapat  ditingkatkan  dengan  dengan  mengoptimalkan  potensi PAD  untuk  mencapai  daerah  yang  mandiri;  2)  Meningkatkan  kemandirian  keuangan melalui kinerja pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji  dkk. (2022). The Dynamics  of  Governance of  Village-Owned Enterprise (Bumdes) Amarta  in  Strengthening  the  Economy  of  the  Pandowoharjo  Village  Community During the Covid-19 Pandemic. Atlantis Press
Ariadin,  M  &  Safitri,  TA.  (2021).  Perilaku  Manajemen  Keuangan  Pada  Umkm  Sentra Kerajinan Kayu Di Kabupaten Dompu. Jurnal Among Makarti.
Boro,  Ezekiel  Et  Al.  2023.  The  Role  and  Impact  of  Faith-Based  Organisations  In  The Management Of And Response To Covid-19 In Low-Resource Settings. Religion And Development 1(1): 132–45.
Hs, Sufyati, Et Al. (2022). Mengenal Lebih Dekat Ekonomi Syariah . Edited By Suwandi, Suwandi, Eureka Media Aksara.
Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi . Yogyakarta: Uii Press. Mahsun, M.  (2010). Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Bpfe.  Mardiasmo.
(2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Masruro, Anas; Musoli (2022). Pengaruh Stres Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja  Perawat  Rs  Pku  Muhammadiyah  Temanggung.  Jurnal  Ekonomika  Dan Bisnis Uniss. Vol.9. No.2.
Muhlis, M., & Nugroho, H. (2022). Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Harga Saham. Journal Competency Of Business , 6 (01), 66-76.
Musoli;  Yamini,  Era  Agustina  (2020).  Peran  Etika  Kerja  Islam  Dan  Keterikatan Karyawan  Dalam  Meningkatkan  Organizational  Citizenship  Behaviour.  Jbti  : Jurnal Bisnis : Teori Dan Implementasi. Vol 11 No. 3
Nugraha,  P.C.  (2017)  Analisa  Index  Perhitungan  Ratio  Anggaran  Kabupaten  Kulon Progo  Yogyakarta  Periode  2007  Sampai  Dengan  2011. Jurnal  Perilaku  Dan Strategi Bisnis, 5(1), 94-108.
Putra,  Windhyu.  (2018). Tata  Kelola  Ekonomi  Keuangan  Daerah .  Depok.  Rajawali Press.
Putri,  Rizki  Sari  Eka  Putri.,  &  Maunandar,  Agus.  (2021).  Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi). Vol 5 No 3.
Rahmawati,  Fitri  Maulidah.  (2019).  Aksesibilitas  Permodalan  Perbankan  Bagi Wirausahawan Difabel  Di D.I Yogyakarta Untuk Mewujudkan Ekonomi Inklusi. Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 17 No.2
Rasyid  Erwin;  Rahmawati,  Fitri  Maulidah;  Sugiantoro,  Hari  Akbar.  (2022). Communication  Structuring  In  Aisyiyah’s  Empowerment  Activities  In  Isolated Tribal Communities. Jurnal Komunikator Vol.14 No.2
Republika.  (2021).  Pemkab  Kulon  Progo  Diminta  Carmat  Dalam  Tata  Kelola Apbd.Https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Qsy7sr327/Pemkab-Kulon-Progo- Diminta-Cemat-Dalam-Tata-Kelola-Apbd
Safitri,  Teti Anggita.,  & Fathah,  Rigel Nurul.  (2018).  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Limbang Sukowati. Vol (2) No (1).
Safitri, Teti Anggita., & Fathah, Rigel Nurul. (2021). Pelatihan Pembuatan Kreasi Masker Bagi  Anak  Panti  Asuhan  Putri  Aisyiyah  Yogyakarta. Jurnal  Ilmiah  Pangabdhi Vol.7 No.2
Safitri, Teti Anggita. (2022). Kontribusi Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Manajemen  Daya  Saing Vol. 23.No.2.
Samsudin,  Agus.  2022.  Community-Based  Health  Coverage  At  The  Crossroad:  The Muhammadiyah  Health  Fund  In  Indonesia.  Indonesian  Journal  Of  Islam  And Muslim Societies 12(1): 111–38.
Sari, Dyah Ratna & Retnaningdiah Diah (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan  Laba  Pada  Perusahaan  Jasa  Transportasi  Yang  Terdaftar  Di  Bei. Journal Competency Of Business Vol.5 No.2
Sari,  Imelda.,  Asaari,  Masagus.,  & Hidayah,  Ika Sefty Nurul.  (2020).  Analisis  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Tanggerang  Selatan  Tahun  2010-2019. Proceeding Seminar Nasional & Call For Paper.
Suci,  S.C.,  Asmara,  A.(2018).  Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Provinsi  Banten. Jurnal  Ekonomi  Dan Kebijakan Pembangunan , 3 (1), 8–22.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
Suyatno, Suyatno (2022). Kelembagaan Dan Potensi Lokal Dalam Mendukung Umkm Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nusantara Hasana Jurnal, Vol.2, No.1
Syamsudin, Cahya, B. T., & Dewi, S. N. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran  Dan  Kemiskinan.  Jurnal  Indonesia
Membangun, 17(1), 15–27.
Talumewo, K. D.  K. S.,  Kawung, G. M. V., &  Tumangkeng, S. Y. L.  (2020). Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20(02), 1–11.
Widiyaningsih, Vitalis Ari., & Prihatiningsih, Margaretha. (2021). Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers
Yamini, E. A. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Memilih Rumah  Sakit  Di  Kota  Yogyakarta. Managament  Insight:  Jurnal  Ilmiah Manajemen , 17 (1), 131–140.