Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.904-915                                                        Soefianto Soetono
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.446 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENGELOLAN AIR LIMBAH DOMESTIK DKI JAKARTA DI TINJAU DARI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI SINGAPURA

## Soefianto Soetono
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Correspondet author : Sofianss774@gmail.com Depok, Jakarta, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  identify  the  problems  of  managing  waste  water  into  clean  water  in  the Special  Capital  Region  of  Jakarta  from  the  perspective  of  Water  Resources  Law.  Using  a normative  juridical  approach,  namely  a  legal  research  method  carried  out  by  examining library  materials  or  secondary  data.  The  results  of  the  research  show  that  waste  water management  in  the  State  of  Singapore can  be  said  to  be  quite  successful  and  can  be  an example to be adopted and implemented in DKI Jakarta as part of the form of handling in order  to  realize  the  mandate  of  Article  33  Paragraph  (3)  of  the  1945  Constitution,  namely distributed  social  justice  in  responding  to  legal  reality  regarding  the  purpose  of  water  as  a social asset and capital asset so as to close the gap in privatization of water by the private sector.
Keywords: Indonesia – Singapore; Management; Wastewater; Domestic waste

## Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan air buang menjadi air bersih  di  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  dari  sudut  padang  Hukum  Sumber  Daya  Air. Menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan air buangan di Negara Singgapura yang dapat di katakan cukup berhasil  dan  dapat  menjadi  contoh  untuk  diadopsi  dan  dilaksanakan  di DKI  Jakarta sebagai bagian dari bentuk penanganannya guna mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD  1945  yaitu  Keadilan  sosial  yang  terdistribusi  dalam  menjawab  kenyataan  hukum terhadap  tujuan  dari  air  sebagai  social  asset  dan  capital  asset  sehingga  menutup  celah prifatisasi air oleh swasta.
Kata Kunci: Air Limbah; Indonesia – Singapura; Limbah Domestik; Pengelolaan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Negara menjamin penguasaan terhadap sumber daya  alam termasuk sumber daya air  (SDA)    di  kuasai  oleh    Negara  hal  ini  terlihat  jelas  di  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  .  Tujuan  dari  penguasaan  tersebut adalah  semata-mata  untuk  kemakmuran  rakyat  penjabaran  dari  undang  undang  Dasar 1945 tersebut  ada di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-  Pokok  Agraria,  yaitu  berupa  mengatur  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan  air  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-  orang  dengan  air dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum  yang  mengenai  air  maka  terlihat  jelas  lah  dalam  pasal  tersebut    bentuk  hak menguasai  oleh  Negara. Konsep “Negara  menguasai  bumi,  air dan  kekayaan  alam  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.904-915 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.446
terkandung  di  dalamnya”  ini  dikenal  sebagai  konsep  Hak  Menguasai  Negara.  Dengan demikian  politik agraria  Indonesia  Pasca  kemerdekaan  yang  diawali  oleh  Pasal  33  ayat  (3) UUD 1945 dan UUPA 1960, berpusat pada kekuasaan yang amat besar dari negara terhadap penguasaan,  pemilikan  dan  pemanfaatan  atas  sumber  kekayaan  alam  yang  mempunyai implemtasi  sebagai berikut :
1. Atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  dan  hal-hal  sebagai  yang dimaksud  dalam  pasal  1  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  pada  tingkat  tertinggi  dikuasai  oleh  negara,  sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukkan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
b. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak mengusai negara tersebut pada ayat 2 pasal ini  digunakan  untuk  mencapai  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  dalam  arti kebangsaan,  kesejahteraan  dan  kemerdekaan  dalam  masyarakat  dan  negara hukum Indonesia.
4. Hak mengusai dari Negara tersebut diatas pelaksanaanya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah  swatantra  dan  masyarakat  masyarakat  hukum  adat,  sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan  pemerintah.  Secara  definitif  HMN  ini  hanya  dibatasi  oleh  keharusan  etis, yaitu  sebesar  besarnya  kemakmuran  rakyat,  dalam  arti  kebangsaan,  kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.
Hak Menguasai Negara yang perlu ada nya tatanan Harmoni yang  bisa dikatakan sebagai kepribadian  yang  khas,  yakni  kepribadian  bangsa  Indonesia  yang  perwujudannya  ada didalam  nilai-nilai  Pancasila  yakni  di  dalam  Sila  Pertama  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  hal tersebut  dapat  dilihat  dari sikap dan  berbagai  perbuatan  atau  tingkah  laku  keberagaman masyarakat Indonesia. Dari keharmonian tersebut membentuk Unsur-unsur Hukum Tata Bumi Tatanan Sosial (Bangsa, Negara, Masyarakat dan Hukum) Tatanan Ekologi (Bumi, Air Ruang Angkasa  &  Kekayaan  di  dalamnya)  Selama  ini  pengelolaan  sumber  daya  agraria  telah menimbulkan  ketimpangan  struktur  penguasaan  pemilikan,  yang  mengakibatkan
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.904-915                                                        Soefianto Soetono
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.446 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
terbatasnya  lahan  tanah  secara  fisik  yang  berimbas  terhadap  pengaturan,  peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air.
Keseimbangan  dan  kesadaran  bahwa  alam  semesta  ini  tercipta  dalam  bentuk manifestasi yang indah yang inti nya ada nya harmonisasi antara unsur Manusia, unsur Alam dan sang Pencipta pada diri manusia itu sendiri sehingga pemahaman yang muncul adalah manusia  sebagai  elemen  dari  alam  semeta  sehingga  manusia  melihat  alam  semesta  ini sebagai  keindahan  yang  harus  di  jaga  dan  di  hindarkan  dari  berbagai  bentuk watak  dan prilaku jahat yang bertentangan dengan harmoni itu terhadap penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan atas sumber daya air.
Kalau  di  kaji  lebih  dalam  akses  air  bersih  di  Indonesia  sendiri  masih  mengalami kesulitan hingga saat ini dimana Indonesia memiliki 21% dari total suplai air di Asia Pasifik dan 6%  di  dunia.  Tapi,  hanya  70%  dari  total  populasi  yang  memiliki  akses  ke  air  layak  minum. Bahkan,  jumlah  warga  yang  dapat  mengakses  sanitasi  yang  layak  diperkirakan  lebih  kecil lagi.  Menurut  data  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB),  pada  2014,  hanya 20% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih perpipaan dan 50% yang lain pada sumber air yang terlindungi. Tiga puluh persen sisa penduduk harus mengonsumsi air yang tak layak untuk kesehatan.
Problem  air  bersih  di    Jakarta  sama  seperti  kota  besar  di  belah  dunia  lain  nya disebabkan    oleh    pertumbuhan  penduduk  semakin  pesat  tanah  nya  semakin  berkurang sehingga  menjadi  faktor  penyebab  krisis  air  dimana  terjadi  nya  pencemaran  air  tanah ditambah lagi buruknya pengelolaan terhadap air bersih.
Jakarta  menjadi  kota yang  paling  buruk  ketahanan  airnya  di  dunia  dengan  jumlah penduduk  di  atas  5  juta  jiwa.  Persoalan  utama  yang  dihadapi  Jakarta  saat  ini  adalah rendahnya  ketahanan  air,  baik  teknis  maupun  politis.  Bertahun-tahun  DKI  Jakarta bergantung  pada  wilayah  disekitarnya  dalam  pengadaan  air  bersih.  Pemanfaatan  air  di Jakarta baru 2,2 persen dari seluruh distribusi ke warga sebesar 18,7 meter per detik.
Distribusi  itu  setara  dengan  36  persen  dari kebutuhan  warga  ibu  kota  dan  bukti lain masyarakat sangat dirugikan akibat  kebijakan privatisasi adalah pada tahun 2013 di  mana saat itu PAM Jaya mencatat bahwa terdapat 39.294 atau setara dengan 73.98% keluhan air keran  yang  mati.  Di  kota  yang  memiliki  jumlah  penduduk  yang  padat  dan  terbatasnya sumber  air  bersih,  persoalan  air  keran  yang  mati  tentu  menjadi  hal  yang  serius.  Ironisnya, tingginya kasus air mati yang terjadi pada tahun 2013 merupakan angka tertinggi setelah 16 tahun pengelolaan air dikelola oleh swasta.
Sementara itu, kondisi air baku yang selama ini digunakan juga rentan pencemaran, dari  13  sungai  dan  76  anak  sungai  yang  mengaliri  kota  Jakarta  tidak  satupun  yang  layak menjadi sumber air baku.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.904-915 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.446
Krisis air diperparah dengan minimnya akses air minum dan sanitasi yang layak bagi penduduk Indonesia. DKI Jakarta (kota terbesar ke-5 di dunia) hanya memiliki sambungan air minum  perpipaan  untuk  48%  rumah  tangga  dan  hanya  2%  rumah  tangga  memiliki sambungan perpipaan yang masuk dalam sistem pengolahan air limbah. Sementara krisis air telah menjadi permasalahan di DKI Jakarta , konsumsi air domestik (rumah tangga) dan non- domestik  (perkantoran,  industri,  fasilitas  umum,  dan  fasilitas  sosial)  belum  terkelola  dengan baik. Sekitar 80% air yang dipergunakan oleh rumah tangga sehari-hari terbuang percuma, meski masih  berpotensi  untuk dimanfaatkan  kembali  sebagai  air daur ulang  ( recycle )  atau air  dipakai  Kembali  seperti  yang  di  lakukan  oleh  tetangga  Negara  kita  Singapura  memilki total 4 (empat) pabrik NEWater operasional yaitu di Bedok, Kranji, Ulu Pandan, dan Changi. Saat  ini,  kebutuhan  air  adalah  sekitar  380  juta  galon  per  hari  (mgd).  Hal  ini  diharapkan menjadi  dua  kali  lipat  dalam  50  tahun  ke  depan,  dengan  sekitar  70%  dari  permintaan berasal  dari  sektor  non-  domestik,  dan  konsumsi  domestik  yang  membentuk  30%  lainnya. Pada  2060,  pemerintah  Singapura  berencana  untuk  menaikkan  tiga  kali  lipat  kapasitas sehingga  NEWater  dapat  memenuhi  50%  dari  kebutuhan  air  masa  depan.  Pemerintah Singapura juga berniat untuk meningkatkan kapasitas desalinasi hampir 10 kali sehingga air desalinasi akan memenuhi setidaknya 30% dari kebutuhan air dalam jangka panjang.
Berdasarkan  problematika  di  atas  Penulis  tertarik  menganalisa  tentang  Problematika  Air Limbah  rumah  tangga  di  DKI  Jakarta  yang  dipergunakan  oleh  rumah  tangga  sehari-hari terbuang  percuma,  meski  masih  berpotensi  untuk  dimanfaatkan  kembali  sebagai  air  daur ulang ( recycle ) atau air dipakai Kembali seperti yang di lakukan oleh tetangga Negara kita Singapura dan melihat bagai mana Negara Singapura dapat Mengelola air Limbah rumah tangga tersebut secara Baik.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum  normatif  atau  kepustakaan  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, sistematika  hukum,  sejarah  hukum,  dan  perbandingan  hukum.  Secara  spesifik  metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  yaitu  dilakukan  dengan  menelaah  Peraturan  Derah  DKI  Jakarta    dan  regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini menggunakan bahan  sekunder  sebagai  sumber utama,  di  antaranya  teori-teori,  konsep-konsep yang  ber- hubungan  dengan  permasalahan  yang  terdapat  dalam  pengelolaan  air  bersih  di  Jakarta dan  tetap  dikaitkan  dengan  kaidah-kaidah  hukum,  serta  perbandingan  hukum  dengan negara  Singapura  yang  telah  melaksanakan  Pengelolaan  Limbah  domestik  untuk  menjadi
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.904-915                                                        Soefianto Soetono
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.446 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
salajh satu sumber Air yang layak di gunakan. Adapun teknik analisis data yang  digunakan adalah  yuridis  kualitatif  yaitu  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif,  yaitu apa  yang  dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis  atau  lisan.  Yuridis  mengandung  arti bahwa  penelitian  ini  merujuk  pada  peraturan-  peraturan  yang  ada  sebagai  hukum  positif, sedangkan  kualitatif  memiliki  arti  analisis  data  yang  berasal  dari  informasi  yang  peneliti peroleh  dari  dokumen,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  literatur  dan  tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pemanfatan Air Limbah Rumah Tangga sebagai salah satu solusi Pemerintah DKI Jakarta mengatasi Kekurangan air bersih di tinjau Hukum Sumber Daya Air.
Sumber  daya  air  sebagai  kekayaan  alam  yang  dikuasai  oleh  negara  dan  dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 juga sebagai unsur yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  haruslah  dikuasai  oleh  negara,  sehingga  dalam pengusahaan,  dan  pengelolaan  air  harus  ada  pembatasan  yang  ketat  sebagai  upaya menjaga kelestarian dan keter- sediaan air bagi kehidupan. Selama ini, jiwa Pasal 33 UUD NRI 1945 mengandung semangat untuk membela kesejahteraan seluruh rakyat.  Fungsi air yang sangat vital bagi keberlangsungan seluruh makhluk hidup, mendorong adanya regulasi yang mengatur  tentang  air,  dengan  tujuan  agar  air  dapat  digunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.
Keberadaan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  dimaksudkan  agar  negara  sebagai pemegang  kekuasaan  atas  air  harus  menyelenggarakan  berbagai  upaya  untuk menjamin ketersedian  air  bagi  setiap  orang  yang  tinggal  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Jaminan  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah, termasuk di dalam- nya menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk  mendapatkan  air  bersih.  Pengaturan  terkait  jaminan  hak  bagi  setiap  orang  untuk mendapatkan  air  bersih  kemudian  diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  1974 tentang  Pengairan,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air (selanjutnya disebut UU SDA 2004), dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU SDA 2019).
Lahirnya UU  SDA  2019, merupakan  jawaban  dari Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU SDA 2004. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  85/PUU-XI/2013  menjelaskan  bahwa  setiap  pengusahaan  air  tidak  boleh mengganggu  dan  menia-  dakan  hak  rakyat,  karena  pada  dasarnya,  air  selain  dikuasai negara juga ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang Hak mengusai dari Negara  tersebut  diatas  pelaksanaanya  dapat  dikuasakan  kepada  daerah-daerah swatantra  dan  masyarakat  masyarakat  hukum  adat,  sekedar  diperlukan  dan  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  menurut  ketentuan  peraturan  pemerintah.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.904-915 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.446
Secara  definitif  HMN  ini  hanya  dibatasi  oleh  keharusan  etis,  yaitu  sebesar  besarnya kemakmuran  rakyat,  dalam  arti  kebangsaan,  kesejahteraan  dan  kemerdekaan  dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.
Salah  satu  kebijakan  dalam  memenuhi  Kebutuhan  air  bersi  Pemerintah  Propinsi  DKI Jakarta adalah dengan sistem pengelolaan air limbah domestik di jadikan air bersih karena di  Jakarta  saat  ini  sangat  sulit  untuk  mendapat  kualitas  air  bersih  ,  baik  air  permukaan maupun  air  tanah.  Hal  itu    diindikasikan  dengan  tingginya  angka  konsentrasi  bakteri Escherichia  coli yang  merupakan  indikator  telah  terjadinya  pencemaran  air  oleh  limbah domestik,  terutama  yang  berasal  dari feses atau  tinja    untuk  itu  pengelolaan  air  limbah domestik merupakan hal penting yang perlu dikembangkan dalam rangka menekan angka pencemaran  air,  baik  air permukaan  maupun  air tanah  di  DKI  Jakarta.  Untuk itu Pemeritah DKI Jakarta sudah sangat perlu untuk membangun fasilitas pengolahan air limbah perkotaan yang memadai. Saat ini yang sering dituding sebagai biang pencemaran lingkungan adalah pihak  industri  baik  industri  besar,  menengah  maupun  industri  kecil.  Dan  untuk  industri  telah diwajibkan  untuk  mengolah  air  limbahnya  sebelum  dibuang  ke  perairan  umum  sampai standar  kualitas  yang  disyaratkan.  Sedangkan  untuk  air  limbah  domestik,  perkantoran  dan daerah  komersial  yang  kontribusi  pencemaran  mencapai  sekitar  80  %  dari  total  sumber pencemaran air di DKI Jakarta hanya sekitar 3 % yang telah diolah.
Air limbah rumah tangga di DKI Jakarta itu sendiri dapat di bedakan   menjadi dua, yaitu  air  limbah  mandi-cuci-kakus  (MCK)  dan  air  limbah  dapur.  Sementara  sesuai  dengan Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  41  Tahun  2016  Tentang Rencana  Induk  Pengembangan  Prasarana  dan  Sarana  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik, yang dimaksud dengan air limbah adalah air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali. Air limbah domestik adalah air limbah yang  berasal  dari  kegiatan  rumah  tangga,  perumahan,  rumah  susun,  apartemen, perkantoran,  rumah  sakit,  mall,  pasar,  swalayan,  hotel,  industri,  sekolah  baik  berupa grey water ataupun  air  limbah  toilet black  water .  Dalam  peraturan  ini,  yang  dimaksud  dengan grey water adalah air limbah non toilet yang berasal dari dapur, air bekas cuci pakaian dan air  mandi,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan black  water adalah  air  limbah  toilet  yang mengandung kotoran manusia.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/  Kum.1/8/2016  tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah,  yang  dimaksudkan dengan  air limbah  adalah  air sisa  dari suatu  hasil  usaha  dan/atau  kegiatan,  sementara  air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan  dengan  pemakaian  air.  Dengan  kata  lain  air  limbah  domestik  dapat  juga dikatakan  sebagai  air  sisa  dari    suatu  hasil  usaha  dan/  atau  kegiatan  yang  berasal  dari
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.904-915                                                        Soefianto Soetono
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.446 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
aktivitas  hidup  sehari-hari  manusia  yang  berhubungan  dengan  pemakaian  air.  Baku  air limbah  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik Indonesia  Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/  8/2016  tentang  Baku  Mutu  Air Limbah  adalah ukuran  batas  atau  kadar  unsur  pencemar  dan  atau  jumlah  unsur  pencemar  yang ditenggang  keberadaannya  dalam  air  limbah  yang  akan  dibuang  atau  dilepas  ke  dalam sumber  air  dari  suatu  usaha  dan  atau  kegiatan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur  pencemar  yang  ditenggang  keberadaannya  dalam  air  limbah  yang  akan  dibuang atau  dilepas  ke  dalam  sumber  air  dari  suatu  usaha  dan  atau  kegiatan,  dimana  didalam ketentuan dimaksud, baku mutu air limbah domestik dibagi dalam dua kategori, yakni baku mutu air limbah domestik tersendiri dan baku mutu air limbah domestik terintegrasi.
Di  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/  Kum.1/8/2016  tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah,  yang  dimaksudkan dengan  baku  mutu  air  limbah  domestik  tersendiri  adalah  baku  mutu  hasil  keluaran  dari pengolahan  air  limbah  domestik  yang  dilakukan  secara  tersendiri  tanpa  menggabungkan dengan pengolahan empiris untuk mengukur proses-proses biologis, khususnya aktivitas mikro organisme  di  dalam  air,  yang  merupakan  suatu  pendekatan  untuk  menunjukkan  jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam menguraikan zat organik terlarut dan sebagian zat-zat organik yang tersuspensi di dalam air guna mengukur tingkat pencemaran air akibat air limbah .
Untuk  melakukan  pengelolaan  air  limbah  domestik  atau  air  limbah  rumah  tangga maka  pemerintah  DKI  Jakarta  menerbitkan  Peraturan  Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air  Limbah  Domestik,  sebagai  pedoman  bagi  aparat  pelaksana  dalam  upaya pengembangan  sarana  dan  prasarana  pengelolaan  air  limbah  domestic  yang berkelanjutan  di  propinsi  DKI  Jakarta  yang  pada  tahun  2021  Dinas  Sumber  Daya  Air  (SDA) Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan Perpipaan.
Upaya  ini  dilakukan  dengan  menyiapkan  Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik Terpusat (SPALD-T)  skala  perkotaan  dan  permukiman  di  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  terdiri  atas pembangunan  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  (IPAL)  dan  Jaringan  sehingga  keberadaan IPAL ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah.
tidak hanya    akses  pelayanan  air limbah,  tapi  juga  perbaikan  kualitas  lingkungan  pada  air permukaan dan air tanah, serta menjadi sumber alternatif air baku sebagai sumber air bersih di lingkungan masyarakat.
IPAL akan dibangun di dua zona. Yakni zona 1 di kawasan Pluit, Jakarta Utara, seluas 3,9  hektare  dan  zona  6  di  Duri  Kosambi,  Jakarta  Barat."IPAL  zona  1  akan  mulai  dibangun

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.904-915 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.446
pada  Februari 2021  dengan  kapasitas  sebesar 240.000 meter kubik  per hari untuk  melayani (pembuangan tinja) 220.000 Sambungan Rumah (SR) atau 989.389 jiwa, " setkab.go.id.
Selain  untuk  meningkatkan  akses  sanitasi  di  DKI  Jakarta,  IPAL  bertujuan  untuk melindungi  kualitas  air  dari  pencemaran  limbah  domestik  seperti  mandi,  cuci,  kakus,  serta aktivitas  rumah  tangga  lainnya.Seiring  pertumbuhan  penduduk  dan  perkembangan ekonomi di Jakarta jika tidak disertai perbaikan sistem pengelolaan pembuangan air limbah domestik akan mengakibatkan pencemaran air.
Untuk  itu  perbaikan  dan  pengembangan  sistem  pengelolaan  air  limbah  terpusat dapat  meningkatkan  kualitas  kesehatan  dan  lingkungankarena  keberadaan  IPAL  ini  juga dapat  mencegah  timbulnya  penyakit  bawaan  air  (waterborne  disease)  yang  disebabkan oleh buruknya kualitas air permukaan dan air tanah," jelas Juaini.
Pengelolaan air limbah domestik ini juga merujuk dengan Peraturan Menteri (Permen) PUPR  No.4  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  sistem  pengelolaan  air  limbah  domestik dimana  peraturan  tersebut  jadi  pedoman  penyelenggara  SPALD  untuk  memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat.
Pada  sistem  pengolahan  air  limbah  domestik,  ada  tahapan  yang  harus  dilalui sebelum  dialirkan  ke  badan  air.  Mulai  dari  pengolahan  awal  yang  berfungsi  menyisihkan partikel berukuran besar seperti pasir, kayu, plastik, dan lain-lain.
Kemudian,  melalui  proses  pengolahan  primer,  dilanjutkan  dengan  tahap  pengolahan sekunder  yang  umumnya  menggunakan  sistem  pengolahan  biologis  yang  bertujuan  untuk mendekomposisi  materi  organik  dalam  air  limbah.Pada  tahap  akhir  dilakukan  proses disinfeksi untuk menghilangkan organisme patogen (yang berbahaya bagi kesehatan).
Dari hasil akhir ini diharapkan sudah dapat mencapai baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan. Apabila dibutuhkan, dapat dilakukan pengolahan lanjutan, untuk mencapai air hasil olahan yang lebih baik untuk dimanfaatkan kembali (recycle).
Dinas  sumberdaya  airi  DKI  Jakarta  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  air  limbah domestik  ini  bekerja  sama  dengan  PD  PAL  Jaya  untuk  meningkatkan  sanitasi  bagi masyarakat  dengan  melakukan  pengolahan  air  limbah  domestik  sistem  setempat  melalui revitalisasi  tangki  septik,  terutama  pada  kawasan  permukiman  yang  dinilai  membutuhkan akses sanitasi yang layak yang nanti nya air Limbah domestic tersebut dapat di olah kembali menjadi  sumber air baru  yang  layak di  gunakan  mengigat  kebutuhan  air bersih  di  wilayah DKI  Jakarta  masih  sangat  kurang,  karena  PAM  Jaya  selaku  oprator  air  bersih  belumdapat sepenuh  nya  memnuhi  kebutuhan  air  bersih  bagi  warga  jakarta  sehingga  pengelolaan  air limbah rumah tangga menjadi air layak untuk kebutuhan rumah tangga dapat membantu PAM Jaya dalam memnuhi kebutuhan air bersih warga jakarta  sehinga dapat mengurangi keluhan 39.294 atau setara dengan 73.98% keluhan air yang sering mati dan oleh karena itu
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.904-915                                                        Soefianto Soetono
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.446 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pengelolaan air limbah domestik merupakan salah sati solusi pemanfaatan sumber daya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga di wilayah DKI Jakarta .
Yang  menjadi  persoalan  adalah  pengembangan  sarana  pengolahan  air  limbah domestik  mengalami  kendala  baik  terkait  dengan  sumber  maupun  skema  pembiayaan yang terkait dengan biaya investasi dan biaya pemeliharaan dan operasional di karenakan kesiapan masyarakat  agar dapat menerima konsep pengolahan air limbah domestik yang dalam  operasionalnya  harus  mengeluarkan  biaya  untuk  sambungan  instalasi  dan membayar  pelayanan  pengolahan  air  limbah  domestik,  terkait  permasalahan  yang dihadapi adalah bahwa selama ini biaya tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh masyarakat khususnya  golongan  menengah  ke  bawah  yang  mendominasi  struktur  penduduk,  yang selama  ini  membuang  air  limbah  domestiknya  langsung  ke  badan  air  tanpa  pengolahan yang memadai, atau meresapkannya langsung ke dalam tanah.

## B. Belajar memenuhi kebutuhan air bersih dari air limbah Domestik dari Singapura
Pemerintah  Singapura  dalam  pengembangan  dan  pemanfaatan  air  Limbah Domestik sebagai alternatif sumber air diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Siapa  sangka  bahwa  Singapura  yang  saat  ini  terkenal  sebagai  negara  kecil  yang menjadi  salah  satu  pusat  bisnis  di  kawasan  Asia  pada  beberapa  puluh  tahun  yang  lalu memiliki kondisi yang sangat berbeda. Ketersediaan sumber air baku yang sangat terbatas, banjir  yang  seringkali  terjadi,  penanganan  sanitasi  yang  kurang  memadai  sehingga mempengaruhi  tingkat  kesehatan  masyarakat.  Menyadari  kondisi  tersebut,  maka  mulailah dilakukan transformasi. Ada 2 fase yang dilakukan:
• Tahap  1: Penanganan  Kondisi  Dasar,  selama  kurun  waktu  tahun  1965-2000.  Tema yang diangkat adalah Tackling the Basics ;
• Tahap  2: Pengembangan  pengelolaan  air,  selama  kurun  waktu  tahun  2001-2006. Tema yang diangkat adalah Water for All: Conserve, Value, Enjoy.
• Tahap 3: Beyond 2006: Mengintegrasikan isu lingkungan dengan sektor lainnya. Tema yang diangkat adalah The Future – Integrating with the Environment and the World .
Agar  mendapatkan  perseps  yang  lebih  positif  dari  masyarakat,  Pemerintah  Singapura menggunakan  terminologi Used  Water  Management (Pengelolaan  Air  Buangan) dibandingkan  dengan Waste  Water  Treatment (Pengolahan  Air  Limbah).  Pengelolaan  air buangan tersebut ditujukan untuk:
1. Mencegah kontaminasi dan penyebaran penyakit.
2. Melindungi sumber air.
3. Endapatkan alternatif sumber air baku (air reklamasi).
Salah satu program yang dilakukan untuk mendapatkan Air bersih adalah Penerapan IPAL di Singapura karena hal ini ini juga mengubah cara pandang pemerintah terhadap sisa

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.904-915 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.446
air  buangan  limbah  yang  dihasilkan  masyarakat.  Dengan  menerapkan  sistem  IPAL  yang lebih efisien, Singapura dapat menghasilkan air yang bersih dan aman untuk dikonsumsi dan langsung  diminum,  berkualitas,  dan  juga  menyelamatkan  negeri  singa  ketika  kekeringan melanda.  Perlu  kita    ketahui,  hingga  saat  ini NEWater telah  berhasil  memenuhi  40% kebutuhan  air  bersih  untuk  warganya,  sehingga  keberhasilan  penerapan  IPALnegara  ini sangat  menarik  untuk  kita  bahas  lebih  lanjut.  Bahkan  Singapura  juga  berencana agar NEWater dapat melayani 55% kebutuhan air bersih di negaranya.
1) Perjalanan NEWater di Singapura.
Keinginan untuk penerapan IPAL di Singapura sendiri sudah muncul sejak tahun 1970- an.  Kala  itu,  pemerintah  Singapura  telah  menugaskan  penelitian  untuk  kemungkinan memproduksi air bersih sendiri menggunakan reclaimed water atau air daur ulang. Penelitian tersebut  sebenarnya  berhasil  membuktikan  bahwa  memproduksi  air  daur  ulang memungkinkan, hanya saja biaya untuk penerapan IPAL dengan teknologi tersebut sangat mahal.
Hal  tersebut  berubah  pada  tahun  1990-an,  karena  teknologi  membran  air  telah berkembang  dan  cara  penerapan  IPAL tidak  semahal  sebelumnya.  Pengetesan  terhadap teknologi  ini  akhirnya  dilakukan  oleh Public  Utilities  Board (PUB)  yang  sebelumnya  telah bertanggung  jawab  atas  pengoperasian  atas  17  waduk  di  Singapura.  Tidak  kurang  dari 150.000  tes  ilmiah  dilakukan  terhadap NEWater dan  berhasil  melalui  tes  untuk  standar  air minum  yang  dimiliki World  Health  Organization (WHO)  dan  Agensi  Perlindungan  Lingkungan Amerika Serikat.
Setelah  melalui  serangkaian  demonstrasi  dan  pengetesan  terhadap  air  yang dihasilkan,  akhirnya  pada  tahun  2003 NEWater pun  diperkenalkan  kepada  masyarakat, dengan lokasi pertama berada di Kranji dan Bedok. Pada waktu yang sama, Singapura juga membuka NEWater  Visitor  Centre yang  merupakan  sebuah  museum  untuk  memperlihatkan perjalanan dan cara penerapan IPALyang berhasil diterapkan negara ini.
2) Cara Penerapan IPAL yang Dilakukan Singapura.
Untuk lebih memahami penerapan IPAL di Singapura, Anda perlu mengetahui proses yang dilakukan NEWater agar dapat menghasilkan air bersih dari hasil daur ulang sisa penggunaan air masyarakat. Beberapa proses penerapan IPAL tersebut meliputi:
• Mikrofiltrasi ,  yang  merupakan  teknologi membran  yang  digunakan  untuk menyaring benda  padat  yang  terbawa  dalam  air,  partikel  koloid  yang  berbahaya,  dan  juga bakteri  dan  virus  yang  memungkinkan  untuk  disaring  menggunakan  membran tersebut.
• Reverse Osmosis , yaitu teknologi yang menggunakan membran semipermeabel atau teknologi  yang  memungkinkan  cairan  dan  gas  dapat  melewatinya.  Pori-pori  yang
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.904-915                                                        Soefianto Soetono
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.446 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dimiliki  membran  ini  juga  sangat  kecil,  sehingga  memungkinkan NEWater untuk menyaring  air  sisa  hasil  pembuangan  dari  bakteri  dan  virus  yang  tidak  kasat  mata.
Hasil  dari  proses  ini  adalah  air  yang  telah  bebas  dari  zat  patogen  berbahaya  dan mengandung bahan organik dan garam yang diproses lebih lanjut.
• Disinfeksi  UV ,  yang  merupakan  proses  tambahan  untuk  memastikan  air  RO  yang sebelumnya telah disaring. Pada proses ini, zat dan organisme yang berbahaya bagi manusia dimatikan agar kemurnian air yang dihasilkan lebih terjaga.
• Menyeimbangkan  pH  air ,  yaitu  proses  akhir  yang  dilakukan  sebelum  air  daur  ulang dialirkan  ke  dalam  tangki  penyimpanan.  Pada  proses  ini,  air  daur  ulang  akan ditambahkan beberapa senyawa kimia untuk mengembalikan keseimbangan pH air agar lebih aman dikonsumsi.
3) Konsumen Penggunaan NEWater di Singapura
Perlu Anda ketahui, hingga saat ini teknologi NEWAter dimanfaatkan pemerintah Singapura untuk menyuplai air bersih untuk kebutuhan industri dan juga rumah tinggal. Penerapan IPAL ini  sendiri  paling  banyak  digunakan  oleh  industri wafer  fabrication yang  membutuhkan kualitas air yang lebih tinggi dari air minum yang aman dikonsumsi oleh manusia.
Selain  itu, NEWater juga  dimanfaatkan  sebagai  cadangan  untuk musim  kemarau.  Biasanya air  yang  dihasilkan  akan  dicampur  dengan  air  mentah  untuk  selanjutnya  diproses  dan dialirkan  ke  perumahan  dan  dapat  langsung  diminum  dari keran.  Cara  penerapan  IPAL ini membuat  Singapura  menjadi  lebih  mandiri  dan  tidak  harus  bergantung  pada  sumber  air yang ada.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  kekayaan  alam,  termasuk  air,  yang  dikuasai oleh  negara  harus  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  rakyat  sesuai  amanat  Pasal  33  UUD 1945.  Di  DKI  Jakarta,  pemerintah  berupaya  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  melalui pengelolaan  limbah  domestik  yang  diolah  menjadi  sumber  air  baru  yang  layak.  Ini  sejalan dengan  UUD  1945  dan  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  yang  menegaskan  bahwa sumber  daya  alam  harus  digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat  dan  mencegah  privatisasi oleh swasta.

## DAFTAR PUSTAKA

## Book:
Boedi  Harsono,  2005,  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang  Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Djam batan, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2015).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air , Panduan untuk Komunitas dan Penggerak Masyarakat.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.904-915 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.446
Surving  Without  a  Hinterland,  Form  Third  World  to  First,  The  Singapore  Story:  1965-  2000, Memoirs of Lee Kuan Yew, Singapore Press Holdings, 2000.
Robert J. Kodoatie, M. Basoeki, Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air , (Yogyakarta: Andi, 2005).
Robert J. Kodoatie, M. Basoeki, Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air , (Yogyakarta: Andi, 2005).
ARTIKEL.
Suparjo Sujadi,SH.MH. Universitas Indonesia, Depok 25 September 2020 ” Gran ide misis besar UUPA  hukum  perta  nahan  Indonesia  menuju  keadilan  sosial ,”Pokok -Pokok  gagasan dalam webinar dalam memperingati 60th UUPA.
Suparjo  Sujadi,SH.MH  ,2014 ” Ringkasan  Distertasi  Manifestasi  Hak Bangsa  Indonesia  dan  Hak Men  guasai  Negara  dalam  politik  Hukum  Agraria  Paska  Proklamasi  1945  hingga reformasi 1998 (kajian teori Keadi lan MartyaKhumarsent)
Marwa  dan  Dio  Herdiawan  Tobing, Rencana  Jakarta  Mengambil  Alih  Pengelolaan  Air  dari Perusahaan Prancis Mungkin Tidak Akan Berhasil,
< http://theconversation.com/rencana-  jakarta-mengambil-alih-pengelolaan-air-dari- perusahaan-prancis-mungkin-tidak-akan-berhasil-  91247>  di  akses  pada  hari  selasa  5 april 2022pukul.11.15 Wib.
Anonim, “2013, 40 Ribu Warga Jakarta Keluhkan Air Mati”, https://www.jpnn.com/news/2013 - 40-ribu- warga-jakarta-keluhkan-air-mati, diakses selasa 5 april 2022pukul.11.15 Wib. httpps://paljaya.com Peraturan Gubenur Propinsi DKI Jakarta Nomor 41 tahun 2016 tentang rencana induk pengembangan sarana dan prasarana …..
https://jdihmaritim.go.id Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 Tahun  2016.  tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah Domestik ...
htpss://setkab.go.id.  18  Jakarta  Pusat  Indonesia  10110.  Kontak  Kami:  021-3846719 humas@ setkab . go . id ·  Pengaduan  Pelayanan  Publik  Sekretariat  Kabinet  RI Permohonan Informasi ...
https//peraturan  bpk.go.id  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor  04/PRT/M/2017  Tahun  2017.  Penyelenggaraan  Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik.
https://sumberdayaair.jakarta.go.id  Dinas  SDA Jakarta.  ... Berita & Artikel  Sumber Daya  Air ... Dinas Sumber  Daya  Air Provinsi DKI  Jakarta dipimpin  oleh  Kepala  Dinas  yang bertanggung jawab ...
Kathijotes N. (2010). Wastewater management in developing counties: Nutrient input control in  coastalcities. Procedia-SocialandBehavioral  Sciences .  42:  259  -  263. https://doi . org/10.1016/ j.sbspro .2012.04.189.