ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## KEBIJAKAN POLRI DALAM UPAYA MENGEFEKTIFKAN PENERAPAN KONSEP HUKUM PIDANA BARU DALAM UU RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
1 Zulkarnain Koto, 2 Syafruddin*, 3 Tagor Hutapea 1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Jakarta 12160 e-mail: syafruddin@stik-ptik.ac.id

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  paradigma  hukum  pidana  baru  yang  mewujud secara konkret dalam  konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana)  yang  mempengaruhi  model-model  penalaran  hukum  ( legal  reasoning ) penyidik/  penyidik  pembantu  Polri  dan  APH  (Aparatur  Penegak  Hukum)  lain;  kebijakan/ strategi  yang  seyogianya  dikembangkan  untuk  mengefektifkan  penerapan  konsep-konsep hukum  pidana  baru  dalam  KUHP;  peningkatan  kompetensi  APH  Polri  mewujudkan profesionalisme  penerapan;  faktor-faktor  mempengaruhi  efektivitas  pada substansi  hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum; serta upaya pengembangan penegakan hukum pidana berkeadilan  berdasarkan  program,  proses,  nilai/prinsip,  tujuan  dan  hasil  yang  bersesuaian dengan paradigma  hukum dan legal  spirit konsep-konsep hukum  pidana  baru dalam  KUHP. Penelitian  ini  melakukan  pengkajian  dan  analisis  dengan  menggunakan  beberapa  tinjauan literatur,  antara  lain:  Politik  Hukum  (Sudarto,  1986:  151)  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana menurut  Murder  dalam  Barda  Nawawi  Arief  (1996:  28).  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan mengunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menurut bahwa Barda Nawawi Arief (1996: 31) yang mengatakan bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana memang diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Akan tetapi di antara keduanya  (pendekatan  kebijakan  yang  rasional  dan  pendekatan  nilai)  jangan  terlalu  dilihat sebagai  suatu  hal  yang  dikotomi,  karena  dalam  pendekatan  kebijakan  yang  rasional  sudah seharusnya  juga  dipertimbangkan  faktor-faktor  nilai.  Penulis  merekomendasikan  perlunya dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan dan sosialisasi yang efektif terkait penerapan UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam penegakan hukum berkeadilan yang bersesuaian dengan konsep-konsep hukum pidana baru kepada APH Polri, khususnya penyelidik, penyidik/ penyidik pembantu dan bhabinkamtibmas.

## Kata kunci: kebijakan Polri; konsep hukum pidana baru; politik hukum; kebijakan hukum pidana; substansi hukum; kelembagaan hukum; budaya hukum

## Abstract
The  research  aims  to  identify  new  criminal  law  paradigms  that  manifest  concretely  in  new criminal  law  concepts  in  the  Criminal  Code  (KUHP)  which  influence  the  legal  reasoning models  of  investigators/assistant  investigators  of  Polri  and  other  APH  (Enforcement Apparatus); policies/strategies  that should be developed to  make the implementation  of  new criminal law concepts in the Criminal Code more effective; increasing the competence of APH
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Polri to realize professionalism in implementation; factors influencing the effectiveness of legal substance, legal institutions and legal culture; as well as efforts to develop just criminal law enforcement based on programs, processes, values/principles, objectives and results that are in  accordance  with  the  legal  paradigm  and  legal  spirit  of  new  criminal  law  concepts  in  the Criminal Code. This research conducted a study and analysis using several literature reviews, including: Legal Politics (Sudarto, 1986: 151) and Criminal Law Policy according to Murder in Barda Nawawi Arief (1996: 28). This research uses a qualitative approach with analytical descriptive research methods. Data was collected using interview techniques, observation and document review. The results of this research are according to Barda Nawawi Arief (1996: 31) who said that in carrying out criminal law policy a policy-oriented approach that is pragmatic and rational is needed, and also a value-oriented approach. However, the two (rational policy approach and value approach) should not be seen as a dichotomy, because in a rational policy approach value factors should also be considered. The author recommends the need to carry out  activities,  such  as  effective  training  and  socialization  related  to  the  implementation  of Republic of Indonesia Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in enforcing fair laws  that  are  in  accordance  with  new  criminal  law  concepts  for  APH  Polri,  especially investigators, assistant investigators/investigators and bhabinkamtibmas .
Key words: National Police policy; new criminal law concept; politics of law; criminal law policy; legal substance; legal institutions; legal culture

## Pendahuluan
Pembaharuan  hukum  pidana  ( penal  reform )  di  bidang  hukum  pidana  materiil  ( ius poenale ) Indonesia pada induk (‘ inang ’) hukum pidana materiil berdasarkan asas lege generalis yakni  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (WvS/ Wetboek van Strafrecht ), melalui produk hukum kodifikasi yang telah berjalan sejak tahun 1964 (terhitung dari Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  [KUHP]  pertama)  menjadi  hukum  yang  dicita-citakan  ( ius constituendum )  telah  mewujud  menjadi  kodifikasi  hukum  positif  ( ius  constitutum/  ius positivum )  berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam  KUHP  baru  terdapat  pelbagai  konsep  hukum  pidana  materiil  baru  yang  tidak diatur  atau  bahkan  berbeda  dengan  konsep-konsep  hukum  pidana  yang  termuat  dalam KUHP/WvS. Beberapa konsep hukum pidana baru sebagai pembaharuan hukum pidana materil dalam KUHP, antara lain, adalah:
1. Tidak adanya penetapan kualifikasi delik sebagai ”kejahatan” atau ”pelanggaran”. Penggolongan  kedua  jenis  tindak  pidana  itu  ditiadakan  dengan  alasan  sebagai berikut:
a. tidak  dapat  dipertahankan  lagi  kriteria  pembedaan  kualitatif  antara ”rechtsdelict” dan “wetsdelict” yang  melatarbelakangi  penggolongan  dua jenis tindak pidana itu;
b. penggolongan  dua  jenis  tindak  pidana  tersebut  pada  Kolonial  Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu; “pelanggaran” pada dasarnya diperiksa oleh Landgerecht (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan “kejahatan” diperiksa oleh Landraad (Pengadilan Negeri) atau Raad  van  Justitie (Pengadilan  Tinggi)  dengan  hukum  acaranya  sendiri
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini;
c. pandangan mutakhir mengenai “afkoop” atau afdoening buiten process (Pasal 82  KUHP/WvS)  sebagai  alasan  penghapus penuntutan  tidak  hanya  berlaku terbatas untuk “pelanggaran” saja, tetapi juga dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.
2. KUHP  bertolak  dari  ide  dasar  keseimbangan.  Pokok  pikiran  atau  ide  dasar “keseimbangan” dalam KUHP adalah:
a. KUHP bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistik ini dikenal dengan istilah “daad-dader Strafrecht” , yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi obyektif  dari  “perbuatan”  ( daad )  dan  juga  segi-segi  subyektif  dari orang/pembuat ( dader );
b. bertolak dari keseimbangan monodualistik, KUHP mempertahankan dua asas yang  sangat  fundamental  dalam  hukum  pidana,  yaitu  asas  legalitas  dan  asas kesalahan/ culpabilitas .  Kedua  asas  inilah  yang  masing-masing  dapat  disebut sebagai  “asas  kemasyarakatan”  dan “asas  kemanusiaan”.  Berbeda  dengan KUHP/WvS,  yang  hanya  merumuskan  asas  legalitas,  KUHP  merumuskan kedua asas hukum pidana itu secara eksplisit;
c. perluasan  perumusan  asas  legalitas  dan  sifat  melawan  hukum  tidak  dapat dilepaskan  dari  pokok  pemikiran  asas  keseimbangan  (antara  kepentingan individu  dan  kepentingan  masyarakat,  antara  kepastian  hukum  dengan keadilan,  antara  kriteria/sumber  hukum  formil  dan  materiil).  Hal  tersebut merupakan hal baru apabila dibandingkan perumusan KUHP/WvS.
3. KUHP  disusun  dengan  bertolak  pada  tiga  materi/substansi/masalah pokok  yang membangun hukum pidana materiil, yaitu:
a. Masalah tindak pidana ( strafbaarfeit / actus-reus ), antara lain        menyangkut:
1) Pengaturan batasan atau pengertian tindak pidana.
2) Perluasan  asas  legalitas  dalam  pengertian  yang  formil  menjadi perumusannya secara materiil.
3) Tetap  diakui  eksistensi  berlakunya  hukum  tidak  tertulis  yang  hidup  di dalam masyarakat.
4) Konsekuensi  perluasan  asas  legalitas  dalam  pengertian  yang  formil menjadi  perumusannya  secara  materiil  adalah  penganutan  ajaran  sifat melawan hukum yang materiil.
5) Penegasan asas “mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum”.
6) Formulasi  berbagai  tindak  pidana  baru  dalam  KUHP,  selain  tetap mempertahankan  dengan  atau  tanpa  perubahan  formulasi  tindak  pidana- tindak pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP/WvS.
b. Masalah pertanggungjawaban pidana ( schuld / mens-rea ), antara lain berkaitan dengan:
1) Pengaturan secara eksplisit asas culpabilitas atau asas kesalahan/ mens rea ( geen straf zonder schuld ) sesuai liability  based  on fault .
2) Pengaturan liability  without  fault sesuai  asas  pertanggungjawaban yang
ketat ( strict liability ) dan asas pertanggungjawaban pengganti ( vicarious liability ).
3) Tidak  dianut  doktrin  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  akibat  yang tidak  dikendaki/tidak  dituju  ( erfolgshaftung )  secara  murni,  tetapi  harus diorientasikan pada adanya kesalahan.
4) Pengaturan  masalah  “kesesatan”  ( error / dwaling / mistake )  baik error juridish/mistake  of  the  law maupun error  in  objecto/mistake of  the  fact secara eksplisit.
5) Pengaturan tentang asas pemberian maaf atau pengampunan oleh  hakim ( rechterlijkpardon atau judicial  pardon )  sebagai  bagian      dari  kebijakan individualisasi pidana.
6) Pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  ( corporate criminal liability ).
c. Masalah pidana ( straf / poena ) dan pemidanaan, antara lain     menyangkut:
1) Pengaturan tentang tujuan pidana.
2) Pengaturan tentang pedoman pemidanaan dan pola pemidanaan.
3) Pidana  mati  ditempatkan  tersendiri  sebagai  jenis  pidana  yang  bersifat khusus  atau  eksepsional,  dan  adanya  pengaturan  tentang  penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat.
4) Adanya  pengaturan  tentang  sanksi  pembayaran  ganti  kerugian  dan pemenuhan kewajiban adat sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan  pemulihan  keseimbangan  nilai-nilai  yang  terganggu  dalam masyarakat.
5) Pengaturan  tentang  perubahan/  penyesuaian/  modifikasi  pidana ( modification of sanction ).
6) Pengaturan tentang fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan ( flexibility / elasticity of sentencing ).
Berdasarkan  Pasal  624  KUHP,  KUHP  mulai  berlaku  setelah  3  (tiga)  tahun  terhitung sejak  tanggal  diundangkan,  yakni  mulai  berlaku  pada  2  Januari  2026.  Hal  ini  memberikan kesempatan  kepada  lembaga  penegak  hukum  dari  masing-masing  subsistem  dalam  Sistem Peradilan Pidana (SPP) agar dapat  secara optimal melakukan penguatan kelembagaan. Salah satu  persoalan  yang  perlu  terakomodasikan  secara  optimal  adalah  menyangkut  kompetensi yang  dimiliki  penyidik/  penyidik  pembantu  Polri  sebagai  salah  satu  pemangku  kepentingan ( stake-holder ) dalam SPP.  Selain  terkait  legalitas  penguatan  fungsi dan  organ Polri, KUHP diharapkan  menjadi  UU  kodifikasi  yang  dapat  memperkuat  dan  mengoptimalkan  penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polri. Keberlakuan normatif, sosiologis dan filosofis KUHP harus  dapat  menempatkan  peran  Polri  secara  proporsional,  yaitu  sebagai  alat  negara  yang diamanahkan  oleh  Konstitusi  UUD  NRI  1945  untuk  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
Perubahan  atau  pergeseran  paradigma  hukum  pidana  dari  filsafat  keadilan  retributif ( retributive justice ) yang represif berdasarkan  aliran/ mazhab filsafat positivisme hukum dari John Austin dan Hans Kelsen yang bersifat legalistik dan dogmatik hukum (legisme hukum) yang  dianut  atau termuat  dalam  KUHP/WvS  sebagai  representasi  hukum  pidana  klasik ( classical  criminal  law )  ke  arah  paradigma  hukum  pidana  berdasarkan  filsafat  keadilan
restoratif  ( restorative  justice )  yang  rehabilitatif  berdasarkan  aliran/  mazhab  filsafat  hukum kodrat  dari  para  filosof  rasionalisme  Yunani,  sejarah  hukum  dari  F.C.  von  Savigny, utilitarianisme  dari  Jeremy  Bentham  dan  John  Stuart  Mill, sociological  jurisprudence dari Eugen Erlich dan Roscoe Pound, fragmatic legal realism dari Oliver W. Holmes, Jerome Frank dan Karl Llewellyn, dan dalam batas-batas tertentu critical legal studies dari Howard Becker dan Roberto Mangabeira Unger, sebagaimana mewujud dalam konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP, akan memunculkan implikasi hukum ( legal impact ) yang sesunguhnya tidak sederhana, antara lain sebagai berikut:
1. Penalaran  hukum  ( legal  reasoning )  sebagai  kegiatan  berpikir  yuridis Penyidik/Penyidik  Pembantu  yang  merupakan  pemikir  yuridis  ( juridish  denken ) yang utama dan terdepan dalam penegakan hukum KUHP pada mekanisme SPP, dari model penalaran hukum berdasarkan paradigma atau filsafat posivisme hukum berdasarkan  nilai,  asas  dan  tujuan  hukum  utama  adalah  kepastian  hukum  dan bersifat  represif  yang  terbentuk  cukup  lama  yang  dimulai  dari  pembentukan penalaran  hukumnya  sejak  dari  pendidikan  dan  pelatihan  di  lingkungan  lembaga pendidikan  dan  pelatihan  Polri, serta  dianut  selama  ini  dalam  penegakan  hukum KUHP/WvS.  Akan  berubah  atau  bergeser  ke  arah  model  penalaran  hukum berdasarkan paradigma atau filsafat hukum lain yang nilai, asas dan  tujuan hukum utamanya adalah keadilan sebagaimana disebutkan di atas yang dianut oleh KUHP.
2. Pembaharuan  hukum  pidana  materiil  ( ius  poenale )  pada  induk  hukum  pidana materiil  dalam  KUHP  akan  diikuti  pula  dengan    pembaharuan  hukum  pidana formil  ( ius  puniendi )  pada  induk  hukum pidana  formil  KUHAP  sebagaimana termuat  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Hal  ini berarti berimplikasi hukum terhadap perubahan dalam prosedur, proses, mekanisme dan kelembagaan/struktur hukum sekaligus diikuti pula perubahan budaya hukum dalam penegakan hukum pidana berkeadilan oleh Polri, melalui pelaksanaan tugas penegakan  hukum  khususnya  wewenang  penyidikan  yang  belakangan  ini mengalami pelemahan pada politik pembentukan hukum terkait wewenang Polri di bidang penyidikan dalam pelbagai UU.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  terdapat  argumentasi  atau  pertimbangan teoretikal/konseptual  dan  praktikal  yang  kuat  dalam  rangka  optimalisasi  penerapan  konsep- konsep hukum  pidana baru dalam KUHP  guna  mewujudkan  penegakan  hukum  pidana  yang berkeadilan,  khususnya  penegakan  hukum  di  lingkungan  Polri,  untuk  melakukan  penelitian dengan judul “Kebijakan Polri dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru  dalam  UU  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana”. Sesuai dengan uraian latar belakang penelitian di atas, Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana  implikasi  hukum  UU  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  terhadap  penegakan  hukum  pidana  umum  ( lege  generalis )  oleh  Polri?  (2) Bagaimana kebijakan yang efektif dalam penerapan konsep-konsep hukum pidana baru pada UU  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  seyogianya dikembangkan  Polri?  dan  (3)  Bagaimana  kompetensi  Penyidik  Polri  dalam  mewujudkan profesionalisme  penerapan  konsep-konsep  hukum  pidana  baru  pada  UU  RI  Nomor  1  Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Tinjauan Literatur
Dalam  studi  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy ),  upaya  atau  kebijakan penanggulangan kejahatan harus merupakan atau menempuh kebijakan yang terpadu (integral) antara  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan  sosial  ( social  policy )  serta  antara  upaya penanggulangan kejahatan dengan penal (penal policy) dan nonpenal ( nonpenal policy ). Hal ini berarti  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  ( penal  policy )  bukan  satu-satunya upaya atau kebijakan, akan tetapi keberhasilannya sangat diharapkan, karena pada upaya atau kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  inilah  dipertaruhkan  makna  dan amanat UUD 1945: “Negara berdasarkan atas hukum.”
Penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  hukum  pidana  (sanksi  pidana) termasuk salah satu bentuk peradaban manusia yang tertua, akan tetapi upaya ini masih terus diperdebatkan yang pada prinsipnya berkisar pada perbedaan pandangan antara pandangan pro dan kontra perlunya  penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum  pidana dengan sanksi pidananya (Barda Nawawi Arief, 1994: 18-32). Hal ini terlihat dari berbagai pandangan ahli hukum pidana menyangkut eksistensi dan urgensi hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.
Menurut Herbert L. Packer (1968: 3), perdebatan mengenai            penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi  pidana  merupakan konsekuensi dari eksistensinya sebagai suatu problem  sosial  yang  memiliki  dimensi  hukum  yang  penting  ( a  social  problem  that  has  an important  legal  dimension ).  Dalam  pandangan  Barda  Nawawi  Arief (1994:  18), penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum  pidana  (sanksi pidana) bukan hanya merupakan problem  sosial  (menurut Herbert L. Packer tersebut),  melainkan juga  merupakan masalah kebijakan ( the problem of policy ), dalam hal ini termasuk ke dalam bidang kebijakan penegakan  hukum  ( law  enforcement  policy ).  Di  samping  itu  kebijakan  penegakan  hukum merupakan  bagian  dari  kebijakan  sosial.  Selanjutnya,  sebagai  masalah  kebijakan,  maka penggunaan  hukum  pidana  pun  bukan  merupakan  suatu  keharusan,  karena  hakikat  dari kebijakan adalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.
Barda Nawawi Arief (1994: 32) juga mengemukakan bahwa dilihat dan sudut kebijakan kriminal maka penggunaan sarana hukum pidana tidak dapat secara apriori atau secara mutlak dinyatakan  sebagai  suatu  keharusan  atau sebaliknya  dinyatakan  sebagai  sesuatu  yang  harus ditolak atau  dihapuskan sama sekali. Hal ini berarti, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, pokok persoalannya tidak terletak pada masalah pro dan kontra terhadap penggunaan sanksi pidana, tetapi yang terpenting adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan yang seyogianya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana.
Dalam  kerangka  fungsionalisasi  hukum  pidana  untuk  menanggulangi  kejahatan, pembaharuan  hukum  pidana  sebagai  tahap  kebijakan  formulatif  hukum  pidana  merupakan tahap  awal  yang  sangat  strategis.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief  (1992:  173),  hal  ini disebabkan oleh kedudukan dan peranan kebijakan formulatif hukum pidana ini sebagai dasar, landasan, dan garis pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana berikutnya, yakni tahap aplikatif dan tahap eksekutif hukum pidana.
Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian kebijakan hukum pidana ( penal policy atau criminal  law  policy )  atau  disebut  juga  politik  hukum  pidana  ( strafrechtspolitiek ).  Marc Ancel (1965:4-5) mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana, sebagai salah satu komponen modern criminal  science , selain  kriminologi dan hukum  pidana, adalah suatu  ilmu  sekaligus
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
seni  yang  pada  akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk  memungkinkan  peraturan  hukum positif  dirumuskan  secara  lebih  baik,  dan  untuk  memberikan  pedoman  tidak  hanya  kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada penegak hukum yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
Pengertian kebijakan hukum pidana juga dikemukakan oleh Sudarto (1983: 20 dan 93), yakni “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa- masa mendatang”. Sudarto juga mengatakan bahwa politik  hukum  adalah  “kebijakan  dari  negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk menetapkan  peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa  digunakan  untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita- citakan.”
Sudarto (1986: 151) juga pernah mengatakan bahwa politik hukum adalah “usaha untuk mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu waktu”.  Pengertian  kebijakan  hukum  pidana  lain  dikemukakan  oleh  A.  Mulder.  Menurut Mulder dalam Barda  Nawawi Arief (1996: 28), kebijakan hukum pidana ( strafrechtspolitiek ) adalah  garis  kebijakan  untuk  menentukan:  seberapa  jauh  ketentuan-ketentuan  pidana  yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; serta cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Menanggapi berbagai pengertian kebijakan hukum pidana di atas, Barda Nawawi Arief (1996:  29-30)  mengatakan  bahwa  sebagai  usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  peraturan hukum  pidana  yang  baik  dalam  upaya penanggulangan  kejahatan,  maka  kebijakan  hukum pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy )  serta  merupakan  bagian yang integral dari kebijakan mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare policy ), dengan demikian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial ( social policy ).
Dalam konsepsi pemikiran yang sama, Muladi (1990: 6) berdasarkan pendapat Herman Bianchi dan Rene van Swanningen mengatakan bahwa hukum pidana dan penegakan hukum pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy ),  kebijakan  kriminal merupakan bagian kebijakan penegakan hukum ( law enforcement policy ) yang mencakup pula penegakan  hukum  perdata  serta  penegakan  hukum  administrasi,  dan  kebijakan  penegakan hukum  merupakan  bagian  kebijakan  sosial  ( social  policy )  yang  merupakan usaha dari setiap masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.
Perlunya prinsip integralitas kebijakan hukum pidana juga telah menjadi kesepakatan masyarakat internasional, seperti dalam beberapa hasil Kongres PBB tentang The Prevention of Crime the Treatment of Offenders :
1. Pernyataan Caracas  Declaration yang  dihasilkan  oleh  Kongres  PBB  ke-6  tahun 1980  di  Caracas,  yang  menyebutkan: “The succes of criminal  justice system and strategies  for  crime  prevention,  especially  in  the  light  of  the  growth  of  new  and sophisticated forms of crime and the difficulties encountered in the administration of criminal justice, depends above all on the progress achieved through the world in improving social conditions and enhancing the quality of life. ”
2. Pernyataan  dalam The  Guiding  Principles  for  Crime  Prevention  and  Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order yang diadopsi oleh Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan, dinyatakan: “Crime
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
prevention and criminal  justice should not be  treated  as isolated  problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods. ”
Eksistensi  kebijakan hukum  pidana sebagai  bagian dari sistem yang lebih besar yakni kebijakan kriminal dan selanjutnya sebagai bagian dari kebijakan sosial, semakin memperkuat pandangan  bahwa  meskipun  makna  negara  hukum dipertaruhkan  pada  keberhasilan  upaya penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakan hukum pidana (sanksi  pidana), akan tetapi mengharapkan  hukum  pidana  (sanksi  pidana)  sebagai  sarana  yang  sangat  andal  untuk menanggulangi kejahatan merupakan pandangan berlebihan.

## Pembaharuan Hukum Pidana
Barda  Nawawi  Arief  (1994:  18)  mengemukakan  bahwa  upaya  untuk  memfungsikan atau menegakkan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga tahap:
1. Tahap  kebijakan  formulatif,  yaitu  penetapan/perumusan  hukum  pidana  oleh pembuat undang-undang,  atau  disebut juga  tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap kebijakan aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dan Kepolisian sampai Pengadilan;
3. Tahap  kebijakan  eksekutif,  yaitu  tahap  pelaksanaan  pidana  oleh  aparat pelaksana/eksekusi pidana.
Sebagaimana  dikemukakan  pada  bagian  pendahuluan,  dalam  keseluruhan  proses fungsionalisasi hukum pidana, tahap kebijakan formulatif hukum pidana sebagai pembaharuan hukum pidana ( penal reform ) merupakan tahap awal dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana  hukum  pidana.  Hal  ini  disebabkan oleh kedudukan dan peranan kebijakan formulatif hukum pidana sebagai dasar, landasan, dan garis pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana berikutnya, yakni  tahap aplikatif dan tahap eksekutif hukum pidana.
Kedudukan/peran  strategis  kebijakan  formulatif  hukum  pidana,  juga  dikemukakan Muladi  (1995:  22)  bahwa  peranan  perundang-undangan  pidana  dalam  SPP  sangat  penting, karena  memberikan  kekuasaan  pada  pengambilan  kebijakan  dan  memberikan  dasar  hukum pada  kebijakan  yang  diterapkan.  Muladi  (1995:  23)  juga  mengatakan  perundang-undangan pidana mempunyai  kedudukan  strategis  terhadap  SPP,  sebab  memberikan  definisi  tentang perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana, mengendalikan usaha pemerintah untuk memberantas  kejahatan  dan  memidana  si  pelaku,  memberikan  batasan  lain  perundang- undangan pidana serta menciptakan legislated environment yang mengatur prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi pada berbagai tingkatan SPP.
Urgensi  pembaharuan  hukum  pidana  di  atas  menunjukkan  bahwa  dalam  keseluruhan fungsionalisasi  hukum  pidana,  tahap  kebijakan  formulatif  merupakan  tahap  paling  krusial. Maksudnya tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif sebagai tahap-tahap yang mengikuti hanya dapat dilaksanakan jika tahap kebijakan formulatif telah diselesaikan dan memberikan landasan legalitas.  Dengan  demikian  “keberhasilan”  fungsionalisasi  hukum pidana  dalam penanggulangan  kejahatan  sangat  ditentukan  oleh  “kesempurnaan“  pengelolaan  tahap kebijakan formulatif (Barda Nawawi Arief, 1992: 198). Keterkaitan antara ketiga tahap tersebut terhadap efektivitas fungsionalisasi hukum pidana, terlihat dari pernyataan G. Peter Hoefnagels (1969: 139): “ I agree with  the  view  that  effectiveness  is  a  prerequisite  for  lawfulness  and
even  an element to be taken into account in sentencing, effectiveness alone is no guarantee of justice. Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness, but above all by legality .”
Dilihat  dari  sudut  proses,  maka  urgensi  kebijakan  formulatif  hukum  pidana menunjukkan  bahwa  proses  perencanaan  atau  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  yang dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tidaklah  mudah.  Ketidakmudahan  ini senantiasa terdapat pada setiap proses kebijakan formulatif, yaitu apabila kebijakan formulatif tersebut tidak hanya diartikan sebagai apa yang dikerjakan oleh pembuat undang-undang, akan tetapi  lebih  merupakan  bagaimana  proses  hasil-hasil  (undang-undang)  itu  dibuat  atau diformulasikan.
Kondisi  di  atas,  menunjukkan  bahwa  kebijakan  formulatif  sebenarnya  menyangkut banyak  aspek  yang  luas  dan  rumit,  karena  kebijakan  formulatif  hukum  pidana  tidak  hanya dimaksudkan  untuk  menanggulangi  kejahatan  dalam jangka  pendek,  melainkan  juga  akan digunakan untuk  menanggulangi kejahatan dan perkembangannya untuk jangka waktu yang relatif  panjang. Kesalahan  dalam  melihat  dan  mengidentifikasi  substansi  masalah  yang dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  akan  berakibat  terhadap  salahnya perumusan permasalahan tersebut, dan pada gilirannya  dapat berakibat pada tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif.
Kompleksitas  kebijakan  formulatif  merupakan  konsekuensi  dari pendekatan  yang rasional, sebagai hakikat dari pendekatan yang berorientasi kepada  kebijakan  dalam  kebijakan hukum  pidana.  Pendekatan  kebijakan merupakan pendekatan yang rasional. Menurut Karl O. Christiansen dalam Barda Nawawi Arief (1996: 37): “ ... the characteristic of a rational criminal policy  is  nothing  more  than  the  application  of  rational  method ”.  Demikian  juga menurut  G. Peter  Hoefnagels  (1969:  99)  bahwa  suatu  kebijakan  kriminal  harus  rasional,  kalau  tidak demikian, tidak sesuai dengan definisinya sebagai a rational total of the responses to crime . Pengakuan  bahwa  pendekatan  rasional  harus  melekat  pada  setiap kebijakan,  karena dalam  melakukan  kebijakan, policy  maker melakukan  penilaian  dan  pemilihan  dan  sekian banyak  alternatif  yang  tersedia  untuk  mencapai  hasil  berupa  peraturan  perundang-undangan pidana yang  baik, yakni  memenuhi  syarat  keadilan dan daya guna. Hal  ini  berarti kebijakan formulatif  hukum  pidana  merupakan  suatu  upaya  atau  langkah-langkah  yang  dibuat  dengan sengaja dan sadar. Dengan demikian, memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan.
Rasionalitas  dalam  kebijakan  seperti  kebijakan  formulatif  hukum  pidana  merupakan perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang diperoleh. Semakin rendah nilai pengorbanan dan  semakin  tinggi  tingkat  pencapaian  hasilnya  maka  kebijakan  dianggap  baik.  Pendekatan rasional  ini  lebih menekankan  pada  aspek  efisiensi,  sehingga  pendekatan  rasional  inipun mempunyai  kecenderungan  untuk  pragmatis  dan  kuantitatif  serta mengesampingkan  faktor- faktor  subyektif  (Miftah  Thoha,  1986: 103).
Dengan demikian, kebijakan formulatif hukum pidana yang rasional mengabaikan nilai- nilai  dan  asal-usul  kebijakan.  Sepanjang  kebijakan  formulatif  dalam  hukum  pidana  yang ditempuh  akan  memberikan  suatu  hasil  yang  baik  dengan  pelbagai  sumber  daya  (termasuk keuangan) yang paling sedikit,  maka kebijakan formulatif tersebut layak untuk dilaksanakan atau diterapkan. Meskipun demikian, sebagaimana dikemukan oleh M. Cherif Bassiouni dalam
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Barda  Nawawi  Arief  (1994:  40-41),  pendekatan  yang  berorientasi  kebijakan  (dengan pendekatannya yang rasional) seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu scientific device dan  digunakan  sebagai  altenatif  dari  pendekatan  yang  secara  emosional  diorientasikan  pada pertimbangan nilai ( the emotionally laden value judgement approach ) yang kebanyakan diikuti oleh  badan-badan  legislatif.  Berbagai  pendekatan  tersebut  merupakan  pendekatan  yang dipertimbangkan dalam pembentukan KUHP baru.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini    menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Selain  itu,  untuk  melengkapi persepsi  personil  Polri  pada  fungsi  kepolisian  diteliti  yang  lebih  utuh  dan  komprehensif, dilakukan pula penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik pengumpulan dan metode analisis data kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis, karena dengan menggunakan metode ini  dapat  diperoleh  gambaran  tentang  gejala  atau  fenomena  implikasi  hukum  keberlakuan normatif,  sosiologis  dan  filosofis  KUHP,  kompetensi  penyidik/penyidik  pembantu  dan  APH Polri lain dalam mewujudkan profesionalisme penerapan konsep-konsep  hukum  pidana baru dalam  KUHP,  serta  kebijakan/strategi  yang  perlu  dikembangkan  Polri  melalui  pembentukan kebijakan/strategi Polri sebelum KUHP berlaku efektif.
Penelitian dilakukan pada fungsi penyidikan Polri yakni Reserse Kriminal Umum dan Khusus, Narkoba, Lalu Lintas (Lantas), dan Pol. Air. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada fungsi Sabhara, Pembinaan Masyarakat (Binmas), Intelijen, serta Bidang Propam dan Bidang Hukum. Data yang diperoleh akan dipaparkan dan dianalisis dalam uraian kalimat (kata-kata). Data yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data  dengan  studi  literatur,  FGD  dan/atau  wawancara  bebas-mendalam  ( in-depth  interview ) dengan narasumber penelitian terpilih, serta kuesioner (angket). Penyusunan laporan penelitian dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif yakni gambaran hasil penelitian disusun dalam uraian kalimat dan analisis statistik, sehingga mudah dipahami.
Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2023 sampai bulan Agustus 2023, dengan tempat  pelaksanaan  penelitian  untuk  mengumpulkan  data  sekunder  dan  data  primer  di  lima polda yang tepat dan relevan dengan fokus masalah dan arah atau orientasi penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian (Polda Kalimantan Timur, Polda Kepulauan Riau, Polda Lampung, dan Polda Sulawesi Utara).

## Hasil dan Pembahasan
Implikasi Hukum UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Konsep-konsep Hukum Pidana Barunya terhadap tugas Penegakan Hukum di Lingkungan Polri
Dalam pendekatan kebijakan, pembentukan hukum ( penal reform) pada induk hukum pidana materiil  Indonesia, yakni  KUHP  baru tidak terlepas dari ketidaktelitian. Sangat  besar kemungkinan  timbul  kesenjangan  (diskrepansi)  antara  yang  dikehendaki  oleh  hukum  pidana dengan manfaat yang dibutuhkan/ diterima masyarakat. Apabila tidak teliti dan tidak hati-hati, maka pembaharuan hukum pidana melalui pembentukan hukum baru akan menimbulkan efek terbalik dari tujuan yang dikehendaki. Bahkan dalam situasi “ekstrim”, dapat dikatakan KUHP baru nanti dapat bersifat kriminogen dan viktimogen.
Berkaitan  dengan  kemungkinan  pembaharuan  hukum  pidana  seperti  KUHP  baru
sebagai  faktor  kriminogen,  dalam  salah  satu  Laporan  Kongres  PBB  keenam  mengenai The Prevention  of  Crime  and  The  Treatment  of  Offenders ,  ditegaskan  bahwa  diskrepansi  yang terlalu besar antara Undang-undang (ic. KUHP baru) dengan kenyataan (termasuk praktik yang sudah berlangsung) dan kebutuhan masyarakat itulah yang dapat menyebabkan Undang-undang (KUHP baru) itu " disfungsional " dan pada akhirnya dapat menjadi faktor kriminogen.
Barda  Nawawi  Arief  (1992:  202-204)  juga  mengatakan  bahwa  apabila  kepentingan perlindungan  terhadap  korban  kurang  mendapat  perhatian  yang  sewajarnya  dalam  kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi, maka hal demikian dapat juga merupakan faktor kriminogen dan sekaligus viktimogen. Kemungkinan lainnya adalah apabila pengalokasian wewenang atau kekuasaan  pejabat  penegak  hukum  oleh  Undang-Undang  (KUHP  baru)  itu  nantinya  setelah berlaku  atau  diterapkan  disalahgunakan  atau  diterapkan  tidak  pada  tempatnya,  maka  wajar dapat menjadi faktor kriminogen sekaligus viktimogen.
Berbagai kelemahan pada proses dalam sistem kebijakan formulatif di atas mempunyai dampak  praktis  yang  jauh  terhadap  fungsionalisasi  hukum  pidana  tahap  berikutnya,  yaitu kebijakan  aplikatif  (penerapan)  dan  eksekutif  (penajtuahan/pelaksanaan  eksekusi),  karena kebijakan  aplikatif  dan  eksekutif  merupakan  tahap-tahap  yang  mengikuti  dan  hanya  dapat dilaksanakan  jika  kebijakan  formulatif  telah  diselesaikan.  Dengan  demikian  keberhasilan kebijakan  aplikatif  dan  eksekutif  dalam  mencapai  tujuan  tidak  terlepas  dari  kesempurnaan kebijakan formulatif sebagai tahap pembaharuan hukum pidana.
Untuk menghindari dampak negatif dan kelemahan sistem kebijakan formulatif, maka pembaharuan  hukum  pidana  materiil  dalam  KUHP  baru  seyogianya  tidak  hanya  dilihat berdasarkan pendekatan  kebijakan, melainkan juga pertimbangan nilai-nilai  dan kepentingan yang  ingin  dicapai  dalam  kebijakan  formulatif  yang  diorientasikan  kepada  nilai-nilai  atau kepentingan- kepentingan yang lebih besar (sosial, serta bangsa dan negara Indonesia), tidak didominasi kepentingan/ego sektoral institusi tertentu dalam KUHAP baru.
Berdasarkan uraian di  atas, maka sangat  tepat  pernyataan sekaligus peringatan Barda Nawawi Arief (1996: 31) yang mengatakan bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana memang diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang bersifat pragmatis dan rasional,  dan  juga  pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai,  akan  tetapi  antara  keduanya (pendekatan kebijakan yang rasional dan pendekatan nilai ) jangan terlalu dilihat sebagai suatu dikotomi,  karena  dalam  pendekatan  kebijakan  yang  rasional  sudah  seharusnya  juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.
Pembaharuan  hukum  pidana  ( penal  reform )  terhadap  KUHP  (WvS)  sebagaimana ditunjukkan  oleh  kebijakan  formulatif  dalam  KUHP  baru  yang  diorientasikan  pada pembaharuan dalam tiga masalah pokok hukum pidana materil (pertanggungjawaban pidana, tindak pidana dan pidana/ pemidanaan), menunjukkan bahwa KUHP baru akan menjadi dasar, landasan, dan garis pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana berikutnya, yakni tahap aplikatif hukum pidana oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam kerangka SPP. Peranan  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  semakin  menguat  karena  KUHP  mengatur prinsip-prinsip umum, ketentuan/ajaran hukum pidana umum, dan tindak pidana umum yang kewenangan  penyidikannya  berada  pada  Penyidik/Penyidik  Pembantu  Polri.  Prinsip-prinsip umum  dan  ketentuan/ajaran  hukum  pidana  umum  dalam  KUHP  tersebut  juga  berlaku  bagi hukum  pidana  khusus  yang  tersebar  dalam  berbagai  UU  di  luar  KUHP,  di  mana  Polri  juga berwenang  untuk  melakukan  penyidikan  atau  penanganannya.  Iza  Fadri  (2013:  19)
mengemukakan  bahwa  dalam  kerangka  SPP,  Polri  dengan  kewenangan  tugas  alat  negara/ penegak  hukum  sebagai  representasi  negara,  merupakan  ujung  tombak  atau  sebagai  garda terdepan pada SPP.
Sebagai  garda  terdepan  pada  SPP,  baik-buruknya  dan/atau  dalam-  dangkalnya penegakan hukum pidana berdasarkan prinsip-prinsip dan kaedah- kaedah hukum dalam induk hukum  pidana  materil  (KUHP  baru  nantinya)  di  masa  depan,  adalah  sangat  ditentukan  oleh kualitas penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Prasyarat utama untuk mewujudkan penegakan KUHP baru yang berkualitas tersebut, antara lain, adalah apabila pembaharuan hukum pidana materiil dalam KUHP baru tersebut ditempuh dengan belajar dari praktik dan pengalaman Polri (dengan segala plus-minusnya) dalam menerapkan KUHP (WvS/KUHP peninggalan Kolonial) yang telah berlangsung selama ini dalam waktu puluhan tahun.
Sehubungan dengan hal di atas, maka Polri seyogianya meningkatkan partisipasi atau keterlibatannya  dalam  meningkatkan  kualitas  implementasi  hasil  pembaharuan  pada  induk hukum pidana materil yang termuat dalam KUHP baru. Hal ini, antara lain, didasarkan pada beberapa pertimbangan:
1. Implikasi  pergeseran  paradigma  hukum  pidana  materiil  Indonesia  dalam  KUHP baru.
2. Implikasi  terhadap  kedudukan  atau  peranan  Polri  sebagai  garda  terdepan  dalam SPP.
3. Urgensi Pergeseran Model Penalaran Hukum ( Legal Reasoning )
Dalam  kaitannya  dengan  penyidikan,  model-model  penalaran  hukum  di  bidang penyidikan juga bersesuaian dengan aliran-aliran filsafat hukum tertentu yang selanjutnya akan mempengaruhi/menentukan kegiatan pembentukan hukum di bidang penyidikan sebagaimana diformulasikan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  maupun  terwujud  pada keputusan yang diambil dalam proses penyidikan oleh  penyidik/penyidik pembantu terhadap suatu peristiwa konkret (tindak pidana).
Penyidik/penyidik pembantu dan personel lain yang menjadi responden atau informan penelitian mempersepsikan, menyadari dan merasakan adanya kesenjangan ( disparitas ) antara keputusan yang diambil dalam proses penyidikan dengan semata-mata berdasarkan positvisme hukum yang berbasis asas kepastian hukum dengan nilai-nilai atau tuntutan keadilan para pihak (pelaku dan korban) atau rasa keadilan masyarakat ( social justice ) maupun hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat ( the living law ).
Pemilihan  atau  penggunaan  aliran  filsafat  hukum  tertentu  dalam  penalaran  hukum penyidik, apakah bersesuaian dengan positivisme law (asas kepastian hukum) atau sociological jurisprudence (asas keadilan), sangat ditentukan atau berkaitan dengan hal-hal:
1. pengetahuan atau pemahaman penyidik/penyidik pembantu tentang konsep hukum yang dianut bagi peristiwa konkret (perkara pidana), apakah semata-mata undang- undang, atau juga termasuk hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat ( the living law ) seperti hukum adat dan kebiasaan, atau apa yang menjadi “hukum” dan penyelesaian  yang  terbaik  menurut  kepentingan  hukum  para  pihak  (pelaku  dan korban), keadilan masyarakat serta pengaruhnya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
2. adanya  intervensi  dari  pihak  lain,  seperti  orang  atau  kelompok  yang  mempunyai kepentingan  terhadap  perkara  pidana  yang  ditangani  yang  mengakibatkan
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
penyidik/penyidik pembantu menjadi “terpaksa” untuk mengambil keputusan yang bersesuaian dengan kepentingan orang atau kelompok yang melakukan intervensi.
3. tidak adanya payung hukum untuk melakukan penalaran hukum yang bersesuaian; dengan aliran atau paham sociological jurisprudence seperti penyelesaian perkara secara  damai  dengan  mekanisme  ADR  atau  penerapan  pendekatan  keadilan restoratif, mengakibatkan penyidik melakukan penalaran hukum berdasarkan aliran atau  paham  positivisme  hukum,  meskipun  menurut  penyidik  seyogianya  tidak positivisme hukum.
Kuatnya pengaruh atau penggunaan penalaran hukum yang bersesuaian dengan aliran atau paham positivisme hukum ( positivisme undang-undang) dalam penyidikan oleh penyidik di lingkungan Polda diteliti, adalah berkaitan atau disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1. pendidikan  kepolisian  seperti  SPN  dan  pendidikan  kejuruan  yang  muatan kurikulumnya  menekankan  pada  penggunaan  dan  penganutan  aliran  atau  paham positivisme  hukum,  seperti:  pembentukan  pemahaman  Penyidik  bahwa  apa  yang merupakan hukum atau sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan atau hukum  tertulis.  Mekanisme  atau  prosedur  penyelesaian  perkara  pidana  melalui pelaksanaan  kewenangan  penyidikan  adalah  sebagaimana  menurut  ketentuan hukum  dalam  KUHAP,  UU  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia dan  Peraturan Kepolisian yang menjadi  Juklak dan Juknis di bidang  penyidikan.  Keseluruhan  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi landasan legalitas dalam proses penyidikan tersebut lebih bersesuaian dengan aliran atau paham positivisme hukum;
2. proses interaksi dan pembelajaran dari senior di lingkungan fungsi reserse kriminal (penyidik  senior)  yang  secara  ketat  atau  kaku  menganut  aliran  atau  paham positivisme hukum;
3. pemahaman  penyidik/penyidik  pembantu  yang  masih  lemah  dalam  penemuan/ penafsiran hukum dan penerapan diskresi kepolisian dalam UU Polri dan ketentuan: “melakukan  tindakan  lain  yang  bertanggung  jawab”  sebagaimana  diatur  dalam KUHAP;
4. tidak ada payung hukum yang menjadi landasan legalitas bagi  penyidik/penyidik pembantu  untuk  menggunakan  atau  menerapkan  penalaran  hukum  yang  lebih bersesuaian  dengan  nilai-nilai  atau  tuntutan  keadilan  masyarakat  ( social  justice) dalam penyelesaian perkara pidana;
5. penyerapan  anggaran  penyidikan  yang  masih  berorientasi  pada  mekanisme penyidikan  yang  formal-prosedural  sesuai  teknis  penyidikan  yang  sudah  baku (kepastian hukum).
6. orientasi  dan  kepuasan  penyidik/penyidik  pembantu  yang  masih  berpusat  pada penuntasan atau penyelesaian perkara pidana jika sudah P.21.
7. pilihan yang paling aman bagi penyidik/penyidik pembantu untuk tidak dicurigai atau dituduh “macam-macam.”
Berdasarkan konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru, diharapkan dapat diselesaikan oleh penalaran hukum penyidik/penyidik pembantu Polri yang berlangsung selama ini  yang  belum  sepenuhnya  memenuhi  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  kegiatan penalaran hukum yang tepat dan ideal. Hal ini terlihat dari praktik penegakan hukum pidana
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
yang belum memenuhi syarat-syarat penalaran hukum yang ideal dan tepat:
1. belum  bersifat positivistik ,  maksudnya  penalaran  hukum  yang  dilakukan  harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terutama berkaitan dengan penalaran  hukum  penyidik  yang  bersesuaian  dengan  aliran sociological jurisprudence dalam bentuk penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme ADR yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang tidak didukung oleh payung hukum  yang  mengaturnya.  Dengan  demikian  belum  terwujud  kepastian  hukum dalam melakukan penalaran hukum yang berbasis asas keadilan;
2. belum  bersifat  konsisten  atau  belum  terwujud  konsistensi.  Hal  ini  sehubungan dengan asas atau prinsip hukum yang utama dalam kegiatan penalaran hukum yakni similia  similubus  yang  berarti  terhadap  perkara-perkara  pidana  yang  mempunyai karakteristik yang hampir sama harus diperlakukan atau mendapat keputusan yang sama  pula.  Dalam  praktik  penyidikan  yang  berlangsung  selama  ini,  terdapat ketidaksamaan  atau  diskriminasi  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  penalaran hukum  yang  bersesuaian  dengan positivisme hukum  atau sociological jurisprudence secara berbeda, meskipun perkara pidana yang ditangani mempunyai kesamaan.  Dengan  kata  lain,  kegiatan  penalaran  hukum  penyidik  masih  sangat ditentukan  oleh  subyektifitas  penyidik  dengan  segala  macam  variabel  yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan;
3. belum  bersifat  koherensi,  maksudnya  penalaran  hukum  yang  dilakukan  penyidik sebagaimana terlihat pada keputusan yang diambil dalam proses penyidikan masih belum bersesuaian dengan tatanan yang berlaku dalam masyarakat, seperti bertolak belakang dengan tuntutan atau rasa keadilan masyarakat ( social justice );
4. belum berorientasi keadilan. Hal ini terlihat dari dominasi penalaran hukum yang bersesuaian  dengan  aliran  atau  paham positivisme hukum  yang  dipandang  tidak bersesuaian dengan tuntutan keadilan pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya, serta tidak sensitif dengan keadilan masyarakat ( social justice ).
Kebijakan Kepolisian, Kompetensi APH Polri dan Hambatan Penerapan UU RI Nomor 1  Tahun  2023  tentang  KUHP  dan  Konsep-konsep  Hukum  Pidana  Barunya  dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Ada  beberapa  hambatan  yang  diprediksikan  akan  dihadapi  oleh  anggota  Polri khususnya pengemban fungsi penyidikan maupun Pembinaan Masyarakat dalam menerapkan UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dan Konsep-konsep  Hukum  Pidana  Barunya  jika  sudah  berlaku  efektif  mulai  tanggal  01  Januari 2026. Hambatan yang dihadapi akan berdampak pada optimalisasi hasil penerapan KUHP baru sebagai upaya Polri guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan atau menciptakan suatu  prosedur dan prosedur penegakan hukum  yang berlandaskan keadilan mengedepankan pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak yang bermasalah dengan hukum.
Hambatan yang dihadapi oleh anggota Polri khususnya pengemban fungsi penyidikan dan pembinaan masyarakat dalam menerapkan KUHP baru yang bersesuaian dengan prinsip- prinsip hukum dan norma atau kaedah hukum baru, antara lain, adalah:
1. Sosialisasi KUHP Baru
Sosialisasi  UU  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Pidana  atau  KUHP  baru  dilakukan  satu  kali  oleh  Bidang  Hukum  Polda  dan/atau Divisi Hukum Polri yang berlangsung dengan online (daring) atau tatap muka di mapolda atau  mapolres,  diikuti oleh anggota Polri pengemban fungsi penyidikan dan dari fungsi kepolisian lain.
2. Kualitas Pemahaman Konsep Hukum Pidana baru dalam KUHP Baru Dari  kegiatan  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  empat  polda  dan  polres-polres jajaran, diperoleh informasi bahwa belum dipahami sepenuhnya secara benar dan tepat, bahkan sebagian besar narasumber atau informan/responden penelitian yang hadir dalam kegiatan FGD belum mengetahui sama sekali tentang berbagai konsep- konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru.
3. Kesulitan  dalam  Memahami  dan  Memaknai/menafsirkan  Konsep  Hukum  Pidana baru dalam KUHP baru
Terdapat  kesulitan  dalam  memahami  dan  memaknai/menafsirkan  (interpretasi hukum) pelbagai prinsip hukum dan norma atau kaedah hukum baru sebagai konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru.
4. KUHP baru belum Disolisasikan kepada Masyarakat UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru belum diketahui apalagi dipahami dan  belum  tersosialisasi  dengan  baik  kepada  masyarakat  maupun  advokat  yang nantinya  dapat  memunculkan  kecurigaan  terhadap  kepolisian  terkait  pelaksanaan penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  konsep-konsep  hukum  pidana  baru sebagaimana termuat dalam KUHP baru.
5. Belum dilakukan Upaya Membangun Kesepahaman APH dalam SPP Belum dilakukan langkah-langkah awal untuk mulai membangun kesepahaman di antara subsistem dalam SPP (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) sebagai upaya mewujudkan  keterpaduan  pada  sistem  peradilan  pidana  ( integrated  CJS )  dalam penerapan  KUHP  baru.  Sebagai  dampak  positif  pelaksanaan  penelitian  melalui kegiatan  FGD  yang  juga  melibatkan  peserta  FGD  dari  eksternal  kepolisian (kejaksaan,  pengadilan  dan  advokat)  muncul  kesadaran  perlunya  mewujudkan kesepahaman  dalam  memaknai  atau  menafsirkan  (interpretasi  hukum)  konsep- konsep hukum pidana baru maupun tindak pidana baru dalam KUHP baru di antara APH.

## Pandangan Eksternal Kepolisian terhadap KUHP Baru Perspektif Masyarakat
KUHP baru yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023, dan akan  berlaku dalam waktu tiga tahun kedepan atau tepatnya pada tanggal 2 Januari 2026. KUHP baru ini diharapkan dapat membawa pengaruh yang signifikan perubahan pada SPP Indonesia dan cara kerja penegakan hukum.
Dari penelitian, diperoleh beberapa pendapat dari masyarakat, yaitu:
1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang KUHP Nasional yang baru.
2. Skeptisisme terhadap implementasi KUHP baru.
3. Ada kekhawatiran bahwa kepolisian masih lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan.
4. Lembaga adat saat ini lemah bahkan tidak berfungsi sama sekali, disebabkan oleh
berbagai faktor, seperti  pengabaian, pengucilan, dan marginalisasi dari kebijakan pemerintah dan proyek pembangunan.

## Perspektif Kejaksaan
Dari penelitian ini, selain diperoleh beberapa pendapat dari masyarakat juga diperoleh pendapat dari APH lainnya khususnya dari Kejaksaan. Kejaksaan telah melakukan sosialisasi kepada jajaran Jaksa seluruh Indonesia yang dilaksanakan selama 1 minggu di Jawa Tengah (27  Februari-3  Maret  2023).  Pesertanya  perwakilan  Kasipidum  Kejaksaan  Negeri  dan Kejaksaan Tinggi dari Seluruh Indonesia. Dalam materi sosialisasi, terselip pendapat ahli Prof Dr. Pudjiyono, S.H., M.Hum., yang menyatakan tahap penuntutan, tidak hanya kegiatan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan di muka pengadilan, akan tetapi mencakup juga rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Pujiyono, 2023).

## Perspektif Akademisi
Beberapa pasal yang dipandang oleh akademisi sebagai aturan hukum yang kontroversi di dalam KUHP baru antara lain:
1. Percobaan Bunuh Diri. Pasal ini kontroversial karena dianggap mengkriminalisasi korban  yang  mencoba  untuk  bunuh  diri.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  seseorang yang mencoba untuk bunuh diri bisa dikenakan hukuman penjara hingga satu tahun.
2. Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal ini dianggap kontroversial karena tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan juga tidak memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku kekerasan.
3. Tindak  Pidana  Makar.  Pasal  ini  dianggap  kontroversial  karena  sangat  luas  dan ambigu, sehingga dapat digunakan oleh pihak yang berwenang untuk mengekang kebebasan berpendapat dan berkumpul.
4. Pasal 575 tentang Penodaan Agama. Pasal ini dianggap kontroversial karena dapat digunakan  untuk  menindak  orang  yang  kritis  terhadap  agama,  dan  juga  dapat menimbulkan konflik antarumat beragama.
5. Pasal  551A  tentang  Pelecehan  Seksual.  Pasal  ini  dianggap  kontroversial  karena dianggap  tidak  memberikan  perlindungan  yang  cukup  bagi  korban  pelecehan seksual.
Ada beberapa perbedaan utama antara KUHP lama dan KUHP baru di Indonesia, antara lain:
1. Struktur  dan  Bahasa—Struktur  dan  bahasa  KUHP  baru  dirancang  untuk  lebih mudah  dimengerti  dan  diterapkan  oleh  masyarakat  dan  APH.  KUHP  baru  juga memiliki lebih sedikit pasal daripada KUHP lama.
2. Penyesuaian  dengan  Perkembangan  Zaman—KUHP  baru  mengakomodasi perkembangan  teknologi  dan  zaman  dengan  memasukkan  pasal-pasal  baru  yang berkaitan dengan kejahatan siber dan kejahatan terorisme.
3. Peningkatan Perlindungan HAM—KUHP baru menegaskan perlindungan hak asasi manusia  dengan  memperkuat  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  tindakan diskriminatif, KDRT, dan pelecehan seksual.
4. Peningkatan Keadilan Restoratif—KUHP baru memperkenalkan konsep keadilan restoratif,  yaitu  proses  hukum  yang  berfokus  pada  pemulihan  hubungan  antara
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
pelaku dan korban, serta memperbaiki dampak kejahatan pada masyarakat.
5. Penyesuaian  dengan  Konvensi  Internasional—KUHP  baru  memasukkan  aspek- aspek  dari  konvensi  internasional  tentang  HAM  yang  telah  diratifikasi  oleh Indonesia.
6. Perubahan Sanksi Pidana—KUHP  baru mengubah beberapa sanksi pidana untuk beberapa kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana kejahatan terhadap anak.
Namun,  perlu  dicatat  bahwa  penerapan  KUHP  baru  masih  memerlukan  waktu  dan upaya  untuk  memastikan  bahwa  semua  aspek  dari  KUHP  baru  telah  dipersiapkan  dengan matang, dan perlu diawasi agar tidak mengancam HAM dan kebebasan berbicara.

## Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Pendapat Tokoh Adat dan Masyarakat)
KUHP baru juga memuat tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Implementasi dari hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP baru adalah dalam bentuk pengakuan resmi dari adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Konsep ini dikenal sebagai "hukum adat" dan didefinisikan sebagai "aturan atau ketentuan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat yang diakui dan dipergunakan sebagai pedoman perilaku." Pengakuan hukum adat dalam KUHP baru memberikan pengakuan formal terhadap keberadaannya sebagai  sumber  hukum  yang sah di  Indonesia. Hal ini dapat memungkinkan penggunaan hukum adat sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah  yang  muncul  di  masyarakat,  selama  hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  hukum yang berlaku secara nasional maupun melanggar HAM.
Berikut beberapa hal yang diatur dalam KUHP baru yang mengakomodasi hukum yang hidup di dalam masyarakat:
1. Pengakuan  Hukum  Adat—KUHP  baru  mengakui  hukum  adat  yang  berlaku  di masyarakat sebagai sumber hukum yang sah. Namun, hukum adat harus sesuai dengan nilai  dan  norma  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  serta  tidak  bertentangan  dengan hukum positif nasional.
2. Penyesuaian  Sanksi—KHUP  baru  memungkinkan  hakim  untuk  menentukan  sanksi yang  berbeda-beda  dalam  kasus  pidana  yang  diputuskan  berdasarkan  hukum  adat. Penyesuaian sanksi harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma hukum adat yang berlaku di masyarakat.
3. Penyelesaian di Luar Pengadilan—KUHP baru memperbolehkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga korban dan pelaku. Namun, penyelesaian di luar pengadilan hanya dapat dilakukan  dalam  kasus-kasus  tertentu  dan  harus  mempertimbangkan  kepentingan masyarakat serta tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum.
4. Pembebasan Bersyarat—KUHP baru memperkenalkan ketentuan hukum atau lembaga pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  yang  dipenjara.  Pembebasan  bersyarat  dapat diberikan  jika  narapidana  telah  menjalani  setengah  dari  masa  hukuman  dan  telah berbuat baik selama masa penahanannya.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan uraian di atas, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. UU  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  yang  memunculkan  pelbagai  konsep hukum  pidana baru yang tidak dikenal  dalam KUHP  (WvS) yang berlaku selama ini atau merubah konsep hukum pidana yang terdapat dalam KUHP (WvS).
2. Kompetensi  penyidik  atau  penyidik  pembantu  Polri  dalam  mewujudkan profesionalisme penerapan konsep-konsep hukum  pidana baru pada UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dibutuhkan adalah:
a. kompetensi  di  bidang  pengetahuan  ( knowledge )  memahami  pelbagai  konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru;
b. kompetensi  di  bidang  keahlian  atau  keterampilan  ( skill )  dalam  menafsirkan (interpretasi  hukum)  dan  menerapkan  secara  tepat  pelbagai  konsep  hukum pidana baru dalam KUHP baru sebagaimana dimaksud dalam point a di atas;
c. kompetensi  di  bidang  sikap  ( attitude )  yang  bersesuaian  dengan  model-model penalaran hukum atau filosofi dari pelbagai konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru sebagaimana dimaksud dalam point a di atas.
Adapun saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan dan sosialisasi yang efektif terkait penerapan  UU  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  dalam  penegakan  hukum berkeadilan yang bersesuaian dengan konsep-konsep Hukum Pidana Baru kepada APH Polri, khususnya penyelidik, penyidik/penyidik pembantu dan bhabinkamtibmas.
2. Perlu  pula  dilakukan  pelatihan  yang  aplikatif-praktikal  terhadap  penyelidik, penyidik/penyidik pembantu dan bhabinkamtibmas untuk mengefektifkan peran Polri dalam  penerapan  KUHP  baru  dalam  praktik  penanganan  tindak  pidana  yang mewujudkan  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  dan  bersesuaian  dengan  konsep hukum  pidana  baru  dalam  KUHP  baru.  Pelatihan    tersebut  diselenggarakan  berkerja sama  dengan  berbagai  pihak  seperti  Lemdikpol,  Perguruan  Tinggi,  Kejaksaan, Pengadilan, LSM, Asosiasi Advokat dan lain-lain.
3. Perlu  dibangun  kesepahaman  di  antara  subsistem  peradilan  pidana  (CJS)  khususnya antara  kepolisian  dan  kejaksaan  tentang  makna  atau  tafsir  (interpretasi  hukum)  yang disepakati bersama mengenai konsep-konsep hukum pidana baru yang termuat dalam Buku I KUHP baru dan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP baru untuk mewujudkan keterpaduan dalam SPP ( integrated criminal justice system ).

## Daftar Pustaka
Buku:
Ancel, Marc, Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem , London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, Mula Hukum: Beberapa Bab  Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum , terjemahan J.C.T. Simorangkir dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, Jakarta: Binacipta, 1983.
Aliansi  Nasional  Reformasi  KUHP, Pembaharuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana: Tinjauan terhadap Gagasan, Konseptualisasi dan Formulasinya , Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.
Bambang  Poernomo, Pola  Dasar  Teori–Asas  Umum  Hukum  Acara  Pidana  dan  Penegakan Hukum Pidana , Yogyakarta: Liberty, 1993.
Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Pengembangan  Ilmu  Hukum:  Menyongong  Generasi Baru Hukum Pidana  Indonesia , Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994.
.................................., Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
.................................., Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana, 2007.
................................., Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2008.
................................., RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
................................., Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
................................., Pemaparan Bab II dan Bab III Buku I RKUHP , Makalah pada Seminar Nasional  “Menyikapi  Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Hukum  Pidana (RUU  KUHP”),  Bandung:  MAHUPIKI-Fakultas Hukum  Universitas  Padjadjaran,  1 Maret 2016.
Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum:  Sebuah  Penelitian  tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2000.
Bruggink,  J.J.  H., Refleksi  tentang  Hukum ,  terjemahan  Arief  Sidharta,  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Bidang  PPITK-PTIK, Rumusan  Hasil  Lokakarya  Pengkajian  dan  Pengembangan  Pedoman Penahanan: Pokok-Pokok Pikiran Pengendalian Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Penahanan dan Penangguhan Penahanan , Jakarta: PTIK-PPITK, 2005.
........................................, Laporan  Kompilasi  Pengkajian  dan  Pengembangan  Pengambilan Keputusan dalam Penegakan Hukum Pidana , Jakarta: PTIK- PPITK, 2006.
......................................., Implementasi Pendekatan Keadilan  Restoratif (Restorative Justice) dalam Penanganan Tindak Pidana , Laporan Penelitian, Jakarta: PTIK, 2010. Kompolnas, Laporan  Pengkajian  Pemantapan  Rancangan  Kitab  Undang  –  undang  Hukum Pidana , Kompolnas dan Mahupiki di Sentul 16-17 Desember 2019, Kompolnas- Jakarta, 2019
Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Mendatang , Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Pebruari 1990.
Muladi, Analisis  tentang  Bab  I  Buku  I  RUU  KUHP  tentang  ‘Ruang  Lingkup  Berlakunya Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  Pidana’ ,  Makalah  pada  Seminar  Nasional “Menyikapi  Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang Kitab  Hukum  Pidana  (RUU KUHP”),  Bandung:  MAHUPIKI-Fakultas Hukum  Universitas  Padjadjaran,  1  Maret 2016.
Packer, Herbert L., The Limits of the Criminal Sanction , California: Stanford University Press., 1968.
Pontier,  J.A., Penemuan  Hukum ,  terjemahan  B.  Arief  Sidharta,  Bandung:  Jendela Mas Pustaka, 2008.
Remmelink, Jan, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting  dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Romli  Atmasasmita, Diskursus  RUU  KUHP  dan  Arah  Politik  Hukum  Pidana  Indonesia  di Masa Mendatang , dalam “Buku 2: Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana”, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1986.
Satjipto Rahardjo, Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi , Artikel disampaikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia,  Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 19-20 Juli 1993.
..........................., Penegakan  Hukum  Progresif ,  Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas, 2010.
Shidarta, Karakteristik  Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan , Bandung: CV Utomo, 2006.
Schaffmeister,  D.,  et.  all., Hukum  Pidana ,  ed.  J.E.  Sahetapy  dan  Agustinus Pohan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2007.

## Regulasi:
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008  Tentang Pedoman  Dasar  Strategi  Dan  Implementasi  Pemolisian  Masyarakat  Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang Pemolisian Masyarakat.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2021 Tentang  Pemolisian Masyarakat.
Code  of  Conduct  for  Law  Enforcement  Officials adopted  by  General  Assembly  resolution 34/169 of 17 December 1979, Sumber:
[https:/ /www.ohchr.org/sites/default/files/codeofconduct.pdf] .
The  5 th UN  Congress  on  the  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of  Offenders ,  Sumber: [https:/ /www.ojp.gov/pdffil e s1/Digitization/65619NCJRS. pdf].
UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials , Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, Sumber: [https:// www.ohchr.org/sites/default/files/ firearms.pdf].

## Jurnal/Artikel/Paper
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Albert Aries, Pendekatan Restorative Justice Melalui Sistem Pemidanaan Dalam KUHP Baru Pengajar  FH Universitas Trisakti,  Disampaikan pada Kegiatan  Sosialisasi KUHP  Baru Divkum Polri, 29 Agustus 2023.

## Internet:
Arief, Barda Nawawi: Pembaharuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana, https://www.uii.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/ diakses 26 Juni 2022.
Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversi Penyebab Demo Mahasiswa Meluas, Sumber [Tirto.id], diakses 26 Juni 2022.
Kontroversi  Pasal  di  RUU  KUHP,  Ancaman  Demokrasi  Bila  Disahkan,  Sumber [Liputan6.com], diakses 26 Juni 2022.
Menristekdikti  Sebut  Ada  Mahasiswa  Tidak  Paham  Substansi  Penolakan RKUHP, Sumber [TribunNews Channel] diakses 26 Juni 2022.
Muladi:
Menolak
Revisi  KUHP berarti  Cinta  Penjajahan, Sumber: [MediaIndonesia.com], diakses 26 Juni 2022.
Para Profesor Begawan Hukum di belakang RUU KUHP, Sumber [Detik.com], diakses 26 Juni 2022.