Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 12, No. 1 Juli  2020, pp. 190-196
ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## STUDI FENOMENOLOGI: MAKNA KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK IMPORTIR
Anak Agung Istri Pradnyarani Dewi Dwika Tirta Mitrawan
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Warmadewa e-mail: aipradnyarani@gmail.com

## Abstract
This study is entitled "The Meaning of Non-Compliance of the Taxpayer Importers" using the Phenomenology Study of the Surabaya  importer  taxpayers.  The  aim  is  to  uncover  the  meaning  of  the  importer  taxpayer  regarding  non-compliance  in taxation. This type of research uses a qualitative approach to the study of phenomenology with an interpretive paradigm. The data  used  in  the  study  of  phenomenological  studies  are  interview  data.  The  data  analysis  technique  used  is  the phenomenological analysis technique by Sanders (1982). The results of this study indicate that there are bad experiences experienced by importers regarding taxation and the existence of wholesale tax practices as a container to reap huge profits are the two main reasons why importers do not comply. Starting from a bad experience experienced by the informant, until in the end it caused disappointment and distrust again for the person working in the tax authority. The existence of wholesale tax practices as a forum for making large profits is also the main reason for the non-compliance behavior of importers. The synthesis of this research is that the role of the government, especially the DGT, is very influential in suppressing the non- compliance of importers taxpayers. Repairing the system as well as tightening the system is the right thing to overcome non- compliance.
Keywords : tax compliance, tax payers, import export.

## Abstrak
Penelitian ini berjudul “Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir” dengan menggunakan Studi Fenomenologi pada wajib pajak importir Surabaya. Tujuannya yaitu untuk mengungkap makna dari wajib pajak importir mengenai ketidakpatuhan dalam hal perpajakan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi fenomenologi dengan paradigma interpretif. Data yang digunakan dalam penelitian studi fenomenologi adalah data Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analysis fenomenologi oleh Sanders (1982). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengalaman buruk yang dialami  importir  terhadap  perpajakan  dan  adanya  praktik  pajak  borongan  sebagai  wadah  untuk  meraup  keuntungan  besar menjadi dua alasan utama mengapa importir tidak patuh. Berawal dari pengalaman buruk yang dialami informan, hingga pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan lagi terhadap oknum yang bekerja di otoritas pajak. Adanya praktik pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar juga menjadi alasan utama perilaku ketidakpatuhan importir. Sintesis dari penelitian ini adalah peran pemerindah khususnya DJP sangat berpengaruh untuk menekan ketidakpatuhan wajib pajak importir. Perbaikan system serta perketat system merupakan hal yang tepat untuk menanggulangi ketidakpatuhan. Kata Kunci : tax compliance, tax payers, import export .

## I. Latar Belakang
Penerimaan pajak pada suatu negara sangat terkait  dengan  kondisi  keuangan  negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan fungsi pajak salah  satunya  adalah  sebagai  bugeter (anggaran). Fungsi budgeter merupakan fungsi yang  paling  penting  karena  digunakan  untuk sumber  pemasukan  negara  agar  optimal. Melihat APBN 2019 sebesar Rp 2.165,1 persen, Selama  delapan  bulan  berjalan  ditahun  2019 penerimaan  negara  yang  dicatat  Kementrian Keuangan adalah Rp 1.189,3 triliun atau 54,9% dari target APBN yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan  penerimaan  disektor  pajak  juga
mengalami  ke- lesu -an  yang  hanya  tercapai sebesar 51,5% atau Rp 920,2 triliun dari target.
Penerimaan  pada  sektor  pajak  terdiri  dari penerimaan  pajak  0,21%  atau  sebesar  Rp 801,16  triliun  (Yoy),  penerimaan  Bea  Cukai 56,98% atau Rp 119 triliun dari target. Direktur Eksekutif Center  for  Indonesia  Taxation Analysis (CITA)  Yustinus  Prastowo  menilai bahwa lesu -nya pertumbuhan penerimaan pajak karena kurangnya kinerja dari sektor impor dan ekspor tanah air (detikFinance.com). Pemaparan tersebut terlihat bahwa pentingnya penerimaan dari sisi sektor dan impor sangatlah mempengaruhi target penerimaan pajak.
Kurangnya  kinerja  dari  sektor  impor  dan ekspor  dapat  terjadi  akibat  peraturan pemerintah  terkait  import  dan  ekspor  yang rumit  hingga  ketidakpatuhan  importir  itu sendiri  terkait  dengan  pembayaran  pajak.  Hal serupa juga diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani  Indrawati,  untuk  meningkatkan setoran  pajak  import  bea  masuk,  diukur  dari besarnya  nlai  dan  volume  barang  import. Selama  ini  nilai  dan  volume  barang  import cenderung  dikecilkan  bahkan  disembunyikan oleh para importir nakal.
Membahas  mengenai  sektor  impor  dan ekspor  mengingat  pada  tahun  2017  satu tindakan  yang  dilakukan  Pemerintah  untuk menangani  isu  ketidakpatuhan  wajib  pajak khususnya  dalam  sektor  ekspor  impor  adalah dengan  memblokir  676  importir  dikarenakan para  importir  tidak  melaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  pajak  mereka,  selain memblokir 676 importir, Bea Cukai juga telah memblokir  izin  6.568  perusahaan  yang  tidak melakukan  impor  selama  12  bulan,  mencabut izin  50  perusahaan  penerima  fasilitas  gudang berikat,  dan  88  penerima  fasilitas  kawasan berikat.  DJBC  dan  DJP  sekarang  ini  juga sedang memeriksa tentang kepatuhan pajak dari 725  importir  lainnya  untuk  tahap  kedua (Sukmana, 2017)
Isu  ketidakpatuhan  juga  dapat  dilihat  dari tax  ratio  di  Indonesia  yang  masih  cukup tertinggal  jika  dibandingkan  dengan  negara yang  memiliki  penduduk  dengan  tingkat penghasilan  menengah,  dan  bahkan  dapat dikatakan  tergolong  sangat  rendah  jika dibandingkan dengan tax ratio di negara-negara maju. Ditahun 2018 tax ration Indonesia hanya berada  11,5%.  Sedangkan  untuk  negara  maju berada di kisaran 24%, dan di beberapa negara yang memiliki penduduk dengan berpenghasilan  menengah  berada  di  kisaran 16%-18% (Aeny, 2017)
Melihat  target  APBN  yang  belum memenuhi target dikarenakan lesu -nya penerimaan pajak dari sektor impor dan ekspor serta adanya isu pemblokiran dan ketidakpatuhan  wajib  pajak  importir  pada akhirnya  menjadikan  sebuah  motivasi  untuk peneliti  meneliti  lebih  dalam  dari  sisi  wajib pajak  importir.  Peneliti  ingin  mengetahui apakah  makna  dari  wajib  pajak  importir mengenai ketidakpatuhan dalam hal perpajakan. Makna yang didapat nantinya akan digunakan untuk mengungkap realitas kesadaran
importir terhadap
pertanggungjawaban kewajiban perpajakannya
dengan  cara  menggali  pengalaman  dari  para importir.
II. Tinjauan Pustaka
Teori Fenomenologi Transendental Edmud Hussrel
Fenomenologi transendental
dicetuskan pertama kali oleh Edmund Husserl (1859-1938)  yang  merupakan  seorang  ahli matematika  dan  fisikawan.  Fenomenologi transendental  dituliskan  di  dalam  karya besarnya yang berjudul Logical Investigation (1900).  Edmund  Husserl  pada  akhirnya memfokuskan diri terhadap isu-isu fundamental  mengenai  bagaimana  kita  dapat mengetahui  dunia  melalui  riset  yang dijalaninya  selama  sepuluh  tahun.  Fokus perhatiannya  terletak  pada  tesis  bahwa keseharian  hidup  manusia,  pengalaman  serta esensi  dari  objek  menjadi  kabur  karena berbagai macam konsep hanya diterima begitu saja  yang  kemudian  menjadi  sebuah kebenaran umum (Ardianto et al., 2007) Fenomenologi  transendental  Husserl mengadopsi filsafat transendental yang dapat diartikan sebagai pola berfilsafat yang bukan lagi  membahas  tentang  sumber  dan  kodrat tentang pengetahuan. Fenomenologi transendental  lebih  berfokus  kepada  syarat- syarat  sebuah  pengetahuan  yang  tidak ditemukan  di  dalam  pengetahuan  tetapi diandaikan. Berdasarkan pada pola berfilsafat ini,  fenomenologi  yang  dicetus  oleh  Husserl ini mengharuskan peneliti agar mengeksplorasi  tidak  hanya  pada  struktur esensial  kesadaran,  tetapi  juga  berakar  pada ranah  transendental  dan  juga  sebuah  ego transendental sebagai sumber absolut (Adian, 2010)
Husserl  percaya  bahwa  inti  dari penelitian fenomenologi transendental adalah memurnikan  sikap  alamiah  di  dalam kehidupan  sehari-hari  kita  untuk  tujuan menerjemahkannya sebagai suatu objek yang nantinya  digunakan  untuk  penelitian  filsafat secara cermat dan dalam rangka menggambarkan  serta  memperhitungkan struktur  esensialnya  (Ardianto  et  al.,  2007). Husserl berpendapat bahwa dengan menggunakan  fenomenologi,  manusia  dapat mempelajari segala macam bentuk pengalaman  melalui  sudut  pandang  orang- orang  yang  telah  mengalaminya  secara langsung,  sehingga  peneliti  seolah-olah mengalaminya sendiri (Kuswarno, 2009)
Inti  dari  menggunakan  pendekatan
fenomenologi transendental secara ringkasnya kita  berusaha  untuk  membuat  sebuah  makna menyingkap  dirinya  sendiri,  tanpa  perlu  kita berusaha  untuk  ikut  campur  tangan  terhadap makna  tersebut.  Penelitian  fenomenologi transendental pada dasarnya digunakan untuk mencari  esensi-esensi  kesadaran  dan  esensi ideal  dari  objek-objek.  Demi  tercapainya kemurnian  dan  esensi  itu  maka  diperlukan sebuah  metode  untuk  menemukan  langkah- langkah  agar  realitas  bisa  berbicara  atas namanya sendiri.
Husserl mengemukakan
istilah epoche  sebagai  suatu  titik  awal  di  dalam melakukan fenomenologi transendental. Epoche  sendiri  berasal  dari  bahasa  Yunani yang  memiliki  arti  menjauh  dari  dan  tidak memberikan suara, dengan epoche berarti kita menyampingkan  penilaian,  pengetahuan, pengalaman  serta  pertimbangan  awal  kita terhadap  suatu  objek.  Epoche  berarti mengharuskan  peneliti  untuk  membiarkan informan  yang  ada  di  depan  memasuki  area kesadaran mereka dan membuka diri sehingga peneliti  dapat  melihat  kemurnian  di  dalam informan  tersebut  tanpa  dipengaruhi  oleh segala macam hal yang ada di dalam diri kita dan diri orang lain di sekitar kita(Kuswarno, 2009)
Tahapan  epoche  ini  mengharuskan kita untuk mengesampingkan terlebih dahulu mengenai
pemahaman
sehari-hari, pengetahuan,  maupun  penilaian  terhadap sesuatu  fenomena,  sehingga  fenomena  yang nantinya  didapat  merupakan  sebuah  cara pandang  yang  baru,  bebas  dari  ego  karena fenomena  yang  didapat  merupakan  unsur kemurnian  dari  sebuah  objek.  Husserl menjelaskan  jika  metode  ini  meliputi pemberian  tanda  kurung  (bracketing)  yang mengharuskan  kita  untuk  menunda  sikap alamiah  kita  dari  semua  hal  yang  berkaitan dengan  kehidupan  yang  diterima  begitu  saja dalam  rangka  mencapai  tujuan  yaitu  untuk memperoleh pemahaman yang bersifat murni dari  sebuah  fenomena  yang  diinvestigasi. Pemahaman  yang  benar  mengenai  sebuah fenomena  menurut  aliran  fenomenologi transendental  dapat  dinilai  hanya  jika  bias- bias  personal,  ketertarikan,  dan  sejarah  nilai dapat dimurnikan berdasarkan waktu investigasi (Ardianto et al., 2007)
Epoche di dalam penelitian fenomenologi  harus  mutlak  ada,  terutama ketika kita menempatkan fenomena di dalam tanda  kurung  (bracketing  method)  yang
mengharuskan  kita  untuk  memisahkan fenomena dari keseharian dalam rangka untuk memperoleh  pemahaman  yang  lebih  murni dari fenomena yang diinvestigasi (Kuswarno, 2009).  Epoche  memberikan  sebuah  cara pandang  yang  baru  terhadap  suatu  objek, sehingga  dalam  tahapan  ini  kita  dapat menciptakan  perasaan,  ide,  kesadaran,  dan sebuah  pemahaman  baru.  Epoche  juga membuat  kita  memasuki  dunia  internal  yang murni,  sehingga  memudahkan  kita  untuk melakukan  pemahaman  akan  diri  dan  orang lain.
Peneliti  diharuskan  untuk  terbuka atau  jujur  dengan  diri  sendiri  ketika melakukan  epoche.  Peneliti  juga  diharuskan untuk  membiarkan  suatu  objek  yang  ada  di depan  memasuki  area  kesadarannya  dan membuka  dirinya  sehingga  kita  bisa  melihat suatu kemurnian yang ada pada objek tersebut, tanpa dipengaruhi oleh semua hal yang ada di dalam  diri  kita  dan  diri  orang  lain  di  sekitar kita (Kuswarno, 2009)
Berdasarkan  penjelasan  itulah  yang pada  akhirnya  peneliti  berpendapat  bahwa penggunaan metode fenomenologi transendental  merupakan  metode  yang  tepat untuk mencari, menggali serta mengeksplorasi tindakan, kebiasaan sehari- hari dan tindakan yang  dilakukan  oleh  para  informan,  dalam kaitannya  dengan  makna  ketidakpatuhan wajib  pajak  importir  untuk  mengungkap realitas kesadaran khususnya terkait kewajiban perpajakannya.

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  paradigma  intepretif  dan pendekatan  fenomenologi  transcendental. Paradigma intepretif bertujuan untuk menggali pengalaman informan atas fenomena  yang  dialami.  Menggunakan pendekatan  fenomenologi  transcendental bertujuan  untuk  mendalami  pengalaman informan  secara  murni  tanpa  ada  campur tangan peneliti.
Penentuan  informan  di  dalam  penelitian ini  adalah  para  importir  yang  melakukan kegiatan  impor  melalui  jalur  laut  di  Tanjung Perak kota Surabaya.  Peneliti menggunakan teknik  purposive  sampling  di  dalam  mencari para informan. Peneliti menetapkan beberapa kriteria importir yang akan menjadi informan di dalam penelitian ini:
1. Informan  merupakan  seorang  importir yang  memiliki  NPWP  dan  sudah
Studi Fenomenologi: Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir
melakukan kewajiban perpajakan sebagai pemilik usaha.
2. Tidak ada kriteria khusus terkait dengan skala usaha yang dijalani oleh importir.
3. Informan  yang  dipilih  adalah  importir yang  biasa  mengimpor  barang  melalui jalur  laut,  dan  biasa  ditangani  oleh pihak KPPBC Tanjung Perak.
4. Informan  yang  dipilih  adalah  importir
yang  pernah  atau  sedang  melakukan praktik  yang  mengarah  kepada  isu ketidakpatuhan.
Berdasarkan  kriteria  tersebut,  diperoleh lima  orang  informan  demi  kenyamanan informan, peneliti mencantumkan inisial dari nama  informan  tersebut  berserta  nama perusahaan, sebagai berikut:

## Tabel 1
Profil Informan Penelitian No. Nama Importir Jabatan Nama Perusahaan 1 W Pemilik Usaha PT. ETP 2 ES Pemilik Usaha CV. TS 3 Y Pemilik Usaha PT. DPM
Sebuah studi fenomenologi menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam. Wawancara biasa dilakukan dengan  cara  menggali  pemahaman  dari  para informan  dengan  melontarkan  beberapa pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  isu  yang diteliti  kepada  para  informan.  Penelitian  ini menggunakan  model  wawancara  semi terstruktur, yang berarti peneliti menggunakan pedoman-pedoman  wawancara  yang  telah disusun  secara  sistematis  dan  nantinya pertanyaan  wawancara  akan  berkembang dengan  sendirinya  ketika  proses  wawancara berlangsung  Peneliti  akan  melakukan  proses wawancara dengan melakukan epoche sesuai dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Husserl sebagai  suatu  titik  awal  di  dalam  melakukan penelitian  yang  menggunakan  fenomenologi transendental.  Penerapan  epoche  pada  saat melakukan  wawancara  diharapkan  akan menghasilkan  noema.  Berawal  dari  noema tersebut,  peneliti  akan  mencoba  untuk menggali lebih dalam lagi tentang noema yang diucapkan  oleh  informan  tersebut,  sehingga akan  diperoleh  noesis  yang  semakin  jelas, dengan  begitu  akan  muncul  kesadaran ( intentionality )  berdasarkan  pengalaman  dari masing-masing informan.
Tahap  pertama  adalah  penentuan  lokasi dan  mendapatkan  akses  serta  membuat kesepakatan.  Selanjutnya,  peneliti  membuat janji pertemuan selanjutnya dengan informan untuk melakukan pengumpulan data. Peneliti masuk  kedalam  pengumpulan  data  melalui wawancara. Dalam proses wawancara peneliti
terlebih dahulu dilakukan dengan “mengurung” pengetahuan yang dimiliki agar informasi  yang  diperoleh  murni  dari pengalaman  informan.  Proses  ini  disebut Epoche.  Selanjutnya,  peneliti  merangkum garis-garis  besar  dari  hasil  wawancara  yang dilakukan  secara  sistematis.  Peneliti  dalam menyesuaikan  hasil  dengan  pertanyaan, peneliti  memilah-milah  data  yang  dianggap penting dan juga mengkelompokan data yang dianggap  sama,  agar  lebih  mudah  dalam melakukan analisis nantinya.
Tahapan pertama, peneliti mendeskripsikan fenomena  yang  terlihat  dari  pernyataan informan.  Tahapan  kedua,  peneliti  memilah tema dan mengindentifikasi tema yang terlihat dari  pernyataan  informan.  Tahapan  ketiga, peneliti  mengembangkan  hubungan  antara noema noesis yang diungkapkan oleh informan. Tahap keempat, proses reduksi eideitic dimana reduksi  ini  akan  mengungkap  struktur  dasar dari makna yang diperoleh dengan menggunakan  refleksi  dan  intuisi.  Peneliti menambahkan satu tahap terakhir, yaitu proses pengambilan  sintesis  makna  dari  pernyataan- pernyataan informan (Kuswarno, 2009).
IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Makna  Isu  ketidakpatuhan  Wajib  Pajak Importir:  Adanya  Rasa  Ketidakadilan  dan Tidak  Ada  Keuntungan  Dalam  Membayar Pajak
Menurut  ketentuan  undang-undang  yang berlaku,  pajak  merupakan  iuran  wajib  yang
harus  dibayarkan  wajib  pajak  kepada  kas negara,  yang  digunakan  untuk  membiaya keperluan  negara    tanpa  adanya  timbal  balik secara  langsung  (UU  KUP).  Oleh  karena  itu, wajib  pajak  harus  membayar  pajak  sesuai dengan  kewajibannya.  Berbicara  tentang kewajiban perpajakan khususnya di Indonesia, tindakan  membayar  kewajiban  perpajakan tidak  akan  terlepas  dari  niat  dan  perilaku  dari wajib  pajak  itu  sendiri.  Niat  dan  perilaku  itu sendiri  terbentuk  dari  pengalaman  masing- masing  wajib  pajak.  Berbagai  macam pengalaman yang dialami oleh para wajib pajak ini  tentu  saja  berbeda-beda,  sehingga pengalaman  inilah  yang  nantinya  akan membentuk  tindakan  dari  para  wajib  pajak apakah cenderung untuk patuh atau tidak.
Pengalaman  akan  terbentuk  dari  adanya rasa  keadilan.  Wajib  pajak  akan  patuh  dalam membayar pajak apabila adanya unsur keadilan dan  distribusi  beban  pajak  yang  akan dibayarkan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak karena  adanya  ketentuan-ketentuan  yang diberlakukan  secara  khusus,  dimana  perilaku kepatuhan  pajak  ini  timbul  karena  adanya ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada wajib pajak tertentu, sehingga mengedepankan unsur  keadilan.  Selain  terbentuk  dari  adanya rasa  keadilan,  pengalaman  terbentuk  dari ketidaktransparant petugas pajak. Wajib pajak tidak  seluruhnya  paham  tentang  system perpajakan.  Sehingga  ketidaktahuan  wajib pajak  pun  akan  berdampak  pada  kepatuhan wajib  pajak  itu  sendiri,  seperti  pengalaman yang  diungkapkan  Informan  Y  dalam wawancara, saat peneliti menanyakan mengenai  bagaimana  pengalaman  serta pemahamannya dalam perpajakan berikut ini:
“ Sebenarnya saya juga nggak terlalu paham masalah pajak ya dik, cuma saya punya pengalaman pahit mengenai perpajakan tahun 2017 kemarin .”
Noema  yang  diperoleh  dari  pernyataan pertama  informan  Y  adalah  “ saya  punya pengalaman  pahit  mengenai  perpajakan tahun  2017  kemarin” dari  noema  yang diperoleh peneliti memperdalam lagi pernyataan  yang  diungkapkan  informan sehingga memperoleh noesis sebagai berikut:
“Saat saya membayar pajak, menurut pegawai pajaknya perusahaan saya itu kurang bayar dik, padahal menurut konsultan pajak yang nangani perusahaan saya, saya nggak kurang
bayar dik, sempat menunggu lama itu prosesnya, sempat adu argumen juga pihak perusahaan sama pegawai pajak, tapi akhirnya ya saya harus nanggung kurang bayar sampai ratusan juta tanpa ada kejelasan dari pihak pegawai pajak itu sendiri, ya saya mikirnya ambil hikmahnya saja lah, ikhlasin saja pikir saya gitu”
Noema yang diperoleh dari penyataan awal informan  Y  “ saya  punya  pengalaman  pahit mengenai perpajakan tahun 2017 kemarin” memperoleh noesis yaitu adanya ketidaksamaan  persepsi  antara  fiskus  pajak dengan  konsultan  pajak  yang  menangani perpajakan  perusahaan  Informan  Y.  Dari noema  dan  noesis  yang  diperoleh,  peneliti menarik edeitic  reduction yaitu,  pengalaman pahit yang dirasakan Informan Y terjadi dimana terdapat  perbedaan  persepsi  ketika  menurut fiskus  perusahaan  informan  Y  mengalami kurang  bayar  perpajakannya,  namun  menurut konsultan  pajak  perusahaan  informan  Y  tidak kurang  bayar.  Adu  argument  pun  tidak  dapat dihindari. Informan Y tetap membayar kurang bayar  tersebut  meskipun  tanpa  ada  kejelasan dari  pihak  fiskus.  Informan  Y  merasakan adanya  rasa  ketidakadilan  ketika  tetap  harus membayar  kurang  bayar  tanpa  adanya penjelasan  dari  pihak  fiskus  pajak.  Namun, walaupun  merasakan  ketidakadilan  tersebut, Informan Y ‘mengikhlaskan’ kejadian tersebut.
Pengalaman  mengenai  adanya  rasa ketidakadilan  juga  dialami  oleh  informan  ES yang  dipaparkan  dalam  penyataan  sebagai berikut:
“saya pernah ada pengalaman sewaktu impor komoditi besi baja, segala macam dokumen sudah saya siapkan termasuk laporan surveyor, tapi dari pihak BC (bea cukai) bilang barang belum bisa dikeluarkan dengan alasan dokumen belum lengkap .”
Pernyataan  yang  dipaparkan  Informan  ES memunculkan sebuah noema yaitu “ pihak BC (bea  cukai)  bilang  barang  belum  bisa dikeluarkan dengan alasan dokumen belum lengkap”. Atas  noema  tersebut  peneliti berusaha  mendalami  dengan  pertanyaan ‘dokumen apa yang belum lengkap?’ sehingga mendapat noesis sebagai berikut:
“loh..dokumen saya sudah lengkap kok. Dan akhirnya setelah tunggu seharian baru bisa diturunkan barangnya, dan memang dokumennya sudah lengkap. Dalam hati saya
kalau memang mau minta uang bilang saja, nggak usah pakai acara pending barang saya. Di lapangan memang gitu, beberapa oknum memang ada yang nakal.”
Berdasarkan  noema  yang  diperoleh  yaitu “ pihak BC (bea cukai) bilang barang belum bisa  dikeluarkan  dengan  alasan  dokumen belum  lengkap”. Diperoleh  noesis  yaitu dokumen  yang  diberikan  kepada  pihak  Bea Cukai  sudah  lengkap,  namun  perlu  waktu tunggu sehari baru barang bisa diturunkan. Dari noema  dan  noesis  tersebut  peneliti  menarik edeitic reduction yaitu, Informan ES merasakan adanya  oknum  BC  yang  ‘nakal’  atau  dalam artian  tidak  bersikap  professional  saat menjalankan tugasnya. Informan ES merasakan hal  tersebut  dikarenakan  dokumen  yang diberikan  untuk  penurunan  barang  sudah lengkap  namun  barang  tersebut  ditahan sementara.  Pernyataan  informan  ES  ‘ Dalam hati saya kalau memang mau minta uang bilang saja, nggak usah pakai acara pending barang saya’ menuai  pemikiran  bahwa  jika  barang ingin  diproses  saat  itu  juga,  maka  perlu membayar  lebih  yang  dimana  itu  merupakan sesuatu yang illegal. Namun, dalam pernyataan Informan ES terlihat bahwa itu merupakan hal yang  sudah  biasa  terjadi  dalam  BC  seperti pernyataan berikut ‘ Di lapangan memang gitu, beberapa oknum memang ada yang nakal’.
Ketika peneliti bertanya mengenai ‘bagaimana perasaan Informan ES menanggapi pihak  BC’  informan  ES  memberikan pernyataan berikut ini:
“Ya perasaan saya kecewa juga sih dik, masa sekelas Bea Cukai kaya gitu ya pelayanannya .”
Dalam  pernyataan  Informan  ES  tersebut diperoleh  noema  yaitu  ‘ masa  sekelas  Bea Cukai  kaya  gitu  ya  pelayanannya’. Sehingga memunculkan  keinginan  peneliti  untuk mendalami  lebih  jauh  dengan  bertanya  ‘Apa bea  cukai  memang  seperti  itu’  dan  peneliti memperoleh noesis sebagai berikut:
“Sebenarnya yang salah ya petugasnya sih, tapi kan secara nggak langsung pasti nama Bea Cukainya juga ikutan jelek. Ya pelayanannya di perbaiki lah, apalagi SDM itu kan bagian penting di suatu organisasi.”
Atas noema ‘ masa sekelas Bea Cukai kaya gitu  ya  pelayanannya’ diperoleh  noesis  yaitu
petugas yang tidak professional dalam berkerja dapat  mempengaruhi  nama  dari  Beacukai  itu sendiri. Dari noema dan noesis yang diperoleh peneliti  menarik  edeitic  reduction  yaitu Informan ES merasakan kekecewaan terhadap pihak  Bea  cukai  yang  dimana  dalam  hal  ini adalah beberapa oknum beacukai. Informan ES berpendapat bahwa kesalahan atau ketidakprofesionalan oknum bea cukai mempengaruhi  nama  baik  bea  cukai  secara keseluruhan.  Informan  ES  juga  berpendapat bahwa  jika  ingin  bea  cukai  di cap baik  maka SDM bea cukai itu sendiri harus diperbaiki dari segi  pelayanan  agar  berjalan  sesuai  dengan aturan yang berlaku.
Selain pengalaman buruk dari fiskus yang dirasakan Informan. Informan juga merasakan bahwa  pajak  yang  mereka  dibayarkan digunakan  untuk  hal  yang  tepat.  Pada fungsinya,  pajak  memang  berfungsi  untuk membangun  negara,  namun  informan  merasa tidak yakin bahwa uang pajak yang dibayarkan telah digunakan sepenuhnya untuk membangun negara.  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh Informan Y sebagai berikut:
“Saya pribadi lho nggak percaya kalau uang pajak yang kita bayarkan benar-benar sudah dimanfaatkan dengan maksimal dan sebaik mungkin sama pemerintah”
Atas pernyataan tersebut diperoleh noema ‘nggak percaya’ dimana noema tersebut peneliti dalami dengan pertanyaan ‘mengapa’ dan diperoleh noesis sebagai berikut:
“Bukannya suudzon ya, tapi coba sampean lihat kondisi negara kita sekarang. Korupsi dimana- mana, korupsi uang negara, korupsi uang pajak, semua wes. Ya jujur saya mending nggak patuh sekalian, tapi saya yang menikmati, daripada saya patuh, tapi yang menikmati mereka”
Noesis yang diperoleh dari noema peneliti menarik  edeitc  reduction  yaitu,  Informan  Y mempunyai  rasa  tidak  kepercayaan  kepada pemerintah atas uang pajak yang telah Informan Y  bayarkan.  Informan  Y  berpendapat  bahwa korupsi  menjadi  salah  satu  cerminan  bahwa uang  pajak  yang  dibayarkan  oleh  masyarakat tidak  digunakan  sebagaimana  mestinya  oleh pemerintah.  Informan  Y  juga  berpendapat bahwa  ia  lebih  memilih  untuk  tidak  patuh dalam  hal  perpajakan  daripada  ia  patuh  tapi uang  pajak  yang  dibayarkannya  tidak
Studi Fenomenologi: Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir
dipergunakan  untuk  membangun  negara sebaliknya dikorupsi oleh pemerintah.
Berbagai
pernyataan yang telah diungkapkan  Informan  memunculkan  bahwa terungkapnya  alasan  mengapa  wajib  pajak khususnya  wajib  pajak  importir  cenderung untuk  tidak  patuh  terhadap  peraturan perpajakan.  Infroman  merasakan  pengalaman buruk  yang  menyebabkan  informan  merasa kecewa  serta  merasa  tidak  percaya  dengan beberapa  fiskus  pajak.  Adanya  hal  tersebut tentunya  sangat  berdampak  kepada  hubungan negatif  antara  wajib  pajak  dengan  fiskus  dan berpengaruh  terhadap  semakin  meningkatnya rasa  ketidakpatuhan.  Memunculkan  hubungan positif antara wajib pajak dengan fiskus dapat diperoleh  dengan  perbaikan  pada  pelayanan pajak,  sosialisasi  perpajakan  serta  transparasi dalam  hal  pembayaran  pajak  sehingga membuat  wajib  pajak  merasa  percaya  serta patuh terhadap perpajakan.
Makna  Isu  ketidakpatuhan  WP  Importir: Adanya  celah  di  sektor  ekspor  impor  dan Pajak Borongan
Perkembangan  perdagangan  internasional, menyangkut  kegiatan  dibidang  ekspor  dan impor  saat  ini  mengalami  kemajuan  yang sangat  pesat.  Namun,  pesatnya  kemajuan tersebut  memunculkan  tuntutan  diadakannya suatu  system  dan  prosedur  yang  lebih  efektif dan efisien guna meningkatkan kelancarn arus barang  dan  dokumen.  Harapan  dari  adanya tuntutan  tersebut  adalah  masalah  birokasi  di bidang  ke  pabeanan  yang  berbelit-belit nantinya akan bisa teratasi
Tugas  dan  fungsi  Direktorat  Jendral  Bea dan  Cukai  (Instansi  Kepabeanan  Indonesia) merupakan hal yang sangat penting yaitu:
1. Melindungi  beberapa  industri  tertentu di  dalam  negeri  dari  persaingan  yang tidak sehat dengan industri yang sejenis dari luar negeri.
2. Memberantas  segala  macam  jenis penyelundupan.
3. Melaksanakan  tugas  titipan  dari beberapa instansi lain yang berkepentingan  dengan  lalu  lintas barang  yang  telah  melampaui  batas negara.
4. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka kegiatan impor secara maksimal untuk kepentingan
penerimaan keuangan negara.
Demi  terwujudnya  tugas  dan  fungsi tersebut, tentu tidak terlepas dari hasil kinerja pegawai  Bea  Cukai.  Hasil  kinerja  pegawai tergantung pada kode etik dan perilaku pegawai itu  sendiri.  Pihak  DJBC  telah  mengeluarkan peraturan  tentang  kode  etik  yang  harus  di terapkan oleh pegawai Bea Cukai (lampiran kep 04/BC/2002).  Peraturan  tersebut  menjelaskan ada  8  point  mengenai  kode  etik  dan  perilaku pegawai  DJBC  antara  lain  prinsip  dasar, tanggung jawab pribadi, ketaatan pada undang- undang,  hubungan  dengan  masyarakat, kerahasiaan, dan penggunaan informasi resmi, penggunaan  barang  dan  jasa  dinas,  korupsi, kolusi  dan  nepotisme.  Kenyataan  dalam praktiknya  belum  semua  petugas  Bea  Cukai menerapkan  kode  etik  tersebut.  Faktanya, adanya  celah  yaitu  praktik  pajak  borongan menjadi salahsatu fenomena yang menunjukan masih  kurangnya  penerapan  kode  etik  dari petugas bea cukai.
Celah ini lah yang akhirnya dimanfaatkan oleh para importir cenderung melakukan pajak borongan.  Praktik  pajak  borongan  merupakan sebuah  praktik  yang  dilakukan  importir  untuk meraup  keuntungan  yang  besar  dengan  cara mengubah kode barang di dalam PIB ke kode barang dengan tarif yang paling rendah dengan jenis  barang  yang  sejenis.  Fenomena  pajak borongan  ini  terkuak  pertama  kali  dari  hasil wawancara  dengan  Informan  W.  Awal  mula peneliti  bertanya  mengenai  ‘ bagaimana hubungan importir dengan pihak Bea Cukai’ :
“Importir itu jelas erat kaitannya sama Bea Cukai. Ya soalnya kan barang impor kita emang mereka yang urus. Dari seringnya kita bertemu dan berurusan dengan mereka, otomatis kita juga akan semakin kenal dan akrab dengan mereka ”
Peneliti menemukan noema pada pernyataan  Informan  W  mengenai  ‘ semakin kenal dan akrab dengan mereka’ dalam artian bahwa  semakin  seringnya  importir  bertemu dengan  pihak  bea  cukai  membuat  hubungan antara  pihak  importir  dan  bea  cukai  menjadi dekat. Peneliti mencoba bertanya kembali demi menemukan noesis dengan pernyataan ‘berarti dengan  demikian  bisa  lebih  nyaman  dalam melakukan system import barang ya pak?’ dari pertanyaan tersebut peneliti memperoleh noesis sebagai berikut:
“iya bisa dibilang gitu sih… hubungan pun bisa dibilang semakin akrab kan. Dari situlah
biasanya muncul yang namanya pajak borongan”
Berdasarkan  noema  dan  noesis  yang diperoleh,  peneliti  menarik edeitic  reduction yaitu  menurut  Informan  W  dalam  praktiknya hubungan antara importir dan pihak bea cukai sangatlah  berkaitan.  Hal  tersebut  dikarenakan system  impor  barang  dilakukan  dan  melalui pengurusan  serta  pemeriksaan  oleh  pihak beacukai. Namun, seringnya pihak importir dan pihak  beacukai  berinteraksi  memunculkan keakraban  dan  munculah  praktik  pajak borongan tersebut.
Berawal  dari  pernyataan  Informan  W mengenai  praktik  pajak  borongan  membuat peneliti merasa tertarik dan ingin bertanya lebih jauh  mengenai  praktik  tersebut.  Peneliti bertanya  mengenai  ‘ seperti  apa  system  pajak borongan  itu’ .  Terlihat  keraguan  dari  ekpresi Informan  W  untuk  bercerita,  tapi  setelah peneliti mengatakan ‘ saya hanya ingin tau sih pak,  sebab  saya  baru  mendengar  tentang praktik pajak borongan ini’, Informan W mulai menjelaskan mengenai praktik pajak borongan:
“ Jadi, kalau namanya kita impor ya, ada yang namanya PIB (Pemberitahuan Impor Barang), nah di dalamnya itu terdapat jenis komoditi barang apa saja yang akan diimpor, dan masing-masing komoditi itu sudah ada semacam kode untuk membedakan satu sama lainnya. Kode itu buat nentukan berapa tarif masing- masing komoditi. Nah praktik pajak borongan itu begini, jadi biasa satu kontainer itu terdiri dari macam-macam komoditi, otomatis kan banyak itu. Importir biasanya impor barang itu sengaja dibuat komoditinya mirip-mirip gitu mas satu container”
Berdasarkan  pernyataan  Informan  W tersebut,  peneliti  memperoleh  noema Nah praktik pajak borongan itu begini, jadi biasa satu kontainer itu terdiri dari macam-macam komoditi,  otomatis  kan  banyak  itu.  Importir biasanya  impor  barang  itu  sengaja  dibuat komoditinya  mirip-mirip  gitu  mas  satu container . Atas  noema  tersebut  peneliti berusaha  mendalami  lagi  untuk  memperoleh noseis  dengan  pertanyaan  ‘contohnya  seperti apa  pak?’,  sehingga  diperoleh  noesis  sebagai berikut:
“Saya ambil contoh begini, ada jenis barang A sampai D, kode barang dan jenis itu hampir sama, nah biasanya importir itu nego sama
pihak Bea Cukai mengenai tarif semuanya, kita ambil tarif paling terendah dari barang- barang itu, yang secara otomatis kodenya di PIB itu juga harus dirubah. Nanti mereka yang atur siapa yang bagian cek dokumen, dan sapa yang bagian cek lapangan, soalnya kan harus disinkronkan, bayangin tuh gimana ribetnya”
Peneliti  menarik  eidetic  reduction  dari noema  dan  noesis  yang  diperoleh  melalui wawancara  dengan  Informan  W  yaitu,  dalam hal  impor  terdapat  PIB  yang  meruakan pemberitahuan  impor  barang  dimana  berisi mengenai  jenis  barang  apa  saja  yang  akan  di impor  serta  masing-masing  barang  terdapat kode  untuk  membedakan  barang  satu  dengan yang lainnya. Kode tersebut berfungsi sebagai penentuan  atas  tarif  pajak  masing-masing barang.  Dalam  hal  pemanfaatan  celah  dari pajak  borongan,  pihak  importir  melakukan negoisasi  dengan  pihak  bea  cukai  mengenai tariff total dari masing-masing barang. Importir dan pihak bea cukai mengambil tariff terendah dari  barang  tersebut  yang  otomatis  harus merubah  kode  pada  PIB.  Pihak  bea  cukai nantinya akan mengatur mengenai pengecekan agar  seluruh  sistem  pajak  borongan  tersebut berjalan  sesuai  dengan  yang  direncanakan ( mensingkronkan data).
Pernyataan  Informan  W  di  atas  sesuai dengan pernyataan pemerintah yang mengklaim  bahwa  penertiban  impor  yang berisiko tinggi atau yang dikenal dengan istilah pajak  borongan,  berhasil  meningkatkan  pajak impor  sekitar  49,8%  per  dokumen.  Menteri Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  mengatakan bahwa peningkatan setoran pajak impor berupa bea  masuk  tersebut  berasal  dari  nilai  dan volume  barang  impor  yang  selama  ini cenderung  dikecilkan  (Fauzie,  2017).  Menilik pernyataan  yang  diberikan  oleh  Informan  W membuat peneliti ingin menanyakan lebih jauh mengenai praktik pajak borongan ini terutama terkait dengan keuntungan yang diperoleh dari importir  dan  pihak  bea  cukai.  ‘Apakah  saja keuntungan  yang  diperoleh  dari  praktik  pajak borongan  tersebut?’.  Berikut  hasil  wawancara lanjutan dengan Informan W:
“Kalau berbicara keuntungan ya tentu aja kita dapet keuntungan ya…dan pihak mereka juga mendapat keuntungan ”
Noema yang peneliti dapat dari pernyataan Informan  W  adalah  ‘ ..pihak  mereka  juga
Studi Fenomenologi: Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir
mendapat keuntungan.. ’ menimbulkan beberapa  pertanyaan  didalam  pikiran  peneliti yang akhirnya peneliti utarakan demi mendapat noesis,  ‘keuntungan  seperti  apa  yang  di dapatkan pihak bea cukai dalam praktik pajak borongan ini?’ sehingga noesis yang diperoleh adalah sebagai berikut:
“pajak borongan ini kan sebenarnya ya ilegal juga. Mereka juga nggak bakal segampang itu melakukan hal ini, tetap juga sih high risk, high return. Kita juga biasanya kasih bonusan lah buat mereka, biasanya berapa persen dari hasil keuntungan pajak borongan ini, tergantung kesepakatan”
Peneliti  menarik  eidetic  reduction  dari pernyataan  Informan  W  diatas  bahwa  tidak hanya  pihak  importir  yang  memperoleh keuntungan dari praktir pajak borongan, tetapi juga  pihak  bea  cukai.  Informan  W  menyadari bahwa  praktik  pajak  borongan  merupakan  hal yang illegal dan juga menimbulkan resiko yang tinggi bagi pihak importir dan pihak bea cukai itu  sendiri.  Maka  dari  itu  pihak  importir  akan melakukan kesepakatan dengan pihak bea cukai yang  membantunya  dalam  praktir  pajak borongan  guna  untuk  menentukan  berapa persen yang akan mereka bagi dari keuntungan praktik pajak borongan yang mereka lakukan.
Hasil  wawancara  dengan  Informan  W menunjukkan bahwa oknum petugas Bea Cukai banyak  yang  membantu  para  importir  untuk melakukan  praktik  pajak  borongan.  Hal  ini membuktikan bahwa oknum petugas Bea Cukai merasa  bahwa  manfaat  yang  didapat  dari praktik  pajak  borongan  lebih  tinggi  daripada resiko yang akan mereka terima. Celah praktik pajak  borongan  ini  pun  menyebabkan  para importir  untuk  cenderung  untuk  melakukan ketidakpatuhan,  menurut  Informan  W  melalui pernyataannya berikut ini:
“Menurut saya ya, lah wong dari orang BC nya saja mau kok, masa kita saja yang disalahkan? Kalau memang maunya pemerintah itu importir harusnya yang jujur, ya sistem dan SDM nya dulu dibenahi, kita kan ngikuti aja .”
Pernyataan  dari  Informan  W  peneliti mendapatkan noema yaitu ‘ importir harusnya yang  jujur,  ya  sistem  dan  SDM  nya  dulu dibenahi,  kita  kan  ngikuti  aja ’.  Atas  noema tersebut  peneliti  memberikan  pertanyaan selanjutnya guna untuk menemukan noesis dari noema  tersebut  yaitu  ‘dibenahi  seperti  apa
pak?’ atas pernyataan yang di utarakan peneliti, memperoleh noesis sebagai berikut:
“ya..kalau emang sistem sama orangnya dah benar, ya kita importir bisa apa selain ngikuti aturan kan. Cuma kan selama ini saya selaku importir masih belum merasakan adanya sistem yang baik, orangnya juga masih banyak yang nggak jujur, ya itu kan celah yang bisa dimanfaatkan kami ”
Dari  noema  dan  noesis  yang  peneliti peroleh  melalui  pernyataan  Informan  W, peneliti  menarik  eidetic  reduction  yaitu menurut Informan W tidak hanya importir yang harus  disalahkan  dalam  hal  praktik  pajak borongan yang berujung kepada ketidakpatuhan wajib pajak importir. Informan W  berpendapat  bahwa  seharusnya  pihak  yang juga  disalahkan  adalah  pihak  bea  cukai  itu sendiri.  Informan  W  mengatakan  bahwa pemerintah  seharusnya  menerapkan  system yang benar, baik dan jujur. Jika system sudah benar  maka  importir  pasti  akan  menuruti peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi celah-celah seperti pajak borongan yang dapat di gunakan.
Pernyataan  Informan  W  menunjukkan bahwa masih lemahnya sistem yang ada di Bea Cukai,  selain  itu  kode  etik  juga  masih  belum diterapkan  sepenuhnya  oleh  seluruh  petugas Bea Cukai. Beberapa oknum petugas Bea Cukai masih mengesampingkan kode etik yang telah diberlakukan Bea Cukai, dan tidak menerapkannya, sehingga menimbulkan adanya  celah  di  sektor  ekspor  impor  untuk melakukan praktik pajak borongan.
Sintesis  Penelitian:  Memperbaiki  system ekspor impor guna mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak importir
Fenomena yang terjadi di sektor ekspor impor  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa  importir  memberi  gambaran  bahwa terdapat  dua  alasan  yang  membuat  para importir  cenderung  untuk  tidak  patuh.  Alasan pertama  karena  pengalaman  buruk  yang dialami  importir  terhadap  perpajakan  dan alasan  kedua  adalah  adanya  praktek  pajak borongan  sebagai  wadah  untuk  meraup keuntungan  besar.  Beberapa  hal  tentu  harus dilakukan  oleh  otoritas  pajak  dan  importir untuk  mengatasi  hal  ini  agar  ke  depannya fenomena ini tidak akan lagi terjadi dan tidak lagi merugikan negara.
Pengalaman  buruk  dari  Informan  Y yang  mengatakan  bahwa  beliau  harus membayar  kurang  bayar  sebesar  ratusan  juta tanpa  ada  kejelasan  yang  jelas  dari  otoritas pajak, sehingga membuat beliau merasa kecewa dan  tidak  percaya  lagi  dengan  otoritas  pajak merupakan  salah  satu  alasan  mengapa  beliau cenderung  untuk  tidak  patuh.  Hal  ini menunjukkan bahwa masih kurangnya profesionalitas  dari  petugas  pajak  yang menangani  aspek  pajak  perusahaan  Informan Y,  sehingga  petugas  pajak  tersebut  tidak  bisa menjelaskan secara gamblang perhitungan dan ketentuan  yang  dipakai  hingga  perusahaan Informan  Y  dinyatakan  kurang  bayar. Perbaikan  tentunya  sangat  dibutuhkan  oleh otoritas  pajak  terutama  dari  sisi  SDM.  Solusi untuk  permasalahan  ini  adalah  pihak  otoritas pajak bisa melakukan pelatihan kepada petugas pajak  sehingga  petugas  pajak  bisa  berkerja lebih  professional.  Cara  lain  yang  dapat dilakukan  adalah  otoritas  pajak  juga  bisa membuat  sebuah  tim  yang  berisikan  beberapa petugas  pajak  yang  akan  ditunjuk  untuk mengurus  aspek  pajak  sebuah  perusahaan. Kedua  hal  ini  tentu  dapat  dilakukan  untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dibuat  oleh  petugas  pajak  jika  tugas  tersebut dilakukan sendiri.
Pengalaman buruk selanjutnya dialami oleh  Informan  ES  yang  mengatakan  bahwa pengurusan  impor  barang  Informan  ES diperlambat  dengan  alasan  dokumen  yang disajikan  belum  lengkap,  padahal  dokumen yang disajikan sudah lengkap dan sesuai aturan. Informan  ES  juga  mengatakan  hal  tersebut memang  biasa  terjadi  di  sektor  ekspor  dan impor,  karena  memang  para  importir  biasa memberikan uang ‘ pelicin ’ untuk mempercepat proses  pengurusan  dokumen.  Solusi  untuk permasalahan ini adalah otoritas Bea Cukai bisa memberlakukan  sistem  online  terhadap dokumen  apa  saja  yang  diperlukan  terkait dengan  komoditi  barang  yang  akan  diimpor, sehingga tidak akan ada lagi kasus seperti yang dialami  Informan  ES.  Perbaikan  diri  juga seharusnya dilakukan oleh oknum petugas Bea Cukai  yang  terbiasa  menerima  uang  ‘ pelicin ’ dari  importir  untuk  mempercepat  proses pengurusan dokumen. Tindakan tersebut sudah sangat  jelas  melanggar  kode  etik  yang seharusnya diterapkan oleh petugas Bea Cukai di  dalam  menjalankan  pekerjaannya.  Petugas Bea  Cukai  seharusnya  bekerja  secara profesional,  bukan  malah  membuat  importir
merasa tidak nyaman dengan tindakan mereka tersebut.
Lemahnya  sistem  dan  buruknya kualitas  SDM  yang  bekerja  di  Bea  Cukai memunculkan celah di sektor ekspor dan impor untuk  melakukan  praktik  pajak  borongan seperti yang diungkapkan Informan W. Sistem online  tampaknya  memang  harus  wajib diberlakukan  oleh  otoritas  Bea  Cukai  untuk proses  registrasi  dokumen  yang  diperlukan terkait  komoditi  barang  impor.  Dokumen merupakan  bagian  yang  sangat  penting  di dalam  proses  impor.  Pajak  borongan  adalah praktik yang berusaha mengubah kode barang impor  di  dokumen  menjadi  tarif  yang  kecil, dokumen  tersebut  kemudian  akan  dicocokkan dengan  barang  yang  ada  di  lapangan,  dan selama  ini  semua  proses  tersebut  dilakukan secara manual sehingga membuat kemungkinan  untuk  terjadi  kecurangan semakin  besar.  Sistem  online  yang  nantinya akan diberlakukan akan meminimalisir praktik pajak  borongan  ini  dilakukan,  karena  semua akan dikontrol dari pusat, sehingga tidak akan ada lagi celah di sektor ekspor dan impor. Beberapa harapan juga diucapkan oleh beberapa  importir  mengenai  bagaimana seharusnya pemerintah bertindak ke depannya guna  mengurangi  angka  penggunaan  praktik pajak  borongan  ini.  Menurut  mereka, pemerintah  bisa  melakukan  perbaikan  sistem dan peningkatan kualitas SDM terutama untuk penerapan  kode  etik.  Perbaikan  sistem  tentu sangat penting untuk diperhatikan. Pemerintah dapat  mulai  memberlakukan  sistem  online terkait  dengan  dokumen-dokumen  yang diperlukan terhadap komoditi barang yang akan diimpor  untuk  menghindari  praktik  pajak borongan yang dilakukan oleh oknum petugas Bea Cukai. Pemberlakuan sistem online untuk dokumen-dokumen  yang  diperlukan  ini  akan mempersempit ruang dari oknum dari petugas Bea Cukai, maupun dari importir sendiri karena dari  pusat  bisa  memonitoring  langsung  serta melakukan  pengecekan  langsung  apakah barang yang ditulis di dokumen sesuai dengan barang yang ada di lapangan.
Kode etik juga merupakan hal penting yang  harus  diperhatikan.  Perlu  adanya kesadaran  diri  dari  petugas  Bea  Cukai  untuk merasa  bahwa  mereka  seharusnya  melayani sepenuh  hati  importir  ini,  bukan  malah memprioritaskan  importir  yang  melakukan praktik pajak borongan daripada importir yang jujur.  Bea  Cukai  juga  harus  bertindak  tegas terhadap  petugas  Bea  Cukai  jika  memang  di
antara  mereka  terbukti  melakukan  tindakan yang  melanggar  kode  etik.  Kombinasi  antara perbaikan sistem yang awalnya masih manual, kemudian dirubah menjadi sistem online untuk verifikasi  dokumen  impor  serta  perbaikan kualitas  SDM  yang  bekerja  di  Bea  Cukai nantinya akan meminimalisir terjadinya praktik pajak borongan. Perbaikan sistem dan kualitas SDM  ini  akan  membuat  importir  merasa diperlakukan  secara  adil  dan  nantinya  akan berdampak  langsung  pada  tingkat  kepatuhan yang akan semakin meningkat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang dibuat  oleh  peneliti  tentang  apa  makna ketidakpatuhan wajib pajak importir, diperoleh hasil  penelitian  mengenai  alasan  mengapa importir tidak patuh. Alasan tersebut antara lain pengalaman  buruk  yang  dialami  importir, kekecewaan  importir  kepada  otoritas  pajak, ketidakpercayaan terhadap oknum yang bekerja di  otorias  pajak,  adanya  celah  praktik  pajak borongan.  Berbagai  macam  alasan  tersebut diucapkan  importir  selaku  informan  pada  saat wawancara  dan  berdasarkan  pengalaman mereka  sehingga  hasil  wawancara  tersebut sesuai  dengan  kesadaran  mereka.  Hasil wawancara  menunjukkan  bahwa  faktor  utama yang melatarbelakangi importir mengapa pada akhirnya cenderung tidak patuh adalah adanya praktik pajak borongan. Praktik pajak borongan inilah  yang  menjadi  “jembatan”  penghubung antara importir dengan oknum Bea Cukai untuk melakukan kecurangan. Inti dari praktik pajak borongan  adalah  proses  negosiasi  yang dilakukan  antara  pihak  importir  dengan  pihak Bea Cukai terhadap aspek pajak impor terhadap komoditi barang terkait.
Alasan  di  balik  menjamurnya  praktik pajak  borongan  dikarenakan  adanya  celah  di dalam  sektor  ekspor  impor  sendiri.  Terbukti dari  pernyataan  beberapa  importir  yang mengatakan  bahwa  kurangnya  perhatian
pemerintah  terhadap  sistem  dan  SDM  yang bekerja  di  Bea  Cukai  yang  membuat  celah untuk  praktik  pajak  borongan  ini.  Beberapa oknum  petugas  Bea  Cukai  memang  masih belum  menjunjung  tinggi  kode  etik  yang berlaku sesuai dengan peraturan yang telah di buat,  sehingga  membuat  praktik  pajak borongan  ini  menjadi  sesuatu  yang  umum  di kalangan  importir.  Berawal  dari  praktik  pajak borongan  inilah  yang  menimbulkan  celah  di sektor ekspor dan impor.
Implikasi adanya penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan otoritas Bea Cukai untuk menjadi tugas mereka untuk mengevaluasi  kelemahan-kelemahan  yang terjadi,  sehingga  nanti  kelemahan  ini  akan diperbaiki  oleh  otoritas  Bea  Cukai  sehingga membuat importir menjadi sadar bahwa pajak merupakan  komponen  yang  sangat  penting untuk pembangunan negara, sehingga diharapkan mereka akan cenderung untuk lebih patuh  di  dalam  kewajiban  untuk  membayar pajak berdasarkan kesadaran mereka.

## Daftar Pustaka
Adian, D. G. (2010). Pengantar Fenomenologi . Penerbit Koekoesan. Aeny, S. N. (2017). Memahami Arti Tax Ratio . Ardianto, Elvinaro, & Bambang, Q. A. (2007). Filsafat Ilmu Komunikasi. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, 2nd Ed. Sage Publication. California . Fauzie, Y. Y. (2017). Razia Impor Borongan Ilegal Bikin Pajak Impor Naik.
Kuswarno. (2009). Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi Pedoman, dan Contoh Penelitiannya . Penerbit Widya Padjadjaran. Sukmana, Y. (2017). Tak Taat Pajak, Ratusan Importir Terancam Diblokir . Money.Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2017/05/03/ 210544726/tak.taat.pajak.ratusan.importir.ter ancam.diblokir.