## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PEMALSUAN  MEREK  SEPATU  DI  INDONESIA:  PENGATURAN DAN SANKSI?

## Khelvin Risandi, Hari Sutra Disemadi
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : 1951141.khelvin@uib.edu

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords: Law, Brand, Counterfeit The laws and regulations in Indonesia have regulated brand counterfeiting, but the cases have not decreased yet.  The  rise  of  brand  counterfeiting  is  caused  by  the condition  of  society  and  ineffective  laws  and regulations.  Previous  similar  studies  have  discussed the trademark registration procedure and its obstacles as  well  as  the  study  of  mark  cancellation,  while  this research  focuses  on  the  regulation  and  sanctions  for brand counterfeiting. The purpose of the study was to find  out  how  the  legal  arrangements  against  the perpetrators  of  counterfeiting  shoe  brands  spread  in Indonesia.  This  study  uses  a  normative  juridical research method, with a library search technique. The results of this study indicate the level of effectiveness of laws  and  regulations  related  to  brands  as  law enforcement  tools  in  Indonesia,  ranging  from  legal substance to criminal penalty.

## Abstrak
Kata kunci:
Hukum, Merek, Pemalsuan
Corresponding Author: Khelvin Risandi, e-mail : 1951141.khelvin@uib.edu
Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  telah mengatur mengenai pemalsuan merek, tetapi kasusnya tak  kunjung  mengalami  penurunan.  Maraknya pemalsuan merek disebabkan oleh kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang belum efektif. Penelitian serupa terdahulu telah membahas mengenai prosedur  pendaftaran  merek  dan  kendalanya  serta kajian  pembatalan  merek,  sementara  penelitian  ini berfokus  pada  pengaturan  dan  sanksi  atas  pemalsuan
merek.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap  pelaku pemalsuan  merek  sepatu  yang  tersebar  di  Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,  dengan  teknik library  search .  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  tingkat  keefektifan peraturan  perundang-undangan  terkait  merek  sebagai alat penegak hukum di Indonesia, mulai dari substansi hukum hingga sanksi pidananya.

## @Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi di era globalisasi yang diikuti dengan perkembangan pada perdagangan global, tingkat perekonomian Indonesia yang mulai membaik dan daya beli masyarakat  yang  sudah  cukup  tinggi  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Seiring perkembangan  zaman,  merek  menjadi  suatu  hal  sangat  penting  didalam  dunia perdagangan  dan  untuk  melindungi  reputasi  yang  sudah  dibangun  oleh  banyak perusahaan  (Dwipayani  &  Fazriyah,  2021).  Setiap  harinya  pasti  ada  saja  permintaan- permintaan  untuk  barang  sehari-hari  yang  kita  pakai  serta  diiringi  dengan  semakin majunya  zaman  sekarang  ini,  maka  dari  itu  barang  yang  diperdagangkan  perlu  lebih bervariasi dan menarik agar dapat mengikuti perkembangan dan menghindari kejenuhan masyarakat terhadap produk tersebut. Ada banyak manfaat untuk pengembangan sektor perusahaan yang dampaknya ialah munculnya merek yang akan menjadi identitas suatu produk yang membedakannya dengan produk lain (Hanuka & Supanto, 2020).
Era perdagangan bebas membuat laju pertumbuhan industri sepatu di Indonesia dinilai cukup pesat, terlebih terhadap merek impor dan ternama seperti Converse, Adidas, Nike, Vans, dan lain-lain. Merek yang terkenal tersebut membuat produsen dan retailer sepatu  lokal  memacu  produksinya  agar  tidak  kalah  saing,  bahkan  di  sejumlah  kasus produsen dan retailer tersebut memalsukan merek sepatu demi meraup keuntungan lebih banyak.  Dilansir  dari  arsip  Masyarakat  Indonesia  Anti  Pemalsuan  (MIAP),  distribusi barang palsu di Indonesia dinilai sangat memprihatinkan. MIAP menyebutkan terdapat sekitar 12 sektor industri, di  antaranya termasuk industri sepatu  mengundang kerugian dengan total 4,4 triliun dan cenderung meningkat setiap tahunnya (Mardanugraha et al., 2014). Peredaran barang palsu makin marak dan mudah ditemukan di toko-toko sepatu kecil yang tidak jarang pula ada di pasar online seperti grup facebook dan shope. Dilansir dari  Bisnis.com,  Nailul  Huda,  peneliti  ekonomi  digital  Institute  for  Development  of Economics  and  Finance  (Indef)  menyatakan  keberadaan  barang  palsu  di  pasar  online disebabkan oleh minat konsumen yang tinggi terhadap barang palsu karena harga yang jauh  lebih  terjangkau  (Sugandi,  2022).  Oleh  karena  itu,  ini  membuktikan  bahwasanya sebuah merek dapat menjadi sangat berharga secara komersial dan dengan penggunaan merek, produk dapat menjadi berharga atau mahal. Meningkatnya kasus pemalsuan merk di  Indonesia  yang  makin  luas  tak  terlepas  dari  kondisi  masyarakat  itu  sendiri  dan  bisa dibilang masih belum efektif dari segi peraturan perundang–undangannya dan penegakan hukum di bidang merek (Disemadi & Mustamin, 2020). Di Indonesia sendiri masih sangat sering terjadi menggunakan karya orang lain tanpa izin, sebagai contoh kasusnya  yang baru  saja  terjadi  pada  tahun  ini  ialah  Satreskrim  Polres  Blitar  Kota  menyelidiki  kasus dugaan pemalsuan merek sepatu yang dibagikan ke peserta didik di Kota Blitar, bahwa
pada Januari 2022 ada laporan dugaan pemalsuan sepatu merek gradial yang diberikan kepada  peserta  didik  di  SMP  Negri  kota  Blitar  atas  nama  Hartono  Susanto.  Hartono Susanto  adalah  pemegang  perusahaan  merek  sepatu  Gradial  di  Surabaya  dan perusahaannya  berlokasi  di  Pasuruan  (Hadi,  2022).  Produk-produk  tersebut  pastinya diproduksi  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  mengambil  nilai ekonominya. Pada pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  menjelaskan  “setiap  orang  yang  tanpa  izin  dilarang  melakukan  penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial”, berdasarkan pasal tersebut dapat dikatan setiap orang  yang ingin menggunakan suatu karya dari orang lain haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari penciptanya (Disemadi & Romadona, 2021).
Saat kita memakai produk dengan merek terkenal pastilah memiliki kebanggaan dan kenikmatan sendiri  dan  kita merasa percaya diri meskipun tidak tahu barang  yang kita  kenakan  adalah  asli  atau  palsu.  Bahwasanya  merek  juga  dapat  diartikan  hak  atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan dari negara kepada pemilik merek yang sudah didaftarkan baik merek itu digunakan sendiri maupun diberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dan merek ini juga berfungsi sebagai pembeda dengan barang yang satu dengan yang lainnya yang sejenis. Kita tidak dapat mendaftarkan merek dagang jika  bertentangan  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku,  tidak  adanya  pembeda dengan barang yang diperjualbelikan lainnya dan sudah menjadi milik umum (Dhani et al.,  2021).  Merek  menjadi  aset  yang  bernilai  komersial,  dan  merek  juga  yang  telah membuat  produk  lebih  mahal  seringkali  bahkan  lebih  berharga  daripada  perusahaan. Merek yang sudah terkenal dan laris di pasaran tentunya mau tidak mau, suka tidak suka membuat  para  pengusaha  lainnya  dipaksa  untuk  bersaing  dengan  merek  merek  yang sudah terkenal. Bahkan dalam hal ini persaingan tidak sehat pada akhirnya akan terjadi, dan  salah  satunya  dari  merek  merek  yang  terkenal  itu  akan  dipalsukan  untuk  meraih untung  yang  sebesar-besarnya  dengan  pengeluaran  yang  sedikit.  Indonesia  sudah memiliki dasar hukum untuk mengatur merek  yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan  Indikasi  Geografis, perlindungan hukum  suatu  merek adalah hal yang sangat penting dilakukan karena merek ini sendiri ini memiliki nilai ekonomis atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan mutu suatu produk atau jasa tertentu dalam suatu transaksi komersial dan membedakannya berdasarkan nilai atau mutunnya dengan barang atau jasa lain yang sejenis. Lahirnya hukum merek diawali dengan pengetahuan di bidang perlindungan hukum komersial, seperti hak cipta, dikarenakan merek dagang memerlukan elemen desain seperti logo dan desain huruf yang digunakan sebagai fitur pembeda dengan barang yang lainnya (Hanuka & Supanto, 2020). Sebagai negara yang terbilang cukup produktif dalam bidang hak cipta seni dan budaya, negara tentu memiliki kewajiban  untuk  melindungi  warganya  dari  isu  utama  perkembangan  hak  cipta  yaitu pelanggaran hak cipta. Pembajakan atau pemalsuan sudah menjadi suatu penyakit yang berat untuk masyarakat saat ini dan bahkan masyarakat Indonesia mulai merasa biasa dan nyaman akan dunia pembajakan atau pemalsuan, baik sebagai orang yang memalsukan produk maupun pembeli produk palsu tersebut (Rahayu et al., 2014). Di Indonesia sendiri perjanjian HKI udah diatur oleh undang-Uundang dalam negeri, yaitu Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2001 tentang  Hak  Paten,  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2001  tentang  Rahasia  Dagang, Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Hak  Desain  Industri,  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Hak  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  dan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis (Budi, 2020).
Perkembangan  perdagangan  yang  terus  meningkat  ini  telah  menyebabkan meluasnya penyebaran merek palsu. Pada awalnya pengaturan tentang merek telah diatur oleh  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  dan  telah  diatur  kembali atau diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geogafis  karena  di  UU  No  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  ini  memiliki kekurangan,  tidak  dapat  memperhitungkan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  di bidang merek dan indikasi geografis, serta tidak cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi daerah dan nasional. Dalam menghadapi pembangunan ekonomi nasional dan daerah  diperlukannya  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  merata,  dan  perlindungan konsumen  dan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  serta  untuk  lebih  meningkatkan pelayanan  dan  menciptakan  kepastian  hukum  industri,  perdagangan  dan  investasi. Teknologi  informasi  dan  komunikasi  juga  perlu  didukung  oleh  peraturan  perundang- undangan yang lebih tepat di bidang merek dan indikasi geografis. Mengingat penciptaan suatu  merek  erat  kaitannya  sama  faktor  ekonomi,  yang  dimana  para  pemalsuan  merek tersebut akan dikenakan sanksi pidana.
Penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  dengan  tema  serupa  dilakukan  oleh  Yuri Utomo, Burham Pranawa, dan Tegar Harbriyana Putra dengan judul “Pendaftaran Merek Sepatu  Vans  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Merek Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016”  pada  tahun  2021  mengenai prosedur pendaftaran merek serta kendalanya, hingga perlindungan hukum sebagai timbal balik pendaftaran merek tersebut (Utomo et al., 2021). Penelitian terdahulu serupa juga ditulis  oleh  Rizki  Dermawan  dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis  Undang-Undang  Merek Terhadap  Penggunaan  Merek  Sepatu  Olahraga  Terkenal  (Studi  kasus  Putusan No.13/Merek/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”pada tahun 2015 yang mengkaji pembatalan merek pada  putusan  yang  diajukan  oleh  Adidas  terhadap  tergugat  yang  mendaftarkan  merek Adida  III  yang  memiliki  kemiripan  pokok  (Dermawan,  2015). Dibandingkan  dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaturan dan sanksi secara legal terhadap  pemalsuan  merek  sepatu  yang  terjadi  di  Indonesia.  Penelitian  ini  akan menganalisis  secara  mendalam  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  pemalsuan merek  sepatu.  Berdasarkan  pada  permasalahan  yang  terjadi  dan  pendahuluan  di  atas, maka  rumusan  masalah  inti  pada  penelitian  ini  dapat  diuraikan,  yaitu:  1)  Bagaimana pengaturan  hukum  terhadap  pemalsuan  merek  sepatu  di  Indonesia?  dan  2)  Bagaimana sanksi bagi para pelaku yang memproduksi sepatu dengan merek palsu?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  analitis  yang  melibatkan  metode,  sistem, dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk menyelidiki fenomena hukum tertentu dan mencari  solusi  atas  permasalahan  yang  muncul.  Secara  hukum,  jenis  studi  ini  dibagi menjadi  dua  jenis  yaitu  empiris  dan  normatif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  dengan  teknik library  search yang  dimana  adalah  mencari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan kajian terdahulu berupa jurnal  ataupun  artikel  yang  berkaitan  dengan  judul  serta  tema  yang  penulis  kaji  untuk dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan artikel ini (Tan, 2021). Kajian ini mengkaji pendekatan konseptual dan asas-asas hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,  khususnya  regulasi  dan  pengaturan  beserta  sanksi  dan  akibat  hukum  atas pelanggaran pemalsuan merek sepatu di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Sepatu di Indonesia
Merek menjadi aset yang bernilai komersial, dan merek juga yang telah membuat produk lebih mahal seringkali bahkan lebih berharga daripada perusahaan. Merek yang udah terkenal dan laris di pasaran tentunya mau tidak mau, suka tidak suka membuat para pengusaha  lainnya  dipaksa  untuk  bersaing  dengan  merek-merek  yang  sudah  terkenal. Dalam hal ini persaingan tidak sehat pada akhirnya akan terjadi, dan salah satunya dari merek  merek  yang  terkenal  itu  akan  dipalsukan  untuk  maraih  untung  yang  sebesar- besarnya  dengan  pengeluaran  yang  sedikit.  Karena  dari  hal  itu  dibutuhkannya  suatu perlindungan  hukum  yang  lebih  mendalam  dalam  hal  pemalsuan  merek  oleh  pelaku tindak  pemalsuan  merek  sepatu. Teori  hukum  yang  menjadi  landasan  analisa  dalam pengaturan  hukum  terhadap  pemalsuan  merek  sepatu  di  Indonesia  ini  adalah  teori perlindungan hukum  Philipus  M.  Hadjon.  Teori hukum  yang menjadi  landasan analisa dalam pengaturan hukum terhadap pemalsuan merek sepatu di Indonesia ini adalah teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum terbagi atas 2 jenis, yaitu hukum represif dan hukum preventif. Hukum represif berperan sebagai menanggulangi persoalan dan pelanggaran hukum yang sifatnya koersif dan menekan, sementara hukum preventif  ini  berperan  sebagai  pencegahan  atau  antisipasi  apabila  terjadinya penyalahgunaan  merek  oleh  pihak  lain  (Indrawati  &  Amnesti,  2019).  Perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif  (Krisnamurti, 2021).
Sebagaimana pada peraturan dari merek ini sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor  20  tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  Pasal  1  ayat  (1) menyebutkan “merek ialah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)  dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa”.  Merek  ini  sendiri  memang  bukan suatu  yang  spesifik  secara  fisik  dan  hanya  melekat  pada  suatu  produk  yang  dijual  di pasaran.  Tetapi  dalam  hal  sosial  merk  sangatlah  penting  dikarenakan  ketika  seseorang memakai  sebuah brand, maka di  sanalah merek dinilai. Jika sebuah brand atau produk yang kita beli memiliki kualitas dari merek tertentu yang diinginkan pastilah kita sebagai konsumen akan merasa puas dengan hal itu (Nopiana & Disemadi, 2021)
Hak  merek  pada  dasarnya  adalah  hak  eksklusif.  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membagi hak eksklusif menjadi 2 hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut memberikan keistimewaan kepada pemegangnya, di antaranya hak eksklusif tersebut secara moral bersifat abadi dan hanya bisa diturunkan kepada  orang  yang  ditunjuk  setelah  pemilik  meninggal  dunia.  Hak  eksklusif  juga berwenang  atas  hak  ekonomi  yang  memberi  izin  pemilik  untuk  melakukan  kegiatan penerbitan,  pengandaan,  pendistribusian,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu, hak  merek bukanlah hak milik yang dapat dialihkan kepada orang lain dengan mudah. Bahwasanya bukti dari kepemilikan suatu merek ditunjukkan dengan menggunakan sertifikat merek. Untuk  memperoleh  merek,  maka  seseorang  yang  telah  membuat  merek  harus mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pendaftaran atau pencatatan merek ke Direktorat  Jendral  pajak ini dimaksudkan untuk menciptakan  suatu  kepastian  hukum.  Alat  bukti  berupa  kertas  atau  hitam  diatas  putih sangatlah  penting  bagi  Negara  yang  cendrung  menganut  sistem civil  law. Dengan
demikian ini, potensi sengketa kepemilikan merek antar pihak masih sangat tinggi. Jadi penting  bagi  pembuat  merek  mendapatkan  persetujuan  merek  oleh  Direktorat  Jendral Kekayaan  Intelektual  yang  diberikan  kepada  orang  yang  pertama  kali  mendaftarkan merek tersebut (Nopiana & Disemadi, 2021). Indonesia menerapkan sistem yang dikenal sebagai first-to-file untuk  pendaftaran  mereknya atau  yang  disebut  dengan  sistem kostitutif,  sistem  konstitutif  ini  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  kepada  pihak pendaftar  pertama  atau  menetapkannya  berdasarkan  pendaftaran  pertama  (Kurniawan, 2013).
Suatu karya yang dibuat baik itu lewat daya cipta, rasa, dan prakarsa itu semua memerlukan  perlindungan  hukum,  baik  itu  dari  bidang  teknologi,  seni,  sastra  maupun kesehatan, dikarenakan semua hasil dari sebuah ciptaan itu memerlukan tenaga, waktu, pikiran dan uang yang bisa dibilang tidak sedikit, salah satunya dalam pembuatan suatu merek. Dengan telah dilakukannya hal tersebut maka merek yang dibuat mempunyai nilai yang berhaga bagi sang penciptanya dan perlu untuk diakui (Tampi, 2020). Suatu merek dapat  ditetapkan  sebagai  merek  jika  memenuhi  syarat  daya  pembeda  yang  cukup ( discrimination  power ),  maksud  nya  ialah  merek  yang  digunakan  itu  memiliki kemampuan  untuk  membedakan  suatu  produk  dengan  produk  lainnya  yang  dihasilkan oleh  satu  perusahaan.  Berdasarkan  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika merek tersebut mengandung unsur-unsur di bawah ini, maka merek tidak dapat  didaftarkan,  yaitu  1) bertentangan dengan ideologi negara,  peraturan  perundang-undangan,  moralitas,  agama,  kesusilaan,  atau  ketertiban umum;  2)  sama  dengan,  berkaitan  dengan,  atau  hanya  menyebut  barang  dan/atau  jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 3) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan  pendaftarannya  atau  merupakan  nama  varietas  tanaman  yang  dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 4) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas,  manfaat,  atau  khasiat  dari  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi;  5)  tidak memiliki  daya  pembeda;  dan/atau  6)  merupakan  nama  umum  dan/atau  lambang  milik umum. Sementara penolakan permohanan merek terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada ayat (1), (2), dan (3) (Pujinami, 2016).
Di  Indonesia  sendiri  pendaftaran  merek  ini  haruslah  sesuai  peraturan  yang  ada yang sudah diatur pada bab III  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis lebih spesifik pada Pasal 4 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi Geografis  berbunyi  “Permohonan pendaftaran Merek  diajukan  oleh  Pemohon  atau  Kuasanya  Menteri  secara  elektronik  atau  non- elektronik  dalam  bahasa  Indonesia”  (Disemadi  &  Mustamin,  2020).  Dengan  melalui beberapa syarat yang harus dipenuhi: a) tanggal, bulan dan tahun permohonan, b) nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon, c) nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan  diajukan  melalui  kuasa  d)  warna  jika  merek  yang  dimohonkan pendaftarannya  menggunakan  unsur  warna,  e)  nama  Negara  dan  tanggal  permintaan merek  yang  pertama  kali  dalam  hal  permohonan diajukan  dengan  hak  prioritas,  dan  f) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
Adapun  pengaturan  kembali  perihal  ketentuan  lebih  lanjutnya  mengenai  syarat dan tata cara permohonan  yang disebutkan dalam  Pasal  8  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bersangkutan pada Peraturan Mentri, ialah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek berisikan beberapa ruang lingkup dari Peraturan Menteri ini, yaitu : a) syarat dan
tata cara permohonan, b) kelas barang atau jasa, c) penolakan permohonan, d) perbaikan sertifikat merek terdaftar, e) syarat dan tata cara permohonan perpanjangan janka waktu pelindungan merek terdaftar, f) syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, g) syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan ha katas merek,  h)  permohonan  pendaftaran  merek  kolektif,  dan  i)  petikan  resmi  sertifikat (Disemadi & Mustamin, 2020).
Merek terdapat masa berlakunya yaitu masa berlakunya adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung pada tanggal penerimaan dan bisa diperpanjang lagi sesuai jangka waktu yang sama yaitu 10 (sepuluh) tahun, proses perpanjang merek bisa dilakukan secara langsung atau  non  elektronik  oleh  pemilik  merek  itu  sendiri  atau  kuasanya,  masa  berlaku    dari perpanjangan  merek  ini  adalah  6  (enam)  bulan  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu perlindungan  bagi  merek  tersebut  terdaftar,  dan  pengajuan  perpanjangan  merek  dalam waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  setelah  berakhir  jangka  waktu  perlindungan  merek akan dikenakan denda sebesar biaya perpanjangan, yang dimana ini sudah diatur di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun  beberapa  syarat  dalam  proses  perpanjanga  merek  yang  berdasarkan  Pasal  36 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  ialah Merek  harus  digunakan  sebagaimana  ditentukan  dalam  sertifikat  merek.  Artinya, penggunaan  merek  barang/jasa  harus  sesuai  dengan  sertifikat  merek  tersebut  dan barang/jasa tersebut masih jalan produksinya atau diperdagangkan (Utomo et al., 2021).
Adapun pengaturan hukum di Indonesia secara keseluruhan tentang merek, ialah (Disemadi & Mustamin, 2020) : 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31  Maret  1993;  2)  Peraturan  Pemerintang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1995 tentang  Komisi  Banding  Merek  ditetapkan  Tanggal  29  Agustus  1995;  3)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  07  Tahun  2005  tentang  Susunan  Organisasi, Tugas,  dan  fungsi  Komisi  Banding  Merek  ditetapkan  Tanggal  23  Februari  2005;  4) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis;  5) Peraturan  Menteri  hukum  dan  HAM  RI  Nomor  67  Tahun  2016  Tentang  Pendaftaran Merek;  6)  Keputusan  Direktur  Jendral  Kekayaan  Intelektual  Nomor  HKI-02.KI.06.01 Tahun  2017  tentang  Penetapan  Formulir  Permohonan  Merek;  7)  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2018  tentang  pendaftaran  Merek  Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional; 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada Kementerian Hukum dan HAM.

## Sanksi Memproduksi Sepatu dengan Merek Palsu
Perkembangan  perdagangan  yang  terus  meningkat  ini  telah  menyebabkan meluasnya penyebaran merek palsu. Dalam menghadapi pembangunan ekonomi nasional dan  daerah  diperlukannya  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  merata,  dan  perlindungan konsumen  dan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  serta  untuk  lebih  meningkatkan pelayanan  dan  menciptakan  kepastian  hukum  industri,  perdagangan  dan  investasi. Teknologi  informasi  dan  komunikasi  juga  perlu  didukung  oleh  peraturan  perundang- undangan yang lebih tepat di bidang merek dan indikasi geografis. Mengingat penciptaan suatu  merek  erat  kaitannya  sama  faktor  ekonomi,  yang  dimana  para  pemalsuan  merek tersebut  akan  dikenakan  sanksi  pidana. Teori  hukum  yang  menjadi  landasan  analisa dalam sanksi hukum bagi para pelaku yang memperjual sepatu dengan merek palsu ini
adalah teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum represif. Perlindungan  hukum  represif  ini  berperan  sebagai  perlindungan  hukum  jika  sudah terjadinya  pelanggran,  yang  dimana  diberikannya  sanksi  untuk  para  pelaku  tindak pemalsuan merek sepatu tersebut (Indrawati & Amnesti, 2019).
Kebutuhan  untuk  melindungi  merek  yang  telah  terdaftar  dari  pemalsuan  merek sangat penting dikarenakan itu bisa menggangu usaha produk original /asli (J. D. Putra, 2015). Citra merek adalah seperangkat asosiasi (pengakuan) yang ada di benak konsumen tentang suatu merek dan biasanya disusun menjadi makna. Isu dari pelanggaran merek sendiri  muncul  ketika  ada  kesenjangan  antar  aturan  peraturan  (substansi)  dan  fakta (praktek)  yang  terjadi  di  masyarakat  itu  sendiri,  dimana  masih  banyak  pedagang  yang menjual  barang  palsu  (Tarigan,  2016).  Pemalsuan  merek  ini  sendiri  juga  sudah  diatur dalam  buku  kedua  tentang  kejahatan  pemalsuan  merek  pada  Pasal  256  ayat  1-3  Kitab Undang-Undang Hukum Pdana (KUHP), yang dimana akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama tiga tahun penjara (Masruroh, 2014).
Adapun  kasus  berdasarkan  Putusan  1175/Pid.Sus/2014/PN.Tng  yang  memutus perkara produksi sepatu palsu oleh tergugat bernama Nurhadi. Kasus ini dikategorikan sebagai hukum pidana khusus kejahatan merek dengan kronologi diawali Nurhadi yang mendirikan perusahaan sepatu berlokasi di Kampung Cogreg, Desa Peusar RT. 004/001, Kelurahan  Peusar,  Kecamatan  Panongan,  Tangerang.  Perusahaan  tanpa  nama  tersebut dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  memproduksi  dan  membuat  sandal  dengan  merek  yang telah  terdaftar  oleh  pemilik  lain,  yaitu  sandal  dan  sandal  gunung  dengan  merek  Eiger sejak  Juli  2013.  Nurhadi  membanderol  harga  Rp  25.000,00  untuk  sandal  dan  Rp 35.000,00  untuk  sandal  gunung  sementara  harga  asli  dari  sandal  dengan  merek  Eiger adalah lebih dari Rp 200.000,00. Dari penyelidikan tersebut ditemukan sejumlah bahan baku pembuatan sandal  di  antaranya karet  aut  sol,  Eva/Pailon, wihing/tali, lem Aibon, hand tag, barkot, kantong jaring sedangkan alat yang digunakan adalah mould, alat pres sol  dan  Eva,  mesin  jahit,  mesin  grenda,  cetakan  Eva.  Bahan  baku  tersebut  ditetapkan sebagai  barang  bukti.  Putusan  ini  menetapkan  Nurhadi  bersalah  atas  tindak  pidana pemalsuan merek dan dijatuhi hukuman pidana 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas pertimbangan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Dalam pembelian sepatu bermerek asli atau palsu dapat dilakukan di toko retail di tempat pusat perbelanjaan, atau memesannya secara online di onlineshop, produk palsu atau yang lebih dikenal dengan produk KW di Indonesia seringkali menjadi masalah yang tidak  bisa  diselesaikan  secara  tuntas,  Jika  dibiarkan  dalam  waktu  lama,  bisnis  dari pemalsuan merek sepatu ini bahkan dapat mengancam keuntungan  perusahaan industri nyata atau industri barang original /asli. Dari segi harga produk produk merek palsu ini tentu saja jauh lebih murang dibandingkan produk aslinya  yang sudah memiliki merek yang  terkenal.  Dampak  dari  harga  yang  jauh  lebih  rendah  juga  menjadi  salah  satunya alasan mengapa produk palsu masih diminati dan dapat dikatakan kita sebagai konsumen diuntungkan  dengan  membeli  sepatu  dengan  merek  palsu  karena  dengan  harga  yang terjangkau lebih murah kita sudah terlihat keren dengan merek merek yang terkenal, tetapi itu juga mengancam keberlanjutan industri produk asli/ original (Pangestuti & Sukresna, 2018).
Pelanggaran  merek  seperti  peniruan  atau  pemalsuan  merek,  sebenarnya merupakan  persaingan  yang  tidak  sehat  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  dalam memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan
dengan nilai integritas dalam kegiatan usahanya. Semua tindakan dari pemalsuan merek sepatu  ini  pastilah  sangat  merugikan  pihak  pemilik  merek,  karena  pada  faktanya persaingan  tidak  sehat  ini  (pemalsuan  atau  peniruan  merek  sepatu)  menghasilkan penjualan yang jauh lebih rendah akibatnya memberikan keuntungan yang sangat sedikit pada  merek  merek  yang original /aslinya.  Dampak  dari  produk  palsu  ini  pun  dapat memberikan  kesan  yang  buruk  terhadap  merek  tersebut,  karena  menggangap  bahwa kualitas dari merek sepatu yang sebelumnya dianggap berkualitas baik justru kehilangan kualitasnya (Nafri, 2018).
Pemberian  kepastian  hukum  pada  dasarnya  ialah  tujuan  dari  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Diharapkannya  dari Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis menciptakan kepastian hukom jika terjadi pelanggaran merek sepatu oleh produsen yang curang  (Ferdian,  2014).  Ditahap  ini  podusen  pemalsuan  merek  bisa  dikenakan  sanksi pidana yang dimana sudah diatur di dalam pasal 100 sampai 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di dalam pasal 100 menyebutkan: “(1)  Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang  sama  pada keseluruhannya  dengan  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah); (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  ayat  (2),  yang  jenis  barangnya  mengakibatkan  gangguan  kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” (Kementrian Sekreatria Negara Republik Indonesia, 2016)”.
Pasal 101, menyebutkan “(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda  yang  mempunyai  persamaan  pada  keseluruhan  dengan  Indikasi  Geografis  milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk  yang  terdaftar,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk  yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah)” (Kementrian Sekreatria Negara Republik Indonesia, 2016). Terakhir ialah Pasal  102,  menyebutkan  “Setiap  Orang  yang  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” (Kementrian Sekreatria Negara Republik Indonesia, 2016).
Pengaturan  dari  sanksi  yang  yang  telah  disebutkan  pada  dasarnya  bukanlah semata-mata ditujukan pada seseorang atau perusahaan yang dengan tanpa hak memakai merek  seseorang  tanpa  izin,  tetapi  juga  ketentuan  sanksi  tersebut  juga  ditujukan  untuk menjerat pedagang (Aditomo, 2020). Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini, tindak pidana pemalsuan merek merupakan suatu delik aduan, bukan merupakan delik biasa, yang dimana pernyataan ini sudah di nyatakan didalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Oleh  karnanya  perkara pidana  pemalsuan  merek  harus  dilaporkan  langsung  oleh  korban,  pemilik  merek  atau kuasanya  (E. D. Putra, 2018). Terjadinya pemalsuan dari merek tersebut  salah satunya dikarenakan lemahnya dari segi pengaturan sanksi yang berlaku yang membuat kasus dari pemalsuan  merek  ini  tak  kunjung  menurun.  Dalam  penyelesaian  sengketanya  bisa diselesaikan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau dengan cara arbitrase, ini sudah dijelaskan di dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis  yang  menyatakan  bahwa  para  pihak  yang  bersengketa  bisa meyelesakan sengketanya dengan cara arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa, selain  itu,  jika  proses  arbitrase  atau  penyelesaian  sengketa  tidak  berjalan  seperti  yang diharapkan, para pihak  yang bersengketa dapat  menyelesaikan sengketanya tersebut di pengadilan (Dermawan, 2015).

## Kesimpulan
Bersumber pada pemaparan yang sudah diuraikan, terkait penyebab dari adanya pemalsuan  merek  sepatu  ini  adalah  perkembangan  perdagangan  global  yang  tidak terhindarkan  kegiatan  pemalsuan  merek  di  dalamnya.  Meningkatnya  kasus  pemalsuan merek di Indonesia tak terlepas dari kondisi masyarakat dan ketidakefektifan penegakan hukum  dan  peraturan  perundang-undangan.    Merek  yang  telah  terdaftar  di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) patut  dilindungi  dari  para  pelaku  pemalsu  merek. Untuk  mengatasi  kasus  pemalsuan merek,  pemerintah  Indonesia  meregulasikan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Undang-undang  tersebut  memuat  pengaturan mulai dari syarat dan tata cara pendaftaran merek, penolakan permohonan merek, sanksi pidana bagi para pelaku. Sanksi pidana  yang diberikan berupa pidana penjara dan/atau denda,  serta  mampu  dilakukan  dengan  arbitrase.  Selain  itu,  undang-undang  ini  juga memberikan  hak  eksklusif  bagi  merek  dan  penciptanya.  Adapun  sejumlah  peraturan perundang-undangan  terkait  di  antaranya Pasal  256  ayat  1-3  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP), Keputusan  Direktur  Jendral  HKI  Nomor  HKI-02.KI.06.01 Tahun  2017,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2018,  dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditomo,  A.  S.  (2020).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Perdagangan  Barang-Barang Bermerek  Palsu  Ditinjau  Dari  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Lex Et Societatis , 7 (10), 63–71.
Budi, I. B. K. T. (2020).  Implementasi Ketentuan Pidana Sebagaimana Di Atur Dalam Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis  Terkait  Pelanggaran  Merek  Di  Pasar  Anyar  Singaraja.  Universitas Pendidikan Ganesha.
Dermawan,  R.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Undang-Undang  Merek  Terhadap  Pengguna Merek Sepatu Olahraga Terkenal (Studi
Kasus Putusan
No.13/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST). 13 , 1–8.
Dhani, A. S., Pang, T., Napitulu, O. M., & Disemadi, H. S. (2021). Analisis Penegakan Hukum  Terhadap  Pelaku  Pelanggaran  Hak  Merek  Di  Indonesıa. Combines-
Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (Vol. 1, No. 1, pp.271-276).
Disemadi, H. S., & Mustamin,  W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 83–94. Disemadi,  H.  S.,  &  Romadona,  H.  G.  (2021).  Kajian  Hukum  Hak  Pencipta  Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. Jurnal Meta-Yuridis , 4( 2) , 45–66.
Dwipayani,  D.  M.,  &  Fazriyah,  N.  (2021).  Perkara  Penolakan  Pembatalan  Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Ganesha Law Review , 3 (2), 97–110.
Ferdian, M. (2014). Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek  Dan  Indikasi  Geografis  Terhadap  Persaingan  Usaha  Tidak  Jujur. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 9 (2), 74–96.
Hadi, S. (2022). Polisi Selidiki Kasus Dugaan Pemalsuan Merek Sepatu yang Dibagikan ke Siswa SMP Negeri Kota Blitar. Mataraman.Tribunnews.Com.
https://mataraman.tribunnews.com/2022/03/04/polisi-selidiki-kasus-dugaan- pemalsuan-merek-sepatu-yang-dibagikan-ke-siswa-smp-negeri-kota-blitar Hanuka, K., & Supanto. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Helm Sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 9 (3), 195–202.
Indrawati,  S.,  &  Amnesti,  S.  K.  W.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Merek  Pada  Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. Amnesti: Jurnal Hukum , 1 (1), 29–35. Kementrian  Sekreatria  Negara  Republik  Indonesia.  (2016). Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis . l , 1–74. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016
Krisnamurti, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 20 (4), 58–68. Kurniawan, I. G. A. (2013). Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis pada Merek  Terdaftar  oleh  Pihak  lain  yang  Tidak  Berhak  (Studi  Komparatif  Beberapa Negara). Jurnal Magister Hukum Udayana , 2 (2), 1–18.
Mardanugraha,  E.,  Wardhani,  S.,  Ismayadi,  B.,  Bergkamp,  D.,  &  Yappy,  B.  (2014).
Dampak Ekonomi Pemalsuan Di Indonesia . Www.Miap.or.Id.
https://miap.or.id/wp-content/uploads/2014_Laporan-Akhir-Bahasa- Indonesia_2.pdf
Masruroh,  E.  (2014).  Pemalsuan  Merek  Oleh  Pengrajin  Sepatu  Di  Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Doctoral dissertation,UIN Sunan Ampel)., 20–48.
Nafri,  M.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemalsuan  Merek  Dagang  Terkenal Asing Di Indonesia. Maleo Law Journal , 2 (1), 52–67.
Nopiana, N., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek:  Suatu  Kajian  Komparatif  Antara  Jepang  Dan  Indonesia. Widya  Yuridika : Jurnal Hukum, 4 (2), 389–400.
Pangestuti,  A.  W.,  &  Sukresna,  I.  M.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Kesadaran  Nilai, Pemenuhan Status Sosial, dan Materialisme terhadap Keputusan Pembelian Produk Sepatu  Tituan  Merek  Terkenal  (Studi  pada  Konsumen  Sepatu  Tiruan  Merek Terkenal  di  Semarang).  In Diponegoro  Journal  of  Management (Vol.  7,  Issue 4). Universitas Diponegoro.
Pujinami. (2016). Perlindungan Hukum Atas Merek Menurut Undang–Undang Ri No 15
Tahun 2001 Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. LEX ET SOCIETATIS, 4 (1), 30–37.
Putra,  E.  D.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Merek  Dagang  Terdahap Plagiarisme  Menurut  UU  No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis. LEX PRIVATUM , 6 (10), 195–202.
Putra,  J.  D.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Merek  Sepatu  Adidas  Terhadap  Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Lokal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Vol. 5, Issue 9). Universitas Jember.
Rahayu, S. S., Syarifah, N., & Somantri, M. D. (2014). Jual Beli Produk Imitasi Fashion Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum  Islam. Mutawasit: Jurnal Hukum Islam, 2 (2), 201–218.
Sugandi,  A.  T.  (2022).  Tekan  Peredaran  Barang  Palsu  di  E-Commerce,  Begini Strateginya.
Teknologi.Bisnis.Com.
https://teknologi.bisnis.com/read/20220224/266/1504143/tekan-peredaran-barang- palsu-di-e-commerce-begini-strateginya
Tampi, J. M. (2020). Perlindungan Haki Pada Perjanjian Lisensi Bagi Dunia Bisnis Di Indonesia. Lex Privatum , 8 (4), 36–46.
Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463–2478.
Tarigan, R. M. S. (2016). Tinjauan Yuridis Fenomena Merek Sepatu Tidak Original Di Daerah Istimewa Yogyakarta. In Revista Brasileira de Ergonomia (Vol. 3, Issue 2). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Utomo, Y., Pranawa, B., & Putra, T. H. (2021). Pendaftaran Merek Sepatu Vans Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jurnal Bedah Hukum , 5 (2), 94–105.