## SANKSI HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK

## Evi Oktarina
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda E-mail: evioktarina255@gmail.com

## Abstract
Factors  causing  State  Civil  Apparatus  (ASN)  to  participate  in  political  parties  are  political intervention by State officials, ASN feel that their income or salary as ASN has not fulfilled the needs  of  life  and  the  quality  of  its  own  human  resources.  While  the  legal  sanctions  for  ASN involved  in  political  parties  namely  to  the  ASN  will  be  dismissed  with  no  respect,  this  is  as stated that ASN employees must be free from the influence and intervention of all groups and political parties     (Article 9 (2)) of the ASN Law.
Keywords: State Civil Apparatus; Government; Political Parties

## Abstrak
Faktor  penyebab  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  turut  dalam  partai  politik  adalah  adanya intervensi  politik  yang  dilakukan  pejabat  Negara,  para  ASN  merasa  bahwa  pendapatan  atau gaji  mereka  sebagai  ASN  belum  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  kualitas  sumber  daya manusianya itu sendiri. Sedangkan sanksi hukum bagi ASN yang terlibat dalam partai politik yaitu  kepada  ASN  tersebut  akan  diberhentikan  dengan  tidak  hormat,  hal  ini  sebagaimana dinyatakan  bahwa  pegawai  ASN  harus  bebas  dari  pengaruh  dan  intervensi  semua  golongan dan partai politik (Pasal 9 (2)) Undang Undang ASN.
Kata Kunci :  Aparatur Sipil Negara; Pemerintah; Partai Politik

## PENDAHULUAN
Negara dalam cita-cita bangsanya tentu mengharapkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran,
Indonesia sebagai Negara yang berkembang  di  berbagai  bidang  dan aspek kehidupannya, tentu menghadapi  banyak  tantangan  dalam hal mewujudkan tujuan nasional mengharapkan  suatu  masyarakat  yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan.
Usaha menuju tujuan
pembangunan nasional
tersebut tertuang  di  dalam  amanah  Pancasila
dan  Undang  Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam  usaha  mencapai  tujuan  tersebut menuntut  seluruh  masyarakat  dan Pemerintah untuk bersama-sama dalam membangun  karakter  dan  jiwa  bangsa yang solid, bermental baik, disiplin dan tertib, berwibawa, berhasil guna, kesadaran akan tanggung jawab, semangat  kerja  yang  tinggi  untuk menjaga stabilitas ketahanan Negara di berbagai bidang agar  tercapainya kehidupan  yang  layak  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Aparatur Sipil Negara
(selanjutnya  disingkat  ASN)  sebagai unsur  utama  sumber  daya  manusia aparatur  Negara  mempunyai  peranan yang menentukan
terhadap
keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan  dan  pembangunan.  Hal ini  sebagaimana  dikemukakan  oleh
Nainggolan bahwa kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan nasional terutama tergantung  dari  kesempurnaan  aparatur Negara. 1
Pemerintah pada dasarnya telah memberlakukan  berbagai  Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian  untuk  mengatur  Aparatur Sipil  Negara  agar  dapat  mewujudkan eksistensinya  sebagai  abdi  Negara  dan abdi  masyarakat,  diantaranya  adalah Undang  Undang  Nomor  43  Tahun 1999  sebagaimana  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  53  Tahun
2010 tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian  dan  telah  diperbaharui lagi  pada  tanggal  15  Januari  2014, menjadi  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Apatur  Sipil Negara (Undang Undang ASN).
Adapun pengertian dari Aparatur  Sipil  Negara  sebagaimana
1 Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (Jakarta: PT. Pertja, 1997).
yang tercantum dalam Pasal 1  angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2014  selanjutnya  disingkat ASN, yaitu sebagai berikut:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya  disingkat  ASN  adalah profesi  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada instansi pemerintah.
2. Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara yang  selanjutnya  disebut  pegawai ASN  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian kerja  yang diangkat oleh pejabat  Pembina  kepegawaian  dan diserahi  tugas  Negara  dalam  suatu jabatan  pemerintahan  atau  diserahi tugas  Negara  lainnya  dan  digaji berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Mengenai  kedudukan  Aparatur Sipil  Negara  terdapat  di  dalam  Pasal  8 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang ASN sebagaimana telah disebutkan  sebelumnya  yaitu  Pegawai ASN  berkedudukan  sebagai  unsur aparatur  Negara.  Konsideran  atau bagian  menimbang  huruf  c  Undang Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang ASN berbunyi: “Bahwa untuk mewujudkan  aparatur  sipil  Negara
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu  ditetapkan  Aparatur  Sipil  Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola
dan mengembangkan  dirinya  dan  wajib mempertanggungjawabkan  kinerjanya dan  menerapkan  prinsip  merit  dalam pelaksanaan  manajemen Aparatur Sipil Negara”.
Pengertian  dari  sistem    merit sendiri  dijabarkan  di  dalam  Pasal  1 angka  22  yang  berbunyi  :  “Sistem merit adalah kebijakan dan Manejemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,  kompetensi,  dan  kinerja secara  adil  dan  wajar  dengan  tanpa membedakan  latar  belakang  politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,  status  pernikahan,  umur  atau kondisi kecacatan”.
Pasal 12 Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  2014  mengenai  Peran Aparatur Sipil Negara  yang berbunyi : “Pegawai  ASN  berperan  sebagai perencana,  pelaksana  dan  pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
nasional melalui pelaksanaan kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang professional,  bebas  dari  intervensi politik,  serta  bersih  dari  praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”.
Berdasarkan  ayat  tersebut  di atas  bahwa,  seorang  Pegawai  Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan  tugasnya  harus  bertindak secara  netral.  Pengertian  netral  disini berarti  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam melaksanakan tugasnya tidak mementingkan Suku, Agama,
Golongan  atau  Partai  Politik.  Seorang Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  harus menghindari pengaruh tersebut sehingga  dapat  menjalankan  tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat  secara  maksimal.  Untuk menghindari  pengaruh  partai  politik, seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak  boleh  menjadi  anggota  aktif  dan atau  pengurus  partai                          politik. R.H. Soltau mengemukakan definisinya tentang partai politik adalah :
Sebagai kelompok warga Negara  terorganisasi  dan  bertindak sebagai  suatu  kesatuan  politik  dan dengan  memanfaatkan  kekuasaannya untuk  memilih,  dengan  tujuan  untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan  kebijakan  umum  yang mereka buat”. 3
3 Ahmad Heryawan, “Latar Belakang Berdirinya Partai Politik, “http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94- kolom/4206-latar-belakang-berdirinya-partai- politik,html, 2020.
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
Terkait  dengan  eksistensinya partai  politik  dalam  realitas  kehidupan yang  ada  maka  dituntut  adanya  tata cara  atau  ketentuan  dalam  Peraturan
Perundang Undangan yang memungkinkan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menyampaikan aspirasinya dalam partai politik, karena kebebasan  berpendapat merupakan  hak bagi  setiap  warga  Negara.  Hal  ini  tiak terlepas  dari  fakta  politik  bahwa Aparatur Sipil Negara selalu bersinggungan  dengan  kepentingan politik  dan  penguasa,  karena  posisinya yang sangat strategis.
Pada  era  pemerintahan  orde baru.  Pegawai  selain  dibebani  tugas professional sebagai pelayanan masyarakat  dan  sebagai  penggerak roda  demokrasi,  mereka  juga  dibebani tugas  politik  untuk  memenangkan partai politik tertentu, hal ini berdampak  pada  merosotnya  kinerja professional  Pegawai  Negeri  Sipil sebagai  akibat  beban  politik  tersebut. Dampaknya  sampai  dengan  sekarang adalah  masih  adanya  kecenderungan para  penguasa  dalam  mengarahkan atau  menginstruksikan  para  Pegawai Aparatur  Sipil  Negara  bawahannya untuk terlibat dalam kegiatan
politik  praktis,  meskipun  pada  saat  ini era  pemerintahan  telah  berubah    ke arah    yang  lebih  demokratis,  namun kultur yang demikian tetap saja terjadi.
Hal  ini  tentunya  bertentangan dengan semangat reformasi yang membawa konsep perubahan  mendasar pada  eksistensi  Aparatur  Sipil  Negara, yang  sebelumnya  dikenal  sebagai  alat kekuasaan  pemerintah  menjadi  unsur aparatur  Negara  yang  professional  dan netral  dari  pengaruh  semua  golongan dari partai politik (misalnya menggunakan  fasilitas  Negara  untuk golongan tertentu) serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Untuk menjamin  netralitas  tersebut,  pegawai negeri  dilarang  menjadi  anggota  dan atau  pengurus  partai  politik.  Aparatur Sipil  Negara  memiliki  hak  memilih dalam  pemilihan  umum,  sedangkan anggota  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia  (POLRI) tidak  memiliki  hak memilih  atau  dipilih  dalam  Pemilihan Umum.
Permasalahannya  adalah  apa saja  faktor-faktor  penyebab  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  terlibat  dalam partai politik. Bagaimana sanksi hukum
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam partai politik.

## PEMBAHASAN
1.   Faktor-faktor
Penyebab
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)
Terlibat Dalam Partai Politik Menurut  penjelasan  Undang- Undang Aparatur Sipil Negara diketahui bahwa dalam rangka mencapai  tujuan  nasional  sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil  Negara  yang  professional,  bebas dari  intervensi  politik,  bersih  dari praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme (KKN) mampu menyelenggarakan pelayanan  publik  bagi  masyarakat  dan mampu  menjalankan  peran  sebagai perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa berdasarkan  Pancasila  dan  Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional dalam  Pembukaan  Undang  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi
segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan  Pegawai  Aparatur  Sipil Negara.
Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara mempunyai  peran  yang  amat  sangat penting  sebab  Pegawai  Aparatur  Sipil Negara merupakan unsur dari Aparatur Negara  untuk  menyelenggarakan,  dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan  nasional  dalam  rangka mencapai  tujuan  negara.  Kelancaran dari  penyelenggaraan  dan  pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara  sangat  tergantung  sekali  pada kesempurnaan aparatur negara.
Pasal  1  angka  1  Undang Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara menyebutkan bahwa  Aparatur  Sipil  Negara  yang selanjutnya  disingkat  menjadi  ASN adalah  profesi  bagi  Pegawai  Negeri Sipil  dan  pegawai    pemerintah  dengan perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada instansi pemerintah.
Pengertian  mengenai  Aparatur Sipil  Negara  itu  sendiri  tertuang  pada Pasal  1  Angka  1  Undang  Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
menyebutkan  bahwa  Aparatur  Sipil Negara  adalah  profesi  bagi  Pegawai Negeri  Sipil  dan  PPPK  yang  bekerja pada  instansi  pemerintah.  Pegawai Negeri  Sipil  menurut  Kamus  Umum Bahasa  Indonesia,  adalah  orang  yang bekerja  untuk  pemerintah  atau  negara. Menurut  Kranenburg,  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  adalah  pejabat  yang ditunjuk,  jadi  pengertian  tersebut  tidak termasuk terhadap mereka yang memangku  jabatan  mewakili  seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. 5
Sedangkan  menurut  Mahfud MD  pengertian  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  buku  Hukum  Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian  stipulatif  dan  pengertian ekstensif.
a.   Pengertian Stipulatif
Pengertian  yang  bersifat  stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang Undang) tentang  pegawai  negeri  sipil  terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1)  Undang  Undang  Nomor  43  Tahun 1999.  Pengertian  yang  terdapat  pada Pasal  1  angka  1  berkaitan  dengan hubungan  pegawai  negeri  sipil  dengan
5 Sri Hartini, Hukum Kepegawaian di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
pemerintah,  atau  mengenai  kedudukan pegawai negeri sipil. Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
a)   Pasal  1  angka  1  menyebutkan bahwa    Pegawai  Negeri  adalah, setiap  warga  negara  Republik Indonesia  yang  telah  memenuhi syarat  yang  ditentukan,  diangkat oleh  pejabat  yang  berwenang  dan diserahi  tugas  negara  lainnya  dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. b)  Pasal  3  ayat  1  menyebutkan
Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara  professional,  jujur,  adil  dan merata dalam penyelenggaraan tugas  negara,  pemerintahan  dan pembangunan. 6
Pengertian  Stipulatif  berlaku dalam  Pelaksanaan  semua  peraturan- peraturan  kepegawaian,  dan  pada umumnya  dalam  pelaksanaan  semua Peraturan
Perundang-Undangan,
kecuali diberikan definisi lain.
b.   Pengertian Ekstensif
Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa  golongan  yang  sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut
6 Sastra  Djatmika  dan  Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia (Jakarta:
Djambatan, Jakarta, 2005).
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
Undang  Undang  Nomor  43  Tahun 2009.  Hal  tersebut  dalam  hal  tertentu dianggap  sebagai  dan  diperlakukan sama  dengan  Pegawai  Negeri  Sipil, artinya  disamping  pengertian  stipulatif ada  pengertian  yang  hanya  berlaku pada hal-hal tertentu. Ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 1974  tentang  Pembatasan  Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.
Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara mempunyai  peran  yang  amat  sangat penting  sebab  pegawai  Aparatur  Sipil Negara  merupakan  unsur  dari  aparatur negara  untuk  menyelenggarakan,  dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan  nasional  dalam  rangka mencapai  tujuan  negara.  Kelancaran dari  penyelenggaraan  dan  pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara  sangat  tergantung  sekali  pada kesempurnaan aparatur negara.
Pasal 6 Undang Undang Nomor 5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara,  yang  menjelaskan  Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari: PNS dan PPPK.
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 huruf  a  merupakan  pegawai  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  yang  diangkat
sebagai  pegawai  tetap  oleh  Pejabat Pembina  Kepegawaian  dan  memiliki nomor  induk  pegawai  secara  nasional. Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  menurut Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, “Pegawai”  berarti  orang  yang  bekerja pada  pemerintah  (Perusahaan  dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti  negara  atau  pemerintah.  Jadi, Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  orang yang  bekerja  pada  pemerintah  atau negara. 8
PPPK  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  6  huruf  b  merupakan pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) yang  diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian  kerja  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi  Pemerintah  dan  Ketentuan Undang Undang ini.
Mengenai  status  Aparatur  Sipil Negara (ASN) diatur pada Pasal 7 ayat (1)  dan  ayat  (2)  Undang  Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :
(1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  huruf  a  merupakan  Pegawai Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang diangkat  sebagai  pegawai  tetap oleh  pejabat  Pembina  kepegawaian
8 W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, 2006).
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  6  huruf  b  merupakan Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  yang  diangkat  sebagai pegawai  dengan  perjanjian  kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai  dengan  kebutuhan  instansi Pemerintah  dan  ketentuan  Undang Undang ini.
Berdasarkan  Undang    Undang Nomor  5  Tahun  2014,  Fungsi,  Tugas dan  Peran  dari  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  diatur  dalam  Bab  IV  Pasal  10, Pasal  11,  dan  Pasal  12  yaitu  sebagai berikut :
a.   Berdasarkan pada Pasal 10
Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  memiliki  fungsi  sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan  publik,  dan  perekat  dan pemersatu bangsa b.   Berdasarkan pada Pasal 11
Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  mempunyai  tugas  untuk melaksanakan  kebijakan  publik yang  dibuat  oleh  pejabat  Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan,  memberikan  pelayanan publik  yang    professional  dan
berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.   Berdasarkan  Pasal  12  Peran  dari
Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  adalah  sebagai  perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan  dan  pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan  dan  pelayanan  publik yang  professional,  bebas  dari intervensi  politik  serta  bersih  dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Di  Indonesia  jaminan  terhadap kebebasan  berserikat  dan  berkumpul diatur dalam Pasal 28 Undang  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Sebagai realisasi kebebasan  berserikat  dalam  partai politik  adalah  diatur  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Partai  Politik,  dalam  penjelasan  umum Undang Undang Partai Politik disebutkan  bahwa  pembentukan  partai politik pada dasarnya  merupakan suatu pencerminan  hak  warganegara  untuk berserikat,  berkumpul  dan  menyatakan pendapat  sesuai  dengan  Pasal  28 Undang Undang Dasar Negara
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara  definitif  hak  merupakan  unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan,  kekebalan  serta  menjamin adanya  peluang  bagi  manusia  dalam menjaga harkat dan martabatnya. 9
Partai politik  merupakan sarana pendidikan  politik  warganegara  untuk ikut  berpartisipasi  dalam  kehidupan kenegaraan.  Fungsi  Undang-Undang adalah  mengatur  baik  warganegara maupun  pemerintah.  Hal  ini  sesuai dengan salah satu fungsi hukum adalah perlindungan  hukum  bagi  rakyat  dan mengatur  kebebasan  manusia  secara wajar  untuk  menghindari  bentrokan kepentingan  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Fungsi  hukum  yang  memadai diharapkan dapat diciptakan dan dipelihara  keamanan,  ketertiban  dan ketentraman dalam masyarakat.
Salah  satu  persoalan  besar bangsa  ini  dalam  kehidupan  bernegara adalah  persoalan  netralitas  pegawai negeri  karena  secara  teoritis  sulit ditemukan  landasan teoritis  yang dapat memberikan  alasan  pembenar  bagi dimungkinkannya pegawai negeri
9 Tim  ICCE  UIN  Jakarta, Demokrasi,  Hak
Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani (Jakarta: Prenada Media, 2003).
untuk  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan politik praktis. 10
Netralitas merupakan suatu keharusan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang  ada  di  Indonesia.  Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor  43  ahun  1999  bahwa  pegawai negeri  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat harus secara professional,  jujur,  adil  dan  merata. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004  tentang Larangan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil untuk  menjadi  anggota  partai  politik. Untuk  itu,  maka  Pegawai  Negeri  Sipil tidak  boleh  terlibat  dalam  ranah perpolitikan dan tidak terpengaruh dari golongan  manapun  juga,  agar  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  tidak  diskriminatif  dan Pegawai  Negeri  Sipil  harus  bersifat independen, tidak terlibat dalam panggung perpolitikan yang ada. Mengenai pengertian netralitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Netralitas” berasal dari kata netral  yang  berarti  tidak  memihak (tidak  ikut  atau  tidak  membantu  salah satu pihak). Jadi netralitas (=kenetralan) adalah keadaan dan sikap tidak memihak atau bebas. Berdasarkan
10 Mahfud, MD, Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Gema Media, 1988).
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
Ensiklopedia Indonesia Netralitas
berasal  dari  Bahasa  Inggris  yaitu Neutrality .    Konsep  netralitas  semula merupakan pengertian hukum
Internasional  yang  menunjukkan posisi dan sikap politik tidak memihak. 11
Melihat sejarah birokrasi Indonesia,  netralitas  birokrasi  yang tidak  terpengaruh  kekuatan  politik belum  pernah  terwujud.  Padahal  untuk melahirkan  tatanan  kepemerintahan yang  demokratis  diperlukan  birokrasi pemerintah yang netral dari kepentingan partai atau kekuatan politik.  Jika birokrasi  pemerintah dibuat  netral,  maka  rakyat  secara keseluruhan  akan  bisa  dilayani  oleh birokrasi  pemerintah,  karena  birokrasi tidak  mengutamakan  dan  memihak kepada salah satu kepentingan kelompok  rakyat  tertentu.  Pemihakan kepada  kepentingan  seluruh  rakyat  ini sama dengan melaksanakan demokrasi. Sedangkan keberpihakan birokrasi terhadap  salah  satu  kekuatan  partai politik yang sedang memerintah cenderung  akan  memberikan  peluang terhadap  suburnya  penyelewengan- penyelewengan  seperti  korupsi,  kolusi dan nepotisme (KKN).
11 Miftah  Thoha, Birokrasi  dan  Politik  di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
Adanya kecenderungan Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  menjadi anggota  atau  pengurus  partai  politik tersebut menurut penulis dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :
1. Adanya  intervensi  politik  yang dilakukan pejabat Negara.
Intervensi dikatakan sebagai campur  tangan  dari  pihak  lain, berarti  kegiatan  yang  dilakukan oleh  partai  politik  atau  pasangan calon Gubernur yang mengikutsertakan  Aparatur  Sipil Negara  dalam  proses  pemilihan umum,  seperti  kampanye  politik, dukungan  politik  dalam  birokrasi, dukungan financial , money  politic atau  kegiatan  lain  yang  seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan  umum  dan  sudah  diatur dalam  perundangan.  Aparatur  Sipil Negara  diwajibkan  netral  dalam pemilihan umum, baik dalam pemilihan umum presiden, pemilihan  umum  kepala  otonomi daerah, dan pemilihan umum legislatif.
2.   Para  Aparatur  Sipil  Negara  merasa bahwa pendapatan atau gaji mereka sebagai  Aparatur  Sipil  Negara
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
belum  memenuhi  kebutuhan  hidup sehingga  ketika  ada  kesempatan untuk menjadi anggota atau pengurus  partai  politik  tertentu, mereka  memanfaatkan  kesempatan tersebut  dengan  harapan  akan  ada pendapatan tambahan. 3.   Kualitas  sumber  daya  manusia Aparatur  Sipil  Negara  sendiri  yang relatif  tidak  baik.  Dalam  persoalan kualitas  ini  pun,  masyarakat  masih menilai negatif dan kinerja Aparatur Sipil Negara masih dinilai buruk.  Tidak  baiknya  kualitas Sumber  Daya  Manusia  (SDM) berkaitan pula dengan proses rekrutmennya  yang  tidak  berhasil menjaring  calon  pegawai  yang berkualitas.
2.   Sanksi  Hukum  Bagi  Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Dalam Partai Politik
Netralitas  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) sangat menunjang bagi terlaksananya  pemerintahan  yang  baik. Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam fungsinya  berperan  sebagai  aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat  secara  professional,  jujur dan adil.
Upaya  menjaga  netralitas  dari pengaruh  partai  politik  dan  untuk menjamin  keutuhan,  kekompakan  dan persatuan  agar  Pegawai  Negeri  Sipil dapat  memusatkan  segala  perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya. Apabila Pegawai  Negeri  Sipil  masuk  dalam partai  politik  akan  tidak  netral  lagi dalam melayani masyarakat dan diskriminatif  karena  hanya  melayani golongannya  saja.  Dengan  demikian, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan  masyarakat  madani  yang taat  hukum,  berperadaban  modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan  unsure  aparatur  Negara yang  bertugas sebagai abdi  masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan  secara  adil  dan  merata kepada  masyarakat  dengan  dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Menurut Pasal 9 Undang Undang  Republik  Indonesia    Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara, dinyatakan:
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
(1)   Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara
(ASN)  melaksanakan  kebijakan yang  ditetapkan  oleh  pimpinan Instansi Pemerintah.
(2)   Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh  dan  intervensi  dari semua  golongan  dan  partai politik.
Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37  Tahun  2004  tentang  Larangan Pegawai  Negeri  Sipil  menjadi  anggota partai  politik,  pengaturan  terhadap Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang aktiv dalam aktivitas politik.
Undang-Undang tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi  anggota  partai  politik  dan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004 ditetapkan  larangan  Pegawai  Negeri Sipil  menjadi  anggota  Pengurus  partai politik.  Menurut  ketentuan  Peraturan Pemerintah  ini  Pegawai  Negeri  Sipil yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus  Partai  Politik  diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut dapat
dilakukan dengan tidak dengan hormat.
Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi  anggota/dan  atau  pengurus partai politik harus mengajukan pengunduran  diri  sebagai  Pegawai Negeri Sipil. Pengunduran diri tersebut disampaikan  secara  tertulis  kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian. Tembusan pengunduran diri disampaikan  kepada  atasan  langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya Eselon  IV,  Pejabat  yang  bertanggung jawab  di  bidang  kepegawaian,  pejabat yang  bertanggungjawab  di  bidang keuangan. Kewajiban atasan dan pejabat  atasan  Pegawai  Negeri  Sipil yang bersangkutan dalam tempo selambat-lambatnya  10  (sepuluh)  hari kerja setelah diterimanya surat pengunduran  diri  sebagai  Pegawai Negeri  Sipil  wajib  menyampaikan pertimbangan  kepada  Pejabat  Pembina Kepegawaian.
Pejabat  Pembina  Kepegawaian wajib  mengambil  keputusan  dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya pertimbangan  dari  atasan  langsung Pegawai Negeri Sipil tersebut.
Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh)  hari  kerja  sejak  menerima surat  pengunduran diri tersebut atasan
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
langsung tidak menyampaikan
pertimbangan  kepada  Pejabat  Pembina Kepegawaian, maka selambat- lambatnya  20  (dua  puluh)  hari  kerja sejak  diterimanya  surat  pengunduran diri  keputusan  pemberhentian  dapat ditetapkan  tanpa  pertimbangan  atasan langsung  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan.
Apabila  dalam  waktu  20  (dua puluh)  hari  sejak  diterimanya  surat pengunduran  diri  Pejabat  Pembina Kepegawaian tidak mengambil
keputusan, maka usul pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil
yang
bersangkutan tersebut dianggap dikabulkan. Pejabat Pembina Kepegawaian  sudah  harus  menetapkan keputusan pemberhentian sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang bersangkutan  selambat-lambatnya  30 (tiga puluh) hari sejak pengunduran diri dianggap dikabulkan.
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) yang  mengajukan  pengunduran  diri karena akan menjadi anggota/ pengurus politik  diberhentikan  dengan  hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai  akhir  bulan  ia  mengajukan pengunduran  diri,  kecuali  terdapat alasan-alasan yang sah yang menyebabkan  pengunduran  diri  itu
ditangguhkan.  Pegawai  Negeri  Sipil yang  menjadi  anggota/pengurus  partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai  Pegawai  Negeri  SIpil,  atau sebelum    usul  pengunduran  dirinya dikabulkan, diberhentikan tidak dengan hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS).  Pemberhentian  karena  alasan ini  ditetapkan  mulai  Pegawai  Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Tindakan  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) yang tidak mengajukan pengunduran diri atau sebelum pengunduran dirinya dikabulkan, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan pemberhentiannya dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2010 tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil.  Pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pengunduran diri ditangguhkan, apabila yang  bersangkutan masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang  karena  diduga  melakukan pelanggaran disiplin yang dapat dijatuhi hukuman  disiplin berupa pemberhentian  tidak  dengan  hormat sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
yang bersangkutan sedang  mengajukan upaya  banding  administratif  kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg)  karena  dijatuhi  hukuman disiplin  berupa  pemberhentian  dengan hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil, atau  yang  bersangkutan  mempunyai tanggung  jawab  kedinasan  yang  dalam waktu  singkat  tidak  dapat  dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Faktor-faktor Penyebab Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Terlibat Dalam  Partai  Politik  adalah  adanya intervensi  politik  yang  dilakukan  oleh pejabat  Negara.  Para  Aparatur  Sipil Negara (ASN) merasa bahwa pendapatan  atau  gaji  mereka  sebagai Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  belum memenuhi  kebutuhan  hidup.  Kualitas sumber  daya  manusia  Aparatur  Sipil Negara (ASN) sendiri yang relatif tidak baik.
Sanksi  Hukum  bagi  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  yang  Terlibat Partai Politik, yaitu: Pengaturan tentang  larangan  terhadap  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  dalam  kegiatan
politik  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal  9  (ayat  2)  Undang  Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara, menyatakan:  Pegawai  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  harus  bebas  dari pengaruh dan intervensi semua golongan  dan  partai  politik.  Yang untuk  penjabaran  dari  Undang  Undang Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37  Tahun  2004  tentang  Larangan Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  menjadi anggota  partai  politik,  pengaturan terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) yang  aktif  dalam  aktivitas  politik. Berdasarkan aturan-aturan di atas maka kepada  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) tersebut  akan  diberhentikan  dengan tidak    hormat.
Disarankan  agar  Aparatur  Sipil Negara (ASN) yang tidak  netral  belum memahami  bahwa  asas  netralitas  harus tetap  terjaga  meskipun  belum  masuk pada  masa  kampanye.  Sesuai  dengan aturan  bahwa  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  harus  tetap  netral  baik  sebelum masa  kampanye,  selama,  maupun sesudah  masa  kampanye.  Peraturan tentang  Netralitas  hendaknya  ditinjau kembali,  karena  ada  peluang  Aparatur
Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
Sipil  Negara  (ASN)    untuk  melakukan pelanggaran  terhadap  peraturan,  yaitu Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)    yang tidak menjadi anggota maupun pengurus  tetap  loyal  dalam  partai politik,  namun  tidak  dapat  dikenakan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Heryawan,  “Latar  Belakang Berdirinya Partai
Politik”,
http://www.ahmadheryawan.co
m/kolom/94-kolom/4206-latar- belakang-berdirinya-partai- politik.html, 2020.
Mahfud,  MD, Pergulatan  Politik  dan Hukum di Indonesia , Yogyakarta: Gema Media,
1988.
Miftah Thoha, Birokrasi  dan Politik di Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2005.
Nainggolan, Pembinaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) , Jakarta: PT. Pertja, 1997.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2004  tentang Larangan  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)
untuk  Menjadi  Anggota  Partai Politik.
Sastra  Djatmika  dan  Marsono, Hukum
Kepegawaian di Indonesia , Jakarta: Djambatan, 1995.
Sri  Hartini ,  Hukum  Kepegawaian  di
Indonesia , Jakarta: Sinar
Grafika, 2008.
Tim  ICCE  UIN  Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan
Masyarakat  Madani ,  Jakarta:
Prenada Media, 2003.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil  Negara (ASN).
W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Besar
Bahasa Indonesia , Jakarta, 2006.