## Konstruksi Realitas Impor Beras oleh “Kompas Online”: Analisis Wacana Kritis

## ABDUL GAFFAR
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam email: abdulgaffar88@ymail.com
Abstract.   This paper aims to analyze the news about the import of rice released by Compass online media (WWW.KOMPAS.COM) during the year 2012. By using the news released by Reuters online, this study seeks to look at the construction of social reality created by Compass online on imported rice. In addition, this study seeks to look at the relationship of knowledge in producing a news reporter with the social context of the imported rice and rice problem in society, farmers and rice traders. The results of the analysis of the news of the rice import, that the online Compass has been able to establish social construction of reality on imported rice. Journalists, through titles, headlines, news emphasized by certain words that are bias against those who reject the rice import policy, in this case farmers, rice traders and some other party and is able to describe the social reality behind the rice import policy.
Keywords: Kompas, Imports, Rice, Social Construction, Farmers, Merchants.
Abstrak.   Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berita tentang impor beras yang dirilis oleh media Kompas online (WWW.KOMPAS.COM) sepanjang tahun 2012. Dengan menggunakan berita yang dirilis oleh Kompas online, penelitian ini berupaya melihat konstruksi realitas sosial yang dibentuk oleh Kompas online tentang impor beras. Selain itu, penelitian ini berupaya melihat hubungan pengetahuan wartawan dalam memproduksi berita dengan konteks sosial tentang impor beras dan permasalahan beras di tengah-tengah masyarakat, petani maupun pedagang beras. Hasil analisis berita tentang impor beras tersebut, bahwa Kompas online telah mampu membentuk konstruksi realitas sosial tentang impor beras. Wartawan, melalui judul, kepala berita, tengah berita memberi penekanan melalui kata-kata tertentu bahwa terdapat keberpihakan terhadap pihak yang menolak kebijakan impor beras, dalam hal ini petani, pedagang beras dan beberapa pihak lain dan mampu menggambarkan realitas sosial dibalik kebijakan impor beras.
Kata kunci:  Kompas, Impor, Beras, Konstruksi Sosial, Petani, Pedagang

## Pendahuluan
Impor beras di Indonesia selalu menjadi polemik yang tidak berkesudahan, oleh karena Indonesia sebagai negara agraris yang seharusnya berkelimpahan beras tapi masih melakukan impor beras. Swasembada yang dicanangkan oleh pemerintah sangat sulit direalisasikan menjadi sebuah kenyataan seperti ketika pemerintahan Orde Baru yang pernah mencapai swasembada beras yang disebut sebagai revolusi hijau.
Sebagai negara agraris, pertanian di Indo- nesia memiliki peranan penting dalam meningkatkan devisa negara, karena sektor pertanian merupakan basis lapangan pekerjaan mayoritas masyarakat dan menjadi pemasok utama dalam penyediaan pangan di Indonesia.
Repelita sebagai program berbasis pertanian yang dicanangkan pemerintahan Orde Baru menunjukkan keberhasilan yang luar biasa, sektor pertanian rata-rata tumbuh 3,8% pertahun sekaligus sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar dan pemerintah pada saat itu berhasil melakukan swasembada beras yang mampu mendukung pembangunan nasional seperti yang canangkan tahun 1980-an (Daniah, 2008: 73). Perkembangan produksi beras dan padi tertinggi terjadi pada tahun 1984, masing-masing 8,03% dan 7,49% dan negatif terjadi pada tahun 1991, 1993, 1994, 1997, 1988 dan 2001, masing-masing sebesar -1,93%, -0,16%, -3,15%, -2,26%, - 3,55%, dan -2,86% dan produksi beras dan padi kembali tumbuh pada tahun 2005 sebesar 0,03% (Cahyadin & Purbasari, 2009: 251).
Beras menjadi satu-satunya produk pangan terpenting bagi masyarakat Indonesia. Produksi beras selama ini ketersediannya tidak pernah lepas dari produksi padi atau gabah yang sangat dipengaruhi oleh cuaca yang selama ini menjadi salah satu persoalan perberasan Indonesia. Kebijakan harga antara gabah dan beras berbeda. Kebijakan harga gabah disebut sebagai kebijakan harga dasar, dan kebijakan harga beras disebut sebagai kebijakan harga tertinggi. Kebijakan harga dan kebijakan harga pasar, jenis produk antara komoditas gabah dan beras, serta permintaan dan konsumen menjadikan pasar kedua komoditas penting ini berbeda (Cahyadin & Purbasari, 2009: 251). Ketersediaan antara gabah dan beras yang seharusnya sinergis menjadi tidak sinergis dikarenakan perbedaan pasar antar keduanya. Hal ini menjadi problem tersendiri, karena ketersediaan gabah dan kelangkaan beras di pasar tidak pernah bisa dijelaskan oleh ketersediaan gabah atau produksi gabah.
Akses masyarakat terhadap pangan semakin terbatas karena kenaikan harga pangan dewasa ini dan harga-harga komoditi lain, sementara pendapatan masyarakat relatif tetap, yang akhirnya akan mengancam ketahanan pangan. Pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat In- donesia, dimana hampir 49% kebutuhan rumah tangga dikeluarkan untuk pangan dan hampir 67% dari pengeluaran masyarakat miskin dikeluarkan untuk pangan (Nuryati & Prabowo, 2010).
Bulog sebagai wakil pemerintah yang bertugas menjamin ketersediaan pangan, termasuk beras, juga sering menjadi salah satu masalah dalam persoalan beras. Kebijakan harga tertinggi gabah yang diberlakukan secara nasional tidak pernah sesuai dengan harga gabah di kalangan petani, sehingga Bulog sering kecolongan oleh para tengkulak yang berani membeli dengan harga lebih mahal dari Bulog. Hal ini menjadi salah satu sebab kelangkaan beras di pasar dan tidak jarang ini menjadi alasan pemerintah melakukan impor beras.  Kondisi ini juga sering berimbas terhadap anjloknya harga beras lokal di pasar yang berakibat pada ruginya para pedagang beras dan petani sebagai pihak yang memroduksi beras. Persoalan lain yang menjadi masalah di kalangan petani dan pemerintah, seperti persoalan subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran menyebabkan biaya produksi petani menjadi mahal sehingga para petani mematok harga tinggi, dan sebagai akibatnya seperti yang sudah dijelaskan di atas para petani lebih memilih menjual padinya ke para tengkulak dari pada Bulog yang tidak berani membayar gabah petani sesuai dengan ongkos produksi.
Menurut Nursini dkk (2013), untuk keluar dari permasalahan klasik seperti mahalnya harga pupuk, tenaga kerja serta harga produksi yang
harus dibayar petani maka diperlukan upaya untuk membenahi akar permasalahan yang dihadapi petani tersebut. Maka dengan demikian pendapatan petani bisa meningkat melalui penguatan kelompok yang ada dalam melihat potensi serta diperlukan perencanaan berbasis pada kebutuhan petani sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cahyadin dan Purbasari:
Berdasarkan data BPS, Deptan, dan beberapa sumber lain, harga tertinggi gabah terjadi pada tahun 2005, yaitu Rp. 1.784,85/kg. atau tumbuh 14,22% dibandingkan tahun 2004 Rp. 1.562,66/ kg. pertumbuhan harga gabah terjadi pada tahun 2000 dan 2004 masing-masing, -12,78% dan - 2,63%. Kebijakan harga dasar gabah pada tahun 2000, 2002, dan 2005 masing-masing, Rp. 1.500/ kg, 1.725/kg, dan Rp. 1.765/kg (Cahyadin & Purbasari, 2009: 248).
Persoalan impor beras sepanjang tahun 2012 yang diberitakan oleh media Kompas online lebih dari 20 berita tentang persoalan beras di Indonesia, mulai dari masalah kelangkaan beras, rendahnya harga gabah yang dipatok oleh Bulog sebagai perwakilan pemerintah, persoalan petani, anjloknya harga beras lokal sebagai akibat impor beras, dan beberapa permasalahan lain seputar beras.
Penulis dalam tulisan ini menganalisis berita-berita tentang persoalan impor beras yang diangkat oleh Kompas online (www.kompas.com), kedua, penulis melihat konstruksi  sosial yang dibentuk oleh pemberitaan Kompas online selama tahun 2012 tentang permasalahan ketersediaan beras, harga beras dan kaitannya dengan impor beras di tengah-tengah masyarakat, termsuk petani, pedagang, dan pemerintah.
Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori konstruksi realitas sosial Peter L. Breger dan Thomas Luckman. Teori konstruksi realitas sosial Berger dan Luckman dapat dilihat dalam buku berjudul The Social Construction of Reality (1966), atau pembentukan realitas secara sosial, yang sesungguhnya sudah dijelaskan lebih dahulu dalam karya Berger Invitation to Sociology.
Peter L. Berger dan Thomas Luchman menyatakan realitas terbentuk secara sosial dan sosiologi pengetahuan harus menganalisis proses bagaimana hal itu tejadi (Berger dan Luchman, 2012: 1). Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman manusia mencari pengetahuan atau kepastian bahwa fenomena adalah riil adanya dan memiliki karekateristik yang khusus dalam kehidupan kita sehari-hari (Poloma, 2007: 301). Sosiologi pengetahuan ini menekuni hubungan antara pemikiran manusia dan konteks dimana pemikiran itu timbul, hal ini disebabkan karena tidak ada satu situasi historis yang dapat dimengerti
kecuali atas dasar persyaratan-persyaratannya sendiri, yang dengan mudah diterjemahkan ke dalam pemberian tekanan pada kondisi sosial dari pemikiran. Dengan demikian, yang dibahas adalah kondisi sosial bagi sebuah pengetahuan. Perhatian utama dalam sosiologi pengetahuan adalah mengenai kenyataan dan pengetahuan yang pada permulaannya dibenarkan oleh relativitas sosial (Qodir, 2010: 15-16).
Berger dan Luchman menggunakan istilah Eksternalisasi , Objektivasi, dan Internalisasi untuk menggambarkan hubungan yang dialektis antara masyarakat dengan individu yaitu bersifat timbal balik. Eksternalisasi menunjuk pada kegiatan kreatif manusia, Objektivasi menunjuk pada proses di mana hasil-hasil aktivitas kreatif tadi mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan objektif; sedangkan Internalisasi merujuk pada proses di mana kenyataan eksternal itu menjadi bagian dari kesadaran subjektif individu (Johnson, 1986 dalam Zen, 2004: 53).
Eksternalisasi ini kemudian melanda dan memperluas pelembagaan aturan sosial, sehingga struktur merupakan suatu proses yang berlanjut, bukan sebagai suatu penyelesaian yang tuntas. Sebaliknya realitas objektif yang terbentuk melalui eksternalisasi tersebut kembali membentuk manusia dalam masyarakat.
Eksternalisasi , Objektivasi , dan Internalisasi berlangsung secara terus menerus di tengah masyarakat. Dialektika yang simultan tersebut menghasilkan kenyataan sosial ditengah masyarakat yang berkelindan menjadi satu. Eksternalisasi diartikan sebagai momen penyesuaian diri dengan dunia sosial-kultural sebagai produk manusia. Objektivasi diartikan sebagai interaksi dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Dan internalisasi diartikan sebagai proses identifikasi seorang individu ke dalam sebuah lembaga atau institusi sebagai tempat individu menjadi anggota. Dengan demikian penting untuk diperhatikan bahwa hubungan antar manusia, sebagai produsen, dan dunia sosial sebagai produknya tetap merupakan hubungan dialektis.
Masyarakat merupakan produk manusia. Masyarakat merupakan kenyataan obyektif. Manusia merupakan produk sosial. Eksternalisasi dan objektivasi merupakan momen-momen dalam proses dialektis yang berlangsung terus menerus. Internalisasi sebagai dunia sosial yang sudah diobjektivasi dimasukkan kembali ke dalam kesadaran selama berlangsung sosialisasi. Masing- masing dari ketiga momen tersebut yang terus- menerus berdialektika dalam pembentukan kenyataan dalam masyarakat bersesuaian dengan satu karakterisasi yang esensial dari dunia sosial. Sehingga jelas akan terjadi distorsi ketika suatu
analisa mengenai dunia sosial mengesampingkan salah satu dari ketiga momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
Eksternalisasi dalam konteks penelitian ini melihat bagaimana Kompas online menyesuaikan beritanya dengan realitas mengenai permasalahan beras di Indonesia yang dikaitkan dengan impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kompas online akan meleburkan permasalahan impor beras dengan realitas melalui berbagai keputusan yang akan dipilih sebagai berita terkait dengan berbagai macam permasalahan beras di Indonesia.
Untuk mewujudkan hal tersebut, wartawan Kompas berinteraksi dengan berbagai pihak yang terkait persoalan ini, yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi, pada tahap ini disebut dengan objektivasi, dan internalisasi sebagai proses penerimaan suatu definisi atau kondisi yang dialami oleh berbagai pihak tentang dunia institusionalisasi. Dengan begitu, setiap pihak tidak hanya memahami kondisi pihak lain, akan tetapi lebih dari itu, juga dapat mengkonstruksi kondisi bersama. Dalam proses mengkonstruksi inilah, setiap pihak dapat berperan aktif sebagai pembentuk, pemelihara, sekaligus sebagai pengubah dalam masyarakat. Dengan demikian, permasalahan impor beras yang menjerat beberapa pihak dalam masyarakat dapat dilihat dengan jelas melalui konsep eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis wacana kritis. Menurut Teun A. van Dijk analisis wacana kritis untuk membuat secara jelas antara wacana dan pengetahuan. Wacana dan pengetahuan merupakan fenomena yang komplek dipelajari oleh semua disiplin, humaniora dan ilmu sosial. Analisis wacana kritis menganalisis aktivitas pengetahuan (oleh wartawan dan pembaca) dalam proses yang ada dalam artikel ini adalah kontrol oleh alat pengetahuan dari konteks wartawan dan pembaca (Weiss dan Wodak (ed), 2003: 87).
Menurut Darma (2009: 88) wacana yang dikembangkan oleh van Dijk berdasarkan atas tiga dimensi, yaitu, teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam teks berita, yang akan dilihat adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk memberi penegasan atau penekanan pada suatu tema. Kohesi sosial mempelajari proses induksi berita yang melibatkan kognisi wartawan dan ideologi yang berada dibaliknya. Sedangkan konteks sosial berusaha melihat wacana pada tataran masyarakat sebagai upaya mempelajari sejauh mana perkembangan suatu wacana ditengah masyarakat. Kemudian Dijk mengkombinasikan ketiga dimensi tersebut menjadi suatu kesatuan dalam menganalisis sebuah wacana.
Metode analisis wacana kritis banyak digunakan untuk menganalisis wacana, termasuk wacana yang ada di media. Analisis wacana kritis melihat bagaimana hubungan antara pengetahuan wartawan tentang tema yang diberitakan akan mempengaruhi bagaimana berita dikonstruksikan secara sosial kepada pembaca berita, dalam hal ini bagaimana wartawan kompas online membangun wacana impor beras, bagaimana wartawan mengkonstruksikan berita tersebut dan dengan bahasa apa wartawan mengkonstruksikan berita tersebut sebelum dibaca masyarakat, dengan demikian nanti akan dilihat hubungan antar teks, hubungan antar judul, kepala berita, tengah berita, dan dimana inti atau penekanan berita tersebut ditempatkan oleh wartawan akan diketahui dengan metode analisis wacana kritis.
Pengetahuan dan bahasa dalam wacana berita tersebut memiliki kaitan. Dari bahasa, pengetahuan, dan melalui wacana lah konstruksi sosial tentang tema, dalam hal ini dibentuk oleh wartawan dan hal ini akan sangat berpengaruh bagi pembaca tersebut, artinya dengan bahasa dan pengetahuan, wartawan mampu membentuk konstruksi sosial tentang impor beras setelah membaca berita tersebut.
Teori konstruksi sosial atau sosiologi pengetahuan Berger digabungkan dengan metode analisis wacana kritis sangat relevan. Dimana kedua sama-sama memperhatikan bahasa dan pengetahuan. Berger, melihat bagaimana bahasa dan pengetahuan membentuk realitas, melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dan metode analisis wacana kritis yang juga memperhatikan bagaiamana bahasa dan pengetahuan digunakan, dan bagaimana bahasa dan pengetahuan membentuk teks. Selain itu dalam konteks ini, analisis wacana juga berupaya melihat konteks berita hingga ideologi media yang akan mempengaruhi wartawan dalam produksi berita. Dalam penelitian ini analis wacana kritis yang akan digunakan adalah model analasis wacana kritis Teun A. van Dijk.

## Dilema dan Persoalan Impor Beras
Pada bulan Desember 2012, pemerintah melalui menteri Perdagangan akan mengimpor beras dari Kamboja sebesar 100.000 Ton. Impor yang dilakukan dari Kamboja bertujuan untuk berjaga-jaga jika stok beras nasional berkurang. Tentu seperti yang terjadi sebelumnya, impor beras selalu di tentang keras oleh berbagai kalangan, termasuk petani. Dari kebijakan impor beras tersebut petani sangat dirugikan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap harga beras dan gabah. Sehingga petani yang berada pada garis kemiskinan sangat rentan dengan akibat dari impor beras karena sangat berpengaruh signifikan terhadap daya beli para petani yang mengalami
kerugian akibat impor beras.
Persoalan beras di Indonesia terus menerus menjadi sebuah dilema dan persoalan tersendiri dalam pola hubungan antara pemerintah dengan petani. Mulai dari permasalahan pada petani yang memiliki biaya produksi tinggi yang tidak sesuai dengan harga beli yang dipatok oleh pemerintah melalui Bulog. Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah persoalan cuaca yang menggangu produksi gabah dari petani, sehingga sangat berpengaruh pada stok beras nasional, sementara permintaan beras di Indonesia tergolong tinggi, sedangkan stok terbatas. Beberapa persoalan tersebut menjadikan sebuah dilema pada kebijakan impor beras dibalik persoalan petani yang dirugikan dari kebijakan impor beras.
Keberpihakan pemerintah, perdagangan internasional, hingga perubahan iklim perlu dipertimbangkan sebagai upaya mengurangi kemiskinan, karena selama ini solusi mengenai kemiskinan tidak selalu berkaitan dengan sektor pertanian, tapi eksistensinya terkait dengan sektor- sektor lain (Hermawan, 2012: 142). Keberpihakan terhadap kemiskinan oleh pemerintah dan institusi internasional, khususnya mengenai perdagangan sangat penting dalam kebijakan mengenai impor beras yang selama ini merupakan persoalan sektor pertanian yang rentan dengan kemiskinan di kalangan petani.

## Konstruksi Realitas Sosial Impor Beras dalam Kompas Online
Berita media online Kompas sepanjang 2012 yang secara spesifik memberitakan dinamika impor beras mempunyai beberapa tema, mulai dari tema tentang kerjasama pemerintah Indone- sia dengan pemerintah negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Kamboja dan beberapa negara lain, anjloknya harga beras, rendahnya harga gabah yang dipatok oleh Bulog, hingga kecaman beberapa pihak dari berbagai daerah terhadap kebijakan impor beras. Setidaknya itulah beberapa berita yang terkait dengan impor beras yang diberitakan oleh media online Kompas sebagai media yang terus memberitakan berita aktual, akurat, tepat. Sehingga bahasa yang sederhana, namun tidak jarang provokatif, dan berita singkat tidak terhindarkan.
Sebagai media online yang harus aktual dalam pemberitaan, wartawan media online Kompas mempunyai gaya penulisan atau laporan yang lugas, sederhana, responsif,  bentuk tulisan laporan yang singkat, bahasa yang ringan, namun selalu memberi penekanan pada teks tertentu sebagai sebuah keberpihakan terhadap berita yang diberitakan.
Analisis awal terhadap media online Kompas tentang impor beras dimulai tanggal 23 dan 29 Februari 2012 masing-masing berjudul, “Tahun
2012 Jangan Impor Beras” dan “Wamentan: Penjajakan Bukan Berarti Mau Impor Beras.”   Tema impor beras dari kedua berita tersebut menegaskan bagaiman wartawan menekankan tidak ada impor beras 2012. Pada headline dan lead berita wartawan menjelaskan penekanan bahwa Bulog harus menjemput gabah langsung ke petani dengan modal harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah telah sesuai dengan mekanisme pasar di lapangan, penjelasan wartawan juga pada Bulog yang selama ini kecolongan oleh tengkulak, sehingga Bulog tidak bisa menyerap gabah dari para petani, sehingga stok beras Bulog terbatas, dan akhirnya menjadi dalih impor beras. Begitu juga dengan berita kedua, wartawan mencoba memberi penekanan bahwa penjajakan bukan berarti akan dilakukan impor beras.
Kenaikan ini harus direspons cepat dan kreatif oleh Bulog dengan memaksimalkan serapan beras dari petani, apalagi sebentar lagi menginjak masa panen raya. Oleh karena itu, skema impor beras tidak perlu dilakukan selama tahun 2012 (Prihadiyoko, 2012).
Berita tanggal 23 Februari 2012, wartawan selain menekankan pada persoalan tema yang cenderung mengontrol pemerintah atau mengingatkan pemerintah supaya tidak melakukan impor, wartawan juga mengingatkan pemerintah bahwa akan ada panen raya. Artinya akan banyak gabah yang bisa diserap oleh Bulog dan menjamin stok beras, karena jika dilakukan impor beras pada bulan panen raya akan mengakibatkan turunnya harga gabah dan anjloknya harga beras yang akan mengakibatkan kerugian oleh petani dan pedagang beras di pasar tradisional dan pada bagian paragrap tersebut, wartawan lagi-lagi menekankan impor beras tidak perlu dilakukan 2012.
Namun, sering kali disisi lain Bulog lemah kreativitas dan kurang berusaha dalam menjemput gabah ke petani sehingga kalah cepat dibandingkan dengan tengkulak. Bulog yang pada tahun 2012 diberi anggaran sebesar Rp 19 triliun dan Inpres HPP beras sebesar Rp 6.600 seharusnya mampu menunjukan peningkatan kinerja yang lebih baik (Prihadiyoko, 2012).
Dalam kalimat di atas, wartawan menunjukkan penekanan pada kata “namun” dan “kreatifitas”. Hal ini tentu wartawan ingin menunjukkan kinerja Bulog selama ini yang sebagai wakil pemerintah dalam pengelolaan pangan cenderung lemah dan kurang bekerja keras untuk menjamin stok pangan, dalam hal ini stok beras sebanyak-banyaknya untuk mencukupi kebutuhan nasional untuk menghindari impor beras.
Wartawan dalam mengolah berita dari waktu ke waktu dalam tema tertentu memiliki koherensi antar satu dengan yang lain, dalam arti
konsistensi dalam menyampaikan berita dari sudut pandang mana yang nanti yang akan menunjukkan sebuah keberpihakan wartawan atau institusi media dimana wartawan tersebut bekerja. Hal ini dapat dilihat dari kelanjutan berita  di atas, wartawan Kompas online pada tanggal 20 april 2012 menunjukkan koherensi dan konsistensi dalam pemberitaan tentang impor beras.
Dengan judul “Beras Impor Tekan Beras Lokal”, wartawan menunjukkan konsistensi berita sebelumnya. Dengan menunjukkan realitas di pasar bahwa dengan kedatangan beras impor para pengusaha dan pedagang beras menurun penjualannya. Penjualan beras menurun tentu pembelian gabah petani juga  menurun 50%.
Menurut dia (pengusaha), sejak ada beras impor masuk Cipinang, permintaan beras ke penggilingan nya turun drastis. Harga beli beras di Cipinang juga turun dari Rp 8.000 per kilogram menjadi Rp 7.800. “Kami tidak mungkin menurunkan harga terus, bisa rugi. Paling mungkin, ya, mengurangi pengiriman,” ujarnya. Karena penjualan turun, pembelian gabah ke petani atau pedagang perantara turun 50 persen. Jika dipaksa membeli sesuai kondisi normal, itu bisa rugi (Beras Impor Tekan Beras Lokal, 2012).
Dengan menggunakan para pedagang, pengusaha, dan petani, wartawan bermaksud ingin menekankan bahwa ada banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari impor beras. Pihak- pihak yang dirugikan melalui impor beras ditekankan oleh wartawan, dengan penggunaan kata “drastis” dan “rugi” menunjukkan bahwa betapa akibat impor beras akan sangat terasa dan berpengaruh bagi para pedagang, pengusaha, dan petani.
Setelah menunjukkan akibat impor beras terhadap beras lokal, wartawan Kompas online menunjukkan penolakan dan perlawanan dari beberapa pihak, kelompok tani dan petani itu sendiri wartawan menulis judul berita yang cukup provokatif  “Jawa Tengah Tidak Butuh Impor Beras 11/07/2012”  dan “Impor Beras Dikecam 21/07/ 2012,”  dari kedua berita tersebut dilihat dari judulnya sangat jelas menunjukkan penolakan dan perlawan terhadap impor beras. Berita ini diperkuat dengan pernyataan Bulog  Divisi Regional Jawa Tengah dengan memaparkan produksi hasil panen pada  2012 sebesar 3, 986 juta ton setara beras.
Produksi padi hasil panen sepanjang tahun 2012 di Jawa Tengah mencapai 3,986 juta ton setara beras. Dengan produksi sebesar ini, Jawa Tengah tidak membutuhkan impor beras dan juga tidak menerima titipan beras impor.  Dengan kelebihan produksi beras ini, Hari Susetyo mengatakan, para petani patut bangga karena sudah bisa melakukan swasembada beras. Kalau daerah lain kekurangan beras, tentu saja Jateng siap memasok sejauh kebutuhan bantuan beras masih mencukupi untuk dikirim ke luar (Herusansono, 2012).
Dari kalimat di atas wartawan menunjukkan penolakan secara tegas terhadap impor beras, mulai dari judul, headline berita, dan lead berita menunjukkan tidak perlunya impor beras. Penekanan lain juga bisa dilihat dengan pasokan yang besar dan cukup untuk stok, juga bisa dilihat dari kata-kata Jawa Tengah tidak membutuhkan impor beras dan juga tidak menerima “titipan beras impor” menunjukkan kegeraman beberapa pihak terhadap beras impor yang menimbulkan permasalahan di daerah karena tersebarnya beras impor diberbagai daerah. Bahkan, Bulog Jawa Tengah menunjukkan kelebihan stok dengan menunjukkan kesiapan untuk mengirim beras ke luar Jawa Tengah.
Impor beras banyak dikecam oleh para petani karena beras impor akan mengakibatkan anjloknya harga gabah dan merugikan para petani. Sehingga petani menunjukkan kecaman terhadap impor beras. Dengan menggunakan kata “Kecam” pada berita berjudul “Impor Beras Dikecam” dan “Petani Kecam Impor Beras” wartawan menunjukkan kerugian yang akan didapatkan oleh petani apabila pemerintah melakukan impor beras.
Petani dari beberapa daerah, Jumat (20/7), mengecam rencana impor beras oleh pemerintah. Petani beralasan, panen tahun ini di atas harapan sehingga impor beras tidak diperlukan. Impor juga tidak diperlukan karena produksi di dalam negeri meningkat (Impor Beras Dikecam, 2012).
Redaksi berita tersebut, mulai dari berita, headline berita, dan lead berita, wartawan membentuk  sebuah pemahaman betapa impor beras ditolak oleh berbagai pihak yang bersangkutan dari berbagai daerah. Hal ini dapat dilihat  dua kutipan berita yang berjudul “Impor Beras Dikecam 21/07/2012” dan “Petani Kecam Impor Beras 22/07/2012.”
Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Suharno mengatakan, kebijakan pemerintah mengimpor beras di tengah produksi gabah petani yang melimpah sangat melukai petani. Ketua KTNA Sulawesi Selatan Rahman Daeng Tayang berpendapat, pemerintah semestinya memberikan tambahan kuota ekspor beras premium bagi Sulawesi Selatan ketimbang membuka keran impor Sementara itu Ketua Forum Perkumpulan Petani Pengguna Air Sistem Irigasi Waduk Kedung Ombo di Kudus, Jawa Tengah, Kaspono mengatakan, para petani di kawasan sur- plus beras, terutama di Jawa Tengah bagian timur, tidak memerlukan beras impor. Anggota Dewan Pembina Organisasi Himpunan Kerukunan Tani In- donesia Kabupaten Tegal Toto Subandriyo mengatakan, munculnya rencana impor beras memperlihatkan  bentuk penyakit rabun yang diderita para penentu kebijakan pangan. Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Abas mengatakan, kebijakan itu  akan  membuat  petani  semakin  sengsara  (Impor Beras Dikecam, 2012).
Kedua berita tersebut oleh wartawan sama- sama mengandung judul kecaman oleh petani terhadap kebijakan impor beras. Kedua berita tersebut oleh wartawan ingin menunjukkan perlawanan dan kecaman dari berbagai daerah di Indonesia, Sumatra, Jawa, dan Sulawesi. Bahkan salah satu daerah di Sulawesi tidak hanya menolak impor beras, justru meminta jatah ekspor beras premium dinaikkan. Hal ini menunjukkan impor beras menjadi permasalahan bagi petani, pedagang, dan pihak-pihak lain diberbagai daerah. Penolakan impor beras yang ditunjukkan oleh wartawan Kompas sangat kuat, tidak hanya menolak, bahkan dengan kata-kata kecaman, wartawan ingin menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang nantinya akan merugikan mereka.
Wartawan Kompas online tidak hanya menunjukkan dari sisi pihak yang dirugikan dan menolak impor beras, namun wartawan juga menunjukkan dari segi pemerintah yang menunjukkan dinamika impor beras dengan memantau pemerintah, termasuk kemungkinan akan adanya impor beras. Pemberitaan yang datang dari sisi pemerintah, wartawan tetap menunjukkan keberpihakannya, hal ini dapat dilihat dari berita yang dirilis tertanggal 31 Agustus 2012, dengan judul “RI Menandatangani MoU Impor 100.000 ton beras dengan Kamboja”. Namun, dalam hal ini wartawan hanya menjelaskan penjelasan dari pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Perdagangan, tanpa memberi penekanan tertentu, dalam hal ini tidak mengaitkan dengan berita-berita sebelumnya yang menunjukkan penolakan terhadap impor beras dan penekanan kata-kata oleh wartawan itu sendiri yang menunjukkan penolakan, perlawanan, kecaman, dan kerugian beberapa pihak terkait dengan impor beras.
Realisasi dari MoU ini juga diberitakan oleh media Kompas online, tanggal 1 November 2012, dengan judul “Desember, RI Impor Beras Kamboja 100.000 Ton,”  dalam pemberitaan ini wartawan menunjukkan bahwa impor beras sebagai persoalan yang terus menerus terjadi secara berulang, artinya wartawan juga berupaya menunjukkan bahwa ada persoalan yang besar dibalik kebijakan impor beras, baik persoalan petani, pedagang, kebijakan pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran yang mengakibatkan mahalnya biaya produksi petani, dan beberapa persoalan lain sebagai akibat dari kebijakan impor beras, hal ini dapat dilihat dari kata “kembali” dalam kalimat:
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan “kembali” akan mengimpor beras. Jika selama ini pemerintah mengimpor beras dari Thailand atau Viet- nam, kali ini pemerintah mengimpor beras dari Kamboja (Purwanto, 2012).
Seperti berita sebelumnya, wartawan tidak menunjukkan realitas penolakan terhadap impor beras. Wartawan dalam hal ini hanya memberitakan beberapa penjelasan pemerintah terkait dengan kebijakan impor beras yang akan dilakukan pada  Desember. Dalam pemberitaan tersebut, wartawan tidak menunjukkan data sebelumnya ada penolakan dan beberapa berita lain yang sangat bertolak belakang. Misalnya berita pada  Februari tanggal 23 dengan judul “Tahun 2012 Jangan Impor Beras” yang sesungguhnya berita ini dikeluarkan oleh anggota DPR setelah melakukan rapat dengan pihak Bulog. Dalam berita tersebut, wartawan mempersoalkan kinerja Bulog dengan kata-kata kurangnya kreatifitas Bulog dalam menyerap gabah dari petani. Sehingga Bulog kekurangan stok. Kekurangan stok tersebut akan menjadi dalih untuk melakukan impor beras, hal ini dijelaskan oleh anggota DPR dalam pemberitaan tersebut.
Hal ini juga dapat dilihat dalam pemberitaan lain oleh Kompas online, dengan memberi penekanan judul  “Belum Ada Rencana Impor Beras (10/09/2012)”  dan  “Mendag: Impor Beras dan Kedelai Harus Dikurangi (20/10/2012).”   Dari urutan diturunkannya kedua berita tersebut dengan berita tentang keputusan pemerintah yang akan mengambil kebijakan impor beras pada bulan Desember, seharusnya wartawan mengkritik konsistensi dalam mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini tentu pemerintah sangat tidak konsisten dalam pernyataannya. Tanggal 31 Agustus 2012 pemerintah menandatangani MoU dengan Kamboja terkait dengan kerjasama impor beras, tanggal 10 September 2012 pemerintah melalui Bulog mengungkapkan belum ada rencana impor beras, namun pada tanggal 1 November 2012 pemerintah merealisasikan MoU yang sebelumnya ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kamboja untuk melakukan impor beras sebesar 100.000 Ton, lebih jauh lagi ke belakang pada bulan februari Kompas merilis berita dengan judul “Tahun 2012 Jangan Impor Beras”,  ini menunjukkan tidak ada konsistensi atau ketidakjelasan pemerintah dan beberapa pihak terkait dengan kebijakan impor beras.
Meski kekeringan telah merebak di sejumlah wilayah di Indonesia, Perum Bulog tetap optimistis stok beras nasional hingga akhir tahun ini masih aman. Oleh karena itu belum ada rencana untuk mengimpor beras. Penandatanganan kesepakatan dengan beberapa negara produsen beras hanya bersifat antisipasi saja. stok beras di Jawa Timur saat ini sebanyak 900.000 ton, Jawa Tengah 660.000  ton, Jawa Barat 440.000 ton, Sulawesi Selatan 340.000 ton dan Nusa Tenggara Barat lebih dari 120.000 ton. Dan, selebihnya kurang dari 100.000 ton. “Posisi kita masih aman. Namun kualitas beras hasil panen saat ini mulai merosot,” katanya. Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso, di Jakarta, Senin
(10/9/2012) mengatakan, Bulog optimistis target produksi beras sebanyak 3,6 juta ton bisa tercapai pada tahun ini. “Kita lihat saja perkembangannya. Sejauh ini belum ada keputusan impor. Keputusan impor dilakukan melalui rapat koordinasi antar beberapa kementerian,” katanya (Prihtiyani, 2012).
Dalam pemberitaan ini, wartawan menunjukkan keyakinan Bulog mengenai stok beras nasional meskipun kendala seperti kekeringan di beberapa wilayah di Indonesia tetap ada. Jika dihubungkan dengan berita sebelumnya dan  setelahnya  tentang MoU pemerintah Indo- nesia dengan Kamboja dan realisasi dari MoU tersebut, maka dapat disimpulkan antara pemerintah tidak ada sinergitas atau jalan sendiri. Bulog berjalan dengan agendanya dan Menteri Perdagangan selaku pihak yang menandatangani MoU dan pihak yang merealisasikan kebijakan impor beras juga jalan sendiri dengan agendanya.
Dengan berbagai alasan pemerintah tetap akan merealisasikan kebijakan impor beras, seperti sebelumnya, pemerintah dengan berbagai alasan tidak pernah mau tahu tentang persoalan yang akan ditimbulkan sebagai akibat pemerintah impor beras. Kebijakan tetap dijalankan, begitupun dengan persoalan anjloknya harga gabah dan beras, dan penurunan permintaan beras di pasar yang akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan pedagang, petani sebagai akibat dari kebijakan impor beras tetap akan terjadi.

## Simpulan  dan Saran
Sebagai media yang berusaha memberitakan berita yang aktual dan update ,
Kompas online terlepas dari kekurangannya telah mampu membentuk konstruksi realitas. Realitas tersebut sebagai proses pengolahan bahasa yang dikonstruksikan melalui berita sesuai dengan pengetahuan wartawan yang menulis laporan berita dengan pengetahuan masyarakat tentang impor beras sebagai pembaca, dan pihak seperti pemerintah sebagai pihak yang mengambil keputusan.
Penekanan wartawan menunjukkan keberpihakan terhadap pihak yang menolak impor beras. Ini diperkuat dengan masalah perekonomian pada tingkat petani dan pedagang beras yang akan diakibatkan oleh kebijakan impor beras terlihat jelas dalam berita tersebut. Berita tentang impor beras dengan berbagai persoalannya lebih dari 20 berita, dan sebagaian besar bertemakan tentang penolakan impor beras dan kecaman yang dirasionalisasikan dengan kerugian pihak yang menolak. Beberapa berita yang bertemakan dari pihak pemerintah, dalam hal ini Bulog, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian yang dirasionalisasikan dengan berbagai alasan dalam upaya mengimpor beras.
Beras sebagai produk petani memiliki peran vital dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, dengan demikian diperlukan konsolidasi antara pemerintah dan Bulog dengan memperhatikan dinamika petani dan harga beras di pasar. Segala kebijakan terkait dengan impor beras harus memperhatikan ketersediaan beras yang ada di setiap daerah-daerah yang selama ini menjadi pemasok beras di Indonesia. Harga beras di lapangan juga menjadi penting diperhatikan mengingat biaya produksi petani yang sangat tinggi serta subsidi pupuk yang tidak merata juga harus menjadi pertimbangan pemerintah, terlebih ketika merencanakan impor beras.
Persoalan impor beras selama ini terjadi karena beberapa hal, pertama karena tidak ada konsolidasi antara Bulog dengan kementerian perdagangan sebagai pelaksana impor beras.
Kedua, dalam beberapa kasus di daerah-daerah tertentu produksi padi dan beras sudah mencukupi kebutuhan, bahkan melebihi kebutuhan masyarakat. Ketiga, kendala teknis seperti harga yang ditetapkan oleh Bulog sangat rendah dan persoalan subsidi yang tidak merata pada tingkat petani, sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi pada petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Berger, Peter L., & Thomas Luchman. (2012). Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. cet. ix. Jakarta: LP3ES.
Cahyadin, Malik & Denni Puspa Purbasari. (2009). Proyeksi Alternatif Beras di Indonesia. Jurnal Eksibisi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2 [Diakses 25 Oktober 2012] p. 251. http://isjd.pdii.lipi.go.id/.
Daniah, Rahmah. (2008). Ratinal Choice Kebijakan Impor Beras Indonesia Dalam Rangka Kerjasama WTO pada Tahun 1995-2000. Jurnal Sosial-Politika. 15 (1) [Diakses 28 Oktober 2012] p. 73. http://isjd.pdii.lipi.go.id.
Darma, Yoce Aliyah. (2009). Analisis Wacana Kritis. Bandung: Yrama Media.
Herusansosno, W., (2012). Jawa Tengah Tidak Butuh Impor Beras. [Diakses 1 November 2012]. http://bisniskeuangan.kompas.com/ r e a d / 2 0 1 2 / 0 7 / 1 1 / 1 7 3 4 0 6 5 6 / Jawa.Tengah.Tidak.Butuh.Impor.Beras.
Hermawan, Iwan. (2012). Analisis Eksistensi Sektor Pertanian Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan, Jurnal Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 28, No. 2. [Diakses 20 Desember 2013]. http:// ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/ar-
ticle/view/348/20#.UugOvScxXIU
Jhonson DPl. (1986). Sociological Theory: Clasical Founders and Contempory Persepective, dalam M.Z. Lawang (penerj.). Jakarta: PT Gramedia. dalam Fathurin Zen. 2003. NU Politik: Analisis Wacana Media. Yogyakarta: LkiS.
Kompas. (2012). [Diakses 1 November 2012]. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/ 2012/04/20/02343131/Beras.Impor.Tekan. Beras.Lokal.
Kompas. (2012). [Diakses 1 November 2012]. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/ 2012/07/21/02341294/Impor.Beras.Dikecam.
Nursini, dkk. (2013). Model Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Petani di Sulawesi Selatan, Jurnal Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 29, No. 1. [Diakses 20 Desember 2013]. http://ejournal.unisba.ac.id/ i n d e x . p h p / m i m b a r / a r t i c l e / v i e w / 3 6 3 / 16#.UugOQicxXIU
Nuryati. Yati., Yudha Hadian Nur., & Dwi Wahyuniarti Prabowo. (2010). Faktor Penentu Instabilitas Harga Produk Berbasis Impor (Kedelai dan Gula). Jurnar Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 4, No.2 [Diakses 28 Oktober 2012]. http://isjd.pdii.lipi.go.id/
Poloma, Margaret M., (2007). Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Prihadiyoko, I. .(2012). Tahun 2012 Jangan Impor Beras. [Diakses 1 November 2012]. http:// bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/ 23/19241821/Tahun.2012.Jangan.Impor. Beras.
Prihtiyani, E. (2012). Belum Ada Rencana Impor Beras. [Diakses 1 November 2012]. http:// bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/ 2 0 / 2 0 1 2 5 3 9 6 / M e n d a g . I m p o r. B e r a s . dan.Kedelai.Harus.Dikurangi.
Purwanto, D. (2012). Desember RI Impor Beras Kamboja 100.000 Ton. [Diakses 1 November 2012]. http://bisniskeuangan.kompas.com/ read/2012/11/01/17594417/Desember.RI. Impor.Beras.Kamboja.100.000.Ton..
Qodir, Zuly. (2010). Islam Liberal: Varian-varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002.
Yogyakarta: LKiS.
Weiss, Gilbert & Wodak, Ruth (ed). (2003). Criti- cal Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinariti. New York: Palgrave Macmillan.