Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index DOI: http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1326
This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## IMPLEMENTASI JUAL BELI DALAM PERIKATAN SYARI’AH DAN KONVENSIONAL
Evy Septiana Institut Agama Islam Negeri Metro Email: evyzaen2008@gmail.com
Nurul Mahmudah Institut Agama Islam Negeri Metro Email: m afazasyafira@gmail.com

## Abstract
Along with the development of technology, people work together to create convenience in conducting transactions or muamalah, one of them is in term of buying and selling. Today, people can buy goods without coming directly to the seller. This certainly facilitates people for tricking. For these reasons, this research was conducted to understand the difference between Islamic and conventional practice on buying and selling engagements.
This descriptive qualitative study employed literature study which obtained the result that even though the rules of all goods may be sold, but  in Islam, it  must  not be  contradicted  with  the  quran,  hadith,  and  benefit  principle. Whereas, in conventional engagement, all goods can be absolutely sold, as long as there is willingness from both parties.
Keywords :  Impelmentation  of  Buying  and  Selling,  Islamic  Economic,

## Convensional Economic

## Abstrak
Seiring dengan berkembangnya teknologi, manusia saling bersinergi dalam menciptakan  kemudahan  melakukan  transaksi  atau  muamalah,  salah satunya dalam praktik jual beli. Sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang dapat membeli barang tanpa harus datang langsung menemui penjualnya. Hal ini tentu membuka pintu kecurangan dalam bertaransaksi. Oleh karena itu  penelitian  ini  hadir  untuk  mengkaji  praktik  jual  beli  syari'ah  dan perbedaanya dengan jual beli dalam perikatan konvensional.
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  jenis penelitian  studi  pustaka.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  secara  syari'at, walaupun pada kaidahnya semua barang boleh dijual, namun tidak boleh
Volume 2 Number 2, page 303-316, July – December 2018 Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah ISSN: Print 2579-3233 ; Online 2580-068X
304 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
bertentang  dengan  al- qur’an,  hadits,  dan  asas  kemaslahatan.  Sedangkan dalam  perikatan  konvensional,  semua  barang  dapat  secara  mutlak  untuk dijual, selama ada kerelaan dari kedua belah pihak.
Kata Kunci : Jual Beli, Ekonomi Syariah, Ekonomi Konvensional

## A. PENDAHULUAN
Agama  Islam  mengatur  setiap  segi  kehidupan  umatnya.  Mengatur  hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah ma’allah dan mengatur  pula  hubungan  dengan  sesamanya  yang  biasa  disebut  dengan  muamalah ma’annas. Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam  yang  dikenal  dengan  Fiqih  Muamalah.  Aspek  kajian  Fikih  Muamalah  adalah sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antar umat manusia, mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.
Salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, manusia biasanya melakukan  transaksi  jual  beli.  Penjual  dan  pembeli  saling  menukar  barang  dengan dengan  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak.  Pada  jaman  dahulu  transaksi  jual  beli biasanya dilakukan secara langsung, dimana kedua belah pihak saling bertemu. Namun pada  jaman  sekarang,  seiring  dengan  kemajuan  teknologi,  transaksi  jual  beli  biasa dilakukan tanpa batasan ruang. Maraknya penggunaan internet membuat pelaku jual beli dapat bertransaksi dengan lancar tanpa harus saling bertemu dan melihat barang yang dijualbelikan secara langsung. Sedangkan di dalam Islam, transaksi jual beli harus dilakukan  dengan  cara  jujur  tanpa  mengandung  unsur  penipuan  ataupun  keragu- raguan. Hal  ini  yang  kemudian  menibulkan  berbagai  pertanyaan  tentang  bagaimana jual beli dalam perikatan syari’ah (hukum Islam), dan perbedaannya dengan jual beli dalam perikatan konvensional.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Jual Beli Dalam Perikatan Syari’ah
Dalam  perikatan  syari’ah,  secara  bahasa  jual  beli  terdiri dari  dua  kata,  yaitu “jual” dan “beli”. Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan al- bai’ dan al- syira’ .
Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Di dalam al- Qur’an kedua kata itu disebutkan  secara  terpisah  tetapi  mempunyai  makna  bersamaan.  Kadang-kadang  al-
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 305
Qur’an menyebut al- bai’ dan di tempat lain menyebut al- syira’ saja. Namun keduanya mempunyai  makna  yang  berbeda  karena  adanya  penjualan  pasti  ada  pembelian, demikian sebaliknya. 1
Secara  terminology,  jual  beli  memiliki  makna  yang  luas.  Segala  bentuk  yang berkaitan  dengan  proses  pemindahan  hak  milik  barang  atau  asset  kepada  orag  lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran barang dengan barang atau barter (muqayyad) , uang dengan uang (sharf) , atau barang dengan uang (mutlaq) . 2
Jual  beli  di  dalam  Islam  harus  dilakukan  secara  jujur  dan  dan  terus  terang. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW pada saat beliau membangun pasar pada  tahun  pertama  Hijriyah  sebagai  tempat  interaksi  jual  beli.  Sebagaimana  dalam sabdanya:
َلَع  ََّنَبَ ْضَْي َ لََو  ََّن َصَقَتْنُي  َلََف ْمُكُقْوُس اَذه
جاَرَخ ِهْي
“nilah pasar kalian, jangan sampai dikurangi dan jangan juga menetapka n pajak atasnya” (HR. Ibnu Majah) . 3
Ada beberapa pesan beliau untuk menjadi seorang pedagang yang sukses dan diridhoi Allah SWT, Rasulullah SAW telah menentukan indikator jual beli yang mabrur dalam sebuah haditst:
بْرَح ُنْب ُناَمْي َلُس اَنَثَّدَح : ِلْيِلَ ْ لْا  ِبِ َا   حِلا َص ْنَع َةَداَتَق ْنَع ُةَبْعُش اَنَثَّدَح َلاَق ْمُهْنَع ُللها  َ ِضَِر  ماَزِح ِنْب ِمْيِكَح َ لَِا ُهَعَفَر  ِثِراَح ِنْب ِللها ِدْبَع ْنَع
:
1 Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), P. 62.
2 Dede Nurohman, P. 63.
3 SKJ: Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat , P. 32, accessed December 31, 2018, https://books.google.com/books/about/SKJ_Islam_Untuk_Kesejahteraan_Masyarakat.html?i d=7JBBDwAAQBAJ.
306 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
ْوُسَر  َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها  َّلَّ َص ِللها  ُل : ْنِإَف اَقَّرَفَتَي ْم َلاَم ِراَيِْلْااِب ِناَعَِّيَْلْا
اَمِهِعْيَب ُة َكَرَب  ْتَقِ ُمُ اَبَذَكَو اَمَتَك ْنوَإِ اَمِهِعْيَب ْ ِفِ اَمُهَل َكِرْوُب اَنَّيَبَو اَقَدَص
“ Sulaiman bin Harb menyampaikan kepada kami dari Syu’bah, dari Qatadah, dari Shalih Abu al-Khalil, dari Abdullah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda ,  “penjual  dan  pembeli  memiliki  hak  khiyar  (memilih)  selama  mereka  belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika mereka berdua jujur dan berterus terang, jual beli  mereka  akan  diberkahi  ,  dan  jika  mereka  menyembunyikan  aib  dan  berdusta, keberkahan dalam jual beli mereka akan hilang”
Al- Qur’an  adalah  sumber  pertama  dan  utama dalam  ekonomi  Islam.  Di dalamnya dapat ditemui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. 4 Allah SWT berfirman:
ٱ َنيِ َّ لَّ َنوُلُك ۡ أَي ٱ ْاٰوَبَِّرل ُموُقَي اَمَك َّ لَِإ  َنوُموُقَي َ لَ ٱ يِ َّ لَّ ُه ُطَّبَخَتَي ٱ ُنٰ َطۡي َّشل َنِم ٱ َِّسَم ۡ ل اَمَّنِإ ْآوُلاَق ۡمُهَّنَأِب  َكِلَٰذ ٱ ُعۡيَ ۡ لْ ُلۡثِم ٱ ْاٰوَبَِّرل َّلَح َ أَو ٱ ُ َّلله ٱ َعۡيَ ۡ لْ َمَّرَحَو ٱ ْاٰوَبَِّرل َج نَمَف ُهَءٓا ۥ ِهَِّبَّر نَِّم ٞةَظِعۡوَم ۦ َفٱ ٰ َهَتن ُهَلَف ۥ ُهُرۡم َ أَو  َفَلَس اَم ٓۥ َ لَِإ ٱ هَِّلله َد َعَ  ۡنَمَو ُبٰ َح ۡص َ أ  َكِئَٰٓ َلْوُأَف ٱ ِراَّلن َنوُ ِلِٰ َخ اَهيِف ۡمُه ٢٧٥
“ Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni  neraka;  mereka  kekal  di dalamnya. ” 5
4 Ahmad Izzan and Syahri Tanjung, Referensi Ekonomi Syari’ah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), P. 32.
5 Departemen Agama RI, Al- Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2008).
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 307
Riba adalah haram dan jual  beli  adalah halal.  Jadi tidak semua akad jual  beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan  bukan  untuk  yang  sudah  dikenal  karena  sebelumnya  tidak  disebutkan  dalam kalimat al- bai’ yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual-beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah disebutkan berupa riba dan yang  lainnya  dari  benda  yang  dilarang  untuk  diakadkan  seperti  minuman  keras, bangkai dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma’ para ulama’ akan larangan tersebut. 6
Adapun  dalil  sunnah  di  antaranya  adalah  hadist  yang  diriwayatkan  dari Rasulullah SAW . Beliau bersabda: “sesungguhnnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, Nabi SAW menjawab: “Usaha seseorang yang dengan tangannya sendiri, dan setiap j ual beli yang mabrur.” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah diantaranya  penyamaran  barang  yang  dijual,  dan  penyamaran  itu  adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan dari bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta. 7
Dalil lainnya adalah: Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah) 8 .

## 2. Rukun Jual Beli
Rukun  jual  beli  ada  tiga:  yaiu sighat adalah ijab dan qabul . Ijab seperti  yang diketahui  sebelumnya  diambil  dari  kata aujaba yang  artinya  meletakkan  dari  pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Jadi
6 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amza, 2010), P. 26.
7 Abdul Aziz Muhammad Azzam, P. 27.
8 Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Yogyakarta: Ekonisa, 2013), P. 62.
308 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
dalam akad jual beli, penjual selalu menjadi yang berijab dan pembeli menjadi penerima baik diawal atau diakhir lafalnya. 9 Kemudian ‘ Aqidan (kedua belah pihak yan berakad).
Jika  dikatakan  kata  ‘ aqidan ,  maka  perhatian  langsung  tertuju  kepada  penjual  dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga.. Selanjutnya Ma’qud ‘ Alaih (Barang  yang  diakadkan). Mauqud ‘ alaih yaitu  harga  yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. 10
Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu:  Adanya  dua  pihak  yang  melakukan  transaksi  jual-beli,  Adanya  sesuatu  atau barang  yang  dipindahtangankan  dari  penjual  kepada  pembeli,  Adanya kalimat  yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (sighat ijab qabul) 11 .

## 3. Syarat Jual Beli
Adapun Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah Agar tidak terjadi  penipuan,  maka  keduanya  harus  berakal  sehat  dan  dapat  membedakan (memilih).  Dengan  kehendaknya  sendiri,  keduanya  saling  merelakan,  bukan  karena terpaksa. Dewasa atau baligh. Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:
1.  Bersih atau suci barangnya: tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.
2.  Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
3.  Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
4.   Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
9 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat , P. 29.
10 Abdul Aziz Muhammad Azzam, P. 47.
11 Mahmud Yunus and Nadlrah Naimi, Fiqih Muamalah (Medan: Ratu Jaya, 2011), P. 104-105.
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 309
5.  Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.
Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:
1. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:
a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
b) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan  sifat-sifat  barang  dan  harga  harus  dipegang  ditempat  akad berlangsung.
c) Jual beli benda yang tidak ada,  Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.
2. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:
a) Dengan lisan,  akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
b) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan  oleh  penjual  dan  pembeli,  tidak  dalam  satu  majlis  akad,  dan  ini dibolehkan me nurut syara’.
c) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama syafiiyah hal ini dilarang karena ijab kabul  adalah  rukun  dan  syarat  jual  beli,  namun  sebagian  syafiiyah  lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.
3. Dinjau dari segi hukumnya
Jual  beli  dinyatakan  sah  atau  tidak  sah  bergantung  pada  pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu: 12
a) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
12 “Kumpulan Makalah Mahasiswa,” accessed April 28, 2016,
http://evendimuhtar.blogspot.com/2015/07/jual-beli-dalam- islam.html,%20Diakses:%2028%20April%202016.
310 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
b) Ghairu  Shahih,  yaitu  jual  beli  yang  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  dan rukunnya.
Dalam  Al-Quran  atau  hadits,  terdapat  beberapa  prinsip  dasar  yang  harus diperhatikan  dalam  bermuamalah.  Prinsip-prinsip  dasar  yang  di  maksudkan,  yaitu; pertama,  asas  suka  sama  suka,  atau  kerelaan  yang  sebenarnya,  bukan  kerelaan  yang bersifat semu dan seketika. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengharamkan bai al garar (jual  beli  yang  mengandung  unsur  spekulasi  dan  penipuan).  Kedua,  Asas  keadilan, yaitu  adanya  keseimbangan,  baik  produksi,  cara  memperolehnya,  maupun distribusinya. Ketiga, Asas saling menguntungkan, yaitu tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Terakhir, asas saling menolong dan saling membantu.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Relefansi Jual Beli pada Perikatan Syariah
Praktek jual beli syari’ah di Indonesia belum begitu relefan, karena masih adanya beberapa  pelaku  jual  beli  yang  tidak  memenuhi  syarat.  Contohnya  adalah  jual  beli benda najis dan benda yang diharamkan. Yaitu jual beli babi, khomr, narkoba, dan lain sebagainya.
Di  beberapa  tempat  masih  marak  sekali  terjadi  jual  beli  ijon.  Yaitu  jual  beli tanaman yang belum kelihatan buahnya. Hal ini termasuk jual beli benda yang tidak ada dan itu dilarang dalam Islam. Karena jika buahnya ternyata tidak sesuai dengan yang  diperkirakan,  maka  itu  akan  merugikan  salah  satu  pihak.  Ini  melanggar  asas keadilan dan asas saling menguntungkan.

## 2. Jual Beli Dalam Perikatan Konvensional
Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan, secara  terminologi,  jual  beli  memiliki  arti  penukaran  selain  dengan  fasilitas  dan kenikmatan.
Menjual  adalah  memindahkan  hak  milik  kepada  orang  lain  dengan  harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang  mulia  demikian  pula  Nabi  SAW  dalam  sunnahnya  yang  suci  mengenai beberapa  hukum  muamalah,  karena  butuhnya  manusia  akan  hal  itu,  dan  karena butuhnya  manusia  kepada  makanan  yang  dengannya  akan  menguatkan  tubuh,
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 311
demikian pula butuhnya kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaanya.
Umumnya arti jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  lain  untuk membayar  harga  yang  telah  dijanjikan.  Sedangkan  arti  dari  jual  beli  internasional yaitu  jual Beli yang bersifat lintas batas Negara. 13
Menurut Pasal 1313, Buku III KUH Pdt tentang Perikatan, menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Unsur -unsur yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Pdt tersebut yang mendefinisikan perjanjian yaitu:
a. Suatu perbuatan, yang menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata;
b. Antara  sekurangnya  dua  orang  (jadi  dapat  lebih  dari  dua  orang),  yang menunjukkan bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat sendiri;
c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut, mempertegas bahwa perjanjian melibatkan sekurangnya dua pihak, yaitu debitur dan kreditur.
Secara  lebih  khususnya arti  jual  beli  sebagai  berikut  Jual  Beli  adalah  suatu persetujuan  antar  dua  pihak,  yaitu  pihak  yang  satu  menyanggupi  menyerah  kan suatu  barang,  sedang  pihak  lain  menyanggupi  membayar  harga  yang  sudah ditentukan untuk barang itu. 14
Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  merupakan  syarat  sahnya  perjanjian  jual  beli dimana  perjanjian  jual  beli  merupakan  salah  satu  jenis  dari  perjanjian.  Pasal  1320 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa  syarat  dari  sahnya perjanjian.
13 “Kitab Undang -Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]. Translated by Subekti Dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002 ” (n.d.).
14 Raharjo Handri, Buku Pintar Transaksi Jual Beli Dan Sewa Menyewa , 1st ed. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
312 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
Perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal pokok dari suatu perjanjian yang akan diadakan.
Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang  dalam  hal  ini  adalah  membuat  suatu  perjanjian.  Perbuatan  hukum  adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Dalam  pasal  1330  disebutkan  bahwa  orang  yang  tidak  cakap  untuk melakukan perbuatan hukum adalah:
1. Orang yang belum dewasa
2. Orang yang dibawah pengampuan
Suatu  hal  tertentu  disebut  juga  dengan  objek  perjanjian.  Objek  perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas:
1. memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
2. berbuat  sesuatu,  misalnya  memperbaiki  barang  yang  rusak,  membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
3. tidak  berbuat  sesuatu,  misalnya  perjanjian  untuk  tidak  mendirikan  suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu. Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. 15
15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002.
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 313
Syarat  pertama  dan  kedua  merupakan  syarat  subjektif  karena  berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat pertamadan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas.
Sedangkan  apabila  syarat  ketiga  dan  keempat  tidak  terpenuhi,  maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari.
a) Macam-macam Jual Beli
Jual beli dibedakan dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang.
Adapunpengklasifikasian jual beli adalah sebagai berikut : 16
1. Berdasarkan  Objeknya:  Jual  beli  berdasarkan  objek  dagangnya  terbagi  menjadi tiga jenis, yaitu:
a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
b. Jual beli as-Sharf (Money Changer), yaitu penukaran uang dengan uang.
c. Jual beli muqayadhah (barter), yaitu menukar barang dengan barang.
2. Berdasarkan Standardisasi Harga:
a. Jual  Beli  Bargainal  (tawar  menawar),  yaitu  jual  beli  di  mana  penjual  tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
b. Jual  Beli  Amanah,  yaitu  jual  beli  di  mana  penjual  memberitahukan  modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini, jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis:
c. Jual beli murabahah: jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
d. Jual beli wadhi’ah : jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui.
e. Jual beli tauliyah: jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.
3. Cara Pembayaran
Berdasarkan dari cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam :
16 R Subekti, Aneka Perjanjian , 10th ed. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010).
314 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung (jual beli kontan).
b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (jual beli nasi’ah)
c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda
Asas-asas  yang  terdapat  dalam  suatu  perjanjian  umumnya  terdapat  dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu  Asas Kebebasan Berkontrak 17 , Asas Konsensualisme 18 Menurut  Subekti,  arti  dari  Asas  Konsensualisme  (Konsensualitas): 19 Asas Konsensualisme memperlihatkan bahwa: 20
“… pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan arenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam  perjanjian  tersebut,  segera  setelah  orang-orang  tersebut  mencapai  kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. ”
Ketentuan mengenai Asas Konsensualisme ini dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUH Pdt, yang berbunyi:
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Dalam  KUH  Pdt  tidak  ada  perumusan  lebih  lanjut  mengenai  formalitas kesepakatan yang harus dipenuhi, kecuali  dalam beberapa ketentuan khusus, seperti misalnya yang terdapat dalam ketentuan mengenai hibah dalam Pasal 1683 KUH Pdt, yang berbunyi:
” Tiada  suatu  hibah  mengikat  si  penghibah,  atau  menerbitkan  sesuatu  akibat  yang bagaimanapun,  selain  mulai  hari  penghibahan  itu  dengan  kata-kata  yang  tegas  telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik
17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002.
18 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak , 7th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), P. 10.
19 R. Subekti, Hukum Perjanjian , 19th ed. (Jakarta: Intermasa, 2002), P. 15.
20 Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian , 5th ed.
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), P. 34.
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 315
oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. ”
Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam suarat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.
Selanjutnya Asas mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam pasal 1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dimana  suatu  perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat  kontrak  terikat  untuk  memenuhi  kontrak  tersebut  karena  kontrak  tersebut mengandung  janji-janji  yang  harus  dipenuhi  dan  janji  tersebut  mengikat  para  pihak sebagaimana  mengikatnya  undang-undang.  Perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Iktikad baik ada dua yaitu:
1. Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
2. Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.
Asas  Kepribadian  Pada  umumnya  tidak  seorang  pun  dapat  mengadakan perjanjian  kecuali  untuk  dirinya  sendiri.  Pengecualiannya  terdapat  dalam  pasal  1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.

## D. KESIMPULAN
Dalam aspek kaidah persamaan yaitu semua barang boleh dijual. Berdasarkan hukum Islam walaupun dasarnya semua barang boleh dijual, namun apabila bertentang dengan Al- Qur’an dan Hadits, atau asas kemaslahatan maka tetap dilarang. Sedangkan secara  konvensional  semua  barang  hakekatnya  mutlak  untuk  dijual,  selama  ada kerelaan  kedua  belah  pihak.  Dalam  Islam,  transaksi  jual  beli  melihat  dari  sisi  objek, subjek, dan pertukaran, serta halal, haram dari suatu barang yang dijual.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Muhammad Azzam. Fiqh Muamalat . Jakarta: Amza, 2010.
Ahmad  Izzan,  and  Syahri  Tanjung. Referensi  Ekonomi  Syari’ah .  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2006.
316 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
Dede Nurohman. Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam . Yogyakarta: Teras, 2011.
Departemen Agama RI. Al- Qur’an Dan Terjemahannya . Bandung: Diponegoro, 2008.
Heri Sudarsono. Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah . Yogyakarta: Ekonisa, 2013.
Kartini  Muljadi,  and  Gunawan  Widjaja. Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian .  5th  ed.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  [Wetboek  van  Koophandel].  Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002 (n.d.). “Kumpulan Makalah Mahasiswa.” Accessed January 31, 2019. http://evendimuhtar.blogspot.com/2015/07/jual-beli-dalam- islam.html,%20Diakses:%2028%20April%202016.
Mahmud Yunus, and Nadlrah Naimi. Fiqih Muamalah . Medan: Ratu Jaya, 2011.
R. Subekti. Aneka Perjanjian . 10th ed. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
R. Subekti. Hukum Perjanjian . 19th ed. Jakarta: Intermasa, 2002.
Raharjo  Handri. Buku  Pintar  Transaksi  Jual  Beli  Dan  Sewa  Menyewa .  1st  ed.  Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak . 7th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
SKJ:  Islam  Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat .  Accessed  January  31,  2019. https://books.google.com/books/about/SKJ_Islam_Untuk_Kesejahteraan_Ma syarakat.html?id=7JBBDwAAQBAJ.