KINERJA BADAN AKREDITASI NASIONAL- PERGURUAN TINGGI (BAN-PT); RELEVANSINYA DENGAN FUNGSI PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM STUDI

## M. Nasrun 1
Abstract: This research aims at describing the performance of  the  BAN-PT  (The  National  Accreditation  Board  for Higher  Education)  in  line  with  its  function  to  guide  the imporvement of the study program quality in the six focuses as  follows:  (1)  the  potency  of  criteria  as  an  evaluation standard;  (2)  potency  of  choosing  and  applying  techniques and  tools;  (3) potency of process stages in  accommodating the  need  for  data  to  measure  quality  and  the  relavance  of study  program    (filling  borang  workshop  I,  visitation,  and workshop II); (4) appli-cation of the evaluation criteria; (5) achievement  of  the  target  of  study  program  and  (6) improvement  of  quality  of  the  accredited  study  program quantitatively.
Keyword: performance of the BAN-PT, relevance, guidance and quality
Sejujurnya,  kualitas  dan  relevansi  pendidikan  nasional  masih rendah,  mana-kala  menyimak  hasil  penelitian  dan  fakta  yang dikemukakan berikut.
(1) Studi the Third International Mathematic and Science Study Repeat (TIMS-R) mendudukkan siswa SLTP Indonesia pada peringkat ke 32 untuk  IPA,  dan  ke  34  untuk  Matematika    dari  38  negara  Asia, Australia  dan  Afrika  yang  disurvai  (Tim Broad-Based  Education Deppenas, 2000: 2);
(2) Mempertahankan 60.000 tenaga kerja asing dengan biaya $ 3 miliyar, sementara
1 M. Nasrun adalah dosen Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP-UNTAN Pontianak
(3) Laporan Asia  Week ,  edisi  23  Mei  1997  tentang Asia’s  Best Universities (terma-suk  Selandia  Baru  dan  Australia)  menempatkan peringkat ITB, UI, UGM, Unair, dan Undip  pada urutan ke-19, 32, 37,  38,  dan  42  dari  50  PT  yang  diakreditasi.  Kelima  PT  tersebut, masing-masing  hanya  masuk  dalam  kategori  C,  D,  D,  D,  D (Supriyoko, 1997; dan Segereg, 1998).
Kondisi tersebut, telah mendorong pemerintah memperbaiki citra perguruan  tinggi.  Akhirnya,  tanggal  15  Desember  1994  dibentuk  Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN–PT), melalui Kepmendikbud No. 0326/U/1994, dengan pembaharuan Kepmendikbud No. 187/U/1998.
Kondisi sistem yang ada menghadapkan pemerintah pada pilihan sulit.  Ren-dahnya  kualitas  dan  relevansi output pendidikan  telah menimbulkan  pangangguran,  tetapi  di  pihak  lain  partisipasi  perguruan tinggi dalam pembangunan masih rendah, yakni  2,3% (tahun 1985), jauh dari  negara  Asia  lainnya,  seperti    Malaysia  5,1%,  Taiwan  10,1% (Harsono, 1998).
Lebih  disesalkan,  asumsi  masyarakat  (umumnya)  terhadap perguruan tinggi sebagai prestise dan status sosial telah memperkuat arus masuk.  Sementara,  elit  tertentu,  menganggap  arus  tersebut  sebagai kesempatan bisnis yang dimanfaatkan untuk membangun perguruan tinggi tanpa  memperhatikan  persyaratan  yang  mem-pengaruhi  kualitas  proses input-output .
Menurut  Sulistyo  (1997),  rendahnya  kualitas  PT  disebabkan kurangnya  moti-vasi  membaca  dosen.  Hal  tersebut  nampak  pada kurangnya minat beli buku
(mengingat  rendahnya  gaji  peneliti  dan  mahalnya  harga  buku),  dan rendahnya ketersediaannya di  perpustakaan. Diilustrasikan, bahwa buku- buku  perpustakaan  UI  masih  jauh  di  bawah  perpustakaan  rakyat  (di tingkat kecamatan) AS.
Sebab  lainnya,  adalah  rendahnya  kualitas  dosen  dari  segi akademik.  Menurut  data  Dardjowidjojo  (1998),  Indonesia  masih mempekerjakan  75%  dosen  tamatan  S1,  dan  25%  dosen  yang berpendidikan S2 dan S3. Menurut data akreditasi tahun 1997/ 1998 telah tejadi  kemajuan.  Seluruh  dosen  1.035  program  studi  dari  47  perguruan tinggi  negeri  yang  memiliki  ijazah  S2  dan  S3  telah  meningkat  menjadi 41,14%;  dan  11,20%  (Depdikbud,  2000b).  Berarti,.sudah  mencapai 52,31%.  Namun,  dibandingkan  Yale  dengan  94%  dosennya  bergelar Ph.D, Harvard (100% Ph.D), dan universitas yang biasa-biasa saja (Seton Hall,  Idaho  State,  dan  Taledo,  masing-masing  sudah  89%,  85%,  dan 85%), tenaga kependidikan Indonesia masih jauh di bawah Amerika.
Tentunya,  kualitas  PT  nasional  tidak  terlepas  dari  kualitas pendidikan  dasar  (SLTP),  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  hasil  studi the Third  International  Mathematic  and  Science  Study  Repeat  (TIMS-R terdahulu. Dengan  peringkat  ke-32  untuk  IPA,  dan  ke-34  untuk Matematika    dari  38  negara  Asia,  Australia  dan  Afrika  yang  disurvai, sangatlah  rasional  jika  UI  menduduki  peringkat  ke  32  dari  perguruan tinggi di Asia, Australia, dan Selandia Baru.
Selanjutnya, relevansi sebagai variabel yang berhubungan dengan masalah perguruan tinggi harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Menurut  UNESCO, Being  relevant  means  getting  together  with  the politicans,  the  world  of  work,  and  other  levels  of  the  education  system (Suhendro.  1998b).  Makna  relevansi  PT  selalu  dikaitkan  dengan  sistem politik,  skil  dan  keahlian  dunia  kerja  dan  kesinam-bungannya  dengan proses pembelajaran pada jenjang sistem pendidikan.
Sehubungan  dengan  itu,  (PPRPLP  &  PP  Unibraw) mengemukakan empat parameter relevansi pendidikan. (1) Employability , memberikan  kemampuan  yang  dapat  digunakan,  sesuai  dengan kebutuhan.  (2)  Kerjasama,  kemampuan  suatu  pendi-dikan  tinggi  dalam bekerjasama dengan komunitas di luarnya. (3) Teknologi infor-masi, yang dapat  meningkatkan  proses  pembelajaran  dalam  mentransformasikan kurikulum. (4) Internasionalisasi kurikulum, yang didefinisikan Knight & de Wit, sebagai the process of integrating an international/ intercultural dimentions  into  the  teaching,  reseach  and  service  functions  of institution…. yang  diwujudkan  dalam  studi  banding  international,  saling pengakuan - kesepakatan, dan pendidikan transnasional.
Boediono,  &  Umar  (1998),  mencontohkan  lima  kurikulum international.
(a) Franchise , yakni penyelenggaraan satu atau lebih program studi oleh suatu universitas atas ijin pihak universitas lainnya.
(b) Artikulasi, yakni pengakuan sebagian program studi universitas lain di  luar  nege-ri  sebagai  bagian  kredit  yang  diperlukan  di  suatu program studi di universitasnya.
(c) Twinning ,  yakni joint  program dua  universitas  di  negara  yang berbeda.
(d) Corporate  programs ,  yakni  program  pendidikan  yang  ditawarkan suatu perusa-haan besar, yang kreditnya diakui oleh suatu universitas tertentu, sering kali menyangkut beberapa universitas.
(e) Distance  education ,  yakni  program  pendidikan  yang  dilaksanakan lintas negara,
melalui penggunaan  satelit,  komputer,  korespondensi  dan  media teknologi lain.
Mengacu pada perkembangan PT  selama ini  parameter  relevansi yang patut digunakan  adalah imployability .  Beberapa  kondisi  dalam  konteks imployability adalah sebagai berikut.
1) Ketidaksesuaian  program  studi  dengan  lapangan  kerja  yang  tersedia, sehubungan dengan belum maksimalnya peran link and match sebagai salah  satu  alternatif  pendayagunaan  lulusan  pendidikan  tinggi (Harsono,  1998)  yang  diperkuat  oleh  kentalnya  fenomena ketenagakerjaan  kaum  terdidik,  dengan  banyaknya  lulusan  PT  yang bekerja di luar bidang studinya (Nurusman, 1998).
2) Jumlah output PT lebih besar dari ketersediaan lapangan kerja dengan perbanding-an 150.000 : 40.000-60.000 (Alwasilah, 1996).
Sehubungan  dengan  kualitas  dan  relevansi,  BAN-PT  perlu melakukan akreditasi  agar  dapat  memberikan  “pengakuan  atas  program  studi  pada perguruan  tinggi  yang  memenuhi  standar  minimal,  sehingga  lulusannya dengan persyaratan tertentu dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih  tinggi  atau  memasuki  pendidikan  spesialisasi  atau  menjalankan praktik  profesinya”  (Kepmendikbud,  Nomor  188/U1998:  pasal  1;  3). Pemberian pengakuan yang tepat  bilamana  didasar-kan pada tahap-tahap penilaian yang akurat.
Sehubungan  dengan  itu,  akreditasi  perguruan tinggi  merupakan pengakuan  atas  program  studi  pada  perguruan  tinggi  dalam  konteks pengawasan  mutu  dan  efisi-ensi  perguruan  tinggi  yang  semestinya  (PP No.  30  tahun  1990)  dilakukan  menteri.  Dalam  hal  tersebut,  BAN-PT membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam fungsinya (Depdiknas BAN-PT, 2000a: 4).
Menurut  Suhendro  (1998a),  BAN-PT  dipersiapkan  sejak  tahun 1991  sampai 1993,  dengan  mengirimkan  ahli  ke  luar  negeri  untuk penyusunan  kriteria.  Pemben-tukannya  dilakukan  tahun  1994 (Kepmendikbud  nomor  0326/U/1994,  tanggal  15  Desember,  dan  Nomor 224/U/1995,  tanggal  28  Juli).  Dengan  keanggotaan  seperti  yang ditentukan  Kepmendikbud  Nomor  0327/P/1994,  tanggal  15  Desember, badan  ini  kemudian  mulai  merumuskan  kriteria  tahun  1996  (Depdiknas BAN-PT. 2000a).
Ada  dua  sasaran  akreditasi  PT. Pertama, sebagai  salah  satu bentuk  penilaian  kemampuan  PT  melaksanakan  pendidikan. Kedua, sebagai instrumen bagi perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menilai
dirinya  sendiri  (Suhendro,  1998a).  Pencapai-an  kedua  sasaran  tersebut dapat menghindari faktor yang mungkin merugikan.
Dengan  kemampuan  menggambarkan  keadaan  PT  secara  nyata, akreditasi memiliki implikasi-implikasi berikut.
1. Masyarakat  dapat  menentukan  pilihan  secara  akurat  (dapat menghindari kerugian).
2. PT  dapat  melakukan  program  pengembangan  dan  pembinaan  secara efektif.
3. Pemerintah  dapat  memprogramkan  bantuan  yang  dibutuhkan perguruan tinggi.
Manfaat  lebih  jauh  adalah  pendistribusian  tanggung  jawab pembinaan  PT  yang  belum  terakreditasi  lebih  efektif  dengan  cara mewajibkan  program  studi  katego-ri  A,  membina    program  studi  yang sama  di  perguruan  tinggi  lain  (Depdiknas  BAN-PT.  2000a).  Sedangkan perguruan  tinggi  yang  tidak  mampu  meningkatkan  diri  secara  alamiah akan mati karena ditinggalkan masyarakat.
Pada  prinsipnya,  hasil  akreditasi  menjadi  pendorong  bagi perguruan  tinggi melakukan  analisis  lingkungan  secara  berkala  untuk mencermati:  (1)  kekuatan  dan kelemahan  lingkungan  internal,  (2), peluang  dan  tantangan  lingkungan  eksternal    melalui  analisis  SWOT (Senat  IKIP  Malang,  1997;  O’Connor,  1993).  Hal  tersebut  penting, mengingat  lingkungan  perguruan  tinggi  paling  mudah  berubah  sehingga populer  sebagai Environmental  vulnerability (Peterson,  1986:  13). Dikaitkan  aspek  pengetahuan  yang  harus  direfleksi  dalam  missi universitas,  dimana “the  acquisition  of  knowledge  is  the  mission  of research; the  transmission  of  knowledge is  the  mission  of  teaching; and the  apllication  of  knowledge  is  the  mission  of  public  service” (Perkins, 1966: 10), analisis lingkungan semakin penting untuk pengembangan PT.
Dalam  konteks  pembinaan  pengembangan  tersebut,  BAN-PT merumuskan  kriteria  yang  menjadi  standar  akreditasi  program  studi  S1 dalam tiga komponen (Depdikbud BAN, 1997; Depdiknas, 2000a:18; dan Depdiknas BAN, 2000c) dengan indikator berikut.
1. Masukan:  (1)  mahasiswa,  (2)  tenaga,  (3)  sarana/  prasarana,  (4) kurikulum.
2. Proses:  (5)  pengelolaan  lembaga,  (6)  pengelolaan  program,  (7) pengelolaan pembelajaran dan (8) evaluasi.
3. Keluaran, dengan indikator (9) hasil kinerja.
Setiap indikator dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, sehingga seluruh pertanyaan berjumlah  56 butir yang digolongkan dalam pertanyaan  yang
bersifat evaluasi, dan yang mengarah pada pembinaan (Depdiknas BAN- PT, 2000a).
Langkah program akreditasi selanjutnya: (1) melakukan persiapan pengganda-an, dan pengiriman borang kepada perguruan tinggi yang siap diakre-ditasi);  (2)  pengisian  borang  (oleh  program  studi  yang  akan diakreditasi), (3) penilaian borang; (4) visitasi; (5) pengambilan keputusan tentang  hasil  akreditasi  (Depdiknas  BAN-PT,  2000c:  ii  &  1).  Menurut Sonhadji,  2000:  4),  secara  rinci,  ada  delapan  keseluruhan  langkah prosedur akreditasi.
1. Penyiapan/pengiriman  borang  dari  Sekretariat  BAN-PT  ke  program studi.
2. Pengisian dan pengiriman kembali borng oleh program studi.
3. Verifikasi/  penyusunan  profil  sementara  program  studi  oleh Sekretariat BAN-PPT.
4. Penyusunan  profil  I  dari  profil  sementara  program  studi  melalui pertimbangan pakar/ panelis.
5. Visitasi  program  studi  oleh  Tim  Assessor,  dengan  supervisi  BAN Pleno.
6. Penyesuaian profil II oleh Sekretariat BAN-PT.
7. Perumusan rekomendasi oleh Tim Perumus.
8. Pembuatan keputusan akreditasi oleh BAN Pleno.
Keputusan  penilaian,  dilakukan  dalam  tiga  tahap,  yakni:  (1) penyesuaian profil II oleh Sekretariat BAN-PT, berdasarkan hasil laporan visitasi  yang  disepakati  pimpinan  program  studi,  (2)  perumusan rekomendasi oleh Tim Perumus, (3) pembu-atan keputusan akreditasi oleh BAN  Pleno.  Penetapan  tingkat  akreditas  didasarkan  pada  pencapaian jumlah bobot kriteria yang menjadi standar. Program studi pada peringkat A  (baik sekali) mempunyai  nilai 601-700, peringkat  B  bernilai 501-600, peringkat  C  bernilai  401-500,  dan  peringkat  D  bernilai  400  kebawah (Kepmendikbud  No.  188/U/1998:  pasal  4).  Kemudian  hasil  keputusan dilegalisasi dengan Surat Keputusan (Menteri  Pendidikan Nasional atau BAN-PT)  yang  dikirimkan  ke  setiap  program  studi  yang  telah diakreditasi.
Untuk sampai pada keputusan, tim kerja BAN-PT dilengkapi alat pengumpul data. Penggunaan alat berupa: (1) daftar isian berupa borang, (2)  observasi,  dan  (3)  interview  sangat  menentukan  keefektivan  kinerja, yakni  ketepatan  BAN-PT  untuk    meningkatkan  kualitas  dan  relevansi program  studi  yang  diakreditasi.  Sedangkan kinerja adalah  unjuk  kerja sebagai  hasil  interaksi  kemampuan  dan  usaha  tim  BAN-PT  (faktor
internal)  dengan  faktor  iksternal,  yakni tingkat  kemudahan  kerja,  kerja sama,  dan  sifat  kepemimpinan  perguruan  tinggi  yang  diakreditasi (Bateman, et al . 1988).
Mengiringi  tugas  yang  telah  dijalankannya,  kegiatan  BAN-PT perlu dikaji untuk mengukur kinerjanya. Selanjutnya, suara sumbang yang terlontar  sebagai  pernyataan  kritik  terhadap  hasil  akreditasi  bidang  studi telah mengilhalmi timbulnya keinginan untuk berpartisipasi dalam kajian ini.

## METODE ANALISIS
Analisis  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  maksud mendeskripsi-kan kajian pelaksanaan akreditasi yang dilakukan BAN-PT (Bogdan,  &  Biklen,  1982;  &  Bryman,  1993).  Sedangkan  pengumpulan data  menggunakan  teknik  dekumentasi penyelenggaraan  akreditasi    dan komunikasi langsung.
Untuk menghasilkan kritisi, kajian dilakukan melalui tahap-tahap berikut.
(1) Mempelajari kriteria, kemudian menghubungkannya dengan tuntutan kualitas.
(2) Mempelajari  cara  dan  proses  pengisian  borang  (kelengkapan petunjuk, isi dan waktu), kemudian mengkaji peluang yang mungkin mengurangi  atau  meningkat-kan  makna  atau  filosofis  yang mendasarinya.
(3) Mempelajari visitasi, kemudian membandingkan waktu yang tersedia dengan kegiatan dan alat yang ditetapkan.
(4) Mempelajari  hasil  akreditasi  melalui  dekumen:  (1)  isian  borang program studi S1
(dilengkapi protefolio); (2) hasil akreditasi I dan II (Direktori hasil akreditasi program studi jenjang S1 tahun 2000, dan Direktori akreditasi program studi 2000 perguruan tinggi negeri).
Selanjutnya,  untuk  menjamin  keabsahan  hasil  analisis,  penulis menempuh beberapa cara, yakni: meminta pendapat para ahli (anggota tim BAN-PT),  menerap-kan  teknik  trianggulasi  sumber,  metode,  dan  teori menurut  Denzin  (Moleong,  1991),  atau  penerapan  beberapa (multiple) pilihan metode, assessor (penilai), satuan data, dan teori (Brannen, 1993).

## HASIL ANALISIS
1. Secara  kuantitas,  ternyata  BAN-PT  tidak  dapat  mencapai  jumlah program studi yang menjadi target kegiatan akreditasi.
2. Secara  kuantitas  jumlah  program  studi  yang  meningkat  setelah akreditasi (kedua)  jauh  lebih  banyak  dari  yang  mengalami kemunduran dan stagnasi.
3. Secara kuantitas waktu yang dialokasikan belum seimbang. Ternyata, penjad-walan waktu dalam  tahap-tahap kegiatan  kurang
memperhatikan  kebutuhan, sehingga  penyelenggaraan  akreditasi kurang maksimal.
4. Secara  kualitas,  komponen  penilaian  yang  digunakan  untuk  standar sudah  cukup  memadai,  namum  sumber  dana  dan  keuangan  sebagai hal  yang  sangat urgen  dengan input ,  proses  dan output masih  di kesampingkan.
5. Secara  kualitas,  reputasi  akademik  dosen  (sebagai  indikator ketenagaan) belum diperhitungkan dan diakui secara adil.
6. Secara  kualitas,  indikator  ketenagaan  lebih  ditekankan  pada  aspek dosen,  sehingga  perhatiannya  terhadap  tenaga  manajemen administratif sangat minim.
7. Secara  kualitas,  penetapan  komposisi  keanggotaan  tim  dilakukan secara  me-madai.  Begitu  pula  cara  penseleksian  anggota  sangat memungkinkan  mening-katnya  peran  variabel  yang  mempengaruhi komitmen fungsi pembinaan.
8. Walaupun  secara  kualitas,  pemilihan  teknik  dan  alat  pengukuran sudah  sesuai  dengan  data  yang  dibutuhkan,  namun  secara  faktual tidak  berfungsi  karena  minimnya  waktu  visitasi  yang  disediakan untuk observasi dan interview.

## PEMBAHASAN
Kesulitan  utama  yang  dihadapi  untuk  mencapai  target  program studi yang menjadi sasaran akreditasi adalah jumlahnya yang sangat besar. Sampai  tahun  1985  jumlah  perguruan  tinggi  sudah  mencapai  1.209 perguruan tinggi. Terdiri dari: 29 Uni-versitas dan 10 IKIP Negeri (berdiri dasawarsa  1950-1970),  1.170  PTS  (251  Univer-sitas,  47  Institut,  452 Sekolah tinggi, 8 Politeknik, dan 382 Akademi), berkembang sejak 1980- Juni 1985 (Suhendro, 1996). Sampai 2001, jumlah seluruh PT yang akan diakreditasi lebih dari 2.379.
Kemudian,  dari  1500  program  studi  yang  diprogramkan  tahun 1996/1997, hanya 1357 yang dapat diakreditasi. Sedangkan 2000 program studi  yang ditargetkan  tahun 1997/1998  hanya 1469 program studi  yang
dapat  diakreditasi.  Dengan  kata  lain,  tahun  1996/1997  BAN-PT  dapat mencapai  target  sebesar  89,5%,  sedangkan  tahun  1997/1998  hanya mencapai  73,5%  (Depdiknas  BAN-PT,  2000a).  Jelas  bahwa  dalam  lima tahun pertama, BAN-PT tidak dapat mengakreditasi semua program studi, dan  hal  ini  dibenarkan  oleh  assessor.  (wawancara,  18  November  2002). Beratnya beban BAN-PT semakin bertambah karena menurunnya jumlah asesor dari 780 orang tingga menjadi 78 orang (wawancara 21 November 2002).
Perguruan Tinggi Program Studi Akreditasi I Akreditasi II Perubahan Kualitas Universitas Airlangga 1. Biologi 1. Akuntansi 2. Pend. Dokter G. 4. Kimia 5. Matematika B B B B B B A A B B Tetap Naik1 level Naik1 level Tetap Tetap Universitas Indonesia 1. Teknik Kimia 2. Farmasi 3. Sastra Jerman 4. Kimia 5. Fisika B B C C C A A B A A Naik 1 level Naik1 level Naik1 level Naik 2 level Naik 2 level Universitas Negeri Malang 1. Pend. PancaSila 2. Pend. B.Ind.& Daerah. 3. Pend. B. Inggeris 4. Pend. Sejarah
5. Pend.
Matematika 6. Pend. Fisika 7. Pend. Kimia 8. Pend. Biologi 9. Pend. Eknomi B B B B B
B B B B B B A C A B B A B Tetap Tetap Naik1 level Turun Naik1 level Tetap
Tetap Naik1 level Tetap Universitas Sriwijaya 1. Pend. Bahasa Ing. 2. Ilmu Tanah C C B
B Naik1 level Naik1 level
Secara  kuantitas  jumlah  program  studi  yang  meningkat  setelah akreditasi  (kedua)  jauh  lebih  banyak  dari  yang  mengalami  kemunduran dan  stagnasi.  21  program  studi  empat  PT  dari  enam  yang  diakreditasi ulang, terjadi variasi perubahan kualitas: (1) menurun, satu program studi, (2) tetap, delapan program studi, dan
(3)  naik  satu  tingkat,  10  program  studi,  dan  (4)  naik  dua  tingkat,  dua program studi.
Secara kuantitas waktu yang dialokasikan dapat dikatakan belum seimbang.  Ternyata,  penjadwalan  waktu  dalam  tahap-tahap  kegiatan kurang  memperhatikan  kebutuhan,  sehingga  penyelenggaraan  akreditasi kurang maksimal. Ini terlihat pada jadwal visitasi, dari dua hari kunjungan (visitasi) hanya 6 jam setengah yang dijadwalkan untuk pengumpulan data (Depdiknas,  2000c:  13),  dengan  alokasi  tiga  jam  untuk  penelaahan (konfirmasi  isian  borang),  satu  setengah  jam  wawancara  dosen  dan mahasiswa, satu setengah jam observasi PBM, fasilitas/ laboratorium/instalasi  program  studi.  Kajian  terhadap  waktu  tersebut adalah sebagai berikut.
a. Menurut  interview  yang  dilakukan  dengan  unsur  program  studi, waktu  untuk  pengisian  borang  terlalu  panjang,  sehingga  peluang program  studi  melakukan  rekayasa  data  sangat  besar  tanpa  gugatan mashasiswa  yang  berkepentingan dengan  ujian  negara  (informan,  6 November 2002).
b. Satu  jam  alokasi  waktu  wawancara  dengan  mahasiswa  dan  dosen, mustahil dapat menggali informasi yang memadai.
c. Satu  setengah  jam  observasi  PBM,  fasilitas/laboratorium/instalasi (Depdiknas  BAN-PT,  2000a)  mustahil  mengukur  proses pembelajaran.  Hal  tersebut  men-jadi  “pertimbangan Accreditation Board  for  Engineering  and  Tech-nology  (ABET) untuk  menempuh mekanisme visitasi yang lama” (Sonhadji, 2000: 7).
Secara  kualitas,  komponen  penilaian  yang  digunakan  untuk standar  sudah  cukup  memadai,  namum  sumber dana  dan  keuangan sebagai  hal  yang  sangat  urgen terhadap input ,  proses  dan output belum diperhatikan.
Tidak  tercantumnya  sumber,  dan  ketersediaan  dana,  perlu dipertanyakan. Dengan  kata  lain,  Dikti  (Depdikbud  waktu  itu)  tidak berkeinginan  mendorong  dan  mengembangkan  akuntabilitas  PT  yang menjadi ciri otonomi. Untuk menunju badan usaha, faktor-faktor learning and growth (pengembangan dan pertumbuhan), internal business process (pelayanan Tri Dharma), customer (masyarakat pengguna), dan financial (keuangan) setiap PT perlu dikembangakan (Kaplan, & Norton. 1996).
Dalam  konteks  pengelolaan  lembaga  dan  pembelajaran,  dana menjadi  syarat  pelayanan  dan  pembinaan  SDM  (Peterson,  1986:  113; Sonhadji,  2000:  7),  termasuk  alokasi  dana  penelitian.  Karena  itu, walaupun tidak diminta bukanlan hal yang aneh, jika sebagian  besar PT mengemukakan  rata-rata  biaya  (misalnya  Rp.  2.000.000,-)  untuk meluluskan  seorang  sarjana  pada  peta  informasi  program  studi  dan direktori akreditasi (Depdikbud BAN-PT, 2000b).
Secara  kualitas,  reputasi  akademik  dosen  (indikator  ketenagaan) belum diperhitungkan dan diakui secara adil. Ketidakadilan nampak pada penetapan  mutu/  produktivitas  dosen  masih  belum  spesifik.  Khususnya, butir  borang  nomor  45  (pergruan  tinggi  swasta)  yang  hanya memperhatikan dosen tetap.
Akibatnya sangat luas. (1) Dosen yang berstatus  tidak tetap  atau luar  biasa  tidak  akan  memperoleh  penghargaan,  walaupun  memiliki reputasi  akademik  yang  luar  biasa  di  PT  yang  bersangkutan.  (2)  Dosen tetap  PTS  yang  berstatus  PNS  di  PTN  akan  mendapat  penghargaan reputasi  akademik  yang  setara  dengan  perguruan  tinggi  asalnya.  (3) Terjadi penghargaan yang sama atas reputasi Dosen yang mengajar pada dua program studi yang berbeda pada fakultas yang sama atau di program studi yang sama pada fakultas yang berbeda.
Dalam pengamatan,  kasus ketiga terjadi  di  PPS-UM.  Contoh (1) empat judul penelitian dari seorang Dosen senior program studi BK, dua di  antaranya  dilaporkan  oleh program  studi  TEP.  Contoh  (2)  15  judul seorang  dosen  senior  program  studi  TEP,  sembilan  di  antaranya dilaporkan  juga  oleh  program  studi  BK  (Portefolio  Program  Studi  BK, 19998/1999: 108 & 119; Portefolio Program Studi TEP, 1998/1999: 112).
Secara kualitas, indikator ketenagaan lebih ditekankan pada aspek dosen,  sehingga  perhatiannya  terhadap  tenaga  manajemen  administratif sangat minim. Hal ini dibuktikan oleh jadwal dan alokasi interview dalam visitasi yang hanya ditujukan pada dosen dan mahasiswa, sehingga tidak mungkin  menggambarkan  kepuasan  karyawan  sebagai  bagian  dalam proses pengelolaan.
Secara kualitas, penetapan komposisi keanggotaan tim dilakukan dengan cara yang memadai. Begitu pula cara penseleksian anggota sangat memungkinkan  meningkatnya  peran variabel  yang  mempengaruhi komitmen  fungsi  pembinaan.  Kualitas  keanggotaan,  secara  akademik tidak terlepas dengan relevansi spesifikasi keahlian dengan program studi yang  diakreditasi  (Depdiknas,  2000).  Di  samping  itu,  aspek pertanggungjawaban  moral  menjadi  bagian  yang  sangat  penting.  Aspek
ini  terpenuhi  bilamana  spesifikasi  keahlian  anggota  dilengkapi  sifat objektif.
Pengalaman  anggota  asesor  (wawancara,  21  November  2002), menunjukkan  adanya  keseriusan  BAN-PT  dalam  mempertahankan  nilai filosofis  akreditasi  sebagai  pembina.  Pertama,  cara  BAN-PT  melakukan seleksi secara ketat, yakni dari 780 orang menjadi 78 orang (tinggal 10%). Kedua,  pengalaman  yang  diungkapkan  oleh  asesor  dalam  menghadapi keingingan pihak perguruan tinggi untuk bargaining yang kurang terpuji, nampaknya lambat laun dapat memperteguh komitmen tim asesor.
Secara  kualitas,  pemilihan  teknik  dan  alat  pengukuran  sudah sesuai  dengan  data  yang  dibutuhkan.  Namun  secara  nyata,  alat  yang dipilih  tidak  berfungsi  maksimal,  sebab  minimnya  waktu  yang dialokasikan untuk observasi dan interview selama visitasi di lapangan.

## PENUTUP
Pada  prinsipnya,  tingkat  keefektivan  akreditasi  yang  dilakukan BAN-PT, ter-gantung pada keakuratan kriteria sebagai acuan, teknik/alat yang  digunakan  dan  kesempatan  yang  dialokasikan.  Di  samping, komitmen  asesor  yang berperan  mulai  dari  pengumpulan  data,  penilaian sampai pada pengambilan keputusan final.
Sesuai  temuan  dan  pembahasan,  fungsi  pembinaan  dan peningkatan  kualitas  PT  yang  dilaksanakan  BAN-PT  pada  umumnya sudah  cukup  memadai.  Namun,  untuk  mencapai  kinerja  maksimal diperlukan  upaya  untuk  mencapai  keakuratan  standar  dan  kewajaran tahapan proses pelaksanaannya.
Sehubungan  dengan  itu,  dikemukakan  beberapa  saran.  (1) Alternatif  penca-paian  target  jumlah  program  studi  dapat dilakukan melalui:  (a)  penambahan  frekuensi  kegiatan,  tanpa  menambah  anggota asesor;  (b)  program  studi  yang  baru  akan  meng-ajukan  akreditasi  perlu diberikan  batas  waktu.  Jika  dalam  batas  waktu  yang  diberikan  tidak mengajukan,  BAN-PT  dapat  memberikan  sanksi  bertahap,  dari  teguran sampai  pada  publikasi.  (2)  Untuk  keefektivan  data,  perlu  alokasi  waktu secara  rasional  dengan  mengurangi  waktu  pengisian  borang  dan menambah  waktu  visitasi.  (3)  Perlu  dicermati  indikator  kriteria pengukuran yang berkaitan  dengan  sumber dana,  pengelolaan  keuangan, penghargaan reputasi akademik dosen. (4) Untuk memahami keefektivan pengelolaan lembaga, tidak cukup jika hanya melibatkan mahasiswa dan dosen, tanpa melibatkan karyawan atau seksi pengelola unit pelayanan.

## KEPUSTAKAAN
Alwasilah, A. Chaedar. 1996, 19 Oktober. Reformasi Pendidikan Tinggi, Mungkinkah?. Media Indonesia, hlm. VI.
Bateman,  Thomas  S. (et.al). 1988.  “Mengapa”  di  Balik  Kinerja  Kerja Individu.  Dalam  Timpe,  A.  Dale  (Ed.).  1988. Seri  Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja . Terjemahan Sofyan Cikmat. 1999.
(hlm. 31-46 ). Jakarta: Alex Media Komputindo.
Bogdan,  Robert  C.,  &  Biklen,  Sari  Knopp.  1982. Qualitative  Research.
Boston: Allyn and Boston, INC.
Brannen,  Julia.  1993. Mixing  Methods:  Qualitative  ad  Quantitative Research . Aldershot USA: Avebury.
Boediono dan Umar, Jahja. 1998. International Kurikulum Sebagai Upaya Ikut  Ber-peran  dalam  Komunitas  Pendidikan  Global. Makalah disajikan  dalam  Seminar  Nasional  Relevansi  Pendidikan  dalam Pemberdayaan  Bangsa  di  Tengah  Komu-nitas  Global,  Lembaga Pengkajian  dan  Pengembangan  Pendidikan  Unibaw,  Malang,  28
November.
Bryman,  Alan.  1993.  Quantitative  and  Qualitative  Research:  Further Reflections  on  Their  Integration. Dalam  Mixing  Methods: Quantitative and Qualitative Research. Andershot, USA:  Avebury (Hlm. 57-78).
Dardjowidjojo,  Soejono.  1998,  13  Januari.  Kita  dan  Mereka  dalam Kepangkatan Dosen. Suara Pembaharuan , hlm. II.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  BAN-PT.  1997. Panduan Pengisian Borang Akreditasi Program Studi Jenjang S1. Jakarta.
Departamen  Pendidikan  Nasional  BAN-PT.  2000a. Direktori  Hasil Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana (S1) . Jakarta.
Departamen  Pendidikan  Nasional  BAN-PT.  2000b. Direktori  Akreditasi Program Studi 2000 Perguruan Tinggi Negeri. Jakarta.
Departemen  Pendidikan  Nasional  BAN-PT.  2000c. Pedoman  Visitasi Akreditasi Program Studi S1. Jakarta.
Harsono. 1998 . Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pengembangan Kurikulum Dalam  Upaya  Meningkatkan  Daya  Saing  Lulusan  Dalam Komunitas  Global. Makalah  disajikan  dalam  Seminar  Nasional
Relevansi  Pendidikan  dalam  Pemberdayaan  Bangsa  di  Tengah Komunitas  Global,  Lembaga  Pengkajian  dan  Pengembangan Pendidikan Unibaw, Malang, 28 November.
Harsono, Soni S. 1998, 8 Januari. Pemberdayaan Perguruan Tinggi Kita.
Harian Pelita, hlm. IV.
Kaplan,  Robert  S.,  &  Norton,  David  P.  2000. Translating  Strategy  Into Action  The  Balanced  Srocecard. Boston,  Massachusetts:  Harvard Business School Press.
Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor 187/U/1998. tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jakarta.
Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  188/U/1998.  tentang  Akreditasi  Program  Studi  pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana . Jakarta.
Lampiran  Portefolio  Program  Studi  (Laporan  Evaluasi-Diri  Sebagai Bahan  Akreditasi  Program  Studi)  PSSJ  BK. 1998/1999.  Malang: IKIP Malang.
Lampiran  Portefolio  Program  Studi  (Laporan  Evaluasi-Diri  Sebagai Bahan  Akreditasi  Program  Studi)  PSSJ  Teknologi  Pendidikan . 1998/1999. Malang: IKIP Malang.
Maleong,  Lexy  J.  1990. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT Ramada Rosda Karya.
Nurusman, Andi Nurman. 1998, 13 Januari. Pengangguran (Intelektual) di Tengah Krisis. Repu-   blika, hlm. VI.
O”Connor,  Carol.  1993.  The  Handbook  for  Organizational  Change, Strategy and Skill for Trainers and developers. London: McGraw – Hill Book Company.
Perkins,  James  A.  1966. The  University  in  Tradition. New  Jersey:
Princeton Univer-sity Press.
Peterson,  Marvin  W.  1986. ASHE  Reader  on  Organization  and Governance in Higher Education. Lexington, Massachusetts: Ginn Press.
Segereg,  G.  Wayan.  1997,  17  Juni.  Peringkat  Universitas  di  Asia, Kemiskinan Membawa Hikmah. Surabaya Post, hlm. VI.
Senat IKIP Malang. 1997 . Rencana Strategis IKIP Malang Tahun 1997- 2006;  Menyosong  dan  Mengemban  Perluasan  Mandat  Menjadi Universitas Negeri Malang. Malang: IKIP Malang.
Sonhadji,  K.H.,  H.A.  2000. Relevansi  BAN-PT  Dalam  akreditasi Perguruan Tinggi Teknik dengan Kebutuhan Dunia Usaha/Industri .
Makalah  Disajikan  dalam  Seminar  Fakultas  Teknik  UM,  Malang, 13 November.
Suhendro,  Bambang.  1998a,  4  Januari.  Mutu  Perguruan  Tinggi  Kita Belum Memuas-kan. Media Indonesia. Hlm. III.
Suhendro,  Bambang.  1998b. Relevance  of  Higher  Education,  Policy Paper,  UNESCO disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  Relevansi Pendidikan  dalam  Pemberda-yaan  Bangsa  di  Tengah  Komunitas Global  yang  Diselenggarakan  Lembaga  Pengkajian  dan Pengembangan Pendidikan Unibraw, Malang, 28 November.
Sulistyo,  Hermawan.  1997,  23  Juni.  Dosen  dan  Para  Peneliti  Malas Membaca . Suara Pembaharuan, hlm. II.
Supriyoko,  Ki.  1997,  6  Agustus.  Rendahnya  Kualitas  Pendidikan  Kita.
Bernas, hlm. IV.