## EKSEKUSI LAUT SEBAGAI ALTERNATIF SOLUTIF PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DAN MINIMALISASI KEJAHATAN

## SEA EXECUTIONS AS AN ALTERNATIVE SOLUTION TO ELIMINATING OF THE DEATH PENALTY AND MINIMIZING CRIME
Balthasar Watunglawar 1 , Katarina Leba 2

## A BSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  find,  describe,  and  conduct  a  critical  analysis  of  the  Sea Execution and the Death Penalty. The research method used is philosophical hermeneutics. Data  collected  through  observation,  documentation,  and  interviews  were  described, interpreted, reflected, compared, and analyzed critically. The results of this study informed the  perception  that  the  death  penalty  was  not  effective  in  dealing  with  crime.  The  death penalty  was  a  moral  crime because it  was  against  human  rights. Life  was  a  right.  There was no right to die. Death was associated with the Creator or Ruler taking back what had been given to man. Whoever gave, he was the one who had the authority to take it. If God Almighty  was believed  to  be the  giver  of  life, then  God was the  one  who  had the right to take back that life. A natural death, without the intervention of other parties, was evidence of taking rights which was the authority of God. God had never delegated this authority to anyone, including the State. Therefore, the death penalty contradicted the ideology of the State and the 1945 Constitution, so could not be used as a legal tool in eradicating crime. The execution of the sea was a solution to abolish the death penalty, because God used the execution  of  the  sea  in  saving  and  converting  humans,  even  though  it  was  seen  from  a certain  perspective  as  God's  way  of  eradicating  evil.  Execution  of  the  sea  respected  the authority of God and had freed State from mral evil.
Key  words:  Sea  Execution,  Death  Penalty,  philosophical  hermeneutics,  authority,  God, moral, evil.

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan serius yang masih belum teratasi adalah hukuman mati tidak sebagai sarana efektif pengatasian kejahatan. Hukuman mati masih menjadi polemic. Diskursus perihal hukuman mati belum mencapai titik pangkal penyelesaian. Keterbatasan reseach ilmiah pun hingga kini berbuntut pada saran penjara  seumur  hidup  pelaku  kejahatan level  maksimal  seperti  narkoba,  pembunuhan  berencana,  dan korupsi besar-besaran yang merugikan uang Negara dengan maksud menghambat proses penyejahteraan masyarakat.  Rutan  atau  Lapas  bukan  juga  merupakan  solusi  efektif  bagi  perbaikan  kesadaran  moral pelaku kejahatan dalam memberikan edukasi dan efek jera.
Hukuman  mati  ( death  penalty )  merupakan  jenis  hukuman  yang  paling  tua  di  dalam  sejarah kehidupan  masyarakat  dan  paling  polemis  dari  semua  bentuk  pidana  yang  lain,  disamping  hukuman penjara. Selain itu posisi hukuman mati juga berada pada bagian yang khusus, tidak menjadi satu dengan pidana  pokok  lainnya  dan  selalu  diancamkan  secara  alternative.  Hal  ini  didasarkan  pada  pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “Kebijakan  Kriminal”  dan  “Kebijakan  Sosial”), [1] hukuman  mati  pada  hakekatnya  memang  bukanlah sebagai sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat, akan tetapi hukuman mati hanya bisa dijadikan sebagai sarana yang bersifat pengecualian.
Hukuman  mati  adalah  pidana  yang  terberat  menurut  perundang-undangan  pidana  di  Indonesia dan merupakan jenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia. Namun demikian,  hukuman  tersebut  masih  dipertahankan  hingga  saat  ini.  Penerapan  hukuman  mati  tetap
1 Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, email: watungballa@gmail.com
2 Universitas Jember, Email: katrin@unej.ac.id
dilaksanakan sebagai salah satu bentuk hukuman terhadap mereka yang terbukti melaksanakan tindakan kejahatan.  Hukuman  mati  termasuk  dalam  kategori  pidana  paling  kejam  karena  terpidana  tidak  lagi memiliki harapan untuk bertobat. [2]
Pada perspektif ini hukuman mati dipandang bermasalah karena menyentuh ke rana kewenangan ilahi. Bahwa hidup dan mati adalah kewenangan Tuhan. “Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Nama Tuhan” (Ayub 1:21b). Oleh karena itu, produk hukum yang berpeluang menghilangkan kehidupan adalah kejahatan melawan Allah sebagai pencipta dan penguasa. Demikian jenis hukuman mati, apa pun bentuk dan isinya tidak dapat dibenarkan, apalagi sebagai sarana memberantas kejahatan. Apa  nilainya,  jika  kejahatan  dipakai  untuk  mengatasi  kejahatan?  Kebaikanlah  yang  harus dipertentangkan  dengan  kejahatan.    Manusia  maupun  Negara  tidak  dapat  dibenarkan  menghilangkan kehidupan  sesama  manusia.  Oleh  karena  itu  secara  logis  hukuman  mati  tidak  bisa  dijadikan  sarana pengatasian kejahatan.
Penelitian ini berfokus pada upaya mengatasi kejahatan; analisis kritikal hukuman mati; kajian analitis-reflektif  eksekusi  laut  sebagai  solusi  penghapusan  hukuman  mati.  Apa,  bagaimana,  dan mengapa  eksekusi  laut  dinilai  sebagai  sarana  efektif  pengatasian  kejahatan  menjadi  pertanyaan investigative peneliti dalam deskripsi dan analisis.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian hukuman mati
Hukuman  mati  ( death  penalty )  merupakan  jenis  hukuman  yang  paling  tua  di  dalam  sejarah kehidupan  masyarakat  dan  paling  polemis  dari  semua  bentuk  pidana  yang  lain,  disamping  hukuman penjara. Selain itu posisi hukuman mati juga berada pada bagian yang khusus, tidak menjadi satu dengan pidana  pokok  lainnya  dan  selalu  diancamkan  secara  alternative.  Menurut  Kenedi,  hal  tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana (sebagai  salah  satu  sarana  “Kebijakan  Kriminal”  dan  “Kebijakan  Sosial”),  hukuman  mati  pada hakekatnya memang bukanlah sebagai sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat, akan tetapi hukuman mati hanya bisa dijadikan sebagai sarana yang bersifat pengecualian.
Hukuman  mati  adalah  pidana  yang  terberat  menurut  perundang-undangan  pidana  di  Indonesia dan merupakan jenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia. Namun demikian,  hukuman  tersebut  masih  dipertahankan  hingga  saat  ini.  Penerapan  hukuman  mati  tetap dilaksanakan sebagai salah satu bentuk hukuman terhadap mereka yang terbukti melaksanakan tindakan kejahatan.  Menurut  Prakoso,  hukuman  mati  termasuk  dalam  kategori  pidana  paling  kejam  karena terpidana tidak lagi memiliki harapan untuk bertobat.

## Hukuman Mati: Polemik
Wacana tentang penghapusan hukuman mati masih terus menjadi bahan diskusi dan perdebatan hingga saat ini. Bagi sebagian kalangan yang kontra, pelaksanaan hukuman mati tidak lagi relevan untuk Indonesia  karena  melanggar  hak  asasi  manusia.  Sedangan  bagi  sebagian  kalangan  yang  pro,  tetap menyetujui  pelaksanaan  hukuman  mati  dengan  alasan  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  para  pelaku kejahatan  dan memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Mengacu  pada  amandemen  keempat  UUD  1945  dengan  tegas  menyebutkan  pada  pasal  28A, bahwa,  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya.” Selanjutnya pasal 28I, menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apa  pun.”  Dari    kedua  ayat  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya  “Hukum  Kodrat”,  sebagaimana  dijelaskan  diatas,  yang  menyatakan  bahwa  hak  untuk  hidup ( right    to  life )  adalah  hak  yang  melekat  pada  setiap  individu.  Hak  tersebut  tidak  dapat  diambil  atau dirampas oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum,  agama  atau  dalam  situasi  darurat. [3] Jadi  hak  hidup  adalah  hak  fundamental  manusia  ( non- derogable rights ).
Menurut  Muladi  dalam  disertasinya  yang  berjudul  “Lembaga  Pidana  Bersyarat  sebagai  Faktor yang  Mempengaruhi Proses  Hukum Pidana  yang  Berperikemanusiaan”  memperkenalkan  teori  tujuan pemidanaan  yang  integratif  (kemanusiaan  dalam  sistem  Pancasila)  yang  tepat  untuk  diterapkan  di Indonesia  karena  mendasarkannya  pada  nilai-nilai  yang  dianut  dan  berkembang  di  tengah-tengah masyarakat Indonesia. [4] Apa yang disampaikan Muladi bahwa pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta  menjadikan  pidana  bersifat  operasional  dan  fungsional.  Untuk  ini  diperlukan  pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.
Kosep  yang  diutarakan  Muladi  searah  dengan  konstitusi  kita,  mengingat  dilakukannya pendekatan  multidimensional,  dengan  memperhatikan berbagai  dampak  baik  subyek  pelaku,  maupun secara publik. Bentuk yang di tawarkan secara konkrit itu, masih tetap mengacu pada kententuan KUHP, pembenaran terhadap hukuman mati di dalam hukum positif di Indonesia secara yuridis-normatif dapat dirujuk  pada  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  10  KUHP,  yang  menyatakan  bahwa  hukuman  mati sebagai  jenis  pidana  pokok  yang  masih  berlaku  di  indonesia  dan  masih  tetap  di  pertahankan  dalam sistem hukumnya. [5]
Berangkat  dari  konsepsi  dasar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  bahwa  sejak  lahir  setiap orang/manusia  memiliki  hak  utama  yang  melekat  dan  suci,  yaitu  hak  hidup  dari  Tuhan  dan  hak-hak lainnya  demi  pemenuhan  kebutuhan  lahir  batinnya,  maka  tidak  ada  kelompok/golongan/kekuatan apapun/manapun dan juga orang per orang yang berhak dan mampu mencabutnya. Tomalili berpendapat bahwa  hanya  dengan  landasan/dasar  hukum  dan  konstitusional,  adil  dan  benar  lewat  proses  legal, pencabutan, baik untuk sementara maupun seterusnya, dapat dibenarkan. Konsepsi dasar HAM tersebut tetap mengutamakan keberlangungan kehidupan setiap individual sebagai hak yang utama. Polemik ini masih  akan  terus  menjadi  perdebatan  baik  dikalangan  para  ahli  hukum  maupun  akademisi  terutama pengambil keputusan/eksekutor (Hakim), terkait penerapan sanksi hukuman mati, apakah sudah sesuai dengan  norma  serta  tidak  adanya  intervensi  maupun  kepentingan  lain;  sehingga  akibat  hukum  yang ditimbulkan kepada si pelaku, terhadap perbuatan pidana kategori berat benar-benar dapat dijalankan dengan memperhatikan pendekatan yang relevan.
Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, dan  berbagai  instrumen  internasional  lainnya,  menghendaki  penghapusan  pidana  mati  di  Indonesia, dengan alasan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional, sehingga wajib menghormati,  menghargai,  dan  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  berbagai instrumen  internasional  hak  asasi  manusia.  Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  pembahasan  Amandemen Kedua UUD 1945.
Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik  (ICCPR)  tahun  1966  yang  sudah diratifikasi  oleh Indonesia  menyatakan bahwa  hak  atas  hidup  adalah  hak  yang mendasar  dan  tidak  dapat  dilanggar dalam  keadaan  apapun. Pasal  6  ayat (1) tidak melarang  hukuman  mati, tetapi Pasal 6 ayat (2) dan ayat  (6)  meletakkan  sejumlah  pembatasan    dalam  penerapannya.  Lima  pembatasan  spesifik  terhadap pidana mati dapat diidentifikasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu: [6]
1. Pidana  mati  tidak  bisa  diterapkan  kecuali  pada  kejahatan  paling  serius  dan  sesuai  dengan hukuman  yang  berlaku  pada  saat  kejahatan  berlangsung.  Jadi,  meskipun  Pasal  6  ICCPR  tidak menghapuskan pidana  mati,  tetapi  ia  membatasi peranannya pada kejahatan yang paling serius;
2. Pidana  mati  dalam  Pasal  6  ICCPR  ialah  keharusan  tidak  adanya  perampasan  kehidupan  yang bertentangan  dengan  ketentuan  ketentuan  kovenan,  sehingga  misalnya,  mesti  ada  jaminan pemeriksaan yang adil, tidak ada diskriminasi dalam hukuman berat dan metode eksekusi yang tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang  kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
3. Pidana  mati  hanya  bisa  dilaksanakan  sesuai  dengan  putusan  akhir  yang  dijatuhkan  oleh pengadilan yang berwenang;
4. Siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan bisa diberi amnesti, pengampunan atau keringanan hukum;
5. Hukuman  mati  tidak  bisa  dikenakan  pada  remaja  dibawah  umur  18  tahun  dan  tidak  bisa dilaksanakan pada wanita hamil
Namun demikian, masih terdapat inkonsistensi gagasan. Hak hidup yang pada prinsipnya adalah non-derogable rights tetapi ternyata ada alasan untuk membolehkan dalam pertimbangan batasan. Hal ini dapat dimengerti karena belum ada produk hukuman lain yang dapat menggantikan hukuman mati dengan  pertimbangan  kemanusiaan  dan  hak  hidup,  serta  konsisten  dengan  nilai  dasar  moral  bangsa dalam Undang-undang Dasar 1945 dan fasafah bangsa. Banyak pandangan kontradiksi dengan hukuman mati tetapi berbuntut pada solusi pengatasian tingkat kejahatan dengan pengenaan hukuman mati. Belum ada  alternative  solutif  yang  menghindarkan  Negara  dari  inkonsistensi  dan  perlawanan  terhadap  nilai Pancasila, sebagai moral bangsa dan dasar Negara.
Menurut  pandangan  Riyanto  hukuman  mati  tidak  bisa  menjadi  landasan  prinsip  keadilan. [7] Pemberlakuan  hukuman  mati  tidak  pernah  mengurangi  kejahatan.  Ia  menegaskan  bahwa  penerapan hukuman legal semestinya  mengedepankan prinsip-prinsip keadilan manusiawi pada tataran nilai-nilai kultur-edukatif etis. Bagi Riyanto: “Jika terminus ‘hukuman’ diberlakukan in strictu sensu sebagaimana dimaksudkan  dalam  sistem  hukum  rasional,  ‘aktivitas  membunuh  atau  mematikan’  tidak  bisa dikategorikan sebagai sebuah sangsi legal adil”. Membunuh bertentangan dengan prinsip keluhuran nilai hidup  yang  dibela  dalam  hukum  adil.  Lebih  lanjut  Riyanto  berpendapat  bahwa  hukum  adil  yang dimaksudkan adalah hukum yang difondasikan pada tata akal budi ( ordo rationis ).” [8]
Perspektif  Riyanto  mengandung  pengertian  bahwa  hukuman  mati  tidak  bisa  dikategorikan sebagai sebuah sanksi legal, karena akan bergumul dengan pertimbangan rasional yang berefek jera atau takut bagi pelaku kejahatan termasuk bagi penjahat potensial agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Hukuman yang baik mesti memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menyesali perbuatan bejatnya, bertobat, dan membangun komitmen untuk hidup baik dengan sesama. Hal ini penting sebagai penghormatan  terhadap  manusia  sebagai  subjek  “Aku”  yang  adalah  makluk  ciptaan  yang  memiliki kesadaran  “Aku”,  sehingga  berpeluang  pada  perubahan  atau  pertobatan.  Hukuman  diberikan  untuk mendidik  pelaku  kejahatan  bahwa  hidup  adalah  anugerah  Tuhan  yang  harus  dipelihara  dan  dihargai. Dalam  kesadaran  manusia  dan  Negara  bahwa,  hidup  perlu  diklaim  sebagai  hak  setiap  warga  negara. Klaim  ini  mewajibkan  pula  setiap  orang  untuk  berlaku  adil,  karena  setiap  orang  memiliki  hak  yang sama. Sebuah  hukuman  dipandang  irasional,  jika  sekejap  saja  kehidupan  berlalu  dari  manusia secara memaksa. Demikian, hukuman mati tidak bisa dimasukan dalam ranah hukuman legal.
Pidana  mati  perlu  dihapuskan dari tanah air, bukan karena sampai saat ini sudah 145 negara yang meninggalkan atau menghapus hukuman mati, tetapi  karena pidana  mati   merupakan  kejahatan moral,  merugikan    dan menimbulkan   korban    satu    sama    lain,    bahkan  tidak  melindungi   manusia. Pidana  mati  harus  dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;  Negara harus memperhatikan  kesejahteraan  warga  masyarakatnya,  memperhatikan  hak-hak,  dan  menciptakan
keadaan  kenyamanan.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  ujud  tanggung  jawab  Negara  kepada  warga masyarakat; bukan sebaliknya membinasakan, menghilangkan kehidupan.
Dari  kenyataan  sosiologis, tidak  ada pembuktian  ilmiah  pidana  mati  akan mengurangi  tindak pidana  tertentu.  Artinya  pidana  mati  telah  gagal  menjadi faktor  determinan  untuk  menimbulkan efek  jera,  dibandingakan  dengan  jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan pidana mati ( capital punishment ) dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan pidana mati tidak berpengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur  hidup. Perspektif  ini didasarkan  pada  data  faktual,  bahwa  meningkatnya  kejahatan    narkoba, terorisme,  atau  kriminal  lainnya  tidak semata-mata  disebabkan  oleh  ketiadaan pidana  mati,  namun oleh  problem struktral  lainnya  seperti  kemiskinan  atau aparat hukum/negara yang korup.
Selain  itu,  penerapan  pidana  mati  juga  menunjukkan  wajah  politik  hukum  Indonesia  yang kontradiktif.  Salah  satu  argumen  pendukung  pidana  mati  adalah  karena  sesuai  dengan  hukum  positif Indonesia. Padahal  semenjak  era  reformasi/transisi politik  berjalan  telah  terjadi  berbagai perubahan hukum  dan  kebijakan  negara. Meski  pidana  mati  masih  melekat  pada beberapa  produk  hukum nasional,  namun reformasi  hukum  juga  menegaskan pentingnya  hak  untuk  hidup.  Dengan penegasan pentingnya hak hidup, maka Negara secara konsisten perlu menjalankannya. Dapat dimaklumi bahwa kontradiksi  ini  disebabkan  belum  adanya  produk  hukum  yang  akurat  dan  handal  dalam  mengatasi problem  kejahatan  sosial-kemanusiaan,  yang  tidak  hanya  suportif  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan, tetapi  juga  berkualitas  moral  yang  menjaga  citra  Negara  sebagai  pengayom  masyarakat  untuk pencapaian summum bonum untuk sebuah bonum commune .

## Hukuman mati di Indonesia
Hukuman  mati  yang  diterapkan  di  Indonesia  bukanlah  hal  baru  dan  sudah  ada  jauh  sebelum Indonesia  merdeka.  Bahkan  pada  daerah-daerah  tertentu  hukuman  mati  menjadi  bagian  integral  dari hukum  adat  yang  berlaku.  Misalnya  beberapa  contoh  yang  dikemukakan  oleh  Hamzah  dan Sumangelipui seperti dikutip oleh Yohanes S. Lon [9] di Aceh, seorang istri yang berzinah dibunuh. Di Batak,  seorang  pembunuh  yang  tidak  membayar  uang    salah    di  hukum  mati,    apabila  diminta  oleh keluarga korban.  Di  Nias  orang yang  belum  memberikan  uang sebagai  harga  darah  pada  keluarga korban, dipidana mati.  Di Lampung  terdapat  beberapa  delik  yang diancamkan  dengan  pidana  mati yaitu pembunuhan,  delik  salah  putih  (zinah antara  bapak  atau  ibu  dengan  anaknya atau antara mertua dengan menantu, dsb) dan  berzinah  dengan  istri  orang  lain. Di Sulawesi Selatan pemberontak yang  tidak  mau  pergi  ke  tempat  pembuangan,  dapat  dibunuh.  Di  Sulawesi  Tengah  perzinahan  yang dilakukan  dengan  seorang  budak,  dipidana  mati. Pelaku  kawin  sumban  di  Bali  juga diancam  dengan pidana mati.  Di  Minangkabau, siapa  yang  membunuh  juga  juga akan dibunuh dan di Cirebon penculik wanita dihukum mati.
Berbagai  praktek  hukuman  mati  dilaksanakan  dengan  berbagai  alasan  misalnya  pengkhianatan atau  pembunuan.  Bentuk  hukuman  mati  pun  bermacam-macam  dan  mengerikan  seperti  dipenggal, disalib, dibakar hidup-hidup  atau dimakan oleh binatang buas. Di Aceh, bentuk hukuman mati yang diberikan kepada pelaku kejahatan bahkan tidak sejalan dengan hukum Islam. Hukuman mati dilakukan dengan  cara  menuangkan  timah  panas,  mengiris  leher,  diinjakinjak  oleh  gajah,  dijadikan  mangsa harimau, menusuk galah bambu di anus tembus ke mulut, di bakar hidup-hidup dan sebagainya. [10]
Pada  era  Orde  Lama,  pemerintah  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  2/PNPS/1964  tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Terkait pidana mati, Soekarno pernah menyatakan secara terbuka bahwa  ia  tidak  menyukai  praktik  hukuman  mati,  tetapi  nyatanya  ucapan  ini  tidak  berhasil  dijadikan bahan pertimbangan dalam mengubah kebijakan Negara. [11]
Pada era Orde Baru, pelaksanaan hukuman mati mengalami peningkatan, yang diawali dengan pemberian hukuman mati secara massal kepada orang-orang yang dituduh terlibat dalam gerakan Partai Komunis  Indonesia  (PKI).  Banyak  di  antara  mereka  yang  dieksekusi  tanpa  melalui  proses  peradilan terlebih  dahulu.  Orde  Baru  menerapkan  strategi  yang  mirip  dengan  kolonial  yang  mempraktikkan metode  perang  dalam  mengatasi  konflik  sosial-politik,  kemudian  menyiapkan  landasan  hukum  baru yang  dapat  melindungi  kepentingan  modal.  Berkenaan  dengan  kepentingan  tersebut,  disatu  sisi penguasa ingin menunjukkan diri sebagai sebuah kekuatan tunggal pengguna kekerasan dan di sisi lain sebagai  penguasa  yang  bermoral  dengan  tetap  melaksanakan  pembaharuan  hukum  dengan  membuat beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  tampak  dari  sejarah  pendirian  orde  baru  yang ditandai dengan berbagai pembunuhan ekstra yudisial dan penahanan sesuka hati. [12]
Selanjutnya  antara  tahun  1985-1997  terdapat  beberapa  kasus  hukuman  mati  bernuansa  politis yang  ditampilkan  seperti  eksekusi  mati  terhadap Sudkarjo  dan  Giyadi  Widnyosuharjo  yang  dianggap terlibat  dalam  gerakan  Partai  Komunis  Indonesia.  Pemerintah  beralasan  bahwa  eksekusi  tersebut dilaksanakan  karena  para  tersangka  tidak  menunjukkan  penyesalan  terhadap  tidakan  mereka. Selanjutnya pemerintah Orde Baru menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika.  Peraturan  perundang-undangan  ini  dikeluarkan  sebagai bentuk tanggapan terhadap ramainya peredaran, penyelundupan serta pemakaian narkoba pada dekade 1990-an.  Menurut  Al  Araf,  et  al  alasan  eksekusi  mati  ditetapkan  didalam  kedua  Undang-Undang tersebut  karena  muncul  anggapan  dari  sebagian  kalangan  terhadap  ketidakmampuan  pemerintah menangani masalah narkotika dan psikotropika.
Setelah  masa  Orde  Baru  berakhir,  eksekusi  mati  masih  menjadi  pidana  pokok  dalam  sistem peradilan  di  Indonesia.  Nanun  karena  tuntutan  masyarakat,  pada  akhirnya  Undang-Undang  Anti- Subversif  dihapuskan.  Pada  awal  masa  Reformasi,  pemerintahan  BJ.  Habibie  menerbitkan  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3  Tahun  1971.  Pada  masa  ini  juga  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia, dan  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Anti-Teorisme, yang kedua-duanya menetapkan pidana mati.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Data-data  yang dikumpulakan  terkait  dengan  penerapan  hukuman mati  di  Indonesia.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  observasi,  dokumentasi.  Data  yang  telah  terkumpul dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  analisis  berupa  kondisi  riil  yang terjadi,  yang  diperoleh  dari  pandangan  dan  pendapat berbagai  unsur  yang  terlibat.  Dari  hasil  analisis tersebut, ditarik kesimpulan sebagai laporan akhir penelitian ini setelah melalui pentahapan kondensasi data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hukuman Mati: Cara Manusia Memberantas Kejahatan
Frase  “Hukuman  Mati”,  dengan  sendirinya  mengandung  pengertian  menghukum  di satu  pihak dan  mematikan  di  pihak  lain;  atau  menghukum  sampai  mati;  atau  mematikan  walaupun  dimasukan dalam  katagori  menghukum.  Apapun  penafsirannya,  tindakan  atau  sarana  itu  dimaksudkan  untuk menghilangkan  kehidupan  orang.  Eksekusi  mati  adalah  memetikan  hidup  bukan  memberantas kejahatan. Pihak tereksekusi sekejap lenyap dari muka bumi. Tereksekusi tidak diberikan kesempatan untuk menyesali kesalahan dan kejahatannya sehingga pada gilirannya bertobat.
Jika “Hukuman Mati” adalah bagian dari sebuah hukuman, maka hukuman tidak melulu sebuah kekerasan.  Hukuman  memautkan  suatu  masa  yang  harus  dilalui  untuk  pemulihan  kesadaran  dan perbaikan perilaku untuk tidak melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan apapun yang beresiko pada  hukuman  mati  seperti,  pembunuhan,  narkoba,  dan  korupsi.  Hukuman  mengandung  pengertian ganjaran  dan  masa  pemulihan  atau  pertobatan  yang  dijalini.  Masa  itu  adalah  masa  di  mana  seorang pelaku  kejahatan  ditahan,  terisolasi,  dan  dibatasi  kebebasan  berinteraksi  sosial  di  dalam  masyarakat secara  bebas  dan  bertanggung  jawab.  Pada  perspektif  ini  sebuah  hukuman  tdak  dapat  ekstrim  dalam maksud  akan  penghilangan  kehidupan  terpidana,  apalagi  tanpa  meninggalkan  masa  pemulihan  atau pertobatan.  Sekeras  apapun  besi  dan  baja  dapat  beruba  jika  dibentuk  apalagi manusia  yang  memiliki kesadaran moral. Oleh karena itu secara substantive hukuman selalu mengandung masa pemulihan atau pertobatan untuk pembaharuan moral dan perilaku.
Jika  hukuman  mati  atau  eksekusi  mati  terfokus  pada  mematikan  kehidupan  lebih  daripada menghukum sehingga merupakan sebuah kejahatan, maka hukuman mati tidak beda jauh dari sebuah tindakan hukum tradisional ‘gigi ganti gigi’ atau hukum rimbah; ‘siapa kuat dia menang’. Maka Negara dengan kekuasaan dan kewenangannya pasti mengakhiri konflik horizontal tersebut secara sekejap dan mulus.
Masalah  lain  yang  terselip  dari  penerapan  hukuman  mati  adalah  inkonsistensi  Negara  pada pengakuaan  akan  kehidupan  sebagai  fakta  terberi  dari  Tuhan  sebagai  Pencipta.  Tuhan  yang menganugerahi kehidupan manusia sehingga menjadi hak asasi. Hidup untuk Tuhan karena mati karena Tuhan. Oleh karena itu bersinggungan dengan ancaman menghilangkan kehidupan orang bertentangan dengan  kemanusiaan  dan  ke-Allahan.  Hanya  Tuhan  yang  memiliki  kewenangan  mengembalikan kehidupan, karena Dialah yang mempunyai kehidupan yang dianugerahi di dalam diri setiap individu.

## Eksekusi Laut: Cara Allah Menobatkan dan Menyelematkan
Hukum  duniawi  selalu  memberikan  sangsi  pembatasan  hak  termasuk  hak  hidup,  melakukan kekerasan sebagai cara untuk menyiksa terpidana atau pelaku kejahatan. Hukuman atas pelaku kejahatan dapat  secara  ekstrim  dengan  menghilangkan  kehidupan  dari  seseorang.  Berbeda  dengan  manusia, hukum  Tuhan  dikenal  dengan  hukum  cinta  kasih.  Manusia  menghukum,  Alah  mengasihi.  Allah mengasihi manusia sehingga selalu berupaya untuk menyelamatkan dan menobatkan manusia, karena manusia  adalah  makluk  tercipta  yang  luhur  yang  dapat  dengan  kesadaran  moralnya  bertobat  dan berubah.
Eksekusi  laut  bukanlah  hukuman  yang  dinilai  baru,  tetapi  sudah  ada  sejak  dulu,  seperti  yang menimpa  Yunus  bin  Amitai  di  abad  VIII  atau  sekitar  tahun  782/781-753  sebelum  Masehi.  Yunus dihukum, dieksekusi laut dengan cara dibuang ke laut.  Yunus tidak mati ditengah laut yang ganas itu. Malah atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar menelan Yunus; dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu selama tiga hari tiga malam. Alasannya jelas bahwa Tuhan tidak ingin Yunus mati tenggelam di laut. Penentuan Tuhan akan ikan besar ini untuk menyelamatkan Yunus. [13] Demikian, disadari bahwa selalu ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Tuhan selalu menuntun pada pertobatan dan penyelamatan umat manusia.
Fakta sejarah lain yakni eksekusi laut di laut Teberau atau Laut Merah yang terjadi sekitar 3.500 tahun silam. Peristiwa pembelahan Laut Merah oleh Nabi Musa merupakan mukjizat karena ada campur tangan Tuhan dalam penyelamatan. Mukjizat Tuhan terjadi melalui kepemimpinan Nabi Musa dalam menuntun Bani Israel menyeberangi laut Teberau atau laut Merah. Kisah tersebut tertulis secara jelas dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 50 disebutkan, "Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya sedang kamu
sendiri menyaksikan. [14] Selain dalam Alquran, juga di dalam Alkitab orang Kristen yakni pada Kitab Keluaran pasal 14:21-30.
Kuasa Tuhan terlihat memalui mukjizat tersebut. Allah menunjukan kuasanya atas alam semesta, atas  laut  dan  angin.  Allah  menggunakan  laut  untuk  menghukum  yang  bersalah.  Orang  benar  akan selamat  melalui laut  dan  orang  jahat  akan  dibinasakan  dengan laut.  Laut  adalah  sarana  eksekusi  atau hukuman bagi penjahat moral atau penjahat kemanusiaan.
Kisah  tersebut  merupakan  fakta  sejarah,  karena  diperkuat  dengan  temuan  bangkai  kereta  kuda dan  tulang-belulang  manusia  di  Laut  Merah  yang  merupakan  pasukan  dan  pengawal  Firaun,  juga dukungan  temuan  ilmiah lainya.  Terlepas  dari  pengkajian  ilmiah  dan  alasan  dibaliknya  tidak  dengan sendirinya  menggeser  kepercayaan  akan  kebenaran  historis  tersebut.  Sebab  kehadiran  seorang  nabi membuktikan  keataatannya  pada  Allah  sebagai  utusan  dan  pelayan  Tuhan  untuk  membawa penyelamatan.  Oleh  karena  itu  Allah  dapat  meraja  dengan  menggunakan  segala  sarana  manusiawi, duniawi, alam semesta untuk memerintah dan menyatakan kuasanya agar manusia bertobat dan berbalik pada  jalan  yang  benar.  Keadilan  Tuhan  terwujud  lewat  tindakan  penyelamatan  dari  perbudakan, sebagaimana tuntunan Tuhan atas Bani Israel untuk keluar dari penjajahan dan perbudakan Mesir dalam pempinan  Nabi Musa.  Laut  Teberau  atau  laut  Merah menjadi  sarana  atau  tempat terjadinya  eksekusi laut  atau  tempat  hukuman  bagi  para  penjahat  tetapi  juga  sekaligus  laut  menjadi  sarana  penyelamatan dan pembebasan.

## Perspektif interpretatif-praktis Eksekusi Laut
Eksekusi laut adalah jenis sanksi hukum laut yang diterapkan atau dijatuhkan bagi terpidana yang telah terbukti secara rasional tidak sengaja atau sengaja, tahu dan mau secara terencana dan sistematis melakukan  kejahatan  pidana  melawan  kemanusiaan  dan  melawan  hukum  yang  berakibat  pada kehilangan  nyawa  orang  atau  kelompok  orang  yang  berpeluang  menciptakan  konflik horizontal yang lebih  besar  hingga  mengganggu  kestabilan  Negara,  selain  mengakibatkan  kerugian  Negara  di  atas Rp.10.000.000.000  (sepuluh  milyar  rupiah).  Jenis  eksekusi  laut  ini,  ketika  dicermati  telah  mencakup kategori  terpidana  maksimal  20  tahun  atau  lebih,  yang  berarti  penjara  seumur  hidup  sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (4) KUHP. Jadi eksekusi laut diberlakukan bagi terpidana yang divonis berat, yang  disamakan  dengan  pidana  kurungan  20  tahun  atau  lebih.  Perihal  terpidana  yang  secara  tidak sengaja atau sengaja, tahu dan mau melakukan kejahatan yang mengakibatkan kerugian Negara yang ditaksir  di  atas  Rp.10.000.000.000  tidak  dengan  sendirinya  diselesaikan  dari  segi  keperdataan  yakni ganti rugi, tetapi melalui sanksi pidana eksekusi laut.

## Bentuk Eksekusi Laut
Eksekusi laut terdiri dari dua bentuk, yakni menenggelamkan dan melompat ke laut. Pengertian ini berlaku baik untuk objek maupun subjek hukum yakni manusia atau terpidana.

## 1. Menenggelamkan
Tindakan  menenggelamkan  adalah  salah  satu  bentuk  eksekusi  laut  yang perlu  dilakukan khusus bagi para penjahat laut yang telah terbukti melakukan illegal fishing dan perusakan biota laut  termasuk  terumbu  karang  hingga  berdampak  pada  kerusakan  ekosistem  dan  lingkungan perairan.  Pengeboman  dan  penangkapan  ikan  dengan  pukat  harimau  yang  dilakukan  nelayan asing  sehingga  mengakibatkan  Negara  mengalami  kerugian  dikenakan  sanksi  hukum  eksekusi laut dalam bentuk penenggelaman kapal bersama segala fasilitasnya.
Sejak tahun 2014 hingga 2018. pemerintah Indonesia melalui kebijakan Menteri Kelautan dan  Perikanan,  Susi  Pudjiastuti  telah  menenggelamkan  488  kapal.  Kapal-kapal  pencurian  ikan tersebut berasal dari berbagai Negara antara lain: Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Papua
Nugini,  Cina,  termasuk  Indonesia.  Selanjutnya  pada  tahun  2019  terdapat  13  kapal  yang  juga ditenggelamkan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengatasi  penangkapan  ikan  secara illegal di Indonesia. [15] Kala itu, penenggelaman kapal yang dilakukan dinilai sebagai cara yang baik  karena  kapal-kapal  itu  nantinya  bisa  jadi  rumpun  ikan  dan diving  site baru,  selain memberikan efek jera bagi penjahat laut potensial lainnya.
Kini, ketika menteri perikanan dan kelautan di ganti, eksekusi laut berupa penenggelaman kapal pencurian ikan secara illegal tidak lagi diterapkan. Edi Prabowo, sebagai menteri Perikanan dan Kelautan yang baru lebih memilih menghibahkan kepada nelayan, koperasi nelayan Indonesia daripada  menenggelamkan.  Selain  itu,  bagi  Edi  Prabowo  kapal  pencuri  ikan  juga  bisa dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pendidikan  daripada  ditenggelamkan.  Dengan  kebijakan  baru tersebut, maka jelas bahwa eksekusi laut tidak lagi diterapkan.
Hal  ini  tentu  dapat  dimengerti  karena  belum  ada  pemberlakuan  pidana  eksekusi  laut, penenggelaman  kapal  pencuri  ikan  di  perairan  Indonesia  yang  mengakibatkan  kerugian  dan kerusakan bagi Negara. Oleh karena itu perlu bagi Negara untuk sadar akan pentingnya aturan yang  baku  tentang  penerapan  eksekusi  laut  agar  tidak  terjadi  pergeseran-pergeseran  kebijakan penerapan sanksi hukum kepada para pencuri hasil laut secara ilegel, terutama dari Negara lain. Singkatnya, di tangan Susi Pudjiastuti, Indonesia telah menerapkan eksekusi laut sebagai sanksi hukum yang efektif bagi penjahat pencurian ikan secara ilegal atas sarana yang digunakan.
Perspektif  eksekusi  laut  dalam  hal  peneggelaman  hanya  dapat  diberlakukan  bagi  benda yakni  kapal  dan  sarana  penangkapan,  bukan  manusia.  Hal  ini  tidak  menimbulkan  dampak penafsiran negatif dibalik eksekusi laut penenggelaman tersebut. Maksud lain di balik eksekusi laut,  peneggelaman  kapal  pencurian  ikan  adalah  bahwa  kapal-kapal  pencuri  tersebut  telah mengambil  hasil  laut  secara  illegal  maka  harus  dimasukan  kedalam  laut  untuk  memberikan dampak positif bagi laut dan segala isinya.

## 2. Melompat ke laut
Bentuk  eksekusi  laut  selanjutnya  adalah  melompat  ke  laut  dari  atas  pesawat/helikopter. Para penjahat yang telah divonis hukuman maksimal atau hukuman penjara seumur hidup atau yang disamakan dengan eksekusi mati, kepada mereka diberlakukan eksekusi laut dengan cara melompat  ke  laut  dari  ketinggian  1945  kaki.  Ketinggian  ini  dipakai  untuk  menandakan kemerdekaan  dalam  penerapan  eksekusi  laut.  Artinya,  setiap  terpidana  yang  menjalankan eksekusi laut ini akan dibebaskan atau dimerdekakan tanpa syarat ketika selamat dari hukuman tersebut.
Secara  teknis,  areal  laut  yang  menjadi  tempat  eksekusi  disterilkan  dari  aktivitas  para nelayan,  dengan  radius  satu  kilo  meter  dari  bibir  pantai  dengan  dijaga  oleh  angkatan  laut  atau yang ditugaskan oleh Negara. Jika terpidana berhasil sampai pada batas yang telah ditentukan, entah  karena  kemampuannya  atau  karena  diselamatkan  oleh  pertolongan  lain  (bukan  manusia secara sengaja) yang dianggap mujizat, maka yang bersangkutan langsung bebas murni saat itu juga.

## Manfaat Eksekusi Laut
Sesungguhnya penerapan eksekusi laut menawarkan beberapa manfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum dan penerapannya pada lingkungan IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS. Terhadap eksekusi mati pun yang diterapkan di Indonesia pada beberapa tahun silam seperti yang dijatuhkan pada Tibo, Riwu dan Da Silva menuai kontroversi bahkan sampai terjadi demontrasi dan aksi keprihatinan di hampir  semua  wilaya  di  Indonesia.  Di  Atambua  terjadi  gejolak  masyarakat  hingga  merusak  fasilitas Lapas,  yang  berakibat  pada  banyaknya  narapidana  yang  melarikan  diri.  Fakta  ini  menginformasikan
bahwa  eksekusi  mati  masih  menuai  kontroversi  walau  penerapannya  masih  terus  dipertahankan  di Indonesia. [1]
Kini,  sudah  saatnya  Indonesia  mempertimbangkan  penghapusan  hukuman  mati  karena bertentangan  dengan  ideologi  Pancasila  dan  melanggar  HAM.  Oleh  karena  itu  dicari  dan  digagas konsepsi  pola  hukuman  yang  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  HAM.  Eksekusi  laut  adalah solusi  hukuman  legal  yang  efektif,  bahkan  bagi  semua  jenis  kejahatan;  tidak  hanya  bagi  terpidana pembunuhan,  narkotika,  tetapi  juga  korupsi.  Uraian  berikut  mengetengahkan  manfaat  penerapan eksekusi laut secara lebih terperinci.
1. Suportif-ideologis
Secara  ideologis,  penerapan  eksekusi  laut  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila,  bahkan mendukung  implementasi  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  ideologi  Negara.  Dengan  penerapan eksekusi  laut,  Negara  tidak  dinilai  menjalankan  kekuasaan  secara  sewenang-wenang  di  luar pengawasan nilai-nilai Pancasila. Negara juga tidak dinilai semena-mena membunuh, pun tidak dinilai sebagai penjahat moral dengan cara menghilangkan kehidupan warga negaranya. Berfokus pada  teknis  penerapan  eksekusi  laut  secara  khusus  dengan  cara  melompat  ke  laut  atas  dasar hukum, terpidana telah mengetahui resiko penerapan eksekusi laut, sehingga dengan sendirinya ia  melompat  ke  laut  tanpa  didorong  atau  dipaksa.  Dalam  hal  ini  Negara  menghargai  dan menerapkan  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  serta  penghargaan  akan  sila  Ketuhanan  Yang Maha Esa, bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Negara pun pada perspektif ini tidak bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa warga Negara atau terpidana.

## 2. Suportif-edukatif
Penerapan eksekusi laut menginsyaratkan pendidikan bagi warganya, bahwa Negara mengajari kejahatan bukan dibalas dengan kejahatan atau gigi ganti gigi, tetapi pola pendidikan kesadaran hukum  bagi  warga  negaranya.  Negara  mewujudkan  tanggung  jawabnya  terhadap  warganya. Negara  sadar  bahwa  eksistensinya  bukan  tanpa  masyarakat.  Negara  terlahir  dari  masyarakat. Dalam  “Kesejahteraan  Sosial:  Sebuah  Perspektif  Dialektis”,  Watunglawar  dan  Leba [16] menyebutkan bahwa Negara merupakan sintesis dari masyarakat dan pemerintah. Pada perspektif ini, untuk menciptakan kesejahteraan sosial atau keadilan social maka perlu kolaborasi hak dan kewajiban  secara  proporsional.  Tidak  ada  keterpisahan  dan  tidak  ada  kesewenang-wenangan. Seluruh gerak dan tata kelola pemerintahan ( governance ) ditempatkan pada konteks kepentingan dan  kebaikan  bersama  ( bunum  commune ).  Negara  mesti  berlaku  adil  bagi  warganya.  Bagi Watunglawar dan Leba, Negara mesti bagaikan seorang anak kecil. Artinya, eksistensi, wajah dan jati  diri  Negara  tergantung secara  proporsional  pada  kolaborasi  hak  dan  kewajiban masyarakat dan pemerintah, sehingga Negara tidak berlaku seperti seorang anak durhaka yang mencederai sumber asalnya dengan kekuasaannya. Negara harus tetap berempati dan berpihak pada warganya untuk kebaikan bersama dan bukan menjadi penyebab kontroversial yang bertendensi pertikaian dan  perpecahan  dikalangan  warganya  akibat  kebijakan  yang  tidak  suportif  terhadap  nilai kemanusiaan.

## 3. Solusi hukuman maksimal
Penerapan  eksekusi  laut  merupakan  suatu  tindakan  hukuman  bagi  terpidana  dengan  hukuman maksimal  20  tahun  penjara  atau  penjara  seumur  hidup  atau  yang  disamakan  dengan  hukuman mati.  Terpidana  dapat  memiliki  peluang  untuk  dibebaskan  tanpa  syarat  jika  telah  berhasil menjalani  eksekusi  laut.  Dalam  hal  ini  terpidana  tentu  mengharapkan  campur  tangan  Tuhan. Penerapan  eksekusi  laut  ini  menambah  keyakinan  akan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  bahwa, saatnya menaruh kepercayaan dan kebebasan pada kebijaksanaan dan keadilan Tuhan. Terpidana
tidak  perlu  menghabiskan  sisa  hidupnya  dalam  penjara  seumur  hidup,  tetapi  memiliki kemungkinan terbebaskan dari hukuman jika berhasil menjalani dan melalui eksekusi laut.

## 4. Solusi minimalisasi kejahatan korupsi
Menyadari betapa menantangnya penerapan eksekusi laut, terpidana korupsi yang mengakibatkan kerugian  Negara  di  atas  1M  (yang  disamakan  dengan  hukuman  maksimal/seumur  hidup  atau disamakan dengan eksekusi mati) tidak akan menganggap remeh karena hukuman yang diberikan bukan  dalam  bentuk  ganti  rugi.  Para  koruptor  akan  menyadari  betapa  pentingnya mempertahankan  dan  menghargai  hidup  daripada  menyusahkan  sesama  dan  Negara  akibat memanfaatkan apa yang bukan menjadi hak mereka.

## 5. Efek jera
Penerapan eksekusi laut tentu memiliki dampak positif bagi para penjahat atau terpidana untuk tidak mengulangi perbuataanya. Jenis eksekusi laut dengan cara melompat dari ketinggian 1945 kaki, menantang potensi individu terpidana perihal kemampuan renang sepanjang satu kilo meter dan  kesiapan  mental/batin  untuk  melompat  dari  ketinggian  tersebut,  selain  munculnya kegelisahan akan kenyataan yang  dihadapi antara hidup atau mati. Kematian akibat eksekusi laut jenis  ini  tentunya  menjadi  akhir  sejarah  terpidana,  tetapi  juga  menjadi  efek  jera  bagi  penjahat potensial  lainnya  untuk  tidak  ingin  melakukan  kejahatan  serupa,  yang  berdampak  pada  vonis eksekusi laut. Jika keselamatan berpihak pada terpidana yang telah melakukan eksekusi laut, tentu akan membekas dalam dirinya dan membatasinya mengulangi kejahatan yang sama, bahkan pihak terbebas akan menjadi pewarta kabar gembira bagi warga masyarakat dan para penjahat potensial lainnya  untuk  tidak  melakukan  kejahatan  yang  pernah  ia  lakukan  atau  kejahatan  lain  yang berakibat pada hukuman eksekusi laut.

## 6. Intimicy relationship with God
Akhirnya terpidana eksekusi laut tiba pada suatu titik dimana ada kesempatan untuk membangun relasi  yang  serius  dan  khusus  bersama  Sang  Penguasa  hidup  dan  mati  sebelum  menjalani hukuman eksekusi laut. Hubungan yang dibangun dapat berbentuk transaksional, atau janji-janji yang  bersifat  pribadi  (nasar).  Keselamatan  yang  diperoleh  dari  sebuah  hukuman  terutama  dari eksekusi  laut  akan  membawa  pertobatan  radikal.  Relasi  pribadi  dengan  Tuhan  membawa terpidana  pada  peneguhan  iman  dan  pasrah  pada  kehendak  Tuhan  bagi  hidup  dan  matinya. Terpidana dapat pula membangun resolusi iman, dengan tidak mengulangi kejahatannya apabila selamat dari eksekusi laut. Banyak pengalaman pertobatan manusia bersumber dari pengalaman tantangan  yang  mengancam  kehidupan,  seperti  seseorang  perokok  berat  yang  meninggalkan kebiasaan merokok karena menderita penyakit asma/paru-paru; Atau seperti Martin Luter yang bertobat  setelah  selamat  dari  ancaman  badai-petir  karena  janjinya  kepada  Tuhan. [17] Peristiwa akan  dan  sesudah  menjalani  eksekusi  laut  merupakan  suatu  kesempatan  bagi  terpidana  untuk mulai memperhatikan pentingnya membangun relasi atau kedekatan pribadi dengan Tuhan secara intens  melalui  doa  dan  perubahan  sikap  atau  perilaku  yang  mencerminkan  pertobatan  dan keselamatan.  Lebih  baik  bertobat  sebelum  menjalani  hukuman  eksekusi  laut,  membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi dari peristiwa ini daripada mati konyol karena tertembak mati tanpa sebuah  pertobatan  dan  tidak  memperoleh  peluang  untuk  hidup  atau  selamat.  Para  eksekutor hukuman  mati  pun  mengalami  dilema  batin,  konflik  hati  nurani  sehingga  mereduksi  kualitas moralnya.

## Rumah Refleksi
Atas dasar kemanusiaan, maka tidak cukup etis apabila menggunakan nama Rutan (rumah tahanan) atau  penjara  bagi  terpidana.  Secara  objektif  rutan  atau  penjara  mengandung  pengertian  menghukum, menyiksa,  membatasi  aktualisasi  diri,  pembaruan  diri,  atau  pertobatan.  Memang  demikian,  akibat pelanggaran  atau  kejahatan  yang  dilakukan;  akan  tetapi  perlu pertimbangan  motivasi  pertobatan  atau perubahan perilaku karena kemanusiaan. Oleh karena itu perlu adanya perubahan nama dari Rutan atau Penjara menjadi Rumah Refleksi (Rufsi). Setiap terpidanya tentu berpeluang dibebaskan karena telah menjalani hukuman. Tetapi lebih dari itu, pembebasan mestinya bukan karena telah menjalani kurungan atau masa tahanan sesuai putusan, melainkan karena dalam evaluasi atau penilaian terpidana berhasil membuktikan pertobatan atau pembaruan dirinya.
Rufsi  menjadi  solusi  perjalanan  menuju  pertobatan  dan  pembebasan.  Bagi  terpidana  hukuman eksekusi laut, mereka tidak langsung menjalani eksekusi laut, tetapi digiring ke Rufsi untuk menjalani refleksi, berpuasa, dan berdoa kepada yang Mahakuasa agar diberi kekuatan dalam menjalani hukuman eksekusi  laut.  Masa  terpidana  eksekusi  laut  berada  di  Rufsi  selama  40  hari  terhitung  sejak dikeluarkannya putusan. Saat berada di dalam rufsi, terpidana tentu bisa berjumpa dengan keluarga yang berkunjung  untuk  memberikan  motivasi  dan  dukungan  moral.  Negara  pun  bisa  melayani  kebutuhan terpidana yang sedang berada dalam situasi meratapi nasibnya yang semakin mendekat. Dengan berada di  dalam  Rufsi,  diharapkan  terpidana  eksekusi  laut  bisa  bertobat  dan  tiba  pada  keyakinan  serta optimisme iman bahwa hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan. Bertobat untuk selamat, selamat karena bertobat dan mengikuti jalan Tuhan, untuk hidup dalam kebaikan.

## Eksekusi laut: jalan pertobatan dan pembebasan
Eksekusi  laut  dipandang  sebagai  tindakan  hukum  dalam  rangka  pergerakan  pemerdekaan kemanusiaan. Pada ketinggian 1945 kaki sebagai tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, dimaksudkan untuk  mengaajak  pembaruan  dan  pertobatan  pada  sebuah  kemerdekaan  dan  keselamatan  karena keyakinan  teguh  pada  Tuhan  yang  Maha  Esa. Pelaku yang  divonis  hukuman  eksekusi  laut,  dihukum dengan memberikan kesempatan baginya untuk merdeka dan dibebaskan jika telah berhasil menjalani hukuman  tersebut.  Menjalani  hukuman  eksekusi  laut  merupakan  tindakan  yang  memicu  kesadaran moral pelaku akan pentingnya berpasrah pada kehendak Tuhan, sekaligus berharap akan kemurahan dan kuasa Tuhan akan tindakan penyelamatan-Nya.
Dengan  penerapan  hukuman  eksekusi  laut,  Negara  dibebaskan  dari  perbuatan  melangkahi kewenangan  Tuhan  sebagai creator terhadap  hidup  manusia.  Dengan  demikian,  Negara mengimplementasikan  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  karena  menghidupi  dan  menjiwai  ke- Tuhanan  yang  Maha  Esa.  Negara  terhindar  dari  hegemoni  yang  berlebihan  hingga  dinilai melakukan kejahatan  kemanusiaan.  Kemanusiaan  harus  dijunjung  tinggi,  dihargai,  dan  dijaga  dalam  sebuah lingkungan yang terhindar dari ancaman dan tantangan yang bersumber dari berbagai kejahatan. Oleh karena  itu,  perspektif  ini  menyentuh  bagaimana  mengatasi  kejahatan  untuk  sebuah  kemendekaan, keselamatan atau pembebasan dan antara konsisten dan inkonsistensi.

## Hidup-Mati: Perspektif Hak & Kewajiban
Hidup adalah hak. Hak hidup itu adalah hak asasi yang dianugerahkan oleh sang Creator kepada manusia. Sang Creator adalah Tuhan, dan bukan manusia, bukan binatang, bukan lembaga hukum, pun bukan pula  Negara. Hak hidup manusia adalah fakta terberi yang perlu disyukuri, dirawat, dan dijaga
untuk semakin berkualitas dan mengharumkan waja sang Pencipta. Karena hak hidup manusia adalah fakta terberi, maka mengharuskan ada kewajiban dari manusia sebagai penerima hak hidup itu untuk tidak menghilangkan atau binasakannya tanpa seizin pemberi atau penguasa. Kalau hidup adalah fakta terberi, maka kematian adalah jalan kepada pengambilan hidup oleh pencipta.
Hidup  adalah  hak.  Tidak  ada  hak  untuk mati.  Mati  dikaitkan  dengan  Pencipta  atau penguasa yang mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada manusia. Siapa yang memberi, dia itu yang memiliki kewenangan untuk mengambilnya, sebagaimanan dalam Ayub 1: 21 b “ Tuhan yang memberi , Tuhan  yang  mengambil , terpujilah  nama  Tuhan !”.  Tuhan  yang  Mahaesa  (sila  pertama  pancasila, “Ketuhanan yang Mahaesa”) diyakini sebagai pemberi hidup maka Tuhanlah yang berhak mengambil kembali kehidupan itu. Kematian yang wajar, tanpa campur tangan pihak lain adalah bukti pengambilan hak yang adalah kewenangan Tuhan. Tuhan tidak pernah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada siapapun termasuk Negara.

## Jalan Mengatasi Kejahatan
Kejahatan  yang  terjadi  akibat  perilaku  manusia  dapat  menyebkan  kerugian  pada  pihak  lain, [18] karena  kejahatan  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  Oleh  karena  itu  masyarakat  harus menanamkan  kesadaran  dalam  dirinya  eksistensi  suatu  hukum  dalam  masyarakat  merupakan pengejawantahan dari tuntutan masyarakat agar jalannya kehidupan bersama menjadi baik dan tertib. [19] Sesungguhnya, ada beberapa jalan untuk mengatasi kejahatan di muka bumi, secara khusus di Indonesia, yakni menghukum dengan cara mengeksekusi laut, triviality (penyepelean), destruksi estetis (beroposisi dengan cara yang estetis), dan readjusment (penyesuaian kembali).

## 1. Eksekusi laut
Eksekusi laut merupakan sebuah potensialitas strategis dalam mengatasi kejahatan. Mendengar hukuman  eksekusi    saja  telah  mematikan  semangat  dan  hawa  napsu  untuk  berbuah  jahat  yang beresiko  pada  putusan  eksekusi  laut.  Eksekusi  laut  memiliki  kekuatan  jerah  bagi  penjahat potensial.  Oleh  karena  itu  hukuman  eksekusi  laut  menjadi  jalan  yang  ampuh  bagi  pengatasian kejahatan tanah air.
2. Trivialitas
Cara  lain  untuk  mengatasi  kejahatan  yaitu anaesthesia . Anaesthesia sering  disebut  juga “ triviality ”  (penyepelean).  Trivialitas  merupakan  suatu  tindakan  dimana  seseorang  harus melakukan  oposisi  terhadap  incompatibilitas  dengan  cara  mengeliminasi  penderitaan  tanpa menimbulkan konflik pengalaman. Setiap proses “menjadi” untuk definite (tertentu) di dalamnya selalu terdapat aspek eliminasi. [20] Seseorang penegak hukum, baik penyidik, penuntut, maupun hakim  harus  membangun  dalam  dirinya  sikap  menantang  atau  oposisi  terhadap  segala  sesuatu yang dinilai tidak cocok atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma moral, bahkan yang akan  berdampak  pada  konflik  sosial  dan  kemanusiaan.  Beroposisi,  artinya  menjauhkan  diri, membiarkan  apa  yang potensial  terhadap  sebuah  kejahatan.  Banyak  orang  mudah  dipengaruhi, dan  kontra  hati  nuraninya  sehingga  mudah  disuap  dan  korupsi  sehingga  menimbulkan permasalahan bagi yang lain, termasuk Negara. Para koruptor sangat rawan dari perspektif ini.

## 3. Destruksi Estetis
Destruksi  etis  merupakan  juga  merupakan  jalan  untuk  mengatasi  kejahatan.  Destruksi  estetis dimengerti  sebagai  pembongkaran  dengan  cara  yang  estetis.  Artinya,  bahwa  dalam menangani inkompatibilitas,  oposisi  tetap  ada  atau  dipertahankan,  tetapi  tidak  dipertentangkan  atau
direlasikan secara tidak estetis. Hal ini memang akan memunculkan situasi konflik dan destruksi. Menurut Siswanto tentang situasi ini Whitehead mengatakan, bahwa· kejahatan adalah bersifat dekstruksi. Seseorang tetap harus memilih jalan oposisi terhadap inkompatibilitas walaupun dapat destruktif bagi diri sebagai dampak karena realisasi tidak secara estetis.

## 4. Readjusment
Cara  ini  muncul  apabila  terjadi  bentrokan  yang  bersifat  affektif.  Maksudnya,  bentrokan  atas intensitas,  dan  secara  logis  bukan  merupakan  ketidakcocokan  akan  kualitas.  Di  sini incompatibility bukan antara feeling this or “ that ”, tetapi antara “ feeling this as much as that ” atau “ feeling that as much as this ”.

## Antara Konsistensi dan Inkonsistensi
Terkait  dengan  masalah  Tuhan,  kejahatan  dianggap  sebagai  suatu  internal  inkonsistensi; sedangkan Tuhan sebagai Alpha-Omega (awal­akhir penciptaan) tidak mengenal internal inkonsistensi; dalam  pandangan  Siswanto,  Tuhan  pada  hakikatnya  adalah  suatu self-consitent (Diri  yang  konsisten, tidak ada kontradiksi). Berbeda dengan manusia yang selalu labil dan lemah dalam konsistensi.
Manusia  cenderung  inkonsistensi  Oleh  karena  itu  dapat  dimengerti  bahwa  hakekat  manusia adalah sebatas pejuang konsistensi, pejuang kebenaran dan kebaikan.  Bukanlah sebuah keheranan jika seorsang filsuf dapat dimengerti sebagai pencari kebenaran dan bukan kebenaran itu sendiri. Maka dapat dibenarkan bahwa, manusia dikaruniai Tuhan akal budi dan kehendak untuk membedakan mana yang benar dan salah, kehendak untuk konsisten akan kebaikan atau inkonsistensi karena memilih kejahatan. Disinilah  letak  eksistensi  manusia  sebagai animal  rationale .  Manusia  harus  berjuang  terus-menerus untuk sebuah konsistensi, karena manusia tidak setara dengan Tuhan.
Pada perspektif ini, manusia dikaruniai kesempatan untuk bertobat dan selamat. Di situlah letak kebaikan Tuhan kepada umat manusia, bahwa Tuhan tidak hanya mengaruniai akal budi dan kehendak sehingga  melebihi  makluk  hidup  lain  dan  memiliki  citra  taksomis  tertinggi  saja,  tetapi  lebih  dari  itu Tuhan  masih  memberikan  kesempatan  pemulihan  diri,  pertobatan  untuk  penyelamatan  manusia. Dengan demikian, menghukum adalah membuka kesempatan bertobat, tetapi terpaut di balik itu adalah maksud penyelamatan. Jadi tujuan hukuman pada dirinya adalah memberikan sanksi untuk pertobatan dan penyelamatan. Konsistensi adalah pertobatan dan penyelamatan. Inkonsistensi adalah jalan kepada kejahatan dan kebinasaan.

## 5. KESIMPULAN
Hukuman  mati  tidak  dapat  dibenarkan  dalam  penerapannya  dengan  tujuan  memberantas kejahatan  karena  bertentangan  dengan  sila  ketuhanan  yang  mahaesa  dan  kemanusiaan  yang  adil  dan beradap. Eksekusi mati bertentangan dengan hak asasi mansia. Selain itu eksekutor hukuman mati tidak memiliki  kewenangan  untuk  menghilangkan  kehidupan  manusia,  karena  Allah  yang  memiliki kewenangan atas hidup dan mati manusia. Cara atau kebijakan hukum Allah selalu ditempatkan dalam kaitan penyelamatan atau penobatan manusia. Oleh karena itu eksekusi laut dipandang sebagai solusi jitu  pengatasian  kejahatan,  karena  dengan  eksekusi  laut,  pelaku  kejahatan  diberikan  ruang  untuk mengembalikan  kesadaran  moral  kereka.  Terpidana  eksekusi  laut  akan  menyesali  diri,  bertobat  dan membangun intimacy relationship dengan Allah. Eksekusi laut merupakan tindakan Allah menobatkan atau menyelamatkan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 2 (1), 15–26. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1
[2] Prakoso, D. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia . Yogyakarta: Liberty
[3] Makarim,  M.  (2014).  Beberapa  Pandangan  Tentang  Hukuman  Mati  (Death  Penalty)  Dan Relevansinya  Dengan  Perdebatan  Hukum  Di  Indonesia. ELSAM,  Referrensi  Hukum ,  1–7. http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12
[4] Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/ PUU-V/2007. Yudisial , 10 (2), 193–215. file:///C:/Users/Asus/Downloads/138-792-1-PB (1).pdf
[5] Tomalili, R. (2019). Hukum Pidana . Yogyakarta: Deepublish
[6] Daming,  S.  (2016).  Konfigurasi  Pertarungan  Abolisionisme  Versus  Retesionisme  dalam Diskursus  Keberadaan  Lembaga  Pidana  Mati  di  Tingkat  Global  dan  Nasional. YUSTISI , 3 (1 Maret 2016), 33–77. https://core.ac.uk/download/pdf/230807069.pdf
[7] Riyanto, E. A. (2011). Berfilsafat Politik . Yogyakarta: Kanisius.
[8]  Riyanto,  Eko  Armada.  (2018). RELASIONALITAS,  FILSAFAT  FONDASI  INTERPRETASI:  Aku, Teks, Liyan, Fenomen. Yogyakarta: Kanisius.
[9] Lon, Y. S. (2020). “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya.” KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa 4 (1): 47–55. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.14.1.2020.47-55.
[10] Robet, R., & Lubis, T. M. (2016). Politik Hukuman Mati Di Indonesia. Serpong: CV. Marjin Kiri.
[11] Araf, Al, ed. (2010). Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia . Jakarta: Imparsial
[12]  Kania,  D.  (2014).  “Cita  Politik  Hukum  Pidana  Mati  Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmu  Hukum 4  (2 Februari-Juni): 161–79. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2787.
[13]  Darmawijaya,  Stanislaus  Pr.  (1990).  “No  Title.” Orientasi  Baru 4:  47–79.  https://e- journal.usd.ac.id/index.php/job/article/view/1252/1003.
[14]  El-Fikri,  Syahrudin;  Murtiaji,  Nur  Hasan:  Damhuri,  Elba.  (2020).  “Bukti  Ilmiah  Di  Balik Tenggelamnya Firaun Di Laut Merah.” REPUBLIKA.CO.ID , 2020. Diskses tanggal 9 Mei 2021 dari:  https://www.republika.co.id/berita/q9n0hp440/bukti-ilmiah-di-balik-tenggelamnya-firaun- di-laut-merah.
[15] Wijaya, C., & Marta, D. (2019). “Menteri Susi Kembali Tenggelamkan Kapal.” BBC News , 2019. Diakses pada tanggal 9 Mei 2021 dari: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222.
[16] Watunglawar, B; & Leba, K. (2020). “KESEJAHTERAAN SOSIAL: Sebuah Pesrpektif Dialektis.” Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan) 1 (1): 10-24. https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i1.40127.
[17] Wahyu, R. (2006). “Martin Luther; Dari Krisis Pribadi Ke Perjuangan Bersejarah.” Sarapan Pagi Biblika ,  2006.  Diakses  pada  tanggal  10  Mei  2021  dari:  https://www.sarapanpagi.org/martin- luther-vt69.html
[18]  Watunglawar,  Balthasar.  (2021).  “Pilihan  Etikal  Dalam  Memerangi  Kejahatandi  Indonesia.” Soscied 4 (1 Juli): 47–54. https://doi.org/https://doi.org/10.32531/jsoscied.v4i1.371.
[19] Maharani, Septiana Dwiputri. (2016). “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus- Kasus Kejahatan Di Indonesia.” Jurnal Filsafat 26 (1): 30–51. https://doi.org/10.22146/jf.12624.
[20] Siswanto, Joko. (2000). “Kejahatan Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead.” Jurnal Filsafat Seri Ke-31 10 (2 Agustus): 167–78. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jf.31333.