Volume 22 Issue 01, May 2024 P-ISSN: 1693-5047, E-ISSN: 2621-0320
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## The Impact of Revenue From Contracts With Customers on Financial Performance
Defi Wulandari 1 , Nurna Aziza 2
Faculty of Economics and Business, Bengkulu University, Indonesia
Abstract:  This  research  aims  to  disseminate  the  impact  of  implementing  IFRS  15  on company  financial  performance,  with  a  focus  on  property  and  real  estate  companies  in Indonesia  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  (BEI)  and  similar  companies  on  the Stock  Exchange  of  Thailand  (SET)  during  the  period  2018-2021  observations  for companies in Indonesia and 2017-2020 for Thai companies. The research sample was 46 companies  selected  using  the  purposive  sampling  method.  This  research  uses  a comparative method to compare financial performance before and after the implementation of IFRS 15. Data analysis was carried out using the paired sample t-test or Wilcoxon test. The  research  results  show  that  after  the  implementation  of  IFRS  15,  profitability  ratios (NPM, ROA and ROE) show a decline compared to before. On the other hand, the solvency ratio (DAR and DER) showed an increase, and the liquidity ratio (CR) decreased compared to the period before the implementation of IFRS 15.
Keywords: IFRS 15, Financial Performance, Revenue
Article Info: Received: January 15 th , 2024| Revised: March 25 th , 2024| Accepted: May 27 th , 2024 DOI: 10.35129/simak.v22i01.497
1 Email: defiwulandari0211@gmail.com (Correspondence Author)
2 Email: nurna_aziza@unib.ac.id

## Dampak Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan Terhadap Kinerja Keuangan
Defi Wulandari, Nurna Aziza Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Indonesia
Abstract: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dampak  penerapan  IFRS  15 terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan fokus pada perusahaan properti dan real estate di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan serupa di Bursa Saham Thailand/Stock Exchange of Thailand (SET) selama periode pengamatan 2018-2021  untuk  perusahaan  di  Indonesia  dan  2017-2020  untuk  perusahaan  Thailand. Sampel  penelitian  sebanyak  46  perusahaan  dipilih  menggunakan  metode  purposive sampling.  Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk membandingkan kinerja keuangan  sebelum  dan  setelah  penerapan  IFRS  15.  Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan uji paired sample t-test atau uji Wilcoxon test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  setelah  penerapan  IFRS  15,  rasio  profitabilitas  (NPM,  ROA,  dan  ROE) menunjukkan penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Di sisi lain, rasio solvabilitas (DAR  dan  DER)  menunjukkan  peningkatan,  dan  rasio  likuiditas  (CR)  menurun dibandingkan dengan periode sebelum penerapan IFRS 15. Kata Kunci: IFRS 15,  Kinerja Keuangan,  Pendapatan

## 1.  PENDAHULUAN
Setiap  negara  memiliki  pedoman  yang  berlaku  dalam  menjalankan pemerintahan, dan hal yang serupa terjadi dalam domain akuntansi di mana setiap negara memiliki standar akuntansi unik yang memengaruhi pengelolaan keuangan dengan perbedaan yang jelas antar negara, (Kharisma Dewanti, 2015). Standar akuntansi  akan terus  berkembang  untuk memenuhi  kebutuhan  yang  diperlukan. Saat  ini,  setiap  negara berkomitmen  untuk  mencapai  konsistensi  dalam  standar pelaporan  keuangan,  dengan  tujuan  mendukung  dan  memfasilitasi  aktivitas ekonomi  dan  perdagangan  internasional.  Implementasi  IFRS  di  negara-negara anggota ASEAN adalah hasil dari upaya tersebut. Indonesia dan Thailand adalah dua  negara  yang  memilih  untuk  tidak  mengadopsi  IFRS  secara  penuh,  tetapi mereka  mengambil  pendekatan  konvergensi  dengan  mengadaptasi  standar tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  nasional  negaranya,  (Ramdani, 2020).
IFRS  adalah  serangkaian  standar  akuntansi  internasional  yang  diterbitkan oleh International  Accounting  Standards  Board (IASB)  setelah  melalui  proses pengembangan  yang  melibatkan  empat  organisasi  utama  dunia,  yaitu  Dewan Standar  Akuntansi  Internasional  (IASB),  Komisi  Masyarakat  Eropa  (EC), Organisasi  Internasional  Pasar  Modal  (IOSCO),  dan  Federasi  Akuntansi Internasional (IFAC). Standar ini merupakan evolusi dari standar sebelumnya yang dikenal  sebagai International  Accounting  Standards (IAS)  dan  kemudian diperbarui dan diterbitkan oleh IASB sebagai standar  baru yang dikenal dengan nama IFRS, (Kharisma Dewanti, 2015). Penerbitan IFRS 15 menandakan puncak dari  proyek  bersama  dengan  pembuat  standar  nasional  AS,  Dewan  Standar Akuntansi  Keuangan  (FASB),  yang  mengembangkan  standar  akuntansi  global berkualitas  tinggi  untuk  pengakuan  pendapatan.  Data  pendapatan  digunakan untuk  mengevaluasi  performa  serta  situasi  finansial  perusahaan  dan  juga  untuk membandingkannya dengan perusahaan lain, (IASB, 2020).
Laporan keuangan adalah perantara yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan  kinerja  keuangannya  kepada  publik,  (Irwansyah  & Wulandari, 2019). Kinerja adalah pencapaian yang dihasilkan dari aktivitas atau program  yang  telah  dilakukan,  (Suryani et.  al., 2021).  Salah  satu  cara  untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan adalah dengan menggunakan rasio keuangan.  Rasio  keuangan  adalah  metode  analisis  keuangan  yang  digunakan untuk  mengukur  kinerja  perusahaan  dengan  menganalisis  data  dari  Laporan Keuangan  selama  periode  tertentu.  Hasil  dari  analisis  rasio  keuangan  dapat digunakan  untuk menilai  apakah  manajemen  perusahaan  telah  mencapai  target yang  telah  ditetapkan  dan  dapat  menjadi  dasar  evaluasi  untuk  meningkatkan kinerja perusahaan, (Zhang, 2020). Analisis dan interprestasi berbagai jenis rasio dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keadaan keuangan dan  kinerja  perusahaan,  terutama  bagi  analis  yang  berpengalaman  dan  ahli dibandingkan dengan hanya mengandalkan data keuangan tanpa mengonversinya  menjadi  rasio.  Rasio-rasio  seperti  rasio  profitabilitas,  rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas digunakan dalam analisis ini.
Laporan  keuangan  harus  disusun  dengan  menggunakan  Prinsip  Akuntansi yang Berlaku Umum (GAAP). Dalam konteks Indonesia, GAAP atau pernyataan standar  akuntansi  keuangan  (PSAK)  dikembangkan  oleh  Institut  Akuntansi Indonesia  (IAI),  (Saiful et  al .,  2023).  Ikatan  Akuntan  Indonesia  melalui  Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengadopsi penuh IFRS 15 dengan mengeluarkan
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  72  tentang  Pendapatan  dari Kontrak dengan Pelanggan pada tahun 2017. Dengan diberlakukannya PSAK 72, maka PSAK 72 secara resmi akan menjadi satu-satunya standar yang mengatur pengakuan  pendapatan  dan  secara  resmi  menggantikan  semua  standar sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  pengakuan  pendapatan,  (Mutiha,  2023). PSAK 72 efektif diberlakukan pada 1 Januari 2020, namun penerapan lebih awal diperbolehkan,  (IAI,  2024).  Sedangkan,  Thailand  telah  menerbitkan  dan  akan menerapkan  Standar  Pelaporan  Keuangan  Thailand  yang  baru,  yaitu  TFRS  15 mengenai Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang akan dimulai pada periode akuntansi 1 Januari 2019 dan penerapan awal diperbolehkan, (Jonathan Fryer, 2018).
Standar pendapatan sebelumnya berisi panduan terbatas pada banyak topik penting  yang  seringkali  sulit  diterapkan  pada  transaksi  yang  kompleks. Ketidakjelasan  informasi  tersebut  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  asimetri informasi  dan  mendorong  munculnya  masalah  keagenan,  terutama  karena Standar  Pendapatan  sebelumnya  tidak  menyertakan  dasar  kesimpulan  apapun. Akibatnya,  beberapa  perusahaan  melengkapi  pedoman  terbatas  dalam  IFRS dengan menerapkan US GAAP secara selektif.
Dalam  US  GAAP,  konsep  pengakuan  pendapatan  yang  luas  dilengkapi dengan berbagai persyaratan spesifik perusahaan dan transaksi, yang sering kali mengakibatkan  transaksi  yang  serupa  secara  ekonomi  dicatat  secara  berbeda. Bahkan  dengan  semua  persyaratan  khusus  tersebut,  pertanyaan  tentang pengakuan  pendapatan  terus  muncul  seiring  dengan  munculnya  jenis  transaksi baru.  IFRS  15  mengatasi  kekurangan  tersebut  dengan  menetapkan  kerangka kerja  yang  komprehensif  dan  kuat  untuk  pengakuan,  pengukuran,  dan pengungkapan pendapatan. Secara khusus, IFRS 15 meningkatkan perbandingan pendapatan  dari  kontrak  dengan  pelanggan,  mengurangi  kebutuhan  akan panduan  interpretatif  yang  perlu  dikembangkan  berdasarkan  kasus  per  kasus untuk  mengatasi  permasalahan  pengakuan  pendapatan  yang  muncul  dan memberikan  informasi  yang  lebih  berguna  melalui  peningkatan  persyaratan pengungkapan, (IASB, 2020).
Beragam  jenis  kontrak  dengan  pelanggan  yang  umumnya  digunakan  oleh perusahaan properti dan real estate mencakup penjualan berbagai jenis properti seperti rumah, ruko, apartemen, perkantoran, dan lain sebagainya. Negara-negara anggota ASEAN menunjukkan karakteristik serupa seperti peralihan perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang konsisten, dan peran yang signifikan dalam  fluktuasi  ekonomi  global  sebagai  negara  berkembang.  Karena  motif  ini, peneliti  memperkirakan  bahwa  penyelidikan  dalam  konteks  negara-negara berkembang  (yaitu  Indonesia  dan  Thailand)  mungkin  akan  menghasilkan  hasil yang berbeda karena kondisi ekonomi dan kelembagaan yang berbeda, (Nurazi & Usman,  2019).  Prospek  perusahaan  properti  dan real  estate di  Indonesia  dan Thailand hampir mirip karena keduanya memiliki jumlah penduduk yang signifikan. Setelah  melakukan  analisis  awal,  ditemukan  bahwa  perbedaan  dalam  metode pengakuan pendapatan antara PSAK 44 dan PSAK 72 tidak akan menghasilkan perubahan nilai pendapatan yang signifikan pada sebagian besar kontrak. Namun, pada  jenis  kontrak  yang  bersifat  jangka  panjang,  perbedaan  dalam  metode pengakuan  pendapatan  antara  PSAK  44  dan  PSAK  72  kemungkinan  akan mengakibatkan  perbedaan  nilai  pendapatan  yang  besar  dan  berpotensi berdampak pada kinerja keuangan selama periode yang berjalan, (Veronica et al ., 2019). Implementasi IFRS 15 yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dari
kontrak  dengan  pelanggan  berdampak  pada  model  pengakuan  pendapatan, terutama  dalam  laporan  laba  rugi.  Laporan  laba  rugi  memberikan  gambaran tentang  kemampuan  perusahaan  untuk  memperoleh  laba,  dengan  pendapatan dari kontrak menjadi salah satu sumber utama pendapatan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji bagaimana penerapan PSAK 72 berdampak pada kinerja keuangan. Penelitian Veronica et al ., (2019) menunjukan bahwa penerapan PSAK 72  berdampak  signifikan  pada  kinerja  keuangan  perusahaan  properti  dan real estate .  Sementara  itu,  penelitian  Casnila  &  Nurfitriana  (2020)  di  perusahaan telekomunikasi  menemukan  bahwa  perhitungan  DAR  tidak  mengubah  kinerja keuangan secara signifikan, tetapi memberikan perbedaan kecil.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  tertarik  untuk  menguji  kembali  bagaimana perbandingan  kinerja  keuangan  pada  perusahaan  yang  diasumsikan  terkena dampak penerapan IFRS 15. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah  penelitian  terdahulu  belum  ada  yang  meneliti  perbandingan  kinerja keuangan  pada  dua  negara  yang  mengkonvergensi  IFRS  15,  hanya  meneliti dampak  IFRS  15  pada  satu  negara  saja.  Selain  itu,  penelitian  ini  menguji perbedaan antara dua tahun sebelum dan dua tahun setelah penerapan IFRS 15.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin memperlihatkan bagaimana dampak  penerapan  PSAK  72  dan  TFRS  15  terhadap  kinerja  keuangan perusahaan  properti  dan real  estate di  Indonesia  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI),  serta  perusahaan  serupa  di  Bursa  Saham  Thailand/ Stock Exchange  of  Thailand (SET),  dengan  membandingkan  kinerja  keuangan perusahaan  yang  diteliti  untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja  keuangan  sektor properti dan real estate di Indonesia dan Thailand antara dua tahun sebelum dan dua tahun setelah penerapan IFRS 15. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana  perubahan  dalam  metode  pengakuan  pendapatan  tersebut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dalam perusahaan properti dan real estate .

## 2.  TINJAUAN LITERATUR

## Agency Theory
Jensen  &  Meckling  (2012)  menjelaskan  teori  keagean  ( Agency  Theory ) merujuk pada hubungan antara prinsipal (investor) dan agen (manajemen). Agen adalah pihak yang ditugaskan dan diberi wewenang oleh prinsipal untuk mengelola perusahaan  dengan  tujuan  mencapai  kepentingan  prinsipal.  Teori  keagenan membahas  dinamika,  konflik,  dan  solusi  yang  mungkin  terjadi  dalam  konteks hubungan  ini,  dengan  fokus  pada  bagaimana  manajemen  dapat  menjalankan tugas  mereka  sejalan  dengan  kepentingan  pemilik  perusahaan  (prinsipal). Menurut  Khairani  (2019),  inti  dari  hubungan  keagenan  ini  adalah  untuk memisahkan peran kepemilikan yang dimiliki oleh investor dengan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Manajemen, sebagai pelaksana dan pengelola  perusahaan,  memiliki  pengetahuan  dan  informasi  yang  lebih komprehensif  daripada  investor,  yang  bertindak  sebagai  pemilik  utama perusahaan.  Perbedaan  dalam  tingkat  akses  informasi  ini  dapat  menyebabkan ketidakseimbangan informasi dan mengakibatkan timbulnya masalah agensi yang berkaitan  dengan  bagaimana  manajemen  mengelola  perusahaan  demi kepentingan investor.
Oleh karena itu, manajemen memiliki kewajiban untuk mengungkapkan setiap informasi  yang  dapat  berpengaruh  pada  kepentingan  investor  melalui  laporan keuangan. Salah satu contohnya adalah penerapan IFRS 15 tentang Pendapatan dari  Kontrak  dengan  Pelanggan.  Dengan  menginformasikan  pengakuan pendapatan  sesuai  dengan  standar  terbaru  ini  dalam  laporan  keuangan, diharapkan bahwa potensi masalah agensi, seperti ketidakseimbangan informasi antara pihak prinsipal (investor) dan agen (manajemen), dapat diminimalkan.

## IFRS 15 : Revenue from Contracts with Customers
Dewan  Standar  Akuntansi  Internasional  (IASB),  menerbitkan  IFRS  15 Pendapatan  dari  Kontrak  dengan  Pelanggan  pada  bulan  Mei  2014  dan  mulai berlaku  efektif  pada  tanggal  1  Januari  2017.  IFRS  15  menetapkan  persyaratan yang  berlaku  untuk  mengakui  pendapatan  dalam  semua  jenis  kontrak  dengan pelanggan,  (IASB,  2020).  IFRS  15  mengubah  pendapatan  kontrak  dari pendekatan  berbasis  aturan  (rule-based)  menjadi  pendekatan  berbasis  prinsip ( principle-based ).  Dalam  standar  ini,  pengakuan  pendapatan  dapat  dilakukan secara berangsur-angsur seiring berjalannya waktu ( over the time ) atau pada titik tertentu ( at a point of time ), dan proses pengakuan pendapatan melibatkan analisis lima  tahapan  penting,  yaitu mengidentifikasi kontrak, mengidentifikasi  kewajiban pelaksanaan,  menentukan  harga  transaksi,  mengalokasikan  harga  transaksi  ke kewajiban  pelaksanaan  dan  mengakui  pendapatan  saat  entitas  telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.
Indonesia mengadopsi IFRS 15 dengan sepenuhnya dan menerbitkan PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada tahun 2017. PSAK 72 menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh entitas untuk memberikan informasi  yang  berguna  kepada  pengguna  laporan  keuangan  mengenai  sifat, jumlah,  waktu,  dan  ketidakpastian  pendapatan  serta  arus  kas  yang  timbul  dari kontrak  dengan  pelanggan.  PSAK  72  memperkenalkan  pendekatan  yang  lebih komprehensif  dan  prinsipil  dalam  melaporkan  pendapatan  dan  akan menggantikan semua standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu: PSAK 23: Pendapatan, PSAK 34: Kontrak Kontruksi, PSAK 44: Akuntansi  Aktivitas  Pengembangan real  estate ,  ISAK  10:  Program  Loyalitas Pelanggan, ISAK 21: Perjanjian Konstruksi real estate , dan ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan. Dalam hal ini, PSAK 72 akan menjadi standar tunggal yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan, (IAI, 2024).
Sedangkan  Standar  akuntansi  di  Thailand  yang  dikenal  dengan  nama Thailand  Financial  Reporting  Standards (TFRS)  telah  menerbitkan  dan  akan menerapkan  Standar  Pelaporan  Keuangan  Thailand  yang  baru,  yaitu  TFRS  15 mengenai Pendapatan dari Kontrak dengan  Pelanggan yang akan dimulai pada periode akuntansi 1 Januari 2019 dan penerapan awal diperbolehkan. TFRS 15 menggantikan standar akuntansi berikut beserta Interpretasi terkait TAS 11 (revisi 2017) Kontrak konstruksi, TAS 18 (revisi 2017) Pendapatan, TSIC 31 (revisi 2017) Pendapatan  -  Transaksi  Barter  yang Melibatkan  Layanan  Periklanan,  TFRIC  13 (revisi  2017)  Program  Loyalitas  Pelanggan,  TFRIC  15  (revisi  2017)  Perjanjian Pembangunan real  estate dan  TFRIC  18  (revisi  2017)  Pengalihan  Aset  dari Pelanggan.
Menurut  Agustrianti et  al .,  (2020),  dengan  adanya  standar  ini  perusahaan menyatakan pendapatan adalah representasi dari perpindahan barang atau jasa yang telah dijanjikan kepada pelanggan, dengan nilai yang mencerminkan imbalan yang  diharapkan  akan  diterima  oleh  perusahaan  dalam  pertukaran  barang  atau jasa tersebut. Dalam konteks PSAK 44 yang berlaku untuk perusahaan real estate , prinsipnya adalah bahwa pendapatan dari aktivitas konstruksi properti tidak dapat diakui hingga properti tersebut diserahkan kepada pembeli. Namun, dalam PSAK 72,  prinsipnya  berlaku  sebaliknya,  di  mana  pendapatan  dapat  diakui  sebelum properti diserahkan kepada pembeli.

## Kinerja Keuangan
Veronica et  al .,  (2019)  mengungkapkan  bahwa  Kinerja  keuangan  adalah gambaran  dari  keadaan  keuangan  suatu  perusahaan  yang  dianalisis menggunakan  alat  analisis  keuangan.  Gambaran  ini  mencerminkan  hasil  dari kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kinerja keuangan dapat  membantu  perusahaan  dalam  mengevaluasi  apakah  situasi  keuangan mereka baik atau buruk, dan juga menjadi panduan dalam pengambilan keputusan untuk masa depan.
Dalam  IFRS  15,  pengakuan  pendapatan  didasarkan  pada  kewajiban pengendalian yang perusahaan berikan kepada pelanggan sesuai dengan kontrak yang  telah  disepakati,  bukan  berdasarkan  jumlah  uang  muka  yang  diterima. Pengakuan  pendapatan  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan, karena  jumlah  pendapatan  yang  dicatat  dalam  laporan  keuangan  berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Karena itu, penting sekali untuk melakukan pengakuan pendapatan dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku  untuk  memastikan  bahwa  laporan  keuangan  mencerminkan  dengan akurat kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Untuk menilai kondisi tersebut, perlu dilakukan perhitungan berbagai rasio keuangan, termasuk rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas.
Rasio profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan  dalam  mendapatkan  keuntungan.  Dalam  penelitian  ini,  rasio profitabilitas yang digunakan mencakup Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA),  dan Return  on  Equity (ROE).  Rasio-rasio  ini  dipilih  karena  berpengaruh signifikan  dalam  memprediksi  pertumbuhan  laba.  Semakin  tinggi  nilai  rasio profitabilitas,  semakin  baik  kinerja  perusahaan,  karena  ini  mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih besar.
Rasio  solvabilitas  adalah  ukuran  yang  menggambarkan  kemampuan perusahaan  dalam  menyelesaikan  kewajibannya.  Dalam  hal  ini,  peneliti menggunakan Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). Alasan pemilihan rasio ini adalah untuk membandingkan total liabilitas dengan total aset, sehingga dapat menilai apakah aset perusahaan mencukupi ( solvable ) atau tidak mencukupi ( insolvable ) untuk melunasi seluruh liabilitasnya.  Semakin tinggi nilai rasio  solvabilitas,  semakin  buruk  kinerja  keuangan  perusahaan,  karena  hal  ini menandakan bahwa perusahaan menghadapi risiko gagal bayar akibat besarnya utang yang harus dibayarkan.
Rasio  likuiditas  adalah  ukuran  yang  digunakan  untuk  menilai  kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Current Ratio dipilih sebagai rasio  likuiditas  yang  relevan,  karena  rasio  ini  secara  umum  digunakan  untuk menilai  sejauh  mana  perusahaan  mampu  memenuhi  kewajiban  jangka  pendek dengan  menunjukkan  seberapa  besar  aset  yang  dapat  segera  diubah  menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang. Semakin tinggi nilai  rasio  likuiditas,  semakin  besar  kemampuan  perusahaan  untuk  membayar hutangnya.

## Pengembangan Hipotesis
Teori  keagenan  berkaitan  erat  dengan  kewajiban  agen (manajemen)  dalam menjalankan perusahaan untuk kepentingan principal ( inventory ). Oleh karena itu, manajemen harus memberikan seluruh informasi kepada investor agar tidak ada konflik  keagenan.  Salah  satunya  yaitu  menyampaikan  informasi  tentang pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 dalam laporan keuangan.
Setelah penerapan PSAK 72 metode pengakuan pendapatan diubah dari rule based menjadi principle based . Menurut principle based , pendapatan dapat diakui berdasarkan  kewajiban  kontrol  yang  telah  diberikan  perusahaan  kepada pelanggannya  sesuai  dengan  kontrak  yang  disepakati,  bukan  berdasarkan sejumlah  uang  yang  diterima  di  muka.  Jika  perusahaan  gagal  memenuhi kewajibannya, maka tidak ada pendapatan yang dapat diakui dan dicatat dalam laporan  keuangan.  Jumlah  pendapatan  yang  dapat  diakui  dalam  laporan keuangan akan mempengaruhi laba bersih perusahaan. Laba bersih adalah akun yang  digunakan  untuk  menilai  kinerja  keuangan  perusahaan  sebagai  rasio profitabilitasnya  dalam  memperoleh  keuntungan.  Oleh  karena  itu,  pengakuan pendapatan memiliki hubungan yang erat dengan kinerja keuangan.
Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa nilai pendapatan, laba bersih,  dan  rasio  profitabilitas  yang  dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  akan berubah  karena  perubahan  prinsip  pengakuan  pendapatan  yang  digunakan sebagai bentuk penerapan PSAK 72. Veronica et al ., (2019) menjelaskan bahwa pendapatan pada tahun 2019 mengalami penurunan ketika menggunakan PSAK 72 karena pendapatan dari kontrak jangka panjang tidak diakui pada tahun 2018, berbeda dengan standar sebelumnya, yaitu PSAK 44 yang mengakui pendapatan lebih  tinggi.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  hipotesis  awal  dari  penelitian  ini adalah:
H1.1:  Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan IFRS 15.
H2.1:  Terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan
PSAK 72 dan TFRS 15 yang diukur dengan rasio profitabilitas.
Rasio  likuiditas  menilai  kinerja keuangan  perusahaan  untuk  melunasi  utang jangka pendeknya dengan aset lancar. Aset lancar perusahaan dipengaruhi oleh pendapatan  yang  diakui  dan  dicatat  sesuai  dengan  PSAK  72.  Jika  terjadi pengurangan kas dari pendapatan yang dapat diakui dan dicatat sebagai akibat dari  penyesuaian  yang  dilakukan  setelah  penerapan  PSAK  72,  aset  lancar perusahaan  juga  akan  berkurang.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Casnila  & Nurfitriana (2020) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan penurunan rasio likuiditas (CR) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 pada sektor yang diteliti.
Artinya, setelah penerapan PSAK 72, kinerja keuangan yang dihitung dengan rasio likuiditas menunjukkan kondisi yang buruk. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka hipotes penelitian ini adalah:
H1.2:  Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio solvabilitas sebelum dan sesudah penerapan IFRS 15.
H2.2:  Terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 dan TFRS 15 yang diukur dengan rasio solvabilitas.
Kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi utang atau kewajibannya diukur dengan menghitung kinerja keuangannya dengan rasio solvabilitas. PSAK 72 menetapkan bahwa pendapatan diterima dimuka tidak dapat diakui dan dicatat sebagai pendapatan melainkan dicatat sebagai liabilitas. Akibatnya, ketika PSAK 72  diterapkan,  beberapa  perusahaan  melihat  nilai  liabilitas  mereka  meningkat. Oleh karena itu, nilai rasio solvabilitas yang diasumsikan setelah penerapan PSAK 72 berbeda dari nilai yang ditunjukkan sebelum penerapan. Veronica et al ., (2019) juga menyatakan bahwa perusahaan mengalami kenaikan rasio solvabilitas (DAR) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 pada sektor yang diteliti. Berdasarkan uraian diatas maka hipotes dalam penelitian ini adalah:
H1.3:  Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas sebelum dan sesudah penerapan IFRS 15.
H2.3:  Terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 dan TFRS 15 yang diukur dengan rasio likuiditas.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, peneliti mengemukakan model teoritis berikut.

## Gambar 1. Model Teoritis
Berdasarkan  model  tersebut,  penelitian  ini  menduga  adanya  dampak penerapan PSAK 72 dan TFRS 15 terhadap kinerja keuangan perusahaan properti dan real  estate di  Indonesia  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Saham Thailand atau Stock Exchange of Thailand (SET).

## 3.  METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  laporan  keuangan perusahaan yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange Website , Stock Exchange of  Thailand  Website ,  dan  situs  web  perusahaan  terkait.  Tujuan  utama  dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah penerapan IFRS 15 pada perusahaan di sektor properti dan real estate , dikarenakan  sektor  tersebut  memiliki  berbagai  jenis  kontrak  dengan  pelanggan, baik kontrak jangka panjang atau pun produk gabungan lainnya, serta mengubah pola  pengakuan  pendapatan  sehingga  berdampak  pada  kinerja  keuangan perusahaan.
Populasi  penelitian  ini  terdiri  dari  perusahaan  properti  dan real  estate yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dan  Bursa  Saham  Thailand,  atau Stock Exchange of Thailand (SET). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilitas  dengan  menerapkan  kriteria  tertentu,  yang  dikenal  sebagai purposive  sampling .  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah perusahaan properti dan real estate yang memenuhi kriteria sebagai perusahaan properti dan real estate yang telah mengeluarkan laporan keuangan lengkap untuk periode 2017 hingga 2021. Periode penelitian pada perusahaan properti dan real estate di  Indonesia  adalah  dari  tahun  2018  hingga  2021,  yang  mencakup  dua tahun sebelum penerapan PSAK 72 dan dua tahun setelah penerapan PSAK 72. Sedangkan  pada  perusahaan  properti  dan real  estate di  Thailand,  periode penelitian  adalah  dari  tahun  2017  hingga  2020,  yang  mencakup  dua  tahun sebelum penerapan TFRS 15 dan dua tahun setelah penerapan TFRS 15.
Metode  pengumpulan  data  yang  diterapkan  adalah  metode  dokumentasi, yang  melibatkan  pengumpulan,  pencatatan,  dan  perhitungan  data  yang  relevan dengan  penelitian  ini.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  peneliti  mengakses  laporan keuangan  perusahaan  properti  dan real  estate yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia dan Bursa Saham Thailand yang telah diaudit dan tersedia secara resmi melalui  situs  resmi  IDX,  SET,  dan  situs  web  perusahaan  terkait.  Selanjutnya, metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  statistik deskriptif,  uji  normalitas,  serta  uji  paired  sample  t-test  atau  uji  Wilcoxon  untuk menguji  hipotesis.  Proses  penelitian  dimulai  dari  perhitungan,  pengolahan,  dan analisis data dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 21.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Statistik Deskriptif Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation NPM Sebelum 92 -1,001903389 4,007563640 0,313270632 0,737166186 NPM Sesudah 92 -4,457831518 5,960447860 -0,065798343 1,190811658 ROA Sebelum 92 -0,105522822 0,258529304 0,033579484 0,059197305 ROA Sesudah 92 -0,375159189 0,277367053 0,002497717 0,071130104 ROE Sebelum 92 -0,150907943 0,434031142 0,057038733 0,098855716 ROE Sesudah 92 -1,273561126 0,610166113 -0,007947659 0,192218885 DAR Sebelum 92 0,061709645 0,748912808 0,394913667 0,180672913 DAR Sesudah 92 0,020773227 1,108043286 0,428158902 0,214686129 DER Sebelum 92 0,065768175 2,982680249 0,833201363 0,649240824 DER Sesudah 92 -21,05752400 4,114556271 0,911597496 0,951302376 CR Sebelum 92 0,178554389 13,407373925 2,857018415 2,351843411 CR Sesudah 92 0,146762017 24,887280825 2,859483044 3,404269049
Sumber : Hasil olah data menggunakan program SPSS 21
Berdasarkan Tabel 1, terdapat 92 observasi dalam  penelitian ini, terdiri dari 92 data sebelum dan 92 data sesudah penerapan IFRS 15. Jumlah observasi ini mencakup  data  NPM  sebelum  penerapan  IFRS  15,  dengan  nilai  minimum  - 1,001903389 dimiliki oleh Maha Properti Indonesia pada tahun 2018. Pada tahun 2018,  Maha  Properti  Indonesia  mengalami  kerugian  sebesar  minus  42  miliar, sehingga kinerja NPM Maha Properti Indonesia pada tahun tersebut tidak optimal. Nilai NPM maksimum sebelum penerapan IFRS 15 adalah 4,007563640, dimiliki oleh  Rojana  Industrial  pada  tahun  2018.  Rojana  Industrial  memperoleh keuntungan  yang  signifikan  pada  tahun  2018  dengan  laba  sebesar  2  miliar, sehingga NPM Rojana Industrial pada tahun 2018 terlihat sangat baik. Rata-rata NPM sebelum penerapan IFRS 15 adalah 0,313270632. Selanjutnya, pada data NPM  sesudah  penerapan IFRS  15,  nilai  minimum  adalah  -4,457831518,  dimiliki oleh Raimon Land pada tahun 2020, perusahaan asal Thailand. Pada tahun 2020, Raimon  Land  mengalami  kerugian  yang  lebih  besar  dibandingkan  tahun sebelumnya,  dengan  selisih  kerugian  sebesar  600  juta,  sehingga  kinerja  NPM Raimon  Land  pada  tahun  2020  tidak  optimal.  Nilai  NPM  maksimum  setelah penerapan IFRS 15 adalah 5,960447860, dimiliki oleh Megapolitan Developments, sebuah  perusahaan  asal  Indonesia.  Megapolitan  Developments  kembali  meraih kinerja  yang  jauh  lebih  baik  pada  tahun  2021,  ditandai  dengan  peningkatan pendapatan  dan  laba  perusahaan.  Rata-rata  NPM  setelah  penerapan  IFRS  15 adalah -0,065798343.
Selanjutnya, dalam konteks ROA sebelum penerapan IFRS 15, nilai minimum adalah  -0,105522822,  dimiliki  oleh  Metro  Realty pada  tahun  2019.  Metro  Realty mengalami  kerugian  yang  mengakibatkan  ROA  negatif.  Nilai  ROA  maksimum sebelum  penerapan  IFRS  15  adalah  0,258529304,  dimiliki  oleh  Lippo  Cikarang pada tahun 2018. Lippo Cikarang memperoleh keuntungan besar sehingga ROA Lippo  Cikarang  pada  tahun  2018  terlihat  sangat  baik.  Rata-rata  ROA  sebelum penerapan  IFRS  15  adalah  0,033579484.  Sedangkan  pada  data  ROA  sesudah penerapan  IFRS  15,  nilai  minimum  adalah  -0,375159189,  dimiliki  oleh  Lippo Cikarang  pada tahun  2020.  Setelah mendapatkan  laba  besar  pada tahun  2018, Lippo  Cikarang  mengalami  penurunan  laba  pada  tahun  2019  dan  kembali mengalami kerugian pada tahun 2020 dengan laba minus 3 triliun rupiah, sehingga ROA perusahaan menjadi negatif. Nilai ROA maksimum setelah penerapan IFRS 15 adalah 0,277367053, dimiliki oleh Megapolitan Developments pada tahun 2021. Peningkatan  laba  pada  tahun  2021  sebesar  1  triliun  rupiah  membuat  ROA Megapolitan  Developments  meningkat  dari  tahun  sebelumnya.  Rata-rata  ROA setelah penerapan IFRS 15 adalah 0,002497717.
Nilai ROE ( Return on Equity ) sebelum penerapan IFRS 15 mengalami variasi yang  signifikan.  Nilai  minimum  (-0,150907943)  dimiliki  oleh  Metro  Realty  pada tahun  2019,  yang  menunjukkan bahwa  Metro  Realty  mengalami  kerugian  besar dan ROE menjadi negatif. Di sisi lain, nilai maksimum (0,434031142) dimiliki oleh Origin  Property  pada  tahun  2017,  menunjukkan  bahwa  Origin  Property  berhasil mencatat  keuntungan  yang  baik  pada  tahun  tersebut.  Rata-rata  ROE  sebelum penerapan  IFRS  15  adalah  sekitar  0,057038733.  Sesudah  penerapan  IFRS  15, perhatikan bahwa ROE juga mengalami variasi yang signifikan. Nilai minimum (- 1,273561126) dimiliki oleh Binakarya Jaya pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa  Binakarya  Jaya  memiliki  hutang  yang  tinggi  dibandingkan  dengan  nilai ekuitasnya,  sehingga  ROE-nya  terlihat  tidak  baik.  Di  sisi  lain,  nilai  maksimum (0,610166113)  dimiliki  oleh  Megapolitan  Developments  pada  tahun  2021, menunjukkan  keuntungan  yang  signifikan  pada  tahun  tersebut.  Rata-rata  ROE sesudah penerapan IFRS 15 adalah sebesar -0,007947659.
Nilai  DAR  (Debt  to  Asset  Ratio)  sebelum  penerapan  IFRS  15  juga memiliki variasi yang signifikan. Nilai minimum (0,061709645) dimiliki oleh Agung Semesta pada  tahun  2018,  yang  menunjukkan  bahwa  Agung  Semesta  memiliki  sedikit hutang  dan  aset  yang  cukup  banyak,  sehingga  DAR-nya  dianggap  baik.  Di  sisi lain, nilai maksimum sebelum penerapan IFRS 15 (0,748912808) dimiliki oleh PP Properti pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa PP Properti memiliki hutang yang  tinggi  dibandingkan  dengan  nilai  asetnya,  sehingga  DAR-nya  terlihat  tidak baik.  Rata-rata  DAR  sebelum  penerapan  IFRS  15  adalah  sekitar  0,394913667. Sesudah penerapan IFRS 15, nilai DAR juga mengalami variasi yang signifikan. Nilai  minimum  (0,020773227)  dimiliki  oleh  Agung  Semesta  pada  tahun  2021, sementara nilai maksimum (1,108043286) dimiliki oleh Binakarya Jaya pada tahun 2020.  Ini  mengindikasikan  bahwa  Binakarya  Jaya  mengalami  peningkatan signifikan  dalam  liabilitasnya  dari  tahun  sebelumnya,  sehingga  DAR-nya  terlihat tidak  baik.  Rata-rata  DAR  sesudah  penerapan  IFRS  15  adalah  sekitar 0,428158902.
Selanjutnya  nilai  DER  sebelum  penerapan  IFRS  15  menunjukan  nilai maksimum  0,065768175  milik  Agung  Semesta  tahun  2018.  Agung  semesta ditahun  2018  memiliki  nilai  ekuitas  yang  lebih  tinggi  dibanding  nilai  hutangnya, artinya  DER  Agung  Semesta  terilhat  baik.  DAR  maksimum  sebelum  penerapan IFRS 15 menunjukan nilai 2,982680249 milik PP Properti tahun 2019. PP Properti pada tahun 2019 mengalami situasi di mana nilai hutang melebihi nilai ekuitasnya, yang  mengindikasikan  bahwa  DER  (Rasio  Utang  terhadap  Ekuitas)  PP  Properti tidak  menggambarkan  keadaan  yang  baik.  Rata-rata  DER  sebelum  penerapan IFRS  15  adalah  sekitar  0,833201363.  Namun,  perhatikan  bahwa  nilai  DER sesudah penerapan IFRS 15 mencakup beberapa ekstrem seperti nilai minimum (-21,05752400) yang dimiliki oleh perusahaan Binakarya Jaya pada tahun 2021, menunjukkan defisit modal di perusahaan tersebut. Artinya, Binakarya Jaya tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban dengan modal yang dimilikinya. Di  sisi  lain,  DER  maksimum  (4,114556271)  dimiliki  oleh  Pollux  Properties  pada tahun 2021, menunjukkan bahwa Pollux Properties memiliki jumlah hutang yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  nilai  ekuitasnya,  yang  juga  tidak menggambarkan situasi yang baik. Rata-rata DER sesudah penerapan IFRS 15 adalah sekitar 0,911597496.
Sebagai  tambahan,  nilai  CR  (Rasio  Lancar)  sebelum  penerapan  IFRS  15 memiliki rentang yang luas, dengan nilai minimum (0,178554389) dimiliki oleh Duta Anggada Realty pada tahun 2019, menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki lebih banyak kewajiban lancar daripada aset lancar. Di sisi lain, nilai maksimum (13,407373925)  dimiliki  oleh  Amata  Corp  pada  tahun  2017,  yang  menunjukkan bahwa  Amata  Corp  memiliki  lebih  banyak  aset  lancar  dibandingkan  dengan kewajiban lancarnya, yang merupakan indikator yang baik. Rata-rata CR sebelum penerapan IFRS 15 adalah sekitar 2,857018415. Namun, perhatikan bahwa nilai CR sesudah penerapan IFRS 15 juga memiliki variasi yang signifikan, dengan nilai minimum  (0,146762017)  dimiliki  oleh  Duta  Anggada  Realty  pada  tahun  2021, menunjukkan  situasi  yang  kurang  menguntungkan  di  mana  liabilitas  lancar melebihi  aset  lancar.  Di  sisi  lain,  nilai  maksimum  (24,887280825)  dimiliki  oleh Greenword  Sejahtera  pada  tahun  2021,  yang  menunjukkan  bahwa  Greenword Sejahtera  memiliki  lebih  banyak  aset  lancar  dibandingkan  dengan  kewajiban lancarnya,  yang  juga  merupakan  indikator  yang  baik.  Rata-rata  CR  sesudah penerapan IFRS 15 adalah sekitar 2,859483044.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  menentukan  apakah  variabel  penelitian memiliki data yang terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, dengan memeriksa nilai Asymp. Sig. (2- tailed ). Jika nilai Asymp. Sig. (2- tailed ) > 0,05, maka data dianggap terdistribusi normal. Uji normalitas pertama dilakukan dengan menggunakan data dari seluruh perusahaan sampel. Berikut adalah hasil uji normalitas untuk data keseluruhan:

## Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Sebelum Penerapan (Data Keseluruhan)
Rasio Keuangan Sig. (2-tailed) >0,05 Sebelum Penerapan IFRS 15 Keterangan Rasio Profitabilitas NPM 0,000 Tidak Normal ROA 0,000 Tidak Normal ROE 0,041 Tidak Normal Rasio Solvabilitas DAR 0,138 Normal DER 0,000 Tidak Normal Rasio Likuiditas CR 0,000 Tidak Normal *) Normal Jika nilai Sig. > 0,05 Sumber : Hasil olah data menggunakan program SPSS 21

## Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Sesudah Penerapan (Data Keseluruhan)
Rasio Keuangan Sig. (2-tailed) >0,05 Sesudah Penerapan IFRS 15 Keterangan Rasio Profitabilitas NPM 0,000 Tidak Normal ROA 0,000 Tidak Normal ROE 0,000 Tidak Normal Rasio Solvabilitas DAR 0,023 Tidak Normal DER 0,000 Tidak Normal Rasio Likuiditas CR 0,000 Tidak Normal *) Normal Jika nilai Sig. > 0,05
Sumber : Hasil olah data menggunakan program SPSS 21
Berdasarkan  Tabel  2  dan  Tabel  3,  data  mengenai  variabel  penelitian, termasuk rasio profitabilitas (NPM, ROA, dan ROE), rasio solvabilitas (DAR dan DER),  serta  rasio  likuiditas  (CR),  sebelum  dan  sesudah  penerapan  IFRS  15 menunjukkan  bahwa  data  tersebut  tidak  terdistribusi  normal  (Nilai  Sig.  <  0,05). Oleh karena itu, pengujian hipotesis untuk data sebelum dan sesudah penerapan IFRS 15 akan menggunakan uji Wilcoxon.
Selanjutnya, uji normalitas dilakukan secara terpisah untuk data per negara, yakni  Indonesia  dan  Thailand.  Berikut  adalah  hasil  uji  normalitas  untuk  masing- masing negara.
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Sebelum Penerapan PSAK 72
Rasio Keuangan Sig. (2-tailed) >0,05 Sebelum Penerapan PSAK 72 Keterangan Rasio Profitabilitas NPM 0,000 Tidak Normal ROA 0,001 Tidak Normal ROE 0,037 Tidak Normal Rasio Solvabilitas DAR 0,200 * Normal DER 0,000 Tidak Normal Rasio Likuiditas CR 0,001 Tidak Normal *) Normal Jika nilai Sig. > 0,05 Sumber : Hasil olah data menggunakan program SPSS 21

## Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Sesudah Penerapan PSAK 72
Rasio Keuangan Sig. (2-tailed) >0,05 Sesudah Penerapan PSAK 72 Keterangan Rasio Profitabilitas NPM 0,000 Tidak Normal ROA 0,000 Tidak Normal ROE 0,000 Tidak Normal Rasio Solvabilitas DAR 0,007 Tidak Normal DER 0,000 Tidak Normal Rasio Likuiditas CR 0,000 Tidak Normal *) Normal Jika nilai Sig. > 0,05
Sumber : Hasil olah data menggunakan program SPSS 21
Sebagaimana  diperlihatkan  dalam  Tabel  4  dan  Tabel  5,  hasil  uji  normalitas data menunjukkan bahwa data mengenai rasio profitabilitas proksi NPM, ROA, dan ROE sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 tidak terdistribusi normal (Nilai Sig.  <  0,05).  Oleh  karena  itu,  pengujian  hipotesis  mengenai  rasio  profitabilitas sebelum  dan  sesudah  penerapan  PSAK  72  dengan  menggunakan  proksi  NPM, ROA,  dan  ROE  dilakukan  dengan  uji  Wilcoxon.  Sementara  itu,  data  mengenai rasio solvabilitas pada proksi DAR menunjukkan bahwa data sesudah penerapan PSAK 72 juga tidak terdistribusi normal (Nilai Sig. < 0,05). Di sisi lain, pada proksi DER,  data  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PSAK  72  juga  tidak  terdistribusi normal  (Nilai  Sig.  <  0,05).  Oleh  karena  itu,  pengujian  hipotesis  mengenai  rasio solvabilitas  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PSAK  72  dengan  menggunakan proksi DAR dan DER juga dilakukan dengan uji Wilcoxon. Data mengenai rasio likuiditas proksi CR sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 juga menunjukkan ketidaknormalan distribusi (Nilai Sig. < 0,05). Oleh karena itu, pengujian hipotesis mengenai  rasio  likuiditas  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PSAK  72  dengan menggunakan proksi CR juga dilakukan dengan uji Wilcoxon.

## Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Sebelum Penerapan TFRS 15
Rasio Keuangan Sig. (2-tailed) >0,05 Sebelum Penerapan TFRS 15 Keterangan Rasio Profitabilitas NPM 0,000 Tidak Normal ROA 0,200 * Normal ROE 0,032 Tidak Normal Rasio Solvabilitas DAR 0,037 Tidak Normal DER 0,007 Tidak Normal Rasio Likuiditas CR 0,000 Tidak Normal *) Normal Jika nilai Sig. > 0,05 Sumber : Hasil olah data menggunakan program SPSS 21

## Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Sesudah Penerapan TFRS 15
Rasio Keuangan Sig. (2-tailed) >0,05 Sesudah Penerapan TFRS 15 Keterangan Rasio Profitabilitas NPM 0,007 Tidak Normal ROA 0,200 * Normal ROE 0,200 * Normal Rasio Solvabilitas DAR 0,200 Normal DER 0,200 * Normal Rasio Likuiditas CR 0,120 Normal
*) Normal Jika nilai Sig. > 0,05 Sumber : Hasil olah data menggunakan program SPSS 21
Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6 dan Tabel 7, hasil uji normalitas data menunjukkan  bahwa  data  rasio  profitabilitas  proksi  NPM  sebelum  dan  sesudah penerapan TFRS 15 tidak terdistribusi normal (Nilai Sig. < 0,05). Oleh karena itu, pengujian hipotesis mengenai rasio profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan TFRS  15  dengan  menggunakan  proksi  NPM  dilakukan  dengan  uji  Wilcoxon. Sementara  itu,  proksi  ROA  sebelum  dan  sesudah  penerapan  TFRS  15 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal (Nilai Sig. > 0,05). Oleh karena itu, pengujian hipotesis mengenai rasio profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan TFRS  15  dengan  menggunakan  proksi  ROA  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  uji  t.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  proksi  ROE  menunjukkan  data yang  tidak  terdistribusi  normal  sebelum  penerapan  TFRS  15  (Nilai  Sig.  <  0,05), sehingga  pengujian  hipotesis  untuk  rasio  profitabilitas  sebelum  dan  sesudah penerapan TFRS 15 dengan menggunakan proksi ROE juga dilakukan dengan uji Wilcoxon.
Data  mengenai rasio  solvabilitas  proksi  DAR  dan  proksi  DER menunjukkan bahwa data sebelum penerapan TFRS 15 tidak terdistribusi normal (Nilai Sig. < 0,05).  Oleh  karena  itu,  pengujian  hipotesis  mengenai  rasio  solvabilitas  sebelum dan sesudah penerapan TFRS 15 dengan menggunakan proksi DAR dan proksi DER juga dilakukan dengan uji Wilcoxon. Selain itu, data mengenai rasio likuiditas proksi  CR  sebelum  penerapan  TFRS  15  juga  menunjukkan  ketidaknormalan distribusi (Nilai Sig. < 0,05). Oleh karena itu, pengujian hipotesis mengenai rasio likuiditas sebelum dan sesudah penerapan TFRS 15 dengan menggunakan proksi CR juga dilakukan dengan uji Wilcoxon.

## Uji Hipotesis
Penelitian  ini  mengadopsi  dua  metode  pengujian  hipotesis,  yakni  uji  paired sample t-Test apabila kedua kelompok data terdistribusi normal. Akan tetapi, jika hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa salah satu atau kedua kelompok data tidak  terdistribusi  normal,  maka  pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan menggunakan uji Wilcoxon. Pengujian hipotesis pertama dilakukan menggunakan data  dari  seluruh  perusahaan  sampel.  Berikut  adalah  hasil  pengujian  hipotesis berdasarkan data keseluruhan:

## Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis (Data Keseluruhan)
No. Pengaruh Hipotesis . Z Sig. (2-tailed)  Keterangan 1 NPM Sebelum _ Sesudah H1.1 -4,030 0,000 Diterima 2 ROA Sebelum _ Sesudah H1.1 -5,152 0,000 Diterima 3 ROE Sebelum _ Sesudah H1.1 -5,424 0,000 Diterima 4 DAR Sebelum _ Sesudah H1.2 -3,177 0,001 Diterima 5 DER Sebelum_Sesudah H1.2 -2,769 0,006 Diterima 6 CR Sebelum _ Sesudah H1.3 -1,990 0,047 Diterima
*) Hipotesis diterima jika nilai Sig. < 0,05 Sumber : Hasil olah data menggunakan program SPSS 21
Tabel  8  mengungkapkan  bahwa  hasil  pengujian  perbandingan  nilai  NPM sebelum  dan  sesudah  penerapan  IFRS  15  menggunakan  uji  Wilcoxon menunjukkan nilai Sig. (2- tailed ) sebesar 0,000 < 0,05. Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikan dalam rasio profitabilitas pada proksi NPM sebelum dan sesudah  penerapan  IFRS  15,  sehingga H1.1  diterima .  Demikian  pula,  hasil pengujian perbandingan nilai ROA sebelum dan sesudah penerapan IFRS 15 juga menunjukkan  nilai  Sig.  (2- tailed )  sebesar  0,000  <  0,05.  Artinya,  ada  perbedaan yang signifikan dalam rasio profitabilitas pada proksi ROA sebelum dan sesudah penerapan IFRS 15, dan H1.1 diterima . Hasil yang serupa ditemukan pada nilai ROE, di mana nilai Sig. (2- tailed ) sebesar 0,000 < 0,05, menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam rasio profitabilitas pada proksi ROE sebelum dan sesudah penerapan IFRS 15, sehingga H1.1 diterima .
Selanjutnya,  hasil  pengujian  perbandingan  nilai  DAR  sebelum  dan  sesudah penerapan IFRS 15 menggunakan uji Wilcoxon menunjukkan nilai Sig. (2- tailed ) sebesar 0,001 < 0,05. Ini mengindikasikan perbedaan yang signifikan dalam rasio solvabilitas pada proksi DAR sebelum dan sesudah penerapan IFRS 15, sehingga H1.2  diterima .  Demikian  pula,  perbandingan  nilai  DER  sebelum  dan  sesudah penerapan IFRS 15 menunjukkan nilai Sig. (2- tailed ) sebesar 0,006 < 0,05, yang menandakan perbedaan yang signifikan dalam rasio solvabilitas pada proksi DER sebelum dan sesudah penerapan IFRS 15, sehingga H1.2 diterima . Sementara itu, perbandingan nilai CR sebelum dan sesudah penerapan IFRS 15 menggunakan uji Wilcoxon menunjukkan nilai Sig. (2- tailed ) sebesar 0,047 < 0,05.  Hal  ini  menunjukkan  perbedaan  yang  signifikan  dalam  rasio  profitabilitas pada  proksi  CR  sebelum  dan  sesudah  penerapan  IFRS  15,  sehingga H1.3 diterima .
Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan memisahkan data berdasarkan negara. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis berdasarkan data per negara.
Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Per Negara
Negara PROFITABILITAS SOLVABILITAS LIKUIDITAS NPM Seb_Ses ROA Seb_Ses ROE Seb_Ses DAR Seb_Ses DER Seb_Ses CR Seb_Ses Asimp. Sig. (2-tailed) INDONESIA 0,000 0,000 0,000 0,001 0,005 0,048 THAILAND 0,548 0,021 0,011 0,733 0,615 0,527
*) Hipotesis diterima jika nilai Sig. < 0,05 Sumber : Hasil olah data menggunakan program SPSS 21
Tabel 9 menunjukkan uji hipotesis per negara. Diantara kedua negara yang memiliki perbedaan paling signifikan adalah Indonesia. Perusahaan properti dan real estate di Indonesia mengalami perbedaan yang signifikan pada proksi NPM, ROA  dan  ROE  menunjukkan  nilai  Sig.  sebesar  0,000  <  0,05.  Di  sisi  lain,  di perusahaan properti dan real estate di Thailand, perbedaan yang signifikan terjadi pada  proksi  ROA (Sig.  0,021  <  0,05)  dan  proksi  ROE  (Sig.  0,011  <  0,05). Oleh karena itu, H2.1 diterima di kedua negara.
Sementara  itu,  dalam  hal  rasio  solvabilitas,  perusahaan  properti  dan real estate di Indonesia mengalami perbedaan yang signifikan pada proksi DAR (Sig. 0,001 < 0,05) dan DER (Sig. 0,005 < 0,05). Sehingga, H2.2 diterima di Indonesia. Pada  rasio  likuiditas,  perusahaan  properti  dan real  estate di  Indonesia  juga mengalami  perbedaan  yang  signifikan  pada  proksi  CR  (Sig.  0,048  <  0,05), sehingga H2.3 diterima di Indonesia.

## Pembahasan
Penelitian  ini  menunjukkan  perbedaan  signifikan  pada  rasio  profitabilitas pada proksi NPM, ROA dan ROE, rasio solvabilitas pada proksi DAR dan DER, serta  rasio  likuiditas  pada  proksi  CR  sebelum  dan  sesudah  penerapan IFRS  15 pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun  2018-2021  dan  Bursa  Saham  Thailand  tahun  2017-2020.  Sebelumnya, perusahaan  properti  dan real  estate di  Indonesia  mengakui  pendapatan berdasarkan  PSAK  23:  Pendapatan,  PSAK  34:  Kontrak  Kontruksi,  PSAK  44: Akuntansi  Aktivitas  Pengembangan Real  Estate ,  ISAK  10:  Program  Loyalitas Pelanggan, ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estate , dan ISAK 27: Pengalihan Aset  Dari  Pelanggan.  Sementara  Thailand,  sebelumnya  mengakui  pendapatan berdasarkan  TAS  11  (revisi  2017)  Kontrak  konstruksi,  TAS  18  (revisi  2017) Pendapatan,  TSIC  31  (revisi  2017)  Pendapatan  -  Transaksi  Barter  yang Melibatkan  Layanan  Periklanan,  TFRIC  13  (revisi  2017)  Program  Loyalitas Pelanggan,  TFRIC  15  (revisi  2017)  Perjanjian  Pembangunan Real  Estate dan TFRIC 18 (revisi 2017) Pengalihan Aset dari Pelanggan.
Namun, setelah diterbitkannya IFRS 15 yang kemudian dikonvergensi dengan melakukan modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi, sehingga Indonesia  dan  Thailand  menerbitkan  standar  baru  mengenai  pendapatan  dari kontrak  dengan  pelanggan  yaitu  PSAK  72  dan  TFRS  15.  Standar  baru  ini menetapkan bahwa pendapatan perusahaan properti dan real estate hanya dapat diakui  apabila  perusahaan  sudah  menyerahkan pengendalian  dan  manfaat  atas produk  yang  telah  dibangun  kepada  pelanggan.  Apabila  perusahaan  belum menyelesaikan kewajibannya maka tidak ada pendapatan yang dapat diakui dan dicatat  dilaporan  keuangan.  Perubahan  menyebabkan  perusahaan  melakukan penyesuaian atas nilai pendapatan yang diakui dan dicatat dilaporan keuangan. Setelah  penyesuaian  terdapat  perbedaan  nilai  pendapatan  dari  sebelum  dan sesudah penerapan PSAK 72 dan TFRS 15 yang menyebabkan nilai laba bersih dan rasio profitabilitas perusahaan juga mengalami perbedaan.
Selanjutnya, pendapatan tidak diakui berdasarkan sejumlah penerimaan uang muka, melainkan bergantung pada kewajiban kontrak yang telah disepakati, yang mengakibatkan  peningkatan  nilai  liabilitas  perusahaan  setelah  penyesuaian dilakukan. Akibat dari penyesuaian ini, terjadi perbedaan dalam total nilai hutang dari  liabilitas  jangka  pendek  (uang  muka/pendapatan  diterima  dimuka)  sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 dan TFRS 15, yang juga berdampak pada rasio solvabilitas. Hal ini disebabkan oleh peningkatan nilai uang muka dari penjualan unit  yang  belum  memenuhi  syarat  kontrak  dan  kenaikan  nilai  pendapatan  yang diterima dimuka dari sewa apartemen.
Tidak hanya itu, rasio likuiditas dalam bentuk Current Ratio juga mengalami perubahan  karena  setiap  pendapatan  yang  diterima  dimuka  diakui  sebagai pendapatan,  yang  mengakibatkan  peningkatan  liabilitas.  Perubahan  ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan pendapatan dan pendapatan yang diterima  dimuka  sebagai  liabilitas  jangka  pendek,  sehingga  terdapat  perbedaan dalam nilai aset lancar dan hutang lancar sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 dan TFRS 15. Perubahan ini berdampak pada kinerja keuangan perusahaan properti  dan  real  estate,  mengakibatkan  penurunan  dalam  profitabilitas, solvabilitas,  serta  likuiditas  sebelum  dan  sesudah  penerapan  IFRS  15  pada perusahaan properti dan real estate yang diteliti.

## 5.  KESIMPULAN
Penelitian ini menguji dampak penerapan PSAK 72 dan TFRS 15 terhadap kinerja keuangan perusahaan properti dan real estate di Indonesia yang terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dan  perusahaan  properti  dan real  estate yang terdaftar di Bursa Saham Thailand /Stock Exchange of Thailand (SET). Dari hasil pengujian  terhadap  dua  hipotesis,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  pada  hipotesis pertama terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan seluruh perusahaan sampel sebelum  dan  sesudah  penerapan  IFRS  15.  Kinerja  ini  diukur  melalui  rasio profitabilitas  (seperti  NPM,  ROA,  dan  ROE),  rasio  solvabilitas  (DAR  dan  DER), serta rasio likuiditas (CR). Hasil pengujian hipotesis kedua juga mengindikasikan perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan sampel di dua negara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 dan TFRS 15 dengan menggunakan rasio serupa. Temuan  hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bagaimana  perubahan  pola pengakuan  pendapatan  dari  kontrak  mempengaruhi  kinerja  keuangan  suatu perusahaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dijelaskan,  terdapat penurunan dalam profitabilitas, solvabilitas, serta likuiditas sebelum dan sesudah penerapan IFRS 15 pada perusahaan properti dan real estate yang diteliti.
Berdasarkan  simpulan  ini,  disarankan  agar  penelitian  selanjutnya  dapat diperluas dengan melibatkan sektor perusahaan yang lebih luas daripada hanya terbatas  pada  perusahaan  yang  diasumsikan  terkena  dampak  IFRS  15. Sebaiknya,  penelitian  ini  melibatkan seluruh  sektor  yang terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia dan Bursa Saham Thailand untuk memastikan ketepatan hasil penelitian dan memungkinkan perbandingan yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Journal/ Books:
Agustrianti, W., Mashuri, A. A. S., & Nopiyanti, A. (2020). Dampak Penerapan Psak 72  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Perusahaan  Property,  Real  Estate  and Building Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018- 2019. Prociding BIEMA Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta , 1 , 973 –989.
Casnila, I., & Nurfitriana, A. (2020). Analisis Dampak Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Psak 72 Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  (Bei). Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Perbankan , 14 (1), 220 –240.
IAI. (2024). SAK Disahkan Selama Tahun 2017 . IKATAN AKUNTAN INDONESIA. https://web.iaiglobal.or.id/SAK-Umum-Disahkan/SAK Disahkan Selama Tahun 2017#gsc.tab=0
IASB. (2020). At a Glance At a Glance. Teachers’ Pension Plan Annual Report , 12 (3),  1 –2.  https://www.ippf.org/sites/default/files/2020-07/At  a  Glance 2019.pdf
Irwansyah,  I.,  &  Wulandari,  T.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Penata Laporan  Keuangan  Dan  Peran  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (Apip)
Terhadap  Kualitas  Laporankeuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Provinsi Bengkulu. Jurnal Akuntansi , 8 (3), 123 –134.
https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.3.123-134
Jensen,  M.,  &  Meckling,  W.  (2012).  Theory  of  the  firm:  Managerial  behavior, agency costs, and ownership structure. The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition , 283 –303. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023
Jonathan Fryer, T. P. (2018). TFRS 15, ‘Revenue from contracts with customers.’ Mazars. https://www.mazars.co.th/Home/Insights/Doing-Business-in- Thailand/Accounting/TFRS-15-Revenue-from-contracts-with-customers2
Khairani, S.-. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen  Dan  Komite  Audit  Terhadap  Nilai  Perusahaan  Dimediasi  Oleh Tax  Avoidance  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Sektor  Industri  Barang Konsumsi  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2. Jurnal Akuntansi , 9 (1), 47 –64. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-64
Kharisma  Dewanti,  D.  (2015).  Studi  Perbandingan  Tingkat  Kepatuhan  Adopsi International  Financial  Reporting  Standard  (Ifrs)  Di  12  Negara. Diponegoro Journal of Accounting , 4 , 1 –14. http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/accounting
Mutiha,  A.  H.  (2023).  Analisis  Dampak  Penerapan  PSAK  72  Terhadap  Kinerja Keuangan Perusahaan. Jurnal Vokasi Indonesia , 10 (1).
https://scholarhub.ui.ac.id/jviAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol10/i ss1/1
Nurazi,  R.,  &  Usman,  B.  (2019).  Impact  of  financial  development  on  income inequality and poverty in ASEAN. Institutions and Economies , 11 (3), 1 –38.
P. Suryani, Fachruzzaman, A. (2021). Pengaruh Partisipasi Publik,
Akuntabilitas,Transparansi  Dan  Integritas  Terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah . Vol 1 No ( , Hal 1-16.
Ramdani,  R.  F.  (2020).  Bentuk  Penerapan  International  Financial  Reporting Standard (IFRS) Di Negara Anggota Asean. JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting) , 3 (2), 146. https://doi.org/10.35914/jemma.v3i2.428
Saiful, S., Aziza, N., Husaini, H., Nikmah, N., & Fortuna, K. D. (2023). the Impact of  New  Financial  Instrument  and  Lease  Accounting  Standard  on  Financial Performance of Companies. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 7 (1), 102 –127. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i1.5565
Veronica, Lestari, U. P., & Metekohy, E. Y. (2019). Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar , 10 (1), 965 –973. www.idx.co.id.
Zhang,  L.  (2020).  M  &  A  Financial  Performance  Analysis. ACM  International Conference Proceeding Series , 14 (1), 8 –15.
https://doi.org/10.1145/3418653.3418670