## STUDI KEMASYARAKATAN PENANGANAN KORBAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI JEMBER 2006
Soedarso

## Abstract
This article is the report of the research result. The research aims to know how strategy  of  adaptation    was  carried  out  by  the  victim  of  disaster  of    torrent  and landslide  in  Jember,  early  January  2006.  The  research  methodology    used  are observation  and  non-structured  interview  under  researcher  guidance.  The  data  taken in July 2007 where the disaster takes place, that is in Subdistrict Panti, Jember.
A  period  of  emergency,  safe  disaster  victims  live  in  the  evacuation  tents during 6 month, before they are evacuated in the aid house which have been built by local  government.  Housing  is  built  under  hilly  area  in  which  another  disaster  can emerge,  therefore,  it  requires  further  attention.    A  period  of  recovery  still  continues until now. The victims have not been able to forget yet about what happens to them. They  are  still  trauma  of  losing  anything,  and  importantly  of  feeling  scare.  They remain expect  attention and assistance from the government and related parties.
Keywords: research, society, disaster, attention, government
Bencana  dapat  bersifat  bencana  alam  ( natural  disaster )  maupun  bencana buatan  akibat  tindakan  manusia  ( man  made  disaster ).  Antara  bencana  alam  dan bencana  buatan  meskipun  seolah  mudah  dibedakan,  namun  terkadang  juga  menjadi sulit  dibedakan.  Bencana  alam  yang  betul-betul  bersiat  alam  tanpa  campur  tangan manusia  misalnya  badai,  angin  ribut,  gempa  bumi,  tsunami,  gunung  meletus  dan seterusnya.  Banyak  pula  bencana  alam  namun  terkait  dengan  perbuatan  manusia misalnya  banjir  bandang  dan  tanah  longsor  yakni  akibat  penebangan  hutan  secara besar-besaran. Bencana yang betul-betul buatan misalnya pencemaran udara, air dan tanah akibat pola hidup modern, bencana industri, dan sebagainya.
Jika  suatu  bencana  telah  terjadi,  dalam  hal  ini  bencana  banjir  bandang  dan tanah  longsor  di  Jember  awal  tahun  2006,  maka  yang  harus  dilakukan  adalah pemulihan ( recovery ) ke keadaan semula. Dalam hal ini permasalahan-permasalahan fisik  dan  sosial  merupakan  faktor-faktor  yang  perlu  diperhatikan,  sehingga  dalam jangka  panjang  idealnya recovery juga  bermakna mitigation (pengurangan  resiko
bencana)  bukan  sebaliknya  menambahkan  ancaman  resiko  bencana  baru  yang  lebih besar.
Tulisan  ini  bermaksud  memaparkan  hasil  penelitian  terhadap  keadaan  fisik dan  social  pascabencana  yakni  sejauhmana  situasi  dan  keadaan  masyarakat  korban bencana  di  kecamatan  Panti,  Jember  awal  2006;  bagaimana  detail  keadaan  dan kekuatan  social  masyarakat  pascabencana.  Bencana  banjir  dan  tanah  longsor  di Kecamatan  Panti  Kabupaten  Jember  tergolong  besar  dari  segi  jumlah  korban  dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya.
Pelaksanaan  penelitian  dilakukan  dengan  terjun  langsung  ke  masyarakat korban  bencana  dengan  mengadakan  pengamatan  dan  interview  mendalam  guna memperoleh data kualitatif data data kuantitatif yang diperlukan. Penelitian dilakukan kurang lebih setahun setelah bencana terjadi. Data yang diperoleh bersifat primer dan sekunder.  Data  primer  berupa  hasil  pengamatan  dan  interview  terhadap  korban bencana,  sedangkan  data  sekunder  berupa  data-data  atau  informasi  dari  berbagai pihak lain seperti Pemda, LSM, maupun media masa.

## Deskripsi Wilayah Jember
Wilayah  Jember  merupakan  ngarai  subur  pada  bagian  tengah  dan  selatan, dikelilingi  pegungungan  yang memanjang sepanjang batas utara dan timur. Wilayah selatan  berhadapan  dengan  samudera  Indonesia,  sebelah  timur  berbatasan  dengan Kabupaten  Banyuwangi,  sebelah  utara  dengan  Kabupaten  Bondowoso  dan Probolinggo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Luas wilayah  kabupaten  Jember    adalah  3.293,  34  Km2,  terletak  pada:  60.27’9’’  s/d 70.14’33’’ Bujur Timur dan 70.59’6’’ s/d 80. 33’56’’ Lintang Selatan.
Rata-rata  curah  hujan  berkisar  antara  1.600  mm/tahun  sampai    3.000 mm/tahun. Wilayah Jember rata-rata mendapat pengaruh  angin Muson sehingga pada bulan Mei s.d. pertengahan Oktober adalah bulan-bulan kering, sedangkan Nopember s.d. pertengahan April merupakan bulan-bulan basah.
Jumlah penduduk berdasar registrasi akhir tahun 1999 adalah 2.106.632 jiwa, dengan sex ratio sebesar 95,16 % yang artinya jumlah penduduk perempuan 4,84 % lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.  Kepadatan penduduk rata-rata 829,96  jiwa  /  Km2.  Pertanian  masih  menjadi  pekerjaan  dominan  masyarakat sekaligus  sumber  Pandapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  secara  kotor  menyokong 50,32% PAD. Pendapatan perkapita rata-rata penduduk tahun 1999 sebesar 2.001.820 rupiah. Dengan demikian rata-rata masyarakat Jember memang memiliki keterikatan kuat dengan alam.
Secara administratif Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan dengan jumlah  desa  /  kelurahan  sebanyak  221  desa  dan  23  kelurahan.  Semua  desa  di Kabupaten Jember telah terklasifikasi  sebagai  desa swasembada tanpa adanya status desa  swakarya,  dengan  kategori  86  desa  swadaya  II  dan  selebihnya  adalah  kategori swadaya III.

## Peristiwa Banjir dan Tanah Longsor
Banjir  bandang  disertai  lumpur  (tanah  longsor)  utamanya  terjadi  di  wilayah Kecamatan  Panti  Kabupaten  Jember,  tepatnya  di  Desa  Kemiri.  Terjadi  pada  hari Senin,  2  Januari  2006  antara  pukul  17.00  s/d  24.00  WIB.  Setelah  itu  disusul  turun hujan  yang  sangat  lebat  setiap  hari    selama  tiga  hari.  (www.menlh.go.id).  Dengan demikian  kondisi  korban  sangat  berat  karena  di  saat  harus  menyelamatkan  diri  juga harus berhadapan cuaca yang sangat buruk.
Lokasi  kejadian  banjir  di  desa  Kemiri  30  km  dari  kota  Jember  di  kawasan yang  boleh  dibilang  paling  hulu,  sekitar  1500-an  meter  di  atas  permukaan  laut. Sungai yang banjir hampir tidak tercatat di peta (Pristiyanto, 2006). Lokasinya berada di kaki Gunung Argopuro yang merupakan daerah perkebunan dan pabrik kopi milik perusahaan swasta dan Perusahaan Daerah Perkebunan milik Pemerintah Kabupaten Jember.  Untuk  menjangkau  lokasi  membutuhkan  waktu  kurang  lebih  dua  jam  dan jalan menuju kesana sulit dilalui.
Endapan  lumpur  lebih  dari  satu  meter  menutup  rumah-rumah  penduduk  di kawasan  Dusun  Sondong,  Dusun  Delima  dan  Dusun  Gunungpasang,  Desa  Kemiri Kecamatan  Panti  sebagai  daerah  terparah.  Di  Desa  Suci  Kecamatan  Panti  jembatan penghubung  terputus  dan  jalan  tertutup  endapan  lumpur  mencapai  setinggi  satu meter.  Di  samping  itu,  genangan  banjir  dan  lumpur    juga  melanda  ribuan  rumah penduduk  di  sejumlah  desa  di  Kecamatan  Tanggul,  Kecamatan  Bangalsari  dan Kecamatan Sukorambi, yang berada di sekitar Kecamatan Panti (www.suarapembaharuan.com).
Selengkapnya  data  kerusakan  akibat  banjir  bandang  adalah  sebagai  berikut (diolah  dari  Peduli  Bencana  Jember):  di  Desa  Kemiri:  Dusun  Keputren  70%  dari sekitar  300-an  rumah  rusak,  Dusun  Kalimanggis  80%  dari  sekitar  400-an  rumah rusak, Dusun Delima belasan rumah diterjang sempadan sungai, jembatan putus dan hilang;  pasar  bangunan  lenyap  serta  di  Dusun  Bunut  20  rumah  rusak,  pasar  hancur. Sedangkan di Desa Suci:Dusun Kepiring: jembatan putus dan hilang, belasan rumah hancur.

## Penanganan terhadap Korban Bencana
Sampai hari ketiga Rabu, 4 Januari 2006 pukul 18.00 WIB hari yang berhasil di  evakuasi  baru  11  orang.  Memasuki  hari  ke-4  evakuasi  sudah  mulai  lancar dilakukan, dusun-dusun  terisolir mulai  bisa dijangkau. Kamis, 5 Januari  2006 pukul 18.00  WIB  dari  Posko  Satkorlak  Kostrad  di  desa  Kemiri  dilaporkan  adanya  87 korban meninggal dunia (www.menlh.go.id).
Jumlah  pengungsi  yang  ditampung  di  gedung-gedung  milik  pemerintahan  di Kecamatan  Panti  mencapai  ribuan  jiwa.  Para  pengungsi  ini  berasal  dari  dua  desa yakni  Desa Kemiri dan Desa Suci,  yang merupakan daerah paling parah. Sementara itu sekitar 300-an orang tidak mau mengungsi yakni di Dusun Sondong dan Delimo, Desa Suci meski daerahnya telah terisolir karena jembatan penghubung terputus dan jalan yang tertutup endapan lumpur mencapai setinggi satu meter (www.suarapembaharuan.com).
Selengkapnya  berdasar  informasi  dari  Pemda  Jember  On-line  korban  dan penanganan terhadapnya adalah sebagai berikut:
-  Jumlah  korban  manusia  meninggal:  107  orang,  ratusan  orang  belum  diketemukan, sekitar 7000 warga mengungsi di 14 titik penampungan.
-  Kerusakan  harta  benda  meliputi  459  rumah  dan  gedung  sekolah  tergenang  lumpur sedalam  0,5  -  1m,  4  jembatan  desa  terputus,  ruas  jalan  dari  Jember  ke  Surabaya tertutup  lumpur,  saluran  air  bersih  rusak,  kurang  lebih  1000  ha  sawah  terendam  air bercampur lumpur.
Penanganan  di  tenda-tenda  pengungsian  cukup  memadai,  para  pengungsi tidak  lagi  kesulitan  memperoleh  penerangan  di  malam  hari,  minuman  dan  makanan bersih, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lain, seperti susu, alat komunikasi dan lain- lain.  Yang  sangat  mempritahinkan  adalah  para  korban  bencana  yang  tidak  mau mengungsi  dengan  alasan  takut  kehilangan  harta  benda  yang  ditinggalkan;  orang- orang seperti ini hidup dalam suasana mencekam apalagi saat malam hari yang gelap disertai  hujan,  makanan  dan  minuman  ala  kadarnya.  Meskipun  pada  dasarnya mengungsi  bukanlah  sesuatu  yang  diinginkan,  tetapi  mengungsi  setidaknya  jalan terbaik  untuk  menghindari  bencana  yang  lebih  besar  (Jawa  Pos,  Kamis  5  Januari 2006, p.1,15).

## Penyebab Banjir dan Tanah Longsor
Banjir disertai tanah longsor di bagian hulu sungai merupakan peristiwa yang cukup mengagetkan. Bagaimana tidak, justru hulu sungai itulah sumber mata air yang selanjutnya  akan  mengalir  airnya  melalui  sungai-sungai  sampai  ke  hilir  di  tepi  laut. Lingkungan hulu sungai setidaknya harus merupakan lingkungan yang terjaga karena di samping sebagai sumber mata air, juga apa yang terjadi tentunya sangat berdampak besar pada daerah aliran sungai (DAS) yang di bawahnya.
Inilah yang terjadi di Jember , banjir dan tanah longsor terjadi di daerah hulu sungai  sehingga  memakan  banyak  korban.  Rupa-rupanya  daerah  hulu  sungai  di  sini bukanlah lingkungan yang terjaga kemurnian ekosistemnya, melainkan telah menjadi
areal  perkebunan  dan  tempat  perkampungan  penduduk.  Di  wilayah  ini  memang merupakan  wilayah  perkebunan  semenjak  masa  Belanda,  dengan  sejumlah  jenis tanaman Karet, Kopi dan Kakao. Perkebunan ini sudah tidak dikelola PT Perkebunan, melainkan  telah  di  HGU-kan  (Hak  Guna  Usaha),  antara  lain  dipegang  oleh: Prinkopad 5 perkebunan Kopi dan Kakao di wilayah Gunung Pasang,  PT JA Wattie perkebunan  Kopi  dan  Kakao  di  wilayah  Keputren,  PDP  (Perusahaan  Daerah Perkebunan) perkebunan Kakao di wilayah Genthong.
Menurut  data  dalam  website  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Republik Indonesia,  sejak  tahun  1960-an  terjadi  penebangan  hutan  di  sekitar  wilayah perkebunan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Tentu hal ini sangat mengurangi jumlah  dan  kualitas  hutan  yang  tersisa  di  wilayah  tersebut.  Terlebih  lagi  pada  lima tahun  terakhir  (1999-2005)  terjadi  penebangan  hutan  secara  lebih  intensif  untuk  di alih  fungsikan  menjadi  kebun  Kopi.  Menurut  teori  Ekologi  Zona  Kehidupan  ( Life- Zone  Ecology )  ketidakcocokan  penggunaan  wilayah  dan  jenis  tanaman,  menanam jenis  tanaman  yang  sebenarnya  tidak  cocok  dengan  keadaan  lingkungan  tertentu dapat menimbulkan petaka yang berbahaya bagi manusia (Soeriatmadja, 1997).
Salah  satu  aspek  cukup  penting  namun  luput  dari  perhatian  adalah  masalah warter  culture (kultur  air).  Kultur  air  adalah  sejauhmana  kepahaman  masyarakat tentang masalah pemanfaatan air dan konservasi air yang ada dilingkungannya. Tanpa upaya membudayakan kesadaran seluruh masyarakat bahwa air merupakan hal  yang perlu dilindungi  dan dijaga dengan metode-metode  yang dikuasai  masyarakat,  maka upaya  apapun  tidak  mampu  menyelamatkan  air  dan  seluruh  komponen  lingkungan yang  terkait,  termasuk  manusia  sendiri  akan  terancam  keselamatannya  oleh ketidakstabilan lingkungan (Maryono, 2005).
Sektor perkebunan bagi masyarakat Jember merupakan komoditi ekspor yang sangat menjanjikan, bahkan menyumbang 50% lebih pendapatan kotor daerah. Tidak mustahil  hal  ini  munculnya  kecenderungan  untuk  memperkebunkan  hutan  tanpa mengindahkan  kemungkinan-kemungkinan  resiko  yang  akan  diterima.  Pemimpin Kebun PT JA Wattie, Gobang Sapto Aji, kepada Suara Pembaruan (3 januari 2006)
menyatakan  kerugian  yang  dideritanya  akibat  banjir  dan  tanah  longsor  setidaknya: rusaknya emplasemen pabrik seluas satu hektare, 20 hektare lahan tanaman kopi, 80 ton  kopi  jenis  Robusta  yang  sudah  diproses  dan  siap  ekspor  ke  Eropa,  rusaknya perumahan karyawan dan sebagian pabrik dengan kerugian mencapai 2 milyar rupiah.
Melihat  keadaan di  lapangan  yang seperti ini, dapat  disimpulkan, alih fungsi lahan yang terjadi di aeral ini telah menyebabkan hilangnya kohesitas tanah, sehingga tidak  terkontrolnya  tidak  terkontrolnya  air  serapan  dan  air  larian  ,  yang  kemudian dengan  intensitas  tertentu  menyebabkan  beberapa  lereng  tanah  pegunungan  tersebut longsor.  Sampai  penelitian  ini  dilakukan  masih  melihat  beberapa  bekas  lereng perbukitan yang longsor dibeberapa titik. Setelah peristiwa banjir dan tanah longsor, di Gunung Pasang terbentuk pula rekahan tanah selebar 1,5 m sepenjang sekitar 400 m yang berpotensi melongsorkan lereng perbukitan.
Dengan kata lain banyaknya korban bukan semata karena jumlah volume air hulu  sungai,  melainkan  disebabkan  oleh  tertimbun  lumpur  bercampur  bebatuannya, yang  merupakan  akibat  longsornya  beberapa  lereng  perbukitan.  Air  bercampur lumpur  ini  tidaknya  hanya  memakan  korban  jiwa  dan  hancurnya  rumah-rumah, melainkan  juga  menyebabkan  putusnya  banyak  jembatan,  tergenangnya  areal persawahan,  serta  terganggunya  sarana  jalan  bahkan  sampai  ke  wilayah  di  sekitar Kecamatan Panti.

## Kesulitan Dalam Masa Tanggap Darurat
Menurut  website  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia,  di sebutkan  bahwa  korban  sebagian  besar  adalah  penduduk  yang  banyak  tinggal  di wilayah  bantaran  sungai,  yang  secara  topografi  tidak  layak  untuk  tempat  tinggal karena  kemiringan  lereng  mencapai  30  -    45  %,  dengan  bahan  induk  abu  vulkan. Anehnya  selama  sebelum  terjadinya  bencana  banjir  dan  tanah  longsor,  masyarakat tidak  mengira  akan  bencana  yang  akan  menimpanya.  Dalam  pandangan  mereka, selama bertahun-tahun hidup di wilayah itu tidak terjadi apa-apa.
Sisa keyakinan tersebut juga masih dijumpai peneliti saat wawancara dengan seorang  informan  penduduk  bahwa  katanya  bencana  ini  cukup  sekali  dan  tidak mungkin  akan  terjadi  lagi.  Keyakinan-keyakinan  ini  tentu  dari  segi  kesiapsiagaan menghadapi  bencana  menjadi  tidak  produktif,  masyarakat  kehilangan  kewaspadaan dan cara-cara mengurangi resiko bencana. Pendapat informan tersebut memang tidak mungkin mewakili seluruh masyarakat di lokasi bencana, tetapi cukup mengherankan dengan musibah yang dialami, mereka belum begitu beranjak untuk memetik hikmah yang  lebih  baik  di  masa  selanjutnya.  Bahkan  lebih  anehnya  lagi,  pada  masa-masa bencana  masih  berlangsung,  sekitar  tanggal  8  Januari  2006,  sejumlah  relawan  dari PPLH  (Pusat  Pendidikan  Lingkungan  Hidup)  Seloliman  Mojokerto  menemukan sejumlah  oknum  melakukan  penebangan  hutan  di  kawasan  perkebunan  dusun Glengseran,  tanpa  rasa  bersalah  sedikitpun.  Hal  ini  tentu  luar  biasa,  karena  tidak terdapat empati sedikitpun atas peristiwa bencana yang telah menelan banyak korban jiwa tersebut.
Ketidaksiapan masyarakat menghadapi bencana menyebabkan jumlah korban yang  banyak  menjadi  tidak  terhindarkan.  Mereka  tidak  memiliki  sistem  peringatan dini  dan  bagaimana  cara  evakuasi  diri  secara  efektif.  Mereka  tidak  sempat menyelamatkan diri dan keluarga sehingga menjadi korban  hanyut terbawa derasnya air  bencampur  lumpur  dan  bebatuan.  Tercatat  107  korban  jiwa,  dan  ratusan  belum diketemukan.
Di  dalam  masa  tanggap  darurat  (penanganan  korban  bencana)  menyisakan sejumlah persoalan:  dari simpang siurnya pendistribusian bantuan logistik  dan obat- obatan untuk pengungsi sampai ramainya ‘wisatawan bencana’. Menurut Tim PPLH Seloliman,  ditemukan  indikasi  banyak  warga  yang  tidak  tertimpa  bencana memanfaatkan untuk mengambil logistik yang tersedia di posko bencana.
Peristiwa banjir dan tanah longsor awal Januari 2006 di Jember ini mengawali bencana  di  Jawa,  sebelumnya  memang  terjadi  hal  serupa  di  wilayah  Sumatera. Sesudah  itu  bencana  serupa  beruntun  terjadi  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Sebagai peristiwa  yang  menggemparkan  pada  saat  itu,  muncul  kesan  adanya  respon
berlebihan  dan  politis  sejumlah  tokoh  Jakarta.  Sejumlah  tokoh  dari  Jakarta berbondong-bondong  ke  lokasi  termasuk  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono. Tidak  hanya  itu  banyak  pula  masyarakat  yang  ‘berwisata’  sekedar  datang  untuk melihat bencana.
Masa  tanggap  darurat  atau  penanganan  terhadap  korban  bencana  menjadi sedikit  tersendat  karena  gangguan-gangguan  persoalan  di  luar  evakuasi  dan pertolongan  korban,  yakni  ramainya  pengunjung  luar,  di  samping  terkendala  cuaca serta medan yang berat. Pada akhirnya penanganan bencana dapat dikatakan berhasil meski  masih  terdapat  kelemahan.  Penanganan  bencana  dilakukan  dengan mengerahkan  seluruh  kekuatan  Satlak  Penanggulangan  Bencana  Kabupaten  Jember di  bantu  sejumlah  anggota  dan  peralatan  militer,  juga  bantuan  dari  masyarakat  dan LSM / organisasi non pemerintah seperti: Tim SAR OPA Jember, RAUNG 4X4, dan lain-lain.

## Strategi Adaptasi Masyarakat Pasca bencana Banjir dan Tanah Longsor
Dalam  siklus  manajemen  penanggulangan  bencana  terdapat  proses:  bencana (peristiwanya)  – emergency (tanggap  darurat)  – recovery (pemulihan)  – mitigation (pengurangan  resiko  bencana)  – preparedness (kesiapsiagaan  terhadap  bencana).
Strategi  adaptasi  masyarakat  adalah  bagaimana  upaya  pemulihan  dan  sekaligus mitigasi serta kesiapsiagaan yang di bangun masyarakat korban bencana. Masyarakat telah  bangkit  kembali  untuk  menjalani  aktivitas  hidup  dengan  segala  kemungkinan bahaya yang mungkin saja dapat terulang kembali:

## a. Pembangunan Perumahan bagi Korban Bencana
Secara  umum  setiap  masyarakat  korban  bencana  banjir  tidak  mengalami permasalahan  tentang  tempat  hunian  /  rumah  kembali.  Masyarakat  korban  bencana berada  di  tenda  pengungsian  selama  kurang  lebih  enam  bulan,  terutama  bagi  yang rumahnya rusak berat dan tidak dapat dihuni kembali. Setelah itu, masyarakat sudah dapat  menempati  lokasi  perumahan-perumahan  yang  telah  di  bangun  dilengkapi
dengan  sejumlah  peralatan  rumah  tangga.  Perumahan  bagi  korban  bencana  banjir antara lain di bangun di dusun Gunung Pasang, Delima, Krajan dan Gaplek.
Rata-rata  rumah  yang  di  bangun  berukuran  lebar  5  m,  kebelakang  6  m  dan tinggi  3  m;  atau  kira-kira  setara  dengan  ukuran  30  m2,  di  atas  luas  tanah  6m  x  8m. Setiap  dua  rumah  gandeng  dengan  satu  dinding,  dan  kemudian  setiap  rumah  ¾ dikitari  dengan  sisa  tanah  sekitar  1  m  yang  biasanya  diberi  tanaman  hias  sehingga terlihat asri. Bahan dasar rumah adalah campuran antara batako dengan triplek, lantai semen,  dinding  setinggi  1m  berupa  batako,  sisanya  ke  atas  adalah  rangka  kayu  dan bedinding triplek, memiliki satu pintu depan, 3 jendela kaca, dan sedikit teras rumah. Genteng berbahan asbes.
Perumahan-perumahan  bagi  korban  pengungsi  yang  di  bangun  dibeberapa titik  lokasi  di  desa  Suci  dan  Kemiri,  memiliki  bentuk  dan  model  yang  seragam sebagaimana  telah  diuraikan.  Perumahan  di  bangun  atas  bantuan  dari  perkumpulan Orang-orang  Tionghoa  alumni  Sekolah  SR-SMP  CHUNG  HWA  di  Jember  baik  di Indonesia  ataupun  luar  negeri,  Group  PANIN,  Depstore  MATAHARI,  dan bekerjasama dengan Pemkab Jember, TNI dan Polri.
Perumahan-perumahan  di  bangun  mengambil  lokasi  di  tempat  yang  datar sehingga  dalam  satu  areal  bisa  menampung  cukup  banyak  rumah.  Rumah-rumah  di bangun  teratur  layaknya  perumahan  dengan  jalan-jalan  gang  selebar  2,5  m,  dengan saluran air mini di samping kiri-kanan jalan atau masing-masing depan dan belakang rumah. Fasilitas tempat ibadah sepeti Mushola (Masjid kecil) juga di sediakan.
Dari  hasil  pengamatan  dan  wawancara  berkaitan  dengan  persoalan  recovery fisik  menunjukkan  hasil  yang  cukup  menggembirakan,  terjadi  rata-rata  jarak  rumah dengan sungai yang semakin jauh yakni: semula rata-rata jarak rumah dengan sungai hanya sekitar 57 m, setelah bencana terjadi rata-rata jarak rumah dengan sungai 157 m,  berarti  terjadi  penambahan  rata-rata  100  m  jarak  rumah  dengan  sungai,  yang berarti  pula  semakin  memperkecil/  mengurangi  resiko  akibat  bencana  jika  bencana banjir muncul kembali.
Persoalan  yang  muncul  adalah  padatnya  perumahan  dan  kualitas  bangunan yang  semi  permanen.  Lokasinya  cukup  mengandung  masalah,  karena  kebanyakan perumahan  dijauhkan  dari  DAS  (Daerah  Aliran  Sungai),  namun  justru  berarti mendekatkannya  dengan  lereng-lereng  perbukitan  yang  rawan  longsor.  Topografi tanah  perbukitan  rata-rata  dengan  kemiringan  20  sampai  50  derajat,  sehingga memang cukup sulit untuk mencari lokasi yang ideal.
Persoalan  lain  yang  ditemukan  tim  peneliti  antara  lain  adalah  bahwa  rumah yang di tempati korban bencana berstatus milik pemerintah yang sewaktu-waktu ijin sewa  dan  peruntukannya  bisa  di  cabut.  Setiap  korban  harus  memperbaharui  ijin sewanya setiap setahun sekali.

## b. Strategi Sosial: Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
Rata-rata  korban  bencana  belum  dapat  hidup  pulih  sepenuhnya,  masih merasakan  kepedihan  akibat  kehilangan  nyawa  beberapa  anggota  keluarganya  serta hilangnya  harta  dan  rumah  mereka.  Hasil  survei  menunjukkan  96,3  %    responden memiliki  keinginan-keinginan  minimalnya  kembali  seperti  keadaan  dulu  sebelum terjadinya bencana, jadi masih banya hal yang belum terwujud. Walaupun sebenarnya 96,3 % pula telah kembali ke pekerjaan semula.
Dari  hasil  interview  menunjukkan  bahwa  responden  tidak  memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, bahkan hampir 100 % responden tidak menduga akan  terjadinya  banjir  disertai  tanah  longsor.  Menurut  masyarakat  setiap  tahun memang  terjadi  hujan  lebat  di  sertai  banjir,  namun  paling-paling  hanya  bersifat sebentar  (karena  sifat  lokasi  di  hulu  sungai  sehingga  air  cepat  surut).  Akibat ketidaksiapsiagaan menghadapi bencana maka pada saat bencana terjadi mereka tidak memiliki sistem evakuasi yang memadai.
Kesiapsiagaan mulai muncul setidaknya setelah trauma atas peristiwa bencana tersebut.  Sebanyak  44,  4  %  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  peneliti  tentang kesiapsiagaan.  Kesiapsiagaan  yang  utama  pada  umumnya  dalam  bentuk:  mengemas barang-barang  agar  mudah  di  bawa  dan  keluar  rumah  (berada  di  teras  rumah  atau kumpul dengan tetangga) pada saat mulai mendung gelap dan hujan lebat.
Dari segi  kelangsungan  ekonomi dan  usaha, sebagian besar telah kembali  ke pekerjaan  semula.  Klasifikasi  pekerjaan  responden  berdasarkan  hasil  survei  adalah: Karyawan Perkebunan 37 %, Berdagang 40 %, Bertani 4 %, Wiraswasta 8 %, sisanya profesi yang lain.
Penghasilan  responden  rata-rata  per  bulan  adalah  Rp.461.000,00,  dengan jumlah anak rata-rata 7 anak untuk tiap 2 keluarga. Hal ini cukup membebani setiap rumah  tangga.  Peneliti  terkadang  juga  menemukan  beberapa  responden  yang sebetulnya  memiliki  sawah  namun  enggan  menyebut  dirinya  sebagai  petani,  di samping  kebun  sayuran  yang  biasanya  juga  sudah  lazim  di  iklim  pedesaan pegunungan.  Sawah-sawah  yang  tadinya  terendam  lumpur  dan  bebatuan  juga  sudah dapat ditanami kembali, sehingga setidaknya terdapat stok pangan untuk wilayah itu.

## Perlunya Peningkatan Strategi Adaptasi Masyarakat Korban Bencana
Rata-rata  masyarakat  tidak  memiliki  persiapan  yang  cukup  menghadapi bencana.  Pandangan  dan  sikap  terhadap  bencana  masih  harus  diperbaiki,  Tuhan memberi  cobaan  berupa  ‘bencana‘  bukan  untuk  dibiarkan,  atau  pasrah  terhadapnya, melainkan semua  adalah pelajaran yang harus dipetik hikmahnya. Dalam pandangan Islam sangat jelas bahwa: “Allah  swt tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang juga ikut mengusahakannya”.
Rupa-rupanya  pola  pemikiran  yang  tidak  ruwet,  alih-alih    ciri  masyarakat tradisional,  yang  lebih  memilih  menyederhanakan  masalah:  bahwa  semua  kejadian sudah merupakan takdir; dapat merupakan pengabaian terhadap tanggungjawab yang seharusnya  di  emban  oleh  setiap  orang.  Dalam  bahasa  tertentu,  meletakkan  hidup diatas  ancaman  bahaya  bencana  tanpa  usaha    untuk  mengantisipasinya  bisa dikategorikan  bunuh  diri.  Padahal  tindakan  seperti  itu  tidaklah  dikehendaki  dalam sikap etik dan norma-norma agama.
Dalam  persoalan  pembuatan  rumah  pascabencana,  karena  kelemahannya, masyarakat  korban  bencana  tidak  punya  pilihan  lain  selain  menerima  yang  telah disediakan.  Masyarakat  tidak  memiliki  pilihan  serta  kemampuan  untuk  membangun
kembali  rumah  dan  lingkungannya  yang  telah  hancur.  Padahal,  rumah-rumah  di perumahan yang di bangun bagi korban bencana tersebut menurut peneliti, meskipun agak  terhindar  dari  ancaman  bencana  banjir,  tetapi  di  sisi  lain  dihadapkan  pada ancaman  bencana  baru  yang  tak  kalah  berbahayanya  yakni  tanah  /  perbukitan  yang longsor.  Ancaman  akan  tanah  longsor  semakin  nyata  dengan  munculnya  rekahan pada  lereng  perbukitan  di  belakang  perumahan  seperti  yang  dijumpai  di  sekitar Gunung Pasang.
Dengan  demikian  dari  aspek  kemasyarakatan,  korban  bencana  tergolong lemah dalam persiapan dan kesiapsiagaan baik  pada saat maupun pasca bencana. Hal ini bukan semata-mata kesalahan masyarakat, karena bagaimana pun pemerintah juga memiliki  tanggungjawab  untuk  mencerdaskan  dan  meningkatkan  kemampuan masyarakat termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana.  Banyaknya bantuan yang juga mengalir kepada korban bencana di Jember harus  disertai  dengan  transparansi  pengelolaan  oleh  pemerintah,  sehingga  tidak memunculkan sikap saling curiga dan ketakpercayaan antara masyarakat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

## Kesimpulan
Masyarakat  korban  bencana  banjir  dan  tanah  longsor  Jember  awal  Januari 2006 secara umum sudah dapat tertangani dengan baik. Sebagai hasil atas kerjasama yang baik  antara  pemerintah daerah  dengan sejumlah donatur, maka semua korban bencana  telah  menempati  rumah-rumah  bantuan.  Dengan  demikian  korban  bencana menempati tenda pengungsian hanya dalam waktu  sekitar enam bulan.
Rumah-rumah  bantuan  bersifat  semi  permanen  dan  berukuran  sederhana. Sarana  dan  prasarana  seperti  jalan,  air,  penerangan  dan  tempat  ibadah  cukup memadai.  Terletak    cukup  menjauh  dari  daerah  aliran  sungai,  namun  mendekat  ke arah  lereng  perbukitan.  Rasa  traumatik  dan  tak  berdaya  masih  menyelimuti masyarakat  korban  bencana:  pada  saat-saat  hujan  turun  warga  berada  di  luar  rumah atau berkumpul bersama tetangga.
Penanganan  korban  bencana  adalah  persoalan  kemanusiaan,  bukan  semata hanya  persoalan  fisik.  Perlu  diatur  secara  jelas  dan  terencana  tahap-tahap pemberdayaan  kembali  masyarakat  korban  bencana.  Pemerintah  dan  pihak-pihak terkait  tidak  boleh  melepas  masyarakat  begitu  saja.  Sampai  masyarakat  betul-betul tegar  dan  pulih  baik  secara  fisik  maupun  sosial,  barulah  dapat  dilepaskan  perhatian dan  pendampingan  oleh  pemerintah  ataupun  pihak-pihak  terkait.  Selama  hal  itu belum  tampak,  maka  pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait  masih  harus bertanggungjawab melakukan pendampingan pada masyarakat korban bencana.

## Daftar Pustaka
Maryono,  Agus,  2005, Menangani  Banjir,  Kekeringan  dan  Lingkungan ,  Gadjah Mada University Press,Yogyakarta.
Pristiyanto,  Djuni,  2006, Sebaran  Data  Kerusakan  Banjir  Bandang  Jember , Moderator Milis Lingkungan, Milis WGCoP, Jakarta.
Soeriaatmadja, R.E, 1997, Ilmu Lingkungan , Penerbit ITB, Bandung.
Surat Kabar: Jawa Pos 5 Januari 2006 Suara Pembaruan, 3 Januari 2006
Internet:
www.menlh.go.id www.suarapembaharuan.com www.PeduliBencanaJember.com