INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10202-10209 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelanggaran Terhadap Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara
Muslaili Maulana 1 ✉ , M Kahfi Rezki 2 , Muhammad Ragil Saputra 3 , Mhd Zaki 4
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
Email: m4ul4n4725@gmail,com 1 ✉

## Abstrak
Masyarakat kadang merasa rugi akibat  dari  penerapan tugas dan  fungsi pemerintah. Konsep negara Walker berimplementasi pada fungsi negara yang   semakin  meluas  masyarakat  kadang  merasa dirugikan   dengan adanya perluasan fungsi pemerintahan terutama pada masyarakat publik. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk    memahami  bagaimana  konsep  dari  pelanggaran  hukum    atas pemerintah dan  bagaimana menyelesaikan hal tersebut dengan pendekatan hukum  tata  negara normatif ataupun syar'i . Perbuatan melanggar  hukum  pemerintah  adalah  keputusan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan  asas-asas umum   pemerintahan yang  baik baik dalam bentuk  melampaui wewenang ataupun bersifat sewenang-wenang. Hal itu merupakan  menjadi  tugas  dari  pengadilan    umum      yang    menyelesaikan    sengketa    perbuatan melanggar hukum   pemerintah  kemudian  bergeser menjadi  kompetensi  pengadilan tata  usaha negara sejak berlakunya peraturan mahkamah agung nomor  2 tahun   2019  dalam hukum  Islam . Pengertian ini menggunakan metode penelitian library research yaitu sumber data yang  digunakan adalah  data  primer    dan    data  sekunder  perolehan  sumber  data  menggunakan  metode  deduktif induktif   dan   kooperatif  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan yang diinginkan.  Hasil dari penelitian ini adalah di Indonesia menyelesaikan sengketa diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor   2  tahun   2019   dan   dilakukan   melalui   proses litigasi  di pengadilan  umum   lalu  menjadi  kompetensi  pengadilan  tata usaha negara.
Kata Kunci : hukum  tata  negara; pemerintah; perbuatan melanggar hukum
People   sometimes   feel    that    they    have    lost   as  a   result   of   the implementation of government duties and  functions. Walker's concept of the    state  implements   the    expanding functions  of   the   state.  People sometimes feel disadvantaged by the expansion of government functions, especially  in  the   public   community.  The   aim   of  this  research  is  to understand the concept of  legal  violations against the  government and how to resolve this using a normative or syar'i constitutional law approach. Acts that  violate  government law are  government decisions that conflict with  statutory  regulations  and   general  principles  of  good   governance, whether in the form  of exceeding authority or being  arbitrary.  This is the task of the  general court  which  resolves disputes over  acts that  violate government law  and  has then  shifted to  the  competence of  the state administrative  court   since  the  enactment of  supreme court   regulation number 2 of 2019  in Islamic law. This definition  uses the  library research research method, namely  the  data sources used are  primary  data and secondary data. Obtaining  data sources using inductive  and  cooperative deductive  methods is  then  analyzed qualitatively   to  obtain   the  desired conclusions. The  results of this research are  that  in Indonesia resolving disputes is regulated in supreme court  regulation number 2 of 2019  and is carried   out   through  a   litigation   process  in  general  courts  and   then becomes the competence of state administrative courts.
Keyword: constitutional law; government; unlawful acts.

## PENDAHULUAN
Di  suatu  negara,  terdapat  beberapa  elemen  yang  sangat  penting,  seperti pemerintah,  penduduk,  wilayah,  dan  pengakuan.  Keempat  elemen  ini  harus  ada  dalam sebuah negara karena jika salah satu dari mereka tidak ada, maka status negara tersebut akan dipertanyakan dan mungkin tidak diakui sebagai sebuah negara. Pemerintah diartikan sebagai  badan  yang  bertugas  menjalankan  administrasi  negara.  Secara  lebih  spesifik, pemerintah  dapat  dianggap  sebagai  organisasi  yang  menerapkan  kebijakan  publik. (Angrayni, 2015)
Pemerintah  memiliki  dua  peran  utama.  Pertama,  sebagai  bagian  dari  struktur negara. Kedua, sebagai lembaga yang mengurus administrasi pemerintahan negara. Fungsi pertama adalah sebagai bagian tak terpisahkan dari negara, yang memberi pemerintah hak dan kewenangan untuk bertindak atas nama negara dalam administrasi. Pemerintah juga memiliki otonomi untuk mengelola administrasi dan melaksanakan tindakan lapangan serta menyelesaikan isu hukum yang timbul. (Agustina, 2003)
Tetapi  terkadang,  dalam  situasi  tertentu  dan  dengan  alasan  untuk  menangani masyarakat  serta  menjamin  kepastian  hukum,  mereka  dapat  mengabaikan  aspek  yang lebih  vital,  yaitu  keadilan  dan  perlindungan  kenyamanan  baik  bagi  individu  maupun kelompok dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan bahwa pejabat pemerintahan, yang
seharusnya memperhatikan aspek keadilan dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka,  dapat  menggunakan  kebebasan  bertindak  dalam  administrasi  negara  untuk melakukan  tindakan  yang  melanggar  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Dampak  dari tindakan semacam ini sangat merugikan baik bagi masyarakat maupun khalayak umum, karena tindakan ini bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Agustina, 2003)
Tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah diatur oleh Pasal 1365B dalam KUH Perdata, yang termasuk dalam ranah hukum perdata. Namun, dalam undang-undang mengenai peradilan tata usaha negara, belum ada rumusan yang jelas dan pengertian yang pasti mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. (Awaliah, 2003)
Berdasarkan  kasus  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan tentang bagaimana perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dapat dianalisis dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atau library research dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Proses pengolahan data dilakukan dengan metode induktif, deduktif, dan pendekatan kooperatif. Data kemudian dianalisis dan  disajikan  dalam  bentuk  deskripsi  kualitatif  untuk  mendapatkan  kesimpulan  yang diinginkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah
Dalam arti yang lebih  sempit, pemerintah dapat  dijelaskan sebagai  lembaga  atau organisasi  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  fungsi  eksekutif.  Ini  biasanya dilakukan oleh aparat pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Mereka memiliki kewenangan  untuk  menjalankan  tugas  pemerintahan  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  administrasi  pemerintah.  Namun,  akibat  dari  kebebasan  ini,  terkadang terjadi  tindakan  yang  melanggar  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  dapat mengakibatkan  kerugian,  baik  bagi  pemerintah  di  mata  masyarakat  maupun  di  dalam konteks hukum publik. (Ali, 1991)
Tindakan semacam itu seringkali dilakukan dengan alasan demi kepentingan umum dan menjamin kepastian hukum. Namun, dalam proses tersebut, hak-hak masyarakat, baik itu hak pribadi maupun hak kolektif, dapat menjadi korban. Dari perspektif ini, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum oleh pemerintah, yang dalam istilah Belanda dikenal dengan istilah "onrechtmatige overheidsdaad". (Aripin,
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pejabat pemerintah  dilarang  menyalahgunakan  wewenang.  Larangan  ini  mencakup  tiga  aspek penting.  Pertama,  pejabat  tidak  boleh  mencampuradukkan  wewenang,  yang  berarti mereka  tidak  boleh  menggunakan  kekuasaannya  di  luar  batas  kewenangan  yang dimilikinya. Kedua, larangan melampaui wewenang mengindikasikan bahwa pejabat tidak boleh  melakukan  tindakan  yang  melebihi  batas  yang  telah  ditetapkan  untuk wewenangnya. Terakhir, larangan bertindak sewenang-wenang memaksa pejabat untuk bertindak dengan pertimbangan yang matang dan alasan yang kuat. Jika terjadi tindakan yang melampaui masa jabatan atau melewati masa berlakunya pemerintahan, atau bahkan jika  tindakan  tersebut  terjadi  di  luar  wilayah  yang  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan  undang-undang,  maka  hal  itu  dapat  diklasifikasikan  sebagai  pejabat  yang melampaui wewenang. (Ash-Shiddieq)
Badan pemerintah dianggap mencampuradukkan wewenang apabila memberikan materi atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan. Hal ini berarti tindakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari wewenang yang dimilikinya. Dalam situasi semacam ini, pejabat pemerintah dianggap bertindak sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang terjadi ketika tindakan yang dilakukan tidak didasarkan pada perintah  atau  kewenangan  yang  sah,  dan  bertentangan  dengan  keputusan  yang  telah diambil oleh pengadilan.
Tindakan  yang  melampaui  wewenang,  mencampuradukkan  wewenang,  dan bertindak sewenang-wenang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum oleh pemerintah. Dalam konteks hukum publik, jika suatu badan hukum merasa dirugikan oleh tindakan  tersebut,  maka  badan  hukum  tersebut  memiliki  kewajiban  untuk  mengajukan gugatan terhadap pemerintah. (Basah, 2010)
Ditegaskan juga bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-undang ini memperluas cakupan sengketa tata usaha negara, tidak hanya terbatas pada keputusan, tetapi juga termasuk  perbuatan  atau  tindakan  faktual  dari  pemerintah.  Selain  itu,  administrasi pemerintah  memberikan  kelonggaran  kepada  tata  usaha  negara  untuk  mengajukan gugatan  terhadap  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  (Basah,  Perlindungan  Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, 1992)
Tindakan Melawan Hukum Lingkup Hukum Perdata dan Administrasi Negara Tindakan  melawan  hukum  adalah  istilah  yang  dijelaskan  oleh  Maryam  Daruss Badrulzaman  sebagai  sangat  penting  dalam  Pasal  1365  KUHP  Perdata.  Pasal  ini
menggarisbawahi pentingnya hukum yang bersifat tidak tertulis, yang diakui oleh undang- undang. Rumusan tersebut menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian  tersebut.  Dalam  pemahaman  ini,  ada  beberapa  unsur  yang  harus  terpenuhi: terdapat  tindakan  yang  melanggar  hukum,  pelaku  harus  bersalah,  tindakan  tersebut mengakibatkan kerugian, dan ada hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian.
Dalam hukum tata negara menurut SS Marbun, tindakan melawan hukum terjadi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, melanggar kewajiban hukumnya, atau  menyalahi  norma-norma  moral  dan  tindakan  asusila.  Selain  itu,  tindakan  juga dianggap melanggar hukum jika bertentangan dengan tata nilai keadilan dan keharusan dalam masyarakat yang baik. Dengan demikian, perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan adalah suatu prinsip yang masuk akal dan menduduki posisi terdepan dalam usaha untuk mencapai keadilan. (Bustomi, 1994)
Tanggung  jawab  atas  tuntutan  terhadap  perbuatan  yang  melanggar  hukum ditujukan kepada setiap subjek, tanpa memandang apakah subjek tersebut merupakan individu,  badan  hukum,  atau  bahkan  pemerintah.  Ini  berarti  konflik  yang  terjadi  di masyarakat  dan  bertentangan  dengan  hukum  harus  diselesaikan  secara  menyeluruh. Meskipun masyarakat memiliki berbagai cara dalam menyelesaikan persengketaan, baik itu  melalui  cara  tradisional,  modern,  atau  formal,  penyelesaiannya  harus  selalu berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya hukum sebagai landasan utama dalam menangani konflik dan tuntutan terhadap perbuatan yang melanggar hukum. (Makhfudz, 2013)
Menurut  hukum  tata  negara,  terdapat  beberapa  metode  untuk  menyelesaikan masalah  atau  sengketa.  Pertama,  terdapat  opsi  menggunakan  proses  pengadilan  atau melibatkan  pengacara  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  legitimasi  melalui  jalur hukum. Alternatif kedua adalah melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), dimana pihak yang  bersengketa  berupaya  mencapai  kesepakatan  melalui  berbagai  cara  seperti negosiasi,  konsultasi,  mediasi,  dan  arbitrase,  seperti  yang  ditekankan  oleh  Basukirukso Wibowo. Metode ini memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan formal.
Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1985 dan undang-undang Nomor 9 tahun 2004  mengenai  pengadilan  tata  usaha  negara,  disebutkan  bahwa  untuk  menangani permasalahan  dalam  suatu  negara,  diperlukan  penerbitan  surat  keputusan  tata  usaha negara. Prosedur ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni melalui upaya administrasi atau
melalui jalur gugatan. (HR, 2013)
Zahran  Basah  berpendapat  mengenai  peradilan  administrasi.  Menurutnya,  tujuan dari peradilan administrasi adalah untuk melindungi hukum dan memberikan kepastian hukum. Hal ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga untuk administrasi negara dalam memahami dan melindungi kepentingan baik masyarakat umum maupun individu. Dengan  adanya  peradilan  administrasi,  administrasi  negara  diharapkan  akan  dapat beroperasi  dengan  tertib,  damai,  dan  aman,  sehingga  dapat  melaksanakan  tugasnya dengan berwibawa dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. dapat diambil kesimpulan bahwa sistem perlindungan hukum represif memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan  hukum  kepada  masyarakat.  Fungsi  utamanya  adalah  untuk  mewujudkan keadilan  melalui  sistem  peradilan.  Kedua  fungsi  ini  dapat  dijalankan  dengan  tujuan menjaga keamanan dan kedamaian rakyat Indonesia, sehingga mencerminkan nilai-nilai asas Pancasila.
Penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  terjadi  karena  adanya  kepentingan pemerintah, yang dapat diatasi melalui cara damai dengan musyawarah mufakat. Namun, terkadang masalah bisa membesar dan mengharuskan pihak terlibat untuk mengambil jalur  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  ketika  terdapat  sengketa,  negara  tidak  bisa menganggapnya  sebagai  hal  yang  biasa.  Penyelesaian  harus  dicari  melalui  berbagai sarana yang disediakan oleh undang-undang yang berlaku. (Nuraningsih, 2012)
Perbuatan Melanggar Hukum Negara Oleh Pemerintah dalam Hukum Tata Negara Tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  berpotensi  bertentangan  dengan kepentingan  publik,  serta  dapat  melanggar  hukum  dan  menyebabkan  kerugian  bagi masyarakat,  dapat  dilakukan  dengan  sengaja  atau  tanpa  disengaja.  Ketika  pemerintah melakukan  pelanggaran  hukum  sebelum  terdapat  peradilan  tata  usaha  negara,  warga dapat mengajukan gugatan ke hakim perdata di peradilan umum. Dalam hal ini, gugatan didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata dengan pemerintah sebagai tergugat. Argumen yang  diajukan  adalah  terkait  besarnya  kerugian  yang  bersifat  mendukung  atau mengganggu  data.  Dalam  konteks  ini,  perlu  dipertimbangkan  apakah  tindakan pemerintah dalam menjaga keadilan telah terlaksana atau tidak.
Dalam  perbuatan  melanggar  hukum,  terdapat  beberapa  unsur  yang  harus dibuktikan.  Pertama,  harus  ada  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Kedua, terjadi  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Ketiga,  terdapat kerugian,  baik secara aktual maupun  potensial yang akan terjadi  di masa  depan, yang dialami  oleh  publik.  Keempat,  harus  ada  hubungan  sebab-akibat  yang  jelas  antara pelanggaran hukum dan kerugian. (Agustina, 2003)
Sebagai contoh, jika seseorang tanpa izin mengambil alih dan menggunakan tanah yang bukan miliknya, hal ini akan merugikan salah satu orang dan merupakan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi dapat dilakukan dalam bentuk nominal, yaitu sejumlah uang yang sesuai dengan kerugian yang dialami. Selain itu, kompensasi dapat diberikan sebagai ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. Terakhir, ganti rugi juga dapat berupa  penggantian  atas  kerugian  yang  jumlahnya  lebih  besar  dari  nilai  kerugian sebenarnya.

## SIMPULAN
Dalam pengertian yang lebih sempit, pemerintah dapat diartikan sebagai entitas atau  organisasi  yang  meliputi  fungsi  dan  melaksanakan  tugas  eksekutif.  Ini  biasanya dilakukan oleh berbagai badan atau aparat pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Mereka  memiliki  kewenangan  untuk  menjalankan  pemerintahan  sesuai  dengan  yang diatur oleh administrasi pemerintahan. Namun, akibat dari kebebasan ini, terkadang terjadi perbuatan  yang  menyimpang  dari  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  dapat menyebabkan  kerugian,  baik  bagi  pemerintah  di  dalam  masyarakat  maupun  bagi pemerintah dalam hukum publik.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan  melanggar  hukum pada awalnya merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh penguasa yang bertentangan dengan  hukum,  dan  akibatnya  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat.  Hal  ini  dapat dilaporkan ke pengadilan dengan mengacu pada dalil Pasal 1365 KUHP. Setelah lahirnya undang-undang  administrasi  pemerintahan,  penguasa  juga  harus  mengambil  tindakan faktual yang sesuai  dengan ketentuan dalam undang-undang  peraturan. Tindakan dari penguasa  inilah yang  dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan hal ini  dapat diajukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menggunakan dalil yang berbeda  untuk  menggugat  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  yaitu  Pasal  1365  KUHP untuk tuntutan tertulis, sedangkan  Pasal 97 UU peraturan  diterapkan untuk  badan tun tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, R. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pasca Sarjana.
Ali, M. (1991). Asas Asas Hukum Islam (Hukum Islam II) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: CV Rajawali.
Angrayni, L. (2015). Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandinganya Dengan Hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam, 15.
Aripin, J. (2008). Indonesia, Pengadilan Hukum dalam Bingkai Reformasi Hukum di. Jakarta:
Kencana.
Ash-Shiddieq. (n.d.). Peradilan dan Hukum Acara Islam. Bandung: Al Ma'arif.
Awaliah,  U.  (2003).  Political  Configuration  and  Legal  Products  in  Indonesia  in  Terms  of islamic constitutional Law. al risalah.
Basah,  S.  (1992).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tindak  Administrasi  Negara. Bandung: Alumni.
Basah,  S.  (2010).  Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Badan  Peradilan  Adminitrasi  di  Indonesia. Bandung: Alumni.
Bustomi, T. (1994). Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Teori dan Praktik. Bandung: Alumni.
HR, R. (2013). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press.
Makhfudz, M. (2013). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nuraningsih. (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT Grafindo Persada