## Analisis Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
Yurika*, Muhammad Saleh Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
* Ervinayurika@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  regional  financial  performance  of  the Tabalong  District  government  based  on  regional  financial  analysis  for  the  period  og  2010  to 2017  the  analysis  techniques  used  include  the  Regional  Financial  Independence  Ratio,Fiscal Decentralization Ratio,PAD Effectiveness Ratio,PAD Growth Ratio,and Activity Ratio. The data used  are  secondary  data  obtained  from  the  Regional  Finance  Agency  Of  South  Kalimantan Province and the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of finance.
The results of the analysis obtained in this studi are : 1) Regional independence ratio in general from 2010 to 2017 falls into the very low category. 2) The Fiscal Decentralization Ratio in general from 2010 to 2017 falls into the very poor category 3) The PAD Effectiveness Ratio in general  from  2010  to  2017  falls  into  the  effective  category  4)  PAD  Grow  Ratio  in  general  in 2010  to  2017  show  that  direct  expenditure  is  greater  than  indirect  expenditure  in  each  of  the fiscal years.

## Keywords: Regional Finance, regional autonomy

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  umtuk  menguji  dan  menganalisis  kinerja  keuangan  daerah  pada pemerintah  Kabupaten  Tabalong  berdasarkan  analisis  keuangan  daerah  periode  tahun  2010 sampai  dengan  tahun  2017  teknik  analisis  yang  digunakan  diantaranya  Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah,Rasio  Desentralisasi  Fiskal,Rasio  Efektivitas  PAD,Rasio  Pertumbuhan PAD,dan Rasio Aktivitas. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan Kementerian Keuangan.
Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalag : 1) Rasio Kemandirian daerah secara umum pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 masuk dalam kategori rendah sekali. 2) Rasio Desentralisasi Fiskal secara umum pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 masuk dalam kategori sangat kurang. 3) Rasio Efektivitas PAD secara umum pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 masuk dalam kategori efektif 4) Rasio Pertumbuhan PAD secara umum pada tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2017  secara  umum  masuk  dalam  kategori  cukup  5)  Rasio Aktivitas  pada  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2017  menunjukkan  bahwa  belanja  langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung pada setiap tahun anggarannya.
Kata Kunci : Keuangan daerah, Otonomi daerah

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pemerintah  Kabupaten  Tabalong  adalah  salah  satu  daerah  yang  memiliki  sumber pendapatan  daerah  dari  berbagai  macam  sektor  dan  memiliki  kompetensi  untuk  diteliti  sebagai bahan  kajian  dalam  mempelajari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  digunakan  untuk membangun  daerah  dan  menuju  tingkat  kemandirian  daerah  sebagai  langkah  menuju keberhasilan melaksanakan otonomi daerah.
Delapan  tahun  terakhir  pemerintah  Kabupaten  Tabalong  telah  menunjukkan perkembangan  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini  terlihat  dari  realisasi  pendapatan  daerah  pada tahun  2010  sebesar  Rp.  691.341.860,00  meningkat  sebesar  Rp.  1.331.426.000,000  pada  tahun 2017,pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong tahun 2010 sebesar Rp. 31.131.900,00 sampai tahun  2017  sebesar  Rp.  137.297.000,00  dana  perimbangan  dari  tahun  2010  ebesar  Rp. 581.36.240,00 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 1.010.438.000,00 dan lain-lain pendapatan yang  sah  dari  tahun  2010  sebesar  Rp.  78.873.660,000  sampai  dengan  tahun  2017  sebesar  Rp. 183.727.000,000.
Peningkatan  pendapatan  daerah,  dana  perimbangan,  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah terjadi kenaikan dari tahun 2010 sampai tahun 2016 dan turun ditahun 2017,serta pendapatan asli daerah meningkat signifikan dari tahun 2010 sampai tahun 2017.
Rumusan Masalah :
1. Bagaimana Rasio Kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong ?
2. Bagaimana Rasio Desentralisasi Fiskal keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong ?
3. Bagaimana Rasio Efektivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong ?
4. Bagaimana Rasio Perumbuhan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong ?

## 5. Bagaimana Rasio Aktivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong ?

## Tujuan Penelitian :
1. Untuk mengetahui Rasio Kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong
2.Untuk  mengetahui  Rasio  Desentralisasi  Fiskal  keuangan  daerah  pemerintah  Kabupaten

## Tabalong
3.Untuk  mengetahui  Rasio  Efektivitas  keuangan  daerah  pemerintah  Kabupaten  Tabalong
4.Untuk  mengetahui  Rasio  Pertumbuhan  keuangan  daerah  pemerintah  Kabupaten  Tabalong
5.Untuk mengetahui Rasio Aktivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tabalong.

## KAJIAN PUSTAKA

## Otonomi Daerah
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  dan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1999
(Mahbur,2016)  Pemerintah  pusat  dan  daerah  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

## Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  (Halim,19)  mengartikan  keuangan  daerah  sebagai  semua  hak  dan kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,demikian  pula  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  itu  belum  dimiliki/dikuasai oleh  Negara  atau  daerah  yang  lebih  tinggi  serta  pihak-pihak  lain  sesuai  ketentuan/peraturan Undang-undang yang berlaku.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal
4  bahwa  keuangan  daerah  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efektif,  efesien,  ekonomis,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (Halim,2007) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Laporan Keuangan Daerah
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  harus  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah 1.Masyarakat 2. Para wakil rakyat,lembaga pengawas,dan lembaga pemeriksaan 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi,investasi,dan pinjaman 4. Pemerintah.

## Analisis Rasio Keuangan Daerah
analisis  laporan  keuangan  (Halim,231)  adalah  usaha mengidentifikasi  ciri-ciri  keuangan berdasarkan laporan yang tersedia.

## Kinerja Keuangan Daerah
Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah (Halim,2002:126) adalah  dengan  melakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

## Penelitian Terdahulu
1. (Hariati Eka Putri,2017) pada hasil penelitiannya yaitu 1. Tingkat kemampuan keuangan
daerah  Kota  Pekanbaru  masih  bergantung  terhadap  pemerintah  pusat,karena  pendapatan
daerah  dari  segi  PAD  masih  sangat  kecil  2.  Kemandirian  keuangan  daerah  Kota
Pekanbaru menghasilkan pola hubungan instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan atau dengan kata lain belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. 3. Pertumbuhan keuangan Kota Pekanbaru adalah negative karena pendapatan pemerintah  masih  banyak  dihabiskan  untuk  membiayai  belanja  operasional  daerah dibandingkan untuk belanja pembangunan.
2. (Evipani Rima De Villanova,2015) pada hasil penelitiannya yaitu 1. Tingkat kemandirian keuangam daerah Kabupaten Gunung KIdul dari tahun 2009-2012 masih sangat kurang 2.
Kinerja  pemerintah  didalam  memungut  PAD  (pajak  daerah)  sudah  efisien  3.  Secara
umum kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan rata- rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil.
3. (Masita  Machmud,George  Kawung  dan  Wensy  Rompas,2014)  pada  hasil  penelitiannya
yaitu  1.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  menunjukkan rata-rata dalam kinerja keuangan daerah yang masih belum begitu baik atau belum stabil
2. Perhitungan setiap tahun masih mengalami fluktuasi sehingga beberapa rasio keuangan masih menunjukkan trend positif dan trend negative,terjadi karena pemerintah daerah di
Provinsi  Sulawesi  Utara  masih  belum  matang  dalam  pengelolaan  sumber  daya  daerah yang tersedia dan pendapatan daerah yang diterima.

## Metode penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara memberikan gambaran  suatu  keadaan  dengan  menggunakan  data  berupa  angka  sebagai  alat  untuk menganalisis suatu penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  data  sekunder  dengan cara  mengumpulkan,mencatat,mempelajari  data-data  yang  ada  di  dinas/instansi  yang diperlukan dan studi pustaka dari buku-buku,jurnal ilmiah.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif dengan  cara  menggunakan  data  berupa  angka  sebagai  alat  untuk  menganalisis  suatu penelitian.
Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa variabel-variabel  kinerja keuangan yaitu dengan menggunakan analisis rasio sebagai berikut :

## 1. Kemandirian Keuangan Daerah (Halim,2007)
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑲𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒊𝒓𝒊𝒂𝒏 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡/𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑥 100%

## 2. Desentralisasi Fiskal,(Mahmudi,2011)
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑭𝒊𝒔𝒌𝒂𝒍 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## 3. Efektivitas,(Halim,2007)

## 𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔
= 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## 4. Pertumbuhan,(Halim,2002)
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑷𝒆𝒓𝒕𝒖𝒎𝒃𝒖𝒉𝒂𝒏 = 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 − 𝑃𝐴𝐷 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎 𝑃𝐴𝐷 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑛𝑦𝑎 𝑥 100%

## 5. Aktivitas,(Halim,2002)
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 𝟏 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑋 100%
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 𝟐 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑥 100%

## HASIL DAN ANALISIS

## 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tabel.5.4 Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2017 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahu n PAD(Rp) Pendapatan Transfer (Rp) Rasio Kemandi rian Daerah (%) Pola Hubungan Keterang an 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 31.131.903.43 6,67 35.194.608.08 4,39 46.232.992.58 6,30 71.095.755.68 0,00 70.447.086.38 8,78 123.177.869.3 24,50 144.964.679.7 95,20 151.740.620.7 54,58 650.118.163.51 4,00 773.982.487.39 4,00 945.789.163.83 6,00 933.540.215.57 5,00 773.982.487.39 4,00 1.116.819.735.7 68,00 1.467.829.125.7 63,00 1.117.699.183.5 15,00 4,79 4,55 4,89 7,62 9,10 11,03 9,88 13,58 rendah sekali rendah sekali rendah sekali rendah sekali rendah sekali rendah sekali rendah sekali rendah sekali instruktif instruktif instruktif instruktif instruktif instruktif instruktif instruktif Rata-rata 8,18 rendah sekali instruktif

## Sumber: Data diolah dalam penelitian ini,2018
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan dari rasio kemandirian keuangan daerah  Kabupaten  Tabalong  tahun  2010-2017  masih  relatif  rendah  sekali  (  nilai  rasio kemandiriannya  berada  antara  kisaran  0%-25%)  .  rendahnya  kemandirian  keuangan  daerah pada  pemerintah  Kabupaten  Tabalong  menggambarkan  bahwa  pola  hubungan  adalah instruktif  yang  artinya  tingkat  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  masih  sangat
tinggi.Pemerintah  daerah  belum  dapat  menjadikan  Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai  sumber penerimaan utama.
2. Rasio Desentralisasi Fiskal
Tabel 5.5 Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2017 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun PAD (Rp) Total Penerimaan daerah (Rp) Rasio Desentralisasi Fiskal (%) Kemampuan keuangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 31`.131.903.436,67 35.194.608.084,39 46.232.992.586,30 71.095.755.680,00 70.447.086.388,78 123.177.869.324,50 144.946.679.795,00 151.740.620.754,58 691.341.805.050,67 811.097.409.198,39 999.863.419.294,30 1.011.979.247.226,00 846.350.887.502,78 1.229.732.022.600,00 1.307.224.926.758,00 1.240.445.578.583,00 4,50 4,34 4,62 7,03 8,32 10,02 11,09 12,23 sangat kurang sangat kurang sangat kurang sangat kurang sangat kurang kurang kurang kurang Rata-rata 7,77 sangat kurang Sumber: Data diolah dalam penelitian ini,2018
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  hasil  perhitungan  dari  rasio  desentralisasi  fiskal
Kabupaten  Tabalong  tahun  2010-2014  masih  sangat  kurang  selanjutnya  dari  tahun  2015- 2017  menunjukkan  hasil  dengan  capaian  kurang  .nilai  rasio  desentralisasi  fiskal  berada antara  kisaran  0,00%-10,00%  yang  menunjukkan  bahwa  kemampuan  keuangan  daerah sangat  kurang.  Dilihat  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  kontribusinya  sangat  kurang menyumbang dari total penerimaan daerah yang berarti bahwa PAD sangat kurang dalam membantu pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan desentralisasi fiskal.
3. Rasio Efektivitas
Tabel 5.6 Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2017 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun Realisasi PAD (Rp) Anggaran PAD (Rp) Rasio Efektivitas (%) Kemampuan keuangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 31.131.903.436,67 35.194.608.084,39 46.232.992.586,30 71.095.755.680,00 70.447.086.388,78 123.177.869.324,50 144.964.679.795,00 151.740.620.754,58 36.974.225.065,00 49.185.649.000,00 52.912.470.860,00 69.674.967.080,00 95.578.314.000,00 113.261.638.000,00 121.933.061.000,00 169.961.799.000,00 84,20 71,55 87,38 102,04 73,71 108,76 118,89 89,28 cukup efektif kurang efektif cukup efektif sangat efektif kurang efektif sangat efektif sangat efektif cukup efektif Rata-rata 91,97 Efektif

## Sumber: Data diolah dalam penelitian ini,2018
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan dari rasio efektivitas Kabupaten Tabalong  dari  tahun  2010-2017.  Pada  tahun  2010,2012,2017  tingkat  efektivitas  berada diatas  80%  yang artinya  masuk  dalam  kategori cukup  efektif  sedangkan  pada  tahun  2011 tingkat  efektivitas  berada  dibawah  100%  yang  artinya  masuk  dalam  kategori  kurang efektif.  Pada tahun  2013-2016  tingkat  efektivitas  berada  diatas  100%  yang  artinya  masuk dalam kategori sangat efektif.
4. Rasio Pertumbuhan
Tabel 5.7 Kabupaten Taba;ong Tahnun 2010-2017 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun Realisasi PAD (Rp) Rasio Pertumbuhan(%) Kemampuan Keuangan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 24.879.970.534,06 31.131.903.436,67 35.194.608.084,39 46.232.992.586,30 71.095.755.680,00 70.447.086.388,78 123.177.869.324,50 144.964.679.795,00 151.740.620.754,58 - 25,13 13,05 31,36 53,78 0,91 74,85 17,67 4,67 - cukup kurang cukup sedang sangat kurang baik sangat kurang kurang Rata-rata 27,45 cukup Sumber: Data diolah dalam penelitian ini,2018
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  hasil  perhitungan  dari  rasio  pertumbuhan
Kabupaten Tabalong dari tahun 2010-2017 mengalami fluktuasi dari setiap masing-masing tahun.  Hasil  dari  persentase  secara  umum  diperoleh  rata-rata  sebesar  27,45%.  Dari  hasil perkembangan  dapat  dilihat  dari  tahun  ketahun  rasio  mengalami  peningkatan  maka  dapat dikatakan rasio pertumbuhan secara positif.
5. Rasio Aktivitas
Tabel 5.8 Kabupaten Tabalong Tahun 2010-2017 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja APBD (Rp) Rasio Aktivitas (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 209.318.084.805,00 385.047.547.128,00 429.322.482.520,00 452.863.521.423,00 385.047.547.128,00 612.748.866.149,00 713.142.662.714,00 826.053.151.399,00 721.220.359.691,00 815.831.328.341,00 901.113.149.441,00 809.762.231.830,00 815.831.328.341,00 1.238.160.101.966,00 1.499.005.805.906,00 1.421.099.847.000,00 29,02 47,20 47,64 55,93 47,20 49,49 47,57 58,13 Rata-rata 47,77
Sumber: Data diolah dalam penelitian ini,2018
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan dari rasio  aktivitas untuk belanja  tidak  langsung    Kabupaten  Tabalong  dari  tahun  2010-2017.  Pada  tahun 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 belanja tidak langsung terjadi kenaikan dari tahun ketahun.Hasil  persentase  rasio  aktivitas  pada  setiap  tahunnya  dari  tahun  2010  sampai dengan tahun 2017 terjadi fluktuasi.
Kabupaten Tabalong Tahaun 2010-2017 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun Belanja Langsung (Rp) Belanja APBD (Rp) Rasio Aktivitas (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 511.902.274.886,00 430.783.781.213,00 471.790.666.921,00 356.898.710.407,00 430.783.781.213,00 625.411.235.817,00 785.863.113.192,00 595.046.695.601,00 721.220.359.691,00 815.831.328.341,00 901.113.149.441,00 809.762.231.830,00 815.831.328.341,00 1.238.160.101.966,00 1.499.005.805.906,00 1.421.099.847.000,00 70,98 52,80 52,36 44,07 52,80 50,51 52,43 41,87 Rata-rata 52,23

## Sumber: Data diolah dalam penelitian ini,2018
Berdasarkan tebel diatas dapat dilihat hasil  perhitungan dari rasio aktivitas untuk belanja langsung Kabupaten Tabalong dari tahun 2010-2017 mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya.
Kondisi  diatas  menunjukkan  bahwa  pengeluaran    untuk  belanja  tidak  langsung sebesar  52,23%  sedangkan  untuk  belanja  langsung  sebesar  47,77%  dari  hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  belanja  langsung  lebih  besar  dibandingkan  dengan  belanja  tidak langsung  untuk  tiap  tahun  anggarannya.  Pemerintah  daerah  lebih  banyak  menggunakan dana untuk pengeluaran belanja terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

## PENUTUP

## Keterbatasan Penelitian
Ruang lingkup hanya meneliti daerah Kabupaten Tabalong sehingga belum dapat melihat secara menyeluruh kemampuan keuangan daerah pemerintah daerah secara lebih luas.

## Simpulan
Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan  yaitu  sebagai  berikut  :  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  bahwa dalam  kurun  waktu  selama  delapan  tahun  terakhir  dari  tahun  2010-2017  keuangan  daerah  di Kabupaten  Tabalong  yang  berada  dalam skala  interval  dari  0%-25%  yaitu menunjukkan  masih rendah,  rasio  desentralisasi  fiskal  dalam  kurun  waktu  selama  delapan  tahun  terakhir  dari  tahun 2010-2017  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Tabalong  berada  dalam  skala  interval  dari  0,00%-
10,00%  yang  artinya  berada  dalam  kriteria  sangat  kurang,rasio  efektivitas  pendapatan  Asli Daerah  selama  delapan  tahun  terakhir  dari  tahun  2010-2017  keuangan  daerah  berada  dalam kriteria  rata-rata  melebihi  <  100%  maka  dapat  dikatakan  efektif,  rasio  pertumbuhan  selama delapan tahun terakhir dari tahun 2010-2017 pendapatannya tumbuh positif  yang artinya berada dalam  skala  interval  20,01%-40,00%  masuk  dalam  kriteria  cukup,  rasio  aktivitas  (belanja langsung  dan  belanja  tidak  langsung)  selama  delapan  tahun  terakhir  dari  tahun  2010-2017 keuangan  daerah  di  Kabupaten  Tabalong  bahwa  belanja  langsung  lebih  besar  dibandingkan dengan belanja tidak langsung pada setiap tahun anggaran.

## Saran
Pemerintah Kabupaten Tabalong harus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat  dengan  cara  mengoptimalkan  serta  menggali  sumber-sumber  potensial  yang  baru  serta
mengoptimalkan  potensi  sumber  pendapatan  yang  ada  seeprti  pajak  dan  retribusi, mengembangkan potensi sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya serta memperluas lapangan  pekerjaan,  harus  mampu  mempertahankan  hasil  yang  saudah  dicapai,  mendorong pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  peran  serta  kesadaran  masyarakat  untuk  berkontribusi dalam  membangun  daerah  untuk  terlaksananya  pembangunan  daerah  yang  mandiri  dan berkesinambungan.

## Daftar Referensi
2006, P. M. (n.d.). Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2010, P. P. (n.d.). Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2010-2017, B. K. (n.d.).
Halim,  A.  (2001). Bumga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta:  UPP  AMP
YKPN.
Halim,  A.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta:  Salemba
Empat.
Halim,  A.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Edisi  3. Jakarta:
Salemba Empat.
Indonesia, D. J. (n.d.). http://www.djpk.kemenkeu.go.id.
Mahbur.  (2016). Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Soppeng. Skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makasar.
Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
Masita Machmud, G. K. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2007-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Volume 12.
Putri,  H.  E.  (2017). Analisis  Rasio  Kemampuan,Kemandirian  dan  Pertumbuhan  Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
Tabalong, B. P. (n.d.).
Villanova,  E.  R.  (2015). Analisis  Kinerja  Keuangan  pemerintah  Kabupaten  Gunung  Kidul Periode 2009-2012.