## PARTISIPASI BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA 1

## Yustisiana Susila Atmaja*, Darminto Hartono Paulus
Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H., Nomor 1-3, Semarang, 50241 ysusilaatmaja@gmail.com

## Abstract
The payment system as one part of financial infrastructure relating to funds transfer has made a large  contribution  in  accelerating  and  expanding  financial  inclusion  as  the  national  financial inclusion  strategy  implementation.  The  payment  system  fluency  guarantee  is  an  inexorable necessity in the digital technology development era. This is both a responsibility and challenge for Bank Indonesia. The research purposes are to understand and analyze the regulation of Indonesia payment system by Bank Indonesia in the digital technology development era. The research uses normative juridical approach through library studies from various legal material sources. The regulation of Indonesia payment system by Bank Indonesia in the digital technology development era is held with reference to the five visions of Indonesia Payment System 2025 in IPS Blueprint 2025.
Keywords : Indonesia Payment System; Digital Technology; Digitalization; Financial Inclusion; Bank Indonesia.

## Abstrak
Sistem  pembayaran  sebagai  salah  satu  bagian  dari  infrastruktur  keuangan  berkaitan  dengan pemindahan dana telah memberikan kontribusi dan pengaruh besar yang tidak terpisahkan dalam mempercepat  dan  memperluas  inklusi  keuangan  sebagai  wujud  pelaksanaan  strategi  nasional keuangan  inklusif.  Terjaminnya  kelancaran  sistem  pembayaran  menjadi  kebutuhan  yang  tidak dapat  ditawar  lagi  di  era  kian  pesatnya  perkembangan  teknologi  digital  saat  ini.  Hal  tersebut menjadi  tanggung  jawab  sekaligus  tantangan  bagi  Bank  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  ialah untuk memahami dan menganalisis pengaturan sistem pembayaran Indonesia oleh Bank Indonesia di era perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui  studi  kepustakaan  dari  berbagai  sumber  bahan  hukum.  Pengaturan  sistem  pembayaran Indonesia  oleh  Bank  Indonesia  di  era  perkembangan  teknologi  digital  diselenggarakan  dengan mengacu pada lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dalam Blueprint SPI 2025.
Kata Kunci : Sistem Pembayaran Indonesia; Teknologi Digital; Digitalisasi; Inklusi Keuangan; Bank Indonesia.

## A. Pendahuluan
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan serta berorientasi pada pembangunan ekonomi kerakyatan tidak dapat terlepas dari peranan besar Bank Indonesia sebagai
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian mandiri penulis pada tahun 2022.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022, Halaman 271-286
bank sentral Indonesia. Dalam melaksanakan peranannya, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tunggal tersebut,  Bank  Indonesia  melaksanakan  tiga  bidang  tugas  yang  digambarkan  seperti  tiga  pilar utama,  yakni  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter,  mengatur  dan  menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dari ketiga bidang tugas Bank Indonesia, kebijakan moneter yang efektif dan efisien bermuara pada terciptanya stabilitas moneter menjadi titik berat untuk memelihara kestabilan nilai rupiah dalam roda perekonomian nasional.  Namun,  hal  penting  yang  perlu  menjadi  catatan  ialah  tercapainya  stabilitas  sistem keuangan yang didukung dengan terjaganya kelancaran sistem pembayaran di saat bersamaan juga sangat  diperlukan  dalam  mewujudkan  stabilitas  moneter.  Oleh  karena  itu,  ketiga  bidang  tugas Bank Indonesia tetap saling memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan dengan satu tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Sistem keuangan merupakan sistem yang meliputi lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang saling terhubung untuk memfasilitasi pengumpulan  dan  pengalokasian  dana  masyarakat  dalam  berbagai  aktivitas  ekonomi.  Sistem pembayaran sebagai salah satu bagian dari infrastruktur keuangan berkaitan dengan pemindahan dana  telah  memberikan  kontribusi  dan  pengaruh  besar  dalam  mempercepat  dan  memperluas inklusi  keuangan  sebagai  wujud  pelaksanaan  strategi  nasional  keuangan  inklusif.  Selain  itu, terjaminnya kelancaran sistem pembayaran menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi di era  kian  pesatnya perkembangan  teknologi  digital saat  ini  terutama  dengan  hadirnya teknologi finansial ( financial technology / fintech ). Uang kartal sebagai instrumen atau alat pembayaran tunai yang sah dikeluarkan oleh Bank Indonesia kini perlahan telah tergantikan dengan alat pembayaran nontunai, salah satunya ialah uang elektronik atau lebih dikenal dengan istilah e-money . Sesuai dengan namanya, uang elektronik menyimpan nilai uang melalui dua media elektronik, yaitu dapat berupa  media:  a. chip , yang  umumnya  berbentuk  fisik  kartu,  contohnya  Flazz  BCA,  e-money Mandiri,  TapCash  BNI,  dan  BRIZZI  BRI  atau  bentuk  fisik  lainnya,  seperti  stiker  Telkomsel TCash; atau b. server, yang tidak berbentuk fisik, melainkan berbentuk aplikasi serta memiliki tiga istilah yang familiar disebut sebagai e-wallet , dompet elektronik, atau dompet digital, contohnya GoPay,  OVO,  DANA,  dan  Sakuku  BCA.  Inovasi  teknologi  digital  terus-menerus  mendorong penyelenggara fintech baik  bank,  perusahaan  telekomunikasi  maupun  perusahaan  teknologi lainnya  untuk  menciptakan  beragam  aplikasi e-wallet yang  menawarkan  kepada  masyarakat berbagai kemudahan akses dalam melakukan transaksi pembayaran, tetapi inovasi tersebut juga dapat mendatangkan berbagai risiko sehingga diperlukan adanya pengaturan keseimbangan antara pemberian  dukungan  penuh  terhadap  inovasi  teknologi  digital  dengan  upaya  mitigasi  risiko inovasi tersebut dalam sistem pembayaran yang menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan bagi Bank Indonesia.
Revolusi  Industri  3.0  telah  dikenal  sebagai  era  otomatisasi  dengan  adanya  penemuan teknologi mesin yang dapat bergerak sekaligus berpikir, di antaranya komputer dan robot serta dilengkapi pula dengan penemuan teknologi analog untuk menghasilkan data analog pada mesin tersebut  yang  pada  perkembangannya  mengalami  perubahan  dan  kemajuan  pesat  menjadi teknologi  digital  dengan output data  digital  yang  kemudian  Revolusi  Industri  3.0  juga  dikenal sebagai  revolusi  digital.  Dampaknya,  rutinitas  masyarakat  sehari-hari  di  berbagai  sektor  telah hampir sepenuhnya bergantung pada penggunaan teknologi digital hingga era Revolusi Industri 4.0  terkini.  Berdasarkan rate  of  change  in  digital  evolution (tingkat  perubahan  dalam  evolusi digital)  selama  tahun  2008-2015  dari The  Digital  Evolution  Index ,  Indonesia  memiliki  skor  di antara  rentang  40-50 yang termasuk  dalam negara break out ,  yaitu  negara-negara  dengan  skor relatif rendah, tetapi akan berevolusi secara cepat dan memiliki potensi menjadi negara dengan ekonomi  digital  yang  kuat.  Artinya,  memasuki  era  Revolusi  Industri  4.0  Indonesia  memiliki potensi  dan  peluang  untuk  memimpin  dalam  ekonomi  digital  (Adiningsih  et  al.,  2019). Perkembangan  revolusi  satu  dekade  terakhir  ini  tentunya  makin  menghadirkan  peluang  besar
untuk mencapai akselerasi inklusi keuangan melalui berbagai inovasi teknologi digital termasuk dalam sistem pembayaran. Dengan adanya tren digitalisasi, maka turut pula melibatkan partisipasi Bank Indonesia sesuai dengan kedudukannya sebagai otoritas sistem pembayaran Indonesia untuk memahami  pergeseran  kebutuhan  masyarakat,  peluang,  dan  risiko  yang  dapat  memengaruhi kelancaran sistem pembayaran di era perkembangan teknologi digital.
Bank sebagai lembaga keuangan berada pada pangsa yang dominan dibandingkan lembaga keuangan lainnya dalam sistem keuangan dan tentunya hal tersebut mengakibatkan bank memiliki peranan besar dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Namun, berdasarkan The Global Findex Database diketahui bahwa persentase masyarakat Indonesia dengan usia di atas 15 (lima belas) tahun yang termasuk unbanked people atau masyarakat yang belum memiliki rekening bank hingga tahun 2021 mencapai 48,24%. Kondisi tersebut disebabkan dari berbagai faktor, seperti biaya akses keuangan yang mahal ( price barrier ), sarana yang terbatas ( channel barrier ), produk bank maupun produk lembaga keuangan lain yang ditawarkan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat ( design product barrier ) hingga kurangnya informasi dan literasi  keuangan  ( information  and  literacy  barrier ).  Selain  persoalan unbanked  people , berdasarkan data dari Bank Indonesia terkait akses pembiayaan formal terhadap 62,9 juta Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  juga  masih  terbatas  sehingga  besarnya  persentase unbanked  people dan  keterbatasan  pembiayaan  UMKM  tersebut  dapat  mencerminkan  bahwa pemanfaatan lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan khususnya pada bank yang memiliki posisi dominan sekalipun cenderung masih rendah serta belum mampu menjangkau masyarakat secara optimal dan menyeluruh. Sulitnya akses terhadap jasa keuangan menyebabkan masyarakat miskin harus mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan  pengusaha kecil harus mengandalkan laba  untuk  meneruskan  usaha (Ummah,  Nuryartono,  &  Anggraeni,  2015). Pada akhirnya, pemerintah Indonesia menghadirkan sebuah solusi dengan menerapkan program inklusi keuangan ( financial inclusion ), yaitu program yang menjamin ketersediaan akses pada berbagai lembaga,  produk,  dan  layanan  jasa  keuangan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara  menyusun  dan melaksanakan strategi nasional yang telah dimulai sejak tahun 2012 dan ditetapkan dalam regulasi terbaru melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh sejumlah peneliti lain dengan beragam state of the art penelitian dalam ruang lingkup perkembangan dan pengaturan sistem pembayaran Indonesia di era digital. Pertama, penelitian dengan judul Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru (Abidin, 2015). Kedua, penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia (Lintangsari, Hidayati,  Purnamasari,  Carolina,  &  Ramadhan,  2018).  Ketiga,  penelitian  dengan  judul Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia (Tarantang, Awwaliyah, Astuti, & Munawaroh, 2019). Keempat, penelitian dengan judul Pengaturan Sistem Pembayaran Digital untuk Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia (Satya, 2021). Kelima, penelitian dengan  judul  Yuridis  Analisa Quick  Response  Code sebagai  Sistem  Pembayaran  Ditinjau  dari Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan Transaksi  Pembayaran  (Utami  &  Wulandari,  2021).  Keenam, penelitian  dengan  judul Analisis Peraturan  Penggunaan  QRIS  sebagai  Kanal  Pembayaran  pada  Praktik  UMKM  Dalam  Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital (Tobing, Abubakar, & Handayani, 2021).
Penelitian  yang  dilakukan  dan  diuraikan  oleh  penulis  melalui  artikel  ini  mengandung kebaruan  dibandingkan  berbagai  penelitian  terdahulu  yang  sekaligus  menjadi state  of  the  art penelitian. Penelitian ini dapat membuka pandangan dan meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih komprehensif mengenai perkembangan sistem pembayaran Indonesia terkini di era digital  dari  aspek  pengaturan  dan  implementasi  kebijakan  yang  mulai  direalisasikan  secara bertahap  oleh  Bank  Indonesia  sejak  tahun  2019  sesuai  dengan Blueprint Sistem  Pembayaran
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022, Halaman 271-286
Indonesia 2025 sebagai navigasi sistem pembayaran nasional di era ekonomi dan keuangan digital. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas sebuah permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaturan sistem pembayaran Indonesia oleh Bank Indonesia di era perkembangan teknologi digital? Dengan demikian, tujuan penelitian ini ialah untuk memahami dan menganalisis pengaturan  sistem  pembayaran  Indonesia  oleh  Bank  Indonesia  di  era  perkembangan  teknologi digital.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan- peraturan  dan  literatur-literatur yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  diteliti  (Soekanto & Mamudji,  2001).  Spesifikasi  penelitian  ini  berdasarkan  deskriptif  analitis  dengan  jenis  data kualitatif  yang  diperoleh  dari  sumber  data  sekunder  dengan  bahan  hukum  meliputi  peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Bank Indonesia dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif serta  peraturan-peraturan,  surat  edaran,  dan  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia berkaitan dengan Sistem Pembayaran Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data-data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengaturan Sistem Pembayaran Indonesia oleh Bank Indonesia di Era Perkembangan Teknologi Digital
Sesuai Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU Nomor  23  Tahun  1999)  dan  sebagai  salah  satu  bagian  dari  tiga  pilar  utama,  Bank  Indonesia mempunyai  tugas  untuk  mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran.  Dalam melaksanakan  tugas  tersebut,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UU  Nomor  23 Tahun 1999 bahwa Bank Indonesia berwenang: a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin  atas  penyelenggaraan  jasa  sistem  pembayaran;  b.  mewajibkan  penyelenggara  jasa  sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; dan c. menetapkan penggunaan alat pembayaran. Definisi sistem pembayaran dari tugas Bank Indonesia tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 1999 bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup  seperangkat  aturan,  lembaga,  dan  mekanisme,  yang  digunakan  untuk  melaksanakan pemindahan  dana  guna  memenuhi  suatu  kewajiban  yang  timbul  dari  suatu  kegiatan  ekonomi. Terdapat tiga unsur pokok yang terkandung dalam definisi sistem pembayaran sesuai bunyi pasal tersebut,  yaitu:  a.  seperangkat  aturan,  lembaga,  dan  mekanisme;  b.  pemindahan  dana;  dan  c. kewajiban dari suatu kegiatan ekonomi. Dari tiga unsur pokok di atas berarti bahwa pembayaran sama maknanya dengan pemindahan dana sehingga poin penting dari sistem pembayaran terletak pada  terjaminnya  pemindahan  dana  sebagai  bentuk  kewajiban  dari  suatu  kegiatan  ekonomi. Seiring dengan perkembangannya, cakupan sistem pembayaran tidak lagi hanya sebatas aturan, lembaga, dan mekanisme, tetapi juga meliputi infrastruktur, instrumen, kanal, tahapan pemrosesan transaksi,  penyelenggara  jasa  sistem  pembayaran,  sumber  dana  untuk  pembayaran,  akses  ke sumber dana untuk pembayaran, dan lintas batas.
UU  Nomor  23  Tahun  1999  tidak  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  kegiatan ekonomi yang disebutkan dalam definisi sistem pembayaran. Akan tetapi, secara umum definisi kegiatan  ekonomi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya yang dilandasi dengan prinsip ekonomi. Dilansir dari penjelasan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI, prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil
yang diperoleh. Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah suatu kegiatan menghasilkan barang dan jasa, distribusi adalah suatu kegiatan yang memindahkan semua barang produksi dan jasa dari tempat produksi ke pasar atau langsung kepada konsumen, dan konsumsi adalah suatu kegiatan memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa (Antomi, 2021).
Di zaman ekonomi modern seperti saat ini, penggunaan teknologi digital dan internet telah menjadi  keseharian  masyarakat  dalam  menjalankan  berbagai  aktivitasnya.  Indonesia  adalah negara yang sangat potensial dan prospektif untuk menyerap arus digitalisasi secara besar-besaran khususnya  dalam  sektor  ekonomi  dan  keuangan.  Hal  tersebut  dilatarbelakangi  dari  posisi Indonesia  sebagai  negara  dengan  populasi  penduduk  terbesar  keempat  di  dunia.  Hasil  sensus penduduk  2020  memberikan  data  jumlah  penduduk  Indonesia  hingga  bulan  September  2020 sebesar 270,20 juta jiwa dengan komposisi penduduk post gen Z (kelahiran tahun 2013 ke atas) sebesar 10,88%, gen Z (kelahiran tahun 1997-2012) sebesar 27,94%, gen Y atau lazim dikenal gen milenial (kelahiran tahun 1981-1996) sebesar 25,87%,  gen X (kelahiran tahun 1965-1980) sebesar 21,88%, baby boomer (kelahiran tahun 1946-1964) sebesar 11,56%, dan pre-boomer (kelahiran sebelum  tahun  1945)  sebesar  1,87%.  Indonesia  juga  tercatat  masih  berada  dalam  masa  bonus demografi usia produktif (15-64 tahun), yakni sebesar 70,72% yang didominasi oleh gen Y dan gen Z. Kedua generasi tersebut juga yang paling akrab dengan penggunaan teknologi digital dan internet  seiring  dengan  harga smartphone yang  makin  terjangkau  dan  ketersediaan  internet berkecepatan tinggi yang makin meluas sehingga bonus demografi yang didominasi oleh generasi Y  dan  Z ini  mampu menciptakan  dan  menyebarkan digital behavior (kebiasaan  digital) dalam lingkungan masyarakat.
Kehadiran  teknologi digital  pada era Revolusi  Industri 4.0 selama satu dekade terakhir ini telah memberikan banyak manfaat dan peluang produktivitas baru, tetapi di sisi lain juga dapat mendatangkan berbagai risiko yang perlu diwaspadai. Revolusi digital di era industri 4.0 bertumpu pada tiga poros, yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, data, dan network effect (efek jaringan). Beragam inovasi teknologi telah banyak bermunculan, dua contoh diantaranya Internet of Things (IoT) yang membuat segala perangkat dapat saling terhubung sekalipun dari jarak jauh melalui internet  dan Artificial  Intelligence (AI)  atau  kecerdasan  buatan  dalam  perangkat  yang  dapat melakukan analisis data dan berpikir seperti manusia serta pada perkembangannya kini IoT dan AI telah menjadi satu kesatuan dan saling berkolaborasi. Teknologi chip , smartphone , dan internet berkecepatan  tinggi yang berpadu dengan  model bisnis berbasis platform terbuka dan modular memungkinkan IoT menghasilkan big data yang dikelola secara efisien melalui cloud . Big data dianalisis menggunakan AI dan Machine Learning (ML) untuk diubah menjadi konten informasi yang  mampu  mempersonalisasi  layanan  ( personalized  user  experience )  dan  memberi  input kembali  ke  IoT  secara  berulang  (Bank  Indonesia,  2019).  Pada  akhirnya,  pengulangan  proses tersebut akan dapat menciptakan network effect , yaitu suatu keadaan meningkatnya nilai dari suatu produk  barang  dan/atau  jasa  yang  diperoleh  karena  meningkatnya  jumlah  pengguna  atau konsumen produk dan/atau jasa tersebut yang dapat membentuk konsentrasi pasar.
Teknologi  digital  telah  mendisrupsi  fungsi-fungsi  konvensional,  memengaruhi  sendi-sendi perekonomian  serta  menuntut  perubahan  dan  adaptasi  tanpa  terkecuali  pada  sektor  sistem pembayaran.  Pola  tren  belanja  masyarakat  melalui e-commerce dan/atau marketplace  platform dari tahun ke tahun tumbuh dalam tren eksponensial yang sekaligus dapat menciptakan network effect bagi para UMKM, penyedia platform , dan penyedia jasa pembayaran. Kehadiran platform digital tersebut menjadi tempat perbelanjaan baru yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat secara lebih efisien, mudah, praktis, dan mobile untuk dijangkau dengan perangkat ponsel pintar. Aktivitas ekonomi modern ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sistem pembayaran yang efisien, andal, dan murah (Carstens, 2019). Inovasi teknologi dan pergeseran perilaku transaksi masyarakat makin menegaskan pentingnya kedudukan Bank Indonesia sebagai
otoritas sistem pembayaran baik dalam konteks regulator, pengawas maupun operator yang secara aktif menyelenggarakan sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2019).
Instrumen atau alat pembayaran pun terus mengalami perkembangan dari alat pembayaran tunai ( cash based ) berupa uang kertas dan uang logam yang disebut sebagai uang kartal menjadi alat  pembayaran nontunai ( non-cash  based ) yang terdiri atas: a. berbasis kertas ( paper  based ), seperti cek dan bilyet giro; dan b. berbasis elektronik ( electronic based ), seperti kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit disebut sebagai alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) serta uang elektronik ( e-money ) berbasis chip dan server (Bank Indonesia & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  2014).  Penggunaan e - money hingga  saat  ini  lebih  mendominasi  pada  transaksi belanja  domestik  (dalam  negeri)  dibandingkan  transaksi  belanja  internasional.  Bank  Indonesia mencatat  total  volume  transaksi  belanja  menggunakan e - money sebesar  568.258  ribu  transaksi dengan  nilai  transaksi  belanja  sebesar  Rp32.512  miliar  pada  bulan  Juni  2022.  Flazz  BCA merupakan e - money pertama di Indonesia berbasis chip dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh Bank BCA sejak tahun 2007 dan telah beredar kurang lebih sebanyak 22,8 juta kartu hingga awal tahun 2022. Berbeda dengan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit yang terhubung langsung ke  rekening  pengguna,  transaksi  melalui  e-money  tidak  terhubung  dengan  rekening  pengguna melainkan memiliki kantong sendiri yang dapat diisi ulang dengan cara top up (Lintangsari et al., 2018).
Sejak tanggal 14 Agustus 2014, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)  dalam  rangka  menciptakan  sistem  pembayaran  yang  aman,  efisien,  dan  lancar, meningkatkan efisiensi  transaksi  agar  masyarakat tidak  perlu  lagi  membawa  uang  tunai  dalam jumlah  besar,  dan  meminimalisasi  kendala  dalam  pembayaran  tunai,  seperti  kesalahan  hitung ( human error ) dan uang tidak diterima karena lusuh/sobek/tidak layak edar. Dampak dari GNNT ini telah membentuk ekosistem cashless society atau dalam bahasa Indonesia berarti masyarakat tanpa  uang  tunai.  Sebagai  pelaku  kecanggihan  ekonomi  yang  didominasi  oleh  kaum  milenial, mereka lebih memilih untuk bertransaksi keseharian dengan dompet digital dibandingkan dengan membawa dompet yang berisi uang tunai (Abiba & Indrarini, 2021). Kecenderungan pola transaksi pembayaran dengan cara serba nontunai saat ini lebih merujuk pada penggunaan alat pembayaran nontunai berbasis elektronik ( electronic based ) baik dengan APMK maupun uang elektronik ( e- money ).  Hal tersebut  sangat  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  digital  yang  kian  mampu menghadirkan  berbagai  pengembangan  instrumen,  kanal,  dan  infrastruktur  pembayaran  digital canggih dan mutakhir untuk mengakomodir kebutuhan serta memudahkan akses bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran nontunai.
Menguatnya  arus  digitalisasi dalam  sistem  keuangan  di  Indonesia sangat  dipengaruhi  oleh digital  opportunity (kesempatan  digital)  yang  telah  terbuka  lebar  dengan  munculnya  berbagai inovasi teknologi finansial atau lebih dikenal dengan financial technology ( fintech ) secara pesat sejak tahun 2016. Berbagai model bisnis, produk, dan layanan keuangan layaknya sama seperti bank mampu diciptakan dan direplikasi oleh para pelaku bermodal kuat di luar bank yang meliputi perusahaan rintisan ( start up company ) sampai dengan perusahaan teknologi berskala besar dan global ( big tech company ). Pada gilirannya, bank secara masif turut pula melakukan transformasi digital secara end to end . Namun, preferensi serta akseptasi masyarakat dan pedagang terhadap berbagai layanan yang ditawarkan oleh perusahaan fintech termasuk layanan transaksi pembayaran justru  terus  meningkat,  seperti  penggunaan e-money yang  mampu  mereduksi  dan  menggeser penggunaan layanan transaksi pembayaran melalui digital banking . Peran pelaku nonbank dalam dunia  keuangan  ini  apabila  tidak  diatur  dan  diawasi  oleh  otoritas  keuangan  dapat  membawa dampak risiko shadow banking , yaitu fungsi intermediasi keuangan dilakukan secara penuh atau parsial  oleh  entitas  yang  berada  di  luar sistem  perbankan  tanpa terikat  dengan  pengaturan dan pengawasan dari otoritas keuangan.
Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  (PBI  19/12/PBI/2017)  bahwa  teknologi  finansial  adalah
penggunaan  teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang  menghasilkan  produk,  layanan,  teknologi, dan/atau  model  bisnis  baru  serta  dapat  berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 19/12/PBI/2017 mengatur penyelenggaraan fintech terdiri dari lima kategori, yaitu: a. sistem pembayaran; b. pendukung pasar; c. manajemen investasi dan manajemen risiko; d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan e. jasa finansial lainnya. Dalam hal ini Bank Indonesia  berfokus  pada  sistem  pembayaran  sehingga  seluruh  ketentuan  dalam  PBI  Nomor 19/12/PBI/2017 berlaku untuk penyelenggaraan teknologi finansial di bidang sistem pembayaran. Di  sisi  lain,  Bank  Indonesia  juga  telah  menunjukkan  partisipasinya  dalam  mendorong  dan membuka peluang terciptanya inovasi teknologi finansial di bidang sistem pembayaran dengan tanpa  mengabaikan  tanggung  jawab  Bank  Indonesia  untuk  terus  menjaga  stabilitas  moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 mengatakan digitalisasi menjadi pilar Indonesia Maju. Bank Indonesia pun menunjukkan keseriusan dan dukungannya terhadap perkembangan inovasi teknologi digital sebagaimana  telah  menjadi  misi  ketiga  Bank  Indonesia  saat  ini,  yaitu  turut  mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan  sinergi  dengan  kebijakan  pemerintah  serta  mitra  strategis  lain.  Selain  mendukung  inovasi teknologi  digital,  penguatan  kebijakan  digitalisasi  sistem  pembayaran  juga  sangat  diperlukan untuk berbagai tujuan penting lainnya, antara lain: a. mitigasi risiko inovasi teknologi digital yang berpeluang muncul, seperti risiko cyber security (keamanan siber), risiko penguasaan pasar hingga risiko penyalahgunaan data; b. pelindungan konsumen terhadap berbagai risiko keuangan digital yang merugikan, c. akselerasi inklusi keuangan sebagai implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif.  Program inklusi  keuangan di  Asia mulai  gencar  dilakukan  dengan  fokus  peningkatan akses lebih kepada masyarakat yang belum menikmati jasa-jasa lembaga keuangan dikarenakan masih terdapat hambatan untuk mengaksesnya (Dienillah & Anggraeni, 2016); dan d. pemulihan ekonomi nasional dari suatu kondisi tertentu yang mendesak atau tidak biasa, seperti terjadinya kondisi  pandemi  Covid-19  sejak  tahun  2020  yang  telah  memengaruhi  stabilitas  perekonomian Indonesia. Faktanya,  pandemi  Covid-19 justru secara tidak langsung  telah menjadi momentum akselerasi  digitalisasi  layanan  ekonomi  dan  keuangan  selama  pembatasan  sosial  dan  kegiatan masyarakat,  seperti social distancing dan work  from home diberlakukan  yang berdampak pada meningkatnya  transaksi  ekonomi  dan  keuangan  digital  secara  drastis  tanpa  terpikirkan sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  Bank  Indonesia  menerbitkan Blueprint Sistem  Pembayaran Indonesia  2025  (BSPI  2025)  sebagai  panduan  arah  kebijakan  sistem  pembayaran  untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital.
Kehadiran BSPI 2025 merupakan solusi yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk menjawab tantangan kebijakan baru di era perkembangan teknologi digital. Lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (SPI 2025) telah dirumuskan dalam BSPI 2025 sebagai target akhir ( end state ) dari arah  kebijakan  jangka  panjang  Bank  Indonesia.  Kelima  visi  tersebut,  yaitu:  1.  SPI  2025 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam  proses  pengedaran  uang,  kebijakan  moneter,  dan  stabilitas  sistem  keuangan  serta mendorong  inklusi  keuangan;  2.  SPI  2025  mendukung  digitalisasi  perbankan  sebagai  lembaga utama  dalam  ekonomi-keuangan  digital  melalui open  banking maupun  pemanfaatan  teknologi digital  dan  data  dalam  bisnis  keuangan;  3. SPI 2025  menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow-banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis maupun kepemilikan perusahaan; 4. SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection , integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC) & Anti Money Laundering - Combating the Financing  of  Terrorism (AML-CFT),  kewajiban  keterbukaan  data/informasi/bisnis  publik,  dan penerapan regtech dan suptech dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan; 5. SPI 2025
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022, Halaman 271-286
menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik,  dengan  memperhatikan  prinsip  resiprokalitas.  Selanjutnya,  lima  visi  SPI  2025 diwujudkan melalui lima inisiatif dengan 23 key deliverables (hasil utama) tersebar pada seluruh inisiatif  sekaligus  menjadi  program  strategis  Bank  Indonesia  yang  direalisasikan  oleh  lima Working  Group (WG)  baik  langsung  oleh  Bank  Indonesia  maupun  dengan  kolaborasi  dan koordinasi bersama kementerian, lembaga serta industri terkait (a.l. ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan AFTECH atau Asosiasi Fintech Indonesia) dan dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 melalui tiga pendekatan, yaitu industrial approach (pendekatan industri), regulatory approach (pendekatan pengaturan), dan collaborative approach (pendekatan kolaboratif).
Inisiatif pertama, yaitu open banking dengan key deliverables berupa standardisasi Open API ( Application Programming Interface ) yang disebut dengan SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran).  Masa  depan  industri  keuangan  terletak  pada  konvergensi  penyediaan  layanan keuangan oleh bank dan perusahaan fintech (Citi, 2018). Bank sebagai lembaga intermediasi utama pada  sistem  keuangan  dan  poros  transmisi  kebijakan  moneter  dituntut  untuk  melakukan transformasi melalui inovasi digital banking secara end to end terhadap struktur organisasi, budaya kerja,  infrastruktur, model bisnis, produk, dan  layanan keuangan  bank.  Dengan  kata lain, bank yang mampu bertahan di masa depan adalah bank yang sarat dengan pemanfaatan teknologi (Bank Indonesia,  2019). Open  banking menjadi  salah  satu  tonggak  utama  untuk  mempercepat transformasi digital pada tubuh perbankan dengan melakukan interaksi terbuka antara bank dan pihak  ketiga  melalui  penggunaan  API  untuk  menghubungkan  atau  mengintegrasikan  aplikasi dengan pihak internal dan eksternal. Selain itu, open banking juga dapat membangun keterkaitan ( interlink ) antara bank dan perusahaan fintech . Adapun konvergensi penyediaan layanan keuangan antara bank dan perusahaan fintech tentunya menuntut keterbukaan data dan informasi satu sama lain  sesuai  kebutuhan  masing-masing  dengan  jaminan  harus  adanya  interoperabilitas  (berbagi pakai data) antarpihak dan membutuhkan penggunaan API dalam pelaksanaannya.
Application Programming Interface atau Antarmuka Pemrograman Aplikasi dapat dipahami sebagai  penghubung  berbagai  bahasa  pemrograman  dari  beragam  aplikasi  yang  berbeda  untuk dapat saling bertukar data dan fungsionalitas. Bank Indonesia telah memberikan definisi API yang diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  23/15/PADG/2021 tentang  Implementasi  Standar  Nasional Open Application  Programming Interface Pembayaran (PADG Nomor 23/15/PADG/2021) bahwa API adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi  interkoneksi  antaraplikasi.  Kemudian,  menurut  Pasal  1  angka  2  PADG  Nomor 23/15/PADG/2021 bahwa Open API Pembayaran adalah API yang digunakan secara terbuka yang akses keterhubungannya diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara penyedia layanan dan pengguna  layanan  dalam  pemrosesan  transaksi  pembayaran.  Pada  praktiknya, Open API Pembayaran telah diterapkan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) baik bank maupun nonbank satu  dengan  lainnya,  tetapi  tidak  disertai  dengan standardisasi  dalam pelaksanaannya  sehingga Bank Indonesia meluncurkan SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran) pada tanggal 17 Agustus  2021.  Capaian output dari Working  Group  Open  Banking (WG  1)  tersebut  dibentuk dengan  mengadopsi  standar  teknis  yang  menjadi best  practices di  dunia  internasional  dengan tujuan  untuk  memberikan  standar  yang  cakap  dari  sisi  format  perjanjian  kerja  sama open API antara  bank  dan  pihak  ketiga  maupun  dari  sisi  standar  data,  teknis,  keamanan,  dan  tata  kelola ( governance ) dalam pemrosesan transaksi pembayaran agar berbagai Open API Pembayaran dapat berkomunikasi dalam satu bahasa yang lebih efisien dan terjaga.
Aplikasi Gojek menjadi salah satu contoh yang menerapkan Open API Pembayaran dalam pemrosesan  transaksi  pembayaran  maupun  pengisian  saldo  ( top  up )  Gopay  melalui  Midtrans sebagai  perusahaan fintech gerbang  pembayaran  atau payment  gateway yang  menawarkan  24 pilihan  metode  pembayaran  untuk  seluruh  pengguna  aplikasi.  Bagi  pelaku  usaha,  perusahaan
fintech , bank maupun nonbank, SNAP bermanfaat dalam mendorong 3i (integrasi, interkoneksi, dan  interoperabilitas)  antara  penyelenggara Open API  Pembayaran  sehingga  meningkatkan efisiensi  sistem  pembayaran  serta  mendorong  keterhubungan  antara  PJP  Penyedia  Layanan dan/atau Pengguna Layanan Open API Pembayaran dan NonPJP Pengguna Layanan Open API Pembayaran. Bagi nasabah, manfaat SNAP dapat memudahkan nasabah untuk mengakses layanan digital banking dan layanan aplikasi fintech dalam melakukan transaksi pembayaran. Tidak hanya itu, SNAP juga turut menjamin pelindungan data dan informasi pembayaran digital nasabah yang seringkali rentan mengalami kebocoran dan penyalahgunaan.
Inisiatif  kedua,  yaitu  pembayaran  ritel  dengan key deliverables berupa pengembangan  BI- FAST  (Bank  Indonesia- Fast  Payment ),  IPT  ( Interface Pembayaran  yang  Terintegrasi),  GPN (Gerbang  Pembayaran  Nasional),  dan  QRIS  ( Quick  Response  Code  Indonesia  Standard ).  Pola transaksi ekonomi dan keuangan masyarakat yang kian cenderung beralih menjadi serba digital dan online saat  ini  membutuhkan  dukungan  infrastruktur  sistem  pembayaran  ritel  yang  dapat menyediakan  layanan  transaksi  pembayaran  secara  cepat,  mudah,  murah,  aman,  dan  andal (CEMUMUAH)  dengan  memanfaatkan  teknologi  terkini.  Prinsipnya,  konfigurasi  sistem pembayaran  ritel  terbagi  menjadi  3  (tiga)  bagian,  yaitu:  a. front end berkaitan  dengan  ranah konsumen,  seperti  instrumen,  kanal,  dan  agregator;  b. middle end berkaitan  dengan data  hub sebagai pusat layanan  pembayaran  ritel; dan c. back end berkaitan  dengan infrastruktur publik untuk memproses transaksi pembayaran berupa kliring (perhitungan hak dan kewajiban antarpihak yang  terlibat)  dan  setelmen  (penyelesaian  akhir).  Adapun  tahapan  pemrosesan  transaksi pembayaran  meliputi  pratransaksi,  inisiasi,  otorisasi,  kliring,  setelmen,  dan  pascatransaksi.  BI- FAST,  GPN,  dan  SKNBI  berada  pada  sisi back  end yang  berperan  menjadi  tulang  punggung infrastruktur  khususnya switching yang  digunakan  untuk  penyelenggaraan  kliring  dan/atau setelmen transaksi ritel nasional.
Menurut  Pasal  1  angka  2  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17/9/PBI/2015  tentang Penyelenggaraan  Transfer  Dana  dan  Kliring  Berjadwal  oleh  Bank  Indonesia,  Sistem  Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data  keuangan  elektronik  pada  layanan  transfer  dana,  layanan  kliring  warkat  debit,  layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler. Penguatan SKNBI sebagai infrastruktur back end sistem  pembayaran  ritel  nasional telah direalisasikan  oleh  Bank  Indonesia  sejak  tanggal  1 September 2019 dengan menurunkan batas tarif transfer yang dikenakan Bank Indonesia kepada bank  dari  Rp1000,00  menjadi  Rp600,00  per  transaksi,  tarif  transfer  yang  dikenakan  bank  ke masyarakat dari maksimal  Rp5.000,00 per  transaksi menjadi  maksimal Rp3.500,00, dan waktu penyelesaian dana yang semula 5 (lima) kali dipercepat menjadi 9 (sembilan) kali sehari atau setiap jam di hari kerja sehingga penguatan SKNBI tidak termasuk dalam end state (target akhir) 2025 dari sistem pembayaran ritel. Perihal batas maksimal nominal transaksi SKNBI sebesar Rp1 milyar per transaksi.
Dalam  hal  pengembangan  BI-FAST  dan  GPN  sebagai  infrastruktur back  end sistem pembayaran  ritel  nasional  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  untuk  mewujudkan end  state 2025. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan  Bank  Indonesia- Fast  Payment bahwa  BI-FAST  adalah  infrastruktur  sistem pembayaran Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat. Secara spesifik, BI-FAST dirancang dan dikembangkan oleh Working Group Sistem Pembayaran Ritel (WG 2) yang resmi diluncurkan pada tanggal 21 Desember 2021 sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien untuk mengakomodir layanan transfer dana, seperti transfer  kredit,  transfer  debit, bulk  credit (layanan  transfer  ke  beberapa  rekening  sekaligus), request  for  payment (penagihan  dana  kepada  pemilik  rekening  tertagih),  dan  transaksi  lainnya dengan berbagai instrumen dan kanal secara cepat ( real-time ), aman, efisien, dan tersedia setiap saat (24/7).
Transfer kredit merupakan pemindahbukuan dana dari  satu rekening ke rekening  lain baik dalam bank/nonbank sebagai PJP Account Information Services (PJP AIS) yang sama maupun PJP AIS yang berbeda atas inisiasi pihak pengirim (pihak terdebit) sedangkan transfer debit dilakukan berdasarkan inisiasi pihak penerima (pihak terkredit). Pada tahap awal, layanan BI-FAST diakses melalui  kanal  internet/ mobile maupun counter dan  ke  depannya  kanal  layanan  BI-FAST  akan diperluas  hingga  meliputi  kanal  QRIS,  ATM  ( Automated  Teller  Machine /Anjungan  Tunai Mandiri),  dan  mesin  EDC  ( Electronic  Data  Captured ).  BI-FAST  juga  menjadi  alternatif  dari infrastruktur  sistem  pembayaran  nasional  eksisting,  seperti Real  Time  Online (RTO)  sebagai infrastruktur  sistem  pembayaran  untuk  layanan  transfer  dana  melalui  ATM,  internet banking , mobile banking maupun SMS banking yang diselenggarakan oleh perusahaan switching . Manfaat yang dapat dirasakan dengan hadirnya BI-FAST saat ini, yaitu biaya transfer dana antarpeserta BI- FAST yang terdiri atas bank, lembaga selain bank, dan pihak lain yang memenuhi kriteria Bank Indonesia lebih murah sebesar Rp2.500,00 dibandingkan dengan biaya transfer dana online (RTO) secara umum sebesar Rp6.500,00, batas maksimal nominal transaksi BI-FAST sebesar Rp250 juta per transaksi lebih besar dibandingkan batas maksimal nominal transaksi online yang umumnya saat ini sebesar Rp25 juta per transaksi, dan tersedia alternatif proxy address sebagai alias atau pengganti nomor rekening berupa nomor HP dan e - mail.
Selanjutnya, GPN dirancang  dan  dikembangkan  oleh WG 2 untuk mewujudkan  ekosistem sistem pembayaran ritel nasional dengan prinsip interkoneksi dan interoperabilitas sebagai jalan keluar  dari  kondisi  sistem  pembayaran  ritel  di  Indonesia  yang  semula  kompleks  dan terfragmentasi. Faktanya, GPN lebih dipahami oleh masyarakat sebagai produk kartu ATM/Debet yang berlogo GPN dan fungsinya sama seperti kartu ATM/Debet VISA maupun kartu ATM/Debet Mastercard dengan biaya bulanan kartu ATM/Debet GPN yang relatif lebih ringan. Namun, GPN masih sebatas mencakup transaksi pembayaran domestik yang meliputi: a. interkoneksi switching ; b.  interkoneksi  dan  interoperabilitas  kanal  pembayaran,  seperti  ATM,  mesin  EDC, payment gateway ,  agen,  dan  kanal  pembayaran  lainnya; dan  c.  interoperabilitas  instrumen  pembayaran berupa kartu ATM, kartu debet, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang
Pembayaran Nasional ( National Payment Gateway ) yang selanjutnya disebut dengan PBI Nomor 19/8/PBI/2017 bahwa GPN adalah sistem yang terdiri atas standar, switching , dan services yang dibangun  melalui  seperangkat  aturan  dan  mekanisme  ( arrangement )  untuk  mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional  yang  dibakukan  (Pasal  1  angka  2  PBI  Nomor  19/8/PBI/2017), switching adalah infrastruktur  yang  berfungsi  sebagai  pusat  dan/atau  penghubung  penerusan  data  transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang  elektronik,  dan/atau  transfer  dana  (Pasal  1  angka  5  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran),  dan services adalah  layanan  yang  disediakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  industri  sistem  pembayaran  ritel (Pasal 1 angka 4 PBI Nomor 19/8/PBI/2017). Ketiganya diselenggarakan melalui lembaga dengan peran khusus, yaitu: a. lembaga standar berperan untuk memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas dalam penyusunan dan pengelolaan standar instrumen pembayaran, standar kanal pembayaran,  dan  standar  fitur  layanan  transaksi;  b.  lembaga switching berperan  untuk memfasilitasi  penerusan  data  transaksi  pembayaran  secara  domestik  untuk  mewujudkan  dan memelihara interkoneksi dan interoperabilitas secara aman dan efisien; dan c. lembaga services berperan  dalam  menyediakan  akses  transaksi  pembayaran  lintas  jaringan  serta  mengatur  dan memastikan keamanan transaksi pembayaran. Standardisasi di bawah payung GPN, yaitu Standar Nasional  Teknologi Chip (SNTC)  dan  kartu  garuda  terus  didorong  sesuai  target  waktu  yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015. Sebagai end  state 2025,  kapasitas  lembaga services GPN  diperluas  dengan  tambahan  cakupan kliring dan setelmen instrumen APMK dan uang elektronik.
Infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional juga dirancang dan dikembangkan oleh WG 2 di  sisi middle  end berupa  IPT,  yaitu platform yang  mengintegrasikan  instrumen  dan  kanal pembayaran  khususnya  yang  berbasis mobile /internet  dengan  menggunakan  teknologi  API terstandar. Negara India merupakan salah satu negara yang juga memiliki interface pembayaran dengan  nama Unified  Payment  Interface (UPI)  yang  dirancang  dan  dikembangkan  oleh  NPCI ( National Payments Corporation of India ) sebagai pihak yang ditunjuk oleh Reserve Bank of India selaku bank sentral India (Gochhwal, 2017). Pengembangan IPT diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara seamless atau tanpa hambatan ( any apps untuk mengakses berbagai  rekening)  dengan  keunggulan  CEMUMUAH.  IPT  memiliki  fitur  utama,  yaitu single interface ,  ID repository ,  dan simple  authentication .  Ketiga  fitur  utama  IPT  tersebut  berfungsi dalam rangka proses inisiasi dan otentikasi transaksi pembayaran yang selanjutnya akan diproses oleh  infrastruktur back  end sistem  pembayaran  ritel  nasional  (BI-FAST  dan  GPN)  untuk penyelesaian transaksi.
Fitur single interface memungkinkan interkoneksi dan interoperabilitas antarpelaku PJP yang berperan sebagai penyedia kanal maupun pengelola sumber dana dengan memanfaatkan kumpulan API  yang  terstandar.  Fitur  ID repository memungkinkan  nasabah  untuk  memiliki  ID  unik terstandar  yang  disimpan  dan  dikelola  oleh  IPT.  Fitur simple  authentication sebagai  fitur keamanan otentikasi IPT yang andal dan mudah dilakukan melalui single login ID dan one click Two-Factor  Authentication (2FA).  Selanjutnya,  berdasarkan consultative  paper IPT  Bank Indonesia,  pengembangan  IPT  secara  bertahap  akan  dilakukan  pada  tahun  2022  dan  mulai diimplemantasikan pada tahun 2024. Terkait layanan yang dapat difasilitasi oleh IPT meliputi: a. layanan transaksional berupa transfer kredit, transfer debit, pembayaran, pembelian, dan pengisian ulang  ( top  up );  dan  b.  layanan  nontransaksional  berupa  pengecekan  saldo,  aktivitas  transaksi, administrasi,  registrasi,  dan request  One  Time  Password (OTP).  Kedua  layanan  tersebut  harus terhubung dengan infrastruktur back end sistem pembayaran ritel nasional (BI-FAST dan GPN) sebagai  syarat  layanan  dapat  difasilitasi  oleh  IPT  (Departemen  Kebijakan  Sistem  Pembayaran Bank Indonesia, 2022).
Di sisi front end , WG 2 merancang dan mengembangkan sebuah kanal pembayaran, QRIS, yaitu standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi  transaksi  pembayaran  di  Indonesia  (Pasal  1  angka  5  Peraturan  Anggota  Dewan Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019  tentang  Implementasi  Standar  Nasional Quick  Response Code untuk  Pembayaran).  QRIS  diluncurkan  pada  tanggal  17  Agustus  2019  dengan  semangat UNGGUL  (Universal,  Gampang,  Untung,  dan  Langsung)  sehingga  kini  setiap  transaksi pembayaran  dengan  QR code pembayaran  wajib  menggunakan  QRIS  yang  dikeluarkan  oleh penerbit  ( issuer )  baik  bank  maupun  nonbank  selaku  Penyelenggara  Jasa  Sistem  Pembayaran (PJSP) front  end .  Sekalipun  instrumen pembayaran  sebagai  sumber  dana  yang digunakan  oleh pengguna  ( customer )  berbeda-beda,  transaksi  pembayaran  tetap  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  satu  QRIS  yang  terintegrasi pada berbagai penerbit instrumen  pembayaran yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan pemrosesan transaksi QRIS. Batas maksimal nominal transaksi QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar Rp10 juta per transaksi  dan  batas  nominal  kumulatif  transaksi  QRIS  harian  dan/atau  bulanan  dari  setiap pengguna ditetapkan oleh penerbit berdasarkan manajemen risiko.
Model penggunaan QRIS terdiri atas: a. Merchant Presented Mode (MPM), yaitu QR code pembayaran ditampilkan oleh pedagang untuk kemudian dipindai oleh pengguna dan meliputi dua pilihan, pertama, MPM statis (satu QR code untuk semua transaksi) dengan satu sticker atau versi cetak QRIS yang lebih ditujukan bagi pedagang skala Usaha Mikro dan Kecil serta kedua, MPM dinamis (satu QR code untuk satu transaksi) yang dikeluarkan melalui mesin EDC (versi cetak) atau smartphone (tampilan layar) sesuai nominal pembayaran yang terlebih dahulu dimasukkan oleh pedagang dan lebih ditujukan bagi pedagang skala Usaha Menengah dan Besar atau dengan volume transaksi  tinggi; dan b. Customer  Presented  Mode (CPM),  yaitu QR code pembayaran
yang  bersifat  dinamis  (satu  QR code untuk  satu  transaksi)  ditampilkan  oleh  pengguna  untuk kemudian  dipindai  oleh  pedagang  dan  lebih  ditujukan  bagi  pedagang  yang  membutuhkan kecepatan transaksi tinggi, seperti ritel modern, penyedia transportasi, dan parkir. Terdapat 85 PJP dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) yang telah terlibat dalam penyediaan transaksi QRIS dengan total penggunaan QRIS sebesar 20 juta pedagang dan 21 juta pengguna yang masih terus ditingkatkan dengan target 15 juta pengguna baru di tahun 2022. Selain itu, Bank Indonesia telah resmi merilis kartu kredit pemerintah domestik dengan fitur QRIS untuk makin memudahkan  transaksi  pembayaran  bagi  Satuan  Kerja  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah dan QRIS Antarnegara (QRIS Cross Border ) pada tanggal 29 Agustus 2022 sebagai solusi pembayaran  antarnegara  dengan  penyelesaian  transaksi  menggunakan  mata  uang  lokal  ( local currency  settlement )  masing-masing  negara  yang  dimulai  dengan  implementasi  penggunaan transaksi QRIS Antarnegara bersama Thai QR Payment milik negara Thailand. Inisiatif  ketiga,  yaitu  infrastruktur  pasar  keuangan  dengan key  deliverables berupa modernisasi BI-RTGS (Bank Indonesia- Real Time Gross Settlement ), BI-SSSS (Bank Indonesia- Scripless Securities Settlement System termasuk fungsi CSD ( Central Securities Depository ), dan BI-ETP (Bank Indonesia- Electronic Trading Platform ) serta penguatan kerangka regulasi terkait CCP ( Central Counterparty ) dan TR ( Trade Repository ) termasuk pengembangannya. Mengacu pada  Pasal  I  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/14/PBI/2017  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17/18/PBI/2015  tentang  Penyelenggaraan  Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika, BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan  sebagai  sarana  transfer  dana  elektronik  yang  setelmennya  dilakukan  seketika  per transaksi  secara  individual,  BI-SSSS  adalah  infrastruktur  yang  digunakan  sebagai  sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik, dan BI-ETP  adalah  infrastruktur  yang  digunakan  sebagai  sarana  transaksi  yang  dilakukan  secara elektronik.  Sebagai  infrastruktur  sarana  transfer  dana,  BI-RTGS  dikhususkan  untuk  transaksi pembayaran  yang  termasuk High  Value  Payment  System (HPVS)  atau  transaksi  bernilai  besar ( wholesale payment ) dengan nominal di atas Rp100 juta. Modernisasi BI-RTGS, BI-SSS, dan BI- ETP akan diwujudkan oleh Working Group Infrastruktur Pasar Keuangan (WG 3) dengan merujuk pada  aspek  fungsionalitas,  kepesertaan,  teknologi,  manajemen  informasi, message  format , manajemen  risiko, interkoneksi, surrounding environment , dan skema harga. Selain itu,  WG 3 juga  melakukan  penguatan  regulasi  serta  pengembangan  dua  infrastruktur post  trade pasar keuangan,  yaitu  CCP  sebagai  infrastruktur  kliring  dan  TR  sebagai  infrastruktur  pencatatan pembayaran ( recording payments ).
Inisiatif  keempat,  yaitu  data  dengan key  deliverables berupa  pengembangan  infrastruktur publik untuk pengelolaan data yang terdiri dari Payment ID, Data Hub, dan integrasi pelaporan (BI-ANTASENA)  yang  direalisasikan  oleh Working  Group Data  (WG  4)  melalui  perluasan cakupan dan penguatan kapasitas dengan tetap memperhatikan proteksi data pribadi konsumen dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Ketika berbagai artikel dan business reports saat ini ramai membicarakan tentang data, istilah yang akan sering ditemukan dan sudah sangat melekat dengan data, yakni istilah data is the new oil (Sadowski, 2019). Istilah tersebut dimaknai bahwa data telah menjadi  aset  yang  paling  bernilai  dan  kunci  daya  saing  karena  hampir  seluruh  perangkat  fisik terhubung secara digital dengan penggunaan Internet of Things (IoT) yang menciptakan kumpulan data  granular.  Layanan  pembayaran  kian  terkumpul  dalam  ekosistem platform yang memanfaatkan kumpulan data terintegrasi (Ferrari, 2022). Identitas digital ( digital ID) menjadi pondasi  penting  dalam  infrastruktur  publik  untuk  data  sehingga  Bank  Indonesia  membangun Payment ID yang memanfaatkan data granular dari transaksi pembayaran (Bank Indonesia, 2019). WG 4 juga mengembangkan Data Hub sebagai hub lalu lintas data pembayaran serta integrasi pengolahan  data granular berbagai transaksi pembayaran dan BI-ANTASENA sebagai aplikasi integrasi pelaporan.
Inisiatif kelima, yaitu pengaturan, perizinan, dan pengawasan dengan key deliverables berupa penguatan kerangka pengaturan termasuk kerangka proteksi data pribadi dan keamanan siber serta integrasi  perizinan  dan  pengawasan  termasuk  pemanfaatan regtech dan suptech.  Regtech dan suptech memanfaatkan data digital dan jaringan komputer dalam menggantikan pola kerja lama, struktur  organisasi,  teknologi  informasi,  dan  alat  analisis  serta  untuk  meningkatkan  proses pengambilan  keputusan  (Toronto  Centre,  2017).  Atas  upaya  dan  sinergi Working  Group Pengaturan,  Perizinan,  dan  Pengawasan  (WG  5),  Bank  Indonesia  menerbitkan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  23/11/PBI/2021  tentang  Standar  Nasional  Sistem  Pembayaran  (PBI  Standar Nasional Sistem Pembayaran) sebagai salah satu bentuk reformasi pengaturan ( regulatory reform ) sistem pembayaran sekaligus menjadi payung hukum induk pengaturan dari standar nasional di bidang sistem pembayaran guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, mendorong 3i (integrasi, interkoneksi, interoperabilitas), keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran serta meningkatkan praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Oleh karena itu, seluruh ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai standar di bidang sistem pembayaran yang telah diatur lebih dulu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PBI Standar Nasional Sistem Pembayaran.
Target outcome BSPI  2025  terhitung  sejak  bulan  Juni  2019  sampai  dengan  tahun  2025 meliputi peningkatan rasio digitalisasi perbankan dari 6,03 kali menjadi 13,3 kali, peningkatan rasio inklusi keuangan digital dari 32,3 kali menjadi 55,0 kali, dan transaksi digital dari 1,23 kali menjadi 1,64 kali sehingga dengan tercapainya keberhasilan dari kelima WG diharapkan mampu membawa  91,3  juta  penduduk unbanked dan  62,9  juta  UMKM  secara  berkelanjutan  ke  dalam ekonomi dan keuangan formal digital pada tahun 2025. UMKM menjadi unit yang strategis dalam menggerakkan perekonomian karena UMKM dapat menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah  (Adriani  &  Wiksuana,  2018).  Berikut  ini roadmap dan timetable BSPI  2025  sebagai pedoman  pelaksanaan  program  kerja  dan  target  dari  setiap  WG  serta  sebagai  informasi pelaksanaan  implementasi  BSPI  2025  bagi  masyarakat  dirangkum  melalui  tabel  1  termasuk meliputi program percepatan ( quick wins ) dari setiap WG yang telah diselenggarakan selama tahun 2019-2020.

## D. Simpulan dan Saran
Pengaturan sistem pembayaran Indonesia oleh Bank Indonesia di era perkembangan teknologi digital diselenggarakan dengan mengacu pada lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (SPI 2025)  dalam Blueprint Sistem  Pembayaran  Indonesia  2025  (BSPI  2025)  yang  diwujudkan  ke dalam  lima  inisiatif  dengan  23 key  deliverables (hasil  utama)  tersebar  pada  seluruh  inisiatif. Hingga tahun 2022, terdapat tiga tonggak penting yang telah dicapai Bank Indonesia dalam bentuk produk  digitalisasi  sistem  pembayaran,  yaitu  QRIS,  SNAP,  dan  BI-FAST.  Bank  Indonesia memiliki  komitmen  yang  teguh  dalam  membangun  dan  mengembangkan  ekonomi-keuangan digital  yang  terintegrasi  sesuai  dengan  misi  ketiga  Bank  Indonesia  dan  visi  BSPI  2025  tanpa mengabaikan tanggung jawab Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem  keuangan,  dan  kelancaran  sistem  pembayaran.  Berbagai  respons  kebijakan  dan  produk digitalisasi  sistem  pembayaran  Bank  Indonesia  yang  dihasilkan  saat  ini  maupun  di  masa mendatang  merupakan  program  strategis  Bank  Indonesia  yang  tentunya  akan  selalu  menjadi tumpuan seluruh pihak dalam menyelenggarakan dan melaksanakan transaksi pembayaran secara digital sehingga Bank Indonesia juga sangat perlu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev)  secara  berkala  terhadap  setiap  program  strategis  Bank  Indonesia  tersebut  agar  Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran Indonesia dapat menjaga kualitas layanan publiknya setiap saat dan siap sedia menghadapi berbagai tantangan di era perkembangan teknologi digital.
Tabel 1. Roadmap dan Timetable BSPI 2025 Deliverables Utama 2019 2020 2021-2025 WG 1 Open Banking Consultative paper Implementasi Open API  di ekosistem pembayaran digital Perluasan implementasi Open API WG 2 Sistem Pembayaran Ritel Desain konseptual BI- FAST Pengembangan BI-FAST Desain konseptual IPT BI  FAST  (gelombang  I transfer  kredit,  2021) 
Perluasan BI-FAST Pengembangan  IPT  (2021), live (2025) QRIS MPM QRIS CPM Perluasan layanan GPN WG 3 Infrastruktur Pasar Keuangan Desain konseptual BI- RTGS Desain konseptual BI- ETP Pengembangan Market Operator Koneksi KPEI-BI SSSS Live LSM BI-RTGS eksisting Desain konseptual BI-SSSS Pengaturan CCP BI-RTGS ( live 2023) BI-ETP ( live 2022) BI-SSSS ( live 2024) WG 4 Data Desain konseptual Data Hub dan Payment ID BI-ANTASENA Uji  coba  Data  Hub  dan Payment ID Perluasan BI-ANTASENA Pengembangan dan perluasan cakupan Data Hub dan Payment ID  (termasuk perluasan integrasi pelaporan) WG 5 Pengaturan, Perizinan, Pengawasan Desain struktur pengaturan, antara lain cloud policy , entry policy , dan pengawasan Peraturan  Bank  Indonesia Payung Sistem Pembayaran Ketentuan Pelaksanaan
Sumber: (Bank Indonesia, 2019)

## DAFTAR PUSTAKA
Abiba, R. W., & Indrarini, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society Pada Generasi Milenial  di  Surabaya. Jurnal  Ekonomika  Dan  Bisnis  Islam , 4 (1),  196–206. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p196-206
Abidin, M. S. (2015). Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran
Baru. Jurnal Akuntansi AKUNESA , 3 (2), 1–21. Retrieved from https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/13212
Adiningsih, S., Lokollo, E. M., Setiaji, S. N., Ardiansyah, S. R., Islam, M., & Rahmawaty, U. F. R.  (2019). Transformasi  Ekonomi  Berbasis  Digital  di  Indonesia:  Lahirnya  Tren  Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Adriani,  D.,  &  Wiksuana,  I.  G.  B.  (2018).  Inklusi  Keuangan  dalam  Hubungannya  dengan Pertumbuhan  UMKM  dan  Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Provinsi  Bali. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 7 (12), 6420–6444.
https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v07.i12.p02
Antomi,  Y.  (2021). Aktivasi  Ekonomi  dalam  Perspektif  Ruang  dan  Lingkungan .  Yogyakarta: Deepublish.
Bank  Indonesia.  (2019). Blueprint  Sistem  Pembayaran  Indonesia  2025  Bank  Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital . Jakarta: Bank Indonesia.
Bank  Indonesia,  &  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2014). Buku  Panduan  Guru: Ekonomi SMA/MA, Muatan Kebanksentralan . Jakarta: Bank Indonesia.
Carstens, A. (2019). Central banking and innovation: partners in the quest for financial inclusion Speech by Agustín Carstens General Manager, Bank for International Settlements . Mumbai: Bank for International Settlements.
Citi. (2018). Bank of the Future: The ABCs of Digital Disruption in Finance .
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. (2022). Consultative Paper: Interface Pembayaran Terintegrasi . Jakarta.
Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2016). Dampak Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan  di  Asia. Buletin  Ekonomi  Moneter  Dan  Perbankan , 18 (4),  409–430. https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v18i4.574
Ferrari,  M.  V.  (2022).  The  platformisation  of  digital  payments:  The  fabrication  of  consumer interest  in  the  EU  FinTech  agenda. Computer  Law  &  Security  Review , 45 ,  1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105687
Gochhwal,  R.  (2017).  Unified  Payment  Interface—An  Advancement  in  Payment  Systems. American  Journal  of  Industrial  and  Business  Management , 7 (10),  1174–1191. https://doi.org/10.4236/ajibm.2017.710084
Lintangsari,  N.  N.,  Hidayati,  N.,  Purnamasari,  Y.,  Carolina,  H.,  &  Ramadhan,  W.  F.  (2018). Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 47–62. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.47-62
Sadowski, J. (2019). When data is capital: Datafication, accumulation, and extraction. Big Data & Society , 6 (1), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2053951718820549
Satya,  V. E.  (2021). Pengaturan  Sistem  Pembayaran  Digital  untuk  Stabilitas  Sistem  Keuangan Indonesia. INFO Singkat , XIII (2), 19–24.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Tarantang,  J.,  Awwaliyah,  A.,  Astuti,  M.,  &  Munawaroh,  M.  (2019).  Perkembangan  Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Jurnal Al-Qardh , 4 (1), 60– 75. https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442
Tobing,  G.  J.,  Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2021).  Analisis  Peraturan  Penggunaan  QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi  Digital. Acta  Comitas :  Jurnal  Hukum  Kenotariatan , 6 (03),  491–509. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p3
Toronto  Centre.  (2017). Fintech,  Regtech,  and  Suptech:  What  They  Mean  for  Financial Supervision . Toronto Leadership Centre.
Ummah,  B.  B.,  Nuryartono,  N.,  &  Anggraeni,  L.  (2015).  Analisis  Inklusi  Keuangan  dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan , 4 (1), 1– 27. https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jekp.4.1.2015.1-27
Utami, M. P., & Wulandari, B. T. (2021). Yuridis Analisa Quick Responese Code sebagai Sistem Pembayaran  Ditinjau  dari  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Selisik , 7 (1), 63–81.
https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v7i1.2403