## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL
FALAH SUMBER KABUPATEN CIREBON.

## Ubaidilah dan Dian Puji Rahmawati
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl.Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

## Abstrak
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses kebijakan penyelesaian pembiayaan  bermasalah  yang  diterapkan  di  BMT  Al  Falah  serta  mengetahui  faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah BMT Al Falah Sumber Cirebon. Kemudian tujuan utama penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  penyelesaian  pembiayaan bermasalah  di  BMT  Al  Falah  Sumber  Cirebon.Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan    pendekatan  deskriptif. Oleh  karena  itu  peneliti  melakukan  observasi,  wawancara, dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Peneliti  melakukan  pengecekan  ulang  terhadap  data  yang diperoleh dan menggunakan teknik triangulasi, dengan tujuan untuk mendapatkan kevalidan data.  Setelah  itu,  menganalisisnya  melalui  reduksi data,  penyajian  data,  dan  pembuatan kesimpulan.Hasil  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  penerapan  kebijakan  penyelesaian pembiayaan  bermasalah  di  BMT  Al  Falah  Sumber  Cirebon    berjalan  secara  efektif  sesuai dengan  SOP  menggunakan  3R  (  Reschedulling,  Reconditioning,  Restructuring  ).    Analisis pembiayaan yang  digunakan adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan metode 5C.  Dengan  pola  pengelolaan  risiko  tersebut  BMT  Al  Falah  Sumber  Cirebon  dapat melakukan kegiatan operasionalnya.

## Kata kunci : implementasi, penyelesaian, pembiyaan

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  investigate  the  process  of  settlement  policy financing  problems  are  applied  at  BMT  Al  Falah  and  to  know  the  factors  that  cause financing  problems  BMT  Al  Falah  Sumber.  Then,  the  main  purpose  of  this  study  was  to determine the  completion  of  the  financing  problems  of  policy  implementation  in  BMT  Al Falah  Sumber.This  research  is  a  qualitative  descriptive  approach.  Therefore,  researchers conducted  observations,  interviews,  documentation  and  literature.  Researchers  re-checking of data obtained and using triangulation techniques, with the aim to obtain the validity of the data.  After  that,  analyze  through  data  reduction,  data  presentation,  and  of  making conclusions.The results of this study showed that the implementation of the settlement policy financing problems in BMT Al Falah Sumber run effectively in accordance with SOP using the 3R (rescheduling, Reconditioning, Restructuring). Analysis of the financing is to use the precautionary  principle  and  the  method  5C.  With  the  risk  management  scheme  BMT  Al Falah Sumber can perform operations.
Keywords: implementation, completion, financing
Pendahuluan BMT merupakan  lembaga  usaha
masyarakat
yang mengembangkan
aspekaspek  produksi  dan  investasi  untuk meningkatkan  kualitas  kegiatan  ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Pembiayaan  merupakan  salah  satu  tugas BMT.  Pemberian  pembiayaan  mengandung berbagai  resiko yang  disebabkan  adanya kemungkinan  tidak  dilunasi  oleh  debitur pada  akhir  masa  (jatuh  tempo)  pembiayaan itu.Tidak ada keputusan pemberian pembiayaan tanpa resiko. Pembiayaan bermasalah inilah yang sangat dikhawatirkan oleh BMT karena akan mengganggu kondisi keuangan  bahkan  dapat  mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha. Maka diperlukan  adanya  kebijakan  penyelesaian pembiayaan  bermasalah  di  BMT  Al  Falah Sumber Cirebon.
Rumusan Masalah 1. Identifikasi Masalah a. Wilayah Kajian Wilayah  kajian  dalam  skripsi  ini  adalah “Lembaga  Keuangan  Islam”  yang  dalam penelitian  ini  berkaitan  dengan  Lembaga Keuangan  Islam  (  Baitul  Maal  Wat Tamwil  )  yaitu  “Implementasi  Kebijakan Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di Baitul Maal Wat Tamwil AlFalah Sumber Kabupaten Cirebon”. b. Pendekatan Penelitian Pendekatan  penelitian  dalam  Skripsi  ini menggunakan  pendekatan  empirik field research (  penelitian  lapangan)  yang dilakukan di Baitul Maal Wat Tamwil Al- Falah  Sumber  dan  juga  analisis  terhadap bukubuku  bacaan  (studi  pustaka)  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
c. Jenis Masalah
Jenis  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah belum  adanya  kejelasan  kebijakan  apa yang  diterapkan  untuk  menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
d. Pembatasan Masalah
Dalam  penelitian  yang  akan  dilakukan,  agar tidak  melebar  permasalahannya  maka penulis  membatasi  masalah  yaitu  seputar Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah  di  Baitul  Maal  Wat  Tamwil Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.
2. Pertanyaan Penelitian
Dari  beberapa  tahapan  di  atas,  maka  dapat diperoleh  perumusan  masalah  dalam bentuk  pertanyaan  penelitian  sebagai berikut:
a. Bagaimana  prosedur  dan  pelaksanaan pemberian  pembiayaan  di  Baitul  Maal Wat Tamwil Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon?
b. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya  pembiayaan  bermasalah  di Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Kabupaten
Cirebon?
c. Bagaimana k kebijakan penyelesaian pembiayaan  bermasalah  yang  dilakukan oleh  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Al- Falah k Sumber Kabupaten Cirebon?
Tujuan Penelitian.
Berdasarkan rumusan  penelitian  yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin  dicapai  oleh  peneliti  adalah  sebagai berikut:
a. Untuk  mengetahui  dan  memberikan gambaran mengenai prosedur dan pelaksanaan  pemberian  pembiayaan  di Baitul  Maal  Wat  Tamwil  AlFalah Sumber.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
timbulnyapembiayaan  bermasalah  di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah.
c. Untuk mengetahui kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Sumber.

## Landasan Teori
Menurut George C. Edward III Dalam rangka  untuk  mengukur  kepuasan  atas kebijakan penyelesaian
pembiayaan bermasalah  maka  digunakan  teori  Edward III  yang  mengatakan  bahwa  efektifitas kebijakan  suatu  kebijakan  yang  dilakukan dapat diukur dengan berhasil atau tidaknya empat  aspek,  yaitu:  a.  komunikasi,  b. Sumberdaya,  c.  Disposisi,  dan  d.  Struktur birokrasi.
Oleh  karena  itu  dalam  penelitian tentang
implementasi
kebijakan
penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  ini difokuskan  pada  4  aspek  tersebut.  Adapun hasil yang  didapatkan  sebagaimana  dapat dijelaskan berikut ini:
a. Komunikasi (Communication) 1
Komunikasi  merupakan  proses  yang  sangat khusus  dan  berarti  dalam  hubungan  antar manusia.  Hubungan  antara  anggota  dengan karyawan    atau pengurus  pada  lingkungan Baitul  Maal  Wat  Tamwil  adalah  sebuah keniscayaan.  Komunikasi  menjadi  tidak efektif  karena  kesalahan  dalam  menafsirkan pesan  yang  diterimanya.  Jika  kesalahan penerimaan  pesan  terusmenerus  berlanjut dapat  berakibat  pada  ketidak  puasan  baik dari  anggota  maupun  karyawan  Baitul  Maal Wat Tamwil itu sendiri.Dalam penelitian ini ingin mengetahui gambaran atas implementasi kebijakan penyelesaian pembiayaan  bermasalah  di  Baitul  Maal  Wat Tamwil  dengan  menggunakan  teori  Edward III,  yaitu  komunikasi.  Komunikasi  sangat menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan dari implementasi kebijakan.
b. Sumber Daya (Resources) 2
Baitul  Maal  Wat  Tamwil  merupakan  lembaga keuangan,  dimana  produk  yang  dihasilkan berasal dari pemberi pelayanan tersebut yang dalam hal  ini  adalah  karyawan  atau  kita sebut  SDM.  SDM  merupakan  unsur  penting dalam  pelayanannya.  SDM  menjadi  bagian diferensiasi  yang  mana  perusahaan  jasa menciptakan  nilai  tambah  dan  memperoleh keunggulan kompetitifnya.
Berbicara  masalah  SDM  tentu  saja  terkait dengan  kompetensi.  Artinya,  Sumber Daya Baitul Maal Wat Tamwil tentu membutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi.  Kompetensi  pada  umumnya didefinisikan  sebagai  kombinasi  antara pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku  (attitude) seorang  karyawan sehingga mampu melaksanakan pekerjaannya.  Beberapa  ahli  menyatakan
1 Juliartha, Model Implementasi
Kebijakan Publik, ( Jakarta : Trio Rimba Persada, 2009), 58.
2 Juliartha, Model  Implementasi  Kebijakan Publik, 59.
bahwa pengetahuan dan keterampilan merupakan hard  competency sedangkan sikap dan perilaku sebagai soft competency. Pengetahuan merupakan output dari pendidikan  formal  yang  diperoleh.  Dalam standar  minimal  pelayanan  dan  tingkat pendidikan SDM sudah ditentukan. Sikap/perilaku (attitude)  merupakan  refleksi dari konsep nilai yang diyakini, karakteristik pribadi dan motivasi karyawan. Konsep nilai bahwa  bekerja  adalah  ibadah,  menolong orang  lain  adalah  kewajiban,  bersikap  baik dan  tersenyum  pada  semua  orang  adalah sebuah  keharusan  akan  menumbuhkan kinerja  yang  baik  pada  karyawan.  Motivasi untuk  selalu  semangat  bekerja,  belajar  dan meningkatkan kompetensi diri adalah sesuatu  yang  mahal  dan  tidak  dipunyai  oleh semua  orang.  Bayangkan  anda  memasuki lembaga  keuangan  dengan  fasilitas  yang lengkap  dan  canggih  tetapi  karyawannya tidak  bersikap  ramah,  judes  dan  tidak bersahabat, Anda pasti ingin segera meninggalkan tempat tersebut. c. Disposisi (Attitudes) 3
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi efektifitas  implementasi  kebijakan  adalah sikap  implementor.  Jika  implemetor  setuju dengan bagianbagian isi dari kebijakan maka mereka  akan  melaksanakan  dengan  senang hati  tetapi  jika  pandangan  mereka  berbeda dengan  pembuat kebijakan  maka  proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
Secara  umum  ada  tiga  bentuk  sikap/respon implementor  terhadap  kebijakan;  kesadaran pelaksana,  petunjuk/arahan  pelaksana  untuk merespon  program  kearah  penerimaan  atau penolakan,  dan intensitas  dari  respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami  maksud  dan  sasaran  program namun  seringkali  mengalami  kegagalan dalam  melaksanakan  program  secara  tepat karena  mereka  menolak  tujuan  yang  ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan  dan  menghindari  implementasi program.  Disamping  itu  dukungan  para
3 Juliartha, Model  Implementasi  Kebijakan Publik, 60
pejabat  pelaksana  sangat  dibutuhkan  dalam mencapai sasaran program.
Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi  pelaksanaan  program  dapat mencapai  tujuan  secara  efektif  dan  efisien. Wujud  dari dukungan  pimpinan  ini  adalah menempatkan  kebijakan  menjadi  prioritas program,  penempatan  pelaksana  dengan orang-orang  yang  mendukung  program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan  insentif  bagi  para  pelaksana program  agar  mereka  mendukung  dan bekerja  secara  total  dalam  melaksanakan kebijakan/program.
d. Struktur Birokrasi Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik,  norma-norma,  dan  pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan  eksekutif  yang  mempunyai hubungan  baik  potensial  maupun  nyata dengan  apa  yang  mereka  miliki  dalam menjalankan kebijakan.  Van  Horn  dan  Van Meter  menunjukkan  beberapa  unsur  yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi  dalam  implementasi  kebijakan, yaitu:
1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat  pengawasan  hirarkhis  terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses- proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber  politik  suatu  organisasi (misalnya  dukungan  diantara  anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat  komunikasi  “terbuka”,  yaitu jaringan  kerja  komunikasi  horizontal maupun vertikal  secara  bebas  serta tingkat  kebebasan  yang  secara  relatif tinggi dalam komunikasi dengan individuindividu di luar organisasi;
6. Kaitan  formal  dan  informal  suatu  badan dengan  badan  pembuat  keputusan  atau pelaksana keputusan.
Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu  kebijakan  dan  para  implementor
mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan, implementasi  masih  gagal  apabila  struktur birokrasi  yang  ada  menghalangi  koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil
implementasi. Perubahan  yang  dilakukan  tentunya  akan mempengaruhi  individu  dan  secara  umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Hal  ini  dapat  dimaklum  karena  di  era globalisasi adalah  era  yang  sedang  dihadapi oleh  setiap  bangsa  pada  saat  ini  dan merupakan  era  di  mana  dunia  menjadi terbuka  dan  ini  menuntut  kesiapan  sumber daya  manusia  (SDM)  untuk  semakin  sadar akan  adanya  keterbukaan  juga  menuntut kesadaran  akan  hak  dan  kewajibannya sebagai  insan  berbudaya.  Sumber  daya manusia  (SDM)  sangat  dominan  dalam kehidupan  organisasi,  oleh  karena  itu  SDM perlu  dipahami  dan  ditangani  secara  serius, bila  diharapkan  peningkatan  produktifitas dalam usaha merealisasi tujuan organisasi. Sumber daya manusia harus ditarik, diseleksi  dan  ditempatkan  secara  tepat, kemudian  dikembangkan  untuk  menambah pengetahuan  dan  keterampilannya  serta dimotivasi  agar  memberi  manfaat  bagi kelangsungan  hidup  organisasi.  Faktor- faktor  Sumber  Daya  Manusia  sangat komplek dalam artian bahwa pembahasan ini meliputi  rekrutmen,  seleksi,  penempatan, orientasi,  pelatihan,  motivasi  tenaga  kerja dan sebagainya.
Dari  serangkaian  kegiatan  tersebut  tidak diragukan  lagi  bahwa  proses  rekrutmen, seleksi  dan  penempatan  tenaga  kerja merupakan hal yang sangat penting di Baitul Maal  Wat  Tamwil  yang  sangat  berkembang dalam meningkatkan pelayanannya.Implementasi  kebijakan  yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama  banyak  pihak.    Ketika  struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi  suatu  kebijakan,  maka  hal  ini akan  menyebabkan  ketidakefektifan  dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. 4
Penelitian Terdahulu
Setelah penulis menelusuri penelitian terdahulu  penulis  menemukan  skripsi  yang membahas berkaitan dengan judul penelitian yaitu :
1. H Sri Martini  (2005)
Skripsi 2005 yang di tulis oleh H Sri Martini Mahasiswa  Muamalah  Ekonomi  Perbankan Islam  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Syekh  Nurjati  Cirebon  yang  berjudul “ Efektivitas  Standar  Penyelesaian  Non Performing Loan Perbankan dalam Menyelesaikan  Pembiayaan  bermasalah  di BMT Ikhtiar Cilimus Kabupaten Kuningan ” penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui faktor-faktor  apa  saja  yang  menyebabkan terjadinya  pembiayaan  bermasalah  pada pembiayaan  Bai’  Bitsaman  Ajil  di  BMT Ikhtiar Cilimus, strategi yang dilakukan oleh BMT  Ikhtiar  Cilimus  dalam  mengatasi pembiayaan bermasalah, dan tingkat keberhasilan  strategi  yang  dilakukan  BMT Ikhtiar Cilimus. Berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  penyusun  diperoleh bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Ikhtiar Cilimus disebabkan  oleh  dua  faktor  yaitu  faktor internal (berkaitan dengan manajemen BMT salam  penyaluran  dana  atau  manajemen pembiayaan) dan faktor eksternal (dari pihak nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya). 4
2. Ima Husnul Khotimah ( 2006) Skripsi  2006  yang  di  tulis  oleh  Ima  Husnul Khotimah  Mahasiswa  Muamalah  Ekonomi Perbankan  Islam  Institut  Agama  Islam Negeri  (IAIN)  Syekh  Nurjati  Cirebon  yang berjudul  “ Peran  Manajemen  dalam  Upaya Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di BMT  STEI  Al-Ishlah  Desa/Kecamatan Rajagaluh  Kabupaten  Majalengka” Tujuan penulisan ini adalah mengetahui manajemen pembiyaan  yang  diterapkan  di  BMT,
4 H  Sri  Martini    (2005),” Efektivitas Standar  Penyelesaian  Non  Performing  Loan Perbankan  dalam  Menyelesaikan  embiayaan bermasalah  di  BMT  Ikhtiar  Cilimus  Kabupaten Kuningan ”,.  ( Skripsi ,  Fakultas  Syari’ah  IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2005) , Abstrak.
mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya  pembiayaan  bermasalah  serta mengetahui  upaya  yang  dilakukan  BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh data  bahwa  manajemen  pembiayaan  yang diterapkan  di  BMT  STEI  Al-Ishlah  terdiri dari dua faktor, faktor intern (BMT STEI Al- Ishlah) dan faktor ekstern (nasabah). 5
3. Agung Wijaya (2011)
Skripsi  2011  yang  di  tulis  oleh  Agung
Wijaya Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas  Indonesia  (UI)  Depok  yang berjudul  “ Penyelesaian  Kredit  Bermasalah pada  PT  Bank  Perkreditan  Rakyat  XYZ  di Depok” dalam penelitiannya bahwa banyaknya  pertumbuhan jumlah  bank  dan lembaga pembiayaan memicu Bank Pekreditan  Rakyat  untuk  meningkatkan pelayanan  kepada  nasabahnya.  Salah  satu pelayanan  yang  merupakan  keunggulan BankPerkreditan  Rakyat  adalah  proses pemberian  kredit  yang  cepat  dengan  syarat yang  flexible,  misalnya  penggunaan  agunan yang  bukan  milik  debitur  sebagai  jaminan kredit.  Kelebihan  proses  pemberian  kredit yang  dimiliki  Bank  Perkreditan  Rakyat tersebut ternyata memiliki resiko yang besar pula. Semakin banyak kredit yang disalurkan berbanding  lurus  dengan  besarnya  resiko yang  terkandung  di  dalamnya,  di  mana resiko  yang mungkin timbul adalah menjadi bermasalahnya kredit tersebut yang selanjutnya  disebut  kredit  bermasalah  atau macet.  Pada  penulisan  ini  akan  dibahas mengenai cara penyelesaian kredit bermasalah  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang berlaku, dan cara penyelesaian kreditbermasalah olehPT. Bank Perkreditan  Rakyat  XYZ  yang  agunan kreditnya bukan milik debitur. 6
5 Ima  Husnul  Khotimah    (2006)  , “Peran  Manajemen  dalam  Upaya  Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT STEI Al-Ishlah Desa/Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka”,. (Skripsi ,  Fakultas  Syari’ah  IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2006), Abstrak.
6 Agung  Wijaya  (2011)  “ Penyelesaian Kredit  Bermasalah  pada  PT  Bank  Perkreditan Rakyat  XYZ  di  Depok” ,.  (Skripsi,  Fakultas

## Metodologi Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Metode  kualitatif  sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi  yanag alamiah  (natural  setting),  kemudian  disebut juga  metode etnographi,  karena  pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk  penelitian  bidang  antropologi  budaya, selain  itu  disebut  sebagai  metode  kualitatif, karena  data  yang  terkumpul  dan  analisisnya lebih  bersifat  kualitatif.  Metode  kualitatif digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang lebih mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna dalam pengertiannya  adalah  data  yang  sebenarnya, data  yang  pasti  yang  merupakan  suatu  nilai dibalik  data  yang  tampak.  Oleh  karena  itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan kepada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada  makna.  Generalisasi dalam  penelitian kualitatif  disebut transferability.  Dan  juga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu di dalam penelitian deskriptif ini tidak memerlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan. Penelitian  deskriptif  tidak  dimaksudkan untuk  menguji  hipotesis  tertentu,  tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel. 7
Metode  deskriptif  adalah  suatu metode  dalam  meneliti  status  sekelompok manusia,  suatu  objek,  suatu  situasi  kondisi, suatu  sistem  pemikiran,  ataupun  suatu  kelas peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuan  dari penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 8
Pelaksanaan metode deskriptif tidak sebatas  hanya  sampai  pada  pengumpulan dan  penyusunan  data,  akan  tetapi  meliputi
Hukum Universitas  Indonesia  (UI),  2011), Abstrak.
7 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian ( Jakarta: Rineka Cipta,  2007),234.
8 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005),  54.
juga analisa dan interpretasi tentang arti dan makna  data  itu  sendiri.  Oleh  karena  itulah maka  dapat  terjadi  sebuah  penyidikan  atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian  mengambil  perbandingan  atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau  interview  dan  lain  sebagainya,  atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan  standar  hubngan  kedudukan antara satu dan yang lain. 9

## Sumber Data
Data  adalah  bentuk  jamak  dari datum.
Data merupakan
keteranganketerangan  tentang  suatu  hal, dapat  berupa  sesuatu  yang  diketahui  atau yang  di  anggap  atau  anggapan.  Atau  suatu fakta  yang  digambarkan  lewat  angka, simbol, kode dan lain.lain. 10 Data dikelomokkan  menjadi  dua  menurut  sumber pengambilannya yaitu:
a. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan  oleh  orang  yang  melakukan penelitian  atau  yang  bersangkutan  yang memerlukannya.  Data  primer  ini  disebut data  asli  atau  data  baru.  Karena  data  primer dilakukan  secara  langsung  di  ambil  dari sumber  aslinya  melalui  nara  sumber  yang tepat,  misalnya  responden  yang  diperoleh dari wawancara kuesioner, data survey, data observasi, dan sebagainya 11
b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang sudah  tersedia  atau  sudah  ada  sehingga  kita tinggal  mencari  dan  mengumpulkan.  Data daapat  kita  peroleh  dengan  mudah  karena sudah  tersedia,  misalnya  di  perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-
9 Winarno Surakhmad, Pengantar penelitian Ilmiah ( Bandung: Tarsito, 1990),
139.
10 M.Iqbal Hasan, Pokok-pokok
MateriMetodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 82.
11 M.Iqbal Hasan,
Pokok-pokok
MateriMetodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya, 82.
organisasi  perdagangan,  biro  pusat  statistik, atau kantor-kantor pemerintah. 12
Sumber Informasi ( Informan ) Pada tahap pertama yaitu menyusun rancangan  penelitian  yaitu  dengan  berupa proposal  penelitian,  kemudian  pengajuan proposal penelitian terhadap tempat penelitian  terkait  maka  dalam  hal  ini  Baitul Maal  Wat  Tamwil  Al- Falah  Sumber, sekaligus  mengurus  perizinan  terhadap lembaga atau tempat penelitian tersebut.

## Hasil Penelitian
Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan :
a) Calon  anggota  maupun  anggota mengisi formulir  pembiayaan  dan  menyerahkan persyaratan  seperti fotocopy KTP,  surat nikah  (bagi  yang  sudah  menikah),  kartu keluarga,  surat  jaminan  seperti  SHM  / akta  jual  beli  /  BPKB  kendaraan  atau jaminan  tunjuk  seperti  elektronik,  SKU  ( Surat  Keterangan Usaha),  dan  struk pembayaran listrik terakhir.
b) Pihak BMT melakukan wawancara dengan calon anggota menganalisa permohonan pembiayaan yang diajukan.
c) Pihak  BMT  ke  lokasi  usaha    /  rumah calon  anggota,  sebagai  data  untuk mengenalisa kelayakan usaha dan perhitungan  bagi  hasil,  usaha  minimal sudah berjalan satu tahun terakhir.
d) Setelah permohonan pembiayaan disetujui  dalam  komite  pembiayaan kemudian dilakukan pencairan pembiayaan dengan
melengkapi administrasi, calon anggota harus menandatangani  surat  pengakuan  hutang diatas kertas bermaterai bersama pasangannya  (suami  istri)  jika  sudah menikah,  jika  yang  belum  menikah bersama walinya.
e) Pihak  BMT  akan  membuat  jadwal angsuran  pengembalian  sesuai  dengan ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  kedua belah  pihak.  Margin  /  keuntungan pembiayaan berdasarkan kesepakatan.
12 Sarwono dan  Jonathan, Analisis Data Penelitian ( Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006) ,  11.
f) Pencairan pembiayaan.
g) Tahap pelunasan oleh anggota”. 13
Dari hasil wawancara diatas, prosedur pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al Falah Sumber sudah bisa dikatakan baik karena memenuhi SOP ( Standar Operasional  Prosedur  ),  dan  sudah prosedural lembaga keuangan lainnya.
Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan  bermasalah  di  Baitul  Maal Wat Tamwil
Secara  umum  tentang  penyebab terjadinya  pembiayaan  bermasalah  menurut Firdaus  dan  Ariyanti  dalam  bukunya disebabkan  oleh  dua  faktor  yaitu  faktor Internal dan faktor Eksternal. 14
1. Faktor Internal BMT Al Falah a. Terlalu mudah nya pihak BMT memberikan pembiayaan.
b. Keteledoran  BMT  mematuhi  peraturan prosedur  pemberian  pembiayaan  yang telah ditetapkan.
c. Pemberian pembiayaan  yang  melebihi batas  kebutuhan  pembiayaan  anggota yang  sesungguhnya,  sebagai  akibat  tidak dilakukan  nya  perhitungan  kebutuhan pembiayaan. Akibatnya kelebihan pembiayaan  tersebut  dipergunakan  diluar tujuan pembiayaan oleh anggota, misalnya untuk keperluan pribadi sehingga  pada  saat  jatuh  tempo  tidak dapat mengembalikan pembiayaan tersebut.
d. Kurang  telitinya  pihak  BMT  dalam menganalisis kelayakan suatu
permohonan  pembiayaan  yang  diajukan, yaitu memberlakukan penggunaan jaminan  tunjuk  atas  pembiayaan yang diberikan.
e. Dalam  proses  keputusan  pemberian pembiayaan,  cenderung  terdapat  campur tangan  pihak  luar  yang  berpengaruh, misalnya  tokoh  masyarakat  dan  kepala
13 Wawancara dengan Bpak Andri Divisi Pemulihan Pembiayaan tanggal 06 April 2016.
14 Rachmat  Firdaus  dan  Maya  Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, ( Bandung : Alfabeta, 2008), 88.
desa, bukan murni hasil analisis kelayakan pembiayaan yang objektif.
f. Kurangnya pengawasan dan pengendalian atau  pembinaan  pembiayaan  dari  setiap pembiayaan  yang  diberikan.  Akibatnya pihak  BMT  kurang  dapat  mendeteksi gejala awal akan terjadinya suatu pembiayaan bermasalah.
g. Kurang  memadainya  jumlah  staf  atau karyawan dalam bidang pembiayaan. 15
Dari  hasil  wawancara  diatas,  faktor kemudahan  dalam  memberikan  pembiayaan sebenarnya  cukup  baik  karena  BMT  yang berbeda dengan Bank yang terlalu prosedural  sekali  dalam  hal  mencairkan pembiayaan, inilah bedanya BMT dan Bank. BMT  yang  masih  berbadan  hukum  koperasi beda  halnya  dengan  dunia  perbankan. Namun  dalam  masalah  karyawan  ataupun staf  yang  menangani  masalah  pembiayaan harus  ditambah  lagi  agar  BMT  Al  Falah semakin menjadi lebih baik.
2. Faktor Eksternal (Anggota) Pembiayaan  bermasalah  yang  disebabkan oleh pihak anggota adalah sebagai berikut
:
a. Adanya  Itikad  tidak  baik  dari  anggota yang tidak mau mengembalikan pembiayaan yang diterimanya.
b. Kurangnya  kemampuan  dan  penguasaan pengelolaan  manajemen  atas  usaha  yang digeluti akibatnya usahanya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
c. Anggota memiliki usaha yang musiman. 16 d. Pembiayaan dibagi dua dengan saudaranya  ataupun  yang  lainnya  jadi pembiaaayaan  yang  diberikan  tidak  utuh miliknya.
e. Problem  keluarga,  misalnya  kematian, kecelakaan, sakit yang berkepanjanga.
f. danya  kejadian fource  Major yang dialami oleh anggota. 17
15 Wawancara dengan Bapak Hamdan Divisi Pemulihan Pembiayaan tanggal 11 Februari 2016.
16 Wawancara  dengan  Bapak  Rahwadi Pedagang  Mie  Ayam  dan  Terompet  tanggal  06 April 2016.
g. Anggota  mempunyai  utang  lain  selain pada BMT Al Falah.
h. Secara  riil  tidak  digunakan  untuk  bisnis atau usaha tetapi untuk menutupi utangnya kembali. 19
Dari  hasil  wawancara  diatas,  faktor karakter kemauan dan kemampuan lah  yang paling  berpotensi  dalam  hal  pembiayaan bermasalah  selain  usaha  anggota  yang  tidak stabil, jika anggota berkemauan dan berkemampuan  keras  untuk  membayar angsuran  kepada  BMT  maka  tidak  akan terjadi  pembiayaan  bermasalah,  kecuali  jika anggota mengalami kejadian fource major.
Menurut  teori  George  C.  Edward daam  rangka  mengukur  kepuaan  atas kebijakan penyelesaian pembiayaan bermaslah  maka  digunakan  teori  Edward yang mengatakan bahwa efektifitas kebijakan  yang  dilakukan  dapat  diukur dengan berhasil atau tidaknya melalui empat aspek, yaitu :
a. Komunikasi  :  dalam  hal  komunikasi menurut  hasil  wawancara  dan  observasi dilapangan  dapat  peneliti  simpulkan bahwa  BMT  Al  Falah  sudah  bisa dikatakan  baik  dalam  hal  komunikasi karena  komunikasi  antar  staff  maupun karyawan  sudah  terjalin  baik,  disini komunikasi  menjadi  hal  yang  sangat penting agar tidak terjadi misskomunikasi ataupun  salah  tanggap  dalam  membuat suatu  kebijakan.  Tidak  hanya  antar  staff saja  namun  antara  staff  dan  anggota-pun memiliki  komunikasi yang  baik,  staff BMT  Al  Falah  dalam  menyelesaikan pembiayaan  bermasalah  kepada  anggota mereka seringkali bersilaturahim kerumah anggota untuk mengetahui keadaan anggota    maupun  usaha  anggota  dan  dari sinilah  staff  dan  anggota  menjadi  akrab dikarenaken  memliki  komunikasi  yang baik diantara keduanya.
b. Sumberdaya : dalam hal sumberdaya dari hasil  wawancara  dan  observasi  lapangan
17 wawancara dengan Ibu Erti Pedagang Sembako tanggal 06 April 2016.
19 Wawancara  dengan  Bapak Hamdan tanggal 08 April 2016.
dapat peneliti simpulkan bahwa
sumberdaya di BMT Al Falah sudah baik hanya  saja  keterbatasan  sumberdaya (staff)  yang  menangani  pembiayaan bermasalah tidak banyak.
c. Disposisi  :  dalam  hal  disposisi  dari  hasil wawancara  dan  observasi  lapangan  dapat peneliti  simpulkan  bahwa  uuntuk  hal disposisi  sudah  dikatakan  baik  karena implementor  dan  pembuat  kebijakan memiliki  satu  pemikiran  atau  pandangan yang sama dalam menyelesaikan pembiayaan  bermasalah.  Implementor menyetujui  kebijakan  yang  dibuat  oleh pembuat kebijakan.
d. Struktur  Birokrasi  :  dalam  hal  struktur birokrasi  dari  hasil  wawancara  dan observasi lapangan dapat peneliti simpulkan  bahwa  struktur  birokrasi  di BMT  Al  Falah  Sumber  baik  karena norma-norma  ataupun  karakteristik  yang dibuat pembuat kebijakan tidak menylahi aturan ataupun SOP yang ditetapkan.

## G. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka dapat diambil beberapa kesimpulan
diantaranya sebagai berikut :
1. Terlalu mudah BMT Al Falah dibandingkan  lembaga  keuangan  lainnya misalnya  Bank  dalam  hal  memberikan pembiayaan kepada calon anggota maupun anggotanya. 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya
pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Sumber terdiri  dari  dua  faktor    yaitu faktor internal (BMT Al Falah) dan faktor eksternal (anggota) :
a. Faktor internal yaitu pihak BMT sebelum memberikan pembiayaan kurang
memperhatikan  kelayakan  dari  anggota,
dan  dalam  pelaksanaan  nya  pihak  BMT kurang  memberikan pengawasan  dan pembinaan.
b. Faktor eksternal yaitu usaha anggota yang tidak  stabil  yang  kurang  menguntungkan atau  rugi  dan  secara  riil  tidak  digunakan untuk usahanya melainkan untuk keperluan pribadi atau keperluan lainnya. 3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  BMT  Al
Falah Sumber Cirebon dalam
menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah yaitu  dengan  melakukan  peringatan,  dan penyelematan 3 R yaitu :
a. Rescheduling, yaitu  suatu  tindakan  yang diambil  BMT  Al  Falah  dengan  cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan  atau  jangka  waktu angsuran dengan memperkecil
nominal pembiayaan  dengan  tidak  menambah jumlah  margin.  Dalam  hal  ini  anggota diberikan  keringanan  dalam  masalah jangka  waktu  pembayaran  pembiayaan. Misalnya  perpanjangan  jangka  waktu pembiayaan  yang  semula  5  bulan  lagi menjadi 8  bulan,  sehingga  anggota mempunyai  waktu  yang  lebih  untuk mengembalikannya.
b. Reconditioning, yaitu  BMT  merubah persyaratan  yang  ada.  Disini  BMT melakukan penyelamatan dengan pembebasan bagi hasil maksudnya anggota hanya membayar hutang pokoknya  saja  dan  bagi  hasil  yang  telah ditetapkan dibebaskan.
c. Restructuring, merupakan  tindakan  BMT kepada anggotanya dengan cara menambah modal anggota dengan mempertimbangkan anggota memang membutuhkan tambahan modal dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

## Daftar Pustaka
Arikunto  Suharsimi, Manajemen  Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Firdaus  Rachmat  dan  Ariyanti  Maya,
Manajemen Perkreditan Bank Umum, Bandung : Alfabeta, 2008. Hasan M.Iqbal, Pokok-pokok MateriMetodologi  Penelitian  dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002.
Juliartha, Model  Implementasi  Kebijakan
Publik, Jakarta : Trio Rimba Persada,
2009.
Khotimah  Ima  Husnul    (2006), “Peran Manajemen dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  di  BMT  STEI  Al-Ishlah Desa/Kecamatan Rajagaluh
Kabupaten Majalengka”,. (Skripsi,
Fakultas Syari’ah IAIN Syekh
Nurjati Cirebon, 2006), Abstrak. Martini  H  Sri  (2005),” Efektivitas  Standar Penyelesaian  Non  Performing  Loan
Perbankan  dalam  Menyelesaikan Pembiayaan  bermasalah  di  BMT Ikhtiar Cilimus Kabupaten Kuningan ”,. ( Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati
Cirebon, 2005), Abstrak.
Nazir  Moh, Metode  Penelitian,  Bogor:
Ghalia Indonesia, 2005. Sarwono  dan    Jonathan, Analisis  Data
Penelitian,  Yogyakarta:  C.V  Andi Offset,Wijaya Agung (2011) “ Penyelesaian  Kredit  Bermasalah pada  PT  Bank  Perkreditan  Rakyat XYZ  di  Depok” ,.  (Skripsi,  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia  (  UI), 2011), Abstrak. Surakhmad,Winarno Pengantar  penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 19902006. Wawancara  dengan  Bpak  Andri  Divisi Pemulihan  Pembiayaan  tanggal  06 April 2016.
Wawancara  dengan  Bapak  Hamdan  Divisi Pemulihan  Pembiayaan    tanggal  11
Februari 2016. Wawancara dengan Bapak Rahwadi
Pedagang  Mie  Ayam  dan  Terompet tanggal 06  April  2016.