## SISTEM PEREKONOMIAN BERBASIS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Oleh Nunung Nugroho Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Bangsa  Indonesia  telah  memiliki  sistem  perekonomian  sendiri  yang  oleh  para pendiri  Negara  telah  dicanangkan,  yaitu  yang  menekankan  asas  kebersamaan  dan kekeluargaan,  dalam  arti  penekanan  pada  aspek  kemakmuran  bersama  di  samping kemakmuran  individu  dan  kelompok.  Sistem  ini  secara  konstitusional  telah  dijamin dalam Pasal  33 UUD 1945,  yang menyebutkan bahwa sistem  perekonomian  Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang  penting  bagi  Negara  dan  menguasai  hajad  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh Negara. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Sistem  ini  menekankan bahwa  suatu  usaha  bersama  berarti  bahwa  setiap  warga  Negara  mempunyai  hak  dan kesempatan  yang  sama  dalam  menjalankan  roda  perekonomian  dengan  tujuan  untuk mensejahterakan  bangsa.  Oleh  karena  itu,  negara  harus  mengambil  bagian  aktif  dalam pengarahan  perekonomian  untuk  mencapai  (1)  pertumbuhan  ekonomi  dengan  tetap menjaga (2) kestabilan nilai uang (menghindari inflasi) dan dengan menjamin (3) tingkat pengangguran  yang  rendah  dan  (4)  neraca  perdagangan  luar  negeri  yang  seimbang. Dengan  demikian,  pembangunan  ekonomi  yang  merupakan  usaha  bersama  ata  dasar kekeluargaan  di  bawah  pengawasan  anggota  masyarakat,  memotivasi  dan mendorongperan serta secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan antar para pelaku dalam wadah  kegiatan  ekonomi  yaitu  pemerintah,  badan  usaha  milik  Negara,  koperasi  dan badan  usaha  swasta,  dan  sector  informal  harus  diusahakan  demi  mewujudkan pertumbuhan,  pemerataan  dan  stabilitas  ؛ekonomi  yang  sesuai  dengan  system perekonomian Indonesia (pasal 33 ayat 1 UUD 1945).

## Kata Kunci : Sistem Perekonomian, UUD 1945

## ABSTRACT
The Indonesian nation has had its own economic system which the founders of the State  have  proclaimed,  emphasizing  the  principle  of  togetherness  and  kinship,  in  the sense of emphasizing the common aspect of prosperity in addition to the prosperity of individuals and groups. This system has been constitutionally guaranteed in Article 33 of the 1945 Constitution, which states that the Indonesian economic system is structured as a joint effort based on the principle of kinship. Production branches that are important to the State and control over the life of the masses are controlled by the State. The earth and the natural resources contained therein are controlled by the State and used as much as possible for the welfare of the people. The system emphasizes that a joint venture means that every citizen has equal rights and opportunities in running the economy in order to make the nation prosperous. Therefore, the state must take an active part in the direction
of the economy to achieve (1) economic growth while maintaining (2) the stability of the money value (avoiding inflation) and by ensuring (3) the low unemployment rate and (4) the foreign trade balance that is balanced. Thus, economic development which is a joint effort  or  a familial  basis under the supervision  of community members,  motivates and actively  encourages  participation.  The  linkages  and  partnerships  among  actors  in  the economic activity container are government, state-owned enterprises, cooperatives and private  business  entities,  and  the  informal  sector  must  be  pursued  to  realize  economic growth,  equity  and  stabilization  in  accordance  with  the  Indonesian  economic  system (article 33 paragraph 1 of the 1945 Constitution ).
Keywords : Economic System, 1945 Constitution

## A. Pendahuluan
Bidang  ekonomi  merupakan suatu  bidang  kegiatan  manusia  dalam rangka mencukupi kebutuhan di samping  alat  pemuas  kebutuhan  yang terbatas.  Hal  tersebut  dalam  ilmu ekonomi  menyangkut  berbagai  hidang ekonomi antara lain permintaan, peniawaran,  produksi,  distribusi  barang dan jasa.
Disamping  itu,  bidang  ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan faktor-faktor lainnya yang saling berkaitan dengan wilayah geografi suatu Negara,  juga  sumber  kekayaan  alam, sumber daya manusia, cita-cita masyarakat  yang  lazimnya  disebut ideologi, akumulasi kekuatan, kekuasaan,  serta  kebijaksanaan  yang akan diterapkan dalam kegiatan produksi  dan  distribusi,  nilai  sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang  memberikan  jaminan  lancarnya
roda  kegiatan  ekonomi  suatu  bangsa. Proses tersebut akan mempunyai dampak positif dalam arti meningkatkan kesejahteraan  suatu  bangsa  manakala kegiatan  ekonomi  itu  terselenggara dalam  posisis  keseimbangan  antara permintaan  dan  penawaran,  produksi, distribusi barang dan jasa.
Proses  inilah  yang  kemudian sangat  ditentukan  oleh  suatu  sistem dimana suatu bangsa tertentu mengambil suatu  kebijakan  untuk  menentukan bagaimana keseimbangan tersebut dapat diwujudkan.  Ekonomi  kapitalis  akan memberikan kebebasan persaingan (free fight  liberalism )  kepada  para  pelaku ekonomi,  sehingga  setiap  individu memiliki  kesempatan  untuk  bersaing. Sebaliknya  ekonomi  sosialis  komunis menekankan aspek pemerataan sehingga distribusi  dilakukan  oleh  Negara  dan dalam  masalah  ini  peran  individu ditentukan  oleh  Negara.  Kebebasan
individu dibatasi bahkan ditiadakan oleh Negara.  Namun  demikian  dewasa  ini telah  terjadi  pergeseran  sistem,  artinya sulit  ditemukan  dalam  suatu  Negara yang  hanya  mumi  liberalisme  dan  atau hanya  satu  sistem  yang  hanya  mumi sosialis komunis. Banyak Negara menganut  kapitalisme  yang  sangat memperhatikan pemerataan, namun juga telah  banyak  Negara  yang  dahulu komunisme  telah  menerapkan  sistem distribusi kapitalisme.
Pada abad ke-21 ini telah terjadi suatu  fenomena  yang  lain  yaitu  sistem perekonomian telah masuk era globalisasi.  Memang  dalam  pengertian sempit  globalisasi  telah  mulai  nampak sejak  lama,  tatkala  negara-negara  barat melakukan penjajahan atas Negara lain. Sebelumnya  kemunculan nation  State , perdagangan  dan  migrasi  lintas  benua juga telah lama berlangsung.
Perdagangan  regional  telah  membuat interaksi antar suku bangsa yang terjadi secara  alamiah.  Sejak  sejarah  modem, khususnya  sebelum  memasuki  abad ke-21 ini, globalisasi dipandang sebagai gelomgang  masa  depan.  Dua  dekade sebelum  Perang  dunia  II,  arus  uang internasional  telah  mengikatkan  Eropa lebih erat dengan Amerika Serikat, Asia Afrika  dan  Timor  Tengah.  Pasar  modal
mengalami  booming  di  kedua  sisi Atlantik,  sementara  bank  dan  investor swasta sibuk mendiversifikasikan investasinya,  mulai  Argentina  hingga Singapura. Namun sejalan dengan siklus ekonomi  dan  politik  dunia,  gelombang globalisasi  juga  mengalami  pasang surut. Salah satu kekuatan yang melatar belakanginya adalah tarik menarik antar paham  nasionalisme  dan  nasionalisme atau isolasionisme.
Gelombang  globalisasi  yang melanda  saentero  dunia  sejak  tahun 1980,  jauh  berbeda  dari  segi  intensitas dan  cakupannya.  Proses  konvergensi yang kita saksikan akibat dari globalisasi dewasa  ini  praktis  telah  menyentuh berbagai  sendi  kehidupan,  tidak  saja menyangkut  ekonomi,  politik,  sosial, budaya,  ideologi  melainkan  juga  telah menjamah  ke  tataran  sistem,  proses, actor,  dan  events,  sekalipun  prosesnya tidak  berjalan  mulus.  Hal  inilah  yang sangat  mempengaruhi  perkembangan ekonomi  terutama  di  Indonesia  pada masa  reformasi  dewasa  ini.  Peristiwa pada  suatu  Negara  terutama  Negara besar  yang  berperan  dalam  bidang ekonomi akan mempengaruhi gelombang  pasang  surut  perekonomian Negara lain. Tragedi 11 September yang melanda  gedung  kembar  WTC  telah
dirasakan membawa kelesuan
perekonomian  dunia.  Oleh  karena  itu dewasa  ini  tidak  satu  negarapun  yang mampu
mengembangkan perekonomiannya bertumpu hanya pada Negara  tersebut,  tanpa  keterlibatan Negara ini.
Sebagaimana dijelaskan dimuka,  walaupun  terdapat  sistem perekonomian  besar  seperti  liberalisme dan  sosialisme  komunis,  namun  dalam kenyataannya  kedua  sistem  tersebut tidak  pernah  diterapkan  dalam  satu Negara  secara  mumi,  sehingga  terjadi saling  mempengaruhi  satu  dengan lainnya. Sistem ekonomi sosialis komunis juga telah banyak
menggunakan  sistem  yang  merupakan ciri ekonomi kapitalis seperti persaingan,  pemilikan  modal  oleh individu  demikian  pula  sistem  kapitalis juga  telah  banyak memperhatikan pemerataan dan lain sebagainya.
Selain itu dari bangsa Indonesia telah  memiliki  sistem  perekonomian sendiri  yang  oleh  para  pendiri  Negara telah dicanangkan, yaitu yang menekankan  asas  kebersamaan  dan kekeluargaan,  dalam  arti  penekanan pada  aspek  kemakmuran  bersama  di samping  kemakmuran  individu  dan kelompok. Sistem ini secara
konstitusional telah dijamin dalam Pasal 33  UUD  1945,  yang  menyebutkan bahwa  sistem  perekonomian  Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi Negara dan menguasai hajad hidup orang  banyak  dikuasai  oleh  Negara. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh
Negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat.
Sistem  ini  menekankan  bahwa suatu  usaha  bersama  berarti  bahwa setiap  warga  Negara  mempunyai  hak dan  kesempatan  yang  sama  dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan  untuk  mensejahterakan  bangsa. Dalam  pengertian  ini individupun memiliki  kesempatan  untuk  melakukan suatu  usaha,  namun  juga  pemerintahan Negara sebagai lembaga hidup bersama juga ikut serta dalam kegiatan perekonomian demi kesejahteraan rakyat secara bersama. Maka perekonomian  tidak  hanya  dijalankan oleh  pemerintah  yang  berupa  kegiatan badan-badan usaha milik Negara, namun juga masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan  perekonomian  dalam  bentuk usaha-usaha  swasta  dalam  berbagai
bidang.namun perlu diperhatikan betapapun  swasta  memiliki  kebebasan untuk  melakukan  suatu  usaha,  dalam sistem  perekonomian  Indonesia  tidak dikenal  praktek  monopoli  maupun monopsoni,  baik  yang  dilakukan  oleh pemerintah maupun oleh swasta.
Masyarakat  yang  tidak  termasuk  dalam badan  usaha  milik  Negara  atau  badan usaha swasta masih mempunyai peluang untuk  membentuk  badan  usaha  dalam bentuk  koperasi.  Koperasi  adalah  suatu kegiatan  ekonomi  dalam  bentuk  badan usaha yang mendasarkan asas kekeluargaan.
Masyarakat
secara kelompok  dapat  membentuk  badan usaha dalam bentuk koperasi. 1

## A. Permasalahan
Untuk  itu,  tulisan  ini  lebih menekankan pada titik pandang tentang sistem  perekonomian  Indonesia  yang tetap  berbasis  pada  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C. Pembahasan 1.  Sistem Perekonomian Indonesia
1
Hendroyono, dkk,2013, Pendidikan
Kewarganegaraan  (Dalam  Perspektif  Negara
Demokrasi),
BPFH Untag Semarang, hal.207-209
Sebelum masuk pada
pembahasan,  perlu  ditarik  garis  batas judul  dimaksud  sebagai  berikut:  suatu perangkat  unsur-unsur  perekonomian yang  secara  teratur  saling  berkaitan sehingga  membentuk  suatu  totalitas tindakan, aturan, cara berekonomi untuk mencapai keadilan ataupun kemakmuran bersama yang berdasarkan UUD 1945.
Secara makro
sistem perekonomian di Indonesia dapat disebut sistem perekonomian kerakyatan.  Bumi,  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besarnya rakyat.
Kemakmuran  rakyat  yang  dimaksud adalah  kemakmuran  rakyat  seluruh Indonesia,  termasuk  mereka-mereka yang  berada  di  pulau-pulau  kecil terpencil,  di  pedalaman,  di  gunung maupun  di  hambaran  hutan  lainnya. Negara dalam hal  ini pemerintah, harus dapat  memakmurkan  rakyat  setempat melalui  pemanfaatan  sumber  kekayaan alam  yang  berada  di  daerah  mereka masing-masing.  Pada  era  reformasi dewasa ini dimana kita mengembangkan otonomi  daerah  sering  terjadi  kendala dilematis  antara  asas  kebersamaan dengan kebebasan daerah untuk mengelola  sumber  kekayaan  alam  yang
berada diwilayah
mereka masing-masing.  Hal  ini  mengingat struktur  geografi  Indonesia  yang  terdiri atas  beribu-ribu  pulau  kecil  yang tersebar  di  berbagai  wilayah,  ditambah keanekaragaman budaya etnis masing-masing  seringkah  menimbulkan fanatisme premodial. Oleh karena itulah maka  kita  harus  kembali  pada  asas kebersamaan,  sehingga  otonomi  daerah dalam  reformasi  dewasa  ini  tidak menimbulkan eksluivisme etnis tertentu, namun  justru  mengembangkan  rasa kebersamaan.
Selain  itu  perlu  diingat  bahwa pada  era  global  dewasa  ini  satu  Negara tidak mungkin menutup diri dari sistem perekonomian  dunia.  Secara  makro perekonomian  satu  Negara  senantaiasa tidak  dapat  dipisahkan  dengan  Negara lain.  Demikian  juga  perekonomian  di Indonesia,  senantiasa  terbuka  dengan sistem  perekonomian  dunia.  Tingkat integrasi  ekonomi  nasional  dengan ekonomi  global  sangat  penting,  karena hal itu merupakan ukuran dari ekonomi nasioanl untuk secara adaptis mengikuti irama dan dinamika pasar internasional.
Oleh karena itu Indonesia juga menyambut  bentuk-  bentuk  kerjasama ekonomi  dunia  seperti  GATS,  AFTA, dan  APEC,  yang  diharapkan  dapat
meningkatkan potensi ekonomi nasional dan pada gilirannya akan meningkatkan tingkat  kemakmuran  rakyat  secara nasional. Sehingga harus disadari bahwa sistem  perekonomian  Indonesia  tidak bias dipisahkan dengan system perekonomian dunia bahkan merupakan suatu  bagian  yang  integral  dari  system pereknomian Intemasional. 2
Sebagaimana  diketahui,  pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang  Dasar  1945  terdapat asas-asas  hukum,  baik  yang  sifatnya umum maupun khusus di bidang hukum ekonomi dan kesejahteraan.
1. Yang  tersurat  dan  tersirat  dari Pembukaan  Undang-  Undang  Dasar 1945 adalah sebagai berikut:
- Asas  pengakuan  atas  Ketuhanan
Yang Maha Esa.
- Asas pengayoman terhadap tanah air bangsa dan negara.
- Asas  kemakmuran  yang  adil  dan beradab.
- Asas kesejahteraan sosial.
- Asas kebebasan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. - Asas demokrasi untuk musyawarah dan mufakat.
2. Yang  tersurat  dan  tersirat  pada
Batang  Tubuh  Undang-Undang  Dasar
1945 adalah
Sebagai berikut:
- Asas persamaan kedudukan dalam hokum dan pemerintahan - Asas  perlindungan  kepentingan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- Asas keutamaa kemakmuran rakyat.
- Asas demokrasi ekonomi.
- Asas persamaan hak atas kesempatan  kerjadan  penghidupan yang layak.
- Asas  perlindungm  fakir  miskin dan anak terlantar.
- Asas kekeluargaan.
3. Yang  tersurat  dan  tersirat  dalam Penjelasan  Undang-Undang  Dasar 1945 adalah sebagai berikut:
- Asas Negara hukum.
- Asas pengakuan hokum tidak tertulis sebagai sumber hokum nasional di samping undang- undang dan yurisprudensi tetap.
- Asas hierarki peraturan
perundang-undangan.
- Asas  pemeliharaan  budipekerti
luhur.
Asas-asas hokum tersebut harus dapat  dirumuskan  dalam  redaksi  pasal demi pasal pada perangkat perundangan
yang  dibuat  dan  yang  akhirnya  dapat diimplementasikan  dalam  perangkat undang-undang di bawahnya, selanjutnya  dapat  di  terapkan  pada tataran  pelaksana.  Penerapan  asas-asas tersebut  merupakan  factor  pendorong bagi  tercapainya  masyarakat  yang  adil dan makmur.
Dalam peraturan ekonomi, masyarakat harus berjuang dalam menghadapi tarik-ulur antara satu pihak dengan  pihak  lain  sesuai  dengan kepentingan dan kapasitas yang diwakili untuk  kepentingan  tertentu.  Dalam peraturan  tersebut  tidak  jarang  terjadi pertarungan  dalam  persaingan  baik secara  sehat  maupun  tidak  sehat.  Pada "pertarungan"  tersebut  selalu  ada  pihak yang dirugikan, yaitu konsumen.
Demikian juga, kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang  kegiatan yang  mempunyai karakteristik  tertentu,  yaitu  kegiatan produksi,  distribusi,  pemasaran,  dan seterusnya. Kegiatan tersebut pun masih dapat  dirinci  lagi  pada  masing-masing spesifikasi  produk,  media,  distribusi, metode  pemasaran,  dan  seterusnya. Dengan  berbagai  karakteristik  tersebut, masing-masing kegiatan juga
membutuhkan peringkat  peraturan  yang mempunyai  karakteristik  pengaturan sesuai dengan kegiatan yang
bersangkutan. Secara umum, hukum
mempunyai  tujuan  untuk  menciptakan adanya keseimbangan kepentingan berupa  kepastian  hukum  sehingga lahirlah  keadilan  yang  proporsional dalam masyarakat yang sejahtera.
Fungsi  hukum  tersebut  juga  meliputi dalam  tatanan  kehidupan  ekonomi masyarakat  dalam  rangka  memenuhi kebutuhannya. Pencapaian keseimbangan  tersebut  sangat  penting dalam  tatanan  kehidupan  kegiatan ekonomi.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa hukum  seharusnya  dapat  dan  mampu berfungsi  dengan  baik  dalam  rangka mewujudkan  suatu  masyarakat  idaman, yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai  dengan  filsafat  Pancasila.  Paling tidak  tercapainya  keseimbangan  para pihak yang kepentingannya berhadapan.
Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat  idaman  tersebut  belum tercapai  dan  mengapa  hukum  belum juga  mampu  memberikan  kontribusi yang proporsional. Hukum yang merupakan  nilai-nilai  dapat  berfungsi apabila  ada  persamaan  persepsi  dalam
tolok  ukur  dengan  standar  yang  sama bagi semua dan oleh semua. Kesejahteraan  ekonomi  dan  keadilan dapat dicapai apabila semua pihak yang berkepentingan di negeri ini mempunyai tolok  ukur  thn  standar  nilai  yang  sama, yaitu  Pancasila  karena  Pancasila  juga berfungsi  sebagai  kontrol  etika  dan moral bangsa. 3
Demikian  juga,  kita  perlu mewujudkan  suatu  ketahanan  ekonomi yang  merupakan  salah  satu  unsur  dari sistem  ketahanan  nasional  yang  sangat vital untuk eksistensi suatu bangsa yang bernegara.
Sebagaimana diketahui, ketahanan  ekonomi  adalah  merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan  dan  ketangguhan,  kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan serta dinamika  perekonomian  baik  yang datang  dari  dalam  maupun  dari  luar Negara  Indonesia,  dan  secara  langsung maupun  tidak  langsung  menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian  bangsa  dan  Negara republik  Indonesia  yang  telah  diatur
3 Sri  Redjeki  Hartono,  2007, Hukum  Ekonomi Indonesia, Bayu  Media  Publishing,  Malang, hal.32-35
berdasarkan UUD 1945.
Wujud ketahanan ekonomi tercermin  dalam  kondisi  kehidupan perekonomian  bangsa  yang  mampu memelihara  stabilitas  ekonomi  yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian  ekonomi  nasional  yang berdaya  saing  tinggi,  dan  mewujudkan kemakmuran  rakyat  yang  secara  adil dam merata. Dengan demikian pembangunan ekonomi diarahkan kepada  mantapnya  ketahanan  ekonomi melalui  suatu  iklim  usaha  yang  sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, tersediannya barang dan jasa terpeliharanya  fungsi  lingkungan  hidup serta  meningkatnya  daya  saing  dalam lingkup perekonomian global.
Pencapaian  tingkat  katahanan ekonomi  yang  diinginkan  memerlukan pembinaan  berbagai  hal,  yaitu  antara lain:
1) Sistem ekonomi
Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang  adil  dan  merata  di  seluruh wilayah  Negara  Indonesia,  melalui ekonomi kerakyatan serta menjamin kesinambungan pembangunan
nasional  dan  kelangsungan  hidup bangsa dan Negara yang
berdasarkan UUD 1945.
2) Ekonomi kerakyatan
harus menghindari dari:
a. Sistem free fight liberalism yang hanya  menguntungkan  pelaku ekonomi  yang  bermodal  tinggi dan tidak memungkinkan berkembangnya ekonomi
kerakyatan.
b. Sistem  etatisme,  dalam  arti negara beserta aparatur ekonomi Negara  bersifat  dominan  serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unti ekonomi di luar sektor Negara.
c. Pemusatan  kekuatan  ekonomi pada  satu  kelompok  dalam bentuk monopoli yang
merugikan masyarakat dan bertentangan  dengan  cita-cita keadilan sosial.
3) Stuktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan  dalam  keselarasan dan  keterpaduan  antara  sector pertanian perindustrian serta jasa.
4) Pembangunan ekonomi, yang merupakan usaha bersama ata dasar kekeluargaan di bawah pengawasan anggota  masyarakat,  memotivasi dan  mendorong  peran  serta  secara aktif.  Keterkaitan  dan  kemitraan antar  para  pelaku  dalam  wadah
kegiatan ekonomi yaitu pemerintah, badan usaha milik Negara, koperasi dan badan usaha swasta, dan sector informal  harus  diusahakan  demi mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitasi ekonomi.
5) Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan untk memperhatikan  keseimbangan  dan keserasian pembangunan antar
wilayah dan antar sektor.
6) Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan  secara  sehat  dan
dinamis  untuk  mempertahankan serta  meningkatkan  eksistensi  dan kemandirian perekonomian nasional.  Upaya  ini  dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal serta sarana Iptek  yang  tepat  guna  dalam menghadapi  setiap  permasalahan, dan  dengan  tetap  memperhatikan kesempatan kerja.
Demikian juga ketahanan ekonomi yang pada hakikatnya merupakan  suatu  kondisi  kehidupan perekonomian  bangsa  berbasis  UUD 1945  dan  dasar  filosofi  Pancasila,  yang menekankan kesejahteraan bersama dan mampu  memelihara  stabilitas  ekonomi yang sehat dan dinamis serta
menciptakan kemandirian perekonomian  nasional  dengan  daya saing yang tinggi. 4
Dengan  demikian,  Negara  harus mengambil bagian aktif dalam pengarahan perekonomian untuk mencapai  (1)  pertumbuhan  ekonomi dengan  tetap  menjaga  (2)  kestabilan nilai  uang  (menghindari  inflasi)  dan dengan menjamin (3) tingkat pengangguran  yang  rendah  dan  (4) neraca  perdagangan  luar  negeri  yang seimbang.  Dengan  kebijakan  yang secara  seimbang  mendukung  empat tujuan  perekonomian  nasional  itu, pemerintah-pemerintah sampai sekarang berhasil menghindari krisis- krisis serius ekonomi pasar modern. 5

## 2.  Perekonomian  Yang  Berbasis
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sebagaimana  diketahui,  pada Aturan  Peralihan  Pasal  I  UUD  1945 yang sudah diamandemen, misi utamanya adalah mengalihkan
(meninggalkan) yang lama dan "mengadakan yang baru" sesuai dengan semangat  dan  jiwa  UUD  1945.  Dengan
4 Op.cit, hal. 212.
5 Franz  Magnis  Suseno,  2000, Pemikiran  Karl Mark  Dari  Sosialisme  Utopis  Ke  Perselisihan Revisionisme, PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta,hal.205-206
demikian  bentuk-bentuk  perusahaan swasta  kapitalistik  yang  menurut  Kitab Undang-  Undang  Hukum Dagang berwatak  individualistik  dan  libelistik, bersifat  temporer  dan  keberadaannya adalah  transisional,  dengan  demikian perlu  segera  di  Pasal  33-kan  atau didemokratisasikan.
Oleh  karena  itu  "keabsahan legal"  berdasar  Aturan  Peralihan  dari bentuk usaha individualistik yang kapitalistik  itu  harus  dilengkapi  secara temporer  dengan  "keabsahan  misi" sesuai dengan cita-cita pendirian negara ini.  Untuk  itu  terhadap  semua  bentuk usaha  nonkoperasi  harus  dimasukkan semangat dan jiwa koperasi.
Memasukkan semangat dan jiwa koperasi (kebersamaan dan asas kekeluargaan)  itulah  yang  dimaksud dengan kata-kata "perekonomian disusun" pada ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 itu adalah:
1. Perekonomian Disusun
Perkataan  "disusun"  dalam  ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 adalah imperatif,
jadi  perekonomian  tidaklah  dibiarkan tersusun  sendiri,  atau  membentuk  diri sendiri berdasar kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan pasaran bebas. Perkataan "disusun" mengisyaratkan
adanya upaya
membangun  secara  struktural  melalui tindakan  nyata.  Menyusun  demikian adalah tugas negara. Negara melaksanakan restrukturisasi  ekonomi, dari  struktur  ekonomi  kolonial  ke struktur ekonomi nasional, dari struktur kapitalistik ke struktur sosialistik (sosialisme Indonesia).
2. Kebersamaan (Usaha Bersama) Dalam pelaksanaan demokratisasi ekonomi itu, unsur "kebersamaan"  dimasukkan  ke  dalam perusahaan swasta melalui sistem semacam ESOP ( Employee Stock Ownership  Program ),  yaitu  melalui pemilikan  kolektif  saham  perusahaan oleh karyawan atau koperasi karyawan Kebersamaan ini berbeda dengan sekedar upaya go public yang mempunyai  jangkauan  terbatas  dalam demokratisasi  ekonomi  dan  dalam pemerataan ataupun keadilan. Untuk itu jelas  sekali  seperti  dikemukakan  oleh Presiden  Soeharto  (dari  otobiografi beliau  seperti  dipaparkan  oleh  G. Dwipayana dan Ramadhan K. H): " Sekarang, di negara-negara maju, dalam rangka pemerataan dan keadilan, perusahaan-perusahaan  itu  melakukan 'go  public'.  Masyarakat  diajak  untuk turut  serta  di  dalamnya.  "Tetapi  saya sekarang  (1987)  berpikir,  untuk  di  sini,
di negeri kita sekarang, tidak bisa hanya dititikberatkan pada 'go public'. Dengan begitu  karena  masyarakat  belum  kuat, karena rakyat belum kuat 'go public' itu hakikatnya hanya akan  jatuh  pada  perseorangan  yang kuat".
Maka saya pikir, koperasi-koperasi yang harus diberitahu dan  diajak  ikut  serta.  Koperasi  harus masuk dan memiliki perusahaan- perusahaan itu...".

## 3. Asas Kekeluargaan
"Asas kekeluargaan" dimasukkan ke dalam perusahaan swasta (PT)  dengan  menempatkan  kedudukan karyawan  sebagai  "mitra  produksi", bukan  sebagai  "faktor  produksi"  dalam konteks  Hubungan  Industrial  Pancasila (HIP).  Sebagai  mitra  (partner),  ibarat "keluarga besar" karyawan atau koperasi karyawan  memang  lebih  memperoleh pembenaran  untuk  ikut  memiliki  asset perusahaan dalam bentuk saham.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa kebijaksanaan  pengembangan  koperasi perlu  diarahkan  pada  dua  hal.  Pertama, secara  sadar  membangun  koperasi sebagai  sokoguru  atau  sebagai  dasar sistem  ekonomi  Indonesia  dalam  alur pemikiran  Pasal  33  UUD  1945.  Kedua, secara sistemik dan bertahap melakukan
restrukturisasi  ekonomi,  yaitu  mulai mem-Pasal 33-kan bentuk-bentuk usaha non-koperasi yang masih berjalur sistem perundangan kolonial (Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang), dengan  kata  lain mendemokratisasikan semua bentuk-bentuk perusahaan.
Jelaslah,  kalau  di  luar  negeri sistem  pemilikan  saham  oleh  karyawan dalam bentuk ESOP lebih dilihat sebagai insentif  kerja untuk  meningkatkan motivasi dan dedikasi kerja, di Indonesia lebih  dari  itu,  di  samping  sebagai insentif kerja, pemilikan saham perusahaan  oleh  koperasi  karyawan merupakan hak  karyawan berdasarkan demokrasi ekonomi.
Sejak  berlakunya  UUD  1945 sebenarnya  berlaku  "masa  transisi" dalam  perekonomian  Indonesia.  Masa transisi  ke  arah  restrukturisasi  dan reformasi  ekonomi  ini inherent dalam UUD 1945. Misi Aturan Peralihan UUD 1945  adalah  mengalihkan,  mengganti yang  lama  dan  membuat  yang  baru sesuai  dengan  cita-cita  UUD  1945  itu sendiri.  Dalam  masa  transisi itu diperlukan  suatu  reformasi  kultural, suatu revolusi pola-pikir dari berpandangan individualistik ke berpandangan  integralistik,  mengkikis nilai-nilai kapitalistik yang masih sering
kita  selubungi  dengan  argumentasi pragmatisme.  Ada  yang  berpendapat agar  masa  transisi  itu  dipercepat.  Ada pula yang setuju masa transisi dipelihara sementara  atau  dipertahankan  dengan makin  membatasi  pertentangan  dan meningkatkan keseimbangan
dan keserasian.  Masa  transisi  ini  dianggap perlu keberadaannya
untuk
menghindarkan  sistem  ekonomi  Kitab
Undang-Undang
Hukum Dagang berkembang  ke  arah  liberalisme  dan kapitalisme  sebelum  sistem  ekonomi berdasar Demokrasi Ekonomi terwujud. Namun  ada  pula  yang  menganggap pendapat-pendapat  itu  tidak  konsekuen
terhadap pesan
konstitusi,
pendapat-pendapat itu merupakan pragmatisme, bersifat tidak  ideologis
dan permisif. Mereka  yang berpendapat demikian  ini  menuntut  untuk  lebih langsung  dapat  diwujudkan  suatu  UU Pokok  Perekonomian  atau  pun  suatu TAP  MPR  yang  dapat  menjawab  dan menjabarkan berbagai butir-butir krusial yang  merupakan  pesan-pesan  konstitusi di dalam Demokrasi Ekonomi kita. 6
6 Sri Edi Swasono, 24,25 dan 26 Oktober  1989,
Demokrasi Ekonomi, Keterkaitan Usaha Partisipatif
VS Konsentrasi Ekonomi , Makalah disampaikan pada seminar Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai  bidang  kehidupan  bermasyarakat,
Sekedar mengingat kembali tentang  sistem  perekonomian  yang berkembang  di  beberapa  negara,  maka bagan sistem ekonomi campuran seperti di bawah inilah yang sekarang berkembang di Indonesia.
berbangsa  dan  bernegara  diselenggarakan  oleh BP-7 Jakarta,hal.25-29.

## SISTEM EKONOMI CAMPURAN
(SOSIALIS & LIBERAL) 7
Disampingitu juga disajikantentangbaganstruktursistemekonomi Indonesia sepertitersebut di bawahini 8 : 9
7 Arif Rahman & Adi “Pay” Prabowo, 2013, Das Kapital For Beginners ٠ Narasi, Yogyakarta, hal.40
8 Ibid, hal.44

## CIRI
 Adanyacampurtanganpem erintahdalamperekonomia n  Pihakswastaikutberperand alamkegiatanperekonomi an KEBAIKAN  Sektorekonomipemerinta hdanswastaterpisahsecara jelas  Fluktuasihargadapatlebiht erkendali  Hakmilikperorangandiaku idanpemerintahmendoron gnya KEBURUKAN  Jikaperanpemerintahmen dominasiakantimbuletatis me  Jikaperanswastamendomi nasi aka timbulmonopoli yang merugikanmasyarakat

## D. Penutup
Kesimpulan
1.  Bahwa  bangsa  Indonesia  memiliki
sistem  perekonomian  menekankan asas kebersamaan dan kekeluargaan, dalam arti penekanan pada aspek kemakmuran bersama di samping  kemakmuran  individu  dan kelompok. Sistem ini secara konstitusional  telah  dijamin  dalam Pasal 33 UUD 1945.
2. Kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan oleh masyarakat dapat
dikelompokkan  menjadi  beberapa bidang  kegiatan  yang  mempunyai karakteristik tertentu, yaitu kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan seterusnya. Kegiatan tersebut masih dapat dirinci lagi
pada
masing-masing  spesifikasi  produk, media, distribusi,
metode
pemasaran, dan seterusnya. Dengan berbagai karakteristik tersebut, masing-masing kegiatan juga
membutuhkan  peringkat  peraturan
yang mempunyai karakteristik pengaturan  sesuai  dengan  kegiatan yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Rahman & Adi “Pay” Prabowo,
Das Kapital For Beginners ٠
Narasi, Yogyakarta, 2013 Franz  Magnis  Suseno, Pemikiran Karl  Mark  Dari  Sosialisme
Utopis Ke Perselisihan Revisionisme, PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000 Hendroyono, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan (Dalam
Perspektif Negara Demokrasi), BPFH  Untag Semarang, 2013 Sri Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi,  Keterkaitan  Usaha
Partisipatif  VS  Konsentrasi Ekonomi , Makalah disampaikan  pada  seminar Pancasila  sebagai  ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diselenggarakan  oleh  BP-7
Jakarta, 24,25 dan 26 Oktober 1989 Sri Redjeki Hartono, Hukum
Ekonomi  Indonesia, Bayu Media  Publishing,  Malang, 2007
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,
Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2015