## PENERAPAN TATA KELOLA KEUANGAN DI UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE
Harsono 1 , Arina Hidayati 2
1 Dosen Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP-UMS
2 Mahasiswa Pascasarjana FKIP Ekonomi UNS Surakarta E-mail:
1 har152@ums.ac.id , 2 hidayatiarina93@gmail.com

## ABSTRACT
The  research  aims  were:  1)  to  explore  the  financial  system  in  Batik  Islamic University  (UNIBA)  Surakarta.  2)  To  identify  the  financial  managing  technique that appropriate with the needs of UNIBA. This was the qualitative research. The data  collection  was  conducted  by  interviewing  several  lecturers  and  staff  of UNIBA and observation. The research found the financial managing technique in UNIBA  was  too  simple.  Therefore,  UNIBA  needed  the  new  financial  system  to encourage the Good University Governance.
Keywords: finance, university, good governance

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Undang-undang Republik Indonesia  No.  12  Tahun  2012 tentang  Pendidikan  Tinggi,  pasal  (1) menyebutkan bahwa Pendidikan tinggi  adalah  jenjang  pendidikan setelah  pendidikan  menengah  yang mencakup program diploma, program  sarjana,  program  magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa  Indonesia. Perguruan  tinggi merupakan  satuan  pendidikan  yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pedoman  yang  digunakan untuk menetapkan tujuan pendidikan tinggi  adalah  Tridharma  Perguruan Tinggi.  Tridharma  Perguruan  Tinggi
merupakan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan dalam pendidikan tinggi, yang terdiri dari: menyelenggarakan pendidikan, penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat. Tridharma  perguruan tinggi adalah  salah  satu  visi  dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia ( www.kompasmania.com ). Semua  Perguruan  Tinggi  swasta  dan Negeri  mempunyai  standar  pedoman pelaksanaan  Tridharma  Perguruan tinggi  yang sama. Namun, seringkali kita  amati kualitas  perguruan  tinggi yang  memasuki  peringkat  terbaik  di Indonesia merupakan perguruan tinggi negeri ( www.ekonomi- holic.com ).
Permasalahan yang  terjadi saat ini pada perguruan tinggi swasta tidak  hanya  peringkat  yang  rendah. Namun  permasalahan  utama  yang
berujung  pada  kualitas  daya  saing lulusan  adalah  penurunan  kuantitas peminat.  Kuantitas  mahasiswa  yang menurun akan berujung pada permasalahan keuangan dan berakhir pada  penutupan  PTS  (Perguruan Tinggi  Swasta)  yang  bersangkutan (Anwar  dan  Pratolo:  2012,  6). Pendapat  ini  diperkuat  oleh  (Silva: 2000,  50)  yang  menyatakan  bahwa masalah  produktivitas  tidak  hanya terkait  dengan  output,  melainkan juga biaya. Saat ini masyarakat  akan memillih  pendidikan  pada  perguruan tinggi  tertentu  yang  mempunyai kualitas  dan  relevansi  kemampuan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan  dunia  usaha  dan  industri. Masyarakat cenderung memilih perguruan tinggi bukan dari
banyaknya  jumlah  mahasiswa  yang mendaftar, namun lebih melihat pada sisi  kualitas  lembaga.  Silva (2000)
menyatakan, untuk  menilai  kualitas output  (lulusan  mahasiswa  PT) sangat sulit dilakukan. Dengan demikian, masyarakat perlu menggunakan  ukuran  lain  untuk mengetahui  perguruan  tinggi  yang paling tepat dipilih. Menurut (Anwar dan  Pratolo:  2012,  7) menyatakan bahwa faktor internal yang mempengaruhi  masyarakat  memilih perguruan  tinggi  tertentu  adalah terkait  dengan  sistem  manajemen maupun personil yang dimiliki.
Universitas Islam Batik Surakarta  merupakan  salah  satu universitas swasta yang belum banyak menarik  masyarakat.  Hal  ini dibuktikan  berdasarkan  wawancara dengan  beberapa  dosen  dan  staff, hanya  satu  program  studi  yang  telah mendapat  akreditasi  A.  Sedangkan beberapa program studi lain
berakreditasi  B.  Permasalahan  ini menarik  peneliti  untuk  mengetahui tata  kelola  yang  digunakan  pada UNIBA.  Peneliti  akan  melakukan beberapa penelitian dengan mengidentifikasi kebutuhan universitas.  Langkah  selanjutnya, untuk  mewujudkan good  university governance, peneliti akan mengindentifikasi  jenis  tata  kelola keuangan yang sesuai dengan kebutuhan universitas. Berdasarkan beberapa masalah  di  atas,  menarik  bagi peneliti  untuk  mengidentifikasi  tata kelola  keuangan  di  UNIBA.  Hal  ini dikarenakan, hasil pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada keterlaksanaan visi misi perguruan tinggi yang sesuai harapan. Menurut Puxry & Lyall dan Drury  (dalam Cropper  dan  Collin:
1996) hasil survei menyatakan bahwa  93-94%  perguruan  tinggi melaksanakan  sistem  penganggaran (pengelolaan  keuangan).    Hasil survei ini memiliki dasar yang cukup kuat,  karena  pengelolaan  keuangan di instansi pendidikan menjadi komponen yang menjamin terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar  dalam  dunia  pendidikan (Leonarti: 2015, 4). Dengan demikian  dapat  diharapkan,  melalui penelitian  ini  dapat  meningkatkan proses pembelajaran.
Proses pembalajaran  yang  optimal  akan menghasilkan  peserta  didik  yang dibutuhkan masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA
Definisi Pengelolaan Keuangan
Instansi Pendidikan
Sebuah  studi  oleh  Finney (dalam Tayib dan Hussain) mendifinisikan  proses  penganggaran yang baik sebagai salah satu penyedia informasi yang berorientasi pada hasil. Tayib kembali menegaskan bahwa pengelolaan keuangan  yang  baik  diukur  dari keberhasilan sebuah organisasi dalam  mencapai  tujuan. Zahra  dan
Maryati  (2011:  79)  menyatakan bahwa  proses  pengelolaan  keuangan instansi  pendidikan  (dalam  jurnal  ini adalah  sekolah),  mempunyai  dua pilar utama dalam kegiatan pengelolaan  keuangan  yang  baik. Dua  pilar  yang  menjadi  pedoman dalam  pengelolaan  keuangan  adalah akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan pendapat lain disampaikan  oleh Leonarti  (2015) yang  berisi  bahwa pembiayaan
pendidikan  adalah  faktor  penting dalam  menjamin mutu  dan  kualitas pendidikan.
Undang-undang  RI  No.  12 tahun  2012  tentang  Pendidikan
Tinggi  Pasal  65  (2)  menyatakan untuk PTN, tata kelola dan kewenangan  pengelolaan  dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan  pada  Pasal  66  (2) penyelenggaraan  otonomi  perguruan tinggi  swasta  (pengelolaan  keuangan dan  manajemen  perguruan  tinggi)
diatur berdasarkan  statuta  PTS  yang telah ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.
Berdasarkan  kajian  pustaka  di  atas,
dapat  penulis  artikan  pengelolaan keuangan  pada  instansi  pendidikan adalah  suatu  sistem  yang  mencakup semua  proses  pendanaan  dalam pemenuhan kebutuhan instansi
pendidikan.  Tata  kelola  manajemen
dan  pengelolaan  keuangan  yang dilakukan  pada  Universitas  Islam Batik (UNIBA) Surakarta  ini  sesuai dengan  Surat  Keputusan  Yayasan Pendidikan  Batik  Surakarta. Hal  ini dikarenakan UNIBA termasuk golongan universitas swasta. 1. Good University Governance (GUG) Konsep penyelenggaraan perguruan  tinggi  yang  saat  ini  masih banyak  menjadi  tuntunan  adalah konsep Good University Governance. Menurut Anwar  dan Pratolo  (2012:  14)  good  governance mensyaratkan  delapan  karakteristik umum atau dasar, yakni (1) partisipasi,
(2) orientasi pada konsensus,  (3)  akuntabilitas,  (4) transparansi, (5) responsif, (6) efektif dan  efisien,  (7)  ekuiti  dan  (8) ikluitifitas.
1. Partisipasi Partisipasi  merupakan  kunci dari good governance. Partisipasi dapat berbentuk langsung maupun melalui insstitusi  perwakilan.  Konsep ini  mempunyai  makna,  bahwa perguruan tinggi harus memberikan  informatif  dan terorganisir.  Perguruan  tinggi juga dituntut untuk mempunyai kebebasan  dalam  berasosiasi dan berekspresi dalam menentukan  kebijakan,  sejauh kebijakan tersebut tidak menyalahi peraturan pemerintah. 2. Rule of low Good  governance memerlukan kerangka legal atau hukum dan peraturan yang ditegakkan secara  komprehensif.  Artinya, setiap  perguruan  tinggi  yang berdiri
harus memenuhi
peraturan pemerintah dan statuta lembaga pendiri. 3. Transparansi Selain ada hukum yang mengatur setiap kebijakan yang ditetapkan  perguruan  tinggi, perlu  adanya informasi  yang tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang berkepentingan.  Transparansi bukan  berarti  semua  jenis informasi dapat dibaca masyarakat  luas.  Melainkan informasi  yang  diakses  adalah informasi  yang  berhubungan dengan kepentingan masyarakat. 4. Responsif Good  governance memerlukan institusi dan proses didalamnya yang  mencoba  untuk  melayani semua stakeholders dalam kerangka  waktu  tertentu  yang sesuai. 5. Orientasi pada Konsensus Dalam konsep Good governance memerlukan pemikiran  dari  berbagai  pihak pengambil  keputusan.  Artinya, dalam  semua  kebijakan  yang ditetapkan  perguruan  tinggi hendaknya mengikutsertakan pihak-pihak yang berperan sebagai mediator. 6. Ekuiti dan Ikluitifitas Pada  konsep  ini  perguruan tinggi berperan sebagai lembaga  yang  di  dalamnya terdapat  beberapa  kelompok yang  memepunyai  kepentingan berbeda  satu  dengan  lain. Untuk meningkatkan dan mempertahankan  semua  pihak, perlu  adanya  penetapan  tujuan yang sama dalam universitas.
7. Efektif dan efisien Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi  hendaknya  mempunyai sasaran  yang  sesuai  dengan tujuan  dan  mempunyai  jarak waktu sesuai dengan harapan. 8. Akuntabilitas Akuntabilitas  dalam  konsep good governance adalah berkaitann  dengan  tanggung jawab atas manajemen perguruan tinggi terhadap pihak pemerintah, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Metode yang digunakan untuk mengurangi  permasalahan  di
universitas Laporan GAO dalam (Anwar dan Protolo: 2012, 21) menyebutkan  beberapa  faktor  yang berpotensi menghambat kesuksesan GUG antara lain:
a. Terlalu banyak tujuan di organisasi  perguruan  tinggi yang  saling  tumpang  tindih sehingga sulit untuk mengidentifikasikan tujuan strategis organisasi secara tepat b. Terdapat kebijakan/program kerja  yang  sulit  dievaluasi karena  memiliki  tujuan  yang subjektif
c. Sistem informasi yang lemah
d. Kurang reward bagi para pegawai
e. Kurang  komitmen  manajemen terhadap  implementasi  sistem tata  kelola  perguruan  tinggi yang baik.
Massy  (dalam Silva:  2000) menyatakan  terdapat  tiga  metode yang  digunakan  untuk  mengatasi permasalahan-permasalahan pengelolaan  di  lingkup  perguruan tinggi. (1) Specific  Responsbility
(SpR  System)  merupakan  sebuah sistem  yang  mempunyai  prinsip bahwa seorang pengelola keuangan harus  bisa  menentukan  pilihan  atas pembelanjaan dan pengawasan terhadap  implementasi  dana.  (2) Price  as  Regulator merupakan suatu sistem kontrol keuangan yang mengharuskan  pengelola  keuangan mampu  meminimalisir  anggaran belanja  melalui  proses  identifikasi kewenangan  dan  tugas masing- masing  peran di  perguruan  tinggi yang membutuhkan keperluan tertentu.  Artinya,  dalam  sistem pengelolaan  keuangan  harus  ada pihak  yang  mengetahui  kebutuhan setiap  warga  di  perguruan  tinggi, dengan harapan dapat mengoptimalkan  output  dengan biaya  yang  rendah.  (3) overall value  of  outcomes,  pada  prinsip  ini pengelola  keuangan dan  sistem tatakelola universitas  menyepakati bahwa nilai tanggung jawab pengelolaan keuangan terletak pada hasil  yang  dicapai.  Evaluasi  yang dilakukan pada sistem ini mencakup  alokasi  penganggaran dan  pelaksanaan  suatu  kegiatan atau kebijakan. 3. Kajian Penelitian yang Relevan a. Anwar  dan  Pratolo  (2012) menyatakan bahwa pengelolaan  dana  perguruan tinggi  harus  diikuti  dengan transaparnsi  anggaran  secara menyeluruh  kepada  publik berdasarkan  prinsip  keadilan, akuntabilitas  dan  kejujuran seperti  yang dijelaskan dalam Pasal  48  UU  Sisdiknas  No. 20/2003.  Akuntabilitas  dan transparansi  menjadi  prinsip dasar  yang  dapat  membawa
sebuah perguruan tinggi menuju good university governance. Sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan  dana  perguruan tinggi harus tepat dan memadai. Hal ini dikarenakan, organisasi dengn kualitas sistem informasi  yang  lebih  baik akan mengimplementasikan sistem  tatakelola  organisasi secara lebih mudah dibandingkan  dengan  sistem informasi  yang  kurang  baik.
Krumwiede  (1998)  dalam Cavalluzo dan Ittner (2003).
b. Tayib  dan  Hussain  ( Good Budgeting Practices in Malaysian Public Universities)  menyimpulkan, bahwa  faktor  utama  yang harus di atasi dalam membuat penganggaran  yang  baik  di Universitas  Negeri  Malaysia antara lain:
1) Pembentukan  wewenang, peran dan tnggung jawab yang jelas dari manajemen  puncak  dan tingkat operasional 2) Memperhatikan aspek partisipasi  pekerja  dalam penetapan tujuan dan proses penyusunan anggaran 3) Memperbarui pengetahuan dan ketrampilan pekerja 4) Peningkatan kualitas informasi untuk kemungkinan pengambilan keputusan 5) Meningkatkan prioritas penggunaan sistem pencatatan keuangan
secara komputerisasi dibandingkan manual. c. Menurut Massy dalam (Tayib dan  Hussain)  menyatakan bahwa  dari  tiga  metode  yang berfungsi untuk memaksimalkan proses pengelolaan  keuangan  dalam mencapai good university
governance adalah overall value  of  outcomes (OVR). Hal  ini  dikarenakan  OVR dapat  membangun  prestasi pada tim pengelola keuangan, karena evaluasi dalam pengelolaan  keuangan  dinilai dari hasil outcome. METODE PENELITIAN Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah kualtatif. Pendekatan kualitatif  yang  peneliti  lakukan, mengumpulkan data melalui empat  teknik  yaitu:  wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.  Teknik  analisis  data yang dilakukan adalah menyesuaikan metode yang digunakan Sugiyono (2012: 246) yang terdiri dari beberapa langkah, yakni: (1) pengumpulan data,  (2)  Reduksi  Data,  (3) Penyajian  Data,  (4)  Penarikan data.  Keabsahan  data  penelitian ini diukur dengan kriteria kreibilitas  yang  menggunaan konsep triangulasi. Artinya, Penelitian ini mempunyai ukuran kredibilitas karena melakukan  teknik  pengulangan dalam  menentukan  data  yang dipilih.

## HASIL PENELITIAN
a. Gambaran

## UNIBA Surakarta
1) Sejarah UNIBA Universitas  ini  berdiri sejak  tahun  1970,  pada mulanya Universitas ini berdiri  karena  gabungan- gabungan dari universitas di Surakarta  untuk  dijadikan Universitas  Sebelas  Maret. Namun, karena  dua  fakultas yang tertinggal yakni fakultas Tarbiyah dan Syari’ah ,  maka  dibentuklah YAPERTIS.  Singkat  cerita, Yayasan  Perguruan  Tinggi Islam Surakarta ini memfokuskan untuk mendirikan institusi pendidikan  di  perguruan tinggi. Kemudian, dibentuklah  oleh  KH.  Ali Atmodjo  yayasan perguruan tinggi  Islam    dengan  nama lain  Universitas  Islam  Batik Surakarta. 2) Visi  dan  Misi  UNIBA Surakarta Universitas Islam Batik Surakarta ini mempunyai visi misi sebagai berikut: Visi:  Universitas  Islam Batik  Surakarta  menjadi
Entreprenuerial University yang  akhlakul
karimah, profesional, berdaya  saing  global, memiliki  komitmen  pada risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai rahmatan lil’alamin.
Misi:
 Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan insan wirausaha  profesional yang berakhlakul karimah.  Mengembangkan penelitian yang berlandaskan iman dan taqwa serta perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi  dan  Seni budaya (IPTEKS) untuk kemaslahatan umat.  Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka  meningkatkan taraf kehidupan umat. 3) Fakultas Universitas Islam Batik Surakarta  ini  mempunyai empat  fakultas  yang  terdiri dari: a) Fakultas  Ekonomi  yang mempunyai dua program studi yakni:  Akuntansi (S1) Terakreditasi A  Manajemen (S2) Terakreditasi B b) Fakultas Hukum, mempunyai program studi:  Ilmu  Hukum  (S1) Terakreditasi B c) Fakultas Pertanian  Agroteknologi  (S1) Terakreditasi B  Agribisnis (S1) Terakreditasi d) Pascasarjana (S2) Manajemen Terakreditasi B 4) Tenaga Dosen dan Staff
Tenaga  dosen tetap yang dimiliki  Universitas  Islam Batik  Surakarta  ini  sekitar 60 orang dengan  status dosen  Negeri  sebanyak  7, sedangkan staff yang dimiliki  kurang  lebih  70 orang. 5) Mahasiswa Prestasi yang diraih mahasiswa  hingga  tahun  ini berupa penelitian-penelitian mahasiswa  yang  diprogramkan oleh Dikti yakni Program Kreativitas  Mahasiswa  (PKM) yang  pernah  memasuki  tahap penelitian  nasional.  Selain  itu prestasi lain yang diraih mahasiswa  berupa  prestasi  non akademik, seperti olahraga catur,
atau jenis prestasi non akademik lain. 6) Sarana Prasarana Berdasarkan hasil observasi  yang  peneliti  lakukan di Universitas Islam Batik Surakarta, sarana prasarana yang terdapat di UNIBA sudah cukup memadai.  Kelas  yang  dimilik sudah mencukupi jumlah program  studi  yang  dibuka, terdapat laboratorium dan perpustakaan  sebagai  penunjang pembelajaran.  Terdapat  mushola untuk tempat ibadah dan beberapa  kegiatan  keislaman  di UNIBA. Namun peneliti mengamati  bahwa  kelas  yang terdapat  di  UNIBA  mempunyai diisi  oleh  jumlah  mahasiswa
yang  cukup  banyak.  Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi  hambatan  dalam proses pembelajaran.
7) Rencana Strategis UNIBA Universitas  Islam  Batik mempunyai  rencana  strategiss yang  dibagi  dalam  beberapa periode waktu berikut: a) Jangka pendek Pada beberapa waktu dekat ini, perguruan tinggi UNIBA merencanakan akan  membuka  program studi  baru  yang  masih dalam rintisan, yakni: Program Teknik Informatika  (S1),  Progdi Teknik Industri (S1), Progdi Ilmu  Komunikasi (S1),  Progdi  Manajemen Pelayanan  Rumah  Sakit (D3) dan Program Pascasarjana  (S2)  Ilmu Hukum. b) Jangka Menengah UNIBA sedang mempersiapkan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing. c) Jangka Panjang Sesuai  dengan  visi  misi perguruan tinggi yang dimiliki, UNIBA mempunyai rencana jangka panjang yakni pengembangan Entreprenuerial University melalui  kegiatan-kegiatan yang  menunjang  visi  misi tersebut. 8) Sumber dana UNIBA UNIBA merupakan jenis Perguruan  tinggi  swasta,  dengan demikian  pelaksanaan,  pengelolaan dan  pengawasan  dilakukan  oleh statuta lembaga penyelenggara
universitas.  Namun  dalam  evaluasi, pada  periode  tertentu,  pihak  negara juga  melakukan  penilaian  terkait dengan  manajemen  universitas  dan pembiayaan  yang dilakukan. Sumber dana  UNIBA  diperoleh  dari:  hibah penelitian,  dana  yayasan,  dan  biaya pendidikan mahasiswa.
9) Asas Perguruan Tinggi UNIBA Sesuai dengan bunyi Undang- undang  No.  20  tahun  2012  tentang Pendidikan Tinggi UNIBA Surakarta berasaskan:  (a)  Kebenaran  ilmiah, (b)  Kejujuran,  (c)  Penalaran,  (d) kejujuran,  (e)  manfaat,  (f)  kebajikan (g) tanggung jawab, (h) kebhinekaan dan  (i)  keterjangkauan.  Beberapa asas  di  atas  digunakan  dalam  proses pengendalian  manajemen di  UNIBA dibuktikan dengan keikutsertaan civitas  akademika  UNIBA  dalam beberapa karya ilmiah, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh DIKTI. Kejujuran  yang  tercermin  dalam universitas  ini  adalah  melalui  proses penganggaran pendanaan yang dilakukan  sesuai  dengan  kondisi nyata  yang  dibutuhkan,  disertai dengan  transparansi  kepada  rektor maupun pihak lain yang
berkepentingan. Asas penalaran diwujudkan dengan adanya beberapa ekstrakulikuler  yang  dapat  melatih tingkat  berpikir  mahasiswa  menjadi lebih  terlatih.  Asas  manfaat  menjadi program  yang  dilakukan  UNIBA dengan melakukan kegiatan santunan anak  yatim,  penanaman  pohon,  dan kegiatan  sosial  lain  yang  memberi manfaat  pada  banyak  pihak.  Asas
tanggung  jawab  dilakukan  oleh UNIBA  dengan  melaporkan  semua kegiatan  yang  telah  dilaksanakan kepada Rektor dan yayasan pendidikan batik di Surakarta. UNIBA  merupakan  universitas  yang mempunyai  tingkat  kejujuran  yang tinggi.  Sesuai  hasil  penelitian  yang peneliti  lakukan,  di  perguruan  tinggi ini  tidak  menerima  sumbangan berupa  apapun  baik  secara  pribadi maupun untuk kepentingan universitas. b. Sistem  Pengelolaan  Keuangan di UNIBA 1) Proses  pengelolaan  keuangan di UNIBA Proses  pengelolaan  keuangan di  Universitas  Islam  Batik Surakarta ini dilakukan beberapa tahap berikut: a) Langkah awal yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan adalah  dengan  membuat rapat yang mempertemukan beberapa pihak berkepentingan  (Rektor, Wakil  Rektor  1,  Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 dan  Wakil  Rektor  4,  tim pengelola administrasi dan keuangan, dan perwakilan  dari  Yayasan Pendidikan  Islam  Batik di  Surakarta.  Dari  hasil rapat tersebut akan muncul perencanaan kegiatan  dan  kebijakan- kebijakan yang diputuskan, disertai dengan perencanaan biaya yang dibutuhkan. b) Selama proses pelaksanaan berlangsung, apabila terdapat transaksi pemasukan dari luar, maka pengelola keuangan  langsung  akan melaporkan kepada Rektor  untuk  dibuatkan bukti  kas  masuk  dan kemudian dilakukan pencatatan. c) Apabila  suatu  kegiatan tertentu membutuhkan dana maka pengelola keuangan wajib membuat proposal untuk mencairkan dana tersebut.  Pencairan  dana melalui proposal ini diserahkan kepada Rektor kemudian dilanjutkan pada Yayasan Pendidikan Batik di Surakarta. d) Pada sistem penganggaran  keuangan dalam  sebuah  pengajuan proposal kegiatan, dilakukan  menyesuaikan kebutuhan universitas saat itu. Selain itu, pengajuan  dana  hanya diperkenankan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang visi misi instansi  pendidikan  ini. Apabila pengajuan proposal  yang  berkaitan dengan  kegiatan  di  luar visi misi perguruan tinggi, seringkali dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen  melaui  penelitian, dan hibah Dikti.
e) Pada  beberapa  periode, UNIBA  Surakarta  akan mendapat kunjungan dari
instansi pemerintah terkait  dengan  evaluasi manajemen perguruan tinggi (termasuk pengelolaan keuangan). f) Seluruh proses pengalokasian  keuangan ini dilakukan dengan kebijakan otonomi perguruan tinggi. Artinya,  yayasan  tidak ikut mengelola keuangan, hanya  berfungsi  sebagai pengawas. g) Sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan instansi adalah menyesuaikan  kebutuhan perguruan tinggi saat itu.

## Gambar 1. Konsep Pengelolaan Keuangan UNIBA Surakarta
2) Sistem Pencatatan Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta  ini  mempunyai  sistem pencatatan akuntansi yang cenderung sederhana.  Menurut  Mbak  Beti selaku pegawai keuangan di perguruan  tinggi  ini,  UNIBA  masih menggunakan sistem keuangan pencatatan  sederhana  yakni  arus  kas masuk  dan  keluar.  Namun  menurut
Kepala Administrasi dan Biro Keuangan UNIBA, pencatatan
keuangan  ini  sudah  diinformasikan kepada  Rektor,  yayasan  maupun pemerintah  dengan  Sistem  Informasi Akuntansi  yang  berbasis  komputer. Beberapa  kendala  dalam  pencatatan akuntansi  terletak  pada  tenaga  kerja yang  dimiliki  UNIBA  tidak  semua berasal  dari  bidang  yang  sesuai
Rapat Koordinasi Kerja
(Awal Ajaran Baru) Anggaran Keuangan UNIBA Pelaksanaan Kegiatan (Membutuhkan Pengelolaan Keuangan) Pemasukan
Sumber dana: Biaya Pendidikan Mahasiswa, Penelitian, Hibah dan Pengabdian Masyarakat yang didanai DIKTI
Rektor
Pengeluaran
Yayasan
Rektor dan Yayasan
dengan  tanggung  jawab  mereka sekarang  dalam  bekerja. Dengan demikian, menyebabkan UNIBA mengalami hambatan dalam menginformasikan laporan keuangan.  Sistem  pelaporan  yang dilakukan UNIBA bersifat transparan untuk beberapa pihak yang berkepentingan  saja,  sedangkan  wali mahasiswa  tidak  diberi  informasi terkait  transaparansi  keuangan  ini. Namun  untuk  sistem update data informasi  keuangan  yang  dilakukan UNIBA  sudah  dijalankan  sesuai dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan.
Hanya  saja,  informasi  tersebut  bisa diakses oleh orang-orang berkepentingan,  karena  informasi yang diberikan belum dapat
dijangkau semua pihak (misal menggunakan  online,  surat  edaran alokasi biaya, dan informasi lainnya). 3) Konsep penyelenggaraan perguruan tinggi UNIBA a) Partisipasi Konsep partisipasi di UNIBA dilaksanakan  secara  otonomi oleh  perguruan  tinggi  ini sendiri. Artinya, UNIBA tidak menggunakan perwakilan dalam manajemen perguruan tinggi dan pengelolaan keuangan di dalamnya.  Namun  terdapat kendala yang peneliti temukan  dalam  penyampaian informasi  di  UNIBA  belum dilakukan  secara  informatif. Karena berdasarkan hasil penelitian, UNIBA tidak menyampaikan informasi yang  mudah  di  pahami  untuk pihak manapun. b) Rule of Law UNIBA mempunyai kerangka
legal  yang  didasarkan  pada
statuta perguruan tinggi UNIBA dengan pihak penyelenggara  dari  Yayasan Pendidikan  Islam  Batik  di Surakarta. c) Transparansi Berdasarkan  hasil  penelitian, peneliti  menemukan  tingkat transparansi keuangan UNIBA kepada pihak internal (Rektor,  Yayasan  dan  pihak lain  dalam  perguruan  tinggi) cukup baik. Hal ini dibuktikan  dengan  pendapat Kepala  Biro  keuangan  dan administrasi yang menyatakan  setiap  kegiatan berakhir akan dimintai pelaporan kepada Rektor, kemudian Rektor akan melaporkan  kepada  yayasan. Namun  untuk  transparansi kepada  pihak  ekstern  (wali mahasiswa)  belum  dilakukan. Hal  ini  dikarenakan  hingga sast  ini  belum  ada  wali mahasiswa  yang  menanyakan pengelolaan keuangan di
UNIBA. d) Tanggung jawab Aspek  tanggung  jawab  di UNIBA  dilakukan  dengan pembuatan proposal pada setiap kegiatan yang direncakan,  serta  pelaporan pertanggung  jawaban  setelah kegiatan terlaksana. e) Orintasi pada konsensus UNIBA merupakan universitas swasta yang berada  di  bawah  Yayasan Pendidikan Islam Batik Surakarta. Yayasan ini berfungsi  sebagai  mediator yang  menengahi  kebutuhan dan keinginan universitas
untuk mengedepankan keuntungan  lembaga,  namun tetap  bermanfaat  dan  bernilai guna  bagi  masyarakat. Selain itu,  pihak  mediator  yang mempunyai  peranan  sama adalah tim evaluasi pendidikan tinnggi dari pemerintah. Tim ini mempunyai  peranan  yang kuat  dalam  menyelaraskan keinginan  perguruan  tinggi dengan kebutuhan masyarakat. f) Ekuiti dan inklusifen Pada  konsep  ini  UNIBA berhasil memberikan kepercayaan tersendiri di masyarakat.  Hal  ini  terbukti dengan  kualitas  dan  kuantitas mahasiswa yang semakin meningkat setiap tahunnya.
g) Efektivitas dan efisiensi Apabila  dilihat  dari  segi output  yang  dimiliki  UNIBA sejauh  ini  belum  terlalu nampak dari visi misi universitas. Berdasarkan hasil penelitian,  universitas  belum menghasilkan  lulusan  yang mampu  berwirausaha  sendiri dengan  jumlah  yang  cukup banyak.  Dalam  hal  efisiensi penggunaan sumber daya yang  dimiliki  pun,  UNIBA belum  memanfaatkan  secara optimal.  Hal  ini  dibuktikan dengan  beberapa  pekerjaan yang  dilakukan  tidak  pada ahli di bidang masing-
masing.
h) Akuntabilitas
UNIBA melakukan pertanggung jawaban  secara  langsung  melalui Yayasan  Pendidikan  Islam  Batik  di
Surakarta.  Selain  itu,  pertanggung
jawaban  lain  dilaporkan  UNIBA kepada lembaga evaluasi dari pemerintah  yang  mempunyai  acuan penilaian  berdasarkan  perundangan yang berlaku.

## PEMBAHASAN
a. Mengidentifikasi sistem pengelolaan keuangan di Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian di  atas,  peneliti  dapat mengidentifikasi sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan  oleh  UNIBA telah kami bahas pada hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, pengelolaan keuangan yang dilakukan  sudah  cukup  optimal, namun  masih  ada  beberapa kendala terkait dengan
kemampuan  sumber  daya  yang dimiliki. Sesuai dengan pendapat yang  dikemukakan  oleh  Anwar dan  Protolo  (2012)  dinyatakan bahwa perguruan tinggi mempunyai  perananan  sebagai lembaga  pendidikan,  pengajaran dan  inovasi.  Wacana  lain  terkait dengan  perguruan  tinggi  adalah penyelenggaran academic excellence dan manajemen perguruan tinggi termasuk dalam hal  pembiayaan  (pengelolaan keuangan). Pendapat  Anwar  & Protolo  ini  menjadi  bukti  bahwa pengelolaan keuangan di UNIBA  yang  belum  sempurna ini  harus  selalu  diperbaiki  untuk mencapai  kualitas  perguruan tinggi yang unggul. Menurut Tayib dan Hussain  dalam  penelitiannya, mengklasifikasikan  pengelolaan
keuangan  di  universitas  dalam beberapa  kelompok  yakni:  (1) Alokasi  sumber  daya  yang dimiliki  universitas,  (2)  Sistem informasi akuntansi yang digunakan, (3) konsep pengelolaan yang dilaksanakan Tabel 1. Sistem Pengelolaan Keuangan di UNIBA No. Asas Penilaian Sistem Pengelolaan UNIBA 1. Alokasi sumber daya yang dimiliki universitas a. Memperhatikan aspek biaya dan manfaat b. Kesesuaian anggaran yang diajukan dengan visi misi universitas c. Sistem evaluasi a. Sistem pengelolaan keuangan di UNIBA tidak hanya memperhatikan  aspek  biaya  dan manfaat  yang  diperoleh,  namun mengedepankan  asas  kebutuhan instansi b. UNIBA  hanya  akan  menerima pengajuan anggaran yang mendukung visi misi universitas. Dalam  hal  ini  UNIBA  lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan  penelitian,  program kreatifitas  mahasiswa,  pelatihan kewirausahaan dll. c. Sistem  evaluasi  keuangan  di bawahi  langsung  dari  rektorat, sehingga  semua  pengajuan  dana harus menyertakan proposal kepada  Rektor,  kemudian  dari Rektor diserahkan kepada yayasan. 2. Sistem Informasi Akuntansi a. Penggunaan sistem komputerisasi b. Pelaporan kegiatan (Pertanggung jawaban) c. Update informasi keuangan d. Transparansi a. UNIBA  menggunakan  sistem pencatatan manual dan komputerisasi,  namun  untuk pelaporan sudah dilakukan dengan komputerisasi.
b. Pertanggung  jawaban  UNIBA dilakukan  pada  setiap  akhir kegiatan.
c. Informasi  keuangan  tidak  selalu di update, kecuali ada pembaharuan penganggaran maupun  pelaporan  keuangan. Namun setiap  ada  pembaharuan penganggaran  tidak  selalu  di informasikan kepada semua pihak.
d. Transparansi  yang  dilakukan  di
UNIBA  sudah  cukup  baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian,
UNIBA melakukan sistem pelaporan kepada beberapa pihak berkepentingan. Kelemahan  sistem  transparansi yang  dilakukan  di  UNIBA adalah  tidak  ada  transparansi untuk  wali  mahasiswa  terkait biaya-biaya kebutuhan dan pertanggung jawabannya. 3. Pelaku pengelola keuangan: Kesesuaian kompetensi pengelola keuangan dengan bidang yang ditugaskan Kompetensi  yang  dimiliki  pengelola keuangan  di  UNIBA  belum  sesuai dengan tanggung jawab yang dipegang.  Hal  ini  dikarenakan  masih ada beberapa pekerja yang mempunyai tugas tidak sesuai keahlian yang dimiliki. b. Kesesuaian pengelolaan keuangan  di  UNIBA  dengan teori  dan  peraturan  perundangan tentang pengelolaan keuangan di perguruan tinggi. 1) Kesesuaian  teori  dengan kondisi pengelolaan keuangan di perguruan tinggi Kondisi  pengelolaan keuangan di UNIBA disesuaikan  dengan  hasil peneliltian Tayib dan Hussain belum dapat dikatakan sebagai  bentuk penganggaran  yang  baik, karena pekerja yang dimiliki UNIBA sebagian besar belum sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki (hasil wawancara  dengan  pegawai keuangan). Selain itu pencatatan  keuangan  yang masih sangat sederhana yaitu dengan pencatatan  kas masuk dan kas keluar menghambat kinerja perguruan tinggi dalam pelaporan  keuangan  yang seharusnya pencatatan diklasifikasikan  ke  dalam posting-posting  yang  dapat mempermudah proses pencatatan dan pelaporan. 2) Kesesuaian  undang-undang dengan  kondisi  pengelolaan keuangan di perguruan tinggi Sesuai dengan  bunyi Undang-undang Republik Indonesia  No.  12  Tahun 2012  Tentang  Pendidikan Tinggi Pasal 67 yang berbunyi penyelenggaraan otonomi  perguruan  tinggi swasta  diatur  oleh  badan penyelenggara sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundangan. Tata  kelola manajemen dan pengelolaan keuangan UNIBA dilaksanakan  sesuai  dengan statuta  yang  dibuat  oleh Yayasan  Pendidikan  Islam Batik Surakarta, namun tidak  lepas  dari  peraturan perundangan yang berlaku.
c. Metode  pengelolaan  keuangan yang  baik  untuk  mewujudkan Good University Governance.
Berdasarkan penelitian yang  diungkapkan  Massy  dalam (Tayib  dan  Hussain)  mengenai tiga  metode  yang  berfungsi untuk  memaksimalkan  proses pengelolaan  keuangan  dalam mencapai good university governance untuk UNIBA adalah metode price as Regulator. Sistem  ini  berlaku untuk  pengelolaan  keuangan  di UNIBA  yang  masih  mempunyai kendala  yaitu  sumber  daya manusia yang mempunyai kompetensi belum sesuai dengan bidang  yang  ditugaskan.  Namun metode  untuk  memaksimalkan sistem  pengelolaan  lain  seperti Specific Responsbility (SpR System)  dan overall  value  of outcomes mempunyai  peranan
yang  tidak  kalah  penting.  SpR sistem  dapat  digunakan  UNIBA Surakarta  untuk  menentukan kebutuhan  yang  paling  penting hingga  kebutuhan  yang  masih jauh  dari  visi  misi  perguruan tinggi.  Sedangkan  metode  OVR dapat digunakan perguruan tinggi  untuk memaksimalkan
pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Pengelolaan keuangan merupakan suatu sistem manajemen universitas yang tidak bisa dilepaskan dari semua kegiatan  yang  mendukung  visi misi  perguruan  tinggi.  Adapun simpulan  yang  dapat  diambil peneliti  terkait  dengan  sistem
pengelolaan  keuangan  adalah sebagai berikut:
a. Dalam  sistem  pengelolaan di UNIBA sudah menerapkan  asas-asas  Good University Governance (GUG). Namun tidak semua asas berperan secara optimal. b. Tingkat  kesesuaian  sistem pengelolaan  keuangan  di UNIBA  dengan  teori  dan peraturan perundangan yang berlaku sudah sesuai. Namun  ada  beberapa  faktor yang berperan kurang optimal  dan  mempengaruhi tingkat  kesesuaian  tersebut. Faktor tersebut adalah pengetahuan dan ketampilan tim pengelola keungan yang masih  perlu  pembaharuan. Hal  ini  dikarenakan  tim pengelola  keuangan  masih banyak  yang  berasal  dari bidang di luar keuangan dan manajemen c. Semua  metode  yang  saran oleh Massy dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan  keuangan  di UNIBA.  Namun  metode yang paling cocok digunakan  adalah Price  as Regulator. Saran Berdasarkan hasil simpulan  di  atas,  masih  terdapat kendala  dan  kekurangan  yang perlu diperbaiki dalam memaksimalkan  penganggaran keuangan  di  UNIBA  Surakarta. Berikut penulis
paparkan beberapa saran yang perlu diperbaiki untuk mencapai
sistem  penganggaran  keuangan yang optimal:
a. Perlu  pelaporan  pertanggung
jawaban  universitas  terkait  dana yang direncanakan dan direalisasikan kepada wali mahasiswa b. Perlu  memperbarui  pengetahuan dan ketrampilan pekerja c. Meningkatkan prioritas penggunaan  sistem  pencatatan keuangan  secara  komputerisasi dibanding manual d. Melakukan update informasi terkait informasi pelaporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab universitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar  dan  Protolo.  2012.  Penerapan  Model  Tata  Kelola  Keuangan  Perguruan Tinggi  yang  Baik  untuk  Mewujudkan  Good  University  Governance (Studi pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Cropper  dan  Collin.  1996.  Management  accounting  practices  in  universities. Journal of Management Accounting. 74,2 Page 28.
Kementrian,  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi.  Pedoman  Pemilihan Pengelolaan Keuangan Berprestasi Tahun 2016.
Leonarti.  A.  P.  2015. Pengelolaan  Pembiayaan di  SMK  Muhammadiyah  6 Gemolong  Sragen “ Publikasi  Ilmiah ”.  Program  Studi  Manajemen Pendidikan  Program  Pasca  Sarjana.  Universitas  Muhammdiyah Surakarta.
Silva.  D,  M,  F,  G.  2000.  Resource  Allocation  in  universities:  a  public  choice approach. RAE. Volume 40 N.4 .
Tayib  dan  Hussaen.  TT.  Good  budgeting  practices  in  Malaysian  public universities. Journal  of  Finance  and  Management  in  Public  Services. Volume 3 Number 1.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan Tinggi
universitymetric.com. 2015. Universitas Terbaik di Dunia.
http://www.universitymetric.com .  Diakses  pada  15  juni  2016.  Pukul 06.18 WIB.
Yulianti.  P.  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi.  www.kompasiana  .compitriyulianti. diakses Pada 13 Juni 2016 Pukul 21.57 WIB