## HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP3) DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ASAS KEADILAN DAN KEPATUTAN
Onggo Wijoyo 1 , L.T. Setyawanta 2

## ABSTRAK
Hak Pengusahaan Perairan Pesisir atau biasa disingkat dengan (HP3) merupakan suatu terobosan baru pemerintah dalam hal  pengelolaan wilayah pesisir. Terobosan pemerintah ini merupakan  sebuah  bentuk  privatisasi  terhadap  wilayah  pesisir  yang  dimana  bertujuan  untuk menjaga  kelestarian  sumber  daya  alam  pesisir.  Dalam  perjalanannya  HP3  begitu  ditentang oleh  masyarakat  khususnya  masyarakat  adat  dan  nelayan  tradisional  karena  dengan  adanya HP3  maka  akan  merugikan  dan  tidak  melindugi  kepentingan  masyarakat  adat  dan  nelayan tradisional yang telah turun temurun mencari nafkah di wilayah pesisir.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  menimbulkan  suatu  perumusan  masalah  apakah HP3    sudah  memenuhi  rasa  keadilan  dan  kepatutan  didalam  masyarakat  Indonesia,  serta bagaimana prospek kedepannya HP3 yang tercantum dalam undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.
Permasalahan tersebut dicari penyelesaiannya dengan metode  yuridis normatif, dengan jenis  data  yang  dipakai  adalah  data  sekunder,  dan  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara studi dokumenter dan studi pustaka.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa (HP3) dilihat dari sudut pandang kepatutan adalah patut  dikarenakan  pada  intinya  aturan    (HP3)  bertujuan  mulia  untuk  melindungi  nelayan tradisional,  pengusaha,  masyarakat  adat  dan  kelestarian  sumber  daya  alam.  Sedangkan  dari sudut  pandang  keadilan  adalah  tidak  adil  dikarenakan  tidak  melindungi  para  nelayan  dan masyarakat  adat  indonesia.  Oleh  karena  itu,  perlu  diadakan  perubahan  pada  aturan  HP3 supaya  bisa  memberikan  rasa  keadilan  didalam  masyarakat  indonesia  dan    perlu  adanya aturan  yang mendukung aturan HP3 ini.
Kesimpulannya,  bahwa  aturan  HP3  ini  adalah  Patut  tetapi  tidak  adil.  Oleh  karena  itu diperlukan perubahan dalam Pasal-Pasal HP3 tersebut.
Perubahan Pasal-pasal HP3 tersebut adalah perlunya memakai kata nelayan tradisional, wilayah  pesisir  dibagi  menjadi  empat  bagian,  jangka  waktu  HP3  diukur  berdasarkan  teori daya  pikul,  persyaratan  dipermudah,  ditambahkan  juga  aturan  tentang  pejabat  yang berwenang  yang  tidak  melaksanakan  pengawasan  terhadap  ketaatan  lingkungan  pesisir, pelanggaran  tata  ruang  pesisir  bagi  pemberi  izin  dan  pemohon  izin,  insentif  pajak, penghargaan,  pencegahan  dan  pelatihan  oleh  ahli-ahli  hukum  ,ekonomi,  lingkungan  pesisir, dan lain-lain yang disediakan dinas atau departemen kelautan dan perikanan.
Kata kunci : Keadilan, Kepatutan, Pesisir, Perubahan, Hak Pengusahaan perairan pesisir

## PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang Penelitian
Sejak  zaman  dahulu  kala  Indonesia  adalah  sebuah  negara  kepulauan.  Nenek  Moyang bangsa  Indonesia  adalah  seorang  pelaut  yang  ulung,  karena  sangat  ulungnya  dalam  menjadi
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu  Hukum Undip
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu  Hukum Undip
pelaut,  maka  diciptakanlah  sebuah  lagu  yang  berjudul  ”  nenek  moyangku    seorang  pelaut”.
Lagu itu merupakan sebuah kekaguman pada nenek moyang bangsa Indonesia.
Bukti pra sejarah yang ditemukan mengindikasikan dengan kuat bahwa bangsa Indonesia adalah  suku-suku  bangsa  yang  mempunyai  kebudayaan  pesisir.  Bukti  pra  sejarah  yang memperkuat  bahwa nenek moyang  Indonesia menganut jiwa bahari  diantaranya,  yaitu:  cadas gua  prasejarah  di  pulau-pulau  diantaranya  yaitu  cadas  gua  prasejarah  di  pulau-pulau  Mora, Serang,  dan  Arguni  yang  dibuat  10.000  SM.  Di  situ  telah  ditemukan  banyak  lukisan  perahu layar  sebagai  instrumen  pokok  dalam  kehidupan    bahari  mereka.  Perkembangan  sejarah peradaban  kebudayaan  nusantara  juga  menemukan  berbagai  kerajaan  yang  pernah  berdiri  di wilayah nusantara dan mempunyai nilai-nilai dasar kebudayaan kebaharian, misalnya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit 3 .
Potensi-potensi yang dimiliki oleh pesisir Indonesia, menjadikan Indonesia dikenal oleh dunia  sebagai  negara mega  biodiversity dalam  hal  keanekaragaman  hayati,  serta  memiliki kawasan  pesisir  yang  potensial  untuk  dapat  dilakukannya  berbagai  kegiatan  pembangunan maupun  merupakan  potensi  yang  besar  bagi  penelitian  dan  pengembangan  bagi  peneliti  atau lembaga  penelitian  dalam  dan  luar  negeri.  Namun  demikian  dengan  semakin  meningkatnya pertumbuhan  penduduk  dan  pesatnya  pembangunan  di  wilayah  pesisir,  bagi  berbagai peruntukan  (pemukiman,  perikanan,  pelabuhan,  obyek  wisata  dan  lain-lain),  maka  tekanan ekologis  terhadap  ekosistem  sumberdaya  pesisir  dan  laut  semakin  meningkat.  Meningkatnya tekanan  ini  tentunya  akan  dapat  mengancam  keberadaan  dan  kelangsungan  ekosistem  dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. 4 .
Sumber  daya  pesisir  hayati  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  yang  tinggi  diantaranya adalah  terumbu  karang,  hutan  bakau,  rumput  laut  dan  ikan.  Ekosistem  terumbu  karang  di Indonesia  seluas  kurang  lebih  70000  Km2,  mempunyai  sifat  biofisik  yang  sangat  menonjol yaitu  produktifitasdan  keanekaragaman  jenis  biota  yang  sangat  tinggi  serta  peran  penting
3 Djoko Pramono, Budaya Bahari , (Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama, 2005) Halaman  3
sebagai  penahan  gelombang.  Sedangkan  hutan  bakau  di  Indonesia  seluas  kurang  lebih 2.496.185  ha  merupakan  ekosistem  utama  pendukung  kehidupan  yang  penting,  sehingga menjadi pelindung lingkungan diwilayah perairan pesisir. 5 .
Secara  historis  pengelolaan  wilayah  pesisir  ini  sudah  sejak  dahulu  dilakukan  oleh masyarakat adat Indonesia. Di beberapa daerah di wilayah Timur Indonesia, masyarakat adat dan  budaya  ini  mungkin  masih  ada  dan  nyata.  Di  wilayah  Barat  Indonesia  misalnya  dengan Panglima  Laot  di  Aceh.    Namun  di  sebagian  besar  kawasan  pesisir,  masyarakat  adat  dan budayanya sudah semakin berkurang terpinggirkan oleh pendatang dan budaya pemanfaatan yang  lebih  modern.  Contohnya  di  Sulawesi  Utara,  masyarakat  adat  seperti  ini  terdapat  di beberapa pulau di Sangir dan Talaud dengan budaya “manee”. Juga di beberapa tempat dan komunitas di Maluku dengan budaya “sasi”. 6

## 1.2. Rumusan Masalah
1. Apakah  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  terutama  menyangkut  Hak  Pengusahaan  Perairan Pesisir (HP3) sudah memenuhi rasa kepatutan di dalam masyarakat Indonesia?
2. Apakah  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  terutama  menyangkut  Hak  Pengusahaan  Perairan Pesisir (HP3) sudah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat Indonesia?
3. Bagaimana  prospek  kedepannya  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  khususnya  mengenai  Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam konteks law reform ?

## 1.3  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  disusun  dan  diuraikan  diatas,  maka  selanjutnya penelitian ini bertujuan  :
5 Bidawi Hasyim, et.al, Inventarisasi Potensi Sumberdaya Laut Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh Satelit  Dan Sistem Informasi Geografi , Makalah dalam Seminar Nasional Maritim I.Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Jakarta, Maret 2000, halaman 3
6 Dedi supriadi adhuri, 2010, rumitnya pengaplingan laut, http://www.pmb.lipi.go.id/index.php/artikel ?option=com_artikel & mode=tampil&id=20
1. Untuk  menganalisis  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  terutama  menyangkut  Hak  Pengusahaan Perairan  Pesisir  (HP3)  sudah  memenuhi  rasa  kepatutan  di  dalam  masyarakat Indonesia.
2. Untuk  menganalisis  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  terutama  menyangkut  Hak  Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) sudah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat Indonesia
3. Untuk  mengetahui    prospek  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  khususnya  mengenai  Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam konteks law reform .

## 1.4.  Manfaat Penelitian
Dalam melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :
1.   Manfaat yang bersifat akademis
Menambah wawasan penulis dalam masalah yang berkaitan dengan apakah Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil,  terutama  menyangkut  Hak  Pengusahaan  Perairan  (HP3)  sudah memenuhi  rasa  keadilan  dan  kepatutan  di  dalam  masyarakat  Indonesia  serta proskpek kedepannya aturan tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)
2.  Manfaat yang bersifat praktis
Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan HP3 serta sebagai  pedoman  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia  baik  pengusaha    maupun nelayan, untuk tahu hak-haknya sebagai warga negara Indonesia dalam permasalahan HP3

## 1.5.   Metode Penelitian
Menggunakan  yuridis  normative  dengan    analisis  data  kualitatif  filsafati  dikarenakan penelitiannya  bersifat  yuridis  normative.  Hak  pengusahaan  dianalisis  secara  filsafati dengan  menggunakan  Teori Grundnorm nya  Kelsen,  yang  dimana  di  Indonesia grundnorm nya adalah Pancasila.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Hak

## 2.1.1 Pengertian dan Penjelasan Tentang Hak
Hak  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  :  wewenang  menurut  hukum,  milik atau kepunyaan, kewenangan, Kekuasaan untuk berbuat sesuatu, Kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu 7 .
Hak  untuk  berbuat  menurut  cara  tertentu  seringkali  ditafsirkan  sebagai  suatu keleluasaan  ( permission ).  Tatanan  Hukum  memberi  keleluasaan  kepada  seseorang,  memberi hak  kepada  seseorang,  hanya  dengan  membebankan  kewajiban  kepada  sesorang  dengan individu yang lain. Dan hukum membebankan kewajiban dengan menentukan sebuah sanksi. Ketika  orang  berbicara  dari  sesorang  individu,  yang  terkandung  dalam  pikirannya  adalah suatu konsep yang lebih sempit dari konsep bersatu dengan kewajiban dari seseorang individu yang lain 8 .
Seseorang  individu  saja  tidak  mempunyai  kekuasaan  hukum  untuk  memwajibkan seorang  individu  lain  melalui  pernyataan  kehendaknya.  Jika  “hak”  yang  dimiliki  oleh  pihak yang satu terhadap pihak yang lain adalah suatu ” kehendak”, maka mesti ada satu kehendak selain dari yang dinyatakan dalam tindakan pelaksanaan perjanjian itu. Suatu hak merupakan norma  hukum  dalam  hubungannya  dengan  individu  yang  agar  sanksi  dilaksanakan  harus menyatakan  suatu  kehendak  terhadap  akibat  tersebut.  Subjek  dari  suatu  hak  adalah  individu yang  perwujudannya  kehendaknya  ditujukan  kepada  sanksi,  yakni    yang  gugatannya merupakan  syarat  bagi  pelaksanaan  sanksi.  Jika  kita  menunjuk  individu  yang  diberi
7 http://id.wikipedia.org/wiki/Hak
8 Jimly  Ashidiqie  dan  M.Ali  Saffat, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  (Jakarta  :  Sekjen  &  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) halaman 68
kesempatan  oleh  peraturan  hukum  untuk  mengajukan  gugatan,  sebagai  calon  penggugat, maka yang merupakan subjek dari hak adalah selalu calon penggugat 9 .

## 2.1.2 Macam-macam hak dan kewajiban
Kewajiban  relatif adalah  kewajiban-kewajiban  yang  dimiliki  seseorang  yang  relatif terhadap  seorang  individu  yang  ditunjuk,  sedangkan kewajiban–kewajiban  absolut adalah kewajiban  yang  dimiliki  seseorang  yang  relatif  tehradap  sejumlah  individu  tak  terbatas  atau dengan  semua  individu  lain.  Tidak  membunuh,  tidak  mencuri,  tidak  menggangu  urusan individu  lain  menyangkut  harta  kekayaannya  adalah  kewajiban  absolutKewajiban  seorang debitur  untuk  mengembalikan  pinjaman  kepada  krediturnya  merupakan  kewajiban  relatif. Hak  relatif adalah  hak  yang  tersangkut  suatu  kewajiban  dari  hanya  seorang  individu  yang ditunjuk,sedangkan hak  absolut adalah  membawakan  kewajiban-kewajiban  bagi  sejumlah individu  tak  terbatas.  Hak  relatif  yang  khas  adalah  hak  kreditur  terhadap;  hanya  dari debiturlah  dia  mempunyai  untuk  menuntut  pengembalian  pinjaman.  Harta  kekayaan merupakan merupakan hak absolut yang khas 10 .

## 2.2  Asas Keadilan
Gustav Radbruch menyatakan, Summum ius summa inuira (keadilan tertinggi itu adalah hati nurani) 11 .   Hans  Kelsen  berpendapat  bahwa:  keadilan  adalah  apapun  yang  ditentukan oleh  penguasa  (aliran  positivisme  hukum),  sesuai  dengan  konstitusi  ( Grundnorm )  di  negara tersebut. 12
Menurut  Hans  Kelsen,  setiap  tertib  sosial  selalu  harus  memihak  kepada  sesuatu anggapan  tentang  nilai  tertentu  yang  dipandang  paling  mulia.  Oleh  karena  itu,  Kelsen  tidak bisa  menerima,  bahwa  norma  sosial  itu  dapat  ditarik  secara  objektif  dari  kenyataaan–
9 Ibid Halaman 120
10 Jimly Ashidiqie & M.Ali.Safaat, Op.cit . Halaman 76
11 Jeremias  Lemek, Mencari  Keadilan  dalam  pandangan  kritis  terhadap  penegakan  hukum  di  Indonesia, (Jakarta: Galang press, 2007) halaman 25
12 Munir Fuady, Loc.Cit , Halaman 99
kenyataan dalam masyarakat. Norma sosial senantiasa merupakan perwujudan dari kemauan manusia untuk menentukan keharusan berbuat begini atau begitu. 13
Justifikasi rasional atas suatu postulat yang didasarkan pada pembenaran nilai subyektif adalah menipu  diri sendiri ( self deception ) atau merupakan suatu ideologi. Bentuk tipikal dari ideologi  semacam    ini  adalah  penekanan    adanya  suatu  tujuan  akhir  dan  adanya  semacam regulasi perbuatan manusia yang telah ditentukan sebelumnya ( definite ) sebagai proses alam atau kondisi alami dari rasio manusia atau kehendak Tuhan. 14

## 2.3  Asas Kepatutan
Selain  sudut      pandang      pembuat      undang-undang,      kepatutan      dan      kepantasan (billijkheid    en    redelijkheid )    akan    memainkan    peran    penting.  Akan  tampak  bahwa kemudian  bahwa  pembuat  undang-undang  mendukung  pandangan  dominan  di  masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 15 .
Budi  dan kepatutan  ( Redelijkheid  en Billijkheid )  adalah sesuatu  yang dapat  dimengerti akal  budi  dan  perasaan  manusia.  Suatu  itikad  baik  yang  objektif  disebut  juga  dengan kepatutan.  Kepatutan  bisa  disamakan  dengan  apa  yang  biasa  disebut  dengan  etis  atau  kata pantas.Contoh  tidak  seorang  pun  bisa  menuai  apa  yang  tidak  ia  tabur,  dan  lain-lain.  Bahwa suatu dianggap patut jika mempunyai tujuan yang mulia dan bermanfaat bagi masyarakat.

## 2.4  Teori “ Tragedi of Commom ”
Sejak  Garret  Hardin  (1968)  menerbitkan  artikelnya,  " The  tragedy  of  the commons ", masalah penguasaan dan pemilikan menjadi salah satu isu utama dalam wacana pengelolaan sumber daya alam, termasuk laut. Dalam konteks ini, Hardin mengatakan bahwa sumber daya alam  yang  tidak  menjadi  obyek  kepemilikan  yang  juga  berarti  milik  semua  orang  ( the commons )  cenderung  akan  mengalami  kehancuran  yang  diakibatkan  oleh  eksploitasi  yang
13 Satjipto, Op.cit , halaman  53
14 Zoran  Jelic, A note from adolf merkel’s theory of administrative law ,  Journal  Facta  Universitatis,  Series  : laws and politics. Volume 1, No 2, 1998 halaman 148
15 Jan  Remmelink,  : Hukum      Pidana  komentar    atas    pasal-pasal    terpenting    dari    kitab    undang-undang hukum  pidana   Belanda   dan   padanannya   dalam   kitab   undang-undang   hukum  pidana  Indonesia, ( Jakarta: Penerbit Gramedia, 2006,) halaman  126
berlebih.  Menurut Gerald  Hadin,  hal  ini karena (1 ) the commons menciptakan akses terbuka ( free for all ), dan (2) dalam kondisi akses terbuka, tidak ada insentif untuk konservasi karena tidak ada jaminan jika seseorang berhenti melakukan eksploitasi, orang lain akan melakukan hal  yang  sama,  malah  sebaliknya  (3)  semua  orang,  secara  individu  akan  berlomba-lomba untuk  mengeksploitasi  sumber  daya  itu  sebanyak-banyaknya.  Kehancuran  adalah  akhir  dari realitas ini, itulah yang disebutnya sebagai the tragedy of the commons 16 .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) ditinjau dari sudut asas kepatutan
Indonesia mempunyai suatu cita hukum yang berdasarkan dalam pancasila yang berakar dalam  Pancasila  berintikan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  penghormatan  atas  martabat  manusia, pengakuan  dan  penghormatan  hak  asasi  manusia,  wawasan  kebangsaan  dan  wawasan nusantara,  persamaan  dan  kelayakan,  keadilan  sosial,  moral  dan  budi  pekerti  yang  luhur, partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik. 17 .
Secara  normatif,  ketentuan  konstitusional  ini  memberikan“hak  penguasaan”  kepada negara  atas  seluruh  sumber  daya  alam  Indonesia  (termasuk  sumber  daya  pesisir)  dan memberikan”  kewajiban  kepada  negara”  untuk  menggunakannya  bagi  kemakmuran  rakyat sebesar-besarnya.  Dengan  demikian  ketentuan  ini  telah  mengatur  adanya  hak  umum berhadapan  dengan  hak  pribadi  dalam  persoalan”  sumber-sumber  daya  alam”,  yang  dapat mendasari arah pengembangan pengawasan dan peraturan pengelolaannya 18 .
Menurut  Penulis,  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  kecil,  maka  ada  perlindungan  dan  kepastian hukum  untuk  mengelola  wilayah  pesisir.  Telah  dijelaskan  diatas  bahwa  Undang-Undang
16 Dedi supriadi adhuri, Loc.cit
17 B.    Arief  Sidharta,  “Pancasila  Sebagai  Grundnorm  Hukum  Indonesia”,  Makalah,  Fakultas  Hukum Universitas  Parahyangan  ,  Bandung,  1999,  halaman  7.  Dapat  dibaca  dalam  buku  L.Tri  Setyawanta  R. Konsep  Dasar  dan  Masalah  Pengaturan  Pengelolaan  Pesisir  Terpadu  Dalam  Lingkup  Nasional ,  ( Semarang,: Pusat Studi Hukum Laut  2005)  Halaman 129
18 Munadjad Danusaputro, hukum lingkungan  buku I: Umum ( Bandung :Penerbit Bina cipta, 1984) halaman 200
Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam hal ini  tentang  hak  pengusahaan  perairan  pesisir  (HP3)  adalah Pantas .  Berdasarkan  teorinya Gerald  Hadin  yang  berjudul    “ Tragedy  Of  Common ” bahwa sumber daya alam di  laut akan habis  diakibatkan  eksploitasi  yang  berlebih.  Menurut  Penulis  untuk  mencegah    apa  yang dinamakan dengan ” Tragedy Of Common ” diperlukan suatu privatisasi diwilayah pesisir yang dalam  hal  ini  berbentuk  HP3  dilakukan  oleh  pemerintah.  Menurut  Penulis  tindakan pemerintah  dalam  melakukan  tindakan  privatisasi  sesuai  dengan  asas  kepantasan  yang  ada didalam masyarakat.

## 3.,2  Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) ditinjau dari sudut asas keadilan
Kenapa  disebut  tidak  adil,  karena  menurut  penulis,  Pemerintah  tidak  melihat  secara mendetail  atau  mendalam  ( Due  Diligence ) 19 terhadap  perbedaan  kekayaan,  kemampuan, teknologi,  kesadaran  hukum  antara  warga  negara  yang  satu  dengan  yang  lain,  antara  badan hukum  yang  satu  dengan  badan  hukum  yang  lain,  antara  masyarakat  adat  satu  dengan  yang lain,  antara  badan  hukum  dengan  masyarakat  adat,  atau  campuran  ketiga-tiganya.  Untuk mendapatkan  Hak  pengusahaan  perairan  pesisir,  pasti  perlu  biaya.  Nelayan  –nelayan Indonesia dan masyarakat adat Indonesia tergolong masyarakat yang miskin, yang sangat jauh berbeda  sekali  dengan  para  pengusaha  dan  perusahaan.  Para  Pengusaha  dan  perusahaan mempunyai  segalanya  dalam  berbagai  bidang,  kekayaan,  modal  yang  besar  relasi  yang  kuat dengan  para  penguasa,  teknologi  yang  canggih  dll.  Jika  para  nelayan  dan  masyarakat Indoneisa  berhadapan  dengan  Para  pengusaha  dan  perusahaan  yang  mempunyai  segalanya, dapat  diibaratkan  david  versus  goliat,  kelas  bulu  melawan  kelas  berat,  atau  amatir  melawan professional.  Jadi  dapat  dipastikan  para  nelayan  dan  masyarakat  adat  Indonesia  akan  kalah telak, padahal dalam Pembukaan Pembukaan UUD 1945 Alenea 4 menyebutkan bahwa :
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk
19 Dalam  sebuah  hukum  perjanjian  diatur  mengenai  apa  yang  disebut  dengan due  diligence (pemeriksaan secara  mendalam),  misalnya  “hak  untuk  mengakses  ruangan”  dapat  dibaca  dalam  Ali  Budiarjo,  et  all, Pedoman Penasehat Hukum Perusahaan , (Jakarta: Lexindo Consulting, 2008) halaman 3
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”
Oleh karena itu pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia  dengan  memberikan  keadilan  kepada  nelayan  dan  masyarakat  ada.  Tentunya dengan  harapan  bahwa  dengan  adanya  keadilan  tersebut  maka  dapat  memajukan kesejahteraan umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3.3  Perubahan  Terhadap Pasal-Pasal  HP3  (hak  pengusahaan  perairan  pesisir)  untuk menuju ke sebuah peraturan yang adil dan pantas bagi masyarakat Indonesia.
3.3.1 Perubahan  Terhadap  Pasal-Pasal  HP3  (hak  pengusahaan  perairan  pesisir)      dan Aturan-aturan yang diperlukan untuk mendukung HP3
Untuk  menuju  pada  aturan  HP3  yang  memenuhi  rasa  keadilan  dan  kepatutan  didalam masyarakat Indonesia, maka diperlukan diadakan perubahan pada Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan (2),  Pasal 20 ayat 3, Pasal 21 ayat (1) dan 61 ayat (1). dan ditambahkan juga  aturan  tentang  pejabat  yang  berwenang  yang  tidak  melaksanakan  pengawasan  terhadap ketaatan  lingkungan  pesisir,  pelanggaran  tata  ruang  pesisir  bagi  pemberi  izin  dan  pemohon izin,  insentif  pajak,  penghargaan,  pencegahan  dan  pelatihan  oleh  ahli-ahli  hukum  ,ekonomi, lingkungan  pesisir,  dan  lain-lain  yang  disediakan  dinas  atau  departemen  kelautan  dan perikanan. Dilihat secara kepastian hukum, perubahan HP3 sangat diperlukan karena dengan perubahan  ini  akan  lebih  memberikan  jaminan  hukum  kepada  siapapun  yang  melakukan usahanya  di  wilayah  pesisir.  Oleh  karena  itu  perubahan  yang  diperlukan  adalah  perubahan terhadap syarat-syarat untuk mendapatkan HP3.

## 3.3.2 Perubahan aturan HP3 secara Kepastian Hukum
Secara  kepastian  hukum,  hak  pengusahaan  perairan  pesisir  (HP3)  memberikan  suatu kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  menurut  Gustav  Radbruch    adalah    menjamin  bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati 20 .
Pemerintah  yang  diwakili  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  yaitu  Mohamad
20 Theo Hujibers , Op.cit halaman 163
Syamsul Maarif melihat Undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum bagi  pelaku usaha. Melalui Undang-undang ini pelaku usaha diharapkan dapat mendatangkan pendapatan bagi negara dari kegiatan yang berlangsung di wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai catatan, Ini  adalah  pertama   kali   pemerintah   memberikan  landasan   hukum   atas pengusahaan  wilayah  perairan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Pemerintah  berdalih  bahwa sebuah  kepastian    atas    pengusahaan    perairan    akan    mampu      menggenjot  perekonomian pesisir   yang   sejauh   ini   belum   banyak   menyumbang  bagi pendapatan nasional
Menurut  advokat  senior  Henry  Thomas  Simarmata  (IHCS)  dari  saksi  ahli  dari  Koalisi Tolak  HP3  (anggota    koalisi    di  antaranya  adalah  KIARA,  IHCS,  PK2PM,  KPA,  SPI, Yayasan  Bina  Desa  Sadajiwa,  YLBHI,  WALHI)  dengan      adanya      sebuah      hak      atas pengusahaan      perairan  pesisir      maka      masyarakat    tradisional      akan    dihadapkan  pada birokrasi    dan    juga  persoalan  hukum  yang  akan  sangat  potensial  merugikan  mereka.  Niat pemerintah  untuk  menghadirkan  kepastian  hukum,  kemungkinan  besar  justru  akan  menjadi pengganjal usaha masyarakat  tradisional. Klaim atas pengakuan hak adat justru kemungkinan tergusur  oleh   berbagai   persyaratan   teknis, administratif   dan operasional 21 . Nur Hasan (Ahli dari Pemohon) menyatakan bahwa Objek HP3 tidak jelas sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kita di sana menyatakan adanya hak dari setiap orang untuk memperoleh kepastian hukum yang adil 22 .
Kepastian  hukum  di  definisikan  adanya  kejelasan  norma  yang  menjadi  acuan berperilaku  bagi  setiap  orang.    Kejelasan  norma  itu  tentu  harus  ada  indikatornya,  ada ukurannya
Ada  tiga  indikator  untuk  menyatakan  bahwa  sebuah  norma  itu  memberikan  kepastian hukum, yaitu:
a. Norma itu mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang itu sendiri  maupun  konsistensi  horisontal  dengan  undang-undang  yang  lain  ataupun
22 http://desasejahtera.org/artikel/261-ssetengah-hati-melindungi-nelayan-tradisional.html
konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.
b. Bahwa ada kepastian hukum itu kalau konsep penormaannya atau rumusan normanya tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir.
c. Ada  suatu  implikasi  yang  sangat  jelas  terhadap  pilihan-pilihan  perilaku  yang  sudah diatur  di  dalam  undang-undang  atau  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  itu sendiri.
Menurut  Penulis,  asas  kepastian  hukum  sangat  mutlak  diperlukan  unntuk  menjamin siapapun  yang  melakukan  usahanya  diwilayah  pesisir,  baik  nelayan,  masyarakat  adat,  orang perorangan dan badan usaha. Karena ketika Undang-Undang itu  mengatur sebuah hak, maka negara  memberikan  sebuah  jaminan  atas  hak  itu.  Hak  pengusahaan  perairan  pesisir  (HP3) adalah suatu hak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, karena diatur dalam Undang-Undang  maka  HP3  berarti  dijamin  negara.  Sehingga  setiap  orang  tidak  ragu melakukan  usahanya  di  pesisir  karena  itu  merupakan  suatu  hal  yang Legal /  sah.    Sertifikat HP3  merupakan  bukti  kepemilikan  juga  merupakan  bukti  bahwa  adanya  kepastian  hukum. Sertifikat  HP3  ini  akan  diperoleh  setelah  memenuhi  syarat,  teknis  dan  operasional.  Menurut Henry  Thomas  Simarmata,  Kepastian  hukum  yang  berupa  kepemilikan  sertfikat  HP3  akan terganjal oleh persyaratan teknis, adminstratif, dan operasional.  Penulis sangat setuju dengan pendapat Henry Thomas Simarmata diatas, dikarenakan persyaratan sangat sulit dipenuhi oleh masyarakat adat dan nelayan tradisional yang notabene berada dibawah garis kemiskinan. Oleh karena  itu,  Penulis  perlu  memberikan  saran  kepada  pemerintah  untuk  lebih  membuat persyaratan  yang sangat sederhana dan membagi suatu  wilayah menjadi  empat  bagian, yaitu: orang-perorangan, badan usaha,nelayan tradisional dan masyarakat adat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  KESIMPULAN
Adanya Kesimpulan Penulis sebagai berikut:
a) Bahwa  hak  pengusahaan  perairan  pesisir  (HP3)  dilihat  dari  sudut  pandang kepatutan  adalah  patut  atau  pantas  karena  hak  pengusahaan  perairan  pesisir (HP3)  ini  dibuat  untuk  tujuan  yang  mulia  yaitu  untuk  melindungi  dan memajukan  nelayan,  pengusaha  dan  lain-lain  yang  menggantungkan  hidupnya pada  wilyah  pesisir.  Selain  itu  HP3  juga  bertujuan  untuk  melestarikan  sumber daya alam yang ada diwilayah pesisir.
b) Bahwa  hak  pengusahaan  perairan  pesisir  (HP3)  dilihat  dari  sudut  pandang keadilan  adalah  tidak  adil  karena  jelas  akan  memberatkan  para  nelayan tradisional  dan  masyarakat  adat  yang  mempunyai  modal  terbatas  untuk mendapatkan  HP3  dikarenakan  persyaratan  untuk  mendapatkan  HP3  sulit dipenuhi  oleh  masyarakat  adat  dan  tradisional,  serta  masyarakat  adat  dan nelayan  tradisional    yang  telah  turun  temurun  mengelola  wilayah  pesisir  bisa kehilangan  sumber  penghidupann  yang  ada  diwilayah  pesisir    yang  dapat diartikan  tidak  melindungi  nelayan  tradisional  dan  juga  bertentangan  dengan Pancasila sila ke Lima butir ke Pancasila Sila ke Lima Butir Ke 2 yang berbunyi ”Bersikap adil”
c) Untuk  menuju  pada  aturan  HP3  yang  memenuhi  rasa  keadilan  dan  kepatutan didalam masyarakat Indonesia, maka diperlukan diadakan perubahan pada Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan (2),  Pasal 20 ayat 3, Pasal 21 ayat (1) dan  61  ayat  (1).  dan  ditambahkan  juga  aturan  tentang  pejabat  yang  berwenang yang  tidak  melaksanakan  pengawasan  terhadap  ketaatan  lingkungan  pesisir, pelanggaran  tata  ruang  pesisir  bagi  pemberi  izin  dan  pemohon  izin,  insentif pajak,  penghargaan,  pencegahan  dan  pelatihan  oleh  ahli-ahli  hukum  ,ekonomi, lingkungan pesisir, dan lain-lain yang disediakan dinas atau departemen kelautan dan  perikanan.  Dilihat  secara  kepastian  hukum,  perubahan  HP3  sangat diperlukan karena dengan perubahan ini akan lebih memberikan jaminan hukum
kepada  siapapun  yang  melakukan  usahanya  di  wilayah  pesisir.  Oleh  karena  itu perubahan  yang  diperlukan  adalah  perubahan  terhadap  syarat-syarat  untuk mendapatkan HP3.  Dilihat  secara secara Sosiologis,  perubahan HP3  diperlukan untuk  memwujudkan  suatu  aturan  HP3  yang  dibangun  dengan  merespons  dan mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam. Perubahan yang diperlukan  adalah  perlunya  aturan  pencegahan.  Dilihat  dari  sisi  Historis, Perubahan  HP3  diperlukan  untuk  memberikan  sebuah  prioritas    atau penghormatan  tterhadap  masyarakat  kepada  masyarakat  adat  yang  turun- temurun  mengelola  wilayah  pesisir.  Perubahan  yang  diperlukan  adalah memberikan  HP3,  tanpa  syarat  pembayaran  diangsur  dan  dalam  jangka  waktu satu tahun.

## B.   SARAN
Adapun saran penulis adalah:
a) Perlu  diadakan  perubahan  Pasal  17  ayat  (2),  yaitu  :dengan  pencantuman  kata  “ Nelayan Tradisional” pada Pasal ini.
b) Perlu  diadakan  perubahan  Pasal  18  Undang-Undang    Nomor  27  Tahun  2007 Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  dalam  Pasal  18 diatur tentang HP3 dapat diberikan kepada orang-perorangan, masyarakat adat dan badan  hukum.  Menurut  Penulis  HP3  dapat  diberikan  kepada  perorang-orangan, badan  hukum  (perusahaan),  nelayan  dan  masyarakat  adat  dengan  pembagian sebesar 25% untuk setiap golongan.
c) Perlu diadakan perubahan Pasal 19 ayat (1) dan (2), yaitu: dalam mengukur jangka waktu  HP3  didasarkan  pada  konsep  daya  pikul.  Jadi  masyarakat  dengan  modal terbatas dapat memiliki HP3.
d) Perlu  diadakannya  perubahan  Pasal  20  ayat  3,  yaitu  :  HP3  dapat  berakhir  karena masa waktunya berakhir, disalah-gunakan,  dan dirusak oleh pemilik HP3
e) Perlu  diadakanya  perubahan  terhadap  Pasal  21  ayat  (1)  yaitu  :    cukup  satu persyaratan  pokok.  Persyaratan  pokok  itu  terdiri  atas:  tidak  pernah  melakukan kejahatan  yang  serius  terhadap  lingkungan,  sesuai  dengan  tata  ruang  pesisir, memberdayakan  masyarakat  sekitar  lokasi  kegiatan  dan    memperhatikan  hak masyarakat untuk mendapatkan akses kepantai dan muara sungai.
f) Perlu  diadakannya  perubahan    terhadap  Pasal    61  ayat  (1),  yaitu  :  Pemerintah memberikan  penghormatan  kepada  masyarakat  adat  tanpa  syarat,  dengan pembayaran diangsur dan dalam jangka waktu  satu tahun
g) Perlu  ditambahkan  juga  aturan  tentang  pejabat  yang  berwenang  yang  tidak melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan lingkungan pesisir, pelanggaran tata ruang pesisir bagi pemberi izin dan pemohon izin.
h) Izin  jangan  terlalu  rumit  karena  hanya  akan  menimbulkan  suatu  peluang  korupsi dan birokrasi yang tidak efektif.
i) Insentif  pajak  diperlukan  untuk  merangsang  kepada  siapapun  untuk menginvestasikan uangnya diwilayah pesisir.
j) Perlu  diatur  pemberian  penghargaan  kepada  pemilik  HP3  yang  dapat  menjaga lingkungan wilayah pesisirnya, mampu membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak diwilayah pesisir dan lain-lain.
k) Perlu  diatur  aturan  pencegahan  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007. Aturan pencegahan ini sangat  diperlukan karena  biayanya lebihg murah daripada “mengobati” yang ongkosnya sangat mahal. Dalam hal ini arti kata “ mengobati”: memperbaiki lingkungan pesisir yang rusak.
l) Perlu adanya pelatihan oleh ahli-ahli hukum,ekonomi,lingkungan pesisir, dan lain- lain  yang  disediakan  dinas  atau  departemen  kelautan  dan  perikanan,  sebelum orang,  nelayan,  badan  hukum,  dan  masyarakat  adat  memiliki  HP3.  Sehingga mereka dapat diarahkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU
Ali  Budiarjo,  et  all, Pedoman  Penasehat  Hukum  Perusahaan ,  (Jakarta:  Lexindo  Consulting, 2008)
Apriliani  Soegiarto, Pemanfaatan  Sumber  Alam  Laut  Menjelang  Tahun  2000
StrategiKelautan, Pengembangan
Kelautan Dalam Di dalam John Pieris(peny)Perspektif Pembangunan Nasional, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988)
Ditjen  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil, Naskah  Akademik    Pengelolaan  Wilayah    Pesisir , (Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan, , 2001)
Djoko Pramono, Budaya Bahari, (Jakarta, : PT. Gramedia Pusaka Utama, 2005)
E.Bodenheimer , Jurisprudence, the philosophy and Method of the law, (Cambridge, Harvard University Press, 1974)
Erly Suandy, Hukum Pajak ,(Jakarta: Salemba Empat, 2008)
Hans  Kelsen, Teori  Tentang  Hukum  Dan  Negara, (Bandung  :  Penerbit  Nusa  Media  dan Penerbit Nuansa, Cetakan I 2006)
, Teori Hukum Murni , (Bandung: Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2007)
Hari Chand, Modern Jurisprudence , (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994) Jan  Remmelink,  : Hukum      Pidana  komentar    atas    pasal-pasal    terpenting    dari    kitab undang-undang  hukum  pidana   Belanda   dan   padanannya   dalam   kitab   undang- undang   hukum  pidana  Indonesia, ( Jakarta: Penerbit Gramedia, 2006,)
Jeremias  Lemek, Mencari  Keadilan  dalam  pandangan  kritis  terhadap  penegakan  hukum  di Indonesia (Jakarta: Galang press, 2007)
Jimly  Ashidiqie  dan  M.Ali  Saffat, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  (Jakarta  :  Sekjen  & Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
L.T.  Setyawanta,, Reformasi  pengaturan  pengelolaan  wilayah  pesisir  di  Indonesia  dan Tantanganya dalam implementasinya didaerah. (Semarang,:  Badan Penerbit  Universitas Diponegoro, 2009)
, Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional, ( Semarang,: Pusat Studi Hukum Laut  2005)
L.B Curzon., Jurisprudence , (Plymouth :Macdonald & Evans 1979)
Lembaga Alkitab Indonesia, alkitab, (Jakarta : Lembaga alkitab Indonesia, 1986)
Mochtar  Kusumaatmaja, Masalah  Lebar  Laut  Teritorial  Pada  Konperensi  –Konperensi Hukum Laut Jenewa (1958 dan 1960),( Bandung; PT. Penerbitan Universitas Bandung, 1962)
Munadjad  Danusaputro, hukum  lingkungan    buku  I:  Umum (  Bandung  :Penerbit  Bina  cipta, 1984)
Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum ,  (Bogor : Ghalia Indonesia 2007)
P.J. Fitzgerald, Salmond on Jurisprudence , (London : Sweet & Maxwell 1966)
R.W.M Dias, Jurisprudence , (London :Butterworths, 1976)
Rokhmin  Dahuri,  Jacub  Rais,  Sapta  Putra  Ginting,  M.J  Sitepu, Pengelolaan  Sumber  Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996)
Roscoe  Pound, An  Introduction  to  the  philosophy  of  law ,  (  New  Haven  :Yale  University Press, 1978)
Satjipto Raharjo , Ilmu Hukum (Bandung : Alumni 1986)
Soejono  Koesoemo  Sisworo,  Mempertimbangkan  beberapa  pokok  pikiran  pelbagai  aliran filsafat  hukum  dalam  relasi  dan  relevansinya  dengan  pembangunan  hukum  Indonesia. (semarang,, fakultas hukum undip, 1989)
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,  (Jakarta  : Penerbit UI Press, 2006
, dan Sri Mamudji , Pengantar Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : UI Press, , 2006)
Sunaryati  Hartono,  Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-21,  (Bandung  : Alumni,1994)
Theo Hujibers, Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah , (Bandung: Penerbit Kanisius 1982) Wolfgang Friedman, Legal Theory , (London : Stevens &Sons, 1953)

## 2. WEBSITES
Dedi Supriadi Adhuri, 2010, rumitnya pengaplingan laut, http://www.pmb.lipi.go.id/ind ex.php/artikel?option=com_artikel&mode=tampil&id=20
Johanes  Tulungen,  2010, Cabut  UU  Nomor  27  tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  wilyah pesisir dan Pulau-pulau Kecil http://katuari.multiply.com/journal/item/5/5
Muhamad Karim, 2009, Batalkan Hak Pengusahaan Periaran Pesisir . http://www.sinarharapan.co.id/  cetak/berita/  read/batalkan-  hak-pengusahaan-  perairan- pesisir/
Rahmawaty,  2006, Pengelolaan  Kawasan  Pesisir  dan  Kelautan  Secara  Terpadu  dan Berkelanjutan , http://digilib.usu.ac.id/download/fp/04012584.pdf
Saleh  Lubis,2009, tragedy  of  common http:  //salehlubis.blogspot.com/2009/02/Tragedy-of common-kaitannya dengan ilmu.html
http://bataviase.co.id/node/190643
http://desasejahtera.org/artikel/261-ssetengah-hati-melindungi-nelayan-tradisional.html http://id.wikipedia.org/wiki/Hak
http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/21/03465898/pak.presiden.dengar.kami http://www.maskerbiru.net/2010/04/26/mk-uji-materi-uu-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/ http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

## 3. MAKALAH
Arief  Hidayat  ,” Prospek  dan  Tantangan  Sistem  Hukum  Indonesia    Pada  era  Global, Masalah-masalah hukum” , Ed IV, FH Undip, Semarang 1999
Barda Nawawi Arief, “ Penggalian Hukum Dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional,”
Masalah-Masalah Hukum” , NO 9 Tahun 1991, FH  UNDIP, Semarang 1991
B.Arief  Sidharta,  “Pancasila  Sebagai  Grundnorm  Hukum  Indonesia”,  Makalah,  Fakultas Hukum Universitas Parahyangan , Bandung, 1999,
Bidawi  Hasyim,  et.al, Inventarisasi  Potensi  Sumberdaya  Laut    Menggunakan  Teknologi Penginderaan  Jauh  Satelit    Dan  Sistem  Informasi  Geografi,  Makalah  dalam  Seminar Nasional Maritim I.Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan , Jakarta, Maret 2000, Charles E.Rice, “ The Role of Legal Ethics And Jurisprudence In National Building ”. Makalah tanpa tahun
Zoran  Jelic,  “ A  note  from  adolf  merkel’s  theory  of  administrative  law” ,  Journal  Facta Universitatis, Series : laws and politics. Volume 1, No 2, 1998

## 4. UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil ,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan,
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang,
Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria,
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional 2005-2025