## KETAHANAN NASIONAL
DALAM PENDEKATAN MULTIKULTURALISME
Oleh: Iriyanto Widisuseno Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

## ABSTRACT
Multiculturalism is a tool, and method, vehicle or the equivalent notion of ideology, function to enhance human dignity and self resilience. Since multiculturalism is a tool then the sense of culture  or  ideology  embodied  in  the  term  multiculturalism  should  be  viewed  from  the perspective  of  function  for  human  life.  Multiculturalism  has  always  built  based  on  the philosophical  outlook  of  a  nation  on  the  meaning  of  life  and  life,  and  relationships  with environment  as  well  as  the  creator.  Then  every  nation  in  giving  practical  meaning  of multiculturalism  will  be  colored  by  its  philosophical  outlook.  The  multicultural  education paradigm  led  to  the  creation  of  attitudes  of  learners  who  want  to  appreciate,  respect  for ethnic, religious and cultural society. Then, too, multicultural education to give awareness to students  that  differences  in  ethnicity,  religion  and  culture  as  well  as  the  other  does  not become  a  barrier  for  students  to  unite  and  cooperate.  Thus,  Pancasila  as  an  ideology  of education  is  needed,  especially  considering  the  posture  of  Indonesia  in  the  form  of  an archipelago, and pluralistic world is at a cross position.
Key words : self resilience, multiculturalism, multicultural education.

## A.  PENDAHULUAN
Ketahanan nasional hakikatnya adalah kondisi suatu bangsa yang menggambarkan kemampuan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan,  gangguan  dan  tantangan.  Faktor penguat  ketahanan  nasional  suatu  bangsa yaitu  ideologi,  politik,  sosial  budaya, ekonomi  dan  pertahanan  keamanan.  Sosial budaya  sebagai  salah  satu  faktor  penguat ketahanan nasional, maka dalam pembangunannya  tidak  dapat  lepas  dari kondisi  objektif  masyarakat  Indonesia  yaitu masyarakat  yang  multikultural.  Pendekatan multikulturalisme di Indonesia masih dipandang sebagai pendekatan yang paradoksal, disebabkan ada kesalahan pemahaman. Bahwa di satu sisi menginginkan  persatuan  tetapi  di  lain  sisi mempertajam perbedaan. Namun kenyataannya  wajah  masyarakat  Indonesia adalah  multikultural,  dan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas pondasi
masyarakat yang plural berdimensi multikultural.  Jadi,  basis  ketahanan  nasional Indonesia  sesungguhnya  adalah  pluralitas multikulturalisme.  Permasalahan  yang  ingin diangkat  dalam  makalah  ini  yaitu  :  (1)  Apa problem  ketahanan  nasional  Indonesia  saat ini, (2) apa urgensi pendekatan multikulturalisme dalam ketahanan nasional, dan (3) bagaimana pola pendekatan multikulturalisme  dalam  mengatasi  problem ketahanan nasional Indonesia.

## B.  PROBLEM KETAHANAN NASIONAL
Jika melihat fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia  saat  ini,  bangsa  dan  negara Indonesia sedang mengalami berbagai tantangan  atau  bahkan  ancaman,  baik  dari dalam  negeri  maupun  dari  luar  negeri.  Dari dalam negeri,   gerakan reformasi yang telah digulirkan  saat  ini  justru  menyisakan dampaknya  yang  berkepanjangan.  Semangat
demokratisasi yang menjelma dalam reformasi hanya melahirkan nilai-nilai kebebasan yang kering dari spiritualitas nilai moral dan etika,  kemudian menjalar menjadi krisis sosio kultural bangsa Indonesia. Krisis budaya yang meluas di kalangan masyarakat itu dapat disaksikan dalam berbagai bentuknya,  seperti  terjadinya disorientasi dan distorsi . Disorientasi artinya masyarakat kehilangan  arah  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara,    akibat  semakin  lepas  dari nilai-nilai  dasar  yang  menjadi  pedoman, pengangan,  dan  pandangan  hidup.  Distorsi nilai,  yaitu  pemutarbalikan  cara  pandang, nilai-nilai  lama  yang  dahulu  dijadikan pedoman,  dan  pandangan  hidup  sekarang difahami  sebagai  sesuatu  yang  kuno  dan ketinggalan  jaman.  Sementara  masyarakat lebih  memilih  dan  mempercayai  nilai-nilai modern  yang  serba  praktis  dan  pragmatis, kesemuanya belum  tentu sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat  mengalami  kegoyahan  dalam pandangan  hidupnya,  mudah  terombang– ambing dan mudah termakan provokasi yang menjerumuskan.  Modus  distorsi  ditandai semakin  memudar  ikatan  kohesivitas  sosial, seperti  menurunnya  rasa  solidaritas  atau kesetiakawanan  sosial  sebagai  sesama  anak bangsa.  Kehidupan  sosial  menjadi  hambar dan  gersang,  kering  dari  spiritualitas  nilai- nilai sosial dan masyarakat menjadi temperamental  sehingga  mudah  melakukan berbagai  tindakan  kekerasan  atau  anarkhis (Iriyanto, 2006).
Di  sisi  lain  muncul  pada  sebagian kaum  elit  suatu  pemikiran  yang  dilandasi semangat federalisme dan demokrasi liberal, misalnya dalam bentuk  ide – ide pemekaran wilayah  untuk  memperluas  daerah-daerah otonomi  khusus  tanpa  alasan  rasional  yang memihak  kepentingan  masyarakat.  Padahal, ide  awal  pengembangan  otonomi  daerah adalah menjadikan daerah sebagai filter bagi gerakan  separatisme,  mendekatkan  rakyat pada  pengambil  keputusan (policy  maker) dan  menyebarkan  serta  meratakan  pusat- pusat  pertumbuhan  potensi  daerah  untuk kesejahteraan masyarakatnya, namun ternyata perkembangannya hanya
membuahkan  hasil  sampingan (by  product) berupa  raja-raja  kecil  di  dalam  negara. Kemudian  lagi  muncul  berbagai  gerakan anarkhis  dan  separatis  yang  bernuansa  sara masih terjadi di mana-mana. Seperti gerakan pembelaan  kebenaran  dan  keadilan  dengan mengatasnamakan agama hanya melegalisasi tindak  kekerasan  dan  pemaksaan  kehendak kepada  kelompok  agama,  budaya,  etnis masyarakat lain.
Ancaman  dari  luar  negeri  berupa dampak  multi  dimensi  dari  globalisasi, misalnya  tekanan  kapitalisme  di  bidang ekonomi  dan  demokrasi  liberal  di  segala bidang  kehidupan,  dapat  menggoyahkan bahkan mengancam eksistensi negara kebangsaan.  Seperti  misalnya  semangat liberalisme  yang  melahirkan  anak-anak kandungnya yaitu kapitalisme dan demokrasi liberal  saat  ini  telah  mengembangkan sayapnya  ke  seluruh  penjuru  dunia.  Nilai- nilai  liberalisme  barat  yang  dikemas  ke dalam  sistem  ekonomi  kapitalis  dan  sistem demokrasi  liberal  mampu  menciptakan tatanan  dunia  baru  yang  bersifat  mondial. Ada  ketegangan  kekuatan  tarik  ulur  antara nilai-nilai  kearifan  lokal  dan  nilai-nilai global.
Gerakan reformasi yang telah digulirkan  saat  ini  justru  menimbulkan dampak sampingan. Semangat demokratisasi yang  menjelma  dalam  gerakan  reformasi hanya melahirkan nilai-nilai kebebasan  yang kering dari spiritualitas nilai moral dan etika, pada  akhirnya  menjalar  menjadi  krisis  sosio kultural  bangsa  Indonesia.  Krisis  budaya yang  meluas  di  kalangan  masyarakat  itu dapat  disaksikan  dalam  berbagai  bentuknya, seperti  terjadinya distorsi  dan  disorientasi nilai. Disorientasi artinya masyarakat kehilangan  arah  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara,    akibat  semakin  lepas  dari nilai-nilai  dasar  yang  menjadi  pedoman, pengangan,  dan  pandangan  hidup.  Distorsi nilai,  yaitu  pemutarbalikan  cara  pandang, nilai-nilai  lama  yang  dahulu  dijadikan pedoman,  dan  pandangan  hidup  sekarang difahami  sebagai  sesuatu  yang  kuno  dan ketinggalan  jaman.  Sementara  masyarakat lebih  memilih  dan  mempercayai  nilai-nilai
modern  yang  serba  praktis  dan  pragmatis, kesemuanya belum tentu sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat  mengalami  kegoyahan  dalam pandangan  hidupnya,  mudah  terombang– ambing dan mudah termakan provokasi yang menjerumuskan.  Modus  distorsi  ditandai oleh semakin menurun rasa solidaritas sosial atau  kesetiakawanan  sebagai  sesama  anak bangsa. Hidup menjadi hambar, gersang, dan mudah melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarkhi (Iriyanto, 2006)
Merosotnya penghargaan nilai moral, kesantunan sosial, kepatuhan terhadap hukum,  nilai  etik  berlanjut  konflik  yang bernuansa  politik,  etnis  dan  agama  seperti yang  terjadi  di  Aceh,  Kalimantan  Barat  dan Tengah, Maluku Sulawesi Tengah. Meluasnya penyakit sosial  yang  terjadi  pada saat  ini  di  berbagai  wilayah  Indonesia menandakan betapa rapuhnya rasa kebersamaan  yang  dibangun  dalam  negara kebangsaan, betapa kentalnya primordialisme  antar  kelompok  dan  betapa rendahnya  solidaritas  nasional  dalam  negara kebangsaan yang multikultural.
Kata”Bhineka  Tunggal  Ika”  yang dicetuskan  para  pendiri  Negara  Kesatuan Republik Indonesia memanifestasikan sebuah  realita  wajah  masyarakat  bangsa Indonesia  yang    multikultural.  Di  atas realitas masyarakat  yang multikultural inilah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  dapat  dibangun  dan  berdiri  tegak hingga sekarang ini. Istilah ”kesatuan” dalam NKRI  sebagai  penjelmaan  Bhineka  Tunggal Ika  tidak  sekedar  mengandung  arti  fisik, melainkan  psikis  dan  kultural.  Tidak  dalam arti  aggregasi  yang  atomistik,  tidak  dalam arti integrasi struktural, tetapi kesatuan  yang memiliki  derajat  tertinggi  yaitu  integrasi kultural  yang  mengandung  didalamnya solidaritas  nasional  ( national  solidarity  ). Ideologi Pancasila  memainkan    peran sebagai perekat pluralitas budaya.
Berbagai  tantangan  tersebut  di  atas jika  tidak  segera  diatasi  dalam  kumulasinya akan merongrong ketahanan nasional bangsa dan  negara  Indonesia.  Ketahanan  nasional harus  dibangun  di  atas  akar  kebudayaan
bangsa Indonesia sendiri. Masalah ketahanan nasional harus diselesaikan melalui pendekatan
kebudayaan.
Strategi kebudayaan  dalam  ketahanan  nasional  yaitu multikulturalisme Pancasila. Berbicara tentang
Pancasila seharusnya  kita  mendudukkan  diri  sebagai sesama  warga  bangsa,  sesama  saudara, putera Ibu Pertiwi kita Indonesia. Hendaknya kita selalu ingat kepada kesamaan kedudukan kodrat dan kesamaan sifat kodrat kita  sekalian.  Kita  dilahirkan  sebagai  anak keturunan satu nenek moyang, kita mempunyai  kesatuan  darah,  kita  dilahirkan di  atas  bumi  Indonesia,  kita  mempunyai kesatuan  tempat    kelahiran  dan  tempat tinggal.  Kita  mempunyai  kesatuan  sumber kehidupan, dimana kita bersama-sama hidup, dimana  kita  bersama-sama  mendapatkan segala  sesuatu  yang  kita  perlukan  buat kehidupan kita, dimana ia saling bergaul dan kerjasama,  dimana  kita  telah  mempunyai nasib  dan  sejarah  bersama,  dimana  setelah proklamasi  kemerdekaan  kita  mempunyai suatu  tekad  untuk  menyusun  suatu  hidup bersama  dalam  negara,  yang  bersatu, merdeka,  adil  dan  makmur  buat  kita  sendiri dan anak keturunan kita sampai akhir jaman (Muladi, 2006).

## C.   URGENSI PENDEKATAN MULTIKULTURALISME
Secara etimologis istilah multikulturalisme  berasal  dari  kata  multi artinya  banyak  dan  kata  kultur  artinya budaya  serta  isme  yaitu  pandangan/faham atau  faham  budaya  plural  dan  sebagai lawannya  adalah  monokulturalisme  atau faham budaya tunggal. Pendekatan multikulturalisme  dapat  diartikan  suatu strategi  pendekatan  yang  mengapresiasi keragaman  budaya  sebagai  realitas  objektif dalam  suatu  kehidupan  masyarakat.  Dalam praktik  pendekatan  multikulturalisme  ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan.  (Choirul  Machfud,  2005),  dan ingin  menciptakan  budaya  masyarakat  yang toleran dan inklusif (Iriyanto, 2006).
Wacana pendekatan berwawasan multikulturalisme dimaksudkan untuk mengatasi masalah ketahanan nasional dengan  merespon  dampak  perkembangan globalisasi,  dan  fenomena  konflik  etnis, sosial  budaya,  yang  muncul  di  kalangan masyarakat Indonesia yang berwajah multikultural.  Kerawanan  konflik  sebagai bagian  permasalahan  ketahanan  nasional  ini sewaktu  –  waktu  bisa  timbul  akibat  suhu politik, agama, sosio budaya yang memanas. Penyebab  konflik  sangat  kompleks  namun sering  disebabkan  karena  perbedaan  etnis, agama,  ras.  Kasus  perbedaan  SARA  yang pernah  terjadi  di  tanah  air  belum  lama  ini misalnya  konflik  Ambon,  Poso,  dan  konflik etnis Dayak dengan suku Madura di Sampit. Banyak lagi kasus semacam yang belum kita ketahui atau belum terpublikasi media masa.

## D.  POLA PENDEKATAN MULTIKULTURALISME DALAM MENGATASI PROBLEM KETAHANAN NASIONAL
Pengalaman  kejadian  itu  menjadi catatan  bagi  kita  semua  terutama  bagi kalangan  pendidikan  untuk  mengkaji  dan mencarikan  jalan  pemecahannya.  Praktik pendekatan  multikulturalisme,  melalui  peran pendidikan  disini  setidaknya  memberikan penyadaran (consciousness) kepada masyarakat  bahwa  pemecahan  masalah melalui  konflik  bukan  suatu  cara  yang  baik dan  tidak  perlu  dibudayakan.  Untuk  itu pendidikan formal harus mampu memberikan  tawaran-tawaran  pembelajaran yang  mencerdaskan,  misalnya  mendisain materi,  metode,  kurikulum  yang  mampu menyadarkan  masyarakat  atau  peserta  didik akan  pentingnya  sikap  toleran,  menghormati perbedaan  suku,  ras,  agama  dan  budaya. Pendidikan  yang  kini  dibutuhkan  bangsa Indonesia yang multikultural adalah pendidikan  yang  memberikan  peran  sebagai media  transformasi  budaya (transformation of culture) di samping transformasi pengetahuan (transformation  of  knowledge ). Selama  ini  pendidikan  di  Indonesia  lebih berorientasi  pada  perannya  sebagai  media transformasi pengetahuan.
Paradigma baru yang harus dikembangkan  di  dunia  pendidikan  saat  ini adalah  paradigma  pendidikan  yang  mampu menempatkan  pendidikan  sebagai  media transformasi  budaya  disampaing  sebagai media  transformasi  pengetahuan  (Hamdan Mansur,  2004).  Alternatif  yang  ditawarkan adalah pendidikan berwawasan multikulturalisme.  Paradigma  pendidikan berwawasan multikulturalisme tersebut bermuara  pada  terciptanya  sikap  peserta didik  yang  mau  menghargai  ,  menghormati perbedaan  etnis,  agama  dan  budaya  dalam masyarakat.  Kemudian  juga,  pendidikan multikultural  memberi  penyadaran  pada peserta  didik  bahwa  perbedaan  suku,  agama dan  budaya  serta  lainnya  tidak  menjadi penghalang  bagi  peserta  didik  untuk  bersatu dan  bekerjasama.  Dengan  perbedaan  yang bermuatan  solidaritas  nasional (national solidarity) justeru  menjadi  pendorong  untuk berlomba  dalam  kebaikan  bagi  kehidupan bersama.  Pengalaman  lalu  pada  masa sentralisme kekuasaan pemerintah Orde Baru tidak  perlu  terulang  kembali,  dengan pemaksaan monokulturalisme yang  nyaris seragam  telah  memunculkan  reaksi  balik masyarakat.  Langkah  kebijakan  ini  bukan tanpa  membawa  implikasi  negatif  terhadap upaya  rekonstruksi  kebudayaan  nasional yang multikultural.
Di Indonesia pendidikan berwawasan multikulturalisme  tergolong  masih  baru, namun  jika  dipandang  sebagai  sebuah pendekatan  maka  pendidikan  berwawasan multikultural  sangat  sesuai  bagi  masyarakat Indonesia yang heterogin, terlebih pada masa pelaksanaan otonomi dan desentralisasi yang sudah  dimulai  sejak  tahun  1999/2000,  dan hingga  saat  ini  pelaksanaannya  belum mencapai harapan semua pihak. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara langsung atau pun  tidak  memberi  dampak  bagi  dunia pendidikan  untuk  menciptakan  otonomi pendidikan.  Dengan  demikian  pendidikan multikultural  yang  ditawarkan  ini  sejalan dengan  pengembangan  demokrasi  yang berjalan seiring dengan kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Perlu difahami,  jika  kebijakan  otonomi  daerah
tidak  dilaksanakan  dengan  hati  –  hati, kebijakan ini justru akan menggiring kita ke arah jurang perpecahan bangsa atau disintegrasi  bangsa.  Monokulturalisme  di dunia  pendidikan  kita  masih  nampak  sekali jika  ditilik  dari  beberapa  segi  pendidikan. Misalnya,  mulai  dari  kurikulum,  materi pelajaran, hingga metode pengajaran di kelas sama.  Lengkap  dengan  penyelenggaraan pendidikan  yang  etatisme  dan  diperkuat dengan  sistem  birokrasi  yang  ketat.  Semua peraturan perundang-undangan dan keputusan  yang  dibuat  pusat  berlaku  untuk semua daerah.
Memberlakukan pendidikan berwawasan  multikulturalisme  membawa konsekuensi perubahan paradigma manajemen  dan  kurikulum  pendidikan. Masalah  manajemen  pendidikan  di  sini adalah  bagaimana  mengubah  orientasi;  (a) dari  penyelenggaraan  pendidikan  dengan dominasi kekuasaan birokrasi menjadi dominasi  kekuasaan  akademi;  (b)  dari orientasi untuk kepentingan orang dewasa ke kepentingan  anak  didik;  (c)  dari  pendekatan seragam ke pendekatan beragam (multikultural),  demokrasi  terbuka;  (c)  dari serba  pusat  ke  distribusi  daerah;  (d)  dari kecenderungan berorientasi global beralih ke orientasi  kepentingan  nasional  dan  regional. Sedangkan masalah kurikulum adalah bagaimana menyusun institusional curriculum  di  semua  jenjang  pendidikan dapat mengadopsi nilai-nilai pluralitas kedaerahan.
Pendidikan berwawasan
multikulturalisme ini dinilai penting utamanya dalam memupuk rasa kebersamaan dalam  keberagaman  untuk  memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan semangat  kemerdekaan  tahun  1945.  Sejak awal  para  pendiri  negara  kita  (the  Founding Fathers)  telah  menyadari  akan  keragaman bahasa,  budaya,  agama,  dan  suku  bangsa kita.  Bangsa  Indonesia  adalah  multikultural, sehingga menganut semangat Bhineka Tunggal  Ika  ( unity  in  diversity) untuk mewujudkan  persatuan  yang  diinginkan rakyat  kebanyakan,  dan  mediasinya  adalah ”toleransi”
Untuk  itu  ideologi  Pancasila  sangat dibutuhkan, apalagi dengan mempertimbangkan  postur  Indonesia  berupa negara  kepulauan,  pluralistik  dan  berada pada  posisi  silang  dunia.  Ideologi  Pancasila di  sini  menempati  posisi  sebagai  Value Devence  dalam  kerangka  Main  Security Policy  untuk  menghadapi  bahaya  dari  luar berupa  kedaulatan,  integritas  teritorial  dan kemerdekaan politik. Bahkan dalam menentukan  kebijakan  keamanan  regional, dan  bahaya  dari  dalam  berupa  konsolidasi demokrasi,  keadilan  sosial  yang  harus dicapai, kejahatan, kekerasan dan ketidakstabilan politik. The Founding Fathers telah menjadikan  Pancasila  tidak  sekuler,  karena pada  saat  dirumuskan  dalam  pembukaan UUD  1945  yang  penuh  nuansa  penjajahan, justru bukan menempatkan HAM (Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab) sebagai  sila  pertama,  tetapi  sila  Ketuhanan YME  sebagai  refleksi  sifat  religius  bangsa Indonesia  yang  tidak  hanya  menghormati religi  sebagai  kepentingan  hukum,  tetapi juga  rasa  keagamaan  serta  ketenteraman hidup beragama.
Ideologi Pancasila ditempatkan sebagai  Margin  of  Appreciation  atau  juga bisa  dijadikan  sebagai  pembenaran  terhadap pemikiran  Constructive  Pluralism  yang  di satu  fihak  tidak  dapat  menyetujui  gerakan atas dasar Right to Self Determination, tetapi juga  menentang  praktik  minority  by  force dan minority by will (Muladi, 2006).
Margin  of  Appreciation  sebagai penyeimbang dan penyelaras bahkan pembenaran  berlakunya  nilai-nilai  nasional dalam kerangka nilai-nilai universal. Pembenaran  dan  pengakuan  tidak  hanya berasal  dari  satu  sisi  saja  (nasional)  tetapi juga  dari  sisi  internasional.  Prosesnya  bila perlu  melalui  proses  yuridis  baik  nasional maupun internasional.

## E. PENUTUP
1. Pendekatan multikulturalisme harus difahami  sebagai  strategi  kebudayaan dalam  mengatasi  problem  ketahanan nasional Indonesia saat ini.
2. Ketahanan  nasional  Indonesia  sebagai kekuatan  inti  bagi  eksistensi  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  tergantung dari  kemampuan  nilai-nilai  kearifan  lokal ( local  wisdom )  untuk  menghadapi  arus perubahan nilai-nilai global.
3. Pengembangan
wawasan multikulturalisme  ke-Indonesiaan  secara imperatif mempersyaratkan Pancasila sebagai  basis  dan  perekat  kohesifitas dalam pluralitas budaya .
4. Pendekatan
multikulturalisme
menempatkan  pendidikan  pada  posisi peran ganda, yaitu:
a. Membangun  masyarakat  bangsa
Indonesia yang cerdas dan
berkarakter.
b. Mengemban  misi  sebagai  sarana alternatif pemecahan konflik
c. Memperkuat  akar  budaya  dalam pengembangann  kepribadian  dan ilmu pengetahuannya
d. Meletakkan  nilai  kultural  sebagai pondasi  pengembangan  kurikulum nasional dan  lokal.
e. Membentuk pribadi masyarakat Indonesia yang cinta damai dengan
menumbuhkan  rasa  kebersamaan dalam keberagaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Choirul Machfud. (2005). Pendidikan Multikultural ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Hamdan Mansur. (2004). Pembinaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan  Kepribadian , Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. Iriyanto Widisuseno. (2006). ”Pengembangan MPK dalam Perspektif Filosofis”. Makalah
SIMNAS MPK IV, UNS Surakarta.
Kaelan,  MS.  (2006). Pendidikan  Pancasila di  Perguruan  Tinggi ,  Yogyakarta:
Fakultas Filsafat UGM.
Muladi. (2006). Kontekstualisasi dan
Implementasi Pancasila dalam Bidang  Hukum,  Pertahanan  dan Keamanan , Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.
Undang-Undang  No  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta.