## `` JURNAL MANAJEMEN
Terbit online : http://jurnalfe.ustjogja.ac.id

## BEBAN KEBIJAKAN DI BUMN DAN REFORMASI BUMN
1 Muhtar Muhtar*
2 Aldy Fariz Achsanta
1,2 Universitas Sebelas Maret E-Mail : Muhtar66@staff.uns.ac.id Informasi Naskah Abstrak Submit : 8 Agustus 2022 Revisi: 9 Agustus 2022 Terbit: 30 Juni 2023 Polemics over the management of State Owned Enterprises in  various  parts  of  the  world,  which  are  full  of  inefficiency  and expropriation  by  politicians,  have  prompted  major  reforms,  both in  terms  of  ownership  structure  and  the  implementation  of  good corporate  governance.  It  is  hoped  that  with  these  reforms,  the governance of State Owned Enterprises will become more efficient and transparent. However, the reform of State Owned Enterprises through  changes  in  ownership  structure  without  removing  the burden  of  policy  actually  makes  the  privatized  State  Owned Enterprises perform worse due to being trapped in the soft budget syndrome.  Thus,  the  reform  of  State  Owned  Enterprises  actually invites  a  lot  of  skepticism  in  several  countries.  Therefore,  this study examines the previous literature that presents empirical and theoretical  facts  regarding  the  management  of  State  Owned Enterprises  around  the  world.  Based  on  the  previous  literature review,  State  Owned  Enterprise  reform  will  be  nil  if  it  is  not followed  by  removing  the  burden  of  policy.  The  burden  of  the policy will be a hindrance for State Owned Enterprises in carrying out efficiency so that State Owned Enterprises will find it difficult to compete with private companies in the market and tend to rely on subsidies or capital assistance from the government to survive. Keywords :State Owned
Enterprise, Policy,
reformation

## PENDAHULUAN
BUMN  sebagai  perusahaan  milik  pemerintah  didirikan  tidak  hanya  sekedar  untuk mengejar  laba,  akan  tetapi  sebagai  wujud  komitmen  pemerintah  dalam  rangka  melakukan intervensi  ke  pasar.  Disisi  lain,  tidak  jarang  juga  pemerintah  secara  tiba  tiba  melakukan
penyuntikan  modal  ke  perusahaan  non  BUMN  pada  kondisi-kondisi  khusus  seperti  krisis ekonomi.  Ditengah  arus  privatisasi  yang  menjadi  trend  besar  beberapa  tahun  terakhir,  krisis keuangan  global  sepertinya  memaksa  beberapa  negara  terutama  negara-negara  berkembang untuk berbalik arah baik dengan membeli saham-saham atau menyuntikan modal terutama pada perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  keuangan  guna  meningkatkan  kepemilikan pemerintah dan mendorong terjadinya stabilitas ekonomi ditengah guncangan krisis (Megginson, 2016  dan  Nash,  2017).  Meskipun  pada  akhirnya  seperti  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat, pemerintah  melepas  kembali  kepemilikanya  setelah  ancaman  dan  resiko  kegagalan  sektor keuangan menurun setelah krisis keuangan global 2008.
Munculnya  pemerintah  sebagai  pemilik  modal  khususnya  sebagai  pemegang  saham pengendali  terutama  dengan  dorongan  dan  motif  non-ekonomi  ini  lah  yang  pada  akhirnya membebankan  banyak  kebijakan-kebijakan  dalam  rangka  melakukan  penyetabilan  ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut cenderung bersifat non-profit dan mereduksi efisiensi dari BUMN yang kemudian juga berimbas pada menurunya profitabilitas BUMN. Beban-beban kebijakan ini juga berimbas pada kepentingan pemegang saham minoritas yang menginkan pemaksimalan laba perusahaan  dan  peningkatan  efisiensi.  Sehingga  kebijakan-kebijakan  tersebut  menimbulkan konflik  kepentingan  antara  pemerintah  sebagai  pemegang  saham  pengendali  dan  pemegang saham  minoritas.  Lebih  lanjut,  dalam  rangka  menjaga  keberlangsungan  perusahaan,  sering  kali biaya-biaya kebijakan tersebut dibebankan kepada para pembayar pajak sebagai langkah win-win solution antara pemerintah dan minoritas di perusahaan (Lin dan Li, 2008)
Timbulnya  beban  kebijakan  tersebut  dan  motif  pemerintah  yang  cenderung  tidak memaksimalkan atau  mengejar  laba dalam  menjalankan BUMN berdasarkan  literatur terdahulu dijelaskan oleh the grabbing hand theory yang dikemukakan oleh Shleifer dan Vishney (1998). Mengingat  BUMN  dikendalikan  oleh  Pemerintah,  maka  fungsi  dan  motif  dari  BUMN  akan berdasar  pada  motif  para  politisi  dan  birokrat  yang  menjalankan  roda  pemerintahan.  Di perusahaan swasta, laba dialokasikan secara langsung baik melalui laba ditahan maupub dividien kepada  pemengang  saham  sehingga  memberikan  insentif  bagi  pemegang  saham  untuk  tetap menjalankan  usahanya  dengan  motif  tersebut.  Lain  halnya  dengan  BUMN  dimana  laba  hanya meningkatkan  kekayaaan  negara,  sedangkan  politisi  dan  birokrat  tidak  menerima  keuntungan laba  secara  signifikan,  maka  hal  tersebut  akan  memberikan  insentif  bagi  birokrat  dan  politisi untuk mengadopsi motif lain yang lebih memberikan benefit bagi mereka.
Baik  di  sistem  pemerintahan  diktator  maupun  demokrasi,  politisi  dan  birokrat  memiliki motif  politis  lainya  yang  mampu  menggeser  motif  pemaksimalan  laba.  Politisi  dan  birokrat  di kedua  sistem  tersebut  akan  berusaha  untuk  tetap  berkuasa,  terlebih  sistem  demokrasi  dimana politisi akan lebih sensitif terhadap sentiment sosial dan politis untuk tetap  menjaga kekuasaan mereka.  Sehingga  para  politisi  dan  birokrat  akan  cenderung  pragmatis  dan  mengadopsi kebijakan-kebijakan yang populis khususnya di negara-negara sosialis atau negara yang sedang bertransformasi dari ekonomi sosialis ke  ekonomi pasar. Sehingga sering kali dijumpai BUMN masuk  ke  sektor  yang  kurang profitable ,  atau  beroprasi  dibawah  harga  pasar  dengan  bantuan subsidi  dari  pemerintah,  dan  penyerapan  tenaga  kerja  untuk  mengurangi  tingkat  pengangguran
yang mengakibatkan BUMN cenderung kelebihan pegawai dibanding dengan perusahaan swasta dengan karakteristik aset dan industri yang sama.
Umumnya  yang  terjadi  ketika  BUMN  mengalami  kerugian  pemerintah  mau  tidak  mau akan  membantu  baik  dengan  suntikan  modal  atau  melalui  pinjaman  hingga  bahkan  tambahan subsidi agar BUMN dapat beroprasi dengan baik. Menurut Kornai et al. (2003) meskipun dengan privatisasi,  jika  BUMN  masih  tetap  menerima  beban  kebijakan  maka  secara  terus  menerus BUMN akan tetap terjebak pada sindrom anggaran lunak.
Dengan demikian fokus utama reformasi kebijakan BUMN ialah dengan mengupayakan penanganan  BUMN  yang  sudah  diprivatisasi  agar  dapat  mandiri  dan  tidak  bergantung  pada pemerintah,  serta  mengurangi  hingga  menghilangkan  beban  kebijakan  yang  dibebankan pemerintah kepada BUMN yang telah di privatisasi.

## Penelitian terdahulu mengenai beban kebijakan dan reformasi BUMN
Lin and Li (2008) mengusulkan penyebab baru untuk sindrom anggaran lunak BUMN di ekonomi  sosialis  dan  transisi,  yakni,  beban  kebijakan  pada  perusahaan  mengakibatkan  masalah sindrom  anggaran  lunak.  Beban  kebijakan  menyebabkan  rendahnya  upaya  input  manajer perusahaan  dan  dengan  demikian  rendahnya  efisiensi  produksi.  Dan  dengan  beban  kebijakan, persaingan  pasar  yang  meningkat  akan  membuat  sindrom  anggran  lunak  lebih  mungkin  untuk muncul.  Uniknya,  privatisasi  tidak  serta  merta  membuat  BUMN  untuk  dapat  mempertegas batasan  anggaran  perusahaan.  Sebaliknya,  ketika  BUMN  masih  menanggung  beban  kebijakan, privatisasi  hanya  akan  memperburuk  masalah  penetapan  pagu  anggaran  perusahaan  sehingga batasan  anggaran  cenderung  lunak.  Karena  dalam  hal  ini  perusahaan  swasta  akan  lebih  banyak menuntut subsidi ex post dari pemerintah dibandingkan BUMN dengan kondisi yang sama. Hasil penelitian  tersebut  membantu  menjelaskan  banyak  fakta  dalam  transisi  dan  ekonomi  sosialis khususnya dalam hal penetapan anggaran di BUMN.
Ye  et  al.  (2021)  menggunakan  sampel  perusahaan  milik  negara  yang  terdaftar  di  bursa saham  Shanghai  dan  Shenzhen  dari  tahun  2007  hingga  2018  guna  mempelajari  dampak  beban kebijakan  badan  usaha  milik  negara  (BUMN)  pada  sumber  daya  kredit  dan  efisiensi  alokasi mereka.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  semakin  berat  beban  kebijakan  yang  ditanggung BUMN,  semakin  banyak  sumber  kredit  yang  mereka  peroleh.  Namun,  mereka  juga  cenderung melakukan  investasi  yang  tidak  efisien  setelah  memperoleh  sumber  kredit,  dan  sumber  daya kredit ini berdampak negatif pada nilai BUMN yang menanggung beban kebijakan.
Cai et al. (1998) menjelaskan bahwa salah satu isu terpenting yang tersisa dalam transisi China ke ekonomi pasar adalah reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketika reformasi dimulai pada akhir 1978, BUMN mendominasi sektor industri China dalam segala aspek. Setelah 18 tahun transisi bertahap, bagian BUMN dalam total output industri China telah menurun dari 77,6  persen  pada  tahun  1978  menjadi  28,8  persen  pada  tahun  1996.  Namun,  pada  tahun  1996 BUMN masih mempekerjakan 57,4 persen pekerja perkotaan dan memiliki 52,2 persen dari total investasi  di  aset  tetap.  Peningkatan  kinerja  BUMN  sangat  penting  untuk  stabilitas  sosial  dan pertumbuhan berkelanjutan di Cina. Namun faktanya lebih dari 40 persen BUMN justru merugi.
Dalam  penelitian  tersebut  mereka  berargumen  bahwa  akar  masalah  BUMN  adalah  pemisahan kepemilikan  dan  kontrol  dan  bahwa  sindrom  anggaran  lunak  yang  sering  dikritik  muncul  dari berbagai beban kebijakan yang dikenakan negara, yang membuat negara bertanggung jawab atas kinerja  buruk  BUMN.  Kunci  keberhasilan  reformasi  BUMN  adalah  dengan  menghilangkan beban  kebijakan  dan  menciptakan  level playing  field sehingga  persaingan  pasar  dapat memberikan  insentif  pada  BUMN  untuk  mendapatkan  informasi  yang  cukup  mengenai  kinerja manajerial BUMN dan membuat insentif manajer sesuai dengan kepentingan BUMN.
Liao et al. (2009) berpendapat bahwa di bawah asimetri informasi, manajer BUMN dapat menggunakan  beban  kebijakan  yang  dibebankan  oleh  negara  sebagai  alasan  terhadap  buruknya kinerja  mereka  dan  membuat  negara  yang  harus  menanggung  atas  kerugian  tersebut.  Argumen tersebut  menyiratkan  bahwa  sensitivitas  pergantian  kinerja  BUMN  menurun  seiring  dengan meningkatnya  beban  kebijakan  dan  bahwa  dampak  tersebut  bergantung  pada  tingkat  asimetri informasi.  Penelitian  mereka  secara  empiris  mengeksplorasi  bagaimana  beban  kebijakan mempengaruhi pergantian manajemen perusahaan yang terdaftar di China antara tahun 2000 dan 2005. Mereka menemukan bahwa surplus tenaga kerja yang tinggi secara signifikan mengurangi sensitivitas pergantian direktur terhadap kinerja untuk perusahaan yang dikendalikan pemerintah, sementara  disisi  lain,  perusahaan  swasta  tidak  menunjukkan  pola  tersebut.  Selanjutnya,  hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa surplus tenaga kerja yang tinggi mengurangi sensitivitas kinerja  terhadap  pergantian  manajer  terlebih  untuk  BUMN  dengan  tingkat  asimetri  informasi yang tinggi dimana pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam  mengukur kinerja manajerial akibat ketimpangan informasi yang tinggi.
Dong dan Putterman (2003) berargumen bahwa  dalam literatur, pemerintah, terutama di ekonomi  transisi,  sering  menggunakan  badan  usaha  milik  negara  (BUMN)  untuk  mengejar tujuan non-ekonomi, untuk membiayai beban sosial yang dibiayai dengan subsidi dan pinjaman kebijakan.  Dengan  menggunakan  data  panel  yang  terdiri  dari  sekitar  700  BUMN,  mereka menemukan  bahwa  kendala  anggaran  yang  semakin  ketat,  tanpa  pada  saat  yang  sama  adanya upaya untuk membebaskan BUMN dari beban sosial mereka, menjadi penyebab langsung utama meningkatnya tenaga kerja yang berlebihan pada awal 1990-an di BUMN di Cina
Liu et al. (2019) didalam penelitianya menunjukkan bahwa banyak perusahaan zombie di China masih menikmati berbagai macam subsidi pemerintah.  Menggunakan sampel perusahaan zombie Cina dari tahun 2007 hingga 2016, mereka menganalisis secara empiris pengaruh subsidi pemerintah  terhadap  pemanfaatan  kapasitas  perusahaan  zombie.  Mereka  menemukan  bahwa subsidi  pemerintah  memiliki  efek  negatif  pada  pemanfaatan  kapasitas  perusahaan  zombie,  dan pemanfaatan  kapasitas  di  perusahaan  zombie  bersubsidi  lebih  rendah  daripada  perusahaan zombie yang tidak disubsidi. Analisis mereka selanjutnya juga mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam efek subsidi pemerintah pada perusahaan zombie yang  merupakan subjek pada bentuk  kepemilikan  yang  berbeda,  intervensi  pemerintah  yang  berbeda,  dan  kualitas  laporan keuangan  yang  berbeda.  Efek  negatif  dari  subsidi  pemerintah  terhadap  pemanfaatan  kapasitas perusahaan  zombie  lebih  signifikan  di  perusahaan  zombie  milik  negara,  perusahaan  zombie dengan  tingkat  intervensi  pemerintah  yang  rendah,  dan  perusahaan  zombie  dengan  kualitas
pelaporan  keuangan  yang  rendah.  Subsidi  pemerintah  juga  mendistorsi  perilaku  investasi perusahaan  zombie  bersubsidi,  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  kinerja  yang  buruk  akibat buruknya  pilihan  investasi  perusahaan  tersebut.  Penelitian  tersebut  tidak  hanya  menjawab pertanyaan  apakah  pemerintah  harus  terus  mensubsidi  perusahaan  zombie,  tetapi  juga memberikan  dukungan  teoretis  bagi  pembuat  kebijakan  pemerintah.  Temuan  menunjukkan bahwa  pemerintah  harus  menggunakan  subsidi  lebih  hati-hati  untuk  membantu  perusahaan zombie keluar dari kesulitan dan merumuskan kebijakan fiskal yang secara khusus terkait dengan perusahaan zombie.
Secara  keseluruhan  penelitian  terdahulu  diatas  menunjukan  dampak  negatif  beban kebijakan  dan  bagaimana  BUMN  tidak  dapat  keluar  dari  dampak  negatif  meskipun  sudah diprivatisasi.  Lebih  lanjut,  pemerintah  di  berbagai  negara  telah  melakukan  reformasi  BUMN dalam  rangka  peningkatan  efisiensi  dan  profitabilitas.  Berikut  beberapa  riset-riset  empiris  yang meneliti tentang reformasi BUMN.
Lin  (2021)  berdasarkan  perspektif  ekonomi  struktural  baru,  meneliti  tahap  reformasi BUMN  China  dengan  merangkum  fitur-fitur  utama  mereka,  dan  berpendapat  bahwa  penyebab rendahnya  efisiensi  dan  sindrom  anggaran  lunak  BUMN  adalah  beban  kebijakan  strategis  dan sosial mereka. Penelitian tersebut menyorot beberapa hal yakni:
a. Titik fokus reformasi pemerintah Cina adalah badan usaha milik negara (BUMN) bahkan sejak awal transisi dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar pada tahun 1978.
b. Sejauh  ini  langkah-langkah  reformasi,  termasuk  retensi  laba,  sistem  kontrak  dan korporatisasi, selalu berhasil pada tahap percontohan tetapi gagal ketika langkah-langkah itu  diperluas  ke  semua  BUMN  karena  langkah-langkah  tersebut  berkaitan  dengan penyebab nyata dari kinerja BUMN yang buruk.
c. Masalah  BUMN  China  berakar  pada  beban  kebijakan  strategis  yang  timbul  dari kebutuhan  untuk  beroperasi  di  industri  modal  yang  bersifat  menentang  keunggulan komparatif  dan  beban  kebijakan  sosial  karena  kebutuhan  untuk  menyerap  pekerja  yang berlebihan untuk stabilitas sosial.
d. Karena beban kebijakan, negara perlu  memberikan  subsidi dan proteksi kepada  BUMN. Sindrom  anggaran  lunak  muncul  karena  adanya  asimetri  informasi  antara  BUMN  dan negara  tentang  beban  yang  sebenarnya.  Dengan  beban  kebijakan,  privatisasi  BUMN justru akan memperburuk sindrom anggaran lunak tersebut.
Berkaitan  dengan  privatisasi,  Tong  (2009)  didalam  penelitiannya  menggunakan  dataset panel  pada  level  perusahaan  yang  mencakup  lebih  dari  50.000  badan  usaha  milik  negara (BUMN)  di  seluruh  China  selama  tahun  1998  hingga  2003.  Penelitian  mereka  terkait  dengan mengapa  beberapa  BUMN  diprivatisasi  sementara  yang  lain  tetap  di  bawah  kendali  negara. Dalam analisisnya mereka mengidentifikasi penyebab yang menentukan hasil privatisasi BUMN. Penelitian tersebut memberikan bukti bahwa faktor-faktor yang paling kondusif untuk privatisasi adalah meningkatnya persaingan, meningkatnya konsentrasi investasi asing langsung (FDI) baik di  level  industri  maupun  provinsi,  dan  pengetatan  pembatasan  anggaran  BUMN.  Selain  itu, terlihat  bahwa  BUMN  yang  kinerjanya  relatif  lebih  baik,  diukur  dengan  nilai  tambah  per
karyawan,  profitabilitas,  dan  kecenderungan  ekspor,  lebih  rentan  terhadap  privatisasi.  Hasil temuan  mereka  menunjukkan  bahwa  BUMN  yang  berkinerja  lebih  baik  lebih  mungkin  untuk diprivatisasi.  Zhang  et  al.  (2020)  meneliti  dampak  dari  reformasi  kepemilikan  campuran (pemerintah  dan  swasta)  di  BUMN  di  Cina.  Mereka  menemukan  bahwa  reformasi  cenderung akan  meningkatkan  inovasi  BUMN.  Efek  reformasi  tersebut  akan  lebih  kuat  bagi  BUMN  di industri  dimana  BUMN  memonopoli  pasar  dibanding  BUMN  yang  beroprasi  di  pasar  dengan tingkat persaingan tinggi.
Menurut  Liu  et  al.  (2021)  yang  menyelidiki  asal-usul  institusional  dari  diskriminasi kepemilikan  dalam  pinjaman  bank,  Reformasi  Struktur Split-share China.  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  memiliki  keunggulan  dibandingkan  non-BUMN  dalam  mengamankan pembiayaan eksternal untuk melindungi peluang investasi dari fluktuasi arus kas. Hak istimewa pembiayaan ini menurun secara signifikan setelah reformasi, yang secara wajib mengubah saham BUMN  yang  tidak  dapat  diperdagangkan  menjadi  saham  yang  dapat  diperdagangkan,  yang secara  tajam  meningkatkan  kemungkinan  privatisasi  lebih  lanjut.  Hal  tersebut  juga  secara konsisten  terjadi  dalam  pemberian  pinjaman  bank.  Selanjutnya,  penelitian  tersebut  juga menunjukkan  bukti  langsung  dan  tidak  langsung  bahwa  penurunan  hak  istimewa  pemberian pinjaman terjadi lebih banyak di  antara BUMN di bawah ancaman privatisasi yang lebih tinggi (misalnya,  perusahaan  dengan  pertumbuhan  lebih  besar  dalam  saham  yang  dapat diperdagangkan,  tenaga  kerja  yang  lebih  kecil,  dan  di  industri  yang  terkait  dengan  strategi nasional).  Bukti  temuan  mereka  juga  menunjukkan  bahwa  bank  secara  proaktif  lebih  memilih memberikan  pinjaman  ke  BUMN  untuk  alasan  keamanan  akibat  adanya  jaminan  implisit pemerintah.  ketika  hak  istimewa  ini  menghilang  setelah  reformasi,  bank  bereaksi  dengan mengalokasikan  kredit  secara  lebih  adil.  Penelitian  ini  memberikan  bukti  baru  mengenai reformasi  struktur  saham  dalam  mengurangi  kesalahan  alokasi  kredit  dan  memberikan pemahaman kepada pembuat kebijakan  mengenai resolusi praktis untuk  inefisiensi pembiayaan di pasar modal di negara berkembang.
Lu  dan  Zhu  (2020)  dalam  penelitianya  berdasarkan  teori  tata  kelola  perusahaan  yang relevan  dan  latar  belakang  kelembagaan  khusus  dari  badan  usaha  milik  negara  (BUMN)  Cina, melakukan penelitian secara sistematis dengan meninjau literatur tentang independensi dan efek tata kelola dewan BUMN. Mereka menemukan bahwa efek tata kelola dewan BUMN didorong oleh karakteristik ganda BUMN yakni keterlibatan negara dalam kepemilikan dan insentif pasar. Dengan  negara  yang  terlibat  dalam  kepemilikan,  BUMN  mematuhi  kepemimpinan  Partai Komunis  China  (CPC),  yang  menghasilkan  efek  tata  kelola  yang  lebih  baik.  Di  bawah  insentif pasar,  BUMN  cenderung  memiliki  struktur  dewan  yang  optimal  yang  membantu  mengurangi baik  masalah  keagenan  pemegang  saham-manajemen  (masalah  keagenan  Tipe  I)  dan  masalah keagenan pemegang saham pengendali-pemegang saham minoritas (masalah keagenan Tipe II). Dalam  hal  efek  tata  kelola  dewan  terhadap  konflik  keagenan,  direksi  yang  ditunjuk  oleh pemegang  saham  non  pengendali  efektif  dalam  mengurangi  masalah  keagenan  Tipe  I  dan  Tipe II.  Direktur  independen,  terutama  yang  berlatar  belakang  profesi,  juga  berperan  dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Namun, direktur independen di BUMN memiliki  insentif
yang  relatif  lemah  untuk  dipantau,  yang  membatasi  efek  tata  kelola  mereka  akibat  kurangnya pengawasan  dari  pasar.  Penelitian  ini  menunjukkan  implikasi  positif  untuk  mempromosikan reformasi kepemilikan campuran dan meningkatkan tata kelola dewan di BUMN.
Dalam penelitian Minor et al. (2018) menjelaskan terkait pertimbangan dampak potensial dari reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Vietnam. Mereka membuat model dasar ekonomi  Vietnam  hingga  tahun  2035  dan  kemudian  mempertimbangkan  bagaimana  reformasi BUMN  yang  terbatas  dapat  memengaruhi  struktur  output,  perdagangan,  dan  lapangan  kerja. Reformasi  BUMN  yang  dimodelkan  mengasumsikan  pendekatan  reformasi  yang  bertahap  dan parsial.  Khusus  untuk  BUMN  yang  dianggap  strategis  maka  akan  dikecualikan  dari  reformasi, sedangkan  BUMN  yang  menguntungkan  dan  berkinerja  lebih  baik  daripada  perusahaan  lainya non-BUMN diasumsikan tetap  akan dimiliki oleh pemerintah. Dari BUMN yang tersisa setelah dieliminasi  berdasar  isu  strategis  dan  kinerja  BUMN,  mereka  berasumsi  hanya  50  persen  yang akan  direformasi  selama  periode  lima  tahun  dari  2016.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan bahwa bahkan reformasi BUMN yang terbatas ini dapat meningkatkan PDB riil hampir sembilan persen untuk Vietnam pada tahun 2035. Upah untuk semua kelompok pekerjaan berdarkan hasil analisisnya akan meningkat dan investasi di Vietnam diproyeksikan meningkat hingga 16 persen.

## Kesimpulan
Pemerintah  sebagai  pemegang  saham  pengendali  umumnya  menjalankan  BUMN  bukan dengan motif ekonomi rasional dimana maksimalisasi laba adalah tujuan utama dari suatu usaha. Motif  sosial-politik  yang  lebih  sensitif  cenderung  menjadi  motivasi  utama  pemerintah  dalam menjalankan  BUMN.  Sehingga  BUMN  kerap  sekali  menerima  beban-beban  kebijakan  yang dibebankan  oleh  pemerintah  pusat.  Baik  literatur  empiris  dan  teoritis  terdahulu  sepakat  bahwa beban  kebijakan  tersebut  cenderung  berdampak  negatif  pada  keberlangsungan  BUMN  beserta tingkat efisiensi dan profitabilitasnya.
Akibat  dampak  negatif  beban  kebijakan  tersebut  BUMN  memiliki  ketergantungan  pada pemerintah  terutama  berkaitan  dengan  subsidi,  akses  pendanaan  dan  suntikan  modal  dari pemerintah.  Keadaan  tersebut  semakin  memperparah  sindrom  anggaran  lunak,  dimana  batas anggaran  efisien  perusahaan  menjadi  kabur  dan  semakin  tidak  jelas.  Efek  tersebut  berdampak semakin  parah  terutama  pada  BUMN  dengan  tingkat  asimetri  informasi  yang  tinggi.  Lebih lanjut,  manajer  juga  bisa  menggunakan  beban  kebijakan  yang  berdampak  buruk  bagi  BUMN sebagai  tameng  akibat  kinerja  buruk  mereka  di  perusahaan.  Terlebih  di  BUMN  dengan  tingkat asimetri  informasi  yang  tinggi,  situasi  tersebut  semakin  mempersulit  pengukuran  kinerja manajemen  BUMN.  Oleh  karenanya  sebagaimana  di  kemukakan  penelitian  terdahulu,  agenda reformasi BUMN akan berhasil apabila beban kebijakan dapat dihapuskan dari perusahaan untuk dapat meningkatkan transparansi dan mengurasi ketimpangan informasi antara pemegang saham dan manajemen. Privatisasi tanpa diimbangi pengurangan beban kebijakan yang signifikan hanya akan  memperparah  keadaan  dan  membuat  perusahaan  semakin  bergantung  pada  bantuan pemerintah  yang  akhirnya  memperparah  sindrom  anggaran  lunak.  Permasalahan  tersebut  akan semakin diperparah dengan meningkatnya kompetisi dimana BUMN yang tidak efisien terpaksa
bersaing  dengan  perusahaan  swasta  yang  lebih  efisien  sehingga  BUMN  semakin  terikat  dan sangat bergantung pada bantuan pemerintah.

## Referensi
Cai,  F.,  Li,  Z.,  Lin,  J.Y.,  1998.  Competition  ,  Policy  Burdens  ,  and  State-Owned  Enterprise Reform. Am. Econ. Rev. 88, 422–427.
Dong, X.Y., Putterman, L., 2003. Soft budget constraints, social burdens, and labor redundancy in  China’s  state  industry.  J.  Comp.  Econ.  31,  110–133.  https://doi.org/10.1016/S0147- 5967(02)00012-4
Liao, G., Chen, X., Jing, X., Sun, J., 2009. Policy burdens, firm performance, and management turnover. China Econ. Rev. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2008.11.005
Lin,  J.Y.,  2021.  State-owned  enterprise  reform  in  China:  The  new  structural  economics perspective. Struct. Chang. Econ. Dyn. 58, 106–111.
https://doi.org/10.1016/J.STRUECO.2021.05.001
Lin,  J.Y.,  Li,  Z.,  2008.  Policy  burden,  privatization  and  soft  budget  constraint.  J.  Comp.  Econ.
36, 90–102. https://doi.org/10.1016/j.jce.2007.11.001
Liu,  G.,  Zhang,  X.,  Zhang,  W.,  Wang,  D.,  2019.  The  impact  of  government  subsidies  on  the capacity utilization of zombie firms. Econ. Model. 83, 51–64.
https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2019.09.034
Liu, J., Wang, Z., Zhu, W., 2021. Does privatization reform alleviate ownership discrimination? Evidence  from  the  Split-share  structure  reform  in  China.  J.  Corp.  Financ.  66,  101848. https://doi.org/10.1016/J.JCORPFIN.2020.101848
Lu,  Z.,  Zhu,  J.,  2020.  Tracing  back  to  the  source:  Understanding  the  corporate  governance  of boards  of  directors  in  Chinese  SOEs.  China  J.  Account.  Res.  13,  129–145. https://doi.org/10.1016/J.CJAR.2020.04.001
Minor, P., Walmsley, T., Strutt, A., 2018. State-owned enterprise reform in Vietnam: A dynamic CGE analysis. J. Asian Econ. 55, 42–57. https://doi.org/10.1016/J.ASIECO.2017.09.002
Nash, Robert, 2017. Contracting issues at the intersection of the public and private sectors: New data and new insights. Journal of Corporate Finance 42, 357-366.
Tong,  S.Y.,  2009.  Why  privatize  or  why  not?  Empirical  evidence  from  China’s  SOEs  reform. China Econ. Rev. 20, 402–413. https://doi.org/10.1016/J.CHIECO.2009.06.008
Wen, M., 2004. Bankruptcy, sale, and mergers as a route to the reform of Chinese SOEs. China Econ. Rev. 15, 249–267. https://doi.org/10.1016/S1043-951X(03)00031-2
Ye,  S.,  Zeng,  J.,  Liao,  F.,  Huang,  J.,  2021.  Policy  Burden  of  State-Owned  Enterprises  and
Efficiency of Credit Resource
Allocation: Evidence from China:
https://doi.org/10.1177/21582440211005467 11.
Zhang, X., Yu, M., Chen, G., 2020. Does mixed-ownership reform improve SOEs’ innovation?
Evidence from state ownership.
China Econ. Rev. 61, 101450.
https://doi.org/10.1016/J.CHIECO.2020.101450