Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 49-60                                                                Universitas Diponegoro

## Research Article
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif
Zaidun 1* , Joko Setiyono 2
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* zaidunlaw@gmail.com

## ABSTRACT
Settlement of cases of abuse through the litigation process is inherent in the law as a means of retaliation. The concept of restorative justice focuses on the mechanism of forgiveness and not retaliation. The resolution of criminal acts of abuse using the concept of restorative justice is carried out outside the criminal justice system by involving victims, perpetrators, victims' families and the community as well as parties with an interest in the violation in order to reach an agreement and resolution. This research aims to analyze and find out more about the  concept  of  restorative  justice  in  resolving  abuse  cases  by  including  the  relevant  regulations  governing restorative  justice.  The  method  used  in  this  research  is  doctrinal  or  normative  using  a  statutory  approach, analytical  approach,  and  case  approach  in  analyzing  legal  issues  originating  from  primary,  secondary  and tertiary legal materials. The results show that restorative justice mechanisms have been implemented through regulations  such  as  Prosecutor's  Regulation  Number  15  of  2020  and  Republic  of  Indonesia  State  Police Regulation Number 8 of 2021. Settlement of cases of abuse through restorative justice can be carried out at the investigation stage without going through a litigation process, with mediation, reconciliation and dialogue between  the  parties  involved.  Thus,  this  approach  emphasizes  restoration  of  circumstances  rather  than punishment, changing the paradigm from the system of retribution.
Keywords: Restorative justice; Criminal act of abuse; Prosecutor’s Regulation; Police Regulation.

## ABSTRAK
Penyelesaian perkara penganiayaan melalui proses litigasi lekat dengan hukum sebagai sarana pembalasan. Konsep  keadilan  restoratif  menitik  beratkan  pada  mekanisme  pemaafan  dan  bukan  lagi  pembalasan. Penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  dengan  konsep  keadilan  restoratif  dilakukan  di  luar  sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga koban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan  atas  pelanggaran  guna  mencapai  kesepakatan  dan  penyelesaian.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  dan  mengetahui  lebih  jauh  konsep  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  perkara penganiayaan  dengan  menyertakan  peraturan-peraturan  terkait  yang  mengatur  tentang  keadilan  restoratif. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  doctrinal  atau  normative  dengan  menggunakan  pendekatan undang-undang,  pendekatan  analisis,  serta  pendekatan  kasus  dalam  menganalisis  isu  hukum  yang bersumber  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  serta  tersier.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  mekanisme keadilan restoratif telah diterapkan melalui regulasi seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021.  Penyelesaian  kasus  penganiayaan melalui  keadilan  restoratif  dapat  dilakukan  pada  tahap  penyidikan  tanpa  melalui  proses  litigasi,  dengan mediasi,  rekonsiliasi,  dan  dialog  antara  pihak  terlibat.  Dengan  demikian,  pendekatan  ini  menekankan pemulihan keadaan daripada hukuman, mengubah paradigma dari sistem pembalasan.
Kata  Kunci:  Keadilan  Restoratif;  Tindak  Pidana  Penganiayaan ; Peraturan  Kejaksaan;  Peraturan Kapolri.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 49-60                                                                Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Ketiadaan  norma  dan  kriteria  yang menentukan  beban  pidana  yang  adil  dalam penerapan pidana, khususnya pidana penjara dalam perkara pidana di Indonesia, menjadi penyebab rasa keadilan  dan  kepastian  hukum  tidak  dapat  diukur atau  tidak  dapat  diprediksi.  Penjatuhan  hukuman penjara  dan  hukuman  hanya  tunduk  pada  batasan yang  lebih  rendah  dan  lebih  tinggi.  Namun  hal  ini masih jauh dari prospek keadilan dan kepastian.
Penganiayaan  merupakan  suatu  tindakan yang  melawan  hukum,  berkaitan  dengan  semua perbuatan  atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  berakibat  kepada  dirinya  sendiri. Pengaturan terkait penganiayaan dalam KUHP Pasal 351  ayat  3  menjelaskan  bahwa  penganiayaan merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang  bersumber dari  semua  kesengajaan,  kesengajaan  ini  berarti bahwa  akibat  suatu  perbuatan  dikehendaki  dan ternyata  apabila  akibat  itu  sungguh-sungguh dimaksud  oleh  perbuatan  yang  dilakukan  itu menyebabkan  seseorang  rasa  sakit,  luka,  sehingga menimbulkan  kematian  (Panab,  Masu,  &  Tungga, 2023).
Secara  umum  tindak  pidana  terhadap  tubuh dalam  KUHP  dikenal  sebagai  “penganiayaan”. Penyelesaian  permasalahan-permasalahan  hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan  berada  pada  kewenangan  negara. Selanjutnya  muncul  beberapa  pemikiran  bahwa hukum  pidana  dalam  upaya  penindakan  kejahatan pidana tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem
peradilan  pidana  (Dewi,  Hartono,  &  Dantes,  2022). Hal tersebut dikarenakan hukum tidak hanya tentang prosedur  formal  semata,  namun  lebih  jauh  bahwa hukum  ialah  berkaitan  dengan  keadilan  substantif. Sehingga  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam masyarakat  juga  harus  di  pertimbangkan  dalam menyelesaikan permasalahan pidana untuk mencapai  keadilan  bagi  seluruh  masyarakat (Hartono, & Yuliartini, 2020).
Upaya  penyelesaian  tindak  pidana  dalam masyarakat  erat  kaitannya  dengan  sistem kekeluargaan dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu pelaku kejahatan tindak  pidana  khususnya  penganiayaan  dapat diselesaikan diluar pengadilan (non-litigasi). Sehingga  tindak  pidana  tidak  lagi  berporos  pada konsep  “balas  dendam”  semata.  Penyelesaian perkara  dengan  “pembalasan”  melalui  litigasi menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan  hak-hak  korban,  proses  Panjang, rumit dan mahal, sehingga tidak sejalan dengan asas “peradilan  sederhana”.  Selain  itu,  penyelesaian bersifat  litigasi  dan  kaku  tidak  memulihkan  dampak kejahatan.  Oleh  karena  itu,  seiring  dengan berjalannya  waktu  kasus  tindak  pidana  dapat diselesaikan  dengan  mekanisme  baru  yaitu mekanisme keadilan restoratif (Akbar, dkk, 2023).
Keadilan  restoratif  merupakan  penyelesaian perkara non-litigasi, dimana pelaku, korban, keluarga pelaku  dan/atau  korban,  serta  para  pihak  terkait, duduk  bersama  untuk  berupaya  menyelesaikan permasalahan  yang  muncul  dengan  menekankan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 49-60                                                                Universitas Diponegoro
pada  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula, sehingga  tidak  lagi  berkaitan  dengan  pembalasan (Fernando, 2020). Selanjutnya, penyelesaian perkara melalui  keadilan  restoratif  berusaha  mendengarkan, menentramkan pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu konflik  dan  untuk  memulihkan,  sejauh  mungkin hubungan  yang  retak  menjadi  benar  dan  adil  di antara pihak-pihak yang berlawanan. Oleh sebab itu, penyelesaiannya berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog dan restitusi, untuk secara timbal balik memperbaiki kerugian social dan kemungkinan  menyatakan  rasa  penyesalan  dan pemaafan (Muladi, 2019).
Dalam  perkembangannya,  keadilan  restoratif diatur  dalam  beberapa  peraturan  berbeda, diantaranya  ialah  Surat  Edaran  Kapolri  No. SE/8/VII/2018  Tahun  2018  tentang  Penerapan Keadilan  Restoratif  dalam  Penyelesaian  Perkara Pidana, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Kedua  peraturan tersebut  mengatur  secara  khusus  penyelesaian perkara  penganiayaan  dengan  mekanisme  keadilan restoratif  dalam  tahap  penyidikan,  sehingga  perkara yang diselesaikan dengan mekanisme tersebut tidak sampai  pada  tahap  di  pengadilan.  Oleh  sebab  itu, peneliti  merasa  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  jauh terkait  dengan:  1)  Bagaimana  penyelesaian  tindak pidana  penganiayaan  dengan  menggunakan pendekatan keadilan restoratif?
Peneilitian  ini  menggunakan  teori  keadilan restoratif guna memperdalam analisis terkait dengan judul  dalam  penelitian  ini.  Teori  keadian  restoratif dikemukakan  oleh  Eglash  pada  tahun  1977  dengan membedakan retributive  justice dan restorative justice . Menurutnya retributive justice berfokus pada penghukuman  pelaku  atas  kejahatan  yang  telah dilakukannya,  sedangkan restorative  justice ialah prinsip  restitusi  dengan  cara  melibatkan  korban  dan pelaku  dalam  proses  yang  bertujuan  untuk mengamankan  reparasi  bagi  korban  dan  rehabilitasi bagi pelaku (Hiariej, 2009).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis dan mengetahui lebih jauh konsep keadilan restoratif dalam  penyelesaian  perkara  penganiayaan  dengan menyertakan  peraturan-peraturan  terkait  yang mengatur tentang keadilan restoratif. Oleh sebab itu, diharapkan  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai pertimbangan  hukum  dalam  penyelesaian  perkara penganiayaan  dengan  konsep  keadilan  restoratif dengan  menyertakan  peraturan  kejaksaan  dan kepolisian.
Terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  tindak  pidana penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai  salah  satu  referensi  bagi  peneliti  guna mendukung penelitian ini.
Penelitian  Josefhin  Mareta  yang  berjudul “Penerapan  Restorative  Justice  melalui  pemenuhan restitusi  korban  tindak  pidana  anak”.  Penelitian  ini membahas  terkait  keadilan  restorative  sebagai victim-centered terhadap kejahatan yang
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 49-60                                                                Universitas Diponegoro
memungkinkan  korban,  pelaku,  keluarga  dan masyarakat memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Lebih jauh penelitian ini juga membahas upaya restitusi sebagai penekanan pada pemulihan  kerugian  material  maupun  fisik  dan psikologis  pada  anak  korban  tindak  pidana  (Mareta, 2018).
Penelitian  Munajah  yang  berjudul  “Upaya Diversi  dalam  Proses  Peradilan  Pidana  Anak Indonesia”.  Penelitian  ini  membahas  terkait penerapan  UU  SPPA  pada  proses  peradilan  anak, terutama  mengenai  upaya  diversi  guna  mencapai restorative justice (Munajah, 2015).
Penelitian  Mita  Dwihayanti  yang  berjudul “Diversi  Terhadap  Recidive  Anak”.  Penelitian  ini membahas  mengenai  perkembangan  diversi  dalam lingkup  restorative  justice  serta  implementasinya terkait  pengulangan  tindak  pidana  anak  (Dwijayanti, 2017).
Penelitian  Wikan  Sinatrio  yang  berjudul  “The Implementation of Diversion and Restorative  Justice in the Juvenille Criminal Justice system in Indonesia”. Penelitian  ini  membahas  mengenai  penerapan diversi  pada  perkara  anak  guna  mencapai  keadilan restorative  berdasarkan  undang-undang  anak (Sinatrio, 2019).
Penelitian  Joko  Sriwidodo  yang  berjudul  “The Efforts of Attorney Offices to Resolve Criminal Cases Based  on  the  Concept  of  Restorative  Justice”. Penelitian  ini  membahas  mengenai  penerapan hukum  terhadap  keadilan  restoratif  dalam penyelesaian tindak pidana demi mencapai keadilan
substantif. Selanjutnya penelitian ini juga membahas terkait  penyelesaian  tindak  pidana  oleh  kejaksaan dengan  menggunakan  konsep  keadilan  restorative (Sriwidodo, 2021).
Berdasarkan perbandingan dengan penelitian- penelitian  terdahulu  yang  sama-sama  membahas tentang  penyelesaian  perkara  pidana  dengan menggunakan  konsep  keadilan  restoratif,  dapat ditemukan  adanya  perbedaan  dengan  penelitian  ini. Hal  tersebut  bahwa  penelitian  ini  lebih  khusus membahas  terkait  dengan  penyelesaian  perkara tindak  pidana  penganiayaan  biasa  dengan  konsep keadilan  restoratif,  dengan  menyajikan  pengaturan- pengaturan  yang  mengatur  terkait  dengan  hal tersebut.  Sehingga  dapat  terlihat  jelas  bagaimana serta  dalam  kondisi  apa  konsep  keadilan  restoratif digunakan  sebagai  alternatif  dalam  menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal  atau  normatif,  yang  bertujuan  untuk menemukan  dan  mendeskripsikan  kerangka  konsep pada hukum positif. Penelitian ini menekankan pada penelaahan  dokumen-dokumen  hukum  dan  bahan- bahan Pustaka yang  berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.  Dengan  adanya  pendekatan  maka peneliti  diharapkan  akan  mendapatkan  informasi mengenai  hal-hal  yang  dicari  jawabannya. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini ialah pendekatan Undang-Undang ( statute
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 49-60                                                                Universitas Diponegoro
approach) , Pendekatan
Analisis ( Analittcal approach), dan Pendekatan Kasus ( case approach).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan
Keadilan restoratif mengacu pada penyelesaian  tindak  pidana  di  luar  pengadilan dengan  mengutamakan  komunikasi  antara  pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak  terkait  (Gultom,  &  Manalu,  2023).  Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai di mana pelaku  dapat  melakukan  tindakan  yang  adil  untuk memperbaiki  keadaan,  misalnya  dengan  membayar ganti rugi dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman.
Siswanto  Sunarso  berpendapat  bahwa,
"Pergeseran  dari retributive  justice ke  arah restorative  justice memberikan  dampak  positif  bagi pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan,  yang bertujuan  untuk  mengurangi  kejahatan  dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat  dalam  sistem  peradilan  pidana"  (Parasdika, Najemi, & Wahyudhi, 2022).
Undang-Undang  No  8  Tahun  1981  mengatur sistem  pemidanaan  dan  hukum  acara  pidana  di Indonesia  (Yusefin, & Chalil, 2018). Undang-undang ini  secara  resmi  mengatur  prosedur  penyelesaian perkara  pidana  dimulai  dari  penyelidikan  dan penyidikan  polisi,  penuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  di  persidangan,  dan  vonis  atau  keputusan pengadilan.  Proses  ini  tidak  efektif  dan  memerlukan waktu yang lama.
Kebutuhan hukum masyarakat untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif,  menekankan  pada  pemulihan  keadaan semula  dan  keseimbangan  perlindungan  dan kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  yang tidak  berorientasi  pada  pembalasan  (Safitri, Ardiansah,  &  Prasetyo,  2023).  Selain  itu, penyelesaian  perkara  tindak  pidana  penganiayaan dengan  konsep  keadilan  restoratif  dianggap  lebih mudah  dan  tidak  memerlukan  waktu  yang  lama (Sastra,  2023).  Hal  tersebut  dikarenakan  perkara penganiayaan  dapat  diselesaikan  pada  tahap penyelidikan  maupun  penyidikan.    Mekanisme  ini merupakan mekanisme yang harus dibangun selama pelaksanaan  otoritas  penuntutan  dan  pembaharuan sistem peradilan pidana (Hafrida, 2019).
Dengan  menggunakan  mekanisme  keadilan restoratif,  dimana  salah  satunya  ialah  berupa penghentian  penuntutan  yang  melibatkan  pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak  terkait,  diharapkan  mampu  mencapai penyelesaian  yang  adil  dengan  fokus  pada pemulihan  kembali  ke  kondisi  semula  daripada pembalasan  (Cahyo,  &  Cahyaningtyas,  2021). Penghentian  penuntutan  dilaksanakan  dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas,  pidana  sebagai  jalan  terakhir,  dan cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  (Muliani,  dkk, 2023).
Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 49-60                                                                Universitas Diponegoro
Keadilan  Restoratif,  yang  menyebutkan  bahwa “Perkara  tindak  pidana  dapat  ditutup  demi  hokum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a)  Tersangka  baru  pertama  kali  melakukan  tindak pidana;  b)  tindak  pidana  hanya  diancam  dengan pidana  denda  atau  diancam  dengan  pidana  penjara tidak  lebih  dari  5  (lima)  tahun;  dan  c)  tindak  pidana dilakukan  dengan  nilai  barang  atau  bukti  nilai kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  dari  tindak  pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu  rupiah)”.  Undang-Undang  ini  merupakan  salah satu  yang  dijadikan  dasar  bagi  penerapan  keadilan restoratif  dalam  penyelesaian  tindak  pidana.  Hal  ini berarti bahwa selama kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak keluar dari syarat-syarat tersebut, maka keadilan  restoratif  dapat  diterapkan  dalam penyelesaian tindak pidana.
Selanjutnya, terhadap tindak pidana penganiayaan  juga  dapat  diterapkan  keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaiannya  (Zahra,  &  Taun,  2023).  Pada dasarnya,  tindak  pidana  penganiayaan  ditujukan terhadap  tubuh  manusia.  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud  dengan  penganiayaan.  Leden  Marpaung mengutip  Tirtaamidjaja,  menyebutkan,  "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka  pada  orang  lain,  tidak  dapat  dianggap  sebagai penganiayaan  jika  perbuatan  itu  dilakukan  untuk menambah  keselamatan  badan  orang  lain"
(Marpaung,  2015).  Pada  saat  pembentukan  Pasal 351 KUHP, menurut Leden Marpaung, penganiayaan didefinisikan sebagai:
a) Setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan  penderitaan  badan  kepada  orang lain, atau
b) Setiap  tindakan  yang  dengan  sengaja  merugikan keadaan badan orang lain.
Lebih  jauh,  pelanggaran  terhadap  pasal tersebut  dikenakan  ancaman  pidana  penjara  paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
Selanjutnya,  Pasal  352  ayat  (1)  KUHP, penganiayaan  ringan.  Di  dalam  Pasal  352  ayat  (1) KUHP ditentukan  “kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan  Pasal  356  KUHP,  maka  penganiayaan  yang tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  pencarian, diancam,  sebagai  penganiayaan  ringan,  dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda  paling  banyak  Rp.4.500,00  (empat  ribu  lima ratus rupiah).
Ketentuan  ancaman  penjara  terhadap pelanggaran  Pasal  351  dan  352  tentang Penganiayaan  yang  diatur  dalam  KUHP  tersebut dapat  dikesampingkan  dengan  penyelesaian menggunakan  mekanisme  keadilan  restoratif. Berdasarkan  syarat  dalam  penyelesaian  perkara penganiayaan  dengan  konsep  keadilan  restoratif tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  karakteristik tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  melalui keadilan restoratif ialah tindak  pidana  penganiayaan ringan maupun penganiayaan biasa.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 49-60                                                                Universitas Diponegoro
Tindak  pidana  ringan  (Tipiring)  merupakan tindak  pidana  yang  memiliki  karakteristik  bersifat ringan  atau  tidak  berbahaya  (Adiesta,  2021). Dikarenakan  sifat  tipiring  yang  tidak  berbahaya, maka  penyelesaian  tipiring  dilakukan  dengan  Acara Pemeriksaan Cepat. Pelaksanaan acara pemeriksaan  dilakukan  dengan  lebih  sederhana. Berdasarkan buku II KUHP, salah satu tindak pidana yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tipiring  ialah tindak  pidana  penganiayaan  (Sihotang,  2020).  Oleh sebab  itu  penyelesaian  dengan  konsep  keadilan restoratif  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif penyelesaian terhadap perkara penganiayaan.
Pendekatan  keadilan  Restoratif  dalam  sistem peradilan  pidana  bertujuan  untuk  melakukan perbaikan  terhadap  sistem  peradilan  pidana  pada beberapa  hal,  yaitu:  pertama:  sistem  melibatkan korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  sampai dengan  saat  ini  masih  sangat  minim;  kedua: mengurangi  dan  bahkan  menghilangkan  konflik antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat;  ketiga: proses  keadilan  Restoratif  harus  mengurangi  akibat dari  tindak  pidana  yang  mengakibatkan  ketidak dayaan  bagi  korban  dan  masyarakat  dan memberikan  perbaikan  pada  masalah  pokoknya (Akbar, 2022).
Salah satu contoh penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan mekanisme keadilan restoratif ialah  pembebasan  tersangka  penganiayaan  oleh Kejari  Kota  Semarang  melalui  mekanisme  keadilan restoratif  (Febrianto,  2024).  Penganiayaan  tersebut dilakukan oleh tersangka Sutarji di salah satu tempat
karaoke  bekas  lokalisasi  sunan  kuning  semarang. Pelaku  terlibat  kesalahpahaman  dengan  korban sehingga  tersulut  emosi  yang  menyebabkan  korban terluka.  Apabila  dikaji  berdasarkan  Pasal  351, seharusnya  pelaku  dikenakan  hukuman  penjara karena  telah  terang  dan  jelas  melanggar  pasal tersebut.  Namun  dengan  menerapkan  mekanisme keadilan  restoratif,  tersangka  Sutarji  dinyatakan bebas  berdasarkan  kesepakatan  antara  korban  dan tersangka.
Lebih  jauh,  penyelesaian  tindak  pidana penganiayaan melalui mekanisme keadilan restoratit tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan semata,  namun  Undang-Undang  Kepolisian  juga mengatur  mekanisme  keadilan  restoratif  sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut  sejalan  dengan  Pasal  5  dan  Pasal  6 Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2021  mengenai  persyaratan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5
Persyaratan  materiil  sebagaimana  dimaksud dalam pada pasal 4 huruf a, meliputi
a) Tidak  menimbulkan  keresahan  dan/atau penolakan dari masyarakat:
b) Tidak berdampak konflik social;
c) Tidak  berpotensi  memecahkan  belah bangsa;
d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e) Bukan  pelaku  pengulangan  tindak  pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 49-60                                                                Universitas Diponegoro
f) Bukan tindak pidana terorisme tindak pidana terhadap  keamanan  negara,  tindak  pidana korupsi  dan  tindak  pidana  terhadap  nyawa orang.
- Pasal 6
1) Persyaratan  formil  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
a. Perdamaian  dari  kedua  belah  pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung  jawab  pelaku,  kecuali  untuk tindak pidana narkotika
2) Perdamaian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1  huruf  a,  dibuktikan  dengan  surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 huruf b, dapat berupa:
a. Mengembalikan barang;
b. Mengganti kerugian
c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
d. Menggantikan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
4) Pemenuhan  hak  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  3,  dibuktikan  dengan  surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
5) Format  surat  kesepakatan  perdamaian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2,  dan surat pernyataan
Berdasarkan  kedua  peraturan  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia  telah  menerapkan  keadilan  restoratif sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Pendekatan keadilan  restoratif  dalam  kasus  penganiayaan  yang efektif  tergantung  dua  faktor  yang  menentukan, pertama  Korban  tindak  pidana  harus  di  perhatikan perbaikan  kerugian  dan  yang  kedua  pelaku  tindak pidana  mau  mengakui  kesalahannya  dan  sanggup untuk  memperbaiki  kerugian  secara  penuh  dan penegak  hukum  hanya  memfasilitasi  untuk melakukan upaya penyelesaian non litigasi tersebut.
Pada hakikatnya undang-undang dibuat untuk perlindugan  dan  masyarakat  luas.  Upaya  yang dilakukan  guna  mencapai  hal  tersebut  ialah  dengan mulai  mengembangkan  metode  baru  antara  lain penggunaan metode penyelesaian pidana non litigasi untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  di  luar pengadilan  yang  disebut  dengan  pendekatan keadilan  restoratif.  Dengan  adanya  mekanisme keadilan  restoratif,  penyelesaian  perkara  tindak pidana penganiayaan dilakukan tanpa melalui proses pengadilan  atau  dengan  penjatuhan  hukuman penjara,  sehingga  melalui  mekanisme  ini  dapat membalikan  keadaan  sebelum  terjadinya  tindak pidana  dan  mencegah  terjadinya  tindak  pidana dengan  mengedepankan  musyawarah  mufakat  oleh keduanya (Atsasmita, 2012).
Konsep  keadilan  restoratif,  sebagai  metode penyelesaian  alternatif  muncul  sebagai  respons
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 49-60                                                                Universitas Diponegoro
terhadap  berbagai  hal  dalam  sistem  peradilan pidana, diantaranya ialah:
1. Umumnya  penyelesaian  perkara  diselesaikan oleh  apparat  penegak  hukum  (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan)  dengan  mengatasnamakan negara.  Hal  tersebut  dilakukan  tanpa  melibatkan masyarakat,  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku dan/atau  korban  secara  langsung  atau  dapat dikatakan  bahwa  pihak  yang  berperkara  tidak berperan aktif dalam penyelesaian perkara.
2. Hasil  putusan  dengan  penyelesaian  melalui  jalur litigasi  cenderung  bersifat  pembalasan  atau penghukuman,  sehingga  jarang  menghasilkan putusan “ win-win solution”.
3. Keadilan  yang  dirasakan  tidak  memikirkan  cara untuk  memberikan  keadilan  restoratif  yang  dapat dirasakan  secara  menyeluruh  oleh  semua  pihak yang  berkepantingan.  Sebaliknya,  keadilan  yang dirasakan  bersifat  retributive  (menekankan keadilan  dan  pembalasan)  dan  restitutive (menekankan keadilan atas dasar ganti rugi).
Sasaran  akhir  dari  konsep  peradilan  restoratif adalah  untuk  mengurangi  jumlah  tahanan  yang ditahan;  menghapus  stigma  atau  cap  dan mengembalikan  pelaku  kejahatan  menjadi  manusia normal;  memungkinkan  pelaku  untuk  menyadari kesalahan mereka sehingga mereka tidak melakukan kesalahan  yang  sama  lagi;  mengurangi  beban  kerja jaksa,  polisi,  rutan,  pengadilan,  dan  lembaga pemasyarakatan; menghemat uang negara; dan tidak menimbulkan  rasa  dendam  karena  korban  telah
memaafkan pelaku (Gindriansyah, Makarao, & Zakky, 2022).

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di  simpulkan  bahwa  penyelesaian  tindak  pidana penganiayaan dengan mekanisme keadilan restoratif telah  diterapkan  di  Indonesia  melalui  Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  mengenai persyaratan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana penganiayaan di luar pengadilan. Melalui mekanisme keadilan restoratif, tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan  pada  tahap  penyidikan  tanpa  harus melalui  proses  litigasi  di  pengadilan.  Hal  tersebut dilakukan  dengan  cara  melakukan  mediasi, rekonsiliasi,  maupun  dialog  antara  korban,  pelaku, keluarga  korban  dan/atau  pelaku,  serta  para  pihak terkait.  Oleh  karena  itu,  penyelesaian  dengan menggunakan  mekanisme  keadilan  restoratif menyelesaikan permasalahan yang muncul menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, sehingga tidak lagi berkaitan dengan sistem pembalasan.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Adiesta,  Indiyani  Dinda  Ikma.  (2021).  Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi
Penyelesaian  Kasus  Tindak  Pidana  Ringan.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 49-60                                                                Universitas Diponegoro
Interdisciplinary  Journal  on  Law,  Sciences and Humanities, Vol. 2, (No.2), pp. 143-170. https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842 Akbar, Muhammad Fatahillah. (2022). Pembaharuan
Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Masalah- masalah  Hukum ,  Vol.51,  (No.2),  p.  201. http://dx.doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.19 9-208
Akbar,  Sandi  Riz.,  Rahman,  Abd.,  Wahab, Mirnawan.,  &  Darmawan,  Andi.  (2023). Penyelesaian  perkara  melalui  pertorative justice  oleh  penyidik  dalam  penanganan tindak  pidana  penganian. Jurnal  Sosial  dan Budaya  Syar-i ,  Vol.10,  (No.3),  pp.  773-786.
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32774
Cahyo,  Rico  Nur.,  &  Cahyaningtyas,  Irma.  (2021).
Kebijakan  Hukum  Pidana  Tentang  Diversi Terhadap  Anak  Pelaku  Recidive  Guna Mencapai Restorative. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Vol.3, (No.2), pp. 203-216. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216
Dewi,  Pulasari  Ayu  Nyoman  Ni.,  Hartono,  Sugi
Made.,  &  Dantes,  Febrinayanti  Komang.
(2022).  Implementasi  Prinsip  Restorative Justice  pada  Perkara  Tindak  Pidana Penganiayaan  Biasa  di  Polres  Buleleng. Junal  Komunitas  Yustisia, Vol.5,  (No.1),  pp.
242-253.
https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948
Dwijayanti,  M.  (2017).  Diversi  Terhadap  Recidive Anak. Rechtidee ,  Vol.12,  (No.2),  pp.  223- 244. https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3244 Fernando,  Zico  Junius.  (2020).  Pentingnya Restorative  Justice  dalam  Konsep  Ius Constituendum. Jurnal  Pemerintahan  & Politik  Islam  Al  Imarah ,  Vol.5,  (No.2),  pp. 253-270.
http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493
Gindriansyah, Rudhi., Makarao, Taufik., & Zakky As.
(2022).  Tinjauan  Penerapan  Restorative Justice dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan  di  Tingkat  Penyelidikan  dan Penyidikan  Polrestabes  Bandung. Veritas, Vol.8,(No.2),pp.110-126. https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2065 Gultom,  Maidi.,  &  Manalu,  Sahata.  (2023).
Pendekatan  Restorative  Justice  sebagai Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana Penganiayaan  Ringan  di  Kejaksaan  Negeri Medan. Jurnal  Hukum  Fiat  Iustitia ,  Vol.4, (No1), pp. 44-61. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/articl e/view/3007.
Hafrida.  (2019).  Restorative  Justice  in  Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court. Jurnal  Hukum  dan  Peradilan ,  Vol.8,
(No.3),pp.439-457.
http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439- 457
Hartono, Made Sugi., & Yuliartini Ni Putu Rai. (2020).
Penggunaan  Bukti  Elektronik  Dalam
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 49-60                                                                Universitas Diponegoro
Peradilan Pidana. Jurnal Komunikasi Hukum ,
Vol.6,(No.1),pp.281-302. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607 Mareta,  Josefhin.  (2018).  Penerapan  Restorative
Justice  Melalui  Pemenuhan  Restitusi  Pada Korban  Tindak  Pidana. Jurnal  Legislasi Indonesia ,  Vol.15,  (No.4),  pp.309-319. http://doi.org/10.54629/jli.v5i4.260
Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan
“Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan
Pidana  Anak. Jurnal  Pembaharuan  Hukum Pidana ,Vol.2,(No.2),pp.58-85.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidan a/article/view/25036
Munajah.  (2015).  Upaya  Diversi  Dalam  Proses Peradilan  Anak  Indonesia. Al’  Adl ,  Vol.7,
(No.14),pp.28-34. http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i14.224
Panab, Yani Atrian., Masu, Reny Rebeka., & Tungga, A.  Ishak.  (2023).  Penerapan  Keadilan
Restorative  (Restorative  Justice)  Dalam Penanganan  Tindak  Pidana  Penganiayaan Terhadap  Orang  Dewasa  Di  Kejaksaan
Negeri  Timor  Tengah  Selatan. JHO:  Jurnal
Hukum  Online ,  Vol.  1  (Issue  1),  pp.  59-76. https://jurnalhukumonline.com/index.php/JH
O/article/view/14
Parasdika, Aulia., Najemi, Andi., & Wahyudhi, Dheny.
(2022).  Penerapan  Keadilan  Restoratif Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan.
PAMPAS: Journal of Criminal, Vol.3, (No.1),
pp.69-84. https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788 Muliani., Kasim, Adil., Ahmad, Jamaluddin., & Nonci,
Nurjanah.  (2023).  Reformulasi  Syarat Pelaksanaan Diveri Dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak  Di  Indonesia. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  Vol.5, (No.2),pp.358-373.
https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373
Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., &
Prasetyo  Andrian.  (2023).  Quo  Vadis Keadilan  Restoratif  pada  Perkara  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  Pasca  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, (No.1), pp. 29- 44. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173 Sastra,  Yuwandi  Koman  I.  (2023).  Pendekatann Keadilan  Restoratif  dalam  Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse  Kriminal  Polresta  Sidoarjo. Sivis Pacem, Vol.1,(No.3),pp.345-375. https://sivispacemjournal.my.id/index.php/logi n/article/view/16
Sihotang,  Hatorangan  Porlen.  (2020).  Penyelesaian Tindak  Pidana  Ringan  Menurut  Peraturan Kapolri  dalam  Mewujudkan  Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang). Iuris Studia:  Jurnal  Kajian  Hukum, Vol.1,  (No.2), pp.107-120.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                              Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 49-60                                                                Universitas Diponegoro
https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.ph p/iuris/article/view/37
Sinatrio,  W.  (2019),  The  Implementation  of
Diversionand  Restorative  Justice  in  the Juvinile Criminal Justice  System  in
Indonesia. Journal  of  Indonesia  Legal Studies ,Vol.4,(No.1),pp.73-88. https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339
Sriwidodo,  Joko.  (2021).  The  Efforts  of  Attorney Offices to Resolve Criminal Cases Based on the  Concept  of  Restorative  Justice.
Substantive  Justice  International  Journal  of
Law, Vol.4,(No.1),pp.1-14. http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice. v4i1.121
Yusefin,  Fransisca  Vinca.,  &  Chalil,  Muyati  Sri.
(2018).  Penggunaan  Lie  Detector  (Alat Pendeteksi  Kebohongan)  dalam  Proses Penyidikan  Terhadapp  Tindak  Pidana
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang  Hukum  Acara  Pidana. Wacana
Paramarta:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.17, (No.2),pp.71-81.
https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.58
Zahra,  Firda.,  &  Taun.  (2023).  Kajian  Hukum
Pelaksanaan  Penegakan  Hukum  dengan
Pendekatan  Restorative  Justice  dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. Innovative:  Journal  of  Social
Science  Research, Vol.3,  (No.6),  pp.551-
560.https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6. 6256.

## BUKU
Atsasmita,  R.  (2012). Keadilan  Restoratif  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia .
Bandung: Alumni.
Hiariej,  O.S.  Eddy.  (2009). Prinsip-Prinsip  Hukum Pidana .Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Marpaung,  L.  (2015). Tindak  Pidana  Terhadap Nyawa  Dan  Tubuh  (Pemberantasan  Dan Prevensinya) . Jakarta: Sinar Grafika.

## PERATURAN
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan Restoratif.
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020  tentang
Penghentian    Penuntutan    Berdasarkan Keadilan  Restoratif.

## SUMBER ONLINE
Febrianto,  Nanda.  (2024).  Kejari  Semarang  Proses Restorative  Justice Tersangka  Penganiayaan di  Eks  Lokalisasi  Sunan  Kuning.  Retrieved from  https://voi.id/Kejari  Semarang  Proses Restorative  Justice  Tersangka  Penganiayaan di Eks Lokalisasi Sunan Kuning (voi.id)