## PROBLEMATIKA WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA

## PROBLEMATIC OF WAJIBAH TESTAMENT OF DIFFERENT RELIGIOUS HEIR IN INDONESIA
Dwi Andayani1 1 , Tetty Hariyati 2
1 Universitas Pakuan, Email: dwi.andayani@unpak.ac.id
2 Universitas Tarumanagara, Email: tettyhariyati.info@gmail.com
Submitted: July 24, 2020; Reviewed: August 15, 2020; Accepted: August 31, 2020
DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.1893

## Abstrak
Permasalahan  terkait  pengaturan  hukum  yang  sulit  diatur  oleh  hakim  adalah  terkait permasalahan  waris  beda  agama  dengan  sumber  hukum  Islam  yang  berlaku  dan  bagaimana penerapannya  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  pengaturan  secara  sempit  diatur  dalam pasal  209  kompilasi  hukum  Islam  tahun  1991.  Selain  itu  fakta  bahwa  waris  Islam  yang mengacu  pada  sumber  hukum  Islam  adalah  Alquran  dan  Hadis  yang  kini  telah  dirangkum dalam  Keputusan  Presiden  Penyusunan  Hukum  Islam  Nomor  1 tahun  1991.  Jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  normative  dengan  analisis  terhadap  peraturan perundangan-undangan  yang  berlaku  terkait  masalah  hukum  yang  dibahas.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  hakim  agung  dalam  memutus  perkara  waris  beda  agama  ini  lebih mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemaslahatannya. Walaupun hal ini sebenarnya bertentangan dengan sumber Hukum Islam baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits.
Kata Kunci: Ijtihad, Waris, Wasiat Wajibah.

## Abstract
Problematics  of  the  application  of  the  law  of  unruly  by  the  judges  on  the  inheritance  of different  religions  is  associated  with  the  prevailing  source  of  Islamic  law  and  how  its application in the life of society. In a narrow setting the will of the face is governed in article 209 of the compilation of Islamic law year 1991. Because the fact on the inheritance of Islam is  patting  the  source  of  Islamic  law  is  the  Qur'an  and  Hadith,  which  has  now  been summarized  in  the  presidential  decree  of  the  compilation  of  Islamic  law  No.  1  year  1991. Type  of  research  used  normative  type  of  study  is  normative  research.  It  is  the  research  and analysis  on  the  prevailing  law  regulations  with  associated  legal  issues.  The  results  of research  showed  that  the  Supreme  Court  decision  judge  in  of  inheritance  different  religions was  more  concerned  with  aspects  of  social  justice  and  benefits.  Although,  it  is  actually contrary to the source of Islamic law both in the Al-Qur'an and Hadith.

## Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2020: hlm. 157-170.
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
Keywords: Ijtihad, Inheritance, Wajibah Testament.

## A. Pendahuluan
Pancasila  merupakan  dasar  pada  hukum  agama  dalam  politik  hukum  Indonesia  yang menjadi  landasan  dalam  perkembangan  kehidupan  beragama  masyarakat  Indonesia. 1 Berkedudukan  sebagai  falsafah  bernegara  Indonesia,  Pancasila  memiliki  arti  penting  serta kedudukan  sentral  dalam  membangun  budaya  bangsa  yang  beradab  dan  memiliki  rakyat dengan  karakteristik  yang  religius.  Terbangun  sebagai  negara  yang  memiliki  latarbelakang yang  beranekaragam  dan  sangat  majemuk  membuat  komposisi  hukum  yang  terbangun  juga beragam  pula.  Komposisi  dari  agama  yang  ada  di  Indonesia  terdiri  atas  enam  agama  besar, terdapat agama islam, Protestan/Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.
Dominasi  islam  di  Negara  Indonesia  mencapai  sampai  87,2%  (delapan  puluh  tujuh  koma dua  persen)  dengan  jumlah  mencapai  207  (dua  ratus  tujuh)  juta  orang.  Kedua,  agama protestan  yang  memiliki  presentase  hingga  6,9%  (enam  koma  sembilan  persen)  dengan penduduk  berjumlah  1517  (Seribu  limaratus  tujuh  belas)  orang;  ketika,  agama  katolik  yang muncul  pertamakali  di  kepulauan  maluku  karena  bangsa  portugis  pada  saat  itu;  keempat, agama hindu yang memiliki penganut 1,7% dari populasi rakyat Indonesia secara menyeluruh. Selanjutnya ialah agama buddha yang memiliki jumlah presentase 0,7% dari rakyat Indonesia, dan teakhir ialah agama khonghucu yang terakhir diakui di Indonesia pada masa presiden Gus Dur.
Komposisi  dari  jumlah  agama  konghucu  ialah  0,05%  dari  jumlah  keseluruhan  rakyat. 2 Terlihat  dari  data  tersebut  memperlihatkan  secara  jelas,  bahwa  terdapat  agama  yang  sangat menjadi  mayoritas di Indonesia. Islam  menjadi agama  yang  amat menjadi  mayoritas dengan jumlahnya  yang  lebih  dari  207  juta  manusia.  Maka  dari  itu  tidak  heran  jika  banyak permasalahan  hukum  yang  timbul  dan  berhubungan  dengan  agama  tersebut.  Terlihat  bahwa dominasi  orang  yang  beragama  islam  sangat  banyak  di  Indonesia,  salah  satu  sumber  hukum Indonesia  adalah  hukum  Islam  selain  hukum  barat  dan  hukum  adat.  Negara  yang  memiliki warga  negara  yang  sangat  beraneka  ragam  perlu  didukung  dengan  sistem  hukum  yang  bisa mewakilkan seluruh kepentingan rakyat.
Hukum  Islam  sendiri  memiliki  landasan  hukum  dalam  menjalankan  seluruh  kegiatan agamanya,  dasar  hukum  tertinggi  dari  agama  islam  adalah  Al-Qur’an  dan  Al-Hadits. 3 Al- Qur’an  merupakan  kitab  suci  yang  berisi  petunjuk  bagi  umat  islam, 4 sedangkan  Al-Hadits adalah sikap dan ucapan nabi dalam agama islam. 5 Hukum Islam sendiri memiliki kedudukan dalam  sistem  hukum  Indonesia  melalui  pengakuan  yuridis  yang  termuat  dalam  peraturan perundang-undangan. 6 Eksistensi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia dapat terlihat dari kesadaran  masyarakat  tentang  hukum  dan  keadilan  yang  tidak  terpisahkan  dalam  kerangka
1 Amran  Suadi,  Mardi  Candra, Politik  Hukum  Perspektif  Hukum  Perdata  dan  Pidana  Islam  serta  Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), 4
2 https://news.detik.com/berita/d-4904472/6-agama-di-indonesia-kitab-suci-dan-hari-besarnya,  diakses  pada  01 October 2020.
3 Eva  Iryani,  “HUKUM  ISLAM,  DEMOKRASI  DAN  HAK  ASASI  MANUSIA,” Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi 17, no. 2 (2017): 24–31, 25, DOI: 10.33087/JIUBJ.V17I2.357.
4 Muhammad Roihan Daulay, “STUDI PENDEKATAN ALQURAN,” Thariqah Ilmiah 1, no. 01 (2014): 31-45, 31.
5 Agusman  Damanik,  “URGENSI  STUDI  HADIS  DI  UIN  SUMATERA  UTARA,” SHAHIH  (Jurnal Kewahyuan Islam) 1, no. 1 (2018): 83-94, 84, DOI: 10.30821/SHAHIH.V1I1.1886.
6 Sumarni  Sumarni,  “KEDUDUKAN  HUKUM  ISLAM  DALAM  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA,” AL- ’ADALAH 10, no. 2 (2012): 447-458, 456, DOI: 10.24042/ADALAH.V10I2.298.
hukum  nasional.  Kemudian  terdapat  berbagai  ketentuan  hukum  dan  perundang-undangan Indonesia yang memuat materi hukum Islam. 7
Eksistensi hukum islam di Indonesia diakui dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “negera Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. 8 Selain  itu,  hukum  islam  secara  khusus  ditetapkan  dalam Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1989 tentang  Peradilan Agama. 9 Kemudian disusul dengan usaha-usaha menyusun Kompilasi Hukum Islam dan oleh Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk penyebarluasan sebagaimana tersebut dalam Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  tanggal  10  Juni  1991  yang  disebut  dengan  Kompilasi  Hukum Islam. 10 Kompilasi Hukum Islam atau KHI adalah sekumpulan materi Islam yang ditulis Pasal demi  Pasal,  berjumlah  229  Pasal. 11 Hanya  Agama  Islam  yang  menggunakan  KHI  sebagai panduan dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukumnya. Daya ikat KHI  pula  hanya  mengikat  bagi  orang  yang  mempercayai  dan  meyakini  keyakinan  agama Islam, tidak untuk orang dan warga negara yang menganut kepercayaan agama lain.
Salah  satu  masalah  yang  sering  timbul  dikehidupan  masyarakat  adalah  masalah  warisan. Kemudian  dalam  menangani  permasalahan  waris  ini,  hakim  dapat  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  penemuan  hukum rechtvinding .  Hal  ini  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 12 Selain  itu, berdasarkan  Pasal  229  Kompilasi  Hukum  Islam,  hakim  memiliki  kewenangan  penyelesaian suatu perkara yang berlandaskan pada rasa keadilan dan nilai-nilai di kehidupan masyarakat. 13 Pada  dasarnya  hakim  dapat  ber- ijtihad dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  menurut  hukum islam. 14 Ketika terdapat permasalahan yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur’an dan Al- Hadits, maka para ulama Islam melakukan ijtihad untuk mencapai suatu kesepakatan dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadits. 15
Misalnya  kewarisan  non-muslim  yang  dikaitkan  dengan  wasiat  wajibah.  Mengenai keberadaan dari wasiat ini, Ulama Fiq’h mendefinisikan bahwa wasiat dengan artian sebagai penyerahan  atau  mendermakan  harta  secara  sukarela  dari  seseorang  kepada  pihak  lain  yang
7 Ruwainta  Samniah,  Akhmad  Khisni,  “KEDUDUKAN  DAN  KONTRIBUSI  HUKUM  ISLAM  TERHADAP HUKUM  NASIONAL  DALAM  BIDANG  MU’AMALAT,” Jurnal  Hukum  Khaira  Ummah 12,  no.  3  (2017): 671-676, 673.
8 Mohammad  Daud,  “KEDUDUKAN  HUKUM  ISLAM  DALAM  SISTEM  HUKUM  INDONESIA,” Jurnal Hukum & Pembangunan 12, no. 2 (1982): 267-287, 269, DOI: 10.21143/jhp.vol12.no2.898.
9 Basri  Basri,  “PERKEMBANGAN  PERADILAN  AGAMA  PASCA  LAHIRNYA  UU  NOMOR  7  TAHUN 1989  HINGGA  SAAT  INI  (KEWENANGAN,  PEMBINAAN,  PENGAWASAN  DAN  DASAR  HUKUM),” TAHKIM 13, no. 2 ( 2018): 31-46, 31, DOI: 10.33477/THK.V13I2.366.
10 Barmawi  Mukri,  “KEDUDUKAN  DAN  PERANAN  KOMPILASI  HUKUM  ISLAM  DALAM  SISTEM HUKUM NASION AL,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 8, no. 17 (2016): 22–29, 27.
11 Dadang  Hermawan,  Sumardjo,  “KOMPILASI  HUKUM  ISLAM  SEBAGAI  HUKUM  MATERIIL  PADA PERADILAN AGAMA”, Yudisia 6, no. 1, (2015): 24-46, 27.
12 Muhamad  Kholid,  “KEWENANGAN  PENGADILAN  NEGERI  DAN  LEMBAGA  ARBITRASE  DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS,” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 9, no. 1 (2015): 168-184, 175, DOI: 10.15575/ADLIYA.V9I1.6162.
13 Nikmatun  Nuzula,  “PEMBAGIAN  HARTA  BERSAMA  AKIBAT  PERCERAIAN  DI  PENGADILAN AGAMA  KEDIRI,” Mahakim:  Journal  of  Islamic  Family  Law 1,  no.  1  (2017):  27-37,  34,  DOI: 10.30762/mh.v1i1.1009.
14 Destri  Budi  Nugraheni,  Haniah  Ilhami,  Yulkarnain  Harahab,  “PENGATURAN  DAN  IMPLEMENTASI WASIAT  WAJIBAH  DI  INDONESIA,” Mimbar  Hukum 22,  no.  2  (2010):  311–329,  320,  DOI: 10.22146/jmh.16229.
15 Abd.  Salam  Arief,  “IJTIHAD  DAN  DINAMIKA  HUKUM  ISLAM,” IN  RIGHT:  Jurnal  Agama  Dan  Hak Azazi Manusia 7, no. 1 (2017): 1-14, 10.
berlaku setelah orang tersebut wafat. 16 Kemudian problematika yang menjadi titik perdebatan menarik  dimasyarakat  adalah  mengenai  jenis  wasiat  wajibah  untuk  ahli  waris  beda  agama. Hukum  yang  akan  digunakan  dalam  menegakkan  dan  menyelesaikan  permasalan  ini  perlu diperjelas  di  dalam  tulisan  ini.  Terdapat  daya  ikat  hukum  islam  yang  tidak  bisa  mengikat orang  yang  memiliki  kepercayaan  yang  berbeda.  Tetapi  secara  fakta  dan  data  lapangan, kejadian ini ada dan menjadi suatu fenomena hukum. Hal-hal seperti ini sering terjadi di ranah praktek. Terdapat gap dan jurang pemisah antara konsep/teori dan praktek dilapangan.
Berdasarkan  latar  diatas,  akan  ditinjau  lebih  jauh  terkait  dasar  seorang  pertimbangan seorang hakim  memutus perkara harta  waris  beda agama dengan wasiat wajibah,  lalu  sejauh mana wasiat wajibah ini bisa dipergunakan sebagai dasar pembagian harta waris beda agama. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  Metode  penelitian  normatif.  Penelitian  normatif  adalah penelitian  mengakaji  dan  menganalisis  mengenai  peraturan  perundangan-undangan  yang berlaku  dengan  dikaitkan  dengan  isu  hukum  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini. 17 Pendekatan perundang-undangan ( Statute approach ) dengan menelaah semua peraturan yang terakit dengan isu hukum. Selain pendekatan perundang-undangan terdapat pendekatan kasus ( Case  Approach ),  kegunaan  pendekatan  kasus  dalam  permasalahan  ini  ialah  untuk  melihat adanya  fakta  lapangan  yang  konkrit  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  ditulis  serta bisa  menentukan  langkah  dan  solusi  yang  benar-benar  menyelesaikan  permasalahan  secara nyata.
Menjadi  penting  adanya  pendekatan  dari  pendekatan  perundang-undangan  didalam penulisan  ini.  Menelah  secara  sistematis  dan  komprehensif  mengenai  telaah  aturan  yang berkaitan  dengan  permasalahan  pada  tulisan  ini.  Peran  konsep  penafsiran  hukum  yang dilakukan  oleh  hakim  sangat  bermanfaat  untuk  melihat  adanya  kesesuain  antara  konsep  dan praktek penerapan hukum tersebut.

## B. Pembahasan

## 1. Tatanan Konstruksi Hukum Islam
Definisi  dari  hukum  Islam  atau  syariat  islam  ialah  sebuah  sistem  hukum  dengan  kaidah- kaidah  yang  didasarkan  pada  firman  Allah  SWT  dan  Sunnah  Rasul  mengenai  tingkah  laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang hukum tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemeluknya. Mengacu berdasarkan pada apa yang  telah  dilaksanakan  oleh  Rasul  untuk  melaksanakannya  secara  menyeluruh.  Syariat menurut  aspek  gramatikal  memiliki  makna  yaitu  berarti  hukum-hukum  yang  diperintahkan Allah  Swt  untuk  pengikutnya  yang  disampaikan  oleh  seorang  Nabi,  baik  yang  memiliki koleras  dengan  kepercayaan  (aqidah)  ataupun  yang  berhubungan  dengan  amaliyah.  Syariat Islam  menurut  penafsiran  secara  bahasa  memiliki  makna  jalan  yang  dilalui  umat  manusia untuk  menuju  kepada  Allah  Ta’ala,  ternyata  agama  islam  tidak  hanya  sebuah  agama  yang memberikan ilmu tentang bagaimana mengimplementasikan ibadah kepada Tuhannya saja. 18 Eksistensi  dari  sebuah  aturan  atau  sistem  yang  langsung  bersumber  dari  Allah  SWT, menunjukan  bahwa  untuk  mengkonstruksikan  adanya  relasi  antara  manusia  dengan  Allah Ta’ala dan  hubungan  manusia dengan sesamanya.  Ajaran Islam  menjadi  sumber dari semua aturan  tersebut.  Sumber  dari  agama  islam  bernama  Al-Quran  dan  Hadists.    Maka  dari  itu
16 Zaiyad  Zubaidi,  Muhammad  Yanis,  “IMPLEMENTASI  WASIAT  BERUPA  ‘HONORARIUM’  MENURUT PANDANGAN  WAHBAH  ZUHAILI,” Media  Syari’ah 20,  no.  2  (2020):  182-200,  186,  DOI: 10.22373/jms.v20i2.6514.
17 Risa  Mahdewi,  Desia  Rakhma  Banjarani,  “FOOD  SAFETY  OF  GENETICALLY  MODIFIED  ORGANISM ACCORDING  TO  INTERNATIONAL  LAW  AND  ITS  IMPLEMENTATION  IN  INDONESIA,” Lampung Journal of International Law 2, no. 1 (2020): 35–46, 37, DOI: 10.25041/lajil.v2i1.2031.
18 Eve Iryani, Op.Cit. , 24.
pemberian definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum yang dibentuk dan dibuat oleh  Allah  untuk  umat-Nya  yang  dibawa  oleh  seorang  Nabi  SAW,  berkaitan  dengan  aturan tersebut,  ajaran  agama  yang  berhubungan  dengan  kepercayaan  (aqidah)  maupun  hukum- hukum yang memuat adanya pengaturan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilaksanakan oleh umat Islam secara menyeluruh. 19
Sumber Hukum-Hukum Islam Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah  aturan-aturan  untuk  diterapkan  di  dalam  sendi  kehidupan  manusia.  Karena  banyak ditemui  permasalahan-permasalahan,  umumnya  dalam  bidang  agama  yang  sering  kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut: 20
a. Al-Quran  merupakan  sumber  hukum  Islam  tertinggi  yang  mempunyai  legitimasi  yang sangat  kuat,  Al-Quran,  merupakan  kitab  suci  umat  Muslim  yang  diamanahkan  kepada nabi  terakhir,  yaitu  Nabi  Muhammad  SAW  melalui  perantara  Malaikat  yang  bernama Jibril.  Al-Quran  berisikan  kandungan-kandungan  yang  berisi  perintah,  larangan,  anjuran, kisah  Islam,  ketentuan,  hikmah  dan  sebagainya.  Al-Quran  menjabarkan  secara  spesifik bagaimana  seharusnya  manusia  melaksanakan  kehidupannya  agar  terbentuknya masyarakat  yang  memiliki  akhlak  mulia.  Maka  dari  itulah,  isi  muatan  dari  ayat  ayat  Al- Quran menjadi dasar yang utama untuk menetapkan suatu syariat dan ketentuan agama.
b. Al-Hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua, makna dan definisi dari Al-Hadist merupakan  segala  hal  yang  berlandaskan  pada  Rasulullah  SAW.  Bentuk-bentuk  dari  hal tersebut berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Al-Hadist berisikan mengenai sebuah aturan-aturan  yang  merinci  segala  aturan  yang  masih  global  dalam  Alquran.  Kata  hadits yang  mengalami  perluasan  makna  sehingga  disinonimkan  dengan  sunnah,  maka  dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.
c. Ijma’ merupakan salah satu sumber hukum islam. Ijma bermakna dan memiliki arti adalah sebuah  kesepakatan  seluruh  ulama  mujtahid  pada  satu  waktu  setelah  zaman  Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Ijma’ yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang ada di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi’ut tabiin (setelah tabiin) semua itu dikarenakan setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan  semakin  sering  dan  banyak  terjadi,  sehingga  tak  dapat  dipastikan  bahwa semua ulama telah bersepakat.
d. Qiyas  merupakan  sumber  hukum  Islam  yang  terakhir  setelah  Al-Quran,  Al-Hadits  dan Ijma’ adalah Qiyas. Qiyas memiliki kegunaan dan fungsi untuk menjelaskan sesuatu yang tidak  ada  landasannya  atau  dalil  nashnya  dalam  Al  quran  ataupun  hadis  dengan  cara membandingkan  sesuatu  yang  serupa  dengan  sesuatu  yang  hendak  diketahui  hukumnya tersebut. Artinya  jika suatu nash telah  menunjukkan hukum  mengenai suatu kasus dalam agama  Islam  dan  telah  diketahui  melalui  salah  satu  metode  untuk  mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya  itu dalam suatu hal  itu  juga,  maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.
Ada  berbagai  jenis  dan  macam  Hukum  Islam.  Berbagai  aspek  kehidupan  manusia, terdapat peraturan dan batasan yang harus ditaati dan tidak bias dilanggar. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan mempercayai agama  Islam  secara  menyeluruh,  yaitu  agama  yang  memiliki  mekanisme  dan  regulasi  yang baik.  Terdapat  aturan/indikator  yang  pertama  kali  harus  kita  pahami  adalah  aturan  yang berasal  dari  Allah  SWT.  Berbagai  aturan  yang  berkaitan  dengan  Ilahi  dalam  segala  bentuk
19 Ibid.
20 Ibid.
hukum-hukum  kehidupan  manusia  tertuang  di  dalam  kitab  suci  Al-Qur’an,  yang  dilengkapi penjelasannya  dalam  hadits  Nabi  SAW.  Ada  lima  hukum  yang  bias  dikatakan  merupakan adalah macam-macam hukum Islam: 21
a. Hukum  Wajib  adalah  sesuatu  perbuatan  yang  jika  dilakukan  akan  menimbulkan  pahala dan  jika  ditinggalkan  akan  mendapat  dosa.  Seagai  contoh  dari  perbuatan  yang  memiliki hukum  wajib  adalah  shalat  lima  waktu,  memakai  hijab  bagi  perempuan,  puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.  Perbuatan-perbuatan  tersebut  harus  dan  menjadi  prioritas  untuk  di  lakukan  jika memilih untuk mempercayai agama Islam.
b. Hukum sunnah ialah sesuatu hukum yang menilai perbuatan yang dituntut agama, apabila dikerjakan  tetapi  tuntutannya  tidak  sampai  ke  tingkatan  wajib  atau  sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah  shalat  yang  dikerjakan  sebelum/sesudah  shalat  fardhu,  membaca  shalawat  Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.
c. Hukum  haram  ialah sesuatu perbuatan  yang  jika dilakukan pasti akan  mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.  Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram  adalah  berbuat  zina,  minum  alkohol,  bermain  judi,  mencuri,  korupsi  dan  banyak lagi.  Hukum  mengenai  ketentuan  haram  sangat  penting  karena  hukum  haram  yang menjadi hukum yang benar—benar memuat adnaya larangan dari ajaran agama.
d. Hukum  makruh  adalah  suatu  perbuatan  yang  dirasakan  jika  meninggalkannya  itu  lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok  dan  sebagainya.  Ketentuan  dari  hukum  ini  tidak  memberikan  adanya  hukuman dosa  jika  mengerjakannya  tetapi  hukum  makruh  menjelaskan  bahwa  jika  seseorang melakukan suatu perbuatan maka orang tersebut tidak menadapatkan manfaat.
e. Hukum  mubah  adalah  suatu  tindakan  yang  dipersilakan  dan  dibolehkan  oleh  ketentuan agama  antara  mengerjakannya  atau  meninggalkannya.  Contoh  dari  mubah  adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya. Implikasi dan dampak dari hukum mubah tidak menunjukan adanya hukuman dan pahala jika melakukannya. Berdasarkan  permasalahan  pada  tulisan  ini  memperlihatkan  bahwa  ada  klasifikasi  dari hukum  yang  ada  didalam  hukum  islam.  Mengenai  hal  berkaitan  dengan  tulisan  ini  penulis menilai bahwa wasiat yang ingin diberlakukan dengan orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda  atau  orang  yang  memiliki  agama  lain  hukumnya  adalah  haram.  Hukuman  terseut haram dikarenakan pembagian harta wasiat tidak diperkenankan jika dibagikan kepada orang yang  memiliki  kepercayaan  yang  berbeda  serta  tidak  bias  dicampurkan  mengenai  ruang lingkup  hukum  islam  dengan  fenomena  hukum  yang  terjadi  pada  saat  ini  mengenai  wasiat yang melibatkan adanya orang asing dan memiliki perbedaan agama.

## 2. Ijtihad Terhadap Wasiat Wajibah
Wasiat  wajibah  merupakan  sebuah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemegang  kepentingan atau hakim  sebagai  aparat negara yang  memberikan daya paksa atau memberi putusan wajib wasiat  bagi  orang  yang  telah  meninggalkan  dunia,  yang  diberikan  kepada  orang  tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dengan demikian dapat dilihat bahwa, wasiat wajibah memiliki definisi  wasiat  yang  dilihatkan  telah  dilakukan  oleh  seseorang  yang  meninggal  dunia, walaupun  sebenarnya  ia  tidak  meninggalkan  wasiat  tersebut. 22 Berdasarkan  definisi  tersebut menjelaskan bahwa wasiat wajibah akan diimplementasikan melalui perantara hakim sebagai
21 Barmawi Mukri, Op. Cit. , 26.
22 Zulfia Hanum, Alfi Syahr, "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan  Sosial  Masyarakat", Jurnal  Holistik 1,  no.  2  (2016):    123-133,  123,  DOI: 10.24235/holistik.v1i2.905
penegak hukum yang berwenang dalam hal ini memberikan adanya ketentuan wasiat wajibah. Semua  hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa  untuk  memberikan  adanya  kekuatan  terhadap ketentuan wasiat wajibah harus dilakukan melalui putusan pengadilan.
Ijtihad berdasarkan rumusan ushuliyyīn, yaitu “usaha dari mujtahid atau ahli fikih dengan mencurahkan  segala  kemampuan  agar  mendapatkan  suatu  hukum  syara’  dalam  Islam”. 23 Kemudian  Ibn  Manẓūr  mendefinisikan  istilah ijtihād sebagai  “pencurahan  segala kesanggupan,  kekuatan  dan  kemampuan”. 24 Definisi ijtihad yang  sesuai  dengan  era  modern saat  ini  yaitu  seseorang  yang  memiliki  pengetahuan  dan  ilmu  khusus  dan  kemudian dikerahkan  secara  maksimal  untuk  mengetahui  ketentuan  hukum  syara’  tentang  suatu peristiwa baru atau dalam menerapkan kehendak syara’ tersebut. 25 Era modern seperti saat ini membuat ijtihad menjadi suatu kebutuhan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak terdapat  penjelasan  hukum  yang pasti dari  sumber utama  hukum  isalm  yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. 26
Termasuk  terkait  wasiat  wajibah,  hanya ijtihad ulama  tertentu  yang  diakui.  Adapun pengertian  wasiat  menurut  al-Ibyani  merupakan  suatu  kondisi  setelah  matinya  seseorang terkait  kepemilikan  suatu  benda  atau  manfaat  lain  yang  diberikan  secara  sukarela. 27 Berdasarkan  definisi  Andi  Syamsu  Alam  terkait  wasiat  wajibah  yaitu  harta  warisan  dari seseorang  yang  telah  wafat  diwasiatkan  agar  diberikan  kepada  kerabat  dan  ahli  waris  yang tidak  memperoleh  bagian  disebabkan  karena  satu  halangan  yang syara’ . 28 Apabila  kita melihat  dasar  yuridisnya  telah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Nomor  1  Tahun  1991 yakni pada Pasal 194-Pasal 208 yang mengatur terkait wasiat biasa, 29 lalu Pasal 209 mengatur tentang  wasiat  anak  angkat  dan  orangtua  angkat,  atau  dalam  hukum  Islam  biasa  disebut dengan wasiat wajibah. 30
Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa  wasiat  wajibah  adalah  “suatu  tindakan pembebanan oleh hakim  atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak  melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil  hak atau benda peninggalannya  untuk  diberikan  kepada  orang  tertentu  dalam  keadaan  tertentu  pula”. 31 Pemberlakuan wasiat wajibah mempengaruhi peralihan nilai hak warisan dari ahli waris yang lain.  Namun  istilah  ini  tidak  pernah  dikenal  dalam  hukum  Islam  klasik. 32 Kemudian  terkait pembagian wasiat wajibah menurut KHI yaitu orang tua angkat mendapatkan wasiat wajibah dari  harta  anak  angkatnya  sebanyak-banyaknya  1/3  atau  tidak  menerima  wasiat.  Sedangkan
23 Hasani  Ahmad  Syamsuri,  “IJTIHAD  DAN  SEKULARISASI:  TELISIK  ATAS  TRADISI  KEILMUAN ISLAM DAN BARAT”, AL-‘ADALAH 10, no. 2 (2011): 221-236, 223, DOI: 10.24042/adalah.v10i2.264. 24 Rokhmadi, “REKONSTRUKSI IJTIH Ā D DALAM ILMU UṢŪL AL-FIQH ”, Al-Ahkam 22, no. 2 (2012): 161- 176, 164, DOI: 10.21580/ahkam.2012.22.2.9.
25 Asep  Arifin, “ PEMIKIRAN  QUTUB  MUSHTHAFA  SANU  TENTANG  METODOLOGI  IJTIHAD”, Asy- Syariah 20, no. 1 (2018): 15-34, 16, DOI: 10.15575/as.v20i1.2981
26 Abdur Rahem, “ MENELAAH KEMBALI IJTIHAD DI ERA MODERN”, Islamuna 2, no. 2 (2015): 183-196, 183, DOI: 10.19105/islamuna.v2i2.661.
27 Yasir  Fauzi,  “PEMBAGIAN  HARTA  DENGAN  WASIAT  WAJIBAH  DAN  HIBAH  DALAM  HUKUM ISLAM”, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 9, no. 1 (2017): 103-110, 104, DOI: 10.24042/asas.v9i1.1218.
28 Alip  Pamungkas  Raharjo,  Elok  Fauzia  Dwi  Putri,  “ANALISIS  PEMBERIAN  WASIAT  WAJIBAH TERHADAP  AHLI  WARIS  BEDA  AGAMA  PASCA  PUTUSAN  MAHKAMAH  AGUNG  NOMOR  331 K/AG/2018,” Jurnal Suara Hukum 1, no. 2 (2019): 172-185, 174, DOI: 10.26740/1.JSH.2019.1.2.4865.
29 Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab, Op.Cit., 312
30 A.  G.  Ramadhani,  N.  Ngadino,  and  I.  irawati,  "PELAKSANAAN  WASIAT  WAJIBAH  MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PRAKTEK PENGADILAN AGAMA SAMBAS," NOTARIUS 13, no. 1 (2019): 37-46, 38, DOI: 10.14710/nts.v13i1.29160.
31 Misno,  “WASIAT  WAJIBAH  UNTUK  ANAK  ANGKAT  DALAM  KHI  DAN  FIKIH”, ADLIYA:  Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 11, no. 1 (2017): 99-118, 101, DOI: 10.15575/adliya.v11i1.4854.
32 Ria  Ramdhani,  “PENGATURAN  WASIAT  WAJIBAH  TERHADAP  ANAK  ANGKAT  MENURUT HUKUM ISLAM”, Lex et Societatis 3, no. 1 (2015): 55-63, 60.
bagi  anak  angkat  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya  mendapatkan  sebanyak-banyaknya 1/3 atau tidak menerima wasiat.
Dalam menyelesaikan perkara wasiat wajibah, hakim memiliki keluasan wewenang untuk melakukan ijtihad . Secara umum, keluasan hakim dalam melakukan Ijtihad harus berdasarkan pada  pada  asas  keseimbangan  dan  asas  keadilan.  Sehingga  putusan  yang  ditetapkan  oleh hakim  terkait  wasiat  wajibah  dapat  dijadikan  sumber  hukum  yang  membawa  kemaslahatan terhadap masyarakat. 33 Namun dalam perkembangan dikehidupan masyarakat saat ini terdapat penggunaan  dan  besarnya  pembagian  wasiat  wajibah  di  Indonesia.  Perkembangan  wasiat wajibah ini secara nyata terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Terdapat perbandingan ketentuan mengenai adnaya wasiat wajibah di negara lain. Pertama kali  dikenalkannya  mengenai  adanya  wasiat  wajibah  ini  berawal  dari  Mesir.  Ulama  Mesir memperlihatkan  bahwa  ‘cucu’  yang  terhalang  oleh  anak  laki-laki  dapat  dicarikan  jalan keluarnya  dan  solusi  untuk  tetap  mendapat  bagian  integral  dengan  jalan  wasiat  wajibah. Wasiat wajibah di Mesir ini diatur dalam UU Wasiat Mesir No. 71 tahun 1946,  pasal 76-79. Ketentuan  mengenai  wasiat  wajibah  ini  diperuntukan  untuk  cucu  atau  cucu-cucu  yang ayah/ibunya  meninggalkan  dunia,  lebih  dahulu  atau  bersamaan  waktunya  dengan  pewaris (kakek/nenek mereka) dengan ketentuan: 34
a. Kalau dari garis keturunan laki-laki maka bisa berlaku seterusnya sampai ke bawah tetapi kalau  dari  garis  keturunan  anak  perempuan  hanya  terbatas  sampai  pada  anak  atau  anak- anak dari anak perempuan dari pewaris saja.
b. Pewaris di masa hidupnya belum pernah melakukan adanya pemberian harta kepada yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut seukuran hak wasiat wajibahnya.
c. Besarnya  jumlah  wasiat  wajibah  hanyalah  sepertiga  harta,  entah  yang  berhak  menerima wasiat wajibah itu banyak atau sedikit, campuran antara laki-laki atau perempuan ataupun tidak. Kalau yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut campuran antara orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan orang dengan jenis kelamin perempuan maka bagian dari wasiat mereka mereka adalah dua banding satu (2:1)
d. Wasiat  wajibah  dilaksanakan  dari  wasiat  biasa.  Kalau  pewaris  telah  membentuk  wasiat kepada  mereka  yang  berhak  menerima  wasiat  wajibah  tetapi  kurang  jumlahnya  dari sepertiga  maka  dicukupkanlah  sampai  jumlah  sepertiga,  tetapi  bila  telah  melebihi  dari sepertiga maka kelebihan itu dianggap wasiat biasa. Kalau yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut lebih dari seorang, maka ada yang diberi wasiat biasa dan ada yang tidak maka  yang  belum  diberi  tersebut  berhak  mendapatkan  hak  bagian  wasiat  wajibahnya. Kalau  pewaris  ada  membuat  surat  wasiat  bisa  dan  ada  pula  meninggalkan  mereka  yang berhak  menerima  wasiat  wajibah  maka  wasiat  wajibah  diberikan  dulu  dalam  batas sepertiga,  kemudian  baru  diambilkan  untuk  wasiat  biasa  dalam  batas  sepertiga  pula (sesudah diambil untuk wasiat wajibah).
Berbagai  ahli  dalam  bidang  agama  salah  satunya  adalah  ulama  berusaha  memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Sebagian ulama dalam mengartikan dan memaknai definisi dari  ayat  tersebut  berpendapat  dan  memberikan  masukan  bahwa  wasiat  (kepada  ibu,  bapak dan  kerabat)  yang  asalnya  wajib  sampai  sekarang  pun  kewajiban  tersebut  masih  tetap dilaksanakan terhadap hal tersebut. Sehingga, pemberian wasiat wajibah kepada walidain dan aqrabin  yang  diberikan  bagian  (penerimaan)  dapat  diterapkan  dan  dilaksanakan.  Wasiat
33 S. (Syafi’i) Syafi’i, “WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA,” Misykat 2, no. 2 (2017): 119-130, 129, DOI: 10.33511/MISYKAT.V2I2.7.
34 Anshoruddin, Lembaga  Wasiat  Wajibah  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Sosiologi (Pontianak: Pontianak, 2015), 11.
wajibah  ini  harus  memenuhi  agar  memenuhi  unsur.  Terdapat  2  (dua)  persyarat  yang  harus dipenuhi yaitu: 35
Pertama:  yang  wajib  menerima  wasiat,  bukan  waris.  Kalau  dia  berhak  menerima  pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
Berdasarkan syarat yang ditentukan dalam poin pertama, menjelaskan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya pemberian dari wasiat wajibah adalah orang yang menerima harta pusaka walaupun harta pusaka yang diterima tidak berjumlah banyak.
Kedua: orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang  wajib  dibuat  wasiat,  jumlah  yang  diwasiatkan  dengan  jalan  yang  lain,  seperti  hibah umpamanya.
Penjelasan  mengenai  poin  kedua  menjabarkan  bahwa  orang  yang  meninggal  dalam  hal  ini kakek,  nenek  yang  tidak  mempunyai  anak  dan  melahirkan  anak  memiliki  hak  atas  wasiat tersebut.
Adapun adanya hukum wasiat yang wajib atau wasiat wajibah sebagaimana telah jabarkan di  atas  adalah  karena  adanya  penjelasan  mengenai  ketentuan  ayat  180  surat  al-Baqarah tersebut. Sebagian ulama memiliki pandangan bahwa ketentuan wasiat wajib (wasiat wajibah) kepada  seseorang  dengan  memiliki  alasan  tersebut,  ayat  mawaris  (al-Quran  surat  an-Nisa’: 11)  tidak  me-nasakh  ayat  wasiat,  melainkan  hanya  mengkhususkan  hukum  bagi  ahli  waris yang  mendapat  bagian  warisan.  Untuk  adanya  orang  tua  dan  kerabat  yang  tidak  mendapat warisan  karena  terkendala  oleh  ketentuan  ketentuan,  tetap  mendapat  bagian  melalui  jalan wasiat wajibah. Misalnya ditujukan pada orang tua dan kerabat yang non-muslim. 36
3. Analisis Yuridis Ijtihad Atas Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia
Penemuan  hukum  oleh  hakim  atas  wasiat  wajibah  terhadap  kasus  pembagian  harta  waris beda agama  merupakan  hal tidak aneh pada  zaman sekarang  ini. Hal  ini  menandakan bahwa seorang  hakim  diberikan  kebebasan  dalam  memutus  suatu  perkara.  Pengambilan  suatu keputusan  sangat  diperlukan  oleh  hakim  atas  segala  sengketa  yang  diperiksa  dan  diadilinya. Selanjutnya lebih merujuk kedalam wasiat wajibah. Dalam praktiknya sering kita menemukan beberapa  putusan  Mahkmah  Agung  memberikan  harta  waris  kepada  ahli  waris  beda  agama. Salah satunya putusan nomor 331K/AG/2018. Setelah melakukan penelitian dengan seksama, adapun  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  seorang  hakim  adalah  rasa  kemanusiaan. Sebenarnya kita tahu bahwa ini sangat bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber utama hukum islam. Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang saling mewaris adalah hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
“Dari Ibnu Abbas R.A bahwa Rasullah SAW bersabda: orang Islam tidak berhak mewarisi harta  orang  kafir  dan  orang  kafir  tidak  berhak  mewarisi  harta  orang  Islam”.  (HR-Al- Bukhari).”
Majelis  Ulama  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  memiliki  tugas  dalam  mengeluarkan penjelasan  atau fatwa terkait  permasalahan  dan  kebutuhan  umat  islam. 37 Terkait  wasiat wajibah  terhadap  ahli  waris  beda  agama,  MUI  juga  mengeluarkan  fatwa  yakni  pada  28  Juli 2005.  Fatwa  MUI  terkait  ahli  waris  beda  agama  atau  non-muslim  ditetapkan  dalam  fatwa Nomor: 5/MUNASVII/MUI/9/2005, yaitu:
35 Barmawi Mukri, Op. Cit. , 28.
36 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 246-265.
37 Jamal  Makmur,  “PERAN  FATWA  MUI  DALAM  BERBANGSA  DAN  BERNEGARA”, Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial 5, no. 2 (2018): 41-52, 45, DOI: 10.21580/wa.v5i2.3226
“Hukum  waris  Islam  tidak  memberikan  hak  saling  mewarisi  antara  orang-orang  yang berbeda  agama  (antara  muslim  dengan  non-muslim);  Pemberian  harta  orang  berbeda  agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah”.
Dengan demikan perkembangan wasiat wajibah saat ini tidak hanya diperuntukkan untuk anak  angkat  dan  orangtua  angkat  saja  namun  sudah  dipergunakan  untuk  ahli  waris  beda agama. Penempatan hukum wasiat wajibah oleh hakim ini sebenarnya sangat relevan dengan melihat beragam suku, agama di Indonesia. Hal ini diharapkan terciptanya keadilan social dan demi  kelancaran  kelangsungan  hidup  ahli  waris  yang  berbeda  agama.  Dengan  ini  dengan adanya  putusan  Mahkamah  Agung  merealisasikan  putusannya  dengan  penerapan  wasiat wajibah dengan berlandaskan keadilan dan kemanusiaan.
Terdapat  beberapa  yurisprudensi  yang  bisa  menjadi  rujukan  dalam  menyelesaikan permasalahan  mengenai  wasiat  tersebut.  Dasar  hukum  dalam  yurisprudensi  tersebut menjelaskan  bahwa  wasiat  wajibah  bagi  ahli  waris  beda  agama  yang  tercantum  didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995, didalam putusan tersebut memperlihatkan  beberapa  alasan  hakim  memberikan  bagian  wasiat  wajibah  terhadap  ahli waris beda agama. Alasan-alasan tersebut dipaparkan sebagai berikut:
a. Adanya  faktor  sejarah,  larangan  memberikan  warisan  pada  ahli  waris  yang  tidak beragama  Islam.  Alasan  pertama,  yaitu  regulasi  yang  menghambat  adnaya  pemberian warisan kepada ahli waris non-muslim, secara sejarah ditetapkan pada waktu peperangan antara  kaum  islam  dengan  orang  tidak  beragama  islam  di  masa  lalu.  Berguna  untuk memberikan perlindungan akidah dan harta yang dimiliki orang muslim dari penguasaan ahli  waris  non-muslim  yang  berpotensi  untuk  digunakan  sebagai  sarana  untuk  melawan umat  Islam  sendiri,  maka  larangan  tersebut  diimplementasikan.  Melihat  kondisi  saat  ini dimana tidak ada lagi peperangan antara orang muslim dan non-muslim, maka ketentuan yang menghambat tersebut dinilai tidak dipergunakan.
b. Penggunaan  metode  interpretasi  aspek  sosiologis  dalam  mencari  adanya  sebuah penemuan  hukum.  Alasan  kedua  berhubungan  dengan  kewajiban  hakim  untuk menemukan  hukum  atas  setiap  perkara  yang  ada  dihadapannya  dan  ia  memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Kewajiban ini berasal dari salah satu asas dalam hukum  formil,  bahwa  hakim  tidak  boleh  menolak  adanya  perkara  dengan  alasan  tidak terdapat  sumber  hukumnya,  karena  hakim  sebagai  wasit  sudah  memiliki  kewenangan hukum  untuk  melakukan  penemuan  hukum.  Penetapan  wasiat  wajibah  bagi  ahli  waris yang  terhalang  untuk  menerima  warisan  karena  tidak  beragama  Islam  merupakan terobosan  hasil  dari  penemuan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  pribadi  hakim  dengan metode interpretasi sosiologis dan keyakinan nuraninya.
c. Penggunaan  cara argumentum  per  analogium dalam  melakukan  penemuan  hukum. Alasan  ini  merupakan  alasan  yang  ketiga,  penggunaan  cara argumentum  per  analogium dalam  menetapkan  wasiat  wajibah  dilakukan  sebagai  implementasi  dari  asas ius  curia novit oleh seorang penegak hukum dalam hal ini seorang  hakim di lingkungan Peradilan Agama.  Berkaitan  dengan  hakim  melakukan  penemuan  hukum  terhadap  pemberian wasiat  wajibah  terhadap  ahli  waris  yang  beda  agama,  hakim  menggunakan  metode argumentum  per  analogian dengan  sarana  menemukan  ketentuan  regulasi  atau  hukum lain  yang  serupa,  memiliki  kesamaan,  serta  adanya  tuntutan  dalam  masyarakat  untuk mendapatkan  penilaian  yang  sama.  Ketentuan  yang  serupa  untuk  menyelesaikan  adanya kekosongan dalam hal ini adalah menggunakan ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam KHI  khusus  untuk  anak  angkat  dan  atau  orang  tua  angkat.  Terhadap  kedua  fenomena hukum tersebut, terdapat  kesamaan antara keduanya,  yaitu keduanya terjadi pada orang- orang  yang  secara  legalistik  tidak  mendapatkan  bagian  harta  warisan,  bahkan  ketika mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris baik sebagai anak kandung, maupun anak angkat dari kedua orang tuanya. Adanya persamaan dari ketentuan tersebut,
memberikan  implikasi  adanya  regulasi  yang  berlaku  pada  satu  peristiwa  diberlakukan pula  pada  peristiwa  lain,  sehingga  ketentuan  wasiat  wajibah  bagi  anak  angkat diberlakukan pula pada anak atau ahli waris yang beda agama.
d. Keberadaan  dari  hukum  kewarisan  Islam  di  antara  sistem  hukum  kewarisan  lainnya. Landasan  keempat  yang  menjadi  alasan  tersebut  digunakan  oleh  hakim  dalam menetapkan  pemberian  wasiat  wajibah  bagi  ahli  waris  beda  agama  adalah  keberadaan dari  hukum  waris  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional  secara  menyeluruh.  Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, hukum waris Islam di Indonesia berkembang dan selalu hidup di  setiap  sendi-sendi  masyarakat,  berkembang  dan  berdampingan  dengan  hukum  waris lain,  yaitu  hukum waris  adat  dan  hukum  waris  barat. Ketiga ketentuan dan  jenis  hukum tersebut  digunakan  sebagai  pilihan  hukum  bagi  rakyat  secara  meyeluruh  dari  sabang hingga merauke. Penemuan hukum yang memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama  merupakan  upaya  mengimplementasikan  adanya  ketentuan  hukum  Islam  di tengah-tengah  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  dan  berisikan  orang  dari  berbagai latarbelakang, baik di bidang sosial, budaya, hukum, maupun agama.
Empat  alasan  tersebut  memberikan  pandangan  yang  menguatkan  adanya  analisis  dari permasalahan  saat  ini.  Kedudukan  yurisprudensi  sangat  membantu  adanya  perkembangan hukum  di  masyarakat.  Sistem  hukum  yang  ada  perlu  disesuaikan  dengan  pengalaman- pengalaman terdahulu. Tujuannya adalah agar para penegak hukum semakin bisa menilai dan memperkaya referensi dalam hal hakim memutuskan sebuah perkara secara konkrit dan jelas.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  yang  penulis  jelaskan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa hakim  agung  dalam  memutus  perkara  waris  beda  agama  ini  lebih  mempertimbangkan  aspek keadilan  sosial  dan  kemaslahatannya.  Walaupun  hal  ini  sebenarnya  bertentangan  dengan sumber  Hukum  Islam  baik  dalam  Al-Qur’an  maupun  Hadits.  Ketentuan  wajib  wajibah merupakan sesuatu hal yang tidak diatur di dalam sistem hukum di Indonesia.  Perkembangan wasiat  wajibah  saat  ini  tidak  hanya  ditujukan  untuk  anak  angkat  dan  orangtua  angkat  saja namun sudah dipergunakan untuk ahli waris beda agama. Penempatan hukum wasiat wajibah oleh hakim ini sebenarnya sangat berhubungan dengan melihat beragam suku dan etnis serta agama  di  Indonesia.  Cita-cita  agar  terwujudnya  keadilan  social  dan  demi  kelancaran kelangsungan  hidup  ahli  waris  yang  berbeda  agama.  Melalui  adanya  putusan  Mahkamah Agung  yang  telah  merealisasikan  putusannya  dengan  penerapan  wasiat  wajibah  dengan berlandaskan keadilan dan kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Jurnal
Arief,  Abd.  Salam.  “IJTIHAD  DAN  DINAMIKA  HUKUM  ISLAM,” IN  RIGHT:  Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 7, no. 1, 2017: 1-14.
Arifin, Asep. “ PEMIKIRAN  QUTUB  MUSHTHAFA  SANU  TENTANG  METODOLOGI IJTIHAD”, Asy-Syariah 20, no. 1, 2018: 15-34, DOI: 10.15575/as.v20i1.2981. Basri.  “PERKEMBANGAN  PERADILAN  AGAMA  PASCA  LAHIRNYA  UU  NOMOR  7
TAHUN 1989 HINGGA SAAT
INI (KEWENANGAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN  DAN  DASAR  HUKUM),” TAHKIM 13,  no.  2,  2018:  31-46,  DOI: 10.33477/THK.V13I2.366.
Damanik,  Agusman. “URGENSI STUDI HADIS DI UIN SUMATERA UTARA,” SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam) 1, no. 1, 2018: 83-94, DOI: 10.30821/SHAHIH.V1I1.1886. Daud,  Mohammad.  “KEDUDUKAN  HUKUM  ISLAM  DALAM  SISTEM  HUKUM INDONESIA,” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 12,  no.  2,  1982:  267-287,  DOI: 10.21143/jhp.vol12.no2.898.
Daulay, Muhammad Roihan. “STUDI PENDEKATAN ALQURAN,” Thariqah Ilmiah 1, no. 01, 2014: 31-45.
Fauzi,  Yasir.  “PEMBAGIAN  HARTA  DENGAN  WASIAT  WAJIBAH  DAN  HIBAH DALAM  HUKUM  ISLAM”, Asas:  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Islam 9,  no.  1,  2017: 103-110, DOI: 10.24042/asas.v9i1.1218.
Hermawan,  Dadang.,  Sumardjo.  “KOMPILASI  HUKUM  ISLAM  SEBAGAI  HUKUM MATERIIL PADA PERADILAN AGAMA”, Yudisia 6, no. 1, 2015: 24-46.
Iryani,  Eva.  “HUKUM  ISLAM,  DEMOKRASI  DAN  HAK  ASASI  MANUSIA,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, no. 2, 2017: 24–31, DOI: 10.33087/JIUBJ.V17I2.357.
Kholid,  Muhamad.  “KEWENANGAN  PENGADILAN  NEGERI  DAN  LEMBAGA ARBITRASE  DALAM  PENYELESAIAN  SENGKETA  BISNIS,” ADLIYA:  Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 9, no. 1, 2015: 168-184, DOI: 10.15575/ADLIYA.V9I1.6162.
Mahdewi,  Risa.,  Banjarani,  Desia  Rakhma.  “FOOD  SAFETY  OF  GENETICALLY MODIFIED  ORGANISM  ACCORDING  TO  INTERNATIONAL  LAW  AND  ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA,” Lampung  Journal  of  International  Law 2,  no. 1, 2020: 35–46, DOI: 10.25041/lajil.v2i1.2031.
Makmur,  Jamal.  “PERAN  FATWA  MUI  DALAM  BERBANGSA  DAN  BERNEGARA”, Wahana  Akademika:  Jurnal  Studi  Islam  dan  Sosial 5,  no.  2,  2018:  41-52,  DOI: 10.21580/wa.v5i2.3226
Misno.  “WASIAT  WAJIBAH  UNTUK  ANAK  ANGKAT  DALAM  KHI  DAN  FIKIH”, ADLIYA:  Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan 11,  no.  1,  2017:  99-118,  DOI: 10.15575/adliya.v11i1.4854.
Mukri,  Barmawi.  “KEDUDUKAN  DAN  PERANAN  KOMPILASI  HUKUM  ISLAM DALAM  SISTEM  HUKUM  NASION  AL,” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 8,  no. 17, 2016: 22–29.
Nugraheni,  Destri  Budi,  et.al.  “PENGATURAN  DAN  IMPLEMENTASI  WASIAT WAJIBAH  DI  INDONESIA,” Mimbar  Hukum 22,  no.  2,  2010:  311–329,  DOI: 10.22146/jmh.16229.
Nuzula,  Nikmatun.  “PEMBAGIAN  HARTA  BERSAMA  AKIBAT  PERCERAIAN  DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI,” Mahakim: Journal of Islamic Family Law 1, no. 1, 2017: 27-37, DOI: 10.30762/mh.v1i1.1009.
Raharjo,  Alip  Pamungkas.,  Putri,  Elok  Fauzia  Dwi.  “ANALISIS  PEMBERIAN  WASIAT WAJIBAH  TERHADAP  AHLI  WARIS  BEDA  AGAMA  PASCA  PUTUSAN MAHKAMAH  AGUNG  NOMOR  331  K/AG/2018,” Jurnal  Suara  Hukum 1,  no.  2, 2019: 172-185, DOI: 10.26740/1.JSH.2019.1.2.4865.
Rahem, Abdur. “ MENELAAH KEMBALI IJTIHAD DI ERA MODERN”, Islamuna 2, no. 2, 2015: 183-196, DOI: 10.19105/islamuna.v2i2.661.
Ramadhani, A. G., et.al. "PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM  ISLAM  DALAM  PRAKTEK  PENGADILAN  AGAMA  SAMBAS," NOTARIUS 13, no. 1, 2019: 37-46, DOI: 10.14710/nts.v13i1.29160. Ramdhani,  Ria.  “PENGATURAN  WASIAT  WAJIBAH  TERHADAP  ANAK  ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM”, Lex et Societatis 3, no. 1, 2015: 55-63.
Rokhmadi.  “REKONSTRUKSI IJTIH Ā D DALAM  ILMU UṢŪL  AL-FIQH ”, Al-Ahkam 22, no. 2, 2012: 161-176, DOI: 10.21580/ahkam.2012.22.2.9.
Samniah,  Ruwainta.,  Khisni,  Akhmad.  “KEDUDUKAN  DAN  KONTRIBUSI  HUKUM ISLAM  TERHADAP  HUKUM  NASIONAL  DALAM  BIDANG  MU’AMALAT,” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 3, 2017: 671-676.
Sumarni.  “KEDUDUKAN  HUKUM  ISLAM  DALAM  NEGARA  REPUBLIK INDONESIA,”
AL-’ADALAH 10,
no. 2, 2012: 447-458, DOI:
10.24042/ADALAH.V10I2.298.
Syafi’i.  “WASIAT  WAJIBAH  DALAM  KEWARISAN  ISLAM  DI  INDONESIA,” Misykat 2, no. 2, 2017: 119-130, DOI: 10.33511/MISYKAT.V2I2.7.
Syamsuri,  Hasani  Ahmad.  “IJTIHAD  DAN  SEKULARISASI:  TELISIK  ATAS  TRADISI KEILMUAN  ISLAM  DAN  BARAT”, AL-‘ADALAH 10,  no.  2,  2011:  221-236,  DOI: 10.24042/adalah.v10i2.264.
Zubaidi, Zaiyad.,  Yanis,  Muhammad.  “IMPLEMENTASI  WASIAT  BERUPA ‘HONORARIUM’ MENURUT PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI,” Media Syari’ah 20, no. 2, 2020: 182-200, DOI: 10.22373/jms.v20i2.6514.
Zulfia Hanum, Alfi Syahr, "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama  Dalam  Perkembangan  Sosial  Masyarakat", Jurnal  Holistik 1,  no.2,  (2016),  123- 133. DOI: 10.24235/holistik.v1i2.905.

## B. Buku
Amran, Suadi., Chandra, Mardi. Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2016. Anshoruddin, Lembaga  Wasiat  Wajibah  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Perspektif Sosiologi , Pontianak: Pontianak, 2015. Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2011.

## C. Internet
Putu Yasmin, 6 Agama di Indonesia Kitab Suci dan Hari Besarnya, https://news.detik.com/berita/d-4904472/6-agama-di-indonesia-kitab-suci-dan-hari- besarnya diakses pada 01 October 2020.