## DOI:  10.46730/japs.v%vi%i.58
Analisis Kebijakan Pemerintah Kota  Dalam Penuntasan  Pembangunan Pasar  Cik Puan di Pekanbaru Riau Afrizal 1 , Riza Liany Alhamda 2 ,Wasiah Sufi 3
12 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3 Universitas Lancang Kuning Email: ijalnoer69@gmail.com (email penulis utama/korespondensi)
Kata kunci Abstrak Kebijakan, Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan Penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota dalam penuntasan  pembangunan  pasar  Cik  Puan  di  Kota  Pekanbaru dan  ntuk  mengetahui  apa  saja  kendala-kendala  yang  di  hadapi dalam  penuntasan  pembangunan  pasar  tersebut.  Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif  yakni penelitian yang  bertujuan  untuk  membangun  suatu  preposisi  dan menjelaskan  makna  dibalik  realita  sosial  yang  terjadi. Pendekan  kualitatif  dengan  mendeskripsikan  dan  menafsirkan kebijakan  yang  diambil  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  beserta pihak-pihak  terkait  dalam  penuntasan  pembangunan  pasar  Cik Puan.  Adanya  kebijakan  pembangunan  pasar  Cik  Puan merupakan  upaya  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam meningkatkan  pelayanan  pada  masyarakat.  Hasil  penelitian memperlihatkan  bahwa  Pemerintah  Kota  akan  melanjutkan pembangunan  pasar  Cik  Puan  setelah  penyerahan  aset  tanah dari  Provinsi  didapatkan  beberapa  waktu  lalu.  Kendala  yang dihadapi  adalah  belum  adanya  pembahasan  yang  jelas  dengan pihak  terkait  mengenai  waktu  pelaksanaan  pembangunan, sehingga  belum  ada  kebijakan  tentang  pendanaan  apakah melalui APBD  atau melalui pola Prakarsa/ kerjasama, Tender investasi  masih  tahap  penjajakan  serta  keterbatasan  anggaran yang dimiliki pada masa pandemi . Keywords Abstract Policy, Completing Market  Development Cik Puan The  research  was  carried  out  in  Pekanbaru  City,  Riau  Province, which  aims  to  determine  the  City  Government's  policies  in completing  the  development  of  the  Cik  Puan  market  in  Pekanbaru City  and  to  find  out  what  are  the  obstacles  faced  in  completing  the market  development.  The  research  approach  uses  a  qualitative approach,  namely  research  that  aims  to  build  a  preposition  and explain  the  meaning  behind  the  social  reality  that  occurs.  A qualitative  approach  by  describing  and  interpreting  the  policies taken  by  the  Pekanbaru  City  Government  and  related  parties  in completing the development of the Cik Puan market. The existence of the  Cik  Puan  market  development  policy  is  an  effort  by  the Pekanbaru City Government in improving services to the community. The results of the study show that the City Government will continue
Volume 2, Nomor 2 Agustus, 2021 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
the  construction  of  the  Cik  Puan  market  after  the  transfer  of  land assets from the Province was obtained some time ago. The obstacles faced  are  that  there  is  no  clear  discussion  with  related  parties regarding the timing of development implementation, so that there is no  policy regarding  funding  whether  through  the  APBD  or  through the Initiative/cooperation pattern, the investment tender is still in the exploratory  stage  and  the  limited  budget  available  during  the pandemic.

## Pendahuluan
Pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan dan termasuk aspek  kebijakan  yang  penting  dalam  berjalannya  suatu  pemerintahan.  Pembangunan seyogyanya  dilaksanakan  secara  kontinue  dan  berkesinambungan  sebagai  rangkaian menuju  perubahan  yang  lebih  baik.  Layaknya  proses  pembangunan  yang  dilakukan harus  didahului  dengan  perencanaan  yang  optimal.  Dalam  perencanaan  pembangunan hendaknya  selalu  memperhatikan  kebijakan-kebijakan,  baik  yang  sudah  ada  maupun yang  sedang  berjalan.  Kegiatan  pembangunan  bagi  suatu  Daerah  tidak  bisa  dilakukan secara  individual  namun  dilaksanakan  melalui team  work, baik  dalam  arti  kerjasama tim  antar  anggota  perencana  maupun  kerjasama  dalam  arti  institusional.  Memang, kegiatan  perencanaan  pembangunan  itu  bukan  sesuatu  yang  mudah,  karena  akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang sangat kompleks, namun demikian kompleksitas  permasalahan  tersebut  sudah  menjadi  konsekwensi  logis  yang  harus dihadapi  dan  tidak  mungkin  dihindari.  Berbagai  aspek  penting  dalam  kegiatan pembangunan  diantaranya  adalah  pembangunan  infrastuktur  terutama  Infrastuktur ekonomi. Pembangunan pasar Cik Puan  bertujuan mendukung infrastruktur penunjang perekonomian  masyarakat.  Pasar  Cik  Puan  merupakan  pasar  tradisional  yang  ada  di Pekanbaru dengan kondisi beberapa kali  mengalami kebakaran. Pembangunan kembali infrastruktur  pasar  ini  dimulai  pada  tahun  2011  pada  masa  Herman  Abdullah    sebagai Walikota  dan  dilanjutkan    pembangunannya  oleh  Walikota  periode  ke-2  yaitu  Firdaus MT.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  Pasar  Cik  Puan  mengalami  sebanyak  9  kali musibah  kebakaran.  Tahun  1998  merupakan  kebakaran  pertama,  selanjutnya  tahun 1992,  2003,  2005,  2007,  2009,  2011,  2013  dan  terakhir  pada  tahun  2015  (Sumber: Dinas Pasar Kota Pekanbaru). Pasar Cik  Puan pertama kali dibangun pada tahun 1970 dengan  luas  tanah  7.963m2.  Pasar  ini  sangat  strategis  karena  berada  ditengah-tengah pusat ibukota. Keberadaan pasar Cik Puan menjadi tumpuan mendapatkan penghasilan bagi  sebagian  besar  masyarakat    khususnya  para  pedagang  di  Kota  Pekanbaru.  Oleh karena  itu  adanya  kebijakan  pembangunan  Pasar  Cik  Puan  yang  lebih  baik  dari sebelumnya,  merupakan  sesuatu  yang  didambakan  oleh  masyarakat.    Pembangunan pasar  Cik  Puan  diharapkan  mampu  mengurangi  permasalahan  yang  ada  selama  ini seperti  kemacetan  arus  lalu  lintas,  tidak  adanya  rasa  nyaman  dan  aman  dikalangan pedagang maupun masyarakat, kesemrawutan dipasar sementara saat ini, terganggunya keindahan  kota  dan  sebagainya.  Sisi  lain  pembangunan  yang  dilakukan  tersebut merupakan  wujud  dari  upaya  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  kepada warganya.  Namun  dalam  pembangunannya  pasar  Cik  Puan  mengalami  berbagai permasalahan.  Bangunan  pasar  yang  rampung  40%    dihentikan  pembangunannya dibiarkan terbengkalai dan tidak terawat dengan baik hingga saat ini.  Kondisi  ini tentu membawa kerugian bagi masyarakat, pedagang maupun pemerintah sendiri,  mengingat besarnya  dana  yang  telah  dikucurkan sebagaimana  yang  di  sampaikan    Walikota
Pekanbaru  Firdaus  MT  beberapa  tahun  yang  lalu  (AntaraRiau,22-09-2016)  bahwa pembangunan  gedung  pasar  tradisional  Cik  Puan  sampai  selesai  akan  menghabiskan dana mencapai Rp 50 miliar. Sementara dana  yang sudah dialokasikan  sebesari Rp 20 miliar  lebih  yang  dianggarkan  pada  APBD  2010-  2011  (http//www.antarariau.com). Banyak  keluhan  yang  disampaikan    masyarakat  melihat  kondisi  pembangunan  pasar yang  belum  terselesaikan  hingga  saat  ini.  Kompleksitas  permasalahan  tidak  berarti bahwa hal tersebut akan menjadi suatu hambatan yang tidak dapat dilampaui, melainkan justru  menjadi  tantangan  yang  akan  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  hasil pembangunan  pasar  Cik  Puan  jika  perencana  pembangunan  dan  pengambil  kebijakan mampu  mengatasinya.    Oleh  karena  itu    perlu  dilakukan  analisa  kebijakan  dengan mengidentifikasi  masalah,  alternatif  kebijakan  serta  implementasi  kebijakan  yang dilakukan kedepannya
Kebijakan  publik  sebagaimana  dikemukakan  Wiliam  N  Dunn  (  Harbani Pasolong,2014;39) merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang  di  buat  oleh  lembaga  atau  pejabat  pemerintah  pada  bidang-bidang  yang menyangkut  tugas  pemerintah,  seperti  pertahanan  kemanan,  energi,  kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Sedangkan James  E.Anderson  dalam  Abdul  Wahab  Solichin  (2001:2)  merumuskan  kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Selanjutnya Harbani Pasolong (2014:41-50) menjelaskan analisis kebijakan di bedakan  atas  :  a)  Identifikasi  masalah  b)  Identifikasi  alternatif  kebijakan  c)  Seleksi alternatif kebijakan d) Pengusulan alternatif kebijakan untuk di implementasikan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan  Pemerintah  Kota  dalam menuntaskan Pembangunan Pasar Cik Puan di Pekanbaru. Serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatannya.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  pada  beberapa  instansi  yang  terkait  dalam  penuntasan pembangunan  Pasar  Cik  Puan  Pekanbaru  serta  pihak  terkait  lainnya.    Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  cara  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Informan penelitian adalah orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Informan terdiri dari Pihak Pemerintah Kota,  DPRD,  BPKAD,  Bappeda,Pedagang  dan  Masyarakat.    Penentuan  sumber  data pada  orang  yang  diwawancarai  dilakukan  secara  purposive  yakni  dipilih  dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

## Hasil dan Pembahasan
Untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik  Puan  Pekanbaru  digunakan  4(empat)  indikator  yang  dijadikan  alat  ukur  dalam pelaksanaannya.

## Identifikasi Masalah
Mengenali  masalah  merupakan  langkah  yang  paling  fundamental  dalam  perumusan kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah.  Merumuskan  kebijakan  yang  baik  mesti  harus mengenal dan mendefenisikan masalah dengan baik. Mulai dari mengidentifikasi isu-isu yang  berkembang,  sasaran  isu  yg  berkembang.  urgensi  masalah  yang  terjadi,  serta akibat dari masalah  yang terjadi. Ketidak seriusan pemerintah kota dalam penuntasan
pembangunan  pasar  selama  ini  merupakan  isu  yang  berkembang  ditengah  masyarakat. Dari  informan  yang  diwawancarai  dapat  diperoleh  informasi,  bahwa  sebenarnya Pemerintah  Kota  bukan  tidak  serius  dalam  menyelesaikan  pembangunan  namun terbentur dengan:1) masalah kewenangan terhadap aset tanah pasar yang dimiliki pihak Pempro,  namun  dikerjakan  pembangunannya  oleh  pihak  Pemko,  2)komunikasi  yang kurang baik  antara pihak  Pemprov dan Walikota pada awal  pembangunan pasar,3)Tdk adanya  penyelesaian  meski  sudah  melibatkan  pihak  Legislatif.  Oleh  karenanya  isu adanya  kelalaian  atau  ketidak  seriusan  pemerintah  dapat  dihilangkan  jika  Pemko  dan Pemerintah Provinsi duduk secara bersama dalam waktu yang tidak berlarut-larut untuk mengatasi  penyelesaian  pembangunan  pasar.  Kemudian  yang  menjadi  sasaran  isu terhadap  keterlambatan  penyelesaian  pembanguna  pasar  ini  tentu  pihak  Pemko  dan pihak Pemprov Riau. Selanjutnya identifikasi  masalah  berikutnya menyangkut urgensi masalah. Seberapa penting pembangunan pasar cik puan dilakukan, maka dari apa yang disampaikan oleh semua informan  menyebutkan bahwa pasar cik puan sangat penting diselesaikan pembangunannya, mengingat selama ini masyarakat kita sangat bergantung pada  keberadaan  pasar  tradisional.  Artinya  disini  bahwa  tidak  ada  yang  menginginkan pembangunan  pasar  cik  puan  tidak  dilanjutkan.  Sedangkan  identifikasi  masalah selanjutnya  adalah akibat  dari  masalah,  y akni  dampak  yang  timbul  dari  berlarutnya pembangunan.  Dampak  yang  timbul  diantaranya  1)  nasib  pedagang  yang  tidak  jelas, pasar  sekarang  ini  sifatnya  sementara  sehingga  berdampak  terhadap  pendapatan  para pedagang  2)  kenyamanan  dan  keamanan  pedagang  dan  pembeli  tergangu  mengingat kondisi pasar yang ada saat ini fasilitasnya tdk mendukung, TPS tidak memadai, lahan parkir  tidak  dimiliki  ,3)  PAD  dari  pasar  tidak  dapat  dimaksimalkan  penerimaannya,, 4)Banyaknya  bermunculan  pasar-pasar  yang  tidak  resmi  (pasar  kaget)  di  wilayah Pekanbaru. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka sudah selayaknya pemerintah segera  mengambil  kebijakan  yang  tepat  untuk  mengagendakan  pelaksanakan pembangunan pasar cik puan dengan secepatnya dan tidak berlarut kembali.

## Identifikasi Alternatif Kebijakan.
Sebelum  menentukan  alternatif  kebijakan  yang  diambil,  pelu  diidentifikasi  faktor penyebab  terjadinya  masalah  pada  pembangunan  Pasar  Cik  Puan.  Beberapa  penyebab tidak  selesainya  pembangunan  pasar  yang  terutama  adalah  masalah  kepemilikan  aset tanah dimana setelah pembangunan dilaksanakan dan dianggarkan melalui APBD Kota Pekanbaru,  kemudian  datanglah  instruksi  dari  Pemprov  Riau  untuk  menghentikan pembangunan tersebut. Informasi lain juga didapatkan bahwa meskipun Asetnya adalah milik Provinsi, namun pada tahun 1970 Gubenur pada waktu itu telah memberikan hak kelola  kepada  Pemerintah  Kota  untuk  membangun  pasar  dan  terminal  demi  perluasan kota. Jika kita berada pada  tahun 2020  berarti sekitar 50 tahun dikelola pihak Pemko. Sebagaimana  disampaikan  oleh  Informan  bahwa  berdasarkan  UU  Pokok  Agraria,  jika sudah menguasai lebih dari 20 tahun, maka boleh diambil. Oleh karena itu semestinya Pihak  Pemprov  menyerahkan  melalui  hibah.  Namun  tidak  dilakukan  oleh  pihak Pemprov.  Argumentasi  lain  disampaikan  Informan  yang  berbeda    bahwa  lahan  milik pemerintah provinsi namun pengelolaan oleh Pemko sebenarnya tidak boleh, harus ada persetujuan terkait bagi  hasilnya namun  hal  tsb  tidak didapatkan dari Provinsi.  Karena permasalahan  tersebut  belum  tuntas  konsekwensinya  berdampak  pada  penghentian pembangunan  pasar.  Disamping  itu  juga  adanya  unsur-unsur  politis  penyebab terkendalanya  pembangunan  pasar  cik  puan.  Setelah  mengetahui  penyebab  masalah yang  terjadi,  maka  perlu  ditentukan  berbagai  alternatif  kebijakan.  Berbagai  informasi
didapatkan alternatif kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini, ada 2 (dua) alternatif yakni dibangun atau tidak dibangun.  Berdasarkan data yang didapatkan pada umumnya pihak  Informan  menjelaskan  bahwa,  pasar  Cik  Puan  akan  tetap  dilanjutkan pembangunannya  setelah  permasalahan  aset  selesai,  namun  kapan  waktunya  belum dapat diketahui. Pandangan ini dikemukakan setelah melihat pergantian kepemimpinan kepala  daerah  Provinsi  (Gubernur)  mulai  dari  Gubernur  HM  Rusli  Zainal,  H.Annas Maamun,Arsyadjuliandi  Rahman  dan  Syamsuar  (2019  hingga  sekarang).  Alternatif bahwa  pembangunan  pasar  Cik  Puan  akan  dilanjutkan  pembangunan  setelah  adanya pernyataan Pihak Pemko Pekanbaru melalui Sekdako M.Jamil yang mengatakan bahwa, Pembahasan kelanjutan Pembangunan Pasar Cik Puan akan dilakukan Pasca aset lahan pasar yang telah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi ke Pemko Pekanbaru pada tgl 30 April 2021 yang lalu. Pemko masih mengkaji apakah Pembangunan pasar tersebut akan diserahkan  ke  Investor  atau  kembali  dibangun  dengan  APBD  Kota  Pekanbaru, kemudian pihak Pemko juga belum dapat memastikan terkait kapan dimulai kelanjutan pembangunan  tersebut  (Pekanbaru.go.id  tgl  17  Mei  2021).  Sementara  itu  Walikota Pekanbaru  Dr.Firdaus  MT  mengungkapkan  bahwa  untuk  pasar  cik  puan, pembahasannya masih  awal,  saat ini masih dalam  proses pengurusan kepemilikan aset yakni  Sertifikasi  Tanah.    Selesai  sertifikasinya  baru  dijajaki  tender  investasi  dengan Pola Prakarsa/ Kerjasama pemerintah dengan Swasta, sehingga dengan Prinsip tersebut Pedagang  akan  untung,  Pemerintah  Untung  dan  Investor  untung  (Pekanbaru, Cakaplah,11 September 2021).

## Seleksi Alternatif Kebijakan.
Terdapat 2 (dua) alternatif kebijakan yang dimiliki, dilanjutkan pembangunannya  atau tidak    dilanjutkan  pembangunan  Pasar  Cik  Puan.  Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan dari  Informan  penelitian  didapatkan  bahwa  Paling  efektif  yang  dilakukan  pemerintah adalah  melanjutkan  pembangunan  untuk  kepentingan  masyarakat,  penyelesaian sengketa provinsi dan Pemko adalah solusi untuk mengatasi kemandekan pembangunan pasar  selama  ini,    jika  pasar  bisa  dibangun  dan  dimanfaatkan  akan  dapat  memberikan manfaat  yang  besar  bagi  masyarakat  dan  pemerintah.  Pedagang  akan  bisa  tertampung lebih  banyak  sehingga  juga  mempengaruhi  terhadap  penerimaan  daerah.  Begitu  juga dengan  melanjutkan  pembangunan  pasar  akan  dapat  merubah  pandangan  masyarakat yang lebih baik kepada pihak Pemerintah Daerah.

## Pengusulan Alternatif Kebijakan Untuk di Implementasikan.
Melalui penyerahan aset tanah yang dilakukan Pemprov Riau kepada pihak Pemerintah Kota Pekanbaru beberapa bulan lalu, maka secara resmi saat ini kepemilikan aset tanah pasar  Cik  Puan  berada  pada  Pemko  Pekanbaru.  Pasca  penyerahan  aset  tersebut  usulan mempercepat  pembangunan  pasar  bergema  sangat  kuat  ditengah-tengah  masyarakat sebagaimana  informasi  yang  didapatkan  dari  Informan.  Kondisi  ini  sangat  wajar mengingat  pasar Cik  Puan merupakan tempat  yang banyak dikunjungi  dan dibutuhkan oleh  masyarakat.  Meskipun  pembahasan  pembangunan  pasar  masih  awal  pasca penyerahan  aset  ke  Pemerintah  Kota,  sebagaimana  disampaikan  Walikota  Firdaus namun  karena  terbengkalainya  pembangunan  pasar  lebih  dari  satu  dasawarsa,  maka tanggung  jawab  yang  dibebani  kepada  Pihak  Pemerintah  sangatlah  besar,  baik  dari aspek  hukum,  kesejahteraan  masyarakat,  aspek  keindahan  kota  dan  sebagainya termasuk  untuk  waktu  sekarang  maupun  masa  yang  akan  datang.  Pengurusan kepemilikan  aset  tanah  Pasar  Cik  Puan  melalui  sertifikasi  tanah  merupakan  salah  satu
kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pemko  Pekanbaru  untuk  mengantisipasi  hal  yang  tidak diinginkan berulang di kemudian hari.

## Kendala-kendala  yang  Dihadapi  Oleh  Pemerintah  Kota  Dalam  Penuntasan Pembanguna Pasar Cik Puan.
Sebagaimana  dikemukakan    diatas,  bahwa  kendala  yang  utama  dihadapi Pemerintah  Kota  selama  ini  adalah  penyelesaian  kepemilikan  Aset.  Pasca  penyerahan aset  kendala  yang  masih  ada  diantaranya,  belum  adanya  pembahasan    dengan  pihak terkait seperti halnya DPRD , sehingga belum ada kebijakan tentang pendanaan apakah melalui  APBD    atau  melalui  pola  Prakarsa/  kerjasama.  Tender  investasi  masih  tahap penjajakan serta keterbatasan anggaran yang dimiliki pada masa  Pandemi. Perlu kajian ulang terhadap kondisi bangunan yang dibiarkan lebih dari satu dasa warsa.

## Simpulan
Terhentinya pembangunan pasar dan kondisi yang tidak menimbulkan rasa aman dan  nyaman  merupakan  suatu  masalah  yang  urgen  untuk  segera  di  selesaikan  oleh pemerintah,  Kejelasan secara resmi kepemilikan aset tanah pasar oleh Pemerintah Kota saat  ini  menjadi  landasan  yang  kuat  untuk  mengambil  kebijakan  yang  tepat  dalam penyelesaian  pembangunan  pasar.  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  akan  melanjutkan pembangunan  pasar  namun  belum  dapat  menentukan  kapan  pelaksanaan  dimulai  serta pola  pembiayaan  yang  akan  dilakukan  masih  belum  jelas.  Legalitas  kepemilikan  aset tanah pasar perlu didapatkan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

## Referensi
Abdul Wahab Solichin. 2001 . Analisis Kebijakan . Bumi Aksara, Jakarta Fred  W.Riggs.  1994. Administrasi  Pembangunan. Raja  Grafindo  Persada, Jakarta Harbani Pasolong. 2014. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung
Administrasi Pembangunan Pendekatan  Konsep Dan Implementasi. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung Ryan Nugroho. 2009. Public Policy. Alex Media Komutindo, Jakarta Saul  M.Katz.  1992.  Modernisasi  Administrasi  Untuk  Pembangunan  Nasional. Rineka
Cipta, Jakarta
Sondang  P.Siagian.  2003.  Administrasi  Pembangunan  ,  Konsep.  Dimensi  Dan Strateginya. Bumi Aksara, Jakarta
William  N.Dunn.  1994.  Analisis  Kebijakan  Publik.  Gadjah  Mada  University Press,
Yogyakarta