Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin

## Konsep Koperasi Dalam Tinjauan Filsafat Hukum Ekonomi

## Nurmahmudah
Fakultas Syariah, IAIN Kediri
Email: nurmahmudah@iainkediri.ac.id Article Abstract Keywords: Cooperation, Welfare,
Happiness, Utilitarianism, Philosophy of Economic Law
Koperasi, Kesejahteraan, Kebahagiaan, Utilitarianisme, Filsafat Hukum Ekonomi
Article History: Received: April 14, 2023 Reviewed: April 15, 2023 Accepted: April 16, 2023
Published: April 16, 2023
DOI:
10.30762/qaw.v6i2.230 Welfare is one of the goals of the societies that make up the state.  There  are  various  ways  to  fulfill  it,  one  of  which  is  a cooperative.  A  cooperative  is  an  association  of  people  or entities  that  gives  people  the  freedom  to  enter  and  leave  as members,  to  work together in  a family manner in  running a business  to  fulfill  or  improve  the  welfare  of  its  members. Mohammad Hatta as the originator of Article 33 of the 1945 Constitution has formulated his philosophical thoughts about the economic system of the Indonesian nation, he emphasized that  the  principle  of  kinship  is  cooperatives,  this  law  is  a working effort towards the national economy. Based on these provisions,  cooperatives  are  a  constitutionally  valid  system. At  a  macro  level,  cooperatives  are  envisioned  as  the backbone of the Indonesian economy based on the principle of kinship to create prosperity and community welfare. In its application,  many  cooperatives  have  succeeded,  but  also many have failed, some have stumbled over fraud cases and so on. Based on this, the question raised in this paper is, how is  the  ideology,  concept  and  legal  structure  of  cooperatives based  on  law  in  Indonesia  in  terms  oEf  the  philosophy  of economic  law?  To  analyze  it,  the  author  uses  the  library research  method  by  collecting  valid  and  relevant  data  and then comparing, criticizing and analyzing, to  draw the right conclusions.  The  theory  of  approach  is  the  school  of utulitarianism  which  argues  that  the  purpose  of  law  is  the greatest  welfare  for  the  people,  and  legal  evaluation  is carried  out  based  on  the  consequences  resulting  from  the process  of  applying  the  law.  Adherents  of  this  school consider  that  the  purpose  of  law  is  to  provide  as  much benefit and happiness as possible to citizens. The purpose of law  according  to  Jeremy  Bentham  is  to  realize  the  greatest happiness  of  the  greatest  number,  aka  the  purpose  of legislation  is  to  produce  happiness  for  society.  Then  what about  the  cooperative  system  as  a  system  of  national economic realization, whether this system by law has fulfilled the principles of utilitarianism. The result of this research is that happiness, defined as the general welfare, must be above all  individual  happiness  in  the  eyes  of  the  constitution.  The argument  is  that  the  happiness  of  all  people  involved  in  an
event or endeavor is not the happiness of one person alone, but includes all the happiness of its members in general. The happiness  of  one  person  should  not  be  considered  more important than the happiness of another, hence like the King and  subordinates  should  be  treated  equally.  Thus  an  action or  endeavor  is  considered  good  when  happiness  outweighs unhappiness, and the happiness of everyone involved should be treated in the same way.
Mohammad  Hatta  sebagai  pencetus  Pasal  33  UUD  1945 telah  merumuskan  pemikiran  filosofisnya  tentang  sistem perekonomian bangsa Indonesia, ia menegaskan bahwa asas kekeluargaan  itu  ialah  koperasi,  undang-undang  ini  adalah usaha  kerja  ke  arah  perekonomian  nasional.  Berdasarkan ketentuan  tersebut  maka  koperasi  adalam  sistem  yang  sah secara  konstitusional.  Pada  penerapannya  koperasi  banyak yang berhasil, tapi juga banyak yang gagal. Berdasarkan hal itu  maka  pertanyaannya  adalahbagaimana  ideologi,  konsep dan  struktur  hukum  koperasi  ditinjau  dari  filsafat  hukum ekonomi?  Untuk  menganalisisnya  menggunakan  metode library research dengan cara mengumpulkan data-data yang valid  dan  relevan  kemudian  dibandingkan,  dikritisi  dan dianalisa,  untuk  ditarik  kesimpulan  yang  tepat.  Teori pendekatannya  adalah  madzhab  utulitarianisme  yang berpendapat  bahwa  tujuan  hukum  adalah  kesejahteraan yang  sebesar-besarnya  bagi  rakyat,  dan  evaluasi  hukum dilakukan  berdasarkan  akibat-akibat  yang  dihasilkan  dari proses  penerapan  hukum.  Tujuan  hukum  menurut  Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number, tujuan perundang-undang adalah untuk menghasilkan  kebahagiaan  bagi  masyarakat.  tujuan  hukum adalah  memberikan  kemanfaatan  dan  kebahagiaan  yang sebanyak-banyaknya  kepada  warga  masyarakat.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah,  bahwa  kebahagiaan  atau  dalam pandangan  utilitarianisme  dimaknai  sebagai  kesejahteraan harus  di  atas  segala  kebahagiaan  individu.  Argumentasinya adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian  atau  usaha,  bukan  kebahagiaan  satu  orang  saja, melainkan mencakup semua kebahagiaan anggotanya secara umum.  Kebahagiaan  satu  orang  lain  tidak  boleh  dianggap lebih  penting  dari  kebahagiaan  orang  lain,  maka  seperti Raja  dan  bawahan  harus  diperlakukan  sama.  Dengan demikian  suatu  perbuatan  atau  usah  dinilai  baik  apabila kebahagiaan itu melebihi ketidakbahagiaan, dan kebahagiaan  semua  orang  yang  terlibat  harus  diperlakukan dengan cara yang sama.
©2022;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons  Attribution License  (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0),  which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited .

## PENDAHULUAN
Setiap  manusia  selalu  memiliki  keinginan,  dan  selalu  berusaha  dengan  segala  daya  dan upaya untuk menuwujudkannya, dan tentunya tujuan utamanya adalah untuk bahagia. Setidaknya demi  tercapainya  cita  tersebut,  secara  sederhana  manusia  mengupayakan  apa  yang  kina  kenal dengan  kesejahteraan  diri.  Kesejahteraan  diri  adalah  dasar  dari  cita  setiap  manusia.  Konsep  ini selalu  menjadi  topik  pembahasan  ketika  kita  berbicara  tentang  kekayaan,  harta,  kepuasan  dan
lain  sebagainya,  sehingga  orang  mencapai  pada  puncak  kesepakatan  apa  yang  disebut  dengan kesejahteraan diri.
Tanpa  disadari  manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  saling  membutuhkan  dalam pemenuhan kehidupannya dalam hal apapun, begitu juga dengan kesejahteraan diri. Maka setiap diri manusia memiliki wujud cita yang sama. Maka pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat secara bersama dapat mewujudkan cita tersebut? kesejahteraan diri yang awalnya milik pribadi, namun karena sifat manusia sebagai makhluk sosial, maka akan terbentuk dengan kesadaran diri bahwa  secara  bersama  memiliki  cita  yang  sama,  dan  mereka  dapat  saling  menolong  dalam mewujudkan  cita  bersama  tersebut.  Dalam  upaya  mewujudkan  cita  bersama  tersebut  mereka sadar adanya kebutuhan serta adanya imbas secara langsung yang bisa dirasakan secara bersama sebagai  hasil  wujud  kerjasama  dalam  mewujudkan  cita  tersebut,  yaitu  kita  kenal  dengan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum adalah sebagai efek atau akibat secara tidak langsung dari  adanya  simbiosis  mutualis  antar  manusia  sebagai  makhluk  sosial,  sehingga  kedepannya manusia  mewujudkan  ketentuan  dari  nilai-nilai  kesejahteraan  itu  sendiri.  Negara  adalah  salah satu bentuk masyarakat yang dipercaya sebagai alat untuk meuwujdkan kesejahtersaan.
Memang  tidak  semua  orang  secara  sukarela  ingin  mewujudkan  kesejahteraan  secara bersama-sama, maka secara individu mereka terus bersaing untuk mewujudkannya, sampai pada suatu  fakta  bahwa  secara  universal  semua  manusia  mengharapkan  kebahagiaan.  Tidak  hanya setiap orang bahkan negara juga berlomba-lomba bergerak maju, sibuk dalam dunianya masing- masing.  Kemajuan  hidup  tidak  lepas  dari  perkembangan  ilmu  dan  teknologi,  maka  siapa  yang mampu  bersaing  dan  unggul,  ia  akan  memegang  stratafikasi  sosial  paling  tinggi  begitu  juga dengan negara.
Perkembangan  ilmu  dan  teknologi  memberikan  pengaruh  secara  langsung  terhadap  cara berfikir masyarakat di suatu negara. Maka ketika Indonesia yang dalam taraf perkembangan ilmu dan  teknologi  masih  dianggap  sebagai  negara  berkembang  adalah  hal  yang  wajar.  Mengingat Indonesia yang dikenal dengan kekayaan alamnya melimpah ruah, namun masih banyak menjual aset sumber daya alam, yang kemudian dikembalikan ke negara ini sebagai barang import yang akhirnya dibeli  lagi  oleh masyarakat  Indonesia dalam bentuk  barang jadi pakai.  Dari sini dapat dilihat  bahwa  negara  Indonesia  belum  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  memadai,  artinya masyarakat Indonesia belum siap dalam pengelolaan kekayaannya sendiri. Muaranya tentu ada di negara,  negara  memiliki  PR  besar  dalam  memajukan  ilmu  serta  teknologi  demi  menunjang peningkatan  kualitas  SDMnya.  Peningkatan  mutu  SDM  tidak  hanya  diharapkan  mampu mengelola sumberdaya alam Indonesia dalam skala besar atau tertentu saja seperti gas, batu bara dan lain-lain. Tapi juga bagimana perorangan ini mampu berfikir lebih kritis, lebih inovatif, lebih mandiri  dalam  memberdayakan  dirinya  sendiri.  Sehingga  dalam  pencapaian  kesejahteraan  pun tidak selalu berharap bantuan lapangan kerja dari negara, dari para pengusaha atau investor asing atau lainnya, tapi ia mampu menciptakan suatu produk sehingga ia juga bisa membuka lapangan kerja  dan  dapat  menyerap  tenaga  kerja  sebanyak-banyaknya.  Pada  point  ini  yang  utama  adalah bukan  hanya  membuat  suatu  produk  saja,  tetapi  bagaimana  masyarakat  Indonesia  memiliki
kemampuan  dalam  penjualan,  distribusi  dan  bertahan  dalam  perkembangan  dan  perubahan zaman, yang pasti akan menuntut adanya perubahan kebutuhan.
Ekonomi  mempersoalkan  usaha  manusia  untuk  meningkatkan  kemakmurannya,  baik perorangan  maupun  berkelompok  seperti  negara.  Maka  objek  material  ekonomi  meliputi produksi, distribusi, pembagian kerja, pembangunan, sistem moneter dan keuangan, perdagangan dan  dunia  usaha.  Sedangkan  objek  formalnya  meliputi  kemakmuran  manusia  di  masa  depan. Maka  dari  pada  itu  kesejahteraan  juga  merupakan  objek  formal  dari  ilmu  ekonomi. Kesejahteraan  adalah  “hal  atau  keadaan  sejahtera;  keamanan,  keselamatan,  ketentraman;- kesehatan jiwa-sosial sejahtera masyarakat”. Dalam ekonomi tidak pernah bisa lepas dari konsep kesejahteraan  ( welfare ).  Bahkan  menurut  asumsi  kaum  developmentaris  menganggap  bahwa tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan. Salah satu kelebihan dari konsep kesejahteraan adalah karena memiliki prinsip serta mengalami evolusi konsep untuk terus  memperbaiki  pemahaman  karena  pada  hakikatnya  akan  selalu  ada  konsep-konsep  yang lebih  baik.  Ukuran  kesejahteraan  secara  ekonomi  bisa  disamakan  dengan  terpenuhinya kebutuhan  materil  (fisik). 1 Apakah  ukuran  itu  benar,  hanya  terpenuhinya  keubutuhan  materiil? Faktanya di Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.**), 2 artinya  kesejahteraan  itu  harus  terpenuhi  dan dilindungi oleh hukum baik secara lahir maupun batin.
Tujuan  sistem  ekonomi  adalah  tercapainya  kesejahteraan,  kesejahteraan  akan  mampu membawa  kepada  rasa  kedamaian,  rasa  kedamaian  akan  membawa  kepada  ketenangan,  dan ketenangan akan mampu membawa manusia mencapai kebahagiaan. Madzhab utilitarian adalah salah  satu  aliran  filsafat  yang  membahas  tentang  kesejahteraan  negara.  Tujuan  hukum  menurut madzhab  ini  adalah  kesejahteraan  yang  sebesar-besarnya  bagi  rakyat,  dan  evaluasi  hukum dilakukan  berdasarkan  akibat-akibat  yang  dihasilkan  dari  proses  penerapan  hukum.  Dalam hukum  Indonesia  kesejahteraan  itu  sendiri  dijadikan  sebagai  tujuan  dari  penyelenggaraan pemerintah,  yang  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Kesejahteraan  umum  adalah pencapaian kesejahteraan secara menyeluruh yang dirasakan oleh semua masyarakat, tidak hanya sekelompok  orang  saja.  Koperasi  adalah  salah  satu  upaya  dan  sistem  yang  diusulkan  oleh Muhammad  Hatta  dalam  menjawab  ekonomi  yang  disusun  sebagai  usaha  berdasarkan  asas kekeluargaan,  Pasal  33  UUD  1945,  yang  menyatakan:  “ Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ”. 3
Koperasi sendiri sudah ada di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri yaitu pada tahun 1895 yang diberinama “De Purwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” atau  Bank  Simpan  Pinjam  para  Priyayi  Purwokerto. 4 Perkembangannya  berlanjut  sampai
1 Calon  Guru  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK),  “Modul  Belajar  Mandiri:  Pembelajaran  3. Perilaku Ekonomi Dan Kesejahteraan,” in PGSD-IPS , 2021, https://cdn-gbelajar.simpkb.id/.
2 Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”  (1945), https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.
3 Indonesia.
4 Verelladevanka Adryamarthanino, “Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia,” n.d.,
https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/21/110000179/sejarah-perkembangan-koperasi-di-indonesia.
sekarang,  namun  banyak  koperasi  yang  tersandung  masalah,  baik  karena  penipuan,  ataupun bangkrut,  bahkan  ada  beberapa  buku  yang  mencoba  menganlisisnya  seperti  buku  “Menelusuri jejak-jejak  historis  dan  filosofis  prinsip-prinsip  koperasi  dan  credit  union”  yang  ditulis  oleh Bernandus Ario Tejo Sugiarto. Ia membahas 2 masalah uatama yang terjadi pada koperasi Langit biru  yang  berada  di  Perumahan  Bukit  Cikasungka  yang  didirikan  oleh  Jaya  Komara  pada pertengahan 2011, koperasi ini menawarkan paket investasi pengelolaan daging sapi berasal dari PT  Transindo  Jaya  Komara  (PT  TJK),  dengan  keuntungan  yang  tinggi  dalam  waktu  singkat. Singkatnya  bunga  yang  ditawarkan  koperasi  ini  terlalu  besar  dan  tidak  rasional,  jika  koperasu membayar bunga dari investor berikutnya, maka suatu saat koperasi akan kehabisan dana. Pada awal  tahun  2012,  koperasi  tidak  dapat  lagi  membayar  keuntungan  yang  dijanjikan  kepada investor,  beberapa  kali  macet  membayar  bunga,  sehingga  membuat  para  investor  mulai  cemas, dan  melaporkan  ke  kepolisian  untuk  dimintai  keterangan.  Kasus  berikutnya  adalah  Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada,  Bandung Jawa  Barat.  Para pananam  modal atau mitra koperasi menuntut  bunga  dari  modal  usaha  yang  ditanamkan  di  koperasi  tersebut,  karena  bunga  modal usaha  tersebut  sudah  beberapa  bulan  tidak  dibayarkan  oleh  pihak  koperasi, 5 dan  masih  banyak kasus-kasus  lainnya.  Dari  beberapa  kasus  tersebut  dapat  disimpulkan  adanya  ketidaksadaran peran  masing-masing  pihak  terutama  pengelola  utama,  baik  itu  dikarenakan  kesalahan  dalam pengelolaan  manajemen,  sistemnya,  atau  kejelasan  hukum  sebuah  koperasi  sehingga  terjadi penipuan.  Dari  permasalahan  ini  bisa  ditemukan  gap  masalah,  bahwa  masih  banyak  individu yang  mendirikan  koperasi  tetapi  dalam  pelaksanaan  dan  pengelolannya  tidak  sesuai  dengan tujuan didirikannya koperasi, seacara umum kita ketahui bahwa koperasi tujuan utamanya adalah mensejahterakan anggotanya secara khusus, dan kepada masyarakat secara umum.
Berdasarkan urgensi dari sistem konsep koperasi ini maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana  idelogi  koperasi,  konsepnya,  serta  konstruksi  hukum  koperasi  jika  ditinjau  dari filsafat  hukum  ekonomi  sehingga  dapat  mencapai  tahap  “sejahtera”?  Kesejahteraan  yang dimaksud  di  sini  dalam  tinjauan  utilitarianisme  adalah  kebahagiaan,  maka  bagaimana  kita mecapai  kesejahteraan?  Kita  mencapainya  dengan  rasa  bahagia,  maka  pembahasan  selanjutnya membahas  cara-cara  mencapai  kesejahteraan  atau  kebahagiaan  yang  hakiki  dalam  tinjauan utilitarianisme.

## TINJAUAN PUSTAKA
Filsafat  hukum  adalah  cabang  filsafat  yang  membicarakan  tingkah  laku  atau  etika, dengan  kata  lain  Filsafat  hukum  adalah  ilmu  yang  mempelajari  hukum  secara  filosofis,  maka objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek ini dikaji secara mendalam sampai kepada intinya yang  disebut  dengan  esensi. 6 Stone  menggambarkan  filsafat  hukum  itu  sebagai  gambaran pemikiran  dan  penafsiran  para  ahli  hukum  tentang  ajaran-ajaran  atau  teori-teori  dan  teknik hukum  yang  bersumber  dari  pengetahuan  disiplin-disiplin  ilmu  masa  kini. 7 Maka  dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum membicarakan tingkah laku atau perilaku atau etika manusia
5 Bernandus  Ario  Tejo  Sugiarto, Menelusuri  Jejak-Jejak  Historis  Dan  Filosofis  Prinsip-Prinsip  Koperasi  Dan Credit Union (Bandung: Unpar Press, 2016), 2–5.
6 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum , 2nd ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 3.
7 Lili Rasjidi; Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2012), 31.
secara  mendalam  sehingga  kita  menemukan  esensi  dari  sebuah  tingkah  laku  atau  etika,  dengan menemukan  nilai  kebenaran  yang  sifatnya  objektif  dan  universal,  maka  perilaku-perilaku tersebut  dapat  disepakati  secara  bersama  sebagai  sebuah  hukum  moral  atau  hukum  etis  dan berlaku  dimana  saja  dan  kapan  saja  selama  tidak  ada  perubahan  dalam  penemuan  makna esensinya.  Pembahasan-pembahasan  terkait  hal  tersebut  dibahas  oleh  para  filusuf  hukum, sehingga dalam perkembangannya pun mengikuti perkembangan keilmuan masa kini.
Dalam perkembangannya, filsafat hukum juga dipengaruhi oleh banyak disiplin ilmu lain, begitu  juga  dengan  ruang  lingkup  penyelidikan  filsafat  hukum  menjadi  lebih  luas  dan  lebih empiris. Sehingga penelitian-penelitian di bidang filsafat hukum memiliki manfaat bagi disiplin ilmu  lainnya.  Pemantulannya  meliputi  keseluruhan  seperti  dalam  bidang  ilmu  kedokteran, politik, ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Filsafat hukum juga mampu menanyakan konsep- konsep  yang mendasari  berbagai  faktor sosial  dan membuka jalan penyelesaian masalah sosial. Maka  teori-teori  hukum  dapat  membantu  hal-hal  yang  bersifat  praktis.  Secara  tidak  langsung filsafat  hukum  akan  membawa  para  pemikirnya  dari  cara  berpikir  yang  formal  menuju  kepada realitas  sosial,  maka  para  ahli  hukum  memerlukan  pengetahuan-pengetahuan  lainnya  seperti  di bidang  ekonomi,  kriminologi,  pidana,  psikiatri,  sosiologi  dan  lain  sebagainya. 8 Jika  dilihat  dari banyaknya  disiplin  ilmu,  maka  manusia  selalu  memiliki  perilaku-perilaku  yang  berbeda-beda tergantung  dari  tujuannya,  maka  perilaku-perilaku  itu  bisa  diamati  dalam  kehidupan.  Ada perilaku  sosial,  perilaku  ekonomi,  perilaku  ini  memiliki  aturan  nilai  yang  jelas,  sehingga membentuk  suatu  kesepakatan  bersama.  Begitu  juga  dengan  perilaku  ekonomi  yang  dilakukan manusia, perilaku ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, mengingat manusia selalu  memiliki  kebutuhan  dasar  hidup  yang  harus  dipenuhi  demi  keberlangsungan  hidupnya, seperti  bagaiaman  kita  bisa  bertahan  hidup?  Apa  sumber  utama  kehidupan  manusia?  Yaitu makan  dan  minum,  lalu  bagaimana  kita  memenuhi  kehidupan  dasar  yang  utama  ini,  maka  kita harus mengusahakannya, baik dengan bercocok tanam, berdagang dan lain sebagainya. Dari sini dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  filsafat  hukum  yang  membicarakan  esensi  perilaku  dapat merambah dan memperluas  tidak hanya pada kajiannya sebagai  objek materil tetapi juga objek formil  sebagai  sebuah  konsekuensi  logis  karena  adanya  persinggungan  dan  pengaruh  dari disiplin  ilmu-ilmu  lainnya,  maka  lahirlah  cabang-cabang  filsafat  yang  lebih  spesifik  seperti filsafat hukum ekonomi, filsafat hukum sosiologi dan lain sebagainya.
Kebutuhan manusia memiliki sifat tidak terbatas karena manusia cenderung tidak pernah merasa  puas,  sementara  sumber  daya  yang  dimilikinya  terbatas,  dengan  keadaan  seperti  ini manusia berusaha mengatasi masalah itu dengan melakukan perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi tidak  pernah  lepas  dari  kehidupan  sehari-hari  dan  dilakukan  oleh  setiap  orang.  Dalam  sebuah keluarga  misalnya  penerapan  perilaku  ekonomi  bisa  dilihat  dari  bagaimana  seorang  ibu  dalam mengatur  penghasilan  keluarganya.  Perilaku  ekonomi  juga  terjadi  pada  lingkungan  yang  lebih luas  seperti  perusahaan,  negara  dan  lain  sebagainya.  Perilaku  ekonomi  yang  lebih  luas  dapat terjadi pada negara, dimana pemerintah melakukan ekonomi sehari-hari baik  untuk  pangan dan hal lainnya dalam rangka menunjang kebutuhan masyarakat seperti penyediaan sistem pengairan
8 Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, 35–37.
untuk  sawah  agar  para  petani  lebih  mudah  dalam  melakukan  perawatan  pertaniannya.  Proses pembangunan bendungan misalnya, ini merupakan perilaku ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat agar lebih mudah dalam mengatur kebutuhan pangannya. Perilaku ekonomi  juga  ditentukan  oleh  motif  pelaku.  Motif  merupakan  alasan  atau  niat  dari  sebuah kegiatan,  dengan  demikian  motif  ekonomi  adalah  sebuah  alasan  tertentu  yang  mendasari seseorang dalam melakukan aktivitas perekonomian baik dalam lingkup kecil dan besar. 9
Aliran  filsafat  yang  mengkaji  persoalan  kesejahteraan  adalah  aliran  utilitarianisme. Konsep  utilitarianisem  itu  sendiri  sudah  diterapkan  pada  ekonomi  kesejahteraan  sosial,  krisis kemiskinan  global,  resiko  eksistensi  kemanusiaan  dan  lain  sebagainya.  Dari  penjelasan- penjelasan di atas terkait filsafat hukum dan perilaku ekonomi ini membawa kepada pemahaman bahwa kesejahteraan  adalah salah satu  poin  yang dibahasnya, dimana sebagai  salah satu tujuan dalam perilaku ekonomi baik perorangan maupun kelompok.
Secara  etimologis,  utilitarian  berasal  dari  bahasa  Latin  dari  kata utilitas artinya useful (berguna).  Maka  paham  ini  menilai  baik  atau  tidaknya,  susila  atau  tidak  susilanya  sesuatu, ditinjau dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkan. Kebahagiaan di sini diartikan sebagai kebahagiaan  yang  tidak  mempermasalahkan  baik  atau  tidak  adilnya  suatu  hukum,  melainkan bergantung  kepada  pembahasan  mengenai  apakah  hukum  dapat  memberikan  kebahagiaan kepada  sebanyak-banyaknya  orang  atau  tidak.  Sedangkan  secara  terminologi,  paham  ini berpendapat  bahwa  suatu  perbuatan  dikatakan  benar  apabila  dapat  menciptakan  kebahagiaan. Sebaliknya jika perbuatan itu menciptakan hal  yang buruk, tidak bermanfaat,  merugikan, maka perbuatan  itu  disebut  tidak  benar.  Maka  dari  itu  benar  atau  tidaknya  sesuatu  diukur  dari kemanfaatannya. 10
Aliran utilitarianisme dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.  Prinsipnya  adalah  bahwa  manusia  akan  melakukan  tindakan-tindakan  untuk mendapatkan  kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  dan  mengurangi  penderitaan.  Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Maka atas dasar ini baik buruknya suatu perbuatan akan  diukur  oleh  apakah  perbuatan  itu  mendatangkan  kebahagiaan  atau  tidak.  Demikian  pula dengan  perundangan-undangan,  undang-undang  yang  memberikan  kebahagiaan  pada  bagian terbesar  masyarakat  akan  dinilai  sebagai  undang-undang  yang  baik.  Penganut  aliran  ini menganggap  bahwa  tujuan  hukum  adalah  memberikan  kemanfaatan  dan  kebahagiaan  yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat. Hal ini didasari oleh adanya falsafah sosial yang mengungkapkan  bahwa  setiap  warga  masyarakat  mendambakan  kebahagiaan  dan  hukum merupakan  salah  satu  alatnya.  Bentham  berpendapat  bahwa  keberadaan  negara  dan  hukum semata-mata  sebagai  alat  untuk  mencapai  manfaat  yang  hakiki,  yaitu  kebahagiaan  mayoritas rakyat. 11
Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number. Maka tujuan perundang-undang adalah untuk menghasilkan kebahagiaan
9 (PPPK), “Modul Belajar Mandiri: Pembelajaran 3. Perilaku Ekonomi Dan Kesejahteraan,” 104–8.
10 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi) (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 253–254.
11 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum , 5th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 59.
bagi  masyarakat,  untuk  itu  perundang-undangan  harus  berusaha  untuk  mencapai  empat  tujuan: untuk  memberi  nafkah  hidup,  untuk  memberikan  makanan  yang  berlimpah,  untuk  memberikan perlindungan, untuk mencapai persamaan. 12
Menurut  John  Stuart  Mill  yang  menulis  tentang Utilitarianisme (1864)  menyatakan, Kebahagiaan  satu  orang  tidak  boleh  dianggap  lebih  penting  daripada  kebahagiaan  orang  lain. Everybody  to  count  for  one,  nobody  to  count  for  more  than  one, maka  suatu  perbuatan  dinilai baik  jika  kebahagiaan  melebihi  ketidakbahagiaan,  dimana  kebahagiaan  semua  orang  yang terlibat  dihitung  dengan  cara  yang  sama. 13 Mill  berusaha  menunjukan  bahwa  kebahagiaan mempunyai  karakteristik  kualitatif  dan  kuantitatif.  Bukan  menyimpang  dari  prinsip  utilitas dengan mengakui kenyataan bahwa beberapa jenis kesenangan mempunyai kualitas lebih tinggi dibandingkan  yang  lain.  Satu  orang  mungkin  lebih  memilih  satu  kesenangan  dari  kesenangan lainnya,  meskipun  itu  diperoleh  dengan  rasa  ketidakpuasan  yang  lebih  besar.  Mill  menolak anggapan  bahwa  utilitas  sama  dengan  oportunisme  yang  selalu  memilih  apa  yang  paling bermanfaat.  Mill  menegaskan  bahwa  yang  dituntut  oleh  utilitarian  adalah  bukan  agar  setiap orang mengusahakan kebahagiaannya sendiri, melainkan agar orang mengusahakan kebahagiaan sebesar-besarnya  dari  semua  orang  yang  terkena  dampak  tindakan  kita.  Kebahagiaan  si  pelaku sendiri  tidak  diunggulkan,  melainkan  termasuk  dalam  kalkulasi  semua  kebahagiaan.  Bahkan teori utilitarian dapat menuntut agar seseorang mengusahakan nikmatnya sendiri menggagalkan nikmat lebih besar yang dapat dicapai oleh orang lain. Utilitarian mencari keuntungan dari semua yang bersangkutan. 14

## METODE
Jenis  penelitian  yaitu  penelitian  kualitatif  dengan  metode  kajian  pustaka  atau library research ,  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  terkait  termasuk  penelitian-penelitian terdahulu.  Data-data  adalah  data  yang  valid  dan  relevan,  kemudian  data-data  tersebut dibandingkan, dikritisi dan dianalisa, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberadaan  koperasi  sebagai  bentuk  usaha  masyarakat  dalam  mewujudkan  kesejahteraan bersama.  Sejalan  dengan  tujuan  negara  yang  terkandung  dalam  alinea  ke  empat  Pembukaan UUD RI 1945,  yang menegaskan “Kemudian daripada itu untuk  membentuk  suatu Pemerintah Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....”, kemudian dipertegas dalam Pasal 33
12 Abdul Halim Barkatullah Teguh Prasetyo, Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat (Depok: Rajawali Pers, 2017), 112.
13 Erwin, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum  Dan  Hukum  Indonesia  (Dalam  Dimensi  Ide  Dan Aplikasi) , 263.
14 Erwin, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum  Dan  Hukum  Indonesia  (Dalam  Dimensi  Ide  Dan Aplikasi) , 265–66.
UUD 1945, yang menyatakan: “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ”. 15
Mohammad  Hatta  sebagai  pencetus  Pasal  33  UUD  1945  telah  merumuskan  pemikiran filosofi mengenai sistem perekonomian bangsa Indonesia. Ditegaskan bahwa asas kekeluargaan itu  ialah  koperasi dan  perkataan  undang-undang  dasar  ini  bukan  hanya  suatu  pernyataan daripada ideal bangsa, tetapi juga usaha kerja ke arah perekonomian nasional yang berdasar atas koperasi. Di dalam koperasi terdapat nilai-nilai keutamaan seperti kekeluargaan, gotong royong dan  kebersamaan,  kemandirian,  dan  solidaritas.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  koperasi adalam  sistem  yang  sah  secara  konstitusional.  Secara  makro  koperasi  dicita-citakan  sebagai tulang  punggung  perekonomian  masyarakat  Indonesia  berdasarkan  asas  kekeluargaan  untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Mohammad Hatta menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat berdasarkan koperasi”. 16

## 1. Pengertian Koperasi
Menurut  Echols  dan  Hassan  Shadily,  koperasi  dikenal  dengan  istilah co-operation yang artinya  kerja  sama.  Dalam Kamus  Belanda-Indonesia disebut  dengan  istilah coöperatie yang berarti bekerja sama. Dalam Kamus al-Maurid , dikenal dengan istilah ( ن ُواَعَت ) yang artinya kerja sama, dan tolong menolong. Dalam Kamus Bahasa Indonesia , koperasi merupakan perserikatan yang  bertujuan  memenuhi  keperluan  kebendaan  para  anggotanya  dengan  cara  menjual  barang- barang  kebutuhan  dengan  harga  murah  (tidak  bermaksud  mencari  untung). 17 Organisasi  Buruh Sedunia  ( International  Labor  Organization  / ILO)  dalam  resolusinya  nomor  127  yang  dibuat pada tahun 1966, mendefinisikan koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan  ekonomi  terbatas,  yang  melalui  suatu  bentuk  organisasi  perusahaan  yang  diawasi secara  demokratis.  Masing-masing  memberikan  sumbangan  yang  setara  terhadap  modal  yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan  yang sesuai dengan usaha yang  mereka  lakukan. 18 Erdman  mengatakan  bahwa  koperasi  ialah  usaha  bersama,  merupakan badan  hukum,  anggota  ialah  pemilik,  yang  menggunakan  jasanya,  dan  mengembalikan  semua penerimaan  di  atas  biayanya  kepada  anggota,  sesuai  dengan  transaksi  yang  mereka  jalankan dengan koperasi. 19 Maka koperasi adalah perkumpulan orang-orang dengan secara rela memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Koperasi  adalah  suatu  perkumpulan  orang-orang  atau  badan  yang  memberi  kebebasan masyarakat  untuk  masuk  dan  keluar  sebagai  anggota,  untuk  bekerja  sama  secara  kekeluargaan dalam  menjalankan  usaha  untuk  mempertingi  atau  meningkatkan  kesejateraan  anggotanya. 20 Perkumpulan koperasi adalah: 1) Perkumpulan yang bukan merupakan perkumpulan modal akan tetapi  persekutuan  sosial;  2)  Sukarela  menjadi  anggota,  netral  terhadap  aliran  dan  agama;  3) Tujuan berdirinya adalah meningkatkan kesejahteraan jasmani anggota dengan kerja sama secara
15 Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16 Suarny Amran, Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi (Indonesia, Institut Manajemen Koperasi, n.d.), 3.
17 Rustam  Efendi,  Boy  Syansul  Bakhri,  “Konsep  Koperasi  Bung  Hatta  Dalam  Prespektif  Ekonomi  Syariah,” Al- Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan (JAIP) 15, no. 1 (2018): 14, https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1594.
18 Rustam Efendi; Boy Syamsul Bakhri, "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Syariah.”, 114.
19 Rustam Efendi; Boy Syamsul Bakhri, "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Syariah.”, 114.
20 Arifinal Chiniago, Perekonomian Indonesi (Bandung: Angkasa, 1982), 1.
kekeluargaan. 21 Artinya di  sini adanya kumpulan dari individu  dari komunitas atau dari sebuah masyarakat yang mamapu menerjemahkan kesepakatan tersebut dalam kehidupan sosial, batasan bagi  mereka  adalah  konstitusi  itu  sendiri.  Kesepakatan  umum  yang  terbentuk  pada  awalnya menjadi  dasar  manakala  pelaksana  negara  hendak  membuat  aturan  khusus  hingga  sampai  pada tingkat  pelaksana  dalam  merealisasikannya.  Kumpulan  individu  ini  disebut  individu  vertikal dalam  terjemahan  Erwin  ketika  melihat  hubungan  kebebasan  individu  dan  konstitusi  sebagai kesepakatan  umum.  Karena  konstitusi  juga  yang  memcah  peranan  diantara  kumpulan  individu tersebut, secara vertikal maupun horizonal. Sedang individu secara horizontal adalah kumpulan individu yang karena kesepakatan itu tunduk pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pelaksana negara, sebagaimana pendapat Cicero “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”. 22
Perlu diingat bahwa proses terbentuknya negara secara umum, yaitu terjadinya kesepakatan diantara  individu  tidak  lain  bertujuan  untuk  suatu  kemanfaatan  yang  akan  diterima  setiap individu  ini  di  kemudian  hari,  kemanfaatan  yang  tertuju  tidak  hanya  individu  tetapi  juga keseluruhan  anggotanya.  Walau  pada  faktanya  tidak  semua  lini  kehidupan  diatur  berdasarkan kesepakatan,  karena  tidak  seluruh  individu  mau  menghabiskan  waktunya  untuk  merumuskan segala hal secara detail sehingga membutuhkan perwakilan dalam pelaksanannya. Maka niscaya teori utilitarian yang fokus kepada kemanfaatan dengan harapan memberikan kebahagiaan secara individu  maupun  keseluruhan  merupakan  landasan  awal  dari  setiap  individu  yang  tunduk  pada kesepakatan awal.
Norma  hukum  mengatur  hubungan  antar  pribadi  dan  interpribadi,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung,  namun  tujuannya  adalah  menciptakan  ketertiban,  ketentraman  dan ketenangan.  Maka  secara  mum  norma  hukum  berisi  perintah,  larangan  dan  kebolehan,  dimana sifatnya  yang  umum,  hukum  juga  memiliki  kekuatan  untuk  memaksa  karena  dibuat  oleh penguasa. Menurut Sudikno Metokusumo bahwa yang dapat memaksa hukum adalah penguasa, karena penguasa memonopoli hukum, sebab hukum ada karena adanya kekuasaan yang sah. 23
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami,  bahwa  koperasi  Indonesia  didasarkan pada  UU    nomor  25  tahun1992    tentang  perkoperasian:  Koperasi  adalah  badan  usaha  yang beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat  yang berdasar atas asas kekeluargaan. 24
Landasan berdirinya koperasi Indonesia ada tiga macam, yaitu :
a. Landasan  Ideologi, adalah dasar atau landasan digunakan dalam pengembangan usaha untuk mencapai  cita-cita  koperasi.  Koperasi  kumpulan  sekelompok  orang  yang  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  anggotanya.  Koperasi  adalah  organisasi  ekonomi  yang  dijamin oleh UU, tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Landasan koperasi itu  sendiri  adalah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  serta  berdasar  atas  asas
21 Sunindhia Ninik Widiyanti, Koperasi Dan Perekonomian Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, n.d.), 1.
22 Erwin, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum  Dan  Hukum  Indonesia  (Dalam  Dimensi  Ide  Dan Aplikasi) , 420.
23 Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia . 421
24 Republik  Indonesia,  “Perkoperasian”  (1992),  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46650/uu-no-25-tahun- 1992.
kekeluargaan. 25 Pancasila sebagai landasan ideologi bagi rakyat Indonesia adalah menyatakan bahwa  Pancasila  sebagai  jiwa  dan  pandangan  hidup  dan  sumber  hukum  bangsa  Indonesia. Pancasila  ini  adalah  falsafah  negara  dan  sudah  menjadi  pedoman  hidup  rakyat  Indonesia. Kelima  sila  yang  ada  dalam  Pancasila  harus  menjadi  dasar  dan  prinsip-prinsip  koperasi  di Indonesia,  maka  sila-sila  yang  tercantum  dalam  Pancasila  harus  menjadi  falsafah  bagi anggota-anggota koperasi.
b. Landasan  Stuktural, structural dalam  bahasa  Inggris  diartikan  sebagai  susunan,  yang dimaksud  dengan  landasan  stuktural  adalah  tempat  berpijak  koperasi  dalam  susunan  hidup bermasyarakat. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945, pada pasal 33 ayat (1)  ditegaskan  bahwa:  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.  Pasal  tersebut  secara  eksplisit  tidak  menyebutkan  koperasi  sebagai  salah  satu pilar  dalam  struktural  perekonomian  Indonesia,  namun  kata-kata  “asas  kekeluargaan” merupakan  asas  bagi  sistem  atau  konsep  perekonomian  appapun  di  Indonesia,  termasuk koperasi.
c. Landasan  Mental,  koperasi  Indonesia  adalah  kesetiakawanan  dan  kesadaran  pribadi.  Sifat inilah  yang  harus  senantiasa  ada  dalam  aktivitas  koperasi.  Setiap  anggota  koperasi  harus memiliki  rasa  kesetiakawanan  dengan  anggota  koperasi  yang  lain.  Namun  rasa kesetiakawanan  harus  diikuti  oleh  kesadaran  diri  untuk  maju  dan  berkembang  guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.
d. Landasan  Operasional,  merupakan  tata  aturan  kerja  yang  harus  diikuti  dan  ditaati  oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing  di  koperasi.  Landasan  operasional  koperasi  berupa  undang-undang  dan peraturan-peraturan yang disepakati secara bersama. 26

## 2. Ideologi Koperasi Dalam Tinjauan Utilitarianisme
Dalam koperasi fungsi idiologi merupakan landasan bertindak, sebagai pembimbing tindakan dan sebagai penunjuk arah tujuan yang harus ditempuh. Aspek idiologi koperasi memberikan pedoman dalam etika berperilaku pada insan-insan koperasi (anggota, pengurus, pengawas, manajer, pembina koperasi).
a. Cita-cita dan jiwa koperasi:  koperasi  sebagai  suatu  komunitas ( cooperative community ) juga harus  memiliki  harapan-harapan  ideal. 27 Cita-cita  dan  jiwa  koperasi  saling  memberikan pengaruh  terhadap  harapan-harapan  ideal.  UU  No  25  Tahun  1992  dalam  ketentuannya menjelaskan,  “Gerakan  Koperasi  adalah  keseluruhan  organisasi  Koperasi  dan  kegiatan perkoperasian  yang  bersifat  terpadu  menuju  tercapainya  cita-cita  bersama”,  artinya  adanya tujuan bersama yang sudah disepakati.
Falsafah  pelayanan  koperasi  harus  berangkat  dari  anggapan  bahwa  “langganan  atau pelanggan  itu  adalah  pemiliknya”  sendiri,  jadi  setiap  kebijaksanaan  atau  pembebanan  pada pelayanan  koperasi  akan  selalu  dinilai  akibatnya  oleh  para  pelanggan.  Nilai-nilai  harmoni (kekeluargaan),  kearifan,  dan  individualitas  mengkondisikan  tumbuhnya  budaya  koperasi
25 Indonesia, Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..
26 Ninik Widiyanti, Koperasi Dan Perekonomian Indonesia, 41.
27 Amran, Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi , 5.
secara  subur. 28 Dalam  konsep  Utilitarian  dalam  pandangan  Mill  pendekatan  ini  adalah pendekatan  teori  psikologi  tentang  asosiasi,  yaitu:  apa  yang  menggerakkan  saya  untuk berkorban  demi  orang  lain?  Dengan  rumusan  asal  setiap  orang  membiasakan  diri  untuk mengaitkan  kebahagiaannya  sendiri  dengan  kebahagiaan  seluruh  masyarakat,  berarti  artinya di  sini  adalah  kebahagiaan  seluruh  anggota  koperasi,  maka  motivasi  untuk  mengusahakan kebahagiaan  sendiri  juga  akan  menolongnya  untuk  mengusahakan  kebahagiaan  kelompok koperasinya.  Maka  kebahagiaan  anggota  lain  yang  dianggap  sebagai  pelanggan  diutamakan terlebih  dahulu,  dengan  mengorbankan  kebahagaiannya  secara  individu,  karena  ia  sudah memahami akibatnya yaitu adanya rasa kekeluargaan sehingga ia akan terus datang kembali, dengan  harga  yang  sama  terjangkau  tapi  dengan  mutu  kualitas  pelayanan  yang  lebih  bagus, dengan  sistem  kekeluargaan  pelanggan  dianggap  bagian  dari  keluarga  sehingga  prinsip- prinsip untuk melindungi, mengayomi, memberikan rasa keamanan, kepuasan dapat dirasakan langsung  oleh  pelanggan.  Maka  niscaya  dari  prinsip  ini  akan  melahirkan  rasa  bahagia sehingga  kebahagiaan  itu  akan  membawanya  kembali  lagi,  bahkan  lebih  termotivasi  lagi untuk mengikat dirinya lebih tinggi menjadi anggotanya.
Prinsipnya  pada  teori  Mill  ini  adalah  konsep  hukum  harus  dihubungkan  dengan  psikis tentang “rasa adil”, sehingga dapat menggerakkan hukum agar berguna, berguna di sini bagi kebahagiaan  individu  yang  kemudian  membangkitkan  motivasi  untuk  mewujdukan kebahagiaan umum. Secara bersamaan ukuran kebahagiaan bukanlah individu saja melainkan kepentingan  semua,  sehingga  tidak  berlawanan  dengan  kebahagiaan  yaitu  dengan  cara memakai  teori  psikologi  tentang  asosiasi  dengan  membiasakan  diri  untuk  mengaitkan kebahagiaannya  sendiri  dengan  kebahagiaan  seluruh  masyarakat,  sehingga  membangkitkan motivasi  untuk  mengusahakan  kebahagiaan  sendiri.  kemudian  akan  mendorong  untuk mengusahakan kebahagiaan masyarakat. 29
Sejalan  pandangan  yang  dikemukan  Watkins,  budaya  koperasi  itu  pada  hakikatnya adalah  kerjasama  saling  membantu  ( mutual  aid ).  Di  dalam  budaya  semacam  itulah  akan tumbuh jiwa koperasi,  yaitu sikap solidaritas untuk saling membantu, saling ketergantungan, saling  memperkuat,  dan  saling  menguntungkan. 30 Pada  prinsip  ini  Bentham  mengajukan konsep  “tahu  diri”,  tiap-tiap  orang  saling  toleran  dan  inisiatif  dan  tahu  mana  titik  toleransi yang harus dipertahankan dalam meraih kebahagiaan serta menghindari kesusahan. Titik yang dimaksud  di  sini  adalah  ketika  setiap  orang  menjaga  dirinya  sendiri,  tahu  hak  dan kewajibannya  sebagai  sesama  individu  yang  saling  membutuhkan  kebahagiaan,  dan  ketika setiap  orang  sadar  bahwa  tidak  mau  seorang  individupun  mau  menderita,  maka  kepentingan umum  atau  kelompok  koperasi  pun  akan  terjamin. 31 Dalam  sistem  ini  Jeremy  Bentham menyandarkan  bahwa  dalam  alam  kehidupan  selalu  ada  2  hal  yang  selalu  menyertai kehidupan manusia secara alami,  yaitu kebahagiaan dan kesusahan. Manusia secara individu yang  senantiasa  hendak  meraih  kebahagiaan  dan  senantiasa  mengekang  kesedihan,  sedang
28 Amran, Koperasi, Filsafat, Hukum dan Strategi , 5.
29 Erwin, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum  Dan  Hukum  Indonesia  (Dalam  Dimensi  Ide  Dan Aplikasi) , 266.
30 Amran, Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi, 5.
31 Erwin, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum  Dan  Hukum  Indonesia  (Dalam  Dimensi  Ide  Dan Aplikasi) , 257.
hukum  gunanya  adalah  untuk  menyokong  kebahagiaan,  dan  untuk  mengekang  kesusahan dengan  cara  memelihara  kebaikan  dan  mencegah  kejahatan,  maka  untuk  mewujudkan  ini setiap orang harus memelihara manfaat-manfaat yang ada dari suatu hal, dalam hal ini adalah koperasi  dengan  prinsip  kekeluargaan,  dengan  cara  saling  tolong  menolong  karena  adanya rasa  “tau  diri  “  tersebut,  sikap  ini  memberikan  jaminan  individu.  Ketika  jaminan  individu sudah  terpenuhi,  maka  dengan  sendirinya  secara  bersama  akan  membentuk  jiwa  koperasi yaitu sikap solidaritas untuk saling membantu, saling ketergantungan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.  Tujuan utama dari konsep ini adalah terpenuhinya jaminan individu, yaitu  rasa  bahagia,  aman,  tentram.  Maka  prinsipnya  adalah  jika  kita  menggunakan  paham Bentham  pada  prinsip  jiwa  koperasi  adalah  “Jaminan  kebahagiaan  untuk  individu  dahulu, kemudian untuk umum”.
Kesimpulannya  adalah  cita-cita  dan  jiwa  koperasi  dapat  terbangun  ketika  kita menggabungkan  2  teori  secara  bersamaan,  pertaman  dalam  mewujudkan  cita-cita  koperasi menggunakan pendekatan John Stuart Mill, dilihat bahwa ukuran kebahagiaan bukan terletak pada individu pelaku, melainkan kepentingan semua. Namun untuk mewujudkan cita tersebut menggunakan  pendekatan  Bentham  maka  setiap  individu  harus  mengusahakannya  dengan prinsip setiap orang harus menekan atau mengekang kesusahannya yaitu menekan sifat bebas atau  egoisnya,  serta  menyokong  kebahagiaan  dengan  cara  memelihara  kebaikan  dan mencegah  kejahatan,  yaitu  memelihara  kemanfaatan,  yang  akan  menghasilkan  keamanan individu. Batasan pada teori yang kedua ini adalah “tau diri”, sehingga ketika seseorang bisa menjaga dirinya tahu hak dan kewajibannya, maka jaminan dirinya akan terpenuhi, maka jika jaminan  kebahagiaan  untuk  dirinya  sudah  terpenuhi,  baru  kemudian  ia  akan  bisa  memenuhi jaminan kebahagiaan untuk umum.
Batasan  “tau  diri”  menurut  penulis  adalah  sebuah  keniscayaan.  Ketika  seseorang menerapkan konsep “tau diri”, maka jaminan kebahagiann jaminan dirinya terpenuhi setelah itu  secara  otomatis  sebagai  sebuah  konsekuen  maka  juga  akan  terpenuhinya  jaminan  untuk umum.
b. Nilai-nilai  dasar  koperasi:  Inti  dari  norma-norma  atau  aturan-aturan  adalah  nilai  koperasi, yaitu  konsep-konsep  atau  pengertian-pengertian  yang  dipahami,  dihayati,  dan  dianggap bermanfaat serta disepakati oleh sebagian besar anggota masyarakat koperasi untuk dijadikan pengikat  di  dalam  berperilaku  kelompok  koperasi.  Menurut  Sven  Ake  Book,  nilai-nilai koperasi  itu  ada  dua  macam  yaitu:  1)  Ide-ide  Dasar  dan  Etika  Dasar,  Ide  Dasar  Koperasi: adanya  keterpaduan  antara  pemilik  (pemodal),  pengelola  dan  pelanggan;  2)  Falsafah  Dasar Koperasi; Prinsip Dasar, yaitu pedoman instrumental bagi praktik koperasi. 32
c. Etika  keperilakuan  koperasi,  yaitu  sesuatu  yang  dianggap  baik  atau  buruk  dalam  tata kehidupan berkoperasi.  Etika dasar sangat erat kaitannya dengan ide dasar, artinya ide dasar meletakkan kerangka acuan dasar nilai sedangkan etika dasar menetapkan rambu-rambu mana yang  baik  dan  mana  yang  buruk  untuk  dilakukan  oleh  para  insan  koperasi.  Menurut  Buku etika dasar yang paling utama dan tidak boleh diabaikan adalah: 1. Kejujuran; 2. Kepedulian; 3.  Kemajemukan  (pendekatan  demokratis);  dan  4.  Konstruktif  (percaya  kepada  cara-cara
32 Amran, Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi , 5-6.
koperasi). Dalam praktiknya ketiga unsur tersebut  merupakan satu  kesatuan tak terpisahkan, sehingga  secara  sinergi  memberi  warna  dalam  dinamika  perkembangan  koperasi. 33 Hukum dapat dipandang sebagi penjamin keseimbangan dari berbagai kepentingan. Menurut Bentham tujuan  dari  hukum  sama  dengan  tujuan  moral  atau  etika  atau  perilaku,  secara  spesifik  tidak ada perilaku  yang harus dilarang kecuali merugikan orang lain. Maka terlihat  bahwa hukum diartikan  sebagai  serangkaian  tanda-tanda  yang  menunjukan  sebuah  kemauan  yang dikonsepkan oleh penguasa tertinggi yang mennyerminkan perilaku. 34
Prinsipnya  adalah  bahwa  manusia  akan  melakukan  tindakan-tindakan  untuk mendapatkan  kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  dan  mengurangi  penderitaan.  Maka  atas dasar ini baik buruknya suatu perbuatan akan diukur oleh apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan koperasi, undang-undang yang memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang- undang yang baik. Penganut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan  dan  kebahagiaan  yang  sebanyak-banyaknya  kepada  warga  masyarakat.  Hal  ini didasari  oleh  adanya  falsafah  sosial  yang  mengungkapkan  bahwa  setiap  warga  masyarakat mendambakan kebahagiaan dan hukum  merupakan salah satu  alatnya. Bentham berpendapat bahwa keberadan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki,  yaitu  kebahagiaan  mayoritas  rakyat.  Maka  konsep  koperasi  disahkan  dalam  undang- undang demi mengupayakan tujuannya, yaitu “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  serta  ikut  membangun  tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat  yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Etika tentang pengkoperasian pun diatur secara terperinci dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. 35

## 3. Paham Utilitarianisme Dalam Konsep Hukum Koperasi
a. Landasan Yuridis Formil: pembuat undang-undang harus menganalisis nilai-nilai dan prinsip- prinsip  koperasi  dan  unsur-unsur  yang  esensial  yang  tidak  boleh  diabaikan  bagi  struktur organisasi koperasi guna melindungi anggota dan mitra bisnisnya. Dalam merancang undang- undang  koperasi,  pembuat  undang-undang  tentunya  dihadapkan  pada  masalah  untuk menemukan suatu bentuk organisasi yang tepat bagi perhimpunan koperasi sebagai organisasi yang mempunyai karakteristik tersendiri. 36
b. Definisi  koperasi  menurut  hukum  tidak  boleh  terlampau  dibebani  dengan  aneka  macam rincian  dan  mestinya  hanya  memuat  ciri-ciri  yang  benar-benar  esensial.  Untuk  memperoleh definisi  yang  tepat  dan  jelas  mengenai  istilah  koperasi,  pembuat  undang-undang  harus menganalisis  prinsip-prinsip  koperasi  sebagai  unsur  esensi  koperasi.  Semua  unsur-unsur tersebut  harus  ditampung  dalam  undang-undang  koperasi  agar  membentuk  suatu  pola organisasi  yang  dapat  berfungsi  sesuai  prinsip  dan  tujuan  koperasi.  Bentham  menjelaskan bahwa  hukum  dapat  menciptakan  ekspektasi-ekspektasi  baru,  maka  dalam  mengkonsepkan definisi  koperasi  juga  dapat  disusunnya  konsep  sehingga  dapat  membedakan  dengan  yang
33 Amran, Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi , 5–6.
34 Erwin, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum  Dan  Hukum  Indonesia  (Dalam  Dimensi  Ide  Dan Aplikasi) , 257.
35 Indonesia, Perkoperasian.
36 Amran, Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi , 8.
bukan koperasi.  Akan tetapi sayangnya legislator/penguasa menurut Bentham hanya sebagai penerjemah  dan  pelayan  masyarakat,  sehingga  yang  seharusnya  mampu  mengetahui  dengan pasti  kekuatan  dan  generalitas  relatif  ekspektasi  di  segala  bidang  sebelum  menjadikannya sebagai  sasaran  hukum.  Maka  terkait  ekspektasi  ini  ia  menegaskan  bahwa  hukum  harus diketahui  semua  orang,  konsisten,  pelaksanaannya  jelas,  sederhana,  dan  ditegakkan  secara tegas. Tentu saja harus didasarkan pada prinsip manfaat. 37
Dalam  Undang-Undang  No.25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian,  rumusan  secara yuridis  formil  menyatakan  definisi  koperasi  dalam  Pasal  1  Angka  1  berbunyi:  “Koperasi adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi,  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi rakyat  yang  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.” 38 Dalam  definisi  tersebut  Undang-Undang No.25  Tahun  1992  memberikan  peluang  bagi  koperasi,  baik  sebagai  badan  usaha  bersama maupun sebagai gerakan ekonomi untuk dapat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam perekonomian nasional. Ekspektasi  pada  UU  no.  25  tersebut  tersusun  pada  Fungsi  dan  peran  Koperasi  adalah: a.membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  ekonomi  anggota  pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  dan sosialnya;  b.berperan  serta  secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan manusia  dan  masyarakat;  c.memperkokoh  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan ketahanan  perekonomian  nasional  dengan  koperasi  sebagai  sokogurunya;  d.berusaha  untuk mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional  yang  merupakan  usaha  bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 39
Prinsip  koperasi  yang  disusun  jelas  dan  memberikan  manfaat  serta  sederhana  dan mudah  dipahami,  dimana  koperasi  melaksanakan  prinsip  koperasi  sebagai  berikut:  a. keanggotaan  bersifat  sukarela  dan  terbuka;  b.  pengelolaan  dilakukan  secara  demokratis;  c. pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil  sebanding  dengan  besarnya  jasa  usaha masing-masing  anggota;  d.  pemberian  balas  jasa  yang  terbatas  terhadap  modal;  e. kemandirian. 40
Begitu  juga  dengan  “Koperasi  memperoleh  status  badan  hukum  setelah  akta pendiriannya  disahkan  oleh  Pemerintah” 41 ,  sehingga  kekuatan  hukumnya  diketahui  semua orang, konsisten, pelaksanaannya jelas.

## 4. Refleksi Kritis Terhadap Konsep Koperasi Dalam Tinjauan Utilitarianisme
Setiap  individu  selalu  menundukkan  dirinya  pada  kesepakatan  bersama/awal.  Sebelum adanya negara sekalipun dan bahkan sesudahnya manusia selalu mencari kemanfaatan untuk diri pribadi,  yaitu  sebuah  harapan  yang  terus  menerus  akan  diperjuangkan.  Norma  peraturan perundang-undangan baik yang tertulis atau tidak pada kesepakan awal (konstitusi) maka secara langsung  telah  ditetapkan  bersama  bagi  masyarakat  yang  tunduk  di  bawahnya  dan  sifatnya
37 Erwin, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum  Dan  Hukum  Indonesia  (Dalam  Dimensi  Ide  Dan Aplikasi) , 261.
38 Indonesia, Perkoperasian.
39 Indonesia, Perkoperasian.
40 Indonesia, Perkoperasian.
41 Indonesia, Perkoperasian.
mengikat  selama  konstitusi  itu  diakui  keberadaannya.  Maka  manfaat  dari  paham  ini  adalah hukum-hukum itu bisa dicermati dalam pelaksanannya dan dapat diukur hasil-hasil kerjanya, dan manfaat  itu  tentu  akan  dirasakan  bersama  antara  warga  dan  negara.  Maka  penyimpangan  yang terjadi haruslah diukur dengan terlaksananya perwujudan cita-cita warga negara yaitu negara itu sendiri. 42
Sistem  koperasi  diterjemahkan dari pasal  33 ayat (1) UUD 1945:  “perekonomian disusun sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan”.  Asas  ini  tidak  berdasarkan  pada individualisme, pemakaian asas ini sebagi bentuk demokrasi sebagaimana prinsip koperasi yang tertuang dalam UU No 25 tahun 1992, dengan prinsip-prinsipnya maka tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama.
Mohammad  Hatta  menjelaskan  bahwa  pasal  33  UUD  1945  adalah  sebagai  semangat ekonomi  terpimpin,  pemikiran  utama  dalam  pasal  ini  agar  tercipta  suatu  kemandirian  ekonomi secara  nasional.  Asas  kekeluargaan  sebagai  landasan  perekonomian  bangsa  mendorong  sikap individualis  untuk  bertindak  mencapai  keperluan  hidupnya,  sekalipun  sikap  individulistis  ini selalu mengarah kepada keegoisan manusia, akan tetapi  jika dilandasi dengan visioner kedepan bahwa  kepentingan  umum  di  atas  segalanya,  dengan  pemikiran  yang  tajam  dan  terbuka,  maka kesejahteraan tentunya akan dapat tercapai, sebagaimana tujuan utama dari koperasi.
Koperasi  sendiri  jika  diselenggarakan  tanpa  dilandasari  rasa  dan  suasana  yang bersolidaritas, maka dengan serta merta koperasinya akan mati, namun sebaliknya maka semua anggota  akan  dapat  merasakan  dan  memahami  arti  pentingnya  bersama.  Maka  koperasi  adalah alat  untuk  mencapai  kepentingan  pribadi  sekaligus  kepentingan  bersama.  Maka  menurut  Erwin semangat individualitas juga diperlukan dalam mencukupi kebutuhan hidup, begitu juga dengan koperasi  maka  jika  tidak  ada  semangat  individualitas,  maka  semangat  koperasi  pun  tidak  akan ada.  Manusia  yang  tidak  memiliki  semangat  ini,  ia  akan  pasrah  terhadap  keadaan.  Namun semangat ini juga harus dibarengi dengan tanggung jawab atas kepentingan bersama. 43
Teori  utilitarian  menurut  Bentham,  bahwa  individu  adalah  tujuan  dari  dirinya  sendiri. Tujuan  hukum  ialah  menciptakan  kebebasan  maksimum  bagi  tiap  individu,  sehingga  ia  dapat mengejar  apa  yang  baik  baginya.  Maka  tujuan  akhir  hukum  adalah  kebahagiaan  yang  paling dasar.  Bentham  juga  mendefinisikan  bahwa  rasa  aman  adalah  tujuan  paling  esensi  dari  hukum sebagi  syarat-syarat  ekspektasi.  Tanpa  rasa  aman,  maka  nilai-nilai  kelangsungan  hidup, kemakmuran,  dan  kesetaraan  tidak  akan  dapat  tercapai  melalui  hukum.  Rasa  aman  itu  sendiri dapat  tercapai  apabila  dapat  terpeliharanya  ekspektasi.  Ekspektasi  adalah  firasat  yang  dapat memberi  kekuatan  untuk  membentuk  suatu  rencana.  Kaitan  antara  ekspektasi  dan  hukum,  ia mengemukakan  suatu  syarat  tentang  hukum  yang  baik,  yang  benar-benar  mengantisipasi sejumlah  persyaratan,  yaitu  harus  diketahui  semua  orang,  konsisten,  pelaksanaannya  jelas, sederhana, dan ditegakkan secara tegas, dan yang paling uatama adalah didasarkan manfaat. 44
Hukum koperasi juga harus mencerminkan jati diri koperasi : 1) Undang-undang koperasi yang  baik  harus  mencerminkan  jati  diri  koperasi  (  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  koperasi),  2) Tujuan  undang-undang  koperasi  adalah  untuk  meyakinkan  bahwa  praktik-praktik  pada
42 Erwin, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum  Dan  Hukum  Indonesia  (Dalam  Dimensi  Ide  Dan Aplikasi) , 421.
43 Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia , 425.
44 Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia, 261.
kenyataannya  merealisasikan  prinsip-prinsip  koperasi  tersebut.  3)  Setiap  pasal  dari  undang- undang koperasi dirangkaikan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. 4) Prinsip-prinsip koperasi merupakan  ide-ide  /petunjuk  yang  menentukan  sifat-sifat/  ciri-ciri  penting  suatu  perkumpulan koperasi  sebagai  bentuk  organisasi  yang  membedakan  koperasi  dari  bentuk-bentuk  organisasi lainnya.  5)  Suatu  undang-undang  koperasi  di  dalam  ketentuan  pasal-pasalnya  harus  sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi yang dijadikan sebagai dasar penyusunan. 6) Setiap pasal dalam undang-undang  perkoperasian  tidak  ditafsirkan  secara  terpisah  antara  satu  pasal  dengan  pasal lainnya,  namun  merupakan  rangkaian  yang  saling  mengisi/melengkapi.  Menurut  Eugen  Erlich hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan “ living law ”, sebagi inner order dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan  melalui  pengadaan  pembaharuan  hukum  melalui  perundang-undangan  dan  perlunya memperhatikan nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number, maka tujuan perundang-undang adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi  masyarakat,  untuk  itu  perundang-undangan  harus  berusaha  untuk  mencapai  empat  tujuan: untuk  memberi  nafkah  hidup,  untuk  memberikan  makanan  yang  berlimpah,  untuk  memberikan perlindungan, untuk mencapai pesamaan. 45 Prinsip-prinsip hukum koperasi itu sendiri dijelaskan di dalam UU No. 25 Tahun 1992 yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; pengelolaan dilakukan secara demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; kemandirian,  memiliki  tujuan  hukum  yang  diinginkan  oleh  utilitarianisme.  Di  mana  peran koperasi itu adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Maka kemanfaatannya baik secara individu maupun bersama terlihat nyata. 46
Tujuan  hukum  menurut  madzhab  ini  kesejahteraan  yang  sebesar-besarnya  yang ditunjukkan  bagi  rakyat,  dan  evaluasi  hukum  dilakukan  berdasarkan  akibat-akibat  yang dihasilkan  dari  proses  penerapan  hukum.  Maka  begitu  juga  undang-undang  koperasi  ini  selalu melakukan  evaluasi  hukum  berdasarkan  akibat-akibat  yang  dihasilkan  dari  proses  penerapan hukum,  hal  ini  juga  berlaku  pada  hukum  koperasi  di  Indonesia,  seperti  pada  UU  No  6  tahun 2023, pasal 85 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan  pengaturan  baru  beberapa  ketentuan,  salah  satunya  terhadap  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1992  Nomor  116,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3502.  Salah  satu sisipannya misalnya di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal,  yakni Pasal 44A, bunyinya:
“Pasal  44A:  (1)  Koperasi  dapat  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  (2) Koperasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  mempunyai  dewan  pengawas  syariah.... Dewan  pengawas  syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  selanjutnya  mendapatkan
45 Teguh  Prasetyo, Filsafat,  Teori,  Dan  Ilmu  Hukum:  Pemikiran  Menuju  Masyarakat  Yang  Berkeadilan  Dan Bermartabat , 112.
46 Indonesia, Perkoperasian.
pembinaan  atau  pengembangan  kapasitas  oleh  Pemerintah  Pusat  dan/atau  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia...” 47
Penganut  aliran  ini  menganggap  bahwa  tujuan  hukum  adalah  memberikan  kemanfaatan dan  kebahagiaan  yang  sebanyak-banyaknya  kepada  warga  masyarakat.  Hal  ini  didasari  oleh adanya  falsafah  sosial  yang  mengungkapkan  bahwa  setiap  warga  masyarakat  mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara  dan  hukum  semata-mata  sebagai  alat  untuk  mencapai  manfaat  yang  hakiki,  yaitu kebahagiaan  mayoritas  rakyat.  Maka  pada  prinsipnya  UU  koperasi  ini  selalu  mengikuti perkembangan  dan  pembaruan  yang  terjadi,  sehingga  pemenuhan  terhadap  kebutuhan masyarakat  luas  bisa  terlaksana,  sehingga  akan  merasa  tentram,  damai,  tenang,  puas  karena prinsip-prinsip  dan  kebutuhannya  secara  umum  dilindungi  oleh  hukum,  inilah  hakikat kebahagiaan  sebenarnya  menurut  aliran  utilitarianise,  yaitu  kebahagiaan  mayoritas  lebih  utama dari  pada  kebahagiaan  individu.  Namun  persoalannya  adalah  ketika  kita  membahas  mayoritas, pasti  ada  kelompok  minoritas,  maka  apakah  dengan  mengutamakan  kebahagiaan  kelompok mayoritas  hukum  akan  mengabaikan  kebahagiaan  mayoritas.  Tentu  saja  tidak,  karena  menurut penulis ada ruang publik yang memisahkan antara kelompok-kelompok tersebut, baik kelompok internal dalam kelompok mayoritas, maupun antar kelompok eksternal, dimana ruang publik ini adalah  ruang  netral  yang  harus  dihormati,  ruang  publik  ini  tidak  berpihak,  sifatnya  netral sehingga kelompok-kelompok tertentu, begitu juga setiap individu tidak boleh mencederainya, ia harus memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan secara individu, yaitu dengan cara menjaga kemanfaatan  sehingga  jaminan  keamanan  individu  akan  terpenuhi,  maka  seperti  hukum utilitarian  menurut  Bentham  jika  jaminan  kebahagiaan  untuk  individu  sudah  terpenuhi  terlebih dahulu,  maka  kemudian  memenuhi  kebutuhan  umum.  Namun  menurut  hemat  penulis,  arti  dari pemenuhan  jaminan  kebahagiaan  individu  bukannya  secara  intern  dalam  diri  sendiri  untuk  diri sendiri,  tetapi  juga  melihat  orang  lain  secara  individu  per-orangan.  Dengan  menjamin kebahagiaan  orang  lain  per-individu,  kita  juga  akan  menciptakan  kebahagiaan  secara  umum. Karena masyarakat umum terdiri dari setiap individu, namun masalahnya apakah setiap individu harus  membahagiakan  setiap  individu  lainnya?  Apakah  mampu?  Lalu  bagaimana  dengan  sifat manusia  yang  terbats.  Karena  faktanya  setiap  individu  tidak  akan  mampu  memuaskan  dan membahagiakan  semua  orang,  tolak  ukur  kebahagiaan  setiap  orang  berbeda-beda,  contohnya adalah rasa kepuasan yang dimiliki setiap manusia, itu tergantung bagaimana ia mempersepsikan sesuatu  sehingga  ia  bisa  mengambil  kesimpulan. Dan  tidak  semua  orang  memiliki  kemampuan untuk memaksimalkan daya penalaran dan logikanya dalam meilihat banyak masalah, sehingga kita  bisa  menilai  menjustifikasi  kesimpulan  penalaran  orang  lain  dengan  beberapa  level  yaitu: bijaksana,  kurang  bijaksana  dan  tidak  bijaksana.  Ukuran  penilaian  ini  membuktikan  bahwa penarikan  kesimpulan  setiap  orang  berbeda-beda,  kesimpulan  setiap  orang  itu  memberikan dampak pada rasa kepuasannya terhadap hasil persepsinya, dan rasa kepuasan itu akan membawa pada  rasa  kebahagiaan.  Maka  kesimpulannya  adalah,  kita  harus  mengerti  bahwa  dalam penerapan  konstitusi  yang  dijunjung  paling  uatama  adalah  kebahagiaan  umum.  Kebahagiaan umum  harus  di  atas  segala-galanya  di  mata  konstitusi,  argumentasinya  adalah  kebahagiaan
47 Indonesia,  “Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” (2023).
umum  biasanya  dilandaskan  pada  nilai-nilai  ideologis  objektif  dari  suatu  kelompok  tersebut, sehingga mewakili tujuan secara umum.

## KESIMPULAN
Kesimpulannya  adalah  konsep  koperasi  sebenarnya  memiliki  nilai-nilai  dan  prinsip utilitarian  dalam  mewujudkan  cita-citanya  yaitu  kesejahteraan  bagi  anggotanya.  Jaminan kebahagiaan  atau  kesejahteraan  bagi  umum  menurut  Mill  harus  diutamakan  di  atas  segala- galanya,  terutama  di  mata  hukum.  Kebahagiaan  individu  juga  diperlukan  untuk  mengusahakan terwujudnya  kesejahteraan,  karena  sebagai  motivasi  dan  semangat  juangnya  untuk menggerakkan  menuju  peningkatan  taraf  kesejahteraan  khususnya  pada  konsep  koperasi. Berbeda dengan pendekatan Bentham yang lebih fokus dan mengutamakan kebahagiaan individu dulu baru ke kebahagiaan umum. Individu harus mengusahakannya dengan prinsip setiap orang harus  menekan  atau  mengekang  kesusahannya,  serta  menyokong  kebahagiaan  dengan  cara memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, dengan cara memelihara kemanfaatan, yang akan menghasilkan keamanan individu. Batasan pada teori yang kedua ini adalah “tau diri”, sehingga ketika  seseorang  bisa  menjaga  dirinya  tahu  hak  dan  kewajibannya,  maka  jaminan  dirinya  akan terpenuhi, maka jika jaminan kebahagiaan untuk dirinya sudah terpenuhi, baru kemudian ia akan bisa  memenuhi  jaminan  kebahagiaan  untuk  umum.  Pada  konsep  koperasi  sikap  semangat individualistis juga diperlukan dalam mencukupi  kebutuhan hidup. Bila tidak ada semangat ini, maka  semangat  untuk  berkoperasi  pun  tidak  akan  ada,  akan  tetapi  semangat  ini  harus disandingkan dengan rasa tanggung jawab  atas kepentingan bersama. Maka dalam pelaksanaan konsep  koperasi  pada  dasarnya  koperasi  menggunakan  prinsip  dan  nilai-nilai  utilitarianisme pendapat Stuart Mill,  yaitu mengedepankan kebahagiaan umum atau kesejahteraan umum yaitu anggota-anggotanya  terelbih  dahulu  sehingga  dalam  pengelolaannya  selalu  diprinsipkan  milik bersama  untuk  menuju  kesejahteraan  bersama,  dengan  cara  menggunakan  teori  psikologis asosiasi  dengan  membiasakan  diri  untuk  dikaitkan  dengan  kebahagiaannya  sendiri  dengan kebahagiaan  umum  yaitu  kebahagiaan  seluruh  anggotanya,  sehingga  membangkitkan  motivasi untuk mengusahakan kebahagiaan sendiri dan kemudian akan mendorong untuk mengusahakan kebahagiaan  anggotanya.  Disamping  itu  juga  seorang  individu  atau  anggota  koperasi  juga menerapkan prinsip utilitarian menurut Jeremy Bentham, dimana individu atau anggotanya harus senantiasa  meraih  kebahagiaan  atau  kesejahteraan  dengan  mengekang  kesusahannya  atau menahan  dirinya  dari  hal-hal  yang  membuatnya  tidak  sejahtera  seperti  kecuarangan, kebohongan, dan lain-lain, untuk menyokong hadirnya kebahagiaan dan juga untuk mengekang kesusahan, yaitu dengan cara memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan dengan tujuan untuk memeilihara kemanfaatan, sehingga menghasilkan jaminan keamanan individu atau anggotanya atau dirinya sendiri, baru kemudian mengedepankan kebahagiaan atau kesejahteraan umum atau seluruh  anggota  lainnya.  Alasannya  adalah  semangat  utilitarian  Bentham  ini  diterapkan  agar individu  memiliki  semangat  untuk  mencari  penghidupan  bagi  dirinya,  dalam  prakteknya  juga harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan kemanafaatn secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA
(PPPK), Calon Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. “Modul Belajar Mandiri:
Pembelajaran 3. Perilaku Ekonomi Dan Kesejahteraan.” In PGSD-IPS , 2021. April 11, 2022. https://cdn-gbelajar.simpkb.id/.
Adryamarthanino, Verelladevanka. “Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia,” n.d.April 10, 2022. https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/21/110000179/sejarah- perkembangan-koperasi-di-indonesia.
Ali, Zainuddin. Filsafat Hukum . 5th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Amran, Suarny. Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi . Indonesia, Institut Manajemen Koperasi, n.d.
Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum . 2nd ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2009.
Ario Tejo Sugiarto, Bernandus. Menelusuri Jejak-Jejak Historis Dan Filosofis Prinsip-Prinsip Koperasi Dan Credit Union . Bandung: Unpar Press, 2016.
Boy Syansul Bakhri, Rustam Efendi; “Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Syariah.” Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan (JAIP) 15, no. 1 (2018). April 9, 2022. https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1594.
Chiniago, Arifinal. Perekonomian Indonesi . Bandung: Angkasa, 1982.
Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi) . Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Indonesia. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciota Kerja Menjadi Undang-Undang (2023).
Indonesia. Republik. Perkoperasian (1992). April 7, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992.
———. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). April 7, 2022. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.
Ninik Widiyanti, Sunindhia. Koperasi Dan Perekonomian Indonesia, . Jakarta: PT. Rineka Cipta, n.d.
Rasjidi, Lili Rasjidi; Ira Thania. Pengantar Filsafat Hukum . Bandung: Mandar Maju, 2012.
Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat . Depok: Rajawali Pers, 2017.