Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik
140

## STRATEGI MEWUJUDKAN LULUSAN FAKULTAS HUKUM BERKOMPETENSI SPESIFIK

## ( Pendidikan Hukum Indonesia Dalam Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 )

## Abstraksi
Era  revolusi industri, sarjana  hukum  dituntut  oleh  masyarakat  untuk  mempunyai kesiapan  kerja  dan  kesiapan menyelesaikan  masalah  hukum.  Permasalahan  hukum hanya  dapat  diselesaikan  oleh  sarjana  hukum  yang  mempunyai  skill  hukum  yang berkompetensi  spesifik.  Sehingga  lembaga  pendidikan  hukum  perlu  adanya  strategi pengajaran, kurikulum maupun metode pendidikan untuk mencetak sarjana hukum yang berkompeten. Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  kualitatif  dengan  desain deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  memberi  gambaran  secara  cermat  mengenai  individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Hasil dalam penelitian ini  yang  dapat  ditemukan  adalah  strategi  pendidikan  hukum  berorientasi  pada  mata kuliah  bernuansa  praktek,  pemfokusan  jurusan  mahasiswa  dalam  bidang  pidana, perdata  agraria  maupun  hukum  bisnis,  ditunjang  dengan  peran  laboratorium  hukum yang  mendukung  aktifitas  praktek  mahasiswa  sesuai  dengan  bidang  konsentrasi kelimuan hukumnya.
Kata Kunci: Strategi, Fakultas Hukum, Kompetensi Spesifik

## I. Latar Belakang
Pada prinsipnya setelah lulus dan menyandang gelar Sarjana Hukum, setiap mata akan tertuju kepada sang sarjana dan berharap sang sarjana baru dapat mempraktekkan ilmu hukumnya untuk kebaikan masyarakat. Tentu hal tersebut adalah impian yang ideal bagi  setiap  sarjana  hukum  untuk  dapat  bekerja  dan  berkarya  sesuai  dengan  latar belakang  akademis  yang  dimilikinya. Oleh  karena  itu,  membekali  lulusan  fakultas hukum dengan spesifik atau berkompetensi khusus di satu bidang hukum atau salah satu konsentrasi, lebih  efektif dibandingkan  dengan  lulusan  pendidikan  hukum  yang  tahu banyak  tentang  ilmu hukum  namun  dangkal  pemahamannya  mengenai  masing-masing bidang  hukum.  Jenjang  pendidikan  Strata-1  (S1)  hukum  masih  belum  dapat  dikatakan siap  di  dunia  kerja,  hal  ini  disebabkan  mata  kuliah  hanya  mempelajari  materi  secara umum  “kulitnya”  saja sehingga  Sarjana  hukum  yang  ingin  berkerja  langsung  setelah menyelesaikan studinya harus belajar kembali.
Semakin menjamurnya perguruan dan pendidikan tinggi hukum makaketersediaan  lulusan  fakultas  hukum  juga  pasti  semakin  banyak,  mampukah mereka  memenuhi  tuntutan  kerja  di  era  modern?  Kebutuhan  tenaga  kerja  di  bidang hukum makin tinggi, karena semakin mudahnya orang berinteraksi dengan orang lain di
Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik
141
era  modern  ini,  maka  makin banyak  hal  yang  membutuhkan  payung  hukum untuk kerangka  pertalian  publik. Kurikulum  yang  berkualitas  secara  pasti  akan  membawa kepada  kompetensi  sarjana  hukum  yang  lebih  baik.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu urgensi  yang  mampu  menekan  perubahan  sistem  pendidikan  hukum  yang  menjurus  ke arah lulusan yang lebih mampu menjawab kebutuhan era yang lebih praktikal. Terutama kurikulum pembelajaran yang lebih kongkrit dan dekat dengan fakta di lapangan.
Perubahan tersebut sangat esensial karena mayoritas sistem pendidikan hukum di Indonesia  sangat  tergantung  pembelajaran  di  kelas  atau  dekat  dengan  teori  alias textbook.  Padahal  di  lapangan  nantinya  lulusan  akan  menjadi  berbagai  macam  profesi yang  berkaitan  dengan  hukum  seperti  hakim,  jaksa,  pengajara  atau  notaris  yang  tentu saja  lebih  membutuhkan  keterampilan  yang  aplikatif  daripada  duduk  di  meja  dan berpikir lama.
Sarjana  hukum  di  kehidupan  modern  ini  diharapkan  lebih  mampu dalam kesiapan kerja,  bermanfaat  dan  dibutuhkan  dalam  kehidupan  sosial.  Meningkatnya kebutuhan  di  masyarakat  akan  sarjana  hukum  yang tinggi, menjadi  tantangan  di  era revolusi  industri yang  berbanding  lurus  dengan  berkembangnya  permasalahan  hukum. Sehingga  sarjana  hukum  yang  berkompetensi  spesifik  atau  sesuai  dengan  bidang konsentrasi menjadi kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan problema hukumnya.

## II. Permasalahan
Bagaimana strategi mewujudkan lulusan fakultas hukum yang berkompetensi spesifik ?

## III. Landasan Teoritis
1. Pengertian Strategi
Menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi bermakna ilmu dan seni menggunakan  semua  sumber  daya  bangsa(-bangsa)  untuk  melaksanakan  kebijaksanaan tertentu  dalam  perang  dan  damai  atau  rencana  yang  cermat  mengenai  kegiatan  untuk mencapai sasaran khusus. Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani"strategos" diambil dari kata stratos yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu  yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menklukan  musuh  dan  memenangkan  perang 1 .  Menurut  David  Hunger  dan  Thomas  L. Wheelen,  strategi  adalah  serangkaian  keputusan  dan  tindakan  manajerial  yang menentukan  kinerja  perusahaan  dalam  jangka  panjang.  Manajemen  strategi  meliputi
1 Setiawan Hari Purnomo, Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar , Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hlm. 8
Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik
142
pengamatan  lingkungan,  perumusan  strategi  (perencanaan  strategis  atau  perencanaan jangka  panjang).  Implementasi  strategi  dan  evaluasi  serta  pengendalian 2 .  Sedangkan strategi  menurut  Anwar  Arifin  adalah  keseluruhan  kepuasan  kondisional  tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.
2. Pendidikan Hukum
Pendidikan hukum tidak boleh bersikap menutup diri atau sempit (parochialism) dari perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di sekitarnya. Pendidikan hukum harus  mampu  untuk  melihat  perkembangan  ilmu  pengetahuan  di  luar  hukum  (state oftheart  in  science). 3 Pendidikan  materi  hukum  harus  relevan  dengan  kenyataan  hidup yang  nyata,  maka  untuk  mewujudkannya  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  adalah pembenahan  dibidang  kurikulum  hukum.  Sekurang-kurangnya  ada  2  (dua)  langkah antara lain 4 :
a. Menentukan scope penyajian mata kuliah (termasuk di dalamnya ruang lingkup atau  luas  bahan  pelajaran 5 ,  materi  apa  saja  yang  harus  diberikan  kepada mahasiswa  yang  mesti  ada  relevansinya  dengan  kenyataan  hidup  dan  mampu memecahkan atas persoalan yang dihadapinya.
b. Menentukan sequence.  Hal  ini,  dimaksudkan  untuk  menentukan dan menempatkan urutan (sebaran mata kuliah) disetiap semester, penjadwalan mata kuliah,  kapasitas  ruang  belajar  (kelas),  penyampaian  mata  kuliah  sesuai  dengan keahlian dosen. dan lain sebagainya.
c. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dimulai bidang akademik, keuangan sumberdaya manusia dan seterusnya.
Prof.  Satjipto  Rahardjo  memberikan  saran  agar  pendidikan  hukum  di  Indonesia diusahakan  menuju  kearah  "pendidikan  hukum  progresif".Menurut  beliau,  pendidikan hukum  progresif  bercirikan  (1)  kreatif,  (2)  responsive,  (3)  protagonist,  (4)  berwatak pembebasan dan (5) berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan Indonesia. Pada masa ini dibutuhkan pelaku-pelaku hukum yang bernurani serta berani menerapkannya dalam
2 David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategi , Yogyakarta, Andi, 2003, hlm. 27
3 Khaidir Anwar, Pendidikan Hukum di Era Transisi dalam Negara Demokrasi menuju Indonesia Baru , http://download.portalgaruda.org/article.php?article=406176&val=1246&title=PENDIDIKAN%20HUKUM%20DI% 20ERA%20TRANSISI%20DALAM%20NEGARA%20DEMOKRASI%20MENUJU%20INDONESIA%20BARU di akses pada tanggal 7 November 2018.
4 Nandang Najmudin, Pokok-Pokok Pemikiran Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat , alamat https://media.neliti.com/media/publications/25270-ID-pokok-pokok-pemikiran-pendidikan- hukum-di-indonesia-dalam-memenuhi-kebutuhan-mas.pdf di akses pada tanggal 7 November 2018.
5 Bahan isi pelajaran atau subject matter terdiri dari pengetahuan nilai-nilai dan keterampilan. Bahan pelajaran akan lebih dapat dirasakan, apabila mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik
143
perbuatan.  Unsur  nurani  ini,  dijabarkan dalam  "greget"  (compassion),  penuh  empati terhadap bangsa serta protagonist 6 .
3. Revolusi Industri
Revolusi  menurut  KBBI  bermakna perubahan hingga  ke  elemen  yang  paling dasar di suatu scope tertentu. Di era industri maka revolusi industri hari ini dihadapkan pada perubahan radikal yang melampaui mesin dan manusia itu sendiri yaitu perubahan dengan  kemajuan  teknologi  informasi  di  berbagai  bidang  industri.  Oleh  karena  itu revolusi  industri  kali  ini disebut  dengan  revolusi  industri  4.0.  Sebelum  ini  telah  terjadi tiga revolusi industri yang ditandai dengan 7 :
1. Ditemukannya mesin uap dan kereta api tahun 1750-1930;
2. Penemuan listrik, alat komunikasi, kimia, dan minyak tahun 1870-1900;
3. Penemuan komputer, internet, dan telepon genggam tahun 1960-sekarang. Kanselir Jerman, Angela Merkel berpendapat bahwa era ini adalah kombinasi teknologi informasi  dan  digitalisasi  di  seluruh  elemen  industri  terutama  data  dan  pemrosesan informasi.  Schlechtendahl menekankan  definisi  kepada  unsur  kecepatan  dari ketersediaan  informasi,  yaitu sebuah  lingkungan  industri  di  mana  seluruh  entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain 8 .

## IV. Metodologi
Penelitian ini menggunakan perspektif induktif berdasarkan realita yang hadir di lapangan  terlebih  dahulu  daripada  menggagas  pemikiran  awal  tentang  suatu  fenomena. Secara jelas peneliti membuat suatu format utuh tentang realitas tanpa mengurangi atau menambahkan atau dalam konsep disebut dengan penelitian deskriptif (Koentjaraningrat, 1993:89).
Berdasarkan  atas  latar  belakang  dan  pandangan  yang  telah  di  kemukakan  pada halaman  terdahulu,  fokus  penelitian  ini  adalah  hal-hal,  ide-ide  serta  teknis-teknis strategi,  rancangan-rancangan  rencana  yang  dapat  mengantarkan  menuju  tujuan  yang bertujuan  memberikan  kompetensi  spesifik kepada  lulusan  fakultas  hukum,  sehingga ketika lulus dan menyandang gelar sarjana hukum, lulusan yang bersangkutan memiliki pemahaman  yang  lebih  tajam  lebih  kuat  pada  bidang  hukum  yang  diminatinya,  serta memudahkan  yang  bersangkutan  untuk  mencapai  pekerjaan  atau  meniti  karier  yang didambakannya.
6 Satjipto Rahardjo, Undang-Undang Dasar 1945 dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Dalam Menegakkan Hukum yang  Benkeadilan ,  Makalah  disampaikan  dalam  SeminarUUD  1945sebagai  HukumTertinggidenganemapatkali Perubahan Sebagai DasarMenuju Milenium III, Semarang, 2007, Hlm.6.
7 Venti Eka Satya, Strategi Indonesia Mengahddapi Industri 4.0 , Info Singkat, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018, hlm. 20
8 Hoedi  Prasetyo  dan  Wahyudi  Sutopo, Industri  4.0:  Telaah  Klasifikasi  Aspek  dan  Arah  Perkembangan  Riset ,  Jati Undip: Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1, Januari 2018, hlm. 17
Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik
144

## V. Pembahasan
Ada  beberapa  alasan  mengapa  berbagai  tujuan  pendidikan  hukum  tidak  terlihat tercapai secara signifikan pada lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Dapat kita cermati pada beberapa hal yang menjadi keseharian selama ini antara lain kurikulum inti pendidikan  hukum  yang  berlaku  sejak  masa  pemerintahan  kolonial  hingga  sekarang masih berlaku. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada pemberlakuan sistem  perkuliahan  semata  dan  penekanan pada  mata  kuliah  yang  bernuansa  terapan, mata  kuliah  terapan  atau  praktis  tersebut  pun  dirasakan  sangat  kurang  dan  tidak sebanding  dengan  teori-teori  hukum  yang  disuapkan  kepada  mahasiswa  selama  masa studi. Selanjutnya, bila dicermati mayoritas substansi mata kuliah dalam kurikulum inti dan  metode  pengajaran  tidak  berubah  secara  mendasar  sejak  dulu  hingga  sekarang. Substansi  mata  kuliah  dan  metode  pengajaran  telah  terlanggengkan  karena  banyak faktor.  Pengajar  dengan  metode  ceramahnya  sangat  langgeng  dengan ciri  khasnya masing-masing  yang  tak  berubah  meskipun  tujuan  pendidikan  hukum  telah  berubah. Pelanggengan  juga  terjadi  karena  buku  pegangan  yang  digunakan  dari  tahun  ke  tahun tidak berubah. Apa yang disampaikan dalam perkuliahan oleh pengajar senior dijadikan bahan ajar berupa diktat ataupun buku oleh pengajar berikutnya.
Mahasiswa  tidak  diberi  keleluasaan  untuk  mendapatkan  perspektif  berbeda karena  jawaban  atas  ujian  didasarkan  pada  kesesuaian  jawaban  dengan  pengajar daripada  pengungkapan  berbagai  perspektif  dari  ahli  lain  atas  pertanyaan.  Mayoritas pengguna  luIusan  fakultas  hukum  cenderung  menginginkan  tipe  lulusan  yang  tahu peraturan  perundang-undangan,  bukan  yang  tahu  hukum  dalam  pengertian  yang  luas. Hukum  telah  direduksi  menjadi  corong  dari  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga apapun  tujuan  yang  ditetapkan  pada  pendidikan  hukum,  fakultas  hukum  akan  tetap menghasilkan  lulusan  yang    disesuaikan  dengan  selera  pengguna.  Selain  itu,  persepsi masyarakat telah berakibat pula pada keseragaman lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Masyarakat memberikan label kepada lulusan fakultas hukum sebagai lembaga pendidikan  yang  sangat  legalistik,  pandai  menghafal  dan  taat  pada  doktrin.  Akibatnya penyelenggara  pendidikan  hukum,  para  pengajar  maupun  mahasiswa  tidak mempunyai pilihan selain ikut dengan stereotip yang dipersepsikan oleh masyarakat. Secara singkat dapat  disimplilkan  berbagai  tujuan  pendidikan  hukum  ternyata  tidak  berdampak  pada lulusan  yang  dihasilkan  oleh  fakultas  hukum.  Fakultas  hukum  telah  dan  akan terus menghasilkan  lulusan  yang  mirip  dengan  apa  yang  dihasilkan  oleh  pendidikan  tinggi hukum ketika untuk pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Kolonial.
Kesimpulan  ini  bisa  juga  mengindikasikan  bahwa  tujuan  pendidikan  hukm sebenarnya  merupakan  sesuatu  yang  netral.  Tujuan  pendidikan  hukum  tidak  dapat
Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik
145
disesuaikan  dengan  selera  penguasa,  selera  pasar  kerja,  bisnis  terkini  atau  kondisi tertentu.  Karena  pada  akhirnya  lulusan  yang  dihasilkan  oleh  fakultas  hukum  secara umurn  akan  sarna.  berangkat  dari  dasar pemikiran  tersebut  diatas,  ditambah  dengan melihat  kondisi  kehidupan  sosial  kemasayarakatan  saat  ini,  terdengar  pula  harapan masyarakat  luas  akan  hadirnya  ahli-ahli  hukum  yang  modern,  yang  mudah,  terjangkau dan  lebih  menyentuh  aspek  humanis  dibandingkan  dengan  materi,  serta  mampu menunjukkan  spesialisasi  atau  spesifikasi  keilmuannya,  patut  untuk  kita  tanggapi sebagai  permintaan  pasar  yang  luas  dari  bidang  ilmu  hukum  itu  sendiri.  Pendidikan hukum,  sebagaimana  kita  ketahui  bersama  mengandung  2  sisi  yang  berkesimbangan secara  ketat  yaitu  bidang  penguasaan  teoritis  dan  penguasaan  praktis  atau  sisi  praktisi hukum.
Orientasi  Pendidikan  Tinggi  Hukum  Dalam  berbagai  perkuliahan  Satjipto Rahardjo,  mengintrodusir  pemikiran  bahwa  pendidikan  tinggi  hukum  pada  tingkatan sarjana pada satu sisi dan magister dan doktor pada sisi lain memiliki karakteristik yang sangat  berbeda.  Pada  intinya,  sarjana  (S1)  berorientasikan  pada  mendidik  ketrampilan berhukum. Mardjono Reksodiputro 9 berpandangan bahwa seorang sarjana hukum harus memiliki  kemahiran  hukum  dan  kemahiran  analisis.  Oleh  karenanya,  keberadaan Laboratorium  Hukum  (Lab-Hukum) 10 menjadi  keharusan  pada  setiap  Fakultas  Hukum. Artinya,  mahasiswa  masuk  pada  proses  pendidikan  untuk  memiliki  kemahiran bagaimana  mempergunakan  dan  menganalisis  hukum  positif 11 untuk  menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat.
Dalam  hal  yang  demikian,  dogmatika  hukum  menjadi  ciri  utama  dalam metode pengkajian hukum positif. Dalam derajat tertentu, orientasi pendidikan tinggi hukum ini bersifat maklum terhadap  hukum  positif,  tanpa  terlalu  mempersoalkan  problematika kebenaran  isi  hukum  positif  tersebut.  Misalnya,  doktrin  hukum  bersifat  otonom, kesamaan  kedudukan  di  depan  hukum,  supremasi  hukum,  hakim  sebagai  corong  dari undang-undang, dll.,  merupakan  persoalan  yang  sekalipun  seringkali  tidak
9 http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=192:reformasi-pendidikan- tinggihukum-untuk-memungkinkan-pendidikan-khusus-bagi-advokat&catid=40:hukum&Itemid=93, diunduh pada 25 April 2014.
10 Tugas Lab-Hukum adalah: (a) menyelenggarakan pendidikan kemahiran (secara khusus dan tersendiri), dan (b) membina (para dosen) menggunakan pendekatan-terapan (applied approach) melalui penyediaan bahan untuk dosen, maupun meningkatkan dosen menggunakan bahan (kasus, peraturan; kontrak) tersebut
11 Ada  2  (dua)  cara  memaknai  hukum  positif.  Pertama  hukum  positif  diartikan  sebagai  hukum  yang  berlaku (operating laws) pada saat ini dan di sini (baca : jurisdiksi Indonesia). Sedang pemaknaan kedua, hukum positif diartikan  sebagai  hukum  yang  diperoleh  (terjadi)  dari  proses  positivisasi.  Yaitu,  hukum  yang  semula  berada dalam alam noumena (ide), kemudian secara empiric (positif) dapat dikenali melalui alam phenomena dengan bersaranakan panca indera manusia. Dalam pengertian yang terakhir ini, hukum tertulis sejatinya merupakan hasil  dari  proses positivisasi. Pengertian  hukum positif dalam  pengertian  ini, lebih cenderung diartikan  dalam pengertian yang pertama.
Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik
146
berkorespondensi dengan realitas empirik tetapi tetap dikukuhi sebagai kebenaran, yang tidak ber”ruang” untuk dikaji secara ilmiah. Saat ini justru pendidikan hukum dogmatik menjadi  ciri  utama  pada pada  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  hukum  Strata  1 (sarjana). Padahal pada tataran S1, dibutuhkan lebih banyak penguasaan tekhnik-tekhnik berhukum  dibandingkan  dengan  teori-teori  ataupun  filsafat  hukum.  Anggapan  tersebut boleh  jadi  subjektif  namun  berdasarkan  atas  data  primer  utama  yang  kami  kumpulkan dari  banyak  pengguna  lulusan,  ditambah  lagi  data  yang  berasal  dari  pendapat  banyak masyarakat  yang  menilai  tentang  lulusan  fakultas  hukum  yang  mereka  harapkan  maka hasil  berupa  lulusan  yang  selama  ini  menjadi  produk  dari  fakultas  hukum  boleh  jadi memang belum sesuai.
Pada  realita  empiris,  masayarakat  menganggap  banyak  sekali  sarjana  hukum yang  hanya  bicara  pasal,  hanya  tau  peraturan,  membacakan  undang-undang  yang  satu dengan  yang  lainnya,  padahal  jauh  lebih dalam  daripada  itu  peran  mereka  sebagai generator  sosial  yang  dapat  mempengaruhi  masyarakat  banyak  agar  sadar  sosial  dan sadar  hukum  lebih  penting. Pemerintah  telah  berusaha  memberikan  kemudahan- kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu, sanggup menunjukkan surat keterangan tidak  mampu,  maka  masyarakat  tersebut  yang  memiliki  permasalahan  hukum,  dapat dibantu  oleh LBH  maupun  BBH  dengan  biaya  terjangkau. Di sisi  lain,  kebutuhan masyarakat  terhadap  seorang  sarjana  hukum  makin  tinggi. Kehidupan  modern  yang cepat  dan  dinamis,  perdagangan  yang  saat  ini  sudah  melampaui  batasan  ruang  dan waktu,  aktivitas-aktivitas  bisnis  yang  makin  marak,  hubungan  internasional  yang  jauh lebih  mesra  dibandingkan  dengan  10  tahun  yang  lalu,  perkawinan-perkawinan  antar bangsa  dan  hubungan  waris,  anak  angkat,  kuasa-kuasa  khusus,  kontrak  kerja,  kontrak lain-lain dan sebagainya, menunjukkan bahwa sarjana hukum sangat dibutuhkan dalam ranah praktik.
Oleh sebab-sebab diatas dan juga ulasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, maka perubahan sistem pendidikan hukum di perguruan-perguruan tinggi hukum mesti berubah.  Menghadapi  tuntutan dunia  modern,  serjana-sarjana  hukum  dituntut  untuk menguasai  teknologi  informasi,  media  sosial,  dunia  maya  dan  lain  sebagainya  yang mana hal-hal tersebut adalah representasi dari kehidupan masyarakat modern dewasa ini. Lulusan  sarjana  hukum dituntut  untuk  siap  pakai,  matang  dan  seketika  mampu berhukum  dengan  pendapat-pendapat  yang  berpijak  kepada  asas-asas  dasar,  norma- norma yang hidup dimasyarakat. Hal ini selaras dengan kurikulum yang baru yang saat ini  sedang  dikembangkan  yaitu  kurikulum  berbasis  KKNI, dimana  kurikulum  KKNI menitikberatkan kepada lulusan-lulusan baru untuk memiliki kompetensi bidang hukum tertentu yang spesifik yang dalam, yang mantab sesuai dengan latar belakang pendidikan akademisnya. Seorang  lulusan  sarjana  hukum,  akan  terserap  dengan  baik  kepada
Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik
147
pekerjaan-pekerjaan  yang  sesuai  dengan  kompetensinya  tentu  jika  pemberi  kerja  atau pasar  kerja  mampu  melihat  seberapa  kompeten  seseorang  tersebut dalam  bidang  itu. Sehingga  seorang  sarjana  hukum,  akan  lebih  baik  nilainya  akan  lebih  tinggi  daya saingnya  jika  dia  memiliki  kompetensi  bidang  hukum  yang  baik. Sarjana  hukum  yang mengusai dengan baik hukum pidana, hukum agraria dan sisi-sisi hukum yang lain akan meiliki  rasa  percaya  diri  yang  tinggi  dan  pendapat-pendapatnya  ditunggu  oleh masyarakat  sebagai  jalan  keluar  dari  permasalahan  hukum  dan  sosial  yang  ada  di kehidupan sehari-hari. Sehingga sesuai harapan dari KKNI yang juga menyertakan SKPI yang sengaja diciptakan untuk menonjolkan serta memunculkan kompetensi dari lulusan tersebut.
Strategi yang dapat kami terapkan demi tercapainya lulusan fakultas hukum yang memiliki kompetensi khusus siap berhukum adalah sebagai berikut,
1. Menambahkan mata kuliah – mata kuliah yang bersifat praktis.
Adalah mata kuliah lanjutan setelah mahasiswa memperoleh mata kuliah bersifat  teoritik.  mata  kuliah  ini  bertujuan  untuk  menambahkan  keterampilan khusus  dari  mata  kuliah  tertentu  misalnya  praktek  peradilan  perdata,  praktek penyelesaian  sengketa  non-litigasi,  pembuatan  undang-undang,  praktek pembuatan  kontrak  dan  lain  sebagainya.  Hasil  akhir  mata  kuliah  ini  adalah berupa  peningkatan  keterampilan  mahasiswa  pada  aspek  hukum  tertentu sehingga lebih dekat kepada realita di lapangan setelah belajar teori di kelas.
2. Memperbanyak  jam-jam  laboratorium  hukum, membentuk  kebiasaan mahasiswa untuk  berpraktek  profesi  hukum, menciptakan  unit  kegiatan akademis mahasiswa praktek laboratorium hukum
Sebagai  unsur pelaksana  dan  penunjang  kegiatan  pendidikan, pengajaran,  penelitian  dan  pengabdian  pada  masyarakat,  terutama  dalam mengembangkan profesionalisasi bidang hukum, keberadaan Laboratorin Hukum menjadi  suatu  keharusan,  awalnya aktivitas  laboratorium Hukum  baru  terbatas pada penyelenggaraan Mood Court (Peradilan Semu) bagi mahasiswa, kini mulai berubah menjadi wadah, menjadi wahana yang disukai dan diminati oleh banyak mahasiswa  untuk  meningkatkan  keahlian  dan  keluwesan  dalam  upaya peningkatan  kesiapan  dan  keahlian  berhukum  mereka.  Laboratorium  Fakultas hukum berubah dan menjelma menjadi mimpi besar para mahasiswa untuk dapat berkarier  di  dunia  hukum. Keberadaan  Lab.  Hukum  dimetamorvasikan  sebagai jantung  di  Fakultas  Hukum,yang  dapat  memompa  sirkulasi  aliran  teori  (Das Solen)  untuk  dapat  diaplikasikan  dalam  kehidupan  yang  nyata  (Das  Sain)
Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik
148
sehingga  dengan  demikian  hukum  tidak  hanya  dipahami  sebagai  norma  tertulis yang kaku, tetapi hidup dan berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan itu sendiri.
Dengan  menambahkan  dan  memperkaya muatan praktis dalam  kurikulum  lokal Fakultas Hukum  yang lebih dikenal dengan kelompok mata Kuliah Kemahiran Hukum (MKKH) diharapkan  mahasiswa  memiliki  bekal  kemahiran  berkarya  dibidang  hukum yang  mumpuni.  Disamping  itu, fungsi  lab  Hukum  adalah  sebagai penyelenggara, merumuskan  model  sistem  dan  mekanisme  penyelenggaraan  matakuliah  kemahiran tersebut. Tujuan  dari  hal  ini  jelas,  lulusan  fakultas  hukum  tetap  bercita-cita  dan berorientasi untuk berkarya dan bekerja di bidang kemahiran hukum. Mata kuliah yang bersifat  teoritis  akan  memperkaya  khasanah  keilmuan  mahasiswa  sedangkan  yang bersifat praktis akan membentuk mereka, memberikan kerangka kerja dibidang hukum.
Adapun  materi-materi  yang  menjadi  bahan  diskusi  utama  dari  kegiatan  bidang pendidikan dan latihan hukum adalah,
a. Diklat Beracara dan advokasi, hakim, jaksa, pengacara
b. Diklat pembuatan Akta dan Kemahiran Bisnis
c. Diklat Agraria dan Pajak
d. Pelatihan  MAPS  (Metode  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa)  dalam  berbagai bidang misalnya pertahanan, perburuhan, lingkungan dll.
e. Karya Latihan Bantuan Hukum, metode bermain peran dalam kelompok
f. Etika profesi dan pendalaman profesi hukum
Sebagai  ajang  bagi  mahasiswa  tingkat  lanjut  maupun  alumni  yang  berminat untuk  meningkatkan  bidang  keahlian  hukumnya,  Laboratorium  Hukum  dibawah  sub- Bidang  Konsultasi  Dan  Pelayanan  Hukum juga  memiliki  program  kerja  yang berorientasi praktis antara lain:
1. Mengadakan dan mengkoordinir penyuluhan Hukum kepada masyarakat .
Memberikan layanan konsultasi dan pelayanan Hukum baik yang bersifat litigasi  (beracara  di  pengadilan)  maupun  non-litigasi  (Pelayanan  konsultasi  dan penyelesaian  masalah  secara  perdamaian/dading,  di  luar  peradilan)  bagi  civitas akademika UMM dan masyarakat umum). Kami juga mengembangkan Lembaga Bantuan  Hukum  yang  berperan  aktif  memberikan  pendampinga-pendampingan kepada  masyarakat  yang  memiliki  permasalahan  hukum. Secara  umum laboratorium  Hukum  difungsikan  untuk  menunjang  kegiatan  belajar  mengajar dan  akademik  lainnya  termasuk  sebagai  wadah  pembinaan  bagi  mahasiswa dalam mendalami materi praktikum hukum.
Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik
149
2. Menciptakan sistem magang selaras dengan profesi hukum pilihan
Program  Magang  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  memfasilitasi mahasiswa agar memiliki gambaran akan pekerjaan-pekerjaan dibidang keahlian hukum. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat  selama  di  bangku  perkuliahan.  Program  Magang  merupakan  kegiatan untuk memenuhi satu mata kuliah pada semester 7 dengan bobot 6 SKS dengan bekerja  di  sebuah  instansi/lembaga/institusi.  Program  Magang  tentunya  akan menjadikan mahasiswa  memiliki pengalaman tentang dunia kerja, khususnya di bidang  hukum,  seperti  profesi  advokat,  konsultan  hukum, mediator,  kurator, peneliti, jurnalis hukum, dan lain-lain.
Berbagai  pengalaman  yang  akan  diperoleh  mahasiswa  dalam  Program  Magang tentunya  akan  menajamkan  pengetahuan,  keahlian  dan  meningkatkan  profesionalitas mahasiswa.  Mahasiswa  yang  menjalankan  Program  Magang  akan  mendapatkan bimbingan dari Mentor yang ada di tempat mereka bekerja. Setiap instansi/lembaga/institusi tempat magang akan menunjuk mentor untuk secara langsung membimbing  mahasiswa  tersebut,  termasuk  memberikan  umpan  balik  terhadap pekerjaan  mereka sebagai  bahan  evaluasi. Program  magang  juga dapat  dimaksimalkan untuk menjaring  mahasiswa-mahasiswa  yang  memiliki  prestasi  baik  dan  dirasakan dibutuhkan oleh pihak pemberi fasilitas pemagangan. Mereka dapat langsung menjaring mahasiswa yang baik dalam kompetensinya untuk dapat langsung diterima bekerja.

## VI. Penutup
Berdasarkan  atas  pemaparan  dan  hal-hal  yang  telah  kami  kemukakan  diatas, maka  kesimpulan  dari  penulisan  ini  adalah  bahwa  dalam  rangka  menjawab  tantangan dari era keterbukaan informasi sekarang ini, ditambah lagi kebutuhan dunia bisnis, dunia perdagangan,  dunia  kesehatan  dan  banyak  juga  bidang-bidang lain yang  membutuhkan banyak  sarjana  hukum  handal  yang  siap  dengan  keahlian  hukumnya  maka  lulusan fakultas  hukum  harus  memiliki  kompetensi  spesifik  bidang  keahlian  hukum  yang mumpuni.  Sehingga  sejak  hari  dimana  seorang  mahasiswa  diwisuda  menjadi  sarjana hukum, lulusan tersebut siap berkarya dibidang hukum.
Fakultas hukum sebagai rumah produksi sudah semestinya memberikan jam-jam terbang  pendahuluan  yang  cukup,  menggembleng  dan  menanamkan  keahlian-keahlian praktis  hukum  kepada  mahasiswa  lulusannya,  sehingga keseimbangan  antara  khasanah keilmuan  dan  keahlian  berkarya  dibidang  hukum,  dapat  dicapai  dengan  tingkat keseimbangan  yang  baik.  Lulusan  yang  dihasilkan  bukan  hanya  mahir  berteori  tetapi
Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik
150
juga  sanggup  dan  tangguh  mempraktekkan  ilmunya,  guna  memberikan  kemanfaatan seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat.
Pengayaan  mata  kuliah  bernuansa  praktek, pemfokusan  jurusan  mahasiswa dalam  bidang  pidana,  perdata  agraria  maupun  hukum  bisnis,  ditunjang  dengan  peran laboratorium hukum yang mendukung aktifitas praktek mahasiswa, upaya memfasilitasi mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan bernuansa praktek, lomba mootcourt tiap semester, program  pemagangan  mahasiswa  adalah  upaya-upaya  untuk  membiasakan  mahasiswa berfikir  dan  berkarya  dalam  bidang  keahlian  hukum.  pada  akhirnya  dihasilkan  lulusan yang  memiliki  kesiapan  dalam  berkarya  dibidang  hukum,  mereka  telah  siap,  memiliki pengalaman  dan  tahu  apa  yang  harus  direncanakan  serta  dilakukan  setelah  lulus  dari Fakultas Hukum.

## Daftar Pustaka
Eka  Satya,Venti,  Strategi  Indonesia  Mengahddapi  Industri  4.0  ,  Info  Singkat,  Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018
Hari  Purnomo,  Setiawan,  1996, Manajemen  Strategi:  Sebuah  Konsep  Pengantar, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Hunger, David dan Thomas L. Wheelen, 2003, Manajemen Strategi, Yogyakarta, Andi.
Prasetyo, Hoedi dan Wahyudi Sutopo, Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset, Jati Undip: Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1, Januari 2018
Rahardjo,  Satjipto, Undang-Undang Dasar  1945  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum Dalam  Menegakkan  Hukum  yang  Benkeadilan,  Makalah  disampaikan  dalam SeminarUUD  1945sebagai  HukumTertinggidenganemapatkali  Perubahan Sebagai DasarMenuju Milenium III, Semarang, 2007
Anwar,  Khaidir, Pendidikan  Hukum di  Era  Transisi  dalam  Negara  Demokrasi  menuju Indonesia Baru, http://download.portalgaruda.org/article.php?article= 406176&val=1246&title=PENDIDIKAN%20HUKUM%20DI%20ERA%20TR ANSISI%20DALAM%20NEGARA%20DEMOKRASI%20MENUJU%20IND ONESIA%20BARU di akses pada tanggal 7 November 2018
Najmudin,  Nandang, Pokok-Pokok  Pemikiran  Pendidikan  Hukum  di  Indonesia  dalam
Memenuhi Kebutuhan Masyarakat, alamat https://media.neliti.com/
media/publications/25270-ID-pokok-pokok-pemikiran-pendidikan-hukum-di-
Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik
151
indonesia-dalam-memenuhi-kebutuhan-mas.pdf  di  akses  pada  tanggal  7 November 2018.