Evaluasi  Program  Pengendalian  Penyakit  Demam  Berdarah  Dengue  (DBD)  di  Kota Semarang Tahun 2011
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Semarang)

## Evaluation of Dengue Hemorrhagic Fever Disease Control Program in Semarang City 2011

## Rika Adi Kusumo, Onny Setiani, Budiyono

## ABSTRACT
Background: Based on the number of morbidity (Incidence Rate/IR) from 2008 to 2011, DHF in Semarang was ranked  first  in  Central  Java  .DHF  control  program  in  Semarang  consists  of  six  aspects,  they  are  the  Human Resources (HR), finance, methods, regulations, infrastructure, and community participation. The purpose of this study was to analyze and evaluate the DHF control program in Semarang which include six aspects.
Methods :This  research  used  qualitative  research.  Triangulation  was  done  by  conducting  interviews  on  DHF control  management  with  DHF  program  managers  at  Department  of  Health  in  Semarang,  DHF  program managers  at  puskesmas,  and  community.  DHF  control  program  includes  inputs,  processes  and  outputs  and outcomes.
Results: HR  quantity  of  inputs  was  less  65%  for  entomologist  or  epidemiologist,  in  terms  of  quality (qualification),  HR  was  sufficient  by  education  level and  still  less  to  50  %  based  training  followed.  Financial aspect  has  been  fulfilled  properly,  according  to  the  proposed  budget,  but  there  are  still  remaining  on  the implementation of the budget. Outputs from method consists of reporting covers 90%; PE results < 24 hours at 79%; fogging < 5 days at 64%; PJR once a week at 13%; PJB at 100%. Facilities and infrastructure consists of fogging machines, Personal Protect Equipment, ambulances, loudspeaker, and flashlight was sufficient 100%. Laboratorium  examination  was  not  accurate.  Regulation  was  implemented  by  90%.  The  results  of    PSN illustrated community participation by 84% . While the outcomes of DHF control program for as many as 1,303 cases of DHF cases; IR DHF was 73.87 per 100,000 population; CFR 0.77 % and larvae free number 91.18 %. Conclusion :The  conclusion  is  DHF  control  program  in  Semarang  is  not  optimal  based  on  indicator  inputs, processes, outputs and outcomes.
Key word : DHF control program, evaluation, IR, larvae free number

## PENDAHULUAN
Jumlah  kejadian  DBD  di  Kota  Semarang  pada  5 (lima)  tahun  terakhir  naik  secara  signifikan.  Hasil pendataan  dari  instansi  terkait  menyatakan  jumlah kejadian  DBD  adalah  sebagai  berikut  :  tahun  2006 penderita  sebanyak  1.845  orang  (IR  :  126,3)  dengan kematian  sebanyak  42  orang  (CFR  :  2,28%),  tahun 2007  penderita  sebanyak  2.924  orang  (IR  :  196,4) dengan  kematian  sebanyak  32  orang  (CFR  :  1,09%), tahun 2008 penderita sebanyak 5.249 orang (IR : 361) dengan  kematian  sebanyak  15  orang  (CFR  :  0,3%), tahun  2009  penderita  sebanyak  3.883  orang  (IR  : 262,1)  dengan  kematian  sebanyak  42  orang  (CFR  : 1,08%)  dan  tahun  2010  penderita  sebanyak  5.556 orang  (IR  :  368,7)  dengan  kematian  sebanyak  47 orang (CFR : 0,85%). 1 Tahun  2008  dari  31.276  rumah/bangunan  yang dilakukan  pemeriksaan  mengenai  bebas  jentik nyamuk Aedes didapatkan  hasil  cukup  baik  tetapi belum  memenuhi  target  yaitu  sebanyak  27.115  buah rumah/bangunan  dinyatakan  bebas  jentik  nyamuk Aedes atau sejumlah 86,70%. Pada tahun 2010 ABJ di
Kota  Semarang  dari  44.714  rumah/bangunan  yang diperiksa,  sebanyak  37.904  rumah/bangunan  yang bebas  jentik  atau  sebesar  84,77%  dan  belum memenuhi target. 1
Aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dan ikut berperan  dalam  terlaksananya  upaya-upaya  tersebut, antara lain sumber daya manusia, pendanaan, regulasi dan  SOP  ( Standard  Operational  Prosedure )  serta sarana  dan  prasarana.  SDM  yang  berada  di  Dinas Kesehatan  Kota  Semarang  ada  sebanyak  13  orang yang  secara  langsung  bertanggungjawab  terhadap upaya pencegahan dan pemberatasan DBD terdiri dari 5 orang di bidang PKPKL dan 8 orang di bidang P2P. Tenaga  yang  berada  di  puskesmas  ada  sebanyak kurang lebih 148 orang yang tersebar di 37 puskesmas di  Kota  Semarang  yang  terdiri  atas  pemegang program dan tenaga fogging. 1
Aspek  pendanaan,  pada  tahun  2009  pendanaan untuk  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  DBD diperoleh  dari  APBD  I  dan  APBD  II,  dana  tersebut dibagi ke tiga bidang yaitu Kesga untuk program PSN anak  sekolah,  PKPKL  untuk  program  pemberdayaan _________________________________________________ Rika Adi Kusumo, S.KM., M.Kes, Dinas Kesehatan Kota Semarang dr. Onny Setiani, Ph.D, Program Magister Kesehatan Lingkungan UNDIP Budiyono, SKM, M.Kes, Program Magister Kesehatan Lingkungan UNDIP
dan P2P untuk program penanggulangan dengan total sebesar  Rp.  2.123.123.000,-.  Pada  tahun  2010 pendanaan untuk upaya pencegahan dan pemberantasan  DBD  hanya  diperoleh  dari  APBD  II, dana  tersebut  dibagi  ke  dua  bidang  yaitu  PKPKL untuk program pemberdayaan dan P2P untuk program penanggulangan dengan total sebesar Rp. 1.523.318.750,-. Pada tahun 2011 juga hanya ada satu sumber  dana  yaitu  dari  APBD  II  dan  dana  tersebut juga  dibagi  tetapi  hanya  untuk  dua  bidang  yaitu PKPKL dan P2P dengan program sama seperti di atas yaitu sebesar Rp. 2.165.590.400. 1 Aspek regulasi dan SOP, hanya ada satu peraturan yang  mengatur  tentang  upaya  pengendalian  DBD yaitu  Perda  Kota  Semarang  Nomor  5  Tahun  2010 tentang  Pengendalian  Penyakit  DBD.  Sedangkan untuk SOP hanya ada dua SOP yaitu SOP tatalaksana kasus DBD dan SOP pelaporan kasus DBD. 1 Pengendalian  DBD  ini  tidak  mungkin  berhasil dengan baik tanpa melibatkan aspek SDM, pendanaan,  regulasi  dan  SOP,  sarana  dan  prasarana serta  peranserta  masyarakat.  Saat  ini  peran  aspek- aspek tersebut dirasa masih kurang efektif dan efisien sehingga  angka  kejadian  DBD  di  Kota  Semarang masih  tinggi  bila  dilihat  dari  nilai  IR.  Masih dibutuhkan  SDM  dan  dana  yang  lebih  banyak  lagi untuk program pengendalian DBD serta peraturan dan SOP  yang  mengatur  pengendalian  DBD  dan  juga sarana  prasarana  dan  peranserta  masyarakat  yang lebih  dalam  program  pengendalian  DBD.  Untuk mengetahui  keterpaduan  semua  aspek  tersebut  dalam program pengendalian DBD maka perlu adanya suatu evaluasi  terhadap  manajemen  program  pengendalian DBD  di  Kota  Semarang  sebagai  upaya  untuk menurunkan  angka  kejadian  Demam  Berdarah Dengue yang merupakan penyakit berbasis lingkungan.

## MATERI DAN METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan triangulasi  dilakukan  terhadap  pengelola  program  di Dinas Kesehatan, puskesmas dan masyarakat.
Hal  ini  untuk  memastikan  kebenaran  data  atau informasi  fungsi  manajemen  program  pengendalian penyakit  DBD  mulai  dari input (Sumber  Daya Manusia  (SDM),  Keuangan,  Metode,  Regulasi, Sarana  prasarana,  Peran  Serta  Masyarakat),  proses (perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta evaluasi),  dan output (hasil  proses)  yang  diperoleh peneliti  dari  berbagai  sudut  pandang  yang  berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan  yang  terjadi  pada  saat  pengumpulan  data yang  dilakukan  pada  Dinas  Kesehatan  dan  Pengelola Program  DBD  tingkat  Puskesmas  di  Kota  Semarang, yang  menggunakan  informan  (wawancara)  sebagai alat  uji  keabsahan  dan  analisis  hasil  penelitian.  Hasil pengumpulan  data  yang  berupa  data  primer  dan sekunder kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel  serta  deskripsi  melalui  narasi.  Sedangkan
analisis data dengan menggunakan reduksi data, yaitu data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilah hal- hal yang pokok, difokuskan dengan faktor-faktor yang bersesuaian  dengan  fungsi  manajemen  penyakit berbasis wilayah terhadap pengendalian DBD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  evaluasi  variabel  program  pengendalian penyakit  DBD  di  Kota  Semarang  tahun  2011  secara rinci  disajikan  pada  tabel  1  di  bawah  ini.  Masih banyak  puskesmas  yang  tidak  memiliki  fungsional entomolog maupun epidemiolog sehingga pelaksanaan program pengendalian DBD di puskesmas  tersebut  dilaksanakan  oleh  sanitarian  atau penyuluh.  Apabila  dilihat  dari  uraian  tugas  masing- masing  petugas  jumlah  tenaga  untuk  program pengendalian  DBD  dikatakan  cukup,  yang  idealnya setiap  puskesmas  harus  mempunyai  masing-masing satu  tenaga  entomolog,  epidemiolog,  sanitarian  dan penyuluh, karena  masing-masing petugas  mempunyai tugas  yang  tidak  terlalu  berat  dan  sudah  diatur sedemikian  rupa  oleh  kepala  puskesmas,  sehingga setiap  petugas  mampu  melaksanakan  program pengendalian DBD. 2
Keuangan  jumlah  sudah  cukup  dan  pemakaian jelas  dalam  program  pengendalian  DBD.  Dari anggaran  Rp  1.552.453.475,-  yang  terpakai  untuk program  pengendalian  DBD  Rp  1.200.960.785,-  atau sebanyak 77,4% dari jumlah anggaran sehingga masih ada  sisa  dari  total  anggaran  tersebut.  Dana  yang tersisa  ini  diserahkan  kembali  kepada  Pemerintah Daerah,  bukan  untuk  membiayai  program-program yang  tidak  berjalan  karena  tidak  ada  dana.  Sistem pelaporan  dari  Puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan  dari ada  kasus  hingga  laporan  bulanan  sebagian  besar puskesmas sudah melakukannya dengan baik.
Ada  beberapa  laporan  yang  tidak  dilaporkan misalnya  laporan  tahunan  dan  peta  stratifikasi  DBD per  kecamatan.  Hanya  ketepatan  waktu  penyampaian laporan dan kelengkapannya yang masih kurang. Ada 45  kasus  DBD  yang  tidak  dilakukan  Penyelidikan Epidemiologi (PE).
Hal  ini  disebabkan  karena  kurang  lengkapnya alamat  indeks  kasus  atau  indeks  kasus  sudah  pindah sehingga  indeks  kasus  tidak  ditemukan.  Pelaksanaan fogging  yang  <  5  hari  sebanyak  64,1%.  Hal  ini kurang,  belum  sesuai  dengan  target  yang  ditentukan yaitu fogging < 5 hari sebesar 100%.
Menurut Dinas Kesehatan Kota, hal ini disebabkan oleh keterlambatan petugas puskesmas melapor kasus fogging,  adanya  kendala  di  lapangan  seperti  indeks kasus  tidak  ditemui  sedangkan  dalam  radius  100 meter ada kasus tambahan atau masyarakat tidak siap bila  difogging  dalam  jangka  waktu  lima  hari  setelah pelaksanaan  PE  serta  kurangnya  persiapan  bahan karena  adanya  ketidaksesuaian  jadwal  pengambilan bahan dengan kebutuhan lapangan/kebutuhan pelaksanaan fogging.
Pelaksanaan  PJR  yang  dilaksanakan  oleh  kader atau  jumantik  dinilai  kurang  karena  PJR  tidak
dilakukan seminggu sekali walaupun setiap minggunya mereka mengirimkan laporan pemeriksaan  jentik  mingguan.  Banyak  kader  atau jumantik  yang  memalsukan  data  pemeriksaan  jentik sehingga hasilnya tidak akurat. Pelaksanaan PJB yang dilakukan  oleh  petugas  kesehatan  dari  puskesmas sudah cukup karena sudah dilakukan tiga bulan sekali yaitu  pada  bulan  Maret,  Juni,  September,  dan Desember. 3 Kebijakan yang menjadi acuan dalam pengendalian  DBD  di  Kota  Semarang  tahun  2011 adalah  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang    Nomor  5 Tahun  2010  tentang  Pengendalian  Penyakit  Demam
Bedarah Dengue. Penekanan sanksi apabila ditemukan  jentik  nyamuk Aedes  sp (berupa  teguran tertulis dari RT/RW/Lurah/Camat atau teguran tertulis diikuti  pemasangan  tanda  khusus  di  depan  rumah) belum dilaksanakan dengan baik, sehingga belum bisa mendukung  pengendalian  DBD  Kota  Semarang. Penetapan  sanksi  dalam  suatu  peraturan  atau  regulasi bukanlah  sekedar  masalah  teknis  regulasi,  melainkan merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari substansi  atau  materi  peraturan  atau  regulasi  itu sendiri. 4

## Tabel 1.  Variabel Program Pengendalian DBD di Kota Semarang tahun 2011
Variabel Kenyataan ditemukan/Kondisi Di Lapangan Standar/ideal SDM - Jumlah tenaga epidemiolog/ entomolog
- Jumlah tenaga penyuluh
- Jumlah tenaga sanitarian
- Jumlah tenaga fogging
- Kualifikasi pendidikan - Pelatihan yang diikuti 13 10 35 91 S1, D3 10 epidemiolog/entomolog, 35 sanitarian sudah mengikuti  pelatihan  profesi  dan  35  sanitarian sudah mengikuti pelatihan teknis 37 37 37 148 Minimal D3 Semua  tenaga  mengikuti  pelatihan profesi dan teknis Keuangan Rp 1.200.960.785,- Rp 1.552.453.475,- Metode - Pelaporan
• Ketepatan
• Kelengkapan
- Penyelidikan Epidemiologi
- Fogging focus - PJR
- PJB - Larvasidasi selektif
> Tanggal 10
Tidak lengkap (laporan PE tidak dicantumkan contact person)
79,04% < 24 jam
64,1% < 5 hari
13% seminggu sekali, 6% dua minggu sekali, 29%  satu bulan sekali, 23% > 1 bulan 3 bulan sekali Dilakukan tidak sesuai prosedur < Tanggal 10 Lengkap
48% < 24 jam
100% < 5 hari
100% Seminggu sekali
3 bulan sekali Dilakukan sesuai prosedur Sarana dan Prasarana - Puskesmas - Mesin fogging
- APD - Pengeras suara
- Mobil Pusling
- Senter - Pemeriksaan laboratorium 63 Puskesmas (Induk & Pembantu) 73 mesin fogging (untuk fogging 2-4 mesin) Semua puskesmas punya 31 37 37 Pemeriksaan darah rutin 50 Puskesmas 74 mesin fogging (@ 2 per puskesmas) Semua puskesmas punya 37 37 37 Pemeriksaan  darah  rutin,  IgG,  IgM, NS-1 Kebijakan
- Regulasi
- SOP
- Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2010, Perwal  Kota  Semarang  No.  27B  Tahun 2012, UU No. 4 Tahun 1984 PP No. 40 Tahun 1991 diterapkan 90% - SOP  tatalaksana  kasus  dan  pelaporan kasus - Perda  Kota  Semarang  No.  5 Tahun  2010,  Perwal  Kota Semarang No. 27B Tahun 2012, UU  No.  4  Tahun  1984  PP  No. 40  Tahun  1991  diterapkan 100% - SOP  tatalaksana  kasus  dan pelaporan kasus
- SOP fogging
Peranserta Masyarakat
Variabel Kenyataan ditemukan/Kondisi Di Lapangan Standar/ideal - Lintas sektor - Lintas program
- Masyarakat - Swasta - POKJANAL DBD 100% berperan aktif
- P2P,  PKPKL,  Kesga  100%  berperan aktif 84% - LSM 100% berperan aktif - Perguruan tinggi swasta - POKJANAL DBD 100% berperan aktif - P2P, PKPKL, Kesga 100% berperan aktif > 70% Aktif - LSM 100% berperan aktif
- Perguruan tinggi swasta
Masyarakat  dalam  hal  ini  mempunyai  peranan yang  sangat  penting,  karena  program  pengendalian DBD  akan  berhasil  bila  masyarakat  berperilaku  baik. Namun pada kenyataannya  masih banyak  masyarakat yang tidak berperan aktif sehingga kurang mendukung program  pengendalian  DBD  di  Kota  Semarang. Hanya 84% masyarakat yang berperan aktif dari hasil Riskesdas 2012. Dibandingkan dengan angka nasional yang  sebesar  70%,  angka  84%  tersebut  sudah  cukup bagus. 5

## SIMPULAN
1. SDM  dari  segi  kualitas  sudah  mencukupi  75%, dari segi kuantitas baru mencukupi 35%
2. Keuangan sudah 100% mencukupi
3. Metode  untuk  pelaporan  90%,  PE  <  24  jam 79,04%,  fogging  <  5  hari  64,1%,  PJR  seminggu sekali 13%, dan PJB 100%
4. Sarana dan prasarana sudah mencukupi 90%
5. Regulasi sudah diimplementasi 90%
6. Peranserta masyarakat sudah aktif 84%

## DAFTAR PUSTAKA
1. DKK.  Data  kasus  DBD,  manajemen  program pengendalian DBD. 2011.
2. Sulistyorini  E,  Trapsilowati  W.  Kajian  kinerja Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang  Tahun  2005 dalam  pengendalian  demam  berdarah  dengue (DBD)  dari  perspektif  proses  internal  dan perspektif pembelajaran media litbang kesehatan XVII. 2007;1.
3. Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5 Tahun  2010  tentang  Pengendalian  Penyakit Demam Berdarah Dengue
4. Leasa  EZ.  Penerapan  sanksi  pidana  dan  sanksi tindakan (Double Track System) dalam kebijakan legislasi. Sasi . 2010;16.
5. Kemenkes  RI.  Rencana  Strategis  Kementrian Kesehatan  Tahun  2010-2014  :  Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.03.01/60/I/2010.  Jakarta:  Kemenkes  RI; 2010.