## A b s t r a k
The aim of this research is to find out the concept of ijmak based on Fazlur Rahman’s through. As a general rule, ijmak is understood as a source of Islamic law after al-Qur’an and hadis. Therefore, ijmak has been designed as a concret concept and its position is imposible to be wrong (infalibillitas). Moreover, it’s not available for differences of opinion among of Mujthid during the process of ijmak. Meanwhile, Fazlur  Rahman  believed  that  ijmak  as  a  democracy  process  which may for every scholar (mujtahid) to make differences of opinion. This study based on library research which exploring and examining the book related to Fazlur Rahman’s thought. The result of this study stated that ijmak as a process of opinion interaction each other and will legalized through the formal institution (council/legislative).
Kata Kunci: Ijmak, Fazlur Rahman, Pembaharuan Hukum,  Asy-Syafi’i.

## A.  Pendahuluan
Jumhur ulama telah menjadikan ijmak sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Alquran dan Hadis. Ijmak mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menyelesaikan berbagai persoalan baru dan kebutuhan sosio-politik melalui pendapat mayoritas umat 1 . Dilihat secara etimologi ijmak diartikan oleh para ulama sebagai kesepakatan
1 Ahmad  Hasan, Pintu  Ijtihad  Sebelum  Tertutup, Terj.  Agah  Granadi,  Cet  II (Bandung: Pustaka, 1984),  116.

## Chairul Fahmi
Dosen Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

## KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

## C H A I R U L   F A H M I
atas  sesuatu. 2 Sedangkan  secara  terminologi,  mayoritas  para  ulama mendefinisikan  ijmak  sebagai  kesepakatan  para  mujtahid  di  antara umat Nabi Muhammad pada suatu masa setelah Nabi wafat terhadap hukum syarä’ 3 . Kejadian di Saqifah Bani Sa’idah setelah wafatnya Rasulullah adalah contoh praktik sahabat . Pendapat pribadi (ijtihad) Umar Ibn Khattab  berkaitan  dengan  pemilihan  Abu  Bakar  sebagai  khalifah, diterima oleh kaum muslimin yang hadir di tempat itu, dan kemudian diakui oleh umat sebagai ijmak. Proses penetapan ijmak pada masa sahabat tersebut, terutama pendapat Umar pada dasarnya merupakan pendapat pribadi (ijtihad) dan kemudian menjadi suatu kesepakatan/ persetujuan universal oleh umat secara mayoritas.
Fungsi  utama  ijmak  pada  masa  awal  tersebut  adalah  untuk menyatukan pendapat yang berbeda mengenai suatu persoalan dengan cara progresif. Selain itu ijmak berfungsi untuk menjamin keotentikan dalam penafsiran terhadap Alquran dan Sunnah Rasulullah agar tidak menyeleweng,  terutama  pada  keputusan-keputusan  dan  pendapat hukum dari sumber-sumber periode awal tersebut. 4
Pada perkembangan selanjutnya, para ahli hukum mendasarkan validitas  Ijmak  pada  Alquran,  yaitu  surat  Ali  Imran  ayat  105 5 dan surat ayat 115 6 serta sejumlah tradisi (sunnah) lainnya juga dijadikan
2 Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam (Kairo: Muassasah al-halaby, t.th), 332.
3 Al-Ghazali, al-Mustasyfa fi Ilm al-Ushul, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-`ilmiyah, t.th), 174.
4 Joseph Schacth, Pengantar Hukum Islam, Terj. Joko Supomo ( Yogyakarta: Islamika, 2003), 51.
5 Surat Ali Imran ayat 103 yang artinya: “dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada agama Allah dan janganlah kamu berpacah belah.”... Menurut al-Amidi seperti yang dikutip oleh Ahmad Hasan ayat 103 dari surat Ali ‘Imran ini menyatakan bahwa Allah melarang perselisihan. Ijmak (kesepakatan) sebagai suatu wewenang tidak mengandung  signifikansi  lain  kecuali  menghalangi  perselisihan.  Menghilangkan perselisihan merupakan suatu kesepakatan. Ahmad Hasan, Ijmak Ahmad Hasan, Terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1985),  48.
6 Surat al-Nisa’ ayat 115 yang artinya: “..Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah  jelas  petunjuk  baginya  dan  mengikuti  jalan  yang  bukan  jalan  orang-orang  yang beriman, akan kami biarkan dia dalam kesesatan yang dipilihnya itu dan kemudian kami masukkan ia ke dalam jahannam. Itulah tempat yang seburuk -buruknya.” Mayoritas jumhur ulama menyimpulkan ayat 115 surat al-Nisa’ ini,  bahwa  Alquran
sebagai  landasan  terhadap  kehujjahan  ijmak.  Padahal  ayat  Alquran yang  dijadikan  landasan  bagi  kehujjahan  ijmak  tersebut  merujuk kepada pemahaman umum dari kaum muslimin dalam upaya menjaga persatuan mereka dalam menjaga aqidah, bukannya menjadi konsensus kaum  muslimin  dalam  bidang  hukum,  karena  Rasulullah  dan  para sahabat  tidak  pernah  menjadikan  makna  ayat  Alquran  tersebut sebagai  suatu  argumen  untuk  mendukung  ijmak,  hanya  pada  masa setelah itu, ketika konsep ijmak dikembangkan, para ulama berusaha menjustifikasikan ijmak dengan ayat tersebut.
Definisi  seperti  ini  tidak  diakui  adanya  perbedaan  pendapat dalam sebuah ijmak, bahkan dari seorang ahli hukum pada masa di mana  suatu  Ijmak  tersebut  disepakati,  sehingga  ijmak  yang  paling mungkin menurut mayoritas ulama adalah pada masa sahabat, karena jumlah mereka masih terbatas.
Dalam  periode  klasik  ini, 7 fungsi  ijmak  telah  berubah  dan berorientasi  sebagai  alat  untuk  membela  suatu  pendapat.  Sehingga apabila  muncul  persoalan  baru,  umat  harus  merujuk  kepada  hasil konsensus sebelumnya, khususnya konsensus sahabat. Hal ini meng- akibatkan ijmak hanya berorientasi ke masa lalu dan bersifat statis, akhirnya  keberanian  berijtihad  menjadi  lemah  dan  mengakibatkan ruang gerak ijtihad menjadi tertutup.

## B.  Pembahasan
a. Ijmak Menurut Fazlur Rahman
Fazlur Rahman 8 adalah salah seorang pemikir pembaharu Islam menyuruh kepada kebenaran sebagai kewajiban bagi masyarakat muslim, dan melarang mereka menyimpang dari padanya. Ini menunjukkan otoritas kesepakatan mereka, sebab Allah memerintahkan kepatuhan kepada kebenaran. Ibid.
7 Istilah  periode  klasik  merupakan  suatu  periode  yang  dimulai  setelah  masa tabi’in  (tahun  180  H)  dan  tabi’  tabi’in,  sampai  terjadinya  kebekuan  dalam  berijtihad (tertutupnya  pintu  ijtihad).  Harun  Nasution,  “Sejarah  Perkembangan  Ijtihad”, dalam Jalaluddin Rahmat (ed), Ijtihad dalam Sorotan (Bandung: Mizan, 1991),  108.
8 Fazlur Rahman dilahirkan pada tahun 1919 M di daerah barat laut Pakistan, dan dibesarkan dalam keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi. Pendidikan akademis- nya  diperoleh  dari  Punjab  University,  sampai  ia  memperoleh  gelar  Master  of  Art  dalam sastra  Arab  pada  tahun  1942.  Setelah  meraih  gelar  tersebut  ia  melanjutkan  program studi Philosofis of Doctor di Lahore. Karena mutu pendidikan Islam di India saat itu sangat rendah Fazlur Rahman kemudian melanjutkan studinya di Oxford University, dan berhasil

## C H A I R U L   F A H M I
neo -modernis yang serius dan produktif pada awal abad ke 20. Ia me- rumuskan suatu konsep metodologi pemahaman terhadap ijmak yang berbeda dengan konsepsi para fuqaha pada abad pertengahan Islam.
Menurut  Rahman,  pengertian  ijmak  yang  dikembangkan  oleh mayoritas  ulama  ushul  al-fiqh,  yakni;  “ijmak  sebagai  kesepakatan bulat seluruh mujtahid,” menyebabkan stagnansi konsep Ijmak, dan tidak mampu mengakomodir persoalan-persoalan yang baru, seiring perkembangan  zamannya.  Menurut  Rahman,  konsep  ini  bermula dari upaya al-Syafi’i (w. 240 H) sebagai usaha stabilisasi dalam meng- hilangkan perbedaan terhadap praktek-praktek yang telah disepakati pada  masa  sebelumnya  (masa  sahabat).  Terhadap  konsepsi  dan  ter- minologi ijmak yang berkembang pada masa imam al-Syafi’i. Fazlur Rahman menyatakan:
“Suatu  prinsip  stabilisasi  tanpa  adanya  prinsip  perkembangan dengan  sendirinya  akan  menjadi  alat  penindas  yang  statis,  lalu berkembanglah  teori infalibillitas (ketidakmungkinan  salah) pada  Ijmak.  Pada  masa  sahabat  mempunyai  otoritas  pragmatis dari  kesepakatan  suatu  komunitas  diubah  menjadi  kemutlakan teoritis  dalam  batas  nilai-nilai  kebenaran,  dengan  demikian  ijmak menjadi  suatu  mekanisme  yang  dibangun  secara  teoritis  menjadi otoritarianisme (paham kemutlakan) tradisional.” 9
Dari  ungkapan  Fazlur  Rahman  di  atas  terlihat  bahwa  konsep ijmak yang hanya berorientasi untuk menjaga stabilisasi (keutuhan)
meraih gelar doktor filsafat dari Universitas tersebut pada tahun 1951. setalah menamatkan pendidikan di Oxford, Rahman menyempatkan diri mengajar selama beberapa tahun di Durham University Inggris, kemudian di Institute of Islamic Studies Mc.Gill University, Canada.  Di  awal  tahun  1960-an,  Rahman  kembali  ke  Pakistan,  pada  tahun  1962  dia ditunjuk  sebagai  Direktur  Lembaga  Riset  Islam,  lembaga  ini  mempunyai tugas untuk menafsirkan  Islam  dalam term-term rasional  dan  ilmiah  untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  masyarakat  modern  yang  progresif.  Karena  mendapat  berbagai  tantangan dan menyadari dirinya tanpa ada dukungan terutama dari ulama-ulama tradisional, apalagi dengan terjadinya demontrasi dan aksi massa tahun 1968, akhirnya Rahman mengundurkan diri dari jabatannya dan memutuskan untuk hijrah ke Chicago, sejak tahun 1970 ia menjabat sebagai guru besar kajian Islam dan berbagai aspeknya pada Departement of Near Eastern Languages and Civilization , University of Chicago. Fazlur Rahman, Islam, Edisi II (Chicago: University of Chicago Press, 1979),  6. Taufik Adnan Amal, Fazlur Rahman dun Usaha-Usaha Neo Modernisme Islam Dewasa ini, dalam pendahuluan buku Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam, disuting dari Karya Fazlur Rahman (Bandung: Mizan, 1993), 13.
9 Fazlur Rahman, Islam and Modernity, Transformation of an Intelectual Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 17.
umat  dari  perpecahan,  tanpa  adanya  pengembangan  menjadi  suatu metode dalam menetapkan ketentuan -ketentuan hukum baru terhadap berbagai persoalan masyarakat yang terus berubah, hal yang demikian telah mengakibatkan ijmak menjadi statis dan tidak berkembang.
Fazlul  Rahman  kemudian  membangun  suatu  metode  baru terhadap  pemahaman  ijmak  secara  komprehensif.  Menurut  Fazlul Rahman  ijmak  adalah  “Suatu  konsensus  umat  melalui  hasil  ijtihad atau jihad intelektual oleh suatu masyarakat untuk memahami suatu teks Alquran atau Sunnah melalui interaksi ide yang relevan dengan situasi dan kondisi yang tidak monolitis, bersifat lokal dan regional serta tidak bersifat ma’shum (mengandung kemungkinan salah).” 10
Proses pencapaian ijmak menurut Fazlul Rahman bermula dari perbedaan penafsiran, yang kemudian menimbulkan pendapat umum (opinion public), proses ini berlangsung demokratis 11 . Fenomena lain menurut pemikiran Rahman adalah konsep ijmak yang tidak menafikan perbedaan pendapat, dan juga mempunyai karakter regional. 12
Mengenai  adanya  perbedaan  pendapat  dalam  rumusan  ijmak, Fazlul Rahman melihat pada kajian tentang konsep evolusi sunnah, di mana, Fazlur Rahman menemukan adanya hubungan antara sunnah Nabi dengan ijtihad dan ijmak. Menurutnya, sunnah kaum muslimin pada  dasarnya  merupakan  hasil  aktifitas  ijtihad  personal  melalui analogi terhadap sunnah Nabi yang kemudian menjadi atau sunnah
10 Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijtihad, Terj. Areas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1995), 18.
11 Maksudnya, bahwa ijmak bukanlah sebuah fakta statis yang ditetapkan atau diciptakan, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung terus menerus. Ijmak juga tidak bersifat formal, ia tumbuh secara wajar. Dalam pertumbuhannya bersamaan dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Dalam masalah ini pencapaian ijmak mesti diperlukan ijtihad,  sehingga  setiap  masalah  yang  diperselisihkan  harus  dihadapi  dengan  ijtihad sehingga mencapai Ijmak yang baru.  Fazlur Rahman, Membuka Pintu..., 34.
12 Konsep  Ijmak  regional  menurut  Rahman  merupakan  upava  relevansi dengan  sistem  tata  negara  di  dunia  modern,  yaitu  konsep  ijmak tingkat  nasional  dan internasional. Fazlul Rahman mengemukakan konsep tentang ijmak dengan Majelis Syura’ Islam, yaitu kesepakatan perwakilan rakyat melalui ijtihad yang menghasilkan suatu ketentuan hukum baru yang sesuai dengan kondisi dan situasi dunia Modern. Untuk tingkat Internasional representasi dari ijmak umat Islam adalah lembaga oraganisasi Islam dunia atau majelis Islam internasional, Fazlur Rahman, Membuka Pintu...... 186.

## C H A I R U L   F A H M I
yang  hidup. 13 Namun  dengan  keberhasilan  al-Syafi’i  merumuskan ijmak  menjadi  sumber  hukum  formal  seperti  halnya  Alquran  dan hadis  dan  membalikkan  urutan  ijtihad-ijmak  menjadi  ijmak-ijtihad, maka hubungan keduanya menjadi rusak.
Sementara menurut al-Syafi’i, ijmak adalah suatu kesepakatan yang bersifat total. Sehingga konsep ijmak tidak lagi merupakan suatu proses yang berorientasi ke masa depan, yakni suatu produk ijtihad, tetapi  menjadi  suatu  konsep  statis  yang  berorientasi  ke  belakang dalam  kesepakatan  generasi  generasi  muslim  masa  dulu, 14 hal  ini berdasarkan pernyataan al-Syafi’i dalam kitabnya ar-Risalah : “Kalian tidak memiliki kesepakatan (ijmak) tetapi yang kalian miliki adalah ketidaksepakatan ( iftiraq ).” 15
Berdasarnya pernyataan tersebut, jelaslah bahwa konsep ijmak menurut  al   Syafi’i  adalah  kesepakatan  yang  bersifat  formal  dan total,  dan  tidak  ada  yang  berbeda  pendapat  satu  pun  dalam  proses pembentukan  ijmak  tersebut.  Berdasarkan  temuan-temuan  itulah Fazlul Rahman kemudian membangun suatu konsep tentang ijtihad- ijmak. Baginya, ijtihad atau jihad intelektual adalah upaya untuk me- mahami suatu teks atau preseden yang relevan di masa lampau yang berisi  suatu  aturan,  dan  untuk  mengubah  aturan  tersebut  dengan memperluas, membatasi atau memodifikasinya dengan cara yang se- demikain rupa, sehingga suatu situasi baru terintegral di dalamnya dengan suatu solusi yang baru.
Fazlul  Rahman  dengan  demikian,  memandang  bahwa  ijtihad bukanlah hak privilese eksklusif golongan tertentu dalam masyarakat muslim, ijtihad sebenarnya merupakan suatu upaya untuk berpikir dan menemukan hukum-hukum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembahasan mengenai ijmak menurut Fazlul Rahman, juga
13 Sunnah yang hidup adalah suatu sikap, pendapat atau tingkah laku (praktek) baik yang dilakukan oleh Nabi saw maupun oleh para sahabat yang dilakukan secara berulang- ulang dan kemudian menjadi ketentuan normatif yang disepakati  sebagai  suatu  hukum.. Taufik  Adnan  Amal, Islam  dan  Tantangan  Modernitas:  Studi  atas  Pemikiran  Hukum Fazlur Rahman (Bandung: Mizan. 1996), 177.
14 Taufik Adnan Amal, Islam dan........ 42.
15 Taufik  Adnan  Amal, Islam  dan....... 42.., Ar-Risalah (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1309 H), 271.
selalu dikaitkan dengan proses ijtihad, menurut dia ijtihad dan ijmak merupakan  prinsip  dan  proses  pembentukan  hukum  Islam.  Ijmak pada  dasarnya  merupakan  suatu  interaksi  pendapat  masyarakat muslim  sehingga  mengkristal  dan  menjadi  opini  publik  atau  ijmak. Jadi menurutnya ijtihad dan Ijmak masing-masing merupakan prinsip dan proses pembentukan hukum Islam.
Fazlul Rahman juga mengkaitkan konsep ijmak dengan upaya penetapan undang-undang oleh dewan legislatif. 16 Kaitan ijmak dan penetapan  perudang undangan  melalui  badan  legislatif  merupakan upaya pembentukan hukum Islam yang selama ini tersentralisasi dan terabaikan dalam mayoritas literatur ushul fiqh. 17
Konsep ijmak pada dasarnya dalam pembentukan hukum Islam merupakan  permasalahan  umat  Islam  yang  diselesaikan  melalui musyawarah ( syura ). 18 Sebagaimana yang telah diamanatkan Alquran (QS. 42:38), yaitu sebuah prinsip demokrasi khas Qur’ani. Yurisdiksi pemerintahan Khulafaur Rasyidin, sekalipun khalifah, seorang alim dalam ilmu agama, tetapi mereka senantiasa bermusyawarah dengan para pemuka masyarakat mengenai hal-hal yang penting. Sekalipun pengambilan keputusan tetap berada di tangan mereka.
Pada masa kekuasaan Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah, terjadi  semacam  pembagian  tugas.  Karena  penguasa  tidak  lagi  se-
16 Fazlur Rahman, Implementation of the Islamic Consept of States in the Pakistani , Dalam Islam  in  Tradition;  Muslim  Perspectives, Terj.  John  Donohua  dan  John  Esposito (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 496.
17 Menurut Rahman prinsip penerapan hukum yang dikembangkan dalam ma-yoritas literature ushul fiqh adalah prinsip ifta’ (penyampaian fatwa). Dalam prinsip Ifta’ seseorang mufti hanya mampu berperan menyampaikan saran-saran hukum, yang merupakan pendapat pribadinya, baik kepada masyarakat maupun kepada penguasa, sedang dalam taqwin wakil- wakil rakyat berkesempatan merumuskan hukum Islam yang berkekuatan dalam opini publik menjadi hukum yang berkekuatan yuridis-formal. Undang-undang (Qanun) yang berisi hukum- hukum Islam yang dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif, menurut Fazlul Rahman, hukum Islam yang mempunyai bentuk paling sempurna, Ibid., 485.
18 Syura dalam pemikiran politik Islam adalah filsafat sistem pemerin- tahan, masyarakat dan keluarga, sebab syura berarti menangani urusan komunitas manu- sia, khusus dan umum, melalui perhimpunan bersama dan kolektif yang merupakan jalan untuk berpartisipasi dalam menangani suatu permasalahan/urusan masyarakat (ummah)  tersebut.  Muhammad  Imarah, Perang  Terminologi;  Islam  versus  Barat, Terj. Musthalah Maufur ( Jakarta: Rabbani Press, 1998), 171.
orang  yang  alim  dalam  berbagai  bidang  ilmu  agama,  maka  mereka menyerahkan urusan agama kepada ulama. Namun kekuasaan politik menjadi kekuasaan penguasa yang cenderung bersifat otokrasi.
Proses pengambilan keputusan secara musyawarah dari empat khalifah pertama tampaknya perlu diterapkan pada masa sekarang. Bentuknya  disesuaikan  dengan  tata  pemerintahan  modern,  di mana  lembaga syura adalah badan legislatif. Selain itu, dalam tata pemerintahan  modern  diberlakukan  pemisahan  kekuasaan  legislatif dan eksekutif yang masing-masing mempunyai otoritas yang berlainan, maka lembaga yang pertama bertugas menetapkan garis- garis besar kebijaksanaan, terutama dalam perancangan dan perumusan hukum. Sedangkan lembaga kedua berwenang dalam mengambil kebijaksanaan operasional.  Demikianlah  pemikiran  Fazlul  Rahman  tentang  upaya pembentukan  hukum  Islam,  yakni  dalam  konteks  tata  hubungan hukum Islam dalam pemerintahan negara modern.
Fazlul Rahman memandang bahwa ijmak dan taqnin sebagai dua lembaga syura yang  penting  berkaitan  terutama  dalam  hal  hukum. Ijmak  merupakan  proses  dan  produk syura masyarakat,  sedangkan taqnin  merupakan  proses syura lembaga  legislatif  yang  mengolah produk  ijmak-masyarakat  menjadi  ijmak  yuridis.  Ijmak-masyarakat tidak  akan  berhenti  sesuai  dengan  watak  masyarakat  yang  tidak pernah diam berpikir dan tidak pernah berhenti berinteraksi. Dalam kondisi demikian dimungkinkan terjadinya perubahan opini publik dan kemungkinan opini minoritas berkembang menjadi opini mayoritas, atau bahkan akan muncul opini masyarakat yang semata-mata baru.
Perubahan  pada  tingkat  ijtihad-ijmak  masyarakat  merupakan masukan  dan  pertimbangan  bagi  badan  legislatif  untuk  mengubah ijmak-yuridis  (perundangan)  yang  lama  menjadi  ijmak-yuridis (perundangan) yang baru. Jika dipandang dari sisi sosiologis dan nilai politis  sebuah  proses  hukum,  sebenarnya  Fazlul  Rahman  berusaha membangun  persepsi  hukum  Islam  sebagai  hukum  positif  dalam konteks  negara  nasional  modern,  yakni  hukum  yang  tumbuh  dan berkembang dalam masyarakat muslim yang bersandar pada prinsip- prinsip  moral  Islam  yang  disahkan  melalui  badan  legislatif.  Adanya unsur “positifikasi” dalam pemikiran hukum Fazlul Rahman adalah
untuk  mengubah  citra  hukum  Islam  tidak  sekedar  sebagai “law  in book” .  Dan  proses  positifikasi  tersebut  pada  dasarnya  merupakan upaya siyasah  al-syar‘iyah (politik  penerapan  hukum)  yang  mana mayoritas literatur ushul fiqh klasik belum mengenalnya. 19
Berdasarkan  uraian  dan  rumusan  tentang  konsep  ijmak  yang dikemukakan  tersebut,  konsep  ijmak  Fazlur  Rahman  merupakan suatu upaya merekonstruksi ijmak yang berlandaskan kepada suatu kesepakatan  bulat  yang  tidak  ada  perselisihan  didalamnya,  menjadi suati  proses  ijtihad  yang  kemudian  melahirkasn  suatu  kesepatakan yang  didalamnya  tidak  terlepas  dari  suatu  perbedaan  pandangan dalam penemuan hukum-hukum baru. Artinya proses lahirnya ijmak dimulai dengan adanya suatu ijtihad, yang kemudian menjadi suatu kesepakatan  dari  umat  (ijmak).  Selain  itu  Fazlur  Rahman  mencoba merelevansikan konsep dengan perkembangan konsep negara modern dengan  pembentukan  majelis-majelis  legislatif,  sehingga  menurut Fazlul Rahman, ijmak merupakan pelaksanaan ijtihad kolektif dalam suatu majelis legislatif.

## b. Metode Penetapan dan Kedudukan Ijmak
Metode  penetapan  ijmak  yang  dikembangkan  oleh  Fazlur Rahman sangat berbeda dengan metode penetapan yang dirumuskan oleh  kebanyakan  ahli  fiqh  klasik.  Menurut  Fazlul  Rahman,  ijmak sebagai  konsensus  yang  dirumuskan  oleh  para  fuqaha  pada  masa dulu  secara  efektif  telah  menghalangi  potensi  ijtihad  atau  wacana- wacana  dan  pemikiran  baru  terhadap  masalah-masalah  hukum. Menurut jumhur ulama apabila ijmak telah memenuhi rukun-rukun ijmak, 20 maka ia menjadi mengikat (wajib) bagi setiap orang. Sehingga
19 Taufik Adnan Amal, Op. Cit., 167. 20 Ada 4 (empat) macam -rukun jmak yaitu:
1.  Pada  masa  terjadinya  peristiwa  itu  harus  ada  beberapa  orang  mujtahid. Sebab istilah kesepakatan pendapat itu tidak akan bewujud sekiranya tidak ada beberapa macam pendapat yang masing-masing pendapat itu bersesuaian dengan pendapat yang lain. Jika dalam masa terjadinya peristiwa itu tidak ada seorang mujtahid sama sekali, atau ada tetapi hanya seorang saja, maka tidaklah terjadi suatu ijmak yang dibenarkan oleh syara’.
2.  Seluruh  mujtahid  kaum  muslimin  menyetujui  hukum  syara’  yang  telah  mereka putuskan  itu  dengan  tidak  memandang  negara,  kebangsaan  dan  golongan
akibatnya, para mujtahid tidak dapat melakukan ijtihad baru terhadap masalah  yang  telah  ada  ijmak.  Hal  ini  disebabkan  karena  ijmak  di- dasarkan/disandarkan pada teks Alquran dan hadis Nabi saw, 21 baik secara langsung maupun tidak, sehingga tertutup kemungkinan bagi perubahan dan pembatalan (naskh) oleh Ijmak yang lain. 22
Mayoritas  ulama  Sunni  yang  berpendapat  bahwa  penetapan/ sandaran  ijmak  harus  berdasarkan  dalil  (nas)  Alquran  dan  Hadis, karena berdasarkan beberapa alasan, antara lain: 23
1.  Dalam keadaan tidak ada rujukan atau sandaran, tidak mungkin seseorang akan sampai kepada suatu kebenaran.
2.  Nabi  Muhammad  saw,  tidak  pernah  berkata  atau  menerapkan hukum kecuali bila sandaran berupa wahyu, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran. Para mujtahid selain Nabi tidak akan lebih baik dari
mereka.  Kalau  peristiwa  yang  dimusyawarahkan  itu  hanya  disepakati  oleh mujtahid dari satu negara saja, misalnya mujtahid dari Mesir saja, maka hasil keputusan  tersebut  bukanlah  ijmak.  Ijmak  harus  merupakan  kesepakatan  dari mujtahid dari seluruh umat.
3.  Kesepakatan itu hendaknya dilahirkan oleh masing-masing dari mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan.
4.  Kesepakatan  itu  haruslah  merupakan  yang  bulat  dari  seluruh  mujtahid.  Jadi, kalau  kesepakatan  itu  hanya  dari  kebanyakan  mujtahid  saja  sedang  begaian mujtahid yang lain menentangnya, maka bukanlah merupakan ijmak yang dapat dijadikan  hujjah  syar’iyah. Apabila rukun-rukun Ijmak tersebut telah terpenuhi, maka  hukum  hasil  dari  Ijmak  itu  merupakan  undang-undangn  syara’  yang  wajib ditaati dan para mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati itu tempat berijtihad baru. Sebab hukumnya sudah tetap atas dasar bahwa Ijmak  itu  telah  menjadi  hukum  syara’  yang  qath’i,  sehingga  tidak  dapat  ditukar  atau dihapus dengan ijtihad yang lain. Lihat, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), 59-60.
21 Menurut  Mayoritas  jumhur  ulama  landasan  Ijmak  yang  didasarkan  ayat  al- Qur’an  adalah  QS.  2:143,  4:  115,  7:  181,  3:103,  42:10,  4:59.  Sedangkan  hadits  yang menjadi  landasan  penetapan  Ijmak  adalah  “Umatku  tidak  akan  bersepakat dalam kesalahan. Kalau engkau melihat timbulnya pertentangan, ikutilah suara kelompok mayoritas”.(1bn Majah). Ahmad Hasan, Ijmak Ahmad Hasan, (terj. Rahmani Astuti) (Bandung: Pustaka, 1985), 45.
22 Abd al-Wahhab Khallaf, Ushul Fiqh, 46-47. Lihat juga Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Mesir: Dar al Fikr al-Arabi, t.t),  167. M. Hasyim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence (Selangor: Pelanduk Publication, 1994), 225.
23 Amir  Syarifuddin, Ushul  fiqh;  Sumber  Penemuan  Hukum  Islam (Jakarta:  Logos, 1998), 154.
Nabi, karena tidak mungkin mereka menetapkan suatu ketentuan hukum tanpa merujuk kepada dalil.
3.  Seandainya  para  mujtahid  itu  dapat  menetapkan  hukum  tanpa sandaran  berarti  masing-masing  mujtahid  secara  perorangan dapat  menetapkan  hukum  tanpa  sandaraan.  Bila  masing-masing mujtahid secara perseorangan dapat berbuat demikian, maka tidak ada artinya lagi kesepakatan itu.
4. Mengemukakan pendapat dalam hal agama tanpa dalil atau petunjuk adalah  tindakan  yang  salah.  Kalau  sepakat  berbuat  begitu,  berarti sepakat  dalam  kesalahan,  padahal  umat  secara  keseluruhan  tidak mungkin  sepakat  dalam  kesalahan.  Produk  hukum  syar’i  bila  tidak disandarkan kepada dalil, tidak dapat diketahui hubungannya dengan hukum syara’. Bila keadaannya seperti itu, maka tidak dapat diterima.
Sedangkan  menurut  Fazlul  Rahman  penetapan  ijmak  harus dilakukan melalui proses ijtihad atau qiyas. Hal ini berdasarkan hasil ungkapan  Fazlul  Rahman  dalam  bukunya Islamic  Methodology  in History yang artinya:
“Kita  temukan  bahwa  dalam  sejarah  (Islam)  pada  masa  sahabat, ijtihad dan ijmak tidak hanya saling berhubungan satu sama lainnya. Tetapi juga berhubungan dengan sunnah yang bermula dari sunnah Nabi, yang merupakan proses interpretasi dan elaborasi kreatif yang berlangsung terus menerus yang kemudian dinamakan dengan ijmak. Namun proses ini mengalami stagnan, setelah perkembangan ilmu hadis pada abad kedua dan ketiga hijriah, yang menjadikan sunnah (praktek)  Nabi  dan  para  sahabat  sebagai  hadis  yang  dinisbahkan kepada  Nabi,  sehingga  walaupun  hadis  yang  hanya  didukung  oleh satu mata rantai perawi (ahad), dipandang lebih tinggi otoritasnya daripada  pendapat  (opini)  seorang  mujtahid  dan  bahkan  praktek kaum muslimin atau ijmak”. 24
Dari ungkapan di atas terlihat bahwa proses penetapan ijmak dimulai  dengan  adanya  ijtihad  (interpretasi)  terhadap  sunnah. 25 Pe-
24 Fazlur Rahman, Islamic Methodologi in History, dikutip dari Taufik Adnan Amal dalam Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazur Rahman. Cet, VI (Bandung: Mizan, 1996), 171.
25 Sunnah menurut Fazlul Rahman adalah sebuah konsep prilaku, baik yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Dan sebuah hukum tingkah laku, baik yang terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang kali baik yang dilakukan oleh Nabi saw maupun oleh para sahabat. Lebih lanjut Rahman mengemukakan bahwa sunnah adalah sebuah

## C H A I R U L   F A H M I
mahaman  terhadap  sunnah  dilakukan  melalui  pendekan  historis dan kemudian direlevansikan dengan kondisi dan situasi pada masa sekarang sehingga akan melahirkan hukum-hukum baru yang sesuai dengan  kebutuhan  zaman.  Metode  penetapan  terhadap  ijmak  yang dirumuskan Fazlur Rahman tidak menjadikan dalil nash (Alquran dan hadiis) sebagai sandaran bagi ijmak, karena menurut Fazlul Rahman seandainya kekuatan ijmak membutuhkan suatu dalil sebagai sandaran, maka  sebenarnya  kekuatan  hujjah  terletak  pada  dalil  yang  menjadi sandaran itu, bukan pada ijmak sendiri. Dengan demikian tidak ada artinya dalam kedudukannya sebagai dalil syara’ yang berdiri sendiri.
Contoh  yang  dikemukakan  oleh  Fazlur  Rahman  dalam  me- netapkan ijmak yang didasarkan pada ijtihad atau qiyas, adalah ijmak tentang pengangkatan Abu Bakar menjadi Khalifah. Hal ini diqiyaskan kepada penunjukan Abu Bakar oleh Nabi saw menjadi imam shalat waktu Nabi sedang sakit. Dari contoh di atas diketahui bahwa proses pengangkatan  Abu  Bakar  didasari  oleh  ijtihad Umar  Ibn  Khattab, yang  kemudian  dijustifikasi  dengan  ijmak.  Jadi  dapat  dinyatakan bahwa ijtihad dan ijmak merupakan dua alat yang saling berkaitan dengan suatu proses yang bersinambungan. Dalam ijtihad bisa terjadi pendapat seseorang individu dalam suatu kasus sangat sesuai, sehingga memperoleh pengakuan umat secara keseluruhan (ijmak). 26
Menurut  pandangan  penulis,  apabila  dalam  penetapan  ijmak yang  disandarkan  kepada  qiyas,  secara  tidak  langsung  ijmak  itu juga berdasarkan nash syar’i, karena qiyas itu sendiri adalah hujjah syar’iyah yang bersandar secara langsung kepada nash, karena qiyas itu sendiri adalah suatu cara dalam mengistinbatkan hukum dengan menghubungkan sesuatu kepada hukum yang ada nasnya. Bila konsep ijmak seperti itu, maka ijmak tersebut pada hakikatnya adalah ijmak yang disandarkan kepada nash syar’i juga.
konsep prilaku yang secara aktual dipraktekkan oleh masyarakat secara berulang-ulang (untuk waktu yang cukup lama) tidak hanya dipandang sebagai tindakan biasa, tetapi juga menjadi hukum normatif dari masyarakat tersebut, seperti hainya praktek ahl Madinah. Sunnah ini merupakan praktek yang telah disepakati secara bersama melalui proses interpretasi oleh ra’yu atau qiyas dan secara perlahan lahan diterima oleh umat sebagai Ijmak. Ibid, 21.
26 Ahmad  Hasan, Pintu  ljtihad  Sebelum  Tertutup, Terj.  Agah  Garnadi,  Cet  II (Bandung: Pustaka,  1994),  149.
Sedangkan  kedudukan  ijmak  dalam  hukum  Islam  menurut Fazlur Rahman merupakan suatu metode dalam menemukan sumber materi  hukum,  kalau  ketentuan  hukum  tersebut  tidak  terdapat di  dalam  Alquran.  Maka  ijmak  merupakan  alat  atau  jalan  untuk menyusun  legislasi  mengenai  masalah-masalah  baru  melalui  suatu kesepakatan. Namun pemikiran Fazlur Rahman terhadap kedudukan ijmak sendiri tidak terlepas dari proses evolusi sunnah, artinya antara sunnah-ijtihad dan ijmak saling berkaitan. Hal ini sebagaimana dalam Islamic Methodology in History yang artinya:
“Prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  paling  pokok  adalah  Alquran, setalah itu sunnah, ijtihad dan ijmak. Kita mengetahui bahwa di awal sejarah  Islam  konsep-konsep  ijtihad  dan  ijmak  tidak  hanya  saling berhubungan,  tetapi  masing-masing  diantara  keduanya  berhubun- gan pula dengan konsep sunnah. Sunnah ini bermula dari sunnah Nabi  dan  berubah  menjadi  proses  penafsiran  dan  penyempurnaan yang berkelanjutan terus-menerus dan didukung oleh ijmak. Proses kreativitas ini terhenti ketika “sunnah yang. hidup” diformulasikan ke dalam bentuk hadis dan dinyatakan bersumber dari Nabi”. 27
Dari ungkapan Fazlur Rahman di atas terlihat bahwa kedudukan ijmak mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam penemuan sumber  hukum  atau  dalil  syarak,  namun  dalam  arti  bahwa  ijmak merupakan  metodologi  dalam  menginterpretasi  (ijtihad)  terhadap sunnah untuk menunjukkan jalan dalam mengetahui adanya hukum syara’.  Sedangkan  mayoritas  ulama  Sunni  menyatakan  bahwa kedudukan  ijmak  menempati  salah  satu  sumber  atau  dalil  hukum sesudah Alquran dan Sunnah. Ini berarti dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam dan bersifat qath’i 28 .
Sementara menurut Fazlul Rahman, kedudukan ijmak tidaklah bersifat qath’i, karena secara historis munculnya konsep ijmak adalah tidak berlandaskanAlquran atau hadis, tetapi melalui ijtihad terhadap sunnah  yang  merupakan  praktek  Nabi  saw  atau  para  sahabat,  dan kaum muslimin secara umum.
Uraian tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan ijmak dalam pandangan  Fazlur  Rahman  bukanlah  menjadi  sumber  hukum  yang
27 Fazlur Rahman, Op. Cit., 213.
28 Lahmuddin  Nasution, Pembaharuan  Hukum  Islam  Dalam  Mazhab  Syafi’i (Bandung: Remaja Rosdakarya), 90.

## C H A I R U L   F A H M I
berdiri sendiri dan bersifat qath’i, akan tetapi ijmak merupakan suatu metode dalam menemukan hukum-hukum baru yang tidak diatur di dalam Alquran atau hadis melalui ijtihad atau qiyas.

## C.  Penutup
Konsep ijmak yang dirumuskan oleh Razlur Rahman merupakan anti tesis terhadap konsep ijmak yang telah dirumuskan oleh Imam Asy-Syafi’I  dan  mayoritas  ulama  Sunni  lainnya.  Selain  itu  konsep Fazlur  Rahman  juga  sangat  relevan  dalam  pembaharuan  hukum Islam  di  abad  modern  ini.  Konsep  tersebut  revelevansinya  terletak pada upaya menjawab berbagai persoalan kontemporer melalui proses ijtihad kolektif, serta mengaktualisasikannya dalam lembaga legal – formal (legislative) .
Selain itu konsep ijmak yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman diharapkan  menjadi  suatu  metode  dalam  proses  penalaran  hukum untuk menjawab pelbagai permasalah kontemporer dan juga sebagai upaya pembaharuan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman secara kolektif (ijtihad kolektif).

## Daftar Pustaka
Al-Amidi. al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam . Kairo: Muassasat al-Halabi,
t.th.
Amal, Taufik Adnan. Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman. Bandung: Mizan, 1996.
Aman,  Taufik  Adnan. Fazlur  Rahman  dan  Usaha-Usaha  Neo-
Modernisme Islam Dewasa ini. Bandung: Mizan, 1993.
Al-Ghazali. al-Mustashfa fi ilm al-Ushul . Beirut: Dar al Kutub al- Ilmiyah, t.th.
Hasan, Ahmad. The Early Development of Islamic Jurisprudence. Pakistan:  Islamic  Research  Institut  1970.  Edisi  Indonesia. Pintu  Ijtihad  Sebelum  tertutup.  Diterj.  Agah  Garnadi. Bandung: Pustaka, 1984.

## K O N S E P   I J M A K   M E N U R U T   FA Z L U R   R A H M A N   D A N   P E M B A H A R U A N   H U K U M   I S L A M
Hasan,  Ahmad. The  Doctrine  of  Ijma  in  Islam. Pakistan: Islamic Research  Institute,  t.th.  Terj.  Astuti, Ijma Ahmad Hasan.
Bandung: Pustaka, 1995.
Khallaf, Abdul Wahab. Ushul Fiqh : Dar al-Fikr, t.th.
Rahman, Fazlur. ‘Islamic Methodology in History, Karachi: Central Institute  of  Islamic  Research’,  1965.  Edisi  Indonesia.
Membuka  Pintu  Ijtihad .  Terj.  Anas  Mahyiddin.  Bandung:
Pustaka, 1995.
Rahman,  Fazlur.  ‘Implementation  of  Islamic  Concept  of  States  in the  Pakistani  Muslim’.  Dalam  buku Islam  dalam  Tradisi,
Perspektif Muslim. Terj. John Donohua dan John Esposito. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
Rahman,  Fazlur.  ‘Islam  and  Modernity;  transformation  of  an
Intellectual Tradition’, Chicago: University of Chicago Press, Chicago,  1980.  Edisi  Indonesia. Islam  dan  Modernitas; Tantangan  Transformasi  Intelektual .,  Diterj.  Ahsin
Muhammad., Bandung: Pustaka, 1995.
Rahman, Fazlur. ‘Islam’. Chicago: Chicago University Press, 1979.
Edisi  Indonesia. Islam. Terj.  Ahsin  Muhammad.  Bandung:
Pustaka, 1994.
Schacth,  Joseph. Pengantar  Hukum  Islam. Terj.  Joko  Soepomo.
Jogyakarta: Islamika, 2003.
Syarifuddin,  Amir. Ushul  Fikih;  Sumber  Penemuan  Hukum  Islam .
Jakarta: Logos, 1998.
Asy-Syafi’i. Ar-Risalah .  Al-Halabi.  Mesir  Syirkah  Maktabah  wa Mathaba’ah Mustafa al-Babi, 1968.
Yahya, Mukhtar& Fathurrahman. Dasar-dasar Pembinaan Hukum
Fikih Islam . Bandung: Al-Ma’arif, 1986.