Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021

## POTENSI DAN HAMBATAN DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP USAHA BERBASIS ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA
Oleh:
Martina Coo Mogi
Magister Kenotariatan Universitas Surabaya martinacoomogi@gmail.com

## ABSTRAK
Pengenaan  Pajak  Penghasilan  terhadap E-Commerce yang  sedang  berkembang  di  Indonesia memang  harus  mendapat  perhatian  dari  pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan  besarnya  potensi perpajakan dari usaha secara online tersebut. Peraturan perpajakan di Indonesia masih belum mengatur secara khusus mengenai hal tersebut sehingga terjadi kekosongan norma. Tujuan dari penulisan  jurnal  ilmiah  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  potensi  pendapatan  negara melalui  pengenaan  pajak  Pajak  Penghasilan  terhadap  transaksi E-Commerce di  Indonesia. Metode  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach )  pendekatan analisis  konsep  hukum  ( Analitical  Conceptual  Approach )  dan  pendekatan  perbandingan ( Comparative Approach ). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Potensi Perpajakan terhadap transaksi E-Commerce Di Indonesia sangat besar, namun ada beberapa faktor penghambat dalam pengenaan Pajak terhadap E-Commerce baik  dari  faktor  hukum  faktor  pemerintah  maupun  pelaku  usaha online sebagai  wajib  pajak. Seharusnya pemerintah membuat aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut sehingga dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan baik.
Kata Kunci: Potensi; Pajak; e-Commerce.

## A. PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Guna memenuhi tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Demi  tercapainya  tujuan  tersebut diperlukan dana yang besar yang bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Seiring perkembangan jaman, sumber daya alam dan sumber daya manusia semakin berkurang, maka dari itu pajak merupakan pilihan utama. 1
1 Bustamar Ayza (2017), Hukum Pajak Indonesia , Jakarta, Kencana, hlm 2.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang tertuang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  adalah  iuran  kepada  Negara  (yang  dapat dipaksakan)  yang  terhutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas  negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 2 Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assesment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan serta tanggungjawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.  Pemerintah  dalam  hal  ini  berkewajiban  melaksanakan  pembinaan,  penelitian,  dan pengawasan  terhadap  pemenuhan  kewajiban  wajib  pajak,  salah  satunya  adalah  pajak penghasilan. 3
Seiring dengan Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat secara otomatis juga mempengaruhi  gaya  hidup  orang-orang  yang  ada  didalamnya.  Akses  internet  yang  semakin mudah  dan  murah  didukung  dengan  tersedianya  berbagai  jenis  gadget  menjadikan  siapapun semakin mudah dalam mengakses informasi.Pengguna internet yang semakin besar inilah yang mendorong  munculnya  berbagai  situs  jual  beli  berbasis  daring ( online ), yang memungkinkan antara  penjual  dan  pembeli  dapat  bertransaksi  di  dunia  maya,  tanpa  harus  bertatap muka.Transaksi online ini acapkali disebut dengan e-commerce. Dengan berbagai kemudahan, seperti penjual tidak perlu menyewa tempat, stok barang, atau menyewa pegawai menjadikan e- commerce sebagai salah satu bisnis yang paling diminati.
Dalam  hal  ini  apabila  Pajak  tidak  diatur  dalam  peraturan  undang-undang,  maka  akan dianggap sebagai suatu perampokan kepada rakyat. 4 Maka yang harus diperhatikan adalah tetap menjaga pertumbuhan yang pesat ini agar tidak terjadi distorsi yang diakibatkan oleh kebijakan perpajakan.  Selama  ini  aspek  perpajakan  dalam  e-commerce  menjadi  sorotan  otoritas perpajakan,  apakah  transaksi  ini  dikenakan  pajak  dan  bagaimana  menyeimbangkan  antara peraturan perpajakan yang ada dengan perkembangan e-commerce.
2 Dwi  Sulastyawati  (2014), Hukum  Pajak  dan  Implementasinya  Bagi  Kesejahteraan  Rakyat, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 121.
3 Safri Nurmantu (2005), Pengantar Perpajakan , Jakarta, Granit , hlm 108.
4 R.santoso Brotodiharjo, (1978) Pengantar Ilmu Hukum Pajak ,Jakarta, Eresco, hlm 33.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normative dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach )  pendekatan  analisis  konsep hukum  ( Analitical  Conceptual  Approach )  dan  pendekatan  perbandingan  ( Comparative Approach ). Penelitian Hukum yuridis normative berpijak pada hukum yang berlaku pada masa sekarang. Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan, membaca, serta menganalisa berbagai  sumber  bahan,  baik  yang  bahan  bersifat  hukum  maupun  bahan  yang  bersifat  non hukum dan memiliki relevansi erat dengan permasalahan yang sedang diteliti. “ Pengumpulan bahan – bahan tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mencari, membaca, serta menganalisa  sumber  bahan-bahan  tersebut  melalui  media  daring  ataupun  media-media  lain yang bersifat konvensional. ”

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Potensi  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Dalam  Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce) dan Pengaturan Pengenaan Pajak di Indonesia a. Potensi  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Dalam  Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce)
Perdagangan online ,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan e-commerce adalah  proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. 5 Pada awalnya, e-commerce , dilakukan dalam transaksi-transaksi bisnis antar perusahaan besar, antar  perbankan,  serta  institusi  lainnya.Namun,  pada  perkembangannya,  fokus  perdagangan elektronik dengan media internet bergeser mendekati konsumen-konsumenindividual.Tekanan komunitas bisnis saat ini mulai melibatkan konsumen individual dalam perdagangan online ini. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, jumlah perdagangan online atau e-commerce pun semakin meningkat.Indonesia adalah  salah  satu  pengguna  internet  terbesar  didunia.  Berdasarkan  hasil  survey  Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) Pada Bulan Mei 2020 pengguna internet di Indonesia mencapai 171,18 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sekitar 264 juta jiwa, penetrasi internet di  Indonesia  mencapai  sekitar  64.8%  dari  total  populasi  di  Indonesia.  Pengguna  internet Indonesia  tercatat  sebagai  warganet  yang  paling  banyak  membeli  barang  secara online pada Desember  2020  Sebanyak  86  persen  pengguna  internet  Indonesia  melakukan belanja online lewat  perangkat  apapun.  Bahkan  pada  tahun  2020  Indonesia  di  menobatkan
5 Dewi Irmawati, (2011), Pemanfaatan E-Commercedalam Dunia Bisnis , Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, Edisi Ke-VI, hlm.97
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
menjadi  pasar e-commerce terbesar  dan  paling  cepat  berkembang  di  Asia  Tenggara.  Nilai ekonomi  internet  di  Indonesia  pada  2020  diperkirakan  mencapai US$27  miliar.Dengan  rata- rata pertumbuhan majemuk belanja konsumen pertahun naik 49 persen. 6 Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar e-commerce yang potensial.
Sebagai contoh Joko sebagai pengusaha yang memperdagangkan dagangannya di online shop“Shopee” mengungkapkan memperoleh penghasilan hingga 400 Juta rupiah perbulannya hanya denganmemperdagangkan baju-baju di online shop tersebut. 7 Di sisi lain Fahruddin yang memperdagangkan mainan di online shop “ Toko Pedia” meraup penghasilan hingga 40 juta perbulan. 8 Ditambah dengan pengakuan Ichwan Sitorus yang merupakan Presiden Menejer di Tokobagus.com  mengatakan  bahwa  aktifitas  transaksi  jual  beli  melalui  tokobagus.com mencapai milyaran rupiah tiap hari, sehingga sebulan mencapai triliunan rupiah. 9
Pengusaha  perdagangan online dengan  penghasilan  yang  tergolong  besar  tentunya mempunyai potensi transaksi perdagangan online ini.Karena yang terpenting dalam pengenaan pajak  adalah  terdapatnya  hutang  pajak.Ada  dua  pandangan  dalam  melihat  timbulnya  hutang pajak.Menurut  pandangan  Materil,  utang  pajak  timbul  karena  undang-undang  dengan  syarat adanya tatbestand, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa- peristiwa  yang  dapat  menimbulkan  utang  pajak  itu. 10 sehingga  dalam  transaksi  perdagangan online , kita perlu melihat apakah dengan syarat tatbestand transaksi perdagangan online dapat dikenakan pajak penghasilan, meskipun fiskus belum menentukan SKP (Surat Ketetapan Pajak) tetapi syarat tatbestand telah terpenuhi untuk dapatdikenakan pajak, maka hutang pajak timbul dengan sendirinya. Ketika timbulnya hutang pajak dari suatu kegiatan, jelaslah bahwa kegiatan tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan.
Berbeda  dengan  pandangan  formil,  utang  pajak  timbul  apabila  telah  ada  SKP  (Surat Ketetapan Pajak) dari fiskus pajak. 11 sehingga meskipun dalam transaksi perdagangan online memiliki  potensi  berdasarkan  Undang-undang  menurut tatbestand layak  untuk  dikenakan pajak,  tetapi  selama  belum  ada  SKP  dari  fiskus  pajak,  maka  transaksi  perdagangan online dianggap belum ada utang pajak. Dalam perbuatan administratif pengeluaran SKP oleh fiskus
6 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200201173813-185-365769/netizen-indonesia-paling- gemar-belanja-online , diakses tanggal 15 September 2021
7 https://www.idntimes.com/news/indonesia/sunariyah/kisah-joko-coba-coba-jualan-online-jadi-omzet- rp400-juta-di-shopee , diakses tanggal 15 September 2021
8 https://www.tokopedia.com/panduaninternet/kelas-bos-bisnis-toko-online-omset-ratusan-juta,  diakses tanggal 15 September 2021
9 www.pajak.go.id/content/transaksi-online-capai-triliunan-rupiah-setiap-bulan,  diakses  tanggal  15 September 2021
10 R. Santoso Brotodihardjo, (2013). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung, Refika Aditama, hlm. 121.
11 Ibid.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
harus  berdasarkan  syarat-syarat  dan  ketentuan  dalam  undang-undang.Yang  menjadi  masalah belum ada dasar hukum yang mengatur secara khusus transaksi perdagangan online ini.
Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  di  atas,  dengan  potensi  pajak  yang  dimiliki pengusaha dari transaksi perdagangan online ( e-commerce ), belum menimbulkan hutang pajak jika  melihat  berdasar  pandangan  materil.  Memang  belum  ada  dasar  hukum  yang  spesifik mengatur  pengenaan  pajak  untuk  transaksi  perdagangan online ini.Sehingga  belum  ada tindakan  dari  fuskus  dalam  menentukan  SKP.  Tetapi  jika  kita  bedasar  pada tatbestand (perbuatan, keadaan, peristiwa) dengan mengacu pada pandangan formil, pengusaha transaksi perdagangan online sangat berpotensi untuk dapat dikenakan pajak.
b. Pengenaan  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Dalam  Perdagangan Online (E-Commerce) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Saat ini belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce, sehingga  masih  mengikuti  ketentuan  pajak  penghasilan  secara  umum.  Khusus  untuk  pelaku pengusaha e-commerce orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya disamakan dengan toko konvensional. Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, perlakuan pajak pengusaha e-commerce dengan penghasilan/omzet bruto tidak melebihi Rp 4,8 milliar dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omset. Pemerintah mengatakan kalau pengenaan pajak ini bukan hal baru, melainkan penegasan karena kegiatan e-commerce sudah diatur dalam empat kegiatan besar, yaitu:
a. Classified Ads (jasa layanan pasang Iklan di situs online) , yaitu kegiatan menyediakan tempat secara online untuk memajang produk atau jasa dalam bentuk teks, grafik, video penjelasan,  informasi,  dan  Iain-lain  bagi  pengiklan.  Pihak-pihak  yang  terkait  dalam bisnis  ini  diantaranya  adalah  pemilik  situs  penyedia  layanan  iklan  (classified  Ads) pengiklan  dan  pengguna  iklan/pembaca.  Dalam  kegiatan  ini,  terdapat  kewajiban  PPh dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan atau waktu untuk memajang materi promosi  barang  dan  atau  jasa  dalam  bentuk  teks,  grafik,  video  penjelasan,  informasi secara online.
b. Online Marketplace (Penyedia Layanan Jual Beli Online), yaitu kegiatan menyediakan tempat  kegiatan  usaha  berupa  toko  online  di  internet  yang  menjadi  tempat  bertemu penjual dan pembeli yang terdaftar sebagai anggota untuk melakukan jual beli secara online.Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ini adalah pemilik toko online (market place)  sebagai  penyelenggara,  penjual  dan  pembeli.  Dalam  kegiatan  ini,  terdapat
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
kewajiban  PPh  dan  PPN.  PPh  dikenakan  pada  penjual  atas  penambahan  penghasilan akibat barang yang laku dijual, sedangkan PPN dikenakan kepada pembeli atas proses perpindahan barang antara penjual dan pembeli melalui marketplace tersebut.
c. Daily  Deals, Model  bisnis  ini  merupakan  kegiatan  usaha  berupa  situs Daily  Deals sebagai  tempat Daily  Deals  Merchant menjual  baran  dan/atau  jasa  kepada  pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran.
d. Online  Retail, Model  Bisnis  ini  adalah  kegiatan  menjual  barang  dan/atau  jasa  yang dilakukan oleh penyelenggara Online Retail kepada pembeli di situsnya. 12
Berdasarkan  hal  tersebut,  pelaku  transaksi E-Commerce dapat  dikategorikan  sebagai subjek  pajak  yang  berkewajiban  untuk  membayar  pajak  kepada  negara.  Subjek  pajak  akan dikenakan  pajak  apabila  menerima  atau  memperoleh  penghasilan.  Dasar  hukum  dari  Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai pengenaan pajak terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
Apabila dilihat dari syarat subjektif dan syarat objektif yang merupakan syarat menjadi Wajib Pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, maka pengusaha orang pribadi maupun badan dalam negeri yang melakukan perdangangan online dapat dikenakan pajak penghasilan. Tentu jika penghasilanya melebihi dari ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah  ditentukan  Pada  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  No  36  tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan. Selain undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, terdapat aturan  pelaksana  dari  undang-undang  pajak  penghasilan  yaitu  peraturan  pemerintah  dan peraturan direktorat jendral pajak sebagai dasar hukum dalam hal pengenaan pajak penhasilan. Jika wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri pada bentuk transaksi konvensional memiliki  penghasilan  lebih  dari  4,8  Miliar  dalam  satu  tahun  pajak  saat  menjalankan  usaha perdagangan, maka sistem perhitungan pajaknya bisa menggunakan sistem penghitungan pajak berdasarkan  undang-undang  No  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan.  tetapi  aturan  ini terlalu  bersifat  umum  jika  mengatur  pengenaan  pajak  untuk  transaksi  perdagangan online . Karena  Wajib  Pajak  dalam  transaksi  perdagangan online bukan  saja  wajib  pajak  badan melainkan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  transaksi  perdagangan  yang  besifat abstrak.
12 Sitorus,  Riris  Rotua,  (2017) Pengaruh  E-Commerce  terhadap  Jumlah  Pajak  yang  Disetor  dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening, Jurnal FEB Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 2, No. 2, hlm 70.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Apabila pengusaha orang pribadi maupun badan pada bentuk perdagangan konvensional memiliki penghasilan dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka orang pribadi maupun badan dapat menggunakan penghitungan pajak penghasilan final. Karena sejak berlakunya PP Nomor  46  tahun  2013  Tentang  Pajak  Penghasilan  Final,  maka  perlakuan  pajak  pengusaha perdagangan  dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi  Rp4,8  milliar  dapat  dikenakan  pajak penghasilan  final.  seperti  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  jika  memperoleh  penghasilan dibawah 4,8 miliar maka akan dikenakan pajak sebesar 1% dari omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Sayangnya aturan yang ada ini hanya dapat diterapkan bagi wajib pajak badan dalam transaksi perdagangan online dan tidak dapat diterapkan bagi wajib pajak orang pribadi, karena  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (3a)  dari  Peraturan  pemerintah  di  atas  menegaskan  bahwa “yang tidak termasuk wajib pajak orang pribadi  adalah adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usahaperdagangan dengan menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap”. Dengan kata lain, untuk dapat dikenakan pajak,  wajib  pajak  orang  pribadi  harus  memiliki  “tempat  usaha  permanen”.  Tentunya  jelas, apabila peraturan pemerintah diatas digunakan sebagai  dasar hukum  dalam  pengenaan pajak untuk  transaksi  perdagangan online ,  maka  pengenaan  pajak  tidak  akan  maksimal  karena  hal tersebut sangat berbeda dengan konsep transaksi perdagangan online yang terjadi di dunia maya ( cyber space ).
c. Pengenaan  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Terhadap  Pengusaha Dalam Perdagangan Online (E- Commerce) Berdasarkan Konsep Pengenaan Pajak
Pada  konsep  pengenaan  pajak,  kita  mengenal  tentang  asas-asas  dan  teori-dalam perpajakan, dimana asas dan teori ini yang merupakan landasan dalam pengenaan pajak. Dari sisi keadilan pengenaan pajak, pengusaha perdagangan online dan perdagangan konvensional yang  sama-sama  memperoleh  penghasilan  dari  kegiatan  usahanya,  yang  mana  penghasilan merupakan  syarat  objektif  dalam  pengenaan  pajak  penghasilan,  maka  sesuai  dengan  “Asas Keadilan”  menurut  Adolf  Wigner  menegaskan  bahwa  pengenaan  pajak  hendaknya  bersifat umum  atau  universal  dengan  tidak  diskriminatif.  Jika  seseorang  dalam  keadaaan  yang  sama hendaknya  diperlakukan  yang  sama.  tentunya  dengan  memperhatikan  daya  pikul  seseorang. Daya  pikul  yang  dimaksud  adalah  pemungutan  pajak  haruslah  sesuai  dengan  kemampuan membayar wajib pajak. Tekanan semua pajak- pajak harus sesuai dengan gaya pikul wajib pajak dengan  memperhatikan  pada  besarnya  penghasilan  dan  kekayaan,  juga  pengeluaran  belanja wajib  pajak.  Jika  pemerintah  mengatur  pengenaan  pajak  pada  pengusaha  konvensional,
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
pemerintah juga harus melakukan hal yang sama untuk pengusaha perdagangan online . Melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, transaksi perdagangan online belum diatur secara maksimal,  karena  undang-undang  nomor  36  tahun  2008  tentang  pajak  penghasilan  terlalu bersifat  umum,  dan  aturan-aturan  pelaksananya  dalam  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan Direktorat Jendral Pajak sangatlah tidak maksimal apabila undang-undang yang dikhususkan untuk pengusaha konvensional juga diterapkan untuk pengusaha perdagangan online , sehingga perlu  adanya  dasar  hukum  yang  baru  yang  mengatur  secara  spesifik  untuk  pengenaan  pajak dalam  transaksi  perdagangan online .  Karena  berdasarkan  “Asas  Administrasi”  dalam pengenaan pajak yang dikemukakan Adolf Wigner dan “Asas Kepastian” dari Adam  Smith, mereka menegaskan dalam hal penggenaan pajak haruslah bersifat pasti. Dalam arti harus jelas disebutkan siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa besarnya pengenaan pajak, bagaimana cara  pembayaranya,  dan  apa  sanksi  jika  terlambat  membayar  pajak.  Semua  haruslah  diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas. 13
Pengaturan terhadap pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi online harus dibuat lebih spesifik, dikarenakan transaksi perdagangan online tidak hanya terjadi di dalam wilayah pabean  Indonesia  saja,  namun  terkadang  menembus  batas  geografis  negara  lain.  Karena sifatnya lintas negara, banyak perusahaan e-commerce yang menjalankan bisnis secara online disuatu negara, meskipun tidak ada keberadaan secara fisik perusahaannya di negara tersebut. Hal  ini  tentu  akan  menimbulkan  konfilik  mengenai  negara  mana  yang  berhak  memungut pajaknya,  dikarenakan  pengenaan  pajak  hanya  mencakup  sebatas  di  wilayah  teritorial  suatu negara.  Hal  inilah  yang  cukup  sulit  dideteksi,  dikarenakan  transaksi e-  commerce tentunya berbeda dengan transaksi konvensional.
2. Faktor  penghambat  serta  solusi  dalam  pengenaan  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak Pertambahan Nilai terhadap Perdagangan Online (E-Commerce)
E-Commerce merupakan salah satu dari subjek pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak tanpa terkecuali. Seharusnya dengan berkembangnya bisnis E-Commerce di Indonesia  membuat  peningkatan  pendapatan  negara  juga  karena  pajak  yang  diterima  negara lebih besar, tetapi kenyataannya penerimaan negara dari pajak masih jauh dari target. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa wajib pajak banyak yang tidak melaporkan kewajibannya dan ada pula wajib pajak yang melapor tetapi pajak yang disetor tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah karena transaksi melalui E- Commerce mampu menembus batas geografis antar negara, selain itu bentuk barang atau jasa
13 https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak diakses diakses tanggal 15 September 2021
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
yang  diperjualbelikan  dapat  berbentuk  digital  seperti  perangkat  lunak  komputer,  musik, majalah  dan  lain-lain.  Sehingga  transaksi  fisik  tidak  diperlukan  lagi  dan  diganti  dengan perpindahan secara digital saja. Transaksi E-Commerce di seluruh dunia terjadi dengan begitu cepat  dalam  waktu  yang  singkat  Sehingga  dalam  pengenaan  pajak  Transaksi E-Commerce diperlukan  aturan  khusus  yang  dapat  menangkap  potensi  perpajakan  berdasarkan  kondisi- kondisi tersebut.
Belum  terdatanya  pelaku  usaha online juga  mengakibatkan  pemungutan  pajak  dari sektor online menjadi  tidak  optimal.  Karena  kebenaran database sangat  menentukan  untuk menguji  kebenaran  pembayaran  pajak  dengan  sistem Self-Assessment. Ketidakefektifan pengenaan  pajak  pelaku  usaha online tersebut  sangat  disayangkan  mengingat  potensi  pajak yang  bisa  didapatkan  sangat  besar  dan  belum  dapat  terjamah  secara  khusus  oleh  sistem perpajakan karena lemahnya upaya dalam menjaring potensi ini. Hal ini dapat disebabkan juga oleh  tempat  penjualan  yang  tidak  jelas  dan  nyata,  sehingga  sulit  mendeteksi  kebenaran  dari keberadaan  suatu  pelaku  usaha online tersebut.  Kesadaran  pelaku  usaha online selaku  wajib pajak  juga  masih  rendah  sehingga  hal  ini  menimbulkan  celah  yang  mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Pelaku usaha online selaku wajib pajak juga seharusnya diwajibkan  untuk  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  sebagai  sarana  dalam administrasi perpajakan, yang berguna sebagai tanda pengendal diri atau identitas wajib pajak dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  yang  dicantumkan  dalam  setiap dokumen perpajakan dan dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. 14 Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan guna mengurangi faktor- faktor  penghambat  dalam  pengenaan  Pajak  Penghasilan  maupun  Pajak  Pertambahan  Nilai dalam pelaku usaha online .
Di  Indonesia  pemungutan  pajak  menggunakan  Sistem Self-Assesment dimana  wajib pajak  sendiri  yang  menghitung  dan  menilai  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya. 15 Hal  ini menimbulkan ketidakefektifan pemungutan pajak penghasilan yang adil bagi  setiap pihak di Indonesia.  Seharusnya  pemerintah  membuat  aturan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai pengenaan pajak baik  Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai bagi  transaksi E- Commerce dan  juga  bagi  transaksi  secara  konvensional,  sehingga  keadilan  bagi  seluruh
14 Lubis,  Melisa  Rahmaini  (2017) Kebijakan  Pengaturan  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce , Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4, No. 1, hlm 12.
15 Sony  Devany  (2006) Perpajakan  :  Konsep,  Teori,  dan  Isu ,  Edisi  Kesatu,  Cetakan  Kesatu,  Jakarta, Kencana, hlm. 81
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
masyarakat Indonesia dapat tercipta. Faktor Penegak hukum juga memegang peranan penting dalam hal ini. Penegak hukum harus tegas dan melakukan pengawasan secara berkala sehingga tidak ada celah bagi wajib pajak untuk lalai dalam kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan  perpajakan  di  Indonesia.  Pengawasan  terhadap  pemerintah  pun  sebaiknya ditingkatkan  sehingga  dapat  mengurangi  potensi  timbulnya  penyalahgunaan  dari  pajak  yang telah dikumpulkan.
Masyarakat  sebagai  wajib  pajak  sebaiknya  diberikan  edukasi  mengenai  pentingnya membayar pajak bagi suatu negara dan diberi arahan yang baik dan benar mengenai tata cara membayar pajak, sehingga diharapkan masyarakat dapat sadar dan membayar pajak tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga sistem self assesment di Indonesia dapat berjalan  dengan  efektif.  Pemerintah  pun  sebaiknya  tetap  terbuka  dan  dapat  memberikan manfaat  yang  sebanding  terhadap  pembangunan  negara  dan  jika  memungkinkan  dapat mewajibkan  tiap  pelaku  usaha online untuk  memiliki  Izin  Usaha online dan  didaftarkan sehingga  dapat  memudahkan  dalam  pengawasan  serta  pengenaan  pajak  terhadap  pelaku E- Commerce di Indonesia.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
Beradasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Potensi  pengenaan  pajak  penghasilan  dan  pajak  pertambahan  nilai  terhadap  usaha berbasis online (E-Commerce) Di Indonesia sangatlah besar namun sangat disayangkan tidak ada pengaturan secara khusus yang benar-benar mengatur mengenai Perpajakan dalam Transaksi  berbasis  online  (E-Commerce).  Secara  prinsip  tidak  ada  perlakuan  pajak  yang berbeda  antara  bisnis e-commerce dan  bisnis  secara  konvensional.  Sebab,  pada  dasarnya usaha  melalui e-commerce adalah  sama  dengan  perdagangan  biasa.  Perbedaannya  hanya terletak pada penggunaan sarana komunikasinya, di mana transaksi e-commerce menjadikan internet sebagai media komunikasi elektronik dan infrastruktur utamanya.Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban perpajakan yang ada pada pelaku usaha konvensional juga melekat untuk  para  pelaku  bisnis e-commerce .  Pemotongan  pajak  untuk e-commerce umumnya dilakukan  terhadap  pembayaran  imbalan  jasa  penyediaan  tempat  dan/atau  waktu  dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; imbalan jasa perantara pembayaran atau fee transaksi; dan imbalan jasa lain apabila melibatkan pihak lain.
2. Terdapat  beberapa  faktor-faktor  penghambat  pemungutan  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak Pertambahan  Nilai  terhadap  Transaksi E-Commerce di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  faktor kesadaran  pelaku  usaha online dalam  membayar  pajak  yang  masih  rendah,  lemahnya
penegakan  hukum  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya,  tidak  ada kewajiban memiliki NPWP  bagi  pelaku usaha online , serta belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengenaan pajak terhadap pelaku usaha online tersebut. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu dengan menerbitkan aturan pelaksana yang sesuai dan dapat secara khusus menjangkau potensi perpajakan dari E-Commerce tersebut, kemudian meningkatkan pengawasan dari penegak hukum baik bagi pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan serta bagi wajib pajak agar menuntaskan kewajibannya.

## SARAN TINDAK LANJUT
Pemerintah Indonesia dapat membentuk suatu regulasi khusus terkait pungutan pajak penghasilan  dan  pajak  pertambahan  nilai  terhadap  transaksi  berbasis  online  (E-Commerce) guna  memanfaatkan  potensi  besar  dari  masyarakat  Indonesia  atas  maraknya  penggunaan transaksi berbasis online dengan lebih baik dan tertata sebagai sumber pendapatan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bustamar Ayza (2017), Hukum Pajak Indonesia, Jakarta, Kencana R.Santoso Brotodihardjo, (2013). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung, Refika Aditama R.santoso Brotodiharjo, (1978) Pengantar Ilmu Hukum Pajak,Jakarta, Eresco Safri Nurmantu (2005), Pengantar Perpajakan, Jakarta, Granit
Sony  Devany  (2006)  Perpajakan  :  Konsep,  Teori,  dan  Isu,  Edisi  Kesatu,  Cetakan  Kesatu, Jakarta,
Kencana
Jurnal
Dwi  Sulastyawati  (2014),  Hukum  Pajak  dan  Implementasinya  Bagi  Kesejahteraan  Rakyat, Jurnal
Filsafat dan Budaya Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dewi  Irmawati,  (2011),  Pemanfaatan  E-Commerce  dalam  Dunia  Bisnis,  Jurnal  Ilmiah  Orasi Bisnis, Edisi Ke-VI
Lubis,  Melisa  Rahmaini  (2017)  Kebijakan  Pengaturan  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak Pertambahan
Nilai  Terhadap  Transaksi  E-Commerce,  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Administrasi  Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Sitorus,  Riris  Rotua,  (2017) Pengaruh  E-Commerce  terhadap  Jumlah  Pajak  yang  Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening, Jurnal FEB Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 2, No. 2

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013

## Internet
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200201173813-185-365769/netizen-indonesia- paling-gemar-belanja-online
https://www.idntimes.com/news/indonesia/sunariyah/kisah-joko-coba-coba-jualan-online- jadi-omzet-rp400-juta-di-shopee
https://www.tokopedia.com/panduaninternet/kelas-bos-bisnis-toko-online-omset-ratusan-juta www.pajak.go.id/content/transaksi-online-capai-triliunan-rupiah-setiap-bulan https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak