## FILANTROPI DAN KEBERLANGSUNGAN ORMAS ISLAM

## Asep Saepudin Jahar
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 E-mail: asepjahar@uinjkt.ac.id
Naskah diterima tanggal 20 April 2016, revisi I tanggal 15 Mei 2016, dan revisi II tanggal 12 Juni 2016
Abstract: This paper discusses the contribution of Islamic philanthropy (ZISWAF) in maintaining the ex- istence and development of civil society organizations based on religion, such as NU, Muhammadiyah and Mathlaul Anwar. The presence of these institutions be a companion of government in the development of educational, social and religious. The strength of this philanthropy has successfully demonstrated its role and maintain the development of civil society in Indonesia. Relations philanthropy Islam and various religious organizations is an integral and interrelated. In other words, Islam philanthropy exists and grows because it was developed by a period of Islamic Organizations, and vice versa. Philanthropy development in each of these community organizations, appear to be associated with the traits and characteristics of each. Especially during the reform era in Indonesia, managing ZISWAF more lively. It was driven by the transparent and accountable management through institutions ZISWAF. Consequently ZISWAF institutions grew and gained the trust of the public very well.
Keywords: Civil society organizations, philanthropy, ZISWAF, democracy.
Abstrak: Tulisan ini membahas tentang kontribusi filantropi Islam (ZISWAF) dalam menjaga eksistensi dan perkembangan organisasi masyarakat (ormas) yang berbasis agama, seperti NU, Muhammadiyah dan Mathlaul Anwar. Kehadiran lembaga ini menjadi pendamping pemerintah dalam pengembangan pendidikan, sosial dan kea- gamaan. Kekuatan filantropi ini telah berhasil menunjukkan perannya dan menjaga berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia. Hubungan filantropi Islam dan ormas-ormas keagamaan ini merupakan satu kesatuan yang sal- ing terkait. Dengan kata lain, filantropi Islam eksis dan tumbuh karena dikembangkan oleh masa ormas Islam, de- mikian juga sebaliknya. Perkembangan filantropi di masing-masing ormas ini terlihat berhubungan dengan ciri dan karakteristik ormas masing-masing. Khususnya pada masa reformasi di Indonesia, pengelolaan ZISWAF semakin semarak di Indonesia, karena didorong oleh pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh lembaga-lembaga ZISWAF. Konsekuensinya lembaga ZISWAF semakin berkembang dan mendapat kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat.
Kata Kunci: Organisasi masyarakat, filantropi, ZISWAF, demokrasi.

## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 71-93)

## Pendahuluan
Dalam rentang sejarah Islam Indonesia, di- mensi sosial, budaya dan politik menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan organisasi Islam. Secara politik, respon terhadap rejim penguasa teru- tama masa penjajahan, seperti Belanda dan Jepang, mendorong lahirnya ormas-ormas. Respon itu memperkuat pembentukan iden- titas diri bangsa dan agama terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat yang diabai- kan oleh pemerintah. Karena itu gerakan Is- lam tidak semata-mata faktor kebetulan tetapi sesuatu yang terbentuk dalam kerangka yang terbangun dalam ideologi atau kebangsaan. 1
Sedang pada aspek sosial, perkemban- gan masyarakat meniscayakan tumbuhnya kelompok-kelompok yang terikat oleh keya- kinan atau kedekatan daerah atau suku. Sebab hal tersebut merupakan interaksi antar indi- vidu dan kelompok berartikulasi dalam pan- dangan dan keyakinan sehingga mengkristal menjadi perhimpunan atau organisasi. Pola hubungan ini membentuk solidaritas yang kuat baik berbasis agama maupun kebangsaan terutama dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi dari luar kelompoknya. Dalam perkembangannya solidaritas ini membentuk organisasi kemasyarkatan. Dengan kondisi ini maka tumbuh kelompok agama yang mencoba untuk merespon sesuai dengan tingkat keya- kinan agama dan pengalaman intelektualnya. Maka lahirlah organisasi agama dengan label modernis, tradisionalis atau konservatif.
Ketika masa pemerintahan Hindia Belan- da, kelahiran ormas Islam bisa dipetakan dari
1 Quintan Wictorowicz, Islamic Activism A Social Movement Theory Approach, (Indiana: Indiana University Press, 2004). Buku ini menjelaskan secara tuntas teori tentang gerakan sosial yang terbentuk oleh tujuan-tujuan dalam bingkai visi dan misi organisasi.
tiga hal: pertama , dakwah Islamiyah; kedua , pengembangan pendidikan; dan ketiga , pen- guatan ekonomi masyarakat. Ketiga hal ini menonjol pada masa itu karena pergerakan Islam lebih memungkinkan untuk dilakukan, sebab bidang politik dikontrol dan dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda.
Dalam memperlakukan warga pribu- mi, Belanda menerapkan kebijakan yang diskriminatif, 2 terutama dalam hal pendidikan, diprioritaskan kepada kelompok priyayi atau kelas sosial menengah-atas. Sistem sekolah yang dikenalkan adalah Volkscholen , seko- lah rakyat yang mulai diuji cobakan di Jawa dan Madura. 3 Masyarakat umum yang kelas sosialnya dianggap tidak layak untuk belajar di sekolah sistem Belanda, belajar di halaqah atau surau-surau atau pesantren tradisional dengan pengajaran agama sebagai kurikulum dasarnya. Pada saat itulah pesantren menjadi alternatif pendidikan masyarakat umum, dis- amping biayanya  semampu orang tua murid, sistem pendidikan ini lebih merakyat, karena menyatu dengan warga. Pembangunan dan bi- aya pengelolaan pesantren juga didukung oleh infaq, sadaqah dan wakaf masyarakat. Karena itu pesantren banyak muncul di pedesaan jauh dari hiruk pikuk masyarakat.
Disamping pedesaan, pergerakan pen- didikan dikota juga muncul, terutama inisiasi
2  Contoh diskriminatif yang dilakukan Belanda ada- lah subsidi yang disalurkan ke lembaga pendidikan. Pada tahun 1930an, misalnya, subsidi yang disa- lurkan kepada sekolah-sekolah di bawah naungan Kristen mencapai f. 972,600 sedang kepada umat Islam yang penduduknya lebih banyak hanya f. 7,500. Ketimpangan ini pada tahun-tahun kemu- dian semakin lebar sehingga menimbulkan ke- curigaan yang mendalam bagi umat Islam. Howard M. Federspiel, Islam and Ideology in the Emerg- ing Indonesian State (Persis 1923-1957), (Leiden:
Brill, 2001), hlm. 65.
3 Ibid . , hlm. 22.
para saudagar dan akti fi s Muslim. Di Jakarta misalnya, berdiri Jamiatul Khayr, dan di Su- matra Barat muncul Thawalib. Peran peda- gang (bisnisman) Arab dan pribumi, yang um- umnya memiliki jaringan luas, mempercepat pertumbuhan gerakan Islam. Dari situlah per- kumpulan Islam yang berorientasi pada dak- wah, sosial dan ekonomi mulai tumbuh, yang sekarang sering disebut ormas Islam.
Menguatnya gerakan Islam juga dipen- garuhi semangat Pan Islamisme Timur Ten- gah, terutama setelah banyaknya para ja- maah haji yang pulang dari Mekah dan para pemuda Muslim yang belajar di sana. Sebut misalnya KH. Hasjim Asy’ari (pendiri Nah- dhatul Ulama, NU) dan KH. Muhammad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), Syekh Achmad Chatib dari Minangkabau dan Syekh al-Banjari dari Banjarmasin. Dari kelompok Arab, pengaruh Arab Hadrami juga sangat penting terutama dalam bidang pendidikan dan dakwah, sebut misalnya Jamiatul Khayr dan al-Irsyad oleh Surkati. Berawal dari sini- lah muncul kemudian ormas Islam yang ling- kup kegiatannya tidak saja pendidikan, tetapi juga dakwah, sosial, ekonomi dan kesehatan. 4 Jami’atul Khayr, Al-Irsyad dan Muhammadi- yah adalah contoh gerakan Islam yang memu- lai mengembangkan pendidikan dan dakwah di Jawa. Muhammadiyah sendiri pada 1912- 1920 mulai mengembangkan aktivitasnya dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dari lembaga pendidikan ini kemu- dian lahir gerakan-gerakan sosial yang lebih luas terutama dalam meningkatkan harkat dan derajat masyarakat. Sejak mulai pemerintah- an Jepang, ormas Islam mulai terlibat dalam kegiatan politik disamping pendidikan dan dakwah, terutama ketika Jepang menfasilitasi berdirinya Masyumi (Majlis Syura Muslimin
4 Ibid. , hlm. 25
Indonesia).
Namun perlu dicatat, selain pendidikan dan dakwah, semangat nasionalisme pra- kemerdekaan juga memunculkan gerakan- gerakan politik seperti Sarekat Islam (1911), dibentuk oleh para saudagar Muslim yang awalnya sebagai reaksi atas dominasi bisnis kelompok Cina khususnya dalam bidang tek- stil. SI pertama kali didirikan pada tahun 1911 oleh Raden Mas Tirtoadisuryo. Tujuan SI yaitu untuk memperkuat pribumi Muslim ter- utama dalam kemampuan ekonomi dan poli- tik. Di bawah pengaruh Cokroaminoto yang mulai terlibat pada tahun 1912, SI berkem- bang dengan cepat dan cukup berpengaruh di beberapa daerah. Berkat kepemimpinannya yang kharismatik, Cokroaminoto dikenal se- bagai Ratu Adil, yang dianggap bisa menyele- matkan masyarakat dari keterpurukan.  Pada tahun 1913 SI mendapat pengakuan dari Be- landa dan setahun kemudian (1914) kepengu- rusan resmi terbentuk dengan Cokroaminoto sebagai pimpinannya dan Samanhudi sebagai pimpinan kehormatan dan wakilnya Gunawan. Pada tahun 1916, SI berkembang pesat dan berhasil membuat cabang di beberapa daerah, terutama seluruh Jawa dan menjadi organisasi Islam terbesar saat itu.
Bagaimana komunitas Muslim memben- tuk asosiasi atau organisasi Islam, bertahan dan bahkan berkembang dengan baik? Dan bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan sosial dan pendidikan? Pertanyaan ini penting untuk menggambarkan bagaimana sejarah so- sial Ormas Islam Indonesia bisa digambarkan secara jelas. Peran tokoh agama dan semangat kebangsaan dan agama menjadi motor peng- gerak penting gerakan ormas Islam. Lembaga pesantren, masjid dan madrasah menjadi me- dia yang sangat sign fi kan. Melalui lembaga itu kegiatan pendidikan dan keagamaan berjalan dengan baik, terutama disokong oleh dana
zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. 5 Menurut catatan Jepang, pada tahun 1942 pertumbuhan madrasah dan sekolah di Jawa mencapai 1831 sekolah dengan jumlah murid 139, 415 murid. Jumlah ini menjadi bukti bagaimana gerakan ormas Islam yang didukung oleh dana amal keagamaan menjadi dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Di luar Jawa, sekolah (madrasah) di Minangkabau juga mengalami pertumbu- han dengan cepat hingga 1213 madrasah den- gan jumlah siswa 69,983 pada tahun 1933. Dalam bidang politik, Persatuan Moeslim- eon Indonesia berdiri yang digagas oleh para ulama tradisional di  Sumatra. Ormas ini mer- espon isu "nationalisme" dalam menghadapi anti Belanda yang berhasil mempropagan- dakan kesamaan antara Islam dan nasional- isme. 6 Menurut Alim, munculnya pergerakan- pergerakan umat Islam pada akhir abad ke-19 Indonesia disebabkan oleh kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Wujud pertama sikap terse- but berupa kesadaran berorganisasi. 7
5  Asep Saepudin Jahar, “Reinterpreting Islamic Norms the Conflict between Legal Paradigms and Socio-Economic Challenges: A Case Study of Waqf and Zakat in Contemporary Indonesia,” Dissertation Submitted to Oriental Institut , Uni- versitas Leipzig, 2005, hlm. 87-89. Dalam peng- umpulan zakat dua kelompok masyarakat yang sangat berperan, kiyai sebagai tokoh independent dan dekat dengan masyarakat dan penghulu, pe- gawai keagamaan yang ditunjuk oleh colonial Belanda untuk menjadi fasilitator urusan kea- gamaan, perkawinan, perceraian, takmir masjid, wakaf dan urusan kematian. Sedang kiyai, seba- gai tokoh agama di masyarakat, menjadikan ma- drasah atau pesantren sebagai tempat pengam- bangan agama dimana masyarakat menyalurkan zakat dan wakafnya. Dari situlah kegiatan organ- isasi berjalan dan berkembang.
6  Howard M. Federspiel, Op. Cit. , hlm. 52.
7  Ahmad Alim, “Peran Ormas-ormas Islam Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia pada Zaman Pra-Kemerdekaan”, (http://ahmadalim.
Pengaruh pergerakan itu hingga sekarang berpengaruh yang terlembaga dalam organisa- si massa Islam dengan berbagai macam orien- tasinya, seperti akhir-akhir ini muncul dengan membawa isu jender 8 dan hak asasi manusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, jumlah organisasi masyarakat yang ada di Indonesia sampai dengan tahun 2010 menca- pai 9000 ormas. 9 Jumlah ini belum termasuk organisasi masyarakat yang belum terdaftar. Jumlah ormas ini satu sisi sangat potensial karena memiliki masa pengikutnya yang men- jadi binaan atau jaringan, namun pada sisi lain juga menimbulkan potensi kon fl ik.

## Kemandirian Ormas dengan ZISWAF

## 1. Jam’iatul Khair
Ormas ini lahir pada 17 Juli 1905 di Jakarta dengan mayoritas anggotanya keturunan Arab, Jami’atul Khair adalah satu-satunya ormas Is- lam sangat modern di masanya. Al-Jamiatul Khairiyah merupakan organisasi pendidikan Islam tertua di Jakarta oleh para ulama asal Arab Hadramaut dan juga pemuda Alawiyyin, seperti Habib Abubakar bin Ali bin Abubakar bin Umar Shahab, Sayid Muhammad Al-Fa- kir Ibn. Abn. Al Rahman Al Mansyur, Idrus bin Ahmad Shahab, Ali bin Ahmad Shahab,
blogspot.com/2010/08/peran-ormas-ormas-pra- kemerdekaan.html), akses 19 Mei 2011.
8  Contoh kajian yang membahas tentang perem- puan ormas Islam seperti dilakukan oleh Cora Vreede-De Steurs, The Indonesian Women, Struggles and Achievments (Gravenhage: Mou- ton and Co., 1960). Dalam bentuk dissertasi dan tesis salah satunya adalah Hamidah, “Gerakan Wanita Islam Indonesia: Suatu Kajian Sosio- Historis Terhadap Aisyiah-Nasyiatul Aisyiah dan Muslimat Fatayat NU”, Dissertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
9 http://sigitsoebroto.blogspot.com/2011/02/per- an-ormas-islam-implementasi-dan.html, akses 19 Mei 2011.
Abubakar bin Abdullah Alatas, Muhammad bin Abdurrahman Shahab, Abubakar bin Mu- hammad Alhabsyi dan Syechan bin Ahmad Shahab. Di tangan ulama-ulama inilah Jami- atul Khair tumbuh pesat. Sebagai respon atas kemunduran pribumi dan masyarakat Mus- lim pada satu sisi dan diskriminasi colonial terhadap pendidikan pribumi pada sisi lain, Jami’atul Khair aktif dalam mengembang- kan pendidikan, da’wah dan penerbitan surat kabar.
Syekh Ahmad Surkati 10 adalah sebagai pendiri al-Irsyad, organisasi Islam yang dis- ebut Fijper sebagai ormas yang mengawali penyemaian pembaruan Islam di Indonesia. 11
Berlangsungnya kegiatan pendidikan saat itu, terutama Jami’atul Khair, didukung secara kuat oleh infaq dan shadaqh para simpatisan donator kaya keturunan Arab, sehingga dana amal agama berhasil mendorong tumbuhnya perkembangan pendidikan. 12
10 Nama lengkap Surkati adalah Syeikh Ahmad bin Muhammad Assoorkaty al-Anshary.
11  G. F. Pijper, Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900 - 1950 , Terj. Oleh Tudjimah dan Yessy Dagusdin, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 120 dan 114. Lihat juga web al-irsyad pada http://alirsyad.net/index.php?option=com_ content &task=view&id=25&Itemid=42
12 Selanjutnya, pada tahun-tehun berikutnya dida- tangkan lagi guru lainnya seperti: Al Hasyimi dari Tunis, Muhammad Abdul Fatah Ansari (Sudan), Muhammad Noor (Abdul Anwar) al- Ansari, Hasan Hamid al-Antasari, dan Ahmad Al-Awif yang ditugaskan dan mendirikan seko- lah Jam’iyatul Khair di Surabaya. organisasi Jam’iyatul  Khair termasuk organisasi Islam pertama yang memulai melaksanakan bentuk organuisasi modern: memiliki AD/ART, memi- liki daftar anggota, ada rapat secara berkala, dan mendirikan lembaga pendidikan.
Dalam pelaksanaan pendidikan, Jam’iyatul Khair dapat dikatakan sebagai pelopor pendidi- kan Islam modern di Indonesia: memiliki kuriku- lum, buku-buku pelajaran bergambar, ada kelas- kelas, menggunakan bangku, papan, tulis dan
Organisasi ini berhasil menggerakkan pendidikan dan ekonomi masyarakat, teruta- ma untuk menyaingi kekuatan Cina. Karena gerakannya yang gencar melawan hegemoni ekonomi Cina, Hayat al-Qulub dilarang oleh pemerintahan Beland dan pada tahun 1917 dengan bantuan Haji Umar Said Cokroami- noto, Abdul Halim mendapatkan izin untuk menjalankan pendidikannya di bawah naun- gan Persatuan Umat Islam .
Hingga saat ini Jamiatul Khair memilik puluhan madrasah ibtidaiyah, madrasah tsan- awiyah dan Aliyah. Pengembangan pendidi- kan yang lebih menonjol Jamiatul Khair ada- lah perguruan tinggi Islamnya yangb berpusat di Jakarta. Mungkin karena larangan Belanda ketika pendiriannya, Jamiatul Khair tidak berkembang di daerah-daerah, namun hanya berpusat di sekitar Jakarta.

## 2. Al-Islah wal-Irsyad
Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah (Jam'iyat al-Islah wal Irsyad al-Islamiyyah) berdiri pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H) oleh Syeikh Ahmad Surkati. Tang- gal itu mengacu pada pendirian Madrasah Al- Irsyad Al-Islamiyyah yang pertama di Jakarta, yang sebelumnya Surkati aktif membantu Ja- miatul Khair Jakarta. Seperti halnya Jami’at al-Khair, Al-Irsyad mengkalim dirinya seba- gai gerakan pembaruan dengan menamakan ormasnya Al-Islah wal-Irsyad dengan misi pokok yaitu pembaharuan dalam Islam (re- formisme). Perkembangan pendidikan al-Irsy- ad disamping didukung oleh ZISWAF, juga iuran sekolah yang dibayarkan oleh orang tua murid. Pengumpulan dana dari simpatisan al- Irsyad terutama keturunan Arab memperluas jaringan al-Irsyad ke berbagai daerah antara lain Cirebon, Bumiayu, Tegal, Pekalongan,
sebagainya.
Surabaya, dan Lawang. Cabang-cabang ini juga mendirikan sekolah-sekolah walaupun masih pada tingkat sekolah rendah. Pada tahun 1930an, cabang Surabaya mendirikan sekolah guru 2 tahun dan sekolah dasar rendah berba- hasa Belanda yang bernama Schakelschool.
Keberhasilan dana ZISWAF yang dihim- pun dari donatur al-Irsyad, pada periode 1930- an al- Irsyad mampu memberikan beasiswa studi ke luar negeri terutama Mesir, bagi lulu- san terbaik. Peran dana ZISWAF mendorong perluasan akti fi tas al-Irsyad tidak saja pada sektor pendidikan tetapi juga kesehatan dan da’wah disamping pada bidang penerbitan buku-buku Islam. Hingga saat ini lebih dari 130 cabang telah berdiri al-Irsyad dari ujung Sumatra hingga Papua.

## 3. Muhammadiyah
Organisasi ini didirikan di Yogjakarta tanggal 8 Dzulhijjah 1330H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 oleh KH Ahmad Dahlan atas anjuran dari beberapa muridnya anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Misi ide- ologis Muhammadiyah adalah pembaharuan, terutama dari berbagai macam penyimpan- gan ajaran orthodoxy, yang dikenal dengan bid’a, takhayyul dan khurafat. Disamping itu Muhammadiyah juga bertujuan untuk men- ingkatkan pendidikan agama dan kehidupan sosial warga Muhammadiyah. Berkat usaha keras KH. Achmad Dachlan, Muhammadi- yah terus berkembang dengan menyediakan pendidikan agama bagi mereka yang belajar di sekolah umum dan kemudian mendirikan model sekolah sendiri. Sebagai pergerakan masyarakat, perhatian Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dikembangkan terutama untuk menyantuni dan menyekolahkan anak-anak yatim piatu.
Dalam perkembangannya, Muhammadiyah banyak dibantu oleh kalangan saudagar dan cendikia kelas menengah Muslim terutama pedagang Yogyakarta kemudian di beberapa kota di Jawa. 13
Dengan perkembangan yang sangat fenomenal, Muhammadiyah adalah salah satu ormas modern yang paling penting pada masa itu. 14 Disamping bergerak dalam bidang sosial, ekonomi dan pendidikan, Muham- madiyah juga merespon gerakan kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda. Model kris- tenisasi yang dilakukan Belanda tidak se- mata-mata bersifat ideologis, namun dengan cara pendekatan ekonomi kepada orang-orang miskin. Untuk membendung arus ini, Muham- madiyah melakukan pembenahan pada bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan pem- berdayaan ekonomi. Asumsinya, kekuatan ekonomi akan mensejahterakan masyarakat sehingga dengan sejahtera masyarakat tidak mudah terpancing untuk pindah agama.
Dengan cara ini Muhammadiyah bisa berkembang secara cepat. Seperti dijelaskan oleh James L. Peacock, guru besar North Car- olina University “Muhammadiyah adalah or- ganisasi kemanusiaan Islam terbesar di dunia”. Dengan sejumlah deretan amal usaha, hampir 500 RS maupun klinik besar dan kecil, 167 Perguruan Tinggi, 15000 sekolah sejak Busta- nul Atfal hingga Sekolah Menengah Umum, dan 350 Panti Asuhan. Bersamaan dengan itu puluhan ribu masjid berdiri di pelosok tanah air. Karena itu Muhammadiyah layak menda- pat apresiasi dari lembaga-lembaga kemanu-
13 Howard M. Federspiel, “The Muhammadiyah:
A Study of an Orthodox Islamic Movement in Indonesia”, Indonesia, Vol. 10 (Oct, 1970), hlm.
57-79.
14 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indone- sia , (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 1900-1942
siaan lain di dunia. 15 Perkembangan Muham- madiyah yang sangat pesat menjadi bukti kuat bahwa dana infaq atau ZISWAF yang dikelola secara produktif berhasil memberdayakan masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan ini adalah pengelolaan atau manajemen harta dilakukan secara transparan, akuntabel dan jujur. Keberhasilan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi ditentukan oleh sistem pengelolaan organisasi yang modern. Muhammadiyahlah bisa dika- takan sebagai satu-satunya ormas Islam yang sangat mapan sejak berdirinya pada tahun 1912 hingga saat ini. Kemampuan Muham- madiyah mengembangkan amal usahanya, disamping manejemen yang rapih, adalah melakukan persuasi dan dakwah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain Muhammadiyah mampu memasarkan isu-isu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan sebagai bagian penting kebutuhan masyarakat sehingga mampu mendorong simpati dan ket- erlibatan aktif masyarakat untuk menginfak- kan dananya dalam kegiatan ibadah, sosial dan ekonomi. 16
15 http://www.muhammadiyah.or.id/id/artikel-saja- ratun-thoyyibah-muhammadiyah-detail-15.html, akses 19 Mei 2011. Pada tahun 2004, menurut catatan laporan singkat Infrastruktur Muham- madiyah, Muhamamdiyah Up until 2004, Mu- hammadiyah mengelola tidak kurang dari 4,301 masjdik,  4,345 lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Muham- madiyah juga mengelola 222 lembaga sosial sep- erti panti asuhan dan 155 rumah sakit/pelayanan kesehatan. Perbedaan jumlah hingga tahun 2011, atau kurang lebih selama 7 tahun, mengalami perkembangan yang begitu cepat. Asep Saepudin Jahar, Op. Cit., hlm. 119.
16 Greg Fealy, ”Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contempo- rary Indonesia”, in Expressing Islam Religious Life and Politics in Indonesia , ed. Greg Fealy and Sally White, (Singapore: ISEAS, 2008), hlm. 17.
Pada tataran ini, Islam dengan segala atributnya tentang keadilan, membela yang lemah, bersih dan sehat dijadikan sebagai komoditas untuk diartikulasikan dengan masyarakat publik sehingga melahirkan ket- erlibatan langsung berupa dana amal seperti zakat, infaq, sadaqah dan wakaf atau tenaga relawan. Dalam bentuk dana, misalnya, mod- el ZISWAF berperan sangat penting. Maka tidak mengherankan bahwa sekolah dan tempat-tempat ibadah yang berdiri di berba- gai daerah adalah hasil wakaf yang diberikan warga Muhammadiyah dan masyarakat pada umumya. Keberhasilan dalam penghimpunan dana Muhammadiyah juga ditentukan oleh sistem produkti fi tas penggunaan dana mela- lui investasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Maka inilah mungkin adagium transparansi Muhammadiyah yang menjadi bukti keberhasilannya seperti disampaikan oleh salah satu pengurus daerah, ia menga- takan, “sebesar apapun dana yang keluar dan masuk di Muhammadiyah, selalu dicatat dan ada buktinya.” 17 Seperti dikatakan bapak Luk- man, Muhammadiyah wilayah NTB mampu meminjamkan uang kepada Pemda NTB un- tuk membiyai kontingen MTQ sebagai dana talangan yang belum bisa dikeluarkan segera dari APBD. 18 Inilah salah satu bukti bagaima- na ormas menjadi bagian sangat krusial di masyarakat yang tidak mungkin dilakukan oleh Negara.
17 Wawancara FGD dengan bapak Lukmanul Ha- kim, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB. Bulan September 2010.
18 FGD dengan Muhammadiyah Wilayah NTB bu- lan September 2010. Dalam FGD ini, penulis berhasil menggali informasi bahwa peran ormas termasuk di dalamnya Muhammadiyah, NU dan NW berhasil mengontrol pemerintah terutama dalam penggunaan dana APBD. Hal ini menun- jukkan bahwa ormas berperan penting dalam penguatan good governance di daerah-daerah.
Misi Muhammadiyah yang dijelaskan di atas dapat di lihat dalam anggaran dasar dan rumah tangganya. Berikut adalah beberapa model kegiatan Muhammadiyah sesuai den- gan anggaran dasarnya (1950): (a) Mengada- kan da’wah Islam; (b) Memajukan pendidi- kan dan pengajaran; (c) Menghidup suburkan masyarakat tolong-menolong; (d) Mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf; (e) Mendidik dan memelihara tempat ibadah dan wakaf; (f) Mendidik dan mengasuh dnak-anak pemuda-pemuda, supaya kelak menjadi Mus- lim yang berarti; (g) Berusaha kea rah perbai- kan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam; dan (h) Berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat.
Dengan kekuatan dana amal terutama zakat, infaq sadaqah dan wakaf, Muhammadi- yah mampu mengembangkan kegiatannya da- lam berbagai bidang, baik yang berhubungan langsung dengan keagamaan atau sosial pada umumnya. Bidang kegiatan Muhammadiyah antara lain: Majlis Tarjih, Majlis Tabligh, Ma- jlis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Majlis Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU), Majlis Pustaka dan Majlis Bimbingan Pemuda. Selain itu, masih ada organisasi oto- nom di bawah Muhammadiyah, seperti: “Ai- syiyah, Nasi’atul ‘Aisyiyah (Bagi putri-putri Muhammadiyah), Pemuda Muhammadi-yah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Ika- tan Remaja Muhammadiyah (IRM), dan Hiz- bul Wathan (Kepanduan). Keragaman bidang kegiatan Muhammadiyah menjadi cirinya sebagai lembaga modern yang menjalankan missi (dakwah). Karena itu pendidikan Mu- hammadiyah dirancang sebagai: (a) Alat da’wah ke dalam dan ke luar anggota Mu- hammadiyah, atau untuk seluruh masyarakat; (b) Tempat pembibitan kader yang dilaksana- kan secara sistematis dan selektif sesuai den-
gan kebutuhan Muhammadiyah khsusnya dan masyarakat Islam pada umumnya; dan (c) Gerak amal anggota. Penyelenggaraan pen- didikan diatur secara berkewajiban terhadap penyelenggara dan peningkatan pendidikan itu dan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Muhammadiyah.
Pergerakan dana amal ZISWAF ini menghantarkan Muhammadiyah sebagai lem- baga yang terorganisir secara rapi ke tingkat ranting. Namun perlu dicatat bahwa sistem organisasi yang rapih ini, atau sering disebut beauracratic system , seringkali memperlemah inisiatif pengurus cabang dan ranting terutama dalam melakukan inovasi-inovasi yang perlu dilakukan. Hal ini disebabkan oleh sistem kebijakan satu komando dari pusat sehingga tidak mudah difahami ketingak wilayah dan ranting. Karena sistem ini memiliki kekuatan satu sisi tetapi juga lemah pada sisi lainnya.
Perlu di catat di sini bahwa pengelolaan zakat pada masa awal berdiri Muhammadiyah, masih dibedakan dengan kebiasaan infaq, sa- daqah atau wakaf. Pada kasus infaq, sadaqah dan wakaf, Muhammadiyah mengorganisir- nya pada divisi khusus bersamaan dengan usaha dan pemeliharaan dan pengelolaan per- bendaharaan wakaf Muhammadiyah. Sedang pengelolaan zakat, sebelum lahirnya UU No. 38 Tahun 1999, diorganisir secara musiman (temporer) oleh lembaga-lembaga yang bera- da di bawah naungan Muhammadiyah seperti madrasah, sekolah, majlis taklim dan rumah sakit. Cara pengelolaan seperti ini lebih ber- sifat ad-hoc yaitu dibentuk ketika menjelang dan sehabis Ramadhan. Sistem penghimpu- nan zakat biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan kupon atau formulir bagi warga Muhamamdiyah yang akan membayarkan za- katnya. Cara ini pun dilakukan secara suka rela dan hasil dari pengumpulan zakat ini ti- dak menjadi pelaporan utama dari pengurus
Muhammadiyah di daerah. Sehingga infor- masi seberapa besar potensi zakat warga Mu- hmmadiyah sampai sekarang pun belum bisa dilakukan. 19
Perubahan drastis dalam pengelaloaan zakat diawali dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengeloaan Zakat. UU ini menginspirasi pendirian LAZ (Lembaga Amil Zakat) Muhammadiyah yang didiri- kan di Jakarta sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.103/ KEP/I.0/K/2002 pada tanggal 23 Rabî‘ al- Akhîr 1423/4 July 2002 dan Surat Keputusan Kementrian Agama No. 457 pada tanggal 21 November 2002. Lembaga amil zakat ini di- akui sebagai lembaga zakat resmi sesuai den- gan UU No. 38 tahun 1999. Misi LAZ ini, disamping mengumpulkan zakat dari warga Muhammadiyah, juga mengumpulkan dana zakat, infaq, sadaqah dari perusahaan-perusa- haan swasta dan pegawai negeri. LAZ ini baru akan berkembang ke beberapa daerah, walau- pun fokus saat ini masih di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang dan Bandung, baik warga Muhammadiyah maupun bukan. 20
Berbeda dengan zakat, pengelolaan wakaf di Muhammadiyah, walaupun disebut sebagai organisasi modern, belum dilakukan secara mandiri dan professional. Mungkin karena difahami wakaf lebih bersifat “keagamaan” sehingga mengikuti aturan dan karakteristik fi kih Islam klasik, maka pengelaloaan wakaf berbeda dengan unit usaha (amal usaha) Mu- hammadiyah. Jika unit usaha dilakukan se- cara pro fi t, semi-pro fi t atau hanya sebagai pelayanan masyarakat seperti sekolah/ma- drasah, maka wakaf dikelola secara setengah hati. Artinya, asset wakaf Muhammadiyah pada dasarnya belum dikembangkan secara professional dan produktif. Hal ini mungkin
19 Asep Saepudin Jahar, Op. Cit ., hlm. 114-115. 20 Ibid ., hlm. 115.
disebabkan karena: pertama, sumber daya Muhammadiyah yang tidak ditempatkan un- tuk mengurusi hal-hal itu dari kalangan muda dan professional; kedua, wakaf masih terkait dengan urusan “agama/ fi kih” yang terikat ke- tentuan para pewakaf (waqif). 21
Pengelolaan wakaf Muhammadiyah, seperti diuraikan oleh Asep Saepudin Jahar, dalam risetnya tahun 2004, diorganisir oleh pengurus yang sudah tua, umumnya pensiu- nan pegawai negeri. Sistem pengelalaan sep- erti ini nampaknya lebih bersifat konvension- al, untuk tidak mengatakan konservatif, yaitu secara suka rela dan tanpa imbalan honor. Pengurus wakaf disebut sebagai pengelolaan harta dan perbendaharaan wakaf. Akibatnya, petugas wakaf lebih bersifat administrative dan passive, tidak banyak mengetahui tentang masalah-masalah wakaf yang dihadapi oleh Muhammadiyah, terutama di daerah. Alhasil, sistem pengelolaan wakaf Muhammadiyah masih berada di persimpangan jalan. Padahal pada sisi inilah wakaf sebenarnya sebagai as- set penting, disamping amal usaha yang dimi- liki Muhammadiyah selama ini, jika dikem- bangkan dengan baik. 22
Keunggulan dana sosial yang dihimpun Muhammadiyah baik infaq, sadaqah atau wakaf mendorong tumbuhnya perkemban- gan pendidikan dan rumah sakit atau klinik. Pengaruh dana sosial yang dibangun pada klinik dapat dilihat dari kiprah Muhammadi- yah dalam misi bantuan bencana pada abad dua puluh, terutama ketika terjadi meletusnya Gunung Kelud. Pada saat itu, sebagai ormas Islam yang punya perhatian pada kondisi so- sial masyarakat Muhammadiyah membuat aksi cepat tanggap darurat bencana berskala sedang dengan mendirikan unit penyelema- tan yang disebut Penolong Kesengsaraan
21 Ibid ., hlm. 118.
22 Ibid ., hlm. 118-119.
Oemoem (PKO). Unit bantuan bencana ini terus digalakkan sebagai penolong darurat di daerah-daerah yang terkena bencana baik di perkotaan maupun perkotaan. Dengan pent- ingnya unit bantuan seperti ini dan seringnya terjadi bencana di berbagai daerah, Muham- madiyah membuat poly-klinik pada 15 Feb- ruari 1923. 23
Pada pertengahan tahun 1960-an PKO dirubah namanya menjadi PKU sebagai cara untuk mempertegas peran Muhammadiyah dalam bidang kesehatan dan sosial yang be- rada langsung di bawah Majelis PKU. Bersa- maan dengan Kongres (Muktamar) Nasional Muhammadiyah [ Muktamar ] pada tahun 2005, Majlis ini berganti naman menjadi Ma- jelisKesehatan Masyarakat . Sekarang rumah sakit Muhmmadiyah diberi naman RS PKU Muhammadiyah . Peran Aisyiyah sebagai say- ap ormas Muhammadiyah, rumah sakit atau klinik yang menangani kelahiran ibu biasanya ditangani oleh lembaga ini. Karena itu rumah sakit, klinik-klinik Muhmmadiyah tumbuh dengan baik sebagai misi pelayan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Sekarang ini nama rumah sakit
23 Informasi tentang PKO dapat dilihat di Regle- ment Moehammadijah Bahagian Penolong Kes- engsaraan Oemoem Hindia Timur di Djokja- karta , Pertjetakan Persatoen, Yogyakarta;  Juga Buah Hasil Konperensi PKU (Penolong Kesen- gsaraanUmum) Muhammadijah Seluruh Indo- nesia: 20–22 Mei 1961 di Jakarta ; Lihat Panitia HUT RSU PKU (1988), Memperingati Milad ke 65 SRU PKU Muhammadiyah Yogyakarta , RSU PKU Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. 14; Juga H.S. Prodjokusumo, Menelusuri dan Napak Tilas Perjalanan Muhammadiyah: 85 TahunPerjuan- gan dan Pengorbanan Para Anggota dan Pimpi- nan , Yayasan Amal BaktiMasyarakat, Jakarta, hlm. 39. Liht  juga Hilman Latif,” Health Provi- sion for the Poor Islamic Aids and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia,” in South East Asia Research , 18, 3 (2010), hlm 544.
Muhammadiyah biasanya dikenal Rumah Sakit Islam.
Terkait dengan zakat, rumah sakit atau klinik Muhammadiyah bertugas juga meng- umpulkan zakat yang hasilnya sebagian dia- lokasikan kepada mereka yanag berhak men- erimanya dan atau diberikan kepada pasien miskin untuk membiayai pengobatan yang dibutuhkan. Dalam sistem pengelolaan zakat, ormas Islam seperti Muhammadiyah tidak mengembangkan model manajemen yang ter- padu dengan sistem yang tunggal dan teror- ganisasi secara vertical dari pusat hingga ke cabang. Setiap pengurus diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat, seperti sekolah, perguruan tinggi dan klinik, kemudi- an menyalurkannya kepada mereka yang ber- hak. 24 Namun dalam perkembangan terakhir ini, rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah di Jakarta seperti Pondok Kopi, Cempaka Putih, Sekapura dan Malang, mengumpulkan dana zakat yang sebagian dananya di salur- kan ke LAZISMuh di Jakarta. Dana ini oleh LAZISMuh dikembangkan sebagai program pengembangan ekonomi dan dakwah.
Peran ormas dalam pengembangan ZISWAF seperti dijelaskan di atas sangat sig- ni fi kan, jika dilihat dengan potensi keterliba- tan anggota, simpatisan dan lembaga-lembaga cabang di daerah. Dari pengalaman Muham- madiyah, menjadi bukti bahwa kontribusi ormas baik dalam bidang sosial, ekonomi, keagamaan dan bahkan politik tidak bisa di- ragukan lagi. Permasalahannya sekarang, ba- gaimana ormas-ormas mengorganisir dirinya secara baik, terutama dalam hal good gov- ernance tadi. Penguatan institusi dan sistem manajemen adalah salah satu hal penting, sehingga sumber dana yang terkumpul bisa dialokasikan secara efektif bagi pembiyaan
24 Ibid ., hlm. 545. Lihat juga Asep Saepudin Jahar,
Op. Cit ., hlm. 114-116.
organisasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan program-program yang dijalankan.

## 4. Nahdlatul ‘Ulama
Ormas Islam yang paling penting di Indone- sia selain Muhammadiyah adalah Nahdlatul Ulama.“Nahdlatul Ulama” didirikan di Sura- baya pada tanggal 31 Januari 1926M berte- patan dengan tanggal 16 Rajab 1444 H oleh kalangan ulama seperti KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdul Wahab Hasbullahpenganut mazhabAhlusunnahwal Jama’ah. Menurut Choerul Anam (1985), berdirinya gerakan NU adalah sebagai reaksi terhadap gerakan refor- masi kalangan umat Islam dan berusaha mem- pertahankan salah satu dari empat madzhab dalam masalah fi kih, yaitu Madzhab Hana fi , Madzhanb Maliki, Madzhab Syya fi ’i dan Madzhab Hanbali. Sedangkan dalam aqidah, NU berpegang kepada aliran Ahlusunnah wal Jama’ah. Dalam konteks ini, NU memahami hakikat ahlusunnah wal Jama’ah sebagai aja- ran islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya.
Pada mulanya NU merupakan organisasi keagamaan, namun dengan berkembangnya masyarakat lingkup kegiatan NU juga terlibat dalam politik dan kegiatan sosial. Diantara bentuk reaksi NU terhadap kekuatan politik kolonial di masa pra-kemerdekaan adalah: (1) Menolak subsidi yang ditawarkan pemer- intah untuk madrasah NU dan sistem kerja paksa (rodi) yang dibebankan kepada bangsa Indonesia; (2) Menolak rencana ordonansi perkawinan tercatat; (3) Menolak diadakan milisi; (4) Mendukung tuntutan berparlemen; (5) Mengadakan usaha-usaha social dalam masyarakat; (6) Mendidik mental beragama diantaranya mendirikan pondok-pondok pe- santren.
Berbeda dengan ormas lainnya yang leb- ih tegas kepada respon politik belanda, seperti Sarekat Islam, NU lahir lebih bersifat teolo- gis. Sebagai respon ulama terhadap muktamar Islam di Mekah atas inisiatif kerajaan Saudi dan pengaruh kuat Wahabi, ulama NU menga- jukan usulan pemberlakuan ajaran Islam yang lebih menghargai pendapat mazahib, berbeda dengan gerakan Wahabi yang lebih memusat- kan perhatian pada al-Quran dan al-Sunnah dirujuk secara kaku (literalis). Awal kehadiran NU seperti ini mempengaruhi perkembangan organisasi, pada satu sisi sangat fl exible yaitu NU mudah diterima masyarakat karena ako- modatif dengan tradisi lokal (adat), namun padasisi lain, NU tidak siap dalam mengatur lembaganya sesuai dengan manajemen or- ganisasi yang rapih. Ikatan perhimpunan NU tidak dirancang untuk merespon isu-isu sosial actual tertama politik pemerintahan Belanda sehingga membentuk organisasinya secara rapih dan modern. Sebaliknya, NU dibiarkan menjadi ormas yang bersifat komunal dihim- pun dengan kekuatan solidaritas emosional. Karena itu kekuatan kharismatik kiyai yang umumnya memiliki pesantren atau madrasah lebih dominant dari pada organisasi. Dengan kata lain, keberhasilan NU ditentukan oleh ikatan komunal yang kuat antara anggotanya yang dibantu oleh peran kiyai dengan sistem silsilah, hubungan pesantren dan gerakan su- fi stik.
Maka gerakan pertama NU bukan pada sistem madrasah/sekolah yang baik, pelayan- an kesehatan atau pengembangan usaha, me- lainkan mengembangkan sistem pengajaran agama seperti yang diajarkan di Mekah, sep- erti yang dikembangkan KH. Hasyim Asyari dengan pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Sistem pendidikan pertama yang dikembangakan lebih mengikuti halaqah yang diadopsi dari model pembelajaran di
Mekah, dimana Hasyim Asy’ari pernah be- lajar di sana, yang diterapkan di pesantren. Kurikulum yang dikembangkan lebih bersifat tradisional mengikuti sistem yang dibangun oleh keahlian kiyai. Karena itu setiap pesant- ren memiliki ciri khas keahlian tersendiri ber- beda dari satu pesantren ke pesantren lainnya, seperti dalam fi kih, nahwu (tata bahasa), tafsir atau hadits. Sistem seperti ini secara langsung berpengaruh kepada sistem pengelolaan lem- baga, baik NU secara organisasi dan pesantren sebagai pusat produksi ilmu kalangan santri pada sisi lain. Ternyata model ini lebih mudah diterima masyarakat, walaupun secara sistem organisasi lemah, terbukti dari penetrasi NU ke berbagai wilayah dan melampui Muham- madiyah hingga saat ini.
Tidak diragukan lagi, model tradisonal yang dikembangkan kiayi dengan pesantren- nya seperti ini NU tetap eksis bahkan menjadi ormas Islam terbesar di Indonesia didukung oleh sistem dana amal atau ZISWAF dengan baik. Artinya peran zakat, infaq, sadaqah dan wakaf telah membantu bertahannya NU dari semenjak berdirinya hingga saat ini. Yang menarik, sistem pengelolaan ZISWAF di NU tidak bisa dijadikan gambaran sebagai asset NU secara organisasi, namun sebaliknya as- set-aset itu menjadi milik kiyai atau yayasan keluarga kiyai. Dengan demikian NU sebagai lembaga tidak memilki asset secara signi fi - kan, karena harta benda itu lebih dipercaya- kan masyarakat kepada kiyai yang mereka percayai. Maka tidak heran dikatakan oleh salah seorang akti fi s NU, Rumadi, “kalau NU membuat sekolah pasti tidak akan jadi.” 25 Ini menunjukkan bahwa kemandirian para indi- vidu dengan fi gure kiyai lebih menonjol dari pada sistem organisasi. Ikatan antara anggota NU dengan organisasi lebih bersifat “politis”
25 Komunikasi pribadi pada Februari 2011.
dan simbolis untuk mempertegas identitas dirinya. Yang kuat adalah ikatan NU dengan guru atau kiyai pesantren yang mengajarkan keagamaan dengan aliran Aswaja (Ahlus Su- nah Wal Jama’ah), yang dianut sebagai ideol- ogy teologis NU.
Usaha-usaha NU dalam mendedikasikan dirinya sebagai gerakan keagamaan dan sosial telah dilakukan dalam berbagai bidang, walau- pun tingkat keberhasilannya masih minim jika dibandingkan dengan potensi masa yang dimilikinya. Lagi-lagi masalah utamanya sistem organisasi NU lebih bersifat mekanis (meminjam istilah Durkheim), yaitu hubun- gan sosial masyarakatnya lebih direkatkan oleh hubungan emosional. Dengan kata lain, tujuan organisasi yang niscayanya bersifat or- ganic dan rasional dikalahkan dengan model mekanis yang telah lama tumbuh kuat ketika santri (anggota NU secara otomatis) menjalin interaksi keilmuan dengan kiyainya. Maka ke- sadaran organisasi sebagai anggota NU tidak terjadi ketika masuk menjadi santri di pesant- ren, namun sebaliknya, yaitu keanggotaannya sebagai warga NU setelah menjadi santri atau bahkan setelah keluar menjadi alumni.
Model seperti inilah yang beda dilaku- kan oleh Muhammadiyah, dimana model ke-Muhammadiyah-an dan sistem organisasi Muhammadiyah yang “militant” sebagai lem- baga dakwah dan sosial sudah dikuatkan se- jak masuk sekolah Muhammadiyah. Namun kedua model ini memiliki ciri khas masing- masing dan saling memperkuat satu sama lain. NU memiliki soliditas dalam tradisi kha- zanah intelektual klasik dan relasi antara guru dan murid, sementara Muhammadiyah unggul dalam organisasi dan manejemennya. Dari kedua ormas inilah saling mengisi dua ruang yang kosong, satu di pedesaan yang kuat ika- tan sosialnya, walaupun mekanis dan yang kedua di perkotaan, lebih bersifat organik
yang rasional. Karena itu kelompok kelas me- nengah yang bergerak dalam usaha pada masa pra-kemerdekaan didominasi oleh kelompok Muhammadiyah, yang umumnya saudagar sementara NU didukung kalangan pedesaan yang umumnya petani.
Jika dilihat dari potensi dana yang da- pat memperkuat NU terutama di pesantren- pesantren di seluruh Indonesia, sumbangan sukarela dari warga dan orang tua murid yang mengirimkan putra-putrinya menimba ilmu di pesantren berupa zakat, infaq, sadaqah dan wakaf sangat besar jumlahnya. Ukurannya dapat dilihat di bawah ini terutama bagaima- na lembaga-lembaga NU sekarang mencoba mendata jumlah sebenarnya. Menurut catatan kasar, pada tahun 1990 NU memiliki madra- sah sebanyak 4606 buah, suatu jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan warga NU yang tersebar di berbagai daerah. Namun, menurut informasi terakhir jumlah pesantren telah mencapai lebih dari 10.000 buah. 26 Ju- mlah ini sebagai asset kalangan Nahdiyyin (orang-orang NU) bukan NU secara organisa- si. Namun ikatan mereka sebagai anggota NU sangat kuat. Saat ini, beberapa lembaga pen- ting yang dikelola NU adalah sebagai berikut: (a) Lembaga Dakwah NU dengan 28 Wilayah dan 328 cabang; (b) Lembaga Pendidikan Ma’arif NU dengan 20 Wilayah dan 117 Ca- bang. Ma’arif hingga saat in mengelola 3.885 TK/TPQ, 197 SD dan 3.861 MI, 378 SLTP dan 733 MTs, 211 SLTA dan 212 MA, dan 44 Universitas dan 23 Akademi/Sekolah Tinggi; (c) Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPKNU), yang terdiri dari 27 Wilayah dan 100 lebih cabang; 27 (d) Lembaga Pereko-
26 Lihat Republika , 22 April 2010.
27 Namun kegiatan kesehatan NU dalam divisi ini tidak terlihat seperti apa model kesehatan yang berlangsung, terutama besar dan kapasitas lem- baga yang dibuat.
nomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang terdiri dari 24 Wilayah dan 207 cabang; (e) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU), terdiri dari 19 Wilayah dan 140 ca- bang; (f) Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) terdiri dari 27 Wilayah dan 323 cabang. Ja- ringan usaha lembaga ini mencapai 6.830 pe- santren; (g) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) terdiri dari 22 Wilayah dan 50 lebih cabang; (h) Lembaga Takmir Masjid Indonesia (LTMI) yang terdiri dari 16 wilayah tingkat propinsi; (i) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya ma- nusia (Lakpesdam) yang terdiri dari 16 Wi- layah dan 60 lebih cabang; (j) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) terdiri dari 14 Wilayah dan 342 cabang dilengkapi den- gan 135 basis Gerkan Buruh Lapangan Peker- jaan (GBLP); (k) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) berjumlah 1 wilayah dan 1 cabang; dan (l) Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU) terdiri dari 31 Wilayah dan 339 Cabang.
Selain 12 Lembaga, 4 Lajnah, dan 9 Ba- dan Otonom, khusus di tingkat pusat, NU juga memiliki Centre for Strategic Policy Studies (CSPS) yang bertugas mengkaji masalah-ma- salah yang terkait dengan kebijakan strategis pemerintah. 28 Disamping itu NU juga memi- liki Lajnah Falakiyah (LF-NU) di 5 wilayah. Lembaga Ta’lif wa Nasyr (LTN-NU) di 16 wi- layah. Lajnah Awakaf (LA-NU) di 27 wilayah dan 100 lebih cabang. Disamping itu Lajnah Zakat, Infaq dan Shadaqah  (LAZIS NU) di 27 wilayah dan 100 lebih cabang.
Jumlah lembaga baik yang seacara hirar- kis berada langsung di bawah NU atau lemba- ga-lembaga lain yang terpisah dari organisasi menjadi bukti nyata bahwa NU dapat eksis secara mandiri karena sumbangsih dana amal

## 28 Lihat http://nu.or.id
ZISWAF. Perkembangan ini akan sulit terjadi jika pemerintah terlibat langsung mengurusi NU. Bahkan NU akan menjadi kerdil kar- ena campur tangan politik yang akan meng- gerogoti organisasi. Dampak positif dengan sistem aturan pemerintah saat ini mendorong NU menjadi lembaga yang dinamis dan bah- kan menjadi gerakan masyarakat sipil yang tidak ada bandingannya. Bahkan, sumber daya manusia yang dihasilkan NU menjadi potensi sangat besar dalam penguatan demokrasi di Indonesia.

## 5. Persatuan Islam (Persis)
Berdirinya Persatuan Islam (Persis) diawali dengan terbentuknya suatu kelompok tadaru- san dari sebuah kenduri keluarga di kota Band- ung tepatnya di gang Pakgade. Kelompok ini dipimpin oleh H. Muhammad Zamzam dan H. Muhammad Yunus. Bersama jama’ahnya dengan penuh kecintaan mereka mengkaji dan mengaji ajaran Islam. Persis secara formal didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, oleh sekelompok umat Islam yang tertarik pada kajian dan aktivitas kea- gamaan. Sebelum gerakan Islam pada masa pra-kemerdekaan Persis juga bertujuan men- ingkatkan pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian pendirian Per- sis juga pengaruh gerakan Islam yang ada saat itu seperti Budi Utomo pada 1908, Sarikat Islam pada tahun 1911 dan Muhammadiyyah pada tahun 1912.
Satu kegiatan penting dalam PERSIS ada- lah lembaga pendidikan Islam, sebuah proyek yang dikembangkan Natsir yang terdiri dari beberapa buah sekolah: TK, HIS (1930), seko- lah MULO (1931) dan sekolah guru (1932). Inisiatif Natsir ini merupakan jawaban terh- adap tuntutan dari berbagai pihak, termasuk beberapa orang yang mengambil pelajaran
privat bahasa Inggris dan pelajaran lain den- gannya. Di samping pendidikan Islam, PER- SIS juga mendirikan pesantren yang disebut Pesantren Persis di Bandung (Maret 1936) un- tuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama. Usaha ini terutama merupakan inisiatif Hassan yang senang bereksperimen. Pesantren kemudian dipindahkan ke Bangil, Jawa Timur, ketika Hassan pindah ke sana dengan membawa 25 dari 40 siswanya di Bandung. Dalam masa pendudukan Jepang, pesantren itu terpaksa di- tutup, tetapi pada 1 Muharam 1371 (Oktober 1951) dibuka kembali secara resmi. 29
Sejak berdirinya Persis yang menggolong- kan dirinya sebagai harakah tajdid (Gerakan Pembaharu) yang bertujuan memurnikan iba- dah umat dari takhayul, bid’ah, dan churafat (TBC) sangat giat melaksanakan penyebaran faham Al-Quran dan As-sunah. Gerakan pe- murnian ( puri fi kasi ) ajaran Islam dilakukan dengan cara fundamentalis yang bersifat mili- tan sehingga mengundang kontroversi bahkan terkesan revolusioner. Pemurnian aqidah dan perbaikan ibadah menjadi gerakan mendasar Persis, karena ormas ini melihat bahwa keru- sakan akidah (pencemaran) dan penyimpan- gan praktek ibadah telah terjadi pada umat Islam. 30
Kehadiran PERSIS dengan perpaduan KH Zam Zam dan Moh Yunus di Jawa Barat memperkuat modernisasi Islam di daerah ini. Dalam menembangkan dakwah dan ajaran- nya, PERSIS menerbitkan majalah Pembela Islam yang disebar ke Jawa, Sumatra dan Ka- limantan. Pada tahun 1930an, oplah majalah Pembela Islam pada tahun itu mencapai 1000-
29 Lihat juga Howard M. Federspiel, Op. Cit., hlm.
250-300.
30  h t t p : / / w w w . p e r s i s . o r . i d / i n d e x . php?mod=content&cmd=news&berita_id=1313, akses 18 Mei 2011.
2000 exemplar. 31 Pada waktu yang bersa- maan juga diterbitkan majalah at-Taqwa yang lebih mendiskusikan tentang isu-isu bid’ah di masyarkat. Besarnya oplah penerbitan PER- SIS pada masa itu menunjukkan bahwa dana infaq dan sadaqah berjalan sangat baik, teru- tama KH. Moh Yunus yang berprofesi sebagai saudagar. Pemasukan dana pada perkemban- gan berikutnya dihimpun dari anggota dan in- faq masyarakat, sehingga kegiatan pendidikan PERSIS berkembang di Jawa Barat, walaupun tidak semaju Muhammadiyah.
Sistem pendidikan PERSIS terdiri dari: roudlatul Athfal 2 tahun, ibtidaiyyah 6 tahun, tajhijiyyah 2 tahun, tsanawiyah 4 tahun, dini- yyah 'ula 6 tahun, diniyyah wustha 4 tahun, muallimin 2 tahun, pesantren luhur 4-5 ta- hun. Disamping belajar ilmu-ilmu keislaman, sistem pendidikan Persis juga mengenalkan beberapa buku yang secara khusus membahas persoalan keorganisasian dan kejamiyyahan PERSIS. Ditingkat muallimin pelajaran umum juga diajarkan, seperti bahasa indonesia, ba- hasa inggris, matematika, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kesehatan dan pendidikan keguruan.
Hingga saat ini PERSIS mengembangkan pendidikan Islam yang tersebar di Jawa Timur seperti Bangil dan Jawa Barat. Perkembangan PERSIS dari awal berdiri hingga saat ini tidak bisa dilepaskan dari hubungan kiyai dengan masyarakat. Perkembangan PERSIS di ber- bagai daerah terutama di Jawa Barat, seperti Bandung, Garut, Cianjur, dan Bogor menjadi bukti bahwa dana ZISWAF yang disumbang- kan masyarakat mampu memperlancar kegia- tan pendidikan di PERSIS.
31 Howard M. Federspiel, Islam…, Op. Cit. , hlm. 93-94.

## 6. Mathla’ul Anwar
Ormas Islam yang cukup tua dan lebih awal dari Nahdhatul Ulama adalah Mathla’ul An- war yang didirikan pada tahun 1916 di Menes, salah satu kecamatan di kabupaten Pandeg- lang, Banten. MA didirikan oleh sekelompok kiyai antara lain Kiyai Haji Entol, Muham- mad Yasin, Kiyai Haji Tubagus Muham- madSholeh, Kiyai Haji Mas Abdurrahman. Faktor agama dan pendidikan menjadi pen- dorong utama berdirinya MA, yaitu kondisi sosial masyarakat Banten yang kental dengan kehidupan sinkretisme, seperti daerah Jawa pada umumnya. Karena itu MA menfokuskan akti fi tasnya pada pendidikan dan dakwah Isla- miyah. Salah satu pendiri MA yang cukup di- kenal adalah kiyai Haji Entol Muhammad Ya- sin lahir pada tahun 1860 di Simanying Menes berasal dari keluarga priyayi (aristocrat). 32 Di bawah pengaruhnya, respon masyarakat pada MA meningkat sehingga MA dapat berkem- bang dengan pesat hingga akhir 1950an. Salah satu keterlibatan masyarakat dalam perkem- bangan MA adalah bantuan fi nancial berupa zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Karena itu, sumber dana utama MA adalah sumbangan masyarakat yang bersifat sukarela.
Seperti ormas Islam lainnya, peran guru ngaji atau kiyai sangat penting dalam me- mobilisasi masyarakat, baik berupa bantuan tenaga atau dana untuk pendirian madrasah, mushalla atau masjid. Bantuan berupa in- faq, sadaqah dan wakaf biasanya diberikan masyarakat untuk pembiyaan pembangu- nan dan sarana prasarana pendidikan, selain zakat yang dibayarkan kepada kiyai setahun sekali. Namun dari sisi lain, dukungan warga untuk menyokong kebutuhan kiyai atau op-
32 Rosyidin, From Kampung to Kota: A Study of the Transformation of Mathla’ul Anwar 1916-1998 , hlm. 10-15.
ersasional pendidikan, hasil panen pertanian biasanya sering diberikan sebagai pengganti uang, seperti beras, singkong, pisang dan lain sebagainya. Dalam membiayai kehidupan ru- mah tangga, kiyai atau guru ngaji mengelola sawah atau ladang sebagai pemenuhan hidup sehari-hari disamping infaq atau sadaqah dari masyarakat. Di sinilah hubungan masyarakat dan ormas dengan kiyai sebagai fi gur kharis- matik memperkuat perkembangan pendidikan dan sosial masyarakat. Bahkan murid sering- kali terjun dalam pengelolaan sawah dan ke- bun yang dimiliki kiyai. 33
Kontribusi penting zakat, infaq, sadaqah dan wakaf dapat dilihat dari perkembangan pembangunan dan fasilitas MA pada masa awal berdiri. Ruang kelas untuk belajar ber- tambah dari waktu ke waktu bahkan fasilitas belajar seperti kursi, papan tulis dan meja telah melengkapi kebutuhan madrasah saat itu. Sebagai contoh sumbangsih warga dalam pembangunan MA adalah Demang Entol Jasu- din, seorang priyayi Menes yang mewakafkan tanahnya untuk MA. Dengan wakaf ini MA terus berkembang, bahkan pada tahun 1950an MA sejajar dengan NU dan Muhammadiyah dari sisi jumlah sekolah yang dimilikinya. 34
Dari sinilah MA mampu membangun sekolah dan fasilitas lainnya.  Perlengakan kelas dan sarana prasarana lainnya menjadi bagian dari
33 Ibid ., hlm. 37. Pembiayaan kegiatan keagamaan lebih pada swadaya masyarakat, terutama hasil alam, bagi mereka yang tidak punya materi, ban- tuannya berupa tenaga untuk pendirian madrasah atau mushalla.
34 Ibid . Dalam kajiannya perkembangan MA mulai menurun pada awal 1970an ketika terjadi friksi di dalam, sehingga berdirilah madrasah-madrasah di sekitar Menes seperti Malnu (Madrasah Ali- yah li-Nahdhatil Ulama) Nurul Amal, dan Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Pada saat itu madrasah MA yang tersebar di Jawa dan Sumtra mencapai lebih dari 1000, suatu jumlah yang fenomenal melam- paui madrasah yang dimiliki NU.
peran ZISWAF masyarakat. 35
Sejak tahun 1950, Mathla’ul Anwar ber- hasil membuka ratusan madrasah di sekitar Banten dan Lampung. Bahkan pada tahun 1951, 800 madrsah telah dibangun, yangbi- ayanya dari swadaya masyarakat terutama ZISWAF. Pada saat itu, madrasah-madrasah tersebar di Banten, Lampung, Bogor and Karawang, berkembang  pesat dibanding jumlah madrasah yang ada pada tahun 1947 sebanyak 73 buah . Dengan perkembangan madrasah yang begitu cepat, Mathla’ul Anwar berhasil memperluas model madrasah modern di daerah pedesaan. 36
Saat ini Mathla’ul Anwar telah memi- liki universitas dikenal dengan UNMA (Uni- versitas Mathlau’ul Anwar) didirikan tahun 2001 di daerah Menes yang sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Mathlaul Anwar yang berdiri tahun 1988. UNMA memiliki 11 fakultas antara lain Agama, FISIP, Ekonomi, Hukum, FKIP dan MIPA. Namun, sistem ka- derisasi dan pengembangan usaha yang tidak dilakukan dengan baik, sebagai ormas MA mengalami stagnan jika dibandingkan dengan Muhammadiyah.

## 7. Al-Washliyah
Jam’iyatul Washliyah didirikan di Medan tanggal 30 November 1930 bertepatan dengan tanggal 9 Rojab, 1249H oleh para pelajar dan para guru Maktab Islamiyah Tapanuli/ Mak- tab Islamiyah Tapanuli. Maktab Islamiyah Tapanuli ini adalah sebuah madrasah yang didirikan di Medan tanggal 19 Mei 1918 oleh masyarakat Tapanuli dan merupakan madra- sah tertua di Medan. Al Washliyah, adalah sebuah organisasai yang berasaskan Islam,
35 Awal pendirian MA dibantu oleh zis masyarakat. Ibid. , hlm. 41.
36 Ibid. , hlm. 107.
dengan aliran fi kih madzhab Sya fi ’i dan aqi- dah Ahklusunnah Waljama’ah dalam teolog- inya. Al Wasliyah, bergerak dalam bidang pendidikan, social dan keagamaan. Usaha- usaha yang dilakukannya antara lain: (a) Mengusahakan berlakunya hukum Islam; (b) Memperbanyak tabligh, tadzkir, dan pengaja- ran di tengah-tengah Umat Islam; (c) Mener- bitkan kitab-kitab, surat kabar-surat kabar, majalah, surat-surat siaran dan mengadakan taman bacaan; (d) Membangun perguruan dan mengatur kesempurnaan pelajaran, pendidi- kan dan kebudayaan; (e) Menyantuni fakir miskin dan memelihara serta mendidik anak yatim piatu; (f) Menyampaikan seruan Islam kepada orang-orang yang belum beragama Is- lam; (g) Mendirikan, memelihara serta mem- perbaiki tempat ibadah; (h) Memajukan dan menggembirakan penghidupan dengan jalan yang halal; (i) Dan lain-lain.
Pengaruh dakwah al-Washliyah, banyak suku Batak yang memeluk agama Islam, dan pendidikan al-Wasliyah juga menyebar ke hampir seluruh provinsi di Indonesia; Sistem pendidikan al-Washliyah adalah: (a) Madra- sah Ibtidaiyah 6 tahun; (b) Madrasah Tsan- awiyah 3 tahun; (c) Madrasah Qismul ‘Ali 3 tahun; (d) Madrasah Mu’alimin 3 tahun; (e) Mendirikan Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun; (f) SD al-Washliyah 6 tahun; (g) SMP Al-Washliyah 3 tahun; dan (h) SMA al-Wash- liyah 3 tahun.
Untuk lembaga pendidikan Sekolah Dasar sampai SMA, proposrsi pendidi- kan agama dan umum dibedakan yaitu 70% pengetahuan umum dan 30% ilmu Agama. Pada tahun 1958 al-Washliyah telah mampu mendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Medan dan Jakarta. Di Medan, per- guruan tinggi al-Washliyah berubah menjadi Universitas dengan pengembangan cabang di berbagai wilayah, seperti di Sibolga, Ke-
bon Jahe, Rantau Prapat, Langsa (Aceh) dan lain-lain, bahkan sampai ke Kalimantan (di daerah Brabai, kalimanhtan Selatan. Di Bara- bai sekarang namanya berubah menjadi STIT al-Washliyah Barabai. Dari sini dapat dilihat bahwa al-Wasliyah berperan penting dalam penguatan pendidikan dan da’wah. 37 Seperti ormas Islam lainnya, peran ZISWAF sangat fundamental dalam pengembangan pendidi- kan dan dakwah al-Washliyah.

## Zakat: Antara Negara dan Ormas
Sebagaimana telah diuraikan di atas, peran ormas sangat penting dalam mengembangkan pendidikan, ekonomi dan dakwah sosial yang didanai oleh swadaya masyarakat terutama zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Hal ini mem- buktikan bahwa sistem pengelolaan ZISWAF oleh ormas dengan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah menjadi model sangat produktif dan dinamis dalam pengembangan masyarakat dan menguatnya masyarakat sipil (civil society). Kemandirian ormas bahkan membantu program pemerintah dalam bidang sosial, pendidikan dan kesehatan yang tidak mungkin dijangkau oleh negara. Dengan kata lain, ormas menjadi agen perubahan sosial sangat penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Bahkan kekuatan ormas menjadi penyeimbang kekuatan Negara sebagai pra- syarat menguatnya kesadaran kewargaan Negara demokrasi. Lebih jauh, dari ormas pemerintah mendapatkan sumber daya manu- sia partai politik dan lembaga-lembaga resmi
37 Ahmad Alim, Peran Ormas-ormas Islam Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia pada Zaman Pra-Kemerdekaan, (http://ahmadalim. blogspot.com/2010/08/peran-ormas-ormas-pra- kemerdekaan.html) diakses pada 19 Mei 2011. Data mengenai al-Washliyah diambil dari tulisan Ahmad Alim. Saya mohon izin untuk mengambil data ini semua.
Negara lainnya.
Kehadiran lembaga zakat (LAZ) yang dikelola oleh ormas Islam memberikan nu- ansa baru dalam pengembangan zakat, infaq, sadaqah di tanah air akhir-akhir ini. Praktek ini telah lama berlangsung bahkan sejak masa penjajahan. Pada masa itu peran kiyai atau to- koh masyarakat dengan pendirian pesantren, madrasah, mesjid dan halaqah keagamaan berhasil mengumpulkan zakat dan dana amal suka rela lainnya untuk membiyai kegiatan sosial. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak memberikan jaminan keuangan yang cukup atau bahkan tidak mampu menutupi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Pada masa Orde Baru, masyarakat me- minta pemerintah untuk menjadi fasilitator dan regulator pengelolaan zakat. Namun, president Soeharto ingin memisahkan urusan agama dan politik dari Negara yang berasas Pancasila; pengakuan zakat dalam pengelo- laan Negara berarti dia mengokomodasi Islam sebagai bagian dari sistem Negara. Karenan- ya, Soeharto memberikan keleluasaan dalam pengurusan zakat oleh ormas-ormas Islam dan menolak untuk melibatkan Negara campur tangan dalam urusan pengelolaan zakat. 38 Per- mintaan masyarakat Islam pada saat itu dapat dimaklumi, karena pendekatan itu dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan pemung- utan secara massive, karena mereka khawatir, jika tanpa campur tangan pemerintah, praktek pengelolaan zakat akan dianggap sebagai sub- versi atau gagasan penerapan syariat Islam.
Pasca reformasi, pertumbuhan ormas Is- lam yang menjalankan kegiatan pendidikan, ekonomi kerakyatan, kesehatan dan dakwah
38  Asep Saepudin Jahar, Op. Cit ., hlm. 181-189. Li- hat juga, Arskal Salim, Challenging the Secular State, (Honolulu: Univeristy of Hawai’I Press, 2009), hlm.115-133.
mendapatkan dananya dari dua hal: sumban- gan suka rela berupa ZIS dan wakaf atau sum- bahan kerjasama dari lembaga lain dalam dan luar negeri; dan kedua adalah income (hasil usaha) dari jasa atau usaha produktif yang dikembangkan di masyarakat. Untuk yang kedua ini, model yang dikembangkan oleh ormas Islam bersifat sosial dan pengabdian, bukan untuk tujuan pro fi t. Berkaitan dengan pertumbuhan ormas Islam yang mengem- bangkan pengumpulan dan pendistribusian zakat, perdebatan tentang peran Negara dan masyarakat dalam lingkup bidang ini menge- muka, terutama bagaimana kedua lembaga ini (Pemerintah dan non-pemerintah) berperan. Untuk menjelaskan hal ini saya akan bahas dari dua sisi. Pertama, sejarah pengembangan zakat dalam konteks Indonesia. Kedua, zakat pada sisi gerakan sosial dan kemasyarakatan ormas.
Dalam tradisi fi lantropi Islam (ZISWAF), peran masyarakat sipil sangat dominant di masa pra-kemerdekaan. Peran ini terkait erat dengan kebiasaan dan struktur masyarakat di- mana pemerintah Hindia Belanda tidak ingin terlibat secara langsung dalam urusan agama. Karena itu perkembangan masjid, lembaga pendidikan dan kegiatan keagamaan di Bant- en, Cirebon, Aceh dan Demak didanai dari dan ZISWAF. 39 Kerjasama Negara dan masyarakat sipil yang dimotori oleh kiyai berjalan saling memperkuat satu sama lain terutama dalam gerakan dakwah dan pendidikan. Pada masa kejayaan kesultanan Banten, seperti Sultan Maulana Muhammad, urusan ZISWAF dis- erahkan kepada kiyai/ulama untuk mengurusi masjid, pendidikan dan keagamaan sementara kesultanan hanya menfasilitasi kegiatannya.
Pada masa pemerintahan Hindia Belan- da, kegiatan wakaf dan zakat dikontrol secara
39 Asep Saepudin Jahar, Op. Cit ., hlm. 79-81.
ketat oleh Belanda, walaupun pengelolaan masih dilakukan oleh masyarakat. Pengon- trolan langsung Balanda sebagai upaya untuk mengetahui sirkulasi keuangan dan tujuan dari wakaf, yaitu untuk tidak digunakan da- lam membiyai perlawanan/pemberontakan. Untuk menerapkan control ini, walaupun pada prakteknya terjadi penyimpangan, petu- gas penghulu ditempatkan di kantor urusan agama. Pada saat inilah penghulu punya akses pada data keuangan dan sumbangan lainnya yang dihimpun di Masjid. Bahkan Belanda menerapkan peraturan bahwa suatu masjid tidak boleh mengelola dana melebihi bagtas maksimal yang telah ditetapkan. Pembatasan ini menunjukkan kekhawatiran Belanda atas penyalahgunaan keuangan terutama dalam kegiatan-kegiatan bersifat politik. 40
Sistem pengelolaan ZISWAF pada masa pra-kemerdekaan seperti dijelaskan di atas bagi pemerintah kolonial lebih dianggap se- bagai potensi perlawanan yang bisa dibiyai dari dana yang terkumpul, disamping usaha pemerintah untuk menjaga jarak dengan uru- san agama penduduk.
Peran masyarkat sipil atau ormas Islam semakin terlihat kuat setelah kemerdekaan terutama ketika pemerintahan Orde Baru. Dengan tujuan depolitisasi agama, yaitu un- tuk menjauhkan agama dari kehidupan poli- tik terutama supaya Pancasila sebagai dasar tunggal dalam kehidupan bernegara, kegiatan Ormas Islam diberikan keleluasaan, selama tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan dukungan Ormas ini, sekolah-sekolah swasta, madrasah swasta dan pesantren berkembang, rumah sakit/klinik dan panti asuhan tumbuh di berbagai daerah yang dananya dihimpun dari
40 Muhamad Hisyam, Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Underthe Dutch Colonial Administration 1882-1942 , (Jakarta: INIS, 2001), hlm. 113.
dana ZISWAF. Untuk menyebut contoh kecil peran ormas, Muhammadiyah, NU, Persis, al-Irsyad, Mathla’ul Anwar, dan Nahdhatul Wathan di NTB, mampu melayani kebutuhan pendidikan dan keagamaan masyarakat. Jika dilihat dari sebaran wilayah dan infrastruk- tur yang dibutuhkan, Negara akan sulit untuk mengelola lembaga-lembaga itu. Karena itu, Negara hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator seperti menerapkan aturan yayasan atau perhimpunan.
Perlu dijelaskan di sini bahwa gerakan masyarakat sipil pada masa Orde Baru diawa- li pada tahun 1970an dan 1980an, tidak selalu berbasis agama, tetapi lebih pada gerakan so- sial masyarakat yang dikenal dengan LSM (NGO, non-government organization). NGO biasanya mendapatkan dana dari funding as- ing, terutama untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kepentingan pemberi dana untuk mem- biyai pemberdayaan masyarakat, pendidikan demokrasi, HAM, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Dengan demikian kegiatan LSM sangat menggantungkan pada bantuan donor. Sebagai ormas non-pro fi t, LSM memiliki bentuk yayasan mengikuti aturan dalam UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan yayasan. Namun keberadaan NGO sangat in- dependent dan kerjasama pemerintah dengan lembaga semacam ini lemah. Hal ini pemer- intah kurang memberdayaan NGO untuk ke- pentingan penguatan sistem Negara. Alih-alih NGO dianggap berseberangan dengan kebi- jakan atau program pemerintah. Managemen transparansi dan akuntabilitas NGO biasanya mengikut aturan UU No. 28 Tahun 2004. 41
41 Hans Antlöv, Rustam Ibrahim dan Peter van Tuijl, NGO governance and Accountability in In- donesia: Challengese in the New Democratizing
Kelemahan NGO model ini sangat meng- gantungkan hidupnya dari dana asing, bukan swadaya masyaraat yang dilakukan oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat). Karena itu dana zakat yang dilakukan oleh ormas (LAZ) menjadi alternative paling tepat untuk menghilangkan ketergantungan ormas pada dana asing. Maka peran pemerintah diperlukan dalam pemban- gunan sistem pengelolaan yang baik, teratur, transparan dan akuntabel bukan terlibat ikut mengelola zakat. Seperti di jelaskan di atas, keberhasilan ormas Islam sejak masa pra-ke- merdekaan hingga saat ini adalah kemandirian dan pengelolaan ZISWAF dengan kerjasama besama masyarakat. Maka keterlibatan pe- merintah dalam urusan ini bukan pendekatan dan solusi yang relevan, atau bahkan kontra- produktif bagi pengembangan masyarkat sipil yang mandiri dan kuat.
Perhatian atas independensi Ormas da- lam pengelolaan zakat juga menjadi perha- tian masyarakat baik secara individu maupun organisasi. Berbagai pandangan cenderung menekankan pada penguatan lembaga den- gan sistem aturan yang mendorong transpar- ansi dan akuntabilitas dengan memerankan Negara sebagai fasilitator dan regulator se- hingga lembaga-lembaga zakat memiliki kualitas standard yang baik dan dipercaya. Saleh Daulay, Sekretaris Lembaga Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mengatakan, “Serti fi kasi pengelolaan zakat ini penting supaya tidak muncul lembaga-lembaga amil zakat karbitan saal menjelang Hari Idul Fitri Kalau setelah diserti fi kasi lembaga tersebut tidak layak lagi untuk mengelola zakat maka harus ditutup, namun kalau sebaliknya maka harus di support.” 42 Bagaimana peran pemer-
Country , Juli 2005.
42 Pelita 22 April 2010, disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII di Gedung DPR pada Rabu 21 April 2010.
intah dalam pengelolaan zakat? pandangan masyarakat sipil umumnya melihat peran pe- merintah menfasilitasi dan membuat aturan yang baik dalam pengelolaan zakat. Hal ini, dimungkinkan supaya tidak terjadi politisasi agama melalui zakat juga supaya tidak men- gurangi kepercayaan masyarakat yang selama ini mulai tumbuh pada lembaga zakat.  Bagi Azyumardi Azra, intelektual Muslim dan ket- ua ICMI melihat praktek zakat yang dilakukan ormas berhasil mendidik masyarakat untuk dinamis dan tidak bergantung pada Negara. Menurutnya, “ormas membiayai organisasi sendiri, dan kebanyakan dananya ber-sum- ber dari zakat, infaq, sadaqah dan wakaf.Jika pemerintah ikut menjadi operator zakat bisa mengurangi sumber pendanaan Ormas Islam. "Bisa membuat keringnya sumber kehidupan dari Ormas-ormas Islam itu, termasuk juga dengan kelembagaan masjid dan sebagainya." Bahkan ia melihat jika pengelolaan zakat yang memungkinkan pemerintah sebagai operator, konsekuensinya sangat membahayakan masa depan bangsa. Menurutnya, "Karena tidak akan ada lagi orang yang akan bikin pesantren, madrasah, ini yang perlu kita perhitungkan." Ia juga menyebutkan, jika pemerintah ingin memainkan peran maka seharusnya hanya menjadi pengawas, atau regulator.” 43 Pendapat yang serupa disampaikan oleh kalangan prak- tisi dan peneliti fi lantropi Islam. CSRC (Cen- ter for Study of Religion and Culture), mis- alanya, melihat peran Negara dalam zakat sebagai sesuatu yang tidak perlu terlibat lang- sung dalam pengelolaan. Peran Negara adalah menjamin kegiatan ZISWAF sesuai dengan good governance yaitu serti fi kasi pengelola zakat dan akuntabilitasnya ditambah dengan standardisasi bagi para pengelola zakat. 44

## Pentingnya peran masayarakat dalam
43 Harian Pelita, 22 April 2010.
44 Wawancara Harian Pelita, 22 April 2010.
pengelolaan zakat juga menjadi perhatian lembaga akademis, seperti dilontarkan Direk- tur Islamic Economics and Finance (IEF), Universitas Trisakti, Sofyan Sya fi i Harahap. Ia mengatakan bahwa “pemerintah harusnya keluar dari masalah yang diurus masyarakat.” Baginya keterlibatan Negara yang diwakili oleh kemenag dalam pengelolaan zakat den- gan membatasi peran LAZ dalam pendistribu- sian zakat, adalah bentuk amputasi bagi LAZ. Ia menekankan peran pemerintah sebagai reg- ulator dan pengawas saja. 45
Sofyan mencontohkan, “jika ada LAZ yang sudah berhasil, disitulah fungsi pe- merintah untuk melakukan pengawasan dan mengamati sejauhmana regulasi dilaksana- kan LAZ.” Kekuatan ormas dalam mengelola zakat terletak pada kepercayaan masyarakat dibanding dengan pemerintah yang tingkat good governance-nya masih rendah. Hal ini terbukti dari pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZ di beberapa daerah yang tidak signi fi kan. Yusuf Wibisono, wakil Direktur Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah menga- takan,” kinerja zakat justrumeningkat jika dikelola oleh masyarakat. Organisasi nirlaba yang transparan dan akuntabel lebih disukai dan menumbuhkan kepercayaan muzakki. "Di sini, kepercayaan menjadi kata kuncinya." 46 Pendapat tentang pentingnya keterliba- tan ormas dalam pengelolaan zakat menjadi suara orkestra yang seragam, terutama NU, Muhammadiyah, al-Irsyad dan Mathla’ul An- war.  “Pemerintah sebaiknya berperan seba- gai regulator dan pengawas pemungutan dan distribusi dana zakat. Pemerintah hendaknya tidak memainkan peran sebagai 'operator' se- bagaimana tecermin dalam RUU tersebut.” 47
45 Harian Republika, 15 Desember 2009 46 Ibid.
47 Opini Azyumardi Azra, Negara dan Pengelolaan Zakat, pada harian Republika 30 April 2010. Ia
Bagi Azra, peran penting ormas dalam pen- gelolaan zakat tidak sebatas pada sumber keuangan yang bisa digunakan untuk pen- didikan dan kegiatan sosial tetapi juga dalam kerangka demokrasi, “ormas dapat memaink- an peran sebagai masyarakat madani berbasis Islam ( Islamic-based civil society ), yang tentu saja sangat vital bagi pembentukan civic cul- ture , sebuah elemen amat penting bagi pen- guatan demokrasi.”

## Penutup
Merujuk kepada perkembangan sejarah dan fungsi ormas dalam Negara demokrasi, pen- gelolaan fi lantropi Islam (ZISWAF) sangat penting berada pada wilayah masyarakat sipil (ormas Islam). Pada zaman pra-kemerdakaan, keberhasilan ormas menyaingi bahkan mere- but kemerdekaan adalah sumbangsih dari kerjasama masyarakat yang terhimpun da- lam gerakan pendidikan, sosial, dan ekonomi dengan sumber dananya adalah ZISWAF. Se- maraknya pengelolaan ZISWAF pada masa re- formasi berbeda dari masa orde baru didorong oleh pengelolaan yang transparan dan akunta- bel oleh lembaga-lembaga ZISWAF. Karena itu lembaga ZISWAF yang berkembanga saat ini dan mendapat kepercayaan yang sangat baik, seperti, mengambil contoh kecil, Mu- hammadiyah, NU, dan lembaga zakat Dompet Dhuafa Republika, PKPU dan Rumah Zakat.
Model ini, jika bercermin pada gerakan kebetulan juga, seperti dijelaskan dalam opinin- ya, bersama ormas Islam antara lain ICMI, NU, Muhammadiyah, al-Irsyad dan MA hadir dalam dengar pendapat dengan komisi VIII DPR pada minggu ketiga bulan April 2010. Permasalahan yang dibahas dalam pertemuan itu adalah peran ormas (LAZ) dan pemerintah dalam pengelolaan zakat. Semua ormas berpendapat bahwa zakat perlu dikembalikan ke masyarakat (ormas) se- mentara pemerintah mengontrol, manfsilitasi dan membuat aturannya yang baik.
foundation yang tumbuh subur di Amerika dan Eropa, mengingatkan penulis pada con- toh, Ford Foundation, Rocke fl er Foundation,
Asia Foundation, Carnegie Foundation dan Oxfam Foundation yang pada awalnya didu- kung oleh dana amal masyarakat. Yayasan (foundation) itu mandiri mengelola sendiri dananya terbebas dari campur tangan Negara. Alhasil, banyak orang yang berhasil disokong dari lembaga itu dengan melakukan kajian penelitian dan kegiatan sosial yang disedia- kan dananya oleh foundation tadi. Bahkan, banyak orang Indonesia yang berhutang budi pada foundation disebut di atas. Harapan saya, ke depan LAZ akan seperti foundation yang berkembang seperti di Negara-negara demokrasi disebut di atas. Untuk konteks In- donesia, pra-syarat demokrasi dan perjalanan untuk menuju kepada bentuk foundation yang akan lahir dari LAZ maka pemerintah tidak relevan terlibat langsung dalam pengelolaan zakat. Keterlibatan Negara cukup dalam mem- berikan aturan dan fasilitas untuk mengontrol berlangsungnya fi lantropi modern.
Tantangan LAZ ke depan adalah kemandi- rian dan sinergi program antar lembaga. Maka yang diperlukan adalah bagaimana lembaga ini (ormas LAZ) mampu bekerjasama antar lembaga untuk melahirkan program-program yang produktif dan efektif di masyarakat. Maka pemerintah diperlukan untuk membuat aturan yang jelas terutama tentang sinergi lembaga, disamping terkait dengan keterbu- kaan dalam manajemen lembaga. Dari sinilah, LAZ lambat laun akan menjadi institusi yang sangat kuat dan penting dimasa mendatang seperti halnya pengalaman di Negara-negara lain.

## Bibliography

## Literatur
Arskal Salim, Challenging the Secular State,
Honolulu: Univeristy of Hawai’I Press, 2009.
Asep Saepudin Jahar, “Reinterpreting Islamic Norms the Con fl ict between Legal Para- digms and Socio-Economic Challenges: A Case Study of Waqf and Zakat in Con- temporary Indonesia,” Dissertation Sub- mitted to Oriental Institut , Universitas Leipzig, 2005.
Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indo- nesia , Jakarta: LP3ES, 1980.
G. F. Pijper, Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900 - 1950 , Terj. Oleh Prof. Dr. Tudjimah dan Drs. Yessy Dagusdin, Jakarta: Universitas Indone- sia, 1984.
Greg Fealy,”Consuming Islam: Commodi- fi ed Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia”, in Expressing Islam Religious Life and Politics in In- donesia , ed. Greg Fealy and Sally White,
Singapore: ISEAS, 2008.
H. S. Prodjokusumo, Menelusuri dan Napak Tilas Perjalanan Muhammadiyah: 85 Ta- hunPerjuangan dan Pengorbanan Para Anggota dan Pimpinan , Jakarta: Yayasan Amal Bakti Masyarakat, t.t. Hamidah, “Gerakan Wanita Islam Indonesia: Suatu Kajian Sosio-Historis Terhadap Aisyiah-Nasyiatul Aisyiah dan Muslimat Fatayat NU”, Dissertasi, UIN Syarif Hi- dayatullah Jakarta, 2008.
Hans Antlöv, Rustam Ibrahim dan Peter van Tuijl, NGO governance and Accountabil- ity in Indonesia: Challengese in the New Democratizing Country , Juli 2005.
Hilman Latif,” Health Provision for the Poor Islamic Aids and the Rise of Charitable
Clinics in Indonesia,” in South East Asia Research , 18, 3 (2010).
Howard M. Federspiel, Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State (Persis 1923-1957), Leiden: Brill, 2001.
Howard M. Federspiel, “The Muhammadi- yah: A Study of an Orthodox Islamic Movement in Indonesia”, Indonesia, Vol. 10 (Oct, 1970).
Muhamad Hisyam, Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Underthe Dutch Colonial Administration 1882- 1942 , Jakarta: INIS, 2001.
Quintan Wictorowicz, Islamic Activism a So- cial Movement Theory Approach, Indi- ana: Indiana University Press, 2004
Rosyidin, From Kampung to Kota: A Study of the Transformation of Mathla’ul Anwar 1916-1998.

## Website
Ahmad Alim, “Peran Ormas-ormas Islam Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia pada Zaman Pra-Kemerde- kaan”, (http://ahmadalim.blogspot. com/2010/08/peran-ormas-ormas-pra- kemerdekaan.html).
Http://alirsyad.net/index.php?option=com_ content task=view&id=25&Itemid=42
Http://www.muhammadiyah.or.id/id/artikel- sajaratun-thoyyibah-muhammadiyah- detail-15.html.
Http://nu.or.id
H t t p : / / w w w . p e r s i s . o r . i d / i n d e x . php?mod=content&cmd=news&berita_ id=1313,
Http://sigitsoebroto.blogspot.com/2011/02/ peran-ormas-islam-implementasi-dan. html.

## Dokumen
Buah Hasil Konperensi PKU (Penolong Kes- engsaraanUmum) Muhammadijah Se- luruh Indonesia: 20–22 Mei 1961 di Ja- karta.
Reglement Moehammadijah Bahagian Pe- nolong Kesengsaraan Oemoem Hindia Timur di Djokjakarta, Pertjetakan Persa- toen, Yogyakarta
Panitia HUT RSU PKU (1988), Memperinga- ti Milad ke 65 SRU PKU Muhammadiyah Yogyakarta , RSU PKU Muhammadiyah, Yogyakarta.

## Surat Kabar
Harian Republika, 15 Desember 2009 Harian Republika, 22 April 2010. Harian Pelita, 22 April 2010.