## Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Desa Tentang Pelayanan Kesehatan Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur
Befi Sucining Sari 1 , Salahudin 2
Universitas Muhammadiyah Malang, Ilmu Pemerintahan Email: befisu1607@gmail.com Universitas Muhammadiyah Malang, Ilmu Pemerintahan Email: salahudinmsi@umm.ac.id
Abstrak: Penelitian ini membahas bagaimana perencanaan dan pengawasan pembangunan desa tentang  pelayanan  kesehatan  yang  memerlukan  perencanaan  yang  baik  dalam  pembangunan, selain  itu  pemerintah  desa  juga  dituntut  untuk  lebih  akuntabel  dan  partisipatif  dalam menjalankan  amanah  untuk  membangun  desa  menjadi  lebih  maju.  Metode  digunakan  adalah Literatur  Review  membaca  dan  mengulas  kembali  tema  yang  berkaitan  dengan  perencanaan dan  pengawasan  pembangunan  desa  tentang  pelayanan  kesehatan.  Dengan  menggunakan metode  literatur  review  dapat  menilai  bagaimana  kekurangan  dari  peneliti  sebelum  nya sehingga dapat melakukan perbaikan, perumusan yang lebih teratur. Dengan demikian review jurnal merupakan teks yang berisi tentang ringkasan penelitian ilmiah terhadap topik tertentu. Dalam  proses  perencanaan  dan  pengawasan  pembangunan  desa  tentang  pelayanan  kesehatan harus  memberikan  pelayanan  yang  baik  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  serta  sesiau standar  yang  ada.  Adapun  keterbatasan  dari  penelitian  ini  adalah  data  yang  didapatkan  tidak teralu  banyak  karena  ada  beberapa  jurnal  yang  saya  dapat  tidak  bisa  diulas,  selain  itu  contoh dari artikel yang dikemukakan berbeda dengan kondisi yang ada di setiap negara sehingga perlu adanya pemahaman yang kritis mengenai sistem pemerintahan pada contoh artikel-artikel yang dijadikan  sebagai  rujukan  selain  itu  perlu  adanya  pertimbangan  khusus  dalam  menentukan persamaan  serta  penemuan  baru  dari  artikel  yang  di  jadikan  bahan  rujukan  untuk mengembangkan pokok pikiran sesuai dengan topik dan judul yang dipilih.
Kata kunci : Pelayanan Kesehatan, Pemantauan pembangunan desa, Pengawasan, Layanan, dan Kesehatan Pedesaan
Abstract: This study discusses how the planning and supervision of village development regarding health services requires good planning in development, besides that the village government is also required to be more accountable and participatory in carrying out the mandate to develop villages to be more advanced. The method used is Literature Review reading and reviewing themes related to planning and monitoring village development regarding health services. By using the literature review  method,  it  is  possible  to  assess  the  shortcomings  of  previous  researchers  so  that  they  can make improvements, a more regular formulation. Thus, a journal review is a text that contains a summary  of  scientific  research  on  a  particular  topic.  In  the  process  of  planning  and  supervising village  development,  health  services  must  provide  good  services  according  to  the  needs  of  the community  and  according  to  existing  standards.  The  limitation  of  this  research  is  that  the  data obtained is not too much because there are several journals that I can not review, besides that the examples of the articles presented are different from the conditions that exist in each country so that there needs to be a critical understanding of the government system in the example articles. Articles  that  are  used  as  references,  besides  that,  special  considerations  need  to  be  made  in determining similarities and new discoveries from articles that are used as reference materials to develop the main idea according to the chosen topic and title.
Keywords :  Health  Services,  village  development  monitoring,  Supervision,  and  Rural  Health Services

## Pendahuluan
Dalam  perencanaan  pengawasan  dan  pembanguan  desa  kita  perlu  mengetahui arah  tujuan  yang  seperti  apa.  Pembanguan  merupakan  komponen  penting  dalam mengembangkan  suatu  tempat.  Selain  itu  pembangan  memilki  tujuan  untuk mewujudkan  sebuah  keadilan  serta  kemakmuran  bagi  masyarakat  dan  agar  adanya pemertaan dari meteril dan spiritual yang berdasarkan dengan ideologi daerah tersebut. Selain  itu  pembanguna  juga  harus  memperhatikan  asas-asas  yang  mana  sebuah  usaha dan  kegiatan  pembanguan  harus  memberikan  sebuah  manfaat  yang  besar  bagi masyarakat  serta  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Pentinganya  ada  nya review  paper  ini  adalah  dengan  mengetahui  bagaimana  pemantauan  dan  pengawasan pembanguan  desa.  Yang  mana  dari  pengertian  pemerintahan  desa  sendiri  diatur  di dalam ketentuan umum. Dan dalam pembangunan pedasaan perlu adanya keterlibatan seluruh komponen masyrakat desa. Dengan demikian proses pembangunan desa dapat terlaksana  dengan  baik  serta  akan  melahirkan  pelaksanaan  program  yang  baik  serta akan  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  dalam  keterlibatan  pembangunan pedasaan.  Adapun  proses  yakni  merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi sendiri  dari  kegiatan  pembanganuna  pedesaan  kaeran  sebagai  wujud  nyata  dari kewenagan dalam pemantauan pembanguna desa. Selain itu masyarakat juga memiliki hak  dalam  pemantauan  dan  pengawasan  pembangunan  desa.  Dengan  demikian  perlu adanya perencanaan desa dengan harapan dapat memeprkuat hak dan kewenagannnya sekaligus mengoptimalkan SDM serta seumber kekayaan desa itu sendri yang nanti nya akan  sebagai  modal  utama  pada  pembanguana  desa.  Desa  juga  memilki  hak  dan wewenang  untuk  mengatur  sendiri  kawasanya  yang  sesuai  dengan  kemampuan  serta potensi  yang  dimilki  masyarakat  desa  agar  tercapai  kesejahteraan  dan  pemerataan kemampuan  ekonomi  dalam  pelaksanaan  pembanguna  desa  yang  telah  disepakati bersama.
Ada beberapa ahli menyatakan dalam konsep pembangunan menyatakan bahwa Elly  M.  Setiadi  (2013)  menjelaskan  bahwa  pembangunan  adalah:  “seperangkat  usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaaan sesuai dengan tujuan dari  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu  mencapai  pertumbuhan  peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan.” Selain itu dari sudut pandangan yang lain terdapat dua perbedaan pembangunan (Afiffuddin, 2010)  yakni:
a. Pembangunan  dalah  perubahan  yang  artinya  dalam  mewujudkan  perubahan tersebut  kondisi  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat  yang  lebih  baik  dari kondisi  sekarang.  Yang  mana  artinya  peningkatana  traf  hidup  akan  tetapi  juga dalam  segi-segi  kehidupan  lainnya.  Karena  manusia  adalah  bukan  hanaya makhluk  ekonomi  akan  tetapi  juga  makhluk  sosial  dan  makshluk  poltik.  Jadi dapat di pastikan satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi kehidupan yang lainnya.
b. Pembanguan  adalah  pertumbuhan  yakni  adalah  kemampuan  satu  negara  untuk berkembang secara baik secara kuantitatif maupun kulitatif yang mencakup pada
seluruh kehidupan. Yang mana sebagai wujud implementasinya.
c. Pembangunan adalah usaha yang secara sadar dilakukan. Yang mana baik secara konseptual  maupun  secara  operasional,  tujuan  dan  berbagai  kegiatan  dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional.
d. Pembangunan adalah sebuah rnecana yang tersusun rapih
e. Pembanguan  adalah  cita-cita  akhir  dari  perjuanagn  negara  atau  bangsa,  yang mana  pada  umumnya  komponen-komponen  dari  cita-cita  akhir  dari negaranegara  modern  di  dunia,  baik  yang  sudah  maju  maupun  yang  sedang berkembang,  adalah  hal-hal  yang  pada  hakikatnya  bersifat  relatif  dan  sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh yang absolut”, yang telah tercapai tidak mungkin  ditingkatkan  lagi  seperti,  keadilan  sosial,  kemakmuran  yang  merata, perlakukan  sama  di  mata  hukum,  kesejahteraan  material,  mental  dan  spiritual, kebahagiaan untuk semua, ketentraman dan keamanan.
Akan  tetapi  menurut  Kartasamista  (dalam  Safi’I,  2008),  mengatakan pembangunan  adalah  “sebuah  usaha  guna  meningkatkan  harkat  martabat  masyarakat yang  dalam  kondisi  tidak  mampu  melepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan  serta keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti mampu atau memandirikan mereka.
Dengan  dimulainya  proses  pembangunan  dengan  berpijak  pada  pembangunan masyarakat,  diharapkan  akan  dapat  memacu  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan  itu  sendiri.”  Defenisi  Kartasasmita  terhadap  pembangunan  adalah tentang  bagaimana  membangun  masyarakat  itu  sendiri  agar  mereka  bisa  mandiri  dan melepaskan  diri  27  dari  kemiskinan  maupun  keterbelakangan.  Pembangunan masyarakat  juga  berarti  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan.
Adapun  penegrtian  dari  pengawasan  sendiri  bebeapa  menurut  para  ahli diantaranya  adalah  Menurut  Mockler  dalam  Stoner,  freeman,  dan  Gilbert mengemukakan  bahwa  fungsi  pengawasan  sebagai  a  systematic  effort  to  set performance standars with planning objectives, to design information feedback sistems, to  compare  actual  performance  with  these  predetermined  standars,  to  determine whether  there  are  any  deviations  and  to  measure  their  significance,  and  to  take  any action  required  to  assure  that  all  corporate  resources  are  being  used  in  the  most effective an deficient way possible in achieving corporate objectives. Yang mana dalam tujuan  yang  direncanakan  dengan  mendesai  sistem  informasi  yang  baik  serta membandikan  kinerja  pelayanan  yang  dicapai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  menentukan  apakah  terdapat  penyimpangan  dan  tingkat  signifikansi  dari setiap  penyimpangan  tersebut,  dan  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dalam pencapaian  tujuan  perusahaan).  Selain  itu  menurut  Menurut  Schermerhorn  bahwa Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desire result,  yang  artinya  bahwa  pengawasan  sebagai  proses  dalam  menetapkan  ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat memberikan dukungan pada pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
Adapun  hubungan  antara  pengawasan  dan  perencanaan  menurut  Herbert  G. Hicks  mengemukakan  bahwa  perencanaan  jelas  merupakan  prasyarat  untuk pengendalian  yang  efektif  Sangat  bodoh  untuk  berpikir  bahwa  pengendalian  dapat dilakukan  tanpa  perencanaan.  Serta  tanpa  perencanaan  tidak  ada  pemahaman  yang ditentukan  sebelumnya  tentang  kinerja  yang  diinginkanm  terdapat  empat  gambaran yang jelas tentang hubungan tersebut. Yakni;
a. Perencanaan  adalah  proses  formal  dari  pembuatan  keputusan  tentang  tujuan, strategi,  taktik,  dan  alokasi  sumber,  sedangkan  kontrol  adalah  mengukur,  yaitu membantu  memastikan  bahwa  prilaku  dan  hasil  adalah  konsisten  dengan rencana, tujuan, dan standar-standar.
b. Perencanaan menentukan perilaku yang diinginkan dan hasil, sementara kontrol membantu memelihara atau mengarahkan perilaku dan hasil aktual.
c. Manajer dan tim tidak dapat secara efektif merencanakan tanpa informasi yang akurat dan sesuai waktu, sementara proses kontrol adalah berarti melalui mana mereka banyak memperloleh informasi yang esensial.
d. Manajer  dan  tim  tidak  dapat  efektif  mengontrol  rencana  tanpa  rencana  untuk mengindikasikan  tujuan  untuk  dijalankan  melalui  proses  kontrol.  Jadi perencanaan dan kontrol melengkapi dan mendukung satu sama lainnya.
Konsep dari pelayana kesehatan adalah untuk memberikan jaminana kesehatan kepada  masyarakat  yang  ada  dipedesaan  dengan  memberikan  manfaat  fasilitas kesahatan  yang  telah  disediakan.  Dan  menurut  pendapat  lain  yang  disampaikan  oleh Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia  (2009)  yakni  “setiap  upaya  yang diselenggarakan  sendiri  atau  secara  bersama-bersama  dalam  suatu  organisasi  unruk memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan,  mencegah  dan  menyembuhkan  penyakit serta  memulihkan  kesehatan  perorangan,  keluarga,  kelompok  ataupun  masyarakat” dengan harapan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah mampu menjadi rujukan  utma  bagimasyarakat  ketika  mengalami  ganguan  kesehatan,  pelayana kesehatan  yang  diberikan  pemerintah  ditujukan  pada  berbagai  sasaran  masyarakat seperti  ibu  hamil,  balita,  menderita  penyakit,  serta  masalah  mental  atau  kejiwaan  dan lanjut usia.
Cara  mencapai  sasaran  serta  tujuan  dalam  pembangunan  desa  agar  efisien  dan efektif  perlu  adanya  perencanaan  yang  baik  serta  mempu  mengantisipasi  efektivitas pelaksanaan  rencana,  dan  mampu  memebrikan  sistem  pelaksanaan  yang  baik  juga meberikan  jaminan  efisisen  dan  efektivitas  dalam  penycapaian  sasaran  dan  tujuan pembanguan  yang  direncanakan.  Pengawasan  adalah  bagian  penting  dari  sistem manajemen  pembangunan  sebagai  wahana  dalam  mencapai  sasaran  yang  dituju  dari sebuah pembangunan.
Penelitian  yang  dilakukan  penulis  berjudul  “Perencanaan  Dan  Pengawasan Pembangunan Desa Tentang Pelayana Kesehatan” adapun kesamaan tema yang dibaca sebelum  nya  oleh  penulis  yaitu  dari  jurnal  (Perancangan  dan  Implementasi  Berbasis Android  Aplikasi  Pemantauan  Dana  Desa)  yang  ditulis  oleh  Ade  Oktarino,  Adam Afriansyah,  dan  Arjon  Turnip;  yang  membahas  bagaiman  kebijakan  pemerintah  dalam
rangka peningkatan pelayanan desa adalah dengan menyediakan sumber daya anggaran pembanguna  desa  dengan  melalui  APBN.  Yang  mana  tujuan  dari  adanya  pemberiana dana  desa  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  keadilan  desa  melalui peningkatan  pelayanan  publik  di  desa.  Dan  dari  hasila  evaluasi  tahun  2015-2016 menunjukan banyak hasil pelanggaran penyalah gunaan dana desa seperti penggunaan anggaran diluar prioritas. Sehingga muncul inovasi baru yakni Aplikasi Kakades (Kawal dana  Desa)  guna  memberikan  percepatan  dan  pengawasan  dana  desa  pasca  MOU, dengan sitem aplikasi dengan Bhabinkamtimbas (Polisi Operator) sebgai operator yang berbasis  android  yang  dibanguan  berdasarkan  UU  Polda  Jambi.    Dari  hasil  penelitian yang  di  dapat  bahwa  jika  ditemukan  penyalah  gunaan  dana  desa,  maka  polisi  akan melakukan  musyawarah,  mengkoordinasikan  pertemuan  atau  diskusi  dengan  aparat Pemerintah Desa untuk mencari solusi masalah sekaligus meminimalisir potensi konflik (Oktarino, Afriansyah, A, & Turnip, A, 2020). Maka kelebihan dengan adanya aplikasi ini seluruh  anggaran  dana  menjadi  lebih  transparansi  dan  program  akan  terlaksana  serta infrastruktur  yang  dibangun  meningkat.  Adapun  kelemahan  dalam  penelitian  ini  tidak menyebutkan  apakah  masyarakat  juga  bisa  mengakses  aplikasi  Kakades,  atau  hanya pejabat pemerintah saja yang dapat mengakses.
Sedangkan  pada  jurnal  yang  berjudul  (Kemitraan  Kepala  Desa,  Badan Permusyawaratan  Desa  dan  Lembaga  Adat  di  Desa  Pengembangan)  yang  ditulis  oleh Lutfi Rumkel, Belinda Sam, M Chairul Basrun Umanailo memaparkan bahwa pada jurnal ini  membahas  bagaiman  pemerintah  desa  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat desa, yang mana standar sebagai keberhasilan dari pemerintah desa adalah dilihat dari kinerjanya.  Seperti  kepala  desa  dan  badan  permusyawaratan  desa  termasuk  lembaga adat  sebagai  instrumen  utama  pemerintahan  di  desa,  kemudian  unsur  sinergi  antar lembaga  menjadi  penggerak  utama.  dalam  pembangunan  Desa,  pada  kelembagaan ketiga  lembaga  tersebut  memiliki  batasan  yang  cukup  jelas  dimana  fungsi  yang diamanatkan  menurut  peraturan  lembaga  desa  memiliki  fungsi  administratif,  lembaga perwakilan  berfungsi  legislasi  sedangkan  lembaga  adat  terdaftar  sebagai  lembaga swadaya masyarakat. Dan hasil dari penelitian ini yakni Kemitraan antar lembaga dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  diperlukan  untuk  pencapaian  hasil  yang maksimal  (Rumkel,  L,  Sam,  B,  &  Umanailo,  M  C  B,  2019).  Dengan  kemitraan  Lembaga yang  maksimal  menjadi  sebuah  dasar  guna  pembangunan  masyarakat  pedesaan  serta eksistensi  dan  kerjasama  menjadi  pilar  utama.  Sehingga  jika  ada  keterbatasan  dalam admisntrasi tidak terlau mempengaruhi komunikasi antara instansi yang intens karena adanya kepercayaan yang dapat menjadi modal dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan desa.
Juranl  selanjutnya  adalah  yang  berjudul (Present  situation,  problems  and measures  of  grass-roots  level  democracy  in  rural  areas  of  Hangzhou) dan  ditulis  oleh Zhong  XueMin  dan  Liu  YuYong  memberikan  pengertian  bahwa  pada  jurnal  ini membahas  reformasi  dan  keterbukaan  pada  pedesaan  di  Hangzhou  yang  mana  pada eara itu seluruh negri telah melaksanakan reformasi sistem ekonomi. Dengan cepatnya pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan  traf  hidup  masyarakat  dan  percepatan
pertukaran  ekonomi.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir  dalam  beberapa  tahun  terakhir, kota-kota  di  distrik  Hangzhou  mengeksplorasi  cara  efektif  untuk  mempromosikan otonomi  penduduk  desa  melalui  pemilihan,  pengambilan  keputusan,  pengelolaan,  dan pengawasan  yang  demokratis  untuk  mewujudkan  pengelolaan  mandiri,  pendidikan mandiri, dan pelayanan mandiri penduduk desa.
Junal  selanjut  adalah  dengan  judul  (Peran  Badan  Permsuyawaratan  desa  di Dalam Pembanguan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa) Ditulis oleh: Roza Darmini dan  Laurensius  Arliamn  S.  Pada  jurnal  ini  menjelaskan  bahwa  kepala  desa  sebagi pemeimpin  desa  harus  dapat  menerapkan  manajement  dari  perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan,  serta  pengawasan  dalam  menatur  desanya  agar  lebih maju. Dengan adanya pengawasan maka juga akan mendeteksi, sejauh mana kebijakan kepala  desa  untuk  menjalankan  dan  penyampaian  keuangan  yang  terjadi  pada pelaksanan kerja. Selain itu desa yang mendapatkan dana yang besar yang bersal dari APBN  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyrakat,  karena  pada dasarnya anggaran tersebut berasal dari uang rakyat yang dialokasikan menjadi APBD atau  APBN.  Dan  oelh  sebab  itu  rakyat  sangat  berhak  tau  dana  yang  dialokasikan  dan yang di belanjakan pemerintah.
Sedangkan  pada  jurnal  yang  berjudul  ('MATRI-SUMAN'  a  capacity  building  and text  messaging  intervention  to  enhance  maternal  and  child  health  service  utilization among  pregnant  women  from  rural  Nepal:  Study  protocol  for  a  cluster  randomised controlled trial) yang ditulis oleh Jitendra Kumar Singh, dll, dari hasil tersebut penulis menjalskana bahwa dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak yang menjadi prioritas  di  negara  Nepal  karena  program  ini  termasuk  pada  SDGs.  Yang  mana  masih terdapat kesenjangan antar pemeberian layanan kesehatan ibu dan anak anatar orang yang  bersatatus  ekonomi  rendah  yang  bersala  dari  pedesaan  harus  melalau  beberapa tahun  guna  merekomendasikan  alternatif  kebijakan  yang  koheren.  Karena  selain  itu kebijakan  ini  juga  masih  dalam  tahan  percobaan  dengan  tujuan  untuk  meniliai  dari efektivitas peningkatan kapasitas dan intervensi pesan teks pada pemanfaatan layanan KIA  dan  peningkatan  asupan  makanan pada  ibu  hamil  di masyarakat pedesaan distrik Dhanusha  Nepal  dan  diharapkan  intervensi  ini  dapat  meningkatkan  layanan.  Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan memanfaat kan unit politik dasar dari distrik,  yang  selanjutnya  dibagi  menjadi  sembilan  unit  yang  lebih  kecil  yang  disebut kelurahan.  Setiap  lingkungan  berfungsi  sebagai  satu  kelompok  dalam  penelaahan  kita. Kelemaan  pada  jurnal  ini  adalah  tidak  dijelaskan  berapa  persen  tingkat  keberhasilan dari kebijakan yang telah ditetapkan.
Pada  jurnal  yang  bejudul (The  impact  of  a  bundled  policy  intervention  on improving  the  performance  of  rural  healthcare  in  China) yang  ditulis  oleh  (Jian  Wu  , Xiaofang  Li  ,  Yao  Song  ,  &  Hui  Shao  ,  2016)  tujauan  dari  adanya  penulisan  ini  adalah untuk mengevaluasi efektivitas bundled policy termasuk kontrak terkait kinerja dengan fasilitas  kesehatan,  penyusunan  pedoman  teknis  bagi  dokter  dan  perawat,  serta pemantauan  rutin  kinerja  dalam  penguatan  komunikasi  kabupaten-desa  dan peningkatan kualitas penyakit kronis. pengelolaan. Dan metode yang digunakan dalam
penelitian  ini  desain  intervensi,  didanai  bersama  oleh  Pemerintah  China,  kredit  Bank Dunia  dan  hibah  dari  Departemen  Pembangunan  Internasional  Inggris  (DFID)  untuk menguji strategi praktis BPHS dalam melaksanakan reformasi kesehatan pedesaannya. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  setudi  ini  menemukan  peningkatan  substansial  dalam tingkat  kunjungan  tindak  lanjut  reguler  untuk  hipertensi  dan  diabetes.  Daerah intervensi  telah  membentuk  tim  pemantauan  yang  sesuai,  meskipun  tidak  ada  cukup bukti  tentang  isi  kunjungan  pemantauan  mereka  dan  sejauh  mana  mereka mempengaruhi  kinerjany.  Serta  Penting  untuk  mencapai  perubahan  berkelanjutan  di negara  percontohan  menjadi  sistem  kesehatan  yang  lebih  efisien,  yang  berhasil melibatkan peran pemerintah yang kuat dengan reformasi kesehatan.
Jurnal  yang  berakitan  dengan  pelayanan  kesehatan  seperti  yang  ada  di  india dengan  judul (Effects  of  an  mHealth  intervention  for  community  health  workers  on maternal  and  child  nutrition  and  health  service  delivery  in  India:  Protocol  for  a  quasi- experimental  mixed-methods  evaluation) yang  ditulis  oleh  Nimmagadda,  S,dkk.  Yang mana pada jurnal ini membahas bagaimana juataan anak diindia menagalami kesehatan yang buruk dan kekurangan gizi meskipun program kesehatan yang ada di india telah mengalami peningkatan yang subtansial selama beberapa decade.  Selain itu. Pengaruh intervensi  mHealth  untuk  komunitas  petugas  kesehatan  pada  ibu  dan  gizi  anak  dan pelayanan  kesehatan  The  Anganwadi  berpusat  di  bawah  Anak  Terpadu  Development Scheme (ICDS) menyediakan berbagai layanan kesehatan dan gizi untuk ibu hamil, anak <6  tahun  dan  ibunya.  Namanun  dalam  hal  tersebutv  adanya  kesenjangan  besar  dalam penyampaian layanan ICDS. Dan saat itu pemerintah india meningkatkan ICDS melalui intervensi mHealth yang disebut dengan common application sofwere (ICDS-CAS) yang dapat  diinstal  pada  ponsel  pintar  masyarakat.  Sistem  ini  dimaksudkan  untuk  menjadi bantuan pekerjaan bagi pekerja garis depan, supervisor dan manajer, bertujuan untuk memastikan  pemberian  layanan  dan  pengawasan  yang  lebih  baik,  dan  memungkinkan pemantauan waktu nyata dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, hanya ada sedikit  atau  tidak  ada  bukti  tentang  keefektifan  intervensi  mHealth  skala  besar  yang terintegrasi dengan program kesehatan masyarakat di rangkaian terbatas sumber daya pada pemberian layanan dan hasil kesehatan dan gizi selanjutnya. Adapun metode yang digunakan menggunakan desain desa terkontrol dengan survei cross-sectional berulang untuk  mengevaluasi  apakah  ICDS-CAS  dapat  memungkinkan  layanan  yang  lebih  tepat waktu  dan  tepat  untuk  wanita  hamil,  anak-anak  <12  bulan  dan  ibu  mereka dibandingkan dengan program ICDS standar. Adapun tujuan dari peneliti ini ialah tujuan untuk  meningkatkan  fungsi  ICDS,  Pemerintah  India  meluncurkan  Program  Penguatan Sistem  dan  Peningkatan  Gizi  ICDS  (ISSNIP)  pada  tahun  2012  yang  berfokus  pada peningkatan infrastruktur dan pelatihan AWW untuk membangun pengetahuan mereka tentang  topik  kesehatan  dan  gizi  di  bawah  Pembelajaran  Bertahap  Pendekatan.  Pada saat  yang  sama,  intervensi  mHealth  skala  percontohan  untuk  meningkatkan penyampaian layanan ICDS dilaksanakan di Bihar antara tahun 2012 dan 2013. Uji coba terkontrol  secara  acak  dari  intervensi  ini  menemukan  peningkatan  yang  signifikan dalam proporsi penerima manfaat yang menerima kunjungan dari pekerja garis depan
di berbagai gaya hidup - trimester terakhir kehamilan (42% vs 52%), minggu pertama setelah persalinan (60% vs 73%) dan tahap pemberian makanan pendamping> 5 bulan setelah persalinan (36% vs 45%). Selain itu ada tiga komponen lainnya diringkas secara online  dalam  gambar  tambahan  1  tanpa  rincian  yang  mengikat  karena  tujuan,  ruang lingkup,  dan  metodenya  dapat  berubah  sesuai  dengan  kebutuhan  pembelajaran  yang berkembang dari pembuat kebijakan. (Nimmagadda, 2019)
Selain  itu  pengawasan  sendiri  yang  seharusnya  memilki  fungsi  sebagai  penilai dari setiap unit-unit telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjaditanggung jawab masing-masing. Selain itu pengawasa juga sebagai penilai apakah laporan yang di dapat  dalam  pemeberin  pelayanan  kesehatan  didesa  sudah  menggambarkan  kegiatan- kegiatan  yang  sebenernyasevara  baik.  Selanjutnya  fumgsing  pengawasaan  adalah pengendalian  sendiri  apakah  managemen  tersebut  sudah  cukup  memamdai  dan dilakukan  secara  efektif.  Dan  yang  terakhir  sebagai  peneliti  dari  kegiatan  yang  telah dilakukan secara efisien. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengawasan itu adalah dapat memberikan  nilai,  analisis,  merekomendasikan  dan  menyampaikan  hasil  laporan  dari layanan kesehatan dengan bidang pekerjaan sebuah Lembaga atau organisasi yang telah diteliti.
Dan  pada  negara  Indonesia  sendiri  memiliki  beberapa  aturan  yang  meberikan dasar  yang  kuat  bagi  masyarakat  desa  untuk  mememipin  dan  berpartisipasi  dalam pembanguanan  desa  yakni  dengan  keberadaan  UU  Nomor  6  tahun  2014  yeng mendefinisikan  desa  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Adapun  tujuan  dari  pembangunan desa  ada  pada  pasal  178  ayat  (1)  yakni  masyarakat  desa  akan  meningkatkan  manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana  dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  Adapun  konsep  dari  adanya pembangunan  desa  dengan  UU  disebut  dengan  village  self  planning  yakni  adalah perencanan  desa  yang  dibanun  sendiri  serta  diputuskan  sendri  oleh  desa  dengan melibatkan partisispasi masyarakat. Selain itu setelah hadir UU ini menghadirkan risiko yang  cukup  besar  karena  banyak  desa  yang  belum  memiliki  pengalaman  dalam mengelola  dana  yang  cukup  besar.  Potensi  risiko  yang  cukup  nampak  adalah  adanya penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan dana (fraud) oleh pihak tertentu dan juga  adanya  konflik  vertikal  dan  horizontal  di  tingkat  desa.  Dalam  penyalah  gunaaan tersebut  biasanya  disebut  dengan  ‘Fraud  Triangle”  (Wells,  J.  T.,  2011)  yaitu:  adanya kesempatan (opportunity), adanya tekanan (pressure) serta karena sikap atau karakter (rasionalization), dan dalam pengelolaan Dana Desa ke tiga kondisi tersebut amat sangat memungkinkan  terjadi,  untuk  itu,  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  desa  perlu secara  aktif  melakukan  pencegahan  terjadinya  penyalahgunaan  dana  dan  terjadinya konflik  dengan  bersama-  sama  melakukan  pengawalan  dalam  proses  pembangunan desa.
Dari  rangkuman  beberapa  jurnal  dia  atas  penulis,  ingin  mengathui  bagaimana Perencanaan  dan  Pengawasan  Pembangunan  Desa,  dan  melihat  perlu  adanya  kajian
lebih  mendalam  dan  lebih  memahami  bagaimana  sistem  kerja  pemerintah  desa  dalam memebrikan pelayanan kesehatan.
Salah  satu  strategi  yang  diambil  untuk  mencapai  tujuan  perencanaan  dan pengawasan  pembangunan  desa  tentang  pelayanan  kesehatan  adalah  dengan meningkatkan askses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas agar setiap tempat yang memberikan layanan kesehatan dan jaringannya dapat menjangkau serta dijangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Seperti yang ada di china pada  peningkatan  kinerja  perawatan  kesehatan  desa,  strategi  yang  diambil  adalah strategi  kebijakan  kesehatan  guna  memenuhi  tuntutan  perawatan  kesehatan  yang semakin  meningkat  serta  keefektifan  paket  kebijakan  dalam  memperkuat  komunikasi kabupaten-desa  dan  meningkatkan  kualitas  manajemen  penyakit  kronis.  Sehingga  di china  provinsi  Henan  mengadakan  kebijakan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  akses  ke Layanan  Kesehatan  Masyarakat  Dasar  (BPHS,  mirip  dengan  perawatan  kesehatan primer  di  AS)  [10,  11]  melalui  kombinasi  kontrak  terkait  kinerja  dengan  fasilitas kesehatan, pemantauan rutin kinerja dan upaya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang  layanan  yang  menjadi  hak  mereka.  Cara  pembayaran  yang  belajar  dari pengalaman  Inggris  untuk  sistem  pembayaran  untuk  kinerja:  petugas  kesehatan mendapatkan poin untuk setiap ukuran kinerja dan pembayaran terkait dengan jumlah poin  yang  diterima  [12,  13].  Berdasarkan  pengalaman  tersebut,  mode  pembayaran dibangun  dengan  penyesuaian  dengan  lingkungan  kebijakan  lokal.  Fasilitas  ' pembayaran  ditentukan  oleh  penilaian  triwulanan  dan  jumlah  tujuan  yang  dicapai tercantum dalam kontrak. Individu 'pembayaran ditentukan oleh kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pedesaan kebijakan BPHS adalah memebrikan pelayanan pembuatan catatan kesehatan keluarga pedesaan, penyuluhan kesehatan, dan perawatan kesehatan anak di bawah tiga tahun, perawatan  kesehatan  ibu,  perawatan  kesehatan  lansia,  imunisasi,  pelaporan  penyakit menular,  penatalaksanaan  hipertensi  dan  diabetes  serta  pengobatan.  penyakit  mental yang  parah.  Sementara  itu  pada  kebijakan  yang  diberikan  pada  pelayanan  kesehatan (Jian Wu , Xiaofang Li , Yao Song , & Hui Shao , 2016)
Tujuan  dari  adanaya  pelayana  kesehatan  dalam  Perencanaan  dan  Pengawasan Pembangunan  Desa  adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran,  serta  perhatian  dan kemauan dalam menjalankan kemampuan hidup sehat bagi setipa masyarakat desa agar tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Dengan meningkatnya tingkat Pendidikan serta  keadaan  sosila  dimasyarakat  pedesaan  maka  akan  juga  memberikan  dampak peningkatan  kesadaran  pola  hidup  sehat,  serta  dengan  keadaan  tersebut  dapat meberikan  efek  yang  baik  karena  masyarakat  memebrikan  tuntutan  akan  pelayana kesehatan yang lebih baik dan bermutu, nayaman serta memebrikan kepuasan terhadap masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut.
Salah satu contohnya seperti di Indonesia yakni ada yang dinakamkan pelayana kesehatan  atau  Pos  Kesehatan  Desa  (Poskesdes)  yang  mana  ini  merupakan  unit  dari pelaksanaan  teknis  didnas  kesehatan  kabupaten/kota  yang  memilki  tanggung  jawab dalam  penyelanggraan  kesehatan  di  satu  desa.  Dan  memilki  peran  penting  dalam
strategi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Serta poskesdes juga dituntut untuk memebrikan  pelayana  yang  bermutu,  meuaskan,  bagi  pasien  desa  yang  menggunakan pelayanan tersebut yang sesuai stanadar yang telah ditetapkan denga standar sehingga dapat menjangkau keseluruh lapisan masyarakat. (Singh, et al., 2018 )
Selain itu dari jurnal (Singh, et al., 2018 ) memberikan pelayanan kesehatan pada ibu  dan  anak  di  anatar  wanita  hamil  dari  pedesaan  nepal  yakni  dengan  intervensi peningkatan  kapasistas  dan  pesan  teks.  Dengan  adanya  peningkatan  kapasistas  kader kesehatan  dengan  layanan  SMS  kepada  ibu  hamil  dengan  menggunakan  telpon  seluler telah  memberikan  hasil  yang  baik  pada  kesehatan  ibu  dan  anak  (KIA)  dan  dikaitakan dengan peningkatan pemanfaatan layanan KIA. Akan tetapi di Nepal sendri masih jarang terjadi  adanya  pemanfaatan  dari  pelayanan  tersebut.  Padalah  dalam  kasus  hal  nya sendri kematian ibu merupakan penyebab dari kematian terbesar kesua diantara wanita 1  dari  setiap  180  wanita  serta  memeilki  kemungkina  meninggal  akibat  dari  maternal. Adapun sistem yang digunakan adalah dengan mengirimkan pesan singkat yang secara teratur kepada wanita hamil atau kerbat yang dapat meberikan informasi pada peserta di lengan intervensi. awal pengiriman pesan itu adalah basis individu setelah itu peserta di  pilih  dan  dialokasiakan  dalam  studi.  Selain  itu  peserta  juga  akan  diberikan  buku harian  untuk  mencatat  pesan  yang  di  terima,  pengiriman  pesan  teks  tersebut frekuensisnya menjadi satu pesan setiap dua minngu antara bulan ke-4 dan ke-6 setiap minggu, setelah nya sampai kelahiran bayi.  Adapun isi pesan tersebut berakitan dengan tanggal kunjungan ANC / PNC, perawatan selama kehamilan, tanda bahaya kehamilan, perawatan nifas dan perawatan bayi baru lahir termasuk menyusui.
Dengan  melihat  beberapa  permasalahan  diatas  maka  dalam  perencanaan  dan pengawasan  pembangunan  desa  tentang  pelayanan  kesehatan,  perlu  adanya pembahasan yang jelas agar mampu meberikan pelayan yang baik, sehingga masyarakat juga  dapat  mengetahui  adanya  kebijakan  perencanaan  dan  pengawasan  pembangunan desa tentang pelayanan kesehatan.

## Metode Penelitian
Penilitian  ini  bertujaun  untuk  menganalisis  artikel  yang  berkaitan  dengan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, sumber yang didapatkan dari artikel yang telah diterbitkan pada jurnal ilmiah internasional. Adapun pertanyaan yang akan muncul  dari  penelitian  ini  adalah  (1).  Tema  seperti  apa  yang  lebih  dominan  muncul pada  perencanaan  dan  pengawasan  pembangunan  desa  ?  (2).  Bagaiman  pengawasan dan  pembangunan  di  pedesaan  ?.  (3).  Apa  saja  langkah-langkah  yang  diambil  guna memebrikan pemantaun dan pengawasan pembangunan desa ?. (4). Bagaimana solusi yang diberikan dari langkah-langkah yang di ambil ?. dari berbagai pertanyaan tersebut sehingga  menjadi  acuan  yang  dikaji  yang  berdasarkan  artikel  yang  telah  ditentukan dari database Scopus. Review artikel berdasarkan dari dua tahapan yakni a). pencarian artikel dan b). pemetaan topik.
Jurnal  yang  diperoleh  dengan  cara  berikut.  Pertama,  mengidentifikasi  artikel. Hal  ini  dilakukan  dengan  mencari  data  di  database  scopus  dengan  memasukan  kata kunci  “Pemantauan  dan  Pengawasan  Pembangunan  Desa”  dengan  pembahasan  yang rata  rata  muncul,  pada  pencarian  ini  mendapatkan  jurnal  1597  yang  relevan  dengan topik. Selanjutnya memverivikasi jurnal yang ada, sehingga menghasilkan 133 jurnal, yang  dianggap  sesuai  dengan  topik  penelitian,  kemudian,  dari  angka  tersebut diverifikasi  kembali  dengan  memilih  60  %  istilah  yang  paling  relevan  menjadi  79 sehingga memuncul pembahasan “Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa” pada kolom pencarian dengan pembatasan tahun 2013 hingga 2021

## Hasil Dan Pembahasan

## a. Keterkaitan  dan  Pengelompokan  tema  dan  studi  perencanaan  dan pengawasan pembangunan desa
Pada bagian ini membahas bagaimana kelanjutan dari verifikasi yang diperoleh 79 jurnal yang telah diseleksi dari 133 jurnal. Lebih lanjut hasil review diolah dengan APP  Vosviewer  yang  telah  mematkan  konsep  yang  diturunkan  dari  tampilan  dan kepadatan Kluster. Serta terdapat perbedaan warna menjadi satu indikasi diferensiasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tujuan utamanya adalah agar dapat dengan mudah mengidentifikasi tema yang ada berdasarkan pada perbedaan tersebut dan memiliki kemungkinan besar untuk dilanjutkan pada penelitian selanjutnya.
Gambar 1. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

## Tabel 1. Peneglompokan Tema Berdasarkan Studi Monitoring and Supervision of Village Devolopment
Gugus Nama Konsep Total Klustur 1 Biology, Community Workers, Delivery Of Health Care, Developing Countries, Diseases, Education, Health Personnel, Malnutrition--Prevention And Control, Management, Monitoring, Nutrition Disorders--Prevention And Control, Organization And Administration, Primary Health Care, Programs, Research Methodology 15 Klustur 2 Community Care, Community Health Services, Developing Country, Health Care Delivery, Health Policy, Health Services, Rural Health Care, Rural Health Services, Rural Population, Village. 10 Klustur 3 Capacity Building, Community Health Workers, Decision Making, Health Care Facility, Health Facilities, Rural Health 6
Pada  klustur  1  berkaitan  dengan  jurnal  yang  berkaitan  dengan  pemantauan, maka  artikel  yang  relevan  yakni  seperti  yang  ditulis  oleh  (Oktarino,  Afriansyah,  A,  & Turnip,  A,  2020)  dengan  judul  “Design  and  Implementation  of  Android-Based  Village Fund  Monitoring  Application”,  yang  menjelaskan  bagiaman  pemerintah  Indonesia dalam  pembangunan  desa  yang  merupakan  salah  satu  prioritas  pemerintah  pusat seperti  yang  tertuang  dalan  nawacita  ketiga  yakni  membangun  Indonesia  dari pinggiran, serta pada peningkatan pengawasan dana desa bekerja sama denagn polda jambi  guna  memonitoring  dana  desa  dengan  berbasis e-government atau  dibangun dengan  aplikasi  berbaisis  android  bernama  Kadades  selain  itu  Tugas  dari  aparat kepolisian adalah melakukan community coaching , deteksi dini, Jambi merupakan salah satu  provinsi  di  Indonesia  yang  terdiri  dari  1  daerah,  141  kabupaten  yang  terdapat Polda  (Polda).  Satu  kabupaten  terdiri  dari  beberapa  desa  dan  dalam  pekerjaan  ini Kadades  diterapkan  di  1.562  desa.  Setelah  diimplementasikan  Aplikasi  ini menimbulkan beberapa pelanggaran desa yakni ada 9 laporan masalah dari 1.563 desa yang  diamati.  Untuk  mendapatkan  aplikasi  ini  bisa  mencari  pada  play  store  dengan kata kunci “Kadades Polda Jambi”.
Dibahas  oleh  Genece,  E  &  Rohde,  J  E  yang  membahas  tentang  “Growth monitoring  as  entry  point  for  primary  health  care”  menerangkan  bagaimana  adanya konsep  berkala  desa  dalam  penyediana  layana  kesehatan  dasar,  serta  pertemuean berbasis  ibu  desa  yang  lebih  kecil  dan  labih  sering  dengan  anak  anak  mereka  dan memantu pertumbuhan anak-anak secara langsung. Dan pembahasan lain adalah dari Cowan, B dengan judul “Growth monitoring as a critical means to provide primary health care” membahas bagaiaman pemantauan dan pertumbuhan anak yang yang di pantau langsung  oleh  petugas,  sehingga  petugas  tau  khususnya  yang  berusia  dibawa  enam bulan hingga remaja. Dan untuk anak yang kurang mamapu atau dari kalngan bawah
dari  umur  9-15  bulan  idealnya  setiap  bulan  ditimbang  serta  diberi  supleman  yang memadai  mengakibatkan  peningkatan  berat  badan  yang  memadai.  Anak  yang perhatian  khususnya  telah  disingkapkan  melalui  pertimbangan  rutin  delapan mingguan juga membutuhkan pemantauan dan pengawasan bulan.
Pada  klustur  2  berkaitan  dengan  jurnal  yang  berkaitan  dengan  desa,  maka artikel yang terkait adalah (Rumkel, L, Sam, B, & Umanailo, M C B, 2019) dengan judul “Village head partnership, village consultative body and customary institution in village development”  pada  jurnal  ini  memparkan  bahwa  pemerintah  desa  kayeli  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pemerintahan  kabupaten  baru  dimana  unsur administrative membuat pemerintah desa kayeli melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap menjalankan tuga-tugas nya bahkan pada keterlibatan dalam Lembaga adat  juga  sangat  memepengaruhi  orientasi  pelkasanaan  pembangunan  desa.  Dan penulis juga menjelaskan ada tiga unsur Lembaga desa yakni pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan Lembaga adat yang dapat berkolaborsai dari perencanaan hingga pemantauan dan perkembangan masyarakat desa kayeli.
Selain  itu  pembahsana  lain  dari  kluster  2  yakni  rural  health  services,  yang ditulis oleh Mangelsdorf, K L, Luna, J,Smith, H L, dengan judul “Primary health care and public  policy”  membahas  masalah  kesehatan  yang  terjadi  pada  negara  berkembang seperti  ekuador  adalah  standar  hidup  rendah.  Sehingga  muncul  kebijakan  nasional untuk  meningkatkan  kesehatan  di  pedesaan  mulai  dari  pembangunan  fasilitas  yang baru  dan  penunjukan  staf  medis  yang  dibayar  tinggi,  dan  semenjak  tahun  2970  an berbagai  oraganisasi  nasioanal  dan  internasioanl  berupaya  untuk  melaksanakan perawatan  kesehatan  primer  (puskesmas)  dengan  menggunakan  tenaga  kesehatan masyarakat  (CHWs)  terlatih.  Setelah  adaya  tenaga  kesehatan  memumnculkan permasalahan  baru  yakni  kekurangan  obat-obatan  dan  persediana  hampir  tidak  ada pengawasan serta kekurangan transpotasi karena ketersedian untuk membawa staf ke desadesa terpencil.
Pada klustur 3 berkaitan dengan jurnal yakni Rural Health,  maka artikel yang terkait yakni (Zhong, X & Liu, Y, 2013) dengan judul “Present situation, problems and measures of grass-roots level democracy in rural areas of Hangzhou”  pada jurnal ini penulis  menjelaskan  bahwa  pada  beberapa  tahun  terakhir  di  kota-kota  distrik Hangzhou mengeksplorasi cara untuk meningkatkan traf hidup penduduk desa yakni dengan  melalui  pemilihan,  pengambilan  keputusan  pengelolaan  dan  pengawasan demokratis  guna  mewujudkan  pengelolaan  mandiri,  pendidkan  mandiri,  dan pelayanan  mandiri  penduduk  desa  sehingga  menghasilkan  hasil  yang  memuaskan yakni mencapai hasil yang luar biasa dan berbagai kontardiksi daerah pedesaan telah dicerna.

## Gambar 2. Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu Berdasarkan Pengarang
Pada  peneulususran  dari  peneliti  terdahulu  yang  berdasarkan  pengarang terlihat author yang dominan adalah acharya, d., singh, j.k, dan singh, s.p. Dengan topik yang  berbeda  namun  memiliki  keterkaitan  pembahasan  mengenai  perencanaan  dan pengawasan  pembangunan  desa  tentang  pelayanan  kesehatan.  Author  disini menjelaskan  keterkaitan  antara  topik  yang  akan  di  ambil  oleh  penulis  yaitu pengawasan  pembangunan  desa  tentang  pelayanan  kesehatan.  Untuk  itu  penulis menreview beberapa artikel yang mendukung topik yang akan dijadikan judul artikel baru.  Beberapa  author  tidak  berdiri  sendiri  tetapi  juga  terdiri  dari  bebrapa  orang penulis  menegnai  topik  yang  dibahas  dalam  artikel  berkaitan  dengan  pengawasan pembangunan  desa  tentang  pelayanan  kesehatan.  Adapun  topik  yang  menyangkut dengan  tema  perencanaan  dan  pengawasan  pembangunan  desa  tentang  pelayanan kesehatan  pada  kluster  1  terdapat  15  kategori  yakni  Biology,  Community  Workers, Delivery Of Health Care, Developing Countries, Diseases, Education, Health Personnel, Malnutrition--Prevention And Control, Management, Monitoring, Nutrition Disorders-- Prevention  And  Control,  Organization  And  Administration,  Primary  Health  Care, Programs,  Research  Methodology.  Setelah  nya  pada  kluster  2  terdapat  10  kategori yakni Community Care, Community Health Services, Developing Country, Health Care Delivery, Health Policy, Health Services, Rural Health Care, Rural Health Services, Rural Population,  Village.  Pada  kluster  3  terdapat  6  kategori  yakni  Capacity  Building, Community  Health  Workers,  Decision  Making,  Health  Care  Facility,  Health  Facilities, Rural Health

## Gambar 3. Pemetaan Berdasarkan Penulis
Pada  pemetaan  data  Author  dengan  mode  Density  Visualization,  terlihat beberapa  author  yang  diklasifikasikan  berdasarkan  beberapa  cluster.  Terlihat,dari jumlah  warna  yang  muncul  maka  cluster  author  artikel  yang  sesuai  dengan  tema perencanaan  dan  pengawasan  pembangunan  desa  tentang  pelayanan  kesehatan memiliki  3  kluster  yang  mana  masa  dominan  tertuju  pada  author  singh,  j.k.  .  yang mempunyai  jaring-jaring  cluster  menyebar  dan  terkait  ke  author-author  lainnya.  Hal ini  menandakan  apa  yang  ditulis  oleh  author  wang,y.  relevan  dengan  author-author lainya  mengenai  tema  perencanaan  dan  pengawasan  pembangunan  desa  Penjelasan mengenai klasifikasi Cluster berdasarkan author terdapat dalam table 2.

## Tabel 2. Pengelompokan Author Dalam Studi Monitoring and
Supervision of Village Devolopment Cluster Nama Author Total Cluster 1 adhikari, m., gautam, s., kushwaha, s.p., lee, k., park, j.-h., paudel, r. , yoo, s.-j. 7 Cluster 2 acharya, d., kadel, r., khanal, s., lombard, d., singh, j.k. 5 Cluster 3 chaudhary, s., pandey, u.c.., singh, s.p. 3

## Gambar 4. Density Visualiztion
Yang  mana  pada  gambar  diatas  menggambarkan  kata-kata  tersebut  yang memiliki  perbedaan  dari  sisi  ketebalan  warna  yang  mana  menunjukkan  bahwa  kata dengan  warna  yang  tebal  merupakan  tema-tema  yang  dominan  yang  dibahas  oleh penelitan  terdahulu  berkaiatn  dengan  topik  ini.  Hubungan  antara  kata-kata  tersebut memiliki  kualitas  pembahasan  yang  komplek  sehingga  memungkinkan  untuk menemukan  benang  merah  terkait  pembahasan  perencanaan  pengawasan pembangunan desa. Dan pada gambar tersebut terdapat 3 kluster yakni pada kuluster pertama teradapat 15 kategori tema yang dibahas, pada kluster 2 terdapat 10 kategori tema yang dibahas terkait topik dan pada kluster ke 3 terdapat 6 kategori.

## Kesimpulan
Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa Tentang Pelayanan Kesehatan adalah sebagai tujuan agar dalam melaksanakan pemerintahan kecil contohnya seperti desa  dapat  berjalan  dengan  lancar  tanpa  ada  kendala.  Dan  dalam  pembangunan pedasaan  perlu  adanya  keterlibatan  seluruh  komponen  masyrakat  desa.  Dengan demikian  proses  pembangunan  desa  dapat  terlaksana  dengan  baik  serta  akan melahirkan  pelaksanaan  program  yang  baik  serta  akan  menumbuhkan  partisipasi masyarakat  dalam  keterlibatan  pembangunan  pedasaan.  Adapun  proses  yakni merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi  sendiri  dari  kegiatan  pembanganuna pedesaan kaeran sebagai wujud nyata dari kewenagan dalam pemantauan pembanguna desa.  Serta  penycapaian  sasaran  dan  tujuan  pembanguan  yang  direncanakan. Pengawasan  adalah  bagian  penting  dari  sistem  manajemen  pembangunan  sebagai wahana dalam mencapai sasaran yang dituju dari sebuah pembangunan.  Selain itu ada beberapa tujuan dari adanaya pelayana kesehatan dalam Perencanaan dan Pengawasan
Pembangunan  Desa  adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran,  serta  perhatian  dan kemauan dalam menjalankan kemampuan hidup sehat bagi setipa masyarakat desa agar tercapainya derajat kesehatan yang optimal.
Keterbatasan  dalam  penelitaian  ini  adalah  sumber  jurnal  yang  kurang  lengkap dengan  topik  yang  diangkat,  serta  kurang  jurnal  yang  kurang  updet  terkait  topik tersebut.  Sehingga  perlu  adanya  penemuan  hal  baru  untuk  mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa Tentang  Pelayanan  Kesehatan,  serta  adanya  perbedaan  anatara  negara  lain  dengan negara  Indonesia  dalam  hal  pembangunan  desa.  Karena  seperti  yang  kita  ketahuai  di Indonesia  snediri  ada  dua  hal  hukum  yang  belaku  di  pedesaan  yakni  hukum  adat  dan hukum umum, atau dalam pembagian pengurusan pemerintah saja ada tiga bagian yakni Kemitraan kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Adat Desa. Dalam hal  pelayanan  kesehatan  pedesaan  kebijakan  yang  diambil  berbeda  anatar  negara Indonesia dengan engara luar.
Dan  untuk  para  penulis  yang  mengangkat  topik  ini  mungkin  kedepannay  bisa melakukan  pemetaan  topik  yang  lebih  mendatai  agar  dalam  pencarian  sumber  atau juranal lebih mudah diangkat dan pahami sehingga dapat memebrikan pengasaan yang mantang.  Serta  kesusaian  topik  dan  judul  juga  harus  relevan  dengan  topik  yang diangkat. Serta dapat pemahamn bagi yang memabaca artikel ini.

## Daftar Pustaka
Singh, J. K., Acharya, D., Paudel, R., Gautam, S., Adhikari, M., Kushwaha, S. P., Park, J.-H., Yoo,  S.-J.,  &  Lee,  K.  (2020).  Effects  of  Female  Community  Health  Volunteer Capacity  Building  and  Text  Messaging  Intervention  on  Gestational  Weight  Gain and  Hemoglobin  Change  Among  Pregnant  Women  in  Southern  Nepal:  A  Cluster Randomized Controlled
Trial. Frontiers in Public Health , 8 . https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00312
Wu, J., Li, X., Song, Y., Shao, H., Shi, Q., Qin, D., Xie, S., & Shi, L. (2016). The impact of a bundled policy intervention on improving the performance of rural healthcare in China. International Journal for Equity in Health , 15 (1). https://doi.org/10.1186/s12939-016-0334-8
Oktarino, A., Afriansyah, A., & Turnip, A. (2020). Design and Implementation of Android- Based  Village  Fund  Monitoring  Application. Internetworking  Indonesia  Journal , 12 (1), 17–21. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85100643795&partnerID=40&md5=94bd9bb15f45aa9181bbbf39cffce8a7
Zhong, X., & Liu, Y. (2013). Present situation, problems and measures of grass-roots level democracy in rural areas of hangzhou. Journal of Applied Sciences , 13 (17), 3373– 3379. https://doi.org/10.3923/jas.2013.3373.3379
Jannah, M. (2016). Pelayanan Prima Pada Posyandu Lansia Di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes),  Desa  Karangdinoyo  Kecamatan  Sumberrejo  Kabupaten Bojonegoro. Publika , 4 (5).
Rumkel,  L.,  Sam,  B.,  &  Umanailo,  M.  C.  B.  (2019).  Village  head  partnership,  village consultative body and customary institution in village development. International Journal  of  Scientific  and  Technology  Research , 8 (8),  1058–1063. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85071515820&partnerID=40&md5=dd04740dabd6160d0ac9cd25ddd5da16 Nomor, A. P. U., Desa, B. P., & Desa, B. P. (2014). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam  Pembangunan  Desa  dan  Pengawasan  Keuangan  Desa  Darmini  Roza  *  dan Laurensius  Arliman  S  **  A  .  Latar  Belakang  Pembentuk  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (  UUD  1945  )  mempertahankan pemerintah . 4 (26), 606–624.
Paramita, K., & Negara, D. I. A. Pengawasan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Nimmagadda, S., Gopalakrishnan, L., Avula, R., Dhar, D., Diamond-Smith, N., Fernald, L.,
Jain, A., Mani, S., Menon, P., Nguyen, P. H., Park, H., Patil, S. R., Singh, P., & Walker, D. (2019). Effects of an mHealth intervention for community health workers on maternal and child nutrition and health service delivery in India: Protocol for a quasi-experimental mixed-methods evaluation. BMJ Open , 9 (3). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-025774
Saputra, M., Marlinae, L., Rahman, F., & Rosadi, D. (2015). Program jaminan kesehatan nasional  dari  aspek  sumber  daya  manusia  pelaksana  pelayanan kesehatan. KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat , 11 (1), 32-42.
Wibisono, N. (2017). Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap dana desa di Kabupaten Madiun. Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) , 2 (2), 8-19.