Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3812

## Analisis Kebijakan Pendidikan Program Merdeka Belajar: Studi Kasus Pada Implementasi Aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) Dalam Pengelolaan Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah
Penulis: Maslina Siagian 1 Zainuddin 2 Yuniarto Mudjisusatyo 3 Wanapri Pangaribuan 4

## Afiliasi:
Universitas Negeri Medan
Korespondensi: maslina.siagian@gmail .com
Histori Naskah: Submit: 30-04-2024 Accepted: 25-05-2024 Published: 01-07-2024
Abstrak :  Di  tengah  dinamika  perkembangan  teknologi  dan  tantangan global,  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkembang  terus  berupaya meningkatkan  mutu  dan  aksesibilitas  pendidikan  dengan  melakukan berbagai  transformasi.  Salah  satu  transformasi  dan  inovasi  yang diperkenalkan  oleh  Mendikbudristek  Bapak  Nadiem  Makarim  adalah penggunaan Aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM), yang bertujuan untuk  memberikan  dukungan  kepada  guru  dan  kepala  sekolah  dalam pengelolaan pembelajaran serta peningkatan kinerja di lingkungan sekolah. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis Implementasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui Aplikasi PMM serta faktor penghambat Implementasi pengelolaan kinerja guru dan kepala  sekolah  melalui  Aplikasi  PMM  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  wawancara  dan  menggunakan  kuesioner  sebagai  instrument penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh data mengenai upaya sosialisasi program  sudah  berjalan  dengan  baik  ditandai  dengan  pelaksanaan pendampingan  secara  serentak  dan  merata  dengan  koordinasi  dari  Dinas Pendidikan  Provinsi,  Cabang  Dinas,  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  dan BBGP serta melalui tim pendampingan pengisian RHK yang dibentuk oleh BBGP yang berasal dari guru penggerak.
Kata kunci : Aplikasi, Kinerja, Pengelolaan, Platform Merdeka Mengajar

## Pendahuluan
Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan memegang peran  sentral  dalam  menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  berdaya  saing.  Di  tengah dinamika perkembangan teknologi dan tantangan global, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terus  berupaya  meningkatkan  mutu  dan  aksesibilitas  pendidikan.  Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan tersebut, berbagai inovasi dan kebijakan telah diperkenalkan, termasuk di antaranya adalah pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  pendidikan .  Hal  ini  sesuai  dengan  agenda  transformasi dalam UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: 1) Transformasi rekrutmen dan jabatan, 2) Kemudahan mobilitas talenta nasional, 3) Percepatan pengembangan kompetensi, 4)  Penataan  tenga  non-ASN,  5)  Reformasi  pengelolaan  kinerja  dan  kesejahteraan  ASN,  6) Digitalisasi manajemen ASN, 7) Penguatan budaya kerja dan citra institusi.
PMM merupakan program Merdeka Belajar Episode kelima belas yang diluncurkan pada bulan  Februari tahun  2022  dan  menjadi  salah  satu  upaya  pemerintah  Indonesia  dalam  memanfaatkan  teknologi  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pendidikan,  serta  memperluas  akses  terhadap  sumber  daya pendidikan.  Prinsip  dasar  dalam  reformasi  birokrasi  untuk  guru  adalah  mendorong  kinerja  guru  yang
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3812
berdampak pada kualitas pembelajaran peserta didik,  mengembangkan karier guru sesuai kompetensi dan kinerja dengan skema insentif finansial dan nonfinansial yang bermakna, memfasilitasi guru melakukan pengembangan  kompetensi  melalui  pilihan  yang  beragam,  baik  secara  mandiri  (self-regulated)  maupun secara kolaborasi, menyediakan proses penilaian kinerja guru secara lebih sederhana, tetapi tetap terukur dan relevan, mendorong pemanfaatan teknologi sebagai akselerator untuk meningkatkan kesempatan dan meringankan beban untuk semua pemangku kepentingan sesuai kebutuhan masa mendatang.
Pengembangan pada Aplikasi PMM ini salah satunya adalah transformasi pengelolaan kinerja guru dengan menyediakan fitur Pengelolaan Kinerja di PMM yang lebih praktis dan relevan yang terintegrasi dengan e- Kinerja BKN. Aplikasi PMM ini merupakan salah satu tahapan inovasi  untuk menolong para instruktur (Surani,  et  al.,  2022).  Platform  Merdeka  Mengajar  memberikan  kesempatan  kepada  seluruh  guru  di Indonesia untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya (Arnes, et.al., 2023). Dengan adanya pengelolaan  kinerja  ini,  semua  pegawai  mendapatkan  pengakuan  atas  kinerjanya  yang  menunjang transformasi  pembelajaran  untuk  mewujudkan  pembelajaran  yang  berorientasi  pada  peserta  didik. Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah akan lebih praktis dan relevan melalui PMM yang dimulai sejak Januari 2024 demikian pernyataan Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada Desember tahun 2023. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk pengambilan keputusan dan evaluasi (Nabilah & Atieq, 2022).
Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti tentang implementasi aplikasi PMM ini, pendapat dari guru  yang  menganggap bahwa  kebijakan  pengelolaan  kinerja  guru  melalui  fitur  PMM  ini  hanya menimbulkan beban kerja tambahan dan sangat merepotkan guru, dapat mengalihkan perhatian guru dari tugas utama mengajar kepada hal-hal administratif serta tidak praktis karena infrastruktur pendukung belum merata.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  kebijakan  terhadap  proses  implementasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui aplikasi PMM, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih  mendalam  mengenai  tantangan,  kendala,  serta  potensi  dari  penerapan  PMM  dalam  pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah.

## Studi Literatur

## Aplikasi PMM
Defenisi aplikasi menurut KBBI adalah penerapan dari suatu sistem yang dirancang untuk memproses data dengan  menggunakan  aturan  atau  ketentuan  bahasa  pemograman.  Platform  Merdeka  Mengajar  adalah media  edukasi  berupa  aplikasi yang dibangun untuk menunjang  Implementasi Kurikulum  Merdeka agar dapat membantu  guru  dalam  mendapatkan  referensi,  inspirasi,  dan  pemahaman  tentang  Kurikulum Merdeka(https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/6090880411673-Apa-Itu-Platform- Merdeka-Mengajar). Guru dapat mengakses aplikasi PMM ini melalui ponsel dengan mengunduh aplikasi terlebih dahulu dari google play atau melalui situs website https://guru.kemdikbud.go.id/. Sistem aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala  sekolah  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  dan  kompetensi  secara  berkelanjutan.  Sebagai  alat bantu, fitur-fitur dalam PMM seperti Pelatihan Mandiri, Refleksi Kompetensi, Bukti Karya, dan Komunitas tidak bersifat wajib. Khusus untuk fitur Pengelolaan Kinerja PMM harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Platform merdeka mengajar bermanfaat untuk membantu guru dalam pelaksanaan tugas mengajar, belajar dan juga berkarya.   PMM ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif untuk  meningkatkan  mutu  dan  efektivitas  pembelajaran  di  kelas.  Untuk  itu  menu  pada  platform  ini dilengkapi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan guru. Berikut ini adalah menu dan fitur yang terdapat pada PMM, yaitu:
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3812
a. Menu Pengembangan Diri
Fitur yang terdapat dalam menu pengembangan diri ini terdiri dari: pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS dan pengelolaan kinerja
b. Menu Mengajar
Fitur  yang  terdapat  dalam  menu  Mengajar  terdiri  dari:  capaian  pembelajaran  (CP)  dan  alur  tujuan pembelajaran (ATP), perangkat ajar, asesmen murid, dan kelas
c. Menu Inspirasi
Fitur pada menu Inspirasi terdiri dari: video inspirasi, bukti karya, ide praktik
d. Menu Tentang Kurikulum Merdeka
Fitur  yang  terdapat  pada  menu  ini  terdiri  dari:  tentang  kurikulum  merdeka  dan  pelatihan  implementasi tentang kurikulum merdeka

## Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah
Kinerja  (performance)  merupakan  kemampuan  yang  berdasarkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan  dan motivasi untuk mencapai tujuan (Susanto, A., 2016).  Menurut (Rivai et al., 2019) kinerja adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di awal pada saat perencanaan. Kinerja pegawai disebut baik jika mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat dan tepat (Saring, 2022). Kinerja guru adalah perilaku yang dihasilkan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar dan merupakan hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya  berdasarkan  kecakapan,  pengalaman  dan kesungguhan  serta manajemen  waktu  (Susanto,  A., 2016).  Menurut Wasini dan Hutagaol dalam Saring (2022) Kinerja guru adalah hasil unjuk kerja prestasi dapat dilihat dalam jumlah dan kualitas pekerjaan yang dicapai oleh guru tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya dalam periode waktu tertentu.  Lebih lanjut menurut (Lisnawati, R. 2018) Kinerja  guru adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  guru  untuk  membimbing,  mendidik,  dan mentransfer  pengetahuan  kepada  peserta  didik  sesuai  dengan  tingkat  profesionalisme  yang  dimilikinya termasuk kemampuan untuk berinovasi dan berkreasi dalam tugasnya sebagai pendidik, seperti mengelola administrasi pembelajaran, menyusun materi dan media pembelajaran, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru berkaitan  dengan  bagaimana  guru  menunjukkan  tanggungjawab  dalam  sikap  dan  perbuatan  terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan.
Kepala Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan dan menetapkan arah kebijakan sekolah.  Kepala  sekolah  bertugas  untuk  menentukan  strategi  merumuskan,  menetapkan  dan mengembangkan  visi  dan  misi  sekolah  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan.  Peran  kepala  sekolah diklasifikasikan  atas  2  yaitu  kepala  sekolah  sebagai  administrator  pendidikan  dan  sebagai  supervisi pendidikan  (Kiding,  2021).  Salah  satu  upaya  kepala  sekolah  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi  sekolah adalah dengan melakukan supervisi akademik. Kepemimpinan kepala sekolah berdampak positif terhadap peningkatan kinerja guru (Oktavianti et al., 2019).
Dalam pasal 3 Perdirjen GTK No. 7607/B.B1/HK.03/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru  dan  Kepala  Sekolah dinyatakan  bahwa  pengelolaan  kinerja  guru  dan  kepala  sekolah  dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pendidikan. Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini berorientasi  pada  peningkatan  kinerja  guru  dan  kepala  seklah  untuk  mewujudkan  pembelajaran  yang berpusat pada peserta didik, pemenuhan ekspektasi kepala sekolah, dialog kerja yang intens antara kepala sekolah dan guru, pencapaian kinerja satuan pendidikan dan hasil kerja dan perilaku kerja guru dan kepala sekolah  (Pasal  4).  Pengelolaan  kinerja  guru  dan  kepala  sekolah  terdiri  atas  perencanaan  kinerja, pelaksanaan, penilaian kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Menurut Heksarini (2022: Hal. 2) penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja  Penilaian kinerja merupakan suatu proses rangkaian dalam Sistem Manajemen Kinerja PNS yang diawali dari penyusunan perencanaan
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3812
kinerja yang merupakan proses penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (Rohman M.A., 2022). Konsep rangkaian sistem ini berfokus pada manajemen kinerja yang berpusat pada peran guru, dengan tujuan untuk menilai  tingkat  kinerja  guru  secara  individu  (Muslim,  A.Q.,  2018).  Penilaian  kinerja  guru  memiliki kontribusi terhadap layanan pendidikan (Hidayat, et.al., 2023). Pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Tujuan penilaian kinerja menurut (Chusminah et al.,2019) adalah untuk evaluasi kinerja karyawan, pemberian kompensasi yang sesuai, pengembangan SDM melalui berbagai metode seperti mutasi, rotasi, promosi, dan pelatihan, meningkatkan motivasi dan etos kerja, peran sebagai sumber informasi untuk keputusan perencanaan karir dan manajemen SDM, serta sebagai alat untuk mendukung inisiatif karyawan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja.
Lebih lanjut, menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Penilaian kinerja guru dilaksanakan untuk mewujudkan guru professional yang ditandai dengan kualitas layanan profesi yang bermutu (Dirjen PMTK, 2011). Hasil penilaian kinerja ini digunakan untuk menyusun profil kinerja guru. Hasil penilaian kinerja ini juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru untuk pengembangan karirnya.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2019  Tentang  Penilaian  Kinerja  Pegawai Negeri  Sipil,  Sasaran  Kinerja  Pegawai  (SKP)  adalah  rencana  kinerja  dan  target  yang  akan  dicapai  oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus dicapai setiap tahun. Penilaian kinerja guru dan kepala sekolah bukanlah untuk menambah beban guru, tetapi penilaian kinerja ini dilakukan sebagai salah satu upaya  menjaga  dan  meningkatkan  profesionalisme  serta  kualitas  layanan  pendidikan.  Faktor  organisasi (kepemimpinan) dan faktor psikologis (motivasi) harus menjadi perhatian utama jika hendak memperoleh kinerja guru yang optimal (Muslim, A.Q., 2018). Kepemimpinan yang efektif dari kepala sekolah harus mampu  meningkatkan  kinerja  mengajar  guru  melalui  kebijakan-kebijakannya,  sehingga  tujuan  sekolah dapat tercapai dengan baik saat guru menunjukkan kinerja yang tinggi.
Sebagai  bagian  dari  transformasi  pengelolaan  ASN  yang  dicanangkan  oleh  Presiden,  KemenPANRB melakukan transformasi pengelolaan kinerja yang diatur melalui:
a. PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
b. PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
c. Perdirjen  GTK  No.  7607/B.B1/HK.03/2023  tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Kinerja Guru dan Kepala Sekolah
d. Surat  Edaran  Bersama  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  dan  Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun 2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru.

## Implementasi aplikasi PMM dalam Pengelolaan Kinerja Guru
Menurut  Charles  O.  Jones  dalam  (Ponto,  et.al.,  2016)  implementasi  adalah  serangkaian  aktivitas  atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu yang teridiri  dari  3  tahapan  yaitu:  organisasi,  interpretasi  dan  aplikasi.  Implementasi  kebijakan  merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.  Implementasi merupakan proses menjadikan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Entjaurau, et.al., 2021). Suatu kebijakan meskipun sudah melalaui proses perencaan yang matang tetap saja memiliki kemungkinan gagal jika tidak dimplementasikan dengan baik  (Edwards  III,  1980).  Kegagalan  implementasi  kebijakan  dapat  terjadi  karena  sulit  menafsirkan kebijakan dalam bentuk kegiatan operasional ( unimplemented policy ) dan lemahnya kapasitas implementasi dari pelaksananya ( poorly implemented policy ) (Triana, 2011).
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3812
Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM dimulai dari membuat perencanaan yang dilakukan di  setiap  awal  semester,  pelaksanaan  dan  terakhir  penilaian  yang  berorientasi pada  peningkatan  kualitas pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Perencanaan kinerja merupakan tahap awal dimana guru dan kepala  sekolah  diminta  untuk  menyusun  rencana  hasil  kerja  (RHK)  di  awal  bulan  setiap  semester. Perencanaan kinerja ini meliputi 5 tahap yang harus dilakukan oleh guru, yaitu: 1. Praktik kinerja/praktik pembelajaran,  2.  Pengembangan  kompetensi,  3.  Tugas  tambahan,  4.  Perilaku  kerja,  dan  5.  Rangkuman. Pada  tahap  perencanaan,  guru  hanya  perlu  mengarahkan  upaya  peningkatan  kinerja  pada  salah  satu indikator rekomendasi yang didasarkan pada hasil Rapor Pendidikan yang terintegrasi dalam PMM. Guru akan  melaksanakan  langkah-langkah  tersebut  dengan  merujuk  pada  nilai  yang  masih  kurang  di  rapor Pendidikan.  Sehingga  sistem  pengelolaan  kinerja  guru  ini  juga  berperan  untuk  memperbaiki  rapor pendidikan di sekolah tersebut

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian yang digunakan  adalah  di  SD,  SMP,  SMA,  SMK  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai.  Implementasi  program pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini dilaksanakan untuk guru, kepala sekolah PNS dan ASN PPPK, jadi untuk guru honorer dan sekolah swasta tidak diwajibkan untuk mengisi pengelolaan kinerja di PMM. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian.
Wawancara dilakukan kepada 2 orang kepala sekolah SD, 1 orang kepala sekolah SMP dan 5 orang guru dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Untuk kuesioner, diberikan kepada responden yang berasal dari guru- guru dari tingkat SD sampai tingkat SMA/SMK dan kepala sekolah dari tingkat SD sampai tingkat SMA dan  SMK  yang  tergabung  dalam  Komunitas  BelajarID  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai.  Kuesioner disebarkan melalui WhatsApp Grup dengan menggunakan google form ke Komunitas BelajarID Kabupaten Serdang  Bedagai.  Uji  keabsahan  data  menggunakan  triangulasi  sumber.  Data  kuesioner  yang  diperoleh selanjutnya dikategorisasi ke dalam bentuk diagram untuk pemahaman yang lebih mudah.  Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil
Aplikasi  PMM  merupakan  turunan  dari  kebijakan  kurikulum  merdeka  yang  dicanangkan  oleh Kemedikbudristek.  Fitur  terbaru  pada  aplikasi  PMM  ini  adalah  pengelolaan  kinerja  guru  dan  kepala sekolah,  sehingga  sejak  Januari  2024  seluruh  guru  dan  kepala  sekolah  PNS  sudah  harus  menggunakan aplikasi PMM untuk mengelola kinerja. Guru dan kepala sekolah adalah sasaran dari program ini, sehingga perlu  dilakukan  penelitian  tentang  bagaimana  proses  implementasi  aplikasi  PMM  dalam  pengelolaan kinerja  serta  faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  implementasi  program  ini. Berdasarkan  hasil wawancara dan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang disebarkan secara daring melalui google form ke  WhatsApp  Group  Komunitas  BelajarID  Kabupaten  Serdang  Bedagai,  diperoleh  data  yaitu:  jumlah responden yang mengisi google form berjumlah 64 orang dimana  dari 64 responden tersebut terdiri dari: guru SD sebanyak 53,1% (34 orang), guru SMP sebanyak 14,1 % (9 orang), guru SMA sebanyak 9, 4 % (6 orang), guru SMK sebanyak 10,9% (7 orang) dan Kepala SD sebanyak 12,5 % (8 orang) serta wawancara dengan  10  orang  informan.  Untuk  menganalisis  proses  implementasi  aplikasi  PMM  dalam  pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di Kabupaten Serdang Bedagai, peneliti menggunakan teori Charles O. Jones, yaitu: organisasi, interpretasi dan aplikasi

## Pembahasan
1. Organisasi
Organisasi merupakan tahap penyusunan struktur, pembentukan tim atau unit kerja yang bertanggungjawab atas implementasi program, sumber daya dan metode yang akan digunakan dalam implementasi program.
Dengan  organisasi  yang  baik,  diharapkan implementasi  aplikasi  PMM  dapat  terkoordinasi  dengan  lebih efektif, memastikan bahwa semua aspek manajemen kinerja pegawai dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Munthe  Kepala  Sekolah  SD  Pulau  Gambar  Kab.  Serdang Bedagai, terkait unit kerja, sumber daya dan metode yang digunakan pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi  program  ini,  menurut  beliau,  pihak  terkait  sangat  aktif  dalam  melaksanakan  sosialisasi penggunaan aplikasi PMM ini. Sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Cabang dinas dan dinas pendidikan tingkat kabupaten dan BBGP melalui webinar, workshop, sosialisasi melalui media sosial seperti Youtube, Instagram, facebook dan WA group. Pelaksanaan sosialisasi ini juga dilakukan  dengan  membentuk  Tim  kerja  yaitu  Person  in  Charge  (PIC)  untuk  setiap  kecamatan  yang sebelumnya  diberikan  SK  penugasan  untuk  mendampingi  seluruh  sekolah  di  tingkat  kabupaten  dan kecamatan.  Para  PIC  ini  bertugas  untuk  mendampingi  guru  dan  kepala  sekolah  dalam  proses  pengisian Rencana  Hasil  Kerja  (RHK)  di  PMM berdasarkan  Peraturan Menteri  PANRB no.6  Tahun  2022 tentang Pengelolaan  Kinerja  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara,  Peraturan  Direktur  Jenderal  Guru  dan  Tenaga Kependidikan  Nomor  7607/B.B1/HK.03/2023  tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Kinerja  Guru  dan Kepala  Sekolah  melalui  PMM  dan  Surat  Edaran  Bersama  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  dan Mendikbudristek Nomor 17 Tahun 2023.
Menurut Bapak Munthe yang juga sekaligus sebagai ketua PIC tingkat Kabupaten, tim yang dibentuk ini berasal dari guru-guru penggerak yang diberdayakan dengan terlebih dahulu diberikan pelatihan melalui daring  oleh  BBGP,  setelah  itu  PIC  ini  ditugaskan  untuk  melaksanakan  sosialisasi  di  tingkat  kecamatan selama 1-2 minggu. Tim ini yang disebut dengan Person in Charge (PIC) melaksanakan sosialisasi melalui daring  dan  tatap  muka  dengan  mengundang  kepala  sekolah  dan  guru-guru  di  kecamatan  tersebut.  Di Kabupaten Serdang bedagai sendiri terdapat 17 kecamatan, untuk masing-masing kecamatan dikirimkan 2 orang  PIC  yang  bertugas  untuk  melakukan  sosialisasi.  Metode  ini  cukup  baik,  dimana  PIC  ini  dapat menjangkau ruang lingkup yang terkecil, sehingga mudah memperoleh data dan informasi terkait progres pengisian RHK serta kendala yang dialami oleh guru dan kepala sekolah. Data ini kemudian diserahkan kepada PIC tingkat Kabupaten. Dan PIC tingkat kabupaten memberikan laporan kepada BBGP. Dalam hal ini, terlihat koordinasi yang baik dalam mengimplentasikan program ini. Dari kuesioner yang disebarkan kepada guru dan kepala sekolah terkait sumber daya dan metode dalam implementasi program ini, sebanyak 64 respoden sudah memperoleh sosialisasi pengelolaan kinerja seperti terlihat dalam gambar diagram di bawah ini.
Analisis  data ini menunjukkan  bahwa  berbagai  pihak telah melakukan  upaya  sosialisasi  program  secara serentak dan merata tentang pengelolaan kinerja melalui PMM kepada guru dan kepala sekolah. Aplikasi PMM  juga  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  guru  dan  kepala  sekolah.  Hal  ini  mencerminkan  upaya berbagai pihak dalam memastikan bahwa informasi tentang program tersebut tersampaikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
2. Interpretasi
Interpretasi adalah proses menerjemahkan, menafsirkan, dan menjelaskan esensi dari suatu kebijakan ke dalam  bahasa  yang  lebih  praktis  dan  mudah  dipahami.  Hal  ini  bertujuan  agar  substansi  dari  kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, diterima oleh pihak yang terlibat, termasuk para pelaku dan
sasaran  kebijakan,  serta  dianggap  layak  untuk  dilaksanakan.  Interpretasi  yang  tepat  akan  memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang seragam tentang harapan dan tuntutan program. Dari gambar diagram di bawah ini terlihat persentase guru dan kepala sekolah yang mengetahui informasi tentang program pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM dimana sebanyak 6,3% (4 orang), mengetahui sebagian besar isi sebanyak 35,9% (23 orang), mengetahui sedikit sebanyak 57,8% (37 orang) dan tidak ada responden yang tidak mengetahui sama sekali.
Selanjutnya,  yang  perlu  diketahui  adalah  bagaimana  pemahaman  responden  terkait  pengelolaan  kinerja melalui aplikasi PMM diperoleh data persentase responden yang memahami pengelolaan kinerja melalui PMM secara keseluruhan sebanyak 4,7%(3 orang), memahami sebagian besar sebanyak 37,5%(24 orang), sedikit paham sebanyak 56,3%(36 orang) dan tidak paham sebanyak 1,6%(1 orang) seperti yang terlihat pada diagram di bawah ini:
Pemahaman responden ini meliputi fungsi aplikasi, cara mendownload, akun pengguna, fitur dalam aplikasi dan cara mengisi RHK. Informasi yang disampikan juga terkait menyelesaikan masalah yang ditemukan saat  membuat  perencanaan,  pelaksanaan  dan  penilaian  RHK.  Pemahaman  yang  lebih  baik  dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap program. Dari data di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa, sekalipun telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan penyususan dari berbagai pihak, akan tetapi tingkat pemahaman terkait pengelolaan kinerja masih belum maksimal.
Dari  hasil  wawancara  dengan  guru-guru  diketahui  bahwa  pemahaman  terkait  perencanaan  RHK  masih kurang karena hal ini masih baru dan belum terbiasa dengan aplikasi PMM ini. Guru dan kepala sekolah menyampaikan hal yang sama, bahwa selain kurang paham tahapan perencanaan kinerja dalam mengisi RHK,  ada  juga  miskonsepsi  mengenai  5  tahapan  perencanaan  kinerja  yang  terdiri  dari:  1.  Praktik pembelajaran,  2.  Pengembangan  kompetensi,  3.  Tugas  tambahan,  4.  Perilaku  kerja  dan  5.  Rangkuman. Miskonsepsi yang dimaksud adalah bahwa guru harus membuat video bukti karya yang harus diunggah ke PMM,  pengembangan  kompetensi  yang  harus  dimiliki  guru  minimal  32  poin  dalam  satu  semester  serta harus dilengkapi sertifikat dan bukti dukung lainnya, sehingga muncul anggapan yang menyatakan”guru sibuk  mencari  sertifikat”.  Tahap  interpretation  menekankan  pentingnya  komunikasi  yang  jelas  dalam memahami tujuan, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan pengelolaan kinerja menggunakan aplikasi PMM ini. Dalam tahap ini, penting untuk menyediakan forum komunikasi yang terbuka dan ruang bagi diskusi antara  manajemen  dan  pegawai  untuk  memperjelas  ekspektasi,  menyelesaikan  kekhawatiran,  dan mendorong keterlibatan aktif. Untuk itu evaluasi terhadap strategi komunikasi dan pendekatan sosialisasi
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3812
harus dilakukan untuk memastikan bahwa informasi tentang pengelolaan kinerja melalui PMM disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi semua pihak terkait.
3. Aplikasi
Keberhasilan  sebuah  kebijakan  tergantung  pada  kemampuannya  untuk  diaplikasikan  atau  diterapkan. Tanggapan atau respon dari kelompok sasaran akan diketahui melalui penerapan (aplikasi). Respon tersebut dapat berbentuk penerimaan atau penolakan kebijakan. Oleh karena itu, menerapkan kebijakan bukanlah tugas yang mudah, bahkan dapat menimbulkan tantangan yang harus dihadapi oleh pelaksana. Data responden pada diagram di bawah ini menyatakan bahwa ada 23,4% (15 orang) yang sudah selesai mengisi rencana hasil kerja (RHK) di PMM, 67,2% (43 orang) yang sudah mengisi tetapi belum tuntas dan sebanyak 9,4% (6 orang) yang belum mengisi RHK sama sekali.
Tahap  aplikasi  atau  penerapan  mencakup  prosedur  pengukuran  kinerja,  pemberian  umpan  balik, pengembangan  keterampilan,  dan  pengakuan atas  pencapaian  yang  baik.  Dengan  memperhatikan  ketiga tahapan  ini,  implementasi  PMM  dalam  pengelolaan  kinerja  pegawai  dapat  menjadi  lebih  sistematis, transparan,  dan  terarah,  yang  pada  gilirannya  akan  mendukung  pencapaian  tujuan  organisasi  secara keseluruhan. Pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM merujuk pada nilai yang masih kurang di rapor Pendidikan.  Sehingga  sistem  pengelolaan  kinerja  guru  ini  juga  berperan  untuk  memperbaiki  rapor pendidikan  di  sekolah  tersebut.  Peningkatan  rapor  Pendidikan  tersebut  berorientasi  pada  praktek pembelajaran yang berkualitas yang dilakukan oleh guru dalam kelas. Pada tahap perencanaan, guru hanya perlu mengarahkan upaya peningkatan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi yang didasarkan pada hasil  Rapor  Pendidikan  yang  terintegrasi  dalam  PMM.  Pada  tahap  pelaksanaan,  kepala  sekolah  akan mengamati aktivitas di kelas dan menilai berdasarkan kriteria yang telah tersedia dalam PMM. Pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat ringkasan pencapaian guru untuk menentukan predikat kinerja yang terhubung dengan sistem e-kinerja BKN.
Selanjutnya terkait kendala, dari diagram di atas diketahui bahwa yang mengalami jaringan susah sebanyak 35,9%  atau  23  orang.  Kendala  ini  merupakan  hal  yang  umum  terjadi,  terutama  di  daerah-daerah  yang memiliki  akses  internet  yang  terbatas  atau  tidak  stabil.  Jaringan  yang  sulit  dapat  menghambat  proses pengisian RHK secara online dan menyebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam mengakses platform PMM.  Tidak  paham  mengisi  RHK  sebanyak  23,4%  atau  15  orang,  kendala  ini  menunjukkan  adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman responden tentang cara mengisi RHK dengan benar. Untuk mengatasi  kendala  ini,  diperlukan  penyediaan  panduan  atau  pelatihan  yang  lebih  jelas  dan  mudah dimengerti  tentang  cara  mengisi  RHK.  Selain  itu,  pendampingan  atau  bimbingan  langsung  juga  dapat membantu  responden  dalam  mengatasi  kesulitan  mereka.  Yang  setuju  dengan  Aplikasi  PMM  Ribet sebanyak 6,3% atau 4 orang, kendala ini menunjukkan bahwa beberapa responden menganggap aplikasi
PMM  sulit  digunakan  atau  membingungkan.  Untuk  mengatasi  kendala  ini,  perlu  dilakukan  evaluasi terhadap fitur dan fungsi aplikasi PMM untuk memastikan bahwa  aplikasi mudah digunakan dan ramah pengguna. Pengembangan ulang atau penyederhanaan aplikasi mungkin diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
Tidak ada kendala sama sekali sebanyak 17,2% atau 11 orang. Kelompok ini menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kendala dalam mengisi RHK di PMM. Hal ini mungkin disebabkan oleh akses yang lancar terhadap jaringan internet, pemahaman yang baik tentang pengisian RHK, dan pengalaman positif dalam menggunakan aplikasi PMM. Kendala lainnya di luar yang disebutkan ada sebanyak 17,2% atau 11 orang). Responden dalam kelompok ini menyatakan bahwa mereka mengalami kendala yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan sebelumnya. Kendala-kendala ini bisa bermacam-macam, seperti masalah teknis lainnya,  kendala  administratif,  atau  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  kemampuan  mereka  untuk mengisi  RHK  dengan  lancar.  Monitoring  dan  pendampingan  secara  berkala  terhadap  proses  pengisian RHK, serta memberikan bantuan atau dukungan tambahan bagi responden yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan  proses  ini  perlu  dilakukan  sebagai  upaya  penyelesaian  pengisian  RHK,  sehingga  proses implementasi program ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif.
Dan  untuk  melihat  manfaat  dari  penggunaan  aplikasi  ini  terhadap  pengelolaan  kinerja  diperoleh  data sebagai berikut:
Responden  menyatakan  bahwa  aplikasi  PMM  ini  mempermudah  dalam  pengelolaan  kinerja  sebanyak 78,1%  (50  orang)  dan  sebaliknya  21,9%  (14  orang).  Analisis  data  ini  menunjukkan  bahwa  mayoritas responden menganggap aplikasi PMM sebagai alat yang efektif dan bermanfaat dalam membantu mereka mengelola  kinerja  mereka.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aplikasi  PMM  memberikan  kemudahan  dalam penyusunan  RHK  dan  lebih  efisien  karena  lebih  teritegrasi,  selaras  dengan  kegiatan  pembelajaran  di sekolah dan peningkatan kompetensi pendidikan. Ibu Yanti N, Kepala sekolah SD Bengkel di Kecamatan Perbaungan menyampaikan bahwa aplikasi PMM ini sebenarnya mempermudah pengisian RHK, karena semua  sudah  tersedia  di  aplikasi  dan  terkoneksi  dengan  rapor  sekolah,  sehingga  guru-guru  hanya  perlu mengklik-klik saja sesuai dengan kebutuhan sekolah dan memilih pengembangan kompetensi yang mau dicapai. Akan tetapi untuk guru-guru yang masih belum terbiasa menggunakan aplikasi ini, ditambah sudah berumur agak sedikit mengalami kesulitan sehingga mereka perlu waktu untuk mempelajari aplikasi ini.
Dan  ada  sebanyak  75%  (48  orang)  responden  yang  menyatakan  bahwa  aplikasi  PMM  ini  mendukung pelaksanaan tugas utama serta 25% (16 orang) sebaliknya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa aplikasi PMM  memberikan  berbagai  fitur  atau  fasilitas  yang  membantu  guru  dalam  menyelenggarakan pembelajaran,  mengajar  murid  di  lingkungan  sekolah,  dan  mengelola  berbagai  aspek  penting  yang berkaitan dengan proses pendidikan. Untuk memastikan bahwa implementasi aplikasi PMM tersebut tetap relevan dan efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas utama guru, sangat penting dilakukan umpan balik dari  pengguna  aplikasi  PMM  ini.  Dengan  demikian,  diharapkan  aplikasi  PMM  dapat  terus  menjadi  alat yang berharga dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

## Kesimpulan
Aplikasi  PMM  memiliki  signifikansi  yang  penting  dalam  pengelolaan  kinerja  guru  dan  kepala  sekolah. PMM  dapat  membantu  dalam  mengurangi  beban  administratif  bagi  guru  dan  kepala  sekolah  dengan menyediakan platform yang memudahkan dalam pengelolaan data, penjadwalan, dan pelaporan kegiatan pembelajaran. Penilaian kinerja guru bukan hanya kegiatan administratif semata, tetapi merupakan sebuah rapor khusus bagi guru. Aplikasi PMM kini dipergunakan sebagai instrument evaluasi kinerja guru. Dengan demikian, waktu dan energi dapat dialokasikan lebih efisien untuk fokus pada proses pembelajaran. Melalui PMM, proses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah juga dapat menjadi lebih transparan dan terukur. Mengenai  proses  implementasi,  upaya  sosialisasi  program  sudah  berjalan  dengan  baik  ditandai  dengan pelaksanaan pendampingan secara serentak dan merata dengan koordinasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas, Dinas Pendidikan Kabupaten dan BBGP serta melalui tim pendampingan pengisian RHK yang dibentuk oleh BBGP yang berasal dari guru penggerak, serta Kepala Sekolah dan guru. Aplikasi PMM memberikan kemudahan dalam penyusunan RHK dan lebih efisien karena lebih terintegrasi, selaras dengan kegiatan pembelajaran di sekolah dan peningkatan kompetensi pendidikan. Namun pemahaman guru terkait perencanaan  RHK  masih  kurang  karena  hal  ini  masih  baru  dan  belum  terbiasa  dengan  aplikasi  PMM. Kendala yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi ada pada akses internet yang terbatas atau tidak stabil dan pemahaman guru yang masih kurang dalam pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. Peneliti menyarankan  untuk  adanya  penelitian  lebih  lanjut terkait pelaksanaan  dan  evaluasi  penggunaan aplikasi  PMM  dalam  pengelolaan  kinerja  guru  dan  kepala  sekolah,  mengingat  program  ini  masih  baru diimplementasikan sehingga perlu waktu untuk melihat hasil dari penggunaan aplikasi PMM ini.

## Referensi
Arnes,  A.,  et.al.  (2023).  Analisis  Pemanfaatan  Platform  Merdeka  Mengajar  Oleh  Guru  PPKn  untuk Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 5 Nomor 1 Bulan Februari Tahun 2023 Hal. 60 – 70. DOI : https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4647
Chusminah, & Haryati, R. A. (2019). Analisis Penilaian Kinerja Pegawai Pada Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan. Widya Cipta, 3(1), 61–70.
Entjaurau,  et.al.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Melaksanakan  Protokol  Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. Jurnal Governance Vol.1, No. 2, 2021 ISSN: 2088-2815 Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press Washington, D.C. Heksarini, Ariesta. (2022). Konsep Penilaian Kinerja. Bogor: Halaman Moeka Publishing. Hidayat, et.al. (2023). Assesment of Teacher Performance in Relationship with The Quality of Educational Services in Madrasah Tsanawiyah City of Bandung. Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. https://ejournal.uin malang.ac.id/index.php/alrosikhuun/index
Kiding,  Seprianus.  (2021).  Peran  Kepala  Sekolah  dalam  Mewujudkan  Sekolah  yang  Baik. https://www.researchgate.net/publication/350721612
Lisnawati,  R.  (2018).  Fungsi  Manajemen  Kepala  Sekolah,  Motivasi,  dan  Kinerja  Guru.  JP  (Jurnal Pendidikan):Teori Dan Praktik, 2(2), 143–149. https://doi.org/10.26740/jp.v2n2.p143-149 Muslim,  A.Q.,  &  Wekke,  I.S.  (2018).  Model  Penilaian  Kinerja  Guru.  Jurnal  Al-Ta’dib  Vol.  11  No.  1, Januari-Juni 2018
Nabilah  &Atieq.  (2022).  Efektivitas  Penerapan  E-kinerja  dalam  Meningkatkan  Disiplin  dan  Kinerja Pegawai  di  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Kudus.  Jurnal  Ilmiah Manajemen  dan  Bisnis.  ISSN:  2528-2077  (online)  Vol  7,  No  2,  Desember  2022. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
Oktavianti, Sinta. et al. (2019).  Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Perilaku Kewarganegaraan Organisasi  Terhadap  Kinerja  Guru  di  SMP  Se-Kecamatan  Purbolinggo  Kabupaten  Lampung Timur. Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO Vol. 4. No. 2 Desember 2019
Ponto, et.al. (2016).  Implementasi  Kebijakan  Program  Pembangunan  Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. Society ISSN : 2337 - 4004 Jurnal  Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya  Pembangunan Edisi XX ( Januari- Februari  2016) Volume 3.
Rivai,  R.,  Gani,  M.U., & Murfat,  M.Z.  (2019).  Organizational  Culture  and  Organizational  Climate as  a Determinant  of  Motivation  and  Teacher  Performance.  Advances  ini  Social  Sciences  Research Journal.
Rohman, M. A. (2022). Perbandingan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan PP Nomor 30 Tahun 2019: Tinjauan
Substansi dan Implementasi Penilaian Kinerja PNS. Wicarana,1(1), 47–60. https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1.7
Saring. (2022). Peningkatan Kinerja Guru Melalui Penguatan Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi dan Keseimbangan Kehidupan Kerja. Malang: Media Nusa Creative.
Susanto,  Ahmad.  (2016).  Manajemen  Peningkatan  Kinerja  Guru.  Kosep,  Strategi  dan  Implementasinya.
Jakarta: Prenadamedia Group.
Surani, D., et.al. (2022). Sosialisasi Aplikasi Merdeka Mengajar dan Pengenalan Platform Simba dalam Meningkatkan Pemehaman Media Pembelajaran Kepada Tenaga Pendidik di SMPN 10 Cilegon. Jurnal Pengabdian dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education) e-ISSN : 2776-382X | p-ISSN: 2776-3838. DOI Artikel: 10.46306/jub.v2i2.77
Triana, Rochyati Wahyuni. (2011) Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya: Revka Petra Media