## PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang)

## Priscilia Grace Bay
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana e-mail: priscilliabay@gmail.com

## Maria Elerina Douk Tunti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana e-mail: maria.tunti@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  sistem  pengendalian  intern  pemerintah terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  serta  pengaruh  kompetensi  sumber  daya manusia terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode purposive  sampling .  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  kasubag,  kabid,  kasubid,  dan  staf Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Kupang.  Sampel  yang  digunakan pada  penelitian  ini  sebanyak  45  responden,  di  mana  data  dikumpulkan  melalui  kuesioner  yang disebarkan.Analisisnya  didasarkan  pada  jawaban  responden  yang  diperoleh  melalui  kuesioner yang  didistribusikan  oleh  peneliti.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  linear berganda  dengan  bantuan  program  SPSS  21.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  terdapat pengaruh  antara  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  terhadap  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  tidak  terdapat  pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah .

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  the  government's  internal  control  system  on  the effectiveness  of  regional  financial  management  and  the  influence  of  human  resources competencies on the effectiveness of regional financial management. This study uses a purposive sampling method. The sample in this study was the Head of Subdivision, District Head, Sub-Head of  Subdivision,  and  Staff  of  the  Regional  Financial  Institutions  (ASN)  of  the  Kupang  Financial Region. The sample used in this study was 45 respondents, where data was collected through a distributed  questionnaire.  The  analysis  is  based  on  respondents'  answers  obtained  through questionnaires  distributed  by  researchers.  The  data  analysis  technique  uses  multiple  linear regression analysis with the help of SPSS 21 program. The results of the study show that there is an influence between the Government’s Internal Control System on the Effectiveness of Regional Financial  Management  and  there  is  no  influence  of  Competency  Human  Resources  on  the Effectiveness of Regional Financial Management.
Keywords  : Government  Internal  Control  System,  Human  Resource  Competence,  Regional Financial Management Effectiveness.
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 138 -1 47
Bay, et al : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern ...

## PENDAHULUAN
Pada  perkembangan  sistem  pemerintahan dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang semakin  pesat  di  Era  Globalisasi  saat  ini sangat berpengaruh terhadap dunia pemerintah daerah,  dengan  adanya  Peraturan  Perundang- Undangan Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 yang  mengatur  tentang  pemerintah  daerah. Pemberlakuan dari undang-undang ini mempertimbangkan bahwa  efisiensi  dan efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah  perlu  ditingkatkan  dengan  lebih memperhatikan  aspek  hubungan  struktural dari  fungsional  pemerintah  pusat  bahkan daerah dan juga aspek potensi serta keanekaragaman daerah. Pemberlakuan otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  pada hakikatnya  merupakan  pelimpahan  wewenang yang  lebih  besar  kepada  daerah  untuk mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki  sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari daerah tersebut, selain itu, pemberian otonomi daerah  juga  memberikan  keleluasaan  kepala daerah untuk mengelola keuangan daerahnya.
Orientasi reformasi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar
pengelolaan  uang  rakyat  ( public  money )
dilakukan secara transparan, baik dalam tahap penyusunan,
penggunaan,
maupun pertanggungjawaban dengan mendasarkan pada  konsep  ( value  for  money) metode  untuk menilai  penerimaan  publik  akan  manfaat maksimal  dari  barang  dan  jasa yang diperolehnya  dengan  sumber  daya  yang tersedia  dalam  memberikan  pelayanan  publik , sehingga  tercipta  akuntabilitas  publik  ( public accountability ).  Dalam  kaitannya  dengan daerah,  reformasi  pengelolaan  keuangan daerah  sangat  erat  hubungannya  dengan perubahan mekanisme dan instrumen pengelolaan keuangan daerah, serta perubahan sumber-sumber  penerimaan  keuangan  daerah, ini  berarti,  reformasi  pengelolaan  keuangan daerah tidak saja fokus pada kreativitas daerah dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah, namun  juga  pembenahan  instrumen  (aturan main) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Salah  satu  aspek  dari  pemerintahan daerah  yang  harus  diatur  secara  hati-hati adalah masalah anggaran daerah dan
pengelolaan  keuangan  daerah.  Seperti  sudah diketahui,  anggaran  daerah  adalah  rencana kerja  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  uang (rupiah)  dalam  satu  periode  tertentu  (satu tahun).  Anggaran  Daerah  atau  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan  instrumen  kebijakan,  yang  utama bagi  pemerintah  daerah.  Sebagai  instrumen kebijakan,  anggaran  daerah  menduduki  posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas  dan  efektivitas  pemerintah  daerah.
Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu otorisasi,
perencanaan,  pengawasan,  alokasi,  distribusi dan stabilisasi serta alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. (Mardiasmo, 2002).
Pengelolaan  keuangan  daerah  menurut Peraturan  Pemerintah  Pasal  1  Nomor  58 Tahun  2005,  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, adalah  “keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah".
Dalam  upaya  penyempurnaan  sistem pengelolaan  keuangan  daerah,  dan  tindak lanjut  pasal  58  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  pemerintah  telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP dilandasi pada pemikiran  bahwa  Sistem  Pengendalian  Intern (SPI)    melekat  sepanjang  kegiatan,  dan dipengaruhi  oleh  sumber  daya  manusia,  serta harus  dapat  memberikan  keyakinan  yang memadai, dengan demikian, maka penyelenggaraan  kegiatan  pada  suatu  instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan  sampai  dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara  tertib,  terkendali,  serta  efektif  dan efisien  (BPK  RI,  2013)  dalam  Saleba  (2014) SPI merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan  suatu  organisasi  sektor  publik. Setiap lembaga pemerintah sebaiknya memiliki  suatu  sistem  pengendalian  yang dapat  meminimalkan  risiko  yang  ada.  SPI mencari  tindakan  perbaikan  apabila  terjadi
hal-hal  yang  menyimpang  dari  apa  yang ditetapkan.
Selain SPIP, dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan pula kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno (2009:221) yaitu kompetensi dalam organisasi publik  maupun  privat  sangat  diperlukan terutama  untuk menjawab tuntutan  organisasi, dimana  adanya  perubahan  yang  sangat  cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan  dinamis  serta  ketidakpastian  masa  depan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Beberapa permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan  dampak  terhadap  rendahnya kualitas laporan keuangan dikarenakan pemerintah  daerah  masih  belum  melakukan pengelolaan serta
pertanggungjawaban keuangannya  dengan  baik,  maka  dari  itu diperlukan  posisi  pengelola  keuangan  yang berkompeten  dibidang  keuangan.  Pemerintah merespon  tuntutan  kompetensi  SDM  tersebut dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  55/KMK.01/2012  Tahun 2012  tentang  Reformasi  Birokrasi  dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012. Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 101 Tahun 2000 Pasal 3, menyebutkan bahwa Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik  yang  dimiliki  Pegawai  Negeri
Sipil (PNS), berupa pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Tabel 1.1 Daftar Pendidikan Akhir dan Jabatan di Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.
No Pendidikan Akhir Jabatan 1. SE (Akuntansi). M.Si (S2) Sekretaris 2. S. Kom (S1) Kasubang Perencanaan Dan Pelaporan 3. SMA Kasubag Umum dan
No Pendidikan Akhir Jabatan Kepegawaian 4. SMA Kasubang Keuangan dan Perlengkapan 5. SE (Akuntansi). MM (S2) Kabid Anggaran 6. S.Sos (S1) Kabid Perbendaharaan 7. SE (Akuntansi) (S1) Kabid Akuntansi dan Aset 8. SP (Pertanian)(S1) Kasubid Penyediaan Anggaran Belanja Tidak Langsung 9. SE (Akuntansi)(S1) Kasubid Kas Umum 10.  SH (S1) Kasubid Pelaporan Keuangan 11.  SP (Pertanian) (S1) Kasubid Penyediaan Anggaran Belanja Langsung 12.  S.Sos (S1) Kasubid Belanja Tidak Langsung 13.  SE (Akuntansi) (S1) Kasubid Pencatatan Aset 14.  SE (Akuntansi) (S1) Kasubid Hibah dan Bantuan 15.  SE (Akuntansi) (S1) Kasubid Belanja Langsung 16.  SE (Akuntansi) (S1) Kasubid Pemanfaatan Aset Sumber : data diolah peneliti, 2019
Bay, et al : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern ...
Tabel 1.2 Daftar Jumlah Pendidikan Akhir di
Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Pendidikan Akhir Jumlah Orang SMA 2 S1 12 S2 2 Jumlah 16 Sumber : data diolah peneliti, 2019 Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Kupang dalam pengelolaan keuangan daerah, kompetensi
SDM belum sepenuhnya memahami  dan  berkompeten  dalam  akuntansi pemerintahan,  dan  keuangan  daerah,  maka kompetensi yang dimiliki oleh SDM organisasi  untuk  dapat  melaksanakan  tugas- tugas  pekerjaaan  belum  sesuai  dengan  yang dibebankan  oleh  organisasi  pemerintahan dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  kota Kupang  belum  sesuai  karena  SDM  yang  di tempatkan  belum  semua  berkompeten  dalam jabatan yang dimiliki, misalnya pada tabel 1.1 daftar  pendidikan  akhir  dan  jabatan  yang dimiliki  tidak  sesuai  dengan  pendidikan  akhir yaitu,  Sarjana  Pertanian  (SP),  jabatannya
Kasubid Penyediaan Anggaran Belanja Langsung, maka tidak sesuai dengan profesi/bidang  (Jabatan)  dalam  pendidikan akhir.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul  “Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Pada  Badan  Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kupang”.

## KAJIAN TEORI
Pengertian  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) Sistem  pengendalian  intern  menurut peraturan  pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008
tentang sistem pengendalian intern pemerintah adalah  proses yang integral pada tindakan dan kegiatan  yang dilakukan secara terus menerus oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang  efektif,  efisien,  keandalan,  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

## Komponen SPIP
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah,  melalui  peraturan  pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern  yang  harus  dilaksanakan,  baik  pada tingkat  pemerintah  pusat  maupun  daerah. Sistem  pengendalian  intern  dimaksud  adalah suatu  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang dilakukan secara terus menerus oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamatan  aset  negara,  dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Sistem pengendalian intern tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan  keuangan  Negara  yang  efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP)  yang  diadaptasi  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 meliputi :
1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

## Tujuan SPIP
Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60  Tahun  2008  adalah  untuk  memberikan keyakinan yang memadai tentang :
1. Tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara
2. Keandalan pelaporan keuangan
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 143-152
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan
Pengertian  Kompetensi Sumber  Daya Manusia (SDM) Menurut Sutrisno (2009:221), mengatakan  bahwa  kompetensi  adalah suatu  yang  mendasari  karakteristik  dari suatu  individu  yang  dihubungkan  dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi sebagai karakteristik  yang  mendasari  seseorang dan  berkaitan  dengan  efektivitas  kinerja individu dalam pekerjaannya.

## Komponen Pembentuk Kompetensi SDM
Menurut  Hutapea  dan  Thoha  (2008) dalam  Saleba  (2014)  mengungkapkan  bahwa ada  tiga  komponen  utama  pembentukan kompetensi yaitu :
1. Pengetahuan (knowledge), informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  sesuai  dengan  bidang  yang digelutinya  (tertentu),  misalnya  bahasa komputer.
2. Kemampuan (skill), sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan  tugas  atau  pekerjaan yang  dibebankan  kepada  karyawan. Misalnya standar perilaku para karyawan  dalam  memilih  metode  kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
3. Perilaku  individu (attitude), perasaan (senang-tidak  senang,  suka-tidak  suka) atau  reaksi  terhadap  suatu  rangsangan yang  datang  dari  luar.  Misalnya  reaksi terhadap  krisis  ekonomi,  perasaan terhadap kenaikan gaji.

## Pengertian Efektivitas
Menurut Mardiasmo (2002:134) Efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya suatu  organisasi  mencapai  tujuannya.  Apabila suatu  organisasi  telah  mencapai  tujuan tersebut dikatakan telah berjalan efektif”.

## Pengertian  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (PKD)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  Pasal  1  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah  mendefenisikan  pengertian  keuangan daerah  adalah  sebagai  berikut:  keuangan daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai dengan  uang  termasuk  di  dalamnya  segala bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Halim (2004:84), Tujuan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (  PKD)  dapat dilihat dari sebagai berikut : 1. Tanggungjawab (accountability) , pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya  kepada  lembaga  atau orang yang berkepentingan yang sah. 2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata dan  dikelola  sedemikian  rupa  sehingga mampu melunasi ikatan keuangan.
3. Kejujuran,  urusan  keuangan  harus diserahkan  pada  pengawai  yang  jujur dan  kesempatan  untuk  berbuat  curang diperkecil.
4. Hasil  guna  dan  kegiatan  efisien  dan efektif, program dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang singkat.
5. Pengendalian,  aparat  harus  melakukan pengendalian agar tujuan dapat tercapai.
Dasar  Hukum  Pengelolaan  Keuangan Daerah (PKD). Undang-undang  dan peraturan pemerintah  menjadi  acuan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  yang  diterbitkan  atas  dasar pemikiran  adanya  keinginan  untuk  mengelola keuangan  Negara  dan  daerah  secara  efektif dan  efisien.  PKD  dilaksanakan  dalam  suatu sistem  yang  terintegrasi  yang  diwujudkan dalam  APBD  yang  setiap  tahun  ditetapkan dengan  peraturan  daerah.  Peraturan  tersebut
Bay, et al : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern ...
memuat  berbagai  kebijakan  terkait  dengan terkait  dengan  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan  dan  pertanggung  jawaban keuangan daerah.
Pada  pemerintah  kota  kupang,  peraturan yang  mengatur  pengelolaan  keuangan  daerah yang  tiap  tahun  diubah  melalui  Peraturan Walikota  yaitu  Peraturan  Walikota  Kupang Nomor  181  Tahun  2013  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Anggaran  dan  Belanja  Daerah Kota  Kupang.  Pengelolaan  keuangan  daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Kupang tersebut meliputi :
1. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD,
penetapan  APBD,  pelaksanaan  APBD, laporan  realisasi  dan  perubahan  APBD, pengendalian  defisit  dan  pengunaan surplus APBD.
2. Pengelolaan  kekayaan  dan  kewajiban daerah, penata usahaan dan pertanggung jawaban.
3. Pengendalian  intern,  pengawasan  dan pemeriksaan.
4. Penyelesaian  kerugian  daerah,  tindak lanjut pengaturan pengelolaan keuangan daerah
.
Terkait  dengan  pengendalian  intern, Walikota  Kupang  Nomor  181  Tahun  2013 dijelaskan sebagai berikut:
1. Dalam  rangka  meningkatkan  kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah,  Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan  sistem  pengendalian intern  dilingkungan  Pemerintah  Daerah yang dipimpinnya.
2. Pengendalian  intern  merupakan  proses yang  dirancang  untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai  mengenai pencapaian  tujuan  Pemerintah  Daerah yang  tercermin  dari  keandalan  laporan keuangan.  efisiensi,  dan  efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku. 3. Pengendalian intern sekurang- kurangnya  memenuhi  kriteria  yaitu terciptanya  lingkungan  pengendalian
yang  sehat,  terselenggaranya  penilaian risiko,  aktivitas  pengendalian,  sistem informasi dan komunikasi, dan kegiatan pemantauan pengendalian.
4. Penyelenggaraan  pengendalian  intern berpedoman pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pedekatan  pada  penelitian  ini  adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif  yaitu  informasi  yang  dinyatakan berupa  satuan  angka  (numerik)  ;  bersifat diskrit/bulat/utuh atau kontiyu (pecahan/interval). Menurut Sugiyono (2018:14). Metode  penelitian kuantitatif dapat diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang berlandaskan pada filsafah positif,  digunakan untuk  meneliti  pada  populasi  dan  sampel tertentu,  teknik  pengambilan  sampel  pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan  data  menggunakan  instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  dan  sumber  data  dalam penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif.  Sumber datar primer diperoleh
dengan menggunakan  kuesioner  yang  dibagikan kepada  responden  pada  lokasi  penelitian dan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini mengenai srtruktur organisasi, tugas pokok dan  fungsi  (Tupoksi)  dari  organisasi,  dan peraturan daerah.

## Teknik Pengumpulan Data
Agar  diperoleh  data  yang  dapat  diuji kebenarannya,  relevan,  dan  lengkap,  maka dalam  penelitian  ini  digunakan  metode pengumpulan data sebagai berikut:
1. Kuesioner Kuesioner merupakan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  cara  memberi  seperangkat pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 143-152
Adapun isi kuesioner sebagai instrumen penelitian  yang  akan  diberikan  kepada responden terdiri atas:
(1) Profil  responden,  meliputi  nama,  umur, jenis  kelamin,  tingkat  pendidikan, jabatan, dan masa kerja.
(2) Daftar  pertanyaan  kuesioner,  meliputi pertanyaan mengenai variabel penelitian.  Variabel  menjadi  sangat penting  dalam  penelitian,  mengingat variabel  merupakan  alat  dan  sarana untuk melakukan pengukuran. Kuesioner yang saya gunakan merupakan  kuesioner  yang  di  adopsi dan  dimodifikasi  dari  beberapa  peneliti sebelumnya.
2. Dokumentasi
Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa yang  sudah  beralalu.  Dokumen  bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya- karya monumental dari seorang.
Dokumen  berbentuk  tulis  misalnya catatan  harian,  sejarah  kehidupan, biografi, peraturan kebijakan sedangkan berbentuk gambar misalnya foto,gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

## Teknik Analisis Data
Menurut  Sugiyono  (2018:333) yang dimaksud  teknik  analisis  data  adalah  teknik yang  digunakan  untuk  menjawab  rumusan masalah  atau  menguji  hipotesis  yang  telah dirumuskan  dalam  proposal.  Karena  datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan  metode  statistik  yang  sudah tersedia.
1. Uji Validitas dan Reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik (1) Uji normalitas
(2) Uji Multikolinearitas
(3) Uji Heteroskedastisitas
(4) Uji Autokorelasi
3. Analisis Regresi Linear Berganda
4. Uji Hipotesis (1) Ujian  Koefisien  Regresi  Parsial (UJi Statistik t)
(2) Uji  Signifikansi  Simultan  (Uji
Statistik F)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Hipotesis  1  penelitian  ini  menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah.  Berarti  apabila dilakukan  peningkatan  terhadap  SPIP,  maka efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  juga akan  meningkat.  Didukung  dengan  pengujian nilai  regresi  diketahui  nilai  t  hitung  2,913  >  t tabel  2,01808  dan  tingkat  sig  sebesar  0,006  < 0,05,  yang  berarti  SPIP  berpengaruh  terhadap Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, sehingga  H a dapat  diterima  adalah  bahwa semakin  baik  sistem  pengendalian  intern pemerintah  (SPIP)  yang  diterapkan  maka semakin  terwujudnya  Pengelolaan  Keuangan Daerah yang efektif.
Koefisien  regresi  SPIP  menunjukan hubungan positif terhadap efektivitas
pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  nilai sebesar  0,777  atau  sebesar  77,7%.  Hasil pengujian  menunjukan  bahwa  variabel  SPIP naik  sebesar  1%,  maka  dependen  yaitu efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan meningkat sebesar 77,7%.
Dalam  hasil  penelitian  ini,  peneliti menemukan  bahwa  tidak  terdapat  kelemahan dalam  SPIP,  dikarenakan  SPIP  di  BKD  Kota Kupang  sudah  diterapkan  dengan  baik  dan benar  misalnya  lingkungan  pengendalian sudah memberikan kontribusi yang baik dalam menciptakan  suasana  kerja  sehingga  dapat mendorong  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) untuk  meningkatkan  kinerjanya,  ASN  sudah mampu meningkatkan kinerjanya dalam mengantisipasi  risiko-risiko  yang  mungkin terjadi,  ASN  sudah  meningkatkan  kualitas akuntabilitas  dalam  keberhasilan  pelaksaan kegiatan  (program)  yang  sudah  sesuai  dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, ASN Badan  Keuangan  Daerah  sudah  memberikan dampak  baik  bagi  peningkatan  kinerja  karena sudah  memperoleh  dan  bertukar  informasi yang  diperlukan  dalam  melakukan  aktivitas operasional  instansi,  dan  pimpinan  sudah melakukan pemeriksaan atau tindakan perbaikan  terhadap  pemantauan  kinerja  ASN,
Bay, et al : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern ...
sehingga  mengurangi  risiko  yang  lebih  besar. Dimana  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  oleh  peneliti  dari  jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner yang peneliti  sebarkan  kepada  responden  rata-rata Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  menilai  bahwa sangat  setuju  terhadap  pernyataan  yang menggambarkan  ke  lima  (5)  indikator  dalam variabel X 1 SPIP.
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan

## Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  dalam penelitian  ini  ditemukan  bahwa  hipotesis  2 Kompetensi  (SDM)  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah.  Berarti  apabila  dilakukan  peningkatan terhadap  SPIP,  maka  efektivitas  pengelolaan keuangan  daerah  juga  akan  meningkat. Didukung  dengan  pengujian  nilai  regresi diketahui  nilai  t  hitung  1,713  <    t  tabel 2,01808  dan  tingkat  sig  sebesar  0,094 >  0,05, yang berarti kompetensi (SDM) tidak berpengaruh  terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan  daerah,  sehingga  H a ditolak  berarti kompetensi SDM belum sepenuhnya memahami  dan  berkompeten  dalam  akuntansi pemerintahan,  dan  keuangan  daerah  dan kompetensi yang dimiliki oleh SDM organisasi  untuk  dapat  melaksanakan  tugas- tugas  pekerjaaan  belum  sesuai  dengan  yang dibebankan  oleh  organisasi  pemerintahan dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  maka pengelolaan keuangan daerah belum efektif.
Koefisien regresi kompetensi SDM menunjukan hubungan positif terhadap efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah dengan nilai sebesar 0,427 atau sebesar 42,7%. Hasil  pengujian  menunjukan  bahwa  variabel kompetensi  SDM  naik  sebesar  1%,  maka dependen yaitu efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan meningkat sebesar 77,7%. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan  bahwa  Kompetensi  Sumber
Daya  Manusia  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  dengan ada  atau  tidaknya  kompetensi  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  ASN  efektivitas
pengelolaan  keuangan  daerah  tetap  berjalan dengan  baik.  Hal  ini  bisa  saja  disebabkan banyak  faktor-faktor  diluar  kompetensi  SDM yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah  contohnya seperti pendidikan, pengelaman dan pelatihan. Semakin  lama  bekerja  dalam  suatu  bidang keuangan  di  organisasi  pemerintahan  maka semakin  banyak  pengalaman  kerja  dan semakin  memahami  apa  yang  menjadi tanggung  jawab  yang  diberikan  dan  jika program  pelatihan  telah  dilakukan  secara terus-menerus  maka  dapat  meningkatkan produktivitas  kerja  dan  memberikan  dampak yang baik terhadap kinerja ASN.
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  dan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan Daerah
Hipotesis  3  penelitian  ini  menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
Hasil  perhitungan  dan  analisis  nilai  F seebagaimana dari tabel ANOVA menunjukan
Pengujian  pengaruh  variabel  bebas  secara simultan terhadap variabel terikatnya dilakukan  dengan  menggunakan  uji  F.  Hasil perhitungan  statistik  menunjukkan  nilai  F hitung = 88,650 > f tabel 3,22 dan tingkat sig sebesar  0,000  <  0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan
Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap
Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, dan  berdasarkan  tabel  output  SPSS  “Model Summary ”, diketahui nilai koefisien determinasi  atau  R Square adalah  sebesar 0,808.  Nilai  R Square ini  berasal  dari pengkuadratan  nilai  koefisien  korelasi  atau “R”,  yaitu  0,899  x  0,899  =  0,808.  Besarnya angka koefisien determinasi (R Square ) adalah 0,808  atau  sama  dengan  (=)  80,8%.  Angka tersebut  mengandung  arti  bahwa  diberikan variabel  SPIP  (X 1 )    dan  variabel  Kompetensi SDM  (X 2 )  secara  simultan  (bersama-sama) terhadap variabel Efektivitas PKD (Y) sebesar 80,8%.  Sedangkan  sisanya  (100%  -  80,8%  = 19,2%  (0,192))  dipengaruhi  oleh  variabel  lain
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 143-152
seperti teknologi informasi akuntansi, pengawasan  fungsional,  dan  sistem  akuntansi keuangan  daerah  atau  disebut  juga  sebagai eror  ( ℮ )  di  luar  persamaan  regresi  atau variabel yang tidak diteliti.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sesuai  dengan  tujuan  dari  penelitian  ini dan  berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah dilakukan,  maka  dapat  dibuat  kesimpulan yaitu :
1. Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (X 1 )  berpengaruh  terhadap  Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Badan  Keuangan Daerah Kota  Kupang. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa semakin  baik  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  yang  diterapkan maka Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan semakin baik sebaliknya semakin buruk Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  yang diterapkan maka Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  juga akan  semakin  buruk.  Hal  ini  didukung oleh  unsur-unsur  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  yang  digunakan dalam pencapaian tujuan yaitu
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X 2 ) tidak  berpengaruh  terhadap  Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Badan  Keuangan Daerah Kota  Kupang. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa bahwa  dengan  ada  atau  tidaknya kompetensi  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  ASN  efektivitas  pengelolaan keuangan  daerah  tetap  berjalan  dengan baik.
3. Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh  secara  simultan  terhadap
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  dan  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  semakin  baik  maka Efektivitas Pengelolaan Keuangan
Daerah  juga  akan  semakin  baik  begitu pula sebaliknya atau  salah satu variabel semakin buruk maka akan mempengaruhi  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian,  maka  saran  yang  dapat  diberikan yaitu :
1. Bagi Objek Penelitian
Badan  Keuangan  Daerah  (BKD)  Kota Kupang  untuk  tetap  meningkatkan variabel  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah dalam kinerja, agar semakin baik  dan  berhasil  menggapai  tujuan yang layak dicapai dan perlu meningkatkan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam organisasi pemerintahan, ASN harus dapat melaksanakan  tugas-tugas  pekerjaaan mereka  sesuai  dengan  yang  dibebankan oleh  organisasi  pemerintahan,  dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat  terwujud  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  yang  dihasilkan efektif dan efisien.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
(1) Dapat dilakukan penambahan variabel penelitian untuk menemukan  variabel-variabel  lain yang  berpengaruh  kuat  terhadap efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah  seperti  teknologi  informasi akuntansi,  pengawasan  fungsional, dan  sistem  akuntansi  keuangan daerah
(2) Metode  penelitian  yang  dipakai untuk  penelitian  selanjutnya  dapat dilakukan  dengan  berbagai  macam metode, seperti metode wawancara langsung, survei lapangan, observasi, dan lain-lain. (3) Penelitian  selanjutnya  sebaiknya memerluas  daerah  atau  populasi penelitian dan memperbanyak jumlah responden atau sampel.
Bay, et al : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern ...

## DAFTAR PUSTAKA
Anggelina A.P Simanungkalit. (2013). Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah . 1-19. Dodik  Slamet  Pujiono,  Hari  Sukarno,  dan Novi  Puspitasari.  (2016). Pengaruh Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Serta Kinerja  Pemerintah  Daerah.  J urnal Bisnis  Dan  Manajemen,  Volume  10,
Nomor 1, Tahun 2016 , 1-14. Fandi  Wijaya.  (2017). Pengaruh  Penerapan Sistem Penegndalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah . 1-61. Ghozali.  (2013). Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  IMB SPSS 21. Semarang : Undip.
Halim,  Abdul.  2004. Manajemen Keuangan Daerah, edisi revisi. Yogyakarta: UPP AMP YPKN. Joni  Iskandar.  (2015). Pengaruh  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan  Daerah .  Jom  Efekon, Volume  2.  Nomor  2,  Tahun  2015,  1- 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.01/2012 Tahun2012 Tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan  Kementrian  Keuangan Tahun  Anggaran  2012,  (Online), (http://www.kemenkeu.go.id.). Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan, (Online), (http://repository.upi.edu/,  diaskes  29 Januari  2014)  Keuangan  Semester  1 Tahun 2013, (Online), (http://www.bpk.go.id/). Lopita  Turwirdani.  (2015). Pengaruh  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia. Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan  Daerah. Jom  Efekon,
Volume  2, Nomor  2, Tahun  2015 ,  1- 15. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : C. V Andi Offset . Mei  Sari  Simatupang.  (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  Dan  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Terhadap Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan
Daerah. Jom  Fekon,  Volume  4, Nomor 1, Tahun 2017 , 1-15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2013 Tentang Pedoman Publication Division. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008
Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP).
Peraturan  Walikota  Kupang.No.  181  Tahun 2013  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Daerah. Siti  Nurjannah  Saleba.  (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  Dan  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  Terhadap  Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah. 1- 173. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D.
Bandung : Alfabeta.
Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta:
Kencana.
Undang-undang  No.32.  Tahun  2004  Tentang Pemerintah  Daerah  dan  Undang  – Undang  No.33  tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah
Daerah.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara.