## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    773-781   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2883

## Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Justice Collaborator
Sri Wardani Sirait 1 , Nisa Permata Sari 2 , Fauziah Lubis 3 1,2,3 Fakultas Hukum  dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera  Utara wardanisirait194@gmail.com 1
ABSTRACT
The purpose of writing this article is to identify and analyze how legal protection and rights are regulated for families with Justice Collaborator status in an effort to uncover criminal acts. The method in this study uses a normative juridical approach. From the research conducted, the authors obtained results in the form of legal protection for Justice Collaborator families who have protection and have rights including  supervision  and  escort,  provision  of  body  security equipment, provision of medical and psychological services, reimbursement of living expenses during the protection period, reimbursement of accommodation costs and transportation during the protection period, protection provided in a safe house, relocation and a new identity in accordance with Undang Undang No 31 Tahun 2014 Pasal 5 concerning the protection of witnesses and victims.
Keywords : legal protection, justice collaborator, crime.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  bagaimana pengaturan  perlindungan  hukum  dan  hak  nya  bagi keluarga berstatus Justice Collaborator  dalam upaya  mengungkap  tindak  pidana.  Metode  dalam  penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil berupa perlindungan hukum bagi keluarga  Justice  Collaborator  yang  memiliki  perlindungan  dan  mempunyai  hak  antara  lain Pengawasan dan pengawalan, Penyediaan peralatan keamanan badan, Pemberian layanan medis dan psikologis,  Penggantian  biaya  hidup  selama  masa  perlindungan,  Diberikan  penggantian  biaya akomodasi dan transportasi selama dalam masa perlindungan, Perlindungan yang diberikan di rumah aman,  Relokasi  dan  identitas  baru  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2014 Pasal 5 tentang perlindungan Saksi dan Korban.
Kata kunci : perlindungan hukum, justice collaborator, kejahatan.

## PENDAHULUAN
Eksistensi hukum yang ada didalam masyarakat merupakan suatu hal yang darurat dan krusial, mengingat fungsi dari hukum sebagai pelindung bagi kepentingan manusia dari gangguan dan kerugian baik berupa fisik maupun moral yang telah dilakukan oleh pihak lain yang  secara  sadar  melanggar  hukum.  Dengan  adanya  hukum  diharapkan  akan  dapat mewujudkan cita-cita keadilan yang tinggi bagi manusia, yaitu mastarakat yang aman dan nyaman.Hal itu hanya akan dapat terwujud dengan melalui suatu peradilan yang independen dan merdeka, sesuai dengan bunyi dari Pasal 1 Ayat (1) yakni :
Kehakiman  merupakan  kekuasaan  negara  yang  merdeka  guna  untuk menyelenggarakan peradilan yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, dengan tujuan terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
kejahatan merupakan salah satu fenomena sosial yang semakin meningkat kualitas ataupun kuantitasnya  saat  ini.  Banyak  upaya  yang  sudah  dilakukan  dalam  menekan  aksi  dari kejahatan ini. Apapun tindakan yang akan dilakukan tidak akan mungkin dapat menghapus kejahatan tersebut karena kejahatan merupakan sudah kodrat bagi manusia. Jika pun ada

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    773-781   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2883
tindakan yang akan dilakukan itu hanya akan dapat mengurangi angka kejahatan agar tidak dapat  meningkat. 1 Semakin  canggih perkembangan zaman saat ini semakin canggih pula upaya  tindak  kejahatan yang akan dilakukan atau dengan kata lain extra ordinary crime. Kondisi ini pula yang menyebabkan dan mendorong para penegak hukum agar lebih mampu dalam menangani dan membuktikan suatu kejahatan dalam suatu sistem peradilan pidana.
Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem pengendalian suatu kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga penegak hukum seperti kepolisian,kejaksaan permasyarakatan pidana dan pengadilan.
Dalam proses mengungkapkan perkara - perkara suatu tindak pidana para penegak hukum sering kali mengalami kesulitan sehingga sangat membutuhkan alat bukti yang kuat, pada pasal  184  ayat  1  KUHAP 2 keterangan  saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  kuat, adanya saksi merupakan faktor yang penting dalam putusan pengadilan. adanya saksi juga membutuhkan  keberanian  sangat  besar.  Dengan  mengingat  resiko  menjadi  saksi sangat besar  sehingga  sedikit  orang  yang  bersedia  menjadi  saksi.  Karena  itu  di  but uhkan perlindungan  saksi  bagi  kejahatan  tindak  pidana.  Pada  Pasal  1  ayat  1,undang-undang tersebut dikatakan bahwa:
“Saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  suatu  keterangan  untuk    kepentingan penyelidikan,dan pemeriksaan didalam sidang pengadilan tentang suatu hal tindak pidana yang dia dengan sendiri, dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.Dari bunyi Pasal di atas dihubungkan dengan bunyi penjelasan  dari pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan bahawa:
a. Keterangan saksi diluar apa yang telah dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami  sendiri  dengan  menyebutkan  alasan  dari  pengetahuannya  itu,  “tidak  bisa dijadikan dan juga dinilai sebagai alat bukti.” Keterangan semacam ini tidak terlalu mempunyai kekuatan nilai dalam pembuktian.
b. “testimonium de auditu” adalah keterangan saksi yang dia peroleh sebagai hasil dari yang dia dengarkan dari orang lain “tidak juga mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang hanya dia dengar dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai bukti”
c. Pendapat saksi yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan juga merupakan bagian dari keterangan saksi. Hal  ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5)
Tindak pidana yang terungkap saat ini sebagian besar tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum dan membantu penegak hukum dalam mengungkap  tindak  pidana.  Misalnya  pembunuhan,korupsi,terorisme  narkotika  dan sebagainya kejahatan ini tidak akan terungkap kecuali masyarakat ikut menjadi saksi dalam perkara  ini.  Merupakan  tanggung  jawab  lembaga  kepolisian  untuk  menemukan  tindak pidana yang merugikan orang lain, namun kontribusi masyarakat sangat penting, terutama sebagai orang yang melihat, mendengar atau mengalami kejahatan tersebut.
Perhatian  para  saksi  masih  jauh  dari  perhatian  masyarakat  dan  aparat  penegak hukum  yang  dinilai  mencemarkan  nama  baik  tersangka  tindak  pidana.  Dengan  jaminan
1 Rusli Muhammad, “Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana,” n.d.
2 Pasal 184 ayat 1 KUHAP di sebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
keamanan  yang  jauh  dari  harapan,  menjadi  saksi  membuat  seseorang  enggan dan pada akhirnya menghambat proses pidana.
Dilema  muncul  bagi  para  saksi  saat  ini,  di  satu  sisi  mereka  harus  memenuhi kewajibannya,  di  sisi  lain  hak-haknya  tidak  terpenuhi  bahkan  dirugikan  oleh  tingkat kepentingan dalam setiap persidangan pidana. Kerugian yang diderita saksi adalah hak yang melawan  hukum.  Dalam  keadaan  demikian,  tidak  jarang  saksi  menolak  pemberian keterangan  atau  kesaksian  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dalam suatu proses pidana.Pentingnya  jaminan  keamanan  dan  perlindungan yang benar-benar dimiliki oleh saksi  adalah  agar  masyarakat tidak takut untuk mengungkapkan tindak pidana tersebut. Dengan jaminan itu, proses pidana dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tujuannya, yaitu pencarian kebenaran materiil. Memperoleh kebenaran materiil juga mencapai tujuan akhir hukum  acara  pidana,  yaitu  tercapainya  ketertiban,  ketenteraman,  keadilan,  dan kesejahteraan masyarakat .
Konsitusi Indonesia menjamin adanya perlindungan melalui pada pasal 281 ayat 4 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia : Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan tersebut  dalam  Pasal  28I Ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, pemenuhan  dan  perwujudan  hak  asasi  manusia  merupakan  tanggung  jawab  negara, khususnya pemerintah.” Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan saksi adalah pemberian beberapa hak yang digunakan saksi dalam perkara pidana yang dilaksanakan oleh LPSK. 3 Saksi  yang  memiliki  pengetahuan  langsung dan terlibat langsung dalam kejadian tersebut dan berani melaporkan kejadian tersebut dikenal  sebagai  saksi yang bekerjasama dengan para penegak hukum, atau mitra hukum biasa disebut dengan “ justice collaborator “.
Istilah Justice Collaborator pada hakekatnya adalah pemberian identitas bagi seorang penjahat yang bersedia bekerja sama dengan para penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan  yang  diketahuinya.  Justice  Collaborator  adalah  orang-orang baik seperti saksi, pelapor  atau  whistleblower  yang  membantu  penegakan  hukum  dengan  memberikan informasi  yang  penting,  bukti  yang  kuat  atau  kesaksian,  dan  kesaksiannya  itu  dapat mengungkap suatu tindak pidana, Yang dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkan. Seorang Justice Collaborator merupakan salah satu pelaku dalam tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bukan pelaku utama dalam kejahatan  yang  dilakukan  serta  memberikan  keterangan  sebagai  saksi  dalam  proses peradilan.
UU No 13 Tahun 2006 4 perlindungan saksi dan korban tidak memberikan definisi tentang pelaporan baik Westleblower dan Justice Collaborator walaupun ketiadaan definisi tersebut tidak menghilangkan hak hak yang harus diterima oleh mereka  dan LPSK harus bertemu. Karena Westleblower dan Justice collaboration keduanya dianggap sebagai saksi jika melaporkan kejadian tersebut. Pada praktik perlindungan terhadap Justice Collaborator digunakan  untuk  memberantas  kejahatan  terorganisasi.kejahatan  terorganisasi  adalah
3 Siswanto Sumarsono , Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korba n (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
4 Yohanes River Manalu, “Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Lex Crimen IV, no. 1 (2015): 151–52.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    773-781   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2883
kejahatan  yang  sangat  sulit  dalam  pengungkapannya.  Keberadaan  Justice  Collaborator dicantumkan di beberapa pasal dalam perundang-undangan antara lain: yang pertama, pasal 1 ayat (2) jo pasal 10, pasal 10A Undang-undang no. 31 tahun 2014 tentang perubahan, yang kedua  undang-undang  Nomor  13  tahun  2006  tentang  perlindungan  terhadap  saksi dan korban yang berbunyi: “saksi pelaku adalah terdakwa, tersangka, atau terpidana atau yang bekerjasama dengan para penegak hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana dalam kasus yang sama, kedua, surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011, yang ketiga peraturan  Bersama  Menteri  hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  Nomor:  M.HH - 11.HM.03.02.th.2011,
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:
PER - 045/A/JA/12/2011,Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011. Menurut penulis,  dengan  adanya  penetapan  status  sebagai  terdakwa  maupun  terpidana menjadi seorang Justice Collaborator menimbulkan akibat hukum yaitu terdakwa ataupun terpidana berhak  mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu juga dengan keluarganya . Sehingga dalam hal ini pemenuhan hak Justice Collaborator mestinya terpenuhi. Seperti yang kita ketahui bukan hanya seorang yang berstatus Justice Collaborator  saja  yang  perlu  diperhatikan  tetapi  juga  keluarga  seseorang  Justice Collaborator.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  penelitian  adalah  suatu  kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.Melakukan  penelitian,  sedangkan  prosedur  penelitian  membahas  urutan  kerja penelitian, dan teknik penelitian membahas alat-alat yang digunakan untuk mengukur atau mengumpulkan data penelitian.
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  hukum  normatif 5 ( legal  research )  penelitian normative  biasa  disebut  penelitian  kepustakaan  ( library  Research )  yaitu  mencari  dan menganalisis jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan norma norma hukum sistematika hukum guna memuat aturan tentang perlindungan terhadap keluarga saksi dan korban atau biasa disebut Justice Collaborator.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan  Hukum terhadap  Keluaraga  Justice Collaborator
Justice Collaborator tidak secara eksplisit didefinisikan dalam peraturan Legislasi. Namun, tentukan dengan menggunakan pendekatan yang dapat diamati dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 10A, Pasal 3 UU No. 31 2014 tentang perubahan atas UU No 13 Tahun  2006  Perlindungan  saksi  dan  korban yang menyatakan bahwa saksi juga seorang tersangka  kejahatan  yang sama tidak dapat dibebaskandari semua tuduhan jika terbukti bersalah, tetapi berdasarkan kesaksiannya didigunakan terhadap hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan  Selain hukuman ringan, pembebasan juga bisa dipertimbangkan bersyarat  ada  pendapat  lain  yang  mendefinisikan  Justice  Collaborator  sebagai  alat  atau instrumen  penting  untuk  mendeteksi  kejahatan terorganisir. Metode kerja dalam sistem peradilan  pidana  yang  ada  menunjukkan  kelemahan  karena  mereka  sering  tidak  dapat
5 P eter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
mengungkapkan diri, , dan perang melawan kejahatan terorganisir. dalam poin yurisprudensi petugas  polisi  sering  menghadapi  berbagai  hambatan  hukum  dan  peradilan  tidak sepenuhnya menemukan batasan hukum dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama  melalui  menghadirkan  saksi  kunci  dalam  proses  hukum  sejak  pemeriksaan pendahuluan dimulai sampai dengan sidang utama. Secara lisan Justice Collaborator, adalah saksi  dari  pelaku  yang  informasinya  menyangkut  oleh  penyelidikan  kemudian  oleh dideklarasi dapat membantu lembaga penegak hukum dalam menyelidiki kasus.
Predikat Justice Collaborator tidak dengan mudah dapat di sematkan kepada pelaku kejahatan walaupun bersedia menjadi saksi terutama dia pelaku utama, dan tidak semua saksi pelaku yang dapat menjadi saksi Justice Collaborator. Dengan kata lain, tidak semata - mata penyidik dapat mengangkat seorang saksi pelaku menjadi Justice Collaborator dengan begitu  saja,  tetapi  harus  tetap  memperhatikan  hal-hal  yang  diberikan  limiatif 6 berupa kategori.  Hal  ini  tertuang  dalam  SEMA  No.4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor timdak pidan dan saksi pelaku yang bekerjasama di dalam tindak pidana tertentu yang di jabarkan lebih lanjut yaitu:
a. Yang bersangkutan adalah mereka salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang di maksud dalam SEMA ini, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
b. Jaksa penuntut umun dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang berkaitan telah memberikan keterangannya dan bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidikan atau  penuntun  umum  melakukan  pengungkapan  tindak  pidana  secara  efektif, mengungkap pelaku-pelaku yang memiliki peran sangat besar atau mengembalikan hasil dari tindak pidana tersebut;
c. Atas bantuan yang diberikan maka Justice Collaborator sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam menentukan pidananya, hakin dapat memberikan pertimbangan hal-hal dalam  penjatuhan  pidananya  antara  lain:  menjatuhkan  pidana  percobaan  yang bersyarat  khusus  atau  menjatuhkan  pidana  penjara yang paling ringan di antara terdakwa yang lain, yang terbukti bersalah dalam hal perkara yang dimaksud, dalam hal ini hakim tetap mempunyai kewajiban mempertimbangkan kepentingan berupa pertimbangan atas rasa keadilan masyarakat;
d. Dalam mendistribusikan perkara tersebut, ketua pengadilan harus memperhatikan hal-hal:  memberikan  perkara  terkait  yang  diungkapkan  oleh  Justice Collaborator terhadap majelis yang sama sejauh memungkinkan atau mendahulukan perkara lain yang di ungkapkan oleh Justice Collaborator.
Dengan demikian, saksi pelaku yang diangkat sebagai Justice Collaborator tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja tanpa memperhatikan hal yang mengatur, khususnya hal yang  memberikan  pengaturan  berupa  limiatif dari syarat yang diangkatnya saksi pelaku sebagai  Justice  Collaborator  dalam  ketentuan  yang  telah dijelaskan diatas. Syarat -syarat tersebut harus dipenuhi untuk mencapai penegakan hukum yang efektif.
Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
6 Maksud dari limitatif tersebut adalah bersifat membatasi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    773-781   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2883
Didalam  pasal  tersebut  telah  mengatur  tentang  hak  saksi  ataupun  korban. Berlandaskan ketentuan norma pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan  korban,  pengaturan  pada  hak-hak  tersebut  tidak  secara  rinci  disebutkan  mengenai perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  seorang  Justice  Collaborator.  Hal  ini  yang memberikan  pemahaman  bahwa  seorang  Justice  Collaborator  mendapakan  hak-haknya sebagaimana seorang saksi pada umumnya. Namun yang menjadi persoalan adalah keluarga saksi  dan  pelaku  yang  telah  berstatus  sebagai  Justice  Collaborator  sangat  memerlukan perlindungan khusus agar didalam menyampaikan kesaksiannya terhadap persoalan suatu tindak pidana terlindungi dari berbagai ancaman.
Menurut Soebroto Brotodiredjo, perlindungan yang telah diberikan kepada keluarga seorang Justice Collaborator berkaitan juga dengan terciptanya rasa keamanan dan nyaman yang harus dirasakan oleh seorang keluarga Justice Collaborator tersebut. Istilah keamanan tersebur adalah suasana yang menciptakan individu dan masyarakat suatu rasa bebas dari gangguan baik berupa fisik maupun psikis, dengan adanya rasa kepastian dan bebas dari rasa kekhawatiran, ketakutan dan keraguan, merasa dilindungi dari segala hal mara bahaya dan merasakan kedamaian dan ketentraman baik dari segi lahiriah dan batiniah. 7
Mengenai  hal  perlindungan  saksi  dan  korban  sudah  sepatutnya  berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dengan lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bekerja sebagai pelaksana perlindungan dan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan  korban  yang  ada  di  Indonesia.  Selain  itu  juga,  LPSK  dalam  menjalankan  tugasnya memberikan perlindungan kepada seorang Justice Collaborator dalam hal  menangani kasus tindak  pidana  tertentu  yang  tertuang  didalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban yang telah mengancam jiwa saksi dan juga korban. Adapun pelayanan yang telah diberikan berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak perlindungan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan, kompensasi ganti rugi.
Pasal 5
(1) Saksi dan Korban berhak mendapatkan:
a. Memperoleh perlindungan terhadap keamanan pribadi, Keluarga, dan Harta bendanya,  serta terbebas dari  berbagai ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam semua proses memilih dan menentukan berbagai bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari manapun;
d. Mendapatkan penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang bisa menjerat;
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapat tempat kediaman sementara;
l. Mendapat tempat kediaman baru;
7 Sumarsono, Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    773-781   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2883
m. Memperoleh penggantian semua biaya, baik biaya transportasi sesuai dengan yang dibutuhan;
n. Mendapat nasihat hukum;
o. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  hanya  sementara  sampai  batas  waktu Perlindungan yang diberikan berakhir; dan/atau
p. Mendapat pendampingan.
(2)  Hak  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada  Saksi  dan  Korban tindak pidana didalam kasus tertentu sesuai dengan yang diputuskan LPSK.
(3) Selain  Saksi dan Korban, hak yang diberikan didalam kasus tertentu yang dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk juga orang yang dapat membantu dengan memberikan keterangan yang ada hubungannya dengan suatu perkara pidana meskipun tidak dia dengar sendiri, tidak dia lihat sendiri, dan juga tidak dia alami sendiri, sepanjang keterangan yang diberikan berhubungan dengan tindak pidana.
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Keluarga Saksi KorbanTindak Pidana
1. Bentuk Ancaman dan Perlindungan
Bentuk  ancaman  yang  dialami  oleh  seorang  Saksi  yang  mendapatkan  perlindungan, diantaranya:
a) Secara psikis ketika merasa takut was-was atas laporan atau keterangan yang telah dibuatnya;
b) Mengalami intimidasi baik secara tidak langsung maupun secara lansung dari pihak lain atau terlapor untuk mencabut laporan yang telah dibuatnya;
c)  Secara  langsung  maupun tidak langsung  telah mendapatkan teror atau gangguan baik berupa fisik, harta benda, maupun pekerjaan;
d) Akan dilaporkan balik yang dilakukan oleh terlapor atau pihak lain;
e) Terlapor atau pihak lain yang terkait  diikuti/diawasi/diintai atas laporannya;
f)  Mendapat ancaman secara tidak langsung yang bisa membahayakan jiwa;
g) secara langsung maupun tidak langsung dipaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
h)  Mendapat  ancaman  secara  langsung  yang  dapat  membahayakan  jiwanya  dan  harta bendanya;
i) Mendapatkan gangguan  fisik yang bisa membahayakan jiwa dan harta bendanya.
2. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada Saksi yaitu:
1) Perlindungan Fisiknya, antara lain:
a) Pengawalan dan pengawasan;
b) Disediakan peralatan keamanan badan;
c) Diberikan layanan medis dan psikologis;
d) Mendapatkan Penggantian biaya hidup selama masa perlindungan yang diberikan;
e)  Mendapatkan  Penggantian  atas  biaya  akomodasi  dan  transportasi  selama  masa perlindungan;
f) Perlindungan yang diberikan di rumah aman;
g) Relokasidan identitas baru.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan juru bicara LPSK seseorang yang berstatus sebagai  Justice  Collaborator  mempunyai  hak  perlindungan  hukum  yang  diatur di dalam undang undang yang menyatakan perlindungan itu diberikan tethadap keamanan pribadi,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    773-781   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2883
keluarga dan harta bendanya. Namun ketika dia memberikan keterangan baik sebagai Justice Collaborator dan LPSK menetapkan yang bersangkutan  sebagai Justice Collaborator maka keluarganya berhak mendapatkan perlindungan hukum yang telah di paparkan diatas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian yang dibahas maka dapat ditarik kesimpulan  yaitu: Bentuk perlindungan hukum terhadap keluarga Justice Collaborator dalam tindak pidana adalah Perlindungan Fisik, antara lain: Pengawasan dan pengawalan, Penyediaan peralatan keamanan badan, Pemberian layanan medis dan psikologis, Penggantian biaya hidup selama masa perlindungan, Diberikan penggantian biaya akomodasi dan transportasi selama dalam masa  perlindungan, Perlindungan yang diberikan di rumah aman, Relokasi dan identitas baru. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Andi Hamzah, 2015, Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
Amin, Rahman. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 920K/Pid.Sus/2013).” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 1,  no.  2  (2017):  165–76. doi:10.23920/jbmh.v1n2.16.
Ariyanti,  Dwi  Oktafia,  and  Nita  Ariyani.  “Model  Pelindungan  Hukum  Terhadap  Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27,
no. 2 (2020): 328–44. doi:10.20885/iustum.vol27.iss2.art6.
Astri,  Isti  Latifah,  Sidik  Sunaryo,  and  Bayu  Dwi  Widdy  Jatmiko.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Justice  Collaborator  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika.” Indonesia  Law Reform Journal 1, no. 1 (2021): 32–49. doi:10.22219/ilrej.v1i1.16122.
Budoyo, S. “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana,” 2008, 1–111.
H,  Nufus  M,  and  Ade  Mahmud.  “Bandung  Conference  Series:  Law  Studies Pertimbangan
Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Terdakwa  Yang  Berstatus  Sebagai Justice  Collaborator  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Kasus  Suap  Penghapusan  Red Notice Djoko Tjandra,” 2020, 842–51. https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1277.
Hukum, Jurusan Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. “Praktek Pemidanaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama/” 1, no. 14 (2012): 1–8.
Kenedi,  John. Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  (Studi  Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia) , 2020.
Manalu, Yohanes River. “Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Lex Crimen IV, no. 1 (2015): 151–52.
Muhammad, Rusli. “Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    773-781   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2883
Sistem Peradilan Pidana,” n.d.
Mulyadi,  Lilik.  “Perlindungan  Hukum  Whistleblower  Dan  Justi.” Jurnal  Ilmu  Hukum Padjajaran 1, no. 3 (2014): 1–20. http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan- hukum.html.
Rachman, Tahar. “Keringanan Penjatuhan Pidana Sebagai Bentuk Penghargaan Untuk Saksi
Pelaku (JUSTICE COLLABORATOR) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST).”
Recidive , no. 6 (2017): 65–84.
Rompas, A T E. “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam
Tindak  Pidana  Terorisme.” Lex  Crimen XI,  no.  2  (2022):  37–44. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38595.
Soviana,  Silvania. “Fungsi Justice Collaborators Terhadap Kejahatan Terorganisasi Tindak Pidana Narkotika.” Jurist-Diction 4, no. 4 (2021): 1659. doi:10.20473/jd.v4i4.28492.
“Sulthon Miladiyanto Sh Mh,” no. c (2014).
Transparency International Indonesia. “Whistle Blowing System Dan Justice Collaborator,”
2017, 1–29.
Uang, Pencucian. “Https://Uit.e-Journal.Id/JPetitum” 9 (2022): 127–40.
Waluyo, Bambang. “Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi.” Sinar Grafika , 2011.

## WEBSITE
https://nasional.tempo.co/amp/1621418/lpsk-jamin-lindungi-keluarga-jika-bharada-e-jadi- justice-collaborator