## PELAKSANAAN  PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Suardi 1 , Istiqamah 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: suardiih013@gmail.com

## Abstrak
Tanah  merupaken  salaah  satu  sumbeer  daaya  alem  yang  pentiing  untuuk  kelangsunngan hiidup  uumat  maanusia,  hubuengan  maanusia  deengan  taanah  buukan haanya sekeedar teempat hiidup,  tetapii  lebiih  darii  itu  taanah  memberiikan  sumberi  daya  bagi  kelangsuungan  hiidup  umat manusiia. Seiiring  meniingkatnya  keebutuhan  akan taanah teersebut, maka  semakiin  meniingkat pulah  jumlah  sengkeeta  peertanahan  yang  terjadii.  Deengan  demiikian,  kebuutuhan  kepastiian huukum  di  biidang  peertanahan  adalah  seebuah  keniiscayaan.  Salah  satu  upaaya  peembangunan dalem  keerangka  peembangunan  nasiional  yang  diiselenggarakan  Pemeriintah  adalah pembanguunan untuk kepentiingan umum dalem hal ini pembanguunan reel kereeta api yang ada di Kabupaten Barru. Jeniis peneliitian yang diigunakan adalah field research dengan pendekatan yang diigunakan dalam peneilitian ini adalah pendeekatan peruundang-undangan (statute approach) dan peendekatan  sosiologiis  ( sociological  approach ).  Peelaksanaan  Pengaadaan  Tanah  untuk keepentingan Umum dan Peneetapan Pemberiian  Ganti Rugi atas Pembanguna Rel Kereta Api di Kaabupaten  Barru.  Prosees  peengadaan  tanah  untuk  peembangunan  rel  keereta  di  Kecamaatan Taneete Rilau Kabupaten Barru belum sepenuhnya  sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksaanaan  Pembaangunan  Untuk  Kepentiingan  Umum.  sengketa keperdaataannya adalah pihak yang beerhak tiidak menseepakati bentuuk dan/atau beesarnya ganti kerugiian yang diitetapkan oleh Lembaga  Pertanahan (BPN RI) sebagai PPT.
Kata Kunci : Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah, dan Ganti Rugi.

## Abstract
Land  is  one  of  the  important  natural  resources  for  the  survival  of  mankind,  the  human relationship  with  the  land  is  not  just  a  place  to  live,  but  more  than  that  land  provides resources for the survival of mankind. As the need for land increases, so does the number of land disputes that increase. Thus, the need for legal certainty in the field of land is a necessity.  One  of  the  development  efforts  in  the  framework  of  national  development organized  by  the  Government  is  development  in  the  Public  Interest,  in  this  case  the development of railroads in Barru district. The type of research used is field research with the approach used in this study is the statutory approach and the sociological approach. Implementation  of  Land  Procurement  for  Public  Interest  and  Determination  of  the Provision of Compensation for the Construction of Railroad Tracks in Barru District. The land acquisition process for the construction of railroad tracks in Tanete Rilau District, Barru Regency has not been fully in accordance with Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement  for  the  Implementation  of  Development  in  the  Public  Interest.  The  civil dispute  is  the  party  entitled  to  disagree  on  the  form  and  /  or  amount  of  compensation determined by the Land Agency (BPN RI) as the PPT.
Keyword: Public Interest, Land Acquisition, and Compensation.

## Pendahuluan
Taanah  meerupakan  salah  satu  sumbeer  daya  alam  yang  pentiing  untuk kelangsunganhidup  umat  manusiia,  hubungan  manusiia  dengan  taanah  bukan  hanya seekedar  tempat  hiidup,  tetapii  lebiih  darii  itu  tanah  memberiikan  sumber  daya  bagi kelangsunganhidup  umat  manusia.  Seiiring  meniingkatnya  kebuutuhan  akan  tanah teersebut, maka semakiin meniingkat pulah jumlah seengketa pertaanahan yang terjadi. Dengan demiikian, kebuutuhan  kepastiian hukum di biidang pertaanahan adalah sebuah keniiscayaan.
Peembangunan  untuk  Kepentiingan  Umum  terseebut  memeerlukan  tanah  yang pengaadaannya  dilaksanakan  deengan  mengedeepankan  prinsiip  yang  terkandung  di dalem  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  hokum  tanah nasiional,  antaara  lain  priinsip  kemanusiaan,  keadiilan,  keemanfaatan,  kepastiian, keteerbukaan,  keseepakatan,  keikutseertaan,  kesejahteeraan,  kebrerlanjutan,  dan keseelarasan  sesuai  dengan  nilai-nilai  berabangsa  dan  bermegara,  sepertii  yang  di  atur dalam  Undang-Undang  No.2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum.
Masalah  tanah  adalah  maselah  yang  meenyangkut  hak rakyet  yang paliing dasar. Tanah disampiing mempunyaii nilai ekonomiis juga berfungsii sosiial, oleh kareena itulah kepeentingan  priibadi  atas  tanah  tersebut  diikorbankan  guna  kepentiingan  umum.  Ini dilakukan  deengan  peleepasan  hak atas  tanah  deengan  meendapat  gantei  rugi  yang  tidak berupa uang semata akan tetapii juga berbeentuk tanah atau fasilitas laiin.
Peleaksanaan  dan  pembeebasan  tanah  dengan  memberiikan  ganti  rugi,  melalui beerbagai macam prosees diimulai dari pendaataan, peniilaian, dan peelaksanaan. Namun tidak  seecara  sereentak  dalem  pembeebasan  lahan  jalan  jalur  rel  kereeta  api  yang Wiilayah ditiap Keecamatan, proseesnya melaluii bebeerapa tahapan. Seejak tahun 2014 sampai sekarang ini pembeebasan lahan dan pembangunan fisiik jalan jalur rel kereta api baru mencapai 50%. 1
Selain  itu  pembanguunan  rel  kereta  api  meniimbulkan  masalah  terhadap  warga pemiliik lahan di dua desa di kacamatan Tanete Rilau. Camat Tanete Rilau Muhammad Hudri  mengatakan  ada  dua  desa  yang    dalam  pelebaran  jalur  kereta  api  saat  ini  belum terbayarkan lahannya yaitu desa Pancana dan desa Lasitae terhadap pemilik lahan belum mendapatan pembayaran ganti rugi yang sekitar kurang lebiih 5 milyar. 2
Peelaksanaan  pengadaan  tanah  teersebut  diilakukan  deengan  memeperhatiikan peeran dan fungsii tanah dalam kehiidupan manusiia serta prinsiip peenghormatan terhadap hak-hak  yang  sah  atas  tanah.  Dengan  demiikian  peengadaan  tanah  untuk  kepentiingan umum diiusahakan deengan cara yang seiimbang dan diitempuh dengan jalan musyawarah langsung deengan para pemegang hak atas tanah.
Hal ini terjadi pula dalam peengadaan tanah bagi pembangunan rel kereta apii di Kabupaten Barru yang hingga saat ini belum selesai karena terganjal masalah pemberian gantii kerugian atas tanahnya.

## Metode Penelitian
Jenis penelitiian yang diigunakan adalah field research . Peneliitian ini berkeiinginan untuk  menguungkap  data  atau  infoormasi  seebanyak  mungkiin  mengenaii  prosedur peelaksanaan  peengadaan  tanah  dan  peenetapan  ganti  rugi  serta  penyelesaiian  sengketa dalam peelaksanaan pengadan tanah untuk kepentiingan umum di Kabupaten Barru.
1 Rezky Ameliah, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru (Samata: skripsi, 2017), h.10.
2 http://amp.sulselsatu.com, Dua Desa di Barru Belum Terbayarkan Pembebasan Lahan Rel Kereta Api. Di akses pada tanggal 17 Februari 2020.
Pendektan  yang  diigunakan  dalam  penelitiian  ini  adalah  pendeekatan  perundang- undangan (statute  approach) dan  peendekatan  sosiiologis  ( sociological  approach ). Pendeekatan  perundang-undangan  meerupakan  pendeekatan  yang  digunakan  untuk mengkajii  dan  menganalisiis  asas  dan  sinkroniisasi  semua  perundang-undangan  (baik horizontal maupun vertikal) serta peeraturan laiinnya yang bersangkut paut dengan masalah yang  ditelitii.  Sedangkan  pendekatan  sosiologiis  ialah  pendekatan  yang  menganaliisis tentang  bagaimana  reaksi  dan  interaksi  ketiika  sistem  norma  itu  bekerja  di  dalam masyarakat,  atau  bagaiimana  penerapan  aturan  perundang-undangan  dalam  kehidupan nyata.  Pendekatan  ini  diikonstruksi  sebagaii  sesuatu  periilaku  masyarakat  yang terlembagakan serta mendapat legiitimasi secara sosial.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  dan  Penetapan Pemberian Ganti Rugi atas Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru
Pengadaan  tanah  untuk  reaktifasi  rel  kereta  api  yang  merupakan  jalan  umum termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana terdapat dalam Pasal  10  huruf  b  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  tentang  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.
Perolehan  tanah  untuk  kepentingan  umum  menggunakan  dasar  hukum Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tidak menggunakan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak  Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya. Pemberlakuan  Undang-undang  No.  2  Tahun  2012  dalam  perolehan  tanah  untuk kepentingan umum menggunakan asas Lex posteriori de rogat  legi priori, yaitu undang- undang  yang  baru  meniadakan  undang-undang  yang  lama  atau  mengaesampingkan undang-undang  yang  lama. 3 Berdasarkan  asas  ini,  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 meniadakan  atau  mengesampingkan  Undang-undang  No.  20  Tahun  1961  sebagai  dasar hukum perolehan tanah untuk kepentingan umum.
Pengadaan tanah dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 juncto Pasal  1  angka  2  Peraturan  Presiden  RI  No.  71  Tahun  2012  merupakan  kegiatan menyediakan tanah dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Menurut  Ida  Nurlinda,  bahwa  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  yang dilaksanakan oleh Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012, baik dari segi hukum yang berupa undang-undang maupun materi muatannya yang memuat aturan mengenai penilaian pertanahan serta adanya proses konsultasi publik sebagai suatu proses komunikasi dialogis, memang  tampak  lebih  baik  dari  aturan-aturan  serupa  sebelumnya. 4 sudah  tepat  bahwa pengaturan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  tidak  dalam  bentuk  Peraturan Presiden  RI, melainkan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2012  sebab  di  dalamnya  mengatur  hak  dan  kewajiban  warga  negara  Indonesia.  Dalam Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  diatur  hak  pihak  yang  berhak  atas  objek  pengadaan tanah untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil, dan pihak yang berhak atas objek  pengadaan  tanah  berkewajiban  mematuhi  ketentuan  dalam  Undang-Undang  No.  2 Tahun 2012.
Pasal  7  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  menetapkan  bahwa  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan: Rencana Tata Ruang Wilayah; Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; Rencana Strategis; Rencana Kerja Instansi yang
4 Ida Nurlinda, “Penyelesaian Sengketa dan/Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Makalah Seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 2 Than 2012, Program Pascaserjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 27 N0vember 2012, h. 8.
memerlukan tanah.
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 juncto Peraturan  Presiden  RI  No.  71  Tahun 2012 mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 juncto Peraturan Presiden RI No. 71  Tahun 2012 merupakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang  harus  diwujudkan  oleh  pemerintah  dan  digunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Bidang kegiatan pembangunan yang dapat dikategorikan untuk kepentingan umum ditetapkan  dalam  Pasal  10  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012,  yaitu;  pertanahan  dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan  fasilitas  operasi  kereta  api;  waduk,  bendungan,  irigasi,  saluran  air  minum,  saluran pembuangan  air  dan  sanitasi,  dan  bangunan  pengairan  lainnya;  pelabuhan,  bandar udara, dan  terminal;  infrastruktur  minyak,  gas,  dan  panas  bumi;  pembangkit,  transmisi,  gardu, jaringan,  dan  distribusi  tenaga  listrik;  jaringan  telekomunikasi,informatika  pemerintah; tempat pembuangan dan pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas  keselamatan  umum,  tempa  pemakaman  umum  Pemerintah/Pemerintah  Daerah; fasilitas  social,  fasilitas  umum,  dan  ruang  terbuka  hijau  publik;  cagar  alam  dan  cagar budaya;  kantor  Pemerintah/Pemerintah  Daerah/Desa;  penataan  permukiman    kumuh perkotaan  dan/atau  konsolidasi  tanah,  serta  perumahan  untuk  masyarakat  berpenghasilan rendah  dengan  status  sewa;  prasarana  penddikan  atau  sekolah  Pemerintah/Pemerintah Daerah; prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan lapangan parkir umum.
Pihak yang memerlukan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah instansi.  Yang  termasuk  instansi menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2012 juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 adalah  Lembaga Negara,  Kementerian,  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian,  Pememrintah  Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukm Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah. Badan Otoritas, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perseroan Terbatas (PT) yang memerlukan tanah tidak dapat mempergunakan Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 juncto Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 sebagai dasar hukum dalam perolehan tanahnya.
Pihak  yang  menerima  ganti  kerugian  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum disebut pihak yang berhak. Pengertian pihak yang berhak disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden  RI No.  71  Tahun  2012,  yaitu  pihak  yang  menguasai  atau  memiliki  objek  pengadaan  tanah. Yang termasuk pihak yang berhak menerima ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepetingan umum menurut penjelasan  Pasal 40 Undang-Undang No. 2  Tahun 2012 juncto Pasal 17 Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012, ataralain pemegang ha katas tanah  dan pemegang hak pengelolaan serta nadzir untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas milik adat dan masyarakat hukum adat serta pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, pemegang dasar penguasaan  atas tanah dan/atau pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
B. Penyelesaian Sengketa dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan   Umum
Dalam  suatu  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah,  termasuk  Pemerintah Daerah, atau sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam menimbulkan sengketa. Para pihak yang bersengketa adalah: antara perseorangan dengan perseorangan; antara  perseorangan  dengan  sekelompok  orang;  antara  sekelompok  orang  dengan perusahaan; antara perusahaan dengan perusahaan; antara perseorangan dengan Pemerintah atau  Pemerintah  Daerah;  antara  sekelompok  orang  dengan  Pemerintah  atau  Pemerintah

## Daerah.
Pengertian sengketa disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang  menyebabkan  perbedaan  pendapat,    pertengkaran,  perbantahan,  pertikaian, perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan. 5
Sengketa ini bila berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi sengketa  hukum  dan  sengketa  hukum  ini  ada  yang  dibawah  ke  pengadilan  dan ada  yang tidak dibawah ke pengadilan. 6
Berdasarkan  sifat  sengketa,  sengketa  dibedakan  menjadi  2  (dua)  macam,  yaitu: Pertama, sengketa  Tata  Usaha  Negara.  Sengketa  timbul  disebabkan  oleh  diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleb badan/pejabat tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diselesaikan di gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, sengketa perdata. Sengketa  timbul  disebabkan  oleh  wanprestasi  (ingkar  janji)  atau  perbuatan  melanggar hukum. Sengketa perdata diselesaikan melalui gugatan gugatan ke Pengadilan Negeri atau diselesaikan di luar pengadilan.
Eddy  Pranjoto  memberikan  pengertian  sengketa  yaitu  suatu  sengketa  aka  terjadi manakalah ada dua kepentingan  yang sling berbenturan yang tidak dapat disatukan, hanya saja  tidak  semua  sengketa  itu  harus  diselesaikan  melalui  pengadilan. 7 Sengketa  yang berbeda kepentingan, yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  2  (dua)  cara  oleh  para  pihak yang bersengketa, yaitu: Pertama, Penyelesaian sengketa di pengadilan , yaitu salah satu pihak yang bersengketa mengajuka gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila sifat sengketanya  adalah  sengketa  tata  usaha  negara,  atau  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri apabila sifat sengketanya adalah perdata. Penyelesaian sengketa melalui gugatan ke pengadilan  dikenal  dengan  sebutan  litigasi. Kedua, penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan,  yaitu para pihak yang bersengketa bersepakat  menyelesaika  sengketanya  dengan  jalan  musyawarah  untuk  mencapai kesepakatan (mufakat).
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dalam  bentuk  negosiasi,  konsiliasi, mediasi  dan  arbitrase.  Negosiasi,  konsiliasi,  mediasi  dan  arbitrase  mrupakan  alternative penyelesaian  sengketa  atau Alternative  Dispute  Resolution, yaitu  para  pihak  yang bersengketa dapat menyelesaikan sengktanya di luar pengadilan dengan atau tampa bantuan pihak ketiga.
Menurut  R.F.  Saragih,  yang  dimaksud  dengan  negosiasi  adalah  sarana  bagi  para pihak  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan  tanpa  keterlibatan  pihak  ketiga.  Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan  atau friendly. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi  penyelesaian  sengketa,  pihak  ketiga  tersebut  tidak  berwenang  mengambil keputusan. 8 Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dikenal dengan sebutan non litigasi. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak selalu berjalan seperti yang  diharapakan  oleh  instansi  yang  memerlukan  tanah,  yaitu  pihak  yang  berhak  tidak menyerahkan  atau  melepaskan  tanahnya  untuk  kepentingan  instansi  yang  memerlukan tanah.  Oleh  karena  pihak  yang  berhak  tidak  bersedia  menyerahkan  atau  melepaskan tanahnya untuk kepentingan instansi
Kegiatan  yang  harus  dilakukan  oleh  instansi  yang  memerlukan  tanah  setelah
5 Pusat Bahasa Depertamen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h.1037.
6 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 28-32.
7 Eddy Pranjoto, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional, Utomo, Bandung, 2006, h. 101.
8 R.F. Saragih, “Fungsional ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 13, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000, h. 140-142.
diilakukan  peleepasan  hak  atas  tanah  oleh  piihak  yang  berhak  adalah  mengajukan permohonaan  pemberiian  hak  atas  tanah  yang  telah  dilepaskan  oleh  pemegang  haknya kepada  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  RI  melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang Wiilayah kerjanya meliiputi letak tanah yang bersangkuutan. Permoohonan  pemberiian hak atas tanah ini dalam rangka diterbitkan sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  surat  tanda  buktii  hak  sehiingga  memberiikan  jamiinan kepastiian hukum dan perliindungan hukum bagi instansii yang memeerlukan tanah. Oleh kareena  piihak  yang  beerhak  tiidak  beersedia  menyeerahkan atau  melepaaskan tanahnya, maka  dapat  meniimbulkan  sengkeeta  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk kepentiingan umum.
Dalam meneetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentiingan umum, Lembaga Pertanahan (BPN RI)  bermusyawarah dengan piihak yang berhak.Hasiil keseepakatan dalam musyawarah antara Lembaga Pertanahan (BPN RI) dan  piihak  yang  beerhak  menjadii  dasar  pemberiian  gani  kerugiian  kepada  pihak  yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.
Dalam musyawarah antara Lembaga Pertanahan (BPN RI) dan piak yang berhak dapat terjadi  tidak  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan/atau    besarnya  ganti  kerugian. Denga  tidak  mencapainya  kesepakatan  ini,  maka  dapat  timbul  sengketa  antara  Lembaga Pertanahan (BPN RI) dan pihak yang berhak. Objek sengketanya adalah tidak mencapainya kesepakatan dalam musyawarah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian antara Lembaga Pertanahan (BPN RI) dan pihak yang berhak, yang menimbulkan kerugian bagi pihak  yang  berhak.  Penyelesaian  sengketa  mengenai  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri merupakan sengketa  keperdataan.  Sengketa  keperdataan  dapat  disebabkan  oleh  wanprestasi  (ingkar janji) atau perbuata melanggar hukum. Penyelesaiaan sengketa mengenai bentuk dan/atau besarnya  ganti  kerugian  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  di  Pengadilan Negeri  disebabkan  oleh  perbuatan  melanggar  hukum    bukan  wanprestasi  (ingkar  janji) sebab antara Lembaga Pertanahan (BPN RI) sebagai PPT dan pihak yang berhak belum ada hubungan  hukum.  Oleh  karena  itu,  sengketa  mengenai  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti kerugian    dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  disebabkan  oleh  Lembaga Pertanahan (BPN RI) sebagai PPT.

## Daftar Pustaka
Buku: Achmad Chulaemi, Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya, FH – Undip, Semarang, 1993.
Adrian Sutedi, Politik  dan   Kebijakan   Hukum   Pertanahan  Serta  Berbagai
Permasalahannya, Cipta Jaya, Jakarta, 2006.
Ali  Achmad  Chomzah, Hukum  Pertanahan;  Pemberian  Hak  Atas  Tanah Negara,
Sertipikat dan Permasalahannya, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
Ali  Achmad  Chomzah, Hukum Pertanahan; Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
Boedi Harsono, Hukum  Agraria Indonesia: Himpunan  Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2000. Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian  Sengketa, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta,
2001.
Hilman Hadikusuma, Metode   Pembuatan  Kertas  Kerja  Atau  Skripsi  Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.
John Salindeho, Masalah  Tanah  dalam  Pembangunan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika,
Jakarta, 1998.
Kartasapoetra G., Masalah  Pertanahan  di Indonesia, Cetakan Kedua, Rineka Cipta,
Jakarta, 1992..
Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah  Untuk  Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta Priyatna  Abdulrasyid,  2003,
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Newsletter: Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, nomor: 52, 2004.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode  Penelitian Hukum  dan  Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Rusmadi Murad, Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Atas  Tanah, Mandar  Maju, Bandung,
1991.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Undang-Undang   Nomor 20 Tahun 1961   tentang   Pencabutan   Hak  Atas  Tanah  Dan Benda-benda yang ada di atasnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang  Acara  Penetapan  Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi  Sehubungan  Dengan  Pencabutan Hak Atas  Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum