## GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN: STUDI PADA PONDOK PESANTREN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
A Khumaedi Ja’far Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 E-mail: khumeidi.jafar@radenintan.ac.id

## Munawir
Pengawas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur Jl. Buay Selagai, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34194 E-mail: munawir.maridi@yahoo.co.id
Received: 28/05/2018 Revised: 17/07/2018 Approved: 20/09/2018
Good Corporate Governance Pada Lembaga Pendidikan Pesantren: Studi Pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia Licensed Under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Abstract
Good Corporate Governance is a concept or guidance in managing a good organization  or  institution.    Although,  conceptually  still  leaves  room  for  debate. However, most scholars agree on the concept. In the educational institutions context, especially pesantren institutions, the implementation of GCG is an important and interesting thing to study. This study is aimed in analyzing the implementation of GCG at the Islamic University of Indonesia Islamic Boarding School (PP UII). This research is a qualitative research with case study. In the process of data collection, researcher  use  observation,  interview  and  documentation.  The  validation  process uses the data and sources triangulation. In analysis, there are several stages, such as data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this
study,  it  can  be  seen  that  PP  UII  in  principle  has  implemented  the  principles  in GCG such as transparency, accountability, professionalism and responsibility. In the principle of transparency, PP UII reports every learning process and activities, also financial reports to the leaders of the university and the students can also find out the results of the learning evaluation. In the principle of professionalism, for example, it can be seen from the selection of scholarship awardee, the leadership process and the selection of lecturers in accordance with the competence. Also in the aspect of accountability and responsibility is implemented properly in PP UII.
Keywords: Good Corporate Governance, Education, and Boarding School.

## Abstrak
Good  Corporate  Governance merupakan  konsep  atau  panduan dalam  pengelolaan  suatu  lembaga  atau  organisasi  yang  baik.  Meskipun secara konseptual masih menyisakan ruang perdebatan. Namun, sebagian besar  pengkaji  setuju  terhadap  konsep  tersebut.  Dalam  konteks  lembaga pendidikan,  khususnya  lembaga  pesantren,  pengimplementasian  GCG merupakan suatu hal yang penting dan  menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi GCG pada lembaga Pendidikan Pondok  Pesantren  Universitas  Islam  Indonesia.  Penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  dengan  metode  yang  digunakan  adalah  studi  kasus. Dalam  proses  pengambilan  data,  peneliti  menggunakan  teknik  observasi, wawancara, dokumentasi. Proses validasi menggunakan proses triangulasi data  dan  sumber  data.  Adapun  dalam  analisisnya,  terdapat  beberapa tahapan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  PP  UII  secara prinsip  telah  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  dalam  GCG  seperti transparansi,  akuntabilitas,  profesionalitas  dan  bertanggungjawab.  Dalam aspek  transparansi,  PP  UII  melaporkan  setiap  proses  pembelajaran  dan kegiatan  serta  laporan  keuangan  kepada  pihak  pimpinan  universitas  dan para santri pula dapat mengetahui hasil evaluasi pembelajaran. Dalam aspek profesionalitas, misalnya dapat dilihat dari seleksi penerima beasiswa PP UII, proses kepemimpinan dan pemilihan dosen sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi. Begitu juga dalam aspek akuntabilitas dan tanggungjawab diimplementasikan secara baik di PP UII.
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Pendidikan, dan Pesantren.

## Pendahuluan A.
Pondok  Pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam tertua  di  Indonesia.  Bahkan,  Martin  menyebut  bahwa  tradisi pengajaran agama Islam di Pesantren adalah salah satu tradisi agung ( great  traditon )  di  Indonesia.  Mengapa  demikian,  karena  hadirnya pesantren  dimaksudkan  untuk  mentransmisikan  Islam  bercorak tradisional sebagaimana termuat dalam kitab kuning ke dalam wadah institusi pendidikan. 1 Dalam proses transmisinya, semua komponen baik  Kiai  (pemimpin),  santri  atau  murid  maupun  kurikulum  harus terlibat  secara  sinergis.  Semua  komponen  tersebut  harus  berjalan secara beriringan dalam mewujudkan tujuan suatu lembaga.
Dilihat  dari  sisi  fungsinya,  pesantren  paling  tidak  memiliki tiga fungsi utama yang tidak dapat dipisahkan yaitu pertama , sebagai institusi keilmuan. Jika melihat klasifikasi keilmuan yang disebutkan Imam  al-Ghazali,  ilmu  pengetahuan  terbagi  menjadi  dua  yaitu ilmu syariah yang dihukumi fardhu ‘ain dan ilmu ghoiru syariah yang dihukumi fardhu kifayah. Berdasarkan hal tersebut, Pesantren masuk dalam core ilmu  syariah  yang  berhukum  wajib  untuk  dipelajari. Meskipun demikian, Pesantren juga harus mengembangkan keilmuan fardhu kifayah. Kedua, fungsi sebagai institusi keagamaan. pesantren sebagaimana  core  keilmuannya,  maka  tentu  juga  menjadi  lembaga keagamaan. Pesantren berfungsi tidak hanya sebagai lembaga yang melakukan  tugas  pendidikan,  pengajaran,  pengembangan  kajian keagamaan tetapi juga hadir dalam upaya perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Ketiga, sebagai institusi sosial kemasyarakatan. Hal ini  merupakan  suatu  yang  wajar  karena  pesantren  hadir  di  tengah masyarakat  maka  tidak  dapat  lepas  dari  masyarakat  itu  sendiri. Dalam  proses  transmisi  fungsi  sosial  ini,  pesantren  melakukannya dengan kegiatan dakwah. 2
Kehadiran  pesantren  di  tengah  masyarakat  jelas membawa  pengaruh  yang  luar  biasa  bagi  pembinaan  moral  dan pengembangan  pendidikan.  Pesantren  mempunyai  fungsi  ganda yaitu selain membina moral akhlak para santri juga turut serta dalam
1 Martin  Van  Bruinessen, Kitab  Kuning,  Pesantren  dan  Tarekat (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), 85.
2 Atho’  Lukman  Hakim,  “Pesantren  dan  Perubahan  SosiaL”  Vol.  1,  No.  1 (Desember 2013): 23.
mencerdaskan  melalui  pendidikan-pendidikan  yang  integralistik. Fungsi  inilah  yang  kemudian  juga  direspon  oleh  Universitas  Islam Indonesia.  UII  berbeda  dengan  Universitas  lainnya  dengan  catur dharma  yang  menambahkan  dakwah  Islamiyyah  (selain  bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) sebagai bagian integral dari dharma universitasnya. 3 UII turut ambil bagian dalam proses  pembinaan  moral  dan  pengembangan  pendidikan  sekaligus melalui Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Inilah yang membedakan UII dengan perguruan tinggi lainnya.
Hal tersebut diperkuat dengan statuta dasar penyelenggaraan UII.  Setidaknya,  terdapat  dua  hal  terkait  hal  tersebut pertama,  Basic Philosophy, maksudnya  dalam  pengemangan  keilmuan,  UII  tidak membedakan  atau  mendikotomi  keilmuan  agama  dan  non-agama. Kedua, dalam  aspek  aktivitas  dan  prilaku  civitas  akademika.  Islam harus menjadi tata nilai yang dipraktikkan setiap civitas akademik, dengan istilah lain ruhul Islam menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas,  baik  dalam  kegiatan  belajar  maupun  hubungan  kepada sesama civitas akademika. 4
Sebagai bagian dari implementasi statuta tersebut, khususnya dalam  dharma  dakwah  Islamiyyah,  UII  berkomitmen  mendirikan Pondok  Pesantren  Universitas  Islam  Indonesia  (PP  UII).  PP  UII merupakan  program  beasiswa  unggulan  yang  ditujukan  untuk menjaring bibit unggul yang tidak hanya menguasai bidang-bidang keilmuan  agama  saja,  tetapi  juga  terintegrasi  dengan  keilmuan lainnya. PP UII berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya. PP  UII  sebagai  sebuah  pesantren  di  bawah  naungan  yayasan memiliki peraturan atau regulasi yang disesuaikan dengan peraturan universitas.  PP  UII  didesain  sebagai  wadah  bagi  para  mahasiswa unggul yang mendapat beasiswa melalui proses seleksi yang ketat.
Dari  sisi  tujuan,  PP  UII  berkomitmen  untuk  melahirkan intelektual  muslim  yang  bertakwa,  memiliki  keunggulan  di  bidang pemikiran  keagamaan,  keilmuan  dan  ketrampilan,  pengembangan riset  dan  akhlakul  karimah  serta  melahirkan  intelektual  Muslim
3 “Statuta Universitas Islam Indonesia,” t.t., Yogyakarta, Pasal 7, ayat 1. Juga, Pasal 12 ayat 1.
4 Ahmad Darmaji, dkk, “Reaktualisasi Dharma Dakwah Islamiyah Kampus UII Demangan” Vol. 10, No. 1 (Juni 2014): 37.
yang  berakhlak  terpuji. 5 Maka,  dalam  mewujudkan  tujuan  tersebut diperlukan pengelolaan dan tata kelola yang baik. Tidak hanya dari unsur pimpinan saja, tetapi juga diperlukan kerjasama sinergis antara pimpinan, pengasuh, pengelola dan santri.
Suatu  lembaga  sudah  seharusnya  melakukan  pengelolaan yang baik untuk mewujudkan suatu lembaga yang telah direncanakan. Pengelolaan yang baik pada suatu lembaga pada perkembangannya dikenal  dengan  istilah Good  Corporate  Governance (GCG) . GCG merupakan sistem pengelolaan lembaga secara baik dengan berbagai prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, profesional dan bertanggung jawab. 6 Maka, suatu lembaga dapat dikatakan baik jika dapat sesuai dengan prinsip-prinisp dalam GCG, termasuk dalam hal  ini  adalah  PP  UII.  Lalu,  Ayang  menjadi  pertanyaan  kemudian ialah bagaimana implementasi GCG dalam konteks PP UII, apakah prinisp-prinisp GCG telah diimplementasikan pada PP UII?
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode studi  kasus. 7 Dengan  metode  ini,  penulis  dapat  mengungkap  dan mengelaborasi secara lebih komprehensif dan kemudian melakukan analisis secara mendalam. Dalam proses pengambilan data, peneliti sebagai  instrumen  inti,  terjun  langsung  ke  lapangan  dengan menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Peneliti secara langsung mengobservasi Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia  yang  terletak  di  Jalan  Selokan  Mataram,  Dabag,  Desa Condong  Catur,  Kabupaten  Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Dalam  wawancaranya,  peneliti  mewancarai  pengelola  Pesantren, Dosen,  tenaga  pengabdian  dan  santri.  Peneliti  juga  melakukan dokumentasi  dari  Peraturan  Universitas  Nomor  17/PU/Rek/ VIII/2011  tentang  Pondok  Pesantren  Universitas  Islam  Indonesia dan juga jurnal-jurnal terkait dengan tema tulisan ini yaitu tentang pesantren dan good corporate governance.
5 “Peraturan  Universitas  Nomor  17/PU/Rek/VIII/2011  tentang  Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia,” t.t.
6 Adebayo, Mudashiru., Ibrahim, A.O. Bakare., Yusuf, Babatunde., & Omah, Ishmael,  “Good  Corporate  Governance  and  Organisational  Performance:  An Empirical Analysis” Vol. 4, No. 7(1) (2014): 172.
7 Agus Salim, Teori dan Paradigma Peenelitian Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 151.
Untuk  menguji  keabsahan  data  guna  menegaskan  bahwa data-data  yang  didapat  dari  lapangan  adalah  valid,  maka  peneliti menggunakan proses triangulasi. Triangulasi adalah proses validasi yang  dilakukan  dalam  penelitian  untuk  menguji  kesahihan  antara sumber data dengan sumber data lain, antara suatu metode dengan metode  lainnya. 8 Ada  beberapa  jenis  triangulasi, 9 namun  dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi data dan sumber data. Peneliti membandingkan data dalam realitas dengan peraturan dan hasil wawancara dengan pengelola, dosen, tenaga pengabdian dan juga santri. Adapun dalam analisis, peneliti menggunakan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Semua komponen  tersebut  saling  berkaitan  dan  bersangkutan  pada  saat sebelum, proses penelitian dan juga pasca pengambilan data.

## Good Corporate Governance B.
Menurut  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan, 10
Good  Corporate  Governance yang  selanjutnya  penulis  singkat dengan  GCG  didefinisikan sebagai  komitmen,  aturan,  serta  praktik penyelenggaraan  usaha  secara  beretika.  Suatu  perusahaan  atau lembaga  yang  berbadan  hukum  diharapkan  memiliki  GCG  yang bertujuan  untuk  menjaga  keuangan  atau  sistem  perekonomian. Definisi  corporate  governance juga  dirumuskan  oleh  Jill,  dkk,  yang dikutip oleh Adebayo, dkk 11 yaitu sistem pengawasan baik internal maupun  eksternal  perusahaan,  yang  menjamin  bahwa  perusahaan akan  melaksanakan  kewajibannya  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  perusahaan (stakeholders) dan  bertindak dengan  tanggung  jawab  sosial  dalam  segala  bidang  dari  bisnis perusahaan yang bersangkutan.
8 Mohammad  Ali, Memahami  Riset  Perilaku  dan  Sosial (Bandung:  Pustaka Cendikia  Utama,  2011),  257;  Lihat  pula  dalam  karya  yang  lain  Mohammad  Ali, Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan (Bandung: Penerbit Pustaka Cendikia, n.d.).
9 Britha  Mikkelsen, Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya-upaya Pemberdayaan ;  Sebuah  Buku  Pegangan  bagi  Para  Praktisi  Lapangan (Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 2003), 96.
10 “BPKP RI,” diakses 20 Agustus 2018, http://bpkp.go.id/dan/konten/299/ Good-Corporate.bpkp.
11 Adebayo,  Mudashiru.,  Ibrahim,  A.O.  Bakare.,  Yusuf,  Babatunde.,  & Omah, Ishmael, “Good Corporate Governance and Organisational Performance: An Empirical Analysis,” 172.
Corporate  governance adalah  sebuah  istilah  yang  luas  yang menjelaskan  mengenai  proses,  kebiasaan,  kebijakan,  hukum  dan institusi  yang  mengarahkan  pengelolaan  organisasi,  lembaga, ataupun  perusahaan.  Adanya  c orporate  governance adalah  upaya lembaga,  organisasi  atau  perusahaan  untuk  mencapai  tujuannya serta mengelola hubungan antara stakeholder dan pemegang saham. selain  itu,  adanya corporate  governance yang  baik  juga  menjadi standar  penting  untuk  membangun  lingkungan  kompetitif  yang kuat  untuk  memfasilitasi  keberhasilan  untuk  lembaga,  organisasi, maupun  perusahaan. 12
Definisi  mengenai  good  corporate  governance lainnya dikemukakan  oleh  Monks  dan  Minow 13 bahwa  GCG  merupakan suatu sistem yang berfungsi mengatur dan memberikan kendali pada perusahaan dalam kaitannya dengan penciptaan citra baik atau nilai tambah  bagi  perusahaan.  Adapun  pada  tahun  berikutnya  Monks dan  Minow  pada  buku  yang  berbeda  mendefinisikan  GCG  sebagai tata  kelola  perusahaan  yaitu  sebagai  hubungan  antara  berbagai komponen  dalam  sebuah  perusahaan  dalam  menentukan  arah  dan kinerja perusahaan, lembaga, ataupun organisasi. 14
Definisi lainnya diutarakan oleh Sidharta dan Cynthia 15 bahwa good  corporate  governance merupakan  sistem  atau  aturan  yang  baik dalam pengelolaan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan ke berbagai pihak yang  berkepentingan  dengan  perusahaan  (stakeholder),  seperti kreditur,  pemasok,  asosiasi  bisnis,  konsumen,  pekerja,  pemerintah dan  masyarakat  luas.  Sehingga  terwujudlah  kinerja  perusahaan yang  sehat.

## Berdasarkan beberapa definisi maka dapat disimpulkan bahwa GCG  merupakan  suatu  aturan  yang  digunakan  untuk  mengelola
12 Humera  Khan,  “A  Literature  Review  of  Corporate  Governance”  Vol.25 (2011): 2.
13 Monks, R. A. G., & Minow, N, Corporate Governance. New Jersey: Blackwell. Dikutip oleh Prabaningrat dan Widanaputra, “Pengaruh Good Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi pada Manajemen Laba” 10 (3), (2015): 666.
14 Wajdi  Ben  Rejeb  dan  Mohamed  Frioui,  “The  Impact  of  Good  Corporate Governance Practices on Stakeholders Satisfaction in Tunisian Listed Companies” 4 (2) (2012): 189.
15 Dwi  Astika  Sari,  “Pengaruh  good  corporate  governance  terhadap manajemen laba,” t.t., 3.
perusahaan agar pencapai tujuan perusahan sehingga meningkatkan nilai baik perusahaan di depan semua pihak yang berkepentingan.

## Prinsip-prinsip
C. Good Corporate Governance
Terdapat  empat  prinsip  dari  GCG  yaitu  tanggung  jawab, akuntabilitas,  keadilan  dan  transparansi. 16 Adapun  masing-masing prinsip GCG secara terperinci sebagai berikut:
Tanggung  jawab  dimaksudkan  pada  pengakuan  atas  semua 1. hak  yang  terlibat  dalam  suatu  lemabaga  tersebut.  Tanggung jawab  juga  dapat  dipraktekkan  melalui  partisipasi  dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan  strategis.
Akuntabilitas  yaitu  kecenderungan  organisasi,  lembaga,  atau
2. perusahaan  untuk  memberikan  penjelasan  dan  pembenaran kepada  para  pemangku  kepentingan  terkait  kinerja.  Selain itu,  akuntabilitas  menentukan  sejauh  mana  pemangku kepentingan  memiliki  akses  ke  informasi  yang  memadai, akurat, mudah dipahami, terkini, yang menjadi landasan untuk pengambilan keputusan. Adanya operasionalisasi akuntabilitas memungkinkan lembaga untuk menerima evaluasi yang lebih baik dari luar.
Keadilan,  prinsip  keadilan  memiliki  dua  perspektif  yaitu
3. melindungi semua kepentingan dan memastikan perlakuan yang adil dari para pemangku kepentingan. Sedangkan yang kedua adalah Mempraktekkan keadilan dalam pengambilan keputusan dan dalam berurusan dengan pemangku kepentingan.
Transparansi berarti bahwa lembagamengungkapkan
4.
sesuatuyang  memadai  dan  informasi  yang  tepat  waktu kepada para pemangku kepentingan mengenai atau pimpinan terkaitpelaksanaan kelembagaan. Informasi-informasi tersebut berkaitan  dengan  kinerja  keuangan,  tata  kelola  maupun program kegiatan.
16 Wajdi  Ben  Rejeb  dan  Mohamed  Frioui,  “The  Impact  of  Good  Corporate Governance Practices on Stakeholders Satisfaction in Tunisian Listed Companies,” 190.
Sedangkan  menurut  Nalim 17 pada  umumnya  prinsip  GCG terdiri  dari  lima  yaitu transparancy,  accountability,  responsibility, independency, dan fairness . Namun forum for corporate governance in Indonesia menyebutkan ada empat prinsip yaitu fairness, transparancy, accountability, dan responsibility seperti yang disebutkan di atas . Lain halnya  dengan  Syakhroza  yang  menambahkan  elemen  lainnya seperti  1)  memusatkan  perhatian  kepada board ,  2)  peraturan  dan hukum  sebagai  alat  untuk  mengarahkan  dan  mengendalikan,  3) pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis, dan produktif, 4) tujuan organisasi, serta 5) strategic control.

## Profil dan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Universitas D. Islam Indonesia (PP UII)

## PP UII secara geografis terletak di Desa Nologaten Kecamatan
Condong Catur Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, tepatnya di Jalan Selokan Mataram, Dusun Dabag. Secara geografis, PP UII sangat strategis  karena  terletak  di  jantung  Yogyakarta.  Berbagai  kampus terletak  tidak  jauh  dari  Pesantren.  Paling  tidak,  terdapat  beberapa kampus  yang  mengitari  PP  UII  di  antaranya  UIN  Sunan  Kalijaga, Universitas  Sanata  Dharma,  AMIKOM,  YKPN,  UPN,  Universitas Atma Jaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi UII dan PPs FIAI UII. 18
Hadirnya  PP  UII  dilatarbelakangi  oleh  spirit  dan  semangat para founding fathers UII untuk mencetak generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman. UII sebagai kampus Islam tertua di Indonesia yang berdiri bertepatan dengan 8 Juli 1945, memiliki  tanggung  jawab  moral  untuk  mengiring  kemerdekaan Indonesia  dengan  spirit  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  keislaman. Prinsip dasar yang dijunjung ialah bagaimana generasi yang lahir dari PP UII menerapkan prinsip “berilmu amaliah dan beramal ilmiah.” Potensi dua hal tersebut yang selalu ditanamkan kepada para pelajar di UII. Selain hal penting tersebut, UII memiliki Catur Dharma sebagai asas  dasar  yang  juga  mengedepankan  dakwah  Islamiyah  sebagai
17 Nalim,  “Good  Corporate  Governance  dalam  Islam,”  diakses  21  Maret 2018,https://media.neliti.com/media/publications/37052-ID-good-corporate- governance-dalam-perspektif-islam.pdf.
18 Hasil observasi pada tanggal 18 Agustus 2018.
bagian  tak  terpisahkan  dari  statuta  UII.  Misi  ini  yang  kemudian menghendaki agar UII melahirkan generasi yang memiliki integritas yang tinggi terhadap keilmuan sekaligus berkepribadian islami yang berakar pada tauhid. 19
Tanggung moral untuk melahirkan generasi yang bermanfaat bagi  masyarakat  tercermin  dalam  visi  dan  misi  dan  tujuan  PP  UII. Visi  PP  UII  adalah  terwujudnya  Pondok  Pesantren  Universitas Islam Indonesia yang rahmatan lil ‘alamin, memiliki keunggulan dan kompetensi keilmuan, keislaman dan dakwah. Adapun misi Pondok Pesantren  UII  adalah  mencetak  kader-kader  umat  yang  memiliki keunggulan  dan  kompetensi  di  bidang  pemikiran  keagamaan, keilmuan, keterampilan, pengembangan riset, dan akhlakul karimah. Sedangkan tujuan PP UII adalah melahirkan intelektual muslim yang bertakwa,  memiliki  keunggulan  di  bidang  pemikiran  keagamaan, keilmuan dan ketrampilan, pengembangan riset dan akhlakul karimah serta melahirkan intelektual Muslim yang berakhlak terpuji. 20
Atas  dasar  itu,  UII  membuka  program  beasiswa  Pondok Pesantren  yang  semuanya  akan  ditanggung  dan  dibiayai  oleh  UII. penjaringan  mahasiswa  dilakukan  seleksi  secara  ketat  dan  dibina dalam  sebuah  wadah  pesantren,yang  dikombinasikan  dengan pendidikan regular starta 1 di fakultas yang ada di UII sesuai dengan bidang keminatan, sehingga nantinya para lulusannya dapat sesuai dengan  apa  yang  dicita-citakan  oleh  UII. 21 Program  ini  awalnya (tahun  1996)  hanya  ditujukan  bagi  Fakultas  Tarbiyah  dan  Fakultas Syariah  (sekarang  menjadi  Fakultas  Ilmu  Agama  Islam  atau  FIAI). Namun  dalam  perkembangannya,  program  beasiswa  unggulan  PP UII tidak hanya untuk kedua fakultas tersebut, tetapi dibuka untuk fakultas lainnya kecuali Fakultas Kedokteran. Semula, PP UII hanya diperuntukkan  pula  bagi  putra,  namun  pada  tahun  2011  PP  UII membuka program ini bagi pelajar putri. 22
19 Djauhari  Muhsin, Sejarah  dan  Dinamika  Universitas  Islam  Indonesia (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), 232.
20 “Peraturan  Universitas  Nomor  17/PU/Rek/VIII/2011  tentang  Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia.”
21 Djauhari Muhsin, Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia , 232.
22 Ustadz Iqbal Zen, M.H, wawancara, 15 Agustus 2018.
Awalnya,  lulusan  PP  UII  diproyeksikan  untuk  kembali mengabdi ke daerah asal. Hal ini karena proses rekruitmen juga melalu rekomendasi dan pilihan daerah setempat. Tujuan ini dimaksudkan untuk menguatkan dan mengenalkan secara lebih luas kiprah UII di masyarakat.  Ini  merupakan  program  yang  digagas  oleh  UII  bahwa setelah  purna  studi,  alumni  PP  UII  diwajibkan  untuk  mengabdi sebagai  proses  penempaan  dan  “penghalalan”  beasiswa  yang  telah didapatkan.  Namun  demikian,  seiring  berjalannya  waktu,  hal  ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena berbagai faktor. Salah satunya karena birokrasi yang cukup rumit, proses penempatan dan lain sebagainya. Berdasarkan problem ini, maka pihak UII mengambil kebijakan bahwa pengabdian para santri purna tugas adalah di UII sesuai  dengan  instruksi  penempatan  dari  rektor.  Adapun  lama pengabdian ini adalah selama satu tahun. 23
Secara  formatur,  PP  UII  mempunyai  tiga  komponen kepemimpinan  yaitu  Rektor,  Dewan  Tanfidziyah  dan  Kiai  atau pengasuh. Unsur pertama yaitu rektor yaitu pimpinan tertinggi yang menjalankan tugas dan fungsi UII termasuk di bawahnya adalah PP UII. Karena itu, setiap keputusan penting harus mendapat persetujuan rektor.  Unsur  kedua  adalah  dewan  tanfidziyah  yang  merupakan pejabat  struktural  di  lingkungan  UII,  dalam  hal  ini  adalah  dekan di setiap fakultas dan wakil rektor III. Dewan tanfidziyah bertugas mengawal  keberlangsungan  sistem  dan  proses  pembelajaran  di  PP UII. sedangkan unsur ketiga adalah pengasuh yang bertugas sebagai pengurus  harian  yang  tinggal  bersama  para  santri  di  lingkungan PP UII. 24 selain ketiga  unsur tersebut, PP UII juga merekrut tenaga administrasi dan pengelola yang secara langsung diamanahi melalui Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  yang  bertandatangan  rektor.  Selain  itu, terdapat  pula  santri  pengabdian  yang  juga  turut  membantu  dalam pelaksanaan kegiatan di pesantren. 25
Tanggung jawab kepemimpinan yang berat pada pemimpin harian,  maka  Kiai  dibantu  oleh  beberapa  pengurus  dan  tenaga harian, selain juga terdapat organisasi santri yang membantu dalam
23 Ustadz Muhammad Anas, S.Pd.I, wawancara, Juli 2018.
24 “Surat  Rektor  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pondok  Pesantren  UII tahun 2002.,” t.t.
25 M Ainun Najib (Tenaga Pengabdian, wawancara, 16 Maret 2018.
menjalankan program harian. Sehingga model kepemimpinan yang diterapkan adalah kepemimpinan kolektif. Sistem kepemimpinan yang tidak menjadikan Kiai sebagai aktor sentral dalam menjalankan roda pembelajaran,  tetapi  kepemimpinan  yang  saling  menguntungkan. 26
Adapun dalam proses pembelajaran, Kiai tidak seorang tunggal dalam mengajar  para  santri.  Proses  pembelajaran  yang  dilakukan  pada setiap habis maghrib dan Isya diampun oleh masing-masing dosen baik  dari  lingkungan  UII  maupun  dari  luar  UII  dengan  kualifikasi tertentu seperti linieritas keilmuan dan berstrata master. 27
Adapun Sistem pendidikan yang diterapkan pada pesantren pada umumnya. Jika pada lembaga pendidikan pesantren tradisional, proses  pembelajaran  lebih  didominasi  oleh  sentralitas  Kiai  atau ustadz. Begitu juga pada sebagian pondok modern yang menerapkan model  pembelajaran  serupa.  Hal  berbeda  dengan  PP  UII  yang melaksanakan  program  pendidikannya  dengan  menggabungkan sistem pesantren tradisional dengan Perguruan Tinggi. Pengadopsian sistem Perguruan Tinggi dapat dilihat dari penggunana Satuan Kredit Semester (SKS). Adapun sistem pesantren tradisional yang dimaksud ialah tetapnya penggunaan kitab klasik maupun kontemporer dalam kajian-kajiannya. 28
Pembelajaran  yang  dilaksanakan  di  PP  UII  tidak  sekedar diampu  begitu  saja,  tetapi  terdapat  standarisasi  keilmuan  atau kepakaran tertentu. Misalnya, tenaga pengajar dengan minimal strata 2  atau  memiliki  ketokohan  dan  kepakaran  pada  bidang  tertentu. Tenaga pengajar tidak hanya berasal dari lingkungan UII saja, tetapi juga berasal dari lintas Universitas maupun Pondok Pesantren seperti Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Pondok Pesantren Krapyak maupun Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. 29
Secara akademik, seluruh santri memilik standarisasi minimal untuk  tetap  berstatus  sebagai  santri  penerima  beasiswa  unggulan.
26 Untuk  lebih  detail  terkait  tipe  kepemimpinan  tersebut  dapat  dibaca  di Kasful Anwar US, “Kepemimpinan Kiai Pesantren: Studi terhadap Pondok Pesantren di Kota Jambi” Vol. 25, No. 2 (2010): 228–32.
27 Noor Hamid dan Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Prophetic Leadership in Pesantren Education: Study at Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia” Vol. 6, No. 2 (t.t.): 364.
28 Hasil observasi dan Ustadz Iqbal Zen, M.H, wawancara.20 maret 2018
29 Ustadz Iqbal Zen, M.H.
Standarisasi  ini  dapat  dilihat  dari  pencapaian  Indeks  Prestasi  (IP). Bagi  santri  yang  mengambil  jurusan  atau  fakultas non-exact, maka diwajibkan mencapai nilai IP Kampus minimal 3,25 dan IP Pesantren minimal 3,00. Sedangkan bagi santri yang berstatus sebagai mahasiswa fakultas exact maka harus mencapai batas minimal IP Kampus adalah 3,00 dan IP Pesantren adalah 3.00. jika santri tidak mencapai standar minimal tersebut, untuk kali pertama maka santri yang bersangkutan diberikan  Surat  Peringatan,  namun  jika  terjadi  untuk  yang  kedua kalinya  maka  santri  tersebut  akan  diberhentikan  sebagai  penerima beasiswa unggulan PP UII. 30
Dalam proses pembelajarannya, kurikulum yang diaplikasikan terbagi ke dalam beberapa kelompok bidang keilmuan seperti keahlian atau keterampilan akademik, keterampilan hidup dan keterampilan sosial.  Ketiga  kelompok  tersebut  tersebar  ke  dalam  20  mata  kuliah yang terdiri dari 42 SKS yang ditempuh selama tujuh semester.
PP  UII  juga  memberlakukan  pembelajaran-pembelajaran kepada  santri  lainnya  dengan  berbagai  kegiatan  yang  dalam  ilmu pendidikan disebut hidden curriculum. Beberapa kegiatan tersebut di antaranya kegiatan rutin malam jumatan (sharing). Kegiatan tersebut merupakan forum berbagai gagasan, ide, masukan untuk pesantren bahkan  kritik  terhadap  sistem  maupun  kepemimpinan  pesantren. Kegiatan lainnya semisal pembinaan bakat santri melalui organisasi internal seperti latihan debat bahasa Arab maupun Inggris, maupun seni lainnya.

## Implementasi  Good  Corporate  Governance  Pada  Pondok E. Pesantren UII
Secara  kelembagaan,  Pondok  Pesantren  Universitas  Islam Indonesia  memiliki  struktur  yang  jelas.  Suatu  lembaga  yang  baik harus  memiliki  struktur  yang    jelas  dengan  penjelasan  fungsi dan  tugasnya  masing-masing.  Ini  juga  bagian  atau  ikhtiar  PP  UII dalam  mewujudkan  prinsip  pengelolaan  yang  baik  ( Good  Corporate Governance ). Pengelolaan yang baik diharapkan dapat menghasilkan lulusan  yang  juga  baik.  Secara  organisatoris,  bentuk  maupun  sifat
30 Noor Hamid dan Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Prophetic Leadership in  Pesantren  Education:  Study  at  Pondok  Pesantren  Universitas  Islam  Indonesia,” 364.
secara jelas telah diuraikan pada Peraturan Universitas Nomor. 17/ PU/Rek/VIII/2011.
Secara  kelembagaan,  sebagaimana  disebutkan  diatas  dapat dijelaskan sebagai berikut:
PP UII berada di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan dan
1. Pengembangan  Agama  Islam  (DPPAI)  yang  bentuk  secara langsung oleh rektor.
Dalam  rangka  pengelolaanya  kemudian  dibentuk  Dewan
2.

## Taujih, Dewan Tanfidz dan Wakil dewan dosen.
Dewan taujih dipimpin oleh Wakil Rektor III yang terdiri dari
3. Direktur DPPAI, Pengasuh atau Kiai, dan Dekan di lingkungan UII. Dewan Taujih bertugas memberikan pertimbangan, saran atau masukan terhadap kemajuan Pesantren.
Dewan Tanfidz dipimpin oleh Pengasuh yang terdiri dari wakil
4. pengasuh dan wakil dewan dosen yang bertugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Pondok Pesantren. Wakil dewan dosen terdiri dari beberapa dosen pondok pesntren 5. (sekurang-kurangnya  2  dosen)  yang  dipilih  oleh  forum  rapat dewan  dosen  untuk  mewakili  dosen-dosen  dalam  membantu dalam pelaksanaan kegiatan pondok.
Ketua Dewan Tanfidz bertanggung jawab kepada DPPAI. 6. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) dan Organisasi Santri 7. Pondok  Pesantren  (OSPP)  merupakan  organisasi  santri  yang bersinergi dalam membantu menjalankan program pesantren.
Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berada langsung di bawah Yayasan Badan Wakaf, PP UII memiliki struktur kelembagaan yang  jelas.  Pemimpin  harian  berkewajiban  memimpin  jalannya proses  pembelajaran  di  pesantren  dan  melaporkan  secara  berkala kepada  rektor.  Dalam  proses  pembelajarannya,  pimpinan  dalam hal ini Kiai atau pengasuh dan pengelola meminta para dosen yang memiliki  kualifikasi  sesuai  dengan  bidang  keilmuan  baik  berasal dari lingkungan UII maupun dari luar UII. Dalam pemilihannya, PP UII sangat ketat, karena hal ini terkait profesionalisme dalam proses pengelolaannya, misalnya dari segi keilmuannya maka standarisasinya adalah minimal Strata 2 atau dari segi keahlian pada bidang-bidang tertentu.  Prinsip  profesionalisme  ini  merupakan  prinsip  dalam mewujudkan tata lembaga yang baik ( good corporate  governance ).
Prinsip profesionalisme ini pula terlihat dari proses pemilihan pimpinan  harian  atau  pengasuh  yang  tinggal  di  PP  UII.  Terdapat kualifikasi  khusus  sebagai  pimpinan  di  PP  UII.  diantaranya  adalah capable, acceptable, memiliki kemampuan manajemen yang baik, saleh, berstrata  pendidikan  mininal  magister,  diutamakan  yang  berstatus dosen di lingkungan UII, kalaupun tidak, maka ia diketahui memiliki catatan yang baik di bidang keislaman dan keilmuan, dan diutamakan yang  berasal  dari  alumni. 31 Model  kepemimpinan  yang  sangat demokratis  sangat  terlihat  dalam  pengelolaan  Pesantren.  Pimpinan Pesantren sangat memberikan ruang atau forum kepada santri untuk berbagi  ide,  gagasan  baik  menyangkut  keilmuan  maupun  terkait program  pesantren.  Santri  dapat  melakukan  kritik  terhadap  proses pembelajaran, kebijakan atau kegiatan lainnya. Meskipun demikian hal tersebut tidak menghilangkan penghormatan terhadap pimpinan pesantren. Kiai tetap memiliki otoritas dalam menentukan arah dan kebijakan  Pesantren. 32 Pada  tahap  ini,  model  kepemimpinan leader oriented menjadi system  oriented diaplikasikan  di  PP  UII.  Hal  ini penting untuk menjaga konsistensi visi dan misi Pesantren meskipun terjadi pergantian pemimpin. Sistem yang diterapkan harus baku agar keberlangsungan  proses  dan  tujuan  didirikannya  pesantren  sesuai dengan  harapan founding  fathers. Tersebut  ini  merupakan  ciri  khas dari  pengelolaan  suatu  lembaga  yang  baik.  Orientasi  pada  sistem adalah hal penting dalam pengelolaan suatu lembaga. Siapapun yang memimpin, jika sistem yang diterapkan telah baku maka tujuan tidak akan berubah.
Prinsip  pengelolaan  tersebut  sesuai  dengan  prinsip-prinsip dalam good  corporate  governance. Pimpinan  harian  tidak  hanya bertanggungjawab  terhadap  proses  keberlangsungan  Pesantren terhadap  pimpinan  Universitas,  tetapi  juga  bertanggungjawab kepada  para  santri.  Setiap  problem  dan  kegiatan  pesantren  selalu berada  dalam  pengawasan  dan  perhatian  Pengasuh.  Begitu  halnya para  santri  yang  diwakili  oleh  Organisasi  Santri  Pondok  Pesantren (OSPP)  yang  turut  melaksanakan  program-program  Pesantren
31 Noor Hamid dan Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Prophetic Leadership in  Pesantren  Education:  Study  at  Pondok  Pesantren  Universitas  Islam  Indonesia,” 362–63.
32 M Ainun Najib (Tenaga Pengabdian), wawancara.
turut  bertanggungjawab  terhadap  pimpinan  pesantren.  Pada  setiap akhir  kepengurusan,  kegiatan-kegiatan  yang  telah  dilaksanakan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada pimpinan pensatren dan para santri.
Prinsip  lainnya  yang  selalu  diperhatikan  adalah  aspek transparansi. Aspek keterbukaan merupakan suatu hal yang penting dalam pengelolaan suatu lembaga. PP UII secara bulanan misalnya melaporkan  proses  kegiatan  yang  berlangsung  kepada  pimpinan dalam hal ini adalah rektor, khususnya dalam penggunaan laporan keuangan  atau  operasional.  Dalam  proses  pembelajaran,  para santri  secara  terbuka  juga  dapat  mendapatkan  informasi  secara terbuka  kepada  pihak  pengelola.  Pada  akhir  semester,  pengelola mengumumkan  hasil  evaluasi  pembelajaran,  bahkan  jika  terdapat salah satu santri yang mendapatkan peringatan karena nilai yang tidak mencapai standar, santri lainnya pun dapat mengetahuinya. Hal ini ditujukan agar para santrinya dapat memaksimalkan kemampuannya sebagai  seorang  santri  sekaligus  mahasiswa  dalam  mencapai  hasil yang sebaik-baiknya.
Sistem  pembelajaran  yang  didesain  untuk  melahirkan kedisiplinan  dan  bagian  dari  profesionalitas,  PP  UII  mensyaratkan kepada  para  santri  untuk  selalu  hadir  pada  setiap  perkuliahan  di Pesantren, paling tidak 75%. Sedangkan bagi dosen dipersyarakatkan untuk  masuk  minimal  12  kali.  Tentunya  ini  merupakan  ikhtiar memperkuat sistem dan menanamkan kedisiplinan bagi para santri. Jika santri tidak mencapai batas minimal kehadiran maka santri tersebut tidak  dapat  mengikuti  Ujian  Akhir  Semester  (UAS)  di  Pesantren. Akibatnya,  santri  bersangkutan  mendapatkan  Surat  Peringatan (SP). Jika terjadi untuk yang kedua, maka santri bersangkutan akan diberhentikan  sebagai  penerima  beasiswa  unggulan  dari  PP  UII, meskipun status sebagai mahasiswa UII tetap. 33
Dalam  konteks  akuntabilitas, yang  memungkinkan lembaga  untuk  menerima  evaluasi  yang  lebih  baik  dari  luar  juga diimplementasikan  di  PP  UII.  pada  akhir  tahun  ajaran  atau  paruh semester,  Pengasuh  mengundang  para  dosen  dan  pengelola  untuk mendengar masukan dan arahan serta evaluasi proses pembelajaran.
33 Ustadz Iqbal Zen, M.H, wawancara.
Pengasuh secara progresif mencoba melaksanakan masukan dari para dosen  dalam  pengembangan  akademik  dan  kemajuan  pesantren. Dalam  hal  pengambilan  keputusan,  pihak  pimpinan  pesantren melakukan  kajian  dan  menerima  masukan  dari  berbagai  sumber. Di  antara  contoh  bahwa  pengasuh  mengakomodasi  masukan, misalnya dalam konteks pembelajaran yang juga diorientasikan pada pengembangan  bahasa,  dosen  menilai  bahwa  aspek  kebahasaan dalam  kurikulum  masih  sangat  kurang.  Jika  kemudian  dimasukan dalam  SKS  akan  merubah  kurikulum  maka  hal  tersebut  tidak memungkinkan,  maka  solusinya  ialah  dimasukan  dalam  Satuan Kredit Partisipasi (SKP). 34
PP  UII  merupakan  lembaga  pendidikan  pensatren  dikelola secara profesional. Profesionalisme ini dapat dilihat dari menejemen kepengurusan  dan  kelembagaan  yang  sangat  sistemik.  Hal  ini juga  terlihat  misalnya  dari  proses  seleksi  mahasiswa.  Tidak  semua mahasiswa dapat menjadi penghuni PP UII. terdapat proses seleksi baik  dari  tahap  seleksi  berkas  dengan  berbagai  persyaratan.  Selain itu, tidak hanya proses seleksi mahasiswanya saja, tetapi pemilihan pengasuh yang bertugas sebagai pemimpin harian di pesantren tidak mudah. Berbagai persyaratan ditentukan seperti memiliki standarisasi keilmuan  dengan  dibuktikan  dengan  ijazah  minimal  strata  2,  atau yang  memiliki  keilmuan  dan  kompetensi  serta  direkomendasikan, memiliki  kesalihan,  diutamakan  berasal  dari  dosen  yang  berada di  lingkungan  UII.  Begitu  halnya  dalam  pemilihan  dosen  yang mengampu  mata  kuliah  yang  diajarkan  di  pesantren.  Dalam  hal administrasi  dan  keuangan,  PP  UII  memiliki  staf  khusus  yang diamanahi secara langsung oleh Rektor melalui Surat Perintah Kerja (SPK)  sehingga  hal-hal  yang  bersangkutan  dengan  surat  menyurat dan keuangan dilaksanakan dengan baik.
Prinsip  GCG  lainnya  ialah  tanggung  jawab.  Dalam kepengurusan  di  PP  UII,  secara  formal  masing-masing  posisi melakukan pertanggungjawaban terhadap wewenang yang diberikan. Sebagai pemimpin harian, pengasuh melakukan pertanggungjawaban kepada rektor dan juga kepada para santri. Masing-masing komponen
34 Usulan tersebut secara langsung disampaikan oleh dosen Bahasa Arab yaitu Bakri Ahmad (Banglades) pada rapat dewan dosen. Hasil wawancara dengan Ustadz Iqbal Zen (Dosen PP UII), 21 Agustus 2018.
memiliki  kewajibannya  masing-masing.  Pengasuh  berkewajiban membimbing dan mengarahkan arah tujuan pesantren. Santri dapat memberikan  kritik  dan  opini  terhadap  kepemimpinan  pengasuh tanpa  menghilangkan  penghormatan  kepada  pemimpin.  Begitu  hal dengan santri yang memiliki kewajiban-kewajiban seperti kewajiban mengikuti perkuliahan, tinggal di Pesantren, dan lain sebagainya.

## Simpulan
F.
Good Corporate Governance merupakan diskursus dan tawaran strategis  yang  menarik  untuk  dikaji  kembali  secara  konseptual. Meskipun  demikian,  sebagian  besar  menyetujui  bahwa  konsep ini  merupakan  panduan  dalam  upaya  penyelenggaran  suatu lembaga. Secara prinsip-prinsip dalam GCG, sesuai dengan prinsip penyelenggaraan  suatu  lembaga  dalam  Islam.  Meskipun  Islam tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  model  kepengurusan  suatu lembaga. Diantara prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, profesionalitas,  dan  tanggung  jawab.  Islam  hanya  memberikan seperangkat nilai-nilai etis dalam penyelenggaraan suatu lembaga.
Dalam  konteks  penyelenggaraan  pendidikan  di  PP  UII, prinsip-prinsip  tersebut  telah  dilaksanakan  dengan  baik  meskipun perlu terus diperbaiki. Dalam prinsip akuntabilitas misalnya, PP UII menerima evaluasi yang lebih baik dari luar dalam perbaikan sistem dan proses pembelajarannya. Selain itu, PP UII juga dikelola dengan menggunakan  sistem  profesionalitas  misalnya  dalam  hal  seleksi penerima  beasiswa  PP  UII,    proses  kepemimpinan  dan  pemilihan dosen sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi. Begitu juga dengan prinsip lainnya seperti tanggungjawab dan transparansi juga diaplikasikan pada sistem kelembagaan di PP UII.
PP  UII  secara  kelembagaan  berada  di  bawah  yayasan  UII sehingga  hal  ini  membedakan  dengan  Pondok  Pesantren  pada umumnya.  Model  pembelajaran  yang  menggabungkan  dengan model pembelajaran pesantren tradisional dan modern dengan model Perguruan  Tinggi.  Penggunaan  sistem  pembelajaran  model  Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan hal yang baru bagi suatu lembaga pendidikan  pesantren  selain  pengkajian  terhadap  kitab turats dan pengembangan bahasa asing[.]

## REFERENSI
Adebayo,  Mudashiru.,  Ibrahim,  A.O.  Bakare.,  Yusuf,  Babatunde., &  Omah,  Ishmael.  “Good  Corporate  Governance  and Organisational  Performance:  An  Empirical  Analysis”  Vol.  4, No. 7(1) (2014).
Agus Salim. Teori dan Paradigma Peenelitian Sosial . Yogyakarta: Tiara
Wacana, 2001.
Ahmad  Darmaji,  dkk.  “Reaktualisasi  Dharma  Dakwah  Islamiyah Kampus UII Demangan” Vol. 10, No. 1 (Juni 2014).
Atho’ Lukman Hakim. “Pesantren dan Perubahan SosiaL” Vol. 1, No. 1 (Desember 2013).
“BPKP  RI.”  Diakses  20  Agustus  2018.  http://bpkp.go.id/dan/ konten/299/Good-Corporate.bpkp.
Britha  Mikkelsen. Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya-upaya Pemberdayaan ; Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
Djauhari  Muhsin. Sejarah  dan  Dinamika  Universitas  Islam  Indonesia . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002.
Kasful  Anwar  US.  “Kepemimpinan  Kiai  Pesantren:  Studi  terhadap Pondok Pesantren di Kota Jambi” Vol. 25, No. 2 (2010).
M Ainun Najib (Tenaga Pengabdian. wawancara, 16 Maret 2018.
Martin  Van  Bruinessen. Kitab  Kuning,  Pesantren  dan  Tarekat . Yogyakarta: Gading Publishing, 2015.
Mohammad Ali. Memahami Riset Perilaku dan Sosial . Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2011.
---------. Metodologi  dan  Aplikasi  Riset  Pendidikan .  Bandung:  Penerbit Pustaka Cendikia, n.d.
Nalim. “Good Corporate Governance dalam Islam.” Diakses 21 Maret 2018.  https://media.neliti.com/media/publications/37052-
ID-good-corporate-governance-dalam-perspektif-islam.pdf.
Noor  Hamid,  dan  Muhammad  Iqbal  Juliansyahzen.  “Prophetic Leadership in Pesantren Education: Study at Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia” Vol. 6, No. 2 (n.d.).
“Peraturan  Universitas  Nomor  17/PU/Rek/VIII/2011  tentang Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia,” n.d.
Prabaningrat,  dan  Widanaputra.  “Pengaruh  Good  Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi pada Manajemen Laba” 10 (3), (2015).
“Statuta Universitas Islam Indonesia,” n.d. Yogyakarta. Pasal 7, ayat
1. Juga, Pasal 12 ayat 1.
“Surat Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren UII tahun 2002.,” n.d.
Ustadz Iqbal Zen, M.H. wawancara, 15 Agustus 2018. Ustadz Muhammad Anas, S.Pd.I. wawancara, Juli 2018.
Wajdi  Ben  Rejeb,  dan  Mohamed  Frioui.  “The  Impact  of  Good Corporate Governance Practices on Stakeholders Satisfaction in Tunisian Listed Companies” 4 (2) (2012).

## INDEKS ARTIKEL AKADEMIKA JURNAL PEMIKIRAN ISLAM
Volume 22 No.02 Juli - Desember 2017
No Judul Penulis Hal 1 PERAN PESANTREN DALAM WACANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI Wahyudin Halim 191-218 2 PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI PEMIKIRAN DAN MODEL PEMBERDAYAAN NYAI DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID PAITON) Siti Mahmudah Noorhayati 219-244 3 PENGEMBANGAN BANK SAMPAH SYARIAH IKHTIAR PEMBERDAYAAN MEMAJUKAN EKONOMI KREATIF (STUDI BANK SAMPAH CANGKIR HIJAU) Bambang Suhada dan Dharma Setyawan 245-266 4 GERAKAN TABLIGHI DI KALIMANTAN TIMUR: DEMAZHABISASI ISLAM, EKONOMI “KETUHANAN” DAN NARASI KONFLIK Saipul Hamdi 267-296 5 KONSOLIDASI KAPITAL SOSIAL PEMULUNG SAMPAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH KARANGREJO KOTA METRO Ahmad Madkur, Suhendi, dan Muhammad Nasrudin 297-318 6 ANALISIS PERAN KEAGAMAAN TERHADAP PROSES PENDIDIKAN KURSUS BAHASA INGGRIS (STUDI KASUS DI KAMPUNG INGGRIS PARE KEDIRI JAWA TIMUR) Muhamad Abdul Aziz 319-344
No Judul Penulis Hal 7 MEKANISME QUR’ANI PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK Rosidin Rosidin 345-360 8 PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI KOPERASI UNIT DESA BERBASIS USAHA TERBIMBING Erlina Rufaidah 361-374 9 MEMBANGUN KEKUATAN NILAI PERJANJIAN SYARIAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN BANK SYARIAH DI INDONESIA Ayus Ahmad Yusuf, Layaman, dan Wartoyo 375-402 10 AN ANALYSIS OF ZAKAH FUNDS THROUGH COMMUNITY BASED DEVELOPMENT M. Ihsan Dacholfany dan Nedi Hendri 403-418