## KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia

## *Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda dan  Maulana Firdaus
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924 Diterima tanggal: 11 Oktober 2017 Diterima setelah perbaikan: 24 November 2017 Disetujui terbit: 12 Desember 2017
* email: hertria.maharani@gmail.com

## ABSTRAK
Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menyebabkan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) membuat strategi pemberantasannya. Strategi kebijakan yang diambil yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Tujuan penelitian ini mengkaji tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penggelaman kapal ditinjau dari aspek yuridis. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal, tidak melanggar ketentuan hukum internasional dan nasional. Rekomendasi kebijakan penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan, sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa dan sumber daya ikan.
Kata Kunci: kebijakan, penenggelaman kapal, pencuri ikan, perspektif hukum

## ABSTRACT
The depth of loss from illegal fishing within Indonesian waters has forced the Indonesian (Ministry of Marine Affairs and Fisheries/KKP) to take strategic measures, such as scuttling. This study aimed at analyzing scuttling through a juridicial point of view. The analysis was conducted using a juridicial normative method with a qualitative approach and descriptively elaborated. The study showed that scuttling is not in any ways violating both national as well as international laws. Therefore it is recommended that the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheriesto keep scuttling on to battle the illegal fishing and maintan its sovereignty and fish resource.
Keywords: policy, scuttling, illegal fishing, juridicial perspective
* Korespodensi Penulis: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya ikan (SDI) melimpah. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) potensi jumlah tangkapan SDI yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia mencapai 12,5 juta ton (Tempo, 2017). SDI ini jika tidak dikelola dengan baik, maka suatu saat nanti Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan sumber protein dari ikan untuk masyarakatnya (Siombo, 2010). Potensi perikanan di WPP Indonesia diposisikan sebagai harta negara dan
perlu dijaga kelestariannya. Penguasaan SDI yang dilakukan oleh negara diatur Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi:
“ (3)  bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.
Materi Pasal 33 ayat (3) tersebut,menjadi pedoman pengaturan pengelolaan seluruh sumber daya sebagai kekayaan alam Indonesia.
Berdasarkan Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, diketahui bahwa:
“Laut  wilayah  atau  biasa  disebut  laut teritorial,  ditetapkan  sejauh  12  mil  yang diukur  dari  garis  pangkal  lurus.  Wilayah laut  meliputi  dasar  laut  dan  tanah  di bawahnya,  maupun  ruang  di  atas laut,  serta  seluruh  kekayaan  yang  di kandungnya.  Landas  kontinental  dapat diartikan  sebagai  lanjutan  daratan  suatu benua yang terendam hingga kedalaman 200  meter  di  bawah  permukaan  laut. Sumber-sumber daya alam yang berada dilandas kontinen adalah milik pemerintah Republik Indonesia” (Pendidikan Indonesia, 2016) .
Mengacu Deklarasi Djuanda, dapat disimpulkan bahwa Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terkandung di laut sampai kedalaman 200 meter pada wilayah landas kontinen. Batas laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut.
Kewenangan pengelolaan sumber daya perairan teritorial menjadi otoritas kedaulatan sebuah negara. Pengelolaan perairan SDI kawasan wilayah kedaulatan negara selain dikawal oleh hukum nasional, juga sudah diatur ketentuan internasional. Pengaturan pengelolaan SDI yang diatur oleh ketentuan internasional diantaranya: United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the Sea (UNCLOS) (1982); FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995); United Nations Fish Stocks  Agreement (1995); International  Plan  of Action (IPOA) on IUU Fishing 2001 dan sejumlah peraturan Regional  Fisheries  Management Organizations (RFMOs).
Salah satu isu aktivitas perikanan tangkap salah satunya adalah masih maraknya kegiatan IUU Fishing (BAPPENAS, 2014:2). Laut teritorial Indonesia merupakan jalur yang sering dilalui oleh kapal asing dan tidak jarang memunculkan konflik  masalah  IUU  ( Illegal , Unregulated,and Unreported ) Fishing . Contoh kegiatan IUU Fishing yang merugikan negara yaitu tindakan pencurian ikan. Kerugian Indonesia akibat pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah per tahun (Dharanindra, 2016).
Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di WPP Indonesia menyebabkan pemerintah (KKP) membuat strategi kebijakan
pemberantasannya, yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Hal ini sudah diamanatkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).
Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk ditetapkan bukanlah jaminan bahwa implementasinya pasti berhasil (Subarsono, 2011). Tindakan tegas pemerintah (KKP)memerangi illegal  fishing melalui penenggelaman kapal mendapatkan reaksi penolakan, antara lain yang disampaikan oleh Gubernur Maluku (Said Assegaf), yang dikutip Intim News (2017):
“Terus terang saja sebagai Gubernur saya sudah  kirim  surat  ke  Kejaksaan  Tinggi dan  Kejaksaan  Agung  agar  keputusan- keputusan ke depan, tidak ada lagi kapal ikan  yang  ditenggelamkan.  Sebaiknya disita saja oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat”.
Pernyataan Gubernur Maluku menyiratkan bahwa tindakan menenggelamkan kapal, menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan (KP). Pendapat yang sama juga disampaikan Lubis (2016):
“Teknik  menenggelamkan  kapal  lebih banyak  dilakukan  dengan  pengeboman. Permasalahannya,  pemboman  kapal menyebabkan terumbu karang rusak dan mati  dan  kapal  menjadi  kepingan.  Oli kapal,  sebagai  limbah  bahan  berbahaya beracun  (BBB)  akan  mencemari  laut, blok  mesin  menimbulkan  karat  yang mencemari  laut.  Berbeda  halnya,  bila kapal  dimanfaatkan,  atau  nilai  ekonomis kapal diambil (mesin,oli dan solar kapal, alat  navigasi  dan  lainnya),  kemudian ditenggelamkan  dengan  membocori kapal,  selain  masih  mendapatkan  nilai ekonomis, kerangka kapal akan menjadi terumbu karang buatan”.
Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji aspek yuridis kebijakan pemerintah (KKP) melakukan penenggelaman kapal sebagai upaya mencegah pencurian ikan di WPP Indonesia.

## METODOLOGI

## Sumber Data
Sumber data diperoleh melalui bahan sekunder dari informasi tertulis (berita online ), penelitian ilmiah (a. Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Teritorial Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia-2016; b. Evaluasi Perumusan, Implementasi, dan Lingkungan Kebijakan-2014; c. Implementasi Kebijakan; Apa, Mengapa, dan Bagaimana-2010; d. Kepentingan Indonesia dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas-2005), serta bahan hukum sekunder yang terkait dengan topik pembahasan. Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi mengenai regulasi yang sudah disahkan atau pernah berlaku maupun semua keterangan yang relevan dengan permasalahan yuridis (Wignjosoebroto, 2002).
Bahan regulasi ( United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS); Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia; Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal , Unreported , and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016) diperlukan sebagai acuan menilai, apakah  tindakan pemerintah (KKP) menenggelamkan kapal sudah memenuhi ketentuan normatif hukum nasional dan internasional.

## Metode Analisis Data
Penelitian ini menitikberatkan untuk mengkaji aspek kebijakan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif menurut Irianto dan Shidarta (2009) adalah:
“ Kajian  ilmiah  yang  mencakup  kegiatan menginventarisasi, . memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi, serta  mengevaluasi  hukum  positif (teks  otoritatif)  yang  berlaku,  dengan bersaranakan . konsep/pengertian, kategori,  teori,  klasifikasi,  dan  metode yang  dibentuk/dikembangkan  untuk
menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang terjadi ”.
Metode yuridis normatif dipilih untuk menjelaskan pemahaman kebijakan penenggelaman kapal dari sisi regulasi, serta menilai apakah tindakan pemerintah (KKP) perlu dilanjutkan atau tidak. Hasil analisis ketentuan regulasi nasional maupun internasional dijabarkan dengan metode deskriptif. Penjabaran menggunakan metode deskriptif dimaksudkan guna memberikan gambaran hasil analisis secara utuh dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Penenggelaman Kapal terhadap Kapal Pencuri Ikan di WPP Indonesia
Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat, maka kebijakan publik haruslah dibentuk oleh otoritas politik (yakni mereka yang menerima mandat dari publik dan pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat) (Suharto, 2008). Kebijakan negara selalu mempunyai arah tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan (Madani, 2011). Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan publik yang baik (Nugroho, 2011). Penelitian Enceng dan Madya (2014), tentang “Evaluasi Perumusan, Implementasi, dan Lingkungan Kebijakan”, menyebutkan bahwa pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus menterjemahkan aksi yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan kebijakan.
Cara atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah digambarkan melalui implementasi regulasi yang sudah dimiliki. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Grindle, 1980). Pembuatan kebijakan merupakan penjamin konsistensi kepastian hukum, yang dibutuhkan guna memperhitungkan maupun mengantisipasi resiko diberlakukannya tindakan penenggelaman kapal sebagai peraturan publik. Menurut Menteri KP (Susi Pudjiastuti) sejak bulan Oktober 2014 hingga bulan Juli tahun 2017, KKP sudah menenggelamkan 317 kapal pencuri ikan. Kapal asing yang paling banyak tertangkap
yaitu Vietnam (142 kapal), Filipina (70 kapal), dan Malaysia (58 kapal) (Aliya, 2017). Tindakan penenggelaman kapal sebenarnya sudah dilakukan sebelum era Menteri KP yang sekarang (Tabel 1).
Tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia sejak tahun 2003 telah menunjukkan ketegasannya kepada pelaku pencurian ikan. Lahirnya kebijakan penenggelaman kapal merupakan bentuk aksi
reaktif diambilnya SDI di WPP Indonesia secara ilegal. Berdasarkan Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal , Unreported , and Unregulated  Fishing Tahun 2012-2016 (Kepmen KP RI No. KEP.50/MEN/2012), diketahui bahwa Indonesia mempunyai sebelas WPP (Tabel 2).
Tabel 1. Data Penenggelaman Kapal sebelum Menteri Susi Pudjiastuti. Table 1. Data of Sinking of Ships before Minister Susi Pudjiastuti’s Leadership.
Waktu/ Time Kasus/ Cases Jumlah Kapal/ Total Ship 29 Januari 2003/ 29 th January 2003 Penenggelaman kapal motor berbendera Filipina yang sedang mencuri ikan di Perairan Sulawasi Utara, oleh TNI AL / Drowning a Philippine-flagged motorized boat stealing fish in the North Sulawasi Waters, by the Navy 4 24 Oktober 2004/ 24 th October 2004 Penenggelamam kapal penangkap ikan asing asal Thailand di Selat Gelasa, Bangka Belitung, oleh TNI AL/ Thai foreign fishing vessel catcher in Gelasa Strait, Bangka Belitung, by Navy 2
Sumber: Budiman (2015)/ Source: Budiman (2015)
Tabel 2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
Table 2. Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia.
No. WPP-NRI Wilayah Pengelolaan Perikanan 1. WPP RI 571 Selat Malaka / Malacca Strait 2. WPP RI 572 Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda/ Indian Ocean west of Sumatra and Sunda Strait 3. WPP-RI 573 Samudera Hindia selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Timor bagian Barat/ South Indian Ocean Java to southern Nusa Tenggara, Savu Sea, and West Timor 4. WPP-RI 711 Selat Karimata, Laut China Selatan, dan Natuna/ Karimata Strait, South China Sea, and Natuna 5. WPP-RI 712 Laut Jawa/ Java Sea 6. WPP-RI 713 Selatan Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali/ South of Makassar, Bone Bay, Flores Sea, and Bali Sea 7. WPP-RI 714 Teluk Tolo dan Laut Banda/ Tolo Bay and the Banda Sea 8. WPP-RI 715 Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau/ Tomini Bay, Maluku Sea, Halmahera Sea, Seram Sea, and Berau Bay 9. WPP-RI 716 Laut Sulawesi dan utara Pulau Halmahera/ Sulawesi Sea and north of Halmahera Island 10. WPP-RI 717 Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik/ Cenderawasih Bay and the Pacific Ocean 11. WPP-RI 718 Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur/ Aru Sea, Arafuru Sea, and East Timor Sea
Sumber: Kepmen KP RI No. KEP.50/MEN/2012/ Source:Ministerial Decree No. KP RI. KEP.50 / MEN / 2012
Tabel 2, menjelaskan bahwa luasnya WPP yang dimiliki mengharuskan pemerintah melakukan pengawasan ketat mencegah adanya pencurian ikan. Luasnya WPP Indonesia yang menguntungkan, juga dapat menyebabkan adanya IUU Fishing . Praktek IUU Fishing mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, kerugian negara, maupun mengancam kedaulatan negara.
Penegakan hukum sebagai bagian tidak terpisahkan dalam menata bangunan hukum yang baik. Minimnya prasarana dan sarana, membuat aktivitas aparat keamanan menegakkan hukum sejauh ini belum mampu dilakukan secara optimal (Hadiwijoyo, 2009). Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya hambatan, sehingga sulit bagi hukum bisa mengatur dengan berhasil (Rahardjo, 2009). Populasi ikan yang semula diyakini sebagai tidak terbatas, kemudian mulai dirasakan akan terancam dengan semakin canggihnya armada kapal serta alat penangkapan ikan, apabila tidak dibarengi adanya kebijakan pengelolaan dan konservasi perikanan yang baik (Ariadno, 2005). Pada fase inilah peran kebijakan dibutuhkan menjadi media kontrol (pencegahan), terhadap tindakan yang mengganggu stabilitas pengelolaan maupun kelestarian SDI.
Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (Dye, 1995). Ketegasan melaksanakan kebijakan oleh pemerintah (KKP), membuktikan sikap serius Indonesia mempertahankan SDI bagi kesejahteraan masyarakat. Fungsi kebijakan mempunyai sifat mengikat dan/atau memaksa. Perumusan kaidah kebijakan tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang ada (efektivitasnya bertumpu pada aspek operasional). Peran aparat penegak hukum dibutuhkan dalam memberikan sanksi yang dinilai penting dan sangat menentukan tercapainya kepatuhan. Penegakan supremasi hukum yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparatur hukumnya (Utsman, 2009).

## Tinjauan  Yuridis Tindakan Penenggelaman Kapal
Tata  hukum  itu  merupakan  filter  yang menyaring kebijaksanaan pemerintah sehingga menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan (Abdurrahman, 2009). Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak
dan kewajiban (Friedman, 2009). Terciptanya bangunan hukum nasional yang baik membentuk harmonisasi pengelolaan perikanan yang terarah dalam mencapai tujuannya, serta upaya memberantas kegiatan IUU Fishing . Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing dapat ditindak tegas, apabila akibat kejahatannya dirasakan oleh Indonesia.
Tindakan pencurian ikan yang terjadi selama ini sebagian besar pelakunya nelayan asing. Modus pencurian ikan oleh nelayan asing biasanya menggunakan bendera Indonesia ataupun menggunakan anak buah kapal atau awak dari Indonesia (Yoz, 2012).
Pelanggaran juga dilakukan oleh investor atau perusahaan asing yang berdomisili di Indonesia dan memasok ikan tangkapan hasil pencurian ikan. Menteri KP menyampaikan, bahwa jumlah tangkapan ilegal untuk semua jenis ikan sebuah kapal asing di perairan Indonesia bisa mencapai 300 ton hingga 600 ton per tahun. Kondisi ini menyebabkan Indonesia diperkirakan rugi sekitar US$15 miliar-US$25 miliar per tahunnya (Dharanindra, 2016).
Ketentuan internasional yang memberikan limitasi terhadap subjek orang yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan ZEE diatur dalam UNCLOS, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan United  Nations  Convention  on  the Law  of  the  Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut). Ratifikasi terhadap UNCLOS, membawa konsekuensi logis bagi Indonesia untuk melaksanakan amanat mengenai hak maupun kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan berdasarkan hukum internasional. Implikasi  ratifikasi  UNCLOS  1982  mengharuskan Indonesia menjaga kekayaan sumber daya alam di laut, serta memanfaatkannya dengan optimal bagi kepentingan nasional dan seluruh rakyat Indonesia. Apabila pembuatan perjanjian telah sampai tahap pengikatan (ratifikasi), maka regulasi yang mempengaruhi tidak hanya ketentuan hokum internasional saja (berkaitan juga dengan pemenuhan ketentuan hukum nasional suatu negara) (Widagdo, 2008).
Tindak pidana sektor perikanan terkait pencurian ikan dalam UNCLOS diatur pada  Pasal 73 ayat (3), yang isinya:
Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan  perikanan  di  zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan,  jika  tidak  ada  perjanjian sebaliknya  antara  negara-negara  yang bersangkutan,  atau  setiap  bentuk hukuman badan lainnya.
Pasal ini memberikan ketegasan, bahwa Indonesia mempunyai hak menggunakan regulasi nasionalnya pada lingkup yang ditentukan oleh UNCLOS. Materi Pasal 73 ayat (3), secara jelas membatasi pengaturan hanya manusia dan bukan kapalnya. Menurut UNCLOS warga negara asing yang tertangkap hanya boleh diberikan sanksi denda dan kemudian dideportasi, apabila tidak ada perjanjian bilateral.
Pasal 73 ayat (3), merupakan acuan ketentuan yang dipedomani Pasal 102 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).  Pasal 102 UU perikanan materinya mengatur:
Ketentuan tentang pidana penjara dalam
Undang-Undang  ini  tidak  berlaku  bagi tindak  pidana  di  bidang  perikanan  yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf b,  kecuali  telah  ada  perjanjian  antara
Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan pemerintah negara yang bersangkutan.
Pasal 102 UU Perikanan dan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS, intinya menjelaskan mengenai warga negara asing yang tertangkap melakukan pencurian ikan di WPP Indonesia dan didakwa dengan ancaman pidana penjara, menjadi tidak berlaku (kecuali pemerintah mempunyai perjanjian bilateral dengan negara yang bersangkutan). Pasal 102 materinya mengatur tentang kewenangan hukuman awak kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan (sesuai koridor kerja sama antarnegara).
Pengaturan kewajiban kapal asing yang berada di wilayah laut nasional, sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Pasal 4 ayat (1), huruf a). Isi ketentuan pasal tersebut yaitu:
(1)  Dalam  melaksanakan  Lintas  Damai melalui  Laut  Teritorial  dan  Perairan Kepulauan,  kapal  asing  tidak  boleh melakukan salah satu kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. ..... Melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan  kekerasan  terhadap kedaulatan,  keutuhan  wilayah, kemerdekaan politik Negara pantai, atau  dengan  cara  lain  apapun yang  merupakan  pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana  tercantum  dalam Piagam  Perserikatan  Bangsa-
Bangsa;
Materi pasal ini relevan diterapkan untuk menindak kapal asing pencuri ikan di wilayah WPP Indonesia. Pencurian ikan oleh kapal berbendera asing menurut Pasal 4 ayat (1), huruf a, termasuk perbuatan ancaman terhadap kedaulatan negara Indonesia.
Regulasi nasional yang menguatkan sanksi bagi pengancam kedaulatan (pencuri ikan) adalah Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia, yang materinya:
(1). .. Yurisdiksi  dalam  penegakan  kedaulatan dan  hukum  terhadap  kapal  asing yang  sedang  melintasi  laut  teritorial dan  perairan  kepulauan  Indonesia dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan Konvensi,  hukum  internasional  lainnya, dan  peraturan  perundang-perundangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal 24 ayat (2), menyebutkan bahwa yurisdiksi terhadap kapal asing bisa mengenai pidana, perdata, dan lainnya.
Pasal sanksi pidana pelaku pencurian SDI menurut UU Perikanan diatur dalam Pasal 69 ayat (4):
(4). .. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  penyidik  atau pengawas  perikanan  dapat  melakukan tindakan  khusus  berupa  pembakaran atau  penenggelaman  kapal  perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup .
Pasal ini menjelaskan bahwa penyidik atau pengawas perikanan, berwenang melakukan
tindakan khusus membakar/menenggelamkan kapal asing dengan bukti memadai. Menurut penjelasan Pasal 69 ayat (4), bukti permulaan adalah untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, missalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan atau mengangkut ikan ketika memasuki WPP Negara Republik Indonesia.
Tindak pidana yang terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal adalah kapal perikanan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), maupun terbukti melakukan pencurian dan/atau membawa ikan dalam WPP Indonesia secara tidak sah. Hal itu sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) pada UU Perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Indonesia wajib memiliki SIPI. Pasal 27 ayat (2) diperkuat dengan adanya ketentuan sanksi dalam Pasal 93 ayat (2), yang isinya menjelaskan bahwa setiap pemilik dan atau pengoperasi kapal penangkapan ikan berbendera asing tanpa dilengkapi SIPI, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal 20 miliar rupiah.
Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 93 ayat (2), memberikan pengertian maupun batasan sanksi kepada orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal berbendera asing, tanpa
dilengkapi dengan dokumen SIPI. Ketentuan materi kedua pasal tersebut relevan dikenakan bagi kapal berbendera asing yang tertangkap melakukan pencurian ikan. Pasal 28 ayat (1) dalam UU Perikanan, juga menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkutan di WPP Indonesia wajib memiliki SIKPI. Ketentuan bagi mereka yang tidak memiliki SIKPI menurut Pasal 94 UU Perikanan, bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 94 ini merupakan kesatuan ketentuan yang akan dibebankan, apabila pemilik kapal dan/atau yang mengoperasikannya terbukti tidak memiliki SIKPI.
Identifikasi  ketentuan  nasional  maupun internasional terkait kebijakan penenggelaman kapal secara jelas, disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3, menerangkan bahwa pelaku pencurian SDI diberikan tindakan tegas berupa denda/dideportasi tanpa dikenai pidana kurungan. Peran regulasi nasional bisa digunakan menyita kapal atau bahkan membakar/menenggelamkan. Berdasarkan kajian terhadap aspek hukum, kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah (KKP) selaras dengan amanat UU nasional dan ketentuan internasional (UNCLOS). Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain (Abdul, 2016).

## Tabel 3. Identifikasi Regulasi Penenggelaman Kapal.
Table 3. Identification of Ship Sinking Regulations.
Peraturan/ Regulation Pasal/ Clause Relevansi/ Relevance United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 73 ayat (3)/ 73 paragraph (3) Pasal ini diterapkan untuk mengetahui batasan penerapan sanksi terhadap awak kapal perikanan yang melakukan pelanggaran di ZEE/ This article is applied to determine the limits of sanctions imposed on fishing crew members who committed violations in ZEE Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia / Law Number 6 Year 1996, concerning Indonesian Waters 24 ayat (2)/ 24 paragraph (2) Pasal ini dijadikan dasar hukum menerapkan ketentuan nasional terhadap kapal perikanan berbendera asing yang merugikan negara di WPP Indonesia/ This article shall serve as the legal basis for applying national regulations on foreign flagged fishing vessels which are detrimental to the state in WPP Indonesia
Peraturan/ Regulation Pasal/ Clause Relevansi/ Relevance Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan/
Law Number 31 Year 2004, the latest amendment through Law Number 45 Year 2009, concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 regarding Fisheries 69 ayat (4)/ 69 paragraph (4) Pasal ini digunakan sebagai payung hukum bagi individu yang melaksanakan penenggelaman kapal dengan bukti yang memadai/ This Article is used as a legal umbrella for individuals who carry out vessel sinks with sufficient evidence 27 ayat (2) juncto 93 ayat (2)/ 27 paragraph (2) juncto 93 paragraph (2) Pasal ini dipakai sebagai petunjuk ketentuan sanksi (pidana dan denda) bagi individu yang tidak memiliki SIPI/ This article is used as a guide to the provision of sanctions (criminal and fines) for individuals who do not have SIPI 28 ayat (1) juncto 94/ 28 paragraph (1) juncto 94 102 Pasal ini diacu sebagai ketetapan sanksi (pidana dan denda) bagi individu yang mengangkut ikan menggunakan kapal tanpa dilengkapi SIKPI/ This Article is referred to as the provision of sanctions (penalties and fines) for individuals carrying fish by boat without being equipped with SIKPI 102 Pasal ini terkait dengan koridor pemberian sanksi kepada warga negara asing yang terbukti melakukan pidana perikanan di WPP Indonesia/ This article relates to the corridor of sanction to foreign nationals proven to conduct fishery crime in WPP Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan
Indonesia/ Government Regulation No. 36/2002 on the Rights and Obligations of Foreign Ships Implementing the Cross-Through of Indonesian Waters 4 ayat (1)/ 4 paragraph (1) Pasal ini merupakan landasan hukum bagi kapal perikanan berbendera asing yang menganggu kedaulatan negara (pencurian ikan bisa dianggap kejahatan yang mengancam kedaulatan)/ This article is the legal basis for foreign flag vessels that interfere with state sovereignty (fish theft may be considered a crime that threatens sovereignty)
Lanjutan Tabel 3/ Continue Table 3

## Proses Penenggelaman Kapal
Penelitian Akib (2010), tentang “Implementasi Kebijakan (Apa, Mengapa, dan Bagaimana)”, menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti melalui implementasi. Pada tataran ini pemerintah dituntut membuat kebijakan publik yang unggul (berdaya saing) sebagai upaya mencapai target pembangunan, menyelesaikan permasalahan, dan acuan strategis pemenuhan tujuan. Sinergitas otoritas pusat maupun daerah serta aparat dibutuhkan dalam menjaga pemanfaatan SDI lebih terkendali, efektif, dan bertanggung jawab.
Kebijakan menenggelamkan kapal oleh pemerintah (KKP) selama ini, aplikasinya sudah mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Proses sebelum eksekusi penenggelaman kapal sesuai putusan pengadilan adalah:
1.  Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh penyidik selaku pelaksana mempertimbangkan keselamatan perlayaran dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
2.  Memastikan kondisi kapal yang ditenggelamkan dalam kondisi bebas dari benda/substansi yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.
3.  Melaporkan kepada pimpinan masing-masing instansi.
Penanganan tindakan pidana perikanan, disikapi melalui penandatanganan Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP dengan
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Alur proses tindakan penenggelaman kapal oleh pemerintah, dapat dilihat pada Gambar 1.
• Kapal ditangkap dapat langsung dimusnahkan/ The capture vessels can be directly destroyed Pelaksana / Implementers : Kapal Pengawas & PPNS dari Pengawas Perikanan/PSDKP, TNI AL, serta POLRI / Stakeholders of supervisor instituion for IUU fishing )
• Landasan/ Based on : - Bukti permulaan yang cukup/ Sufficient initial evidence - Objektif (berbendera asing)/ objective/Foreign flag - Subjektif (nahkoda bermanuver yang membahayakan & ada perlawanan)/ Subjective (the captain maneuvered harm and resistance
- Nilai ekonomis rendah / low value - Tidak memungkinkan dibawa ke pangkalan/
Not possible to take to the base Pada Saat Kejadian Penangkapan / At the time of the arrest Proses Hukum / Law Process Penyidikan/ Investigation Penuntutan/ Prosecution Persidangan/ Trial • Proses s/d 30 hari/ Process s/d 30/days • P 21
Penenggelaman Barang Bukti (Kapal)/ Scuttling of IUU evidence (ship )
• Proses penyidikan/penuntutan/persidangan barang bukti (kapal) dapat ditenggelamkan melalui surat permohonan penyidik (KKP) kepada Ketua Pengadilan/ The process of investigation / prosecution / trial of evidence (vessel) can be submerged through letter of request of investigator (KKP) to the Chief Justic e
• Permohonan disetujui: proses penenggelaman  dari jaksa dilimpahkan ke KKP (Berita Acara Serah Terima Penenggelaman)/ Application is approved: the drowning process of the prosecutor is delegated to the CTF (Official Report on the Handover of Scuttling)
• TNI AL mengeksekusi penenggelaman/ Navy Executes scuttling
Putusan Pengadilan Negeri/ The Decision of District Court
• Barang bukti disita negara/ E vidence seized by the state
• Tersangka dipidana (nahkoda & awak kapal)/ The suspect is convicted (captain & crew)
• Denda/ Fine
Upaya hukum/ legal Effort
• Banding pengadilan Tinggi/ High court appeal
• Kasasi Mahkamah Agung/ Supreme court appeal
• Peninjauan Kembali (PK)/ Review Putusan Tetap/ Incrach t
Penenggelaman Barang Bukti (Kapal) Pelaku
Pencurian Ikan/ Scuttling of IIU
Evidence (Ship)
Gambar 1, menunjukkan bahwa proses penindakan terhadap barang bukti kapal pencurian ikan di teritorial Indonesia dapat dilaksanakan seketika dan melalui proses pengadilan. Tulisan Budiman (2015), menjelaskan:
“ Pemeriksaan  dokumen  perizinan  dan pemeriksaan  alat  tangkap  yang  tidak dimasukan  ke  dalam  kapal  oleh  penyidik hanya  dapat  dilakukan  setelah  penyidik melakukan  upaya  menghentikan  atau pengejaran seketika. Prosedur penghentian dan pengejaran seketika mengikuti 5 (lima) tahap  ketentuan.  Dari  isyarat  pengibaran bendera,  lampu    optis  sampai  terakhir tembakan  ke  arah  bawah  kapal  yang diperkirakan tidak ditempati awak kapal ”.
Tindakan seketika merujuk Pasal 111 UNCLOS ayat (1), yang secara umum mengatur tentang hak pengejaran seketika (hot  pusuit ). Menurut pasal ini Indonesia memiliki wewenang melakukan tindakan seketika, jika mempunyai alasan cukup mengira bahwa kapal asing melanggar peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
Dasar hukum mengenai barang bukti mengacu Pasal 76A UU Perikanan, yang mengatur tentang:
Benda  dan/atau  alat  yang  digunakan dalam  dan/atau  yang  dihasilkan  dari tindak  pidana  perikanan  dapat  dirampas untuk  negara  atau  dimusnahkan  setelah mendapat  persetujuan  ketua  pengadilan negeri.
Barang bukti hasil penyitaan melalui proses pengadilan setelah putusan menjadi tetap, pemerintah memiliki upaya lainnya selain ditenggelamkan. Tindakan pemerintah terhadap barang bukti kapal diatur Pasal 76C UU Perikanan, yang ketentuan pasalnya membahas:
(1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
(2) . . Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) . . Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Benda dan atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Implementasi hukum merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan (meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat) (Akib, 2010). Kegiatan penenggelaman kapal adalah bentuk aplikasi kebijakan yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pencurian ikan, serta menjaga kewibawaan Indonesia di mata dunia.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan
Kebijakan pemerintah (KKP) menindak tegas pencuri ikan dengan menenggelamkan kapal asing, sudah dilakukan sejak tahun 2003. Tindakan tersebut menurut kajian tidak melanggar ketentuan nasional (UU Perikanan dan UU No. 6/1996) ataupun internasional (UNCLOS). Berdasarkan hasil  identifikasi  hukum  tidak  ada  pasal  yang melarang adanya penenggelaman kapal pencuri ikan, meskipun ada opsi penghibahan/dilelang. Ketentuan nasional dan internasional, secara tegas mensahkan tindakan pemerintah (KKP) melakukan penenggelaman kapal bagi pelaku illegal fishing .
Proses penenggelaman kapal pencuri ikan selama ini telah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan peraturan nasional. Menurut hukum yang berlaku, proses penindakan ini bisa dilaksanakan seketika maupun melalui pengadilan. Kebijakan penenggelaman kapal adalah salah bentuk keseriusan pemerintah memberantas isu global IUU Fishing . Hal ini dimaksudkan untuk menjaga wilayah serta kedaulatan; menimbulkan efek jera; dan mengamankan laut dari penjarahan pihak asing. Pelaksanaan penenggelaman kapal pencuri ikan merupakan upaya pemerintah menunjukkan
kewajiban melindungi wilayah kedaulatan perairan beserta SDI yang terkandung di dalamnya.

## Implikasi Kebijakan
Implikasi kebijakan hasil penelitian ini yaitu mendorong pemerintah tetap melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal. Kebijakan tersebut tidak akan memperburuk hubungan antarnegara, karena tindakan warga suatu negara yang melakukan kejahatan di negara lain tidak dibenarkan. Tindakan kriminal pencurian ikan pada wilayah WPP Indonesia, jika dibiarkan menyebabkan kerugian yang semakin besar bagi pendapatan negara. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal tidak berizin untuk menangkap ikan danmelanggar prosedur yang benar. Penenggelaman kapal pencuri ikan dilakukan atas dasar ketentuan internasionalserta nasional yang sah dan sebagai upaya menjaga kekayaan alam negara. Kebijakan pemerintah (KKP) ini tetap harus memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, keselamatan pelayaran, dan memastikan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya penolakan/protes dari negara asal, maupun pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya kebijakan penenggelaman terhadap kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Tukul Rameyo Adi sebagai kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, F. 2016. Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Teritorial Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 1/Jan/2016. (156-174).
Abdurrahman, M. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Press.
Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan; Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Makassar: Universitas Negeri Makassar, Volume 1, Nomor 1, Februari 2010. (1-11).
Aliya, A. 2017. Susi Beberkan Alasan Penenggelaman Kapal Asing di Forum Kelautan Eropa. https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-3672469/susi-beberkan-alasan -peneng-
gelaman-kapal-asing-di-forum-kelautan-eropa?_ g a = 2 . 1 9 4 2 5 5 9 8 3 . 3 3 5 6 8 9 4 2 2 . 1 5 0 7 2 4 9402-936419323.1421807110. Tanggal diunduh: 9 Oktober 2017.
Ariadno, M.K. 2005. Kepentingan Indonesia dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas Jurnal Hukum Internasional (Indonesia Journal of International Law), Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 3, April 2005. (503-544).
BAPPENAS. 2014. Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS-Direktorat Kelautan dan Perikanan.
Budiman, H. (2015). Tenggelamkan Saja Kapal Asing Itu. http://www.kompasiana.com/ hendra_budiman/tenggelamkan-saja-kapal- asing-itu54f3cbd3745513802b6c8025.Tanggal diunduh: 19 April 2017.
Dharanindra, C.V. 2016. Mempertanyakan Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing. http:// pssat.ugm. ac.id/2016/03/24/mempertanyakan-tindakan- penenggelaman-kapal-asing/. Tanggal diunduh:
5 Juni 2017.
Dye, T.R. 1995. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall.
Enceng dan F. Madya. 2014. Evaluasi Perumusan,
Implementasi, dan Lingkungan Kebijakan. Jurnal Kebijakan Publik. Riau: Universitas Riau, Volume 5, Nomor 3, Maret 2014. (1-8).
Friedman, L.M. 2009. Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial). Bandung: Nusa Media.
Grindle, M.S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World . New Jersey: Princeton University Press.
Hadiwijoyo, S.S. 2009. Batas Wilayah Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan” (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis). Yogyakarta: Gava Media.
Intim News. 2017. Gubernur Maluku Kritisi Kebijakan Menteri Susi Tenggelamkan Kapal.http://intim. news/2017/04/gubernur-maluku-kritisi-kebija- kan-menteri-susi-tenggelamkan-kapal/. Tanggal diunduh: 5 Juni 2017.
Irianto, S. dan Shidarta. 2009. Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012, tentang
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penang- gulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016. Ditetapkan di Jakarta (Tanggal 27 Desember 2012).
Lubis, H.  2016. Kajian Hukum Penenggelaman Kapal Perikanan. Dimuat pada SK. Prestasi Reformasi di Medan, No.471, Edisi Minggu ke-5 (September 2015).
Madani, M. 2011. Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nugroho, R. 2011. Public Policy (Dinamika Kebija- kan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Pendidikan Indonesia. 2016. Rumusan Deklarasi Djuanda tentang Wilayah Perairan Indonesia. https://www.padamu.net/rumusan-deklarasi- djuanda. Tanggal diunduh: 9 Oktober 2017.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209.
Rahardjo, S. 2009. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Siombo, M.R. 2010. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Subarsono, A. G. 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharto, E. 2008. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) “Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers with Special Needs) pada Sektor Pelayanan Publik”. Lembaga Administrasi Negara. Sahira Butik Hotel (Bogor 9-10 Oktober 2008). http://www.policy.hu/ suharto/Naskah%20PDF/LANPelayananPublik. pdf.  Tanggal diunduh: 7Juni 2017.
Tempo. 2017. Potensi Ikan Tangkap RI Mencapai 12,5 Juta Ton. https://bisnis.tempo.co/ read/886011/ potensi-ikan-tangkap-ri-mencapai-125-juta-ton. Tanggal diunduh: 23 November 2017.
United Nation Convention on the Law of the Sea. 1982. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.
Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan 19 Oktober 1999. Perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga disahkan 10 November 2001. Perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002.
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3)
Utsman, S. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Widagdo, S. 2008. Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
Wignjosoebroto, S. 2002. Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya). Jakarta: ELSA dan HUMA.
Yoz. 2012. KKP Diminta Usut Pencurian Ikan di Papua. http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt4fa390f6b2ba0/kkp-diminta-usut-pencurian- ikan-di-papua. Tanggal diunduh: 23 November 2017.