## PERAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER INDIVIDUAL DALAM KESEIMBANGAN BERUSAHA
Oleh : Hj. Azizah
Fakultas Hukum Universitas Islam OKI (Uniski) Kayuagung Sumsel Email: aazizah895@gmail.com

## Abstrak
Empat  pilar kebangsaan  sangat  perlu dipahami, dikaji  dan diterapkan sebagai  etika bermasyarakat dan  bernegara.  Dalam  kaitannya  dengan  keseimbangan  berusaha,  peran  empat  pilar  menjadi  basis utama  dalam  membentuk  karakter  individual  pelaku  usaha,  keseimbangan  ini  bermuara  pada keadilan  bagi  masyarakat  dan  pelaku  usaha.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Antimonopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  juga  mengatur  tentang  keseimbangan. Namun  makna  keseimbangan  yang  berbasis  empat  pilar  perlu  diteliti  lebih  lanjut  dan dikembangkan,  sehingga  keseimbangan  antara  pelaku  usaha  yang  berbasis  moral  dan  karakter individual dapat terwujud.

## Kata Kunci: Empat Pilar Kebangsaan, etika individual, keseimbangan

## Abstract
The four pillars of nationality so it should be understood, assessed and applied as a society and a state ethics. In relation to the balance sought, the role of the four pillars become the main base in shaping  the  character  of  individual  businesses,  this  balance  leads  to  justice  for  communities  and businesses. Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of the Antimonopoly and unfair competition also regulates  the  balance.  But  the  meaning  is  based  on  four  pillars  balance  needs  to  be  further investigated  and  developed,  so  that  the  balance  between  businesses  that  based  on  moral  and individual character can be realized.

## Keywords: Four Pillars of Nationality, Ethical Individual, Balance

## A. Latar Belakang
Empat  pilar  (Pancasila,  Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indone- sia dan Bhinneka Tunggal Ika) merupakan pilar dalam  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  bagi  rakyat  Indonesia.  Sehingga diperlukan  landasan  riil  dan  konkrit  yang  dapat dimanfaatkan  dalam  persaingan  menghadapi globalisasi.  Untuk  itulah  perlu  difahami  secara memadai  makna  empat  pilar  tersebut,  sehingga dapat  memberikan  penilaian  secara  tepat,  arif dan  bijaksana  terhadap  empat  pilar  dimaksud, dan dapat menempatkan secara akurat dan pro-
Nilai-nilai  pancasila  sebagai  dasar  filsafat negara  Indonesia,  pada  hakikatnya  merupakan suatu  sumber  dari  segala  sumber  hukum  dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari se- gala  sumber  hukum  secara  objektif  merupakan suatu  pandangan  hidup,  kesadaran,  cita  hukum serta  cita  moral  yang  luhur  yang  meliputi  sua- sana  kejiwaan  serta  watak  bangsa  Indonesia, yang  pada  tanggal  18  Agustus  1945  telah  dipa- datkan  dan  diabstraksikan  oleh  para  pendiri  ne- gara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yu- ridis formal menjadi dasar falsafah negara Indo- nesia. 1 Lima nilai dimaksud dapat mengeja- porsional dalam hidup bermasyarakat,   berbang- sa dan bernegara.
1 Kaelan, Pendidikan Pancasila , Paradigma, Yogyakarta, 2010, hal. 77.
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 567 - 576
wantah dalam salah satu sisi kegiatan perekono- mian.
Kegiatan  ekonomi  merupakan  aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan ma- nusia, bahkan kegiatan ekonomi telah ada sejak manusia  mengenal  kebudayaan.  Kegiatan  eko- nomi merupakan salah satu  pilar penting dalam dinamika  kehidupan  manusia,  karena  manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup baik primer, sekunder  maupun  tertier,  sehingga  semakin kompleks  kebutuhan  manusia  akan  semakin meningkat pula kegiatan ekonominya.
Dalam  kegiatan  ekonomi,  tidak  terlepas dari  terjadinya  persaingan  antara  pelaku  usaha, hal mana merupakan persyaratan bagi terseleng- garanya  ekonomi  pasar,  terlebih  lagi  dalam  era global yang menuntut sistem ekonomi pasar be- bas,  sehingga  persaingan  antar  pelaku  usaha akan lebih terbuka. Adakalanya persaingan usa- ha  tersebut  merupakan  persaingan  yang  sehat ( fair competition ), namun dapat juga terjadi pe- laku  usaha  demi  untuk  mendapatkan  keuntu- ngan sebesar-besarnya melakukan persaingan ti- dak sehat ( unfair competition ).
Untuk  mencegah  timbulnya  persaingan usaha  yang  tidak  sehat,  maka  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara jelas dan terstruktur tentang perjanjian yang dilarang, ke- giatan  yang dilarang dan posisi dominan. Sehu- bungan dengan 3 (tiga) hal tersebut, maka seca- ra  substansial  berpotensi  membuka  peluang  be- sar  untuk  terjadinya  praktik  monopoli  dan  per- saingan usaha yang tidak sehat, apalagi sebagian besar transaksi bisnis memang berdasarkan per- janjian antara pelaku usaha.
Terdapat  beberapa  contoh  kasus  terkait yang berhubungan dengan monopoli dan persai- ngan  usaha  di  Indonesia  yang  diputus  oleh KPPU.  Misalnya:  Putusan  Perkara  Nomor  03/ KPPU-L-I/2000  tentang  Retail  Indomaret,  da- lam  hal  ini  PT.  Indomarco  Prismatama  dalam menjalankan  usahanya  berupa  pendirian  mini- market bernama Indomaret telah mengakibatkan tersingkirnya warung tradisional di sekitar loka- si  dimana  minimarket  Indomaret  berada.  Oleh karena itu, keberadaan Indomaret harus ditinjau kembali. Dalam pandangan Majelis Komisi, PT. Indomarco Prismatama dipandang telah menga- baikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No- mor 5/1999 tentang Asas dan Tujuan, yaitu bah-
wa  PT.  Indomarco  Prismatama  dalam  menja- lankan  kegiatan  usahanya  kurang  memperhati- kan  asas  demokrasi  ekonomi  dan  kurang  mem- perhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.
Oleh  karena  itu,  perlu  dipahami  tentang empat  pilar  dalam  kaitan  penerapannya  dengan keseimbangan  berusaha  dalam  negara  kesatuan Republik Indonesia. Hal ini harus mendasari ka- rakter  masyarakat  dalam  kehidupan  perekono- mian,  yakni  dalam hal  kesempatan dan keseim- bangan  berusaha.  Berangkat  dari  latar  belakang tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana  peran  empat  pilar  kebangsa- an dalam membentuk karakter keseimba- ngan dalam berusaha?
b. Bagaimana  perspektif  penerapan  empat pilar  kebangsaan  dalam  kaitannya  de- ngan etika individual pelaku usaha?

## B. Pembahasan
1. Nilai  Idiil  dan  Riil  yang  Mendasari  Pe- maknaan Keseimbangan
Pancasila sebagai dasar filsafat negara ser- ta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya  merupakan  suatu  nilai-nilai  yang bersifat sistematis. Oleh karena itu sebagai suatu dasar  filsafat,  maka  silai-sila  pancasila  merupa- kan suatu kesatuan yang bulat, hirarkhis dan sis- tematis. Dalam pengertian ini lah, maka sila-sila pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dika- renakan  merupakan  suatu  sistem  filsafat,  maka kelima sila bukan dimaknai  terpisah dan memi- liki  makna  sendiri-sendiri,  melainkan  memiliki esensi  makna  yang  utuh. 2 Dengan  kata  lain, Pancasila  tersusun  secara  hirarkhis 3 dan  ber- bentuk piramidal. 4
2 Kaelan, Ibid ., hal. 75.
3 Kaelan, Pendidikan  Kewarganegaraan ,  Paradigma Yogyakarta, 2010, hal. 10.
4 Kaelan  dalam Ibid., hal.10-11,  bahwa  pengertian  pira- midal di sini digunakan untuk menggambarkan hubungan hirarkhi sila-sila dari pancasila dalam urut-urutan luas dan juga  dalam  hal  sifatnya.  Kalau  dilihat  dari  intinya,  urut- urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat da- lam  luas  dan  isi  sifatnya,  merupakan  pengkhususan  dari sila-sila  yang  di  mukanya.  Jika  urut-urutan  lima  sila  di- anggap  demikian,  maka  diantara  lima  sila  ada  hubungan yang mengikat  yang satu kepada  yang lainnya,  sehingga

## Hj. Azizah
Secara kausalitas, nilai-nilai pancasila ber- sifat objektif dan subjektif. Artinya, esensi nilai- nilai  pancasila  adalah  bersifat  universal,  yaitu ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakya- tan dan Keadilan. Nilai-nilai pancasila yang ber- sifat objektif, yakni:
a. Rumusan dari sila-sila pancasila itu sen- diri  sebenarnya  hakikat  maknanya  yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang  umum  universal  dan  abstrak,  kare- na merupakan suatu nilai.
b. Inti  dari  nilai-nilai  pancasila  akan  tetap ada  sepanjang  masa  dalam  kehidupan bangsa Indonesia.
c. Pancasila  yang  terkandung  dalam  pem- bukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi  syarat  sebagai  pokok  kaidah yang  fundamental,  sehingga  merupakan suatu  sumber  hukum  positif  di  Indone- sia. Oleh karena itu, dlam hirarkhi suatu tertib hukum Indonesia, pancasila berke- dudukan  sebagai  tertib  hukum  yang  ter- tinggi. 5
Nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diarti- kan  bahwa  keberadaan  nilai-nilai  pancasila  me- lekat pada bangsa Indonesia sendiri,  yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Nilai-nilai  pancasila  timbul  dari  bangsa Indonesia,  sehingga  bangsa  Indonesia sebagai  kausa  materialis.  Nilai-nilai  ter- sebut  sebagai  hasil  pemikiran,  penilaian kritis serta hasil refleksi  filosofis bangsa Indonesia.
b. Nilai-nilai  pancasila  merupakan  filsafat bangsa  Indonesia,  sehingga  merupakan jati  diri  bagi  bangsa  Indonesia,  yang  di- yakini sebagai sumber nilai atas kebena- ran, kebaikan, keadilan dan kebijaksana- an dalam hidup bermasyarakat, berbang- sa dan bernegara.
c. Menurut  Darji  Darmodihardjo,  Nilai-ni- lai pancasila di dalamnya terkandung  tu-
juh  nilai-nilai  kerokhanian,  yakni  nilai kebenaran,  keadilan,  kebaikan,  kebijak- sanaan,  etis,  estetis  dan  nilai  religius, yang  manifestasinya  sesuai  dengan  budi nurani  bangsa  Indonesia,  hal  ini  dikare- nakan bersumber pada kepribadian bang- sa. 6
Jika  dikaji  lebih  lanjut  tentang  makna  ke- seimbangan, maka dapat dikatakan bahwa kese- imbangan  menuju  dan  bermuara  pada  keadilan. Landasan  idiil  yakni  pancasila  yang  mendasari keseimbangan berusaha, harus dimaknai sebagai satu  kesatuan  dari  semua  sila  dari  pancasila yang menjadi basis asas keseimbangan.
Secara konstitusional mengenai penegasan kebijakan  ekonomi  di  Indonesia  pasca  peruba- han ke-empat UUD 1945 tahun 2002 dalam Bab XIV  ditegaskan  bahwa  yang  semula  hanya  ber- judul  ”Kesejahteraan  Sosial”  menjadi  ” Pereko- nomian  Nasional  Dan  Kesejahteraan  Sosial ”. Sebenarnya  sebelum  perubahan  ke-empat  pada tahun 2002, UUD 1945 sudah merupakan kons- titusional  ekonomi  ( the  Constitution  of  econo- mic  policy  atau  Economis  constitution )  disam- ping  fungsinya  sebagai  konstitusi  politik  ( poli- tical  constitution ).  Pasal  33  dan  pasal  34  telah menyebankan UUD 1945 disebut sebagai kons- titusi  yang  berfungsi  sebagai  sumber  nilai  dan norma serta referensi tertinggi dalam rangka ke- bijakan pemerintah dan pembangunan di bidang ekonomi. Ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 yang sebelumnya  hanya  berisi  empat  butir  ketentuan dengan rumusan  yang samar-samar dan bersifat multi-interpretasi, sekarang sejak perubahan ke- empat  pada  2002  Pasal  33  tersebut  dilengkapi. Oleh  karena  itu,  semua  kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikembangkan haruslah mengacu dan/atau  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prin- sip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Seka- rang  masalahnya  bukan  lagi  persoalan  setuju atau tidak setuju dengan ketentuan konstitusio- nal semacam ini. UUD 1945 sebagai hukum  ter-
Pancasila  merpakan suatu kesatuan keseluruhan  yang bu- lat. Dalam susunan hirarkhis dn piramidal, maka Ketuha- nan Yang Maha Esa menjadi basis Kemanusiaan, Persatu- an  Indonesia,  Kerakyatan  dan  Keadilan  sosial.  Dengan demikian,  dimungkinkan  penyesuaian  dengan  keperluan dan  kepentingan  keadaan,  tempat  dan  waktu,  artinya  se- suai  dengan  keperluan  dan  kepentingan  keadaan,  tempat dan waktunya.
5 Kaelan, Op-Cit ., hal. 76.
tinggi merupakan kesepakatan kewarganegaraan dan  konsensus  kebangsaan  yang  tertinggi  yang harus  dijadikan  pegangan  bersama  dalam  sege- nap  aktivitas  penyelenggaraan  negara.  Jika  ke- sepakatan ini dilanggar, kebijakan yang melang-
6 Kaelan, Ibid. , hal. 77.
gar  dapat  dibatalkan  melalui  proses  peradilan. 7 Secara normatif, ketentuan Pasal 33 UUD 1945  sering  dipahami  sebagai  sistem  ekonomi yang layak dipakai oleh bangsa Indonesia. Pada Pasal  33  Ayat  (1),  misalnya  menyebutkan  bah- wa perekonomian nasional disusun sebagi usaha bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan.  Asas ini  dapat  dipandang  sebagai  asas  bersama  (ko- lektif)  yang  bermakna  dalam  konteks  sekarang, yaitu persaudaraan, humanisme dan kemanusia- an. Dengan demikian, ekonomi tidak dipandang sebagai  wujud  sistem  persaingan  liberal  ala barat, tetapi ada nuansa moral dan kebersamaan- nya,  sebagai  refleksi  dari  tanggung  jawab  so- sial. 8 Pasal  ini  pun  menurut  Didik  J.  Rachbini dianggap sebagai dasar ekonomi kerakyatan. 9
Berkaitan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945, M. Dawam Rahar- djo,  berpendapat  bahwa  negara  mempunyai  pe- ranan  dalam  perekonomian.  Peranan  yang  di- maksud, yaitu peranan sebagai regulator dan se- bagai aktor. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, mene- kankan  bahwa  peranan  negara  sebagai  aktor yang  berupa  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN).  Sedangkan  peranan  negara  sebagai regulator  tidak  dijelaskan  dalam  rumusan  yang ada,  kecuali  jika  istilah  “dikuasai”  diinterpreta- sikan  sebagai  “diatur”.  Namun,  yang  diatur  di sini  adalah  sumber  daya  alam  yang  diperguna- kan  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat. Hal yang kontroversial muncul dalam ketentuan Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945.  Ketentuan  ini  se- harusnya  menekankan  dipakainya  asas  “pasar” atau “pasar yang berkeadilan”. 10
Hatta  berpendapat  bahwa  ketentuan  Pasal 33  ayat  (1)  UUD  1945  tersebut  menganut  prin- sip  demokrasi  ekonomi  yang  bertujuan  mewu- judkan  kemakmuran  rakyat  dan  bukan  kemak- muran  individu  sebagaimana  yang  diperboleh- kan dalam sistem ekonomi kapitalis. Dengan de- mikian, Hatta mengidentikkan demokrasi eko-
7 Jimly  Asshiddiqie, Green  Constitution.  Nuansa  Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 , Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 83.
8 Adi  Sulistiyono  dan  Muhammad  Rustamaji, Hukum Ekonomi  Sebagai  Panglima ,  Mas  media  Buana  Pustaka, Sidoarjo, 2009, hal. 38.
9 Didik  J.  Rachbini  dalam  Adi  Sulistiyono  dan  Muham- mad Rustamaji, Ibid .
10 M.  Dawam  Rahardjo,  dalam  Adi  Sulistiyono  dan  Mu- hammad Rustamaji, Ibid., hal. 38-39.
nomi  dengan  kemakmuran  rakyat.  Dengan  kata lain,  demokrasi  ekonomi  sama  dengan  tidak adanya  kesenjangan  ekonomi  atau  terwujudnya keadilan ekonomi dalam masyarakat. 11
Mubyarto  berpendapat  bahwa  ketentuan Pasal  33  UUD  1945  merupakan  pengejawanta- han  pengertian  demokrasi  ekonomi  yang  mam- pu  memberikan  pembagian  kerja,  pendapatan dan  kekayaan  yang  adil  dalam  masyarakat,  dan hal  ini  hanya  bisa  dijamin  jika  semua  masyara- kat  menyadarinya.  Di  lain  sisi,  semua  orang mempunyai hak  yang sama, yaitu  yang diperlu- kan bagi kehidupan manusia yang penuh, berari dan mandiri. Hak yang sama bagi semua orang, meskipun  mempunyai  kekayaan  atau  modal yang berbeda. 12
Dalam hubungan dengan sistem ekonomi, dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  ekonomi  Pan- casila  merupakan  sistem  ekonomi  yang  mampu menjamin  keadilan  ekonomi  dan  sekaligus menjamin pembagian (distribusi) yang adil sete- lah setiap proses produksi terselesaikan. Adanya tiga  bangun  usaha  dalam  perekonomian,  tidak- lah  menghambat  suatu  perwujudan  keadilan ekonomi dan keadilan sosial. 13
Menurut Mubyarto, ciri-ciri sistem ekono- mi pancasila, adalah:
1. Roda  kegiatan  ekonomi  digerakkan  oleh rangsangan-rangsangan  ekonomi,  sosial dan moral.
2. Ada tekad kuat seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerataan sosial.
3. Ada nasionalisme ekonomi.
4. Koperasi  merupakan  sokoguru  ekonomi nasional.
5. Ada  keseimbangan  yang  selaras,  serasi dan seimbang dari perencanaan ekonomi dengan  pelaksanaannya  di  daerah-dae- rah. 14
Bertolak  dari  uraian  tentang  asas  demok- rasi  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  setiap warga negara diberi  kesempatan  yang sama un- tuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan
11 Zulfikri  Suleman, Demokrasi  Untuk  Indonesia:  Pemi- kiran  Politik  Bung  Hatta, PT.  Kompas  Media  Nusantara, Jakarta, 2010, hal. 216.
12 Mubyarto, Sistem  dan  Moral  Ekonomi  Indonesia , LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 34.
13 Mubyarto , Ibid., hal. 36.
14 Mubyarto,  dalam  Adi  Sulistiyono  dan  Muhammad Rustamaji, Op-Cit ., hal. 40.
pemasaran barang dan atau jasa, sehingga dapat aktif  dalam  percepatan  pertumbuhan  ekonomi melalui persaingan usaha yang sehat, efektif dan efisien  dengan  tanpa  pembedaan  perlakuan  ter- hadap pelaku usaha.
Di dalam konsideran menimbang huruf (a) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  terdapat kata ”bahwa pembangunan bidang ekonomi ha- rus  diarahkan  kepada  terwujudnya  kesejahtera- an  rakyat  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945”.
Makna  yang  didapat  dari  konsideran  me- nimbang ini, bahwa untuk mencapai keserasian, pemerintah merumuskan peraturan tentang lara- ngan monopoli dan persaingan tidak sehat terha- dap  rakyat  atau  pelaku  usaha  kedalam  bentuk undang-undang.  Adanya  undang-undang  ini  di- peruntukkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap  pelaku  usaha,  seperti  makna  yang  ter- tera dalam konsideran menimbang huruf (c) yai- tu: ”bahwa setiap setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar”. Makna yang didapat dari konsideran  menimbang  huruf  (a)  dan  (c)  terse- but, berupa perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha.
Menurut  Rudolf  von  Jhering,  hak  adalah sesuatu yang penting bagi seseorang, hak diakui dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, hak adalah  kepentingan  yang  terlindungi,  memiliki kewajiban  untuk  melindungi  kepentingan  yang berhak. 15 Sedangkan  Von  Savigny  dan  Berh- nhard Winchheid  menyatakan bahwa ”hak ada- lah suatu kehendak  yang dilengkapi dengan ke- kuatan. Atas dasar kekuatan ini, maka seseorang berhak atas sesuatu”. 16
Kewajiban  adalah  perbuatan  yang  seseo- rang  harus  melakukannya;  perbuatan  yang  ber- tentangan dengan hal tersebut adalah kesalahan. Menyuruh melakukan suatu kewajiban pada se- seorang,  berarti  mengklaim  bahwa  orang  terse- but  harus  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu. 17 Kewajiban dalam hal ini terdiri dari dua bentuk, yaitu  kewajiban  atas  moral  dan  kewajiban  atas hukum  yang  dapat  dilakukan  bersamaan  atau berbeda. A.K. Sarkar berpendapat memberikan
15 Lily Rasjidi, Filsafat Hukum , Alumni, Bandung, 1988, hal. 83.
16 Ibid.
17 Ibid ., hal. 82.
contoh: ” Adulterated milk may not be sold whe- ther  knowingly  or  otherwise  it  is  a  legal  duty. But surely it is not a moral duty if the selling ta- kes  place  without  the  owner  knowing  that  it  is adulterated” . 18
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 secara  tegas  tidak  mengatur  tentang  hak  dan kewajiban  dari  pelaku  usaha  dan  negara.  Dari penjelasan  undang-undang  ini  terlihat  bahwa undang-undang  ini  terlahir  untuk  menanggula- ngi  adanya  perkembangan  usaha  swasta  yang dalam  kenyataannya  menimbulkan  persaingan usaha yang tidak sehat serta pasar cendrung ter- distorsi.  Oleh  karena  itu,  negara  berkewajiban melindungi  pelaku  usaha  agar  memperoleh  ke- sempatan  berusaha  secara  sehat  dengan  prinsip keseimbangan. Sebaliknya hak pelaku usaha be- rupa  kepentingan  untuk  berusaha  didalam  wila- yah negara Republik Indonesia yang diatur oleh hukum, hak disini terlindungi oleh kekuatan ke- bijakan  pemerintah  dalam  bentuk  Undang-Un- dang  Nomor  5  Tahun  1999.  Sebaliknya,  pelaku usaha  berkewajiban  untuk  menjaga  agar  dalam menjalankan  hak  untuk  berusaha  tersebut  tidak menimbulkan persaingan antar pelaku usaha.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999 menyatakan bahwa “pelaku usaha di Indo- nesia  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan  mem- perhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  No- mor 5 Tahun 1999, diuraikan bahwa undang-un- dang  ini  disusun  berdasarkan  Pancasila  dan UUD  1945,  serta  berasaskan  demokrasi  ekono- mi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan  pelaku  usaha  dan  kepentingan umum  dengan  tujuan  untuk  menjaga  kepenti- ngan umum dan melindungi konsumen, menum- buhkan  iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  ter- ciptanya persaingan usaha yang sehat, dan men- jamin  kepastian  kesempatan  berusaha  yang  sa- ma  bagi  setiap  orang,  mencegah  praktek-prak- tek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, serta men- ciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi na- sional sebagai salah satu upaya meningkatkan
18 A.K. Sarkar dalam Lily Rasjidi, Ibid ., hal 83.
kesejahteraan rakyat.
Di dalam konsideran menimbang huruf (a) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  terdapat kata ”bahwa pembangunan bidang ekonomi ha- rus  diarahkan  kepada  terwujudnya  kesejahtera- an  rakyat  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945”. Makna yang didapat dari konsideran me- nimbang ini, bahwa untuk mencapai keserasian, pemerintah merumuskan peraturan tentang lara- ngan monopoli dan persaingan tidak sehat terha- dap  rakyat  atau  pelaku  usaha  kedalam  bentuk undang-undang.  Adanya  undang-undang  ini  di- peruntukkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap  pelaku  usaha,  seperti  makna  yang  ter- tera dalam konsideran menimbang huruf (c) yai- tu: ”bahwa setiap setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar”. Makna yang didapat dari konsideran  menimbang  huruf  (a)  dan  (c)  terse- but, berupa perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha.
Kewajiban  adalah  perbuatan  yang  seseo- rang  harus  melakukannya;  perbuatan  yang  ber- tentangan dengan hal tersebut adalah kesalahan. Menyuruh melakukan suatu  kewajiban pada se- seorang,  berarti  mengklaim  bahwa  orang  terse- but  harus  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu. 19
Kewajiban dalam hal ini terdiri dari dua bentuk, yaitu  kewajiban  atas  moral  dan  kewajiban  atas hukum  yang  dapat  dilakukan  bersamaan  atau berbeda.  A.K.  Sarkar  berpendapat  memberikan contoh: ” Adulterated milk may not be sold whe- ther  knowingly  or  otherwise  it  is  a  legal  duty. But surely it is not a moral duty if the selling ta- kes  place  without  the  owner  knowing  that  it  is adulterated” . 20
Terdapat  beberapa  contoh  kasus  terkait yang berhubungan dengan monopoli dan persai- ngan  usaha  di  Indonesia  yang  diputus  oleh Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU). Misalnya:  Putusan  perkara  nomor  08/KPP-1/ 2005;  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Sela- tan  nomor  01/KPPU2006/PN.  Jak-Sel;  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  03  K/KPPU/2006 tentang  Penyediaan  Jasa  Survei  Gula  Impor, bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT
suatu Memorandum of Understanding memben- tuk  KSO  untuk  pelaksanaan  verifikasi  atau  pe- nelusuran  teknis  impor  gula.  putusan  perkara Nomor  10/KPPU-L/2005  tentang  Kartel  Perda- gangan  Garam  ke  Sumatera  Utara;  Putusan KPPU  Nomor  25/KPPU-L/2009;  Putusan  Pe- ngadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/KPPU/ 2010/PN-Jak-Pus;  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  613K/PDT.SUS/2011  Penetapan  Harga Fuel Surcharge .
Berkaitan  dengan  hal  ini,  Rawls  dalam teori  keadilan  distributif  menyatakan  bahwa, pasar  memberi  kebebasan  dan  peluang  yang sama  bagi  semua  pelaku  ekonomi.  Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling pen- ting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh  sistem  ekonomi  pasar.  Pasar  memberi  pe- luang  bagi  penentuan  diri  manusia  sebagai makhluk  yang  bebas,  Ekonomi  pasar  menjamin kebebasan  yang  sama  dan  kesempatan  yang fair. 21 Oleh  karena  itu,  keterkaitan  faktor  idiil dan  riil  dalam  pemaknaan  keseimbangan  tidak dapat  dipisahkan.  Dengan  kata  lain,  faktor  idiil telah  mendasari  pengaturan  keseimbangan  da- lam  berusaha,  dan  faktor  riil  dapat  terlihat  dari beberapa putusan KPPU dalam hal  pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## 2. Peran  Empat  Pilar  Kebangsaan  dalam Membentuk  Karakter  Keseimbangan  da- lam Berusaha
Karakter adalah nilai-nilai  yang khas-baik (tahu  nilai  kebaikan,  mau  berbuat  baik,  nyata berkehidupan  baik,  dan  berdampak  baik  terha- dap  lingkungan)  yang  terpateri  dalam  diri  dan terjawantahkan  dalam  perilaku.  Karakter  secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah ha- ti, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau  sekelompok  orang.  Karakter  merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung  nilai,  kemampuan,  kapasitas  mo- ral,  dan  ketegaran  dalam  menghadapi  kesulitan dan tantangan.
Karakter  bangsa  adalah  kualitas  perilaku kolektif kebangsaan  yang khas-baik  yang tecer- min dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa,
Superintending Company of Indonesia (Persero) telah  bersepakat  atau mengikatkan diri dalam
19 Ibid ., hal. 82.
20 A.K. Sarkar dalam Lily Rasjidi, Ibid ., hal 83.
21 Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan  bagi  Hukum Perjanjian  Indonesia:  Hukum  Perjanjian  Berlandaskan Asas-Asas  Wigati  Indonesia, Citra  Aditya  Bakti,  Ban- dung, 2006 , hal. 13.
dan  perilaku  berbangsa  dan  bernegara  sebagai hasil  olah  pikir,  olah  hati,  olah  rasa  dan  karsa, serta  olah  raga  seseorang  atau  sekelompok orang.  Karakter  bangsa  Indonesia  akan  menen- tukan  perilaku  kolektif  kebangsaan  Indonesia yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai- nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan  prinsip  Bhinneka  Tunggal  Ika,  dan  ko- mitmen terhadap NKRI.
Pembangunan  Karakter  Bangsa  adalah upaya  kolektif-sistemik  suatu  negara  kebang- saan  untuk  mewujudkan  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  yang  sesuai  dengan  dasar  dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya  dalam  konteks  kehidupan  nasional, regional,  dan  global  yang  berkeadaban  untuk membentuk  bangsa  yang  tangguh,  kompetitif, berakhlak  mulia,  bermoral,  bertoleran,  bergo- tong  royong,  patriotik,  dinamis,  berbudaya,  dan berorientasi  Ipteks  berdasarkan  Pancasila  dan dijiwai  oleh  iman  dan  takwa  kepada  Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan karakter bangsa dilakukan  secara  koheren  melalui  proses  sosia- lisasi,  pendidikan  dan  pembelajaran,  pemberda- yaan,  pembudayaan,  dan  kerja  sama  seluruh komponen bangsa dan negara.
Berikut  ini  merupakan  beberapa  sikap yang  mencerminkan  karakter  bangsa,  diantara- nya:
a. Saling menghormati dan menghargai;
b. Rasa kebersamaan dan tolong menolong;
c. Rasa kesatuan dan persatuan;
d. Rasa  peduli  dalam  bermasyarakat,  ber- bangsa dan bernegara;
e. Adanya moral dan akhlak yang dilandasi nilai-nilai agama;
f. Perilaku dan sifat-sifat kejiwaan serta sa- ling menghormati;
g. Tingkah laku menggambarkan nilai-nilai agama, hukum dan budaya;
h. Sikap  dan  perilaku  yang  menggambar- kan  nilai-nilai  kebangsaan  dan  sebagai- nya.
Selain  itu  pula,  untuk  membangun  karak- ter  bangsa  diperlukan  sikap  menjunjung  tinggi beberapa nilai, seperti:
a. Nilai kejuangan;
b. Nilai semangat;
c. Nilai kebersamaam atau gotong royong;
d. Nilai kepedulian;
e. Nilai sopan santun;
f. Nilai persatuan dan kesatuan;
g. Nilai kekeluargaan;
h. Nilai tanggung jawab.
Sedangkan  faktor  membangun  karakter bangsa,  diantaranya  agama;  peraturan;  idiologi; kepemimpinan;  lingkungan;  politik;  ekonomi dan sosial budaya. 22
Dalam kaitannya dengan karakter keseim- bangan  berusaha,  maka  basis  empat  pilar  wajib dimiliki  oleh  pelaku  usaha  agar  dapat  menim- bulkan karakter berusaha yang berbasis keseim- bangan yang bermuara pada keadilan.

## 3. Perspektif  Penerapan  Empat  Pilar  Ke- bangsaan dalam Kaitannya dengan Etika Individual Pelaku Usaha
Istilah  “etika”  berasal  dari  bahasa  latin “ ethic ”,  yang  berarti  kebiasaan,  habit,  custom. Dalam  pengertian  aslinya,  apa  yang  disebutkan “baik”,  adalah  yang  sesuai  dengan  kebiasaan masyarakat  (pada  masanya).  Lambat  laun  pe- ngertian etika berubah, yaitu sebagai suatu ilmu yang  membicarakan  masalah  perbuatan  atau tingkah  laku  manusia,  manayang  dapat  dinilai baik dan mana yang buruk ( ethics, the study and philosophy of human conduct, with emphasis on the detemination of right and wrong; one of the normative  sciences ).  Etika 23 sebagai  suatu  ilmu yang  normatif,  dengan  sendirinya  berisi  norma dan  nilai-nilai  yang  dapat  digunakan  dalam  ke- hidupan  sehari-hari.  Pada  tahap  ini,  kita  dapat memaknai  istilah  etika  sebagai  nilai-nilai  yang filosofis. 24
Etika sebagai suatu ilmu, merupakan salah satu  cabang  dari  filsafat.  Sifatnya  praktis,  nor- matif dan fungsional, sehingga dengan demikian merupakan suatu ilmu yang langsung berguna
22 Bimo  Seno, 4  Pilar  NKRI ,  http://makalahtugasmu.blog spot.co.id/2015/09/makalah-4-pilar-nkri.html,  diakses  21 Maret 2017.
23 Menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika adalah: perta- ma ,  ilmu  tentang  apa  yang  baik  dan  buruk  dan  tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kedua : kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, ketiga : nilai me- ngenai  benar  dan  salah  yang  dianut  oleh  suatu  golongan atau masyarakat.
24 Burhanuddin  Salam ,  Etika  Individual;  Pola  Dasar  Fil- safat Moral , Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 3-4.
dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dalam hubu- ngannya  dengan  sikap,  menurut  psikologi,  hal ini dibentuk oleh pengaruh:
a. Kebiasaan
b. Pendidikan
c. Agama
d. Kesadaran.
Suatu  kebiasaan  yang  sudah  terpola,  di- bentuk  oleh  lingkungan  di  sekitarnya,  oleh  ke- butuhan  ataupun  oleh  kehendak  meniru,  kepa- tuhan untuk mengikuti, biasanya sukar untuk di- lakukan  perubahan,  hal  ini  dikarenakan  kebia- saan  ini  telah  menghilangkan  pengaruh  dari kewibawaan diri sendiri.
Pada prinsipnya, pendidikan akan memba- wa  dan  membina  mental  seseorang  untuk  se- makin baik, dalam arti bahwa menjadikan sese- orang itu lebih cerdas, lebih bermoral, tegasnya lebih  maju  dari  sebelum  menerima  pendidikan. Pendidikan yang baik tercermin pada sikap, cara berfikir,  cara  berbicara.  Pendidikan  sebenarnya tidak  hanya  menata  pakaian  lahir,  tetapi  teruta- ma  pakaian  jiwa  (budi  pekerti).  Merupakan  hal yang  keliru  jika  orang  hanya  mementingkan pendidikan  lahir  saja  tanpa  membentuk  budi pekerti.
Ajaran  agama  dapat  diperoleh  dengan  ja- lan  mempelajari  pendidikan  agama  itu  sendiri. Pengaruh  agama  (misalnya  agama  Islam),  de- ngan sendirinya akan membina dua sektor pada diri seseorang, yaitu:
a. Membina budi pekerti.
b. Membina otak.
Hal mana dikarenakan orang yang beraga- ma  menurut  ajaran  agama  Islam  adalah  orang yang mementingkan rohaniah, harus tinggi  budi pekertinya dan menggunakan otaknya untuk ke- cerdasan berfikir.
Terhadap  orang  yang  sama  sekali  tidak pernah  mendapatkan  didikan  dan  ajaran  agama ataupun  tidak  pernah  mempelajari  agama  itu sendiri,  maka  langkah-langkah  dan  kebiasaan hidupnya dengan sendirinya tidak dilandasi oleh ajaran agamanya.
Kesadaran jiwa timbul sebagai akibat atau hasil  dari  pengalaman,  pertimbangan  akal  atau fikir  dan  dikuatkan  oleh  kemauan.  Seseorang yang  selalu  ingin  memeriksa  dirinya,  mengo- reksi  dan  menyeleksi  perbuatannya,  maka  akan memiliki kesadaran jiwa yang peka. Kesadaran
jiwa dalam hal ini dapat disertai dengan kemau- an untuk merombak dan mengubah semua peri- laku 25 yang  dalam  hal  ini  kedudukan  seseorang tersebut sebagai makhluk yang berfikir. 26
Etika  juga  dapat  diartikan  sebagai  nilai dan  norma  moral  yang  menjadi  pegangan  bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya: jika orang berbicara tentang etika suku-suku indian, etika agama Bu- dha, etika agama Protestan. Dalam hal ini, nilai berfungsi  dalam  hidup  manusia  perseorangan maupun pada taraf sosial. 27
Menurut  Hans  Jonas  (filsuf  Jerman-Ame- rika), nilai adalah “the addresse of a yes” . Nilai selalu  mempunyai  konotasi  positif.  Sebaliknya, sesuatu  yang  kita  jauhi,  sesuatu  yang  membuat kita  melarikan  diri,  sperti  penderitaan,  penyakit atau  kematian,  adalah  lawan  dari  nilai  (non nilai/ disvalue ).  Nilai  sekurang-kurangnya  me- miliki tiga ciri, seperti berikut:
a. Nilai  berkaitan  dengan  subjek,  dalam kaitannya dengan subjek sebagai penilai.
b. Nilai  tampil  dalam  konteks  praktis,  di- mana subjek ingin membuat sesuatu.
c. Nilai  berkaitan  dengan  sifat-sifat  yang “ditambah”  oleh  subjek  pada  sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. 28
Dalam  kaitannya  dengan  moral,  maka  se- tiap  nilai  dapat  memperoleh  suatu  bobot  moral, bila  diikutsertakan  dalam  tingkah  laku  moral. Kejujuran  misalnya,  merupakan  suatu  nilai moral,  tetapi  kejujuran  itu  sendiri  akan  kosong dan  tidak  bermakna,  jika  tidak  diterapkan  pada nilai  lain  misalnya  nilai  kehidupan  bermasyara- kat, pemerintahan dan kepemimpinan.
Nilai moral mempunyai ciri-ciri berikut:
a. Berkaitan dengan tanggung jawab.
b. Berkaitan dengan hati nurani.
c. Mewajibkan.
d. Bersifat formal. 29
Dalam  kaitannya  dengan  etika  individual yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, maka di- upayakan para pelaku usaha yang akan atau te-
25 Ibid ., hal. 17-20.
26 Soetriono dan Rita Hanafie, Filsafat Ilmu dan Metodo- logi Penelitian , andi, yogyakarta, 1991, hal. 5.
27 K. Bertens, Etika , PT. Gramedia Pustaka Utama, Ja- karta, 2007, hal. 6.
28 Ibid., hal. 139-141.
29 Ibid ., hal. 143-147.
lah menjalankan kegiatan usaha di Indonesia te- tap  berperilaku  dan  berkarakter  yang  bermoral dan  bersendikan  empat  pilar  kebangsaan,  se- hingga  dapat  mencerminkan  kecerdasan  dalam berfikir dan berperilaku.

## C. Kesimpulan
1. Peran  empat  pilar  kebangsaan  (Panca- sila;  Undang-Undang  Dasar  Negara  Re- publik Indonesia Tahun 1945; NKRI dan Bhinneka  Tunggal  Ika)  sangat  diperlu- kan sebagai basis dalam membentuk  ka-
rakter  pelaku  usaha.  Berbekal  karakter dimaksud, maka diharapkan dapat mem- bentuk  karakter  yang  bercirikan  keseim- bangan dalam berusaha.
2. Dalam  kaitannya  dengan  Perspektif  pe- nerapan  empat  pilar  kebangsaan,  maka pelaku  usaha  di  Indonesia  diharapkan memiliki  moral  sebagai  basis  etika  indi- vidual dalam berusaha dan tetap menge- depankan karakter, sehingga karakter ke- seimbangan  yang  bermuara  pada  keadi- lan akan terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima , Mas media Buana Pustaka, Sidoarjo.
Burhanuddin Salam , 2000, Etika Individual; Pola Dasar Filsafat Moral , Rineka Cipta, Jakarta. Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Jimly Asshiddiqie, 2009, Green Constitution. Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Re- publik Indonesia 1945 , Rajawali Pers, Jakarta.
Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila , Paradigma, Yogyakarta.
............, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta.
K. Bertens, 2007, Etika , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Lily Rasjidi, 1988, Filsafat Hukum , Alumni, Bandung. Mubyarto, 1987, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia , LP3ES, Jakarta. Soetriono dan Rita Hanafie, 1991, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian , andi, Yogyakarta. Suleman, Zulfikri, 2010 Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

## Artikel Internet
Bimo Seno, 4 Pilar NKRI , http://makalahtugasmu.blogspot.co.id/2015/09/makalah-4-pilar-nkri. html.