## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PROVINSI JAMBI
Oleh:

## Ahmad Soleh

## Dosen STIE Muhammadiyah Jambi

## Abstrak

## PENDAHULUAAN

## Latar Belakang
Sampai  saat  ini  upaya  mencari  potret  atau  sosok  pemerintahan  yang  ideal  masih menjadi  isu  paling  menarik.  Pemerintahan  yang  ada  baik  eksekutif,  yudikatif,  maupun legislatif  masih  dinilai  kurang  memiliki  kinerja  untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat  dan merespon  perkembangan  situasi  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  Lembaga  eksekutif atau  birokrasi  yang  semula  dibentuk  untuk  memecahkan  masalah-masalah  publik  justru kemudian  menjadi  sumber  masalah  dari  pemecahan  masalah-masalah  publik  itu  sendiri karena  cenderung  mengidap  penyakit  birokrasi  yang  dikenal  dengan  “ bureaupathologie”. lembaga legislatif yang dibangun untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengontrol kinerja pemerintah juga menjadi sumber masalah karena  rendahnya kemampuan  dan  komitmen  terhadap  kepentingan  masyarakat  dan  semakin  tidak  memiliki kewibawaan karena mudah  dikendalikan oleh pihak-pihak yang berkuasa.
Dengan  melihat  kondisi  yang  ada  hal  yang  dapat  di  jadikan  acuan  dalam  melihat tingkat kemampuan daerah adalah Kinerja Keuangan. Adapun alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah, diantaranya adalah analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan. Rendahnya  kapasitas  dan  kemampuan  pengelolaan  keuangan  daerah  akan  sering menimbulkan  siklus  efek  negatif,  yaitu  rendahnya  tingkat  pelayanan  bagi  masyarakat  dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  adalah  ingin  melihat  tingkat  kinerja  Keuangan  di Provinsi Jambi dengan tujuan untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Provinsi Jambi.
Kata kunci: Kinerja daerah. Keuangan daerah, anggran belanja daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori-Teori Keuangan

## Teori Produksi
Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input, sedangkan jumlah produksi selalu disebut sebagai output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu :
Q = f (K,L)
Dimana,  Q  adalah  output,  K  adalah  kapital  (modal),  dan  L  adalah  tenaga  kerja  (labor).
Persamaan tersebut merupakan gambaran sederhana dan bersifat umum mengenai keterkaitan antar faktor-faktor produksi dan jumlah produksi.

## Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam  penyelenggaraan  desentralisasi  perlu  adanya  suatu  penyerahan,  dan pelimpahan  urusan  pemerintahan  kepada  daerah  secara  nyata  dan  bertanggung  jawab  yang diikuti  dengan  pengaturan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  secara  adil,  termasuk dalam perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut didasarkan pada tiga fungsi utama yang diemban oleh Pemerintah yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan  fungsi  stabilisasi.  Berdasarkan  pada  Penjelasan  atas  Undang-undang  Nomor  33  Tahun 2004 disebutkan bahwa fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah. Sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat.
Menurut  Musgrave  (1991:6)  bahwa  baik  dalam  teori  maupun  praktek  keuangan negara  selalu  mengalami  perkembangan,  yang  juga  telah  mencakup  proses  politik  guna mencapai  keputusan.  Hubungan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  dapat  diartikan  sebagai suatu  sistem  yang  mengatur  bagaimana  caranya  sejumlah  dana  dibagi    diantara  berbagai tingkat  pemerintah  serta  bagaimana  caranya  mencari  sumber-sumber  pembiayaan  daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan,  yang  mencakup  pembagian  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah    serta pemerataan  antar  daerah  secara  proporsional,  demokratis,  adil  dan  transparan  dengan memperhatikan  potensi,  kondisi  dan  kebutuhan  daerah  sejalan  dengan  kewajiban  dan pembagian  kewenangan  serta  tata  cara  penyelenggaraan  kewenangan  tersebut,  termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan publiknya (Devas dalam Tjandra, 2006:105).

## Keuangan Daerah
Menurut UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umum pasal 156 ayat (1) disebutkan, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan  segala  sesuatu berupa  uang  dan  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  daerah  yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut..
Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting  yaitu : pertama , semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang  berlaku  merupakan  penerimaan  daerah  sehingga  menambah  kekayaan  daerah,  dan kedua , kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan  kepada  daerah  dalam  rangka  pembiayaan  rumah  tangga  daerah  serta  pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

## Konsep Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakuan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan  berbagai  analisis  sehingga  diperoleh  posisi  keuangan  yang  mewakili  realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

## METODE PENELITIAN
Metode  analsis  yang  digunakan  dalam  mengukut  kinerja  keuangan  pemerintah  Provinsi Jambi periode 2001 – 2011 maka digunakan model :

## a. Pengukuran Indeks
Pengukuran indeks ini pada dasarnya merupakan rata-rata dari ketergantungan fiskal, kemampuan  penciptaan  pendapatan,  proporsi  belanja  modal  dan  kontribusi  sektor pemerintah yaitu :
- Ketergantungan Fiskal
- Kapasitas Penciptaan Pendapatan
- Proporsi Belanja Modal
- Kontribusi Sektor Pemerintah
Adapun model yang digunakan untuk mengukur Indek Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut :
IKKP   = (100 – KF) i,t + KCP i,t + PBM i,t + KSP i,t

## Dimana :
IKKP =
Indeks kinerja Keuangan Pemerintah
KF i,t = Ketergantungan Fiskal Provinsi Jambi, nilainya diperoleh dari :
Angka  ketergantungan  fiskal  terhadap  keuangan  daerah  bersifat  negatif artinya  semakin  besar  nilainya  semakin  tidak  baik  bagi  keuangan  daerah dan  sebaliknya,  maka  untuk  menyamakan  dengan  variabel  lainnya  yang bersifat  positif,    harus  dikonversi  dengan  mengurangkan  angka  100 terhadap angka ketergantungan fiskal agar bersifat positif.
KPC i,t =Kapasitas Penciptaan Pendapatan Provinsi Jambi, nilainya diperoleh dari :
PBM i,t =
Proporsi Belanja Modal Provinsi Jambi, nilainya diperoleh dari :
KSP i,t = Kontribusi Sektor Pemerintah Provinsi Jambi, nilainya diperoleh dari :
Asumsi  penilaian  terbaik  dalam  interprestasi  indikator  yang  digunakan  adalah  sebagai berikut :
1. Ketergantungan Fiskal  Nilai terbaik = 100*
2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan  Nilai terbaik = 10 3. Proporsi Belanja Modal  Nilai terbaik = 60 4. Kontribusi Sektor Pemerintah  Nilai terbaik = 20
Ket :
*  = karena  bersifat  negatif  terhadap  perekonomian  maka  dikonversi  dengan mengurangkan angka 100 dengan angka 0
Kemudian  mencari  nilai  rata-rata  atas  semua  asumsi  nilai  terbaik  dari  keempat indikator, yaitu :
Rata-rata  = 100 + 10 + 60 + 20 = 50  (pembulatan)
4
KF= DAU (-belanja pegawai)/Total Pendapatan Daerah*100%
KPC = Pendapatan Asli Daerah/PDRB * 100%
PBM = Belanja Modal/Total Belanja Daerah * 100%
KSP = Total Belanja Pemerintah/ PDRB * 100%
Sehingga diperoleh nilai kategori kinerja keuangan sebagai berikut :
Kategori Kinerja Ekonomi Daerah Tidak Baik < 20 Kurang Baik >20 – 30 Cukup Baik >30 – 40 Baik >40 - 50 Sangat Baik >50

## HASIL PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model yang ada maka diperoleh hasil  bahwa  indeks  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jambi  secara  umum  dari  tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 adalah CUKUP BAIK, yang tercermin dari besarnya nilai Indeks Kinerja Keuangan yang ada.
Besarnya  nilai  Indek  Kinerja  Keuangan  yang  ada  tersebut  merupakan  rata-rata perhitungan dari empat indikator yang dijadikan ukuran diantaranya tingkat ketergantungan fiskal,  kapasitas  penciptaan  pendapatan,  proporsi  belanja  modal  dan  kontribusi  sektor pemerintah. Semakin membaiknya nilai dari keempat indikator tersebut maka akan semakin baik pula Indeks Kinerja Keuangan Provinsi Jambi.

## Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2001-2011
Tahun Ketergantungan Fiskal Kapasitas Penciptaan Pendapatan Proporsi Belanja Modal Kontribusi Sektor Pemerintah Indeks Kinerja Keuangan Kriteria 2001 11,85 0,64 28,45 2,68 29,98 Cukup Baik 2002 13,04 1,03 31,96 3,84 30,95 Cukup Baik 2003 6,27 1,65 34,29 4,92 33,65 Cukup Baik 2004 9,29 2,06 28,58 5,48 31,71 Cukup Baik 2005 11,18 2,25 36,16 6,12 33,34 Cukup Baik 2006 19,27 2,52 35,54 8,66 31,86 Cukup Baik 2007 10,66 2,68 35,35 9,55 34,23 Cukup Baik 2008 2,78 2,97 37,67 10,56 37,11 Cukup Baik 2009 4,72 3,05 28,98 10,24 34,39 Cukup Baik 2010 5,42 3,93 31,31 8,52 34,59 Cukup Baik 2011 6,21 5,19 29,64 9,23 34,46 Cukup Baik
Sumber : Data diolah
Kondisi ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Provinsi Jambi tidak mengalami perbaikan  menuju  arah yang  lebih  baik.  Dengan  melihat  kecenderungan  dan  pergerakan Kinerja Keuangan tersebut maka dalam beberapa tahun kedepan Kinerja Keuangan Provinsi Jambi masih belum mengalami perbaikan menuju kondisi yang lebih baik

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa Indeks Kinerja Keuangan Provinsi Jambi Selama kurun waktu 10 tahun terakhir pada kondisi Cukup Baik

## Saran
Dengan melihat kondisi yang ada, guna meningkatkan kinerja ekuangan pemerintah rovinsi Jambi maka diharapkan pemerintah lebih berupaya dalam meningkatkan indikator indikator sehingga  dapat  memberikan  peranan  positif  dalam  perbaikan  kinerja  keuangan  pemerintah provinsi jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Priyo H., dan Tribudi, Susilo G., 2005, Analisis Kinerja Keuangan APBD Sebelum dan Sesudah  Otonomi  Daerah  (Studi  Empiris  di  Propinsi  Jawa  Tengah), Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama, Surabaya.
Arief, Sritua, 1998, Teori dan Kebijakan Pembangunan, CIDES, Jakarta.
Arsyad,  L.  1999, Ekonomi  Pembangunan ,  Edisi  keempat,  Bagian  Penerbit  STIE  YKPN, Yogyakarta
Azhar,  Mhd.Karya  Satya,  2008, Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah  Otonomi  Daerah, Tesis, Magister Akuntasi Universitas Sumatera Utara, Medan
Basri, Faisal, 2009, Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian dan Renungan Terhadap Masalah- Masalah  Struktural,  Transformasi  Baru,  dan  Prospek  Perekonomian  Indonesia , Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2001-2010, Jambi  Dalam Angka, Jambi
Badan Pusat Statistik (2004), Analisis Kemiskinan , ketenagakerjaan  dan Distribusi Pendapatan, Jakarta
Badan  Pusat  Statistik,  2010, penyempurnaan  Penyusunan  Indeks  Pembangunan  Regional, Katalog BPS 3102009, CV. Nario Sari, Jakarta
Badan Pusat Statistik, 2011, Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011, Katalog BPS 3205015, CV. Nario Sari, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik,  2007, Analisis  Perkembangan  Statistik  Ketenagakerjaan  (Laporan Sosial Indonesia Tahun 2007), Katalog BPS 4101005, CV. Nario Sari, Jakarta.
 
Bappenas, 2003, Peta Kemampuan Daerah Propinsi Dalam Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja  PAD  dan  Upaya  yang  Dilakukan  Daerah, Direktorat  Pengembangan Otonomi Daerah
Bappenas dan UNDP, 2004, Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah : Alat-Alat Praktis Dari Indonesia, UNDP Indonesia
________Daerah dan Kebijakan Desentralisasi : Suatu Analisis tentang Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan , Jurnal Keuangan dan Moneter , Vol. 4 No. 2, 7- 41.
Batafor,  Gregorius  behi,  2011, Evaluasi  Kinerja  Keuangan  dan  Tingkat  Kesejahteraan Masyarakat  kabupaten  Lembata- Provinsi  NTT, Tesis,  Program  Magister Manajemen Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar
Halim,  Abdul  dan  Jamal,  A.  Nasir,  2001, Kajian  Tentang  Keuangan  Daerah  Pemerintah Kota Malang , Majalah Manajemen Usahawan Indonesia, No. 26/TH XXXV
Handayani, 2009, Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Periode 1998-2002), Ekobis, Vol.6, No. 1, Januari 2005
Hidayat,  Syurya,  Artikel  : Fenomena  Ekonomi  Moneter  Dalam  Konteks  pembangunan Ekonomi Indonesia , Jambi
Hidayat, 2000, Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang
Hidayat P., Pratomo W.A., Harjito D.A., 2007, Analisis Kinerja keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara ,  Jurnal Ekonomi Pembangunan : Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Medan
Kuncoro,Mudrajat, 2000, Desentralisasi  Fiskal  di  Indonesia:  Dilema Otonomi  dan Ketergantungan, Prisma Vol. IV, 3-17.
Kuncoro,Mudrajat,  1997, Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah  :  Reformasi,  Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta
Landiyanto,  Erlangga  Agustino,  2005, Kinerja Keuangan  dan  Strategi Pembangunan  Kota Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya, CURES Working paper No. 05/01, January 2005, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya
Lindawati,Tita,  2001, Kemampuan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  DKI Jakarta  dalam Melakukan Pinjaman , Tesis S2 Pasca Sarjana UGM (Tidak dipublikasikan). Mahmudi, 2007, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD  dan  Masyarakat  dalam  Pengambilan  Keputusan  Ekonomi,  Sosial  dan Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
Mahsun,  Mohamad.  2006,  dalam  Suyana,  Utama  M.  2007, Pengaruh  kinerja  Keuangan Daerah  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Bali  Tahun  2001 – 2006.  Studi  Kasus  Pada  9  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Bali. (tidak dipublikasikan).
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik , Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah , Andi, Yogyakarta.
Matheus  A.B.H.  Dacosta  2002, Kemandirian  Kota  Kupang  Ditinjau  dari  Aspek  keuangan Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah . Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta” (tidak dipublikasikan).
Noviyanto,  Hery,  2005, Analisis  Perimbangan  Keuangan  Pusat-Daerah  dan  Pinjaman Daerah  di  Kabupaten  dan  Kota  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Suatu  Kajian Empiris di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Simposium Nasional Akuntansi 5. Semarang.
Pasrah, Rudi, 2007, Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Sumatera  Selatan , Kajian  Ekonomi, Vol 6 No.2, 198-221.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29, Tahun 2002 jo Peraturan Menteri  dalam Negeri Nomor  13,  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah .  2006. Depdagri RI.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  105,  Tahun  2000  jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41,  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , 2006. Depdagri RI.
Pracoyo,  Tri  Kunawangsih,  2007, Aspek  Dasar  Ekonomi  Makro  Di Indonesia ,    Grasindo, Jakarta.
Samson,  A.K.  2001, Indikator-indikator  Keberhasilan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di Kabupaten  Barito  Kuala  1995/1996 – 1999/2000 ,  Jurnal  Riset  Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi. Vol. 1 No. 1.
Saragih, Juli Panglima, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi , Ghalia Indonesia, Jakarta
Setiyawati,  Anis  dan  Hamzah,  Ardi.  2007, Analisa  PAD,  DAU,  DAK,  dan  Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran . The 1st Accounting Conference. Jakarta.
Setiono, Dedi Ns., 2011, Ekonomi Pengembangan Wilayah : Teori dan Analisis, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFEUI), Jakarta.
Soleh,  Ahmad,  2012, Analisis  Perekonomian  dan  Perubahan  struktur  Ekonomi  Provinsi Jambi , Tesis S2, Program Pasca Sarjana Universitas Jambi, Jambi
Subandi, 2011, Sistem Ekonomi Indonesia , Alfabeta, Bandung
Sularso,  Havid  dan  Restianto,  Yanuar  E., 2011, Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap Alokasi  Belanja  Modal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  kabupaten/Kota  di  Jawa Tengah, Media Riset Akuntansi, Vol.1 No. 2 Agustus 2011
Suparmoko,  2002, Ekonomi  Publik  Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah, Edisi Pertama, Andi Yogyakarta
Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia, 2008, Perbandingan Indikator Efisiensi dan Efektivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan . “ Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya” (tidak dipublikasikan).
Susilo,  Gideon  Tri  Budi  dan  Adi,  Priyo  Hari.  2007, Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah Sebelum  dan  Sesudah  Otonomi, Konferensi  Penelitian  Akuntansi  dan  Keuangan Sektor Publik Pertama, Surabaya.
Tambunan, Tulus, 2012, Memahami Krisis : Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi , LP3ES, Jakarta
Tan,  Syamsurizal.  2010, Perencanaan  Pembangunan  :  Teori  dan  Implementasi  Pada Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Jambi
Tasman,  Aulia,  Kamis,  04  Agustus  2011, www.jambiekspres.co.id/opini/20246-menjaga- momentum-jambi-emas.html.
Tim  Penulis  :  Murti,  Bisma;  Trisnantoro,  Laksono;  Probandari,  Tri;  Maryanti,  A.Heru; Hardianto, Deni; Hasanbasri, Mubasyyir; Wisnuputri, titik; 2006, Perencanaan dan Penganggaran Untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Tim Penulis : Fatimah, Dati; Aditya, M. Yana; Baswir, Revrisond; Adriono, Rinto; W. Basjir, Wahyu;  IDEA  (Institutute  Economic  Analysis),  2000, Nestapa  Pembangunan Sosial : Studi Atas Dampak Beban Utang Terhadap Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan, Yayasan Litera Indonesia.
Tjandra,  2006, Dasar-Dasar  Kebijaksanaan  Keuangan  Negara, Edisi  Revisi,  PT.  Rineka Cipta, Jakarta
Todaro,  Michael  P.,  2006, Pembangunan  Ekonomi ,  Edisi  ke  sembilan,  Jilid  1,  PT.  Gelora Aksara Pratama, Jakarta Widodo,  Suseno  Triyanto,  1995, Indikator  Ekonomi  :  Dasar  Perhitungan  perekonomian Indonesia , Kanisius, Yogyakarta
World  Bank,  2003b, Kota-Kota  Dalam  Transisi  :  Tinjauan  Sektor  Perkotaan  Pada  Era Desentralisasi di Indonesia, Working Paper No. 7
Yamin, Mohamad, 2000, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Irian  Jaya , Simposium  Nasional  Akuntansi  X. Makassar.
Yustika, Abdul S, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah . Erlangga. Jakarta.