## Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali

## Mawar Febrianti
Mahasiswi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Paramadina, Jakarta. mawarfebrianti@gmail.com
Abstract: Indonesia  experienced  a  great  political  upheaval  after  the implementation  of  the April 14 2019 presidential election yesterday. Such a situation is the culmination of a feeling of  dissatisfaction  from  the  part  of  the  Indonesian  people  towards  the  government  that  has been  going  on  so far  and for  the  implementation of  the  2019  presidential  election  which  is considered  incompatible  with  the  presidential  election's  honesty  (honest  and  fair).  For  this reason, Indonesia, in this case the government and the people, must immediately rise up, and control the condition of Indonesian politics to immediately return to conducive conditions. Al- Ghazali's  political  theory  emphasizes  the  importance  of  choosing  leaders  who  have  good aqeedah and adab, are intelligent, master the knowledge of religion and government, are fair, understand the difficulties of the people, are close to the people. The leader must also be close and  willing  to  listen  to  the  advice  of  the  scholars  (religious  leaders,  national  figures  and intellectuals),  not  accepting  bribes  or  bribing  and  not  corruption.  The  implications  of  al- Ghazali's theory are very possible and quite relevant to be implemented in Indonesia, but of course it must be adapted to the system of government, culture and society in Indonesia.
Keywords: Al-Ghazali, Islam, pilpres, politik, agama, ulama.

## Pendahuluan Latar Belakang Masalah
Sistem perpolitikan di  Indonesia  saat  ini  kian  mengalami  carut  marut. Karena  itu, politik    di  Indonesia  harus  segera  bangkit  dari  keterpurukan.  Kebangkitan    politik    yang dicetuskan    oleh  para  bapak  atau  tokoh-tokoh  bangsa  (the  founding  fathers)  dalam  rangka perjuangan  kemerdekaan  Indonesia  yakni  oleh  Soetomo,  Ir  Soekarno,  Dr.  Tcipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro dan dr. Douwes Dekker harus selalu diimplementasikan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia saat ini.
Selain  permasalahan  korupsi,  jual  beli  jabatan,  suap  menyuap  yang  semakin  kronis, sekarang  bertambah  lagi  permasalahan-permasalahan  baru  yang  muncul,  terutama  setelah pelaksanaan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  serta  pemilihan  anggota  legislatif  pada tanggal
14 April 2019 kemaren. Rakyat Indonesia seakan terbelah, dua kubu dari dua calon yang diusung  pada  pilpres  kemaren  saling  menghujat,  saling  menuduh  dan  saling  klaim  atas kemenangan  calon  pilihan  mereka.  Meskipun  KPU  telah  mengumumkan  hasil  perhitungan suara  pada  malam  tanggal  21  Mei  2019.  Namun  ternyata tidak  menyurutkan  gejolak  politik yang  terjadi  di  Indonesia.  Dugaan  kecurangan  yang  terstruktur,  sistematis  dan  masif    yang diperkirakan telah terjadi sejak awal kampanye hingga perhitungan suara, membuat kubu 02 sebagai  pihak  yang  kalah  akhirnya  mengajukan  penolakan,  dengan  mengajukan  gugatan keberatan  terhadap  Mahkamah  Konstitusi.  Mereka  mengklaim  pemilu  sekarang  jauh  dari semboyan pemilu yang jujur dan adil.
Dampak dari ketidakpuasan terhadap hasil keputusan  KPU,  membuat perpolitikan  di
Mawar Febrianti, Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Indonesia  semakin  memprihatinkan.  Sebagian  masyarakat  kehilangan  kepercayaan  terhadap pemerintah,  menimbulkan  gelombang  penolakan  rakyat,  demonstrasi  terjadi    dimana-mana, nilai tukar rupiah ambruk, roda perekonomian menjadi terhambat dan korbanpun bertambah. Pemilu  serentak  dan  pertama  kali  dilaksanakan  di  Indonesia,  yang  digadang-  gadang  sangat sukses dan berjalan lancar oleh pelaksana  pemilu  dan pemerintah,  tidak  dapat  dipungkiri telah menyisakan kesedihan bagi keluarga yang menderita sakit, meninggal bahkan hilang dan sampai  saat  ini  belum  diketahui  keberadaannya,  baik  dari  petugas  KPPS  maupun  saat demonstrasi 21-22 Mei 2019 kemaren.
Pada  tanggal  27  Juni  2019  tepatnya  pukul  21.15  WIB  keputusan  hasil  sidang  pun dibacakan,  dan  paslon  01  Jokowi-Ma’ruf  tetap  dinyatakan  menang  karena  seluruh    gugatan yang  diajukan  kubu 02 ditolak oleh MK, dengan dalih seluruh bukti  yang  diajukan  tidak menunjukkan  adanya  kecurangan  yang  terstruktur,  sistematis  dan  masif.  Keputusan  MK tersebut tentunya  menimbulkan    kekecewaan    yang    mendalam    bagi    Prabowo-Sandi      dan pendukungnya,   karena mereka merasa semua usaha untuk menuntut keadilan adalah sia-sia, MK  sebagai  langkah  perjuangan  terakhir  dianggap  benar-benar  hanya  berperan  sebagai Mahkamah  Kalkulator  yang  membuat  keputusan  hanya  berdasarkan  data  kuantitatif  dan mengabaikan semua data kualitatif.
Dalam  sejarah  Islam,  politik  merupakan  hal  yang  tidak  asing  dalam  kehidupan masyarakat muslim, Nabi Muhammad SAW adalah juga seorang pemimpin, panglima perang sekaligus  politikus  yang  handal.  Hal  ini  ditandai  dengan  diterimanya  agama  Islam  di  tanah Arab yang semula merupakan pusat agama Majusi, Nashrani dan penyembah berhala, hingga sekarang  menyebar  hampir  ke  seluruh  pelosok  bumi.  Dalam  al-Qur’an  ayat-  ayat  yang berbicara  tentang  aturan  kekuasaan  dan  kepemimpinan  yang  sangat  identik  dengan perpolitikan juga banyak ditemukan. Diantaranya dalam QS. An Nisa’:58
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  menyuruH  kamu  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya adalah Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat.”
Ayat tersebut mengandung makna, jika seseorang menjadi pemimpin hendaklah berlaku adil  baik  dalam  pemberian  hak  maupun  dalam  pelaksanaan  hukum.  Selain  itu  hadist Rosulullaah SAW juga banyak yang berbicara tentang politik dan kepemimpinan di antaranya, HR. Bukhori dan Ahmad:
“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi  Muhammad SAW  bersabda :  Bila amanat  telah  disia-siakan,  maka  tunggulah  saat  kehancurannya  (atau  sebagai  pertanda dekatnya  hari  kiamat),  sahabat  bertanya,  bagaimana  amanat  itu  disia-siakan  ya  Rosulullah? Beliau  menjawab,  bila  satu  perkara  diserahkan  kepada  orang  yang  bukan  ahlinya,  maka tunggulah kehancurannya.”
Kedua  dalil  naqli  di  atas  menunjukkan  bahwa  bahwa  Islam  tidak  bisa  dipisahkan  dari politik dan kepemimpinan. Selain sosok Nabi Muhammad SAW, tokoh-tokoh Islam lain juga konsisten berbicara bahkan terjun langsung ke dunia politik, karena mereka menyadari bahwa kebangkitan  Islam  tidak  terlepas  dari  perpolitikan.  Di  antara  para  tokoh  yang  menaruh perhatian terhadap politik dan kebangkitan Islam adalah Muhammad Al- Ghazali.

## Latar belakang Perpolitikan al-Ghazali
Nama  lengkap  Imam  al-Ghazali  adalah  Abu  Hamid  bin  Muhammad  bin  Ahmad  al
Mawar Febrianti, Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Ghazali ath-Thusi, lahir di Khurasan (Iran) pada tahun 450 H / 1058 M dan meninggal di Thus pada tanggal 18 Desember 1111 M / 14 Jumadil Akhir 505 H dalam usia 55 tahun. Ayahnya adalah seorang pemintal benang  yang shaleh, yang meninggal dunia ketika Imam al-Ghazali dan saudaranya Ahmad masih kecil. al-Ghazali adalah tokoh yang sangat besar, pemikiran dan keilmuannya dalam banyak bidang ilmu nyaris sempurna, salah satu karyanya yang luar biasa dan sangat terkenal adalah Ihyā’Ulum al-Dīn, karya besarnya yang banyak membahas tentang banyak  hal  termasuk  di  dalamnya  tentang  politik  dan  kepemimpinan.  Ataupun  dalam karyanya  al-Tibr  al-Masbuk  fi  Nashihat  al  Muluk  yang  berisi  tentang  nasihat-nasihat  politik yang dihadiahkan kepada Sultan Muhammad Ibnu Malik dari dinasti Saljuk, al-Iqtishad fi al- ‘iktiqad dan Fadhaih al-Bathiniyah.
Perhatian al-Ghazali terhadap politik di mulai karena melihat perkembangan Islam harus diawali dari kebangkitan umat Islam dalam perubahan melalui pembaruan dan revolusi.6 Saat itu  al-  Ghazali  berprofesi  sebagai  seorang  dosen,  sekaligus  guru  besar  pada  perguruan Nidzamiyah  milik  dari  Nizam  al-Mulk.  Dan  Baghdad  di  bawah  kekuasaan  Dinasti  Saljuk. Kepedulian  sultan  Saljuk  terhadap  ilmu  memberi  angin  segar  bagi  masa  depan  perpolitikan Nizam  al-Mulk.  Berapa  kerajaan  lain  bergabung  diantaranya  kerajaan  Gasnawi  di  India  dan kerajaan Sudan. Pengaruh Syiah    merosot tajam  hingga sampai ke Mesir, dan  menyebabkan Dinasti Fatimiyah menuju keruntuhan. Masa ini merupakan kejayaan Sunni dan kemerosotan Syiah. Sementara di selatan saat itu kerajaan Ismaili di Yaman yang berkuasa sejak tahun 438- 569 H di bawah pimpinan Bani Sulaihi juga mulai mengalami kemunduran.
Namun  dibalik  kemunduran  Syiah  tersebut,  sebenarnya  gerakan  politik  Syiah  tidak pernah    mati,  ketika  kerajaan-kerajaan  Syiah  mulai  menyusut,  militan-militan  Syiah Bathiniyah  bergerak  di  bawah  tanah.  Pada  tahun  1902  secara  mengejutkan  di  bawah pimpinan  Hasan  Ibn  al-  Sabah mereka membantai Nizam al-Mulk.
Pasca  wafatnya  Nizam  al-Mulk,  kebesaran  Abbasiyah  mulai  turun,  yang  berdampak buruk  pada  perpolitikan  dan  keilmuan  di  Irak.  budaya  korupsi  oleh  para  pejabat  kembali marak,  munculnya  ulama  su’u  (jahat)  dan  pertiakaian  antar  kelompok  sempalan.  Hal  ini menjadi tantangan besar bagi al-Ghazali yang saat itu ia merupakan seorang ulama sekaligus akademisi  untuk  kembali  menmperbaiki  pemahaman  ilmu  masyarakat  dan  memiliki kewajiban politik untuk mengingatkan pejabat, sebagaimana telah dilakukannya pada pejabat- pejabat masa Dinasti Saljuk.
Pengalaman-pengalaman dalam situasi  sosial politik tersebut ditambah corak  keilmuan al-Ghazali  telah  membentuk  pemikirannya  tentang  politik.  Teori  politiknya  didominasi tentang bagaimana menjalankan sistem kenegaraan yang mempertimbangkan moralitas untuk kemashlahatan  bersama,  dengan  pemimpin  yang  memiliki  integritas  tinggi  ditopang  dengan kekuatan moral  memenuhi kriteria sebagai pemimpin  yang diidamkan.9 Pemikiran politik al Ghazali tersebut menurut penulis masih sangat relevan diterapkan di Indonesia saat ini.

## Landasan Teori tentang Politik
Secara  etimologi  politik  berasal  dari  kata  politikos  (Yunani)  yang  berarti  dari,  untuk (yang  berkaitan  dengan  warga  negara),  politiek  (Belanda),  siyasah  (Arab),  dan  politics (Inggris).
Sedangkan pengertian politik menurut para ahli adalah:
a. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
b. Menurut  Kartini  Kartolo,  politik  adalah  aktivitas  prilaku  atau  proses  yang  menggunakan
Mawar Febrianti, Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kekuasaan  untuk  menegakkan  peraturan-peraturan  atau  keputusan-keputusan  yang  sah yang berlaku di masyarakat.12
c. Menurut KKBI, 1. politik adalah pengetahuan ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem dan dasar  pemerintahan).2.  Segala  urusan  dan  tindakan  negara  terhadap  negara  lain.  3.  Cara menghadapi segala permasalahan negara
Berdasarkan  pengertian  dari  beberapa  ahli  tersebut,  secara  umum  pengertian  politik adalah  proses  pembentukan  dan  pembagian  kekuasaan  dalam  masyarakat  yang  diantaranya berwujud proses pembuatan dan keputusan negara.

## Gejolak Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres 2019
Perpolitikan di Indonesia semakin bergejolak dimulai sejak pendaftaran calon pemilihan presiden dilakukan, diawali dengan penetapan DPT yang disinyalir tidak sesuai dengan DPT sesungguhnya, terdapat sekitar 17 juta suara DPT bermasalah seperti KTP ganda,dan pemilih fiktif.  Pada  masa  kampanye  keterlibatan  dan  netralitas  ASN  dan  BUMN  juga  menjadi permasalahan  yang  serius,  pengerahan  kepala  daerah  dan  BUMN  terhadap  salah  satu pasangan  calon,  semakin  menegaskan  akan  ketidaknetralan  penguasa.  Sayangnya  tindakan dari Bawaslu dan kepolisian tidak sama, ada yang hanya berupa teguran saja, namun dipihak lain ada yang sampai dipenjara
Ketika  masa  pencoblosan,  walaupun  dinyatakan    berjalan    lancar    tetap  menyisakan cerita tentang adanya ketidakjujuran, seperti kasus surat suara  yang telah tercoblos, terbakar ataupun yang hilang. Sehingga di beberapa tempat dilakukan pemilihan ulang. Ditambah lagi duka akibat kematian petugas KPPS yang hampir menyentuh angka 600 orang, yang sampai saat  ini  belum    bisa    dipastikan      apakah      penyebabnya,      para      Dokter      ada      yang menyimpulkan karena faktor  kelelahan  dan  riwayat  penyakit  petugas tersebut, namun tidak sedikit  ahli    medis  menyatakan  bahwa  faktor  kelelahan  tidak  mungkin  dapat  menyebabkan kematian masal.
Setelah  pencoblosan,  ketika  mulai  proses  perhitungan  suara  kesalahan  situng    KPU yang  tayang  setiap  hari   mencapai   total   73.715   ribu   lebih kesalahan  atau  15.4  persen dari  total  477.021  TPS,  dan  disinyalir  banyak  merugikan  pasangan  02.16  Membuat  KPU dihujani hujatan, ditambah lagi proses pengumuman yang mendadak dilakukan diluar  jadwal dan  tengah malam di saat perhitungan suara belum mencapai 100 persen selesai, menambah meradang  kubu  02.  Hingga  puncak  dari  semua  itu  terjadilah  demonstrasi  yang  memicu terjadinya  kerusuhan  yang  dimanfaatkan  oleh  sekelompok  orang-orang  yang  menginginkan Indonesia semakin kacau dan  membuat keadaan semakin tidak kondusif pada tanggal 21-22 Mei 2019,
CNN Indonesia, “Haris  Azhar Sebut  ada 5 Jenis  Dugaan Netralitas ASN pada Pemilu 2019,”  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190508202028-32-393192/haris-  azhar- sebut-ada-5-jenis-dugaan-pelanggaran-pemilu-2019,  diakses  pada  12  Juni  2019,  pukulM 13.00 WIB
BBC  News,  “Lebih  550  Petugas  Pemilu  Meninggal:  Penyakit  Bawaan,  Politisisasi,” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48226348, diakses pada 18 Juni 2019, pukul 05.21 WIB yang memakan banyak korban dirawat dan 9 meninggal dunia.
Kejadian-kejadian  diatas  membuat  perpolitikan  Indonesia  begitu  memperi-  hatinkan, ditambah  lagi  dengan  pemberlakuan  beberapa  pasal-pasal    karet  dengan    dalih    mengontrol ucapan-  ucapan  para tokoh-tokoh  bangsa  dan  ulama.  Mereka  yang  berteriak  lantang tentang ketidakadilan  dan  ketidakjujuran  dikenakan  pasal  makar  yang  diatur  KUHP  pasal  104,  107
Mawar Febrianti, Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
dan  108,  menyebar  hoaks  pasal  28  ayat  1  dan  Undang-Undang  ITE  pasal  27  ayat  3.18 Sungguh demokrasi dan hak bersuara di Indonesia diambang kehancuran.
Hingga  saat  menjelang  keputusan  Mahkamah    Konstitusi    dibacakan    pada tanggal  27 Juni    2019,  sekitar  kurang  lebih  2.500  masyarakat  yang  berharap  keadilan,  dan  menamakan aksi  mereka  sebagai  aksi  kawal  MK  berkumpul  di  sekitar  Patung  Kuda  yang  letaknya  tidak jauh  dari  gedung  MK.19  Tepat  pukul  21.15  WIB  MK  membacakan  keputusannya  dengan menolak  seluruh permohonan yang diajukan oleh kubu 02. Permohonan yang ditolak tersebut antara lain:
1. Menolak dalil aparat tidak netral versi kubu Prabowo-Sandi
2. Menolak tudingan Jokowi money politics
3. Menyatakan  kubu  Prabowo-Sandi  gagal  membuktikan  ajakan  pakai  baju  putih  ke  TPS bagian intimidasi
4. Menolak tudingan kedekatan ketua BIN Budi Gunawan dan ketua umum PDIP Megawati sebagai upaya keberpihakan BIN terhadap Jokowi- Ma’ruf.
5. Menolak bukti suara Prabowo-Sandi nol di 5.268 TPS20
Dengan    adanya    penolakan    dari    MK    tersebut,    maka      Jokowi-Ma’ruf  dinyatakan Presiden  dan  Wakil  Presiden  RI  periode  2019-2024,  sesuai  dengan  yang  telah  diputuskan KPU sebelumnya.
Menurut penulis, tugas utama Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah menyatukan kembali rakyat Indonesia yang terbelah karena pilpres, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali bersatu dan keluar dari keterpurukan bangsa saat ini, ketegangan- ketegangan politik saat ini harus bisa diatasi. Pemerintah harus mulai mencari apa penyebab  dari  semua  ketegangan  yang  terjadi  saat  ini,  rakyat  harus  segera  kembali  bersatu, penguasa  harus  mulai  mendengarkan  suara  rakyat  yang  pro  pemerintah  maupun  oposisi. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya, karena ketidakadilan adalah akar dari  perpecahan  dan  ketidak  percayaan  rakyat  terhadap  pemerintah.  Pemerintah  juga  harus melibatkan  para  tokoh-tokoh  bangsa,  intelektual,  akademisi  dan  tokoh-tokoh  agama  dari berbagai aliran dan agama, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius dan ketika  rakyat  telah  kehilangan  kepercayaan  kepada  penguasa,  maka  ulama  adalah  orang pertama yang akan rakyat cari dan dengarkan. Tidak melibatkan apalagi memusuhi ulama dan tokoh-tokoh  bangsa  yang  berseberangan,  justru  akan  menambah  kebencian  sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Jika kebencian tersebut dibiarkan berkelanjutan  maka akan mengganggu roda pemerintahan, perpolitikan, perekonomian dan kemajuan bangsa.

## Teori Politik al-Ghazali
Kitab  al-Tibr  al  Masbuk  fi  Nashihat  al  Muluk  adalah  karya  utama  al-Ghazali  tentang politik, yang berisi tentang nasihat –nasihat untuk penguasa, yang dihadiahkan kepada Sultan Muhammad Ibnu Malik dari Dinasti Saljuk. Menurut al-Ghazali seorang khalifah (pemimpin) adalah  pelindung  pelaksanaan  syariat  (hukum).  Pelaksanaan  hukum  merupakan  tanggung jawab  penguasa.  Maka  menurutnya  keberadaan  negara  sangat  urgen.  Dalam  hal  ini pemikirannya tidak jauh berbeda dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. “keteraturan agama tidak bisa  dihasilkan    kecuali  dengan  seorang  imam  (pemimpin  negara)  yang  ditaati”  karena  itu menurut    al-  Ghazali  seorang  pemimpin  beserta  perangkat-perangkat  politiknya  harus menjalankan tugas sesuai dengan adab berpolitik. Jika seorang pemimpin yang menjaga adab berpolitik, maka politik  menjadi tugas mulia. Jika penguasa dan pejabat negara zalim,  maka harus dijauhi.
Mawar Febrianti, Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Al-Ghazali  menekankan  bahwa  lancarnya  roda  pemerintahan  suatu  Negara  sangat bergantung  pada  pemimpin,  karena  itu  menurut al-Ghazali  ada  beberapa  kriteria  yang  harus dimiliki seorang pemimpin diantaranya,
Pemimpin  harus  memiliki  keimanan  yang  benar,  aqidah    yang    kuat    dan  seorang pemimpin juga hendaknya tetap menyadari bahwa kekuasaan tertinggi adalah al-Khalik (Allah SWT).  Dalam  hal  ini  juga  al-Ghazali  secara  implisit  memberi  peringatan  bahwa  kekuasaan hanya  titipan  Allah  SWT.  Allah  memberi  amanah  untuk  menstabilkan  negeri  dan memakmurkan  rakyat  sesuai  dengan  syariatNya.  Dalam  sub-sub  babnya,  al-Ghazali  menulis tentang  keEsaanNya,  tiada  satupun  yang  menyamaiNya,  sifat-sifat  Allah,  mengingatkan akhirat dan tugas Nabi Muhammad SAW.
Pemimpin    harus    cerdas,    seorang    pemimpin    harus      memiliki      ilmu  pengetahuan yang  banyak,  bukan  orang  yang  bodoh  apalagi  tidak  waras.  Bagi  al-Ghazali  “ilmu  dan  akal tetap  merupakan  nilai-nilai  agama  yang  adiluhung  dan  jalan  menuju  Tuhan”24  mengetahui adalah  amal  tertinggi.  Melalui  kecerdasannya  manusia  mampu  menjadi  khalifah  pilihan Tuhan, dan pemimpin di muka bumi. Dan pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang diamalkan.
Pemimpin  harus  adil,  menurut  al-Ghazali  keadilan  adalah  pertemuan  antara kepentingan- kepentingan agama  dan  duniawi.  Keadilan  adalah  “memper- lakukan  orang lain    dengan  cara  mengibaratkan    engkau    adalah    rakyat    memperlakukan    sultan,    engkau berfikir  seharusnya  begitulah  engkau  memperlakukan  rakyat”.26  Pengadilan  syariat  yang dijalankan  oleh  para  kadi  (hakim)  merupakan  bagian    mutlak    diperlukan    dalam    suatu tatanan    masyarakat.  Sehingga  terjalin  hubungan  harmonis  antara  penguasa  dan  rakyat. Berbicara    tentang  kadi,  Nizam  berkata:  “pada  setiap  masa...  dalam  setiap    transaksi... manusia    menjunjung  tinggi  kesetaraan  dan  persamaan  :  karena  menetapi  keadilan...dan masyarakat  sekitar  menetapi  keadilan...dan  masyarakat    sekitar    merasakannya.    Keadilan kunci  bertahannya dinasti (pemerintahan)
Pemimpin  harus  memiliki  sifat-sifat  yang  baik,  tidak  zalim  dan  juga  tidak  takabur, menurut  al-  Ghazali,  biasanya  setiap  pemimpin  pasti  dicoba  dengan  sifat  takabur.  Takabur seorang pemimpin adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, karena akan mendorong rasa permusuhan dan dapat berakhir pada pertumpahan darah. Seorang pemimpin harus memahami kesulitan rakyatnya, berdekatan dengan rakyat, dan melepas baju kesombongan.  Al-  Ghazali juga  menegaskan  bahwa  seorang penguasa jangan sekali-kali menerima suap dari rakyatnya, dan melakukan suap atau korupsi
Secara  garis  besar,  nasihat-nasihat  al-Ghazali  tentang  kriteria  seorang  pemimpin  lebih menekankan  pada  kebaikan  aqidah  dan  kebaikan  adab.  Ilmu  dan  adab  yang  ditekankan  al- Ghazali  dalam  perbaikan  politik  adalah  model  perbaikan  integratif.  Seorang  pemimpin  dan pejabat  negara  tidak  saja  menguasai  terot-teori  politik  akan  tetapi  mereka  juga  harus  faqih (menguasai ilmu-ilmu agama). Pelaksana syariah (penegak hukum) dalam hal ini pemerintah, sangat  membutuhkan  penopang  yaitu  legitimasi  agama.  Dan  agama  meliputi  aspek  sosial, ekonomi, politik dan budaya termasuk aspek moral dan spiritual kehidupan. Sehingga dengan demikian agama dipandang sangat penting, agama adalah poros, dan penguasa adalah penjaga, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan hancur.30 Untuk itulah antara agama dan negara (kekuasaan) tidak bisa dipisahkan.

## Kedudukan Ulama dalam Pemerintahan
Al-Ghazali  berpendapat  bahwa  kedudukan  ulama  sangat  penting,  seorang  pemimpin harus  selalu berusaha mendekati ulama yang baik, menjadikan ulama sebagai penasihat. Al- Ghazali  mengatakan  bahwa  kerusakan  ulama  akan  merusak  penguasa,  dan  kerusakan
Mawar Febrianti, Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
penguasa  pada    gilirannya  akan  merusak  rakyat.31  Karena  itu  ulama  su’u  (jahat)  yang mendekati  penguasa  dengan  tujuan  untuk  meminta  jabatan,  dan  merauf  keuntungan  pribadi harus dihindari.
Al-Ghazali mengatakan, bahwa kesucian legal formal atau lahiriyah menutupi kekotoran intrinsik. Yang kelihatan suci di luarnya, tidaklah suci di dalamnya (politik pencitraan). Yang diharamkan  menjadi  dihalalkan,  dan  yang  dihalalkan  menjadi  diharamkan.32  Hadiah penguasa terhadap ulama dan  fungsionaris adalah  cara yang diharamkan dalam Islam.33 Al- Ghazali  berpendapat  bahwa  ulama  dan  penguasa  merupakan  dua  kekuatan  yang melanggengkan  keadaan rakyat yang menyedihkan.

## Implikasi Teori al-Ghazali dalam Perpolitikan Indonesia
Kondisi  perpolitikan  di  Indonesia  sekarang,  yang  sedang  mengalami  kekacauan  dan kemunduran  dalam  demokrasi.  Menurut  penulis  harus  segera  diadakan  evaluasi  dan perbaikan.  Indonesia  bisa  belajar  dari  negara-  negara  yang  pernah  jatuh  namun  bisa  bangkit dari  keterpurukan.  Para  pemimpin  dan  penguasa  bisa  mempraktekkan teori-teori  politik  dari para tokoh-tokoh yang menguasai tentang perpolitikan. Pertanyaannya apakah teori politik al- Ghazali bisa dan relevan diterapkan dalam perpolitikan Indonesia?
Menurut  penulis,  sangat  mungkin  dan  masih  sangat  relevan  teori  al-Ghazali diimplementasikan  di  Indonesia.  Tidak  perlu  diragukan  kejayaan  Dinasti  Saljuk,  yang  tidak bisa dipisahkan dari peran besar al-Ghazali di masa itu. Kekuasaan Saljuk mengalami puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Nizam al-Mulk, yang saat itu bersahabat dekat dengan al-Ghazali dan menjadikan al- Ghazali sebagai penasehat pribadinya.
Pemerintahan  Indonesia  saat  ini  sedang  mengalami  krisis  kepercayaan  (distrust) sebagian  masyarakat  Indonesia.  Analisa  penulis  berdasarkan  teori  al-Ghazali,  adalah merupakan  dampak  dari  rasa  ketidakadilan  dan  ketidakjujuran  pemerintah  yang  dirasakan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat dalam pemberlakuan hukum dan aktualisasi janji-janji yang dirasa  jauh dari yang diharapkan. Sebagian masyarakat merasa dibohongi akibat politik pencitraan  yang  pernah  dilakukan  penguasa.  Sebenarnya  pro  dan  kontra  dalam  suatu kepemimpinan  menurut  penulis  adalah  wajar,  bahkan  kritik-kritik  mereka  yang  kontra (oposisi)  sangat  dibutuhkan  untuk  menjaga  stabilitas  pemerintahan  dan  kemajuan  bangsa. Untuk  itu  sikap  antipati  terhadap  oposisi  yang  berseberangan,  sesungguhnya  justru  sangat merugikan pemerintahan yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia.
Bila  al-Ghazali  berpendapat  bahwa  pemimpin  harus  merangkul  ulama.  penulis berpendapat  bahwa  pengertian  ulama,  bila  dikaitkan  dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia yang  terdiri  dari  multi  agama,  ras  dan  suku.  Kata  ulama  mengandung  makna  orang-orang yang  ahli  dan  berilmu,  dan  mereka  adalah  para  kyai,  ustadz,  pastur,  pendeta,  rahib  dan termasuk  di  dalamnya  para  tokoh  bangsa,  intelektual  dan  para  akademisi.  Maka  pemerintah harus merangkul mereka, melibatkan mereka dengan meminta pendapat dan ide mereka dalam menentukan  suatu  kebijakan,  terutama  kebijakan  publik  yang  pelaksanaannya  melibatkan masyarakat dan dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.
Siapapun  pemimpinnya,  tentu  semua  berharap  Indonesia  menjadi  negara  yang  maju, berdaulat,  rakyat  merasa  aman,  adil  dan  makmur.  Rakyat  sangat  mencintai  pemimpinnya karena  pemimpin  yang  terpilih  sesuai  dengan  pilihan  dan  keinginan  sebagian  besar masyarakat Indonesia.

## Penutup
Mawar Febrianti, Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Indonesia  mengalami  pergolakan  politik  yang  hebat    setelah    pelaksanaan  pilpres    14 April  2019 kemaren. Keadaan demikian merupakan puncak dari rasa ketidakpuasan sebagian rakyat  Indonesia  terhadap  pemerintahan  yang  telah  berlangsung  selama  ini  dan  atas pelaksanaan  pilpres  2019  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  semboyan  pilpres  yang  jurdil (jujur  dan  adil).  Untuk  itu  Indonesia,  dalam  hal  ini  pemerintah  dan  rakyat,  harus  segera bangkit, dan mengendalikan kondisi perpolitikan Indonesia agar segera kembali kondusif.
Teori  politik  al-Ghazali  menekankan  pentingnya  memilih  pemimpin  yang  memiliki aqidah dan adab yang baik, cerdas, menguasai ilmu agama dan pemerintahan, adil, memahami kesulitan  rakyat,  dekat  dengan  rakyat.  Pemimpin  juga  harus  dekat  dan  mau  mendengarkan nasihat  para  ulama  (tokoh  agama,  tokoh  bangsa  dan  intelektual),  tidak  menerima  suap  atau menyuap dan tidak korupsi.
Implikasi teori al-Ghazali sangat memungkinkan dan cukup relevan untuk dilaksanakan di  Indonesia,  namun  tentunya  harus  disesuaikan  dengan  sistem  pemerintahan,  budaya  dan masyarakat di Indonesia.

## Bibliografi:
Abu Hamid al-Ghazali, al-Iqtishad fi al-I’tiqod (Beirut: dar el-Qutaibah, 2003), cet-1. Abu  Hamid  al-Ghazali,  al-Tibr  al-Masbuk  fi  Nashihat  al-Mulk  (Beirut:  Dar  el  Kutubal- Ilmiyah,  tth).  Abu  Hamid  al-Ghazali,  Ihya’  Ulumuddin  (Beirut:  Dar  el  Kutubal- Ilmiyah, tth), JUZ.2, H.151
Ali  Rahnema,  Para  Perintis  Zaman  Baru  Islam,  terj.  Ilyas  Hasan  (Bandung:  Mizan,  1994).
Antony Black, Pemikiran Politik Islam (Jakarta: PT. Serambi Alam Semesta, 2006), h. 193 BBC  News, “Lebih 550 Petugas Pemilu Meninggal: Penyakit
Bawaan, Politisisasi,”https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48226348,
diakses  pada  18  Juni  2019,  pukul  05.21  WIB  Busthami  M.  Said,  Pembaharu  dan Pembaharuan dalam Islam (Ponorogo : Trimurti, 1992). CNN  Indonesia,  “Haris  Azhar  Sebut  ada  5  Jenis  Dugaan  Netralitas  ASN  pada  Pemilu 2019,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019050 8202028-32-
393192/haris-azhar-sebut-ada-5-jenis-  dugaan-pelang  garan-pemilu-2019,  diakses pada 12 Juni 2019, pukul 13.00 WIB
Detik.com,  “Makin  Sore,  Aksi  Kawal  MK  Meluber  hingga  Kemenko-  polhukam,” https://news.detik.com/berita/d-4601030/  makin-sore-  massa-aksi-kawal-mk-meluber- hingga-kemenko- polhukam, diakses pada 28 Juni 2019, pukul 19.45 WIB
Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Ibnu Khaldun, Kitab al-Ibarwa Daiwaal- Mubtada wa al-Akhbar (Beirut:
Dar- el-Kutub al-Ilmiyah, tth), jilid 3.
Ibnu Taimiyah, as-Siyasah asy-Syar’iyah, Shahih al-Bukhori (59)
iNews.id,  “Bawa  Bukti  TIM  IT  BPN  Laporkan  Kesalahan  Situng  KPU  di  73.715  TPS,”
https://www.inews.id/news/nasional/bawa-bukti-tim- it-bpn-laporkan-kesalahan- situng-kpu-di-73-715-tps, Diakses pada 18 Juni 2019, pukul 05.27 WIB
Jurnal  Pemikiran  dan  Peradaban  Islam,  ISLAMIA,  Vol.  V,  No.  2,  2009.  KBBI,  “Politik,” https://kbbi.web.id/politik, diakses tgl 19 Juni 2019, pukul 08.10 WIB
Kompas.com, “Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas Karena Peluru  Tajam,”  https://nasional.kompas.com/read/  2019/06/17/15533041/polri-4-dari- 9-korban-kerusuhan-21-22-mei- 2019- dipastikan-tewas-karena,  diakses  pada  18
Mawar Febrianti, Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## Juni 2019 pukul 05.33 WIB
Kompas.tv,  “Sosok 3  Mantan Jenderal TNI  dan Polri  yang Jadi  Tersangka Kerusuhan 21- 22 Mei,” https://www.kompas.tv/article/48702/ sosok-3-mantan-jenderal-tni-dan-polri-yang-jadi- tersangka- kerusuhan-21-22-mei, Diakses pada 18 Juni 2019, pukul 05.40 WIB
Merdeka.com,  “Poin-Poin  Penting  Putusan  MK  dalam  Sidang  Sengketa  Pilpres  2019,” https://www.merdeka.com/politik/catatan-catatan- penting-hakim-mk-dalam- persidangan-sengketa- pilpres.html, diakses pada 28/06/2019, pukul 18.45 WIB
Saeful  Anwar, Filsafat Ilmu al-Ghazali  Dimensi  Ontologi dan Aksiologi  (Bandung:  Pustaka Setia, 2007).
seputarpengetahuan.co.id,  “Pengertian
Politik  Menurut
Para Ahli,”
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/06/pengertian-  politik-menurut-para-ahli- terlengkap.html, diakses 19 Juni 2019, pukul 07.45 WIB
Syahrul  Kiram,  “Kebangkitan  Politik  Indonesia,”  esai,  https://news.  detik.com/kolom/d- 3692440/kebangkitan- politik-indonesia, diakses 13 Juni 2019, pukul 09.00 WIB.