Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 7 Juli 2021

## PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  KONSUMEN ATAS  TRANSAKSI  BARANG ELEKTRONIK MELALUI TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE SHOPEE

## Fially Claude Makasuci, Elisatris Gultom
Faculty of Law, University Padjadjaran, Bandung, Indonesia Email: fially20001@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  merubah  kebiasaan  masyarakat  dalam melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi  jual  beli  secara  langsung  atau  dengan  tatap  muka,  kini  perlahan  berubah menjadi  sebuah  gaya  baru  yaitu  transaksi  jual  beli  melalui  internet  atau  transaksi online. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap  konsumen  dalam  melakukan  transaksi  online  dalam  perspektif  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Proses  transaksi online  mempunyai  karakteristik  yang  khas  dimana  media  yang  digunakan  adalah internet  sehingga  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  tidak  bertemu  secara langsung.  Kondisi  tersebut  disatu  sisi  sangat  menguntungkan  konsumen,  karena konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang yang dibeli tetapi di sisi lain pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sangat riskan terjadi, maka dari itu  diperlukan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  online. Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yang  mengungkapkan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  konsumen  yang  dirugikan  dapat mengajukan  tuntutan  yang  kiranya  sejalan  dengan  UUPK  dan  UU  ITE  sehingga memberikan  kepastian  hukum  bagi  konsumen.  Pemerintah  dan  masyarakat  juga memiliki  peran  yang  penting  dalam  perlindungan  konsumen  melalui  fungsi pengawasan.
Kata Kunci : perlindungan konsumen; sengketa konsumen; transaksi online.

## Abstract
The development of information technology has changed people's habits in buying and selling transactions. The habit of people who previously carried out buying and selling transactions directly or face to face, is now slowly turning into a new style, namely buying and selling transactions via the internet or online transactions. The purpose of this study is to discuss the  legal protection of consumers in conducting online  transactions  in  the  perspective  of  Law  Number  8  of  1999  concerning Consumer Protection. The online transaction process has distinctive characteristics where the media used is the internet so that business  actors and consumers do not meet  directly.  This  condition  on  the  one  hand  is  very  beneficial  for  consumers, because consumers have many choices to get the goods purchased but on the other hand  violations  of  consumer  rights  are  very  risky,  therefore  legal  protection  is needed  for  consumers  in  online  transactions.  This  research  method  is  descriptive
analytical,  which  reveals  the  laws  and  regulations  relating  to  legal  theories  that are the object of research. The conclusion of this study is that consumers who  are disadvantaged can file claims that are in line with the UUPK and UU ITE so as to provide  legal  certainty  for  consumers.  The  government  and  society  also  have  an important role in consumer protection through a supervisory function.
Keyword: consumer protection; consumer disputes; online transactions

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  merubah  kebiasaan  masyarakat  dalam melakukan  transaksi  jual  beli.  Kebiasaan  masyarakat  yang  sebelumnya  melakukan transaksi  jual  beli  secara  langsung  atau  dengan  tatap  muka,  kini  perlahan  berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi online ( Zendrato , 2019). Transaksi online merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tansaksi online berkembang dimasyarakat  sebagai  dampak  dari  adanya  perkembangan  teknologi    serta  semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Dewasa ini banyak pelaku usaha dan konsumen melakukan transaksi jual-beli melalui online.
Sedangkan  faktor  yang  mendorong  konsumen  melakukan  transaksi  online karena  melalui  transaksi  online  konsumen  mendapatkan  manfaat  serta  kemudahan antara  lain  dapat  memilih  beragam  barang  yang  diinginkan  selain  itu  konsumen  tidak perlu  pergi  ke  toko  untuk  sekedar membeli  barang  yang  dibutuhkan,  apalagi  jika toko tersebut  berada  jauh  dari  konsumen,  tentu  hal  ini  sangat  membantu  konsumen  karena dapat  menghemat  waktu  sekaligus  mempermudah  konsumen  ( Hardika  &  Ardianto , 2015). Melalui transaksi online cukup dengan mengakses situs-situs yang menawarkan barang  kebutuhan,  konsumen  sudah  dapat  memilih  dan  membandingkan  kualitas  serta harga  barang  yang  diinginkan,  hal  ini  dirasa  lebih  praktis  dan  hemat  dibandingkan dengan membeli secara langsung dengan pergi ketoko.
Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi internet untuk melakukan transaksi online mempunyai dampak negatif pada konsumen ( Aco & Endang , 2017). Mengingat pembelian  melalui  transaksi  online  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang tidak  bertatap  muka  secara  langsung  serta  tidak  saling  mengenal  dengan  kata  lain transaksi  online  dilakukan  atas  rasa  kepercayaan  dari  para  pihak,  permasalahan  yang dapat terjadi pada transaksi online antara lain, yaitu bahwa kualitas barang yang dipesan tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dijanjikan  oleh  pelaku  usaha,  waktu  pengiriman  tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dalam proses pengiriman barang juga rawan terjadi kerusakan. Permasalahan lain yang dapat terjadi yaitu barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen tidak dikirim oleh pelaku usaha.
Seperti kasus yang dialami oleh Prajna Satria, peristiwa ini bermula saat Prajna browsing  di  internet  dan  melihat  iklan  penjualan  laptop  merk  Vaio  yang  dipasang pelaku  usaha  di  situs  jual  beli  online  ( Hardika  &  Ardianto ,  2015).  Saat  dihubungi, pelaku  usaha  meminta  Prajna  untuk  mentransfer  uang  sebesar  Rp  2.850.000.  Pelaku
usaha  tersebut  menjanjikan  akan  mengirim  laptop  setelah  uang  ditransfer,  setelah ditransfer  sesuai  dengan  kesepakatan  namun  barang  yang  dijanjikan  yaitu  laptop tidak dikirim oleh pelaku usaha dan pelaku usaha tersebut tidak bisa dihubungi kembali.
Transaksi  elektronik  yang  dipraktekkan  dalam  transaksi  online  melahirkan kekuatan  daya  tawar  yang  tidak  sejajar  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasanya secara  online  kerap  mencantumkan  kontrak  baku,  sehingga  memunculkan  daya  tawar yang  asimetris  ( unequal  bargaining  power ).  Lemahnya  kedudukan  konsumen  dengan pelaku usaha dalam melakukan transaksi online tentu sangat merugikan konsumen dan telah  melanggar  hak  konsumen  yang  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Susanto , 2008).
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  kepastian  hukum  terhadap  perlindungan konsumen  dalam  transaksi  online  sangat  diperlukan.  Selain  dikarenakan  konsumen memiliki  hak-hak  yang  penting  untuk  ditegakkan,  hal  ini  juga  untuk  menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam  berusaha.  Selanjutnya  tujuan perlindungan  konsumen,  adalah  untuk  mengangkat  harkat  hidup  dan  martabat konsumen,  yaitu  dengan  cara  menghindarkan  dari  hal  negatif  pemakaian  barang  dan/ atau jasa ( Sunarso , 2009).
Pengaruh  globalisasi  dengan  penggunaan  sarana  teknologi  informasi  dan komunikasi  telah  mengubah  pola  hidup  masyarakat  dan  berkembang  dalam  tatanan kehidupan  baru  serta  mendorong  terjadinya  perubahan  sosial,  budaya,  pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan tentunya dalam bidang ekonomi. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang  yang  secara  langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk- bentuk perbuatan hukum baru ( Halim , 2010).
Transaksi  atau  bisnis  melalui virtual  world (dunia  maya)  atau  media  internet yang  disebut  dengan  istilah electronic  commerce atau e-commerce ,  sudah  cukup  lama dikenal di Indonesia, terutama sejak dikenalnya credit cards, automated teller machines dan telephone  banking. Istilah-istilah  tersebut  semakin  banyak  dikenal  karena dipergunakan untuk keperluan yang luas, salah satunya dalam jual-beli ( Miru , 2012).
Sistem e-commerce juga  memiliki  kelemahan  yaitu,  ketidak  sesuaian  jenis  dan kualitas  barang  yang  dijanjikan,  rentan  aksi  penipuan  dimana  banyak  kasus  ketika pembeli telah mengirim sejumlah uang yang disepakati tetapi barang yang di beli tidak di kirim, ketidaktepatan waktu pengiriman barang, ketidakamanan transaksi mulai dari, pembayaran  menggunakan  kartu  kredit  milik  orang  lain  (pembajakan),  akses  ilegal  ke sistem  informasi  ( hacking ),  perusakan website sampai  dengan  pencurian  data  ( BPKN , 2021a).
Salah  satu e-commerce terbaik  di  Indonesia  adalah Shopee . Shopee Indonesia adalah  salah  satu  pusat  perbelanjaan  yang  dikelola  oleh  Sea  Group,  dan  di  Indonesia dikelola  oleh  PT.Shopee  Indonesia.  Bisnis Customer  to  Costumer (C2C) mobile marketplace yang diusung Shopee memungkinkan kehadirannya dapat mudah diterima
oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat,  bahkan  hingga  Oktober  2017 aplikasinya  sudah  di download oleh  lebih  dari  80.000.000  (delapan  puluh  juta) pengguna. Menawarkan one stop mobile experience , Shopee menyediakan fitur live chat yang  memudahkan  para  penjual  dan  pembeli  untuk  saling  berinteraksi  dengan  mudah dan cepat ( Wikipedia , 2021).
Akan tetapi pada kenyataannya, dalam transaksi jual beli online Shopee , terjadi pula praktik-praktik yang merugikan pembeli atau konsumen. Kasus pada Shopee yang di dapatkan melalui penelusuran adalah sebagai berikut:
1. Wanprestasi,  terdapat  ketidak  sesuaian  antara  barang  yang  diterima  dengan barang yang dipesan oleh konsumen ( Qonsumen , 2021).
2. Pembatalan  sepihak,  pesanan  dibatalkan  sepihak  oleh  Shopee  karena  stok barang  habis  atau  terjadi  kesalahan  program,  padahal  konsumen  telah membayar lunas terlebih dahulu.
3. Pengaduan cukup sulit, konsumen yang memiliki masalah dengan pengiriman, pengembalian  barang  dan/atau  dana,  sering  mendapat  ketidak  jelasan  dari pihak Shopee jika melakukan  komplain. Mulai  dari  proses  yang  lama,  hingga komplain tidak diperhatikan ( Konsumen Shopee , 2021) .
4. Pembobolan  akun Shopee ,  akun  konsumen  dibobol  kemudian  pihak  lain memanfaatkan  data-data  kartu  kredit  atau  bank  pemilik  akun Shopee untuk disalahgunakan, seperti membeli barang dengan dana pemilik asli akun Shopee ( Journal , 2021).

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Jenis  penelitian  yuridis  normatif  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat pada Peraturan Perundang-undangan, Kitab-Kitab Hukum, Putusan-putusan pengadilan, serta  norma-norma  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat. Penelitian  dengan  yuridis normatif ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf  sinkronisasi  hukum.Jenis  penelitian  yuridis  normatif  mengacu  kepada  norma- norma  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  juga  melihat  sinkronisasi  suatu aturan dengan dengan aturan lainnya secara hierarki.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yang  mengungkapkan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  teori-teori  hukum  yang  menjadi  objek penelitian  ( Soendari ,  2012). Penelitian  deskriptif  adalah  “penelitian  yang  bertujuan untuk  melukiskan  tentang  sesuatu  hal  di  daerah  tertentu  dan  pada  saat  tertentu”. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, harus terlebih dahulu mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, akan di gambarkan sejelas mungkin mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap  konsumen  yang  dirugikan  dalam  transaksi  jual  beli  pada  situs  belanja  online Shopee.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber  pertama  dengan  melalui  penelitian  lapangan  seperti  melalui  wawancara  dan observasi. Sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, Penelitian, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, salah  satu  hak  dasar  konsumen  yang  harus  dilindungi  adalah  kepastian  hukum. Permasalahan  dalam  kepastian  hukum e-commerce ,  misalnya  mengenai  keabsahan transasksi  bisnis  dari  aspek  hukum  perdata.  Permasalahan  lain  yang  timbul  misalnya berkenaan dengan jaminan keaslian data, kerahasiaan dokumen, kewajiban sehubungan dengan  pajak,  hukum  yang  ditunjuk  jika  terjadi  pelanggaran  perjanjian  atau  kontrak, masalah  yurisdiksi  hukum  dan  juga  masalah  hukum  mana  yang  harus  diterapkan  bila terjadi  sengketa.  Jaminan  keamanan  transaksi e-commerce sangat  diperlukan  untuk melindungi  konsumen  agar  semakin  menumbuhkan  kepercayaan  konsumen,  dan  pada akhirnya diharapkan terjadi peningkatan volume transaksi melalui e-commerce ( BPKN , 2021).
Peraturan mengenai E-commerce selanjutnya diatur dalam Undang- Undang No. 11  Tahun  2008  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Selanjutnya disingkat  UUITE). Perdagangan  melalui sistem  elektronik  kemudian  diatur  pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Ditetapkannya Undang-Undang yang berkaitan dengan E-Commerce , menandakan  perhatian  dan  keseriusan  pemerintah  dalam  mengatur  regulasi perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Akan  tetapi,  pelaksanaan  penegakannya  dalam dunia  transaksi  elektronik  juga  masih  jauh  dari  harapan.  Masih  banyak  kasus-kasus yang penyelesaiannya tidak maksimal dan cenderung mengabaikan hak-hak konsumen. Banyak  sekali  pula  kasus-kasus  yang  sama  sekali  tidak  ada  penyelesaian  nya,  karena konsumen cenderung lebih memilih untuk tidak mempermasalahkannya.
1. Posisi Konsumen dalam Transaksi Online
Menurut  Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun  makhluk  hidup  lain  dan  dan  tidak  untuk  diperdagangkan”  Konsumen  dalam pembahasan  ini  yaitu  konsumen  yang  membeli  suatu  produk  melalui  online  dimana produk  tersebut  dimanfaatkan  secara  langsung  dan  tidak  untuk  dijual  kembali  atau konsumen  akhir.  Secara  garis  besar  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  pada proses transaksi online, yaitu :
1) Konsumen  tidak  dapat  langsung  mengidentifikasi,  melihat,  atau  menyentuh barang yang akan dipesan;
2) Ketidak jelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian  apakah  konsumen  telah  memperoleh  berbagai  informasi  yang layak  diketahui,  atau  yang  sepatutnya  dibutuhkan  untuk  mengambil  suatu keputusan dalam bertransaksi;
3) Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
4) Tidak  ada  jaminan  keamanan  bertransaksi  dan  privasi  serta  penjelasan terhadap  risiko-  risiko  yang  berkenaan  dengan  sistem  yang  digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan credit card maupun electronic cash;
5) Pembebanan  risiko  yang  tidak  berimbang,  karena  umumnya  terhadap  jual beli  di  internet,  pembayaran  telah lunas dilakukan  di muka  oleh  konsumen, sedangkan  barang  belum  tentu  diterima  atau  akan  menyusul  kemudian, karena  jaminan  yang  ada  adalah  jaminan  pengiriman  barang  bukan penerimaan barang;
6) Transaksi  yang  bersifat  lintas  batas  negara  borderless,  menimbulkan pertanyaan  mengenai  yurisdiksi  hukum  negara  mana  yang  sepatutnya diberlakukan.  Mengingat  transaksi  online  dilakukan  dengan  tanpa  tatap muka  secara  langsung  dan  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  tidak  saling mengenal,  maka  hak-hak  konsumen  pada  transaksi  online  sangat  rawan terlanggar  sehingga  menempatkan  konsumen  pada  posisi  tawar  (bargaining position) yang lemah. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi online.
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  yang  dirugikan  Dalam  Tansaksi Jual  Beli Barang Elektronik Pada Situs Belanja Online SHOPEE
A. Transaksi E-Commerce
1. Pengertian E-Commerce
Menurut  Julian  Ding  sebagaimana  dikutip  oleh  Mariam  Darus Badrulzaman, definisi e-commerce adalah sebagai berikut: “E-commerce is a dynamic  sets  of  technologies,  application,  and  business  process  that  link enterprises,  consumers  and  communities  through  electronic  transaction  and the  electronic  exchange  of  goods,  services,  and  information”. Artinya, E- Commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan  perusahaan,  konsumen,  dan  komunitas  tertentu  melalui transaksi  elektronik  dan  perdagangan  barang,  jasa,  dan  informasi  yang dilakukan secara elektronik.
Electronic Commerce yaitu transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk  menyediakan  barang,  jasa,  atau  mengambil  alih  hak.  Kontrak  ini dilakukan dengan media elektronik ( digital medium ) tanpa dihadiri para pihak yang  melakukan  transaksi.  Media  ini  terdapat  di  dalam  jaringan  umum dengan  sistem  terbuka,  yaitu  internet  atau world  wide  web ,  transaksi  ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.
B. Hubungan Hukum antara Konsumen Shopee dan PT Shopee Indonesia
1. Pengaturan Hubungan Hukum antara Para Pihak
Hubungan  hukum  ( rechtbetrekkingen )  adalah  “hubungan  antara  dua  subyek hukum  atau  lebih  mengenai  hak  dan  kewajiban  di  satu  pihak  berhadapan  dengan  hak dan kewajiban pihak yang lain”. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum  dan  antara  subyek  hukum  dengan  benda.  Hubungan  antara  sesama  subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum.  Hubungan  hukum  antara  subyek  hukum  dengan  benda  berupa  hak  apa  yang dikuasai  oleh  subyek  hukum  itu  atas  benda  tersebut,  baik  benda  berwujud,  benda bergerak,  atau  benda  tidak  bergerak.  Hubungan  hukum  memiliki  syarat-syarat  yaitu adanya  dasar  hukum  dan adanya  peristiwa  hokum  ( Nugraha ,  2017).  Hubungan  hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hokum.
Hubungan  hukum  adalah  hubungan  yang  terhadapnya  hukum  meletakkan  hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan  ataupun  melanggar  hubungan  tadi,  lalu  hukum  memaksakan  supaya hubungan  tersebut  dipenuhi  ataupun  dipulihkan  kembali.  Selanjutnya,  apabila  satu pihak  memenuhi  kewajibannya,  maka  hukum  memaksakan  agar  kewajiban  tadi dipenuhi ( Tutik & SH , 2015).
Dalam  pelaksanaan  transaksi  elektronik  melalui  situs  belanja  online shopee , maka akan terjadi suatu hubungan antara konsumen dengan PT. Shopee Indonesia. Oleh karena itu, dibuat suatu perjanjian yang disebut dengan kontrak elektronik yang memuat syarat  dan  ketentuan  penggunaan  situs  belanja  online shopee .  Jika  konsumen shopee menyatakan  setuju  dengan  isi  dari  kontrak  tersebut,  maka  konsumen  tersebut  harus membubuhkan  tanda  ceklis  pada  halaman  yang  telah  disediakan.  Perjanjian  dalam kontrak  tersebut  termasuk  dalam  suatu  kontrak  perjanjian  yang  bentuk  dan  isinya ditentukan oleh salah satu pihak, dan pihak yang membuat adalah PT. Shopee Indonesia. Konsumen  adalah  para  pengguna  situs  belanja  shopee  yang  telah  menyetujui  kontrak elektronik yang telah dibuat oleh PT. Shopee Indonesia.
Hubungan  hukum  yang  terjalin  antara  konsumen shopee dan  PT. Shopee Indonesia  dalam  berkontrak  pada  umumnya  untuk  saling  bertukar  kepentingan. Membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak  sering  kali  menghasilkan  ketidakadilan  apabila  salah  satu  pihak  berada dalam posisi yang lemah. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam kebebasan berkontrak dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:
a. Hubungan  hukum  yang  terjadi  dengan  menggunakan  syarat-syarat  baku,  yaitu suatu  klausula  yang  telah  disediakan  pengusaha  dalam  suatu  konsep  surat perjanjian  tidak  pernah  dapat  ditinjau  kembali.  Konsumen  hanya  dapat menerima  syarat-syarat  perjanjian  itu  atau  tidak  mengadakan  perjanjian  sama sekali.  Kelebihan  kemampuan  pengusaha  tertentu  untuk  menentukan  sendiri syarat-syarat suatu perjanjian, tanpa dikoreksi kecuali konsumen bersedia untuk tidak  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  yang  dibutuhkannya,  menyebabkan konsumen  pada  dasarnya  kehilangan  kebebasannya.  Dalam  kondisi  demikian,
bagi  konsumen  asas  kebebasan  dalam  hukum  perjanjian  berarti  tidak  adanya kebebasan berkehendak;
b. Hubungan  hukum  secara  sukarela,  yaitu  dapat  terjadi  antara  konsumen  dan produsen  dengan  mengadakan  perjanjian  tertentu.  Dengan  perjanjian  atau persetujuan  tersebut,  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata, yaitu  setiap  perbuatan  seseorang  atau  lebih  yang  mengikatkan  diri  dengan seorang atau lebih. Hubungan hukum itu menimbulkan hak dan kewajiban yang sama  pada  masing-masing  pihak.  Apabila  salah  satu  pihak  lalai  dalam melaksanakan  kewajibannya  untuk  memberikan  sesuatu,  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  sesuai  perjanjian  tersebut  maka  dapat  terjadi  perbuatan  ingkar janji, cedera janji (wanprestasi);
c. Hubungan  hukum  tidak  secara  sukarela,  yaitu  terjadi  tanpa  adanya  suatu persetujuan atau perjanjian yang disebabkan oleh suatu perbuatan atau kelalaian atau  kurang  hati-hati  satu  pihak  yang  menimbulkan  kerugian.  Pasal  1354 KUHPerdata  diatur  perbuatan  melawan  hukum  yang  menimbulkan  kerugian pada  pihak  lain.  Dalam  hubungan  hukum  konsumen  kaedah  ini  sangat  penting oleh  karena  konsumen  tidak  pernah  berhadapan  atau  mengadakan  hubungan hukum secara langsung dengan pemilik atau penanggung jawab usaha.
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak
Melalui  hubungan  hukum  yang  dilakukan  antara  PT.Shopee  Indonesia  dan konsumen  shopee,  maka  sudah  tentu  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi para pihak, dimana kewajiban PT.Shopee Indonesia merupakan hak dari konsumen dan demikian pula sebaliknya kewajiban konsumen merupakan hak dari PT.Shopee Indonesia.  Hak Shopee selaku  media/sarana  penunjang  bisnis  penyedia  fitur  dan layanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna adalah sebagai berikut:
1. Shopee memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  tindakan  yang  dianggap  perlu terhadap  akun  yang  diduga  dan/atau  terindikasi  melakukan  penyalahgunaan, memanipulasi,  dan/atau  melanggar  aturan  penggunaan  di  situs shopee ,  mulai dari  melakukan  moderasi,  menghentikan  layanan  “Jual  Barang”,  membatasi jumlah pembuatan akun, membatasi atau mengakhiri hak setiap pengguna untuk menggunakan  layanan,  maupun  menutup  akun  tersebut  tanpa  memberikan pemberitahuan  atau  informasi  terlebih  dahulu  kepada  pemilik  akun  yang bersangkutan.
2. Shopee memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  atas  permasalahan yang terjadi pada setiap transaksi.
3. Jika pengguna gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dalam aturan penggunaan di  situs shopee ,  maka  pihak shopee berhak  untuk  mengambil  tindakan  yang dianggap  perlu  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  melakukan  moderasi, mengehentikan  layanan  “Jual  Barang”,  menutup  akun  dan/atau  mengambil langkah hukum selanjutnya.
4. Shopee berhak untuk meminta data-data pribadi pengguna jika diperlukan.
5. Aturan  penggunaan  situs shopee dapat  berubah  sewaktu-waktu  dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan mengakses  situs shopee ,  pengguna  dianggap  menyetujui  perubahan-perubahan dalam aturan penggunaan Situs Shopee .
6. Shopee berhak  menggunakan  data  dan  informasi  para  pengguna  situs  demi meningkatkan mutu dan pelayanan di situs shopee .
Kewajiban Shopee selaku  media/sarana  penunjang  bisnis  penyedia  fitur  dan  layanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna adalah sebagai berikut:
1. Melindungi  segala  informasi  yang  diberikan  pengguna  pada  saat  pendaftaran, mengakses, dan menggunakan seluruh layanan dalam situs shopee .
2. Melindungi  segala  hak  pribadi  yang  muncul  atas  informasi  mengenai  suatu produk yang ditampilkan oleh pengguna layanan situs shopee , baik berupa foto, username, logo, dan lain lain.
3. Memberitahukan data dan informasi yang dimiliki oleh para pengguna situs bila diwajibkan  dan/atau  diminta  oleh  institusi  yang  berwenang  berdasarkan ketentuan  hukum  yang  berlaku,  perintah  resmi  dari  pengadilan,  dan/atau perintah resmi dari instansi/aparat yang bersangkutan.
4. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat kekeliruan sistem pada situs shopee yang menyebabkan kerugian terhadap pihak pembeli maupun penjual.
5. Tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan  Republik  Indonesia  pada  setiap sistem yang dijalankan pada platformShopee .
Hak  Konsumen Shopee yang  diatur  di  dalam  syarat  dan  ketentuan  penggunaan  dalam situs belanja online shopee adalah:
1. Berhak  mendapatkan  penjelasan  secara  rinci  dan  jelas  mengenai  penggunaan situs belanja online shopee .
2. Berhak  mengajukan  pertanyaan  mengenai  produk  maupun  layanan  kepada customer  care  shopee melalui  email  ke support@shopee.co.id atau  dengan formulir umpan balik yang dapat ditemukan pada aplikasi.
3. Berhak  memberikan  pemberitahuan  terkait  dengan  hukum  melalui  email  ke legal@shopee.com
4. Berhak  untuk  memberikan  penilaian  atas  pelayanan  yang  diberikan shopee melalui pemberian rating.
5. Berhak  menerima  ganti  kerugian  atas  ketidaksesuaian  produk  yang  diterima konsumen  berupa  pengembalian  barang  atau  dana.  Pembeli  hanya  boleh mengajukan permohonan pengembalian barang dalam situasi berikut:
a. Barang tersebut cacat dan/atau rusak saat diterima;
b. Penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati kepada pembeli;
c. Barang  yang  dikirimkan  kepada  pembeli  secara  material  berbeda  dengan daftar barang yang ada;
6. Berhak  untuk  menerima  pengakhiran  akun  dan/atau  berhenti  menggunakan layanan.
Kewajiban konsumen shopee yang diatur dalam syarat dan ketentuan penggunaan dalam situs belanja online shopee adalah:
1. Pembeli  wajib  mematuhi  segala  ketentuan  penggunaan  layanan  yang  telah ditetapkan oleh pihak shopee .
2. Pembeli wajib untuk menyetujui tindakan shopee untuk menggunakan,mengumpulkan,  dan/atau  mengolah  konten,  data  pribadi,  dan informasi pengguna.
3. Pembeli  wajib  untuk  menyetujui  dan  mengakui  bahwa  hak  kepemilikan  atas informasi  pengguna  dimiliki  secara  bersama  oleh  pengguna  layanan  dan  pihak shopee.
4. Pembeli  wajib  untuk  membayar  produk  sesuai  dengan  kesepakatan  dengan penjual
5. Pembeli  wajib  untuk  memberikan  data  dan  identitas  yang  akurat  kepada  pihak shopee .
C. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  yang  Dirugikan  dalam Transaksi Jual Beli pada Situs Belanja Online Shopee
Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Shopee ini, didasari oleh kerugian-kerugian  yang  seringkali  dialami  oleh  konsumen shopee dalam  kegiatan transaksi  jual-beli  nya  melalui  situs  belanja  online shopee .  Melalui  penelusuran  yang telah dilakukan, bentuk-bentuk kerugian tersebut berupa:
1. Wanprestasi,  terdapat  ketidaksesuaian  antara  barang  yang  diterima  dengan barang yang dipesan oleh konsumen.
2. Pembatalan sepihak, pesanan dibatalkan sepihak oleh Shopee karena stok barang habis atau terjadi kesalahan program, padahal konsumen telah membayar lunas terlebih dahulu
3. Pengaduan  cukup  sulit,  konsumen  yang  memiliki  masalah  dengan  pengiriman, pengembalian  barang  dan/atau  dana,  sering  mendapat  ketidakjelasan  dari  pihak Shopee jika melakukan komplain. Mulai dari proses yang lama, hingga komplain tidak diperhatikan
4. Pembobolan  akun Shopee ,  akun  konsumen  dibobol  kemudian  pihak  lain memanfaatkan  data-data  kartu  kredit  atau  bank  pemilik  akun Shopee untuk disalahgunakan, seperti membeli barang dengan dana pemilik asli akun Shopee Berdasarkan  kerugian-kerugian  yang  dialami  konsumen  shopee  seperti  dikemukakan diatas, maka perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat diberikan adalah:
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Shopee  berdasarkan  Undang- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
a. Hak Konsumen untuk Mengoptimalkan Pelayanan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  4  mengenai  hak- hak konsumen, yaitu:
1) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
2) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
3) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
4) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
5) Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar,  jujur,  serta  tidak diskriminatif;
b. Hak Konsumen untuk Menuntut Penggantian Kerugian Hukum memberi perlindungan kepada konsumen yang diatur dalam UUPK Pasal 19 mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, menyebutkan bahwa:
1. Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7(tujuh)  hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  (1)  dan  angka  (2) tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak berlaku apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Mengenai  masalah  ganti  rugi  ini  sebenarnya  sangat  terkait  dengan  tanggung jawab pelaku usaha. Dalam Pasal 19 UUPK, dinyatakan bahwa “pelaku usaha memiliki tanggung  jawab  untuk  memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Ganti rugi tersebut dapat berupa:
1) Pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau setara;atau
2) Perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Hak Konsumen untuk Mengadukan Permasalahan Dalam  Pasal  4  UUPK  diatur  mengenai  hak-hak  dari  konsumen  diantaranya disebutkan mengenai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.
d. Menyelesaikan Sengketa Konsumen Setiap sengketa yang terjadi antar konsumen dan pelaku usaha setidaknya dapat dilakukan dengan 2 cara penyelesaian, yaitu:
1) Penyelesaian sengketa secara damai.
2) Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang.
2. Perlindungan  Hukum  Kepada  Konsumen  Shopee  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menyadari  adanya  beberapa  kelemahan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  (UUPK),  Pemerintah  bersama  DPR  mengundangkan  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  Beberapa  pasal  dalam  UU  ITE  ini  berusaha  menutup  kelemahan  UUPK dalam hal perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dapat dilihat dari Pasal 9 UU  ITE:  “Pelaku  usaha  yang  menawarkan  produk  melalui  sistem  elektronik harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat kontrak,  produsen,  dan  produk  yang  ditawarkan”.  Kemudian  Pasal  10 menyatakan mengenai syarat sertifikasi keandalan bagi pelaku usaha serta Pasal 2  dan  Pasal  18  yang  memberikan  solusi bagi  permasalahan  pilihan  hukum  dan pilihan  forum  mengadili  apabila  transaksi  elektronik  melibatkan  pihak  yang berkedudukan hukum di negara lain.
Sebagai  pelaku  transaksi  elektronik,  shopee  tunduk  kepada  tata  aturan  hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Terdapat  aturan  dalam  pasal  17  UU  ITE  yang menyebutkan  bahwa:  “Para  pihak  yang  melakukan  transaksi  elektronik  wajib beritikad  baik  dalam  melakukan  interaksi  dan/atau  pertukaran  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”.
Selanjutnya, ketentuan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 UU ITE, yaitu: “Transaksi  elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  kontrak  elektronik  mengikat  para pihak”. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli pada situs belanja shopee, yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:
a. Perlindungan Terhadap Data Pribadi
Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sudah  cukup  memadai dalam mengakomodasi perlindungan terhadap data pribadi konsumen.
b. Otensitas Subjek Hukum
Yang menyangkut otensitas adalah kecakapan para pihak sebagaimana tertuang dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  validitas  subjek hukum.
c. Objek Transaksi E-commerce
Undang-Undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  mewajibkan  pelaku  usaha  untuk  menyediakan  informasi  yang
lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  produk  yang  ditawarkan  ,  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.
Undang-Undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  juga  melarang  penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik,  sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1).
3. Tanggung Jawab Shopee dalam Transaksi Jual-Beli Barang Elektronik.
Shopee merupakan e-commerce yang  menjembatani  penjual  dan  pembeli  utuk mempermudah  transaksi  jual  beli  online  melalui  perangkat  elektronik. Shopee dalam  hal  ini  bertindak  sebagai  penyedia  tempat,  yakni  berupa website untuk para Penjual membuka usahanya yang berupa toko dan bertindak sebagai pihak ketiga/perantara  antara  Penjual  dan  Pembeli. Shopee dalam  hal  ini  dapat  juga disebut  sebagai marketplace ,  yaitu  tempat  antara  konsumen  dan  penjual melakukan transaksinya
Setiap  transaksi  yang  dilakukan  oleh  Penjual  dan  Pembeli  akan  diawasi  oleh pihak Shopee ,  dan  menjadi  tanggung  jawab Shopee . Shopee yang  bertindak sebagai  pengelola website dan  sebagai  pihak  ketiga  juga  memiliki  tanggung jawab  kepada  setiap  konsumen.  Tanggung  jawab Shopee bukan  berbentuk penggantian  barang  dalam  bentuk  fisik,  melainkan  tangung  jawab Shopee tercermin dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu:
1. Menyediakan  sarana  pelaporan.  Dalam  hal  ini,  Shopee  memiliki  tanggung jawab  untuk  menyediakan  sarana  pelaporan  yang  memadai  terhadap  setiap keluhan  konsumen.  Hal  tersebut  telah  tercermin  dari  pemberian  fasilitas aduan  24  (duapuluh  empat)  jam  melalui customer  care  shopee di  nomor 150072  atau  melalui email ke cs@shopee.co.id .  Pembeli  dapat menyampaikan segala bentuk keluhannya melalui contact yang tersedia dan dengan  menunjukkan  bukti-bukti  yang  valid,  kemudian  pihak Shopee akan menulusuri keluhan tersebut.
2. Melakukan penghapusan dan pemblokiran terhadap konten terlarang. Dalam hal  transaksi  melalui website  e-commerce ,  kerap  kali  muncul  sebuah  iklan (ads) yang  menampilkan  konten-konten  negatif  yang  berbau  pornografi, yang sangat mengganggu konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di Shopee . Shopee memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyaring  segala  jenis konten  yang  masuk  dan  melakukan  pemblokiran  terhadap  konten-konten negatif  tersebut.  Konsumen Shopee juga  memiliki  hak  untuk  melakukan pelaporan  kepada  Pihak Shopee terkait  dengan  konten  yang  menganggu tersebut.
3. Perlindungan  terhadap  data-data  pribadi  konsumen.  Pada  saat  konsumen melakukan  transaksi  jual  beli  di Shopee , Shopee menghendaki  setiap konsumennya untuk mengisi data-data diri yang selengkap-lengkap nya dan valid. Begitu juga halnya, ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran
melalui  kartu  kredit,  maka Shopee akan  meminta  konsumen  tersebut  untuk memasukkan data kartu kredit tersebut dengan selengkap- lengkapnya. Atas dasar  hal  tersebut,  maka  Pihak Shopee memiliki  tanggung  jawab  untuk melindungi  data-data  konsumen  dari  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung jawab  yang  ingin  melakukan  pencurian  akan  data-  data  tersebut  melalui peretasan  akun. Shopee menyediakan  fitur “3D  Secure” untuk  melindungi konsumen  yang  melakukan  pembayaran  dengan  kartu  kredit.  Fitur 3D Secure ini  merupakan  bentuk  kerjasama  antara Shopee dengan  pihak penyedia  kartu  kredit  (seperti visa,  mastercard, dan paypal )  untuk melindungi data-data kartu kredit konsumen.
4. Shopee  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyeleksi  Penjual-Penjual  yang hendak  membuka  tokonya  di website  Shopee .  Dalam  hal  ini Shopee menghendaki  setiap  calon  Penjual  untuk  melakukan  pengisian form pendaftaran dengan sebenar-benarnya, dan didukung dengan meng upload foto KTP sebagai bukti bahwa calon Penjual tersebut merupakan individu sungguhan dan bukan Penjual “fiktif”.
5. Dalam hal Penjual yang tidak mengirimkan barangnya dalam jangka waktu yang  ditentukan.  Sesuai  ketentuan  prosedural  transaksi  melalui  Shopee, sistem dalam Shopee akan secara otomatis menahan pembayaran yang telah dilakukan  pembeli  ke  dalam  rekening  resmi Shopee (rekening  ketiga)  dan akan mengembalikan dana tersebut ke dalam ShopeePay milik Pembeli, atau dapat  langsung  dikembalikan  ke  rekening  bank  milik  Pembeli  yang  akan diproses secara langsung dalam jangka waktu 24 jam. Apabila dalam hal ini Pembeli  melakukan  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  kredit,  maka Pihak Shopee akan  mengembalikan  dana  transaksi  ke  limit  kartu  kredit  di tagihan  berikutnya. Shopee juga  akan  melakukan  tindakan  terhadap  penjual yang  memiliki  reputasi  tidak  baik,  dan  akan  melakukan  pemblokiran  akun Penjual apabila secara berkali-kali terbukti melakukan tindakan yang hendak merugikan konsumen.
6. Tanggung jawab Shopee apabila terdapat barang yang cacat atau tidak sesuai dengan  spesifikasi.  Dalam  hal  ini,  tanggung  jawab Shopee tidak  berupa pengantian fisik barang secara langsung, melainkan Shopee meyediakan fitur “pusat  resolusi”  yang  berguna  menjadi  sarana  konsumen  untuk  melakukan tuntutan  kepada  Penjual  akan  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian. Shopee akan  bertindak  sebagai  fasilitator  melalui  pencarian  solusi,  dan pengambilan  keputusan  akan  wanprestasi  yang  terjadi  tersebut.  Pihak Penjual  dan  Pembeli  diharapkan  untuk  mengirimkan  bukti-bukti  transaksi berupa  foto  barang,  nota  pembelian,  slip  resi  pengiriman,  dan  bukti  bukti penunjang  lainnya  yang  dikeluarkan  oleh  masing-masing  pihak. Shopee kemudian  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjadi  penengah  akan permasalahan tersebut.
7. Penyediaan  garansi Shopee .  Setiap  pembelian  yang  dilakukan  oleh  Pembeli akan  dilindungi  oleh  garansi Shopee .  Garansi Shopee ini  berlaku  selama  7 hari.  Apabila  Pembeli  hendak  melakukan  keluhan  akan  barang  yang  tidak sesuai spesifikasi, dan hendak melakukan tuntutan ganti rugi kepada Penjual, tuntutan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu sebelum 7 hari, karena setiap barang yang diperjual belikan dilindungi oleh garansi Shopee selama 7 hari.  Apabila  dalam  jangka  waktu  lewat  dari  7  hari  Pembeli  baru menyampaikan keluhannya, maka keluhan tersebut tidak dapat diproses, oleh karena  itu  Pembeli Shopee diharapkan  untuk  selalu  menyimpan  bukti invoice /nota pembelian elektronik dalam kegiatan transaksi di Shopee.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  diatur  dalam  Bab  VI  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Pasal  19  sampai  dengan  Pasal  28.  Dalam  kaitannya  dengan Shopee  sebagai  penyedia  layanan  jasa,  Pasal  26  UUPK  menyatakan:  “Pelaku  usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”.
Transaksi  yang  dilakukan  dalam  forum  jual  beli  online  akan  menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan setidaknya tiga pihak, yaitu pembeli ( buyer ), penjual (seller) ,  dan website  online (yang  dalam  hal  ini  adalah Shopee ).Situs  belanja Online Shopee dalam hal ini tidak terlibat secara langsung dalam pemenuhan tanggung jawab akan  kerugian  yang  dialami  konsumen,  tetapi  jika  ada  suatu  permasalahan  terhadap barang,  maka Shopee akan  meneruskannya  kepada  pihak  penjual,  dan Shopee akan memfasilitasi penggantian kerugian tersebut.
Shopee selalu  berupaya  untuk  menjaga  layanan  agar  tetap  nyaman,  aman,  dan berfungsi  dengan  baik,  tapi Shopee tidak  dapat  menjamin  operasi  terus  menerus  atau akses ke layanan Shopee dapat selalu sempurna. Informasi dan data dalam situs Shopee memiliki kemungkinan tidak terjadi secara real time . Untuk itu, Shopee juga memiliki batasan-batasan tanggung jawab, yaitu:
1. Penggunaan  atau  ketidakmampuan  pengguna  dalam  menggunakan  layanan Shopee ;
2. Harga, Pengiriman atau petunjuk lain yang tersedia dalam layanan Shopee ;
3. Kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing Pengguna;
4. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual;
5. Perselisihan antar pengguna;
6. Pencemaran nama baik pihak lain;
7. Setiap penyalahgunaan barang yang sudah dibeli oleh pengguna;
8. Kerugian  akibat  pembayaran  tidak  resmi  kepada  pihak  lain  selain  ke rekening resmi shopee , yang dengan cara apapun mengatasnamakan  shopee ataupun  kelalaian  penulisan  rekening  dan/atau  informasi  lainnya  dan/atau kelalaian penulisan rekening dan/atau kelalaian pihak bank;
9. Virus  atau  perangkat  lunak  berbahaya  lainnya  yang  diperoleh  dengan mengakses atau menghubungkan ke layanan shopee ;
10. Kerusakan  pada  perangkat  keras  anda  dari  penggunaan  setiap  layanan shopee .

## Kesimpulan
Perlindungan  hukum  kepada  konsumen Shopee berdasarkan  Undang-  Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  Nomor  11  Tahun  2008  (UU  ITE)  terlihat  dari  pengaturan mengenai  perlindungan  hak-hak  konsumen  dan  pemberian  ganti  rugi.  Konsumen  yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan yang kiranya sejalan dengan UUPK dan UU ITE sehingga  memberikan  kepastian  hukum  bagi  konsumen.  Pemerintah  dan  masyarakat juga  memiliki  peran  yang  penting  dalam  perlindungan  konsumen  melalui  fungsi pengawasan.  Pengawasan  tersebut  dapat  terlihat  dari  dibentuknya  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM)  sebagai  wadah  untuk  secara bersama-sama  memperjuangkan,  memberikan  nasihat,  menyebarkan  informasi,  dan membentu  konsumen  dalam  memperjuangkan  hak-haknya.  Konsumen  yang  merasa dirugikan  juga  dapat  melaporkan  kerugiannya  kepada  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia  (YLKI)  dan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  atau  melalui jalur litigasi, Pengawasan terhadap situs e-commerce juga dilakukan, guna menciptakan keamanan dalam bertransaksi.
Bentuk  pertanggung  jawaban  pengelola  situs shopee terhadap  kerugian  yang dialami  konsumen  telah  diatur  sepenuhnya  melalui  syarat  dan  ketentuan  penggunaan layanan  yang  dapat  diakses  pada  situs  belanja shopee .  Bentuk  pertanggung  jawaban tersebut  adalah  melalui  penyediaan  sarana  pelaporan  konsumen  mengenai  kerugian- kerugian  yang  dialami  konsumen,  pemblokiran  konten-konten  negatif,  pemberian garansi  Shopee,  pengembalian  dana  kepada  konsumen,  penindaklanjutan  akun-  akun palsu penjual, serta perlindungan terhadap data-data pribadi dan kartu kredit konsumen, Shopee bertanggung  jawab  penuh  terhadap  kerugian  konsumen  yang  terjadi  akibat kegagalan  pada  sistem  portal  web.  Bentuk  penggantian  kerugian  yang  diberikan  dapat berupa  pengembalian  dana  maupun  penggantian  barang  rusak.  Walaupun  demikian, Shopee juga memiliki batasan-batasan tanggung jawab.

## Bibliografi
Aco, Ambo, & Endang, Hutami. (2017). Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar . Jurnal  INSYPRO  (Information System and Processing) , 2 (1).
BPKN,  Tim.  (2021a).  Kajian  Perlindungan  E-commerce  di  Indonesia.  Retrieved  from www.bpkn.go.id
BPKN,  Tim.  (2021b).  Kajian  Perlindungan  E-Commerce  di  Indonesia.  Retrieved from www.bkpn.go.id website: www.bkpn.go.id
Halim, Abdul Barkatullah. (2010). Hak-Hak Konsumen . Bandung: Nusa Media .
Hardika,  Rifan  Adi  Nugraha  Jamaluddin  Mukhtar,  &  Ardianto,  Fajar.  (2015). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Online . Serambi Hukum , 8 (02), 23092.
Journal, Tim. (2021). Kapok Belanja di Aplikasi Shopee dan menggunakan kartu kredit citibank . Retrieved from journal.citandy.com website: journal.citandy.com
Konsumen  Shopee.  (2021).  Kebijakan  Toko  Online  Shopee.co.id  yang  merugikan konsumen. Retrieved from www.kompasiana.com website: www.kompasiana.com
Miru, Ahmadi. (2012). Hukum Kontrak Bernuansa Islam . PT RajaGrafindo Persada.
Nugraha,  Peter  Mahmud  Marzuki  dalam  Dwi  Putra.  (2017). Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia . Cet 1. Yogyakarta: Thafa Media.
Qonsumen,  Tim.  (2021).  Berbelanja  di  Shopee.  Retrieved  from  www.qonsumen.com website: www.qonsumen.com
Soendari,  Tjutju.  (2012). Metode  Penelitian  Deskriptif. Bandung,  UPI.  Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka , 17 .
Sunarso,  Siswanto.  (2009). Hukum  informasi  dan  transaksi  elektronik :  studi  kasus: prita Mulyasari .
Susanto, Happy. (2008). Hak-hak konsumen jika dirugikan . Visimedia.
Tutik, D. R. Titik Triwulan, & SH, M. H. (2015). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional . Kencana.
Wikipedia, Tim. (2021). Shopee Indonesia. Retrieved from id.wikipedia.com
Zendrato,  Josua  Dariusman.  (2019). Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam transaksi  jual  beli  online  (studi  kasus  di  Toko  Zend  Ponsel  Binjai) .  Universitas
Pelita Harapan.
http://www.shopee.co.id/syarat-dan-ketentuan-layanan http://www.shopee.co.id/aturan-penggunaan http://www.bkpn.go.id/kajian-perlindungan-ecommerce http://id.wikipedia.com/shopee-indonesia http://www.qonsumen.com/berbelanja-di-shopee http://www.mediakonsumen.com/ylki