Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN

## Pandu Dewanto
Pengadilan Negeri Mojokerto, Mojokerto pandu44dewanto@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  sistem  hukum Pancasila  sebagai  prinsip  pertimbangan  hakim  terhadap  sengketa  para  pihak dan  bagaimana  rekonstruksi  prinsip  pertimbangan  hakim  terhadap  sengketa para pihak berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi nilai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup  dalam  masyarakat”.  Dalam  Pasal  tersebut  mewajibkan  hakim  sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk  mengubah  suatu  undang-undang  akan  tetapi  hakim  guna  menjatuhkan putusannya  yang  berdasar  pada  perkembangan  kehidupan  dalam  masyarakat dengan  tidak  menerapkan  undang-undang  tersebut.  Metode  penelitian  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  paradigma  konstruktivisme. Merekonstruksi norma hukum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dengan  cara  merekonstruksi  hukum,  menafsirkan  hukum,  dan  menemukan hukum untuk memberi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Temuan teori  hukum  barunya  adalah:  "Penemuan  Hukum  yang  Berkeadilan  dan Bermartabat", artinya pertimbangan hakim dalam memutus perkara ukurannya adalah  keadilan,  yaitu  seorang  hakim  dalam  menggali/mencari  keadilan  itu sendiri  dengan  caranya  merekonstruksi  hukum,  menafsirkan  hukum,  dan menemukan hukum.
Kata Kunci: Rekonstruksi; Pertimbangan Hakim;    Putusan Sengketa Perdata
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## RECONSTRUCTION OF JUDGE'S CONSIDERATION OF CIVIL DISPUTE VERDICT BASED ON VALUE OF JUSTICE

## Pandu Dewanto
Penagdilan Negeri Mojokerto, Mojokerto pandu44dewanto@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to analyze how pancasila legal system as the principle of consideration of judges against disputes of the parties and how the reconstruction of the principle of consideration of judges against disputes of the parties based on the value of justice. Reconstruction of the value in Article 5 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009, "Judges and judges of the constitution shall dig, follow, and understand the values of law and the sense of justice that lives in society". The Article requires judges as law enforcement and justice to dig in and understand the legal values that live in society. In principle the judge is not authorized to change a law but the judge to overturn his verdict based on  the  development  of  life  in  society  by  not  applying  the  law.  The  research method used in this study is a paradigm of constructivism. Reconstructing the legal  norms  in  Article  5  Paragraph  (1)  of  Law  No.  48  of  2009  on  judicial power, it reads: Judges and constitutional judges are obliged to dig, follow, and understand the values of the law by reconstructing the law, interpreting the law, and finding laws to give a sense of justice that lives in society. The findings of his new legal theory are: 'The Discovery of a Just and Dignified Law', which means that the judge's consideration in in deciding cases is justice, i.e.  a  judge  in  digging/seeking  justice  himself  by  reconstructing  the  law, interpreting the law, and finding the law.
Keywords: Reconstruction; Judge's Consideration;    Civil Dispute Decision
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Para  hakim  dalam  proses  mengadili  dan  menjatuhkan  putusan  wajib memadukan  atau  menggabungkan  kepentingan  hukum  dan  sekaligus kepentingan  keadilan,  dalam  arti  putusan  hukum  itu    di  dalamnya  harus mengandung  substansi  keadilan  atau  putusan  hukum  yang  berintikan keadilan.  Fungsi  hakim  dalam  Negara  Hukum  Republik  Indonesia  bukan hanya  selaku  penerap  atau  pelaksana  peraturan  perundang-undangan, melainkan wajib hukumnya untuk bertindak selaku penemu hukum dan atau selaku pencipta hukum, sehingga putusan yang dijajatuhkan oleh para hakim sungguh-sungguh  mencerminkan  rasa  keadilan  berdasrkan  Pancasila. 1
Hakim  merupakan  pilar  utama  dan  tempat  terakhir  bagi  pencari  keadilan dalam proses peradilan sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima,  memeriksa,  dan  memutus  perkara,  hakim  dituntut  untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. 2
Pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia, bahwa pada prinsipnya putusan pengadilan dalam perkara perdata pasti ada pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Akan tetapi pihak yang kalah sering di hukum terlalu tinggi dengan mengabulkan seluruh permintaan  pihak  yang  menang,  sehingga  pada  akhirnya  pihak  yang  kalah sering menempuh upaya hukum karena tidak menerima putusan pengadilan tersebut. Seharusnya kalau putusan tersebut sudah berkeadilan, maka pihak yang  kalah  tidak  akan  menempuh  upaya  hukum  lagi.  Putusan  perdata  itu harus  dapat  mengakomodir  kedua  belah  pihak  meskipun  salah  satu  pihak dinyatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dan/atau  wanprestasi,  akan tetapi dalam pemenuhan kerugiannya tidak memberatkan pihak  yang kalah sehingga  pihak  yang  kalah  tersebut  tidak  terima  dan  mengajukan  upaya
1 Kuffal,  HMA. Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  Hakim: Antara Gaji, Keadilan,Kejujuran dam Ketaqwaan , UMM Press. 2012, Malang, hal.40-41.
2 Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal. 55.
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
hukum.  Hakim  harus  dapat  mempertimbangkan  segala  aspek  baik  dari  sisi penggugat  maupun  tergugat  sehingga  ketika  hakim  menjatuhkan  putusan, pihak  yang  kalah  tidak  merasa  sangat  kalah.  Dalam  menangani  sengketa perdata  di  pengadilan  masih  ada  yang  mengabaikan  keadilan  hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Penelitian    ini masih terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati (2017) yaitu meneliti tentang masih  adanya  keputusan  hakim  yang  tidak  berkeadilan  dalam  memutus perkara sengketa perdata menjadi salah satu alasan diangkatnya penelitian ini. Suatu  perkara/sengketa  diajukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau pemecahan. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan  saja  belumlah  selesai  persoalannya.  Putusan  itu  harus  dapat dilaksanakan atau dijalankan (eksekusi). Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat- alat negara. 3 Penelitian yang dilakukan oleh    Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan  Iffah  Nurhayati  tersebut  lebih  fokus  dalam  proses  eksekusi  dalam sengketa    perdata dan hambatan-hambatan yang ada dalam proses eksekusi sengketa perdata.
Kebebasan  dalam  melaksanakan  wewenang  yudisial  tidak  mutlak sifatnya  karena  tugas  hakim  adalah  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar- dasar  serta  asas-asas  yang  jadi  landasannya,  melalui  perkara-perkara  yang dihadapkan  kepadanya  sehingga  keputusannya  mencerminkan  perasaan keadilan  bangsa  dan  rakyat  Indonesia.  Ning  Adiasih  (2017)  dalam
3 Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati, Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman ,    Jurnal Civics Vol 14 N0 2 Oktober 2017, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Yogyakarta, hal 128-129 . DOI: https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
penelitiannya tersebut    lebih fokus meneliti mengenai putusan hakim dalam perkasra  perdata  yang  belum  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian tersebut seorang hakim dalam menghadapi suatu perkara  yang  peraturan  perundang-undangannya  tidak  jelas,  hakim  tidak boleh menolak dengan dalih karena undang-undangnya tidak jelas, melainkan harus  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  dengan  cara  melakukan interpretasi  hukum  terhadap  ketentuan  yang  sudah  ada  dengan memperhatikan nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Contoh kasus  dimana  hakim  dapat  menerapkan  asas-asas  tersebut  adalah  saat menangani  kasus  Warisan  yang  diberikan  dengan  Wasiat  Wajibah kepada ahli waris yang tidak berhak mendapatkan harta peninggalan. 4
Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jemmy  Saut  (2015), dalam  penelitiannya  tersebut  lebih  membahas  mengenai  putusan  hakim perkara  perdata  dalam  proses  mediasi.  Penelitian  ini  lebih  banyak menguraikan tentang pentingnya mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perdata  di  pengadilan,  dan  bagaimana  proses  dari  mediasi  tersebut mempunyai  jaminan  kepastian  hukum  para  pihak  yang  bersengketa  dalam kasus perdata. Jika dalam proses mediasi tercapai kesepakatan maka putusan hakim  mempunyai  kekuatan  yang  mengikat  dan  mempunyai  kekuatan eksekutorial.  Penyelesaian  perkara  perdata  melalui  proses  mediasi diharapkan  dapat  mengurangi  penumpukan  berkas  perkara  di  pengadilan, keuntungan lain yang diperoleh dengan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi  dapat  berjalan  dengan  cepat  dan  murah  jika  dibandingkan  melalui jalur litigasi. 5
Proses  penyelesaian  melalui mediasi  sendiri  juga  memupnyai  banyak hambatan.  Untuk  dapat  mencapai  suatu  kesepakatan  atau  titik  temu  dalam
4 Ning Adiasih, Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Jelas, Jurnal Hukum Prioris Vol 6 No 1 Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, 2017, Jakarta.
5 Jemmy Saut, Tinjauan Hukum Tentang Putusan Hakim Perkara Perdata Terhadap Proses Mediasi , Jurnal Lex Administratum Vol 3 No 5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015 Manado.
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
proses mediasi, banyak hambatan dan kendala-kendala  yang menyertainya. Hambatan  tersebut  diantaranya  kurangnya  keterbukaan  para  pihak  dalam mediasi,  sikap  para  pihak  yang  tidak  mau  saling  mengalah,  ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi, kurangnya iktikad baik para pihak, peran kuasa  hukum,  kurangnya  kemampuan  hakim  dalam  memimpin  jalannya mediasi, ketidaknetralan mediator, dan lain sebagainya. 6
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan    oleh  Made  Oka  Cahyadi Wiguna  (2018)  mengkaji    mengenai  peluang  penyelesaian    sengketa perdata  tentang  tanah  melalui alternativ  dispute  resolution .  Penelitian tersebut  jelaskan  bagaimana  keadilan  dan  kepuasan  para  pihak  yang bersengketa sulit terwujud apabila jalur penyelesainnya melalui litigasi atau pengadilan. Bagaimana pilihan hukum yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa  perdata  pertanahan    adalah  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa.  Penyelesaian    sengketa  dengan  cara  ini  harus  secara  suka  rela disepakati para pihak sebagai pilihan hukum dan mengikat para pihak seperti halnya sebagai suatu perjanjian. Alternatif penyelesaian sengketa yang hanya dapat diselesaikan oleh para pihak yang  bersengketa dapat berjalan dengan baik  apabila  para  pihak  yang  bersengketa  berkomitmen  melaksanakan  apa yang menjadi keputusan bersama dalam penyelesaian sengketa. Penyelsaaian sengketa dengan model ini dipilih karena lebih cepat, murah dan tetap terjaga hubungan yang baik diantara para pihak yang bersengketa. 7
Ketika sebuah masyarakat bernegara, maka harus ada persamaan pikir dan  sikap  masyarakat  pada  negara.  Harus  meletakkan  setiap  egonya  pada prinsip  yang  telah  disepakati  bersama  dan  menjunjung  tinggi  prinsip  dasar
6 Ade Adriansyah, Kedudukan Hukum Putusan No. 200/Pdt. G/2008/PN. SMG Dalam Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan  Tanah  Melalui  Pendekatan  Restorative, Jurnal  Ius Constituendum Vol 3 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2018, Semarang, hal 9. DOI : 10.26623/jic.v3i1.860
7 Made  Oka  Cahyadi  Wiguna, Peluang  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution, Jurnal Masalah Maslah Hukum Vol 47 No 1, Fakultas Hukum Universita Diponegoro, 2018, Semarang hal 47-55. DOI: 10.14710/mmh.47.1.2018.47-55 .
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tersebut  demi  terciptanya  rasa  aman  bermasyarakat  dan  tercapainya  tujuan bernegara  yaitu  kemakmuran.  Prinsip  dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia adalah Pancasila yang mengakomodir dan (harusnya) juga bersifat memaksa  sebagai  pandangan  hidup  semua  orang  yang  mengaku Bangsa   Indonesia  dan  menjadi  sifat  dasar  bagi  semua  rakyat  Indonesia dalam bermasyarakat dengan mengamalkan butir-butir Pancasila.
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji tentang  penyelesaian  sengketa  perdata  baik  melalui  litigasi  maupun  non litigasi, penelitian ini fokus pada bagaimana sistem hukum Pancasila sebagai prinsip hakim dalam memutus perkara sengketa para pihak. Bagaimana nilai keadilan yang ada dalam 2 butir sila Pancasila yaitu Kemanusiaaan yang Adil dan Beradab dan sila    ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi nilai bagi hakim dalam memutus sengketa perkara perdata. Hakim dalam  memutus  perkaranya  tidak  terjebak  pada  positivisme  hukum  tetapi dalam  memutus  perkaranya  hakim  wajib  menggali  dan  mencari  nilai-nilai yang  ada  dan  tumbuh  dalam  masyarakat  dalam  memutus  suatu  perkara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana sistem hukum  Pancasila  sebagai  prinsip  pertimbangan  halkim  dalam  memutus perkara  perdata  dan  bagaimana  rekonstruksi  prinsip  pertimbangan  hakim terhadap sengketa para pihak,

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem hukum Pancasila sebagai prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak?
2. Bagaimana  rekonstruksi  prinsip  pertimbangan  hakim  terhadap  sengketa para pihak berbasis nilai keadilan?
C. Metodelogi Penelitian
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisis  tentang  bentuk perwujudan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  dalam  putusan hakim  di  peradilan  perdata,  dengan  mengacu  kepada  peraturan-peraturan
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
yang ada sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum di dalam meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder.  Metode  penelitian  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  Paradigma  konstruktivisme,  jenis  penelitian  hukum normatif  dan  penelitian  hukum  empiris.  Paradigma  konstruktivisme memandang hukum, termasuk dalam pengertian hukum di sini yaitu mediasi penal  yang  handak  mengoreksi  hukum  dalam  paradigma  lama  HIR  RBg, yaitu perdamaian, bersifat plural dan plastis. Dikatakan plural karena hukum itu diekspresikan ke dalam berbagai simbol, bahasa dan wacana. Sifat plastis hukum  diartikan  sebagai  sifat  dari  ciri  hukum  yang  dapat  dibentuk  sesuai dengan  kebutuhan,  atau  dalam  istilah  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu sesuai  dengan  kemanfaatan  bagi  manusia  dalam  masyarakat. 8 Pendekatan penelitian  yang  dilakukan  terhadap  permasalahan  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis  ( sociolegal  research ),  yang artinya  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengkajian  terhadap  aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan penelitian diarahkan pada fungsi  hukum  dalam  masyarakat  dikaitkan  dengan  hukum  nasional  positif yang berlaku di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN
1. Sistem  Hukum  Pancasila  Sebagai  Prinsip  Pertimbangan  Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak
Dalam  memutus  perkara  yang  terpenting  adalah  kesimpulan  hukum atas  fakta  yang  terungkap  dipersidangan. Untuk  itu  hakim  harus  menggali nilai-nilai,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat. 9 Sumber hukum  yang dapat diterapkan oleh hakim  dapat  berupa  peraturan  perundang-undangan  berikut  peraturan
8 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Ilmu  Hukum  dan  Filsafat  Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman , Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar,  2011, Yogyakarta, hal 325.
9 Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pelaksanaannya,  hukum  tidak  tertulis  (hukum  adat),  putusan  desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. 10
Sebagai  suatu  produk  hukum  dalam  Sistem  Hukum  Pancasila,  sudah barang tentu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dilepaskan dari  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Hal  itu  terbukti, bahwa sama dengan undang-undang lainnya dalam Sistem Hukum Pancasila, keberadaan  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  di  dalamnya  berisi pengakuan  bahwa  keberadaan  undang-undang  tersebut  merupakan  suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini memiliki basis filosofis yang kuat  dalam  sila  pertama  Pancasila,  sebagaimana  dirumuskan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam  konteks  pembicaraan  mengenai  pertimbangan  hakim  terhadap sengketa  para  pihak  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,  maka  prinsip pertimbangan  hakim  terhadap  sengketa  para  pihak  juga  wajib  tunduk  pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dengan perkataan lain, prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para  pihak  adalah  prinsip-prinsip  yang  mengakui  adanya  kekuasaan  Tuhan Yang  Maha Esa di dalamnya.  Suatu prinsip  yang membuktikan bahwa apa pun  kaidah  dan  asas  hukum  yang  berlaku  dalam  Sistem  Hukum  Pancasila tidak  dapat  dilepaskan  jiwanya  dari  jiwa  yang  mengakui  kekuasaan  Tuhan Yang Maha Esa.
Hukum positif merupakan salah satu hasil dari kegiatan manusia dalam negara sebagai co-eksistensietis, sedangkan hukum itu berasal dari kehendak yuridis dan politis, tetapi kehendak yuridis dan politis itu merupakan bagian kehendak  etis  manusia  untuk  mengatur  kehidupan  bersama  dalam  segala relasi-relasinya agar relasi-relasi itu baik dan karenanya kehidupan manusia sendiri-sendiri menjadi baik dan bahagia. Dapat pula dikatakan bahwa hukum itu terkait dengan etika, sebab melalui norma-norma hukum ditetapkan suatu
10 R.  Soeparmono, Hukum  Acara  Perdata  dan  Yurisprudensi ,  Mandar  Maju,  2005, Bandung, hal. 146.
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tatanan sosial yang adil. Hukum mewajibkan secara etis  dan yuridis, sebab hukum menciptakan keadilan.
Penegakan  hukum  yang  mengutamakan  kepastian  hukum  merupakan pandangan  legisme  yang  berlebihan,  menjadi  kendala  masuknya  asas-asas hukum  dan  nilai  (keadilan)  yang  hendak  ditegakkan  oleh  hukum  ke  dalam putusan  pengadilan.  Penegakan  hukum  yang  mengabaikan  nilai  keadilan dapat  menjauhkan  cita  rasa  keadilan  masyarakat  dan  pada  gilirannya  akan memengaruhi citra hukum dan penegakan hukum di mata masyarakat. 11
Di  dalam  Pancasila  kata  adil  terdapat  pada  sila  kedua,  Kemanusiaan yang  adil  dan  beradab,  disamping  itu  juga  termuat  dalam  sila  kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakika tmanusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya  dengan  diri  sendiri,  adil  terhadap  manusia  yang  lain,  adil terhadap masyarakat  bangsa  dan  negara,  adil  terhadap lingkungannya  serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pancasila  sebagai  dasar  negara  merupakan  unsur-unsur  pokok  dalam kaidah  negara  yang  fundamental,  merupakan  norma  hukum  yang  pokok, sehingga  semua  perundang-undangan  yang  ada  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis serta putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang berisi  nilai-nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan Beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  Hikmat Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan,  dan  Keadilan  Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
11 Dedy  Muchti  Nugroho, Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perkara  Perdata Berdasar  Asas  Peradilan  Yang  Baik, Jurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum  QISTIE  Vol  10  No  1, Fakultas  Hukum  Universitas  Wahid  Hasyim,  2015,  Semarang,  hal  14.  DOI: http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v10i1.1962
.
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Keadilan sosial dalam butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. I/MPR/2003. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 12
Seorang  hakim  harus  menjaga  dirinya  agar  tidak  berbuat  salah  serta selalu  menjagatingkah  laku  dan  budi  pekertinya.  Tidaklah  mengherankan apabila  seorang  hakim  berbuat  salah  atau  bertingkah  laku  yang  tidak baik/tercela, reaksi masyarakat akan lebih keras apabila hal itu dilakukan oleh seorang yang bukan hakim.
2. Rekonstruksi  Prinsip  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Sengketa  Para Pihak Berbasis Nilai Keadilan
a. Rekonstruksi Nilai
Sering dijumpai di pengadilan bahwa putusan hakim perdata tersebut belum  dapat  mengakomodir  kedua  belah  pihak  meskipun  salah  satupihak dinyatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dan/atau  wanprestasi,  akan tetapi dalam pemenuhan kerugiannya masih memberatkan pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tidak terima terhadap putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum. Oleh karena hakim harus dapat mempertimbangkan segala aspek baik dari sisi Penggugat maupun Tergugat sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, daripihak yang dikalahkan tidak menjadi semakin menjadi kalah dan putusan tersebut pihak yang kalah tidak dihukum terlalu tinggi dan tidak memberatkan.
Hakim  tidak  saja  dituntut  untuk  memahami  hukum  yang  telah dipositifkan, tetap lebih dari sekedar itu hakim harus pula memahami makna yang  terkandung  dibalik  hukum  yang  telah  dipositifkan  tersebut,  karena hakim  memainkan  peran  sentral  dalam  proses  komunikasi  di  pengadilan melalui interpretasi. Untuk dapat melaksanakan tugasnya yang luhur namun sangat berat, (karena sering harus menghadapi berbagai tantangan dan godaan dalam masyarakat,) maka hakim harus dibekali dengan ketangguhan moral,
12 Ibid.
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kaidah-kaidah penuntun dan aturan-aturan tentang perilaku yang seharusnya dipegang  teguh  oleh  seorang  hakim  dalam  menjalankan  tugas  dan kewajibannya. 13
Putusan  Hakim  yang  diopinikan  sebagai  “cacat  hukum”.  Bagi  pihak yang  memahami aturan  hukum  tetap  memegang  prinsip,  bahwa  Legalitas Putusan  Hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  yang  tetap  ( In  kracht  van gewijsde )  dianggap  benar.  Dan  jika  “ dictum ”  putusan  mengandung  sifat “penghukuman/ comdemnatoir ”,  maka  putusan a  quo harus  dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Mereka ini  sadar, bahwa putusan hakim di  tingkat  pertama  telah  diuji  melalui  upaya  hukum  (Banding,  Kasasi  dan Peninjuauan Kembali (PK)), dan kalaupun ada pihak yang    merasa dirugikan akibat  eksekusi,  maka  saluran  hukum  yang  tepat  untuk  membuktikan kebenarannya  tetap  terbukanya  saluran  hukum  bagi  setiap  orang/  pihak berupa pengajuan gugatan perdata biasa (jika ekseksusi telah terlaksana).
Dalam  memutus  perkara  yang  terpenting  adalah  kesimpulan  hukum atas  fakta  yang  terungkap  dipersidangan.  Seorang  hakim  sebelum melaksanakan  tugasnya  yaitu  membuat  putusan  atas  perkara  yang ditanganinya,  tidak  boleh  memutuskan  begitu  saja  tanpa  memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan hukum atau legal reasoning, sehingga keputusan  yang  akan  dijatuhkan  dapat  didasari  oleh  rasa  tanggung  jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. 14
Pertimbangan hakim yang ideal, bahwa Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan harus adanya persesuaian secara yuridis antara fakta hukum, alat bukti dan dasar hukum peraturan perundang-
13 Firman A. Mulingka, Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim , Jurnal Lex Administratum, Vol. 3 No. 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015, Manado, hal 34.
14 Nur  Iftitah  Isnantiana, Legal  Reasoning  Hakim  Dalam  Pengambilan  Putusan Perkara  Di  Pengadilan, Jurnal  Islamadina    Vol.  28  No.  2,  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017, Purwokerto, hal 54.
http://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
undangan. 15 Fakta  hukum  diperlukan  sebagai  dasar  pokok  gugatan ( fundamentum  petendi ).  Apakah  telah  didukung  dengan  adanya  alat  bukti (pasal  164  HIR,  pasal  284  RBg,  Pasal  1866  KUHPerdata)  sebagai  dasar pembuktian  dan  dasar  hukum  peraturan  perundangan  merupakan  dimensi ratio decidendi atau legal  reasoning? Hakim  menyatakan  suatu  perkara terbukti atau tidak, dan akhirnya memenangkan salah satu pihak berperkara, atau mengabulkan/menolak suatu gugatan. 16
Putusan  perdata  itu  harus  dapat  mengakomodir  kedua  belah  pihak meskipun  salah  satu  pihak  dinyatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum dan/atau  wanprestasi,  akan  tetapi  dalam  pemenuhan  kerugiannya  tidak memberatkan  pihak  yang  kalah  sehingga  pihak  yang  kalah  tersebut  tidak terima dan mengajukan upaya hukum. Hakim harus dapat mempertimbangkan segala aspek baik dari sisi Penggugat maupun Tergugat sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, pihak yang kalah tidak merasa sangat kalah.
Abdul  Hakim  (2017)  pada  penelitiannya  yang  mengupas  tentang menakar  rasa  keadilan  pada  putusan  hakim  perdata  berkesimpulan  bahwa seorang  hakim  pada  hakikinya  bukan  hanya  sekedar  melakukan  perbuatan hukum berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara an sich, namun perbuatan  hukum  dari  hakim  tersebut  berintikan  kepada  kegiatan  ilmiah berupa  interpretasi  dan pemahaman.  Sehingga,  seharusnya  hakim  tidak terjebak dengan asas pasif dalam hokum acara perdata. 17
Penemuan  hukumnya  suatu  kejadian  atau  peristiwa  dengan  cara menerapkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku adalah suatu hal yang
15 Hasil  wawancara  dengan  DR.  Lilik  Mulyadi,  S.H.,  M.H.,  Hakim  Tinggi  pada Balitbang Diklatkum di Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 28 April 2019 di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
16 Ibid. 17 Abdul Hakim, Menakar Rasa Keadilan  Pada Putusan Hakim  Perdata  Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila , Jurnal Hukum    dan  Peradilan    Vol  6  No  3,  Mahkamah  Agung  RI,  2017,  Jakarta,  hal  361-378. http://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378
.
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
sangat wajar. Pada kenyataannya, bahwa penemuan hukum tersebut bukanlah sekedar menerapkan peraturan-peraturan hukum yang telah ada dan berlaku saja, akan tetapi kemudian berupaya menciptakan hukumnya sendiri apabila peraturan-peraturan  hukumnya  tidak  jelas,  tidak  tegas  ataupun  peraturan- peraturan hukumnya tidak ada.
Selama ini pola pikir hakim dalam penemuan hukum masih terbelenggu legalitas  formal  atau  keadilan  formal.  Penemuan  hukum  menghasilkan keadilan  cenderung  melukai  rasa  keadilan  masyarakat.  Proses  penemuan hukum yang berkeadilan hanya sebatas berdasarkan undang-undang, padahal rasa keadilan bisa saja ditemukan di luar undang-undang. 18
Melihat  kepentingan  tergugat  yang  tidak  masuk  kategori ultra  petita , yaitu di luar batas dari apa yang dituntut, yaitu melihat apa yang dijawab di terhadap  gugatan  penggugat  itu  sebenarnya  mempunyai  kepentingan  yang sama,  hanya  biasanya  penggugat  meminta  lebih,  sedangkan  tergugat  tidak mau semua. Disitu dapat dilihat bahwa seandainya kepentingan maupun dari penggugat  apa  yang  diminta  dan  apa  yang  dibantah  oleh  tergugat  bisa dipertemukan/disatukan dengan melihat kondisi dari penggugat dan tergugat sendiri dan itu kemudian diakomodir dalam suatu pertimbangan putusan, hal tersebut sebenarnya bisa membuat masing-masing para pihak menjadi puas.
b. Temuan Teori Hukum Baru
Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum  yang  menjadi  atau  dijadikan  landasan  hukum  keputusannya.  Tetapi penentuan  fakta - fakta  yang  termasuk  fakta-fakta  yang  relevan  dan  pilihan
18 Muhammad Helmi, Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme , Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020, Banda Aceh, hal 113. DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri. 19
Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas untuk  memutus  suatu  perkara  dengan  memberikan  rasa  keadilan  memiliki beberapa  bentuk  pertanggungjawaban  dalam  mengadili  suatu  perkara  yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan  Negara,  tanggung  jawab  kepada  diri  sendiri,  tanggung  jawab  kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan, dan tanggung jawab kepada  masyarakat.  untuk  itu  hakim  diharapkan  dapat  menggali  dan menafsirkan  undang-undang  untuk  menciptakan  hukum  yang  memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan pencari keadilan. Bertanggungjawab bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya. 20
Teori keadilan bermartabat dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, disebut bermartabat  karena  teori  dimaksud  adalah  merupakan  suatu  bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep  hukum  di  dalam  kaidah  dan  asas-asas  hukum  yang  berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (the spirit) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam  sistem  hukum  berdasarkan  Pancasila,  yang  dijelaskan  oleh  teori keadilan bermartabat itu sendiri. 21
Teori  keadilan  bermartabat,  merupakan  suatu  hasil  pergumulan pemikiran  filsafat  yang  dilakukan  secara  terus-menerus.  Penelusuran terhadap  sumber  dimana  teori  ini  mulai  digagas  ditemukan  bahwa  teori
19 Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 12, No 2, Mahkamah Konstitusi, 2015, Jakarta, hal 218-219 . DOI: https://doi.org/10.31078/jk1222 20 Annisa,  FN. Peranan  Hakim  sebagai  Penegak  Hukum  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .    Jurnal Lex et Societatis Vol 5, No 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, Manado,    hal 164.
21 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum , Nusamedia, 2015, Bandung, hlm 63.
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
keadilan  bermatabat  adalah  teori  hukum  yang  dibangun  atas  dasar pemahaman  bahwa  menyelami  pikiran  tentang  teori  dan  paradigm  hukum yang dikemukakan oleh para pakarnya haruslah dirunut dan diteliti dari latar belakang  politik  dan  kondisi  sosial  masyarakat  tempat  ahli  pikir  tersebut hidup,  sehingga  bisa  ditentukan  paradigma  yang  diajukan  oleh  ahli  pikir tersebut  masih  relevan  atau  tidak  dalam  memahami  hukum  pada  saat  ini dengan kondisi dan struktur sosial yang sangat berbeda dengan latar belakang sosial dimana paradigma tersebut diajukan oleh ahlinya.
Memperhatikan postulat dasar  pengajuan  teori  sebagaimana dikemukakan  oleh  penggagas  teori  keadilan  bermartabat  di  atas,  dapat diketahui bahwa teori keadilan bermartabat adalah suatu alat atau instrument filsafati  yang  dibuat  dengan  sengaja,  hasil  dari  proses  berpikir  untuk menemukan kebenaran yang sangat panjang dalam rangka melakukan analisis dan  justifikasi  terhadap  gejala  hukum.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  teori keadilan bermartabat merupakan hasil pemikiran secara terus menerus dalam menjelaskan prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia dengan berbasis nilai keadilan.
Menurut  Teguh  Prasetyo,  sistem  hukum  nasional  Indonesia  yang dibentuk  dan  diberlakukan  seyogyanya  adalah  sistem  hukum  Indonesia sendiri, yaitu suatu sistem yang dibangun dari proses penemuan, seperti yang dilakukan melalui penelitian ini, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari berbagai sistem yang telah ada. Kaitan dengan itu, dalam konteks teori keadilan bermartabat, hukum yang identik dengan keadilan ( justice ) sebagai suatu  sistem,  dalam  hal  ini  sistem  hukum  Indonesia  setidak-tidaknya  harus bersumber  dari  bumi  Indonesia  sendiri.  Fraseologi  bumi  Indonesia  yang dipergunakan  dalam  teori  keadilan  bermartabat  dimaksud  sejatinya merupakan analogi dari pikiran orang Indonesia sendiri.
Ruang  lingkup  teori  keadilan  bermartabat  tidak  hanya  pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Lebih jauh dari pada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan  asas-asas  hukum  yang  berlaku  di  dalam  sistem  hukum,  dalam  hal  ini
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
sistem hukum dimaksud sistem hukum positif    Indonesia; atau sistem hukum berdasarkan  Pancasila.  Itusebabnya,  Keadilan  Bermartabat,  sebagai  suatu teori hukum berdasarkan Pancasila.
Secara garis besar, sistem dalam teori keadilan bermartabat merupakan satu dari postulat penting teori dimaksud. Sistem yang diacu dalam teori ini pada menunjuk kepada wujudnya yang abstrak dan koseptual dan oleh sebab itu disebut dengan deskriptif. Deskripsi mengenai sistem itu susunan dasarnya dimulai  dari  Pancasila,  dan  selanjutnya  diikuti  dengan  norma  fundamental berupa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 beserta  Ketetapan-Ketetapan  MPR  yang  mengandemen  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli.
Keadilan menurut Pancasila tercantum pada sila kelima, yakni Keadilan Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia.  Bangsa  Indonesia  harus  benar-benar meresapi  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila,  tentunya  degradasi moral  dan  kebiadaban  masyarakat  kita  dapat  diminimalisir.  Kenyataannya sekarang  yaitu  setelah  era  reformasi,  para  reformator  alergi  dengan  semua produk  yang  berbau  orde  baru  termasuk  P4  sehingga  terkesan meninggalkannya  begitu  saja.  Belum  lagi  saat  ini  jati  diri  Indonesia  mulai goyah ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendiri untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara berideologi agama tertentu.
Sebagai  suatu  produk  hukum  dalam  Sistem  Hukum  Pancasila,  sudah barang tentu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dilepaskan dari  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Hal  itu  terbukti, bahwa sama dengan undang-undang lainnya dalam Sistem Hukum Pancasila, keberadaan  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  di  dalamnya  berisi pengakuan  bahwa  keberadaan  undang-undang  tersebut  merupakan  suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini memiliki basis filosofis yang kuat  dalam  sila  pertama  Pancasila,  sebagaimana  dirumuskan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam  konteks  pembicaraan  mengenai  pertimbangan  hakim  terhadap sengketa  para  pihak  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,  maka  prinsip
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pertimbangan  hakim  terhadap  sengketa  para  pihak  juga  wajib  tunduk  pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh  karena  itu,  hukum  itu  bukan  merupakan  institusi  yang  lepas  dari kepentingan  manusia.  Mutu  hukum  ditentukan  oleh  kemampuannya  untuk mengabdi  pada  kesejahteraan  manusia.  Ini  menyebabkan  hukum  progresif menganut  “ideologi”  :  Hukum  yang  pro-keadilan  dan  Hukum  yang  pro- rakyat.
Dalam  logika  itulah  revitalisasi  hukum  dilakukan  setiap  kali.  Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan  melakukan  pemaknaan  yang  kreatif  terhadap  peraturan  yang  ada, tanpa  harus  menunggu  perubahan  peraturan  ( changing  the  law ).  Peraturan buruk  tidak  harus  menjadi  penghalang  bagi  para  pelaku  hukum  progresif untuk  menghadirkan  keadilan  untuk  rakyat  dan  pencari  keadilan,  karena mereka dapat melakukan interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

## III. PENUTUP
Sebagai  suatu  produk  hukum  dalam  Sistem  Hukum  Pancasila,  sudah barang  tentu  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  tidak  dapat  dilepaskan dari  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Hal  itu  terbukti, bahwa sama dengan undang-undang lainnya dalam Sistem Hukum Pancasila, keberadaan  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  di  dalamnya  berisi pengakuan  bahwa  keberadaan  undang-undang  tersebut  merupakan  suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini memiliki basis filosofis yang kuat dalam sila pertama Pancasila, sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam konteks  pembicaraan  mengenai  pertimbangan  hakim  terhadap  sengketa  para
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pihak  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,  maka  prinsip  pertimbangan  hakim terhadap sengketa para pihak juga wajib tunduk pada sila pertama Pancasila, yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Rekonstruksi  nilai  dalam  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup  dalam  masyarakat”.  Dalam  Pasal  tersebut  mewajibkan  hakim  sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk  mengubah  suatu  undang-undang  akan  tetapi  hakim  guna  menjatuhkan putusannya  yang  berdasar  pada  perkembangan  kehidupan  dalam  masyarakat dengan  tidak  menerapkan  undang-undang  tersebut.  Merekonstruksi  Norma Hukum  dalam  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Menjadi  berbunyi:  Hakim  dan  hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dengan  cara  merekonstruksi  hukum,  menafsirkan  hukum,  dan  menemukan hukum untuk memberi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Kuffal, HMA. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Hakim: Antara Gaji, Keadilan,Kejujuran dam Ketaqwaan , UMM Press. 2012, Malang.
R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi , Mandar Maju,2005, Bandung.
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, 2011, Yogyakarta,
Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, Nusamedia, 2015, Bandung.
Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, Kencana Prenadamedia Group, 2013, Jakarta.
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## Jurnal
Ade Adriansyah, Kedudukan Hukum Putusan No. 200/Pdt. G/2008/PN. SMG Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative, Jurnal  Ius  Constituendum  Vol  3  No  1,  Magister  Hukum
Universitas Semarang, 2018, Semarang, hal 9. DOI
: 10.26623/jic.v3i1.860
Abdul Hakim, Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila,  Jurnal  Hukum    dan  Peradilan    Vol  6  No  3,  Mahkamah Agung RI, 2017, Jakarta. http://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378 Annisa, FN. Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .    Jurnal Lex  et  Societatis  Vol  5,  No  3,  Fakultas  Hukum  Universitas  Sam Ratulangi, 2017, Manado.
Dedy Muchti Nugroho , Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara
Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik, Jurnal Jurnal Ilmu Hukum QISTIE Vol 10 No 1, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 2015, Semarang. http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v10i1.1962
Firman A. Mulingka, Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidanan  Kaitannya  Dengan  Kemandirian  Hakim ,  Jurnal  Lex Administratum,  Vol.  3  No.  6,  Fakultas  Hukum  Universitas  Sam Ratulangi, 2015, Manado.
Jemmy  Saut, Tinjauan  Hukum  Tentang  Putusan  Hakim  Perkara  Perdata Terhadap  Proses  Mediasi ,  Jurnal  Lex  Administratum  Vol  3  No  5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015 Manado.
Made Oka Cahyadi Wiguna, Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah  Melalui  Alternative  Dispute  Resolution , Jurnal  Masalah  Maslah Hukum  Vol  47  No  1,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  2018, Semarang.
DOI: 10.14710/mmh.47.1.2018.47-55 Muhammad  Helmi, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  Berdasarkan  Paradigma Konstruktivisme, Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum  Vol.  22,  No.  1,  Fakultas Hukum  Universitas  Syiah  Kuala,  2020,  Banda  Aceh,  hal  113.  DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792
Ning Adiasih, Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Jelas , Jurnal Hukum Prioris Vol 6 No 1 Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, 2017, Jakarta.
Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara  Di  Pengadilan, Jurnal  Islamadina    Vol.  28  No.  2,  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017, Purwokerto. http://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920
Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati, Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman, Jurnal Civics Vol14  N0  2  Oktober  2017,  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri
Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan
Pandu Dewanto
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Yogyakarta, 2017, Yogyakarta, hal 128.129. DOI:
https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852
Undang-Undang UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.