Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Abstract
This  paper  aims  to  describe  the  practice of  dynastic  politics  that  occurred  in Banten and  the  strategies  carried  out  by  local  elites  in  carrying  out  dynastic  politics.  In addition,  this  paper  also  aims  to  analyze  how  the  impact  caused  by  the  existence  of dynastic  politics  in  Banten.  This  article  is  based  on  data  obtained  from  literature studies  where  the  literature  used  comes  from  journal  articles,  theses,  and  is accompanied  by  those  that  are  relevant  to  the  research  topic.  The  collected  data  is then processed and analyzed using descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that the practice of dynastic politics can be seen from the mapping of the power  network  followed  by  members  of  the  Ratu  Atut  Chosiyah  (RAC)  family.  The practice  of  dynastic  politics  was  carried  out  with  several  strategies  ranging  from violent  positioning,  branding  and  segmenting  to  attract  voters  to  placing  relatives  in many government and business positions. The dynastic politics not only causes the low political  participation  of  the  people  but  also  shows  the  low  quality  of  democracy  in Banten.  This  paper  concludes  that  democratization  that  gives  power  to  the  people  is actually  used  by  the  oligarchic  regime  through  the  practice  of  dynastic  politics  for their own interest.
Kata kunci: Dynasty Politics, Democracy, Local Politics, Political Strategy
1. PENDAHULUAN

## Dinasti Politik dan Demokrasi di Aras Lokal
Perubahan  sistem  pemerintahan  dari  sistem  sentralisasi  menjadi  sistem desentralisasi  yang  dimaksudkan  untuk  memberdayakan  masyarakat  lokal  justru menyebabkan ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya.  Berlakunya UU No. 32  Tahun  2004  yang  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar  kepada  elit  lokal  telah memunculkan  formasi  keluarga  politik  yang  mendominasi  lanskap  politik  lokal  (Fitri, 2019).  Fenomena  kehadiran  politik  dinasti—terutama  di  aras  lokal—dalam  lanskap paradoks konsolidasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia terbukti cukup masif. . Merujuk  pada  data  yang  dirilis  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia (Kemendagri  RI)  tahun  2013,  terdapat  peningkatan  politik  dinasti  dari  3  persen  (57 orang) (Hasibuan, 2013) naik menjadi 11 persen (524 kepala daerah) (Kompasiana.com, 2013). Data yang dirilis Kemendagri hanya menampilkan praktik politik dinasti di ranah eksekutif,  meskipun  kenyataannya  fenomena  politik  dinasti  ini  juga  memperlihatkan gejala  persebaran  dan  perluasan  (proliferasi)  ke  arena  kekuasaan  dan  jabatan-jabatan politik di lembaga legislatif, pusat maupun daerah (Sutisna, 2017).
Nur Quma Laila 1 , Hasse Jubba 2 1 IA Scholar Foundation
2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
hasse@umy.ac.id
Studi mengenai dinamika politik lokal cenderung dibahas dalam tiga perspektif. Pertama ,  politik  lokal cenderung  dilihat dalam  kaitannya  dengan  kontestasi  antar elite dalam  politik  lokal  (Yuliawati,  F.,  &  Agung,  2011,  Suhartono  et  al.,  2019;  Taqwadin, 2020). Ketegangan antar aktor dan tarik ulur kepentingan menjadi konflik politik lokal dan menjadi arena pertarungan antar elite dalam mengukuhkan kekuatan masing-masing (Yuliawati, F., & Agung, 2011). Kedua , politik lokal cenderung dilihat dalam perspektif dinamika  etnisitas  dalam  hal  ini  politik  identitas  (Fikri,  2018;  Haboddin,  2012). Gerakan  politik  identitas  digunakan  oleh  para  politisi  dan  penguasa  di  tingkat  lokal untuk mendapatkan kekuasaan, baik bidang politik maupun ekonomi (Haboddin, 2012). Ketiga , politik lokal cenderung dilihat dalam perspektif kuasa negara pada ranah politik lokal  (Wijayanti,  2016;  Winengan,  2016;  I.  Akbar,  2017).  Pemerintah  daerah  tidak mempunyai  kekuasaan  yang  cukup  berarti  sehingga  keberadaannya  terlihat  lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijakan pemerintah (Wijayanti,  2016).  Dari  ketiga  kecenderungan  tersebut  tampak  bahwa  studi  mengenai politik  lokal  kurang  melihat  adanya  potensi  politik  dinasti  yang  digunakan  oleh  aktor atau  elite  lokal  sebagai  akibat  dari  adanya  perubahan  sistem  pemerintahan  dari sentralisasi  menjadi  desentralisasi  yang  dianggap  mampu  menjadi  jembatan  dalam demokrasi di daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, studi ini menjadi respon atas kurangnya studi yang ada  yang  melihat  desentralisasi  justru  sebagai  penyebab  ketimpangan  distribusi kekuasaan  dan  sumber  daya.  Desentralisasi  merupakan  refleksi  dari  hubungan  antara pusat  dan  daerah  yang  akan  terus  berlangsung  dalam  proses  demokratisasi  (Prasojo  & Kurniawan,  2008).  Ketimpangan  distribusi  ditandai  oleh  menguatnya  relasi  bisnis- politik  yang  menempatkan  para  aktor  pemilik  basis  sumber  daya  terkuat  sebagai figur paling dominan pada arena politik. Studi ini mengambil kasus salah satu praktik politik dinasti  di  Indonesia.  Tulisan  ini  didasarkan  pada  argumen  bahwa  demokratisasi  lokal merupakan sebuah keharusan  di era otonomi daerah di mana pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tolak ukur kemajuan demokrasi suatu negara. Namun di balik idealisme tersebut, justru terjadi peristiwa sebaliknya di mana oligarki yang merupakan musuh  dari  demokrasi  tumbuh  subur  dan  meluas.  Hal  ini  tampak  dari  kemenangan sejumlah  kepada  daerah  yang  membangun  kekuasaannya  melalui  kekuatan  dinasti politik sebanyak  57 kepala daerah (CNN Indonesia, 2021). Selain itu beberapa daerah dipimpin  oleh  kepala  daerah  yang  memperluas  jaringannya  dengan  menempatkan keluarganya  pada  posisi-posisi  strategis  di  pemerintahan  seperti  yang  terjadi  pada Bontang,  Nganjuk  dan  Nagan  Raya  (Aklima  &  Ramadhan,  2019;  Akbar  &  Purnomo, 2019; Hermansyah & Adi, 2017).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Dinamika Politik Lokal dan Kemunculan Politik Dinasti di Indonesia
Konsepsi  politik  lokal  merupakan  istilah  yang  dipergunakan  untuk mengilustrasikan tentang aktivitas perpolitikan yang terjadi pada pemerintah daerah dan
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
tidak  lepas  dari  makna  desentralisasi  yang  merupakan  suatu  prinsip  ideologis  yang berkaitan  erat  dengan  tujuan self-reliance ,  pembuatan  kebijakan  yang  demokratis  dan pengembangan  partisipasi  masyarakat  (Yusuf,  2019).  Politik  lokal  secara  sederhana dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan politik yang berada pada level lokal. Dalam hal  ini,  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  politik  seperti  halnya  pemerintahan  lokal, pembentukan  kebijakan  daerah,  maupun  pemilihan  kepala  daerah  (Utomo,  2012). Politik  lokal  juga  seringkali  diartikan  sebagai  interaksi  antar  aktor  dalam  satu  wilayah sehingga  mencetuskan  dinamika  politik  di  dalamnya  (Agustino,  L.,  &  Yusoff,  2010). Politik  lokal  bukanlah  semata-mata  merupakan  desain  ‗netral‘  untuk  membawa demokrasi ketingkat lokal namun politik lokal merupakan sebuah arena kontestasi bagi pelbagai kepentingan ekonomi dan politik untuk menentukan bagaimana kekuasaan dan sumberdaya akan didistribusikan (Utomo, 2012).
Perubahan  mendasar  yang  berkaitan  dengan  sistem  politik  lokal  adalah pemilihan kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat propinsi secara langsung  yang  disebut  Pilkada  (pemilihan  kepala  daerah).  Upaya  untuk  membangun demokrasi  di  tingkat  lokal  dengan  pelibatan  rakyat  secara  penuh  merupakan  alasan penyelenggaraan pilkada (Yani, 2007). Dalam sejarah politik lokal di Indonesia terbagi dalam  beberapa  tahapan  masa  yaitu  penjajahan  kolonial  Belanda;  penjajahan  kolonial Jepang;  pasca  kemerdekaan tahun  1945; Republik  Indonesia  Serikat  tahun  1948-1949; Demokrasi  Parlementer;  Demokrasi  Terpimpin;  Orde  Baru;  dan  Pasca  Orde  Baru (Sudirman, 2012). Teori weak strong society menjelaskan mengenai realita politik lokal di  Indonesia  pasca  Orba  yang  sangat  kuat  dengan  memenjarakan  pikiran  dan  perilaku warga  masyarakat  dimana  demokrasi  berjalan  terus,  kekuatan  pusat  beralih  ke  daerah dan kekuatan-kekuatan lain muncul di daerah dengan suasana yang hampir sama dengan suasana  rezim  Orba.  Penguasa  modal  terus  bergerilya  untuk  tetap  eksis  dalam pebisnisannya  dan  elit-elit  serta  aktor-aktor  politik  yang  tidak  jauh  dari  pengaruh penguasa (Utomo, 2012).
Politik  dinasti  adalah  proses  mengarahkan  regenerasi  kekuasaan  bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite)  yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan (Susanti, 2018). Atau dengan kata lain, sistem politik dinasti  digunakan  untuk  mengakomodasi  hubungan  yang  lebih  pribadi  tanpa  melihat kemampuan,  sehingga  dapat  merusak  sistem  demokrasi  yang  dibangun  (Hidayati, 2014).  Dinasti  politik  menciptakan  pragmatisme  politik  dengan  mendorong  kalangan kerabat  kepala  daerah  untuk  menjadi  pejabat  publik  (Susanti,  2018).  Praktik  politik dinasti ini kemudian dapat merusak demokrasi karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan  dalam  demokrasi  ( checks  and  balances )  menjadi  lemah  (Mietzner,  2009). Politik dinasti mempersulit munculnya calon alternatif bagi rakyat karena aktor politik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenangkan pemilihan umum sehingga menyebabkan  rendahnya  kualitas  calon  kepala  daerah  dan  dapat  mempengaruhi pengelolaan  dana  publik  dan  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  daerah  (Querubin, 2016).  Demikian  pula,  politik  dinasti  dapat  melemahkan  kompetensi  politik,
mengurangi  akuntabilitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  membuat  kekuasaan politik  menjadi  terpusat  dan  melanggengkan  hubungan  patron-klien  dalam  politik tradisional (Mendoza et al., 2012).
Politik  dinasti  dapat  dilihat  pada  dua  hal. Pertama ,  ia  merupakan  mekanisme untuk  menumpuk  harta  yang  melimpah  dan  mempertahankan  kekuasaan  politik keluarga. Kedua , politik dinasti dijadikan sebagai benteng untuk menutupi rekam jejak sejarah  hitam  dan  koruptif  yang  dilakukan  jaringan  dinasti  keluarga  pada  era sebelumnya  (Sembiring  &  Simanihuruk,  2018).  Setidaknya,  terdapat  empat  faktor pendorong  merebaknya  politik  dinasti,  khususnya  yang  terbelit  persoalan penyalahgunaan  kekuasaan,  yakni  (1)  ambisi  kekuasaan  yang  besar  dari  para  pelaku politik dinasti yang cenderung berusaha mempertahankan dan memperbesar kekuasaan, di  berbagai  jabatan  kekuasaan  dan  wilayah  kekuasaan,  (2)  partai  politik  sebagai kendaraan  politik  cenderung  berperilaku  pragmatis  sehingga  tidak  mendasarkan  pada kompetensi, integritas dan track record calon kandidat kepala daerah, (3) budaya politik masyarakat  yang  menerima  kehadiran  dinasti  politik,  (4)  ketiadaan  regulasi  yang membatasi  politisi  dari  suatu  dinasti  untuk  mengikuti  kompetisi  dalam  pemilihan umum/Pilkada  (Asrinaldi,  2019).  Selain  itu,  terdapat  berbagai  pertimbangan  lainnya seperti  tuntutan  masyarakat,  lingkungan,  maupun  kondisi  tertentu  yang  kemudian mendorong adanya politik dinasti (Djati, 2015).

## Strategi Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah
Strategi  politik  merupakan  seperangkat  metode  untuk  dapat  memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan dan strategi yang  digunakan  untuk  merealisasi  tujuan  politik  (Anggoro,  T.,  &  Mulyatin,  2019). Dalam  hal  ini,  strategi  politik  adalah  sebuah  kerangka  langkah  atau  rencana  yang digunakan  dalam  rangka  merealisasikan  cita-cita  politik  (Gunawan,  G.,  Bainus,  A.,  & Paskarina, 2020). Ini merupakan imbas dari proses reformasi yang terjadi dimana proses politik  menjadi  lebih  berdinamika,  hingga  akhirnya  dibutuhkan  strategi  politik  untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik.  Secara  umum  strategi  politik  dilakukan  dengan  melakukan  pencitraan  politik yang  di  dalamnya  terdapat  pengemasan  terhadap  suatu  objek  pelaku  politik  baik perseorangan maupun partai politik untuk mempengaruhi persepsi, perasaan, kesadaran, dan  opini  publik  sehingga  publik  dapat  digiring  ke  suatu  preferensi,  pilihan  dan keputusan  politik  tertentu  (Azhar,  2017).  Dengan  kata  lain,  strategi  politik  pencitraan digunakan  sebagai  media  untuk  mempublikasikan  akuntabilitas  politik  para  kontestan politik (Azhar, 2017).
Memenangkan  suatu  kompetisi  politik  memerlukan  strategi  politik  agar kemenangan politik, baik itu berupa dukungan politik  maupun  perolehan  suara dalam pemilu  bisa diperoleh  secara  efisien  dan  efektif  (Sahea, R., Niode, B., & Tulung, 2018).  Dalam  strategi  politik,  para  kandidat  melakukan  pendekatan  dan  komunikasi politik  untuk  menganalisis  kekuatan  dan  potensi  suara  yang  akan  diperoleh  pada  saat
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
pencoblosan, juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing  kelompok  pemilih  (Inkiriwang,  2021).  Ruang-ruang  publik,  termasuk dalam  berbagai  media,  menjadi  ruang  ekspresi  yang  tidak  terlepas  dari  berbagai manuver,  taktik,  dan  strategi  politik  yang  dilakukan  oleh  elit  politik  (Azhar,  2017). Secara  umum  praktik  penggunaan  strategi  politik  mengacu  pada  dua  pola  dasar  yakni (1)  pola  ofensif  (menyerang)  dimana  pola  ini  diperlukan  bilamana  seorang kandidat/partai  politik  ingin  menarik  pendukung  baru  maupun  memperluas  jumlah dukungan  masyarakat.  Biasanya  kandidat  maupun  partai  politik  yang  menggunakan pola  strategi  ofensif  ini  lebih  dikenal  sebagai  pihak  penantang  maupun  ―pendatang baru‖ yang akan berkompetisi untuk mengincar kursi kekuasaan, dan (2) pola defensif (bertahan) yang digunakan politisi pemegang kekuasaan maupun partai politik penguasa yang  ingin  terus  berupaya  mempertahankan  kekuasaannya  atau  tetap  menjaga dominasinya (Inkiriwang, 2021).

## 3. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  dibangun  dari  data  yang  diperoleh  dari  literatur  atau  studi  pustaka yang  dilakukan.    Studi  pustaka  dilakukan  dengan  membaca  literatur-literatur  yang sesuai dengan topik penelitian terutama literatur yang berbicara mengenai dinasti politik di Banten. Di antara literatur yang dijadikan dasar adalah literatur (Hamid, 2013) yang berbicara  mengenai  peran  aktor  politik  budaya  di  Banten;  literatur  (Agustino,  L.,  & Yusoff  (2010)  yang  membahas  mengenai  perubahan  politik  lokal  di  Indonesia  dari otokratik ke reformasi politik; dan literatur Darmansyah et al., (2020) yang membahas mengenai protet praktik dinasti politik dalam pengisian jabatan administratif.
Kajian  mengenai  daerah  ini  dipilih  karena  menjadi  perhatian  publik  Indonesia secara luas. Namun demikian, data yang  diperoleh tidak secara langsung dikumpulkan dari  lapangan,  tetapi  diakses  melalui  kajian-kajian  atau  karya-karya  ilmiah  yang  telah dihasilkan oleh para peneliti dan ahli. Oleh karena itu, sifat dari kajian ini adalah studi pustaka  yang  membasiskan  data  pada  sumber  tertulis  atau  literatur  tertulis.  Demikian pula, penyebutan identitas pihak yang terlibat dalam dinasti politik tidak disembunyikan karena  telah  dipublikasikan  melalui  karya  ilmiah  secara  meluas.  Penulis  hanya mengutip pendapat dari para peneliti dan ahli sebelumnya.
Literatur  yang  digunakan  adalah  literatur  yang  berasal  dari  artikel  jurnal,  tesis, dan disertai yang relevan dengan topik penelitian. Artikel jurnal yang dijadikan sumber bahan  berupa  karya  ilmiah  yang  telah  dipublikasikan  khususnya  pada  jurnal-jurnal nasional.  Literatur  berupa  tesis  magister  dan  disertasi  doktor  pun  demikian,  diperoleh melalui  penelusuran  kepustakaan.  Ketiga  sumber  data  ini  dipilih  berdasarkan pertimbangan  bahwa  kajian-kajian  tersebut  telah  melalui  berbagai  tahapan  pengujian sehingga  secara  akademik  dapat  dipertanggungjawabkan  validitasnya.  Sumber-sumber tersebut  diperoleh  secara online dan offline (perpustakaan).  Literatur  yang  terkumpul kemudian  dibaca  dan  direduksi  dengan  merangkum,  memilih  hal-hal  pokok, memfokuskan  hal  yang  penting  serta  membuang  hal  yang  tidak  perlu  sesuai  rumusan
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
masalah  yang  ingin  dijawab.  Setelah  direduksi,  data  yang  terkumpul  kemudian dianalisis  dengan  teknik  deskriptif  analisis.  Data  kemudian  disajikan  dengan  bentuk narasi teks seperti yang tersaji dalam artikel ini.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Politik Dinasti di Banten
Politik  dinasti  di  Provinsi  Banten  dapat  ditelusuri  melalui  pemetaan  jaringan kuasa.    Secara  historis,  dinasti  politik  di  Banten  dimulai  dari  Chasan  Shohib  (CS), seorang pebisnis yang memiliki perusahan besar di daerah ini. Selain sebagai pebisnis, ia  juga  merupakan  aktor  pemerintahan  lokal  yang  menduduki  jabatan  penting  dalam banyak organisasi strategis di masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam struktur masyarakat  Banten)  (Hamid,  2013).  CS  juga  menjadi  salah  satu  aktor  utama  dalam terbentuknya Provinsi Banten. Pada masa Orde Baru, ia sangat bergantung pada koneksi dengan  pejabat  sipil  dan  militer  namun  tidak  aktif  dalam  merancang  siapa  yang berkuasa  di  Jawa  Barat  (Sukri,  2020).  Peran  ini  berlanjut  di  Provinsi  Banten.  Jaring kekuasaan  dibentuk  oleh  elite  lokal  ini  dimulai  dengan  naiknya  Ratu  Atut  Chosiyah (RAC),  yang  merupakan  anaknya,  sebagai  Wakil  Gubernur  Banten  tahun  2002.  RAC tercatat  tiga  kali  menduduki  posisi  penting  dalam  pemerintahan  Banten  yakni  Wakil Gubernur  Banten pada tahun 2002, Gubernur Banten tahun 2006, dan terpilih kembali menjadi  Gubernur  Banten  pada  tahun  2011.  Hal  ini  sebagaimana  yang  tertera  dalam tabel peroleh suara RAC sebagai berikut;
Tabel 4.1 Presentase Perolehan Suara RAC tahun 2002, 2006 dan 2011 Tahun Pemilihan Posisi Presentase Suara RAC 2002 Wakil Gubernur 53,62% 2006 Gubernur 40,15% 2011 Gubernur 49,64% Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022
Jaring  kekuasaan  kemudian  menggurita  di  mana  jejak  politik  RAC  diikuti  oleh anggota  keluarga  lainnya  dengan  menduduki  beberapa  jabatan.  Setidaknya  10  orang anggota  keluarga  RAC  menduduki  jabatan-jabatan  strategis  publik.  Tercatat  Hikmat Tomet (suami) menjadi anggota DPR (2009-2014),  Andika  Hazrumy  (anak  pertama) menjadi    Wakil    Gubernur    Banten  periode  2017-2022,  Andiara  Aprilia  (anak    kedua) menjadi    Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  Banten  periode  2019-2024,  Tanto (menantu)  menjadi  Wakil  Bupati  Pandeglang  periode    2015-2020,  Ade  Rossi Khaerunisa  (menantu)  menjadi  DPRD  Kota  Serang,  Ratu  Tatu  Chasanah  (adik kandung)  menjadi      Bupati      Serang      periode      2015-2020,  Tubagus    Haerul    Jaman (adik tiri) menjadi anggota DPR RI periode  2019-2024, Ratu Ria  Maryana (adik  tiri) sebagai    Ketua    DPD  Golkar    Kota  Serang  periode  2020-2025  sekaligus  Wakil  Ketua DPRD  Kota  Serang,    Ratu    Lilis  (adik  tiri)  mantan  Ketua  DPD  Golkar  Kota  Serang,
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Airin  Rachmi  Diany  (adik  ipar)  Wali    Kota  Tangerang  Selatan  periode    2016-2021, Aden  Abdul Cholik (adik ipar) anggota DPRD Banten, dan Ratna Kumalasari (ibu tiri) menjadi anggota DPRD Pandeglang  (Gunanto, 2020).
Jaringan  kekuasaan  tersebut  menunjukkan  bahwa  keluarga  CS  telah memanfaatkan  jaringan  kekerabatan  yang  kuat  dan  merebut  birokrasi  lokal  untuk memperkuat mesin politiknya serta mengkonsolidasikan kekuatan politik di arena lokal. Ikatan  keluarga  menjadi  sumber  kekuatan  tradisional  yang  kuat  dan  penting  dimana setelah  tahun  2004  kekuasaan  politik  terutama  didistribusikan  diantara  anggota keluarganya  dan  setelah  kematiannya  pada  tahun  2011  kekuasaan  dialihkan  ke  anak- anaknya (Hamid, 2014). Dinasti politik Banten telah berdiri kokoh seiring dengan usia Provinsi  Banten  sehingga  jaringan  kekuasaan  telah  tersebar  kuat  di  pemerintahan. Dengan  kata  lain,  desain  dinasti  politik  Banten  bernuansa  aji  mumpung  dengan mendompleng  kekuasaan  kerabat  (Effendi,  2018).  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep familisme dalam kajian ilmu sosial dan politik dimana familisme sebagai budaya politik diartikan  sebagai  ketergantungan  yang  terlalu  besar  pada  ikatan  keluarga,  yang melahirkan  kebiasaan  menempatkan  keluarga  dan  ikatan  kekerabatan  pada  kedudukan yang  lebih  tinggi  daripada  kewajiban  sosial  lainnya  (Effendi,  2018).  Hal  ini  nampak ketika  dinasti  politik  Banten  memperluas  dominasinya  dengan  memanfaatkan  jaringan kekerabatan  untuk  menembus  politik  Banten  dan  pada  akhirnya  mengendalikan  dan mempertahankan cengkeramannya atas birokrasi dan politik lokal.

## Strategi Elite Lokal Banten dalam Mempertahankan Politik Dinasti
Dinasti  politik  berangkat  dari  diberlakukannya  UU  No  22  tahun  1999  yang memberikan  otonomi  yang  lebih  besar  kepada  elit  lokal.  Chasan  Shohib  sebagai  elit lokal dalam pembentukan Provinsi Banten memanfaatkan hal tersebut  untuk mencapai dan  mempertahankan  kekuasaan  politiknya  melalui  perannya  sebagai  pimpinan Pendekar  Banten (Perkumpulan  Banten  Jawara).  Chasan  Sochib  mengerahkan  jawara untuk  mengintimidasi  warga  untuk  memilih  putrinya  Atut  Chosiyah,  sebagai  wakil Gubernur  Banten  pada  tahun  2001  (Hamid,  2014).  Ia  sebagai local  strongmen di daerahnya  kemudian  membentuk  dinasti  politik  lokal  yang  lebih  terpusat  dan terprogram dengan menempatkan beberapa sanak keluarga dan kroni mereka di banyak posisi, baik pemerintahan maupun dunia bisnis (formal ataupun informal) (Agustino, L., & Yusoff, 2010). Dengan menempatkan Ratu Atut di pos penting pemerintahan, Chasan Shohib  mampu  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  politik  di  provinsi.   Dengan demikian, kekuatan politik dan sumber daya ekonomi di Banten menjadi terkonsentrasi di  tangannya. Untuk  mempertahankan  kekuasaanya  tersebut,  Sochib  menggunakan kekerasan  untuk  menegaskan  kekuasaan  politik  dalam  masyarakat  lokal  dan mengancam  siapa  saja  yang  mempertanyakan  jaringan  monopoli  keuangan  di  Banten dan  mengintimidasi  siapa  saja  yang  melakukan  protes  atas  ketidakpuasaan  sosial (Hamid, 2014).
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Namun  demikian,  strategi  politik  Chasan  Shohib  dengan  cara  kekerasan  untuk mempertahankan  kekuasaanya  berganti  sejak  dikeluarkannya  UU  No.  32  Tahun  2004 dimana di  bawah  undang-undang  baru  ini,  gubernur  dan  wakilnya  tidak  lagi  diangkat oleh  DPRD,  melainkan  diangkat  melalui  pilihan  langsung  oleh  rakyat  (Pilkada / pemilihan  langsung). Hal  ini  kemudian  mempengaruhi  strategi  politik  Chasan  Shohib yang  sadar  akan  kebutuhannya  untuk  mendapatkan  dukungan  masyarakat  sehingga  ia tidak  lagi  menggunakan  kekerasan.  Peran jawara  kemudian tergantikan  oleh Relawan Banten (RBB) yang diprakarsai oleh Chasan Sochib untuk membangun citra yang lebih positif  dengan  mempromosikan  prestasi  dan  kepemimpinan  Chasan  Sochib  di  Banten (Hamid,  2014).    RBB  selanjutnya  dijadikan  sebagai  mesin  politik  untuk  konsolidasi kekuasaan Sochib dan anak-anaknya.
Strategi  politik  Chasan  Shohib  dalam  mempertahankan  dinasti  politik  di  atas berubah  seiring  dengan  berbagai  isu  negatif  mengenai  politik  dinasti  Ratu  Atut Chosiyah.  Hal  ini  misalnya  nampak  pada  pemilihan  Airin  Rachmi  Diany  sebagai  wali kota  Tangerang  Selatan  periode  2016-2021.  Selain  menggunakan  pengaruh  keluarga Ratu Atut dan kendaraan partai Golkar, Airin juga menerapkan strategi kampanye untuk menangkal  isu  dinasti  politik.  Hal  ini  dilakukan  guna  memenangkan  pilkada  dan mempertahankan  dinasti  politiknya.  Strategi  politik  dilakukan  dengan  melakukan penangkalan  isu  dinasti  politik  menggunakan  media  sosial  seperti  Facebook  dan Twitter.  Airin  melakukan  propaganda  melalui  Facebook  dan  Twitter  untuk  menyisir pemilih yang berada di kawasan perumahan yang sulit menerapkan strategi tatap muka. Strategi ofensif digunakan Airin dengan mengangkat tema yang aktual dan menciptakan isu positif lainnya (mengangkat isu baru dengan menampilkan kesuksesan Airin selama memerintah dapat meredam isu-isu negatif tersebut) (Maulidina, 2017).
Hal  yang  hampir  sama  juga  dilakukan  oleh  Andika  Hazrumy  yang  merupakan anak  pertama  Ratu  Atut  pada  pilihan  Gubernur  Banten  tahun  2017.  Pada  pemilihan Gubernur ini, Andika Hazrumy melakukan positioning, branding dan segmenting untuk memenangkan  pilihan  Gubernur  Banten  2017.  Andika  Hazrumy  berpasangan  dengan Wahidin  Halim  yang  merupakan  mantan  lawan  Ratu  Atut  pada  Pilihan  Gubernur Banten  2012.  Kemenangan  Wahidin-Andika  tidak  terlepas  dari  strategi  politik  yang digunakannya  di  mana marketing politik  dilakukan  dengan  menonjolkan  Wahidin sebagai  mantan  pemimpin  Tangerang  yang  berhasil  dan  bersih,  dan  menampilkan Andika sebagai politikus muda yang potensial sehingga stigma negatif terhadap Andika karena  dinasti  politik  dan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Ratu  Atut  bisa  dihilangkan (Setiawan,  2018).  Andika  yang  masih  muda  dapat  menarik  para  pemilih  muda  dan penggambaran  Wahidin  yang  dengan  aksinya  yang  sering  turun  ke  lapangan  berbaur dengan masyarakat meningkatkan figur populisnya (Setiawan, 2018).

## Dampak Politik Dinasti pada Demokrasi Lokal Banten
Politik dinasti dipandang sebagai penyakit dalam demokrasi karena mencederai makna      demokrasi      yang      mengandung  makna        kebebasan        khususnya        dalam
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
proses    pencalonan    dalam    kontestasi politik. Dinasti politik telah mengakibatkan melemahnya  demokrasi  seperti  sulit  masuknya    kritik,    pengawasan,    maupun mekanisme checks and balances , berkembangnya politik  dinasti menyebabkan playing field mengalami ketimpangan    karena    politik    dinasti sudah mampu mengakumulasi pengaruh,  kekayaan,  penguasaan  terhadap        wilayah,        maupun        kontrol  ekonomi tertentu,  sehingga  memungkinkan  persentase  kemenangan  yang    potensial    dalam kontestasi    politik  dibandingkan      calon      lain      yang      masih  memiliki    keterbatasan dalam    sumberdaya  dan    modal  (Gunanto,  2020).  Tumbuh  suburnya  politik        dinasti menunjukkan  institusionalisasi  kepartaian  yang  semakin  buruk  dan  kualitas  partai politik  yang  lemah  dalam  menjalankan  fungsinya  dalam  rekrutmen  dan  kaderisasi. Dinasti politik juga menyebabkan melemahnya kekuatan partai politik karena kekuatan kandidat      individu  menjadi        faktor  determinan  dalam      kemenangan      kontestasi (Gunanto, 2020).
Dalam  politik  dinasti  di  Provinsi  Banten , kuatnya  akar  dinasti  politik  keluarga Ratu  Atut  mengakibatkan  mudahnya  keluarga  Atut  untuk  mendapatkan  dukungan  dan kendaraan  politik  dalam  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  atau  wakil  kepala  daerah. Jejaring  kekuasaan  yang  mereka  miliki  ditambah  dengan  dukungan  partai  Golkar sebagai  kendaran  politiknya,  mempermudahkan  jalan  bagi  keluarga  untuk  menduduki posisi-posisi  strategis  dalam  jabatan  publik  (Sukri,  2020).  Jejaring  kekuasaan  dalam dinasti  politik  yang  terus  membangun  jejaring  kekuasaan  yang  kokoh  tersebut  dapat mengambil  alih  dan  membunuh  demokrasi  lokal.  Jejaring  kekuasaan  dalam  dinasti politik seperti yang terjadi di Banten dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan masa  depan  demokrasi  lokal.  Sebab,  dinasti  politik  bukan  hanya  menghilangkan  hak rakyat dalam berdemokrasi (Darmansyah et al., 2020), tetapi juga melahirkan pemimpin yang tidak kompeten karena tidak terbuka peluang untuk berkontestasi secara terbuka.
Dinasti  politik  Banten  telah  menyebabkan  demokratisasi  lokal  dibajak  oleh oligarki-oligarki  lokal  yang  merasionalitaskan  sistem  tersebut  seakan-akan  telah demokratis  (Maulana,  2013).  Dampak  dari  dinasti  politik  di  Banten  bagi  demokrasi lokal  adalah  rendahnya  partisipasi  politik  masyarakat.  Partisipasi  politik  merupakan salah  satu  syarat  utama  demi  tegak  dan  berjalannya  demokrasi  (Purba  et  al.,  2018). Tinggi  atau  rendahnya  partisipasi  politik  dalam  bentuk  pemilihan  langsung  dapat menggambarkan  kualitas  demokrasi  suatu  daerah.  Rendahnya  partisipasi  politik  di Banten,  di  mana  keluarga  Ratu  Atut  ikut  dalam  kontestasi  tersebut  menunjukkan rendahnya  kualitas  demokrasi  di  Banten.  Kualitas  demokrasi  dapat  dilihat  dari  tinggi rendahnya  partisipasi  masyarakat  di  dalamnya.  Semakin  tinggi  tingkat  partisipasi masyarakat  menunjukkan  semakin  tinggi  tingkat  demokrasi  lokal.  Selain  itu,  adanya politik dinasti di Provinsi Banten telah menyebabkan tidak efektifnya mekanisme check and  balances  sehingga  rawan  terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  demi  kepentingan pribadi (Hermansyah & Adi, 2017).
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 5. PENUTUP
Demokratisasi yang memberikan kuasa kepada rakyat justru  dimanfaatkan  oleh rezim  oligarkis  melalui  praktik  politik  dinasti  untuk  kepentingan  mereka  sendiri. Kehadiran dinasti politik dalam konteks demokratisasi telah menimbulkan masalah pada kepemimpinan khususnya di aras lokal. Demikian pula, ia telah mengakibatkan stagnasi kepemimpinan  dan  partisipasi  publik  yang  minim  karena  semua  sektor  dikuasai  oleh elite atau aktor lokal. Dalam mempertahankan dinasti politiknya, aktor lokal melakukan berbagai  cara,  meskipun  tidak  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi,  sebagai  alat meraih  kekuasaan. Dalam  konteks  upaya  demokratisasi  dalam  perpolitikan  Indonesia, kasus  Provinsi  Banten  menunjukkan  bahwa  politik  dinasti  telah  menjadi  fenomena politik yang menggiring pada terpilihnya aktor sentral yang berbasis keluarga sehingga mempengaruhi proses penentuan kekuatan politik dan distribusi sumber daya  ekonomi. Akibatnya, kekuasaan politik lokal didominasi oleh ikatan keluarga yang pada akhirnya melemahkan  upaya  desentralisasi  yang  digalakkan  Pemerintah  Indonesia  agar masyarakat lokal dapat otonom dan mampu memajukan daerahnya sendiri.
Tulisan ini terbatas pada sisi data teks dimana temuan penelitian bersandar pada data  dari  literatur  terutama  yang  membahas  mengenai  dinasti  politik  pada  kasus  satu daerah  saja.  Hal  ini  mengakibatkan  studi  ini  tidak  memiliki  otoritas  untuk  menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat empiris, yang bersumber dari data lapangan yakni observasi  yang  cermat  dan  wawancara  mendalam  terhadap  pihak-pihak  yang  secara langsung terlibat dalam dinasti politik di daerah yang dijadikan kasus studi. Oleh karena itu,  penelitian  lanjutan  diperlukan  untuk  melihat  perspektif  dari  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  dinasti  politik  sehingga  penelitian  lanjutan  dapat  dilakukan  secara  lebih komprehensif,  khususnya  penelusuran  lapangan  dengan  melihat  beberapa  daerah  yang memiliki kesamaan praktik mempertahankan kekuasaan melalui politik dinasti.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.,  &  Yusoff,  M.  A.  (2010).  Politik  lokal  di  Indonesia:  Dari  otokratik  ke reformasi politik. Jurnal Ilmu Politik, Edisi, 21, 2010.
Akbar,  I.  (2017).  Pilkada  Serentak  Dan  Geliat  Dinamika  Politik  Dan  Pemerintahan Lokal Indonesia. CosmoGov , 2 (1), 95. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852 Akbar,  P.,  &  Purnomo,  E.  P.  (2019).  Model  Dinasti  Politik  Di  Kota  Bontang. JWP (Jurnal Wacana Politik) . http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/25381
Aklima,  A.,  &  Ramadhan,  I.  (2019).  Politik  Dinasti  Di  Aceh;  Studi  Kepemimpinan Ampon  Bang  Di  Kabupaten  Nagan  Raya. Al-Ijtima`i:  International  Journal  of Government and Social Science . https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.467
Anggoro, T., & Mulyatin, T. C. (2019). Kiprah Politik Purnawirawan. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol, 15(02), 240. https://doi.org/10.24042/tps.v15i2.5110
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Asrinaldi.  (2019).  Partai  Politik  Dan  Keharusan  Verifikasi:  Membangun  Tata  Kelola Pemilu  Serentak  Yang  Berintegritas. Seminar  Nasional  Strategi  Pembangunan Daerah Kepulauan Fisip Umrah 2017 .
Azhar, A. A. (2017). Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut  Simpati  Masyarakat .  Atap  Buku  Yogyakarta,  Yogyakarta.  ISBN 9786027411470.
CNN Indonesia. (2021). Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020. CNN Indonesia,Com .  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210412184019-32- 628960/peneliti-57-calon-dinasti-politik-menang-pilkada-2020
Darmansyah, R., Syahrani, S. D., & Harirah MS, Z. (2020). Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. Journal of Political Issues . https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.28 Djati,  W.  R.  (2015).  Revivalisme  Kekuatan  Familisme  dalam  Demokrasi:  Dinasti Politik di Aras Lokal. Masyarakat: Jurnal Sosiologi . https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3726
Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi  Kasus Dinasti Kota Banten. Jurnal Trias Politika . https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471
Fikri, S. (2018). Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito  dalam  demokrasi  lokal). TAMADDUN:  Jurnal  Kebudayaan  Dan  Sastra
Islam . https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i2.2701
Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan . https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333
Gunanto,  D.  (2020).  Tinjauan  Kritis  Politik  Dinasti  di  Indonesia. Sawala :  Jurnal Administrasi Negara . https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844
Gunawan, G., Bainus, A., & Paskarina, C. (2020). Strategi Koalisi Partai Politik Lokal Dan Partai Politik Nasional Dalam Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah.
Politea: Jurnal Politik Islam, 3(1), 51-68. https://doi.org/10.20414/politea.v3i1.1826
Haboddin,  M.  (2012).  Menguatnya  Politik  Identitas  Di  Ranah  Lokal. Journal  of Government and Politics . https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007
Hamid,  A.  (2013).  Memetakan  Aktor  Politik  Lokal  Banten  Pasca  Orde  Baru:  Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten. Politika : Jurnal Ilmu Politik .
Hamid,  A.  (2014).  A  Family  Matter:  Political  Corruption  in  Banten,  Indonesia. Asian Politics and Policy . https://doi.org/10.1111/aspp.12136
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Hasibuan, U. S. (2013). Ambang Batas Dinasti Politik. Kompas.Com . https://nasional.kompas.com/read/2013/04/11/09394434/~Nasional
Hermansyah,  F.,  &  Adi,  A.  S.  (2017).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Politik  Dinasti
Kepala  Desa  Kepuh  Kecamatan  Kertosono  Kabupaten  Nganjuk. Kajian  Moral Dan Kewarganegaraan . https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/30/article/view/21089 Hidayati, N. (2014). Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial, 10(1) .
http://dx.doi.org/10.32497/orbith.v10i1.357
Inkiriwang, M. J. (2021).  Strategi Politik Para Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Provinsi  Sulawesi  Utara  Pada  Pemilu  2019. Jurnal  Politico,  10(1).
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/31502
Kompasiana.com.  (2013).  298  dari  Total  524  Kepala  Daerah  di  Indonesia  Tersangkut
Korupsi.
Kompasiana.Com . https://www.kompasiana.com/idhamabdinusa/552f9e4e6ea834b47e8b4570/298- dari-total-524-kepala-daerah-di-indonesia-tersangkut-korupsi
Maulana,  D.  (2013).  Fenomena  Demokratisasi  Lokal  Di  Provinsi  Banten. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 2(2), 24-46. https://doi.org/10.30656/sawala.v2i2.508
Maulidina, S. and S. (2017). Analisis Strategi Kontra Isu: Studi Kasus Tim Media Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2015. Jurnal Renaissance 2(1). http://dx.doi.org/10.53878/jr.v2i01.42
Mendoza,  R.  U.,  Beja,  E.  L.,  Venida,  V.  S.,  &  Yap,  D.  B.  (2012).  Inequality  in democracy: Insights from an empirical analysis of political dynasties in the 15th Philippine Congress. Philippine Political Science Journal . https://doi.org/10.1080/01154451.2012.734094
Mietzner,  M.  (2009).  Indonesia‘s  2009  Elections:  Populism,  Dynasties  and  the Consolidation  of  the  Party  System.  In Sydney:  Lowy  Institute  for  International Policy .
Prasojo,  E.,  &  Kurniawan,  T.  (2008).  Reformasi  Birokrasi  dan  Good  Governance: Kasus  Best  Practices  dari  Sejumlah  Daerah  di  Indonesia. Symposium  A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures .
Purba,  H.  D.,  Nasution,  M.  A.,  &  Warjio,  W.  (2018).  Partisipasi  Politik  Kader Perempuan  Parpol  Dalam  Pilkada  Di  Kabupaten  Karo. Anthropos:  Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) . https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.9966
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Querubin,  P.  (2016).  Family  and  politics:  Dynastic  persistence  in  the  philippines. Quarterly Journal of Political Science . https://doi.org/10.1561/100.00014182
Sahea, R., Niode, B., & Tulung, T. (2018). Analisis Strategi Politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus  Simon  Tuange  Dalam  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati Kabupaten  Kepulauan  Talaud  Tahun  2013. Jurnal  Eksekutif,  1(1).
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21561 Sembiring,  R.,  &  Simanihuruk,  M.  (2018).  Politik  Dinasti  dan  Desentralisasi. Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) . https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.148
Setiawan,  D.  E.  (2018). Strategi  Marketing  Komunikasi  Politik  Pasangan  Wahidin Halim-Andika  Hazrumy  pada  Pemenangan  Pilkada  Provinsi  Banten  2017 . Fakultas  Ilmu  dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sudirman,  S.  (2012).  Dinamika  Politik  Lokal  dalam  Social  Capital  (Modal  Sosial). Academica, 4(1), 741-760.
Suhartono,  E.,  Pelly,  U.,  Azhari,  I.,  Etnisitas,  U.,  Iii,  B.,  &  Publisher,  C.  (2019). Rendahnya  Partisipasi  Pemilih  Dalam  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota Medan  Tahun  2015 ;  Suatu  Tinjauan  Antropologi  Politik  Low  Voter Participation in The 2015 Mayor and Deputy Mayor Election Field ; A Review of  Political  Anthropology  Universitas  Nege. Jurnal  Antropologi  Sumatera , 17 (1), 12–29. https://doi.org/10.24114/jas.v17i1.20022
Sukri,  M.  A.  (2020).  Dinasti  Politik  di  Banten :  Familisme  ,  Strategi  Politik  dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik . https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316
Susanti,  M.  H.  (2018).  Dinasti  Politik  dalam  Pilkada  di  Indonesia. Journal  of Government and Civil Society . https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440
Sutisna,  A.  (2017).  Gejala  Proliferasi  Dinasti  Politik  di  Banten  Era  Kepemimpinan Gubernur  Ratu  Atut  Chosiyah. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science Review . https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329
Taqwadin, D. A. (2020). Dinamika Elit Lokal Di Aceh Terhadap Penguasa. Al-Ijtima`i: International  Journal  of  Government  and  Social  Science , 5 (2),  203–225. https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.552
Utomo,  G.  S.  (2012). Relasi  Kekuatan-Kekuatan  Politik  Lokal  Dalam  Pemenangan Pilkada di Mojokerto . Universitas Airlangga.
Wijayanti,  S.  N.  (2016).  Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal
Community: volume 9, nomor 1, April 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Media Hukum . https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Winengan.  (2016).  Kuasa  Aktor  Dalam  Perumusan  Kebijakan  Publik  Di  Aras  Lokal  ( Studi  Pada  Kebijakan  Pembebasan  Lahan  Kawasan  Mandalika  Resort  di Lombok ) Winengan Universitas Islam Negeri Mataram. Jurnal Review Politik , 06 (2), 367–387.
Yani, A. A. (2007). Budaya Politik Orang Bugis dalam Dinamika Politik Lokal. Jurnal Masyarakat Dan Budaya , Lembaga limu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , 9 (2), 7.
Yuliawati, F., & Agung, S. (2011). Pertautan Kepentingan Antar Elit: Studi Tarik Ulur Kepentingan  Politik  Antar  Elit  Dalam  Pembentukan  Kabupaten  Pangandaran. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan, 3(2), 453-470. https://doi.org/10.37058/jipp.v3i2.2681
Yusuf, I. M. (2019). Budaya Politik Lokal Dalam Proses Legislatif Di Daerah. Moderat:
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 1 (4), 667-676.