## Korupsi dalam Pelayanan
Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi dan Sistem Pengendalian Fraud

## Hanevi Djasri, Puti Aulia Rahma dan Eva Tirtabayu Hasri
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
hanevi.djasri@ugm.ac.id

## A B S T R A K
Sejak  berlakunya  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  potensi fraud dalam layanan kesehatan semakin nampak di Indonesia. Potensi ini muncul dan dapat menjadi semakin meluas karena adanya tekanan dari  sistem  pembiayaan  yang  baru  berlaku  di  Indonesia,  adanya kesempatan  karena  minim  pengawasan,  serta  ada  pembenaran saat  melakukan  tindakan  ini. Fraud layanan  kesehatan  berpotensi merugikan  dana  kesehatan  negara  dan  menurunkan  mutu  layanan kesehatan.  Kajian  ini  dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan:  (1) bagaimana gambaran potensi fraud layanan kesehatan di Indonesia, dan  (2)  upaya-upaya  pemberantasan fraud layanan  kesehatan yang  sudah  dilakukan  di  Indonesia  serta  tantangannya.  Kajian
dilakukan dengan membandingkan antara teori pencegahan, deteksi dan  penindakan fraud dengan  hasil  pengamatan  pelaksanaan program  JKN  di  media  massa  dan  situs-situs  gerakan  anti  korupsi, maupun  melalui  berbagai  hasil  kegiatan  yang  terkait  dengan  topik pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh PKMK FK UGM baik dalam bentuk penelitian serta  diskusi-diskusi  dalam  seminar  maupun blended  learning . Kajian  menunjukkan  bahwa fraud layanan  kesehatan  berpotensi, bahkan  sebagian  sudah  terbukti,  terjadi  di  Indonesia.  Di  seluruh Indonesia, hingga pertengahan tahun 2015 terdeteksi potensi fraud dari  175.774  klaim  Rumah  Sakit  atau  Fasilitas  Kesehatan  Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan nilai Rp. 440 M. Potensi fraud ini baru dari berasal dari kelompok provider pelayanan kesehatan, belum dari  aktor  lain  seperti  staf  BPJS  Kesehatan,  pasien,  dan supplier alat  kesehatan  dan  obat.  Nilai  tersebut  juga  belum  menunjukan nilai sesungguhnya mengingat sistem pengawasan dan deteksi yang digunakan  masih  sangat  sederhana.  Bentuk  potensi fraud yang umum ditemui dikelompok provider adalah XSFRGLQJLQÀDWHGELOOV service unbundling, no medical value dan standard of care . Bentuk fraud standard of care selain merugikan biaya kesehatan negara juga berdampak  buruk  bagi  pasien.  Sistem  pengendalian fraud layanan kesehatan sudah mulai berjalan terutama sejak terbitnya Permenkes nomor 36 tahun 2015, namun masih perlu diiringi dengan berbagai kegiatan  dan  instrumen  detail  untuk  pencegahan,  deteksi,  dan penindakan.
Kata  Kunci: aktor fraud ; fraud layanan  kesehatan;  kerugian negara; pemberantasan fraud ; potensi fraud

## A B S T R A C T
Since implementation of Indonesian National Health Insurance, health care fraud in Indonesia increasingly more visible. The increase of health care fraud can occur because of pressure from new health FDUH¿QDQFLQJV\VWHPFKDQFHDQGMXVWL¿FDWLRQWRFRPPLWIUDXGDQG lack of supervision. Fraud potentially waste health fund and decrease the  quality  of  health  care.  This  study  was  conducted  to  answer:  (1) how much the potential of health care fraud in Indonesia?, and (2) ZKDWHɣRUWVKDVEHHQFDUULHGRXWLQ,QGRQHVLDWRFRPEDWKHDOWKFDUH fraud  and  what  the  challenges?  The  study  was  comparing  between
theori  of  fraud  prevention,  detection  and  prosecution  with  news form  mass  media  about  implementation  of  Indonesian  National Health  Insurance,  information  from  anti  corruption  websites,  and from reaserch and discussion result conducted by Center for Health Care  Policy  and  Management,  Faculty  of  Medicine,  Gadjah  Mada University. This study show that fraud in health care could potentially occur. In fact it has been proven in Indonesia, until mid 2015 it has been detected 175.774 potential fraud from hospital claim with a value of  over  440  billion  Rupiah.  This  potential  fraud  only  from  health care provider, not yet from other fruad actors like BPJS, patient and healh  equipment  and  medication  suppliers.  Even  the  value  has  not shown the true value because the supervision and detection method used is still simple. Types of potential fraud that is often encountered LV XSFRGLQJ LQÀDWHG ELOOV VHUYLFH XQEXQGOLQJ QR PHGLFDO YDOXH and standard of care. The last type of fraud (standar of care) beside waste  health  fund  also  decrease  the  quality  of  health  care  accepted by  patients.Healh  care  fraud  control  system  has  been  started  since publication  of  Permenkes  number  36/2015,  but  still  needed  a  lot RI DFWLYLWLHV DQG LQVWUXPHQWV WR LPSURYH WKH HɣHFWLYHQHVV RI IURXG prevention, detection and prosecution.
Keywords :  health  care  fraud,  fraud  actors,  combating  fraud, healh fund waste

## P E N D A H U L U A N
Pemberantasan  korupsi  marak  dilakukan  di  berbagai  institusi. Sejak diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) awal  2014  lalu,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mulai  aktif melakukan kajian untuk menilai potensi korupsi dibidang kesehatan. Korupsi  merupakan  bagian  dari Fraud .  Dalam  sektor  kesehatan, istilah Fraud lebih umum digunakan untuk menggambarkan bentuk kecurangan yang tidak hanya berupa korupsi tetapi juga mencakup penyalahgunaan aset dan pemalsuan pernyataan. Fraud dalam sektor kesehatan  dapat  dilakukan  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam program JKN mulai dari peserta BPJS Kesehatan, penyedia layanan kesehatan, BPJS Kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan. Uniknya  masing-masing  aktor  ini  dapat  bekerjasama  dalam  aksi Fraud atau saling mencurangi satu sama lain.
Fraud PHQ\HEDENDQ NHUXJLDQ ¿QDQVLDO QHJDUD 'L VHOXUXK
Indonesia,  data  yang  dilansir  KPK  menunjukkan  bahwa  hingga Juni  2015  terdeteksi  potensi Fraud dari  175.774  klaim  Fasilitas Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjut  (FKRTL)  dengan  nilai  Rp.  440 M. Ini baru dari kelompok klinisi, belum dari aktor lain seperti staf BPJS Kesehatan, pasien, dan suplier alat kesehatan dan obat. Nilai ini mungkin saja belum total mengingat sistem pengawasan dan deteksi yang digunakan masih sangat sederhana (KPK, 2015).
Besarnya  potensi  kerugian  yang  ditimbulkan,  mendorong pemerintah  menerbitkan  Permenkes  No.  36  tahun  2015  tentang Pencegahan Kecurangan ( Fraud ) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai dasar  hukum  pengembangan  sistem  anti Fraud layanan  kesehatan di  Indonesia.  Sejak  diluncurkan  April  2015  lalu,  peraturan  ini belum  optimal  dijalankan.  Dampaknya, Fraud layanan  kesehatan berpotensi  semakin  banyak  terjadi  namun  tidak  diiringi  dengan sistem pengendalian yang mumpuni.
Artikel  yang  disusun  oleh  tim  penulis  dari  PKMK  FK  UGM  ini didasarkan  pada  hasil  kajian  terhadap  pelaksanaan  program  JKN selama  tahun  2014  –  2015.  Kajian  dilakukan  untuk  menjawab pertanyaan:  (1)  bagaimana  gambaran  potensi Fraud layanan kesehatan  di  Indonesia,  dan  (2)  upaya-upaya  pemberantasan Fraud layanan  kesehatan  yang  sudah  dilakukan  di  Indonesia  serta tantangannya.  Artikel  ini  diharapkan  dapat  membangun  kesadaran berbagai pihak yang beranggung jawab untuk lebih aktif menjalankan program-program pemberantasan Fraud layanan kesehatan.

## T I N J A U A N   T E O R E T I S
A. Korupsi dan Fraud Secara Umum dan Dalam Sektor

## Kesehatan
Istilah  korupsi  sudah  tidak  asing  lagi  di  telinga  masyarakat Indonesia.  Istilah  korupsi  kerap  dikaitkan  dengan  perilaku penyelewengan dana negara oleh aparat negara itu sendiri. Berbeda dengan  korupsi,  istilah Fraud belum  umum  diketahui  masyarakat Indonesia.  Namun,  sejak  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN) digulirkan awal 2014 lalu, istilah Fraud santer terdengar dan digunakan di sektor kesehatan. Istilah Fraud digunakan juga sektor kesehatan untuk menggambarkan bahwa perbuatan curang di sektor kesehatan mencakup ketiga bentuk ini.
7KH $VVRFLDWLRQ RI &HUWL¿HG Fraud Examiners  (ACFE),  sebuah organisasi  profesional  yang  bergerak  dibidang  pemeriksaan  atas kecurangan  dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan telah memiliki cabang di ,QGRQHVLDPHQJNODVL¿NDVLNDQ Fraud (kecurangan) dalam beberapa NODVL¿NDVL GDQ GLNHQDO GHQJDQ LVWLODK ³ Fraud Tree ”  yaitu  sistem NODVL¿NDVL PHQJHQDL KDOKDO \DQJ GLWLPEXONDQ ROHK NHFXUDQJDQ sebagai berikut:
1.  Penyimpangan  atas  aset  ( Asset  Misappropriation ). Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/ pencurian aset atau harta  perusahaan  atau  pihak  lain.  Ini  merupakan  bentuk Fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/ dihitung ( GH¿QHGYDOXH ).
2.  Pernyataan palsu atau salah pernyataan ( Fraudulent Statement ).
Fraudulent  statement meliputi  tindakan  yang  dilakukan  oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk  menutupi  kondisi  keuangan  yang  sebenarnya  dengan melakukan  rekayasa  keuangan  ( ¿QDQFLDO HQJLQHHULQJ )  dalam penyajian  laporan  keuangannya  untuk  memperoleh  keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing .
3.  Korupsi ( Corruption ). Jenis Fraud ini yang paling sulit dideteksi karena  menyangkut  kerja  sama  dengan  pihak  lain  seperti  suap dan  korupsi,  di  mana  hal  ini  merupakan  jenis  yang  terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah  dan  masih  kurang  kesadaran  akan  tata  kelola  yang  baik sehingga  faktor  integritasnya  masih  dipertanyakan. Fraud jenis ini  sering  kali  tidak  dapat  dideteksi  karena  para  pihak  yang bekerja  sama  menikmati  keuntungan  (simbiosis  mutualisma). Termasuk  didalamnya  adalah  penyalahgunaan  wewenang/ NRQÀLN NHSHQWLQJDQ FRQÀLFW RI LQWHUHVW ),  penyuapan  ( bribery ), penerimaan  yang  tidak  sah/illegal  ( illegal  gratuities ),  dan pemerasan secara ekonomi ( economic extortion ).
Secara  umum, Fraud adalah  sebuah  tindakan  kriminal menggunakan  metode-metode  yang  tidak  jujur  untuk  mengambil keuntungan  dari  orang  lain  (Merriam-Webster  Online  Dicionary). Secara khusus, Fraud GDODPMDPLQDQNHVHKDWDQGLGH¿QLVLNDQVHEDJDL sebuah tindakan untuk mencurangi atau mendapat manfaat program layanan  kesehatan  dengan  cara  yang  tidak  sepantasnya  (HIPAA,
1996).
Berdasar  Permenkes  36  tahun  2015  tentang  Pencegahan Kecurangan  ( Fraud )  dalam  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN)  pada  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN), Fraud dalam jaminan kesehatan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapat keuntungan ¿QDQVLDOGDULSURJUDP-.1GDODP6-61PHODOXLSHUEXDWDQFXUDQJ yang tidak sesuai ketentuan.
B. Penyebab Fraud Layanan Kesehatan
Secara  umum,  menurut  Cressey  (1973),  terdapat  3  faktor  yang pasti  muncul  bersamaan  ketika  seseorang  melakukan Fraud .
Pertama  adalah  tekanan  yang  merupakan  faktor  pertama  yang memotivasi  seseorang  melakukan  tindak  kriminal Fraud .  Kedua adalah  kesempatan  yaitu  situasi  yang  memungkinkan  tindakan kriminal  dilakukan.  Ketiga  adalah  rasionalisasi,  yaitu  pembenaran atas tindakan kriminal yang dilakukan.
Dalam banyak kasus, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shahriari (2001), Fraud dalam layanan kesehatan terjadi karena: (1) tenaga medis bergaji rendah, (2) adanya ketidakseimbangan antara sistem layanan kesehatan dan beban layanan kesehatan, (3) penyedia layanan  tidak  memberi  insentif  yang  memadai,  (4)  kekurangan SDVRNDQSHUDODWDQPHGLVLQH¿VLHQVLGDODPVLVWHPNXUDQJQ\D transparansi dalam fasilitas kesehatan, dan (7) faktor budaya.
“Ketidaknyamanan”  dalam  sistem  kesehatan  menyebabkan berbagai pihak melakukan upaya “penyelamatan diri” untuk bertahan hidup  selama  berpartisipasi  dalam  program  JKN.  Dokter  maupun rumah sakit dapat melakukan coping strategy sebagai langkah untuk menutupi kekurangan mereka atau paling tidak memang bertujuan mencari keuntungan meskipun dari sesuatu yang illegal (Lerberghe et al. 2002). Mekanisme koping ini hadir ketika sistem pengawasan lemah dan tidak mampu menutupi peluang oknum untuk melakukan Fraud .  Oknum  tentu  akan  terus  menerus  melakukan  kecurangan ini  sepanjang  mereka  masih  bisa  menikmati  keuntungan  dengan kesempatan  yang  selalu  terbuka  untuk  melakukan  kecurangan (Ferrinho et al. 2004).
C. Pelaku dan Dampak Fraud Layanan Kesehatan
Banyak aktor yang dapat terlibat dalam terjadinya Fraud layanan
kesehatan.  Di  Indonesia,  aktor-aktor  potensial Fraud yang  disebut dalam Permenkes No. 36 tahun 2015, adalah peserta, petugas BPJS Kesehatan,  pemberi  pelayanan  kesehatan,  dan/atau  penyedia  obat dan alat kesehatan.
Fraud dalam bidang kesehatan terbukti berpotensi menimbulkan

## NHUXJLDQ¿QDQVLDOQHJDUDGDODPMXPODK\DQJWLGDNVHGLNLW6HEDJDL
contoh, pontesi kerugian akibat Fraud di dunia adalah sebesar 7,29 GDULGDQDNHVHKDWDQ\DQJGLNHORODWLDSWDKXQQ\D'DWDGDUL)%,GL AS menunjukkan bahwa potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat Fraud OD\DQDQNHVHKDWDQDGDODKVHEHVDU±GDULGDQD
yang  dikelola.  Data  lain  yang  bersumber  dari  penelitian  University of Portsmouth menunjukkan bahwa potensi Fraud di Inggris adalah VHEHVDU±GDULGDQD\DQJGLNHOROD Fraud juga menimbulkan kerugian sebesar 0,5 – 1 juta dollar Amerika di Afrika Selatan berdasar data  dari  Simanga  Msane  dan  Qhubeka  Forensic  dan  Qhubeka Forensic Services (lembaga investigasi Fraud ) (Bulletin WHO, 2011). Menurut  Vian  (2002), Fraud akibat  penyalahgunaan  wewenang dapat  mengurangi  sumber  daya, menurunkan kualitas,  rendahnya NHDGLODQ GDQ H¿VLHQVL PHQLQJNDWNDQ ELD\D VHUWD PHQJXUDQJL efektivitas dan jumlah. Di Indonesia, Fraud berpotensi memperparah NHWLPSDQJDQJHRJUD¿V$GDNHPXQJNLQDQEHVDUSURYLQVL\DQJWLGDN memiliki  tenaga  dan  fasilitas  kesehatan  yang  memadai  tidak  akan optimal menyerap dana BPJS. Penduduk di daerah sulit di Indonesia memang tercatat sebagai peserta BPJS namun tidak memiliki akses yang sama terhadap pelayanan. Bila mereka harus membayar sendiri, maka  biaya  kesehatan  yang  harus  ditanggung  akan  sangat  besar. Fraud dalam layanan kesehatan di daerah maju dapat memperparah kondisi ini. Dengan adanya Fraud , dana BPJS akan tersedot ke daerah- daerah maju dan masyarakat di daerah terpencil akan semakin sulit mendapat pelayanan kesehatan yang optimal (Trisnantoro, 2014).
D. Sistem Anti Fraud Layanan Kesehatan
Saat ini di Indonesia sudah terbit Permenkes No. 36 tahun 2015 tentang  Pencegahan  Kecurangan  ( Fraud )  dalam  Program  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  pada  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (SJSN)  sebagai  dasar  hukum  pengembangan  sistem  anti Fraud layanan  kesehatan  di  Indonesia.  Dalam  peraturan  menteri  ini, sudah  mencakup  kegiatan-kegiatan  seperti  membangun  kesadaran, pelaporan,  deteksi,  investigasi,  dan  pemberian  sanksi.  Kegiatan-
(Hanevi Djasri, Puti Aulia Rahma dan Eva Tirtabayu Hasri)
kegiatan ini sesuai dengan rekomendasi European Comission tahun 2013.  Komisi  negara-negara  eropa  ini  juga  merekomendasikan bahwa kegiatan anti Fraud harus berjalan sesuai alur seperti skema pada Gambar 1 berikut:
Gambar 1. Siklus Anti Fraud (European Comission, 2013)
Implementasi siklus anti Fraud tidak serta merta dapat berjalan mulus.  Penelitian  Sparrow  (1998)  menunjukkan  7  faktor  yang membuat  kontrol Fraud di  lingkungan  manapun  sulit  dicegah:
(1) Fraud hanya  terlihat  ketika  dilakukan  deteksi  dan  seringkali hanya mewakili sebagian kecil dari kecurangan yang dilakukan; (2) indikator  kinerja  yang  tersedia  masih  ambigu  dan  belum  jelasnya apa yang disebut keberhasilan pelaksanaan Fraud control plan ; (3) upaya kontrol Fraud terbentur data banyak yang harus diolah oleh SDM  terbatas;  (4)  pencegahan Fraud bersifat  dinamis  bukan  satu statis. Sistem pencegahan Fraud harus cepat dan mudah beradaptasi dengan model-model Fraud baru; (5) penindakan Fraud umumnya bersifat  tradisional.  Kekuatan  ancaman  sanksi Fraud baru  terlihat dari penangkapan pelaku dan beratnya sanksi dijatuhkan bagi pelaku;
(6) pihak berwenang terlalu percaya diri dengan model kontrol Fraud baru. Bila sebuah model terlihat dapat mengatasi bentuk Fraud yang
sering  muncul,  upaya  pengembangan  model Fraud ini  tidak  akan optimal; (7) pencegahan Fraud seringnya hanya dialamatkan untuk bentuk Fraud yang sederhana.

## E. Kegiatan-Kegiatan dalam Impelementasi Sistem Anti
Fraud Layanan Kesehatan
Detil kegiatan dalam siklus anti Fraud adalah sebagai berikut:

## 1. Pembangunan Kesadaran
Pembangunan  kesadaran  merupakan  kunci  untuk  mencegah terjadinya  atau  meluasnya Fraud layanan  kesehatan  (Bulletin WHO,  2011).  Membangun  kesadaran  tentang  potensi Fraud dan bahayanya di rumah sakit merupakan salah satu upaya pencegahan terjadi  atau  berkembangnya Fraud .  Dalam  Permenkes  No.  36/ 2015,  pembangunan  kesadaran  dapat  dilakukan  oleh  dinas kesehatan  kabupaten/  kota  dengan  pembinaan  dan  pengawasan dengan melalui program-program edukasi dan sosialisasi.

## 2. Pelaporan
Pihak yang mengetahui ada kejadian Fraud hendaknya dapat membuat  pelaporan.  Permenkes  No.  36/  2015  mengamanatkan bahwa pelaporan dugaan Fraud minimalnya mencakup identitas pelapor,  nama  dan  alamat  instansi  yang  diduga  melakukan tindakan kecurangan JKN, serta alasan pelaporan.
Laporan  disampaikan  kepada  kepala  fasilitas  kesehatan maupun dinas kesehatan kabupaten/ kota.

## 3. Deteksi
Dalam  Permenkes  No  36  Tahun  2015  deteksi  potensi Fraud dapat  dilakukan  dengan  analisa  data  klaim  yang  dilakukan dengan  pendekatan:  mencari  anomali  data,  predictive  modeling, dan penemuan kasus. Analisis data klaim dapat dilakukan secara PDQXDOGDQDWDXGHQJDQPHPDQIDDWNDQDSOLNDVLYHUL¿NDVLNOLQLV yang  terintegrasi  dengan  aplikasi  INA-CBGs.  Dalam  melakukan analisis  data  klaim  tim  pencegahan  kecurangan  JKN  dapat EHUNRRUGLQDVLGHQJDQYHUL¿NDWRU%3-6.HVHKDWDQDWDXSLKDNODLQ
yang diperlukan.

## 4. Investigasi
Dalam  Permenkes  No.  36  tahun  2015  disebutkan  bahwa
(Hanevi Djasri, Puti Aulia Rahma dan Eva Tirtabayu Hasri)
investigasi dilakukan oleh tim investigasi yang ditunjuk oleh oleh Tim Pencegahan Kecurangan JKN dengan melibatkan unsur pakar, asosiasi  rumah  sakit/asosiasi  fasilitas  kesehatan,  dan  organisasi profesi.  Investigasi  dilakukan  untuk  memastikan  adanya  dugaan kecurangan  JKN,  penjelasan  mengenai  kejadiannya,  dan  latar belakang/ alasannya.
Pelaporan  hasil  deteksi  dan  investigasi  dilakukan  oleh  Tim Pencegahan Kecurangan JKN dan paling sedikit memuat: ada atau tidaknya kejadian Kecurangan JKN yang ditemukan; rekomendasi pencegahan  berulangnya  kejadian  serupa  di  kemudian  hari;  dan rekomendasi sanksi administratif bagi pelaku Kecurangan JKN.

## 5. Pemberian Sanksi/Penindakan
Pemberian  sanksi  dilakukan  untuk  menindak  pelaku Fraud .  Berdasar  Permenkes  36  tahun  2015,  pihak  yang  berhak memberikan  sanksi  adalah  Menteri,  Kepala  Dinas  Kesehatan Provinsi,  dan  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota.  Sanksi yang  direkomendasikan  dalam  Permenkes  adalah  sanksi administrasi  dalam  bentuk:  teguran  lisan;  teguran  tertulis;  dan/ atau  perintah  pengembalian  kerugian  akibat  Kecurangan  JKN kepada pihak yang dirugikan.
Dalam hal tindakan kecurangan JKN dilakukan oleh pemberi pelayanan,  sanksi  administrasi  dapat  ditambah  dengan  denda SDOLQJ EDQ\DN VHEHVDU  GDUL MXPODK SHQJHPEDOLDQ NHUXJLDQ akibat tindakan kecurangan JKN. Bila tindakan kecurangan JKN dilakukan oleh tenaga kesehatan, sanksi administrasi dapat diikuti dengan pencabutan surat izin praktek. Selain sanksi administrasi, kasus Fraud dapat  juga  dikenakan  sanksi  pidana  yang  diatur dalam Pasal 379 jo Pasal 379a jo Pasal 381 KUHP. Walaupun tidak disebut secara langsung dalam pasal-pasal tersebut, namun Fraud dalam JKN dikategorikan sebagai penipuan.

## M E T O D E   K A J I A N
Kajian  dilakukan  dengan  membandingkan  antara  teori pencegahan,  deteksi,  dan  penindakan  fraud.  Kajian  dilakukan melalui pengamatan pelaksanaan program JKN di media massa dan situs-situs gerakan anti korupsi, penelitian, maupun diskusi-diskusi dengan  peserta  seminar  maupun blended  learning dengan  topik
pencegahan, deteksi, dan penindakan Fraud layanan kesehatan yang diselenggarakan  oleh  PKMK  FK  UGM.  Diskusi-diskusi  dilakukan dengan total lebih dari 40 peserta dari kelompok dosen dan peneliti, lebih dari 200 peserta dari kelompok rumah sakit di Indonesia, dan lebih  dari  1.500  peserta  dari  kelompok  kepala  cabang  dan  kepala unit  Manajer  Pelayanan  Kesehatan  Primer  (MPKP)  dan  Manajer Pelayanan  Kesehatan  Rujukan  (MPKR)  BPJS  Kesehatan.  Seluruh kajian, diskusi, maupun penelitian dilakukan dalam rentang Januari – Desember 2015.

## A N A L I S I S   D A T A
Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa Fraud layanan  kesehatan berpotensi,  bahkan  sebagian  sudah  terbukti,  terjadi  di  Indonesia. Fraud OD\DQDQ NHVHKDWDQ PHQJDQFDP ¿QDQVLDO GDQ PHQXUXQNDQ mutu  layanan  kesehatan.  Di  seluruh  Indonesia,  data  yang  dilansir KPK menunjukkan bahwa hingga Juni 2015 terdeteksi potensi Fraud dari  175.774  klaim  Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjut (FKRTL)  dengan  nilai  Rp.  440  M.  Ini  baru  dari  kelompok  klinisi, belum  dari  aktor  lain  seperti  staf  BPJS  Kesehatan,  pasien,  dan suplier  alat  kesehatan  dan  obat.  Nilai  ini  mungkin  saja  belum  total mengingat  sistem  pengawasan  dan  deteksi  yang  digunakan  masih sangat sederhana (KPK, 2015).
Untuk  mencegah  semakin  luasnya Fraud layanan  kesehatan yang  dilakukan  para  aktor,  Kemenkes  menerbitkan  Permenkes  No. 36  tahun  2015  tentang  Pencegahan  Kecurangan  ( Fraud )  dalam Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  pada  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  yang  resmi  berlaku  per  Oktober  2015.  Dalam peraturan menteri kesehatan ini jelas disebutkan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencegah dan mengendalikan Fraud layanan kesehatan. Bentuk kegiatan anti Fraud yang tertuang dalam Permenkes  No.  36/  2015  ini  mencakup  pembangunan  kesadaran anti Fraud ,  pelaporan,  deteksi,  investigasi,  dan  pemberian  sanksi. Kegiatan-kegiatan ini hampir mirip dengan rekomendasi kegiatan anti Fraud dari  European  Comission  (2013).  Namun,  hingga  Desember 2015,  kegiatan-kegiatan  ini  masih  belum  berjalan  optimal  karena aspek-aspek pendukung berjalannya sistem juga belum tersedia baik.
Kegiatan  pembangunan  kesadaran  melalui  sosialisasi  dan edukasi  Permenkes  belum  berjalan  baik.  Tugas  edukasi,  sosialisasi,
pembinaan,  dan  pengawasan  upaya  anti Fraud bagi  seluruh  aktor potensial Fraud merupakan tanggung jawab kementerian dan dinas kesehatan tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Namun, masih banyak  dinas  kesehatan  yang  belum  tahu  mengenai  peraturan  ini sehingga belum banyak melakukan aksi untuk mengendalikan Fraud layanan  kesehatan.  Bahkan  di  beberapa  daerah  peran  pemberian edukasi dan sosialisasi ini dijalankan oleh BPJS Kesehatan.
Kegiatan  pelaporan  dugaan Fraud layanan  kesehatan  juga belum  optimal  karena  ketiadaan  sarana  untuk  melapor.  Kalaupun ada  informasi  terkait  potensi Fraud yang  dilaporkan,  tindak  lanjut dari laporan tersebut belum pasti. Dalam situs Inspektorat Jenderal Kementerian  Kesehatan  (http://itjen.depkes.go.id/wbs/)  terdapat menu  Whistleblowing  System  (WBS)  untuk  melaporkan  dugaan korupsi pejabat kementerian kesehatan. Namun, menu pelaporan ini EHOXP VSHVL¿N XQWXN PHODSRUNDQ NDVXV Fraud layanan  kesehatan. Kondisi  serupa  ditemukan  juga  dalam  wesite  BPJS  Kesehatan, saluran  pelaporan  khusus  terkait Fraud layanan  kesehatan  belum ada.  Salah  satu  portal  yang  sementara  dapat  digunakan  untuk melakukan  pengaduan  dugaan Fraud layanan  kesehatan  adalah “Lapor!”  (https://www.lapor.go.id/).  Portal  ini  menampung  semua keluhan  pelayanan  publik  dan  tindak  lanjut  yang  sudah  dilakukan juga diinformasikan kembali kepada masyarakat.
Proses  deteksi Fraud terkendala  akibat  minimnya  teknologi untuk  mengolah  data  dan  informasi  potensi Fraud .  Data  paling kuat yang dapat digunakan untuk melakukan deteksi potensi Fraud salah satunya adalah data klaim BPJS Kesehatan. Dari data ini dapat dianalisis  dititik  mana  terjadi  kecurangan  dan  pelaku  kecurangan. Data  yang  banyak  ini  harus  diolah  menggunakan  teknologi  yang sensitif  terhadap  potensial Fraud .  Namun  saat  ini  teknologi  olah data  semacam  itu  belum  ada  di  Indonesia  atau  masih  dalam  tahap pengembangan. Situasi ini menghambat proses deteksi potensi Fraud karena proses deteksi sangat bergantung kepada teknologi.
Proses investigasi juga masih terkendala karena saat ini belum ada investigator  khusus  untuk  penyidikan  kasus-kasus Fraud layanan kesehatan di Indonesia. Peran investigator dalam upaya anti Fraud sangat  krusial  karena  memiliki  kewenangan  untuk  membuktikan sebuah  tindakan Fraud ,  besar  kerugian  yang  dihasilkan,  hingga rekomendasi sanksi. Saat ini proses investigasi potensi Fraud masih dilakukan  secara  sederhana  yaitu  dengan  membandingkan  sebuah
dugaan Fraud dengan  aturan-aturan  dari  Kementerian  Kesehatan maupun BPJS Kesehatan. Pihak yang melakukan perbandingan data dan  aturan  adalah  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Dampaknya,  bias kepentingan sangat kental dalam proses ini.
Dalam  Permenkes  telah  disebutkan  sanksi-sanksi  administrasi yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku Fraud .  Namun,  mekanisme penerapan  sanksi  ini  belum  jelas.  Pihak  yang  berwenang  dalam memberi  sanksi  adalah  kementerian  dan  dinas  kesehatan.  Saat  ini belum diketahui dengan pasti apakah sudah ada pelaku Fraud yang secara resmi diberi sanksi oleh kementerian maupun dinas kesehatan. Salah  satu  bentuk  sanksi  yang  diketahui  sudah  dijalankan  adalah pengembalian dana oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan maupun sebaliknya. Namun mekanisme pengembalian dana ini juga belum jelas hnya dilakukan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.

## P E M B A H A S A N
Potensi-potensi Fraud layanan  kesehatan  semakin  nampak  di Indonesia.  Potensi  ini  muncul  dan  dapat  semakin  meluas  secara umum  karena  adanya  tekanan  dari  sistem  pembiayaan  yang  baru berlaku di Indonesia, adanya kesempatan karena minim pengawasan, serta ada pembenaran saat melakukan tindakan ini (Cressey, 1973). Di Indonesia, sesuai teori yang dikemukakan Shariari (2010), potensi Fraud dari kelompok klinisi mungkin muncul akibat (1) tenaga medis bergaji rendah, (2) adanya ketidakseimbangan antara sistem layanan kesehatan dan beban layanan kesehatan, (3) penyedia layanan tidak memberi insentif yang memadai, (4) kekurangan pasokan peralatan PHGLVLQH¿VLHQVLGDODPVLVWHPNXUDQJQ\DWUDQVSDUDQVLGDODP fasilitas kesehatan, dan (7) faktor budaya.
Dari  kuesioner  yang  disebar  kepada  peserta blended  learning dengan  topik  pencegahan,  deteksi,  dan  penindakan Fraud layanan kesehatan kelompok rumah sakit tahun 2015, tarif INA CBG’s yang dianggap  rendah  oleh  kalangan  klinisi  dan  tingginya  beban  kerja membuat mereka memikirkan upaya-upaya yang tidak wajar untuk mempertahankan  diri  agar  tidak  sampai  merugi.  Buruknya  lagi para  klinisi  ini  kadang  saling  berbagi  “pengalaman”  dalam  upaya “penyelamatan diri ini”. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian mereka  terapkan  dalam  memberi  pelayanan  kesehatan  sehingga
(Hanevi Djasri, Puti Aulia Rahma dan Eva Tirtabayu Hasri)
menjadi budaya. Dasar penetapan tarif juga masih dirasa misterius bagi sebagian besar kalangan sehingga menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem.
Ketidakpuasan  ini  juga  yang  mendorong  dokter  maupun  rumah sakit  dapat  melakukan coping  strategy sebagai  langkah  untuk menutupi kekurangan mereka atau paling tidak memang bertujuan mencari keuntungan meskipun dari sesuatu yang illegal (Lerberghe et al. 2002). Mekanisme koping ini hadir ketika sistem pengawasan lemah dan tidak mampu menutupi peluang oknum untuk melakukan Fraud .  Oknum  tentu  akan  terus  menerus  melakukan  kecurangan ini  sepanjang  mereka  masih  bisa  menikmati  keuntungan  dengan kesempatan  yang  selalu  terbuka  untuk  melakukan  kecurangan (Ferrinho et al. 2004).
Diperlukan  sebuah  upaya  sistematis  untuk  dan  berkelanjutan untuk  mengendalikan Fraud layanan  kesehatan.  Kegiatan  dalam sistem  anti Fraud ini  harus  berupa  siklus  yang  dimulai  dari pembangunan  kesadaran  –  pelaporan  –  deteksi  –  investigasi  – pemberian  sanksi  –  (kembali  lagi  ke)  pembangunan  kesadaran (European  Comission,  2013).  Pembangunan  kesadaran  merupakan kunci  untuk  mencegah  terjadinya  atau  meluasnya Fraud layanan kesehatan  (Bulletin  WHO,  2011).  Pembangunan  kesadaran  dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi.
Pengalaman PKMK FK UGM, dari kuesioner yang disebar kepada peserta blended  learning dengan  topik  pencegahan,  deteksi,  dan penindakan Fraud layanan kesehatan kelompok rumah sakit tahun 2015,  kegiatan-kegiatan  edukasi  dan  sosialisasi  menghasilkan perubahan paradigma dari masing-masing kelompok aktor potensial Fraud . Sebelum ada kegiatan sosialisasi dan edukasi, kelompok klinisi dan  fasilitas  kesehatan  sering  menolak  informasi  terkait  potensi Fraud yang mungkin mereka lakukan dan menolak untuk ambil peran dalam upaya pencegahan. Saat ini sebagian besar kelompok ini mulai sadar bahwa mereka juga berpotensi melakukan Fraud dan bersedia ambil  peran  dalam  upaya  pengendalian Fraud .  Beberapa  rumah sakit (RS) sudah memiliki pedoman dan tim pencegahan kecurangan JKN diinternal RS. Tim ini juga sudah mulai menjalankan program- program pencegahan Fraud layanan kesehatan atas inisiatif sendiri. Pada  kelompok  regulator,  sebelum  Permenkes  No.  36/  2015 terbit, umumnya regulator seperti dinas kesehatan kabupaten/ kota beranggapan bahwa tanggung jawab pemberantasan Fraud terletak
di  pundak  Kemenkes  RI  atau  hanya  sampai  di  dinas  kesehatan tingkat  provinsi.  Padahal  untuk  tingkat  daerah,  kewenangan  untuk membangun sistem anti Fraud berada di dinas kesehatan kabupaten/ kota.  Mereka  juga  beranggapan  bahwa  kewenangan  mereka  hanya untuk  mengendalikan Fraud di  tingkat  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Primer (FKTP) tidak sampai ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut  (FKRTL).  Namun,  setelah  diberi  sosialisasi  dan  edukasi, kesadaran kelompok regulator ini meningkat. Edukasi dan advokasi kepada kelompok regulator (dinas kesehatan kabupaten/ kota) selain dilakukan  mandiri  oleh  PKMK  FK  UGM,  dilakukan  juga  dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama dalam program edukasi dan advokasi ini menghasilkan rencana aksi pemberantasan korupsi sektor kesehatan yang dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Kupang, dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Ketiga kota ini dipilih secara acak oleh KPK mewakili 3 kota besar di Indonesia.
Pada kelompok BPJS Kesehatan, sebelum ada program edukasi, mulanya BPJS Kesehatan memiliki pandangan bahwa pelaku Fraud hanya kalangan provider, tanpa sadar bahwa mereka juga berpotensi melakukan Fraud .  Mereka  juga  lebih  sering  mengemukakan  data temuan potensi-potensi Fraud yang telah dilakukan oleh provider dan seolah enggan merespon informasi potensi Fraud yang ditemukan di lembaga  mereka  sendiri.  Namun,  pasca  berlangsungnya  2  periode program  edukasi  untuk  staf  BPJS  Kesehatan,  pola  pikir  tersebut berubah. Saat ini mereka mulai sadar bahwa Fraud berpotensi terjadi di lembaga mereka sendiri dan mereka perlu ambil peran dalam upaya pemberantasan Fraud internal. Program edukasi dan sosialisasi bagi para aktor ini masih tetap harus dilakukan secara berkesinambungan. Tantangan ke depan adalah perlunya pemerataan program agar dapat menyentuh seluruh aktor potensial Fraud .
Setelah  memiliki  pemahaman  yang  baik  mengenai  potensi Fraud dan  dampaknya  bagi  pembiayaan  kesehatan,  diharapkan berbagai  aktor  dapat  terlibat  juga  kegiatan  pelaporan. Fraud layanan  kesehatan  merupakan  hal  yang  unik,  masing-masing  aktor dapat saling mencurangi satu sama lain. Agar tidak menjadi korban dalam perbuatan curang ini, masing-masing aktor diharapkan aktif melaporkan dugaan Fraud yang dialami.
Untuk  memudahkan  pelaporan  dugaan Fraud ,  diperlukan sebuah  sistem  pelaporan  yang  baik.  Permenkes  No.  36/  2015
(Hanevi Djasri, Puti Aulia Rahma dan Eva Tirtabayu Hasri)
mengamanatkan  bahwa  pelaporan  dugaan Fraud minimalnya mencakup identitas pelapor, nama dan alamat instansi yang diduga melakukan tindakan kecurangan JKN, serta alasan pelaporan. Sarana pelaporan  dugaan Fraud layanan  kesehatan  juga  harus  disiapkan dengan  baik  misalnya  melalui  sebuah  portal  yang  didesain  khusus untuk menampung berbagai informasi dugaan Fraud . Dalam portal ini juga perlu dicantumkan bentuk-bentuk kecurangan apa saja yang masuk dalam kategori tindakan Fraud layanan kesehatan dan perlu dilaporkan. Pembatasan kategori pelaporan memudahkan pengelola SRUWDOPHQJXPSXONDQGDQPHQLQGDNODQMXWLLQIRUPDVLVSHVL¿N Fraud layanan kesehatan.
Tindak  lanjut  pelaporan  dugaan Fraud adalah  dengan  deteksi.
Saat  ini  di  Indonesia,  jumlah  laporan  dugaan Fraud masih  minim sehingga  menghambat  proses  deteksi  potensi Fraud .  Tantangan lainnya yang dihadapi dalam proses deteksi diantaranya terbatasnya SDM untuk mengolah data yang telah tersedia (Sparrow, 1998). BPJS Kesehatan  memiliki  banyak  sekali  data  klaim  yang  dapat  dijadikan salah  satu  sumber  deteksi  potensi Fraud .  Namun,  terbatasnya teknologi dan SDM menghambat proses ini. Lebih lanjut data yang banyak ini belum optimal juga dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi deteksi potensi Fraud .
Investigasi  dilakukan  untuk  memastikan  adanya  dugaan kecurangan  JKN,  penjelasan  mengenai  kejadiannya,  dan  latar belakang/  alasannya  (Permenkes  No.  36/  2015).  Tantangan  yang dihadapi  di  Indonesia  adalah  saat  ini  belum  ada  investigator khusus Fraud layanan kesehatan. Berbeda dengan Amerika Serikat yang  sudah  memiliki  profesi  investigator  khusus  kasus Fraud di sektor  kesehatan  yang  tergabung  dalam  Association  of  Healthcare Fraud Invetigator  (AHFI).  Pasca  proses  investigasi,  investigator akan  memberikan  rekomendasi  sanksi  bagi  pelaku  yang  terbukti melakukan tindakan Fraud .
Sanksi yang tegas bagi pelaku Fraud akan menimbulkan efek jera.
Dalam Permenkes No. 36 tahun 2015 sudah disebutkan sanksi-sanksi administratif  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku Fraud .  Namun, saat  ini  sanksi-sanksi  tersebut  masih  belum  juga  tegas  diterapkan. Dampaknya  beberapa  kalangan  masih  menganggap  sanksi  yang ada  hanya  bersifat  ancaman  belaka.  Untuk  mengoptimalkan upaya  pemberantasan Fraud ,  pasca  pemberian  sanksi,  pelaku  juga perlu  kembali  diberi  pembinaan  dan  pengawasan  sebagai  sarana pembangunan kesadaran agar tidak mengulangi perbuatannya.

## K E S I M P U L A N
Potensi  terjadinya Fraud layanan  kesehatan  sudah  semakin nampak  di  Indonesia  namun  belum  diiringi  dengan  sistem pengendalian  yang  mumpuni.  Perlu  upaya-upaya  sistematis  untuk mencegah  berkembangnya  kejadian  ini.  Kerjasama  berbagai  pihak sangat  diperlukan  dalam  upaya  pemberantasan Fraud layanan kesehatan  dapat  berdampak  baik.  Upaya-upaya  pengendalian Fraud hendaknya dapat berjalan dalam siklus yang tidak terpotong- potong. Upaya-upaya pengendalian Fraud yang sudah dilakukan dan dampaknya  terhadap  penyelamatan  uang  negara  hendaknya  dapat didokumentasikan  dalam  bentuk  laporan  berkala  sehingga  dapat diketahui publik. Bentuk laporan berkala dapat mencontoh laporan yang  ditebitkan  oleh  Departemen  Kehakiman  dan  Departemen Kesehatan  dan  Pelayanan  Masyarakat  Amerika  Serikat  tentang Program Pengendalian Fraud dan Abuse Layanan Kesehatan (contoh laporan  dapat  diakses  di          http://oig.hhs.gov/publications/docs/ hcfac/FY2014-hcfac.pdf).  Laporan  semacam  ini  dapat  memberi gambaran  kepada  aktor  potensial Fraud layanan  kesehatan  bahwa tindakan  mencurangi  program  JKN  ini  tidak  mendapat  tempat  di Indonesia.

## I M P L I K A S I
Hasil  kajian  ini  diharapkan  dapat  memberi  wawasan  mengenai gambaran  potensi Fraud layanan  kesehatan  kepada  pihak-pihak yang  bertanggung  jawab  dalam  upaya  pemberantasan Fraud seperti  kementerian  kesehatan,  dinas  kesehatan  kabupaten/  kota, jajaran direksi rumah sakit, badan dan dewan pengaws rumah sakit, BPJS  Kesehatan,  organisasi  profesi,  asosiasi  fasilitas  kesehatan, hingga  pemerintah  daerah.  Temuan  ini  juga  diharapkan  dapat menyadarkan  berbagai  pihak  terkait  bahwa  upaya  pemberantasan Fraud harus berjalan dalam siklus (tidak sepotong-sepotong), mulai dari  pembangunan  kesadaran  –  pelaporan  –  deteksi  –  investigasi –  pemberian  sanksi  –  pembangunan  kesadaran.  Lebih  lanjut pihak-pihak ini diharapkan dapat saling bekerja sama dalam upaya pemberantasan Fraud layanan kesehatan di Indonesia.

## K E T E R B A T A S A N
Kajian ini terbatas pada penggambaran secara umum potensi dan upaya-upaya  pengendalian Fraud layanan  kesehatan  di  Indonesia. Dalam kajian ini belum ditelaah lebih jauh masing-masing kegiatan dalam  upaya  pemberantasan Fraud ini.  Minimnya  data  yang dapat  diakses  menjadi  kesulitan  tersendiri  untuk  memperluas  dan memperdalam  bidang  kajian.  Untuk  memeberi  sumbangsih  ilmu pengetahuan  lebih  luas,  diharapkan  peneliti  lain  dapat  mengkaji lebih dalam mengenai Fraud layanan kesehatan. Peneliti lain dapat lebih dalam mengkaji potensi Fraud pada masing-masing kelompok aktor. Peneliti lain juga diharapkan dapat mengkaji masing-masing upaya dalam kegiatan anti Fraud layanan kesehatan. Pengembangan sistem anti Fraud layanan kesehatan di Indonesia juga dapat menjadi topik menarik untuk diteliti lebih dalam.

## R E F E R E N S I
ACL, Fraud Detection  Using  Data  Analytics  in  the  Healthcare Industry, www.acl.com/ Fraud (diunduh 2014).
Annual Report of the Departments of Health and Human Sevices and  Justice  –  Health  Care Fraud and  Abuse  Control  Program  FY
2014, http://oig.hhs.gov/publications/docs/hcfac/FY2014-hcfac. pdf, diunduh tahun 2015.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, 2007 Black Law Dictionary
Bulletin of the World Health Organization, 2011, Prevention not cure  in  tackling  health-care Fraud ,  Volume  89,  Number  12,  853  – 928.
Busch  RS,  2012,  Health  Care Fraud :  Auditing  and  Detection Guide, Second edition, John Wiley&Son Inc.
Cotton  D;  2014; Fra ud  Detterence,  Prevention,  and  Detection;

## KWWSVFKDSWHUVWKHLLDRUJZDVKLQJWRQGF5HFHQW 3UHVHQWDWLRQV)UDXG'HWHUUHQFH3UHYHQWLRQ'HWHFWLRQSGI
Cressey,  DR,  1973,  Other  People’s  Money  (Montclair:  Patterson Smith, 1973) hal. 30.
DeLone, W. & McLean, E., 1992, Information systems success: the quest for the dependent variable. Information systems research . (XURSHDQ&RPLVVLRQ±'LUHFWRUDWH*HQHUDO+RPH$ɣDLUV
Study on Corruption in Healthcare Sector,  http://europea.eu
Ferrinho et. al., 2004, Dual Practice In The Health Sector: Review of The Evidence. Hum Resour Health
Ferrinho P, Van Lerberghe W, Fronteira I, Hipólito F, Biscaia A., 2004, Dual Practice In The Health Sector: Review of The Evidence. Hum Resour Health [Internet].
)HWWHU5%HWDO&DVHPL[GH¿QLWLRQE\GLDJQRVLVUHODWHG groups. Medical care , 18, hal.2.
Grimaldi,  P.  &  Micheletti,  J.,  1983,  Diagnosis  related  groups:  A practitioner’s guide.
Hamilton-Hart,  2001,  Anti-Corruption  Strategies  in  Indonesia,
Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 37, No. 1: 65–8 .
Harris SB dan Baker MT, 2014, Government turns up the heat with the False Claim Act steps for healthcare providers, www.dlapiper.com Health  Insurance  Portability  and  Accountability  Act  (HIPAA), 1996 [Internet].
Hoey BE, 2007, Conducting an Internal Investigation: A Step by Step Guide, Human Resources 200: Summer Edition
Kepmenkes 440, 2012, Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia Case Based Group (INA-CBG).
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  2015,  http://www.kpk. go.id.

## /HUEHUJKH:9DQHWDO:KHQ6WDɣ,V8QGHUSDLG'HDOLQJ
With The Individual Coping Strategies of Health Personnel. Bulletin of the World Health Organization , 80(01), hal.581–584.
Lewis,  M.,  2006,  Governance  and  Corruption  in  Public  Health Care Systems. center for global development , (78).
Liu Q, Vasarhelyi M, 2013, Healthcare Fraud detection: A survey and a clustering model incorporating Geo-location information, 29th World  Continuous  Auditing  and  Reporting  Symposium  (29wcars), November 21-22, 2013, Brisbane, Australia.
Media Otonomi, 2005, Korupsi Di Daerah, Edisi Nomor 8 Tahun
I. Jakarta : PT. Visi Gagas Komunika.
Merriam-Webster Online Dictionary.
Miner  TA,  Foster  HS,  Willis  SD,  Kingsbury  SP,  Dunphy  BP.,
Industry Trends in Criminal Health Care Fraud Enforcement, www.mintz.com (diunduh tahun 2014).
Morris L., 2009, Combating Fraud in Heallth Care: An Essential &RPSRQHQWRI$Q\&RVW&RQWDLQPHQW6WUDWHJ\+HDOWK$ɣDLUV
(Hanevi Djasri, Puti Aulia Rahma dan Eva Tirtabayu Hasri)
National  Health  Care  Anti- Fraud Association  (NHCAA),  2007,
The  NHCAA Fraud Fighter’s  Handbook.  A  Guide  to  Health  Care Fraud Investigations and SIU Operations.
NSW  Goverment, Fraud Control  Plan,  http://www.community. nsw.gov.au/docs_menu/for_agencies_that_work_with_us/ contract_governance/ Fraud _control_plan_.html,  diunduh  tahun 2015
Permenkes  36  tahun  2015  tentang  Pencegahan  Kecurangan ( Fraud )  dalam  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional Pada  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  http://www.hukor.depkes. JRLGXSBSURGBSHUPHQNHV30.1RWWJ FRAUD 'DODP3URJUDP-$0.(63DGD6-61 pdf, diunduh tahun 2015.
Permenkes No. 69, 2013, Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

## 3HWXQMXN 7HNQLV $GPLQLVWUDVL .ODLP 'DQ 9HUL¿NDVL 3URJUDP
Jaminan  Kesehatan  Masyarakat,  2008,  Pusat  Pembiayaan  Dan Jaminan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
Piper  C.,  2013,  10  popular  health  care  provider Fraud schemes, www. Fraud -Magazine.com.
Quensland  Health,  2012,  The  Guide  to Fraud and  Corruption Control  (The  Plan),  http://www.health.qld.gov.au/qhpolicy/docs/ gdl/qh-gdl-295-1-1.pdf Rimawati,  2014, Fraud di  Jaminan  Kesehatan  Nasional:  Aspek hukum  Pidana  dan  Perdata.  Disampaikan  dalam  Blended  Learning Pencegahan Fraud dalam Jaminan Kesehatan Nasional di PKMK FK UGM.
Robbins,  Stephen  P,  2006. Perilaku  Organisasi  Edisi  ke-10 . Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
Shahriari, 2001, Institutional Issues in Informal Health Payments in Poland , Wahington DC.
Shaker  KA,  2012,  The  Investigation,  disampaikan  pada  acara
National Health Care Anti- Fraud Association (NHCAA) 2014 Annual
Training Conference.
Sparrow, M. K. 1998. National Institute of Justice: Fraud control in health care Industry: Assessing the State of the Art.
7KH$VVRFLDWLRQRI&HUWL¿HG Fraud Examiners (ACFE), www.acfe. com, diakses tahun 2014.
Transparancy  International  Bulgaria,  2005,  The  causes  of corruption  in  the  health  sector:  a  focus  on  health  care  systems [Internet].
Transparency  International,  2006,  Global  Corruption  Report: Corruption and Health [Internet].
Trisnantoro, L., 2014, Paparan dalam diskusi Skenario Pelaksanaan JKN 2014 – 2019.
UNDP. Fighting Corruption In The Health Sector: Methods, tools and good practice. Matsheza P, Timilsina AR, Arutyunova A, editors., 2011, New York: Bureau for Development Policy One United Nations.
University  Policies  and  Procedures,  2011, Fraud Control  Plan, http://www.adelaide.edu.au/policies/2803
Vian T., 2002, Corruption and the Health Sector. USAID and MSI; hal. 1–39.
Vian T., 2008, Review of Corruption In The Health Sector: Theory, Methods and Interventions. Health Policy Plan [Internet].
(Hanevi Djasri, Puti Aulia Rahma dan Eva Tirtabayu Hasri)