Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Kota Padang Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
The Influence of Personal Background  and Council Budget Knowledge toward the Performance of DPRD Padang City on Region Financial Control

## Imelda Sari
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas YARSI
E-mail: imelda.sari@yarsi.ac.id KEYWORDS Personal Background, Council Budget Knowledge, and Performance of DPRD on Region Financial Control
ABSTRACT This research aims to examine the influence of personal background, and council budget knowledge toward the performance of DPRD on region financial control.  A controlling from the legislative board in the local economic policy execution is an important thing to realize the right regional financial management. The population of research is 45 members  of DPRD Padang City. The entire community in this study serves  as the sample with the census method. The data consist of primary data that taken from questionnaires distributed directly to respondents. The analyze method used in this study is multiple regression linear model, using F test,  and t- test is simultaneously and partially applied. The result of this research and hypothesis testing shows that simultaneously personal  background  and council budget knowledge had the significant influence on the performance of DPRD  on region financial control. Partially, indicators  of personal background  have no significant impact on the performance of DPRD on region financial control. Variables of council budget knowledge  also have no influences toward the achievement of DPRD on region financial control.
One of indicators council budget knowledge has positive and significant influence toward the performance of DPRD on region financial control is training about region financial control.

## PENDAHULUAN
Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang  baru dalam penyelenggaraan  pemerintahan di Indonesia karena sejak  berdirinya negara kesatuan  Republik Indonesia
sudah dikenal adanya  otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945    (Syamsudin,    2005). Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan
pemerintah daerah    (discretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas    dasar prakarsa, kreativitas, dan  peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.
Perubahan penyelenggaraan pemerintahan  daerah juga ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah membawa perubahan  fundamental dalam sistem
Pemerintahan Daerah, yaitu  dari sistem pemerintahan yang sentralistik kepada desentralisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah  dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah  fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Dalam hal pengelolaan  keuangan daerah, pada tahap perencanaan pemerintah daerah dan DPRD  duduk bersama-sama sebagai mitra untuk merumuskan suatu kebijakan mengenai rencana anggaran
pendapatan dan belanja    daerah. Kemudian setelah rencana anggaran tersebut
disahkan menjadi APBD, pemerintah daerah yang akan melaksanakan pengelolaan  dari APBD tersebut. Untuk mewujudkan pengelolaan    keuangan    daerah
yang baik    diperlukan pengawasan terhadap
pelaksanaan  kebijakan  keuangan daerah yang  dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD).
Selanjutnya di dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 menyatakan  bahwa
Pengawasan pengelolaan keuangan  daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini  berarti  bahwa dalam melaksanakan  pengawasan terhadap APBD, DPRD harus mengacu kepada peraturan yang  berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai anggaran.
Ketika sedang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran
anggota dewan sekurang- kurangnya harus mengetahui undang- undang atau peraturan apa saja yang
mengatur mengenai anggaran tersebut. Sehingga anggota dewan tersebut dapat mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan  peraturan  perundangan yang ditetapkan atau tidak. Tidak hanya sebatas itu saja, anggota dewan juga harus memiliki kompetensi dalam hal proses anggaran dan teknis  pengawasan anggaran. Kesan selama ini yang memposisikan eksekutif/pemerintah  daerah lebih kuat dalam  hal memahami  proses anggaran seperti tak terbantahkan khususnya di awal reformasi. Sejauh ini masih banyak anggota dewan yang bingung membedakan terminologi antara pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Hal ini mengindikasikan
masih lemahnya pemahaman dewan mengenai anggaran. Pengetahuan  dewan tentang anggaran ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja DPRD dalam melaksanakan  fungsi pengawasan di bidang anggaran.
Selain itu peran lembaga eksekutif terus meningkat bagi pelayanan publik (public service) secara efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tentunya juga akan menuntut kinerja yang  baik dari legislatif atau DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Untuk mendapatkan kinerja yang  baik menuntut sumberdaya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator sumberdaya manusia berkualitas adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mampu membantu seseorang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kesesuaian latar belakang  pendidikan juga berpengaruh dalam kinerja seseorang. Seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sama dengan bidang pekerjaannya cenderung lebih mengerti tentang masalah atau pekerjaan yang sedang  dihadapinya. Kualitas sumberdaya manusia juga ditentukan oleh masa kerja atau lamanya menjabat sebagai anggota DPRD bagi para anggota dewan. DPRD akan  dapat memainkan  perannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota- anggotanya memiliki kualifikasi ideal,

## PENGARUH PERSONAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP KINERJA DPRD KOTA PADANG DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
dalam arti memahami benar  hak, tugas, wewenang  dan fungsinya dan mampu mengaplikasikannya secara baik serta didukung  dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai (Yudono, 2000).
Studi yang  dilakukan Murni dan
Witono (2003) yang meneliti pengaruh personal background dan political background terhadap peran DPRD  dalam pengawasan
keuangan
daerah menunjukkan   bahwa strata pendidikan, latar belakang pekerjaan  dan asal parpol berpengaruh signifikan terhadap pengawasan  keuangan  daerah. Sedangkan jenis kelamin, usia, bidang  pendidikan, pengalaman politik, pengalaman di DPRD, ideologi parpol,  dan asal komisi tidak berpengaruh secara signifikan.
Indriani (2002) meneliti pengaruh pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD    dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitiannnya menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah masa  bakti 2009-2014 merupakan wakil rakyat di daerah hasil pemilu ketiga setelah masa reformasi. Dibandingkan  dengan pemilu diawal masa    reformasi, hasil pemilu 2009 ini dapat dikatakan melewati proses demokratisasi yang lebih matang. Perkembangan demokrasi yang Indonesia yang makin matang ini pulalah yang mendorong adanya tuntutan    kepada anggota DPRD    untuk meningkatkan kinerja dan kualitasnya. Namun permasalahannya, pada kenyataannya tuntutan tersebut juga harus  dihadapkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar anggota DPRD periode ini didominasi oleh wajah baru, yang  dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang  pendidikan dan pekerjaan yang  berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Sehingga ketika mereka
dipilih menjadi anggota dewan, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman
ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini memerlukan waktu yang  relatif lebih banyak  untuk memahami dan mendalami tugas serta wewenangnya dalam menjalani peran sebagai wakil rakyat
Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan  keuangan  daerah  dari aspek lembaga legislatif yaitu masih rendahnya peran DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Akibatnya banyak terjadi sejumlah masalah penyimpangan anggaran  di pemerintah daerah. Sebagai contoh  penyelewengan terhadap APBD yang  dilakukan oleh DPRD Kota Padang yang  pada tahap perencanaan anggaran para pimpinan dan anggota dewan telah memasukan sejumlah pos  pengeluaran yang tidak sesuai peraturan dan  ditujukan untuk memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas lemahnya  fungsi  pengawasan Legislatif merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja Legislatif terhadap Eksekutif. Kelemahan yang terjadi atas kinerja legislatif dalam pengawasan keuangan daerah  dapat mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya atau  pun individu sebagai pelaku  politik  dalam hal ini adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki    oleh DPRD selaku pengawas        pelaksanaan
keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh personal background
anggota DPRD dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap kinerja DPRD  dalam pengawasan keuangan daerah.

## METODOLOGI
Peneliti
menggunakan desain penelitian kausal untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi
variabel lain, dan melihat dampaknya pada variabel dependen secara langsung. Lokasi penelitian  pada Lembaga DPRD Kota Padang. Jangka waktu penelitian  dimulai dari bulan Desember 2009 sampai Februari 2010. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD kota Padang sebanyak  45  orang, pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus dimana seluruh  populasi dijadikan sampel. Sampel yang   diambil adalah seluruh anggota dewan yang ada pada DPRD Kota Padang sebanyak  45  orang. Variabel operasional yang  dipakai dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Variabel Operasional Variabel Indikator Skala
Teknik pengumpulan  data dalam dengan menggunakan  kuesioner  dan jenis data adalah  data primer. Kuesioner diberikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Padang. Pertanyaan yang ada didalam kuesioner  berhubungan  dengan indikator dalam penelitian ini,  kuesioner ini menggunakan skala likert dengan skor sebagai berikut: angka 5 (sangat setuju), 4 (setuju),  3  (netral),  2  (tidak setuju)  dan angka 1 (sangat tidak setuju).
Model dan teknik analisa data penelitian menggunakan pendekatan regresi linear  berganda. Model analisa regresi linear  berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut  : Y=a+b1X1.1+b2X1.2+b3X1.3+b4X1.4+b 5X1.5+b6X2.1+b7X2.2+b8X2.3+e Dimana :
Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y) Personal Background (X1) Pengetahuan Dewan Tentang anggaran • Keaktifan anggota dewan
dalam
menghadiri sidang paripurna
• Memahami       dan menguasai seluruh proses struktur anggaran • Keaktifan dalam
melakukan kunjungan kerja dalam rangka fungsi pengawasan Latar belakang  diri anggota  dewan yang meliputi : jenis kelamin,  usia,  tingkat pendidikan, bidang pendidikan, dan pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan • Pelatihan/seminar keuangan daerah yang pernah diikuti anggota Dewan • Pelatihan/seminar Pengawasan Keuangan Daerah yang pernah diikuti anggota dewan • Pengetahuan terhadap peraturan dan perundang- undangan keuangan daerah Interval Nominal Interval
Y = Kinerja DPRD Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) a
= Konstansta b1-b8 = Koefisien regresi X1.1 = Personal Background (Jenis Kelamin) X1.2 = Personal Background (Umur) X1.3 = Personal Background (Tingkat Pendidikan) X1.4 = Personal Background (Bidang Pendidikan) X1.5 = Personal Background (Pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan) X2.1 = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (Pelatihan Keuangan Daerah) X2.2 = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (Pelatihan Pengawasan Keuangan Daerah) X3.3    = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (Pengetahuan terhadap Peraturan/UU Keuangan Daerah)
e = Error term
Untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel  bebas secara menyeluruh terhadap variabel terikat Uji Kualitas Data dalam penelitian ini dilakukan  dengan menggunakan  uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji
Multikolinearitas
dan uji
Heteroskedastisitas. dilakukan dengan menggunakan  uji F. Uji ini menggunakan α 5%. Dengan ketentuan, jika Fhitung > dari Ftabel maka hipotesis yang    diajukan    dapat diterima atau  dapat dinilai berdasarkan  hasil uji hipotesis yang ditunjukkan oleh tabel

## PENGARUH PERSONAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP KINERJA DPRD KOTA PADANG DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
koefisien  pada kolom signifikansi, yang menunjukkan  nilai < α 5%. Selanjutnya dilakukan  pula penilaian setiap variabel bebas yang  dilakukan untuk melihat variabel apa yang memberikan pengaruh paling dominan diantara variabel yang ada. Pengujian dilakukan dengan uji t atau sering    disebut uji parsial. Tingkat pengaruh yang signifikan juga didasarkan pada α  5%. Atau melihat nilai t hitung harus lebih besar dari t tabel. Sebaliknya jika thitung  < dari t tabel maka pengaruh yang terjadi tidak signifikan.

## ISI

## Pengumpulan Data
Setelah
dilakukan    penyebaran kuesioner  kepada 45 anggota DPRD Kota Padang, maka diperoleh  hasil yang dirangkum pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Demografi Responden Keterangan Jumlah Persentase Jenis Kelamin • Laki-laki 42 • Perempuan 3 • 21-30 tahun 1 • 31-40 tahun 6 • 41-50 tahun 12 • > 50 tahun 26 • SLTA/Sederajat 3 • D3 5 • S1 22 • S2 15 • Ilmu Sospol 5 • Teknik 8 • Ilmu Agama 5 • Akuntansi 10 • Manajemen 14 • lainnya 3 • 1 Periode 33 • 2 Periode 12 • Wiraswasta 25 • Karyawan 10 swasta • PNS 10 93.3% 6.7% Usia 2.2% 13.3% 26.7% 57.8% Pendidikan 6.7% 11.1% 48.9% 33.3% Bidang Pendidikan 11,1% 17.8% 11.1% 22.2% 31.1% 6.7% Pengalaman di DPRD 73.3% 26.7% Pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan 55.6% 22.2% 22.2%
Data dari Tabel 2  diperoleh  hasil bahwa anggota dewan masih didominasi oleh gender laki-laki sebesar  93.3%,  usia anggota dewan minimal adalah 21 tahun yang mana pada penelitian ini responden terbanyak yaitu yang berusia 50 tahun
keatas dengan persentase  26%, tingkat pendidikan anggota dewan  pada periode ini hampir sebagian besar sudah  bergelar sarjana yaitu sekitar  26% dengan  bidang pendidikan yang beragam sekitar 14% dari bidang manajemen. pada periode ini anggota dewan  didominasi oleh wajah- wajah baru sekitar 33% anggota dewan sebelumnya yang  belum pernah menjabat sebagai anggota DPRD  dengan latar belakang pekerjaan mayoritas dari wiraswasta sebesar 25% . Analisis Data Pengujian Kualitas Data Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner,
maka jawaban dari para responden merupakan hal yang  penting  dalam penelitian. Keabsahan suatu    hasil
penelitian sosial sangat ditentukan    oleh alat ukur yang  digunakan. Apabila alat ulur yang digunaka tidak valid, maka hasil penelitian yang  diperoleh tidak akan menggambarkan
keadaan yang
sesungguhnya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dua  pengujian yaitu uji validitas (test of validity)  dan  uji keandalan (test of reliability),  untuk menguji kesungguhan jawaban dari responden.
Teknik yang  digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan atau pernyataan kuesioner adalah Korelasi Product Moment dari Karl Pearson dengan ketentuan : jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka skor butir pertanyaan atau pernyataan kuesioner valid tetapi sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka skor butir pertanyaan atau pernyataan kuesioner tidak valid.
Sedangkan Teknik yang  digunakan untuk mengukur realibilitas  pengamatan adalah dengan menggunakan  koefisien cronbach alpha, yaitu instrumen dikatakan reliable jika memiliki nilai cronbach  alpha lebih besar dari 0,6. Menurut Nunnally  (1967) dalam Ghozali (2006) “ Suatu    konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan  nilai cronbach  alpha > 0,60 ” .
Unstandardized Residual N Normal Mean Parameters Std. Deviation Most Absolute Extreme Positive Differences Negative Kolmogorv- Smirnov Z Asymp.Sig. (2-tailed) 45 .0000000 1.15719863 .119 .062 -.119 .801 .542
melebar kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi
055

## IMELDA SARI
Hasil pengujian validitas  dengan metode Pearl Correlation menunjukkan bahwa semua pernyataan    didalam kuesioner  dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa untuk variabel Personal Background memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0.81,  untuk variabel Pengetahuan Dewan tentang Anggaran 0.825 dan untuk variabel Kinerja
DPRD dalam
Pengawasan
Keuangan Daerah 0.749. hal ini menunjukkan bahwa setiap    butir pernyataan didalam kuesioner dapat dikatakan reliabel.
Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal, menggunakan Uji Kolmogorov-
Smirnov. Kriteria pengujian satu sampel menggunakan  pengujian satu sisi yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu yaitu Nilai Signifikan atau  probabilitas < 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal. Nilai Signifikan atau  probabilitas > 0,05 maka distribusi data adalah  normal. Hasil uji normalitas  dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov
(Tabel 3) menunjukkan bahwa sebaran  data adalah normal dengan nilai Asymp.Sig  (2 tailed)
adalah 0.542.
Tabel 3. One-Sample Kolmogorov –
Smirnov Test
variabel independen. Jika terjadi korelasi antar variabel independen maka akan ditemukan
adanya masalah multikolinearitas. Uji Multikolinearitas terhadap setiap data variabel bebas yaitu dengan Melihat angka collinearity Statistics yang  ditunjukkan  oleh Nilai Variance inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Kriteria agar tidak terjadi multikolinearitas adalah nilai VIF  < 5 dan nilai tolerance > 0.1 (Santoso,2002). Dari hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai VIF untuk variabel Personal Background 1,028 dan nilai tolerance sebesar 0,972.
Variabel Pengetahuan Dewan tentang Anggaran nilai VIF  1.057 dan nilai tolerance 0.946. sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
Tabel 4. Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Personal Background Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran .972 .946 1.028 1.057 a. Dependent Variable: Kinerja DPRD dalam pengawasan Keuangan Daerah (APBD )
Uji heteroskedastis bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan  ke pengamatan lain. Model regresi yang  baik adalah tidak terjadi heteroskedasitas.
Penelitian ini menggunakan metode grafik plot,  untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas. Metode grafik plot dilakukan dengan cara mendiagnosa diagram residual plot.  Residual plot (Studenzized)  dibandingkan  dengan  hasil prediksi. Jika titik-titik sebar membentuk pola tertentu dan teratur bergelombang,
Uji multikolinearitas (Tabel 4)
bertujuan    untuk
menguji, apakah ditemukan atau tidak korelasi diantara
heteroskedasitas. Berikut adalah grafik plot hasil uji heteroskedastis (Gambar 1).
Dari Gambar 1 di atas terlihat bahwa titik-titik sebaran tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara merata.
Model Sum of Squar es d f Mea n Squa re F Sig . 1 Regressi on 38.72 4 3 12.90 8 8.98 2 .00 0 Residual 58.92 1 4 1 1.437 Total 97.64 4 4 4

## PENGARUH PERSONAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP KINERJA DPRD KOTA PADANG DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
Ini menunjukkan  bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
Gambar 1. Diagram Scatterplot

## Pengujian Hipotesis
Dalam
penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan  dengan menggunakan uji simultan  (Uji F)  dan  uji parsial (Uji t). Uji simultan dilakukan  untuk mengetahui Pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji simultan pada Tabel 5, diperoleh nilai F hitung sebesar 8.982, F tabel dengan n = 2,  k  = 43 adalah sebesar  3.21, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel personal background (X1) dan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.
Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa dari variabel personal  background (X1) tidak satu   pun indikator yang memiliki pengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan  keuangan  daerah. Hal ini terbukti dari hasil nilai t hitung  < t tabel, dan  nilai sig.  > 0.05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa personal background tidak  berpengaruh terhadap kinerja DPRD    dalam pengawasan
keuangan daerah. sementara itu untuk variabel Pengetahuan Dewan tentang Anggaran,  dua indikator yaitu indikator pelatihan    keuangan    daerah    dan pengetahuan dewan tentang  peraturan/UU Keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan  daerah. Satu indikator yaitu Pelatihan Pengawasan Keuangan Daerah
berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja
DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel dan nilai sig.
< 0,05 seperti dijelaskan didalam Tabel 6.
Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)
Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t) Model Unstandardi zed Coefficient Standardized Coefficient B t Sig. 1 (Constant) Jenis Kelamin -0.429 -0.416 0.680 Umur -0.026 -0.522 0.605 Tk. Pendidikan -0.069 -0.488 0.629 Bid. Pendidikan 0.0168 0.352 0.727 Pekerjaan 0.0845 0.741 0.465 Pelatihan Keu. Daerah 0.203 0.862 0.395 Pelatihan Pengawasan Keu. Daerah 1.043 2.803 0.02 Pengetahuan Peraturan/U U Keuangan Daerah -0.112 0.421 0.677
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis  dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H2 diterima melalui indikator  pelatihan pengawasan keuangan daerah.  penelitian ini mendapatkan  bukti empiris bahwa secara umum variabel personal Background tidak  berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan
keuangan daerah.
Hasil penelitian serupa juga pernah dilakukan  oleh Winarna dan Murni (2007) yang meneliti tentang  pengaruh personal background terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Tidak berpengaruhnya variabel ini dikarenakan konsekuensi tugas yang mengharuskan anggota dewan  dari Komisi Keuangan  dan Panitia Anggaran membahas
dan mengawasi jalannya pengelolaan APBD. Dimana
untuk meningkatkan kemampuannya seorang anggota dewan bukan dilihat dari latar belakang  diri anggota dewan saja, tetapi pentingnya keikutsertaan anggota dewan dalam seminar-seminar,
workshop-workshop, serta pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan  pengawasan keuangan daerah   demi meningkatkan   kualifikasi yang optimal.
Hal ini sesuai dengan teori yang
dikemukakan oleh Hasibuan (2000) mengenai kinerja. menurut Hasibuan Kinerja adalah suatu  hasil kerja yang dicapai seseorang  dalam melaksanakan tugas-tugas yang  dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. jadi dapat disimpulkan  bahwa kinerja anggota dewan bukan tergantung sepenuhnya kepada latar belakang diri dari anggota dewan tersebut.
Keikutsertaan anggota dewan dalam berbagai pelatihan pengelolaan dan pengawasan  daerah menjadi salah satu Indikator kuat yang mempengaruhi Kinerja DPRD    dalam pengawasan keuangan daerah.  hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan  oleh Indriani (2002) yang menyimpulkan  bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap  pengawasan  keuangan daerah yang  dilakukan oleh anggota Dewan. Begitu juga dengan  penelitian Sopanah (2003) yang menyatakan pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan    keuangan    daerah    baik menurut sampel anggota Dewan maupun
masyarakat . Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat membantu dalam mendeteksi pemborosan, kebocoran  dan kegagalan anggaran
Demi mencapai tingkat   fungsional yang memadai maka setiap anggota DPRD harus membenahi diri dan mengkaji ulang posisi dan  peranannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang    berlaku. Selain itu.,   demi meningkatkan citra DPRD  dimasyarakat maka DPRD  dituntut untuk bekerja lebih keras  dan mempunyai keluaran  (output)  baik  kualitatif maupun kuantitatif memenuhi persyaratan yang ada.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil penelitian yang telah  dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel personal background tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja DPRD    dalam pengawasan keuangan daerah. hal ini terbukti dari hasil uji parsial dari masing-masing indikator variabel yang memiliki nilai t hitung  < t table dan nilai sig   > 0.05. hal ini disebabkan karena latar belakang  diri anggota dewan secara personal bukanlah faktor penentu keberhasilan anggota dewan  untuk menjalankan tugasnya dalam pengawasan  keuangan  daerah. Walaupun anggota dewan tersebut memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi jika anggota dewan ini tidak mengerti sama sekali tentang    prosedur anggaran keuangan daerah tetap saja fungsinya sebagai wakil masyarakat dalam pengawasan  keuangan daerah tidak akan berjalan dengan semestinya.
Pengujian berikutnya dilakukan terhadap variabel pengetahuan  dewan tentang anggaran. variabel ini terdiri dari 3 indikator yaitu Keikutsertaan anggota dewan dalam pelatihan tentang  keuangan daerah, Keikusertaan anggota dewan dalam pelatihan pengawasan  keuangan daerah dan  pengetahuan anggota dewan tentang  peraturan dan undang-undang keuangan daerah. dari 3 indikator tersebut

## PENGARUH PERSONAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP KINERJA DPRD KOTA PADANG DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
hanya 1 indikator yang  berpengaruh signifikan secara parsial yaitu indikator keikutsertaan anggota dewan dalam pelatihan pengawasan keuangan daerah.
Untuk  kesempurnaan  penelitian selanjutnya, maka peneliti selanjutnya dapat menambah
Variabel political background seperti asal partai politik,
jabatan di  partai politik, jumlah partai politik yang  pernah diikuti dan daerah pemilihan. Bagi partai politik hendaknya dalam melakukan rekrutmen calon anggota  dewan sebagai    perwakilannya hendaknya mempertimbangkan  dari sisi pengetahuannya. Bagi anggota dewan khususnya komisi yang membidangi keuangan  dan sebagai panitia anggaran hendaknya melaksanakan program pemberdayaan  bagi para anggota dewan dalam bidang  keuangan baik melalui pelatihan, workshop maupun  kegiatan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ghozali,Imam, 2006. Aplikasi Analisis
Mulivariate dengan Program SPSS,
Edisi 4, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang.
Hasibuan, Melayu S.P,  2000. Manajemen Sumber Daya  Manusia, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta Indriani, Rini. 2002. Pengaruh Pengetahuan  dan Rules, Procedures, and Policies (RPPs) terhadap Peranan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten/Kota Se-Propinsi Bengkulu).Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan. Murni, Sri dan Banu Witono. 2004. Pengaruh Personal Background  dan Political Background terhadap
Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Perspektif, Vol. 9 Nunally. 1967. Psycometric Theory. New York : McGraw-Hill. Republik Indonesia, 2004. Undang- Undang    No.    32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cq. UU  No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, 2004. Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. ------, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Santoso, Singgih,   2002. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Gramedia, Jakarta. Sopanah. 2003. Pengaruh partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran  dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis Pascasarjana UGM, Tidak Dipublikasikan.
Syamsudin, Haris,  2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press,
Jakarta. Winarna, Jaka, dan Sri Murni,  2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Symposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar.
Yudono, Bambang, 2002. Peran DPRD
dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,http://www.bangda.depdagri. go.id/jurnal/jendela3.htm (Diakses bulan Maret 2010), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.