## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANTAR ANAK DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
Kustrini Pengadilan Negeri Rangkasbitung ri3nn@yahoo.com
Abstract C hild is an important asset for the nation in the future. As the next generation is proper, children get more attention from the family, community and nation. Both the poor nation in the future is determined by its youth or children. The children psychology who are still unstable, very easily influenced socially surrounding environment, ultimately leading to aberrant acts, one of which decency. Both children as victims or perpetrators should receive special treatment. Criminalization later development of restorative justice approaches that focus on the damages received by the victim. The sanction is not the same as adults but more on coaching that are educational.

## Keywords: Children, Crime Decency between Child, Concept Implementation of
Restorative Justice
Abstrak
A nak merupakan aset penting bagi bangsa di masa depan. Sebagai generasi penerus sudah selayaknya, anak mendapatkan perhatian yang lebih dari lingkungan keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara. Baik buruknya bangsa ke depan ditentukan oleh generasi mudanya atau anak-anaknya. Psikologis anak yang masih labil, amat mudah terpengaruh pergaulan lingkungan sekitar, pada akhrinya menyebabkan perbuatan yang menyimpang, salah satunya kesusilaan. Baik anak sebagai korban maupun pelaku, harus mendapat perlakuan yang khusus. Perkembangan Pemidanaan kemudian pendekatan restorative justice yang berfokus kepada kerugian yang diterima oleh korban. Sanksi yang diberikan juga tidak sama dengan orang dewasa melainkan lebih pada pembinaan yang sifatnya mendidik.

## Kata kunci: Anak, Tindak Pidana Kesusilaan antar Anak, Penerapan Konsep Restorative Justice

## Pendahuluan
1.  Latar Belakang Anak merupakan aset masa depan suatu bangsa, anak merupakan salah satu usnur penting dalam pembangunan pemerintah di masa depan. Sudah selayaknya anak mendapatkan perhatian khusus dari lingkungan dari sekitarnya, termasuk orang tua dan orang orang terdekatnya. Anak yang tidak mendapatkan perhatian, kelak berpotensi melakukan banyak perbuatan menyimpang dar norma hukum yang berlaku. Psikologi anak yang masih belia, tidak jarang mudah terbawa dalam situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya.
Dalam menyiapkan masa depan yang terbaik bagi anak, tentulah diperlukan sarana dan prasarana hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal hal yang menyimpang dari norma hukum. Dalam hal ini hukum harus memberi perlindungan bagi anak, baik posisi mereka sebagai pelaku penyimpangan norma sosial ataupun mereka sebagai korban dari penyimpangan
norma sosial. Negara manapun di dunia, memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian lebih kepada anak.
Hukum Internasional maupun Hukum Nasional menjamin dan melindungi Hak Anak. Perlindungan ini ada dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan International Civil and Political Rights (ICPR) . Pembedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus, sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : 1
”...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.. ” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konfrensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “First Call for Children”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan anak-anak atas “survival protection, development and participation”
Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  melalui  Keputusan  Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiganya secara subtansi mengatur tentang hak-hak anak, hak kesehatan dasar, hak atas nama, hak hidup, hak pendidikan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, bermain, berpikir, , berkreasi, bergaul, beristirahat dan hak jaminan sosial. Undang-undang tersebut menyebutkan jaminan perlindungan negara terhadap hak anak, yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan ini menyebutkan bahwa adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga orang tua dan anak, mengingat : (1). Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus di samping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak. (2). Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, di samping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.
Kenakalan anak dan remaja merupakan salah satu bentuk masalah bagi anak. Setiap hari kondisi kenakalan anak dan remaja semakin meningkat dan bervariasi. Dalam beberapa kasus, kenakalan ini cenderung pada tindakan kriminal. Tentunya keterlibatan dalam perbuatan kriminal yang membutuhkan penerangan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak- hak anak dalam proses peradilan pidana.
Salah satu tindakan yang perlu mendapat perhatian serius adalah tindak kejahatan kesusilaan. Terutama posisi anak sebagai korban, mereka mengalami hal yang sangat serius secara  fisik  maupun  kejiwaan  (psikologis). Akibat  fisik  yang  dialami  antara  lain  kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, bahkan sampai meninggal. Sementara secara psikoloigs, korban berpotensi mengalami goncangan trauma yang cukup parah. Kedua akibat ini tentu sangat buruk bagi keadaan mereka di masa depan.
1 Harkristuti Harkrisnowo, Tantangan Dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta Hal. 4.
Sebagai pelaku kehatan seksual, terjadi di banyak negara. Kejahatan sekssual terhadap anak-anak terjadi di negara-negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Dalam ilmu jiwa, masa transisi dialami anak mulai usia 10 tahun, namun berbeda dengan Sudarsono yang  sependapat dengan Andi Mapiere, ia mengutip Elisabeth B. Harlock, yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja pada usia 13 atau 14 tahun sapai 17 tahun, masa akhir (masa dewasa musa) pada usia 17 tahun sampai 21 tahun. 2
Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik posisi anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Dalam penegakan hukum, Hakim dalam posisi di pucuk peradilan harus bisa memberi putusan yang memiliki rasa keadilan dan menjamin hak-hak anak. Hakim juga perlu memperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta menjadikan pidana yang merupakan ultimum remidium dapat diterima baik dari posisi korban maupun pelaku Restorative justice merupakan paradigma baru dalam Hukum Pidana yang bertujuan mempebaiki kerugian yang disebabkan. Restorative justice menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu memprioritaskan musyawarah sebagai pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat. 3 Rumusan normatif tentang restorative justice memang belum ada, namun bukan berarti penerapan restorative justice tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum ( rechtsvinding), mensyaratkan penegak hukum untuk mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. 4 Dalam kajian socialegal studies , apabila secara normatif peraturan perundang undangan tidak mampu menyelsaika masalah yang dihadapi korban, maka merupakan kewajiban dari aparat peneggak hukum, untuk berinovasi menciptakan keadilan. 5
Restorative Justice, meskipun cukup menguntungkan bagi kedua belah phak ayng asling berperkara. Namun terkendala belum dirumuskan secara normative. Sungguhpun begitu, Hakim dapat menerapkannya dalam putusan yang dibuatnya.Hal ini dikarenakan Hakim tidak bisa menolak perkara yang harus diadilinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: 6
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Pada dasarnya, konsep restorative justice, tidak berbeda dengan penyelesaian peristiwa pidana dalam masyarakat hukum adat. Dalam penyelesaian peristiwa pidana, dikenal dua pendekatan yaitu aspek magis dan material. 7 Aspek magis bertalian dengan upaya  memulihkan keseimbangan magis yang terganggu akibat peristiwa pidana, pemulihan ini yang diselenggarakan dalam bentuk ritual semisal mengorbankan hewan sebagai “tebusan”. Hal yang agak ekstrim
2 Hosianna Sidabalok, Artikel 3-Perlindungan HukumTerhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak , Hal. 2, Selasa, 20 November 2012.
3 Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto) , Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
4 Lihat Bagir Manan “ Hakim Sebagai Pembaharu Hukum ”, Jurnal Varia Peradilan No. 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta Hal. 10.
5 Lihat Adji Semekto, “ Kajian Hukum Antara Studi Normatif dan Keilmuan ”, Jurnal Hukum Progresif Vol 2 No. 2/Oktober 2006, Hal. 66.
6 Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakima n, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076 7 BagirManan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan) , (Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 247 Juni 2006), hal. 8
adalah sanksi dalam bentuk mengasingkan, atau bahkan mengusir pelanggar dari lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Menurut Eva Achjani Zulfa, “Restorative Justice” merupakan suatu model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang muncul pada 1960-an. 8 Restorative Justice kemudian diakui oleh dunia Internasional yaitu pada tahun 2000, dengan dihasilkanya United Nation, Basic Principles On the Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan restorative justice . 9 Restorative Justice dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum diatur secara tegas. Menurut Setyo Utomo, pengaturan Restorative Justice baru ada dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 10 Konsep restorative justice yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dimaksud oleh Andi Hamzah yaitu dilakukan oleh Penuntut Umum atas asas opportunitas. 11 Berbeda dengan Andi Hamzah, Surya Jaya berbicara dalam konteks sistem peradilan pidana, bahwa konsep restorative justice dapat diterapkan. 12
2.  Rumusan masalah a.   Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual antar anak?
b.   Kapan dan bagaimanakah sebaiknya konsep restorative justice dapat diterapkan dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan tindakan pidana kesusilaan?
c.   Bagaimanakah penyelenggara perlindungan anak di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak?

## Pembahasan
1.  Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Kesusilaan oleh Anak Kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual antar anak di beberpa daerah bermacam- macam, khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali kejahatan seksual antar anak dari tahun ke tahun tidak sama, hal ini bisa dilihat dari tahun 2011 perkara cabul ada 13 terdakwa anaknya tidak ada, tahun 2012 perkara cabul ada 21 terdakwa anaknya 10, sedangkan pada tahun 2013 perkara cabul ada 22 terdakwa anaknya 6.
Beberapa putusan yang diihimpun (lihat table) dapat disimpulkan Faktor yang menyebabkan kesusilaann terhadap dan yang dilakukan oleh anak adalah : : (a). Dipengaruhi oleh kondisi psikis. (b). Pengaruh lingkungan. (c). Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. (d). Menonton film, video porno. (e). Membaca buku bacaan yang bisa membangkitkan rangsangan seksual.
8 Ibid 9 United Nation, Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000) yang ditelusur melalui internet www.unicef.org/iac/spbarbados/ legal/global/cp/basic%2520restorative%2520justice%2520criminal% diakses tanggal ..
10  Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice . (Jakarta: Majalah Hukum Nasional Nomor 01 Tahun 2011, BPHN), Hal. 137-162.
11  Andi Hamzah, Restorative Justice Dan Hukum Pidana Di Indonesia , Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung”, dalam rangka ultah IKA- HI ke-59, Jakarta 25 April 2012.
12  Surya Jaya, Keadilan Restoratif Tuntutan Dan Kebutuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia , Makalah dis- ampaikan dalam Seminar Nasional “Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung, dalam rangka ultah IKAHI ke-59, Jakarta 25 April 2012
No Perkara Faktor Penyebab 1 Perkara Nomor : x/Pid. Sus/2013/PN.Bi Media elektronik (Hp) Minuman keras Pergaulan bebas/lingkungan Masih labil kondisi Kurang pengawasan orang tua 2 Perkara Nomor : x/Pid. Sus/2013/PN.Bi Media elektronik Menonton film porno Pribadi korban dan pelaku masih labil Kurang pengawasan orang tua 3 Perkara Nomor : x/Pid. Sus/2013/PN.Bi Media elektronik Pengaruh lingkungan Kurangnya pengawasan orang tua Dipengaruhi kondisi psikis 4 Perkara Nomor : x/Pid. Sus/2013/PN.Bi Kondisi psikis Kurangnya perhatian dari orang tua Media elektronik (video porno, Hp) Pengaruh lingkungan 5 Perkara Nomor : x/Pid. Sus/2012/PN.Bi Pengaruh media elektronik Kurangnya pengawasan orang tua Dipengaruhi kondisi psikis Pengaruh lingkungan

## 2.   Penerapan  Konsep Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Tindakan Pidana Kesusilaan
Pada dasarnya konsep restorative justice bukanlah barang baru dalam sistem hukum kita, apabila kita melihat kebelakang atau melihat masyarakat yang masih memegang teguh adat- istiadatnya maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa konsep restorative justice sudah berkembang puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Contoh sederhana adalah kecelakaan lalu lintas, yang masing-masing pihak biasanya melakukan perdamaian. Adapun penggantian dan pembayaran ganti kerugian, ditentukan oleh musyawarah oleh kedua belah pihak.
Konsep Restorative Justice pada dasarnya tidak diwajibakan secara eksplisit dalam Undang Undang, namun jika kita mencermati Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka semangat Restorative Justice bisa dirasakan semangat penerapanya. Meskipun  UU No. 11 Tahun 2012 melalui  Pasal 1 ayat 6 hanya meberikan definis tentang dengan keadilan restorative yaitu penyelesaian perkata tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Pendekatan Restorative Justice menekankan pihak pihak yang berselisih yaitu pelaku, korban dan keluarga, untuk mencapai kesepakatan. Contoh kasus, ada kasus kesusilaan yang menyebabkan kehamilan, kesepakatan kedua belah pihak menginginkan pelaku dan korban dinikahkan, meskipun usianya masih dibawah umur.
Penyelesaian Perkara Pidana Kesusilaan Anak melalui konsep Restorative Justice sudah diterapkan di Pengadilan Negeri Boyolali. Hal ini bisa ditesuluri dalam Putusan Perkara Nomor : x/Pid.Sus/2012/PN.Bi dan Perkara Nomor : x/Pid.Sus/2013/PN.Bi. dalam kedua putusan tersebut konsep Restorative Justice dilakukan pada saat penyidikan sampai dengan putusan dan dilakukan dengan cara mediasi penal.
Putusan Nomor : x/Pid/Sus/2012/PN.BI, Hakim mempertimbangkan Surat Pernyataan dari Orang Tua Terdakwa yang menyatakan kesanggupanya membina, mengawasi, dan mendidik, Terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Surakarta seperti yang dikehendaki oleh Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang pada dasarnya memberi rekomendasi agar terdakwa sebaiknya dikembalikan kepada orang tua. Keputusan ini diambil dengan tujuan menghindarkan anak dari cap/label maupun stigamatisasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Dengan Pengasuhan dan pengawasan orang tua, Hak kembang Anak masih tetap dilakukan, seperti memperoleh pendidikan. Hal ini bertujuan pula untuk mengubah perilaku terdakwa dan mengantarkan Terdakwa menuju masa depan yang cemerlang.
Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah diberi tindakan dengan yang lebih berorientasi kepada usaha usaha Preventif, edukatif, konstruktif dan memberi motivasi bagi masa depan Terdakwa.  Hakim berpendapat bahwa anak akan lebih tepat apabila dijatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya untuk dipelihara atau dididik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Penyelenggaran dan Perlindungan Anak terhadap kejahatan Kesusilaan di Indonesia Negara sebagai sumber legitimasi, tentu memili kebijakan terhadap perlindungan Anak. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa Anak merupakan aset bangsa di masa depan. Pada dasarnya perlindungan anak di Indonesia sebenarnya sudah lama di atur di dalam peraturan perundang- undangan, diantara Undang-Undang yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan “Usaha kesejahteraan anak dilahirkan oleh pemerintah dan atau masyarakat” Dari pasal tersebut, perlindungan terhadap anak dibutuhkan partisipasi dari maka masyarakat dan pemerintahlah. Keduanya saling melengkapi, pemerintah sebagai sumber legitimasi dan masyarakat bergerak sebagai sebuah Civil Society. Pasal 72 Undang-Undang No. 23  Tahun 2002 tentang “perlindungan anak juga mengatur tentang siapa yang berhak melakukan perlindungan anak. “masyarakat berhak memperoleh kesepakatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.” Selanjutnya Pasal 72 Ayat 2 menyatak  “peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa”
UU No 4 tahun 1979, bentuk perlindungan dari masyarakat masih dirumuskan secara abstrak. Dalam hal ini, ada hal yang baru dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yaitu tentang diaturnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. sebagaimana diatur dalam pasal 74 yang bunyinya “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia.”
Kewenangan Komisi Perlindungan anak ini bertugas :
a.  Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
b.  Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.
Produk Undang-Undang selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan anak Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan dengan Penerapan Restorative Justi ce. Pasal 90 Ayat 1 berbunyi “Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan” sebagaimaa dimaksud dalam pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas :
a.  Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga
b.  Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial, dan c.  Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara
Lembaga yang berperang melindungi anak, telah tersedia di setiap kabupaten yang disebut PPTP2A. PPTP2A beranggotakan unsur pemerintah, lembaga sosial masyrakat, maupun tokoh masyarakat. Lembaga ini cukup efektif dalam melaksnakan tugasnya mendampingi korban kekerasan, terkhusus anak.
Kesimpulan Dari uraian di atas maka penulis dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
1.   Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan seksual antar anak secara umum adalah sebagai berikut : (a). Dipengaruhi oleh kondisi psikis. (b). Pengaruh lingkungan. (c). Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. (d). Menonton film, video porno. (e). Membaca buku bacaan yang bisa membangkitkan rangsangan seksual.
2.  Penerapan konsep Restorative Justice dilakukan pada saat penyidikan sampai dengan putusan dan dilakukan dengan cara mediasi penal. Hal ini dibuktikan pada Putusan Perkara Nomor : x/Pid.Sus/2013/PN.Bi yang pada akhirnya memutus terdakwa dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.
3.   Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana keasusilaan yang dilakukan oleh anak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan dengan Penerapan Restorative Justi ce.
Daftar Pustaka Harkrisnowo, Harkristuti, Tantangan Dan Agenda Hak-Hak Anak , Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta
Hamzah, Andi, Restorative Justice Dan Hukum Pidana Di Indonesia , Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung”, dalam rangka ultah IKAHI ke-59, Jakarta 25 April 2012.
Jaya, Surya Keadilan Restoratif Tuntutan Dan Kebutuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia , Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung, dalam rangka ultah IKAHI ke-59, Jakarta 25 April 2012
Manan, Bagir “ Hakim Sebagai Pembaharu Hukum ”, Jurnal Varia Peradilan No. 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta
Manan, Bagir, Restorative Justice (Suatu Perkenalan) , (Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 247 Juni 2006),
Prayitno, Kuat Puji, Restorative Justice untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto) , Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Samekto, Adji, “ Kajian Hukum Antara Studi Normatif dan Keilmuan ”, Jurnal Hukum Progresif
Vol 2 No. 2/Oktober 2006,
Sidabalok, Hosianna, Artikel 3-Perlindungan HukumTerhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak , Hal. 2, Selasa, 20 November 2012.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakima n, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 507
United Nation, Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000) yang ditelusur melalui internet www.unicef.org/iac/spbarbados/legal/global/cp/ basic%2520restorative%2520justice%2520criminal%
Utomo, Setyo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice . (Jakarta: Majalah Hukum Nasional Nomor 01 Tahun 2011, BPHN),