Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1315-1321
Analisis Peran Dual Banking System dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah
Dika Nugraha 1) , Ramiza Maghfira Anderin 2) , Tesya Erfani 3) , Tsabita Fithriya 4) , Marhamah Muthohharoh 5) 1,2,3,4 Mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB University
5 Staf Pengajar Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB University *Email korespondensi : nugrahadika@apps.ipb.ac.id

## Abstract
Banking in Indonesia each adheres to a dual banking system in which there are two operating systems, namely sharia and conventional. With the majority of Indonesia's population being Muslim, the fact is that there are still many who prefer conventional banking. This choice occurs because people think that Islamic and conventional banking are the same. The method we use is a literature study approach and uses secondary data. Data shows that Islamic banking has a good role in supporting the economy in terms of economic stability that is not easily affected or dependent on external factors such as interest rates. The role of the dual banking system in an Islamic economic perspective has the potential to be optimized by adopting the advantages of each banking system.

## Keywords: Banking, Dual Banking System, Optimization the Dual Banking System
Saran sitasi : Nugraha, D., Anderin, R. M., Erfani, T., Fithriya, T., & Muthohharoh, M. (2023). Analisis Peran Dual Banking System dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 1315-1321. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7360
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7360

## 1. PENDAHULUAN
Kegiatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari adanya transaksi antara kedua belah pihak atau lebih, baik antar anggota masyarakat sendiri atau masyarakat dengan  lembaga  terkait  seperti  perbankan.  Menurut Undang-undang  No.  10  Tahun  1998,  Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya. Berdasarkan  undang-undang  tersebut,  sistem  yang dianut  perbankan  Indonesia  adalah Dual  Banking System . Adapun yang dimaksud Dual Banking System adalah  bank  dapat  melakukan  dua  kegiatan operasional  secara  bersamaan,  yaitu  yang  berbasis syariah dan berbasis konvensional.
Perbankan  syariah  dan  konvensional  tentu memiliki  perbedaan  dalam  kegiatannya.  Hal  yang paling  mendasar  adalah  pendapatan  dari  kedua  bank tersebut. Pendapatan utama dari bank syariah berasal dari  pembagian  laba  yang  dihitung  berdasarkan kesepakatan  awal  antara  pihak  bank  dan  nasabah. Sedangkan  pada  bank  konvensional,  pendapatan utama berasal dari bunga. Selain perbedaan dari segi
pendapatan,  terdapat  perbedaan  lain  antara  bank syariah  dan  konvensional.  Misalnya  dari  landasan hukumnya,  hubungan  antara  nasabah  dengan  bank, orientasi  kegiatan,  dan  lainnya.  Meskipun  secara hukum bank syariah dan konvensional berjalan secara beriringan,  namun  ada  pula  asumsi  bahwa  bank syariah merupakan alternatif dari bank konvensional.
Lebih banyaknya kuantitas bank konvensional di Indonesia,  membuat  masyarakat  masih  memilih menggunakan jasa dari bank konvensional dibanding bank  syariah.  Dengan  upaya  yang  masif  untuk memajukan  bank  syariah,  nasabah  bank  syariah  pun kian lama kian menunjukkan peningkatan. Meskipun begitu, tidak dapat dihindari bahwa masih banyak pula nasabah bank syariah yang merupakan nasabah bank konvensional.  Hal  ini  berarti  banyak  masyarakat khususnya  di  Indonesia  yang  masih  beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

## Prinsip Dasar Perbankan Syariah
Dalam  menjalankan  kegiatan  operasionalnya, bank  syariah  memiliki  prinsip  dasar  yang  harus diterapkan. Prinsip dasar tersebut yaitu :
a. Larangan  transaksi  barang  atau  jasa  yang diharamkan
Larangan  melakukan  transaksi  barang  atau jasa yang diharamkan diatur dalam sumber hukum Islam  yaitu  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi Muhammad  SAW.  Transaksi  yang  dimaksud seperti melakukan pembiayaan untuk usaha yang bergerak  di  bidang  peternakan  babi,  minuman keras,  bisnis  pornografi,  dan  objek-objek  lain yang sudah diharamkan dalam agama Islam. b. Larangan  transaksi  yang  diharamkan  sistem  dan prosedur perolehan keuntungannya
1) Tadlis
Tadlis atau penipuan adalah kondisi saat salah satu pihak tidak mengetahui kondisi sebenarnya,  hal  tersebut  dimanfaatkan  oleh pihak  lain  yang  memiliki  informasi  untuk menipu  pihak  yang  tidak  mengetahui sehingga  ia  dapat  memperoleh  keuntungan (Karim, 2018).
2) Gharar Ibnu  Qayyim  mendefinisikan  gharar  sebagai sesuatu yang tidak diketahui hasilnya. Sebab terjadinya gharar menurut para fuqaha adalah kurangnya  informasi  yang  berkaitan  dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan.
3) Bai’ Ikhtikar Ikhtikar  adalah  menimbun  barang  ataupun jasa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan kemudian penjual mengeluarkan barang atau jasa  itu  sedikit  demi  sedikit  sehingga  harga jual menjadi lebih mahal dari harga biasanya (Irsyad, 2019).
4) Bai’ Najasy Najasy  adalah  transaksi  di  mana  seseorang berpura-pura  menawar  barang  yang  dijual dengan  tujuan  untuk  menaikkan  harga  agar orang  lain  mau  membeli  dengan  harga  yang sudah dinaikkan (Cahya & Zukqah, 2020).
5) Maysir
Maysir  atau  yang  disebut  juga  dengan  judi adalah  bentuk  permainan  di  mana  apabila seseorang menang, maka ia akan mendapatkan  keuntungan  dari  pemain  yang kalah,  dan  apabila  ia  kalah,  maka  ia  akan mendapatkan suatu kerugian (Sari & Ledista, 2022)
6) Riba
Riba adalah suatu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa disertai adanya padanan
(iwad) yang dibenarkan syariah atas pemberian tambahan tersebut.

## Dual Banking System
Peran Perbankan saat ini sangat kompleks dalam memberikan pengaruhnya terhadap semua sektor dan semua  masyarakat..  Peran  tersebut  juga  ditopang dengan sistem perbankan yang selalu memberikan hal baru yang membuat masyarakat mempunyai alternatif pilihan.  Terlebih  berkembangnya  Perbankan  Syariah dengan  berlandaskan  dan  berpegang  teguh  dalam sistem  islam/syariah  yang  sangat  menarik  perhatian banyak  orang  terkhusus  umat  muslim.  Salah  satu sistem  yang  mungkin  terdapat  aspek  yang  berbeda dalam  syariah  dan  dipakai  dalam  perbankan  syariah saat ini ialah dual banking system. Menurut Zulkhibri & Sukmana (2016) Dual Banking System merupakan kegiatan  perbankan  yang  melakukan  dua  transaksi dengan  sistem  syariah  dan  konvensional.  Bank  yang memberlakukan  sistem  syariah  menggunakan  sistem berlandaskan  syariah  sedangkan  terdapat  bank  yang melakukan  transaksi  dengan  mekanisme  syariah- konvensional.
Menurut  Mucklisha  Dina  Roski  (2019),  dual banking system adalah bahwa bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis non  bunga.  Bank  yang  mengkonversi  sistemnya menggunakan  prinsip-prinsip  syari’ah,  maka  seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-prinsip perbankan syari’ah. Sedangkan bank yang melakukan kedua-duanya  sekaligus,  maka  mekanisme  kerjanya diatur  sedemikian  rupa.  Keberadaan  dual  banking system  diharapkan  dapat  terjadi  diversifikasi  resiko yang  mana  diharapkan  juga  dapat  meminimalisir systematic  risk  pada  krisis  keuangan.  Hal  itu dimungkinkan  terjadi  karena  perpaduan  sistem perbankan yang sangat unik.

## Peran  Dual  Banking  System  dalam  Perspektif Ekonomi Islam
Menurut  Yeubun  dan  Baharuddin  (2021),  dual banking system pada sistem perbankan islam memiliki peran yang baik, yaitu :
a. Membantu  menambah  stabilitas  pada  perbankan yang berdampak baik untuk perekonomian
b. Dapat  memenuhi  kebutuhan  konsumen  akan produk yang sesuai dengan agama yang diyakini, namun tanpa harus mengorbankan stabilitas
c. Relatif kebal jika krisis terjadi
Optimalisasi  Peran  Dual  Banking  System  di Indonesia
Dalam hal potensi yang dapat dioptimalkan oleh dual  banking  system  bisa  direalisasikan  dengan  cara mengambil suatu keunggulan masing-masing sistem. Keunggulan  itu  salah  satunya  dimiliki  oleh  bank syariah  dalam  hal  kestabilitasan  ekonomi  yang  tak akan mudah terpengaruh oleh faktor luar. Hal itu bisa didapat oleh perbankan konvensional dalam penerapan dual banking system. Dengan keunggulan tersebut maka sudah selayaknya lah otoritas moneter meningkatkan signifikansi peran bank syariah  dalam mendukung  stabilitas  sistem  keuangan  nasional, bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam kerangka Dual Banking System.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada mulanya merupakan cara ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan  tertentu  (Sugiyono,  2015).  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  karya ilmiah  ini  yaitu  metode  deskriptif  kualitatif,  dimana seluruh  data  yang  dihasilkan  dan  ditampilkan berbentuk  deskripsi  yang  akan  menjelaskan  analisis peran dual banking system dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur.  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini menggunakan data sekunder, menurut (Hasan, 2002: 58) Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh  orang  yang  melakukan  penelitian  dari beberapa  sumber  yang  sudah  ada  sebelumnya. Data tersebut  diperoleh  melalui  berita,  jurnal-jurnal, penelitian  sebelumnya,  serta  berbagai  referensi  yang relevan  dengan  permasalahan  dan  kajian  yang diangkat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Prinsip Dasar Perbankan Syariah
Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala  aspek  dimulai  dengan  hal  dasar  yang  akan memberikan  dampak  atau  perubahan.  Sama  halnya dengan ekonomi syariah yang sangat memperhatikan Perbankan  syariah  karena  peran  dan  dampak  yang diberikan  kepada  perekonomian.  Mengingat  peranan perbankan  sebagai  motor  penggerak  ekonomi membuat  dampak  yang  diakibatkan  oleh  ambruknya sistem perbankan nasional telah merusak sendi-sendi perekonomian nasional. Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah khususnya di  Indonesia  antara  lain  ditandai  dengan  semakin
beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya  segmen  pasar  pelayanan  perbankan syariah, maka penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keharusan yang tak terbantahkan (Alli Rahma, 2015)
Menurut  Listiani  (2015)  ada  tiga  fungsi  utama Perbankan Syariah yaitu sebagai agent of trust, agent of  development,  and  agent  of  service.  Adapun penjelasan ketiga fungsi tersebut yaitu :
a. Agent  of  trust  yaitu  bank  sebagai  lembaga  yang dipercaya  masyarakat  untuk  dapat  menitipkan dananya dan menyalurkannya pada sektor-sektor yang tepat.
b. Agent  of  development  yaitu  bank  sebagai lembaga  yang  mendukung  kegiatan  investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
c. Agent  of  services  yaitu  bank  sebagai  lembaga yang  memberikan  jasa-jasa  keuangan  pada masyarakat.
Kemaslahatan  adalah  tujuan  pembentukan Hukum  Islam  yaitu  mendapatkan  kebahagiaan  di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak  kemudharatan.  UU  Perbankan  Syariah berorientasi pada pengembangan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu keadilan, kemanfaatan,  keseimbangan,  dan  keuniversalitasan sehingga  masyarakat  Indonesia  dimasa  depan  akan mengalami  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  di atas  landasan  prinsip  syariah.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam  tujuan  Perbankan  Syariah  adalah  bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan,  dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Dalam  kemaslahatan  yang menjadi  tujuan akhir dari perbankan syariah. Perbankan syariah melewatinya tidak hanya dengan proses yang simpel tetapi  dengan  proses  yang  sangat  kompleks  yang memberikan  dampak  nyata.  Industri  perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan  yang cukup  signifikan  dalam  satu  dasawarsa terakhir.  Hal ini  ditandai  dengan  pertumbuhan  aset  dalam  lima tahun terakhir yang tumbuh rata-rata 40% per tahun. Indikator terlihat lainnya adalah semakin meningkatnya market share.

## Dual Banking System
Landasan hukum dari dual banking system adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2008.  Sesuai  Undang- undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
dual  banking  system merupakan  kegiatan  di  mana perbankan  melakukan  dua  sistem  secara  bersamaan. Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Mukhlisha  Dina  Roski (2019),  di  mana dual  banking  system merupakan kegiatan  perbankan  yang  berbasis  bunga  dan  non bunga.  Pada  sistem  perbankan  konvensional, kegiatannya  pada  Bank  Umum  (BU),  Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR),  dan  Bank  Asing  (BA). Pada  perbankan  syariah  juga  tidak  jauh  berbeda dengan  perbankan  konvensional,  yaitu  pada  Bank Umum  Syariah  (BUS),  Bank  Pembiayaan  Syariah (BPS),  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  pada  bank konvensional, dan Unit Usaha Syariah Bank Asing.
Keberadaan dual  banking  system membuat harapan  baru  akan  berkurangnya  risiko  perbankan sehingga  mengurangi  masalah systemic  risk apabila terjadi  krisis  keuangan.  Hal  ini  menandakan pemerintah seharusnya lebih meningkatkan signifikansi  perbankan  syariah  dalam  perekonomian agar dapat bersinergis dengan perbankan konvensional.  Berbagai  keunggulan  yang  ada  di perbankan  syariah,  diharapkan  mampu  memperbaiki perekonomian  Indonesia  sehingga  menciptakan perekonomian  yang  bersih  dan  merata  di  semua lapisan masyarakat. Adanya kelebihan yang ditawarkan, bukan tidak mungkin jika nanti peran dual banking  system ini  akan  didominasi  oleh  perbankan syariah.  Meski  mayoritas  penduduk  Indonesia beragama  Islam,  pemerintah  tidak  lantas  langsung mengganti  sistem  keuangannya  menjadi  syariah, namun  lebih  memilih  pada  sistem dual  banking system . Hal ini salah satunya karena faktor agama, di mana  para  pemeluk  Islam  akan  menerima  sepenuh hati  adanya  perubahan  kebijakan  ini.  Namun,  tidak menutup  kemungkinan  jika  pemeluk  agama  lain merasa  keberatan  dengan  sistem  syariah.  Pada perbankan  konvensional,  faktor  yang  mempengaruhi untuk  perbankan  konvensional  menerapkan dual banking  system berasal  dari  faktor  internal  yaitu hukum  pada  peraturan  perundang-undangan  dan faktor eksternal seperti masalah sosial, ekonomi, atau sosial.
Menurut  Hamzah  (2009), dual  banking  system memiliki  peluang  dan  potensi  sehingga  dapat dioptimalkan  melalui stren  gthness  share dan weakness  cover .  Bank  syariah  memiliki  kelebihan dalam sistem yang terbukti lebih stabil daripada bank konvensional.  Hal ini terlihat  pada  saat  terjadi  krisis keuangan  pada  tahun  1998.  Di  masa  tersebut,  bank syariah  pertama  Indonesia,  yaitu  Bank  Muamalat
dapat  bertahan  di  tengah  krisis  ekonomi  tersebut (Roski, 2019). Adanya kestabilan dalam bank syariah tersebut, masyarakat mulai memperbesar peluangnya dengan  mendirikan  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM). Sedangkan  kekurangan  pada  bank  syariah  terlihat pada  hal  infrastrukturnya.  Alasan  utama  dari kurangnya  infrastruktur  dari  bank  syariah  karena kurangnya  modal,  skala  industri  yang  masih  kecil serta  efisiensi  yang  rendah.  Hal  tersebut  yang menyebabkan kurangnya perkembangan bank syariah dari segi infrastruktur, pembukaan kantor cabang, dan segmen layanan (OJK). Berbeda dengan bank syariah, pada  bank  konvensional,  kelebihan  yang  ditawarkan dalam  hal  infrastruktur  yang  lengkap  dan  besarnya akses  pasar  modal.  Namun,  sangat  rentan  terhadap krisis karena sangat berkaitan dengan suku bunga.
Suku  bunga  perbankan  konvensional  Indonesia pada setahun terakhir tepatnya di bulan Februari 2021 berada di angka 3.50% dan bertahan hingga Juli 2022. Di bulan Agustus dan September mengalami kenaikan masing-masing 3.75% dan 4.25% (BPS, 2022). Hal ini menunjukkan  bahwa  perekonomian  masih  dalam kondisi stabil karena tidak adanya fluktuasi dari suku bunga  perbankan.  Dalam  perekonomian,  terdapat korelasi  antara  suku  bunga  dengan  tingkat  inflasi  di masyarakat.  Data  inflasi  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini
Gambar 1. Data Inflasi di Indonesia

## Sumber : Data dari BPS yang diolah
Dari  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat  inflasi  pada  tahun  2020  dan  2021  memiliki grafik  yang  mirip.  Namun,  di  tahun  2022  mulai menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan.  Dengan naiknya tingkat inflasi, tentu peredaran mata uang di masyarakat  semakin  banyak.  Salah  satu  langkah strategis  untuk  dapat  mengendalikan  tingkat  inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day  Reverse  Repo  Rate.  Dengan  menaikkan  suku bunga,  bunga  pada  deposito  dan  imbal  hasil  saham
akan  naik  pula.  Harapannya,  masyarakat  lebih memilih  untuk  menyimpan  uang  di  bank,  sehingga tingkat inflasi akan turun (CNN, 2022).
Kenaikan suku bunga acuan dari Bank Indonesia tidak hanya berdampak pada perbankan konvensional karena  tentu  juga  akan  mempengaruhi  pembiayaan pada perbankan syariah. Direktur Indonesia Development  and  Islamic  Studies (IDEAS),  Bapak Yusuf  Wibisono  menerangkan  bahwa  dengan kenaikan suku bunga acuan, cost of fund di perbankan syariah  juga  akan  naik.  Hal  ini  mengindikasikan adanya  kenaikan  pada  margin  pembiayaan  syariah. Seperti dua sisi mata uang, meskipun margin di bank konvensional lebih rendah daripada bank syariah, saat terjadi kenaikan BI Rate masyarakat dipastikan akan memilih  bank  syariah.  Dalam  syariah,  akad  yang digunakan  adalah  murabahah,  sehingga  cicilan  dari pembiayaan  dari  awal  dan  akhir  nilainya  sama. Sedangkan  pada  bank  konvensional  khususnya  yang menerapkan suku bunga mengambang, cicilan setiap bulannya akan naik turun menyesuaikan suku bunga.

## Peran Dual Banking System
Saat  ini,  kebijakan  moneter  yang  dilakukan pemerintah  sudah  terbilang  cukup  baik  dari  sisi kondisional.  Hal  ini  dibuktikan  dari  ketika  terjadi krisis  global  disertai  potensi  efek  domino  akibat integrasi  ekonomi,  pemerintah  segera  menerbitkan beberapa  kebijakan  guna  sebagai  proteksi  dalam menjaga kestabilan ekonomi di dalam negeri.
Kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  itu  cukup  untuk  membuat  tenang  pasar, namun permasalahan moneter di Indonesia sebenarnya  tidak  seutuhnya  berasal  dari  tidak lengkapnya regulasi yang mendukung ataupun kurang matangnya konsep moneter. Masalah utama stabilitas keuangan  di  Indonesia  secara  sistematis  yaitu  pada Law  enforcement dan  sistem  yang  rentan  terhadap krisis.
Berkaca pada permasalahan lemahnya pengawasan  pada  pemberian  BLBI  (Bantuan Likuiditas  Bank  Indonesia)  di  tahun  2007  dan  juga reksadana “kosong” bank Century di awal triwulan II tahun  2009,  sehingga  Bank  Indonesia  mengalami ujian  untuk  bersikap  tegas  sebagai  otoritas  moneter untuk  memerger,  melikuidasi  atau  menutup  suatu bank.  Dari  masalah  tersebut  diperlukan  dua  lapis sistem  keuangan  dengan  inti  pusat  dari  sistem tersebut,  bank  komersial  sebagai  institusi  pelayanan yang menyediakan akses pada mekanisme kredit dan
saving.  Bank  komersial  tak  perlu  terjerat  risiko berlebihan  di  dalam  pasar  dan  tidak  harus  menjadi benteng dalam dunia usaha. Dua sistem tersebut sudah ada di
Indonesia, namun tentu saja berbeda dengan pendapa t sebelumnya, yaitu dimana keuntungan tetap dimiliki oleh kedua sistem. Konsep dua sistem itu adalah dual banking  system dimana  diperbolehkannya  suatu perbankan untuk memiliki dua sistem keuangan, yaitu syariah dan konvensional. Dual banking system baik dengan  konsep office  channeling ataupun  di- spin  off telah  secara  nyata  ikut  andil  dalam  mewarnai  dan berkontribusi memajukan ekonomi bangsa.

## Optimalisasi Peran Dual Banking System
Secara bersamaan, system perbankan syariah dan perbankan  konvensional  secara  sinergis  mendukung mobilisasi  dana  masyarakat  secara  lebih  luas  untuk meningkatkan  kemampuan  pembiayaan  bagi  sektor- sektor  perekonomian  nasional.  Sebagai  penopang stabilitas keuangan ketika krisis terjadi. Bank Syariah terbukti mampu mengurangi resiko yang sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum mampu untuk keluar dari kegagalan sistem keuangan yang ada selama ini. Maka dari itu, perbankan  syariah  merupakan  alternatif  untuk  bisa keluar  dari  resiko  tersebut.  Sebagai  bukti,  bank syariah mampu terselamatkan pada saat krisis moneter tahun  1997  yang  lalu.  Hal  ini  minimal  terlihat  pada angka NPFs (Non Performing Financings) yang lebih rendah  dibanding  perbankan  konvensional  saat  itu, disamping  itu  ditunjukkan  dengan  tidak  adanya negative spread, serta konsistennya dalam menjalankan  fungsi  intermediasi.  perbankan  syariah nasional  harus  sanggup  untuk  menjadi  pemain domestik  akan  tetapi  memiliki  kualitas  layanan  dan kinerja yang bertaraf internasional.
Perputaran  uang  yang  lebih  seimbang  antara sektor  riil  dan  sektor  keuangan.  Dalam  konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrument keuangan  syariah  akan  dapat  merekatkan  hubungan antara  sector  keuangan  dengan  sektor  riil  serta menciptakan  harmonisasi  di  antara  kedua  sektor tersebut. Maka  dari  itu,  disamping  mendukung kegiatan  keuangan  dan  bisnis  masyarakat  ia  juga mengurangi transaksi spekulatif, sehingga mendukung  stabilitas  sistem  keuangan  secara keseluruhan.
Dalam  kerangka  kebijakan  moneter  yang  sudah ada,  biasanya  Bank  Indonesia  selalu  memiliki  target inflasi  dan target  ekonomi yang  akan  diraih  di masa depan  berdasarkan  pertimbangan  kekuatan  ekonomi kini  dan  tantangan  dimasa  depan.  Hal  itu  biasanya dilakukan  dengan  kebijakan  penentuan  tingkat  suku bunga atau yang dikenal dengan BI rate, namun fakta dilapangan  terlihat  bahwa  tingkat  suku  bunga perbankan  jauh  dari  tingkat  BI  rate.  Sehingga penentuan  tingkat  suku  bunga  oleh  otoritas  moneter ibarat  obat  untuk  menyenangkan  pasar  dan  hanya memiliki  implikasi  ekonomi  yang  minim  secara praktis.  Karena  itu  dibutuhkan  ketegasan  moneter dalam untuk menangani hal tersebut, disarankan Bank Indonesia  dapat membentuk  DPP  (Dewan  Pengawas Perbankan)  seperti  halnya  DPS  dalam  perbankan Syariah  yang  menilai  tingkat  kepatuhan  perbankan pada  regulasi  yang  dibuat  otoritas  moneter. Berdasarkan  pengalaman  kasus  di  Indonesia, kebanyakan  berasal  dari  lemahnya  pengawasan  dan bukan karena minimnya regulasi.
Pelaksanaan  sistem  perbankan  syariah  di indonesia  dalam  perkembangannya  saat  ini  sebagian besar  sudah  menerapkan  metode  kerangka  dual- banking  system  bisa  disebut  juga  sistem  perbankan ganda  dengan  aturan  yang  berlaku  sesuai  syariat Islam. Namun tidak dapat dipungkiri, masih terdapat banyak  celah  bagi  sistem  perbankan  syariah  untuk dapat terdistorsi oleh sistem perbankan konvensional. Hal  ini  disebabkan  karena  belum  adanya  ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan  operasional  perbankan  syariah  tetap  berjalan konsisten dengan hukum syariah. Karakteristik sistem perbankan  syariah  yang  beroperasi  mempunyai prinsip  bagi  hasil  serta memberikan  alternatif  sistem perbankan  saling  menguntungkan  bagi  masyarakat dan  bank,  menunjukan  aspek  keadilan  dalam bertransaksi, investasi, menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi.

## 4. KESIMPULAN
Adanya bank syariah di Indonesia dengan tujuan sebagai  sistem  perbankan  yang  menggabungkan dengan sistem perbankan konvensional (dual banking system),  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan umum melalui kemitraan yang setara antara nasabah penyimpan  dana  dan  nasabah  pengguna  dana  yang didasarkan pada asas ukhuwah/kekeluargaan.
Sedangkan  tujuan  prinsip  syariah  dalam  bidang perbankan  adalah  sebagai  wujud  tercapainya  tujuan
hukum  Islam.  Hal  ini  dapat  tercapai  melalui  upaya restrukturisasi  perbankan  syariah  melalui  fungsinya sebagai universal banking yang sesuai dengan syariat islam.
Potensi  dual  banking  system  di  Indonesia  dapat dioptimalkan melalui strengthness share dan weakness  cover,  dimana  bank  syariah  secara  umum mempunyai keunggulan dalam hal sistem yang lebih stabil  dalam  menghadapi  perubahan  pasar  namun memiliki  kekurangan  dalam  hal  infrastruktur, sedangkan bank konvensional mempunyai akses pasar dan  modal  yang  besar  dan  infrastruktur  yang  lebih lengkap, namun sangat rentan  terhadap krisis karena faktor  negatif  integrasi  ekonomi  yang  sudah  sangat kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dual  banking  system  dalam  dunia  perbankan memberikan keunggulan yaitu salah satunya dimiliki oleh  bank  syariah  dalam  hal  kestabilitasan  ekonomi yang  tak  akan  mudah  terpengaruh  atau  bergantung oleh faktor luar sehingga dapat memberikan dampak positif  bagi  perkembangan  perbankan  syariah  di Indonesia.  Dengan  demikian,  dual  banking  system cocok  diterapkan  sebagai  konsep  perbankan  di Indonesia  dengan  masyarakatnya  yang  memiliki beragam  agama  dengan  mayoritas  muslim,  sehingga penggunaan bank syariah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin penggunaannya.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  dapat  diselesaikan  dengan  baik karena  bantuan  dari  berbagai  pihak.  Kami  sebagai peneliti mengucapkan terima kasih kepada BPS, OJK dan berbagai literatur yang kami gunkan dalam proses penulisan karya ilmiah ini.

## 6. REFERENSI
CNN.  (2022).  Mengapa  Menaikkan  Suku  Bunga
Acuan  dapat  Menekan  Inflasi.  Diakses  pada  26 November 2022. URL:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202209
22153708-78-851339/mengapa-menaikkan- suku-bunga-acuan-dapat-menekan-inflasi .
Hamzah, M. (2009). Optimalisasi Peran Dual Banking System  Melalui  Fungsi  Strategis  JUB  Dalam Rangka  Menjaga  Stabilitas  Sistem  Keuangan  di Indonesia. La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam, 3(2), 197-221.
Ikhwaluddin, I. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah tentang Sistem Dual Banking pada  Bank  BPD  Sulselbar  Pinrang (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
OJK.  Kebijakan  Pengembangan  dan  Roadmap Perbankan  Syariah.  Diakses  pada  19  November 2022.
URL:
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang- syariah/Pages/Kebijakan-Pengembangan-dan- Roadmap-.aspx .
Rachma,  SA.  (2022).  Menengok  Dampak  Kenaikan Suku  Bunga  ke  Bank  Syariah.  Diakses  pada  26
November 2022. URL:
https://www.merdeka.com/perbankan/menengok -dampak-kenaikan-suku-bunga-ke-bank- syariah.html .
Rafi,  I.  (2019).  Larangan  Allah  dalam  Berekonomi yang Batil.
Rahmatika,  AN.  (2014).  Dual  Banking  System  di Indonesia. At:Tahdzib:  Jurnal  Studi  Islam  Dan Muamalah , 2(2), 133-147.
Ramadhina,  ZZ.  (2021).  Keabsahan  Transaksi  Jual Beli Gharar.
Roski,  MD.  (2019).  Dual  Banking  System  di Indonesia  dalam  Perspektif  Politik  Hukum Ekonomi Syari’ah. An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 1(2), 62-73.
Sari,  IN  &  Ledista,  L.  (2022).  Gharar  dan  Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah , 2 (2), 22-40.
Sutjipto,  TS  &  Cahyono,  EF.  (2020).  Tadlis  dan Taghrir  dalam  Transaksi  pada  E-marketplace. Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan ,
7 (5), 874-885.
Wulandari, C & Zulqah, KA. (2020). Tinjauan Islam terhadap  Mekanisme  Pasar  dan  Penanganan Distorsinya. Journal  of  Islamic  Economics  and Finance Studies , 1(1), 82-99.
Yeubun, S. F., & Baharuddin, J. (2021). Dampak Dual Banking  Sistem  pada  Stabilitas  Perbankan  di Indonesia. EL  MUDHORIB:  Jurnal  Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah , 2 (2), 53-62.