IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG

## Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf
rizkysilviaputri@gmail.com , amarmaruf15@gmail.com Pascasarjana Universitas Islam Negeri Lampung
Received: 20/08/2018 Revised: 08/09/2018 Aproved: 10/10/2018

## Abstract
Women have the right to treatment in every problem that is being faced, in terms of solving women's problems, must be balanced with the existence of justice in its implementation, because justice itself is an effort to protect women from male discrimination or groups who judge that women only as weak creatures. All people are equal before the law and are entitled to the same legal protection without discrimination, the sentence is a basic principle in law and human rights. Protection and certainty of law that is fair and equal treatment before the law is also one of the things guaranteed in the Constitution of the Republic of Indonesia as regulated in article 28 letter D paragraph (1). This study discusses the Implementation of Peraturan Mahkamah Agung No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Judging Women's Cases in Confronting Laws Against Divorce Cases in Tanjung Karang Religious Court. This research is research (field research) with primary data that is data obtained from the first source, in this study the primary data are the results of interviews, observations and documentation results. The results of this study that the implementation of the Peraturan Mahkamah Agung No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Judging Women's Cases in Confronting Law Against  Divorce Cases in Tanjung  Karang Class 1A Religion Court is still very minimal, it can be proven by the absence of a divorce case decision with a gender perspective..
Kata Kunci: Regulations of the Supreme Court, Religious Courts, Women's Rights, Gender Justice
As-Salam I Vol. VII No.2, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Juli-Desember 2018

## Abstrak
Perempuan  mempunyai hak atas adanya perlakuan adil pada setiap masalah yang sedang dihadapinya, dalam hal menyelesaikan masalah perempuan, harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam pelaksanaanya, karena keadilan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dari diskriminasi laki-laki atau golongan yang menilai bahwa perempuan hanya sebagai makhluk yang lemah. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf D ayat (1).  Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini merupakan penelitian  lapangan (kancah atau field research ) dengan data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi.  Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih sangat minim, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender.
Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Hak Perempuan, Keadilan Gender

## A. Pendahuluan
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 0F 1 Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu seperti perceraian bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2
Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf / IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 …
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.
Jumlah perkara perceraian yang merupakan 90% lebih dari setengah juta perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Indonesia setiap tahunnya, data statistik Badan Pengadilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi atas inisiatif pihak istri (Cerai Gugat) rata-rata berkisar 65%, sedangkan yang terjadi atas inisiatif pihak suami (Cerai Talak) rata-rata berkisar 35%. Berdasarkan data tersebut terlihat jelas bahwa  sangat banyak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama melalui perkara cerai gugat. 1F 2
Perempuan mempunyai hak atas adanya perlakuan adil pada setiap masalah yang sedang dihadapinya, dalam hal menyelesaikan masalah perempuan, harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam pelaksanaanya, karena  keadilan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dari diskriminasi laki-laki atau golongan yang menilai bahwa perempuan hanya sebagai makhluk yang lemah.
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, 2F 3 kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf D ayat (1). Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah. Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi  dan  pandangan  stereotip  negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender.
1 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun,”. Pasal 24 ayat (1)
2 Anita Rahmawaty, “Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam Keluarga,” Palastren , 2015. H. 13
3 Majelis Umum PBB, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” Indonesian
As-Salam I Vol. VII No.2, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Juli-Desember 2018
Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum  dengan memuat salah satu asas yang tentu sangat penting untuk dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu asas kesetaraan gender.
Dalam buku Diskusi Hukum Hakim Peradilan Agama Se-Provinsi Lampung, Tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dipaparkan bahwa pemikiran putusan yang memiliki sensitifitas gender dalam menangani perkara perceraian dan KDRT, diantaranya hakim wajib mengambil langkah memberikan perlindungan bagi si korban dalam memeriksa perkara dan mempertimbangkan putusan, hakim wajib menerapkan asas equality dan memperhatikan kesetaraan gender dalam putusannya, meskipun istri yang menggugat cerai (cerai gugat) dapat diterapkan ex officio hakim dengan pembebanan hak-hak istri akibat dari perceraiannya.
Berawal dari fenomena di atas, mendorong penulis untuk mencermati, meneliti Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat”.

## B. Pembahasan

## 1. Teori

## Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017
Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratinya yang cenderung lemah  daripada kaum pria.  Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan  Internasional
Journal of International Law , 2006. H.24
Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf / IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 …
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender. Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan  kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. 3F 4
Meskipun Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang untuk menghindari tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Namun dalam praktiknya hal-hal tersebut (diskriminasi) masih marak terjadi  khususnya ketika proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh MAPPI FHUI yang berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta mengenai penanganan perkara pidana perempuan melalui ratusan putusan pengadilan, wawancara, hingga  focus group discussion (FGD). Hasilnya ditemukan adanya ketidakadilan dalam  penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan tersbeut mulai dari stereotip gender hingga perlakuan diskriminatif. Seperti korban perkosaan seringkali diperiksa oleh hakim dan penegak hukum lain mengenai riwayat seksual (masih perawan atau tidak), pakaian apa yang dikenakan, gaya apa yang dilakukan pelaku, dsb.
Karena hal-hal tersebut  Mahkamah Agung mengesahkan  Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
4 Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun (2017). H.121
As-Salam I Vol. VII No.2, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Juli-Desember 2018
Dengan Hukum  pada tanggal 11 Juli 2017 lalu. Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan sebuah terobosan. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)    yang menyatakan pembentukan perma ini sebagai sebuah terobosan sangat mengapresiasi terbentuknya perma ini. Materi-materi yang diatur dalam perma ini belum pernah terakomodir dalam peraturan  perundangan-undangan yang ada,  khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun perma ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan agama dan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum. 4F 5

## Materi Muatan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terdiri atas lima bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemeriksaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup. Pada bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan  dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi  kuasa, dan pendamping. Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir.  Pada bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan  gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
5 Amran Suadi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision,” Jurnal Hukum dan Peradilan , 2018. H.54
Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf / IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 …
Sedangkan pasal 3 memuat tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam pasal 2, mengindentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.
Bab 3 pemeriksaan perkara. Pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam pasal 4. Selanjutnya pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari (3) ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak-hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringan an kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang.
Pada pemeriksaan uji materiil yaitu yang terdapat pada bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah
As-Salam I Vol. VII No.2, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Juli-Desember 2018
diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif. Terakhir adalah bab 5 berisi ketentuan penutup. 5F 6

## Asas dan Tujuan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017
Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:
a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, dengan sendirinya
bangsa Indonesia menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Universal Declaration of Human Rights yang dikeluarkan PBB pada tahun 1948, disamping juga menerima apa yang disebut sebagai Vienna declaration and Programme of action of the World Conference of Human Rights . Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada hakikatnya merupakan dasar dan arah bagaimana HAM dibina dan dikembangkan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945, pandangan ontologik Pancasila tentang apa dan siapa manusian itu, ialah, bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, makhluk jasmani sekaligus rohani yang disebut sebagai manusia monopluralis yang memiliki harkat dan martabat yang sama. 6F 7 Menurut UUD Tahun 1945 yang dimuat dalam BAB XA Pasal 28 28J, bahwa negara itu akan selalu menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia, secara utuh tanpa dikurangi, kapan dan dimana bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan diatas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain. 7F 8
6 Suadi. H. 15
7 Luhut M.P. Pangaribuan, “Hak Asasi Manusia,” Jurnal Hukum & Pembangunan , 2017. H.61 8 Aminullah, “Inplementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan,” PKPSM IKIP
Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf / IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 …
b. Non diskriminasi
Asas non-diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan HAM terkait dengan kewajiban negara terhadap semua jenis HAM. Perlindungannya bersifat accessory , Pengertian ini mengacu pada Art. 14 the European Convention for theProtection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 8F 9 Ketentuan konstitusional tentang HAM untuk bebas dari diskriminasi adalah sebagai berikut. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.
c. Kesetaraan Gender
Gender adalah  peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).  Kesetaraan gender berarti suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan. Keadilan gender berarti suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural. 9F 10
d. Persamaan di depan hukum

## Dalam tataran teoritik menangani asas kesamaan di hadapan hukum hal
Mataram , 2015. H.21 9 Nihal Jayawickrama, The judicial application of human rights law: National, regional and international jurisprudence , The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence , 2017. H. 7
10 Anne Lockley et al., “Women’s Collective Action for Empowerment in Indonesia,” Jurnal Perempuan , 2019. H. 35
As-Salam I Vol. VII No.2, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Juli-Desember 2018
ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum.    Hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945. 10F 11
Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Budaya dan Hukum, Prof. Dr. Ramli Hutabarat (Kabalitbang HAM), persamaan di depan hukum merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh suatu negara hukum yang demokratis. Persamaan didepan hukum itu sendiri  juga  merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara selalu mendapat tempat yang sama di depan hukum. Artinya, siapa pun warga negara yang tinggal dalam suatu negara diperlakukan sama satu sama lain baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan di hadapan hukum. 11F 12
e. Keadilan
Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang dengan tidak sepantasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dari pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dpat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu dtunjukkan kpada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Diantara dua kepentingan yang tidak sama, hukum harus berdiri sebagai penyeimbang. Barangsiapa yang menderita keadilan maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil. 12F 13
11 Ahmad Ulil  Aedi, “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum,” LAW REFORM , 2013. H.51
12 Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam , 2016. H.5
13 Warkum Sumitro dan Fiqh Vredian Aulia Ali, “Reformulasi ijtihad dalam pembaruan hukum Islam menuju hukum nasional: Ikhtiar metodologis A. Qadri Azizy mentransformasikan fikih Timur Tengah ke Indonesia,” IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan , 2016. H. 41
f. Kemanfaatan
Penganut aliran utilitas tersebut mengutarakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.
Bahwa teori utilitarianisme memberi penekanan pada dua hal penting yakni, hukum dan tujuan hukum tersebut . hukum dalam teori ini dipahami bukan sebagai hukum dalam tataran filosofis atau das sollen tetapi sebagai hukum positif, sementara tujuan hukum utamanya dikaitkan dengan manfaat dari hukum itu, yakni kebahagiaan dan  kesejahteraan sebanyak mungkin individu atau masyarakat ( the greatest happpines for the greatest number of the people ).
g. Kepastian hukum
Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum.  Setiap langkah kebijaksanaan, baik yang sementara berjalan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah, harus berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum tersebut harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan memedomani dan melaksanakan hukum tanpa keragu-raguan. 13F 14
Kepastian hukum juga sangat erat dengan asas legalitas, artinya hukum yang tujuannya antara lain untuk menertibkan masyarakat harus jelas diketahui oleh masyarakat, sehingga apabila terdapat larangan  dalam hukum tersbut masyarakat sudah mengetahui hal-hal  yang dilarang. Demikian pula , sanksi atas pelanggaran larangan tersebut juga harus sudah tercantum dan diatur secara tegas.
Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan hukum, kepastian hukum berarti berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar
14 Dewa Gede Atmadja, “Asas - asas hukum dalam sistem hukum,” Kertha Wicaksana , 2018. H.23
As-Salam I Vol. VII No.2, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Juli-Desember 2018
orang-orang dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum adalah dari mana hukum tersebut berasal.
Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:
a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud di atas;
b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan

## Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
Permasalahan yang dihadapi perempuan berhadapan dengan hukum:
a. Keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum, karena kurangnya akses informasi, banyak perempuan berhadapan dengan hukum tidak mengetahui apa hak-hak hukum mereka atau  bagaimana mereka dapat mempertahankan hak-haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya.
b. Keterbatasan finansial, banyak perempuan berhadapan dengan hukum ia menjadi korban dan pihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan. misalnya untuk membayar penasehat hukum, biaya perkara dan biaya transportasi. oleh karenanya penting bagi perempuan   berhadapan dengan hukum yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan adanya pembebasan biaya perkara.
c. Keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum, dalam kasus diskriminasi gender dan kekerasan dalam rumah tangga biasanya pelaku mendapatkan penasehat hukum namun korban tidak karena tidak mampu mendapatkannya ini karena masih ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang belum mengakui hak-hak korban untuk mendapatkan pendampingan atau penasehat hukum karena dalam KUHAP hanya
Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf / IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 …
membatasi penasehat hukum bagi tersangka. Selain itu korban belum terpenuhi hak haknya untuk mendapatkan pendampingan diluar hukum.
d. Adanya ancaman, tekanan dan stigma terhadap perempuan korban, saksi dan para pihak, serta kekhawatiran akan terjadi kekerasan berulang yang dilakukan oleh pelaku sehingga perempuan berhadapan dengan hukum takut memberikan kesaksian.
e. Akuntabilitas dan transparansi, prosedur pengadilan yang tidak akuntabel dan dan transparan  dapat mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum mengakses keadilan.
f. Hambatan bahasa atau komunikasi, perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak dapat berbahasa Indonesia akan sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses persidangan.
g. Hambatan fisik atau mental, perempuan berhadapan dengan hukum yang memiliki keterbatasan fisik atau mental membutuhkan pendamping atau fasilitator yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.
h. Kendala jarak dan transportasi, mengingat pengadilan berada di Kota atau Kabupaten yang jauh dari domisili
i. Praktik-praktik lain dari aparat penegak hukum dan anggota masyarakat yang menghalangi akses keadilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum yang berasal dari kelompok minoritas dan etnis tertentu.

## Etika Dan Perilaku Hakim Dalam Persidangan
Hakim diharapkan mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 14F 15 Dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum hakim agar mengidentifikasi situasi perlakuan  yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak
As-Salam I Vol. VII No.2, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Juli-Desember 2018
perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. 15F 16
Seharusnya perilaku hakim dalam persidangan adalah sebagai berikut:
a. Dalam pemeriksaan perkara, cara hakim diharapkan dapat mengidentifikasi fakta-fakta persidangan terkait adanya ketidak setaraan gender dan ketidak setaraan status sosial di masyarakat yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki terutama jika perempuan menjadi korban atau saksi. 16F 17
b. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya.
c. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi.
d. Dalam kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum,Hakim agar mempertimbangkan dampak psikis serta ketidakberdayaan baik fisik maupun psikis yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat  bukti lain seperti keterangan ahli dan dan rekam psikologis korban melalui surat keterangan psikologi atau Bila memang ada persoalan lebih serius seperti gangguan jiwa melalui visum agar dapat menilai tidak hanya dampak psikis dari kekerasan tetapi juga ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum saat kejadian dan setelahnya.
e. Apabila perempuan korban dalam persidangan tidak mau atau tidak siap bertemu dengan pelaku maka Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan audio visual jarak jauh atau menggunakan pemeriksaan lainnya agar perempuan korban dapat memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan terhindar dari trauma. 17F 18
16 Pasal 3 PERMA RI No. 3 Tahun 2017
17 Pasal 4 PERMA RI No. 3 Tahun 2017
18 Pasal 10 PERMA RI No. 3 Tahun 2017
Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf / IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 …
f. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, Hakim agar mencegah atau menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, intimidasi dan menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum. 18F 19
g. Hakim dapat menyarankan atau mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping. 19F 20
h. Hakim agar mempertimbangkan kondisi ketidak setaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan yang selama ini terjadi pada perempuan di masyarakat patriarki. 20F 21 Dengan demikian Hakim juga dapat menggunakan putusannya sebagai ruang keadilan bagi pencari keadilan,   dalam hal ini bagi perempuan berhadapan dengan hukum. oleh karena kekuasaan Hakim memberikan kesempatan untuk membuat suatu terobosan guna memberikan akses keadilan bagi pencari keadilan.
Adapun hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan Hakim dalam persidangan, diantaranya:
a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalakan atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum. misalnya menyalakan atau menuduh perempuan sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana atau karena tidak berusaha melawan.
b. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional  lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
c. Mempertanyakan atau mempertimbang mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.
d. Mengeluarkan pernyataan  atau pandangan yang mengandung stereotip gender.
19 Pasal 7 PERMA RI No. 3 Tahun 2017
As-Salam I Vol. VII No.2, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Juli-Desember 2018

## Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang
Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya, sampai matinya salah seorang suami istri. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bahwa bila perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.
Regulasi perkawinan di Indonesia tidak hanya memposisikan perempuan menjadi objek perceraian dari pihak suami, tetapi juga bisa menjadi subyek atau inisiator dari sebuah perceraian. Perceraian yang diajukan oleh perempuan atau disebut khulu’ diakomodir oleh hukum perkawinan di
Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 124. Hak khulu’ ini diberikan untuk mengakhiri ketidakadilan yang dialami perempuan dalam bahtera rumah tangga yang tidak harmonis. Istilah khulu’ biasanya dikenal dengan istilah cerai gugat.
Fakta menunjukkan bahwa cerai gugat tidak mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi perempuan. Banyak hasil putusan yang mengabulkan gugatan, sementara keadilan yang diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka ketika harus kehilangan hak nafkah, terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian dan stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandangnya. Kondisi ini seringkali terjadi lantaran putusan perceraian dalam perkara cerai gugat bukan berada pada inisiatornya tetapi berada dalam pertimbangan hakim. Otoritas hakim menjadi sangat menentukan dalam memutus perkara cerai gugat.
Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf / IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 …
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Hakim dituntut untuk dapat bersikap dengan cara yang sensitif gender. Dalam perkara perceraian dan KDRT hakim dituntut untuk:
a. Hakim tidak serta-merta memposisikan istri sebagai penyulut perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perceraian.
b. Hakim memeriksa penyebab perselisihan antara suami istri dan tidak langsung menganggap bahwa kekerasan yang terjadi adalah salah istri.
c. Hakim menyatakan bahwa kekerasan bukan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan suami terhadap istri.
d. Hakim berpandangan bahwa KDRT adalah tindakan kejahatan yang serius yang jika dibiarkan akan membahayakan nyawa istri.
e. Hakim mampu mengidentifikasi riwayat kekerasan atau siklus kekerasan dengan menelusuri sejak kapan tindakan itu   berlangsung dan mencermati bentuk-bentuk watak umumnya perempuan yang suka membangkang.
f. Hakim memberi perhatian seimbang untuk perkara cerai talak-cerai gugat dan tidak menghalang-halangi istri untuk melakukan cerai gugat dengan melambat lambatkan putusan.
Selain hakim dituntut untuk bersikap dengan cara sensitif gender, terdapat juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara, diantaranya:
a. Ada tidaknya peristiwa KDRT, sehingga perempuan terpaksa keluar atau pergi dari suami atau rumahnya untuk mencari perlindungan dan tidak dapat langsung disalahkan karena meninggalkan suami.
b. Kontribusi penghasilan istri terhadap biaya rumah tangga, selain mengurusi rumah tangga sehari-hari, sehingga istri perlu dipertimbangkan mendapat lebih dari setengah dari harta bersama.
c. Adanya relasi kuasa antara suami-istri yang menempatkan istri lebih rentan dan tidak berdaya  menghadapi keinginan suami untuk poligami atau terkait penguasaan suami atas harta bersama.
As-Salam I Vol. VII No.2, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Juli-Desember 2018
d. Baik suami maupun istri sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak.
e. Potensi bahaya yang mengancam baik fisik maupun psikis perempuan. Peraturan yang senada juga terdapat dalam buku Diskusi Hukum Hakim Peradilan Agama Se-Provinsi Lampung, Tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dipaparkan bahwa pemikiran putusan yang memiliki sensitifitas gender dalam menangani perkara perceraian dan KDRT, diantaranya hakim wajib mengambil langkah memberikan perlindungan bagi si korban dalam memeriksa perkara dan mempertimbangkan putusan, hakim wajib menerapkan asas equality dan memperhatikan kesetaraan gender dalam putusannya, meskipun istri yang menggugat cerai (cerai gugat) dapat diterapkan ex officio hakim dengan pembebanan hak-hak istri akibat dari perceraiannya.
Hal itupun sejalan dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Buku II juga disebutkan bahwa cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah ( lil istibra’ ).
Hal-hal demikian sangat perlu dilakukan oleh Majelis  Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat yang perkara tersebut diinisiasi oleh perempuan. Sehingga dalam hal ini perempuan berhadapan dengan hukum akan mendapatkan putusan yang berkeadilan. Dengan diaturnya hal-hal diatas, diharapkan diskriminasi dan stereotip gender terhadap perempuan berhadapan dengan hukum khususnya di pengadilan dapat berkurang serta pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender. Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik dampak psikis maupun fisik.
Faktanya tingkat perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang selalu meningkat kurun waktu 2016-2018. 21F 22
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung karang juga telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum dalam menangani perkara cerai gugat, diantaranya yang sudah diberlakukan adalah:
a. Memberikan informasi kepada perempuan untuk dapat mengetahui hak-hak hukum  mereka atau bagaimana cara  mereka dapat mempertahankan hak-haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya.
b. Keterbatasan finansial, sudah terdapat beberapa perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak mampu, mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan adanya pembebasan biaya perkara.
c. Keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum, dalam kasus perkara cerai gugat juga sudah banyak yang didampingi oleh penasehat hukum.
d. Akuntabilitas dan transparansi, prosedur pengadilan agama yang saat ini sudah menerapkan e-court juga sudah membantu perempuan berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
e. Kendala jarak dan transportasipun juga sudah dipermudah oleh pengadilan agama melalui adanya prosedur sidang keliling.
Peradilan agama merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkeadilan gender. Dari penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dan juga dokumentasi putusan perkara cerai gugat Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, dapat dilihat bahwa amar putusan yang ditetapkan majlis hakim, seluruhnya mengabulkan apa yang menjadi materi gugatan, yaitu hanya menjatuhkan talak
22 Wawancara dengan Ibu Dra. Rabiah Adawiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, pada tanggal 01 Juni 2018
As-Salam I Vol. VII No.2, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Juli-Desember 2018
ba’in sugra, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
Secara legal formal, apa yang diputuskan majelis hakim sudah sesuai dengan apa yang menjadi materi gugatan. Belum ada satupun putusan perkara cerai gugat secara ex officio yang amar putusannya memerintahkan suami untuk memberikan nafkah iddah kepada perempuan pasca perceraian. Sehingga penulis menilai bahwa penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang belum diberlakukan secara maksimal.

## Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Setelah Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
Situasi pengetahuan perempuan sebagai litigan yang masih sangat rendah, maka hampir bisa dipastikan materi gugatan sangat minim yang pada akhirnya akan merugikan perempuan. Di sisi lain, kondisi keluarga yang sudah tidak sehat mendorong penggugat untuk segera keluar dari kemelut keluarga, tanpa memikirkan persoalan lain yang ditimbulkan dikemudian hari. Dalam memutus perkara terdapat asas yang dipegang oleh hakim sehingga pada kasus perkara cerai gugat majelis hakim tidak memberikan pembebanan nafkah istri terhadap suami, yaitu asas ultra petita . Asas ultra petita diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG jo. Pasal 67 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang artinya jika hakim dalam menjalankan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dimintakan, maka putusan tersebut merupakan putusan yang ultra vires dan harus dinyatakan cacat meskipun telah sesuai dengan kepentingan umum. Sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti halnya nafkah iddah jika tidak termuat dalam petitum. Putusnya perkawinan membuat perempuan harus menjalani masa iddah , maka sudah menjadi sebuah keharusan jika nafkah iddah melekat pada hak perempuan yang sedang menjalani masa iddah .
Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf / IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 …
Jika asas ultra petita diterapkan secara mutlak ( absolut ) dalam mengadili suatu perkara, maka putusan hakim tersebut akan jauh dari asas keadilan dan kemanfaatan. Artinya hakim hanya menegakkan asas kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan. Oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan, sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Namun asas keadilan dan kemanfaatan haruslah dikedepankan karena hakim dalam membuat putusan harus berpegang pada asas yang mendasar dalam suatu putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Selain itu, ada kelenturan dalam kaidah ini jika dikaitkan dengan prinsip ex aequo et bono , yang biasanya termaktub dalam tuntutan subsidair.
Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya. Artinya, prinsip ini memberikan keleluasaan bagi para hakim untuk menggali hukum seluas-luasnya demi menegakkan keadilan. Karena bagaimanapun hakim bukan semata-mata corong Undang-Undang, namun juga sebagai penafsir dan penemu hukum. Dalam konteks inilah kemampuan hakim untuk menelusuri dan mengungkap fakta hukum menjadi relevan untuk terus digali dan dikembangkan dalam rangka pemberdayaan hakim yang sensitif terhadap nilai-nilai keadilan bukan semata-mata nilai hukum.
Masyarakat pada akhirnya akan berpendapat bahwa Pengadilan Agama dianggap sebagai lembaga pengesah perceraian saja tanpa ada keadilan yang diperoleh. Perasaan kecewa ini menyebabkan masyarakat antipati terhadap lembaga Pengadilan Agama. Mereka berpendapat jika ke pengadilan hasilnya sudah jelas penyelesaiannya hanya akan berakhir pada perceraian dan hanya akan mendapatkan akta cerai saja tanpa adanya penetapan hukuman bagi mantan suami sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak lain yang
As-Salam I Vol. VII No.2, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Juli-Desember 2018
seharusnya perempuan dapatkan. Disinilah posisi hakim sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan menjadi sangat penting demi terwujudnya keadilan bagi para pencari keadilan.
Mahkamah Agung telah berani membuka bingkai larangan ultra petita melalui beberapa putusan diantaranya Putusan MA RI No. 140K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Dalam hal ini, persoalan nafkah iddah menurut peneliti merupakan hak yang melekat pada perempuan pasca perceraian, karena sudah menjadi kewajiban bagi perempuan pasca perceraian menjalani masa iddah .
Tentu menjadi suatu keharusan pula bagi majelis hakim untuk dapat memberikan pembebanan nafkah suami terhadap istri yang telah bercerai.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Mahakamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat penulis dapat menarik bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih sangat minim, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender. Majelis hakim belum menerapkan ex  officio untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, seperti halnya pembebanan nafkah terhadap perempuan pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA
Aedi, Ahmad Ulil. “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” Law Reform , 2013.
Aminullah. “Inplementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan.” PKPSM IKIP Mataram , 2015.
Atmadja, Dewa Gede. “Asas - asas hukum dalam sistem hukum.” Kertha Wicaksana , 2018.
Hidayat, Eko. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia.” Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam , 2016.
Jayawickrama, Nihal. The judicial application of human rights law: National, regional and international jurisprudence . The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence , 2017.
Komnas Perempuan. Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun (2017).
Lockley, Anne, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho, dan Abby Gina
Boang-Manalu. “Women’s Collective Action for Empowerment in Indonesia.” Jurnal Perempuan , 2019.
Pangaribuan, Luhut M.P. “Hak Asasi Manusia.” Jurnal Hukum & Pembangunan , 2017.
PBB, Majelis Umum. “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.” Indonesian Journal of International Law , 2006.
Rahmawaty, Anita. “Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir : upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam Keluarga.” Palastren , 2015.
Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan / The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision.” Jurnal Hukum dan Peradilan , 2018.
Sumitro, Warkum, dan Fiqh Vredian Aulia Ali. “Reformulasi Ijtihad dalam
As-Salam I Vol. VII No.2, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Juli-Desember 2018
pembaruan hukum Islam menuju hukum nasional: Ikhtiar metodologis A. Qadri Azizy mentransformasikan fikih Timur Tengah ke Indonesia.” IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan , 2016.