## Overview Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Barat

## Iwan Gunawan¹, Jaka Windarta¹, Udi Harmoko²
1 Magister Energi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro;
2 Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro;
Email  : iwangunawan@students.undip.ac.id (I.G), jakawindarta@lecturer.undip.ac.id (J.W.), udiharmoko@fisika.fsm.undip.ac.id (U.H);
Abstrak : Energi panas bumi termasuk dalam jenis energi terbarukan sehingga ketersediaannya tidak terpengaruh oleh kurangnya sumber energi dan kenaikan  harga minyak fosil. Panas bumi termasuk energi  ramah  lingkungan  yang  menjadi  salah  satu  keuntungan  energi  panas  bumi.  Secara  umum tidak  semua  negara  memiliki  potensi  energi  panas  bumi,  hanya  negara-negara  yang  dilintasi  cincin api yang memiliki sumber energi panas bumi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyimpan potensi  panas  bumi  ditunjukkan  dengan  adanya  117  gunung  berapi  aktif  yang  tersebar  di  seluruh pelosok tanah  air. Energi panas  bumi Indonesia memiliki potensi dan diperkirakan sekitar 40% dari potensi  energi  panas  bumi  dunia  atau  sekitar  29.544  MW.  Namun,  hanya  sekitar  7,2%  atau  sekitar 2130,7  MW  ditahun  2019  yang  dimanfaatkan  sebagai  energi  listrik  di  dalam  negeri.  Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pemerintah berencana untuk meningkatkan bauran pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia sebesar 7,2 GW  pada  tahun  2025  dan  17,6  GW  pada  tahun  2050.  Jawa  Barat  sebagai  salah  satu  provinsi  di Indonesia  memiliki  potensi  panas  bumi  yang  besar  dan  56%  pembangkit  listrik  panas  bumi  yang terpasang pada saat ini berasal dari provinsi Jawa Barat. Berdasarkan road map pengembangan panas bumi sampai tahun 2025, dengan target 39,5% potensi panas bumi yang akan dikembangkan berada di provinsi Jawa Barat.
Kata Kunci : Panas Bumi, Potensi, Road Map

## 1. Pendahuluan
Sebagai salah satu  negara  yang dilintasi ring of fire, Indonesia menyimpan potensi panas  bumi dan hal ini ditunjukkan dengan adanya 117 gunung api aktif dan tersebar di seluruh pelosok tanah air dan tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi (Nasruddin et al, 2016). Potensi  panas  bumi  di  Indonesia  tersebut  diperkirakan  sekitar  29.544  MW.  Namun,  hanya  sekitar 7,2%  yang  dimanfaatkan  sebagai  energi  listrik  di  dalam  negeri.  Indonesia  memiliki  potensi  energi panas bumi terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 40% dari potensi dunia. Pemerintah Indonesia terus  berupaya  meningkatkan  bauran  pembangkit  listrik  tenaga  panas  bumi  dengan  target  7,2  GW pada tahun 2025, dan 17,6 GW pada tahun 2050 (RUEN, 2017).
Dalam  kamus  KBBI  arti  kata  geotermal  adalah  yang  bersangkutan  dengan  panas  yang  berasal dari pusat bumi. Geothermal berasal dari kata Yunani; geo berarti bumi, dan termal berarti panas, dan dapat diartikan sebagai panas bumi atau energi yang dihasilkan dari bumi. Energi yang terkandung
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072
di  dalam  fluida  panas  bumi  adalah  air  yang  dapat  berbentuk  uap,  cair  dan  atau  keduanya  sebagai campuran  (Nasruddin  et  al,  2016).  Energi  panas  bumi  yang  digunakan  sebagai  pembangkit  listrik biasanya  disebut  sebagai  pembangkit  listrik  tenaga  panas  bumi  (PLTP)  dan  pembangkit  listrik  ini ramah  lingkungan,  dan  sebagai  pembangkit  terbarukan  dan  berkelanjutan  karena  karakteristik sumber energinya (Alison & Blodgett, 2012).
Secara  umum  pemanfaatan  energi  panas  bumi  di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua  jenis: penggunaan  langsung  dan  tidak  langsung.  Pemanfaatan  langsung  memanfaatkan  panas  yang terkandung dalam fluida panas bumi untuk berbagai keperluan contohnya sebagai pemanas ruangan, pertanian/agroindustri,  perikanan,  pariwisata  dan  lainnya.  Sedangkan  pemanfaatan  tidak  langsung contohnya pemanfaatan untuk pembangkit listrik.
Klasifikasi utilisasi sumber geothermal berdasarkan themodinamika dan entalphi dari reservoir sebagaimana gambar 1. Berdasarkan Lindal diagram dikelompokan dalam temperatur fluida, entalpi panas bumi diklasifikasikan menjadi rendah, sedang dan tinggi (Ahmadi et al, 2020).  Tabel 1 dapat dijadikan  acuan untuk 5 kategori panas  bumi yaitu:  hot-water systems, twophase, liquid-dominated systems,  low-enthalpy  systems,  twophase,  liquid-dominated,  medium-enthalpy  system,  two-phase, liquid-dominated-high-enthalpy  system  dan  two-phase,  vapor  dominated  systems  (Eylem  Kaya, 2011). Sistem energi panas bumi di negara ini umumnya sistem hidrotermal yang bersuhu tinggi yang lebih  dari  225°C,  dan  hanya  sedikit  sistem  hidrotermal  yang  memilikinya  suhu  sekitar  150–225°C. Meski potensi panas bumi besar di Indonesia, hingga Saat ini pemanfaatannya masih belum optimal, terutama untuk pemanfaatan sebagai pembangkit listrik (Nasruddin et al, 2016).
Tabel 1. Klasifikasi sumber panas bumi berdasarkan enthalpy (Nasruddin et al, 2016) Category Temperature (T) Production Enthalphy (h) Hot – Water T < 220°C h < 943 kJ/kg Two-Phase, Liquid-Dominated Low-Enthalpy 220°C < T < 250°C  943 kJ/kg < h < 1.100 kJ/kg Medium Enthalphy 250°C < T < 300°C  1.100 kJ/kg < h < 1.500 kJ/kg High Enthalphy 250°C < T < 330°C  1.500 kJ/kg < h < 2.600 kJ/kg Two-Phase, Vapor-Dominated 250°C < T < 330°C  2.600 kJ/kg < h < 2.800 kJ/kg
Jawa Barat merupakan provinsi yang menghasilkan energi panas bumi  terbesar dengan keenam PLTP existing, dimana 1194 MW dari 2130,7 MW atau 56% dari energi listrik dari PLTP eksisting yang sudah  di  Indonesia  (EBTKE,  2020).  Berdasarkan  road  map  panas  bumi  nasional,  tahun  2025  sekitar 39,5% persen pengembangan nya adalah berada di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat memiliki potensi panas  bumi  yang  paling  besar  di  antara  30  provinsi  yang  ada  di  Indonesia,  dimana  total  potensi sumber daya yaitu 2159 MW dan total potensi cadangan 3765 MW, dan bila di total kedua nya adalah 5924  MW  (RUEN,  2017).  Bedasarkan  data  ESDM  tentang  statistik  penjualan  tenaga  listrik  kepada pelanggan  rumah  tangga  dan  industri,  dimana  Jawa  Barat  menempati  urutan  pertama  konsumsi tenaga  listrik  pertahun  2019  dengan  total  konsumsi  rumah  tangga  18.753,88  GWh  dan  industri 24.051,64  GWh  (ESDM,  2020).  Dengan  potensi  yang  besar  dan  pemanfaatan  nya  yang  masih  sekitar 20%  dari  potensi  yang  ada,  maka  hal  ini  menjadi  tantangan  baik  bagi  pemerintah  daerah  atau  pun pemerintah  pusat  untuk  memaksimalkan  potensi  geothermal  sebagai  energi  terbarukan  untuk memenuhi kebutuhan bauran energi listrik sampai dengan tahun 2025.
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072
Gambar 1. Lindal Diagram (Ahmadi et al, 2020)

## 2. Metodologi
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  literatur  dari  berbagai  sumber baik dari Jurnal, data data dari laporan pemerintah pusat, daerah, yang kredibel. Data berisikan data penunjang berupa potensi-potensi sumber energi geotermal. Data sumber energi geotermal diperoleh berdasarkan  lokasi  sumber  di  sekitar  provinsi  Jawa  Barat.  Data-data  literatur  yang  diperoleh  dari berbagai sumber kemudian disusun untuk melakukan review potensi dan pemanfaatannya di daerah Jawa  Barat.  Sehingga  pada  penelitian  ini  bentuk  akhir  yang  akan  diperoleh  berupa  review  singkat potensi geotermal di daerah Jawa Barat.

## 3. Data Dan Diskusi

## 3.1. Kondisi aktual pengembangan Panas Bumi di Indonesia
Pada tahun 2014 sampai tahun 2019, ada kenaikan penambahan kapasitas terpasang dari panas bumi  dari  1403,3  MW  menjadi  2130,7  MW.  Peran  pemerintah  dalam  mewujudkan  energi  ramah lingkungan  dengan  meningkatkan  aksesibilitas  masyarakat  untuk  mendapatkan  listrik  dapat  dilihat pada gambar 2 dengan meningkatnya besaran total nilai kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi  dari  tahun  2014  sampai  dengan  2019.  PLT  Panas  Bumi  memiliki  peningkatan  dalam  hal penyediaan kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 727 MW sejak tahun 2014. Peningkatan yang signifikan  pada  sektor  panas  bumi  tidak  lepas  dari  peran  penentu  arah  kebijakan  dalam  hal mendukung regulasi yang dapat menguntungkan seluruh kalangan terutama dalam hal regulasi dan perizinan.  Proses  tersebut  juga  meningkatkan  iklim  investasi  di  sektor  panas  bumi  sehingga memungkinkan dapat menarik bertambahnya calon investor baik di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2019, PNBP penerimaan negara bukan pajak, meningkat menjadi Rp. 1,9 trilyun dibandingkan dengan  PNPB  di  tahun  2014  sebesar  Rp  756  M  dari  sektor  PLTP.  Sedangkan  pada  Tabel  2  di gambarkan  mengenai  kapasitas  terpasang  PLTP  yang  ada  di  Jawa  Barat,  dimana  total  kapasitas terpasang adalah 1194 MW (ESDM, 2020).
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072
Dalam  perkembangan  potensi  panas  bumi  Indonesia  adalah  27.483  MW  pada  tahun  2005, 27.510 MW pada tahun 2006, 27.601 pada tahun 2007 dan 27.670 MW pada November 2008. (Kasbani &  Dahlan,  2008).  Pada  tahun  2017  potensi  panas  bumi  Indonesia  meningkat  menjadi  29.544  MW (RUEN, 2017). Jumlah potensi tersebut terdiri dari potensi panas  bumi pada  kelas sumber daya dan cadangan.  Kelas  potensi  menunjukkan  tingkat  kelengkapan  data  yang  tersedia.  Potensi  pada  kelas sumber  daya  didapatkan  melalui  perhitungan  dengan  menggunakan  metode  perbandingan,  yaitu dengan  membandingkan  daya  listrik  di  suatu  daerah  panas  bumi  dengan  daerah  panas  bumi  lain yang  telah  berproduksi  dan  mempunyai  kemiripan  karakteristik.  Adapun  untuk  potensi  pada  kelas cadangan  didapatkan  melalui  perhitungan  dengan  menggunakan  metode  volumetris  dengan menggunakan  beberapa  asumsi,  diantaranya  asumsi  ketebalan  reservoir.  Asumsi  ketebalan  yang digunakan  untuk  daerah  panas  bumi  di  pulau  Sumatera  dan  Jawa  adalah  2  km  sedangkan  untuk daerah di luar Sumatera dan Jawa adalah 1 km (Kasbani & Dahlan, 2008).
Gambar 2. Kapasitas PLTP Terpasang di Indonesia (ESDM, 2020)

## 3.2. Wilayah Kerja Panas Bumi Jawa Barat
Sesuai  dengan  program  rencana  strategis  Kementrian  ESDM  tahun  2020-2024,  dimana pemerintah pusat mempunyai target peningkatan bauran energi, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT)  menjadi  23%  termasuk  peningkatan  bauran  PLT  Panas  bumi.  Pemerintah  menyiapkan  20 Wilayah  Kerja  Panas  bumi  (WKP)  baru  dengan  kapasitas  total  683  MW.  Pemerintah  pusat  terlebih dahulu  melakukan  Resource  confirmation  melalui  Survey  Geosains  -  GGG  dan  Government exploration drilling slim hole di 20 prospek yang merupakan terobosan pertama kali di Indonesia oleh Badan  Geologi. Kebutuhan APBN di tahun 2021 sebesar  Rp 444 Miliar untuk drilling slim hole di 5 WKP  yaitu  Cisolok,  Jailolo,  Nage,  Bittuang,  Ciremai.  Prospek  tersebar  dari  Sumatera  sampai Indonesia bagian Tengah dan Timur, Dimana target lelang 20 Wilayah Kerja Panas Bumi pada tahun 2022-2024  sesuai  tabel  2  (ESDM,  2020).  Pada  tabel  3  digambarkan  tentang  kapasitas  terpasang pembangkit listrik panas bumi yang ada di Jawa Barat sampai dengan tahun 2019.
1.438 1.533 1.808 1.948 2.131 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2015 2016 2017 2018 2019 K a pa sit a s P L T P ( M W) Tahun
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072
Tabel 2. 20 WKP Panas Bumi yang akan dilelang 2022 – 2024 (ESDM, 2020) No. Area Prospek Status Wilayah Sumber Daya Rencana Pengembangan 1 Cisolok, Cisukarame, Jawa Barat WKP 45 MW 20 MW 2 Jailolo, Maluku Utara WKP 75 MW 30 MW 3 Nage, Nusa Tenggara Timur WKP 39 MW 20 MW 4 Bittuang, Sulawesi Selatan Wilayah Terbuka 28 MW 20 MW 5 Ciremai, Jawa Barat WKP 60 MW 55 MW 6 Bora Polu, Sulawesi Tengah WKP 123 MW 40 MW 7 Gunung Endut, Banten WKP 180 MW 40 MW 8 Tampomas, Jawa Barat WKP 100 MW 45 MW 9 Sembalun, Nusa Tenggara Barat WKP 100 MW 20 MW 10  Guci, Jawa Tengah WKP 100 MW 55 MW 11  Sipoholon Ria-Ria, Sumatera Utara WKP 60 MW 20 MW 12  Marana, Sulawesi Tengah WKP 70 MW 20 MW 13  Lokop, Aceh Wilayah Terbuka 41 MW 20 MW 14  Limbong, Sulawesi Selatan Wilayah Terbuka 20 MW 5 MW 15  Maritaing, Nusa Tenggara Timur Wilayah Terbuka 190 MW 30 MW 16  Gunung Batur-Kintamani, Bali Wilayah Terbuka 58 MW 40 MW 17  Gunung Galunggung, Jawa Barat WKP 289 MW 110 MW 18  Papandayan, Jawa Barat Wilayah Terbuka 195 MW 40 MW 19  Banda Baru, Maluku Wilayah Terbuka 54 MW 40 MW 20  Sajau, Kalimantan Utara Wilayah Terbuka 17 MW 13 MW Total 1.844 MW 683 MW
Tabel 3. Kapasitas Terpasang Pembangkit Panas Bumi di Jawa Barat (ESDM, 2020) No. Field Unit Total Capacity Reservoir Technology 1 Salak Unit-1–3  : 3 × 60 MW Unit 4–6  : 3 × 65,6 MW 377 MW Water Dominated  Single Flash 2 Wayang Windu Unit-1 : 110 MW Unit 2 : 117 MW 227 MW Water Dominated  Single Flash 3 Patuha Unit 1 : 55 MW 55 MW Water Dominated  Single Flash 4 Kamojang Unit-1 : 30 MW Unit 2–3  : 2 × 55 MW Unit 4 : 60 MW Unit 5 : 35 MW 235 MW Vapor Dominated  Dry Steam Plant 5 Darajat Unit-1 : 55 MW Unit-2 : 94 MW Unit 3 : 121 MW 270 MW Vapor Dominated  Dry Steam Plant 6 Karaha Bodas Unit-1 : 30 MW 30 MW Water Dominated  Single Flash
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072
Berdasarkan  Laporan  Kementrian  ESDM,  2017  mengenai  potensi  Panas  Bumi  Indonesia, khusunya di provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut (ESDM, 2017):
1) WKP Cibereum Parabakti
WKP  Cibeureum  Parabakti,  dimana  area  ini  sudah  di  kelola  oleh  PT  Pertamina Geothermal Energi dan Star Energy Geothermal Salak, kapasitas terpasang 377 MW dalam 6  unit  pembangkit,  dengan  total  area  luas  WKP  adalah  102.200  Ha.  Sistem  panas  bumi Awibengkok (Salak) berasosiasi dengan beberapa pusat erufsi volkanik di sekitar gunung Salak. SK WKP 2067 - K/30/MEM/2012. WKP ini berada di dalam hutan konservasi, hutan lindung  dan  hutan  produksi  dan  sebagian  besar  di  wilayah  umum  atau  lainnya.  Sistem panas  bumi  salak  berlokasi  di  daerah  pegunungan  dengan  kisaran  ketinggian  antara  950 sampai  1500  m  diatas  permukaan  laut.  Dibagian  barat  dari  geothermal  Salak  terdapat Cianten Caldera yang merupakan gunung api yang lebih tua.
2) WKP Cibuni
Ijin pengusahaan dipegang oleh PT Kopjasa Keahlian Teknosa. Kawah cibuni ini memiliki cadangan terduga sebesar 140 MW, dimana rencana pengembangan adalah 10 MW. Total luas  WKP  adalah  9541  Ha.  SK  izin  pengusahaan  2821K/30/MEM/2015  dimana  pemegang ijin adalah PT Kopjasa Keahlian Teknosa.
3) WKP Cisolok Cisukarame
WKP  Cisolok  Cisukarame,  SK  WKP  1937/K/30/MEM/2007,  saat  ini  ijin  pengusahaan dipegang  oleh  PT  Jabar  Rekind  Geothermal,  dimana  diduga  memiliki  cadangan  45MW dan  rencana  pengembangan  adalah  45  MW.  Total  luas  WKP  adalah  15.580  Ha.  Sistem panas  bumi  Cisolok  Cisukarame  berasosiasi  terletak  diantara  area  Cisolok-Cisukarame, area  Sangiang  (manifestasi  airpanas),  dan  area  Gunung  Talaga-Halimun  dimana didominasi air panas (hot water dominated system) dengan temperature 180 - 200°C.
4) WKP Gunung Ciremai
Dimana  WKP  ini  memiliki  cadangan  terduga  sebesar  150  MW  dengan  rencana pengembangan 110 MW. Total luas WKP adalah 38.560 Ha. SK WKP 7633K/30/MEM/2016. WKP  gunung  ciremai  berasosiasi  dengan  sistem  panas  bumi  yang  berasal  dari  reservoir gunung  ciremai,  hal  ini  dicirikan  dengan  manifest  permukaan  berupa  mata  air  panas dengan  temperature  42°C  hingga  56,3°C  yang  muncul  di  daerah  Sangkanhurip  dan Pejambon. Reservoir Gunung ciremai diperkirakan merupakan reservoir sistem dominasi air panas yang ditunjukan dengan ditemukannya sinter silica di air panas Pejambon.
5) WKP Gunung Galungung
Dimana  WKP  ini  memiliki  cadangan  terduga  sebesar  264  MW,  dengan  rencana pengembangan 110 MW. Total luas WKP adalah 57.330 Ha. SK WKP 4284K/30/MEM/2014. Berdasarkan  hasil  penghitungan  geothermometer  temperature  panas  bumi  ini  adalah 225°C  dimana  sistem  panas  bumi  ini  berasosiasi  dengan  kawah  gunung  galungung  dan perbukitan Sepuluh Ribu.
6) WKP Gunung Gede Pangrango
Dimana WKP ini memiliki cadangan terduga sebesar 85 MW dan rencana pengembangan 55  MW.  Total  luas  WKP  adalah  92.790  Ha.  SK  WKP  2778K/30/MEM/2014  Gunung  Gede pangrango  memiliki  temperature  reservoir  panas  bumi  >  225°C,  potensi  bahaya  geologi
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072
Gunung  Gede  merupakan  tipe  A  maka  potensi  bencana  geologi  berupa  letusan  gunung api dapat menjadi kendala.
7) WKP Gunung Tampomas
Dimana WKP ini memiliki cadangan terduga sebesar 50 MW dan rencana pengembangan 45 MW. SK WKP 1790K/33/MEM/2007 dengan total luas WKP adalah 27.010 Ha. Pemegang ijin  pengusahaan  adalah  PT  Wijaya  Karya  Jabar  Power.  Manifestasi  mata  air  panas  yang ditemukan  ada  di  atas  gunung  Tampomas,  dimana  berdasarkan  perhitungan geothermometer adalah sekitar 187 – 208 °C.
8) WKP Gunung Tangkuban perahu
Dimana WKP ini memiliki cadangan terduga sebesar 90 MW dan rencana pengembangan 60  MW.  SK  WKP  2996K/30/MEM/2007  dengan  total  luas  WKP  adalah  44.710  MW  Ha. Pemegang  ijin  pengusahaan  adalah  PT  PLN  (Persero).  Berdasarkan  penghitungan geothermometer  reservoir  panas  bumi  disekitar  WKP  Gunung  Tangkuban  perahu mempunyai  temperature  240  -  320°C.  Luas  WKP  Tangkuban  Perahu  secara  administratif meliputi  Kabupaten  Bandung  Barat,  Kabupaten  Subang,  dan  Kabupaten  Purwakarta. Potensi bahaya geologi Tangkuban Perahu meliputi aktivitas gunung api dan longsoran.
9) WKP Kamojang Darajat
Dimana WKP ini pemegang ijin pengusahaan dibawah PT Pertamina Geothermal Energy dan  Star  Energy  Geothermal  Darajat.  WKP  Kamojang  Darajat  ini  memiliki  kapasitas terpasang 505 MW. SK WKP 2067K/30/MEM/2012. Dimana luas WKP 45.380 Ha. Berada di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.  PT PGE sudah memulai operasional nya  dimana  unit  1  Kamojang  1  sudah  beroperasi  di  tahun  1983,  dengan  total  8  unit pembangkit dan unit 8 beroperasi pada tahun 2015 dengan kapasitas 35MW.
10) WKP Karaha Cakrabuana
Dimana WKP ini memiliki cadangan terduga sebesar 190 MW dan kapasitas terpasang 30 MW.  Pemegang  ijin  pengusahaan  adalah  PT  Pertamina  Geothermal  Energy.  SK  WKP 2067K/30/MEM/2012  dengan  total  64.510  Ha.  Area  WKP  ini  berada  di  Kabupaten  Garut. Pada tahap 1 unit 1 PT PGE sudah melakukan commissioning 30 MW di tahun 2018.
11) WKP Pangalengan
Dimana  WKP  ini  dimiliki  perusahaan  yaitu  PT  Geodipa  (Persero),  dan  PT  Pertamina Geothermal Energy  - Star Energy Wayang Windu. Kapasitas terpasang Wayang Windu (1) 110  MW,  Wayang  Windu  (2)  117  MW  dan  Patuha  (1)  55  MW.  SK  WKP 2067K/30/MEM/2012  dengan  luas  WKP  152.300  Ha.  Star  Energy  Wayang  Windu  dan  PT PGE  membentuk  Kontrak  Operasi  Bersama  untuk  mengembangkan  wilayah  ini,  dimana Wayang Windu Unit 1 beroperasi di tahun 2000 dan unit 2 beroperasi di tahun 2008. Pada tahun 2014 PT Geodipa Energi (Patuha) mengoperasikan unit 1 Patuha 1 sebesar 55MW.
Ada  beberapa  potensi    di  wilayah  Jawa  Barat  yang  belum  memiliki  penetapan  WKP  oleh pemerintah (ESDM, 2017), antara lain:
1) Potensi  Bujal  Jasing.  Potensi  spekulatif  adalah  sebesar  25  MW.  Dimana  area  nya  ada disekitar Gunung Endut.
2) Potensi  Ciarinem.Potensi  spekulatif  adalah  sebesar  25  MW.  Areanya  berada  di  sekitar Gunung Papandayan.
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072
3) Potensi  Cibalong.  Potensi  spekulatif  adalah  sebesar  25  MW.  Areanya  berada  di  daerah Cibalong.
4) Potensi Cibingbin. Potensi spekulatif 50 MW. Areanya berada di daerah didekat Gunung Ciremai.
5) Potensi  Ciheuras.  Potensi  spekulatif  25  MW.  Areanya  berada  di  daerah  Ciheuras- Cipatujah.
6) Potensi Cilayu. Potensi spekulatif 100 MW. Areanya berada di daerah Wayang Windu.
7) Potensi  Cipacing.  Potensi  spekulatif  25  MW.  Areanya  berada  di  daerah  Gunung Sadakeling dan Gunung Talaga Bodas.
8) Potensi Ciseeng. Potensi Hipotesis 100 MW. Areanya berada di daerah Ciseeng Bogor.
9) Potensi  Gunung  Cakrabuana.  Potensi  spekulatif  25  MW.  Areanya  berada  di  daerah Gunung Cakrabuana.
10) Potensi Gunung kromong. Potensi spekulatif 25 MW. Areanya berada di daerah Gunung Kromong.
11) Potensi  Jampang.  Potensi  spekulatif  225  MW.  Areanya  berada  di  daerah  Jampang Sukabumi.
12) Potensi Saguling. Potensi spekulatif 25 MW. Areanya berada di daerah Rajamandala.
13) Potensi Subang. Potensi spekulatif 50 MW. Areanya berada di daerah Subang.
14) Potensi  Tanggeung-Cibungur.  Potensi  spekulatif  100  MW.  Areanya  berada  di  daerah Cianjur.
Dalam  laporan  lainnya,  (Tuti  &  Siwage,  2014),  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi dimana  perusahaan  energi  yang  ada,  dalam  hal  ini  perusahaan  pembangkit  panas  bumi,  mengenai ketertarikan  nya  dalam  berinvestasi  di  Jawa  Barat  adalah  selain  karena  potensi  panas  bumi  yang besar,  hal  lainnya  adalah  karena  potensi  pasar  yang  relatif  besar,  dimana  Jawa  Barat  merupakan provinsi dengan padat penduduk dengan kebutuhan listrik yang terus meningkat, dan di provinsi ini ada  berbagai  kawasan  industri  manufaktur  yang  menjadi  penggerak  roda  perekonomian.  Dimana kawasan industri ini memerlukan pasokan energi yang berkesinambungan, dalam hal ini panas bumi merupakan  alternatif  pembangkit  listrik  yang  menguntungkan.  Hal  lainnya  adalah  infrastruktur jaringan  ke  grid  PLN  yang  sudah  relatif  maju  menjadi  salah  satu  daya  tarik  kemudahan  untuk investor melakukan pengembangan panas bumi di Jawa Barat.
Dalam laporan nya, (Tuti & Siwage, 2014), menggunakan quantitative strategic planning matrix (QSPM), dimana mengevaluasi strategi alternatif yang berpedoman pada faktor kunci baik eksternal maupun internal yang sudah di identifikasi terlebih dahulu. Dalam penelitian ini dianalisa terhadap PT PGE, PT Indonesia Power, Chevron Geotermal Indonesia (berubah menjadi Star Energy) dan Star Energy. Dari hasil wawancara, perusahaan energi panas bumi memilih di Jawa Barat di bandingkan dengan  wilayah  lain  karena  beberapa  alasan,  karena,  pertama  potensi  yang  besar,  memiliki  lokasi yang  dekat  dengan  pengguna,  dan  memiliki  infrastruktur  yang  relatif  memadai  terutama  saluran distribusi listrik.
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072

## 3.3. Teknologi Pemanfaatan Pembangkit Listrik Panas Bumi
Saat ini, ada tiga teknologi pemanfaatan pembangkit listrik panas bumi yaitu dry steam, flash dan  binary atau  Organic Rankine Cycle (ORC). Dry steam plants dilakukan dengan mengambil uap panas  bumi  dan  langsung  digunakan  untuk  menggerakan  turbin  untuk  memutar  generator  dan menghasilkan  listrik.  Teknologi  flash  steam  dilakukan  dengan  mengambil  air  panas,  biasanya bersuhu  lebih  dari  200°C,  dan  naik  ke  permukaan  kemudian  dipisahkan  antara  air  panas  dan  uap panas,  dan  uap  panas  tersebut  kemudian  dialirkan  ke  turbin.  Sementara  binary  plant  atau  ORC, adalah  air  panas  dialirkan  ke  dalam  heat  exchanger  untuk  mendidihkan  fluida  sekunder  dan kemudian memutar turbin (Ronald Dipippo, 2011).
Organic  Rankine  Cycle  sebagai  salah  satu  teknologi  dalam  pembangkitan  listrik  yang digunakan  dalam  pemanfaatan  sumber  panas  bumi  dari  potensi  panas  bumi  di  Indonesia  belum  di manfaatkan  secara  maksimal.  Pada  umumnya  beberapa  pembangkit  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini masih  menggunakan  sistem  single  flash  steam  power  plant  dan  beberapa  menggunakan  dry  steam power plant. Single flash power plant, dimana geofluid yang berasal dari sumur produksi kemudian masuk ke dalam cyclone separator dimana di dalam separator ini dipisahkan antara liquid dan vapor. Kemudian  vapor  akan  masuk  ke  dalam  turbin  dan  memutar  generator  untuk  menghasilkan  listrik. Keluaran dari exhaust turbine dan masuk condenser kemudian didinginkan di dalam cooling tower dan  kemudian  bergabung  dengan  liquid  yang  sudah  di  pisahkan  oleh  cyclone  separator  dan selanjutnya  akan  dimasukan  ke  dalam  sumur  reinjection.  Secara  sederhana  prinsip  kerja  dari  single flash power plant adalah sesuai gambar 3.
Gambar 3. Single Flash Power Plant (Ronald Dipippo, 2011)
Sedangkan dry steam power plant, dimana dry steam dari sumur produksi kemudian masuk ke dalam particulate removal (pemisah partikel) dan kemudian steam kering masuk kedalam turbin dan memutar  generator  untuk  menghasilkan  listrik,  selanjutnya  dari  exhaust  turbine  masuk  ke condenserkemudian masuk ke dalam cooling tower yang selanjutnya didinginkan dan diinjeksikan ke dalam sumur reinjeksi. Gambar 4 adalah skema dari dry steam power plant
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072
Pada sistem ORC sebagai teknologi yang sudah diaplikasikan di beberapa negara, pada sistem ini dimungkinkan untuk memanfaatkan liquid yang dipisahkan dari separator yang dikenal dengan brine dimanfaatkan untuk memanaskan fluida sekunder yang dalam hal ini berasal dari hydrocarbon (HC), hydrofluoroolefins (HFO), dan hydrofluorocarbons (HFC) (Marco Astolfi et all, 2014).
Gambar 5. Skema ORC (Ronald Dipippo, 2011)

## 3.4. Gambaran umum & Tata kelola Panas Bumi di Indonesia & Jawa Barat
Dalam  hal  peraturan  perundang  undangan  Potensi  panas  bumi  untuk  konversi  tenaga  listrik dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  pengembangannya  sudah  menjadi  urusan  pemerintah  pusat, sehingga  Pemerintah  Proivinsi  memiliki  kewajiban  lainnya  yaitu  program  pembinaan  dan pengembangan  bidang  ketenagalistrikan  dan  energi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pergub  16  tahun  2016. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dibatasi pada pemanfaatan langsung panas bumi.
Berdasarkan data buku renstra EBTKE 2020-2024, pemerintah melalui EBTKE mempunyai alur untuk menyederhanakan alur proses pengusahaan panas bumi. Hal ini bisa dilihat dari gambar 6.
Rincian  tahapan  dalam  pengusahaan  panas  bumi  sesuai  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2014 Tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung adalah sebagai berikut:
1) Survei  Pendahuluan  :  kegiatan  yang  meliputi  pengumpulan,  analisis,  dan  penyajian  data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
2) Eksplorasi  :  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  penyelidikan  geologi,  geofisika,  geokimia, pengeboran  uji,  dan  pengeboran  sumur  eksplorasi  yang  bertujuan  untuk    memperoleh informasi  kondisi  geologi  bawah  permukaan  guna  menemukan  dan  mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.
3) Studi Kelayakan : kajian untuk  memperoleh informasi secara  terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.
4) Eksploitasi  :  rangkaian  kegiatan  pada  Wilayah  Kerja  tertentu  yang  meliputi  pengeboran sumur  pengembangan  dan  sumur  reinjeksi,  pembangunan  fasilitas  lapangan  dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi.
5) Pemanfaatan  Tidak  Langsung  :  kegiatan  pengusahaan  pemanfaatan  Panas  Bumi  dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072
Di tahap awal pengembangan, Pemerintah memberi kesempatan kepada lembaga atau institusi penelitian  untuk  melakukan  Penugasan  Survei  Pendahuluan  (PSP)  dan  badan  usaha  untuk melakukan  Penugasan  Survei  Pendahuluan  dan  Eksplorasi  (PSPE),  sebagaimana  tercantum  dalam Permen  ESDM  Nomor  37/2017  tentang  Tata  Cara  PSP  dan  PSPE  Panas  Bumi.  Pada  proses  PSPE, badan  usaha  diberikan  kesempatan  untuk  melakukan  proses  survei  pendahuluan  dan  eksplorasi selama  3+1+1  tahun  dengan  menyetorkan  dana  komitmen  eksplorasi  sebesar  5%  dari  biaya  yang ditentukan.  Badan  usaha  untuk  PSPE  dipilih  melalui  mekanisme  kontes  dengan  output  yang diharapkan berupa hasil survey 3G (Geofisika, Geokimia, Geologi) dan minimal pengeboran 1 sumur eksplorasi.
Gambar 6. Alur Pengembangan Panas Bumi
Gambar 7. Pengembangan Panas Bumi
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2014  tentang  Panas  Bumi  yang  diturunkan melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Panas  Bumi  untuk  Pemanfaatan  Tidak Langsung  dijelaskan  bahwa  proses  pengusahaan  panas  bumi  dimulai  dari  tahapan  penyiapan wilayah kerja. Penyiapan wilayah kerja dapat berasal dari skema survei pendahuluan dan eksplorasi yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  maupun  Penugasan  Survei  Pendahuluan  dan  Penugasan  Survei Pendahuluan  dan  Eksplorasi  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Usaha.  Tahapan  selanjutnya  dilakukan kegiatan penawaran wilayah panas bumi kepada Badan Usaha atau dengan memberikan Penugasan pengusahaan panas bumi kepada Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pemenang  lelang  maupun  yang  diberi  penugasan  oleh  Pemerintah  akan  diberikan  Izin  Panas  Bumi yang ditetapkan oleh Menteri ESDM yang berlaku selama 37 tahun meliputi 5 tahun untuk eksplorasi dengan  opsi  perpanjangan  selama  2  kali  masing-masing  1  tahun  dan  30  tahun  jangka  waktu  untuk eksploitasi dan pemanfaatan sesuai gambar 7.
Dalam laporan buku renstra EBTKE 2020-2024, Pemanfaatan dan pengembangan energi panas bumi yang sesuai secara efektif membutuhkan waktu tujuh tahun hingga pembangkit listrik tersebut beroperasi.  Akan  tetapi,  pada  realitas  di  lapangan,  proses  tersebut  memerlukan  waktu  yang  lebih lama  yang  dikarenakan  beberapa  tantangan  baik  dari  sisi  teknis,  ekonomi,  lingkungan,  dinamika sosial. Ada lima tantangan yang dihadapi dari pihak badan usaha antara lain (ESDM, 2020):
1) Area prospek berada pada kawasan hutan konservasi.
Pemanfaatan panas bumi dapat dilaksanakan pada kawasan konservasi sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Akan tetapi, pemanfaatan panas bumi tersebut hanya  dapat  dilaksanakan  pada  zona  pemanfaatan  sebagaimana  diatur  pada  PP  Nomor 108  Tahun  2015  tentang  Kawasan  Pelestarian  Alam  dan  Kawasan  Suaka  Alam.  Saat  ini, sebagian  area  prospek  panas  bumi  teridentifikasi  berada  pada  zona  inti  yang  belum  bisa dikembangkan  melalui  pemanfaatan  jasa  lingkungan  hutan  konservasi.  Kementerian ESDM  dan  Kementerian  LHK  membahas  penataan  zonasi  agar  dimungkinkan  area prospek  panas  bumi  yang  berada  pada  hutan  konservasi  dapat  dimanfaatkan  dengan optimal. Indonesia yang dikenal dengan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS). Sebagaimana  ketentuan  dari  UNESCO  untuk  suatu  kawasan  yang  ditetapkan  sebagai world  heritage  tidak  dapat  dilakukan  kegiatan  penambangan.  Semantara  itu,  regulasi  di Indonesia telah menyatakan bahwa pemanfaatan panas bumi bukan dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan position paper untuk mengusulkan  pengembangan  energi  panas  bumi  pada  kawasan  TRHS  yang  tetap  dapat dilakukan  dengan  memperhatikan  parameter  UNESCO  untuk  menjaga  Outstanding Universal  Values  (keindahan  alam,  kelestarian  habitat,  dan  konservasi  flora  dan  fauna) dalam  menetapkan  suatu  kawasan  menjadi  world  heritage.  Pengusulan  tersebut  telah dibahas pada sidang world heritage committee pada Juni 2019. Pemanfaatan energi panas bumi  pada  zona  pemanfaatan  di  hutan  konservasi  melalui  mekanisme  Izin  Pemanfaatan Jasa  Lingkungan  Panas  Bumi  (IPJLPB)  yang  saat  ini  masih  disiapkan  baik  dari  tata  cara maupun dari kewajiban Badan Usaha untuk mengelola lingkungan. Hal ini sejalan dengan data  dari  revisi  rencana  strategis  tahun  2013-2018  yang  sudah  disusun  oleh  dinas  ESDM Jawa  Barat,  telaahan  rencana  tata  ruang  wilayah  dimana  salah  satu  faktor  penghambat adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya panas bumi dimana sebagian besar wilayah panas bumi berada di wilayah kehutanan.
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072
2) Risiko pengembangan Energi Panas Bumi
Pengembangan  energi  panas  bumi  mempunyai  beberapa  risiko  yang  berbeda-beda  di setiap  tahapan.  Semakin  tinggi  tahapan  pengembangan,  risiko  akan  semakin  kecil. Selanjutnya  pada  tahap  Survei  Detil,  risiko  pengembangan  akan  turun  hingga  60%  dan pada  tahap  pengeboran  sumur  tingkat  risiko  pengembangan  akan  turun  menjadi  50%. Pada  tahap  pengeboran  eksplorasi,  pengeboran  sumur  pertama  akan  menurunkan  risiko menjadi  40%  dan  pengeboran  sumur  kedua  akan  menurunkan  risiko  menjadi  30%. Selanjutnya  pengeboran  sumur  ketiga  hingga  kelima  akan  semakin  memperkecil  risiko pengembangan  menjadi  hanya  sebesar  20%.  Risiko  pengembangan  pembangkit  listrik panas bumi dapat diminimalisir apabila Badan Usaha melakukan pengembangan dengan mengikuti Good Engineering Practices dan evaluasi lapangan secara komprehensif.
3) Efisiensi biaya untuk mencapai keekonomian harga listrik
Besaran  risiko  pengembangan  proyek  energi  panas  bumi  dapat  mempengaruhi  biaya pembangkitan  listrik  suatu  proyek  PLTP.  Dengan  adanya  kepastian  pendanaan  dan  juga kepastian  pembelian  listrik  oleh  PLN,  risiko  pengembangan  proyek  energi  panas  bumi dapat  berkurang  sehingga  tingkat  pengembalian  proyek  panas  bumi  (return)  masih memenuhi  tingkat  keekonomian  atau  kelayakan  suatu  proyek.  Ketersediaan  data  yang semakin lengkap akan meningkatkan tingkat kepastian cadangan. Pemerintah mendukung keterbukaan  data  dan  informasi  energi  panas  bumi  yang  telah  diperoleh  Badan  Usaha untuk  dilakukan  evaluasi  bersama  dalam  rangka  mengurangi  risiko  pengembangan berikutnya.  Keekonomian  proyek  PLTP  dapat  dicapai  bersama-sama  dengan  melakukan efisiensi  pada  komponen  biaya  kapital,  seperti  efisiensi  biaya  pengeboran,  penerapan teknologi yang tepat, dan pemanfaatan insentif fiskal.
4) Isu sosial
Isu  sosial  dapat  berupa  penolakan  masyarakat  sekitar  terhadap  pengembangan  energi panas  bumi.  Penolakan  masyarakat  yang  sering  terjadi  dapat  diklasifikasikan  menjadi beberapa  jenis  penolakan,  yang  pertama  penolakan  karena  isu  lingkungan,  yaitu masyarakat khawatir dengan adanya proyek panas bumi ketersediaan air akan terganggu dan kekhawatiran kerusakan lingkungan. Penolakan yang kedua sering terjadi karena isu tanah  ulayat  atau  tanah  leluhur,  yaitu  masyarakat  menganggap  dengan  adanya  proyek panas  bumi  akan  mengakibatkan  hilangnya  kesucian  lokasi.  Bentuk  penolakan  lain  dari masyarakat  berkaitan  dengan  isu  adat  istiadat  daerah  sekitar,  masyarakat  sekitar beranggapan  dengan  kehadiran  proyek  panas  bumi  akan  mengganggu  budaya  dan kebiasaan  masyarakat.  Proses  dinamika  penerimaan  masyarakat  dalam  pengembangan energi  panas  bumi,  sejak  dalam  tahap  awal  eksplorasi  akan  berdampak  pada  kepastian penerbitan izinyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.
5) Pendanaan proyek panas bumi
Permasalahan untuk kegiatan eksplorasi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan pembiayaan  equity,  yang  mengakibatkan  mayoritas  pengembang  panas  bumi  memiliki kemampuan  pendanaan  yang  terbatas  untuk  dapat  membiayai  kegiatan  eksplorasi khususnya  pengeboran  yang  memerlukan  biaya  tinggi.  Tahapan  pengembangan  energi panas bumi dibagi dalam tiga tahap utama, yaitu tahap eksplorasi, eksploitasi dan operasi. Risiko  pengembangan  energi  panas  bumi  pada  tahap  eksplorasi  masih  sangat  tinggi
Vol. 2, No. 2, pp 60 – 73 doi: 10.14710/jebt.2021.11072
sehingga  terbatasnya  lembaga  keuangan,  baik  lokal  dan  internasional,  yang  mau memberikan pinjaman modal. Pengembang energi panas bumi harus menggunakan modal sendiri (equity) untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Oleh karena itu, badan usaha yang dapat  melaksanakan  proyek  panas  bumi  sesuai  dengan  tata  waktu  pengembangan  yang ideal membutuhkan kekuatan finansial yang sehat.

## 4. Kesimpulan
Jawa Barat merupakan provinsi yang menghasilkan energi panas bumi terbesar dengan keenam PLTP existing, dimana 1194 MW dari 2130,7 MW atau 56% dari energi listrik dari PLTP eksisting yang sudah  berproduksi.  Berdasarkan  road  map  panas  bumi  nasional,  tahun  2025  sekitar  39,5% pengembangannya berada di wilayah Jawa Barat. Hal ini menjadi keuntungan karena di dukung oleh Pemerintah pusat dalam hal ini melalui Survey Geosains - GGG dan Government exploration drilling slim hole. Jawa Barat memiliki potensi 11 wilayah yang sudah memiliki SK WKP dan 14 wilayah yang belum memiliki ijin WKP dan atau ijin pengusahaan. Dalam pengembangan PLT Panas Bumi ini ada beberapa teknologi yang bisa di aplikasikan diantaranya single flash steam plant, dry steam plant dan binary  (ORC)  plant.  Teknologi  tersebut  bisa  diaplikasikan  secara  individual  atau  gabungan  di sesuaikan dengan kondisi aktual dilapangan. Dalam konteks pengelolaan pengembangan PLT Panas Bumi  ada  banyak  tantangan  yang  harus  di  hadapi  oleh  pengembang  panas  bumi  baik  dari  ijin pengelolaan  wilayah  WKP  yang  berada  di  wilayah  Hutan  Konservasi,  Hutan  Lindung  dan  lainnya, masalah  pembiayaan,  dan  resiko  pengembangan  PLT  panas  bumi  perlu  menjadi  perhatian  utama selain isu sosial, masalah pembiayaan dan tarif PLT Panas Bumi itu sendiri.

## Daftar Pustaka
A.  Ahmadi,  M.  El  haj.  Assad,  D.H.Jamali,  R.Kumar,  Z.X.Li,  T.  Salameh,  M.  Al-Shabi,  M.A. Ehyaei, 2020. “Application of Geothermal Organic Rankine Cycle for Electricity Production”.
Alison  Holm  DJ,  Blodgett  Leslie.  2012,  “Geothermal  energy  and  greenhouse  gas  emissions geothermal energy association”.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, 2020, “Buku Rencana strategis 2020-2024” ESDM 2017, “Potensi Panas Bumi Indonesia, Jilid 1” ESDM, 2020, “Ringkasan Rencana Strategis 2020 – 2024”
Eylem  Kaya.  SJZ,  O’Sullivan  Michael.  J,  2011,  “Reinjection  in  geothermal  fields:  a  review  of worldwide experience”, Renew Sustain Energy Rev.
Kasbani, Dahlan, “Potensi dan Wilayah Kerja Panas Bumi Tahun 2008”
Marco Astolfi, Matteo C. Romano, Paola Bombarda, Ennio Macchi, 2014. “Binary ORC (Organic Rankine Cycles) power plants for the exploitation of mediumelow temperature geothermal sources e Part B”: Techno-economic optimization
Nasruddin,  M.  Idrus  Alhamid,  Yunus  Daud,  Arief  Surachman,  Agus  Sugiyono,  H.B.  Aditya,
T.M.I. Mahlia, 2016, “Potential of geothermal energy for electricity generation in Indonesia: A review” Peraturan Presiden RI, “Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)”, No. 22 Tahun 2017
Ronald  Dipippo,  Phd,  Geothermal  Power  Plants:  principle,  application,  case  studies, anenvironment impact, Thrid Edition, 2011
Tuti.  Ermawati,  Siwage.  D.  Negara,  2014,  “Pengembangan  Industri  Energi  Alternatif  :  studi kasus Energi Panas Bumi Indonesia”