## Pelatihan  tentang  Proses Pendirian dan Penentuan Jenis Usaha Bumdes di Desa Watoone-Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur
Training of Establishing Process and Determining The Business Type of Bumdes in Watoone Village, Witihama District, East Flores Regency
Frans Bapa Tokan 1* , Yohana Fransiska Medho 2 , Yosef  Dionisius Lamawuran 3 , Yohanes Kornelius Ethelbert 4 1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira, Jl.Jend Ahmad Yani 50-52 Kupang-85225, NTT Indonesia
3, 4 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Widya Mandira, Jl.Jend Ahmad Yani 50-52 Kupang-85225, NTT  Indonesia *E-mail corresponding author: frans.fisipunwira@gmail.com.
Received: 19 Juni 2023; Revised: 03 Agustus 2023; Accepted: 14 September 2023
Abstrak. Sejak  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  ditetapkan,  pemerintah  pusat  secara  masif mempromosikan  pendirian  Bumdes  sebagai  kekuatan  ekonomi  desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) merupakan  lembaga  hukum  dan  usaha  desa  yang  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  dan  potensi desa.  Bumdes bukanlah semata-mata mencari profit tetapi juga memberi manfaat  sosial dan  non ekonomi lain.  Melalui  Bumdes,  peran  para  tengkulak  yang  seringkali  merugikan  petani  di  desa  dan  penyebab meningkatknya biaya transaksi antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir bisa dikendalikan. Meskipun  Bumdes  penting  bagi  desa  Watoone,  akan  tetapi    pemerintah  desa  dan  BPD  enggan  dan  ragu mendirikan  Bumdes,  karena  minimnya  pengetahuan  dan  pengalaman  tentang  proses  pendirian  Bumdes. Karena itu  kegiatan pengabdian  kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman belajar  yang  berharga  bagi  pemerintah  dan  BPD  dalam  menggali  dan  mengelola  potensi  unggulan  desa melalui    pendirian  BUMDes  dan    pengembangan  program    inovatif  lainnya.  Dengan  demikian  kegiatan pengabdian secara mendasar  berkontribusi nyata pada penguatan kapasitan Pemerintahn desa, BPD dan para tokoh masyarakat  untuk mendirikan Bumdes agar kelak dapat memberikan  nilai tambah bagi peningkatan pendapatan asli desa dan  kesejahteraan hidup masyarakat  desa.
Kata Kunci: BUMDes; Kekuatan Ekonomi Desa; Kesejahteraan Masyarakat
Abstract. Since  Law  No.  6  of    2014  cosncerning  Villages  was  enacted,  the  central  government  massively promoted the establishment of Bumdes as a village economic power. Bumdes are legal institutions and village businesses formed based on community needs and village potential. Bumdes are not solely looking for profit but also provide other social and non-economic benefits. Through Bumdes, the role of middlemen who often harm farmers in villages and the cause of increasing transaction costs between product prices from producers to  final  consumers  can  be  controlled. Even  though  Bumdes  are  important for  Watoone  village,  the  village government and BPD are reluctant and hesitant to establish Bumdes, due to lack of knowledge and experience regarding  the  process  of  establishing  Bumdes.  Therefore  this  community  service  activity  aims  to  increase valuable knowledge and learning experiences for the government and BPD in exploring and managing village superior potential through the establishment of BUMDes and the development of other innovative programs. Thus  service  activities  fundamentally  contribute  significantly  to  strengthening  the  capacity  of  the  village government, BPD and community leaders to establish Bumdes so that in the future they can provide added value for increasing village original income and the welfare of village communities.
Keywords: BUMDes; Village Economic Strength; Community Welfare
DOI : 10.30653/jppm.v8i4.530

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Desa  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa,  pasal  87  s/d  90,  telah  diatur tentang perihal BUMDes, dimana  Negara menghendaki agar setiap desa mendirikan  badan usaha milik desa (BUMDes). BUMDes adalah sebuah badan hukum yang didirikan oleh desa dan / atau bersama  desa-desa  guna  mengelola  usaha,  memanfaat  aset,  mengembangkan  investasi  dan produktivitas,  menyediakan  jasa  pelayanan  dan  atau  menyediakan  jenis  usaha  lainnya  untuk sebesar-besarnya  kesejahteraan    masyarakat  desa,  (PP  No.11  Tahun  2021  tentang  Bumdes).  Itu berarti  BUMDes  mesti  dikelola  secara  profesional,  akuntabel,  transparan  dan  partisipatif    agar sungguh-sungguh  memperoleh  manfaat  bagi  kesejahteraan  warga  desa.  BUMDes  juga  memiliki peran strategis sebagai instrument penguatan ekonomi masyarakat. Kehadiranya turut memperkuat pilar ekonomi lainnya seperti lembaga sosial dan lembaga komersial (Situmorang, 2020; Arista et al., 2021). Selain berorientasi pada keuntungan, tujuan pendirian BUMDes harus  menyasar pada peningkatan  kualitas  sosial  kemasyarakatan  seperti  penguatan  hubungan  emosional  komunitas antar  warga,  menciptakan  rasa  keadilan  serta  membangun  kesadaran  tentang  rasa  bertanggung jawab (Pradesa & Hafid, 2020).
Data menunjukkan bahwa  299 Desa yang ada di Kabupaten Flores Timur, masih tergolong miskin dan baru 45 Desa yang memiliki BUMDes, termasuk sebagian besar Desa di Kecamatan Witihama (Tokan, 2019). Persoalan klasik seputar kapasitas SDM desa yang belum memadai masih dijumpai  sejumlah  peneliti  sebelumnya  (Taek  et  al.,  2020).  Kondisi  ini  tampaknya  belum terpecahkan secara memadai dihampir semua desa pada umumnya di Provinsi NTT dan khususnya Kabupaten Flores Timur (Tokan, 2019).
Tujuan  pendirian  Bumdes  sesuai  Permendes  PDTT,  No.4  Tahun  2015  tentang  Pendirian, Pengurusan,  dan  Pengelolaan  dan  Pembubaran  Bumdes,  adalah  untuk  meningkatkan  usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Sedangkan menurut PP No.11 Tahun 2021 tentang  Bumdes,  pasal  10  disebutkan  bahwa  dasar  pertimbangan  pendirian  Bumdes  adalah:  (a) kebutuhan  masyarakat;  (b)  pemecahan  masalah  bersama;  (c)  kelayakan  usaha;  (d)  model  bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; (e) visi pelestarian, orientasi keberlanjutan dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku social dan kearifan lokal.
Secara faktual  mayoritas desa di Kabupaten Flores Timur terkhususnya desa Watoone belum mendirikan Bumdes karena alasan SDMnya belum siap untuk mendirikan dan mengelola Bumdes. Namun  sampai  saat  ini    belum  ada    upaya  serius  dari  pemerintah  desa  untuk  mendisain  suatu perencanaan dan program yang tepat untuk  menyiapkan pendirian Bumdes di desa Watoone.
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  ini merupakan inisiasi tim PKM program studi Ilmu Pemerintahan  Universitas  Katolik  Widya  Mandira  yang  merasa  terpanggil  untuk  melakukan kegiatan  pelatihan  atau  sosialisasi  tentang  proses  pendirian  Bumdes.  Sasaran  kegiatan  PKM diarahkan pada penguatan kapasitas BUMDES dalam menentukan dan memilih jenis usaha yang layak sesuai potensi unggulan di desa. Sosialisasi tentang proses pendirian  Bumdes  menjadi hal mendesak  dilakukan  agar  pemerintah  desa  sebelum  memutuskan  mendirikan  BUMDes  harus melalui suatu proses yang benar, salah satu diantaranya adalah melalui sebuah studi kelayakan agar tidak salah menentukan jenis usaha, karena  sejumlah Bumdes yang didirikan di Kabuaten Flores Timur diduga tidak melalui suatu kajian  kelayakan. Studi kelayakan berguna untuk memastikan bahwa unit usaha yang didirikan dan dijalankan benar-benar berdasarkan pada potensi unggulan yang dimiliki dan masyarakat sepakat untuk mendirikan usaha di bidang tersebut. Selain itu, Kajian usaha  juga  dapat  digunakan  sebagai  strategi  guna  mendongkrak  berbagai  usaha  yang  telah
dilakukan  sebelumnya  guna  mendapatkan  hasil  yang  lebih  efektif  (Syarifuddin  et.al.,  2022). Sedangkan  menurut  Rahmawati    (2020),  dengan  menggunakan  analisis  IPA  ( Importance  and Perfomance Analysis ) menyimpulkan bahwa pengelolaan sustu usaha mesti didukung oleh sarana dan  prasarana  yang  memadai  dan  SDM  harus  dilatih  secara  berkala.  Karena  itu  menurut Arindhawati dan Utami (2020) diperlukan adanya pendampingan dan pelatihan bagi para pengelola manajemen BUMDes agar  tetap menampilkan kerja profesional di bidangnya. Berkaitan dengan pengelolaan  BUMDes  temuan  Masitoh    (2019)  menunjukkan  bahwa  tata  kelola  BUMDes cenderung  berjalan  kurang  optimal  karena  penyampaian  informasi  tentang  kebijakan  pimpinan sering kali berubah-ubah sehingga pengelola BUMDes ragu mengimplementasikannya.
Dengan demikian proses pendirian BUMDes mesti dipersiapkan secara matang dan melalui mekanisme yang benar sesuai regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Desa Watoone merupakan salah satu Desa di Kecamatan Witihama  Kabupaten Flores Timur yang belum  memiliki  Badan  Usaha  Milik  Desa  sehingga  diperlukan pengetahuan dan  informasi yang  cukup  tentang    pengalaman  keberhasilan  dan  kegagalan  dari  pengelolaan  BUMDes sebelumnya  sebelum    mengambil  keputusan    mendirikan  BUMDes  di  desa  Watoone.  Secara geografis desa Watoone terletak atau berada di bawah  kaki gunung Boleng, sehingga  memiliki potensi galian C berupa batu dan pasir sebagai kekayaan terpendam yang sampai saat ini  belum digali dan diolah dengan optimal oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan warganya.
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  serupa  sudah  dilakukan  oleh  beberara  tim sebelumnya (Ali, et.al, 2021; Rosyada et al., 2019; Haidar, et.al 2020; Mulyadi et al., 2023) akan tentapi  beberapa  kegiatan  pengabdian  tersebut  hanya  berupaya  menjelasakan  tentang  pendirian Bumdes  serta  aspek  kesejahteraan  masyarakat.  Sementara  pengabdian  ini  dibuat  selain  untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat  tentang proses  pendirian Bumdes, kegiatan ini juga berupaya membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam menentukan jenis usaha yang sesuai dengan potensi unggulan desa.
Berdasarkan hasil observasi dan dialog  dengan Pemerintah Desa dan beberapa anggota BPD di  Desa  Watoone,  ditemukan      permasalahan  mitra  yang  berhubungan    dengan  minimnya pengetahuan dan pengalaman dari pemerintah desa dan BPD untuk merancang program-program inovatif  di desa. Selain itu masih sulitnya pemerintah desa menerima kritik dan gagasan-gagasan cerdas  masyarakat  terutama  yang  berkaitan  dengan  kehendak  masyarakat  mendirikan  BUMDes. Itu sebabnya tak ada inisiatif dan  ide-ide kreatif  apalagi keberanian dari pemerintah desa dan BPD mendisain  proses pendirian BUMDes dan mengembangkan program-program  inovatif berbasis pada potensi sumber daya alam setempat. Itu sebabnya dibutuhkan kerjasama yang intens  dengan mitra  (Pemerintah  desa,  BPD  dan  Tokoh  Masyarakat)    dan  melalui  diskusi    panjang  antara  tim dosen  dengan  para  mitra,  kemudian  diputuskan    membangun  kerjasama  untuk  melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  dengan   judul “Pelatihan  tentang  Proses Pendirian dan Penentuan Jenis Usaha Bumdes” agar seletah selesai kegiatan, pemerintah desa dan BPD bersama Tokoh  Masyarakat  memiliki  kapasitas  untuk  mendirikan  BUMDes.  Kegiatan  ini  setidaknya bertujuan  untuk  mendorong  percepatan  pendirian  BUMDes  agar  kelak  dapat  berkontribusi  bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan warga desa.

## 2. METODE
Mitra dalam kegiatan pelatihan ini adalah  pemerintah desa,  BPD  dan Tokoh Masyarakat di Desa  Watoone.    Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  dilaksanakan  pada  tanggal    26  Mei  2023. Kegiatan  pengabdian  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan,  yang  Pertama,    mendisain  materi kegiatan untuk kegiatan pelatihan / sosialisasi proses pendirian BUMDes dan penentuan jenis usaha BUMDes.  Kedua,    semua  kegiatan    diorganisir  oleh  tim  pengelola  sebagai  penanggung  jawab  / narasumber dari kegiatan pengabdian, yang terdiri dari  empat orang dosen dan dibantu oleh dua orang  fasilitator  (mahasiswa)  yang  sedang  KKN  dan  secara  sukarela  membantu  melakukan pendekatan dengan pemerintah desa dan BPD untuk menyepakati tempat dan waktu pelaksanaan. Karena itu kegiatan KKN mahasiswa kemudian diintegrasikan  dengan   pengabdian dosen. Ketiga, melakukan    pertemuan  informal  dengan  beberapa  tokoh  masyarakat  di  masing-masing  Dusun untuk  menggali  dan  memetakan  persoalan  yang  sedang  dihadapi  oleh  masyarakat  tetapi  belum mampu  dipecahkan  oleh  pemerintah  desa.  Keempat,  presentasi  kegiatan  dan  dialog  atau  diskusi kelompok  (FGD)  untuk  menemukan  akar  persoalan  dan  jalan  keluar  dalam  proses  pendirian BUMDes;    Kelima,  evaluasi  dan  monitoring    paska  pelatihan  agar  dapat  diketahui  sejauh  mana perkembangan  para  mitra  setelah  mendapat  pelatihan  apakah  sudah    mengeksekusi  kesepakatan yang dibangun pada saat pelatihan. Kalau belum siap mendirikan BUMDes apa kendalanya agar dapat dicarikan jalan keluarnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  judul  Proses  Pendirian  Bumdes  dan Penentuan  Jenis  Usaha  di  Desa  Watoone  Kecamatan  Witihama  merupakan  suatu  gagasan    yang mesti  diimplementasikan,  karena  desa  Watoone  selama  ini  belum  memiliki  BUMDes  sebagai wadah  membangun kekuatan ekonomi desa.  Oleh karena itu  materi dan substansi kegiatan lebih difokuskan pada  alur atau langkah-langkah pendirian BUMDes  berikut:
Gambar 1. Alur atau proses pendirian Bumdes
Pemaparan  materi  kegiatan  pelatihan  berdasarkan  pada  alur  atau  langkah-langkah    pada
2 . Bentuk Tim 3.Pemetaan
Potensi 4.Sosialisasi Pemetaan Potensi 5. Susun
AD/ART & Ranperdes 6. Sosialisasi Draf AD/ART, Ranperdes 7. Persiapan Musdes 8. Musdes Bentuk Bumdes & Penetapan Perdes 1 . Sosialisasi
gambar  1    yakni:  (1)  Sosialisasi  tentang  BUMDes  kepada  masyarakat  yaitu  dilakukan    untuk menjelaskan konsep dan manfaat BUMDes,  tujuan pendirian BUMDes serta peran dan tanggung jawabnya dalam pembangunan desa; sebelum melakukan pendirian BUMDES. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan pendirian BUMDes serta dapat menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat; (2) Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUMDes, yaitu    membentuk  tim  yang  bertugas  untuk  merancang  dan  mempersiapkan  pendirian  BUMDes dengan  memetakan  potensi  dan  memilih  jenis  usaha  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  akan dikembangkan. Tim ini terdiri dari pemerintah desa, BPD yang bertanggung jawab dalam proses pendirian  dan  perwakilan  masyarakat  desa  yang  memahami  seluk  belum  bisnis;  (3) Rapat/Workshop Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha, yakni melakukan pemetaan  potensi desa, seperti  sumber  daya  alam,  keahlian  masyarakat,  dan  peluang  usaha  serta  menganalisis  hasil pemetaan tersebut untuk menentukan  jenis usaha yang layak   dikembangkan oleh BUMDes;  (4) Sosialisasi Pemetaan Potensi dan Pemilihan Jenis Usaha pada Masyarakat, yaitu menginformasikan hasil  pemetaan  potensi  dan  pemilihan  usaha  kepada  masyarakat  desa  dengan  melibatkan masyarakat dalam diskusi dan penentuan usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes; (5) Tim atau kelompok kerja juga menyusun draf AD/ART BUMDes dan Ranperdes (Rancangan Peraturan Desa) yang mengatur tentang pendirian, struktur organisasi, dan kegiatan operasional BUMDes; (6)    Sosialisasi  draf  AD/ART  dan  Ranperdes  agar  dapat    memperoleh  masukan  dan  saran  dari masyarakat  terkait  substansi  AD/ART  dan  hal-hal  yang  berpotensi  merugikan  kepentingan masyarakat  yang  termuat  dalam  Ranperdes;  (7)  Persiapan  Pelaksanaan  MUSDes  (Musyawarah Desa)  yang  dilakukan  oleh  sekretaris  desa  untuk    membahas  pendirian  BUMDes  dan  meminta persetujuan  forum  tentang  AD/ART  dan  Ranperdes  BUMDes  dalam  MUSDes;  (8)  Pelaksanaan MUSDes  untuk  memutuskan  pembentukan  BUMDes  melalui  PERDES  (Peraturan  Desa)  agar BUMDes sah didirikan di desa (Fatkhurohman, 2022; Kristina et.al., 2019).
Berdasarkan hasil pemaparan materi dan  hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan di Desa  Watoone  ditemukan  bahwa  transformasi  pembangunan  desa  tidak  berjalan  efektif  karena mayoritas masyarakat kurang dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses pembangunan di desa. Karena  itu  Tim  PKM  mengajukan  metode  "PRA"  (Participatory  Rural  Appraisal)  sebagai  salah satu  cara  untuk  membantu  pemerintah  desa  menemukan  apa  yang  dinginkan  masyarakat  dari sebuah kebijakan.  Metode PRA (Participatory Rural Appraisal) diperkenalkan pertama kali oleh Chambers  dengan  tujuan  untuk  membantu  pemerintah  memaksimalkan  potensi  yang  dimiliki dengan  melibatkan  secara  aktif  masyarakat  dalam  proses  pemecahan  masalah,  menentukan  peta jalan  masalah  hingga  pengambilan  keputusan  (Suharyani,  2020).  Dengan  demikian  jika  ingin menguatkan  kapasitas  pemerintah  dan  warga  desa  Watoone  maka  setidaknya    pemerintah  desa memperkuat  dan  mendorong  pendekatan  pembangunan  berbasis  masyarakat  dan  pentingnya mengakui  kebutuhan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan.    Berikut  dokumentasi  proses penyampaian materi pelatihan tentang proses pendirian BUMDes.
Gambar 2. Proses penyampaian materi pelatihan
Dalam sesi dialog dan diskusi   tentang proses  pendirian BUMDes dan penentuan jenis usaha diketahui  bahwa    sesungguhnya  mayoritas  peserta  dan  warga  desa  sangat  membutuhkan  dan menyetujui  kehadiran  BUMDes  sebagai  wadah  untuk  mengembangkan  ekonomi  lokal.  Karena mayoritas  peserta  setelah  mendapatkan  informasi  mendalam  tentang  proses  pendirian  BUMDes telah  meyakini  bahwa  BUMDes  di  desa  Watoone  dapat  menjadi  penggerak  utama  dalam pengembangan  ekonomi  lokal  dan  masyarakat  desa    dapat  mengembangkan  usaha  dan  proyek ekonomi  yang  berkelanjutan.  Dengan  demikian  menurut  peserta,  BUMDes  dapat  menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi yang tidak stabil seperti pertanian atau perikanan. Selain  itu pendirian BUMDes memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha.
Menurut keterangan beberapa peserta diskusi bahwa  Desa Watoone yang letak geografisnya berada di kaki gunung Boleng  sesungguhnya  memiliki kekayaan alam berupa batu dan pasir yang sangat melimpah tetapi belum diolah dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mendorong penguatan kapasitas ekonomi desanya.  Peserta diskusi rupanya baru menyadari bahwa ternyata kekayaan alam batu dan  pasir selama ini masih sebatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan belum  berpikir untuk mengolah produk turunan menjadi  lebih bernilai ekonomi, misalnya diolah menjadi bata, krikil dan batu split sebagai material konstruksi, pasir  silika  yang  dibutuhkan  dalam  industri  kaca,  industri  semen,  pembuatan  kramik  dan  pasir untuk pengecoran serta batu hias yang digunakan untuk dekorasi interior dan eksterior bangunan, seperti lantai, dinding dan taman.
Gambar 3. Proses Diskusi dan Dialog antar Peserta dan Narasumber
Berdasarkan keterangan dari para peserta diskusi diketahui bahwa selama ini pemerintah desa kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga tak sedikit ide-ide  atau gagasan cerdas  dalam  membangun  desa  tidak  terserap  kedalam  program  dan  anggaran  desa.  Hal  itu terbukti  dari  minimnya  gagasan  membuat  program-program  inovatif  yang  bertumpu  pada sumber daya alam, seperti pendirian BUMDes untuk mengolah potensi sumber daya alam dan perbaikan  pelayanan  berbasis  digital  serta  program  pemberdayaan  kelompok  tani  dan perempuan    yang  selama  ini    berjuang  sendiri  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Menurut beberapa peserta diskusi, pemerintah desa selain tidak responsif  tetapi juga tidak transparan dan  partisipatif  dalam  merancang  program  pembangunan  dan  anggaran  desa.  Misalnya kegagalan  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  program  pemboran  air  yang  telah  menelan dana  desa  ratusan  juta  rupiah  tetapi  tidak  memberi    manfaat  apa-apa  bagi  masyarakat  desa. Karena  itu  diakhir  diskusi  semua  peserta  menghendaki    dibangunnya  suatu    kesepakatan bersama  antara  pemerintah  desa  dan  BPD  supaya  ke  depan  pemerintah  desa  mesti  lebih bertanggung  jawab  pada  masyarakatnya  melalui  penyerapan  aspirasi  agar  dapat  membuat program-program  yang  lebih  bertumpu  pada  kebutuhan  dan  kekuatan  sumber  daya  alam setempat,  transparan  dan      memastikan  program-program  pembangunan  yang  digulirkan menyentuh kepentingan masyarakat.
Salah satu catatan penting dari pertemuan tim PKM bersama masyarakat dan perangkat desa adalah merefleksikan  alam sebagai ibu dari kehidupan. Bawasannya sumber daya alam yang  tersedia  memiliki  batas  waktu  pengunaannya.  Sementara  kebutuhan  manusia  atas sumberdaya alam selalu tidak terbatas. Menyimak kondisi ini, pemerintah desa bersama seluruh masyarakat  wajib  mematuhi  hukum  alam  yang  berlaku.  Dimulai  dengan  membiasakan  pola hidup  yang  peduli  terhadap  lingkungan  hingga  memanfaatkan  kekayaan  sumberdaya  alam secara bertanggung jawab.
Gambar 4. Foto bersama Mitra  Kegiatan Pelatihan
Di penghujung  pertemuan, para peserta FGD senada sesuara bersepakat akan mendesak BPD dan pemerintah desa supaya segera mempersiapkan segala sesuatu  yang berkaitan dengan proses  pendirian  BUMDes  di  tahun  2023.  Untuk  itu   bagi  pemateri  lagkah  awal  yang  harus segera  ditindaklanjuti  adalah  mempersiapkan  sebuah  tim  desa  yang  terdiri  dari  pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan segera melakukan kegiatan sosialisasi tentang    proses  pendirian  BUMDes  agar  dapat  diketahui  tujuan  dan  manfaatnya  dan memastikan informasinya   tersebar  luas ke semua lapisan masyarakat desa baik di level RT maupun Dusun.   Hal ini penting dilakukan agar proses pendirian BUMDes benar-benar sesuai dengan prosedur yang benar dan diketahui serta dipahami manfaatnya secara baik dan disetujui oleh mayoritas   masyarakat desa agar kelak tidak menimbulkan resistensi di  desa.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan hasil diskusi disimpulkan bahwa ternyata tidak banyak perangkat desa, BPD dan  masyarakat  memahami  dengan  baik  dan  benar  proses  pendirian  BUMDes.  Karena  itu Proses  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Watoone  Kabupaten  Flores Timur merupakan langkah penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Itu sebabnya kolaborasi antara pemerintah, BPD dan masyarakat menjadi niscaya dalam proses pendirian  BUMDes  dengan  cara  melibatkan  kerjasama  antara  pemerintah  setempat  dan masyarakat desa.
Pemerintah  desa  dan  BPD  seharusnya  memberikan  bimbingan,  dukungan,  dan  regulasi yang diperlukan, sedangkan masyarakat desa berperan aktif dalam menyusun rencana bisnis, mengelola, dan mengawasi BUMDes. Itu berarti proses pendirian BUMDes mesti dilakukan berdasarkan suatu studi kelayakan yang profesional, transparan dan akuntabel sehingga benar- benar  memberikan  infornasi  yang  akurat  tentang  jenis  usaha  yang  sesuai  dengan  potensi unggulan  desa  dan  kebutuhan  pasar.  Dengan  demikian,  melalui  BUMDes  masyarakat  desa Watoone  dapat  memanfaatkan  sumber  daya  mereka  sendiri  untuk  menghasilkan  pendapatan dan  menciptakan  lapangan  kerja  baru.  Melalui  BUMDes  pula  masyarakat  dapat
mengembangkan  potensi  sumber  daya  alam  unggulan  yang  dimiliki  seperti  Batu  dan  Pasir untuk meningkatkan  PADes dan kesejahteraan hidupnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima    kasih  layak  disampaikan  kepada  Pimpinan  LPPM  Universitas  Katolik  Widya Mandira  yang  telah  memberikan  ruang  dan  waktu  serta  dana  untuk  membiayai  kegiatan Tridharma  pengabdian  kepada  masyarakat  melalui  hibah  penelitian  dan  pengabdian  Unwira tahun 2023. Ucapan terima  juga disampaikan kepada Kepala Desa bersama perangkat desa, BPD  di Desa Watoone yang telah mengizinkan dan hadir sebagai peserta aktif dalam kegiatan pengabdian  di  desanya.  Selain  itu  ucapan  terima  kasih  yang  sama  juga  diberikan  kepada segenap  Tokoh  Masyarakat    desa  Watoone  atas  perkenanannya  hadir  sebagai  peserta  dalam kegiatan pengabdian.

## REFERENSI
Ali, I., Bradley, S., Denmar, D., & Pratama, R. (2021). Pelatihan Dan Penyuluhan Pendirian Bumdes Dan Koperasi Pada Kelompok Tani Desa Pesisir Bukit, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat (PRIMA) , 1 (1), 15–22.
Arista,  D.,  Ayu,  S.  V.,  Dwi,  A.  R.  L.  &  Asri,  H.  A.  (2021).  Pendampingan Penyusunan  Laporan Keuangan  Pada  Bumdes  Banyuanyar  Berkarya  Desa  Banyuanyar  Kecamatan  Ampel Kabupaten  Boyolali. Kumawula:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 4 (3),  550. https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.35657
Aulia,  T.  A.  (2020).  Dampak  Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Terhadap Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 4 (1), 43-55,.
Fatkhurohman, L. H. (2022). Peningkatan Pengetahuan Pemerintah Desa dalam Pembentukan dan Pembubaran BUMDes. Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS , 5 (2).
Haidar,  A.,  Rosa,  R.,  &  Syifa,  R.  X.  N.  (2020).  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Di Sumberanyar  Pasuruan  Untuk  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat. DINAMISIA:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2), 293–299.
Kristina, Y., Mustika, & Rusmita, P. M (2019). Konsep Pendirian dan Pengembangan BUMDes .
Masitoh,  I.  S.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  BUMDes  di  Desa  Ciliang  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangadaran. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (3), 45–56.
Mulyadi, R., Januarsi, Y., & , Ina I. E. N. (2023). Pendampingan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  Dalam  Rangka  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Kubang  Puji Kecamatan Pontang. Communnity Development Journal , 4 (1), 572–577.
Pradesa,  H.  A.  I.  A.  (2020).  Implementasi  Konsep  Tanggung  Jawab  Sosial  sebagai  Upaya Meningkatkan  Efektivitas  Pengelolaan  BUMDes. Jurnal  Manajemen  Dan  Kewirausahaan , 8 (2).
Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. , 25 (1), 1–13.
Rosyada, A.,  Zainuddin, A.,  &  Wibowo,  S. A.  P. A.  (2019).  Pendampingan Pembentukan  Badan Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Desa  Kendalasem  Wedung  Demak. DINAMISIA  -  Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (2), 235–243.
Situmorang, D. M. (2020). Pelatihan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pada BUMDes Di Kabupaten
Bengkayang. Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (1), 58.
https://doi.org/10.32503/cendekia.v2i1.953
Syarifuddin,  U.,  Gunawan,  B.  I.,  Misbahuddin,  &  Heriyanti,  M.  A.  S.  (2022).  Strategi Pengembangan  Usaha  Kerajinan  Anyaman  Rotan  dan  Bambu  melalui  Pemasaran  Online  di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep. Bata Ilyas Educational Management Review , 2 (2).
Taek, M. M., Wasistiono, S., & Meltarini, M. (2020). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  Dalam  Mewujudkan  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Penggunaan  Dana  Desa  Di Kabupaten Belu  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur. J-3P  (Jurnal  Pembangunan  Pemberdayaan Pemerintahan) , 83–102. https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i2.1324
Tokan, F. B. (2019). Strategi Membumikan Kapasitas Ekonomi dan Politik Desa Melalui BUMDes. Eposdigi.Com .

## Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
Permendes  PDTT,  No.4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan,  dan  Pengelolaan  dan Pembubaran Bumdes. Jakarta:   Kementrian Desa PDTT.
Peraturan  Pemerintah    No.11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  Permendes  PDTT No.4Tahun 2015 tentang Pendirian,   Pengurusan dan Pengelolaan Bumdes dan    Pembubaran Bumdes
Permendesa  PDTT  No.  3  Tahun  2021  tentang  Pendaftaran,  Pendataan  dan  Pemeringkatan,
Pembinaan  dan  Pengembangan,  dan  Pengadaan  Barang  dan/atau  Jasa  Bumdes/Bumdes Bersama