VOLUME 5 NOMOR 1  2021   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id
Korespondensi: Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
Jl.  Margonda  Raya,  Pondok  Cina,  Kecamatan  Beji,
Kota Depok, Jawa Barat 16424 E-mail: atyanuradji@gmail.com

## CROWDFUNDING DALAM PANDANGAN NEGARA KESEJAHTERAAN: DAMPAK REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN COVID-19 TERHADAP PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Nur Muhammaditya Priatmaja Husnanto 1 , Bunga Pertiwi Tontowi Puteri 2 ,
Rahmalia Rifandini 3
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
atyanuradji@gmail.com
Received : 10 June 202 | Reviewed: 27 June 2021 | Accepted: 15 July 2021

## ABSTRAK
Kajian  ini  bertujuan  menawarkan  solusi  pandangan  negara  kesejahteraan  terhadap crowdfunding  sebagai  sebuah  platform  big  data  PMKS  mengoptimalkan  program perlindungan sosial. Revolusi Industri 4.0 dan pandemi Covid-19 secara sistemik, membawa perubahan program perlindungan sosial dalam bentuk big data terintegrasi dari pemerintah pusat sampai daerah dan mempercepat arus perubahan. Sementara beban Kemensos dalam program perlindungan sosial begantung pada struktur APBN yang mempunyai keterbatasan anggaran.  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sebagai  alat  intervensi  pemerintah menjembatani  program  perlindungan  sosial  yang  terkoneksi  dengan  data  kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial perlu beradaptasi dengan perubahan. Dengan menggunakan soft system dynamic methodology (SSDM), pendekatan negara kesejahteraan melalui konsep crowdfunding,  dapat  memperluas  cakupan  penerima  layanan  perlindungan  sosial  serta mempertajam ketepatan sasaran penerima yang dikelola terintegrasi dengan big data. Peneliti melakukan  analisis  customers,  actors,  transformation  process,  worldview,  owners,  dan environmental  constraints  CATWOE  dan  menggunakan  aplikasi  Vensim.  Hasil  pengolahan data berupa diagram kausalitas (CLD) sistem berpikir menggambarkan kondisi sebenarnya terhadap perbandingan kausalitas sistem berpikir seharusnya.
Kata Kunci: Perubahan Sosial Ekonomi, Pembangunan, Jalur Lintas Selatan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  offer  solution for  the welfare  state's view  of crowdfunding  as a  big  data platform for PMKS optimized social protection programs. The Industrial Revolution 4.0 brings changes in social protection programs in the form of integrated big data from central to local governments.  Systemically,  the  Covid-19  pandemic  is  accelerating  the  flow  of  change. Meanwhile, the solution of the Ministry of Social Affairs is highly dependent on the structure of the APBN which is relatively less adaptive with rapid changes due to disasters. The Family of  Hope  Program  (PKH)  as  a  means  of  government  intervention  bridging  social protection programs that are connected to data on health, education and social services needs to adapt to change. By using soft system dynamic methodology (SSDM), welfare state approach through the concept of crowdfunding, can expand the coverage of social protection service recipients and sharpen the accuracy of targeting recipients who are managed integrated with big data. The  researcher  analyzes  customers,  actors,  transformation  processes,  world  views,  owners, and  environmental  constraints  of  CATWOE  and  uses  Vensim  software.  The  results  of  data processing  in  the  form  a  causality  diagram  (CLD)  of  the  thinking  system  describe  actual conditions against causality comparison of the thinking system
Keyword : Welfare State, Social Protection, Industrial Revolution 4.0, Soft-system Dynamic Methodology, Covid -19.

## PENDAHULUAN
Dampak revolusi industri 4.0 (RI 4.0)  terhadap perlindungan sosial menghadirkan tata kelola Program Keluarga Harapan (PKH) yang adaptif terhadap big data dan internet (Manalu, 2019). Kehadiran e-PKH mempermudah proses validasi tanpa kertas dan berkas, membantu menghitung  bantuan  sosial  secara  otomatis,  serta  memasukkan  hasil  verifikasi  komitmen Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  secara  cepat.  Perubahan  adaptif  program  perlindungan sosial terhadap teknologi berdampak pada ketepatan dan monitoring capaian kinerja program. Hasil  uji  efektivitas  PKH  mampu  mengentaskan  kemiskinan  di  daerah  perbatasan  melalui indikator  penurunan  angka  putus  sekolah,  peningkatan  kunjungan  fasilitas  kesehatan,  serta kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang bersumber dari penyisihan dana bantuan (Beni dan Manggu, 2020).
Dampak  positif  PKH  dalam  menanggulangi  kemiskinan  tidak  terlepas  dari  fungsi perlindungan  sosial  dalam  bentuk Conditional  Cash  Transfers (CCT)  (Michelle  Adato  and John  Hoddinott,  2007;  Lauri  Heimo,  2014).  CCT  merupakan  sebuah  program  yang memberikan sejumlah uang kepada masyarakat miskin sebagai imbalan karena telah memenuhi kondisi  atau  perilaku  tertentu.  CCT  menggabungkan  perlindungan  sosial  berbasis  hak,
perlindungan  sosial  hemat  biaya,  dan  perlindungan  sosial  produktif  berdasarkan  pandangan ekonomi investasi sosial. Di Indonesia, CCT yang berbentuk PKH mensinergikan data keluarga miskin  ke  dalam  layanan  kesehatan,  layanan  pendidikan,  dan  perlindungan  sosial  lainnya (Kemensos,  2020).  Dalam  posisi  ini,  pengelolaan  data  keluarga  miskin  ke  dalam big  data menjadi  sangat  esensial  mengatasi  kemiskinan  karena  berkaitan  dengan  ketepatan  dan kecepatan serta capaian program.
Studi  tentang  PKH  sudah  banyak  dilakukan,  misalnya,  penerima  PKH  yang diidentifikasi tidak layak menerima ( non eligible ) karena konstruksi sosial pendidikan (Munari Kustanto, 2019). Penelitian lain yaitu tentang dampak positif program PKH terhadap keluarga miskin menjadi hidup mandiri melalui sadar pendidikan dan kesehatan. Namun, temuan lain menyatakan  masih  banyaknya  mental  miskin  yang  secara  indikator  tidak  masuk  kategori keluarga miskin tetapi mengkonstruksi dirinya miskin (Eky Risqiana, 2019).
Peningkatan  kesejahteraan  dan  pengurangan  kemiskinan  selama  enam  tahun  PKH berjalan, mengalami tren yang positif. Akan tetapi, aspek pemberdayaan PKH yang mengubah keluarga  miskin  menjadi  keluarga  produktif  sebagai  upaya  untuk  keluar  dari  perangkap kemiskinan,  dinilai  tidak  cukup.  Hasil  penelitian  Kementerian  Sosial  dan  Australian Government (MAHKOTA dan SMERU, 2020) menunjukkan perlu adanya langkah lanjutan yang mensinergikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan.  Rekomendasi penelitian menyebutkan bahwa PKH kedepan harus mampu menjadi peluang ekonomi. Terutama dalam bentuk keterlibatan usaha mikro yang berkelanjutan, seperti memfasilitasi petani menghasilkan barang sesuai permintaan pasar, menumbuhkan hubungan pasar yang lebih kuat antara PKH dan pembeli lokal, dan mentransformasikan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) PKH menjadi program inklusi produktif. Rekomendasi lain yaitu PKH harus mampu melakukan transformasi keluarga miskin menjadi keluarga produktif dengan melibatkan anggota PKH dalam pekerjaan sektor formal.
Untuk mewujudkan transformasi keluarga miskin menjadi keluarga produktif melalui pemberdayaan,  dibutuhkan  keterlibatan  banyak  pihak  serta  dukungan  anggaran  yang proporsional. Tidak hanya menggantungkan pada paket APBN. Alih-alih merencanakan PKH berkelanjutan dengan anggaran yang cukup, Indonesia justru sedang mengalami pelambatan perekonomian karena pandemi Covid-19 yang menyerang sejak Februari 2020. Pertumbuhan ekonomi defisit hingga 3,8% di kuartal II 2020 (Kompas, 2020). Melemahnya perekonomian berdampak pada postur APBN tahun 2021 karena realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai
sasaran (Kompas, 2020). Dampak pandemi juga berpengaruh terhadap meningkatnya keluarga miskin baru dari 9,22% atau 24,79 juta jiwa per September 2019, bertambah sebanyak 6,88 juta orang atau setara 4,99% pada Februari 2020 (Detik Finance, 2020). Dengan kondisi APBN yang tertekan, maka sangat kecil kemungkinan negara mampu memberikan perlindungan sosial melebihi paket PKH yang sudah direncanakan.
Perlu rancangan kebijakan perlindungan sosial baru yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat  di  tengah  pandemi  dalam  mentransformasikan  masyarakat  miskin  menjadi masyarakat  produktif.  Pemberdayaan  sebagai  kewajiban  pemerintah  melindungi  segenap warga. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ingin menjawab bagaimana potensi crowdfunding sebagai solusi keberlanjutan perlindungan sosial di Indonesia.
Berdasarkan literatur sebelumnya konsep negara kesejahteraan adalah upaya yang dilakukan negara  sebagai  bukti  pemerintahan  yang sah  ( legitimated )  untuk melindungi  segenap  warga (Paul  Spicker,  2000).  Pandangan  ini  dapat  dikombinasikan  ke  dalam  konsep crowdfunding yang dapat diinisiasi oleh pemerintah ke dalam pelayanan e-PKH yang adaptif. Melalui big data yang  mengintegrasikan  perlindungan  sosial  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Sementara gagasan mengenai crowdfunding banyak diulas dalam ekonomi dan dikembangkan terutama dalam industri seni dan kreativitas. Secara umum crowdfunding adalah usaha pengumpulan dana  dari  masyarakat  banyak  ( crowd )  untuk  membiayai  suatu  program.  Perkembangan crowdfunding memiliki  beberapa  karakteristik  yang  berbeda  dari  bentuk  pengumpulan  dana lainnya, yaitu: 1) jumlah partisipasi menjadi hal yang penting dibanding dengan jumlah donasi (Irfan,  2016);  2)  menggunakan  teknologi  dan  media  digital  sebagai  medium,  sehingga membangun hubungan yang bersifat interaktif (Gea, 2016); 3) terdapat tiga pelaku utama yaitu inisiator yang memiliki program atau ide untuk didanai, kerumunan masyarakat yang menjadi penyandang dana, dan platform yang menjadi organisator crowdfunding (Agriwal, 2014).
Faktor intrinsik seperti kepuasaan pribadi dan penghargaan bersifat emosional menjadi motivasi  yang  kuat  untuk  donatur  berpartisipasi  (Cecere  dkk,  2017).  Sisi  ekonomi menunjukkan bahwa kegiatan crowdfunding didasari oleh sikap mental kebersamaan untuk mewujudkan  suatu  hubungan  timbal-balik  yang  tidak  hanya  dilandasi  oleh  kepentingan finansial  Irfan  (2016)  dan  Gea  (2016).  Meskipun  model  investasi  pendanaan crowdfunding terus dikembangkan, akan tetapi perlu penekanan sikap mental kebersamaan menjadi sentral dalam  bentuk-bentuk crowdfunding .  Kerjasama  dan  kolaborasi  merupakan  narasi  yang ditawarkan oleh organisasi crowdfunding kepada masyarakat. Bersama menjalankan inovasi
dan inisiatif sosial untuk program sosial kemasyarakatan, seperti yang dilakukan oleh platform Kitabisa.com,  atau yang berbasis investasi seperti gandengtangan.org dan TaniHub.
Berawal dari transformasi perlindungan sosial era industri 4.0 ditengah situasi pandemi, penelitian  ini  mengajukan  argumen  karakteristik crowdfunding berupa  pendanaan  dari masyarakat  dapat  diimplementasikan  ke  dalam  program  perlindungan  sosial.  Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya pengolahan data terpadu yang belum banyak dibahas  dalam  kajian  sebelumnya.  Benefit  bagi  pemerintah  adalah  tersedianya  alternatif pembiayaan  perlindungan  sosial,  sedangkan  dari  sisi  masyarakat  berupa  keterlibatan  dalam bentuk solidaritas sosial yang memperkuat modal sosial dan merajut simpul persatuan. Dampak kewajiban negara melaporkan penggunaan dana masyarakat membuat informasi perlindungan sosial  semakin  transparan  dan  akuntabel.  Praktik  pandangan  negara  kesejahteraan  dalam perlindungan  sosial  melalui  bentuk crowdfunding terhadap  perubahan  RI  4.0  dan  dampak Covid-19  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  menggunakan  analisis Soft  System  Dynamic Methodology (SSDM) dengan sumber data digital paper

## Gambar 1
Tahapan Metodologi Proses Penulisan
Sumber: Disarikan dari Andrew Abbott, 2014, 5. Keterangan: tahapan pengumpulan data yang dilakukan bersifat unlinear sesuai dengan kebutuhan di setiap tahapan.
Penelitian  ini  mendasarkan  pada  teori  multi  metodologi  yang  mengkombinasikan paradigma system thinking yaitu Soft-system Methodology (SSM) dan System Dynamics (SD)
(Ricardo  Rodriguez-Ulloa  dan  Alberto  Paucar-Cacerez,  2005).  SSM  merupakan  sebuah metodologi  yang digunakan untuk mengamati sebuah sistem sosial dengan mengidentifikasi berbagai  kondisi  dan  sudut  pandang  untuk  masing-masing  dipetakan,  sehingga  dinamika situasi dari sistem sosial tergambarkan (Williams & Hummelbrunner, 2009).
SD merupakan  pendekatan  untuk  memahami  perilaku  dinamis  sistem  sosial  dengan mengamati lingkaran-lingkaran ( loop ) umpan balik yang tidak linier, dengan dasar pemikiran bahwa nilai dari suatu elemen dapat berubah-rubah melalui mekanisme arus keluar dan arus masuk (Williams & Hummelbrunner, 2009).
Kerangka  kerja  SSDM  ( Soft  System  Dynamics  Methodology ,  gabungan  SSM  dan  SD) secara teoritik dilakukan dalam 10 (sepuluh) langkah kerja,  yaitu Tahap 1 situasi permasalahan yang tidak terstruktur; Tahap 2 struktur kondisi atau situasi; Tahap 3 permasalahan berorientasi pada Root Definitions , yaitu usaha untuk menggali akar dari mana segala sesuatu itu tumbuh dengan  melihat  hasil  dari  sebuah  hubungan  ;  Tahap  4  membangun  model  dinamika  sistem berbasis situasi problematika; Tahap 5 membandingkan tahap 4 atau tahap 7 dengan tahap 2; Tahap 6 menentukan perubahan yang layak secara budaya dan diinginkan secara sistem; Tahap 7  membangun  model  sistem  dinamis  dari  'solving  situation’;  Tahap  8 solving  situation- oriented root definitions ; Tahap 9 implementasi perubahan yang layak dan diinginkan di dunia nyata; Tahap 10 poin pembelajaran.
Pengumpulan data menggunakan studi pustaka digital paper dari berbagai sumber seperti e-jurnal, website, e-book, dan digital media dimulai pada bulan Mei 2020 sampai dengan Juli 2020. Secara sistemik kegiatan yang dilakukan oleh peneliti simultan dan paralel tidak bersifat linier  tetapi  dapat  dilakukan  secara  bersama  yang  terbagi  menjadi  awal , lanjutan , dan  akhir (Andrew Abbott, 2014).
Validasi  terhadap  dokumen  yang  diperoleh  menggunakan  url  sumber  resmi pemerintahan,  hasil  jurnal  bereputasi  dan  terindeks  global,  serta  mengkomparasi  pandangan yang  sama  dari  sudut  yang  berbeda  dari  bahan  lainnya  sebagai  bagian  dari  triangulasi  data (Barbara M. Wildemuth, 2017).
Pengumpulan  data digital  paper awal  akan  dianalisis  menggunakan  SSDM  untuk menggambarkan tiga tahapan awal SSDM yaitu 1. Situasi permasalahan yang tidak terstruktur; 2.  Struktur  kondisi  atau  situasi real  world yang  digambarkan  dengan Rich  Picture ;  3. Permasalahan  –  ( oriented  root  definition )  yang  dibantu  dengan  analisis Customers , Actors , Transformation , World View , Owner , Environmental (CATWOE).
Perbandingan kondisi antara real world pada langkah 4 berupa dynamic problematic situation model dengan theoretical  world langkah  7  berupa dynamic  solving  situation  model dikategorikan sebagai langkah 5 untuk mencari perbedaan dan persamaan. Langkah 6 adalah intervensi budaya dari sisi kelayakan  dan keinginan untuk berubah. Kemudian langkah 8 yaitu root definition baru menggunakan CATWOE perubahan sebagai upaya pemecahan masalah. Selanjutnya, langkah 9 berupa penerapan di dunia nyata beberapa poin hasil temuan langkah 8. Terakhir, Langkah 10 yaitu mengambil hasil pembelajaran dari proses SSDM.

## PEMBAHASAN

## Situasi Permasalahan Tidak Terstruktur
Gambaran  kondisi  permasalahan  konteks real  world dalam  berpikir  sistem  dapat dijabarkan melalui jalinan setiap simpul yang berkaitan. Dimulai dari dampak revolusi industri 4.0 dan Covid-19 terhadap program perlindungan sosial PKH yang dilihat dari berbagai sumber data.  Kemensos  menyatakan  revolusi  industri  mempengaruhi  pengelolaan big  data dan penggunaan internet of things untuk mempercepat proses dan meningkatkan validasi (Manalu, 2019).
Keberhasilan  cakupan  e-PKH  mempermudah  proses  penyaluran  bantuan  dalam pencapaian  target  10  juta  peserta  di  tahun  2019  (Ristu  Hanafi,  2019).  Berdasarkan  laporan penguatan peluang ekonomi keluarga penerima PKH di empat kabupaten di Jawa, kemampuan program  dalam  meningkatkan  perekonomian  keluarga  hanya  12%  pada  tahun  2019  dari keluarga penerima manfaat tahun 2017 dan 2018. Menurut Kemensos, lemahnya kemampuan peningkatan ekonomi karena rendahnya kolaborasi antara PKH dengan  Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (MAHKOTA & SMERU, 2020).
Selanjutnya,  tulisan  ini  memetakan  persoalan  PKH  yang  terkait  dengan  penerima program. Wabah Covid-19 telah berdampak terhadap penambahan kelompok miskin sebesar 4,99%  atau  sebanyak  6,88  juta  orang  yang  belum  terjaring  dalam  PKH.  Angka  ini diproyeksikan menjadi tambahan KPM dalam beberapa tahun ke depan. Penambahan jumlah KPM diprediksi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat.
Beberapa  kajian  menunjukkan  bahwa  KPM  memiliki  ketergantungan  yang  tinggi terhadap  program  PKH,  sehingga  mereka  cenderung  untuk  tidak  mau  melakukan  graduasi
mandiri (Habibullah, 2017; Ayurestianti, 2017; Suleman dan Resnawaty, 2019; Risqina 2020; Beni dan Manggu 2020; Sari dan Marom 2020). Salah satunya karena tidak adanya program pemberdayaan lanjutan yang mendorong mereka untuk mengembangkan ekonomi produktif. Selain  itu,  karena  program  yang  ada  tidak  melibatkan  partisipasi  masyarakat,  sehingga masyarakat hanya tahu menerima bantuan. Program lanjutan dari PKH dinilai penting untuk mewujudkan perlindungan sosial yang lebih komprehensif.
Masalah  lain  terdapat  terkait  perbandingan  kualitas  pendidikan  dan  kesehatan  yang didapatkan KPM di kawasan perbatasan Indonesia lebih rendah, dibandingkan dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang ada di negara tetangga (Beni dan Manggu 2020). Peningkatan kualitas  pada  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  dipandang  perlu  untuk  diupayakan,  agar kualitas hidup KPM meningkat.
Pada bidang kesehatan peningkatan kualitas tidak hanya pada  fasilitas dan pelayanan namun juga program nutrisi seimbang yang selama ini belum dijalankan dengan baik, karena masih  berfokus  pada  pemenuhan  beras  sebagai  makanan  pokok  (Habibullah,  2017). Sedangkan, bidang pendidikan perlu memperhatikan masalah akses (Beni dan Manggu 2020), karena tidak sedikit kendala bersekolah adalah masalah biaya dan keamanan akses menuju ke sekolah. Meskipun di satu sisi masih terdapat kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk memprioritaskan sekolah (Sari dan Marom, 2020).
Pemetaan berikutnya mengenai hambatan fasilitator dalam memberikan pendampingan sosial  kepada  KPM.  Studi-studi  Ariwibowo  dan  Lina  F  (2019),  Susantyo,  Badrun  dan Togiaratua  (2018),  Ocktilia  dan  Desi  (2018),  Riswantoro  (2018)  mengemukakan  persoalan yang  dihadapi  fasilitator.  Fasilitator  mengalami  beban  kerja  di  lapangan  dengan  sistem penggajian yang tidak seimbang. Kemudian, mendapat benturan respon dari komunitas adat karena  perbedaan  nilai  yang  diyakini  terhadap  program  kegiatan  P2K2  (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga). Namun disisi lain, ada yang mengatakan bahwa fasilitator belum optimal melakukan pendampingan karena kurang memahami kepentingan dari kegiatan P2K2.  Persoalan akurasi data juga masih menjadi kendala dalam memastikan target intervensi program, sehingga menghambat integrasi perlindungan sosial.
Transformasi  perlindungan  sosial  menuju  masyarakat  produktif  juga  sejalan  dengan pandangan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) selaku organisasi yang dibentuk pemerintah untuk mengharmonisasi kebijakan perlindungan sosial di masing- masing Kementerian/Lembaga. Bersama dengan organisasi di luar pemerintahan, disimpulkan bahwa masa depan perlindungan Indonesia tidak hanya hadir bagi kelompok miskin tetapi juga mereka yang rentan di kelas menengah atau missing middle seperti kelompok pekerja sektor informal, anak-anak dan kelompok lanjut usia.
Dengan  mengusung  konsep  perlindungan  sosial  sepanjang  hayat,  maka  area  yang dicita-citakan akan mampu melindungi anak usia pra sekolah, usia sekolah, usia produktif, dan lansia (TNP2K, 2018). Dalam laporan Bappenas tantangan perlindungan sosial ke depan adalah optimalisasi  sumber  pendanaan  yang  sampai  saat  ini  masih  bergantung  pada  pendanaan pemerintah berupa APBN dan APBD (Bappenas, 2014). Beberapa sumber alternatif yang turut diusulkan  berupa  praktik  zakat,  infaq,  dan  shadaqah,  serta  melibatkan  pihak  swasta  dalam bentuk corporate social responsibility (CSR).
Saat  ini  dalam  aspek  sumber  pendanaan,  program  perlindungan  sosial  diatur  oleh peraturan menteri keuangan nomor 102/PMK02/2018 yang diklasifikasikan ke dalam anggaran perlindungan  sosial.  Mekanisme  pengusulan  dilakukan  dengan  merencanakan  target  sesuai Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  yang  dilakukan  satu  tahun sebelumnya  dalam  bentuk  rencana  kerja  dan  anggaran  kementerian.  Besaran  anggaran mengacu pada capaian anggaran di tahun sebelumnya. Dengan menggunakan mekanisme plan follow  the  budget ,  maka  mekanisme  perlindungan  sosial  bersifat  target  tahunan  yang  akan meredusir kemiskinan tetapi tidak dapat menghilangkannya.
Kondisi yang terjadi adalah, seandainya program PKH dihentikan di tahun 2020 dan masyarakat miskin tidak juga berpindah menjadi masyarakat produktif, prestasi pengurangan kemiskinan  melalui  PKH  rendah  karena  hanya  12%  yang  mampu  melakukan  perubahan menjadi  masyarakat  produktif.  Perlu  dilakukan  alternatif  pembiayaan  yang  tidak  bersumber dari  APBN  dan  dapat  terintegrasi  langsung  ke  dalam  data  perlindungan  sosial  sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan kesejahteraan.
Sementara itu, anggaran APBN dan stimulus pemerintah terhadap perbaikan ekonomi karena pandemi Covid-19 salah satunya bersumber pada hutang  luar negeri. Kebijakan yang dilaksanakan  dapat  berupa  keringanan  pajak  dan  insentif  bagi  dunia  usaha.  Kebijakan  lain berupa perlindungan sosial bagi kelompok miskin dalam bentuk asistensi sosial temporer BLT (Bantuan Lansung Tunai) dan paket sembako. Kedua bentuk kebijakan akan berdampak pada beban utang negara (Lidya Julita S & Cantika Adinda Putri, 2020).
Pengumpulan dana masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dikelola oleh Kemensos bukan sesuatu yang baru. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, terdapat Permensos 176 tahun 2011 yang kemudian dicabut diganti oleh Permensos 14 tahun 2012  dan  kemudian  dicabut  kembali  digantikan  Permensos  nomor  8  tahun  2019.  Pada Permensos terakhir berisi tentang pengelolaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat dari penyelenggaraan  undian  gratis  berhadiah  dalam  bentuk  uang.  Sesuai  dengan  tujuannya, Permensos  membatasi  diri  pada  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sumbangan  Undian  Gratis Berhadiah (UGB) karena hadiah tidak tertebak atau hadiah tidak diambil pemenang. Sumber lain dapat berupa dana kesejahteraan sosial yang disisihkan oleh penyelenggara UGB berupa dana hibah dalam negeri berupa uang.

## Struktur Real World Menggunakan Rich Picture
Rich Picture merupakan sebuah terminologi yang menunjukkan gambar sebuah situasi yang menggungkapkan segala “kekayaan” elemen-elemen (struktur, proses, orang, isu, konflik dan  suasana)  (Williams  &  Hummelbrunner,  2009).  Pada Rich  Picture (RP)  dapat  dilihat hubungan perlindungan sosial secara sistemik dengan berbagai  aktor dan bagaimana melihat perlindungan  sosial  untuk  meningkatkan  kelompok  miskin  menjadi  sejahtera.  Secara  garis besar  dalam  hal  pendanaan,  terdapat  ketergantungan  keberlangungan  program  melalui anggaran pemerintahan. Dalam aspek organisasi di luar pemerintahan terdapat masukan bahwa perlindungan  dalam  pengentasan  kemiskinan  tidak  cukup  tetapi  harus  di  dorong  ke  ranah pemberdayaan  masyarakat  sepanjang  hayat.  Sedangkan  dalam  hal  pelayanan  PKH  terhadap
KPM masih memiliki catatan seperti kualitas pendidikan, kendala teknis dan ketergantungan pada program.

## Gambar 2
Rich Picture Berdasarkan Situasi Permasalahan
Sumber (Hasil analisis Penulis Unstructure Problem Situation Fase 1)
Permasalahan Tabel 1
Root Definition Berdasarkan Situasi Permasalahan

## ROOT DEFINITIONS
Tindakan X Melalui Y Menghasilkan Z Perlindungan sosial Pemberdayaan KPM Kesejahteraan Sosial Pembiayaan APBN/APBD Optimalisasi Pembiayaan Alternatif Perlindungan sosial komprehensif Existing PKH Memberikan perlindungan Missing Middle Perlindungan sepanjang hayat
Sumber (Hasil analisis Penulis Unstructured Problem Situation Fase 1)
Tabel 2 Analisis CATWOE berdasarkan situasi permasalahan. Elemen CATWOE Perlindungan Sosial Customers Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan Masyarakat Miskin yang terdiri dari Anak, Usia Produktif, Lanjut Usia, dan Ibu Hamil Actors Kemensos, Dinas Sosial, Organisasi di luar pemerintahan, Fasilitator Trans- formation Perubahan yang ingin dicapai adalah menurunkan angka kemiskinan dengan memberikan perlindungan pada kelompok miskin untuk bisa bertahan hidup. Transformasi lain yang ingin  dicapai  menjadi  masyarakat  produktif  yang  tidak  lagi  bergantung  pada  program perlindungan sosial.
World- view Kemensos  dan  dinas  sosial  berpandangan  CCT  dalam  bentuk  PKH  di  Indonesia  secara efektif sukses menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang akan dilakukan kedepan untuk mencapai transformasi dengan memperluas jangkauan bantuan dan ketepatan sasaran bagi mereka yang sesuai dengan kriteria penerima perlindungan.
Organisasi di luar pemerintahan berpandangan konsep perlindungan sosial dalam bentuk PKH perlu di tingkatkan dalam bentuk perlindungan sepanjang hayat diawali dari usia pra sekolah, sekolah, produktif dan lansia. Rentannya kelompok missing middle yang mudah mengalami  gejolak  stabilitas  ekonomi  ketika  terjadi  peristiwa  tertentu  seperti  dampak Covid  19,  maka  perlu  dimasukkan  kedalam  program  perlindungan  sosial  tidak  hanya berfokus pada masyarakat miskin.
Fasilitator berpandangan keberhasilan PKH didukung oleh sosialisasi dan pendampingan kepada  masyarakat  miskin  salah  satunya  melalui  pertemuan  peningkatan  kapasitas keluarga (P2K2) Owners Kemensos, Dinas Sosial, Organisasi di luar pemerintahan Environ- mental  Cons- traints Kebijakan  PKH  diciptakan  dalam  lingkungan  demokrasi  pancasila  yang  berupaya menciptakan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia.  Sehingga  sasaran  program berfokus  pada  kelompok  miskin  yang  sangat  rentan  mengakses  fasilitas  kesehatan, pendidikan, dan nutrisi yang menunjang. Terdapat beberapa kendala yang akan dihadapi yaitu  kuota  pendanaan  APBN  yang  terbatas  untuk  perlindungan  sosial,  adanya  tekanan penggunaan teknologi digital, dan kondisi pandemi yang mendorong new normal
Sumber (Hasil Analisis Penulis Unstructure Problem Situation Fase 1)

## Model Dinamika Permasalahan menggunakan Causal Lood Diagram (CLD)
Berdasarkan analisa CATWOE dan RP di dapat permodelan menggunakan SD berupa Causal Loop Diagram yang menghubungkan berbagai variabel.  Metode CLD ini digunakan untuk  memahami  pola  relasi  dan  situasi  dinamis,  dengan  menghubungkan  variabel-variabel
dan  menunjukkan  hubungan  sebag-akibat  diantara  variabel,  dimana  konsep  dasarnya  adalah “ feedback” yang digambarkan menggunakan loop (lingkaran) (Williams & Hummelbrunner, 2009).  Model  SD  sesuai  pada  tahap  3  menghubungkan  setiap root  definition dengan menekankan bahwa konteks diagram dibuat sebagai dasar cara model konseptual kerja yang digunakan  dalam  SSM,  dengan  menggambarkan  dunia  nyata  dan  dalam  istilah  sistemik, hermeneutik, fenomenologis dan epistemologis. Sehingga penggunaan kata kerja diperlukan untuk memenuhi syarat dalam diagram, bukan ¨ nouns ¨ dan substantif yang digunakan dalam SD.  Hubungan  itu  ada  tiga  macam  yaitu  hubungan  sebab  akibat,  perubahan  materi  dan perubahan  informasi.  Diagram  konteks  ini  dapat  dilihat  pada  bagan  4  yang  berbasis  pada masalah pada tahap sebelumnya. Sedangkan bagan 5 adalah diagram sebab akibat problematik dari  interpretasi  khusus  dari  situasi-masalah  berdasarkan  definisi  akar  bermasalah  yang disajikan pada tahap 3.

## Gambar 3
Causal Loop Diagram Situasi Permasalahan
Sumber (Analisis Penulis Root Definition dan CATWOE tahap 3)

## Tabel 3

## Karakteristik looping
Loop Number 1 of length 1
Optimalisasi Pembiayaan Alternatif -Perlindungan Sosial Komprehensif ( R einforcing)
Loop Number 2 of length 1
Loop Number 4 of length 1
Optimalisasi Pembiayaan Alternatif-Perlindungan Sosial ( R einforcing)
Loop Number 5 of length 2
Perlindungan Sosial Pemberdayaan KPM Kesejahteraan Sosial Pembiayaan APBN/APBD Optimalisasi Pembiayaan Alternatif Perlindungan Sosial Komprehensif Existing PKH Memberikan Perlindungan Missing Middle Perlindungan Sepanjang Hayat + + + - + + + + + + + + + + - + +
Optimalisasi Pembiayaan Alternatif-Pemberdayaan KPM ( R einforcing)
Loop Number 3 of length 1
Optimalisasi Pembiayaan Alternatif-Memberikan
Perlindungan Missing Middle ( R einforcing)
Optimalisasi Pembiayaan Alternatif- Perlindungan Sosial ( R einforcing)-Pembiayaan APBN/APBD ( B alance to R einforcing)
Loop Number 6 of length 2
Optimalisasi Pembiayaan Alternatif- Perlindungan Sosial ( R einforcing)- Pemberdayaan KPM ( R einforcing)

## Sumber (Hasil Analisis Penulis Root Definition dan CATWOE tahap 3)
Menggunakan  sudut  pandang  ini  maka,  variabel  optimalisasi  pembiyaan  alternatif  menjadi penyebab  tidak  langsung  dari  peningkatan  kesejahteraan  sosial.  Sedangkan  semua  variable penyebab kesejahteraan sosial, dipengaruhi oleh variable optimalisasi pembiayaan alternative. Sehingga  variabel  optimalisasi  pembiayaan  alternatif  merupakan  variabel  yang  memiliki paling  banyak  loop  dalam  usaha  peningkatan  kesejahteraan,  dengan  keseluruhan  sifat  loop berupa Reinforcing. Reinforcing adalah situasi dimana semua variabel merespon satu sama lain dalam arah yang sama, sehingga antar variabel memiliki hubungan yang saling menguatkan (Williams & Hummelbrunner, 2009). Kesimpulan CLD dimungkinkan variabel optimalisasi pembiayaan alternatif merupakan variable kunci, atau variabel leverage yang jika dilakukan perbaikan  berfokus  pada  optimalisasi  pembiayaan  alternatif  akan  berdampak  pada  variabel lainnya dalam mentransformasikan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif.

## Membandingkan model CLD Tahap 4  atau model penyelesaian permasalahan tahap 7 terhadap Tahap 2 Rich Picture.
Pada  RP  dapat  dilihat  bahwa  aspek  pendanaan  memiliki  permasalahan  berupa keterbatasan  dan  ketergantungan  terhadap  pembiayaan  pemerintah.  Sedangkan  pada  aspek penerimaa  manfaat  (KPM)  memiliki  permasalahan  berupa  kendala  teknis,  ketergantungan terhadap  program  perlindungan,  serta  rendahnya  kualitas  pendidikan  dan  kesehatan.  Pada aspek fasilitator program, terdapat ketidak berimbangan beban kerja di lapangan dengan sistem penggajian. Pada aspek dorongan organisasi di luar pemerintah serta kajian TNP2K program CCT tidak cukup menyelesaikan kemiskinan. Perlu dimensi pemberdayaan untuk memastikan KPM  betul-betul  mampu  menjadi  keluarga  mandiri  tanpa  ketergantungan  pada  program. Sementara,  kelompok  organisasi  juga  mendorong  perlindungan  sosial  yang  lebih  inklusif menyasar  pada  kelompok  kelas  menengah  yang  rentan missing  middle terutama  di  sektor
informal  yang  sampai  saat  ini  tidak  ada  perlindungan  sosial  pemerintah  yang  melayani kebutuhan mereka.
Perbandingan tahap 2 berupa RP dengan model tahap 4 memberikan titik tumpu pada optimalisasi pembiayaan alternatif sebagai variabel leverage yang akan berpengaruh terhadap kemampuan variabel lain seperti perluasan sasaran penerima manfaat, penyesuaian beban kerja fasilitator  dengan  sistem  penggajian  yang  layak,  pelayanan  perlindungan  sosial  yang  lebih inklusif dengan dengan memasukkan kelas missing middle .
Pada posisi ini maka, perbandingan tahap 2 dan 4 terhadap tahap 7 perlu memasukkan pandangan baru dalam bentuk skema optimalisasi pembiayaan alternatif menggunakan welfare state yang  secara feasible dapat  diterapkan  melalui  pemanfaatan  teknologi  dengan  cara mengumpulkan  sumber  daya  di  masyarakat  yang  tersebar  berupa  pendanaan  bersama crowdfunding .
Penerapan budaya yang layak sesuai dengan perubahan sistem yang diinginkan.
Indonesia  belum  sepenuhnya  menerapkan  pandangan  budaya welfare  state pada perlindungan  sosial.  Berakar  pada  demokrasi  pancasila,  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia dimaknai dalam perlindungan sosial terstruktur dan masif diberikan pada kelompok miskin.  Kebijakan  ini  tentu  bersumber  pada  keterbatasan  kemampuan  negara  memberikan insentif. Fenomena ini tidak bisa lepas dari bagaimana negara mendapatkan sumber pendapatan berupa  pajak  nasional  dan  daerah.  Alih-alih  meningkatkan  perlindungan  sosial  untuk  kelas missing middle dan pemberdayaan sosial menuju masyarakat produktif, untuk menghilangkan kemiskinan  saja  masih  menjadi  permaslahan  yang  perlu  diselesaikan  apalagi  dengan bertambahnya kelompok miskin baru karena dampak Covid 19. Pada posisi ini perlu adanya pandangan baru berupa pengelolaan kebijakan perlindungan sosial berbasis welfare state yang dapat diterapkan sesuai dengan perubahan sistem yang diinginkan.
Sebagai  sebuah  produk  budaya, welfare  state sudah  dilaksanakan  di  German  sejak tahun 1870 sebagai bagian dari pandangan Bismarck's conservative reforms . Pada era modern, TH Marshall mengidentifikasi welfare state mengkombinasikan demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme yang sudah lama diterapkan sejak tahun 1930 an di Netherlands, France, Uruguay, New Zealand dan United Kingdom sebagai hak sipil dan politik.
Di  Indonesia  yang  membuat  pandangan welfare  state berbeda  adalah  bagaimana  cara pemerintah mengelola  pajak  sebagai  sumber  pendapatan  negara.  Dengan  mendasarkan  pada
data  rasio  gini  Maret  2020  sebesar  0,381  (BPS,2020)  yang  berarti  kesenjangan  pendapatan bertambah dengan adanya Covid 19 serta gambaran ketimpangan 1 persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional (TNP2K,2019), maka jika dinaikkan jadi 10 persen keluarga mampu  menguasai  70  persen  (aset  negara).  Artinya  sisanya  90  persen  penduduk memperebutkan  30  persen  sisanya.  Dalam  pandangan welfare  state untuk mendekatkan kesenjangan,  negara  harus  secara  aktif  dan  masif  memberlakukan  pajak  progresif  terutama pada kelompok 10 persen keluarga kaya untuk didistribusikan kepada mereka yang masuk pada kelompok 90 persen dalam bentuk perlindungan sosial dan jaminan sosial.
Pada saat ini instrumen pajak berlaku sama bagi semua dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Daerah. Alasan keadilan sosial dan demokrasi pancasila membuat pemerintah tidak menerapkan pajak progresif karena akan berdampak pada dimensi sosial  dan  politik  bagi  10  persen  keluarga  kaya  yang  dalam  faktanya  mereka  mempunyai karyawan dari kelompok 90 persen yang berdampak luas terutama dampak keberlangsungan usaha seperti potensi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pemutusan kontrak.
Contoh baik dapat dilihat penerapan Welfare State di Swedia, Denmark, dan Perancis. Untuk  mengatasi  kesenjangan  pemerintah  tidak  harus  bekerja  sendiri  termasuk  dalam  hal pendanaan  yang  dapat  bekerja  sama  dengan  pihak  swasta  (Paul  Spicker,  2000).  Kritikan terhadap  pandangan  Spicker,  keterlibatan  pendanaan  swasta  berpotensi  mempunyai  faktor kepentingan  yang  dikembalikan  dalam  bentuk  keuntungan  lain  seperti  iklan  dan  pemasaran produk.  Maka  dalam  pandangan welfare  state diperlukan  sumber  pendanaan  alternatif  lain yang murni bertujuan untuk melakukan perlindungan dan jaminan sosial sekaligus mengurangi kesenjangan dalam bentuk transformasi masyarakat miskin menuju masyarakat produktif.
Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan besarnya jumlah penduduk Indonesia  melalui  pendanaan  bersama  bersifat  sukarela  sebagai  budaya  baru  mencerminkan konsep welfare  state .  Terdapat  pergeseran  pandangan  dari  pendanaan  bersumber  pada instrumen  pajak  yang  memaksa coersive menjadi  ajakan  pemerintah  yang  bersifat  sukarela persuasive. Budaya  pendanaan  bersama  yang  diterapkan  dalam  bentk crowdfunding yang penerapannya  dapat  diintegrasikan  dengan big  data yang  menghubungkan  data  keluarga penerima manfaat, program pemberdayaan usaha, serta pemerataan serapan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang terhubung ke pasar.

## Membangun model sistem dinamis dari penyelesaian permasalahan
Berdasarkan  langkah  tahap  6  memasukkan  budaya  yang  dapat  dikembangkan  untuk perbaikan  sistem,  maka  di  dapat  permodelan  sistem  dinamis  dengan  variabel crowdfunding sebagai pembiayaan alternatif yag terintegrasi dengan big data e-PKH serta pengintegrasiaan terhadap Kredit Usaha Mikro, Kube PKH, Kebutuhan Pasar, Pelatihan/Sertifikasi, dan Sektor Informal.  Sistem Crowdfunding berbentuk  skema  pendanaan  yang  ditawarkan  kepada  kelas menengah dan atas secara sukarela membantu kepada mereka yang membutuhkan.
Rich Picture berdasarkan budaya layak sesuai dengan sistem yang diinginkan

## Gambar 4

## Solving Situation

## Sumber (Hasil Analisis Penulis)
Menu aplikasi berisi tentang data PKH beserta profil peserta dan kondisi ekonomi yang ingin  ditingkatkan.  Aplikasi  juga  diisi  dengan  skema  pendanaan  kredit  usaha  mikro  yang ditawarkan kepada masyarakat luas dalam bentuk urunan kredit tanpa bunga yang disalurkan secara berkesinambungan untuk membiayai kelompok lain bagi yang sudah selesai melunasi
kewajiban bayar. Untuk menjaga keberlangsungan program terus berjalan big data juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan pasar baik berupa barang dan jasa maupun kebutuhan pasar tenaga kerja yang dibuktikan dengan peningkatan pelatihan atau sertifikat.

## Pemecahan masalah berdasarkan RD pada langkah sebelumnya
Berdasarkan  langkah  tahap  7  dapat  diketahui root  definition awal  dengan  berbagai permasalahan  jaminan  pengaman  sosial  perlu  di  integrasikan  dengan  program  nyata pengentasan  kemiskinan  dan  pemberdayaan  seperti  KUR  dan  KUBE  serta  memperhatikan kebutuhan pasar terhadap hasil produksi PKH dan kebutuhan pasar tenaga kerja terutama di sektor  formal.  Upaya  pengintegrasian  dapat  dilakukan  dengan  pemanfaatan  big  data menggunakan konsep negara kesejahteraan dalam bentuk crowdfunding yang menjembatani antara  kelas  menengah  -  atas  dan  bawah  dalam  bentuk  penyaluran  dana  bersama  yang dikoordinasi oleh pemerintah yang dapat dilihat pada RD tahap 7

## KESIMPULAN

## Penerapan kelayakan kultural dan Perubahan sistem yang diinginkan dalam dunia nyata
Setelah penyesuaian telah dilakukan di antara tahap 8, 2 dan 7 serta di antara tahap 5, 6 dan 7, dapat disimpulkan perubahan yang layak secara budaya dan diinginkan secara sistemik siap untuk diimplementasikan di dunia nyata. Dalam konteks analisis pemodelan sosial: Studi Soft  System  Dynamic  Methodology (SSDM)  melengkapi System  Thingking  Causal  Loop Diagram (CLD)  terhadap  Crowdfunding  dalam  pandangan  negara  kesejahteraan:  Dampak revolusi industri 4.0 dan covid-19 terhadap program perlindungan sosial, beberapa masukan yang dapat di terapkan adalah:
• Pemberdayaan Masyarakat Miskin (+)
• Pengintegrasian KUBE dengan kebutuhan pasar (+)
• Pengintegrasian pelatihan penerima PKH dengan data kebutuhan sektor formal (+)
• Melepas ketergantungan APBN dan APBD (+)
• Melibatkan  masyarakat  kelas  menengah  dan  atas  dengan  meningkatkan  solidaritas sosial (+)
• Pengelolaan  Big  Data  sebagai  sumber  analisis  kebijakan  sekaligus  alat  intervensi sosial (+)

## Learning Points
Tahap selanjutnya adalah poin-poin pembelajaran yang didapat dari dunia nyata. Hasil analisis sensitivitas simulasi sistem komputer model problematis dan penyelesaian (Tahap 4
dan  7  dalam  SSDM)  dapat  membawa  beberapa  wawasan  untuk  belajar  tentang  perilaku 'patologis'  dan  'sehat'  dari  sistem  yang  sedang  dipelajari.  Contohnya  meskipun  menganut negara  demokratis,  penggabungan  konsep  welfare  state  utuk  meningkatkan  kelompok masyarakat  yang  tidak  mampu  mengakses  layanan  dapat  secara  inklusif  mengurangi kesenjangan perekonomian dan menangulangi kemiskinan.
Di sisi lain, proses implementasi Tahap 9, juga dapat membawa beberapa wawasan dari pengalaman menerapkan apa yang diusulkan pada tahap 6, untuk tujuan pembelajaran seperti dalam  konsep  sistem  ternyata  setiap  bidang  menjalin  suatu  rangkaian  yang  berkaitan  secara sistemik. Perubahan layanan big data misalnya dapat berdampak pada semua bidang misalkan pengabungan  data  kelompok  miskin  dengan  data  kebutuhan  industri  dapat  digunakan  oleh pemerintah mendistribusikan  secara merata  potensi  pemberdayaan  sosial  baik  dalam  bentuk produk sepertu hail usaha dari KUBE maupun dalam bentuk tenaga kerja yang diterima oleh pasar.
Setelah melalui sepuluh tahapan SSDM dalam konteks Crowdfunding dalam pandangan negara  kesejahteraan:  Dampak  revolusi  industri  4.0  dan  covid-19  terhadap  program perlindungan  social,  saran  akademik  yang  dapat  diberikan  adalah  perlunya  kajian  lanjutan mengenai  kelayakan Crowdfunding sebagai  cara  baru  pemerintah  dalam  menyikapi perlindungan perlindungan sosial. Tindak lanjut kebijakan pelepasan ketergantungan terhadap APBN  dan  APBN  akan  berdampak  pada  membaiknya  perekonomian  negara  terutama menghadapi ancaman resesi akibat Covid 19. Implikasi kebijakan ini tentu tidak akan diterima dengan  mudah  oleh  kelompok  menengah  atas  sebagai  pihak  yang membantu,  tetapi  dengan akuntabilitas dan transparansi Big Data perlindungan sosial yang dapat di akses oleh semua pihak dapat dijadikan pintu masuk untuk mengajak mereka yang peduli terhadap sesama.
Melalui  artikel,  dapat  pula  dijadikan  contoh  penerapan  metodologi  SSDM  dengan sumber data digital paper. Digital paper yang banyak dan beragam dapat dijadikan sebagai sumber  informasi  yang  memberikan  keberagaman  situasi  dan  sudut  pandang  pada  sebuah kondisi real  word . Digital paper secara  implisit  juga  memberikan  informasi  mengenai hubungan-hubungan yang ada dalam sebuah situasi sehingga dapat memberikan analisis pola perilaku  dan  kondisi  dinamis.  Sehingga  mampu  memberikan  gambaran  proyeksi  dari keberadaan  sebuah pemecahan masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Kutipan Buku :
Abbott, Andrew., (2014). Digital Paper: A Manual For Research and Writing With Library and Internet Materials. The University of Chicago Press.
Heimo, Lauri. (2014). The Idea of Conditional Cash Transfers. School of Social Sciences and Humanities. University of Tampere.
Spicker , Paul. (2000). The Welfare State: A General Theory . Sage Publication.
Tomlinson,  Joe.,  (2019).  Justice  In  The  Digital  State:  Assessing  The  Next  Revolution  In Administrative Justice. Policy Press Shorts Policy & Practice.
Wildemuth,  Barbara  M.  (2017).  Applications  of  Social  Research  Methods  to  Qusetion  in Information and Library Science. Second Edition. Libraries Unlimited. California.
Williams,  Bob  and  Richard  Hummerlbrunner,  (2009). System  Concept  in  Action:  A Practitioner’s Toolkit. Stanford University Press
Kutipan Artikel Jurnal :
Adato, M. & Hoddinott, J. (2007)  Conditional Cash Transfer Programs: A Magic Bullet for Reducing  Poverty?  2020  Focus  Brief  on  the  World’s  Poor  and  Hungry  People. Washington: International Food Policy Research Institute.
Agriwal, Anjay, C. Catalini dan A. Goldfarb. 2014. Some Simple Economics of Crowdfunding.
Innovation  Policy  and  the  Economy,  Vo.  14  no.1  (Januari  2014):  63  -  97, https://www.jstor.org/stable/10.1086/674021
Ayurestianti. 2017. Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH). Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan vol.1, no.2 hal 405-526
Bapenas. (2014). Perlidungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan. Direktorat Perlindungan  dan Kesejahteraan Masyarakat. Kemen PPN/Bappenas.
Beni,  Sabinus  &  Blasius  Manggu.  (2020).  Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Perbatasan. Sosio Konsepsia Vol 9, No 2, Januari - April, Tahun 2020.
Cecere, Grazia, F. Le Guel dan F. Rochelandet. 2017. Crowdfunding and Social Influence: an Empirical Investigation. Applied Economics, vol.49 no.57 5802-5813, https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1343450
Gea,  Fikar  Damai  S.  (2016).  Crowdfunding:  Gerakan  Baru  Kegotongroyongan  di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Kolektif dalam Media Baru). Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V, Vol. II, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia, Padang 18  -19 Mei 2016.
Habibullah, (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. Sosio Informa Vol. 3, No. 01, Januari – April 2017.
Irfan,  Maulana.  (2016).  Crowdfunding  Sebagai  Pemaknaan  Energi  Gotong  Royong Terbarukan. Social Work Journal,
Vol 6, no 1 2016, https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13145
Kustanto,  Munari.  2019.  Konstruksi  Soial  Tentang  Pendidikan  Pada  Keluarga  Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidoarjo. Sosio Konsepsia Vol. 8, No 03, Mei - Agustus, Tahun 2019.
Risqina, Eky. 2020. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten  Pekalongan  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Wonopringgo).  Tesis  Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Semarang
Risqiana, Eky. (2019). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringgo). Universitas Negeri Semarang.
Rodriguez-Ulloa, R. & Alberto Paucar-Caceres, (2005). Soft System Dynamics Methodology (SSDM):  Combining  Soft  Systems  Methodology  (SSM)  and  System  Dynamics  (SD). Systemic  Practice  and  Action  Research  volume  18,  pages303–334(2005) https://doi.org/10.1007/s11213-005-4816-7
Sari, A. Gita dan Aufarul Marom. 2020. Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Jurnal of Public Policy and Management Review, Vol.9 no.1
Suleman, S. Adisanjaya dan R. Resnawaty. 2019.  Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 6 No.3
Kutipan Website :
BPS. (2020). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2020. Badan Pusat Statistik.
https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1748/gini-ratio-maret-2020-tercatat- sebesar-0-381.html
Fauzia, Mutia. (2020). Pemerintah Proyeksi Ekonomi RI Negatif 3,8 Persen Kuartal II 2020, https://money.kompas.com/read/2020/06/19/120300626/pemerintah-proyeksi-ekonomi- ri-negatif-3-8-persen-di-kuartal-ii-2020?page=1 . diakses 19 Juni 2020.
Fauzia,  Mutia.  (2020).  Semua  Sektor  Anjlok  Akibat  Corona,  Realisasi  Penerimaan  Pajak Jeblok, https://money.kompas.com/read/2020/06/16/144308526/semua-sektor-anjlok- akibat-corona-realisasi-penerimaan-pajak-jeblok?page=2 .
Hanafi, Ristu., (2019). Agar Akurat, Kemensos Mulai Terapkan e-PKH. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4655180/agar-akurat-kemensos-mulai- terapkan-e-pkh diakses 23 Juni 2020.
Huda, Kharisma., Diah Hidayati, & SMERU. (2020). Strengthening Economic Opportunities For Program Keluarga Harapan Families. Kemensos, https://kemsos.go.id/buku-laporan- studi-program-keluarga-harapan-pkh diakses 19 Juni 2020.
Julita  S,  Lidya.  &  Cantika  Adinda  Putri.,  (2020)  Perangi  Covid-19  Paksa  Jokowi  Tambah Pembiayaan APBN Rp 853 T. Kusuma, Hendra. (2020). Kengerian Corona: Cuma dalam 2  Bulan  Terjadi  Lonjakan  Kemiskinan, https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-5004662/kengerian-corona-cuma-dalam-2-bulan-terjadi-lonjakan-kemiskinan .
Manalu, Sonny W. (2019). Kemensos Luncurkan Aplikasi e-PKH, https://www.kemsos.go.id/kemensos-luncurkan-aplikasi-e-pkh , diakses 19 Juni 2020.
Nugraheny,  Dian  Erika.,  (2020).  Data  Penerima  Bansos  Bermasalah,  Ini  Penjelasan Kemensos. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/15065431/data-penerima- bansos-bermasalah-ini-penjelasan-kemensos?page=all. diakses 23 Juni 2020.
PKH (2020). Apa Itu
Program Keluarga Harapan. Kemensos, https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1 , diakses 19 Juni 2020.
Republik Indonesia. (2018) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 102/PMK02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Republik Indonesia (2019) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Dalam Bentuk Uang. Jakarta: Kementerian Sosial. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406172449-4-150109/perangi- covid-19-paksa-jokowi-tambah-pembiayaan-apbn-rp-853-t diakses 24 Juni 2020 .
Sugianto,  Danang.,  (2020).  Mensos  Akui  Tak  Verifikasi  Data  Penerima  Bansos  Tunai. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5021096/mensos-akui-tak-verifikasi- data-penerima-bansos-tunai diakses 23 Juni 2020.
TNP2K. (2019). Penyampaian
Laporan Akhir TNP2PK 2014-2019.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=jmDckDwCfZw diakses  17  Agustus 2020.
TNP2K.  (2018).  The  Future  of  The  Social  Protection  System  in  Indonesia:  First  Edition. http://www.tnp2k.go.id/downloads/the-future-of-the-social-protection-system-in- indonesia:-social-protection-for-all