## PELAYANAN AKSESIBILITAS JALAN UMUM (JALUR PEDESTRIAN) BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI KOTA SERANG)

## Budi Hasanah
Universitas Serang Raya, Indonesia budihasanah@rocketmail.com
Abstract : Public services are the service given by the Government, this study was held in government of Serang city Banten Province. The  government  had  to  distribute  the  services  equally  in  order  to fulfill  the  need  all  people,  without  exception.    One  of  the  public service  is  the  accessibility  service.One  of  the  accessibility  is  the access  of  pedestrian  way  for  disability  people.  This  research  was aimed  to  describe  and  analyze  how  the  accessibility  service  of pedestrian way for disability people. The research was a descriptive study case with qualitative approach, and used academic literature survey  in  public  service  science  to  fulfill  the  relevant  concept  of study  of  public  road  (pedestrian  way)  accessibility  service  for disability  people.The  data  technique  used  any  sources  and literatures; the government documents, electronic media coverage, journal  and  any  relevant  references  from  the  expert.Beside,  the researcher  also  used  photo  field  documentation  technique  and observation  to  strengthen  the  data.The  results  showed  that  the public  pedestrian  way  service  for  disability  people  in  Serang  City wasn’t  good.It  was  mean  that  the  accessibility  of  pedestrian  way wasn’t  pleasant  for  disability  people  and  made  them  difficulty  in mobility and independency, and they also difficult to participate as citizen like other normal people equally.
Key word : Public Service, Pedestrian Way, Disability People.
Abstrak  : Pelayanan  publik  merupakan  bentuk  pelayanan  yang diberikan  oleh  penyelenggara  pelayanan  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  Kota  Serang  Provinsi  Banten.  Pemerintah  harus  dapat mendistribusikan  pelayanan  tersebut  secara  adildalam  upaya pemenuhan  kebutuhan  kepada  semua  lapisan  masyarakat  tanpa
terkecuali.  Salah  satu  jenis  pelayanan  publik  yang  berhak masyarakat  peroleh  adalah  pelayanan  aksesibilitas.  Penyediaan aksesibilitas  salah  satunya  akses  dalam  bentuk  fisik  yaitu aksesibilitas jalan umum dengan cara menyediakan jalur pedestrian (trotoar)  bagi  penyandang  disabilitas.Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  melakukan  analisis  bagaimana pelayanan  aksesibilitas  jalan  umum  (jalur  pendestrian)  bagi penyandang  disabilitas.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi kasus  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif . dengan  menggunakan  teknis  survei  literatur  akademis  di  bidang keilmuan pelayanan publik untuk memperoleh konsep-konsep yang relevan  dengan  kajian  pelayanan  aksesibilitas  jalan  umum  (jalur pedestrian) bagi penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data ini melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur, baik berasal dari  dokumen  pemerintah  serta  pemberitaan  media  massa elektronik, jurnal dan berbagai buku yang terkait dengan penelitian ini. selain itu peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi yang ada  di  lapangan  dalam  bentuk  foto-foto  serta  dilakukannya pengamatan  di  lapangan  untuk  memperkuat  data  yang  ada.Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelayanan aksesi jalan umum (jalur pedestrian)  bagi  difabel  studi  kasus  di  Kota  Serang  belum  baik. Artinya, aksesibilitas jalur pedestrian tidak ramah terhadap difabel sehingga  menyulitkan  kaum  difabel  untuk  dapat  melakukan mobilitas  dengan  baik  dan  mandiri  serta  kesulitan  untuk berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Kata  Kunci: pelayanan  publik,  Aksesibilitas,  Jalur  Pedestrian, Penyandang Disabilitas

## A. Pendahuluan
Setiap  Warga  Negara  Indonesia  memiliki  hak  yang  sama untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah tanpa terkecuali.Karena, hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan  prima  kepada  masyarakat  yang  merupakan  perwujudan kewajiban  aparatur  negara  sebagai  abdi  masyarakat.  Pelayanan publik  merupakan  Jenis  pelayanan  yang  diterima  oleh  masyarakat tersebut  seperti  pelayanan  adminsitratif,  pelayanan  jasa,  dan pelayanan barang. Pertama, Pelayanan administratif yaitu pelayanan
yang  menghasilkan  berbagai  bentuk  dokumen  resmi  yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan dan penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya.  Dokumen-dokumen  ini  antara  lain  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP),  akte  pernikahan,  akte  kematian,  Buku  Pemilik Kendaraan  Bermotor  (BPKB),  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  Surat Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor  (STNK),  Izin  Mendirikan Bangunan  (JMB),  paspor,  sertifikat  kepemilikan/penguasaan  tanah dan  sebagainya.  Kedua,  pelayanan  barang  yaitu  pelayanan  yang menghasilkan  berbagai  bentuk/jenis  barang  yang  digunakan  oleh publik.  Misalnya  jaringan  telepon,  penyediaan  tenaga  listrik,  air bersih  dan  sebagainya.  Ketiga,  pelayanan jasa  yaitu  pelayanan  yang menghasilkan  berbagai  bentuk  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  publik. Misalnya  pendidikan,  pemeliharaan  kesehatan,  penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebaginya, (Kep. MenpanRB, 2003:63).
Kompleksnya latar belakang masyarakat yang pada akhirnya masyarakat  sulit  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  salah satunya  dialami  oleh  masyarakat  yang  berkebutuhan  khusus  yaitu penyandang disabilitas. Hal ini menimbulkan pemenuhan pelayanan publik  yang  diskriminatif  bagi  mereka.Penyandang  disabilitas  yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan  kesamaan  hak  (UU  RI,  2014:  8).  Penyandang disabilitasadalah  kelompok  masyarakat yang  memiliki  keterbatasan yang  dapat  menghambat  partisipasi  dan  peran  serta  mereka  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Disabilitas  bukan  merupakan  kecacatan semata  namun  merupakan  hasil  interaksi  dari  keterbatasan  yang dialami  seseorang  dengan  lingkungannya,  bukan  hanya  fisik  atau jiwa,  namun  merupakan  fenomena  multi  dimensi  yang  terdiri  dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan (Kemenkes RI, 2016).
Masyarakat  penyandang  disabilitas  sampai  saat  ini  masih menjadi  bagian  masyarakat  minoritas  yang  masih  kurang diperhatikan  dengan  baik  oleh  pemerintah  salah  satunya  dalam aspek  aksesibilitas  sehingga  mereka  kesulitan  dalam  melakukan
mobilitas.Penyandang  disabilitas  seakan  sulit  untuk  “bergerak”. Penyandang disabilitas bisa dialami oleh siapapun, baik laki-laki atau perempuan,  usia  muda  atau  tua,  tidak  memandang  suku  atau  ras, rakyat  miskin  atau  berada.  Artinya,  penyandang  disabilitas  tidak memandang  latar  belakang  seseorang  sehingga  dapat  dialami  oleh siapaun.  Walaupun  demikian,  bukan  berarti  penyadang  disabilitas luput  dari  perhatian  pemerintah  karena  pemerintah  memiliki kewajiban  untuk  memenuhi  hak  setiap  warga  negaranya  tanpa terkecuali  termasuk  masyarakat  yang  menyandang  disabilitas.  Hak setiap  warga  negara  yang  dimaksud  seperti  hak  memperoleh kesehatan, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak pemperoleh pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budanya demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya sebagai manusia.
Menurut  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas)  pada tahun  2012,  penduduk  Indonesia  yang  menyandang  disabilitas sebesar  2,45  persen  yaitu  sebanyak  2.126.000  jiwa  (Kemenkes  RI, 2014).  Berikut  Peningkatan  dan  penurunan  persentase  penyandang disabilitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar: Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Data Susenas 2003, 2006, 2009, 2012
Peningkatan  dan  penurunan  persentase  penyandang disabilitas  yang  terlihat dipengaruhi  adanya  perubahan  konsep dan definisi  pada  Susenas  2003  dan  2009  yang  masih  menggunakan konsep  kecacatan  sedangkan  Susenas  2006  dan  2012  telah memasukkan  konsep  disabilitas.  Walaupun  demikian,  jika  kita
bandingkan  antara  Susenas  2003  dengan  2009  dan  Susenas  2006 dengan  2012  terjadi  peningkatan  prevalensi.Berdasarkan  data Susenas  tahun  2012  penyandang  disabilitas  terbanyak  adalah penyandang yang mengalami lebih dari satu jenis keterbatasan, yaitu sebesar 39,97%, diikuti keterbatasan melihat, dan berjalan atau naik tangga seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar: Distribusi Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Disabilitas Berdasarkan Data Susenas Tahun 2012
Berbagai  macam  upaya  yang  telah  dilakukan  baik  oleh pemerintah  pusat  ataupun  pemerintah  daerah  menyangkut penyandang  disabilitas  adalah  dibuatkannya  berbagai  macam regulasi  terlebih  dahulu.Selanjutnya,  pada  proses  implementasi kebijakan publik, Kebijakan yang telah dibuat tesebut masih bersifat abstrak yang harus diinterpretasikan ke dalam kebijakan yang lebih bersifat  teknis  dan  operasional.  Selain  itu,  aktivitas  interpretasi kebijakan juga diikuti dengan kegiatan mengomunikasikan kebijakan (sosialisasi)  agar  seluruh stakeholders dapat  mengetahui  dan memahami  apa  yang  menjadi  arah,  tujuan,  sasaran  (kelompok sasaran)  dan  yang  lebih  penting  mereka  akan  menerima, mendukung,  dan  bahkan  mengamankan  pelaksanaan  kebijakan tersebut  (Widodo,  2007).  Pemerintah  daerah  yang  telah  membuat regulasi  secara  khusus  diperuntukan  bagi  penyandang  disabilitas adalah  DKI  Jakarta,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Provinsi  Jawa Timur, dan provinsi Kalimantan Selatan (Rusman, 2017).
Provinsi Banten adalah salah satu bagianprovinsi yang ada di Indonesia  yang  mana  Kota  Serang  menjadi  Ibukota  Provinsi  Banten yang  sampai  saat  ini  belum  membuat  peraturan  daerah  secara khusus bagi penyandang disabilitas sehingga hal ini tercermin pada pemenuhan  kebutuhan  penyandang  disabilitas  yang  masih termarjinalkan dan kurang diperhatikan khususnya pada penyediaan akses.  Hal  ini  mengakibatkan  sulitnya  masyarakat  penyandang disabilitas  dalam  melakukan  mobilisasi  dan  sulitnya  untuk  hidup secara  mandiri.  Jumlah  penyandang  disabilitas  di  Provinsi  Banten kurang  lebih  sebanyak  4.861  orang  dan  ini  hanya  penyandang disabilitas  yang  telah  memiliki  hak  pilih  dalam  rangka  pemilihan kepala  daerah  (pilkada)  pada  awal  tahun  2017  yang  lalu (topmedia.co.id,  2017).  Sedangkan  secara  keseluruhan  jumlah penyandang  disabilitas  di  Provinsi  Banten  adalah  sekitar  15  ribu orang,  mulai  dari  kecacatan  berat,  sedang,  hingga  ringan (ppid.bantenprov.go.id, 2017).Jumlah penyandang disabilitas di Kota Serang  kurang  lebih  200  orang  (Faktabanten.co.id,  2017).  Data tersebut itupun hanya penyandang disabilitas pada usia yang sudah memiliki  hak  pilih  pada  pilkada  tahun  2018  dan  belum  secara keseluruhan  terdata  dengan  baik.  Tujuan  dibuatkannya  aksesbagi penyandang  disabilitasadalah  untuk  menciptakan  keadaan  dan lingkungan  yang  lebih  menunjang  penyandang  disabilitas  sehingga dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
Hak  aksesibilitas  untuk  penyandang  disabilitas  meliputi  hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan  akomodasi  yang  layak  sebagai  bentuk  aksesibilitas bagi  individu  (UU  RI,  2016:8).  Setiap  pengadaan  sarana  dan prasarana  umum  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas. Penyediaan aksesibilitas  salah  satunya  akses  dalam  bentuk  fisik.  Salah  satu bentuk  aksesibilitas  dalam  bentuk  fisik  adalah  aksesibilitas  pada jalan  umum  (PP  R1,  1998:43).Aksesibilitas  pada  jalan  umum  salah satunya  dengan  cara  menyediakan  jalur  pedestrian  (trotoar)  bagi penyandang disabilitas.
Maka,  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  pelayanan  aksesibilitas  jalan  umum  (jalur  pedestrian) bagi penyandang disabilitas (studi kasus di Kota Serang)?.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  kasus  deskriptif dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Lokus  penelitian  ini  di Kota  Serang  Provinsi  Banten  dengan  menggunakan  teknis  survei literatur  akademis  di  bidang  keilmuan  pelayanan  publik  untuk memperoleh  konsep-konsep  yang  relevan  dengan  kajian  pelayanan aksesibilitas  jalan  umum  (jalur  pedestrian)  bagi  penyandang disabilitas.  Teknik  pengumpulan  data  ini  melalui  penelusuran berbagai  sumber  dan  literatur,  baik  berasal  dari  dokumen pemerintah  serta  pemberitaan  media  massa  elektronik,  jurnal  atau penelitian  terdahulu  dan  berbagai  buku  yang  terkait  dengan penelitian  ini.  selain  itu  peneliti  juga  menggunakan  teknik dokumentasi  yang  ada  di  lapangan  dalam  bentuk  foto-foto  untuk memperkuat  data  yang  ada  serta  dilakukannya  pengamatan  di lapangan.  Data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  data  primer  dan sekunder  tersebut  kemudian  diolah  dan  dideskripsikan  dalam bentuk  narasai  sesuai  dengan  kebutuhan  data.  Tahap  selanjutnya yaitu  proses  analisis  data  yang  berdasarkan  teori  dan  konsep pelayanan  aksesibilitas  jalan  umum  (jalur  pedestrian)  bagi penyandang  disablitas dan yang  terakhir adalah  proses  interpretasi data.

## B. Pembahasan
Pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun  pelaksaan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Kep.  Menpan  RB, 2003:63).  Artinya,  pelayanan  publik  adalah  pemenuhan  keinginan dan  kebutuhan  masayarakat  oleh  penyelenggara  negara.  Negara didirikan  oleh  publik  (masyarakat)  tentu  saja  dengan  tujuan  agar dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pada  hakikatnya negara  dalam  hal  ini  pemerintah  (birokrat)  harus  dapat  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Kebutuhan  dalam  hal  ini  bukanlah kebutuhan  secara  individual  akan  tetapi  berbagai  kebutuhan  yang sesungguhnya  diharapakan  oleh  masyarakat  (Poltak,  2014:5). Misalnya kebutuhan akan aksesibilitas jalan publik atau umum (jalur pedestrian)  bagi  penyandang  disabilitas.aksesibilitas  merupakan kemudahan  yang  disediakan  untuk  penyandang  disabilitas  guna
mewujudkan  kesamaan  kesempatan  dimana  penyandang  disabilitas dapat  diartikan  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami  hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU RI, 2016:8).
Terdapat  beberapa    indikator  yang  dapat melihat  gambaran dari kualitas pelayanan itu sendiri sebagai berikut:
1. Kemudahan menggambarkan seberapa mudah layanan pemerintah terakses dan tersedia bagi warga negara 2. Keamanan menggambarkan sejauh mana layanan-layanan
diberikan dengan cara yang membuat para warga negara merasa aman dan percaya diri ketika menggunakannya
3. Keandalan menggambarkan  sejauh  mana  layanan  pemerintah diberikan dengan benar dan tepat waktu
4. Perhatian  personal menggambarkan  sejauh  mana  para  karyawan memberikan  informasi  kepada  para  warga  negara  dan  bekerja dengan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka
5. Pendekatan  pemecahan  masalah menggambarkan  sejauhmana para karyawan memberikan informasi kepada warga negara dan bekerja dengan  mereka  untuk  membantu  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan mereka
6. Kejujuran menggambarkan  sejauhmana  para  warga  negara percaya  bahwa  layanan  pemerintah  diberikan  dengan  cara  adil kepada semua orang
7. Tanggung jawab fiskal menggambarkan sejauhmana warga negara mempercayai  pemerintahan  lokal  memberikan  layanan  dengan cara menggunakan uang secara bertanggugjawab
8. Pengaruh  warga  negara menggambarkan  sejauhmana  warga negara  merasa  bahwa  mereka  dapat  memengaruhi  kualitas layanan  yang  mereka  terima  dari  pemerintah  lokal  (Carlson, 2013:90-91).
Pada  penyediaan  pelayanan  berupa  akses  jalur  pedestrian bagi  difabel  yang  aksesibel  dan  terpenuhinya  kualitas  pelayanan yang baik, terdapat persayaratan teknis yang harus dipenuhi sebagai berikut (Lubis, 2008):
1. Ukuran  dasar  ruang.  Ruang  yang  dimaksud  disini  adalah  ruang pada  jalur  pendestrian  yang  ramah  akan  difabel  dimana  esensi ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu pada  ukuran  tubuh  manusia  dewasa,  peralatan  yang  digunakan, dan  ruang  yang  dibutuhkan  untuk  mewadahai  pergerakan penggunanya.  Hal  ini  harus  memenuhi  persyaratan.  Pertama, ukuran  dasar  ruang  diterapkan  dengan  mempertimbangkan fungsi.  Kedua,  ukuran  dasar  minimum  dan  maksimum  yang digunakan  dalam  pedoman  ini  dapat  ditambah  atau  dikurangi sepanjang asas-asas  aksesibilitas dapat tercapai.
2. Jalur  Pemandu.  Jalur  ini  terdapat  di  dalam  jalur  pedestrian  yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan memanfaatkan  tekstur  ubin  pengarah  dan  ubin  peringatan. Terpenuhinya jalur pemandu ini dengan syarat. Pertama , tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukan arah perjalanan. Kedua ,  tekstur  ubin  peringatan  (bulat)  memberi  peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/ warning . Ketiga , daerah-daerah  yang  harus  menggunakan  ubin  tekstur  pemandu (guiding  blocks) yaitu  di  depan  jalur  lalu  lintas  kendaraan,  di depan  pintu  masuk  atau  keluar  dari  dan  ke  tangga  atau  fasilitas persilangan  dengan  perbedaan  ketinggian  lantai,  di  pintu  masuk atau  keluar  pada  terminal  transportasi  umum  atau  area penumpang,  pada  pedestrian  yang  menghubungkan  antara  jalan dan bangunan, pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi  umum  terdekat. Keempat ,  pemasangan  ubin  tekstur untuk  jalur  pemandu  pada  pedestrian  yang  telah  ada  perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting sehingga tidak terjadi kebingungan  dalam  membedakan  tekstur  ubun  pengarah  dan tekstur  ubin  peringatan.  Untuk  memberikan  perbedaan  warna antara ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.
3. Jalur pedestrian. Esensi dari jalur ini  yaitu jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi difabel secara mandiri yang  dirancang  berdasarkan  kebutuhan  orang  untuk  bergerak aman,  mudah,  nyaman,  dan  tanpa  hambatan.  Oleh  karena  itu terdapat  peryaratan  dalam  pemenuhan  jalur  pedestrian  yang ideal  yaitu  pertama,  permukaan  jalan  harus  stabil,  kuat,  tahan cuaca, berstektur halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau
gundukan  pada  permukaan.  Kalaupun  terpaksa  ada  maka tingginya  harus  tidak  lebih  dari  1,25  cm.  Kedua,  kemiringan maksimal  2  derajat  dan  pada  setiap  jarak  900  cm  diharuskan terdapat bagian yang datar minimal 120 cm. Ketiga, area istirahat digunakan  untuk  membantu  pengguna  jalan  difabel  dengan meyediakan  tempat  duduk  santai  di  bagian  tepi.  Keempat, pencahayaan  berkisar  antara  50  –  150  lux  tergantung  pada intensitas  pemakaian,  tingkat  bahaya  dan  kebutuhan  keamanan. Kelima, drainase dibuat  tegak  lurus  dengan  arah  jalur  dengan kedalaman  maksimal  1,5  cm,  mudah  dibersihkan  dan  perletakan lubang  dijauhkan  dari  tepi  jalur  pedestrian.  Keenam,  lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah. Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang  rambu-rambu,  lubang drainase /gorong-gorong  dan  benda lainnya yang menghalangi. Ketujuh, tepi pengaman dibuat setinggi maksimal 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur pedestrian.
4. Ramp . Ramp adalah  jalur  sirkulasi  yang  memiliki  bidang  dengan kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Persyaratannya pertama, kemiringan suatu ramp di  dalam  bangunan  tidak  boleh  melebihi  7  derajat, perhitungan  kemiringan  tersebut  tidak  termasuk  awalan  atau akhiran ramp(crub  ramps/landing) sedangkan  kemiringan  suatu ramp yang  ada  di  luar  bangunan  maksimal  6  derajat.  Kedua, panjang  mendatar  dari  satu ramp dengan  kemiringan  7  derajat) tidak  boleh lebih  dari  900  cm.  Panjang ramp dengan  kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang. Ketiga, panjang minimum dari ramp 95  cm  tanpa  tepi  pengaman,  dan  120  cm  dengan  tepi pengamanan.  Untuk ramp yang  juga  digunakan  sekaligus  untuk pejalan  kaki  dan  pelayanan  angkutan  barang  harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sehingga bisa dipakai untuk  kedua  fungsi  tersebut  atau  dilakukan  pemisahan ramp dengan  fungsi  sendiri-sendiri.  Keempat,  muka  datar  (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus bebas dan datar sehingga  memungkinkan  sekurang-kurangnya  untuk  memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm. Kelima, permukaan datar  awalan  atau  akhiran  suatu ramp harus  memiliki  tekstur sehingga  tidak  licin  baik  diwaktu  hujan.  Keenam,  lebar  tepi
PELAYANAN AKSESIBILITAS JALAN UMUM...
pengaman ramp/kastin/low  crub 10  cm,  dirancang  untuk menghalangi  roda  kursi  roda  agar  tidak  terperosok  atau  keluar dari  jalur ramp .  Apabila  berbatasan  langsung  dengan  lalu  lintas jalan  umum  atau  persimpangan  harus  dibuat  sedemikian  rupa agar  tidak  mengganggu  jalan  umum.  Ketujuh, ramp harus diterangi  dengan  pencahayaan  yang  cukup  sehingga  membantu pengguna ramp saat  malam  hari.  Pencahayaan  disediakan  pada bagian-bagian rump yang  memiliki  ketinggian  terhadap  muka tanah  sekitarnya  dan  bagian-bagian  yang  membahayakan. Kedelapan, rump harus  dilengkapi  dengan  pegangan  rambatan (handrail) yang  dijamin  kekuatannya  dengan  ketinggian  yang sesuai.  Pegangan  rambat  harus  mudah  dipegang  dengan ketinggian 65 – 8 cm.
5. Tangga.  Esensi  dari  tangga  ini  adalah  sebagai  fasilitas  bagi pergerakan  vertikal  yang  dirancang  dengan  mempertimbangkan ukuran  dan  kemiringan  pijakan  dan  tanjakan  dengan  lebar  yang memadai dengan syarat pertama, harus memiliki dimensi pijakan dan  tanjakan  yang  berukuran  seragam.  Kedua,  harus  memiliki kemiringan tangga kurang dari 60 derajat. Ketiga, tidak terdapat tanjakan  yang  berlubang  yang  dapat  membahayakan  pengguna tangga.  Keempat,  harus  dilengkapi  dengan  pegangan  rambat (handrail) minimum pada salah satu sisi tangga. Kelima, pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 – 80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstuksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding,  atau  tiang.  Keenam,  pegangan  rambat  harus  ditambah panjangnya  pada  bagian  ujungnya  (puncak  dan  bagian  bawah) dengan  30  cm.  Ketujuh,  untuk  tangga  yang  terletak  di  luar bangunan  harus  dirancang  sehingga  tidak  ada  air  hujan  yang menggenang pada lantai.
Pemenuhan  akses  jalur  pedestrian  bagi  difabel  merupakan wujud  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pemenuhan  haknya (masyarakat  difabel).  Hal  ini  diartikan  bahwa  pemerintah  harus memiliki daya tanggap yang baik bagi kebutuhan apa saja yang patut dipenuhi  untuk  masyarakat.  Pemeritah  harus  tidak  memandang status  ataupun  latar  belakang  masyarakat  dalam  pemenuhan kebutuhan  mereka  dalam  artian  masyarakat  dimata  pemerintah
adalah  setara.  Karena  akuntabilitas,  responsivitas  serta  kesetaraan tersebut  merupakan  beberapa  prinsip  yang  harus  dijalankan  oleh pemerintah  jika  ingin  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik (Bambang. 2011).
Pelayanan  aksesibilitas  jalan  umum  (jalur  pedestrian)  bagi penyandang  disabilitas  studi  kasus  di  Kota  Serang  ini  akan  didapat dari analisis berdasarkan teori Carlson dan Schwarz yang terdiri dari beberapa  indikator  yaitu  kemudahan,  keamanan,  keandalan, perhatian  personal,  pendekatan  pemecahan  masalah,  kejujuran, tanggung  jawab  fiskal,  dan  pengaruh  warga  negara.Pada  penelitian ini,  peneliti  hanya  akan  mengkaji  tiga  indikator  dari  beberapa indikator yang tersedia menurut Carlson dan Schwarz. Tiga indiaktor yang  peneliti  gunakan  adalah  indikator  kemudahan  dan  keamanan jalan  umum  (jalur  pedestrian)  bagi  penyandang  disabilitas  serta sejauhmana masyarakat merasa bahwa mereka dapat memengaruhi kualitas layanan yang mereka terima dari pemerintah lokal.

## 1. Kemudahan
Pemerintah  Kota  Serang  memiliki  kewajiban  untuk memenuhi  setiap  hak  warganya  salah  satunya  terkait  penyediaan fasilitas  jalur  pedestrian  bagi  difabel.  Artinya,  pemerintah berkewajiban  untuk  memberikan  layanan  akses  bagi  kaum  difabel agar  mereka  dengan  mudah  melakukan  mobilitas.  Sejauh  ini, pemerintah  Kota  Serang  belum  memenuhi  hak  kaum  difabel  secara optimal  dalam  memberikan  kemudahan  aksesibilitas  jalur pedestrian.  Masih  banyak  jalan  sepanjang  jalan  umum  (jalur pedestrian) yang tidak memfasilitasi bagi kaum difabel. Banyak jalur jalan  umum  yang  belum  dibangun  bagi  pedestrian  kaum difabel.Kondisi jalan umum masih banyak terselimuti oleh tanah dan walaupun ada pembagunan jalur pedestrian masih berbentuk vaping block yang tidak layak digunakan oleh penyandang disabilitas. Hal ini berdampak pada sulitnya kamu difabel untuk melakukan mobilisasi. pada hal yang lain, pemerintah daerah memang telah membuat jalur pedestrian  bagi  penyandang  disabilitas  tetapi  banyak  yang  tidak sesuai  dengan  standar  pembangunan  jalur  pedestrian  bagi  kaum difabel.  Seperti  pada  ukuran  dasar  ruang  jalur  pedestrian  tidak mengacu  pada  esensi  ukuran  dasar  tiga  dimensi  (panjang,  lebar, tinggi).  Artinya  pembangunan  jalur  pedestrian  khusus  penyandang
disabilitas  tidak  mengacu  pada  ukuran  tubuh  manusia  dewasa, peralatan  yang  digunakan,  dan  ruang  yang  dibutuhkan  untuk mewadahi  pergerakan  penggunanya.  Dengan  kata  lain,  banyak pembangunan  jalur  pedestrian  yaang  dibangun  khusus  untuk penyandang  disabilitas  tidak  memenuhi  persyaratan  dimana  jalur tersebut dibuat sangat sempit dan terputus (jalan buntu).
Selain itu, pembangunan jalur pemandu pada jalur pedestrian bagi penyandang disabilitas walaupun terdapat ubin jalan berstektur sebagai  ubin  pengarah  tetapi  banyak  kondisi  yang  memprihatinkan yaitu  banyak  yang  rusak,  tetapi  tidak  didapati  ubin  yang  berfungsi sebagai peringatan. Artinya jalur pemandu tersebut tidak memenuhi syarat  jalur  pedestrian  bagi  kaum  difabel  yang  berkualitas.  Seperti, tidak  adanya  tekstur  ubin  peringatan  (bulat)  memberi  peringatan terhadap  adanya  perubahan  situasi  di  sekitarnya/ warning .  Jalur pedestrian yang difasilitasi oleh pemerintah setempat masih dibilang belum membuat kaum difabel dengan mudahnya “bergerak” dengan leluasa.

## 2. Keamanan
Esensi dari kemanan menggambarkan sejauh mana layanan- layanan  diberikan  dengan  cara  yang  membuat  para  penyandang disabilitas  merasa  aman  dan  percaya  diri  ketika  menggunakannya. Sejauh ini, fasilitas jalur pedestrian bagi difabel yang disediakan oleh pemerintah  Kota  Serang  masih  jauh  dari  yang  diharapkan. Pembangunan  jalur  pedestrian  bagi  kaum  difabel  hanya  sebagai “pajangan” atau hiasan bagi mata jauh memandang. Selain itu banyak yang  tidak  mengetahui  fungsi  dari  jalur  pedestrian  tersebut  karena tidak  adanya  sosialiasi  dan  informasi  yang  jelas  di  jalur  pedestrian tersebut  bahwa  jalur  tersebut  digunakan  khusus  kaum  difabel.  Hal ini berdampak pada terjadinya  alih fungsi jalur pedestrian tersebut. Ruang yang disediakan oleh pemerintah Kota Serang masih jauh dari ruang pedestrian yang ramah bagi kaum difabel.
Jalur pedestrian esensinya adalah jalur yang digunakan untuk berjalan  kaki  atau  berkursi  roda  bagi  difabel  secara  mandiri  yang dirancang  berdasarkan  kebutuhan  orang  untuk  bergerak  aman, mudah, nyaman, dan tanpa hambatan. Tetapi banyak pembangunan jalur  pedestrian  yang  dikemas  untuk  jalur  pedestrian  bagi
penyandang  disabilitas  dimana  permukaan  jalan  yang  tidak  stabil, tidak  kuat  dan  tidak  tahan  cuaca  sehingga  mudah  retak  dan berlobang.  Selain  itu,  banyaknya  kondisi  jalur  pedestrian  tersebut yang  tingginya  tidak  landai  sehingga  mempersulit  bahkan  beresiko terjadinya  kecelakaan.  Jalur  pedestrian  yang  dibangun  seperti  tidak sepenuh  hati,  hal  ini  terlihat  bahwa  pembangunan  jalur  pedestrian tersebut  tidak  dibangun  sesuai  dengan  kebutuhan  kaum  difabel. Karena sejauh jalur pedestrian bagi kaum difabel banyak yang tidak difasilitasi oleh tempat duduk santai di bagian tepi.
Selain itu tidak adanya pencahayaan yang khsusus disediakan untuk jalur pedestrian. Adapun pencahayaan itu berasal dari lampu jalan  atau  lampu  yang  berasal  dari  rumah  penduduk  serta  tidak sedikit  jalur  pedestrian  bagi  kaum  difabel  yang  kondisinya  gelap gulita. Hal ini akan membahayakan bagi kaum difabel untuk berjalan disekitar  jalan  tersebut.  Tidak  hanya  itu,  pembangunan  jalur pedestrian  banyak  yang  tidak  terlepas  dari  pohon,  lubang drainase dan benda lainnya seperti para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan  para pengendara  bermotor  yang  memanfaatkan space jalur  pedestrian tersebut.
Fasilitas  yang  harus  dipenuhi  dalam  pembuatan  jalur pedestrian khusus penyandang disabilitas adalah jalur sirkulasi yang memiliki  bidang  dengan  kemiringan  tertentu  sebagai  alternatif  bagi orang  yang  tidak  dapat  menggunakan  tangga  yang  disebut  dengan ramp .  Hal  ini  banyak  yang  tidak  memenuhi  syarat  seperti  tidak dilengkapinya  pegangan  rambatan (handrail) yang  dijamin kekuatannya.  Kondisi  alur  pedestrian  bagi  difabel  di  Kota  Serang dpat dilihat di bawah ini.
Gambar: Kondisi Jalur Pedestrian difabel di Kota Serang Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017 Berbagai  permasalahan  yang  dialami  oleh  penyandang disabilitas  di  Kota  Serang  dikarenakan  pemerintah  kurang memberikan  perhatian  kepada  mereka.  Hal  ini  terlihat  dari  tidak adanya  regulasi  yang  mengatur  pemenuhan  hak-hak  kaum  difabel yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  secara  teknis  tersebut. Pemerintah  daerah  masih  menggunakan  regulasi  peraturan  yang dikeluarkan oleh memerintah pusat yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002,  Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2003,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  30  /  PRT  /  M  / 2006, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 242 Ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2016  (Validnews.co,  2017).  Oleh  karena  itu,  muncullah asumsi  umum  adanya  ketidakberesan  sistem  perencanaan pembangunan  yang  masih  abai  terhadap  hak  dan  kepentingan penyandang disabilitas.
Akar persoalan paling mendasar, pertama , pemahaman para pengambil  kebijakan  masih  belum  memadai  mengenai  penyandang disabilitas.  Mereka  masih  berada  dalam  pemahaman  abnormalitas, melihat  penyandang  disabilitas  sebagai  kelompok  masyarakat  yang tidak normal, harus dikasihani dan menjadi beban dalam sepanjang hidupnya. Kedua , sinergitas dan koordinasi yang buruk antar pelaku pembangunan jalan raya di daerah (indonesiana.tempo.co, 2017).

## 3. Pengaruh Warga Negara (Masyarakat Kota Serang)
Desakan demi desakan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Serang  khususnya  kaum  difabel  terkait  minimnya  pelayanan  yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah  terus  dilakukan.  Hal  ini dikarenakan mereka yaitu kaum difabel merasa bahwa mereka dapat memengaruhi  kualitas  pelayanan  yang  lebih  baik  lagi.  Kaum  difabel merupakan  masyarakat  homogen  tetapi  dalam  pemenuhan pelayanan  dari  pemerintah  harus  tanpa  terkecuali.  Karena  situasi dan  kondisi  yang  semakin  mendesak  dan  semakin  banyak  tuntutan dari masyarakat yang tidak hanya diberikan oleh kaum difabel tetapi disuarakan  juga  oleh  masyarakat  umum  lainnya  bahwa  Pemerintah
Kota  Serang  pelu  membuat  perda  khusus  tentang  penyandang disabilitas.  berbagai  desakan  atau  tuntutan  tersebut  berdampak dibukakannya  forum  oleh  pemerintah  daerah  bagi  kaum  difabel untuk  duduk  bersama  dan  berdiskusi.  Hal  ini  dilakukan  atau direalisasikan  adanya  audiensi  yang  dilakukan  oleh  DPC  Persatuan Penyandang  Disabilitas  Indonesia  (PPDI)  ke  Komisi  II  DPRD  Kota
Serang (02/05/2017) telah “berbuah” manis dengan
diusulkannya raperda  tentang  Penyandang  Disabilitas  sebagai  salah raperda  inisiatif  DPRD  Kota  Serang  dalam  program  pembentukan peraturan  daerah  (Propemperda)  Kota  Serang  tahun  yang  akan datang.
Audiensi  PPDI  yang  dimediasi  Dinas  Sosial  Kota  Serang  ke Komisi  II  saat  itu  meminta  agar  DPRD  Kota  Serang  mendorong terbentuknya terbentuknya peraturan  daerah  tentang  perlindungan dan pemenuhan  hak  penyandang disabilitas  sebagai payung  hukum agar  terakomodirnya  hak  penyandang  disabilitas  yang  ada  di  Kota Serang.  Dalam rapat  paripurna  DPRD  pada  hari  Senin,  16  Oktober 2017  lalu  DPRD  telah  mengeluarkan  surat  keputusan  DPRD  Kota Serang  berisi  5  raperda  usul  DPRD  untuk  disampaikan  kepada Walikota  Serang  dalam  Propemperda  Kota  Serang  Tahun  2018 bersama  raperda-raperda  usul  walikota  lainnya,  salah  satu  dari  5 raperda  tersebut  adalah  Raperda  tentang  Penyandang  Disabilitas. Sebagai  implementasi  pengesahan  atas  konvensi  mengenai  hak-hak penyandang  disabilitas  ( Convention  on  The  Rights  of  Persons  with Disabilities ),  raperda  ini  bertujuan  agar  penyandang  disabilitas  di Kota  Serang  memiliki  kedudukan,  hak,  kewajiban  dan  peran  yang sama  dengan  masyarakat  lainnya  di  berbagai  aspek  kehidupan  dan penghidupan; memiliki akses, sarana prasarana dan upaya yang lebih memadai,  terpadu  dan  berkesinambungan  sehingga  terwujud perlindungan,  kemandirian  dan  kesejahteraan  penyandang disabilitas;  serta  sebagai  salah  satu  wujud  perlindungan  dan pemberdayaan  penyandang  disabilitas  melalui  perlakuan  non diskriminatif dengan pelibatan peran aktif masyarakat ( http://dprd- serangkota.go.id , 2017).
Hasil dari audiensi ini diharapakan pemerintah daerah benar- benar  mendengarkan  dan  memperhatikan  serta  merealisasikan dalam  bentuk  peraturan  daerah  khusus  tentang  penyandang
disablitas.  Hal  ini  bukan  tanpa  alasan  karena  kaum  difabel merupakan  bagian  dari  masyarakat  Kota  Serang  yang  memiliki  hak yang  sama  dalam  memperoleh  pelayanan  publik  yang  baik  tanpa adanya diskriminasi.

## C. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  mengenai pelayanan  aksesibilitas  jalan  umum  (jalur  pedestrian)  bagi penyandang  pisabilitas  studi  kasus  di  Kota  Serang  sampai  saat  ni masih  belum  dapat  dikatakan  baik.  Hal  ini  terlihat  banyak  jalur pedestrian yang dibangun dimana yang seharusnya berfungsi untuk pejalan kaki kaum difabel tetapi banyak beralih fungsi seperti tempat Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  berjualan,  sebagai  tempat  parkir  sepeda bermotor  baik  beroda  dua  maupun  beroda  empat  serta  masih banyak  jalur  pedestrian  yang  rusak  dan  pembangunannya  tidak sesuai dengan standar. Oleh karena itu jalur pedestrian sangat tidak ramah  bagi  kaum  difabel  sehingga  hak  kaum  difabel  sebagai masyarakat  Kota  Serang  dipinggirkan.  Tetapi  belum  lama  ini,  telah adanya  pertemuan-pertemuan  yang  dilakukan  oleh  DPC  Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) bersama anggota Komisi II DPRD Kota untuk membahas hak-hak kaum disabilitas yang selama ini  jauh  dari  perhatian  pemerintah  setempat.  Pertemuan  ini diharapkan segera diformulasikannya kebijakan khusus penyandang disabilitas  Kota  Serang  sehingga  hak-hak  mereka  dapat  dipenuhi dengan baik tanpa adanya diskriminasi

## DAFTAR PUSATAKA
Denhardt. 2013. Pelayanan Publik Baru : dari Manajemen Steering ke Serving . Yogyakarta: Kreasi Wacana. Istianto, Bambang. 2011. Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif
Pelayanan publik . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Lubis,  Hendra  Arif.  2008.  Tesis.  Kajian  Aksesibilitas  Difabel  pada ruang  Publik  Kota  Serang  Studi  Kasus:  Lapangan  Merdeka. Medan: Prodi Arsitektur Universitas Sumatera Utara. Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik: Teori,
Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. Widodo,  Joko.  2007. Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep  dan  Aplikasi Analisis  Proses  Kebijakan  Publik .  Malang:  Bayumedia
Publishing
Buletin  Jendela  Data  dan  Informasi  dan  Kesehatan.  Situasi Penyandang  Disabilitas.  Bakti  Husada:  Kementerian Kesehatan RI. ISSN 2088 – 270X. Semester II Tahun 2014. Situasi  Penyandang  Disabilitas.  Buletin  Jendela  dan  Informasi Kesehatan. Semester II, 2014. ISSN 2088-270X. Kementerian Kesehatan RI.
Undang-undang  RI  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63 tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik.
Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  216  tentang  Penyandang
Disabilitas. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
Keputusan  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003.
Rusman Widodo (Penyuluh HAM di Komnas HAM). 17 Oktober 2017. https://www.kompasiana.com/iwit/59e5be3df7afdd79c80a b463/hak-atas-fasilitas-publik-bagi-penyandang-disabilitas. diakses 24 Oktober 2017 .
Journal of Social Science Teaching
DPS,  Jumlah  Pemilih  Disabilitas  di  Banten  Tercatat  4.861  orang.
http://topmedia.co.id/dps-jumlah-pemilih-disabilitas-di- banten-tercatat-4-861-orang/. Diakses 3 Desember 2017. 224 Penyandang Disabilitas Diberikan Bantuan. http://ppid.bantenprov.go.id/read/berita/972/index.html. diakses 3 Desember 2017. KPU  Kota Serang Konsen  Pemilih  Disabilitas  untuk  Hadapi  Pilkada 2018. http://Faktabanten.co.id/kpu-kota-serang-konsen- pemilih-untuk-hadapi-pilkada-2018/  .  Diakses  5  Desember 2017. Fasilitas Publik dan Penyandang Disabilitas http://validnews.co/Fasilitas-Publik-dan-Penyandang-
Disabilitas--V0000362 . Diakses 5 Desember 2017.
Penyandang  Disabilitas;  Jalan  itu  Masih  Menyingkirkan.  Diakses  5 Desember 2017,https://indonesiana.tempo.co/read/110347/2017/04/ 13/mukhotibmd/penyandang-disabilitas-jalan-itu-masih- menyingkirkan .
Komisi  II  Tindaklanjuti  Apirasi  Penyandang  Disabilitas  Kota  Serang http://dprd-serangkota.go.id/komisi-ii-tindaklanjuti- aspirasi-penyandang-disabilitas-kota-serang/.  Diakses  11 Desember 2017.