Vol. 4 No. 1 Januari 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN VAKSINASI COVID 19 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19
Community Legal Protection Against Compulsory Vaccination Covid 19 In The Management Of Corona Virus Disease 19 Pandemic
Wahyudi, Ayu Wulandari Wirawan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia wahyudiyurispruden@gmail.com, ayu@mahasiswa.unikom.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  legal  protection  of  the  community  against  the  obligation  to vaccinate  covid  19  based  on  government  decisions  with  the  aim  of  tackling  the  spread  of  the corona  virus  pandemic 19.  The  method  used  in  this  study is  a  normative  juridical approach,  the data  obtained  were  analyzed  qualitatively  juridically  by  taking  into  account  the  hierarchy  of provisions.  current  regulation.  The  results  of  this  study  indicate  that  people  have  rights  to themselves  and  can  determine  what  is  best  for  their  bodies,  including  vaccines.  The  covid  19 pandemic that hit Indonesia affected various sectors, from the health sector to the economy. The government as a representative of the state in protecting all levels of society takes the necessary steps to tackle the spread of covid 19 by making decisions to limit community activities and also decisions  to  provide  vaccines  to  the  community  and  require  vaccines  for  people  who  have  been designated as the target recipients of the covid 19 vaccine. Article 5 paragraph (3) of Law No. 36 of  2009  concerning  Health  states  that  the  public  as  vaccine  recipients  have  autonomous  rights over  themselves.  However,  during  a  pandemic,  the  government  may  oblige  to  vaccinate  people who  have  been  designated  as  the  target  recipients  of  the  covid  19  vaccine based  on  Article  13A paragraph  (2)  of  Presidential  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  14  of  2021 concerning  Amendments  to  Presidential  Regulation  Number  99  of  2020  concerning  Vaccine Procurement  and  Implementation  of  Vaccination  in  the  Context  of  Combating  the  Covid  19 Pandemic.
Keywords : Covid 19, Legal Protection, Patient Rights, Vaccination

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  masyarakat  terhadap kewajiban  vaksinasi  covid  19  berdasarkan  keputusan  pemerintah  dengan  maksud  dalam  upaya menanggulangi  penyebaran  pandemi  virus  corona  19.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan  yuridis  normatif,  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif  dengan  memperhatikan hierarki  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat  memiliki  hak  terhadap  dirinya  sendiri  dan  dapat  menentukan  apa  yang  terbaik  untuk  tubuhnya termasuk  vaksin.  Pandemi  covid  19  yang  melanda  Indonesia  mempengaruhi  berbagai  sektor,  dari  sektor kesehatan dan juga perekonomian. Pemerintah sebagai representasi negara dalam  melindungi segala  lapisan masyarakat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi penyebaran covid 19 dengan membuat  keputusan  membatasi  kegiatan  masyarakat  dan  juga  keputusan  untuk  memberikan  vaksin  kepada masyarakat dan mewajibkan vaksin bagi masyarakat  yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid  19.  Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (3)  Undang-Undang  No  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  bahwa masyarakat  sebagai  penerima  vaksin  memiliki  hak  otonom  terhadap  dirinya  sendiri.  Akan  tetapi  disaat pandemi, pemerintah dapat mewajibkan untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai  sasaran  penerima  vaksin  covid  19  berdasarkan  Pasal  13A  ayat  (2)  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi covid 19.
Kata Kunci: Covid 19, Hak Pasien, Perllindungan Hukum, Vaksinasi

## PENDAHULUAN
Awal mula virus corona diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut  di  Kota  Wuhan,  China  pada  akhir  desember  2019  lalu.  Banyak  orang-orang  yang menderita  virus  covid  19  dan  ternyata  berkaitan  dengan  pasar  hewan  dan  makanan  laut tersebut.  Orang  yang  pertama  kali  terkena  virus  corona  diketahui  merupakan  para pedagang  di  pasar  itu.  Negara  China  tercatat  sebagai  negara  yang  pertama  kali melaporkan  kasus  COVID  19  di  dunia. 1 Covid-19  semula    hanya    menjadi    wabah    di kota  Wuhan,  tidak  membutuhkan waktu lama untuk bertransformasi menjadi pandemi yang meresahkan seluruh dunia. 2 Pravelensi COVID 19 di Indonesia cukup tinggi. Kasus yang  pertama  kali  terkonfirmasi  di  Indonesia  pada  tanggal  2  maret  2020  dimana jumlahnya hanya dua penderita 3 . Pada tanggal 11 maret, untuk pertama kalinya terdapat kasus meninggal dunia yang diakibatkan oleh COVID 19. Korban yang meninggal adalah seorang  pria  berusia  59  tahun  asal  Solo,  Jawa  Tengah.  Diketahui  pria  tersebut  tertular setelah menghadiri seminar di Bogor pada bulan Februari, 2020. Penyebaran virus corona di Indonesia ini tersebar di 34 provinsi.
Beberapa  bulan  setelah  virus  corona  menyerang  hampir  diseluruh  negara-negara  di dunia,  China  mulai  melakukan  uji  klinis  calon  vaksin  tahap  1  dan  tahap  2.  Tepat  pada tanggal 6 Desember 2020, 1,2 juta vaksin sinovac siap pakai tiba untuk pertama kalinya di  Indonesia.  Meskipun  pemerintah  sedang  berupaya  menyukseskan  program  vaksin COVID-19  dengan  berbagai  cara,  seperti  meng- endorse artis  dan influencer agar pengikut  mereka  tertarik,  tetapi  tetap  saja  ada  pihak  yang  menolak  vaksin  meskipun BPOM sudah mengizinkan. Keengganan seseorang untuk disuntik vaksin rupanya dapat dilatar belakangi oleh alasan psikologis. 4
Ditingkat  masyarakat,  terjadi  pro  dan  kontra  terkait  pelaksanaan  vaksinasi  di Indonesia.  Sejumlah  pihak  mempertanyakan  apakah  vaksinasi  untuk  masyarakat merupakan  hak  ataukah  kewajiban. 5 Setiap  orang  berhak  untuk  menentukan  apa  yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap dirinya sendiri. Hak ini merupakan bagian dari hak  asasi  manusia,  yaitu the  right  to  self  determination .  Hak  ini  kemudian  melahirkan hak-hak  dalam  pelayanan  kesehatan  yang  dikenal  dengan  istilah  hak  atas  persetujuan tindakan medis atau yang sering disebut dengan informed consent .
Terlepas  dari  persoalan  mengenai  hak  pasien  untuk  menolak  pemberian  vaksin, terdapat  pula  program  vaksin  wajib  ( mandatory  vaccination ).  Program  vaksin  wajib bukanlah  fenomena  baru  dalam  dunia  kesehatan.  Di  Indonesia,  pemerintah  tampaknya kian  serius  menangani  program  vaksinasi  Covid-19.  Pada  bulan  Februari  2021  lalu, pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  14  Tahun  2021  tentang Pengadaan  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi.  Salah  satu  klausulnya  mengisyaratkan  bahwa
1 Moch  Halim  Sukur,  “Penanganan  Pelayanan  Kesehatan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Dalam Perspektif Hukum Kesehatan,” Journal Inicio Legis , Vol 1, 2020, hlm. 3–4.
2 Siti Nurhalimah, “Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I ,Vol 7, 2020, hlm. 544.
3 Sukesih, et al.,“Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Kesehatan Tentang Pencegahan Covid-19 Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan , Vol 11, 2020, hlm.259.
4 Klik  Dokter,  “ Menolak  Vaksinasi  Corona,  Ini  Alasan  Psikologisnya, ”  diakses  dari, https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3646967/menolak-vaksinasi-corona-ini-alasan- psikologisnya, pada hari Rabu,tanggal 14 April 2021, pukul 20.48.
5 Farina Gandryani and Fikri Hadi, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara,(the Vaccination of Covid-19 in Indonesia: Citizen Right or Citizen Duty),” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol 10, 2021, hal.25.
Vol. 4 No. 1 Januari 2022
vaksinasi  Covid-19  tampaknya  akan  menjadi  wajib  bagi  masyarakat  ( mandatory vaccination ).
Berdasarkan  uraian  diatas,menimbulkan  pertanyaan  Bagaimanakah  kedudukan  hak pasien  terhadap  vaksinasi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan serta Bagaimana pengaturan tentang kewajiban vaksinasi covid 19 berdasarkan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  atas Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid 19).
Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  mengenai kedudukan  hak  pasien  terhadap  vaksin  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  serta  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  mengenai  pengaturan tentang kewajiban vaksinasi covid 19 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun 2020  Tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
Hukum mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga bahkan  tiap  negara.  Hubungan  hukum  tersebut  terlaksana  pada hak  dan  kewajiban  yang diberikan  oleh  hukum.  Setiap  hubungan  hukum  yang  diciptakan  oleh  hukum  selalu mempunyai  dua  sisi.  Sisi  yang  satu  adalah  hak,  sedangkan  sisi  kedua  merupakan kewajiban.  Tidak  ada  hak  tanpa  kewajiban.  Sebaliknya,  tidak  ada  kewajiban  tanpa  hak. Karena pada hakikatnya segala sesuatu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  hukum.  Suatu  kepentingan  yang  dilindungi  oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Hak dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang patut atau  layak  diterima.  Contohnya  adalah  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  memilih  dan sebagainya. 6
Dalam  kehidupan  manusia,  hak  dan  kewajiban  merupakan  sesuatu  yang  harus berjalan  bersamaan  dan  seimbang.  Dalam  hal  ini  kewajiban  ialah  peran  yang  sifatnya imperatif  atau  harus  dilaksanakan.  Jika  kewajiban  tidak  dilakukan  maka  seseorang  bisa dikenakan  sanksi,  baik  secara  hukum  maupun  sanksi  sosial.  Secara  umum  kewajiban diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum.
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  44  tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  menyatakan bahwa  pasien  adalah  setiap  orang  yang  melakukan  konsultasi  masalah  kesehatannya untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung dirumah sakit.
Vaksinasi  adalah  pemberian  Vaksin  yang  khusus  diberikan  dalam  rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. 7
Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID  19.  Virus  Corona  bisa  menyebabkan  gangguan  pada  sistem  pernapasan, pneumonia  akut,  sampai  kematian. Severe  acute  respiratory  syndrome  coronavirus 2
6 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum , Pt RajaGrafindo Persada , 2021.
7 Paket  Advokasi,“ Vaksinasi  Covid  19  Lindungi  Diri,  Lindungi  Negeri ,”  diakses  dari https://covid19.go.id/storage/app/media/MateriEdukasi/2021/Januari/paket-advokasi-vaksinasi- covid-19-16f08012021small.pdf, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, pukul 18.53 WIB.
(SARS-CoV-2)  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  Virus  Corona  adalah  jenis  baru  dari coronavirus  yang  menular  ke  manusia.  Virus  ini  bisa  menyerang  siapa  saja,  baik  bayi, anak-anak, orang dewasa lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. 8

## METODE PENELITIAN
Metode  Pendekatan  dilakukan  dengan  cara  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Penulis melakukan identifikasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web  (internet),  ataupun  informasi  lainnya  yang  berhubungan  dengan  judul  penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang “Tinjauan Yuridis Hak Pasien Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  Tentang  Kesehatan  Jo  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  Tentang Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”.
Data-data  yang  telah  diperoleh      tersebut      kemudian      dianalisa      dengan      melalui pendekatan  secara  yuridis  kualitatif,  yaitu  berupa  interpretasi  mendalam  tentang  bahan- bahan  hukum  sebagaimana  lazimnya  penelitian  hukum  normatif. 9 Selanjutnya  hasil analisis  tersebut  dihubungkan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  untuk menghasilkan suatu penelitian obyektif guna menjawab permasalahan dalam peneltian.

## PEMBAHASAN
A. Kedudukan  Hak  Pasien  Terhadap  Vaksinasi  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Setiap  manusia  sejak  kelahirannya  menyandang  hak-  kewajiban.  Hak  adalah suatu  kewenangan  atau  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  hukum.  Suatu  kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Hak dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk memilih dan sebagainya.
Berkaitan  dengan  penanganan  pandemi  Covid-19  di  Indonesia,  pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka melindungi kesehatan warga negara. Mulai  dari  menetapkan  status  darurat  kesehatan,  melaksanakan  kewajiban pemerintah  dalam  rangka  melaksanakan  3T  yaitu testing,  tracing,  treatment , melakukan  pembatasan  pada  berbagai  wilayah  hingga  membangun  Rumah  Sakit darurat.
Selain  upaya  tersebut,  pemerintah  melakukan  vaksinasi  dalam  rangka melindungi kesehatan warga negara Indonesia. Vaksinasi yang dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dengan penerima pertama yaitu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.  Saat  ini,  obat  untuk  menyembuhkan  penyakit  akibat  virus  Covid-19  ini
8 Rizka Ausrianti et al., “Edukasi Pencegahan Penularan Covid 19 Serta Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Pada Pengemudi Ojek Online,” Jurnal Peduli Masyarakat 2, Vol 2, 2020, hal. 60.
9 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum , cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, 2011, hlm.105.
belum ditemukan. Oleh sebab itu proses vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memutus penularan Covid-19.
Ketersediaan  vaksin  Covid-19  akan  membantu  proses  penanganan  pandemi  Covid- 19 lebih cepat. Sudah seharusnya program vaksinasi tersebut tidak ditolak oleh masyarakat mengingat vaksinasi adalah langkah pertama pemerintah dalam memutus rantai penularan Covid-19.
Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  5  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  adalah  “setiap  orang  berhak  secara  mandiri  dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.
Sekilas, alasan hukum tersebut dapat dijadikan alasan dalam menolak vaksin Covid- 19.  Dalam  Pasal  5  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan memang  memberikan  hak  untuk  setiap  orang  dalam  hal  menentukan  sendiri  pelayanan kesehatan  yang  diperlukan  bagi  dirinya.  Akan  tetapi  yang  harus  diperhatikan  bahwa  hak setiap orang bahkan termasuk hak asasi seseorang pun dibatasi oleh adanya hak asasi orang lain.
Dilihat  dalam  keadaan  pandemi,  terdapat  peraturan  lain  untuk  menentukan  apakah vaksinasi  merupakan  sebuah  hak  atau  kewajiban  masyarakat.  Dalam  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  Pasal  13  A berbunyi:
1) “Kementerian  Kesehatan  melakukan  pendataan  dan  menetapkan  sasaran  penerima vaksin Covid-19”
2) “Setiap  orang  yang  telah  ditetapkan  sebagai  sasaran  penerima  Vaksin  Covid-19 berdasarkan  pendataan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  mengikuti vaksinasi Covid-19”.
3) “Dikecualikan  dari  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  bagi  sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia”.
4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak  mengikuti  vaksinasi  Covid-19  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan social
b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi; dan / atau
c. Denda
Sedangkan dalam pasal 13 B berbunyi “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  13  A  ayat  (2)  dan  menyebabkan  terhalangnya  pelaksanaan penanggulangan  penyebaran  Covid-19,  selain  dikenakan  sanksi  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 13 A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.
Di  dalam  Peraturan  Presiden  tersebut  sudah jelas  bahwa  vaksinasi  ini  wajib  diikuti oleh  seluruh  masyarakat  yang  telah  memenuhi  kriteria  penerima  vaksin  Covid-19  dan hanya orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria penerima vaksin saja yang tidak wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Vaksinasi ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi diri sendiri, namun juga untuk melindungi orang lain agar tercipta kekebalan komunitas (herd immunity)  dan  orang  lain  juga  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  hidup  sehat.  Sehingga dalam  kasus  seperti  sekarang  ini  sudah  seharusnya  masyarakat  yang  memenuhi  kriteria
Vol. 4 No. 1 Januari 2022
dalam  penerima  vaksin  untuk  melakukan  vaksinasi  sebagai  bentuk  mentaati  peraturan pemerintah.
B. Pengaturan Tentang Kewajiban Vaksinasi Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid 19)
Pada  tanggal  9  Februari  2021,  presiden  Republik  Indoneseia,  Joko  Widodo menandatangani  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  14  Tahun  2021  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Perpres ini berisi perubahan mengenai beberapa ketentuan terkait pengaduan vaksin dan  pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  yang  perlu  disesuaikan  dengan  kebutuhan pelaksanaan  pengadaan  vaksin,  cakupan  keadaan  kahar  ( force  majeur ),  kejadian  ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang dimuka untuk penyediaan vaksin.
Dalam  Perpres  tersebut  disebutkan  bahwa  Kementerian  Kesehatan  melakukan pendataan  dan  menetapkan  sasaran  penerima  vaksin  Covid-19,  dimana  orang  yang  telah ditetapkan sebagai penerima vaksin wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Sementara, bagi orang  yang  telah  ditetapkan  sebagai  penerima  vaksin  Covid-19  tetapi  tidak  melakukan vaksinasi, maka orang tersebut akan dikenai sanksi.
Saat  ini  obat  untuk  menyembuhkan  penyakit  akibat  virus  Covid-19  belum ditemukan. Oleh karena itu proses vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memutus  penularan  Covid-19.  Vaksinasi  Covid-19  bertujuan  untuk  mengurangi  transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat dari Covid-19, mencapai herd  immunity dan  melindungi  masyarakat  dari  Covid-19  agar  tetap  produktif secara  sosial  dan  ekonomi.  Ketersediaan  vaksin  Covid-19  akan  membantu  proses penanganan  pandemi  Covid-19  lebih  cepat.  Oleh  sebab  itu  seyogianya  program  vaksinasi tersebut tidak ditolak oleh masyarakat mengingat hal ini adalah upaya awal dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19.
Jika ditinjau dari sudut pandang Ilmu Negara, salah satu sifat hakekat negara adalah mempunyai  sifat  memaksa.  Negara  mempunyai  kekuasaan  untuk  memaksa  bahkan menggunakan  kekerasan.  Sifat  memaksa  ini  ditujukan  untuk  mencapai tujuan  negara  atau konsensus nasional. Unsur paksa dapat dilihat dari ketentuan mengenai pajak. Setiap warga negara  diwajibkan  untuk  membayar  pajak  dan  orang  yang  menghindari  pajak  ini  dapat dikenakan denda atau disita miliknya.
Berkaitan  dengan  vaksinasi,  Indonesia  sebagai  salah  satu  contoh  dari  negara  yang ada,  dapat  melakukan  paksaan  kepada  warga  negaranya  untuk  mengikuti  program vaksinasi,  sebagaimana  negara  juga  memaksakan  kepada  warga  negaranya  untuk  patuh terhadap  protokol  kesehatan.  Hal  ini  bertujuan  agar  tujuan  negara  yang  tertuang  dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  untuk melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia,  dalam  hal  ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari virus Covid-19 dapat tercapai.
Di Indonesia, kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di  Indonesia,  yang  berusia  ≥  18  tahun.  Kelompok  penduduk  berusia  dibawah  18  tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang  memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat ( emergency use authorization ) atau penerbitan
Vol. 4 No. 1 Januari 2022
nomor  izin  edar  (NIE)  dari  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Pelaksaan  vaksinasi dilakukan dengan 4 tahap dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan sebagai berikut:
1) Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap  1  adalah  tenaga  kesehatan,  asisten  tenaga  kesehatan,  tenaga  penunjang  serta mahasiswa  yang  sedang  menjalani  pendidikan        profesi        kedokteran        yang bekerja    pada    Fasilitas    Pelayanan Kesehatan.
2) Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 2 adalah:
a. Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).
3) Tahap  3  dengan  waktu  pelaksanaan  April  2021-Maret  2022  Sasaran  vaksinasi Covid-19  tahap  3  adalah  masyarakat  rentan  dari  aspek  geospasial,  sosial,  dan ekonomi.
4) Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi tahap 4  adalah  masyarakat  dan  pelaku  perekonomian  lainnya  dengan  pendekatan  kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
Dalam  situasi  seperti  ini,  semua  orang  perlu  bersikap  kooperatif  agar  pandemik dapat segera tertangani dengan baik. Hal ini berlaku juga bagi mereka yang tengah terpapar penyakit menular. Oleh hukum, hak mereka untuk memilih menerima atau menolak suatu tindakan pengobatan, dicabut untuk sementara.

## SIMPULAN
Setiap  manusia  sejak  kelahirannya  menyandang  hak-kewajiban.  Berkaitan  dengan penanganan  pandemi  Covid-19  di  Indonesia,  pemerintah  telah  mengambil  langkah-langkah dalam  rangka  melindungi  kesehatan  warga  negara.  Salah  satunya  yaitu  melakukan  vaksinasi. Akan tetapi, ditengah masyarakat terjadi perdebatan antara apakah vaksin merupakan hak atau kewajiban seorang warga negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 3 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Dalam  Pasal  5  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  memang memberikan  hak  untuk  setiap  orang  dalam  hal  menentukan  sendiri  pelayanan  kesehatan  yang diperlukan  bagi  dirinya.  Akan  tetapi  yang  harus  diperhatikan  bahwa  hak  setiap  orang  bahkan termasuk hak asasi seseorang pun dibatasi oleh adanya hak asasi orang lain
Pemerintah  memalui  Presiden  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  14 Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid- 19.  Berkaitan  dengan  vaksinasi,  Indonesia  sebagai  salah  satu  contoh  dari  negara  yang  ada, mewajibkan  kepada  masyarakat  yang  telah  ditetapkan  sebagai  sasaran  penerima  vaksin  covid 19.  Aturan  ini  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (COVID  19)  Pasal  13A  ayat  (2).  Sebagaimana  negara  juga  memaksakan  kepada  warga
Vol. 4 No. 1 Januari 2022
negaranya  untuk  patuh  terhadap  protokol  kesehatan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengurangi transmisi  atau  penularan  Covid-19,  menurunkan  angka  kematian  dan  kesakitan  akibat  dari Covid-19,  mencapai herd  immunity dan  melindungi  masyarakat  dari  Covid-19  agar  tetap produktif  secara  sosial  dan  ekonomi.  Ketersediaan  vaksin  Covid-19  akan  membantu  proses penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat.

## SARAN
Masyarakat hendaknya mendukung keputusan pemerintah terkait kebijakan vaksinasi covid 19 dengan tidak menolak untuk vaksinasi. Karena Saat ini obat untuk menyembuhkan penyakit akibat  virus  Covid-19  belum  ditemukan.  Oleh  karena  itu  proses  vaksinasi  menjadi  hal  yang sangat penting dalam rangka memutus penularan Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi  transmisi  atau  penularan  Covid-19,  menurunkan  angka  kematian  dan  kesakitan akibat dari Covid-19, mencapai herd immunity dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap  produktif  secara  sosial  dan  ekonomi.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  semua  orang  perlu bersikap kooperatif agar pandemik dapat segera tertangani dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Advokasi,  Paket.  “Vaksinasi  Covid  19  Lindungi  Diri,  Lindungi  Negeri,”  n.d. https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi Edukasi/2021/Januari/paket-advokasi- vaksinasi-covid-19-16f08012021small.pdf.
Ausrianti,  Rizka,  Rifka  Putri  Andayani,  Defrima  Oka  Surya,  and  Ulfa  Suryani.  “Edukasi Pencegahan  Penularan  Covid  19  Serta  Dukungan  Kesehatan  Jiwa  Dan  Psikososial  Pada Pengemudi  Ojek  Online.” Jurnal  Peduli  Masyarakat 2,  no.  2  (2020):  60. https://doi.org/10.37287/jpm.v2i2.101.
Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban  Warga  Negara  (the  Vaccination  of  Covid-19  in  Indonesia:  Citizen  Right  or Citizen  Duty).” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 10,  no.  1 (2021): 25.
Kompas.  “Pengetahuan  Dan  Sikap  Mahasiswa  Kesehatan  Tentang  Pencegahan  Covid-19  Di
Indonesia.” Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, 2020.
https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.835.
Maharani,  Ayu.  “Menolak  Vaksinasi  Corona,  Ini  Alasan  Psikologisnya.”  klikdokter,  2021. https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3646967/menolak-vaksinasi-corona-ini- alasan-psikologisnya.
Moch  Halim  Sukur.  “Penanganan  Pelayanan  Kesehatan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.” Journal Inicio Legis 1 (2020): 3–4.
Moh. Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Pusat  Studi Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  dan  Sinar  Bakti,  1983. file:///C:/Users/ASUS/Documents/teori kebijakan.pdf.
Siti  Nurhalimah. Covid-19  Dan  Hak  Masyarakat  Atas  Kesehatan . SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan Budaya Syar-I . Vol. 7, 2020. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324. Zainal Asikin. Pengantar Ilmu Hukum . Pt RajaGrafindo Persada , 2021.