PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021

## BAGI WARGA BINAAN DALAM PROGRAM ASIMILASI RUMAH PADA MASA
PANDEMI COVID 19
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang)

## Lily Agustini
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Email: lilyagustin85@gmail.com
Corresponding Author: Lily Agustini

## ABSTRACT
At  the  beginning  of  2020,  the  Covid-19  outbreak  hit  the  world.  Indonesia  is  one  of  the positive countries for Covid-19. In such circumstances the government has taken policies to save its citizens. One of them is saving the prisoners, by conducting the Home Assimilation Program during the Covid-19 period in the context of preventing and controlling the spread of Covid-19 through the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 24 of 2021. One of the implementations of this Ministerial Regulation is carried out at the Penitentiary. Class III Alahan Panjang.
Keywords: Covid-19, Home Assimilation

## ABSTRAK
Pada awal tahun 2020, wabah Covid-19 melanda dunia. Indonesia menjadi salah satu negara positif Covid-19. Dalam keadaan demikian pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan untuk  menyelamat  warganya.  Salah  satunya  adalah  menyelamatkan  warga  binaan pemasyarakatan, dengan melakukan Program Asimilasi Rumah selama masa Covid-19 dalam rangka  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  Covid-19  melalui  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  24  Tahun  2021.  Penerapan  Peraturan  Menteri  ini salah satunya dilaksanakan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas III Alahan Panjang.
Kata Kunci: Covid-19, Asimilasi Rumah

## PENDAHULUAN
Tujuan  hukum  menurut  hukum  positif  tertuang  dalam  alinea  ke-empat  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum mempertahankan perdamaian dengan  menimbang  kepentingan-kepentingan  yang  saling  bertentangan  secara  teliti  dan mengadakan  keseimbangan  diantaranya,  hukum  hanya  dapat  mencapai  tujuan  mengatur pergaualan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya didalam peraturan itu  terdapat  keseimbangan  antara  kepentingan-kepentingan  yang  dilindungi,  sehingga menjamin orang untuk memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Dengan
demikian  maka  tujuan  hukum  pada  intinya  adalah  memberikan  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan. 1
Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan sebuah wabah  yang lebih dikenal dengan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19).  Tanggal  10  Februari  2020  Covid-19 dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi dikarenakan Virus ini sudah  menyebar  hampir  ke  seluruh    belahan  dunia.  Di  Indonesia,  pemerintah  menetapkan Covid-19  tanggal  14  Maret  2020  sebagai  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020.  Penetapan  ini  diambil  sebagai  akibat  dari penyebarluasan yang luar biasa akan virus ini.
Fenomena  seperti  ini juga  merubah  warna  dari  Pemasyarakatan.  Lapas  dan  Rutan di hampir  seluruh  wilayah  Indonesia  yang  Over  Kapasitas  menjadi  tempat  dimana  penularan Covid-19  ini  secara  masif  dan  cepat  menular.  Apabila  satu  dari  warga  binaan  atau  petugas yang terjangkit virus tersebut, bisa dibayangkan dengan kondisi kepadatan yang luar biasa ini akan sangat cepat menyerang seluruh penghuni Lapas dan Rutan.
Untuk  melakukan  upaya  penyelamatan  terhadap  narapidana  atau  warga  binaan pemasyarakatan  yang  berada  di  Lapas  dan  Rutan,  perlu  dilakukan  pengeluaran  dan pembebasan  melalui  asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  dan  cuti bersyarat  guna  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  Covid-19  sebagaimana pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 32 Tahun 2020. Peraturan ini telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.
Aturan  Hukum  ini  mendapatkan  tanggapan  positif  maupun  negatif  di  tengah masyarakat.  Akan  tetapi  diluar  dari  itu  Aturan  ini  dilakukan  dalam  rangka  penanggulangan dan  pencegahan  penyebaran  Covid-19  ditengah  kondisi  sejumlah  Lapas  yang  menampung tahanan dan narapidana over kapasitas.
Asimilasi  rumah  ini  hanya  ada  pada  masa  pandemi  Covid-19  ini  saja.  Sebagaimana program  yang  telah  dibuat  pemerintah  untuk  mengurangi  penyebarluasan  virus  covid-19  di lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Pemerintah  melalui  Kementerian  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia melakukan kebijakan ini untuk mengeluarkan narapidana yang menjalani asimilasi di rumah agar mereka tidak tertular virus Covid-19 saat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Asimilasi dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat  melibatkan  Pokmas.  Sebagai  penerapan  Permenkumham    24  Tahun  2021  maka Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  III  Alahan  Panjang  telah  menerapkan  dan  juga  telah memberikan asimilasi rumah bagi Narapidana dari tahun 2020 sebanyak 13 (tiga belas) orang warga  binaan  pemasyarakatan.  Kebijakan  ini  juga  menemui  beberapa  kendala  baik  pada internal Lembaga Pemasyarakatan maupun Masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang dihadapi pada massa Pandemi Covid-19  yang  mewabah  di  Indonesia  dan  dalam  hal  pelaksanaan  aturan  Hukum  terkait asimilasi rumah, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul:  Penerapan  Permenkumham  Nomor  24  Tahun  2021    Bagi  Warga  Binaan  Dalam
1 Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm.10-11
Program  Asimilasi  Rumah  Pada  Masa  Pandemi  Covid  19    (Studi  Pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis,  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan    tentang  Penerapan  Permenkumham  Nomor 24 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Program Asimilasi Rumah Bagi   Narapidana Pada Masa Pandemi  Covid  19  pada  Lembaga  Pemsayarakatan  Kelas  III  Alahan  Panjang.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif  sebagai pendekatan utama  yang  didukung  oleh  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan  penelitian  aturan-aturan  hukum yang terkait dengan Program Asimilasi Rumah Bagi  Narapidana  Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid 19. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan  penelitian  untuk  melihat  bekerjanya  aturan-aturan hukum  mengenai  pelaksanaan  Program  Asimilasi  Rumah  Bagi    Narapidana  Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid 19 dalam prakteknya di Lembaga Pemasyrakatan Kelas III Alahan Panjang.

## . ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Program  Asimilasi  Rumah  Bagi  Warga  Binaan  Di  masa  Covid  19  pada Lapas Kelas III Alahan Panjang
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  III  Alahan  Panjang  telah  menerapkan  Program Asimilasi rumah sesuai dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 dengan target Warga Binaan  Pemasyarakatan  yang  ada  dan  nantinya  program  ini  dilaksanakan  oleh  Balai Pemasyarakatan  dan  aparat  terkait  dalam  fungsi  pengawasan.  Ada  beberapa  tahap pelaksanaan sampai asimilasi rumah terlaksana yakni:

## 1. Melakukan  sosialisasi  pada  warga  binaan  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan selama asimilasi dan bagaimana proses pemberian asimilasi
Disini petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Klas III Alahan Panjang memberikan pemahaman  terkait  program  asimilasi  ini  sehingga  seluruh  warga  binaan  memahami  apa saja  hak  dan  kewajiban  ketika  program  telah  berjalan.  Adapun  narapidana  yang  tidak termasuk  kategori  yang  bisa  mendapatkan  program  ini  juga  diberikan  pemahaman sehingga tidak menimbulkan salah persepsi yang berujung kerusuhan.
Sosialisasi  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan  seluruh  narapidana  dan memberikan  informasi  detil  mengenai  program  asimilasi  ini,  mulai  dari  syarat  awal sampai  proses  pelaksanaannya.  Dengan  penyampaian  informasi  ini  diharapkan  tidak  ada terjadi kesalah pahaman antara petugas dengan warga binaan pemasyarakatan.

## 2. Pendataan narapidana melalui sistem informasi pemasyarakatan
Petugas  melihat  data  warga  binaan  pemasyarakatan  melalui  Aplikasi  Sistem Database  Pemasyarakatan  (SDP).  Sistem  Database  Pemasyarakatan  (SDP)  adalah Mekanisme  Pelaporan  dan  Konsolidasi  Pengelolaan  Data  Warga  Binaan  Pemasyarakatan
(WBP),  yang  berfungsi  sebagai  alat  bantu  kerja  sesuai  kebutuhan  Unit  Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2
Tersusunnya  Data,  Laporan,  Input  pada  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tersedianya database sidik jari WBP dan Keluarganya.  Tersedianya  Fungsi  Identifikasi  Residivis  Nasional.  Terbentuk  Indikator kinerja  yang  sudah  ditetapkan.  Tersedianya  Model  Laporan,  Informasi,  Surat-surat  dan kebijakan  Lapas  dan  Rutan  yang  jelas  dan  lebih  sesuai  dengan  indikator  kinerja  yang sudah  ditetapkan.  Terpenuhinya  kebutuhan  data  yang  yang  dapat  dipergunakan  dalam Evaluasi  Program  dan  kinerja  dari  Petugas  Pelaksana  pada  Unit  Pelaksanan  Teknis Pemasyarakatan,  Kantor  Wilayah  dan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan.  Tersedianya Standarisasi penerapan sidik jari WBP dan keluarga WBP.
Pada  data  SDP  terkait  Asimilasi  Rumahh  ini  dilihat  Narapidana  apakah  memiliki riwayat  residivis  atau  tidak  dan  melihat  apakah  warga  binaan  yang  akan  diusulkan mendapatkan  program  asimilasi  rumah  berkelakuan  baik  atau  tidak  yang  dibuktikan  dari tidak adanya hukuman disiplin selama enam bulan terakhir atau tiga bulan terakhir untuk narapidana  anak  yang  dilihat  pada  buku  register.  Selain  itu  warga  binaan  harus  aktif mengikuti  program  pembinaan  dengan  baik  dan  telah  menjalani  ½  (satu  per  dua)  masa pidana dan telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan untuk anak.

## 3. Sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  yang  menetapkan  siapa  saja  narapidana yang berhak menerima asimilasi
Pemberian  asimilasi  dilakukan melalui  proses  asesmen.  Syarat  pemberian  asimilasi harus melampirkan laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani Kepala Lapas. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) juga turut memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas terkait narapidana yang layak menerima asimilasi. Proses asesmen ini menunjukkan asimilasi  yang  dilakukan  bersifat  selektif  dengan  mempertimbangkan  risiko  keamanan masyarakat.
Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP)  adalah  tim  yang  bertugas  memberikan  saran mengenai program pembinaan/pembimbingan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (11)  Permenkumham  32  Tahun  2020.  Tim  Pengamat Pemasyarakatan semagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang 12 tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  terdiri  dari  pejabat-pejabat  LAPAS,  BAPAS  atau  pejabat terkait lainnya yang bertugas:
a. Memberi  saran  mengenai  bentuk  dan  program  pembinaan  dan  pembimbingan  dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan  pembimbingan; atau
c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
Sidang TPP merupakan salah satu indikator keberhasilan pembinaan di dalam lapas.
Sidang  TPP  merupakan  bagian  evaluasi  dalam  tahap  pembinaan  sehingga  diperlukan masukan  dari  berbagai  pihak,  selain  itu  sidang  ini  harus  dilakukan  secara  objektif  dan transparan sehingga semua pihak dapat menerima apapun hasilnya.
2 http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_website/ , diakses pada tanggal 12 April 2022

## 4. Penelitian Kemasyarakatan
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  III  Alahan  Panjang  setelah  melaksanakan  Sidang TPP, mengirimkan permintaan Penelitian Kemasyarakatan atau yang biasa dikenal dengan Litmas.  Penelitian  Kemasyarakatan  atau Case  Study adalah  salah  satu  hal  yang  penting sebagai  metode  pendekatan  dalam  rangka  pembinaan  “pelanggar  hukum”.  Hal  ini merupakan suatu metode penelitian yang “khusus” dan penting yang harus dilakukan oleh petugas  Derektorat  Jendral  Pemasyarakatan  pada  Balai  Pemasyarakatan  yakni Pembimbing  Kemasayarakatan.  Mengingat  penting  dan  besarnya  kegunaan  pembuatan Penelitian Kemasyarakatan atau Case Study dalam membantu hakim untuk membuat suatu putusan  yang  tepat  dan  seadil-adilnya  serta  untuk  menentukan  terapy  pembinaan,  maka laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  ini  harus  dapat  memberikan  gambaran  tentang  latar belakang kehidupan klien baik dimasa lalu maupun setelah menjadi klien, sehingga segala masalah  yang  terkandung  di  dalam  kehidupan  serta  lingkungan  sosialnya  dicakup  dalam isi laporan Penelitian Kemasyarakatan. 3
Penelitian  Kemasyarakatan  (LITMAS)  adalah  suatu  penelitian  tentang  seseorang yang  lebih  mengacu  kepada  latar  belakang  sosial  keluarga  dan  lingkungan,  serta  latar belakang tindak kriminal yang klien pemasyarakatan tersebut lakukan. Hal-hal yang harus dimuat di dalam proses penyusunan/pembuatan Penelitian kemasyarkatan dapat diuraikan sebagai berikut: 4
I. Pendahuluan
II. Identitas
III. Pembinaan Klien selama di LAPAS
IV. Analisis
V. Kesimpulan dan Rekomendasi
VI. Penutup
Setelah Lembaga Pemasyarakatan mengirimkan permintaan litmas ke Bapas, Kepala Bapas  langsung  menunjuk  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  akan  mendampingi Narapidana tersebut menjadi Klien Bapas.

## 5. Pembuatan Surat Jaminan
Surat  jaminan  merupakan  suatu  jaminan  dari  keluarga  dari  warga  binaan pemasyarakatan.  Surat  ini  ditanda-tangani  oleh  keluarga  penjamin  dan  pejabat  yang berwenang  di  daerah  tempat  tinggal  WBP  (RT/RW,  Lurah/Kepala  Desa)  serta  ditanda- tangani  oleh  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan.  Blangko  surat  jaminan  ini  langsung  bisa diambil  keluarga  penjamin  di  Kantor  Balai  Pemasyarakatan.  Surat  jaminan  yang  dibuat secara umum menyatakan:
a. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana tersebut selama mengikuti program pembimbingan.
3 Sumarsono A. Karim, Metode dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan , Jakarta, Pusdiklat Dep. Kum & HAM RI, 2003, hlm19-21
4 Buku Bimbingan Petugas Kemasyarakatan Model BK 4

## 6. Pengarahan narapidana penerima asimilasi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  pada  kesempatan  ini  menyampaikan  bahwa program  asimilasi  rumah  ini  dilakukan  untuk  mencegahan  penularan  covid-19 dilingkungan Lapas yang dalam keadaan over kapasitas. Kalapas juga menyampaikan agar selalu mengiuti aturan yang berlaku serta tetap menjaga protokol kesehatan dam meminta kepada  pihak  keluarga  agar  ikutserta  memnerikan  bimbingan  maupun  arahan  kepada keluarganya  yang  menjadi  klien  pemasyarakatan  supaya  menjalani  program  asimilasi  ini dengan baik.

## 7. Serah terima narapidana
Setelah  semua  proses  dilakukan  di  Lapas,  warga  binaan  diserahkan  ke  Balai Pemasyarakatan.  Serah  terima  narapidana  dilakukan  di  Balai  Pemasyarakatan  yang langsung diregistrasi oleh Kepala Sub Seksi Registrasi. Setelah narapidana keluar, Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Sumatera Barat berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, hingga  Instansi  Pemerintahan setempat (Camat dan Bupati) untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana penerima asimilasi.
Berdasarkan analisa penulis, semenjak awal mulanya diberlakukan Permenkumham 10  Tahun  2020  sampai  dengan  keluarnya  Permenkumham  24  Tahun  2021,  Lembaga Pemasyarakatan Kelas III  Alahan Panjang telah berhasil menjalankan Program  Asimilasi Rumah  di  Masa  Pandemi  Covid-19  dibuktian  dengan  tidak  adanya  satupun  yang mengulangi  tindak  pidananya  dan  meresahkan  masyarakat.  Hal  ini  sangat  didukung dengan beberapa hal antara lain:
a. Komunikasi dengan aparat pemerintah terkait integrasi mantan terpidana ini ditengah- tengah lingkungan masyarakatnya;
b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat keberadaan Narapidana yang berasimilasi;
c. Komuniasi  yang  baik  antara  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  Balai  Pemasyarakatan terkait pengawasan.
Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Program  Asimilasi  Rumah  Bagi  Warga    Binaan  Dimasa Covid 19 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang
1. Kendala Internal
a. Belum menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana Permasalahan  narapidana  tidak  dapat  asimilasi  adalah  narapidana  yang  belum menjalankan  1/2  (satu  per  dua)  masa  pidananya.  Rata-rata  narapidana  kurang memahami aturan terkait masa pidana yang menjadi syarat asimilasi ini.
b. Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  III  Alahan  Panjang  memiliki  Petugas  Pemasyarakatan yang  rata-rata  mempunyai  pendidikan  SLTA  sederajat.  Hal  ini  tentuya  sangat  juga berpengaruh terhadap proses kerja teknis setiap harinya. Tingkat pendidian  yang  agak rendah  ini  disebabkan  karena  pada  saat  penerimaan  CPNS  Penjaga  Tahanan Kememkumham selalu dengan tingkat pendidikan SLTA.
2. Kendala Eksternal
a. Menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.
Narapidana  yang  diberikan  asimilasi  dirumah  akan  berdampak  sosial  di  masyarakat.
Masyarakat  menjadi  resah  dan  ketakutan  dengan  kehadiran  narapidana  ditengah-
tengahnya.  Masyarakat  takut  kalau  narapidana  akan  berbuat  kejahatan  lagi,  apalagi didalam  suasana  pandemi  Covid-19  yang  hampir  semua  masyarakat  mengalami kesulitan ekonomi dan kerugian dari efek pandemi ini.
b. Stigma masyarakat terhadap narapidana masih sangat buruk
Umumnya  masyarakat  kita  tidak  mau  menerima  kehadiran  dari  narapidana dilingkungannya disebabkan beberapa hal antara lain:
1) Kurangnya kesiapan serta kesadaran dari masyarakat;
2) Masih  tumbuhnya  pandangan  yang  berbeda  di  beberapa  daerah  terhadap  latar belakang yang pernah dibuat oleh narapidana;
3) Sangat  kurangnya  kepercayaan  masyarakat  atas  proses  pembinaan  narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  yang  sangat  terkait  dengan  mutu  narapidana  setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
4) Masyarakat  masih  diliputi  rasa  curiga  akan  narapidana  mengulangi  perbuatannya kembali
5) Masyarakat  menginginkan  rasa  aman  dan  tidak  ada  jaminan  bahwa  mantan narapidana tersebut akan berlakuan baik terus menerus dikemudian hari.
c. Narapidana dikucilkan lingkungan masyarakat
Masyarakat  menjadi  salah  satu  wadah  dan  inti  untuk  mengembalikan  Narapidana kedalam kehidupan nyata dilingkungan masyarakat untuk hidup normal melalui proses asimilasi.hal dimaksud terkadang tidak sesuai dengan harapan karena masyarakat takut dan  khawatir  dengan  kehadiran  narapidana  tersebut  dilingkungannya.    Kekhawatiran tersebut  dirasakan  karena  takut  narapidana  itu  melakukan  tindak  pidana  lagi  dan membuat  kekacauan  dilingkungan  masyarakatnya.  Hal  ini  sangat  berdampak  secara psikologis  kepada  narapidana  karena  mereka  merasa  tertekan  oleh  lingkungan  sosial/ masyarakatnya  ketika  hendak  bermasyarakat,  sehingga  beberapa  dari  narapidana  ini tidak ingin ber-asimilasi.
d. Partisipasi narapidana dalam program pembinaan masih rendah
Partisipasi  dari  narapidana  merupakan  salah  satu  faktor  terpenting  untuk  mengukur respon  mereka  terhadap  program  yang  dilaksanakan.  Narapidana  pada  umumnya enggan  dan  malas  dengan  program  pembinaan  yang  diberikan.  Hal  ini  berdampak terhadap  bekal  Narapidana  ini  ditengah-tengah  masyarakat  nantinya  setelah  ber- asimilasi.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  dalam  pelaksanaan  asimilasi rumah tersebut antara lain adalah:
1. Kendala Internal
a. Belum menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana Memberikan  edukasi  kepada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  terkait  persyaratan dalam  pengurusan  hak-hak  warga  binaan  khusunya  terkait  asimilasi  rumah  dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
b. Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas
Upaya  yang  dilakukan  dengan  melalui  peningkatan  Kompetensi  Pegawai  Lembaga Pemasyarakatan.  Peningkatan  Kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  dengan cara  mengadakan  bimbingan  teknis,  diklat  dan  sejenisnya  terhadap  petugas
pemasyarakatan  agar  dalam  melakukan  pekerjaan  sehari-hari  lebih  berkualitas  dan terampil dalam menangani pembinaan warga binaan pemasyarakatan tersebut.

## 2. Kendala Eksternal
a. Menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah ini seharusnya disosialisasikan juga kepada  masyarakat  agar  masyarakat  juga  mengerti  tentang  asimilasi  tersebut. Narapidana  setelah  dibina  di  Lembaga  Pemasyarakatan,    akan  reintegrasi  sosial dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja. Jadi disini peran Kementerian Hukum  dan  HAM  sebagai  induk  dari  Lapas  dan  Rutan  yang  menjalankan  program Asimilasi  ini  harus  selalu  intens  melakuan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  baik secara  langsung  tatap  wajah  maupun  tidak  langsung  menggunakan  pemanfaatan media  seperti  media cetak  (koran, majalah)  serta  media  elektronik  (TV  dan  Radio) serta  memanfaatan  media  sosial  yang  sesuai  dengan  kondisi  zaman  sekarang  ini. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat memiliki Penyuluh  Hukum  yang  pada  hal  ini  dapat  diperkuat  fungsinya  dalam penyebarluaskan  informasi  hukum  terkait  asimilasi  rumah  ini  sehingga  masyarakat sadar, faham dan melek hukum yang bermuara kepada suksesnya program asimilasi rumah ini diterima oleh masyarakat secara umum.
b. Stigma masyarakatb terhadap narapidana masih sangat buruk Pemerintah  perlu  mengintegrasikan  tujuan  asimilasi  dengan  kehidupan  sosial masyarakat sebagai pelindungan terhadap warga negara dan bukan menjadi ancaman terhadap  keamanan  lingkungan.  Ada  beberapa  hal  yang  harus  disampaikan  kepada masyarakat untuk mengimbangi narasi yang berkembang, seperti:
1) Kegiatan positif yang dilakukan Narapidana Asimilasi,
2) Kontribusi Narapidana Asimilasi di tengah masyarakat yang berwujud nyata.
3) Tindakan  tegas  berupa  menyampaian  berita  ke  publik  terkait  pencabutan  serta pembatalan asimilasi bagi narapidana yang tidak kooperatif.
c. Narapidana dikucilkan lingkungan masyarakat Meningkatkan  peran  aktif    Narapidana  dalam  program  pembinaan  yang  dilakukan Lembaga Pemasyarakatan melalui pemberian pemahaman-pemahaman dan motivasi sehingga  Narapidana  dapat  mengiuti  semua  program  pembinaan  yang  dilakukan dengan memperkuat Assessment Resiko dan Assessment Kebutuhan Bagi WBP dan Klien  Pemasyarakatan.  Hal  ini  dilakukan  berdasarkan   Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  RI  Nomor  12  Tahun  2013  tentang  Assessment  Resiko  dan  Assessment Kebutuhan  Bagi  WBP  dan  Klien  Pemasyarakatan.  Assesment  ini  diharapkan  dapat memudahkannya petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembimbingan sehingga  dapat  mencegah  pengulangan  tindak  pidana.  Hal  ini  sangat  membantu dalam proses asimilasi rumah yang diprogramkan.
d. Partisipasi narapidana dalam program pembinaan masih rendah Mengkomunikasikan  proses  pengawasan  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Balai Pemasyarakatan  setelah  Narapidana  ber-asimilasi  agar  kepercayaan  masyarakat meningkat kepada program pemasyarakatan ini. Komunikasi bahwa asimilasi bukan pembebasan  melainkan  pembinaan  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan  ini  dapat
meminimalisir  stigma  yang  memicu  penolakan  publik  terhadap  Narapidana  di tengah-tegah masyarakat.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Program  Asimilasi  Rumah  Bagi  Warga  Binaan  pada  masa  Covid  19  di Lapas  Kelas  III  Alahan  Panjang  adalah    diawali  dengan  melakukan  sosialisasi  pada  warga binaan  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  selama  asimilasi  dan  bagaimana  proses pemberian  asimilasi,  kemudian  dilakukan  pendataan  narapidana  melalui  sistem  informasi pemasyarakatan, dilanjutkan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang menetapkan siapa saja narapidana yang berhak menerima asimilasi, pembuatan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  BAPAS,  pembuatan  surat  jaminan,  pengarahan  narapidana penerima  asimilasi  oleh  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  bagian  akhir  serah  terima narapidana.  Kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  Pelaksanaan  Program  Asimilasi  Rumah Bagi  Warga  Binaan  pada  masa  Covid  19  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  III  Alahan Panjang adalah kendala internal yang meliputi narapidana belum menjalani 1/2 (satu per dua) masa  pidana  dan  kualitas  SDM  Petugas,  sedangkan  kendala  eksternal  adalah  menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, stigma masyarakat terhadap narapidana masih sangat buruk,  narapidana  dikucilkan  lingkungan  masyarakat,  dan  partisipasi  narapidana  dalam program pembinaan masih rendah.
Upaya yang dilakukan mengatasi kendala tersebut adalah memberikan edukasi kepada WBP dan peningkatan kompetensi pegawai lapas untuk kendala internal dan narapidana yang mendapatkan  asimilasi  rumah  ini  seharusnya  disosialisasikan  juga  kepada  masyarakat  agar masyarakat  juga  mengerti  tentang  asimilasi  tersebut,  pemerintah  perlu  mengintegrasikan tujuan  asimilasi  dengan  kehidupan  sosial  masyarakat  sebagai  pelindungan  terhadap  warga negara  dan  bukan  menjadi  ancaman  terhadap  keamanan  lingkungan,  meningkatkan  peran aktif narapidana dalam program pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan melalui pemberian  pemahaman-pemahaman  dan  motivasi  sehingga  narapidana  dapat  mengikuti semua  program  pembinaan  yang  dilakukan  dengan  memperkuat  assessment  resiko  dan assessment  kebutuhan  bagi  wbp  dan  klien  pemasyarakatan,  mengkomunikasikan  proses pengawasan dan evaluasi  yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan setelah narapidana ber- asimilasi agar kepercayaan masyarakat meningkat kepada program pemasyarakatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Bimbingan Petugas Kemasyarakatan Model BK 4
Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
Sumarsono  A.  Karim, Metode  dan  Teknik  Penelitian  Kemasyarakatan ,  Jakarta,  Pusdiklat Dep. Kum & HAM RI, 2003
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  03  Tahun  2018  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI  Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_website/