## Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia
Religious Courts Jury role in Islamic law implementation in Indonesia
Nur Aisyah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: aisyahuin@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 05 Februari 2018 Revisi I 19 Maret 2018 Revisi II 16 April 2018 Disetujui 23 Mei 2018
Peradilan  Agama  adalah  suatu  daya  upaya  yang  dilakukan  untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang  yang  beragama  Islam  melalui  lembaga-lembaga  yang berfungsi  untuk  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Peranan  Hakim Pengadilan  Agama  dalam  penerapan  Hukum  Islam  adalah  sebagai alat  untuk  menjaga  keselarasan  komponen-komponen  hukum lainnya,  secara  fungsional.  Dengan  kata  lain,  tegaknya  Hukum Islam,  ditentukan  oleh  kemampuan  peranan  hakim  pengadilan agama  dalam  menyelaraskan  perangkat  hukum  dan  kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

## Kata Kunci: Peradilan Agama
Religious Court is an effort to seek justice or to solve certain cases for  Muslims  through  institutions  that  serve  to  use  judicial  powers under applicable laws and regulations. The role of Religious Court Judges  in  Islamic  Law  implementation  is  as  a  tool  to  keep  the harmony  of  other  legal  components,  functionally.  In  other  words, the establishment of Islamic Law is determined by the ability of the role of religious court judges in aligning the instruments of law and legal awareness, so as to create order and legal certainty in society.
Keyword: Religious Court
Nur Aisyah

## A. PENDAHULUAN
Di masa sekarang ini hukum sedang berkembang, dan terus menerus dibangun, sementara pembangunan hukum tidak bisa meninggalkan rasa hukum masyarakatnya, tentu saja hukum Islam menjadi begitu penting peranannya dalam pembinaan Hukum Nasional Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.
Indonesia  yang  termasuk  negara  yang  sedang  berkembang,  mengawali kehidupannya dengan hasrat yang kuat untuk melaksanakan pembangunan. Yang pada dasarnya, pembangunan adalah kehendak untuk melakukan perubahan terhadap situasi kehidupan  yang  lebih  baik,  membina  agar  lebih  maju  dan  memperbaiki  agar  lebih teratur.
Pembangunan,  sebagaimana  dikonsepsikan  di  atas,  mengisyaratkan  adanya perubahan  terhadap  dasar-dasar  kemasyarakatan,  baik  bersifat  struktural  maupun kultural.  Dasar-dasar  kemasyarakatan  tersebut,  menurut  Soerjono  Seokanto, 1 paling sedikit mencakup agama, filsafat, ideologi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian, pembangunan Hukum Islam di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Penjabaran Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Indonesia.
2. Penciptaan serta menyusun kembali lembaga-lembaga hukum baru.
3. Mengupayakan tentang bagaimana hukum tadi dapat dijalankan dengan efektif. 2
Terciptanya suatu sistem hukum yang sesuai dengan keadaan sekarang ataupun di dalam menghadapi perkembangan di masa yang akan datang merupakan kebutuhan lain yang mendorong sifat khas permasalahan di atas.
Sesuai  dengan  perumusan  masalah  di  atas,  maka  upaya  pembangunan  Hukum Islam akan melibatkan tiga komponen yang mesti diperhitungkan dengan matang dan cermat,yaitu: (1) komponen perangkat hukum, (2) komponen penegak hukum, dan (3) komponen kesadaran hukum. 3
Memperhitungkan  setiap  komponen  hukum  secara  menyeluruh  merupakan suatu  pembahasan  yang  lengkap  dan  tuntas.  Akan  tetapi,  membatasi  pembahasan terhadap komponen penegak hukum  bukan berarti menganggap komponen-komponen hukum yanng lainnya kurang penting.
Berkenaan  dengan  ini,  maka  Hakim  Pengadilan  Agama  yang  terlibat  secara langsung  dengan proses hukum, 4 akan berhadapan dengan suatu dilema persoalan. Di satu  sisi,  Hakim  Pengadilan  Agama  harus  memegang  teguh  perangkat  hukum  yang berlaku  dan  diberlakukan.  Sedangkan  di  sisi  lain,  harus  memperhitungkan  tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum tersebut.
Dilema  persoalan  tersebut  jelas,  terutama,  jika  hukum  diartikan  sebagai keluaran  atau  hasil-aktual  dari  praktek  sehari-hari  para  pejabat  hukum,  bukan peraturan-peraturan atau perundang-undangan. 5 Meskipun demikian, perangkat hukum tetap  dipergunakan.  Paling  tidak,  sebagai  pegangan  dalam  melukiskan  proses
1 Soerjono  Soekanto , " Ilmu-ilmu  Hukum  dan  Pembangunan  Hukum ," Analisis  Pendidikan (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), h 37.
2 Deden  Effendi, Kompleksitas  Hakim  Pengadilan  Agama (Jakarta  :  Departemen  Agama  R.I., 1985), h. 2.
3 Deden Effendi, Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama , h. 2.
4 Soerjono Soekanto , " Ilmu-ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum ," Analisis Pendidikan , h. 40.
5 Daniel  S.  Lev, Peradilan  Agama  di  Indonesia:  Studi  tentang  Landasan  Politik  Lembaga- Lembaga Hukum, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: PT Intermasa, 1980), h. 16..
sesungguhnya  dari  pembangunan  hukum,  Pada  hakikatnya,  bagaimanapun  hukum didefinisikan,  hukum  merupakan  salah  satu  aspek  budaya.  Dalam  hal  ini  hukum merupakan hasil konkritisasi manusia atas nilai-nilai agama dalam mengatur kehidupan manusia itu sendiri. 6 Dengan demikian, hukum dapat dijumpai dalam berbagai lambang atau simbol.
Di antara lambang-lambang tersebut yang paling tegas dalam mengutarakan isi dan  maknamya  adalah  dalam  bentuk  tertulis, “perangkat  hukum  formal”.  Dalam  hal ini, hukum memperlihatkan sifatnya yang mendua, “ambivalent”. Sebab, bentuk yang demikian  menunjukkan  adanya  kepastian  hukum,  dan  pada  saat  yang  sama,  bentuk yang demikian menunjukkan adanya kekuataan hukum.
Kepastian hukum banyak ditentukan oleh kekakuan di dalam pengaturan. Akan tetapi,  pada  gilirannya,  kekakuan  di  dalam  pengaturan  akan  menyebabkan  keadaan yang lain pula, di antaranya: menciptakan ketimpangan antara bentuk pengaturan oleh perangkat  hukum  dengan  keadaan,  hubungan,  dan  peristiwa-peristiwa  dalam masyarakat.
Oleh  karena  itu,  dalam  mencari  tempat  berpijak  yang  memungkinkan terjaminnya proses pembangunan hukum, Hakim Pengadilan Agama dihadapkan pada suatu persoalan yang bersifat dilematis. Karena, keterlibatan Hakim Pengadilan Agama terhadap  salah  satu  ekstrema  yang  dilaksanakan  secara  berlebihan  dapat mengakibatkan penyimpamgan terhadap tujuan hukum itu sendiri, “keadilan”. Sebab, di  satu  pihak,  menganggap  perangkat  hukum  (formal)  sebagai  gejala  yang  berdiri sendiri berarti mengabaikan situasi umum kehidupan masyarakat.
Hubungan  antara  hukum  dan  masyarakat  bersifat  timbal-balik  atau  dialektis. Hukum  memberi  penilaian  terhadap  masyarakat  dan  juga  mengarahkan  apa  yang seharusnya mereka lakukan mengenai kedudukan mereka dan masyarakat memberikan dasar-dasar  sosial.  Tetapi  yang  sering  terjadi  di  dalam  masyarakat,  ukuran  yang diusulkan  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  yang  dihadapi  atau  biasa  diartikan  sebagi masalah sosial. 7
Dengan demikian,  langsung  atau tidak langsung, permasalahan sosial tersebut berhubungan  dengan  peran  yang  dimainkan  oleh  hakim  pengadilan  Agama.  Hakim pengadilan  Agama  memberi  dan  menentukan  prosedur  yang  harus  ditempuh  dalam mencapai  tujuan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  peranan  hakim pengadilan  Agama  adalah  untuk  memelihara  keselarasan  fungsional  dari  komponen- komponen hukum lainnya.
Istilah  "Peranan" ( role) 8 dipilih karena menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat di mana dia hidup. Dan maksud konsep "peranan" adalah untuk  membuat  garis  batas  antara  masyarakat  dan  individu.  Dalam  batas  peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu. 9
6 T. M. Hasbi Ash Shiddiqi, Peradilan Hukum Acara Islam (Bandung: PT Al-Maarif, 1964), h. 30
7 Deden Effendi, Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama , h. 6.
8 Menurut Bambang Marhijanto, Kata peranan berarti juga sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan.  Lihat  Bambang  Marhijanto, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Populer (Surabaya:  CV. Bintang Timur, 1996), h. 476.
9 Maurice  Duverger, Sosiologi  Politik, alih  bahasa  Daniel  Dhakidae  (Jakarta:  CV  Rajawali, 1981), h. 103.
Nur Aisyah
Dalam  hal  ini,  hakim  pengadilan  Agama  adalah  termasuk  pelaku  dan mempunyai  tingkat  kebebasan  tertentu  dalam  menyatakan  hasrat  untuk  diakui  serta diperhitungkan  pengaruhnya  sebagai  sesuatu  hal  yang  penting  dalam  masyarakat. Selain itu, Peranan juga mempunyai arti lebih luas dari pada tugas. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang wajib dikerjakan. Tugas seorang hakim  agama  adalah  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara,  dan  fungsinya adalah  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan.  Sedangkan  peran  hakim  adalah menjalankan semua tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diembannya. Berdasarkan latar  belakang  tersebut,  maka  dapat  di  tarik  beberapa  rumusan  masalah,  yakni bagaimana  tugas,  fungsi,  kedudukan,  dan  kewajiban  hakim  di  lingkungan  badan peradilan agama dan bagaimana kontribusi hakim pengadilan agama dalam penerapan hukum Islam.

## B. PEMBAHASAN TUGAS, FUNGSI, KEDUDUKAN, DAN KEWAJIBAN HAKIM DI LINGKUNGAN
BADAN PERADILAN AGAMA 1. Tugas Hakim
Pengaruh    peradilan,  tugas  hakim  adalah  mempertahankan  tata  hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum  dalam suatu perkara. Dengan demikian yang  menjadi  tugas  pokoknya  adalah  menerima,  memeriksa,  dan  mengadili  serta menyelasaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Dari  banyaknya  masalah  yang  ada,  tidak  semuanya  ada  peraturan  perundang- undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  hakim  dapat  menyelesaikannya  dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal  16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.
Dengan  melihat  kenyataan  di  atas,  maka  tampak  jelas  bahwa  dalam  hal  ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu  pada  waktu  penggugat  mengajukan  gugatan,  hakim  telah  memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.
Aktifnya  hakim  dapat  dilihat  dari  misalnya  dengan  adanya  usaha  dari  hakim untuk  mendamaikan  dari  kedua  belah  pihak.  Bentuk  yang  lain  misalnya,  tindakan hakim  untuk  memberikan  penerangan  selayaknya  kepada  para  pihak  yang  berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.
Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau  luas  pokok  sengketa  yang  diajukan  kepada  hakim  untuk  diperiksa  pada  asasnya ditentukan  oleh  para  pihak  yang  berperkara  dan  bukan  oleh  hakim.  Hakim  hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya  keadilan. Dalam  hal  ini, para  pihak  dapat secara  bebas  mengakhiri sengketa  yang  telah  diajukan  ke  muka  pengadilan,  sedang  hakim  tidak  dapat menghalang-halanginya,  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  jalan  perdamaian  atau
pencabutan  gugatan.  Dengan  demikian  hakim  tidak  menentukan  luas  dari  pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.
Dari sini dapat disimpulkan, bahwa hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi demi kelancaran  persidangan,  sedangkan  hakim  bersifat pasif  kalau  ditinjau  dari  segi luasnya tuntutan.
Tugas  hakim  pengadilan  agama  di  dalam  mewujudkan  keadilan  berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa, bukan  sekedar  berperan memantapkan  kepastian  hukum, melainkan juga keadilan. 10
Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan:
Kebebasan  dalam  melaksanakan  wewenang  yudisial  bersifat  tidak  mutlak karena  tugas  hakim  adalah  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.
Dicantumkannya  pernyataan  itu  pada  pada  penjelasan  undang-undang dimaksudkan  agar  mata,  hati,  dan  telinga  hakim  terbuka  terhadap  berbagai  tuntutan yang  berkembang  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  dalam  melaksanakan kewajibannya,  ia  tidak  hanya  berdasarkan  hukum,  tetapi  berdasarkan  keadilan  yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.
Disamping yang lahiriyah, terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniah, yaitu:
Bahwa  karena  sumpah  jabatannya,  dia  tidak  hanya  bertanggung  jawab  pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  dalam  Undang-undang  ini  dirumuskan  dengan ketentuan  bahwa  pengadilan  dilakukan,  ‘Demi  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa’. 11

## 2. Fungsi Hakim
Fungsi  hakim  adalah  menegakkan  kebenaran  sesunggyuhnya  dari  apa  yang dikemukakan  dan  dituntut  oleh  para  pihak  tanpa  melebihi  atau  menguranginya terutama  yang  berkaitan  dengan  perkara  perdata,  sedangkan  dalam  perkara  pidana mencari  kebenaran  sesungguhnya  secara  mutlak  tidak  terbatas  pada  apa  yang  telah dilakukan  oleh  terdakwa, 12 melainkan  dari  itu  harusdiselidiki  dari  latar  belakang perbuatan  terdakwa.  Artinya  hakim  pengejar  kebenaran  materil  secara  mutlak  dan tuntas.
Di  sini  terlihat  intelektualitas  hakim  yang  akan  teruji  dengan  dikerahkannya segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua itu akan  terlihat  pada  proses  pemeriksaan  perkara  apakah  masih  derdapat  pelanggaran- pelanggaran dalam teknis yustisial atau tidak.
10 Hal  ini  secara  resmi  tercantum  dalam  pasal  4  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
11 Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970, I umum, butir enam, alinea terakhir.
12 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1992), h. 37.
Nur Aisyah

## 3. Kedudukan Hakim
Kedudukan  hakim  adalah  sebagai  pejabat  yang  melakukan  kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. 13 Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman dalam bidang  hukum,  dan  bagi  soerang  hakim  dituntut  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
4. Kewajiban Hakim
Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagi pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah:
1) Memutus  demi  keadilan  berdasarkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan : a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 4 ayat 1).
2) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup  di  dalam  masyarakat.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  putusan  hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (pasal 28 ayat 1).
3) Dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya  hukuman,  hakim  wajib memberhatikan  pula  sifat  yang  baik  dan  jahat  dari  terdakwa.  Berdasarkan ketentuan  ini  maka  dalam  menentukan  berat  ringannya  hukuman  yang  akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga  putusan  yang  dijatuhkan  setimpal  dan  adil  sesuai  dengan kesalahannya (pasal 28 ayat 2).
Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung  jawabnya  untuk  memberikan  kepastian  hukum  semua  perkara  yang  masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam  ketentuannya.  Di  sini  terlihat  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya,  hakim harus  bersifat  obyektif,  karena  merupakan  fungsionaris  yang  ditunjuk  undang- undanguntuk  memeriksa  dan  menggali  perkara  dengan  penilaian  yang  obyektif  pula, karena  harus  berdiri  di  atas  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  dan  tidak  boleh memihak salah satu pihak.
5. Kewenangan Pengadilan Agama
Kewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi, kompetensi berasal dari bahasa  Latin competo,  kewenangan  yang  diberikan  undang-undang  mengenai  batas untuk  melaksanakan  sesuatu  tugas;  wewenang  mengadili.  Kompetensi  dalam  bahasa Belanda  disebut competentie,  kekuasaan  (akan)  mengadili;  kompetensi.  Kompetensi disebut  juga  kekuasaan  atau  kewenangan  mengadili  yang  berkaitan  dengan  perkara yang  diperiksa  di  pengadilan  atau  pengadilan  mana  yang  berhak  memeriksa  perkara tersebut.  Ada  dua  macam  kompetensi  ata  kekuasaan/kewenangan  mengadili,  yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.
13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Surabaya: Karina, 2004) h. 35.

## Nur Aisyah

## 1). Kewenangan Relatif Peradilan Agama
Yang  dimaksud  dengan  kekuasaan  relatif  ( relative  competentie)  adalah pembagian  kewenangan  atau  kekuasaan  mengadili  antar  Pengadilan  Negeri.  Atau dengan  kata  lain  Pengadilan  Negeri  mana  yang  berwenang  memeriksa  dan  memutus perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.
Dari pengertian di  atas maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau  wewenang  yang  diberikan  kepada  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  yang sama  jenis  dan  tingkatan  yang  berhubungan  dengan  wilayah  hukum  Pengadilan  dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.
(1). Kewenangan Relatif Perkara Gugatan Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:
• gugatan  diajukan  kepada  pengadilan  yang  wilayah  hukumnya  meliputi wilayah  kediaman  tergugat.  Apabila  tidak  diketahui  tempat  kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal;
• apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan  yang  wilayah  hukumnya  meliputi  wilayah  salah  satu  kediaman tergugat;
• apabila  tempat  kediaman  tergugat  tidak  diketahui  atau  tempat  tinggalnya tidak  diketahui  atau  jika  tergugat  tidak  dikenal  (tidak  diketahui)  maka gugatan  diajukan  ke  pengadilan  yang  wilayah  hukumnya  meliputi  tempat tinggal penggugat;
• apabila  objek  perkara  adalah  benda  tidak  bergerak,  gugatan  dapat  diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
• Apabila  dalam  suatu  akta  tertulis  ditentukan  domisili  pilihan,  gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.
(2). Kewenangan Relatif Perkara Permohonan
Untuk  menentukan  kekuasaan  relatif  Pengadilan  Agama  dalam  perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.  Namun  dalam  Pengadilan  Agama  telah  ditentukan  mengenai  kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu, perkara-perkara tersebut adalah sebagai sebagai berikut.
• Permohonan  ijin  poligami  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  yang  wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
• Permohonan dispensasi  perkawinan bagi  calon suami atau istri yang belum mencapai  umur  perkawinan  (19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi perempuan)  diajukan  oleh  orang  tuanya  yang  bersangkutan  kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
• Permohonan  pencegahan  perkawinan  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan.
Nur Aisyah
• Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.
2). Kewenangan Absolut Peradilan Agama Kewenangan  absolut  ( absolute  competentie)  adalah  kekuasaan  yang berhubungan  dengan  jenis  perkara  dan  sengketa  kekuasaan  pengadilan.  Kekuasaan pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  Agama  adalah  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  perdata  tertentu  di  kalangan  golongan  rakyat  tertentu,  yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  pada  pokoknya  adalah sebagai  berikut.  Perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan ekonomi syari’ah 14 .
Dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  ( judicial  power)  di  Indonesia dilaksanakan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  di  bawahnya dalam lingkungan Peradialn Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  konstitusi. 15 Pada  masing-masing lingkungan  peradilan  itu  memiliki  cakupan  dan  wewenang  sendiri-sendiri  untuk mengadili ( atributie van rechtmacht), dan ditentukan oleh oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.
Kekuasaan  atau wewenang pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas  wewenang  relative  ( relative  competentie)  dan  wewenang  mutlak  (absolute competentie). 16 Wewenang  relative  berhubungan  dengan  daerah  hukum  suatu pengadilan,  baik  pengadilan  tingkat  pertama  maupun  pengadilan  tingkat  banding. Artinya,  cakupan  dan  batasan  kekuasaan  relative  Pengadilan  ialah  meliputi  daerah hukumnya berdasarkan undang-undang.
Daerah  hukum  dari  Pengadilan  Agama  meliputi  wilayah  kotamadya  atau kabupaten, dan daerah hukum dari Pengadilan Tinggi Agama Agama meliputi wilayah propinsi.
Sedangkan  wewenang  mutlak  berkenaan  dengan  jenis  perkara  dan  jenjang pengadilan.  Wewenang  Pengadilan  Agama  itu  diatur  dalam  Bab  III  pasal  49  sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:
(1) Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama  Islam  di  bidang:  a.  perkawinan,  b.  kewarisan,  wasiat,  dan  hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah.
(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal  yang  diatur  dalam  atau  berdasarkan  undang-undang  mengenai perkawinan yang berlaku.
14 http://advosolo.wordpress.com/2010/05/15/kekuasaan-peradilan-agama/
15 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Surabaya: Karina, 2004) h. 26.
16 Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Agama  Di  Indonesia (Cet.  II  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada,1998). h. 204.
(3) Bidang  kewarisan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b  ialah penentuan  siapa-siapa  yang  menjadi  ahli  waris,  penentuan  mengenai  harta peninggalan,  penentuan  masing-masing  bagian  ahli  waris,  dan  melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

## KONTRIBUSI  HAKIM  PENGADILAN  AGAMA  DALAM  PENERAPAN  HUKUM ISLAM
1. Sumber-Sumber Putusan Hakim
Alasan  hukum  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  bertitik tolak  dari  ketentuan sebagai  berikut;  pasal-pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan,  hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Sebagaimana Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970,  sebagaimana  diubah  dengan  UU  No.  35  Tahun  1999  sekarang  dalam  Pasal  25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa segala putusan  pengadilan harus memuat  alasan-alasan  dan  dasar-dasar  putusan  dan  mencantumkan  pasal-pasal peraturan  perundang-undangan  tertentu  yang  bersangkutan  dengan  perkara  yang diputus  atau  berdasarkan  hukum  tak  tertulis  maupun  yurisprudensi  atau  doktrin hukum. 17
Abdul Manan menyebutkan bahwa dalam pertimbangan hukum, seorang hakim setelah  mempertimbangkan  dalil  gugatan,  bantahan  atau  eksepsi  dari  Tergugat  serta dihubungkan  dengan  bukti-  bukti  yang  ada  lalu  menarik  kesimpulan  dari  semua  hal tersebut  diatas,  selanjutnya  seorang  hakim  menuliskan  dalil-dalil  hukum  syara  yang menjadi  sandaran  pertimbangannya  dengan  mengutamakan  dalil  yang  bersumber  dari al-Qur'an  dan  al-Hadits,  baru  pendapat  para  ulama  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab fiqh. 18
Pendapat  para  ulama  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fiqh  merupakan  salah satu diantara sumber-sumber hukum acara di Peradilan Agama. 19 Namun dalam rangka unifikasi hukum berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor  B/1/1735,  tanggal  18  Februari  1958  sebagai  pelaksana  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  Tahun  1957  tentang  pengadilan  luar  Jawa  dan  Madura,  kitab  fiqh  yang dapat dijadikan pedoman hukum acara ada 13 yaitu sebagai berikut; al-Bajuri, Fatchul Mu'in, Syarqowi 'ala Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fathul Wahhab dan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul  Musytaq,  Qawaninus  Syari'ah  Lis  Sayyid  bin  Yahya,  Qawaninus  Syari'ah Lis Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsuri fil Faraidh, Bugyatul Mustarsyidin, al-Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah dan Mugnil Muhtaj. 20
Salah satu keistimewaan dan perbedaan putusan pengadilan agama dengan yang lainnya adalah adanya doktrin-doktrin dari qur'an, hadits dan aqwal fuqaha. Karenanya jika  kita  meneliti  putusan-putusan  yang  terdapat  pada  buku  yurisprudensi  terutama
17 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Cet.II; Sinar Grafika, Jakarta, 2005), h. 798.
18 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama (Cet.II; Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2001), h. 200.
19 Ahmad  Mujahidin, Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah Syari'ah di Indonesia (Cet.I; IKAHI, Jakarta, 2008), h. 41.
20 Ahmad  Mujahidin, Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah Syari'ah di Indonesia.
Nur Aisyah
buku yurisprudensi lama, kita akan menemukan banyak sekali dalil-dalil qur'an, hadits maupun  aqwal  fuqaha  yang  dijadikan  sandaran  pertimbangan  dalam  putusan.  Dalam makalah ini, penulis berusaha mengumpulkan dan menginventarisir dalil-dalil baik dari al-Qur'an,  hadits  maupun  aqwal  fuqaha  yang  penulis  dapatkan  dari  beberapa yurisprudensi putusan Pengadilan Agama yang ada pada penulis dengan harapan bisa bermampaat  bagi  para  pihak  yang  membutuhkannya  terutama  para  hakim  dalam lingkungan peradilan agama.
Dalil-dalil dari Qur'an 1). QS. al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:
                                                   
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
Ayat  ini  terdapat  dalam  pertimbangan  putusan  perkara  nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg  tentang  perkara  gugatan  pemenuhan  kewajiban  akad pembiayaan al-Musyarakah 21
2). QS. an-Nur ayat 6-7 yang berbunyi:
                                                                                                     
                                                                                           
             Terjemahnya:
Dan  orang-orang  yang  menuduh  istrinya  berbuat  zina  padahal  mereka  tidak mempunyai  saksi-saksi  selain  diri  mereka  sendiri,  maka  persaksian  orang  itu ialah  empat  kali  bersumpah  dengan  nama  Allah,  sesungguhnya  dia  termasuk orang yang benar(6) Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.
Ayat  diatas  terdapat  dalam  Putusan  Nomor:  505/1984  Pengadilan  Agama  Istimewa Jakarta Raya dalam perkara gugat cerai. 22
3) QS. al-Ruum Ayat. 21 yang berbunyi:
                                                                                                         
                                                  
21 Mimbar Hukum Islam No.66 Desember 2008, h, 182.
22 Departemen  Agama  RI,  Berita  Acara  Persidangan  Peradilan  Agama,  Direktorat  Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,cet.1 th. 1987, h,  42

## Terjemahnya:
Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan  Allah  ialah,  Dia  menciptakan  untukmu isteri-isteri  dari  dirimu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram kepadanya,  dan  dijadikan  diantaramu  rasa  kasih  sayang.  Sesungguhnya  pada yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  bagi  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berakal.
Ayat diatas terdapat dalam Putusan Nomor:283/1985 Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam perkara cerai gugat. 23
4) QS. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:
                                              
Terjemahnya:
Dan  jika  mereka  berajam  (berketetapan  hati)  talak  maka  sesungguhnya  Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Ayat  ini  terdapat  dalam  pertimbangan  putusan  Nomor:  63/Pdt.G/1999/PA.SRG tentang perkara cerai talak. 24
5) QS. an-Nisa ayat 35, yang berbunyi:
                                                                                                                                      
Terjemahnya:
Dan  jika  kamu  khawatirkan  adanya  persengketaan  diantara  keduanya,  maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.  Jika  kedua  hakam  bermaksud  mengadakan  perbaikan  (ishlah), niscaya Allah memberi taufiq kepada keduanya".

## Pola Pengambil Putusan Hakim
Bahwa  tertib  administrasi  perkara  adalah  merupakan  bagiaan  dari Court  Of Law yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan agama dalam rangka mewujudkan  Peradi1an  yang  mandiri  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini dapat  terlaksana  apabila  aparat  Peradilan  Agama  memahami  pengertian  administrasi secara  luas.  Dalam  kepustakaan  banyak  dikenal  pengertian  administrasi  yang  banyak ditulis  oleh  para  pakar,  tetapi  yang  dimaksud  administrasi  dalam  tulisan  ini  adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administratur secara teratur dan diatur guna melakukan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  untuk  mencapai  tujuan  pokok
23 Departemen  Agama  RI,  Berita  Acara  Persidangan  Peradilan  Agama,  Direktorat  Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,cet.1 th. 1987, h,  42
24 Yurisprudensi MARI, tahun 2003, h, 111
Nur Aisyah
yang  telah  ditetapkan  semula.  Yang  dimaksud  dengan  proses  adalah  kegiatan  yang dilaksanakan  secara  beruntun  dan  susul-menyusul,  artinya  selesai  yang  satu  harus diikuti dengan pekerjaan yang lain sampai titik akhir. Proses itu sendiri meliputi enam hal  yaitu  :  menghimpun,  mencatat,  mengolah,  menggandakan,  mengirim  dan penyimpan. Sedangkan yang dimaksud dengan diatur adalah seluruh kegiatan itu harus disusun  dan  disesuaikan  satu  sarna  lainnya  supaya  terdapat  keharmonisan  dan kesinambungan  tugas.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  teratur  adalah  kegiatan perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  yang  di1aksanakan  secara  terus  menerus dan terarah sehingga tidak terjadi tumpang tindih ( overlap) dalam melaksanakan tugas, sehingga akan mencapai penyelesaian tugas pokok secara maksimal. Peradilan Agama, sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  2  UU  Nomor  3  Tahun  2006,  adalah  salah  satu pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam mengenai  perkara  tertentu.  Tugas  pokoknya  adalah  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah  (Pasal  49  UU  3/2006).  Yang  me1aksanakan  tugas -tugas  administrasi  dalam rangka  mencapai  tugas  pokok  tersebut  adalah  Panitera,  sebagaimana  tersebut  dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006. Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi Pengadilan memiliki 3 (tiga) macam tugas :
1. Pelaksana Administrasi Perkara …
2. Pendamping Hakim dalam persidangan
3.  Pelaksana  Putusan/Penetapan  Pengadilan  dan  Tugas-tugas  Kejurusitaan lainnya.
Sebagai pelaksana administrasi perkara  Panitera berkewajiban mengatur  tugas dan para pembantunya, yakni Wakil Panitera dan Panitera Muda. Sebagai pendamping Hakim/Majelis dalam persidangan Panitera berkewajiban mencatat jalnnya persidangan dan dari catatan-catatan tersebut, hendaknya disusun berita acara persidangan. Dalam hal Panitera berhalangan maka Panitera dibantu oleh para Panitera Pengganti. Sebagai pelaksana putusan dan pelaksana tugas kejurusitaan lainnya, panitera dibantu oleh Jurusita Pengadilan Agama atau Juru Sita Pengganti.
Untuk Panitera Pengadilan Tinggi Agama, tugas Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan tidak diatur. Hal  ini karena sebagai  peradilan tingkat  banding  Pengadilan Tinggi  Agama  tidak  melaksanakan  tugas-tugas  kejurusitaan  dan  Eksekusi.  Sebagai pe1aksana  administrasi  perkara  Panitera  berkewajiban  untuk  melaksanakan  dengan tertib ketentuan seperti tersebut dalam pasal 99 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 jo  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  yaitu  membuat  daftar  semua  perkara  yang diterima kepaniteraan serta memberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya. Adapun tanggung jawab Panitera adalah sebagaimana dalam pasal 101 UU No. 7  Tahun  1989  jo  UU  No  3  Tahun  2006  yaitu  bertanggung  jawab  atas  pengurusan perkara,  penetapan  atau  putusan.  dokumen,  akta,  buku  daftar,  biaya  perkara.  uang titipan  pihak  ketiga,  surat-surat  berharga,  barang  bukti,  dan  surat-surat  lain  yang disimpan di kepaniteraan. Da1am rangka pelaksanaan tugas pokok pengadi1an Panitera menerima  perkara  yang  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  untuk  diproses  lebih lanjut. Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama melalui beberapa meja, yaitu meja  I,  meja  II  dan  meja  III.  Pengertian  meja  tersebut  adalah  merupakan  kelompok

## Nur Aisyah
pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut di selesaikan.
1) Menerima gugatan, permohonan, perlawanan ( Verzet), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi.
2) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon.
3) Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat/pemohon.
4) Menaksir biaya perkara sebagai ditetapkan dalam pasal 121 HIR/ 145 RBg yang kemudian dinyatakan dalam SKUM. Dalam perkara cerai talak, dalam menaksir biaya-biaya perkara diperhitungkan juga untuk keperluan pemanggilan sidang Ikrar Talak.
5) Penerimaan perkara perlawanan ( Verzet) hendaknya dibedakan antara perlawanan ( Verzet) terhadap putusan Verstek dengan perlawanan pihak ketiga ( Darden V erzet).
6) Penerimaan Verzet terhadap putusan Verstek tidak diberi nomar baru. sedang perlawanan pihak ketiga ( Darden Verzet) dicatat sebagai perkara baru dan mendapat nomor baru sebagai perkara gugatan.
7) Dengan demikian penerimaan perkara secara keseluruhan meliputi:
(1) Perkara Permohonan (2) Perkara Gugatan (3) Perkara Banding (4) Perkara Kasasi (5) Perkara PK (6) Perkara Eksekusi
8) Selain tugas-tugas penerimaan perkaraseperti tersebut di atas, maka meja pertama berkewajiban memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.
9) Dalam memberi penjelasan hendaknya dihindarkan dialog yang tidak periu dan untuk itu supaya diperhatikan surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama tanggai 11 lanuari 1994, Nomor:
MA/KumdiI/012/I/K/1994.

## KHI dan UU Perkawinan
1. Menurut KHI
Kehadiran  KHI  merupakan  rangkaian  dari  fenomena  sejarah  hukum  nasional yang dapat mengungkap makna ganda kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Secara historis,  pembuatan  KHI  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para justisiabel dan hakim-hakim pengadilan agama dalam perkara-perkara perdata tertentu di  kalangan  umat  Islam  Indonesia.  Kepastian  hukum  dalam  Islam  menurut  Warkum Sumitro  adalah  kesatuan  hukum  yang  berlaku  di  lingkungan  pengadilan  agama.  Di mana sebelum KHI terbit, hukum Islam yang diterapkan di peradilan agama simpang
Nur Aisyah
siur yang disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dan para hakim di peradilan agama. Akibatnya bisa terjadi  terhadap perkara yang  sama, karena perbedaan  tempat dan  hakim  yang  menanganinya,  putusannya  menjadi  berbeda. 25 Kemudian  Rofiq mengatakan  bahwa  keberadaan  KHI  lebih  didasarkan  dalam  rangka  menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif  yang  wajib  dipatuhi  oleh  seluruh  bangsa  Indonesia  yang  beragama  Islam. 26 Dengan secercah  harapan  agar tidak  lagi  terjadi kesimpangsiuran  dalam  memutuskan suatu perkara.
Maka  dari  itu,  tidak  berlebihan  bila  KHI  menjadi  suatu  hal  yang  sangat dinantikan.  Karena,  dalam  konteks  Indonesia,  peradilan  agama  sudah  berusia  cukup tua,  akan  tetapi  tidak  memiliki  buku  standar  yang  dapat  dijadikan  rujukan  layaknya KUHPer atau KUHP. Untuk itulah, menurut Munawir Sadzali, 27 perlu dibentuk suatu produk  hukum  yang  dapat  dijadikan  landasan  yang  pada  tahun  1985  pemerintah memprakarsai  proyek  KHI  dan  diselesaikan  pada  tahun  1988.  Adapun  proses penyusunan  KHI  telah  melibatkan  representasi  dari  kalangan  umat  Islam  (Ulama, Ormas,  Perguruan  Tinggi  dan  sebagainya).  Acuan  yang  digunakan  dalam  pembuatan KHI  adalah  al-Quran  dan  Sunnah,  pendekatan  kompromi  dengan  hukum  adat,  dan merumuskan suatu yang baru dan belum terdapat pada nash.
Lebih lanjut, Munawir Sadzali 28 , mengatakan bahwa proyek pembuatan KHI ini diketuai oleh Bustanul Arifin dengan menempuh beberapa langkah diantaranya adalah, menyiapkan  permasalahan  (masail),  membahas  buku-buku  Fiqh,  menelusuri  sejarah yurisprudensi  Islam  dan  melakukan  studi  banding.  Fatwa-fatwa  ulama  dari  berbagai ormas  dan  lembaga  fatwa  lainnya,  kemudian  wawancara  dengan  beberapa  ulama, yurisprudensi kumpulan fatwa Peradilan Agama yang terdiri dari 15 buku dan hukum Islam yang dipraktekkan di negara-negara muslim di Timur Tengah. Setelah dilaporkan kepada ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tahun 1978 yang diteruskan dengan lokakarya pada tahun 1988. Setelah lokakarya itu, diadakan penambahan pada konsep KHI.
Kemudian  bila  diperhatikan,  antara  jenjang  pembuatan  dan  pengesahan  KHI terdapat rentang waktu yang sangat panjang (6 tahun). Hal itu dikarenakan KHI belum memiliki  baju  hukum  yang  kuat  berupa  Undang-Undang  Peradilan  Agama  (UUPA). Maka setelah UUPA dibuat yang tentunya menghadapi berbagai pro-kontra, dan KHI dianggap  sempurna  maka,  proyek  antara  Mahkamah  Agung  dan  Menteri  Agama  itu kemudian  ditandatangani  Presiden  berupa  Inpres  No.  1  tahun  1991  tepatnya  pada tanggal  10  Juni  1991.  Adapun  sasaran  proyek  ini  lanjut  mantan  Menteri  Agama  ini adalah  mempersiapkan  rancangan  buku  hukum  dalam  bidang  Perkawinan,  Waris  dan Wakaf.
Setelah  KHI  disahkan  dan  diberlakukan  maka,  kerancuan  yang  terserak perlahan dapat diatasi, di mana pada awalnya para hakim memutuskan perkara dengan
25 Warkum  Sumitro, Perkembangan  Hukum  Islam  di  Tengah  Kehidupan  Sosial  Politik  di Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 182.
26 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet.III; Jakarta: Pt Grafindo Persada, 1998), h. 43
27 Munawir Sadzali dalam  Didin Muttaqien,  dkk (ed.), Peradilan Agama  dan Kompilasi  Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 2.
28 Munawir Sadzali dalam Didin Muttaqien, dkk (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia .
latar  belakang  mazhab  masing-masing,  yang  berdampak  pada  jurang  disparatis putusan-putusan yang jauh dari rasa keadilan, perlahan pupus. Pada dasarnya, memang disadari  bahwa  banyak  sekali  kekurangan  dalam  KHI,  namun  kurang  bijak  bila diabaikan ajaran Ushul Fiqh, mala yudraku julluhu latudraku kulluh  (apa yang tidak bisa  dipenuhi  semuanya,  jangan  ditinggalkan  semuanya).    Karena  kehadiran  KHI dianggap  untuk  mempertegas  Peraturan  Pemerintah  sebelumnya  baik  tentang perkawinan (No. 9/1975), Wakaf maupun Waris.
Terlepas  dari  kekurangan  draf  KHI,  sebagaimana  menurut  Amir  Mu’alim 29 , bahwa KHI terkesan malu-malu dan tidak terhormat dan tumpang tindihnya peraturan yang  ada  yang  kemudian  ditambah  oleh  Muhammad  Amin  Suma 30 ,  dengan mengatakan  bahwa  Inpres  yang  dalam  tertib  hukum  Indonesia  sangat  jauh  di  bawah Undang-Undang, kita membuka tangan dengan lebar untuk menerimanya.
Betapa  tidak,  bila  ditilik  pendapat  Ahmad  Rofiq 31 dengan  mengutip  ungkapan Abdurrahman yang mengatakan bahwa dalam konsideran Instruksi Presiden dinyatakan bahwa  ulama  Indonesia  dalam  lokakarya  yang  diselenggarakan  di  Jakarta  telah menerima baik rancangan buku KHI, bahwa KHI tersebut oleh instansi pemerintah dan oleh  masyarakat  yang  memerlukannya,  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dalam menyelesaikan  masalah-masalah  di  bidang  tersebut.  Oleh  karena  itu,  KHI  perlu disebarluaskan.
Selanjutnya, dengan menunjuk Pasal 4 (1) UUD 1945 “Presiden RI memegang kekuaasaan pemerintahan  menurut  UUD” Presiden  menginstruksikan  kepada  Me nteri Agama  untuk: Pertama,  menyebarluaskan  KHI  yang  terdiri  dari  buku  perkawinan, kewarisan  dan  perwakafan  sebagaimana  telah  diterima  baik  oleh  para  alim  ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2  sampai dengan 5 Februari 1988, untuk  digunakan  oleh  instansi  pemerintahan  dan  oleh  masyarakat  yang memerlukannya. Kedua, melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.
Jadi,  lanjutnya,  penekanan  dari  instruksi  tersebut  adalah  penyebarluasan  dan dipedomani. Secara tegas, masih menurut Ahmad Rafiq, memang tidak ada teks khusus berkenaan dengan kedudukan dan fungsi kompilasi tersebut. Namun, seakan-akan dari dua  kata  tersebut,  kompilasi  tidak  mengikat.  Artinya,  masyarakat  dan  instansi  dapat memakai dan dapat pula tidak memakainya. Hal  ini, tentu  tidak sesuai  dengan  latar belakang dari penetapan kompilasi ini. Karena itu, pengertian sebagai pedoman harus dipahami  sebagai  tuntutan  atau  petunjuk  yang  harus  dipakai  baik  oleh  Pengadilan Agama  maupun  warga  masyarakat  dalam  menyelesaikan  sengketa  mereka  dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.
Kemudian bila disimak bahwa produk pemikiran hukum Islam sejauh ini tidak hanya  terletak  pada  Fiqh    an-sich,  akan  tetapi  sudah  merambah  pada  fatwa,  Putusan pengadilan  dan  Undang-undang.  Pertanyaanya  adalah,  di  mana  posisi  KHI  bila mengacu  pada  uraian  di  atas?  Amir  Syarifuddin  yang  dikutip  Ahmad  Rofiq 32
29 Amir  Mu’alim  dalam  Jurnal  Unisia  No.  48/XXVI/II/2003  yang  berjudul Reformasi  Peran Hukum Islam di Indonesia , h. 156.
30 Muhammad  Amin  Suma  dalam  Jurnal  Unisia  No.  48/XXVI/II/2003  dengan  judul Reformasi Peran Hukum Islam di Indonesia , h. 181.
31 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta: PT GrafindoPersada, 1998), h. 26.
32 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , h. 29.
Nur Aisyah
mengatakan  bahwa  kompilasi  merupakan  puncak  pemikiran  Fiqh  Indonesia.  Sebab, yang  terjadi  sebenarnya  adalah  perubahan  bentuk  dari  kitab-kitab  Fiqh  menjadi terkodifikasi  dan  terunifikasi  dalam  KHI  yang  substansi  muatannya  tidak  banyak mengalami perubahan.
Dalam hal ini, Rofiq mengatakan bahwa kompilasi yang sering disebut sebagai Fiqh  dalam  bahasa  perundang-undangan  merupakan  karya  bersama  ulama  dan  umat Islam Indonesia. Karena itu, hendaknya ia dipahami dan ditempatkan sebagai pedoman hukum yang dijadikan referensi hukum dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul,  baik  di  Pengadilan  Agama  maupun  di  masyarakat.  Namun,  lanjut  Rofiq, mengingat kompilasi ditegaskan melalui Instruksi Presiden maka kompilasi lebih dekat sebagai perundang-undangan. 33
Hakim dalam hal ini menurut Prof. Atho Mudzhar dalam Satria Effendi adalah yang  telah  ditakdirkan  harus  belajar  sepanjang  hayatnya.  Prof.  Atho  Mudzhar, mengutip  pendapat  Paul  Scholten,  sarjana  Belanda  yang  mengatakan  bahwa  putusan Hakim itu adalah putusan dari  akal pikiran  dan hati nurani. Kalau cacat  sedikit  saja, maka putusannya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat. 34 2. Menurut UU Perkawinan
1) Pengertian perkawian Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Sebagaimana  diuraikan  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  pengertian  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah karena Negara Indonesia berdasarkan  kepada    Pancasila  yang  sila  pertama  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Sampai  di  sini  tegas  dinyatakan  bahwa  perkawinan  mempunyai  hubungan  yang  erat sekali  dengan  agama,  kerohanian,  sehingga  perkawinan  bukan  saja  mempunyai  unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani. 35
2) Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam
Perkawinan  adalah  sunatullah  berlaku  bagi  semua  umat  manusia  guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang  terdapat  dalam  Al-Quran  dan    Hadist,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  2  Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad yang kuat/mitzaaqah  qhaliidhan    untuk  mentaati  Perintah  Allah  SWT  dan  melakukannya merupakan  ibadah.  Selain  itu  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.
Kata  Mitzaaqan  Qhaliidhan  itu  ditarik  dalam  Firman  Allah  SWT  dalam  surat An-Nissa ayat 21 yang artinya:
33 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , h. 31.
34 Atho Mudzhar dalam Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , Edisi I (Jakarta: Kencana, 2004), h. xxii.
35 Muhammad  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  dari  Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , Bumi Angkasa, Jakarta, h. 2.

## ْفَأ ْدَق َو ُهَنوُذُخْأَت  َفْيَك َو
اًقاَثي ِم  ْمُكْن ِم  َنْذ َخَأ َو  ٍضْعَب  ٰىَلِإ  ْمُكُضْعَب  ٰىَض

## اًظيِلَغ
Terjemahan:
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagaian kamu telah bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami  istri  dan  mereka  (istri-istrimu) telah mengambil da ri kamu perjanjian yang kuat”
Maksud perkataan nikah sebagaimana yang terdapat pada ayat tersebut bukan merupakan perjanjian yang biasa, melainkan suatu perjanjian yang kuat.
Ditinjau  dari  sudut  hukum  adat,  Ter    Haar  memberi  pandangan  yang  berbeda dengan menyatakan, bahwa perkawinan tidak semata-mata sebagai perikatan perdata, tetapi  juga  merupakan  perikatan  adat    dan  sekaligus  perikatan  kekerabatan  dan ketetanggaan. Perkawinan oleh karenanya tidak hanya membawa akibat dalam hukum keperdataan,  seperti  hak  dan  kewajiban  suami-istri,  harta  bersama,  kedudukan  anak, hak  dan  kewajiban  orang  tua,  tetapi  juga  menyangkut  hukum  adat. 36 Sementara menurut  hukum  agama,  adalah  perbuatan  yang  suci  sebagai  suatu  perikatan  jasmani dan rohani.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak  memberikan  definisi  yang  jelas mengenai  pengertian  perkawinan,  kecuali  memandang  perkawinan  dalam  hukum perdata saja.
Sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974,  bahwa perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaan  itu,  maka  dari    itu  perceraian  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaaannya,  sehingga  dapat  di  katakan perceraian  merupakan  malapetaka  yang  perlu,  untuk  tidak  menimbulkan  malapetaka lain yang lebih besar bahayanya, dan perceraian juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3). Putusnya Perkawinan
3. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Sebelum membicarakan masalah putusnya perkawinan, ada baiknya dibicarakan terlebih dahulu (secara umum) perkawinan itu sendiri. Pengertian perkawinan menurut Sayuti  Thalib,  adalah  suatu  perjanjian  suci,  kuat  dan  kokoh  untuk  hidup  bersama secara  sah  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  kekal,  di mana suami istri harus saling menyantuni, mengasihi, dalam keadaan aman dan penuh kebahagian, moral, spiritual dan materil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 37
36 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), h. 8.
37 Muhammad  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  dari  Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta: Bumi Angkasa, t.thn), h. 2.
Nur Aisyah
Pada prinsipnya  pokok-pokok perkawinan hendaknya : 38
1) Terdapat pergaulan yang ma’ruf antara suami -istri dan saling menjaga rahasia masing-masing serta saling membantu.
2) Terdapat pergaulan yang aman dan tentram (sakinah).
3) Pergaulan yang saling mencintai antara suami istri (mawaddah).
4) Pergaulan yang disertai rasa santun  menyantuni terutama setelah tua mendatang (rahmat).

## PENUTUP
Kesimpulan
1. Peranan  Hakim  Pengadilan  Agama  dalam  penerapan  Hukum  Islam  adalah  sebagai alat  untuk  menjaga  keselarasan  komponen-komponen  hukum  lainnya,  secara fungsional. Dengan kata lain, tegaknya Hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan peranan  hakim  pengadilan  agama  dalam  menyelaraskan  perangkat  hukum  dan kesadaran  hukum,  sehingga  tercipta  ketertiban  dan  kepastian  hukum  di  dalam masyarakat.
2. Usaha-usaha yang harus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama, mengoptimalkan peranannya  adalah pertama,  mengupayakan  keselarasan  antara  ketertiban  dan kepastian  hukum. Kedua,  mengupayakan  fungsionalisasi  keselarasan  tersebut  di dalam  lingkungan  yang  dihadapi. Ketiga,    mengupayakan  efektifikasi  hukum tersebut di dalam masyarakat. Di samping itu, hakim pengadilan agama juga harus memiliki  kesadaran,  pengetahuan  dan  keterampilan  sosial  yang  memadai,  sebab tuntutan  yang  muncul  dari  perubahan  masyarakat  menuntut  peranan  hakim pengadilan  agama  tidak  hanya  sekedar  menyelesaikan  benturan  kepentingan  di dalam masyarakat, tetapi juga mengarahka perubahan yang ada. Dengan kata lain, hakim  pengadilan  agama  dituntut  untuk  memainkan  peranannya,  baik  sebagai tenaga profesional maupun sebagai perencana sosial.
Implikasi
1. Hakim  Pengadilan  Agama  harus  memahami  upaya  Penegakan  hukum  Islam,  baik dalam skala lokal maupun global, intensitas pemahaman yang mendalam atas situasi sosio  kultur  yang  berada  di  dalam  lingkup  kekuasaannya.  dalam  meningkatkan intensitas pemahaman terhadap situasi tersebut, dibutuhkan suatu kerangka berpikir yang mampu memformulasikan fakta-fakta yang dihadapi masyarakat.
2. Hakim Pengadilan Agama juga dituntut untuk mampu berpikir realistis. Dibutuhkan suatu jalur pikiran yang mampu menjembatani aspek ideal dan aspek praktis, karena upaya Penegakan Hukum Islam bersifak praktis, yaitu yang diilhami oleh kerangka ideal, dan bergerak menurut garis rencana serta program sebagai jembatannya, maka jembatan yang tepat adalah beranjak dari realitas.
38 Muhammad  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  dari  Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , h. 4.

## DAFTAR PUSTAKA
Soekanto , Soerjono.  " Ilmu-ilmu  Hukum  dan  Pembangunan  Hukum ," Analisis Pendidikan . Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
Deden Effendi, Kompleksitas  Hakim Pengadilan Agama .  Jakarta : Departemen Agama R.I., 1985.
Daniel  S.  Lev, Peradilan  Agama  di  Indonesia:  Studi  tentang  Landasan  Politik Lembaga-Lembaga  Hukum, alih  bahasa  H.  Zaini  Ahmad  Noeh.  Jakarta:  PT Intermasa, 1980.
T.  M.  Hasbi  Ash  Shiddiqi, Peradilan  Hukum  Acara  Islam .  Bandung:  PT  Al-Maarif, 1964.
Bambang  Marhijanto, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Populer .  Surabaya:  CV. Bintang Timur, 1996.
Maurice  Duverger, Sosiologi  Politik, alih  bahasa  Daniel  Dhakidae.  Jakarta:  CV Rajawali, 1981.
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1992.
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Surabaya: Karina, 2004.
http://advosolo.wordpress.com/2010/05/15/kekuasaan-peradilan-agama/
Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Agama  Di  Indonesia .  Cet.  II  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada,1998.
Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan . Cet.II; Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama . Cet.II; Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2001.
Ahmad  Mujahidin, Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia . Cet.I; IKAHI, Jakarta, 2008.
Mimbar Hukum Islam No.66 Desember 2008, h, 182.
Departemen Agama RI, Berita Acara Persidangan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Cet.1 th. 1987..
Yurisprudensi MARI. Tahun 2003.
Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia . Cet.III; Jakarta: Pt Grafindo Persada, 1998
Munawir  Sadzali  dalam  Didin  Muttaqien,  dkk  (ed.), Peradilan  Agama  dan  Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia . Yogyakarta: UII Press, 1993.
Amir  Mu’alim  dalam  Jurnal  Unisia  No.  48/XXVI/II/2003  yang  berjudul Reformasi Peran Hukum Islam di Indonesia .
Nur Aisyah
Muhammad  Amin  Suma  dalam  Jurnal  Unisia  No.  48/XXVI/II/2003  dengan  judul Reformasi Peran Hukum Islam di Indonesia .
Atho  Mudzhar  dalam  Satria  Effendi, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer , Edisi I. Jakarta: Kencana, 2004.
Muhammad  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  dari  Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Bumi Angkasa.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama . Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
Muhammad  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  dari  Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Bumi Angkasa,
t.thn.