S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue I, January 2023; 99-115 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Perindungan  Hukum  Terhadap  Transaksi  Jual  Beli  Kosmetik  Berbasis E-Commerce ; Perspektif Mazhab al- Syafi’i
Muhammad Shuhufi 1* , Nurfadilah Kasman 2 , Nurjannah 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id *Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2022 Revised: 11 Oktober 2022 Accepted: 07 Desember 2022

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  bagaimana  mekanisme  dalam  transaksi  jual beli kosmetik  berbasis  E-commerce,  untuk  mengetahui  bagaiman  dampak  dari  jual  beli  berbasis  E- commerce,  dan  untuk  mengetahui  bagaiman  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam melakukan  transaksi  jual  beli  kosmetik  berbasis  E-commerce.  Adapun  jenis  penelitian  yang dilakukan  ialah  penelitian  kepustakaan  (Library  reseacrh),  dengan  pendekatan  yuridis-normatif. Sumber  data  yang  digunakan  sesuai  dengan  pokok  permasalahan  seperti  undang-undang,  buku, literatur, jurnal, hingga karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara memahami, memperoleh, menganalisis bahan pustaka serta dokumen terkait, lalu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli  dengan  berbasisi  E-commerce  memiliki  dampak  yang  besar  dalam  dunia  bisnis,  khususnya dalam  penjualan  kosmetik,  E-commerce  mempunyai  daya  tarik  yang  kuat  sehingga  banyak masyarakat  tergiur  untuk  melakukan  jual  beli  dengan  cara  E-commerce.,  dimana  memunculkan berbagai  masalah  seperti,  masalah  penipuan,  keamanan,  dan  ketidak  sesauian  barang.  Dengan demikian  E-commerce  dalam  UU  ITE  telah  memberikan  perlindungan  hukum,  keamanan  serta kepastian  mengenai  kerugian  yang  didapat  oleh  setiap  konsumen,  dan  perlindungan  hukum terhadap  dua  belah  pihak  dalam  transaksi  jual  beli  berbasisr  E-commerce,  meliputi  perlindungan hukum dalam perjanjian yang telah diuat oleh marchant dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum tersebut berasala dari pasal 25 UU ITE yang mengatur tentang privacy berupa data pribadi marchant, dan konsumen.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi Jual Beli, E-commerce

## Abstract
The purpose of this study is to find out how the mechanism in buying and selling E-commerce-based cosmetics, to find out how the impact of E-commerce-based buying and selling, and to find out how legal  protection  for  consumers  in  conducting  E-commerce-based  cosmetic  buying  and  selling transactions. The type of research carried out is library research (Library research), with a juridical- normative approach. Data sources used are in accordance with subject matters such as laws, books, literature, journals, to other written works related to the problem. Data processing techniques and data  analysis  are  carried  out  by  understanding,  obtaining,  analyzing  library  materials  and  related documents,  then  drawing  conclusions.  The  results  of  this  study  can  be  concluded  that  buying  and selling  based  on  E-commerce  has  a  great  impact  in  the  business  world,  especially  in  the  sale  of cosmetics,  E-commerce  has  a  strong  appeal  so  that  many  people  are  tempted  to  buy  and  sell  by means  of  E-commerce,  which  raises  various  problems  such  as,  fraud  problems,  security,  and incompatibility of goods. Thus E-commerce in the ITE Law has provided legal protection, security and
Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce; Perspektif Mazhab al- Syafi’i Muhammad Shuhufi, et. al.
certainty  regarding  losses  obtained  by  each  consumer,  and  legal  protection  for  both  parties  in  E- commerce-based buying and selling transactions, including legal protection in agreements that have been made by marchant in the form of rules that have been agreed upon by both parties and legal protection comes from article 25 of the ITE Law which regulates privacy in the form of personal data marchant, and consumers
Keywords: Legal Protection, Consumers, Buying and Selling Transactions, E-commerce

## 1. Pendahuluan
Jual beli dalam islam tidak terlepas dari kata kehidupan bermuamalah, karena jual beli merupakan  bentuk  dari  kegiatan  ekonimi  manusia  yang  merupakan  aktifitas  yang  dianjurkan dalam  ajaran  islam. 1 Jual  beli  meliputi  perpindahan  kepemilikan  sesuatu  serta  perpindahan sementara kepemilikan atau kepentingan sesuatu. 2 Selain sebagai kegiatan menukarkan barang dengan  uang,  barang  dengan  barang,  atau  memberikan  sesuatu  kepada  pihak  lain  sesuai dengan kebutuhannya, jual beli juga dapat dipahami sebagai sikap membantu orang lain. Selain itu, Allah memerintahkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik dalam Al-Qur'an. 3 Etika jual beli harus diperhatikan dalam suatu transaksi (akad), selain modal (uang) dan aset fisik. 4 Pandangan Islam tentang etika berdagang cukup inklusif dan mencakup semua aspek jual  beli.  Menurut  etika  Islam,  dapat  diterima  dan  bermanfaat  bagi  kedua  belah  pihak  dalam suatu transaksi untuk hal-hal yang ditransfer dari satu orang ke orang lain. Dengan penerapan ajaran  Islam,  konsumen  muslim  akan  mengendalikan  perilaku  ekonominya  agar  tetap  sesuai dengan  norma  dan  nilai  Islam  untuk  mencapai  esensi  dan  tujuan  konsumsi  Islami,  yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. 5
Setiap  Muslim  harus  mengikuti  Al-Qur'an  dan  Sunnah,  sebagaimana  disebutkan  untuk terlibat dalam perdagangan tanpa risiko melanggar Syariah.
Terjemahnya:
1 Khusnul Khatimah, “Tinjauan Hukum Islam Ter hadap Jual Beli Secara Daring (Online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Studi Kasus ARS Shop Samata Gowa)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).
2 Ali  Akbar,  “Konsep  Kepemilikan  Dalam  Islam,” Jurnal  Ushuluddin 18,  no.  2  (2012):  124 – 40, https://doi.org/10.24014/JUSH.V18I2.704.
3 Ahmad Mujahid and Haeriyyah Haeriyyah, “Interpretasi Ayat - Ayat Tentang Ihsān Dalam Pengembangan Hukum Islam,” Mazahibuna 2, no. 2 (2020): 270 – 83, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18274.
4 Abdillah, Sukmawati, and Muhammad Fadly Syah, “Legal Protection Against Peer -to-Peer Lending-Based Financial Technology Losses,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 4, no. 2 (2022): 212 – 35, https://doi.org/10.24252/MH.VI.32022.
5 Nurjannah  Nurjannah,  Irwan  Misbach,  and  Rahmawati  Muin,  “The  Maslahah  of  Muslim  Consumer  Behavior  in Using  E- Wallet  in  Makassar  City,” FITRAH:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu  Keislaman 7,  no.  1  (2021):  1 – 18, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3331.
“ Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan  mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang  telah  sampai  kepada  larangan  dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengamdalabil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang  yang  mengulangi  (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya .” 6
Ayat di atas menerangkan bahwa “Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Dengan  kata lain, firman -Nya menegaskan bahwa praktek mencari keuntungan melalui jalan  riba tidaklah  sama dengan mencari keuntungan melalui jalan riba tidaklah sama dengan mencari keuntungan dengan cara yang wajar yaitu jual beli. Oleh sebab itu, cara riba dan cara jual  beli  sama  sekali  berbeda.  Di  samping  itu,  juga  dapat  dipahami  bahwa  ayat  tersebut menunjukkan bahwa manusia selaku mahluk sosial, ia tidak berdiri sendiri di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah berlaku proses perdagangan di antara sesamanya agar satu sama lain saling melengkapi. 7
Islam tidak membenarkan praktik di dalam mencari keuntungan seperti apa yang terjadi di  dalam  sistem  kapitalis 8 ,  yaitu  suatu  sistem  yang  membenarkan  segala  cara  untuk mendapatkan keuntungan yang besar termasuk di dalamnya bentuk monopoli dan penimbunan barang dagangan. 9 Adapun jenis barang yang dimaksud untuk diperjual belikan ialah KosmetiK, yang berupa alat kecantikan khusus-nya untuk kaum hawa. Kosmetik adalah zat atau perawatan yang  diterapkan  pada  bagian  luar  tubuh  manusia  (epidermis,  rambut,  kuku,  bibir,  dan  organ genital  luar)  dalam  upaya  membersihkan,  mengharumkan,  mengubah  penampilan, meningkatkan bau badan, melindungi, dan sebaliknya memelihara tubuh.
6 Departemen RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Yogyakarta: Crimea Quran, 2016), h. 47.
7 Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 2 (2019): 155 – 76, https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V1I2.167.
8 Muammar  Bakry  et  al.,  “How  to  Attract  Millennials?  Indonesian  Sharia  Banking  Opportunities,” WSEAS Transactions on Business and Economics 18 (2021): 376 – 85.
9 Musthafa  Syukur,  “Distribusi  Perspektif  Etika  Ekonomi  Islam,” PROFIT:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Perbankan Syariah 2, no. 2 (2018): 33 – 51, https://doi.org/10.33650/PROFIT.V2I2.559.
Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce; Perspektif Mazhab al- Syafi’i Muhammad Shuhufi, et. al.
Menurut  Imam  Syafi’i  tujuan  jual  beli  harus  jelas  dan  diketahui  pihak  yang  melakukan akad. 10 Komoditas yang dipertukarkan harus ada dan terlihat oleh kedua belah pihak pada saat kontrak  ditandatangani.  Ada  beberapa  alasan  yang  mempengaruhi  jual  beli  sekarang  yang berbeda dengan dulu, salah satunya adalah perkembangan teknologi.
Teknologi  saat  ini  mengalami  kemajuan  di  era  kontemporer  yang  masih  terus berkembang.  Jika  dibandingkan  dengan  beberapa  tahun  yang  lalu,  perkembangan  komputer, telekomunikasi,  dan  teknologi  informasi  jauh  berbeda.  Karena  beragam  informasi  dapat diberikan  secara  kontemporer  dan  praktis  melalui  koneksi  jarak  jauh  menggunakan  teknologi telekomunikasi  internet,  penggunaan  teknologi  merangsang  pertumbuhan  perusahaan  yang cepat. Awal era siber dalam bisnis ditunjukkan dengan kenyataan bahwa para pelaku transaksi tidak benar-benar bertemu secara langsung melainkan hanya berkomunikasi melalui teknologi atau internet. 11
Perekonomian  dunia  telah  memasuki  babak  baru  akibat  adanya  internet  yang memunculkan  istilah  “ekonomi  digital”  atau  “ekonomi  digital”.  Fase  ini  ditandai  dengan semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang menggunakan internet sebagai sarana komunikasi perdagangan. Misalnya, semakin banyak orang menggunakan perdagangan elektronik, atau E- commerce, sebagai bentuk pembayaran. 12
Transaksi E-commerce mengacu  pada  transaksi  bisnis  apa  pun,  termasuk  pertukaran produk  dan  layanan  menggunakan  saluran  elektronik. E-commerce sangat  bergantung  pada teknologi.  Keadaan  ini  juga  terkait  dengan  fakta  bahwa  salah  satu  sistem  operasi  yang diperlukan untuk melayani industri E-commerce hadir di perangkat seluler. 13
E-commerce memudahkan  pemilik  bisnis  dan  vendor  untuk  memproduksi  produk kosmetik  dengan  berbagai  nama,  baik  internasional  maupun  lokal.  Karena  ada  begitu  banyak jenis  kosmetk  yang  tersedia,  baik  yang  diproduksi  secara  lokal  maupun  yang  diimpor, perusahaan terus mencari strategi dan inisiatif baru untuk meningkatkaan permintaan kosmetik merka di kalangang konsumen, terutama wanita. 14
10 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004). h. 20.
11 Mahrus Ali, Konsep Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Graffiti Offset, 2011). h. 250.
12 Richardus  Eko  Indrajit, E-Commerce:  Kiat  Dan  Starategi  Bisnis  Di  Dunia  Maya (Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2001). h. 33.
13 Wahana Komputer, Android for Online Business (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2013). h. 2.
14 Sannia  Faisal  Balweel,  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Produk  Kosmetik  Ilegal  Melalui Marketplace Menurut Hukum E konomi Syari’ah” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).
Pengertian E-commerce sendiri  adalah  model  transaksi  jual  beli  kontemporer  dan mungkin  menyarankan  kemajuaan  teknologi  internet  sebagai  media  untuk  jenis  perjanjian, yang  diatur  oleh  KUH  Perdata.  bertransaksi.  Para  pihak  berkehendak  untuk  mewujudkan kesepakatan  yang  merupakan  dasar  untuk  mengikat  suatu  perjanjian,  kehendak  itu  dapat dinyataakan dengan  berbagai  cara  lisang  maupun tertuliis dan  mengikatkan  para  pihak dengn segala akibat hukumnya.
Salah satu pendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia adalah kemajuan internet yang  diatur  oleh  Undng-Undng  Nomor  11  Tahun  2008  Tantang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE). dimnaa harus berhati-hati saat membeli suatu barang sebagai konsumen. Dalm e-commerce ,  konsumn  dan  pelaku  perusaahaan  biasannya  mencapai  kesepakataan  saat membeli dan menjual sesuatu. E-commerce adalah model transaksi jual beli kontempoorer dan mungkin  menyarankan  kemajuaan  teknologi  internet  sebagi  media  untuk  jenis  perjanjian  ini, yang  diatur  oleh  KUH  Perdata.  bertransaksi.  Para  pihak  berkehendak  unru  mewujudkan kesepakatan  yang  merupakan  dasar  untuk  mengikat  suatu  perjanjian,  kehndak  itu  dapat dinyataakan dengan  berbagai  cara  lisang  maupun tertuliis dan  mengikatkan  para  pihak dengn segala akibat hukumnya.
Transaksi E-commerce juga  memiliki  beberapa  kelemahan,  dengan  menggunakan transaksi  online  dimana  tidak  mempertemukan  antara  pemilik  usaha  dengan  konsumen,  dan konsumen  tidak  dapat  melihat  secara  langsung,  ataupun  memilih  barang  tersebut  secara langsun.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  masalah  yang  merugikan  konsumen  dalam  melakukan transaksi,  semisalnya  barang  yang  dilihat  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diperlihatkan dalam iklan.
Awal  keberhasilan  pengamanan  masyarakat  sebagai  konsumen  dari  dampak  kemajuan teknologi  khususnya  di  Indonesia  adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Undang-undang  perlindungan  konsumen,  yang  berupaya  melindungi masyarakat umum dari kerugian produk, belum dapat berjalan seefektif yang diharapkan, dan banyak  pelanggan  terus  menghadapi  kerugian  saat  membeli  dan  menjual  produk.  Salah  satu barang tersebut adalah kosmetik, yang di Indonesia dan semua negara lain merupakan produk sampingan dari produk kecantikan.
Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce; Perspektif Mazhab al- Syafi’i Muhammad Shuhufi, et. al.

## 2. Literatur Review

## 2.1. Definisi Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  adalah  sesuatu  yang  harus  diberikan  kepada  setiap  warga negara/masyarakat tanpa memandaang statsnya, dengan tujuan untuk melindungii masyraakat dari  berbagai  ancaman  yang  mengganggu  kehidupaannya,masyaraakat  selalu    merasa  amaan dan bisa hidup tentraam. 15
Teori  wettelijke  bescherming  memberikan  perlindungan  hukum.  Karena  hukum diciptakan  untuk  melindungi  masyarkaat  dari  berbagai  tantangan  yang  dihadapinya,  maka istilah  “perlindungan  hukum”  mengacu  pada  sesuatu  yang  dibela  oleh  hukum.  Mengenai tujunan  hukum,  para  ahli  hukum  sepkaat  bhwa  itu  adlah  untuk  membaela  kepntingan masyarkat.  Istilah  “perlindungan  hukum”  terkait  dengan  kedua  pengertian  tersebut. 16 Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan oleh pemerinth kepada masyarkat atas rasa aman, kepastiaan, dan keadlaan atas hak-hk dalm bermasyaraakat dan  hidup  berbangsa  dan  bernegara,  baik  berupa  pelayaanan  terhdap  peraturan  perundang- undngan  maupun  kebijaakan,  yang  termasuk  dlaam  undang-undang.  Perlindngan  hukm bertuajuan  untuk  memberirkan  rasa  aman,  kepstian,  dan  keadlaan  bagi  kehidupaan masyarkaat; kata perlindngan berarti memberikan perlindungan kepdaa pihak yang lemah.

## 2.2. Defini Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsmaen  (UUPK) mengatur tentang perlindungan konsumen, yang didefinisikan oleh UUPK sebagai segala upaya yang  menjamin  kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindngan  kepda  konsumen/pembelii. Tujuan  kewajiban  produsen  adalah  untuk  melindungi  konsumen  yang  melakukaan  usaha, sehingga  membahas  perlindungan  konsumen  pada  hakikatnya  sama  dengan  membahas pertanggung  jawaaban  prodsen  atas  barang  yang  telah  di  beli. 17 Perlindungan  konsumen berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbanan,  keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  serta kepastian hukum. 18
15 Chairul Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 21.
16 Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021). h. 48.
17 St Nurjannah, “Pembinaan Dan Pengaawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen,” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 2, no. 1 (2013): 1 – 7, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v2i1.1418.
18 Pasal 2, Undang-Undang N0. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Kata "konsumen" berasal dari kata "konsumen" (Inggris-Amerika) (Belanda). Memahami konsumen  tergantng  pada  situasi  di  mana  ia  menemukaan  dirnnya  sendiri.  Siapa  pun  yang menggnakan  produk  adlaah  konsumen,  secara  harfiaah.  Siapa  yang  akan  menntukan  siapa konsumen  jika  bukan  orang  yang  menggunaakan  barang  atau  jasa. 19 Konsumen  didefinisikan sebagai  “ setiap  orang  yang  memanfaatkan  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat  diakses  dalam masyarakat,  baik  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  dan  makhluk  hidup lainnya,  dan  bukan  untuk  diperdagangkan ” sesuaai  dengan  Pasal  1  Ayat  2  UU  No.  UU Perlindungan  Konsumen. 20 Keingnian  yang  hendak  dicpaai  dalam  perlindunga  konsumen  ilah rasa aman bagi konsumn dalam memenuhi kebutuhan hidup.Adaapn unsur-unsr dari  definiisi konsumen. 21
Konsumen secara umum ilaah pemaakai, penggunaa dan pemanafaat barang dan/atau jasa untuk tjuaan tertntu. Az-Nasution berpendapat bahwa konsmen secaraa berarti orang yang mengkonsmsi,  Setiap  orang  yang  membelii  braang  dan/atau  jsaa  dan  menggunakan  untuk tujuan  tertentu  dianggaap  sebgai  konsmen. 22 Konsumen  adalah  setiap  orang  yang memaanfaatkan  barang  dan/atau  jasa  bisa  untuk  kepentingan  sendiri  maupun  untuk kepentingan  orang  lain,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  yang  melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 23

## 2.3. Definisi E-Commerce
E-Commerce adalah  proses  dimana  konsumen  membeli  dan  menjuaal  produk  secara electonika  dari  satu  perusahaan  ke  purasahaan  lain,  dengan  menggunakan  komputer  sebagai perantara  untuk  transaksi  bisnis. 24 Salah  satu  media  yang  tersediaan  untuk  kegiataan e- commerce adalah word wide web internet. E-Commerc merupakan pembelian, pembelanjaan, dan pemasaran barang dan atau jasa melalui media elekctronik. 25
19 Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 25.
20 Pasal 1 Angka 1,2 Undang-Undang N0. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
21 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). h.27.
22 A  Z  Nasution,  “Pe rlindungan  Hukum  Konsumen,  Tinjauan  Singkat  UU  No.  8  Tahun  1999- LN1999  No.  42,” Makalah Disampai-Kan Pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang 14 (2001). h. 5.
23 Rio Christiawan, Hukum Bisnis Kontemporer (Jakarta: PT Raga Grafindo Persada, 2021). h. 120
24 Shabur  Miftah  Maulana,  “Implementasi  E - Commerce  Sebagai  Media  Penjualan  Online,” Jurnal  Administrasi Bisnis 29, no. 1 (2015).
25 Jony Wong, Internet Marketing for Beginners (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010). h. 33.
Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce; Perspektif Mazhab al- Syafi’i Muhammad Shuhufi, et. al.
Hukum  transaksi  menggunakan E-Commerce ialah  boleh  asalkan  berdasarkan  prinsip muamalah ,  karena  kebutuhan  manusia  akan  kemajuan  teknologi  ini  dengan  berusaha memahami sekaligus menghindari kelemahan dan penyimpanan, sebab tidak diketahui bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak akan luput dari kesalahan maupun kelemahan.

## 3. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu penelitian dengan  cara  menuliskan,  mengklarifikasi  dan  menjadikan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan  difokuskan  pada  penelaahan  masalah  yang  dibahas.    Dalam  menganalisis  data,  penyusun menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  pola  fikir  deduktif,  maksudnya  adalah analisis  yang berangkat dari  pengetahuan  yang bersifat  umum  untuk  menemukan  kesimpulan yang  bersifat  khusus,  artinya  adalah  penyusun  menguraikan  secara  deskriptif  tentang  teori- teori yang berkaitan erat dengan persoalan yang dibahas.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Mekanisme dan Dampak Transaksi Jual Beli Berbasis E-Commerce
Tahapan  proses e-commerce bisnis  dapat  digambarkan  sebagai  transaaksi  antara pembeli  dan  sipenjual.  Awal  darii  prosesi  ini  bisnis e-commerce dikenaal  dengan  pertukaran iinformasi.  Dalam  proses  ini,  prinsip  penjualan  adalah  mencari  pembeli  potensial  sebanyak mungkin, sedangkan prinsip konsumen adalah berusaha mendapatkan produk yang diinginkan dan  cari  tau  bagaiimana  orang  lain  menilai  produk  dengan  melalau  iklan,  di  manaa  penjual mempunlikasikan penjuaalannya.
Ada  beberapa  hal  yang  bisa  dilakukan oleh customer, antara  lain  melihat  dengan teliti produk-produk yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website-nya , mencari data atau informasie  tertentu  sebelum  membeli  produk  tersebut,  sesuai  dengan  kebutuhan  yang berhubungan dengan proses transaksi jual beli yang dilakukan. 26
Jika  konsumen  tertarik  dengan  produk  yang  dilihat  dan  ditawarkan  oleh  produsen, konsumen  dapat  melakukan  trandsaksii  dengan  melakukan  pemesanan  melalui  elektronik
26 Sugeng Santoso, “Sistem Transaksi E - Commerce Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Hukum Islam,” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4, no. 2 (2016): 217 – 45, https://doi.org/10.21274/AHKAM.2016.4.2.217-246.
(electronic  commerce),  yaitu  dengan  menggunakan  komputer  dan  jaringan  internet.  Setelah saling  bertukar  informasi,  proses  bisnis  selanjutnya  adalah  melakukan  pemesanan  produk. dan/atau jasa, dimana kedua pihak yang bertransaksi harus mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu  agar  proses  pengadaan  dapat  dilakukan  dengan  baik.  Proses  terakhir  setelah pembelian adalah purnan jual.
Metode pembayaran yang sering digunakan menggunakan kartu kredit seperti BCA Card atau Master Card, kartu debit, cek pribadi, atau transfer antar rekening. Pembayaran biasanya diproses  di tempat  diiperjual-belikannya  produk  atau  jasa  tersebut, e-commerce diiperlukan perantaara (pihak ketiga) untuk keamanaan, indentifaikasi dan pengesahaan. 27
E-commerce mempunyai situs-situs di dalam transaksi jual beli, sebagai berikut:
a. Cash on Delivery (COD)
b. Membayar melalui jasa kurir/ Delivery service
c. Debit on Delivery/Credit on Delivery
d. Menggunakan Transfer Rekening Bank
e. Menggunakan Dompet Virtual
f. Menggunakan Escrow Account
Dampak  dari  berkembangnya e-commerce sebagai  organisasi  yang  menggunakan  e- commerce  sebagai  bisnisnya  ialah  memperluas  pasar  ke  pasar  domestik  dan  internasional, meningkatkan  biaya  pembuatan,  pengolahan,  pendistribusian,  penyimpanan  dan  penerbitan kertas  informasi,  memungkinkan  untuk  kekurangan  persediaan  dan  overheead.,  mengurangi waktu,  memperoleh  produk  dan/atau  layanan,  mendukung  upaaya  proses  bisnis,  melakukan rekayasa  ulang  dan  mengurangi  biaya  telekomunikasi.  Sedangkan  Dampak  positif  dari E- commerce adalah  akan  membantu  dunia  usaha,  konsumen,  masyarakat  secara  keseluruhan, dan memudahkan kegiatan jual beli terhadap masyarakat.

## 4.2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Kosmetik melalui E-Commerce

## 4.2.1. Bentuk Perlindungan Hukum Para Konsumen
Berbagai  kasus  yang  terjadi  sehubungaan  dengan  pelaksanaan  suatu  transaksi khususnya faktor keamanan e-commerce sangat merugikan konsumen. Faktannya, memastikan
27 Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual -Beli Melalui E-C ommerce,” Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2014): 197 – 208, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2794.
Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce; Perspektif Mazhab al- Syafi’i Muhammad Shuhufi, et. al.
keamanaan  transaksi e-commerce sangat  pentiing  untuk  membangun  kepercayaan  konsumen pada pengguna. Mengabaikan hal ini menggeser filosofi efisiensi yang melekat pada transaksis e-commerce menjadi  ketidak  pastiaan  dan  menghambat  upaya  untuk  mengembangkan instiitusi e-commerce. 28 Lembaga  yang  melindungi  konsumen  adalah  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Nomor  8 Tahun 1999, yang  tidak  scecara  eksplisit  mengantisipasikan perkembangan  teknologi  informaasi dalam  pengaturaannya.  Di  tingkat  internasional, terdapat perjanjiaan internasional yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen khususnnya dalam e-commerce .
Perlindungan  hukum  konsumen  dalam  perdagangaan  elektronik  Di  tingkat  nasional, Indonesia memiliki undang-undang  yang  memberikan  perlindungan  hak kekayaan  intelektuaal seperti  hak  cipta,  paten  dan  merek  dagang,  termasuk  persetujuan  undang-undang perlindungan  konsumen.  Bahkan,  di  tingkat  nasionaal,  upaya  perlindungan  konsumen  terus dilakukannya  melalui  lahirnnya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  kosnumen,  terdapat tujuannya sebagai berikut:
a. Lindungi  diri  Anda  dengan  meningkatkaan  kesadaran,  kemampuan,  dan  kemandirian konsumen.
b. Meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  melindungi  konsumen  dari  akses negatif penggunaan barang dan jasa.
c. Memungkinkan konsumen untuk memilih, menentukan dan menegaskan haknnya sebagai konsumen.
d. Meningkatkan  kesadaran  para  pemangku  kepentingan  bisnis  tentang  pentingnya perlindungan konsumen dalam rangka menumbuhkaan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis.
e. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi.
Pengaturan  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen,  sebenarnya  dalam  tataran  tertentu untuk  melindungi  konsumen  dapat  pula  digunakan  hukum  pidana  dalam  hal  ini  KUHP.
28 Yudha  Sri  Wulandari,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Transaksi  Jual  Beli  E - Commerce,” AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 199 – 210, https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.687.
Sebenarnya  masih  ada  satu  lagi  pranata  hukum  yang  dapat  melindungi  konsumen  dalam transaksi e-commerce yakni  dengan  asuransi.  Dari  apa  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka sudah  sangat  jelas  bahwa  demi  kebutuhan  perlindungan  terhadap  konsumen  terutama konsumen  yang  melakukan  transaksi  bisnis  dengan  menggunakan  teknologi  elektronik  ( E- commerce ),  maka  urgensi  untuk  membuat  legislasi  yang  mengatur  mengenai  hal  ini  sudah sangat  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  karena  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  terutama undang-undang  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  konsumen  belum  mengakomodasi kebutuhan tersebut.
Konsumen  berhak  mendapatkan  kompensasi,  sesuai  dengan  Pasal  4,  apabila  barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak seperti dengan apa yang diperlihatkan dalam iklan. Pasal 7 huruf (g) UUPK berkewajiban memberi kompensasi atau ganti rugi apabila barang  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian,  dan  apabila  pelaku  usaha  tidak melaksanakan  kewajibannya,  pelaku  usaha  dapat  dipidana  berdasarkan  Pasal  62  UUPK  yang menegaskan bahwa,
“ Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,  ayat  (2),  dan  pasal  18  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)”.
Transaksi E-Commerce dalam  UU  ITE  telah  memberikan  kepastian  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  dan  memberikan  perlindungan  dan kepastian  kepada  pedagang,  penyelenggara  dan  konsumen  dalam  melakukan  kegiatan perdagangan  melalui  sistem  elektronik.  Adapun  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam perjanian  jual  beli  melalui  internet  meliputi  perlindungan  hukum  dalam  perjanjian  yaitu perlindungan  hukum  yang  telah  dibuat  oleh merchant dalam  bentuk  aturan  yang  telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum itupun berasal dari UU ITE Pasal 25 yang telah  mengatur  tentang  privasi  berupa  data  pribadi  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Undang- undang Perlindungan Konsumen UUPK dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE)  telah  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  yang  sesuai  dan  memadai  bagi konsumen  dalam  melakukan  transaksi  apabila  konsumen  mengalami  kerugian  pada  saat bertransaksi  secara E-commerce ,  perlindungan  hukum  tersebut  terlihat  dan  tertuang  didalam
Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce; Perspektif Mazhab al- Syafi’i Muhammad Shuhufi, et. al.
ketentuan  UUPK  dan  UU  ITE  dimana  kedua  peraturan  tersebut  telah  mengatur  mengenai penggunaan data pribadi konsumen.

## 4.2.2. Upaya Hukum dalam Perlindungan Transaksi E-Commerce
Dalam melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce juga dapat ditempuh dengan upaya hukum. Upaya hukum ini digunakan apabila telah terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan  konsumen.  Menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsum  salah  satu  hak  konsumen adalah mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. 29 Pasal  23  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakaan  bahwa  jika  penjual  dan/atau penjual tidak menanggapi atau tidak menanggapi konsumen dan tidak memberikaan ganti rugi atas  klaim  konsumen,  konsumen  akan  menggugat  dan  menyelesaikaaan  pengusaha.  Dia menyatakan  bahwa  dia memiliki  hak untuk  menemukan  solusi.  Sebuah  lembaga penyelesaian sengketa  akan  terjadi.  Dengan  mengajukannya  gugatan  ke  konsumen  (BPSK)  atau  pengadilan tempat tinggal konsumen. 30
Undang-undang  ITE,  menjelaskan  mengenai  penyelesaian  sengketa  dalam  transaksi E- Commerce, sebagai berikut: 31
1) Setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan  Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Dan
2) Masyarakat  dapat  mengajukan  gugatan  secara  perwakilan  terhadap  pihak  yang menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan  Teknologi  Informasi  yang berakibat  merugikan  masyarakat,  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan.
Dalam  penyelesaiaan  gugatan  perdata  dalam  transaksi  elektronik,  para  pihak  dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau badan penyelesaiaan sengketa alternatif lainnya dalam  bentuk  arbitraese,  negosiasi,  mediasi  atau  mediasi.  Pada  kenyataannya,  penyelesaian sengketa  e-commerce  Indonesia  belum  sepenuhnya  online,  namun  undang-undang  arbitrase
29 Tetanoe  Bernada, “Upaya  Perlindungan  Hukum  Pada  Konsumen  Dalam  Transaksi  E -Commerce  Untuk Mendukung  Pertumbuhan  Ekonomi  Digital  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan 6,  no.  1  (2017):  1 – 24, https://doi.org/10.25216/JHP.6.1.2017.1-24.
30 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan , Cet., I (Jakarta: Visimedia, 2011). h. 178.
31 Pasal 38 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
memberikan kemungkinan penyelesaiaan sengketa secara online melalui email, dan para pihak yang bersengketaan menyelesaikan sengketa secara online tanpa pertemuaan. bisa lakukan. 32
Perkembangan  ekonomi  dan  perkembangan  industri  dan  perdagangan  dalam  negeri telah melahirkan berbagai komoditas dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh  kemaajuan  teknologi  telekomunikasi akan  memperluas  jangkauan  pergerakan  barang  dan  jasa.  Akibatnya,  barang  dan  jasa  yang ditawaarkan berbeda baik dalam produksi luar negeri maupun dalam negeri. Kondisi tersebut di satu  sisi  memiliki  keuntungaan  bagi  konsumen.  Hal  ini  karena  semakin  terbuka  karena  dapat memenuhi  kebutuhan  akan  produk  dan  jasa  yang  diinginkan,  serta  produk  dan  jasa  yang berbaagai  jenis  dan  kualitasnnya  dapat  dipilih  secara  bebas  sesuai  dengan  keinginan  dan kemampuaannya konsumen. 33
Perlindungan Konsumen Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  perlindungan  konsumen  adalah  segala  sesuatu  yang menjamin  kepastian  hukum  untuk  meliindungi  konsumen.  az.  Nasution  menyatakan  bahwa Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  adalah  seperangkat  prinsip  dan  aturan  yang mengatur  dan  melindungi  konsumen  dalam  hubungaan  dan  masalah  penyediaan  dan penggunaannya produk konsumen antara penyedia dan penggunaan dalam kehidupan sosial. 4.3. Analisis Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Menurut Mazhab al-Sy afi’i Menurut Imam Syafi’i 34 , jual beli memiliki dua pengertian. Pertama, Allah menghalalkan setiap pembelian yang dilakukan oleh dua orang dengan barang yang dapat ditukar atas dasar saling  mencintai.  Dan  yang  kedua  adalah  bahwa  Allah  membolehkan  praktek  jual  beli  jika barang tersebut tidak dilarang oleh Nabi saw. Sebagai individu yang beribawa yang menafsirkan apa  yang  berasal  dari  Allah  dalam  arti  yang  dia  kehendaki.  Pada  prinsipnya  setiap  perbuatan jual  beli  diperbolehkan  apabila  atas  dasar  persetujuan  (sukarela)  dua  orang  yang  berwenang untuk menjual dan membeli barang yang dikuasakan, kecuali jual beli barang yang dilarang oleh
32 Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual -Beli Melalui E- Commerce.”
33 Ika Atikah, “Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E - Commerce) Di Era Teknologi,” Muamalatuna 10, no. 2 (2019): 1 – 27, https://doi.org/https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811.
34 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Alauddin University Press, 2021).
Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce; Perspektif Mazhab al- Syafi’i Muhammad Shuhufi, et. al.
Rasulullah  saw.  Jadi  apa  yang  diharamkan  oleh  Nabi  otomatis  diharamkan  dan  artinya diharamkan. 35
Para ulama sepakat bahwa jual beli harus berdasarkan akal (ijma). Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia akan sesuatu yang memiliiki sesuatu tidak boleh diberikan, tetapi  harus  dikompensaasikan.  Secara  hukum,  orang  tidak  bisa  hidup  tanpa  hubungaan  dan bantuan orang lain, sehingga jual beli adalah cara untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan orang.
Jual  beli  dalam  Islam  diperbolehkan  secara  hukum  melalui  Ijma,  terutama  dari  sudut pandang Madzhab Ash Shafiy. Hal ini dijelaskan dalam ayat 29 Surat An-Nisa. “Tidak termasuk transaksi  komersial  berdasarkan  kesepakatan  bersama ”.  Peraturan  yang  mengatur  tentang transaksi electroniik di Indonesia mewajibkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi tersebut. Namun, mazhab Syafi'i tidak perlu mewaspadai rukun jual beli. Asas itikad baik ini dirumuskaan dalam fikih Islam modern sebagai asas Husun an Niya in  Mabda  atau  asas  itikad  baik.  Dalam  fikih  Islam,  hal  itu  berkaitaan  langsung  dengan  akhlak atau perilaku dan merupakan bagian integral dari kaidah-kaidaah hukum Islam.
Ada  tiga  rukun  jual  beli  mazhab  Syafi'i,  ialah  akad,  sigat  (Ishab  Kabul),  dan  akad komoditas. Namun, mazhab Syafi'i membolehkan jual beli dengan syarat barang tersebut telah disetujui sebelumnya. Atau hanya pembelian dan penjualan barang yang dijamin ciri dan cirinya oleh  penjual.  Penjualan  ini  hanya  berlaku  jika  barang  yang  ditukarkan  sesuai  dengan  properti tertentu, atau jika mengetahui jenis dan kondisi barang yang beli.

## 4. Kesimpulan
Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  dalam  Transaksi E-Commerce dalam  tataran Nasional, Indonesia telah memiliki UU yang memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seperti hak Cipta, Paten dan Merk termasuk mengesahkan UU tentang Perlindungan Konsumen. Dalam tataran nasional usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen memang  dinyatakan  dengan  diberlakukannya  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Pada saat konsumen mendapatkan kerugian atas produk dalam hal ini kosmetik yang dibeli dan diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginakan, maka Konsumen
35 H  Lukmsn  Yasir,  “Transaksi  Jual  Beli  Online  Dalam  Perspektif  Mazhab  Syafi’i,” Jurnal  Pendidikan  Dan  Kajian Aswaja 6, no. 1 (2020).
berhak  mendapatkan  kompensasi,  sesuai  dengan  Pasal  4,  apabila  barang  yang  diterima  tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak seperti dengan apa yang diperlihatkan dalam iklan. Pasal 7 huruf (g) UUPK berkewajiban memberi kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima tidak  sesuai  dengan  perjanjian,  dan  apabila  pelaku  usaha  tidak  melaksanakan  kewajibannya, pelaku  usaha  dapat  dipidana  berdasarkan  Pasal  62  UUPK  yang  menegaskan bahwa,” Pelaku Usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10, pasal  13  ayat  (2),  Pasal  15,  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  huruf  e,  ayat  (2),  dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak  Rp.  2.000.000.000.00  (dua  miliar  rupiah). Dalam  hal  ini  apabila  terjadi  masalah  yang tidak  diinginkan  maka,  Konsumen  dapat  mengajukan  gugatan,  dan  akan  diberikan  upaya perlindungan hukum dengan mendapatkan advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  Sukmawati,  and  Muhammad  Fadly  Syah.  “Legal  Protection  Against  Peer -to-Peer Lending-Based Financial Technology Losses. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 4, no. 2 (2022): 212 – 35. https://doi.org/10.24252/MH.VI.32022.
Akbar,  Ali.  “Konsep  Kepemilikan  Dalam  Islam.” Jurnal  Ushuluddin 18,  no.  2  (2012):  124 – 40. https://doi.org/10.24014/JUSH.V18I2.704.
Ali, Mahrus. Konsep Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Graffiti Offset, 2011.
Arrasjid, Chairul. Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Atikah,  Ika.  “Pengaturan  Hukum  Transaksi  Jual  Beli  Online  (E - Commerce)  Di  Era  Teknologi.”
Muamalatuna 10, no. 2 (2019): 1 – 27. https://doi.org/https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811.
Bakry,  Muammar,  Rahman  Ambo  Masse,  Lukman  Arake,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  and Abdul  Syatar.  “How  to  Attract  Millennials?  Indonesian  Sharia  Banking  Opportunities.” WSEAS Transactions on Business and Economics 18 (2021): 376 – 85.
Balweel,  Sannia  Faisal.  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Produk  Kosmetik Ilegal Melalui Marketplace Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
Bernada, Tetanoe. “Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E -Commerce Untuk  Mendukung  Pertumbuhan  Ekonomi  Digital  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum  Dan Peradilan 6, no. 1 (2017): 1 – 24. https://doi.org/10.25216/JHP.6.1.2017.1-24.
Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce; Perspektif Mazhab al- Syafi’i Muhammad Shuhufi, et. al.
Christiawan, Rio. Hukum Bisnis Kontemporer . Jakarta: PT Raga Grafindo Persada, 2021.
Indrajit, Richardus Eko. E-Commerce: Kiat Dan Starategi Bisnis Di Dunia Maya . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
Jony Wong. Internet Marketing for Beginners . Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
Khatimah, Khusnul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (Online) Terhadap Barang  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Iklan  (Studi  Kasus  ARS  Shop  Samata  Gowa).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
Komputer, Wahana. Android for Online Business . Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2013.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Kristiyanti, Celine Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Maulana, Shabu r Miftah. “Implementasi E - Commerce Sebagai Media Penjualan Online.” Jurnal Administrasi Bisnis 29, no. 1 (2015).
Mujahid,  Ahmad,  and  Haeriyyah  Haeriyyah.  “Interpretasi  Ayat - Ayat  Tentang  Ihsān  Dalam Pengembangan Hukum Islam.” Mazahibuna 2, no. 2 (2020): 270 – 83. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18274.
Nasution, A Z. “Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999 -LN1999 No. 42.” Makalah Disampai-Kan Pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang 14 (2001). Nurjannah,  Nurjannah,  Irwan  Misbach,  and Rahmawati  Muin.  “The  Maslahah  of  Muslim Consumer Behavior in Using E- Wallet in Makassar City.” FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 7, no. 1 (2021): 1 – 18. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3331.
Nurjannah, St. “Pembinaan Dan Pengaawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen.” Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan 2,  no.  1  (2013):  1 – 7. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v2i1.1418.
Panjaitan, Hulman. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
Putra,  Setia.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual -Beli  Melalui  E-
Commerce.” Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2014): 197 – 208. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2794.
Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam . Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 2 (2019): 155 – 76. https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V1I2.167.
Santoso,  Sugeng.  “Sistem  Transaksi  E -Commerce  Dalam  Perspektif  KUHPerdata  Dan  Hukum Islam.” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4, no. 2 (2016): 217 – 45. https://doi.org/10.21274/AHKAM.2016.4.2.217-246.
Sembiring,  Jimmy  Joses. Cara  Menyelesaikan  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan .  Cet.,  I.  Jakarta:

## Visimedia, 2011.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Alauddin University Press, 2021.
Syukur,  Musthafa.  “Distribusi  Perspektif  Etika  Ekonomi  Islam.” PROFIT:  Jurnal  Kajian  Ekonomi
Dan Perbankan Syariah 2, no. 2 (2018): 33 – 51. https://doi.org/10.33650/PROFIT.V2I2.559.
Wulandari,  Yudha  Sri.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Transaksi  Jual  Beli  E - Commerce.” AJUDIKASI:  Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  2  (2018):  199 – 210. https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.687.
Yasir, H Lukmsn. “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i.” Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja 6, no. 1 (2020).