Jurnal Administrasi Negara Volume 27 Nomor 2, Edisi Agustus 2021 p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424

## DESA TERDAMPAK COVID-19: MENILIK IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

## VILLAGES AFFECTED BY COVID-19: EXPLORING THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND DIRECT CASH ASSISTANCE
Alisa Zakiyatus Saroh 1 dan Rido Parulian Panjaitan 2
1 Politeknik Keuangan Negara STAN Email: 4301180600.alisa@pknstan.ac.id
2 Politeknik Keuangan Negara STAN Email: rido.panjaitan@pknstan.ac.id

## Abstrak
Kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan sebuah instrumen baru di tingkat desa yang muncul sebagai salah satu upaya dalam penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan BLT-DD dan mengurai masalah yang dialami dalam penerapannya. Untuk memperoleh temuan yang mendalam atas implementasi BLT-DD, penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  objek  Desa  Kedawung  Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Secara garis besar, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme distribusi BLT-DD di Desa Kedawung telah dilakukan dengan prosedur yang baik dan tepat jumlah. Namun demikian, ditinjau dari sisi waktu dan sasaran,  pelaksanaan  distribusi  BLT-DD  di  Desa  Kedawung  belum  sepenuhnya  tepat.  Dengan pendekatan pohon masalah, penelitian ini juga menampilkan kendala dalam implementasi BLT-DD di desa Kedawung dan menguraikannya mulai dari penyebab masalah, masalah yang timbul, dan dampak yang diakibatkan dari timbulnya masalah tersebut.
Kata Kunci : Bantuan Dana COVID-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Dana Desa, Analisis Pohon Masalah, Penanganan COVID-19 Desa Indonesia

## Abstract
The Indonesian Village Fund Direct Cash Assistance (shortened: BLT-DD) program has become a new policy  in  village  level  due  to  the  COVID-19  pandemic.  Therefore,  this  study  aims  to  explore  the implementation of BLT-DD and to unravel the problems experienced in its implementation. To obtain in-depth findings on the implementation of BLT-DD, this study used a qualitative research method with the object of Kedawung Village, Nglegok District, Blitar Regency. The research data was obtained through  interviews  and  literature  study.  Broadly  speaking,  this  study  finds  that  the  distribution mechanism of BLT-DD in Kedawung Village has been carried out with good procedures and the right amount. However, in terms of time and targets, the implementation of the distribution of BLT-DD in Kedawung Village is not yet fully appropriate. Through problem tree analysis model, this study displays main problems of BLT-DD implementation in Kedawung Village and elaborates them to the root of problems, occurred problems and the effects due to the occurrence of those problems.
Keywords: Cash  Transfer  in  COVID-19 , The  Village  Fund  Direct  Cash  Assistance , Village  Fund, Problem Tree Analysis, Indonesian Villages COVID-19 response

## PENDAHULUAN
Terbitnya  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020  telah  memberikan  instrumen  baru yang dapat  meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian  desa.  Dalam  penjelasan umum  dari  peraturan  tersebut,  disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan  penggunaan  dana  desa” adalah  dana  desa  dapat  digunakan  untuk penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) bagi  masyarakat  terdampak  COVID-19  di desa. Pengutamaan penggunaan dana desa juga digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19.
Atas  dasar  hal  di  atas,  penggunaan dana  desa  diutamakan  untuk  penanganan COVID-19.  Salah  satu  wujudnya  adalah pemberian  bantuan  uang  tunai  kepada warga  desa  yang  terdampak  pandemi COVID-19.  Kebijakan  tersebut  dikenal dengan  nama  Bantuan  Langsung  Tunai Dana Desa (BLT-DD)
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)  merupakan  bentuk  jaring pengaman sosial produk Musyawarah Desa yang  melibatkan  masyarakat.  Sasaran penerima  BLT-DD  utamanya  adalah masyarakat desa yang terdampak COVID- 19  dengan  kriteria-kriteria  yang  telah disepakati dalam musyawarah desa masing- masing. Musyawarah desa juga digunakan
sebagai  sarana  penentuan  manfaat  yang nantinya  menjadi  target  yang  harus disukseskan  oleh  desa.  Selain  itu,  metode penyaluran BLT-DD juga akan dimusyawarahkan  dengan  pertimbangan- pertimbangan tertentu.
Sebagai kebijakan baru, desa dituntut untuk  bergerak  cepat  dalam  pelaksanaan distribusi  BLT-DD.  Desa  juga  harus menghadapi  berbagai  kendala  dalam pendistribusiannya.  Selain  itu,  adanya pengaduan atau laporan masyarakat terkait penyaluran BLT, seperti  terjadinya perbedaan manfaat yang dirasakan masyarakat dengan manfaat yang ditargetkan    karena  beberapa  faktor, semakin  mendorong  Kementerian  Desa PDTT  untuk  terjun  langsung  ke  lapangan untuk mengecek dan melakukan pendataan ulang.
Kegiatan  distribusi  bantuan  sosial bukanlah  hal  yang  baru  bagi  Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun pada praktiknya, selalu terdapat permasalahan dalam penyalurannya seperti ketidaktepatan  sasaran  ataupun  tumpang tindih  data  penerima.  Pemerintah  daerah banyak  mengalami  permasalahan  dalam distribusi  bantuan  sosial  yang  ada,  baik bantuan  langsung  tunai  maupun  bantuan non  tunai.  Permasalahan  tersebut  terjadi karena data yang tidak mutakhir sementara
bantuan yang ada harus segera didistribusikan.
Distribusi  bantuan  sosial  kepada masyarakat  dinilai  kurang  optimal  karena adanya  ketidakpastian  pemerintah.  Selain itu,  sistem  pendukung  keputusan  untuk menentukan  keluarga  miskin  mana  yang berhak  diberikan  bantuan juga  belum  siap (Hirawan, 2020). Tidak hanya itu, tumpang tindih kebijakan pemerintah terkait bantuan COVID-19 menyebabkan kebingungan dan kekisruhan dalam pelaksanaannya.
Implementasi kebijakan BLT
berpotensi  tidak  optimal  jika  tahapan kebijakan dipersiapkan dengan waktu yang mendesak. Tahapan tersebut meliputi tahap awal pendataan, pendistribusian dana, serta pengalokasian anggaran pendamping BLT. Kurang optimalnya implementasi kebijakan BLT ini banyak terpengaruh oleh perbedaan  tingkat  pemahaman  serta kepentingan  oknum-oknum  yang  terlibat pada tiap tahap distribusi BLT. BLT yang diluncurkan  dalam  waktu  yang  mendesak memicu munculnya banyak permasalahan. Pemahaman  yang  berbeda  antar  lapisan birokrasi  menimbulkan  adanya  ancaman krisis  kepercayaan  terhadap  kinerja  BLT (Siswanti, 2008).
Rahmansyah et al (2020) berpendapat bahwa  ada  4  (empat)  kendala  yang ditemukan  di  Pemerintah  Daerah  terkait distribusi BLT: (1) Data penerima bantuan
masih tumpang tindih antara bantuan yang satu  dengan  bantuan  lainnya.  (2)  Ada kemungkinan  pihak  penghimpun  data, yaitu  RT  atau  RW,  lupa  memasukan  data terbaru  yang  terkena  dampak  pandemi COVID-19.  Dari  pihak  warga  pun  juga tidak melaporkan data mereka kepada pihak RT atau RW.  (3) Kurangnya kesadaran di masyarakat  mengenai  perubahan  tingkat perekonomian pada keluarganya dari status keluarga mampu menjadi mampu, maupun sebaliknya. (4) Masyarakat kurang memahami jenis-jenis dan kriteria bantuan sosial  dari  pemerintah  yang  macamnya banyak sekali. Karena kurangnya pemahaman  masyarakat  ini,  banyak  yang mengeluh  mengapa  mereka  dengan tetangganya  mendapat  bantuan  yang berbeda  padahal  memiliki  kesulitan  yang sama.
Pelaksanaan  distribusi  BLT-DD menuntut  desa  untuk  bergerak  cepat. Pedoman berupa Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 baru ditetapkan pada tanggal 13  April  2020.  Namun  desa  sudah ditargetkan  untuk  melakukan  penyaluran BLT-DD yang pertama pada bulan itu juga.
Desa  harus  menghadapi  berbagai kendala  yang  bersumber  dari  pemerintah supradesa  (Kurniawan,  2020).  Kendala tersebut meliputi dualisme kriteria sasaran yang  ditetapkan  oleh  Kemendes  PDTT, ketentuan  yang  terlalu  kaku  seperti
pendataan  wajib  menggunakan  Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penyaluran  bantuan  harus  berbentuk  non tunai, pemerintah kabupaten terlalu lambat dalam  melakukan  validasi  data  hasil Musdessus,  serta  tumpang  tindih  data bantuan sosial
Pada  proses  pendataan,  desa  harus berpedoman  pada  dua  sumber.  Sumber pertama  yaitu  Permendes  PDTT  Nomor  6 Tahun 2020 yang menetapkan tiga kriteria penetapan  sasaran.  Sumber  kedua  yaitu
Surat Menteri Desa PDTT No.
1261/PRI.00/IV/2020  yang  memuat  14 kriteria.  14  kriteria  tersebut  mirip  dengan kriteria  rumah  tangga  miskin  (RTM)  dari Kementerian Sosial. Pihak desa mengalami kesulitan  untuk  menemukan  keluarga dengan 14 kriteria tersebut.
Keresahan  ini  diperparah  dengan adanya  kewajiban  skema  penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Penyaluran BLT-DD  secara  non  tunai  akan  sulit dilakukan karena tidak semua warga miskin memiliki rekening bank. Dalam pendataan pun  desa  memiliki  keharusan  untuk mencatat  NIK  sebagai  syarat  untuk mendapat BLT-DD. Kewajiban ini
menyebabkan  sebagian  keluarga  yang sesungguhnya layak dan berhak menerima BLT-DD tidak mendapatkan haknya karena
terhambat dokumen
kependudukan tersebut.
Namun  demikian,  Kemendes  PDTT sangat  responsif  dalam  menghadapi permasalahan  tersebut.  Kemendes  PDTT segera  memperbarui  regulasi  penyaluran BLT-DD  melalui  Surat  Direktur  Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (Dirjen  PPMD)  No. 12/PRI.00/IV/2020.  Isi  dari  surat  tersebut meliputi  kewajiban  desa  untuk  mematuhi protokol  kesehatan  dalam  distribusi  BLT- DD;  calon  penerima  BLT-DD  tidak diwajibkan  untuk  memiliki  NIK,  namun alamat calon penerima wajib dicatat dengan lengkap; mengubah kembali kriteria calon penerima BLT-DD; dan  menggeser  waktu penyaluran tahap pertama menjadi Minggu pertama bulan Mei 2020.
Untuk  dapat  menganalisis  masalah dengan  baik,  perlu  digunakan  metode analisis  seperti  analisis  pohon  masalah. Analisis  pohon  masalah  dirancang  untuk menelusuri  hubungan  sebab-akibat  suatu permasalahan. Duffy, dkk. (2012) menyatakan  bahwa  analisis  ini  sangat membantu  peneliti  untuk  merumuskan masalah  utama,  penyebab,  serta  dampak dari masalah yang ada.
Dengan pertimbangan dan permasalahan  yang  telah  dikaji  dalam penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan  untuk  menganalisis  distribusi Bantuan Langsung TunaiDana Desa (BLT- DD)  bagi  masyarakat  terdampak  COVID-
19 di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Penelitian ini membahas tiga  pertanyaan  berikut  untuk  mencapai tujuan  penelitian:  (1)  Bagaimana  proses distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana  Desa  di  Desa  Kedawung;  (2) Bagaimana  ketepatan  distribusi    Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung  ditinjau  dari  sisi  ketepatan waktu,  jumlah  dan  sasaran;  dan  (3) Bagaimana  kendala  yang  dialami  dalam distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana  Desa  di  Desa  Kedawung  dengan menggunakan analisis pohon masalah.
Kontribusi  utama  penelitian  ini terletak pada kebaharuan isu yang dibahas, yaitu kebijakan BLT-DD yang merupakan kebijakan  yang  baru  diterapkan  di Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini berkontribusi  dari  sisi  kedalaman  dan keragaman  aspek  yang  digali  pada  satu objek. Penelitian terdahulu terkait implementasi  BLT  banyak  memusatkan pembahasan  di  salah  satu  isu  berikut: mekanisme,  ketepatan  penyaluran,  atau permasalahan.  Sedangkan  penelitian  ini membahas  3  (tiga)  tujuan  sekaligus  yaitu mekanisme, ketepatan, serta permasalahan yang dihadapi pemerintah desa. Selain itu, objek  pada  penelitian  ini  belum  menjadi objek  pada  penelitian  serupa  sehingga menghasilkan novelty berupa  kasus ketepatan dan permasalahan baru.
Perkembangan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia
Perlu  diketahui,  kebijakan  BLT sendiri  bukan  bentuk  kebijakan  baru  di Indonesia.  Bantuan  Langsung  Tunai pertama  kali  diterapkan  pada  tahun  2005 dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2008, 2013  hingga  akhirnya  diimplementasikan kembali  dalam  penanganan  dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat.
Seluruh kebijakan BLT pada periode awal adalah bentuk pemberian kompensasi oleh pemerintah atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan BBM ini sangat memengaruhi kesejahteraan
masyarakat khususnya masyarakat menengah  ke  bawah  (Sophan  &  Putro, 2018).  Setelah  tiga  kali  diterapkan,  BLT diterapkan  kembali  pada  tahun  2020 sebagai  upaya  pemerintah  untuk  menekan dampak  ekonomi  atas  adanya  pandemi COVID-19.
Kebijakan BLT tahun 2005
disebabkan  oleh  kenaikan  harga  BBM berimbas  pada  harga  bahan-bahan  pokok. Untuk  itu,  kebijakan  BLT  dimaksudkan sebagai upaya penekanan dampak kenaikan arah BBM bagi masyarakat miskin (Iqbal, 2016).
Selanjutnya,  terjadinya  kenaikan harga  minyak  mentah  dunia  yang  sangat pesat  pada tahun 2008  memaksa pemerintah untuk kembali menaikan harga
BBM. Pemerintah pun terpaksa
memberikan BLT kembali dan ditargetkan untuk  91,1  juta  rumah  tangga  sebesar Rp14,1  triliun.  BLT  ini  berlaku  selama tujuh  bulan  yaitu  mulai  pada  bulan  Juni sampai bulan Desember 2008 (Iqbal, 2016).
Pada tahun 2013, pemerintah kembali menaikan  harga  BBM  jenis  premium  dan solar. Program BLT kembali dilaksanakan guna  mengantisipasi  penurunan  tingkat kesejahteraan masyarakat dan inflasi besar- besaran.  Program  ini  di  khususkan  bagi keluarga curang mampu dan rentan (Hastuti et  al.,  2013).  Program  BLT  kali  ini menggunakan  sebutan  berbeda  yaitu Bantuan  Langsung  Sementara  Masyarakat (BLSM)  dengan  mekanisme  yang  secara umum sama seperti BLT.
Selanjutnya,  pandemi  COVID-19 yang  menghantam  Indonesia  membuat pemerintah Kembali
mengaktifkan kebijakan  BLT.  Selain  BLT  yang  bersifat umum, pemerintah pusat juga mengalihkan penggunaan  Dana  Desa  yang  memang secara rutin diterima oleh desa,  dalam salah satu bentuknya BLT.
Program BLT-DD ini berangkat dari Peraturan  Pemerintah  pengganti  Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang
pengutamaan
penggunaan    dana    desa    untuk    kegiatan tertentu.  Menurut  Perpu  ini,  salah  satu prioritas  penggunaan  Dana  Desa  2020
digunakan untuk program bantuan langsung  tunai  (BLT)  kepada  penduduk miskin  di  desa.  Program  ini  dilakukan sebagai  penanganan  dampak  pandemi COVID-19.
Komparasi Penerapan

## Kebijakan Bantuan Tunai secara Global
Secara  sepihak,  kebijakan  Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia dinilai beberapa kalangan sebagai suatu kebijakan prematur  yang  bersifat  politis  sebagai upaya untuk memperoleh simpati masyarakat.  Namun  demikian,  kebijakan bantuan  tunai  yang  langsung  diberikan kepada  masyarakat  bukanlah  kebijakan yang  hanya  ada  di  Indonesia.  Faktanya, kebijakan  sejenis  telah  umum  diterapkan secara global dan memberikan dampak.
Berbagai  negara  di  dunia  memiliki setidaknya  satu  program  jaring  pengaman sosial ( social safety net program ). Dari total 1,9  miliar  penerima  program  jaminan sosial, 44% diantaranya menerima transfer berbentuk natura (barang), 37% menerima transfer tunai,  dan 19%  sisanya menerima pembebasan  biaya  (World  Bank,  2015). Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  semakin banyak  negara  yang  telah  mengadopsi program  transfer  tunai. Cash  Transfer Programme (CTP)  merupakan  bantuan keuangan  yang  diberikan  kepada  rumah tangga  miskin  dalam  bentuk  uang  tunai.
Jenis  transfer,  jumlah,  frekuensi,  dan mekanisme  pemberian  bantuan  tunai berbeda-beda  pada  setiap  negara.  Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari program yang akan dilaksanakan.
Cash  Transfer  Programme (CTP) memiliki  dua  bentuk  yaitu  bantuan  tunai bersyarat ( Conditional Cash Transfer /CCT)  dan  bantuan  tunai  tanpa syarat ( Unconditional Cash
Transfer /UCT).  CCT  artinya  penerima bantuan  harus  melakukan  sesuatu  yang telah  ditentukan  sebelumnya  untuk  dapat menerima bantuan uang tunai. UCT artinya penerima bantuan menerima uang tunai jika memenuhi  syarat  sebagai  peserta  dalam ruang lingkup program. UCT
memungkinkan  penerima  bantuan  untuk memilih dengan tepat akan kebutuhan apa yang  mereka  butuhkan  serta  kapan  dan dimana mereka akan membelanjakan uang mereka.
UCT memerlukan sedikit pemantauan  dalam  pengelolaan  dana, sehingga UCT lebih membutuhkan sedikit dana dalam implementasinya dibandingkan dengan  CCT.  Pada  mulanya  UCT  sering dinilai  relatif  tidak  efektif  karena  citranya yang tanpa syarat dan dianggap mengurangi insentif  bekerja.  Namun  demikian,  kasus implementasi  UCT  di  China  menunjukan hal positif. Keberhasilan UCT ditunjukkan
dengan suksesnya program Di Bao (DB) di China. Program ini mendukung pendapatan kepala keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan sebelumnya (Haushofer & Shapiro, 2016).
Baird et al (2014) menunjukan bahwa dampak  CCT  terhadap  perkembangan manusia  lebih  besar  dibandingkan  dengan UCT.  Hal  ini  karena  pemberlakuan  syarat yang  mendorong  penerima  manfaat  untuk mengembangkan  potensinya  seperti  pada sektor pendidikan maupun kesehatan. CCT telah  memberikan  keberhasilan  yang  luar biasa  di  beberapa  negara-negara  misalnya di  Pakistan.  Pakistan  mengadopsi  skema CCT  untuk  meningkatkan  hasil  kesehatan dan  pendidikan,  kesehatan  ibu  dan  anak, serta menurunkan buta huruf remaja (Afzal et al., 2019).
Dalam menentukan keputusan antara CCT  dan  UCT,  perlu  ditentukan  tujuan akhir terlebih dahulu. Jika tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan perkembangan manusia, seperti kemudahan akses kesehatan  atau  kemudahan  pendaftaran sekolah,  maka  CCT  akan  memberikan dampak yang lebih besar. Selain itu, CCT juga  dapat  mendukung  peningkatan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan pencegahan  preventif  kesehatan.  Namun, jika tujuan akhir diadakannya bantuan tunai adalah  perubahan  jangka  pendek,  maka UCT lebih tepat untuk diterapkan.
Beberapa negara yang juga
mengadopsi CTP adalah Amerika Latin dan Afrika  Sub-Sahara.  Sebagian  besar  CTP yang  diadopsi  di  Amerika  Latin  adalah bantuan tunai bersyarat ( Conditional Cash Transfer /CCT). Sementara  untuk  sebagian besar  CTP  di  Afrika  Sub-Sahara  adalah bantuan  tunai  tanpa  syarat  ( Unconditional
Cash
Transfer /UCT). Perbandingan keduanya dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 Perbandingan Penerapan Cash Transfer Programme di Amerika Latin dan Afrika Sub-Sahara AMERIKA LATIN AFRIKA SUB- SAHARA Bantuan tunai bersyarat ( Conditional Cash Transfer /CCT) Bantuan tunai tanpa syarat ( Unconditional Cash Transfer /UCT)
CCT lebih diminati sebagai bentuk jaring pengaman sosial bagi kalangan menengah ke atas UCT diadopsi karena keterbatasan layanan untuk membantu penduduk miskin dan rentan ke dalam program yang bersyarat Syarat: melakukan kegiatan sosial berharga sebagai bentuk investasi pada dirinya sendiri Tanpa Syarat (pendekatan sosial) Donor: Bank Dunia dan Bank Pembangunan Inter- Amerika Donor: DFID dan UNICEF

## Sumber: Diolah penulis
Di  banyak  negara  Amerika  Latin, bentuk bantuan tunai bersyarat (CCT) lebih diminati  sebagai  bentuk  jaring  pengaman sosial  bagi  kalangan  menengah  ke  atas. Transfer tunai yang diberikan bukan hanya diberikan cuma-cuma namun para penerima  bantuan  harus  melakukan kegiatan  sosial  berharga  sebagai  bentuk
investasi pada dirinya sendiri. Bank Dunia dan  Bank  Pembangunan  Inter-Amerika telah percaya akan peran CTP di Amerika pada  tingkat  makro  dan  mikro.  Sehingga bank-bank  multilateral  tersebut  telah mendukung  dan  mempromosikan  CTP  di Amerika.  UCT  di  Afrika  diadopsi  karena keterbatasan  layanan  untuk  membantu penduduk  miskin  dan  rentan  ke  dalam program yang bersyarat. Untuk kasus CTP di Afrika ini, peran sentral telah dimainkan oleh para donor internasional seperti DFID dan UNICEF (Gaarder, 2012).

## Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa (BLT-DD)
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun  2020,  semua  desa  diminta  untuk mengalokasikan 25%–35% dana desa tahun anggaran  2020  untuk  kebutuhan  program BLT-DD. Program
BLT-DD ini mempunyai  tujuan  untuk  menjamin terpenuhinya  kebutuhan  dasar  serta perlindungan sosial terutama bagi masyarakat rentan yang terdampak pandemi COVID-19.
Metode perhitungan penetapan jumlah  penerima  manfaat  dari  program BLT-DD  mengikuti  ketentuan:  (1)  desa dengan dana desa kurang dari Rp800.000.000,00  meng-alokasikan  BLT
Dana Desa maksimal 25% dari jumlah dana desa;  (2)  desa  dengan  dana  desa Rp800.000.000,00–Rp1.200.000.000,00 mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 30%  dari  jumlah  dana  desa;  dan  (3)  desa dengan dana desa lebih dari
Rp1.200.000.000,00  mengalokasikan  BLT
dana desa maksimal 35% dari jumlah dana desa.
Mekanisme distribusi BLT-DD
menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dengan metode nontunai ( cashless ) dan/atau tunai.
Distribusi  dilakukan  setiap  bulan.  Dalam distribusi BLT-DD,  pemerintah  desa  tetap harus  memperhatikan  protokol  kesehatan yaitu  menjaga  jarak  ( physical  distancing ), menghindari  kerumunan,  dan  memakai masker.
Pihak  desa  juga  dapat  menentukan sendiri siapa saja calon penerima BLT-DD degan syarat tetap mengikuti kriteria yang telah  ditetapkan,  melaksanakan  pendataan secara  transparan  dan  basil,  serta  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Data  desa  dapat  dijadikan  sebagai  acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi  penerima PKH  dan  BPNT.  Desa juga  dapat  menggunakan  data  Dinas Ketenagakerjaan  untuk  mengidentifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja.
Konsep  Efektivitas Bantuan  Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
Untuk  mengidentifikasi  indikator tercapainya  tujuan  dari  program  BLT-DD ini  dapat  diukur  melalui  efektivitas pelaksanaan  program  tersebut.  Efektivitas dapat  diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat  menggambarkan  sejauh  mana  target program  dapat  tercapai.  Keefektifan  suatu program  dapat  ditinjau  dari  indikator- indikator  ketepatan  seperti  ketepatan waktu,  tujuan,  sasaran,  hingga  penentuan pilihan (Khoiriyah et al., 2020). Efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan. Jika suatu  organisasi  telah  berhasil  mencapai tujuan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa organisasi tersebut telah mencapai efektivitas (Maun, 2020). Dalam  bukunya  yang  berjudul Efektivitas Kebijakan
Kelembagaan Pengawasan,  Makmur  (2011)  berpendapat bahwa  efektivitas  dapat  diukur  dari  8 (delapan)  hal:  (1)  Ketepatan  penentuan waktu.  Ini  berarti  waktu  yang  digunakan secara  tepat  akan  memengaruhi  tingkat efektivitas  suatu  kegiatan  atau  program dalam  mencapai  tujuan.  (2)  Ketepatan perhitungan  biaya  berarti  agar  program yang dijalankan tidak mengalami kekurangan dana atau anggaran, biaya perlu diperhitungkan  sampai  program  tersebut selesai  dilaksanakan.  (3)  Ketepatan pengukuran  berarti  dalam  menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi  yaitu  ukuran  dalam  mencapai
keefektivitasan. (4) Ketepatan menentukan pilihan  artinya  penentuan  pilihan  sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu keefektivitasan.  (5)  Ketepatan  berpikir artinya  proses  pemikiran  menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan program. (6)  Ketepatan  melakukan  perintah  artinya sebuah  organisasi  memiliki  kemampuan memberikan  perintah  dengan  jelas  dan
mudah dipahami. (7) Ketepatan menentukan  tujuan  artinya  tujuan  yang ditetapkan secara tepat akan memengaruhi tingkat  efektivitas  suatu  program.  (8) Ketepatan sasaran artinya dapat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ada.
Dalam  penelitian  ini,  mengingat keterbatasan  sumber  data  dan  waktu, peneliti  menggunakan  3  kriteria  utama, yaitu: ketepatan waktu, jumlah dan sasaran.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara.
Dalam penelitian ini, studi
kepustakaan menampilkan informasi
berkaitan  dengan  latar  belakang  dan teoritis.  Literatur  yang  dipakai  berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  dana  desa,  jurnal ilmiah  yang  telah  dipublikasikan,  serta
referensi  lain.  Referensi  lain  tersebut meliputi  buku  tentang  metode  penelitian ilmiah,  pelaksanaan  Bantuan  Langsung Sementara  Masyarakat  (BLSM),  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  untuk  menangani dampak pandemi COVID-19, dan efektivitas  kebijakan.  Selain  itu,  penulis juga  menggunakan  dokumen  lain  berupa Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Desa (APB Desa) 2020 Desa Kedawung.
Selanjutnya,  penulis  menggunakan metode  studi  lapangan  untuk  memperoleh data  dari  objek  penelitian  di  Desa Kedawung Kecamatan Nglegok. Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan  data  yang  dibutuhkan. Wawancara  dilakukan  secara  langsung  di Balai  Desa  dan  daring.  Wawancara  ini dilaksanakan  dalam  waktu  2  (dua)  bulan mulai dari bulan Maret hingga April 2021. Pihak yang diwawancarai merupakan pihak yang  terlibat  langsung  dalam  proses distribusi  BLT  yang  terjadi  di  lapangan. Wawancara  dilakukan  kepada  1  (satu) narasumber  utama  yaitu  perangkat  desa. Jumlah  narasumber  tersebut  disebabkan oleh  terbatasnya  jumlah  perangkat  desa yang  memahami  data  internal  BLT-DD. Dalam  penelitian  ini,  pemahaman  kondisi BLT-DD  di  desa  tersebut  hanya  dimiliki oleh seorang penanggung jawab pelaksanaan  BLT-DD.  Narasumber  ini dipilih  karena  posisi  narasumber  yang
merupakan  penanggung  jawab  langsung atas  pelaksanaan  distribusi  BLT-DD  di Desa Kedawung. Wawancara ini digunakan untuk  dapat  menggali  informasi  berkaitan dengan  mekanisme  distribusi,  ketepatan distribusi,  dan  kendala  yang dihadapi  saat distribusi  Bantuan  Langsung  Tunai    Dana Desa di Desa Kedawung.

## HASIL PENELITIAN
Distribusi  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa  ((BLT-DD)  di  Desa Kedawung
Berikut  ini  merupakan  mekanisme pendataan  calon  Keluarga  Penerima Manfaat  BLT-DD.  Pertama  relawan  Desa Lawan  COVID-19  melakukan  pendataan. Pendataan  yang  dilakukan  Relawan  Desa dilakukan  dengan  basis  RT  dan  RW. Selanjutnya  Kepala  Desa  memfasilitasi Relawan    Desa  untuk  melakukan musyawarah desa khusus dengan mengundang  perwakilan  masyarakat  dan pihak  lain  yang  terkait.  Musyawarah  desa dilakukan  untuk  membantu  validasi, finalisasi,  dan  penetapan  penerima  BLT- DD. Kemudian Kepala Desa menandatangani dokumen hasil pendataan. Terakhir Kepala Desa melaporkan dokumen hasil pendataan kepada Bupati/Walikota  melalui  Camat.  Kegiatan distribusi BLT-DD dapat dilakukan dalam
waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  per tanggal diterima di kecamatan.
Pada mulanya, masa penyauran BLT- DD  dilakukan  6  (enam)  bulan,  kemudian pemerintah memperpanjang masa distribusi tersebut  menjadi  9  (sembilan)  bulan. Alasan  dari  perpanjangan  masa  distribusi ini  adalah  untuk  meningkatkan  manfaat dana  desa  yang  diterima  oleh  masyarakat desa  khususnya  yang  terdampak  pandemi COVID-19. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor  14  Tahun  2020,  masa  distribusi BLT-DD  dilakukan  selama  9  (sembilan) bulan  terhitung  sejak  April  2020.  Pada  3 (tiga)  pertama  yaitu  April,  Mei  dan  Juni, besaran  BLT-DD  per  bulan  sebesar Rp600.000,00 untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat. Pada bulan kedua (Juli, Agustus dan September) serta bulan ketiga (Oktober, November dan Desember), BLT- DD yang diberikan sejumlah Rp300.00,00 per    bulan  untuk  tiap  Keluarga  Penerima Manfaat.
Proses  distribusi  Bantuan  Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020. Setelah  Kepala  Desa  menerbitkan  SK (Surat  Keputusan)  atas  penunjukan  tim pendataan  BLT-DD,  RT/RW  melakukan pendataan kepada warga. Setelah
didapatkan  data  calon  KPM,  dilakukan validasi, finalisasi dan penetapan di tingkat Dusun.  Jika  hasil  tingkat  dusun  telah ditetapkan, maka selanjutnya Kepala Desa mengadakan  Musyawarah  Desa  Khusus (Musdessus)  Penentuan  Penerima  BLT- DD.  Setelah  disepakati,  daftar  penerima BLT-DD ditandatangani oleh kepala Desa untuk  selanjutnya  di  periksa  kembali  oleh Dinas KOMINFO Kabupaten.
Gambar 1 Mekanisme Pendataan dan Penetapan Calon Penerima BLT-DD

## Sumber: Diolah penulis
Setelah data berhasil disetujui, pemerintah Desa  Kedawung  melakukan  publikasi daftar  nama  penerima  BLT-DD  di  Balai Desa.
Selanjutnya,  dilakukan  distribusi BLT-DD  di  Balai  Desa  Kedawung  serta
distribusi  dari  rumah  ke  rumah  ( door  to door )  bagi  KPM  yang  berhalangan  hadir saat  distribusi  di  Balai  Desa.  Sebagai bentuk  pertanggungjawaban,  pemerintah Desa  Kedawung  menyusun  Laporan Pertanggungjawaban  (LPJ)  perlaksanaan distribusi BLT-DD. Mekanisme pendataan dan  penetapan  calon  penerima  BLT-DD dapat dilihat pada gambar 1.
Data  Distribusi    Bantuan  Langsung Tunai    Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa Kedawung

## Waktu
Pada  praktiknya,  Desa  Kedawung baru  memulai  pendistribusian  BLT-DD pada bulan Mei. Artinya terjadi keterlambatan  distribusi  tahap  pertama  di bulan  pertama.  Distribusi  tahap  pertama bulan  pertama  harunya  dilakukan  pada bulan  April  namun  baru  terlaksana  pada bulan  berikutnya  yaitu  bulan  Mei. Keterlambatan  ini  terjadi  karena  pada tumpang tindihnya bantuan sosial yang ada serta peraturan pertama yang keluar terlalu kaku. Selain keterlambatan distribusi pada bulan  pertama  tahap  pertama,  distribusi pada  bulan  berikutnya  juga  terhambat sehingga tidak dilaksanakan distribusi pada bulan  Juni.  Akibatnya,  pada  bulan  Juli dilakukan  dua  kali  distribusi  BLT-DD, yaitu tanggal 8 Juli 2020 dan 29 Juli 2020.
Penerbitan SK Tim Pendataan
Validasi, Finalisasi dan Penetapan Tingkat Dusun Pendataan
Pemeriksaan Kembali oleh Dinas
KOMINFO Validasi, Finalisasi dan Penetapan melalui Musdessus Penanda- tanganan Daftar Penerima BLT-DD Publikasi Daftar Penerima BLT-DD Penyusunan LPJ pelaksanaan distribusi BLT-DD Distribusi BLT-DD di Balai Desa Kedawung dan “ door to door”
Diketahui  bahwa  bulan  Juli  sudah  masuk distribusi  BLT-DD  tahap  kedua,  namun Desa Kedawung masih harus
menyelesaikan  distribusi  tahap  pertama  di bulan tersebut. Penyaluran pada bulan Juli dilakukan  dua  kali  dengan  tujuan  untuk menyegerakan  penyaluran  bulan-bulan sebelumnya yang telah tertunda.
Pernyataan tersebut sesuai dengan
keterangan dari narasumber.
“Dilaksanakan  2  kali  dikarenakan untuk  menyegerakan  penyaluran bulan-bulan yang sudah tertunda.”.
Pada tahap kedua, terjadi pergeseran waktu  pendistribusian.  Hal  ini  terjadi karena pada tahap sebelumnya sudah terjadi keterlambatan  distribusi  BLT-DD.  Pada tahap kedua ini, distribusi BLT-DD di Desa Kedawung terlambat dua bulan. Distribusi BLT-DD tahap kedua seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, dan September. Namun pada praktiknya,  Desa Kedawung baru mulai distribusi pada bulan September.  Hal  ini  terjadi  akibat keterlambatan  penyaluran  BLT-DD  pada tahap  sebelumnya.  Dengan  terjadinya keterlambatan  ini,  maka  pada  distribusi selanjutnya juga mengalami keterlambatan. Untuk  BLT-DD  tahap  kedua,  Desa Kedawung mendistribusikan kepada Keluarga  Penerima  Manfaat  pada  bulan September, Oktober, dan November.
Pada  tahap  ketiga,  Desa  Kedawung tidak  melakukan  distribusi  BLT-DD.  Hal
ini  disebabkan  oleh  dana  desa  tahun anggaran  2020  Desa  Kedawung  tidak mencukupi  atau  tidak  tersedia  untuk didistribusikan kepada para penerima BLT- DD.  Tindakan  dari  pemerintah  Desa Kedawung  bukanlah  sebuah  kesalahan karena  pada  Permendes  PDTT  Nomor  14 Tahun  2020  telah  diatur  bahwa  distribusi BLT-DD tahap ketiga (Oktober,
November,  dan  Desember)  tidak  bersifat wajib.

## Jumlah
Desa Kedawung memiliki dana desa sebesar  Rp927.019.000,00.  Berdasarkan Permendes  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020, Desa  Kedawung  dapat  mengalokasikan dana  desa  untuk  BLT-DD  maksimal  30% dari  jumlah  Dana  Desa  yang  ada.  Artinya Desa Kedawung  memiliki  batas maksimal alokasi
BLT-DD
sebesar Rp278.105.700,00.  Dari  data  yang  ada, Desa Kedawung mengalokasikan dana desa untuk BLT-DD sebesar Rp162.000.000,00 untuk 60 (enam puluh) Keluarga Penerima Manfaat.
Pada tahap pertama, Desa Kedawung mendistribusikan  BLT-DD  kepada  60 (enam puluh) Keluarga  Penerima Manfaat dengan  nominal  bantuan  Rp600.000,00 sebanyak  3  (tiga)  kali  untuk  tiap  KPM. Jumlah  total  BLT-DD  yang  disalurkan yaitu Rp108.000.000,00. Jumlah ini sesuai
dengan  perencanaan pendistribusian BLT- DD di Desa Kedawung.
Pada  tahap  kedua,  Desa  Kedawung seharusnya  mendistribusikan  BLT-DD dengan  nominal  Rp300.000,00  untuk  60 (enam puluh) KPM sebanyak 3 (tiga) kali. Jumlah  total  BLT-DD  yang  seharusnya didistribusikan  adalah  Rp54.000.000,00. Namun  pada  pelaksanaannya,  Desa Kedawung  hanya  menyalurkan  BLT-DD sejumlah Rp53.100.000,00. Terdapat selisih  Rp900.000,00  antara  jumlah seharusnya  dengan  jumlah  BLT-DD  yang telah  disalurkan.  Adanya  ketidaktepatan jumlah  penyaluran  BLT-DD  di  Desa Kedawung  dikarenakan  ada  1  (satu)
Keluarga Penerima Manfaat yang meninggal  dunia.  Sehingga  pada  tahap kedua  ini  Desa  Kedawung  hanya menyalurkan  BLT-DD  kepada  59  (lima puluh sembilan) KPM.

## Sasaran
Di Desa Kedawung, jumlah penerima BLT-DD  adalah  60  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM).  Ke  60  KPM  ini  dipilih melalui  mekanisme  pendataan  RT/RW. Kriteria  yang  ditargetkan  untuk  dipenuhi adalah (1) tidak menerima bantuan lain, (2) kehilangan  mata  pencaharian,  (3)  tidak terdata  ( exclusion  error ),  dan  (4) mempunyai  anggota  keluarga  yang  rentan sakit  kronis/menahun.  Daftar  calon
penerima BLT-DD dihimpun dari RT/RW kemudian dijadikan bahan untuk Musdessus  untuk  dilakukan  validasi, finalisasi dan penetapan. Selanjutnya daftar calon  penerima  manfaat  ini  di  seakan  ke Dinas KOMINFO untuk dilakukan pemeriksaan  kembali  hingga  mendapat daftar KPM final.
Jumlah penerima BLT-DD ini paling banyak  adalah  keluarga  penerima  dengan anggota  keluarga  yang  sedang  sakit kronis/menahun  yaitu  sejumlah  36  (tiga puluh enam) KPM. Ke 36 (tiga puluh enam) KPM  ini  memiliki  keterbatasan  fisik maupun mental karena sakit
kronis/menahun.  Untuk  warga  yang  tidak menerima bantuan lain, kemudian diberikan  BLT-DD  yaitu  9  (sembilan) KPM.  Setelah  di  periksa  oleh  pihak  desa dan Dinas KOMINFO, 9 (sembilan) KPM ini memang benar tidak menerima bantuan seperti  PKH,  BPNT  atau  Kartu  Prakerja. Selanjutnya,  ada  8  (delapan)  KPM  yang menerima  BLT-DD  karena  mengalami kehilangan  mata  pencaharian.  Hilangnya mata pencaharian dari 8 (delapan) KPM ini akibat dari adanya pandemi COVID-19.
Gambar 2 Data Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Di Desa Kedawung

## Sumber: Diolah penulis
Selanjutnya, ada 7 (tujuh) KPM yang menerima  BLT-DD  karena  tergolong keluarga  yang  tidak  terdata  ( exclusion error ).  KPM  yang  tidak  terdaftar  ini
maksudnya tidak terdata secara administratif  sebagai  keluarga  kurang mampu namun pada kenyataannya keluarga tersebut  berhak  menerima  bantuan.  Data Keluarga  Penerima  Manfaat  BLT-DD  Di Desa Kedawung dapat dilihat pada gambar 2.
Berdasarkan  data  yang  ada,  Desa Kedawung memedomani Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 mengenai ketepatan sasaran  penerima  BLT-DD.  Namun  pada praktiknya  ada  satu  kriteria  yang  tidak digunakan  sebagai  acuan  oleh  Desa Kedawung. Kriteria tersebut adalah kriteria pengecualian  untuk  keluarga  penerima bantuan  Program  Kartu  Prakerja,  seperti yang dituturkan narasumber.
“........ sebagai acuan pertama adalah yang  belum  menerima  bantuan  dari PKH/BPNT,  disetor  ke  kantor  desa sebagai  bahan  Musdes  Khusus Penentuan Penerima BLT-DD”.
Hal ini terjadi karena pihak desa tidak memiliki  data  para  penerima  bantuan  dari Program Kartu Prakerja. Untuk menghindari  adanya  penerimaan  bantuan ganda,  data  penerima  BLT-DD  telah  di periksa  kembali  oleh  Dinas  KOMINFO Kabupaten Blitar.
Kendala yang Dialami dalam Distribusi Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana Desa di Desa Kedawung
Selama proses pendistribusian Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa di  Desa  Kedawung,  pemerintah  desa menghadapi  beberapa  kendala.  Kendala yang  pertama  yaitu  proses  penentuan penerima manfaat BLT-DD yang membutuhkan waktu lama sehingga terjadi keterlambatan penyaluran BLT-DD. Hal ini disebabkan  oleh  panjangnya  proses  antar lapisan birokrasi untuk dapat menghasilkan data  final.  Namun  demikian,  proses  ini dilakukan untuk  memastikan bahwa KPM tidak sedang menerima bantuan lain. Hal ini sesuai dengan keterangan narasumber.
“........ dalam proses penetapan KPM Penerima  BLT  DD  melalui  proses yang cukup Panjang dengan penyetoran  data  melalui  DPMD untuk  dikroscek  di  KOMINFO sehingga tidak ada yang doble dalam menerima bantuan.”
Kendala  kedua  timbul  karena  pihak desa  tidak  memiliki  data  para  penduduk yang  menerima  bantuan  program  Kartu
Prakerja.  Pada  Lampiran  II  Permendes PDTT  Nomor  14  Tahun  2020  dijelaskan bahwa salah satu kriteria KPM adalah tidak sedang  menerima  bantuan  lain  seperti bantuan  program  Kartu  Prakerja.  Karena keterbatasan  ini  menjadikan  pemerintah desa  hanya  bergantung  pada  dinas KOMINFO. Namun pada praktiknya dinas KOMINFO  hanya  melakukan  verifikasi data  pada awal  program  BLT-DD. Akibat dari  keterbatasan  ini,  distribusi  BLT-DD terancam  tidak  tepat  sasaran  dan menimbulkan potensi ketidakadilan.
Kendala  ketiga  adalah  adanya beberapa warga yang layak menerima BLT- DD  namun  belum  memiliki  data kependudukan.  Padahal  salah  satu  syarat penerima  BLT-DD  ini  adalah  keharusan mencatat NIK (Nomor Induk
Kependudukan).  Para  warga  ini  tergolong dalam  penduduk  “Rentan  Administrasi Kependudukan”  karena  keteratasan  fisik maupun  mental.  Namun  Desa  Kedawung tetap  memberikan  BLT-DD  kepada beberapa warga tersebut. Sebagai gantinya, Desa Kedawung menulis  alamat penerima selengkap-lengkapnya  sebagai  bentuk dari pertanggungjawaban desa. Selain itu, pihak pemerintah  desa  juga  memberikan  Surat Keterangan  Domisili  sebagai  penunjang sesuai dengan keterangan narasumber.
“Dalam  hal  ini  dikarenakan  warga rata-rata  adalah  termasuk  penduduk
Rentan Adminduk (memiliki
keterbatasan dalam fisik dan mental) maka  Desa  memberikan  Surat Keterangan Domisili sebagai
penunjang .......”
Kendala  keempat  adalah  adanya beberapa  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM)  yang  memiliki  keterbatasan  fisik sehingga  KPM  tersebut  tidak  dapat  hadir langsung  ke  balai  desa  saat  pembagian BLT-DD.  Karena  adanya  keterbatasan tersebut,  perangkat  desa  harus  melakukan distribusi beberapa BLT-DD dari rumah ke rumah  ( door  to  door ).  Akibatnya, pemerintah Desa Kedawung harus memfasilitasi  penyaluran  BLT-DD  dari door to door setelah pelaksanaan distribusi di Balai Desa agar tidak terjadi penundaan penyaluran.  Distribusi door  to  door ini dilaksanakan bersama Babinsa dan
Babinkamtibmas  serta  Pendamping  Desa. Namun  demikian,  distribusi  ini  dilakukan semata-mata karena kepentingan kemanusiaan. Keterangan ini diungkapkan oleh narasumber.
“Mekanisme  kita  lakukan  bersama- sama dengan Babinsa dan
Babinkamtibmas  serta  Pendamping Desa  berkunjung  ke  setiap  rumah KPM  yang  memiliki  keterbatasan fisik maupun mental.“

## PEMBAHASAN
Distribusi  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung
Desa  Kedawung  menjadi  salah  satu desa yang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Penyaluran BLT- DD  di  Desa  Kedawung  pada  tahun  2020 berlangsung  selama  5  (lima)  bulan terhitung  mulai  bulan  Mei  hingga November.  BLT-DD  ini  didistribusikan sebanyak  6  (enam)  kali  dengan  distribusi dua  kali  pada  bulan  Juli.  Pada  tahap pertama  yang  disalurkan  pada  bulan  Mei dan  dua  kali  pada  bulan  Juli,  Desa Kedawung  mendistribusikan  BLT-DD sebesar Rp600.000,00 untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat. Distribusi pertama pada tanggal  20  Mei  2020  dilakukan  di  balai Desa Kedawung. Distribusi BLT-DD yang pertama  ini  dihadiri  oleh  Bupati  Blitar. Pada  distribusi  tahap  selanjutnya,  yaitu pada  bulan  September,  Oktober,  dan
November, Desa Kedawung mendistribusikan BLT-DD sebesar Rp300.000,00. Besaran distribusi ini sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020. Pemanfaatan dana desa dalam rangka melaksanakan program BLT-DD merupakan  hak  pemerintah  desa,  baik
dalam  menetapkan  sasaran  bantuan maupun mekanisme penyalurannya.
Namun  demikian,  hal  tersebut  tetap  harus berpedoman  pada  peraturan  yang  berlaku.
Dalam melakukan pendataan dan penentuan  Keluarga  Penerima  Manfaat,
Desa Kedawung menggunakan mekanisme pendataan RT/RW. Kepala Desa Kedawung menerbitkan SK (Surat
Keputusan) atas penunjukan tim pendataan BLT-DD.  Dalam  proses  pendataan, RT/RW  melakukan  pendataan  kepada warga. Sebelum diserahkan ke kantor desa, tiap dusun mengadakan musyawarah dusun dalam  rangka  validasi,  finalisasi,  dan penetapan tingkat dusun. Selanjutnya, hasil dari pendataan tersebut kemudian diserahkan  ke  kantor  desa.  Data  ini digunakan  sebagai  bahan  Musyawarah Desa  Khusus  (Musdessus)  Penentuan Penerima  BLT-DD.  Musdessus  Desa Kedawung  dilaksanakan  pada  tanggal  11 Mei 2020 dalam rangka validasi, finalisasi, dan  penetapan  data  keluarga  calon penerima  BLT-DD  tahun  anggaran  2020 Desa  Kedawung.  Musdessus  ini  telah melibatkan  ketua  RT,  RW,  BPD,  Karang Taruna, tokoh masyarakat, serta LAZIS NU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul  Ulama).  Dalam  musyawarah tersebut, perwakilan masyarakat dan pihak lain  diundang  untuk  membantu  proses verifikasi dan validasi data.
Pemerintah Desa Kedawung berusaha  keras  dalam  memberikan  yang terbaik  sesuai  prosedur  dan  mekanisme yang  telah  ditetapkan.  Hasil  dari musyawarah ini ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai data rujukan penyaluran BLT-
DD.  Setelah  ditandatangani  oleh  Kepala Desa, data penerima BLT-DD kemudian di setorkan  melalui  Dinas  pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk dilakukan pemeriksaan  kembali  ( cross  check )  oleh Dinas  KOMINFO  Kabupaten  Blitar. Pemeriksaan ini dilakukan guna menghindari adanya calon penerima BLT- DD  yang  sudah  menerima  bantuan  lain. Selanjutnya,  daftar  nama  penerima  BLT- DD disajikan pada papan informasi di Balai Desa Kedawung. Hal ini dilakukan sebagai bentuk  keterbukaan  dan  transparansi sehingga  seluruh  masyarakat  dapat  saling mengawasi  dan  tidak  menimbulkan kecurigaan  terhadap  Pemerintah  Desa Kedawung.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Dana  Desa  dilakukan  secara langsung  kepada  Keluarga  Penerima Manfaat  dan  dalam  bentuk  uang  tunai. Kasi/Kaur  selaku  Pelaksana  Kegiatan Anggaran  menyerahkan  BLT-DD  secara langsung  kepada  Keluarga  Penerima Manfaat. Penyerahan BLT-DD ini dilakukan  dengan  tetap  menerapkan protokol kesehatan. Para Keluarga
Penerima  Manfaat  (KPM)  BLT-DD diwajibkan  memakai  masker  dan  mencuci
tangan  ketika  datang  ke  lokasi  distribusi
BLT-DD. Selanjutnya dilakukan
pengecekan  suhu  dan  pemberian hand sanitizer .  Para  KPM  BLT-DD  diwajibkan
menjaga jarak. Setelah menerima BLT-DD, KPM  melakukan  tanda  tangan  pada  bukti tanda terima yang telah disediakan. Dalam hal  KPM  berhalangan  hadir  karena keterbatasan  fisik  atau  mental  atau  alasan lain  yang  dapat  dipertanggung-jawabkan, distribusi BLT-DD dilakukan oleh pemerintah Desa Kedawung dari rumah ke rumah ( door to door ).
Setelah  BLT-DD  didistribusikan kepada  KPM,  pihak  desa  menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) perlaksanaan  distribusi  BLT-DD.  LPJ dilakukan  dengan  penyetoran  Kartu Keluarga  dan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  dari  KPM.  Selanjutnya  KPM mengisi lembar Laporan Penerima BLT DD dengan  membubuhkan  tanda  tangan  atau cap  jempol.  Setelah  itu  KPM  difoto  saat menerima BLT-DD sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban.

## Ketepatan Distribusi  Bantuan Langsung
Tunai  (BLT)  Dana  Desa  di  Desa Kedawung
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah ketepatan  distribusi  Bantuan  Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk masyarakat terdampak  COVID-19  di  Desa  Kedawung Kecamatan  Nglegok  Kabupaten  Blitar. Pada  penelitian  ini,  digunakan  parameter dari  Makmur  (2011).  Indikator  yang digunakan ada tiga yaitu ketepatan waktu,
ketepatan  pengukuran  atau  jumlah,  serta ketepatan sasaran.

## Ketepatan Waktu
Indikator  pertama  untuk  menilai keefektivitasan  yaitu  ketepatan  waktu. Dalam  melaksanakan  kegiatan  atau program, maka sangat diperlukan perencanaan  dalam  menentukan  waktu. Waktu  yang  digunakan  dengan  tepat akan memengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program  untuk  mencapai  tujuan.  Untuk mengetahui ketepatan
waktu pendistribusian  BLT-DD,  terlebih  dahulu dipaparkan  mengenai  jadwal  distribusi BLT-DD sesuai  dengan  Permendes  PDTT Nomor  14  Tahun  2020.  Selanjutnya dibandingkan  dengan  penerapan  distribusi di Desa Kedawung.
Sesuai  dengan  Permendes  PDTT Nomor 14 Tahun 2020, distribusi BLT-DD dimulai pada bulan April hingga Desember. Tahap  pertama  dan  tahap  kedua  bersifat wajib  disalurkan  oleh  pemerintah  desa. Sementara untuk tahap ketiga bersifat tidak wajib.  BLT-DD  tahap  ketiga  dapat dilaksanakan dengan  catatan  senjang dana desa  tahun  anggaran  2020  masih mencukupi  untuk  dilakukan  distribusi BLT-DD.  Jika  dana  desa  tahun  anggaran 2020  sudah  tidak  tersedia  atau  tidak mencukupi, maka pemerintah desa
diperbolehkan  untuk  tidak  melakukan distribusi BLT-DD.
Dari  data  yang  ada,  terjadi keterlambatan penyaluran BLT-DD di Desa Kedawung. Periode penyaluran BLT-DD di Desa  Kedawung  belum  tepat  diberikan setiap  bulannya.  Pada  Permendes  PDTT Nomor  14  Tahun  2020,  BLT-DD didistribusikan  mulai  bulan  April  hingga September untuk tahap pertama dan kedua. Namun pada praktiknya, BLT-DD di Desa Kedawung  mulai  didistribusikan  pada bulan Mei hingga November. Hal tersebut disebabkan oleh keterlambatan pendistribusian BLT-DD di tahap pertama hingga  berimbas  pendistribusian  BLT-DD tahap kedua.
Namun  demikian,  keterlambatan  ini tidak  mengganggu  pelaksanaan  program lainnya  dan  tidak  berdampak  besar  bagi KPM.    Dapat  disimpulkan  bahwa keterlambatan  ini  tidak  memiliki  dampak yang  signifikan  bagi  pemerintah  desa maupun  masyarakat.  Perbandingan  bulan distribusi  BLT-DD  antara  Permendes PDTT  No.  14/2020  dengan  praktiknya  di Desa Kedawung dapat dilihat pada Tabel 2.

## Ketepatan Jumlah
Distribusi BLT-DD di Desa
Kedawung  pada  tahap  pertama  dapat dikatakan  sudah  tepat  jumlah.  Hal  ini dibuktikan  dengan  jumlah  alokasi  dan
jumlah salurnya sesuai yaitu
Rp108.000.000,00.
Tabel 2 Perbandingan bulan distribusi BLT-DD antara Permendes PDTT No. 14/2020 dengan Praktiknya di Desa Kedawung

## Sumber: Diolah penulis
Pada distribusi BLT-DD tahap kedua, terdapat  selisih  antara  jumlah  alokasi  dan jumlah BLT-DD yang berhasil didistribusikan  karena  terdapat  satu penerima  manfaat  yang  meninggal  dunia. Kondisi ini memang menyebabkan penyaluran BLT-DD ini tidak sesuai jumlah yang ditentukan. Namun karena kondisi ini tergolong  sebagai  keadaan  yang  di  luar kendali  pemerintah  desa,  maka  distribusi BLT-DD  di  Desa  Kedawung  dinilai  tetap efektif dari segi ketepatan jumlah.
Jumlah BLT-DD yang didistribusikan kepada KPM dianggap telah cukup membantu dan berdampak baik bagi perekonomian KPM.
Tabel 3 Data Distribusi BLT-DD di Desa Kedawung KETERANGAN TOTAL Total Dana Desa Rp927.019.000 Proporsi Dana Desa untuk BLT-DD 30% Batas Maksimal Alokasi BLT-DD Rp278.105.700 Total Anggaran BLT-DD Rp162.000.000 Total BLT-DD yang Berhasil Didistribusikan Rp161.100.000 Tahap I (Rp 600.000 x 60 KPM x 3 bulan) Rp108.000.000 Tahap II (Rp 300.000 x 59 KPM x 3 bulan) Rp53.100.000 Sisa Dana BLT- DD Rp900.000,00

## Sumber: Diolah penulis
Selain  itu, jumlah BLT-DD yang diterima masyarakat  juga  sudah  sesuai  dengan ketentuan yang ada (tanpa potongan), maka penyaluran  BLT-DD  di  Desa  Kedawung dari  tahap  pertama  hingga  tahap  kedua dapat dikatakan sudah tepat jumlah. Sesuai dengan teori Maun (2020), karena distribusi BLT-DD di Desa Kedawung telah berhasil mencapai  tujuan,  maka  dapat  dikatakan bahwa  distribusi  tersebut  telah  mencapai efektivitas.  Data  distribusi  BLT-DD  di Desa Kedawung dapat dilihat pada tabel 3.

## Ketepatan Sasaran
Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran  dalam  pendistribusian  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa, pemerintah  pusat  telah  mengeluarkan

## PERMENDES PDTT
NO. 14/2020 DISTRIBUSI BLT- DD DI DESA KEDAWUNG Tahap Bulan Tanggal Distribusi Tahap Pertama April 20 Mei 2020 Mei 8 Juli 2020 Juni 29 Juli 2020 Tahap Kedua Juli 30 September 2020 Agustus 21 Oktober 2020 September 11 November 2020 Tahap Ketiga Oktober Tidak mendistribusikan BLT-DD karena Dana Desa T.A 2020 tidak tersedia
November Desember
Sifat BLT-DD tiap tahap: Tahap pertama dan kedua bersifat wajib. Tahap ketiga dapat dilaksanakan sepanjang Dana Desa T.A 2020 masih tersedia
pedoman  mengenai  mekanisme  pemilihan hingga karakter dari calon penerima BLT- DD.  Pedoman  tersebut  tertuang  pada Lampiran  II  Permendes  PDTT  Nomor  14 Tahun  2020.  Dalam  peraturan  tersebut, sasaran  dari  program  BLT-DD  antara  lain keluarga  miskin  non  penerima  bantuan Program  Keluarga  Harapan  (PKH), Bantuan  Pangan  Non Tunai  (BPNT),  atau Program  Kartu  Prakerja;  kehilangan  mata pencaharian;  belum  terdata  (exclusion error);  dan  mempunyai  anggota  keluarga yang sedang sakit kronis/menahun.
Warga desa yang menerima bantuan sosial  dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota tidak masuk kriteria calon penerima  BLT-DD.  Desa  berkepentingan untuk  memenuhi  kriteria  tersebut  agar pendistribusian  BLT-DD  tidak  tumpang- tindih dan tidak terjadi kecemburuan sosial antar  warga.  Desa  diharapkan  berhati-hati dalam memastikan ketepatan sasaran BLT- DD. Berbagai tantangan harus diatasi desa dalam  proses  pendataan  calon  penerima BLT-DD.
Desa  Kedawung  telah  memedomani Permendes  PDTT  Nomor  14  Tahun  2020 dalam hal ketepatan sasaran penerima BLT- DD.  Namun  Desa  Kedawung  tidak melakukan  pengecualian  penerima  BLT- DD yang telah menerima bantuan Program Kartu  Prakerja.  Untuk  mengantisipasi
terjadinya  BLT-DD  yang  tidak  tepat sasaran,  data  calon  penerima  BLT-DD diperiksa  kembali  oleh  Dinas  KOMINFO Kabupaten Blitar. Namun, pemeriksaan ini tidak dilakukan berkala sehingga masih ada peluang  terjadinya  tidak  tepat  sasaran. Sesuai  dengan  teori  dari  Siswanti  (2008), adanya permasalahan ini dapat menimbulkan  adanya  ancaman  krisis kepercayaan terhadap kinerja BLT.
Kendala yang Dialami dalam Distribusi Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana Desa di Desa Kedawung
Kendala  adanya  keharusan  mencatat NIK  penerima  BLT-DD  menimbulkan potensi  beberapa  warga  yang  layak menerima  BLT-DD  tidak  mendapat bantuan.  Kendala  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian  sebelumnya  dari  Kurniawan (2020) yang mengatakan bahwa ketentuan yang  terlalu  kaku.  Pada  mulanya,  pihak Desa Kedawung mengkhawatirkan terjadinya  penyaluran  yang  tidak  tepat sasaran  karena  urusan  data  kependudukan ini.  Namun,  setelah  Kemendes  PDTT mengeluarkan  Surat  Dirjen  PPMD  No. 12/PRI.00/IV/2020, Desa Kedawung dapat memberikan BLT-DD pada keluarga yang berhak  namun  tidak  memiliki  data kependudukan. Surat tersebut memberikan fleksibilitas kepada desa untuk
menyalurkan  BLT-DD  kepada  keluarga
layak  menerima  BLT-DD  walaupun  tidak memiliki data kependudukan.
Berdasarkan  data  yang  ada,  analisis atas  kendala  yang  dialami  dalam  proses distribusi  BLT-DD  di  Desa  Kedawung disajikan dengan alat bantu pohon masalah. Adapun analisis masalah dengan menggunakan  pohon  masalah  dapat dijelaskan melalui gambar 5.
Gambar 5 Analisis Pohon Masalah Dalam Proses Distribusi BLT-DD di Desa Kedawung

## Sumber: Data Primer Diolah
Pohon  masalah  digunakan  untuk memetakan  permasalahan  yang  timbul dalam  proses  distribusi  BLT-DD  di  Desa Kedawung.  Pohon  masalah  ini  memuat masalah  utama,  penyebab,  dan  efek  yang ditimbulkan.
Masalah  utama  dari  distribusi  BLT- DD  ini  adalah  ketentuan  mengenai
distribusi  BLT-DD  yang  tidak  luwes  dan diluncurkan  dalam  waktu  yang  mendesak. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  keadaan pandemi  COVID-19  ini  memang  sangat mendesak  sehingga  pemerintah  tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan pedoman  pelaksanaan  distribusi  dengan cukup  matang.  Karena  itulah  banyak kriteria-kriteria  dan  mekanisme  distribusi BLT-DD yang memberatkan dan membingungkan pihak desa.
Ada  empat  penyebab  timbulnya masalah dalam distribusi BLT-DD di desa Kedawung.  Pertama,  masalah  timbul karena  verifikasi  data  calon  KPM  sangat lambat  karena  melalui  proses  yang  cukup panjang.  Kedua,  masalah  timbul  karena banyak warga desa yang rentan Administrasi  Kependudukan  sementara salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi adalah mencantumkan NIK. Masalah ketiga adalah desa tidak memiliki data warga yang mendapat bantuan program Kartu Prakerja sehingga  desa  tidak  dapat  memenuhi kriteria KPM non Kartu Prakerja. Masalah terakhir  adalah  keterbatasan  fisik  dan mental  KPM  menyebabkan  pihak  desa perlu  datang  langsung  ke  rumah  KPM dalam pendistribusian BLT-DD.
Dari  empat  masalah  yang  ada menimbulkan lima efek terhadap pendistribusian BLT-DD di Desa Kedawung. Efek tersebut meliputi
distribusi BLT-DD yang tidak tepat waktu, tidak  tepat  sasaran,  menimbulkan  potensi ketidakadilan,  desa  perlu  menyiapkan  SK Domisili, serta penyesuaian data memakan banyak waktu. Jika hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan  akan  menimbulkan  rasa tidak  percaya  masyarakat  desa  kepada pemerintah.

## KESIMPULAN
Proses  distribusi  Bantuan  Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020. Mekanisme  distribusi  ini  dimulai  dari proses  pendataan,  distribusi  BLT-DD,
hingga penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban  (LPJ).  Semua  proses dilakukan  dengan  berpedoman  pada peraturan  yang  ada  dan  dengan  beberapa penyesuaian  seperti  distribusi  distribusi dari  rumah  ke  rumah  ( door  to  door )  bagi KPM yang berhalangan hadir langsung.
Ketepatan distribusi
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung  ditinjau  dari  sisi  ketepatan waktu,  jumlah  dan  sasaran.  Dari  sisi ketepatan waktu, dapat disimpulkan bahwa distribusi  BLT-DD  di  Desa  Kedawung mengalami  keterlambatan  pada  tahap pertama  yang  berimbas  pada  distribusi
tahap  kedua.  Jadwal  distribusi  sesuai Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020 adalah  bulan  April  hingga  September, namun  BLT-DD  di  Desa  Kedawung  baru mulai  didistribusikan  pada  bulan  Mei hingga  November.  Dari  sisi  ketepatan jumlah, dapat disimpulkan bahwa distribusi BLT-DD di Desa Kedawung tepat jumlah. Jumlah  BLT-DD  yang  dianggarkan  sudah sesuai  dengan  peraturan  yang  ada. Meskipun  ada  sisa  BLT-DD  yang  tidak tersalurkan,  namun  hal  tersebut  terjadi karena  ada  satu  KPM  yang  meninggal dunia.  Sedangkan  dari  sisi  ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kedawung sudah berusaha  keras  untuk  memenuhi  kriteria dan  prosedur  yang  ada.  Namun,  karena adanya  keterbatasan  data  mengenai  warga yang  menerima  bantuan  program  Kartu Prakerja,  maka  masih  ada  peluang  terjadi tidak  tepat  sasaran.  Namun,  meskipun pemerintah desa telah menyerahkan data ke dinas  KOMINFO,  proses  pemeriksaan tidak dilakukan berkala sehingga dikhawatirkan menimbulkan adanya ancaman krisis kepercayaan masyarakat.
Dalam  proses  distribusi  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kedawung,  pemerintah  desa  mengalami beberapa  kendala.  Masalah  utama  dari
kendala  ini  adalah  ketentuan  yang  tidak luwes  dan  diluncurkan  dalam  waktu  yang mendesak  karena  pandemi  COVID-19. Kendala  pertama  adalah  proses  penentuan penerima  manfaat  yang  membutuhkan waktu  lama.  Karena  penyesuaian  data memakan  banyak  waktu,  maka  distribusi BLT-DD  menjadi  tidak  tepat  waktu. Kendala kedua adalah kriteria KPM berupa warga non Kartu Prakerja yang tidak dapat dipenuhi  oleh  pemerintah  desa  karena keterbatasan  data  meskipun  sudah  di crosscheck oleh dinas KOMINFO. Adanya kendala  ini  berpotensi  terjadi  distribusi BLT-DD  tidak  tepat  sasaran  .  Kendala ketiga  adalah  ketentuan  wajib  mencatat NIK sementara beberapa warga yang layak menerima  BLT-DD  belum  memiliki  data kependudukan.  Adanya  kendala  ini mengharuskan  pemerintah  desa  untuk menyiapkan  SK  domisili  dan  juga berpotensi terjadi distribusi BLT-DD tidak tepat  sasaran.  Kendala  keempat  adalah keterbatasan  fisik  dan  mental  beberapa KPM  sehingga  pemerintah  desa  perlu melakukan distribusi BLT-DD dari rumah ke rumah.
Dari  hasil  penelitian  ini,  pemerintah pusat perlu menetapkan langkah yang tepat jika  harus  meluncurkan  ketentuan  dalam waktu yang mendesak. Dengan kebutuhan yang  mendesak  dan  cepat  seperti  saat  ini, sangat  diperlukan  mekanisme  BLT-DD
yang sederhana dengan menguatkan peran kecamatan sebagai pembina dan supervisor. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan  tinjauan  ketepatan  BLT-DD dengan menambahkan data hasil wawancara  dari  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM)  BLT-DD  agar  penelitian lebih komprehensif.

## REFERENSI
Afzal, A., Mirza, N., & Arshad, F. (2019). Conditional  vs  unconditional  cash transfers:  a  study  of  poverty demographics  in  Pakistan. Economic Research-Ekonomska  Istrazivanja ,
32 (1), 3360–3377. https://doi.org/10.1080/1331677X.20 19.1661006
Baird, S.,  Ferreira,  F.  H.  G., Özler,  B.,  & Woolcock,  M.  (2014).  Conditional, unconditional  and  everything  in between:  a  systematic  review  of  the effects of cash transfer programmes on schooling  outcomes. Journal  of Development  Effectiveness , 6 (1),  1– 43. https://doi.org/10.1080/19439342.201
4.890362
Duffy,  Gace  L.,  Scott  A.  Laman,  Pradip Mehta,  Goving  Ramu,  Natalia Scriabina,  &  Keith  Wagoner.  2012. Beyond  The  Basics:  Seven  New Quality  Tools    Help  Innovate, Communicate, and Plan .
Gaarder,  M.  (2012).  Conditional  Versus Unconditional  Cash:  A  Commentary. Journal of Development Effectiveness ,
4 (1), 130–133. https://doi.org/10.1080/19439342.201 2.658635
Hastuti,  Usman,  S.,  Sulaksono,  B.,
Mawardi,  S.,  &  Syukri,  M.  (2013). Pemantauan Cepat Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat  (  BLSM  )  2013 (Issue September). Lembaga Penelitian SMERU.
http://www.smeru.or.id/id/content/pe mantauan-cepat-pelaksanaan- bantuan-langsung-sementara- masyarakat-blsm-2013
Haushofer,  J.,  &  Shapiro,  J.  (2016).  The Short-Term  Impact  of  Unconditional Cash  Transfers  to  The  Poor: Experimental  Rvidence  From  Kenya.
The Quarterly Journal of Economics ,
131 (4), 1973–2042. https://doi.org/10.1093/qje/qjw025.A dvance
Hirawan,  F.  B.  (2020).  Optimizing  the Distribution  of  the  Social  Assistance Program  during  the  COVID-19 Pandemic. Centre  for  Strategic  and International Studies , June , 1–7.
Iqbal,  H.  (2016). Implementasi  Kebijakan Program  Bantuan  Langsung  Tunai Tahun  2016  di  Kabupaten  Kudus [Universitas  Diponegoro  Semarang]. http://eprints.undip.ac.id/17533/
Khoiriyah, F., Oktavia, L., Zakiyah, N., &
Ilman, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan  Bantuan  Sosial  Dari
Pemerintah  Terhadap  Masyarakat Terdampak  COVID-19  Di  Desa Gendongarum  Kecamatan  Kanor Kabupaten Bojonegoro. Spirit Publik ,
15 , 97–110. Kurniawan, A. (2020). Bantuan Langsung Tunai-Dana  Desa  untuk  Menangani Dampak Pandemi  COVID-19: Cerita  dari Desa (Issue  4).  Lembaga  Penelitian SMERU.
Makmur,  H.  (2011). Efektivitas  kebijakan kelembagaan  pengawasan .  Refika
Aditama.
Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  Bagi Masyarakat  Miskin  Terkena  Dampak COVID-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal
Politico , 9 (2), 1–16.
Rahmansyah,  W.,  Qadri,  A.  R.,  Anggia
Sakti, R. R., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan  Penyaluran  Bantuan  Sosial Untuk Penanganan COVID-19 Di Indonesia. Jurnal  Pajak  Dan  Keuangan
Negara , 2 , 90–102.
Siswanti, W. (2008). Dinamika Implementasi  Kebijakan  Bantuan
Langsung  Tunai  Studi  Kasus  di
Kabupaten Kebumen (pp. 99–110). Sophan, M. K., & Putro, S. S. (2018). Uji Akurasi Penerimaan Bantuan Langsung  Tunai  (Blt)  Terhadap Masyarakat Nelayan Pesisir Pengaruh Kenaikan  Harga  Bbm  Dengan Menggunakan Metode Ahp (Analytical Hierarchy Process). Jurnal
Ilmiah Edutic , 4 (2), 12–22.
World  Bank.  (2015). The  State  of  Social Safety Nets 2015 . The World Bank.