## ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

## (PPK-BLUD) PADA RSU CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

## Cut Muftia Keumala
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe Cut.muftia@stie-lhokseumawe.ac.id

## Maryana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe maryana@stie-lhokseumawe.ac.id

## Dasmi Husin
Politeknik Negeri Lhokseumawe dasmihusin@pnl.ac.id

## M. Lutfi Al Fahmi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe m.lutfi@stie-lhokseumawe.ac.id

## Shalawati
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe shalawaty@stie-lhokseumawe.ac.id

## Shasqia Ulfa Tamara
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe shasqiaulfa@gmail.com

## Intan Zahara
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe intanz@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  purpose  to  analyze  the  financial  performance  of  the  Cut  Meutia  General Hospital  in  North  Aceh  District  before  and  after  the  implementation  of  the  Regional Public  Service  Board  Financial  Management  Pattern  (PPK-BLUD)  period  of  2012- 2019. The financial ratios used are profitability, liquidity, solvency and activity ratios. This study uses secondary data in the form of quantitative data, namely financial report data. Data analysis to test each variable using the normality test and paired sample t- test. The results showed that there were differences before and after PPK-BLUD in the ratios  of  profitability,  liquidity  and  activity  while  the  solvency  ratios  showed  no statistically significant differences.
Keywords: PPK-BLUD, Profitability Ratios, Liquidity Ratios, Solvency Ratios, Activity Ratios, General Hospital

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  kinerja  keuangan  pada  RSU  Cut  Meutia Kabupaten Aceh Utara sebelum dan setelah penerapan Pola  Pengelolaan Keuangan Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD)  yaitu  periode  2012-2019.  Rasio keuangan  yang  digunakan    adalah  rasio  profitabiltas,  likuiditas,  solvabilitas  dan aktivitas.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  berbentuk  kuantitatif data,  yaitu  data  laporan  keuangan.  Analisis  data  untuk  menguji  setiap  variabel menggunakan  uji  normalitas  dan uji  paired  sample  t-test .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  sebelum  dan  setelah  PPK-  BLUD  pada rasio  profitabilitas,  likuiditas  dan  aktivitas  sedangkan  rasio  solvabilitas  secara statistik tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.
Kata  Kunci : PPK-BLUD,  Rasio  Profitabilitas,  Rasio  Likuiditas,  Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Rumah Sakit Umum

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia,  sesuai  yang  diamanatkan dalam  UUD  1945  bahwa  setiap  orang  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menegaskan bahwa salah satu  pelayanan  kesehatan  yang  harus  diperhatikan    adalah  rumah      sakit  dan penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  umum    adalah  tanggung  jawab  negara. Menindaklanjuti  pentingnya  pelayanan  kesehatan  maka   dalam  Undang-undang Nomor  23  tahun  2014  dijelaskan  bahwa  otomoni  daerah  dibutuhkan  untuk melakukan  percepatan  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Pasal  68-69 Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara membuka koridor  baru  bgi  penerapan  basis  kinerja  dilingkungan  pemerintah  menegaskan instansi pemerintah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan  menonjolkan  produktivitas,  efisiensi  dak  efektivitas.    Instansi  yang menggunakan pola pengelolaan seperti ini disebut Badan Layanan Umum (BLU) sebagai  bentuk  dari  implementasi  manajemen  keuangan  berbasis  kinerja. Selanjutnya,  sebagai  salah  satu  lembaga  non  profit,  rumah  sering  memiliki
permasalahan,  dimana  disatu  sisi  harus  berhadapan dengan biaya operasional yang terus meningkat akibat kemajuan dan perkembangan teknologi serta inflasi, dan  dipihak  lain  harus  menghadapi  masalah  masyarakat  yang  tergolong  tidak mampu dalam membayar jasa pelayanan kesehatan (Indiany et al., 2017). Regulasi Penerapan PPK-BLUD di Aceh Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan PPK-BLUD pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kab. Aceh Utara dengan menimbang bahwa RSUCM Kab. Aceh Utara telah  ditetapkan  sebagai  salah  satu    rumah  sakit  yang  menerapkan    PPK-BLUD. Sebagaimana  dimaksud dalam keputusan Bupati Aceh Utara nomor 061/368/2015 yang telah memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 4, pasal 9 dan pasal 11 Peraturan menteri dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah.  Peraturan  nomor  30  tahun  2015 terjadinya  perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Aceh  Utara  nomor  23  tahun  2015 tentang  pedoman  PPK-BLUD  pada  RSCM  Kabupaten  Aceh  Utara.  Fenomena permasalahan  yang  terjadi  di  RSU  Cut  Meutia  sebelum  penerapan  BLUD  tahun 2012-2015,  operasionalnya  diatur  oleh  mekanisme  dan  aturan-aturan  pemerintah daerah. Pendapatan jasa layanan yang diperoleh  tidak dapat dimanfaatkan langsung untuk operasional rumah sakit namun harus disetor ke Kas. Pola PPK-BLUD pada rumah sakit, sangat penting implementasinga untuk sistem akuntansi dan keuangan organisasi,  salah  satunya  dalam  proses  penganggaran.  Rumah  sakit  yang menggunakan  Pola  PPK-BLUD  harus  mengedepankan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas  publik.  Adanya  fleksibilitas  dalam  PPK-BLUD  pada  Rumah  Sakit Umum  Daerah  (RSUD)  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja  pelaayanan  dan keuangan  sehingga  mampu  memberikan  pelaayanan  kesehatan  yang  optimal  dan dapat bersaing dengan kompetitornya (Candrasari et al., 2018). Selanjutnya, kinerja keuangan merupakan salah satu elemen yang dapat memberikan gambaran tentang prospek  organisasi  ke  depannya  (Afonso  &  Tovar  Jalles,  2017).  Pada  organisasi sektor  publik,  kinerja  keuangan  merupakan  representatif  dari  kemampuan organisasi dalam melakukan operasional kegiatan demi kepentingan publik  (Ferry &  Ahrens,  2017).  Selain  itu,  kinerja  keuangan  menjadi  hal  yang  penting dikarenakan bagusnya kinerja keuangan sektor publik membuat organisasi tersebut mampu memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat umum (Moullin, 2017).
Dengan  demikian,  organisasi  publik  perlu  memperhatikan     tingkat  kinerja keuangannya.  RSU  Cut  Meutia  merupakan  rumah  sakit  daerah  yang  berada  di bawah Pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Utara  yang  berlokasikan  di  Jalan  Banda Aceh-Medan  Km  6,  Buket  Rata  Lhokseumawe–Aceh.  RSU  Cut  Meutia  dalam perkembangannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/2166/11, Tanggal 22 Agustus 2011 telah ditetapkan menjadi Rumah  Sakit  Umum  Kelas  B  dan  oleh  Komisi  Akreditasi  Rumah  Sakit  dalam pengakuannya No. KARS-SERT/832/VI/2012, Tanggal 29 Juni 2012 menetapkan Rumah Sakit Umum Cut Meutia telah memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang meliputi Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan dan Rekam Medis kemudian pada  tanggal 22 Mei 2015  Bupati  Aceh  Utara  telah  menetapkan  status  Pola  Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD)  RSU  Cut  Meutia  Kabupaten  Aceh Utara, namun implementasi berjalan pada bulan Juli 2016. Atas penerapan PPK- BLUD  tersebut  RSU  Cut  Meutia  memiliki  tanggung  jawab  bukan  hanya  pada pelayanan kesehatan namun juga dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat sebagai  pengguna  jasa  layanan  kesehatan  dan  kepada  pemerintah  daerah  selaku stakeholder . Pada Laporan Keuangan RSU Cut Meutia sebelum penerapan PPK- BLUD  tahun  2012-2015  terdapat  Defisit  anggaran.  Hal  ini  disebabkan  karena belanja operasional rumah sakit untuk kebutuhan pelayanan pasien lebih besar dari pada  pendapatan  yang  dihasilkan,  sedangkan  pada  Laporan  Keuangan  RSU  Cut Meutia setelah penerapan PPK-BLUD tahun 2016-2019 menunjukkan Surplus. Hal ini  disebabkan  adanya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelayanan  rumah  sakit sehingga kunjungan  pasien  meningkat  dan  pendapatan  rumah  sakit  juga  terjadi kenaikan  signifikan  setelah  penerapan  PPK-BLUD  hanya  di  tahun  2016  masih terlihat defisit  karena implementasi  PPK-BLUD  RSU  Cut  Meutia  berjalan  mulai bulan Juli tahun 2016. Selain kinerja keuangan, suatu organisasi publik juga harus memperhatikan kinerja pelayanannya. Kinerja pelayanan merupakan suatu bentuk yang dapat menggambarkan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang  baik  kepada  masyarakat  (Osborne,  2018).    Pelayanan  yang  baik  ditandai dengan  adanya  kepuasan  dari  masyarakat,  sehingga  menciptakan  suatu  bentuk hubungan yang harmonis antara masyarakat dan organisasi  (Yoon & You, 2019).
Berdasarkan Public Service Theory, pelayanan publik harus berorientasikan kepada kepuasan  dan  harus  berprinsip  pada  kepentingan  masyarakat    (Ertas,  2016).  Ini mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan juga menjadi aspek yang penting bagi organisasi publik, termaksud rumah sakit.  Rentabilitas  merupakan  salah  satu  rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan laba selama periode  tertentu  (Kasmir,  2015).  Rentabilitas  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan perbandingan  surplus/defisit  dibagi  dengan  total  aset  rumah  sakit  (Chrishartoyo, Khairana et al., 2017). Penerapan PPK-BLUD yang mengedepankan prinsip efisiensi dan  efektivitas  membuat  biaya-biaya  operasional   menurun  sehingga  menghasilkan surplus  anggaran.  Studi  sebelumnya  juga  telah  membuktikan  bahwa  terdapat perbedaaan rentabilitas sebelum dan setelah penerapan PPK-BLUD pada rumah sakit (Chrishartoyo,  Khairana  et  al.,  2017).  Akan  tetapi,  masih  terdapat   beberapa  studi lainnya yang membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan rentabilitas         sebelum  dan setelah penerapan PPK-BLUD pada rumah sakit (Suryaningsih, 2017). Selanjutnya, rasio  likuditas  juga  merupakan  suatu  rasio  kinerja  keuangan  yang      penting.  Rasio likuiditas  sering  juga  disebut  sebagai  rasio  modal  kerja,  merupakan  rasio  yang merefleksikan  seberapa  likuid  suatu  organisasi  (Kasmir,  2015) . Rasio  ini   dapat diproksi  dengan Current  Ratio yaitu  perbandingan  aset  lancar  dengan     kewajiban lancar (Chrishartoyo, Khairana et al., 2017).   Penerapan PPK-BLUD yang mengedepankan  efektivitas pelayanan membuat tingkat likuiditas organisasi menjadi lebih  baik.    Studi  sebelumnya  telah  membuktikan  terdapat  perbedaan    likuiditas sebelum dan setelah penerapan PPK-BLUD  (Chrishartoyo,  Khairana  et  al.,  2017). Akan tetapi,  beberapa  studi  lainnya  menemukan  bahwa  likuiditas  tidak  memiliki perbedaan    signifikan  sebelum  dan  sesudah    penerapan    PPK-BLUD  (Indiany  et  al., 2017). Adapun rasio kinerja keuangan selanjutnya  adalah rasio solvabilitas, yaitu rasio  yang  d i g u n a k a n   u n t u k   m e l i h a t   k e m a m p u a n   aktiva dalam membiayai hutang (Kasmir, 2015). Solvabilitas diproksikan  dengan perbandingan total kewajiban  dan  total  aset  (Chrishartoyo,  Khairana  et  al.,  2017).  Rasio  solvabilitas merupakan  suatu  rasio  yang  dijadikan patokan  bagi  pemerintah  daerah  dalam membuat  keputusan  pendanaan  dan  digunakan  juga  oleh  kreditur  dalam  mengukur kemampuan  pemerintah  dalam  melunasi  hutangnya  (Fathiyah  &  Masnun,  2017). Beberapa  studi  membuktikan  bahwa  terdapat  perbedaan solvabilitas  sebelum  dan
sesudah penerapan PPK-BLUD (Chrishartoyo, Khairana et al., 2017). Akan tetapi, beberapa  studi  lainnya  membuktikan  bahwa  tidak  terdapat perbedaan solvabilitas (Indiany et al., 2017). Selanjutnya, rasio aktivitas dapat diartikan sebagai rasio yang merefleksikan    aktivitas  organisasi  dalam  menggunakan  aset  yang  dimilikinya (Kasmir,  2015).  Rasio       aktivitas  dapat  dilihat  dengan  nilai Total  Asset  Turn  Over yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan penjualan dari aset yang  dimilikinya  (Chrishartoyo,  Khairana  et  al.,  2017).  Penerapan  BLUD  pada organisasi publik  berorientasikan  pada  pelayanan  yang  baik,  sehingga  membuat perputaran  aset terus  meningkat  dalam  operasional  pelayanan.  Beberapa  studi sebelumnya telah membuktikan bahwa terdapat ketidaksamaan antara rasio aktivitas sebelum      dengan sesudah penerapan PPK-BLUD (Chrishartoyo, Khairana et al., 2017). Akan tetapi, masih terdapat studi lainnya yang membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai rasio aktivitas sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD (Suryaningsih, 2017).

## TELAAH LITERATUR
Berdasarkan  PP.No  71  Tahun,  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan ppengawasan  sistem keuangan daerah. Menurut Keuangan  daerah  dapat  juga  diartikan  sebagai  semua  hak  dan  kewajiban  dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk  segala  bentuk  kekayaan  daerah  yang  berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban daerah dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2016). Menurut (Fitra et al., 2020) keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam melakukan  suatu  kegiatan  mengawasi,  mengelola,  merencanakan,  mengendalikan serta  mengevaluasi  kegiatan  keuangan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi daerah.  (Fajri,  2017)  mengatakan  bahwa  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban dalam pengelolaan potensi  daerah sepanjang belum dimilki oleh daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Kinerja keuangan diartikan sebagai suatu deskripsi dari kondisi keuangan organisasi dala satu periode tertentu, yang menyangkut tentang penghimpunan dan penyaluranan
dana  (Indiany  et  al.,  2017).  Kinerja  keuangan  dapat  menjadi  acuan  bagi  pihak manajerial  dalam  mengambil  keputusan  manajerial  (Hamid,  2018).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  mengetahui  dan  menganalisis  kinerja  merupakan  hal  yang penting, karena menurut (Hasthoro & Sunardi, 2016), analisis kinerja keuangan pada pemerintahan pada  dasarnya  dilakukan  untuk  menilai  posisi  keuangan  daerah  dan digunakan dalam pengambilan keputusan guna merealisasikan potensi-potensi yang mungkin bisa  berlanjut  di  periode  berikutnya.    Menurut  KEPMENKES  Nomor 1164/MENKES.SK/X/2007  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Anggaran Bisnis  dan  Anggaran  Rumah  Sakit  Badan  Layanan  Umum,  kinerja  keuangan merupakan salah satu dimensi  pengukuran dari mekanisme pengukuran kinerja BLU dan BLUD.

## Rasio Rentabilitas
Rasio rentabilitas disebut juga dengan rasio profitabilitas (Kasmir, 2015). Kinerja Rentabilitas  keuangan  rumah  sakit  dapat  dilihat  dari perbandingan tingkat kemampuan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD) dengan  aktiva  atau  modal dalam menghasilkan surplus atas pelayanan yang diberikan. Return on Asset (ROA) merupakan  surplus/defisit rumah  sakit  di  tahun          berjalan  berbanding  dengan total aset yang ada di rumah sakit (Indiany et al., 2017). Perhitungan Rasio Rentabilitas dapat dihitung sebagai berikut :

## 𝑅𝑂𝐴 = 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠/𝐷𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

## Rasio Likuiditas
Kasmir  (2015)  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  rasio  likuiditas  adalah rasioa  yang  menunjukkan  kemampuan  organisasi  untuk  memenuhi  jatuh  tempo. Rasio Likuiditas dapat diproksi dengan Current Ratio (CR) merupakan perbandingan aset lancar rumah sakit dengan utang  jangka pendek rumah sakit  di tahun berjalan (Chrishartoyo, Khairana et al., 2017). Rasio Likuiditas dapat diukur sebagai berikut
:

## 𝐶𝑅 = 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝑄𝑅 = 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

## Rasio Solvabilitas
Rasio  ini  dikenal  juga  dengan  rasio leverage, yang berguna  untuk  mengetahui penggunaan  aktiva  dalam  membayar  kewajiban  organisasi.    Solvabilitas  atau leverage merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  aset dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh aktiva yang diinvestasikan (Kasmir, 2015).  Rasio Solvabilitas dapat diukur dengan Debt to Asset  Ratio (DAR)  merupakan  perbandingan    total  utang  di  tahun  berjalan  dengan total aset yang ada di rumah sakit (Indiany et al., 2017) sebagai berikut :

## 𝐷𝐴𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

## Rasio Aktivitas
Rasio  aktivitas  merupakan  salah  satu  rasio  kinerja  keuangan  yang  mengukur keefektivan penggunaan sumber daya yang ada  (Wardiyah, 2018).  Salah satu proksi untuk  mengukur rasio solvabiltas adalah Total  Asset Turn  Over (TATO)  (Kasmir, 2015). Total Asset Turn Over (TATO) merupakan    perbandingan seluruh pendapatan rumah sakit di tahun berjalan dengan total aset yang ada di rumah sakit (Indiany et al., 2017). Rasio solvabilitas dapat dihitung sebagai berikut :

## 𝑇𝐴𝑇𝑂 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  mendefinisikan  Badan  Layanan  Umum (BLU) sebagai instansi yang berada dibawah lingkup pemerintahan yang berfungsi demi melayani masyarakat umum berupa penyediaan barang atau jasa yang didaasari pada  prinsip  efisiensi  dan  produktivitas.  Selanjutnya  dalam  pasal  1  ayat  1 Permendagri  Nomor  79  Tahun  2018,  BLUD  diartikan  sebagai  suatu  sistem  yang
diterapkan  oleh  unit  pelaksana  teknis  dinas/badan  daerah  dalam  melakukan pemberian  layanan  kepada  masyarakat  yang  memiliki  fleksibilitas  dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.  Fleksibilitas  yang  dimaksud  disini  ialah  keleluasaan  dalam pengelolaan keuangan  dengan  penerapan  praktek  bisnis  yang  sehat  dalam  meningkatkan pelayanan  dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan kehidupan bangsa (Permendagri 79 tahun 2018 pasal 1 ayat 2).  Menurut PP No 23 Tahun 2005 Badan layanan Umum dibentuk dengan tujuan   untuk mengoptimalkan sistem pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajuka kesejahteraan umum dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan  memberikan  fleksibiitas  dalam pengelolaan  keuangan  berdasarkan  prinsip  ekonomi  dan  produktivitas  dalam penerapan praktek bisnis yang sehat. Selain itu, PPK-BLUD memiliki tujuan dalam peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  sebagai  wujud penyelenggaraan tugas pemerintah  demi memajukan  kesejahteraan  umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Winarso, 2018).

## METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi dan Tempat
Penelitian  ini  dilakukan  pada  RSU  Cut  Meutia  Kabupaten  Aceh  Utara,  yang beralamatkan  Jalan  Banda  Aceh–Medan  Km  6,  Buket  Rata,  Kecamatan  Blang Mangat, Kota Lhokseumawe

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini    ialah  Laporan  Keuangan  Audit  RSU  Cut  Meutia periode 2012-2019.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk Kuantitatif  data,  yaitu  data-data  laporan  keuangan  RSU  Cut  Meutia  Kabupaten Aceh Utara selama 2012-2019

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang  ada  atau  catatan-catatan  yang  tersimpan.  Dokumen  yang  dimaksud  adalah data Laporan  Keuangan  RSU  Cut Meutia  Kabupaten  Aceh  Utara    tahun 2012-2015 (sebelum PPK-BLUD) dan 2016-2019 (setelah PPK-BLUD.

## Metode Analisis Data
Metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  perbandingan  setiap  variabel digunakan  uji normalitas dan uji paired sample t-test dengan menggunakan SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  melihat  apakah  data  yang  dianalisis  terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Uji normalitas dilakukan dengan Kolmogorov Smirnov Test. Jika nilai signifikansi berada di atas nilai toleransi kesalahan, maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2016). Adapun hasil Uji Kolmogorov Smirnov disajikan pada Tabel 1 berikut:

## Tabel 1. Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov
Kolmogorov-Smirnov Z Signifikansi Keterangan ROA 0.655 0.785 Normal CR 0.679 0.745 Normal QR 0.680 0.756 Normal DAR 0.508 0.958 Normal TATO 0.575 0.895 Normal Sumber : Data Diolah, 2023
Berdasarkan  tabel  di  atas, terlihat  bahwa seluruh nilai  signifikansi  berada  di  atas 0,05. Dengan kata lain, data dalam penelitian ini terdistribusi normal, sehingga uji beda dapat menggunakan metode Paired t-test.

## Uji Paired T-Test
Paired t-test merupakan uji parametrik yang dilakukan untuk membandingkan rata-
rata  dua  set  data  (data  sebelum  dan  sesudah)  yang  saling  berpasangan,  namun memiliki perilaku yang berbeda (Ghozali, 2016). Hasil paired t- test dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Uji Paired T-Test No Pair Mean Paired Difference t-stat Sig 1 ROA sebelum BLUD - ROA setelah BLUD -0.4678 -7.555  0.005 2 CR sebelum BLUD - CR setelah BLUD -1.2907 -4.503  0.020 3 QR sebelum BLUD - QR setelah BLUD -2,1125 -2,724  0.072 4 DAR sebelum BLUD - DAR setelah BLUD 0.0454 0.592  0.596 5 TATO sebelum BLUD - TATO setelah BLUD -0.9415 -3.354  0.044 Sumber : Data Diolah, 2023
Paired t-test yang disajikan pada Tabel  2  dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Nilai mean  paired  difference  ROA sebesar  -0.4678  dan  nilai  signifikansi sebesar  0.0005  dilevel  1%  (<  0.01), bermakna  nilai ROA x sebelum x BLUD x lebih c buruk c dibandingkan c dengan c setelah c BLUD c dan c perbedaan c yang c signifikan c antara c rasio c rentabilitas c sebelum c dan c sesudah c penerapan c c PPK- BLUD c pada c RSU c Cut
c Meutia
c Kabupaten
c Aceh c Utara.
2. Nilai mean paired difference CR sebesar -1.2907 dengan nilai signifikansi 0.020  dilevel  5%  (<  0.05),  artinya Current  Ratio c sebelum c BLUD c lebih buruk c dibandingkan c dengan c setelah c BLUD, dan c terdapat c perbedaan yang c signifikan c rasio c likuiditas c sebelum c dan sesudah c penerapan c PPK-BLUD c pada RSU   Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
3. Nilai mean c paired  difference  QR sebesar  -2,1125  dan  signifikansi  0.072 level 5% (< 0.05), artinya QR c sebelum BLUD c lebih c buruk c dibandingkan dengan c setelah c BLUD c dan c terdapat c perbedaan  yang c signifikan c rasio c likuiditas c sebelum c dan sesudah c penerapan c PPK-BLUD cc pada RSU Cut Meutia c Kabupaten c Aceh c Utara.
4. Nilai mean c paired difference DAR sebesar 0.0454  dengan  nilai  signifikansi 0.596    pada  level  (>  0,10)  artinya  DAR c sebelum c BLUD c lebih c baik c dibandingkan  dengan c setelah  BLUD c dan  tidak terdapat c perbedaan c yang c
signifikan c rasio c solvabilitas c sebelum c dan sesudah penerapan c PPK-BLUD
5. Nilai mean paired difference TATO sebesar -0.9415 dengan tingkat signifikansi 0.044  dilevel  5%  (<  0,05)  ,  artinya  TATO  sebelum  BLUD  lebih  buruk dibandingkan  dengan  TATO setelah  BLUD  serta c terdapat c perbedaan c yang signifikan c rasio c aktivitas c sebelum dan sesudah penerapan c PPK-BLUD pada c
RSU c Cut Meutia c Kabupaten c Aceh Utara .

## Pembahasan

## Rasio Rentabilitas Sebelum dan Sesudah PPK-BLUD
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio  rentabilitas  sebelum  PPK-BLUD  dengan  rasio  rentabilitas  setelah  PPK- BLUD.  Nilai mean  paired  difference yang  dihasilkan  juga  negatif,  hal  ini menunjukkan  bahwa  rentabilitas sebelum  PPK-BLUD lebih  rendah  dibandingkan dengan setelah BLUD. Dengan kata lain, terjadi peningkatan setelah adanya PPK- BLUD.  Hasil penelitian ini sesuai dengan ekspektasi hipotesis dan juga sejalan dengan penelitian  sebelumnya  yang  mendokumentasikan  bahwa  rentabilitas  memiliki perbedaan antara sebelum dengan sesudah penerapan PPK-BLUD (Chrishartoyo, Khairana et al., 2017). Adanya penerapan PPK-BLUD membuat tingkat operasional dan pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik, sehingga terjadi peningkatan surplus rumah  sakit.  BLUD  yang  berorientasi  pada  kemandirian  keuangan  rumah  sakit membuat  pengelolaan  keuangan  menjadi  lebih  baik,  sehingga  rentabilita  meningkat. Perbedaan yang signifikan tersebut terjadi dikarenakan penerapan BLUD membuat tata kelola rumah sakit menjadi baik dengan adanya standar penyusunan anggaran yang berbasis kinerja, sehingga rentabilitas menjadi lebih baik  (Susandi et ,,,,,al., 2017). Selain  itu,  penerapan  BLUD  menjadikan  rumah  sakit  semakin  fleksibel  dalam mengelola pendapatan, yang berdampak pada tingkat rentabilitasnya  (Handayani Tri  Wijayanti,  2015).  Sebelum  berstatus  BLUD,  pendapatan  dan  belanja  rumah sakit  berasal  dari  APBD  Kabupaten  Aceh  Utara.  Pendapatan  Jamkesmas  yang berasal dari dana APBN di salurkan ke kas daerah berdasarkan jumlah pengajuan klaim rumah sakit baik klaim pelayanan rawat inap maupun klaim pelayanan rawat jalan  pada  bulan  berjalan  yang  di  sampaikan  ke  Kementerian  Kesehatan  melalui
PT.  Asuransi  Sosial  (ASKES)  dan  Pendapatan  Jamkesmas  tersebut  menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara. Setelah RSU Cut Meutia berstatus PPK-BLUD  penuh  sejak  Juli  tahun  2016  seluruh  pendapatan  yang  diperoleh menjadi  pendapatan  RSU  Cut  Meutia  dan  dapat  digunakan  langsung  untuk membiayai  operasional  rumah  sakit  dalam  meningkatkan  pelayanan  kesehatan masyarakat. Fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan inilah yang menjadi sebab meningkatnya  pendapatan  setiap  tahun,  sehinngga  pengembalian  investasi  pasca BLUD menjadi semakin tinggi (Chrishartoyo, Khairana et al., 2017) Selanjutnya, dari data yang disajikan juga menunjukkan bahwa tren ROA cenderung meningkat dan  menjadi  positif  selama  penerapan  PPK-BLUD.  Selain  itu,  penerapan  PPK- BLUD juga berdampak pada pengelolaan aset rumah sakit, aset yang dapat dikelola dengan  baik  akan  menghasilkan revenue yang  lebih  baik  pada  rumah  sakit (Suryaningsih, 2017).

## Rasio Likuiditas Sebelum dan Sesudah PPK-BLUD
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio likuiditas sebelum PPK-BLUD dengan rasio rentabilitas setelah PPK-BLUD. Nilai mean paired difference yang dihasilkan juga negatif, yang memiliki arti bahwa likuiditas  sebelum  PPK-BLUD  lebih  rendah  dibandingkan  dengan setelah  BLUD. Dengan kata lain, terjadi peningkatan setelah adanya PPK-BLUD. Hasil penelitian ini  juga  sejalan  dengan  beberapa  studi  sebelumnya  yang  membuktikan  bahwa adanya  perbedaan  likuiditas  yang  signifikan  antara  sebelum  dengan  sesudah penerapan  PPK-BLUD  (Chrishartoyo,  Khairana  et  al.,  2017).  Nilai mean  paired difference yang  negatif disebabkan karena penerapan BLUD membuat  rumah  sakit memiliki  fleksibilitas  dalam  penyelesaian  kewajiban,  pengelolaan  piutang  secara mandiri juga meningkat sehingga rasio likuiditas setelah PPK-BLUD menjadi lebih baik.  Selanjutnya  likuiditas  sendiri  diartikan  sebagai  rasio  kinerja  keuangan  yang memiliki hubungan dengan kemampuan organisasi untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya  (Rahmadani  et  al.,  2019).  Pada  saat  penerapan  PPK-BLUD  akan meningkatkan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan,  sehingga  rumah  sakit mampu  menyelesaikan  kewajibannya  dengan  baik  (Tama,  2018).  Berpendapat bahwa peningkatan likuiditas rumah sakit akan terjadi ketika PPK-BLUD mampu
diterapkan dengan baik (F. Susandra, 2016).
Selanjutnya, pada data yang disajikan juga menunjukkan bahwa likuiditas memiliki tren  yang  cenderung  meningkat,  bahwa  setelah  PPK-BLUD  nilai  likuiditas berada  di  atas  1,  yang  menunjukkan  bahwa  bahwa  aset  lancar  memang mampu menjamin seluruh kewajiban lancar rumah sakit.

## Rasio Solvabilitas Sebelum dan Sesudah PPK-BLUD
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara  rasio  solvabilitas  sebelum  PPK-BLUD  dengan  rasio  rentabilitas  setelah PPK-BLUD. Nilai mean paired difference yang dihasilkan positif, yang memiliki arti  bahwa  solvabilitas  sebelum  PPK-BLUD  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan setelah BLUD. Dengan kata lain, terjadi penurunan setelah adanya PPK- BLUD. Hasil ini juga sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak c terdapat c perbedaan  signifikan c solv c abilitas  seb c elum  dan c setelah c penerapan c PPK-BLUD (Indiany et al., 2017). Selanjutnya,  nilai mean paired  difference yang dihasilkan  positif  dikarenakan terjadinya  pengurangan  hutang  dari  sebelum  PPK- BLUD  ke  setelah  PPK-BLUD.  Perbedaan  yang  tidak  signifikan  tersebut  terjadi dikarenakan  Solvabilitas  merupakan rasio leverage yang  pada  dasarnya  pelunasan kewajiban sebelum dan setelah BLUD tetaplah sama  (Razak & Serang, 2020).  Hasil ini  juga  didukung  oleh    (Wijayangka  et  al., 2016)  yang  menyatakan  bahwa  tidak terdapat  perbedaan  solvabilitas  dikarenakan  pengelolaan  kewajiban  sebelum  dan setelah BLUD cenderung sama.  Hasil ini juga sejalan dengan teori penggangaran yang menyatakan  bahwa  sistem penganggaran  yang  baik  harus  tetap  mengedepankan kewajiban-kewajiban  yang  ada, sehingga  dengan  penerapan  sistem  penganggaran apapun, kewajiban tetap harus diutamakan  (Sandford, 2015). Selain itu, nilai mean paired difference juga tergolong kecil (0.0454) yang menunjukkan bahwa perbedaan solvabilitas masih tidak begitu signifikan.

## Rasio Aktivitas Sebelum dan Sesudah PPK-BLUD
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio  aktivitas  sebelum  PPK-BLUD  dengan  rasio  aktivitas  setelah  PPK-BLUD. Nilai mean paired difference yang dihasilkan juga negatif, yang memiliki arti bahwa
aktivitas sebelum PPK-BLUD lebih rendah dibandingkan dengan setelah BLUD. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  beberapa  riset  sebelumnya  yang juga  membuktikan bahwa c terdapat  perb c edaan  yang c signifikan c mengenai  rasio aktivitas c sebelum dengan c sesudah c PPK-BLUD  (Amalia,  2015).  Nilai mean  paired  difference yang dihasilkan  untuk  Rasio  Aktivitas  adalah  negatif.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan perputaran aset yang lebih baik membuat aset turnover menjadi lebih baik. Selain itu, pengelolaan keuangan secara PPK-BLUD membuat rumah sakit lebih leluasa dan  mandiri  dalam  pengelolaan  aset,  sehingga  pengembalian dari penggunaan aset dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Perbedaan yang signifikan tersebut terjadi perputaran  aktiva  rumah  sakit  yang   lebih  cepat  membuat  operasional  rumah  sakit dalam memberikan pelayanan lebih baik dengan  sistem  BLUD    (Sujarweni,  2017). Sistem  PPK-BLUD  yang  mengedepankan efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan membuat rumah sakit lebih baik, sehingga penggunaan dan perputaran aset rumah sakit menjadi lebih cepat (Suryaningsih, 2017). Selain  itu,  rumah  sakit  menjadi lebih leluasa menentukan waktu kembali mengisi persediaan dan membelanjakannya  dengan  sisitem  PPK-BLUD  (Chrishartoyo,  Khairana  et  al., 2017).  Selanjutnya,  hasil  ini  sejalan  dengan budgeting  theory yang  menyatakan bahwa ketepatan anggaran publik harus mampu tepat sasaran demi meningkatkan pelayanan publik, sehingga perputaran anggaran harus berjalan secara transparansi dan akuntabel  (Bhatia, 2018)

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil  analisis  data  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan:
1. Terdapat perbedaan signifikan terhadap Rasio profitabilitas RSU Cut Meutia sebelum PPK-BLUD (2012-2015) dengan setelah PPK-BLUD (2016-2019). Hasil pengujian pared t-test untuk ROA sebelum PPK- BLUD memiliki nilai mean  paired  difference negative,  artinya  ROA  sebelum  PPK-BLUD  lebih rendah dari pada setelah PPK-BLUD. Ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan  RSU  Cut  Meutia  dalam  menghasilkan  surplus  diakhir  tahun setelah PPK-BLUD lebih baik dari pada sebelum PPK-BLUD.
2. Terdapat  perbedaan  signifikan  terhadap  Rasio  Likuiditas  RSU  Cut  Meutia sebelum PPK-BLUD (2012-2015) dengan setelah PPK-BLUD (2016- 2019).
Hasil  pengujian pared  t-test untuk  CR  sebelum  PPK-BLUD  memiliki  nilai mean  paired  difference negatif,  artinya  terjadi  peningkatan  terhadap  rasio likuiditas setelah PPK-BLUD. Rasio Likuiditas setelah PPK- BLUD memberi gambaran  atas  tingkat  kemampuan  rumah  sakit  dalam  melunasi  kewajiban jangka  pendeknya.  Dengan  kata  lain  Aset  lancar  rumah  sakit  mampu menjamin seluruh kewajiban lancar rumah sakit.
3. Terdapat  perbedaan  tidak  signifikan  terhadap  Rasio  Solvabilitas  RSU  Cut Meutia sebelum PPK-BLUD (2012-2015) dengan setelah PPK-BLUD (2016- 2019).  Hasil  pengujian pared  t-test untuk  DAR  sebelum  PPK-  BLUD mempunyai  nilai mean  paired  difference yang  dihasilkan  positive,  artinya tidak  terjadi  peningkatan  nilai  DAR  setelah  PPK-BLUD.  Rasio  solvabilitas menggambarkan  kemampuan  rumah  sakit  dalam  membayar  kewajibannya atas  asset  yang  dimiliki  sebelum  dan  setelah  PPK-BLUD  pada  dasarnya adalah  sama.  Pelunasan  utang  sebelum  PPK-BLUD  bersumber  dari  asset lancar  APBD  sedangkan  setelah  penerapan  PPK-  BLUD  pelunasan  utang bersumber dari aktiva BLUD RSU Cut Meutia.
4. Terdapat  perbedaan  signifikan  terhadap  Rasio  Aktivitas  RSU  Cut  Meutia sebelum  PPK-BLUD  (2012-2015)  dengan  setelah  PPK-BLUD  (2016-  2019). Hasil pengujian pared t-test untuk TATO sebelum PPK-BLUD memiliki nilai mean  paired  difference negative  artinya  rasio  aktivitas  sebelum  PPK-BLUD lebih  rendah  dibandingkan  setelah  PPK-BLUD.  Ini  menunjukkan  efektivitas rumah  sakit  dalam  menggunakana  aktivanya  setelah  PPK-BLUD  lebih  baik dari pada sebelum PPK-BLUD.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Kepada para pemegang kebijakan/manajemen di RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara
a. Untuk  meningkatkan  Profitabilitas  keuangan  rumah  sakit  terhadap  jasa layanan agar melakukan efisiensi biaya operasional dan menghitung unit cost  pelayanan  sebagai  dasar  penyusunan  tarif,  lakukan  pelatihan- pelatihan  untuk  meningkatnya  kompentensi  tenaga  kesehatan  dalam
rangka optimalisasi pelayanan sehingga kepercayaan masyarakat kepada RSU  Cut  Meutia  dapat  dicapai,  sehingga  kunjungan  masyarakat  untuk berobat meningkat.
b. Untuk  meningkatkan  Profitabilitas  keuangan  rumah  sakit    terhadap pendapatan lain-lain BLUD yang sah:
1. RSU Cut Meutia  sebagai rumah sakit  pendidikan diwilayah Aceh Utara dan sekitarnya harus membuka diri untuk bersikap ramah dan santun serta melengkapi sarana prasarana sebagai penunjang praktek mahasiswa perguruan tinggi kesehatan maupun perguruan tinggi non kesehatan  sehingga  RSU  Cut  Meutia  menjadi  pilihan  satu-satunya rumah sakit pendidikan untuk tempat praktek mahasiswa kedokteran dan  tenaga  kesehatan  lainnya  serta  tenaga  non  kesehatan  dalam pngambilan data sebagai bahan penelitiannya. Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan.
2. Surplus yang diperoleh dapat digunakan untuk investasi yang dapat menambah pendapatan.
c. Dapat  memanfaatkan  secara  maksimal  dan  efisien  investasinya  dalam aktiva  tetap  untuk  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangannya.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah agar semua instansi pelayanan publik menerapkan  PPK-BLUD  dengan  tujuan  untuk  memberikan  layanan  umum lebih  efektif,  efisien,  ekonomis,  transparan  dan  bertanggungjawab  dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji perbedaan rasio-rasio lain ataupun rasio-rasio kinerja lainnya di rumah sakit sebelum dan setelah penerapan PPK- BLUD  pada  rumah  sakit  yang  berbeda  demi  perkembangan  dibidang  ilmu manajemen keuangan dan pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Afonso,  A.,  &  Tovar  Jalles,  J.  (2017).  Sovereign  Debt  Composition  and  Time- Varying Public Finance Sustainability. North American Journal of Economics and Finance , 42 , 144–155. https://doi.org/10.1016/j.najef.2017.07.008
Amalia,  C.  (2015). ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN  RUMAH  SAKIT  JIWA PROF.  HB.  SA’ANIN  SEBELUN  DAN  SETELAH  DITETAPKAN  SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin) . 1 , 1–27.
Annafi Indra Tama. (2018). Evaluasi Kinerja Pelayanan Dan Keuangan Rsud Yang Menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Blud. Jurnal  Penelitian  Teori  & Terapan Akuntansi (PETA) , 3 (2), 11–25.
https://doi.org/10.51289/peta.v3i2.344
Azizah,  G.  &  N.  (2013).  ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN  SEBELUM  DAN SESUDAH  PENERAPAN  AKUNTANSI  KEUANGAN  DAERAH  PADA RUMAH  SAKIT  UMUM  DAERAH  (RSUD)  ARIFIN  AHMAD PEKANBARU Gusnardi. Jurnal akuntansi , 1 (2), 1–23.
Bhatia, H. L. (2018). Public finance . Vikas Publishing House.
Candrasari,  M.,  Kurrohman,  T.,  &  Wahyuni,  N.  I.  (2018).  Analisis  Kinerja Keuangan dan Pelayanan dengan Kemandirian. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi , V (1), 94–99.
Chrishartoyo, Khairana,  A., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Analisis Kinerja Keuangan  Dan  Non  Keuangan  Rumah  Sakit  Sebelum  Dan  Sesudah  Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi  Surakarta  Tahun  2004  –  2015). Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan , 2 (1), 25–35.
Ertas,  N.  (2016).  Millennials  and  volunteering:  Sector  differences  and implications  for public service motivation theory. Public Administration Quarterly , 517–558.
F.  Susandra,  I.  G.  P.  (2016).  Pengambilan  Keputusan  Keuangan  Dengan Pendekatan Analisis Rasio Keuangan Pada Rsud Ciawi Kabupaten Bogor The. JURNAL AKUNIDA ISSN , 3 , 1–23.
Fajri, A. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi- provinsi  di  Sumatera. e-Jurnal  Perspektif  Ekonomi  dan  Pembangunan Daerah , 5 (1), 29–35. https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i1.18264
Fathiyah,  F.,  &  Masnun,  M.  (2017).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Provinsi  Jambi  Pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Sebelum  Dan Sesudah  Diterapkannya  Basis  Akrual  Tahun  2014  -  2015. EKONOMIS : Journal of Economics and Business , 1 (1), 70. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.8
Ferry, L., & Ahrens, T. (2017). Using management control to understand public sector corporate governance changes. Journal of Accounting & Organizational Change .
Fitra, H., Mukhlis, F., & Dani, S. R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran: Studi Kasus Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE) , 10 (1), 25. https://doi.org/10.24036/011084400
Frycillia  Widodo,  A.  S.,  Puspita,  E.,  &  Winarko,  S.  P.  (2022).  Analisis  Kinerja Keuangan  RSUD  Simpang  Lima  Gumul  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan PPK-BLUD. Perspektif Akuntansi , 5 (3), 259–272. https://doi.org/10.24246/persi.v5i3.p259-272
Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik . Salemba Empat, Jakarta.
Hamid, A. A. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten  Majalengka–Jawa  Barat.  J urnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi) , 1 (4).
Handayani  Tri  Wijayanti,  S.  (2015).  Evaluasi  Kinerja  Pelayanan  dan  Keuangan RSUD  yang  Menerapkan  Pola  Pengelolaan  BLUD  di  Subosukowonostren. Jurnal Ekonomi, Bisnis & perbankan , 1 (1), 28–38.
Hasthoro, H. A., & Sunardi, S. (2016). Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis , 18 (1),  53. https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480
Hikalmi , Irfan, M. A. dan R. P. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan  Syariah  Dengan  Perbankan  Konvensional. JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan , 7 (2).
https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.337-360
Indiany,  D.  F.,  Rahmatika,  D.  N.,  &  Waskito,  J.  (2017).  Jurnal  Analisis  Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Ppk-Blud Pada Rsud Kardinah. Multiplier: Jurnal Magister Manajemen , 1 (1), 43–56. https://doi.org/10.24905/mlt.v1i1.765
Kasmir. (2015). Analisis Laporan Keuangan . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Moullin, M. (2017). Improving and evaluating performance with the Public Sector Scorecard. International  Journal  of  Productivity  and  Performance Management , 66 (4), 442–458. https://doi.org/10.1108/IJPPM-06-2015-0092
Nadilla, T., Basri, H., & Fahlevi, H. (2016). Identifikasi Permasalahan Penerapan Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK  BLUD)- Studi  Kasus  pada  Rumah  Sakit  Permata  dan  Rumah  Sakit  Berlian. Jurnal
Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah , 5 (2), 89–99.
Nila, L., & Suryanawa, I. K. (2018). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap  Nilai  Perusahaan  dengan  Pengungkapan  Corporate  Social Responsibility sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 23 (3), 2145–2174.
Osborne, S. P. (2018). From public service-dominant logic to public service logic: are  public  service  organizations  capable  of  co-production  and  value  co- creation?
Public Management Review , 20 (2), 225–231.
https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1350461
Razak, S., & Serang, S. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Sebelum dan Sesudah Pembangunan Fasilitas Pelayanan Tahun 2014-2019. PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi , 3 (2), 85–96.
Sandford,  C.  T.  (2015). Economics  of  public  finance:  an  economic  analysis  of government expenditure and revenue in the United Kingdom . Elsevier.
Rahmadani,  Putra  Ananto,  R.,  &  Andriani,  W.  (2019).  Pengaruh  Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Dividend Payout Ratio  Terhadap  Struktur  Modal  (Studi  pada  Perusahaan  Property  dan Realestate  yang  terdaftar  di  BEI  tahun  2013-2017). Akuntansi  dan Manajemen , 14 (1), 82–103. https://doi.org/10.30630/jam.v14i1.87
Rahmadewi, P. W., & Abundanti, N. (2018). Pengaruh EPS, PER, CR, Dan ROE Terhadap Harga Saham. E-Jurnal Manajemen Unud , 7 (4), 2106–2133.
Sujarweni, V. W. (2017). Analisis Laporan Keuangan; Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian . Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
Sunardi, S., & Syamni, G. (2018). Analisis Rasio Kesehatan Bank Pada Bank Bpr Sabee Meusampee Kota Lhokseumawe (2012-2015). Jurnal Akuntansi dan … , 4 , 103–118.
Surya, S. K. (2015). Analisis Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Rumah Sakit Umum  Daerah  Dr . Haryoto  Lumajang Sebelum dan Sesudah  Implementasi Badan  Layanan  Umum  (  Performance  Analysis  of  Financial  And  Non- Financial General Regional Hospital Dr . Haryato Lumajang Before And A. Artikel ilmiah mahasiswa .
Suryaningsih,  R.  (2017).  Kinerja  Keuangan  Layanan  Kesehatan  Sebelum  Dan Sesudah  Penerapan  Ppk  Blu. Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen , 15 (1),  57. https://doi.org/10.20961/jbm.v15i1.4116
Susandi, N. T., Budiartha, I. K., & Suprasto, H. B. (2017). Kinerja Keuangan dan Efisiensi Proses Internal  Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK-BLUD pada RSUD Kab. Klungkung. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana .
Winarso, A. N. A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Sesudah  Penerapan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah (Ppk-Blud) Pada Rsud Idaman Banjarbaru Kota Banjarbaru. Kindai , 14 (3). https://doi.org/10.35972/kindai.v14i3.231
Wardiyah, M. L. (2018). Analisis Laporan Keuangan . Pustaka Setia, Bandung.
Winarso, A. N. A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD Idaman Banjarbaru Kota Banjarbaru. KINDAI , 14 (3).
YOHAN,  Y.  I.,  &  TAMAN,  A.  (2019).  Analisis  Rasio  Keuangan  Sebelum  Dan Sesudah  Penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  13 Pada  Puskesmas  Tegalrejo  Yogyakarta  Periode  2016-2017. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen , 8 (1), 94–108. https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24502
Yoon,  H.,  &  You,  M.  (2019).  Antecedents  of  Employee’s  Public  Service Motivation  in  Healthcare  Organization. Korea  Journal  of  Hospital Management , 24 (2), 38–55.
Zulfikar  Dasmi  Husin.  (2019).  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Bank Syariah Dan Bank Konvensional. Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan , 2 (2), 136–146. https://doi.org/10.47080/progress.v2i2.615
Zulkarnaini, Khairil Fata, Yeni Irawan, Fakriah, B. A. N. (2023). Pengaruh Rasio Aktivitas  Terhadap  Return  on  Asset  pada  Perusahaan  Industri  Barang Konsumsi  yang  Terdaftar  di  Indeks  Saham  Syariah  Indonesia. Jurnal JAKTABANGUN , 09 (April), 83–90.