INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8934-8947 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tolitehuyu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara
Rici Gobel 1 ✉ , Lisda Van Gobel 2 , Yahya Antu 3
Universitas Bina Taruna Gorontalo Email: richygobel@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah pinjaman pangan sosial yang diberikan secara nontunai oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam inisiatif ini, dana yang tersedia hanya dapat digunakan untuk membeli barang-barang non-makanan seperti bir atau anggur dari pedagang yang telah menjalin hubungan kerja dengan bank diskon. BPNT diberikan kepada masyarakat yang tidak terlalu  mampu.  Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  Masyarakat  yang  belum  mendapatkan bantuan,  sehingga  sangat  diperlukan  adanya  efektivitas  dalam  pelaksanaan  program  ini,  sehingga program  ini  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa  Tolitehuyu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Metode   kualitatif deskriptif, lokasi penelitian adalah di Desa Tolitehuyu Kecamatan  Monano  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi, wawancara  dan  dokumentasi  yang  selanjutnya  dianalisis  menggunakan  data  kualitatif  berdasarkan konsep  Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Berdasarkan  uraian  dan  hasil penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  program  bantuan  pangan  non  tunai  di  Desa  Tolitehuyu Kecamatan  Monano  Kabupaten  Gorontalo  Utara  belum  efektif  dikarenakan  sebagai  berikut:  a). ketepatan sasaran program BPNT di Desa Tolutehuyu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo ini belum  terlaksana  dengan  baik.  Karena  masih  terdapat  beberapa  KPM  yang  belum  termasuk  dalam kriteria penerima BPNT. b). Tepat waktu. Proses pencairan Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah tepat waktu dan dapat dicairkan setiap bulan. c). Pengawasan, pelaksanaan pengawasan program BPNT sudah dilaksanakan namun belum efektif karena masih banyak masyarakat yang berhak masih belum menerima bantuan, dan terdapat praktik nepotisme.
Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Tolitehuyu

## Abstract
Non-Cash  Food  Assistance  (BPNT)  is  a  social  food  loan  provided  non-cash  by  the  government  to beneficiary families (KPM). Under this initiative, available funds can only be used to purchase non-food items such as beer or wine from merchants who have established working relationships with discount banks. BPNT is given to people who are not very well off. However, in reality there are still many people who have not received assistance, so it is very necessary to have effectiveness in implementing this program, so that this program can run effectively and efficiently. This research aims to determine the effectiveness of the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Tolitehuyu Village, Monano  District,  North  Gorontalo  Regency.  Descriptive  qualitative  method,  research  location  is  in Tolitehuyu  Village,  Monano  District,  North  Gorontalo  Regency.  Data  collection  techniques  include observation, interviews and documentation which are then analyzed using qualitative data based on the Miles and Huberman concept. The results of the study show that Based on the description and results of  the  study,  it can be  concluded  that the  non-cash  food  assistance  program  in  Tolitehuyu  Village, Monano District, North Gorontalo Regency has not been effective due to the following: a). The accuracy of the target of the BPNT program in Tolutehuyu Village, Monano District, Gorontalo Regency has not been implemented properly. Because there are still some KPMs who are not included in the criteria for BPNT recipients. b). On time. The process of disbursing the Non-Cash Food Assistance Program is on time and can be disbursed every month. c). Supervision, the implementation of supervision of the BPNT program has been carried out but has not been effective because there are still many people who are entitled to have not received assistance, and there are practices of nepotism.
Keywords: Effectiveness, Non-Cash Food Assistance, Tolitehuyu Village

## PENDAHULUAN
Salah satu yang merupakan tujuan bangsa Indonesia adalah demi memajukan tingkat kesejateraan umum seperti yang tercantum pada alinea ke 4 UUD 1945. Alat ukur tingkat kesejahteraan  umum  masyarakat  dengan  melihat  angka  kemiskinan  yang  ada,  kondisi kemiskinan tersebut merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada  negara/daerah.  Krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  telah  membuat  bangsa Indonesia  kembali  menjadi  bangsa  yang  miskin,  bahkan  bersifat  total  dan  multidimensi. Kemiskinan yang terjadi di negeri ini tidak lagi bersifat tunggal namun berkaitan dengan seluruh aspek yang ada, di antaranya aspek sosial, hukum, budaya, maupun aspek agama yang kesemuanya melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadikan persoalan kemiskinan di daerah sebagai titik  fokus  utama  yang  perlu  segera  di  tuntaskan.  sehingganya  pemerintah  provinsi (Pemprov)  Gorontalo  melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  tahun anggaran 2019 mengalokasikan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT) di Kabupaten  Gorontalo  Utara  (Gorut)  sebesar  Rp3,384  miliar.  Anggaran  tersebut
diperuntukkan bagi 2.820 warga kurang mampu yang akan disalurkan setiap bulan selama setahun.  “Penyaluran  BPNT  pada  tahun  tersebut  telah  berhasil  menurunkan  angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara menjadi 15,83 persen diakhir tahun 2019.
Sementara itu Pemkab Gorontalo Utara akan fokus pada program penanggulangan kemiskinan. “penurunan angka kemiskinanan yang saat ini 18,54 persen atau kurang lebih 6.625  rumah  tangga  miskin  dengan  program  Keluarga  Ceria.  Pemerintah  kabupaten Gorontalo Utara akan intervensi keluarga miskin dengan modal usaha keluarga,”. Melalui sinkronisasi  program  pembangunan  bersama  Pemprov  Gorontalo  akan  mempercepat terwujudnya  visi  Gorontalo  Utara  Ceria,  Unggul,  dan  Sejahtera  Diporos  Maritim  Utara Indonesia
Program  Bantuan  Pangan  Nontunai  (BPNT)  merupakan  program  transformasi program rastra untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu,  tepat  harga,  tepat  kualitas,  dan  tepat  administrasi.  Program  BPNT  ini  telah dilaksanakan  secara  bertahap  mulai  tahun  2018,  dilaksanakan  di  wilayah  yang  memiliki keterbatasan  dari  sisi  infrastruktur  nontunai,  sinyal  telekomunikasi  dan  akses  geografis, sehingga  transformasi  BPNT  ini  diharapkan  dapat  tuntas  di  seluruh  kabupaten/kota. Program  BPNT  tersebut  telah  terintegrasikan  dengan  program  bantuan  sosial  lainnya melalui sistem perbankan.
Adapun  tujuan  Program  Bantuan  Pangan  secara  non  tunai  ini  adalah  untuk meningkatkan  ketepatan  kelompok  sasaran;  memberikan  gizi  yang  lebih  seimbang  dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin; mendorong usaha eceran rakyat; memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin; dan mengefektifkan anggaran, serta berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.
Adapun  landasan  yuridis  pelaksaan  program  ini  adalah  :  Peraturan  Meteri  Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (BPNT) serta tata cara pendistribusiannya, bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu menyempurnakan Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Penyaluran  Bantuan  Pangan Nontunai;  Peraturan  Bupati  Gorontalo  Utara  tentang  petunjuk  pelaksanaan  penyaluran Bantuan Langsung Pangan Non Tunai (BLPNT) di daerah.
Desa  Tolitehuyo  Kecamatan  Monano  Kabupaten  Gorontalo  Utara  Provinsi Gorontalo,merupakan salah satu dari sekian banyaknya desa yang mendapatkan bantuan sosial,  diantara  lain  adalah  bantuan  PKH  dari  kementerian  Kementerian  Sosial,  Bantuan Pangan  Non  Tunai/BSP  Kementrian  sosial  dan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai/BSP  Propinsi Bantuan Pangan Non Tunai/BSP Kabupaten, Bantuan Sosial Tunai dari kementerian Sosial,
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari APBDes dengan jumlah yang telah ditetapkan, namun  dalam  penelitian  ini  yang  akan  dijabarkan  secara  rinci  adalah  khusus  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang pelaksanaan penyalurannya berawal dari tahun 2018 sampai dengan tahun sekarang.
Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota    membuat  kebijakan  belanja bantuan  sosial  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Berdasarkan sumber  data yang  di dapatkan menyebutkan bahwa BPNT  dari  propinsi dan kabupaten berdasarkan  dari  data  terpadu  kesejahteraan  sosial  (DTKS)  mengenai  kriteria  penerima bantuan  program  ini,  melalui  mekanisme  yang  ditetapkan  sebelumnya,  kriteria  keluarga penerima  bantuan  sosial  pangan  non  tunai(BPNT)  dinyatakan  sebagai  berikut,  pertama, kelompok penerima yang namanya tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial tidak bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Kedua,  Kelompok  penerima  adalah  peserta  program  keluarga  harapan  yang  tercantum dalam  data  PPKS  dan/atau  data  penerima  bantuan  dan  pemberdayaan  sosial  yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Ketiga, Penerima Manfaat BPNT adalah keluarga  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  terendah  di  daerah  pelaksanaan,  selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima  manfaat,  yang  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Sosial.  Bantuan  BPNT  ini diberikan tiap bulannya melalui mekanisme akunt elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan  di pedagang bahan pangan melalui sistem E-warung yang  bekerja sama dengan bank.
Adapun  bentuk  penyalurannya  dilakukan  dengan  dua  bentuk  yakni  dalam  bentuk bantuan pangan sembako utama yakni beras, ikan, dan telur. Adapun banyaknya sembako yang diberikan setiap bulannya kepada penerima manfaat adalah beras 10 kg, ikan 1 kg, dan telur sebanyak 10 biji. Bentuk BPNT sembako yang disalurkan kepada Masyarakat penerima bantuan  dilaksanakan  sejak  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2022.  Dan  selanjutnya program  BPNT  di  rubah  ke  dalam  bentuk  non  tunai,  artinya  seluruh  kebutuhan  pokok Masyarakat tidak lagi diberikan dalam bentuk bahan pokok melainkan diberikan melalui non tunai  dengan  nilai  yang  lebih  yakni  Rp.  200.000  per  bulan  langsung  masuk  rekening penerima.
Akan  tetapi  fakta  dilapangan  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  program  masih banyak  menuai  protes  dari  masyarakat,  beberapa  permasalah  seperti    ketidak  tepatan sasaran  penerima  bantuan,  sebagian  penerima  bantuan  pangan  non  tunai  (BPNT)  yang menerima  bantuan,  memiliki  kondisi  ekonomi  sangat  baik  padahal  masih  banyak  warga lainnya yang lebih layak menjadi penerima, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai
criteria  jenis  program  BPNT,  khususnya  kelompok  penerima  manfaat  yang  kurang memahami  tentang  bantuan  sosial  dan  dengan  kriterianya  tertentu,  sehingga  ada masyarakat penenerima bantuan penerima manfaat tetapi merasa tidak puas dengan apa yang didapatkannya terkait jumlah bantuan yang berbeda.
Selain  itu,  masih  kurangnya  pengawasan  dari  Pemerintah  desa  dalam mengoptimalkan program BPNT Sehingganya tidak heran jika program BPNT belum tepat sasaran. Oleh karena itu, persoalan yang ada mengenai bantuan pangan non tunai ini patut dilakukan  evaluasi,  untuk  mengukur  efektivitas  sebuah  program  dan  sejauh  mana tercapainya tujuan program.

## METODE PENELITIAN
Adapun lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh  pemecahan  masalah  selama  penelitian  berlangsung.  Penelitian  ini dilaksanakan  di    Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Serta    memilih  lokasi  di  Desa  Tolitehuyu Kecamatan  Monano.    Dengan  ditetapkannya  lokasi  yang  mendukung    penelitian, diantaranya  akan dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan  yang  diteliti,  memberikan  kemudahan  waktu,  tenaga,  dan  biaya  yang digunakan tidak terlalu membebani, permasalahan yang akan disentil dalam penelitian ini belum sepenuhnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah khususnya dalam rangka penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Selain itu penelitian ini dilengkapi dengan data dokumentasi.narasumber penelitian  yaiu  kepala  desa,  kasie  kesejahteraan  desa,  koordinaor  BPNT,tenaga kesejahteraan sosial, anggota Masyarakat penerima bantuan, Masyarakat bukan penerima bantuan, serta pendamping desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketepatan Sasaran
Ketepatan tujuan program adalah pemahaman seberapa baik  suatu  program yang dilaksanakan  pemerintah  telah  sesuai  atau  konsisten  dengan  sasaran  dan  sasaran keberhasilan  program    yang  ditetapkan  sesuai  standar  peserta  program  yang  telah ditetapkan. Tujuan penetapan sasaran adalah untuk mengetahui seberapa baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Toritehuyu di distrik Monano dalam melaksanakan program  bantuan  pangan  nontunai  (BPNT)  yang  khusus  menyasar  keluarga  penerima manfaat  (KPM).  Sasaran  dari  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  ini  adalah  masyarakat
dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah disetiap daerah. program bantuan pangan non tunai merupakan salah satu program yang sangat dibutuhkan masyarakat karena dapat membantu  ekonomi  masyarakat  yang  kurang  mampu  berupa  bantuan  pangan,  dimana program ini sudah sejak lama diterapkan dan mengalami perubahan yang awalnya bantuan ini diberikan dalam bentuk bahan pokok seperti beras, telur, ikan, dan di tahun 2022 sampai dengan  saat  ini  penyaluran  bantuannya  sudah  berbentuk  uang  dan  sudah  non  tunai. Program  ini  sudah  berjalan  sejak  lama  dan  sudah  tepat  sasaran  karena  sudah  banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
kriteria Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus berada di basis data terpadu dan tercatat  sebagai  penerima.  penyaluran  bantuan  BPNT  belum  seluruhnya  tepat  sasaran kepada  penerima  bantuan  yang  berhak  menerima,  karena  data  yang  digunakan    masih menggunakan data lama yang belum diperbarui sehingga masih banyak masyarakat yang harusnya sudah memiliki ekonomi yang membaik masih memperoleh BPNT dan begitupula kepada  masyarakat  yang  harusnya  tersentuh  dengan  bantuan  tersebut  namun  belum memperolehnya. Sehingga untuk menjadi penerima bantuan pengajuan KPM baru yang sudah diusulkan oleh desa melalui SINK-NG harus menunggu beberapa tahapan yang bisa menjadikan masyarakat tersebut menjadi penerima bantuan.
Perlu  adanya  komunikasi  yang  intens  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  desa, yang  kemudian  pemerintah  desa  akan  memberikan  data  kepada  bidang  teknis  yankni bidang kesejahteraaan sosial agar data masyarakat dapat terback up pada data penerima bantuan, sehingga program ini benar-benar tepat sasaran.
Terdapat perspektif dari informan selaku penerima bantuan yaitu program BPNT ini sudah tepat sasaran dan berhak menerima bantuan di karenakan penghasilan masyarakat yang telah menerima bantuan memang benar-benar layak untuk menerima bantuan karena mempertimbangkan status dan pekerjaan masyarakat yang dinilai kurang mampu dan layak untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah demi meringankan ekonomi masyarakat. Hal ini  memperoleh  respon  yang  baik  karena  secara  nyata  dapat  meningkatkan  ekonomi masyarakat.
Namun disisi lain didapati bahwa pada saat proses pendataan tidak merata sekali jadi tidak tepat sasaran karena yang keadaan betul-betul membutuhkan tidak dapat bantuan melainkan yang sudah cukup baik dalam hal ekonomi lebih masih memperoleh bantuan tersebut.  Banyak  kesalahan  data  yang  tidak  terinput  dan  bahkan double  data  yang menyebabkan masyarakat tidak menahu akan hal penerimaan bantuan.  jumlah penerima BPNT Desa Tolitehuyu Kecamatan Monano terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, karena sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah penerima bantuan
masih sama yakni 36 orang, kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup pesat  yakni  54  orang,  dan  di  tahun  2022  terus  meningkat  menjadi  61  orang  penerima, jumlah penerima ini masih sama dan tidak mengalami perubahan sampai pada tahun 2024.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti bahwa jumlah  penerima bantuan memang terus mengalami peningkatan, akan tetapi  di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah penerima bantuan tidak berubah, begitu pula dengan tahun 2022 sampai dengan 2024 jumlah penerima masih sama tidak mengalami peningkatan  maupun  penurunan,  sementara  tingkat  perkawinan,  kondisi  ekonomi masyarakat  serta  status  terus  mengalami  perubahan,  sehingga  setiap  tahunnya  jumlah penerima bantuan harusnya mengalami perubahan. Hal ini dibuktikan juga dengan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa masih ada masyarakat yang kurang mampu tidak tersentuh dengan bantuan.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  keselurahan  dan  observasi  peneliti  enyimpulkan masih  belum  efektif  Kecamatan  Monano  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dalam  ketepatan sasaran  program  dikarenakan  masih  banyak  masyarakat  yang  masih  belum  menerima bantuan  tersebut  padahal  sudah  memenuhi  kriteria  dari  penerimaan  bantuan  BPNT. Pengawasan program perlu  dipantau lebih jauh seperti pihak pemerintah update terhadap data informasi tentang kondisi keluarga penerima manfaat (KPM). Data penerimaan yang diusulkan oleh  operator  desa  dan perangkat desa  dan  langsung terpusat    masih  belum terealisasikan  dengan  cepat  dan  secara  maksimal  yang  menyebabkan  masyarakat  yang berhak mendapatkan menunggu dan bahkan tidak tidak dapat mendapatkan bantuan.

## Tepat Waktu
Pembagian  program Bantuan Pangan  Non Tunai (BPNT) di  Desa Tolitehuyu  sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemeritah yaitu satu bulan sekali meskipun tanggal  tidak  menentu.  Sehingga  berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolitehuyu sudah tepat waktu.
Unsur  ketepatan waktu  dalam Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sangat penting untuk memastikan bahwa  bantuan pangan sampai  ke  penerima manfaat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam program BPNT antara lain melalui Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),  dimana KKS harus didistribusikan tepat waktu kepada keluarga penerima manfaat agar mereka dapat segera memanfaatkannya. Selain itu, perlu adanya Pengisian Saldo KKS. Dimana Pemerintah harus memastikan saldo KKS diisi tepat waktu setiap  bulan agar  penerima  manfaat bisa membeli kebutuhan pangan mereka tanpa penundaan, serta Ketersediaan Pangan  di  E-
Warong**: E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) harus memastikan stok pangan yang  cukup  setiap  waktu,  terutama  saat  penyaluran  bantuan,  untuk  menghindari kekurangan  yang  bisa  menyebabkan  penundaan  penerimaan  bantuan.  Sehingga  sangat diperlukan Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak- pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai jadwal.
Faktor  ketepatan  waktu  dalam  program  BPNT  sangat  penting  karena  jika  terjadi keterlambatan  dalam  penyaluran  bantuan  pangan  dapat  berdampak  negatif  pada kesejahteraan keluarga penerima manfaat yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka.
Ketepatan waktu pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sangat krusial dalam memastikan  penerima  manfaat  dapat  mengakses  bantuan  pangan  sesuai  kebutuhan mereka. Hal ini mempengaruhi kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga penerima manfaat.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa unsur ketepatan waktu dalam pelaksanaan dan  penyaluran  program  BPNT  di  desa  Tolitehuyu  sudah  tepat  waktu,  dimana  setiap bulannya dana tersebut masuk ke dalam rekening masyarakat (kelompok penerima).

## Pelaksanaan
Pelaksanaan  pengawasan  terkait  dengan  pelaksanaan  program  BPNT  telah dilaksanakan,  pelaksanaan  pengawasan  dilakukan  berdasarkan  tingkatan,  ditingkatan Kabupaten  evaluasi  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  sebanyak  1  tahun  sekali,  sementara pelaksanaan  pengawasan  ditingkat  desa  dilakukan  oleh  Pemerintah  desa.  Pengawasan dilakukan  bertujuan  untuk  mengenai  sejauhmana  perkembangan  dan  pelaksanaan  serta penyaluran bantuan program BPNT benar-benar dapat tersampaikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima.
Pelaksanaan pengawasan dilakukan satu kali (1) dalam setahun, artinya pelaksanaan pengawasan program BPNT telah dilakukan oleh  Dinas-Dinas terkait yang secara tertulis memiliki tanggungjawab penuh terhadap program ini. Seperti ditingkat Kabupaten, Dinas Sosial  yang  merupakan  Dinas  teknik  yang  bertanggungjawab  dalam  program  ini,  dan ditingkat Desa adalah Pemerintah Desa.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa pengawasan memang sudah  oleh  Pemerintah  Kabupaten  dan  Pemerintah  Desa  telah  namun  belum  optimal, karena masih banyak masyarakat yang berhak menerima BPNT namun belum memperoleh, serta  adanya  keberpihakan  berbasis  keluarga  dimana  anggota  keluarga  yang  memiliki
kedudukan di desa justru lebih di prioritaskan dibandingkan dengan masyarakat yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa.  hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman  pemerintah  desa  mengenai  ketentuan-ketentuan  yang  berhak  menerima BPNT.
pelaksanaan pengawasan program BPNT dilakukan di tingkat kabupaten oleh Dinas Sosial dan di tingkat desa oleh Pemerintah Desa, masing-masing satu kali dalam setahun. Pengawasan  ini  bertujuan  memastikan  bantuan  BPNT  tersalurkan  kepada  yang  berhak. Namun,  hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa  pengawasan  ini  belum  optimal.  Masih banyak  masyarakat  yang  berhak  belum  menerima  bantuan,  dan  terdapat  praktik keberpihakan keluarga, di mana anggota keluarga pejabat desa lebih diprioritaskan. Hal ini disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  Pemerintah  Desa  tentang  ketentuan  penerima BPNT.meskipun pengawasan program BPNT sudah dilakukan namun pengawasan ini belum optimal. Banyak masyarakat yang berhak masih belum menerima bantuan, dan terdapat praktik nepotisme di mana anggota keluarga pejabat desa lebih diprioritaskan. Penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya pemahaman Pemerintah Desa tentang ketentuan penerima BPNT.

## Pembahasan
Ketepatan Sasaran
BPNT  di  Desa  Tolitehuyu  belum  tepat  sasaran  karena  masih  ada  masyarakat  yang keadaan ekonominya belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya tetapi tidak terdata  sebagai  penerima  program  BPNT  dan  ada  pula  kendala  lainnya  sehingga  data penerima  tidak  muncul  dalam  system  SIKS-NG  yang  merupakan  sistem  informasi  dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan bansos tersalurkan dengan benar.
Kurangnya  ketepatan  sasaran  ini  mengakibatkan  kecemburuan  sosial.  Ada  juga keluarga  yang  sudah  dikatakan  mampu  namun  masih  menerima  program  BPNT  hal  ini karena program BPNT ini masih menggunakan data lama sehingga keluarga yang dulunya tidak  mampu  sekarang  sudah  mampu  masih  mendapatkan  program  BPNT  dan  masih banyak juga keluarga yang sudah mampu tetapi tidak sadar atau tidak mengetahui tujuan adanya program BPNT ini jadi mereka tidak ingin melepasnya karena tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan sesuatu yang gratis sekalipun keluarganya sudah mampu. Hal ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Thalia,  2020)  menunjukkan  bahwa  Ketepatan  sasaran penerima  bantuan  program  BPNT  masih  kurang  tepat  dikarenakan  pembaharuan  data masyarakat miskin yang belum efisien
Oleh karena itu, dalam penetapan nama rumah tangga penerima manfaat program BPNT  seharusnya  benar-benar  dilakukan  secara  objektif,  tidak  semata-mata mengedepankan  keluarga  yang  keadaannya  sudah  mampu  namun  ingin  mendapatkan program BPNT. Padahal masih banyak keluarga yang berhak merasakan manfaat program BPNT ini. Hal ini sesuai dengan hasil  penelitian  (Budi Setiawati, 2021) ketepatan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah sesuai dan belum tepat sasaran untuk keluarga miskin dari 99 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menerima Bantuan BPNT dan setiap RT sudah merata dari RT 01, RT 02, RT 03, RT 04,. Bantuan yang diberikan benar-benar sesuai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Meski demikian, bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai secara nyata mendapat dukungan/respon  baik  dari  masyarakat  karena  terbukti  dapat  meningkatkan  ekonomi keluarga  dalam  hal  membantu  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat.  Seperti  dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat yang dulunya tidak berkecukupan  sekarang sudah merasa semakin meningkat daya  beli masyarakatnya.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  (Anggara,  2018)  menjelaskan  teori  sistem berpendapat  bahwa  pembuatan  kebijakan  publik  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan dan ditransformasikan  dalam  suatu  sistem  politik.  Akan  tetapi,  proses  perumusan  kebijakan publik yang dihasilkan tentu memerhatikan pula faktor sumber daya alam, iklim, topografi, jumlah penduduk, distribusi penduduk, lokasi spasial, kebudayaan, struktur sosial, sistem ekonomi, dan politik.

## Tepat Waktu
Pelaksanaan  pencairan Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT) dilakukan  pada bulan Januari sebagai  titik  awal  program  ini.  Pemerintah  berusaha  memberikan  kepastian  dan dukungan  yang  berkesinambungan  kepada  keluarga-keluarga  berpenghasilan  rendah  di seluruh negeri, memulai tahun dengan langkah positif dalam memerangi kemiskinan. Untuk tahun  fiskal  2024,  pemerintah  telah  mengalokasikan  dukungan  finansial  sejumlah Rp 200.000 per bulan kepada setiap keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dari program ini. Selama periode  satu tahun, setiap keluarga akan menerima total dukungan finansial sebesar Rp2,4 juta.
Sejalan dengan hasil penelitian (Kuswatun, 2020) bahwa efektivitas program bantuan pangan  non  tunai  telah  dicairkan  sudah  tepat  waktu,  adapun  jika  terjadi  keterlambatan disebabkan oleh jaringan/server eror. Berbeda dengan hasil penelitian Dedi, Budi, (2021) bahwa ketepatan waktu penyaluran dana masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam kategori belum tepat waktu setiap akhir bulan mengalami  keterlambatan  pada  tanggal  yang  tidak  menentu  misalnya  terjadi  tanggal 26,27,28 yang diakibatkan oleh gangguan jaringan dalam menerima bantuan dana, maka dapat  dikatakan  dalam  ketepatan  waktu  ini  belum  efektif,  begitu  pula  dengan  hasil penelitian Tha (Thalia, 2020) juga menjelaskan Ketepatan waktu pencairan dana program BPNT kepada KPM masih kurang baik karena sering mengalami keterlambatan penyaluran bantuan.
Bantuan disalurkan secara non tunai dengan sistem perbankan melalui Kartu Keluarga Sejahtera.  Kartu  elektronik  ini  berfungsi  untuk  pengambilan  bahan  pangan  seperti  bisa digunakan  untuk  memperoleh  beras,  telur,  dan  bahan  pokok  lainnya.  Masyarakat  akan menerima  uang  sebesar  Rp  200.000/bulan  yang  dibagikan  dalam  dua  bulan  sekali. Sehingga, dalam satu tahun, ada 6 tahap penyaluran. Jadi, KPM akan menerima Rp 400.000 dalam sekali pencairan. Namun Terkait jadwal cair BPNT 2024 kita tidak dapat memastikan jadwal pencairan melalui web site resmi  Kementerian sosial.
Sehubungan  dengan  itu,  Penerima  bantuan  bisa  langsung  datang  ke  e-warong (Elektronik  Warung  Gotong  Royong)  terdekat  untuk  melakukan  transaksi  pembelian.  E- warong merupakan agen bank, pedagang, atau pihak lain yang sudah bekerja sama dengan bank penyalur. e-warong adalah tempat pencairan atau pembelian bahan pangan. Misalnya pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita, agen bank yang menjual pangan atau usaha eceran lainnya.

## Pengawasan
Pengawasan  di  tingkat  desa  dilakukan  oleh  aparatur  Pemerintah  Desa  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  program  BPNT  di  wilayah  mereka.  Pengawasan dilakukan satu kali dalam setahun, mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait.
Tujuan  dilaksanakan  pengawasan  adalah  untuk  memastikan  bahwa  bantuan  BPNT benar-benar  sampai  kepada  pihak-pihak  yang  berhak  menerima  sesuai  dengan  kriteria yang telah ditetapkan dan mengevaluasi perkembangan dan pelaksanaan program di desa untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama penyaluran bantuan.
Pemerintah  Desa  melakukan  verifikasi  data  penerima  bantuan  untuk  memastikan keakuratan  dan  kelayakan  penerima.  Pengawasan  lapangan  dilakukan  untuk  memantau proses distribusi bantuan dan memastikan tidak ada penyelewengan atau penyimpangan.
Tantangan    yang  dihadapi  dalam  Pengawasan  adalah  kurangnya  Pemahaman  di kalangan aparat desa mengenai ketentuan dan kriteria penerima BPNT, yang menyebabkan
kesalahan dalam penentuan penerima bantuan. Karena ada praktik keberpihakan, di mana keluarga  dari  pejabat  desa  lebih  diprioritaskan  untuk  menerima  bantuan  dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan aparat desa.
Selain  itu,  Keterbatasan  Sumber  Daya.  Pemerintah  Desa  sering  kali  menghadapi keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan yang efektif, baik dari segi tenaga kerja  maupun  anggaran.  Oleh  karena  itu,  maka  dampak  dari  pengawasan  yang  Tidak Optimal adalah Banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan BPNT tidak mendapatkannya, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial di tingkat desa.
Dengan demikian, meskipun pengawasan program BPNT di desa telah dilaksanakan oleh  Pemerintah  Desa,  perlu  adanya  peningkatan  pemahaman  mengenai  ketentuan penerima bantuan dan  upaya  untuk  mengurangi  praktik  keberpihakan agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sesuai  dengan  Teori  Implementasi  Kebijakan  Model  Top-Down  dan  Bottom-Up. Menurut  (Winarno,  2017)  teori  implementasi  kebijakan,  model  top-down  menekankan pentingnya  arahan  yang  jelas  dari  pemerintah  pusat  dan  ketaatan  di  tingkat  lokal. Sedangkan model bottom-up menekankan pentingnya masukan dari tingkat lokal dalam penerapan  kebijakan.  Dalam  konteks  BPNT,  kombinasi  kedua  pendekatan  ini  diperlukan untuk memastikan kebijakan diimplementasikan secara efektif di desa.
Pengawasan  yang  efektif  atas  program  BPNT  membutuhkan  transparansi  dalam proses  seleksi  penerima  dan  akuntabilitas  aparat  desa  untuk  menghindari  keberpihakan keluarga. Sebab fungsi transparansi dalam administrasi publik mengacu pada aksesibilitas informasi  bagi masyarakat  dan kejelasan proses administratif  (Holzner & Holzner, 2006). Dengan  meningkatkan  transparansi  dalam  penyaluran  BPNT,  masyarakat  dapat  lebih mudah memantau dan mengawasi distribusi bantuan.
Sesuai  dengan  hasil  Penelitian  oleh  Hanna  and  Olken  (2018)  menunjukkan  bahwa program bantuan sosial sering kali tidak mencapai sasaran karena berbagai bentuk korupsi dan  ketidaktepatan  data  penerima.  Ini  sejalan  dengan  temuan  bahwa  keberpihakan keluarga di desa dapat menghambat distribusi yang adil dari BPNT.
Senada juga dengan hasil penelitian M. Hidayat, (2019) bahwa pelaksanaan program BPN belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kendala di tingkat pemerintahan bawah  yang  belum  mengoptimalkan  pelaksanaan  program  BPN  dengan  lancer  karena masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Hal tersebut terjadi karena adanya praktik keberpihakan keluarga.
Menurut teori kapital sosial oleh Bourdieu (1986), hubungan sosial dan jaringan dapat mempengaruhi  akses  individu  terhadap  sumber  daya.  Di  desa,  keberpihakan  keluarga menunjukkan  adanya  kapital  sosial  yang  menguntungkan  kelompok  tertentu,  sehingga menghambat  keadilan  dalam  distribusi  bantuan.  Praktik  keberpihakan  keluarga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan menuntut adanya reformasi dalam proses pengawasan BPNT.
Maka  untuk  mengurangi  keberpihakan  keluarga,  perlunya  partisipasi  masyarakat secara merata dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan BPNT, potensi untuk mengurangi keberpihakan dan meningkatkan keadilan distribusi bantuan akan lebih besar.

## SIMPULAN
Untuk  memastikan  implementasi  program  non-tunai  yang  efektif,  penting  untuk menjaga  kesadaran  sosial  di  antara  semua  pemangku  kepentingan,  secara  teratur memperbaiki  data,  dan meningkatkan  tata kelola  di Kabupaten  dan Desa yang terkait dengan program, validitas  dan transparansi  data. Agar pelaksanaan  program bantuan pangan non tunai dapat efektif, maka perlu adanya sosialisasi kembali kepada seluruh kelompok sasaran tentang siapa saja yang berhak menerima bantuan. Di satu sisi Perlunya perbaikan  data  secara  periodik  sehingga  seluruh  masyarakat  yang  berhak  menerima dapat merasakan manfaat dari baantuan pangan non tunai. Adapun diharapkan akan ada peningkatan  pengawasan  di  tingkatan  Kabupaten  dan  tingkatan  desa  terkait  dengan pelaksanaan  program  BPNT  termasuk  memvalidasi  data  penerima  dan  yang  belum menerima  BPNT,  serta  dapat  menerapkan  prinsip  keadilan  dan  transparant  sehingga pelaksanaan program BPNT benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berhak menerima.

## DAFTAR PUSTAKA
Akadun. (2020). Teknologi Informasi Administrasi. Bandung: CV Alfabeta.
Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. Pustaka Setia. .
Anggara,  S.  (2022). Ilmu  Administrasi  Negara:  Kajian  Konsep,  Teori,  dan  Fakta  dalam  Upaya Menciptakan Good Governance. Bandung:: CV Pustaka Setia.
Budi Setiawati, D. I. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Tabalong. JAPB: Volume 4 Nomor 2, 2021 , 1300-1312.
Creswell, J. W. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). . Thousand Oaks: CA: Sage.
Daft, R. L. (2021). Management . Cengage : Learning.
Harbani, P. ( 2014). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta .
Hidayat Panuntun Muslim, M., Administrasi Publi, J., Eriyanti, F., Adil Mubarak SIP,  dan, & Jurusan Administrasi Publi, Ms. (2019). jmiap Jurnal ilmu administrasi publik Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. In Maret (Vol. 2, Issue 1).
Holzner & Holzner, ). .. (2006). Transparency in Global Change. 4th floor: Thomas Blvd.
Keban, Y. T. (2018). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta:
Gava Media.
Kuswatun, K. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Peningkatan Ekonomi  Keluarga  Miskin  Di  Kelurahan  Ketapang  Kecamatan  Kendal  Kabupaten  Kendal. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Masry. (2017). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: Grasindo.
Mulyadi, D. (2020). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Pasolong. (2017). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Purwanto, E. A. (2020). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. . Gava Media.
Silalahi, U. (2019). Asas-Asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama.
Sondang, S. P. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Subarsono,  A.  (  2018). Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori  dan.  Aplikasi.  Cetakan  VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
Syafiie, I. (2019). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Tangkilisan, H. (2022). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI. Thalia, W. (2020). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) . Skripsi.
Wahab, S. A. (2017). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Winarno. (2021). Budi Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
Winarno, B. (2014). Teori dan Proses Kebijakan Publik. . Yogyakarta: : Media Presindo. Winarno, B. (2017). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. . Yogyakarta:: Media Pressindo.
Sumber Lain :
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai ( BPNT )
Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.