## ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21 KARYAWAN TETAP MENGGUNAKAN METODE GROSS UP SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA RUMAH SAKIT ASIH ABYAKTA
Dwi Putra Kurniawan 1 , Any Rustia Dewi 2
1,2 Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Merdeka Malang Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

## Abstrak
Perencanaan pajak merupakan salah  satu upaya yang  dapat  dilakukan oleh Wajib  Pajak  untuk  dapat  meminimalkan  pembayaran  pajak  terutang  dengan memanfaatkan strategi atau cara yang tidak melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Salah  satu  perencanaan  pajak  yang  dapat  dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu perencanaan pajak melalui  PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan  metode gross  up .  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk melakukan  perencanaan  pajak  PPh  21  karyawan  tetap  menggunakan  metode gross  up terhadap  beban  PPh  21  yang  diharapkan  akan  meminimalisir pembayaran PPh badan tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hasil  perhitungan  kembali dengan  menerapkan  perencanaan  pajak  melalui  PPh  Pasal  21  karyawan  tetap menggunakan metode gross up , diperoleh PPh badan yang akan dibayarkan oleh rumah  sakit  menjadi  lebih  kecil  dikarenakan  terdapat  tunjangan  pajak  yang diberikan  kepada  karyawan  sesuai  dengan  beban  PPh  pasal  21  yang  akan dibayarkan.
Kata kunci : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Metode Gross Up , PPh Badan
1. Pendahuluan
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara,  maka  penerimaan  negara tentunya  harus  diimbangi  dengan  pengeloaan  serta  pemungutan  pajak  dengan baik  dan  benar.  Sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini adalah sistem self assesment. Sistem self assesment yang diterapkan di Indonesia

## JURNAL ILIMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN
Journal homepage: www.jurnal . unmer.ac.id
yaitu  memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  Wajib  Pajak  untuk  mengurusi masalah  perpajakannya  sendiri.  pengertian  Badan  menurut  Pasal  1  Ayat  (3) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan  usaha  yang  meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer, perseroan  lainnya,  badan  usaha  milik  negara  atau  badan  usaha  milik  daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik, atau  organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan  lainnya  termasuk  kontrak investasi  kolektif  dan  bentuk  usaha  tetap.  Oleh  karena  itu,  rumah  sakit merupakan wajib pajak badan.
Secara  umum  syarat  perpajakan  yang  harus  dimiliki  Rumah  Sakit  adalah wajib  memiliki  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak).  Karena  adanya  NPWP tersebut, Rumah Sakit harus memenuhi  kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satu jenis pajak yang harus dibayar oleh Rumah Sakit adalah Pajak Penghasilan. Dasar  pengenaan pajak dari pajak penghasilan yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak ini berbanding lurus dengan pajak penghasilan terutang yang akan dibayarSemakin besar PKP maka semakin besar pula beban pajak penghasilan terutang yang akan dibayar.  Begitu  pula  sebaliknya,  Semakin  kecil  PKP  maka  semakin  kecil  pula beban pajak penghasilan terutang yang akan dibayar. Oleh sebab itu, Wajib Pajak selalu berupaya untuk memperkecil PKP dengan cara tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Nabilah, et al. (2016: 1) terdapat beberapa alternatif serta metode  dalam,  yaitu  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang  ditanggung  sendiri  oleh karyawan  tetap  menggunakan gross  method ,  pajak  yang  ditanggung  oleh perusahaan menggunakan net method , dan karyawan tetap diberikan tunjangan pajak oleh perusahaan menggunakan non gross up method dan gross up method .
Metode gross  up merupakan  metode  yang  sering  digunakan  oleh  Badan untuk  meminimalkan  pajak.  Metode  ini  dapat  menaikkan  beban  gaji  pada  laba
rugi fiskal dan diakui oleh perpajakan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti Rumah Sakit Asih Abyakta  masih menggunakan metode net untuk perlakuan PPh pasal 21 atas karyawan tetap. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul  “Analisis  Penerapan  Perencanaan  Pajak  PPh  21  Karyawan  Tetap Menggunakan  Metode Gross  Up Sebagai  Upaya  Penghematan  Beban  Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta.”
2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana penerapan perencanaan pajak PPh 21 karyawan tetap dengan menggunakan metode gross up terhadap beban pajak penghasilan badan
yang ditanggung oleh Rumah Sakit Asih Abyakta?
b. Apakah  penggunaan  metode  g ross  up sudah  efisien  untuk  perencanaan
pajak PPh 21 karyawan tetap pada Rumah Sakit Asih Abyakta?
3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berikut adalah tahapan dalam melakukan analisis data:
a. Mengumpulkan data dan informasi berupa data gaji karyawan tetap serta laporan laba rugi perusahaan tahun 2018.
b. Mengidentifikasi gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP.
c. Melakukan  perhitungan  terhadap  PPh  Pasal  21  karyawan  tetap  dan perusahaan sebelum dan sesudah metode gross up.
d. Membandingkan hasil perhitungan terhadap PPh Pasal 21 antara sebelum penerapan dengan sesudah penerapan metode gross up.
e. Menganalisis  laporan  laba  rugi  fiskal  sesudah  menerapkan  dengan sebelum menerapkan metode gross up.
f. Membandingkan  penghematan  pajak  bagi  perusahaan  yang  dihasilkan sebelum penerapan dengan sesudah penerapan metode gross up.
g. Membuat  saran  perhitungan  PPh  Pasal  21  yang  menguntungkan  bagi karyawan tetap dan perusahaan.

## 4. Hasil
Pada laporan L/R fiskal Rumah Sakit Asih Abyakta terdapat akun beban PPh Pasal 21 yang mana dalam perhitungan L/R fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya  pada  laporan  L/R  fiskal  untuk  dasar  penentuan  PPh  Badan  karena  akun beban  PPh  Pasal 21 yang  dimaksud  tersebut  adalah  kenikmatan  yang  diberikan oleh  pemberi  kerja  yang  mana  sesuai  dengan  Pasal  9  ayat  1  huruf  (e)  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008.  Oleh  karena  itu  dengan  mengubah  beban  PPh Pasal  21  tersebut  menjadi  tunjangan  pajak  yang  akan  diterima  oleh  karyawan menggunakan  metode gross  up akan  menambah  penghasilan  karyawan  yang mana  hal  ini  akan  menaikkan  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  dan  PPh  Pasal  21. Kemudian  tunjangan  pajak  yang  akan  diterima  oleh  karyawan  tersebut  dapat dikurangkan  pada  perhitungan  L/R  fiskal  yang  sesuai  dengan  peraturan perpajakan  yang  berlaku  saat  ini.  Berikut  ini  adalah  data  gaji  karyawan  tetap Rumah Sakit Asih Abyakta selama satu bulan:
Tabel 1 Data Gaji Karyawan Tetap yang Melebihi PTKP No. Nama Karyawan Status Gaji Pokok 1  A K/0 7.540.000 2  B K/1 7.135.000 3  C K/1 6.910.000 4  D K/3 6.553.000 5  E TK/0 6.921.000 6  F TK/0 7.270.000 7  G K/2 12.480.000 8  H K/2 10.829.000 9  I TK/2 10.480.000 10  J K/1 11.420.000 11  K K/1 12.140.000 12  L K/2 10.160.000 13  M K/0 12.110.000 14  N K/3 11.820.000 15  O K/0 9.810.000 16  P K/3 10.341.000 17  Q K/0 11.092.000 18  R K/1 9.420.000 19  S K/2 12.098.000 20  T K/2 11.982.000
No. Nama Karyawan Status Gaji Pokok 21  U K/2 9.120.000 22  V K/1 7.124.000 23  W TK/3 6.153.000 24  X K/0 5.126.000 25  Y K/0 6.128.000 26  Z TK/1 6.712.000 27  AA TK/0 5.120.000 28  AB TK/2 5.510.000 29  AC K/0 5.612.000 30  AD K/1 6.201.000 31  AE TK/0 6.120.000 32  AF K/1 7.195.000 33  AG K/2 7.843.000 34  AH TK/0 5.912.000 35  AI K/0 6.619.000 36  AJ K/2 6.329.000 37  AK K/0 5.032.000 38  AL K/1 5.823.000 39  AM K/1 6.230.000 40  AN TK/0 5.210.000 Sumber: Data diolah a. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Sebelum Menggunakan Metode Gross Up
Tabel 2
Ringkasan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Sebelum Menggunakan Metode Gross Up Nama Karyawa n Statu s Gaji Pokok Tunja- ngan Trans- port Penghasi- lan Bruto Penghasila n Neto Setahun PKP PPH 21 Setahun PPH 21 Sebula n A K/0 7.540.000 300.000 7.840.000 89.376.000 30.876.00 0 1.543.80 0 128.650 B K/1 7.135.000 300.000 7.435.000 84.759.000 21.759.00 0 1.087.95 0 90.663 C K/1 6.910.000 300.000 7.210.000 82.194.000 19.194.00 0 959.700 79.975 D K/3 6.553.000 300.000 6.853.000 78.124.200 6.124.200 306.210 25.518 E TK/0 6.921.000 300.000 7.221.000 82.319.400 28.319.40 0 1.415.97 0 117.998 F TK/0 7.270.000 300.000 7.570.000 86.298.000 32.298.00 0 1.614.90 0 134.575 G K/2 12.480.00 0 1.200.00 0 13.680.00 0 158.160.00 0 90.660.00 0 8.599.00 0 716.583 H K/2 10.829.00 0 1.200.00 0 12.029.00 0 138.348.00 0 70.848.00 0 5.627.20 0 468.933 I TK/2 10.480.00 0 1.200.00 0 11.680.00 0 134.160.00 0 71.160.00 0 5.674.00 0 472.833 J K/1 11.420.00 0 1.200.00 0 12.620.00 0 145.440.00 0 82.440.00 0 7.366.00 0 613.833 K K/1 12.140.00 0 1.200.00 0 13.340.00 0 154.080.00 0 91.080.00 0 8.662.00 0 721.833 L K/2 10.160.00 0 1.200.00 0 11.360.00 0 130.320.00 0 62.820.00 0 4.423.00 0 368.583 M K/0 12.110.00 0 1.200.00 0 13.310.00 0 153.720.00 0 95.220.00 0 9.283.00 0 773.583 N K/3 11.820.00 0 1.200.00 0 13.020.00 0 150.240.00 0 78.240.00 0 6.736.00 0 561.333 O K/0 9.810.000 1.200.00 11.010.00 126.120.00 67.620.00 5.143.00 428.583
Nama Karyawa n Statu s Gaji Pokok Tunja- ngan Trans- port Penghasi- lan Bruto Penghasila n Neto Setahun PKP PPH 21 Setahun PPH 21 Sebula n 0 0 0 0 0 P K/3 10.341.00 0 1.200.00 0 11.541.00 0 132.492.00 0 60.492.00 0 4.073.80 0 339.483 Q K/0 11.092.00 0 1.200.00 0 12.292.00 0 141.504.00 0 83.004.00 0 7.450.60 0 620.883 R K/1 9.420.000 1.200.00 0 10.620.00 0 121.440.00 0 58.440.00 0 3.766.00 0 313.833 S K/2 12.098.00 0 1.200.00 0 13.298.00 0 153.576.00 0 86.076.00 0 7.911.40 0 659.283 T K/2 11.982.00 0 1.200.00 0 13.182.00 0 152.184.00 0 84.684.00 0 7.702.60 0 641.883 U K/2 9.120.000 1.200.00 0 10.320.00 0 117.840.00 0 50.340.00 0 2.551.00 0 212.583 V K/1 7.124.000 200.000 7.324.000 83.493.600 20.493.60 0 1.024.68 0 85.390 W TK/3 6.153.000 200.000 6.353.000 72.424.200 4.924.200 246.210 20.518 X K/0 5.126.000 200.000 5.326.000 60.716.400 2.216.400 110.820 9.235 Y K/0 6.128.000 200.000 6.328.000 72.139.200 13.639.20 0 681.960 56.830 Z TK/1 6.712.000 200.000 6.912.000 78.796.800 20.296.80 0 1.014.84 0 84.570 AA TK/0 5.120.000 200.000 5.320.000 60.648.000 6.648.000 332.400 27.700 AB TK/2 5.510.000 200.000 5.710.000 65.094.000 2.094.000 104.700 8.725 AC K/0 5.612.000 200.000 5.812.000 66.256.800 7.756.800 387.840 32.320 AD K/1 6.201.000 200.000 6.401.000 72.971.400 9.971.400 498.570 41.548 AE TK/0 6.120.000 200.000 6.320.000 72.048.000 18.048.00 0 902.400 75.200 AF K/1 7.195.000 200.000 7.395.000 84.303.000 21.303.00 0 1.065.15 0 88.763 AG K/2 7.843.000 200.000 8.043.000 91.690.200 24.190.20 0 1.209.51 0 100.793 AH TK/0 5.912.000 150.000 6.062.000 69.106.800 15.106.80 0 755.340 62.945 AI K/0 6.619.000 150.000 6.769.000 77.166.600 18.666.60 0 933.330 77.778 AJ K/2 6.329.000 150.000 6.479.000 73.860.600 6.360.600 318.030 26.503 AK K/0 5.032.000 150.000 5.182.000 59.074.800 574.800 28.740 2.395 AL K/1 5.823.000 150.000 5.973.000 68.092.200 5.092.200 254.610 21.218 AM K/1 6.230.000 100.000 6.330.000 72.162.000 9.162.000 458.100 38.175 AN TK/0 5.210.000 100.000 5.310.000 60.534.000 6.534.000 326.700 27.225 - 1.484.773.20 0 112.551.06 0 9.379.25 5
Sumber: Data diolah
Berdasarkan hasil dari ringkasan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap sebelum  menggunakan  metode gross  up yang  disajikan  pada  tabel  2  di  atas dapat  diketahui  bahwa  PPH  Pasal  21  karyawan  tetap  yang  terutang  selama sebulan adalah sebesar Rp.  9.379.255 dimana seluruhnya akan ditanggung oleh
Rumah  Sakit  Asih  Abyakta dalam  bentuk  akun  beban  PPh Pasal  21.  Akan  tetapi akun  beban  PPh  Pasal  21  tersebut  tidak  diperbolehkan  oleh  fiskus  untuk
dijadikan  beban  pada  laporan  L/R  fiskal  yang  mana  akun  beban  PPh  Pasal  21 tersebut  akan  dikoreksi  positif  pada  saat  perhitungan  L/R  fiskal,  koreksi  positif tersebut  akan  memperbesar  laba  Rumah  Sakit  Asih  Abyakta  dan  pastinya  juga akan  memperbesar  pajak  yang  harus  dibayar.  Salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  menggunakan  beban  PPH  Pasal  21  tersebut  adalah  mengubahnya menjadi tunjangan pajak, yang besarannya dapat dihitung menggunakan metode gross up.

## b. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Sesudah Menggunakan Metode Gross Up
Tabel 3 Ringkasan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Sesudah Menggunakan Metode Gross Up Nama Karya wan Status Gaji Pokok Tunjangan Transport Tunjanga n Pajak Sebulan PenghasIla n Bruto Penghasilan Neto Setahun PKP PPH 21 setahun PPH 21 sebu- lan A K/0 7.540.000 300.000 135.421 7.975.421 91.001.053 32.501.053 1.625.053 135.421 B K/1 7.135.000 300.000 95.434 7.530.434 85.904.211 22.904.211 1.145.211 95.434 C K/1 6.910.000 300.000 84.184 7.294.184 83.204.211 20.204.211 1.010.211 84.184 D K/3 6.553.000 300.000 26.861 6.879.861 78.446.526 6.446.526 322.326 26.861 E TK/0 6.921.000 300.000 124.208 7.345.208 83.809.895 29.809.895 1.490.495 124.208 F TK/0 7.270.000 300.000 141.658 7.711.658 87.997.895 33.997.895 1.699.895 141.658 G K/2 12.480.000 1.200.000 843.039 14.523.039 168.276.471 100.776.471 10.116.471 843.039 H K/2 10.829.000 1.200.000 551.686 12.580.686 144.968.235 77.468.235 6.620.235 551.686 I TK/2 10.480.000 1.200.000 556.275 12.236.275 140.835.294 77.835.294 6.675.294 556.275 J K/1 11.420.000 1.200.000 722.157 13.342.157 154.105.882 91.105.882 8.665.882 722.157 K K/1 12.140.000 1.200.000 849.216 14.189.216 164.270.588 101.270.588 10.190.588 849.216 L K/2 10.160.000 1.200.000 433.627 11.793.627 135.523.529 68.023.529 5.203.529 433.627 M K/0 12.110.000 1.200.000 910.098 14.220.098 164.641.176 106.141.176 10.921.176 910.098 N K/3 11.820.000 1.200.000 660.392 13.680.392 158.164.706 86.164.706 7.924.706 660.392 O K/0 9.810.000 1.200.000 504.216 11.514.216 132.170.588 73.670.588 6.050.588 504.216 P K/3 10.341.000 1.200.000 399.392 11.940.392 137.284.706 65.284.706 4.792.706 399.392 Q K/0 11.092.000 1.200.000 730.451 13.022.451 150.269.412 91.769.412 8.765.412 730.451 R K/1 9.420.000 1.200.000 369.216 10.989.216 125.870.588 62.870.588 4.430.588 369.216 S K/2 12.098.000 1.200.000 775.627 14.073.627 162.883.529 95.383.529 9.307.529 775.627 T K/2 11.982.000 1.200.000 755.157 13.937.157 161.245.882 93.745.882 9.061.882 755.157 U K/2 9.120.000 1.200.000 250.098 10.570.098 120.841.176 53.341.176 3.001.176 250.098 V K/1 7.124.000 200.000 89.884 7.413.884 84.572.211 21.572.211 1.078.611 89.884 W TK/3 6.153.000 200.000 21.597 6.374.597 72.683.368 5.183.368 259.168 21.597 X K/0 5.126.000 200.000 9.721 5.335.721 60.833.053 2.333.053 116.653 9.721 Y K/0 6.128.000 200.000 59.821 6.387.821 72.857.053 14.357.053 717.853 59.821 Z TK/1 6.712.000 200.000 89.021 7.001.021 79.865.053 21.365.053 1.068.253 89.021 AA TK/0 5.120.000 200.000 29.158 5.349.158 60.997.895 6.997.895 349.895 29.158 AB TK/2 5.510.000 200.000 9.184 5.719.184 65.204.211 2.204.211 110.211 9.184 AC K/0 5.612.000 200.000 34.021 5.846.021 66.665.053 8.165.053 408.253 34.021 AD K/1 6.201.000 200.000 43.734 6.444.734 73.496.211 10.496.211 524.811 43.734 AE TK/0 6.120.000 200.000 79.158 6.399.158 72.997.895 18.997.895 949.895 79.158 AF K/1 7.195.000 200.000 93.434 7.488.434 85.424.211 22.424.211 1.121.211 93.434 AG K/2 7.843.000 200.000 106.097 8.149.097 92.963.368 25.463.368 1.273.168 106.097 AH TK/0 5.912.000 150.000 66.258 6.128.258 69.901.895 15.901.895 795.095 66.258 AI K/0 6.619.000 150.000 81.871 6.850.871 78.149.053 19.649.053 982.453 81.871 AJ K/2 6.329.000 150.000 27.897 6.506.897 74.195.368 6.695.368 334.768 27.897 AK K/0 5.032.000 150.000 2.521 5.184.521 59.105.053 605.053 30.253 2.521 AL K/1 5.823.000 150.000 22.334 5.995.334 68.360.211 5.360.211 268.011 22.334 AM K/1 6.230.000 100.000 40.184 6.370.184 72.644.211 9.644.211 482.211 40.184 AN TK/0 5.210.000 100.000 28.658 5.338.658 60.877.895 6.877.895 343.895 28.658 23.150.000 10.852.968 1.615.008.817 130.235.617  10.852.96
Nama Karya wan Status Gaji Pokok Tunjangan Transport Tunjanga n Pajak Sebulan PenghasIla n Bruto Penghasilan Neto Setahun PKP PPH 21 setahun PPH 21 sebu- lan 8
Berdasarkan  tabel  5  dapat  diketahui  bahwa  PPh  Pasal  21  karyawan  tetap yang  terutang  selama  sebulan  dengan  menggunakan  metode gross  up adalah sebesar  Rp.  10.852.968 dimana  seluruhnya  akan  ditanggung  oleh  Rumah  Sakit Asih  Abyakta  dalam  bentuk  tunjangan  PPh  21.  Tunjangan  PPh  21  tersebut diperbolehkan  oleh  fiskus  untuk  dijadikan  beban  pada  laporan  L/R  fiskal  yang mana  berakibat  memperkecil  laba  yang  secara  otomatis  juga  memperkecil  PPh badan yang dibayarkan.
Tabel 4
Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menerapkan Metode Gross Up No. Nama Karyawan Status PPh Pasal 21 sebelum Gross Up PPh Pasal 21 sesudah Gross Up Selisih 1 A K/0 128.650 135.421 6.771 2 B K/1 90.663 95.434 4.772 3 C K/1 79.975 84.184 4.209 4 D K/3 25.518 26.861 1.343 5 E TK/0 117.998 124.208 6.210 6 F TK/0 134.575 141.658 7.083 7 G K/2 716.583 843.039 126.456 8 H K/2 468.933 551.686 82.753 9 I TK/2 472.833 556.275 83.441 10 J K/1 613.833 722.157 108.324 11 K K/1 721.833 849.216 127.382 12 L K/2 368.583 433.627 65.044 13 M K/0 773.583 910.098 136.515 14 N K/3 561.333 660.392 99.059 15 O K/0 428.583 504.216 75.632 16 P K/3 339.483 399.392 59.909 17 Q K/0 620.883 730.451 109.568 18 R K/1 313.833 369.216 55.382 19 S K/2 659.283 775.627 116.344 20 T K/2 641.883 755.157 113.274 21 U K/2 212.583 250.098 37.515 22 V K/1 85.390 89.884 4.494 23 W TK/3 20.518 21.597 1.080 24 X K/0 9.235 9.721 486 25 Y K/0 56.830 59.821 2.991 26 Z TK/1 84.570 89.021 4.451 27 AA TK/0 27.700 29.158 1.458 28 AB TK/2 8.725 9.184 459 29 AC K/0 32.320 34.021 1.701 30 AD K/1 41.548 43.734 2.187 31 AE TK/0 75.200 79.158 3.958 32 AF K/1 88.763 93.434 4.672 33 AG K/2 100.793 106.097 5.305 34 AH TK/0 62.945 66.258 3.313
No. Nama Karyawan Status PPh Pasal 21 sebelum Gross Up PPh Pasal 21 sesudah Gross Up Selisih 35 AI K/0 77.778 81.871 4.094 36 AJ K/2 26.503 27.897 1.395 37 AK K/0 2.395 2.521 126 38 AL K/1 21.218 22.334 1.117 39 AM K/1 38.175 40.184 2.009 40 AN TK/0 27.225 28.658 1.433 9.379.255  10.852.968 1.473.713 Sumber: Data diolah
Dapat  diketahui  bahwa  terdapat  selisih  antara  PPh  Pasal  21  sebelum menerapkan dan sesudah menerapkan metode gross up dalam pemotongan PPh
Pasal  21  adalah  sebesar  Rp.  1.473.713.  Hal  tersebut  dikarenakan  oleh  faktor penambahan  tunjangan  pajak  pada  gaji  pokok  karyawan  sehingga  menaikkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang mana hal tersebut juga menaikkan PPh Pasal 21 karyawan .

## c. Dampak Penerapan Metode Gross Up
Tabel 5 Dampak Sebelum dan Sesudah Menerapkan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sebelum Gross Up PPh Pasal 21 sesudah Gross Up Selisih Keterangan PKP 1.484.773.200 1.615.008.817  130.235.617 Naik PPh Pasal 21 yang terutang setahun 112.551.060 130.235.617 17.684.557 Naik Tunjangan pajak menggunakan metode Gross Up - 130.235.617 130.235.617 Sumber: Data diolah
Diketahui  bahwa  jumlah  PKP  sesudah  menerapkan  metode gross  up menjadi  naik  sebesar  tunjangan  PPh  21  yang  diberikan  kepada  karyawan  yaitu sebesar  Rp.  130.235.617.  Kemudian,  sesudah  menggunakan  metode gross  up tunjangan  yang  diberikan  oleh  Rumah  Sakit  Asih  Abyakta  akan  sama  dengan besarnya PPh Pasal 21 yang dibayar oleh karyawan.
Tabel 6 Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Asih Abyakta
Sebelum Menggunakan Metode Gross Up PENDAPATAN - Pendapatan Rawat Jalan 1.173.448.037 - Pendapatan Rawat Inap 3.626.934.661 - Pendapatan Jasa Layanan penunjang 2.889.188.256 - Pendapatan Asuransi 12.945.561.348 Total Pendapatan 20.635.132.302 Harga Pokok Penjualan (53.390.250) LABA KOTOR 20.581.742.052 BIAYA-BIAYA USAHA - Biaya Layanan 10.414.931.892 - Biaya Umum dan Administrasi 3.001.748.364 - Biaya Promosi 62.207.500 - Tunjangan Transport 23.150.000 Total Biaya (13.502.037.756) LABA RUGI OPERASIONAL 7.079.704.296 PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN - Pendapatan Lain-Lain 133.469.479 - Biaya Lain-Lain (79.202.132) Total Pendapatan & Biaya Lain-Lain 54.267.347 LABA RUGI SEBELUM PAJAK 7.133.971.643 PPh Badan (2.452.302.752) LABA RUGI SETELAH PAJAK 4.681.668.891 Sumber: Data diolah
Berdasarkan  hasil  laba  rugi  sebelum  menggunakan  metode gross  up di tabel  6  diketahui  bahwa  akun  beban  PPh  21  tidak  bisa  dimasukkan  dalam perhitungan lab/rugi. Alasannya, karena fiskus tidak memperbolehkan mengakui beban  PPh  21.  Akan  tetapi,  bila  Rumah  sakit  menggunakan  metode gross  up maka bisa diakui sebagai Tunjangan PPh 21 pada laporan laba rugi seperti yang ada di tabel dibawah ini:
Tabel 7 Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Asih Abyakta
Sesudah Menggunakan Metode Gross Up

## PENDAPATAN
- Pendapatan Rawat Jalan 1.173.448.037 - Pendapatan Rawat Inap 3.626.934.661 - Pendapatan Jasa Layanan penunjang 2.889.188.256 - Pendapatan Asuransi 12.945.561.348 Total Pendapatan 20.635.132.302 Harga Pokok Penjualan (53.390.250) LABA KOTOR 20.581.742.052 BIAYA-BIAYA USAHA - Biaya Layanan 10.414.931.892

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan  tabel  diatas,  diketahui  bahwa  dengan  menggunakan  metode gross up Rumah Sakit Asih Abyakta dapat mengurangi pembayaran PPh Badan.
Tabel 8 Perbandingan Penghematan PPH Badan yang Dihasilkan
PENGHEMATAN PPH BADAN YANG DIHASILKAN PPh Badan Sebelum Menggunakan Metode Gross Up 2.452.302.752 PPh Badan Sesudah Menggunakan Metode Gross Up 2.407.534.259 44.768.493 Sumber: Data diolah
Berdasarkan  perhitungan  diatas perhitungan  penghematan  PPh  badan, apabila  Rumah  Sakit  Asih  Abyakta  sudah  menerapkan  metode gross  up akan menghasilkan  penghematan  PPh  badan  sebesar  Rp  44.768.493  yang  mana  PPh badan  tersebut  mengalami  penurunan  sebelum  perusahaan  menerapkan  metode gross  up. Maka  Rumah  Sakit  Asih  Abyakta  dapat  melakukan  penghematan  PPh
Badan, sehingga dana dari penghematan dana tersebut dapat digunakan keperluan yang lain.
5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan:
a. Berdasarkan  laporan  laba  rugi  yang  dimiliki  rumah  Sakit  Asih  Abyakta belum  menerapkan  metode gross  up. Setelah  menggunakan  metode
- Biaya Umum dan Administrasi 3.001.748.364 - Biaya Promosi 62.207.500 - Tunjangan Transport 23.150.000 - Tunjangan PPh 21 130.235.617 Total Biaya (13.632.273.373) LABA RUGI OPERASIONAL 6.949.468.679 PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN - Pendapatan Lain - Lain 133.469.479 - Biaya Lain-Lain (79.202.132) Total Pendapatan & Biaya Lain-Lain 54.267.347 LABA RUGI SEBELUM PAJAK 7.003.736.026 PPh Badan (2.407.534.259) LABA RUGI SETELAH PAJAK 4.596.201.767
gross up diketahui bahwa akun beban PPh 21 dapat digunakan sebagai pengurang di laporan laba rugi fiskalyang diakui sebagai Tunjangan PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 yang dibayarkan menjadi lebih kecil.
b. Perencanaan  pajak  PPh  21  dengan  memanfaatkan  metode gross  up dapat  dikatakan  efisien  karena  PPh  Badan  yang  dibayarkan  menjadi kecil.

## Saran
a. Rumah  Sakit  Asih  Abyakta  dapat  melakukan  metode gross  up untuk perhitungan PPh 21 ke depannya, karena penggunaan metode ini dapat memberikan penghematan dalam pembyaran PPh Badan.
b. Untuk  peneliti  selanjutnya  dapat  menggunakan  strategi  lain  yang diperbolehkan oleh perpajakan guna menghemat pembayaran pajak.

## Keterbatasan Penelitian
a. Penelitian  ini  hanya  bisa  dilakukan  dalam  1  perusahaan  saja,  karena adanya keterbatasan data yang dianggap privasi oleh pihak Rumah Sakit.
b. Pemilihan strategi yang digunakan hanya metode gross up saja.

## Daftar Pustaka
Fitriani,  Dina  W  dan  Putu  Mahardika  Adi  Saputra.  2009.  Analisis  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi  Kasus  Di  Wilayah  Kerja  Kantor  Pelayanan  Pajak  Batu). Journal  of Indonesian Applied Economics. Vol. 3 No. 2.
Gunarso, Sandra Dewi. 2010. Pemotongan dan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan methode Gross Up. Online. ( http://sandradewigunarso.blogspot.com/2010/10/pemotongan-dan- perhitungan-pph-ps-21.html . Diakses pada tanggal 5 Januari 2019)
Indriantoro,  Nur  dan  Bambang  Supomo.  2016. Metodologi  Penelitian  Bisnis . BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
Judisseno,  Rimsky  K. 2005. Pajak  dan  Strategi Bisnis . Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta
Lumbantoruan,  Sophar.  1996. Akuntansi  Pajak .  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan . Edisi revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
Nabilah,  N.N.  dkk.  2016.  Analisis  Penerapan  Perencanaan  Pajak  PPh  21  Sebagai Upaya  Penghematan  Beban  Pajak  Penghasilan  Badan  (Studi  Kasus  Pada PT. Z). Jurnal Perpajakan. Vol.8 No. 1.
Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  Republik  Indonesia.  2015.  Nomor PER/32PJ/2015  Tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan, Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak Penghasilan  Pasal  26  Sehubungan  Dengan  Pekerjaan,  Jasa,  dan  Kegiatan Orang Pribadi. Ditetapkan pada Tanggal 7 Agustus 2015.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. Nomor
101/PMK.010/2016  Tentang  Penyesuaian  Besarnya  Penghasilan  Tidak Kena Pajak. Ditetapkan pada Tanggal 22 Juni 2016.
Ratag, G. A. (2013). Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva tetap Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Bank Sulut. Jurnal Riset Ekonomi , Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3).
Republik  Indonesia.  2007. Undang-Undang  Perpajakan  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan . Jakarta.
Republik  Indonesia.  2008. Undang-Undang  Perpajakan  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan . Jakarta.
Republik  Indonesia.  2009. Undang-Undang  Perpajakan  Indonesia  Nomor  44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit . Jakarta.
Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Studi dan kasus . Salemba Empat. Jakarta.
Suandy, Erly. 2006. Perencanaan Pajak . Salemba Empat. Jakarta.
__________. 2011. Perencanaan Pajak . Salemba Empat. Jakarta.
Tjahjono,  Achmad  dan  Husein,  Muhammad  Fakhri.  2005. Perpajakan .  Edisi  3. UPP AMP YKPN. Yoyakarta.
Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan . Salemba Empat. Jakarta.