## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 KHUSUSNYA MENGENAI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
Fachrul Rozy Latuconsina , Lita Tyesta ALW Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, Pleburan, Semarang 50241
e-mail : artikelisme@gmail.com

## Abstract
PPAT is needed by the community to provide services in the field of land, especially in making a written evidence of authentic deed PPAT. An area that is not enough to have PPAT positions can be appointed a Head of Sub-district as PPAT Temporary according to Article 5 paragraph  (3) letter  a  GR  Number  37  of  1998.  Central  Maluku  District  still  lack  PPAT  position  and  has  not been  appointed  Camat  as  PPAT-Temporary.  Problems  in  this  research  are:  1)  how  the implementation  of  GR  Number  37  of  1998,  especially  about  Camat  as  PPAT-Temporary  in Central Maluku District?, 2) factors influencing the implementation of the rule?, so the purpose of this research is to know the implementation of Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of  1998 in  Central  Maluku  District  and  to  determine  the  factors  that  affect  its  implementation. The research method used is empirical juridical method with primary data source and secondary data. Primary data obtained from direct research with interview technique to resource person. Secondary data sources were obtained from literature study using primary and secondary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implementation of Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998 in Central Maluku Regency has not run well, seen from there are only 3 (three) PPAT and 1 (one) Camat as PPAT- Temporary by 18 subdistrict, this is influenced by several factors , among others are: 1) Interest of  Head  of  Sub-district  to  become  PPAT-Temporary  because  every  there  socialization  activity from  District  Office  of  Camat  usually  assign  its  staff  to  follow  the  socialization;  3)  The geographical condition of Central Maluku District is vulnerable to the control so that the Camat does  not  have  time to  submit  a  request  for  appointment  as  PPAT-Temporary.  Suggestions  that can  be  submitted  is  to  achieve the  purpose  of  land  registration  and  public  service  tasks  to  the community  then  it  is  better  the  appointment  of  the  Camat  as  well  as  PPAT-Temporary  by building and improving the facilities and means of transportation so that people can reach the Office PPAT easily.
Keywords : PPAT-Temporary, Public Service of Land Administration

## Abstrak
PPAT  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  untuk  memberikan  pelayanan  di  bidang  pertanahan khususnya  dalam  pembuatan  suatu  alat  bukti  tertulis  yaitu  akta  otentik  PPAT.  Suatu  daerah yang belum cukup terdapat jabatan PPAT maka dapat diangkat seorang Camat sebagai PPAT Sementara  sesuai  Pasal  5  ayat  (3)  huruf  a  PP  Nomor  37  Tahun  1998.  Kabupaten  Maluku Tengah masih kekurangan jabatan PPAT dan belum diangkat Camat sebagai PPAT-Sementara. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  :  1)  bagaimana  implementasi  PP  Nomor  37  Tahun 1998  khususnya  mengenai  Camat  sebagai  PPAT  Sementara  di  Kabupaten  Maluku  Tengah,  2) faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  aturan  tersebut?,  sehingga  tujuan  dari  penelitian  ini
yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 5 ayat (3) huruf a PP 37 Tahun 1998 di Kabupaten Maluku  Tengah  dan  untuk  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi  implementasinya.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan sumber data primer dan data sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  penelitian  secara  langsung  dengan  teknik  wawancara kepada  narasumber.  Sumber  data  sekunder  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dengan menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Data  yang  diperoleh  dianalisa  secara kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  implementasi  Pasal  5  ayat  (3)  huruf  a  di Kabupaten Maluku Tengah belum berjalan dengan baik, terlihat dari hanya terdapat terdapat 3 (tiga) orang PPAT dan 1 (satu) orang Camat sebagai PPAT Sementara dari 18 Kecamatan, hal ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  adalah  :  1)  Minat  Camat  untuk  menjadi PPAT  Sementara  karena  setiap  ada  kegiatan  sosialisasi  dari  Kantor  Pertanahan  Camat biasanya  menugaskan  stafnya  untuk  mengikuti  sosialisasi  tersebut;  2)  Kondisi  geografis Kabupaten  Maluku  Tengah  yang  rentan  kendali  sehingga  Camat  tidak  sempat  untuk menyerahkan  permohonan  pengangkatan  sebagai  PPAT-Sementara.  Saran  yang  dapat disampaikan  adalah  untuk  mencapai  tujuan  pendaftaran  tanah  dan  tugas  pelayanan  publik kepada  masyarakat  maka  sebaiknya  pengangkatan  Camat  sekaligus  sebagai  PPAT-Sementara dengan  membangun  dan  memperbaik  fasilitas  dan  sarana  transportasi  agar  masyarakat  dapat menjangkau Kantor PPAT dengan mudah .
Kata Kunci : PPAT-Sementara, Pelayanan Publik bidang pertanahan .

## A. Pendahuluan
Keberadaan  tanah  merupakan  suatu  hal  yang  penting  bagi  manusia,  karena  tanah merupakan suatu kebutuhan hidup. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan tanah, dari zaman dahulu hingga sekarang menjadi salah satu agenda terpenting untuk dibahas. Tanah bagi bangsa  Indonesia mempunyai dimensi  yang khas dan khusus. Tanah bukan sekedar benda mati yang bernilai tunggal, akan tetapi dipandang sebagai benda yang multi nilai.
Pasal  33  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan : “bahwa Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.” dalam ayat ini mengandung arti bahwa menjadikan kewajiban, agar bumi, air dan ruang angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalammnya  dalam  kekuasaan  Negara  untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan bahwa:
“Seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dalam  wilayah  Republik  Indonesia,  sebagai  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa adalah  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  Bangsa  Indonesia  dan  merupakan  kekayaan  nasional.
Pemanfaatan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  beserta  apa  yang  terkandung  di  dalamnya  adalah ditujukan  untuk  mencapai  sebesar-besarnya  kemakmuran  seluruh rakyat Indonesia.”
Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UUPA tersebut,  maka  kesejahteraan  rakyat  yang  menjadi  tujuan  utama  dari  penyelenggaraan  Negara dalam pemanfatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Seluruh rakyat  Indonesia  dengan  kedaulatannya  melimpahkan  kewenangan  yang  dimilikinya  kepada Negara  selaku  penguasa  dan  penyelenggara  Negara  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan fungsi  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  Indonesia  guna terwujudnya  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semakin  banyaknya  kebutuhan  tanah,  dan  karena  tanah  merupakan    Sumber  Daya  Alam yang  terbatas,  keadaan  ini menyebabkan  semakin   meningkatnya  nilai  ekonomis  tanah,  dengan demikian  masalah-masalah  yang    berkaitan  dengan  tanah  dari  hari  ke  hari  menunjukan kecenderungan  yang  semakin  kompleks  dan  tak  terhindarkan.  Benturan-benturan  kepentingan yang  mengakibatkan sengketa di bidang pertanahan dalam masyarakat baik antar  perorangan, perorangan  dengan  pemerintah,  maupun  antar  lintas  sektoral  saat  ini  biasanya  menyangkut kepastian  hukum  atas  tanah.  Guna  terciptanya  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  diperlukan pendaftaran  tanah.  Masalah  pendaftaran  tanah  ini  telah  diatur  oleh  pemerintah  Indonesia,  yaitu dengan dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagai tindak lanjut atas Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa  “untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan  yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”, sehingga memberikan batasan dan ketentuan khusus mengenai Pendaftaran Tanah tersebut,  hal  ini  diharapkan  di  dalam  pemerataan  pembangunan  nasional    umumnya  dan permasalahan  pendaftaran  Tanah  khususnya  dapat  terlaksana    dan  membuahkan  hasil  yang maksimal serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah oleh masyarakat.
Pemerintah  mempunyai  wewenang  mengatur  penggunaan  tanah  dan  selanjutnya menunjuk  sebuah  instansi  atau  badan  yang  berwenang  untuk  itu.  Dalam  hal  pendaftaran  tanah, pemerintah  menunjuk  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  melaksanakannya,  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  PP  Nomor  24  Tahun  1997  yang  menyebutkan  bahwa  :  “Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”. Selanjutnya di dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan:  “Dalam  melaksanakan  Pendaftaran  Tanah,  Kepala  Kantor  Pertanahan dibantu  oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut
Peraturan  Pemerintah  ini  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  bersangkutan”.  Demikian pula di dalam Pasal 7 peraturan ini disebutkan :
“1.  PPAT  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  diangkat  dan  diberhentikan  oleh menteri;
2.  Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri menunjuk PPAT Sementara;
3.  Peraturan  PPAT  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan  pemerintah tersendiri.”
Sehubungan  dengan  amanat  Pasal  7  ayat  (3)  PP  Nomor  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  maka  dikeluarkanlah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk melayani masyarakat dibidang pertanahan dalam pendaftaran hak atas tanahnya di Kantor  Pertanahan.  Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  PP  Nomor  24  Tahun  2016  menyebutkan  bahwa: “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  selanjutnya  disebut  PPAT,  adalah  pejabat  umum  yang  diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.
Pelayanan publik akan maksimal apabila didukung oleh berbagai faktor, faktor yang utama adalah sumber daya manusianya. Sehingga dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan : “Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum  cukup terdapat  PPAT  atau  untuk melayani  golongan  masyarakat  tertentu, Menteri  dapat menunjuk pejabat-pejabat dibawah ini sebagai Pejabat Sementara atau PPAT Khusus”.
a.  Camat  atau  Kepala  Desa  untuk  melayani  pembuatan  akta  di  daerah  yang  belum  cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara;
b.  Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk  melayani  pembuatan  akta  yang  diperlukan  dalam  rangka pelaksanaan  program-program  pelayanan  masyarakat  atau  untuk  melayani  pembuatan  akta PPAT  tertentu  bagi  Negara  sahabat  berdasarkan  asas  resiprositas  sesuai  pertimbangan  dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT khusus.
Provinsi Maluku khususnya Kabupaten Maluku Tengah kebutuhan masyarakat akan tanah tentu  sangat  penting  dan  transaksi  jual  beli  tanah  juga  sering  terjadi,  mengingat  Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku yang cukup berkembang selain Kota  Ambon,  namun  pelayanan  pertanahan  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  tidak  dirasakan oleh  masyarakat,  karena  berbagai  faktor  yaitu  diantaranya,  kurangnya  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah yang dimana hanya terdapat 4 (empat) PPAT/PPAT-Sementara yang terdiri dari 3 (tiga)
Notaris/PPAT  dan  1  (satu)  PPAT-Sementara,  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  dan  dengan pemikiran  masyarakat  yang  menganggap  biaya  pembuatan  akta  dalam  hal  perbuatan  jual  beli yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dihadapan  Notaris/PPAT  adalah  cukup  mahal  dan  prosesnya yang  rumit.  Kabupaten  Maluku  Tengah  yang  hanya  terdapat  1  (satu)  PPAT-Sementara  Camat dalam  menjalankan  tugas  PPAT  yang  dirasa  belum  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dibidang  pertanahan  khususnya  pembuatan  akta otentik mengenai transaksi pertanahan di daerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.  Hal  ini  menyebabkan  masyarakat  melakukan  jual  beli  dengan  surat  dibawah  tangan hadapan  Lurah  dengan  dihadiri  para  saksi  dan  perbuatan  jual  beli  tersebut  tetap  sah  namun pembeli akan kesulitan untuk melakukan pendaftaran hak di Kantor Pertanahan karena jual beli tanah  harus  dibuktikan  dengan  Akta  Jual  Beli  PPAT  sebagaimana  diamanatkan  Pasal  37  PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan didalam masyarakat ini tidak dicermati  dengan  baik  oleh  Kantor  Pertanahan  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Maluku Tengah.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  Triadism  Law  yang  dikemukakan  oleh  Gustav Radbruch  dan  teori  efektivitas  yang  dikemukakan  oleh  Lawrance  M.  Friedman,  sehingga  akan diperoleh  pengimlementasian  suatu  peraturan  perundang-undangan  sesuai  dengan  tujuan  dari dibentuknya suatu peraturan tersebut yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun  1998  khususnya  Pasal  5  ayat  (3)  huruf  a  mengenai  Camat  sebagai  PPAT-Sementara  di Kabupaten Maluku Tengah.

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian  yuridis  empiris  menurut  Soerjono  Soekanto  meliputi  penelitian  terhadap  identifikasi hukum  dan  penelitian  terhadap  efektifitas  hukum(Ochtorina  &  Efendi,  2014).  Amirudin  dan Zainal  Asikin  membagi  penelitian  yuridis  empiris  menjadi  2  (dua)  macam  yaitu,  penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu  penelitian  efektifitas  hukum  dan  penelitian  dampak hukum(Ochtorina & Efendi, 2014).
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan meniliti data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-
undangan seperti UUPA, PPAT dan Pendaftaran Tanah, sedangkan untuk bahan hukum sekunder yaitu  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  jabatan  PPAT  dan  kegarariaan  khususnya  pendaftaran tanah.
Analisis  data  menggunakan  metode  yang  bersifat  deksriptif  analitis,  analisa  data  yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  terhadap  data  primer  dan  data  sekunder.  Deksriptif tersebut  meliputi  isis  dan  struktur  hukum  positif,  yaitu  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh penulis  untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum  yang  dijadikan  rujukan  dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian(Ochtorina & Efendi, 2014).
Teknik  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  dengan  teknik  purposive  sampling  yaitu teknik penentuan sampel yang ditentukan peneliti berdasarkan kemauannya(Ochtorina & Efendi, 2014).  Teknik  ini  dipilih  karena  alasan  keterbatasan  biaya,  waktu,  aktivitas  masyarakat,  dan kondisi  geografis,  perlu  diketahui  bahwa  Kabupaten  Maluku  Tengah  Kecamatannya  terdapat pada pulau-pulau yang terpisah oleh lautan, sehingga sulit untuk meneliti di semua Kecamatan, maka  yang  menjadi  sampel  penelitian  terdiri  dari  3  (tiga)  orang  Camat,  1  (satu)  orang Notaris/PPAT di Kabupaten Maluku Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, dan yang ditemui untuk diwawancarai.

## C.  Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  198  Khususnya  mengenai Camat  Sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Sementara  di  Kabupaten  Maluku Tengah
Implementasi  merupakan  serangkaian  atau  keseluruhan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan.  Implementasi  juga  merupakan  sebuah  tindakan yang dilakukan oeh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
Implementasi  mengenai  Camat  sebagai  PPAT-Sementara  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (3) huruf  a  PP  Nomor  37  Tahun  1998,  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah kabupaten/kota masing-masing, mengingat Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan  tugas  pelayanan  publik,  serta  pentingnya  kepemilikan  suatu  alat  bukti  tertulis yang menjamin kepastian kepemilikan dan diperolehnya hak atas tanah terhadap suatu perbuatan hukum  tertentu  serta  untuk  memberikan  pemenuhan  syarat  pendaftaran  hak  atas  tanah  oleh masyarakat  yang  harus  menggunakan  akta-akta  otentik  PPAT/PPAT-Sementara  sebagai  dasar pendaftaran  demi  menjamin  kepastian  hukum  kepada  pemilik  hak  dan  terwujudnya  tertib
administrasi  pertanahan,  oleh  karena  itu  keberadaan  Camat  sebagai  PPAT-Sementara  masih sangat dibutuhkan.
Langkah  untuk  mengimplementasi  Pasal  5  ayat  (3)  huruf  a  PP  Nomor  37  Tahun  1998 tersebut  yaitu  sesuai  dengan  teori  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  pada  Bab  I  sebelumnya yaitu dengan teori Friedman bahwa hukum terdiri dari 3 (tiga) aspek yakni aspek substansi ( legal substance ), aspek struktur ( legal structure ), dan aspek budaya ( legal culture ), maka kajian yang sangat baik tersebut merupakan kajian dari aspek substansi ( legal substance ) dan aspek struktur ( legal  structure ).  Kajian  tersebut  perlu  dilengkapi  dengan  aspek  budaya  ( legal  culture )  yang lebih menekankan pada unsur manusia ( stakeholders ) pelaksana kegiatan. Sebab bahwa manusia merupakan  kontributor  efektifitas  pelaksanaan  dari  sebuah  peraturan  perundang-undangan. Implementasi  sebuah  aturan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  atau  tidak  dipengaruhi  oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu(Arsyad, 2006):
a. Faktor Sumber Daya
Faktor  sumber  daya  mempunyai  peranan  penting  dalam  implementasi  sebuah  aturan, karena  bagaimanapun  dibutuhkan  kejelasan  dan  konsistensi  dalam  menjalankan  suatu aturan. Jika  para pelaksana yang mengimplementasi kebijakan kurang bertanggung jawab dan  kurang  mempunyai  sumber-sumber  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  efektif,  maka implementasi aturan tersebut juga tidak akan bisa efektif.
b. Faktor komunikasi
Komunikasi  adalah  suatu  kegiatan  manusia  untuk  menyampaikan  apa  yang  menjadi pemikiran  dan  perasaannya,  harapan  atau  pengalamannya  kepada  orang  lain.  Faktor komunikasi  dianggap  sebagai  faktor  yang  amat  penting,  karena  menjembatani  antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksanaan suatu aturan. Sehingga dapat diketahui apakah  pelaksanaan  aturan  tersebut  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien  tanpa  ada  yang dirugikan.  Implementasi  yang  baru  akan  terjadi  apabila  para  pelaksananya  mengerti  apa yang  akan  mereka  kerjakan,  dan  hal  itu  hanya  dapat  diperoleh  melalui  komunikasi  yang baik.
c. Faktor Sikap
Sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan aturan. Dalam implementasi aturaaturan agar  dapat  berhasil  secara  efektif  dan  efisien,  para  pelaksana  implementasi  tidak  hanya harus  mengetahui  apa  yang  harus  mereka  lakukan  dan  mempunyai  kemampuan  untuk
mengimplementasikan  aturan  tersebut,  tetapi  mereka  juga  harus  mempunyai  kemauan untuk mengimplementasikannya.
d. Faktor Struktur Birokrasi
Meskipun  sumber-sumber  untuk  mengimplementasikan  aturan  sudah  mecakupi  dan  para pelaksana implementasi mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai  keinginan  untuk  melakukannya,  implementasi  aturan  bisa  jadi  masih  belum efektif,  karena  terdapat  ketidakefisienan  struktur  birokrasi  yang  ada.  birokrasi  sebagai pelaksana harus dapat mendukung aturan yang telah dibuat.
Kantor  Pertanahan  harus  berperan  aktif  dalam  melihat  kekurangan  yang  ada  pada lembaganya  untuk  meningkatkan  kinerja serta  target  daripada  pekerjaan itu  sendiri,  yang  harus diperhatikan oleh Kantor Pertanahan salah satunya dari segi sumber daya manusianya dalam hal ini  PPAT/PPAT-Sementara,  kekurangan  sumber  daya  manusia  tersebut  akan  berdampak  pada kualitas kerja dan hasil yang menjadi target dari Kantor Pertanahan itu sendiri. Pejabat Pembuat Akta  Tanah  yang  merupakan  mitra  Kantor  Pertanahan  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  cuma terdapat  3  (tiga)  PPAT  dan  1  (satu)  PPAT-Sementara  hal  ini  tentu  saja  masih  terdapat kekurangan  dalam  hal  jumlah  bila  dibandingkan  dengan  masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten Maluku Tengah yang sebanyak 370.572 jiwa yang tersebar di berbagai pulau di 18 Kecamatan, serta jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat di Kabupaten Maluku yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Tanah Bersertifikat Di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Kecamatan
No Kecamatan HM HGB HP Wakaf 1 Kota Masohi 1908 640 99 1 2 Amahai 18145 22 71 0 3 Tehoru 3512 4 13 15 4 TNS 3901 3 5 0 5 Teluk Elpaputih 945 0 1 0 6 Seram Utara 12967 8 1451 0 7 Seram Utara Barat 2341 2 3 0 8 Saparua 4698 40 11 0 9 Nusalaut 1 0 5 0 10 Pulau Haruku 2239 4 1 0 11 Salahutu 13446 852 22 0 12 Leihitu 5433 32 1 0 13 Leihitu Barat 2851 0 3 0
14 Banda 5196 25 12 15 Telutih 796 0 2 0 16 Seram Utara Timur Kobi 11806 0 2 0 17 Seram Utara Timur Seti 8415 0 3 0 18 Saparua Timur 449 0 0 0 Jumlah 94.504 1.632 1.705 16

## Sumber: Kabupaten Maluku Tengah Dalam Angka Tahun 2017
Melihat  tabel  diatas,  jumlah  tanah  hak  milik  yang  sudah  bersertifikat  sebanyak  94.504 buah, tanah hak guna bangunan sebanyak 1.632 buah, tanah hak pakai sebanyak 1.705, dan tanah wakaf  sebanyak  16  buah.  Pada  tabel  tersebut  diatas  juga  mengindikasikan  bahwa  peranan masyarakat dalam menyertifikatkan tanahnya masih sangat rendah hal bila dibandingkan dengan luas  daratan  yang  ada  pada  Kabupaten  Maluku  Tengah,  hal  ini  terjadi  karena  syarat  untuk menyertifikatkan tanah adalah wajib adanya akta otentik PPAT tentang perolehan tanah tersebut dan persyaratan yang lain untuk kemudian didaftarkan pada Kantor Pertanhan setempat, namun untuk membuat akta otentik PPAT tersebut, pelayanan akan jasa PPAT/PPAT-Sementara masih sangat  kurang  karena  jumlahnya  yang  juga  sedikit.  Melihat  jumlah  penduduk  di  Kabupaten Maluku Tengah bila dibandingkan dengan jumlah PPAT maupun PPAT-Sementara di Kabupten Maluku  Tengah  yang  tidak  sebanding  dan  dirasa  masih  sangat  kurang,  seperti  yang  telah dijelaskan  sebelumnya,  seharusnya  jumlah  ratio  PPAT  dengan  jumlah  penduduk  adalah  1  : 80.000  untuk  daerah  yang  kurang  padat  penduduknya  dan  1  :  40.000  untuk  daerah  yang  padat penduduknya, sedangkan untuk PPAT-Sementara hanya berdasarkan wilayah kerjanya.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ini juga telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT namun perubahan tersebut tidak mengubah atau menghapus Camat sebagai PPAT Sementara,  dan  salah  satu  substansi  penting  dari  PP  Nomor  24  Tahun  2016  tersebut  adalah perluasan wilayah kerja PPAT yang mencakup wilayah provinsi, hal ini menunjukan pemerintah sangat memprioritaskan pelayanan publik di bidang pertanahan kepada masyarakat, hal tersebut dibuktikan  juga  dengan  adanya  penyelenggaraan  peningkatan  kualitas  kepada  PPAT  maupun PPAT-Sementara.  Namun,  dalam  melaksanakan  PP  Nomor  24  Tahun  2016  mengenai  wilayah kerja PPAT tersebut masih belum didukung oleh regulasi pelaksana maupun fasilitas sarana dan prasarana  serta  hal  pendukung  yang  lain,  maka  PPAT-Sementara  dalam  hal  ini  Camat  sangat
penting diberdayakan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai PPAT-Sementara. Berlakunya PP  Nomor  24  Tahun  2016  yang  menghapus  ketentuan  tentang  formasi  PPAT  bertujuan  untuk lebih  mengutamakan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat  walaupun  dalam  sebuah  daerah terdapat  banyak  PPAT,  karena  dengan  begitu,  PPAT  dengan  pelayanan  terbaiklah  yang  akan dipilih oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
Implementasi  Pasal  5  ayat  (3)  huruf  a  PP  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  PPAT  di Kabupaten  Maluku  Tengah  masih  belum  diterapkan  dengan  baik  dan  sebagaimana  yang diharapkan. Salah satu indikasinya adalah masih terdapat kekurangan PPAT dan tidak diangkat Camat sebagai PPAT-Sementara atau tidak ada upaya dari pihak Kantor Pertanahan maupun dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan aturan tersebut. Sehingga implementasi aturan tersebut tidak  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  daripada  aturan  tersebut  dibuat.  Suatu  aturan  yang  dibuat harus  berdasarkan  3  (tiga)  nilai  dasar  hukum  pada  aturan  tersebut  yang  diantaranya  adalah: pertama yaitu  nilai  keadilan  yang  mana  aturan  tersebut  dibuat  untuk  melaksanakan  apa  yang diamanatkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan untuk memberikan pelayanan  yang adil dan merata  kepada  semua  masyarakat  yang  membutuhkan,  tanpa  ada  diskriminasi  karena  faktor geografis  daerah  maupun  karena  faktor  lainnya  terhadap  pelaksanan  aturan  tersebut,  kondisi geografis  tersebut  sangat  menyulitkan  masyarakat  karena  untuk  wilayah  kecamatan  yang  jauh dari  Ibukota  Kabupaten  tidak  ada  PPAT  maupun  PPAT-Sementara  sehingga  masyarakat  sulit menjangkau  Kantor  PPAT  yang  ada  di  Ibukota  Kabupaten. 1 kedua, nilai  kemanfaatan  artinya peraturan yang dibuat tersebut harus memberikan manfaat kepada semua pihak terutama kepada masyarakat, masyarakat berkeyakinan bahwa sebuah aturan yang dibuat melalui proses yang sah adalah  sebagai  solusi  dari  suatu  permasalahan  publik,  khususnya  masyarakat  di  Kabupaten Maluku  Tengah,  PP  Nomor  37  Tahun  1998  khususnya  tentang  PPAT-Sementara  yang  tidak diterapkan  tidak  memberikan  kemanfaatan  terhadap  masyarakat  dan  Kantor  Pertanahan  itu sendiri, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan pertanahan dan Kantor Pertanahan kinerjanya menjadi tidak maksimal karena tidak didukung dengan sumber daya manusia  yang mencukupi. Ketiga, nilai  kepastian  hukum,  sebuah  aturan  yang  berlaku  jika  tidak  adanya  kepastian  hukum dan  ketidakjelasan  yang  berlaku  akan  cenderung  membuat  masyarakat  dan  pelaksananya melanggar  atau  tidak  mematuhi  aturan  tersebut.  Memang  dalam  pembentukan  PP  Nomor  37 Tahun  1998  telah  sesuai  dengan  persyaratan  formal  dan  sah,  tetapi  jika  dalam  pelaksanaannya tidak  diterapkan  dengan  baik,  akan  berakibat  pada  kepastian  hukum  lainnya  yang  saling
1 Risa Nurliawati, Wawancara , PPAT Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 19 Desember 2017
berhubungan,  maksudnya  adalah  dalam  proses  pendaftaran  tanah  oleh  masyarakat  yang  tidak dilakukan dengan akta PPAT/PPAT-Sementara karena masyarakat tidak mendapat fasilitas atau tidak  dilayani  dalam  pembuatan  akta  otentik  karena  daerahnya  tidak  terdapat  PPAT,  hal  ini memberikan  ketidakpastian  hukum  terhadap  perbuatan  masyarakat  pada  setiap  transaksi tanahnya.
2. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  Khususnya  Mengenai  Camat  Sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Sementara di Kabupaten Maluku Tengah
Menurut  Lawrance  M.  Friedmen,  bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya  penegakan  hukum tergantung dari 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif tidak pelaksanaan hukum yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas pendukung pelaksanaan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dan  dengan  wawancara  terhadap  beberapa narasumber, maka yang menyebabkan atau yang menjadi faktor penghambat implementasi Pasal 5 ayat (3) huruf a tentang Camat yang dapat diangkat sebagai PPAT-Sementara adalah sebagai berikut:
Kurangnya minat Camat untuk merangkap jabatan sebagai PPAT-Sementara, karena setiap ada  kegiatan  sosialisasi  dari  Kantor  Pertanahan  Camat  biasanya  menugaskan  stafnya  untuk mengikuti  sosialisasi  tersebut.  Menurut  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tengah  bahwa selama  ini  Kantor  Pertanahan  telah  menyurati  setiap  kantor  Kecamatan  terkait  pengangkatan untuk  menjadi  PPAT-Sementara,  namun  sampai  sekarang  dari  Kepala  Kecamatan  belum memasukan  berkas-berkas  yang  diminta. 2 Hal  ini  menunjukan  Camat  tidak  memiliki  tanggung jawab terhadap setiap kebijakaan maupun permintaan dari pihak Kantor Pertanahan, oleh karena itu,  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  lebih  berperan  aktif  dalam  melihat  kebutuhan masyarakatnya  khsusnya  dibidang  pelayanan  pertanahan  dengan  memberdayakan  setiap  Satuan Kerja  Perangka  Daerah  (SKPD)  nya  dalam  hal  ini  Camat  yang  dapat  diangkat  sebagai  PPAT- Sementara,  kemudian  untuk  Kantor  Pertanahan  sendiri  harus  berkodinasi  dengan  pemerintah daerah  setempat  dalam  hal  apapun  untuk  memenuhi  kebutuhan  kerjanya  yang  dalam  hal  ini
2 Alfons  Marcus, Wawancara ,  KASUBSI  Pemeliharaan  Data  Hak  Tanah  Dan  Pembinaan  PPAT  Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah , Tanggal 18 Desember 2017
adalah  memenuhi  kebutuhan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  hal  pembuatan  akta-akta otentik.
Pertama ,  mengenai  sosialisasi.  Pentingnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum, dan juga  memberikan  sosialisasi  kepada  pemerintah  daerah  khususnya  Camat  dalam  meningkatkan kinerjanya  dibidang  pelayanan  publik  di  bidang  pertanahan  dengan  menjadi  seorang  PPAT- Sementara karena hal ini juga membantu kinerja dari Kantor Pertanahan itu sendiri.
Mengenai  sosialisasi  ini  di  Kabupaten  Maluku  Tengah,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Maluku  Tengah  masih  kurang  dalam  mensosialisasi  kepada  masyarakat  maupun  kepada pemerintah daerah dalam hal ini Camat, untuk memberi informasi bahwa Camat dapat diangkat sebagai PPAT-Sementara untuk melaksanakan pelayanan publik dibidang pertanahan dan untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melakukan pendaftaran tanah.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tengah  dalam  tahun  2017  hanya  melakukan sosialisasi  sebanyak  2  (dua)  kali,  dan  tidak  mensosialisasikan  tentang  Camat  dapat  diangkat sebagai  PPAT  Sementara,  hanya  mensosialisasi  tentang  Peraturan  Pemerintah  tentang  PPAT yang terbaru yaitu PP Nomor 24 Tahun 2016. 3
Kedua, Pengetahuan  Camat  tentang  jabatan  PPAT  serta  tugas  dan  fungsi  dari  PPAT tersebut  seperti  pembuatan  akta-akta  otentik  PPAT.  Pentingnya  pengetahuan  ini  tidak  terlepas dari sosialisasi sebagaimana telah disebutkan diatas, dan juga pengetahuan ini membuat Camat sebagai PPAT-Sementara memahami pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai PPAT-Sementara dalam  membuat  akta-akta  otentik,  dan  agar  akta-akta  tersebut  tidak  menjadi  cacat  dan  dapat diterima oleh Kantor Pertanahan guna pendaftaran akta-akta yang dibuatnya tersebut.
Camat  Kabupaten  Maluku  Tengah  sebenarnya  telah  mengerti  tentang  tugas  dan  fungsi jabatan  PPAT  yang  didapat  dari  kebiasaan  masyarakat  yang  datang  ke  hadapan  mereka  untuk melakukan  transaksi  sehingga  Camat  pun  turut  merujukan  kepada  masyarakat  untuk  meminta PPAT  membuat  akta  perihal  perbuatan  atau  transaksi  pertanahan  yang  dilakukan  oleh masyarakat karena Camat sadar mereka tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta-akta tersebut.  ada  beberapa  hal  juga  yang  menyebabkan  Camat  tidak  menjadi  PPAT-Sementara, menurut responden camat yang diwawancarai adalah merujuk pada peraturan sebelumnya  yaitu Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pemerintahan  daerah  khususnya  mengenai kecamatan yakni kepala kecamatan sebagai kepala wilayah, urusan-urusan pertanahan langsung
3 Ibid.
di  urus  dan  ditandatangani  di  kecamatan,  namun  peraturan  sekarang  yakni  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  khususnya  mengenai  kecamatan  sebagai perangkat  daerah  maka  tugas  pelimpahan  tersebut  sudah  masuk  ke  Badan  Pertanahan.  Dulu apabila  Camat  telah  dilantik  menjadi  Kepala  Wilayah  Kecamatan  maka  Camat  tersebut  juga dilantik  menjadi  PPAT-Sementara,  artinya  Camat  yang  juga  merangkap  sebagai  PPAT  yang pada  saat  itu  wilayah  kerjanya  adalah  wilayah  kecamatannya  itu  sendiri.  Camat  selaku  PPAT- Sementara    pada  saat  itu  tidak  dibenarkan  membuat  akta  diluar  wilayah  kecamatan  yang dipimpinnya. Beda dengan peraturan sekarang pada saat Camat dilantik menjadi Kepala Wilayah Kecamatan  maka  Camat  tersebut  tidak  serta  merta  menjadi  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah. Sekarang  Kecamatan  hanya  melakukan  transaksi  pelepasan  hak  dan  mengetahui  persoalan pertanahan saja. 4
Ketiga, mengingat  kondisi  geografis  Kabupaten  Maluku  Tengah  dan  rentan  kendali  dan juga  berkaitan  dengan  tugas  kecamatan  yang  banyak  sehingga  Camat  tidak  sempat  untuk mengikuti persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan untuk menjadi PPAT Sementara. 5 Kondisi  geografis Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas beberapa pulau dan terpisah oleh laut membuat Camat jika diangkat sebagai PPAT-Sementara akan kesulitan untuk mendatangi  kantor  Pertanahan  perihal  melaksanaan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  PPAT,  seperti melakukan pendaftaran akta yang dibuatnya dan menyampaikan laporan tahunan kepada Kantor Pertanahan, dikarenakan faktor transportasi dan kondisi cuaca.
Namun, jika dilihat dari jabatannya sebagai Camat sendiri dalam hal ini pegawai negeri yang tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, oleh karena itu alasan mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Camat yang banyak merupakan suatu hal yang  keliru  karena  pada  dasarnya  tugas  pokok  seorang  pegawai  negeri  adalah  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  begitu  juga  dengan  pelayanan  dibidang  pertanahan  sehingga kualitas kerja Camat ataupun pegawai negeri menjadi maksimal.
Keempat, pendaftaran  dan  penyampaian  akta  kepada  Kantor  Pertanahan  menjadi terkendala  dan  tidak  sesuai  dengan  amanat  Pasal  40  PP  Nomor  24  Tahun  1997,  mengingat kondisi  geografis  Kabupaten  Maluku  Tengah  yang  terpisah  oleh  laut,  sebagaimana  yang dilakukan  oleh  Camat  Salahutu  sebagai  satu-satunya  PPAT-Sementara  di  Kabupaten  Maluku
4 `Jacob  Wattimena, Wawancara ,  Camat  Teon  Nila  Serua  (TNS)  Kabupaten  Maluku  Tengah,  Tanggal  19 Desember 2017
5 Ibid.
Tengah  dalam  wawancara 6 beliau  mengatakan  bahwa  setelah  penandatanganan  Akta  Jual  Beli, akta  tersebut  kemudian  diberikan  kepada  para  pihak  untuk  kemudian  didaftarkan  sendiri  ke Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah.
Menurut  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tengah,  jumlah  PPAT/PPAT-Sementara masih  di  katakan  cukup  yaitu  terdapat  3  PPAT  dan  1  PPAT-Sementara,  bahkan  menurutnya, kerja PPAT di Kabupaten Maluku Tengah masih sedikit. Jumlah transaksi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah per tahun 2017 adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.  Jenis Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2017 No Jenis Pendaftaran Tanah Bidang 1 Jual Beli 187 2 Hibah 32 3 Waris 41 4 Hak Tanggungan 218 5 Roya 99 6 Lelang 2 Jumlah 579
Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah pendaftaran tanah pada tahun 2017 sebanyak 579 bidang tanah  yang terdiri dari Peralihan Hak (Jual Beli) sebanyak 187 bidang,  Hibah sebanyak 32  bidang,  Waris  sebanyak  41  bidang,  Hak  Tanggungan  sebanyak  218  bidang,  Roya  sebanyak 99 bidang, dan Lelang sebanyak 2 bidang.
Pada  faktor  penghambat  sebelumnya,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tengah menyatakan  bahwa  mereka  telah  menyurati  Kepala  Kecamatan  untuk  mengajukan  surat permohonan  pengangkatan  sebagai  PPAT-Sementara  hal  ini  membuktikan  bahwa  Kabupaten Maluku  Tengah  memang  kekurangan  jabatan  PPAT  maupun  PPAT-Sementara,  namun  disini juga  Kantor  Pertanahan  menyatakan  bahwa  untuk  wilayah  Kabupaten  Maluku  Tengah  dengan jumlah  PPAT  dan  PPAT-Sementara  yang  berjumlah  4  orang  tersebut  dirasa  telah  cukup,
6 Abdul Manap, Wawancara, Camat Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 21 Desember 2017.
sehingga  tidak  ada  konsistensi  terhadap  pernyataannya  dan  tidak  ada  upaya  untuk  menambah jumlah PPAT maupun PPAT-Sementara di Kabupaten Maluku Tengah.
Kelima, Sumber  Daya  Manusia  dari  Kantor  Peranahan  Kabupaten  Maluku  Tengah,  yang mana  berdasarkan  penelitian  Jumlah  pegawai  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tengah pada  saat  ini  berjumlah  36  orang  yang  terdiri  dari  26  orang  laki-laki  dan  10  orang  perempuan dengan  perincian  golongan  yaitu  Eselon  III  sebanyak  1  (satu)  orang,  Eselon  IV  sebanyak  6 (enam) orang, Eselon V 13 orang, dan staf sebanyak 16 orang, hal ini mengakibatkan kinerja dari Kantor  Pertanahan  itu  sendiri  menjadi  tidak  maksimal  karena  secara  latar  belakang  pendidikan pegawai dan jumlah pegawainya masih kurang, sehingga sesuai dengan teori efektivitas hukum salah  satu  komponennya  adalah  struktural  artinya  jika  komponen  struktural  ini  tidak  terpenuhi maka pelaksanaan peraturan dalam hal ini oleh Kantor Pertanahan menjadi tidak efektif.
Keenam,  m enurut  penulis  sendiri,  dengan  berlakunya  PP  Nomor  24  Tahun  2016  tentang perubahan  atas  PP  37  Nomor  Tahun  1998  tentang  PPAT,  dalam  pasal  II  angka  5  yang menyebutkan  bahwa  “Semua  ketentuan  mengenai  formasi    sebagaimana  dimaksud  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun  1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan  peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”, sedangkan dengan frasa “daerah yang belum cukup terdapat PPAT” yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 1998 yang menyebutkan “bahwa Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT  di  daerah  yang  belum  cukup  terdapat  PPAT  atau  untuk  melayani  golongan  masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus”, sehingga tidak ada acuan untuk daerah yang dikatakan  belum  cukup  terdapat  PPAT  karena  dalam  PP  Nomor  24  Tahun  2016  tersebut  telah menyatakan  bahwa  formasi  yang  awalnya  menjadi  acuan  sebuah  daerah  belum  cukup  terdapat PPAT  dinyatakan  dicabut  dan  tidak  berlaku  lagi.  Sesuai  dengan  pertimbangan  tentang  formasi bahwa  formasi  PPAT  ditentukan  berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi,  jumlah  akta  yang  telah dibuat, dan jumlah penduduk.

## 3. Upaya  Pemenuhan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Sementara  di  Kabupaten Maluku Tengah
Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  memenuhi  jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Sementara di Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:
Pertama, Pengangkatan  PPAT  yang  baru  harus  diutamakan  untuk  daerah-daerah  yang masih kekurangan jabatan PPAT, untuk PPAT yang baru harus bersedia ditempatkan di daerah- daerah terpencil dengan begitu PPAT memiliki jiwa profesionalitas yang baik karena tidak hanya sekedar  menjadi  PPAT  untuk  mendapatkan  uang  atas  jasanya  tetapi  juga  untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat;
Kedua, dengan  hapusnya  ketentuan  mengenai  formasi,  maka  harus  adanya  penyebaran secara  merata  jabatan  PPAT  ke  daerah-daerah  yang  membutuhkan  dengan  wilayah  terpencil yang menjadi prioritas;
Ketiga, Hubungan  Pemerintah  Daerah  dengan  Instansi  Vertikal  dalam  hal  ini  Kantor Pertanahan  harus  lebih  ditingkatkan,  hubungan  koordinasi  yang  dilakukan  harus  sama-sama menguntungkan  demi  meningkatkan  kinerja  dari  masing-masing  pihak,  Kantor  Pertanahan membutuhkan  jabatan  PPAT  untuk  menunjang  kinerjanya  dalam  hal  pendaftaran  tanah  dan pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di daerahnya. Karena disatu sisi tidak ada pertanggung jawaban instansi vertikal tersebut kepada pemerintah setempat sehingga eksistensi Pemerintah Daerah diabaikan;
Keempat, Pembangunan  dan  perbaikan  fasilitas  penunjang  seperti  sarana  dan  prasarana transportasi  atau  akses  antar  daerah-daerah  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  sangat  berpengaruh terhadap peningkatan jabatan PPAT khususnya Camat sebagai PPAT-Sementara, buruknya akses transportasi  antar  daerah  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  merupakan  salah  satu  hal  yang menyebabkan  minat  dari  Camat  untuk  mengajukan  permohonan  pengangkatan  sebagai  PPAT- Sementara;
Kelima, Melakukan  evaluasi  terhadap  aturan  tersebut.  Kedudukan  Camat  yang  dapat diangkat  sebagai  PPAT-Sementara  tersebut  hanya  bersifat  sementara  dan  karena  Camat merupakan Pegawai Negeri Silip (PNS) dan dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat melakukan  pengangkatan  pejabat  struktural  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  oleh  karena  itu Camat  yang  berkedudukan  sebagai  PPAT-Sementara  bukan  hanya  bersifat  sementara  untuk mengisi  kekurangan  PPAT  tetapi  juga  sementara  dalam  hal  jabatannya  sebagai  Camat,  oleh karena  itu  ada  baiknya  pengangkatan  seorang  Camat  sekaligus  diberikan  juga  kewenangan sebagai  PPAT-Sementara,  mengenai  pengangkatannya  sekaligus  sebagai  PPAT-Sementara, Pemerintah  Daerah  terlebih  dahulu  melakukan  koordinasi  dengan  Kantor  Pertanahan  untuk memberikan  rekomendasi  kepada  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  akan  diangkat sebagai  Camat  dan  sekaligus  sebagai  PPAT-Sementara.  Sedangkan  mengenai  pelaksanaan
pembuatan  akta  dapat  dilakukan  dengan  mengisi  blanko  akta  yang  disediakan  oleh  Kantor Pertanahan bagi Camat sebagai PPAT-Sementara yang kurang memiliki pengetahuan dalam hal pembuatan akta PPAT.
Upaya-upaya  tersebut  diatas  diharapkan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  agar  tujuan daripada  penyelenggaraan  pemerintah  terutama  dalam  hal  pelayanan  publik  kepada  masyarakat dan  unutuk  pendaftaran  tanah  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan di bidang pertanahan dari pemerintah dan pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut serta menjamin kepastian hukum  hak  atas  tanah  oleh  masyarakat  dan  juga  terhadap    Kantor  Pertanahan  sendiri  sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah yaitu terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

## D.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kebutuhan akan jabatan PPAT di Kabupaten Maluku Tengah masih sangat dibutuhkan, sehingga Camat diharapkan dapat diangkat sebagai PPAT-Sementara sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998,  karena  idealnya  keberadaan  jabatan  PPAT  di sebuah daerah adalah 1 : 8000 untuk daerah yang kurang padat penduduknya, dan 1 : 4000 untuk daerah  yang  padat  penduduknya,  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  sendiri  hanya  terdapat  4 PPAT/PPAT-Sementara  yang  bila  di  bandingkan  dengan  jumlah  penduduk  yang  berjumlah 307.527  jiwa,  sehingga  sangat  tidak  ideal  ratio  antara  jabatan  PPAT/PPAT-Sementara  dengan jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Di  Kabupaten  Maluku  Tengah  sendiri  hana terdapat  3  (tiga)  Notaris/PPAT  dan  1  (satu)  Camat  sebagai  PPAT-Sementara,  sedangkan  di Kabupaten  Maluku  Tengah  sendiri  memiliki  18  Kecamatan  yang  tersebar  diberbagai  pulau. Selain  itu,  semakin  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  untuk  mensertifikatkan  hak  atas tanahnya  namun  kesulitan  untuk  memperoleh  pelayanan  pembuatan  akta  oleh  PPAT  yang memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik  di  bidang  pertanahan,  karena  akses  untuk menjangkau  kantor  PPAT  yang  berada  di  Ibukota  Kabupaten  sangat  sulit,  sehingga  diharapkan Camat  dapat  diangkat  sebagai  PPAT-Sementara  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat tersebut.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  Pasal  5  ayat  (3)  huruf  a  PP  37  Tahun 1998  tentang  PPAT  di  Kabupaten  Maluku  Tengah,  faktor  pertama  adalah  karena  kurangnya minat Camat untuk menjadi PPAT-Sementara, karena setiap ada kegiatan sosialisasi dari Kantor Pertanahan, Camat biasanya menugaskan stafnya untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Sosialisasi
mengenai  pentingnya  Jabatan  PPAT  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  juga  dirasa  masih kurang, misalnya pada tahun 2017,  Kantor Pertanahan hanya melakukan sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali, materi sosialisasinya pun mengenai Peraturan Pemerintah  yang baru yaitu PP Nomor 24  Tahun  2016  yang  mana  substansinya  bukan  mengenai  jabatan  PPAT-Sementara  melainkan tentang perluasan wilayah kerja PPAT. Faktor kedua yaitu kondisi geografis Kabupaten Maluku Tengah karena Camat pun merasa kesulitan akses transportasi yang harus menyampaikan berkas permohonan  pengangkatan  sebagai  PPAT-Sementara  di  Ibukota  Kabupaten.  Serta,  banyaknya tugas pemerintahan sehingga Camat tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT-Sementara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, H. M. (2006). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998. Ekuitas , 10 (3), 357. Ochtorina, D., & Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika.