INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 680-692 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Direktorat Tindak Pidana Siber  (DITTIPIDSIBER) Bareskim Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi
Gian Wiatma Jonimandala 1 ✉ , Devy K.G.Sondakh 2 , Jemmy Sondakh 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email : gianwj89@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  (Dittipidsiber)  Bareskrim  Polri  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam mengatasi dan menangani kejahatan siber di Indonesia. peran utama Dittipidsiber Bareskrim Polri: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber, Penyelidikan Kasus Kejahatan Siber, Pencegahan dan Pengamanan Cyber, Kolaborasi dengan Pihak Terkait, Penyuluhan dan Edukasi Keamanan Siber, Pengembangan Kemampuan Internal, Menyusun dan Menerapkan Kebijakan Keamanan Siber. Peran Dittipidsiber Bareskrim Polri sangat vital dalam menjaga keamanan siber dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber. Upaya mereka dalam menegakkan hukum, mencegah kejahatan, dan meningkatkan  kesadaran  akan  keamanan  siber  adalah  bagian  penting  dari  perlindungan  dan keamanan  di  dunia  maya.  Kejahatan  pencurian  dan  penyalahgunaan  data  pribadi  adalah  jenis kejahatan siber yang melibatkan akses tidak sah atau pengambilan data pribadi seseorang dengan tujuan yang merugikan individu tersebut atau pihak lain. Dalam konteks kejahatan siber, data pribadi merujuk pada informasi sensitif yang dapat mengidentifikasi individu tertentu. Pencurian data pribadi dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk serangan peretasan atau hacking, serangan phishing, atau akses ilegal ke jaringan atau server yang mengandung data pribadi. Kehadiran dan penggunaan data  pribadi  dalam  dunia  digital  menimbulkan  risiko  kejahatan  siber  yang  serius.  Oleh  karena  itu, penting  bagi  individu  dan  organisasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  keamanan  siber  dan mengambil  langkah-langkah  untuk  melindungi  data  pribadi  mereka  dari  penyalahgunaan  atau pencurian.
Kata Kunci : Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kejahatan siber, Pencurian dan penyalagunaan  data pribadi.
Abstract
The Directorate of Cyber Crime (Dittipidsiber) of the Indonesian National Police plays a crucial role in addressing and handling cybercrime in Indonesia. The main roles of Dittipidsiber Bareskrim Polri are:  Law  Enforcement  Against  Cyber  Crimes,  Investigation  of  Cybercrime  Cases,  Cybercrime Prevention and Security, Collaboration with Relevant Parties, Education and Awareness on Cyber Security, Internal Capability Development, and Formulation and Implementation of Cyber Security Policies. The role of Dittipidsiber Bareskrim Polri is vital in safeguarding cyber security and protecting the  public  from  cyber  threats.  Their  efforts  in  law  enforcement,  crime  prevention,  and  raising awareness  of  cyber  security  are  crucial  aspects  of  protection  and  security  in  the  digital  realm. Cybercrime  involving  theft  and  misuse  of  personal  data  is  a  type  of  cybercrime  that  involves unauthorized access or theft of an individual's personal data for malicious purposes. In the context of cybercrime, personal data refers to sensitive information that can identify a specific individual. Personal  data  theft  can  occur  through  various  methods,  including  hacking,  phishing  attacks,  or illegal access to networks or servers containing personal data. The presence and use of personal data in the digital world pose serious cybercrime risks. Therefore, it is essential for individuals and organizations to increase awareness of cyber security and take steps to protect their personal data from misuse or theft.
Keywords: Dittipidsiber Bareskrim Polri, Cybercrime, Theft and misuse of personal data.

## PENDAHULUAN
Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat  atau tidak berbuat sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi  manusia.  perlindungan  diri  pribadi  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  28G  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 di atas erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak- hak  privat.  Perlindungan  data  juga  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk  “ habeas  data” yakni  hak  seseorang  untuk  mendapatkan  pengamanan  terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.
Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.
Revolusi  digital  telah  menciptakan  sebuah  inovasi  baru  dalam  kapasitas  untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi dan mentransmisikan volume data secara nyata (real time), luas dan kompleks. Oleh karenanya revolusi digital seringkali dianggap identik dengan revolusi data. Perkembangan tersebut telah mendorong pengumpulan berbagai data, tidak lagi tergantung pada pertimbangan data apa yang mungkin berguna di masa depan.  Akan  tetapi,  hampir  semua  data  dikumpulkan,  pemerintah  dan  swasta  bersaing untuk memperbesar kapasitas penyimpanan data mereka, dan semakin jarang melakukan penghapusan  data.  Pada  satu  sisi,  kemajuan  teknologi  memberikan  banyak  kemudahan akan tetapi pada sisi lainnya, kemajuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan.
Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  (Dittipidsiber)  adalah  satuan  kerja  yang  berada  di bawah  Bareskrim  Polri  dan  bertugas  untuk  melakukan  penegakan  hukum  terhadap kejahatan  siber.  Secara  umum,  Dittipidsiber  menangani  dua  kelompok  kejahatan,  yaitu computer crime dan computer-related crime. Computer crime adalah kelompok kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama. Computer-related crime adalah kejahatan  siber  yang  menggunakan  komputer  sebagai  alat  bantu  dimana  salah  bentuk kejahatan  di  bidang  ini  yang  menjadi  ranah  dari  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yaitu kejahatan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Saat  ini  ada  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diterbitkan  yang mengatur  mengenai  perlindungan  data  pribadi,  yaitu  :  Pasal  31  Peraturan  OJK  Nomor  : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 77 dan Pasal 79  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan.  Pasal  5  Permen  Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pasal 26  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 26 Peraturan OJK Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  serta  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  14/Seojk.07/2014  tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen hingga yang baru saja disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Di  Indonesia  pencurian  serta  penyalahgunaan  terhadap  penggunaan  data  pribadi kerap  terjadi,  yaitu  :  pada  praktik  perbankan,  pertukaran  data  pribadi  dilakukan  melalui sistem sharing yaitu bertukar informasi tentang data pribadi nasabah di antara sesama card center,  mengungkapkan  informasi  termasuk  transaksi  yang  berhubungan  dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau diperjualbelikan di antara bank sendiri
ataupun  melalui  pihak  ketiga,  yaitu  baik  perorangan  maupun  perusahaan-perusahaan pengumpul data serta memperjualbelikan data pribadi nasabah. Dalam sektor kesehatan, data pasien  diperjualbelikan atau  diungkap untuk  keperluan asuransi,  kesempatan kerja, mendapatkan program bantuan pemerintah tanpa sepengetahuan pasien.
Berdasarkan  laporan  yang  dirilis  oleh  Bareskrim  Polri  dalam  kurun  waktu  4  tahun terakhir  2017-2020,  terjadi  kenaikan  yang  signifikan  terhadap  kejahatan  pencurian  dan penyalahgunaan data pribadi. Bareskrim Polri mencatat pada 2017 terdapat 47 kasus, 2018 meningkat jadi 88 kasus, dan lonjakan kasus terus terjadi pada 2019-2020 sebanyak 140 kasus. Jenis kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi bermacam-macam, seperti penipuan, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, hingga mengubah tampilan situs. Sementara itu kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi juga terjadi di Sulawesi Utara.  Kasus  yang  terjadi  yaitu  penyalinan  data  dan  informasi  kartu  ATM  nasabah ( skimming)  dimana  pelaku  skimming  melakukan  penarikan  dana  di  tempat  lain.  Kasus tersebut ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sulut.
Menurut keterangan Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno didampingi Direktur Reskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Nasriadi menyatakan para pelaku beraksi di 26 lokasi mesin ATM Bank  SulutGo  di  wilayah  Kota  Manado,  pada  tanggal  30  Juni  2022,  sekitar  pukul  00:30 hingga 06:00 WITA. Modus operandinya, para pelaku mengambil uang nasabah dengan cara  melakukan  transaksi  (tarik  tunai  dan  transfer)  di  mesin-mesin  ATM  Bank  SulutGo dengan menggunakan kartu yang menyerupai kartu ATM (kartu putih yang berisi magnetic stripe). Para pelaku memasang alat skimmer pada mesin-mesin ATM Bank SulutGo yang banyak  atau  tinggi  transaksi  perbankannya.  Kemudian  saat  beraksi,  sindikat  ini  terbagi dalam  tiga  kelompok.  Kelompok  pertama  bertugas  memasang  alat  skimmer,  kelompok kedua  adalah  yang  datang  untuk  mengambil  atau  bertransaksi  memakai  kartu  putih, sedangkan  kelompok  ketiga  adalah  eksekutor  yang  mengambil  uang  secara  cash  dan mentransfer ke rekening lain.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif  yang  hanya  menggunakan data  sekunder.  Tipe  penelitian  hukumnya  adalah  kajian  komprehensif  analitis  terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,  dengan  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis-normatif, karena  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( legal  research)  atau  penelitian  hukum doktriner, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh
dari bahan-bahan pustaka. kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari tela’ah arsip atau studi pustaka yang ada pada data sekunder. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara pemeriksaan data terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui proses ( editing) yaitu pembenaran apakah data yang  terkumpul  melalui  studi  pustaka,  dokumentasi  sudah  dianggap  relevan  dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Dalam penelitian ini bahan hukum dianalisis  secara  kualitatif,  selanjutnya  dideskriptifkan  dengan  cara  menjelaskan, menguraikan  dan  menggambarkan  permasalahan  mengenai  peran  Direktorat  Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dalam melakukan penegakan  hukum  terhadap kejahatan pencurian dan penyalahagunaan data pribadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Data  Pribadi  Menurut  Peraturan Internasional Dan Nasional Dalam Mencegah Terjadinya  Pencurian Dan Penyalahgunaan Data Pribadi
Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan  terhadap  hak  atas  privasi  seseorang  mula‐mula  mengemuka  di  dalam putusan‐putusan  pengadilan  di  Inggris  dan  kemudian  di Amerika  Serikat.  Hingga kemudian Samuel Warren dan Louis Brandeis menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dalam Harvard Law Review Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890. Dalam tulisan tersebut Warren dan Brandeis secara sederhana mendefinisikan hak atas priva si sebagai ‘hak untuk dibiarkan sendiri’ ( the right to be let alone). Definisi mereka didasarkan pada dua aras: (i) kehormatan pribadi; dan (ii) nilai‐nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi.
Terdapat satu kasus atas perlindungan data pribadi yang menghebohkan publik dunia pada Maret 2018. Amerika Serikat mengalami pelanggaran terhadap data pribadi melalui Cambridge  Analytica.  Sistem  yang  dibangun  oleh  Cambridge  Analytica  sangat memungkinkan untuk menargetkan kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan pada pemilu dan memiliki tingkat probabilitas yang tinggi untuk memilih, atas dasar itu kampanye  yang  dilakukan  oleh  Donald  Trump  menjadi  tepat  sasaran.  Kumpulan  data pribadi tersebut diolah dan dijadikan iklan politik yang dipersonalisasi berdasarkan profil psikologis para pengguna.
OECD Guidelines  Governing  The  Protection  Of  Privacy  and  Transborder  Flows  of Personal Data 1980 Merupakan instrumen internasional pertama yang mengatur tentang privasi  atas  data  pribadi  berupa  suatu Guidelines  yang  merupakan  rekomendasi  bagi negara-negara dalam membuat pengaturan cara mengakses, mengelola dan menyebarkan data  pribadi. Guidelines  juga  mengatur  tentang  Prinsip-Prinsip  Dasar  Penerapan  secara Internasional tentang Arus keluar masuk data antar Negara. Untuk mendorong kepastian hukum. OECD mendorong negara-negara untuk mengatur mengenai sanksi yang harus diterapkan  bagi  pihak-pihak  yang  telah  melanggar  privasi  khususnya  atas  data  pribadi melalui e-commerce (enforcement and redress). Guidelines ini, diharapkan akan diadopsi oleh negara anggota ke dalam instrumen nasional masing-masing negara. Ruang lingkup Guidelines ini hanya diperuntukkan bagi organisasi Internasional milik pemerintah.
Alasan  penggunaan  OECD Guidelines  sebagai  pedoman  yang  disampaikan  oleh delegasi  Australia  karena Guidelines  tersebut  dianggap  sebagai  salah  satu  contoh pengaturan privasi secara internasional yang dinilai cukup berhasil mengatur prinsip-prinsip perlindungan privasi yang dikenal secara internasional dan dirasakan masih cukup relevan hingga saat ini.
Peraturan  Nasional  yang  Mengatur  Mengenai  Data  Pribadi  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang  tentang  perlindungan  data  pribadi  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang PDP) ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022. Undang- Undang tentang Perlindungan Data Pribadi amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  "Setiap  orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Undang- undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan.Undang-Undang PDP meliputi 18 bab dan 76 pasal mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum  acara,  larangan  dalam  penggunaan  data  pribadi,  ketentuan  pidana,  hingga ketentuan peralihan dan penutup. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD  1945.  Perlindungan  diri  pribadi  atau  privasi  ini  bersifat  universal,  dalam  arti  diakui banyak negara.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Undang-Undang perbankan 1998  yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, disahkan pada 23 September 1999, merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian  hukum  dalam  kegiatan  perbankan.  Undang-Undang  Perbankan  1998,  dalam pengaturannya,  meliputi  masalah-masalah  perbankan  sebagai  lembaga  serta  aspek kegiatannya: asas, fungsi, dan tujuan bank; rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh bank; perilaku petugasnya; hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab bank; para pelaku serta pihak yang terkait dalam bisnis perbankan; serta hal lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.
Dalam Undang-Undang Perbankan 1998, hak privasi dari nasabah dilindungi dengan diaturnya  perihal  rahasia  bank.  Pasal  1  ayat  (28)  Undang-Undang  Perbankan  1998 menyebutkan definisi dari rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
Untuk  mendukung  pengatuaran  perlindungan  dari  data  pribadi  nasabah  tersebut, pengaturan pidana dari pelanggaran rahasia bank juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2).

## Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
Undang-Undang  Nomor  36  Tagyb  1999  tentang  Telekomunikasi  (Undang-Undang Telekomunikasi 1999) kemudian disahkan untuk mengganti undang-undang telekomunikasi sebelumnya. Kerahasiaan dari data pribadi maupun informasi pribadi lain milik pengguna jasa  telekomunikasi  dilindungi  dan  wajib  dijaga  kerahasiaannya  oleh  penyelenggara telekomunikasi.  Pasal  42  aya  (1)  Undang-Undang  Telekomunikasi  1999  mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi  untuk merahasiakan informasi yang dikirim  dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan da/atau jasa telekomunikasi yang  diselenggarakannya.  Pengaturan  sanksi  pidana  dari  pelanggaran  pasal-pasal perlindungan privasi atas data pribadi pengguna jasa telekomunikasi di atas di antaranya terdapat dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Telekomunikasi 1999. Pelanggaran atas  pasal-pasal  tersebut  diancam  dengan  sanksi  pidana,  baik  berupa  denda  maupun pidana penjara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen).
Data informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah informasi  mengenai  barang  dan  jasa,  bukan  informasi  mengenai  data  pribadi  kosumen. Promosi  sendiri  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Pengertian mengenai promosi dijelaskan dalam ketentuan umum yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6), Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tidak  melarang  promosi  yang  menggunakan data-data  pribadi  masyarakat  yang  didapatkan  tanpa  persetujuan  masyarakat  tersebut. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya melarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM 1999)
Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang HAM 1999 diakui hak setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang- Undang  HAM  1999)  merupakan  landasan  hukum  yang  mengatur  tentang  pengakuan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.
Peraturang Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (PBI No. 7/6/PBI/2005)
PBI  No.  7/6/PBI/2005  merupakan  bentuk  nyata  dari  peraturan  pelaksana  yang dikeluarkan  Bank  Indonesia  demi  terlindunginya  privasi  dari  nasabah  bank  atas  data pribadinya.  Penetapan  PBI  No.  7/6/PBI/2005  adalah  berdasarkan  pertimbangan  bahwa transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan  untuk  meningkatkan  perlindungan  terhadap  hak-hak  pribadi  nasabah  dalam berhubungan  dengan  bank.  Selain  daripada  penggunaan  data  pribadi  nasabah  bank, penggunaan data pribadi oleh bank yang sebelumnya diperoleh pihak lain untuk tujuan komersial  juga  diatur  dalam  Pasal  11  PBI  No.  7/6/PBI/2005.  Pelanggaran  oleh  bank  atas transparansi  penggunaan  data  pribadi  oleh  bank  yang  telah  diatur  dalam  PBI  No. 7/6/PBI/2005 diancam dengan sanksi administratif serta dijadikan bahan perhitungan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan bank pada aspek manajemen bank.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  (Undang- Undang Administrasi Kependudukan 2006)
Hak  akses  atas  data  pribadi  serta  dokumen  kependudukan  diberikan  oleh  menteri sebagai  penanggung  jawab  atas  hak  akses  kepada  petugas  pada  penyelenggara  dan instansi pelaksana penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 ayat (2). Ancaman pidana atas pelanggaran privasi serta penyalagunaan data  pribadi  dalam  administrasi  kependudukan  selanjutnya  diatur  dalam  Pasal  93,  yang mengancam penjara serta denda bagi setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat  dan/atau  dokumen  kepada  Instansi  Pelaksana  dalam  melaporkan  Peristiwa Kependudukan  dan  Peristiwa  Penting.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  (Undang-Undang  Administrasi Kependudukan 2006) merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang pendataan dan pengelolaan informasi kependudukan di Indonesia. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang terpadu, akurat, dan terpercaya guna mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Undang-Undang ITE 2008).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE 2008) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi, elektronik, dan transaksi elektronik di Indonesia. Tujuan  dari  Undang-Undang  ini  adalah  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan terpercaya  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  serta  mendorong  perkembangan transaksi  elektronik  yang  sehat.  Undang-Undang  ITE  2008  juga  mengatur  dengan  lebih lanjut  bahwa  mengakses  sistem  elektronik  untuk  memperoleh  informasi  atau  dokumen elektronik, intersepsi atau melakukan penyadapan terhadap data atau informasi elektronik, dan memindahkan serta mentransfer informasi elektronik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik)
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  mengatur  bahwa informasi  adalah keterangan,  pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai,  makna,  dan  pesan,  baik  data,  fakta  maupun  penjelasannya  yang dapat  dilihat,  didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Perlindungan akan data dan informasi publik yang dihimpun oleh badan publik diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan aturan tersebut, terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan 2009)
Perlindungan  terhadap  riwayat  kesehatan  pasien  terdapat  dalam  Pasal  57  ayat  (1) Undang-Undang  Kesehatan  2009,  yang  mengakui  hak  setiap  orang  atas  rahasia  kondisi kesehatan  pribadinya  yang  telah  dikemukakan  kepada  penyelenggara  pelayanan kesehatan. Di dalam Undang-Undang Kesehatan 2009, tidak terdapat pengaturan sanksi ataupun hukuman bagi pelanggaran privasi yang dilakukan atas riwayat kesehatan pasien.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  67  Tahun  2011 Tentang  Penerapan  Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Perpres KTP 2011)
Perpres  KTP  2011  merupakan  perubahan  kedua  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  26 Tahun  2009  tentang  Penerapan  Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk Kependudukan secara Nasional yang sebelumnya telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. Di dalam Perpres KTP 2011, tidak terdapat pengaturan yang menyebutkan kewajiban perlindungan terhadap data pribadi milik penduduk yang terdapat dalam KTP dan database kependudukan.
Peraturan  Menteri  Kominfo  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Dalam Permenkominfo 20/2016, cakupan dari perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik  dilakukan  pada  proses  perolehan  dan  pengumpulan,  pengolahan  dan penganalisisan,  penyimpanan,  penampilan,  pengumuman,  pengiriman,  penyebarluasan, dan/atau  pembukaan  akses,  serta  pemusnahan.  Ketentuan  mengenai  perolehan  dan pengumpulan data pribadi diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 11 Permenkominfo 20/2016. Kemudian,  pengolahan  dan  penganalisisan  data  pribadi  diatur  dalam  Pasal  12  dan  13 Permenkominfo 20/2016. Dalam Permenkominfo 20/2016, sanki administratif diberikan oleh menteri  atau  pimpinan  instansi  pengawas  dan  pengatur  sektor  terkait  sesuai  dengan
Peratutan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik
Adapun  regulasi  terkait  data  pribadi  dan  hak  privasi  seseorang  pada  konstitusi Indonesia  dan  diatur  juga  dalam  Undang-Udnang  Nomor  19  Tahun  2016  yang  berisi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  pada  Pasal  26.  Pasal  26  UU  ITE  ini  mengatur  bagaimana  setiap  informasi elektronik  yang  mengandung  data  pribadi  itu  hanya  boleh  digunakan  atas  seizin  orang tersebut.
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Dalam  Melakukan  Penegakan  Hukum  Melalui  Penyelidikan  Dan  Penyidikan  Terhadap Kejahatan Pencurian Dan Penyalahagunaan Data Pribadi
Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan  sesuatu  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana.  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mencatat, laporan mengenai pencurian dan penyalahgunaan data pribadi cukup meningkat selama empat tahun terakhir.
Pada tahun 2017 terdapat 47 kasus; kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 88 kasus; dan lonjakan kasus terjadi pada tahun 2019 sampai tahun 2020 yakni mencapai 182 kasus. Selain itu, pada 21 Mei 2020, data 2,3 juta warga dan pemilih Indonesia diduga bocor di forum “ Rapid Forums ” . Dalam perspektif hukum pidana, terminologi “penegakan hukum” dimaknai sebagai tindakan negara untuk mendeteksi pelanggaran, menghentikannya dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berikutnya dikemudian hari. Tugas dan fungsi Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup ( living law), karena ditangan Polri itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Direktorat Tindak  Pidana  Siber  (Dittipidsiber)  Bareskrim  Polri  sebagai  penjaga  pintu  gerbang ( gatekeeper)  sistem  peradilan  pidana  memiliki  mengemban  fungsi  represif  dalam melakukan  penegakan  hukum  melalui  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap kejahatan  pencurian  dan  penyalahgunaan  data  pribadi.  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber (Dittipidsiber) sendiri dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim  Polri  memiliki  tugas  yakni  melaksanakan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidana khusus yang berkaitan dengan kejahatan siber, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik,  tindak  pidana  telekomunikasi  yang  termasuk  di  dalamnya  kejahatan transnasional  terkait  dengan  kejahatan  siber.  Sedangkan  dalam  melaksanakan  tugas, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mempunyai fungsi, antara lain penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  khusus  yang  terkait  dengan  kejahatan  siber, termasuk kejahatan transnasional terkait dengan kejahatan siber; dan perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber.
Menurut  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Pasal  1  angka  13 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam memulai penyidikan tindak pidana Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segitia pembuktian / evidence  triangle  untuk  memenuhi  aspek  legalitas  dan  aspek  legitimasi  untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi.

## SIMPULAN
Pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi diatur baik dalam peraturan internasional dan maupun peraturan nasional. Aturan-aturan ini dibuat untuk mencegah terjadinya pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Khusus untuk peraturan nasional terkait perlindungan data pribadi memberikan suatu landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada.
Penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian dan penyalahagunaan data pribadi yang dilakukan oleh direktorat tindak pidana siber (dittipidsiber) bareskrim polri dilakukan melalui upaya  penyelidikan dan penyidikan, dimana ada tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian perkara pencurian dan penyalahgunaan data pribadi , yaitu : tahap pertama : proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik, tahap kedua  :  proses  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  tahap  penangkapan,  tahap  ketiga  : proses  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  tahap  penahanan,  tahap  keempat  :  proses
pemeriksaan  perkara  pidana  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  adalah pemeriksaan di sidang pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrani,  Hanafi.  2015.  Hukum  Pidana  Pencucian  Uang  :  Perkembangan  Rezim  Anti Pencucian  Uang  dan  Implikasinya  terhadap  Prinsip  Dasar  Kedaulatan  Negaram Yurisdiksi Negara  dan  Penegakan  Hukum. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
Bunga, Dewi. Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.1 - Maret 2019.
D, Halder & Jaishankar, K. 2011. Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations. Hershey, PA, USA: IGI Global.
Djafar, Wahyudi. 2019. Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaharuan.
Guntara,  Bima,  Legitimasi  Penyebaran  Informasi  Yang  Memiliki  Muatan  Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,  Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017.
Kobrata  D,  “RUU  Perlindungan  Data  Pribadi:  Sebuah  Penantian”,  Januari  2021,  RUU Perlindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian (hukumonline.com)
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.