## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 8 Nomor 1, September 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## INCONSISTENCY OF PHARMACEUTICAL PERSONNEL LICENSE REGULATION IN GOVERNMENT REGULATION NUMBER 51 YEAR 2009 CONCERNING PHARMACEUTICAL WORK

## INKONSISTENSI PENGATURAN IZIN TENAGA KEFARMASIAN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009

## TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN 

## Said Ismala Kisma
Universitas Lancang Kuning e-mail: ami_unggal@yahoo.co.id

## Abstract
The  issuance  of  Government  Regulation  Number  51  of  2009  concerning  Pharmaceutical Work has the aim of encouraging social change to become a better direction through legal certainty. This normative legal research method examines the law from an internal perspective with the object of research being legal norms. The purpose of this research is to analyze the regulation of pharmacy staff  licenses  in  Government  Regulation  No.  51  of  2009  concerning  Pharmaceutical  Work  and  to analyze the ideal setting of pharmaceutical staff in positive law. The results of the study explain that the regulation of permits for pharmaceutical workers in Government Regulation Number 51 of 2009 concerning Pharmaceutical Work can refer to Article 1 paragraph 22 or 52 paragraph (2) letter a of  Government  Regulation  Number  51  of  2009  concerning  Pharmaceutical  Work.  There  is  an inconsistency  in  the  arrangement  due  to  the  content  of  the  material  being  regulated  contradicting each  other.  Ideally  the  Regulation  of  Pharmaceutical  Workers  in  Positive  Law,  that  Government Regulation  Number  51  of  2009  concerning  Pharmaceutical  Work,  nomenclature  is  not  in accordance  with  the  nomenclature  stipulated  in  Law  Number  36  of  2009  concerning  Health, especially between the phrase work and practice.
Keywords: Pharmaceutical Workers; Government regulations; Pharmaceutical Jobs.

## Abstrak
Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian memiliki  tujuan  yaitu  untuk  mendorong  terjadinya  perubahan  sosial  menjadi  ke  arah  yang  lebih baik  melalui  suatu  kepastian  hukum.  Metode  penelitian  hukum  normatif  ini  meneliti  hukum  dalam perspektif  internal  dengan  objek  penelitiannya  adalah  norma-norma  hukum.    Tujuan  Penelitian adalah Untuk  menganalisis  pengaturan  izin  tenaga  kefarmasian  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  dan  Untuk  menganalisis  idealnya pengaturan tenaga kefarmasian dalam hukum postitif. Hasil penelitian menjelaskan Pengaturan izin tenaga  kefarmasian  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Pekerjaan Kefarmasian bisa merujuk kepada Pasal 1 angkat 22 atau 52 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor  51  Tahun  2009  mengenai  Pekerjaan  Kefarmasian.  Terjadi  inkonsistensi  dalam pengaturanya  dikarenakan  muatan  materi  yang  diatur  saling  bertentangan.  Idealnya  Pengaturan Tenaga Kefarmasian Dalam Hukum Postitif,  bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, secara nomenklatur tidak sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama antara frasa pekerjaan dengan praktik.
Kata Kunci: Tenaga Kefarmasian; Peraturan Pemerintah; Pekerjaan Kefarmasian.
 Naskah diterima: 25 September 2022, direvisi: 30 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022 Doi: 10.3376/jch.v8i1.584

## PENDAHULUAN
Pelayanan kesehatan bidang kefarmasian  sebagaimana  diamanatkan dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 1992 tentang Kesehatan, melalui kewenangan atribusi pemerintah diberikan kewenangannya untuk membuat kebijakan  pelaksanaan  dari  Undang- undang berdasarkan Undang-undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa :
Presiden menetapkan peraturan
pemerintah  untuk  menjalankan  undang- undang sebagaimana mestinya.
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Pekerjaan Kefarmasian berdasarkan Pasal 63
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1992 tentang  Kesehatan  dinyatakan  bahwa  : Ayat  (1)  Pekerjaan  kefarmasian  dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan  sedia  farmasi  harus  dilakukan oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Ayat
(2)  Ketentuan  mengenai  pelaksanaan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Pasal  12  Undang-undang  Nomor  12
Tahun  2011  menegaskan  “materi  muatan Peraturan Pemerintah berisi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.
Penjelasan pasal ini mengemukakan  :  yang  dimaksud  dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan  undang-undang  sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi  yang  diatur  dalam  undang-undang yang bersangkutan.
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Pekerjaan Kefarmasian  memiliki  tujuan  yaitu  untuk mendorong  terjadinya  perubahan  sosial menjadi  ke  arah  yang  lebih  baik  melalui suatu  kepastian  hukum.  Atas  dasar tersebut,  penyelenggaraan  sistem  hukum terus dikaji guna mencapai suatu kepastian  hukum,  meminimalisir  adanya inkonsistensi  antar  produk  hukum  dan memaksimalkan keserasian, keseimbangan  dan  keselarasan  produk hukum. Sistem hukum terdiri atas bagian- bagian  yang  merupakan  sebuah  kesatuan yang  tentunya  tidak  dapat  berdiri  sendiri dan  mengikat  satu  sama  lain.  (Ivan Arisandi, 2019)
Dalam  konteks  antara  hukum  dan bahasa  sering  memunculkan  berbagai masalah. Bahasa yang awalnya digunakan untuk memudahkan seseorang memahami hukum,  sering  kontraproduktif.  Sering kali bahasa yang digunakan menimbulkan ketidakjelasan  atau  bahkan  multitafsir. (Ahmad Redi, 2012)
Ketidakjelasan  dan  ketidakpastian kalimat  peraturan  perundang-undangan menjadi  penyebab  timbulnya  masalah multitafsirnya  suatu  rumusan  peraturan perundang-undangan.  Padahal,  persoalan multitafsir peraturan perundang-undangan harus  dihindari.  Hal  ini  sebagaimana karakteristik  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  harus lex  scripta,  lex stricta ,  dan lex  serta .  Artinya  peraturan perundang-undangan  harus  tertulis  ( lex scripta ),  harus  pasti,  baku  ( lex  stricta ), dan harus jelas ( lex serta ).Ibid, hlm. 159.
Hukum yang baik menurut Lawrence Friedman harus  selalu  memuat  unsur- unsur  sistem  hukum  yang  terdiri  dari  3 bagian  yaitu  struktur  hukum  ( legal structure ), substansi hukum ( legal
substance )  dan  budaya  hukum  ( legal culture ).  Oleh  sebab  itu,  segala  sesuatu yang  akan  dilaksanakan  dalam  sebuah sistem hukum nasional suatu negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan  atau  tujuan  negara  yang bersangkutan,  dalam  konteks  Indonesia, hal  ini  dapat  diimplementasikan  dengan menyesuaikannya  dengan  nilai-nilai  atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila  (sebagai filosofische  grondlag ) dan Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai
staats fundamental norm ). (Yopi
Gunawan, Kristian, 2015)
Semua peraturan perundangan- undangan  mulai  dari  undang-undang sampai  ke  peraturan  yang  terendah  harus mengacu  dan  merupakan  penjabaran operasional dari ide-ide normatif- konstitusional  yang  terkandung  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Tidak  boleh  ada peraturan  yang  lebih  rendah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.  Bahkan  pada  puncaknya,  tidak boleh  ada  undang-undang  yang  dibuat oleh  para  wakil  rakyat  di  DPR  bersama dengan  pemerintah  yang  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Untuk mengawasi  jangan  ada  peraturan  yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi  itulah  kita  mengembangkan  sistem dan  mekanisme  pengujian  norma  hukum yang bisa dikenal dengan istilah ‘ Judicial review ’  sebagai  kewenangan yang diberikan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dan Mahkamah Agung untuk menguji konsistensi  vertical  antar  norma  hukum dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan itu. (Jimly Asshiddiqie, 2015)
Kelsen menyatakan  negara  sama dengan  hukum.  Karena  negara  itu menurut  Kelsen  merupakan  penjelmaan dari  pada  Tata  Hukum  dan  untuk  Tata Hukum  harus  diadakan  pula  tingkatan hukum.  Hukum  yang  lebih  rendah  dapat dikembalikan ke hukum yang lebih tinggi dan  ke  tingkat  yang  tertinggi  sehingga dengan  demikian  dijumpai  apa  yang disebut Stufenbau  des  Recht .  (Dody  Nur Andriyan, 2021)
Tujuan  hukum  berdasar  teori  salah satunya  adalah  teori  normatif-dogmatif. Menurut  toeri  normatif-dogmatif  tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan  kepastian  hukum  ( Jhon Austin dan Van  Kan ).  Arti  kepastian hukum  di  sini  adalah  adanya  melegalkan kepastian  hak  dan  kewajiban. Van  Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. (Tiar Ramon, 2016)
Dalam  penelitian  hukum  normatif, terdapat  lima  pendekatan.  Peneliti  dapat menggunakan  lebih  dari  satu  pendekatan. Kelima pendekatan tersebut adalah sebagai  berikut  :  1.  Pendekatan  undang- undang ( statute approach ); 2. Pendekatan kasus  ( case  approach );  3.  Pendekatan konseptual  ( conceptual  approach );  4. Pendekatan Sejarah ( historical approach );
5. Pendekatan perbandingan ( comparative approach ). (Bachtiar, 2018)
Pendekatan  yang  dilakukan  terhadap Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian adalah :
1. Pendekatan  undang-undang  ( statute approach )
Pada  pendekatan  ini,  peneliti  ingin mengkaji  terhadap  pembentukan  dan dasar  terbitnya  Peraturan  Pemerintah
Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Pekerjaan
Kefarmasian, yaitu :
a. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang  Pekerjaan  Kefarmasian berdasarkan Undang-undang Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Undang-undang  Nomor  10  Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
telah  diganti  dengan  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  dan  telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun  2022  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  51 Tahun  2009  tentang  Pekerjaan Kefarmasian merupakan peraturan pelaksana  dari  Undang-undang Nomor  23  Tahun  1992  tentang
Kesehatan, namun Undang- undang  Nomor  23  Tahun  1992 tentang  Kesehatan  telah  diganti dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Pendekatan Sejarah ( historical approach )
Kajian  melalui  pendekatan  sejarah, peneliti  mengkaji  filosofis  terbentuknya Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian, serta  perkembangan  kebutuhan  hukum  di masyarakat.
Dari  pendekatan  tersebut  peneliti melakukan  analisis  terhadap  Peraturan
Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian berdasarkan beberapa teori, yaitu : 1. Teori perundang-Undangan
Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  dikaji melalui teori perundang-undangan
2. Teori Positivisme Hukum
Indonesia sebagai negara hukum, maka peraturan perundang-undangan dalam bentuk  tertulis  dan  dikaji  melalui    teori positivisme hukum
3. Teori Kepastian Hukum
Muatan  materi  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  dalam bentuk  tertulis,  terdapat  Pasal  yang  satu dengan  yang  lainnya  inkonsistensi,  maka kajiannya melalui teori kepastian hukum.
Fenomena  yang  terjadi  didalam masyarakat  bahwa  tenaga  kefarmasian khususnya Apoteker melakukan praktiknya di Puskesmas selain di Apotek dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Pasal  1 angkat  22  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan Kefarmasian  yang  menyebutkan  bahwa Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk  dapat  melaksanakan  pekerjaan kefarmasian  pada  apotek  dan  Instalasi Farmasi Rumah Sakit, namun dalam Pasal 52  ayat  (2)  huruf  a  yang  menyatakan bahwa SIPA bagi Apoteker yang melakukan  pekerjaan  Kefarmasian  di Apotik,  Puskesmas  atau  Instalasi  Farmasi Rumah  Sakit.  Inkonsistensi  terjadi  antara Pasal  1  angka  22  dengan  Pasal    52  ayat (2) huruf a, khususnya Puskesmas sebagai tempat  praktik  bagi  apoteker  tidak konsisten dalam pengaturannya.
Urgensi  masalah  yang  akan  diteliti bahwa tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan dan praktiknya pada fasilitas pelayanan kefarmasian yang tidak diatur  dalam  regulasi  berdampak  tidak
ada  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum  bagi  tenaga  kefarmasian  yang melakukan  pekerjaan  atau  praktiknya pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
Inkonsistensi  Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan Kefarmasian, juga terdapat dalam beberapa  Peraturan  Menteri  Kesehatan, yang  merupakan  turunan  dari  Pengaturan Izin  Tenaga  Kefarmasian  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian, yaitu :
1. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 31  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan
Nomor 889/Menkes/Per/V/2011
tentang  Registrasi,  Izin  Praktik,  Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Bahwa  dalam  Peraturan  Menteri
Kesehatan  ini  mengubah  nomenkatur kerja menjadi praktik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal I angka 1 :
Nomenklatur  yang  berbunyi  Surat
Izin  Kerja  harus  dibaca  dan dimaknai sebagai Surat Izin
Praktik
2. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik Bahwa  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  ini  memberikan  kewenangan bagi tenaga Apoteker yang memiliki Surat
Izin  Pratik  Apoteker  (SIPA)  pendamping
sebagai pelaksana pada klinik,
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21 ayat (2) dinyatakan :
Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik  Apoteker  (SIPA)  sebagai penanggung jawab atau
pendamping
3. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 43  Tahun  2019  tentang  Pusat Kesehatan Masyarakat Bahwa  Peraturan  Menteri  Kesehatan ini  tidak  terdapat    Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Pekerjaan Kefarmasian dalam mengingatnya, namun dalam  lampiran  VI  tentang  standar ketenagaan  kesehatan  diatur  jumlah tenaga  apoteker  dan  tenaga  teknis kefarmasian  pada  setiap  katagori  Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Pasal 1 angkat 22 Tahun 2009 tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  tenaga kefarmasian  khususnya  Apoteker  tidak bisa melaksanakan praktiknya di Puskesmas, namun faktanya tenaga Apoteker  masih  ada  yang  bekerja  di Puskesmas,  opini  yang  dibangun  bagi tenaga  apoteker  dengan  alasan  bahwa dengan merujuk Pasal 52 Ayat (2) huruf a yang  menyatakan  bahwa  SIPA  bagi Apoteker  yang  melakukan  pekerjaan Kefarmasian  di  Apotik,  Puskesmas  atau Instalasi  Farmasi  Rumah  Sakit,  opini lainnya  adalah  adanya  regulasi  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menetapkan standar tenaga kefarmasian di Puskesmas dengan hadirnya tenaga apoteker.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada  norma  hukum  positif . Metode penelitian  hukum  normatif  ini  meneliti hukum  dalam  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma-norma hukum.  Disisi  lain,  penelitian  hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan,  kekaburan,  dan  konflik
norma.  (I  Made  Pasek  Diantha,  2016) Penelitian ini menerapkan metode penulisan  dengan  pendekatan yuridis normatif (penelitian  hukum  normatif), yaitu  penelitian  yang  mengacu  kepada norma-norma  hukum,  yang  terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang  berlaku  sebagai  pijakan  normatif, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus.  Sumber  data  yang  digunakan berupa  data  sekunder,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tertier. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dengan bahan  hukum  primer  yang  berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis  sesuai  dengan  ilmu  hukum normatif dan bahan hukum sekunder yang berupa  pendapat  hukum  yang  diperoleh dari  literatur  hukum,  hasil  penelitian, artikel  ilmiah  maupun  website  yang terkait  penelitian  yang  nantinya  akan dideskripsikan  untuk  menganalisis  bahan hukum primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan izin tenaga kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah Nomor  51  Tahun  2009  Tentang Pekerjaan Kefarmasian
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor
51  Tahun  2009  tantang  Pekerjaan
Kefarmasian  telah  diatur  bagi  tentang pekerjaan kefarmasian bagi tenaga kefarmasian.,  namun  terjadi  inkonsistensi dalam muatan materinya.
Esmi  Warasih  menjelaskan,  istilah
inkonsistensi peraturan
perundang-
undangan mengacu pada adanya pertentangan norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam pada peraturan perundang-undangan. Demikian juga  inkonsistensi  peraturan  perundang-
undangan, selain merujuk pada pertentangan  norma  juga  menunjuk  pada aturan  yang  tidak  jelas  (bias),  pada akhirnya  peraturan  perundang-undangan itu  tidak  secara  efektif  menjadi  pedoman perilaku  masyarakat  maupun  secara ekstrem  menimbulkan  dampak  negatif dalam penerapannya sehingga tidak dapat mewujudkan  kepastian  hukum  (karena biasnya  norma  peraturan  perundang- undangan maupun pertentangan peraturan perundang-undangan  justru  melahirkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat). (Rio Christiawan, 2021)
Menurut I.C.  van  der  Vlies dalam bukunya  “ Het  Wetsbegrip  en  Beginselen van  Behoorlijke  Regelgeving ”,  asas-asas pembentukan  peraturan  negara  yang  baik ( beginselen  van  behoorlijke  regelgeving ) dibagi  manjadi  asas  formal  dan  asas materiil.
Asas-asas formal meliputi :
1. Asas  tujuan  yang  jelas  ( beginsel  van duidelijke doelstelling );
2. Asas  organ/lembaga yang  tepat ( beginsel van het juiste organ );
3. Asas perlunya pengaturan ( het noodzakelijkkheids beginsel );
4. Asas  dapatnya  dilaksanakan  ( het beginsel van uitvoerbaarheid );
5. Asas  consensus  ( het  beginsel  van consensus ).
Asas-asas materiil meliputi :
1. Asas tentang terminologi dan sistematika  yang  benar  ( het  beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systemetiek );
2. Asas  tentang  dapat  dikenali  ( het beginsel van de kenbaarheid );
3. Asas  perlakuan  yang  sama  dalam hukum
( het
rechtsgelijkheidsbeginsel );
4. Asas kepastian hukum ( het rechtszekerheidsbeginsel );
5. sas pelaksanaan sesuai dengan kemampuan  individu  ( het  beginsel van  de  individuele  rechtsbedeling ).
(Wawan Muhwan Hariri, 2012) Pendapat I.C. van der Vlies, mempertegas bahwa pemebentukan peraturan prundang-undangan harus memperhatikan  asas  formil  dan  materil dalam  pembentukannya,  bahwa  secara materil  apa  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009 tantang  Pekerjaan  Kefarmasian,  bila ditinjau dari asas materil tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana  yang  dimaksud I.C.  van  der Vlies dalam salah satu asas materil dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan.
Muatan  materi  yang  di  atur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2009  tantang  Pekerjaan  Kefarmasian berkenaan dengan izin diatur dalam Pasal 1 angka 22 pada ketentuan umum, namun inkonsistensi terjadi pada Pasal berikutnya yaitu Pasal 52 ayat (2) huruf a.
Dalam  teori  pembentukan  peraturan perundang-undangan bahwa muatan materi menjadi hal yang terpenting dalam pembentukannya  karena  substansi  materi menjadi dasar dalam melakukan tindakan. Sebagaimana  dikatakan  oleh Burkhardt
Krems , sebagaimana dikutip oleh Attamimi, menyatakan pembentukan peraturan  perundang-undangan  meliputi kegiatan  yang  berhubungan  dengan  isi atau substansi peraturan, metoda pembentukan  serta  proses  dan  prosedur pembentukan peraturan.
Apoteker sebagai tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasiannya didasarkan pada
Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian dalam  menjalankan  praktiknya  tenaga apoteker  di  samping  berpedoman  pada aturan  yang  ada  juga  berpedoman terhadap etika profesi.
Etika  berasal  dari  bahasa  Yunani “ ethos ”  dalam  bentuk  tunggal.  Atau “ etha ”  dalam  bentuk  jamak  atau plural .
Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta,  ethos  diartikan  adat, kebiasaan,  akhlak,  watak  perasaan,  sikap atau cara berfikir. Lebih lanjut Poerwadarminta  menyimpulkan  bahwa  : etika  adalah  sama  dengan  akhlak,  yaitu pemahaman  tentang  hak  dan  kewajiban orang. Etika sebagai kajian ilmu membahas  tentang  moralitas  atau  tentang manusia terkait dengan perilakunya terhadap  manusia  lain  dan  sesame manusia.
Beauchamp  and  Childress ,  telah mengembangkan  empat  dasar  prinsip dalam etika, yaitu:
1. Respect for autonomy , yaitu menghormati otonomi, yakni memberikan  kesempatan  sepenuhnya pada  pasien  dan  keluarga  untuk memilih apa yang menjadi haknya.
2. Beneficence ,  yaitu  berbuat  baik, pilihan yang diberikan adalah hal-hal yang  menguntungkan.  Berbuat  baik disini  adalah  berbuat  baik  sebagai kewajiban.
3. Nonmalficence , atau tidak merugikan, dapat  pula  diartikan  tidak  berbuat jahat,  lebih  dekat  dengan  prinsip: primum  non  nocere (yang  pertama- tama, penting ialah tidak merugikan). To  face  a  a  diseases  make  a  habit  of 2  things:  to  help  or  at  least  not  to harm .
4. Justice atau  keadilan,  mengandung aspek keadilan bagi siapa saja, dalam hal  keadilan,  pengertian  ini  sudah masuk ke ranah sosial, tidak membeda-bedakan  pasien.  Keadilan akan  terwujud  jika  kita  membagi dengan  memberikan  bagian  yang sama  kepada  semua  orang  yang berhak menerimanya atau berkepentingan.  Di  sinilah  kadang- kadang harus ada asas proporsionalitas,  dan  teori  keadilan lain yang muncul. (Sutarno, 2019) Pengembangan  prinsip  dasar  etika tersebut  memberikan  arah  bagi  setiap tenaga  yang  memiliki  profesi  tertentu, agar  dalam  melakukan  kegiatan  tidaknya berpedoman  pada  regulasi  yang  ada,  juga berpedoman terhadap prinsip etika.
Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian  sebagaimana  diatur  dalam Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009 tantang  Pekerjaan  Kefarmasian,  tenaga kefarmasian  memiliki  ciri  tersendiri  yang disebut dengan profesi dan memiliki kode etik dalam pekerjaannya.
Profesi  berasal  dari  kata  “profesi” dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia dijelaskan  pengertian  profesi  adalah bidang pekerjaan yang dilandasi
Pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran  dan  sebagainya)  tertentu.  Pada umumnya, profesi dapat dilukiskan sebagai pekerjaan yang menyediakan atau memberikan  pelayanan  yang  dilandasi oleh  persiapan  atau  Pendidikan  khusus yang formal dan landasan kerja yang ideal serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat.
Profesi  berbeda  dengan  pekerjaan lain yang tujuannya memperoleh keuntungan  semata.  Profesi  memusatkan perhatiannya pada kegiatan yang bermotif
pelayanan.  Profesi  tidak  selalu  dibedakan dengan  tajam  dari  pekerjaan-pekerjaan yang  lain.  Peraturan  mengenai  profesi pada  umumnya  mengandung  hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan  mengenai  tingkah laku  atau  perbuatan  dalam  melaksanakan profesinya  yang  dituangkan  dalam  kode etik. (Reni Agustina Harahap, 2021)
Pada  umumnya yang  dimaksud dengan  kode  etik  adalah  sekumpulan norma,  asas,  dan  nilai  yang  menjadi pedoman  bagi  anggota  kelompok  profesi tertentu  dalam  bersikap,  berprilaku  dan melaksanakan  kegiatan-kegiatan  sebagai anggota kelompok profesi tersebut, sedangkan  dalam  kehidupan  profesi, martabat serta kehormatan anggota ditentukan oleh kode etik. (Sri Hartati, et. al, 2014)
Perbedaan  antara  Hukum  dan  Etika
Profesi  adalah  :  Hukum  merupakan rangkaian aturan tingkah laku yang dibuat oleh  lembaga  berwenang  (pemerintah bersama  dengan  wakil  rakyat),  yang terhadap pelanggarannya ditentukan sanksi  berupa  hukuman  atau  tindakan lainnya. Sedangkan Etika Profesi merupakan  nilai  perilaku  kalangan  para pengemban  profesi  sebagai  konsensus bersama untuk waktu tertentu dan tentang masalah tertentu. (Takdir, 2018)
Praktik  profesi  tenaga  kefarmasian diberikan  melalui  sebuah  mekanisme yaitu  izin.  Izin  adalah  suatu  penetapan yang  merupakan  Dispensasi  daripada suatu  larangan  oleh  undang-undang  pada umumya pasal undang-undang bersangkutan  berbunyi:  ”Dilarang  tanpa izin (melakukan) dan seterusnya.” selanjutnya  larangan  tersebut  diakui dengan perincian dari syarat-syarat, kriteria,  dan  sebagainya  yang  perlu
dipenuhi oleh pemohon
untuk memperoleh  dispensasi  dari  larangan tersebut, disertai dengan penetapan
prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat Administrasi  Negara  yang  bersangkutan. (Evita Isretno Israhadi, 2020) Izin adalah ketetapan yang
menguntungkan,  misalnya  memberikan izin  untuk  menjalankan  perusahaan.  Ada dasarnya  izin  diberikan  karena  ada peraturan  yang  melarang.  (Yusri  Munaf, 2016)
Oleh  karena  Indonesia  merupakan negara  hukum,  maka  dalam  pelaksanaan kerja  dan  mekanisme  pengaturan  tenaga kefarmasian harus didasari dengan peraturan
perundang-undangan di
Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat norma  hukum  yang  mengikat  secara umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh lembaga  negara  atau  pejabat  yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Abdul latief dalam bukunya mengatakan:  Perbuatan  pemerintah  yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan pemerintah  dimungkinkan  untuk  dapat diajukan  kepada  pengadilan  yang  tidak memihak  yang  diberi  wewenang  menilai apakah  perbuatan  pemerintahan  tersebut bersifat  melawan  hukum  atau  tidak. (Erina Pane, 2019)
Pendapat Abdul Latief tersebut menghendaki pemerintah dalam menjalankan
tugasnya berdasarkan undang-undang  dengan  mengakui  hak- hak warga negara, namun dalam Peraturan  pemerintah  Nomor  51  tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang merupakan  sumber  hukum  tertulis  dan
menjamin  akan  hak-hak  bagi  tenaga kefarmasian,  tidak  dapat  dilaksanakan dengan  baik,  dikarenakan  pengaturan dalam regulasi tersebut terjadi inkonsistensi  terkait  izin  bagi  tenaga kefarmasian  yang  menyebabkan  tidak adanya  kepastian  hukum  bagi  tenaga kefarmasian.
Supomo  menyatakan  konsep  negara hukum  dijadikan  sebagai  dasar  agar negara  patuh  terhadap  hukum.  Hukum dapat  memerintah  badan-badan  dan  alat- alat  negara.  Hukum  harus  menjadi pelindung  bagi  rakyat,  dan  hukum  harus memberikan  rasa  aman  terhadap  rakyat. Oleh  karena  itu,  negara  hukum  jelas menjadikan hukum sebagai pusat. Hukum mengendalikan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jika hukum lumpuh,  maka  negara  akan  ikut  lumpuh. Tetapi jika hukum berjalan dan ditegakkan  dengan  baik,  maka  negara juga  akan  baik.  (Dani  Muhtada,  Ayon Diniyanto, 2018)
Sejalan  dengan  pendapat  Supomo, bahwa  perlindungan  hukum  dan  rasa aman tidak akan terpenuhi jika kepatuhan terhadap  hukum  tidak  dapat  dilaksanakan dikarenakan  adanya  inkonsistensi  dalam materi muatan yang diatur dalam Peraturan  pemerintah  Nomor  51  tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pada dasarnya, konsep negara hukum merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan dari dokrin rule of law dimana menurut A. V Dicey menyatakan bahwa “ rule of law " terdiri  atas  tiga  unsur  yaitu  supremasi hukum  atau supremacy  of  law persamaan di  depan  hukum  atau equality  before  the law dan  konstitusi  yang  didasarkan  atas hak-hak perseorangan atau the cobstitutional  based  on  individual  right . A.V.  Dicey salah  seorang  pemikir  Inggris
yang  termasyhur,  mengemukakan  tiga unsur  pemerintah  yang  kekuasaannya dibawah hukum ( the rule of law ) yaitu:
1. Supremacy  of  law ,  artinya  bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di  dalam  negara  adalah  hukum  ( kedaulatan hukum).
2. Equality  before  of  law ,  artinya kesamaan  dalam  kedudukan  hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi  maupun  dalam  kualifikasinya sebagai pejabat negara.
3. Constitusional  Based  on  Individual Rights ,  artinya  konstitusi  itu  bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia  dan  jika  hak-hak  asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan  bahwa  hak  asasi  itu  harus dilindungi. (Kamarusdiana, 2018) Dalam  rumusan A.V.  Dicey tersebut jelas  mengisyaratkan  pengakuan  adanya kedaulatan  hukum  atau  supremasi  dari hukum untuk mencegah adanya kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi,  baik  ia  berasal  dari  satu  orang atau segolongan manusia.
Peran  dan  fungsi  hukum  sangat dipengaruhi  dan  acap  kali  diintervensi oleh kekuatan politik. Mahfud menjelaskan  bahwa  konfigurasi  politik berkembang  melalui  tarik-menarik  antara yang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya  dalam  tarik-menarik  antara yang  responsif  dan  yang  konservatif.
(Isharyanto,  2016)
Terkait  apa  yang  dikatakan  oleh Mahfud, bahwa politik sangat berpengaruh dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan,  hal  ini dapat dilihat bahwa pembentukan Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  tahun
2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian dengan  pembentukan  Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diundangkan  dalam  tahun  yang  sama, sehingga  nomenklatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan  Kefarmasian  dirasakan  tidak tepat,  karena  menggunakan  dua  istilah yaitu  pekerjaan  dan  praktik,  sementara dalam  Undang-undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  nomenklatur yang digunakan adalah praktik.
Terjadinya inkonsisitensi nomenklatur  diantara  kedua  regulasi tersebut  menyebabkan  implikasi  pada penyebutan yang berbeda dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan  Kefarmasian  dan  turunannya dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan,  yang  secara  toeri    jenjang bertentangan dalam pembentukannya. Teori norma berjenjang atau Stubenbau Theory dari Hans Kelsen yang kemudian  dikembangkan  oleh Hans Nawiasky sangat  erat  terkait  dengan sistem  peraturan  perundang-undangan Indonesia,  khususnya  mengenai  tata urutan  peraturan  perundang-undangan, baik  berdasarkan Hans  Kelsen maupun berdasarkan Hans Nawiasky yang menempatkan norma hukum secara berjenjang  dari  yang  tertinggi  atau  yang paling  dasar  ke  yang  paling  rendah. (Ahmad Redi, 2017)
Teori  tersebut  juga  tercermin  dalam sistem  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  sebagaimana  tertuang  pada Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan merupakan
pelaksanaan  dari  perintah  Pasal  22A Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan bahwa  “Ketentuan  lebih  lanjut  tentang tata  cara  pembentukan  undang-undang diatur  dengan  undang-undang.”  Namun, ruang  lingkup  materi  muatan  undang- undang  tersebut  diperluas  tidak  saja undang-undang  tetapi  mencakup  pula peraturan  perundang-undangan  lainnya, selain  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia  adalah  Negara  hukum.  Sebagai negara  hukum,  segala  aspek  kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan,  dan  kenegaraan  termasuk pemerintahan  harus  berdasarkan  atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  dengan  semua  elemennya  yang saling  menunjang  satu  dengan  yang  lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi  permasalahan  yang  timbul dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Sebagai  negara  hukum, Indonesia  memiliki  banyak  peraturan perundang- undangan yang harus
dijalankan  oleh  warga  negara  Indonesia yang  baik  dan  bertanggung  jawab.  Setiap peraturan  perundang-undangan  tersebut dikelompokkan
dalam berbagai kelompok,  yaitu  peraturan  yang  paling atas  adalah  yang  paling  kuat  dan peraturan  yang  bawah  tidak  boleh
bertentangan dengan peraturan atau hukum di atasnya. (Subiyanto, 2014) Menurut Hamid Attamimi, pembentukan  suatu  undang-undang  harus dilandasi asas-asas formal, meliputi :
1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;
3. Asas organ/Lembaga yang tepat;
4. Asas materi muatan yang tepat;
5. Asas dapatnya dilaksanakan; dan
6. Asasnya dapatnya dikenali. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  51  Tahun  2009 tantang  Pekerjaan Kefarmasian  salah  satu  sarana  pelayanan kefarmasian  tempat  dilakukan  praktik kefarmasian oleh Apoteker adalah apotek. Sementara yang dimaksud dengan Apoteker  adalah  sarjana  farmasi  yang telah  lulus  sebagai  Apoteker  dan  telah mengucapkan  sumpah  jabatan  Apoteker. Apotek memiliki dua fungsi yaitu sebagai tempat memberikan pelayanan kefarmasian  kepada  masyarakat  dan sekaligus  sebagai  tempat  usaha  yang bertujuan  untuk  mencari  keuntungan. Kedua  fungsi  apotek  tersebut  dapat dijalankan secara beriringan tanpa meninggalkan  satu  sama  lain.  Apotek merupakan lahan bisnis yang menggiurkan  mengingat  faktor  kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat  yang  sangat  penting,  hal tersebut dibuktikan dengan adanya permintaan  terhadap  obat  yang  setiap tahunnya  mengalami  peningkatan  seiring kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya kesehatan. (Aryo Bogadenta, 2012)
Apotek  merupakan  sarana  pelayanan kefarmasian  yang  mewajibkan  tenaga penanggungjawabnya  adalah  apoteker, dan  apotek  merupakan  sarana  pelayanan kefarmasian yang dilakukan secara langsung  oleh  apoteker  kepada  pasien,
baik  dalam  pelayanan  resep  maupun konsling  terhadap  penggunaan  obat,  hal ini  diatur  secara  tegas  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009 tantang  Pekerjaan  Kefarmasian,  untuk sarana berupa Puskesmas, dalam pelaksanaannya tidak secara tegas mewajibkan apoteker berada di
Puskesmas  namun  dapat  diganti  dengan tenaga  teknis  kefarmasian  atau  tenaga tenaga  kesehatan  yang  berkopeten  untuk itu.
Philipus  M.  Hadjon  menerangkan bahwa  pada  dasarnya  pemerintah  tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi  atas  dasar fries  ermessen dapat melakukan  perbuatan-perbuatan  lainnya, meskipun belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Rio Christiawan,
Omnibus Law…..Op. Cit., hlm.104.
Pendapat Philipus M. Hadjon tersebut dapat  dilaksanakan  apabila  peraturan perundang-undang  yang  mengatur  belum ada,  belum  jelas  dan  adanya  kepentingan yang  memaksa,  namun  dalam  pengaturan izin  bagi  tenga  kefarmasian  telah  diatur secara  tegas,  namun  terjadi  inkonsistensi muatan  materi  dalam  regulasi  yang mengaturnya.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  ahli tersebut  apabila  melihat  inkonsistensi yang ada di dalam Pasal 1 angkat 22 yang menyebutkan  bahwa  Surat  Izin  Praktik Apoteker  (SIPA)  adalah  surat  izin  yang diberikan  kepada  apoteker  untuk  dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit  dengan  Pasal  52  ayat  (2)  huruf  a yang  menyatakan  bahwa  SIPA  bagi Apoteker  yang  melakukan  pekerjaan Kefarmasian  di  Apotik,  Puskesmas  atau Instalasi  Farmasi  Rumah  Sakit,  artinya bahwa  Apoteker  juga  dapat  melakukan
pekerjaan  di  Puskesmas  selain  di  Apotek dan  Instalasi  Farmasi  Rumah  Sakit menurut  analisa  peneliti  pendapat  oleh I.C.  van  der  Vlies terhadap  asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan  yang  baik  secara  asas  materil tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, karena  tidak  konsistennya  antara  pasal yang satu dengan pasal yang lainnya.
Tujuan  hukum  dari  pembentukan Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2009  tantang  Pekerjaan  Kefarmasian belum tercapai yaitu salah satunya adalah kepastian hukum.
Tujuan  hukum  berdasar  teori  salah satunya  adalah  teori  normatif-dogmatif. Menurut  toeri  normatif-dogmatif  tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan  kepastian  hukum  ( Jhon Austin dan Van  Kan ).  Arti  kepastian hukum  di  sini  adalah  adanya  melegalkan kepastian  hak  dan  kewajiban. Van  Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.
(Tiar Ramon, 2016)
B. Idealnya Pengaturan Tenaga Kefarmasian Dalam Hukum Postitif Dengan adanya
perubahan nomenklatur  terhadap  izin  bagi  tenaga apoteker,  idealnya  adalah  melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Pekerjaan Kefarmasian menjadi praktek kefarmasian sebagaimana  diamantkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  pada  Pasal  108  ayat  (1)  dan ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  Praktik kefarmasian  yang  meliputi  pembuatan termasuk  pengendalian  mutu  sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan  dan  pendistribusian  obat, pelayanan obat atas resep dokter,
pelayanan informasi obat serta pengembangan  obat,  bahan  obat  dan  obat tradisional  harus  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan  mengenai  pelaksanaan  praktik kefarmasian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  ditetapkan  dengan  Peraturan
Pemerintah.
Perubahan nomenklatur tersebut pandangan terhadap perkembangan zaman  dan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat,  sehingga  antara  profesi  dan praktik merupakan padanan yang konsisten dalam praktik kefarmasian.
Menurut Sudikno Mertokusumo,
bahwa  sistem  hukum  merupakan  suatu tatanan  atau  kesatuan  yang  utuh,  yaitu kaidah  atau  pernyataan  tentang  yang seharusnya  ( das  sollen ),  sehingga  sistem hukum  merupakan  sistem  normatif.  (M.S Kaelan, 2016)
Pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan  bahwa  dalam  peraturan perundang-undangan  menghendaki  apa yang  tertulis  dalam  muatan  materi  suatu peraturan seharusnya ( das sollen ) dilaksanakan,  namun  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  tidak dapat dilaksanakan secara efektif dikarenakan  adanya  muatan  materi  yang inkonsistensi.
Menurut Bothling ,  negara  hukum adalah  “ de  staat,  waarin  de  wilsvriheid van  gezagdragers  is  beperket  door grnezen  van  recht ”  (negara,  di  mana
kebebasan
kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).  Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa dalam  rangka  merealisasi  pembatasan pemegang  kekuasaan  tersebut,  maka
diwujudkan dengan cara, “ Enerzids in een binding  van  rechter  en  administratie  aan de  wet,  anderjizds  in  een  begrenzing  van de  bevoegdheden  van  wetgever ”,  (disatu sisi  keterikatan  hakim  dan  pemerintah terhadap  undang-undang,  dan  di  sisi  lain pembatasan  kewenangan  oleh  pembuat undang-undang).  (Serlika  Aprita,  Yonani Hasyim, 2020)
Pendapat Bothling
tersebut menyatakan  bahwa  pemegang  kekuasaan dibatasi  dengan  undang-undang,  jika dilihat  dari  beberapa  Peraturan  Menteri Kesehatan yang telah diterbitkan terutama yang mengatur tentang praktik kefarmasian  seharusnya  kekuasaannya berdasarkan  Pasal  8  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundangan- undangan  yang  memiliki  kewenangan untuk  membentuk  peraturan  perundang- undangan  berdasarkan  perintah  dari aturan yang lebih tinggi atau kewenangan lembaga yang membentuk, namun kekuasaan tersebut harus dibatasi.
Pembatasan  kewenangan  tersebut tidak  melanggar Asas  lex  superior derogate  legi  inferiori bahwa peraturan perundang-undangan  yang  mempunyai derajat  lebih  rendah  dalam  hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh  bertentangan  dengan  yang  lebih tinggi . Inkonsistensi  antara  regulasi  yang lebih  rendah  terhadap  regulasi  yang  lebih tinggi  mencerminkan  tidak  idelnya  suatu peraturan perundang-undanagan.
Konsekuensi  dari  sistem  norma hukum  tersebut  bahwa  berlakunya  suatu norma  hukum  dalam  suatu  negara  adalah berjenjang  atau  memiliki  hirarkhi.  Dalam hubungannya  dengan  hirarkhi  norma hukum Hans  Kelsen mengemukakan suatu  teori  mengenai  jenjang  norma
hukum  ( stufentheorie ).  Menurut Hans Kelsen bahwa  norma-norma  hukum  itu berjenjang  dan  berlapis-lapis  dalam  suatu hirarkhi  atau  tata  susunan.  Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  suatu  norma  yang  lebih rendah  berlaku,  bersumber  dan  berdasar pada  norma  yang  lebih  tinggi,  sedangkan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih  tinggi  lagi,  demikian  seterusnya sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak ditelusuri  lebih  lanjut  yaitu  norma  dasar ( Grundnorm ). (Kaelan, 2016) Pendapat Hans Kelsen tersebut
menekankan  pentingnya  hirarkhi  dalam pembentukan peraturan perundang- undangan,  hirarkhi  memberikan  pedoman agar tidak terjadi inkonsistensi baik dalam pembentukan maupun muatan materi nya, agar  tidak  terjadi  implikasi  yang  lebih luas  akibat  dari  inkonsistensi  dalam pembentukan peraturan perundang- undanagan.
Disisi lain hirarkhi juga menghendaki idealnya  suatu  peraturan  perundang- undangan  ketika  dasar  pembentukan Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian berdasarkan  Pasal  68  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992 dengan nomenklatur pekerjaan kefarmasian,
kemudian dicabut dengan Undang-
Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  dan  berdasarkan  Pasal  108 nomenklaturnya menjadi Praktik Kefarmasian, maka seharusnya berdasarkan kebutuhan hukum di masyarakat  dan  perkembangan  zaman, idealnya  dasar  hukum  bagi  tenaga kefarmasian  harus  menyesuaikan  dengan dasar  hukum  yang  baru,  agar  adanya kesesuaian antara profesi dengan pekerjaan yang dilakukan.
Dengan  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  maka  istilah  pekerjaan  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan Kefarmasian tidak tepat untuk menggambarkan  suatu  profesi,  karena dalam  Pasal  108  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  telah  merubah  dengan sebutan  praktik  kefarmasian  bagi  tenaga kefarmasian,  nomenklatur  ini  lebih  ideal bila disandingkan dengan profesi kefarmasian dikarenakan praktik kefarmasian  adalah  kegiatan  pelayanan kefarmasian  secara  langsung  kepada pasien,  dan  salah  satu  ciri-ciri  dari  suatu profesi  adalah  menjalankan  pekerjaannya melalui  kegiatan  yang  disebut  praktik dengan didasari sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan profesi nya.
Profesi  berasal  dari  kata  “profesi” dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  dijelaskan  pengertian  profesi adalah  bidang  pekerjaan  yang  dilandasi Pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran  dan  sebagainya)  tertentu.  Pada umumnya, profesi dapat dilukiskan sebagai pekerjaan yang menyediakan atau memberikan  pelayanan  yang  dilandasi oleh  persiapan  atau  pendidikan  khusus yang formal dan landasan kerja yang ideal serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat.  (Reni  Agustina  Harahap, 2021)
Menurut Larson , suatu profesi adalah suatu  pekerjaan  yang  membedakan  diri dari  waktu  ke  waktu  melalui  seperangkat pengetahuan. Sebagai hasil dari keterampilan  mereka  dan  pengendalian atas  pengetahuan  mereka  yang  bersifat spesialis, orang-orang
yang
mempraktikkan suatu profesi dapat menerapkan  kekuatan  pasar  berderajat tinggi untuk layanan-layanan yang mereka  lakukan.  (Achmad  Ali,  Wiwie Heryani, 2021)
Pendapat Larson tersebut telah menjelaskan  bahwa  profesi  berbeda dengan  pekerjaan  pada  umumnya,  dan profesi  memerlukan  pendidikan  secara formal  dan  melakukan  praktik  profesinya pada tempat atau sarana tertentu, demikian halnya dengan profesi kefarmasian.
Tidak semua petugas atau orang yang menjalankan  tugas  atau  pekerjaan  di dalam suatu institusi atau lembaga baik di pemerintah maupun swasta itu memperoleh  pengakuan  sebagai  profesi. Suatu profesi sekurang-kurangnya mempunyai ciri sebagai berikut : Mengikuti  pendidikan  sesuai  standar nasional,  artinya  orang  yang  termasuk dalam  profesi  yang  bersangkutan  harus telah  menyelesaikan  pendidikan  profesi tersebut.  Orang  yang  berprofesi  dokter, dengan  sendirinya  harus  telah  lulus pendidikan  profesi  dokter  (bukan  hanya sarjana kedokteran);
Pekerjaannya berdasarkan  etika  profesi.  Artinya,  dalam mejalankan tugas atau profesinya seseorang harus berlandaskan atau mengacu  kepada  etika  profesi  yang  telah dirumuskan  oleh  organisasi  profesinya; Mengutamakan  panggilan  kemanusiaan daripada keuntungan materi.
Seorang  petugas  kesehatan  dalam menolong  penderita  atau  korban  yang didahulukan adalah menyelamatkan pasien  atau  korban,  bukan  berfikir  siapa yang  akan  membayarkan  jasanya  nanti; Pekerjaannya  legal  (melalui  perizinan). Untuk  menjalankan  tugas  atau  praktik, profesi  ini  dituntut  perizinan  secara
hukum,  atau  izin  praktik.  Dokter  praktik, bidan  praktik,  notaris  praktik,  akuntan praktik, harus terlebih dahulu memperoleh  izin  praktik  dari  yang berwenang;  Anggota-anggotanya  belajar sepanjang  hayat,  seorang  anggota  profesi mempunyai kewajiban untuk selalu meningkatkan  profesinya  melalui  belajar terus  menerus  secara  profesional  tidak boleh  berhenti  belajar  untuk  memelihara keahliannya meningkatkan profesionalitasnya;  Anggota-anggotanya bergabung dalam suatu organisasi profesi.
Seseorang yang sudah memperoleh pengukuhan  profesi  atau  lulus  dari Pendidikan  profesi  diwajibkan  setiap anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Seseorang yang sudah lulus pendidikan  dokter  harus  menjadi  anggota Ikatan  Dokter  Indonesia    (IDI).  (Rahman Syamsuddin, Amiruddin Pabbu, 2012)
Nomenklatur  Praktik  bagi  tenaga kefarmasian, dirasakan lebih tepat penamaannya  dalam  melakukan  praktik kefarmasian, karena jenis tenaga kefarmasian  merupakan  salah  satu  tenaga profesi  dibidang  Kesehatan.  Dengan dilakukannya  perubahan  maka  dapat menata kembali terhadap izin bagi tenaga kefarmasian baik nomenklatur izin maupun sarana yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan praktik kefarmasian.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:
1. Pengaturan  izin  tenaga  kefarmasian dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 51  Tahun  2009  Tentang  Pekerjaan Kefarmasian  bisa  merujuk  kepada Pasal  1  angkat  22  atau  52  ayat  (2) huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor
51  Tahun  2009  mengenai  Pekerjaan
Kefarmasian.  Terjadi  inkonsistensi dalam  pengaturannya  dikarenakan muatan  materi  yang  diatur  saling bertentangan.
2. Idealnya Pengaturan Tenaga
Kefarmasian  Dalam  Hukum  Postitif, bahwa  Peraturan  Pemerintah  Nomor 51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan Kefarmasian, secara nomenklatur tidak  sesuai  dengan  nomenklatur yang  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  terutama  antara  frasa pekerjaan dengan praktik.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani.  (2012).
Sosiologi  Hukum  (Kajian  Empiris Terhadap Pengadilan), . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,. Ahmad Redi. (2017). Hukum
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, . Jakarta: Sinar Grafika,.
Aris  Prio  Santoso.  (2021). Pengantar Ilmu Hukum, . Yogyakarta: Pustakabarupress,.
Aryo  Bogadenta.  (2012). Manajemen Pengelolaan  Apotek, (cetakan  ke). Yogyakarta: Dmedika,.
Aziz  Syamsuddin.  (2013). Proses  dan Teknik Penyusunan Undang-
Undang, . Jakarta: Sinar Grafika,.
Bachtiar.  (2018). Metode  Penelitian Hukum, .  Tangerang  Selatan:  Unpam Press,.
Dani  Muhtada  dan  Ayon  Diniyanto. (2018). Dasar-Dasar  Ilmu  Negara, . Semarang: BPFH UNNES,.
Diantha,  I.  M.  P.  (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif, . Jakarta:
Kencana.
Dody  Nur  Andriyan.  (2021). Buku  Ajar Ilmu  Negara  (sejarah,  Teori,  dan Filosofi Tujuan Negara), . Yogyakarta: Pustaka Ilmu,.
Erina  Pane.  (2019). Legal  Drafting, . Bandar Lampung: Harakindo
Publishing,.
Evita  Isretno  Israhadi.  (2020). Hukum
Administrasi Negara (Pengantar
Kajian  Tentang  Kewenangan  dan Kebijakan  Pemerintah), .  Jakarta:
Cintya Press,.
Isharyanto. (2016). Politik Hukum, . Surakarta: CV Kekata Group,.
Ivan  Arisandi.  (2019).  “Tata  Hukum  di Indonesia”,  dalam  Jurnal  Syariah Hukum Islam, Vol. 2, .
Jimly  Asshiddiqie.  (2015). Penguatan Sistem  Pemerintah  dan  Peradilan, .
Jakarta: Sinar Grafika,.
Kaelan,  M.  .  (2016). Inkonsistensi  dan Inkoherensi  Dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  Hasil  Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis) . Yogyakarta: Paradigma.
Kamarusdiana.  (2018). Filsafat  Hukum, . Jakarta: UIN Jakarta Press,.
Khalid. (2014). Ilmu Perundang- Undangan, . Medan: CV. Manhaji,.
Rahman  Syamsuddin  dan  Amiruddin Pabbu.  (2012). Kode  Etik  dan Hukum Kesehatan, . Makassar: Kedai Aksara,.
Reni Agustina Harahap. (2021). Etika dan Hukum  Kesehatan (Edisi  Revi). Medan: CV Merdeka Kreasi Group,.
Rio  Christiawan.  (2021a). Omnibus  Law,
(Teori  dan  Penerapannya), .  Jakarta:
Sinar Grafika,.
Rio  Christiawan.  (2021b). Omnibus  Law, Teori  dan  Penerapannya, .  Jakarta: Sinar Grafika,.
Serlika  Aprita  dan  Yonani  Hasyim.
(2020). Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, .  Bogor:  Mitra  Wacana Media,.
Sri  Hartati,    et.  al.  (2014). Hukum Kepegawaian Di Indonesia, . Jakarta: Sinar Grafika,.
Sri  Warjiyati.  (2018). Memahami  Dasar
Ilmu  Hukum  (Konsep  Dasar  Ilmu Hukum), . Jakarta: Prenadamedia Group,. Subiyanto. (2014). “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang”, Volume 11 (Nomor 1), 9.
Sutarno. (2019). Hukum Kesehatan Kontemporer (Prinsip, Perkembangan Kajian dan Permasalahan), . Yogyakarta:
Diandra Kreatif,.
Takdir. (2018). Pengantar Hukum Kesehatan, . Palopo: Lembaga
Penerbit Kampus IAIN Palopo,.
Tiar  Ramon.  (2016). Ilmu  Hukum  (Suatu Pengantar), . Yogyakarta:
Trussmedia Grafika,.
Wahyu  Widodo,    et.  al.  (2016). Politik Hukum  (Membangun  Nilai  Dasar Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan  Pancasila), .  Semarang:
Universitas PGRI Semarang Press,. Wawan
Muhwan Hariri. (2012). Pengantar  Ilmu  Hukum, .  Bandung: CV Pustaka Setia,.
Yopi  Gunawan  dan  Kristian.  (2015).
Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila, .  Bandung:  PT  Refika
Aditama,.
Yusri Munaf. (2016). Hukum Administrasi  Negara, .  Pekanbaru: Marpoyan
Tujuh Publishing,.