## Latar Belakang
Pada 2015 yang lalu, tepat pada Muktamar yang ke-47 di Makassar, Muhammadiyah secara lebih formal dan semarak, memproklamirkan gagasan Negara Pancasila sebagai Dar al-Ahd wa al-Syahadah . Gagasan itu menegaskan pentingnya nasionalisme, menjaga NKRI dan menjunjung Pancasila sebagai ideologi bangsa yang Islami. Upaya ini tidak lain adalah Jihad Kebangsaan Muhammadiyah untuk menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara yang sudah final. Pancasila yang menjadi dasar Negara diyakini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep Negara Pancasila sebagai Darul l-Ahd Wa al- Syahadah ini didasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan Muhammadiyah, seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), Kepribadian Muhammadiyah, Khittah-khittah Muhammadiyah, Membangun visi dan Karakter Bangsa, serta hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012 dan Tanwir Samarinda tahun 2014.
Proklamasi Muhammadiyah bahwa Negara Pancasila adalah Darul l-Ahd Wa al-Syahadah berakar pada Kepribadian Muhammadiyah yang secara resmi diputuskan pada Muktamar ke-35 tahun 1962 di Jakarta. (Republika, 26 Agustus, 2019). Muhammadiyah memandang bahwa Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Secara tegas Muhammadiyah mengatakan bahwa Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang menjadi rujukan ideologis dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk. Ini artinya, usulan sejumlah kelompok radikal untuk mengganti ideologi negara, karena dinilai tidak Islami ditolak oleh

## Muhammadiyah Dan Moderasi Islam: Etos Gerakan dan Strategi Aksi Muhammadiyah Jelang Muktamar Ke-48
Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, Pancasila itu Islami karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Menurut Haedar Nashir, dengan alam pikiran itu Muhammadiyah tidak bersetuju dan tidak memberi ruang bagi adanya ideologi, pemikiran, sikap, dan pandangan yang ingin mewujudkan bentuk dan ideologi lainnya yang bertentangan dengan pandangan Negara Pancasila Darul l-Ahd Wa al-Syahadah . (Republika, 26 Agustus, 2019). Lebih jauh, pemikiran tentang Negara Pancasila sebagai Darul l-Ahd Wa al-Syahadah itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah juga telah menjadikan Islam Berkemajuan dan aktualisasi Darul l-Ahd wa al-Syahadah dalam penyampaian materi-materi pelajaran di lembaga pendidikannya. Pada saat yang sama, Muhammadiyah terus berupaya mendorong pemerintah untuk menggunakan pendekatan moderasi dalam menangkal radikalisme dan teorisme, bukan hanya dengan pendekatan keamanan dan kekerasan.
Namun, setelah hampir setengah dekade lamanya, implementasi gagasan ini perlu diperhatikan secara lebih serius, terutama ketika bangsa ini harus menghadapi merebaknya Islamisme yang ekstrem (radikalisme Islam). Konsekuensinya, hal ini menimbulkan pertanyaan serius bahwa, “Apakah implementasi Dar al-Ahd wa al-Syahadah di akar rumput berhasil, mengingat bahwa sebagian sarjana mengklaim bahwa beberapa orang yang terpapar radikalisme keagamaan berasal dari Muhammadiyah?”
Menjawab pertanyaan tersebut di atas sangatlah penting dalam rangka menyelesaikan masalah kekinian yang dihadapi oleh Indonesia secara umum dan Muhammadiyah secara khusus. Di samping itu, mendalami hal ini, sebenarnya juga berfungsi untuk menutup lubang-lubang kajian ( gaps of study ) yang belum tersentuh pelbagai kerja kesarjanaan, misalnya: pertama , meskipun kajian radikalisasi keagamaan di Indonesia bertebaran di mana-mana, namun yang secara khusus membahas Muhammadiyah dewasa ini masihlah sedikit; kedua , kajian mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap syariat Islam, negara, Pancasila dan radikalisme keagamaan masih jarang; ketiga , kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi Dar al-Ahd wa al-Syahadah , belum dilakukan; keempat , kajian bagaimana Muhammadiyah sebagai promotor
Islam moderat dan Islam berkemajuan menghadang Islam radikal, juga belum dilakukan.
Peringatan Mitsuo Nakamura—seorang antropolog, yang sangat serius meneliti pergerakan Muhammadiyah—pernah mengatakan bahwa masalah yang akan dihadapi organisasi Muhammadiyah setelah satu abad sangat besar dan mendalam. Muhammadiyah, pesannya, tak boleh redup dan terus memberikan pencerahan bagi bangsa. Untuk tujuan itu diperlukan energi dan pemikiran yang sungguh-sungguh dan mendalam. Hal yang sama juga pernah dikatakan oleh Cak Nur, bahwa Muhammadiyah dapat terancam menjadi tawanan dari bayangan keberhasilan dirinya pada masa lampau karena rasa puas diri ( complacency ) yang biasanya menjadi pangkal konservativisme dan kebekuan ( jumud ).” (Madjid, 1997: 107-108)

## Penelitian Terdahulu
Dalam beberapa tahun terakhir ini, sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para kader Muhammadiyah dan para akademisi menunjukkan bahwa arah gerakan Muhammadiyah masih belum menyentuh persoalan-persoalan sosial- kemasyarakatan yang dihadapi oleh bangsa ini.
Hasil temuan Pradana Boy (2010) dalam “In Defence of Pure Islam: The Conservative-Progressive Debate Within Muhammadiyah” menunjukkan bahwa pluralisme, kesetaraan gender dan dakwah kultural, ternyata bukan sesuatu yang mudah diterima di Muhammadiyah. Bahkan, pluralisme tidak bisa tumbuh dengan sehat di lingkungan organisasi Islam yang mengklaim paling modern ini. Fakta bahwa masyarakat atau suatu bangsa itu plural tidak serta merta menjadikan Muhammadiyah memahami dan menghargai pluralisme. Penolakan ide-ide kemajuan, seperti pluralisme, terjadi hampir di semua kalangan Muhammadiyah. Pluralisme adalah salah satu contoh saja di mana Muhammadiyah menunjukkan resistensinya.
Studi ini diperkuat dari hasil penelitian Biyanto (2012), yang menemukan dua varian pemikiran dan sikap Kaum Muda Muhammadiyah terhadap wacana Pluralisme agama, baik yang menerima maupun yang menolak gagasan tersebut. Belakangan, Zuly Qodir, (2017) seorang intelektual Muhammadiyah, melakukan penelitian tentang Sikap Politik Muhammadiyah Era Presiden
Jokowi. Penelitian ini menjelaskan bahwa warga Muhammadiyah dari Surakarta, Yogyakarta, Padang dan Bandung, termasuk penyumbang terbesar pasukan demo super damai 4-11-2016. Jumlahnya mencapai puluhan ribu warga Muhammadiyah. Padahal, PP Muhammadiyah telah memberikan edaran bahwa kader Muhammadiyah tidak perlu melakukan demo lagi karena masih banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan.
Belakangan, MAARIF Institute bekerjasama dengan INFID, melakukan riset Peran Organisasi Islam Moderat dalam Menangkal Ekstremisme Kekerasan; Studi Kasus Muhammadiyah (2019). Dengan mempertimbangkan pelbagai temuan lapangan yang ada, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Dar al-Ahd wa al-Syahadah di akar rumput, relatif berhasil. Para aktivis Muhammadiyah menolak keras radikalisasi keagamaan dan mengecam terorisme. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa mereka yang merasa tidak puas dan pada akhirnya memilih keluar dari Muhammadiyah, maupun mereka (Islamis) yang menginfiltrasi Muhammadiyah, telah terpapar dan terlibat dalam aksi-aksi radikalisasi keagamaan.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam menyebarkan dan mengimplementasikan gagasan Dar al-Ahd wa al-Syahadah ada pelbagai tantangan yang harus dihadapi Muhammadiyah yakni: Muhammadiyah harus berhadapan dengan tumbuh-suburnya ideologi Islamisme (Islam yang skripturalis, konservatif dan bahkan radikal yang ada di Muhammadiyah), munculnya populisme Islam(is), dan masalah-masalah lainnya.
Penting pula dijelaskan di sini bahwa para aktivis Muhammadiyah memiliki perhatian yang besar terhadap segala tantangan kekinian, khususnya merebaknya Islam radikal. Dalam konteks ini Muhammadiyah ingin memerjuangkan Islam Indonesia yang tengahan ( washatiyyah ), terbuka, toleran dan cinta damai. Masalahnya adalah di hadapan tantangan kontestasi politik elektoral, isu-isu keagamaan seringkali dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Konsekuensinya, hal tersebut menyebabkan pengerasan sikap keberagamaan sebagian masyarakat, termasuk warga Muhammadiyah. Baik itu menyangkut masalah ideologi dan politik, hal yang dianggap berbahaya oleh Muhammadiyah adalah dehumanisasi. Wujud daripada dehumanisasi tersebut adalah radikalisme keagamaan dan bahkan terorisme.
Berkaitan dengan kompleksitas kontestasi politik, ideologi, fragmentasi sosial dan perkembangan teknologi informasi, dakwah Muhammadiyah belum menyentuh kalangan millennial yang sudah sangat akrab dengan teknologi canggih tersebut. Kendati demikian, secara umum daya tahan Muhammadiyah menghadapi islam radikal masih kokoh. Para kader Muhammadiyah (kader asli dan para anggota inti) tidak bisa terinfiltrasi oleh Islam radikal. Walau demikian, di antara warga Muhammadiyah yang dianggap radikal, itu semua terjadi oleh karena mereka bukan kader asli yang mengikuti berlapis-lapis sistem perkaderan yang ada, tetapi pendatang dan bahkan infiltran, yang mencoba mempengaruhi internal Muhammadiyah.
Dalam riset ini tidak ditemukan Muhammadiyah memiliki upaya spesifik atau program khusus untuk menangkal atau menghadapi radikalisme. Sebab itu terdapat dua pandangan terkait situasi Indonesia saat ini. Pada satu sisi ABI 212 dianggap gajala konservatisme baru yang melebur dengan Islamisme, pada saat yang sama gerakan 212 dianggap tidak radikal atau ekstrem, karena masih dalam koridor hukum negara.
Karena memilih pendekatan moderasi, maka dalam riset ini tidak ditemukan program atau upaya khusus Muhammadiyah melawan, membendung, dan menghadapi ekstremisme. Dalam riset ini memberikan kesimpulan beberapa hal:
Pertama , posisi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat terhadap gerakan Islam-Islam non-mainstream cukup dilematis. Di satu sisi Muhammadiyah berpotensi menjadi penengah atau jembatan, di antara berbagai kelompok Islam yang ada di Indonesia. Karena Muhammadiyah relatif bisa bekerja sama dengan berbagai kelompok Islam, bahkan dengan non-Muslim. Pada sisi yang lain, secara ideologi Muhammadiyah beresiko dapat tergerus atau terpengaruh ideologi lain, sehingga menjadi tantangan bagi warganya karena terlalu terbuka dengan berbagai kelompok, maka sistem organisasi dan manhaj pemikiran Muhammadiyah harus kuat supaya tidak terpengaruh ideologi ekstremisme dan radikalisme.
Kedua , Muhammadiyah tidak kokoh memegang satu ideologinya: Islam Berkemajuan. Kadang ideologi Muhammadiyah itu tidak banyak dipahami warga Muhammadiyah sendiri. Secara umum orang Muhammadiyah adalah puritan
sehingga rentan terpengaruhi oleh ideologi Islamisme, namun daya tahan Muhammadiyah menjadi budaya kerja pada koridor organisasi, institusi dan kelembagaan. Karena itu, sekonservatif-konservatif-nya orang Muhammadiyah tetap bergerak pada koridor hukum negara. Dengan kata lain, karena budaya Muhammadiyah adalah budaya organisasi yang memiliki doktrin kuat teologi amal (kerja), maka orang Muhammadiyah menilai radikal, konservatif dapat dilihat dari perilaku-amaliyahnya.
Ketiga, Karena budaya organisasi Muhammadiyah cukup solid, maka Muhammadiyah cukup power full pengaruhnya di masyarakat, terutama kebermanfaatan di berbagai bidang kehidupan. Tetapi sebagai gerakan yang mempromosikan wacana, ideologi Muhammadiyah tidak cukup kuat berkontestasi dengan kelompok Islam lainnya. Muhammadiyah lemah dalam bidang pengelolaan pengajian keislaman, mengelola jamaah masjid, dan mempromosikan wacana keislaman di dunia maya. Berbagai kelemahan yang ada selain narasi yang elitis (di luar mainstream), terbiasa tampil secara institusi, padahal masyarakat menyukai sosok individu, selain pembawaan yang serius dll.
Dari hasil riset di atas, MAARIF Institute punya tanggungjawab moral- intelektual untuk turut berkontribusi dalam membangun gagasan-gagasan progresif ke depan. MAARIF Institute, memandang perlu Muhammadiyah untuk menelaah kembali dan menafsir ulang kajian tentang Islam Berkemajuan, baik secara konseptual, pemahaman dan pandangan para ulama, cendekiawan, para ahli, sesuai dengan tuntutan persoalan-persoalan kontekstual-kontemporer masyarakat Indonesia dewasa ini. Pula, perlu merumuskan strategi-aksi dalam melandingkan gagasan-gagasan itu agar bisa diterima oleh kader-kader Muhammadiyah dan masyarakat secara umum.
Perhelatan Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu beberapa waktu lalu, yang mengangkat tema “Beragama yang Mencerahkan” —dan menjelang Muktamar Muhammadiyah Ke-48, Juli 2022 di Solo, Jawa Tengah—harus mampu memberikan perspektif baru. Muktamar Muhammadiyah mendatang harus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang otentik dan cerdas terkait dengan berbagai ragam persoalan. Antara lain, Muhammadiyah dilihat dari bidang dakwah, pemikiran Islam, kepemimpinan, pendidikan, pemberdayaan
masyarakat, filantropisme, isu gender serta keunikan-keunikan kasus yang berkembang di masyarakat.
Namun, terlepas dari masalah di atas, pertanyaan yang layak dikemukakan adalah apakah usaha modernisasi (pembaruan) yang digagas oleh Muhammadiyah dalam perjalanan historisitasnya mengalami kemerosotan— jika tidak boleh disebut kemunduran? Apa usaha usaha yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam melakukan moderasi Islam? Apa yang mesti dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menghadapi Muktamar, pada Juli 2022 mendatang?

## Tentang Jurnal Ini
Artikel-artikel dalam jurnal ini secara umum melihat secara kritis bagaimana peran Muhammadiyah di tengah arus informasi teknologi, dan juga sebagai gerakan Islam yang membawa moderatisme, baik dalam hal sistem pemikiran dan gerakannya, atau melalui jalur pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat moderat dan berkemajuan. Semangat kemodernan dan pencerahan Muhammadiyah juga terinstitusionalisasi ke dalam konsep Islam berkemajuan dalam konteks cita-cita Indonesia yang lebih maju. Gagasan keindonesiaan Muhammadiyah tercermin dalam konsep darul ahdi was syahadah .
Artikel pertama oleh Abd. Munir Mulkhan, yang membincang tentang “Harmonisasi Islam dan Tradisi Lokal dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah Di Pedesaan”. Dalam artikel ini, Munir menemukan suatu fakta bahwa harmonisasi fatwa tarjih dengan tradisi lokal di Plompong, Kerto, Sendang Ayu, merupakan pelajaran berharga perumusan ulang jargon, “Kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah.” Di sisi lain, rasionalisasi fatwa tarjih tidak menyebabkan hilangnya pesona duniawi ( the disenshantment of the world ). Saat kehidupan sosial mengalami disrupsi dampak teknologi komunikasi era 4.0, jargon kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah perlu sosialisasi substantif sebagai proses budaya seperti era Kiai Dahlan.
Selanjutnya, Pradana Boy ZTF, menulis tentang “ Jalan Moderasi Pemikiran Hukum Islam Muhammadiyah (Analisis atas “Risalah Akhlak Islami Filosofis” Majelis Tarjih) ”. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa Muhammadiyah
merupakan gerakan Islam moderat dalam hal sistem pemikiran dan gerakannya. Untuk membuktikan hal tersebut, artikel ini menganalisis salah satu produk pemikiran Majelis Tarjih yang dikeluarkan pada Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2020. Produk pemikiran itu bernama “Risalah Akhlak Islam Filosofis.” Dengan menggunakan kerangka teori moderasi, analisis atas dokumen tersebut menujukkan bahwa Muhammadiyah melakukan moderasi dalam dua konteks, yaitu tataran teoretis dan praktis.
Artikel ketiga oleh Muhammad K. Ridwan, yang menguraikan tentang Jalan Baru Gerakan Moderasi Islam Di Indonesia; Reagensi Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Sebagai Basis Gerakan Moderasi. Tulisan ini ingin kembali menegaskan bahwa gerakan moderasi Islam melalui pendidikan merupakan jalur stategis dalam rangka mewujudkan masyarakat moderat dan berkemajuan. Peran pendidikan dalam rangka moderasi Islam tidak dapat diabaikan karena, tidak hanya akan menyebabkan dunia pendidikan dikuasai oleh gerakan ekstremis-radikalis, tetapi juga akan menyebabkan upaya moderasi Islam mengalami stagnasi dan status quo. Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki lembaga pendidikan cukup banyak di Indonesia diharapkan mampu memainkan peranannya dalam rangka menggerakkan moderasi Islam di jalur pendidikan.
Pada artikel keempat, Muhammad Alwi HS, berjudul, “Moderasi Beragama Muhammadiyah Dalam Kajian Kesarjanaan Indonesia: Antara Studi Dan Dakwah Islam”. Dalam tulisan ini, Alwi menyimpulkan bahwa kajian-kajian sarjana Indonesia cenderung berkisar pada kajian bernuansa dakwah daripada studi. Artinya, para sarjana Indonesia cenderung menjadi perpanjangan tangan atas pemahaman dan gerakan moderasi beragama untuk konteks Indonesia. Semua latar belakang isu moderasi beragama dalam kajian sarjana Indonesia tersebut berdasarkan kegelisahannya menyaksikan fenomena radikalisme, terorisme, dan aksi ekslusif lainnya, yang secara riil membutuhkan solusi, termasuk dari perspektif Muhammadiyah. Temuan ini menunjukkan bahwa sisi teologi Islam yang melekat pada kesarjanaan senantiasa mempengaruhi kajiannya. Sehingga, sekalipun posisi sarjana Indonesia berada di ruang akademisi, yang menempatkan dan menuntut mereka sebagai peneliti, tetapi para sarjana tersebut tidak dapat dilepaskan dari identitasnya sebagai penganut agama Islam, yang yakin akan kebenaran agamanya dan bertujuan
menyebarkannya, termasuk dalam hal moderasi beragama menurut ORMAS Islam Indonesia.
Artikel kelima, ditulis oleh Desvian Bandarsyah, “ Tantangan Muhammadiyah: Kegagapan Etik Di Era Pasca Kebenaran ”. Desvian menyoroti bahwa tantangan Muhammadiyah di era pasca kebenaran dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya semakin tidak mudah, disebabkan perubahan yang berlangsung pada masyarakat semakin mengarah kepada persoalan moral dan etika yang semakin kompleks, karena pola kehidupan mereka semakin rumit dengan sikap yang cenderung semakin mengeras, terutama dalam mengklaim kebenaran sebagai “pemilik yang otoritatif” dalam wacana yang simpang-siur itu. Situasi itu mendorong berkembangnya sikap, ucapan dan perilaku yang menggambarkan kekerasan verbal ( verbal of violence ) dan kekerasan narasi ( narration of violence ) dalam ruang jagad maya yang mempengaruhi ruang sosial kehidupan bersama. Muncul sikap dan perilaku yang gagap etika dalam komunikasi di ruang publik, serta menumbuh-suburkan prasangka dan kecurigaan di antara masyarakat yang bertumpu pada komunitas sosialnya. Inilah tantangan Muhammadiyah dalam dakwah di era pasca kebenaran yang perlu diwujudkan dalam regulasi dakwahnya dengan mengedepan pendekatan makna dan pemaknaan semacam yang kuat, sehingga dakwahnya dapat menyentuh kesadaran individualitas dan pada akhirnya dapat menggerakkan kesadaran kolektif sebagai masyakarat.
Artikel keenam hasil kajian riset ditulis oleh Yulianti Muthmainnah, tentang “Refleksi Pendidikan Pancasila, Dar al-Ahdi Wa al-Syahada, dan Islam Wasathiyah; Daya Laku (Agensi) dan Paradigma Orang Muda”. Penelitian ini mengkaji paradigma orang muda (mahasiswi/a) terhadap Pancasila, potensi mereka sebagai daya laku (agensi) untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang berperspektif Islam dan gender untuk moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan ketidaktahuan orang muda akan kontribusi Muhammadiyah dalam penyusunan Pancasila dan pembentukan negara bangsa Indonesia karena tidak disebutkan dalam buku-buku Pendidikan Pancasila. Mereka setuju Pancasila senafas dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, serta kesiapan orang muda sebagai daya laku (agensi) nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama untuk orang muda.
Artikel terakhir, ditulis oleh Neni Nur Hayati, berjudul “Komunikasi Politik Inklusif Muhammadiyah: Analisis Teks Pesan Komunikasi Muhammadiyah Pada Pemilihan Umum Serentak 2019”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik inklusif Muhammadiyah sebagai gerakan Islam amar maruf nahi munkar dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis teks dalam pesan komunikasi politik Muhammadiyah. Pemilu yang pertama kali terselenggara di Indonesia, yang menyatukan Pemilihan Anggota Legislatif dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan ini memiliki tantangan yang cukup kompleks dan berat. Keberadaan organisasi Islam Muhammadiyah dinilai mempunyai peranan strategis dan signifikan dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas dan berintegritas. Muhammadiyah sebagai komunikator politik masyarakat telah merancang pesan komunikasi politik dalam bentuk retorika, propaganda dan fungsi komunikasi dengan efektif sehingga dapat mempersuasi publik, meminimalisir polarisasi dua kubu yang perpecah belah, mampu melawan hoax, memerangi politik uang, ujaran kebencian dan politik identitas, dengan menghadirkan narasi pencerahan sebagai alternatif isu.
Sebagai penutup kami berharap agar ketujuh artikel yang kami sajikan dapat memberikan informasi, pencerahan dan pemahaman secara komprehensif sesuai dengan tuntutan persoalan-persoalan kontekstual-kontemporer masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, serta merumuskan kembali visi moderatisme Muhammadiyah yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk.
Selamat membaca !

## Moh. Shofan
Pemimpin Redaksi Jurnal MAARIF