## PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM
(Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)
Abdul Kadir Syukur
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin E-mail: abdkadirsyukuru01@gmail.com
Abstract: Marriage ideally using guardian nasab who still have blood relations with the bride. But there are many obstacles that cause the marriage cannot use the guardian nasab. In that situation, the guardian is  replaced  by  the  magistrate  guardian.  But  some  people  want  to  take  the  easy  path  by  treat  Ulema, religious  teacher,  or  certain  figure  as  guardian  Muhakkam.  Basically,  they  are  not  entitled  to  be  the marriage  guardian,  but  this  marriage  practices  are  still  occured,  including  in  Banjarmasin.  Is  paper examines the issues of guardian nasab and muhakkam in the marriage. This paper results indicate that the reasons  of  using  guardian  muhakkam  in  marriage  are  because  of  the  reluctance  to  deal  with  magistrate guardian and the desire to take the easy path in marriage. In the opinion of Ulama, that marriage is not valid  because  there  is  still  a  magistrate  guardian  authorized.  Besides,  that  marriage  causes  a  lot  of disadvantage,  especially  for  the  wife.  It  is  because  the  absence  of  legal  force  (marriage  certificate),  the difficulty to sue the rights of wife and child, and the difficulty to have a birth certificate.
Abstrak: Pernikahan idealnya menggunakan wali nasab, yaitu wali yang masih ada hubungan darah yang dekat  dengan  mempelai  perempuan.  Tetapi  tidak  jarang  terjadi  ada  berbagai  halangan  yang  berakibat pernikahan  tidak  bisa  menggunakan  wali  nasab.  Dalam  kondisi  demikian,  wali  hakimlah  yang  berperan. Namun sebagian masyarakat mengambil jalan pintas, dengan mengangkat ulama, guru agama atau tokoh tertentu  sebagai wali yang biasa disebut dengan wali muhakkam.  Mereka ini pada  dasarnya tidak berhak menjadi wali, namun praktik pernikahan dengan wali muhakkam ini masih saja terjadi, termasuk di Kota Banjarmasin. Tulisan ini mengkaji persoalan wali dan wali muhakkam dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pernikahan  dengan  wali  muhakkam  terjadi  karena  calon  suami  istri  terhalang menikah  dengan  wali  nasab,  enggan  berurusan  dengan  wali  hakim  dan  ingin  mengambil  jalan  mudah dalam  melangsungkan  pernikahan.  Dalam  pandangan  para  ulama  pernikahan  demikian  tidak  sah  karena masih ada wali hakim yang berwenang, dan pernikahan demikian menimbulkan banyak kerugian terutama bagi  istri  karena  ketiadaan  kekuatan  hukum  (buku  nikah),  kesulitan  dalam  menuntut  hak  istri  dan  anak serta bagi anak karena akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran.
Kata kunci: Pernikahan, Wali, Wali Muhakkam.
Pendahuluan
Salah  satu  naluri,  instink  atau  gharizah  manusia adalah  melakukan  perkawinan  (gharizah  jinsiyah) guna  menyalurkan  kebutuhan  biologis  sekaligus melahirkan  keturunan  untuk  kesinambungan manusia  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya. Kawin  merupakan  jalan  alami  yang  paling  baik, sehat  dan  sesuai  untuk  menyalurkan  dan memuaskan naluri seks tersebut, sehingga seseorang menjadi tenang dan terhindar melakukan perbuatan haram. 1
1 Al-Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), hlm. 10.
Allah  Swt  mensyariatkan  perkawinan  sebagai sarana  manusia  untuk  menyalurkan  kebutuhan biologisnya tersebut, dan untuk keperluan tersebut Allah  telah  menciptakan  manusia  berpasangan- pasangan,  ada  pria  yang  kelak  menjadi  suami  dan ada  wanita  yang  akan  menjadi  istri.  Di  dalam Alquran  dan  hadis  begitu  banyak  ayat  yang berkenaan  dengan  perkawinan  tersebut, 2 begitu
2 Di  antara  ayat  Alquran  tetang  perkawinan  adalah  QS al-Nisa  ayat  1,  al-Ra’ad  ayat  38,  al-Nahl  ayat  72,  al- Ruum  ayat  21,  al-Nur  ayat  32,  al-  Zariyaat  ayat  49, Yasin ayat 36, dan al-Hujurat ayat 13.
juga  dengan  hadis  Nabi  banyak  sekali  yang menekankan perkawinan. 3 Perkawinan  yang  disyariatkan  dalam  Islam bersifat  ibadah,  bukan  sebagai  sarana  untuk melampaskan hawa nafsu seksual saja. Oleh karena itu  ikatan  perkawinan  merupakan  ikatan  yang sangat  kuat  dan  mengandung  tujuan-tujuan  luhur. Di dalam pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan,  perkawinan  menurut  hukum  Islam adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  kuat  (mitsaqan gholiidhan)  untuk  menaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Perkawinan bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 4 Sebagai pertanda kuatnya ikatan perkawinn dan untuk  menjamin  terwujudnya  tujuan  luhur perkawinan,  maka  sejak  awal  tata  cara  perkawinan sudah  diatur  dengan  rukun  dan  syarat  tertentu tertentu.  Rukun  nikah  itu  sendiri  ada  lima,  yaitu adanya  calon  sami,  calon  istri,  wali  nikah,  dua orang  saksi  dan  ijab  qabul. 5 Salah  satu  dari  rukun nikah  tersebut,  yaitu  wali  merupakan  hal  yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini tercermin dari hadis Rasulullah Saw, yang  artinya:  Dari Abi Musa bahwasanya Nabi Sw bersabda: Tidak ada nikah kecualinya dengan adanya wali (HR. Abi Daud). 6 Hadis  senada  berbunyi  yang  artinya:    Dari Aisyah  berkata;  Bersabda  Rasulullah  Saw:  Siapa saja  wanita  yang  dinikahkan  dengan  tanpa  seizin walinya, maka nikahnya batal (beliau mengulanginya  tiga  kali).  Jika  lelakinya  telah menyetubuhinya,  maka  ia  berhak  atas  maharnya, karena  ia  telah  menghalalkan  kehormatannya.  Jika pihak  wali  enggan  menikahkan,  maka  hakimlah yang  bertindak  menjadi  wali  bagi  seseorang  yang tidak ada walinya (HR Abi Daud). 7
3 Al  Imam  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Ismail  bin Ibrahim  al-Bukhari,  Shahih  al-Bukhari,  Jilid  III,  Juz  6, (Beirut:  Dar  al-Fikr,  1401  H),  hlm.  116.  Lihat  pula  al- Shan’ani,  Subul  al-Salam,    Jilid  II,  (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1412 H), hlm.  109-10.
4 Adurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.
5 HAS.  Alhamdani,  Risalah  Nikah,  (Jakarta:  Pustaka Amani, 1989), hlm. 30.
6 Al Imam Abi Daud Sulaiman ibn all-Asy’ats al-Sijistani, Sunan  Abi  Daud,  Jilid  2,  (Surabaya:  Maktabah  Dahlan, tth), hlm. 229.
7 Ibid.
Persoalan  wali  dalam  hukum  perkawinan  Islam sangat  penting  dan  menentukan  keabsahan perkawinan itu sendiri. Namun wali di sini tidaklah bersifat  kaku.  Kalau  tidak  ada  wali  nasab,  yaitu orang  tua  atau  keluarga  yang  bersangkutan,  atau wali  nasabnya  enggan  menikahkan  (wal  adhal), maka ia berhak untuk menikah dengan menggunakan wali hakim. Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak  mungkin  menghadirkannya  atau  tidak diketahui  tempat  tinggalnya  atau  ghaib  atau  adhal atau  enggan.  Dalam  hal  wali  adhal  atau  enggan maka  wali  hakim  baru  dapat  bertidak  sebagai  wali nikah  setelah  ada  putusan  Pengadilan  Agama tentang wali tersebut. 8
Di  samping  wali  hakim,  dalam  praktik perkawinan  bawah  tangan  yang  terjadi  di masyarakat  dikenal  pula  wali  hakim  bawah tangan/tidak  resmi,  yang  dalam  istilah  hukum Islam  disebut  wali  muhakkam.  Wali  muhakkam ialah  seorang  yang  diangkat  oleh  kedua  calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah  mereka.  Apabila  suatu  pernikahan  yang seharusnya  dilaksanakan  dengan  wali  hakim, padahal  di  tempat  itu  tidak  ada  wali  hakimnya, maka  pernikahan  dilangsungkan  dengan  wali muhakkam.  Caranya  ialah  kedua  calon  suami  istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang  ilmu  agama  (hukum-hukum  Islam)  untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. 9
Di  kalangan  masyarakat  suku  Banjar  di Kalimantan Selatan, termasuk di Kota Banjarmasin masih sering terjadi pernikahan dengan menggunakan  wali  muhakkam.  Para  calon  suami istri,  kebanyakan  yang  sudah  berstatus  duda  atau janda,  atau  dalam  perkawinan  poligami,  yang berhalangan  nikah  secara  resmi  karena  walinya enggan  atau  halangan  lainnya,  mereka  memilih kawin  dengan  menggunakan  wali  muhakkam, walaupun di berbagai pelosok daerah ini sudah ada wali hakimnya, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau petugas yang ditunjuk.
8 Abdurrahman, Op. cit., hlm. 118.
9 Deprtemen  Agama  RI,  Pedoman  Pegawai  Pencatat  Nikah dan  Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah,  (Jakarta:    Proyek Peningkatan  Sarana  Keagamaan  Islam,  Zakat  dan Wakaf, 1996/1997), hlm. 30.
Dari  pengamatan  penulis,  praktik  pernikahan bawah tangan dengan menggunakan wali muhakkam  ini  biasanya  ditangani  oleh  seseorang yang  dianggap  alim  (ulama),  seperti  pemuka  atau guru  agama,  tuan  guru,  habib,  pimpinan  pondok pesantren, penghulu tidak resmi, mantan penghulu atau seseorang yang dianggap mengetahui hukum- hukum  Islam.  Secara  umum  pria  yang  menikah dengan  menggunakan  wali  muhakkam  ini  ada orang awam, namun ada pula kalangan pengusaha, atau  pejabat  yang  berpoligami.  Begitu  pula perempuannya,  ada  dari  kalangan  orang  biasa,  ada janda,  bahkan  ada  yang  dikenal  sebagai  artis. Walauun  demikian  kelihatannya  mereka  kurang mengetahui  hukum  Islam,  sehingga  cenderung mencari  jalan  pintas  dan  mudah  saja  dalam melangsungkan  pernikahan,  tanpa  memiikirkan implikasi hukum dan sosialnya di Kemudian hari.
Mengingat  praktik  perkawinan  dengan  wali muhakkam  hanya  dibolehkan  apabila  di  suatu daerah  tidak  ada  wali  hakimnya,  padahal  di  Kota Banjarmasin, wali hakim itu ada pada setiap KUA, dan KUA juga tersebar sampai di lima Kecamatan yang ada (Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Barat,
Banjarmasin  Timur  dan  Banjarmasin  Tengah), maka pernikahan dengan wali wali muhakkam yang terjadi  di  masyarakat  ini  perlu  diteliti  lebih mendalam dan dikaji status hukum dan implikasinya lebih lanjut. Mengapa terjadi pernkahan  dengan wali muhakkam dan apa alasan hukum  yang  digunakan  oleh  wali  muhakkam tersebut sehingga berani menikahkan orang.
Begitu  pula  persepsi  ulama  tentang  pernikahan dengan wali muhakkam tersebut perlu diteliti  lebih jauh.  Kemungkinan  para  ulama  tidak  satu  kata dalam menyikapi pernikahan dengan wali muhakkam,  sehingga  praktik  tersebut  terus  saja berlangsung  hingga  sekarang.  Untuk  mengetahui masalah ini lebih jauh penulis tertarik meneliti dan membahasnya dalam sebuah tulisan yang berjudul: Pernikahan  Dengan  Wali  Muhakkam  (Studi tentang  Implikasi  dan  Persepsi  Ulama  di  Kota Banjarmasin).
Pengertian dan Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan
Istilah  wali  diambil  dari  bahasa  Arab,  dengan akar kata waliya – yaliyu – walyan  yang artinya amat dekat  kepada,  mengikutinya,  mengiringinya  tanpa
batas.  Istilah  ini  juga  ada  dalam  bentuk  kata  al- waalii  –  wulan  –  waalin  yang  artinya  hakim, pemerintah, wali. 10
Al-Syaikh  Sayyid  Sabiq  menyatakan,  wali  ada dalam  pengertian  umum  dan  ada  yang  khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Wali yang dimaksudkan di sini adalah wali  terhadap  manusia,  yaitu  perwalian  dalam pernikahan. 11
Setiap  pernikahan  harus  memerlukan  wali. Adanya  wali  merupakan  salah  satu  rukun  dan syarat  untuk  sahnya  suatu  pernikahan,  di  samping zaujun  (suami),  zaujatun  (istri),  wali,  dan  syahidain (dua orang saksi). Di dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai  Pencatat  Nikah  dinyatakan  “pernikahan harus  dilangsungkan  dengan  wali”.  Apabila dilangsungkan tidak dengan wali, maka pernikahan tersebut tidak sah. 12
Adanya  wali  yang  menyetujui  pernikahan dimaksudkan  agar  pernikahan  itu  benar-benar disetujui  oleh  berbagai  pihak  yang  terkait, dilaksanakan secara terbuka dan diketahui masyarakat,  sehingga  dengan  demikian  terwujud sebuah  ikatan  yang  kuat  antara  suami  istri.  Ikatan yang  kuat  seperti  ini  pada  gilirannya  akan  lebih menjamin  terwujudnya  kebahagiaan,  sebagai  salah satu  tujuan  dari  perkawinan  itu  sendiri.  Di  dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan, perkawinan  (pernikahan)  ialah  ikatan  yang  kuat (mitsaaqan  ghaliizhan)  antara  suami  istri  untuk membentuk  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  wa rahmah  dan  bersifat  ibadah  untuk  mencari keredhaan Allah swt. 13 Ditetapkannya wali sebagai salah satu persyaratan  perkawinan  bukanlah  mengada-ada dan  ingin  mempersulit  pelaksanaan  perkawinan, melainkan didasari oleh sejumlah nash yang shahih. Di  dalam  sejumlah  hadits  diterangkan  mengenai persyaratan  adanya  wali  dalam  pernikahan,  di antaranya  hadis  yang  artinya:  Dari  Abi  Musa
10 Mahmud  Yunus,  Kamus  Arab-Indonesia,  (Jakarta: Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah  dan  Pentafsir Alquran, 1973), hlm. 5-6.
11 Sayyid  Sabiq,  Fiqh  al-Sunnah,  Jilid  II,  (Beirut:  Dar  al- Fikr, 1403 H),  hlm. 111.
12 Departemen  Agama  RI,  Pedoman  Pembantu  Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Badan Pembantu Kesejahteraan Masjid, 1991-1992), hlm. 29.
13 Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.
bahwasanya Nabi saw berabda: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR Abi Daud). 14 Hadits  di  atas  menunjukkan  bahwa  pernikahan tanpa  wali  tidak  sah.  Hadits  berikutnya  juga menekankan  yang  artinya:  Berkata  Aisyah:  Bersabda Rasulullah  saw:  siapa  pun  di  antara  wanita  menikah tanpa  seizin  walinya  maka  nikahnya  batal,  nikahnya batal ,nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggamainya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia  telah  menghalalkan  kehormatannya.  Jika  pihak  wali enggan  menikahkannya,  maka  hakim  bertindak menikahkan  wanita  yang  tidak  ada  walinya  (HR.  Abi Daud). 15 Dari  hadits  ini  jelas  bahwa  pernikahan  tanpa wali  batal  atau  tidak  sah  secara  hukum  Islam. Ketidakabsahan  ini  bukan  berarti  wali  bebas berkehendak  menolak  perwalian  anak  ketika anaknya  mau  menikah  dan  sudah  ada  pasangan yang cocok. Sebab jika wali enggan menikahkannya,  maka  yang  berhak  menjadi walinya  adalah  hakim.  Dalam  hal  menikahkan perempuan harus disertai atau seizin wali tersebut. Para sahaba nabi memberlakukannya dengan tegas dan  menghukum  apabila  ada  orang  yang melanggarnya.  Di  dalam  kitab  Nailul  Authar diterangkan, yang Indonesianya sebagai berikut:”Bersumber  dari  Ikrimah  bin  Khalid,  dia berkata: Pernah terjadi sebuah jalan penuh dengan kendaraan. Lalu ada seorang wanita janda di antara mereka  yang  menyerahkan  urusannya  ke  tangan seorang  lelaki  yang  bukan  walinya,  lantas  laki-laki itu  tadi  menikahkannya.  Ketika  hal  itu  didengar oleh  Umar,  maka  Umar  menjatuhkan  hukuman dera  (jilid)  kepada  orang  yang  menikah  dan  yang menikahkannya, sekaligus membatalkan pernikahannya.  Bersumber  dari  Asy  Sya’bi,  dia berkata:  Tidak  ada  seorang  pun  dari  sahabat- sahabat  Nabi  saw  yang  paling  keras  tindakannya terhadap  masalah  dan  pernikahan  tanpa  seorang wali  melebihi  Ali.  Dia  tidak  segan-segan  akan memukul pelakunya mengenai masalah ini”. 16 Keharusan  adanya  wali  dalam  perkawinan  dan mengingat  wali  yang  bertanggung  jawab  terhadap
14 al-Imam Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud,  Jilid 2,  (Surabaya: Maktabah Dahlan, tth), hlm. 229.
15 Ibid.
16 al-Imam Muhammad al-Syaukani, Nailul Authar, Juz 6, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hlm. 473.
orang  yang  akan  menikah  atau  dinikahkan, karenanya  ia  berhak  menyatakan  persetujuan, perizinan  atau  penolakannya,  jika  dipandangnya pernikahan itu membawa kebaikan atau keburukan.
Berkenaan  dengan  hal  ini  Asy  Syaikh  Sayyid Sabiq  mengatakan  bahwa  karena  perempuan banyak  dipengaruhi  oleh  perasaannya,  maka  ia kurang  rasional  dalam  memilih  suami  atau pasangan  hidupnya.  Oleh  karena  itu  walinya berhak  untuk  mengurus  akadnya,  agar  perkawinan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 17
Kemudian  Imam  Asy  Sayukani  dalam  Nailul Authar  mengatakan:  Menurut  Abu  Yusuf  dan Muhammad,  seorang  wali  berhak  akan  khiyar apabila  tidak  ada  unsur  kufu  (keselarasan)  antara kedua  belah  pihak  yang  melakukan  pernikahan. Namun  sebaliknya  si  wali  wajib  meluluskannya, apabila unsure kufu tersebut sudah dipenuhi. 18 Dari  keterangan  di  atas,  seorang  wali  berhak untuk melakukan khiyar (membatalkan) pernikahan,  apabila  pasangan  yang  seharusnya  ia bertindak wali itu, tidak kufu, hingga ia tidak yakin pasangan  itu  akan  berbahagia.  Tapi  jika  pasangan itu  sudah  kufu,  maka  wali  wajib  meluluskan  atau mengizinkannya, tanpa harus menghalang- halanginya untuk menikah.
Dalam  hal  menikah  dengan  wali  ini  umumnya para  ulama  menyepakatinya,  namun  ada  juga  yang berbeda  pendapat  tentang hal  ini.  Tirmizi  berkata: Hadits Nabi Saw, tidak sah nikah tanpa wali diikuti pula  oleh  segolongan  ahli  ilmu  di  kalangan  para sahabat,  di  antaranya  Umar,  Ali,  Abdullah  bin Abbas,  Abu  Hurairah,  Ibnu  Umar,  Ibnu  Mas’ud dan  Aisyah.  Dan  dari  kalangan  ahli  fikih  tabi’in  di antaranya  Said  bin  Musayyab,  Hasan  al  Bisri, Syuraih,  Ibrahim  bin  Nakhai,  Umar  bin  Abdul Aziz  dan  lain-lain.  Pendapat  ini  juga  dikemukakan oleh Sofyan Tsauri, Auzai, Abdullah bin Mubarrak, Syafi’i,  Ibnu  Syahrumah,  Ahmad,  Ishak,  Ibnu Hazm, Ibnu Abi Laila, Tabari dan Ibnu Tsaur. 19 Kemudian Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid menerangkan  pula:  Ulama  berselisih  pendapat, apakah  wali  menjadi  syarat  sahnya  nikah  atau tidak.Berdasarkan  riwayat  Ashab,  Imam  Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan
17 Sayyid Sabiq, Op. cit., hlm. 113.
18 l-Syaukani, Op. cit., hlm. 474.
19 Sayyid Sabiq, Op. cit., hlm. 15.
wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan  oleh  Imam  Syafi’i.  Imam  Abu Hanifah,  Zufar,  Asy  Sya’bi  dan  Az  Zuhri berpendapat  bahwa  apabila  seorang  perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suami  sebanding  (kufu)  maka  nikahnya  itu  boleh. Daud  memisahkan  antara  gadis  dan  janda.  Dia mensyaratkan  adanya  wali  pada  gadis  dan  tidak mensyaratkan pada janda. 20
Dari  beberapa  keterangan  di  atas,  jelaslah bahwa  dalam  suatu  pernikahan  memang  harus disertai  atau  atas  seizin  wali  dan  inilah  pendapat kebanyakan ulama, baik orang yang dikawinkan itu gadis  maupun  janda.  Dalam  hal    menikahkan janda, walaupun Imam Abu Daud, Hanafi dan Abu Yusuf membolehkan mengurus sendiri pernikahannya tanpa persetujuan wali, namun Nabi Saw sendiri tidak melakukan yang demikian.
Thabari berkata: Tentang riwayat Hafsah, ketika ia  dalam  status  janda,  diakadkan  oleh  Umar,  dan bukan  yang  berkepentingan  mengakadkan  dirinya sendiri.  Peristiwa  ini  membatalkan  pendapat  yang mengatakan bahwa wanita yang sudah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri dapat mengawinkan  dan  mengakadkan  diri  sendiri  tanpa wali.  Andaikan  demikian,  tentu  Rasulullah  Saw meminang  Hafsah  secara  pribadi  (langsung)  saja karena  ia  lebih  berhak  atas  dirinya  daripada ayahnya,  dan  beliau  tidak  usah  melamar  lewat orang lain yang tak berhak mengurus persoalannya serta mengakadkan nikahnya. 21
Jadi  meskipun  para  ulama  bersilang  pendapat tentang  wali,  namun  berdasarkan  hadits-hadits Rasulullah  di  atas,  praktik  Nabi  dalam  melamar istrinya  serta  pendapat  umumnya  sahabat  dan ulama,  maka  wali  merupakan  syarat  dalam perkawinan.  Namun  syarat  tersebut  bukan  untuk menyulitkan,  melainkan  untuk  menunjukkan tanggung  jawab  wali  guna  kebaikan  rumah  tangga yang  dibina  atas  dasar  kufu.  Bila  pasangan  suami isteri  sudah  kufu,  maka  wali  tidak  boleh menghalangi  atau  tidak  mengizinkan  pernikahan. Jadi syarat keberadaan wali dalam pernikahan utuk memperkuat bahwa pernikahan itu atas setahu dan sepegetahuan  walinya.  Namun  wali  tidak  berhak
20 Ibn  Rusyd,  Bidayatul  Mujtahid,  Jilid  II,  Alih  bahasa Abdurrahman, et al., (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 365.
21 Sayyid Sabiq, Loc cit.
terlalu  jauh  dalam  mengatur  pernikahan  wanita yang di bawah perwaliannya. Artinya jika si wanita sudah  punya  pasangan  yang  cocok,  walaupun  wali kurang berkenan, ia harus menyetujui, sebab sudah sesuai dengan kehendak wanita tersebut. Tentunya dengan tidak mengabaikan pertimbangan- pertimbangan agama dalam perjodohan.

## Wali Hakim dan Persyaratannya
Dimaksud  dengan  wali  hakim  ialah  orang  yang diangkat  oleh  pemerintah  atau  oleh  lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan nama ahl al- halli  wa  al-aqdi  untuk  menjadi  qadhi  dan  diberi wewenang  untuk  bertindak  sebagai  wali  dalam suatu pernikahan. 22
Wali  hakim  dapat  dilakukan  apabila  calon pengantin perempuan berhalangan untuk menghadirkan wali nasab, atau wali nasabnya tidak ada.  Tepatnya  jika  pengantin  perempuan  tersebut dalam  kondisi:  (a)  Tidak  mempunyai  wali  nasab sama  sekali; atau (b) Walinya  mafqud artinya  tidak tentu  rimbanya;  atau  (c)  Wali  sendiri  yang  akan menjadi  pengantin  laki-laki,  sedang  wali  yang sederajat dengan dia tidak ada; atau (d) Wali berada di  tempat  yang  jaraknya  sejauh  masafatul  qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qasar),  yaitu  92,5  km;  atau  (e)  Wali  berada  dalam penjara/tahanan yang tidak boleh dijumpai; atau (f) Wali  adhal,  artinya  wali  tidak  bersedia/menolak untuk  menikahkan;  atau  (f)  Walinya  sedang melakukan ibadah haji atau umrah. 23
Dapat ditambahkan, wali hakim juga berwenang menikahkan  apabila  perempuan  yang  akan menikah  tersebut  walinya  nasabnya  tidak  berhak menjadi  wali,  misalnya  berbeda  agama.  Orangtua nonmuslim  tidak  berhak  menjadi  wali  anak perempuannya  yang  muslim.  Atau  saudara  laki- lakinya yang nonmuslim tidak berhak menjadi wali saudara  perempuannya  yang  muslim.  Oleh  karena itu  wewenang  menjadi  wali  beralih  ke  tangan hakim.
Dalam keadaan seperti di atas, wali hakim boleh dilakukan,  kecuali  jika  wali  nasabnya  mawakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali, maka orang lain  itulah  sebagai  walinya,  bukan  wali  hakim. Kemudian mengenai jarak yang mencapai masafatul qasri,  untuk  zaman  modern  sekarang  di  mana
22 Ibid., hlm. 52.
23 Ibid.
transportasi dan komunikasi cukup lancar, jika ada wali  nasabnya  tetap  perlu  diberitahukan  lebih dahulu jika menikah dengan wali hakim.
Keberadaan  wali  hakim  ini  memiliki  sejarah tersendiri.  Setelah  agama  Islam  berkembang  di Mekkah, orang-orang Quraisy merasakan perkembangan Islam merupakan ancaman terhadap  kekuasaan  mereka  di  Mekkah,  karenanya merka  mulai  melancarkan  berbagai  gangguan  dan penghinaan  kepada  Nabi  Muhammad  Saw  dan memperhebat  sikasaan  di  luar  perikemanusiaan terhadap  umat  Islam.  Nabi  tidak  tahan  melihat penderitaan itu dan menyuruh mereka berhijrah ke Habsyah,  berangkatlah  rombongan  pertama  yang terdiri  dari  sepuluh  orang  pria  dan  empat  orang wanita,  di  antaranya  Usman  bin  Affan  dengan istrinya  Rukayyah  (puteri  Nabi),  Zubair  bin Awwawm,  Abdurrahman  bin  Auf,  Ja’far  bin  Abu Thalib,  peristiwa  ini  terjadi  pada  tahun  kelima kenabian. 24 .
Kemudian  diiringi  lagi  oleh  rombongan  kedua yang  terdiri  dari  delapan puluh  tiga  pria  dan  tujuh belas orang wanita. 25 Dalam rombongan kedua ini ikut  Ubaidillah  bin  Jahasy  dengan  istrinya  Ramlah binti Abi Sofyan. Setelah berada beberapa bulan di Habsyah, Ubadillah bin Jahasy merubah agamanya menjadi  pemeluk  agama  Nasrani  namu  tidak berapa  lama  ia  meninggal.  Ramlah  tinggal  di Habsyah  tanpa  ada  yang  membiayai  hidupnya, nama  Negus  (raja)  Habsyah  yang  sudah  memeluk agama  Islam  mengirim  surat  kepada  Rasulullah agar bersedia mengawini Ramlah dengan maharnya sebesar  4000  dinar  dan  Rasulullah  menerimanya. Maka  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  Ramlah adalah  Negus  Habsyah  karena  Ramlah  tidak mempunyai wali nasab di Habsyah. Dan baru pada tahun  ketujuh  hijriyah  Surahbil  bin  Hasanah membawa  Ramlah  ke  Madinah  dan  merubah namanya menjadi Ummu Habibah. 26 Abu  Daud  dalam  Sunannya  mengabadikan peristiwa  ini  dalam  tiga  buah  riwayat  yang diterimanya  dari  Ummu  Habibah  pada  jilid  III,
24 Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya, (Jakarta:    Proyek  Pengadaan  Kitab  Suci  Alquran,
1984/1985), hlm.  66.
25 Muhammad  Husain  Haekal,  Hayatu  Muhammad,  Alih bahasa Ali Audah,  (Jakarta:  Lintera Antarnusa, 1990), hlm. 145.
26 Hasan Ibrahim Hasan, Tarikhu al-Islam al-Siyasi, (Kairo: Maktabah Nahdhah, 1964), hlm. 90.
halaman 229, 235, dan 637. inilah wali hakim yang pertama  yang  terjadi  dalam  Islam  yang  terjadi  di Habsyah,  dan  peristiwa  ini  terjadi  dalam perkawinan Rasulullah Saw sendiri dengan seorang istrinya  yang  bernama  Ummu  Habibah  yang  pada waktu  itu  menjadi  salah  seorang  yang  berhijrah  ke Habsyah untuk menyelamatkan agamanya.
Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan  wali  dalam  perjanjian  perkawinan. Menurut  mazhab  Hanafi  perizinan  wali  bukan merupakan  persyaratan  sah  nikah  tetapi  hanya penyempurna  perjanjian  perkawinan.  Terutama bagi  seorang  janda  ia  berhak  menentukan pilihannya.  Alasannya  adalah  hadits  berikut  yang artinya: Dari Abu Hurairah ra Raulullah saw bersabda: seorang  wanita  janda  tidak  boleh  dikawinkan  tanpa mendapatkan  persetujuannya  lebih  dahulu.  Seorang  gads perawan  tidak  boleh  dinikahkan  kecuali  atas  seizinnya. Orang  bertanya:  bagaimana  izin  wanita  gadis  itu?  Rasul menjawab: kalau ia diam saja (HR al-Bukhari). 27 Menurut  mazhab  Hanafi  hadits  di  atas menerangkan  sah  pernikahan  baik  janda  maupun perawan  tanpa  disyaratkan  adanya  perizinan  wali karena  itu  izin  wali  bukan  termasuk  syarat  sah nikah. Bahkan hadits ini menunjukkan persetujuan wanita yang punya diri lebih menentukan. Mazhab Hanafi juga mempergunakan qiyas untuk memperkuat  pandangan  mereka  bahwa  izin  wali tidak  menjadi  syarat  ialah  mereka  kiaskan perjanjian  perkawinan  dengan  perjanjian  lainnya seperti dalam perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli dianggap sah jual beli seorang perempuan sekalipun  tidak  mendapat  izin  dari  walinya  maka demikian juga berlaku dalam perjanjian perkawinan. 28
Qiyas yang digunakan oleh kalangan Hanafi ini oleh  sebagian  ulama  ditolak.  Mempersamakan perjanjan  perkawinan  dengan  jual  beli  tentu  sulit diterima  karena  terkesan  terlalu  menyederhanakan masalah.  Perkawinan  merupakan  sebuah  ibadah sunnah  dan  ikatan  yang  sangat  kuat  (mitsaaqan gholiidhan),  sedangkan  jual  beli  hanyalah  muamalah biasa.
27 al-Imam  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Ismail  bin Ibrahim  al-Bukhari,  Shahih  al-Bukhari,  Jilid  III,  Juz  6, (Beirut; Dar al-Fikr, 1401 H), hlm. 135.
28 al-Imam  Muhammad  Ismail  al-Kahlani  al-Shan’ani, Subulu al-Salam, III, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 117.
Mazhab  Syafi’i,  Maliki  dan  Hanbali  yang menganggap  perizinan  wali  merupakan  syarat  sah perjanjian  perkawinan,  perkawinan  tanpa  izin  wali tidak  sah.  Pendapat  ini  beralasan  dari  Al-Qur’an dan Sunnah.
Dari ayat  Al-Qur’an ialah dari firman Allah Swt dalam  surah  al-Baqarah  ayat  232  yang  artinya: “Apabila  kamu  mentalak  istri-istrimu,  lalu  habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka  kawin  lagi  dengan  bakal  suaminya  apabila terdapat  kerelaan  di  antara  mereka  dengan  cara  yang ma’ruf….”.
Imam  Bukhari  meriwayatkan  tentang  sebab turunnya  ayat  di  atas  ialah  karena  ulahnya  Ma’qal bin  Yasar  yang  mengawinkan  saudarinya  dengan seorang lelaki Kemudian diceraikan oleh suaminya. Sesudah  masa  iddahnya  habis  datang  bekas suaminya. Turunlah  ayat di atas  menegur tindakan Ma’qal  yang  kedudukannya  sebagai  wali,  akhirnya Ma’qal membayar kafarah sumpahnya.
Dari ayat di atas dapat dipahami kalau perizinan wali tidak diperlukan tentunya Allah tidak menegur tindakan  Ma’qal  yang  menyanggah  perkawinan saudarinya yang tentunya ayat ini sudah memberikan  pengertian  bahwa  perizinan  wali  itu menjadi syarat dalam sahnya perjanjian perkawinan. 29 Karena  itulah  Imam  Syafi’i  sendiri pernah  berkata:  “Ayat  itu)  adalah  sekuat-kuat  dalil yang menetapkan bahwa perizinan wali (syarat sah nikah) karena kalau tidak demikian maka tidak ada artinya Allah melarang menghalangi  dalam ayat”. 30 (Subuhu al Salam III : 120).
Kemudian dalil dari sunnah di antaranya gaduts bahwa  “Tidak  (sah)  nikah  kecuali  dengan  wali”. (HR. Abu Daud). 31 Hadits ini atau hadits lain yang senada menjelaskan bahwa Rasulullah saw menolak keabsahan nikah tanpa perizinan wali. Oleh  karena itu  perizinan  wali  menjadi  syarat  sahnya  nikah. Sahnya perkawinan seorang perempuan bergantung kepada perizinan wali.  Tanpa izin wali berarti  nikahnya  batal  sebagaimaan  disebutkan hadits  terdahulu.  Dengan  demikian  jelas  perizinan wali itu menjadi syarat dalam perjanjian perkawinan.
Kelihatannya  ada  dua  pendapat    yang  bertolak belakang.    Menurut  mazhab  Hanafi  perizinan  wali
29 Ibid., hlm. 120.
30 Ibid.
31 al-Imam Abi Daud Sulaiman, Loc cit.
tidak menjadi syarat sah nikah, sementara menurut mazhab  Syafi’i,  Maliki  dan  Hanbali  perizinan  wali menjadi syarat sah nikah dengan alasan yang sangat kuat. Karena itu Ibnu Munzir berkata: “Sesungguhnya  tidak  diketahui  adanya  salah seorang  sahabat  yang  menyalahinya,  karena ditunjuk oleh dalil-dalil hadits”. 32
Di  dalam  beberapa  buah  hadits  dijelaskan tentang  wali  hakim  yang  dapat  menggantikan kedudukan wali nasab di kala wali nasab tidak ada atau  ada  wali  nasab  namun  enggan  mengawinkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk menikah  sedang  perjodohan  antara  kedua  calon suami  istri  seimbang.  Rasulullah  Saw  bersabda: Artinya:  “Maka apabila (wali nasab) enggan Sulthanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.” (HR Abu Daud). 33
Dimaksud dengan kata “Sulthan” dalam hadits- hadits di atas adalah pejabat tertinggi dalam Negara seperti  contoh  terdahulu  Negus  selaku  kepala Negara  Habsyah.  Karena  itulah  penulis  Kitab Subulu  al  Salam  berkata:    “Yang  dimaksud  dengan Sulthan  ialah  mereka  yang  mempunyai  kekuasaan,  baik ia  zalim  maupun  adil,  karena  hadits-hadits  yang memerintahkan  mentaati  Sulthan  bersifat  umum  yang mencakup Sulthan yang adil maupun zalim”. 34 Penulis ‘Ianatu al Thalibin berkata: “Imam Akbar (kepala  Negara)  tidak  menegahnya  menjadi  wali karena  kefasikannya,  sesuai  dengan  pendapat  yang shahih”. 35 Kemudian Ahmad Husairi mengatakan: “Yang  dimaksud  dengan  Sulthan  di  sini  adalah  Imam Akbar  (Kepala  Negara)  atau  Hakim  atau  siapa  saja yang  dilimpahkan  wewenang  oleh  keduanya  menjadi  wali di  kala  tidak  ada  wali  khusus  (wali  nasab)…Sulthan adalah  wali  bagi  yang  tidak  ada  walinya.  Diriwayatkan bahwa  Negus  mengawinkan  Ummu  Habibah  dengan Rasulullah  Saw,  ketika  (Ummu  Habibah)  berada  di Habsyah”. 36
Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  orang  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah adalah  wali  hakim  bagi  orang  yang  tidak mempunyai wali. Dengan demikian dapat dipahami
32 al-Shan’ani, Op. cit., hlm. 117.
33 al-Imam Abi Daud, Loc. cit.
34 Ibid., hlm. 118.
35 Said  Bakri  Muhammad  Syatha  al-Dimyathi,  Khasyiyah I’anah  al-Thalibin,  Jilid  III,  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  tth), hlm. 305.
36 Ahmad Husairi,  al-Nikahu wa al Qadhaya al Muta’aliqah bihi , (Kairo:  Maktabah Kulliatil Azhar, 1968), h: 508.
tidak  sah  orang  yang  menikah  dengan  tidak  ada walinya,  atau  orang  yang  bukan  orang  yang ditunjuk  oleh  pemerintah  tidak  berhak  menjadi wali hakim.
Dalam  hadits  yang  dikemukakan  di  atas  bahwa wali hakim dapat tampil sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau wali nasab enggan (adhal) mengawinkan  perempuan  yang  berada  di  bawah perwaliannya.
Karena  itu  penulis  Kitab  An  Nikahu  wa  al Qadhaya  al  Muta’aliqah  bihi  berkata:  “Adapun perwalian umum (Kepala Negara) ialah perwalian Sulthan di  kala  tidak  didapat  wali  nasab  namun  dia  enggan menikahkan  perempuan  (yang  berada  di  bawah perwaliannya)”. 37 Kemudian  pada  bagian  lain  dari  kitab  yang sama  penulisnya  berkata:    “Sulthan  hanya  saja mengawinkan wanita yang balighah di kala tidak ada wali atau  walinya  enggan  atau  walinya  berada  di  tempat  lain atau  apabila  walinya  sendiri  yang  ingin  mengawininya seperti  anak  paman  wanita  itu  atau  bekas  tuannya  atau qadhi.” 38
Adapun  kondisi  seorang  perempuan    masih memiliki wali, tetapi walinya berada di tempat yang jauh,  maka  ukuran  jauh  di  sini  menurut  Said Abdurrahman  al-Alawi  “Walinya  berada  pada  jarak jauh  yang  membolehkan  sembahyang  qashar  maka perwalian berpindah kepada hakim…”. 39 Penulis  Kitab  An  Nikahu  wa  al  Qadhaya  al Muta’aliqah  bihi  juga  berkata:  “Demikian  juga  bagi Sulthan mempunyai hak untuk mengawinkan di kala wali berada  pada  jarak  jauh  yang  membolehkan  sembahyang qashar atau apabila wali dalam ihramnya”. 40 Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan  bahwa  wali  hakim  itu  ialah  pejabat tinggi  Negara  (kepala  negara)  atau  pejabat  yang ditunjuk  untuk  tugas  itu  dari  kepala  Negara  atau pejabat  yang  menerima  pelimpahan  tugas  itu. Kondisi  di  mana  wali  hakim  dapat  bertindak sebagai  wali  selain  karena  wali  nasabnya  adhal, walinya tidak ada,juga karena wali berada di tempat yang  jauh,  yang  jaraknya  memungkinkan  untuk shalat  qashar.  Untuk  alasan  terakhir  ini  tentu menjadi  persoalan,  sebab  di  tengah  zaman
37 Ibid., hlm. 504.
38 Ibid., hlm. 503.
39 Said  Abdurrahman  al-Alawi,    Bugyatu  al  Mustarsyidin, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. : 203.
40 Ahmad Husairi, Loc.  cit.
mudahnya  transportasi    dan  komunikasi  sekarang ini, jarak yang relatif jauh tidaklah menyulitkan bagi wali  untuk  menjadi  wali  pernikahan  wanita  yang berada  di  bawah  perwaliannya.  Kecuali  kalau  jauh di sini benar-benar menyulitkan, maka barulah wali hakim dapat digunakan sebagai wali.
Persyaratan  yang  harus  ada  pada  wali  hakim tidak seperti syarat yang harus ada pada wali nasab. Seorang  kepala  negara  yang  zalim  masih  berhak menjadi  wali  bagi  orang  yang  tidak  mempunyai wali. Karena dari sekian banyak hadits mewajibkan taat  kepada  kepala  negara  sekalipun  zalim  dan fasik.
Bagi pernikahan yang menggunakan wali hakim, maka    wali  hakim  ini  menduduki  urutan  kedua yang  berhak  menjadi  wali  apabila  wali  nasab  tidak ada.  Menurut  Sayyid  Sabiq,  Jumhur  ulama  seperti Malik, Tsauri, Laits dan Syafi’i berpendapat bahwa wali  dalam  pernikahan  adalah  wali  waris,  tetapi bukan paman dari ibu, bibi, dari ibu, saudara seibu dan  keluarga  zawil  arham.  Syafi’i  berkata:  Nikah seorang  wanita  tidak  dapat  dilakukan,  kecuali dengan  pernyataan  wali  qarib  (dekat).  Jika  tidak ada,  dengan  wali  yang  jauh  jika  tidak  ada,  dengan wali hakim. 41
Pernikahan  dengan  wali  hakim  dapat  dilakukan apabila  wali  nasabnya  gaib,  di  penjara  atau enggan menjadi  wali  (adhal).  Di  dalam  Peraturan  Menteri Agama  RI  Nomor  2  Tahun  1987  Tentang  Wali Hakim,  pasal  2  ayat  (1)  dinyatakan:  Bagi  calon mempelai  wanita  yang  akan  menikah  di  wilayah Indonesia  atau  di  luar  negeri/wilayah  ekstra territorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab  yang  berhak,  atau  wali  nasabnya  tidak memenuhi  syarat,  atau  mafqud  atau  berhalangan atau  adhal,  maka  nikahnya  dapat  dilangsungkan dengan wali hakim. 42
Para  wali  dalam  hal  ini  tidak  boleh  merintangi perempuan  yang  diwali,  sebab  hal  itu  berarti  ia berbuat  zalim  padanya.  Jika  wali  menghalangi, maka perempuan itu berhak untuk mengadukannya  ke  pengadilan  agar  perkawinan dilangsungkan. Untuk itu wali tidak lagi
41 Ibid.,, hlm. 22.
42 Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan  Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah,  (Jakarta;  Proyek Penigkatan  sarana  Keagamaan  Islam,  Zakat  dn  wakaf, 1996/1997), hlm. 271.
dipindahkan  dari  seorang  wali  ke  wali  lainnya, melainkan langsung ditangani wali hakim.
Selanjutnya Sayyid Sabiq mengemukakan dilakukannya  pernikahan  dengan  wali  hakim  ialah apabila  ada  pertentangan  di  antara  wali-wali,  dan bilamana  walinya tidak ada dalam pengertian tidak ada  yang  absolut  (mati  atau  hilang)  atau  karena ghaib.  Bila  datang  laki-laki  yang  sepadan  dan melamar  dan  melamar  kepada  perempuan  yang sudah  baligh  dan  ia  menerimanya,  tetapi  tidak seorang  pun  dari  walinya  yang  hadir  waktu  itu, misalnya  karena  ghaib  sekalipun  tempatnya  dekat, tetapi  di  luar  alamat  pihak  perempuan.  Dalam keadaan seperti ini hakim berhak mengakadkannya, kecuali  kalau  perempuan  dan  laki-laki  yang  mau mengawininya  itu    bersedia  menanti  kedatangan walinya  yang  ghaib  itu.  Hal  seperti  menanti  ini merupakan  hak  bagi  perempuan,  sekalipun waktunya masih lama. Jika laki-laki dan perempuan itu  tidak  mau  menanti,  tidak  ada  alas  an  untuk menyuruh  mereka  menanti. 43 Jadi  pernikahan dapat  dilangsungkan  dengan  wali  hakim  apabila ada  pertentangan  sesama  wali,  walinya  tidak  ada atau  gaib,  baik  karena  mati  atau  hilang,  maupun tidak ada di tempat (jauh).
Dari keterangan di atas, wali hakim  mengambil alih peranan wali nasab, apabila wali nasabnya tidak ada: mati, hilang, tidak memenuhi syarat dan adhal (merintangi dan enggan menjadi wali), atau adanya pertentangan  sesama  wali.  Adapun  orang  yang bertindak  sebagai  wali  hakim,  syaratnya  adalah orang  ditunjuk  untuk  tugas  itu  oleh  pejabat  yang berwenang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat  (1)  dan  (2) Peraturan Menteri  Agama  Nomor 2 Tahun 1987:
1. Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan selaku  Pegawai  Pencatat  Nikah  ditunjuk  wali hakim  dalam  wilayahnya  untuk  menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila  di  wilayah  kecamatan,  Kepala  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  berhalangan  atau tidak  ada,  maka  Kepala  Seksi  Urusan  Agama Islam  atas  nama  Kepala  Kantor  Departemen Agama  Kabupaten/Kotamadya  diberi  kuasa untuk  atas  nama  Menteri  Agma  menunjuk Wakil/Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah
43 Ibid., hlm. 30.
untuk  sementara  menjadi  wali  hakim  dalam wilayahnya.
Dengan  adanya  wali  hakim  yang  demikian, maka  selain  ia  memenuhi  syarat  dalam  hal kedewasaan,  keadilan,  kemerdekaan  dan  mengerti hukum  Islam,  ia  juga  merupakan  petugas  resmi yang  diangkat.  Petugas  tersebut  adalah  Kepala Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  dan  jika  ia berhalangan  maka  sebagai  gantinya  orang  yang ditunjuk  oleh  Kepala  Seksi  Urusan  Agama  Islam pada
Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya atas nama Menteri Agama. Jadi  orang  yang  berwenang  bertindak  sebagai  wali hakim  bukan  sembarang  orang,  melainkan  orang yang  ahli  di  bidangnya  dan  ditunjuk  atau ditugaskan untuk melaksanakannya.
Pejabat  yang  berwenang  ini,  sekalipun  telah ditunjuk  dengan  penetapan  Pengadilan  Agama,  ia tetap minta kesediaan wali nasabnya sekiranya mau menjadi  walinya.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  pasal  6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama.
(1) Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta  kembali  kepada  wali  nasabnya  untuk menikahkan  calon  mempelai  wanita,  sekalipun sudah  ada  penetapan  Pengadilan  Agama tentang adhalnya wali.
(2) Apabila  wali  nasabnya  tetap  adhal,  maka  akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. 44 Dari  uraian  ini  tergambar  betapa  selektifnya pelaksanaan  nikah  dengan  wali  hakim,  dan  ini menunjukkan  bahwa  wali  nasab  tetap  diutamakan daripada wali hakim.

## Kedudukan Wali Muhakkam
Kata  muhakkam  diambil  dari  bahasa  Arab  yang asal  katanya  hakama  –  yahkumu  –  hukman  - wahukumatan,  yang  artinya  memegang  perintah, mengepalai, menghukumkan, menjatuhkan hukum. 45 Mahkamatun    artinya  tempat  berhakim. 46 Menurut  kaidah  ilmu  tashrif,  kata  hakama  adalah timbangan  (wazan)  fa’ala    yang  diubah  menjadi wazan  fa’ala,  sehingga  kata  hakama    berubah menjadi  hakama-yahkumu-tahkiman.    Kata  tahkim
44 Departemen Agama RI,  Pedoman Pgawai Pencatat Nikah, (Jakarta:Proyek  Peningkatan  sarana  Keagamaan  Islam, Zakat dan Wakaf, 1996-1997),hlm. 35-6.
45 Muhammad  Idris  al-Marbawi,  Kamus  al-Marbawi, (Surabaya: Dar al-Ihya, th), hlm. 142.
46 Ibid., hlm. 143.
dalam  bahasa  Indonesia  yang  berarti  mengangkat hakim, menjadikan hakim. 47 Dalam  hal  wali  muhakkam  dalam  perkawinan diterangkan, yang dimaksud dengan wali muhakkam  ialah  seseorang  yang  diangkat  oleh kedua  calon  suami  isteri  untuk  bertindak  sebagai wali  dalam  akad  nikah  mereka.  Apabila  suatu pernikahan  yang  seharusnya  dilaksanakan  dengan wali  hakim,  padahal  tempat  itu  tidak  ada  wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali  muhakkam.  Caranya  ialah  kedua  calon  suami istri  mengangkat  seorang  yang  mempunyai pengertian  tentang  hukum-hukum  untuk  menjadi wali dalam pernikahan mereka. 48
Dari  keterangan  di  atas  jelaslah  bahwa  jika pernikahan  tidak  dapat  menghadirkan  wali  nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena  wali  hakimnya  tidak  ada  di  mana pernikahan  itu  dilaksanakan,  maka  dalam  keadaan demikian,  pernikahan  boleh  dengan  menggunakan wali muhakkam.
Sebagaimana disebutkan terdahulu, “wali muhakkam  ialah  seseorang  yang  diangkat  oleh kedua  calon  suami  istri  untuk  bertindak  sebagai wali  dalam  akad  nikah  mereka”. 49 Keadaan  yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali muhakkam diterangkan sebagai berikut:
Qurthubi  berkata:  Jika  perempuan  yang  tinggal di  tempat  yang  tak  ada  sultan  dan  tidak  ada  pula mempunyai  wali,  maka  penyelesaiannya  dapat,  ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya  hendaklah  sebaik-baiknya  yang dapat dikerjakan.
Dalam  hubungan  ini  Malik  berkata  tentang perempuan  yang  kondisinya  lemah,  ia  boleh dikawinkan  oleh  orang  yang  diserahi  urusannnya, karena  ia  tidak  dapat  pergi  kepada  sultan.  Jadi seolah-olah  sultan  tidak  berada  di  tempatnya, sehingga  seluruh  orang  Islam  secara  umum  dapat bertindak sebagai walinya.
Syafi’i  berpendapat  bahwa  apabila  dalam masyarakat  terdapat  perempuan  yang  tidak mempunyai  wali,  lalu  ia  mewalikannya  kepada
47 Departemen P & K RI, Op. cit., hlm. 884.
48 Dpartemen Agama, Op. cit., hlm. 53.
49 Ibid.
seorang  laki-laki  untuk  menikahkannya,  maka hukumnya  boleh.  Karena  hal  itu  merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat  sebagai  hakim  sama  kedudukannya dengan hakim itu sendiri. 50
Al-Imam  Taqiyuddin  al-Hushaini  al-Dimasyqi mengatakan,  Yunus  bin  Al  Imam  Al  Husaini meriwayatkan  dari  Syafi’i  bahwa  jika  dalam  suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali  sama  sekali,  lalu  ia  menguasakan  atau mewakilkan  perkaranya  kepada  seorang  laki, termasuk  dalam  hal  pernikahan,  maka  hukumnya boleh.  Sebab  hal  itu  termasuk  pelimpahan kekuasaan  dan  status  orang  yang  dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.
Imam  al-Nawawi  mengatakan,  menurut  al- Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali,  maka  ia  memiliki  tiga  pilihan.  Pertama,  ia tidak  menikah.  Kedua,  ia  bisa  menikahkan  dirinya sendiri  karena  alas  an  darurat.  Ketiga,  ia  bisa menguasakan/  menyerahkan  urusanya  kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya. 51
Al-Syasyi  mengatakan,  bahwa  dalam  masalah seorang  wanita  tidak  mempunyai  wali  sama  sekali, ia  boleh  menguasakan  kepada  seorang  ulama fikih yang ahli ijtihad. Pelimpahan kekuasaan seperti itu hukumnya sah, sehingga pernikahannya pun boleh. Tetapi  dengan  syarat  pihak  yang  dilimpahi kekuasaan  tersebut  harus  orang  yang  memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit  untuk  ditemuka  di  zaman  sekarang.  Menurut pendapat yang kita pilih, pernikahannya sah apabila ia  menyerahkan  urusannya  kepada  orang  yang  adil (terjaga  kehormatan  dan  dirinya),  walaupun  tidak sampai  sebagai  mujtahid.  Itulah  pendapat  yang dikutip oleh Yunus bin Abdul A’la, seorang ulama yang jujur. 52
Usman  Abdullah  al-Husaini  dalam  al-Qawanin al-Syar’iyyah menyatakan masalah nikah dengan wali muhakkam  ini,  yang  kutipan  aslinya  berbahasa Arab  Melayu,  sebagai  berikut:  “Adapun  jikalau tiada  sekali-kali  ada  wali  atau  gaib  dua  marhalah
50 Sayyid Sabiq, Op. cit., hlm. 27.
51 Syaikh  Muhammad  Hafizh  Ali  al-Syuwaisyi,  Tuhfah  al- ‘Urusy wa bi Hajah al-Nufus, Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq,  Kado  Pernikahan,  (Jakarta;  Pustaka  al-Kautsar, 2005), hlm. 51-2.
52 Ibid., hlm. 52.
yaitu  sembilan  puluh  pal  atau  dibawa  tiada  baulihi orang  bertemu  padanya  atau  wali  itu  ‘adhal  yakni enggan  daripada  menikahkan  atau  bersembunyi maka  suatu  daripada  lima  hal  ini  maka  jikalau  ada qadhi syar’I maka ialah yang menikahkan. Adapun jikalau  tiada  qadhi  maka  bertahkim  daripadanya. Tetapi  wajib  diperiksa  lebih  dahulu  akan  walinya adanya    sama  tiadanya.  Dan  dekatnya  sama jauhnya,  hadirnya  sama  ghaibnya.    Maka  jikalau sudah  sungguh-sungguh  tiada  walinya  atau ghaibnya  dua  marhalah  yaitu  sembilan  puluh  pal dan  tiada  qadhi  syar’i,  maka  itu  waktulah bertahkim”. 53 Jadi wali muhakkam dalam pernikahan dibolehkan bila seorang perempuan tidak memiliki wali  sama  sekali,  walinya  ghaib    dalam  jarak  dua marhalah  dan  di  daerah  setempat  tidak  ada  qadhi syar’i  (hakim).  Hal  itu  dilakukan  setelah  lebih dahulu diadakan penelitian secara seksama tentang keberadaan wali nasabnya.
Selanjutnya  mengenai  tata  cara  bertahkim, pengarang  al-Qawanin  al-Syar’iyyah  ini  mengatakan: Bermula syarat muhakkam yaitu orang yang menikahkan dibuat  wali  tahkim  menikahkan  maka  adalah  syaratnya itu bahwa ia adil. Tetapi sekiranya di dalam suatu tempat yang tiada bauulihi dapat adil maka yang sedikit fasiqnya. Dan  wajib  pula  atas  muhakkam  itu  bahwa  ia menyatakan  maksudnya.  Sebagai  lagi  tiada  syaratnya bahwasanya  muhakkam  itu  mengetahui  akan  sekalian hukum  syar’i  maka  hanya  yag  wajib  atasya  itulah mengetahui  hukum  yag  yang  ia  lag  memperkarakannya juwa. 54
Dari keterangan ini diketahui bahwa wali hakim dalam  pernikahan  boleh  dilakukan  jika  wali  adhal, wali  gaib  dua  marhalah.  Jika  dalam  keadaan demikian  wali  hakim  tidak  ada  maka  boleh menikah  dengan  menggunakan  wali  muhakkam. Syarat  wali  muhakkam  di  sini  ialah  adil,  atau  yan sedikit  fasiqnya,  serta  mengetahui  hukum-hukum syara’,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  perkara pernikahan yang sedang ia lakukan. Jadi tidak harus ia mengetahui semua hukum syara’.
Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam  ini  tidak  mengikuti  prosedur  resmi  dan
53 Usman  bin  Abdullah  bin  Aqil  bin  Yahya  al-Alawi  al- Hushaini,  al-Qawanin  al-Syariah  Majalis  al-Hukmiyyah  wa al-Iftaiyyah,  (Surabaya:    Syirkah  Maktabah  wa  al- Mathba’ah Salim Nabhan wa Auladuh, tth), hlm. 60-1.
54 Ibid., hlm. 61.
tidak  tercatat,  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  Tentang  Perkawinan  pasal  2  ayat  (1) dan  (2)  dinyatakan:  (a)  Perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaan.  (b)  Tiap-tiap  perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal  5  juga  dinyatakan:  (a)  Agar  terjamin ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam perkawinan harus dicatat. (b) Pencatat perkawinan tersebut  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-undang  No.  22  Tahun  1946  jo  Undang- undang No. 32 Tahun 1954.
Perkawinan  yang  tidak  tercatat,  tidak  bisa dipertanggungjawabkan,  karena  tidak  mempunyai kekuatan  hukum.  Pada  pasal  6  Kompilasi  Hukum Islam  ayat  2  dinyatakan:  “Perkawinan  yang dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.
Menurut  pernyataan  di  atas,  maka  perkawinan yang  dilakukan  dengan  menggunakan  wali muhakkam  adalah  perkawinan  yang  tidak  tercatat secara resmi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut  hukum.  Oleh  karena  itu  banyaklah konsekuensi  atau  implikasi  yang  akan  timbul. Sebab  banyak  prosedur  berurusan  yang  untuk melakukannya  dipersyaratkan  adanya  buku  nikah, sedangkan  buku  nikah  hanya  bisa  dikeluarkan apabila  pernikahan  dilaksanakan  secara  resmi  oleh KUA  dan  melalui  prosedur  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Praktik Pernikahan dengan Wali Muhakkam Di  Banjarmasin  ada  sejumlah  ulama,  guru agama  atau  pemuka  agama  yang  memerankan dirinya  sebagai  wali  muhakkam.  Ini  merupakan suatu fenomena  yang sudah  lama terjadi di tengah masyarakat  Islam  di  Kalimantan  Selatan,  termasuk di  Kota  Banjarmasin.  Ulama  dan  guru  agama dijadikan  oleh  masyarakat  sebagai  rujukan  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  mereka  temui dan  hadapi,  termasuk  yang  berkaitan  dengan perkawinan.
Kesediaan ulama dan pemuka agama menikahkan  orang-orang  dengan  wali  muhakkam, dengan  menempatkan  dirinya  sebagai  wali muhakkam  pada  kasus-kasus  pernikahan  di
Banjarmasin, dapat dilihat sebagai suatu fenomena berikut:
Pertama,  ulama  yang  berperan  sebagai  wali muhakkam  tersebut  telah  mengenyampingkan aturan  pernikahan  dalam  UUP,  KHI  atau  aturan lain  yang  sejenis.  Penyusunan  UUP  dan  KHI sendiri  sebenarnya  sudah  dilakukan  oleh  sejumlah ulama  yang  ahli  di  bidangnya,  jadi  tidak  perlu diragukan  kebenaran  dan  keabsahannya.    Dalam proses  sejarahnya,  banyak  ulama  dilibatkan  dalam penyusunan  RUUP  yang  kemudian  menjadi  UUP. Begitu  juga  dalam  penyusunan  KHI,  ulama peorangan dan kelembagaan seperti dari MUI juga dilibatkan.
Sikap  ini  dapat  dianggap  turut  menjadikan perkawinan  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan hukum  yang  kuat,  sehingga  mudah  terjadi perpisahan  dan  tidak  dapat  digunakan  untuk menuntut  hak-hak  suami  istri  dan  anak-anak. Dapat  pula  dikatakan,  pemuka  agama  yang berperan  sebagai  wali  muhakkam  tersebut  sengaja atau tidak telah mengenyampingkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Segenap  lapisan  masyarakat,  termasuk  para ulama, guru agama dan pemuka agama, seyogyanya berperan  mendukung  aturan  perkawinan  yang digariskan  oleh  pemerintah  di  atas  berkaitan dengan  kewajiban  pencatatan  perkawinan,  sebab aturan pemerintah dalam hal ini tidak bertentangan dengan  agama.  Dalam  Islam,  berlaku  kewajiban taat  terhadap  pemerintah,  suka  atau  tidak  suka, sepanjang  hal  yang  diatur  dan  disuruh  oleh pemerintah tidak bersifat maksiat.
Di  dalam  Alquran  surah  an-Nisa  ayat  59 dinyatakan:  Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman, taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul-Nya  dan  ulil  amri  di antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat tentang  sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang demikian  itu  lebih  utama  bagimu  dan  lebih  baik akibatnya.
Ulil  amr  dalam  ayat  ini  adalah  para  ualama, pejabat publik yang membuat  suatu  peraturan dan kebijakan, tempat masyarakat mengadukan permasalahannya,  sesuai  dengan  bidang  tugasnya. Dalam  masalah  perkawinan,  pejabat  publik  yang mengurusnya  ada  pada  instansi  Pengadilan  Agama dan  KUA.  Maka  aturan-aturan  yang  dibuat  oleh kedua  instansi  ini  sepanjang  untuk  kemaslahatan
individu  dan  masyarakat,  mestinya  dilaksanakan oleh  segenap  pihak  yang  berdiam  dalam  wadakah NKRI.
Dalam  sebuah  hadits  diterangkan  yang  artinya: Dari  Abdillah  ra  dari  Nabi  saw  beliau  bersabda: Wajib mendengar  dan  taat  atas  pemerintah  orang  muslim  itu suka atau tidak suka sepanjang yang diperintah itu tidak maksiat.  Jika  diperintahkan  berbuat  maksiat,  maka tidak perlu didengar dan ditaati (HR al-Bukhari). 55 Kedua,  pemuka  agama  yang  menjadi  wali muhakkam  itu  kelihatannya  berupaya  mencari celah  dalam  Hukum  Islam.  Di  sini  mereka  lebih dahulu berpendapat bahwa ketika wanita yang akan menikah  tidak  ada  walinya,  walinya  jauh  atau walinya  enggan,  boleh  dinikahkan  dengan  wali muhakkam.
Sebenarnya  hadits-hadits  dalam  bab  II  telah secara  tegas  menyatakan  pentingnya  wali  dalam suatu  pernikahan.  Dalam  hadits-hadistnya  beliau menyatakan: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.  Tidak  ada  di  sini  berarti  tidak  sah.  Hadits lainya  menyatakan  wanita-wanita  yang  menikah tanpa  seizin  walinya,  maka  nikahnya  tidak  sah. Ucapan tidak sah bahkan sampai diulang oleh Nabi sebanyak tiga kali. 56
Rasulullah  saw  juga  menekankan  bahwa  bagi wanita yang tidak ada walinya, maka sultanlah yang menjadi  wali. 57 Istilah  sultan  ini  sudah  disepakati bahwa  mereka  adalah  pejabat  pemerintah  yang berwenang  atau  ditunjuk.  Saking  pentingnya kedudukan  sultan  sampai-sampai  sultan  yang  fasiq pun  tetap  dipakai  sebagai  wali  bagi  wanita  yang tidak punya wali atau walinya enggan.
Tidak  ditemui  adanya  nash  bahwa  pemuka agama  dapat  menggantikan  kedudukan  sultan ketika sultan tidak ada atau berhalangan, termasuk dalam  pernikahan  ini.  Oleh  karena  itu  pada dasarnya  pemuka  agama  tidak  berhak  menjadi hakim.  Pemuka  agama  yang  diteliti  secara  tersirat menyatakan,  mereka  memiliki  dasar  hadit  bahwa mereka  berhak  menjadi  wali  hakim  (muhakkam), namun  mereka  enggan  menyebut  hadits  dan kitabnya. Bahkan sekadar pendapat ulama  mazhab
55 al-Imam  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Ismail  bin Ibrahim  al-Bukhari,  Shahih  al-Bukhari,  Jilid  IV,  Juz  8, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), hlm. 107.
56 al-Imam Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani, Sunan  Abi Daud, Jilid II, (Surabaya: Maktabah  Dahlan, tth), hlm. 229.
57 Ibid.
yang agak terperinci pun mereka tidak menyebutkannya. Keengganan ini menjadi indikasi, dasar  yang  mereka  gunakan  sangat  lemah  dan hanya  ikut-ikutan  dengan  pendapat  terdahulu. Boleh  jadi  kadar  ilmu  pengetahuan  agamanya  juga tidak begitu mendalam.
Pada  kenyataannya  banyak  ulama  dan  guru agama  yang  ilmu  dan  kedudukannya  diakui masyarakat tidak berani menikahkan orang dengan wali  muhakkam.  Ada  pasangan  mau  menikah dengan  wali  muhakkam,  lalu  mereka  mendatangi seorang  guru  agama  (Gu  Qd)  yang  cukup  ahli  di bidang agama, pandai membaca kitab-kitab kuning berbahasa Arab dan keulamaannya diakui masyarakat, ternyata guru agama tersebut menolak, sehingga  pasangan  tersebut  mendatangi  Kf  dan guru  ini  pun  bersedia  menikahkan,  karena  sudah terbiasa melakukan hal demikian . Ini menunjukkan  ulama  yang  ilmu  agamanya  lebih dapat diandalkan   ternyata tidak mau menjadi  wali muhakkam.    Sekiranya  memang  ada  dasar  hukum yang kuat tentu tidak perlu disimpan. Bahkan kalau perlu  dalam  dokumen  pernikahan  yang  mereka buat,  dicantumkan  dasar-dasar  hukum  pernikahan dengan  wali  muhakkam  tersebut,  sehingga  lebih meyakinkan.
Sebenarnya, pernikahan dengan wali muhakkam dibolehkan  sebagian  ulama  dalam  keadaan  tidak ada  wali  hakim.  Pada  bab  II  disebutkan  beberapa pendapat  yang  membolehkan  hal  tersebut.  Tetapi para pemuka agama yang diteliti ternyata juga tidak merujuk kepada dasar-dasar tersebut.
Sebenarnya dalam peraturan pernikahan terdahulu,  pernikahan  dengan  wali  muhakkam masih diberi tempat di masyarakat. Di dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat  Nikah  tahun  1996/1997  diterangkan adanya  tiga  macam  wali,  yaitu  wali  nasab,  wali hakim  dan  wali  muhakkam.  Mengenai  wali muhakkam  yang  dimaksudkan  di  sini  ialah seseorang  yang  diangkat  oleh  kedua  calon  suami isti untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat tu  tidak  ada  wali  hakimnya,  maka  pernikahan dilangsungkan  dengan  wali  muhakkam.  Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang  mempunyai  pengertian  tentang  hukum-
hukum  agama  untuk  menjadi  wali  dalam pernikahan mereka. 58 Jadi wali muhakkam pada dasarnya menempatkan  diri  sebagai  wali  hakim  dalam keadaan  wali  hakim  tidak  ada.  Penyebab  wali hakim  boleh  menjadi  wali  meliputi:  Tidak mempunyai  wali  nasab  sama  sekali;  Walinya mafqud,  artinya  tidak  tentu  keberadaannya;  Wali sendiri  yang  akan  menjadi  mempelai  pria, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada; Wali  berada  di  tempat  yang  jaraknya    sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan  shalat  qasar  yaitu  92,5  km;    Wali berada  dalam  penjara  atau  tahanan  yang  tidak boleh  dijumpai;  Wali  adhal,  artinya  wali  tidak bersedia  atau  menolak  untuk  menikahkan;  Wali sedang melakukan ibadah umrah/haji. 59 Melihat alasan para wali muhakkam menikahkan  orang,  yang  terbanyak  karena  walinya jauh  dan  enggan,  dan  ada  juga  karena  berbeda agama.  Semua  itu  memang  dapat  dijadikan  untuk melangsungkan  pernikahan  dengan  wali  hakim. Masalahnya  wali  muhakkam  tersebut  menjadikan dirinya  sebagai  hakim,  padahal  hakim  yang sesungguhnya  masih  ada,  yaitu  KUA  (PPN)  yang ada  di  tiap-tiap  kecamatan  beserta  para  Pembantu PPN yang ada di tiap-tiap kelurahan.  Tetapi dalam peraturan  yang  berlaku  sekarang,  peluang  wali muhakkam dalam pernikahan sudah dihapuskan.
Ketiga, alasan pernikahan dengan wali muhakkam  adalah  karena  darurat.  Hampir  semua pemuka  agama  yang  menjadi  wali  muhakkam menyatakan mereka mau menikahkan orang karena kondisi  darurat.  Dalam  aturan  Hukum  Islam memang  kondisi  darurat  membolehkan  hal-hal yang  terlarang  atau  tidak  boleh.  Salah  satu  kaidah fikih  berbunyi  yang  artinya:    Kebutuhan  yang  sangat penting  diperlakukan  sama  dengan  darurat.  Keadaan darurat membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang. 60
Penggunaan  alasan  darurat  dalam  pernikahan dengan wali muhakkam ini masih perlu diperdalam lagi,  sebab  darurat  dalam  hukum  Islam  tidak
58 Departemen Agama RI,  Pedoman Pegawai Pencatat nikah dan  Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah,  (Jakarta:    Proyek Peningkatan  Sarana  Keagamaan  Islam,  Zakat  dan Wakaf, 1996/1997, hlm. 36.
59 Ibid, hlm. 35.
60 Masyfuk  Zuhdi,  Masail  Fiqhiyah,  (Jakarta:  Haji Masagung, 1996), hlm. 21-2.
sembarangan digunakan sebagai alas an memperingan  hukum  atau  mengenyampingkan suatu  ketentuan  hukum.  Allah  swt  menyatakan dalam  QS  al-Baqarah  ayat  173  yang  artinya: Sesungguhnya  Allah  hanya  mengharamkan  bagimu bangkai,  darah,  daging  babi,  dan  binatang  yang  ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam  keadaan  terpaksa  memakannya,  sedangkan  ia tidak  menginginkannya  dan  tidak  pula  melampaui  batas, maka  tidak  ada  dosa  baginya.  Sesungguhnya  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ayat  di  atas  merupakan  gambaran  mengenai masalah  darurat  (emergency).  Ketika  seseorang terpaksa sehingga memakan sesuatu yang diharamkan,  maka  ia  dibolehkan  untuk  menutupi rasa  lapar,  sepanjang  tidak  melampaui  batas.  Ibn Kasir menerangkan ayat ini sebagai berikut:”Abbad bin  Syarahil  al-Anzi  berkata:  ketika  daerah  kami menderita  kekurangan  makanan,  kami  pergi  ke Medinah.  Lalu  aku  masuk  ke  sebuah  kebun  dan memetik  setangkai  kurma  dan  aku  makan,  dan sisanya  aku  masukkan  ke  dalam  saku.  Tiba-tiba pemilik  kebun  itu  datang,  langsung  memukulku dan  mengambil  bajuku.  Lalu  kejadian  ini  aku laporkan  kepada  Nabi  saw  dan  beliau  berkata kepada pemilik kebun itu: Mengapa tidak anda beri makan ketika ia lapar, dan mengapa tidak anda beri tahu  ketika  ia  tidak  mengerti.    Lalu  Nabi  saw menyuruh  mengembalikan  bajuku  dan  menyuruh orang  itu  memberiku  satu  atau  setengah  wasaq kurma”.
Abdullah  bin  Amr  ra  mengatakan  bahwa Rasulullah  saw  ditanya  tentang  buah  yang tergantung di pohon, maka jawab Nabi: siapa yang makan  daripadanya  hanya  karena  lapar,  tanpa tujuan  menyimpannya,  maka  tidak  ada  dosa  dan tuntutan baginya.  Masruq berpendapat, siapa yang terpaksa kemudian bertahan tetap tidak makan dan tidak  minum,  Kemudian  ia  sakit  dan  mati,  dapat masuk neraka. Ini berarti makan bangkai, sekalipun bagi  orang  yang  terpaksa,  hukumnya  wajib,  bukan mubah. 61
Yusuf  al-Qardhawi  menerangkan  masalah darurat  sebagai  berikut:”Para  ulama  ahli  fikih menetapkan  suatu  rinsip  kaidah  fikih:  al-dharuratu tuqaddaru  biqadriha  (keadaan  darurat  itu  dikira-kira menurut  ukurannya).  Seseorag  sekalipun  ia  boleh
61 Ibn  Katsir,  Tafsir  Ibn  Katsir,  Jilid  I,  (Surabaya:  Bina Ilmu, 1993), h 295-6.
tunduk  kepada  keadaan  darurat,    karena  keadaan darurat  membolehkan  yang  terlarang,  namun  ia tidak  boleh  menyerah  begitu  saja  kepada  keadaan tersebut. Ia tidak boleh menjatuhkan dirinya begitu saja  kepada  keadaan  darurat  dengan  kendali  hawa nafsunya.  Dia  harus  terikat  pada  yang  halal  dan berusaha  mencarinya,  sehingga  tidak  tersentuh pada  yang  haram  atau  mempermudah  alasan darurat”. 62
Di  antara  pemuka  agama  yang  menjadi  wali muhakkam  beranggapan,  masalah  pernikahan harus  dipermudah,  jangan  dipersulit.  Di  sini  perlu ditegaskan,  agama  Islam  memang  mengandung ajaran-ajaran  kemudahan,  tidak  ingin  mempersulit penganutnya,  tetapi  itu  bukan  berarti  dimudah- mudahkan. Sekiranya semuanya serba mudah tentu tidak  perlu  ada  syarat  dan  rukun  pada  setiap peribadatan. Apalagi menyangkut perkawinan yang menurut  Alquran  adalah  sebuatan  ikatan  yang sangat  kuat.  Penggunaan  prinsip  kemudahan  ini tentu  harus  proporsional.  Misalnya  kalau  tidak punya harta tidak usah berzakat dan berhaji. Kalau tidak  bisa  berdiri  silakan  shalat  dengan  duduk, berbaring.  Kalau  bepergian  boleh  shalat  dengan qashar,  kalau  sakit  boleh  mengqadha  puasa,  ibu menyusui  boleh  membayar  hutang  puasanya dengan  fidyah  dan  seterusnya.  Jadi  prinsip kemudahan  lebih  pada  hal-hal  demikian.  Bukan pada  masalah  pernikahan,  di  mana  wali  sebagai salah satu rukun nikah diabaikan begitu saja.
Memang  dalam  persoalan  nikah  ada  hadits berbunyi:  Artinya:  Sebaik-baik  nikah  adalah  yang mudah (HR. Abi Daud). 63 Menurut peneliti, hadits ini memang menekankan perlunya kemudahan dalam pernikahan,  tetapi  penekanannya  lebih  pada masalah  kesederhanaan  pernikahan.  Misalnya dalam  hal  memilih  jodoh,  yang  ditekankan  adalah kebaikan  agamanya,  bukan  hanya  mempertimbang harta, kecantikan atau keturunan. Kemudian dalam soal  mahar  hendaknya  yang  murah-murah  saja, terjangkau oleh calon suami dan tidak memberatkan.  Itu  sebabnya  di  zaman  Rasulullah
62 Yusuf  al-Qardhawi,  Halal  dan  Haram  dalam  Islam,  Alih bahasa  Muammal  Hamidy,  (Surabaya:  Bina  Ilmu, 1990), hlm. 48.
63 al-Imam Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani, Sunan  Abi Daud, Jilid II, (Surabaya: Maktabah  Dahlan, tth), hlm. 238.
para pemuda yang tidak punya harta yang berharga mahal  boleh  menyerahkan  cincin  besi,  baju  besi atau  beberapa  karung  gandum  sebagai  mahar, bahkan  juga  mengajarkan  Alquran  kepada  calon istrinya. 64 Ini  semua  sebagai  indikator  bahwa perkawinan  dalam  Islam  itu  mudah  dan  murah. Jadi  kemudahan  itu  bukan  dengan  meniadakan syarat dan rukunnya. Apalagi dalam soal perwalian, Rasulullah  telah  tegas  menyatakan  tidak  ada  (tidak sah)  nikah  kecuali  dengan  adanya  wali.  Alas  an darurat  dengan  sendirinya  tidak  sembarang digunakan.
Di  dalam  Hukum  Positif  juga  ada  ketentuan tentang  masalah  darurat,  yang  diistilahkan  dengan overmacht. Di dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)    dinyatakan:  Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
Pakar  hukum  pidana  R.  Soesilo  menerangkan, kata  terpaksa  (darurat)  harus  diartikan  mencakup paksaan  lahir  dan  batin,  rohani  maupun  jasmani. Kekuasaan  yang  tidak  dapat  dihindarkan  ialah suatu  kekuasaan  yang  berlebih,  kekuasaan  yang tidak  dapat dilawan, suatu overmacht.. Mengutip  Mr JE  Jonkers  kondisi  darurat  dibedakan  dalam  tiga macam:
1. Darurat yang bersifat absolut, maksudnya orang tidak  bisa  berbuat  lain,  tidak  dapat  mengelak. Misalnya  seseorang  yang  tenaganya  kuat memegang orang yang lemah dan melemparkannya  ke  luar  jendela,  sehingga pecah kaanya dan merusak barang-barang milik orang.  Atau  seseorang  dipaksa  menulis  tanda tangan  palsu  atau  di  bawah  ancaman,  atau dihipnotis  untuk  melakukan  tindak  pidana  di luar  kesadarannya.  Orang  yang  dipaksa demikian tidak dihukum, tetapi yang memaksanya yang harus dihukum.
2. Darurat  yang  bersifat  relatif,  maksudnya kekuatan  yang  memaksa  tidak  mutlak,  tetapi orang  yang  dipaksa  diberi  kebebasan  memilih dua  perbuatan  yang  sama-sama  tidak  boleh dilakukan.  Misalnya  seseorang  ditodong  dan disuruh  membakar  rumah,  jika  tidak  mau
64 Uraian-uraian tentang macam-macam dan kesederhanaan  mahar  di  masa  Rasulullah  saw  dapat dilihat  lebih  jauh  pada  bab  nikah  pada  Shahih  Bukhari Jilid III Juz 6. Juga pada Bulugh al-Maram karangan Ibn Hajar al-Asqalani, pada bab shadaq.
membakar akan ditembak. Jadi di sini meskipun orang yang dipaksa berbuat misalnya membakar rumah, namun ia tetap tidak bisa dihukum. 3. Yang  berupa  keadaan  darurat,  maksudnya seseorang  terpaksa  berbuat  sesuatu  kejahatan karena  dipaksa  oleh  keadaan  dirinya  sendiri. Misalnya dua orang terapung di laut, berpegang pada satu alat penampung. Untuk menyelamatkan  diri,  kalau  sampai  orang  yang satu terpaksa melepaskan yang lain hingga mati, maka perbuatan itu tidak bisa dihukum. Contoh lain polisi mendobrak pintu atau memecah kaca jendela karena mau menolong wanita yang mau diperkosa  dalam  rumah,  juga  tidak  bisa dihukum,  walaupun  ia  telah  merusak  barang milik orang. Atau seseorang mendapat panggilan  untuk  menjadi  saksi  di  dua pengadilan  sekaligus  pada  waktu  dan  jam  yang sama,  sehingga  ia  terpaksa  menghadiri  salah satunya  saja.  Keadaan    seperti  ini  juga  tidak dikenakan hukuman. 65
Contoh-contoh  di  atas  adalah  kondisi  darurat di  mana  seseorang  boleh  melakukan  pelanggaran dan  karenanya  tidak  dihukum.  Melihat  cara  dan sikap  pemuka  agama  yang  menikahkan  orang dengan  wali  muhakkam,  tampak  kondisi  darurat belum  terpenuhi.  Pemuka  agama  tersebut  belum terlihat  mengusahakan  menghubungi  keluarga calon  mempelai  wanita  yang  berhak  menjadi  wali nasab,  lalu  membujuknya  supaya  berkenan merestui  pernikahan.  Seharusnya  ia  ikut  berusaha secara  optimal,  memberikan  pengarahan  dan penyadaran supaya mau menjadi wali nikah. Usaha ini  patut  dilakukan,  mengingat  pemuka  agama  itu dibayar  atas  jasanya.  Kalau  dilakukan  pendekatan tidak mustahil keluarga si wanita berkenan menjadi wali.  Kalau  terjadi  pernikahan  maksimal  dilakukan di  bawah  tangan  dengan  tetap  ada  wali,  sehingga pelanggaran  hukumnya  tidak  seberapa,  bahkan dapat  dilakukan  pernikahan  secara  resmi  melalui KUA.
Pemuka  agama  tersebut  juga  tidak  terlihat melakukan  usaha  membujuk  pasangan  yang menikah  agar  bersabar  dahulu  sambil  menunggu restu wali, misalnya kalau walinya jauh atau berada di  luar  daerah.  Wali  yang  berada  di  luar  daerah sebenarnya dapat mewakilkan perwaliannya kepada
65 R.  Soesilo,  KUHP  Serta  Komentar-komentarnya,  (Bogor; Politeia, 19990), hlm. 63.
orang  lain  yang  dapat  dipercaya  dan  perwalian demikian  dapat  dibenarkan  dalam  hukum  Islam. Ini dapat dilihat dari adanya calon suami istri yang sama-sama  pejaka/perawan,  sehingga  tentu  sangat mudah  jika  menikah  melalui  KUA.  Masalahnya hanya  karena  wali  nasab  jauh  di  Jawa  dan  susah dihubungi  serta  alas  an  ekonomi.  Wali  yang  jauh daat  diwakilkan  kepada  orang  lain,  atau  ada persetujuan  tertulis  untuk  menikahkan  anaknya. Sedangkan  alasan  ekonomi  tidak  begitu  mendasar. Jika  dianggap  perlu  KUA  bersedia  menikahkan orang  secara  cuma-cuma  dengan  perlengkapan surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT atau Lurah  setempat  dan  itu  surat  begini  mudah  saja diperoleh.  Menikah  dengan  wali  muhakkam  tetap saja perlu biaya dan tidak mustahil lebih besar.
Sebenarnya tidak semua kasus perkawinan yang dilakukan  dengan  wali  muhakkam  itu  benar-benar darurat  sehingga  harus  dinikahkan  dengan  wali muhakkam.  Ada  wanita  yang  ayahnya  berbeda agama,  sehingga tidak  berhak menjadi wali. Untuk keadaan  seperti  ini  tidak  ada  susahnya  untuk menikah  dengan  wali  hakim  di  pengadilan  agama atau di KUA.
Bahkan  untuk  calon  istri  yang  tidak  direstui walinya  sekalipun,  pernikahan  dengan  wali  hakim tetap  dipermudah.  Para  ulama  sependapat  wali tidak  berhak  merintangi  perempuan  yang  diwalii karena  kalau  hal  itu  terjadi  berarti  berbuat  zalim kepadanya.  Kalau  perempuan  itu  sudah  punya calon  suami  yang  cocok  dan  sanggup  membayar mahal  mitsil,  wali  tidak  berhak  menghalangi pernikahannya.  Maka  calon  pengantin  berhak mengadukan  masalahnya  kepada  pengadilan  dan pengadilan  dapat  melangsungkan  perkawinan semacam  itu.  Dalam  keadaan  begini  perwalian tidak perlu pindah dari wali yang zalim yang adhal kepada wali lain, tetapi dapat langsung kepada wali hakim. 66 Kalau pengadilan yang mengambil alih perwalian  dengan  menjadi  wali  hakim,  maka permasalahannya  akan  selesai,  sebab  pengadilan inilah lembaga berwenang yang dipercayai undang- undang untuk melaksanakan perkawinan demikian. Kalau  dilaksanakan  pihak  lain,  seperti  pemuka agama,  maka  hal itu masih mengundang keraguan, dan bisa mengakibatkan pihak keluarga melakukan
66 Sayyid  Sabiq, Fikih Sunnah 7, Alih bahasa Moh.Thalib, (Bandung:  Almaarif, 1987), hlm. 27..
tuntutan  sehingga  terjadi  masalah.  Sebab  pemuka agama  demikian  tidak  diberi  kewenangan,  baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Ketiga,  alasan  daripada  pasangan  berbuat  zina, tidak  selalu  tepat.  Perzinaan  sebagai  perbuatan terkutuk  dan  berdosa  besar  memang  harus dihindari,  tetapi  cara  menghindarinya  tentu  bukan dengan melakukan pelanggaran baru. Memang bisa saja  dipakai  kaidah  fikih:  idza  ta’aradha  dhararani fuddhila  akhaffuhuma  (jika  ada  dua  bahaya/risiko, maka  dahulukan  bahaya  yang  lebih  ringan). 67 Maksudnya daripada pasangan berbuat zina sebagai suatu  pelanggaran  hukum  lebih  baik  dilakukan pernikahan  dengan  wali  muhakkam  yang  juga pelanggaran  hukum.  Tetapi  menghilangkan  suatu bahaya  tidak  boleh  dengan  melakukan  bahaya lainnya.  Kaidah  fikih  menyatakan:  al-dhararu  la yuzalu bi al-dharara (bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya). 68
Menghindari  zina  tetapi  dengan  melakukan pernikahan  yang  kontroversial  dan  diragukan keabsahannya,  bahkan  banyak  implikasinya  yang merugikan,  tentunya  tidak  sejalan  dengan  maksud hukum  Islam  bidang  perkawinan  yang  bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan suami  istri  dan  keturunannya.  Langkah  begini dapat  dilakukan  dalam  kondisi  yang  benar-benar darurat,  sedangkan  dalam  kasus-kasus  yang  ada kelihatannya  belum  begitu  darurat.  Masih  ada peluang  usaha  lain,  namun  peluang  itu  sengaja tidak dilakukan atau dihindari oleh pemuka agama yang  menikahkan  dan  pasangan  yang  menikah. Sekiranya  sudah  diusahakan  maksimal  tetap  gagal menikah, maka bolehlah dikatakan sudah darurat.
Memang  di  masa  lalu,  ketika  hakim  masih langka, misalnya orang tinggal di hutan, di laut atau tempat-tempat  yang  terisolasi  yang  tidak  ada hakimnya,  bisa  saja  wali  muhakkam  dibolehkan. Qurthubi  mengatakan,  jika  perempuan  tinggal  di tempat  yang  tidak  ada  sultannya  dan  tidak  pula mempunyai  wali,  maka  penyelesaiannya  dapat  ia serahkan  kepada  orang  yang  dipecayaiya  untuk mengakadkannya. Dalam  keadaan demikian orang tersebut telah bertindak sebagai wali, karena setiap orang tentu perlu kawin tetapi dalam melaksanakan
67 Masyfuk Zuhdi, Op. cit., hlm. 137.
68 Ibid., hlm. 88.
hendaknya  dilakukan  sebaik-baiknya  yang  dapat dikerjakan. 69 Jelas kebolehan menikah dengan wali muhakkam  hanya  dalam  keadaan  tertentu  yang tidak  ada  sultan  dan  tidak  ada  walinya.  Dalam keadaan  demikianlah  para  ulama  terdahulu membolehkan. Sekarang, dengan sudah tersebarnya  sultan  (wali  hakim)  di  mana-mana, maka kebolehan itu bisa saja  tidak berlaku. Dalam hukum  Islam,  aturan  hukum  bisa  saja  berubah sejalan  dengan  perubahan  zaman.  Kaidah  fikih menyatakan:    taghayyur  al-ahkami  bi  tahayyuri  al- azminati  wa  al-amkinati  wa  al-ahwali  (hukum-hukum itu  bisa  berubah  karena  perubahan  zaman,  tepat dan keadaan). 70 Selain itu karena pemerintah sebagai sultan atau hakim  telah  melarang  menikah  dengan  wali muhakkam, mestinya tidak ada perbedaan pendapat  lagi  karena  ketentuan  penguasa  itu berfungsi menghilangkan ikhtilaf. Ada kaidah fikih yang berbunyi: hukmu al-hakimi ilzamun wa yarfa’u al- khilaf  (keputusan  pemerintah  itu  mengikat  untuk dilaksanakan  dan  menghilangkan  perbedaaan pendapat). 71
Oleh  karena  itu  para    pemuka  agama  harus berusaha untuk keluar dari melakukan hal-hal yang bersifat ikhtilaf supaya perbuatannya tidak menjadi kontroversial  dan  sorotan,  karena  sudah  ada ketentuan  hukum  yang  satu.    Jadi  bukannya mencari-cari  alas  an  untuk  melakukan  ikhtilaf. Kaidah  fikih  menyatakan:  al-khuruju  min  al-khilafi mustahabbun  (menghindari  perbedaan  pendapat  itu disunatkan. 72
Dengan  demikian  dapat  ditegaskan  pernikahan dengan  wali  muhakkam  yang  telah  dilakukan  oleh sejumlah pemuka agama di Kota Banjarmasin yang notabane  termasuk  daerah  perkotaan  dan  tersedia sejumlah  wali  hakim  di  setiap  KUA  Kecamatan sangat  diragukan  keabsahannya  baik  menurut hukum  Islam  apalagi  menurut  Hukum  Positif. Dasar  hukum  dan  alasan-alasan  yang  mereka pergunakan, baik dasar agama maupun pertimbangan keadaan darurat masih sangat lemah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
69 Sayyid Sabiq, Loc. cit..
70 Masyfuk Zuhdi, Op. cit., hlm. 183.
71 Majelis  Ulama  Indonesia,  Himpunan  Fatwa  MUI, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 173.
72 Masyfuk Zuhdi, Op. cit., hlm. 138.
Keadaan dan Konsekuensi Pernikahan dengan Wali Muhakkam
Dari  enam  pasangan  suami  istri  yang  menikah dengan wali muhakkam di Kota Banjarmasin yang penulis teliti, dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. Dari  segi  daerah  asal,  kebanyakan  memang pendatang  dari  luar  daerah  atau  luar  pulau. Mereka bekerja dan berdomisili di Banjarmasin  dan  bertemu  jodohnya  di Banjarmasin. Ada juga yang sengaja datang ke Banjarmasin  untuk  dapat  dinikahkan  dengan wali  muhakkam,  karena  di  daerah  asalnya tidak  ada  yang  mau  menikahkan  dengan  cara demikian.
2. Dari  segi  status,  kebanyakan  berstatus  duda, janda,  namun  ada  juga  yang  perawan.  Status duda  atau  janda  berarti  pernah  bercerai sebelumnya.  Untuk  menikah  lagi  harus  ada bukti berupa surat cerai, dan bukti demikianlah yang tidak mereka punyai, karena bercerai  hanya  di  bawah  tangan.  Keadaan inilah  yang  ikut  mendorong  sehingga  mereka memilih untuk menikah dengan wali muhakkam, karena merasa tidak memadai lagi menikah  di  KUA.  Biasanya  pasangan  calon suami istri menikah di KUA untuk pernikahan pertama,  sedangkan  sesudahnya  cenderung mencari  jalan  yang  lebih  mudah  dan  praktis. Tetapi  kenyataannya  ada  juga  pasangan  yang berstatus  perjaka  dan  perawan  juga  menikah dengan  wali  muhakkam.  Hal  ini  tentu  sangat disayangkan, karena sebenarnya mereka sangat memungkinkan untuk dinikahkan secara resmi melalui  KUA.  Ini  menunjukkan  menikah dengan wali muhakkam seolah sudah memiliki kekuatan  hukum,  padahal  sebenarnya  tidak demikian.
3. Dari  segi  alasan  menikah  dengan  wali muhakkam, kebanyakan karena walinya adhal, tidak  ada,  jauh  dan  sulit  dihubungi,  dan  juga karena berbeda agama, sehingga orang tuanya terhalang untuk menjadi wali.
4. Dari  segi  pendidikan,  kebanyakan  pasangan yang  menikah  berpendidikan  relatif  rendah. Hal ini dapat menyebabkan mereka agak buta hukum,  sehingga  tidak  mengetahui  secara detail  tentang  seluk-beluk  hukum  Islam  di sekitar perkawinan.  Namun di antara mereka ada  juga  yang  bertitel  sarjana.  Ini  juga menunjukkan  tingginya  pendidikan  tidak
berbanding lurus dengan pemahaman terhadap hukum Islam.
5. Dari  segi  risiko  pernikahan  dengan  wali muhakkam,  kebanyakan  pasangan  belum menyadari  dampak  negatifnya.  Keabsahan pernikahan  mereka  tidak  pernah  diragukan oleh  masyarakat  setempat.  Hanya  bagi  yang sudah  punya  anak  merasa  kesulitan  untuk mendapatkan  akta  kelahiran  karena  tidak memiliki buku nikah.
Dari beberapa keadaan di atas dapat ditegaskan pernikahan  dengan  wali  muhakkam  cenderung dilakukan  oleh  orang  luar  Banjarmasin  atau pendatang.  Dengan  kata  lain  wali  muhakkam cenderung  menikahkan  orang  luar,  bukan  warga Banjarmasin  asli.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena kalau  warga  Banjarmasin  asli,  kemungkinan  besar wali  nasabnya  masih  ada,  baik  wali  dekat  maupun jauh.  Jauhnya  jarak  antara  wali  muhakkam  dengan wali  nasab  inilah  yang  memungkinkan  praktik pernikahan  dengan  wali  muhakkam  kelihatannya tetap berjalan mulus dan aman-aman saja, tidak ada tuntutan  hukum  atau  gugatan  dari  keluarganya. Misalnya  wali  nasab  berada  di  Balikpapan, Samarinda,  Jawa,  dll,  tentu  sulit  bagi  mereka melakukan tuntutan atau gugatan.
Tetapi  ada  juga  yang  jaraknya  relatif  dekat,  di mana  wali  nasab  beralamat  di  Kandangan  HSS. Jarak  Kandangan  –  Banjarmasin  memang  sudah melewati  batas  masafatul  qasri,  tetapi  sebenarnya persoalannya  bukan  pada  jarak.  Sekarang  ini persoalan  jarak  tidak  mendasar  lagi  sebab transportasi  dan  komunikasi  sudah  begitu  lancar dan  mudah.  Masalahnya  wali  nasabnya  adhal, sehingga  pasangan  yang  mau  menikah  pergi  ke tempat  lain.  Seharusnya  wali  muhakkam  tidak menikahkan,  sebab  pemuka  agama  di  daerah  asal saja  enggan  menikahkan.  Akan  lebih  baik dilakukan pendekatan lebih dahulu agar pernikahan resmi  bisa  dilakukan,  minimal  di  bawah  tangan dengan tetap wali nasab.
Banyaknya  pasangan  yang  berstatus  duda  atau janda  yang  melakukan  pernikahan  dengan  wali muhakkam  di  segi  alasan-alasan  praktis  agar  cepat dan mudah, di satu sisi dapat dipahami. Sebab bagi pasangan  demikian  yang  penting  mereka  dapat berkumpul  sebagai  suami  istri.  Tetapi  sebenarnya hal  ini  mengandung  banyak  risiko.  Terlepas  dari status  hukumnya,  pernikahan  demikian  terkesan sangat  longgar.  Tidak  adanya  buku  nikah  dapat
membuat suami  istri tersebut sangat mudah  untuk bercerai nantinya. Terbukti satu dari pasangan yang menikah  sudah  bercerai,  padahal  pernikahanya baru  dalam  hitungan  bulan.  Walaupun  ada pernikahan dengan wali muhakkam yang dibuatkan dokumen  atau  surat-menyuratnya,  namun  surat- surat  itu  tidak  ada  kekuatan  hukumnya,  kecuali sebatas  catatan  bahwa  mereka  pernah  menikah. Ketiadaan  buku  nikah  ini  berakibat  tidak terjaminnya hak-hak suami istri untuk diadukan ke pengadilan sekiranya terjadi masalah.
Dalam  kehidupan  rumah  tangga  hampir  selalu terjadi  masalah,  besar  atau  kecil.  Boleh  dikatakan tidak  ada  rumah  tangga  yang  sunyi  dari permasalahan  dan  pertengkaran.  Permasalahaan tersebut  biasanya  berkisar  pada  masalah  ekonomi, poligami,  perselingkuhan  dan  sebagainya.  Mereka yang menikah dengan wali muhakkam kemungkinan  lemah  di  segi  ekonomi  dan  rentan bertengkar.    KUA  dan  Pengadilan  Agama  dapat memfasilitasi  bila  pasangan  ingin  berkonsultasi. Tentunya  pasangan  yang  difasilitasi  adalah  yang menikah secara resmi.
Pasangan yang menikah dengan wali muhakkam demikian,  jika  mengalami  masalah  cenderung langsung  bercerai,  tanpa  perlu  lagi  ke  pengadilan. Sebab  dari  awal  mereka  sudah  tidak  melibatkan pengadilan dan KUA dalam urusan pernikahannya. Ini  berarti  pernikahan  dengan  wali  muhakkam cenderung  mempermudah  terjadinya  perceraian, padahal  perceraian  merupakan  perbuatan  halal yang  dibenci  oleh  Allah  swt.  Di  kalangan responden baru sebentar menikah sudah satu yang bercerai,  karena  pernikahan  yang  begitu  mudah berakibat  perceraiannya  juga  mudah.  Hal  ini dilarang  agama,  sebagaimana  dinyatakan  dalam hadits  yang  artinya:    Dari  Ibn  Umar  dari  Nabi  saw beliau bersabda: Perbuatan halal yang dibenci di sisi Allah adalah thalaq (HR. Abi Daud). 73
Alasan  menikah  dengan  wali  muhakkam umumnya  karena  wali  adhal,  jauh,  sulit  dihubungi dan berbeda agama. semua alasan ini menjadi dasar dibolehkannya  pernikahan  dengan  wali  hakim. Data  yang  terungkap  menunjukkan  pasangan tersebut  tidak  terlihat  usahanya  untuk  menikah dengan  wali  hakim.  Mereka  membayangkan  dan sudah  mencap  urusannya  akan  sulit  tanpa  ada
73 al-Imam  Abi  Daud  Sulaiman  al-Sijistani,  Op.  cit.,  hlm. 255.
usaha  nyata.  Seharusnya  mereka  berusaha  lebih dahulu menikah dengan wali hakim. Adanya alasan mendasar tentu wali hakim akan bersedia. Dengan tidak  adanya  usaha,  maka  keabsahan  pernikahan mereka  dengan  wali  muhakkam  menjadi  sangat lemah. Sekiranya mereka sudah berusaha maksimal, tetapi wali hakim tetap saja mempersulit, barangkali  masih  bisa  diterima  dan  dianggap  sah merka menikah dengan wali muhakkam. Kesalahan di  sini  tidak  saja  pada  yang  menikahkan  (menjadi wali  muhakkam),  tetapi  juga  pada  pasangan  yang menikah.
Kebanyakan  pasangan  yang  menikah  dengan wali  muhakkam  berpendidikan  rendah,  walaupun ada  satu  pasangan  responden  yang  sarjana. Keadaan  ini  membuat  mereka  buta  hukum,  baik hukum  agama  maupun  hukum  negara.  Akibatnya langkah yang dilakukan adalah asal menikah, bukan menikah  sesuai  praturan  agar  kekuatan  hukumnya terjamin.  Rendahnya  pendidikan,  mengakibatkan mereka  mudah  dieksploitasi  dan  dibodohi,  apalagi atas  nama  agama.  Dengan    sedikit  penjelasan  dari pemuka agama yang akan menjadi wali muhakkam, mereka  akan  menerimanya  tanpa  berpikir  panjang lagi.  Apalagi  bagi  etnis  tertentu,  kedekatan  dengan ulama  dan  pemuka  agama  sangat  kuat,  sehingga mereka  cenderung  menaati  saja  walaupun  dengan mengabaikan peraturan pemerintah.
Keadaan  ini  diperparah  oleh  sikap  masyarakat yang  tidak  kritis.  Pada  kenyataannya  bagi masyarakat  yang  penting  suatu  pasangan  menikah, resmi  atau  tidak  resmi,  dengan  wali  nasab,  wali hakim  atau  wali  muhakkam,  bagi  mereka  bukan persoalan  lagi.  Ini  tampak  dari  peristiwa  yang dialami  salah  seorang  responden.  Setelah  melihat pergaulan  keduanya  intim,  masyarakat  mencari pemuka  agama  yang  mau  menikahkan,  dan akhirnya  ketemu  pemuka  agama  yang  bersedia menjadi  wali  muhakkam.  Setelah  dinikahkan,  bagi masyarakat  urusannya  sudah  selesai.  Kalau  tidak dinikahkan,  mereka  khawatir  akan  menanggung dosanya.  Pandangan  masyarakat  yang  tidak  kritis ini, ditambah adanya pemuka agama yang bersedia menikahkan  berakibat  pernikahan  dengan  wali muhakkam selalu saja terjadi.
Adanya  pasangan  yang  berpendidikan  sarjana yang  juga  memilih  menikah  dengan  wali muhakkam  juga  patut  disesalkan.  Sebagai  orang berpendidikan  mestinya  mereka  menjadi  contoh bagi  masyarakat,  seharusnya  mereka  menikah
sesuai  prosedur  dan  sesuai  peraturan,  sebagai cerminan  bahwa  mereka  mengerti  hukum.  Kalau menikah dengan wali muhakkam, maka hal itu bisa menjadi  preseden  buruk  bagi  orang  awam  untuk menikah dengan cara yang sama.
Kelihatannya  pasangan  yang  menikah  dengan wali  muhakkam  belum  benar-benar  merasakan dampak  atau  implikasi  dari  pernikahan  demikian. Dari  masyarakat  tidak  diprotes  dan  dari  mereka sendiri  baru  merasakan  persoalan  dalam  hal pengurusan  akta  kelahiran  yang  mensyaratkan adanya  buku  nikah.  Keadaan  ini  tentu  tidak  bisa dijadikan  justifikasi  (pembenaran)  untuk  menikah dengan  wali  muhakkam.  Tidak  adanya  protes  dari masyarakat semata karena masyarakat kita memang buta  hukum,  dan  karena  kesibukannya  mereka memang memilih untuk acuh tak acuh dari campur tangan terhadap urusanorang lain.
Sebenarnya  implikasi  dari  pernikahan  dengan wali  muhakkam  tidak  semata  terkait  dengan  akta kelahiran.  Di  situ  juga  ada  masalah  hak  dan kewajiban  suami  istri  yang  jika  menikah  secara resmi  akan  dijamin  oleh  undang-undang.  Orang yang  menikah  secara  resmi,  selain  mendapatkan buku  nikah,  biasanya  juga  mengucapkan  ikrar sighat  taklik  untuk  melindungi  hak-hak  istri,  baik berkaitan  dengan  kebutuhan  jasmani  maupun rohani.  Juga  diberikan  nasihat-nasihat  perkawinan dan  buku-buku  pedoman  untuk  membentuk keluarga  bahagia  dan  sejahtera  yang  resmi  dari pemerintah, yang tidak dijual di pasaran. Ketiadaan buku  nikah  berarti  undang-undang  tidak  bisa melindunginya sekiranya terjadi permasalahan. Jadi risiko pernikahan terpaksa ditanggung sendiri oleh pasangan yang menikah tersebut.
Jadi  tampak  di  sini  bahwa  pasagan  yang menikah dengan wali muhakkam cenderung hanya berpikir  jangka  pendek,  mencari  jalan  pintas  dan mencari  mudahnya  saja.  Mereka  tidak  memikirkan risiko  hukum  atas  tindakannya,  baik  menurut Hukum  Islam  maupun  Hukum  Positif  dan  tidak pula memikirkan prospek kehidupan pernikahannya ke depan. Oleh karena itu sekiranya memungkinkan,  pasangan  demikian  hendaknya memperbaharui  pernikahannya  secara  resmi  di KUA,  supaya  memperoleh  legitimasi  sebagaimana mestinya.
Pandangan Ulama terhadap Pernikahan dengan Wali Muhakkam
Dari  enam  ulama  yang  peneliti  pilih  sebagai responden  yaitu  alm.  Drs.  KH  Adenani  Iskandar, Drs.  H.  Ibrahim  Hasani,  Drs.H.  Humaidi  Dahlan, Lc,  Drs.  H.  Tabrani  Basri,  H.  Junaidi  As  Khalid dan  alm.  Drs.  H. Karsayudha,  SH,  MAg.,  ternyata hampir  semuanya  berpendapat  pernikahan  dengan wali  muhakkam  tidak  sah. Hal  ini  karena  menurut mereka    hanya  sultan  yang  berwenang  bertindak sebagai wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali, wali jauh, wali berbeda agama atau wali tidak merestuinya  (adhal).  Orang  di  luar  sultan  tidak memiliki  hak  melakukannya.  Kondisi  darurat sebagai  celah  hukum  untuk  menikah  dengan  wali muhakkam  kurang  terpenuhi,  sebab  belum  ada usaha para pihak untuk menikah secara resmi.
Para  ulama  yang  dijadikan  responden  ini, menurut  peneliti  cukup  dikenal  keulamaannya. Oleh  karena  itu  pandangan  mereka  tentang masalah  ini  bisa  diperpegangi.  Kalau  sebagian besar  mereka  berpandangan  pernikahan  dengan wali  muhakkam  tidak  sah,  baik  menurut  Hukum Islam  apalagi  Hukum  positif,  maka  sudah seharusnya  praktik  demikian  dihentikan,  karena ada  konsekuensi  hukumnya.  Tidak  ada  gunanya menikah  dengan  wali  muhakkam,  kalau  status hukumnya  tidak  jelas  dan  meragukan.  Di  dalam Islam  sesuatu  yang  halal  itu  jelas  dan  yang  haram juga  jelas.  Namun  di  antara  keduanya  ada  yang samar-samar, yang lebih baik dijauhi supaya agama tetap  terjaga.  Agama  Islam  menyuruh  umatnya meninggalkan hal-hal yang meragukan, sebagaimana  sabda  Rasulullah  saw  yang  artinya: Dari  Amir  berkata,  saya  mendengar  Nu’man  bin  Basyir berkata:  saya  mendengar  Rasulullah  saw  bersabda:  halal itu  jelas  dan  haram  itu  jelas  dan  di  antara  keduaya  ada yang  syubhat  (samar),  yang  tidak  diketahui  oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhi yang syubhat berarti  ia  memelihara  agamanya,  dan  barangsiapa melakukan  yang  syubhat  berarti  ia  merusak  agamanya, seperti  gembala  yang  menggembala  di  tepi  jurang,  yang mungkin  sekali  akan  jatuh  ke  dalamnya  (HR.  al- Bukhari). 74
Di  dalam  hadits  lain  dinyatakan  yang  artinya: Dari Anas ra dari Nabi saw beliau bersabda: Tinggalkan
74 al-Imam al-Bukhari, Op. cit., Jilid I, Juz l,  hlm. 19.
apa  yang  meragukanmu  dan  lakukan  apa  yang  tidak meragukanmu (HR Ahmad). 75
Jadi  pasangan  yang  mau  menikah  hendaknya menjauhi  pernikahan  dengan  wali  muhakkam. Masyarakat  yang  tidak  mengerti  hukum  juga hendaknya tidak menganjurkan pernikahan demikian.  Begitu  juga  pemuka  agama.  kalau  ada yang  minta  dinikahkan,  hendaknya  mencarikan solusinya  agar  pernikahan  tetap  dilangsungkan sesuai prosedur yang berlaku.
Apalagi  menurut  ulama  tersebut,  implikasi sosial  dari  pernikahan  dengan  wali  muhakkam sangat  luas  dan  cenderung  merugikan  pihak  istri dan  anak-anaknya  kelak.  Mereka  tidak  bisa berurusan  ke  pengadilan  agama,  tidak  bisa menuntut  gaji/tunjangan  anak/istri/suami  di tempat  kerjanya,  tidak  bisa  menuntut  masalah harta,  kewarisan  dan  perwalian,  tidak  bisa mendapatkan  akta  kelahiran  anak  dan  banyak  lagi. Jadi implikasinya tidak sebatas kesulitan mendapatkan  akta  kelahiran  saja  seperti  dipahami oleh  pasangan  yang  menikah  dengan  wali muhakkam.
Adanya  banyak  implikasi  demikian,  berari pernikahan dengan wali muhakam akan membawa mudarat,  terutama  bagi  istri  dan  anak-anak  di Kemudian  hari.  Agama  tidak  menghendaki kemudaratan  demikian,  hanya  karena  kepentingan sesaat,  yaitu  ingin  menikah  secara  instan.  Sebuah kaidah  fikih  menyatakan  ”Menghindari  keburukan hendaknya didahulukan daripada menarik kemanfaatan”. 76
Hanya  saja  para  ulama  tersebut  bervariasi pendapatnya  tentang  solusi  untuk  mengatasi. Pertama,  ada  yang  berpendaat  solusinya  harus tegas,  yaitu  pernikahan  dengan  wali  muhakkam dinyatakan tidak sah, haram dan pelakunya dikenai sanksi penjara. Cara seperti ini sudah diterapkan di Kota  Pontianak  Kalimantan  Barat.  Cara  demikian mungkin  cukup  efektif  untuk  mencegah  praktik pernikahan dengan wali muhakkam. Tetapi di Kota Banjarmasin  kelihatannya  hal  ini  belum  dilakukan. Dari  enam  pemuka  agama  yang  biasa  berperan sebagai  wali  muhakkam,  hanya  dua  orang  yang mengaku  pernah  ditegur  oleh  petugas  KUA,
75 al-Imam  Jalaluddin  Abdirrahman  bin  Abibakar  al- Suyuthi, al-Jami’ al-Shaghir, Juz 1, (Surabaya: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth), hlm. 15.
76 Masyfuk Zuhdi, Op. cit., hlm. 158.
selebihnya  tidak  pernah  ditegur  apalagi  diberi sanksi  lain  yang  lebih  tegas.  Bahkan  seorang responden  menyatakan,  pegawai  KUA,  PA  dan Kantor  Departemen  Agama  adalah  teman-teman sekolah  bahkan  murid-muridnya  juga.  Mungkin karena itu mereka agak sungkan memberi teguran.
Sebenarnya  dalam  masalah  hukum  harus dibedakan  antara  sisi  kemanusiaan  (hubungan pertemanan)  dengan  keharusan  menegakkan hukum.  Sebaiknya  ada  tindakan  yang  lebih  tegas dari  pemerintah  dan  kepolisian  sebagai  pemilik kemampuan eksekusi.  KUA sendiri tidak memiliki kemampuan  dan  aparat  eksekusi.  Jadi  ini  sangat tergantung  kepada  kebijakan  pememrintah  daerah dan  aparat  keamanan.  Selama  tidak  ada  tindakan tegas,  dikhawatirkan  praktik  pernikahan  dengan wali  muhakkam  akan  terus  berlangsung,  entah sampai kapan baru berhenti. Dalam hal ini berlaku prinsip  supply  and  demand,  ada  yang  bersedia menikahkan dan ada yang minta dinikahkan. Kalau pemerintah memiliki komitmen bahwa masalah ini melanggar  hukum  ada  sanksi  nyata,  kita  yakin praktik demikian berangsur akan hilang.
Kedua,  di  antara  ulama  lebih  menganjurkan pendekatan  persuasif.  Para  ulama,  juru  dakwah, muballigh/muballighah  dan  instansi  terkait  harus lebih  proaktif  melakukan  penyuluhan.  Sering menyampaikan  masalah  ini  dalam  dakwah, ceramah  dan  pengajian,  supaya  masyarakat memiliki  kesadaran  hukum.  Masyarakat  awam masih  banyak  melakukan  hal  ini  karena  mereka kurang mengetahui dan buta hukum. Harus diakui, materi  dakwah  dan  pengajian  selama  ini  jarang sekali menyinggung persoalan wali muhakkam.
Kaitannya  dengan  pendekatan  persuasif  ini, aparat  KUA  hendaknya  mencarikan  solusi  setiap ada  pernikahan  yang  bermasalah.  Pasangan  peru diberikan  bimbingan  dan  pencerahan  agar  mereka mengerti  duduk  persoalannya.  Dengan  bantuan KUA, mungkin masalah perwalian dalam pernikahan  mereka  bisa  disederhanakan  dan dibantu penyelesaiannya. Termasuk bantuan berupa  dispensasi  biaya  jika  pasangan  yang menikah tidak mampu. Prosedur pernikahan perlu lebih disederhanakan supaya pasangan begini tidak berpikir mencari jalan  pintas menikah dengan  wali muhakkam.
Adanya  fenomena  pemuka  agama  berani menikahkan  orang  dengan  wali  muhakkam kelihatannya juga disebabkan mereka merasa benar
dengan tindakannya. Kenyataan ini perlu melibatkan  para  ulama  yang  memiliki  komptensi, yang  ahli  di  bidang  hukum  Islam.  Para  ulama  dan pemuka  agama  yang  biasa  menikahkan  orang dengan  wali  muhakkam    tersebut  perlu  duduk dalam  satu  meja,  berdiskusi,  berdialog  bahkan berdebat untuk mempersoalkan pernikahan dengan  wali  muhakkam  disertai  solusinya.  Ini penting  mengingat  hal  demikian  masih  sering terjadi  dan  menjadi  kontroversi  di  tengah  ulama dan  masyarakat.  Dari  sini  diharapkan  muncul  titik terang, sehingga yang merasa keliru dapat merevisi pendirianya.  Kemudian  ke  depan  sepakat  untuk memilih  cara  yang  lebih  aman  dalam  pandangan hukum, terutama Hukum Islam.

## Penutup
Dapat disimpul  bahwa pernikahan dengan wali muhakkam  masih  terjadi  di  Kota  Banjarmasin. Sejumlah  pasangan  yang  mengalami  permasalahan di  segi  wali  (wali  nasab  adhal,  tidak  ada,  jauh  dan berbeda  agama)  menghubungi  pemuka  agama untuk  minta  dinikahkan.  Oleh  pemuka  agama mereka  dinikahkan,  dengan  mereka  sendiri berperan  sebagai  wali  muhakkam,  disaksikan  para saksi.  Untuk  membuktikan  adanya  pernikahan,  di antara  mereka  dibuatkan  surat  bukti  sebagai dokumen  pernikahan  dengan  stempel  materai  dan tanda  tangan  wali  muhakkam,  pasangan  yang menikah,  para  saksi  dan  ketua  RT.  Para  pemuka agama  melakukan  demikian  karena  beranggapan ada  mazhab  tertentu  membolehkan  pernikahan demikian  ketika  terbentur  pada  masalah  perwalian serta  karena  keadaan  darurat  dan  khawatir  terjadi perzinaan.
Pasangan  tersebut  umumnya  berasal  dari  luar daerah, berstatus janda/duda, berpendidikan relatif rendah.  Mereka  menikah  dengan  wali  muhakkam karena  wali  nasabnya  adhal,  tidak  ada,  jauh  dan sulit  dihubungi  serta  karea  berbeda  agama  dengan wali nasabnya. Implikasi hukum yang mereka alami belum  ada  sebab  setelah  dinikahkan,  mereka merasa  aman  saja  karena  sudah  dianggap  sah  oleh pemuka  agama  yang  menikahkan  dan  oleh masyarakat.  Implikasi  sosial  yang  dirasakan  baru berupa  kesulitan  mengurus  akta  kelahiran  anak yang  dilahirkan  karena  ketiadaan  buku  nikah. Risiko  ini  sudah  diketahui  dari  awal  sebelum menikah.  Mereka  belum  menyadari  risiko-risiko lainnya yang sangat merugikan terutama bagi pihak
istri  dan  anak.  Sebagian    dari  pasangan  berencana meresmikan  pernikahan  mereka  di  KUA  jika memungkinkan agar memiliki buku nikah.
Para  ulama  di  Kota  Banjarmasin  umumnya berpandangan  pernikahan  dengan  wali  muhakkam tidak sah, karena hanya sultan saja yang berwenang menjadi  wali  hakim  bagi  wanita  yang  mengalami masalah  dalam  hal  wali.  Sebagian  kecil  ulama mengakui  pernikahan  dengan  wali  muhakkam dibolehkan  oleh  sementara  mazhab  namun  hanya dalam  kondisi  darurat  misalnya  tidak  ada  sultan dan dalam keadaan terisiolasi di laut atau di hutan yang  tidak  memungkinkan  berkomunikasi  dengan masyarakat.  Sekarang  kondisi  darurat  demikian tidak  ada  lagi,  karena  sultan  (walihakim)  ada  di mana-mana.  Pernikahan  demikian  menurut  ulama banyak  mudharatnya  karenanya  harus  dihindari. Sebagai  solusinya  ditawarkan  dua  alternatif; pertama,  pendekatan  hukum  dengan  menganggap tidak  sah  pernikahan  dengan  wali  muhakkam tersebut  dan  menjatuhkan  sanksi  penjara  bagi pelakunya  sebagaimana  sudah  diberlakukan  di Kota  Pontianak  Kalimantan  Barat.  Solusi  begini ternyata  belum  dilakukan  di  kota  Banjarmasin, bahkan  pemerintah  seperti  tetap  membiarkannya. Satu  sisi  melarang,  tetapi  pelanggarnya  tidak dihukum.  Kedua,  pendekatan  persuasif,  dengan aktif  memberi  penyuluhan  dan  dakwah  kepada masyarakat  untuk menanamkan  kesadaran hukum. KUA  perlu  proaktif  membantu  pasangan  yang ingin  menikah  tapi  bermasalah  dalam  hal  wali. Sesama ulama dan pemuka agama perlu duduk satu meja  untuk  mengkaji  dan  mencarikan  solusi  agar pernikahan  dengan  wali  muhakkam  tidak  terjadi lagi.  Pendekatan  kedua  ini  belum  dilakukan, sehingga  pemuka  agama  dan  pasangan  yang menikah  tetap  merasa  aman  mempraktikkan pernikahan dengan wali muhakkam.
Menurut Hukum Islam pernikahan dengan wali muhakkam tidak sah, sebab hanya sultan/pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama dan  KUA  yang  berhak  sebagai  wali  hakim  bagi wanita  yang  bermasalah  dalam  hal  wali  nikah. Hukum Islam hanya membolehkan wali muhakkam  dalam  kondisi  darurat  di  mana  tidak ada  wali  hakim  dan  pasangan  calon  suami  istri terisolasi  dari  kehidupan  dan  tidak  dapat berkomunikasi  dengan  masyarakat.  Menurut Hukum Positif, pernikahan dengan wali muhakkam  juga  tidak  sah  sebab  dilaksanakan  di
luar  aturan  dan  prosedur  yang  digariskan  oleh perundang-undangan,  khususnya  Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Meminimalisasi pernikahan dengan wali muhakkam,  disarankan  agar  pemuka  agama  yang biasa menikahkan pasangan suami istri dengan wali muhakkam  meninjau  ulang  tindakannya,  sebab pernikahan  demikian  sangat  diragukan  keabsahan hukumnya  baik  menurut  Hukum  Islam  apalagi Hukum  Positif,  serta  banyak  membawa  dampak yang merugikan bagi suami istri dan anak-anaknya. Pasangan  yang  akan  menikah  dan  mengalami masalah  di  segi  wali,  hendaknya  tetap  berusaha maksimal  untuk  menikah  secara  resmi  di  KUA dengan  terlebih  dahulu  berkonsultasi  dan  minta bantuan  melalui  KUA  dan  Pengadilan  Agama. Setelah  mengetahui  duduk  persoalannya  tidak mustahil  mereka  akan  dibantu  dengan  kemudahan dan  dispensasi  lainnya  sehingga  pernikahannya dapat dilakukan sesuai dengan prosedur. Langsung menikah  dengan  wali  muhakkam  hendaknya dihindari sebab dasar dan alasan hukumnya sangat lemah  dan  masih  ada  peluang  lain  yang  bisa digunakan.  Instansi  dan  aparat  pemerintah  terkait hendaknya  dapat  menegakkan  hukum  dengan menegaskan  ketidakabsahan  pernikahan  wali muhakkam disertai sanksi hukum yang jelas. Ulama dan    pemuka  agama  hendaknya  proaktif memberikan  dakwah,  ceramah  dan  penyuluhan guna menanamkan kesadaran hukum di masyarakat supaya  tidak  terjadi  praktik  pelanggaran  dalam tatacara pernikahan. Dialog dan musyawarah untuk mengkaji masalah dan implikasi pernikahan dengan wali  muhakkam  penting  dilakukan  supaya  tumbuh kesadaran  untuk  tidak  lagi  melangsungkan pernikahan  demikian.  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  hendaknya  mengeluarkan  fatwa  yang melarang  pernikahan  dengan  wali  muhakkam, sebab landasan hukumnya sangat lemah dan dapat berdampak pada longgarnya ikatan perkawinan dan terabaikannya hak-hak istri dan anak.
Daftar Pustaka Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Akademika Presssindo, 1990).
Ahmad  Husairi,  al-Nikah  al-Qadhaya  al-Mutaaliqah Bih,  (Kairo:  Maktabah  Kuliah  al-Azhar, 1968).
Al-Alawi, Said Abdurrahman, Bughyah al- Mustarsyidin, (Beirut; Dar al-Fikr, tth).
Al-Anshari,  Syaikh  al-Islam  Abi  Zakariya  Yahya, Fath al-Wahhab, (Surabaya: Al-Hidayah, tth). Al-Asqalani, Al Imam Ibn Hajar, Bulugh al-Maram fi Adillat al-Ahkam, (Surabaya: Dar al-Ihya al- Kutub, tth).
Al-Bukhari,  Al  Imam  Abi  Abdillah  Muhammad bin  Ismail  bin  Ibrahim,  Shahih  al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr,1401 H).
Departemen  P  &  K    RI,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, (Jakarta: Nalai Pustaka, 1990).
Al-Dimyati, Said Bakry, Khasyiah I’anath al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, tth).
Alhamdani,  HAS., Risalah  Nikah,  (Jakarta:  Pustaka Amani,1989).
Ibnu  Rusyd,  Bidayah  al-Mujtahid,  (Beirut:  Dar  al- Fikr, tth).
Al-Jaziri,  Abdurrahman,  Kitab  al-Fiqh  ‘ala  al-
Mazahib  al-Arba’ah,  (Beirut:  Dar  al-Kitab, tth).
Imam  Musbikin, Qawaid  al-Fiqhiyah,  (Jakarta:    Raja Grafindo Persada, 2001).
Imam  Suyuthi,  Al-Asybah  wa  al-Nazhair,  (Beirut:
Dar al-Kitab, 1407 H).
Al-Jamal,  Ibrahim  Muhammad,  Fiqh  al-Mar’ah  al- Shalihah, (Semarang: al-Syifa, 1989).
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya,
(Jakarta:  Proyek  Pengadaan  Kitab  Suci Alquran, 1984/1985).
________,  Pedoman  Pegawai  Pencatat  Nikah  dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah,
(Jakarta:  Proyek  Peningkatan  Sarana  Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1995/1996).
Al-Husaini,  Usman  bin  Abdullah  bin  Aqil  bin Yahya  al-Alawi,  al-Qawanin  al-Syar’iyyah, (Surabaya:  Syirkah  Maktabah  wa  Mathba’ah Salim Nabhan wa Auladuh, th).
Al-Jaziry,  al-Syeikh  Abdurrahman,  Kitab  al-Fiqh ‘Ala  al-Mazabib  al-Arba’ah,  (Beirut:  Dar  al- Fikr, tth).
Al-Kahlani, Al Imam Muhammad Ismail, Subul al- Salam, (Beirut; Dar al-Fikr,1412 H).
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  Himpunan  Fatwa MUI, (Jkarta; Departemen Agama RI, 2003).
Al-Malibary,  Syeikh  Zainuddin  bin  Abdul  Aziz,
Fathul Mu’in, (Kudus: Menara, 1983).
Al-Maraghi,  Syaikh  Ahmad  Musthafa,  Tafsir  al- Maraghi,  (Kairo:  Dar  al-Musthafa  al-Babi  al- Halabi, 1389 H).
Al-Qardhawi,  Abdullah  Yusuf,  Halal  dan  Haram dalam  Islam,  Alih  bahasa  Muammal  Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990).
Al-Qusyairi, al Imam Abi al-Husain Muslim bin al- Hajjaj,  Shahih  Muslim,  (Beirut:  Dar  al-Fikr, 140l H).
Sayyid Sabiq, al-Syaikh, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403H).
________, Fikih Sunnah 7, alih bahasa Moh.Thalib, (Bandung: Almaarif, 1987).
Al-Sijistani,  Al-Imam  Abi  Daud  Sulaiman  ibn  al- Asy’ats, Sunan Abi Daud, (Surabaya: Maktabah Dahlan, tth).
Soesilo,  R.,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Serta  Komentar-komentarnya,  (Bogor:  Politeia, 1992).
Suryabrata,  Sumadi,  Metodologi  Penelitian,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997).
Al-Syafi’i,  Al  Imam  Muhammad  Idris,  Al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, tth).
Al-Syaukani,  al-Imam  Muhammad,  Nailul  Authar, Juz 6, (Semarang: asy-Syifa, 1994).
Syuaisi,  Syaikh  Hafizh  Ali,  Kado  Pernikahan,    Alih bahasa  Abdul  Rosyad  Siddiq,  (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2005).
Syukur,  M.  Asywadie,  Wali  Hakim  Menurut  Fikih Islam  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Banjarmasin: Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, 2003).
Tim  Penyusun,  Pedoman  Penulisan  Tesis  Program Pascasarjana  IAIN  Antasari,  (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2006).
Al-Tirmidzi,  al-Imam  Abi  Isa  Muhammad  bin  Isa bin  Tsaurah,  Sunan  al-Tirmidzi,  (Surabaya: Maktabah Dahlan, tth).
Yunus,  Mahmud,  Kamus  Arab  Indonesia,  (Jakarta: Yayasan  Penyelenggara  Penerjemah  dan Penafsir Alquran, 1973).
Al-Zarqa,  Syaikh  Ahmad  bin  Muhammad,  Syarah al-Qawaid  al-Fiqhiyah,  (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1407 H).
Zuhdi,  Masyfuk,  Masail  Fiqhiyah,  (Jakarta:  Haji Masagung, 1996)