licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Pernyataan Pailit Pada Penyertaan Modal di Badan Usaha Milik Negara erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Kezia Regina Widyaningtyas 1 , Isis Ikhwansyah 2 , Nyulistiowati Suryanti 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, kezia19004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia ABSTRACT

## MANUSCRIPT INFO
State-Owned Enterprises (SOE) as a legal entity established and administered by  the  state  obtained  its  establishment  fund  from  state  assets  which  are separated for BUMN. In conducting the activities to gain profit, of course, loans or legal relations are needed as supports to the business continuity. However,
it  is  not  uncommon  for  these  legal  relations  causing  debt.  Bankruptcy institutions were formed with the aim to resolve debt matters in accordance with the principles of bankruptcy. In the practice, SOE is often being filed for bankruptcy. However, there are differences in opinions regarding SOE assets that cannot be confiscated, thus the bankruptcy filing is cancelled or rejected. This study aims to analyse the position of capital equity inclusion done by the state based on the relevant law and regulations, as well as to provide answers to  the  considerations  of  the  judges  in  deciding  the  decree  regarding  SOE bankruptcy  cases  from  time  to  time.  This  study  implemented  an  analytical descriptive  method  and  a  normative  juridical  approach  by  examining  the primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the research and analysis conducted, it was found that there were several SOEs that were being filed  for  bankruptcy.  However,  in  legal  consideration,  an  inconsistency  was found between the decrees of SOE bankruptcy as there was an assumption that the capital provided by the state for SOE could not be confiscated. The included capital has transformed from a public sphere to a private one which is related to the characteristics of the legal entity called separate legal entity.
Manuscript History:
Received: 2023-01-20
Accepted: 2023-10-30
Corresponding Author: Kezia Regina Widyaningtyas, kezia19004@mail.unpad.ac.i d Keywords : Bankruptcy; Confiscation; State Finance; State-Owned Enterprise
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Widyaningtyas,  K.  R.,  Ikhwansyah,  I.,  &  Suryanti,  N. (2023).  Pernyataan  Pailit  Pada  Penyertaan  Modal  di Badan  Usaha  Milik  Negara. Widya  Yuridika:  Jurnal
Hukum, 6 (3).

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  tujuan  sebagaimana  tertuang  dalam  Alinea  ke-4  pembukaan Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  (UUD  1945),  salah  satunya  ialah memajukan kesejahteraan umum. Guna merealisasikan tujuan Negara Indonesia tersebut, maka  dibentuklah Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN).  BUMN  sebagai  suatu  badan  usaha yang  didirikan  dan  dikelola  oleh  negara,  untuk  menjalankan  kegiatan  perekonomian nasional,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  33  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UUD  RI  1945. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa tujuan negara membentuk BUMN ialah sabagai salah satu upaya untuk meningkatkan kegiatan perekonomian bangsa Indoneisa, serta untuk
mensejahterakan masyarakat Indonesia. BUMN dibentuk sebagai pengurusan negara atau nasionalisasi atas perusahaan pada zaman Belanda yang masih bergerak pada masa itu di Indonesia.  Pada  tahun  2000,  pembinaan  BUMN  dikembalikan  kepada  Menteri  Keuangan. Namun  pada  tahun  2001,  Presiden  membentuk  Kementerian  BUMN  yang  dalam  hal  ini sebagai pemodal atas BUMN. 1
Pemerintah menetapkan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha  Milik  Negara  (UU  BUMN),  yang  membagi  BUMN  menjadi  Perum  dan  Persero. Pembeda  antara  Perum  dengan  Persero  ialah  terletap  pada  kepemilikan  saham  serta tujuannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU BUMN. Perum  dan  Persero  sebagai  suatu  perusahaan  berbadan  hukum  pun  dalam  hal  kegiatan bisnis  melakukan  perjanjian  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban,  bahkan  seringkali melakukan sewa-menyewa ataupun kredit, sehingga dapat memungkinkan timbulnya utang. Dalam hal bisnis, apabila suatu badan hukum ataupun perorangan memiliki lebih dari satu hutang  dan  telah  jatuh  tempo  serta  dapat  ditagih  dapat  dimohonkan  pailit  kepada Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  wilayah  yang  berwenang.  Lembaga  pailit  telah terbentuk pada saat adanya krisis moneter pada tahun 1997-1998, yang membuat banyak dampak  atas  keuangan  ekonomi  baik  dalam  perusahaan  maupun  negara.  Maka  dengan demikian  dibentuklah  peraturan  secara  khusus  yang  berkenaan  dengan  kepailitan,  yaitu Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang  RI  No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Dalam Pasal 1 ayat (1) UU KPKPU, menjelaskan mengenai pengertian kepailitan, sebagai bentuk dari sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor, dengan keterlibatan Kurator dan Hakim Pengawas dalam hal pengurusan dan pemberesan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 UU KPKPU. Lebih lanjut, terkait dengan pihak yang dapat mengajukan kepailitan dijelaskan dalam Pasal 2 UU KPKPU, baik perorangan maupun badan usaha.
BUMN sebagai badan usaha pun dapat berstatus pailit, status tersebut akan berakibat dengan  dilakukannya  sita  umum  terhadap  seluruh  harta  kekayaan  BUMN  pailit.  Persero sebagai BUMN pun memiliki kaitannya dengan negara, kepailitan atas BUMN Persero pun menimbulkan  perdebatan,  seperti  yang  dalam  Pasal  2  huruf  g  Undang-Undang  RI  No.17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (UU  Keuangan  Negara),  dijelaskan  terkait  dengan ruang  lingkup  keuangan  negara,  tidak  hanya  berasal  dari  pemasukan  dan  pengeluaran negara, melainkan berasal pula dari kekayaan BUMN. Akan tetapi dalam Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menjelaskan mengenai pengertian kekayaan BUMN ialah kekayaan negara yang dipisahkan meskipun didalamnya terdapat penyertaan modal dalam keuangan negara, selain itu dengan adanya perbedaan antara Perum dengan Persero dalam hal penyertaan modal menimbulkan kerancuan, terkait dengan  kekayaan  negara  terutama  dalam  hal  kepailitan  atas  BUMN  Perum  dan  Persero. Dalam  penanganan  perkara  kepailitan  BUMN  sering  terjadi  inkonsistensi  pada pertimbangan hukum.
Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU menyebutkan bahwa BUMN yang permohonan pailitnya diajukan oleh Menteri Keuangan ialah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU menjelaskan mengenai  makna  BUMN  yang  bergerak  di  bidang  kepentingan  publik  ialah  BUMN  yang seluruh  modalnya  dimiliki  oleh  Negara  dan  tidak  terbagi  atas  saham,  apabila  melihat
1 Achmad Zahruddin, “ Revitalisasi Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, Jurnal Ilmu Administrasi SOSIALITA , Volume.9, Nomor.2, 2017, hlm. 10-11.
penjelasan dalam UU BUMN maka hal tersebut sesuai dengan BUMN Perum. Berbeda dengan kepailitan atas BUMN Persero yang dapat diajukan oleh debitornya, dikarenakan Persero berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka ketentuan umum yang berlaku untuk PT, berlaku pula  untuk  Persero. 2 Kepailitan  memiliki  esensi  sita  umum  atas  seluruh  harta  kekayaan debitor, dalam hal BUMN Persero pailit menimbulkan permasalahan baru, terkait dengan penyitaan  aset  BUMN.  Dalam  Pasal  50  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  (UU  Perbendaharaan  Negara),  menyebutkan  pihak  mana  pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap salah satunya ialah barang yang berada pada instansi Pemerintahan maupun pada pihak ketiga. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerinah dan juga Bendahara Umum Negara. Larangan penyitaan tersebut sering kali menjadi pendapat apabila terdapat BUMN yang dimohonkan pailit, dikarenakan adanya penyertaan modal oleh Negara kepada BUMN, penyertaan modal dilakukan  agar  BUMN  dapat  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Penyertaan  modal  yang dilakukan  oleh  Negara  kepada  BUMN  Persero  berasal  dari  keuangan  Negara  yang dipisahkan,  sehingga  diaturlah  secara  khusus  dalam  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas (PP 72/2016). Penyertaan modal tidak hanya dilakukan pada saat pendirian  perusahaan,  namun  dapat  dilakukan  pada  saat  BUMN  dirasa  perlu  dilakukan penyertaan  modal  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  usaha  dan  perbaikan  struktur permodalan  dalam  BUMN,  dengan  contoh  seperti  penyertaan  modal  kepada  BUMN  pada masa  pandemi  Covid-19,  dan  kepada  BUMN  yang  berstatus  PKPU  guna  menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka melunasi utang-utangnya. Sering kali penyertaan modal tersebut  masih  dianggap  sebagai  kekayaan  negara,  sehingga  tidak  dapat  dilakukan penyitaan diatasnya.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas mengenai permasalahan, yaitu  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  perkara  kepailitan  BUMN  Persero,  dan bagaimana  kedudukan  Penyertaan  Modal  Negara  pada  BUMN  Persero  yang  merupakan boedel pailit berdasarkan ketentuan dalam UU Perbendaharaan Negara. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kegunaan dalam segi praktis maupun teoritis.  Manfaat  yang  diberikan  dari  segi  teoritis  ialah  memberikan  pijakan  pemikiran mengenai permasalahan hukum kepailitan dalam BUMN dalam keselarasan dan penegakan keadilan dengan dilakukan pengkajian terkait penyitaan sebagai esensi dari sita umum, dan dari  segi  praktisi  ialah  sebagai  sarana  untuk  memberikan  saran  serta  masukan  terkait dengan  eksistensi  kekayaan  negara  yang  disertakan  sebagai  modal  untuk  menjalankan kegiatan  usaha  BUMN  dan  kepailitan  BUMN  di  Indonesia  sesuai  dengan  regulasi  dan kebiasaan.

## METODE
Motode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  ialah  deskriptif  analitis,  dengan memberikan  analisis  yang  mengenai  permasalahan,  serta  teori  hukum  yang  berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dilakukan guna mendapatkan hasil  untuk  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  terjadi,  terutama  mengenai perbedaan pandangan terkait dengan frasa Keuangan Negara pada BUMN Persero.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  ialah  yuridis  normatif, dikarenakan data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan atau bahan sekunder,  serta  terdapat  kasus  yang  yang  akan  diteliti  dalam  hal  kepailitan  pada  BUMN,
2 IG Rai Widjadja, “ Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)”, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hal.72.
sehingga menghasilkan suatu argumentasi terbaru, terutama dalam hal penyertaan modal yang dilakukan oleh Negara kepada BUMN pailit, yang diakan mengakibatkan sita umum atas seluruh harta kekayaan BUMN tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertimbangan Hakim dalam Kepailitan BUMN Persero
BUMN  merupakan  perusahaan  negara  yang  modalnya  minimal  51%  dikuasai  oleh Negara melalui penyertaan modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU BUMN, bahwa BUMN Persero  memiliki  ciri  khas  dalam  bentuk  usahanya  dengan  bentuk  Perseroan  Terbatas. Karakteristik  utama  dari  PT  tertuang  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  PT,  yaitu  badan  hukum, berdiri karena perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dan modal dasar terbagi atas saham. 3 BUMN sebagai perusahaan yang memiliki tujuan utama mendapatkan keuntungan tentunya melakukan  hubungan  hukum  dengan  subjek  hukum  lainnya  untuk  menjalankan  kegiatan usahanya,  namun  dalam  pelaksanaannya  antara  hak  dan  kewajiban  dalam  melakukan hubungan  hukum  tidak  berjalan  dengan  baik  dan  menimbulkan  adanya  utang-piutang. Dalam  pelunasan  utang  diperlukan  suatu  lembaga  independent  untuk  menyelesaikan permasalahan secara adil sehingga dibentuklah lembaga Kepailitan. Kepailitan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Reglement op de Rechtsvoordering, hingga sampai terbentuklah  UU  KPKPU,  yang  lebih  mengatur  mengenai  utang  dan  jatuh  waktu  dalam hubungan hukum antar subjek hukum. Kepailitan dibentuk sebagai upaya agar pihak yang dimohonkan  pailit  mau  membayarkan  utangnya, 4 selama  pengajuan  permohonan  pailit disebabkan karena adanya utang atas lebih dari satu kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat  ditagihkan,  serta  dapat  dibuktikannya  secara  sederhana.  Kepailitan  yang  diajukan dikarenakan beberapa faktor seperti tidak mau membayarkan utangnya kepada kreditor, tidak  melaksanakan  perjanjian  yang  telah  diperjanjian  terlebih  dahulu,  ataupun dikarenakan  debitor  berada  dalam  keadaan  tidak  mampu  untuk  membayarkan  seluruh utangnya. 5 Dalam  mengajukan  permohonan  pailit  yang  dapat  dilakukan  oleh  Kreditor maupun  Debitor  dapat  dilakukan  selama  memenuhi  syarat  pengajuan  permohonan  pailit yaitu  adanya  lebih  dari  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dan  dapat dibuktikan secara sederhana. Kepailitan dapat terjadi kepada seluruh subjek hukum tidak terkecuali BUMN.
Selama masa disahkannya UU KPKPU sampai pada tahun 2022, terdapat perusahaan BUMN  yang  dimohonkan  pailit  kepada  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  yang berwenang,  seperti  pada  Tahun  2007.  Salah  satu  BUMN  Persero,  yaitu  PT  Dirgantara Indonesia (Persero) selaku perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1976,  yang  bergerak  dalam  bidang  perancangan,  pembangunan,  serta  dalam  hal manufacturing pesawat  terbang  di  Asia.  PT  Dirgantara  Indonesia  sebagai  BUMN  Persero ditandakan dengan adanya kepemilikan atas saham yang dikuasai oleh negara sebesar 100% akan tetapi terbagi atas saham, yang mana kepemilikannya dimiliki oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai subjek hukum pun melakukan hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya. Akan tetapi pada tahun 2007, salah satu karyawan PT Dirgantara Indonesia mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia belum memperolah dana pensiun sebesar Rp 200 miliar. Permohonan pailit yang
3 Salim HS, “ Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum ” , Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, hlm.26
4 Isis  Ikhwansya h,  dkk,  “ Hukum  Kepailitan:  Analisis  Hukum  Perselisihan  &  Hukum  Keluarga  serta  Harta  Benda Perkawinan ”, Bandung: Keni Media, 2012, hlm. 26.
5 Isis  Ikhwansyah  dan  Lambok  Marisi  Jakobus  Sidabutar,  “The  Implementation  of  Insolvency  Test  on  Debitors’ Bankruptcy in Performing the Principle of Justice”, Media Hukum, Volume. 26, Nomor. 2, 2019, hlm. 246-247
diajukan  oleh  mantan  karyawan  PT  Dirgantara  Indonesia  kepada  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  pun  diterima  dengan  dasar  telah  dipenuhinya  syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, sehingga Majelis Hakim menerima permohonan pailit dan PT Dirgantara Indonesia berstatus pailit, yang  mana  akibat  hukum  dari  kepailiatan  sendiri  ialah  sita  umum  atas  seluruh  harta kekayaan debitor pailit, yang dalam hal ini ialah PT Dirgantara Indonesia.
Dikarenakan status pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT Dirgantara Indoneisa, membuat PT Dirgantara Indonesia mengajukan kasasi kepada Mahakamah Agung, pada bulan September tahun 2007, dengan nomor  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  075K/Pdt.Sus/2007,  akan  tetapi  dalam putusannya  Majelis  Hakim  pada  Mahkamah  Agung  menolak  permohonan  pailit  yang diajukan  oleh  mantan  karyawan  PT  Dirgantara  Indonesia 6 ,  hal  ini  dikarenakan  PT Dirgantara  sebagai  BUMN  yang  bergerak  untuk  kepentingan  umum,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  5  ayat  (2)  UU  KPKPU,  yang  menyatakan  bahwa  pihak  yang  berhak  untuk mengajukan kepailitan pada BUMN ialah Menteri Keuangan, namun dalam putusan pailit terdahulu PT Dirgantara Indonesia, diajukan oleh mantan karyawannya yang dalam hal ini sebagai kreditor, selain itu dengan adanya penyertaan modal dari Negara dalam kepemilikan saham oleh Negara atas PT Digantara Indonesia.
Hal  tersebut  juga  dialami  oleh  PT  Istaka  Karya,  salah  satu  BUMN  Indonesia  yang bergerak dibidang jasa konstruksi umum berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1983. Sebagai subjek hukum tentunya PT IK melakukan hubungan hukum dengan subjek  hukum  lainnya,  seperti  yang  dilakukannya  dengan  PT  Japan  Asia  Investment Company  (JAIC)  Indonesia  (PT  JAIC  Indonesia),  adanya  Perjanjian  Perwaliamatan  yang dilakukan oleh PT IK kepada PT JAIC Indonesia. Namun perjanjian tersebut tidak berjalan dengan  sebagaimana  mestinya  adanya  sengketa  terkait  dengan  jatuh  temponya  surat berharga pada 8 Januari 1999, hal tersebut menimbulkan adanya utang sebesar AS$5,5 juta, namun  PT  IK  tidak  memenuhi  kewajibannya  tersebut,  sehingga  PT  JAIC  Indonesia melakukan upaya hukum berupa gugatan wanprestasi untuk mendapatkan haknya kembali pada  tahun  2006,  akan  tetapi  tidak  memberikan  jalan  keluar  terkait  dengan  sengketa tersebut. Kemudian pada tahun 2010, PT JAIC Indonesia mengajukan permohonan pailit atas PT IK, akan tetapi Majelis Hakim menolak permohonan pailit yang diajukan oleh PT JAIC Indonesia,  dikarenakan  PT  IK  merupakan  Persero  yang  bergerak  dibidang  kepentingan publik, serta seluruh modalnya dimilik oleh Negara Indonesia melalui Kementerian BUMN yang  bersumber  dari  keuangan  negara,  maka  pengajuan  permohonan  pailit  atas  PT  IK semestinya diajukan oleh Kementerian Keuangan seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU.
PT JAIC Indonesia pun melakukan upaya hukum lainnya yaitu dengan mengajukan Kasasi, dalam Kasasi tersebut Majelis Hakim membatalkan Putusan Pailit PT IK pada tingkat pertama,  hal  tersebut  pun  memberikan  status  pailit  kepada  PT  IK  dikarenakan  PT  IK merupakan BUMN Persero sehingga tidak termasuk dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU dan memenuhi  syarat  permohonan  pailit.  Upaya  hukum  pun  dilakukan  oleh  PT  IK  guna membatalkan  putusan  tingkat  Kasasi  dengan  mengajukan  Peninjauan  Kembali,  Majelis Hakim berpendapat bahwa PT IK tidak dapat dimohonkan pailit oleh Kreditornya dengan segala  akibat  hukumnya,  selain  itu  PT  IK  merupakan  BUMN  yang  bergerak  di  bidang kepentingan  publik,  sehingga  Menteri  Keuanganlah  yang  berwenang  untuk  mengajukan
6 Ardini Octaviarini, “Kepailitan BUMN yang Dimohonkan atas Dasar Hak - Hak Buruh yang Tidak Dipenuhi”, Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya , Volume.3, Nomor.1, April 2009, hlm 56-57.
permohonan pailit. Berdasarkan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara pun adanya larangan penyutaan atas kekayaan negara oleh siapapun, kecuali oleh Menteri Keuangan.
Pada  tahun  2012,  salah  satu  kreditor  PT  IK  yaitu  PT  Sumber  Rahayu  Prima, mengajukan  permohonan  PKPU  dengan  dasar  utang  atas  pengerjaan  proyek  yang  belum dibayarkan beserta dengan bunga yang timbul. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih,  dikarenakan  syarat  permohonan  telah  terpenuhi  maka  PT  IK  berstatus  PKPU- Sementara.  PT  IK  mengajukan  proposal  perdamaian  kepada  para  kreditornya  dan  telah disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren dan adanya paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat tersebut, PT IK telah mendapatkan 97% persetujuan dari para kreditornya. Pada tahun 2015, PT Riau Anambas Samudra selaku salah satu kreditor PT IK mengajukan permohonan pembatalan perdamaian, dikarenakan PT IK telah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Majelis Hakim menerima permohonan pembatalan perdamaian, sehingga PT IK berstatus pailit. Pailit yang dialami memberikan akibat atas dilaksanakannya pemberesan atas seluruh harta kekayaan PT  IK  guna  pembayaran  atas  utang-utangnya  kepada  seluruh  kreditornya.  Eksekusi dilakukan setelah adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, sebagai tindakan hukum yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  secara  paksa  kepada  Debitor  guna  memenuhi  isi  dari Putusan Hakim, serta sebagai bentuk konsekuensi hukum bagi Debitor atas putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. 7 Tujuan dilakukannya pemberesan dan eksekusi ini ialah  agar  seluruh  utang  dapat  dibayarkan  kepada  para  kreditornya.  Eksekusi  dapat dilakukan kepada seluruh harta kekayaan debitor pailit tidak hanya yang ada di kuasanya saja, melainkan benda yang dijaminkan kepada kreditor separatis.
Perbedaan  pertimbangan  tersebut,  menandakan  adanya  inkonsistensi  dalam  hal Pertimbangan Hakim terkait dengan kedudukan BUMN ini apabila dimohonkan kepailitan pada Pengadilan Niaga, selain itu adanya ketidakselarasan aturan terkait dengan kekayaan negara dalam BUMN Persero, serta dalam ketentuan terkait dengan BUMN Persero sebagai badan usaha yang independent dikarenakan telah berbentuk PT. Selain itu, dalam putusan hakim sebagai bagian dari salah satu penemuan hukum baru dinilai tidak sejalan beriringan, dimana  hakim  menerapkan judge  made  law, sehingga  putusan  dan  pertimbangannya menjadi produk putusan yang memiliki nilai ilmiah. 8

## Kedudukan  Penyertaan  Modal  Negara  yang  Dilakukan  Sita  Umum  sebagai  Boedel Pailit Berdasarkan Ketentuan UU Perbendaharaan Negara
BUMN  sebagai  badan  usaha  yang  didalamnya  terdapat  penyertaan  modal  secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, baik seluruh maupun paling sedikit 51%  yang  dilakukan  oleh  negara.  Penyertan  modal  dijelaskan  dalam  PP  72/2016,  yaitu kekayaan negara yang dipisahkan oleh Negara yang bersumber dari Tahun Anggaran dalam APBN tertentu, penyertaan modal tersebut dilakukan dalam wujud saham , sehingga BUMN memiliki  hak  dan  kewajiban  tersendiri.  BUMN  sebagai  badan  hukum  memiliki  kekayaan yang terpisah  dari kekayaan para organ perusahaan. 9 Pemisahan kekayaan negara untuk modal BUMN, maka menandakan bahwa adanya transformasi berkenaan dengan hak dan kewajiban  negara  atas  kepemilikan  saham  dalam  BUMN,  dimana  BUMN  sebagai  subjek
7 Mardani, “ Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah syari’ah” , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 142.
8 Isis Ikhwansyah , “Gugatan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PT Persero dalam Perkara Perdata”, Jurnal Humum Acara Perdata , Volume.2, Nomor.2, 2016, hlm. 199-200.
9 I Made Asu Dana Yoga Arta, “Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta:, Jurnal IUS Volume. 5, Nomor.2, 2017, hlm. 178-179.
hukum  juga  memiliki  hak  serta  kewajiban. 10 Sejalan  dengan  pendapat  Arifin  P.  Soerja Armadja,  yaitu  BUMN  sebagai  badan  hukum  perdata  dan  tidak  memiliki  kewenangan publik. 11 Berbedahalnya dengan keuangan negara yang memiliki pengertian sebagai seluruh hak  dari  Negara  yang  dapat  diukur  dengan  uang,  serta  dapat  dijadikan  sebagai  milik Negara. 12 Kekayaan  negara  yang  dipisahkan  untuk  disertakan  ke  BUMN,  akan bertransformasi  setelah  Notaris  membuat  akta  pendirian  BUMN  dan  BUMN  tersebut mendapatkan status badan hukum terkait dengan pengesahan badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM. Persero sebagai perusahaan berbadan hukum yang dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal yang dilakukan oleh Negara. Dalam Pasal 1 Angka 2 UU BUMN menjelasakan  bahwa  Persero  sebagai  BUMN  yang  berbentuk  PT,  dikarenakan  modalnya terbagi  dalam  saham,  Negara  Indonesia  memiliki  saham  Persero  secara  keseluruhan ataupun paling sedikit 51%, dan Persero memiliki tujuan yaitu untuk mengejar keuntungan. Dengan  adanya  saham  Persero  sebanyak  seluruh  atau  paling  sedikit  51%  dimiliki  oleh Negara, menandakan bahwa negara melakukan penyertaan modal Negara kepada Persero. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, menyebutkan bahwasannya kekayaan negara yang  dipisahkan  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN.
Mengacu pada Pasal 10 dan Pasal 11 UU BUMN, yang menjelaskan mengenai tata cara pendirian Persero, dengan melibatkan pertimbangan dari Presiden serta Menteri Teknis dan Menteri  Keuangan,  pada  saat  Menteri  BUMN  mengusulkan  pendirian.  Selain  dilakukan pengkajian, Menteri BUMN perlu memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian,  dalam  hal  ketentuan  dan  prinsip  atas  Persero  diberlakukan  ketentuan  dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 yang telah diganti dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Apabila mengacu pada pada UU PT, maka saham yang dimiliki oleh negara dalam BUMN Persero tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kekayaan  negara,  dengan  mengacu  pada  karakteristik  badan  usaha  yaitu separate  legal entity . Berbeda dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara (UU Keuangan Negara), mengacu pada Pasal 2 huruf g pun dijelaskan mengenai ruang lingkup keuangan negara ialah kekayaan negara yang diolah sendiri ataupun oleh pihak lain, yang didalamnya  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  untuk  disertakan  kepada  perusahaan negara, hal tersebut pun diperkuat dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Keuangan Negara. Selain itu, dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan  Negara)  juga  mengatur  hal  yang  serupa,  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal 1 ayat 1 UU Perbendaharaan Negara, mengenai pengertian perbendaharaan negara yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  serta  pertanggungjawaban  atas  keuangan  negara, termasuk pula kekayaan yang dipisahkan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBN.
Dikarenakan BUMN Persero berbentuk PT dan modalnya terbagi atas saham, maka BUMN Persero memiliki entitas tersendiri yang seharusnya tidak ada lagi campur tangan negara  di  dalamnya,  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  PP  72/2016,  yang  menjelaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal dalam BUMN Persero, akan menjadi kekayaan milik BUMN Persero, yang pengelolaannya bukan lagi berdasarkan sistem APBN melainkan berdasarkan prinsip perusahaan yang baik. BUMN Persero sebagai badan  hukum  yang  berbentuk  PT  memungkinkan  melakukan  perbuatan  hukum  dengan
10 Merdiansa Paputungan, “ Diskursus Kewenangan Audit BPK terhadap Keuangan BUMN (Perseroan) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 ”, Mimbar Hukum, Volume.29, Nomor.3, 2017, hlm. 438.
11 Arifin P. Soeria Atmadja, “Format Fungsi Publik Pemerintah dan Badan - Badan Hukum”, …, dikutip dalam jurnal Ari Wuisang, “Transformasi Keuangan Publik Menjadi Keuangan Perdata Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Pemerintah”, Pakuan Law Review, Volume.1, Nomor.2, 2015, hlm 21.
12 Sahya Anggara, “ Administrasi Keuangan Negara ” , Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, hlm.11.
subjek hukum lainnya. Maka penyertaan modal berupa saham tersebut telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUMN Persero, berbeda halnya dengan Barang Milik Negara yang ada di dalam BUMN Persero. BUMN Persero pun dapat melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya salah satu pihak yang merasa hak nya tidak terpenuhi atau sebagai kreditor, sehingga menimbulkan suatu utang. Utang tersebut tidak hanya kepada satu subjek hukum  saja,  melainkan  kepada  beberapa  subjek  hukum  lainnya.  Dengan  demikian dibentuklah lembaga kepailitan di Indonesia, guna memudahkan pelunasan utang-utangnya, kepailitan di Indonesia diatur dalam UU KPKPU.
Kepailitan  dapat  dialami  oleh  subjek  hukum,  yang  dalam  hal  ini  memenuhi  syarat untuk diajukan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU KPKPU, begitupun pada BUMN Persero yang dapat dijatuhkan pailit oleh Majelis Hakim. Akan tetapi permasalahan terkait dengan aset negara dalam BUMN Persero masih menjadi permasalahan,  mengingat  ketentuan  dalam  UU  Keuangan  Negara  dan  Perbendaharaan Negara. Kepailitan yang memiliki esensi sita umum atas seluruh kekayaan debitor, merujuk pada ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU, dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara, yang mengatur bahwa pihak manapun dilarang untuk melakukan  penyitaan  yang  salah  satunya  barang  milik  negara.  Dalam  BUMN  Persero tentunya  terdapat  penyertaan  modal  oleh  Negara  dalam  bentuk  saham,  selain  itu dimungkinkan  terdapat  barang  milik  negara. 13 Maka  terkait  dengan  sita  umum  dalam kepailitan BUMN Persero akan bersinggungan dengan penyitaan atas barang milik negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 50 UU Perbendaharaan  Negara,  tidak  hanya  melarang  penyitaan  atas  barang  milik  negara, melainkan  atas  barang  yang  dikuasai  oleh  pihak  ketiga  secara  fisik  untuk  dikuasai, dimanfaatkan,  atau  dipergunakan  dengan  dasar  hubungan  hukum  oleh  pemerintah  dan pihak ketiga. 14
Kedudukan aset negara yang telah disertakan dalam BUMN sebagai penyertaan modal akan menjadi milik BUMN tersebut untuk pergunakan kembali oleh BUMN sesuai  dengan prinsip perusahaan yang baik. Hal ini dikarenakan kekayaan milik negara tersebut sebagai kekayaan  yang  dipisahkan  dari  APBN  yang  akan  dijadikan  sebagai  modal  BUMN.  Namun BUMN yang merupakan badan hukum, memiliki karakteristik adanya pemisahan, dalam hal kekayaan dalam badan usaha akan terpisah dari pemegang saham. Dalam hal penyertaan modal yang dilakukan oleh negara kepada BUMN akan tunduk pada hukum privat. Maka ketentuan dalam Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara tidak berlaku bagi penyertaan modal yang dilakukan oleh Negara kepada BUMN, melainkan berlaku apabila dalam perusahaan tersebut terdapat barang milik negara yang digunakan oleh BUMN.
Dalam kasus PT IK yang diajukan permohonan PKPU, dilakukannya bantuan modal kembali  oleh  Negara  melalui  Kementerian  PUPR  pada  tahun  2021,  berupa  barang  milik negara  dalam  bentuk  lahan  di  daerah  Semplak  Bogor,  Cengkareng,  dan  Watu  Kesok Sidoarjo, 15 selain  itu  PT  IK  juga  mengerjakan  beberapa  proyek  yang  dipercayakan  oleh negara,  akan  tetapi  pada  tahun  2022  PT  IK  dimohonkan  pembatalan  perdamaian  yang berakibat kepailitan dan dilakukannya sita umum atas seluruh harta kekayaannya sebagai boedel  pailt,  untuk  dilakukan  pemberesan  guna  melunasi  seluruh  utangnya.  Akan  tetapi
13 Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperolah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  atau  berasal  dari  perolahan  lainnya  yang  sah,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
14 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara, Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya, 2008, hlm. 140.
15 Yusuf Imam Santoso, https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-9-bumn-yang-akan-mendapat-suntikan-modal- pemerintah-rp-4248-triliun?page=all, diakses pada 20 Desember 2022.
dengan  dasar  Pasal  50  UU  Perbendaharaan  Negara,  bahwa  perlu  adanya  penyeleksian kembali terkait dengan harta kekayaan apakah merupakan kekayaan BUMN atau kekayaan negara,  dalam  hal  kekayaan  negara  tidak  boleh  dilakukan  penyitaan  dan  dikembalikan kepada Menteri Keuanga sebagai inventaris negara.

## PENUTUP
Pembentukan  lembaga  kepailitan  sebagai  upaya  agar  debitor  dapat  membayarkan utang kepada para kreditornya. Kepailitan yang dapat terjadi kepada seluruh subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum tidak terkecuali BUMN Persero, seperti yang dialami oleh PT DI pada tahun 2007 dan PT IK pada tahun 2010 dan tahun 2022.  Salam putusan Majelis  Hakim  memberikan  pertimbangan  hakim  dan  putusan  yang  berbeda,  pada  kasus kepailitan  BUMN  Persero  ditemukan  adanya  inkonsistensi  terkait  dengan  pertimbangan hakim,  dikarenakan  adanya  ketidaksesuaian  ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan yang terkait, seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BUMN, dan UU KPKPU. BUMN sebagai perusahaan negara yang dilakukan penyertaan modal berupa saham berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. BUMN yang dimohonkan pailit tentunya diberlakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan BUMN, maka timbulah permasalahan terkait dengan sita umum atas BUMN yang dinyatakan pailit, dengan dasar ketentuan  Pasal  50  UU  Perbendaharaan  Negara  yang  mengatur  larangan  atas  penyitaan barang  milik  negara.  Kedudukan  aset  negara  dalam  penyertaan  modal  kepada  BUMN bukanlah  barang  milik  negara  melainkan  harta  kekayaan  BUMN  sebagai  badan  hukum tersebut,  berbeda  apabila  terdapat  barang  milik  negara  seperti  bangunan  ataupun  tanah yang digunakan oleh BUMN untuk menjalankan kegiatan usahanya.
Saran Penulis terkait dengan penelitian ini adalah diperlukan adanya keselarasan baik dari  peraturan  perundang-undangan,  maupun  kepada  penegak  hukum  di  Indonesia,  agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. BUMN sebagai badan  hukum  privat  memberikan  dampak  kepada  negara  sebagai  pemegang  saham  juga berkedudukan privat dengan adanya transformasi keuangan negara yang berbentuk hukum publik  menjadi  kekayaan  BUMN  tersendiri,  sehingga  sudah  sangat  tepat  apabila  dalam penyelesaian perkara kepailitan akan tetap tunduk pada ketentuan UU KPKPU, dikarenakan Pasal  50  UU  Perbendaharaan  Negara  tidaklah  menjadi  relevan  apabila  dijadikan  dasar sebagai larangan penyitaan pada saat dimohonkan pailit.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, Hukum  Keuangan  dan  Perbendaharaan  Negara, Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya, (2008).
IG  Rai  Widjadja,  “ Pedoman  Dasar  Perseroan  Terbatas  (PT)”, Jakarta:  Pradnya  Paramita, (1994).
Isis  Ikhwansyah,  dkk,  “ Hukum  Kepailitan:  Analisis  Hukum  Perselisihan  &  Hukum  Keluarga serta Harta Benda Perkawinan ”, Bandung: Keni Media, 2012.
Mardani, “ Hukum Acara Perdata Peradil an agama dan mahkamah syari’ah” , Jakarta: Sinar Grafika, (2010).
Sahya Anggara, “ Administrasi Keuangan Negara”, Bandung: CV Pustaka Setia, (2016).
Salim HS, “ Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum” , Jakarta: PT Raja Grafindo, (2012).
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  72  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyertaan  dan Penatausahaan  Modal  Negara  Pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Perseroan Terbatas.

## Jurnal
Achmad  Zahruddin, “ Revitalisasi  Bisnis  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)”, Jurnal  Ilmu Administrasi SOSIALITA , Volume.9, Nomor.2, 2017.
Ardini  Octaviarini,  “Kepailitan  BUMN  yang  Dimohonkan  atas  Dasar  Hak -Hak  Buruh  yang Tidak Dipenuhi”, Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya , Volume.3, Nomor.1, 2009.
Ari Wuisang, “Transformasi Keuangan Publik Me njadi Keuangan Perdata Dalam Pendirian Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  oleh  Pemerintah”, Pakuan  Law  Review, Volume.1, Nomor.2, 2015.
I Made Asu Dana Yoga Arta, “Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta:, Jurnal IUS Volume. 5, Nomor.2, 2017.
Isis Ikhwansyah, “Gugatan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PT Persero dalam Per kara Perdata”, Jurnal Humum Acara Perdata , Volume.2, Nomor.2, 2016.
Isis Ikhwansyah dan Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, “The Implementation of Insolvency Test on Debitors’ Bankruptcy in Performing the Principle of Justice”, Media Hukum, Volume. 26, Nomor. 2, 2019.
Merdiansa  Paputungan, “Diskursus  Kewenangan  Audit  BPK  terhadap  Keuangan  BUMN (Perseroan)  Pasca  Putusan  MK  Nomor  62/PUU- XI/2013”, Mimbar  Hukum, Volume.29, Nomor.3, 2017.

## Website
Yusuf Imam Santoso, https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-9-bumn-yang-akan- mendapat-suntikan-modal-pemerintah-rp-4248-triliun?page=all, diakses pada 20 Desember 2022.