## A. Pendahuluan
Tidaklah berlebihan apabila dikatakan  bahwa  sejak  berdirinya sampai  sekarang,  Muhammadiyah  dan
NU (Nahdatul Ulama) tergolong organisasi terbesar di Indonesia.
Bahkan, sebagian pengamat mengklaim keduanya  merupakan  organisasi  kaum Muslim terbesar di seluruh dunia. Lebih dari  itu,  keduanya  sekaligus  menjadi organisasi  tertua,  yang  eksistensinya tidak  pernah  terputus  sejak  dilahirkan (Azyumardi  Azra,  1999:  146).  Tentu saja dinamika pun mewarnai perjalanan kedua  organisasi  ini,  sehingga  wajar apabila kajian terhadap kedua organisasi ini tidak pernah ada habisnya.
Selanjutnya, perlu ditegaskan bahwa  sejak  kelahirannya,  banyak  para ahli menggolongkan NU sebagai organisasi tradisional sedangkan Muhammadiyah sebagai organisasi modern. Hal ini didasarkan,
sebagaimana diungkapkan Deliar  Noer, bahwa  ketradisionalan  NU  disebabkan organisasi ini lebih banyak menghiraukan soal-soal agama, din atau ibadat  belaka.  Bagi  NU  Islam  seakan sama dengan fiqh, dan dalam hubungan ini  mereka  mengakui  taklid  dan menolak  ijtihad.  Tak  ketinggalan, banyak  praktek  ritual  yang  dilakukan NU  dicampuradukan  dengan  budaya- budaya  yang  sudah  ada.  Sebaliknya, Muhammadiyah  sering  disebut  sebagai golongan  pembaharu  dikarenakan  lebih memberi  perhatian  pada  sifat  Islam pada  umumnya.  Bagi  Muhammadiyah Islam  adalah  sesuai  dengan  tuntutan dan  keadaan  zaman.  Islam  juga  berarti kemajuan,  agama  itu  tidak  akan menghambat usaha mencari ilmu pengetahuan,  perkembangan  sain,  dan kedudukan  wanita.  Kalangan  ini  juga terkenal dengan gerakan puritan
(pembersihan dari praktek-praktek
ritual  yang  tidak  ada  dasar  nasnya) (Deliar Noer, 1995: 320 – 322).
Anggapan  di  atas  mungkin  dapat dibenarkan  untik  konteks  NU  sebelum tahun 1980-an. Namun,
jika mencermati dinamika yang ada, khususnya dewasa ini, tampaknya perlu mengkaji ulang dengan
mempertanyakan kembali masih relevankah  dikotomi  modernis  dan tradisionalis  apabila  dirujukkan  pada organisasi  besar  kaum  muslimin,  NU dan Muhammadiah. Sebagaimana dapat dilihat, bahwa sebagian pengamat mulai menggugat  polarisasi  istilah  modernis dan  tradisionalis  atau  modern  dan tradisional bila digunakan untuk mengamati  perkembangan  pemikiran NU  dewasa  ini,  dan  sebaliknya  bahkan
mempertanyakan
kemoderenan
Muhammadiyah. Terutama, sejak kembali  ke  Khittah  1926,  di  bawah kepemimpinan  Abdurrahman  Wahid,
NU  bergerak  melakukan  perubahan-
perubahan, baik dari segi visi, orientasi, maupun  strategi  (Mujamil  Qomar, 2002: 27).
Melihat fenomena tersebut, kajian ini mencoba menengok kembali dinamika  sejarah  kedua  organisasi tersebut,  terutama  menyoroti  tentang perjalanan dan perubahan di tubuh NU. Terkait  dengan  perjalanan  NU  dewasa ini,  tampaknya  perlu  mempertanyakan kembali  betulkah  NU  telah  mengalami banyak  perubahan,  terutama  dalam  hal pemikiran Islam, sehingga kurang tepat apabila  label  tradisional  disandangnya. Demikian  pula,  apakah  betul  bahwa sesuatu  yang  tetap  melestarikan  tradisi adalah  kolot  dan  anti  kemodernan,  dan sebaliknya, bagaimana dengan kemordernan Muhammadiyah itu
sendiri.

## B. Muhammadiyah Mordenis, NU

## Tradisionalis
Secara
keorganisasian
Muhammadiyah  lebih  dulu  lahir  di banding  dengan  NU.  Dalam  sejarah tercatat  bahwa  Muhammadiyah  lahir pada  tanggal  18  November  1912  di Yogyakarta dengan pendiri K.H.
Ahmad  Dahlan.  Tujuan  organisasi  ini adalah menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad saw. kepada penduduk  bumiputra  dan  memajukan agama  Islam  terhadap  para  anggota- anggotanya. Agar tujuan tersebut tercapai,  organisasi  itu  bermaksud mendirikan
lembaga-lembaga
pendidikan,  mengadakan  rapat-rapat tabligh yang akan membicarakan permasalahan  Islam,  mendirikan  wakaf dan  masjid-masjid,  serta  menerbitkan buku-buku,  surat-surat  kabar,  dan majalah-majalah  (Deliar  Noer,  86).
Atas  dasar  itulah,  Muhammadiyah sering disebut sebagai organisasi
pembaharuan  (reformis)  atau  dalam penggolongan  sosial  sering  disebut
dengan kata-kata wong
Muhammadiyah,  orang  modern  (Nur Syam, 2005: 256).
Beberapa  wilayah  pembaharuan yang  ditempuh  organisai  ini,  misalnya, dalam bidang keagamaan adalah menekankan  pada  usaha-usaha  untuk mengembalikan  kemurnian  Islam  dari pengaruh-pengaruh  yang  salah  dengan mendasarkan pada al-Quran dan Hadits. Dalam konteks ini, biasanya pemurnian diarahkan  kepada  praktek  ajaran  Islam yang  telah  tercampur  dengan  tradisi- tradisi  lokal,  karena  praktek  Islam semacam  ini  dipandang  dekat  dengan takhayul , bid’ah ,  dan khurafat yang tentu  saja,  menurut  organisasi  ini, menyimpang  dari  genuinitas  Islam. Dalam  hal  ini,  Amin  Rais  pernah mengatakan bahwa
“tauhid  menuntut  pemurnian  atau purifikasi  keyakinan  setiap  orang beriman  dengan  jalan  menjauhkan diri  dari  setiap  gejala    TBK
( takhayul , bid’ah ,  dan khurafat ), karena  setiap  gejala  TBK  berarti elah  menjauhkan  martabat  manusia ke  lembah  yang  paling  nista.  Tidak mengherankan bila Muhammadiyah kemudian  mempunyai  kepekaan tajam terhadap hal-hal yang dikategorikan  TBK  (Amin  Rais, 1996: 4).
Oleh karena itu, Muhammadiyah
dengan gigih mempertahankan pendapat  bahwa  pintu ijtihad masih tetap  terbuka  dan  menolak  ide  tentang taklid .
Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan,  usaha  yang  dirintis Muhammadiyah adalah mendirikan rumah  sakit  poliklinik,  rumah  yatim piatu  yang  dikelola  melalui  lembaga- lembaga  dan  bukan  secara  individual sebagaimana  yang  dilakukan  orang pada  umumnya  di  dalam  memelihara anak  yatim  piatu.  Sementara itu, dalam bidang  pendidikan,  pembaharuan  yang dimaksud adalah mengadakan
perubahan-perubahan dengan
menciptakan  bentuk-bentuk  baru  yang berwujud  nilai  batin  dan  cara  atau
teknik baru dalam lingkungan pendidikan  dan  pengajaran  yang  tetap memenuhi  tuntutan  masa  dengan  dasar pada  pedoman  yang  tetap  dari  prinsip- prinsip  ajaran  Islam  (A.  Jainuri,  1990: 51 – 65).
Karena dalam konteks pembaharuan pemikiran agama,
Muhammadiyah senantiasa menyatakan
dan melekatkan dimensi ajaran “kembali  kepada  al-Qur’an  dan  as- Sunah  dengan  dimensi  “ ijtihad ”  dan “ tajdid ”  sosial  keagamaan,  maka anggota  perserikatan  ini  umumnya tidak  bermazhab  tertentu,  hal  ini merupakan  cermin  mekanisme  kerja ijtihad  yang  kritis  terhadap  segala bentuk  historisitas  kelembagaan  agama dan  kelembagaan  pemahaman  fiqih. Lewat ijtihad dan tajdid kebudayaan,
Muhammadiyah dengan sengaja meniru dan  melaksanakan  sistem  pendidikan “sekolah”,  untuk  tidak  menyebutnya dengan  sisitem  pendidikan  Barat,  yang
mengajarkan  ilmu-ilmu  pengetahuan secara  lebih  utuh  dan  komprehensif, baik  dalam  wilayah  natural  maupun
behavioral sciences , tanpa
meninggalkan  ilmu-ilmu  agama  (Amin Abdullah, 1995: 109 – 111).
Berbeda  dengan  Muhammadiyah, sejak kelahirannya NU terkenal dengan kelompok  yang  disebut  “kalangan tradisionalis”. Hal ini tidak terlepas dari munculnya  organisasi  ini  memang dalam rangka mempertahankan
praktek-praktek keagamaan yang
banyak menjunjung tradisi.
Sebagaimana  tercatat  dalam  sejarah, bahwa  ketika  Raja  Ibnu  Saud  hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah serta hendak menghancurkan  semua  peninggalan sejarah  Islam  maupun  pra  Islam  yang selama  ini  banyak  diziarahi  karena dianggap bid’ah ,  maka  gagasan  kaum Wahabi  tersebut  mendapat  sambutan hangat  dari  kaum  yang  terkenal
modernis  di  Indonesia,  baik  kalangan Muhammadiyah  di  bawah  Pimpinan Ahmad  Dahlan  maupun  PSII  dibawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Namun, sebaliknya,  kalangan  pesantren  yang selama ini membela keberagaman, yang kemudian  menjelma  dalam  organisasi NU,  menolak  pembatasan  bermazhab dan  penghancuran  warisan  peradaban tersebut  (Sejarah  NU,  INTERNET\NU online.htm).
Dalam Anggaran Dasar NU tahun 1927 juga dirumuskan, bahwa organisasi ini bertujuan untuk memperkuat  kesatuan  kaum  muslimin kepada  salah  satu  dari  mazhab  empat dan  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang menguntungkan  bagi  para  anggotanya sesuai  dengan  ajaran-ajaran  Islam. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: satu, memperkuat persatuan antara  sesama  ulama  yang  masih  setia pada ajaran-ajaran mazhab; dua , memberikan  bimbingan  tentang  jenis-
jenis  buku  ( kitab )  yang  diajarkan  pada lembaga-lembaga  pendidikan  Islam; tiga ,  menyebarkan  ajaran-ajaran  Islam yang  sesuai  dengan  tuntutan  mazhab empat  (Hanafi,  Maliki,  Syafi’i,  dan Hambali); empat ,  memperluas  jumlah madrasah dan memperbaiki organisasinya;  dan lima ,  membantu pembangunan  masjid-masjid,  langgar, dan  pondok  pesantren  (Dhofier,  1994: 97 – 98).
Mengacu  hal  tersebut,  tidaklah aneh apabila para Indonesianis (sebutan akrab  bagi  peneliti  mancanegara), termasuk juga kalangan yang menyebut dirinya modernis, menyebut NU
sebagai kalangan tradisionalis.
Tradisional dalam arti yang vital adalah kehidupan  keagamaan,  yaitu  trasmisi nilai-nilai  keagamaan  melalui  tradisi keagamaan  dan  pendidikan.  Sementara itu,  tradisional  dalam  pengertian  kata yang  sebenarnya,  yakni  melekukan trasmisi  dari  satu  generasi  ke  generasi
berikutnya. Oleh karena itu, penyandangan  "tradisionalis"  bukanlah tanpa  alasan.  Memang  NU  besar  dan dibesarkan  dalam  tradisi  ( al-turats ).
Tradisi yang tergambar dalam keilmuan klasik  ( kitab  kuning )  dan  praktik- praktik keagamaan yang berbau lokalitas, telah menjadi bagian terpenting  dalam  pandangan  hidup kalangan kaum nahdliyin secara umum. Mereka berasal dari tradisi, oleh tradisi, dan  untuk  tradisi.  Begitulah,  kalangan nahdliyin  menancapkan  identitasnya dalam  lingkaran  tradisi.  Tradisi  adalah harta  karun  yang  harus  diapresiasi sebaik mungkin untuk mempertahankan identitas  dan  membaca  tanda-tanda zaman. Sementara itu, pesantren menjadi saksi sejarah kenyataan tersebut.  Pesantren  menjadi  institusi pendidikan  keagamaan  yang  sangat baik untuk melestarikan tradisi sekaligus
mengembangkannya.
(Kompas Minggu, 28 November 2004).
Dalam  hal  ini  perlu  ditekankan,
bahwa perbedaan
pemahaman keagamaanlah yang pada dasarnya telah mulai  melibatkan  kedua  kelompok tersebut  (Muhammadiyah  dan  NU) dalam  perdebatan  yang  bukan  hanya sebentar,  akan  tetapi  dapat  dikatakan
sangat melelahkan dan memprihatinkan.  Namun,  sebenarnya
perbedaan  yang  terjadi  antara  mereka lebih pada persoalan-persoalan
metodologis  dalam  mendekati  ajaran Islam  daripada  persoalan  lainnya. Bahkan belum pernah terjadi pertentangan  di  antara  keduanya  dalam masalah  yang  prinsip.  Oleh  karena  itu, jika  dikotomi  tradisionalis-modernis dihubungkan  dengan  cara  berpikir  dan memahami agama, maka suatu organisasi keagamaan disebut modernis karena  cara  memahami  ajaran  agama dengan  mengutamakan  nalar  sehingga mampu mengikuti perubahan- perubahan. Sementara itu, suatu
organisasi keagamaan disebut tradisional,  karena  dalam  memahami ajaran agama adalah dengan mempertimbangkan  tradisi  di  kalangan masyarakat  Islam,  sehingga  kurang mampu mengikuti perubahan- perubahan. (Mujamil Qomar, 2002: 26). Sekarang, bagaimana dengan NU sendiri,  apakah  dalam  tubuh  organisasi ini  ada  gejala  dalam  cara  memahami ajaran  agama  dengan  mengutamakan nalar yang mampu mengikuti perubahan-perubahan,  sehingga  label modernis patut disandangnya?

## A. Menyoal Kembali Dikotomi
Tradisional-Modern
Sebagai kerangka berpikir, sebelumnya  mungkin  perlu  dipertegas terlebih  dahulu  arti  kata  modern. Modern,  sebagaimana  terdapat  dalam "Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia" berarti  sikap  dan  cara  berpikir  serta bertindak  yang  sesuai  dengan  tuntutan
zaman (Depdikbud, 1997: 662).
Modern  dapat  juga  diartikan  dengan kata  dinamis,  yang  mempunyai  arti  di samping  energik  dan  totalitas  juga kemampuan  untuk  beradaptasi  dan merespon  secara  kreatif  lingkungan yang sulit. Ditegaskan, bahwa dinamisasi  pada  dasarnya  mencakup dua proses, yaitu penggalakkan kembali nilai-nilai  hidup  positif  yang  telah  ada, di  samping  mencakup  pula  pergantian nilai-nilai  lama  dengan  nilai-nilai  baru yang dianggap lebih sempurna.
Sementara  itu,  proses  pergantian  nilai tersebut dapat dinamakan dengan modernisasi (Greg Barton, 1997: 176).
Diungkapkan  pula,  bahwa  salah satu  ciri  manusia  modern  adalah terbuka  pada  pengalaman-pengalaman yang  baru  dan  tidak  mencurigai pendapat baru atau pikiran-pikiran baru. Dia selalu terbuka dan terangsang untuk mengetahui hal-hal yang baru.
Sebaliknya, manusia tradisional bersifat
tertutup  dari  gagasan-gagasan  baru, tidak  toleran  terhadap  pendapat  baru, bergantung  sekali  pada  otoritas,  dan percaya  pada  takhayul  (Jalaluddin Rakhmat, 2005: 122-123).
Dari pengertian modern tersebut dapatkah,  dalam  perjalanan  sekarang ini,  NU  menyandang  gelar  modern sebagaimana  Muhammadiyah?  Tentu saja,  jika  memandang  NU  dari  mulai berdirinya  (tahun  1926)  hingga  kira- kira  tahun  1970-an,  yaitu  organisasi yang  didirikan  dan  diperkuat  oleh ulama yang pada umumnya
berpandangan
konservatif,
berpendidikan  pesantren,  dan  toleran dengan tradisi keagamaan lokal asalkan, menurut mereka, tidak bertentangan  dengan  ajaran  Islam, maka pandangan bahwa NU berpemahaman dan berpemikiran
tradisional secara umum bisa mendapat pembenaran. Ditambah lagi, pada kurun itu  memang  dalam  praktek  keagamaan
masih  kental  dengan taklid khususnya hanya  terhadap pendapat  Imam Syafi’i, walaupun dalam teorinya NU mengakui empat  mazhab,  yaitu  Hanafi,  Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Akan tetapi, perlu ditegaskan  bahwa  pandangan  semacam itu  kurang  tepat  apabila  dialamatkan kepada  NU  setelah  memasuki  tahun 1989-an,  karena  pada  tahun-tahun  ini dalam  tubuh  organisasi  ini  mengalami perubahan  yang  signifikan.  Perubahan tersebut dapat dilihat, bahwa berbarengan  dengan  depolitisasi,  maka tumbuh  kembali  minat  baru  dalam pengembangan  bidang  pendidikan  dan tradisi  intelektualisme  Islam.  Pada awalnya  gairah  intelektualitas  NU memang  terkesan  datar,  namun  hingga tahun  1980-an  tampak  gairah  yang meluap-luap  seiring  dengan  kehadiran figur  Abdurrahman  Wahid  dan  Ahmad Shidiq.
Jadi,  setidaknya  sampai  dengan Muktamar  ke-26  di  Semarang,  tahun
1979,  dapat  dibenarkan  apabila  banyak kalangan  yang  masih  melihat  NU sebagai organisasi ulama dengan pengikutnya  di  pedesaan  yang  secara agama adalah tradisional, secara intelektual  sederhana,  secara  politis oportunis, dan secara kulturan sinkritis. Akan  tetapi,  lima  tahun  kemudian, setelah Muktamar Situbondo 1984 yang menghasilkan  keputusan  kembalinya NU  ke  Kittah  1926,  NU  ternyata mampu  menyerap  nilai-nilai  modern. Penyerapan  nilai-nilai  modern  ini didasari  dalam  kerangka  tradisi  ilmu keagamaan dan adaptasi modern dengan  struktur  politik  dewasa  itu (Arief Mudatsir, 1984: 131-132).
Kembali  ke Kittah 1926, berarti NU  harus  kembali  menjadi  organisasi sosial keagaman dan tidak lagi berhubungan  dengan  politik.  Kondisi inilah yang menjadikan, terutama generasi  muda  NU,  tidak  lagi  sibuk dengan  kegiatan  politik,  tetapi  beralih
kepada  kajian-kajian  ilmiah,  penelitian, seminar,  dan  aksi  sosial.  Oleh  karena itu,  sejak  generasi  muda  NU  berminat terhadap kajian, berkembanglah pembaharuan  wacana  di  kalangan  NU dengan  berbagai  gagasan  pemikiran, melalui  tulisan-tulisan  dan  jurnal, majalah,  surat  kabar,  dan  internet (Shonhaji,  2004:  37).  Tampaknya, ungkapan  Nurcholish  Majid  juga  perlu untuk disimak, bahwa
“orang-orang muda NU yang akhir- akhir ini saya dengar dan saya lihat, banyak  menelurkan  karya-karya tulis,  baik  di  media  maupun  dalam betuk buku. Fenomena ini tentu saja patut  disyukuri,  karena  selama  ini
NU  dikenal  sebagai  kelompok kolot, tradisionalis
dan anti kemodernan.  Maksudnya,  geliat pemikiran  yang  terjadi  di  tengah- tengah  orang-orang  muda  NU  ini membuktikan  bahwa  tradisi  tidak selamanya buruk dan anti kemodernan  (Nurcholish  Majid, 2004: x)”. Memang, dengan kembalinya ke Kittah 1926 dalam muktamar
Situbondo 1984 dan tampilnya Abdurrahman  Wahid  sebagai  ketua
Tanfidziah (eksekutif)  serta  Ahmad
Shiddiq sebagai ketua Syuriah (legislatif)  dapat  diartikan  suatu  bagian penting  dari  kampanye  pembaharuan dalam NU. Hal ini menandai dimulainya  era  baru  bagi  NU,  yakni adanya proses perubahan dan pembaruan.  Di  sisi  lain,  hal  ini  juga merupakan  pengalaman  unik,  karena bersamaan  pada  saat  Iran  memberikan contoh  yang  cukup menarik bagi  minat sebagian  masyarakat  Indonesia  tentang pembentukan  negara  Islam  dan  ketika terjemahan  karya-karya  Sayid  Qutab, Maududi,  Ali  Syari’ati  dan  lainnya yang  diidentikkan  dengan  radikalisme dibaca  banyak  orang,  tetapi  secara paradoks  sebuah  organisasi Islam tradisional  di  Indonesia  dipimpin  oleh orang-orang yang terbuka yang menolak  sebuah  bentuk  fanatisme keagamaan  dan  berupaya  melakukan penyesuaian keagamaan dengan modernitas (Shonhaji, 2004: 42).
Demikian  pula,  penting  untuk dicatat  bahwa  pada  muktamar  NU  ke- 27  1984  ditandai  dengan  diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal, sehingga  menandai  dimulainya  babak baru dalam perjalanan organisasi politik dan  kemasyarakatan.  Pandangan  ini didasarkan  karena  Pancasila  bagi  umat Islam Indonesia adalah wajib hukumnya. Dalam hal ini, NU menganut pendirian bahwa Islam adalah  agama  yang fitriah (sifat  asal atau  murni),  sehingga  sepanjang  suatu nilai tidak bertentangan dengan keyakinan  Islam,  ia  dapat  diarahkan dan  dikembangkan  agar  selaras  dengan tujuan-tujuan  di  dalam  Islam.  Dengan demikian,  ketika  Islam  diterima  oleh masyarakat,  ia  tidak  harus  mengganti nilai-nilai  yang  terdapat  di  dalam masyarakat,  tetapi  ia  akan  bersikap menyempurnakan segala kebaikan yang dimiliki  masyarakat.  Berangkat  dari konsep  fitrah,  membuat  NU  bersifat
inklusif, mengakui nilai-nilai  yang baik yang  sudah  ada  di  dalam  masyarakat untuk  mengembangkan  Islam  (Martin van Bruinessen, 1997: 89).
Setelah  tahun  1980-an,  NU memang  tampak  progresi,  baik  dalam hal pemikiran keagamaan, sosial, politik, maupun kultur. Beberapa pemikir  dan  peneliti  telah  menilai bahwa  NU  ternyata  tidak  selamanya statis,  sebagaimana  digambarkan  oleh kalangan  modernis.  Tradisional  yang dibawa  NU  tidak  sebagaimana  yang digambarkan, yaitu kolot atau anti pada orang  luar.  NU  memang  sebagai kelompok  tradisional,  namun  kurang tepat  untuk  era  sekarang  ini  memberi penilaian  bahwa  NU  adalah  golongan konservatif,  kolot,  dan  tidak  mampu menghadapi perkembangan zaman.
Justru  dengan  sifatnya  yang  tradisional itu  ( ahl  al-sunnah  wa  al-jamaah ),  NU membuktikan  bahwa  dirinya  memiliki banyak  rujukan  untuk  menghadapi
berbagai  perkambangan  dan  tantangan. Sebagaimana diungkapkan, bahwa
NU  yang  selama  ini  dianggap sebagai  organisasi  tradisional dengan  basis  pesantren  justru memperlihatkan gairah progresivitas berpikir, dibandingkan  dengan  organisasi modern  yang  malah  tampak stagnan  dan  resisten.  Kitab kuning  yang  telah  ditulis  ulama berabad-abad  lalu  dan  dijadikan salah satu referensi utama nahdhiyin ternyata justru membuka wawasan yang membentang luas dalam mencermati  perubahan  sosial. Pemahaman  agama  bergerak tidak  lagi  secara  tekstualis, tetapi  kontekstual.  Tentunya  ini perlu dipandang sebagai kemajuan di dalam NU. Kemajuan peradaban selalu lahir  dalam  suasana  kebebasan pikir (Said Aqil Siradj, Kompas : 2003).
Di  samping  itu,  NU  mempunyai  dasar dan  kekayaan  intelektual  luar  biasa yang  senantiasa  diwariskan  dari  satu generasi  ke  generasi  berikut  melalui lembaga pesantren. Inilah modal
kultural intelektual NU untuk
berdialektika  dengan  modernitas.  (Said
Aqil Siradj , Kompas : 2003)
Suatu  hal  yang  penting,  bahwa tradisionalisme  NU  dalam  bidang
keagamaan  dan  pendidikan  tidaklah berarti  bahwa  muatan  yang  dipelajari dan  di  transmisikan  juga  bersifat tradisional,  dalam  arti  repetis  buta terhadap hal-hal yang berbau masa lalu. Bagaimanapun, apa  yang dipelajari dan ditransmisikan  adalah  suatu  sistem ideal  di  mana  individu-individu  dapat menyesuaikan  diri  mereka  dan  mampu menghadapi  realitas  sosial.  Bentuk transmisi  bisa  jadi  tradisional,  tetapi apa  yang  ditrasmisikan  bisa  radikal. Inilah  salah  satu  alasan  mengapa tradisionalisme  NU  tidak  menghalangi,
melainkan justru meningkatkan radikalisme organisasinya dan menggalakan  sikap  radikal  politiknya dalam  merespon  situasi-situasi  tertentu (Mitsuo Nakamura, 1997 : 73). Dalam catatan Azra diungkapkan,  NU  dikenal  sebagai organisasi “tradisionalis”, bahkan
kelahirannya  merupakan  reaksi  atas perkembangan  Muhammadiyah  yang
sering dikategorisasikan sebagai organisasi Muslim “modernis.” Tradisionalisme ini terletak pada kenyataan  bahwa  ia  pada  hakekatnya bertujuan untuk meneruskan dan memelihara  tradisi  “Aswaja”  ( ahl  al- sunnah  wa  al-jamaah )  dalam  lingkup keempat mazhab fiqih Sunni dan aliran teologi (kalam) Asy’ari.  Namun,
kerangka  tradisi  aswaja  ini  menjadikan NU  cenderung  dapat  bersikap  inklusif (merangkul  dan  menyerap  keragaman di  dalam  Sunni  itu  sendiri)  ketimbang bersikap ekslusif, yakni menyisikan diri dalam salah satu aliran Sunni
(Azyumardi  Azra,  2002:  141).  Hal  ini dengan  apa  yang  pernah  disimpulkan oleh Greg Barton bahwa
"tradisionalisme  Islam  di  Indonesia sangat  memberi  harapan  untuk melahirkan  generasi  neo-modernis yang  berwawasan  pluralis,  inklusif, dan  liberal.  Yaitu,  pemikir-pemikir yang menekankan ijtihad kontekstual, komitmen mengombinasikan pendidikan Barat dan tradisi kesarjanaan Islam klasik, kejujuran yang terbuka, dan penolakan  terhadap  dogmatis  demi apresiasi pada pluralisme yang lahir
dari  keyakinan  bahwa  harus  ada pemisahan antara agama dan negara demi tegaknya nilai-nilai demokrasi" (http://www.pesantrenonline.com) Greg Barton juga mengungkapkan, dengan sifat
inklusifnya,  NU  sangat  menghargai warisan  dan  tradisi  ulama,  baik  yang ditransmisikan secara lisan dan praktikal maupun secara tertulis melalui kitab kuning ( turath ). Konsekwensinya,
NU memiliki kakayaan warisan keagamaan  yang  luar  biasa,  yang tersimpan  dalam  sekian  banyak  kitab kuning,  yang  tentu  saja  memberinya ruang gerak lebih luas dalam merespon berbagai  perkembangan,  bukan  hanya dalam  bidang  keagamaan,  tetapi  juga bidang sosial, politik, kultural, dan lain- lain (http://www.pesantrenonline.com).
Setelah munculnya Abdurrahman  Wahid    memimpin  NU, terlepas dari kontroversi tentang kepribadiannya,  NU  terkesan  lebih responsif dan  “modernis”, atau bahkan
“lebih radikal” ketimbang Muhammadiyah. Ulama-ulama NU
secara  teratur  mengadakan bahts  al- masa’il untuk mengeluarkan ketentuan- ketentuan hukum berdasarkan perkembangan  baru,  dan  tidak  jarang keputusan-keputusan yang mereka hasilkan dalam segi-segi tertentu sangat modernis.  Misalnya,  soal  bunga  bank dan kerja sama bisnis dengan pengusaha  non-Muslim.  Jumhur  ulama NU sepakat menunda atau mengesampingkan  bunga  bank,  untuk kemudian mendirikan Bank Perkreditan Rakyat  (BPR)  Nusumma  (NU  dan Summa  Group,  sebuah  konglomerasi non-Muslim)  (Azyumardi  Azra,  2002: 143).
Jika  pada  masa  awal,  kalangan nahdiyin yang terkenal dengan penganut  pandangan-pandangan  fiqih empat  mazhab  (mazhab  fiqih ahl  al- sunnah  wa  al-jamaah ),  yaitu  Hanafi,
Maliki, Syafi’i, dan Hambali, walaupun
secara  faktual  mengalami  reduksi  dan hanya  dibatasi    pada  pandangan- pandangan  fiqih  mazhab  Syafi’i,  yang kemudian  mengacu  dan  berpegang kepada  kitab  (kitab-kitab  yang  tidak bertentangan  dengan  akidah ahl  al- sunnah wa al-jamaah ), namun pada era sekarang  terutama  setelah  muncul generasi baru, NU tampak progresif dan tampak meninggalkan ketradisionalannya.  Mereka  melihat dengan  jernih  keterasingan  pikiran- pikiran tradisional pesantren dari proses modernitas  yang  terus  tumbuh  dan berkambang  dalam  gelombang  yang sangat  dahsyat.  Kitab-kitab mu’tabar yang  selama  ini  didoktrinkan  sebagai rujukan yang mampu menjawab segala- galanya bagi problem kehidupan masyarakat  ternyata  tidak  terbukti, sehingga disadari atau tidak, para ulama NU  telah  menggugat  sendiri  tradisinya (Husein Muhammad, 2004: 78-80).
Dalam  hal  ini  adalah  penting untuk  mencermati  terkait  pengambilan keputusan bahtsul masa’il yang dihasilkan oleh Munas NU di Lampung pada  tahun  1992.  Dalam  sistem pengambilan keputusan bahtsul masa’il tersebut,  kajian  dan  pembacaan  atas teks tidak semata-mata diarahkan untuk mendapatkan  jawaban  literal,  harfiah, qauli,  melainkan  juga  membaca  secara kritis  atas  aspek  yang  dikaji  dengan mengunakan  analisis  sosial  budaya. Munas ini menyebutnya sebagai analisis kontekstual dan melalui
pendekatan manhaji (metodologi)
(Husein  Muhammad,  83).  Hal  tersebut menandakan  adanya  redefinisi  arti bermazhab.  Artinya,  di  kalangan  NU dewasa  ini  ada  pemikiran  yang  dapat dikatakan progresif bahwa mengartikan bermazhab  itu  bukan  lantas  mengambil pendapat  imam  mazhab  dari  kata perkata  ( fi  al-aqwal ),  akan  tetapi metodologinyalah  ( fi  al-manhaj )  yang
diambil, bahkan mengembangkan metodologi  yang  sudah  digunakan  para imam  mazhab  bukan  lagi  mengikuti metodologinya  (A.  Qodri  Azizy,  2003: 24-25).  Misalnya,  Said  Agil  Siradj mengungkapkan  bahwa  ketika  taklid kepada Imam Syafi'i, maka yang diikuti adalah manhaj -nya.  Artinya,  dalam bertaklid  agar  melakukan  taklid  kritis atau melakukan kritik pemahaman yang tidak relevan. Jadi, pada dasarnya tetap sebagai pengukut Syafi'i, namun mengkritisinya (Mujamil Qomar, 2002: 193).
Kemudian,  dapat  dilihat  pula bahwa
NU semakin tampak memperlihatkan  perkembangan  dalam pemikiran  setelah  kemunculan  kaum Nahdiyin  baru  pasca  Abdurrahman Wahid.  Sejak  kemunculannya,  generasi muda  NU  berminat  terhadap  kajian yang  terus  tumbuh  dan  berkembang. Kemudian mereka melakukan pembaharuan  wacana  dengan  berbagai
gagasan  dan  pemikiran  melalui  tulisan- tulisan  dalam  jurnal,  majalah,  surat kabar,  dan  internet.  Oleh  karena  itu, untuk  melaksanakan  program-program dan mempublikasikannya, mereka
mendirikan  lembaga-lembaga  kajian, seperti  Lembaga  Studi  Agama  dan Demokrasi  (eLSAD)  di  Surabaya,
Lembaga  Kijian  Islam  dan  Sosial  di Yogyakarta,
dan
Lembaga
Pengembangan  Sumberdaya  Manusia
(Lakpesdam)  di  Jakarta  (Shonhaji Sholeh, 2004: 37).
Terkait  dengan  kalangan  muda NU,  perlu  juga  menengok  ungkapan Jalaluddin Rakhmat, bahwa
“yang menarik belakangan ini justru orang-orang  NU.  Dengan  bagus, mereka mempertahankan inquisitive mind -nya  (rasa  ingin  tahu,  ingin bertanya,  ingin  mempersoalkan, atau ingin mempermasalahkan).
Pada sebagian   orang  NU, terutama anak-anak  mudanya  (PMII),  saya melihat  pemikiran  yang inquisitive dan liberal, bahkan lebih liberal dari orang-orang Muhammadiyah. Dulu, kata  James  Peakock, inquisitive mind adalah kepribadian Muhammadiyah.  Sekarang  menurut saya, inquisitive mind hanya
kepribadian  Amin  Rais  saja;  yang lainnya  tidak  (Jalaluddin  Rakhmat, 2005: 113).”
Demikian  pula  bahwa  dalam NU,  wacana  liberalisasi,  sebagai  suatu konsep  yang  digunakan  bagi  gerakan pembaharuan  Islam  dewasa  ini, 1 telah
diakantonginya. Oleh karena itu, tidaklah  aneh  apabila  Mujamil  Qomar memberi judul bukunya, yang merupakan hasil kajian atas
penelitiannya  terhadap  NU  dewasa  ini, dengan “NU Liberal” (Mujamil Qomar: 2002).  Tekait  dengan  ini,  Azyumardi Azra  mengungkapkan,  bahwa  memang dapat  dibenarkan  terdapat  sejumlah pemikir NU  yang cenderung berpikiran liberal  dalam  arti  adaptif  dalam merespon  tantangan  intelektual  yang tidak  lagi  tradisional  dalam  konotasi
1 Hamid Zarkasyi mengungkapkan, sebagaimana  dikutip  oleh  Adian  Husaini, bahwa  gerakan  pembaharuan  Islam  kini berlanjut  menjadi  liberalisasi  Islam  dalam wujud  yang  lebih  terbuka  dalam  membela konsep-konsep  westwrnisasi  dan  membongkar konsep-konsep  dasar  Islam.  Lihat  Adian Husaini,  “37  Tahun  Pembaharuan  Islam  di Indonesia”, Republika , 26 Januari 2007.
peyoratif  (Azyumardi  Azra,  2002:  19- 20).
Pada era sekarang ini, tampaknya  sebagian  kalangan  nahdiyin yang  dapat  dikatakan  memegang  kuat al-Kutub  al-Sofro’ dalam  istilah  Amin Abdullah,  atau  sepadan  dengan  tradisi keilmuan  Islam  klasik  dan  tradisi keilmuan  pesantren  telah  beranjak untuk  tidak  menganggap  bahwa  tradisi keilmuan  yang  selama  ini  mereka pegangi “sebagai produk jadi”, “produk instan”,  “produk  siap  pakai”.  Pada sebagian kalangan nahdiyin ini, tampak telah  merasa  perlu  untuk  meninjau kembali  secara  kritis  rumusan-rumusan yang  telah  ada  sebelumnya  (M.  Amin Abdullah,  2004:  31),  yang  terdapat dalam  tradisi  keilmuan  Islam  klasik. Dengan demikian, bukan “produk jadi” pemikiran  Al-Ghazali  dalam  bidang teologi  atau  “produk  jadi”  pemikiran Imam  Al-Syafi’i  dalam  bidang  fiqih yang  diambil,  misalnya,  akan  tetapi
yang  diambil  adalah  sitem  berpikir, pendekatan, atau metodologinya.
Kalangan  ini,  telah  dapat  mendialogan literatur al-Kutub  al-Sofro’ dengan literatur al-Kutub  al-baidlo (buku-buku putih) (M. Amin Abdullah, 2004: 44).
Di  sisi  lain,  Muhammadiyah, sebagaimana diungkapkan Azra (Azyumardi  Azra,  2000:  108),  betul bahwa  pada  tingkat  praktis  merupakan organisasi  modernis,  namun  betulkah dapat disamakan dalam tingkat idiologisnya. Dalam prakteknya, meskipun
Muhammadiyah selalu
mengklaim  bahwa  secara  idiologis  ia mengikuti gagasan tokoh-tokoh “modernis”, seperti al-Afghani, Abduh, dan Ridha, tetapi jika dilacak lebih jauh akar-akar  idiologinya  terletak  pada gagasan tajdid (pembaruan) Ibn Taimiyyah.
Dengan kerangka idiologi
semacam  itu,  Muhammadiyah  pada haekatnya  ingin  menerapkan  Islam,
sebagaimana  pernah  dipraktekkan  oleh sahabat sahabat uatama Nabi ( ashab al- salaf ).  Atas  dasar  ini,  Muhammadiyah termasuk  dalam  golongan  gerakan salafiyah,  atau  neosalafiyah.  Dengan karakteristik  idiologis  tadi,  salafisme yang  menekankan  pada  sentralistik kemurnian  doktrin tawhid (keesaan Tuhan),  dengan  kembali  kepada  Al- Qur’an  dan  hadits  atau  sering  pula disebut  sebagai  gerakan  purifikasi. Konsekwensi  logis  dari  penekanan  ini adalah  penolakan  terhadap  bid’ah, khurafat,  praktek-praktek  lain  yang dianggap  menyimpang,  dan  inovasi- inovasi  lain  dalam  ibadah,  karena dipandang  tidak  bersumber  dari  Al- Qur’an  dan  hadits(Azyumardi  Azra, 2000: 108).

## E. Kesimpulan
Dari  uraian  beberapa  fakta yang  ada  dapat  disimpulkan  bahwa kurang  tepat apabila,  dalam  era
sekarang  ini,  dikotomi  tradisional  dan modern  digunakan  untuk  menyebutkan dua organisasi terbesar di Indonesia ini, yaitu  NU  dan  Muhammadiyah.  Dalam perjalanan  dan  kenyataannya,  NU sebagai organisai masyarakat dan keagamaan  bukanlah  suatu  organisasi yang bercirikan tradisional, yaitu terbelakang,  serba  statis,  dan  mandeg baik  dalam  hal  pemikiran  maupun praktek  keagamaan  dan  organisasi. Sekarang  ini  di  kalangan  NU  dapat dikatakan terbuka, berobah, dan bergerak  sebagaimana  ciri  modern. Dalam  beberapa  hal  kemodernan  NU dapat  dilihat,  misalnya,  dari  segi  rasa ingin  tahu,  ingin  bertanya,  ingin mempersoalkan, atau ingin mempermasalahkan  kembali  sesuatu yang sudah mapan, terutama dikalangan anak-anak  muda  NU,  sehingga  cepat dalam  merespon  permasalahan  yang baru yang kemudian dicarikan landasan hukumnya.  Oleh  karena  itu,  kurang
tepat  untuk  era  sekarang  ini  memberi penilaian  bahwa  NU  adalah  golongan konservatif,  kolot,  dan  tidak  mampu menghadapi perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Adian Husaini, “37 Tahun Pembaharuan Islam di Indonesia”, Republika , 26 Januari 2007. Amin Abdullah. (2004). Filsafat Kalam di Era Posmodernisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. -------------------.  (1995).  “Religiositas Kebudayaan: Sumbangan Muhammadiyah dalam pembangunan  Bangsa.”  Dalam Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-43 . Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Amin  Rais,  “Tauhid  Sosial:  Doktrin Perjuangan Muhammadiyah”, Inovasi , No. 1, Th. VII/1996. Arief  Mudatsir.  1984.  “Dari  Situbondo
Menuju NU Baru: Sebuah Catatan Awal.” Prisma , LP3ES.
Azyumardi Azra.  (1999). Menuju
Masyarakat  Madani;  Gagasan, Fakta,  dan  Tantangan .  Bandung: Rosdakarya.
Azyumardi  Azra.  (2002).  “Liberalisasi Pemikiran  NU”. Kata  Pengantar dalam  Mujamil  Qomar.  (2002).
NU “Liberal” dari Tradisionalisme  Ahlussunah  ke Universalisme  Islam .  Bandung:
Mizan.
Deliar  Noer.  (1995). Gerakan  Modern Islam  di  Indonesia  1900  –  1942 . Jakarta: LP3ES. Greg  Fealy  dan  Greg  Barton.  (1997). Tradisionalisme Radikal: Persinggungan  Nahdatul  Ulama- Negara . (Yogyakarta: LKiS). Husein  Muhammad.  2004.  “Kitab
Mu’tabar  dan  Ghayr  Mu’tabar Versus  Arus  Liberatif  Generasi Baru NU”. Afkar, Edisi No. 17. Jainuri,  A..  (1990). Muhammadiyah; Gerakan Reformasi Islam di Jawa Pada  Awal  Abad  Keduapuluh . (Surabaya:Bina Ilmu).
Jalaluddin  Rakhmat,  (2005), Rekayasa Sosial;  Reformasi,  Revolusi,  atau Manusia Besar? , Bandung:
Rosdakarya.
Kajian Santri,
http://www.pesantrenonline.com/ KajianSantri/detailKajian.php3?d etail=28&pesantren=2 Martin  van  Bruinessen.  “Konjungtur Sosial  Politik  di  Jagat  NU  Paska Khittah 26: Pergulatan NU
Dekade  90-an.  Dalam  Ellyyasa KH.  Dharwis  (ed.). Gus  Dur  dan Masyarakat  Sipil. Yogyakarta: LKiS. Mitsuo  Nakamura.  “Tradisionalisme Radikal; Catatan Muktamar Smarang  1979.”  Dalam  Greg Fealy  dan  Greg  Barton.  1997. Tradisionalisme Radikal; Persinggungan  Nahdatul  Ulama dan Negara . Yogyakarta: LKiS. Mujamil Qomar. (2002). NU “Liberal” dari  Tradisionalisme  Ahlussunah ke Universalisme Islam . Bandung:
Mizan.
Nurcholish  Majid,  “NU  antara  Tradisi dan Relevansi Pemikiran” , dalam Kata  Pengantar  Zuhairi  Misrawi (ed.),  (2004), Menggugat  Tradisi;
Pergulatan Pemikiran Anak Muda
NU , Jakarta: Kompas.
Nur  Syam,  2005, Islam  Pesisir ,
Yogyakarta: LKiS.
Said Aqil Siradj. “NU, Tradisi dan Kebebasan Pikir.” Kompas : Rabu, 29 Oktober 2003.
Shonhaji  Sholeh.  2004. Arus  Baru  NU.
Surabaya: JP Books.
Very  Verdiansyah.  “Tradisionalisme dan  Liberalisme  NU.” Kompas. Minggu, 28 November 2004.
Zamakhsyari  Dhofier.  1994. Tradisi
Pesantren; Studi tentang Pandangan  Hidup  Kyai .  Jakarta:
LP3ES.