## KAJIAN YURIDIS MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA 1
Amalia Diamantina, Fifiana Wisnaeni, Retno Saraswati, Ratna Herawati, Sekar Anggun G.P Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang Email: amaliadiamantina.undip@gmail.com, fifiana_nenny@yahoo.co.id, saraswatiretno@yahoo.co.id, ratnaherawati@lecturer.undip.ac.id, sekar.anggun.gp@gmail.com

## Abstract
The existence of Pancasila as the source of all sources of law in practice still faces opposition, both  by the community and  state  administrators  themselves. There  is  still  a lot  of  contempt for the symbols of the state. Therefore, it is necessary to study whether the content material in Law No.  24  of  2009  concerning  the  Flag,  Language and  National  Emblem,  as well  as  the National Anthem is  in  line  with  the  values contained in  Pancasila  or  not,  considering  that  this  law  is  a unifying  tool.  identity,  and  the  existence  of  the  nation  which  is  a  symbol  of  the  country's sovereignty  and  honor  as  regulated  in  the  Indonesian  constitution.  The  method  used  is  the normative  juridical  method  by  analyzing  the  concepts  and  laws  and  regulations  related  to  the topic.  The data  used  are  secondary  data  obtained  through  literature  studies  and  analyzed qualitatively. Based on the research results, the content of Law No. 24 of 2009 has experienced many collisions with  other regulations and is  not  in accordance with  the  principles of forming good laws and regulations. In addition, there are also several articles and paragraphs that are not  in  accordance  with  the  values of  Pancasila  so that  there  is  a need  for  harmonization  from state bodies that have the authority to do so with other relevant laws and regulations and to the values of Pancasila itself.
Keywords: Materials; Pancasila Values; Law No 24 of 2009.

## Abstrak
Keberadaan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  dalam  praktiknya  masih  saja mendapat pertentangan,  baik  oleh  masyarakat  maupun  penyelenggara  negara  itu  sendiri. Penghinaan  terhadap  lambang-lambang  negara  masih  banyak  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan pengkajian apakah materi muatan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan sudah  selaras dengan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila atau  belum,  mengingat  undang-undang  ini  merupakan sarana pemersatu,  identitas,  dan  eksistensi  bangsa  yang  menjadi  simbol  kedaulatan  dan kehormatan negara sebagaimana  yang  diatur  dalam  konstitusi  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  adalah metode  yuridis  normatif  dengan  menganalisis  konsep  dan  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  topik.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang didapat  melalui  studi pustaka  dan  dianalisis  secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  materi  muatan  UU Nomor 24 Tahun 2009 banyak mengalami tabrakan dengan peraturan lainnya dan kurang sesuai dengan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Selain  itu,  juga terdapat beberapa pasal dan ayat yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga perlu
1 Hasil Penelitian dengan judul “Kajian Analisis dan Rekomendasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun  2009 Tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan  terhadap  Nilai-Nilai Pancasila”, yang dibiayai oleh Badan Pengkajian Ideologi Pancasila tahun 2020
adanya  upaya  harmonisasi  dari  badan  negara  yang  memiliki  kewenangan  untuk  itu  terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Kata Kunci : Materi Muatan; Nilai-nilai Pancasila; UU Nomor 24 Tahun 2009.

## A. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah sebuah negara yang lahir, berdiri, dan mendewasa di atas  satu  dasar  falsafah  ( weltanschauung ) yang  khas,  yaitu Pancasila.  Sifat  khas  itu melekat karena Pancasila, selain merupakan dasar falsafah, juga merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia untuk melenyapkan segala penyakit yang telah mewabah selama ratusan tahun,  terutama sekali adalah imperialisme (Latif,  2015). Nilai-nilai esensial dalam Pancasila sebenarnya telah tersemai dalam kehidupan bangsa Indonesia jauh sebelum imperialisme masuk, karena itu dikatakan bahwa Pancasila adalah hasil penggalian dari, oleh, dan untuk bangsa Indonesia sendiri. Pancasila  adalah local  wisdom Bangsa Indonesia yang kemudian diolah, dikembangkan,  serta  disintesiskan  dengan paham besar di dunia (Kaelan, 2014).
Keberadaan  Pancasila  dalam  dimensi hukum Indonesia yakni  sebagai sumber dari segala  sumber  hukum.  Jika  mengacu  pada Hans  Kelsen,  maka  Pancasila  disebut sebagai  norma  hukum  yang  paling  dasar ( grundnorm ) (Kelsen,  2010).  Pada  dimensi politik,  Pancasila  merupakan  sumber  etika dan moralitas, terutama dalam hubungannya dengan  legitimasi  kekuasaan.  Legitimasi kekuasaan  menurut  Pancasila  haruslah berbasis  pada  kehendak rakyat, dengan  kata lain  Pancasila  menghendaki  kehidupan kenegaraan  yang  berdemokrasi.  Eksistensi dari  adanya  Pancasila  mengharuskan  bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dibawahnya  harus  sejalan  dan  tidak  boleh bertentangan dengan Pancasila.
UU Nomor  24  Tahun  2009  tentang Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan manifestasi  kebudayaan  yang  berakar  pada sejarah  perjuangan  bangsa,  kesatuan  dalam
keragaman  budaya,  dan  kesamaan  dalam mewujudkan  cita-cita  nusantara  sebagai bangsa  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indoneisa  serta  sarana  pemersatu,  identitas, dan  eksistensi  bangsa  yang  menjadi  simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945). Walaupun  tujuan  yang  hendak  dicapai sangatlah  mulia,  namun  dalam  perumusan materi  muatan  itu  sendiri  tentunya  harus seirama  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam Pancasila.
Hingga  saat  ini,  masih  terdapat tindakan individu maupun kalangan kelompok yang  dianggap  belum  sesuai dengan  tujuan  dari  dibentuknya  UU  Nomor 24  Tahun  2009.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari beberapa  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia. Contohnya,  kasus  dilakukan  oleh  salah  satu artis.  Artis  tersebut  melakukan  penghinaan lambang Negara dalam acara yang ditayangkan  di  salah  satu  stasiun  televisi yang  menyampaikan  bahwa  lambang  sila kelima  yakni  bebek.  Hal  ini  dinilai  telah mencederai  rasa  hormat  terhadap  Lambang Negara.
Penghinaan  Lambang  Negara  juga dilakukan  oleh  individu  yang  menggunakan media  sosial.  Dalam  akun  media  sosialnya, ia menggugah sebuah foto yang menampilkan  dirinya  tengah  menendang lambang  Burung  Garuda.  Foto  tersebut diunggah pada tanggal 12 Januari 2014, dan dibagikan kepada sejumlah pengguna media sosial. Ia juga mengunggah tulisan penghinaan  terhadap  Pancasila  dalam  akun media sosialnya. Kasus yang berbeda terjadi pada tahun 2019, 2 (dua) siswa tidak hormat terhadap  bendera  pada  waktu  pelaksanaan upacara  bendera  yang  dilaksanakan  di sekolahnya. Dalam kasus ini, siswa tersebut
tidak  hormat  terhadap  bendera  karena menganut  kepercayaan  tertentu.  Hal  ini menyebabkan  siswa  tersebut  dikeluarkan dari  sekolah.  Pertimbangan  dikeluarkannya kedua siswa tersebut juga menjadi permasalahan karena dianggap
menghilangkan  hak  untuk  melanjutkan pendidikan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menunjukkan penghormatan terhadap simbol  negara  cukup  memprihatinkan. Dengan  demikian, sangat  perlu  untuk mengambil tindakan dan penanganan.
Berangkat atas hal tersebut, maka diperlukan adanya  suatu  kajian yuridis terhadap UU Nomor  24  Tahun  2009  terhadap  nilai-nilai Pancasila  dan  asas-asas  utama  dalam pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar  kedaulatan  dan  kehormatan  negara sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang- Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dapat  lebih  optimal dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Oleh  karena  itu,  penulisan  hukum  ini akan  membahas  mengenai:  (1)  bagaimana kesesuaian  UU Nomor 24 Tahun 2009 terhadap  asas-asas  pembentukan  dan  materi muatan  peraturan  perundang-undangan? (2) Bagaimana  kesesuaian  materi  muatan UU Nomor 24 Tahun 2009 terhadap  indikator nilai-nilai Pancasila?

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu melalui studi pustaka  dengan menelaah  data  sekunder terutama  peraturan  perundang-undangan, hasil  penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya (Soekanto,  Mamudji  Sri, 1995). Pengumpulan  data  dilakukan  dengan meneliti data mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bendera  Bahasa dan Lambang  Negara  serta Lagu  Kebangsaan, peraturan  perundang- undangan  lain. Teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan. Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mencari landasan  filosofis,  yuridis,  sosiologis  dan
juga  berbagai  informasi  mengenai Bendera Bahasa  dan  Lambang  Negara  serta  Lagu Kebangsaan di  Indonesia.  Data  yang didapatkan atau dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-

## undangan
Prinsip  hukum  atau  asas  hukum bukan  merupakan  peraturan  hukum, namun  tidak  ada  hukum  yang  bisa dipahami  tanpa  mengetahui  asas-asas hukum  yang  ada  di  dalamnya,  oleh karena  itu  untuk  memahami  hukum suatu  bangsa  dengan  sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan  hukumnya  saja, melainkan  harus  menggalinya  sampai pada asas-asas hukumnya. Asas hukum  inilah  yang  memberi  makna etis pada peraturan-peraturan hukum.
Johanes Sapteno mengemukakan bahwasanya  adanya  asas  substansial yakni  asas  yang  terkait  dengan landasan pembentukan undang-undang khususnya mengenai materi muatannya. Asas substansial ini bersifat terbuka dan merupakan landasan  pemikiran  dalam  perumusan materi  muatan  undang-undang.  Di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat
keterkaitan yang erat antara nilai, asas atau prinsip dan norma. Nilai mempunyai  andil  dalam  membentuk asas  atau  prinsip  dan  selanjutnya  asas atau  prinsip  akan  melahirkan  norma. Asas atau prinsip substansial merupakan tumpuan atau fondasi yang mana akan menjadi titik tolak berpikir dan  akan  dijadikan  pedoman  dalam perumusan materi untuk suatu peraturan
perundang-undangan (Sapteno, 2007). Asas hukum itu bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan
merupakan suatu latar belakang peraturan  yang  konkrit  dan  juga bersifat  umum  atau  abstrak.  Memang pada  umumnya  asas  hukum  tidak dituangkan  dalam  bentuk  peraturan yang  konkrit  atau  dalam  pasal-pasal (Mertokusumo,  2002). Menurut  Van der  Vlies  sebagaimana  dikutip  oleh Hamid  S.  Attamimi membedakan  2 (dua)  kategori  asas-asas  pembentukan peraturan perundang-undangan  yang baik ( beginselen van behoorlijk regelgeving ), yaitu  asas  formal  dan asas  material (Indrati,  2010). Asas- asas  formal  meliputi: a.  Asas  tujuan jelas; b.  Asas  lembaga  yang  tepat; c. Asas  perlunya  pengaturan; d.  Asas dapat  dilaksanakan; dan e.  Asas
Konsensus.
Asas-asas material meliputi: a. Asas kejelasan
Terminologi  dan  sistematika; b.  Asas bahwa  peraturan perundang-undangan mudah dikenali; c. Asas persamaan; d. Asas  kepastian  hukum;dan e.  Asas pelaksanaan  hukum  sesuai  dengan keadaan individual.
Menurut Undang-Undang Nomor  12 Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan, asas  peraturan  perundang- undangan  dibagi  menjadi  2  (dua) golongan, yaitu: 1. Asas Pembentukan Peraturan  Perudang-undangan  yang baik  (Pasal  5): a. Kejelasan  tujuan, b. Kelembagaan  atau  organ  pembentuk yang  tepat, c. Kesesuaian  antara  jenis dan materi muatan, d. Dapat dilaksanakan, e. Kedayagunaan  dan kehasilgunaan, f. Kejelasan  rumusan, dan g. Keterbukaan; 2. Asas  materi muatan Peraturan Perandang- undangan  (Pasal  6  ayat  (1)): a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan
kepastian hukum; dan/atau j.
keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan. Berangkat dari asas-asas pembentukan  peraturan  perundang- undangan tersebut, maka sudah semestinya  dalam  membentuk  suatu peraturan  perundang-undangan  harus mendasarkan  pada  indikator-indikator yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  sebagai  bentuk pedoman  dalam  membentukan  hukum yang baik.
2. Kajian Yuridis UU  Nomor  24 Tahun  2009  terhadap Asas- Asas Pembentukan Dan Materi Muatan Peraturan
Perundang-Undangan.
Peraturan  perundang-undangan merupakan  satu  kesatuan  aturan  yang menjabarkan aturan dasar atau konstitusi  sebagaimana  merupakan kesepakatan dasar dari seluruh elemen masyarakat. Peraturan perundang- undangan  di  dalamnya  termasuk  pada Ketetapan MPR, Undang-Undang, Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  dan aturan  pelaksana  dibawahnya  yang merupakan suatu produk hukum sebagaimana pembentukannya diberikan  mandat  langsung  oleh  UUD NRI  Tahun  1945  kepada  organ-organ pemerintahan,  baik  itu  di  pusat maupun di daerah. Walaupun demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan  khususnya  pada produk  hukum  yang  berupa  Undang- Undang, harus telah memenuhi syarat- syarat  pembentukan  yang  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya
membutuhkan  rencana  yang  baik untuk  menentukan  ke  arah  mana peraturan perundang-undangan tersebut  dibentuk.  Melalui  rencana
yang  baik,  maka  akan  terbentuk  pula suatu  peraturan  perundang-undangan yang baik. Merencanakan
pembentukan  peraturan  perundang- undangan, tentunya tidak lepas dengan apa  yang  disebut  dengan  konsep. Konsep inilah yang nantinya memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan  perundang-undangan  yang baik.  Membentuk  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  memiliki kepastian,  keadilan,  dan  manfaat. Konsep  inilah  yang  nantinya  akan mengarahkan perturan perundang- undangan  yang  dibentuk  menjadi peraturan  perundang-undangan  yang baik,  yang  terarah,  yang  memiliki keadilan, kepastian dan dapat mendistribusikan manfaat (Febriansyah, 2018). Berangkat  dari  kerangka  teori dan pengaturan
mengenai
pembentukan undang-undang  yang baik  dan  benar, maka  dapat  dianalisis mengenai  kesesuaian  antara  asas-asas pembentukan  peraturan  perundang- undangan  dengan  Undang-Undang Tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan sebagai berikut: Tabel 1.
Kesesuaian Antara Rumusan Undang- Undang tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dengan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
No. Asas-asas Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan Kesesuaian Undang- Undang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap  Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Perundang- Undangan 1. Asas Pengayoman Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. Asas-asas Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan Kesesuaian Undang- Undang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap  Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Perundang- Undangan inisecara  garis  besar telah mengakomodir perlindungan  terhadap pemersatu, identitas, dan  wujud  eksistensi bangsa  yang  menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara 2. Asas Kemanusiaan Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini pada  beberapa  pasal tertentu  masih  belum optimal dalam menjaga  kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia 3. Asas Kebangsaan Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan sudah  mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia, namun belum  optimal  dalam menjaga kebudayaanyang berakar  pada  sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan  kesamaan  dalam mewujudkan  cita-cita bangsa  dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia 4. Asas Kekeluargaan Ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini secara keseluruhan telah mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
No. Asas-asas Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan Kesesuaian Undang- Undang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap  Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Perundang- Undangan 5. Asas Kenusantaraan Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini telah  memenuhi  Asas Kenusantaraan  karena secara garis besar telah  memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia terlihat dari konsideran dari Undang-Undang ini yang  berangkat  dari kebutuhan akan kepentingan nasional. 6. Asas Bhinneka Tunggal Ika Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini telah  memenuhi  Asas Bhinneka  Tunggal  Ika karena  secara  umum telah  memperhatikan keragaman  penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus  daerah  serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dalam Undang- Undang ini belum mempertegasnya. 7. Asas Keadilan Ketentuan yang tercantum dalm undang-undang  sudah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara 8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan Ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini telah tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar
No. Asas-asas Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan Kesesuaian Undang- Undang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap  Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Perundang- Undangan belakang,  antara  lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini telah memliki orientasi  yang  mampu memberikan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.  Namun  perlu diatur  secara  tegas didalamnya 10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan telah  memiliki  materi muatan  yang  mampu memberikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan  individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara Sumber: Olahan Penulis
Berdasarkan  perspektif asas-asas asas materi muatan peraturan perundang-undangan  tersebut,  maka dapat dipahami bahwa terdapat kesesuain  dan  ketentuan-ketentuan tertentu  dari  materi  muatan  Undang- Undang  tentang  Bendera,  Bahasa  dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, namun masih  belum sempurna dalam pengaturannya. Penting  kiranya  asas-asas  tersebut dijadikan  indikator  penilaian  untuk
kedepannya,  agar  Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara  serta  Lagu  Kebangsaan  dapat menjadi  produk hukum  yang baik dan mampu memberikan perlindungan yang optimal guna mewujudkan ketertiban umum di masyarakat.
3. Kajian Yuridis Materi Muatan UU  Nomor  24  Tahun  2009 terhadap  Indikator  Nilai-Nilai
Pancasila
Menurut  risalah  sidang  MPR tahun 2000, bahwa masuknya
ketentuan  mengenai  lambang  negara ke dalam UUD 1945 yang melengkapi pengaturan  mengenai  bendera  negara dan  bahasa  negara  yang  telah  ada sebelumnya  merupakan  ikhtiar  untuk memperkukuh  kedudukan  dan  atribut kenegaraan ditengah kehidupan global dan hubungan internasional yang terus berubah. Meskipun atribut itu tampaknya simbolis, hal tersebut tetap penting, karena menunjukkan identitas dan  kedaulatan  suatu  negara  dalam pergaulan internasional. Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu seluruh bangsa Indonesia di tengah  perubahan  dunia  yang  tidak jarang berpotensi mengancam
keutuhan  dan  kebersamaan  sebuah negara  dan  bangsa  tak  terkecuali bangsa  dan  negara Indonesia (MPR RI, 2007).
Lahirnya  UU  Bendera,  Bahasa, dan  Lambang  Negara, serta  Lagu Kebangsaan diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang  selama ini masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan produk UUDS Tahun  1950.  Lahirnya  UU  Bendera, Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta
Lagu  Kebangsaan  merupakan  jaminan kepastian hukum, keselarasan,
keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bendera,  bahasa,  dan  lambang  negara, serta lagu kebangsaan.
Berikut  adalah  analisis  penulis terhadap  UU  Nomor  24  Tahun  2009, baik secara formal maupun material:
a. Analisis terhadap Judul dan
Pertimbangan Suatu  norma  dianggap  sah sebagai norma hukum (legal norm) yang mengikat untuk umum apabila  norma  hukum  itu  berlaku karena  diberlakukan  atau  karena dianggap  berlaku  oleh  para  subjek hukum  yang  diikatnya.  Norma- norma  hukum  dimaksud  dapat dianggap berlaku karena
pertimbangan yang bersifat filosofis,  pertimbangan  yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan  politis.34 Hal  ini mengartikan  bahwa  pertimbangan filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis dimaksudkan untuk membawa suatu undang-undang yang mencerminkan cita-cita dan keinginan masyarakat sebagaimana yang  termaktub  dalam  Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945.
Salah  satu  prinsip  penafsiran dalam hukum publik yang berbunyi titulus  estlex dan  rubrica estlex yang  berarti  “judul  undang- undang  menentukan”  dan  “rubrik dari  undang-undang  tersebut  juga turut  menentukan”,  maka  merujuk pada prinsip tersebut, judul undang-undang a quo telah mencerminkan substansi yang akan diatur sehingga  substansi  pasal- pasal  yang  diatur  harus  secara “expressis verbis” (jelas dan terang) merupakan merupakan sarana  pemersatu,  identitas,  dan wujud  eksistensi  bangsa yang menjadi  simbol  kedaulatan  dan kehormatan  negara  sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun1945. Ketentuan pada dasar
pertimbangan  undang-undang  ini sudah  memiliki  kesesuaian  dengan Pancasila  yaitu  sila  persatuan
Indonesia,  namun  demikian  masih perlu ditambahkan bahwa
penggunaan  bendera,  bahasa,  dan lambang negara, serta lagu
kebangsaan  NKRI  memerlukan pengaturan dan standardisasi penggunaan  bendera,  bahasa,  dan lambang negara, serta lagu kebangsaan agar tercipta ketertiban dan kepastian dalam penggunaannya. Dengan penambahan pertimbangan
tersebut,  maka undang-undang  ini memenuhi  asas-asas  pembentukan peraturan  peraturan  perundangan yang baik yaitu Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan  undangan  khususnya huruf  (a)  kejelasan  tujuan  dan (d) dapat  dilaksanakan. Dari  sisi  asas materi muatan
peraturan perundangan  undangan,  Penamaan undang  undang  ini  sesuai  dengan Pasal  6  ayat  (  1) UU  Nomor 11 Tahun 2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pada bagian mengingat perlu ditambahkan Pasal  32  ayat  (2) UUD  NRI  Tahun  1945,  karena  di dalam  Undang  Undang  ini  diatur dan  berkaitan  dengan bahasa
daerah.  Pada  bagian Penjelasan Umum, perlu ditambahkan undang-undang  yang  terkait  dan berhubungan  dengan  pelaksanaan undang-undang  ini,  seperti UU Nomor 28  Tahun  2002  tentang Bangunan  Gedung, UU  Nomor 31 tahun  2004 tentang  Perikanan sebagaimana  diubah  dengan UU Nomor 45 Tahun 2009, UU Nomor
20 Tahun  2003 tentang  Sistem Pendidikan  Nasional dan UU
Nomor 9  Tahun  2010  tentang Keprotokolan.
b. Hasil  Analisis  pada  Ketentuan Umum
Ketentuan  umum  pada  Pasal 1  perlu  diperbaiki urutannya,  yang mana  Angka  8 menjadi  angka  9 dan angka  9  menjadi  angka  8.  Hal ini sesuai dengan struktur organisasi  dan  tata kerja  Negara
Kesatuan Republik Indonesia,
bahwa  Menteri  adalah  pembantu Presiden  di  tingkat  pusat  dan Pemerintah Daerah adalah pembantu  Presiden  di  tingkat daerah, sehingga urutannya menjadi: a) Angka  8 Pemerintah
Pusat, b) Angka  9 Menteri, c) Angka  10 Pemerintah  Daerah. Selanjutnya, terkait dengan
pengertian  pada  angka  8,  yaitu Pengertian  Pemerintah  Pusat  perlu disesuaikan dengan Pengertian Pemerintah Pusat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah. Kemudian pada angka 10, Pengertian Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan pengertian pada  Pasal  1  angka  2  UU  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. c. Hasil  Analisis  terhadap  Bendera Negara
Ketentuan pada  Pasal  7
tentang  bendera  negara  secara keseluruhan  telah  mencerminkan nilai-nilai
Pancasila, namun terdapat  beberapa  evaluasi  terkait dengan  Pasal  7  angka  (3)  dan angka  (4).  Pasal  7  angka  (3) menyatakan bahwa pengibaran Bendera  Negara  yang  bersifat wajib  pada  tanggal  17  Agustus yang  dilakukan  oleh  penguasa  hak
penggunaan  rumah.  Bahwa  di  era modern  sekarang,  konsep  rumah tinggal  memiliki  banyak  bentuk dan/atau jenisnya, hal ini menuntut penjelasan.
Lebih lanjut mengenai
pengguna  rumah  seperti  apa  yang wajib melakukan pengibaran, harus dijelaskan  lebih  spesifik. Pasal  ini kurang  sesuai  denga  nilai-nilai sila ke  3  Pancasila bahwa peraturan perundangan mampu menumbuhkan  semangat  gotong royong, rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air
Indonesia. Selanjutnya, dirasa
perlu  untuk  melakukan  evaluasi pada  Pasal  7  angka  (4)  yang menyatakan  bahwa  Pemerintah daerah memberikan Bendera Negara  kepada  warga  Negara Indonesia yang tidak mampu. Butir ini menjadi sulit untuk dilaksanakan  karena  pemerintah daerah  memerlukan  landasan  yang lebih  kuat  untuk  menjalankan amanah Undang-Undang ini, sehingga  perlu  ditingkatkannya kesadaran di tingkat penyelenggara pemerintahan daerah terkait dengan  pelaksanaan  butir  ini, sehingga  Pasal  7  angka  (4) kemudian dapat lebih mencerminkan Nilai pada Sila ke-3 dan ke 4. Selain itu, secara keseluruhan  Pasal  8  telah  sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun,  terdapat  evaluasi  dalam penyusunan  teknis  terkait  materi muatan. Secara garis besar,
pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan  memerlukan bahasa  baku  yang  jelas  sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda.  Pasal  8  masih  termuat kata/frasa yang  berpotensi  untuk menimbulkan  penafsiran  ganda sehingga hal tersebut perlu
dievaluasi.  Namun, pada  Pasal  9 dan  Pasal  10  Undang-Undang  ini telah  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila. Ketentuan pada Pasal 11 tentang  tempat  Bendera  Negara dikibarkan, secara keseluruhan telah  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila. Namun, terdapat evaluasi  dalam  penyusunan  teknis terkait materi muatan. Secara garis besar, pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan  memerlukan bahasa  baku  yang  jelas  sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda.  Pasal  11  angka  (1)  huruf  e masih  termuat  kata/frasa  yang berpotensi  untuk  menimbulkan multi  penafsiran  sehingga  hal tersebut perlu dievaluasi.
Evaluasi  tersebut  diperlukan karena  pada  bagian  penjelasan hanya  dijelaskan  yang  dimaksud dengan  perayaan  atau  peristiwa lain adalah perayaan atau peristiwa yang  digunakan  sebagai tanda pernyataan kebangsaan dan kegembiraan  umum. Pada  bagian ini  kurang  sesuai  dengan  asas pembentukan
peraturan perundangan  yang  baik  mengenai kejelasan  rumusan. Namun pada
Pasal  12  Undang-Undang  ini  telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
d. Hasil  Analisis  terhadap Bahasa
Negara
Bahasa  nasional  Indonesia adalah bahasa Indonesia. Perkembangan  bahasa  Indonesia dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor pendukung, antara lain (1)
penyerapan  bahasa  daerah,  (2) penyerapan  dari  bahasa asing
(Badudu,  1983). Secara  umum, ketentuan Pasal 25-Pasal 40 terkait dengan pengaturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam acara
kenegaraan, dokumen resmi
negara, pendidikan, pelayanan
publik, peraturan perundang-
undangan, ketenagakerjaan, dansebagainya  telah  memenuhi amanatsila  ketiga  Pancasila  yaitu Persatuan Indonesia. Hanya sayangnya dalam ketentuan mengenai Bab Bahasa tidak mencantumkan  adanya  pengaturan sanksi terhadap pelanggaran aturan kebahasaan.
Sementara  ketentuan  Pasal 41-Pasal 45  merupakan  norma pendelegasian  kepada  Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri untuk melaksanakan tentang
Pengembangan,  Pembinaan,  dan Pelindungan  Bahasa Indonesia dan kelembagaannya.  Ketentuan  pada Pasal  45  sudah  sesuai  nilai-nilai Pancasila bahwa Lembaga kebahasaan dibentuk sesuai ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dan  bertanggungjawab kepada  Menteri.  Hal  ini  sesuai dengan  Sila  ke  empat  Pancasila bahwa peraturan perundang- undangan mendasarkan penyelenggaraan  negara  dengan permusyawaratan perwakilan; serta menjamin terselenggaranya demokrasi politik yang berkeadaban dan berkeadilan. e. Hasil  Analisis  terhadap Lambang
Negara.
Lambang  Negara Indonesia terdiri dari  tiga  bagian: (1)  Candra Sengkala, (2) Perisai Pancasila, (3) Seloka  Bhinneka  Tunggal  Ika.
Candra  Sengkala  ini terdapat dalam “ burung sakti Elang Rajawali ( cetak tebal dari penulis ) yang  bulu  sayapnya  17  helai jumlahnya,  bulu  sayap  kemudinya 8  helai,  sedangkan  bulu  sayap sisiknya  pada  batang  tubuhnya berjumlah  45  ini  melukiskan  hari
diproklamasikan Republik Indonesia (Kartohadiprojo,  2010). Semboyan  Bhinneka , Tunggal  Ika adalah ciptaan Bung Karno, setelah Indonesia merdeka,  semboyan  itu kemudian diperkuat dengan lambang  yang  dibuat  oleh  Sultan
Abdul Hamid Pontianak dan diresmikan pemakaiannya  oleh
Kabinet  RIS  tanggal  11  Februari 1950 (Hatta, 1978).
Dalam  undang-undang  ini, lambang negara diatur dalam Pasal 53-Pasal  56. Secara  garis  besar, ketentuan  Pasal  53-Pasal  56  sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, akan tetapi rumusan pada ketentuan  Pasal  54  ayat (1) dan ayat (2) huruf e mengenai penggunaan  cap  atau  kop  surat jabatan dan cap dinas untuk kantor perlu diperbaiki dengan menambahkan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah
Konstitusi  merupakan  salah  satu Lembaga  negara utama yang kedudukannya sejajar dengan
Presiden,  DPR,  DPD,  MA,BPK, MPR. Tidak dicantumkannya
Mahkamah
Konstitusi dalam
ketentuan ini  dapat mengakibatkan pasal  ini  tidak  sesuai  dengan  sila ke 3 Pancasila.
Selain itu, Pasal 57 huruf a, b dan  c  sudah  sesuai  dengan  nilai nilai Pancasila, namun masih perlu penjelasan  lebih  lanjut,  mengenai apa  yang  dimaksud  “menyerupai lambang  negara”. Tidak  adanya penjelasan  tentang  hal  tersebut, menyebabkan ketentuan itu kurang sesuai  dengan  asas  pembentukan peraturan  perundangan  yang  baik, yaitu mengenai kejelasan rumusan. Tidak  adanya  kejelasan  rumusan tersebut dapat menimbulkan multitafsir yang berimplikasi terhadap persatuan Indonesia.
Tanpa  adanya  rumusan  tentang
“menyerupai  lambang  negara”,
bisa berakibat pasal
ini bertentangan  dengan  sila  ke  3
Pancasila.
f. Hasil  Analisis terhadap Lagu Kebangsaan Pengaturan Lagu Kebangsaan dalam  Pasal  58-Pasal 64.  Pasal  58-Pasal  59  telah sesuai dengan  sila  ke  3  Pancasila,  yaitu
Persatuan Indonesia. Namun, Pasal 62 yang menjelaskan bahwa setiap orang  yang  hadir  pada  saat  lagu kebangsaan diperdengarkan
dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak  dan  sikap  hormat,  kurang selaras  dengan  nilai-nilai  sila
Pancasila  dan UU Nomor  12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang- Undangan.
Pasal  62 kurang  selaras  dengan nilai-nilai  sila ke  3 Pancasila dimana peraturan perundangan seharusnya menguatkan  semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah  darah  Indonesia, dan Undang  Undang  No 12  Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai asas-asas formil peraturan perundang undangan yang  berkaitan  dengan  kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan. Penjelasan Pasal 62 menyatakan: “berdiri tegak dengan sikap  hormat  “  pada  waktu  lagu kebangsaan
diperdengarkan/dinyanyikan adalah  berdiri  tegak  di  tempat masing-masing dengan sikap sempurna, meluruskan  lengan  ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan  merapat  pada  paha  disertai pandangan  lurus  kedepan.  Pada bagian  ini  kurang  sesuai  dengan asas pembentukan peraturan
perundangan  yang  baik  mengenai kejelasan rumusan. Adanya beberapa  kasus  pelajar  yang  tidak mau menyanyikan Lagu
Kebangsaan  Indonesia  Raya  dan adanya  kasus  pelajar  yang  tidak mau  melakukan  sikap  hormat sebagaimana  diatur  dalam  Permen No  22  Tahun  2018  tentang Pedoman  Upacara  Bendera  di Sekolah,  menjadi  petunjuk  bahwa rumusan Pasal  62  kurang  jelas, sehingga pasal ini masih memerlukan penjelasan.
g. Hasil  Analisis  terhadap Bab  VI:
Hak dan Kewajiban Warga Negara.
Ketentuan  pada  Pasal  65 yang  menjelaskan  tentang  hak  dan kewajiban  sebagai  warga  negara dilihat kurang selaras dengan nilai- nilai  sila  Pancasila  dan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan.  Berdasarkan uraian mengenai Asas Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  dan  nilai- nilai Sila Pancasila, Pasal 65 dapat ditambah  sehingga  berbunyi  setiap warga  negara  dimanapun  berada berhak  dan  wajib  memelihara, menjaga, dan menggunakan bendera,  bahasa  Indonesia,  dan lambang negara, serta lagu kebangsaan  untuk  kehormatan  dan kedaulatan  bangsa  dan  negara sesuai  dengan  undang-undang  ini (UU Nomor 24 Tahun 2009).
h. Hasil  Analisis  terhadap Bab  VII:
Ketentuan Pidana.
Ketentuan  pidana  pada  Pasal 67  dilihat  sudah  sesuai  dengan Teknik pembentukan Undang- Undang, yang mana sudah mencerminkan Pancasila (sila ketiga) untuk tetap mempertahanan Persatuan  Indonesia  dengan  tetap
menghargai  bendera  negara  kita sebagai  bentuk  menghormati  para pejuang yang bersatu dan memperjuangkan  untuk  mencapai Indonesia yang merdeka. Ketentuan  pidana  pada  Pasal 68 Isi sudah  sesuai  dengan  Teknik pembentukan Undang-Undang, yang  mana  isi  dari  pasal  tersebut sudah  mencerminkan  Pancasila (sila ketiga) untuk tetap mempertahanan Persatuan Indonesia dengan tetap menghargai Lambang Negara Indonesia sebagai pemersatu bangsa
Indonesia.
Ketentuan  pidana  pada  Pasal 69  huruf  b  dapat  lebih  diperjelas mengenai  kriteria  atau  batasan lambang  yang  seperti  apa  yang tidak  boleh  digunakan  sebagai lambang perseorangan, partai politik,  dll. Ketentuan  pidana  pada Pasal  70  sudah  sesuai  dengan Teknik pembentukan Undang-
Undang,  yang  mana  isi  dari  pasal tersebut  Isi  sudah  mencerminkan Pancasila  (sila  ketiga)  untuk  tetap mempertahanan Persatuan Indonesia dengan tetap mempertahankan  lagu  Kebangsaan
Indonesia  sebagai  lagu  pemersatu bangsa Indonesia.
Ketentuan  pidana  pada  Pasal 71, isi sudah sesuai dengan Teknik pembentukan Undang-Undang, yang  mana  isi  dari  pasal  tersebut sudah  mencerminkan  Pancasila (sila ketiga) untuk tetap mempertahanan Persatuan Indonesia  dengan  tetap menjaga ketenangan  atau keamanan negara dengan  tidak  menyebarkan  hal-hal yang  berpotensi  untuk  memacu keributan.
i. Hasil  Analisis terhadap  Bab VIII: Ketentuan Peralihan
Ketentuan  pada Pasal  72 tentang berlakunya semua peraturan perundang-undangan
yang    mengatur  bendera,  bahasa, dan  lambang  negara,  serta  lagu kebangsaan  dilihat  sudah  sesuai dengan Teknik pembentukan undang-undang dan sudah mencakup  bahasan  pada  undang- undang ini.
j. Hasil  Analisis terhadap Bab IX: Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup dapat dirumuskan  dalam  sebuah  bab tersendiri  maupun  juga  hanya dirumuskan dalam satu atau beberapa  pasal  (jika  tidak  ada pengelompokan bab dalam peraturan perundang-undangan tersebut). Berbeda dengan beberapa  klausul  lainnya  yang bersifat alteranatif (seperti ketentuan pidana, ketentuan peralihan, penjelasan, dan lampiran). Ketentuan penutup bersifat  wajib  dan  mengandung beberapa konsepsi penting. Karena itulah, pemahaman terhadap ketentuan penutup  dan  konsepsi yang  terkait  dengannya  sangat diperlukan agar pelaksanaan peraturan perundang-undangan menjadi lebih baik. Penulisan pada
Pasal  74  bisa  diperbaiki  supaya dapat  dipahami  dengan  kalimat yang  lebih  mudah,  misalnya  agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya  dalam  Lembaran Negara Republik Indonesia.

## D. Simpulan dan Saran
Secara keseluruhan landasan  asas-asas formil  peraturan  perundang-undangan  telah terpenuhi  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara, serta  Lagu  Kebangsaan.  Namun,  masih terdapat beberapa  ketentuan  dalam Undang- undang  tersebut  yang  masih  kurang  sesuai dengan asas-asas
materi muatan
pembentukan peraturan
perundang- undangan. Selain  itu,  bentuk  kesesuaian materi  muatan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan  terhadap nilai  nilai  Pancasila setelah  dilakukan evaluasi  dan  kajian  analisis  terhadap undang-undang tersebut,  terdapat  beberapa pasal  dan  ayat  yang  kurang  sesuai  dengan nilai-nilai Pancasila dalam membuat peraturan  perundang-undangan  dimaksud. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan  yang ada agar tidak saling bertabrakan dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Badudu,  J.  (1983). Pelak-Pelik  Bahasa Indonesia . Bandung: Pustaka Prima.
Febriansyah, F. I. (2018). Konsep Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan di Indonesia. Jurnal
Perspektif , XXI (3), 221.
Hatta,  M.  (1978). Bung  Hatta  Menjawab .
Jakarta: Gunung Agung.
Indrati,  M.  F.  (2010). Ilmu  Perundang-
undangan:  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi Muatan . Yogyakarta: Kanisius.
Kaelan.  (2014). Pendidikan  Pancasila . Yogyakarta: Paradigma.
Kartohadiprojo, S. (2010). Pancasila sebagai  Pandangan  Hidup  Bangsa Indonesia . Jakarta: Gatra Pustaka.
Kelsen,  H.  (2010). Teori  Hukum  Murni: Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normative . Bandung: Nusa Media.
Latif,  Y.  (2015). Negara  Paripurna:
Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas  Pancasila .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Mertokusumo,  S.  (2002). Mengenal  Hukum (Suatu Pengantar) . Yogyakarta: Liberty.
MPR  RI. (2007). Panduan Pemasyarakatan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan  Urutan  Bab,  Pasal,  dan  Ayat . Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
Sapteno, M. J. (2007). Perumusan Asas-asas Substansial  dan  Fungsinya  dalam
Pembentukan
Undang-Undang .
Universitas Airlangga Surabaya. Soekanto, Mamudji Sri, S. (1995).
Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.