Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2023 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.6058

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA GURUN TELAGA BIRU
Darmanto 1 , Meita Istianda 2 , Faizal Madya 3
Universitas Terbuka Banten 1,2,3 darmanto@ecampus.ut.ac.id 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  kajian  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan  program  Desa  Wisata  Gurun  Telaga  Biru.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  dalam  rangka pengembangan  Desa  Wisata  Gurun  Telaga  Biru  tidak  bersifat  menyeluruh  untuk  seluruh lapisan masyarakat karena pengembangan Desa Wisata tersebut dikelola oleh sekelompok masyarakat yang bekerja bersama atau dikoordinir oleh BUMDes Desa Busung, Kabupaten Bintan.  Bentuk  hubungan  kerja  di  antara  anggota  kelompok  bukan  bersifat  top  down  tapi memberi  kesempatan  kepada  anggota  kelompok  untuk  berpartisipasi  dalam  bentuk pemikiran atau saran pengembangan desa wisata tersebut. Simpulan penelitian ini diharapkan BUMDes  lebih  intens  dalam  mendorong  partisipasi  khususnya  anggota  kelompok  dalam pengembangan  Desa  Wisata Gurun Telaga Biru  agar pendapatan dari anggota masyarakat dapat  lebih  meningkat  karena  dampak  dari  wabah  Covid-19  menyebabkan  aktivitas pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru kurang optimal.
Keywords : Desa Wisata, Partisipasi, Pengembangan Desa Wisata

## ABSTRACT
This study aims to study how community participation in the development of the Telaga Biru Desert  Tourism  Village program.  This  study  uses  a  qualitative  method.  The  results  of  the study show that participation in the development of the Telaga Biru Desert Tourism Village is not comprehensive for all levels of society because the development of the Tourism Village is  managed  by  a  group  of  people  who  work  together  or  are  coordinated  by  BUMDes  of Busung Village, Bintan Regency. The form of working relationship among group members is not top-down in nature but provides an opportunity for group members to participate in the form of ideas or suggestions for the development of the tourism village. The conclusion of this  research  is  that  it  is  hoped  that  BUMDes  will  be  more  intense  in  encouraging participation,  especially  group  members  in  the  development  of  the  Telaga  Biru  Desert Tourism Village so that the income of community members can be further increased because the impact of the Covid-19 outbreak has caused the development activities of the Telaga Biru Desert Tourism Village to be less than optimal.
Keywords :  Participation, Tourism Village, Tourism Village Development

## PENDAHULUAN
Era  otonomi  daerah  memberikan keleluasaan  sekaligus  menuntut  setiap pemerintah daerah untuk lebih mandiri dan kreatif  mencari  berbagai  peluang  yang dapat digunakan sebagai sumber pemasukan  kas  daerah.  Kondisi  alam  dan budaya  yang  berbeda-beda  menyebabkan setiap  pemerintah  daerah  mempunyai strategi  masing-masing  untuk  mampu mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki daerahnya.        Salah  satu  bidang  yang menjadi  andalan  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan pendapatan daerahnya adalah  bidang  pariwisata  khususnya  desa wisata.  Pada dekade belakangan ini banyak daerah  yang  berusaha  meningkatkan pendapatan  asli  daerahnya  (PAD)  melalui pengembangan  desa  wisata  dimana  desa wisata  dianggap  memiliki  potensi  yang besar dalam pengembangan wisata Indonesia  (Suharjono,  2019).  Melalui pengembangan  desa  wisata  maka  akan memberikan  dampak  yang  cukup  besar untuk kemajuan desa menjadi lebih mandiri dan berkembang (Kemendes PDTT, 2019).
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dapat  dilakukan  dengan  cara menggali  sumber-sumber  potensi  desa, baik  yang  berbentuk  keindahan  alam maupun  keunikan  budayanya  (Imron, 2015).  Dari  hasil  penelitian  Hermawan (2016) pengembangan desa wisata membawa  dampak  yang  positif  bagi perkembangan  ekonomi  masyarakat  lokal, seperti  meningkatnya  kepemilikan  dan kontrol masyarakat lokal serta kebanggaan untuk  bekerja  dan  berusaha  di  desanya sendiri, meningkatnya penghasilan masyarakat,  meningkatnya  peluang  kerja dan  berusaha  masyarakat  lokal,  serta pendapatan  pemerintah  melalui  retribusi wisata.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Hardiansyah,  dkk.  (2019)  menyangkut persepsi  terhadap keberadaan desa  wisata,
ditemui  hasil  bahwa  persepsi  pemerintah, tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama,  tokoh   pemuda   dan   mahasiswa pada umumnya positif dimana keberadaan desa  wisata      tersebut  telah  memberikan manfaat  yang  besar   yaitu  meningkatkan ekonomi   masyarakat  dan  meningkatkan pendapatan   daerah.
Dampak dari kegiatan
pengembangan  desa  wisata  tidak  hanya menyangkut  aspek  positif  saja  tapi  juga aspek  negatif,  salah  satunya  adalah permasalahan  sampah  sebagai  efek  dari kunjungan  wisatawan  ke  daerah  wisata tersebut.  Hasil  penelitian  dari  Raharjo  & Wibowo (2016) menunjukkan bahwa untuk dapat mempertahankan berjalannya kegiatan pengelolaan sampah, maka diperlukan  adanya  dukungan  pemerintah desa  dalam  hal  menyediakan  fasilitas penunjang  untuk  memberikan  kemudahan terhadap  kegiatan  pengelolaan  sampah tersebut.  Selain  itu  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  sampah  diindikasikan dengan  adanya  kesediaan  masyarakat untuk  membantu  berhasilnya  program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan  kemampuan  setiap  orang  tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri.
Pembangunan pariwisata tidak dapat dilaksanakan  secara  parsial  saja  baik  oleh dinas  pariwisata,  pemerintah  daerah, pemerintah  desa,  atau  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes) namun memerlukan peran serta  dan  partisipasi  masyarakat  yang terkait  dengan  pengembangan  desa  wisata tersebut.  Peran  serta  dan  partisipasi masyarakat dalam  kaitannya  dengan pengembangan pariwisata dapat dilihat dari sejauh  mana  partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan pengembangan pariwisata. Seperti yang  disampaikan  oleh  seorang  peneliti bahwa  agar  masyarakat  ikut  serta  dan berpartisipasi  dalam  mewujudkan  dan melaksanakan  pengembangan  kawasan
ekowisata maka semua pihak terkait harus saling mendukung dan memberikan pengertian  bahwa  program  ini  adalah program bersama demi membangun wilayah tersebut (Nurpeni, 2015).
Hasil  penelitian  dari  Nurohman  & Qurniawati
(2019) secara spesifik menyebutkan bahwa pemerintah desa harus mampu  mendorong  tingkat  partisipasi masyarakat  yaitu  dengan  membuka  ruang bagi  masyarakat  untuk  turut  mengambil bagian  di  dalamnya  melalui  forum-forum dialog  antara  pemerintah  desa  dengan masyarakat.  Usaha pengembangan wisata yang  didukung  oleh  masyarakat  akan memberikan  dampak  positif  yang  jauh lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat  dibandingkan  dengan  dampak negatifnya  (Jalunggono,  2018).  Untuk menjamin  pengembangan  desa  wisata dapat  berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  maka  peran  pemerintah  perlu dikurangi  dalam  pengembangan  desa wisata  dengan  memberikan  peranan  yang lebih  besar  kepada  masyarakat  dan membuka  ruang  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi (Dewi, 2013).
Hasil penelitian Febrianingrum, Miladan & Mukaromah (2019) menunjukkan bahwa partisipasi serta peran masyarakat  yang  aktif  merupakan  salah satu  faktor  penting  dalam  mendukung perkembangan pariwisata pantai di Kabupaten  Purworejo.  Pemerintah  tidak dapat mengabaikan apresiasi dan partisipasi  masyarakat  dalam  rangka pengembangan  pariwisata.  Dari  hasil kajian  yang  dilakukan  oleh  Rohmadin (2016)  diketahui  bahwa  agar  kegiatan- kegiatan  dapat  lebih  mudah  dilaksanakan diharapkan pemerintah   mampu mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam pengembangan pariwisata. Dengan melibatkan  partisipasi  masyarakat,  maka akan  lebih  terjamin  kesesuaian  program
pengembangan dengan aspirasi masyarakat setempat  serta  masyarakat  akan  merasa dihargai dengan keikutsertaan. Kajian dari Hardiansyah,  Syamsumarlin  &  Marhadi (2019)  menunjukkan  persepsi  masyarakat yang  positif  terhadap  pengembangan  desa wisata dengan ditunjukkan   adanya peran keterlibatan  tokoh  adat  serta  keterlibatan dari  beberapa  lapisan  masyarakat  guna lebih mengembangkan destinasi pariwisata setempat.
Salah  satu  pemerintah  daerah  yang mengandalkan  sektor  pariwisata  sebagai sektor unggulan dalam rangka menyumbang  pendapatan  asli  daerah adalah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Menurut
Bupati  Bintan,  dari  lima  sektor  terbesar dalam  produk  domestik  regional  bruto Kabupaten Bintan, yang memberi kontribusi  terbesar  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  adalah  sektor  pariwisata (Panama,  2018,  April).    Oleh  karena pentingnya  sektor  pariwisata  maka  secara khusus  pemerintah  daerah  Kabupaten Bintan  mengembangkan  Desa  Wisata (Renstra  Dinas  Pariwisata  Kab.  Bintan 2016-2021),  salah  satunya  adalah  Gurun Pasir  Telaga  Biru  yang  terletak  di  Desa Busung, Kecamatan Sri Koala, Kabupaten Bintan. Kawasan Gurun Pasir Telaga Biru tersebut pada awalnya merupakan kawasan yang terbengkalai karena dahulunya merupakan  lokasi  penambangan  pasir bauksit  yang  akan  diekspor  ke  Singapura, disulap  dan  dimanfaatkan  oleh  warga setempat sehingga menarik untuk dikunjungi  wisatawan.  Karena  sudah terbengkalai cukup lama selama bertahun- tahun  menyebabkan  pasir-pasir  di  lokasi tersebut  menjadi  keras  seperti  karang.  Di lain  sisi  cekungan-cekungan  bekas  galian terisi  oleh  air  hujan  melalui  suatu  proses yang  lama  yang  menyebabkan  telaga
tersebut  berubah  menjadi  warna  biru kelautan (Bintan, 2019).
Rencana  pengembangan  pariwisata termasuk  pengembangan  desa  wisata  di Kabupaten  Bintan,  ditemui  hambatan  dan kendala terkait peran serta atau partisipasi masyarakat  dalam  proses  perencanaan pembangunan  (Renstra  Dinas  Pariwisata Kab.  Bintan  2016-  2021).  Pengembangan dan  pengelolaan  desa  wisata  memerlukan keterlibatan  dan  partisipasi  dari  berbagai pihak (stake holder). Kerjasama
pemerintah,  swasta  serta      partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan  desa  wisata  sehingga masyarakat  desa  memperoleh  manfaat sebesar-besarnya  dalam  pengembangan desa  wisata  yang  pada  akhirnya  dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Juddin, 2019).
Stacey (2003)
mengutarakan partisipasi  sebagai  suatu  proses  aktif  dari manusia yang terlibat bersama-sama dalam suatu kegiatan.  Partisipasi mencakup baik tindakan  maupun  hubungan-hubungan  di antara  mereka  yang  terlibat  dalam  suatu kegiatan.          Partisipasi  merupakan  suatu proses yang dicirikan dengan adanya saling mengakui sebagai sumber identitas. Identitas  dekonstruksi  melalui  hubungan partisipasi.  Partisipasi tidak sekedar hanya keterlibatan  dalam  bekerja,  namun  dalam partisipasi  terdapat  identitas  kita  yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan  lainnya.  Untuk  mengoptimalkan partisipasi individu
maka
perlu dikembangkan suatu forum untuk menciptakan  dialog  diantara  individu- individu  tersebut  dan  mendorong  individu memiliki  motivasi  untuk  bertindak  dalam mendukung  pelaksanaan  program  tersebut (Denhardt, 2007).
Sebagai  suatu  kontinum  maka partisipasi dimulai dari aktivitas penyampaian  informasi  terkait  dengan
suatu  obyek  permasalahan  kepada  publik, dilanjutkan  dengan  tahap  mendengarkan apa  yang  disampaikan  oleh  publik.  Tahap berikutnya adalah terlibat dalam pemecahan  masalah  yang  sedang  dibahas berbagai  pihak,  dan  kontinum  terakhir adalah mencari titik temu kesepakatan dari berbagai  pihak  yang  terlibat  sehingga tujuan dapat  tercapai. Proses pengambilan keputusan  yang  melibatkan  partisipasi masyarakat baik dilakukan oleh pemerintah maupun  perusahaan  mengandung  unsur- unsur perhatian, kebutuhan, dan nilai-nilai publik dalam rangka mencapai kesepakatan untuk  menyelenggarakan  program  yang telah direncanakan sebelumnya. Creighton (2005)  mengidentifikasikan  unsur-unsur utama dari partisipasi yaitu: (1). The public should  have  a  say  in  decisions  about actions  that  affect  their  lives. (2). Public participation includes the promise that the public’s  contribution  will  influence  the decision. (3). The  public  participation process  communicates  the  interests  and meets the process needs of all participants.
(4). The public participation process seeks out and facilitates the involvement of those potentially  affected. (5). The  public participation process involves participants in  defining  how  they  participate. (6). The public  participation  process  provides participants with the information they need to participate in a meaningful way. (7). The public participation process communicates to participants how their input affected the decision.
Menurut  Asian  Development  Bank (2012)  prinsip  utama  dari  partisipasi adalah:  (1). Promote  accountability  and transparency:  Participatory  mechanisms hold  decision makers  accountable to  their stakeholders.
They promote
communication and openness about activities,  and  transparency  in the objectives  of  participation  and  degree  of
stakeholder  influence. (2). Allow  for participation at all levels: People participate at all levels of decision making (policy,  program,  and  project)  through timely,  flexible  activities  that  suit  their skills,  abilities,  and  interests. (3). Make participation  accessible  to  all:  All  people are  valued  equally,  opportunities  for participation are
adequately communicated  and  offered  fairly,  and barriers  that  stop  groups  getting  involved are  challenged. (4). Value  diversity:  The diversity of people’s experiences, backgrounds,  beliefs,  and  skills  offer  a unique  resource  for  society.  Celebrating and  capitalizing  on  this  is  key  to participation. (5). Ensure  participation  is voluntary:  People  involve  themselves  in decision making because they believe in the importance of issues at stake and that their participation will make a difference. Avoid coercion. (6). Encourage  stakeholders  to create  their  own  ideas  and  solutions:  In community-led  participatory  approaches people act themselves in ways they choose.
Dari  berbagai  kajian  mengenai partisipasi  tersebut      maka  konsep partisipasi  yang  tepat  untuk  menganalisis partisipasi
masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten
Bintan,  Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah konsep yang diberikan oleh Asian Development Bank. Konsep tersebut sesuai dengan  kondisi  pengembangan  Desa Wisata  Gurun  Telaga  Biru  di  Kabupaten Bintan  karena  menyangkut  partisipasi masyarakat terkait dengan potensi pendapatan  masyarakat  dan  kepentingan masyarakat  yang  berada  di  wilayah  Desa
Busung, Kecamatan Sri Koala, Kabupaten
Bintan.
Berbagai  peran  pemerintah  daerah dianggap sangat potensial dalam mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi  dalam  setiap  kegiatan  yang
berhubungan dengan desa wisata. Penelitian yang dilakukan  oleh Raharjo  & Wibowo  (2016)  menunjukkan  peran pemerintah  desa  dalam mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat desa dengan tujuan memberikan pemahaman dalam pengembangan desa wisata. Peran pemerintah desa lebih pada aspek pemberdayaan masyarakat desa. Di sisi lain Raharjo  &  Wibowo  (2016)      meneliti tentang  pengelolaan  sampah  di  Desa Ciburial, dengan hasil sebagai berikut: (a). Pemberdayaan personal, dengan memberikan  pelatihan-pelatihan  kepada setiap personal anggota masyarakat dengan tujuan  memberikan pemahaman  dan pengetahuan  baru.  (b).  Pemberdayaan kelompok kecil, dengan melakukan pemberdayaan  ditujukan  kepada  Ibu-ibu PKK serta Karang Taruna oleh komunitas Bengkel Awi dan Batur Ulin, ataupun juga dari pemerintah setempat. (c). Pengorganisasian masyarakat, bahwa masyarakat berperan utama dalam pelaksanaan  pengelolaan  sampah  ini.  Hal ini pula terkait dengan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah setempat. (d). Kemitraan, bahwa  kemitraan  ini  dilakukan  dengan mencari jaringan seperti CSR perusahaan- perusahaan juga dengan kementerian yang terkait dengan bidang pengelolaan sampah. (e). Aksi sosial dan politik, bahwa dengan menjalankan  proses  pengelolaan  sampah dimulai  dari  perencanaan,  implementasi, hingga  evaluasi  secara  bersama  dengan mengandalkan  sumber  daya  manusia setempat di Desa Ciburial.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Nurpeni  (2015)  tentang  pengembangan kawasan  ekowisata  di  Kelurahan  Sei Mempura,  Kabupaten  Siak,  menunjukkan bahwa:
“Agar  masyarakat        ikut  serta  dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan dan melaksanakan  pengembangan  kawasan ekowisata  di  kelurahan  Sei  Mempura, maka  semua  pihak  terkait  harus  saling mendukung  dan  memberikan  pengertian bahwa  program  ini  adalah  program bersama demi membangun wilayah tersebut. Dengan begitu, maka, program ini dapat  berjalan  sesuai  dengan  harapan semua  pihak.  Selain  itu  Konsekuensi  dari dukungan  masyarakat  untuk  mewujudkan pengembangan  kawasan  ekowisata  adalah merupakan  pengorbanan  masyarakat  baik dari  segi  material  maupun  immaterial. Sementara, sisi  positif yang dapat  diambil adalah dari segi ekonomi; adanya kawasan ekowisata   akan   membuka   peluang kerja dan  usaha  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan masyarakat.”
Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan  bahwa  partisipasi  sangat penting  dalam  pengembangan  desa  wisata dimana hasilnya dapat diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa  tersebut.  Di  sisi  lain  hasil  penelitian dari Imron (2015) diketahui  bahwa sistem pengelolaan desa wisata perlu dioptimalkan dengan partisipasi masyarakat, sebagai berikut:
“Sistem  pengelolaan  Desa  Wisata
perlu diperkuat dengan cara meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata ini. Partisipasi
Pemerintah  daerah  diharapkan  difokuskan pada  penguatan  kemampuan  sumberdaya manusia  dalam  mengelola  desa  wisata, memperkuat pemahaman masyarakat setempat  terhadap  potensi    budaya  yang dimiliki,  serta  mewujudkan  visi  dan  misi pemerintah  Kabupaten  Bangli  untuk mengembangkan  Desa  Adat  Pengelipuran sebagai Desa Wisata dalam rangka meretas jalan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat maupun peningkatan
Pendapatan Asli.” Penelitian  tersebut  mengungkapkan pentingnya penguatan sumber daya manusia  dalam  pengelolaan  desa  wisata dimana  peran  pemerintah  daerah  sangat penting untuk mendukung program tersebut.  Peneliti  lain,  Hermawan  (2016) menjelaskan dampak positif dari pengembangan desa wisata, sebagai berikut:
“Dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat    lokal di        Desa        Nglanggeran,  diantaranya: Meningkatnya  penghasilan  masyarakat Desa Nglanggeran; Meningkatnya peluang kerja  dan  berusaha  masyarakat  lokal  di sektor pariwisata; Dengan adanya peraturan  lokal    yaitu    pembatasan investasi    asing    yang  masuk  berdampak pada  meningkatnya  kepemilikan      dan kontrol      masyarakat      lokal  serta kebanggaan untuk bekerja dan berusaha di desanya  sendiri;  Pendapatan  pemerintah melalui retribusi wisata.”
Meningkatnya pendapatan masyarakat dapat diperoleh dari penyelenggaraan  program  pengembangan desa  wisata  sehingga  pemerintah  daerah perlu memaksimalkan potensi yang dimiliki di  wilayahnya, termasuk program pengembangan desa wisata. Karena sangat pentingnya  partisipasi  masyarakat  terkait dengan pengembangan potensi desa wisata maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti bagaimana  partisipasi  masyakat  dalam pengembangan  desa  wisata  Gurun  Telaga Biru  di  Desa  Busung,  Kecamatan  Sri Koala, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana partisipasi masyakat dalam  pengembangan  desa  wisata  Gurun
Telaga Biru di   Desa Busung, Kecamatan Sri  Koala,  Kabupaten  Bintan,  Provinsi Kepulauan Riau.  Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  dengan  data  yang diperoleh dari informan dengan menggunakan  teknik purposive  sampling . Purposive  sampling digunakan  untuk menentukan  informan  dari  Kepala  Desa, Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  dan dari  anggota  masyarakat.  Sumber  data penelitian  ini  diantaranya  sumber  data primer  dan  sekunder  meliputi  data  hasil wawancara mendalam, dokumen, dan data pendukung lainnya. Analisis data kualitatif dilaksanakan  dari  beberapa  tahapan  yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Salah satu tujuan wisata yang sangat indah  dan  yang  sudah  tidak  asing  lagi  di Kabupaten  Bintan,  Provinsi  Kepulauan Riau  (Kepri)  dan  lebih  tepatnya  di  Desa Busung,  Kecamatan  Seri  Kuala  Lobam adalah  wisata  gurun  pasir  dan  telaga  biru. Lokasi  obyek  wisata  ini  sendiri  berjarak sekitar  22  km  dari  Kabupaten  Bintan. Hamparan  pasir  seluas  6.000  hektar  ini tidak seperti gurun di Timur Tengah namun berbentuk  gundukan  cukup  keras  dan  di daerah gurun pasir tersebut terdapat kolam atau  telaga  dengan  airnya  yang  berwarna biru.  Kolam  tersebut  tidak  dibuat  oleh manusia  tapi  merupakan  bekas  galian penambangan  pasir  bauksit  yang  sudah tidak  aktif  lagi  sehingga  terbentuklah kolam yang sangat indah.  Warna air telaga tersebut  cukup  jernih  serta  dipengaruhi oleh campuran tanah liat yang ada di dasar telaga. Setelah penambangan pasir dihentikan  sekitar  tahun  1980  an,  maka lokasi  tersebut  tidak  terawat  lagi.  Setelah puluhan  tahun  hanya  dibiarkan  saja  maka oleh  warga  sekitar  lokasi  Desa  Busung
lokasi  tersebut  dikelola  menjadi  tempat wisata  sampai  sekarang.  Pengembangan desa  wisata  Gurun  Telaga  Biru  dilakukan oleh pemerintah daerah  Kabupaten Bintan tapi  pengelolaannya  diserahkan  kepada masyarakat yang tertampung dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Partisipasi masyarakat dalam pengembangan  desa  wisata  gurun  telaga biru tertampung dalam wadah Badan Usaha Milik  Desa  (BUMDes),  berdasarkan  PP No.11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha Milik  Desa,  pasal  4  menyebutkan  bahwa dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM  Desa,  pengelolaan  BUM Desa/BUM  Desa  bersama  dilaksanakan berdasarkan  semangat  kekeluargaan  dan kegotongroyongan  dengan  prinsip:  a). profesional;  b).  terbuka  dan  bertanggung jawab; c). partisipatif; d). prioritas sumber daya  lokal;  dan  e).  berkelanjutan.  Aspek yang  penting  dari  pasal  4  tersebut  adalah menyangkut aspek partisipatif dimana yang dimaksud dengan "partisipatif" pada pasal 4  tersebut  adalah  memberi  peluang  peran serta  masyarakat  dalam  proses  pendirian maupun  pengelolaan  BUM  Desa  baik dalam  bentuk  pernyataan  maupun  dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran,  tenaga,  waktu,  keahlian,  modal atau  materi,  serta  ikut  memanfaatkan  dan menikmati hasilnya. Melalui peran masyarakat  melalui  partisipasi  mereka maka diharapkan perencanaan dan keputusan diharapkan dapat ditetapkan. Di sisi lain melalui partisipasi dapat diperoleh berbagai  informasi  yang  tidak  dapat diperoleh  melalui  saluran  formal,  dan masyarakat mendapat pencerahan mengenai  ketrampilan  dalam  menangani masalah yang muncul di internal komunitas mereka  sendiri. The  purposes  of  public participation  are: ( 1)  to  enhance  public acceptance  of  planning  decisions;  (2)  to provide  a  source  of  data  for  planning
activities; and (3) to educate the public so that they will acquire skills that can be used to deal with planning problems in their own communities (Sewell, 1979). Participation means true engagement with citizens in the business  of  government,  and  actual collaboration with citizens in the design of government programs (Lathrop, 2010).

## PEMBAHASAN
Menurut  Asian  Development  Bank (2012)  prinsip  utama  dari  partisipasi adalah: 1)  Promote  accountability  and transparency; 2) Allow for participation at all levels; 3) Make participation accessible to  all;  4)  Value  diversity;  5)  Ensure participation is voluntary; and 6) Encourage stakeholders to create their own ideas and solutions.
Promote Accountability and Transparency Jika  membicarakan  permasalahan akuntabilitas  suatu  program  atau  kegiatan maka tidak terlepas dari aspek transparansi dimana in fact, accountability is impossible without transparency (Sharma, 2014). One way  to  improve  local  participation  and strengthen resilience and responsiveness of local public sector is to make the process of budgeting  and  financial  transactions transparent (Litvack, 1998). Dalam penyelenggaraan
pengelolaan  Desa  Wisata  Gurun  Telaga Biru  pemerintah  daerah  memberikan kesempatan  kepada  pengelola  desa  wisata untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan  Pemerintah  Daerah  (PEMDA). Informasi yang disampaikan oleh sekretaris BUMDes  (Azroy,  informan)  sebagai berikut:”  Ada  upaya  PEMDA  untuk mengumumkan tempat wisata, soalnya kita pernah  juga  diundang  pertemuan  dari pemerintah”. BUMDes maupun pemerintah daerah perlu penekanan
pentingnya  mengevaluasi  program  yang diikuti oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat  perlu      diperhatikan  sehingga masyarakat  tidak  terpinggirkan  dalam kegiatan  partisipasi  program. Citizens, however, are seldom given the opportunity to evaluate participation programmers and their needs have rarely been considered in evaluations conducted by agencies or their advisors (Sewell, 1979).
Transparency  is  of  great value  in informing  citizens  and helping  them  hold legislators  accountable.  But  transparency isn’t  enough.  Citizens  shouldn’t  have  to play  watchdog  for  their  legislators (Lathrop,  2010).    Dari  pendapat  Lathrop dan Ruma tersebut dapat diambil informasi bahwa  untuk  aspek  lain  terkait  dengan partisipasi publik maka dalam taraf tertentu publik perlu lebih berani untuk mengawasi perilaku  aparatur  pemerintah  yang  terkait dengan kepentingan publik. Hasil penelitian terkait dengan pengelolaan desa wisata,  BUMDes  yang  dimiliki  menjadi instrumen penting dalam pengelolaan desa wisata  dan  melalui  BUMDes  pengelolaan manajemen  dilakukan  lebih  profesional berprinsip  pada  berkelanjutan  (Sidik, 2015).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aktivitas
yang diselenggarakan dalam rangka pengelolaan dan  pengembangan  Desa  Wisata  Gurun Telaga Biru diinformasikan dan dilakukan secara akuntabel dan transparan, tidak ada yang  ditutup-tutupi  melalui  BUMDes. Seperti  yang  disampaikan  oleh  salah  satu anggota  masyarakat  (Akbar):”  Informasi yang  dilakukan  melalui  BUMDes  tidak ditutup-tutupi  selama  ini,  semua  desa termasuk  di  samping  desa  Busung  ini cukup  tahu  tentang  wisata  yang  ada  dan cukup  bagus”.  Sebagai  bentuk  adanya akuntabilitas  dan  transparansi  menurut Ketua BUMDes (Jardaif, informan)
pengelolaan desa wisata Gurun Telaga Biru sudah  dilakukan:”  Kita  pertama  sekali, yang  jelas  ya,  kita  bicara  tahun  dulu  ya, setiap tahun itu kita akan ada pertanggungjawaban. Itu pasti, setiap tahun harus  ada  laporan.  Itu  salah  satu  kita menyampaikan  apa  saja  kegiatan  dalam satu  tahun”.  Pengelolaan  keuangan  desa perlu  didasari  oleh  pengelolaan  yang bertanggungjawab, berintegritas dan dipercaya, dengan memaksimalkan manajerial desa, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang akan melaksanakan  kebijakan-kebijakan  desa tersebut,  sehingga  kebijakan  desa  akan terlaksana  dengan  baik  dan  dapat  menjadi desa wisata yang lebih maju (Tedi, 2020). Menurut  Kepala  Desa  Busung  (Rusli, informan).:  “Transparan  dalam  arti  kata, sisi  pendapatan  itu  langsung  dikelola, langsung  dibagi,  dan  tidak  pernah  terlibat oleh pemerintah desa, maupun pemda “

## Allow For Participation at All Levels
Governability is
directly proportional to participation. Less participation weakens governability
(Sharma, 2014).  Tata kelola pemerintahan tidak  terlepas  dari  dukungan  partisipasi masyarakat.  Dampak  dari  kurangnya partisipasi masyarakat mengakibatkan lemahnya tata kelola pemerintahan. “What is  the  correct  participation  rate?”  "It depends."  What  kind  of  participation  is required  for  decisions  to  have  the legitimacy  needed  so  that  once  the institution  reaches  a  decision,  it  can implement  that  decision? (Creighton, 2005).
Tingkat atau level partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah atau penyelenggaraan program menurut Creighton tergantung dari kondisi program atau permasalahan yang sedang
dibicarakan  di  antara  pihak2  yang  sedang berembug.
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan  Desa  Wisata  Gurun  Telaga Biru  hanya  bisa  dilakukan  oleh  anggota
BUMDes baru keuntungannya atau penghasilan dari tempat rekreasi ditujukan untuk masyarakat secara umum.
Sementara,  sekarang  ini  yang  diberi kesempatan hanya BUMDes dalam pengelolaan  kerjasama  dengan  pengelola yang  ada  di  situ  (Akbar,  informan).
Masyarakat secara terbuka diberi kesempatan seluas-luasnya dengan mengikuti aturan dengan catatan penduduk asli  Desa  Busung,  namun  semua  program tetap melalui sistem join dengan BUMDes (Azroy).  Dengan  demikian  pengelolaan dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat tapi  tetap  dalam  pengelolaan  yang dilakukan oleh BUMDes. Azas partisipasi, digambarkan  dari  bentuk  kepedulian kelompok  pemuda  yang  dinamai  dengan Gerakan Pemuda Pencinta Alam (GEMPA) dalam  mengelola  dan  mengembangkan objek wisata mulai dari tahapan perencanaan  yang  dilakukan  bersama aparatur desa hingga pada tahapan promosi dan  pengembangan  objek  wisata  (Fikri, 2020).  Hasil  wawancara  dapat  diketahui: “Kalau  untuk  daripada  masyarakat  kita, yang  di  luar  daripada  kelompok,  intinya kita  ajak  untuk  mereka  memberikan ruangan  pekerjaan  kepada  mereka.  Ya  itu otomatis  menambah  penghasilan  bagi mereka, baik untuk itu” (Jardaif, informan). BUMDes tidak bisa kerja sendiri tapi  jika ada  kelompok  masyarakat  yang  akan melakukan  kegiatan  harus  bergabung kepada  BUMDes.    Partisipasi  dari  segala aspek  masyarakat  terlihat  seperti  adanya keterlibatan dan peran Karang Taruna desa setempat  (para  pemuda)  yang  menjadi petugas  pengelolaan  desa  wisata  di lapangan  (Sidik,  2015).  Di  sisi  lain,
anggota  BUMDes  (Mahadan,  informan) menyatakan  bahwa  masyarakat  diberi akses  untuk  terlibat  dalam  kegiatan pengembangan wisata Gurun Telaga Biru: “Keuntungan  masyarakat  ini  kan  bisa jualan, bisalah dapat untuk makan, dapatlah untuk  jualan  kalau  kita  masuk.  Kan  gitu? Itulah satu keuntungan masyarakat”.
Melibatkan  masyarakat  setempat atau  tokoh  masyarakat  dalam  proses pengembangan  kawasan  desa  wisata (Zakaria,  2014).  Pengembangan  desa wisata  Gurun  Telaga  Biru  dikelola  oleh BUMDes dengan dukungan dari Pemerintahan  Desa.  Desa  tidak  boleh menggunakan anggaran desa untuk membuat  suatu  proyek  atau  program sehingga  desa  hanya  bisa  memberikan pertimbangan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik (Rusli, informan).

## Make Participation Accessible to All
To  ensure  participation  of  weaker sections  and  equitable  allocation  of resources  to  poor  and  marginalized (Sharma,  2014). The  degree  of  equity      is the  relative  degree  of  representation,  that is, the extent to which all potential opinions and  values  were  heard (Sewell,  1979). Banyak kesempatan untuk masyarakat ikut berpartisipasi.  Informasi  yang  diperoleh dari  hasil  wawancara  adalah  selain  dari Desa  Busung,  ada  juga  dari  luar  daerah yang  ikut  berpartisipasi  dan  ikut  andil dalam  pengembangan  Desa  Wisata  Gurun Telaga  Biru,  seperti  penjual  buah-buahan. Kemudahan akses informasi kepada masyarakat  dimudahkan  melalui  sarana komunikasi yang memadai khususnya yang berada  di  wilayah  Desa  Busung  (Akbar, informan).
Masyarakat diberi kesempatan yang sebesar-besarnya  dan  diberi  kemudahan akses untuk  dapat  berpartisipasi  dalam pengembangan  desa  wisata  Gurun  Telaga
Biru, yang penting perlu kerjasama dengan BUMDes.  Kerjasama  masyarakat  dengan BUMDes  dapat  berupa  kerjasama  modal ataupun  bantuan  yang  lain.  “Yang  jelas masyarakat  yang  punya  ide,  kita  buka peluang untuk menambah ekonomi kerakyatan  yang  penting  ada  payung hukumnya“ (Jardaif, informan).
Partisipasi  dalam  pengembangan desa wisata Gurun Telaga Biru disesuaikan dengan  kriteria  dan  persyaratan  (Rusli). Anggota masyarakat yang akan berpartisipasi  dipersilakan  dengan  catatan mengikuti  aturan  yang  diberlakukan  oleh kelompok tersebut atau melakukan koordinasi  dengan  kelompok  tersebut. Anggota  masyarakat  yang  mempunyai ketrampilan,  keahlian  seperti  seni  budaya dibutuhkan oleh kelompok yang berada di bawah naungan BUMDes yang diatur oleh pemerintah desa dan kabupaten. Tidak ada pembatasan  bagi  masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi  sesuai  keahlian  maupun ketrampilan  mereka.  Efisiensi  partisipasi diperlukan  untuk  mencapai  keputusan tertentu, however, that high efficiency may not  be  compatible  with  the  attainment  of high levels of citizen involvement or equity (Sewell,  1979).  Perlu  dipertimbangkan kapan  mengutamakan  tingkat  keterlibatan dan ekuitas, dan kapan mempertimbangkan efisiensi  partisipasi. Mechanisms  for improved participation: public hearings, at which the public can comment on proposed actions, and increased access to information,  by  issuing  reports  (for example, environmental impact statements) or  establishing  information  repositories, locations where the public has access to all relevant studies and documents (Creighton, 2005). Partisipasi publik dapat diwujudkan dengan  meningkatkan  akses  ke  informasi kegiatan  atau  program  yang  diikutinya, misal  dengan  membuat  laporan  dampak aktivitas pembangunan.
Dari  pihak  BUMDes  sendiri  sangat mendorong  dan  menawarkan  kemudahan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam  pengembangan  desa  wisata  Gurun Telaga  Biru.  Masyarakat  Desa  Busung selalu  diberi  lapangan  pekerjaan  dan membikin usaha di lingkungan desa wisata sesuai dengan keadaan (Azroy, informan). Pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka  ruang  bagi  masyarakat  untuk turut mengambil bagian di dalamnya.   Hal tersebut   bisa   dilakukan dengan membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dengan      masyarakat  yang  mengangkat tentang   isu   dana desa bagi peningkatan perekonomian warga setempat (Nurohman, 2019). Adanya perbaikan dan peningkatan kegiatan  pariwisata  menjadikan  sebagian warga  yang  tadinya  hanya  petani  kentang mulai merambah bisnis homestay sehingga muncul  gagasan  untuk  belajar  bersama warga  melalui  pertemuan  bersama  dalam merancang desa wisata secara  kolektivitas serta  mengelola  potensi  yang  ada  di desanya (Raharjana, 2012).

## Value Diversity
Dalam  pengembangan  partisipasi masyarakat,  berbagai  komponen  dalam kehidupan  sosial  perlu  memahami  peran dalam mengoptimalkan peran dan partisipasi  masyarakat,  dan  sebaliknya menghindari  aktivitas  yang  melemahkan peran  masyarakat  dalam  berpartisipasi. Academia,  media,  and  civil  society organizations have a great role to play in weakening patriarchal
values, ethnic/religious  biases  and  traditional beliefs (Sharma, 2014). Partisipasi masyarakat  dapat  dilakukan  oleh  berbagai elemen atau unsur masyarakat. Pengembangan  desa  wisata  Gurun  Telaga Biru desa Busung tidak
mempermasalahkan  keragaman  tersebut.
Pemerintah  daerah  sangat  memahami  dan menghargai bahwa
keragaman pengalaman, latar belakang, keyakinan dan ketrampilan  yang  dimiliki  masyarakat  di sekitar  kawasan  wisata  adalah  kunci partisipasi (Azroy, informan).
Masyarakat memiliki berbagai keragaman nilai serta norma yang dianutnya,  termasuk  nilai  kepercayaan. Hubungan  di  antara  anggota  masyarakat tetap dapat  berlangsung  dan berkelanjutan dengan  adanya  saling  perhatian,  saling percaya, serta penegakan norma kelompok secara efektif. Masyarakat terkadang dapat melakukan  apa  yang  dilakukan  oleh pemerintah dan pasar gagal melakukannya karena anggota mereka memiliki informasi penting  tentang  perilaku,  kapasitas,  dan kebutuhan  anggota  masyarakat  lainnya (Bowles,  2002).    Pengembangan  desa wisata  Gurun  Telaga  Biru  terkait  dengan bidang  pariwisata  sehingga  memerlukan sumber  daya  manusia  yang  memahami kepariwisataan.  Namun  kondisi  itu  tidak ditemui pada kelompok pengelola pengembang  desa  wisata  Gurun  Telaga Biru  yang  pondasi  masyarakat  nya kebanyakan nelayan, kebanyakan
anggotanya rata-rata nelayan semua (Jardaif).  Partisipasi dari berbagai kondisi latar  belakang  SDM  kelompok  pengelola yang  berbeda  dengan  bidang  pariwisata sudah  berjalan  hanya  langkah  selanjutnya adalah  mengembangkan  potensi  sesuai kapasitas kemampuan SDM tersebut. The important dimension of a programme is the relative  degree  of  representation,  that  is, the  extent  to  which  all  potential  opinions and  values  were  heard (Sewell,  1979).
There  are  many  different  types  of  public meetings.  Each  has  value  in  some circumstances,  and  each  has  limitations that  make  it  inappropriate  in  other circumstances (Creighton, 2005).
Ensure Participation is Voluntary Perlu pengembangan kapasitas sosial maupun peningkatan peran masyarakat  dalam  pengembangan  suatu program  atau  kegiatan  dalam  masyarakat. Social capacity development means removal  of  societal  and  institutional constraints to participation of the poor and the  marginalized  and  making  local  public administration  more  interactive (Sharma, 2014). The  degree  of  citizen  involvement and degree of individual commitment is an important  element  to  be  considered because  it  is  closely  tied  to  participant satisfaction (Sewell, 1979).
Yang  mempunyai  kelompok  dalam mengelola  desa  wisata  Gurun  Telaga memang cukup berpartisipasi dan masyarakat  juga  membantu  partisipasi  itu dengan cara menampilkan segala aset yang ada  di  desa  untuk  diperjualbelikan  dan kadang-kadang  untuk  diperdagangkan  di daerah  tersebut.  Tidak  ada  paksaan  bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi  (Akbar, informan).  Perlunya  kepercayaan  dari warga  desa  terhadap  pemimpinnya  yang memiliki  cara  memimpin  yang  dinilai sangat  bertanggung  jawab  dan  jujur, pekerja  keras,  ulet,  dan  adanya  anggapan yang  dirasakan  dimana  pemimpinnya memang bekerja   untuk kemajuan desa dan warganya (Sidik, 2015).
Masyarakat  mau      terlibat  dalam kegiatan  partisipasi  pengembangan  desa wisata Gurun Telaga Biru.  Secara sukarela masyarakat  mau  berpartisipasi,  tidak pernah  dipaksa.  Dalam  kegiatan  di masyarakat  partisipasi  dilakukan  secara sukarela dan secara sadar namun di sisi lain kerelaan berpartisipasi tersebut juga disebabkan  ada  faktor  pemicunya  yaitu adanya  sanksi  bagi  yang  tidak  mau berpartisipasi.    Pada  tahap  selanjutnya keterpaksaan dalam berpartisipasi  tersebut lama  kelamaan  menjadi  kesadaran  secara
sukarela  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam kegiatan  yang  dilakukan  kelompok  kerja. Banyak  masyarakat  yang  mau  terlibat untuk mengembangkan wisata ini (Mahadan, informan). Pengembangan konsep  pembangunan  pariwisata  berbasis masyarakat  mendorong  warganya  agar lebih  berprestasi  tanpa  ketakutan  akan dikucilkan  oleh  desa  adatnya  sendiri (Sudibya,  2018).  Selama  ini  masyarakat terbiasa menjalankan apa yang diperintahkan  oleh  pemerintah  dan  tidak dibiasakan berpartisipasi (Sidiq, 2017).
Encourage  Stakeholders  to  Create  Their Own Ideas and Solutions
Penyelenggaraan pemerintahan khususnya  menyangkut  pelayanan  publik komponen  masyarakat  merupakan  salah satu aspek yang sangat penting. Terkadang dalam  penyelenggaraan  suatu  aktivitas kemasyarakatan  tidak  dapat  dilakukan pemerintah,  sektor  privat,  bahkan  oleh seorang  individu  sekalipun.      Pengelolaan desa  wisata  Gurun  Telaga  Biru  dilakukan oleh kelompok yang bekerja sama dengan BUMDes.  Dalam  proses  pengembangan dan  pengelolaan  desa  wisata,  pemikiran- pemikiran  berupa  ide  tidak  dibatasi  dan malahan  didukung.  Demikian  juga  tidak ada  batasan  pemikiran  atau  ide-ide pengembangan  desa  wisata.  Pemikiran menyangkut bagaimana menarik perhatian para wisatawan, bagaimana agar wisatawan tidur  di  daerah  tersebut  untuk  beberapa hari,  bagaimana  membuat  wisatawan selama  mungkin  tinggal  di  desa  wisata, serta  ide-ide  lainnya  diberi  keleluasaan untuk  disampaikan.  Untuk  pengelola, intinya  tidak  ada  batasan  berkreasi  dan berpartisipasi (Jardaif, informan).
The  personal  and  durable  contacts that  characterize  communities  require them to be of relatively small scale, and a preference for dealing with fellow members
often limits  their  capacity to  exploit  gains from  trade  on  a  wider  basis (Bowles, 2002). Walaupun kemudahan atau kelonggaran  partisipasi  telah  diberikan kepada masyarakat namun ada faktor yang mempengaruhi kinerja partisipasi masyarakat karena keterbatasan cakrawala pengetahuan  disebabkan  lingkup  aktivitas mereka yang sempit atau karena ketidakberdayaan mereka untuk mengakses serta  mengeksploitasi  kesempatan  dunia luar yang ada di sekeliling mereka. Publik memerlukan  informasi  yang  memadai terkait dengan suatu program tertentu yang menyangkut kepentingan publik dan publik perlu  dikonsultasikan  tentang  berbagai masalah.  Namun  tidak  semua  warga  mau dimintai pendapatnya dan tentu ada banyak masalah  yang  kurang  menarik  bagi kebanyakan  orang. The  challenge  is  to determine which issues require input from the  public,  which  segments  of  the  public should be consulted, and how this required input  can  be  obtained  most  effectively (Sewell &  Phillips,  1979). But  the larger responsibility of citizens is not just to judge when  officials  behave  badly,  but  also  to provide  feedback  on  their  performance (Lathrop, 2010).
Secara  umum  masyarakat  diberi kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam pengembangan  desa  wisata  Gurun  Telaga Biru namun ada batasannya, tidak sebebas- bebasnya. Partisipasi masyarakat termasuk kreasi yang mungkin dibuat oleh masyarakat  jika  tidak  dibatasi  dan  diatur dengan peraturan
memungkinkan munculnya  keributan  (Akbar,  informan). Ketergantungan  terhadap  pemerintah  dan investor tinggi . Kondisi ini berakibat pada kurangnya respons, antusiasme, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan  pengembangan  asset-aset  di  wilayah mereka (Dewi, 2013). Dalam pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga
Biru,  tidak  ada  batasan  untuk  masyarakat kecuali  aturan  kelompok  ada  batasan. Untuk pengembangan pariwisata tidak ada batas (Azroy, informan).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di atas  dapat disimpulkan bahwa  partisipasi dalam rangka pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru, Desa Busung, Kabupaten Bintan tidak bersifat menyeluruh untuk seluruh lapisan masyarakat  karena  pengembangan  Desa Wisata  tersebut  dikelola  oleh  sekelompok masyarakat  yang  bekerja  bersama  atau dikoordinir  oleh  BUMDes  Desa  Busung, Kabupaten Bintan. Secara umum partisipasi  menjadi  aspek  yang  penting dalam  pengembangan  Desa  Wisata  Gurun Telaga  Biru,  Kabupaten  Bintan  karena bentuk  hubungan  kerja  di  antara  anggota kelompok  bukan  bersifat  top  down  tapi memberi  kesempatan  kepada  anggota kelompok  untuk  berpartisipasi  dalam bentuk pemikiran atau
saran pengembangan  desa  wisata  tersebut. Partisipasi  dari  pemerintah  daerah  lebih dalam bentuk pembimbingan dan pembinaan pengelolaan desa wisata termasuk memfasilitasi pertemuan- pertemuan  antar  pihak  yang  terkait  dalam pengembangan desa wisata tersebut. Peran utama  dari  pengembangan  Desa  Wisata Gurun  Telaga  Biru  sendiri  dilakukan  oleh BUMDes Desa Busung, Kabupaten Bintan. Saran  dari  hasil  penelitian  ini  adalah BUMDes  lebih  intens  dalam  mendorong partisipasi  khususnya  anggota  kelompok dalam  pengembangan  Desa  Wisata  Gurun Telaga  Biru  karena  dampak  dari  wabah Covid-19
menyebabkan aktivitas pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru  kurang  optimal  agar  pendapatan  dari anggota masyarakat dapat lebih meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asian Development Bank (2012). Strengthening Participation for Development  Results:  An  Asian Development Bank Guide to Participation.  Asian  Development Bank. Philippines
Bowles,  S.,  &  Gintis,  H.  (2002).  Social capital  and  community  governance. The  economic  journal,  112(483), F419-F436. https://www.jstor.org/stable/798455 Creighton,  J.  L.  (2005).  The  Public Participation  Handbook:  Making Better  Decisions  Through  Citizen Involvement.  John  Wiley  &  Sons,
Inc. San Francisco Dewi, M. H. U., Andeli, C., & Baiquni, M. (2013).  Pengembangan  Desa  Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal  di  Desa  Wisata  Jatiwulih Tabanan,  Bali.  Jurnal  Kawistara.  2 (2). 129-139. https://www.academia.edu/2906011 0/PENgembangan_Desa_Wisata_Be rbasis_Partisipasi_Masyarakat_Loka
l_Di_Desa_Wisata_Jatiluwih_Taban an_Bali_ad_andeli
Denhardt,  R.,  &  Denhardt,  J.  (2007).  The
New Public Service: Serving, Rather
Than Steering. 60(6). 549-559 http://dx.doi.org/10.1111/0033- 3352.00117 Febrianingrum,  S.R.,  Miladan,  N,  & Mukaromah,  H.  (2019).  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan  Pariwisata  Pantai  di Kabupaten Purworejo. Jurnal Perencanaan  Wilayah,  Kota,  dan Permukiman. 1 (2). 130-142. https://jurnal.uns.ac.id/jdk/article/vie w/14762/21916
Fikri,  Z.,  &  Septiawan,  Y.  (2020). Pemanfaatan  Dana  Desa  Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa
Kurau Barat. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik,  Kebijakan  dan  Sosial,  2 (1), 24-32.
https://doi.org/10.51747/publicio.v2i 1.519
Hardiansyah,  S.,  &  Marhadi,  A.  (2019).
Persepsi Masyarakat Tangkeno terhadap Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Tangkeno Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana). Jurnal Sosial dan Budaya. 8 (2). 158-166. https://doi.org/10.33772/etnoreflika. v8i2.590 Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran  Terhadap  Ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata. 3 (2). 105-117. https://doi.org/10.31294/par.v3i2.13 83 Imron,  M.  B  (2015).  Meretas  Jalan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Melalui  Desa  Wisata Panglipuran  Bali.  Jurnal  Bina  Praja, 7 (4). 279-288. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015
.279-288
Juddin,  D.  F.  (2019).  Kerja  sama Pemerintah  dan  Swasta  di  dalam Pengembangan Desa Wisata Hijau di Desa  Sesaot,  Desa  Sembalun  dan Desa Bilebante Pulau Lombok. Tesis Universitas Terbuka. Jakarta Jalunggono, G. & Destiningsih, R. (2018).
Pemberdayaan Masyarakat dan Dampak Ekonomi Pariwisata di Desa Wisata Kutawaru Kabupaten Cilacap. 3(2). http://dx.doi.org/10.31002/rep.v3i2.1 039 Kemendes PDTT (2019, Agustus). Pemerintah  Dorong  Terbentuknya Desa  Wisata.  Diakses  pada  7  April 2023
dari:
https://www.kemendesa.go.id/view/ detil/2937/pemerintah-dorong- terbentuknya-desa-wisata .
Lathrop,  D.,  &  Ruma,  L.  (2010).  Open government: Collaboration, transparency,  and  participation  in practice. " O'Reilly Media, Inc."
Litvack,  J.  I.,  Ahmad,  J.,  &  Bird,  R.  M. (1998).  Rethinking  Decentralization in  Developing  Countries.  World Bank Publications.
Nurohman,  Y.  A.,  Qurniawati,  R.  S.,  &
Hasyim, F. (2019). Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa wisata menggoro.  Magisma:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi  Dan  Bisnis,  7(1),  35-43. https://doi.org/10.35829/magisma.v7 i1.38
Nurpeni, N. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam  Pelaksanaan  Pengembangan Kawasan  Ekowisata.  Jurnal  Kajian Politik  dan  Masalah  Pembangunan.
11(01).
1731-1736. https://www.neliti.com/id/publicatio ns/125785/partisipasi-masyarakat- dalam-pelaksanaan-pengembangan- kawasan-ekowisata
Panama,  N.  (2018,  April).  PAD  Bintan terbesar  dari  pajak  daerah.  Diakses pada 9 April 2023 dari:
https://kepri.antaranews.com/berita/
47879/pad-bintan-terbesar-dari- pajak-daerah
Raharjana,  D.  T.  (2012).  Membangun pariwisata  bersama  rakyat:  Kajian partisipasi  lokal  dalam  membangun Desa  wisata  di  dieng  plateau.  Jurnal Kawistara, 2(3). 225-328. https://doi.org/10.22146/kawistara.3 935 Raharjo,  S.  T.,  &  Wibowo,  H.  (2016). Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Pengelolaan Sampah di Desa Wisata Ciburial Kecamatan Cimenyan
Kabupaten  Bandung.  Prosiding  KS,
3(2). https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.1 3643 Rohmadin, Sulthon (2016). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan  di  Kabupaten  Ende Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Jurnal  Politik  Pemerintahan.  9(1).
141-153. https://www.e- jurnal.com/2017/02/strategi- pengembangan-kawasan-wisata.html Sewell,  W.  D.,  &  Phillips,  S.  D.  (1979).
Models  for  the  Evaluation  of  Public Participation  Programmers.  Natural Resources  Journal,  19(2),  337-358. https://digitalrepository.unm.edu/nrj/ vol19/iss2/6/
Sharma,  C.  K.  (2014).  Governance, governmentality,  and  governability: Constraints  and  possibilities  of decentralization  in  South  Asia. https://mpra.ub.uni- muenchen.de/61430/
Sidik,  F.  (2015).  Menggali  Potensi  Lokal Mewujudkan  Kemandirian  Desa.
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi  Publik),  19(2),  115- 131. https://doi.org/10.22146/jkap.7962 Sidiq,  A.  J.,  &  Resnawaty,  R.  (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal  di  Desa  Wisata  Linggarjati Kuningan,  Jawa  Barat.  Prosiding Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 4(1), 38-44. http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/ar ticle/view/14208/6871
Bintan, B. (2019, Juli).  Gurun Telaga Biru Hipnotis  Tim  Millenial  Tourism. Diakses  pada  9  April  2023  dari: https://lifestyle.sindonews.com/berit
a/1419839/156/gurun-telaga-biru- hipnotis-tim-millenial-tourism Stacey,  S.,  Ralph,  D.  (2003).  Strategic Management  and  Organizational
Dynamics: The Challenge of Complexity. Prentice Hall. London Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. Jurnal Bali Membangun Bali, 1 (1),
22-26. https://dx.doi.org/10.51172/jbmb.v1i 1.8 Suharjono, S., Sarasa, A. B., Priyosetyawan,  P.  &  Mustaqim,  A. H.  (2019,  November).  Desa  Wisata, Potensi Andalan Pariwisata di Indonesia. Diakses pada 6 April 2023 dari: https://ekbis.sindonews.com/berita/1 454806/34/desa-wisata-potensi- andalan-pariwisata-di-indonesia . Tedi,  K.  W.,  Sulindawati,  N.  L.  G.  E.,  & Yasa,  I.  N.  P.  (2020).  Pengaruh Akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa, Kebijakan  Desa  Dan  Kelembagaan Desa  Atas  Pengelolaan  Keuangan Desa  Wisata  (Studi  Empiris  Pada Desa-Desa  Di  Kecamatan  Banjar). Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi, 9 (1), 18-27. https://doi.org/10.23887/vjra.v9i1.24 660 Zakaria,  F.,  &  Suprihardjo,  R.  (2014).
Konsep  Pengembangan  Kawasan Desa  Wisata  di  Desa  Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten
Pamekasan. Jurnal  teknik  ITS,  3 (2), C245-C249. http://dx.doi.org/10.12962/j2337353 9.v3i2.7292