## PROBLEMATIKA MUAMALAH
DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: Tinjauan Fiqh Terhadap Problematika Muamalah di Daerah Perbatasan Jagoi Babang Kalimantan Barat

## Hamka Siregar
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

## Abstract
The  border  area  that  becomes  a  regional  entrance  bridging  two  countries,  Indonesia- Malaysia,  is  often  misused  by  irresponsible  people.  Moreover,  this  issue  was  begun from  the  research  performed  in  Jagoi  Babang,  one  of  the  border  areas  in  West Kalimantan. Through the research, many complicated problems found around the border area  have  not  solved  properly.  Therefore,  this  research  is  written  to  gain  some information,  such  as  the  muamalah  problems,  the  causes  of  the  muamalah  problems, and how the moslems in the border area deal with the problems legally.
Keyword: Muamalah, Problems, Border Area

## Pendahuluan
Wilayah  perbatasan  adalah  “wajah”  negara  Indonesia,  dan  karenanya  mesti mendapat  perhatian  yang  lebih  dari  pemerintah.  Disebut  “wajah  negara  Indonesia”, sebab  wilayah  perbatasan  merupakan  cerminan  jati  diri  bangsa  sekaligus  indikator visual  yang  sarat  makna.  Perbatasan  menghantarkan  pesan  mendalam  tentang  entitas sebuah bangsa yang bermartabat kepada pihak lain, dan juga sebaliknya.
Dengan demikian menjadi urgen untuk memoles “wajah” perbatasan agar cantik adalah  menjadi  kewajiban  negara  yang  tak  boleh  ditunda.  Namun  yang  terjadi sebaliknya,kehidupan  masyarakat  perbatasan  yang  jauh  dari  kata  sejahtera  adalah bagian  dari  realitas  persoalan  hidup  mereka.  Padahal  seyogyanya,  masyarakat perbatasan  dapat  sejahtera,  mengingat  perannya  yang  besar  guna  menjaga  kedaulatan negara.  Tetapi  fakta  menunujukkan  berbeda.  alih-alih  kesejetahteraan,  masyarakat perbatasan  dililit  berbagai  macam  problem diniyah maupun  problem  sosial.  Dalam konteks  ini,  ada  5  daerah  di  Kalimantan  Barat  (selanjutnya  ditulis  Kalbar),  yang berbatasan  langsung  dengan  negara  tetangga,  yaitu  Entikong  (Kabupaten  Sanggau), Sajingan  (Kabupaten  Sambas),  Jagoi  Babang  (Kabupaten  Bengkayang),  Senaning (Kabupaten Sintang), dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu).
Perbatasan menjadi salah satu isu krusial  yang hingga sekarang masih mendera Indonesia,  termasuk  di  Kalbar.  Meskipun  daerah  perbatasan  menjadi  garda  terdepan hubungan regional antara Indonesia dengan negara tetangga, faktanya daerah perbatasan masih  belum  terorganisir  dengan  baik  dan  terabaikan.  Contohnya,  pengembangan infrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Padahal masyarakat berharap  penuh  pada  pemerintah  dengan  dibentuknya  kementerian  khusus  yang menangani  daerah  perbatasan  dan  daerah  tertinggal.  Akan  tetapi,  implementasi pengembangan daerah perbatasan sepertinya masih belum merata.
Hasilnya, berbagai persoalan sosial keagamaan bermunculan. Problematika yang muncul  di  lapangan  bervariasi,  mulai  dari  pendidikan,  kesehatan,  sosial  keagamaan, sengketa perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah darat  maupun  wilayah  laut  Indonesia,  masalah  kesejahteraan  masyarakat  yang bertempat  tinggal  di  wilayah  perbatasan.Dari  serentetan  permasalah  perbatasan Indonesia-Malaysia  yang  dipaparkan  di  atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk  meneliti persoalan-persoalan  muamalah  seperti  perdagangan  ilegal,  masalah  tenaga  kerja Indonesia,  jual  beli  valas,  serta  bagaimana  tindakan  hukum  masyarakat  muslim  di daerah perbatasan tersebut.
Hal  ini  menjadi  urgen,  karena  paling  tidak  riset  ini  dapat  menjadi  alternatif diskusi terutama bagi masyarakat muslim di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, secara  khusus  di  Kalbar  memecahkan  persoalan  muamalahnya.Lokasi  penelitian mencakup  kondisi  geografis  dan  demografis  perbatasan,  dalam  riset  ini  akan  dibahas daerah  perbatasan  Jagoi  Babang  saja 1 ,  mengingat  permasalahan muamalah demikian kompleks  terjadi  di  daerah-daerah  tersebut,  untuk  selanjutnya  problematika  di  daerah tersebut akan dianalisa dengan perspektif hukum Islam.

## Problematika Muamalah di Daerah Perbatasan Jagoi Babang
Jagoi Babang adalah nama salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkayang, Kalbar. Jagoi Babang menjadi pintu masuk resmi lintas batas antar negara, tepatnya  menjadi  pintu  perbatasan  Kalbar-Serawak,  Malaysia.  Jika  ditilik  secara seksama,  di  sebelah  timur  Jagoi  Babang  berbatasan  langsung  dengan  Kota  Sarawak, Malaysia. Sementara sebelah utara Kecamatan Jagoi Babang berbatasan dengan Lundu, Sarawak Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Seluas dan kecamatan Siding, dan sebelah timur berbatasan dengan Serikin, Sarawak Malaysia.
Seperti  diinformasikan Kabupaten  Bengkayang  Dalam  Angka  2013 ,  secara administratif  pemerintahan  Kabupaten  Bengkayang  telah  banyak  memekarkan kecamatan dan desa. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memiliki 17 Kecamatan dan 122 desa definitif. Dari 17 Kecamatan tersebut yang termasuk wilayah Kecamatan perbatasan  ada  3  yaitu:  Kecamatan  Jagoi  Babang,  Kecamatan  Siding  dan  Kecamatan Seluas  sebagai  wilayah  penyangga  bagi  kedua  wilayah  perbatasan.  Dari  17  kecamatan yang ada, Kecamatan Jagoi Babang termasuk yang paling luas dan termasuk kecamatan dengan  jarak  dari  kota  kabupaten  terjauh  ketiga  setelah  Kecamatan  Siding  dan Kecamatan  Sungai  Raya.  Saat  ini  Jagoi  Babang  terdiri  dari  6  desa  yakni:  Gersik, Semunying Jaya, Jagoi,  Sekida, Kumba, dan Sinar Baru. Dari sejumlah desa ini, Sinar Baru  merupakan  desa  terjauh  dari  Kantor  Pemerintahan  Kecamatan  Jagoi  Babang. Sedangkan  desa  terdekat  adalah  Desa  Jagoi  yang  berada  di  pusat  kecamatan ( http://www.wilayahperbatasan.com , akses tanggal 1 November 2014).
Secara  geografis  letak  Jagoi  Babang  berada  pada  garis  lintang  1°15’16”LU- 1°30’00”LU  dan  garis  bujur  pada  109°34’35”BT-109°59’27”B.  Jagoi  Babang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bengkayang, yakni sebesar 655,00 km² atau
1 Pembatasan  lokasi  ini  penting  dikarenakan  riset  ini  ada  kaitannya  dengan  problematika  hukum  Islam pada  masyarakat  perbatasan,  yang  tentu  saja,  meminjam  istilah  Gasthoul  Bothoul  (1998:  39-43) hendaknya  perlu  dikaji  masyarakat  dan  lingkungannya.  Karena  lingkungan  inilah  yang  seringkali mempunyai pengaruh besar dalam membentuk kerangka pikir masyarakat dan kebiasaanya.
sekitar  12,14%  dari  luas  Bengkayang.    Dari  sejumlah  desa  yang  ada  di  jagoi  Babang, desa yang terbesar adalah Desa Sinar Baru yang luasnya 250 km². Sedangkan desa yang terkecil  yaitu  Desa  Jagoi  yang  luasnya  21,69  km²  ( Kabupaten  Bengkayang  Dalam Angka  2013 ).  Penduduk  Kecamatan  Jagoi  Babang  pada  tahun  2013  adalah  sebanyak 8.836 jiwa, yang terdiri dari 4.876 jiwa laki-laki, dan 3.960 jiwa perempuan.
Masyarakat Jagoi Babang mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan tidak hanya menjadi  kenyataan  pahit  bagi  masyarakat  setempat,  tetapi  juga  “dipaksa”  menghadapi problematika diniyah dan  sosial  yang  sulit  ditanggulangi.  Disamping  kondisi  wilayah yang  sangat  terpencil,  infrastruktur  jalan  yang  tidak  memadai  menjadi  potret  buram kehidupan warga masyarakat perbatasan Jagoi Babang. Dengan kondisi yang demikian rumit warga masyarakat Jagoi Babang tentu menghadapi banyak persoalan hidup. Taraf hidup  yang  tidak  layak  berimplikasi  pada  akses  pekerjaan  yang  tidak  memadai  dan sekaligus  membuka  ruang  berfikir  yang  “nakal”  pada  kebijakan  pemerintah.  Misalnya wilayah  Jagoi  Babang  yang  menjadi  lintas-batas  antar  negara  Indonesia  dan  Malaysia dimanfaatkan  oleh  masyarakat  setempat  atau  masyarakat  luar  Jagoi  Babang  untuk menjadi  lajur  alternatif  perdagangan  ilegal  baik  berupa  barang  maupun  orang  ( human trafficking ).
Jual-beli lintas batas antar warga negara Indonesia dan Malaysia di Jagoi Babang memang  boleh  dilakukan  dengan  bersandar  pada  perjanjian  Pemufakatan  Lintas  Batas Border  Crossing  Arrangement atau Overland  Border  Trade yang  ditanda  tangani  di Jakarta  26  Mei  1967 2 .  Dalam  ketentuan  tersebut  secara shorih disebutkan  bahwa: penduduk  yang  bertempat  tinggal  di  dalam  Lintas  batas  kedua  negara  diperbolehkan melakukan perdagangan dengan nilai nilai perdagangan lintas batas di darat sebesar 600 RM  (Rp.  2.125.800,00)/bulan/PLB  atau  di  laut  sebesar  600  RM/sekali  pelayaran/PLB. Dengan  catatan,  warga  perbatasan  dibekali  dengan  Kartu  Identitas  Lintas  Batas,  untuk keperluan berbelanja antar daerah perbatasan tersebut sehingga mereka tidak dikenakan bea.  Namun  faktanya,  ketentuan  peraturan  tersebut  kemudian  dimanfaatkan  warga masyarakat dan para cukong untuk memasukkan barang-barang Malaysia dalam jumlah yang  jauh  melampaui  kadar  kebolehannya  ke  wilayah  perbatasan  dan  didistribusiakan ke  seluruh  pelosok  Kalimantan  Barat  tanpa  bea.  Sampai  sekarang,  di  pasar-pasar tradisional di Jagoi Babang mudah sekali mendapatkan barang-barang Malaysia semisal gula, susu, beras, sosis dan bahkan gas. Celakanya barang-barang tersebut masuk secara “gelap”  ke  wilayah  perbatasan  Indonesia.  Gelap  maksudnya  selain  komoditi perdagangan  tersebut  melampaui  ketentuan  yang  dibolehkan,  masuk  ke  wilayah perbatasan juga tanpa bea masuk sebagaimana diatur dalam UU kepabeanan nomor 17 tahun 2006 perubahan dari UU 10 tahun 1995.
2 Selain Border Crossing Arrangement, Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada tanggal 16 Oktober 1973 juga  menyepakati Agreement  on  Travel  Facilities  for  Sea  Border  Trade  between  the  Government Republic of Indonesia and Malaysia (Perjanjian mengenai Fasilitas Perjalanan untuk Perdagangan Lintas Batas  antara  Republik  Indonesia  dan  Malaysia).  BTA  tahun  1970  telah  mengatur  beberapa  hal  prinsip; diantaranya  pengertian  perdagangan  lintas  batas,  pelaku  lintas  batas  serta  jenis dan  nilai  barang/produk. Perdagangan lintas batas ini sendiri dapat berupa perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan  melalui  daratan  antar  kawasan  perbatasan  darat  kedua  negara;  Dan  perdagangan  lintas  batas laut,  yang  diartikan  sebagai  perdagangan  yang  dilakukan  melalui  kawasan  perbatasan  laut  dari  kedua negara.  Adapun  pelaku  lintas  batas  adalah  orang  (penduduk)  yang  berdiam  (bertempat  tinggal)  didalam kawasan  perbatasan  kedua  negara,  dan   memiliki  paspor   yang  dikeluarkan  masing-masing  negara maupun pos lintas batas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan BCA, yang terakhir adalah BCA Tahun 2006, sedangkan saat disepakatinya BTA Tahun 1970 rujukannya adalah BCA Tahun 1967.
Distribusi  pangan  yang  tidak  merata  oleh  pemerintah  Indonesia  dimanfaatkan oleh  warga  masyarakat  perbatasan  Jagoi  Babang  dan  para  cukong  (spekulan)  untuk mendatangkan  berbagai  produk  perdagangan  dari  negeri  tetangga.  Ironisnya  barang- barang  perdagangan  tersebut  masuk  dalam  partai  besar  tanpa  bea  dan  distribusi perdagangannya  sampai  keseluruh  wilayah  Kalimantan  Barat.  Menurut  AN  seorang pengojek  gula  dari  Kabupaten  terdekat  Bengkayang  membeli  gula  di  Jagoi  Babang untuk  dijual  kembali  kepada  Pengecer/toko.  AN  menegaskan  bahwa  jual  beli  gula, beras,  susu  dan  sosis  bahkan  gas  dari  Malaysia  sudah  biasa  dan  para  petugas kepabeanan juga aparat penegak hukum lainnya tidak melarangnya.
Menurut  AN  gula,  susu,  beras,  sosis,  dan  gas  diperjual  belikan  bebas  di  Jagoi Babang,  dan  bahkan  penampungan  barang-barang  tersebut  sangat  besar.  Menurut  AN gudang  penampungan  di  Jagoi  Babang  diketahui  oleh  petugas  kepabeanan  dan  aparat penegak  hukum  tetapi  tetap  saja  gudang  penampungan  tersebut  beroperasi.  Untuk kegudang  penampungan  tersebut  memang  tidak  semua  orang  bisa  mengakses  sebab dijaga  oleh  preman.  Tetapi  untuk  para  pengojek  bebas  untuk  membeli  barang  yang dibutuhkan  ke  pihak  gudang  penampungan.  Untuk  kelancaran  manurut  AN  Kepada petugas kepabeanan dan keamanan AN “setor” Rp. 10,000,- setiap kali dan disetiap pos- pos  keamanan  pada  saat  berangkat  menuju  gudang  (Wawancara  di  Jagoi  Babang,  12 oktober  2014).AN  tidak  hanya  sendirian  dalam  mengojek  gula  tetapi  juga  teman- temannya yang lain. Menurut AN jika berangkat membeli gula keperbatasan ia bersama rekan-rekannya sekitar 7-8 sepeda motor yang sudah dimodifikasi.
Selain  AN,  TWK  juga  menegaskan  bahwa  jika  gula  sudah  banyak,  maka  para pengojek juga akan membawa barang dagangan yang lain semisal beras, susu, sosis dan gas.  Komoditas  tersebut  menurut  para  pengojek  memang  menjadi  bagian  kebutuhan harian  masyarakat.  selain  stok  barang  legal  dari  pemerintah  Indonesia  terbatas  dan bahkan langka, harganya juga sangat mahal. Sementara barang-barang yang masuk dari negeri  tetangga  sangat  banyak  dan  harganya  jauh  lebih  murah  sehingga  barang dagangan  tersebut  laris-manis.  Meski  demikian  mereka  sadar  bahwa  apa  yang dilakukannya  adalah  melanggar  peraturan  pemerintah,  tetapi  mereka  merasa  tidak berdaya dengan kondisi yang ada.
Selain  persoalan  barang-barang  ilegal,  problematika  yang  dialami  warga perbatasan  Jagoi  Babang  juga  berupa  pernikahan  warga  perbatasan  yang  terjadi  antara warga  negara  Indonesia  warga  negara  Malaysia.  Pada  persoalan  pernikahan, kependudukan  sebagai  syarat  administrasi  pernikahan  juga  menjadi  persoalan. Pernikahan  yang  terjadi  pada  FTM  warga  negara  Indonesia  dengan  RNT  bin  Khairani warga  negara  Malaysia.  Pernikahan  tersebut  menurut  keterangan  orang  tua  FTM dilakukan  didesanya.  Syarat  yang  dibawa  oleh  mempelai  pria  hanya  berupa  surat keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Malaysia  setingkat  kelurahan  yang menyatakan  bahwa  mempelai  pria  betul  warga  negara  Malaysia  dan  belum  menikah. Surat  tersebut  menurut  orang  tua  FTM  tak  lagi  diverifikasi  dan  langsung  diterima sebagai syarat administrasi pernikahan. Masyarakat perbatasan Jagoi Babang tidak tahu aturan  yang  benar  soal  pernikahan  antara  warga  negara,  maka  ia  mengikuti  saja kebiasaan yang ada. Celakanya setelah kedua mempelai menikah lebih dari 3 tahun dan tinggal  di  perbatasan,  mempelai  laki-laki  meminta  izin  untuk  pulang  ke  kampung halamannya. Setelah diizinkan ternyata sampai sekarang tidak pernah kembali. Menurut keterangan orang tua FTM, mereka juga tidak tahu harus mencari kemana sebab pihak keluarga dan bahkan sang istri juga tidak mengetahui tempat tinggal suami di Malaysia.
Problematika  lain  adalah  persoalan  identitas  kependudukan.  Warga  perbatasan Jagoi  Babang  ada  yang  memiliki  identitas  kependudukan  ganda.  Indentitas  tersebut menunjukkan  bahwa  warga  tersebut  selain  sebagai  penduduk  asli  Indonesia,  juga tercatat sebagai penduduk asli Malaysia. Dengan demikian, warga masyarakat tersebut bebas keluar masuk lintas batas negara. Hal ini adalah persoalan yang serius dan harus segera  ditertibkan.  Tidak  hanya  berkait  dengan  persoalan  lemahnya  administrasi kependudukan  tetapi  juga  berkaitan  dengan  kedaulatan  negara  dan  nasionalisme. Membiarkannya  berarti  mendukung  pelanggaran  yang  terjadi  dimasyarakat  dan  kalau diikuti  oleh  banyak  warga  negara,  maka  hal  tersebut  selain  berpotensi  mengikis  rasa persatuan  dan  kesatuan  dalam  naungan  NKRI,  kewibawaan  negara  juga  turut dipertaruhkan.
Juga  terjadi  di  Jagoi  Babang  adalah  tentang  ibadah,  Masjid  di  wilayah perbatasan Jagoi Babang tepatnya di dusun Jagoi ketika salat jum’at terkadang dihadiri tidak  sampai  40  orang  jama’ah.  Menurut  ST,  sebetulnya  jamaah  salat  jum’at  semula cukup  tetapi  karena  banyak  masyarakat  yang  laki-laki  bekerja  di  Malaysia,  sehingga jemaahnya  tidak  cukup.  Tetapi  menurut  ST  salat  jumat  tetap  dilakukan  dengan mengabaikan konsep salat jumat persepsi Mazhab Shafie‘i.
Sekian banyak problematika  yang dialami oleh  warga perbatasan Jagoi  Babang seakan  sepi  penyelesaian.  Jika  persoalan  ibadah  dianggap  persoalan  pribadi  tetapi menurut peneliti kedepan tentu akan menjadi persoalan kebangsaan. Begitu pula dengan persoalan  perdagangan  lintas  batas  yang  abai  terhadap  peraturan  dan  hukum  tidak ditegakkan.  Kiranya,  jika  dibiarkan  secara  terus-menerus,  dikhawatirkan  rasa nasionalisme  warga  negara  diperbatasan  lama  kelamaan  akan  terkikis  dan  pudar bersama waktu.

## Tinjauan Fiqh Terhadap Problematika Muamalah di Jagoi Babang

## Jual Beli Komoditi Ilegal dari Negara Malaysia
Hasil riset penulis jual beli komoditi ilegal dari negara Malaysia terjadi di Jagoi Babang.  Berdasarkan  Pasal  1337  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer) Perdagangan  yang  resmi  diperbolehkan  berlaku  di  wilayah  hukum  Indonesia  adalah perdagangan  yang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan,  maupun dengan ketertiban umum.
Berdasarkan pada definisi perdagangan ilegal serta melihat realitas  yang terjadi pada  masyarakat  Jagoi  Babang,  praktik  perdagangan  atau  jual  beli  antara  masyarakat perbatasan  Indonesia  dan  Malaysia  tidak  termasuk  pada  kategori  perdagangan  ilegal, black market , atau penyelundupan. Karena seperti dikemukakan diatas, bahwa pada 26 Mei  1967  antara    Pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia  telah  menandatangani Border Crossing  Arrangement atau Overland  Border  Trade .  Dari  permufakatan  tersebut, masyarakat  di  perbatasan  2  negara  diperbolehkan  melakukan  transaksi  jual  beli komoditi  dengan  maksimal  harga  600  MYR  atau  Rp.  2.125.800,00  (1  MYR  =  3.543) per  bulan  dengan  syarat  membawa  Kartu  Identitas  Lintas  Batas  atau  lebih  dikenal dengan  pass  biru.  Dengan  kata  lain,  transaksi  jual  beli  masyarakat  secara  langsung  ke perbatasan  di  Jagoi  Babang  yang  harganya  masih  dibawah  Rp.  2.125.800,00  sah  dan legal menurut konsep negara.
Dalam  Islam,  transaksi  jual  beli  merupakan maslahah  doruri dalam  kehidupan manusia,  artinyamanusia  tidak  dapat  hidup  tanpa  kegiatan  jual  beli.  Pemenuhan kebutuhan doruri dalam bentuk transaksi jual beli itu dilegitimasi oleh Allah dalam QS al-Baqarah  ayat  275: Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan riba. Menurut para mufassir ayat ini adalah ayat yang bersifat umum, kemudian ada ayat dan hadis  yang mentahsis  ayat  tersebut,  sepertibisa kita simak pada Said  Hawa  (1985: 644),  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  al-Qurtubi  (tth:  356),  dan Ahmad  bin  ‘ali bin Abu Bakar al-Razi al-Jashas (tth: 568).
Sikap  al-Quran  jelas  membuka  ruang  yang  luas  dalam  ber- muamalah .  Imam Syafi’i berpendapat bahwa pada dasarnya dalam perihal bertransaksi dan bermuamalah adalah  sah  sampai  pada  ditemukannya  dalil  yang  bisa  membatalkannya  dan mengharamkannya.  Berseberangan  dengan  Syafi‘i,  Abu  Hanifah  mengatakan  bahwa asal  segala  sesuatu  adalah  haram,  selama  tidak  ada  dalil-dalil  yang  menunjukkan kebolehannya. Kedua Mujtahid Mazhab ini mengukuhkan pendapatnya masing-masing dengan berbagai argumentasi dari al-Quran dan Hadis (lihat Jalaludin Abdurrahman ibn Abu Bakar al-Suyuti, tth: 43).
Hal-hal  dapat  yang  menyebabkan  batal  dan  haramnya  jual  beli  adalah  tidak terpenuhinya syarat  rukun jual beli.Syaikh Wahbah al-Zuhaily mengupas  tuntas kajian jual  beli  dengan  memaparkan  tentang  rukun  jual  beli.  Disebutkan  bahwa  menurut mayoritas  ulama,  terdapat  empat  rukun  jual  beli,  yaitu  penjual,  pembeli,  barang  yang dijual, ijab  qabul .  Sahnya  jual  beli  tidak  otomatis  terjadi  karena  masih  tergantung kepada syarat-syarat yang lain, yaitu jual beli itu terhindar dari enam hal, yaitu ketidak jelasan  ( jahalah ),  pemaksaan  ( al-Ikrah ),  pembatasan  dengan  waktu  ( at-Tauqit ), penipuan ( al-Gharar ), kerugian  ( adh- Dharar ), dan syarat yang merusak ( al-syurut al- mufsidah )  serta  bertujuan  untuk  memenuhi  kepentingan  salah  satu  pihak  pelaku transaksi (Wahbah Zuhaili, 1998: 347, 379).
Berdasarkan  pada  konsep  fiqh  diatas,  jual  beli  yang  dilakukan  masyarakat perbatasan yang sudah terpenuhi semua rukun jual beli, dan tidak adanya enam hal yang bisa  membatalkan  jual  beli,  serta  jumlah  transaksi  yang  dilakukan  tidak  melebihi  600 MYR,  maka  jual  beli  seperti  itu  tentu  sah-sah  saja.  Syarat  yang  ditentukan  oleh pemerintah mengenai jual beli jual beli diatas 600 MYR, jika tidak bertentangan dengan nash maka syarat  tersebut  secara fiqh tidak dipermasalahkan. “ Setiap  syarat  yang  urfi dalam  segala  bentuk  akad,  selama  syarat  itu  tidak  bertentangan  dengan  dalil  syara’, maka syarat itu adalah syarat yang sah ” (Abdullah bin Yusuf al-Juday‘,1997: 40) .
Karena  syarat  tersebut  adalah  legal  secara  fiqh,  maka  praktek  jual  beli  yang melewati  syarat  600  MYR  harus  ditinjau  apakah  ada  aspek maslahah atau mudharat - nya. Maslahah- nya  tentu  masyarakat  bisa  mendapatkan  harga  barang  yang  murah dengan kualitas barang yang lebih bagus. Namun mudharat- nya tentu lebih besar, yaitu jika  itu  dibiarkan  terus  menerus  terjadi  dan  semakin  marak  dilakukan  sehingga volumenya  semakin  besar  dan  meluas,  dampaknya  produksi  dalam  negeri  akan terganggu, penghasilan produsen bisa menurun dan  yang pasti pendapatan negara juga semakin  berkurang.  Oleh  karena  itu,  demi  menjaga  kepentingan  rakyat  ( maslahah ) pemerintah  perlu  menetapkan  syarat-syarat  dalam  peredaran  komoditi  melalui  bea cukai/pajak komoditi.
Hal  ini  relevan  ketika  dihadapkan  dengan  situasi  dan  kondisi  negara  saat  ini. Kecuali  jika  kebijakan-kebijakan  ekonomi  dilakukan  secara  sungguh-sungguh  untuk
mewujudkan  maslahah,  seperti  kebijakan Asean  Free  Trade  Area 3 ,  di  mana  seluruh kawasan Asia sudah menjadi pasar bebas dan tidak perlu lagi ada bea cukai, maka tidak ada lagi istilah lakin yuhromu, dan pasti tidak ada lagi yang namanya barang selundupan karena bea cukai sudah tidak lagi dikenakan.
Kategori  ilegal  yang  perlu  juga  untuk  dikaji  dan  dilihat  dari  perspektif  hukum Islam  adalah  fenomena  motor/mobil  bodong.  Fenomena  ini  jamak  terjadi  pada  semua perbatasan,  baik  itu  di  perbatasan  Entikong,  Jagai  Babang,  maupun  Nanga  Badau. Motor/mobil bodong bisa didapat dengan mudah dan bahkan dengan harga yang murah meriah karena Motor/mobil tersebut tidak dilengkapi dengan STNK/BPKB.
Secara  konsepsi  fiqh,  jual  beli  memiliki  empat  rukun,  yaitu  penjual,  pembeli, ijab  qabul ,  dan  barang.  Sedangkan  jika  dilihat  dari  aspek  objek  jual  belinya  ( ma’qud alaih / mabi’ ),  Wahbah  Zuhaili  menyebutkan  empat  macam  syarat  terjadinya  jual  beli ( syuruth In’iqod ),  yaitu:  pertama, barang itu harus ada;kedua, objek jual  belinya harus mempunyai nilai, artinya objek jual beli tersebut harus disukai oleh tabiat manusia dan bias  disimpan  sampai  dalam  jangka  waktu  tertentu;ketiga,  objek  jual  beli  harus  lah barang yang dimiliki sendiri. Artinya barang itu terpelihara dan berada dibawah otoritas seseorang.  Dimaksud  dalam  hal  ini  bukanlah  barang  itu  milik  penjualnya;dan keempat,objek jual beli bisa diserahkan pada saat melakukan transaksi.
Selain rukun jual beli dan syarat terjadinya jual beli, Wahbah Zuhaily (1998: 78) juga  menjelaskan  tentang  syarat  berlakunya  jual  beli  ( syuruth  al-nafadz ),  yaitu: pertama,hak  pemilikan  dan  hak  wewenang.  Artinya  hanya  orang  yang  memiliki  kuasa penuh  atas  barang  tersebut  yang  boleh  melakukan  jual  beli;kedua,terhadap  objek  yang akan  dijual  belikan  tidak  ada  hak  milik  orang  lain  selain  penjual,  jika  pada  objek tersebut  ada  hak  orang  lain,  maka  jual  belinya  tertangguhkan  (belum  terlaksana)  dan tidak  boleh  diserah  terimakan  kepada  pembelinya  hingga  mendapatkan  izin  atau kerelaan  dari  orang  tersebut.  Bagi  pembeli  mempunyai  hak  untuk  memilik  antara membatalkan  jual  beli  atau  menunggu  sampai  adanya  izin  atau  kerelaan  dari  pemilik yang lain. Syarat berlakunya jual beli ( syuruth al-nafadz ) ini selain berhubungan dengan objek ( mabi’ ), juga bisa jadi berhubungan dengan transaksi itu sendiri, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  jual  beli  kendaraan  bodong  masyarakat perbatasan  jika  kendaraan  itu  memang  dibeli  dari  pemilik  aslinya,  walaupun  tidak dilengkapi dengan syarat formal administrasi seperti BPKB/STNK, jual belinya tersebut termasuk  dalam  kategori  yang  berlaku/terjadi  ( nafidz ),  dan  sah  secara  hukum  Islam karena  telah  memenuhi  rukun  jual  beli,  syarat-syarat  terjadinya  jual  beli  serta  syarat berlakunya jual beli. Akan tetapi, jika kendaraan bodong itu dibeli dari pemiliknya yang mana kendaraan tersebut masih dalam proses pelunasan ( kridit ), maka transaksi jual beli itu  termasuk  dalam  kategori bai’  al-Fudhuly yang  menurut  ulama  Hanafiyah  dan Malikiyah  jual  beli  tersebut  adalah  jual  beli  sah  tapi  tertangguhkan  ( mauquf )  karena masih  menunggu  izin/kerelaan  pihak  lain  yang  juga  mempunyai  kewenangan.  Bahkan
3 Pada bulan Desember 2015, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, akan memasuki era baru penerapan perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang merupakan  wujud  dari  kesepakatan  dari  negara-negara  ASEAN  untuk  membentuk  suatu kawasan bebas perdagangan  dalam  rangka  meningkatkan  daya  saing  ekonomi  kawasan  regional  ASEAN  dengan menjadikan  ASEAN  sebagai  basis  produksi  dunia  serta menciptakan  pasar  regional  bagi  500  juta penduduknya.   AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura 1992.
menurut  Ulama  Syafi’iyah  dan  Ulama  Dzahiriyah,  jual  beli  seperti  ini  batal  secara muthlak  dan  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan  serah  terima  barang  sampai  adanya kerelaan dari pihak lain yang berwenang demi menjaga hak dari kedua pihak tersebut. Hal ini bersandarkan pada Hadisnabi yang melarang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya.”Dari Hakim bin Hizam berkata: “Rasulullah Saw melarangku untuk menjual sesuatu yang bukan milikku atau menjual barang yang bukan milikku ”. 4
Ketentuan fiqh di atas berbeda jika kendaraan bodong masyarakat perbatasan itu dibeli  dari  seseorang  yang  mendapatkannya  melalui  pencurian,  terhadap  hal  ini  jelas jual  beli  tersebut  adalah  jual  beli  yang  haram  dan  mendapatkan  ancaman  dari  nabi Muhammad Saw. “ Barang siapa yang membeli barang curian sedang dia tahu bahwa barang itu barang curian, maka ia turut serta mendapatkan dosa dan kejelekannya”. 5
Namun apabila masyarakat perbatasan tidak tahu status barang  yang akandibeli apakah hasil curian atau bukan, maka harus dilihat terlebih dahulu orang yang menjual barang  tersebut.  Jika  orang  yang  menjual  secara  zhahir  adalah  orang  yang  baik,  maka boleh  diterima  dan  halal  menggunakannya.  Tapi  jika  secara  zhahir  penjualnya  bukan orang yang baik, maka transaksi jual beli itu tetap sah tetapi makruh ( yashihhu walakin yukrohu ). Pembelinya akan mendapat tuntutan di akhirat jika dikemudian hari diketahui bahwa  barang  yang  dibeli  adalah  barang  hasil  curian  (Jalaluddin  Abd  Rahman  al- Suyuthi,  1979:  54).Jika  dikemudian  hari  ternyata  ada  pemilik  asli  yang  mengklaim terhadap  barang  yang  telah  dibeli  oleh  masyarakat  perbatasan  tersebut,  maka masyarakat  perbatasan  yang  telah  membelinya  wajib  mengembalikan  barang  tersebut kepada  pemilik  aslinya  dan  pembeli  bisa  menuntut  ganti  rugi  kepada  penjual.  Hal  ini berdasarkan  apayang  disabdakan  oleh  nabiMuhammad  Saw.Rasulullah  Saw  bersabda: “B arang siapa yang menemukan barangnya ada pada orang lain, maka orang tersebut lebih berhak terhadapnya, dan si pembeli mengambil (uangnya) dari si penjual ”. 6

## Perkawinan Lintas Negara
Problematika  masyarakat  perbatasan  yang  perlu  mendapatkan  kejelasan  hukum Islam  adalah  perkawinan  yang  terjadi  di  masyarakat  perbatasan  Jagoi  Babang  dengan seorang laki-laki warga negara Malaysia, dimana setelah menikah lebih dari 3 tahun dan tinggal  di  perbatasan  wilayah  Indonesia,  sang  suami  meminta  izin  untuk  pulang  ke kampung  halamannya  namun  hingga  saat  ini  tak  kunjung  kembali  dan  tak  ada  kabar berita.
Sebagai sunnatullah yang  berlaku  pada  semua  makhluk  Tuhan,  baik  pada manusia,  hewan  maupun  tumbuh-tumbuhan  (Sayyid  Sabiq,  1983:  48-49),  perkawinan masyarakat  perbatasan  Jagoi  Babang  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  legal  secara
4 Hadits  ini  secara  lengkap  bisa  dilihat  di  Kitab Musnad  Ahmad  bin  Hambal nomor  15015,  Kitab al- Mu’jam al-Ausath li al-Thobary nomor 2530, kitab Hadits Abi Fadhol al-Zuhry nomor 583, kitab Amaly al-Jurjany nomor 245.
5 Hadits  ini  secara  lengkap  bisa  dilihat  di  Kitab al-Mustadrok  ala  al-Shohihain nomor  2190,  Kitab al- Sunan  al-Kubro  li  al-Bayhaqi nomor  10018,  Kitab Musnad  Ishad  bin  Rohawiyah nomor  357,  Kitab Mushonnaf ibn Abi Syaibah nomor 21467..
6 Hadits ini secara lengkap bisa dilihat di Kitab Sunan Abi Dawud nomor 3067, Kitab Sunan Ahmad bin Hambal nomor 6948, Kitab Sunan al-Dar Quthny nomor 2541, Kitab Musnad Abi Ya’la nomor 6433
syar’i jika  semua  syarat  rukun  perkawinan  telah  terpenuhi 7 .  Didalam  syarat  rukun pernikahan sesuai konsepsi hukum Islam, perbedaan kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang  menghalangi  absahnya  perkawinan.  Maka  hukum  Islam  merasa  tidak  perlu panjang  lebar  membahas  tentang  perkawinan  bedanegara  ini.  Hal  ini  berbeda  dengan aturan dan ketentuan negara, dimana perkawinan antara dua orang yang berbeda agama disebut sebagai  perkawinan campuran 8 dan terdapat  aturan dan ketentuan khusus  yang mengatur tentang perkawinan lintas negara tersebut.
Negara perlu mengatur tata cara serta prosedur perkawinan campuran agar bisa dianggap  legal  oleh  negara.  Aturan  dan  tata  cara  itu  ditetapkan  karena  perkawinan campuran juga berkaitan hubungan antar dua negara. Jika salah satu pihak dari laki-laki atau perempuan yang melakukan perkawinan campuran bermasalah, maka tak menutup kemungkinan  kedua  negara  asal  dari  laki-laki  dan  perempuan  tersebut  akan  terganggu hubungannya. 9 Bisa  dilakukan  kajian  secara  hukum  Islam  atas  perkawinan  campuran masyarakat  Jagoi  Babang adalah realita bahwa sang suami pergi  tidak kunjung pulang sejak  3  tahun  yang  lalu  dan  hingga  saat  ini  tidak  ada  kepastian  kabar  dan keberadaannya.
Dalam  konsepsi  hukum  Islam,  suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  adalah tulang  punggung  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  keutuhan  dan  kehidupan  rumah tangganya.  Saat  suami  tidak  mendampingi  istri  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  maka banyak hal  yang akan terganggu. Suami  yang pergi  tidak kunjung pulang seperti  yang dialami  masyarakat  perbatasan  Jagoi  Babang  disebut  dengan mafqud (Wahbah  Zuhaili, 1998:  7187).  Yaitu  suatu  keadaan  dimana  sang  suami  hilang,  tidak  diketahui  apakah masih  hidup  yang  bisa  diharapkan  kehadirannya  ataukah  sudah  mati  berada  dalam kubur.
Terhadap  status  istri  yang  tidak  jelas  keberadaan  suaminya  ( mafqud ),  nabi menganjurkan  agar  tetap  bersabar  hingga  datang  berita  tentang  suaminya tersebut.Rasulullah  Saw  bersabda:    “ istri  orang  yang  hilang  tetap  sebagai  istrinya sampai  ia  mendapat  berita  (tentang  kematiannya) ” 10 .Berdasarkan  konsepsi  hukum Islam tersebut, masyarakat perbatasan yang suaminya pergi sejak tiga tahun lalu dan tak pernah  kembali  lagi  serta  tidak  bisa  dideteksi  keberadaannya,  jika  mengikuti qoul qodim- nyaImam  Syafi‘i,  sang  istri  baru  bisa  menuntut  cerai  dan  menikah  lagi  jika suaminya  hilang  tanpa  kabar  selama  4  tahun  4  bulan  10  hari.  Bahkan  jika  mengikuti qoul  jadid ,  sang  istri  dituntut  harus  sabar  hingga  ada  berita  kepastian  tentang keberadaan suaminya. Namun  jika tetap berpegang mengikuti qoul  jadid imam  Syafi‘i keadaan  seperti  itu  akan  menyulitkan  kehidupan  si  istri,  sebab  istri  membutuhkan
7 Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas: 1) calon suami  dan calon istri, 2)  wali dari calon istri, 3) adanya 2 orang saksi dan, 4) Ijab qabul (Muwaffiq al-Din Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, 1984: 337).
8 Perkawinan Campuran bukanlah perkawinan beda agama, sebagaimana dipersepsikan oleh banyak orang selama  ini,  tapi  perkawinan  campuran  adalah  perkawinan  beda  Negara.  Pasal  57  Undang-undang  No.1 Tahun  1974  tentang  perkawinan  menjelaskan:  “ Yang  di  maksud  dengan  perkawinan  campuran  dalam Undang-undang  ini  ialah  perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia .”
9 Undang-undang  Negara  yang  mengatur  tentang  perkawinan  campuran  adalah  Undang-undang  No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
10 Hadits  ini  bisa  ditemukan  di  kitab Sunan  Al-Kubro  li  al-Bayhaqi nomor  14312,  kitab al-Juz  al-Tsani min Hadits Abi Bakri al-Daqqoq Nomor 35.
keberadaan  suami  untuk  melindunginya  dan  mencukupi  nafkah  sebagaimana diperintahkan oleh syariat (Lihat al Baqarah: 233).
Jika hal itu diabaikan terus menerus, maka berarti suami itu telah berdosa. Sebab selain  tidak  taat  melaksanakan  perintah  agama  untuk  melindungi  dan  menafkahi istrinya,  juga  membuat  keadaan  istri  itu  seperti  digantung,  berstatus  sebagai  istri  tapi disia-siakan  dan  tidak  menerima  hak-haknya,  dan  juga  ia  tidak  bebas  untuk  menerima permintaan menikah dari laki-laki lain. Apalagi Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang  perkawinan  orang  Islam  di  Indonesia,  hanya  memberikan  syarat  waktu  dua tahun  bagi  suami/istri  yang mafqud ,  dengan  demikian  sudah  selayaknya  masyarakat perbatasan Jagoi Babang yang mengalami keadaan ini mengajukan khulu’/ tuntutan cerai ke  Pengadilan  Agama.Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  116  ayat  2  disebutkan bahwa  perceraian  dapat  terjadi  karena “salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

## Salat Jum’at Kurang Dari 40 Orang
Problematika  masyarakat  perbatasan  berikutnya  yang  perlu  mendapatkan kepastian dalam Hukum Islam adalah mengenai pelaksanaan salat Jum’at yang dihadiri kurang dari 40 orang. Fenomena ini ditemui pada masyarakat perbatasan Jagoi Babang. Kondisi ini terjadi karena banyaknya masyarakat Jagoi Babang yang laki-laki bekerja di Malaysia, walaupun kurang dari 40 orang, salat  jumat tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.  Perihal  ubudiyah  salat  jum’at  yang  dihadiri  kurang  dari  40  orang  laki-laki inilah kali ini yang akan dibahas dan dicari pijakannya dalam hukum Islam.
Setiap  persoalan  yang  berhubungan  dengan  peribadatan  harus  menunggu  ada atau tidaknya perintah dari Allah, hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ulama Ushul:  “ Para  prinsipnya,  perihal  peribadatan  itu  batal  (tidak  sah  jika  dikerjakan) kecuali  ada  dalil  yang  memerintahkannya ”. 11 Oleh  karena  itu,  melakukan  inovasi  dan improvisasi dalam hal ubudiyah tidak dibenarkan. Kecuali ada syar’i yang mendukung inovasi dan improvisasi tersebut. Sholat jum’at sebagai salah satu bagian dari ubudiyah merupakan kewajiban  yang telah ditetapkan oleh syar’i. Dengan jelas Allah SWT dan nabi  Muhammad  Saw  berkata: “Hai  orang-orang  beriman,  apabila  diseru  untuk menunaikan  shalat  Jum’at,  Maka  bersegeralah  kamu  kepada  mengingat  Allah  dan tinggalkanlah  jual  beli  yang  demikian  itu  lebih  baik  bagimu  jika  kamu  mengetahui” (QS. al Jumu’ah: 9).
Shalat Jum’at  merupakan salah satu  dari ibadah  yang khusus  disyariatkan bagi umatnya  nabi  Muhammad  Saw.  Jum’at  berasal  dari  kata Jama’a yang  bermakna berkumpul. Disebut Jum’at karena pada hari itu: pertama, berkumpulnya manusia pada hari itu; kedua,berkumpulnya kebaikan pada hari itu; ketiga,pada hari itu dikumpulkan bentuk rupa nabi Adam  a.s; keempat,berkumpulnya nabi Adam  a.s dan Hawa di muka bumi  pada  hari  itu.  Pada  masa  jahiliyah,  hari Jum’ah disebut  dengan  hari Arubah sepertidijelaskan  dalam al-Iqna’  li  al-Syarbaini (Juz  I:  176).Dari  nabi  Saw, berkata: “Sholat jum’at itu hak yang wajib bagi setiap orang muslim (laki-laki) dengan
11 Abu Isyhaq al-Syatibi, al-Muwafaqot fi Ushul al-Syari’ah, (Maktabah al-Tauhid), Juz II, hlm. 211
berjama’ah, kecuali pada empat orang: hamba sahaya atau perempuan atau anak kecil atau orang yang sakit ” . 12
Bahkan  dalam  salah  satu  khutbahnya,  Rasulullah  Saw  secara  khusus menyebutkan tentang kewajiban salat Jum‘at:
Ketahuilah  bahwasanya  Allah  azza  wa  jalla  telah  mewajibkan  salat Jum’at  kepadamu dalam bentuk kewajiban yang ditetapkan, mulai dari tempat ini,  mulai  bulan  ini,  mulai  tahun  ini,  sampai  dengan  hari  kiamat  bagi  orang yang  punya  jalan  untuk  melaksanakannya.  Barangsiapa  yang  meninggalkan Sholat  jum’at,  baik  ketika  aku  masih  hidup  atau  sesudah  aku  mati,  karena menyangsikannya  atau  menganggap  remeh,  baik  orang  itu  mempunyai pemimpin  yang  adil  atau  pemimpin  yang  zholim,  maka  Allah  tak  akan mengumpulkan  orang  itu  pada  perserikatannya.  Ingat,  dan  Allah  tidak  akan memberkatinya didalam segala urusannya. 13
Dari dalil-dalil diatas, tak dapat dipungkiri bahwa salat jum’at merupakan ritual salat  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  muslim  laki-laki.  Sholat  jum’at  dua  rakaat  wajib dilaksanakan  dengan  ketentuan  sebelumnya  dilakukan  khutbah.  Adapun  syarat-syarat sah  nya  salat  jum’at  adalah  dilaksanakan  pada  waktu  zhuhur,  dilaksanakan  di perkampungan  masyarakat  baik  desa  atau  kota,  dan  dihadiri  oleh  40  orang  (Abu  Bakr Ibn Syatha al-Dimyathi, 1999: 59).
Jika masyarakat  perbatasan tetap taat  melaksanakan ibadah shalat Jum’at,  yang mana tidak satupun ulama mazhab yang menolak akan kewajibannya, itu jauh lebih baik dibandingkan  dengan  meninggalkan  kewajiban  shalat  Jum’at  hanya  karena  masalah bilangan jama’ah yang mana hal itu terjadi ikhtilaf di kalangan ulama mazhab. Apalagi sebagaimana  dikatakan  oleh  Abu  Bakr  Ibn  Syatha  al-Dimyathi  bahwa  shalat  jum’at mempunyai banyak keutamaan.
Ketahuilah  bahwa  perkara  Jum’at  adalah  perkara  yang  agung.  Jum’at adalah  ni’mat  jisimah  yang  dianugerahkan  Allah  kepada  hamba-hambanya. Sholat  Jum’at  adalah  bagian  dari  kekhususan  kita  sebagai  umat  nabi Muhammad  Saw.  Dengan  Sholat  Jum’at,  Allah  menghamparkan  rahmat-Nya dan  mensucikan  dosa-dosa  selama  satu  minggu.  Ulama  Salaf  al-Shalih  sangat termotivasi  dengan  Sholat  Jum’at.  Mereka  bahkan  datang  ke  pelana  mereka. Oleh karena itu, jauhilah sikap memandang remeh terhadap salat Jum’at, baik ketika  dalam  perjalanan,  maupun  ketika  sedang  bermukim,  walaupun  dengan jama’ah yang kurang dari 40 orang dengan cara bertaqlid kepada mazhab yang lain (Abu Bakr Ibn Syatha al-Dimyathi, 1999: Juz II, 58-59) .
12 Hadits ini terdapat pada kitab Sunan abi Dawud nomor 903, kitab Mustadrok ala Shohihain nomor 999, kitab Sunan al-Shoghir li al-Baihaqi nomor 301, kitab Sunan al-Kubro li al-Baihaqi nomor 5140,
13 Khutbah ini secara lengkap bisa dilihat pada: Kitab al-Sunan al-Kubro li al-Bayhaqi , Juz III, hlm. 170, nomor  5135;  Kitab Musnad  Umar  bin  Abd  al-Aziz ,  hlm.  88,  nomor  70;  Kitab Musnad  Abd  bin  Hamid , hlm. 1136, nomor 1143; Kitab al-Wasith fi Tafsiri al-Qur’ani al-Majidi , Juz IV, hlm. 299, nomor 952

## Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ganda
Problematika  masyarakat  perbatasan  yang  menarik  untuk  dikaji  secara  hukum Islam adalah perihal identitas ganda, fenomena ini terjadi pada masyarakat di perbatasan Nanga  Badau.  Memiliki  identitas  ganda  itu  dilakukan  antara  lain  karena  ingin  berobat dan mendapat pekerjaan ke Malaysia. Dalam Islam tidak ada aturan teknis tentang kartu identitas  kebangsaan  yang  wajib  dimiliki  oleh  penduduk  suatu  negeri.  Dalam  hal kepemilikan  KTP  ganda  ini  yang  bisa  dikaji  lebih  jauh  adalah  melakukan  mengkaji apakah  kebijakan  negara  tentang  KTP  itu  kebijakan  itu  menimbulkan maslahah atau sebaliknya justru bertentangan dengan nash syar’i .
Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai salah satu dokumen kependudukan adalah hak  yang  dimiliki  setiap  warga  negara,  dan  persyaratan  untuk  mendapatkan  KTP  bagi penduduk warga negara Indonesia dan Orang Asing  yang memiliki Izin  Tinggal Tetap adalah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin. Setiap penduduk  hanya  diperbolehkan  memiliki  1  (satu)  KTP. 14 Dalam  Islam,  negara  melalui pemerintah  yang  berkuasa  diberikan  ruang  yang  sebesar-besarnya  untuk  membuat kebijakan-kebijakan  yang  dibutuhkan  untuk  menegakkan  negara.  Salah  satu  kebijakan negara  adalah  menertibkan  administrasi  kependudukan  dengan  membuat  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan.  Dalam  hal  ini  Abdul  Qodir  Audah,  berkata: “Sesungguhnya  syari’at memberikan  hak  kepada  pemerintah  untuk  membuat  kebijakan-kebijakan  yang menyentuh  kemaslahatan  dan  kemanfaatan  bagi  individu  dan  kelompok” Abdul  Qodir Audah, 1997: 181) .
Syatibi  mengatakan  bahwa  tidak  ada  satupun  dari  kebijakan  negara  yang  tidak mempunyai tujuan karena jika kebijakan itu tidak mempunyai tujuan, sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.Tidak ada nash syar’i , baik secara manthuq atau mafhum, yang  bertentangan  dengan  kebijakan  negara  tentang  KTP tersebut.  Terhadap  keadaan  seperti  ini,  pendapat  Abdurrahman  bin  Muhammad  bin Husain  bin  ‘Umar  Ba’  Alawy  layak  untuk  dijadikan  pertimbangan. Walhasil, sesungguhnya wajib taat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, baik secara zhohir maupun  batin,  dalam  hal  yang  tidak  diharamkan  ataupun  dimakruhkan  (oleh Syar’i) (Abu Isyhaq al-Syatibi, tth, Juz II: 289).
Jika sebaliknya, didalam kebijakan pemerintah tidak terdapat maslahah ammah, maka  tidak  ada  kewajiban  menta’atinya  secara bathin (Ibnu  Hajar  al-Haitami, 2005:105) . Pendapat seperti ini pulalah yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Komisi A Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se- Indonesia  IV  Tahun  2012  Tentang Masail  Asasiyyah  Wathaniyyah (Masalah  Strategis Kebangsaan). Maka berdasarkan analisa diatas, memiliki KTP ganda yang terjadi pada masyarakat  perbatasan  sebaiknya  dihindari  karena  aturan  dan  kebijakan  pemerintah tentang administrasi negara melarang hal tersebut, sedangkan dibalik kebijakan itu ada maslahah yang tersimpan dan tidak ada dalil syar’i yang bertentangan dengan kebijakan negara tersebut.
14 Lihat  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan pasal 2, pasal 63. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

## Penutup
Dalam  hal  ini  negara  dan  pemerintah  daerah  perlu  memberikan  prioritas perhatian  yang  lebih  terhadap  masyarakat  dan  wilayah  perbatasan,  karena  perbatasan merupakan  wajah  negara  yang  pertama  kali  dilihat  oleh  luar  negeri.  Apalagi  terjadi perbedaan kualitas kemakmuran yang jauh antara kondisi perbatasan di negara Malaysia dengan kondisi perbatasan di negara Indonesia, konteks ini di perbatasan Jagoi Babang.
Lemahnya perhatian dari negara dalam segala  aspek  yang berhubungan dengan wilayah  perbatasan,  secara  tidak  langsung  menyebabkan  terjadinya  problematika  yang dialami  oleh  masyarakat  perbatasan.  Diantara  peran  penting  negara  yang  bisa memberikan  manfaat  yang  besar  adalah  dengan  melakukan  re-MoU  dengan  negara Malaysia  untuk  meningkatkan  harga  minimal  transaksi  yang  dilegalkan  antar masyarakat  perbatasan,  yang  semula  600  MYR  ditingkatkan  menyesuaikan  dengan situasi  dan kondisi  saat  ini, dan tentu akan lebih  baik  jika negara bias menggiring dan memastikan  berlakunya Asean  Free  Trade  Area (pasar  bebas)  sehingga  masyarakat perbatasan tidak terjebak pada transaksi yang ilegal.
Begitupula  bagi  Aparat  Keamanan  (TNI/Polri)  untuk  lebih  tegas  mengatur  lalu lintas  jual  beli  masyarakat,  terutama  jual  beli  kendaraan bodong. Fenomena menjamurnya  kendaraan  bodong  di  wilayah  perbatasan  secara  tidak  langsung menunjukkan  pembiaran  yang  dilakukan  aparat  keamanan  sehingga  hal-hal  yang seharusnya ilegal dianggap sebagai sesuatu yang boleh-boleh saja.

## Daftar Pustaka
al-Quranal-Hakim
alawy,  Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Husain  bin  ‘Umar  Ba’,  tth, Bughyah  al- Mustarsyidin. Surabaya: Maktabah al-Hidayah.
Audah,  Abdul  Qodir,  1997. At-Tasyri’  al-Jina’i  al-Islamy .  Jilid  I.  Beirut:  Muassah Risalah.
BPS , Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2013. Kalimantan Barat: BPS.
Bothoul,  Gasthoul,  1998, Teori-teori  Filsafat  Ibn  Khaldun ,  terj.  Yudian  W.  Asmin. Jakarta: Titian Ilahi Press.
Al-Dimyathi,  Abu  Bakr  Ibn  Syatha,  1999. I’anah  al-Tholibin .  Juz  II.  Beirut:  Dar  al- Fikr.
Al-Haitami,  Ibnu  Hajar,  2005. Tuhfatul  Muhtaj  bi  Syarhi  al-Manhaj. Beirut:  Darul kutub al-Ilmiyah.
Hawa, Said, 1985, al-Asas fi at-Tafsir. Jilid I. Mesir: Dar al-Salam.
http://www.wilayahperbatasan.com , di akses tanggal 1 November 2014
Al-Jashas,Ahmad bin ‘ali bin Abu Bakar al-Razi, tth. Ahkam al-Quran . Tk: Tp.
al-Juday’, Abdullah bin  Yusuf, 1997. Taysir ‘Ilm Usul al-Fiqh . Beirut: Mu‘assasah al-
Rayyan.
Qudamah,  Muwaffiq  al-Din  Abi  Muhammad  bin  Ahmad  bin,  1984, al-Mughni .  Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Qurtubi,Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad,  tth. al-Jami’  li  Ahkamil  Quran. Tk:
Tp
Sabiq, Sayyid, 1983. Fiqh al-Sunnah . Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Suyuthi,  Jalaluddin  Abd  Rahman,  1979. al-Asybah  wa  al-Nadza’ir  fi  Qowa’id  wa Furu’ Fiqh al-Syafi’ie. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Syatibi,  Abu  Isyhaq,  tth. al-Muwafaqot  fi  Ushul  al-Syari’ah , Juz  II.  TK:  Maktabah al-Tauhid.
Undang-undang 1945
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Perkawinan.
Zuhaili, Wahbah, 1998. al-Fiqhal-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4. Damaskus: Dar al-fikr.