## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 4 November 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2425/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Prinsip Transparansi Dan Imparsialitas Dalam Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Siak, Riau
Audri Julia Lovita 1 , M. Fachri Adnan 2
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
2 Universitas Negeri Padang Article Info Abstract Article history: Received 17 October 2021 Publish 08 November 2021 This research is based on the result of interview with researcher to the community, namely  in  to  delivery  information  about  the  regional  head  election  to  the  public, who feel  less effective, because during  this pandemic, 70% of  election information delivery  activities  are  carried  out  through  social  media,  while  at  this  time, especially  in  Siak  Regency  area,  there  are  still  people  who  are  not  very  active  in using  social  media,  this  as  caused  some  people  not  knowing  when  and  who  the candidate for leadership  will  be on election day. In addition, on the regional head election  during  this  pandemic,  there  are  still  violations  of  partiality  to  candidate pairs. So, this study aims to determine how the implementation of the principles of transparency and impartiality and the factors that influence them. This research is qualitative  research  using  descriptive  method.  Selection  of  informant  is  using purposive sampling technique. The location of this research was carried out in Siak Regency  with  data  collection  from  this  study,  namely  in  the  KPU  and  Bawaslu  of Siak  Regency  and  data  collection  techniques  were  carried  out  by  interviews  and documentation studies. The result of the study explain that the implementation of the principles of transparency and impartiality in the election of regional heads during the  COVID-19  pandemic  in  Siak  Regency  has  not  run  properly.  Factors  that influence them are namely Still Unskilled People, Difficult Access to Isolated Areas, Community Character, Position Career Ambition, Historical and Socio-cultural.. Keywords:  Principles  of  Transparency  and  Impartiality,  Regional  Head  Election,
Covid-19 Policy Keywords: Prinsip Transparansi Prinsip Imparsialitas Pilkada
Kebijakan covid-19
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 17 Oktober 2021 Publis 08 November 2021 Penelitian  ini  bertitik  tolak  dari  hasil  wawancara  peneliti  kepada  masyarakat  yaitu dalam  kegiatan  penyampaian  informasi  seputar  pilkada  kepada  masyarakat  merasa kurang  efektif,  karena  pada  masa  pandemi  ini  kegiatan  penyampaian  informasi pemilu  70%  dilakukan  melalui  sosial  media  sedangkan  pada  saat  ini  khususnya daerah  Kabupaten  Siak  masih  terdapat  masyarakat  yang  tidak  terlalu  aktif  dalam penggunaan media sosial, ini mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mengetahui kapan  dan  siapa  calon  pemimpin  yang  akan  mereka  pilih  pada  hari  pencoblosan. Selain  itu,  pada  pilkada  dimasa  pandemi  ini  masih  terdapat  pelanggaran- pelanggaran  keberpihakan  terhadap  pasangan  calon.  Maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  prinsip  transparansi  dan  imparsialitas serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten  Siak  dan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  dan studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  implementasi  prinsip transparansi  dan  imparsialitas  dalam  pilkada  pada  masa  pandemi  covid-19  di kabupaten  Siak  belum  berjalan  dengan  semestinya.  Faktor-faktor  yang mempengaruhinya  yaitu  masih  terdapat  masyarakat  yang  gaptek,  sulitnya  akses  ke daerah yang terisolir, karakter  masyarakat, adanya ambisi karir jabatan, historis dan sosial budaya.
Kata kunci: Prinsip Transparansi dan Imparsialitas, Pilkada, Kebijakan Covid-19
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: M. Fachri Adnan Universitas Negeri Padang Email: fachriadnan@fis.unp.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Isu  pandemi  Covid-19    pada  saat  ini  sedang  dihebohkan  diseluruh  penjuru  dunia.  Akibat adanya wabah covid-19 tersebut berbagai sektor dilingkup masyarakat mengalami dampak karena Covid-19.  Yang  paling  signifikan  berdampak  besar  akibat  wabah  covid-19  ini  yaitu  di  sektor kesehatan  namun  ada  juga  berdampak  kesektor  lain  seperti  sektor  pendidikan,  sektor  ekonomi, sektor  sosial  budaya  hingga  ke  sektor  politik  dan  pemerintahan  pun  terkena  dampaknya.  Salah satunya  yang  terkena  dampaknya  adalah  pelaksanaan  pilkada,  dimana  di  satu  pihak  pilkada  itu penting  sebagai  sarana  demokrasi  tapi  dipihak  lain  ada  kendala  dimasa  pandemi  ini  .  Melihat semakin meningkatnya kasus covid-19 maka pemerintah mengeluarkan  suatu kebijakan mengenai penundaan  jadwal  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  serentak  tahun  2020.  Dimana  awalnya  di Indonesia  telah  menetapkan  agenda  Pilkada  di  tanggal  23  September  2020  menjadi  tanggal  9 Desember 2020 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Ristyawati, 2020).
Tidak hanya penundaan jadwal pilkada saja yang dilakukan pada pilkada 2020 namun juga regulasi dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi ini, seperti kegiatan sosialisasi dan kampanye (bagi calon) yang dilakukan melalui jejaring sosial dan media massa, di samping kegiatan lain yang terkait dengan proses pelaksanaan Pilkada serentak seperti rapat koordinasi diselenggarakan secara online,  kecuali  untuk  kegiatan  yang  harus  dilakukan  secara  offline  dan  yang  memerlukan pertemuan  tatap  muka.  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  tatap  muka  itu  harus  diatur  sesuai dengan  aturan  protokol  kesehatan.  seluruh  rangkaian  pilkada  harus  memastikan  setiap  calon pemilih  menggunakan  masker  atau face  shield ,  pada  calon  pemilih  dilakukan  pengecekan  suhu tubuh pada, pada tiap TPS harus menyediakan tempat mencuci tangan dan sabun (Kholis,2020).
Masih  banyak  kelemahan  dalam  pelaksanaan  pilkada,  baik  dalam  aspek  prosedural (peraturan, manajemen  pelaksanaan,  partisipasi  peserta,  dll)  maupun  pada  aspek  esensial  (tujuan, filosofi  nilai,  dll).  Adanya  kelemahan-kelemahan  tersebut  berarti  penyelenggaraan  Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  tidak  mendukung  terwujudnya  tata  pemerintahan  yang  baik,  termasuk pemerintahan  yang  bersih,  khususnya  pemilihan  kepala  daerah  yang  tidak  korupsi  (Nursalim  : 2018).Sukses  atau  tidaknya  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  sebagai  sarana  demokrasi tergantung  kepada  pelaksanaan  prinsip-prinsip  tata  kelola  pemilihan (electoral  good  governance) pada  pemilihan  kepala  daerah.  Penyelenggara  pilkada    yang  profesional  juga  harus  memiliki komitmen  terhadap  prinsip-prinsip  pelaksanaan  pilkada  yang  baik  diantaranya  yaitu    prinsip transparansi  dan  prinsip  imparsialitas.  Pada  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  di  Provinsi  Riau, khususnya daerah Kabupaten Siak senndiri akan menggelar pesta demokrasi tahun 2020 terdapat 3 pasangan calon bupati yaitu:

## Tabel 1. Nama PasanganCalon
Sumber data : KPU Kabupaten Siak
Keberlangsungan  pilkada  harus  sesuai  dengan  aturan  protokol  kesehatan  mengingat  daerah Kabupaten  Siak  masih  rentan  akan  kondisi  pandemi  covid-19.  Salah  satu  permalasalahan  yang terjadi  dalam  pelaksanaan  Pilkada  2020  adalah  berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  kepada masyarakat  yaitu  karena  adanya  regulasi  yang  dikeluarkan  selama  masa  pandemi  ini  seperti Sosialisasi  (bagi  pasangan  calon)  banyak  dilakukan  melalui  media  sosial  ,  karena  pergerakan masyarakat  sangat  terbatas  sehingga  untuk  kampanye  tidak  dilakukan  dengan  kerumunan  massa karna  dapat  menimbulkan  terjadinya  kluster  baru  penyebaran  Covid-19.  Dengan  kegiatan kampanye tersebut masyarakat merasa kurang efektif terhadap kegiatan kampanye tersebut, karena masih  terdapat  masyarakat  yang  tidak  terlalu  aktif  dalam  penggunaan  media  sosial  dan  media massa , ini mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mengetahui kapan dan siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih di pemilihan kepala daerah pada pilkada 2020.
Selain itu pada pilkada dimasa pandemi ini KPU menetapkan penggunaan SIREKAP dimana SIREKAP  ini  digunakan  sebagai  sarana publikasi  hasil  penghitungan  suara  dan  rekapitulasi  hasil penghitungan  suara, KPU mendesain Sirekap sebenarnya untuk Pemilu 2024. Tapi, karena Pilkada 2020  dilakukan  di  tengah  masa  pandemi,  Sirekap  diusulkan  untuk  alat  penetapan  suara  agar mengurangi  pertemuan  panitia  pemungutan  suara,  mengurangi  sentuhan  ke  dokumen,  dan mempercepat waktu tahapan akhir Pilkada, namun di kabupaten Siak masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya  SIREKAP  seperti  sulit mengunggah  formulir  hasil pemungutan  suara,  kurangnya pemahaman anggota KPPS dalam penggunaan aplikasi tersebut dan ada sebagian daerah yang tidak menggunakan  apliikasi  tersebut.  Ini  membuktikan  bahwa  perlunya    komunikasi  yang  baik  antara KPU dan penyelenggara pilkada serta  masyarakat dalam hal tata laksana pilkada dimasa pandemi ini.
Kemudian  Dalam  penyelenggraan  pemilihan  kepala  daerah  pada  masa  pandemi  ini  masih ditemukan  pelanggran  aparatur  pegawai  seperti  keberpihakan  terhadap  salah  satu  calon  kepala daerah Kabupaten siak pada saat kegiatan kampanye yaitu dalam bentuk berfoto dengan salah satu Calon    Kepala  Daerah  Kabupaten  Siak,  menghadiri  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  salah  satu dengan Calon Kepala Daerah Siak, dan juga berfoto yang memberikan symbol jari sebagai bentuk keberpihakan  kepada  salah  satu  Bakal  Calon  Kepala  Daerah  Siak  Tahun  2020.  Tentu  itu  sanga melanggar aturan sebagai seorang ASN . seharusnya aparatur tersebut harus bersikap netral, tidak memihak ke peserta pilkada.
Dari  permasalahan  yang  di  uraikan  di  atas  menjadi  tantangan  dalam  penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang aman , sehat dan demokratis. Maka dari itu tujuan dari kajian artikel ini  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi  Prinsip  Transparansi  Dan  Imparsialitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
No. Urut Nama Pasangan Calon 1 Drs.H. Alfedri,M.Si H. Husni Merza, BBA, MM 2 H. Said Ariffadillah,S.Sos,M.Si Sujarwo, SM 3 Sayed  Abubakar  A.  Asseggaf Hj. Reni Nurita,S.Hut

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  metode  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  Pendekatan  kualitatif  deskriptif. Metode  kualitatif  ini  digunakan  karena  memiliki  relevansi  atas  penelitian  yang  dilakukan  pada lingkup  observasi  fenomena  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat.  Sedangkan  aspek  deskriptif menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan terjadinya fenomena berdasarkan ilmu,  realita,  aktual,  dan  nyata.  Sehingga  penelitian  ini  berupa  deskripsi  fakta, capture yang sistematis, terkini dan akurat dengan sumber yang ada, serta memiliki korelasi dengan fenomena yang terjadi
Teknik  pengumpulnan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dan  studi  dokumentasi. Sedangkan  untuk  teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  cara  reduksi  data,  penyajian  data, verifikasi,dan kesimpulan. Lokasi penelitian adalah di kabupaten siak dengan pengambilan data di KPU Kabupaten Siak dan Bawaslu Kabupaten Siak.
Informan dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Siak, Bawaslu  Kabupaten Siak dan Tim  Sukses  pasangan  calon.  Pengambilan  informan  dengan  teknik purposive  sampling yang mana  informan    dipilih  secara  sengaja  dengan  pertimbangan  tertentu  yang  dirasa  berkaitan langsung  dan  akan  memberikan  informasi  secara  maksimal.  Validasi  data  akan  menggunakan teknis triangulasi sumber dan triangulasi metoda .

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  pada  rumusan    masalah dan rancangan  penelitian,  peneliti  mengangkat  judul mengenai  “Implementasi  Prinsip  Transparansi  Dan  Imparsialitas  Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan Kepala  Daerah  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Kabupaten  Siak,  Provinsi  Riau  "  yang  akan dijabarkan sebagai berikut:

## 3.1  Implementasi Prinsip Transparansi Pada Pilkada di Masa Pandemi  Covid-19
Penerapan  prinsip  transparansi  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  kabupaten  siak   pada masa  pandemi  ini  belum  berjalan  secara  efektif.  KPU  sebagai  pihak  penyelenggara  telah melakukan  upaya  menyebarkan  informasi  seputar  pemilihan  kepada  masyrakat  dengan berbagai  cara  mulai  dari  baliho,  spanduk,  sosial  media,  bahkan  ada  turun  langsung  kedaerah terisolir  di  kabupaten  siak.  Dimasa  pademi  kita  tau  orang  sulit  untuk  berkumpul,  KPU kemudian  mengeluarkan  suatu  kebijakan  bahwa  proporsionalitas  sosialisasi  di  utamakan melalui  media  daring  ,  seperti  zoom  meeting  ,  telekonference,  kemudian  sudah  mulai menggiatkan penyebaran informasi  melalui media sosial KPU, ketika pandemi ini KPU mulai aktif  dalam  media  sosial  untuk  update-  update  terkait  tahapan-tahapan  dari  pemilihan  pada masa  pandemi  ini.  Pada  masa  pandemi  ini  70%  sosialisasi  dilakukan  secara  daring  dan  30% secara  langsung.  Namun,  pada  saat  ini  khususnya  daerah  Kabupaten  Siak  masih  terdapat masyarakat  yang  tidak  terlalu  aktif  dalam  penggunaan  media  sosial,  ini  mengakibatkan sebagian  masyarakat  tidak  mengetahui  kapan  dan  siapa  calon  pemimpin  yang  akan  mereka pilih di pemilihan kepala daerah pada pilkada 2020.
Transparansi  adalah  asas  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  setiap  orang  untuk menerima informasi  tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yaitu tentang langkah- langkah  kebijakan,  proses  persiapan  dan  pelaksanaannya    serta  hasil  yang  diperoleh.  Untuk mengetahui  penerapan  asas  transparansi  dapat  dilihat  dengan  beberapa  indikator  yang  pernah digunakan oleh Krina (2012) yaitu :
a. Penyediaan informasi yang jelas. Berdasarkan hasil temuan  penelitian, Penyediaan  informasi  pada  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  pada  masa pandemi  covid-19  di  kabupaten  siak  sudah  cukup  jelas.  Dikatakan  cukup  jelas  karena pihak  penyelenggara  telah  menyampaikan  informasi  mengenai  seluruh  tahapan-tahapan pemilihan  kepala  daerah  mulai  dari  awal  sampai  akhir  pilkada.  Informasi  tersebut
disampaikan kepada masyarakat dan disebarkan seluas luasnya oleh pihak penyelenggara terutama melalui  media sosial
Hal  tersebut  senada  dengan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  tim  sukses pasangan calon yang mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh KPU sudah cukup  jelas  ,  seluruh  tahapan  selama  pilkada  telah  disampaikan  dengan  jelas  sesuai dengan  peraturan  dari  pemerintah  seperti  bagaimana  proses  kampanye  dilakaukan selama  masa  pandemi  ini  hingga  ketika  hari  H  pilkada  tersebut  yang  harus  tetap mematuhi prokes.
Menurut  Dwiyanto  (2014)  penyediaan  informasi  yang  jelas  Menunjuk  pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan  dapat   dipahami   oleh  pengguna dan stakeholders yang lain. Maksud dari  dipahami  di  sini   bukan  hanya  dalam  arti literal    semata      tetapi  juga    makna      dibalik      semua      prosedur      dan  peraturan  itu. Penjelasan  mengenai  persyaratan,  prosedur,  biaya  dan  waktu  yang  diperlukan sebagaimana  adanya  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  para  pengguna.  Jika rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui dan diterima oleh para pengguna,  maka kepatuhan terhadap prosedur dan aturan akan mudah diwujudkan. Selain itu Penyediaan informasi yang jelas maksudnya yaitu Informasi yang disampaikan harus jelas dan dapat dimengerti  untuk  menghindari  terjadinya  kesalahpahaman  dalam  menerima  suatu informasi. Dalam hal pemillihan kepala daerah pihak penyelenggara harus menyediakan berbagai informasi yang jelas mengenai kebijakan yang ditempuhnya. Informasi  pilkada tersebut  harus  mudah  dipahami  oleh berbagai  kalangan  masyarakat  serta  harus disebar luaskan secara merata agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pilkada dimasa pandemi ini, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan.
b. Kemudahan Akses Informasi.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  dapat  diketahui  bahwa  akses informasi  pada  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  pada  masa  covid-19  di  kabupaten siak penyampaian informasi seputar pemilihan  70% sosialisasi dilakukan melalui media sosial  seperti  faceboosk,  instagram,  youtube,  twitter  dan  segala  macamnya,  dan  30% melalui  tatap  muka.  Selain  itu  dengan  adanya  aturan  dalam  berkampanye  pada  masa pandemi covid-19, tim sukses merasa kurang leluasa dalam bersosialisasi seperti peserta yang  hadir  dalam  kampanye  tidak  boleh  lebih  dari  40  orang  dan  tetap  harus  menjaga protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan dan waktunya  dibatasi  lebih  kurang  satu  jam.  Peneliti  menunjukkan  bahwa  dengan  hal tersebut  pelaksanaan  sosialisasi  dianggap  masih  kurang  efektif  dikarenakan  masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui penggunaan media sosial bahkan masih  ada ditemukan  daerah  yang  belum  ada  jaringannya,  sehingga  sangat  menyulitkan  bagi masyarakat untuk mengakses informasi tersebut.
Menurut  Dwiyanto  (2014)  Semakin  mudah  pengguna  memperoleh  informasi mengenai  berbagai  aspek  penyelenggaraan  semakin  tinggi  transparansi.  Begitu  pula ketika  informasi  mengenai  prosedur,  persyaratan,  dan  peraturan  mengenai  pilkada dapat  diperoleh  dengan  mudah  oleh  para  pengguna,  maka  penyelenggaraan  tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Akses informasi merupakan alat yang sangat penting dalam menyampaikan suatu informasi. Krina mengemukakan bahwa  untuk  mengukur  suatu  transparansi    dapat  di  lihat  dari  Kemudahan  akses informasi,  jika  suatu  informasi  sulit  untuk  diakses  dan  didapatkan  oleh  masyarakat maka dapat menyebabkan tidak transparansinya suatu kebijakan yang dibuat oleh pihak penyelenggara. Maka dari itu dikatakan transparansi apabila informasi tersebut sangat mudah didapatkan dan diakses oleh siapa saja kapan pun dan dimana pun itu.
c. Menyusun  suatu  mekanisme  pengaduan  jika  ada  peraturan  yang  dilanggar  atau permintaan untuk membayar uang suap
Berdasarkan hasil temuan penelitian, dalam mekanisme pengaduan pelanggaran telah  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  dimana  pelapor  dapat  mendatangi langsung ke bawaslu dengan membawa berkas sesuai dengan syarat formil dan materil atau  tanda  bukti  pelanggaran  yang  terjadi  dilapangan  agar  diproses  oleh  bawaslu kelanjutannya.  Dan  kasus  pelanggaran  yang  ditemukan  oleh  bawaslu  akan  diproses sesuai peraturan yang ada.
Menurut Krina Suatu lembaga atau badan pemerintah dianggap transparan jika lembaga  tersebut  memiliki  mekanisme  pengaduan  apabila  terjadi  suatu  pelanggaran, seperti format dan lokasi penyampaian pengaduan bagi masyarakat.
d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian,  KPU  sebagai  lembaga  penyelenggara pilkada untuk meningkatkan  arus informasi seputar pilkada di masa pandemi ini sudah sangat  optimal,    dikarenakan  KPU  Kabupaten  Siak  sudah  membentuk  suatu  kelompok kerjasama  dengan  instansi-instansi  daerah  yang  ada  kaitannya  dengan  penyebaran informasi  yang  mana  kelompok  tersebut  disebut  dengan  BAKOHUMAS  (Badan Koordinasi  Kehumasan),  dimana  didalam  kelompok  tersebut  terdiri  dari  diskomminfo, humas,  kesbangpol,  dinas  pendidikan  dan  lain-  lain.  BAKOHUMAS  tersebut  baru terbentuk  pada  saat  pemilihan  dimasa  pandemi  ini.  Fungsi  dari  BAKOHUMAS  itu sendiri  yaitu  sebagai  suatu  kelompok  yang  membantu  kinerja  KPU  dalam menyebarluaskan  informasi  pilkada.  Tentu  ini  sangat  efektif  sekali  dalam menyebarluaskan  informasi  seputar  pemilihan,  dimana  kita  tau  pada  masa  pandemi  ini sangat  sulit  untuk  melakukan  sosialisasi  dengan  tatap  muka  dan  mengumpulkan  massa yang banyak.
Untuk meningkatkan arus informasi, media merupakan sarana yang paling efektif untuk  menyebarkan  dan  mengumpulkan  informasi  politik.  Dalam  Pilkada,  media  juga dapat  menjelaskan  kepada  pemilih  bagaimana  menggunakan  hak  demokrasinya,  media juga  dapat  meningkatkan  suara  pemilih,  apa  yang  mereka  butuhkan  dan  inginkan,  dan memberikan  informasi  seputar  perkembangan  kampanye  sambil  memantau  proses pemilihan.

## 3.2   Implementasi Prinsip Imparsialitas Pada Pilkada Di Masa Pandemi Covid- 19
Berdasarkan hasil penelitian,  penulis melihat bahwa implementasi prinsip imparsialitas pada  pemilihan  kepala  daerah  pada  masa  pandemi covid-19  di  kabupaten siak  belum  berjalan secara  optimal,  ini  dibuktikan  dengan  masih  terdapat  pelanggran  yang  yang  dilakukan  oleh aparat pegawai dan berpihak pada peserta pilkada. Impartiality (ketidakberpihakan) yaitu untuk menciptakan pelaksanaan Pemilihan Umum yang berintegritas dan kredibel, serta agar supaya hasil  Pemilu  dapat  diterima  secara  luas  oleh  masyarakat,  maka  lembaga  pelaksana  Pemilihan Umum tidak sekedar harus mampu melaksanakan proses pemilu  yang independen, tetapi juga harus  mampu  memperlihatkan  bahwa  juga  tidak  ada  keberpihakan  kepada  siapapun  (peserta pemilu) mulai dari awal sampai akhir dari proses pemilu itu sendiri (Andria,2018:5).
Hal tersebut dijabarkan dalam  indikator imparsialitas dalam penelitian ini mencakup 3 aspek (Aditya,2019:27):
a. Netral  atau  tidak  menunjukkan  sikap  dan  tindakan  yang  mengarah  pada  keberpihakan terhadap peserta Pemilu disemua tahapan Pemilu
Berdasarkan hasil temuan penelitian, dalam penyelenggraan pemilihan kepala daerah
pada  masa  pandemi  ini  masih  ditemukan  pelanggran  aparatur  pegawai  seperti  bawaslu menemukan bentuk  pelanggaran  netralitas  atau  keberpihakan  terhadap  salah  satu calon kepala daerah Kabupaten siak  pada  saat kegiatan kampanye  yaitu dalam bentuk berfoto  dengan  salah  satu Calon Kepala Daerah Kabupaten Siak, menghadiri kegiatan yang  dilaksanakan  oleh  salah  satu  dengan  Calon  Kepala  Daerah  Siak,  dan  juga  berfoto yang  memberikan  symbol  jari  sebagai  bentuk  keberpihakan  kepada  salah  satu  Bakal Calon  Kepala  Daerah  Siak  Tahun  2020.  Tentu  itu  sanga  melanggar  aturan  sebagai seorang  ASN  .  seharusnya  aparatur  tersebut  harus  bersikap  netral,  tidak  memihak  ke peserta pilkada.
Netralitas tidak hanya berlaku untuk kegiatan politik, tetapi juga untuk pelaksanaan kebijakan  publik,  manajemen  dan  perumusan  suatu  kebijakan.  Dalam  hal  pemilihan kepala daerah sangat penting adanya Pemilu yang berintegritas , dimana pemilu dikatakan berintegritas apabila tidak ada keberpihakan sikap maupun tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu atau aparatur sipil negara terhadap peserta Pemilu tersebut.
b. Netral atau tidak  menunjukkan keberpihakan dalam menghadapi sengketa proses Pemilu dan hasil Pemilu
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  bahwa  dalam  hal  terjadi  sengketa  proses pemilu,  Bawaslu  sebagai  lembaga  yang  mengawasi  proses  pemilu  akan  bersikap  netral terhadap  pelanggaran  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Penanganan  Pelanggaran  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Pengawasan,  Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Serentak  Lanjutan  dalam  Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ini membuktikan bahwa pihak penyelenggara  dalam  mengahadapi  sengketa  proses  pemilu  dan  hasil  pemilu  melakukan tugasnya  sesuai  dengan  aturan  yang    ditentukan  bilamana  ditemukan  pelanggaran  selama proses pemilu dan hasil pemilu.
Seluruh  proses  kegiatan  pemilihan  kepala  daearah  merujuk  pada  ketentuan perundang-undangan  baik  yang  bersifat  legal  maupun  bersifat  teknikal.  Dalam  proses pilkada  tersebut  dapat  terjadi  pelanggaran-pelanggaran,  dimana  Pelanggaran  hukum  yang terjadi  dalam  proses pemilukada bukan hanya  mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, jauh dari itu pelanggaran hukum tersebut dapat mencederai sendi-sendi demokrasi.
c. Netral atau tidak menunjukkan keberpihakan terkait dengan pembuatan regulasi/ kebijakan Pemilu  dan  implementasi  regulasi/  kebijakan  Pemilu  sehingga  menguntungan  peserta Pemilu atau pihak-pihak tertentu.
Berdasarkan hasil penelitian, dilihat bahwa regulasi atau aturan yang dikeuarkan oleh pihak  KPU  telah  disesuaikan  dengan  KPU  Pusat  dan  Peraturan  pemerintah.  Selain  itu peraturan  yang  dibuat  bersifat  netral  tidak  memihak  ke  salah  satu  paslon.  peraturan  yang dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi dimasa pandemi .
Pada  pelaksanaan  pilkada  di  masa  pandemi  ini  penyelenggara  pilkada  membuat sejumlah  peraturan  untuk  mengubah  pola  kerja  setiap  tahapan  pilkada  sesuai  dengan protokol  kesehatan  Regulasi  Pilkada  yang  disusun  KPUD  menjadi  sangat  diperlukan sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan Pilkada di daerah.
3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prinsip Transparansi Dan Imparsialitas
Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau regulasi yang dibuat ada yang berjalan efekti dan  ada  yang  tidak,  itu  semua  ada  faktor  yang  mempengaruhinya  sehingga  pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  di  masa  pandemi  ini  tidak  berjalan  sesuai  dengan  hasil  yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang  mempengaruhi implementasi prinsip transparansi dan
imparsialitas dalam pilkada di kabupaten siak yaitu :
a. Transparansi
1. Masih terdapat masyarakat yang gaptek
Berdasarkan  hasil  wawancaa    peneliti  kepada  pihak  penyelenggra  mereka mengatakan  bahwa  dalam  proses  sosialisasi  kelapangan  mereka  melihat  masih  terdapat masyarakat  yang  tidak  tau  akan  penggunaan  sosial  media,  hal  serupa juga  disampaikan oleh tim sukses yang mengatakan bahwa memang belum semua masyarakat mempunyai hp  android  atau  aktif  dalam  menggunakan  sosial  media,  jangankan  untuk  tau  dalam menggunakan sosial media memiliki hp android yang dapat mengakses sosial media saja mereka tidak punya.  Itu menjadi tantangan dalam penyampaian informasi secara daring kepada  masyarakat  dikarenakkan  70%  sosialisasi  dilakukan  melalui  media  sosial, sehingga masyarakat tidak mengetahui akan adanya dilakukan pilkada di  masa pandemi karna tidak sampainya informasi tersebut kepada masyarakat.
2. Sulitnya Akses Ke Daerah Yang Terisolir
Untuk  daerah  kabupaten  siak  masih  terdapat  daerah  yang  terisolir  diantaranya yaitu kampung tasik betung dikecamatan sungai  mandaudan taman nasional zamrud dikecamatan  dayun.  Untuk  daerah  terisolir  tersebut  akses  jaringan  internet  tidak  ada disana  dan  mereka  tidak  dapat  mengakses  informasi  dari  media  sosial,  sehingga masyarakat  yang  berada  di  daerah  tersebut  tidak  mengetahui  sama  sekali  mengenai informasi seputar pilkada.
3. Karakter masyarakat
Karakter  masyarakat  sangat berpengaruh  terhadap  keberlangsungan  pelaksanaan pilkada. Masih terdapat masyrakat yang tidak peduli dalam pemiilihan kepala daerah ini namun  ada  juga  yang  sudah  tau  dan  memahami  pelaksanaan  pilkada  dimasa  pandemi. Namun semua kembali di diri masyarakat itu sendiri mau atau tidak menerima itu semua. Selain itu karena situasi pandemi saat ini masih meningkat jadi sebagian masyarakat ada memilih untuk tetap berada dirumah dan tidak mengikuti pemilihan. Sehingga partisipasi dan minat pemilih untuk hadir pada saat pemiiliihan berkurang dari pemilu sebelumnya b. Imparsialitas
1. Ambisi Karir Jabatan
Bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan  para  aparatur  yang  tidak  netral  tersebut dilakukan karena di momen pilkada inilah mereka bisa mendapatkan karir yang lebih dari sebelumnya.  Mereka  berusaha  untuk  mendukung  kandidat,  biasanya  dengan  harapan kepentingan finansial, mendapatkan posisi, dan berharap untuk posisi yang lebih baik dan bahkan  lompatan  karir  yang  mereka  inginkan  ketika  kandidat  yang  mereka  dukung berhasil dipilih. Ini menunjukkan bahwa jika kandidat memenangkan pemilihan, ia akan menerima promosi sebagai imbalan atas pertarungan tersebut.
2. Historis dan Sosial Budaya
Di  kabupaten  siak  masih  terdapat  Semangat  kekerabatan  yang  dilakukan  oleh sekelompok  aparatur  negara  yang  telah  membudaya,  serta  dorongan  kekuasaan  untuk meraih  keuntungan  dari  jabatan  birokrasi  aturan  formal  tentang  netralitas  dilanggar oleh para pejabat yang mendukung incumbent. Walaupun aturan tentang netralitas serta aturan  normatif  sudah  dibuat  dan  diketahui  diabaikan  demi  kepentingan  politik mendukung calonnya.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  penulis  kemukakan,  maka  penulis  menarik kesimpulan  bahwa  Penerapan  prinsip  transparansi  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  kabupaten siak  pada masa pandemi ini belum terlaksana secara efektif , ini dibuktikan bahwa KPU  sebagai
pihak  penyelenggara  telah  melakukan  upaya  menyebarkan  informasi  seputar  pemilihan  kepada masyarakat  dengan  berbagai  cara  mulai  dari  baliho,  spanduk,  sosial  media,  bahkan  ada  turun langsung  kedaerah  terisolir  di  kabupaten  siak.  Kemudian  KPU  sudah  mulai  menggiatkan penyebaran  informasi  melalui  media  sosial,  seperti  facebook,  instagram,  youtube,  twitter  serta website  KPU.  Pada  masa  pandemi  ini  70%  sosialisasi  dilakukan  secara  daring  dan  30%  secara langsung. Namun masyarakat belum semuanya aktif menggunakan handphone dan sosial media sehingga  informasi  seputar  pemilihan  kepala  daerah  tidak  sampai  kepada  masyarakat  secara sepenuhnya.
Sedangkan Implementasi  Prinsip  Imparsialitas  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di kabupaten siak pada masa pandemi Covid-19 ini tidak berjalan secara semestinya,  karena masih terdapat  pelanggaran  –  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  aparat  sipil  negara  dalam  berpihak kepada  kadidat  pasangan  calon  kepala  daerah,  seperti  ,  menghadiri  kegiatan  yang  dilaksanakan oleh salah satu Calon Kepala Daerah kabupaten Siak, dan juga berfoto memberikan symbol jari sebagai bentuk keberpihakan kepada salah satu Bakal Calon Kepala Daerah Siak Tahun 2020.
Adapun  yang  menjadi  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  prinsip transparansi  dan  imparsialitas  dalam  pemilihan  kepala  daerah  pada  masa  pandemi  covid-19  di kabupaten  siak,  provinsi  riau  adalah  Masih  Terdapat  Masyarakat  Yang  Gaptek,  Sulitnya  Akses Ke  Daerah  Yang  Terisolir,  Karakter  masyarakat,  Adanya  rasa  takut  dari  masyarakat  untuk  ikut hadir  saat  pemilihan  pada  masa pandemi ini,  Adanya  Ambisi  Karir  Jabatan,  Historis  dan  Sosial Budaya.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan  karunia-Nya  penulis  dapat  menyeselaikan  artikel  ini.  Selama  penulisan  skripsi  ini  pertama penulis  ucapkan  terimakasih  kepada  diri  sendiri  karena  telah  mampu  berjuang  menyelesaikan skripsi ini selain itu penulis berterimakasih tentunya kepada pihak- pihak yang tidak dapat disebut satu  persatu  yang  telah  membantu  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam menyelesaikan  skripsi  ini.  Maka  dari  itu  dengan  ketulusan  hati  penulis  ucapkan  terimakasih  atas semua  bimbingan,  dukungan,  motivasi,  dan  do’a  semoga  kebaikan  tesebut  menjadi  amal  jariyah dan diberikan imbalan yang setimpal dari Allah. Aamiin.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku
Aditya Perdana, dkk. (2019). Tata Kelola Pemilu Di Indonesia . Jakarta Pusat : KPU RI. Adnan,  M.  Fachri.  (2013). Prilaku  Memilih  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung . Padang: UNP Press
Anggara,Sahya.  (2012). Ilmu  Administrasi  Negara:Kajian  konsep,  Teori  dan  fakta  dalam  upaya menciptakan good governance . Pustaka setia : Bandung P.Loina  Lalolo.K.(2003). Indikator  dan  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabiitas,  Transparansi  dan Partisipasi . Jakarta. Loina,  K.  (2013). Teori  Akuntansi:  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan edisi  ketiga. Yogyakarta: BPFE.
Mokhsen,  Nuraida,.dkk.  (2018). Pengawasan  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara .  Jakarta:  Komisi Aparatur Sipil Negara
Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho. 2015. Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif . Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Cetakan Pertama (1st  ed.). Deepublish.

## Jurnal
Adnan,  M.  F.  (2012).  Perilaku  Memilih  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung.
International Journal of Physiology. UNP Press Padang.
Arifulloh,  A.  (2015).  Pelaksanaan  Pilkada  Serentak  yang  Demokratis,  Damai  dan  Bermartabat.
Pembaharuan Hukum , 2 (2), 301–311. Arisaputra,Muhammad  Ilham.  (2013). Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia , Yuridika: Volume 28 No 2, Faiz,  P.  M.  (2018).  Memperkuat  Prinsip  Pemilu  yang  Teratur,  Bebas,  dan  Adil  Melalui  Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang. Jurnal Konstitusi , 14 (3), 672.
Ilham Arisaputra, M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. Yuridika , 28 (2), 188–216.
Mulya, A. L. K., & Chadijah, S. (2020). Juli 2020. Klinik Einkauf, 02(03/04), 6–7.
Nazir,  A.  (2017).  Pengaruh  Tata  Kelola  Pemilih  Terhadap  Efektivitas. Jurnal  Ilmiah  Prodi Manajemen Universitas Pamulang , Vol. 4 , No (2), 82–97.
Patta , Abd. Kadir . (2009). Masalah Dan Prospek Demokrasi . JURNAL ACADEMICA. Fisip Untad VOL. I . ISSN 1411-3341.
Sarjan,.dkk. (2020). Problematika Dan Teknis
Penyelengaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Pada Masa  Pandemi  Covid 19. Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 1 Agustus  2020  P-ISSN  2622- 6235, E-ISSN 2622-6243.
Subarjo,Nursalim.(2018). Peran  Pimilihan  Umum  Kepala  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Kepala Daerah Bebas Korupsi . Mimbar Administrasi ISSN:9772581101001; Vol. 2 No. 1 Syarwi,Chaniago Pangi.(2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 . Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) 196-211
Widodo  ,  Wahyu  .  (2015). Pelaksanaan  Pilkada  Berdasarkan  Asas  Demokrasi  Dan  Nilai-Nilai Pancasila . Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 2
Website Bawaslu.go.id . Abhan: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Mendominasi Pilkada 2020 . https://bawaslu.go.id/id/berita/abhan- pelanggaran-netralitas-asn-masih- mendominasi- pilkada-2020 di akses pada 13 Desember 2020 Kompas.com. Bawaslu: Ada 917 Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020. https://nasional.kompas.com/read/20  21/01/19/17551051/bawaslu-ada-  917-pelanggaran- netralitas-asn-di- pilkada-2020 . Di akses pada 19 januari 2021
News  detik.com Bawaslu  Riau  Tangani  23  Dugaan  Pidana-Pelanggaran  Netralitas  ASN  di Pilkada https://news.detik.com/berita/d-5219438/bawaslu-riau-tangani-23-dugaan-pidana- pelanggaran-netralitas-asn-dipilkada?_ga=2.101259459.315964013.1617122741- 1689826497.1599492421 di akses pada Senin, 19 Okt 2020

## Peraturan dan Dokumen Pemerintah
Dokumen Kebijakan UNDP: Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam  buletin  informasi  Program  Kemitraan  untuk  Pembaharuan  Tata  Pemerintahan  di Indonesia, 1997
Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun  2015