## Identifikasi Karakteristik Lahan Pemakaman TPBU di Kota Tangerang Selatan

## Identification of Private Cemetery Land Characteristics in South Tangerang City
Muhammad Rizky Harun 1 , Forina Lestari 1* , & Ira Indrayati 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia, Jalan Puspitek, Setu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314, Indonesia; * Penulis korespondensi. e-mail : forina.lestari@iti.ac.id (Diterima: 1 Oktober 2021; Disetujui: 4 Februari 2022)

## ABSTRACT
Cemetery  is  one  of  the  space  requirements  that  also  needs  to  be  considered  in  urban management. Because apart from burial activities, burial grounds can also function as urban green open  spaces.  Private  Cemetery  Parks  (TPBU)  currently  have  not  received  the  attention  of stakeholders, especially in urban areas. As a result, many TPBUs are not well organized in terms of management, location, and access to available facilities. South Tangerang City has approximately 150 TPBU whose ownership and management are carried out by social/community institutions. The purpose  of  this  study  is  to  identify  the  characteristics  of  private  cemetery  (TPBU)  including management,  location,  land  use,  road  network,  funeral  service  coverage,  funeral  facilities,  and infrastructure. The research method used is data collection through observation and interviews with grave managers. After that, descriptive analysis was carried out on several criteria, namely location and accessibility, status, and management of the cemetry, and available facilities. The results of this study also explore strategies for TPBU funeral management including the management system, as well  as  infrastructure  that  needs  to  be  considered  in  the  management  of  TPBU  funerals  in  South Tangerang City.
Keywords: characteristics of TPBU, Private Cemetery, South Tangerang City.

## ABSTRAK
Lahan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan ruang yang juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan  perkotaan,  karena  selain  untuk  kegiatan  pemakaman,  lahan  pemakaman  juga  dapat berfungsi  sebagai  ruang  terbuka  hijau.  Taman  Pemakaman  Bukan  Umum  (TPBU)  saat  ini  masih belum mendapat perhatian dari pemangku kepentingan khususnya di perkotaan. Akibatnya banyak TPBU yang kurang tertata dari  sisi  pemeliharaan,  lokasi, akses hingga sarana yang tersedia. Kota Tangerang  Selatan  memiliki  kurang  lebih  150  TPBU  yang  kepemilikan  dan  pengelolaannya dilakukan  oleh  lembaga  sosial/masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  mengidentifikasi karakteristik dari pemakaman TPBU meliputi lokasi, penggunaan lahan, jaringan jalan, jangkauan pelayanan pemakaman, sarana dan prasarana pemakaman. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan  data  melalui  observasi  dan  wawancara  pada  pengelola  makam.  Setelah  itu  analisis deskriptif dilakukan pada beberapa kriteria, yaitu lokasi, status dan pengelolaan makam, sarana yang tersedia,  serta  aksesibilitas  makam.  Hasil  penelitian  ini  juga  mengeksplorasi  strategi  pengelolaan pemakaman TPBU meliputi sistem pengelolaan dan jangkauan pelayanan pemakaman, serta sarana dan  prasarana  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pengelolaan  pemakaman  TPBU  di  Kota  Tangerang Selatan.
Kata kunci: karakteristik TPBU, Kota Tangerang Selatan, Taman Pemakaman Bukan Umum.

## PENDAHULUAN
Pemakaman  merupakan  tempat  yang digunakan  untuk  mengebumikan  jasad  orang yang  telah  wafat.  Pemakaman  seringkali mendapatkan perhatian yang kecil dalam sebuah perencanaan  kota  maupun  wilayah,  padahal pemakaman memiliki urgensi yang sama dengan pemenuhan  kebutuhan  lain  seperti  sarana pendidikan,
perparkiran,
perumahan/permukiman  (Al-Akl et  al .,  2018;
Kartini et al ., 2018; Nguyen & Nguyen, 2018). Bagaimanapun juga, pemakaman memiliki nilai sosial,  historis,  dan  lingkungan  yang  perlu diperhatikan  seperti  juga  pada  fungsi  ruang lainnya  (Nordh et  al .,  2017;  Quinton et  al ., 2020).  Namun  sayangnya,  tidak  banyak  kajian pada  skala  nasional  yang  mengulas  tentang pentingnya  kebutuhan  akan  pengelolaan  lahan pemakaman  yang  baik.  Apalagi  keberadaan TPBU (Taman Pemakaman Bukan Umum) yang cukup  banyak  di  Indonesia  masih  kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat.
Pada pengalaman di negara lain, kurangnya  lahan  pemakaman  umum  yang disediakan pemerintah, saat ini telah berkembang  pesat  lahan  pemakaman  yang disediakan  oleh  pihak  swasta  namun  dengan biaya  yang  cukup  mahal.  Pada  kajian  yang dilakukan  oleh  Nguyen  &  Nguyen  (2018), penyediaan  oleh  pihak  swasta  ini  bahkan diberikan insentif oleh pemerintah agar banyak pihak  mau  terlibat  dalam  penyediaan  lahan pemakaman ini. Sedangkan di Indonesia, cukup banyak  lahan  pemakaman  yang  diwakafkan (atau  diserahkan  secara  gratis)  oleh  warga, meskipun  dalam  pengelolaannya  masih  belum optimal.
Dalam  penentuan  lokasi  pemakaman yang  dipilih  terdapat  beberapa  kriteria  yaitu sebaiknya berupa RTH (Ruang Terbuka Hijau) baik publik maupun privat, sebagaimana dalam Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota yang  berlaku.  RTH  Publik  adalah  RTH  yang dimiliki  dan  dikelola  oleh  pemerintah  daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan  masyarakat  umum.  Namun  bisa juga pada area lain yang didasarkan pada zoning
text yang  berlaku  di  daerah  tersebut,  sehingga dapat  mengurangi  konflik  penggunaan  lahan yang  terjadi  di  masyarakat  (Anshori,  2018). Hingga saat ini pemakaman sebagai bagian dari RTH  (Ruang  Terbuka  Hijau)  belum  optimal dalam  pengelolaannya  (Wulandari,  2014). Padahal  kehadiran  RTH  melalui  pemakaman dapat  berpengaruh  pada  kesehatan  ekosistem kota melalui keseimbangan lahan terbangun dan non  terbangun  (Čanády  &  Mošanský,  2017). Bahkan di banyak negara Eropa, pemakaman di tengah  kota  menjadi  sarana  untuk  konservasi biodiversity (Kowarik et al ., 2016; Yılmaz et al ., 2018).  Sehingga  pemakaman  dapat  memberi kesan  yang  positif  pada  penduduk  sekitar  dan bukan  merupakan  tempat  yang  kumuh  dan angker (Lai et al ., 2019).
Setiap  negara  mempunyai  kebijakan sendiri  untuk  mengelola  tempat  pemakaman, tetapi  jarang  yang  memberi  perhatian  khusus pada perencanaan yang berkaitan dengan tempat pemakaman  (Bennett  &  Davies,  2015). Ketidakjelasan norma-norma dalam perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  pemakaman, akan  menyulitkan  perencana  perkotaan  untuk mengembangkan lokasi pemakaman di perkotaan.  Ada  beberapa  kebijakan  dalam perencanaan  lokasi  pemakaman  di  perkotaan, yaitu:
a. Metode yang digunakan untuk penempatan jenazah.  Jenazah  yang  sudah  rusak  dapat mencemari lingkungan tanah di sekitarnya, untuk  itu  perlu  ditentukan  jarak  minimum yang  aman  antara  tempat  pemakaman dengan  area  permukiman  (Nguyen  & Nguyen, 2018).
b. Lokasi  tata  guna  lahan  untuk  makam. Pemerintah sering memberi batasan mengenai tempat yang tidak diperbolehkan untuk makam, antara lain tingkat kemiringannya  sedang  antara  2  sampai  15 persen,  agar  tidak  terjadi  hal-hal  seperti hilang  atau  rusaknya  mayat.  Tempat pemakaman  sebaiknya  tidak  dibangun  di area  yang  berpotensi  longsor,  banjir,  dan termasuk  juga  lokasi  yang  kemungkinan besar tidak menimbulkan pergerakan tanah. (Anshori, 2018).
c. Peraturan  pengelolaan  makam.  Peraturan pengelolaan makam tentang ukuran makam yang  diijinkan,  batas  waktu  pemakaian makam,  sistem  penggalian  kubur,  dan kapasitas  makam  yang  dikaitkan  dengan faktor ekonomi. Selain itu peraturan terkait pemenuhan RTH, sarana prasarana minimal  untuk  area  pemakaman,  dengan menggabungkan 3 unsur yaitu pemakaman, taman  dan  bangunan  akan  menciptakan suasana berbeda di setiap moment (Purwaningsih, 2009).
Setiap  agama  dan  budaya  memiliki  cara yang  berbeda  dalam  menguburkan  jenazah (Nguyen & Nguyen, 2018; Song, 2017). Namun beberapa  metode  yang  lazim  dilakukan  hingga saat ini diantaranya adalah:
1. Pemakaman tanah
Metode  penguburan  ini  merupakan  yang paling  umum  dilakukan  dimana  jasad ditempatkan  ke  dalam  peti  mati  atau dikubur
secara langsung tanpa menggunakan  peti  ke  dalam  tanah  di kuburan. Batu nisan kemudian ditempatkan di  atas  tanah  sebagai  identitas  jasad  yang telah dimakamkan.
2. Kremasi
Kremasi adalah salah satu metode penguburan  dengan  proses  menggunakan panas yang kuat untuk mengoksidasi mayat sehingga menghasilkan abu. Kemudian abu dapat diberikan kepada kerabat jenazah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor  9  Tahun  1987  tentang  penyediaan  dan penggunaan  tanah  untuk  keperluan  tempat pemakaman menjelaskan bahwa Tempat Pemakaman  Bukan  Umum  (TPBU)  adalah pemakaman  yang  pengelolaannya  dilakukan oleh  swasta  atau  masyarakat  dan  hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau  keagamaan  dengan  memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah (Wulandari, 2014). Berbeda dengan  Tempat  Pemakaman  Umum  (TPU), dimana areal tanah pemakaman disediakan oleh
Pemerintah  Daerah  dan/atau  Pemerintah  Desa, diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan  agama, bangsa atau kewarganegaraannya.
Saat  ini  banyak  TPU  dihadapkan  pada kondisi yang tidak mampu menampung jenazah disebabkan keterbatasan lahan sehingga banyak digunakan sistem tumpuk (Sudiro, 2020). Di sisi lain banyak TPBU yang belum dikelola dengan optimal  contohnya  dari  sisi  aksesibilitas  dan sarana prasarana pendukung (Inayati, 2015).
Oleh  karena  itu,  kajian  ini  akan mengeksplorasi  karakteristik  dan  pengelolaan TPBU saat ini di Kota Tangerang Selatan. Selain itu  juga  merumuskan  alternatif  solusi  bagi pengelolaan TPBU yang lebih optimal.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  berusaha  mengidentifikasi karakteristik  dari  Taman  Pemakaman  Bukan Umum (TPBU) meliputi lokasi, status kepemilikan,  jumlah  petak  makam  yang tersedia,  luasan  makam,  penggunaan  lahan, jaringan jalan, jangkauan pelayanan pemakaman, sarana dan prasarana pemakaman. Sehingga  penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  data  berupa  data  primer  dan sekunder.
Pengumpulan  data  primer  dengan  cara observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak pengelola pemakaman, sehingga diketahui sejumlah informasi terkait dengan karakteristik terhadap  lokasi  di  sekitar  tiap-tiap  TPBU  yang ada  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Data  sekunder dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan  data  melalui  instansi-instansi yang bersifat resmi seperti data data dari kantor kecamatan,  kantor  pengelola  makam,  dan  lain- lain.  Sedangkan  analisis  dilakukan  dengan metode  deskriptif  melalui  identifikasi  terhadap TPBU  yang  ada  di  Kota  Tangerang  Selatan. Pemilihan  sampel  dilakukan  melalui  sampling dengan menggunakan aturan sturges berdasarkan klasifikasi luasan dari makam mulai dari luasan terkecil yaitu 500 m 2 , luasan sedang 500 m 2 – 7,000 m 2 , hingga luasan terbesar yaitu > 7,000 m 2 .
Oktober 2022, 6 (3): 195-211
Data kemudian dianalisis dengan membagi  karakteristik  ke  dalam  beberapa  sub tema yang meliputi kesesuaian lahan, aksesibilitas  dan  jangkauan  pelayanan,  sarana prasarana pendukung serta status dan pengelolaan  TPBU.  Analisis  ini  juga  didukung dengan berbagai literatur yang ada baik yang ada di  dalam  negeri  maupun  pengalaman  yang dilakukan  di  luar  negeri.  Kemudian  di  bagian akhir,  dirumuskan  beberapa  alternatif  solusi dalam peningkatan pengelolaan TPBU ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Karakteristik dan Pengelolaan Pemakaman TPBU di Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan diketahui memiliki sekitar 150 lokasi Taman Pemakaman Bukan  Umum  (TPBU)  yang  tersebar  di  7 kecamatan  dan  54  kelurahan  (Tabel  1  hingga Tabel  7).  Namun,  pengelolaan  TPBU  (Taman Pemakaman  Bukan  Umum)  yang  statusnya wakaf  maupun  milik  badan/perseorangan, belum  diatur  pengelolaannya  oleh  Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ini disebabkan karena pemerintah  tidak  memiliki  kewenangan  penuh terkait  dengan  pengelolaan  TPBU.  Dalam pengelolaannya,  TPBU  dikelola  oleh  badan sosial  atau  badan  keagamaan  yang  ditunjuk sebagai pengurus TPBU tersebut. Sehingga hal ini  berpengaruh  pada  perkembangan  TPBU yang belum tertata optimal dari sisi kesesuaian lahan, aksesibilitas, ketersediaan sarana prasarana pendukung, seperti bahasan di bawah ini.
a) Kesesuaian Lahan TPBU
Berdasarkan hasil
analisis yang dilakukan,  beberapa  TPBU  yang  ada  di  Kota Tangerang  Selatan  belum  tentu  sesuai  dengan peruntukan  lahan.  Hal  ini  dikarenakan  lokasi pemakaman  tersebut  berdasarkan  wakaf  warga yang umumnya terletak pada kawasan permukiman  penduduk  sehingga  belum  tentu sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kota  Tangerang  Selatan  maupun
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1987 tentang  Penyediaan  dan  Penggunaan  Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
Idealnya, kawasan pemakaman berada di kawasan  lindung  dengan  peruntukan  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  baik  publik  maupun privat.  Namun,  sebagian  besar  lokasi  TPBU tersebar di beberapa titik kawasan permukiman dengan  tingkat  kepadatan  sedang  dan  tinggi. Adapun  contoh  TPBU  yang  belum  memenuhi kriteria  lahan  pemakaman  pada  ruang  terbuka hijau  antara  lain  TPBU  Benda,  TPBU  Citra Prima,  TPBU  H.  Soetedjo  Yuwono  di Kecamatan  Setu  yang  terletak  pada  kawasan perumahan.  TPBU  Rawa  Buntu  di  kecamatan Serpong yang terletak pada kawasan perdagangan dan jasa. TPBU Kampung Buaran, TPBU  Keramat  Dongkal  dan  TPBU  Seroja  di Kecamatan  Serpong  Utara  yang  terletak  pada kawasan  perumahan.  TPBU  RW  05  di Kecamatan Pamulang, TPBU Wakaf Kampung Sawah  di  Kecamatan  Ciputat  dan  TPBU  UIN yang  terletak  pada  kawasan  perumahan  di Kecamatan Ciputat Timur.
b) Pengelolaan TPBU
Taman pemakaman bukan umum (TPBU) yang ada di Kota Tangerang Selatan merupakan pemakaman  yang  berstatus  wakaf.  Pada dasarnya  tanah  wakaf  memang  dikelola  oleh seorang nazhir (ahli  waris/pengelola  wakaf) yang  diberi  tugas  untuk  mengelola  dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah yang diperuntukkan sebagai lahan pemakaman tersebut.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  Pasal  6  dijelaskan  wakaf  dapat dilaksanakan  dengan  memenuhi  unsur  wakaf, yaitu adanya wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Untuk  menciptakan  tertib hukum dan administrasi wakaf untuk melindungi  benda  wakaf,  ditegaskan  bahwa untuk sahnya perbuatan wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai  dengan  tata  cara  yang  diatur  dalam perundang-undangan. Dalam pelaksanaan wakaf  juga  harus  memenuhi  rukun  dan
syaratnya  agar  suatu  saat  tidak  menimbulkan kesalahan dalam pengelolaannya.
Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai  macam  faktor  menjadi  penyebab terjadinya  alih  fungsi  tanah  wakaf.  Apabila tanah  wakaf  itu  dalam  keadaan  terlantar  dapat diubah  fungsinya  agar  lebih  bermanfaat. Pengaruh  alih  fungsi  terhadap  status  tanah wakaf dapat terjadi apabila tanah wakaf tersebut dijual  atau  terjadi  (ruislag)  tukar  guling  ke tempat lain. Dan alih fungsi tanah wakaf dalam pandangan  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  dapat dibenarkan  bila  alasan-alasannya  telah  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Bahwa  dalam Hukum Islam diadakannya pembenaran
peruntukkan  atau  pengalihan  tanah  wakaf dengan syarat bahwa tanah yang telah dialihkan tersebut memang mempunyai manfaat yang jauh lebih  baik  demi  kemaslahatan  umat  atau kepentingan umum.
Belum  optimalnya  pengelolaan  juga terlihat pada Gambar 1 hingga Gambar 6, mulai dari  penataan  petak  makam  yang  tidak beraturan, kurangnya kebersihan dan kerapihan makam  serta  minimnya  akses  pejalan  kaki  di area  pemakaman.  Ini  disebabkan  terbatasnya pengetahuan  pengelola  makam  yaitu  warga setempat  serta  belum  adanya  panduan  atau arahan  dari  pemerintah  daerah  setempat  terkait standar pengelolaan lahan pemakaman terutama yang dikelola oleh warga masyarakat.
Gambar 1. TPBU Citra Prima, Tangerang Selatan Sumber : Hasil observasi, 2020.
Gambar 2. TPBU Pondok Jagung, Tangerang
Selatan Sumber : Hasil observasi, 2020. Gambar 3. TPBU Keramat Tajug, Tangerang Selatan
Sumber : Hasil observasi, 2020.
Gambar 4. TPBU Keramat Tajug, Tangerang Selatan
Sumber : Hasil observasi, 2020.

## Gambar 5. TPBU UIN, Ciputat
Sumber : Hasil observasi, 2020.
Gambar 6. TPBU Pondok Aren Sumber : Hasil observasi, 2020.

## Tabel 1. TPBU di Kecamatan Setu
Kecamatan Setu No. Nama Pemakaman Status Kepemilikan Status Jml. Petak Jarak Radius (Km) Luasan Makam (m 2 ) Pengurus 1 Benda Wakaf Aktif 500 3 – 4 Km 5,200 Warga 2 Jati Wakaf Aktif 1,000 4 – 6 Km 3,000 Warga 3 Keranggan Kidul Wakaf Aktif 1,000 2 Km 800 Warga 4 Cadas Mapar Wakaf Aktif 2,000 4 – 7 Km 8,000 Warga 5 Citra Prima Wakaf Aktif 600 3 – 4 Km 1,500 Warga 6 Sengkol Wakaf Aktif 3,000 4 - 6 Km 10,000 Warga 7 Dukuh Wakaf Aktif 1,500 7 Km 20,000 Warga 8 Curug Babakan Wakaf Aktif 454 7 Km 14,000 Warga 9 Makam H. Soetedjo Yuwono Wakaf Aktif 9 2 Km 500 Warga
Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)
Tabel 2. TPBU di Kecamatan Ciputat Timur
Kecamatan Ciputat Timur No. Nama Pemakaman Status Kepemilikan Status Jml. Petak Jarak Radius (Km) Luasan Makam (M 2 ) Pengurus 1 Karet Wakaf Aktif 1,000 2  Km 7,000 (Ketua RT) 2 Serut Wakaf Aktif 750 3 - 4 Km 4,000 Warga 3 UIN Wakaf Aktif 1,500 2  Km 1,500 Warga 4 Cempaka Putih Wakaf Aktif 600 2  Km 10,000 Warga 5 H. Gani Iming Kp. Gunung Wakaf Aktif 3,000 4 - 6 Km 4,300 Warga 6 Taman Makam Legoso Wakaf Aktif 1,000 3 - 4 Km 12,000 Warga 7 Taman Makam Cirende Pisangan Wakaf Aktif 3,000 4 - 6 Km 20,000 (Ketua RW) 8 Makam Jurangmangu Wakaf Aktif 430 2 - 4 Km 10,000 Warga 9 Makam Peladen Wakaf Aktif 520 2 Km 6,000 Warga
Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)
Tabel 3. TPBU di Kecamatan Serpong Utara
Kecamatan Serpong Utara No. Nama Pemakaman Status Kepemilikan Status Jml. Petak Jarak Radius (Km) Luasan Makam (M 2 ) Pengurus 1 Buaran Barat Wakaf Aktif 500 3 – 4 9,000 (Ketua RT) 2 Kampung Baru Wakaf Aktif 4,000 6 - 8 8,350 Warga 3 Kampung Buaran Wakaf Aktif 1,500 4 2,000 (Ketua RT) 4 Kampung Dongkal Wakaf Aktif 70 2 - 4 2,000 Warga 5 Paku jaya Wakaf Aktif 700 2 - 4 3,000 Warga 6 Kejaren Wakaf Aktif 1,200 4 - 7 6,465 Warga 7 Keramat Dongkal Wakaf Aktif 1,300 3 2,000 Warga 8 Pondok Jagung Wakaf Aktif 1,000 2 - 3 2,500 Warga 9 Seroja Wakaf Aktif 700 3 700 (Ketua RW) Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020) Tabel 4. TPBU di Kecamatan Pondok Aren
Kecamatan Pondok Aren No. Nama Pemakaman Status Kepemilikan Status Jml. Petak Jarak Radius (Km) Luasan Makam (M 2 ) Pengurus 1 Assyfa Wakaf Aktif 800 3 - 5 Km 4,800 Warga 2 Tanah Tinggi Baiturrahman Wakaf Aktif 1,000 7 - 9 Km 8,764 Warga 3 Makam Lio Garut Wakaf Aktif 400 2 - 4 Km 2,000 Warga 4 Makam Jati Wakaf Aktif 500 3 - 5 Km 3,750 Warga 5 Kober Kalilmangso Wakaf Aktif 500 2 - 4 Km 2,500 Warga 6 TPBU Pabuaran Barat Wakaf Aktif 1,000 4 - 6 Km 10,000 Warga 7 Pemakaman Pd.Jaya Wakaf Aktif 120 4  Km 4,400 Warga 8 Taman Pemakaman Wakaf Muslim Wakaf Aktif 2,000 9 Km 23,000 Warga 9 Makam RW.09 Wakaf Aktif 300 2 Km 500 (Ketua RW)
Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)
Tabel 5. TPBU di Kecamatan Serpong
Kecamatan Serpong No. Nama Pemakaman Status Kepemilikan Status Jml. Petak Jarak Radius (Km) Luasan Makam (m 2 ) Pengurus 1 Maruga Ciater Wakaf Aktif 3,000 3 – 4 Km 9,000 (Ketua RT) 2 Keramat Tajug Wakaf Aktif 10,000 3 – 4 Km 20,000 Warga 3 Makam Misnan Lekbreng Wakaf Aktif 500 7 – 9 Km ±6,500 Warga 4 Taritih Wakaf Aktif 70 5 – 7 Km 2,000 (Ketua RT) 5 Keramat Bingbin Wakaf Aktif 585 7 Km 18,000 Warga 6 Makam Dukuh Wakaf Aktif 1,100 4 - 7 Km 1,700 Warga 7 Makam Pamahan Wakaf Aktif 750 7 - 9 Km 12,000 Warga 8 Makam Cicentang Wakaf Aktif 655 5 Km 1,200 Warga 9 Makam Rawa Buntu Wakaf Aktif 700 4 Km 4,500 Warga Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)

## Tabel 6. TPBU di Kecamatan Ciputat
Kecamatan Ciputat No. Nama Pemakaman Status Kepemilikan Status Jml. Petak Jarak Radius (Km) Luasan Makam (M 2 ) Pengurus 1 Taman Pemakaman RW-01 Wakaf Aktif 1,000 2  Km 3,000 (Ketua RT) 2 Makam Wakaf Kp.Sawah Wakaf Aktif 750 3 - 4 Km 5,500 Warga 3 Wakaf Alkaina Wakaf Aktif 1,500 2  Km 10,000 (Ketua RT) 4 TPBU Makam RW. 10 Kel.Jombang Wakaf Aktif 600 2  Km 700 (Ketua RW) 5 Makam H.Daiman Wakaf Aktif 3,000 4 - 6 Km 18,500 Warga 6 Makam Kampung Sawah Wakaf Aktif 1,000 3 - 4 Km 4,300 Warga 7 Makam Taman Abadi Wakaf Aktif 3,000 4 - 6 Km 12,000 Warga 8 Makam Baiturrahman Wakaf Aktif 430 2 - 4 Km 1,800 Warga 9 Makam Al-Mizan Wakaf Aktif 520 2 Km 3,000 Warga Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)

## Tabel 7. TPBU di Kecamatan Pamulang
Kecamatan Pamulang No. Nama Pemakaman Status Kepemilikan Status Jml. Petak Jarak Radius (Km) Luasan Makam (M 2 ) Pengurus 1 Jaran Wakaf Aktif 250 3 - 4 Km 6,240 (Ketua RT) 2 Makam Kedaung Wakaf Aktif 600 5 Km 8,000 Warga 3 Makam RW.05 Wakaf Aktif 300 4 - 6 Km 5,600 (Ketua RT) 4 Seroja Wakaf Aktif 200 3 - 5 Km 4,700 (Ketua RW) 5 Triti Wakaf Aktif 200 5 Km 6,000 Warga 6 TPBU RW.01/02/03 Wakaf Aktif 320 3 - 4 Km 4,300 Warga 7 Parakan Wakaf Aktif 400 6 Km 15,000 Warga 8 Buaran Wakaf Aktif 350 5 Km 5,500 Warga 9 Pondok Salak Wakaf Aktif 250 4 - 5 Km 5,000 Warga Sumber: Hasil Survei, DPKPP (2020)
c) Jangkauan Pelayanan dan Aksesibilitas
Berdasarkan hasil survei wawancara yang dilakukan kepada pengurus makam TPBU yang ada,  dapat  diketahui  bahwa  setiap  makam memiliki  kebijakan  yang  berbeda-beda  terkait siapa yang dapat dimakamkan di lokasi tersebut. Ada yang terbuka untuk umum namun ada juga yang  prioritas  hanya  untuk  penduduk  sekitar saja. Dari sisi jangkauan pelayanan dari makam TPBU  dapat  dilihat  dari  peta  lokasi  yang  tidak diatur menyebabkan jangkauan pelayanan tidak dipertimbangkan.  Pada  beberapa  lokasi  ada yang  sangat  berdekatan  [Gambar  7  hingga Gambar  12].  Dari  sisi  jangkauan  pelayanan
kisaran radius rata-rata dibawah 10 km. Dari sisi luas  makam  pun  sangat  bervariasi    mulai  dari 500 m 2 hingga ada yang lebih dari 20,000 m 2 .
Aksesibilitas  merupakan  faktor  utama kenyamanan  peziarah,  baik  yang  menuju pemakaman  maupun  jalan  yang  ada  di  dalam pemakaman.  Akses  jaringan  jalan  menuju pemakaman  pada  TPBU  yang  berada  di Tangerang Selatan umumnya dilayani jenis jalan lingkungan  sekunder  dan  primer,  namun memiliki  perbedaan  pada  lebar  badan  jalan sekitar  2-6  meter.  Dari  sisi  sarana  pendukung tidak  semua  TPBU  yang  terdapat  di  Kota Tangerang Selatan memiliki ruang untuk parkir,
seperti TPBU Keranggan Kidul, dan Makam H. Soetedjo  Yuwono  di  Kecamatan  Setu,  TPBU Cicentang,  TPBU  Rawa  Buntu  di  Kecamatan Serpong,  TPBU  Seroja  di  Kecamatan  Serpong Utara,  TPBU  Buaran,  TPBU    Pondok  Salak  di Kecamatan  Pamulang,  TPBU  Baiturrahman, TPBU  Al  Mizan  di  Kecamatan  Ciputat,  TPBU UIN,  TPBU  Jurangmangu,  TPBU  Peladen  di Kecamatan  Ciputat  dan  TPBU  Lio  Garut  serta TPBU RW 09 di Kecamatan Pondok Aren.
d) Sarana Prasarana Pemakaman TPBU
Sarana prasarana pemakaman antara lain meliputi  kantor  pengelola,  mushola,  toilet  dan tempat  parkir.  Umumnya  pada  pemakaman diperlukan kantor pengelola baik sebagai tempat administrasi  (arsip  data)  maupun  sebagai sebagai  tempat  untuk  menyimpan  inventaris pemakaman  seperti  tenda,  pacul,  mesin pemotong  rumput,  pupuk,  mesin  penyemprot
air,  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu,  di  kantor pengelola  ini  juga  dapat  dilengkapi  dengan mushola dan toilet umum bagi pengunjung.
Saat  ini  hanya  beberapa  TPBU  di  Kota Tangerang Selatan yang memiliki mushola dan toilet  dalam  menunjang  kebutuhan  pengunjung makam.  Pada  TPBU  yang  ada  di  Kota Tangerang  Selatan,  beberapa  pemakaman  yang memiliki  kantor  pengelola  sebagai  tempat pelayanan  administrasi  dan  informasi  terkait masing  masing  TPBU,  diantaranya  adalah TPBU  Citra  Prima  di  Kecamatan  Setu,  TPBU Triti, TPBU RW 01-03 di Kecamatan Pamulang, TPBU  Alkaina  dan  TPBU  H.  Daiman  di Kecamatan Ciputat, TPBU
Cempaka Putih,TPBU Cirendeu Pisangan, TPBU Legoso serta TPBU Jurangmangu di Kecamatan Ciputat Timur dan TPBU Wakaf Muslim di Kecamatan Pondok Aren.
Gambar 7. Peta jangkauan pelayanan TPBU Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan Sumber: Hasil Survei, 2020.
Gambar 8. Peta jangkauan pelayanan TPBU Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan Sumber: Hasil Survei, 2020.
Gambar 9. Peta jangkauan pelayanan TPBU Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan Sumber: Hasil Survei, 2020.
Gambar 10. Peta jangkauan pelayanan TPBU Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan Sumber: Hasil Survei, 2020.
Gambar 11. Peta jangkauan pelayanan TPBU Kecamatan Setu, Tangerang Selatan Sumber: Hasil Survei, 2020.
Gambar 12. Peta jangkauan pelayanan TPBU Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan Sumber: Hasil Survei, 2020.
Di samping itu, untuk memudahkan para peziarah yang mengunjungi pusara makam perlu disediakan rambu penanda makam seperti nama pemakaman  hingga  Blad/Blok  makam  untuk memudahkan  peziarah  yang  sedang  mencari makam  kerabat/keluarga  yang  dikebumikan. Sejauh  ini  untuk  rambu  penanda  makam  dan penerangan  di  areal  TPBU  belum  tersedia. Hanya  Penerangan  Jalan  Umum  (PJU)  di jaringan  jalan  yang  melewati  pemakaman. Penerangan  di  areal  pemakaman  pun  masih kurang optimal untuk menunjang keamanan dan kenyamanan di lingkungan pemakaman.
Terkait  dengan  retribusi  pemakamannya, beberapa  TPBU  di  Kecamatan  Serpong  Utara mempunyai tarif retribusi yang beragam seperti TPBU  Seroja  yang  dipatok  Rp150,000  untuk setiap  tahunnya.  Namun  berbeda  dengan  tarif retribusi makam Pondok Jagung yang memiliki tarif  retribusi  sebesar  Rp100,000  setiap tahunnya.

## Usulan Pengelolaan Pemakaman TPBU di Kota Tangerang Selatan
Perencanaan  untuk  perluasan  maupun lahan  baru  untuk  pemakaman  sering  kali mendapatkan  perhatian  yang  sedikit.  Peran tanah  yang  semakin  vital  menjadi  sebuah persoalan baru bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait yakni ketidakseimbangan antara permintaan  dan  penawaran  tanah  sehingga memunculkan fenomena penting (Farhan, 2016; Kartini et  al .,  2018;  Sudiro,  2020).  Jumlah manusia  dan  aktivitasnya  yang  meningkat, sedangkan  lahan  semakin  terbatas  untuk  dapat memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya semakin  bertambah.  Perkembangan  aktivitas penduduk  menyebabkan  lahan  yang  tersedia lebih  difokuskan  pada  penyediaan  lahan  untuk permukiman penduduk serta kegiatan perekonomian.  Sedangkan  kebutuhan  tanah untuk tanah pemakaman masih kurang diperhatikan.
Pada  analisis  pengelolaan  pemakaman
TPBU,  peranan  Pemerintah  Daerah  sebagai pemegang  kewenangan  sangat  diperlukan terutama dalam mengambil kebijakan sehingga
dapat  menjadi  acuan  setiap  TPBU  dalam pengelolaan,  baik  secara  teknis  maupun administratif.
Pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman dengan  pengadaan  lahan  baru  tentu  sulit dilakukan di Kota Tangerang Selatan mengingat kebutuhan  akan  lahan  permukiman  yang semakin  tinggi  dan  harga  lahan  yang  terus meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Sehingga beberapa  strategi  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  pengaturan  dan  pengelolaan lahan  pemakaman  TPBU  di  Kota  Tangerang Selatan diantaranya yaitu:

## 1) Pengawasan terhadap TPBU
Pertama, terkait dengan perizinan pengadaan  lahan  TPBU  yang  berstatus  wakaf, belum diatur secara rinci oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Ini disebabkan karena saat ini pengesahannya dilakukan melalui Badan Wakaf  Indonesia  (BWI)  yang  mengacu  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Sedangkan pengaturan pengadaan lokasi pemakaman untuk wakaf baru diatur oleh pemerintah daerah Kota Tangerang  Selatan  yang  diterbitkan  melalui Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan Nomor  1  Tahun  2013  yang  mana  lahan pemakaman  harus  dengan  seizin  walikota  dan berada  sesuai  dengan  arahan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Tangerang Selatan  yang  berlaku.  Untuk  itu,  pengawasan terhadap  regulasi  perizinan  dan  pengelolaan khususnya  pada  pemakaman  wakaf  di  Kota Tangerang  Selatan  dinilai  belum  berjalan optimal.  Pendataan  ini  seharusnya  dapat dikerjasamakan  oleh  Dinas  Pertamanan  dan Pemakaman  di  daerah  dan  Badan  Wakaf Indonesia. Pendataan dan pengelolaan pemakaman  ini  juga  dapat  dikelola  dengan sistem aplikasi online/daring yang saat ini telah banyak berkembang.
Pelibatan  Pemerintah  Kota  Tangerang Selatan  untuk  turut  andil  dalam  pengawasan makam yang berstatus TPBU ini sangat penting. Meskipun  TPBU  sebagai  makam  yang  status kepemilikannya  dimiliki  oleh  lembaga/badan
masyarakat, namun makam TPBU ini berada di lingkup  wilayah  Kota  Tangerang  Selatan  dan menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah setempat untuk melakukan pengawasan terutama  dari  sisi  lokasi,  sarana  prasarana minimum  yang  harus  disediakan  seperti  akses jalan, tempat parkir, toilet pengunjung, dan lain lain.  Selain  itu  pengawasan  ini  penting  karena adanya  dampak  lingkungan  pemakaman  di kawasan  permukiman  penduduk  yang  dapat berpengaruh  pada  kualitas  air  tanah  (Neckel et al .,  2021;  Nguyen  &  Nguyen,  2018). Diharapkan  juga  TPBU  ini  seharusnya  dapat menjadi  ruang  publik  yang  lebih  bermanfaat bagi masyarakat (Nordh et al ., 2017).
In  policy  and  planning  documents, cemeteries  are  considered  public  accessible green  areas,  but  with  a  special  character  that affects the general use. Research indicates that urban  cemeteries  may  have  changed  their  role from  being  secluded,  secret  area  due  to  their special  function  as  burial  grounds,  to  become more inter-religious spaces and also multifunctional  spaces  for  recreation  and contemplation (Swensen & Skår, 2019)p3.

## 2) Regulasi Pengelolaan Makam TPBU
Untuk  makam  yang  berstatus  wakaf  dan masuk ke dalam klasifikasi TPBU, belum diatur pengelolaannya  secara  menyeluruh  dan  masih mengacu  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 tentang  wakaf  yang  mana  dalam  Undang- Undang  tersebut  hanya  mengatur  secara  garis besar  dalam  hal  administrasi  dari  pemanfaatan lahan  wakaf  yang  dijadikan  pemakaman.  Serta belum  adanya  regulasi  yang  dapat  menjadi acuan  untuk  mengatur  secara  rinci  pengaturan dan  pengelolaan  TPBU  tersebut.  Beberapa usulan  regulasi  terkait  TPBU  ini  yang  dapat dilakukan pemerintah di antaranya:
Pertama, kawasan TPBU dapat dimasukan dalam RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik  sehingga  dalam  pengelolaannya  pun dapat  lebih  dioptimalkan.  Karena  seringkali pengelolaan  yang  kurang  baik  menyebabkan area  ini  tidak  terawat  dan  kumuh.  Oleh  karena itu  kawasan  ini  harus  dikelola  seperti pembersihan  rutin,  pembangunan  fasilitas
seperti  kantor  pengelola,  toilet,  tempat  parkir, dll.  Bahkan  di  negara  lain  ini  bisa  juga  ditata sebagai  taman  kota  dengan  penataan  bunga, kursi-kursi  taman  serta  playground  (tempat bermain anak) (Lai et al ., 2019).
“green  urban  cemeteries  have  two  main functions:  their  primary  purpose  is  as  a  burial ground,  while  their  secondary  function  is  as public  spaces  for  reflections,  recreation,  and cultural encounters”(Nordh et al., 2017)p2
Pemakaman TPBU ini selain membutuhkan regulasi pengelolaan dan penataan  yang  tepat,  salah  satunya  melalui bagian  dari  pengelolaan  RTH  (Ruang  Terbuka Hijau) maka perlu diperhatikan mengenai aturan infrastruktur kota hijau ( urban green infrastructure )  seperti  yang  disarankan  dalam kajian Kowarik et al . (2016) sebagai taman kota yang indah, dengan pengembangan keanekaragaman  hayati  seperti  burung-burung dan ruang publik yang bermanfaat.
Cemetery  park  has  been  deployed  in commercial-scale for decades. However, it is a brand-new  concept  of  Vietnam.  A  cemetery park,  which  comprises  a  large  proportion  of trees,  reservoirs,  walkways,  scrubs  and decorative  graves,  is  considered  as  a sustainable solution.(Nguyen & Nguyen,
2018)p8
TPBU  yang  merupakan  “ informal  green space ”  menurut  Lai et  al .  (2019)  perlu  lebih diperhatikan  oleh  pemerintah  setempat  agar dapat  memberi  manfaat  yang  lebih  besar  bagi kawasan sekitar. Pemerintah daerah perlu lebih proaktif  dalam  penataan  TPBU  seperti  yang dilakukan  di  HoChi  Min  City  dimana  Pemda setempat memberi banyak insentif agar banyak pihak  mau  terlibat  dalam  penyediaan  dan penataan lahan pemakaman (Nguyen & Nguyen, 2018).
Kedua, regulasi juga perlu dilakukan pada jangkauan  pelayanan,  dimana  apabila  ada penduduk yang membutuhan lahan pemakaman dapat  diarahkan  ke  TPBU  terdekat  dengan lokasi  tempat  tinggal  mereka.  Namun  tentunya TPBU  ini  perlu  ditata  agar  masyarakat  mau dimakamkan di TPBU yang ada, mengingat saat ini  sebagian  besar  area  ini  belum  tertata  dan
masyarakat  banyak  yang  menganggap  bahwa TPBU  hanya  untuk  kalangan  masyarakat tertentu saja.
Ketiga,  TPBU  memiliki  retribusi  yang dipungut  dari  setiap  ahli  waris  yang  akan dimakamkan.  Namun  untuk  besaran  tarif retribusi pada setiap makam di TPBU memiliki nilai  yang  berbeda  beda  mulai  dari  Rp150,000 hingga  Rp350,000  per  tahunnya.  Tidak  seperti pemakaman  TPU  yang  memiliki  besaran  tarif retribusi  yang  diseragamkan  oleh  pemerintah Kota  Tangerang  Selatan,  sehingga  jumlah besaran  tarif  retribusi  dari  tiap-tiap  TPU  tidak memiliki  perbedaan  yaitu  untuk  masyarakat yang  memiliki  identitas  penduduk  Tangerang Selatan  adalah  sebesar  Rp100,000  hingga Rp250,000  dibayarkan  per  3  tahun  sekali, tergantung pada blok  pemakaman.
Keempat,  TPBU  sendiri  memiliki  badan sendiri  untuk  pengelolaannya,  biasanya  badan tersebut terdiri dari ahli waris dari lahan makam tersebut dengan pengurus RT/RW setempat dan mempekerjakan  karyawan  lepas  harian  untuk mengelola  (membersihkan/menggali  kubur) dengan  insentif  gaji  di  setiap  bulannya. Tentunya  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh warga  tersebut  perlu  didata,  serta  diberikan pendampingan  khususnya  dalam  pengelolaan makam yang baik contohnya jarak dan susunan antar  makam  agar  dapat  terlihat  lebih  rapi  dan tertata,  pembersihan  dan  perawatan  makam untuk  menjamin  kebersihan  dan  kenyamanan pengunjung  serta  bantuan  penyediaan  fasilitas seperti kantor pengelola, toilet umum, mushola dan tempat parkir.

## 3) Proyeksi Kebutuhan Makam
Urgensi  pengelolaan  TPBU  juga  dapat dilihat  dari  sisi  estimasi  kebutuhan  lahan pemakaman.  Hasil  proyeksi  angka  kematian untuk  20  tahun  ke  depan  pada  Tabel  8 . merupakan  asumsi  apabila  TPBU  digunakan secara  umum  tanpa  memperhatikan  cakupan jangkauan  pelayanan  dengan  perhitungan  1 petak  makam  untuk  1  jenazah.  Pada  proyeksi tersebut  menunjukkan  bahwa  angka  kematian akan  semakin  meningkat  sehingga  dengan
mengetahui  angka  kematian  tersebut  dapat dilakukan  perhitungan  estimasi  jumlah  lahan yang akan digunakan masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan standar ukuran makam sebesar 2 m x 1.5 m.
Untuk saat ini, jumlah keseluruhan lahan yang  tersisa  dari  7  lokasi  TPU  yang  berada  di Kota  Tangerang  Selatan  adalah  ±  2  ha  dari jumlah  luas  keseluruhan  sebesar  ±  12  Ha  dan dapat menampung ± 6,655 petak makam. Serta jumlah keseluruhan luas lahan pemakaman yang tersisa  dari  150  lokasi  TPBU  yang  berada  di Kota Tangerang Selatan adalah sebesar ± 13 Ha
dari  jumlah  luas  keseluruhan  yang  dapat teridentifikasi  sebesar  97  Ha  dan  dapat menampung  ±  45,437  petak  makam.  Dengan sisa  lahan  tersebut,  maka  daya  tampung pemakaman  tidak  dapat  dipenuhi  dengan mengandalkan  TPU  sebagai  lahan  pemakaman utama  sehingga  diperlukan  TPBU  di  Kota Tangerang  Selatan  belum  dapat  memenuhi kebutuhan  makam  hingga  20  tahun  mendatang dengan  jumlah  total  sebanyak  52,092  petak makam  dengan  asumsi  ukuran  2  m  x  1.5  m sesuai  dengan  kondisi  eksisting  yang  ada  di lapangan saat ini.
Tabel  8. Asumsi  estimasi  kebutuhan  jumlah  lahan  pemakaman  di  Kota  Tangerang  Selatan  apabila  TPBU disediakan untuk umum No. Tahun Proyeksi Jumlah Kematian (Jiwa) Jumlah Lahan yang akan digunakan untuk makam ukuran 2 x 1.5 m  (Jumlah Jiwax3m) 1 2024 1,325 0.4 Ha 2 2029 3,926 1.2 Ha 3 2034 11,636 3.4 Ha 4 2039 34,485 10 Ha Total 51,372 15.3 Ha
Sumber: Hasil Analisis (2020).
Analisis ini menunjukkan bahwa apabila hanya  mengandalkan  lahan  pemakaman  TPU maka  dibutuhkan  penerapan  sistem  makam dengan  sistem  penumpukan  dalam  memenuhi kebutuhan  lahan  pemakaman  Kota  Tangerang Selatan  di  masa  yang  akan  datang.  Sehingga pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman untuk 20  tahun  ke  depan  dapat  dilakukan  dengan pengadaan  lahan  pemakaman  baru  untuk mengantisipasi penuhnya pemakaman yang ada di  Kota  Tangerang  Selatan.  Meskipun  saat  ini penduduk  sudah  tidak  asing  dengan  konsep pemakaman  tumpuk  (Amalia  &  Marwasta, 2016) namun beberapa pihak memiliki preferensi  untuk  memilih  1  makam  untuk  1 jenazah  saja.  Artinya  keberadaan  TPBU  ini dapat menjadi solusi kebutuhan makam di Kota Tangerang Selatan.

## KESIMPULAN & REKOMENDASI
Berdasarkan hasil analisis yang
dilakukan,  beberapa  TPBU  yang  ada  di  Kota Tangerang Selatan memiliki beberapa karakteristik  yaitu  pertama,  belum  sesuai dengan  kriteria  kesesuaian  penggunaan  lahan dimana seharusnya peruntukannya adalah RTH, namun  sebagian  besar  TPBU  berada  di  lokasi permukiman  padat  penduduk.  Kedua,    sarana pendukung  belum  memenuhi  kriteria  di antaranya minimnya ketersediaan kantor pengelola,  toilet,  penanda  makam,  lampu penerangan, dan tempat parkir. Ketiga, akses di dalam  makam  yang  kurang  tertata  sehingga terlihat  mengurangi  kenyamanan  peziarah. Keempat,  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh warga dengan keterbatasan pengetahuan khususnya dalam pengelolaan makam yang baik contohnya  dari  sisi  kebersihan,  kerapihan, hingga kenyamanan di lokasi makam.
Oktober 2022, 6 (3): 195-211
Adapun  beberapa  usulan  yang  dapat menjadi  saran  terhadap  pengelolaan  TPBU untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Tangerang  Selatan.  Pertama  adalah  membuat regulasi  dan  kebijakan  sebagai  payung  hukum yang  jelas  untuk  pengelolaan  dan  pengaturan secara  teknis  maupun  administratif.  Saat  ini pemakaman  khususnya  TPBU  yang  berada  di Kota  Tangerang  Selatan  belum  memiliki perangkat hukum yang jelas. Program pengelolaan  yang  dapat  dilakukan  Pemda  di antaranya yaitu  pertama, pendataan  TPBU dari sisi lokasi, ketersediaan sarana, status kepemilikan, dan sebagainya. Kedua, pendampingan dalam hal perawatan kebersihan makam  serta  penataan  petak  makam  yang  rapi dengan  mempertimbangkan  akses  sirkulasi pengunjung  di  kawasan  pemakaman  yang memadai.  Ketiga,  pemerintah  juga  perlu memberikan  pengawasan  terhadap  TPBU  dari segi  pengelolaan  retribusi  agar  anggaran  yang terkumpul  dapat  dikelola  untuk  perawatan makam bukan hanya jangka pendek namun juga jangka  panjang.  Keempat,  pemerintah  juga dapat  berkoordinasi dengan ahli  waris/pemilik lahan  wakaf  untuk  menampung  aspirasi  guna mengeluarkan  pertimbangan  regulasi  di  masa yang  akan  datang.  Ini  juga  dapat  dilakukan dengan membuat standar regulasi serta melakukan  verifikasi  terhadap  TPBU,  agar selanjutnya  dapat  dialihkan  menjadi  alternatif TPU  sehingga  dapat  dikelola  oleh  pemerintah daerah dengan mempertimbangkan lokasi.
Di  samping  itu,  pemerintah  juga  perlu melakukan  evaluasi  secara  komprehensif  di antaranya  aksesibilitas  serta  sarana  prasarana pendukung di lahan pemakaman TPBU ini agar dapat mengubah kawasan TPBU yang cenderung kurang tertata menjadi indah, tertata dan  juga  berfungsi  sebagai  RTH  publik  yang nyaman.
Analisis proyeksi jumlah kematian selama 20 tahun ke depan menunjukkan jumlah ketersediaan  lahan  pemakaman  TPU  di  Kota Tangerang  Selatan  apabila  diakumulasikan jumlah  luasan  pemakamannya,  maka  daya tampungnya belum dapat memenuhi kebutuhan. Kekurangan  lahan  pemakaman  TPU  ini
sejatinya  dapat  dipenuhi  oleh  lahan  TPBU.  Di samping  itu,  keberadaan  TPBU  ini  juga dioptimalkan  sebagai  taman  kota  yang  juga berfungsi  sebagai  ruang  publik,  penyeimbang ruang  terbangun  dan  non  terbangun  serta menunjang keanekaragaman hayati kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Akl,  N.  M.,  Karaan,  E.  N.,  Al-Zein,  M.  S.,  & Assaad,  S.  (2018).  The  landscape  of  urban cemeteries  in  Beirut:  Perceptions  and preferences.  Urban  Forestry  &  Urban Greening, 33, 66-74. doi:https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.04.01 1
Amalia,  G.,  &  Marwasta,  D.  (2016).  Ketersediaan Lahan  Tempat  Pemakaman  Umum  (Tpu)  di Kota Surakarta. Jurnal Bumi Indonesia , 5 (4). Anshori,  M.  S.  (2018).  Penentuan  Lokasi  Makam
Umum  di  Kota  Kediri. Jurnal  Teknik  ITS ,
7 (1), C28-C32.
Bennett, G., & Davies, P. J. (2015). Urban cemetery planning and the conflicting role of local and regional interests. Land Use Policy, 42, 450- 459. doi:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014 .08.011
Čanády,  A.,  &  Mošanský,  L.  (2017).  Public Cemetery  as  a  biodiversity  hotspot  for  birds and  mammals  in  the  urban  environment  of Kosice city (Slovakia). Zoology and Ecology, 27(3-4),
185-195. doi:10.1080/21658005.2017.1366024
Farhan,  N.  (2016).  Estimasi  Kebutuhan  Lahan Pemakaman  Di  Kota  Banda  Aceh. Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Pembangunan,
1 (1), 152-157.
Inayati,  S.  (2015).  Aplikasi  Sistem  Perencanaan Taman  Dan  Jalur  Hijau  Pada  Dinas Pertamanan  Dan  Pemakaman  Provinsi  Dki Jakarta.  Universitas  Pembangunan  Nasional Veteran Jakarta,
Kartini, K., AS, N. S., & Surur, F. (2018). Analisis Ambang  Batas  Lahan  Pemakaman  di  Kota Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
Kowarik,  I.,  Buchholz,  S.,  von  der  Lippe,  M.,  & Seitz,  B.  (2016).  Biodiversity  functions  of urban  cemeteries:  Evidence  from  one  of  the largest  Jewish  cemeteries  in  Europe.  Urban Forestry  &  Urban  Greening,  19,  68-78. doi:https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.06.02 3
Lai, K. Y., Scott, I., & Sun, Z. (2019). Everyday Use of  the  City  Cemetery:  A  Study  of Environmental  Qualities  and  Perceived
Restorativeness  in  a  Scottish  Context.  3(3), 72.
Neckel,  A.,  Korcelski,  C.,  Kujawa,  H.  A.,  Schaefer da  Silva,  I.,  Prezoto,  F.,  Walker  Amorin,  A. L.,  .  .  .  Silva,  L.  F.  O.  (2021).  Hazardous elements  in  the  soil  of  urban  cemeteries; constructive solutions aimed at sustainability.
Chemosphere, 262, 128248.
doi:https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.20 20.128248 Nguyen,  T.,  &  Nguyen,  L.  (2018).  Groundwater pollution  by  longstanding  cemetery  and solutions  for  urban  cemetery  planning  in  Ho Chi  Minh  City  –  from  reality  to  solutions. MATEC Web Conf., 193, 02008. Nordh,  H.,  Evensen,  K.  H.,  &  Skår,  M.  (2017).  A peaceful place in the city—A qualitative study of  restorative  components  of  the  cemetery. Landscape and Urban Planning, 167, 108-117. doi:https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.201 7.06.004 Purwaningsih, F. (2009). Perencanaan Dan Perancangan  Arsitektur  Memorial  Park  &
Funeral  Homes  Di  Mojosongo  Surakarta.
Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Quinton, J. M., Östberg, J., & Duinker, P. N. (2020). The influence of cemetery governance on tree management  in  urban  cemeteries:  A  case study  of  Halifax,  Canada  and  Malmö, Sweden. Landscape and Urban Planning, 194, 103699. doi:https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.201 9.103699 Song,  S.  (2017).  Architecture  of  afterlife:  Future cemetery in metropolis. University of Hawai'i at Manoa,
Sudiro,  D.  (2020).  Analisis  Ketersediaan  Lahan Untuk  Tempat  Pemakaman  Umum  (Studi Kasus  Tempat  Pemakaman  Umum  Semper, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing,  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara). Jurnal Geografi Geografi dan Pengajarannya, 18(2), 105-118.
Swensen, G., & Skår, M. (2019). Urban cemeteries’
potential  as  sites  for  cultural  encounters.
Mortality, 24(3), 333-356. doi:10.1080/13576275.2018.1461818
Wulandari,  A.  (2014).  Kajian  Potensi  Pemakaman Sebagai  Ruang  Terbuka  Hijau  Perkotaan, Studi  Kasus:  Tpu  Kota  Pontianak. Langkau Betang:  Jurnal  Arsitektur,  1 (2),  54-64. doi:http://dx.doi.org/10.26418/lantang.v1i2.1 8800
Yılmaz, H., Kuşak, B., & Akkemik, Ü. (2018). The role of Aşiyan Cemetery (İstanbul) as a green urban  space  from  an  ecological  perspective and  its  importance  in  urban  plant  diversity. Urban Forestry & Urban Greening, 33, 92-98. doi:https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.10.01 1