## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  3 – Desember  2023,  Hal.  422-431  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8029.422-431

## PENGGUNAAN PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: MENYEIMBANGKAN EFISIENSI DAN KEADILAN
Herdino Fajar Gemilang 1 , Rosalia Dika Agustanti 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
1 herdinofjr@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  penjelasan  tentang  plea  bargaining  sebagai  sarana penyelesaian kasus pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya pemahaman yang kuat  tentang  sistem  plea  bargaining  dalam  kaitannya  dengan  upaya  yang  sedang  berlangsung  untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Artikel ini memberikan solusi permasalahan hukum atas permasalahan penumpukan perkara pidana di Indonesia, yaitu melalui penerapan sistem plea bargaining dalam reformasi sistem peradilan  bagi pelaku tindak  pidana. Meskipun berbagai  negara  memiliki  sistem hukum  yang beragam,  dalam  praktiknya,  plea  bargaining  memungkinkan  penyelesaian  kasus  yang  efektif.  Praktik  plea bargaining  berasal  dari  Amerika  Serikat  (AS),  dan  sejak  saat  itu  telah  diterapkan  oleh  banyak  negara  lain. Adanya konsep plea bargaining system tidak hanya sebagai langkah pencegahan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, tetapi  juga  merupakan  jawaban atas permasalahan permasalahan semakin  masifnya peningkatan jumlah perbuatan yang dapat dilakukan dan dikriminalisasi dalam sejumlah undang-undang yang disahkan baik oleh Pemerintah  maupun DPR. Dengan kata lain, hadirnya konsep plea bargaining system  merupakan  langkah pencegahan  penumpukan  perkara  di  pengadilan.  Berbagai  faktor  yang  berbeda,  termasuk  faktor  filosofis, hukum, dan sejarah, dapat digunakan untuk menggambarkan mengapa sistem peradilan pidana Indonesia harus membangun sistem tawar menawar secepat  mungkin. Gaya penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dan  pendekatan  yang  digunakan  adalah  konseptual.  Pendekatan  ini  menekankan  pada  paradigma  historis  dan doktrinal  yang  berkaitan  dengan  sistem  tawar-menawar  pembelaan.  Penulis  menarik  kesimpulan  dan mengusulkan agar sistem peradilan pidana Indonesia saat  ini  harus direformasi untuk  memasukkan  komponen tawar-menawar  pembelaan.  Hal  ini  akan  memungkinkan  terciptanya  sistem  peradilan  pidana  yang  efektif  dan efisien.
Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Peradilan Pidana, Plea Bargaining Sistem

## Abstract
The purpose of this research is to provide an explanation of plea bargaining as a means of resolving criminal cases and to investigate the factors that contribute to the significance of having a solid grasp of the notion of a plea bargaining system in  relation  to  the ongoing  effort  to improve  the administration of justice in Indonesia. This  article  is  to  give  legal  problem  solution  for the  problem  of  accumulation  of  criminal  cases  in  Indonesia, namely via the implementation of a system of plea bargaining in the reform of the judicial system for criminals. Even  though  various  nations  have  diverse  legal  systems,  in  practise,  plea  bargaining  may  enable  an  effective resolution of cases. The practise of plea bargaining originated in the United States (US), and it has since been adopted by a large number of other countries. The existence of the concept of a plea bargaining system is not only a step towards preventing the accumulation of cases in court, but it is also the answer to the problem of the problem of the ever-increasing massive increase in the number of acts that can be criminalised in a number of laws  passed  by  both  the  Government  and  the  DPR.  In  other  words,  the  presence  of  the  concept  of  a  plea bargaining system is a step towards preventing the accumulation of cases in court. A variety of different factors, including philosophical, legal, and historical ones, may be used to illustrate why the Indonesian criminal justice system has to establish the plea bargaining system as quickly as possible. The writing style that was used was normative juridical, and the approach that was taken was conceptual. This approach placed an emphasis on the historical and doctrinal paradigms that pertain to the plea bargaining system. The author draws the conclusion and makes the proposal that Indonesia’s current system of criminal justice should be reformed to include a plea
bargaining component. This would allow for the creation of a criminal justice system that is both effective and efficient.
Keywords: Legal Reform, Criminal Justice, Plea Bargaining System

## I. PENDAHULUAN
Sistem  peradilan  pidana  dibentuk  dengan  tujuan  utama  untuk  mengatasi  berbagai  macam kejahatan atau kriminal yang sifatnya menjadi gangguan bahkan ancaman ketertiban dan keamanan di masyarakat.  Kemudian,  adanya  sistem  peradilan  pidana  pun  turut  berperan  sebagai  upaya  banyak lapisan  masyarakat  guna  mencegah  adanya  kejahatan/kriminal  sehingga  dikatakan  tingkat  keamanan masih  pada  batas  wajar  yang  diterima.  Sistem  ini  merupakan  wadah  yang  berfungsi  menanggulangi tindak  kejahatan  melalui  menghadirkan  pelaku  –  pelaku  kejahatan  di  pengadilan  untuk  diberikan tuntutan  dan  tindak  pidana  berdasarkan  kejahatan  atau  perbuatan  yang  mereka  lakukan.  Tujuan  dari hal  ini  adalah  untuk  memberikan  pelaku  tindak  kejahatan  atau  kriminal  tersebut  efek  jera  serta mendorong masyarakat agar dapat berpikir lagi sebelum bertindak suatu hal terutama tindak kejahatan (Setiadi & Kristian, 2017).
Dalam  melaksanakan  proses  sistem  peradilan  pidana  ini,  para  sarjana  belum  sepenuhnya memiliki  kesepahaman  yang  seragam  mengenai  lembaga,  unsur,  dan  aparatur  apa  saja  yang  terlibat dalam proses tersebut. Sebagai contoh, V. N. Pillai mengemukakan jika pelaksanaan sistem peradilan pidana  perlunya  keterlibatan  sejumlah  lembaga  (Husin  &  Husin,  2016)  seperti:  “The  term  “criminal justice  system”  refers  to  a  comprehensive  framework  including  many  components,  namely  law enforcement  agencies,  prosecution  services,  judicial  bodies,  and  penitentiary  departments.  The structure  of  the  criminal  process  has  several  constituent  components,  which  have  been  characterised as a continuous and orderly flow of occurrences”, artinya yaitu “sistem peradilan pidan aadalah suatu kerangka  yang  komprehensif  yang  mencakup  banyak  komponen,  yaitu  lembaga  penegak  hukum, kejaksaan, badan peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur proses pidana  memiliki beberapa komponen penyusun yang dicirikan sebagai alur kejadian yang berkesinambungan dan teratur”. Mulai dari kepolisian, berlanjut ke kejaksaan, kemudian kejaksaan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (MA), berbagai lembaga yang terlibat dalam proses sistem peradilan ini menunjukkan tingkat kerumitan  dan  berlipat  gandanya  proses  hukum  tersebut.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengejutkan  jika kondisi  ini  berdampak  kepada  akumulasi  banyaknya  perkara  pidana  yang  menumpuk  di  pengadilan (Kristian & Tanuwijaya, 2015).
Sampai  saat  ini,  sistem  peradilan  pidana  yang  ada  di  wilayah  Indonesia  kian  menghadapi banyak tantangan dan belum mampu diatasi, sebagai contoh masalahnya ialah tahapan menyelesaikan perkara yang cenderung lama, biaya penyelesaiannya yang mahal, maupun perkara pidana di banyak tingkat pengadilan yang terus meningkat. Fenomena perkara yang menumpuk dalam sistem peradilan pidana  Indonesia  dapat  diketahui  dengan  adanya  fakta  perkara  menumpuk  setiap  tahun  dan  belum tuntas. Contohnya di tahun 2018, adanya sisa perkara yang belum diselesaikan dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, sebanyak 132.070 kasus yang belum terselesaikan dari tahun sebelumnya, 2017, diteruskan  ke  tahun  berikutnya,  2018,  yang  membutuhkan  penyelesaiannya.  Selanjutnya,  tambahan 6.123.197  kasus  baru  muncul  selama  tahun  tersebut,  sehingga  total  6.255.267  perkara  harus dituntaskan  pihak  MA  atau  Mahkamah  Agung  beserta  peradilan  dibawahnya  di  tahun  2018.  Pada akhir  tahun  2018,  sebanyak  133.813  perkara  belum  mampu  dituntaskan  sehingga  dilanjutkan  pada tahun  berikutnya  yakni  2019.  Dampak  hal  ini  ialah  beban  berat  untuk  menyelesaikan  perkara  yang harus ditanggung berbagai peradilan pada tahun berjalan berikutnya (Ruchoyah, 2020).
Banyaknya  perkara  membuat  para  aparat  penegak  hukum  bekerja  dengan  sangat  keras  untuk menyelesaikannya.  Di  sisi  lain,  sangat  disayangkan  bahwasanya  anggaran  negara  untuk  hal  ini dikatakan  terbatas  sehingga  tidak  cukup  untuk  menutupi  kebutuhan  pelaksanaan  kerja  menangani perkara.  Solusi  untuk  menyelesaikan  masalah  ini  ialah  melalui  menambahkan  jumlah  personel. Namun,  tentunya  solusi  tersebut  menimbulkan  beban  anggaran  negara  yang  besar  untuk  jangka panjang.  Apabila  tetap  dilaksanakan  perekrutan  yang  disertai  ketidaklayakan  kompensasi,  aparat penegak  hukum  mungkin  dapat  terpersuasi  untuk  turut  melibatkan  diri  pada  tindakan  korupsi  yang menjadi  justifikasi  atas  kurangnya  penghasilan.  Proses  yang  efisien  untuk  mewujudkan  gagasan keadilan juga dibahas, dengan tuntutan cepat, mudah, dan murah (Ramadhan, 2014).
Dengan  data  –  data  yang  ada  ini  mengindikasikan  kurang  efektif  dan  efisiennya  proses menyelesaikan  perkara  di  Indonesia  melalui  sistem  peradilan.  UU  no.  48  Tahun  2009,  khususnya
Pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, menuntut adanya sistem peradilan yang cepat, lugas, dan murah, namun sampai saat ini belum tercapai. Dampak dari situasi tersebut adalah ketidakpastian hukum  serta  kurangnya  keadilan  yang  terdakwa  terima  pada  tiap  tahapan  atau  proses  peradilan (Ruchoyah, 2018).
Dalam  Kongres  PBB  ke-9  Tahun  1995  diterbitkan  sebuah  resolusi  mengenai  perkembangan hukum pidana terkhusus untuk criminal procedure atau hukum acara pidana yang pada lingkup global mengubah  orientasi  pemidanaan  serta  menekankan  semua  negara  untuk  mempertimbangkan manajemen  peradilan  dengan  landasan  berupa  “privatizing  some  law  enforcement  and  justice functions” serta “alternative dispute resolution (ADR)” sebagai alternatif atau solusi atas penumpukan perkara di tingkat pengadilan (Hakim et al., 2020).
Tujuannya  tidak  hanya  untuk  mengurangi  tunggakan  perkara,  tetapi  juga  untuk  memberikan alternatif  penyelesaian  sengketa  dan  meningkatkan  pelaksanaan  prinsip  keadilan  yang  dituangkan dalam  Pasal  4  ayat  (2),  (UU  No.  48  Tahun  2009  Pasal  2  Ayat  4  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman). Asas  tersebut  mendorong  adanya  praktik  penegakan  hukum  Indonesia  yang  mampu  melindungi  dan memberikan kepastian hukum teruatama untuk justiciabelen atau pencari keadilan yang melaksanakan peradilan  (Hamzah,  2014).  Proses  dilakukan  mulai  dari  tahapan  pemeriksaan  sampai  ke  tahapan menyelesaikan perkara melalui metode efektif dan efisien namun tetap melakukan pertimbangan pada tingkat  ketelitian  serta  kecermatan  untuk  menemukan  kebenaran  maupun  keadilan.  Tidak  hanya  itu saja, biaya perkara pun diupayakan dapat dijangkau masyarakat (UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
Sejumlah  sistem  sudah  diimplementasikan  guna  mencapai  efektivitas  dan  efisiensi  dari peradilan  pidana  di  Indonesia.  Pertama,  diatur  dalam  UU  No.  31  Tahun  2014  Pasal  10A  terkait Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 terkait Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban. Kemudian yang  kedua  ialah  whistleblower,  hal  ini  dimuat  pada  Surat  Edaran  MA  (SEMA)  No.  4  Tahun  2011 terkait  Perlakuan  Bagi  Whistleblower  (Pelapor)  maupun  Justice  Collaborators  (Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama) pada perkara tertentu. SEMA  menjadi pemandu dalam  untuk menangani perkara yang didalamnya  terdapat  Pelapor  Tindak  Pidana.  Lalu  yang  ketiga  ialah justice  collaborator , yang  mana merupakan konsep yang tercantum pada SEMA No. 4 Tahun 2011 tersebut (Rusli, 2015).
Pada praktik nyata, sistem – sistem yang dijelaskan tersebut belum terlaksana secara maksimal akibat tidak adanya ketentuan jelas yang mengatur mekanisme pelaksanaan sistem, terkhusus perihal perlindungan  dan  penghargaan  bagi  para  pihak  yang  terlibat  pada  sistem  serta  belum  mampunya memberikan  solusi  atas  penumpukan  perkara,  dengan  kondisi  seperti  ini  memerlukan legal  problem solving pada pembaharuan sistem peradilan di  Indonesia. Bentuk pembaharuan yang dimaksud ialah adanya  adopsi  sistem  baru  untuk  sistem  peradilan  yang  dipercayai  merupakan  suatu  alternatif  untuk menghasilkan  pelaksanaan  peradilan  pidana  yang  efektif  dan  juga  efisien.  Sistem  barunya  yaitu penerapan Plea Bargaining System (Ruchoyah, 2020). Plea Bargaining System mensyaratkan pertukaran prosedural dialog  antara  jaksa penuntut  dan terdakwa atau perwakilan hukum mereka. Dorongan utama adalah dalam mempercepat penyelesaian kasus, sehingga memastikan kemanjuran dan efisiensinya. Proses negosiasi terjadi atas dasar sukarela, ketika  pihak  tertuduh  mengakui  perbuatannya  dan  menunjukkan  keinginan  untuk  bekerja  sama dengan penuntut umum agar mungkin mendapatkan pengurangan hukuman.
Sistem Plea  Bargaining didefinisikan  sebagai  pernyataan  bersalah  terdakwa  atau  tersangka (Siregar, 2019). Sistem ini cenderung mempunyai kesamaan dengan konsep Restorative Justice, sebab keduanya  menerapkan  konsep  penyelesaian  melalui  musyawarah,  namun  tetap  terdapat  perbedaan. Perbedaan utamanya yakni Plea Bargaining System berfokus mengenai negosiasi diantara pihak yang terlibat yaitu terdakwa dan jaksa dengan tujuannya mendapatkan kesepakatan mengenai tuntutan dan hukuman dalam perkara pidana. Sementara itu, Restorative Justice lebih menekankan pada pemulihan korban  dan  komunitas,  di  mana  pelaku  kejahatan  didorong  untuk  bertanggung  jawab  atas  tindakan mereka,  memperbaiki  kerugian  yang  ditimbulkan  kepada  korban,  dan  memperbaiki  hubungan  sosial yang rusak akibat kejahatan.
Beberapa negara telah mengimplementasikan sistem Plea Bargaining ini, dan faktanya terbukti dapat  menekan  perkara  yang  masuk,  mendorong  biaya  yang  relatif  rendah  dan  pendeknya  durasi penyelesaian perkara. Amerika Serikat menjadi contoh negara yang telah berhasil mengadopsi sistem khusus  ini.  Menurut  (Atmasasmita,  2010),  penerapan  sistem  ini  di  Amerika  Serikat  berpotensi menyelesaikan hingga 95% kasus pidana, sehingga tercapai sistem peradilan pidana yang efektif dan
efisien.  Amerika  Serikat  beroperasi  di  bawah  sistem  yudisial  yang  dirancang  untuk  memastikan efisiensi  dan  kemanjuran  para  hakim  dan  pengadilan  dalam  menangani  kasus-kasus  baru.  Menurut (Maulana,  2014),  MCS  Spadden  mengatakan  bahwa  keniscayaan  akumulasi  kasus  di  pusat-pusat metropolitan  mengharuskan  pendirian  fasilitas  Plea  Bargaining  untuk  memitigasi  pengeluaran tambahan baik waktu maupun sumber daya. Namun, fokus utamanya terletak pada keuntungan yang terkait dengan tingkat kemanjuran yudisial yang dicapai melalui pelaksanaan plea bargaining. Praktik ini memungkinkan adanya alternatif penyelesaian kasus, memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk  memilih  penyelesaian  dan  memberikan  kesempatan  untuk  mencapai  keadilan  yang  optimal dalam hukum pidana negara Indonesia.
Jika  sistem plea  bargaining ini  diimplementasikan  pada  pembaruan  sistem  peradilan  pidana Indonesia,  harapannya  ialah  mampu  menyelesaikan  masalah  peradilan  mulai  dari  penumpukan perkara,  terwujudnya  asas  cepat,  sederhana,  dan  berbiaya  rendah  pada  proses  peradilan,  hak  korban, tersangk /terdakwa tidak diabaikan, dan juga berkurangnya beban penegak hukum.

## II. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan penelitian yang dapat dikategorikan sebagai yuridis normatif  atau  hukum  normatif,  merujuk  kepada  pendapat  Teguh  Prasetyo  dimana  penelitian  yuridis normative/hukum  normatif  ialah  proses  penemuan  hukum  melalui  pencarian  sumber  hukum  atau kaidah, serta asas atau aturan hukum guna menyelesaikan perkara hukum (Prasetyo, 2019). Penelitian yang  mengkaji  bahan  atau  data  sekunder  dengan  menggunakan  metode  perundang-undangan  ( statue approach ) merupakan contoh penelitian normatif.
Penelitian ini memakai pendekatan konseptual yang mana termasuk pendekatan yang bertolak terhadap  historis,  paradigma,  atau  doktrin  yang  dikembangkan  pada  ilmu  hukum  serta  berhubungan dengan sistem plea bargaining oleh karenanya diadopsi menjadi hukum positif di negara Indonesia. Dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah  bahan hukum primer dan juga  bahan hukum sekunder  sebagai  sumber  dasarnya.  Sumber  hukum  primer  didapatkan  melalui  aturan  UU  yang berhubungan  dengan  sistem  plea  bargaining,  kemudian  bahan  hukum  sekunder  didapatkan  setelah mengumpulkan  berbagai  data  dari  penelitian  kepustakaan  ( literature  research )  dengan  penjelasan bahan hukum primer berbentuk tulisan atau bahkan pendapat ahli hukum. Analisis kualitatif normatif digunakan untuk menganalisis data, dan uraian yang diberikan bersifat deskriptif-preskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dalam  hal  penyelesaian  masalah  pidana,  seberapa  besar  kemungkinan  Indonesia  akan menerapkan plea bargaining
Prinsip  kecepatan,  kemudahan,  dan  hemat  biaya  secara  tegas  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengertian tersebut dijelaskan dalam  Undang-Undang  aquo  Pasal  4  Ayat  2    yang  menyatakan  bahwa  “Pengadilan  berusaha memberikan  bantuan  kepada  orang-orang  yang  mencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala rintangan dan rintangan untuk memberikan kelancaran, kecepatan, dan biaya percobaan yang efektif.”
Setelah memeriksa ketiga prinsip tersebut di atas, menjadi jelas bahwa setiap prinsip memiliki tujuan yang berbeda. Prinsip pertama menekankan pentingnya pemeriksaan atau penyelesaian perkara secara efisien dan efektif. Prinsip kedua, yang biasa dikenal dengan istilah “ adagium justice delayed justice danied ” menggarisbawahi pentingnya penyelesaian kasus yang cepat, karena proses peradilan yang berlarut-larut gagal memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Terakhir, prinsip biaya rendah  menekankan  perlunya  memastikan  bahwa  biaya  yang  terkait  dengan  penanganan  kasus  tetap terjangkau oleh masyarakat (Yasin, 2018).
Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang tokoh yang terkenal di bidangnya, perlu diperhatikan bahwa  keberadaan  asas-asas  hukum  dalam  pasal-pasal  atau  aturan-aturan  tidak  meniadakan  sifat abstraknya  yang  mencakup  konsep-konsep  fundamental.  Prinsip-prinsip  ini  mempertahankan  sifat abstraknya dan hadir baik secara eksplisit maupun implisit dalam ketentuan hukum tertentu. Berbagai asas hukum tentunya mempunyai tujuan masing – masing yang akan terwujud di penyelesaian kasus konkrit (Widowati, 2021).
Dalam ranah hukum perdata, ketiga asas tersebut sudah terealisasi melalui upaya mediasi yang diatur  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  terkait  Prosedur  Mediasi  di
Pengadilan.  Contoh  gugatan  sederhana  yang  disebut small  claim  court pun  terdapat  pada  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Oleh  karena  itu,  pentingnya  kemampuan  memaparkan  hubungan  urgensi  penambahan  plea bargaining  dan  3  asas  peradilan  tersebut.  Berdasarkan  pernyataan  dari  Monang  Siahaan,  tingkatan sistem hukum pidana sebanyak tiga, yakni (Siahaan, 2016):
1. Pertama berkaitan dengan konsep hukum yang dikaitkan dengan cita-cita afirmatif, meskipun tidak mengatur tindakan atau hukuman tertentu.
2. Kedua berupa hukum positif. Seluruh norma atau perbuatan yang menyalahi kehendak leluhur masyarakat dituang pada UU dan penentu atas sanksi yang berdasarkan perbuatan.
3. Ketiga  berkaitan  dengan  putusan  peradilan  dan  termasuk  siapa  saja  yang  terlibat  dalam penegakan  hukum,  termasuk  polisi,  jaksa  penuntut  umum,  hakim,  dan  fasilitas pemasyarakatan.
Ini  membuktikan  bahwasanya  asas  yang  abstrak  perlu  dihubungkan  bersama  konsep  yang  mampu diimplementasikan  dengan  konkrit  pada  situasi  nyata.  Oleh  karena  itu,  gagasan  plea  bargaining diposisikan sebagai kerangka kerja yang mewujudkan cita-cita dispensasi keadilan yang cepat, hemat biaya,  dan  efisien.  Oleh  karena  itu,  konsep  hukum  menjadi  landasan  bagi  perkembangan  hukum praktis. Jika ditinjau dari beberapa sisi lain seperti berikut.

## 1. Alasan Filosofis
Menurut  Pasal  28D  Ayat  (1)  UUD  1945  “Setiap  orang  berhak  untuk  diperlakukan  secara  adil dan  terhormat  serta  mendapat  perlindungan  hukum.  Dalam  hal  ini,  sangat  penting  bagi  setiap  warga negara  Indonesia  untuk  memiliki  hak  atas  perlindungan  hukum  dan  kesetaraan.”  Kajian  ini  secara khusus mengkaji  tentang perlunya memberikan kepastian  hukum  yang adil  kepada setiap orang baik tersangka  maupun  terdakwa  dalam  suatu  perkara  pidana  di  seluruh  tahapan  proses  hukum.  Subjek yang  dipertimbangkan  adalah  kasus  pidana.  Salah  satu  hak  dasar  yang  diberikan  kepada  seseorang adalah  jaminan  kepastian  hukum  sehubungan  dengan  proses  yang  sedang  berjalan  dari  kasus  yang sedang mereka tangani (Ruchoyah, 2020).
Kemanjuran  proses  peradilan  dipandang  menguntungkan  ketika  menganut  tiga  ciri  mendasar: kesederhanaan,  kemanfaatan,  dan  hemat  biaya,  sekaligus  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan. Menurut M. Najih, legislasi yang progresif sangat penting untuk melahirkan persepsi keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu  perkara  pidana  dijamin  dengan  ketentuan  proses  peradilan  yang  cepat  dan  efektif  (Ramadhan, 2016).
Rawls  lebih  jauh  mengelaborasi  pengertian  prinsip  keadilan  dengan  memperkenalkan  dua pengertian  mendasar  yang  dikenal  sebagai  “posisi  asli”  dan  “tabir  ketidaktahuan”  atau veil  of ignorance Rawls  bertujuan  untuk  membangun  kerangka  sosial  di  mana  semua  individu  ditempatkan pada pijakan yang sama, sebagaimana dirangkum oleh gagasan tentang posisi asli, tanpa adanya pihak dengan  posisi  cenderung  lebih  tinggi  dibandingkan  lainnya,  misalnya  status  sosial,  pendidikan, kedudukan,  kemampuan,  kekuatan,  atau  lainnya.  Dengan  demikian,  individu  ini  mampu  mencapai kesepakatan bersama pihak lainnya dengan seimbang dan adil (Faiz, 2009).
Konsep  yang  Rawls  sebut  “posisi  asali”  berlandaskan  atas  kesetimbangan  reflektif,  yang  ciri dasarnya  berupa  kebebasan,  rasionalitas,  serta  persamaan  guna  mengoordinasikan  struktur  dasar  di masyarakat.  Konsep  tersebut  memperjelas  jika  persamaan  perlu  dihadirkan  pada  penegakan  hukum guna  tercapainya  keadilan,  termasuk  keadilan  sosial.  Pencantuman  ketentuan  alternatif  penyelesaian sengketa  dalam  perkara  pidana,  beserta  pertimbangan-pertimbangan  yang  diperlukan,  harus  menjadi pertimbangan  dalam  mengembangkan  norma  baru  dalam  kerangka  hukum  acara  pidana.  Inisiatif  ini merupakan  bagian  integral  dari  upaya  reformasi  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  yang berkelanjutan,  dengan  tujuan  akhir  untuk  memastikan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia.

## 2. Alasan Yuridis
Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Kepastian  hukum dan perlakuan  yang sama di depan hukum  dijamin  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia,  menurut  dokumen  ini.  Hal  ini  termasuk pengakuan  bahwa  semua  pihak  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  tuntutan  memiliki  hak  untuk
mendapatkan  jaminan  hukum  yang  adil  selama  seluruh  proses  pidana,  termasuk  hak  untuk mendapatkan jaminan hukum atas status kasus mereka yang tertunda.
Hal  tersebut  di  atas  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Pengadilan,  yang  mengamanatkan  penyelesaian  proses  peradilan  secara  cepat,  ekonomis, dan  efisien.  Namun,  seperti  yang  telah  dibahas  pada  bagian  sebelumnya,  sistem  peradilan  pidana seperti  yang  diberlakukan  sekarang  tidak  mencapai  tujuan  kemudahan  penggunaan,  efisiensi,  dan efektivitas  biaya.  Sayangnya,  di  bawah  struktur  proses  peradilan  pidana  Indonesia  saat  ini, persidangan  yang  disederhanakan,  dipercepat,  dan  hemat  biaya  tidak  dapat  dilakukan  karena kompleksitas sistem yang melekat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan perubahan pada sistem  peradilan  pidana  Indonesia  untuk  menciptakan  proses  peradilan  yang  lebih  tepat  waktu, ekonomis,  dan  efektif.  Hal  ini  menjadi  landasan  hukum  bagi  sifat  imperatif  pembentukan  Plea Bargaining di Indonesia.

## 3. Alasan Historis
Dari  sudut  pandang  sejarah,  pada  awal  abad  ke-19,  pemanfaatan  plea  bargaining  muncul sebagai  solusi  untuk  mengatasi  inefisiensi  yang  lazim  dalam  sistem  peradilan  pidana  pada  masa  itu. Ketidakefisienan  ini  terutama  disebabkan  oleh  banyaknya  kasus  yang  menyebabkan  durasi penyelesaian kasus yang berkepanjangan (Sriwondo, 2020). Penggabungan plea bargaining ke dalam struktur peradilan pidana Indonesia didukung oleh meningkatnya beban kerja di pengadilan dan faktor lainnya. Ini karena semakin banyak instans yang diproduksi setiap saat. Menurut (Nelson, 2020), telah terjadi  pergeseran  penting  dalam  kategorisasi  beberapa  kegiatan  dari  yang  semata-mata  pelanggaran berada  dalam  bidang  bisnis  yang  diatur  oleh  hukum  perdata  bersifat  pidana.  Transformasi  ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi lonjakan beban kasus yang signifikan, sehingga sulit untuk dielakkan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anugerah Rizki Akbari, ditemukan bahwa antara tahun 1998 hingga 2014, kerangka legislasi di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, sehingga terjadi  kriminalisasi  terhadap  716  tindakan  yang  sebelumnya  tidak  dilarang  undang-undang.  Dari tindakan  yang  baru  dilarang  ini,  total  1.608  tindakan  kriminal  telah  diidentifikasi,  dengan  885  di antaranya  merupakan  kejahatan  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Sisa  716  tindak  pidana  diperkenalkan melalui pemberlakuan 112 undang-undang baru atau yang direvis (Ramadhan, 2016).
Menjamurnya  ketentuan  pidana  dalam  kerangka  legislasi  yang  dibentuk  oleh  badan  legislasi dan DPR menjadi hal yang memprihatinkan akan berdampak pada alokasi anggaran untuk penegakan hukum  dan  penindakan  (Ramadhan,  2016). Mencermati  distribusi  anggaran  penuntutan  per  kasus  di Kejaksaan  Agung  menunjukkan  perlunya  penyidikan  untuk  mengatasi  maraknya  banyak  kasus. Sebagai  contoh,  uang  yang  dialokasikan  untuk  setiap  kasus  memiliki  nilai  awal  Rp  29,5  juta  pada tahun  2011,  yang  kemudian  menurun  menjadi  Rp  5,8  juta  per  kasus  pada  tahun  2012.  Selanjutnya, anggaran ini mengalami penurunan lebih lanjut menjadi Rp 3,3 juta per kasus selama periode tersebut. periode  dari  2013  hingga  2015.  Uang  yang  dialokasikan  tidak  cukup  untuk  secara  efektif  mengatasi masalah kriminal yang rumit, seperti penggelapan, penangkapan ikan secara ilegal, atau pembunuhan yang disengaja (Ramadhan, 2016).
Lalu  apa  perbedaan  antara  sistem  hukum  Indonesia  yang  bercirikan  menganut  sistem  hukum Civil  Law  berbeda  dengan  sistem  hukum  Amerika  Serikat  yang  menganut  sistem  hukum  Common Law?  Menurut  Esrin  Orucu,  seorang  sarjana  terkenal  di  bidang  hukum  komparatif,  dapat  dikatakan bahwa sistem hukum kontemporer di banyak negara tidak lagi secara ketat mengikuti Hukum Perdata atau Hukum Umum dalam bentuknya yang paling murni.  Istilah  mixed legal system digunakan oleh para peneliti hukum komparatif untuk menggambarkan fenomena di mana negara-negara yang secara tradisional  mengikuti  keluarga  hukum  tertentu,  seperti  Indonesia  dengan  sistem  hukum  sipilnya, menggabungkan  konsep  dari  sistem  hukum  lain,  seperti  sistem  Common  Law.  Pemanfaatan  konsep hukum keluarga yang saling menguntungkan ini memungkinkan penyerbukan silang praktik hukum di antara tradisi hukum yang berbeda (Nelson, 2020).
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  sistem  hukum  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  yang menerapkan  plea  bargaining  pada  dasarnya  berbeda  satu  sama  lain,  seperti  Indonesia,  penting  untuk mengakui  bahwa  hal  ini  tidak  boleh  menjadi  pembenaran  atas  ketidakmampuan  untuk  memasukkan praktik  hukum.  dari  yurisdiksi  lain.  Sama  halnya  dengan  pernyataan  Rudolf  Jhering,  penggabungan
hukum  asing  ke  dalam  suatu  negara  tidak  ditentukan  oleh  kewarganegaraan,  melainkan  oleh kemanjuran kerangka hukum yang ditiru dan persyaratan negara penerima (Ruchoyah, 2018).
Perihal  inipun  dijelaskan  Zweigert  dimana  konsep  perbandingan  hukum  memakai  hukum  dari negara  lain  untuk  dijadikan  panduan  atau  kiblat  peraturan  UU  baru  dan  tidaklah  aneh,  selain  itu fungsinya  juga  menjadi  perbandingan  hukum  sebagaimana  diperjelas  dengan  pernyataan  Soerjono Soekanto  konsep  ini  diperuntukkan  bagi  implementasi  pembaharuan  hukum  guna  penyelesaian perkara hukum (Bagaskoro, 2021).
Adanya  tambahan  plea  bargaining  untuk  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  menghasilkan sejumlah  dampak  positif.  Dampak  utamanya  adalah  jumlah  perkara  yang  terus  bertambah  dapat berkurang dan selesai, yang menyebabkan perkara menumpuk di pengadilan serta dampak negatifnya untuk  kinerja  lembaga  peradilan  maupun  hakim  yang  merupakan  penegak  hukum  Indonesia. Selanjutnya,  memberikan  insentif  kepada  pihak  tertuduh  yang  mengakui  kesalahannya  dapat berfungsi  sebagai  katalis  untuk  pengungkapan  kejadian  ilegal  yang  bersifat  publik,  dampak  lainnya bagi  penuntut  umum  yang  menjadi  pengurang  beban  perkara  perlu  dibuktikan  sebab  sistem plea bargaining membuat perkara tetapi mampu terselesaikan secara efektif (Nelson, 2020).
Dalam  Mardjono  Reksodiputro,  terdapat  sejumlah  faktor  pendorong  bagi  penuntut  umum dalam menerapkan plea bargaining untuk sebuah perkara, diantaranya:
1. Masalah kurang kuatnya pembuktian dari jaksa penuntut umum;
2. Masalah tidak meyakinkannya saksi oleh jaksa penuntut umum;
3. Kemungkinan diversi atau pretrial diversion (Sriwondo, 2020).
Kemudian Romli Atmasasmita, alasan utama penuntut umum mengimplementasikan plea bargaining yakni karena tingginya jumlah perkara sehingga penuntut umum sulit bekerja dengan efektif padahal waktu  terbatas.  Kemudian,  penuntut  umum  memiliki  pendapat  bahwasanya  kemungkinan  tingkat penuntutan  berhasil  itu  sangat  minim.  Fenomena  ini  sering  dikaitkan  dengan  kurangnya  bukti  kuat atau  saksi  yang  dapat  diandalkan,  atau  sebagai  alternatif,  di  mana  terdakwa  memiliki  tingkat  status sosial atau kehormatan yang dirasakan yang memengaruhi persepsi juri (Atmasasmita, 2011).
Pembahasan  plea  bargaining  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  merupakan  hal  yang sangat penting, terutama mengingat akan segera diterbitkannya “Surat Edaran MA No. 2 Tahun 2014 terkait  Penyelesaian  Perkara  di  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding  di  4  Lingkungan  Peradilan, KUHAP  atau  UU  No.  8  Tahun  198  terkait  Kitab  UUHAP”  tidak  memberikan  ketentuan  terkait batasan waktu bagi hakim untuk menyelesaikan perkara pidana (Sugiharto, 2012).
Apabila Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah terbit, batas waktu untuk menyelesaikan perkara paling lama 5 bulan, dimana harus selesai sebab berhubungan dengan waktu penahanan. Pada situasi tertentu juga kemungkinan penyelesaian perkara lebih dari batas lima bulan (Sihombing, 2020) dan  bisa  jadi  perkara  tersebut  masih  tertunda  di  tingkat  sidang  pengadilan,  tanpa  memperhitungkan tahapan selanjutnya seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Pada  proses  banding,  perkara  diselesaikan  dengan  batas  waktu  hanya  3  bulan  dan  telah termasuk menyelesaikan minutasi perkara sesuai Surat Edaran MA yang telah dijabarkan sebelumnya. Namum  disebutkan,  batas  waktu  maksimal  yang  diperbolehkan  untuk  tahap  kasasi  dan  peninjauan kembali  Mahkamah  Agung  (MA)  adalah  250  hari  dimana  dilihat  dalam  surat    Keputusan  Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  214/KMA/SK/XII/2014  yang  berkaitan  dengan pengaturan waktu perkara yang cermat di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut  jika  kita  menggabungkan  seluruh  durasi  dari  proses  penyelesaian perkara, dari waktu yang dibutuhkan sekitar 490 hari. Lain dengan penggunaan plea bargaining untuk penyelesaian  perkara  pidana,  dalam  penelitian  yang  Lippman  lakukan,  akibatnya,  hakim  di  negara bagian  Victoria,  Australia,  memberikan  gambaran  tentang  berapa  lama  negosiasi  pembelaan  sering berlangsung  dimulai  dengan  ditemukannya  kesalahan:  23,6  detik  untuk  setiap  kasus  dan  11,1  detik untuk setiap penuntutan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem adversarial dipersingkat, memberikan  waktu  tambahan  kepada  terdakwa  di  penjara  sebelum  membuat  keputusan  tentang kesalahannya (Dermawan & Oli’i, 2015).
Sejumlah  negara  yang  telah  melakukan  adopsi  terhadap  plea  bargaining  Amerika  serta menerapkannya  itu  dikatakan  berhasil  mendapatkan  solusi  dalam  mengatasi  masalah  seperti penumpukan perkara, inefisiensi, atau tingginya biaya untuk proses litigasi (Ramadhan, 2016). Fakta ini  menunjukkan  alasan  penggunaan  plea  bargaining,  dimana  pengakuan  kesalahan  terdakwa,  dapat
secara  efektif  mengatasi  tantangan  proses  peradilan  yang  berlarut-larut  dan  mahal  yang  sering menemukan hambatan (Ramadhan, 2016).
Berbagai pencari keadilan, terutama ekonom Amerika, telah menyuarakan keprihatinan tentang tingginya  biaya  persidangan,  dengan  alasan  bahwa  hal  ini  berdampak  negatif  pada  perekonomian negara.  Hal  ini  juga  dibahas  oleh  Tony  Mc  Adams  yang  mengatakan  “American  law  is  already  a major  industry,  but  rising  lawsuit  costs  might  threaten  its  success.”  maksudnya  yaitu  biaya  perkara yang  tinggi  turut  memberikan  pengaruh  bagi  dunia  perekonomian  seluruh  negara,  bukan  hanya Amerika  saja  (Hatta  &  Ali,  2012).  Hal  ini  seharusnya  dihubungan  dengan  durasi  penyelesaian perkara,  apabila  penyelesaian  semakin  lama,  dikatakan  semakin  banyak  biaya,  tentunya  akan  turut menguras waktu, sumber daya atau pikiran individu yang berperkara (Ramadhan, 2016).

## 2. Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Bekerja dengan Plea Bargaining Membantu Memastikan Bahwa Pelaku dan Korban Diperlakukan Secara Adil
Pada  berbagai  proses  sistem  peradilan  pidan,  terdapat  peranan  advokat.  Sesuai  yang  ada  pada KUHAP,  peran  penasehat  hukum  atau  advokat  sudah  hadir  semenjak  proses  penyelidikan  hingga rehabilitasi  di  lembaga  pemasyarakatan.  Advokat  memiliki  peranan  untuk  memfasilitasi  bantuan hukum  guna  pemastian  bahwasanya  hak  tersangka,  terdakwa  maupun  terpidana  itu  terpenuhi,  bukan dilanggar.  Advokat  menjadi  penyeimbang  dalam  upaya  paksa  UU  kepada  penegak  hukum. Peranannya sangat penting sebab jika tidak ada, dalam proses peradilan pidana mungkin timbul suatu pelanggaran yang mempengaruhi hasil putusan pengadilan. Sebab itulah, advokat hukum bukan hadir saja melainkan juga harus kompeten dalam hal membela hak para tersangka, terdakwa atau terpidana secara  benar.  Bantuan  hukum  adalah  prakarsa  proaktif  yang  ditujukan  untuk  memberikan  bantuan kepada  populasi  yang  terpinggirkan  yang  tidak  memiliki  sarana  keuangan  untuk  mengakses  layanan hukum. Upaya yang dilakukan terdiri atas 3  aspek yang saling berkaitan, diantaranya ialah (Yahman & Tarigan, 2019):
a. Komponen yang terlibat dalam pengembangan peraturan hukum yang berbeda;
b. Komponen  pengawasan  dalam  memastikan  penegakan  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan yang telah ditetapkan;
c. Komponen yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan.
Adanya  konsep  bantuan  hukum  yang  tercantum  pada  UU  No.  16  Tahun  2011,  bantuan  ini bukan  hanya  berfokus  pada  proses  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  pengadilan,  melainkan  menjadi fasilitator  bantuan  hukum  serta  menghadirkan  kemudahan  ataupun  pemerataan  akses  dari  bantuan hukum  disertai  konsultasi  hukum,  bentuk  penyuluhan  hukum,  penelitian  hukum,  hingga pemberdayaan masyarakat (Sutrisni, 2015).
Kerangka  hukum  yang  mengatur  tugas  dan  tanggung  jawab  Advokat  dalam  penegakkannya diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 khususnya Pasal 5 (1). Ketentuan ini  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Advokat  memiliki  kewenangan  hukum  untuk  melaksanakan hukum,  dan  diberikan  kebebasan  dan  otonomi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Ketentuan  Kode  Etik  Advokat  Indonesia  juga  menyoroti  nilai  dan  tugas  seorang  Advokat, khususnya pada bagian yang membahas karakter Advokat. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3C, yang menyatakan bahwa Advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya memiliki otonomi dan ketidakberpihakan,  tidak  terpengaruh  oleh  kekuatan  eksternal.  Selain  itu,  adalah  kewajiban  individu untuk dengan gigih mengadvokasi pemajuan hak asasi manusia, sambil beroperasi dalam batas-batas kerangka hukum yang  ada di  Indonesia. Dalam batas-batas  komposisi tersebut,  khususnya  Pasal 3C, perlu dicatat bahwa Pasal 8 (a) menjelaskan tentang sifat panggilan advokat, menganggapnya sebagai pengejaran,  yang  biasa  disebut  sebagai  (officium  nobile).  Akibatnya,  para  pendukung  yang  terlibat dalam  pemenuhan  tanggung  jawab  mereka  sebagai  profesional  hukum  di  arena  peradilan  dianggap setara  dengan  jaksa  dan  hakim.  Para  profesional  ini,  dalam  menjalankan  tanggung  jawab profesionalnya, dilindungi oleh undang-undang, peraturan, dan Kode Etik.
Tugas  pertama  dan  terpenting  seorang  Advokat  atau  Penasihat  Hukum  adalah  memberikan penjelasan  mendalam  tentang  masalah  yang  dihadapi  klien  mereka  mengenai  berbagai  tahapan  yang terlibat  dalam  Plea  Bargaining,  konsekuensi  hukum  yang  terkait  dengannya,  dan  untuk  memberikan pendapat  hukum  kepada  tersangka  tentang  pendekatan  yang  paling  menguntungkan  untuk menyelesaikan kasusnya. Ini mungkin melibatkan pertimbangan pilihan seperti persetujuan Plea atau
memanfaatkan  prosedur  pemeriksaan  di  pengadilan.  Selain  itu,  Advokat  atau  Penasehat  Hukum bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan  Plea  Bargaining  telah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang ada, selain memperjuangkan kepentingan penegakan hukum dan menjaga keadilan tetap terjaga.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Plea bargaining telah dianut secara luas oleh beberapa negara, terlepas dari perbedaan dalam kerangka  hukum  mereka.  Secara  praktis,  plea  bargaining  memfasilitasi  penyelesaian  kasus secara cepat. Gagasan plea bargaining digunakan sebagai langkah untuk mengurangi backlog kasus  di  pengadilan  dan  mengatasi  masalah  meningkatnya  jumlah  kegiatan  yang  dapat dianggap  dikriminalisasi  berdasarkan  berbagai  undang-undang  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  dan  DPR.  Amerika  Serikat  telah  secara  efektif  mengelola  masuknya  kasus melalui  penerapan  system  plea  bargaining,  sehingga  mengurangi  potensi  biaya  yang  terlalu tinggi  dan  proses  hukum  yang  berlarut-larut  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Selain  itu,  di Indonesia, plea bargaining merupakan cara hukum untuk menyelesaikan tuntutan pidana yang tertunda.  Ada  beberapa  alasan  mengapa  Indonesia  perlu  memasukkan  plea  bargaining  ke dalam  sistem  peradilan  pidananya.  Pembenaran  filosofis  dapat  ditemukan  dalam  alinea keempat  Pembukaan,  yang  membahas  tentang  konsep  kesejahteraan  umum  dan  keadilan sosial  dan  sudah  ada  sejak  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Ketentuan  hukum  yang  dimaksud  adalah  Pasal  28D  ayat  (1)  dan  Pasal  4  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 2. Saran
Berdasarkan  wacana  di  atas,  direkomendasikan  agar  aturan  tentang  mekanisme  plea bargaining dimasukkan ke dalam KUHAP versi  awal. Ketentuan  ini menjamin perlindungan hak-hak terdakwa selama proses plea bargaining dan menetapkan batasan waktu untuk setiap tahapan pemeriksaan. Tujuan aturan ini adalah untuk memberikan pedoman penggunaan plea bargaining  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  dan  untuk  menjamin  bahwa  sistem tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, R. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Atmasasmita, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer . Kencana.
Bagaskoro,  L.  R.  (2021).  Rekonseptualisasi  Jalur  Khusus  Dalam  Rancangan  KUHAP  Sebagai  Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Arena Hukum , 14 (10), 199–200. Dermawan,  M.  K.,  &  Oli’i,  M.  I.  (2015). Sosiologi  Peradilan  Pidana (Edisi  Pert).  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Faiz, M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. Jurnal Konstitusi , 6 (1), 138–139.
Hakim,  L.,  Saimima,  I.  D.  S.,  &  Putri,  A.  H.  (2020). Plea  Bargaining”  (Dalam  Rancangan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia) (Cetakan Pe). Deepublish.
Hamzah, A. (2014). Hukum Acara Pidana di Indonesia . Grafika. Hatta, & Ali. (2012). Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif . Alumni. Husin, K., & Husin, B. R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Cetakan Pe). Sinar Grafika.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  214/KMA/SK/XII/2014  Tentang  Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2014).
Kristian,  &  Tanuwijaya,  C.  (2015).  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Dengan  Konsep  Keadilan  Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. Jurnal Mimbar Justitia , 1 (2), 594.
Maulana, A. (2014). Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusu” Ruu Kuhap Dan Perbandingan Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara. Jurnal Hukum Staatrecht , 1 (1), 48. Nelson,  F.  M.  (2020). Plea  Bargaining  &  Deferred  Prosecution  Agreement  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi (Cetakan Pertama). Sinar Grafika.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, (2015). Prasetyo, T. (2019). Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat . Nusa Media.
Ramadhan, C. (2016). Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijkan Pidana di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) , 14.
Ramadhan,  C.  R.  (2014).  Peningkatan  Efisiensi  Peradilan  Melalui  Mekanisme  Jalur  Khusus  Dalam  RUU KUHAP. Jurnal Teropong , 1 , 131. Ramadhan, C. R. (2015). “Jalur Khusus” dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI , 6.
Ruchoyah.  (2018).  Legal  Problem  Solving  Penumpukan  Perkara  Pidana  di  Indonesia  Melalui  Pengadopsian Konsep  Plea  Bargaining  Guna  Mewujudkan  Peradilan  Pidana  yang  Efektif  dan  Efisien. Jurnal  Legal Spirit , 2 (2), 10.
Ruchoyah. (2020). Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan  Plea Bargaining System Di  Amerika Serikat. Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum , 27 (2), 389.
Rusli, M. (2015). Pengaturan Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , 2 (2), 221. Setiadi,  E.,  &  Kristian.  (2017). Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem  Penegakan  hukum  di  Indonesia (Cetakan Pe). Kencana Cetakan Pertama.
Siahaan, M. (2016). Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia . Grasindo. Sihombing, N. E. B. (2020). Berapa Lama  Penyelesaian  Persidangan  Pidana? Retrieved July 21, 2023, from https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-penyelesaian-persidangan-pidana-lt57d337ab3258e
Siregar,  N.  O.  (2019).  Plea  Bargaining  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Beberapa  Negara. Jurnal  Wajah Hukum , 3 , 1. Sriwondo, J. (2020). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia . Kepel Press. Sugiharto,  R.  (2012). Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Dan  Sekilas  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Beberapa Negara . Unissula Press.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2014 Tentang  Penyelesaian  Perkara  di  Tingkat  Pertama  dan Tingkat Banding Pada 4(empat) Lingkungan Peradilan, (2014).
Sutrisni,  N.  K.  (2015).  Tanggung  Jawab  Negara  dan  Peranan  Advokat  dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. Jurnal Advokasi , 5 (2), 163. The Federal of Criminal Procedure Rule. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, (2003). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009). Widowati.  (2021).  Hambatan  Dalam  Implementasi  Asas  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan. Jurnal  Hukum Yustitiabelen , 7 (1), 99. Yahman, & Tarigan, N. (2019). Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional . Kencana. Yasin,  M.  (2018). Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan .  Retrieved  July  20,  2023,  from https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan- lt5a7682eb7e074?page=1