PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG)
Oleh :
Putu Mawarni Eka Casmitha 1 , Ni Ny. Mariadi 2 , dan I Nyoman Surata 3
(casmithamawar@gmail.com), (nyoman.mariadi@unipas.ac.id), dan (nyoman.surata@unipas.ac.id)
ABSTRAK  : Sampah  adalah  material  yang  dibuang  dari  sisa  hasil  produksi industri  maupun  rumah  tangga.  Satpol  PP  melakukan  operasi  tangkap  tangan, pelanggar  dikenakan  sanksi  tindak  pidana  ringan  membayar  denda  yang  sudah diputuskan Hakim saat sidang. Sanksi yang diberikan menimbulkan efek jera agar tertib terhadap peraturan dan menciptakan lingkungan yang indah. Penelitian ini membahas  mengenai  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  pembuangan  sampah sembarangan,  kendala-kendala  yang  dihadapi  dan  upaya-upaya  terhadap  pelaku pembuangan  sampah  sembarangan  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Jenis penelitian ini menggunakan  penelitian  empiris,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif  dan  lokasi penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yaitu teknik studi dokumentasi dan teknik wawancara, dengan pengolahan  data  kualitatif.  Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah penerapan sanksi yang diberikan tipiring. Kendala yang dihadapi kendala internal dan  eksternal.  Upaya  yang  dilakukan  yaitu  lebih  meningkatkan  koordinasi pembentukan sumber daya manusia.

## Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, Satpol PP

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  satu-satunya  negara  berbentuk kepulauan  yang  didalamnya  terkandung  aspek  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial, budaya, pertanahan dan keamanan. Keseluruhan aspek itu harus disatukan secara intensif demi mencegah terjadinya disintegrasi daerah. Sejarah bangsa Indonesia menghasilkan  tujuh  tahapan  hingga  bentuk  pemerintahan  daerah  saat  ini. Pembagian tahapan berdasarkan masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
pemerintahan lokal secara umum. Patut juga diperhatikan bahwa konstitusi yang digunakan  mempengaruhi  corak  pengaturan  tentang  pemerintahan  daerah  (Jazim Hamidi, dkk, 2011:1).
Lingkungan  hidup  merupakan  sumber  bagi  manusia,  hewan,  dan  tumbuh- tumbuhan untuk memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok  atau  primer,  kebutuhan  sekunder  atau  bahkan  memenuhi  lebih  dari kebutuhannya  sendiri  berupa  hasrat  atau  keinginan.  Dengan  demikian,  bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagian- bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya (Otto Soemarwonto. 2010: 4).
Pertambahan  penduduk  dan  perubahan  pola  konsumsi  masyarakat menimbulkan  bertambahnya  volume,  jenis,  dan  karakteristik  sampah  yang semakin beragam. Jadi manusia, hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi  perilakunya  akan  mempengaruhi  kelangsungan  perikehidupan  dan kesejahteraan  manusia  serta  hidup  lain.  Makhluk  hidup  lain  yang  termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari, atau menguras lingkungan (Andi Hamzah, 2016:1-2). Pengelolaan  sampah  selama  ini  belum  sesuai  dengan  metode  dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah sebagai sumber  pencemaran  lingkungan  apabila  tidak  dikelola  dengan  baik  akan mengakibatkan  pengotoran  lingkungan,  merugikan  masyarakat  sekitar,  tempat berkembangnya  bibit  penyakit,  penyumbat  saluran  air  yang  menyebabkan  banjir (S. Hadiwiyoto, 2011:22).
Di  Kabupaten  Buleleng  dapat  dilihat  sampah  di  mana-mana  khususnya  di daerah perkotaan dan sekarang menjadi masalah besar bagi lingkungan. Sampah adalah  segala  sesuatu  yang  tidak  dikehendaki  oleh  yang  punya  yang  berbentuk padat, ada yang mudah membusuk terutama terdiri dari zat-zat organik seperti sisa sayuran,  sisa  daging,  daun,  dan  sebagainya  (Slamet,  Juli  Soemirat,  2014:16). Sampah  ini  telah  menjadi  permasalahan  yang  serius  sehingga  pengelolaannya perlu  dilakukan  secara  komprehensif  dan  terpadu  dari  hulu  ke  hilir  agar
memberikan  manfaat  secara  ekonomi,  sehat  bagi  masyarakat,  dan  aman  bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.
Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  telah  membuat  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah,  yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Pengelolaan  Sampah.  Pasal  23  ayat  (1)  menyatakan  “Setiap  orang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”.
Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di  dalam  masyarakat  yang  pelaksanaannya  dapat  dipaksakan  dan  bertujuan  agar menimbulkan  tata  kedamaian  atau  keadilan.  Pelaksanaan  peraturan  hukum  itu dapat  dipaksakan  artinya  bahwa  hukum  mempunyai  sanksi,  berupa  ancaman dengan  hukuman  terhadap  si  pelanggar  atau  merupakan  ganti-rugi  bagi  yang menderita ( Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh. 2011: 6). Sifat hukum yang  mengatur  terdapat  larangan-larangan.  Apabila  suatu  larangan  tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena  dianggap  merugikan  masyarakat  sebagai  akibat  dari  adanya  pelanggaran tersebut.  Dengan  cara  memaksa,  maka  suatu  penderitaan  dikenakan  terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.
Tim  Penegak  Hukum  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  dan  Satpol  PP Kabupaten  Buleleng  melakukan  operasi  tangkap  tangan  (OTT)  sebagai  upaya pemerintah  mengurangi  sampah  plastik  dan  pengelolaan  sampah.  Sejak  tahun 2019  sampai  saat  ini  tahun  2021  bulan  Maret  tercatat  ada  41  pelanggar.  Yang mana  pelanggar  tersebut  dikenakan  sanksi  tindak  pidana  ringan/tipiring  lalu dibuatkan berita acara oleh petugas yang melakukan sidak OTT yang selanjutnya akan  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  untuk  mendapat  hukuman.  Hukumannya tergantung  keputusan  Hakim,  tetapi  selama  ini  masih  dalam  bentuk  hukuman denda  yang  nilainya  bervariasi  antara  Rp.  150.000  s/d  Rp.  500.000.  Puluhan
pelanggar  yang  ditemukan  membuang  sampah  sembarangan  rata-rata menggunakan jembatan dan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Seperti di  aliran  sungai  Saba  yang  bermuara  di  Desa  Pengastulan  kecamatan  Seririt, sungai  Giri  Emas,  Jembatan  Desa  Sangsit,  Jembatan  Bangkiang  Sidem  dan sejumlah ruas jalan umum di seputaran kota. Untuk masyarakat yang membuang sampah  sembarangan,  yang  dapat  memberikan  teguran  adalah  aparat  kelurahan, anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  Dinas  Lingkungan  Hidup, maupun  masyarakat  yang  peduli,  tetapi  untuk  sanksi  administratif  dan  sanksi tindak pidana ringan/tipiring hanya dapat diberikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Sampah  perlu  ditangani  dengan  benar  dan  tepat  agar  tidak  mencemari  dan mengotori lingkungan, pengelolaan sampah sangat berguna bagi lingkungan yaitu mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis (pemanfaatan sampah), dan mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi  lingkungan  hidup.  Untuk  itu  perlu  ditegaskannya  peraturan  pengelolaan sampah berupa sanksi denda maupun sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah  di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng,  Sanksi  yang  diberikan  diharapkan menimbulkan efek jera terhadap pelaku agar masyarakat taat dan tertib terhadap peraturan  yang  belaku  dan  menciptakan  lingkungan  yang  bersih,  nyaman,  dan indah.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  pembuangan  sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sanksi  terhadap pelaku  pembuangan  sampah  sembarangan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan  sampah  sembarangan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  usaha  atau  pekerjaan  untuk  mencari  kembali  yang dilakukan  dengan  suatu  metode  tertentu  dengan  cara  hati-hati,  sistematis  serta sempurna terhadap permasalahan sehingga dapat digunakan dengan cara-cara atau menjawab  permasalahannya  (Joko  P.  Subagyo,  2011:2).  Jenis  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berkaitan dengan dari  segi  hukum  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, di mana peraturan itu sudah diterapkan oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  yang  sudah  menerapkan  sanksi pidana maupun sanksi denda apabila ada yang melanggar,  namun masih adanya suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata yaitu melihat dari fakta-fakta  yang  terjadi  di  masyarakat,  di  mana  masyarakat  tersebut  masih  saja membuang  sampah  sembarangan  yang  mengakibatkan  pencemaran  lingkungan, kebanjiran, dan lingkungan yang menjadi kotor akibat tertimbunnya sampah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang sifat penelitiannya deskriptif (menggambarkan). Yang pada umumnya menggambarkan secara tepat sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat, juga untuk memaparkan atau memperoleh gambaran tentang penerapan hukum yang berlaku di  tempat  tersebut  dan  pada  waktu  tertentu  atau  mengenai  gejala  yuridis  yang terjadi di dalam masyarakat. Hal yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah mengenai  Penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  pembuangan  sampah  sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Buleleng  yang  beralamat  di  Jalan  Ngurah  Rai  No.  1  Singaraja, pemilihan  lokasi penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  dimana  yang terpenting  adalah  untuk  memudahkan  dalam  proses  pencarian  data.  Kemudahan tersebut  diantaranya  karena  peneliti  bertempat  tinggal  dekat  dengan  lokasi
penelitian, dan disamping itu di lokasi ini terdapat permasalahan yang hendak di teliti oleh peneliti.
Sumber data merupakan sumber yang didapatkan dari mencari sesuatu yang menjelaskan  mengenai  permasalahan  yang  dihadapi  sehingga  bisa  menemukan suatu  jawaban.  Adapun  sumber  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sumber data lapangan dan sumber data kepustakaan. Sumber data lapangan akan diperoleh  dengan  melakukan  wawancara  secara  langsung,  baik  dari  informan maupun  responden.  Informan  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  informasi berkenaan  dengan  objek  penelitian  yang  sering  disebut  subjek  penelitian, sedangkan Responden adalah orang yang dijadikan objek penelitian.
Adapun jenis data yang digunakan yaitu :
1. Data Lapangan ( field research )
Dalam penelitian data lapangan maka diperoleh data primer yang bersumber langsung  dari  narasumber  terhadap  obyek  penelitian.  Data  primer  dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap informan.
2. Data Kepustakaan ( library research )
Dalam  penelitian  data  kepustakaan  maka  diperoleh  data  sekunder  yang bersumber dari bahan-bahan hukum, bahan hukum tersebut terdiri dari :
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  berupa  hukum  positif,  yang terutama berupa peraturan perundang-undangan.
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  meliputi  hasil-hasil penelitian terdahulu, pendapat para pakar karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, memilih buku-buku/literatur (text book), dan jurnal- jurnal hukum.
c. Bahan hukum tersier (kamus-kamus hukum), adalah bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder  dengan  memberikan  pemahaman  dan pengertian atas bahan hukum antara lainnya kamus-kamus hukum, seperti Ensiklopedia .
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :
1. Teknik Studi Dokumentasi atau Studi Kepustakaan
Studi  dokumentasi  atau  studi  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Teknik Wawancara
Wawancara  atau interview adalah  salah  satu  teknik  yang  sering  dan  paling lazim  digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris.  Dalam  kegiatan  ilmiah, wawancara  dilakukan  bukan  sekedar  bertanya  pada  seseorang,  melainkan dilakukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  dirancang  untuk  memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2020: 26).
Dari  ketiga  teknik  wawancara  tersebut,  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik  wawancara  bebas  terpimpin  karena  suatu  wawancara  yang  dilakukan menggunakan  daftar  pertanyaan  yang  akan  ingin  ditanyakan  kepada  narasumber dan  juga  pada  saat  proses  tanya  jawab  berlangsung  peneliti  sudah  menyiapkan panduan daftar wawancara yang ingin ditanyakan kepada informan sesuai dengan pokok  permasalahan  yang  diteliti.  Narasumber  yang  menjadi  informan  dalam penelitian  ini  yaitu  Nyoman  Juni  Wardhana  S.Sos,  selaku  Kepala  Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Dewa Made Sumardana S.H, selaku Kepala  Seksi  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Buleleng.
Pengolahan  data  adalah  bentuk  pengolahan  terhadap  data  untuk  membuat data  itu  berguna  sesuai  dengan  hasil  yang  di  inginkan  agar  dapat  digunakan. Sistematika pengolahan data bermula dari pengumpulan data yang disusun secara sistematis,  kemudian  di  rekduksi  (diringkas)  di  paparkan  secara  sistematis  dan ditarik  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan.  “Analisis  data  adalah mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam  pola,  kategori  dan  satuan uraian  dasar,  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah  penelitian  (Lexy.  J. Moeloeng,  2013:103).  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  data  kualitatif.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah  meneliti
obyek penelitian dalam situasi yang nyata/riil. Dalam penelitian dengan teknik ini, maka  keseluruhan  data  yang  terkumpul  baik  dari  data  primer  maupun  data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan  dalam  pola  dan  tema,  dikategorisasikan  dan  diklasifikasikan, dihubungkan  antara  satu  data  dengan  data  lainnya,  dilakukan  interprestasi  untuk memahami  makna  data  dalam  situasi  social,  dan  dilakukan  penafsiran  dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Metode kualitatif digunakan  oleh  peneliti  yang  bertujuan  untuk  mengerti  atau  memahami  gejala yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Penerapan  Sanksi  terhadap  pelaku  pembuangan  sampah  sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013

## Tentang Pengelolaan Sampah
Otonomi  daerah  adalah  suatu  wewenang  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  sendiri  ( local  self  government )  yang  memiliki  dua  unsur  utama: mengatur  ( rules  making,  regeling );  dan  mengurus  ( rules  application  bestuur ). Pada tingkat makro (negara) dua wewenang itu lazim disebut sebagai wewenang untuk membentuk kebijakan ( policy making ) dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan  ( policy  executing ).  Sehingga  dengan  pembentukan  daerah  otonom berarti  telah  terkandung  penyerahan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus yang  dilaksanakan  oleh  local  government.  Dengan  demikian  otonomi  daerah adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dari  sisi  hukum,  pemerintah bertindak  dalam  batas  tertentu  dengan  melihat  kewenangan  yang  mendasari. Dalam hal ini pemerintah melakukan Tindakan berdasarkan kewenangan terikat, mesti  dilihat  dan  diperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  mendasari baik  menyangkut  kewenangan,  materi  atau  substansi,  prosedur,  wujud  tindakan, dan sebagainya. Sebaliknya dalam hal pemerintah mendasarkan pada kewenangan diskresi  yang  dapat  digunakan  sebagai  koridor  tindakan  tersebut  bukan  lagi
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  melainkan  hukum  tidak  tertulis, misalnya  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  (I  Gede  Surata  S.H.,  M.Kn. 2016: 176).
Selama ini masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan,  diangkut,  dan  dibuang  ketempat  pemrosesan  akhir  sampah. Timbunan  sampah  dengan  volume  yang  besar  dilokasi  tempat  pemrosesan  akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma baru dalam pengelolaan  sampah  yaitu  memandang  sampah  sebagai  sumber  daya  yang mempunyai  nilai  ekonomi  dan  dapat  dimanfaatkan,  misalnya:  untuk  energi, kompos/pupuk,  ataupun  bahan  baku  industri.  Pengelolaan  sampah  dilakukan dengan  pendekatan  yang  komprehensif  dari  hulu,  sebelum  dihasilkan  suatu produk yang menjadi sampah, sampai ke lihir yaitu pada fase produk yang sudah dapat  digunakan  sehingga  menjadi  sampah  yang  baik  untuk  dikembalikan  ke media  lingkungan  secara  aman.  Pengelolaan  sampah  dengan  paradigma  baru tersebut  dilakukan  dengan  kegiatan  pengurangan  dan  penanganan  sampah. Pengurangan  sampah  meliputi  kegiatan  pembatasan,  penggunaan  kembali  dan pendaur-ulangan  sampah.  Sedangkan  kegiatan  penanganan  sampah  meliputi: pemilahan,  pengumpulan,  pengangkutan,  pengolahan,  dan  pemrosesan  akhir (Kadek Tulus Yasa dan I Nyoman Gede Remaja, 2016: 30).
Penerapan Peraturan Daerah masalah yang sering kali muncul adalah dalam hal penegakan hukumnnya, hal ini disebabkan baik oleh para aparatnya maupun kesadaran  masyarakat  yang  masih  lemah.  Masyarakat  dengan  karakteristiknya masing-masing memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan  hukumnya.  Namun  demikian,  setiap  masyarakat  mempunyai  tujuan yang  sama,  yaitu  terciptanya  kehidupan  masyarakat  yang  damai  dan  tentram, salah satunya disebabkan oleh adanya lingkungan hidup yang sehat. Lingkungan
Hidup  yang  sehat  salah  satunya  disebabkan  oleh  terdapatnya  lingkungan  yang bersih, yang terbebas dari sampah. Untuk mewujudkan itu, maka diperlukan suatu pengaturan tentang pengelolaan sampah. Pola pengelolaan sampah diawali dengan mengurangi  pembentukan  sampah,  baik  dilakukan  oleh  produsen  maupun  oleh para pengguna produk.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang Pengelolaan  Sampah  ini  yaitu  untuk  penegakan  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan tugas  pokok  fungsi  dan  kewenangan  dilaksanakan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong Praja yang termasuk yaitu Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan,  jadi  apabila  ada  pelanggaran  pembuangan  sampah  maka  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng  melaporkan  kepada  Satuan  Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng untuk melakukan penindakannya baik secara Non Yustisial (pembinaan) maupun Tindakan Yustisial (sidang tindak pidana ringan/tipiring).
Sanksi  hukum  merupakan  hukuman  yang  diberikan  pada  seseorang  yang melakukan  pelanggaran  hukum.  Bentuk  perwujudan  yang  jelas  dari  kekuasaan negara  dalam  menjalankan  kewajibannya  dalam  memaksakan  ditaatinya  suatu hukum.  Di  dalam  pelanggaran  suatu  peraturan  hukum  umumnya  yang  bertindak terhadap  pelanggaran  yakni  pemerintah.  Dengan  perantara  alat-alat  paksanya pemerintah  bisa  memaksa  setiap  orang  berkelakuan  menurut  kaidah-kaidah  tata tertib,  utamanya  tata  tertib  dalam  hukum  di  masyarakat.  Di  dalam  pelanggaran hukum umumnya yang mendapat kerugian (oleh pelanggar itu) pertolongan oleh pemerintah.
Penyelenggaraan  pengelolaan  sampah  secara  terpadu  dan  komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  pengaturan dalam  Peraturan  Daerah  berdasarkan  asas  tanggung  jawab,  asas  berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.
Berdasarkan  pemikiran  sebagaimana  diuraikan  pembentukan  Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :
a. Kepastian  hukum  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
b. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
c. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah;
d. Pengaturan  hak,  kewajiban,  dan  larangan  yang  diatur  dalam  peraturan daerah  ini  mengandung  suatu  tujuan  untuk  mendidik  setiap  orang  atau warga  masyarakat  untuk  hidup  bersih  tertib  dan  memiliki  kepedulian terhadap lingkungan.
Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menjelaskan kasus pembuangan  sampah  sembarangan  oleh  masyarakat  ini  masih  saja  terjadi  di Kabupaten Buleleng. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini seperti :
1) Belum  adanya  kesadaran  diri  pribadi  dari  warga  masyarakat  tentang  arti kebersihan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan
2) Antara  warga  masyarakat  tidak  mau  saling  mengingatkan  apabila menemukan orang yang membuang sampah sembarangan
3) Karena keterbatasan sumber daya petugas sehingga pengawasan terhadap masyarakat tidak bisa maksimal dilakukan
Berikut  ini  adapun  data-data  per  tahun  pelaku  pelanggaran  membuang  sampah sembarangan yang sudah di ajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja yaitu :
1. Tahun 2019 : 6 (enam) orang
2. Tahun 2020 : 32 (tiga puluh dua) orang
3. Tahun 2021 : 3 (tiga) orang (sampai bulan Maret)
Puluhan pelanggar yang ditemukan membuang sampah sembarangan rata- rata  menggunakan  jembatan  dan  sungai  sebagai  tempat  pembuangan  sampah. Untuk  masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan,  yang  dapat memberikan teguran adalah aparat kelurahan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol  PP),  Dinas  Lingkungan  Hidup,  maupun  masyarakat  yang  peduli,  tetapi
untuk  sanksi  administratif  dan  sanksi  tindak  pidana  ringan/tipiring  hanya  dapat diberikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Kepala  Bidang  Penegakan  Perundang-Undangan  Daerah,  mengatakan  pada saat  sidak  OTT  (Operasi  Tangkap  Tangan)  jika  ada  yang  ditemukan  melanggar maka  dikenakan  sanksi  tindak  pidana  ringan/tipiring  lalu  dibuatkan  berita  acara oleh  petugas  yang  melakukan  sidak  OTT  yang  selanjutnya  akan  diajukan  ke Pengadilan Negeri untuk mendapat hukuman. Hukumannya tergantung keputusan Hakim,  tetapi  selama  ini  masih  dalam  bentuk  hukuman  denda  yang  nilainya bervariasi  antar  Rp.  150.000  s/d  Rp.  500.000.  Jika  ada  masyarakat  yang ditemukan  membuang  sampah  sembarangan  pada  saat  sidang  tindak  pidana ringan/tipiring tidak mampu membayar sanksi denda yang sudah diputuskan oleh Hakim akan dikenakan sanksi hukuman kurungan (penjara) selama 7 hari, tetapi selama  ini  demi  kemanusiaan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  yang membayarkan  sanksi  pidana  tetapi  dengan  perjanjian  nantinya  akan  diganti  oleh pelanggar  tersebut  dan  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  melanggar  membuang sampah.
Dalam  Penerapan  Peraturan  Daerah  tentang  Pengelolaan  Sampah  sanksi administratif  dibedakan  dengan  sanksi  pidana.  Sanksi  admnistratif  ditujukan kepada  pengelola/pengusaha  sampah  yang  dalam  usahanya  wajib  memiliki  ijin pengelolaan sampah, sesuai dengan Pasal 11 dan sanksi administratif diatur dalam Pasal  22  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Pengelolaan Sampah.
Pasal 11 yang menyatakan sebagai berikut:
(1)  Setiap  orang  yang  melakukan  kegiatan  usaha  pengelolaan  sampah  wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2)  Izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Sanksi Administratif dalam Pasal 22 yang menyatakan :
(1)  Bupati  dapat  menerapkan  sanksi  administratif  kepada  pengelola  sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. uang paksa; dan/atau
d. pencabutan izin.
(3)  Ketentuan  mengenai  penerapan  sanksi  administratif  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal  22  Peraturan  Bupati  Nomor  39  Tahun  2019  Tentang  Penanganan Sampah  menyatakan  :  Kepala  Dinas  atau  pejabat  yang  ditunjuk  memberikan teguran  tertulis  atas  setiap  pelanggaran  atas  pengelolaan  sampah  sebanyak- banyaknya  3  (tiga)  kali  berturut-turut  dengan  selang  waktu  masing-masing  7 (tujuh) hari.
Sedangkan  untuk  sanksi  penerapan  sanksi  pidana  ditujukan  kepada masyarakat  yang  melanggar  Pasal  19  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah  terkait  dengan  larangan. Perbedaan  yang  mendasar  adalah  sanksi  administratif  untuk  pengelola  sampah yang tidak memiliki ijin, sedangkan sanksi pidana untuk warga masyarakat yang melanggar larangan.
Pasal 19 menyatakan setiap orang dilarang :
a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
b. membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
d. melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping); dan
e. memasukkan sampah ke dalam wilayah kabupaten.
Ketentuan  Pidana  dalam  Pasal  23  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga dinyatakan sebagai berikut :
(1)    Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal   ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
(2)  Tindak  Pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  merupakan Pelanggaran.
(3)  Selain  ancaman  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat  juga dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Kepala  Bidang  Penegakan  Perundang-Undangan  Daerah  menjelaskan, untuk  penerapannya  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana  berbeda,  sanksi administratif  dalam  penerapannya  yaitu  mengedepankan  Standar  Operasional Prosedur, jadi prosesnya dari surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga  baru  setelah  itu  diproses  sampai  pencabutan  ijin  atau  penyegelan.  Kalau masih  membandel  bisa  dibawa  ke  ranah  sanksi  pidana  berupa  tindak  pidana ringan  (tipiring).  Sedangkan  sanksi  dalam  penerapannya  lebih  ke  eksekusi langsung  Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT),  jadi  begitu  diketemukan  pelanggaran langsung  dibuatkan  Berita  Acara  Perkara  (BAP)  dan  diajukan  ke  Pengadilan Negeri untuk disidangkan tindak pidana ringan. Yang bertindak sebagai eksekutor dalam  pengenaan  sanksi  Perda  pengelolaan  sampah  yaitu  sesuai  kewenangan Satpol  PP  merupakan  eksekutor  dari  seluruh  Perda,  tidak  hanya  Perda  tentang pengelolaan  sampah  saja  dan  dapat  juga  bertugas  mengajukan  dan  memproses secara  hukum  hanya  boleh  dilakukan  oleh  PPNS,  anggota  Satpol  PP  lainnya hanya  bisa  bertindak  secara  non  yustisial  saja  yaitu  dengan  melakukan pembinaan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan  sampah  sembarangan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Kepala  Seksi  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa secara umum penerapan sanksi terhadap pelaku  pembuangan  sampah  sembarangan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah  dapat dilakukan  dengan  baik,  namun  ada  beberapa  hal  yang  masih  dirasakan  sebagai
kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku pembuangan sampah sembarangan antara lain :
1) Kendala  Internal:  Terbatasnya  jumlah  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  dalam  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD),  hanya  ada  3  di Kabupaten Buleleng yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kendalanya juga ketika ada pelanggaran di suatu tempat misalnya Kecamatan Kubutambahan dari Satpol PP tidak serta  merta  ikut  dalam  penyelenggaran  karena  harus  berkoordinasi  dan bersurat  kepada  atasan  PPNS.  PPNS  adalah  aparat  yang  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  sampai dengan  pemberkasan  dan  pengajuan  pelanggar  ke  sidang  tipiring (Tindakan  Yustisi).  Dengan  luasnya  wilayah  Kabupaten  Buleleng,  maka dengan  jumlah  PPNS  yang  ada  tidak  dapat  beroperasi/menangani pelanggaran  ke  seluruh  wilayah  Kabupaten,  sehingga  saat  ini  baru  bisa menangani  pelanggaran  di  seputaran  wilayah  kota  Singaraja  dan sekitarnya (wilayah terdekat). Dan kendalanya masih kekurangan fasilitas tempat sampah di berbagai wilayah.
2) Kendala Eksternal: Belum optimalnya koordinasi antar aparat pemerintah baik  dari  tingkat  pemerintahan  desa/kelurahan,  Satuan  Kerja  Pemerintah Daerah  (SKPD)  teknis  dan  Satpol  PP  Ketika  ditemukannya  masyarakat yang melakukan pelanggaran. Selama ini dalam kegiatan operasi tangkap tangan  maupun  penanganan  pelanggaran  Peraturan  Daerah  tentang Pengelolaan Sampah belum melibatkan pemerintah desa/kelurahan secara optimal,  sehingga  hasilnya  kurang  maksimal.  Di  Kabupaten  Buleleng hanya ada 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu dari Satpol PP, Dinas  Lingkungan  Hidup,  dan  Dinas  Perhubungan.  Bahwa  dengan  luas wilayah dan dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Satpol PP  terutama  PPNS  mengharapakan  pemerintah  desa/kelurahan  maupun SKPD  teknis  yang  melakukan  sidak  maupun  Operasi  Tangkap  Tangan (OTT)  di  wilayahnya  masing-masing,  setelah  diketemukan  pelanggarnya barulah  diserahkan  kepada  PPNS  untuk  dapat  ditindak  lanjuti  sesuai
dengan  prosedur,  tetapi  selama  ini  seluruh  kegiatan  tersebut  diserahkan kepada Satpol PP sehingga tidak dapat terlaksana dengan maksimal.
3.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku pembuangan  sampah  sembarangan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Kepala  Seksi  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Buleleng,  menjelaskan  bahwa  Bidang  Penegakan  Per  Undang- Undangan  Daerah  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng,  pada dasarnya untuk mengimplementasikan tugas-tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  dibidang  ketentraman,  ketertiban umum,  dan  perlindungan  masyarakat  sebagai  petugas  Penegakan  Peraturan Daerah  (Perda).  Pembinaan,  pengawasan,  dan  penyuluhan  yang  bertujuan  untuk memberikan  pemahaman  terhadap  masyarakat  tentang  pentingnya  ketentraman dan  ketertiban  yang  merupakan  penunjang  adanya  rasa  aman  dan  nyaman  bagi masyarakat itu sendiri dalam beraktifitas.
Selanjutnya  kewenangan  penyelidikan  dan  penyidikan  dilaksanakan  oleh Tim  Yustisi  yang  didalamnya  tergabung  petugas  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  dengan  begitu  banyaknya  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Bupati  yang dibuat, maka semakin banyak petugas yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan  penegakan  Peraturan  Daerah  di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng.  Terbatasnya petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ikut menjadi pertimbangan dalam pembentukan  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  pada  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
Sehubungan  dengan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan sanksi  terhadap  pelaku  pembuangan  sampah  sembarangan  baik  kendala  internal maupun  kendala  eksternal.  Kepala  Seksi  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menjelaskan adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani kendala internal adalah dengan berkoordinasi dengan Badan  Kepegawaian  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  dalam pembentukan  PPNS  agar  tidak  kekurangannya  petugas  yang  berwenang
menangani  penanganan  sampah,  dengan  merekrut  anggota  PPNS  sehingga semakin banyak petugas PPNS yang dibutuhkan penegakan penanganan sampah akan  lebih  maksimal  dilakukan,  dan  untuk  kendala  eksternal  adalah  solusinya dengan  lebih  meningkatkan  koordinasi,  komunikasi,  dan  membuat  strategi  yang lebih inovatif dan kreatif dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dalam  penanganan  pengelolaan  sampah.  Seperti  dengan  era  digital  sekarang  ini dimana  hamper  semua  orang  memegang  smartphone  untuk  berkoordinasi  yang bisa  dilakukan  lewat  Whatsapp  Group  atau  media  sosial  lainnya,  sehingga komunikasi  dan  koordinasi  menjadi  lebih  cepat  dan  akurat  karna  bisa menampilkan foto dan video.

## PENUTUP

## 1. Simpulan
Dari  apa  yang  telah  diuraikan  dan  dibahas  dapat  disimpulkan  hal-berikut sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah :
1) Penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  pembuangan  sampah  sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang  Pengelolaan  Sampah  adalah  penerapannya  sudah  sesuai  dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  dengan  melakukan  tindakan  Operasi Tangkap  Tangan  (OTT).  Mekanisme  penanganan  pemberian  sanksi administratif  bagi  pelanggar  diberikan  Surat  Teguran  I  (selama  7  hari), Surat  Teguran  II  (selama  3  hari)  dan  Surat  Teguran  III  (selama  3  hari), setelah Surat Teguran III diberikan tidak ada tindak lanjut dari pelanggar untuk  mengikuti  peraturan  yang  berlaku  maka  diambil  Tindakan  Yustisi pemberkasan  atau  dibuatkan  Berita  Acara  Perkara  (BAP)  untuk  diajukan ke  Pengadilan  Negeri  melalui  sidang  Tindak  Pidana  Ringan  (tipiring). Sesuai  dengan  Pasal  23  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2018 dalam  hal  ini  ancaman  hukumannya  dikenakan  sanksi  pidana  kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2) Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku pembuangan  sampah  sembarangan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah, terdapat 2 kendala antara lain :
a. Kendala  Internal  :  Terbatasnya  jumlah  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  (PPNS)  dalam  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD), hanya  ada  3  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu  Dinas  Lingkungan
Hidup,  Dinas  Perhubungan,  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.
Dengan  luasnya  wilayah  Kabupaten  Buleleng,  maka  dengan jumlah  PPNS  yang  ada  tidak  dapat  beroperasi/menangani pelanggaran ke seluruh wilayah Kabupaten, sehingga saat ini baru bisa  menangani  pelanggaran  di  seputaran  wilayah  kota  Singaraja dan sekitarnya (wilayah terdekat). b. Kendala  Eksternal  :  Belum  optimalnya  koordinasi  antar  aparat pemerintah baik dari tingkat pemerintahan desa/kelurahan, Satuan Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD)  teknis  dan  Satpol  PP  Ketika ditemukannya  masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran.  Selama ini  dalam  kegiatan  operasi  tangkap  tangan  maupun  penanganan pelanggaran Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah belum melibatkan  pemerintah  desa/kelurahan  secara  optimal,  sehingga hasilnya kurang maksimal.
3) Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku pembuangan  sampah  sembarangan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah adalah untuk menangani kendala internal mengadakan koordinasi dengan Badan  Kepegawaian  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM) dalam pembentukan PPNS agar tidak kekurangan petugas yang berwenang untuk penanganan sampah, dan  untuk  menangani kendala  eksternal  yaitu dengan lebih meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan membuat strategi yang  lebih  inovatif  dan  kreatif  dengan  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah (SKPD)  dilakukan  lewat  Whatsapp  Group  atau  media  sosial  lainnya,
sehingga komunikasi dan koordinasi menjadi lebih cepat dan akurat karna bisa menampilkan foto dan video.

## 2. Saran-saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kelemahan-kelemahan  yang  peneliti temukan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :
1) Kepada  Instansi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng diharapkan  lebih  meningkatkan  lagi  dalam  hal  pemberian  sanksi administratif  maupun  sanksi  pidana  yang  dapat  menimbulkan  efek  jera terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
2) Kepada  Pemerintah  Daerah  diharapkan  Sumber  Daya  Manusia  lebih ditingkatkan  lagi  dengan  menambah  PPNS,  dioptimalkan  lagi  dalam koordinasi  antar  aparat  pemerintah  dengan  cara  mengadakan  pertemuan maupun  berkomunikasi  melalui  smartphone.  Dan  diharapkan  dapat memberikan  kebijakan  keringanan  sanksi  denda  karena  di  kondisi Pandemi COVID-19, untuk meringankan beban masyarakat.
3) Kepada Masyarakat disarankan lebih meningkatkan kesadaran diri dengan membuang  sampah  yang  baik  dan  benar  sesuai  dengan  aturan  yang  ada. Dan dalam kondisi seperti ini yaitu masa Pandemi COVID-19 masyarakat diusahakan  untuk  hidup  sehat,  bersih  agar  tidak  adanya  sumber-sumber penyakit  di  dalam  kehidupan,  yang  menjadikan  lingkungan  yang  bersih dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. 2016. Penegakan Hukum Lingkungan . Jakarta: Sinar Grafika.
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2020. Buku Pedoman Penulisan Skripsi . Singaraja.
I  Gede  Surata  S.H.,  M.Kn.  2016 .  Landreform  Reformasi  Hukum  Agraria  bagi Petani Indonesia . Malang: Media Nusa Creative.
Jazim Hamidi, dkk. 2011. Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah . Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya
Joko  P.  Subagyo.  2011. Metode  Penelitian  Dalam  Teori  dan  Praktek .  Jakarta: Rineka Cipta.
Lexy.  J.  Moeloeng.  2013. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya Offset.
Kadek  Tulus  Yasa  dan  I  Nyoman  Gede  Remaja,  SH.,  MH.  2016  “ Efektivitas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang Pengelolaan  Sampah  di  Desa  Jinengdalem,  Kecamatan  Buleleng,
Kabupaten Buleleng ”. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Muhamad  Erwin  dan  Firman  Freaddy  Busroh.  2011. Pengantar  Ilmu  Hukum .
Bandung: Refika Aditama.
Samsul  Ramli  dan  Fahrurrazi.  2014. Bacaan  Wajib  Swakelola  Pengadaan Barang/Jasa . Jakarta: Visimedia Pustaka.
Slamet,  Juli  Soemirat.  2014. Kesehatan  Lingkungan .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
S.  Hadiwiyoto.  2011. Penanganan  dan  Pemanfaatan  Sampah .  Jakarta:  Yayasan Idayu.
Otto  Soemarwonto.  2010. Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.