JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 6 Nomor 2 2020 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online) DENPASAR http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM

## PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI STRATEGI MENGATASI TANTANGAN KEBANGSAAN
Oleh I Ketut Tanu 1 , I Nengah Juliawan 2
1 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali, Indonesia
2 STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Bali, Indonesia
1 ketuttanu@gmail.com, 2 camebinkjulian@gmail.com
diterima 12 Juni 2020, direvisi 11 Juli 2020, diterbitkan 31 Agustus 2020

## Abstract
Education  is  an  orderly  system  and  has  a  fairly  broad  mission,  namely everything  that  is  related  to  physical  development,  health,  skills,  thoughts, feelings,  wills,  social  to  issues  of  belief  or  faith.  This  shows  that  school  as  a formal educational institution has a heavy load in carrying out the educational mission. This  is  especially so  if it is  related to  the rapid changes of  the times these  days  which  greatly  affect  students  in  thinking,  behaving  and  behaving, especially those who are still in  a stage of  development  in  transition who are looking for self-identity.
In terms of character education, the Indonesian nation really needs large and quality human resources (human resources) to support the implementation of development programs properly. This is where quality education is needed, which  can  support  the  achievement  of  the  nation's  ideals  of  having  quality resources, and in discussing quality human resources and their relationship with education,  what  is  assessed  first  is  how  high  the  value  it  often  gets,  in  other words  quality.  measured  by  numbers,  so  it  is  not  surprising  that  in  order  to pursue the targets set by an educational institution, it sometimes commits fraud and manipulation.
Keywords: Quality Improvement; Character building; National Challenge

## I. PENDAHULUAN
Wacana  tentang  pendidikan  sebagai humanisasi  atau  pemanusiaan  manusia  agar ideal, akhir-akhir ini sering mengemuka pada ruang publik. Ada beberapa idea yang banyak disoroti,  yakni  kebutuhan  mendesak  untuk memperbaiki  citra  bangsa  Indonesia  yang
carut-marut.  Muncul  ide  untuk  melakukan revitalisasi terhadap mata ajar yang berkontribusi  bagi  pemanusiaan  manusia, misalnya pendidikan agama, pendidikan IPS, dan  lain-lain.  Ide  revitalisasi  memunculkan pula  gagasan  mata  ajar  berlabel  baru, kemasan  baru  atau  label  lama  isinya
diperbaharui,  misalnya  pendidikan  budi pekerti, pendidikan nilai, pendidikan multikultur, pendidikan lintaskultur, pendidikan  karakter  bangsa  pendidikan pancasila, dll.
Ada pula usulan agar memasukkan tradisi lisan  sebagai  salah  satu  bahan  ajar  untuk pengembangan  karakter  bangsa.  Kearifan lokal  dalam  tradisi  lisan  diyakini  dapat kembali  menyadarkan pentingnya kehidupan multikultur.  Sebab,  tradisi  lisan  sebagai warisan  budaya  tampak  sangat  kaya  akan kearifan  sosial  dan  kearifan  ekologis  yang mempedomani  manusia  agar  mewujudkan harmoni sosial dan harmonis ekologi. Tradisi lisan  membantu  peserta  didik,  terutama  di usia  dini,  mengembangkan  mimpi  dan karakter  mereka  saat  dewasa.  Wacana tersebut secara kausalitas tentu tidak muncul secara  tiba-tiba,  tetapi  berlatar  belakang sosiokultural.
Kemunculan gagasan pendidikan karakter berkaitan  dengan  tantangan  yang  dihadapi bangsa  Indonesia.  Dengan  berpegang  pada asas rwa  bhineda tantangan  tidak  saja berdampak  positif  atau  sesuai  dengan  yang diidealkan, tetapi bisa pula berdampak negatif atau  tidak  bersesuaian  dengan  cita-cita  ideal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Bahkan  dampak  yang  tidak diinginkan bisa mengakibatkan bangsa Indonesia carut-marut. Magnis-Suseno (2008)  menunjukkan,  ada  empat  tantangan terhadap  perasaan  kebangsaan,  termasuk  di dalamnya  karakter  bangsa  Indonesia,  yakni: (1)  globalisasi;  (2)  egoisme  dan  kepicikan perasaan kedaerahaan; (3) budaya konsumerisme  dan  hedonisme;  dan  (4) ideologi-ideologi totaliter.
Atmaja  (2010)  menunjukkan,  bahwa globalisasi adalah proses menjadi menggelobal sehingga negara-negara di dunia seolah-olah  menjadi  satu,  yakni  kampung global.  Globalisasi  berlangsung  di  semua bidang  kehidupan,  yakni  ideologi,  politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan,  dan  lain-lain  (Jatmika,  2010). Globalisasi  dalam  bidang  ekonomi  yang paling  menonjol  antara  lain  berwujud ekspansi penanaman modal lintas negara, baik
yang  dilakukan  secara  langsung  maupun bekerja  sama  dengan  pengusaha  lokal. Globalisasi  ekonomi  tidak  bisa  dilepaskan dari  bidang  lain,  misalnya  bidang  budaya, sebagaimana  tercermin  pada  seni  kuliner makanan  cepat  saji  yang  mendunia,  yakni MacDonald’s,  Coca-cola, dll.  Begitu  pula apel produksi Amerika Serikat, Australia atau New  Zealand  secara  mudah  bisa  dibeli  pada pasar-pasar  modern  dan  pasar  tradisional  di Indonesia,  termasuk  Bali.  Amerika  Serikat adalah  negara  paling  terkemuka  pada kampung  global  yang  sekaligus  berarti budaya  Amerika  Serikat  acap  kali  dipakai sebagai  acuan  bagi  budaya  dunia,  terutama negara-negara  di  dunia  mengalami  apa  yang disebut  Amerikaisasi, MacDonaldisasi atau coca-calaisasi.  MacDonald’s dan Coca-cola adalah  budaya  Amerika  Serikat  sehingga proses menjadikan masyarakat dunia berbudaya Amerika Serikat disebut
MacDonaldisasi atau Coca-colaisasi.
Amerikaisasi  merupakan  tantangan  bagi kebudayaan Indonesia dan kebudayaan lokal. Misalnya,  pelembagaan  bahasa Inggris sebagai  bahasa  global  melalui  pendidikan, disatu  sisi  sangat  bermanfaat,  bahkan  bisa dialihkan  menjadi  model  ekonomi.  Namun disisi lain bisa menggerus perasaan kebangsaan-mendesak  pemakaian  bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. MacDonaldisasi dan Coca-colanisasi memunculkan  tantangan,  yakni  di  satu  sisi manusia  bisa  mngonsumsi  sesuatu  secara instan  dan  bisa  menikmati  gaya  hidup  ala Barat  sehingga  menimbulkan  kebanggaan semu.  Namun  disisi  yang  lain  muncul penjajahan  gaya  baru,  yakni  imperialisme budaya  termasuk  di  dalamnya  imperalisme perut.
Betapa  hebatnya  imperalisme  perut  bisa dilihat pada generasi muda kelas menengah ke atas, semakin terbiasa mengonsumsi MacDonald’s dan Coca-cola sehingga secara perlahan-lahan dapat memunculkan keterdesakan  pada  seni  kuliner  tradisional. Konsumen  serangga  semakin  kecil  karena ketidaksesuaian  dengan  selera  budaya  dan nilai  simbolik  maupun  karena  pertimbangan ekonomis.
Bangsa  Indonesia  mengalami  egoisme dan  kepicikan  perasaan  kedaerahan  atau etnisitas.  Hal  ini  sejalan  dengan  kondisi bangsa Indonesia bercorak multikultur (multietnik, multiagama). Setiap etnik memiliki  kultur,  bahkan  wilayah  tersendiri yang  diidentifikasikan  sebagai  terorialnya. Otonomi daerah lebih mengukuhkan perasaan kedaerahan sehingga melahirkan hiperotonomi, yakni otonomi berlebihan yang represetasinya terlihat pada perasaan keetnisitasan  atau  kedaerahan  yang  semakin kental.  Akibatnya  jabatan  pada  struktur birokrasi,  sumber  daya  alam,  peluang  kerja dan  lain-lain,  hanya  dieruntukan  bagi  etnik daya alam, peluang kerja dan lain-lain, hanya diperuntukkan  bagi  etnik  sendiri  atau  orang kita.  Sebaiknya,  etnik  lain,  bukan  orang  kita atau  mereka  adalah  orang  luar  yang  harus donomorduakan  dalam  menikmati  apa  yang menjadi  milik  kita.  Perasaan  seperti  bisa menimbulkan  masalah,  jika  penomorduaan berlanjut dengan marginalisasi, tindakan me- liyan-kan  atau  men-the  other-kan  etnik  atau orang  yang  dimerekakan  dalam  berbagai bidang  kehidupan.  Tindakan  marginalisasi atau  me-liyan-kan  orang  (etnik)  lain  dapat melahirkan  kekerasan,  yakni  kekerasan ekonomi,  budaya  dan  atau  kekerasan  fisik, baik  secara  individual  maupun  kolektif (Atmaja, 2010).
Gerakan Ajeg Bali  pada  masyarakat  Bali merupakan  kasus  menarik  dilihat  dari  segi politik identitas kesukubangsaan. Gerakan ini memiliki  latar  belakang  yang  terkait  dengan keinginan  memperkuat  identitas  kebudayaan Bali  guna  melawan  kuatnya  pengaruh kebudayaan global, yakni ideologi pasar atau agama  pasar.  Ideologi  pasar  merupakan seperangkat  gagasan  yang  melihat  pasar sebagai  sumber  kesejahteraan  sehingga manusia  bergantung  pada  pasar  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan.  Dalam rangka  menumbuh  kembangkan  pasar  maka hakikat  manusia  sebagai homo  consumer sengaja dipupuk dan dikembangkan sehingga melahirkan budaya konsumen atau masyarakat  konsumsi.  Kesemuanya  ini  tidak bisa dilepaskan dari heonisme, yakni manusia yang selalu mengejar kenikmatan atau takluk
pada kama ,  hasrat  atau  keinginan. Kama secara mudah dikembangbiakan yang sekaligus  berarti  hedonisme  secara  gampang menjebak manusia. Sebab, menurut psikoanalisis  atai  filsafat  Vedanta  (agama Hindu),  manusia  pada  hakikatnya  adalah pabrik  hasrat  berjalan  sehingga  rangsangan pasar akan barang da/atau jasa yang berlimah secara mudah mendorong mereka untuk terus memproduksi  hasrat  yang  sekaligus  berarti kegiatan mengkonsumsi tidak pernah berakhir pada manusia (Atmaja, 2010).
Dalam  rangka  menyalurkan,  memupuk dan  mengembangkan  hasrat,  maka  dibentuk istana  belanja,  yakni  hipermarket, mall, supermarket beserta anak cucu atau keturunannya,  yakni  mini  market,  toserba, dan  waserda.  Istana  belanja  ini  tidak  saja berkembang  di  kota,  tetapi  menjalar  pula  ke desa-desa.  Begitu  pula  arena  pelampiasan. Hasrat  yang  akhir-akhir  ini  banyak  disoroti pada  masyarakat  Bali,  yakni  cafe  semakin menggejala  dan  menyebar  secara  luas.  Cafe yang  berarti  tempat  orang  bersantai  sambil minum-minum dan mengobrol guna melenyapkan  kepenatan  sebagai  representasi budaya  Barat  yang  semula  berdiri  di perkotaan,  dibuat  tiruannya  dan  disebarkan sampai  ke  pelosok  desa  sehingga  Bali mengalami  cafeisasi  secara  luar  biasa. Akibatnya, Bali yang semula dikenal dengan label  Pulau  Seribu  Pura,  mendapatkan  label baru, yakni Pulau Seribu Cafe.
Pendek  kata,  apa  pun  bentuk  ruang belanja hipermarket dan anak cucunya, begitu pula  cafe  dan  yang  lainnya  yang  tersebar  ke pelosok desa, pada dasarnya merupakan arena bagi manusia untuk melampiaskan substansinya  sebagai homo  consumer yang berlanjut pada pembentukan manusia hedonik.  Namun,  dibalik  kesemuanya  itu maka  sasaran  akhir  yang  dituju  adalah menjadikan manusia sebagai makhluk serakah. Keserakahan merupakan persyaratan utama bagi keberlangsungan hidup pasar akan lenyap  yang  sekaligus  berarti  kelangsungan hidup  negara-negara  kapitalis  akan  selalu berusaha  membujuk  negara-negara  di  dunia. Agar memberikan dukungan kepadanya lewat pembukaan pasar yang luas-luasnya.
Keserakahan  sebagai  akibat  dari  adanya konsumerisme  dan  hedonisme  membentuk pula  perubahan  citra  manusia  tentang lingkungan  alam.  Menurut  Atmaja  (1998) manusia  Bali  misalnya,  semula  melihat lingkungan alam adalah bagian dari dirinya – etika  lingkungan  holistik  sehingga  merusak lingkungan  berarti  merusak  dirinya  sendiri. Namun,  karena  manusia  serakah  maka lingkungan alam dianggap sebagai objek yang harus dieksploitasi untuk memenuhi keinginan manusia sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang parah.
Tantangan  lainnya  adalah  ideologi- ideologi  totaliter,  baik  ideologi  sekuler maupun  agamis.  Ideologi  agamis  acap  kali muncul  sebagai  respon  atas  dampak  yang tidak diinginkan dari adanya globalisasi atau Amerikanisasi  dan  atau  kebijakan  negara yang  tidak  berpihak  kepada  kelompok- kelompok  terpinggirkan  sehingga  mereka menjadi orang-orang yang lebih terpinggirkan lagi.  Dalam  kondisi  seperti  ini  muncul kelompok-kelompok  fundamentalisme  yang menempatkan  dirinya  sebagai  sekumpulan orang  yang  memiliki  kebenaran  mutlak. Orang lain harus menerimanya dengan penuh ketaatan.  Setiap  orang  yang  menolak  harus disingkirkan,  baik  secara  halus  maupun dengan  kekerasan.  Berkenaan  dengan  itu tidak mengherankan jika kaum fundamentalis agamis-berlaku pula pada fundamenlissekuler secara mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang menolak kebenaran yang ditawarkannya (Magnis-suseno, 2008).
Keempat tantangan tersebut memunculkan  masalah  bagi  kelangsungan hidup  bangsa  Indonesia-tanpa  mengabaikan dampak positifnya. Sebagaimana yang disaksikan  pada  TV  atau  berita  ada  surat kabar, aca kali kita tidak mengenali lagi wajah bangsa  Indonesia  yang  sebenarnya-lazim dianggap  bangsa  yang  ramah,  sopan,  sabar dan pengidealisasian yang lainnya. Misalnya, gaya  hidup  orang  Indonesia  semakin  sulit dibedakan  dengan  gaya  hidup  orang  Barat- paling  tidak  di  kota-kota  besar,  bahkan merembes  pula  ke  desa.  Dalam  kehidupan berbangsa  orang  Indonesia  yang  semestinya memposisikan  dirinya  memberikan  sesuatu
untuk  kejayaan  negaranya,  namun  karena kuatnya konsumerisme dan hedonisme, maka banyak orang bukannya memberi, melainkan selalu  meminta  atau  bahkan  menguras  dari negara  sehingga  korupsi  sulit  diberantas- korupsi penyakit kronis.
Gagasan  ini  dapat  dibandingkan  dengan paparan  Suyanto  (2010)  bahwa  pendidikan karakter  sangat  mendesak,  dengan  alasan, pertama ,  disorientasi  dan  belum  dihayatinya nilai-nilai  Pancasila  sebagai  filosofis  dan ideologi bangsa. Kedua, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan  nilai-nilai  esensi  Pancasila. Ketiga, bergesernya  nilai-nilai  etika  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, memudarkan  kesadaran  terhadap nilai-nilai  budaya  bangsa. Kelima, ancaman disintegrasi  bangsa. Keenam, melemahnya kemandirian bangsa.
Dengan  adanya  kenyataan  ini  tidak mengherankan  jika  bangsa  Indonesia  yang terkenal  santun  dan  taat  pada  agama,  dan setiap  agama  mengajarkan  umatnya  untuk hidup  damai  dan  kasih  sayang,  realitasnya bertolak  belakang.  Orang  Indonesia  mudah beringas  yang  berujung  pada  tindakan kekerasan.  Bangsa  Indonesia  sangat  terkenal memiliki  toleransi  tinggi  atas  dasar  agama dan/atau etnisitas, realitasnya berubah menjadi  manusia  yang  intoleransi.  Hal  ini tercermin  dari  konflik-konflik  sosial  yang  di dalamnya  bisa  melibatkan  faktor  etnisitas dan/atau  agama-sengaja  dimasukkan  guna menumbuhkan solidaritas agar bisa mengalahkan  lawan.  Betapa  meluasnya keberingasan,  kekerasan  dan  konflik  yang bermotif  perebutan  akses  ekonomi  atau berlatarkan ogoisme kesukubangsaan (sukuisme),  kedaerahan  (daerahisme)  atau kelompok (kolompokisme) secara mudah bisa disaksikan melalui tayangan TV. Begitu pula gerakan fundamentalisme agama, jika direpresentasikan  sebatas  wacana  dan  atau pencapaian sasarannya dilakukan dengan cara memperhatikan  kaidah-kaidah  yang  berlaku dalam kehidupan bernegara-cara-cara demokratis,  tindakan  menimbulkan  ancaman bagi kehidupan berbangsa. Namun, jika yang terjadi  adalah  sebaliknya,  yakni  pencaaian
tujuan  dilakukan  secara  kekerasan  berwujud terorisme, maka sendi-sendi kehidupan NKRI yang  berlandaskan  ideologi  Pancasila  secara otomatis mengalami ancaman yang serius.
Wajah  bangsa  Indonesia  sulit  dikenal terlihat pada kasus masyarakat Bali, Menurut Atmadja  (2010)  dalam  bukunya  berjudul “ Ajeg Bali : Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi”, wajah  kebudayaan  Bali  tidak lagi  sama  dengan  keadaan  kebudayaan  Bali pada  tahun  1950-an,  misalnya  Bali  sebagai Pulau  Dewata  telah  berubah  menjadi  Bali Pulau  Denawa  (Raksasa).  Bali  Pulau  Surga Terakhir bisa jadi akan berubah menjadi Bali Pulau  Surga  (yang)  Berakhir.  Bali  sebagai Pulau  Seribu  Pura  berubah  menjadi  Bali sebagai  Pulau  Seribu  Masalah  dan  Pulau Seribu Cafe.
Perubahan  label  ini  secara  mudah  bisa disaksikan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Misalnya,  Bali  sebagai  Pulau  Surga,  karena kebudayaannya yang menawan dan kehidupan masyarakatnya yang damai, akhir- akhir ini mulai goyah, tercermin dari adanya konflik  antasesama  orang  Bali.  Konflik  bisa berlatarkan egoisme banjar,  desa  pakraman, dadia,  dll. Belum  terhitung  lagi  adanya intoleransi sehingga orang Bali secara nudah me- liyan- kan  etnik  lain  yang  bermukim  di Bali  melalui  kekerasan  bahasa,  ekonomi, bahkan bisa mengarah kepada kekerasan fisik, baik  secara  individual  maupun  kolektif. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, semakin banyak  orang  Bali  melakukan  bunuh  diri untuk mengakhiri hidupnya (Atmadja, 2016).
Dengan  demikian  tidak  berlebihan  jika disimpulkan,  bahwa  semakin  lama  wajah keindonesiaan  bangsa  Indonesia,  begitu  pula wajah  kebalikan  Orang  Bali,  semakin  sulit dikenal  seperti  yang  disaksikan  pada  ruang publik atau tayangan TV-korupsi membudaya dan kekerasan dipakai sebagai alat mencapai tujuan.  Dalam  kondisi  seperti  ini  luhulima (2010:72)  terheran-heran  mempertahankan “...benarkan bangsa pendidikan telah menempatkan  peserta  didik  hanya  sebagai homo faber dalam konteks homo economicus. Sebaliknya,  mereka  mengabaikan  hakikat manusia  sebagai homo  complexcus, yakni manusia  yang  memiliki    dimensi  yang
kompleks  sebagai  implikasi  dan  tubuh  yang meroh  atau  roh  yang  menubuh  –  dualisme sebagai satu kesatuan yang holistik (Drijakara,  1985).  Mata  pelajaran  lain  yang semestinya bisa mengimbangi hakikat manusia  sebagai homo  economicus, yakni ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan (humaniora) kurang mendapatkan perhatian.
Kondisi  ini  mengakibatkan,  meminjam gagasan Keraf (2002) terbentuk manusia yang menganut
paradigma etika antroposenterisme, bukan paradigma holistik atau  meminjam  Robbins  dan  Judge  (2008) budaya  kolektif  berubah  menjadi  budaya individualistik  sehingga  manusia  menjadi egois,  serakah  atau  lebih  mengutamakan keakuan,  kesayangan  atau  kekelompokkan, bukan kekitaan atau orang lain. Dalam rangka memulihkan wajah keindonesiaan yang carut- marut  maka  ada  berbagai  tawaran  resep pendidikan  yang  mengemuka  antara  lain pendidikan karakter.

## II. METODE
Penelitian ini menggunakan studi pustaka, dimana  peneliti  tidak  hanya  mengumpulkan, membaca,  dan  mencatat  literatur  saja,  tetapi peneliti memperhatikan langkah-langkah dalam meneliti literatur yaitu harus memperhatikan  metode  penelitian  untuk mengumpulkan data, membaca dan mengolah bahan  pustaka  serta  peralatan  yang  harus dimiliki  dan  disiapkan  untuk  memudahkan peneliti dalam memperoleh data.

## III. Hasil dan Pembahasan
1.  Hakikat  dan  Tujuan  Pendidikan Karakter
Pendidikan  karakter  mengacu  kepada usaha  untuk  membentuk  karakter  manusia. Manurut  Suyanto  (2010:46)  karakter  adalah sebagai berikut.
Karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik (tahu  nilai  kebaikan,  mau  berbuat  baik,  dan nyata berkehidupan baik) yang terpatri dalam diri    dan  terewantahkan  dalam  perilaku. Karakter secara hinheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa. Serta olahraga  seseorang  atau  sekelompok  orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau
sekelompok  orang  yang  mengandung  nilai, kemampuan,  kapasitas  moral  dan  ketegaran dalam  menghadapi  kesulitan  dan  tantangan (Suyanto, 2010:46).
Pendidikan  karakter  dilakukan  kepada seseorang dengan melibatkan subjek pembentuk  karakter-agen  pendidikan  dan peserta  didik  sebagai  pembelajar.  Namun, bagaimanapun juga sasarannya adalah membentuk karakter bangsa.
Karakter  bangsa  adalah  perilaku  kolektif kebangsaan  yang  unik-unik  yang  tercermin dalam  kesadaran,  pemahaman,  rasa,  dan perilaku  berbangsa  dan  bernegara  dari  hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga  seseorang  atau  sekelompok  orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan  Indonesia  yang unik-balik  norma  UUD  1945,  keberagaman dengan  prinsip  Bhineka  Tunggal  Ika,  dan komitmen terhadap NKRI (Suyanto, 2010:46- 47).
Dengan  demikian  pendidikan  karakter bangsa  adalah  mengindonesiakan  orang Indonesia  atau  proses  Indonesiaisasi  agar melahirkan  manusia  Indonesia  yang  betul- betul berkepribadian Indonesia yang tercermin pada dasar negara Pancasila.
Dalam  persektif  teori  kebudayaan  dan teori kepribadian yang dikemukakan Robbins dan Judge (2008) mengindonesiakan manusia Indonesia  terkait  dengan  sistem  nilai.  Nilai dijabarkan  ke  dalam  norma  dan  keduanya berkaitan  dengan  ideologi,  yakni  Pancasila (Tilaar,  2002;  Surakhmad,  2009;  Sularto, 2010;  Asra,  2010;  Magnis-Suseno,  2010). Betapa  pentingnya  ideologi  Pancasila  bagi bangsa  Indonesia  dapat  dicermati  pendapat Asra (2010:11) sebagai berikut.
Pada hemat saya, Pancasila terlah terbukti sebagai garis haluan bersama ideologi negara- negara  Indonesia  yang  paling feasible dan sebab itu lebih viable bagi kehidupan bangsa hari ini dan di masa datang. Saya tetap tidak melihat  adanya  alternatif  garis  haluan bersama  ideologi  lain,  yang  tidak  hanya aseptabel bagi warga bangsa, tetapi juga dapat terus  hidup  dalam  perjalanan  negara-negara Indonesia ke depan (Azra, 2010:11).
Begitu  pula  Said  (1980)  mengatakan Pancasila harus diterima, tidak hanya karena nilai  kesejahteraannya,  tetapi  juga  karena Pancasila  merupakan  sumber  norma  etika yang  rasional  bagi  kelangsungan  hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian pendidikan  karakter  Indonesia  bisa  pula disebut  memancasilakan  (Pancasila-isasi) terhadap manusia Indonesia guna membentuk manusia Indonesia berkepribadian Pancasila. Hal  ini  mencakup  kognisi,  afeksi  dan psikomotorik yang teraktualisasi pada kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Karakter bangsa  amat penting mengingat
“...karakter bangsa Indonesia akan menentukan  perilaku  kolektif  kebangsaan Indonesia  yang  unik-baik  yang  tercermin dalam  kesadaran,  pemahaman,  rasa,  karsa, dan  perilaku  berbangsa  dan  bernegara Indonesia  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila, UUD  1945,  keberagaman  dengan  prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI (Tim Penyusun, 2010:7). Ciri khas dan unik  yang  membedakannya  dari  karakter bangsa  lain  merupakan  representasi  dari superstruktur  ideologi  yang  dimiliki  oleh bangsa  Indonesia,  yakni  Pancasila dan UUD 1945  beserta  tata  aturan  lain  sebagai turunannya.
Indikator  manusia  Indonesia  berkarakter keindonesiaan orang Indonesia yang berkepribadian  Pancasila,  harus  menerima pluralitas  sebagai  suatu  berkah  bukan musibah.  Hal  ini  tidak  bisa  dileaskan  dari corak  masyakarat  Indonesia  yang  bersifat multikultur.  Penerimaan  terhadap  pluralitas tidak  saja  secara  kognisi,  tetapi  juga mempraksis,  yakni  memperlakukan  orang lain  yang  berbeda  agama,  sukubangsa, kebudayaan,  kedaerahan  dan  aspek-aspek lainnya secara berkesetaraan dan berkeadilan atau  tanpa  diskriminasi. Kedua, demokrasi. Demokrasi  merupakan  sistem  politik  yang paling  tepat  bagi  bangsa  Indonesia  yang bersifat  multikultur,  sebab”...Negara  yang semajemuk Indonesia tidak bisa dipersatukan dengan  paksaan.  Indonesia  hanya  akan  tetap bersatu apabila semua komponen bangsa mau bersatu  dan  mereka  hanya  akan  mau  bersatu apabila  mereka  dapat  ikut  mengurusnya.
Itulah  yang  dijamin  oleh  demokrasi” (Magnis-Suseno,  2008:30). Ketiga, keadilan sosial.  Keadilan  sosial  tercermin  pada berbagai  aspek  kehidupan  terutama  terkait dengan penciptaan suatu ruang sosial di mana orang  Indonesia  bisa  hidup  sebagai  manusia yang seutuhnya-bisa mengaktualisasikan diri secara  optimal  sebagai  manusia  Indonesia. Hal  ini  sangat  penting  guna  mewujudkan solidaritas  bangsa.  Tanpa  keadilan  sosial, keutuhan  NKRI  atau  integrasi  sosial  dalam masyarakat sulit diwujudkan, bahkan berubah menjadi  konflik,  mulai  dari  konflik latent, sampai kepada konflik over dengan kekerasan.
Gagasan lain tentang pendidikan karakter dapat  pula  dicermati  gagasan  Megawangi (dalam  Elmubarok,  2009).  Dia  mengatakan bahwa  pendidikan  karakter  secara  ideal bertumpu pada sembilan pilar.
a. Cinta  Tuhan  dan  kebenaran  (love Allah, trus, reverence, loyalty)
b. Tanggungjawab kedisiplinan, dan
kemandirian ( responsibility, excellence,  self  reliance,  disipline, orderliness )
c. Amanah dan santun ( respect, coutessy, obedience)
d. Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama  ( love,  copassion,  curing, empathy,  generousity,  moderation, cooperation)
e. Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama  ( love,  compassion,  curing, empathy,  generousity,  moderation, cooperation)
f. Percaya  diri,  kreatif,  dan  pantang menyerah  ( confidence,  assertivness, creativity,  reseoursefulness,  courage, determination and enthusiasm)
g. Keadilan  dan  kepemimpinan  ( justice, fairness, mercy, leadership)
h. Baik  dan  rendah  hati  ( kindness, flexibility, peacefulness, unity) ( Megawangi dalam Elmubarok,
2009:111-112).
Walaupun  gagasan  ini  tidak  secara spesifik mengacu kepada karakter kepancasilaan,  namun  secara  maknawiah tidak jauh berbeda daripada nilai-nilai, namun
secara  maknawiah  tidak  jauh  berbeda daripada  nilai-nilai  Pancasila.  Gagasan  ini sesuai  dan/atau  dapat  diaplikasikan  guna menata  realitas  bangsa  Indonesia  bercorak multikultur.  Pengaktualisasian  karakter  ini diposisikan sebagai  respesentasi dari hakikat manusia Indonesia sebagai insan Pancasila.

## 2. Pendekatan dan Model Pembelajaran
Sekolah  merupakan  salah  satu  agen pendidikan  karakter  bangsa  yang  sangat penting.  Hal  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari hakikat  sekolah  sebagai  lembaga  yang sengaja  dibentuk  oleh  negara-bisa  pula lembaga  swasta  atas  izin  negara,  dengan tujuan mereproduksi manusia guna mewujudkan  citra  manusia  yang  ideal. Dengan berpegang ada gagasan Tim penyusun Pengembangan Karakter di Perguruan Tinggi (2010) pendidikan karakter bangsa  membutuhkan  pendekatan.  Adapun pendekatannya,  antara  lain  sebagai  berikut. Lan
a. Pendekatan  keteladanan.  Penanaman nilai-nilai  karakter  keindonesiaan  atau kepribadian Pancasila tidak hanya lewat omongan atau ajakan, tetapi yang lebih penting adalah melalui pemodelan atau contoh-contoh nyata. Misalnya, pemodelan dilakukan oleh guru, Kepala Sekolah,  dll.  Pemodelan  bisa  lebih berhasil, tidak saja karena empiri, tetapi juga  karena  budaya  Indonesia  bersifat peternalistik atau karena budaya Indonesia  bersifat  paternalistik  atau bapakisme.
b. Pendekatan  berbasis  kelas.  Penanaman nilai-nilai  karakter  bangsa  dilakukan lewat pembelajaran di kelas. Pendekatan  ini  tidak  mesti  melahirkan metapelajaran tersendiri, melainkan bisa memakai pendekatan integrasi pembelajaran. Artinya, pencapaian nilai-nilai karakter bangsa diitegrasikan dengan  mata  pelajaran  yang  relevan- digandengkan  pada  kompetensi  IPS, Sosiologi, Pendidikan
Kewarganegaraan,  dll.  Guru  mata  ajar yang  bersangkutan  sangat  menentukan keberlangsungan
pendekatan
penanaman  nilai-nilai  karakter  bangsa berbasis kelas.
c. Pendekatan  integrasi  dalam  kegiatan ekstrakulikuler.  Pencapaian  nilai-nilai karakter bangsa bisa pula diintegrasikan dengan  kegiatan  yang  ditangani  oleh OSIS.  Untuk  itu,  staf  pengurus  OSIS, guru pembimbing OSIS, Kepala Sekolah dan guru-guru lainnya berperan penting dalam merancang dan menyelenggarakan kegiatan yang mengarah  pada  penanaman  nilai-nilai karakter    bangsa  berbasiskan  ideologi Pancasila.
d. Pendekatan pengembangan kultur sekolah.
Artinya, sekolah mengembangkan  budaya  sekolah  yang mencerminkan dan memperkuat penanaman  nilai-nilai  karakter  bangsa. Kepala  sekolah  dan  lembaga  yang terkait,  misalnya  Pemkab  dan  jajaran berperan sangat penting.
e. Pendekatan pendidikan karakter berbasis komunitas. Pendekatan ini bisa berwujud mengajak siswa untuk belajar tentang  bagaimana  suatu  komunitas, misalnya yang bercorak multiagama dan atau  multietnik  mempraktikkan  nilai- nilai pendidikan karakter-toleransi dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Jadi, komunitas  adalah  laboratorium  bagi peserta  didil  guna  memahami  dan mengintenalisasikan nilai-nilai karakter bangsa yang bersumberkan pada ideologi Pancasila.
Pendekatan  pembelajaran  tidak  bisa dilepaskan dari model pembelajaran, Namun, apa pun model pembelajaran yang digunakan dalam  pendidikan  karakter  bangsa,  ada beberapa  yang  digunakan  dalam  pendidikan karakter  bangsa,  ada  beberapa  prinsip  dasar yang perlu diperhatikan, yakni:
a. Pendidikan karakter yang berbasis nilai- nilai  dan model tidak bisa dibelajarkan hanya  dengan  pendekatan  nilai-nilai atau  kebenaran  dan  kewajiban  belum tentu menghayati dan melaksanakannya. Dia baru
melaksanakannya  jika  nilai-nilai  yang
ditanamkan  terinternalisasikan  secara mantap pada peserta didik.
b. Pendidikan karakter yang terfokus pada penanaman nilai membutuhkan perumusan  secara  lebih  untuk  dan bermakna  yang  mengintegrasikan  segi- segi  konsep  pengetahuan,  nilai-nilai, sikap,  norma  dan  keputusan  moral. Kesemuanya  ini  tidak  bisa  hanya bersifat  kognisi,  melainkan  bermuara atau  teraktualisasi  dalam  ketrampilan sosial  yang  tercermin  pada  tindakan sosial  dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
c. Pendidikan karakter bangsa merupakan rangkaian  kegiatan  bersinergi,  yakni mengetahui nilai-nilai, belajar mempertimbangkan  nilai-nilai,  belajar membuat  keputusan  atas  nilai,  dan belajar  membiasakan  diri  bersikap  dan bertindak  sesuai  dengan  nilai-nilai. Kontrol  sosial  internal  dan  eksternal tidak    bisa  diabaikan  dalam  konteks pelembagaan nilai-nilai karakter bangsa.
d. Pendidikan nilai secara ideal menekankan  ada  gagasan  pendidikan kritis. Artinya, dalam penanaman nilai- nilai  karakter  bangsa  maka  model pendidikan  gaya  bank  tidak  relevan. Sebagai gantinya, peserta didik diberikan peluang berpikir kritis mengintegrasikan dan
menginternalisasikan nilai-nilai karakter  melalui  kegiatan  dekonstruksi dan  rekonstruksi  sehingga  nilai-nilai yang  ditanamkan,  tidak  berbentuk hapalan,  tetapi  karena  dipahami  secara kritis.
e. Pendidikan  karakter  tidak  lagi  hanya menekankan pada otak kiri- pengetahuan  yang  harus  dihafal,  tetapi menjangkau pula otak kanan- menekankan pada meresakan, mengahayati  dan  mengubah  perilaku. Dengan kata lain bisa pula dikemukakan pendidikan  karakter  dilakukan  secara integral  melibatkan  aspek knowing (mengetahui), acting (melatih  dan membiasakan)  serta feeling (perasaan)
sehingga menghasilkan manusia- manusia pencinta
kebajikan (Megawangi, 2007:59).
f. Dengan mengacu kepada Russell William  (dalam  Megawangi,  2007) pendidikan  karakter  dapat  diibaratkan sebagai  “otot”,  dimana  “otot”  karakter akan  menjadi  lembek  apabila  tidak pernah dilatih, dan akan kuat dan kokoh kalau  sering  dipakai.  Seperti  halnya binarawan  yang  terus-menerus  berlatih membentuk  ototnya,  maka  “otot-otot” karakter  juga  akan  terbentuk  dengan praktik-praktik  latihan  yang  akhirnya menjadi  kebiasaan  maka  seseorang secara  otomatis  akan  melaksanakan, jika  tidak  ia  akan  merasakan  adanya kekurangan-kebiasaan makan nasi,  jika tidak  makan,  misalnya  jagung  maka seseorang  merasakan  belum  makan, sebab makan=nasi.
g. Pananaman pendidikan karakter bangsa memerlukan  penguatan  dan  dukungan dari  berbagai  pihak  secara  bersinergi. Penyelenggaraan  pendidikan  karakter tidak saja dilakukan oleh sekolah, tetapi juga  agen-agen  pendidikan  lainnya secara bersineri, yakni keluarga, masyarakat, media massa, teman sepermainan, dll. (Tim penyusun, 2010: 43-44).
Pendidikan  karakter  bangsa  tidak  saja membutuhkan  pendekaan,  tetapi  juga  model pembelajaran. Model pembelajaran pendidikan  karakter  bangsa,  yakni: pertama, model pembelajaran penanaman nilai. Model ini berfokus pada aktivitas peserta didik, tidak saja  diajak  secara  kritis  menerima  nilai-nilai baru-karakter  keindonesiaan,  tetapi  juga memperkuat, menyesuaikan, mengadaptasikan atau bahkan merubah nilai- nilai lama-terutama karakter kesukubangsaan agar  yang  satu  tidak  berkontradisi  dengan yang  lainnya. Kedua, model  pembelajaran berbasis  perkembangan  penalaran  moral. Model ini menekankan pada pelibatan peserta didik  secara  rasional  sesuai  dengan  tahap- tahap  perkembangan  kognitifnya. Ketiga, model pembelajaran analisis nilai. Model ini lebih menekankan pada aktivitas peserta didik
untuk  menganalisis  kandungan  nilai-nilai yang  bersifat  konfliktual  yang  terjadi  dalam masyarakat. Peserta didik diberikan kesempatan  memposisikan  dirinya  secara argumentatif. Keempat, model  pembelajaran klarifikasi nilai. Peserta didik diajak mengklarifikasi  pilihan  atas  suatu  nilai berdasarkan  perspektif  subjektifnya. Kelima, model pembelajaran project citizen. Model ini antara lain berbentuk suatu kegiatan mengajak peserta didik untuk mengidentifikasikan  suatu  masalah  sosial atau  kebutuhan  suatu  masyarakat,  lalu menyusun berbagai alternatif projek pemecahan dan sekaligus mempraksiskannya. Keenan, model pembelajaran berbasis budaya spiritual. Model pembelajaran ini menekankan  ada  sinergi  antara  ilmu  dan agama  dalam  memaknai  dan  memecahkan masalah-masalah sosial dan atau menanggulangi suatu kejadian guna mewujudkan  masyakat  berkedamaian  (Tim penyusun, 2010).
3. Pendidikan Karakter dan Era Postmodern
Gagasan di atas menunjukkan bahwa saat ini kita berada ada era globalisasi. Kondisi ini tidak  saja  mengakibatkan  berbagai  dampak, tetapi  memunculkan  pula  sebutan  baru  bagi perubahan kebudayaan yang melanda masyarakat dunia, termasuk Indonesia, yakni dari  masyarakat  modern  berubah  menjadi masyarakat  postmodern.  Dengan  mengacu kepada gagasan Bachtra dan Saifuddin (2015) gejala ini mengakibatkan pendidikan karakter secara ideal sangat perlu mempertimbangkan pengadopsian berbagai paham sebagai berikut.
a. Post-antroposentric. Pendidikan  karakter mengarah  kepada  pembentukan  manusia yang mampu mengolah sumber daya lama secara berkelanjutan. Hal ini enting, sebab globalisasi yang kental dengan konsumerisme  mengakibatkan  manusia serakah.  Keserakahan  tercermin  pada pengeskploitasian lingkungan alam secara berlebihan.  Kondisi  ini  menentukan penanggulangan lewat pendidikan
karakter  yang  di  dalamnya  memasukkan paham post-antropsentric.
b. Post-competitive. Pendidikan    karakter mendidik  bangsa  agar  menghormati bangsanya sendiri dan mempunyai hubungan  yang  saling  menghormati dengan bangsa lain. Hal ini terkait dengan globalisasi  yang  mengakibatkan  bangsa yang  satu  dan  yang  lainnya  hidup  dalam suatu kampung global.
c. Post-patriarchal .  Pendidikan  karakter mampu  menyelesaikan  konflik  suatu bangsa dengan jalan damai bukan melalui jalan kekerasan.
d. Post - patriarchal. Pendidikan mampu menumbuhkembangkan sikap dan praktik sosial  yang  meposisikan  laki-laki  dan perempuan sebagai makhluk yang sederajat.  Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan cara  pengajaran  sejarah  tidak  lagi  hanya menonjolkan  pahlawan  laki-laki,  tetapi juga pahlawan perempuan.
e. Post - scientistic. Mengajarkan  peserta didik  agar  tidak  saja  mendalami  ilmu, tetapi juga nilai-nilai Pancasil, agama, dan kearifan lokal sebagai modal budaya guna membentuk kemajuan bangsa yang holistik.
f. Post - nasionalistic. Pendidikan  karakter mengajarkan  nasionalisme  yang  tidak hanya  mementingkan  bangsa  sendiri, tetapi  juga  peduli  terhadap  lingkungan alam dan lingkungan sosial. Hal ini terkait dengan  kehidupan  manusia  terikat  pada lingkungan alam dan lingkungan sosial.
Pendek  kata,  gagasan  ini  mencerminkan bahwa  pendidikan  karakter  amat  penting, tidak  saja  untuk  memajukan  bangsa  dan negara, tetapi terkait pula dengan tujuan untuk mengatasi  krisis  kebangsaan  sebagai  akibat dari adanya globalisasi.
Khusus  dalam  kaitannya  dengan post- nasionalistic menarik dikemukakan pendapat Megawangi (2007) tentang jargon yang amat terkenal,  yaki right  or  wong,  my  country. Jargon right  or  wong  my  country  –  moto Britania  Raya  dikemukakan  oleh  Jenderal Louis Mountbatten (Sudiarja, 2015:9) terkait dengan paham kebangsaan yang
memposisikan  negara  tidak  pernah  salah. Megawangi  (2007)  menunjukkan  bahwa pemikiran  seperti  ini  adalah  negatif  karena bisa mengarah kepada sifat xenophobia , yakni menganggap bangsanya adalah yang terbenar di  dunia.  Hal  ini  bisa  memunculkan  berhala negara  yang  berujung  pada  sikap  membabi buta  untuk  melakukan  apa  saja  terhadap bangsa lain dan/atau komponen bangsa yang dianggap mencedrai kebenaran yang berpusat pada  negara  kita.  Jika  moto  ini  dipegang secara  kaku  bisa  menimbulkan  masalah apalagi pada era globalisasi negara-negara di dunia hidup dalam kampung global. Kedamaian sulit diwijudkan jika kita terjebak pada xenophobia.
Berkenaan dengan itu Megawangi (2007) menganjurkan agar nasionalisme yang sebaliknya  dikembangkan  bukan  adalah nasionalisme positif bukan right or wong, my country. Wujud  nasionalisme  positif  adalah menempatkan negara sebagai objek yang kita cintai adalah fakta keduniawian sehingga bisa salah bisa pula benar.
Menerima  kekurangan  atau  memberikan kritik  kepada  objek  yang  kita  cintai  adalah manifestasi  dari  cinta  yang  berasal  rasa kerendahatian,  bukan  dari  rasa  kebanggaan. Mencintai negara dengan ini adalah semangat nasionalisme positif sehingga dapat menimbulkan rasa empati dan menggerakkan hati  untuk  berbuat  sesuatu  kepada  negara, menjaga kehormatan negara, dan mengkritiknya  apabila  negara  salah.  Kalau rasa nasionalisme negatif sering menimbulkan  semangat  patriotisme  “ingin menang”,  atau  kemarahan  apabila  negara dikritik,  semangat  nasionalisme  positif  akan menimbulkan solidaritas persaudaraan murni (Megawangi, 2007:273).
Gagasan ini diperkuat Romo Mangunwijaya-Romo Mangun (dalam
Sudiardja, 2015) yang menolak moto right or wong,  my  country karena  mencerminkan chauvinisme  atau  xenophobia.  Menurut Romo  Mangun  moto  ini  harus  ditinggalkan lewat  pembentukan  manusia  humanis  atau Pasca-Indonesia,  Pasca-Nasional  atau  Pasca- Eintstein (Indratno, 2015:xii).
Konsep  Pasca-Nasional  mencita-citakan sosok manusia Indonesia yang terbuka kepada nilai-nilai  kemanusiaan  universal,  meskipun tetap beregang kepala nilai-nilai keindonesiaan.  Sedangkan,  manusia  Pasca- Einstein adalah sosok manusia yang bersikap menurut  dinamika  relavitas,  dengan  tidak main mutlak-mutlakan, karena segala sesuatu bersifat relatif. Generasi muda harus meluaskan horizonnya dengan berfikir kreatif,  eksploratif,  dan  pluralistik.  Hidup multidimensional (bermatra ganda). Jika satu jalan  yang  ditempuh  gagal,  orang  wajib mencoba jalan lain. Artinya, hidup ini penuh dengan  kemungkinan.  Konsep  Pasca-Eistein itu  ditandai  juga  dengan  paradigma  berpikir nggiwar  (berpikir literal,  literal  thinking ) (Romo  Mangunwijaya  dalam  Indratno, 2015:xii-xiii).
Apalagi dikaitkan dengan
post- nasionalistic dan globalisasi sebagai keniscayaan maka keterbukaan dalam hubungan  antarnegara  merupakan  suatu keharusan.  Negara  yang  tidak  pernah  salah bagaimana tercermin pada moto right or wong my country secara mudah bisa digunakan oleh pemerintah  untuk  menindas  orang  lain  yang mengeritik  pemerintah  dan/atau  negara dengan  alasan  negara-pemerintah  adalah representasi negara sehingga presiden disebut Kepala Negara, sehingga mengeritik negara = mengeritik  Kepala  Negara  =  Presiden. Dengan demikian benar apa yang dikemukakan Megawangi dan Mangunwijaya yang perlu dikembangkan adalah nasinalisme positif, Pasca-Indonesia, Pasca-Nasional atau Pasca-Eintstein.  Negara  dan/atau  pemerintah bisa  dikritik  sebagai  wujud  kecintaan  kita kepada  negara.  Dengan  mengacu  kepada gagasan agama Hindu  tentu saja kritik harus proporsional-tidak  asal  mengeritik  dengan berbasiskan pada ahimsa.

## IV. KESIMPULAN
Pendidikan  karakter  dilakukan  kepada seseorang dengan melibatkan subjek pembentuk  karakter-agen  pendidikan  dan peserta  didik  sebagai  pembelajar.  Namun, bagaimanapun juga sasarannya adalah membentuk karakter bangsa.
Karakter bangsa adalah perilaku kolektif kebangsaan  yang  unik-unik  yang  tercermin dalam  kesadaran,  pemahaman,  rasa,  dan perilaku  berbangsa  dan  bernegara  dari  hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga  seseorang  atau  sekelompok  orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan  Indonesia  yang unik-balik  norma  UUD  1945,  keberagaman dengan  prinsip  Bhineka  Tunggal  Ika,  dan komitmen terhadap NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  H.  M.  (1983). Guru  Dalam  Proses Belajar  Mengajkar. Bandung  :  Sinar Baru Algendindo.
Ali,  M.,  dkk.,  (1998). Agama  Dalam Pergumulan MAsyarakat Kontemporer. Yogya  :  PT.  Tiara
Wacana..
Azizy, A. Q. A. (2003). Pendidikan (Agama) Untuk  Membangun  Etika  Sosial (Mendidik Anak Sukses Masa Depan : Pandai dan Bermanfaat). Semarang : CV. Aneka Ilmu.
Daryanto.  (1998). Administrasi  Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta. Djamarah, S. B. (2000). Guru dan Anak Didik dalam  Interaksi  Edukatif. Jakarta  : Rineka Cipta.
Gordon,  T.  (1986). Guru  Yang  Efektif  Cara Untuk  Mengatasi  Kesulitan  Dalam Kelas. Jakarta : CV. Radjawali. Idris, Z. (1981). Dasar-Dasar Kependidikan. Padang : Angkasa Raya. Marland.  (1990). Seni  Mengelola  Kleas, Tugas  dan  Penampilan  Seorang Pendidik. Semarang : Dahara Prize. Maswinara,  I  W.  (1998). Ilmu  Pengetahuan dan  Spiritual  Berdasarkan  Veda.
Surabaya : Paramita.
Maswinara,  I  W.  (1999). Sistem  Filsafat Hindu. Surabaya : Paramita. Maswinara,  I  W.  (2003). Sistem  Filsafat Hindu. Surabaya : Paramita.
MD Dahlan, S. Hamid Hasan. dan A. Moein
Moesa. (1989). Model-Model
Mengajar. IKIP  Bandung-Pusdiklat Perumtel.
Moelyono, D. (2004). Beyond Leadership 12 Konsep  Kepemimpinan. Jakarta  : Gramedia. Mudjijo. (1995). Tes Hasil Belajar. Jakarta : Bumi Aksara.
Mudyahardjo, R. dan Waini Rasyidin. (1992). Dasar-Dasar  Kependidikan. Ditjen Bimas Hindu dan Buddha dan UT
Nawawi.  (1995). Organisasi  Sekolah  dan Pengelolaan  Kelas. Jakarta  :  PT. Gunung Agung.
Purwanto, M. N. (1986). Psikologi Pendidikan . Bandung :  CV. Remadja Karya.
Rochman,  N.  (1976). Diagnostik  Kesulitan Belajar. Jakarta : BP3K. Roestiyah. (1986). Metodik Didaktik. Jakarta
: PT. Bina Aksara.
Russell,  B.  (1993). Pendidikan  dan  Tatanan Sosial. Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia.
Sadiman,  dkk.  (1986). Media  Pendidikan Penegrtian, Pengembangan dan Pemanfaatannya. Jakarta : CV.
Rajawali. Shochib,  M.  (1998). Pola  Asuh  Orang  Tua Dalam Membantu Anak Mengambangkan Disiplin Diri. Jakarta : Rineka Cipta. Subroto. (1984). Dimensi-Dimensi
Administrasi  Pendidikan  di  Sekolah. Yogyakarta: Bina Aksara.
Sudjana,  N.  dan  Rivai,  A.  (2002). Media Pengajaran. Bandung  :  Sinar  Baru Algensindo.
Suhartin,  RI.  (1982). Mengatasi  Kesulitan- Kesulitan  Belajar  Dalam  Pendidikan Anak. Jakarta : BPK Gunung Agung. Sumarsono.
(1986). Dasar-Dasar Kependidikan. Program  Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unud Singaraja.
Sunarto  dan  B.  Agung  Hartono.  (2002).
Perkembangan Peserta Didik. Jakarta : Rineka Cipta.
Suryabrata, S. (1982). Perkembangan Individu. CV. Rajawali.
Surya  M.  &  Amin,  M.  (1981). Pengajaran Remidial. Jakarta : Depdikbud. Suryosubroto,  B.  (1983). Beberapa  Aspek Dasar-Dasar  Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Sutisna.  (1987). Administrasi  Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek
Profesional. Bandung : Angkasa.
Thera, V. N. M. (1980). Orang Tua dan Anak. Jakarta : Aksara Buddhis Mandiri. Titib,  I  M.  (2003). Purana  Sumber  Ajaran Hindu Komprehensip, Jakarta : Mitra Titib,  I  M.  (2003). Menumbuhkembangkan Pendidikan Budhi Pekerti Pada Anak (Perspektif Agama Hindu). Bandung : Ganesa. Wragg,  EC.  (1996). Pengelolaan  Kelas. Jakarta : PT. Gramedia.