Volume 2 Issue 1, April 2020: pp. 53-74.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestrict ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Konkurensi Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Prinsip Otonomi Daerah
Concurrency of Authority to Issue Mining Business Permits to Regional Governments in the Principle of Regional Autonomy

## Lulu Herwanto
LPPM Universitas Halu Oleo E-mail: luluherwanto86@gmail.com
Muh. Sabaruddin Sinapoy Pascarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com

## Kamaruddin Jafar
Pascarjana Universitas Halu Oleo E-mail: kamaruddin_jafar@yahoo.com
Abstract: The purpose of this study focuses on the following issues: 1) To find out whether the  issuance  of  IUP  is  the authority  of the Province or District/City. 2) To  find out  the relationship of authority between the government and regional government in issuing IUP. This research uses the type of Normative legal research using several approaches, namely the  statute  approach,  the  comparative  approach,  the  comparative  approach,  and  the conceptual approach. Based on the results of the determination, it is intended that (1) Based on the principle of decentralization the authority to issue IUP is in the regency/city government with the normative in Article 8 in conjunction with Article 37 of Law Nomor 4 of  2009  concerning  Mineral  and  Coal  Mining.  On  this  basis,  the  principle  of  regional autonomy as based on the principle of decentralization should be implemented seriously and responsibly by the central government to regional governments, remembering that the diverse  characteristics  and characteristics of  the  nation and state  of  Indonesia  are reflected in a single diversity if it is an identity nationally which cannot be denied by anyone so that in the administration of regional government in accordance with their character and natural wealth to be able to implement from the autonomous regions, the concept of implementing  regional  autonomy  is  expanded  again  by  using  the  asymmetric decentralization principle. (2) The relationship of the authority to issue IUP as contained in Law Nomor 4 of 2009 normatively reflects the basic principles of a democratic state which is  implemented based on  the principle  of decentralization without  reducing  the initiative of the Indonesian state as a unitary state that upholds the philosophy of life of the
Indonesian nation namely Pancasila as the basis of the ideology of the nation and the state, especially in the administration of the region both in society, nation and state.
Keyword: Authority; IUP; Government
Abstrak: Tujuan penelitian  ini  memfokuskan  pada masalah sebagai berikut: 1)  Untuk mengetahui  Apakah  Penerbitan  IUP  merupakan  kewenangan  Provinsi  atau Kabupaten/Kota.  2)  Untuk  mengetahui  hubungan  kewenangan  antara  pemerintah, pemerintah  daerah  dalam  penerbitan  IUP.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian hukum  Normatif  dengan  menggunakan  beberapa  pendekatan  yaitu  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  perbandingan,  pendekatan  komparatif,  dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menujukan bahwa (1) Berdasarkan asas  desentralisasi  kewenangan penerbitan  IUP ada  pada  pemerintah  kabupaten/kota dengan normatifnya pada Pasal 8 jo. Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara.  Dengan  dasar  tersebut maka prinsip otonomi daerah sebagaimana berdasarkan pada asas desentralisasi sudah seharusnya diimplementasikan  dengan  sungguh-sungguh  dan bertanggung jawab oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengingat bahwa karakteristik dan watak dari bangsa dan negara Indonesia yang beraneka ragam tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu identitas nasional yang tidak dapat diingkari oleh siapa pun juga sehingga  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  sesuai  dengan  karakternya dan kekayaan alam masing-masing untuk dapat mengimplementasikan dari kebinekaan daerah  otonom  maka  konsep  pelaksanaan  otonomi  daerah  diperluas  lagi  dengan menggunakan asas desentralisasi asimetris. (2) Hubungan kewenangan penerbitan IUP sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009  secara  normatif  sudah  mencerminkan  prinsip  dasar  negara  demokrasi  yang diimplementasikan berdasarkan asas desentralisasi tanpa mengurangi prakarsa negara Indonesia  sebagai  Negara  Kesatuan  yang  menjunjung  tinggi  falsafah  hidup  bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan negara khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kata kunci: Kewenangan; IUP; Pemerintah

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara kesatuan, pernyataan ini tertulis di dalam konstitusi, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NRI 1945) dan selanjutnya negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah ( Local Government ) berdasarkan asas otonomi daerah. 1 Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2
Pada  tanggal 2  Oktober  2014  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2004 resmi diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian membawa konsekuensi baru terkait pemetaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat  pemerintahan.  Ada  beberapa  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  sebelumnya merupakan  kewenangan  kabupaten/kota  kemudian  menjadi  kewenangan  provinsi. 3 Sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  14  ayat  (1)  menerangkan  bahwa  “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 15 ayat (1) bahwa  “Pembagian  urusan  pemerintahan  konkuren  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah provinsi  serta  Daerah  kabupaten/kota  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini”.
Perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan sumber  daya  alam,  termasuk  di  dalamnya  penyelenggaraan  urusan  dibidang  kehutanan, kelautan  serta  energi  dan  sumber  daya  mineral  yang  dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah provinsi. Meskipun di dalam Pasal 8 jo. Pasal 37 huruf (a) dan (b) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mengatakan bahwa:
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati dan Walikota apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada dalam satu wilayah kabupaten/kota ;
2. IUP  diberikan  oleh  gubernur  apabila  WIUP  berada  pada  lintas  wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi bupati dan Walikota setempat.
Ketentuan Pasal tersebut di atas tetap memberikan kewenangan bupati/Walikota untuk memberikan IUP diwilayah kabupaten/kota dan kewenangan tersebut belum beralih kepada gubernur dan kewenangan gubernur tetap sebagaimana mestinya. kewenangan pemberian izin IUP dan IUPR untuk komoditas mineral logam, batu bara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
2 HAW.  Widjaja, Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia  (Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) , Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 425.
3 Seperti kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan, izin pemanfaatan panas bumi,  penyelenggaraan  pendidikan  tingkat  menengah  atas  dan  masih  banyak  lainnya,  lihat  lampiran  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sehingga prinsip otonomi daerah dalam pembentukan peraturan daerah harus menjadi bagian  utama  yang  mesti  diperhatikan.  Akan  tetapi  yang  menjadi  persoalan  saat  ini  adalah mengenai  urusan  konkuren  dibidang  IUP  Minerba  yang  termuat  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tersebut  yang  kemudian  secara  tersirat menunjukkan  bahwa  penerbitan  IUP  secara  nyata  telah  disentralisasikan  hal  inilah  yang kemudian  menjadi  persoalan  penting  karena  pemerintah  kabupaten/kota  tidak  memiliki kewenangan  lagi  dalam  hal  : pertama, membentuk  struktur  satuan  kerja  perangkat  daerah (Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral). Kedua, kewenangan  menyusun peraturan  daerah  yang  berhubungan  dengan  pertambangan. Ketiga, kewenangan  dalam penerbitan IUP dan IPR.
Hilangnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral  dan  batu  bara  memberi  dampak  pada  sistem  pengawasan  terhadap  kerusakan lingkungan akibat pertambangan hal ini disebabkan sudah tidak adanya legitimasi kewenangan pemerintah  kabupaten/kota  disektor  pertambangan  mineral  dan  batu  bara.  maka  penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Konkurensi Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan  Kepada  Pemerintah  Daerah  Dalam  Prinsip  Otonomi  Daerah ”. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut:  (1)  Apakah  Penerbitan  IUP  merupakan  kewenangan  Provinsi  atau Kabupaten/Kota. (2) Bagaimanakah  hubungan kewenangan  antara  pemerintah,  pemerintah daerah dalam penerbitan IUP.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. 4 Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. 5 Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup: pertama, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma dasar (pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945),  Peraturan  Dasar  (Batang  Tubuh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  dan  Ketetapan-ketetapan  MPR), peraturan perundang-undangan, kedua, bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Ed. 1. Cet. 16. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 13.
mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan  seterusnya,  dan  ketiga,  bahan  hukum  tertier,  yakni  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus bahasa Indonesia, ataupun kamus hukum. 6

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pembagian Kewenangan Penerbitan IUP Dalam Prinsip Otonomi Daerah
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. 7 Dalam perspektif hukum  administrasi,  mengenai  sumber  kewenangan  atau  cara  memperoleh  wewenang  itu sendiri menurut Philipus M. Hadjon dalam Azmi Fendri, 8 dikemukakan melalui dua cara utama yakni  diperoleh  secara  atribusi  dan  delegasi,  sedangkan  mandat  dikemukakan  dengan  cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.
Begitu pula dengan konsep kewenangan yang dikemukakan Tatiek Sri Djatmiati dalam Oheo K. Haris 9 , adalah kekuasaan yang dimiliki oleh badan administrasi atau pejabat berwenang dalam melakukan tindakan nyata, mengadakan pengaturan maupun mengeluarkan keputusan dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh secara “ atribusi ”,” delegasi ”, maupun “ mandat ”. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Pada delegasi  menegaskan  suatu  pelimpahan  wewenang  kepada  badan  pemerintah  yang  lain. Adapun mandat tidak terjadi pelimpahan  apa pun dalam arti pemberian kewenangan, akan tetapi pejabat yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Di dalam pemberian mandat,  pejabat  yang  memberi  mandat  menunjuk  pejabat  lain  untuk  bertindak  atas  nama mandator (pemberi mandat).
Pendapat  Hamid  S.  Attamimi,  dalam  Azmi  Fendri, 10 dengan  mengacu  keputusan Belanda  memberikan  pengertian  atribusi  sebagai  penciptaan  kewenangan  (baru)  oleh
6 Ibid , hlm.13
7 Kamal  Hidjaz ,  Efektivitas  Penyelenggaraan  Kewenangan  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia . Makassar: Pustaka Refleksi. 2010, hlm 35.
8 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, dalam Majalah Yuridika Fakultas Hukum UNAIR Nomor 5 dan 6 Tahun XII, Surabaya, 1997, hlm.2, sebagaimana yang Dikutip Azmi Fendri, Pengaturan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 94.
9 Tatiek Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia . Loc.cit , hlm. 60, sebagaimana yang Dikutip Oheo K. Haris , Maladministrasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yan Berimplkasi Tindak Pidana , Disertas, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015, hlm. 41
konstitusi ( grondwet ) atau oleh pembentuk undang-undang ( wetgever ) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Hal ini sejalan dengan  Indroharto  yang  mengemukakan  “pada  atribusi  terjadi  pemberian  wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Mengenai ciri-ciri delegasi menurut J.B.J.M. Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut: 11
1. Delegasi  harus  definitif,  artinya  delegasi  tidak  dapat  menggunakan  sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan  kebijakan  ( beliedsrege ),  artinya delegans memberikan  instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
Dalam penjelasan Philipus M. Hadjon, terlihat bahwa untuk memperoleh kewenangan terdapat  dengan  tiga  cara sebagaimana  yang dijelaskan  di  atas  yaitu,  atribusi,  delegasi,  dan mandat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  legalitas  penerima  delegasi  dan mandat.
Perubahan  paradigma  penyelenggaraan  pemerintahan  dari  sentralisasi  kepada desentralisasi  juga  membawa  konsekuensi  terhadap  penataan  setiap  aturan  hukum  yang semestinya  juga  harus  disesuaikan  dengan  spirit  otonomi  daerah.  Melihat  perkembangan perundang-undangan pemerintahan daerah sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1957,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun  1965,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1974,  Undang-Undang
11 Philipus M. Hadjon, Tentang....., Op.Cit, hlm. 5.
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan prinsip pemberian kewenangan yang semakin meluas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 menganut prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 menganut prinsip pemberian kewenangan yang luas,  nyata,  bertanggung  jawab  dan  proporsional.  Kemudian  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  menganut  prinsip  pemberian  kewenangan  yang  seluas- luasnya.  Artinya  jika  melihat  prinsip  pembagian  kewenangan  dari  ketiga  Undang-Undang Republik Indonesia tersebut mencerminkan adanya peningkatan derajat desentralisasi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, lebih menitikberatkan otonomi pada pemerintah kabupaten/kota dengan memberikan kewenangan penuh  hampir  di setiap urusan  pemerintahan.  Kewenangan  pengelolaan sumber daya  alam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tidak bisa dilepaskan dari perundang-undangan lain, khususnya dibidang sumber daya alam, dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, sebab pada bagian mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Minerba telah mencantumkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagai dasar hukum pembentukannya.
Kemudian  menurut  Moh.  Hatta, 12 yang  berpandangan  bahwa  otonomi  mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan kebebasan yang tidak terbatas. Dengan  kata  lain,  kemandirian  itu  adalah  wujud  pemberian  kesempatan  yang  harus dipertanggungjawabkan. Pertimbangan untuk memberikan otonomi dan perbantukan kepada kabupaten/kota, desa atau daerah itu adalah dalam rangka melaksanakan dasar kedaulatan rakyat dan keperluan setempat yang berlainan.
Dalam  perkembangannya  desentralisasi  tidak  begitu  saja  berdiri  tunggal.  Ada  dan dimunculkan  varian  lain  dari  pelaksanaan  desentralisasi,  yaitu  desentralisasi  asimetris ( asymmetric decentralization ). Istilah desentralisasi asimetris menjadi hal yang menarik karena memang istilah ini tidak begitu jamak digunakan dalam berbagai wacana dan kajian. Dimensi terminologinya  menjelaskan  jika  desentralisasi  asimetris  dapat  diartikan  sebagai  transfer
kewenangan  khusus  yang  hanya  diberikan  kepada  daerah  tertentu  dalam  rangka  menjaga eksistensi daerah dalam NKRI.
Mengutip  pendapat  Djohermansyah,  lebih  komprehensif  dalam  memberikan pemahaman terkait desentralisasi asimetris. yang dimana dalam pandangannya mengatakan bahwa  desentralisasi  asimetris  ( asymmetric  decentralization )  bukanlah  pelimpahan kewenangan biasa yang berbentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Secara empiris merupakan strategi komprehensif pemerintah pusat guna  merangkul  kembali  daerah-daerah  yang  hendak  memisahkan  diri  dari  pangkuan  ibu pertiwi. Dia mencoba mengakomodasi tuntutan dan identitas lokal ke dalam sistem pemerintah lokal yang khas.
Berdasarkan  Amanah  Pasal  18  ayat  (2)  dan  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  menyatakan  bahwa  pemerintahan  daerah  berwenang  untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan di  berikan  otonomi  yang  seluas-luasnya.  Atas  dasar  pasal  di  atas  sudah  seharusnya  asas desentralisasi asimetris tersebut secara teoritis sudah merupakan pilihan dalam hal ini suatu format desentralisasi yang ideal dan realistis terhadap situasi dan kondisi serta latar belakang sejarah  bangsa  Indonesia  dengan  pengelolaan  pemerintahannya  yang  berdasarkan konstitusional  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  serta  falsafah  dan ideologi Pancasila.
Kemudian menurut hemat penulis menilai bahwa konsep desentralisasi asimetris ini sangat  tepat  dengan  kondisi  demokrasi  saat  ini  yang  dihadapi  bahwa  ini  maka  sudah seharusnya pemerintah pusat membuat suatu gebrakan baru mengenai prinsip otonomi daerah yang dibagi berdasarkan kebinekaan daerah otonomi dalam hal kebinekaan adalah nilai-nilai potensial  sumber  daya  alam  yang  terkandung  di  setiap  daerah  harus  menjadi  kewenangan bersama. dengan konsep desentralisasi asimetris inilah penulis berkeyakinan bahwa dengan dibaginya daerah otonom berdasarkan kekhususan, keistimewaan dan daerah potensial maka hubungan  antara  pusat  dan  daerah  salang  berkoordinasi.  Dengan  tujuan  yang  sama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

## Kewenangan Penerbitan IUP Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Kerangka Prinsip Otonomi Daerah
Konsep Desentralisasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 ini adalah  penyerahan  Urusan  Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonomi.
Sedangkan pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengutip pendapat RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa latin. Yakni: de yang berarti lepas, dan centrum yang berarti pusat.  Makna  harfiah  dari  desentralisasi  adalah  melepaskan  diri  dari  pusat.  Dalam  makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah.  desentralisasi  merupakan staatkundige  decentralisatie (desentralisasi ketatanegaraan  atau  lebih  sering  disebut  dengan  desentralisasi  politik),  bukan ambtelijke decentralisatie , seperti halnya dekonsentrasi.
Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:
1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan  pemerintahan  yang  penggunaan  sumber  dayanya  lebih  efisien  apabila dilakukan oleh pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional
Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi:
1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota;
3. Urusan  pemerintahan  yang  manfaat  atau  dampak  negatifnya  lintas  daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan  pemerintahan  yang  penggunaan  sumber  dayanya  lebih  efisien  apabila dilakukan oleh daerah provinsi;
5. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (4) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:
6. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
7. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;
8. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau;
9. Urusan  pemerintahan  yang  penggunaan  sumber  dayanya  lebih  efisien  apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.
Apabila dicermati, Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, masih menerapkan  pola residual power atau open arrangement , bahkan  urusan  pemerintah dibagi  menjadi  urusan  pemerintah  absolut,  urusan  pemerintah  konkuren  dan  urusan pemerintahan  umum. 13 Urusan  pemerintahan  umum  adalah  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Adanya  pembagian  urusan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  tersebut mencerminkan bahwa Indonesia masih menjalankan adanya bentuk sentralistis. Daerah diberi kewenangan namun sudah diperinci dalam undang-undangnya, hal ini memberikan penafsiran bahwa pemberian kewenangan tersebut masih di bawah kontrol dan kendali dari pemerintah pusat.
Berdasarkan  uraian  di atas tersirat  bahwa kewenangan penerbitan  IUP berdasarkan pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  kekuasaan  pemerintah daerah kabupaten/kota telah dibatasi dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batu bara sebagaimana yang terdapat pada pasal 12 jo. lampiran Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Walaupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia ini telah dijelaskan secara rinci mengenai asas desentralisasi akan tetapi secara  yurisdiksi otonomi  daerah  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 hanya bersifat sebagian atau terbatas.
Dengan demikian maka sudah seharusnya asas desentralisasi asimetris yang menjadi jalan  tengah  untuk  menjawab  persoalan  pelaksanaan  otonomi  daerah  saat  ini  mengutip pendapat De Tocqueville, yang mengatakan bahwa “jalan tengah dari situasi preferensi yang dimetrik  antara  sentralisasi  dan  desentralisasi.  Lebih  lanjut  De  Tocqueville  mengusulkan adanya dua nilai yaitu; keseimbangan antara individual liberty dan sufficient government power untuk  menciptakan  kemakmuran  dan  keutuhan  masyarakat.  kemudian  menurut Djohermansyah  Djohan,  yang  menegaskan  bahwa  Desentralisasi  asimetris  ( asymetric decentrlization )  bukanlah  pelimpahan  kewenangan  khusus  yang  hanya  diberikan  kepada daerah-daerah tertentu. Secara empiris ia merupakan strategi komprehensif pemerintah pusat guna merangkul kembali daerah yang hendak memisahkan diri ke pangkuan ibu pertiwi.
13 Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama) urusan pemerintah konkruen adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
Dari pandangan di atas urgen dengan yang dikemukakan oleh Johansyah, Pertimbangan atau  alasannya  perlu  diberlakukan  asa  desentralisasi  asimetris  di  Indonesia  berdasarkan konsep dan teori di atas adalah konflik dan tuntutan separatisme, letak ibu kota negara, sejarah budaya, perbatasan wilayah, pusat pengembangan ekonomi, bersifat Jakarta sentris, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata, serta adanya kesenjangan sosial. kemudian pertanyaan apakah  asas  desentralisasi  asimetris  merupakan  yang  paling  ideal  dan  realistis?  Maka berdasarkan fakta, konsep dan teori seperti yang dijelaskan di atas tadi, dapat dijelaskan pada hakikatnya asas desentralisasi asimetris adalah ideal, karena secara filosofis bahwa bangsa dan negara  Indonesia  ini  terbentuk  adalah  berdasarkan  pada  atas  kesepakatan  bersama  antar komponen bangsa yang heterogen sehingga nantinya dapat diimplementasikan adanya suatu sistem pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif dan partisipatif dalam rangka untuk semakin meningkatkan kesejahteraan sosial.
Pandangan  di  atas  telah  menjawab  keraguan  penulis  mengenai  akan  hilangnya kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  terdapat didaerahnya.  maka  berdasarkan  konsep  desentralisasi  asimetris  maka  kesimpulan  penulis adalah  kewenangan  penerbitan  IUP  sudah  selayaknya  berada  pada  daerah  kabupaten  kota dengan landasan konsep dan teori sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

## Akibat  Hukum  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah Yang Bertentangan Dengan Prinsip Otonomi Daerah
Pembagian urusan pemerintahan telah diatur secara rinci ke dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Dari  semua  ketentuan  tersebut  terdapat kewenangan  yang  berbeda-beda,  baik  itu  kewenangan  yang  berada  di  pusat  maupun pemerintahan di daerah.
Dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 405 PP  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemerintah  Derah  Provinsi  dan  Pemerintah,  Semua  tindakan  pemerintah  berposisi  sebagai badan  eksekutif yang  memiliki  pengertian  “aktif”.  Adapun  penjabaran  kata  “aktif”  menurut Tatiek Sri Djamiati 14 adalah;
Apabila istilah “aktif” tersebut di kaitkan dengan kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan,  maka  ketika  seorang pejabat  atau  badan  pemerintah  mengeluarkan suatu
14 Tatiek Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia . Loc.cit , hlm. 58.
keputusan atas izin-izin tertentu, hal tersebut mengandung makna yang luas dan kontinu, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang lain yang mengikuti tindakan awalnya seperti  pengatrolan,  pengawasan,  perlindungan  hukum,  maupun  penegakan  hukum  di bidang hukum administrasi.
Fungsi pemerintahan telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  menyebutkan fungsi pemerintahan adalah menjalankan urusan pemerintahan di tingkat pusat atau daerah. Urusan tersebut tentunya mempunyai kaitan dengan urusan kewenangan pusat dan daerah.
Tidak  demikian  dengan  Pasal  12  jo.  Lampiran  Pasal  15  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  yang  telah  mengubah  kewenangan  pemerintah kabupaten/kota yang berkaitan dengan IUP telah berpindah menjadi kewenangan provinsi atau kewenangan Gubernur. Sehingga terjadi inkonsistensi antara Undang-Undang Republik Indonesia Pemda dan Undang-Undang Republik Indonesia Minerba.
Sebagai  asas  yang  mengatur  penggunaan  kewenangan,  dilihat  dari  teori  tentang criminal law policy dari Ancel, asas lex specialis derogat legi generali merupakan asas hukum yang  menentukan  dalam  tahap  aplikasi  ( application  policy ).  Artinya,  persoalannya  bukan berkenaan  dengan  perumusan  suatu  kebijakan  tentang  hukum  ( formulation  policy ),  tetapi berkenaan dengan game-rules dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang “ini” atau yang “itu”. Sementara, yang “ini” atau “itu” tersebut ditentukan oleh manakah aturan di antara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum, sedangkan manakah aturan-aturan yang lain yang bersifat khusus.
Berdasarkan  segi  substansinya,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Minerba merupakan aturan hukum khusus, sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 merupakan aturan hukum umumnya. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Minerba dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 juga berada dalam pengaturan mengenai ketentuan yang sama, yakni kewenangan penerbitan IUP. Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2009  lebih  spesifik dibandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, di samping itu kedudukan Undang-Undang Republik Indonesia tersebut pun sederajat, karena keduanya sama-sama berbentuk dalam undang-undang.
Konsekuensi  ketiadaan  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  dalam  perizinan pertambangan  mineral  dan  batu  bara  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  maka  implikasi  hukum  yang  bisa  timbul  dari
ketiadaan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam perizinan pertambangan mineral dan batu bara yaitu:
1. Implikasi  hukum  terhadap  Pemerintah  Daerah:  Adanya  pembebanan  kepada pemerintah  daerah/kabupaten  kota  dalam  menanggulangi  dampak  negatif  dari pertambangan  mineral  dan  batu  bara  tanpa  diberi  kewenangan  dalam menentukan izin tersebut diterbitkan.
2. Implikasi  terhadap  Pemerintahan  Daerah:  Daerah  kabupaten/kota  pasif  dalam menjalankan pemerintahannya karena tidak sesuai dengan asas desentralisasi.
3. Implikasi terhadap Lingkungan: Dengan tidak adanya kewenangan mengakibatkan bertambahnya tambang illegal dan sulit untuk pemerintah kabupaten/kota untuk ikut  dalam  pencegahan  kerusakan  ekosistem  dan  mengontrol  diwilayah pertambangan.

## Hubungan Kewenangan Penerbitan IUP Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Menurut  R.  Joeniarto,  pemerintahan  daerah  yang  berhubungan  dengan  wewenang penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan menunjukkan sinergitas antara pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Kewenangan  pemerintah  pusat  meliputi  seluruh pemerintahan wilayah negara. Sedangkan kewenangan pemerintahan daerah hanya meliputi sebagian dari wilayah negara. Oleh karena itu pemerintahan daerah dikenal dengan dua ciri yang  berbeda,  yaitu  :  pemerintahan  lokal  administratif  ( local  state  goverment )  dan pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
Mengutip  pendapat  F.A.M.  Stroink  en  J.G.  Steenbeek  yang  mengatakan  bahwa “Om positief  recht  ten  kunnen  vasstellen  en  handhaven  is  een  bevoegdheid  noodzakelijk.  Zonder bevoegdheid  kunnen  geen  juridisch  concrete  besluiten  genomen  worden, (untuk  dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak  dapat  dibuat  keputusan  yuridis  yang  bersifat  konkret),  Hal  ini  merupakan  bentuk sinkronisasi dan harmonisasi kewenangan antar tingkatan pemerintahan.
Menurut  pandangan  B.  Hestu  Cipto  Handoyo,  menyebutkan  bahwa  pemerintahan daerah  administratif  merupakan  pemerintahan  daerah  di  bawah  pemerintahan  pusat,  yang semata-mata penyelenggaraan aktivitas pemerintahan pusat di wilayah-wilayah negara, pada hakikatnya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Kedudukan merupakan wakil dari pemerintahan pusat yang ada didaerah;
2. Urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan pada hakikatnya merupakan urusan pemerintahan pusat;
3. Penyelenggaraan  urusan-urusan  pemerintahan  hanya  bersifat  administratif belaka;
4. Pelaksanaan  urusan-urusan  pemerintahan  dijalankan  oleh  pejabat-  pejabat pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah;
5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal adalah hubungan antara atasan dan bawahan dalam rangka menjalankan perintah;
6. Seluruh  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dibiayai  dan  mempergunakan sarana dan prasarana pemerintah pusat.
Dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diamanatkan tentang  hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah.  Di  samping  itu  hubungan keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  serta  sumber  daya  lainnya antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  diatur  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan selaras berdasarkan undang-undang.
Memperhatikan  lampiran  Pasal  15  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2014 di atas memunculkan sebuah pertanyaan tentang bagaimana dengan keberadaan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 2009  tentang Mineral dan Batu  Bara. Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Minerba menitik  beratkan  prinsip  otonomi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  mineral  dan  batu  bara didaerah kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Minerba yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten/kota dalam beberapa hal, antara  lain;  penerbitan  izin  usaha  pertambangan  dan  pengawasan.  Dalam  hal  pembagian kewenangan khususnya penerbitan izin usaha pertambangan telah diatur secara terperinci oleh Undang-Undang Republik Indonesia Minerba sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6, 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, diatur secara rinci kewenangan  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  dalam pengelolaan pertambangan.
Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, yang menyatakan IUP diberikan oleh:
1. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. Menteri apa bila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi  dari  gubernur  dan  bupati/Walikota  setempat  sesuai  ketentuan perundang-undangan.
Adapun makna asas-asas hukum pertambangan mineral dan batu bara dapat ditinjau dalam Bab 1 tentang Asas dan Tujuan, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009. Dalam Bab ini disebutkan empat asas pertambangan antara lain;
1. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
2. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
3. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
4. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (to serve utility). Konsep utility yang  dikembangkan  oleh  Jeremy  Bentham  adalah  dimaksudkan  untuk menjelaskan  konsep  kebahagiaan  atau  kesejahreraan.  Sesuatu  yang  dapat  menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, pandangan Lord Lloyd of Hampstead dan M. D. A Freeman,  sesuatu  yang menimbulkan  sakit adalah  buruk.  Aksi-aksi pemerintah harus  selalu  diarahkan  untuk  meningkatkan  kebahagiaan  sebanyak  mungkin  orang (the greatest happiness principle) .
Dari pandangan di atas maka untuk menjaga hubungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka asas desentralisasi asimetrislah yang sangat tepat dalam pengelolaan sumber daya alam. dengan perkembangan demokrasi saat ini maka  menurut  penulis  asas  desentralisasi  asimetris  perlu  dikembangkan  lagi  dalam  hal pengaturan daerah otonomi khusus dan keistimewaan. menurut hemat penulis dengan melihat perkembangan pemerintah daerah potensi kekayaan alam yang terkandung di setiap daerah salalu berbeda-beda maka perlu adanya daerah otonomi khusus yang mempunyai potensial sumber kekayaan alam yang mempunyai strategis nasional maka selayaknya dikelola bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai wujud dari implementasi otonomi daerah.

## Hubungan Kewenangan Penerbitan IUP Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Hubungan antara Pemerintah Pusat (Pusat) dan Daerah mencakup isi yang sangat luas, bisa terkait dengan isu nasionalisme dan nation building , bisa pula dengan isu demokrasi nasional dan demokrasi lokal, dan oleh karena itu terkait pula dengan isu hubungan antara negara dan masyarakat.  Hubungan  antara  Pusat  dan  Daerah  merupakan  sesuatu  yang  banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan ( spanning of interest ) antara kedua satuan pemerintahan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014,  pada  Pasal  9  mengatur klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri dari:
1. Urusan  Pemerintahan  Absolut,  Ialah  urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
2. Urusan Pemerintahan Konkuren, Ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota dan;
3. Urusan  Pemerintahan  Umum,  Ialah  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Kemudian  menurut  Pasal  13  ayat  (1),  pembagian  Urusan  Pemerintahan  Konkuren antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria  akuntabilitas,  efisiensi,  dan  eksternalitas,  serta  kepentingan  strategis  nasional. Pernyataan ketentuan Pasal ini menunjukkan bahwa  pemanfaatan dan  pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara semata-mata demi kepentingan strategis nasional. akan tetapi jika  dilihat  dari  sudut  pandang  kewenangan  berdasarkan  prinsipnya,  sebagaimana  yang terdapat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:
Tabel 1 Kewenangan Berdasarkan Prinsip Nomor Tingkat Pemerintahan Kriteria 1. Pemerintah Pusat ➢ Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; ➢ Urusan  Pemerintahan  yang  penggunanya  lintas  Daerah  provinsi  atau lintas negara; ➢ Urusan  Pemerintahan  yang  manfaat  atau  dampak  negatifnya  lintas Daerah provinsi atau lintas negara; ➢ Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh 2. Pemerintah Daerah Provinsi ➢ Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; ➢ Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; ➢ Urusan  Pemerintahan  yang  manfaat  atau  dampak  negatifnya  lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
➢ Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ➢
Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
➢ Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; ➢ Urusan  Pemerintahan  yang  manfaat  atau  dampak  negatifnya  hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
➢ Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah
Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
Dihubungkan  dengan  pendapat  Logemann,  Harun  Al  Rasid  dalam  Muh.  Sabaruddin Sinapoy,  bahwa  jabatan  sebagai  pribadi  (person)  dalam  hukum  tata  Negara  positif,  maka kepada jabatanlah melekat tugas dan wewenang yang digerakkan melalui perantaraan pejabat, sehingga pada konteks pemikiran Kelsen di atas, sikap jabatanlah yang membentuk isi dari kewajiban dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan jabatan dalam lembaga  Negara  (Presiden)  walaupun  pertanggungjawaban  tersebut  mewakili  jabatannya. sehingga  dalam  bertindak  senantiasa  terikat  oleh  norma  hukum  yang  mengaturnya. 15 esensinya dengan kewenangan penerbitan IUP maka pejabat administrasi yang mempunyai kewenangan  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  berhak melakukan tindakan administrasi.
Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan political equality, local accountability dan local responsiveness . Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi  pemerintah  pusat  adalah  mewujudkan political  education,  provide  training  in  political leadership  and  create  political  stability .  Desentralisasi  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  menyediakan public  goods  and  services dan  untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di daerah.
Dari asumsi dasar di atas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 hubungan kewenangan penerbitan IUP lebih pada sentralistis kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber kekayaan alam yang terkandung didaerah otonomi. Sehingga menurut  penulis  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 pemerintah  seharusnya  memperhatikan  kebinekaan  tiap-tiap  daerah  dalam  hal  ini pengelolaan sumber kekayaan alam seharusnya dikelola bersama dengan asumsi bahwa untuk menghindari gejolak sosial dimasyarakat yang sering muncul adalah pernyataan bahwa daerah yang mempunyai kekayaan alam namun yang menikmati adalah pemerintah pusat, kemudian yang mendapatkan dampak buruk dari pertambangan itu adalah daerah. Oleh sebab itu, untuk
15 M. Sabaruddin Sinapoy, “ Tanggung Jawab Hukum Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Pejabat Negara ” , Jurnal Yuridika, Volume 27 No 3, September-Desember 2012, hlm. 228.
menghilangkan  asumsi  tersebut  perlu  adanya  hubungan  antar  tingkat  pemerintahan  yang saling  berkoordinasi  dalam  pemeliharaan  lingkungan  dan  pengelolaan  pertambangan didaerah berdasarkan pada asas desentralisasi asimetris.

## Politik  Hukum  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah Dalam Kewenangan Penerbitan IUP Oleh Pemerintah Provinsi
Dengan luasnya kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tidak jarang menjadi perbincangan yang kemudian menjadi isu  politik  dalam  perkembangan  demokrasi  khususnya  di  tatanan  akademisi  pemerhati pemerintahan  daerah  dan  tokoh  politik  lainnya.  salah  satu  isu  penting  adalah  kewenangan penerbitan IUP oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Yang kemudian dengan diberikannya kewenangan yang begitu luas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagian  orang  beranggapan  bahwa  dengan  adanya  kewenangan  tersebut  menimbulkan adanya raja-raja kecil yang berada di daerah kabupaten/kota.
Esensi dari salah satu isu di atas maka semangat perubahan Undang-Undang Republik Indonesia  Pemda  tersebut  dilaksanakan.  Pada  tanggal  2  Oktober  2014  Undang-Undang Republik Indonesia tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, dengan digantinya Undang-Undang Republik Indonesia Pemda tersebut apakah telah menjawab semua isu tersebut  mengenai  pemanfaatan sumber  daya mineral dan batu bara? yang kemudian menjadi pertanyaan dalam benak penulis adalah apakah tidak lebih parah dengan beralihnya kewenangan tersebut tidak akan menjadikan sebuah tirani kekuasaan yang terpusat?
Sebagai  negara  kesatuan  yang  mempunyai  wilayah  yang  terbagi-bagi  dan  sumber kekayaan alam yang berbeda-beda di setiap daerah maka penyelenggaraan pemerintah daerah perlu memperhatikan kekayaan dan perbedaan yang menjadi karakteristik khas suatu daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia harus dilakukan dengan cara keindonesiaan, sebab pelaksanaan yang demikian telah digariskan dalam konstitusi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa konfigurasi politik pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ada pada kepentingan nasional sebagai isu pokok pembentukan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  penulis berpandangan bahwa apakah dengan dikelolanya pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dapat menjamin percepatan pembangunan
di setiap daerah kabupaten/kota? kemudian apakah isi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah dipenuhi? Sehingga kesimpulan akhir penulis adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batu bara seharusnya dikelola bersama  antar  tingkat  pemerintahan  yang  berlandaskan  pada  pemanfaatan,  efisiensi, eksternalitas  dan  berkeadilan.  Dengan  tujuan  utama  adalah  mempercepat  pembangunan daerah sebagai garda terdepan pembangunan nasional serta tercapainya kemakmuran rakyat yang berkeadilan.
Mengutip pendapat Kamaruddin Jafar, 16 yang pemisahan antara hukum dan keadilan dengan tafsir tunggal bahwa keduanya berbeda, dapat memotong garis keterhubungan yang ada  padanya.  Ortodoksi  ini  tidak  lagi  dapat  digunakan  karena  memungkinkan  terjadinya reduksitas  antara  hukum  dan  keadilan  itu  sendiri  secara  terselubung,  saling  melemahkan hingga  menjadi,  saling  meniadakan.  Bukankah  Hukum  diciptakan  bagi  keadilan  yang  hidup dalam  masyarakat  bersangkutan,  hingga  hukum  ditugaskan  mengejar  perkembangan masyarakat meskipun itu dilakukan dengan tertatih-tatih: Het Recht hink Achter dee Feiten Aan . Problemnya, adalah keliru menggunakan bekerjanya hukum dengan mengabaikan peraturan hukum.  Ketika  kita  berada  pada  ruang  penerapan  hukum  maka  tafsir  absolutnya  adalah peraturan hukum. Peraturan Hukum itulah yang membawa gerbong keadilan, (yang sebelum diberangkatkan  telah  terlebih  dahulu  diisi  dengan  segenap  inspirasi  keadilan  sosial  politik masyarakatnya)  Hal  ini  perlu  ditegaskan  untuk  mengeksistensi  esensialitas  hukum  dan keadilan.
Dari pandangan di atas jika dihubungkan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batu bara, maka ketika kita berada pada ruang berlakunya hukum maka tafsir  absolutnya  adalah  peraturan  hukum.  Kemudian  jika  dielaborasikan  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 yang secara legalitas masih berlaku maka kewenangan pemerintah  daerah kabupaten/kota  dalam  penerbitan  IUP masih tetap berada pada  pemerintah  kabupaten/kota  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  8  jo.  Pasal  37 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2009  yang  kemudian  dengan  dasar normatifnya ada pada asas desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah otonomi. Pada prinsipnya otonomi adalah salah satu garda depan penjaga negara kesatuan. Sebagai penjaga negara kesatuan, otonomi memikul beban dan pertanggungjawaban pelaksanaan tata pemerintahan yang demokratis berdasarkan atas hukum untuk mewujudkan
16 Kamaruddin Jafar, Menguji ‘Positive Legislature’ sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Halu Oleo Law Review, Vol. 1 Issue 2, September 2017, hlm. 249.
pemerataan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan  baik di  bidang  ekonomi,  politik, maupun sosial dengan cara menghormati dan menjunjung perbedaan-perbedaan antar daerah baik atas dasar sosial, budaya, ekonomi, geografi dan lain sebagainya.
Esensi dari prinsip dasar otonomi daerah di atas maka politik hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan mineral dan batu bara berada pada Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  secara  yuridis  terlihat  bahwa pengelolaan  dan  pemanfaatan  SDA  sepenuhnya  dikuasai  oleh  negara  sebagai  dasar  Negara Kesatuan  yang  kemudian  diperuntukkan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Untuk merealisasi isi Pasal 33 ayat (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini maka dibutuhkan adanya pembagian kewenangan ( desentralisasi ) yang berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  sebagai  landasan konstitusional otonomi  daerah.  Untuk  mempertegas  lagi  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagaimana  yang tertuang  dalam konstitusi kita maka  penulis  mencoba  memberikan satu konsep  baru dasar pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  berdasarkan  pada  asas  desentralisasi  asimetris  yaitu, pembagian  kewenangan  berdasarkan  kekhususan  dan  keistimewaan  yang  kemudian dikembangkan lagi pemaknaan desentralisasi asimetris yaitu daerah otonomi potensial (daerah otonom yang mempunyai sumber kekayaan alam harus dikelola bersama antara pemerintah pusat,  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota)  dengan  tujuan yang sama kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah adalah  dua  hal  yang  tidak  dapat  terpisahkan  baik  secara  teoritis  maupun  secara  empiris. Esensinya dengan kewenangan penerbitan IUP telah diimplementasikan dalam Pasal 8 jo. Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  Batu  Bara.  Adanya  suatu  sistem  pemerintahan  daerah  yang  akomodatif,  aspiratif,  dan partisipatif dalam rangka untuk semakin meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Sehingga prinsip dasar otonomi daerah yang berdasarkan pada asas desentralisasi  sudah  seharusnya  diimplementasikan  dengan  sungguh-sungguh  dan bertanggung  jawab  oleh  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  mengingat  bahwa karakteristik  dan watak  dari  bangsa  dan negara  Indonesia  yang beraneka  ragam  tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu identitas nasional yang tidak dapat diingkari oleh siapa pun juga sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan
karakternya  dan  kekayaan  alam  masing-masing  untuk  dapat  mengimplementasikan  dari kebinekaan  daerah  otonom  maka  penulis  mencoba  menggunakan  konsep  dasar  asas desentralisasi asimetris. Berdasarkan pada konsep kewenangan maka hubungan kewenangan penerbitan IUP sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4  Tahun  2009  secara  normatif  sudah  mencerminkan  prinsip  dasar  negara  demokrasi  yang diimplementasikan  berdasarkan  asas  desentralisasi  tanpa  mengurangi  prakarsa  negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan negara khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## Daftar Pustaka

## Buku
Fendri, Azmi, Pengaturan  Kewenangan  Pemerintah, Pemerintah Daerah  Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Hatta, Moh., “Kearah Indonesia Merdeka (1932)” , Kumpulan Karangan, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Hidjaz, Kamal , Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia . Makassar: Pustaka Refleksi. 2010.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Ed. 1. Cet. 16. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Widjaja,  HAW., Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia  (Penjelasan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah) , Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

## Jurnal dan Makalah
Hadjon,  Philipus  M., Tentang  Wewenang, dalam  Majalah  Yuridika  Fakultas  Hukum  UNAIR Nomor 5 dan 6 Tahun XII, Surabaya, 1997.
Haris,  Oheo  K. ,  Maladministrasi  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  Yan  Berimplkasi Tindak Pidana , Disertas, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015.
Jafar,  Kamaruddin, Menguji  ‘Positive  Legislature’ sebagai  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi, Halu Oleo Law Review, Vol. 1 Issue 2, September 2017.
Sinapoy, M. Sabaruddin, “ Tanggung Jawab Hukum Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Pejabat Negara ”, Jurnal Yuridika, Volume 27 No 3, September -Desember 2012.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Kerangka Prinsip Otonomi Daerah