## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA  BINJAI
Oleh: Ria Sintha Devi 1
Novi Juli Rosani Zulkarnaen 2 Rani Ika Pratiwi 3 Universitas Darma Agung 1,2,3
E-mail: riasinthadevi04@gmail.com novijulirosanizulkarnaen@gmail.com rani.ikapratiwi@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  regulations  along  with  the impacts and obstacles  experienced by the UPPD Samsat Binjai regarding regional taxes  and  regional  levies  in  the  fields  of Motor  Vehicle  Taxes,  Transfer  Fees  for Motorized  Vehicles  and Surface Water  Taxes and their  relationship  with the Civil Code  (Burgerlijk  Wetboek).  ).  The  researcher  uses  normative  and  juridical empirical/sociological  research, empirical  juridical  implementation  studies  in the form of interviews, observations  and valid data from the Regional Tax Service Unit of Samsat Binjai. The key instrument  in this research is the researcher himself and this research uses qualitative  descriptive  data analysis  techniques. The final result of  this  study  is  that  the  implementation  of  the  regulation  has  been  optimal  even though in  the field  it  is not  always smooth but still  on the regulations  that are  set and are  closely  related  to  the  Civil  Code because  tax  law takes  the  basics  of  tax collection  and  so  on  based  on  article  1233  of  the  Criminal  Code  concerning engagement (verbintenis)  .

## Keywords: Regional Tax, Regional Tax Service Unit, Implementation

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pelaksanaan  peraturan  beserta  dampak dan  hambatan  yang  di  alami  UPPD  Samsat  Binjai  mengenai  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  dalam  bidang  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Air Permukaan serta hubungannya dengan Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek).  Peneliti  menggunakan jenis  penelitian  normatif dan yuridis empiris/sosiologis,  studi pelaksanaan  yuridis empiris  berupa  wawancara,  observasi  dan  data valid  dari  Unit  Pelayanan  Pajak Daerah  Samsat  Binjai.  Instrument kunci  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  itu sendiri dan penelitian ini menggunakan teknik analis data deskriftif kualitatif. Hasil akhir penelitian ini bahwa pelaksanaan tentang pengaturan telah optimal meskipun
Ria Sintha Devi, Novi Juli Rosani Zulkarnaen, Rani Ika Pratiwi
di lapangan  tidak selalu  lancar  tetapi tetap  pada peraturan  yang  di tetapkan dan berhubungan erat dengan KUHPerdata dikarenakan hukum pajak mengambil dasar- dasar  pemungutan  pajak  dan lain  sebagainya  berdasar  pada pasal  1233 KUHPer tentang perikatan (verbintenis).
Kata Kunci : Pajak Daerah, Unit Pelayanan Pajak Daerah, Pelaksanaan
1. PENDAHULUAN Seiring berkembangnya efektifitas  otonomi  daerah  yang dimulai  pada tanggal 1  Januari  2001 pemerintah  pusat  telah  memberikan kekuasaan  pada  pemerintah  daerah untuk  memungut  pajak  dan  retribusi daerah  dalam  rangka  membiayai pembangunan  daerah  yang  telah tertuang dalam  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah.Dengan  lahirnya Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah membawa pengaruh besar terhadap pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi  daerah.  Sebagai  payung hukum  Undang-Undang  Nomor  28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  daerah  membawa  pegaruh besar  terhadap  Unit-Unit  Pelayanan Daerah  yang  tersebar  di  seluruh Sumatera  Utara  terutama  Unit Pelayanan  Pajak  Daerah  Samsat
Binjai. Lahirnya  Undang-Undang  pokok tersebut  maka  seluruh  pemerintahan daerah  menngeluarkan peraturan pendamping Undang-Undang Nomor
28  Tahun  2009  untuk  memperjelas pelaksanaan  dan teknis dalam bidang Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan.
Bermotor  (BBNKB), dan  Pajak  Air Permukaan  (PAP).  Dengan  hal  ini Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan  beberapa  peraturan pelaksanaan  seperti  Perda  Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang  Pajak  Daerah  Provinsi Sumatera  Utara  dan  Perubahannya Nomor  1  Tahun 2015  yang merupakan pembaharuan dari PerdaProvsu  Nomor  1  Tahun  2011, Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun 2018  Tentang  Pajak  Daerah  dan peraturan  gubernur  /  daerah  lain sebagainya. Dengan keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan pendamping  ini  dapat  memperluas cakupan  dan  berkreatifitas  dalam pengembangan dan realisasi  Undang- Undang tersebut. Penulis memilih Unit Pelayanan  Pajak  Daerah  Samsat Binjai  dikarenakan  Binjai  termasuk penyumbang  pendapatan yang  besar dalam  bidang  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Bea  Balik    Nama Kendaraan  Bermotor,  dan  Pajak  Air Permukaan  pada  Provinsi  Sumatera
Utara yang ditandai dengan banyaknya  poensi-potensi  yang  di miliki  oleh  Unit  Pelayanan  Pajak Daerah Samsat Binjai.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  pasal  1  angka  (1) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2009  tentang  ketentuan  umum  dan tata cara  perpajakan,  yang  dimaksud pajak adalah kontribusi wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Dalam  definisi  pajak  di  atas pajak  tidak  lagi  dinyatakan  sekedar sebagai  pungutan  atau  iuran  yang
bersifat memaksa akan tetapi ditempatkan sebagai kontribusi wajib kepada negara (Indonesia) oleh warga negara  dan penduduk maupun  bukan penduduk yang memiliki  kepentingan dengan  Indonesia  (tercermin  dalam perkataan  tertuang  oleh  pribadi  atau badan). Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  pajak daerah Pajak Daerah adalah kontribusi  wajib  kepada daerah yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  daerah  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Wewenang pemungutan pajak daerah di laksanakan oleh  pemerintah daerah dan  hasilnya  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  pemerintah daerah dan melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  di  daerah.  Karena pemerintahan  di  Indonesia  terbagi menjadi  dua  yaitu  pemerintah provinsi  dan pemerintah  kabupaten  / kota,  yang  diberi  kewenangan  untuk melaksanakan  otonomi daerah, maka pajak daerah di Indonesia juga dibagi menjadi dua yaitu pajak  provinsi  dan pajak kabupaten / kota.
Unsur-unsur  yang  ada  dalam  pajak daerah  pada  dasarnya  sama  seperti unsur  pajak  lainnya  yakni  subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif  pajak  daerah.  Berikut  ini  jenis- jenis pajak daerah beserta penjelasannya  : Pajak Provinsi 1. Pajak  Kendaraan  Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Pajak  Kendaraan  Bermotor merupakan  pajak  terhadap  seluruh kendaraan beroda yang  digunakan di
semua  jenis  jalan  baik  darat maupun air.Pajak  ini  dibayar  di  muka  dan dikenakan  kembali  untuk  masa  12 bulan atau 1 tahun.
2. Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah Pasal  1 angka  14  dan  menurut  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun  2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak atas penyerahan  hak milik  kendaraan bermotor  sebagai  akibat  perjanjian dua  pihak  atau  pembuatan  sepihak atau keadaan terjadi karena  jual  beli, tukar  menukar,  hibah,  warisan,  atau pemasukan ke dalam badan usaha. 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
Bahan  bakar  kendaraan  bermotor yang  dimaksud  adalah  semua  jenis bahan  bakar  baik  yang  cair  maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang  disediakan  atau  dianggap berguna  untuk  kendaraan  bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan  untuk  kendaraan  yang beroperasi  di atas air. 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan  Air  Bawah  Tanah  / Pajak Air Permukaan
Pajak  Air  Permukaan  adalah pajak  atas  pengambilan  dan  atau pemanfaatan  air  permukaan.  Air Permukaan  adalah  semua  air  yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut  maupun  di  darat.  Pajak  Air Permukaan  semula  bernama  Pajak Pengambilan  dan  Pemanfaatan  Air Bawah  Tanah  dan  Air  Permukaan (PPPABTAP)  berdasarkan  Undang-
Ria Sintha Devi, Novi Juli Rosani Zulkarnaen, Rani Ika Pratiwi
Undang  Nomor  34  Tahun  2000. Hanya  saja  berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  28  Tahun  2009,
PPPABTAP  dipecah  menjadi  dua jenis pajak, yaitu  Pajak Air Permukaan  dan  Pajak  Air  Bawah Tanah. Pajak Air Permukaan dimasukkan  sebagai  Pajak  Provinsi, sedangkan  Pajak  Air  Bawah  Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota. 5. Pajak Rokok Pajak Rokok merupakan pungutan  atas  cukai  rokok  yang dipungut  oleh  pemerintah  pusat.
Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis  rokok  yang  meliputi  sigaret, cerutu,  dan  rokok  daun.Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok  karena  WP  membayar  Pajak Rokok bersamaan  dengan pembelian pita cukai.Wajib pajak yang bertanggung  jawab  membayar  pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen  dan  importir  rokok yang  memiliki  izin  berupa  Nomor
Pokok Pengusaha kena Cukai.
Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok.
Pajak  Kabupaten  /  Kota diantaranya  ialah  pajak  yang  dikutip oleh  kabupaten/  kota  berdasarkan ketentuan  Bupati  ataupun  walikota.
Adapun  yang termasuk pajak Kabupaten /  Kota ialah  Pajak  Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak
Hiburan,  Pajak  Penerangan  Jalan, Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Air Tanah,  Pajak  Sarang  Burung  Walet, Pajak  Bumi  Bangunan  Pedesaan dan
Perkotaan, Pajak Perolehan  Hak Atas Tanah dan Bangunan. Menurut undang-undang Nomor  28  Tahun  2009  yang  juga merupakan  perubahan  atat  undang-
undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang  perubahan  atas  undang- undang Nomor 18 Tahun  1997, yang di  maksud  retribusi  dalah  pungutan daerah sebagai  pembayaran  atas jasa atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi  dikelola  langsung  oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).  Jenis  retribusi  daerah dikelompokkan  dalam  tiga  bagian menurut  undang-undang  Nomor  28 Tahun 2009, yaitu: 1. Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum merupakan  pungutan  atas  pelayanan yang  disediakan  atau  diberikan pemerintah  daerah  untuk  tujuan kepentingan  dan kemanfaatan  umum serta  dapat  dinikmati  oleh  orang pribadi atau badan. 2. Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha merupakan  pungutan  atas  pelayanan yang  disediakan  oleh  Pemerintah Daerah  dengan  menganut  prinsip komersial,  baik itu pelayanan  dengan menggunakan/memanfaatkankekayaa n  daerah  yang  belum  dimanfaatkan secara  optimal  dan/atau  pelayanan oleh  pemerintah  daerah  sepanjang belum  dapat  disediakan  secara memadai oleh pihak swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi  Perizinan  Tertentu merupakan  pungutan  atas  pelayanan perizinan  tertentu  oleh  pemerintah daerah  kepada  pribadi  atau  badan yang  dimaksudkan untuk pengaturan dan  pengawasan  atas  kegiatan pemanfaatan  ruang,  penggunaan sumber  daya  alam,  barang,  sarana,
atau fasilitas tertentu guna melindungi  kepentingan  umum  dan menjaga kelestarian  lingkungan.

## 3.   METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan adalah penelitian normatif dan yuridis empiris/sosiologis.  Langkah  pertama yang  dilakukan  penelitian  hukum normatif  yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu peraturan yang berkaitan  dengan  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah serta langkah dalam penelitian  yuridis  empiris  peneliti melihat  ataupun  turun  lansung  pada Unit  Pelaksanaan  Pajak  Daerah SAMSAT Kota Binjai  untuk melihat tingkat  kesadaran  masyarakat  (wajib pajak) terhadap peraturan yang ada. Penelitian  ini  berfokus  pada  data Primer  dan  data  Sekunder.  Peneliti mengumpulkan  data  Primer  melalui catatan  hasil  wawancara,  hasil observasi  lapangan  dan  data-data mengenai  capaian  realisasi  dan  lain sebagainya  yang di dapatkan di Unit Pelayanan  Pajak  Daerah  Samsat Binjai  Serta  data  Sekunder  penulis mengumpulkan melalui studi pustaka, literatur,  buku,  penelitian  terdahulu seperti  jurnal  tentang  pajak,  buku- buku  yang  berkaitan  dengan  pajak daerah,  undang-undang  no  28  tahun 2009 dan lain sebagainya.
Setelah  penulis  memperoleh data  dalam  penelitian  ini,  peneliti akan  menganalisa  data-data tersebut untuk menarik kesimpulan berdasarkan  pedoman  penyusunan tugas  akhir  (skripsi)  2020,  Program
Sarjana  (S1)  ilmu  hukum,  Fakultas Hukum  Universitas  Darma  Agung, analisis  data  berupa  dua  hal  yaitu untuk  penelitian  yuridis  normative atau  dokrin  mengunakan  analisis silogisme dan inter prestasi. Sedangkan, penelitian hukum doctrinal analisis data dapat dilakukan dengan mengunakan deskritif  kualitatif.  Dalam  penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. 4.   HASIL PENELITIAN A. Pelaksanaan Peraturan Bidang PKB, BBNKB dan PAP 1. Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan peraturan Gubernur  Provinsi  Sumatera  Utara Nomor  12  Tahun  2019  berikut pelaksanaan pemungutan PKB :

## a. Pendaftaran
1).  Setiap wajib pajak wajib mengisi
Surat  Pendaftaran  dan  Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) sesuai identitas  dan  data  asli  pemilik kendaraan  bermotor  di  tandatangani oleh  wajib  pajak  itu  sendiri  ataupun yang  telah  di  beri  kuasa  terhadap wajib pajak dan di sampaikan  kepada Badan  Pengelolaan Pajak dan Retribusi  Daerah  (BPPRD)  Provsu melalui  Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) .
2).  Kendaraan  bermotor  baru  dan mutasi  masuk  dari  luar  provinsi, paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari kalender, dengan ketentuan:
a).  Kendaraan  bermotor  baru  yang berasal dari  dealer/sub  dealer, dihitung sejak tanggal faktur; b). Kendaraan bermotor  yang berasal dari  Korps  Diplomatik/ Korps Konsuler,  tenaga  ahli  asing  yang diperbantukan  di  Indonesia  dan Badan-badan  Internasional,  dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian dan c). Kendaraan bermotor mutasi masuk dari  luar  provinsi,  dihitung  sejak tanggal  Surat  Keterangan  Fiskal Antar Daerah.
3).  Bila  ada  perubahan  terhadap kendaraan bermotor    pada saat  masa pajak  masi  berlaku    seperti  rubah bentuk,  penggantian  mesin  ataupun perubahan  terhadap  fungsinya  maka wajib  pajak  harus  melaporkannya dengan menggunakan SPPKB.
Ria Sintha Devi, Novi Juli Rosani Zulkarnaen, Rani Ika Pratiwi
4). Pengembalian formulir pendaftaran bagi kendaraan bermotor mutasi  masuk  antar  Kabupaten/Kota dalam  Provinsi  dan  mutasi  masuk dalam satu Kabupaten/Kota, disampaikan  paling  lambat  30  (tiga puluh) hari kalender. 5).  Pendaftaran  kendaraan  bermotor yang  melakukan  pembayaran  pajak tahunan,  paling  lambat  pada  tanggal berakhirnya masa PKB,  tanpa menggunakan  formulir  pendaftaran, dengan  ketentuan  dalam  hal  akhir masa  pajak  bertepatan  dengan  hari libur  atau hari  yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya,  dengan  tidak  dikenakan sanksi administratif berupa denda. 6).Dalam  hal  keadan  kahar  yang menyebabkan  pelayanan  pendaftaran tidak  bisa  dilakukan  karena  sesuatu hal  seperti  kerusakan  software, hardware,  jaringan  komputer,  sarana penunjang  lainnya  dan hal  lain  yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB,  maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya  dengan  tidak  dikenakan sanksi  administratif  berupa  denda, serta  dibuatkan  berita  acara  yang ditandatangani  Kepala  UPPD  dan Instansi terkait dalam SAMSAT.

## b. Penetapan
Jika  objek  dan  subjek  pajak serta  besaran  PKB  nya  diketahui berdasarkan SPPKB maka diterbitkan
Setelah  diketahui  dengan  jelas  dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian pemungutan PKB dibarengi  dengan  diterbitkan  Surat Ketetapan  Kewajiban  Pembayaran (SKKP)  untuk  pemberi  tahuan besaran  pajak  tertuang  untuk  tahun pselanjutnya.
c. Pembayaran / Pemungutan
Pembayaran PKB wajib  dilakukan  paling  lambat  pada tanggal  jatuh  tempo.  Besaran  Pajak yang  harus  dibayar  yang  tercantum dalam  NPPKB  dan  SKPD/dokumen lain  yang  dipersamakan,  harus dilunasi sekaligus. Pembayaran dianggap sah, apabila bukti
penerimaan  SKPD/  dokumen  lain yang  dipersamakan,  telah  divalidasi sebagai  bukti pembayaran  atas pajak terutang.  Dan  Pembayaran  PKB diterima  oleh  Bendahara Penerimaan Pembantu pada BP2RD Provsu  yang ditunjuk  oleh  Gubernur  melalui petugas Bank yang ditunjuk, selanjutnya ditatausahakan dan disetorkan  ke  Kas  Daerah,  paling lambat 1x 24 jam.
Adapun  pemungutan  pajak yang  terhutang  di  wilayah  daerah tempat  kendaraan  bermotor  terdaftar yang  dilakukan  bersamaan  dengan penerbitan  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan  Bermotor  dan  dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut  terhitung  mulai  pada saat pendaftaran Kendaraan Bermotor dengan  pembayaran  sekaligus  di muka.  Untuk  Pajak  Kendaraan Bermotor yang karena keadaan Kahar (force   majeure)  masa  pajak  tidak sampai  12  (dua  belas)  bulan,  dapat dilakukan  restitusi  atas  pajak  yang sudah di bayar untuk porsi masa pajak yang belum di lalui.
Dengan  adanya  kelebihan bayar atas Pajak Kendaraan Bermotor inilah  wajib  pajak  dapat mengajukan permohonan  pengembalian  kelebihan bayar  atas  pajak  kepada  Kepala Daerah melalui Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah. Kepala  Daerah  dalam  jangka  waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian  kelebihan  pembayaran pajak  harus  memberikan  keputusan.
Apabila jangka waktu telah terlampaui  dan  kepala  UPPD  tidak memberikan keputusan maka keputusan permohonan pengembalian kelebihan bayar atas Pajak Kendaraan Bermotor  dianggap  dikabulkan  dan Surat  Ketetapan Pajak  Daerah  Lebih Bayar  (SKPDLB)  harus  dapat diterbitkan  dalam  jangka  waktu paling lama 1 (satu)  bulan. Pengembalian  kelebihan  pembayaran pajak  tersebut  dilakukan  dalam jangka  waktu  paling  lama  2  (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
Berdasarkan observasi penulis pada bulan mei 2020 di UPPD Binjai di  temukan  kesalahan  internal  yang mengakibatkan wajib pajak melakukan  pembayaran  berlebih  ke kas  daerah  Provinsi  Sumatera  Utara.
Wajib  pajak  langsung  melakukan pelaporan  ke  admin  UPPD  Binjai setelah  menerima  keluhan  addmin induk  UPPD  Binjai  mengeluarkan surat  Restitusi  dan  menyatakan  ke wajib  pajak  bahwa  kelebihan  bayar yang  terjadi  sekarang  akan  otomatis di potong ke pajak  yang akan datang dengan  wajib  pajak  melampirkan surat  restitusi  yang  dikeluarkan UPPD Binjai.

## d. Sanksi Administrassi
1).  Dalam  hal Wajib  Pajak  terlambat melakukan  pembayaran  pajak  sesuai dengan  tanggal  berakhirnya  PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda  sebesar  2%  (dua  persen)  per bulan  dari  pokok  pajak  terutang, dihitung sejak saat terutang pajak.
2).  Dalam  hal  kendaraan  bermotor mutasi  masuk  dalam  provinsi  atau beralih kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa PKB, berlaku : a.     Apabila  masa  pajak  melebihi  15
(lima  belas)  hari kalender, dikenakan pokok    tunggakan  ditambah  sanksi
administratif  berupa  denda  sebesar 2% (dua persen) per bulan, dan untuk masa pajak satu tahun ke depan, tidak dikenakan sanksi administratif berupa benda dan ;
b.      Apabila  masa  pajak  tidak melebihi  15  (lima  belas)  hari kalender, dikenakan sanksi administratif  berupa  denda  sebesar 2%  (dua  persen)  dari  pokok  pajak terutang.
3).  Dalam  hal  pengisian  formulir pendaftaran tidak dilakukan  dan/atau tidak  disampaikan  dalam  jangka waktu yang ditentukan : a.Kendaraan bermotor baru, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar  25%  (dua  puluh  lima persen)  dari  pokok  pajak  terutang; dan
b.  kendaraan bermotor mutasi masuk ke  dalam  atau  ke  luar  provinsi  serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administratif berupa denda  sebesar  2%  (dua  persen)  per bulan sejak saat terutang pajak.

## e. Permohonan Keringanan Denda
Merujuk pada Peraturan Gubernur  Provinsi  Sumatera  Utara Nomor 12 Tahun 2009 pasal 35 syarat untuk  menajukan  keringanan  denda ialah objek pajak rusak
berat,  objek  pajak  yang  hilang ditemukan  kembali,  wajib  pajak pailit,  kebijakan  pemerintah  dan sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pasal  38  Tata  cara  mengajukan keringanan denda di antaranya: 1) Wajib pajak  mengajukan permohonan keringanan dan pembebasan  PKB  dan  BBN-KB kepada Kepala Badan melalui  Kepala UPPD
Ria Sintha Devi, Novi Juli Rosani Zulkarnaen, Rani Ika Pratiwi
2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan PKB dan BBN-KB adalah sebagai berikut : a).  Wajib  Pajak  atau  kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis, dilampiri  : 1. Untuk Wajib Pajak pribadi,melampirkan foto copy faktur,  STNK,  SKPD atau  dokumen lain yang di persamakan; 2. Untuk  Badan,  melampirkan foto copy Akta Notaris pendirian; 3. Untuk perorangan atau Badan yang  jatuh  pailit,  melampirkan  foto copy putusan Pengadilan Niaga; 4. Untuk kendaraan yang hilang, melampirkan keterangan dari kepolisian  setempat; dan 5. Untuk kendaraan rusak  berat, melampirkan surat keterangan bengkel, di lengkapi dengan foto fisik kendaraan dan dibuatkan berita acara hasil  pemeriksaan  lapangan  yang  di tanda  tangani  oleh  unsur  BP2RD, Kepolisian  dan  PT.  Jasa  Raharja (Persero);
b).  Surat  permohonan  dilampiri rekomendasi  dari  kepala  UPPD setempat,  disertai  dengan  alasan pemberian keringanan serta perhitungan besaran pajak. 3) Kepala Badan paling lambat 3 (tiga)  bulan  sejak  surat  permohonan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan  ayat  (2)  diterima,  sudah  harus memberikan  keputusan. 4) Apabila  setelah  lewat  jangka waktu  3  (tiga)  bulan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan keringanan atau pembebasan  PKB  dan  BBN-KB dianggap dikabulkan. 5) Setelah  ditetapkan  keputusan pemberian keringanan atau pembebasan  PKB  dan  BBN-KB, wajib  pajak  melakukan  pembayaran
sesuai  dengan  SKPD  atau  dokumen lain yang dipersamakan.
Dari  peraturan  Gubernur  Di Atas penulis mengobservasi pengaplikasian  di  UPPD  Samsat Binjai, bahwasannya untuk keringanan  PKB  dan  BBNKB bobotnya  ada  yang  30%  dan  80%. Untuk bobot yang 80% harus terlebih dahulu  di  setujui  oleh  kepala  UPPD dan  diteruskan  ke  Kepala  BPPRD.
Kebanyaan wajib pajak yang mengajukan  keringanan  di  UPPD Binjai  dikarenakan  kendaraan  dalam keadaan  rusak  berat  maka  dai  itu UPPD  mengharuskan  wajib  pajak melampirkan surat keterangan bengkel. 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  tarif  bea  balik nama kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek  pajak  yang  terjadi  dan  jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama    (yang  berarti  kendaraan baru)  sebesar  20%  serta  penyerahan kedua  dan  selanjutnya  (yang  berarti penyerahan  atas  kendaraan  bekas) sebesar  1%  .  Jenis  kendaraan  yang diserahkan meliputi kendaraan bermotor  yang  menggunakan  jalan umum  dan kendaraan  bermotor  alat- alat  berat  dan  alat-alat  besar  yang tidak  menggunakan  jalan  umum.
Besaran tarif pajak BBNKB ditetapkan  oleh  peraturan  daerah. Besaran tarif pajak BBNKB ditetapkan  paling  tinggi  masing- masing sebagai berikut : a)  Penyerahan  pertama  sebesar  20% (dua puluh persen);dan
b)Penyerahan  kedua  dan  seterusnya sebesar 1% (satu persen).
Sedangkan  dalam  Peraturan
Gubernur    Provinsi  Sumatera  Utara Nomor 1 Tahun  2015 Perubahan atas Perda  Provinsi  Sumatera    Nomor  1 Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah Provinsi  Sumatera  Utara    Pasal  21 Ayat (1)  bahwa tarif Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor ditetapkan masing-masing   sebagai berikut : a. Penyerahan  pertama  sebesar 10 % (sepuluh persen); b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen) Khusus    untuk    Kendaraan Bermotor  alat-alat  berat  dan alat-alat besar  yang  tidak menggunakan  jalan umum  tarif  pajak  ditetapkan  paling tinggi masing-masing sebagai berikut: a. Penyerahan pertama sebesar 0,50%
(nol koma lima  puluh persen)
b.  Penyerahan  kedua  dan seterusnya sebesar  0,075%  (nol  koma  nol  tujuh puluh lima  persen) Mekanisme dan proses BBNKB  pada  UPPD  Binjai  pada Loket Pertama: a. Penerimaan Penelitian Dokumen Wajib  pajak  yang  akan melakukan  BBNKB,  pertama  harus melakukan  pengisian  formulir  yang telah di sediakan oleh petugas setelah itu  melengkapi  dan  menyerahkan dokumen untuk memenuhi persyaratan awal administrasi  kepada petugas  kepolisian  yang  bertugas. Dokumen  yang  dimaksud  yakni  : kwitansi pembelian kendaraan bermotor,  foto copyKTP,  STNK  asli dan  foto  copyserta  menunjukkan buku  hitam  /  BPKB  yang  asli  dan melampirkan  foto  copy  BPKB.
Selanjutnya  petugas  menerima  dan melakukan penelitian terhadap berkas/dokumen wajib pajak. b. Registrasi Tata Usaha Kepolisian Selanjutnya  dokumen/  berkas wajib  pajak  yang  akan  di  BBNKB dilakukan  pendaftaran  atau  peng iputan  data  di  pihak  kepolisian terlebih dahulu dan diberi nomor kode harian  guna  untuk  pengambilan STNK yang baru nantinya.

## c. Entry Data & Print SSPD
Entry  data  dilakukan  oleh petugas  dari  Unit  Pelayanan  Pajak Daerah.  Entry  data ini  dimaksudkan untuk  mengolah  dokumen  wajib pajak  setelah  data  sudah  di  ubah dengan  yang  baru,  maka  dilakukan pencetakan  SSPD  (draft  pajak)  di dalam  draft pajak  yang  baru  di print nama  pemilik  kendaraan  bermotor yang baru sudah tercantum (data telah diperbaharui)  dan tertera biaya  pajak per  item  termasuk  biaya  BBNKB sudah termasuk dalam draft tersebut . d. Koreksi Kepolisian, BPPRD, dan Jasa Raharja Darft  ataupun  SSPD  yang telah  di  print  selanjutnya  dilakukan pemeriksaan terhadap pihak kepolisian  dan  di  paraf,  dilanjutkan oleh korektor UPPD untuk mengecek besaran  pengenaan  pajak  terhadap kendaraan  yang  di  BBNKB  sudah tepat dengan perhitungan manual atau
Ria Sintha Devi, Novi Juli Rosani Zulkarnaen, Rani Ika Pratiwi
tidak, apabila  pengenaan  pajak  tidak sesuai  maka  akan  di  lakukan pencetakan  ulang  dan  penetapan pajak  ulang,  di periksa  kembali  oleh korektor setelah  semuanya sudah pas maka  korektor  membubuhkan  paraf pada  draft  SSPD  dan  yang  terakhir pemeriksaan  oleh  pihak Jasa  Raharja mereka  melihat  apakah  pengenaan pajak SWDKLLJ  sudah  tepat hitungannya  apa  belum  sesuai aplikasi apabila ada denda atau sanksi administrasi  terjadi  kesalahan  itung sama seperti ditahap  korektor sebelumnya, Jasa Raharja membubuhkan paraf pada draft. Mekanisme pada loket pelayanan  kedua  yaitu  sebagai berikut: Pembayaran PKB & BBNKB
Setelah  darft telah  di  periksa dan  di  paraf  oleh  pihak  Kepolisin, Korektor  UPPD,  dan  Jasa  Raharja. Selanjutnya  draft  dijalankan  ke bagian  penetapan  untuk  dibubuhkan cap  stampel  “kasir  B”  yang  artinya draft tersebut  sudah  dapat dilakukan pembayaran  di  kasir  ataupun  loket pelayanan  II.  Petugas  UPPD  yang bertugas  di  kasir  memanggil  wajib pajak  untuk  melakukan  pembayaran PKB dan BBNKB sesuai jumlah uang yang telah  tertera dalam draft SSPD, selesainya  wajib  pajak  melakukan pembayaran di kasir petugas mengarahkan  wajib  pajak  untuk duduk kembali dan menunggu arahan dan  panggilan  dari  loket  pelayanan
III.
Dan yang terakhir mekanisme dari loket  pelayanan III yaitu sebagai berikut: a. Order TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Selanjutnya setelah pembayaran  di  proses  pada  loket
pelayanan  II,  loket  pelayanan  III memanggil  wajib pajak untuk order  TNKB,  cetak  STNK  ulangan dilakukan  oleh  petugas  cetak  STNK dan  menyampaikan  kepada  wajib pajak estimasi  untuk pengeluaran plat yang  baru  kurang  lebih  satu  bulan kedepan setelah penerbitan STNK.
b. Penerbitan  &  Penyerahan STNK Beserta SKPD Setelah wajib pajak melakukan order TNBK petugas loket pelayanan  III  menyerahkan  kepada wajib  pajak  STNK  dan  SKPD  yang telah  dibubuhi  sstampel  pengesahan serta sudah dapat di bawa pulang oleh wajib pajak. 3. Pajak Air Permukaan Pada  tahun  2019  Binjai memiliki potensi Pajak Air Permukaan yang cukup banyak yakni ada 41 titik dari 3 (tiga)  daerah yang jarak  tempuhnya  terjangkau  menjadi potensi binjai  (Lampiran) Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan  di  Unit  Pelayanan  Pajak Daerah Wilayah Kota  Binjai, Prosedur  PAP  Sudah  diatur  oleh Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera
Utara Nomor  6 Tahun  2018  Tentang Pajak  Daerah.  Pajak  Daerah  terbagi menjadi lima  salah satunya Pajak Air Permukaan  yang menjadi  tugas  awal dari  fiskus  atau  aparat  Pemungut Pajak di Unit Pelayanan  Pajak Derah (UPPD) Binjai sendiri, yang melaksanakan  tugas  ini  ialah  staff penagihan dan pengelolaan tunggakan untuk melakukan Pendataan ke Wajib Pajak Air Permukaan  (Pajak ini  merupakan official  assessment  yang  di  tetapkan oleh Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Badan  Pendapatan Daerah)  jadi  aparat  melakukan Pendataan  ke  Wajib  Pajak  Air Permukaan dan meminta Wajib Pajak
mengisi  SP3D  (Surat  Pendaftaran
&Pendataan  Pajak  Daerah).  Dari SP3D itu petugas menerbitkan SKPD (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah) berdaasarkan data  SP3D dan disampaikan  langsung  kepada Wajib Pajak  berarti  sudah  menghitung besarnyanya  Pajak  Air  Permukaan yang  Terutang,  Setelah 30  hari  sejak diterbitkannya SKPD belum dilakukan  pembayaran  oleh  Wajib Pajak, maka diterbitkan  Surat Tagihan  Pajak  Daerah (STPD)  diberi tenggang  waktu dan  disampaikan  ke
Wajib Pajak.
Kemudian  Membuat  Laporan Realisasi  Penerimaan  Pajak  Air Permukaan  dan  Laporan  Hasil Penerimaan Tunggakan/Piutang Pajak  Air  Permukaan  paling  lambat tanggal 5 setiap bulannya. Setelah itu, Membuat  Rekapitulasi  Data/Laporan
Realisasi  dan Sisa  Piutang  Pajak  Air Permukaan  pada  Unit  Pelayanan Pajak  Daerah  Wilayah  Binjai  paling lambat  tanggal 10 setiap bulan  untuk diberikan kepada Kepala Badan. Pelaksanaan Perhitungan Pajak  Air  Permukaan  yang  terutang oleh  UPPD  Binjai    Nilai  Perolehan Air  dan Harga  Dasar Air  Permukaan mengacuh  pada  Peraturan  Gubernur Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  27
Tahun  2018    tentang    Pedoman Perhitungan  Harga  Dasar  Air  dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2011 Tentang  Tata Cara  Perhitungan Nilai  Perolehan  Air,  Harga Air Baku dan  Harga  Dasar  Air  Untuk Penetapan  Pajak  Air  Permukaan, Untuk  Menghitung  Nilai  Perolehan Air  Tanah  di  Kabupaten  /  Kota Provinsi  Sumatera  Utara  Penetapan nilai  Perolehan  Air  Sebagai  Dasar Pengenaan  Pajak  Air  Permukaan. Berikut penjelasannya:
B. Dampak  dan  Hambatan yang Dialami  UPPD Samsat Binjai Dalam Pelaksanaan Peraturan 1. Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Observasi  penulis  di  pelaksanaan UPPD Binjai,  adapun  hambtan  yang kerap  kali  sealu  menjadi  kendala terutama dalam kegiatan pemungutan diantaranya sebagai berikut : a. Perilaku Wajib Pajak Berdasarkan hasil  wawancara dengan responden  yakni  wajib  pajak di lingkungan UPPD Binjai menyatakan bahwa : “Beberapa dari wajib pajak menyatakan  bahwasannya  mereka lupa  tanggal  jatuh  tempo  dari  pajak kendaraan  yang  mereka  miliki  serta masalah  ekonomi  untuk  mereka melakukan  pembayaran  PKB dengan alasan Pajaknya terlalu besar serta ada yang  memberi  alasan  uang  untuk membayar  PKB  digunakan  untuk kebutuhan sehari-hari terlebih
dahulu”.
Berdasarkan observasi  penulis  dalam hal  pelaksanaan  teknis di lingkungan UPPD  Binjai  dampak  ataupun hambatan lain sejauh ini yang penulis ketahui  ialah  kendaraan  bermotor yang  hilang  dan  rusak  berat  akibat kecelakaan dari kejadian ini mengakibatkan  dominan  dari  wajib pajak  tidak  mau  membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor.  Disamping  itu sekarang  semakin  maraknya  kasus kemudahan  mendapatkan  kendaraan bermotor  baru  dengan  mudah  tanpa membayar  pajak  kendaraan bermotor dengan menggunakan alamat pemilik kendaraan yang fiktif.  Sehingga saat dilakukannya  penagihan  terhadap pajak kendaraan tersebut pada alamat yang tertera barang bukti yang berupa kendaraan  bermotor  itu sendiri  tidak ada sama sekali.
Ria Sintha Devi, Novi Juli Rosani Zulkarnaen, Rani Ika Pratiwi
b. Pemahaman  Tentang  Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan hasil  wawancara dengan responden  yakni  wajib  pajak  di lingkungan UPPD Binjai menyatakan bahwa : “Alasan wajib pajak menunggak  ataupun  tidak  patuh terhadap peraturan dikarenakan sebagian  wajib  pajak  menganggap pajak  kendaraan  bermotor  yakni pengesahan  setiap tahun tidak terlalu penting  dan  sebagian  dari  mereka menunggak untuk lima tahun kedepan agar pengurusannya sekaligus dengan ganti pla t”. “Alasan wajib pajak yang lainnya ada yang  menganggap  pengurusan pajak kendaraan bermotor susah untuk kami para  orang  tua,  sehingga  mereka memilih  menggunakan  jasa  calo dengan tarif administrasi berfariasi” Dari  sample  wawancara  tersebut dapat  penulis  lihat  pada  beberapa orang masih  ada yang kurang perduli terhadap  pajak  kendaraan  bermotor dan  menghiraukan  informasi  yang telah  lengkap  tertulis  dengan  bagan ataupun  banner  di  depan  kantor  dan juga  selalu  ada  pemandu  baik  dari pihak  kepolisian maupun  Unit Pelayanan  Pajak  Daerah  Binjai  yang siap  melayani  selama  jam  kerja  di pintu masuk. c. Bencana Nasional (PandemiCovid-19) Faktor bencana nasional ataupun  yang  lainnya  menjadi kendala  yang  tidak    terduga-duga berdampak bagi Unit Pelayanan Pajak Daerah  Binjaidalam  hal  penyusunan target  kerja.  Bencana  nasional  yang sedang  di  hadapi  sekarang  yakni Covid-19 mengakibatkan kelumpuhan  ekonomi  yang  cukup signifikan.Dalam  hal  ini  pemerintah memberi  beberapa  kelonggaran  atau
penghapusan  denda  di  bulan  April sampai  dengan Juni  2020  yang  lalu.
Akan  tetapi  terhitung  sampai  bulan Juli  sekarang  ini  perekonomian  masi belum pulih seutuhnya mengakibatkan  beberapa  wajib pajak mangkir dari kewajibannya Adapun hambatan bagi UPPD Binjai  berdasarkan  hasil  wawancara dengan responden  yakni  wajib  pajak di lingkungan UPPD Binjai menyatakan bahwa : “Mereka  merasa  kesulitan pada masa pandemi  sekarang,  beberapa  wajib pajak enggan melakukan pembayaran di kantor UPPD dikarenakan  mereka  takut  berdesak desakan walaupun protokol kesehatanya s udah sesuai”.
“Beberapa  wajib  pajak  yang  lain mengaku kesulitan ekonomi pada saat pandemi  sekarang ini,  mereka berharap  ada  kelonggaran  untuk beberapa bulan kedepan ”. “Sebagian wajib pajak mengira bahwa kebijakan Gubernur  dalam  hal  keringanan pandemi  covid-19    ialah  dihapuskan pajak  ataupun  biaya  bea  balik  nama ternyata  hanya  denda  administrasi nyasaja  buat apa toh kami membayar pokok pajak nya juga”
Dari  paradigma  wajib  pajak  ini berdampak  terhadap  pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  dikarenakan mangkirnya  wajib  pajak  dan  merasa tetap  juga  kurang  di  ringankan  di masa pandemi sekarang ini.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam pelaksanaan terhadap peraturan  mengenai  pajak  daerah kerap  kali  Unit  Pelayanan  Pajak
Daerah  Wilayah  Binjai  terdapat kendala-kendala  dalam  pemungutan
pajak,  kendala-kendala  tersebut  di antaranya: a. Masyarakat atau wajib pajak Berdasarkan hasil  wawancara dengan responden menyatakan bahwa : “Sebagian dari mereka tidak melakukan Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor  dikarenakan keberatan  atas  biaya  BBNKB  yang lumayan  mahal  dan  sebagian  lagi mereka  terkendala  maslah  ekonomi dan  masihh  minimnya  pengetahuan mengenai  pentingnya  melakukan

## BBNKB”.
Dari  wawancara  tersebut  penulis mengobservasi  kasus  yang  umum terjadi  pada  wajib  pajak  apabila dalam  keadaan  wajib  pajak    tidak melakukan BBNKB terhadap kendaraan  bermotor  yang  sudah dijualnya,  kemudian  dia  membeli kendaraan yang baru atas nama  yang sama  dengan  kendaraannya  maka mau  tidak  mau  wajib  pajak  saat pembayaran pajak kendaraan barunya otomatis  dikenakan  pajak  progresif terhadap kendaraannya yang baru.
b. Pemahaman  Tentang  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Berdasarkan hasil  wawancara dengan responden  yakni  wajib  pajak  di lingkungan UPPD Binjai menyatakan bahwa:
“Sebagian  Besar  wajib  pajak  tidak melakukan  BBNKB  ialah  karna mereka  masi  dapat  melakukan pengesahan pembayaran pajak tahunan  dengan  nama  pemillik kendaraan sebelumnya, jadi untuk apa di  BBNKB  kalo  nama  pemiliknya masi  bisa digunakkan”. “Wajib pajak yang lain juga berpendapat, stempelnya  ini  masi  3  lagi  yang kosong mba  jadi sayang  kalo  mau  di BBNKB sekarang, toh biayanya masi
bisa di pakai untuk yang lain dulu”
Dari  sampel  di  atas  penulis  dapat mengobservasi dan menarik kesimpulan bahwa minimnya pengetahuan tentang Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor ini akan berdampak  terhadap  wajib  pajak  itu sendiri,  apabila  wajib  pajak  tidak sesegera mungkin melakukan BBNKB  ketika  pemilik  kendaraan sebelumnya  membeli  kendaraan baru dan dia  menyadari  bahwasannya  dia menjadi  wajib  pajak  progresif  maka dia akan melakukan pemblokiran  atas kendaraan  sebelumnya,  hal  inilah yang  akan  merepotkan  pemilik kendaraan  ke  2  (dua)  apabila  sudah terlanjur  di  blokir  oleh  pemilik kendaraan pertama.
Maka  dalam  hal  ini  lebih  mudah wajib  pajak  melakukan  BBNKB sebelum  kendaraan tersebud di blokir urusannya  lebih  mudah  di  banding setelah  saat  sudah  di  blokir dikarenakan data kendaraan bermotor tersebut langsung terhapus oleh sistim aplikasi  Samsat  Online  Provinsi Sumatera Utara. 3. Pajak Air Permukaan Dalam hal pelaksanaan peraturan  UPPD  Binjai  menemui beberapa hambatan dalam menjalankan kewajibannnya, hambatan-hambatan  tersebut  antara lain : a. Jumlah  Staf  Penagihan  dan Pengelolaan  Tunggakan    masih kurang. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan di lingkungan  Unit  Pelayanan  Pajak Daerah  Wilayah Binjai hanya memiliki  2  (dua)  orang  staf  saja dibantu  dengan  3  (tiga)  orang honorium.  Dengan  jumlah  anggota
Ria Sintha Devi, Novi Juli Rosani Zulkarnaen, Rani Ika Pratiwi
yang  hanya  5  orang  tersebut  tidak sebanding  dengan  potensi  Pajak AirPermukan    yang  terdapat 41  titik potensi  pajak  yang  menjadi  potensi untuk  wilayah  binjai  ada  di wilayah Binjai.  Jumlah  staf yang  mencukupi dibutuhkan untuk mensurvei sekaligus  memastikan  meter air  yang digunakan pada potensi-potensi Pajak Air Permukaan tersebut. b. Tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa Selama masa penulis mengobservasi  belum  ada tunggakan yang  di  tagih  menggunakan  surat paksa  hanya  saja  Unit  Pelayanan Pajak Daerah Binjai terus menghimbau  kepada  wajib  pajak Pajak Air Permukaan melalui Whatsup Group.Apabila biaya penagihan pajak terlalu besar sedangkan wajibb pajak tidak mampu membayar  maka  dari  keadaan  ini dapat meriugikan  kas daerah Provinsi Sumatera Utara. c. Wajib  Pajak  masih  ada  yang kurang  peduli. Wajib  pajak  kadang  kala sering  mangkir  dalam  pembayaran pajaknya  ataupun wajib  pajak  sering menunda-nunda  sehingga  hutang pajak yang tertera bertumpuk ditambah  lagi  dengan  wajib  pajak melakukan  keterlambatan  bayar  dari waktu  yang  telah  di  tetapkan  maka denda  adminitstrasi  perbulan  bunga sebesar  2% (dua persen).  Kurangnya pengetahuan  wajib  pajak  mengenai kewajibannya  menjadi  rendahnya kepatuhan  membayar  pajak.  Wajib pajak  terlibat  tunggakan  berjalan  di karenakan mangkirnya dari pembayaran  sebulan  sebelumnya  dan wajib di bayarkan ke kas daerah. C. Hubungan KUHPer Terhadap Peraturan dan
Ketetapan Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Falsafah pemungutan pajak berdasarkan pancasila, secara konstitusional  dasar  hukum  dan sumber  hukum  tertinggi  atas  atauran mengenai  pajak  ialah  Pasal  23  A Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia  Amandemen  IV.    Pasal 23A  menyebutkan  “Pajak  dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- unfang”. Ketentuan UUD ini memberikan  kewnangan  terhadap aturan  yang  ada  di  bawahnya  untuk lebih  lanjut  membahas  tentang pajak serta  regulasi  dan komperhensif  nya. Beberapa  sumber  dari  hukum  pajak ini  sendiri  di  antaranya  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002 tentang  Pengadilan  Pajak,  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan dan dirubah terakhir kali  dalam  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2009  dan  salah  satu Undang-Undang  nya  yang  menjadi pembahasan  penulis  pada  tulisan ilmiah  ini  yakni  Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Hukum Pajak Daerah yang merupakan  bagian dari Hukum Pajak merupakan  Hukum  Publik,  akan tetapi  hukum  pajak  mempunyai hubungan  yang  erat  dengan  hukum perdata (privat) dan saling bersangkutan.  Hal  itu  dikarenakan kebanyakan  dari  Hukum  Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian- kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan  hukum  yang bergerak  dalam  lingkungan  perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian,  penyerahan,  pemindahan
hak  karena  warisan,  kompensasi, pembebasan utang dan sebagainya.
Dari  sudut  pandang  Hukum Perdata, Pajak yang ditinjau dari segi hukum  merupakan  perikatan  yang timbul karena Undang-Undang (Undang-Undang  Perpajakan)  yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan  oleh  (Tatbestand)  untuk membayar  sejumlah  uang kepada kas negaranya  yang  dapat  dipaksakan. Menurut  Pasal  1233  KUHPerdata, Perikatan terjadi dengan perjanjian itu dapat  lahir  baik  karena  persetujuan maupun karena Undang- Undang.Inilah dasar timbulnya hutang  pajak  yang  tertuang  dalam Undang-Undang.Bahwa jika pemungutan pajak berdasarkan hukum  (ada  Undang-Undangnya), maka  hak  dan  kewajiban  subyek pajak  berhubungan  dengan  subyek hukum  perdata  melalui  Perikatan (Verbintenis).
Dalam  hukum  pajak  juga diatur  mengenai  hubungan  antara penguas  dalam  fungsinya  selaku Fiscus  (pemungut  pajak)  dengan masyarakat  sebagai  wajib pajak.Pada dasarnya  hubungan  ini  adalah Perikatan  (Verbintenis)  pemerintah dan rakyat sebagai subjek pajak. Perikatan  yang  merupakan  peristiwa hukum  antara  pemerintah  dengan masyarakat  sebagai  wajib  pajak memberikan  tempat  yang  berbeda keada  para pihak.Hal  tersebut mengingat  dalam  hal  ini  Fiscus dilekati  oleh  adanya  kewenangan hukum  publik  untuk  kepentingan negara.Adanya hbungan hukum seperti  itulah  yang  menyebabkan penempatan  hukum  pajak  kedalam bagian lapangan hukum publik. Perikatan pajak yang merupaan  perikatan  hukum  publik menempatkan  aparatur pemerintah  di
bidang  perpajakan  baik  Pajak  Pusat maupun  Pajak  Daerah  Provinsi ataupun Kota dalam posisi yang lebih signifikan  oleh  karena  dilengkapi dengan  kewenangan  hukum  publik. Kewenangan  tersebut  menyebabkan aparatur pemerintah dapat melakukan segala  hal  dan  tindakan  mengenai kepentingan  terhadap  penegakan hukum pajak terhadap Wajib Pajak itu sendiri.

## 5.   KESIMPULAN
Dari  penelitian  penulis  diatas dapat  diambil  beberapa  kesimpulan diantaranya yakni:
1. Pelaksanaan  Pemungutan  dan Penagihan  PKB,  BBN-KB dan  PAP di  UPPD Samsat  Binjai  telah  sesuai terhadap  (SOP)  peraturan  yang mengatur  per  item  pajak  tersebut dimulai dari Pendaftaran, Pemungutan serta Penagihan terhadap tunggakan  pajak  seperti  PKB  dan BBN-KB telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera  Utara  Nomor  12  Tahun 2019 dan PAP diatur dalam Peraturan Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara Nomor  6  Tahun  2018.  Sejauh  ini
UPPD  telah  optimal  dalam  hal pelaksanaan peraturan.
2. Proses yang terjadi di lapanga tidak  selalu  berjalan  lancar  namun masih  mengacu  pada aturan  yang  di tetapkan, dampaknya ialah  dalam hal capaian  target realisasi   kedepan dan hambatan  yang  dirasakan  UPPD Binjai  ialah  perilaku  wajib  pajak, kurang  pengetahuannya  wajib  pajak akan  pentingnya  PKB  dan  BBNKB, serta bencana nasional  covid-19 yang melanda  saat  ini.  Dalam  hal  PAP dampak  pada  UPPD  ialah  perihal capaian  target  dan  hambatannya kurangnya  jumlah  staf  yang  tidak menjadi persoalan terhadap UPPD.
Ria Sintha Devi, Novi Juli Rosani Zulkarnaen, Rani Ika Pratiwi 3. Dalam  hubungannya  dengan hukum  perdata  ialah  Perikatan (Verbintenis)  Pasal  1233  KUHPer peristiwia  hukum  ini  dapat  dilihat antara  pemerintah  yang  menjadi pemungut  pajak  dan  masyarakat sebagai subjek dan dilengkapi dengan kewenangan hukum publik dengan ini masyarakat  sebagai  subjek  pajak otomatis  di  ikat  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku mengenai pajak dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Bohari, H , Pengantar Hukum Pajak., Rajawali Pers , Jakarta :2012 Brotodiharjo,  Santoso,  Pengantar Ilmu  Hukum  Pajak,Eresco, Bandung:1991. devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan
Hukum  Dagang  di  Indonesia, CV.  Sentosa  Deli  Mandiri, Medan, 2020. Devito,  Joseph  A,Komunikasi  Antar Manusia.,  Karisma  Publishing Group  Pamulang-Tanggerang Selatan: 2011. Dwiyanto, Agus,  Mewujudkan Good Governance Melalui  Pelayanan Publik,  Gajah Mada Univercity Press: 2005. Ismail,  Tjip,  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  (Edisi3).,
universitas terbuka,Jakarta:2010. Mulyono,  Djoko,  Ketentuan  Umum Perpajakan, Andi Press, Yogyakarta: 2006. Siahaan,  Marihot  Pahala,  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  ,
Rajawali Pers, Jakarta :2010.
-------------,  Hukum  Pajak  Material ,Graha Ilmu, Yogyakarta :2010. ------------,  Utang Pajak,  Pemenuhan kewajiban, dan  Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa,Rajawali  Pers,    Jakarta 2004 ------------,Hukum  Pajak  Elementer, Graha Ilmu, Yogyakarta :2010. Tunggal,Amin  Widjaja,  Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan,  Rineka  Cipta, Jakarta:1991. Utomo,  Dwiarso,  dkk,  Perpajakan Aplikasi dan Terapan., Andi,Jakarta & Udinus Semarang: 2011.

## B. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2009,  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Republik  Indonesia  Nomor  48 Tahun  2015 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang  Perhitungan  Dasar
Pengenaan  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan Bea Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  Tahun 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sisten Administrasi  Manunggal  Satu
Atap Kendaraan Bermotor Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  29 Tahun  2012 tentang Perhitungan  Dasar  Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Peraturan  Pemerintah  Nomor  65
Tahun  2001  tentang  Pajak Daerah Peraturan  Gubernur  Sumatera  Utara Nomor 12 Tahun 2019 Pedoman  dan  Tata  Cara Pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan Bea Balik  Nama Kendaraan Bermotor Peraturan  Gubernur  Sumatera  Utara Nomor 11 Tahun 2014 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan
Bermotor Tahun 2014
Peraturan  Gubernur  Sumatera  Utara Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tata  Cara  Perhitungan  Nilai Perolehan  Air, Harga Air Baku Dan Harga Dasar Air Untuk Di Provinsi Sumatera Utara Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera Utara  Nomor  1  Tahun  2011 Tentang  Pajak Daerah  Provinsi
Sumatera Utara Peraturan  Daerah  Sumatera  Utara Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2011 Tentang  Pajak Daerah  Provinsi Sumatera Utara
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera Utara  Nomor  9  Tahun  2010 tentang  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)