## PERAMPASAN HARTA BENDA TERDAKWA SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN NEGARA DALAM PRESPEKTIF KEADILAN PANCASILA
Oleh: Ibnu Kholik 1)
Edi Warman 2)
Universitas Sumatra Utara 1,2)
E-mail: ibnukholik@students.usu.ac.id 1)

## ABSTRACT
The purpose of  this  study is  to  find out  how  the legal protection of  the Defendant's property is used as evidence in the Corruption Case trial process in the perspective of Pancasila justice. The method  used  in  this  study  is  normative  juridical  through  statutory  and  conceptual  approaches, using  secondary  data  obtained  through  literature  study  and  document  study,  then  analyzed qualitatively. The results of this study found that to support efforts to eradicate criminal acts of corruption, during the investigation process up to the trial of criminal acts of corruption, often all  of  the  Defendant's  assets,  which  included  assets  resulting  from  corruption  and  other  assets that  were  not  the  result  of  corruption,  and  had  nothing  to  do  with  criminal  acts  corruption, confiscated  through  a  confiscation  mechanism  which  will  later  be  used  as  payment  for  state compensation money that is charged to the Defendant. Defendants who are not related and are not the result of a criminal act of corruption cannot be used as evidence in the trial process. The constitution  provides  guarantees  and  protection  of  private  property  rights,  as  contained  in  the 1945  Constitution  Article  28H  paragraph  (4)  which  states:  "everyone  has  the  right  to  have private property rights  and these property  rights may not  be taken over arbitrarily by anyone" indicating that The state protects the acquisition of the Defendant's assets that have nothing to do  with  the  crime  of  corruption  as  property  rights  protected  by  the  State,  the  protection  of  the State  is  based  on  the  second  principle  of  Pancasila,  namely  fair  and  civilized  humanity,  which promotes recognition of human dignity and rights with all rights and obligations. its basic. Keywords: Confiscation, Property, Substitute Money, Pancasila Justice

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimanakah  perlindungan  hukum terhadap  harta  benda  Terdakwa  yang  dijadikan  barang  bukti  pada  proses persidangan  perkara  Tipikor  dalam  prespektif  keadilan  pancasila,  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana  korupsi, pada proses penyidikan samapai  pada persidangan tindak pidana korupsi seringkali seluruh Harta benda Terdakwa, yang meliputi harta hasil korupsi maupun harta benda lainnya  yang bukan merupakan hasil korupsi, serta tidak ada hubungannya  dengan  tindak  pidana  korupsi,  dirampas  melalui  mekanisme  penyitaan  yang nantinya  digunakan  sebagai  pembayaran  uang  pengganti  kerugian  Negara  yang  dibebankan kepada Terdakwa.Simpulan dalam Penelitian ini bahwa prinsip diajukannya barang bukti dalam persidangan  adalah  untuk  mendukung  pembuktian  perbuatan  Terdakwa,  bukan  untuk
dijadikan  jaminan  untuk  pelaksanaan  hukuman,  sehingga  terhadap  harta  benda  Terdakwa yang  tidak  terkait  dan  bukan  merupakan  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses persidangan. Konstitusi memberikan  jaminan dan perlindungan terhadap hak milik pribadi, sesbagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 28H  ayat  (4)  yang menyebutkan: “setiap orang berhak mempunyai  hak milik pribadi dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih  secara  sewenang-wenang  oleh  siapa  pun” menunjukan bahwa Negara melindungi perolehan harta benda Terdakwa yang tidak ada  hubungannya  dengan  tindak  pidana  korupsi sebagai  hak  milik  yang  dilindungi oleh  Negara,  perlindungan  Negara  tersebut  dilandasi  sila  Kedua  Pancasila  yaitu kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  yang  mengedepankan  sebuah  pengakuan terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  dengan  segala  hak  serta  kewajiban asasinya.
Kata  Kunci: Perampasan, Harta Benda, Uang Pengganti, Keadilan Pancasila

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  suatu wujud  kejahatan  yang  dapat  menghalangi pelaksanaan pembangunan, sehingga penyelesaian dan pemberantasannya sungguh-sungguh    harus  diperhatikan  dan diutamakan. Namun, sekalipun penyelesaian tindak  pidana  korupsi  telah  diutamakan, tindak  pidana  korupsi  ini  termasuk  jenis perkara  yang  alot  penyelesaian  maupun pemberantasannya,  terutama  terjadi  dalam proses  pembuktian.  Hal  ini  dikarenakan tindak pidana korupsi  merupakan kejahatan yang  dilakukan    oleh  orang-orang  berdasi yang  memiliki  intelektualitas  tinggi (white collar  crime) .  Untuk  mengungkap  perkara korupsi  salah  satu    aspeknya  adalah  sistem pembuktian  yang  terletak      pada  beban pembuktian  yang    pada    gilirannya  dapat digunakan  sebagai  salah  satu  alasan  untuk pengembalian kerugian keuangan Negara.
Indonesia  adalah    salah    satu  negara dengan    angka    korupsi  yang  cukup  tinggi yakni  berada  pada  peringkat 102 dari 180 negara  yang  diteliti  dengan  nilai  37 berdasarkan  skala  0  sampai  100.  Nilai Indonesia  mengalami    peningkatan    pada tahun  2021  yakni  dengan  nilai  38  dan berada  pada  peringkat  96  dari  180  negara. Untuk  kepentingan  pembuktian  tersebut maka  bukan  hanya    kehadiran  pelaku  saja yang         diperhatikan  melainkan benda- benda yang  tersangkut  dalam suatu tindak pidana, sangat  diperlukan.  Benda-  benda  dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”.
Dalam prakteknya aparat penegak hukum  pada  proses  penyelidikan  maupun penyidikan    melakukan  penyitaan  terhadap harta  benda  terdakwa  yang  nantinya  juga digunakan sebagai barang bukti pada proses persidangan, ternyata seringkali harta benda terdakwa  tersebut  baik  yang  diperoleh
sebelum    tempus  delictie  (waktu  kejadian) tindak  pidana,  maupun    harta  benda  yang tidak  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana korupsi  di  sita  dan  dijadikan  barang  bukti dalam proses persidangan, hal ini dilakukan dengan  maksud  Harta  benda  terdakwa tersebut  melalui  putusan    di  rampas  untuk negara sebagai  pembayaran uang pengganti kerugian    Negara  yang  dibebankan  kepada terdakwa.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual,  menggunakan  data  sekunder yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan dan  studi  dokumen,  kemudian  dianalisis secara kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat ini upaya untuk memberantas tindak pidana  korupsi  di  fokuskan  terhadap  3 aspek  yakni,  pencegahan,  pemberantasan serta pengembalian aset  hasil tindak pidana korupsi  ( asset  recovery )  dengan  tujuan untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Pengembalian  kerugian  keuangan  negara melalui  perampasan  harta  kekayaan  hasil tindak  pidana  korupsi  memiliki  tujuan sebagai berikut:
a. Mengembalikan  aset  negara  yang telah dicuri oleh para koruptor.
b. Mencegah koruptor untuk menggunakan aset yang dicuri tersebut  untuk  melakukan kejahatan lain, seperti money laundry .
c. Memberikan  hukuman  kepada  pihak yang ingin melakukan korupsi
Dalam  kaitannya  dengan  pemulihan kerugian  keuangan  negara  dalam  tindak pidana korupsi, pada saat proses penyidikan UU  Tipikor  telah  mengantisipasi  langkah- langkah  pengamanan  terhadap  Harta  benda hasil  dari  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  Terdakwa.  Hal tersebut diatur  dalam  Pasal  28  UU  Tipikor, yang  didalamnya  menyatakan  sebagai berikut:
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka  wajib  memberi  keterangan tentang  seluruh  harta  bendanya  dan harta  benda  istri  atau  suami,  anak  dan harta    benda    setiap    orang  atau korporasi  yang  diketahui  dan  atau yang patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi.
Ketentuan ini ternyata sejalan dengan pasal 48 Undang-undang Nomor  30  tahun  2002  tentang  komisi
Pemberantasan Korupsi,
yang menyebutkan :
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka  tindak  pidana  korupsi  wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya  dan  harta  benda  istri,  atau suami,  anak  dan  harta  benda  setiap orang  atas  korporasi  yang  diketahui dan  atau  yang  diduga  mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Bahkan,  apabila  tersangka  dalam sebuah  kasus  tindak  pidana  korupsi tidak  menyampaikan  keterangan  yang benar  tentang  seluruh  harta bendanya dan  harta  benda  istri  atau  suami,  atau pihak-pihak  yang  diketahui  dan  atau patut  diduga  mempunyai  hubungan dengan  tindak  pidana  korupsi,  maka Pasal  22  UU  Tipikor  mengenakan sanksi  atas  hal  tersebut.  Pasal  22  UU Tipikor  pada intinya menyatakan sebagai berikut:
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  28,  Pasal  29,  Pasal  35, atau    Pasal    36  yang  dengan  sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan  yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling
lama 12  (dua  belas)  tahun  atau  denda paling sedikit Rp 150.000.000,- (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
Ketentuan  Pasal  22  dan  Pasal  28 UU  Tipikor  memiliki  makna  bahwa UU  Tipikor  tidak  hanya menjangkau terhadap perbuatannya pelaku, melainkan  juga  terhadap  harta  benda pelaku yang diperoleh dari hasil tindak pidana  korupsi.  Dengan  demikian, harta  benda  pelaku  tindak  pidana korupsi  wajib  diidentifikasi  terlebih dahulu mengenai perolehannya.
Begitupun  pada  proses  persidangan Tindak  pidana  korupsi,  ketentuan mengenai  keberadaan  harta  benda terdakwa juga menjadi prioritas, diantaranya diatur dalam :
1. Pasal 37 A ayat (1)
Terdakwa wajib memberikan keterangan  tentang  seluruh  harta bendanya  dan  harta  benda  istri, atau suami, anak dan harta benda setiap  orang  atau  korporasi  yang diduga  mempunyai  hubungan dengan perkara yang di dakwakan 2. Pasal 38 B ayat (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal 3,  Pasal  4,  Pasal  13,  Pasal  14,  Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-
undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pasal  5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap  harta  benda  miliknya  yang belum didakwakan, tetapi  juga  diduga  berasal  dari  tindak pidana korups Keberhasilan dalam
upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  tidak hanya dapat dinilai dari hanya mengajukan pelaku    ke  meja  hijau.  Keberhasilan  itu dipandang  tidak  cukup  apabila  kerugian negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  tidak  dapat  dipulihkan,  agar keberhasilan  tersebut  dipandang  cukup haruslah dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap aset koruptor.
Pengertian  aset  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia mengandung  arti  sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, kekayaan.  Aset  dapat  diartikan  sebagai harta  benda  baik berwujud  maupun  yang tidak  berwujud,  dalam  Pasal    499  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan  mengenai  pengertian  benda ( zaak )  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat menjadi obyek hak milik. Obyek yang dapat menjadi hak milik dapat  berupa  barang  dan dapat  pula  berupa  hak,  seperti  hak  cipta, hak paten, dan lain-lain.
Perampasan pada dasarnya merupakan  salah  satu  bentuk  dari pidana  tambahan  yang  diatur  dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  Secara  umum menurut Eddy O.S. Hiariej  perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah :
1. Perampasan dalam pengertian penyitaan  terhadap  barang  yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau
instrumentum sceleris ;
2. Perampasan dalam pengertian penyitaan  terhadap  objek  yang berhubungan  dengan  perbuatan pidana atau objectum sceleris ;
3. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau fructum sceleris .
Sekalipun  aturan  tentang  harta  benda terdakwa sebagai barang bukti diatur secara tegas  dalam  KUHAP,  namun  pada  tataran penegakan  hukumnya  seringkali  diabaikan oleh  penyidik  dan  penuntut  umum,  dengan menyita  Harta  benda  terdakwa    yang  tidak ada  hubungannya  dengan  tindak  pidana korupsi  dan  bukan  merupakan  hasil  dari tindak  pidana  korupsi,  hal  ini  landasi adanya semangat untuk mengejar pengembalian  kerugian  keuangan  Negara,
mengingat  adanya  asumsi  Keberhasilan dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi tidak hanya dapat dinilai dari hanya mengajukan pelaku ke meja hijau. Keberhasilan  itu  dipandang  tidak  cukup apabila  kerugian  negara  akibat  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  tidak  dapat dipulihkan,  agar  keberhasilan  tersebut dipandang cukup haruslah dapat melakukan tindakan  penyitaan  terhadap  Harta  benda terdakwa  pelaku  tindak  pidana  korupsi dalam persidangan, yang nantinya digunakan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara yang dibebankan  kepada  Terdakwa.  Dengan alasan  untuk  pembayaran  uang  pengganti kerugian Negara tersebut kemudian dilakukanlah  penyitaan  terhadap  harta benda  Terdakwa  baik  yang  digunakan  dan diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi, maupun  terhadap  harta  benda  Terdakwa yang  diperoleh  bukan  dari  tindak  pidana korupsi dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi, salah satunya dalam perkara  Tindak  pidana  korupsi  atas  nama terdakwa  Irjen  (Pol)  Joko  Susilo,  dalam perkara tingkat pertama Nomor: 20/Pid.sus/Tpk/2013/PN Jkt.Pst, dalam perkara tingkat Banding Nomor: 36/Pid/TPK/2013/PT.DKI,  dalam  Perkara Kasasi  Nomor:  537K/Pid.Sus/2014,  yang
awalnya  berdasarkan  ketiga  tingkatan putusan  peradilan  tersebut,  terhadap  harta benda  terdakwa  yang  telah  dilakukan penyitaan  dirampas  untuk  pembayaran uang  pengganti  kerugian  Negara,  melalui Putusan  Peninjauan  Kembali  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  97 PK/Pid.Sus/2021    tanggal  6  Mei  tahun 2021,  dinyatakan  benda  yang  sudah  ada yang dijadikan barang-barang bukti sebelum  waktu  (tempus)  perbuatan  yang dilakukan,  adalah  melawan  hukum  dan harus  dikembalikan  kepada  yang  berhak, atau  dari  mana  barang  tersebut  disita. Sebagaimana pertimbangan hukum berikut:
Dengan  demikian,  benda  yang  sudah ada  yang  dijadikan  barang-barang  bukti sebelum  waktu  (tempus)  perbuatan  yang dilakukan  oleh  Pemohon  baik  dalam perkara  Tindak  Pidana  Korupsi maupun Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU) adalah  melawan  hukum  dan  harus dikembalikan  kepada  yang  berhak,  atau dari  mana barang  tersebut  disita,  karena penyitaan yang dilakukan Penyidik dalam perkara a  quo bertentangan  dengan prinsip  barang-barang  bukti  adalah  untuk mendukung pembuktian perbuatan Terdakwa, bukan untuk dijadikan jaminan untuk  pelaksanaan  hukuman,  seperti halnya dalam perkara perdata;
Dalam presfektip Hak asasi manusia,  perlindungan  terhadap  harta benda  yang  mencakup  hak  milik, disebutkan  dalam  Pasal  29  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  berbunyi:  “Setiap  orang berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi, keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan hak  miliknya    ,  Jimly  Asshiddiqie berpendapat  bahwa  ketika  UUD  NRI 1945  diubah  dengan  menambahkan Bab  XA  berjudul  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  seluruh  rakyat  Indonesia secara konstitusional menerima konsep  hak  asasi  manusia  (HAM) sebagai  konsep  yang  sesuai  dengan ideologi  Pancasila.  Akibatnya,  semua perdebatan  tentang  konsep  hak  asasi manusia  (HAM)  yang  terjadi  selama perjuangan  kemerdekaan  telah  sirna, dan tidak ada lagi perselisihan tentang apakah  hak  asasi  manusia  (HAM) harus  dimasukkan  dalam  UUD  NRI 1945. Jika dibandingkan dengan konstitusi negara-negara lain, ini merupakan    pencapaian    tersendiri bagi  perjuangan  hak  asasi  manusia (HAM)  di  Negara  Indonesia,  karena tidak  banyak  negara  di  dunia  yang memasukkan bagian khusus dan
terpisah  tentang  hak  asasi  manusia dalam konstitusi mereka.
Terkait dengan harta kekayaan, UUD 1945  melalui  Pasal  28H    ayat    (4) disebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak mempunyai    hak  milik  pribadi  dan  hak milik  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih secara  sewenang-wenang  oleh  siapa  pun Jaminan  HAM  oleh  Negara  dianggap sebagai  salah  satu  ciri  pokok  dianutnya prinsip  Negara  hukum  di  suatu  Negara, Setiap  orang  dimanapun  ia  berada  di  jamin hak-hak  kepemilikannya,  namun  pada  saat yang  bersamaan  memiliki  kewajiban  asasi untuk  menjungjung  tinggi  hak  asasi  orang lain  dalam  memperoleh  ha  atas  harta  atau benda,  artinya  seseorang    disamping memiliki  hak  asasi,  juga  kewajiban  asasi. Pengakuan  konstitusi  dan  undang-undang mengenai  kewajiban  asasi  ini  sebagaimana di atur dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dan  Pasal  73  Undang-undang  Nomor 39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia Pasal  28  J  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyebutkan  :  Setiap  orang  wajib  tunduk pada    pembatasan    yang  ditetapkan  dengan undang-undang  dengan  maksud  semata- mata  untuk  menjamin  pengakuan    serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang  lain    dan  untuk  memenuhi  tuntutan yang  adil,  sesuai  dengan  pertimbangan
moral.  Nilai-nilai    agama    keamanan  dan ketertiban    umum,  dalam  suatu  masyarakat demokratis.
Pasal  73  Undang-undang  Nomor  39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak dan  kebebasan  yang  diatur  dalam  Undang- undang  ini  hanya  dapat  dibatasi  oleh  dan berdasarkan  undang-undang,  semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
Adanya  ketentuan  tersebut  dalam perspektif  negara  hukum,  supremasi hukum  ( rule of  law )  harus  ditegakkan secara  konsekuen  dan  konsisten  agar hukum berfungsi mengendalikan, mengawasi dan membatasi kekuasaan. Hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik dari kekuasaan ( rule by  law )  untuk  membenarkan  tindakan penguasa  yang  merugikan  rakyat  dan negara.  Karena  itu,  negara  adalah komponen utama yang harus menegakkan  hukum  yang  dibuatnya sendiri.
Adanya perlindungan negara terhadap rakyatnya sebagaimana diatur  dalam  Pasal  28G  ayat  (1) UUD  1945  tersebut  juga  dikuatkan
dengan  pendapat  Philipus  M.  Hadjon mengenai  perlindungan  hukum  bagi rakyat. Perlindungan  hukum  bagi rakyat  dibagi  menjadi  2  (dua)  macam yaitu perlindungan preventif dan perlindungan  represif.  Perlindungan preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan  atau  pendapatnya  sebelum suatu keputusan pemerintah berkekuatan definitif.
Hal ini
bertujuan untuk memberikan
perlindungan  terhadap  hak-hak  rakyat yang bersumber dari hak-hak individu,
dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat  yang  didasarkan  pada kepentingan  bersama  dari  individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya,  bahwasanya  perampasan merupakan      salah      satu  bentuk pengenaan  sanksi  pidana,  dan  sanksi pidana  sendiri  merupakan  bagian  dari penegakan  hukum. Dalam  penegakan hukum meurut Sudikno
Mertokusumo: Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia,  sehingga  agar  kepentingan manusia  terlindungi,  hukum  harus
dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat  berlangsung  secara  normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum.
Selanjutnya  Sudikno  Mertokusumo juga  menuturkan:  Dalam  hal  ini hukum  yang  telah  dilanggar  harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum  inilah,  hukum  tersebut  harus menjadi sebuah kenyataan, dan dalam menegakkan hukum  harus terdapat unsur kepastian hukum ( rechtssicherheit ), dan keadilan ( gerechttigkeit ).”
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan dalam keadaan tertentu, bahkan masyarakat  mengharapkan adanya kepastian  hukum,  mengingat  hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
Terkait  dengan  keadilan  terhadap harta  benda  terdakwa  yang  dijadikan barang bukti dalam proses persidangan  perkara  Tindak  pidana korupsi penulis berpendapat Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam
perspektif hukum berarti bahwa Pancasila  sebagai  landasan untuk menilai  suatu  keadilan,  karena  pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai keadilan. Keadilan  hukum  dalam  perspektif pancasila adalah keadilan yang dilandasi  oleh  sila  kedua  yaitu  adil dan beradab.
Keadilan  berdasarkan  sila  kedua Pancasila  itulah  yang  disebut  sebagai keadilan  bermartabat  yaitu  bahwa meskipun  seseorang  bersalah  secara hukum namun tetap harus diperlakukan sebagai manusia. Hal ini dinyatakan oleh Teguh Prasetyo:
Demikian pula, keadilan bermartabat  adalah  keadilan  yang menyeimbangkan  antara  hak  dan kewajiban. Keadilan yang bukan saja  secara  materiil  melainkan  juga secara  spiritual,  selanjutnya  materiil mengikutinya secara otomatis. Keadilan  bermartabat  menempatkan manusia  sebagai  mahkluk  ciptaan Tuhan yang  dijamin hak-haknya.
Sebagaimana diketahui, bahwa Sila Kedua Pancasila yaitu kemanusiaan dan beradab mengedepankan  sebuah  pengakuan terhadap harkat dan martabat
manusia  dengan  segala  hak  serta kewajiban  asasinya,  yang  tentunya dari  salah  satu  nilai  tersebut  dapat ditarik  sebuah  makna  bahwa  HAM wajib  dijunjung  tinggi  dalam  setiap penegakan  hukum,  yang  mana  HAM tidak dapat ditanggalkan untuk seseorang  yang  berstatus  „pesakitan‟ dalam  sebuah  perkara  hukum,  tak terkecuali koruptor.
Sehingga  pada  proses  penegakan hukum perampasan harta benda terdakwa  dalam  persidangan  perkara tindak pidana korupsi, harus dilandasi pada  alasan  kepatutan  serta  keadilan bermartabat.  Dalam  arti,  perampasan atas harta kekayaan harus diselaraskan dengan  harta  kekayaan  yang  benar- benar  berasal  dari  tindak  pidana korupsi.
Adanya  jaminan  dan  perlindungan terhadap  hak  milik  pribadi  Jaminan perlindungan terhadap harta benda terdakwa yang  diperoleh  secara  sah  dan  tidak  ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi termuat dalam UUD 1945  Pasal 28H  ayat (4)    yang  menyebutkan:  “setiap  orang berhak  mempunyai    hak  milik  pribadi  dan hak  milik  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih secara  sewenang-wenang  oleh  siapa  pun” menunjukan bahwa Negara
melindungi  perolehan  harta  benda Terdakwa yang tidak ada hubungannya  dengan  tindak  pidana korupsi  sebagai  hak  milik  yang dilindungi  oleh  Negara  untuk  tidak dilakukan  penyitaan  dan  dijadikan sebagai  barang  bukti  dalam  proses persidangan  tindak  pidana  korupsi, berbeda dengan harta benda Terdakwa  yang  digunakan  dalam tindak  pidana  korupsi  dan  merupakan hasil  dari  tindak  Pidana  korupsi, terhadap  harta  benda  dimaksud  dapat dilakukan  perampasan  pada  proses persidangan.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis menarik simpulan terkait dengan Perampasan  harta  benda  terdakwa  sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara dalam  prespektif  keadilan  Pancasila yaitu  : Prinsip  diajukannya  barang  bukti  dalam persidangan  adalah  untuk  mendukung pembuktian  perbuatan  Terdakwa,  bukan untuk dijadikan jaminan untuk pelaksanaan  hukuman,  sehingga  terhadap harta  benda  Terdakwa  yang  tidak  terkait dan  bukan  merupakan  hasil  dari  tindak pidana  korupsi  tidak  dapat  dijadikan sebagai  barang  bukti  dalam  proses
persidangan sebagaimana Putusan Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 97
PK/Pid.Sus/2021  tanggal 6 Mei tahun 2021. Jaminan  perlindungan  terhadap  harta  benda terdakwa  yang  diperoleh  secara  sah  dan tidak  ada  hubungannya  dengan  tindak pidana  korupsi    termuat  dalam  UUD  1945 Pasal 28H  ayat  (4)  yang menyebutkan: “setiap orang berhak mempunyai  hak milik pribadi  dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh diambil  alih  secara  sewenang-wenang  oleh siapa  pun”,  perlindungan  Negara  tersebut dilandasi  sila  Kedua  Pancasila  yaitu kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, yang mengedepankan sebuah pengakuan terhadap harkat dan martabat  manusia  dengan  segala  hak serta kewajiban asasinya.

## Saran
Diperlukan  adanya  pengaturan  dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA)  tentang  harta  benda    terdakwa yang  dapat  dirampas  sebagai  pembayaran
uang pengganti kerugian Negara pada proses persidangan  tindak  pidana  korupsi,  seperti halnya  PERMA  No.  5  tahun  2014    tentang Pidana  tambahan    uang  pengganti  dalam Tindak Pidana Korupsi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku Teks
Ali,Mahrus. Teori  dan  Praktik  Hukum Pidana  Korupsi ,  Yogyakarta:  UII Press, 2013;
Atmasasmita,  Romli. Sekitar      Masalah Korupsi:      Aspek      Nasional      dan AspekInternasional , Bandung: Mandar Maju, 2004;
Bayuaji, Rihantoro. Prinsip hukum perampasan  Aset  koruptor  dalam perspektif  tindak  pidana  pencucian uang, Surabaya,  Laksbang  Justitia, 2019
Hamza,  Andi. Hukum  Acara Pidana Indonesia , Arikha Media Cipta,
Jakarta, 2014;