## ASPEK HUKUM DAN KELEMBAGAAN JASA LINGKUNGAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN

## Mohamad Nasir
Dosen Fakultas Hukum UNIBA Kaltim

## PENDAHULUAN
Adalah  suatu  realitas  yang  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  saat  ini  telah terjadi  tingkat  kerusakan  lingkungan  yang sangat  besar  dan  menjadi  ancaman  bagi seluruh kehidupan planet bumi. Kerusakan lingkungan  hutan  dan  peningkatan  jumlah polutan di lapisan atmosfer bumi menuntut peran  semua  pihak  untuk  mengatasinya. Dalam  skala  lokal,  kerusakan  sejumlah besar  sumberdaya  hutan  sebagai  area penyimpan karbon dan penyeimbang iklim mikro sekaligus perannya secara makro.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir, “bandul”  pengelolaan  sumber  daya  alam dan  lingkungan  cenderung  mengarah  pada pengelolaan yang berorientasi pada permintaan pasar ( market demand ).
Mengapa  mekanisme  pasar  digunakan? Fiona J.C. Chandler dan Suyanto 1 mencatat  bahwa  tidak  seperti  insentif finansial  yang  tergantung  pada  subsidi pemerintah, pasar mempersyaratkan pemanfaat jasa lingkungan membayar jasa yang  diterimanya.  Di  sisi  lain,  pasar
1 Fiona J.C. Chandler dan Suyanto, Pengakuan dan Pemberian  Imbalan  bagi  Penyediaan  Jasa  Daerah Aliran Sungai (DAS),
http://kelembagaandas.wordpress.com/barang- dan-jasa-das/fiona-j-c-chandler-dan-suyanto diakses tanggal 4 November 2009.
menentukan  ‘harga’  dari  barang  atau  jasa berdasarkan  permintaan  dan  penawaran  – lebih  efisien  dibandingkan  dengan  harga yang ditentukan pemerintah.
Pengembangan  pasar  yang  baik  akan makin  memasyarakatkan  nilai  ekonomi dan  ekologi  dari  sumber  daya  alam  dan lingkungan  yang  ada  dan  memastikan penyedia  jasa  lingkungan  memperoleh kompensasi.  Kompensasi  tersebut  akan bermanfaat  untuk  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  miskin  dengan  adanya sumber  pendapatan  baru  (jika  hak  mereka diakui  dan  keamanan  penguasaan  lahan meningkat). Lagipula, akan ada kesempatan untuk mengembangkan kelembagaan  yang  lebih  partisipatif  dan kooperatif  sehingga  akan  memberikan dampak  sosial  yang  lebih  luas  serta mengamankan keberlanjutan sumber pendanaan  untuk  perlindungan  ekosistem kritis.
Dengan  adanya  penghematan  dan efisiensi  biaya  yang  diperoleh  dipastikan bahwa  para  pembuat  keputusan  akan memberikan
perhatian
terhadap pengembangan  pasar  tersebut.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mekanisme  pasar  jasa  lingkungan  dapat
diartikan sebagai kesempatan bagi masyarakat  yang  hidup  di  dalam  dan  di sekitar kawasan konservasi untuk meningkatkan  taraf  hidup  mereka  tidak hanya  dari  sisi  ekonomi  ( economic rewards )  tetapi  juga  dari  sisi  lain  yaitu dengan  adanya  peningkatan  modal  sosial dan pengakuan atas hak masyarakat dalam mengelola  dan  mengakses  sumber  daya alam ( recognition ). 2
Saat ini dari sekitar 30 kriteria jasa lingkungan,  hanya  4  jenis  yang  tergolong marketable criteria. Keempat jasa lingkungan  tersebut  adalah: biodiversity, landscape,  water  and  watershed  dan carbon stock . Mekanisme pembayaran jasa lingkungan  termasuk  di  dalamnya  jasa  air adalah  salah  satu  inovasi  yang  saat  ini cukup  dikenal  di  berbagai  dunia.  Hal  ini sangat  beralasan  karena  20%  penduduk dunia  kekurangan  akses  terhadap  fasilitas air  bersih  dan  separuh  penduduk  dunia kekurangan akan fasiltas kesehatan
(Cosgrove dan Rijsberman, 2000).
Menurut  Landell-Mills  dan  Porras  (2002) perkembangan pemasaran jasa air di dunia diakibatkan  memang  adanya  permintaan pasar  (52%),  karena  adanya  peraturan
2 Aunul  Fauzi,  Beria  Leimona  &  Muhtadi, Strategi Pengembangan  Pembayaran  Dan  Imbal  Jasa Lingkungan  Di  Indonesia, Laporan  Lokakarya Nasional Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan” Jakarta, 14-15 Februari 2005. Hlm. 3
pemerintah  (28%),  adanya  penawaran (8%) dan hal-hal lainnya (12%). 3
Dalam  bingkai  kehutanan,  jasa lingkungan  hutan  adalah  jasa  yang diberikan  oleh  fungsi  ekosistem  hutan alam  maupun  buatan  yang  nilai  dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku  kepentingan  dalam  rangka membantu memelihara, meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan. 4
Sementara  pemanfaatan  jasa  lingkungan dimaknai sebagai kegiatan untuk memanfaatkan  potensi  jasa  lingkungan dengan  tidak  merusak  lingkungan  dan mengurangi  fungsi  utamanya. 5 Adapun izin  usaha  pemanfaatan  jasa  lingkungan hutan  adalah  bentuk  ijin  usaha  yang diberikan  kepada  perorangan  dan  atau hukum untuk dapat melakukan
3 Christine  Wulandari,  “Peningkatan  Kapasitas Untuk Penguatan Para Pemangku Peran (S takeholders ) Pengelola Jasa Lingkungan, makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Pembayaran  dan  Imbal  Jasa  Lingkungan” Jakarta, 14-15 Februari 2005.
4 Hilman  Nugroho,  “Kebijakan  Departemen Kehutanan  Dalam  Pelaksanaan  Pembiayaan  Jasa Lingkungan  Hutan  Di  Indonesia,”  makalah disampaikan  dalam Lokakarya  Dan  Pelatihan Pengelolaan  Jasa  Lingkungan,  Balikpapan, 8-10 Mei 2007.
5 Pasal  1  angka  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2007 tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana  Pengelolaan  Hutan,  serta  Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  tentang  Nomor  3  Tahun 2008.
pemanfaatan  jasa  lingkungan  hutan  yang berada di dalam kawasan hutan. 6
Dalam  konteks  Kota  Balikpapan, pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan  hutan  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  11  tahun  2004  tentang Pengelolaan  Hutan  Lindung  Sungai  Wain. Dalam  perkembangannya,  pengaturan  jasa lingkungan  dalam  Perda  tersebut  tidak dapat  dilaksanakan  karena, pertama , pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jasa lingkungan dalam kawasan  Hutan  Lindung  Sungai  Wain tidak  bersifat  operasional  sehingga  sulit menerapkannya, kedua , tidak terlaksananya  ketentuan  tersebut  juga disebabkan  oleh  persoalan  kelembagaan, karena  badan  pengelola  yang  dibentuk tidak  sepenuhnya  diberikan  kewenangan untuk  memberikan  izin  pemanfaatan  jasa lingkungan. Pada titik ini, menjadi penting untuk  mengkaji  bagaimana  aspek  hukum dan kelembagaan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung di Hutan Lindung Sungai Wain.
6 Hilman  Nugroho, op.  cit .  Bandingkan  dengan pengertian  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  12 Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007 tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan  Hutan,  serta  Pemanfaatan  Hutan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  tentang  Nomor  3  Tahun  2008  yang menyatakan  bahwa  izin  usaha  pemanfaatan  jasa lingkungan  (IUPJL)  adalah  izin  usaha  yang diberikan  untuk  memanfaatkan  jasa  lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

## METODE PENELITIAN

## 1. Sumber Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian  ini  adalah  data  yang  bersifat sekunder  yang  merupakan  hasil  penelitian kepustakaan.  Data  ini  terdiri  dari  bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan  dan  bahan  hukum yang  tidak  dikodifikasikan  (hukum  adat); bahan hukum sekunder, seperti proceeding seminar,  hasil  penelitian  sebelumnya, dokumen,  buku,  dan  artikel  yang  terkait dengan judul penelitian; dan bahan hukum tertier  berupa  kamus,  ensiklopedia,  brosur dan peta.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan  menggunakan  studi  pustaka.  Data sekunder  didapatkan  melalui  penelusuran di beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)  di  Kota  Balikpapan,  Badan Pengelola  Hutan  Lindung  Sungai  Wain, dan  beberapa  situs  yang  menyediakan informasi  mengenai  pemafaatan  jasa lingkungan.

## 3. Analisis Data
Data  yang  telah  terkumpul  akan dianalisis  melalui  dua  tahap.  Pada  tahap pertama  menggunakan  strategi  analisis umum yang disebut strategi mengandalkan proposisi-proposisi  teoritis  ( relying  on theoritical  propositions ),  dan  pada  tahap
berikutnya  menggunakan  teknik  analisis yang disebut dengan explanation building . Yang  dimaksud  dengan  strategi  analisis umum  dengan  mengandalkan  proposisi- proposisi  teoritis  adalah  analisis  data dengan  cara  mengikuti  proposisi-proposisi yang  menuntun  seluruh  rangkaian  studi kasus. Proposisi-proposisi dilakukan untuk memfokuskan perhatian pada data tertentu dan  mengabaikan  data  yang  lain,  dan membantu  mengorganisasi  keseluruhan studi  serta  mendefinisikan  penjelasan alternatif  untuk  diuji  (Yin,  1981).  Adapun penggunaan  teknik  analisis explanation building karena model analisis ini dibutuhkan  untuk  menjelaskan  suatu rangkaian hubungan kausal tentang fenomena  atau  kasus  tertentu,  yang bersifat  kompleks  dan  sulit  diukur  secara pasti.

## PEMBAHASAN
1. Usaha Jasa Lingkungan Pada Hutan
Lindung
a. Jenis Usaha Jasa Lingkungan
Penjelasan  mengenai  jenis  usaha jasa  lingkungan  dapat  ditemukan  dalam Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan.  Dalam  Pasal  26  ayat (1)  disebutkan  bahwa  pemanfaatan  hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan,  pemanfaatan  jasa  lingkungan, dan  pemungutan  hasil  hutan  bukan  kayu. Sementara  pemanfaatan  hutan  lindung
dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan  jasa  lingkungan,  dan  izin pemungutan  hasil  hutan  bukan  kayu. Dalam  penjelasan  Pasal  ini  dikemukakan bahwa  pemanfaatan  jasa  lingkungan  pada hutan  lindung  adalah  bentuk  usaha  yang memanfaatkan  potensi  jasa  lingkungan dengan  tidak  merusak  lingkungan  dan mengurangi  fungsi  utamanya,  seperti: pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, dan pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.
Apabila  dalam  Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum  menyebutkan  secara  spesifik  jenis usaha  jasa  lingkungan,  maka  perincian mengenai  hal  tersebut  dapat  ditemukan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2007 tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan, serta  Pemanfaatan  Hutan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah tentang  Nomor  3  Tahun  2008. 7 Dalam Pasal  25  disebutkan  bahwa  pemanfaatan jasa  lingkungan  pada  hutan  lindung
7 Sebelum PP ini ada Peraturan Pemerintah No. 34  Tahun  2002  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan  Hutan  dan  Penggunaan  kawasan Hutan.  Dalam  PP  ini,  khususnya  Pasal  20  ayat
(3) dikatakan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan  pada  hutan  lindung  antara  lain berupa  :  usaha  wisata alam,  usaha  olah  raga tantangan,  usaha  pemanfaatan  air,  usaha perdagangan karbon (carbon trade); atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.
dilakukan,  antara  lain,  melalui  kegiatan usaha:
1) pemanfaatan aliran air;
2) pemanfaatan air;
3) wisata alam;
4) perlindungan keanekaragaman hayati;
5) penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
6) penyerapan dan/atau penyimpan karbon.
Terkait dengan hal di atas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan  kegiatan  usaha  pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung,  yakni tidak boleh:
1) mengurangi, mengubah atau
menghilangkan fungsi utamanya;
2) mengubah bentang alam; dan
3) merusak keseimbangan unsur lingkungan.

## b. Subyek Pemberi Izin
Siapa pihak yang berwenang memberi  izin  usaha  pemanfaatan  jasa lingkungan  (IUP  JL)  tidak  disebutkan dalam  Undang-undang  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penjelasan mengenai  hal  tersebut  dapat  ditemukan Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2007 tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan  Hutan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah tentang  Nomor  3  Tahun  2008.  Dalam
Pasal  61  dikemukakan  bahwa  IUPJL diberikan oleh :
1) Bupati/walikota,  pada  kawasan  hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada  Menteri,  gubernur,  dan  kepala KPH;
2) Gubernur,  pada  kawasan  hutan  lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH;
3) Menteri,  pada  kawasan  hutan  lintas provinsi,  dengan  tembusan  kepada gubernur,  bupati/walikota  dan  kepala KPH; atau
4) Menteri, pada areal yang telah dibebani  IUPHHK  restorasi  ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang  belum  mencapai  keseimbangan ekosistem,  dengan  tembusan  kepada gubernur,  bupati/walikota  dan  kepala KPH;
5) IUPJL  untuk  pemanfaatan  aliran  air dan  pemanfaatan  air  diberikan  sesuai peraturan  perundang-undangan  bidang sumber  daya  air  setelah  mendapat rekomendasi  teknis  dari  instansi  yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

## c. Subyek Pemegang Izin
Terkait  dengan  IUP  JL,  dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa izin  usaha  pemanfaatan  jasa  lingkungan dapat  diberikan  kepada  subyek  hukum sebagai berikut:
1) perorangan,
2) koperasi,
3) badan usaha milik swasta Indonesia,
4) badan  usaha  milik  negara  atau  badan usaha milik daerah.
Ketentuan  yang  senada  juga  dapat ditemukan lebih lanjut dalam PP Nomor 6 Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan, serta  Pemanfaatan  Hutan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah tentang  Nomor  3  Tahun  2008,  khususnya dalam Pasal 67. Menurut Pasal ini, subyek pemegang izin adalah:
1) perorangan;
2) koperasi;
3) BUMS Indonesia ;
4) BUMN; atau
5) BUMD.

## d. Kewajiban Pemegang Izin
Terdapat  sejumlah  kewajiban  yang harus  dipenuhi  oleh  pemegang  IUP  JL. Dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  misalnya menyebutkan bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha milik  daerah,  dan  badan  usaha  milik swasta  Indonesia  yang  memperoleh  izin
usaha pemanfaatan jasa lingkungan, diwajibkan  bekerja  sama  dengan  koperasi masyarakat  setempat.  Sedang  kewajiban lainnya  adalah  menjaga,  memelihara,  dan melestarikan hutan tempat usahanya (Pasal 31) dan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran  hutan  di  areal  kerjanya  (Pasal 49).
Ketentuan yang lebih detil mengenai  kewajiban  pemegang  izin  ini terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  tentang  Nomor  3 Tahun  2008.  Pada  Pasal  71  ditegaskan bahwa  setiap  pemegang  izin  usaha pemanfaatan hutan, wajib:
1) menyusun  rencana  kerja untuk  seluruh areal kerja;
2) melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan  sejak  diberikan  izin  usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
3) melaksanakan  perlindungan  hutan  di areal kerjanya;
4) menata-usahakan  keuangan  kegiatan usahanya  sesuai  standar  akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang  izin  usaha  pemanfaatan hutan;
5) mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang
memenuhi persyaratan sesuai
kebutuhan;
6) melaksanakan  sistem  silvikultur  sesuai dengan kondisi setempat;
7) menggunakan  peralatan  pemanfaatan hasil  hutan  yang  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku;
8) membayar  iuran  atau  dana  sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
9) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, dilarang menebang kayu yang dilindungi;
10) Selain  kewajiban  di  atas,  menurut Pasal  72,  BUMN,  BUMD,  BUMS, pemegang  IUPJL,  wajib  melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat,  paling  lambat  1  (satu)  tahun setelah diterimanya izin.
Khusus  pemegang  izin  usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada  hutan  lindung,  dalam  melakukan kegiatannya  harus  membayar  biaya  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  (Pasal  25  ayat  [3]).  Selain  itu dalam  pasal  yang  sama  juga  diatur  bahwa izin  pemanfaatan  aliran  air  dan  izin pemanfaatan  air  pada  hutan  lindung  tidak dapat  disewakan  atau  dipindahtangankan, baik  sebagian  maupun  seluruhnya  (ayat [3a]).
Selain itu, terkait dengan pemanfaatan air juga diatur dalam Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2008
tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air. Dalam  Pasal  104  ayat  (1)  disebutkan bahwa pemegang izin penggunaan sumber daya air mempunyai kewajiban antara lain untuk  membayar  biaya  jasa  pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan 8 .  Lebih  lanjut  dalam Pasal  116  ayat  (4)  dikemukakan  bahwa hasil  penerimaan  biaya  jasa  pengelolaan sumber  daya  air  merupakan  dana  yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin  penggunaan  sumber  daya  air  yang wajib  membayar  biaya  jasa  pengelolaan sumber daya air terhadap penggunaan atau pengusahaan  sumber  daya  air.  Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa yang termasuk biaya  jasa  pengelolaan  sumber  daya  air yang  dipungut  dari  pengguna  sebagai pemegang izin penggunaan atau pengusahaan sumber daya air, yang antara lain adalah  biaya  yang dibebankan kepada pemakai  areal  yang  memperoleh  manfaat atas  penggunaan  tanah  pada  daerah manfaat sumber air.

## e. Jangka Waktu IUP JL
Mengenai  jangka  waktu  IUP  JL, Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  tidak  mengatur.  Hal
8 Kewajiban  ini  merupakan  konsekuensi  dari adanya  hak  pengelola  sumber  daya  air  untuk memungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari  pemegang  izin  penggunaan  sumber  daya  air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2).
tersebut  memperoleh  penjelasan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2007  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan
Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan  Hutan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah tentang Nomor 3 Tahun 2008.
Dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa  jangka  waktu  IUPJL  pada  hutan lindung,  diberikan  sesuai  dengan  kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:
1) pemanfaatan aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
2) pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
3) wisata  alam  diberikan  untuk  jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun  dengan  luas  paling  banyak  10% (sepuluh  perseratus)  dari  luas  blok pemanfaatan;
4) perlindungan  keanekaragaman  hayati diberikan  untuk  jangka  waktu  paling lama  50  (lima  puluh)  tahun  dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
5) penyelamatan dan perlindungan lingkungan  diberikan  untuk  jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan
6) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon  diberikan  untuk  jangka  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
IUPJL  pada  hutan  lindung  di  atas  dapat diperpanjang,  berdasarkan  evaluasi  yang dilakukan  secara  berkala  setiap  1  (satu) tahun oleh pemberi izin.
2. Penyusunan Kebijakan tentang
Imbal Jasa Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain

## (HLSW)
Dalam  konteks  Hutan  Lindung Sungai Wain (HLSW), penyusunan kebijakan mengenai imbal jasa lingkungan berkenaan dengan 2 (dua) aspek, yakni:
a. Kelembagaan
Saat ini pengelolaan HLSW dilakukan oleh Badan Pengelola (BP) yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Unit Pelaksana (UP). Pelimpahan sebagian wewenang  ini  didasarkan  pada  ketentuan yang  terdapat  Perda  No.  11  Tahun  2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain dan Keputusan Walikota No. Tahun  2004  tentang  Badan  Pengelola HLSW.  Dalam  perkembangannya,  BP HLSW  (termasuk  UP  BP  HLSW)  juga diberikan  tambahan  kewenangan  untuk mengelola  Hutan  Lindung Manggar, khususnya wilayah DAS Manggar. Apabila  dikaitkan  dengan  imbal  jasa lingkungan,  ada  2  (dua)  hal  yang  menjadi tantangan dari sisi kelembagaan, yaitu:
1) BP  HLSW  harus  memilih  peran, apakah akan bertindak sebagai penyedia  jasa  lingkungan  atau  sebagai
fasilitator  sekaligus  pemberi  izin.
Pilihan  pertama  akan  menghadapkan BP  HLSW  pada  ketentuan  yang menyatakan bahwa untuk dapat menjadi  subyek  pemegang  izin  yang menyediakan  jasa  lingkungan  maka bentuk badan hukumnya harus Koperasi,  BUMD/N  atau  BUMS. Alternatif  peran  yang  memungkinkan untuk  dilakukan  BP  HLSW  adalah sebagai  pemberi  izin  dan/atau  sebagai fasilitator  yang  memfasilitasi  subyek pemegang izin (penyedia jasa lingkungan)  dengan  pemanfaat  jasa lingkungan.  Kewenangan  menerbitkan izin  secara  normatif  didasarkan  pada Perda  No.  11  Tahun  2004  tentang Pengelolaan  HLSW  sementara  fungsi fasilitator  secara de  facto telah diperankan  BP  HLSW  selama  ini, dimana  semua  kegiatan/usaha  yang dilangsungkan  di  kawasan  HLSW dikoordinasikan dengan BP HLSW. 2) Dalam hal ruang lingkup kewenangannya  termasuk  pengelolaan DAS Manggar, maka diperlukan revisi terhadap  Perda  No.  11  Tahun  2004 tentang  Pengelolaan  HLSW  dan  SK Walikota  No.  Tahun  2004  tentang Badan  Pengelola  HLSW.  Karena penambahan  kewenangan  itu  tidak dapat  dilakukan  hanya  dengan  SK Ketua  BP  HLSW  tetapi  harus  sesuai dengan Perda.
b. Hukum (Peraturan Daerah)
Penyusunan  Perda  HLSW  dan Keputusan  Walikota  yang  terkait  dengan HLSW merujuk pada Peraturan Pemerintah  No.  34  Tahun  2002  tentang Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan  Hutan,  Pemanfaatan  Hutan dan  Penggunaan  kawasan  Hutan. Dalam perkembangannya PP ini kemudian diganti dengan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  Hutan,  serta  Pemanfaatan Hutan  sebagaimana  telah  diubah  dengan PP No. 3 Tahun 2008. Dalam hubungannya  dengan  jasa  lingkungan, Perda  No.  11  Tahun  2004  tentang Pengelolaan HLSW mengacu pada PP No. 34  Tahun  2002  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan, Pemanfaatan  Hutan  dan  Penggunaan kawasan  Hutan,  khususnya  Pasal  20  ayat (3),  dimana dikatakan  bahwa  pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung antara lain berupa : usaha wisata alam, usaha olah raga  tantangan,  usaha  pemanfaatan  air, usaha  perdagangan  karbon  (carbon  trade); atau  usaha  penyelamatan  hutan  dan lingkungan.  Sementara  dalam  PP  No.  6 Tahun  2007 tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan, serta  Pemanfaatan  Hutan  sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008 bentuk  usaha  jasa  lingkungan  itu  sendiri mengalami perubahan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah  bagaimana  dengan  potensi  jasa lingkungan  yang  terdapat  dalam  kawasan HLSW akan tapi tidak diakomodasi secara tegas dalam peraturan perundang- undangan  yang  ada.  Apabila  dicermati, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan, serta  Pemanfaatan  Hutan  sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008 tidak bersifat limitatif, karena menggunakan  frasa  “antara  lain”.  Dengan demikian,  apabila  terdapat  potensi  jasa lingkungan  di  kawasan  HLSW  maka  hal itu  dapat  diatur  lebih  lanjut  dalam  Perda. Meski  demikian,  agar  terdapat  kepastian hukum  mengenai  obyek  yang  diatur, dibutuhkan identifikasi potensi jasa lingkungan  yang  ada  di  kawasan  HLSW baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

## PENUTUP
Untuk pengembangan regulasi imbal jasa lingkungan sebaiknya dilakukan secara  terpadu  dengan  rencana  perubahan Perda  No.  11  Tahun  2004  tentang Pengelolaan  HLSW.  Mengenai  definisi
atau  pemahaman  tentang  imbal  jasa lingkungan, ditekankan perlunya penyamaan  persepsi  agar semua  yang  ikut terlibat  memiliki  landasan  konseptual berfikir  yang  sama,  misalnya  mengenai definisi tentang jasa lingkungan itu sendiri, produk, pembayaran, dan tujuannya.
Beberapa  isu  yang  harus  dicermati dan  secara  eksplisit  dimasukkan  ke  dalam perubahan Perda itu adalah:
1. Prinsip dan kebijaksanaan dasar pembiayaan jasling hutan,
2. Klasifikasi  pemanfaat  jasa  lingkungan hutan,
3. Hak  dan  kewajiban  pemanfaat  dan penyedia jasa lingkungan hutan,
4. Alokasi biaya dan nilai satuan manfaat pengelolaan  dan  pembayaran  jasa lingkungan hutan,
5. Mekanisme  penetapan,  pemungutan, dan penggunaan tarif/iuran,
6. Penetapan dan peninjauan tarif dasar
7. Mekanisme pemungutan, tahap penerapan, dan partisipasi para pihak,
8. Kelembagaan
9. Pemantauan,  pengendalian,  evaluasi dan pelaporan
Anom,  Panji,  Imbal  Jasa  Lingkungan  Sebagai  Jalan  Konservasi. Laporan  Workshop  Imbal jasa Lingkungan IPB International Convention Centre Bogor, 3 ‐ 4 Agustus 200
Fauzi,  Aunul,  Beria  Leimona  &  Muhtadi, Strategi  Pengembangan  Pembayaran  Dan  Imbal Jasa Lingkungan Di Indonesia , Laporan Lokakarya Nasional Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan” Jakarta, 14-15 Februari 2005.
Fiona  J.C.  Chandler  dan Suyanto,  Pengakuan  dan  Pemberian  Imbalan  bagi  Penyediaan  Jasa Daerah Aliran Sungai (DAS), http://kelembagaandas.wordpress.com/barang-dan-jasa- das/fiona-j-c-chandler-dan-suyanto
Nugroho, Hilman, “Kebijakan Departemen Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Jasa Lingkungan  Hutan  Di  Indonesia,”  makalah  disampaikan  dalam Lokakarya  Dan Pelatihan Pengelolaan Jasa Lingkungan , Balikpapan, 8-10 Mei 2007.
Wulandari,  Christine,  “Peningkatan  Kapasitas  Untuk  Penguatan  Para  Pemangku  Peran (S takeholders )  Pengelola  Jasa  Lingkungan,  makalah  disampaikan  dalam Lokakarya Nasional Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan” Jakarta, 14-15 Februari 2005.