INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9454-9468 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Pada Anak Di Kota Batam (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Barelang)
Titian Nirwana Walan Simanjuntak 1 ✉ , Padrisan Jamba 2
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
Email: pb170710070@upbatam.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Meningkatnya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Batam pada tahun 2019 sebanyak 19 kasus yang melibatkan 15 anak, kemudian tahun 2020 sebanyak 22 kasus yang melibatkan 18 anak, tahun 2021 sebanyak 37 kasus yang melibatkan 30 anak, dan tahun 2022 sebanyak 40  kasus  yang  melibatkan  30  anak,  sehingga  menimbulkan  kekhawatiran  dan  keresahan  dari masyarakat  terhadap  tumbuh  kembang  anak,  melihat  dari  banyaknya  kasus  yang  terjadi  penulis mencoba mencari penyebabnya sebagai akibat dari meningkatnya pelecehan dan kejahatan asusila terhadap anak di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data sekunder lainnya yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di Kota Batam (Studi pada Polres Barelang Kota) tergolong efisien. Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum,  sarana  atau  fasilitas,  dan  faktor  masyarakat  dan  budaya. Terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala atau kendala dalam pemberantasan tindak pidana asusila terhadap  anak  di  Kota  Batam.  Data  yang  diperoleh  dari  Polresta  Barelang  Polresta  Kota  Batam menunjukkan  adanya  faktor seperti  pendidikan dan  ekonomi  yang  rendah,  faktor lingkungan  atau tempat tinggal, faktor minuman beralkohol, faktor teknologi, dan faktor peran korban dalam ranah etiologi kriminologi.
Kata Kunci: Pelaku, Tindak Pidana, Immoralitas, Anak

## Abstract
The increase in criminal acts of obscenity committed by children that occurred in Batam city in 2019 was 19 cases involving 15 children, then in 2020 there were 22 cases involving 18 children in 2021 there were 37 cases involving 30 children, and in 2022 there were 40 the case involved 30 children, giving rise to concern and anxiety from the community regarding the development and growth of children, seeing from the many cases that occurred the author tried to find the causes as a result of the increase in  abuse  and  immoral  crimes  against children  in  Batam  City. This  research  is  a normative juridical research that analyzes the applicable laws and regulations and other secondary data collected by the technique of literature study and analyzed by descriptive qualitative. The results of the study are that law enforcement against perpetrators of immoral crimes against children in Batam City (Study on the Barelang City Police) is classified as efficient. There are factors that may influence law enforcement, including  legal  factors,  law  enforcement  factors,  facilities  or  facilities,  and  community  and  cultural factors. There are factors that become obstacles or obstacles in eradicating immoral crimes against children in Batam City. The data obtained from the Barelang Polresta Polresta of Batam City shows that  there  are  factors  such  as  low  education  and  economy,  environmental  or  residential  factors, alcoholic beverage factors, technological factors, and the factor of the role of the victim in the realm of criminological etiology.
Keywords: Actor, Crime, Immorality, Children

## PENDAHULUAN
Kehidupan  bermasyarakat  setiap  orang  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainya yang dapat  di tinjau  dari berbagai segi, misalya segi agama,  etika, sosial budaya, politik,  dan  termasuk  pula  segi  hukum.  Ditinjau  dari  kemajemukan  kepentingan  sering menimbulkan  konflik  kepentingan,  yang  pada  akhirya  melahirkan  apa  yang  di  namakan tindak pidana. Untuk melindugi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melenggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda. (Sudarto, 2015)
Perubahan di bidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu di tidak lanjuti, mengingat  itu  kompleksya  permasalahan-permasalahan  hukum  termasuk  maraknya kejahatan/kriminalitas  yang  terus  terjadi  seiring  dengan  perkembangan  zaman,  ilmu
pengetahuan  dan  teknologi,  pemerintah  indonesia    melalui  badan  dan  atau    instansi- instansi  beserta  aparatur  penegak  hukum  (kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan  serta lembaga permasyarakatan) di harapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang  nyata  dan  dapat  di  pertanggungjawabkan  sesui  dengan  peraturan  hukum  yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang  di  bayangkan,  karena  di  dalamnya  terkait  begitu  banyak  faktor  yang mempengaruhinya.
Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: (Malini, 2018)
1. Faktor Hukum dan Kebijakan:
2. Faktor Institusi Kepolisian:
3. Faktor Masyarakat:
4. Faktor Korban:
5. Faktor Sosial dan Budaya:
Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan dengan kekerasan sangat di perlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang  serius  baik  dari  aparat  kepolisian,  aparat  kejaksaan  maupun  hakim-hakim  di pengadilan.  Putusan  hakim  pemeriksa  kasus  pencabulan  dengan  kekerasan  di  berbagai pengadilan berfariasi. Bahkan ada kasus pencabulan dengan kekerasan yang hanya di vonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat di benarkan karena dalam batas-batas  maksimum  dan  minimum  (satu  hari  smpai  dua  belas  tahun)  tersebut  hakim bebas untuk bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. (Dra. Sri Siswati, S.H., Apt., 2017, p. 3)
Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu  adalah  perbuatan  orang,  pada  dasarnya  yang  dapat  melakukan  tindak  pidana  itu manusia  ( natuurlijke  personen).  Perbuatan  orang  tersebut  adalah  titik  penghubung  dan dasar untuk  pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah  melakukan  perbuatn  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  bersifat  melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjectief guilt).
Komisi Nasional Perlindungan Anak  mencatat lebih kurang 1.620 anak telah menjadi korban  tindak  pidana  pencabulan/kekerasan  seksual.  Peningkatan  tindak  pidana pencabulan yang di lakukan oleh anak yang terjadi di kota Batam pada tahun 2019 sebanyak 19  kasus  dengan  melibatkan  15  anak,  kemudian  pada  2020  sebanyak  22  kasus  dengan melibatkan 18 anak tahun 2021 terdapat 37 kasus dengan melibatkan 30 anak, dan ditahun 2022 sebanyak 40 kasus melibatkan 30 anak, (Dra. Sri Siswati, S.H., Apt., 2017, p. 3) sehingga menimbulkan ke khawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap  perkembangan dan pertumbuhan anak, melihat dari banyaknya kasus yang terjadi penulis berusaha mencari penyebab akibat terjadinya Peningkatan Tindak Pidana Penganiayaan dan asusila terhadap Anak di Kota Batam, dimanakah letak kesalahanya apakah dari dalam diri anak itu sendiri, lingkungan  keluarga,  pergaulan  yang  salah  maupun  dari  faktor  didikan  formil  maupun pendidikan  non  formil.  Hal  ini  merupakan  suatu  fenomena  sosial  yang  sangat memprihatinkan untuk masa depan anak. Baru-baru ini di Kota Batam juga terjadi kasus pencabulan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan inisial F di Polsek Sagulung Batam yang masih di wilayah Kepolisian Resor Kota Barelang, korbannya adalah seorang anak yang masih berumur 15 tahun. Peristiwa pidana ini telah dilaporkan oleh orang tua orban kepada piha kepolisian. Perbuatan pelaku ini sangat menarik bagi penulis untuk diteliti, karena pelaku ini sendiri adalah tetangga dekat dari anak yang menjadi korban tindak pidana/kejahatan seksual tersebut.
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dan  memaparkannya  dalam  bentuk  skripsi  dengan  judul: “Penegakan  Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Pada Anak di Kota Batam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang)”
2.1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  dan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. (Rismayanti, 2017)
Menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup. Penegakan hukum pidana bergantung pada 3 (tiga) prinsip hukum yaitu: (Friedman, 2013) 1) Subtansi Hukum
Subtansi hukum sebagai sistem yang menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilakukan.  Secara  keseluruhan  subtansial  juga  bisa  diartikan  dalam  keseluruhan  hukum (termaksud norma hukum dan asas hukum) yang tidak tertulis maupun tertulis, termasuk putusan yang ada dipengadilan.

## 2) Kultur Hukum/Budaya Hukum
Lawrence Meir Friedman berpendapat bahwa budaya hukum adalah sikap seseorang terhadap hukum dan sistem ideologinya, seperti gagasan, nilai, dan harapan. Budaya hukum adalah  suasana  pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan  bagaimana menggunakan,  menghindari  atau  menyalahgunakan  hukum.  Budaya  hukum  juga  sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Struktur hukum, budaya hukum dan struktur hukum semuanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
3) Struktur Hukum/ Pranata Hukum
Struktur  hukum  merupakan  pola  yang  menunjukkan  tentang  bagaimana  hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. 2.2. Teori Perlindungan Hukum
Teori  perlindungan  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk  pengakuan  yang berkembang dari Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  yaitu  perlindungan  hukum yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah  bersikap  hatihati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi, sedangkan  perlindungan  hukum  represif  yaitu  perlindungan  hukum  yang  bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Dra. Sri Siswati, S.H., Apt., 2017, p. 3)
Perlindungan  hukum  bila  dijelaskan  harfiah  dapat  menimbulkan  banyak  persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari  penggunaan  istilah  perlindungan  hukum,  yakni  Perlindungan  hukum  bisa  berarti perlindungan  yang  diberikan  terhadap  hukum  agar  tidak  ditafsirkan  berbeda  dan  tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. (Mertokusumo, 2019)
Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: (Robinson, 2015)
a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapat  sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
b.  Perlindungan  hukum  represif,  yakni  bentuk  perlindungan  hukum  di  mana  lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.
Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus  mendapat  perlindungan  dari  hukum.  Oleh  karena  itu  terdapat  banyak  macam perlindungan hukum. (Mertokusumo, 2019)

## METODE PENELITIAN
Permasalahan  untuk  mengkaji  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah metode empris, dan kajian ini bersifat normatif empiris. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu, teknik normatif yang merujuk pada riset pengumpulan melalui peraturan perundang-undangan,  konsep hukum,  dan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Selanjutnya  teknik  yuridis  empiris  merujuk  kepada  fakta  lapangan  yang mengharuskan melihat langsung bagaimana praktik lapangan suatu permasalahan yang sedang diteliti apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., 2017).
Adapun  pendapat  menurut  Sugiyono  tentang  penelitian  adalah  sebuah  proses dimana penulis berproses untuk mengolah dan mencari sumber data untuk dapat dijadikan sebuah sumber yang dapat dinyatakan kebenarannya dan dapat dipertanggung  jawabkan (Dr.  Jonaedi  Efendi, & Prof. Dr. Johny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., 2018).
Penelitian ini diteliiti untuk bisa memperoleh ilmu serta pengetahuan baru yang akan terpecahkan  lewat  dari  rumusan  masalah  yang  sudah  dibentuk,  pada  rumusan  masalah yang belum terselesaikan akan menjadikannya sebagai objek kajian berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  asusila  pada  anak  di  Kota  Batam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang)
Permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku  tindak  asusila  tersebut  yang  dihukum  dengan  hukuman  yang  dapat  dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih  baik,  sehingga  ini  menyebabkan  korban  merasa  tidak  mendapatkan  keadilan  yang efisien  oleh  kejahatan  apa  yang  telah  pelaku  lakukan  terhadap  korban  khususnya  anak. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan  dan  penegakan  hukum  yang  dituntut  masyarakat  saat  ini  bukan  sekedar kualitas  formal,  akan  tetapi  adalah  kualitas  materil  atau  substansial.  Kemudian,  strategi sasaran  pembangunan  dan  penegakan  hukum,  harus  ditujukan  pada  kualitas  substantif yang  dimana  opini  yang  dituntut  masyarakat  yang  berkembang  dituntut  saat  ini,  yaitu antara lain:
a. Adanya perlindungan hak asasi manusia;
b. Adanya nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum;
c. Bersih  dari  praktik  pilih  kasih,  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  mafia  peradilan  dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan;
d. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
e. Terwujudnya  penegakan  hukum  yang  efisien  dan  tegaknya  kode  etik  dan  profesi penegak hukum.
Penegakan hukum dalam suatu tindakan asusila di Kota Batam yang dilakukan oleh pelakunya orang dewasa terhadap korban yang masih anak-anak sudah efisien, terdapat faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut:
a. Faktor Hukum
Faktor  hukumnya,  maksudnya  dalam  hal  kaitannya  mengenai  undangundang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat harus menaati peraturan  tersebut.  Setiap peraturan  perundang-undangan  memiliki  kelemahan-kelemahan  dalam  setiap
pasalnya,  banyaknya  perundang-undangan  dibuat  yang  bertujuan  untuk  menekan angka pelanggaran dan kejahatan. Akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan  kejahatan  itu  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  di  Kota  Batam  terutama tindakan asusila. Peningkatan tersebut disebabkan ialah kurang meratanya masyarakat memahami undang-undang tersebut serta kurangnya sosialisasi mengenai penyuluhan hukum mengenai undang-undang pada masyarakat.
b. Faktor Penegak Hukum
Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para  penegak  hukumnya  yang  khususnya  bergerak  di  dalam  bidang  hukum  seperti kepolisian,  kejaksaan,  pengacara,  kehakiman  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Lemah kuatnya  suatu  penegakan  hukum  berasal  dari  para  penegak  hukumnya,  jika  para penegak  hukumnya  lemah,  maka  masyarakat  akan  mempersepsikan  bahwa  hukum dilingkungannya  tidak  ada  atau  seolah  masyarakat  berada  dalam  hutan  rimba  yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya. (Satjipto Rahardjo, 2017).
c. Faktor Sarana Atau Fasilitas
Sarana  atau  fasilitas  di  bidang  hukum  harus  benar-benar  berjalan  secara  baik, seperti: mobil/motor patroli dan pos-pos polisi. Sarana atau fasilitas tersebut menjadi sebuah dukungan demi kelancaran penegakan hukum di Indonesia. Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup mengenai proses perkara pidananya. Namun dengan adanya sarana  dan  fasilitas  juga  harus  ditunjang  dengan  partisipasi  dari  pihak  terkait  dan masyarakat,  sehingga  berjalan  secara  seimbang  menjadikan  kelancaran  dalam penegakan hukum pada di Kota Batam.
d. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan
Kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus tindakan asusila dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksudnya masyarakat harus mendukung  secara  penuh  dan  berkerja  sama  dengan  para  penegak  hukum  dalam usaha penegakan hukum .
4.2. Faktor  yang    menjadi  kendala  atau  hambatan  serta  upaya  dalam  pemberantasan tingginya tindak pidana asusila pada anak di Kota Batam
Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Adapun prespektif kriminologi bersifat dinamis
dan  mengalami  pergeseran  dari  perubahan  sosial  dan  pembangunan  yang berkesinambungan.  Memperhatikan  perspektif  kriminologi  tentang  kejahatan  dan permasalahannya.
Maka  peneliti  menggali  sebab  musabab  kejahatan  dengan  menggunakan  teori penegakan hukum yang menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan. Sebelum membahas jauh  tentang  faktor  yang  menyebabkan  tindakan  asusila  terhadap  anak,  maka  terlebih dahulu  penulis  akan  memaparkan  data  mengenai  tindak  pidana  tindakan  asusila  yang terjadi di Kota Batam yang diperoleh dengan jalan penelitian langsung ke lapangan. Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Polresta Barelang Kota Batam. Dari data yang  diperoleh  penulis  dapat  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  timbulnya  tindakan asusila terhadap anak dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  di  Polresta  Barelang,  penulis  mendapatkan  data mengenai tindakan asusila yang terjadi di wilayah kota Batam dari tahun 2022-2023. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindakan asusila ada kalanya meningkat dan menurun, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. 1 Tindakan Asusila yang Terjadi di Kota Batam
No WILAYAH JUMLAH KASUS PENYELESAIAN KASUS USIA KORBAN Ket- P21 SP2/ SP3 1 2 3 4 5 6 7 1 LUBUK BAJA 9 6 1 ±9 s.d 14 Th - 2 BATAM KOTA 8 4 3 ±9 s.d 14 Th - 3 BATU AMPAR 4 4 1 ±11 s.d 15 Th - 4 BATU AJI 3 3 0 ±10 s.d 14 Th - 5 SEKUPANG 6 6 0 ±9 s.d 14 Th - 6 BENGKONG 13 10 2 ±10 s.d 15 Th - 7 SAGULUNG 5 4 1 ±9 s.d 14 Th - 8 SEI BEDUK 3 3 0 ±9 s.d 14 Th - 9 GALANG 4 3 1 ±10 s.d 15 Th - 10 NONGSA 6 4 0 ±9 s.d 15 Th - 11 BELAKANG PADANG 1 1 0 10 Th -
12 BULANG 0 0 0 0 - JUMLAH 62 48 9 - -

## Sumber: Polresta Barelang, 2023
Dengan melihat data di atas dimana jumlah tindakan asusila yang terjadi dilaporkan kepada  pihak  yang  berwajib  jumlahnya  masih  sedikit.  Adapun  hasil  wawancara  dengan Briptu  Prama  Ikhsan  Anggara,  S.H,  tanggal  14  Mei  2023  mengatakan  bahwa  kurangnya laporan mengenai tindak pidana asusila dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:
a. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa
b. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain
c. Pihak korban merasa malu sebab merupakan aib keluarga
d. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat. Adapun keragaman tindak pidana tindakan asusila di Kota Batam pada tahun 2022- 2023 terdapat 8 (delapan) kasus, sebagai berikut:
a. Pencabulan yg dilakukan anak terhadap anak
b. Orang dewasa terhadap anak:
1) Anak kandung
2) Anak tiri
3) Saudara
4) Orang yang baru dikenal
c. Tindakan asusila dilakukan bersama-sama
Adapun  faktor-faktor  penyebab  tindakan  asusila  yang  dimana  memiliki  motif beragam yaitu:
a. Pengaruh perkembangan teknologi
b. Pengaruh alkohol
c. Situasi (adanya kesempatan)
d. Peranan korban
e. Lingkungan:
1) Keluarga: broken home, kesibukan orang tua
2) Masyarakat
f. Tingkat pendidikan rendah
g. Pekerjaan (pengangguran)
h. Rasa ingin tahu (anak)
Menurut hasil penelitian di Polresta Barelang, maka penulis akan memaparkan faktor- faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana asusila adalah sebagai berikut:

## 1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi
Rendahnya  tingkat  pendidikan  formal  dalam  diri  seseorang  dapat  menimbulkan dampak  terhadap  masyarakat  dan  yang  bersangkutan  mudah  terpengaruh  melakukan suatu  kejahatan  tanpa  memikirkan  akibat  dari  perbuatannya.  Salah  satu  delik  yang berhubungan  karena  pelakunya  memiliki  pendidikan  formal  yang  rendah  adalah  tindak pidana kesusilaan terutama pencabulan yang terjadi di Kota Batam.
Dilihat dari data yang diperoleh dari 6 (enam) pelaku tindak pidana asusila pada anak di Kota Batam, bahwa pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan ada 2 (dua) pelaku yang putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.
Faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan termasuk tindakan asusila terutama pencabulan, dimana dari data yang diperoleh dari penelitian bahwa terdapat 2 (dua)  pelaku  yang  tidak  mempunyai  pekerjaan  dan  lainnya  bekerja  sebagai  petani  dan wirausaha.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  pendidikan  yang  rendah  dan  ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana asusila pada anak di Kota Batam.

## 2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal
Kejahatan  asusila  adalah  merupakan  tindak  manusia  terhadap  manusia  lainnya  di dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu  manusia  adalah  anggota  dari  masyarakat,  maka kejahatan  asusila  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat  setempat.  Lingkungan  sosial tempat  hidup  seseorang  banyak  berpengaruh  dalam  membentuk  tingkah  laku  kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.
Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejehatan tetapi  faktor tempat  tinggal pun  ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan. Contohnya,  keluarga  yang  hancur/broken  home  tentunya  menyebabkan  luka  batin
terhadap  anak-anaknya.  Dan  kesibukan  orang  tua  dengan  pekerjaan  menjadikan  anak terlantar  dan  tidak  mendapat  asuhan  dari  orang  tua  dengan  maksimal.  Menjadikan pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anaknya kurang, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif.

## 3.  Faktor Minuman Keras (Beralkohol)
Kasus  tindakan  asusila  juga  terjadi  karena  adanya  stimulasi  diantaranya  karena dampak  alkohol.  Orang  yang  dibawah  pengaruh  alkohol  sangat  berbahaya  karena  ia menyebabkan  hilangnya  daya  menahan  diri  dari  si  peminum.  Diluar  beberapa  hal  yang terjadi,  dimana  si  peminum  justru  untuk  menimbulkan  kehilangan  daya  menahan  diri, bahwa  alkohol  jika  dipergunakan  akan  membahayakan  manusia  pertama  jiwanya  paling lemah.
Begitu  seseorang  yang  mempunyai  gangguan-gangguan  dalam  seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan pencabulan dengan siapa saja tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.
4.  Faktor Teknologi
Berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh  globalisasi  tersebut  kita  kembalikan  kepada  diri  kita  sendiri  sebagai  generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, prilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

## 5. Peranan Korban
Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting menyatakan bahwa:
”Ternyata  korbanlah  yang  kerap  kali  merangsang  seseorang  untuk  melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat”. (Ninik widiyanti, 2018).
Berdasarkan  uraian  fakta-fakta  diatas  maka  teori  dari  perlindungan  hukum  yang digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak pidana  pencabulan  masih  relevan.  Walaupun  dari  uraian  fakta  diatas  dapat  terlihat  ada
faktor penghambat terungkapnya tindak pidana asusila, dimana dalam masyarakat masih dianggap aib. Maka dapat ditarik kesimpulan dari uraian fakta-fakta di atas bahwa faktor rendahnya  pendidikan  dan  ekonomi,  faktor  lingkungan  atau  tempat  tinggal,  faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, dan peranan korban. Merupakan faktor-faktor penyebab yang penting dari penyebab tindak pidana asusila di Kota Batam.
Konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Tindakan asusila di Kota Batam ini dipengaruhi dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur, seperti teknologi yang makin canggih dan minuman keras (beralkohol).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asusila pada anak di Kota Batam (Studi Pada  Kepolisian  Resor  Kota  Barelang)  tergolong  efisien.  Terdapat  faktor-faktor  yang mungkin  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut,  termasuk  faktor  hukum,  faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat dan kebudayaan.
2. Terdapat  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  atau  hambatan  dalam  pemberantasan tindak  pidana  asusila  pada  anak  di  Kota  Batam.  Data  yang  diperoleh  dari  Polresta Barelang Kota Batam menunjukkan adanya faktor-faktor seperti rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman beralkohol, faktor teknologi, dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi.
Untuk  mengatasi  tindak  pidana  asusila  di  Kota  Batam,  diperlukan  kesadaran  diri, pengendalian emosi, praktik berpuasa, rajin berdoa, ikut organisasi, dan tindakan lainnya. Orang tua memiliki peran penting dalam melindungi anak dari tindak pidana asusila dengan memberikan perhatian, mendidik, dan memotivasi anak agar tidak menjadi korban.
Upaya penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak di Kota Batam meliputi tindakan pre-emptif, tindakan preventif, dan tindakan represif. Selain itu, penting juga untuk mengedepankan nilai  moral, norma agama,  etika, dan mengarahkan individu untuk taat pada hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, B. N. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana. Citra Aditya.
Baharuddin Lopa, M. (2016). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Rajawali Pers.
Dra.  Sri  Siswati,  S.H.,  Apt.,  M.  K.  (2017). Etika  dan  Hukum  Kesehatan  dalam  Perspektif Undang-undang Kesehatan (p. 266). Rajawali Pers.
Feuerbach,  L.  (2014). Thoughts  on  Death  and  Immortality.  CreateSpace  Independent Publishing Platform.
Friedman, L. M. (2013). Law and Society: An Introduction. Routledge.
Greeson,  J.  K.  P.,    et  al.  (2018).  Safety  and  Stability  for  Foster  Youth:  A  Developmental Perspective. Children and Youth Services Review, 89, 278 – 288.
Gunawan, W. (2014). Metode Penelitian Hukum. Pustaka Pelajar.
Hadjon, P. M. (2018). Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Heru Prakoso, M. (2018). Prinsip-prinsip Hukum Pidana Indonesia. Kencana Prenada Media Group.
Ishaq.  (2017).  Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi.  In ALFABETA, cv. CV. Alfabeta.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.). Sejarah Polres di Indonesia. Situs Web Resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia. https://polri.go.id/
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  (2020). Dokumen  Sejarah  Polres  di  Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Malini, R. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Wilayah Kota Tangerang Selatan. Urnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang, 1(2), 55 – 71.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum-Edisi Revisi. Prenadamedia Group.
Mertokusumo, S. (2013). Hukum Adat Indonesia. Liberty.
Mertokusumo, S. (2019). Teori Hukum. Maha Karya Pustaka.
Peraturan  Pemerintah  RI.  (n.d.-a). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) Pasal 1233.
Peraturan  Pemerintah  RI.  (n.d.-b). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) Pasal 1313.
Peraturan Pemerintah RI. (n.d.-c). Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  RI.  (2002). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Pusat RI.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002
Peraturan Pemerintah RI. (2014). Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Ana.  Pemerintah  Pusat  RI. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014
Polresta barelang. (n.d.). Sejarah Polresta Barelang.
https://restabarelang.kepri.polri.go.id/profil/
Prakoso, M. H. (2014). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. RajaGrafindo Persada.
Raharjo,  S.  (2015). Paradigma  Baru  Peradilan  Pidana:  Dari  “Kejahatan”  Menuju  “Harm.” Kencana Prenada Media Group.
Raharjo, S. (2018). Diskursus Pancasila: Hukum, Keadilan, dan Reformasi Hukum. Penerbit Ombak.
Rismayanti,  R.  (2017).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Dan Pembangunan, 9(2), 165 – 180.
Robinson, P. H. (2015). Criminal Law and Economics. Oxford University Press.
Sudarto, A. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak  di Indonesia. Jurnal Ilmiah  Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah  Penegakan Hukum, 3(2), 161 – 172.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. CV. Alfabeta.
Tirtawidjaja, H. R. (2016). Hukum Pidana Indonesia: Pandangan Umum. Alumni.
Tri Wahyuni. (2020). Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah,. Analis Kebijakan  Pusat  Pelatihan  Dan  Pengembangan  Dan  Kajian  Desentralisasi  Dan  Otonomi Daerah LAN RI.
Widjajanto, H. (2019). Catur Praja Sebagai Konsep Penting dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 49(1.