## ANALISIS PELAKSANAAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCACERAI GUGAT
Nurilma Handayani 1 , M. Saleh Ridwan 2 , Nurfaika Ishak 3 123 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : Ilmanur127@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pemenuhan  hak-hak  perempuan  yang pascacerai  belum  sepenuhnya  terpenuhi.  Untuk  itu  pernelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis pemenuhan hak-hak perempuan pascacerai gugat yang ditinjau dari pelaksanaan SEMA  No.  2  Tahun  2019  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  IB  Kab.  Gowa. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  yang  didukung  dengan  penelitian empiris dan menguraikan hasil penelitian dengan metode kualitatif yang dalam pengumpulan datanya  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  yaitu  mengumpulkan  data  dari  para responden.  Metode  pengumpulan  datanya  adalah  observasi,wawancara  dan  metode dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai upaya perempuan dalam menjamin hak-haknya pascacerai gugat belum  efektif  dalam  pelaksanaannya  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa.  Pelaksanaan SEMA  No.  2  Tahun  2019  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  masih  menemui  banyak hambatan. Faktor-faktor yang menghambat yaitu : 1) Tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan  sehingga  hakim  tidak    dapat  menggali  fakta;  2)  Istri  (penggugat)  tidak  dapat memberikan  bukti  pendapatan/  slip  gaji  suami  (tergugat)  sebagai  referensi  hakim  dalam menentukan  kesanggupan  suami;  3)  Masih  minimnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap SEMA tersebut..
Kata Kunci: Cerai Gugat, Hak Perempuan, SEMA No. 2 Tahun 2019

## Abstract
The main problem in this research is the fulfillment of post-divorce women's rights that have not been fully fulfilled. For this reason, this research aims to analyze the fulfillment of women's rights after the divorce lawsuit in terms of the implementation of SEMA No. 2 of 2019 at the Sungguminasa Religious Court Class IB Kab. Gowa. This research uses normative research supported by empirical research and  describes  the  results  of  research  with  qualitative  methods  in  collecting  data  using  descriptive qualitative  methods,  namely  collecting  data  from  respondents.  Data  collection  methods  are observation, interviews and documentation methods. The data analysis technique used in this study is a  qualitative  descriptive  analysis  technique.  Based  on  the  results  of  this  study  indicate  that  the implementation of SEMA No. 2 of 2019 as an effort for women to guarantee their rights after a divorce lawsuit  has  not  been  effective  in  its  implementation  at  the  Sungguminasa  Religious  Court. Implementation of SEMA No. 2 of 2019 at the Sungguminasa Religious Court still encounters many
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
obstacles. The inhibiting factors are: 1) The absence of one of the parties in the trial so that the judge cannot dig up the facts; 2) The wife (plaintiff) cannot provide proof of income/salary slip of the husband (defendant) as a reference for the judge in determining the husband's ability; 3) There is still a lack of public knowledge of the SEMA.
Keywords: Divorce Lawsuit, SEMA No. 2 of 2019, Women's Rights

## A. Pendahuluan
Membangun kehidupan dalam ikatan pernikahan dengan pasangannya merupakan proses yang  berlangsung  dalam  berumah  tangga. 1 Ajaran  Islam  tentang  pernikahan  merupakan sebuah ibadah, dan berdasarkan sunnah Nabi yang salah satunya adalah untuk membina perkembangan umat Islam. 2 Namun,  ada beberapa situasi  yang mengharuskan  putusnya sebuah pernikahan sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan. Dalam situasi ini, Islam akan  menerima  perceraian  sebagai  upaya  terakhir. 3 Ikatan  pernikahan  memiliki  tujuan membangun  rumah  tangga,  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  surah Ar-Rum  / 30:21.
َّو ًةَّد َوَّم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِا ا ْٖٓوُنُكْسَتِ ل اًجا َو ْزَا ْمُكِسُفْنَا  ْنِ م ْمُكَل َقَلَخ  ْنَا ٖٓ  هِتٰيٰا  ْنِم َو
َن ْو ُرَّكَفَتَّي  ٍم ْوَقِ ل ٍتٰيٰ َلَ  َكِلٰذ ْيِف َّنِاۗ ًةَمْح َر
٢١
Terjemahnya :
“Di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  bahwa  Dia  menciptakan  pasangan- pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram padanya. Dia menjadikan  di  antaramu  rasa  cinta  dan  kasih  sayang. Sesungguhnya  pada  yang demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  kaum  yang berpikir.”
Apabila pertengkaran antara suami dan istri tidak dapat lagi berdamai dan kembali saling mencintai, maka jalan yang terakhir adalah dengan perceraian. UU Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Pernikahan,  perceraian  hanya  dapat  diselesaikan  jika  pengadilan  yang
1 Darmi, Lomba Sultan, dan Nurfaika Ishak, “Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe),” Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h. 216, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11424, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30880. (Diakses 9 Februari 2023)
2 Ibnu Hamdun dan Muh. Saleh Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak Poligami,” Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , Vol. 1, no. 1 (Maret 2020) h. 37. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11426. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426. (Diakses 31 Desember 2022)
3 Ahmad  Saprudin,  “Optimalisasi  Peran  Peradilan  Agama  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Perempuan  Dan  Anak  Paska  Perceraian,”  Pengadilan  Agama  Cilegon  Kelas  1B,  2020, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan- hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian.
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
bersangkutan telah disidangkan dan tidak berhasil melakukan mediasi antara para pihak. 4
Pasal  207  KUH  Perdata,  perceraian  adalah  putusnya  pernikahan  atas  perintah  hakim berdasarkan  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam  pernikahan  dan  atas  dasar  hukum  yang ditentukan dalam undang-undang. 5
Di Indonesia, apabila hakim menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama,  pernikahan itu dianggap  selesai.  Konsep  perceraian  yang  kompleks  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa secara teori Undang- undang Pernikahan ini memenuhi asas tersebut, yaitu mengizinkan terjadinya perceraian asalkan dilakukan di depan pengadilan dan berdasarkan keadaan tertentu. 6
Penyebab perceraian ada banyak faktornya, mulai dari KDRT, penggunaan media sosial, wanita yang ingin untuk menjadi wanita karir, pasangan yang terkena kasus narapidana, kurangnya ekonomi yang didapat, dan berbagai hal masalah lainnya bisa menyebabakan perceraian. 7 Menurut laporan Statistik Indonesia,ada sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri  yang  telah  diputus  oleh  Pengadilan. 8 Sedangkan  dalam  jumlah  kasus  perceraian  di
4 Muhammad  Izzad  Dien  Fadhlullah  dan  Asni  Asni,  “Implementasi  Pembayaran  Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar),” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam ,  Vol.  2,  no.  2  (April  2021),  h.  349.  https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/19452  https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19452  (Diakses  19 Januari 2023)
5 Mukhamad Suharto, “Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat,” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam , Vol. 2, no. 1 (January 2020). h. 46 https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/39 https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670. (Diakses 17 Januari 2023)
6 Siti Anisa, Musyfikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak, “Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Pengunaan Media Sosial,” Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h. 309-310. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30903. https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30903 (Diakses 14 Januari 2023)
7 Hijriah  Mahrani  Anwar,  dkk.,  “Fenomena  Perceraian  Di  Kalangan  Wanita  Karir  Tahun  2020-2021 Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa),” Qadauna :  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , Vol 3, no. 3 (Agustus 2022), h. 220-221. https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/19452 https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670. (Diakses 17 Januari 2023)
8 Ahmad  Saprudin,  “Optimalisasi  Peran  Peradilan  Agama  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Perempuan  Dan  Anak  Paska  Perceraian,”  Pengadilan  Agama  Cilegon  Kelas  1B,  2020, https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan- hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian.
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021 terdapat 609 cerai gugat yang diajukan oleh perempuan. 9
Maka  berdasarkan  hal  tersebut,  tidak  menutup  kemungkinan  dalam  perkara  cerai  gugat pihak  Penggugat  dapat  mengajukan  tuntutan. 10 Meskipun  telah  ada  beberapa  putusan hakim Pengadilan Agama atas perkara cerai gugat dengan pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, namun putusan tersebut masih menyisakan persoalan dan kelemahan. Pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak, sedangkan dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan di luar persidangan. 11
Jika dilihat dari SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan pada Rumusan Kamar Agama Hal. 6 huruf b dan c, menyatakan : 12
“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban  suami  terhadap  istri  pasca  perceraian  dalam  perkara  Cerai  Gugat  dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta  cerai”,  dengan  ketentuan  amar  tersebut  dinarasikan  dalam    posita  dan  petitum gugatan.”
Dimana  hal  tersebut  bisa  menjadi  acuan  perempuan  yang  pascacerai  gugat  untuk mendapatkan haknya. Hak dapat diartikan sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu
9 Hijriah  Mahrani  Anwar,  dkk.,  “Fenomena  Perceraian  Di  Kalangan  Wanita  Karir  Tahun  2020-2021 Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa),” Qadauna :  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , Vol 3, no. 3 (Agustus 2022), h. 221. https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/19452 https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670. (Diakses 17 Januari 2023)
10 Mukhamad Suharto, “Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat,” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam , Vol. 2, no. 1 (January 2020). h. 56-57 https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/39 https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670. (Diakses 17 Januari 2023)
11 Heniyatun, dkk., “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” Profetika: Jurnal Studi Islam , Vol. 21, no. 1 (Juli 2020), h. 41, https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647 https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647 (Diakses 18 Januari 2023)
12 Republik  Indonesia,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian C, no. 1 huruf b dan c, h. 6
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
atau tidak melakukan sesuatu. 13 Sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019, menjadikan suatu kabar  baik  bagi  perempuan  untuk  memenuhi  hak-haknya  ketika  telah  menggugat  cerai suaminya.  Dengan  adanya  SEMA  tersebut  dapat  menjadi  suatu  payung  hukum  atau landasan hukum baru bagi hakim Pengadilan Agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara cerai gugat. 14
Hal inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk menulis dan menganalisis mengenai hak perempuan  pascacerai  gugat  yang  terdapat  dalam  SEMA  No.  2  Tahun  2019  tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan,  sesuai  dengan  judul  penelitian  yang diangkat “Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa”

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan penelitian empiris untuk penelitian  lapangan  secara  syar’i  dan  menguraikan  hasil  serta  pembahasan  penelitian dengan  metode  kualitatif  yang  dalam  pengumpulan  datanya  menggunakan  metode deskriptif,  yaitu  mengumpulkan  data  dari  para  responden.  Penelitian  ini  berlokasi  di Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  1B,  Kecamatan  Somba  Opu,  Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana instrumen utama dalam  penelitian  ini  yaitu  peneliti  sendiri  untuk  fokus  penelitian  dan  hakim  serta  staff sebagai informan, peneliti menggunakan pedoman observasi dan list dokumentasi sebagai instrumen penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pola analisis non- statistik. 15
13 Laela Mutmainnah dan Saleh Ridwan, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  A  Sungguminasa,” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , vol. 1, no. 3 (September 2020), h. 146. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14429 (Diakses 31 Desember 2022)
14 Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies , Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 90. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/87 https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962. (Diakses 19 Oktober 2022)
15 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006),  h. 72-85
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak

## C. Hasil dan Pembahasan
1.  Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pascacerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa
Isi  dari  SEMA  ini  berkaitan  dengan  peringatan,  menegur,  ataupun  petunjuk  yang diperlukan dan berguna ke Pengadilan di bawah Mahkamah Agung. 16 Hasil wawancara dengan Ibu Nur Intang, S.Ag selaku Panitera Muda Permohonan menjelaskan :
“Kalau jumlah perkara perceraian tahun ini (2022) di sini dek yang masuk itu sebanyak 1.155 dengan jumlah gugat sebanyak 888 sedangkan yang talak sebanyak 267.  Terus kalau perkara putus itu sebanyak 1.143 dengan jumlah gugatannya ada sebanyak 881 dan talaknya itu jumlahnya 262. Jadi sisanya itu perkara yang belum putus.” 17
Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Sungguminasa yang banyak melakukan cerai yaitu perempuan dilihat dari jumlah gugatan yang masuk lebih banyak cerai gugat dibanding cerai talak.
Perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama, namun memiliki resiko berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu  Majah  dan  al-Hakim  bahwa  perkara  halal  namun  paling  dibenci  Tuhan,  adalah perceraian. Maksud dan  tujuannya adalah agar pasangan suami istri tadi dapat  merasa lebih  baik  atau  rujuk  kembali  untuk  membangun  keharmonisan  keluarga  seperti  sedia kala. 18 Memutuskan  untuk  menikah  perlu  mempersiapakan  diri  baik  secara  spiritual, rohani  dan  jasmani  bukan  hanya  semata-mata  kemauan  untuk  melaksanakan  ibadah.
16 Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ,” E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies , Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 89-90, https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/87 https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962. (Diakses 21 Januari 2023)
17 Nur Intang, S.Ag (52 Tahun), Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, Wawancara , Sungguminasa, 14 Februari 2023
18 Mujahidin Bin Ali Said, “Factors That Really Back Creates Of Fair Women’s Parties Case Study In District Sambas,” International Journal of Law, Government and Communication , vol. 14, no. 5 (June, 2019), h. 275,  http://www.ijlgc.com/PDF/IJLGC-2019-15-06-31.pdf,  https://doi.org/10.35631/ijlgc.4150026,  (Diakses  26 Maret 2023)
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
Sebagai  seorang  laki-laki  perlu  mempersiapkan  diri  secara  finansial  untuk  memenuhi kebutuhan keluarganya dalam sandang, pangan, papan. 19
Ancaman  terhadap  terjadi  putusnya  pernikahan  (perceraian)  sangat  beragam,  dan berbagai macam-macam faktor yang mempengaruhi keutuhan pernikahan baik itu faktor eksternal maupun internal, maupun materil atau non-materil dari berbagai faktor-faktor tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  sebagai  alasan  untuk  megajukan  perceraian. 20 Cerai gugat  dapat  terjadi  akibat  adanya  faktor  ekonomi,  pernikahan  mereka  sudah  tidak harmonis lagi, selingkuh dan banyak hal. Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa bapak Drs. Arsyad menerangkan :
“Ada banyak faktor yang menyebabkan istri menggugat cerai suaminya. Yang pertama karena nafkah, suaminya sudah tidak bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai suami. Yang kedua karena adanya perempuan lain hingga menimbulkan cekcok dan akhirnya rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Faktor yang lain itu karena suami sudah tidak mampu melayani istrinya.” 21
Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  hadis,  yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. 22 Hal tersebut sesuai dengan  alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  melakukan  perceraian  diatur dalam  KHI  Pasal  116,  bahwa  Perceraian  dapat  terjadi  karena  : 23 1).  Salah  satu  pihak
19 Sirajuddin,  Muhammad  Saleh  Ridwan,  dan  Musyfika  Ilyas,  “Dampak  Pernikahan  Anak  Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h. 39, https://journal3.uin- alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29166, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29166 (Diakses 18 Maret 2023)
20 Muhammad Alifyudha Putra Anindito dan Andi Safriani, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , Vol.  2, no. 3 (September 2021), h. 594, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/21422, https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21422. (Diakses 18 Maret 2023)
21 Drs.  Arsyad  (63  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  1B, Wawancara , Sungguminasa, 14 Februari 2023
22 Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , Vol. 4, no. 2 (Januari 2018): h. 224, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al- qadau/article/download/5695/4947, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695. (Diakses 15 April 2023)
23 Heniyatun, dkk., “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” Profetika: Jurnal Studi Islam , Vol. 21, no. 1 (Juli 2020), h. 43-44, https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647 https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647 (Diakses 18 Januari 2023)
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
berbuat  zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah  pernikahan  berlangsung;  4).  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 6). Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 7). Suami melanggar taklik  talak;  8).  Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Adanya perubahan yang terjadi akibat kurangnya perekonomian keluarga menyebabkan kurang  harmonisnya  hubungan  tersebut.  Tidak  memiliki  tabungan  yang  cukup menghadapi  kondisi  sulit  menyebabkan  terjadinya  konflik  rumah  tangga. 24 Meskipun, saat bersidang untuk bercerai alasan-alasan sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh Undang-Undang,  namun  faktor  pemicu  yang  melandasi  sebuah  rumah  tangga memutuskan untuk bercerai juga semakin beragam. Faktor perceraian tidak hanya berasal dari  satu  sector,  yang  akhirnya  memperparah  keadaan  rumah  tangga  hingga  akhirnya memutuskan  untuk  bercerai. 25 Perceraian  dianggap  terjadi  serta  akibat  hukumnya terhitung  sejak  putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dan  telah dilakukan  pendaftaran  pada  pencataan  Kantor  Urusam  Agama  (KUA)  bagi  yang
24 Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna, “Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021,” Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.  4, no. 1 (Desember 2022), h. 102, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29626, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29626. (Diakses 18 Maret 2023)
25 Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora , Vol. 6, no. 1 (Maret 2021), h. 16-19, https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/443,  https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443.  (Diakses  10  Maret 2023)
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
beragama  Islam  dan  pada  kantor  catatan  sipil  bagi  orang  yang  bukan  beragama  Islam (Pasal 33-34 PP No. 9 Tahun 1975). 26
Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  :  KMA/032/SK/IV/2006  tentang  Pemberlakuan  Buku  II  Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban suami memberikan mut’ah adalah akibat dari perceraian  yang  diajukan  oleh  suami  atau  cerai  talak,  sedangkan  apabila  perceraian diajukan oleh isteri atau cerai gugat kewajiban pemberian mut’ah tersebut tidak diatur.
Hukum  Islam  menekankan  tentang  kewajiban  suami  dalam  memberi mut’ah .  Abu Hanifah  berpendapat  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Ibnu  Rusyd  bahwa mut’ah diwajibkan  untuk  setiap  wanita  yang  dicerai  sebelum  digauli,  sedang  suami  belum menentukan mas kawin untuknya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa mut’ah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan pernikahan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan mas kawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. 27
Dampak  cerai  gugat  yaitu mut’ah dan  ‘ iddah juga  terdapat  dalam  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs.
Hasbi  selaku  Hakim  di  PA  Sungguminasa  1B  yang  menjelaskan  seberapa  persen perempuan yang meminta nafkah muth’ah dan ‘iddah :
“Kalau masalah persen itu saya tidak bisa pastikan tapi di PA Sungguminasa tersendiri, itu kemungkinan tidak sampai 10% karena banyak perempuan yang menggugat cerai karena  ingin  melepaskan  statusnya  saja  untuk  menikah  lagi,  kemudian  kebanyakan perempuan  berpikir  apabila  mereka  menggugat  nafkah  akan  menjadi  sia-sia  sebab mereka  bercerai  akibat  kurangnya  pemberian  nafkah  suami  ketika  mereka  masih bersama.” 28
26 Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 22, no. 2 (Agustus, 2020) h. 309, https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/16103, https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103. (Diakses 11 Maret 2023)
27 Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah ‘ Iddah Dalam Perkara” Skripsi , (Magelang : Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), h. 56, http://eprintslib.ummgl.ac.id/1305/. (Diakses 13 Maret 2023)
28 Drs.  Hasbi  (52  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  1B, Wawancara , Sungguminasa, 14 Februari 2023
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
Pembebanan  nafkah mut’ah dan  ‘ iddah ini  semata-mata  memberikan  perlindungan hukum  bagi  perempuan  pasca perceraian, meski  gugatan cerainya diajukan oleh pihak isteri.  Meski  tidak  diatur  dalam  literatur  fiqih,  namun  jika  isteri  yang  dicerai  tidak mendapatkan apa-apa dari suami, sementara suaminya mampu dan isteri dalam keadaan tidak mampu, maka berpotensi menimbulkan mudhorot yang lebih besar dan inilah yang harus dihindari. Jika hanya mendasari pendapat KHI semata maka keadilan substansial tidak akan tercapai, keadilan substansial melihat dari segi keadilan yang sesungguhnya, jadi  menggunakan  pendekatan  lain  seperti  mengaitkan  dengan  salah  satu  kaidah  fiqih yaitu : 29

## ِحِلَصَمْلا ِبْلَج  ْنِم ىَل ْوَأ ِدِساَفَمْلا ُء ْرَد
Artinya :
“Menolak  mafsadat  (yang  membahayakan/merusak)  lebih  didahulukan  dari  pada mengambil maslahat (kebaikan)” 30
Namun dalam Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Kelas 1B kebanyakan perempuan tidak mengurus nafkah mut’ah dan nafkah ‘ iddah disebabkan proses yang cukup panjang dan masih mampu dalam hal ekonomi. Hal tersebutlah yang membuat perempuan yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sugguminasa jarang meminta nafkah mut’ah dan ’iddah .
2.  Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Hambatan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pascacerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa
Sejatinya nafkah mut’ah dan ‘ iddah jatuh pada cerai talak yaitu perceraian atas kehendak suami,  karena  untuk  putusan  cerai  gugat  biasanya  tidak  diikuti  kewajiban  bagi  suami untuk  membayar  nafkah mut’ah dan  ‘ iddah .  Tetapi  hal  ini  berlaku  karena  adanya peraturan yang mengatur bahwa isteri tidak  akan mendapat  nafkah mut’ah dan ‘ iddah
29 Masayu Fatiyyah Nurazimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama  Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut’ah Dan Iddah Dalam  Perkara  Cerai  Gugat  (Studi  Putusan  Perkara  Nomor  0076/PDT. G/2017/PA.MGL)” Skripsi , (Yogyakarta : Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020), h. 49-50, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/23710. (Diakases 13 Maret 2023)
30 Ad-Dimasyqi, Imamuddin Abu Fida’ Isma’il bin Katsir Al-Quraisyi. Kisah Para Nabi (Qashashul Anbiya’) terj. Umar Mujtahid (Cet.3 ; Jakarta: Ummul Qura, 2013)
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
apabila berbuat nusyuz atau mendapat talak ba’in sughra . Pada saat isteri meminta untuk cerai dengan suaminya biasanya karena ada faktor-faktor yang mendasari hal tersebut, dan  ketika  itu  belum  tentu  isteri  dinyatakan nusyuz .  Di  sinilah  hakim  harus  membuat keputusan  yang  seadil-adilnya  dan  harus  bisa  memahami  serta  mencermati  pokok permasalahan yang terjadi. 31
Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fitrah, S.Hi., M.H menjelaskan bahwa: “Masih sedikit perkara yang memberikan nafkah ‘ iddha dan muth’ah , karena biasanya selama persidangan hanya penggugat yang hadir sehingga hakim tidak bisa menanyakan langsung  kepada  tergugat  berapa  kesanggupannya  dalam  memberikan  nafkah. Kemudian  penggugat/istri  tidak  bisa  memberikan  bukti  penghasilan/pendapatan tergugat  sehingga  tidak  ada  referensi  bagi  hakim  untuk  menentukan  pembebanan nafkahnya” 32
Dalam  penelitian  Dwi  Nissa  K.P  dan Ahmad  Izzuddin,  menjelaskan  bahwa  dalam  hal pembuktian kemampuan ekonomi suami biasanya majelis hakim menggunakan slip gaji suami atau pengakuan dari suami sendiri mengenai besaran pendapatannya. Kepatutan dan kemampuan dari suami menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian. Kepatutan yang dimaksud merupakan besaran atau nominal yang ditentukan apakah  patut  untuk  keperluan  istri  untuk  kehidupan  sehari-hari.  Sedangkan  untuk kemampuan, dilihat dari kemampuan suami dalam  menafkahi. Penghasilan  dari suami dapat  dibuktikan dengan slip gaji atau rincian gaji, melalui pembuktian tersebut  dapat dilihat apakah suami keberatan atau tidak. Tetapi dalam hal pembuktian jika suami tidak hadir maka pembuktian tersebut berdasarkan keterangan dari penggugat, keterangan para saksi  yang  dihadirkan  dipersidangan,  serta  dalil-dalil,  surat  penting  secara  hukum  dan beralasan. 33
31 Masayu Fatiyyah Nuraziimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut’ah Dan Iddah Dalam  Perkara  Cerai  Gugat  (Studi  Putusan  Perkara  Nomor  0076/PDT. G/2017/PA.MGL)” h. 50-51
32 Muhammad  Fitrah,  S.H.I.,  M.H.  (44  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  1B, Wawancara , Sungguminasa, 14 Februari 2023
33 Dwi  Nissa  Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama  Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘ iddah , Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat,” Sakina: Journal of Family Studies , Vol. 6, no. 4 (Mei 2022) h. 9–10, http://urj.uin-
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
Kenyataannya  implementasi  di  Pengadilan  berbeda  dengan  tujuan  adanya  SEMA  dan PERMA  tersebut,  termasuk  dalam  Pengadilan Agama  Sungguminasa  yang  seharusnya PERMA dan SEMA merupakan pedoman atau petunjuk bagi hakim dalam memutus suatu perkara  tetapi  dalam  penerapannya  SEMA  dan  PERMA  tersebut  masih  belum  efektif, SEMA dapat menjadi payung hukum baru kepada istri yang menggugat cerai suaminya yang disebabkan nusyuznya seorang suami untuk mendapatkan hak-haknya yakni nafkah ‘ iddah dan mut’ah . Menggugat cerai merupakan upaya perempuan untuk membebaskan dirinya  dari  penderitaan,  namun  dalam  proses  hukum  yang  dilalui,  perempuan  belum sepenuhnya  mendapatkan  perlakukan  yang  dapat  meminimalkan  munculnya  trauma psikologis.  Namun,  apabila  penggungat  tidak  mengugat  nafkah,  bisa  saja  hakim memberikan tuntutan kepada tergugat di luar dari gugatan tersebut menggunakan hak ex officio . Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Drs. Arsyad yang menerangkan bahwa:
“Kalau hak ex oficio itu biasanya dilakukan pada kasus  cerai talak, tapi  ada beberapa hakim yang menggunakannya dalam kasus cerai gugat. Namun saya sendiri belum pernah melakukannya karena butuh banyak pertimbangan” 34
Hak ex  officio hakim  adalah  hak  untuk  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  hakim  karena jabatannya  untuk  memutus  atau  memberikan  sesuatu  yang  tidak  ada  dalam  tuntutan, dalam perkara perceraian hakim mempunyai hak ex officio untuk memberikan hak yang dimiliki  oleh  mantan  isteri  walaupun  hak  tersebut  tidak  ada  dalam  tuntutan  atau permohonan  dalam  perkara.  Dalam  Pasal  178  ayat  (3)  HIR  /  189  RBG  membatasi kewenangan  hakim  dalam  penerapan ex  officio ,  berdasarkan  pasal  178  ayat  (3)  HIR menyatakan  bahwa  hakim  dilarang  menjatuhkan  keputusan  atas  perkara  yang  tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Larangan ini disebut dengan ultra petitum partium . 35
malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2518,  https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518.  (Diakses  14 Maret 2023)
34 Drs.  Arsyad  (63  Tahun),  hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  1B, Wawancara , Sungguminasa, 14 Februari 2023
35 Siti Anisah, “Pemberian Mut’Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara” Skripsi , (Magelang : Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), h. 79-80, http://eprintslib.ummgl.ac.id/1305/. (Diakses 13 Maret 2023)
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
Seperti yang dilihat, SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan salah satu perlindungan bagi perempuan  untuk  mendapatkan  hak-haknya  pascacerai  gugat  dengan  berlandaskan hukum. Namun hal tersebut bisa terwujud selama mantan istri tidak nusyuz dan mantan suami sanggup untuk memberikan nafkah ‘ iddah dan nafkah mut’ah .

## D. Penutup
Pelaksanaan  SEMA  No.  2  Tahun  2019  menjadi  payung  hukum  bagi  perempuan  agar perempuan  pascacerai  gugat  mampu  memperoleh  nafkah muth’ah dan ’iddah setelah perceraian  dan  menjadi  landasan hukum  baru bagi  hakim Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa untuk bisa memberikan hak kepada perempuan secara adil.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terhambatnya  pelaksanaan  SEMA  tersebut,  yaitu:  1).
Tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan sehingga hakim tidak  dapat menggali fakta;  2).  Istri  (penggugat)  tidak  dapat  memberikan  bukti  pendapatan/  slip  gaji  suami (tergugat) sebagai referensi hakim dalam menentukan kesanggupan suami; dan 3). Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap SEMA tersebut.

## Daftar Pustaka
Buku
Ad-Dimasyqi,  Imamuddin  Abu  Fida’  Isma’il  bin  Katsir  Al-Quraisyi. Kisah  Para  Nabi (Qashashul Anbiya’) Terj. Umar Mujtahid. Jakarta: Ummul Qura, 2013 Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan . Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006.

## Jurnal
Abubakar, Muzakkir. “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 22,
no. 2 (Agustus, 2020). h.: 302-322, https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/16103.
https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103. (Diakses 11 Maret 2023)
Anindito, Muhammad Alifyudha Putra, dan Andi Safriani. “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama  Makassar  Kelas  IA.” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga Islam ,  Vol.  2,  no.  3  (September  2021).  h:  593–611.  https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/21422, https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21422. (Diakses 18 Maret 2023).
Anisa,  Siti,  Musyfikah  Ilyas,  dan  Nurfaika  Ishak.  “Analisis  Normatif Terhadap  Perceraian Karena Pengunaan Media Sosial.” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
Islam ,  Vol.  4,  no.  1  (Desember  2022).  h.:  307-320,  https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30903. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30903 (Diakses 14 Januari 2023) Anwar, Hijriah Mahrani, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna. “Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa).” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam ,
Vol. 3, no. 3 (Agustus 2022). h.: 659-672, https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/28670.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670 (Diakses 17 Januari 2023). Assidik, Ahmad, dan A Qadir Gassing. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah.” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum  Keluarga  Islam ,  Vol.  1,  no.  1  (Maret  2020)  h.:  1–16.  https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11424.
https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424. (Diakses 17 Maret 2023)
Aswar, A Uswatun Hasanah, Supardin, dan Siti Nurul Fatimah, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim  Terhadap  Perkara  Cerai  Talak,” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Keluarga  Islam ,  vol.  4,  no.  1  (Desember  2022),  h.:  139-152,  https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29318.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29318. (Diakses 17 Januari 2023).
Darmi,  Lomba  Sultan,  dan  Nurfaika  Ishak.  “Urgensi  Pencatatan  Nikah  Dalam  Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere  Kecamatan  Tellu  Limpoe).” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Keluarga  Islam ,  Vol.  4,  no.  1  (Desember  2022)  h.:  215–30.  https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11424,
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30880. (Diakses 9 Februari 2023).
Fadhlullah, Muhammad Izzad Dien, dan Asni Asni. “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada  Perkara  Cerai  Talak  Dalam  Putusan  Verstek  (Studi  Di  Pengadilan  Agama Makassar).” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , Vol. 2, no. 2 (April 2021). h.: 348-360 https://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/19452
https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19452. (Diakses 18 Januari 2023).
Hamdun, Ibnu, dan Muh. Saleh Ridwan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami.” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam . Vol. 1, no. 1 (Maret 2020). h.: 34-49 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11426. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426.  (Diakses  31  Desember 2022).
Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah. “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” Profetika: Jurnal Studi Islam , Vol. 21, no. 1 (Juli 2020).    h.:  39-59,  https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647. https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647. (Diakses 19 Januari 2023)
Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria. “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies , Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h.: 87-101,
https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/87
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962  (Diakses  19  Januari 2023).
Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian  Pada  Keluarga  Di  Indonesia.” Jurnal Al-Azhar  Indonesia  Seri  Humaniora ,
Vol. 6, no. 1 (Maret 2021) h.: 11–21.
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/443,
https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443. (Diakses 10 Maret 2023).
Mutmainnah,  Laela,  dan  Saleh  Ridwan.  “Implementasi  Hak  Dan  Kewajiban  Istri  Yang Berstatus  Sebagai  Narapidana  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  A Sungguminasa.” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam . Vol. 1, no.
3 (Januari 2020). h.: 143-154, https://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14429.  (Diakases  31  Desember 2022).
Putri, Andi  Titah  Niagara  Unga,  Lomba  Sultan,  dan  Hadi  Daeng  Mapuna.  “Problematika Pelaksanaan  Persidangan  Perkara  Perceraian  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di Pengadilan Agama  Kelas  1A  Makassar  Tahun  2020-2021.” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam ,  Vol.  4,  no.  1  (Desember  2022).  h.:  100–121. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29626, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29626. (Diakses 18 Maret 2023). Putri, Dwi Nissa Kamalia, dan Ahmad Izzuddin. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja  Dalam  Penetapan  Nafkah ’Iddah ,  Nafkah Mut’ah Dan  Eksekusinya  Pada Putusan Verstek  Cerai  Gugat.” Sakina:  Journal  of  Family  Studies , Vol.  6,  no.  4  (Mei 2022) h: 1–16, http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2518, https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518. (Diakses 14 Maret 2023).
Said, Mujahidin Bin Ali. “Factors That Really Back Creates Of Fair Women’s Parties Case Study  In  District  Sambas.” International  Journal  of  Law,  Government  and Communication , Vol. 14,
no. 5 (June, 2019) h: 274–84,
http://www.ijlgc.com/PDF/IJLGC-2019-15-06-31.pdf.
https://doi.org/10.35631/ijlgc.4150026. (Diakses 26 Maret 2023)
Sirajuddin,  Muhammad  Saleh  Ridwan,  dan  Musyfika  Ilyas.  “Dampak  Pernikahan  Anak Terhadap  Kesejahteraan  Rumah  Tangga  Perspektif  Hukum  Islam.” Qadauna:  Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam ,  Vol.  4,  no.  1  (Desember  2022):  26–48. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29166,
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29166 (Diakses 18 Maret 2023).
Suharto,  Mukhamad.  “Perspektif  Hukum  Islam-Sosial  Terhadap  Kontekstualisasi  Nafkah Cerai Gugat.” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam , Vol. 2, no. 1 (January 2020),
h: 45–67.
https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/39.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670. (Diakses 17 Januari 2023).
Supardin. “Produk Pemikiran Hukum Islam  Di Indonesia.” Jurnal Al-Qadauna: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam . Vol. 4, no. 2 (Januari 2018) h: 223–56. http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/5695/4947, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695. (Diakses 15 April 2023)
Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Anisah, Siti.  “Pemberian Mut’Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara.” Skripsi . Magelang : Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
http://eprintslib.ummgl.ac.id/1305/. (Diakses 13 Maret 2023).
Nuraziimah,  Masayu  Fatiyyah.  “Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Magelang  Tentang Pembebanan  Nafkah  Mut’ah  Dan  Iddah  Dalam  Perkara  Cerai  Gugat  (Studi  Putusan Perkara Nomor 0076/PDT. G/2017/PA.MGL).” Skripsi , Yogyaksrta : Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020,
https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/23710. (Diakases 13 Maret 2023).

## Websites
Saprudin, Ahmad. “Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak  Perempuan  Dan  Anak  Paska  Perceraian.” Pengadilan  Agama Cilegon  Kelas  1B,  2020 .  https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran- peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan- dan-anak-paska-perceraian. (Diakses 17 Januari 2023).

## Peraturan Perundang-undangan
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.