## KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR DI KOTA SUKABUMI
Nandini Audina 1 , Ike Rachmawati 2 , & Dian Purwanti 3
1 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: audinanandini@gmail.com
2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: ike_rachmawati1@yahoo.com 3 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: purwantidian75@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini berawal  dari fenomena masih sering ditemuinya orang dengan  gangguan jiwa terlantar  yang  berkeliaran  di  Kota  Sukabumi.  Penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa terlantar  tidak  ditangani  oleh  satu  lembaga,  oleh  karena  itu  perlu  adanya  koordinasi  antara Dinas  Sosial,  Dinas  Kesehatan  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis koordinasi antar lembaga dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar  di  Kota  Sukabumi  dengan  menggunakan  teori  koordinasi  yang  dikemukakan  oleh Hasibuan  yang  terdiri  dari  empat  dimensi,  yaitu  kesatuan  tindakan,  komunikasi,  pembagian kerja,  dan  disiplin.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metede  penelitian kualitatif.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  koordinasi  dalam  penanganan  orang  dengan gangguan  jiwa  di  Kota  Sukabumi  masih  belum  maksimal  karena  belum  adanya  kesatuan tindakan  antar  lembaga,  komunikasi  yang  dilakukan  antar  lembaga  tidak  intensif,  dan pembagian kerja yang belum optimal. Oleh karena itu harus adanya kesatuan tindakan antar lembaga,  rapat  koordinasi  dilaksanakan  secara  rutin,  adanya  pedoman  dalam  penanganan yang disepakati bersama, serta penyediaan anggaran yang cukup.
Kata Kunci: koordinasi, lembaga pemerintah, orang dengan gangguan jiwa.

## Abstract
This study originated from the phenomenon that people with deranged mental disorders who roam  the  city  of  Sukabumi  are  still  frequently  encountered.  The  handling  of  people  with mental  disorders  who  are  displaced  is  not  handled  by  one  institution,  therefore  there  is  a need  for  coordination  between  the  Social  Service,  the  Health  Service  and  the  Civil  Service Police Unit. This study aims to analyze coordination between institutions in the handling of people with mental disorders who are displaced in Sukabumi City by using the coordination theory  proposed  by  Hasibuan  which  consists  of  four  dimensions,  namely  unity  of  action, communication,  division  of  work,  and  discipline.  The  method  used  in  this  research  is qualitative  research  metede.  The  results  found  that  coordination  in  handling  people  with mental disorders in the City of Sukabumi was still not optimal because there was no unity of action  between  institutions,  communication  between  agencies  was  not  intensive,  and  the division  of  labor  was  not  optimal.  Therefore  there  must  be  unity  of  action  between institutions,  coordinating  meetings  are  held  routinely,  there  are  guidelines  in  handling mutually agreed upon, as well as providing sufficient budget.
Keywords: coordination, government agencies, people with mental disorders.

## A. PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  dinyatakan  bahwa  Orang  Dengan Gangguan  Jiwa  yang  selanjutnya  disingkat  ODGJ  adalah  orang  yang  mengalami  gangguan dalam  pikiran,  perilaku,  dan  perasaan  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  sekumpulan  gejala dan/atau  perubahan  perilaku  yang  bermakna,  serta  dapat  menimbulkan  penderitaan  dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
Kota  Sukabumi  sendiri  masih  terdapat  orang  dengan  gangguan  jiwa  yang  terlantar atau  menggelandang.  Orang  dengan  gangguan  jiwa  yang  menggelandang  tersebut  tidak semua penduduk asli Kota Sukabumi namun sebagian berasal dari daerah lain. Orang dengan gangguan  jiwa  tersebut  di  tangani  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi,  dan  dalam penertibannya  Dinas  Sosial  bekerja  sama  dengan  Satuan  Polisi  pamong  Praja  (Satpol  PP) Kota  Sukabumi.  Dalam  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  tersebut  masih  terdapat kendala  karena  di  Kota  Sukabumi  sendiri  tidak  memiliki  panti  ataupun  tempat  rehabilliasi untuk menampung orang dengan gangguan jiwa terlantar.
Dalam  Penanganan  ODGJ  sendiri  sebenarnya  tidak  bisa  hanya  di  tangani  oleh  satu instansi  saja,  harus  adanya  koordinasi  antar  lembaga  agar  dalam  penanganannya  berjalan secara  maksimal.  Dinas  Sosial  Harus  berkoordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan  dan  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP).  Upaya  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar berupa  penertiban  sebenarnya  telah  sering  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  maupun  satpolpp. Namun  dalam  pelaksanaannya  belum  optimal  karena  tidak  adanya  koordinasi  antara  Satpol PP dengan Dinas Sosial. Sehingga tidak adanya kejelasan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam menangani orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Sukabumi. Akibatnya terjadi  saling  lempar  tanggung  jawab  ketika  masyarakat  melaporkan  keberadaan  orang dengan  gangguan  jiwa  terlantar  kepada  Dinas  Sosial  maupun  Satpolpp.  Satpol  PP menganggap hal tersebut adalah kewajiban Dinas Sosial begitu pula sebaliknya.
Menurut  Dinas  Sosial  tidak  adanya  keseimbangan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang dibebankan  kepada  Dinas  Sosial  dan  Dinas  Kesehatan.  Dimana  Dinas  Kesehatan  hanya bertugas  menangani  orang  dengan  gangguan  jiwa  warga  Kota  Sukabumi  saja,  sementara Dinas Sosial harus menangani orang dengan gangguan jiwa terlantar yang tidak hanya warga Kota Sukabumi, tetapi juga dari luar Kota Sukabumi yang dikirim oleh daerah lain ke Kota Sukabumi.  Tidak  adanya  sarana  dan  prasarana  pendukung  berupa  rumah  singgah  atau  panti orang dengan  gangguan  jiwa terlantar juga menjadi  kendala bagi  Dinas  Sosial dalam upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Sukabumi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  koordinasi  antar  lembaga  dalam penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  di  Kota  Sukabumi  dengan  menggunakan teori  koordinasi  yang  dikemukakan  oleh  Hasibuan  yang  terdiri  dari  empat  dimensi,  yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Pegertian Koordiasi
Menurut Hasibuan (2006), koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan,  dan  mengkoordinasikan  unsur-unsur  manajemen  (6M)  dan  pekerjaan- pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.
Sedangkan  Terrry  dalam  Hasibuan  (2006),  mengemukakan  bahwa  koordinasi  adalah suatu usaha  yang sinkron dan teratur unutk  menyediakan jumlah dan waktu  yang tepat,  dan mengarahkan  pelaksanaan  untuk  menghasilkan  suatu  tindakan  yang  seragam  dan  harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.
Sedangkan  menurut  Brech  dalam  Hasibuan  (2014),  menyatakan  bahwa  koordinasi adalah  mengimbangi  dan  mengarahkan  tim  dengan  memberikan  lokasi  kegiatan  pekerjaan yang  cocok  pada  masing-masing  dan  menjaga  agar  kegiatan  itu  dilaksanakan  dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

## 2. Jenis-Jenis Koordinasi
Secara  teoritis  Sugandha  (1991),  menyebutkan  beberapa  jenis  koordinasi  sesuai dengan  lingkup  dan  arah  jalurnya.  Menurut  lingkupnya,  koordinasi  terdiri  dari  koordinasi intern yaitu antar pejabat  antar unit  di dalam suatu  organssasi, dan koordiansi ektern yaitu Koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar kelompk organisasi. Sementara menurut  arahnya,  koordiasi  terdiri  dari:  1)  Koordinasi horizontal yaitu  koordinasi  antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan  antar  pejabat  dari  organisasi-organisasi  yang  sederajat  atau  antar  organisasi  yang setingkat, 2) Koordinasi vertical yaitu koordinasi antar pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah  oleh  pejabat  atasannya  atau  unit  tingkat  atasnya  langsung,  3)  Koordinasis diagonal yaitu  koordinasi  antar  pejabat  atau  uni  yang  berbeda  fungsi  dan  berbeda  tingkatan hierarkinya,  dan  4)  Koordinasi Fungsional adalah  koordinasi  antar  pejabat  atau  unit  atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi.

## 3. Faktor-Faktor Yang Mempengarui Koordinasi
Menurut  Hasibuan  (2006),  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  koordinasi  adalah sebagai berikut:
a. Kesatuan Tindakan
Pada  hakekatnya  koordinasi  memerlukan  kesadaran  setiap  anggota  organisasi atau  satuan  organisasi  untuk  saling  menyesuaikan  diri  atau  tugasnya  dengan anggota  atau  satuan  organisasi  lainnya  agar  anggota  atau  satuan  organisasi tersebut  tidak  berjalan  sendiri-sendiri.  Oleh  sebab  itu  konsep  kesatuan  tindakan adalah  inti  dari  pada  koordinasi.  Kesatuan  dari  pada  usaha,  berarti  bahwa pemimpin  harus  mengatur  sedemikian  rupa  usaha-usaha  dari  pada  tiap  kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu  koordinasi  yang  baik  dengan  mengatur  jadwal  waktu  dimaksudkan  bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
b. Komunikasi
Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit  dalam  organisasi  akan  dapat  dikoordinasikan  berdasarkan  rentang  dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu  dari  sekian  banyak  kebutuhan  manusia  dalam  menjalani  hidup  dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan communicare, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam  organisasi  komunikasi  sangat  penting  karena  dengan  komunikasi partisipasi  anggota  akan  semakin  tinggi  dan  pimpinan  memberitahukan  tugas kepada  karyawan  harus  dengan  komunikasi.  Dengan  demikian  komunikasi merupakan  hubungan  antara  komunikator  dengan  komunikan  dimana  keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.
c. Pembagian Kerja
Pembagian  kerja  pekerjaan  menyebabkan  kenaikan  efektifitas  secara  dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas  yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  berbagai  tugas.  Oleh  karena itu  perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi  baginya  kepada sejumlah  orang.  Pembagian  pekerjaan  yang  dispesialisasikan  seperti  itu
memungkinkan  orang  mempelajari  keterampilan  dan  menjadi  ahli  pada  fungsi pekerjaan tertentu.
d. Disiplin
Pada  setiap  organisasi  yang  kompleks,  setiap  bagian  harus  bekerja  secara terkoordinasi,  agar  masing-masing  dapat  menghasilkan  hasil  yang  diharapkan. Koordinasi  adalah  usaha  penyesuaian  bagian-bagian  yang  berbeda-beda  agar kegiatan  dari  pada  bagian-bagian  itu  selesai  pada  waktunya,  sehingga  masing- masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin. Disiplin adalah suatu alat yang  digunakan  para  manajer  untuk  berkomunikasi  dengan  karyawan  agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan  kesadaran  dan  kesediaan  seseorang  mentaati  semua  peraturan organisasi  dan  norma-norma  sosial  yang  berlaku”.  Jadi  jelasnya  bahwa  disiplin menyangkut  pada  suatu  sikap  dan  tingkah  laku,  apakah  itu  perorangan  atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

## 4. Kesehatan Jiwa
Notosoedirdjo  dalam  Eko  Prabowo  (2014),  mendefinisikan  gangguan  jiwa  sebagai sindrom atau pola psikologis atau pola perilaku yang penting secara klinis, yang terjadi pada individu  dan  sindrom  itu  dihubungkan  dengan  adanya  distress  (misalnya,  gejala  nyeri, menyakitkan) atau disabilitas (ketidakmampuan pada salah satu bagian atau beberapa fungsi penting)  atau  disertai  peningkatan  resiko  secara  bermagna  untuk  mati,  sakit, ketidakmampuan, atau kehilangan kebebasan.
Sementara  menurut  Undang-Undang  No.  18  tahun  2014,  Orang  Dengan  Gangguan Jiwa  yang  selanjutnya  disingkat  ODGJ  adalah  orang  yang  mengalami  gangguan  dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan  perilaku  yang  bermakna,  serta  dapat  menimbulkan  penderitaan  dan  hambatan dalam  menjalankan  fungsi  orang  sebagai  manusia.  Sedangkan  menurut  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Barat  No.  5  Tahun  2018,  Psikotik  Jalanan  atau  Gelandangan  Psikotik  adalah orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif kualitatif.  Data  yang  diperoleh  menggunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Sedangkan  teknik  pengambilan  data  adalah purposive  sampling .  Informan  dalam  penelitian ini  antar  lain:  Kepala  Bagian  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial,  Kepala  Seksi  Rehabilitasi Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesehatan. Prosedur pengujian keabsahan data dilakukan  dengan  teknik  triangulasi.  Proses  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (Sugiyono, 2016).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dimensi Kesatuan Tindakan
Konsep kesatuan tindakan adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan dari pada usaha,  berarti  bahwa  harus  mengatur  sedemikian  rupa  usaha-usaha  tiap  kegiatan  individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Mengingat banyaknya lembaga yang  terlibat  dalam  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  maka  haruslah  ada kesatuan tindakan yang disepakati bersama agar hasil yang diinginkan dapat tercapai.
Kesatuan tindakan dalam koordinasi ini artinya dalam penanganannya lembaga terkait harus sepakat  bahwa orang dengan  gangguan jiwa terlantar  akan ditangani  dengan tindakan yang sama. Tindakan dalam tindakan penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar yang dilakukan dalam penanganan orang dengan jiwa terlantar dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dikirim  ke  tempat  rehabilitasi  Sosial  yang  berada  di  Kabupaten  Sukabumi  atau  ke  tempat rehabilitasi  yang  berada  di  Kota  lain  karena  di  Kota  Sukabumi  sendiri  tidak  memiliki  panti rehabilitasi. Untuk Satpol PP tindakannya adalah menertibkan dijalan dan mengatakan orang dengan  gangguan  jiwa  terlantar  sendiri  merupakan  program  Dinas  Sosial,  begitupun  yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan.
Satpol  PP  mengatakan  bahwa  di  Dinas  Sosial  sendiri  sudah  tim  ada  tim  Khusus penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  sehingga  berharap  Dinas  Sosial  tidak harus selalu berkoordinasi dengan Satpolpp. Namun terkadang adanya tindakan saling buang orang dengan  gangguan  jiwa terlantar antar kota  dan daerah  yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penanganannya. Hal tersebut menjadikan adanya perbedaan penanganan, Dinas Sosial mengupayakan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  dikirim  ke  tempat  rehabilitasi,  tetapi disisi  lain  masih  ada  tindakan  pembuangan  orang  dengan  gangguan  jiwa.  Hal  ini  berarti
belum  adanya  kesatuan  tindakan  antar  lembaga  dalam  penanganan  orang  dengan  gangguan jiwa terlantar di Kota Sukabumi.
Menurut  Hasibuan  (2006),  koordinasi  memerlukan  kesadaran  setiap  anggota organisasi  atau  satuan  organisasi  untuk  saling  menyesuaikan  diri  atau  tugasnya  dengan anggota  atau  satuan  organisasi  lainnya  agar  anggota  atau  satuan  organisasi  tersebut  tidak berjalan sendiri-sendiri.
Tidak  adanya  kesatuan  tindakan  yang  dilakukan  antar  lembaga  terkait  membuat penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  akan  tidak  akan  maksimal.  Bila  setiap lembaga  yang  terlibat  melakukan  tindakan  yang  berbeda  terkait  penanganan  orang  dengan gangguan jiwa terlantar maka masalah tersebut tidak akan terselesaikan. Hal itu juga berarti bahwa  lembaga  yang  terlibat  tidak  memiliki  koordinasi  yang  baik.  Bila  peneliti  kaitkan dengan penelitian terdahulu harus adanya nilai bersama dari pihak yang berkoordinasi dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar ditandai dengan adanya kebersamaan yang terbangun dengan baik dan nilai yang dijunjung bersama oleh masing-masing pihak.

## 2. Dimensi Komunikasi
Komunikasi  merupakan  variabel  penting  yang  mempengaruhi  koordinasi. komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  dalam  melaksanakan  koordinasi,  Karena dengan  komunikasi  seseorang  dapat  memberikan  atau  menerima  informasi  sehingga pelaksanaan koordinasi dapat berjalan dengan baik.
Dalam  melaksanakan  tugas  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar, lembaga  atau  instansi  diharapkan  melakukan  komunikasi  dengan  sesama  lembaga  yang berkaitan  agar  tugas  dapat  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan. Komunikasi  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  lembaga  yang  terlibat dapat  saling memberi informasi  tentang penanganan orang dengan  gangguan jiwa terlantar juga kendala-kendala yang dihadapi masing-masing.
komunikasi belum dilakukan secara optimal antar lembaga yang terlibat baik secara formal  maupun  informal,  karena  rapat  koordinasi  antar  lembaga  yang  terlibat  tidak  rutin dilaksanakan  dan  hanya  dilakukan  satu  kali  dalam  satu  tahun,  selain  itu  penyebaran informasi  antar  lembaga  hanya  sebatas  memberitahu  keberadaan  orang  dengan  gangguan jiwa  terlantar  saja.  Padahal  komunikasi  sangat  penting  dalam  sebuah  koordinasi  karena dengan adanya komunikasi yang baik antar lembaga dapat saling memberi informasi terkait masalah orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Sukabumi, kemudian mengevaluasi
sudah  sejauh  mana  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  dilakukan  serta kendala-kendala  yang  dihadapi  antar  lembaga  dalam  penanganan  orang  dengan  gangguan jiwa terlantar.
Komunikasi  yang  intensif  akan  mempengaruhi  dalam  tindakan-tindakan  yang dilakukan  dalam  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar.  Tidak  akan  ada kesatuan  tindakan  antar  lembaga  yang  terlibat  bila  komunikasi  yang  dilakukan  saja  tidak optimal.  Kesatuan  tindakan  muncul  karena  antar  lembaga  terkait  melakukan  komunikasi yang intesif sehingga adanya kesepakatan bersama bagaimana seharusnya penanganan orang dengan  gangguan  jiwa  terlantar  di  Kota  Sukabumi.  Selain  itu,  dengan  adanya  komunikasi yang  baik  antar  lembaga  akan  adanya  kesepakatan  dalam  hal  pembagian  tugas  sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sehingga tidak adanya saling lempar tanggung jawab.

## 3. Dimensi Pembagian Kerja
Pembagian kerja dalam pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena  tidak  seorangpun  secara  fisik  mampu  melaksanakan  keseluruhan  aktifitas  dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan  untuk  melaksanakan  berbagai  tugas.  Oleh  karena  itu  perlu  diadakan  pemilahan bagian–bagian  tugas  dan  membagi  baginya  kepada  sejumlah  orang.  Pembagian  pekerjaan yang  dispesialisasikan  seperti  itu  memungkinkan  orang  mempelajari  keterampilan  dan menjadi  ahli  pada  fungsi  pekerjaan  tertentu.  Karena  dalam  penanganan  orang  dengan gangguan jiwa terlantar melibatkan beberapa lembaga maka harus adanya pembagian tugas yang  sesuai  dengan  kapasitasnya  masing-masing  sehingga  dalam  pelaksanaannya  dapat berjalan dengan baik.
Pembagian  kerja  belum  optimal  karena  masih  adanya  saling  lempar  tugas  dalam penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar,  hal  tersebut  menyebabkan  tidak  ada kejelasan  siapa  sebenarnya  yang  bertanggung  jawab  terkait  masalah  rehabilitasi,  apakah orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  disembuhkan  oleh  Dinas  Kesehatan  atau  dikirim langsung ke tempat panti sosial oleh Dinas Sosial. Namun dapat dilihat bahwa Dinas sosial bertanggung  jawab  atas  pengupayaan  panti  sosial  atau  rehabilitasi  sosial,  satpolpp membantu  dalam  hal  penertiban  dan  Dinas  Kesehatan  hanya  memeriksa  kesehatan  orang dengan gangguan jiwa terlantar.
Adanya  saling  lempar  tanggung  jawab  dalam  penanganan  orang  dengan  gangguan jiwa  terlantar  masih  berkaitan  dengan  dimensi  komunikasi  yang  kurang  intensif,  sehingga
tidak  adanya  kesepakatan  dalam  pembagian  tugas  antar  lembaga  yang  terlibat.  Selain  itu tidak adanya pedoman bersama dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Sukabumi yang menjelaskan secara rinci mengenai tujuan, sasaran, ataupun  indikator kegiatan  yang  harus  dilakukan  oleh  masing-masing  lembaga  sesuai  dengan  kapasitasnya masing-masing,  serta  untuk  melihat  sejauh  mana  keberhasilan  lembaga  terkait  dalam menangani  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  di  Kota  Sukbumi.  Seperti  menurut Hasibuan  (2006)  pembagian  kerja  pekerjaan  menyebabkan  kenaikan  efektifitas  secara dramatis,  karena  tidak  seorangpun  secara  fisik  mampu  melaksanakan  keseluruhan  aktifitas dalam  tugas-tugas  yang  paling  rumit  dan  tidak  seorangpun  juga  memiliki  semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas.

## 4. Dimensi Disiplin
Disiplin  dalam  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  berarti  bahwa lembaga-lembaga  terkait  dapat  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  peraturan  dan pedoman  yang  ada.  lembaga  yang  terlibat  melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing,  seperti  Dinas  Sosial  dalam  hal  rehabilitasi  sosial,  Satpol  PP  dalam menertibkan  dan  ketentraman  umum  yaitu  dengan  melakukan  penjaringan  orang  dengan gangguan  jiwa  terlantar,  dan  Dinas  Kesehatan  dalam  pelayanan  kesehatan  bagi    orang dengan gangguan jiwa.
Namun  untuk  kedisiplinan  yang  berkaitannya  dengan  koordinasi  antar  lembaga dalam  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  masih  belum  optimal,  karena seperti  belum  adanya  kesatuan  tindakan  antar  lembaga  yang  terlibat,  komunikasi  yang dilakukan  antar  lembaga  tidak  intensif  juga  masih  adanya  saling  lempar  tanggung  jawab penanganan.  Hal  tersebut  menyebabkan  dalam  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa terlantar tidak maksimal, selain itu karena tidak tersedianya panti rehabilitai  menyebabkan masih  seringnya  ditemukan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  di  Kota  Sukabumi. Kemudian  hal  lain  yang  terjadi  yaitu  masih  sering  terjadinya  pembuangan  orang  dengan gangguan jiwa yang dilakukan antar daerah.
Hasibuan  (2006)  mengatakan  bahwa,  pada  setiap  organisasi  yang  kompleks,  setiap bagian  harus  bekerja  secara  terkoordinasi,  agar  masing-masing  dapat  menghasilkan  hasil yang  diharapkan.  Koordinasi  adalah  usaha  penyesuaian  bagian-bagian  yang  berbeda-beda agar  kegiatan  dari  pada  bagian-bagian  itu  selesai  pada  waktunya,  sehingga  masing-masing
dapat  memberikan  sumbangan  usahanya  secara  maksimal  agar  diperoleh  hasil  secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  belum  adanya  kesatuan tindakan antar lembaga yang terlibat dalam penanganan ODGJ terlantar di Kota Sukabumi, hal ini karena tidak adanya kesepakatan bahwa orang dengan gangguan jiwa  terlantar akan ditangani dengan tindakan yang sama. Dinas Sosial menangani orang dengan gangguan jiwa terlantar dengan mengirim ke panti rehabilitasi, sedangkan masih ada tindakan pembuangan orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan Satpol PP. Komunikasi yang dilakukan belum juga  optimal  karena  jarang  ada  penyebaran  dan  pertukaran  informasi,  selain  itu  rapat koordinasi  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  antar  lembaga  yang  terlibat sangat  jarang  dilakukan  dan  hanya  dilakukan  satu  kali  dalam  satu  tahun.  Pembagian  kerja sudah  dilakukan  sesuai  kapasitasnya  masing-masing  namun  masih  adanya  saling  lempar tanggung  jawab  karena  adanya  ketidak  jelasan  kemana  orang  dengan  gangguan  jiwa terlantar  akan  direhabilitasi.  Selain  itu  belum  adanya  pedoman  yang  bersifat  formal  yang disepakati bersama antar lemabaga yang terlibat dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa  terlantar.  Kedisiplinan  dalam  melaksanakan  tugas  dalam  penanganan  orang  dengan gangguan jiwa terlantar juga masih belum optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Baihaqi . (2007). Psikiatri :
Konsep Dasar dan Gangguan Gangguan . Bandung : Refika Aditama ,
Hasibuan,  M.  S.  P.  (2006). Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah. Jakarta:  Bumi Aksara.
Hasibuan, M. S. P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara Keliat,  B.  A.  (2006). Proses  Keperawatan  Kesehatan  Psikiatri. Jakarta:  Buku  Kedokteran EGC
Ndraha, T. (2003). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) . Jakarta: Rineka Cipta.
Prabowo, E. (2014). Buku Ajar Keperawatan Jiwa . Yogyakarta: Nuha Medika. Prabowo,  E.  (2014). Konsep  dan  Aplikasi  Asuhan  Keperwatan  Jiwa. Yogyakarta:  Nuha Medika.
Simon, H. A. (2007). Perilaku Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara. Sugandha, D. (1991). Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administarasi. Jakarta: Intermedia. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tomb, D. A. 2004. Psikiatri. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. Tunggal, A. W. (2002). Manajemen Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta. Yulianti, D. (2007). Kesehatan Jiwa dan Psikiatri. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
Veithzal, R. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Rachmawati,  Ike  dkk.  2018. Pedoman  Penulisan  Ristik  dan  Skriips  Edisi  V  Tahun  2018 . Sukabumi: Administrasi Public UMMI.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.