(Usulan Perubahan Kelima UUD RI Tahun 1945)
Lufsiana

## Fakultas Hukum Hang Tuah Surabaya lufsiana@hangtuah.ac.id
Abstract : The accumulation of cases at the Cassation level of the Supreme Court of the Republic of Indonesia has not been resolved, even though there are internal rules that  determine  the  deadline  for  case  settlement  for  250  days  and  the  distribution  of rooms  in  the  environment  of  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of  Indonesia. violating the legal principle of the administration of simple, fast and low-cost justice has even opened the door of corruption, because justice seekers will try to accelerate to  get  a  verdict  on  the  case.  This  paper  provides  a  legal  solution  to  the  problem, namely  by  forming  a  representative  of  the  Supreme  Court  of  Indonesia  in  every province  in  Indonesia  and  empowering  the  nation's  children  to  become  Supreme Court  Justices  (opening  employment  opportunities  that  are  wide  enough  for  legal professionals) by using the legislation approach.
Keywords: Simple, fast and low cost justice, Representative of the Supreme Court of Indonesia in every Province in Indonesi a
Abstrak  : Menumpuknya  perkara  di  tingkat  Kasasi  Mahkamah  Agung  RI  tidak kunjung  terselesaikan,  sekalipun  telah  ada  aturan  internal  yang  menentukan  batas waktu  penyelesaian  perkara  selama  250  hari  dan  adanya  pembagian  kamar  di lingkungan Mahakamah Agung RI tetap saja perkara menumpuk dan penyelesaiannya memakan  waktu  yang  lama,  hal  tersebut  bukan  hanya  melanggar  asas  hukum penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bahkan telah membuka pintu  korupsi,  karena  pencari  keadilan  akan  berusaha  untuk  mepercepat  untuk mendapatkan  putusan  atas  perkaranya.  Tulisan  ini  memberikan  solusi  hukum  atas permasalahan tersebut, yaitu dengan membentuk perwakilan Mahkamah Agung RI di setiap provinsi di Indonesia serta memberdayakan anak bangsa untuk menjadi Hakim Agung (membuka lapangan kerja yang cukup luas untuk profesional hukum) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.
Kata  Kunci :  Peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  Perwakilan  Mahkamah Agung RI di setiap Provinsi di Indonesia

## Solusi Hukum Mengatasi Masalah Menumpuknya Perkara di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI

## Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman  yang  membawahi  badan peradilan  dalam  lingkungan  peradilan umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan  peradilan  militer,  dan lingkungan peradilan tata usaha negara (UUD  RI  Tahun  1945,  Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).
Wewenang  Mahkamah  Agung RI  dibidang  peradilan,  yaitu  sebagai Pengadilan  Negara  Tertinggi  yang merupakan  pengadilan  tingkat  kasasi untuk  membina  keseragaman  dalam penerapan  hukum  melalui  Putusan Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  serta menjaga  agar  semua  hukum  dan undang-undang diseluruh wilayah negara  RI  diterapkan  secara  adil,  tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai  Pengadilan  Tingkat  Kasasi, Mahkamah
Agung berwenang
memeriksa  dan  memutuskan  pada tingkat  pertama  dan  terakhir  semua sengketa tentang kewenangan
mengadili, semua sengketa yang timbul  karena  perampasan  kapal  asing dan  muatannya  oleh  kapal  perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan  yang  berlaku  (Pasal  33  dan Pasal  78  Undang-undang  Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985). Disamping itu  erat  kaitannya  dengan  wewenang dibidang  peradilan  adalah  wewenang uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil
peraturan perundangan dibawah Undang-undang  tentang  hal  apakah suatu  peraturan  ditinjau  dari  isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal  31  Undang-undang  Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
Terkait dengan wewenang
Mahkamah Agung RI dibidang peradilan  khususnya  sebagai  peradilan tingkat  kasasi  untuk  semua  perkara dilingkungan empat peradilan (peradilan  umum,  agama,  tata  usaha negara  dan  militer)  dan  peninjauan kembali  untuk  semua  perkara  yang sudah  berkekuatan  hukum  tetap  tanpa adanya batasan, ditambah lagi menguatnya kesadaran hukum masyarakat  dimana  rata-rata  semua pencari  keadilan  tidak  puas  dengan putusan  tingkat  pertama  dan  tingkat
banding  yang  pada  akhirnya  mencari keadilan sampai tingkat kasasi maupun menempuh jalur mengajukan peninjauan  kembali,  hal  inilah  yang menyebabkan banyaknya perkara (menumpuknya  perkara)  yang  harus diputus  oleh  Mahkamah  Agung  RI, sementara  jumlah  hakim  agung  hanya sebanyak  60  (enam  puluh)  orang  saja ditambah  hakim  adhoc  tingkat  kasasi yang  berada  dilingkungan  Mahkamah Agung  RI  Jakarta  dan  melayani wilayah hukum peradilan se-Indonesia. Akibat  menumpuknya  perkara  pada tingkat  Kasasi  Mahkamah  Agung  RI ini bukan hanya melanggar asas hukum penyelenggaraan  peradilan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan,  melainkan telah  membuka  pintu  korupsi,  kenapa tidak karena pencari keadilan berupaya dengan cara apapun dan menghalalkan segala  cara  untuk  mencari  cela  agar perkaranya cepat diputus dan
memperoleh putusannya.
Upaya Mahkamah Agung
untuk  mengatasi  dan  menyelesaikan bertumpuknya  perkara  telah  dilakukan melalui penetapan Standard Operasional Prosedur (SOP) penanganan  perkara  tingkat  kasasi  dan peninjauan kembali melalui Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :
214/KMA/SK/XII/2014,  tanggal  31 Desember  2014,  dalam  Keputusan tersebut  penagangan  perkara  tingkat kasasi dan peninjauan kembali diselesaikan  dalam  jangka  waktu selama 250 (dua ratus lima puluh) hari kerja,  kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan  perundang-undangan  seperti perkara perdata khusus, pidana khusus, perdata  agama/ekonomi  syariah,  tata usaha  negara/pajak,  dll  yang  merujuk dan tunduk pada undang-undang masing-masing tersebut (Lampiran Keputusan KMA RI Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014).
Penentuan  jangka  waktu  250
(dua ratus lima puluh) hari sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  : 214/KMA/SK/XII/2014, tentang Jangka  waktu  penanganan  perkara pada Mahkamah Agung RI, tanggal 31 Desember 2014. Dalam implementasinya jangka waktu
tersebut  kerap  dilanggar  dan  bahkan penanganan  perkara  di  tingkat  kasasi memakan  waktu  bertahun-tahun  dan tidak  jarang  si  pencari  keadilan  sudah tidak berharap turunnya putusan kasasi tersebut  serta  ada  beberapa  perkara  si pencari keadilan telah meninggal dunia putusan  kasasinya  baru  turun,  hal  ini
menandakan  lamanya  jangka  waktu pennganan  perkara  di  tingkat  kasasi dan  peninjauan  kembali  di  Mahkamah Agung RI.
Pelanggaran terhadap ketentuan jangka  waktu  penanganan  perkara kasasi  maupun  peninjauan  kembali  ini tidak  ada  sanksi  hukumnya  (sanksi hukum administrasi), sehingga penanganan  perkara  tingkat  kasasi  dan peninjauan kembali tetap saja bertumpuk  artinya  dengan  adanya ketentuan  jangka  waktu  penanganan perkara  selama  250  (dua  ratus  lima puluh  hari)  kerja  yang  diatur  dalam Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung RI  Nomor  :  214/KMA/SK/XII/2014, tanggal  31  Desember  2014  belumlah dirasa efektif alias belumlah berdayaguna  dan  berhasil  guna.  Hal tersebut  berkaitan  dengan  asas  hukum peradilan dilaksanakan dengan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang  Nomor  :  48  tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, dimana  ketiga  asas  hukum  tersebut merupakan  asas  hukum  mendasar dalam  pelaksanaan  dan  pelayanan administrasi  peradilan  yang  mengarah pada  prinsip  kerja  yang  efektif  dan efisien, dan sudah seharusnya
Mahkamah Agung RI memprioritaskan percepatan  penyelesaian  perkara  dan mengurangi  tunggakan  perkara  untuk mencapai ketiga asas tersebut.
Upaya lain yang ditempuh oleh lembaga  tinggi  negara  Mahkamah Agung  RI  untuk  mempercepat  proses penanganan perkara dengan merombak sistem  distribusi  penanganan  perkara yaitu pembentukan sistem kamar sejak tahun  2011  dengan  membentuk  5 (lima)  kamar,  yaitu  Kamar  Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer  dan  Kamar  TUN  berdasarkan Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah
Aagung RI No. 142/KMA/SK/IX/2011, tanggal 19 September  2011  tetang  Pedoman Penerapan Sistem Kamar
di Mahkamah  Agung  RI.  Penanganan perkara  dengan  sistem  kamar  inipun juga  masih  dirasa  kurang  dan  sampai saat  ini  masih  banyak  perkara-perkara kasasi  yang  putusannya  masih  terasa lama  dan  melebihi  waktu  250  (dua ratus lima puluh) hari.
Luasnya  wilayah  hukum  kerja yang  harus  dilayani  oleh  Mahkamah Agung  RI  untuk  perkara  kasasi  dan peninjauan  kembali  se-Indonesia  ini yang  belum  pernah  dipikirkan  untuk dicarikan solusi penyelesainnya.

## Rumusan Masalah
Tulisan  ini  akan  menganalisa  isu
hukum tentang “solusi hukum mengurangi  tumpukan  perkara  pada tingkat  kasasi  dan  penijauan  kembali di  Mahkamah  Agung  RI  dikaitkan dengan luasnya wilayah kerja lembaga Mahkamah  Agung  RI  se-Indonesia” sebagai usulan untuk perubahan kelima UUD RI Tahun 1945.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  dalam  penulisan hukum  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( staute approach ) dengan kajian normatif, dengan
susunan  topik  bahasan  sebagai  berikut
:
1. Pendahuluan;
2. Pembagian  Wilayah  Hukum Kerja Mahkamah Agung RI;
3. Pemberdayaan  Anak  Bangsa (Ahli Hukum) Untuk Menduduki Jabatan Hakim
Agung;
4. Penutup.
Hasil Dan Pembahasan
1. Pembagian Wilayah Hukum

## Kerja Mahkamah Agung RI
Luasnya  wilayah  hukum  kerja Mahkamah  Agung  RI  se-Indonesia merupakan salah satu penyebab bertumpuknya  perkara  yang  tidak
kunjung  terselesaikan  sampai  saat  ini. Sewaktu  perubahan  keempat  UUD  RI Tahun 1945 para pembesar ahli hukum kita  masih  belum  terpanggil  untuk membagi wilayah hukum kerja Mahkamah  Agung  RI  yang  berada  di seluruh  wilayah  Indonesia,  dan  untuk saat ini sudah waktunya kita memikirkan adanya pembagian wilayah  hukum  kerja  Mahkamah Agung  RI  tersebut  untuk  mengurangi bertumpuknya  perkara  dan  mencapai asas hukum penyelenggaraan peradilan dilaksanakan  dengan  sederhana,  cepat dan biaya ringan.
Pemikiran  pembagian  wilayah
hukum kerja dalam rangka mengoptimalkan kinerja untuk
mencapai  berdaya  guna  dan  berhasil guna  untuk  tingkat  lembaga  tinggi negara telah ditunjukkan oleh lembaga tinggi negara Badan Pemeriksa Keuangan  RI  (BPK  RI)  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 G (Perubahan  keeempat)  UUD  RI  Tahun 1945  “ Badan  Pemeriksa  Keuangan berkedudukan  di  ibu  kota  negara,  dan memiliki perwakilan di setiap propinsi ”,  ketentuan  inilah  yang
menyebabkan BPK RI tidak mengalami kendala penumpukan dalam pelayanan pemeriksaan
pengolahan dan tanggung jawab tentang  keuangan  negara,  hal  ini berbeda  dengan  lembaga  tinggi  negara Mahkamah  Agung  RI  yang  selalu mengalami kendala penumpukan perkara  (pekerjaan)  dalam  pelayanan hukum untuk memberikan rasa keadilan  kepada  masyarakat  pencari keadilan.
Andaikan  saja  wilayah  hukum kerja  Mahkamah  Agung  RI  mengikuti pola  wilayah  kerja  BPK  RI  yang berada  di  setiap  provinsi,  maka pekerjaan  akan  menjadi  ringan  karena masyarakat  pencari  keadilan  tidak perlu repot ke Jakarta untuk menempuh  jalur  hukum  kasasi  dan peninjauan  kembali,  cukup  diajukan dan diselesaikan pada provinsi masing- masing, pada tiap-tiap provonsi tersebut dibentuklah perwakilan
Mahkamah Agung
RI dengan penerapan sistem kamar seperti tersebut diatas, tentunya untuk provinsi yang  padat  atau  kurang  penduduknya menyesuaikan komposisi pembentukan kamar.
Pembentukan  dan  pembagian wilayah  hukum  kerja  Mahkamah Agung  RI  yang  berada  di  tiap-tiap propinsi  tidaklah  susah  tergantung kesepakatan antara kewenangan
eksekutif  dan  kewenangan  legislatif sebagai leading sektor untuk mewujudkan  politik  hukum  dalam mengatasi  persoalan  menumpuknya perkara di tingkat kasasi dan peninjauan  kembali  pada  Mahkamah Agung  RI  dalam  rangka  memenuhi rasa  keadilan  bagi  setiap  masyarakat pencari  keadilan  serta  mewujudkan asas  hukum  peradilan  dilaksanakan dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.
Dikatakan tidaklah susah untuk mewujudkan  pembentukan  perwakilan Mahkamah  Agung  RI  yang  berada  di setiap  provinsi,  penulis  ambilkan contoh pembentukan Pengadilan Tipikor  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  46  Tahun  2009  tentang Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (LN  RI  No.  155,  Tahun  2009,  TLN No.5074)  yang  khusus  menangani perkara korupsi  yang semula ditangani pada  semua  peradilan  yang  ada  di daerah  kabupaten/kota,  sekarang  sejak dibentuknya Pengadilan Tipikor semua perkara korupsi ditangani oleh Pengadilan  Tipikor  yang  ada  di  ibu kota  provinsi  masing-masing  yang meliputi 34 (tiga puluh empat) provinsi se-Indonasia,  artinya  tergantung  niat saja yang ditindaklanjuti oleh
pemerintah dan DPR RI untuk melahirkan undang-undang tetang pembentukan  perwakilan  Mahkamah Agung  RI  berada  di  setiap  provinsi yang berwenang menangani dan menyelesaikan  perkara  kasasi  dan peninjauan  kembali,  sehingga  beban perkara yang ada di Mahkamah Agung RI di Jakarta saat ini akan berkurang.
Untuk  jangka  panjang  memang diperlukan  untuk  dimasukan  dalam perubahan  kelima  UUD  RI  Tahun 1945  dengan  memasukkan  kalimat seperti  lembaga  BPK  RI  tersebut  di atas,  yaitu  “ Mahkamah  Agung  RI berkedudukan  di  ibu  kota  negara,  dan memiliki perwakilan di setiap provinsi ”  yang  berwenang  menangani
perkara kasasi dan peninjauan kembali
2. Pemberdayaan  Anak  Bangsa (Ahli Hukum) Untuk Menduduki Jabatan Hakim Agung
Adalah hak setiap warga negara atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan  sebagaimana diatur  dalam  UUD  RI  Tahun  1945, Pasal  27  ayat  (2).  Berdasarkan  norma
tersebut maka pemerintah berkewajiban untuk membuka lapangan  pekerjaan  untuk  anak  bangsa khususnya lapangan
pekerjaan dibidang hukum, dan dengan
dibukanya peluang perwakilan lembaga  Mahkamah  Agung  RI  berada di  setiap  provinsi,  maka  akan  banyak dibutuhkan  para  ahli  hukum  untuk menduduki jabatan Hakim Agung guna mengisi perwakilan Mahkamah Agung RI  di  34  (tiga  puluh  empat)  provinsi, dimana  setiap  provinsi  terdapat  5 (lima)  kamar  dan  disetiap  kamar minimum  ada  3  (tiga)  majelis  hakim agung, maka butuh sekitar 9 (sembilan) hakim  agung  X  34  (tiga  puluh  empat) provinsi,  maka  akan  butuh  sekitar  306 (tiga  ratus  enam)  hakim  agung. Apabila  ini  terwujud  kita  para  ahli hukum akan sedikit lega.
Pemerintah dalam hal ini janganlah berpikir seperti jaman penjajahan  (jaman  kolonial)  dimana pada  jaman  kolonial  yang  menduduki jabatan  hakim  dan  panitera  pada Landraad,  Raad  Van  Justitie  atau Hooggerechtshof  hanyalah  orang-rang yang  berkebangsaan  belanda  saja, sementara  pribumi  tidak  pernah  diberi kesempatan  untuk  menduduki  jabatan hakim  dan  panitera  tersebut,  hal tersebut patut dipahami bahwa memang  pemerintah  kolonial  saat  itu menerapkan  peraturan  yang  bersifat diskriminatif  terhadap  warga  pribumi (Buku Soetandyo Wignjosoebroto
“ Dari  Hukum  Kolonial  Ke  Hukum Nasional ”. PT. Raja Grafindo Persada, tahun  1995,  hal.  146).  Penulis  ingin menyampaikan  bahwa  pemerintah  saat ini  janganlah  menerapkan  peraturan diskriminatif  seperti  jaman  kolonial belanda,  apabila  ada  anak  bangsa  dan ada  peluang  untuk  menduduki  jabatan hakim  agung  yang  lebih  banyak, kenapa  tidak  diakomodasikan  ?  dari pada  menyediakan  anggaran  negara untuk  dikorupsi  oleh  sebagian  orang seperti  dalam  kasus  E-KTP  dimana p erhitungan  kerugian  negara  oleh Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) terhadap proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik  (e-KTP)  hasilnya  cukup signifikan,  yakni  senilai  Rp  2,3  triliun dan kita ketahui bersama melalui berita media massa dimana Komisi
Peberantas  Korupsi  (KPK)  berhasil mengembalikan kerugian negara bermilyar-milyar bahkan triliun rupiah, seperti  jumlah  perkara  kasus  korupsi yang ditangani KPK pada kurun 2001- 2009  mencapai  542  kasus  yang merugikan  negara  mencapai  Rp  73,1 triliun.  Dari  jumlah  itu,  yang  berhasil dikembalikan  kepada  negara  baru  Rp 5,32  triliun  atau  sekitar  7,27%, demikian  pula  KPK  di  tahun  2016
telah mengeksekusi 81 Putusan Pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap.  Lebih  dari  Rp  497,6 miliar telah dimasukkan  ke kas negara dalam  bentuk  PNBP  (Penerimaan Negara  Bukan  Pajak)  dari  penanganan perkara  tindak  pidana  korupsi  “kata Basaria  dalam  konferensi  pers  Kinerja KPK  2016  di  Gedung  KPK,  Jakarta, Senin (9/1/2017).
Demikian pula pembiayaan yang tinggi untuk membentuk lembaga penegak hukum pada tingkat penyidikan dan penunutan yang rencananya akan menambah lagi untuk membentuk  lembaga  Densus  Tipikor di lembaga Kepolisian dengan perkiraan  anggaran  pertahun  sebesar Rp.  950.000.000.000,-  (sembilan  ratus lima  puluh  miliyar  rupiah),  pada  hal telah  ada  fungsi  dan  wewenang Kepolisian  RI  itu  sendiri  untuk penegakan hukum tipikor yang melekat pada  fungsi  dan  wewenang  Kepolisian itu  sendiri  untuk  penyidikan  perkara tipikor,  hal  ini  akan  terjadi  konflik kewenangan. Konflik kewenangan pada  tingkat  penyidikan  telah  lama terjadi  sejak  lahirnya  lembaga  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana  terdapat  tiga  lembaga  penegak hukum  dalam  pemberatasan  tipikor,
yaitu  lembaga  Kepolisian  RI,  lembaga Kejaksaan  RI  dan  KPK    dan  akan ditambah  lagi  dengan  lembaga  Densus Tipikor  dengan  anggaran  yang  cukup besar  sebagaimana  tersebut  di  atas. KPK menghabiskan anggaran pertahun lebih  kurang  RP.  950.000.000.000,- (sembilan  ratus  lima  puluh  miliyar), belum  lagi  pada  Kejaksaan  dan kepolisian  yang  tidak  kalah  besarnya anggaran  untuk  membiayai  penegakan hukum  pada  tingkat  penyidikan  dan penunutan  perkara  tipikor.  Tidaklah adil  apabila  membentuk  perwakilan Mahkamah  Agung  RI  di  setiap provinsi  saja  tidak  dapat  diwujudkan, pada hal tujuannya untuk mempercepat proses  penyelesaian  perkara  dalam memenuhi  pelayanan  hukum  kepada masyarakat pencari keadilan.
Banyaknya  anak  bangsa  yang berminat  mendaftar  untuk  menjadi hakim agung disetiap adanya rekrutmen hakim agung dan yang lolos tes  diterima  hanya  seorang  dan  dua orang saja, hal tersebut karena formasi hakim  agung  di  Mahkamah  Agung  RI memang  sudah  penuh,  dan  tidak adanya  formasi  baru  alias  belum adanya  hakim  agung  yang  memasuki usia  pensiun,  hal  ini  menunjukan banyaknya anak bangsa yang
berkeinginan  untuk  menjadi  hakim agung  sementara  peluang  lembaga Mahkamah  Agung  RI  sangat  terbatas formasinya  hanya  60  (enam  puluh) orang  hakim  agung  saja  itupun  paling banyak  (Pasal  4  ayat  (3)  Undang- Undang  No.5  Tahun  2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No. 14  Tahun  1985  tetang  Mahkamah Agung  RI,  LN  RI  No.9  Tahun  2004, TLN  No.  4359)  .  Kondisi  ini  harus dievaluasi untuk menyesuaikan perkembangan zaman serta meningkatnya populasi penduduk Indonesia  serta  banyak  lahirnya  ahli ahli  hukum  di  Indonesia,  dengan adanya  kondisi  tersebut  sudah  saatnya Mahkamah Agung RI membuka perwakilan  di  setiap  provinsi  untuk menampung  anak  bangsa  khususnya ahli  hukum  guna  mengatasi  masalah menumpuknya  perkara  di  tingkat kasasi  dan  peninjauan  kembali  sesuai dengan  asas  hukum  penyelenggaraan peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.

## Kesimpulan
Dari  latar  belakang  dan  pembahasan pada  permasalahan  diatas,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Bahwa banyaknya perkara (menumpuknya  perkara)  yang  harus
diputus  oleh  Mahkamah  Agung  RI sedangkan  jumlah  hakim  agung  hanya sebanyak  60  (enam  puluh)  orang  saja ditambah  hakim  adhoc  tingkat  kasasi yang  berada  dilingkungan  Mahkamah Agung  RI  Jakarta  dan  melayani wilayah hukum peradilan se-Indonesia, menyebabkan hal tersebut tidak imbang  dan  tidak  bisa  cepat  dalam menangani  setiap  kasus  sehingga  rasa keadilan  tidak  bisa  dirasakan  oleh masyarakat.  Fenomena  tersebut  tidak hanya melanggar asas hukum penyelenggaraan  peradilan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan,  melainkan telah  membuka  pintu  korupsi,  kenapa tidak karena pencari keadilan berupaya dengan cara apapun dan menghalalkan segala  cara  untuk  mencari  cela  agar perkaranya cepat diputus dan memperoleh putusannya.
Saran
Untuk  jangka  panjang  perlu dimasukan  dalam  usulan  perubahan kelima UUD RI Tahun 1945 khususnya pada Bab Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah  Agung  RI  agar  membuka perwakilan  di  setiap  provinsi  untuk menampung  anak  bangsa  khususnya profesi hukum serta mengatasi masalah menumpuknya  perkara  di  tingkat
kasasi  dan  peninjauan  kembali  di Mahkamah  Agung  RI,  sedangkan jangka pendek cukup membuat undang-undang pembentukan perwakilan  Mahkamah  Agung  RI  di setiap  provinsi,  dengan  demikian  akan terbuka  lebar  peluang  bagi  para  Juris Indonesia untuk menjadi hakim agung.
Dalam  kesempatan  ini  saya mengajak para rekan-rekan ahli hukum untuk  memperbanyak  menulis  tentang pembentukan  perwakilan  Mahkamah Agung  RI  di  setiap  provinsi,  agar  apa yang kita angankan menjadi kenyataa Daftar Bacaan
Peraturan Perundang-Undangan UUD  RI  Tahun  1945,  Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1985 tetang Mahkamah Agung RI, LN RI  Tahun  1985,  Nomor  73,  TLN Nomor 3316.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tetang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah  Agung  RI,  LN  RI  Tahun 2004 Nomor 9, TLN Nomor 4359.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tetang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  14  tahun  1985  tetang mahkamah  Agung  RI,  LN  RI  Tahun 2009 Nomor 3, TLN Nomor 4958.
Undang-Undang  Nomor  46  Tahun 2009  tetang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi,  LN  RI  Tahun  2009  Nomor 155, TLN Nomor 5074.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung
RI Nomor 017/KMA/SK/II/2012
tetang  Perubahan  Pertama  SK  KMA Nomor  142/KMA/SK/IX/2011  tetang Pedoman  Penerapan  Sistem  Kamar Pada Mahkamah Agung RI.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tetang  Jangka  Waktu  Penanganan
Perkara pada Mahkamah Agung RI. Soetandyo Wignjosoebroto, Buku
“ Dari  Hukum  Kolonial  Ke  Hukum Nasional ”. PT. Raja Grafindo Persada,
tahun 1995.