## REKAYASA PERANGKAT LUNAK  INFORMASI  KEMISKINAN
Ahmad Haidar Mirza 1) , Usman Ependi 2) , Febriyanti Panjaitan 3)
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Darma
Jl, A.Yani No. 3, Palembang – Sumatera Selatan, 30264
Telp : (0711) 515581, Fax : (0711) 515581 E-mail : haidarmirza@mail.binadarma.ac.id 1)

## Abstrak
Dalam  rangka  mengimplementasikan  berbagai  program  penanggulangan  kemiskinan, informasi mengenai siapa yang miskin dan dimana mereka berada menjadi sangat penting dan akan  menjadi  modal  dasar  dalam  targeting  rumah  tangga  miskin.  Dengan  kata  lain,  agar program  penanggulangan  kemiskinan  berhasil  dan  tepat  sasaran,  maka  ketersediaan  data kemiskinan  yang  terpercaya  merupakan  suatu  keharusan.  Di  Indonesia  sendiri,  sumber  data mengenai kemiskinan telah tersedia di berbagai sumber.  Namun demikian, sumber yang resmi digunakan oleh pemerintah adalah data kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).  Data  kemiskinan yang  bersumber dari  BPS  sering  menjadi  dasar  dalam  implementasi program  penanggulangan  kemiskinan  oleh  pemerintah.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  sebelumnya,  proses  penentuan  pola  data  kemiskinan  dengan  menggunakan  metode KDD  (Knowlerge  Discovery  in  Database)    dengan  memakai    data  PPLS  dari  Badan  Pusat Statistik  menghasilkan  tujuh  pola  informasi.  Ketujuh  pola  informasi  tersebut  dihasilkan berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  requirement  pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  (BAPPEDA)  terhadap  data  kemiskinan.  Ketujuh  pola  informasi  tersebut  merupakan hasil  dari  pengclusteran  /  pengelompokan  data  kemiskinan  berdasarkan  wilayah  dan  tingkat kemiskinan  berdasarkan  indikator  kemiskinan.  Proses  rekayasa  perangkat  lunak  informasi kemiskinan  dibangun  dengan  menggunakan  metode  Rapid  Application  Deveopment  (RAD) untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan informasi data kemiskinan.
Kata kunci: Kemiskinan, Perangkat Lunak, RAD

## 1. PENDAHULUAN
Masalah  kemiskinan  merupakan  salah  satu  persoalan  mendasar  yang  menjadi  pusat perhatian  pemerintah.  Salah  satu  aspek  penting  untuk  mendukung  Strategi  Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan berdasarkan  PPLS    tidak  terlepas  dari  pengaruh  garis  kemiskinan  dan  cara  memandang kemiskinan itu sendiri yang disetiap wilayah di Indonesia ini berbeda-beda. Kriteria kemiskinan dan  cara  pandang  yang  berbeda-beda  akan  menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda-beda  pula tentang  jumah  penduduk  miskin,kriteria  penduduk  miskin  dan  tingkat  penanganan  terhadap persoalan  kemiskinan.  Data  kemiskinan  yang  teranalisis  juga  akan  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap masalah kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar  waktu  dan  daerah,  serta  menentukan  target  penduduk  miskin  dengan  tujuan  untuk memperbaiki kondisi mereka melalui sebuah program penanganan kemiskinan.
Dalam  rangka  mengimplementasikan  berbagai  program  penanggulangan  kemiskinan, informasi mengenai siapa yang miskin dan dimana mereka berada menjadi sangat penting dan akan  menjadi  modal  dasar  dalam  targeting  rumah  tangga  miskin.  Dengan  kata  lain,  agar program  penanggulangan  kemiskinan  berhasil  dan  tepat  sasaran,  maka  ketersediaan  data kemiskinan yang terpercaya merupakan suatu keharusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42  Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Provinsi Dan  Kabupaten/Kota,  pasal  1  menyebutkan  Program  penanggulangan  kemiskinan  adalah kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dunia  usaha,  serta  masyarakat untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  melalui  bantuan  sosial,  pemberdayaan
masyarakat,  pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil,  serta  program  lain  dalam  rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.  Di Indonesia sendiri, sumber data mengenai kemiskinan telah tersedia di berbagai sumber.  Namun demikian, sumber yang resmi digunakan oleh pemerintah adalah  data  kemiskinan  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Data  kemiskinan yang bersumber dari BPS sering menjadi dasar dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah.
Salah  satu  langkah  adalah  dengan  mengolah  data  kemiskinan  dalam  sebuah  proses  KDD ( Knowlerge  Discovery  in  Database )  untuk  membentuk data  mining kemiskinan. Data  mining adalah kombinasi secara logis antara pengetahuan data, dan analisa statistik yang dikembangkan dalam  pengetahuan  bisnis  atau  suatu  proses  yang  menggunakan  teknik  statistik,  matematika, kecerdasan  buatan,  tiruan  dan machine-learning untuk  mengekstraksi  dan  mengidentifikasi informasi yang bermanfaat bagi pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar [4].
Gambar 1. Knowlage Discovery in Database(KDD)
Gambar  di  atas  menjelaskan  tahapan KDD untuk  melakuan  ektrasi  informasi dalam  database  kemiskinan  sehingga  didapat  sebuah  pola  informasi  berbasis pengetahuan  yang  dapat  digunakan  dalam  pengambilan  kebijakan  yang  tetap  sasaran untuk  menentukan  langkah  didalam  penanggulangan  kemiskinan.Tahapan  KDD meliputi  tahapan Selection,  Preprocesing,  Transformation,  Data  Mining dan Interpretation/Evalution. Tahapan  tersebut  menghasilkan    proses  penentuan  pola  data kemiskinan  berdasarkan    data  PPLS  dari  Badan  Pusat  Statistik  mengelompokan  data tujuh model data yang memetakan tujuh pola informasi. Ketujuh pola informasi tersebut dihasilkan  berdasarkan  hasil  analisis data  requirement pada  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terhadap data kemiskinan.  Ketujuh pola informasi tersebut  merupakan  hasil  dari  peng- cluster -an  /  pengelompokan  data  kemiskinan berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan dan indikator kemiskinan. Hasil dari ketujuh pola informasi ini akan ditransformasikan kedalam bentuk aplikasi berbasis web yang akan  dibangun  pada  tahun  ke  dua.  Aplikasi  ini  diharapkan  dapat  digunakan  oleh pemerintah  dalam  memahami  pola  data  kemiskinan  sehingga  dapat  membantu memberikan  informasi  yang  berguna  bagi  pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan dalam perencanan pembangunan yang akan berdampak dalam bagi pengurangan angka kemiskinan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatid  yang disesuaikan  dengan  metode  pengembangan  perangkat  lunak.  Adapun  metode  yang digunakan  adalah rapid  application  development (RAD).  Metode  RAD  digunakan
untuk mengembangakan atau mengimplementasikan hasil dari model data mining yang telah didapat. Metode RAD memilki tahapan sebagai berikut [3].
1. Bussiness modeling
Pada tahapan business process , pekerjaan yang dilakukan adalah analisis proses bisnis  dari  pengelolahan  data  penduduk  miskin  pada  Bappeda  OKI  dan  Banyuasin, informasi  apasaja  yang  dikelolah,  sumber  informasi  yang  didapat  dan  pengguna  dari perangkat lunak penduduk misikin.

## 2. Data modeling
Pada  tahapan  ini  pekerjaan  yang  dilakukan  adalah  mendefinisikan  dari  fase business  modeling disaring  ke  dalam  serangkaian  objek  data  yang  dibutuhkan  untuk menopang  bisnis  tersebut.  Pemodelan  data  yang  dibuat  berdasarkan  hasil requirement (kebutuhan) perangkat lunak data mining kemiskinan yang akan dibangun.
3. Process modeling Pada  tahapan process  modeling pekerjaan  yang  dilakukan  adalah  membuat  alur proses  dari  perangkat  lunak  peduduk  miskin.  Alur  proses  yang  dibuat  tersebut mencakup  menambah,  memodifikasi,  menghapus,  atau  mendapatkan  kembali  sebuah objek data

## 4. Application generation
Tahapan application  generation pekerjaan  yang  dilakukan  adalah  melakukan pengkodean atau implementasi dari process modeling dan data modeling . Pengkodean tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  menggununakan    kembali  kode-kode  yang  telah ada sebelumnya ( reused ).

## 5. Testing and turnover
Pada  tahapan testing ,  pekerjaan  yang  dilakukan  adalah  melakukan  pengujian perangkat lunak penduduk miskin yang telah dibuat. Pengujian tersebut dilakukan pada perangkat  lunak  yang  memiliki  komponen  baru.  Pengujian  tersebut  dilakukan  secara menyeluruh  mulai  dari  komponen data  mining sampai  dengan  komponen  perangkat lunak penduduk miskin.

## 3. HASIL & PEMBAHASAN
Penelitian  yang  dilakukan  mengikuti  langkah-langkah  dalam  metode Rapid Application Development (RAD).
3.1. Bussiness Modeling
Tahapan bussiness modeling merupakan suatu teknik pemodelan yang digunakan untuk  menggambar  model  sebuah  bisnis.  Untuk  melakukan business  modeling maka dilakukan  survey  sistem  dengan  mengunjungi  objek  yang  akan  menggunakan  sistem. Survey  sistem  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  eksisting  objek  sebelum  dilakukan analis  sistem  yang  akan  mengidentifikasi  masalah  dan  memberikan  solusi  terhadap masalah.  Jika  sudah  ada  sistem  yang  berjalan  sebelumnya  maka  perlu  dilakukan pengumpulan  data  dan  informasi  yang  dihasilkan  dari  sistem  yang  ada.  Pengumpulan laporan ( report ), cetakan ( print-out ), dsb baik yang sudah ada maupun yang diharapkan untuk ada pada sistem yang baru. Observasi dan interview terhadap orang-orang yang terlibat  dalam  sistem  juga  mungkin  perlu  dilakukan.  Apabila  sistem  yang  akan dikembangkan benar-benar baru (belum ada sistem informasi sebelumnya) maka pada
tahapan  ini  pengembang  bisa  lebih  menekankan  kepada  studi  kelayakan  dan  definisi sistem. Berikut ini hal-hal yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak kemiskinan yang akan dibangun :
1. Penyebaran informasi penduduk miskin untuk setiap wilayah.
2. Tingkat pendidikan penduduk dan tingkat kemiskinan per wilayah.
3. Usia penduduk dan tingkat kemiskinan per wilayah.
4. Kondisi tempat tinggal dan tingkat kemiskinan per wilayah.
5. Cara perolehan air minum dan penerangan dengan tingkat kemiskinan per wilayah.
6. Pekerjaan dengan tingkat kemiskinan per wilayah.
7. Jenis kelamin dengan tingkat kemiskinan per wilayah.
Aplikasi  ini  dikembangkan  dalam  2  (dua)  modul  utama,  yaitu  modul  aplikasi BackOffice dan FrontOffice. Modul aplikasi BackOffice merupakan fungsi utama dari perangkat  lunak  kemiskinan  dimana  data  kemiskinan  maupun  hasilnya  diolah  dan ditampilkan.  Modul  ini  memiliki  3  (tiga)  modul  utama,  yaitu  Bantuan,  Entry  Data Keluarga  Miskin  dan  Laporan.  Sedangkan  aplikasi  FrontOffice  merupakan  modul pelaporan  yang  dapat  digunakan  oleh  instansi  pemerintah  atau  pihak  terkait  yang membutuhkan  data  kemiskinan  untuk  melaksanakan  program  kegiatan  yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.

## Gambar 2.  Arsitektur Aplikasi
Arsitektur  model  perangkat  lunak  kemiskinan  dibangun  berbasis  web  sehoingga mempermudah pengaksesan informasi secara global oleh setiap stacholder terkait (gambar 2). Fitur /fasilitas  perangkat lunak kemiskian dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Data Master
a. Data Indikator
b. Data Bantuan
c. Data Kecamatan
d. Data Desa
2. Data Indikator Kemiskinan
a. Pencocokan  data  KK-BPS     Antarmuka  Pencocokan  Data  Kepala  Keluarga dalam dbKemiskinan dengan Kepala Keluarga dalam database kependudukan.
b. Pemeliharaan  Indikator  Kemiskinan Antarmuka  Pemeliharaan  data  Indikator Kemiskinan
3. Pengolahan Kemiskinan
a. Ekstrak  data  penerima  bantuan  Kemiskinan  sesuai  kriteria  BPS     Antarmuka Penentuan  Penerima  Bantuan  Kemiskinan  Sesuai  Kriteria,  Antarmuka  Daftar Calon Penerima Bantuan Kemiskinan.
b. Ekstrak data penerima bantuan Kemiskinan sesuai indikator pilihan Antarmuka Pemilihan  Indikator  untuk  Menentukan  Penerima  Bantuan  Kemiskinan, Antarmuka Daftar Calon Penerima Bantuan Kemiskinan.
c. Update Data Penduduk Miskin.
4. Informasi / Laporan Data Kemiskinan
a. Penyebaran informasi penduduk miskin untuk setiap wilayah.
b. Tingkat pendidikan penduduk dan tingkat kemiskinan per wilayah.
c. Usia penduduk dan tingkat kemiskinan per wilayah.
d. Kondisi tempat tinggal dan tingkat kemiskinan per wilayah.
e. Cara  perolehan  air  minum  dan  penerangan  dengan  tingkat  kemiskinan  per wilayah.
f. Pekerjaan dengan tingkat kemiskinan per wilayah.
g. Jenis kelamin dengan tingkat kemiskinan per wilayah.
Dari hasil survey dan analis yang dilakukan, maka dapat digambarkan bussiness modeling dalam sebuah diagram UML ( Unifed Modeling Language ).  Unified Modeling Language  (UML) merupakan  satu  kumpulan  konvensi  pemodelan  yang  digunakan untuk  menentukan  atau  menggambarkan  sebuah  sistem  software  yang  terkait  dengan objek  [5].  UML dapat digunakan untuk membuat model dalam software development ataupun membuat permodelan bisnis ( bussiness modeling ). UML menyediakan sepuluh model  proses  untuk  menggambarkan  model  proses,  diataranya  . Use  Case  Diagram digunakan  untuk  memodelkan  bisnis  proses  berdasarkan  perspektif  pengguna  sistem. Use  case  diagram terdiri  atas  diagram  untuk  use  case  dan actor . Actor merepresentasikan  orang  yang  akan  mengoperasikan  atau  orang  yang  berinteraksi dengan sistem aplikasi. Berikut Use case diagram untuk bussiness modeling perangkat lunak kemiskinan yang akan dibangun.

## /
Gambar 3.  Use Case Diagram
Bussiness  Modeling dibangun  berdasarkan  struktur  organisasi  dan  kebutuhan pengguna  terhadap  sistem  yang  akan  dibangun.  Dalam  hal  ini  Bappeda  merupakan SKPD  yang  berwenang  dalam  mengelolah  data  kemiskinan.  Data  kemiskinan  diambil dari  hasil  survey  BPS.  Dari  hasil  analisis  dan  pengamatan  maka  dapat  model  bisnis digambarkan model bisnis perangkat lunak yang akan dibangun.
1. Pengguna  perangkat  lunak  terdiri  dari  Bappeda  (Badan  Perecanaan  dan Pembangunan  Daerah)  yang  bertugas  sebagai  administrator  yang  betanggung jawab terhadap pengolahan data kemiskinan. Bappeda memiliki wewenang untuk melalakukan  perubahan  data,  mengeolah  data  penerima  bantuan  dan  informasi /pelaporan data kemiskinan dalam bentuk tabel/grafik.
2. Pengguna yang kedua adalah user kecamatan yang memilik akses untuk melakukan perubahan data kemiskinan serta melihat dan informasi /pelaporan data kemiskinan dalam  bentuk  tabel/grafik.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  kecamatan  memiliki  akses langsung  terhadap  data  penduduk  miskin  yang  ada  di  wilayahnya  sehingga  data tersebut dapat up to date .
3. Pengguna  yang  ketiga  adalah  SKPD  yang  dapat  menggunakan  informasi /pelaporan  data  kemiskinan  dalam  bentuk  tabel/grafik  sesuai  dengan  program pengetasan kemiskinan yang akan dilaksanakan.

## 3.2. Data modeling
Pada  tahap  ini  dilakukan  permodelan  data  yang  berasal  dari  analisis  kebutuhan ( requirement  analisis )  yang  dilakukan  di  fase bussiness  modeling . Data modeling adalah  cara  formal  untuk  menggambarkan  data  yang  digunakan  dan  diciptakan  dalam
Dashboard Penduduk Miskin
melihat data penduduk miskin melihat data penduduk / pendidikan melihat data penduduk / usia melihat data penduduk / dinding rumah melihat data penduduk / lantai rumah melihat data penduduk / sumber air minum melihat data penduduk / jenis penerangan melihat data penduduk / pekerjaan melihat data penduduk / jenis kelamin menambah data penduduk mengelola data penerima bantuan bappeda melakukan login kecamatan melakukan login melakukan login SKPD

## JURNAL INFORMATIKA Vol. 10, No. 1, Jan 2016
suatu  sistem  bisnis  [1].  Pada  tahap data  modeling akan  dilakukan  proses    merancang basis data dalam betuk Entity Relationship Diagram (ERD) sampai  membuat basis data secara fisik.  Terdapat tiga tahapan yang dilakukan dalam perancangan model data/basis data :
1. Perancangan Konseptual
Menterjemahkan skema bisnis yang sudah dilakukan pada fase bussiness modeling ke dalam model ERD ( Entity Relational Diagram ).
Gambar 4. ER - Diagram
2. Perancangan Logical
Melakukan  transformasi  dari  skema  konseptual  ke  skema  logic.  Menterjemahkan ERD ke dalam  skema database. Berikut rancangan skema database perangkat lunak kemiskinan yang dibangun.
3. Peracangan Phisical
Menterjemahkan skema logic ke dalam skema fisik database dalam sebuah software DBMS ( Database Management System). Berikut desain fisik database kemiskinan dalam  bahasa SQL - DDL ( Data Definition Language).

## 3.3. Process Modeling
Pada  tahapan process  modeling pekerjaan  yang  dilakukan  adalah  membuat  alur proses  dari  perangkat  lunak  peduduk  miskin.  Alur  proses  perangkat  lunak  dapat digambarkan dalam model activity diagram . Alur proses activity diagram menjelaskan alur  proses/interaksi    yang  terjadi  antara  user  /  pengguna  dengan  sistem.    Berikut  ini activity diagram untuk proses di level Bappeda :
kabupaten PK kdkabu nmkabu kecamatan PK kdkeca nmkecca FK1 kdkabu kelurahan PK kdkelr nmkelr pendudukmiskin PK idMiskin klas jml FK1 kdkelr usia PK idUsia FK1 kdkelr anak produktif nproduktif klas dindingrumah PK idDinding FK1 kdkelr b3p03 klas jml lantai PK idLantai FK1 kdkelr b3p02 klas jml airminum PK idAirminum FK1 kdkelr b3p05 klas jml penerangan PK idPenerangan FK1 kdkelr b3p06 klas jml pekerjaan PK idPekerjaan FK1 kdkelr stkerja klas jml jeniskelamin PK idJeniskelamin FK1 kdkelr jnskel klas jml

## Gambar 4. Activity Diagram
Pada gambar 4 dijelaskan activity diagram yang dilakukan pada level Bappeda. Level ini merupakan level administrator pada model perangkat lunak kemiskinan.
3.4. Application Gereration Tahapan application  generation pekerjaan  yang  dilakukan  adalah  melakukan pengkodean  atau  implementasi  dari process modeling dan data modeling. Hasil  akhir dari tahap ini adalah dihasilkan sebuah perangkat lunak kemiskinan berbasis web yang mampu mengakomodir keperluan Bappeda, Kecamatan dan SKPD terkait terhadap data kemiskinan.  Perangkat  lunak  kemiskinan  ini  merupakan  model  perangkat  lunak  yang diharapkan  mampu  membantu  pihak  pemerintah  dalam  melaksanakan  program pengentasan  kemiskinan  yang  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat.  Informasi  yang dihasilkan  perangkat  lunak  menyangkut  informasi    kondisi  masyarakat  miskin berdasarkan indikator kemiskinan, usia, pekerjaan, penerangan, air minum  dan kondisi tempat perwilayah.

## Gambar 5. Dasboard Application
Perangkat  lunak  informasi  kemiskinan  mengambil  contoh  data  kemiskinan kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  di  provinsi  Sumatera  Selatan.    Dari  gambar  5  diatas, informasi yang disajikan pada perangkat lunak informasi kemiskinan ini dikelompokan berdasarkan  pendidikan,  usia  penduduk,  kondisi  tempat  tinggal  (dinding  rumah  dan lantai  rumah),  sumber  air  minum,  penerangan,  pekerjaan  dan  gender  (jenis  kelamin). Pemerintah  dapat  memanfaatkan  informasi  yang  tersedia  pada  perangkat  lunak  ini sebagai alat bantu dalam pencarian informasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program  pemberantasan  kemiskinan  yang  meliputi  bantuan  sosial,  pemberdayaan masyarakat,  pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil,  serta  program  lain  dalam rangka  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  kerakyatan  yang  akhirnya  dapat  membantu dalam peningkatan kesejateraan  masyarakat.

## 3.5 Testing and Turnover
Pada  tahapan testing ,  pekerjaan  yang  dilakukan  adalah  melakukan  pengujian perangkat  lunak  penduduk  miskin  yang  telah  dibuat.  Pengujian  tersebut  dilakukan perkomponen  menggunakan  metode black  box. yang  hanya  berfokus  pada  kebutuhan fungsional perangkat lunak. Pada kasus uji dengan proses yang sama akan diwakilkan oleh satu proses kasus uji. Pengujiannya terdiri dari validation testing dan unit testing .
Sebelum  melakukan  pengujian  dilakukan  identifikasi hal  yang  akan  diuji  dan  rencana pengujiannya.  Hal  ini  dilakukan  supaya  perangkat  lunak  yang  dibuat  dapat  terukur berdasarkan input yang dimasukan dan output yang diharapkan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Perangkat lunak kemiskinan mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah    dan  pihak  terkait  yang  membutuhkan  informasi  data  kemiskinan terkait  pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
2. Menjadi    sebuah  media  informasi  yang  dapat  mewujutkan  transparansi  informasi mengenai  data  penduduk  miskin  dan  indikator  kemiskinan  penduduk  miskin  dari suatu wilayah kabupaten/kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Al  Fatta,  Hanif,  2007,  Analisis  dan  Perancangan  Sistem  Informasi  untuk  Keunggulan Perusahaan dan Organisasi, Penerbit Andi – STMIK Amikom, Yogyakarta.
[2] Noname,  2010, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42    Tahun  2010  Tentang  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Kemendagri
[3] Setiawan, Ade, 2011, Rapid Application Development. Univesitas Gunadarma
[4] Therling K, 2006, An Introduction to DataMining: Discovering hidden value in your data warehouse , www.thearling.com, diakses tanggal 2 April  2013
[5] Whitten  L  Jeffery,  Bentley  D.  Lonnie,  Dittman  C.  Kevin,  2004, Metode  Desain  dan Analisis Sistem, Edisi 6., Edisi Internasional Mc.Graw Hill Education dan Penerbit Andi Jogyakarta