## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PROGRAM  KELUARGA  HARAPAN (PKH) DI DESA KOTAYASA, KECAMATAN SUMBANG, KABUPATEN BANYUMAS
1 Chamid Sutikno*, 2 Muhammad Yusuf 1 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, 2 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

## Abstract
The  purpose  of  this  research  was  to  describe  the  implementation  process  in Kotayasa Village, Sumbang District, Banyumas Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, to broadly describe a problem in research conducted based on the answers to the problem. The data collection techniques used in this study are: interviews, observation and documentation. To  test  the  validity  of  the  data,  researchers  used  a  source  triangulation technique, namely by checking the data that had been obtained through several sources. From the research results it can be seen that the implementation of the Family Hope program is in accordance with existing rules and policies. For the various actors currently involved, starting from PKH assistants at the sub-district  level  and  at  the  village  level,  good  communication  and coordination  have  been  established.  The  factor  that  has  been  a  problem  in implementing the Family Hope program is to improve the quality of human resources to increase the level of education

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  proses implementasi  di  Desa  Kotayasa  Kecamatan  Sumbang  Kabupaten Banyumas.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif, untuk menggambarkan secara garis besar suatu masalah dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan jawaban atas masalah tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji  keabsahan  data  peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa  sumber.  Dari  hasil  penelitian  terlihat  bahwa  pelaksanaan program  Keluarga  Harapan  sudah  sesuai  dengan  aturan  dan kebijakan yang ada. Untuk berbagai aktor yang terlibat saat ini, mulai dari pendamping PKH di tingkat kecamatan dan di tingkat desa telah terjalin  komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik.  Faktor  yang  menjadi kendala  dalam  pelaksanaan  program  Keluarga  Harapan  adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk peningkatan taraf pendidikan.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan

## Keywords:
Policy Implementation, Family Hope Program
Article history: Submission March 16 2023 Revision May 10 2023 Accepted May 19 2023 Published June 30 2023
*Corresponding author Email: chamidsutikno@gmail.com

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## PENDAHULUAN
Implementasi  suatu  kebijakan  seiring  datang  dari  munculnya  program  yang bersifat  secara  publik  melalui  masalah  harus  dirumuskan,  diidentifikasi,  dianalisis terlebih  dahulu  sebelum  menuju  tahapan  pelaksnaaan  dari  suatu  kebijakan  yang ditetapkan (Theoria Stiftelsen. 2017). Tahapan implementasi kebijakan menjadi salah satu tahapan  yang  harus  dijalankan  seiring  dengan  adanya  kebijakan  yang  diberlakukan (Agustino, Leo. 2017). Keputusan yang disepakati bersama menjadi salah satu pedoman dan  arahan  bagi  pemerintah  dan  para  pihak  terkait  dalam  menjalankan  kebijakan  di tengah-tengah masyarakat (Arizzo. 2017). Secara umum implementasi suatu kebijakan merupakan penerapan dari regulasi dan prosedural yang dikelola dan dijalankan oleh para  pihak  yang  sangat  berpengaruh  dalam  proses  implementasi  serta  memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara khusus dalam melaksanakan segala kebijakan- kebijakan dari suatu program yang dikeluarkan (Asna Aneta. 2016).
Faktor  lain  juga  sebagai  penentu  dan  berpengaruh  dalam  proses  implementasi kebijakan ialah tertuju pada perilaku dan budaya organisasi dari para pihak pelaksana dalam proses implementasi kebijakan program (Lane1, Jan Erik and Wallis, Joe, 2017). Proses  implementasi  menjadi  salah  satu  tahapan  yang  harus  dilakukan  dalam  suatu program dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bagi para pemangku kepentingan dengan priotitas mewujudkan tujuan yang bersifat secara publik (Francois, 2019). Hal- hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  program menitikberatkan  pada  nilai-nilai  norma,  ideologi,  desain  kelembagaan  sebagai  bahan arahan bagi para aktor internal maupun eksteranal yang bekersama dalam satu tujuan dan  mampu  melakaukan  berbagai  langkah  strategis  pendekatan  untuk  memastikan pelaksanaan suatu program yang diimplementasikan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan secara bersama (Micheal, Ezugwu Chigozie. 2019).
Parameter  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  dari  suatu  program  dialah dampak dan pengaruh dapat terlihat secara langsung dari kebijakan yang dilaksnakan dalam  mencapai  suatu  tujuan  dimasyarakat  (Babatunde,  Binoyo.  2019).  Satu  hal  yang menjadi aspek dalam proses implementasi kebijakan ialah aspek operasional yang secara umum  kebijakan  diartikan  menjadi  suatu  tindakan  ataupun  regulasi  yang  bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat publik. Secara khusus implementasi kebijakan menjadi salah satu langkah yang strategis dalam menjalankan segala kebijakan untuk mewujudkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Stewart Jenny. 2018) .

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Dalam  implementasi  kebijakan  suatu  program  diperlukan  manajemen  strategi yang  mampu  meminimalisir  kegagalan  dari  implementasi  kebijakan  yang  diharapkan mampu memungkinkan besar pencapaian keberhasilan dari kebijakan program melalui berbagai  kontek  dan  konten  yang  direncanakan  secara  jelas  dan  prosedural  sesuai dengan  regulasi  dan  aturan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  (Kusumanegara Solahuddin,  2010).  Salah  satu  proses  implementasi  kebijakan  yang  dapat  diterapakan dilingkup  publik  yaitu  terkait  dengan  permasalahan  masyarakat  di  sektor  publik, khususnya  dalam  penerapan  kebijakan  program  penanggulangan  kemiskinan  yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan dengan optimal dan bahkan terus mengalami perkembangan dilingkungan masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang terus menerus berkembang yang menjadi perhatian utama dalam sektor sosial yang belum terselesaikan dengan baik dan harus diselesaikan secara bertahap di masyarakat. Permasalahan mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia secara umum merupakan bentuk  masalah  yang  sudah  lama  terjadi  tidak  bisa  menemukan  solusi  dalam memecahkan masalah yang terjadi (Kwong, Yan Wai. 2019).
Dapat  diartikan  bahwa  kemiskinan  merupakan  suatu  masalah  yang  bersifat umum yang memungkinankan mudah untuk diatasi namun karena maslah yang begitu kompleks  dan  berkembang  dengan  lama  sehingga  mengakibatkan  permasalahan tersebut  sulit  diatasi  dan  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama.  Secara  khusus pemerintah  indonesia  sudah  berupaya  melalui  berbagai  kebijakan-kebijakan  yang bertujuan  untuk  memecahkan  masalah  kemiskinan  akan  tetapi  masalah  kemiskianan yang  ada  dimasyarakat  sampai  sekarang  masih  banyak  masyarakat  yang  masih mengalami kemiskinan diberbagai daerah (Umar dan Zulkarnain. 2018). Kebijakan yang telah  dibentuk  dan  diberlakukan  secara  umum  belum  mampu  berjalan  optimal  dan belum  berdampak  secara  menyeluruh  (Sahi,  Nirmala  Afrinti,  Taufiqurokhman,  And Andriansyah. 2019). Berikut data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada  tahun 2018 – 2020.
Tabel. 1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 - 2020 Bulan dan Tahun Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa) % Jumlah Penduduk Maret (2018) 25,95 9,82 Maret (2019) 25,14 9,41 Maret (2020) 26,42 9,78
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Berdasarkan data tabel diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk miski di Indonesia pada bulan maret tahun 2018 berjumlah 25,95 juta orang atau 9,82 persen. Pada bulan Maret tahun 2019 mengalami penurunan kemiskinan yaitu menjadi 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen. Dan pada bulan Maret tahun 2020 mengalami kenaikan di negara indoensia yang mencapai 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen (Badan Pusat Statistik (BPS)  Indonesia,  2019).  Provinsi  Jawa  Tengah  juga  mengalami  permalahan  lebih tepatnya di Kabupaten Banyumas. Berikut data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada  tahun  2018 – 2020  di  kabupaten  Banyumas  dengan  berdasarkan  garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin.
Tabel. 2. Garis Kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di               Kabupaten Banyumas
Tahun 2018 – 2020 Tahun Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Persentase Penduduk Miskin 2018 366 442 226,20 13,50 2019 385 140 211,60 12,53 2020 406 250 225,80 13,26
Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021
Berdas a rkan  tabel  diatas,  jumlah  penduduk  yang  masih  berada  di  garis kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 berjumlah 226,20 ribu atau 13,50 persen. Pada tahun 2019 berjumlah 211,60 ribu atau 12,53  persen dan mengalami penurunan terhadap jumlah penduduk miskin. Namun pada ytahun 2020 mengalami kenaikan terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 225,80 ribu atau 13,26 persen  yang  terbilang  cukup  drastis  (Banyumas,  2021).  Secara  umum  Kabupaten Banyumas  termasuk  dalam  kabupaten  dengan  jumlah  kemiskinan  terbanyak  di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Hal ini terjadi kenaikan terhadap penduduk yang  mengalami  kemisikinan  dimasyarakat  diakibatkan  adanya  faktor-faktor  lain yang  disebabkan  dari  internal  maupun  eksternal,  salahsatunya  adanya  pandemi Covid-  19  yang  mayoritas  seluruh  wilayah  indonesia  terdampak  dengan  adanya pandemi tersebut. Dampak yang terjadi seperti terkena PHK dikarenakan perusahaan yang menjadi tempat bekerja tidak dapat beroperasi secara maksimal bahkan ada yang menutup  perusahaannya  untuk  sementara  waktu.  Jumlah  penduduk  miskin  di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebesar 225,80 (ribu) atau sekitar 13,26 %. Kabupaten Brebes adalah sebesar 308,78 (ribu) atau sekitar 17,03% ( Musa, Umar Farouk. 2019).

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Kecamatan  Sumbang  adalah  salah  satu  kecamatan  yang  termasuk  dalam wilayah Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan yang terbilang tinggi dan masyarakatnya  banyak  menerima  manfaat  dari  program  keluarga  harapan  (PKH). Jumlah keluarga miskin yang berada di kecamatan Sumbang mendapatkan program keluarga  harapan  sebesar  4797  penerima  manfaat  pada  tahun  2021  (Sumber:  SP2d PKH,  2021).  Salah  satu  desa  yang  memiliki  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  dan banyaknya masyarakat yang menerima manfaat dengan adanya program PKH adalah Desa Kotayasa. Desa Kotayassa termasuk salah satu desa yang berada di kecamatan sumbang dan termasuk dalam tingkat penduduk yang sebagian besar masyarakatnya menerima  bantuan  dari  Program Keluarga Harapan  (PKH)  berjumlah  1082  KPM  di tahun 2022. Mulainya program PKH yang diimplementasikan di Desa Kotayasa sejak tahun 2013-2018,  tingkat penduduk angka  kemiskinan  yang  berada di  desa  tersebut masih  tergolong  tinggi, hal ini dikarenakan adanya program PKH yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Berikut data terkait denan jumlah penerima manfaat PKH yang ada di Kecamatan Sumbang Tahun 2022.

## Tabel. 3. Jumlah penerima PKH di Kecamatan Sumbang Tahun 2022
No. Desa Jumlah Penerima KPM 1. Banjarsari Kulon 332 2 Banjarsari Weta 262 3. Banteran 680 4. Datar 408 5. Ciberem 288 6. Gandatapa 697 7. Karang Cegak 188 8. Karang Gintung 330 9. Karang Turi 197 10. Kawungcarang 79 11. Kebanggaan 323 12. Kedungmalang 155 13. Kotayasa 1082 14. Limpakuwus 618 15. Silando 177 16. Sumbang 479 17. Susukan 357 18. Tambaksogra 430 19. Sikapat 403 Sumber data: SP2d PKH, 2022

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Dapat  diinformasikan  dari  sajian  data  ditasa  menunjukan  bahwa  jumlah penerima  PKH  khususnya  di  Kecamatan  Sumbang  tahun  2022  sebesar  7.485  KPM, Kecamatan sumbang menjadi salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilyah di Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam penerima program bantuan PKH. KPM PKH dari 19 desa yang berada dikecamatan sumbang desa Kotayasa berjumlah 1082 KPM PKH. Sejak dimulainya program PKH di Desa Kotayasa, Dalam pelaksanaannya jumlah penerima program PKH disebutkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM , hal ini diperlukan implementasi kebijakan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2022 di Desa Kotayasa Kecamatan  Sumbang  Kabupaten  Banyumas  seiring  dengan  banyaknya  penduduk yang  mengalami  kemisikinan  dan  termasuk  dalam  wilayah  yang  memiliki  tingkat prioritas  perhatian  utama  untuk  mengetahui  pelaksanaan  kebijakan  sesuai  dengan aturan, regulasi dan prosedural yang telah ditetapkan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif dan interaktif (B. Miles et al., 2014). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif yang  berbasis  pada  proses  implementasi  yang  dalam  ini  adalah  implementasi kebijakan dari Program Keluarga Harapan di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten  Banyumas  (B.  Miles  et  al.,  2014).  Dalam  penelitian  Pengumpulan  data dengan  berbagai  langkah  seperti  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  (Morgan, 2017). Pemilihan infroman pada penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling (Hektner  et  al.,  2012:  Nathan  &  Scobell,  2012).  Analisis  datapada  penelitian  ini mengunakan analisis interaktif (B. Miles et al., 2014) yang secara umum mempunyai untuk menganalisis penelitian pertama dan mendesain ekplanatori untuk menganisis mengenai penelitian kedua (Cresswell&cresswell 2018). Sasaran penelitian ini terdiri Unsur  Pemerintah  Desa  Kotayasa,  Koordinator  PKH  Kecamatan  Sumbang, Pendamping PKH Desa Kotayasa dan masyarakat penerima bantuan PKH. Pemilihan Para informan dilakukan secara purpose sampling sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan  (Cresswell&Cresswell.  2018a).  Dalam  Validitas  data  penelitian  ini menggunakan trianggulasi data sumber dan dokumen (Cresswell&Cresswell. 2018a).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Publik
Kebijakan purblik meruapak suatu pemahaman atas dasar kepentingan publik yang  dilaksankan  dengan  berbagai  tahapan  dalam  suatu  program  seperti  agenda setting,  perumusan  masalah,  implementasi,  evaluasi,  formulasi,  reformulasi  sampai dengan  termininasi  (Lane1,  et.  Al.  2017).  Kebijakan  publik  menjadi  salah  satu

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
serangkaian  kegiatan  yang  melibatkan  berbagai  aktor  ataupun  lembaga  dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan ketetapan untuk memfasilitasi kepentingan urusan masyarakat secara luas melalui implementasi kebijakan program (Anderson, 2017). Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan dalam proses kebijakan yang dilakukan secara dinamis yang sesusi dengan struktur dan sistem administrasi pemerintah  secara  relevan  (Asna  Aneta.  2016).  Implementasi  kebijakan  dapat dikategorikan  sebagai  tahapan  lanjutan  dari  segala  tindakan  pemerintah  yang ditetapkan  oleh  lembaga-lembaga  pemerintah  seperti  lembaga  eksekutif,  legislatif atau lembaga peradilan sebagai fungsi pengarah dalam mencapai suatu tujuan (Philip, Dahida Deewua. 2019).
Subjek dari program yang akan dilaksanakan sangat berpengaruh dan memiliki tugas  tersendiri  sesuai  dengan  prosedur  pelaksaanaan  kebijakan  (Arizzo,2019). Implementasi  menjadi  suatu  tahapan  yang  dilakukan  untuk  melaksanakan  suatu kebijakan  yang  ditetapkan  dengan  pendekatan  secara  prosedural  dalam  organisasi (Savard, 2019). Terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi alasan dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan public, diantaranya yaitu: viability, theoretical integrity, scope, capacity, dan unintended  consequences .  Dalam  mencapai  keberhasilan  dan  kegagalan terdapat 6 variabel pokok yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan implementassi kebijakan dalam suatu program pemerintah kepada subjek program. Ke-enam variable tersebut diantaranya adalah: 1). Kejelasan terhadap tujuan maupun sasaran program; 2). Adanya pedoman kajian literatur dalm perumusan kebijakan; 3). Adanya  dasar  hukum  yang  relvan  dalam  melakukan  implementasi  kebijakan program;  4).  Adanya  rasa  sikap  Koomitmen  dan  kompetensi  dari  para  pihak pelaksana;  5).  Dukungan  penuh  terhadap  pemegang  kekuasaan;  6).  Keseimbang kondisi masyarakat. (Sabatier, 2017).
Gambar  1.  Kerangka Implementasi Kebijakan sumber: Thomas B Smith, 1973

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Dalam  melaksankan  kebijakan  program  yang  sifatnya  publik  mencakup beberapa komponen yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam mendalami masalah publik,  3  aspek  implementasi  kebijakan  program  menurut  Smith  yang  meliputi Idealized Policy, Target Group, Implementing Organization, dan Environmental factors. Dari msing-masing  komponen  tersebut  dapat  memberikan  informasi  dan  fakta  secara relevan mengenai pelaksanaan kebijakan program kepada objek program.  Kebijakan publik  menjadi  salah  satu  rujukan  yang  melibatakan  berbagai  macam  aktor  seperti pemerintah,  masyarakat  maupun  swasta  dalam  suatu  pembahasan  permasalahan ataaupun memfasilitasi masyarakat dalam erbagai kepentingan yang sifatnya umum. (Anderson, 2017).
Secara  umum  implementassi  kebijakan  bergerak  secara  dinamis  yang  tetap berpedoman pada regulasi maupun strutural yang relevan secara legal.  Implementasi kebijakan terdiri dari berbagai macam program yang disepakati secara bersama dalam suatu  kepentingan  bersama.    (Babatunde,  Binoyo.  2019).  Implementasi  kebijakan dilakukan  pada  program  yang  sifanya  penting  dan  berpengaruh  atas  perubahan kehidupan  yang  dinamis  dimasyarakat  dapat  dilakukan  tindakan-tindakan  yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Peran yang dimiliki dari masing masing aktor dapat dikelola berdasarkan dengan kemampuan dan kesanggupan dalam proses implementasi kebijakan (Arizzo. 2019). Artinya dalam proses Implemntasi kebijakan selalu  diprioritaskan  yang  mencakup  aspek  secara  tidak  lagsun  berpengaruh  baik terhadap kebijakan publik. (Savard. 2019).

## Program Keluarga Harapan (PKH)
Kebijakan  pengentasan  kemiskinan  adalah  salahsatu  bentuk  program  yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi dan menyelesaiakan masalah kemiskinan.  Berbicara  mengenai  kemiskinan  sudah  berbagai  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  menanggulanginya,  namun  secara  keseluruhan belum sepenuhnya dapat tercapai secara maksimal. Kemiskinan sampai saat ini masih terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah di Indonesia. Kemiskinan tersebut telah membuat banyak warga masyarakat dan jutaan anak tidak dapat mengenyam pendidikan,  kesehatan  serta  kebutuhan  hidup  yang  layak  (Kalimba.  2019). Kemiskinan merupakan suatu ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi modal produktif atau asset, sumber keuangan, pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Leaung,  et  al.  2019).  Artinya  masalah  hidup  masyarakat  dapat  dijamin  oleh pemerintah  yang  termasuk  dalam  golongan  masyarakat  miskin  telah  menetapkan berbagai  kebijakan  untuk  menanggulangi  dan  menurunkan  angka  masalah

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
kemiskinan.  Langkah  pemerintah  dalam  mengentaskan  kemiskinan  adalah  dengan adanya perlindungan sosial untuk masyarakat secara luas.
Skema  bantuan  sosial  merupakan  skema  bantuan  yang  bertujuan  untuk menyediakan sumber daya minimum bagi individu dan rumah tangga yang hidup di bawah standar penghasilan tertentu tanpa mempertimbangkan aspek kontribusi dari penerimanya (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020). Skema bantuan sosial dapat  difokuskan  kepada  kelompok  target  tertentu  seperti  keluarga  miskin  dengan anak,  hingga  penduduk  lanjut  usia  dengan  penghasilan  terbatas.  Program  bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan  (Routhe  Aaron  S.  et  al.  2016).  Bantuan  sosial  yang  diberikan  dalam program  bansos  tidak  tergantung  kepada  kontribusi  dari  penerima  manfaatnya. Bantuan  sosial  dapat  diberikan  secara  langsung  dalam  bentuk  uang  (In-Cash Transfers), dan juga dalam bentuk barang dan pelayanan (In-Kind Transfers). Bantuan sosial  sifatnya  tertuju  untuk  penduduk  yang  mempunyai  kerentanan  dalam kemiskinan (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020).
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  salah  satu  kebijakan  publik yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  mengatasi  kemiskinan.  Kebijakan  nasional  ini dibuat dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan melalui adanya program yang  berbasis  keluarga.  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai  keluarga  penerima  manfaat  PKH.  Program  Keluarga  Harapan  merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak  tahun 2007 sebagai  upaya  pengembangan  sistem  perlindungan  sosial.  (Kemensos,  2020)  Dalam penelitian ini, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dianalisis berdasarkan idealized policy, target groups, implementing organization, Environmental factors.
Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu tujuan dari program PKH sudah  sesuai  dengan  tujuan  dari  pemerintah  diantaranya  membantu  meringankan beban  pengeluaran  bagi  rumah  tangga  sangat  miskin  (RTSM),  meningkatkan  taraf pendidikan  dasar  dan  peningkatan  di  bidang  kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena  itu,  program  PKH  sudah  selayaknya  dapat  dilanjutkan  supaya  tujuan  dari Negara Indonesia dapat segera tercapai. Kebutuhan KPM di Desa Kotyasa khususnya di  bidang  pendidikan  masih  kurang  dikarenakan  ada  KPM  yang  menyekolahkan anaknya  di  sekolah  swasta  dimana  setiap  bulannya  ada  iuran  wajib  yang  harus dibayarkan,  sedangkan  kebutuhan  di  bidang  kesehatan  para  KPM  sudah  merasa tercukupi karena mereka dapat berobat secara gratis di faskes yang telah ditentukan.
Respon  penerima  bantuan  terhadap  program  yaitu  menerima  kehadiran program  PKH  dan  mereka  merasa  senang  karena  dapat  terbantu  dalam  hal

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
pemenuhan  kebutuhan  dasar.  Dalam  hal  penyaluran  bantuan  masih  mengalami kendala yaitu pada saat penyaluran dana bantuan dari  pusat kadang belum sesuai dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan,  akan  tetapi  secara  keseluruhan  proses penyaluran  dana  bantuan  PKH  di  Desa  Kotayasa  sudah  berjalan  dengan  baik. Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  serta  analisis  peneliti  dan  wawancara  secara mendalam terkait komitmen dan perubahan pola pikir peserta PKH di Desa Kotayasas dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan  komitmen dan  pola pikir  peserta  PKH harus didukung dengan sikap produktif secara sosial dan ekonomi.

## Idealized policy
Idealized  policy adalah  suatu  langkah  dengan  melakukan  pendekatan  bersifat menyatukan  kesamaan  mengenai  kebijakan  terhadap  suatu  program  yang  berlaku secara relevan terhadap suatu persoalan yang terjadi dalam suatu kelompok. Kinerja organisasi  yang  dilakukan  oleh  berbagai  unsur  struktural  dipengaruhi  oleh  adanya pemimpin untuk menjaga kesinambungan dan kestabilan organisasi secara efektifitas jalannya organisasi dalam mengelola suatu program. (Nwagboso, Chris. 2019). Pada aspek  kebijakan  yang  ideal  ini  bertujuan  untuk  menyesuaikan  pencapaian  tujuan dengan  landasan  seiring  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan.  Salah  satunya  bentuk kebijakan  yang  diimplemntasikan  kedalam  pemerintah  yang  berbasis  pada  sektor sosial masyarakat yaitu implementasi kebijakan pada Program Keluarga Harapan di Desa  Kotayasa  Kecamatan  Sumbang  Kabupaten  Banyumas.  Secara  umum  dalam proses implementasi kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas sudah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dan mengelola program tersebut, diantaranya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
Dalam  proses  pelaksanaan  Kebijakan  suatu  program  pemerintah  yang melingkupi  ruang  publik  salah  satunya  pada  program  keluarga  harapan  beruapa bantuan  sosial  kepada  masyarakat  secara  umum  memiliki  desain  kelembagaan tersendiri yang mampu memberikan dampak perubahan yang akan dicapai. Faktor penentu  wujudnya  suatu  perubahan  dipengaruhi  adanya  Desain  kelembagaan pemerintah  menganai  suatu  kebijakan  program  yaitu  implementasi  kebijakan Program  Keluarga  Harapan.  Tujuan  adanya  desain  ini  untuk  menentukan pelaksanaan  kebijakan  mengenai  program  keluraga  harapan  dimasyarakat  sesuai dengan  strategi  yang  direncanakan.  Desain  kelembagaan  yang  dilakukan  terhadap kebijakan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten  Banyumas  dilakukan  secara  terbuka.  Dengan  sistem  kordinasi  dan komunikasi  dengan  berbagai  lembaga  yang  turut  serta  dalam  pelaksanan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
implementasi  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  secara  bersama-sama melaksanakan  kebijakan  tersebut  memberi  dampak  perubahan  terhadap kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  dalam  pembangunan  ekonomi  secara  mandiri sesuai dengan regulassi dan aturan yang telah ditetapakan. Melihat adanya regulasi berupa kebijakan yang dikeluarkan mulai dari peraturan mentri sampai pemerintah daerah menandakan adanya pola koordinasi dan komunikasi yang dibangun mulai dari  level  pemerintah  pusat  sampai  dengan  lingkup  pemerintah  daerah  yang terstruktur baik secara internal.

## Target groups
Dalam  aspek target  group menjadi  salah  satu  aspek  yang  sangat  berpengaruh terhadap  implementasi  kebijakan  dalam  suatu  program  untuk  membantu mewujudkan pencapaian tujuan dari kebijakan untuk masyarakat. Aspek target group adalah kelompok sasaran yang menjadi subjek kebijakan program untuk mendapatkan manfaat  secara  penuh  baik  jangka  pendek,  menengah  dan  panjang.  Kompetensi dimaknai  sebagai  salah  satu  kemampuan  seseorang  dalam  melaksanakan kewajibannya  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  dan  menampilkan  kelebihannya  yang berdasarkan atas pengetahuan, keahlian dan sikap (Emron et al , 2019). Dalam proses pelaksanaan  kebijakan  suatu  program  yang  dalam  hal  ini  tertuju  pada  program keluarga  harapan  dilaksanakan  sesuai  dengan  sistem  dan  peraturan  terhadap koordinator  dan  Pendamping  PKH  yang  dilakukan  kepada  kelompok  masyarakat sebagai penerima bantuan program.
Kelompok sasaran kebijakan Program Keluarga Harapan ialah masyarakat yang termasuk dalam penerima bantuan kelompok masyarakat secara bersyarat. Dari hasil penelitian  ini  yang  dilakukan  di  Desa  Kotayasa  Kecamatan  Sumbang  Kabupaten Banyumas  pemerintah  dan  para  pihak  yang  berkepentingan  dalam  mengelola  dan mengatur  pelakasanan  kebijakan  kepada  kelompok  masyarakat  dilakukan  secara sistematis  dan  berkelanjutuan  untuk  memastikan  kelompok  masyarakat  yang menerima  bantuan  mampu  merasakan  dampak  positif  dan  memberikan  perubahan kesejahteraan ekonomi dalam keluarganya. Secara umum pelaksanaan kebijakan pada Program  kelurga  harapan  di  Desa  Kotayasa  Kecamatan  Sumbang  Kabupaten Banyumas mayoritas menerima bantuan program yang dilatarbelakngi ketidakmampuan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhannya  seiring  dengan penghasilan  rendah  yang  belum  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  ekonomi dimasyarakat.
Adanya  program  pemerintah  pada  sektor  sosial  memberikan  pergerakan perubahan  secara  bertahap  dalam  memutus  laju  garis  kemiskinan  secara  luas  dan merata.  Rencana-rencana  yang  dirumuskan  secara  tidak  langsung  memberikan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
langkah  strategi  dalam  implementasi  kebijakan  pada  Program  Keluarga  Harapan  di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Permasalahan kemiskinan yang  tidak  kunjung  menurun  menunjukan  pelaksanaan  berbagai  program  yang dilakukan secara bertahap kepada kelompok sasaran dalam pengentasan kemiskinan belum  mampu  mencapai  dampak  perubahan  positif  bagi  kesejahteraan  ekonomi dimasyarakat. Ketidakmampuan yang terjadi dimasyarakat menjadi beban pemerintah tersendiri  untuk  mengatasi  permaslahan  secara  tuntas,  hal  ini  perlu  dilakukan  bagi pemerintah  dalam  membangun  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  secara  berkala ialah memetakan penyebab adanya permaslahan kemiskinan yang berkembang secara komperhensif  melalui  pendataan  masyarakat  mulai  dari  kelompok-kelompok  sosial dan praktisi sosial.

## Implementing organization
Aspek implementin  organization merupakan  suatu  aspek  dalam  organisasi dengan  model  pendekatan  yang  dapat  membermudah  pengembangan  program terhadap  kelompok  sasaran  dalam  mewujudkan  kebijakan  dapat  tercapai  sesuai dengan  harapannya.  Peran  organisasi  dalam  kontek  kebijakan  sangat  berpengaruh terhadap keberhasilan program yang diimplementasikan untuk memberikan informasi pelaksanaan  kebijakan  secara  terperinci  dan  mengadopsi  berbagai  langkah  strategi dengan prioritas keberhasilan program yang bersifat publik. Para pihak yang terlibat dalam skema pelaksanaan program menjadi daya dukung keberhasilan program yang secara organisasi dapat disebut sebagai suatu lembaga yang memiliki supra struktur dan infrastrukur tersendiri dalam menangai permasalahan yang sedang dihadapi.
Kebijakan  yang  ditetapkan  memberikan  arah  pergerakan  suatu  organisasi dalam menjalankan segala aktivitas proram yang direncanakannya untuk menentukan arah kebijakan melalui kekuasaan secara interaksional dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik. Dengan ini, artinya kebijakan mengarahkan kepada para pihak yang tergabung dalam lingkup organisasi atau kerjasama untuk melakukan tindakan secara  sistematis  dalam  mencapai  suatu  tujuan  bersama.  Sehingga,  dapat  dipahami hubungan antara kedua makna tersebut bersumber pada konsep kekuasaan power dan policy merupakan hasil dari interaksi kekuasaan antar stakeholders .
Proses  implementasi  kebijakan  pada  program  Program  Keluarga  Harapan  di Desa  Kotayasa  Kecamatan  Sumbang  Kabupaten  Banyumas  memerlukan  berbagai pihak  ataupun  lembaga  yang  turut  serta  menjalankan  program  yang  berbasis  pada kepentingan publik. Implementasi kebijakan pada program selaras dengan penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Robbins  dan  Judge  (2017),  bahwa  keterlibatan  kerja dalam  suatu  program  baik  individu  maupun  kelompok  diartikan  sebagai  suatu pekerjaan  yang  terdiri  dari  berbagai  macam  unsur  yang  disatukan  dan  turut  serta

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
membantu  proses  berjalnnya  suatu  program  salah  satunya  ialah  program  dalam implmentasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas seperti pemerintah kabupaten atatupun desa, dinas sosial maupun lembaga swasta lain yang tergabung dalam  lingkup  kerjasama  dalam  pelaksanaan  kebijakan  program  keluarga  harapan dilingkungan  masyarakat  yang  masuk  dalam  kategori  keluarga  penerima  manfaat secara bersyarat.

## Environmental factors
Aspek lingkungan merupakan aspek yang tergolong dalam faktor ekternal yang melibatkan  komponen-komponen  dari  luar  sebagai  fungsi  dukungan  yang berpengaruh  terhadap  penentu  keberhasilan  kebijakan  sesuai  dengan  aturan  dan prosedur  yang  ada.  Dalam  perspektif  kebijakan  aspek  lingkungan  menjadi  langkah upaya  yang  dilakukan  melalui  pendekatan-pendekatan  secara  interaktif  dengan memperhatikan  budaya  dan  sosial  yang  berkembang  secara  menyeluruh  ditengah- tengan  aktivitas  kehidupan  sehari-hari  tanpa  adanya  pertentangan  dengan masyarakat. Kebijakan program yang dilakukan pemerintah dalam mengkondisionalkan  permasalahan  yang  berkembang  secara  terus  menerus menjadikan  implementasi  kebijakan  pada  program  keluarga  harapan  tidak  terlepas dari  adanya  berbagai  faktor  sebagai  pendorong  ataupun  pendukung  seperti  faktor lingkungan  bidang  ekonomi,  bidang  sosial,  bidang  budaya  sampai  dengan  bidang pembangunan.
Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  khususnya  Desa  Kotayasa  Kecamatan Sumbang  yang  dalam  hal  ini  termasuk  salah  satu  desa  penerima  bantuan  program terbanyak sebagai sasaran objek penelitian dalam Implementasi kebijakan diperlukan sosialisasi  sebagai  ajang  edukasi  mengenai  pemahaman  pembangunan  ekonomi keluarga untuk melepaskan garis kemiskinan secara bertahap. Dengan pembangunan ekonomi  ini  sebagai  Foktor  ekonomi  dalam  penanganan  kemiskinanan  melalui Program  Keluarga  Harapan  untuk  menambah  penghasilan  dalam  mencukupi kebutuhan  hidup  dimasyarakat  dan  mampu  mengembangkan  bantuan  secara maksimal.
Pendorong permasalahan kemiskinan yang berkembang dimasyarakat terdapat salah  satu  faktor  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  membangun kesejahteraan ekonomi ialah pendidikan. Faktor pendidikan menjadi salah satu fungsi pendorong yang dapat memberikan harapan bagi setiap keluarga dalam menanggapai permasalahan  kemiskinan  dalam  lingkup  kecil.  Dengan  adanya  program  keluarga harapan,  bidang  pendidikan  yang  cukup  rendah  dimasyarakat  menjadi  salah  satu komponen  yang  diberikan  pendanaan  supaya  setiap  masyarakat  dapat  mencapai pendidikan  tinggi  dengan  harapan  kedepannya  sebagai  pionir  keluarga  dalam

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
membangun  kesejahteraan  ekonomi  ditengah-tengah  masyarakat  seiring  dengan adanya implementasi kebijakan program keluarga harapan.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada program keluarga harapan pada aspek Idealized policy dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian  terhadap  aturan-aturan,  regulasi  maupun  prosedural  yang  dibentuk secara sistematis sebagai role model kelembagaan yang struktural dalam penyelesaian masalah kemiskinan dimasyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  seperti  peraturan  nasional  dan  peraturan  daerah  yan  dijadikan  dasar implementasi kebijakan program keluarga harapan yang bertujuan untuk menurunkan angka  kemiskinan  secara  bertahap  dan  pembangunan  ekonomi  demi  kesejahteraan masyarakat.
Pada  Aspek Target  group implementasi  kebijakan  program  dimulai  dari membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat kearah perkembangan pemikiran secara  luas  agar  dapat  memanfaatkan  bantuan  koordinator  Program  dan pendampingan  kelompok  kerja  serta  kelompok  masyarakat  penerima  manfaat. Implementing  organization, yaitu  para  pihak  yang  turut  serta  mendukung  dan mendorong  pelaksanaan  kebijakan  keluarga  harapan  di  masyarakat  dengan  jalur komunikasi  dan  koordinasi  secara  integritas  yang  sesuai  dengan  regulasi  dan prosedural  program  seperti  unsur  masyarakat,  pemerintah  dan  sektor  swasta. Environmental  factors dilakukan  dengan  pendekatan-pendekatan  secara  interkatif dengan  memperhatikan  budaya  dan  sosial  kondisi  masyarakat  sebagai  pemahaman dalam melaksanakan  kebijakan Program Keluarga Harapan. Pembangunan ekonomi level  keluarga  menjadi  salah  satu  langkah  upaya  dalam  keluarga  dan  bidang pendidikan  menjadi  harapan  utama  sebagai  pionir  dalam  memerangi  permasalahan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat.

## REFERENSI
Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Cv Alfabeta. Bandung. Andersson Annika Lantz et.al. 2015. What’s the problem? Meaning making and learning to do mathematical word problems in the context of digital tools Annika . Published online: 25 January 2008. Department of Education, LinCS, Goteborg University,300, 405 30 Goteborg, Sweden.
Arizzo.  (2017). Public  Policy  Implementation,  Research  Project:  Literature  Review . Tennessee State University Department of Public Administration.
Asna  Aneta.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## 1 Thn. Universitas Negeri Gorontalo
Babatunde,  Binoyo.  (2019). Effect  of  Poverty  Reduction  Programmes  on  Economics Development  Evidence  from  Nigeria .”  Arabian  Journal  of  Bussines  Nad Management Review (OMAN Chapter), Vol 4, No 1 Pp 26 -37
B. Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2019. Qualitative Data Analysis - Matthew B.  Miles,  A.  Michael  Huberman,  Johnny  Saldaña  -  Google  Books.  In  Sage Publications.
Creswell, & Creswell. 2018. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches -  John  W.  Creswell,  J.  David  Creswell  -  Google  Books.  In  SAGE Publications, Inc.
Kalimba,  Edmond,  Jaya  Sukhla  &  Mbabazi  Mbabazize.  (2019). Effect  of  Credit Management System on Financial Performance of Development Bank in Rwanda: Case Study  of  Development  Bank  of  Rwanda ,  The  International  Journal  of  Business  & Management”, Vol 4 No 4
Kusumanegara Solahuddin, (2010). Model dan aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media. Yogyakarta.
Kwong, Yan Wai. (2019). A Review of the Impacts of Agenda-sett. Journal of Communication and Education , 2(2). Communication Research Centre, Department of Journalism and Communication, Hong Kong Shue Yan University, Hong Kong
Lane1,  Jan  Erik  and  Wallis,  Joe.  (2017). Non-profit  organizations  in  public  policy implementation . Journal of public administration and policy research Vol. 1(7) pp. 141-149. University of Freiburg, 79098 Freiburg im Breisgau, Germany.
Leaung,  et  al.  (2019). Support  for  Policies  to  Improve  the  Nutritional  Impact  of  the Supplemental  Nutrition  Assistance  Program  in  California .  American  Journal  of Public Health, Vol 105, No.8
Madani  Muhlis  (2017).    Dimensi  Interkasi  Aktor  Dalam  Proses  Kebijakan  Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Morgan,  D.  L.  2017. Integrating  Qualitative  and  Quantitative  Methods:  A  Pragmatic Approach.  In  Integrating  Qualitative  and  Quantitative  Methods :  A  Pragmatic Approach. https://doi.org/10.4135/9781544304533
Nathan, A. J., & Scobell, A. 2019. Experience sampling method : Measuring the quality of everyday life. In Foreign Affairs (Vol. 91, Issue 5).
Normaliza,  A.M  &  Kamarulazizi  Ibrahim.  (2020). Poverty  Reduction  for  Sustainable Development: Malaysia’s Evidence -Based Solutions . Global Journal of Social Sciences Studies, Vol. 3, No. 1, P 29 – 42.
Philip,  Dahida  Deewua.  2018. Public  Policy  Making  and  Implementation  in  Nigeria: Connecting  the  Nexus.  Public  Policy  and  Administration  Research .  Vol.3,  No.6.
Department  of  Public  Administration,  University  of  Abuja,  P.M.B  117  Abuja-

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Chamid Sutikno,
Muhammad Yusuf
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6342 Page 81-96 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Nigeria.
Routhe Aaron S. et al. (2016). Using Theory to Understand Public Support for Collective Actions that Impact the Environment: Alleviating Water Supply Problems in a Nonarid Biome . Social Science Quarterly, Volume 86, Number 4, December 2005. Savard, Francois Jean. With the collaboration of R. Banville . (2017). “Policy Cycles,” in L. Cote and J.-F. Savard (eds.), Encyclopedic Dictionary of Public Administration. Stewart Jenny. (2018). Public policy as information. School of Busines s, University of New South, Wales, Canberra, Australia,
2013. Vol.31, No. 1. Sumber,http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2013.763630.
Theoria  Stiftelsen.  (2017). Philosophy  and  Public  Policy .  Published  by  Blackwell Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK, and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
Umar,  Zulkarnain.  (2018).  Model  Implementasi  Kebijakan  serta  Strategi  Terhadap Pendekatan Kebijakan Publik. Jurnal baca Vol VIII, No IV. Program Studi Ilmu Administrasi. Universitas Islam Makasar. Hal 282.
Sahi,  Nirmala  Afrinti,  Taufiqurokhman,  And  Andriansyah.  (2019). Policy Implementation of The Family Hope Program in Empowering the Poor In Bone Bolango Distric t. (January). Doi: 10.4108/Eai.1-4-2019.2287277.