P-ISSN : 2089-8142 E-ISSN : 2654-4997
IPMAFA PRESS

## Susunan Redaksi ISLAMIC REVIEW
‘IR’ Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Intitut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) Pati, Jawa Tengah
Penanggungjawab Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati)

## Editorial Board
Syamsul Ma’arif, (Scopus ID 57196279085) Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Khoirun  Niam,  (Scopus  ID:  57200652037;  h-index:  1)  Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Sunan Ampel, Surabaya Moch  Nur  Ichwan,  (Scopus  ID:  39361628400;  h-index:  2)  Sunan  Kalijaga  State  Islamic University, Yogyakarta Al  makin, (Scopus  Author  ID:  38162109000,  h-index:  2)  Sunan  Kalijaga  State  Islamic University, Yogyakarta Andar Nubowo, Nahyang Technological University, Singapore Muhammad Syafiq, Nahyang Technological University, Singapore Muhyar Fanani, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang A. Zaenurrosyid, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
A. Dimyati, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Agus Waluyo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga Nur Said, Institut Agama Islam Negeri Kudus
Editorial Team Editor In-Chief : Nur Khoiriyah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Managing Editor : M. Sofyan Al-Nashr, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Editor : Isyrokh Fuadi, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : Khabib Sholihin, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Asisten Editor : Moh. Dalhar Maarif, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : Arina Ulfatul Jannah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Penerbi t IPMAFA Press Frekuensi terbit 2 kali setiap 6 bulan sekali (April dan Oktober)

## ALAMAT REDAKSI
Lantai 1 Kampus IPMAFA, Jl. Raya Pati-Tayu KM 20, Purworejo Margoyoso Pati Jawa Tengah 59154, Telp.: 0295-5501999, Hp: 085 743 602 083, Fax: 0295-4150081, Website: http://journal.ipmafa.ac.id/, Email: islamicreview@ipmafa.ac.id
Redaksi mengundang para pembaca agar berpartisipasi aktif untuk memberikan kontribusi artikel baik hasil pemikiran, penelitian maupun book review pada edisi selanjutnya. Dengan demikian silaturahmi pemikiran akan tetap berlangsung.

## DAFTAR ISI

## ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KEMASLAHATAN UMAT
Khabib Solihin ............................................................................................................................................. 1-37

## MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI SARANA JIHAD
Fathimah Nadia Qurrota A’yun ...............................................................................................................38-64

## UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DAN NON-MUSLIM MELALUI  SERTIFIKASI HALAL DAN TRANSPARANSI KOMPOSISI PRODUK MAKANAN
Tutik Nurul Janah  ................................................................................................................................... 65-85

## MAKNA MUSLIM DAN KAFIR PESPEKTIF FARID ESACK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA
Dewi Robiah ........................................................................................................................................... 86-114

## FORMULA PEMELIHARAAN JIWA (HIFZ AL NAFS) PADA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
Aay Siti Raohatul Hayat ...................................................................................................................... 115-141

## AKSIOLOGI NILAI PENDEKATAN DAN STRATEGI PENANAMAN NILAI
DALAM PENDDIKAN ISLAM (Keadilan, Tolong Menolong, Tanggung Jawab) Zuhri .................................................................................................................................................... 142- 165

## ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KEMASLAHATAN UMAT

## Khabib Solihin
Institut Pesantren Mathali’ul Falah Email: khabib@ipmafa.ac.id

## Abstract
The  policy  on  Halal  Product  Certification  in  Indonesia  has  been  formally  regulated  in  the Constitution Republic of Indonesia No. 33 of  2014 concerning Guaranteed Halal Products and Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  No.  31  of  2019  concerning  the Implementation of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The issuance of the policy received various responses and caused various polemics in the community, among the responses and polemics that arose in the community was the rejection of the implementation of the policy caused by  the  lack  of  readiness  of  micro  and  medium  enterprises  in  carrying  out  the  policy,  disrupted economic stability due to the number of UMKM that have not been carry out these obligations, as well as other polemics that lead to the unpreparedness of this regulation to be enforced compulsorily to all business actors and the products they produce,  most of the responses and polemics arising from several business community communities lead to negative assessments of regulations determined by the government.  Apart  from  these  polemics,  this  research  was  conducted  to  see  the  positive  side  of  the halal  certification policy in the  perspective  of  protecting the  benefit of the  people, this research is  a descriptive  qualitative  research  that  results  in  a  conclusion  that  the  policy  of  halal  product certification has a positive side relating to the protection of the benefit of the people and deserves for all parties to strive for its implementation.
Keywords: Halal Product Certification, Maslahah Umat.

## Abstrak
Kebijakan  Sertifikasi  Produk  Halal  di  Indonesia  secara  formal  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Diterbitkannya kebijakan tersebut mendapatkan  berbagai  respon  dan  menimbulkan  berbagai  polemik  di  masyarakat,  di  antara respon dan polemik yang timbul dimasyarakat adalah penolakan atas pemberlakukan kebijakan tersebut  yang  disebabkan  oleh  kurangnya  kesiapan  usaha  kecil  mikro  dan  menengah  dalam menjalankan  kebijakan  itu,  terganggunya  stabilitas  ekonomi  karena  banyaknya  UMKM  yang belum  melaksanakan  kewajiban  tersebut,  serta  polemik  lainnya  yang  mengarah  pada  belum

## Khabib Solihin
siapnya peraturan ini untuk diberlakukan secara wajib kepada seluruh pelaku usaha dan produk yang dihasilkannya, sebagian besar tanggapan dan polemik yang timbul dari beberapa komunitas pelaku  usaha  mengarah  pada  penilaian  negatif  atas  regulasi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. Tidak terlepas dari berbagai polemik tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat sisi positif dari kebijakan sertifikasi halal dalam perspekstif perlindungan kemaslahatan umat, penelitian ini merupakan penelian kualitatif deskriptif yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kebijakan sertifikasi  produk  halal  memiliki  sisi  positif  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  kemaslahatan umat dan patut untuk diperjuangkan pelaksanaannya oleh semua pihak.
Kata Kunci: Kebijakan Sertifikasi Prodak Halal, Kemaslahatan Umat.

## A. Pendahuluan
Ajaran yang ada di dalam syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik yang terkait dengan hubungan kepada Allah SWT, sesama manusia, maupun  dengan  alam  dan  lingkungan.  Dengan  sumber  hukum  utamanya  yakni Al-Qur’an dan Hadis dilengkapi dengan hasil ijtihad para ulama, Islam mengatur dan  mengarahkan  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  mulai  dari  akidah,  syariah, dan akhlak, tidak ada satu hal kecilpun yang terlepas dari aturan syariah Islam, Ini semua tidak lain hanya bermuara pada satu tujuan utama yang harus diwujudkan yakni kemaslahatan umat di dunia dan akhirat.
Salah satu contoh kecil kehidupan umat yang diatur dalam syariat  Islam adalah  terkait  dengan  proses  konsumsi,  Islam  mengatur  pola  konsumsi ummatnya  dalam  beberapa  ayat  Al-Qur’an  yang  sudah  jelas  maknanya  secara tersurat, di antaranya adalah yang terdapat dalam Surat Al Baqoroh ayat 168 1 yang artinya:
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”
1 Al Quran Al Karim Surat Al Maidah ayat 181. Selain ayat tersebut, ayat-ayat lain dalam al quran  yang  mengatur  tentang  konsep  konsumsi  makanan  yang  halal  dan  baik  di  antaranya  terdapat dalam  Surat  Al-Maidah  ayat  188 “dan  makanlah  makanan  yang  halal  lagi  baik  dari  apa  yang  Allah  telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” Dan An Nahl ayat 114 “Maka makanlah yang halal lagi  baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu;  dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”
Dalam  makna  harfiyahnya,  sekilas  ayat  ini  memperbolehkan  manusia untuk    mengkonsumsi  segala  sesuatu  yang  ada  di  bumi  ini,  akan  tetapi  ada  dua syarat  yang  mengikat  dan  mengatur  kegiatan  konsumsi  tersebut,  yakni  demi kemaslahatannya, manusia harus mengkonsumsi segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan catatan yang halal dan baik sesuai dengan ajaran syariat. Makanan yang halal memiliki definisi yang jelas yakni makanan-makanan yang tidak diharamkan oleh  syariat. 2 Baik  yang  diharamkan  secara  dzatnya,  diharamkan  karena  cara memperolehnya,  cara  memprosesnya,  ataupun  diharamkan  karena  cara penyajiannya.  Adapun  makanan  yang  baik  adalah  makanan  yang  menghadirkan dampak positif bagi yang mengkonsumsinya. 3
Ayat  tersebut  memuat  beberapa  pelajaran  yang  dapat  dipahami  di antaranya  adalah  ketika  memilih  produk  yang  akan  dikonsumsi  manusia  tidak boleh  melepaskan  syarat  halal  dan  baik. 4 Dua  unsur  ini  tidak  bisa  dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang meniadakan unsur halal dalam  melakukan  proses  konsumsi  maka  dia  akan  semakin  jauh  dari  nilai-nilai agama  bahkan  akan  muncul  dapak  negatif  dalam  kehidupan  religinya. 5 Dampak
2 Makanan  yang  tidak  termasuk  dikategorikan  haram  dalam  agama,  baik  dzatnya,  cara memperolehnya,  cara  memprosesnya  maupun  cara  menyajikannya.  Contoh  makanan  yang  dalam kategori  haram  adalah  anjing  dan  babi  jelas  haram  dzatnya,  makanan  yang  diperoleh  dengaan  hasil mencuri, makanan yang diproses bercampur dengan sesuatu yang haram, disembelih tanpa menyebut nama  Allah,  dan  juga  disajikan  bukan  ditempat-tempat  yang  oleh  agama.  Diluar  yang  diharamkan syariat Islam maka manusia memiliki pilihan untuk mengkonsumsi.
3 Menurut  pandangan  Quraish  Shihab,  makanan  yang  baik  memiliki  definisi  yang proporsional.  Baik  untuk  yang  mengkonsumsi  dan  sesuai  dengan  kapasitasnya  sehingga  mampu menghadirkan dampak positif bagi yang mengkonsumsi. Baik untuk anak kecil belum tentu baik untuk orang  dewasa,  baik  untuk  orang  dewasa  belum  tentu  baik  untuk  anak–anak,  baik  untuk  orang  yang memiliki  penyait  A  belum  tentu  baik  untuk  orang  yang  memiliki  penyakit  B.  Maka  dalam  kasus  ini manusia harus cerdas untuk memilih makanan yang baik baginya sesuai dengan kapasitas dirinya.
4 Kecuali pada kondisi-kondisi yang dhorurat yang mengancam eksistensi kehidupan manusia di dunia. Sebagai contohnya, ketika tidak ada makanan laian kecuali makanan yang haram dan tidak baik. Kalau makanan tersebut tidak dimakan maka akan menimbulkan dampak kematian. Dalam kasus ini syariat Islam memberikan kelonggaran kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang ada tersebut. Hanya untuk mempertahankan kehidupan bukan untuk menikmatinya.
5 Contoh dampak negatif dalam kehidupan religi ini adalah pertama, dengan mengkonsumsi susuatu yang tidak halal dan tidak baik akan membawa ke neraka, kedua menjadi cikal bakal keturunan yang tidak sholih, ketiga berdampak terhadap doa yang dipanjatkan tidak terkabut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. yang artinya “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan bahwasannya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang dengan hal-hal yang diperintahkan kepada para Rasul. ” Diambil dari artikel yang berjudul Tiga Akibat Mengkonsumsi

## Khabib Solihin
ini  di  antaranya  adalah  tidak  terkabulnya  doa  serta  tidak  akan  diterima  amalnya selama empat puluh hari. 6
Begitu  pula  ketika  seseorang  mengkonsumsi  makanan  yang  tidak  baik, maka dia akan mendapatkan dampak negatif yang terkait dengan kesehatan dan keberlangsungan kehidupannya di dunia, tentunya kalau masalah ini ditarik dalam ranah  kewajiban  manusia  untuk  menjaga  keberlangsungan  jiwanya  di  dunia  ini maka  mengkonsumsi  sesuatu  yang  tidak  baik/tidak  sehat  jelas  dilarang  dan bertentangan  dengan  ajaran  syariat  Islam.  Dalam  penelitiannya  Mulizar 7 menegaskan  bahwa  makanan  yang  tidak  baik  akan  merusakkan  kesehatan  dan merusakkan juga bagi akal budi.
Berangkat  dari  beberapa  penjelasan  tersebut,  maka  dari  satu  jenis  ayat yang mengatur pola konsumsi manusia, ada beberapa konsekuensi hukum syariah yang harus dipegang. Manusia harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik demi  keberlanjutan  kehidupan  duanianya  maupun  kehidupan  religinya.  Untuk mewujudkan hal tersebut maska konsekuensi hukumnya adalah pertama, manusia sebagai  konsumen  memiliki  kewajiban  untuk  mempersiapan  dan  mencari  atau melakukan usaha lainnya untuk mendapatkan makanan yang halal dan baik yang nantinya  akan  dikonsumsi. Kedua, produsen  harus  memproduksi  makanan  yang halal  dan  baik  sehingga  nantinya  tidak  menimbulkan  dampak  negatif  dan merugikan konsumen.
Konsekuensi  hukum  yang  pertama  tidak  ada  persoalan  yang  perlu dipermasalahkan,  karena  dengan  memproses  dan  mencari  sendiri  sesuatu  yang
Makanan  dan  Minuman  Haram  yang  ditulis  oleh  Annisa  Nurul  Hasanah,  dalam  situs https://bincangsyariah.com/kalam/tiga-akibat-mengkonsumsi-makanan-dan-minuman-haram/. Akses tanggal 27 November 2019.
6 Mulizar, Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Manusia; Studi terhadap Tafsir Al Azhar , Jurnal At Tibyan Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016.
7 Mulizar, Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Manusia; Studi terhadap Tafsir Al Azhar , Jurnal At Tibyan Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016.
akan dikonsumsi maka seseorang dapat memastikan dan menjamin serta menjaga kehalalan dan kebaikan atas apapun yang nanti akan dikonsumsinya. Akan tetapi untuk konsekuensi hukum yang kedua perlu solusi alternatif agar produk-pruduk yang  diproduksi oleh  pihak-pihak  kedua  (produsen)  dapat  memberikan  jaminan dan  kepastian  kepada  konsumen  bahwa  produk  tersebut  benar-benar  halal  dan baik  sehingga  tidak  berdampak  negatif  untuk  dikonsumsi.  Ketika  konsumen sudah  sungguh-sungguh  mencari  barang  yang  akan  dikonsumsi  dengan  unsur yang  halal  dan  baik  di  dalamnya,  dan  usaha  ini  tidak  diimbangi  dengan  usaha produsen dalam menyajikan produk-produk yang halal dan baik untuk konsumen maka  akan  memunculkan  persoalan  baru  yang  dapat  menghambat  dan mempersulit dalam pemilihan produk yang halal dan baik.
Sebagai solusi atas persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan Undang- Undang  No  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Secara  umum Undang-undang  ini  mengatur  tentang  bagaimana  proses  sebuah  produk mendapatkan sebuah sertifikasi halal. Undang-undang ini merupakan satu solusi dalam  mensukseskan  tujuan  Islam  yang  mensyariatkan  makanan  yang  halal  dan baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  tujuan  yang  ada  di  dalamnya  yakni memberikan  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan,  dan  kepastian  ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk. Dengan adanya undang-undang ini harapan dari pemerintah adalah memberikan kepastian  kehalalan  produk  kepada  konsumen  sehingga  akan  terhindar  dari aktifikas  konsumsi  makanan  yang  haram  dan  tidak  baik  karena  ketidak  tahuan kualitas dan isi dari produk yang dikonsumsi.
Tidak  terlepas  dari  tujuan  utamanya,  seiring  dengan  berjanannya  waktu sejak  undang-undang  ini  diterbitkan,  banyak  kalangan  yang  memberikan  respon positif  dan  tidak  sedikit  yang  sudah  melaksanakannya.  Akan  tetapi  ketika Peraturan  Pemerintah  No  31  Tahun  2019  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  Tentang  jaminan  produk  halal  diikuti dengan rencana kewajiaban sertifikasi halal yang akan dilakukan secara bertahap dari  pembinaan  mulai  tanggal  17  Oktober  2019  s.d  17  Oktober  2024 sebagaimana Penjelasan dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

## Khabib Solihin
(BPJPH) Kementerian Agama Sukoso. 8 Timbul berbagai persoalan dan polemik yang beragam di masyarakat. Di antaranya adalah kurangnya kesiapan usaha kecil mikro  dan  menengah  dalam  menjalankan  kewajiaban  tersebut,  terganggunya stabilitas  ekonomi  karena  banyaknya  UMKM  yang  belum  melaksanakan kewajiban  tersebut,  serta  polemik  lainnya  yang  mengarah  pada  belum  siapnya peraturan  ini  untuk  diberlakukan  secara  wajib  kepada  seluruh  peaku  usaha  dan produk  yang  dihasilkannya,  semua  tanggapan  dan  polemik  yang  timbul  dari beberapa  komunitas  pelaku  usaha  mengarah  pada  penilaian  negatif  atas  regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Terlepas  dari  berbagai  polemik  dan  penilaian  negatif  yang  muncul  dari kebijakan wajib atas sertifikasi produk halal ini, harus ada pandangan poporsional atas  kebijakan  sertifikasi  produk  halal  tersebut,  artinya  ketika  banyak  kalangan yang menandang dan merespon negatif atas ketidaksiapan pelaksanaan kebijakan tersebut,  harus  ada  penelitian  yang  dilakukan  untuk  melihat  sisi  positif pemberlakukan  kebijakan  sertifikasi  halal  dari  sudut  pandang  perlindungan kemaslahatan umat disamping berbagai kekurangan yang masih menyelimutinya. Maka  dari  itu  atas  dasar  pemikiran  yang  telah  diuraikan  penelitian  ini  akan dilakukan dengan fokus bahasan analisis kebijakan sertifikasi produk halal dalam perspektif  perlindungan  kemaslahatan  umat.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan menjadi penting untuk digunakan sebagai modal edukasi kepada masyarakat dan pelaku  usaha  untuk  bersama-sama  mempersiapkan  diri  melaksanakan  kebijakan yang telah diputuskan tersebut demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kulaitatif  atau  lebih  tepatnya  sering disebut  dengan  studi  literatur.  Dalam  penelitian  ini,  proses  pengolahan  data  yang
8 Dikutip dari artikel Wajib Sertifikat Halal 17 Oktober, Pengusaha Masih Bingung, Efrem Siregar https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008104037-4-105160/wajib- sertifikat-halal-17-oktober-pengusaha-masih-bingung .
dilakukan tidak berdasarkan perhitungan angka-angka statistik atau matematis. Pada hakikatnya  penelitian  kualitatif  menggunakan  pendekatan  induktif  yang  menyatakan bahwa  teori  sesungguhnya  adalah  alat  yang  akan  diuji  kemudian  dengan  data  dan instrument  penelitiannya. 9 Maka  dari  itu,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif-verifikatif , yakni  sebuah  upaya  analisis  induktif  terhadap  data  penelitian yang  dilakukan  pada  seluruh  proses  penelitian  yang  dilakukan,  pendekatan  ini mengkonstruksi  format  penelitian  dan  strategi  untuk  lebih  awal  memperoleh  data sebanyak-banyaknya  di  lapangan,  dengan  mengesampingkan  pesan  teori  terlebih dahulu, ini bukan berarti teori bukanlah hal yang tidak penting, akan tetapi peran data lebih penting dari teori itu sendiri. 10
Berdasarkan deskripsi pendekatan kualitatif-verifikatif di atas, peneliti lebih awal akan  menggali  data  sebanyak-banyaknya  terkait  dengan  objek  penelitian  dengan menggambarkan  secara  proporsional  bagaimana  objek  yang  diteliti  serta menginterpretasikan data-data yang ada untuk selanjutnya di analisis.
Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan berasal dari literatur  literatur  yang  mengkaji  tentang  kebijakan  sertifikasi  produk  halal  baik  dari undang-undang,  buku,  maupun  penelitian  terdahulu  yang  membahas  tentang sertifikasi  produk  halal.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  ( library  reseach ) maka  menggunakan  metode  pengumpulan  data  secara  dokumentasi  dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data telah disebutkan sebelumnya.
Analisis  data  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja dengan  data,  mengorganisasi  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat dikelola,  mensistesiskannya,  mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan  apa  yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada
9 M  Burhan  Bungin  (Ed.), Metode  Penelitian  Kualitatif:  Aktualisasi  Metodologis  ke  Arah  Ragam Varian Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008, Hlm. 27.
10 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, PT Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 2008, Hlm. 147.

## Khabib Solihin
orang  lain. 11 Penelitian  yang  akan  dilakukan  ini  menggunakan  teknik  analisis komparatif  konstan (Constant  Comparative  Analysis). 12 Dalam  penelitian  ini,  peneliti membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat peneliti menganalisis kejadian tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian itu berlangsung.

## C. Terminologi Halal & Haram
Mengutip  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muchtar  Ali 13 devinisi  halal dapat  diambil  dari  beberapa  pakar,  Halal  secara  bahasa,  berasal  dari  akar  kata لحلا artinya ةحابلإا yang  artinya  sesuatu  yang  dibolehkan  menurut  syariat.  Al-Jurjani menulis  kata  halal  berasal  dari  kata لحلا yang  berarti  terbuka حتفلا .  Secara  istilah, berarti  setiap  sesuatu  yang  tidak  dikenakan  sanki  penggunaannya  atau  sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Muhammad ibn Ali Al Syawkani (1759-1834  H)  menyatakan  bahwa  sesuatu  dinyatakan  sebagai  halal  karena  telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah. Senada dengan pendapat al-Syawkani  (1759-1834  H).  Dalam  pandangan  Abu  Ja’far  Al-Thobari  (224-310  H), lafaz  halal لالَح berarti  terlepas  atau  terbebas اًقْلِط .  Salah  satu  ulama’  dari  Madzhab Syafi’i  Abu  Muhammad  al-Husayn  ibn  Mas’ud  al-Baghawi  (436-510H)  menyatakan bahwa  kata  halal  berarti  sesuatu  yang  dibolehkan  oleh  syariat  karena  baik.  Dari kalangan  ulama  kontemporer,  Yusuf  al-Qaradhawi  mendifiniskan  halal  sebagai sesuatu  yang  dengannya  terurailah  buhul  yang  membahayakan,  dan  Allah memperbolehkan  untuk  dikerjakan.  Sedangkan  Abdul  Rahman  Ibnu  Nashir  Ibnu Sa’di  ketika  mendifinisikan  kata  halal  menyorotinya  kepada  bagaimana
11 Lexi  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif;  Edisi  Revisi, PT.  Remaja  Posdakarya  : Bandung, 2008
12 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, PT Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 2008, Hlm. 214.
13 Muchtar  Ali, Konsep  Makanan  Halal  dalam  Tinjuan  Syariah  dan  Tanggung  Jawab  Produk  atas Produsen Industri Halal , Jurnal Ahkam Vol. XVI, No. 2, Juli 2016
memperolehnya,  bukan  dengan  cara ghashab ,  mencuri,  dan  bukan  sebagai  hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram.
Dalam Kajian Tafsir Surat Al Baqarah ayat 168 Quraish Sihab 14 menjelaskan halal sebagai lawan dari haram. Ketika dalam Islam dikenal panca hukum yakni wajib, sunnah,  mubah,  makruh,  serta  haram.  Maka  halal  memiliki  4  jenis  tipikal  hukum 15 dan  haram  hanya  memiliki  1  jenis  yaitu  haram  itu  sendiri.  Ketika  difinisi  ini  ditarik pada  sebuah  kesimpulan  dapat  dipahai  bahwa  halal  merupakan  segala  sesuatu  yang tidak  diharamkan  oleh  syariat  Islam.  Oleh  karena  itu,  ketika  tidak  ada  unsur  haram dalam  suatu  benda  maka  secara  umum  benda  tersebut  dapat  dikonsumsi  atau digunakan.
Dari  beberapa  pendapat  yang  telah  disebutkan,  dapat  dipahami  bahwa definisi halal mencakup beberapa kriteria, di antaranya halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat  Islam karena didalamnya mengandung dampak baik, tidak diharamkan, serta tidk ada larangan untuk melakukan atau mengkonsumsinya. Halal  tidak  memiliki  konsekuensi  sanki  atas  penggunaannya  atau  bisa  dikatakan sebagai sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Halal merupakan sesuatu yang diperoleh bukan dengan cara ghashab , mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah  yang  haram  atau  berbentuk  haram,  dan  dari  cara  lain  yang  diharamkan oleh agama.
Setelah  uraian  devinisi  tentang  halal  telah  dijelaskan,  untuk  memberikan pemahaman yang seimbang maka perlu dijelaskan pula terminologi dari haram. Dari sisi bahasa, haram memiliki arti dilarang/terlarang atau  tidak diizinkan. 16 Mengambil dari  pendapat  Yusuf  al-Qardhawi  Muchtar  Ali  (2016)  dalam  penelitiannya mendefinisikan  haram  sebagai  sesuatu  yang  dilarang  Allah  untuk  dilakukan  dengan larangan  yang  tegas,  setiap  orang  yang  menentangnya  akan  mendapatkan  siksaan
14 Kajian Surat Al Baqarah Ayat 168 oleh Prof. Qurais Shihab
https://archive.org/details/002.261265TafsirAlMishbahMetroTV1427HSurat2AlBaqarahAy at261265/002.168+Tafsir+Al+Mishbah+MetroTV+1427H+-
+Surat+Al+Baqarah+Ayat+168-173.mp3
15 4 jenis hukum halal ini adalah wajib, sunah, mubah dan  makruh sedangkan haram hanya memiliki 1 jenis hukum yaitu haram itu sendiri.
16 Muchtar  Ali, Konsep  Makanan  Halal  dalam  Tinjuan  Syariah  dan  Tanggung  Jawab  Produk  atas Produsen Industri Halal , Jurnal Ahkam Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.

## Khabib Solihin
Allah  di  akhirat.  Selanjutnya  Muchtar  Ali  menjelaskan  bahwa  Al-Sa’di  juga menambahkan  bahwa  keharaman  itu  diklasifikasikan  menjadi  dua  macam  yaitu karena  disebabkan  zatnya  yakni  jelek  dan  keji,  lawan  dari thayyib .  Atau  haram dikarenakan yang ditampakkannya, yaitu keharaman yang berkaitan dengan hak Allah atau hak hamba-Nya dan ini adalah lawannya halal.
Pembahasan haram dalam Alquran yang memiliki konteks dengan makanan, minuman dan pakaian terdapat pada surah al-Baqarah ayat 172-173 17 , al-Maidah ayat 3 18 , 87 19 , al-An’am ayat 143, 144, 145, 20 dan 146, al-A’raf ayat 32, 157 21 , al-Nahl ayat 115, 116, 118. 22
17 Al Qur’an Surat Al Baqarah; Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik- baik  yang  Kami  berikan  kepadamu  dan  bersyukurlah  kepada  Allah,  jika  benar-benar  kepada-Nya  kamu menyembah. (172) Sesungguhnya  Allah  hanya  mengharamkan  bagimu  bangkai,  darah,  daging  babi,  dan  binatang yang  (ketika  disembelih)  disebut  (nama)  selain  Allah[108].  tetapi B arangsiapa  dalam  Keadaan  terpaksa (memakannya)  sedang  Dia  tidak  menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,  Maka  tidak  ada  dosa baginya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang. (173).  (Haram  juga  menurut  ayat  ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah).
18 Al  Qur’an  Surat  Al  Maidah; diharamkan  bagimu  (memakan)  bangkai,  darah[394],  daging  babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam  binatang  buas,  kecuali  yang  sempat  kamu  menyembelihnya,  dan  (diharamkan  bagimu)  yang  disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa (Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa) karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (3)
19 Al  Qur’an  Surat  Al  Maidah  ; Al  Quran  Surat  Al  Maidah.  Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  haramkan  apa-apa  yang  baik  yang  telah  Allah  halalkan  bagi  kamu,  dan  janganlah  kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas . (87)
20 Al Qur’an Surat Al An’am: (yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang  ada  dalam  kandungan  dua  betinanya?"  Terangkanlah  kepadaku  dengan  berdasar  pengetahuan  jika  kamu memang orang-orang yang benar. (143); dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang  yang  membuat-buat  Dusta  terhadap  Allah  untuk  menyesatkan  manusia  tanpa  pengetahuan  ?" Sesungguhnya  Allah  tidak  memberi  petunjuk  kepada  orang-orang  yang  zalim. (144) Katakanlah:  "Tiadalah  aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya,
Panca  hukum  Islam  yang  sebelumnya  disebutkan  secara  umum  salah satunya merupakan konsekuensi hukum dari segala hal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam pembahasan ini panca hukum yang terkait dengan halal dan haram  difokuskan  pada  pembahasan  hukum  halal  dan  haram  atas  aktivitas konsumsi yang dilakukan manusia. Sekali pun dalam Surat Al Baqarah ayat 168, konsep konsumsi disebutkan dengan bahasa makan, akan tetapi konsumsi dalam hal  ini  sebenarnya  bukan  hanya  sebatas  makan,  memasukkan  sesuatu  kedalam mulut kemudian dilanjutkan kedalam tenggorokan dan lambung, akan tetapi lebih luas kepada proses penggunaan, pemanfaatan atas apapun itu yang dilakukan oleh manusia. Sebagai salah satu contoh, ketika sebuah produk kosmetik itu digunakan sekalipun  bukan  dimakan  tetap  harus  mengikuti  hukum  halal  dan  haram  yakni boleh  memakai  kosmetik  yang  halal  dan  baik  dan  meninggalkan  menggunakan kosmetik yang diharamkan dan tidak baik.
kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi  - karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan  tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (145).
21 Al Qur’an Surat Al Al A’rof; Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah:  "Semuanya  itu  (disediakan)  bagi  orang-orang  yang  beriman  dalam  kehidupan  dunia,  khusus  (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (32) ;
(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan  Injil  yang  ada  di  sisi  mereka,  yang  menyuruh  mereka  mengerjakan  yang  ma'ruf  dan  melarang  mereka  dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang  buruk  dan  membuang  dari  mereka  beban-beban  dan  belenggu-belenggu  yang  ada  pada  mereka[574].  Maka orang-orang  yang  beriman  kepadanya.  memuliakannya,  menolongnya  dan  mengikuti  cahaya  yang  terang  yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (157).
22 Al Quran Surat An Nahl; Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya  dengan  tidak  Menganiaya  dan  tidak  pula  melampaui  batas,  Maka  Sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun  lagi  Maha  Penyayang. (115); dan  janganlah  kamu  mengatakan  terhadap  apa  yang  disebut-sebut  oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. (116); dan terhadap orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dahulu kepadamu; dan Kami tiada Menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri. (118).

## Khabib Solihin
Dari  beberapa  ayat  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  dapat  dipahami bahwa  halal  adalah  segala  sesuatu  yang  diperbolehkan  untuk  digunakan, dikonsumsi,  dan  tidak  memiliki  konsekuensi  hukuman/dosa  ketika  melakukan atau mengkonsumsinya maka haram adalah lawan dari halal yakni segala sesuatu yang  tidak  diperbolehkan  dalam  syariat  islam,  dilarang  untuk  dilakukan, digunakan, ataupun dikonsumsi dengan berbagai cara karena dapat memberikan dampak  negatif  dan  merusak  kemaslahatan  manusia.  Haram  memiliki konsekuensi hukum/dosa bagi yang memaksa melakukan atau mengkonsumsinya.
Dalam  konteks  halal  dan  haram  atas  makanan  dan  minuman,  dari beberapa  ayat  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  dapat  dipahami  bahwa bagaimana  Al-Qur’an  memberikan  ruang  yang  cukup  luas  untuk  menafsirkan berbagai  hal  yang  halal  yang  dapat  dikonsumsi  oleh  manusia.  Karena  tidak  ada penyebutan  khusus  atas  barang-barang  yang  halal  dan  diperbolehkan  untuk dikonsumsi. Penjelasanan pola konsumsi dijelaskan secara umum yakni manusia dapat mengkonsumsi segala sesuatu yang ada di bumi dengan ketegori yang halal dan baik. Kategori ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang haram dan tidak baik pastinya sangat dilarang oleh syara’ untuk dikonsumsi.
Berbeda  dengan  konteks  halal,  dalam  konteks  keharaman  makanan syariah  Islam  telah  menjelaskan  dan  menjabarkan  secara  khusus  dalam  ayat  Al- Qur’an  berbagai  makanan  yang  diharamkan.  bangkai,  darah,  daging  babi,  dan binatang  yang  disembelih  tanpa  menyebut  nama  Allah,  yang  tercekik,  yang terpukul,  yang  jatuh,  yang  ditanduk,  dan  diterkam  binatang  buas  kecuali  yang sempat  disembelih  dengan  menyebut  nama  Allah  SWT,  dan  hewan  yang disembelih untuk berhala. Semua itu sudah disebutkan jelas dan terperinci dalam Al-Qur’an,  termasuk  juga  mengkonsumsi  segala  barang  yang  bersumber, didapatkan, diolah, disajikan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat  Islam semua  diharamkan  dengan  satu  alasan  yang  disebutkkan  bahwa  sesungguhnya
semua  itu  kotor  dan  bisa  memberikan  dampak  negatif  baik  secara  jasmani maupun ruhani.
Apa urgensi adanya pembagian pola konsumsi yang halal dan baik untuk dikonsumsi dan haram dan tidak boleh dikonsumsi? Tidak lain tujuan itu adalah untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Apa yang  dimaksud  dengan  kemaslahatan  dan  bagaimana  pembagiannya  sehingga perlu diwujudkan salah satunya dengan mensyariatkan halal dan haram segala hal yang  terkait  dengan  pola  konsumsi  manusia.  Dalam  pembahasan  berikut  akan dijelaskan terkait dengan kemaslahatan.

## D. Kemaslahatan Umat
Maslahah secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan  kata salah, yaitu    mendatangkan  kebaikan  Terkadang  digunakan  juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti  mencari kebaikan Tak jarang kata maslahah atau  istislah ini  disertai  dengan  kata al-Munasib yang  berarti  hal-hal  yang  cocok, sesuai  dan  tepat  penggunaannya. 23 Maslahah  adalah  setiap  sesuatu  yang menimbulkan suatu berbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologi syariat,  terdapat  beragam  pendefinisian.  Musthafa  Syalbi,  sebagaimana  yang dikutip  Jamal  Makmur  Asmani  menyimpulkan  dalam  dua  pengertian. Pertama, dengan  pengertian  majaz,  maslahah  adalah  sesuatu  yang  menyampaikan  pada kemaslahatan. Kedua, secara  hakiki,  maslahah  adalah  akibat  itu  sendiri,  yang timbul  dari  sebuah  tindakan,  yakni  berupa  kebaikan  atau  kemanfaatan. 24 Dalam bahasa  Indonesia  istilah  maslahah  sering  disebut  dengan  kata  maslahat  (lawan dari  kata mafsadat )  yang  berarti  sesuatu  yang  mendatangkan  kebaikan (keselamatan,  dan  yang  lain),  faidah,  guna.  Sedangkan  kemaslahatan  berarti kegunaan,  manfaat,  kepentingan,  ataupun  kebaikan. 25 Dari  beberapa  pengertian
23 Salma, Maslahah daam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah As-Syirah Vol. 10 No. 2 Tahun 2012
24 Jamal  Ma’mur  Asmani, Fiqh  Soaial  Kiai  Sahal  Mahfudh  Antara  Konsep  dan  Implementasinya, Khalista:Surabaya, 2007, Hlm. 285.
25 Dahlan  Tamrin, Filsafat  Hukum  Islam;  Filsafat  Hukum  Keluarga  dalam  Islam, UIN  Malang Press:Malang, 2007. Hlm. 113

## Khabib Solihin
tersebut  dapat  dipahami  bahwa  maslahah  adalah  sesuatu  yang  mendatangkan manfaat bagi manusia secara umum.
Terkait  dengan  hakikat  dari  pengertian  maslahah  banyak  ulama  yang memiliki  definisi  sesuai  dengan  versinya  masing-masing.  Imam  Gazali mengartikan maslahah  bukan dalam bentuk kebahasaan yang biasa dipakai dalam masyarakat  melainkan  dalam  bentuk syara’ ,  yakni  memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan dan harta benda. 26 Dalam pandangan at-Tufi  maslahah  didefinisikan sebagai  faktor  penyebab  yang  membawa  kepada  kebaikan  dan  kemanfaatan.
Sedangkan  Asy-Syatibi  mengartikan  maslahah    sebagai perwujudan  dari  maksud yang terkandung dalam penciptaan hukum syara’ (maqashid syariah). Kemaslahatan manusia  dapat  terwujud  dengan  datangnya  kemanfatan  atau  kebaikan  yeng mendatangkan  kesejahteranan,  juga  dapat  terwujud  dengan  penolakan kesengsaraan atau kesulitan dalam kehidupan manusia.
Dalam pemikiran Islam maslahah memiliki dua fungsi, fungsi pertama yaitu maslahah  sebagai tujuan utama dari hukum Islam dan fungsi kedua yakni maslahah sebagai sumber hukum. Untuk fungsi maslahah  yang pertama, hampir tidak ada pendapat  yang  berbeda,  karena  sesungguhnya  tujuan  dari  hukum  Islam  yang diciptakan oleh Allah SWT tidak lain adalah menciptakan kemaslahatan manusia dunia akhirat. akan tetapi untuk  fungsi yang kedua, banyak perbedaan pendapat para  ulama  mengenai  posisi  maslahah    yang  menjadi  salah  satu  sumber  hukum Islam. Pertentangan ini berkisar pada bagaimana maslahah  bisa menjadi sumber hukum  yang  mandiri,  sedangkan  semua  ketentuan  hukum  sudah  ada  dalam sumber hukum primer. 27
Kajian  dalam  penelitian  ini  membahas  maslahah  dalam  fungsi  yang pertama  yaitu  maslahah  sebagai  tujuan  utama.  Semua  hukum  yang  disyariatkan
26 Dahlan  Tamrin, Filsafat  Hukum  Islam;  Filsafat  Hukum  Keluarga  dalam  Islam, UIN  Malang Perss:Malang, 2007, Hlm. 114
27 Jamal  Ma’mur  Asmani, Fiqh  Soaial  Kiai  Sahal  Mahfudh  Antara  Konsep  dan  Implementasinya, Khalista:Surabaya, 2007, hlm. 286.
oleh Islam maupun semua unsur pembantu terlaksananya syariat Islam tidak lain harus secara keseluruhan bertujuan pada pencapaian kemaslahatan umat. Dalam pandangan  Asy-Syatibi  tujuan  utama  hukum  syara’  adalah  terwujudnya maqashid syariah .  Dilihat  dari  segi  kualitas  dan  kepentingan  manusia  Asy-Syatibi  membagi maslahah menjadi tiga bentuk yakni, 28
Pertama,  Maslahah  Dharuriyyah,  maslahah dalam  tingkatan  ini  merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di  akhirat  yang  harus  diwujudkan.  Dalam  pandangan  Imam  Ghozali  lima kebutuhan  pokok  yang  harus  diwujudkan  dan  dipelihara  tersebut  adalah memelihara  agama (hifdzud  din) ,  jiwa (hifdzun  nasl) ,  akal (hifdzul  aql) ,  keturunan (hifdzun  nasl) ,  dan  harta (hifdzul  maal) ,  dalam  hal  ini  termuat  dalam  cakupan maqashid  syariah. Kemaslahatan  ini  memelihara  urusan  pokok  manusia  yang keberadaannya  harus  dipelihara  oleh  hukum  Islam, 29 bersifat  mutlak  dan  tidak bisa diabaikan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud maka akan timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia. 30 Usaha untuk mewujudkan maslahah  dalam  tingkatan  ini,  dapat  dipahami  menjadi  dua  pengertian  yakni segala  yang  mendukung  tercapainya  kebutuhan  ini    harus  diperjuangkan  dan diwujudkan,  dan  segala  hal  yang  dapat  menghalangi  pemenuhan  kebutuhan tersebut harus disingkirkan. 31
Kedua,  Maslahaah  Hajiyah, yakni  kemaslahatan  yang  dibutuhkan  untuk menyempurnakan maslahah  dharuriyyah yaitu  berupa  keringanan  untuk mempertahankan  dan  memelihara  kebutuhan  mendasar  manusia. 32 Maslahah
28 Abu  Ishaq  As  Syatibi, Al  Muwafaqat  fi  Ushuli  as  Syari’ah;  juz  2 ,  Maktabah  at Taufiqah:Mesir,2003, hlm 6-9.
29 Mohammad Muhammad Daud Ali, Hukum Islam;  Pengantar Ilmu Hukum  dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2011, hlm. 62.
30 Dahlan  Tamrin, Filsafat  Hukum  Islam;  Filsafat  Hukum  Keluarga  dalam  Islma, UIN  Malang Perss:Malang, 2007, hlm. 120.
31 Sidiq Tono, Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut al-Syatibi, Jurnal al Mawarid Edisi XIII Tahun, 2005 , hlm. 106.
32 harun, Pemikiran  Najmuddin  At  Tufi  tentang  Konsep  Maslahah  Sebagai  Teori  Istinbat  Hukum Islam, Jurnal Ishraqi, Vol.5, No. 1. Januari-Juni 2009. hlm. 25.

## Khabib Solihin
dalam bentuk ini merupakan pendukung terwujudnya kebutuhan dharuri manusia, tidak terwujudnya maslahah ini maka akan berakibat terjatuhnya manusia dalam kesempitan dan kesulitan yang dapat membebani mereka. 33
Ketiga,  Maslahah  Tahsiniyyah, yakni  maslahah yang  sifatnya  komplementer (pelengkap),  berupa  keleluasaan  dan  kepatutan  yang  dapat  melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Tidak terpenuhinya kemaslahatan tahsini manusia tidak berpengaruh  terhadap  terganggunya  kehidupan  dan  tidak  menjatuhkan  manusia dalam  kesempitan.  Tetapi  berakibat  manusia  berada  di  luar  lingkungan kesempurnaan. 34 Tahsiniyyah diwujudkan pada aspek hukum yang bersifat anjuran yang diluar pengertian mendesak. 35
Pembagian  porsi  keutamaan  pada  perwujudan  kebutuhan  manusia tersebut dapat peneliti klasifikasikan dalam bagain di bawah ini,
33 Abdul  Wahhab  Khallaf, Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam;  Ilmu  Ushul  Fiqh, PT.  Raja  Grafindo Persada:Jakarta, 2002, hlm. 333.
34 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh…, hlm. 333.
35 Sidiq Tono, Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut al-Syatibi, Jurnal al Mawarid Edisi XIII Tahun, 2005 hlm. 106.
1. Terdiri  dari  lima  tujuan  dasar  syari’ah yang harus direalisasikan di diperjuangkan perwujudannaya. Memiliki kandungan hukum yang paling kuat dan porsi yang paling luas.
2.  Sebagai  penyempurna  terwujudnya  kebutuhan dharuri manusia. keberadaannya harus diwujudkan apabila  ketiadaannya  dapat  mengganggu  dan menyulitkan  pemenuhan  kebutuhan dharuri manusia.
3. Sebagai penyempurna kebutuhan haaji manusia yang bersifat pelengkap dan penghias, apabila keberadannya malah  dapat merusak kebutuhan dharuri dan tahsini maka tidak perlu dijaga bahkan harus ditiadakan.
Kebutuhan Dharuri Manusia Kebutuhan Haaji Manusia
Kebutuhan Tahsini
Manusia

## Gambar 1 :
Hiarki Tingkat Kebutuhan Manusia dalam Maqashid Syariah
Porsi  keutamaan  ketiga  kebutuhan  manusia  yang  harus  diwujudkan sebagai  wujud  dari  perwujudan maqashid  syariah dapat  dilihat  dari  bagan  di  atas.
Ketiga  kebutuhan  tersebut  memiliki  keterkaitan  yang  saling  mendukung  antara satu dengan yang lainnya serta memiliki kapasitas keutamaan yang berbeda dalam perwujudannya,  urutan  dari  ketiga  kebutuhan  tersebut  harus  sesuai  yang disebutkan  di  atas  yang  telah  disusun  berdasarkan  tingkatannya.  Keberadaan kebutuhan dharuri harus ditempatkan pada posisi paling utama karena merupakan hukum  yang  terpenting  dan  paling  berhak  dan  wajib  dipelihara.  Keberadaan hukum dalam tingkatan haji harus dipelihara pula apabila tidak adanya haji maka dharuri tidak dapat diwujudkan, dalam posisi ini hukum yang bersifat kebutuhan haji sebagai penyempurna dari kebutuhan dharuri . Sedangkan hukum tahsini berada posisi  menyempurnakan  hukum  yang  berada  pada  tingkatan haji ,  apabila  dalam posisi  ini  keberadaan tahsini justru  merusak dharuri dan haji maka  keberadaan tahsini harus dibatalkan dan tidak dipelihara.
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwasanya kemaslahatan ummat harus diwujudkan sebagai tujuan dari syariat Islam. Semua hukum  Islam  dan  perangkat  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan  hukum  Islam harus  bermuara  pada  satu  tujuan  yang  sama  yaitu  terwujudnya  kebutuhan  dasar manusia  yang  di  dalamnya  memuat  pemeliharaan  dan  perwujudan  lima  dasar kebutuhan  manusia.  Apabila  perangkat  untuk  membantu  terlaksananya  syariat Islam itu benar-benar dibutuhkan maka perlu untuk diadakan demi terwujudnya kemaslahatan  dan  apabila  sebaliknya  maka  perlu  untuk  ditiadakan  agar  tidak merusak  kemaslahatan  manusia.  Kajian  ini  perlu  untuk  dipahami  sebagai  modal untuk melakukan analisa terhadap kebijakan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur sertifikasi produk halal serta peraturan pemerintah yang mengatur undang-undang tersebut.

## Khabib Solihin

## E. Kebijakan Sertifikasi Produk Halal
Kebijakan sertifikasi produk halal di Indonesia secara formal diatur dalam Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014 36 tentang  jaminan  Produk  Halal  dan Peraturan  Pemerintah  RI  No.  31  Tahun  2019  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang No. 33 Tahun 2014. 37 Dalam UU No. 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa Sertifikasi  Produk  Halal  adalah  pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) 38 berdasarkan fatwa hasil tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
Secara umum sertifikasi halal memiliki dua tujuan utama, tujuan pertama bertumpu  pada  kemaslahatan  konsumen  yakni  untuk  memberikan  kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Tujuan kedua berorientasi pada kemaslahatan produsen yaitu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tujuan ini apabila kita tarik dalam ranah tujuan  syari’ah  memiliki  kesesuaian  yakni  untuk  mewujudkan  dan  memelihara kemaslahatan  manusia  dalam  hal  ini  yang  dibicarakan  adalah  manusia  dalam perannya sebagai konsumen dan manusia dalam perannya sebagai produsen.
Lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  31  Tahun  2019  dapat dipahami bahwa sertifikasi produk halal wajib dilakukan oleh semua pelaku usaha sejak tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana yang tertera dalam pasal 72 Peraturan Pemerintah  No.  31  Tahun  2019.  Untuk  memberikan  pemahaman  menyeluruh tentang kebijakan sertifikasi produk halal akan dijelaskan terlebih dahulu tentang
36 Uundang-Undang  RI  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  disahkan  pada Tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono
37 Peraturan  Pemerintah  RI  No.  31  Tahun  2019  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ditetapkan pada tanggal 29 April 2019 oleh Presiden RI Joko Widodo
38 BPJPH  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal)  adalah  badan  yang  dibentuk  oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. JPH adalah kepanjangan dari Jaminan Produk Halal yang merupakan kepastian hukum kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
ruang  lingkup  sertifikasi  halal  serta  alur  yang  perlu  dilakukan  oleh pelaku  usaha untuk mendapatkan sertifikasi produk halal.
Sertifikasi produk halal diberlakukan untuk produk yang berjenis barang maupun  jasa.  Yang  dimaksud  dengan  produk  yang  berjenis  barang  adalah makanan,  minuman,  obat,  kosmetik,  produk  kimiawi,  produk  biologi,  produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Adapun  yang  dimaksud  dengan  produk  berjenis  jasa  di  sini  adalah  segala  jenis jasa  yang  melayani  penyembelihan,  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.
Selanjutnya,  dalam  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  BAB  III dijelaskan  tentang  klasifikasi  bahan  dan  proses  produk  halal  yang  di  dalamnya memuat  rangkaian  kegiatan  untuk  menjamin  kehalalan  produk.  Klasifikasi tersebut  seperti,  bahan  baku,  olahan,  tambahan,  ataupun  penolong  yang digunakan  dalam  proses  produk  halal  yang  berasal  dari  hewan,  tumbuhan, mikroba,  ataupun  yang  dihasilkan  melalui  proses  kimiawi,  proses  biologi,  atau proses  rekayasa  genetik  harus  halal  dan  tidak  boleh  berasal  dari  bahan  yang diharamkan  oleh  syariat.  Hewan  yang  digunakan  sebagai  bahan  produk  wajib disembelih  sesuai  dengan  syariat  Islam  dan  memenuhi  kaidah  kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat.
Bahan yang digunakan dari tumbuhan harus halal sesuai dengan syariah, tidak  boleh  berasal  dari  bahan  haram  yang  memiliki  unsur  memabukkan  atau membahayakan  kesehatan  bagi  yang  mengkonsumsi.  Bahan  yang  berasal  dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses  rekayasa  genetik  tidak  boleh  digunakan/diharamkan  apabila  proses pertumbuhan  atau  pembuatannya  tercampur,  terkandaung,  dan  atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
Bahan  yang  diharamkan  oleh  syariat  Islam  dan  yang  telah  ditetapkan dalam  keputusan  menteri  ataupun  fatwa  MUI  tidak  boleh  digunakan  dalam proses produksi produk halal. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang digunakan untuk proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian  produk  halal  harus  steril  dari  unsur haram,  selalu  dijaga  kegersihan  dan  higienitasnya,  bebas  najis,  dan  bebas  dari

## Khabib Solihin
bahan tidak halal. Dalam artian tidak boleh jadi satu dengan yang digunakan oleh produk non halal.
Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk menjaga dan  melindungi  konsumen  dari  segala  macam  kegiatan  yang  membuat  produk tersebut tidak halal dan tidak baik sehingga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupannya,  maka  dipersyaratkan  dalam  Undang-Undang  bahwa  proses produksi  produk  halal  harus  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  Islam  yakni menghindarkan  produk  dari  bahan-bahan/zat,  peroses  pengolahan,  proses pengadaan,  serta  proses  penyajian  yang  haram  dan  dilarang  oleh  syariat.  Nilai positif yang dalam aturan ini adalah apa yang terkandung dalam Undang-Undang yang  mengaatur  jaminan  produk  halal  ini  secara  tujuan  dan  operasional berorientasi  pada  tujuan  syariat  Islam  secara  umum  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  dalam  Al  Qur’an  terkait  dengan  proses  dan  pola  konsumsi  yang diperbolehkan dalam Islam.
Agar  sebuah  produk  yang  diproduksi  oleh  pelaku  usaha  dapat memberikan jaminan kehalalan dan keselamatan kepada konsumen, maka pelaku usaha wajib mendaftarkan produknya untuk untuk mendapatkan sertifikat halal, adapun alur pengajuan sertifikat halal adalah sebagai berikut:
LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)
Pelaku Uusaha Auditor Halal 1 3 2 BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) 5 MUI (Majlis Ulama’ Indonesia) 7 8 6 9 10 4

## Gambar 2

## Alur Proses Sertifikasi Produk Halal
Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa proses pengajuan sertifikasi produk halal  kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  adalah  pelaku  usaha mengajukan  sertifikasi  produk  halal  atas  produk  yang  diproduksinya  dengan kelengkapan  dokumen  perusahaan  yang  dimiliki  kepada  LPH  (Lembaga  Pemeriksa Halal). 39 Setelah  menerima  pengajuan  dari  pelaku  usaha  maka  LPH  memberikan tugas kepada Auditor Halal 40 untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap segala sesuatu yang terkait dengan produk  yang diajukan untuk disertifikasi. Setelah menerima tugas dari LPH maka Auditor Halal melakukan pemeriksaan dan pengujian di  antaranya  terkait  dengan  bahan  yang  digunakan,  proses  pengolahan,  sistem penyembelihan,  lokasi  produk,  peralatan,  ruang  produksi,  penyimpanan, pendistribusian,  penyajian,  dan  segala  hal  yang  terkait  dengan  sistem  produksi, penyimpanan,  penyajian,  dan  distribusi.  Setelah  melakukan  pemeriksaan,  Auditor Halal membuat laporan hasil pemeriksaan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
Hasil pemeriksaan yang telah dibuat kemudian diserahkan kepada LPH. Setelah LPH  mendapatkan  hasil  pemeriksaan  dari  Auditor  Halal  maka  LPH  menyerahkan hasil  pemeriksaan  dan  pengujian  tersebut  kepada  BPJPH  (Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang meliputi dokumen produk dan bahan yang digunakan,
39 LPH adalah kepanjangan dari Lembaga Pemeriksa Halal. Lembaga ini merupakan lembaga yang  melakukan  kegiatan  pemeriksaan  dan/atau  pengujian  terhadap  kehalalan  produk.  Lembaga  ini dapat didirikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Atau masyarakaat dalam hal ini adalah lembaga kegaan Islam berbadan hukum.
40 Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.  Auditor  Halal  diangkat  oleh  LPH  dengan  syarat  diantaranya  WNI;  beragama  Islam; berpendidikan paling rendah strata 1 dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik  industri, biologi, atau farmasi;  memahami  dan  memiliki  wawasan  luas  terkait  dengan  kehalalan  produk  menurut  syari’ah Islam; mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi/golongan; memperoleh sertifikat dari MUI.

## Khabib Solihin
PPH (Proses Produk Halal). 41 Hasil analisa dan spesifikasi, berita acara pemeriksaan, dan rekomendasi.
Setelah  mendapatkan  hasil  pemeriksaan  dari  LPH  maka  BPJPH  melakukan verifikasi  atas  semua  dokumen  yang  disampaikan  oleh  LPH.  Setelah  dilakukan verifikai  maka  BPJPH  menyerahkan  hasil  verifikasi  kepada  MUI  (Majlis  Ulama Indonesia).  Setelah  menerima  hasil  verifikasi  dari  BPJPH  kemudian  MUI  mengkaji hasil verifikasi tersebut melalui sidang fatwa halal 42 dengan mengikutsertakan pakar, unsur  kementerian  terkait,  lembaga  terkait  dan  institusi  terkait.  Apabila  dalam verifikasi  tersebut  sidang  fatwa  halal  memerlukan  informasi  tambahan  yang  belum tercantum  dalam  dokumen  yang  diajukan  oleh  BPJPH,  MUI  mengembalikan dokumen  tersebut  untuk  dilengkapi  terebih  dahulu.  Apabila  verifikasi  dikira  cukup maka  sidang  fatwa  halal  menetapkan  kehalalan  atau  ketidakhalalan  produk  yang ditandatangani oleh ketua dan sekertaris komisi fatwa MUI dan diketahui oleh Ketua Umum  MUI.  Hasil  dari  sidang  fatwa  halal  kemudian  diserahkan  kepada  BPJPH untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.
Setelah  Sertifikat  Halal  diterbitkan  kemudian  diserahkan  oleh  BPJPH  kepada LPH.  Lalu  mendapatkan  Sertifikat  Halal  dari  BPJPH  yang  kemudian  LPH menyerahkannya kepada pelaku usaha terkait. Dari beberapa penjelasan di atas, ada beberapa poin yang dapat dipahami di antaranya adalah produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sertifikasi halal ini memiliki  dua  tujuan  utama  yaitu  mewujudkan  dan  memelihara  kemaslahatan konsumen  dan  produsen.  Untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal  maka  pelaku  usaha wajib  mengikuti  semua  aturan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  33  Tahun 2014  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  31  Tahun  2019  dengan  semua  sistem  dan
41 PPH (Proses Produk Halal) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dn penyajian produk.
42 Pelaksanaan sidang tafwa halal difasilitasi oleh BPJPH, hasil sidang fatwa disampaikan kepada BPJPH paling lambat 30 hari kerja sejak MUI menerika hasil verifikasi dari BPJPH.
mekanisme  penetapan  produk  halal  dan  penerbitan  sertifikat  halal  yang  telah dijelaskan.

## F. Analisis  Kebijakan  Sertifikasi  Produk  Halal  dalam  Perspektif Kemaslahatan Umat
Setelah kebijakan sertifikasi produk halal yang mewajibkan semua produk yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikasi halal diterbitkan, muncul berbagai polemik dan pandangan dengan berbagai latar belakang, di antaranya adalah pandangan akan kurangnya kesiapan para pelaku usaha serta sumber daya dan sistem sertifikasi halal yang dirasa belum siap  juga  untuk  melakukan  kebijakan  tersebut.  Tidak  terlepas  dari  kekurangan yang ada di dalamnya, tidak dipungkiri bahwa isi dari kebijakan sertifikasi produk halal  memiliki  tujuan  positif  yang  mengarah  pada  kemaslahatan  umat  sejalan dengan apa yang diusung oleh hukum syariat Islam, dan hal ini perlu dikaji dan dibuktikan  secara  mendalam.  Bagaimana  kebijakan  sertifikasi  halal  apabila dipandang dalam perspektif kemaslahatan umat? Hal tersebut dapat di analisa dan dipahami dalam konsep di bawah ini.

## Khabib Solihin
Dari  bagan  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwasanya  kebijakan  sertifikasi produk halal memiliki peran dalam mewujudkan kemaslahatan umat, umat di sini dibahas  dalam  dua  peran,  perannya  sebagai  konsumen  dan  perannya  sebagai produsen. Pemahaman tersbut dapat dipahami dari beberapa analisa berikut ini:
Pertama, Ketika  Islam  mensyariatkan  umatnya  untuk  mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, maka umat sebagai konsumen memiliki kewajiban untuk menyiapkan berbagai jenis barang yang akan dikonsumsi dari mulai bahan, proses  pengolahan,  proses  pemenuhan,  dan  proses  penyajian  dengan  cara  halal dan  baik.  Ketika  umat  berperan  sebagai  konsumen  mampu  menyiapkan  sendiri segala  bahan  produk  yang  akan  dikonsumsi  maka  tidak  ada  permasalahan  yang
Makanan yang diolah sendiri oleh konsumen Syariah Aturan Konsumsi yang Halal dan Baik Makanan yang diolah oleh Produsen
Konsumen dapat memastikan secara langsung ke-halalan proses pengolahan, bahan dasar, cara mendpatkannya serta penyajiannya. Karena dia yang memproduksi sekaligus yang mengkonsumsi Konsumen tidak dapat memastikan ke-halalan karena keterbatasan informasi proses pengolahan, bahan dasar, cara mendpatkannya serta penyajiannya. Karena dia yang memproduksi sekaligus yang mengkonsumsi
Tujuan Utama Syari’at Kemaslahatan ummat, terjaga dari mengkonsumsi makanan yang haram dan tidak baik UU No. 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal & Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014
Produk yang tersertifikasi halal dan memberikan informasi dan jaminan produk halal kepada umat
timbul,  artinya  selama  umat  berpegang  teguh  dan  melaksanakan  perintah  syara’ untuk  menyiapkan  makanan  yang  halal  dan  baik  maka  dia  akan  selamat  dari aktifitas mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan dan mampu memelihara kemaslahatannya.
Kedua, ada  satu  permasalahan  yang  tidak  bisa  dipungkiri,  bahwasanya posisi  umat  sebagai  konsumen  yang  memiliki  berbagai  kebutuhan  yang  harus dipenuhi  tidak  selamanya  dapat  menyiapkan  dan  memenuhi  sendiri  produk- produk yang akan dikonsumsinya, dalam kasus ini konsumen memerlukan pelaku usaha  atau  produsen  untuk  menyiapkan  produk-produk  yang  akan  dikonsumsi untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Dan  porsi  produk  yang  dihasilkan  oleh produsen lebih besar dari pada yang dihasilkannya sendiri.
Ketiga, dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  berbagai  produk  yang diinginkan  dan  dibutuhkan  oleh  konsumen,  setiap  produsen  atau  pelaku  usaha memiliki  cara  tersendiri,  baik  dalam  hal  pemenuhan  bahan  baku,  cara pengolahannya,  cara  memperoleh  semua  bahan  yang  dia  butuhkan,  cara penyajian,  bahkan  tidak  sedikit  produsen  yang  juga  memiliki  bumbu,  cara,  atau resep rahasia yang tidak mungkin dipublikasikan demi kemaslahatan perusahaan, yang semua itu tidak mungkin dapat di akses oleh konsumen untuk memastikan bahwa produk yang pelaku usaha hasilkan halal dan baik untuk dikonsumsi.
Keempat, tidak  terlepas  dari  poin  ketiga,  porsi  produk  yang  dibutuhkan oleh  konsumen  yang  mampu  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha/produsen prosentasinya  lebih  besar  dari  pada  produk-produk  yang  bisa  dihasilkannya sendiri.  Itu  artinya  porsi  ketidakpastian  atas  kehalalan  dan  ketidakbaikan  atas produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen lebih besar dari pada yang dapat dipastikan  kehalalan  dan  kebaikannya  terutama  pada  produk-produl  luar  yang diimpor  ke  Indonesia.  Lantas  bagaimana  nasib  konsumen  muslim  apabila produk-produk  yang  belum  dapat  dipastikan  kehalalan  dan  kebaiknya  tersebut benar-benar  memiliki  kandungan,  ataupun  cara  produksi,  penyajian  yang  tidak sesuai  dengan  syara’.  Maka  hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap  pencapaian  dan pemeliharaan kemaslahatannya.
Kelima, atas dasar beberapa analisa di atas maka kebijakan sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang

## Khabib Solihin
jaminan Produk Halal Dan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  menjadi  salah  satu  alat screaning/ penyaringan yang  difasilitasi  oleh  pemerintah  untuk  memberikan informasi  dan  kejelasan  kepada  konsumen  akan  kehalalan  dan  kebaikan  setiap produk yang diedarkan di Indonesia. Sehingga dengan adanya sertifikasi ini dapat memberikan solusi kepada konsumen agar dapat memilih produk yang jelas halal dan  baik  karena  sudah  tersertifikasi  dan  memiliki  label  yang  mudah  dibaca  dan dikenal.
Dengan adanya kebijakan sertifikasi produk halal ini, dapat mengantarkan konsumen  untuk  mewujudkan  dan  memelihara  kemaslahatannya.  Perwujudan serta  pemeliharaan  kemaslahatan  manusia  yang  dihasilkan  dari  kebijakan sertifikasi produk halal dapat dianalisa sebagai berikut:
Hifdzud Din (Terpeliharanya Agama). Sebagai umat muslim, wajib kiranya setiap  orang  memelihara  eksistensi  agama.  Memelihara  agama  ini  diwujudkan salah satunya dengan menjalankan berbagai hukum yang telah disyariatkan. Salah satu hukum yang disyariatkan oleh Islam adalah memerintahkan kepada umatnya untuk  melakukan  konsumsi  atas  produk-produk  yang  halal  dan  baik.  Adanya kebijakan  sertifikasi  produk  halal  ini  menjadi  salah  satu  solusi  agar  umat  dapat memilih  dengan  mudah  dan  dapat  memastikan  bahwa  setiap  produk  yang dikonsumsi terbebas dari unsur yang diharamkan oleh agama. Dengan ini maka umat dapat menjalankan syari’at Islam sebagai wujud memelihara agama.
Hifdzun  Nasl (Terpeliharanya  Keturunan).  Sudah  menjadi  pengetahuan umum  apabila  kualiatas  makanan  berpengaruh  terhadap  kualitas  keturunan. Dalam  Surat  Maryam  ayat  28  memiliki  kandungan  makna  tersirat  bahwasanya sifat  ibu  dan  bapak  diwariskan  kepada  anaknya.  Ini  menunjukkan  pemahaman bahwasanya  dengan  mengkonsumsi  makanan  yang  halal  dan  baik  maka  akan mempersiapkan  generasi  masa  depan/keturunan  yang  unggul.  Maka  penting kiranya  bagi  umat  untuk  memilih  produk  yang  halal  dan  baik  yang  akan
dikonsumsi. Dengan ini maka mengkonsumsi makanan yang halal dan baik akan memelihara keturunan dari kerusakan.
Hifdzun Nafs (Terpeliharanya Jiwa). Pendapat Al-Harali salah satu ulama’ besar  yang  dikutip  dalam  penelitiannya  Mulizar 43 menyatakan  bahwa  jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat mental pemakannya. Seinring  dengan  pendapat  tersebut  Syaikh  Taqi  Falsai  dalam  bukunya Child Between  Heredity  and  Education menyatakan  bahwa  pengaruh  dari  campuran senyawa  kimiawi  yang  dikandung  oleh  makanan  berpengaruh  terhadap  aktifitas jiwa  dan  pikiran  manusia.  Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  minuman keras  merupakan  langkah  awal  yang  mengakibatkan  langkat-langkah  berikutnya dari  para  pelaku  kejahatan.  Hal  ini  disebabkan  antara  lain  oleh  pengaruh minuman  yang  diharamkan  oleh  agama  terhadap  juwa  dan  pikiran.  Dengan adanya  kebijakan  sertifikasi  produk  halal  maka  umat  akan  tdengan  mudah memilih  produk-produk  yang  dihalalkan  oleh  agama  dan  melindungi  jiwa  dari kerusakan.
Hifdzun Aql (Terpeliharanya Akal). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Waharjani, 44 mengutip dari seorang ilmuwan muslim pada akhir abad IV (390 H) yang  telah  melakukan  penelitian  terhadap  makanan  halalan  thayyiban  dalam bukunya Al-Hidza’wal  Muhtady ,  bahwa  jenis  makanan  halal  dan  baik membesarkan  tubuh  jasmani  dan  ada  yang  menumbuhkan  kecerdasan,  seperti halnya dalam ilmu gizi karbohidrat menumbuhkan fisik, sedangkan protein akan menumbuhkan  kecerdasan.  Dari  bukti  penelitian  ini  dapat  dipahami  bahwa dengan  mengkonsumsi  produk  yang  halal  akan  menghasilkan  kecerdasan  otak yang bermuara pada terpeliharanya akal dari kerusakan.
Hifdzun  Maal (Terpeliharanya  Akal).  Ke  mana  harta  akan ditasarufkan merupakan pilihan bagi setiap orang. Harta yang ditasarrufkan ke jalan yang baik dan sesuai dengan syari’at Islam akan mendapatkan keberkahan dan terjaga dari
43 Mulizar, Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Manusia; Studi terhadap Tafsir Al Azhar , Jurnal At Tibyan Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016
44 Waharjani, Makanan yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan Seseorang , Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam volume 4 Nomor 2 Desember 2015

## Khabib Solihin
kerusakan,  sebaliknya  harta  yang  di  tasarrufkan  ke  jalan  yang  diharamkan (termasuk  membelanjakannya  kepada  produk  yang  diharamkan)  maka  akan mendatangkan  siksa  dan  merusak  eksistensi  serta  keberkahan  harta  tersebut. Dengan  adanya  kebijakan  jaminan  sertifikasi  produk  halal  maka  umat  akan terbantu untuk mentasarrufkan hartanya ke produk-produk yang dihalalkan oleh agama dengan mudah.
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwasanya  adanya kebijakan sertifikasi produk halal dapat mewujudkan kemaslahatan umat, dengan adanya kebijakan sertifikasi produk halal maka akan memberikan kemudahan dan kepastian  hukum  halal  kepada  konsumen  sehingga  akan  terjaga  dan  terpelihara lima  kebutuhan  dasar  manusia.  Untuk  lebih  jelasnya  dalam  pembahasan selanjutnya  akan  di  analisa  secara  spesifik  bagaimana  kebijakan  produk  halal dalam  perspektif  kemaslahatan  produsen  dan  konsumen  sebagi  umat  yang memiliki peran berbeda dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.
G. Urgensi  Kebijakan  Sertifikasi  Produk  Halal  dalam  Perspektif Kemaslahatan Produsen
Penjelasan  sebelumnya  memaparkan  bahwasanya  penetapan  kewajiban sertifikasi produk halal menimbulkan polemik dan penilaian negatif dari kalangan pelaku  usaha/produsen  terkait  dengan  belum  siapnya  para  pelaku  usaha  serta sistem yang ada untuk menerapkan aturan tersebut. Kendati demikian kebijakan sertifikasi  produk  halal  ini  pada  hakikatnya  memiliki  manfaat  poositif  terhadap bisnis  yang  dilakukan  para  pelaku  usaha.  Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan menghasilkan analisa atas manfaat dari kebijakan sertifikasi produk halal sebagai berikut:
Pertama ,  kebijakan  Produk  Halal  dapat  Mendorong Competitive  Advantage dan mewujudkan Kentungan Kompetitif. Agar dapat menghadapi persaingan dan demi kemajuan perusahaan, setiap pengusaha harus mampu merumuskan strategi competitive  advantage. Strategi competitive  advantage merupakan strategi  keunggulan bersaing  yang  dirumuskan  oleh  perusahaan  agar  dapat  menghadapi  persaingan
yang  semakin  kuat  di  dunia  bisnis.  Apabila  dinalisa  lebih  dalam,  kondisi masyarakat saat ini yang mengarah pada gaya hidup Islami membutuhkan strategi khusus  yang  ditujuan  untuk  menyediakan  produk  sesuai  dengan  gaya  hidupnya. Salah satu gaya hidup Islami yang saat ini marak di masyarakat adalah pemilihan berbagai produk halal dalam setiap aktifitas konsumsi meraka. Ini bukan berarti menganggap  bahwa  halal  merupakan  gaya  hidup.  Akan  tetapi  peneliti menganalisa  bahwa  peluang  bisnis  yang  terdapat  dalam  gaya  hidup  Islami masyarakat  harus  ditangkap  oleh pengusaha  untuk  kemudian  digunakan  sebagai strategi kompetitif dalam memenagkan persaingan.
Sebagai  gambaran,  apabila  market  menginginkan  produk  dengan kepastian  hukum  halal  dan  pengusaha  tidak  bisa  mengikutinya  maka  akan berdampak  negatif  terhadap  perekembangan  bisnis  yang  dilakukan  oleh pengusaha.  Karena  tidak  dapat  dipungikiiri  bahwasanya  bisnis  harus  mengikuti trend yang ada di pasar apabila menginginkan kemajuan. Dengan adanya competitive advantage maka  pengusaha  akan  memenangkan  persaingan  ,  menjadi  pimpinan pasar  dan  mendapatkan  keuntungan  kompetitif.  Maka  kebijakan  produk  halal yang ditetapkan oleh pemerintah ini sebanarnya menjadi pacuan sekaligus fasilitas bagi pelaku usaha untuk menangkap peluang pasar yang mengarah pada tren gaya hidup Islami.
Kedua ,  kebijakan  Sertifikasi  Produk  Halal  dapat  Mengembangkan Market Place yang  Lebih  Luas  dari  Bisnis  Pelaku  Usaha.  Sudah  menjadi  data  publik bahwasanya  mayoritas  masyarakat  Indonesia  adalah  bergama  Islam.  Hal  ini berarti market potensial di negara ini adalah umat muslim. Apabila pelaku usaha dapat menyediakan produk sesuai dengan karakteristik ajaran agama orang ialam maka  secara  otomatis market  place dari  usaha  produsen  tersebut  akan  semakin luas. Karena mayoritas calon konsumen pasti akan menerima penawaran produk dari  pelaku  usaha  yang  menjamin  kehalalan  produknya.  Analisa  ini  akan  lebih jelas  apabila  dibandingkan  antara  pelaku  usaha  yang  menjamin  kehalalan produknya  dan  pelaku  usaha  yang  tidak  menjamin  kehalalan  produknya.  Maka market utamanya pasti akan lebih mengarah pada pemilihan produk yang memiliki kejelasan hukum halal dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki kejelasan

## Khabib Solihin
hukum halal. dengan market palace yang semakin meluas maka penjualan produk akan meningkat dan keuntungan perusahaan akan dapat ditingkatkan.
Sebagai legitimasi dan bukti atas analisis tersebut, ada beberapa penelitian yang  menunjukkan  bahwa  sertifikasi  produk  halal  berpengaruh  signifikan terhadap  penjualan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fauziyah  dkk. 45 Penelitian yang  dilakukan  oleh  Fauziyah  menghasilkan  kesimpulan  bawasanya  sertifikasi halal  yang  diwujudkan  dengan  label  halal  pada  produk  kosmetik  berpengaruh terhadap keputusan pembelian oleh Mahasiswi IAIN Langsa. Selain itu penelitian yang  dilakukan  oleh  Shilachul  Alfinul  Alim,  dkk. 46 Menunjukkan  hasil bahwasanya  label  halal  sebagai  wujud  dari  sertifikasi  produk  halal  berpengaruh signifikan  terhadap  keputusan  pembelian.  Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan oleh  Tengku  Putri  Lindung  Bulan  menghasilkan  hasil  penelitian  yang  sama dengan  sebelumnya,  yakni  label  halal  berpengaruh  positif  pada  keputusan pembelian sosis  di  Kuala  Simpang  Kabupaten  Aceh  Tamiang. 47 Beberrapa hasil penelitian  tersebut  dikira  cukup  memberikan  bukti  bahwa  kebijakan  sertifikasi produk halal dapat menghadirkan kemaslahatan terhadap pelaku usaha.
Ketiga , kebijakan Sertifikasi Produk Halal Membantu Pelaku Usaha dalam Mewujudkan Bisnis yang sustainable . Bisnis yang sustainable adalah bisnis yang terus berlanjut dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan meluasnya market share , penjualan yang meningkat, keuntungan yang terus berkembang maka akan  berdampak  pada  keberlangsungan  perusahaan.  Mempertahankan perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat adalah sesuatu yang sulit dan penuh  tantangan.  Tetapi  apabila  produk  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  dapat
45 Fauziyah, dkk. Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan pembelian Produk Kosmetik; Studi Kasus Mahasiswa FEBI IAIN Langsa, Jurnal Ilmiah Mahasiswa IAIN Langsa Vol. 1 No. 1 Tahun 2017.
46 Shilachul  Alfinul  Alim,  dkk. Pengaruh  Persepsi  Label  Halal  Dan  Kualitas  Produk  Terhadap Keputusan  Pembelian  Produk  Fesyen  Muslim  (  Survei  pada  Pelanggan  Produk  Zoya  Muslim  di  Kota  Malang  ), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Vol. 62 No. 1 September 2018.
47 Tengku  Putri  Lindung  Bulan, Pengaruh  labelisasi  halal  Terhadap  Keputusan  Pembelian  Sosis  di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Jurnal Manajemen Keuangan Universitas samidra Vol.  5 No. 1 Mei 2016.
diterima  oleh  masyarakat  karena  memiliki  kualitas  yang  baik,  memiliki  kejelasan hukum  halal  yang  jelas,  memiliki  dampak  positif  kepada  konsumen  maka keberlangsungan  perusahaan  akan  terjaga.  Apabila  keberlangsungan  perusahaan terjaga  maka  kemaslahatan  baru  akan  dapat  diciptakan  diantanya  adalah menghindari PHK masal karena perusahaan berkembang baik dan terus berlanjut dalam  menghadapi  persaingan  bisnis  dengan  kualitas  yang  baik.  Produk  yang halal  dan  baik  pasti  akan  diterima  oleh  konsumen  karena  akan  memberikan dampak  positif  kepada  pemakainya.  Apabila  perusahaan  memiliki  produk  yang sudah  jelas  kehalalan  dan  kebaikannya  maka  akan  berpengaruh  pada keberlangsungannya.
Keempat, Kebijakan  Sertifikasi  Produk  Halal  Memberikan  Jaminan Kemanan Produk untuk Konsumen. Salah satu tanggung jawab hukum maupun tanggung  jawab  agama  yang  tidak  boleh  ditinggalkan  oleh  para  pelaku  usaha adalah  memberikan  jaminan  kepada  konsumen  bahwasanya  produk  yang dikonsumsinya aman dari dampak negatif dalam kehidupan duniawi dan religinya. Sebagai  salah  satu  contohnya,  pelaku  usaha  yang  menjual  minuman  yang mengandung  unsur  memabukkan  maka  dia  harus  berurusan  dengan  hukum formal  dan  hukum  agama  karena  membahayakan  konsumen.  Dengan  adanya jaminan  sertifikasi  produk  halal  maka  secara  nyata  pelaku  usaha  memberikan jaminan  kepada  konsumen  bahwasanya  produk  yang  dijual  terbebas  dari  unsur yang diharamkan dan baik untuk kesehatan.
Kelima, Kebijakan  Sertifikasi  Produk  Halal  Manivestasi  Ibadah  kepada Allah SWT. Satu hal penting yang menjadi kemaslahatan produsen dari kebijakan sertifikasi  produk  halal  adalah  dengan  pelaksanaan  kebiajakn  tersebut  maka pelaku usaha ketika melakukan aktifitas bisnis secara hakikat juga bernilai sebagai ibadah  keda  Allah  SWT,  karena  apa  yang  dilakukan  merupakan  wujud  dari melaksanakan  perintah syara’ untuk  mewujudkan  produk  yang  halal  dan  baik untuk  umat.  Inilah  kemaslahatan  yang  utama  yang  patut  diperhatikan  dan diwujudkan dalam aktifitas bisnis para pelaku bisnis.
Beberapa penjelasan tersebut merupakan hasil analisa dalam penelitian ini yang  menghasilkan  pemahaman  umum  bahwa  kebijakan  sertifikasi  produk  halal dapat mewujudkan kemaslahatan produsen.

## Khabib Solihin

## H. Urgensi  Kebijakan  Sertifikasi  Produk  Halal  dalam  Perspektif Kemaslahatan Konsumen
Selain  berdampak  terhadap  kemaslahatan  produsen,  kebijakan  sertifikasi produk  halal  juga  memiliki  urgensi  terhadap  perwujudan  kemaslahatan konsumen,  dan  ssebenarnya  inilah  yang  menjadi  tujuan  paling  utama disyariatkannya  produk  yang  halal  dan  baik.  Adapun  analisa  urgensi  kebijakan sertifikasi  produk  halal  dalam  perspektif  kemaslahatan  konsumen  adalah menyelamatkan  konsumen  dari  produk  yang  diharamkan  oleh  Agama.  Adanya kebijakan sertifikasi produk halal maka produk yang berdar dan diperdagangkan oleh  pelaku  usaha  di  tengah-tengah  masyarakat  terjamin  kehalalannya.  Dengan adanya jaminan ini maka konsumen terhindar dari produk yang diharamkan oleh agama  dan  membahayakan  dirinya.  Jelas  hal  ini  membawa  kemaslahatan  dalam kehidupan konsumen.
Memberikan  kepastian  kepada  konsumen  akan  keamanan  penggunaan produk  terkait  dengan  kehalalan  dan  unsur  positif  di  dalamnya.  Kebijakan sertifikasi  produk  halal  yang  mewajibkan  setiap  pelaku  usaha  untuk  mengikuti produk sertifikasi produk halal yang kemudian diwujudkan dengan pencantuman lebel halal dalam kemasan produknya  maka akan memberikan kepastian kepada kosumen  bahwa  produk  yang  akan  dibeli  aman  halal  dan  memiliki  kanduangan yang baik dan dampak positif di dalamnya.
Terwujudnya hak-hak konsumen. Salah satu hak konsumen sebagaimana yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen 48 adalah  hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau  jasa. 49 Dengan  adanya  sertifikasi  produk  halal  maka  secara  tidak  langsung memberikan  hak  konsumen  berupa  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan
48 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ditetapkan Tanggal 20 April 1999 oleh Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie
49 Terdapat dalam BAB III tentang Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 Poin a
tersebut.  Hal  itu  dikerenakan  produk  yang  halal  dan  baik  apabila  dikonsumsi pastinya akan berdampak pada kebaikan dalam diri konsumennya.
Manivestasi Ibadah kepada Allah SWT. Hal terpenting dari kemaslahatan konsumen  yang  diwujudkan  dengan  adanya  kebijakan  sertifikasi  produk  halal adalah dengan pelaksanaan sertifikasi produk halal konsumen dapat memilih dan mengkonsumsi  produk  yang  jelas  halal  dan  baik.  Ini  merupakan  manivestasi melakukan  hukum  syari’ah  yang  bermuara  kepada  ibadah  kepada  Allah  SWT. Inilah  kemaslahatan  yang  sesungguhnya  yang  dapat  mengantarkan  pada kesejahteraan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak.

## I. Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  kebijakan  sertifikasi  produk halal  sebagaimana  yang  tertera  dalam  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal Dan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  memiliki  peran  positif  dalam  mewujudkan  kemaslahatan  umat. Tujuan  yang  ada  dalam  kebijakan  tersebut  yakni  memberikan  kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal sejalan dengan apa yang menjadi tujuan islam mensyariatkan pola konsumsi makanan yang halal dan baik yakni untuk menciptakan kemaslahatan umat baik umat yang berperan sebagai  konsumen  ataupun  sebagai  produsen  atau  pelaku  usaha.  Kemaslahatan umat  yang  diwujudkan  dari  kebijakan  sertifikasi  halal  tercermin  dari terpeliharanya  lima  kebutuhan  umat,  yakni  terpelihatanya  agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta.
Ketika  produsen  melaksanakan  kebijakan  ini  dan  menghasilkan  produk yang  halal  dan  baik  diikuti  dengan  perilaku  konsumen  yang  memilih  dan melakukan proses konsumsi terhadap produk halal dan baik maka akan terwujud kemaslahatan  dalam  kehidupan  produsen  dan  konsumen  sebagai  bentuk manivestasi menjalankan hukum syara’ yang bermuara pada ibadah kepada Allah

## Khabib Solihin
SWT sehingga mewujudkan kemaslahatan yang sesungguhnya yakni kesejahteraan di dunia dan akhirat.
Tidak  terlepas  dari  berbagai  analisa  positif  yang  dihasilkan  dalam penelitian  ini  terkait  dengan  kebijakan  sertifikasi  produk  halal,  masih  banyak polemik  dan  penilaian negatif  yang  muncul  ditengah-tengaah  masyarakat  terkait dengan    kebijakan  sertifikasi  produk  halal.  terkait  dengan  hal  tersebut,  peneliti merekomendasikan  beberapa  hal  di  antaranya, pertama ,  Semua  pihak  harus bekerjasama baik pelaku usaha, pembuat kebiajakan, SDM yang melakukan audit halal, maupun semua kelembagaan yang ada di dalamnya untuk mempersiapakan diri secara bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi amanat dalam undang- undang  dan  peraturan  pemerintah  tentang  jaminan  produk  halal.  Terlaksananya peraturan  ini  harus  diperjuangkan  secara  bersama-sama  demi  terwujudnya kemaslahatan manusia.
Kedua, edukasi  dan  pembinaan  kepada  pelaku  usaha  harus  dilakukan secara  terus  menerus  untuk  menumbuhkan  kesadaran  akan  sertifikasi  produk halal.  hasil  analisa  dalam  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  modal  dalam memberikan  penjelasan  nilai  positif  dari  kebijakan  sertifikasi  produk  halal. Terakhir, ketiga, untuk  penelitian  selanjutnya  siantara  penelitian  yang  perlu dilakukan adalah menganalisa terkait dengan problem yang ada di lapangan dalam menerapkan kebijakan ini serta bagaimana analisis solusi yang dapat dilakukan.

## Daftar Pustaka
Ali,  Mohammad  Muhammad  Daud. Hukum  Islam;  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
Alim, Shilachul Alfinul, dkk. Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan  Pembelian  Produk  Fesyen  Muslim  (Survei  pada  Pelanggan  Produk  Zoya Muslim di Kota Malang). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Vol. 62 No. 1 September, 2018.
Asmani,  Jamal  Ma’mur. Fiqh  Soaial  Kiai  Sahal  Mahfudh  Antara  Konsep  dan Implementasinya. Khalista: Surabaya, 2007.
Bulan, Tengku Putri Lindung. Pengaruh labelisasi halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di  Kuala  Simpang  Kabupaten  Aceh  Tamiang .  Jurnal  Manajemen  Keuangan Universitas samidra Vol. 5 No. 1 Mei, 2016.
Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. PT Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008.
_______________. Metode  Penelitian  Kualitatif:  Aktualisasi  Metodologis  ke  Arah  Ragam Varian Kontemporer. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008.
Fauziyah, dkk. Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan pembelian Produk Kosmetik: Studi Kasus  Mahasiswa  FEBI  IAIN  Langsa. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  IAIN  Langsa Vol. 1 No. 1, 2017.
Harun. Pemikiran  Najmuddin  At  Tufi  tentang  Konsep  Maslahah  Sebagai  Teori  Istinbat Hukum Islam. Jurnal Ishraqi, Vol.5, No. 1. Januari-Juni, 2009.
https://archive.org/details/  002.261265Tafsir  AlMishbahMetroTV1427H  Surat2 AlBaqarah  Ayat261265/002.168+Tafsir+Al+Mishbah+MetroTV+1427H+- +Surat+ Al+Baqarah +Ayat+168-173.mp3
https://bincangsyariah.com/kalam/tiga-akibat-mengkonsumsi-makanan-dan- minuman-haram/. Akses tanggal 27 November 2019.

## Khabib Solihin
Khallaf,  Abdul  Wahhab. Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam;  Ilmu  Ushul  Fiqh. PT.  Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
Moleong,  Lexi  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif;  Edisi  Revisi. PT.  Remaja  Posdakarya:
Bandung.
Muchtar  Ali. Konsep  Makanan  Halal  dalam  Tinjuan  Syariah  dan  Tanggung  Jawab  Produk atas Produsen Industri Halal . Jurnal Ahkam Vol. XVI, No. 2, Juli, 2016.
Mulizar. Pengaruh  Makanan  dalam  Kehidupan  Manusia;  Studi  terhadap  Tafsir  Al  Azhar .
Jurnal At Tibyan Vol. 1 No. 1 Januari-Juni, 2016.
Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ditetapkan pada tanggal 29 April 2019 oleh Presiden RI Joko Widodo.
Quran, Syaamil. Sygma Creative Media Corp: Bandung, 2011.
Salma. Maslahah daam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah As-Syirah Vol. 10 No. 2,
2012.
Syatibi, Abu Ishaq As. Al Muwafaqat fi Ushuli as Syari’ah; juz 2 . Maktabah at Taufiqah:
Mesir, 2003.
Tamrin,  Dahlan. Filsafat  Hukum  Islam;  Filsafat  Hukum  Keluarga  dalam  Islam. UIN Malang Press: Malang, 2007.
Tono,  Sidiq. Pemikiran  dan  Kajian  Teori  Hukum  Islam  Menurut  al-Syatibi, Jurnal  al Mawarid Edisi XIII, 2005.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Ditetapkan Tanggal 20 April 1999 oleh Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie.
Undang-Undang  RI  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  disahkan pada  Tanggal  17  Oktober  2014  oleh  Presiden  RI  Dr.  H.  Susilo  Bambang Yudoyono.
Waharjani. Makanan yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan Seseorang .
Jurnal  Komunikasi  dan  Pendidikan  Islam  volume  4  Nomor  2  Desember, 2015.
Www.cnbcindonesia.com/news/  20191008104037-4-105160/  wajib-sertifikat-  halal- 17-oktober-pengusaha -masih-bingung .