## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP WISATAWAN DI GILI TRAWANGAN

## PREVENTION OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES AGAINST TOURISTS IN GILI TRAWANGAN

## Aryadi Almau Dudy
Universitas Mataram E-mail: aryadialmaududy@unram.ac.id

## Suheflihusnaini Ashady
Universitas Mataram E-mail: suheflyhusnainiashady@unram.ac.id

## Atika Zahra Nirmala
Universitas Mataram E-mail: atikazahra@unram.ac.id

## Nunung Rahmania
Universitas Mataram E-mail: nunung_r@unram.ac.id

## Zahratulain’Taufik
Universitas Mataram
E-mail: Zahratulain.taufik@unram.ac.id

## Abstrak
Dengan disahkannya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022 membawa perubahanan terkait perlindungan serta penanggulangan terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekeraan seksual. Perubahan tidak hanya mempengaruhi penegakan dalam institusi Negara tetapi juga pada institusi masyarakat. penelitian ini adalah, pertama melakukakan kajian bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap wisatawan korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Gili Trawangan pasca berlakunya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan kedua, melakukan kajian bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap wisatawan di Gili Trawangan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan kontribusi: Pertama, secara konseptual penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan hukum pidana khususnya kejahatan terkait dengan kekerasan seksual serta ilmu hukum pada umumnya. Kedua, secara praktis dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan untuk mengambil kebijakan terkait perlindungan wisatawan dari tindak pindana kekerasan seksual di daerah wisata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, konseptual dan kasus. Hasil penelitian dalam hal perlidungan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di daerah gili trawangan paling tidak terdapat 2 jalur yaitu melalui jalur penal/hukum pidana berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan melalui jalur non penal/ mengunakan hukum masyarakat gili trawangan dengan sistem mediasi dengan pola musyawarah mufakat. Luaran penelitian ini adalah dalam bentuk jurnal be-ISSN dan luaran tambahan dalam bentuk bahan ajar materi kuliah hukum pidana di luar KUHP dan perlindungan perempuan dan anak.
Kata Kunci : Hukum Adat, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 694~703

## Abstract
The enactment of Law No. 12 of 2022 on sexual violence crimes brings changes related to the protection and prevention of victims and perpetrators of sexual violence crimes. These changes not only affect enforcement within state institutions but also in societal institutions. This research aims, firstly, to study how legal protection is regulated for tourist victims of sexual violence crimes that occur in Gili Trawangan after the enactment of the sexual violence crimes law. Secondly, to study how to prevent sexual violence crimes against tourists in Gili Trawangan. This research is expected to contribute in two main aspects: first, conceptually, by developing criminal law, especially crimes related to sexual violence, and legal science in general. Second, practically, by serving as a reference for policymakers to formulate policies related to the protection of tourists from sexual violence crimes in tourist areas. This empirical legal research uses a socio-legal, conceptual, and case approach. The research findings regarding the protection and prevention of sexual violence crimes in the Gili Trawangan area show at least two approaches: through penal/ criminal law based on Law No. 12 of 2022 on sexual violence crimes and through non-penal/ community law using the Gili Trawangan community’s mediation system based on consensus. The research output is in the form of a journal with an ISSN and additional materials for teaching criminal law outside the Criminal Code (KUHP) and the protection of women and children.

## Keywords: Customary Law, Sexual Violence, Legal Protection

## A. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam kekayaan baik adat, budaya, hingga keindahan alam. Kekayaan tersebut menjadi potensi yang bisa dikembangkan terutama dalam sektor pariwisata. Sektor pariwisata memiliki peranan dalam pembanguanan nasional dimana pariwisata berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara melalui wisatawan yang berkunjung. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan ke Indonesia antara bulan Januari hingga Juni 2022 mencapai 743,21 ribu kunjungan 1 . Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata ialah Pulau Lombok yang terkenal dengan keindahan alamnya yaitu Gili Trawangan yang berada di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tempat ini sering menjadi tujuan wisata populer yang dikunjungi oleh berbagai jenis wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, karena keindahan alamnya yang luar biasa.
Dengan ramainya kunjungan wisatawan ke gili tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak kejahatan. Artinya, kejahatan dan pariwisata ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait erat, dimana adanya tempat wisata yang ramai maka disitu akan menciptakan peluang untuk melakukan kejahatan. 2 Hal tersebut selaras dengan pendapat para aktivis pariwisata bahwa sektor pariwisata rawan terhadap kejahatan yang menimbulkan bahaya mental, material, emosional, dan fisik yang substansif bagi wisatawan. 3 Sebagaimana yang terjadi di Gili Trawangan yang dikatakan oleh Husni selaku kepala dusun dalam wawancaranya dengan salah satu media bahwa terdapat
1 https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1875/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indone- sia-melalui-pintu-masuk-utama-pada-juni-2022-mencapai-345-44-ribu-kunjungan-dan-jumlah-penumpang-angku- tan-udara-internasional-pada-juni-2022-naik-23-28-persen.html, diakses pada tanggal 15 November 2022
2 Agnieszka Lisowska-kierpa, Crime In Tourism Destination: Research Review , Lódz Vol. 27, Iss.1, (2017): 31-39, hlm.37.
3 Altindag dalam Rufaro Garidzirai. (2021), An Autoregressive Distributive Lag Analysis Of Crime & Tourism In The Western Cape Province, South Africa, GeoJournal of Tourism and Geosites , Year XIV, vol. 35, no. 2, p.304-308, hlm.304.
beberapa kasus tindak kejahatan yang terjadi salah satunya kekerasan seksual yang terjadi baik antara warga setempat atau dengan wisatawan. 4
Kekerasan adalah bentuk perilaku yang cenderung bersifat fisik, dan dapat menyebabkan cedera, cacat, rasa sakit, atau penderitaan pada individu lain. Kekerasan ini seringkali melibatkan unsur paksaan, ketidaksetujuan, atau ketidakrelaan dari pihak yang terkena dampak, serta tindakan tersebut biasanya dilakukan tanpa persetujuan dari individu yang terlibat. 5 Sementara itu, terdapat kekerasan seksual yang bersifat non-fisik seperti kekerasan seksual verbal. Kekerasan seksual verbal termasuk kekerasan seksual yang tidak diinginkan seperti komentar atau komentar tentang tubuh, penampilan, kehidupan pribadi seseorang, pesan dengan konten seksual, atau sarana untuk layanan seksual, baik yang bersifat lisan, tertulis, atau digital. 6
Kebijakan guna menanggulangi kejahatan sebenarnya menjadi komponen penting yang merupakan bagian dari usaha untuk melindungi masyarakat (social defense) serta usaha terciptanya kesejahteraan masyarakat (social welfare). 7 Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian akhir atau capaian utama dari kebijakan kriminal yaitu “melindungi masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat”. 8 Sebagai langkah usaha dalam menanggulangi Kekerasan seksual, kriminalisasi terhadap kekerasan seksual tersebut dengan dibentuknya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aturan tersebut merupakan wujud perlindungan yang diberikan negara untuk masyarakat dari tindakan kekerasan seksual. Selain undang-undang tersebut, dalam dunia pariwisata juga mengatur terkait hak wisatawan dilindungi secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang tentang kepariwisataan Pasal 20 c No. 10 tahun 2009 yakni: “wisatawan memeiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan, pemberian perlindungan tersebut tugas wajib pemerintah dan pemerintah daerah” sebagaimana yang ditegaskan didalam pasal 23 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban: “menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan”. Selain pemerintah, pihak pengusaha pariwisatapun berkewajiban untuk melakukan perlindungan sebagimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat d bahwa: “pihak pengusaha berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan”. selain diatur dalam hukum positif di atas, bentuk perlindungan terhadap wisatawan di Gili Trawangan sebagai daerah yang masih memegang erat hukum yang hidup di masyarakat. Kepercayaan terhadap eksistensi tokoh adat dan lembaga-lembaga tradisional dinilai memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat khususnya di masyarakat Lombok sebagai pemersatu dan menjaga semangat nilai-nilai lokal masyarakat Sasak tetap berkelanjutan dan damai . 9
4 https://ntb.idntimes.com/news/ntb/linggauni/melihat-implementasi-uu-tpks-di-pulau-surga-gili-trawan- gan, diakses pada tanggal 14 November 2022.
5 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, hlm. 54.
6 Mathisen TF, Solvberg N, Sundgot-Borgen C and, Sundgot-Borgen J (2021) Sexual Harassment in Fitness Instructors: Prevalence, Perpetrators, and Mental Health Correlates, Front. Psychiatry 12: 735015. Doi: 10.3389/ fpsyt.2021.735015. hlm.2
7 H. John Kenedi, 2017, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Bengkulu, hlm. 73
8 Prianter Jaya Hairi,2015, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pen- anggulangannya, Negara Hukum: Vol. 6, No. 1, hlm. 4
9 Any Suryani Hamzah dan Mohammad Irfan. (2021). Children Sex Tourism Prevention And Management Pattern Through Indigenous Local Wisdom Of Sasak Lombok, Indonesia, Journal of Legal, Ethical and Regulatory
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 696~703
Sehingga masyarakat di Gili Trawangan mempunyai aturan dan tata cara tersendiri dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dengan awig-awig atau aturan adat yang telah disepakati bersama oleh warga setempat berdasarkan rasio norma kesopanan atau kesusilaan. Aturan tersebut juga mengikat wisatawan atau pekerja di Gili Trawangan, aturan tersebut berlaku untuk siapa saja yang berada di tempat tersebut serta bagi orang yang melanggar aturan tersebut, maka akan diberikan sanksi adat berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut.
Berdasarkan aturan di atas, wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi harus terjamin kenyamanan dan keamanannya karena hal tersebut akan berkaitan dengan minat pengunjung wisata sebagaimana dikemukakan oleh George bahwa seorang wisatawan akan memberikan kesan negatif apabila merasa tidak aman ditempat wisata tersebut sehingga akan mempengaruhi pola perilaku wisatawan, dengan menunjukkan sikap yaitu : tidak mengunjungi destinasi wisata tersebut, hanya menghabiskan waktu di dalam hotel, tidak kembali ke objek wisata tersebut serta tidak merekomendasikan objek wisata tersebut kepada orang lain. 10
Berdasarkan berbagai uraian di atas, meskipun sudah terdapat berbagai macam aturan terkait perlindungan terhadap wisatawan dari tindak pidana kekerasan seksual, tetapi dalam faktanya masih terdapat kasus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diuraikan sebelumnya sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap wisatawan yang terjadi di Gili Trawangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap wisatawan korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Gili Trawangan pasca berlakunya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap wisatawan di Gili Trawangan.

## B. METoDE
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap wisatawan dengan cara penulusuran dan penelusuran data serta informasi yang dilakukan melalui studi lapangan di Gili Trawangan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan guna mengkaji dan menganalisis tindak pidana kekerasan seksual terhadap wisatawan di Gili Trawangan sedangkan pendekatan konseptual untuk mengkaji dan menganalisis aturan adat (masyarakat)/ awig-awig sebagai sistem penanggulangan tindak pidana.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam pandangan kriminologi salah satu dampak dari daerah wisata seringkali menjadi penyebab pendorong terjadinya suatu tindak kejahatan. Beberapa teori yang mendukung kejahatan terjadi karna lingkungan yaitu teori kesempatan (opportunity theory) menurut teori ini berpandangan pada gagasan bahwa kriminalitas terjadi karena
10 Akku ş , G. and Arslan, A. (2021). Intention to visit a destination from the perspective of Broken Windows theor y. European Journal of Tourism Research 28, 2802. hlm.4.
dipicu pada kesempatan atau peluang untuk melakukannya. 11 Dalam hal kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di gili trawangan sebagai daerah wisata yaitu hadirnya wisatawan asing dari berbagai negara dan budaya yang berbeda secara tidak langsung mempengaruhi penduduk lokal untuk melakukan kejahatan. Teori yang mendukung hal tersebut dalam ilmu kriminologi adalah Teori Keterpaparan (Exposure Theory) dalam Teori ini mengemukakan bahwa seseorang lebih mungkin melakukan kekerasan seksual jika mereka terpapar secara berlebihan terhadap materi atau situasi seksual yang merangsang. 12 Sebagai contoh keterpaparan yang berlebihan terhadap pornografi/ pornoaksi dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

## Perlindungan hukum terhadap wisatawan korban tindak pidana kekerasan sek- sual yang terjadi di Gili Trawangan pasca berlakunya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual
Dalam hukum, hak dan kewajiban merupakan komponen yang saling melekat serta melengkapi, pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang selalu berkorelasi dengan pelaksanaan hak dan kewajiban orang lain dalam masyarakat, artinya utuk menjaga hak seseorang akan ditetapkan suatu kebijakan hukum yang melindungi hak tersebut. Soedarto berpendapat bahwa kebijakan hukum atau politik hukum yaitu suatu usaha untuk membuat aturan yang sesuai berdasarkan kondisi dan situasi pada saat itu. Selain itu, negara dapat merumuskan kebijakan hukum melalui lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan yang dianggap perlu dan dapat mengekspresikan nilai – nilai yang terkandung dan dicita-citakan dalam masyarakat. 13 Pada hakikatnya kebijakan hukum merupakan bagian dari pembaharuan hukum yang didasari oleh urgensi yang ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiokultural, sosiofilosofis dan berbagai aspek lainnya. 14 Disahkannya undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia pada intinya bertolak pada tujuan nasional yakni untuk memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Pemenuhan hak perlindungan terhadap korban dapat dilakukan melalui prosedur hukum Negara yaitu mekanisme perlindungan yang tsudah diatur serta ditetapkan dalam undang-undang sebagai bagian dari kewajiban Negara dalam melindungi warga negaranya yang berlaku secara nasional atau menggunakan pemenuhan hak perlindungan melalui aturan masyarakat berdasarkan sistem dan kearifan lokal daerah setempat.
Undang-undang TPKS merupakan bentuk hadirnya Negara sebagai pelindung korban kekeraan seksual yang tentunya melalui prosedur hukum Negara. Pelindungan merupakan perintah yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaang erupakan upaya menyeluruh untuk menegakkan hak dan memberikan fasilitas penunjang guna menjamin rasa aman bagi saksi dan/atau korban. 15 Mengenai pelindungan terhadap korban dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual penulis dapat klasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu pelindungan fisik serta pelindungan non fisik. Pelindungan fisik artinya
11 Erniwati. 2015. Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi. MIZANI Vol. 25, No. 2, Agustus 2015.hlm. 111.
12 http://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id /wp-content/uploads/Kriminologi-1.pdf 13 Siti Nurahlin (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Jatiswara. vol. 37 No. 3 November 2022. hlm. 319.
14 Barda Nawawi Aref. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusu- nan Konsep KUHP Baru. Cetakan ke 4. Kencana:Jakarta hlm. 29.
15 Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 698~703
tindakan yang bertujuan melindungi korban dari perbuatan seksual, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal ini mencakup kekerasan seksual yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan bermaksud merendahkan martabat dan harga diri seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau norma-norma kesopanan.
Pelindungan fisik terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut diatur dalam dalam beberapa pasal antara lain, pasal 42 ayat (3) yaitu pembatasan gerak pelaku untuk menjauhkan korban dengan pelaku dalam jarak dan waktu tertentu, dan/atau membatasi hak- hak tertentu dari pelaku kejahatan tersebut, pembatasan gerak pelaku tersebut akan didasarkan melalui surat perintah perlindungan sementara dari institusi kepolisian. Mengenai perlindungan sementara, ayat (1) menyatakan bahwa dalam waktu 24 jam setelah mengetahui adanya tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 yang mengatur hak-hak korban. Hak-hak ini mencakup perlindungan dari ancaman atau kekerasan yang mungkin dilakukan oleh pelaku atau pihak lain, serta pemberian informasi mengenai hak-hak dan fasilitas pelindungan. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pelindungan.
Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban kekerasan seksual diberikan pelindungan non fisik. Pelindungan non fisik diatur dalam Pasal 70, yang mengatur hak korban atas pemulihan, yang meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial.
Sedangkan pelindungan korban melalui hukum masyarakat daerah gili trawangan dapat ditempuh sebagai berikut: 16
a. Pelindungan fisik yaitu berupa pengamanan atau perlindungan korban dari pelaku kejahatan. Perlindungan ini dilakukan dalam hal adanya aduan, laporan atau diketahui terjadinya kekerasan seksual. Dalam hal tersebut korban akan diamankan oleh pemerintah dusun/ pamswakarsa. Hal ini menjadi upaya perlindungan sekaligus menjadi penanganan pertama bagi korban yang diberikan pemerintah dusun agar terindar dari pelaku.
b.  Perlindungan non fisik, dalam hal terdapat penderitaan non fisik maka korban akan di tempatkan di luar gili untuk sementara waktu dengan tujuan korban di bawa ke tempat fasilitas kesehatan yang memadai.

## Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap wisatawan di Gili Trawangan
Dalam hal penanggulangan kejahatan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagaimana pendapat G. Peter Hoefnagels bahwa ada beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, antara lain dengan menggunakan hukum pidana ( Criminal Law Application ), mencegah kejahatan tanpa menggunakan kejahatan ( Prevention Without Punishment ), dan mempengaruhi opini masyarakat tentang kejahatan melalui media (Influencing Views of Society on Crime and Punishment ). 17 Berdasarkan hal tersebut maka penanggulangan terhadap tindak pidana pada umumnya dapat dibagi menjadi dua jalur yaitu melalui jalur penal serta jalur non penal. Jalur penal artinya pelaku kejahatan akan diberikan sanksi melalui mekanisme hukum pidana sedangkan
17   Barda Nawawi Aref. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Cetakan ke 4. Kencana:Jakarta hlm. 35.
jalur non penal artinya penanggulangan kejahatan melalui mekanisme diluar hukum pidana. Dalam tindak pidana kekerasan seksual upaya penanggulangan melalui penerapan hukum secara khusus diatur dalam pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang TPKS mendefinisikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai tindakan yang mencakup berbagai bentuk seperti pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan, penyiksaan, eksploitasin perbudakan seksual, serta kekerasan seksual yang dilakukan berbasis elektronik.

## 1. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Jalur Penal
Penerapan penanggulangan TPKS melalui jalur penal dalam undang-undang dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Dalam tiap tahapan tersebut setiap tindakan pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik, penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, dan proses pengadilan oleh hakim terhadap korban, saksi dan tersangka/ terdakwa berdasarkan pasal 22 didasarkan asas pada pasal 2 UU. TPKS sehingga wajib menghormati hak asasi manusia, menjaga martabat, dan menghindari segala bentuk intimidasi. Kita harus menjauhi tindakan yang menggiring atau menimbulkan trauma pada individu terkait pengalaman seksual mereka, yang tidak berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, serta tidak boleh mencari alasan untuk menjustifikasi kesalahan. Pembagian tahapan dalam melalui jalur penal antara lain :
a) Tahap Pengaduan/Pelaporan
Dalam tahap ini UU. TPKS membagi dua mekanisme yang digunakan dalam menjerat pelaku kekerasan seksual. Yaitu dengan cara pelaporan dan aduan. Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. TPKS merumuskan bahwa “pelecehan seksual nonfisik dan fisik yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 huruf a merupakan delik aduan”. Tetapi dalam ayat (2) terdapat pengecualian terhadap korban penyandang disabilitas atau anak. Selain hal tersebut UU. TPKS mempermudah mekanisme pelaporan dan pengaduan dari korban untuk dapat melakukan hal tersebut diluar instansi kepolisan artinya korban atau saksi yang melihat langsung kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki hak untuk melaporkannya kepada UPTD PPA, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembinaan dan Perlindungan Anak, atau kepada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang beroperasi di daerah tempat kejadian atau tempat tinggal korban, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1).
b) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
Penyelidikan maupun penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti- bukti yang penggunaan bukti tersebut dimaksudkan untuk menerangkan peristiwa pidana sudah terjadi dan dalam penyidikan bukti tersebut dimaksudkan untuk menemukan tersangkanya. Adapun kekhususan yang terdapat dalam undang – undang TPKS untuk mempermudah penyelidikan dan penyidikan antara lain diaturnya keterangan Saksi dan/atau korban ditambah 1 (satu) alat bukti sah lainnya sudah cukup untuk memproses tersangka. Kemudian didalam pasal 24 ayat (1) UU. TPKS memperluas cakupan alat bukti yang diakui sah dalam proses pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penambahan kategori alat bukti dlam UU. TPKS ini mencakup pengakuan alat bukti tambahan berupa penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik, selain itu masuknya barang bukti yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi bagian dari alat bukti. serta segala objek atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut juga dianggap sebagai alat bukti dalam konteks hukum. Selanjutnya
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 700~703
dalam pasal 52 terhadap Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan seorang Anak maka penyidikan diperbolehkan untuk dilakukan melalui perekaman secara elektronik atau dengan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual.
c) Tahap Penuntutan
Kekhususan pada tahap penuntutan dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 56 ayat (1) yang mana apabila penuntut umum dianggap penting, ada kemungkinan untuk mengadakan pertemuan awal dengan saksi dan/atau korban setelah menerima atau menerima kembali hasil penyelidikan yang komprehensif dari penyidik. Pada ayat (4) Pertemuan pendahuluan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan media elektronik dengan pertimbangan kesehatan, keamanan, dan/ atau keselamatan Saksi dan/ atau Korban.
d) Tahap Pengadilan
Pada tahap ini, undang-undang TPKS sedapat mungkin menjaga kerahasiaan korban hal tersebut tertuang dalam beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 58, yang mengatur penyelenggaraan pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam sidang tertutup. Selain itu, Pasal 59 ayat (2) menegaskan bahwa ketika majelis hakim membacakan putusan, mereka wajib menjaga kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban. Pasal 59 ayat (3) juga menuntut bahwa pengadilan harus menjaga kerahasiaan informasi yang mengidentifikasi saksi dan/atau korban dalam putusan atau penetapan pengadilan.

## 2. Penanggulangan Kekerasan Melalui Jalur Non Penal pada Masyarakat Gili Trawangan
Ungkapan terkenal Cicero (filsuf Yunani) yaitu ubi ius ibi societas yangIni berarti bahwa hukum dalam konteks masyarakat akan berkembang secara alami dan akan selalu menyesuaikan dengan perubahan sosial dan dinamika yang ada dalam masyarakatnya. Salah satu faktor utama dalam perubahan ini adalah penyelesaian masalah atau konflik antara warga atau kelompok dalam masyarakat. Cara pandang hidup yang ada dalam masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi bagaimana suatu permasalahan diselesaikan dalam tatanan hukum adat. Menurut Koesnoe, filosofi manusia menjadi landasan cara pandang masyarakat adat terhadap dunia. Cara pandang terhadap kehidupan ini bermula dari norma, nilai, dan cara berpikir yang lazim dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum adat akan selalu mencerminkan pemahaman dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan akan berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan sosial dan perubahan pandangan hidup masyarakat adat tersebut. Yang keseluruhan tesebut menjadi ciri dari masyarakat hukum adat. 18
Hukum masyarakat bersifat religious, komunal, demokrasi dan bersahaja (sederhana). Artinya hukum masyarakat mementingkan nilai moral spiritual dengan mengedepankan nilai kebersamaan secara demokrasi dan mekanisme yang sederhana. Penyelesaian sengkteta dalam Hukum masyarakat melalui jalur non penal dilakukan dengan pola musyawarah atau kekeluargaan, sehingga dengan demikian kedamaian dalam masyarakat dapat diwujudkan. Penerapan pola musyawarah tersebut diwujudkan tidak hanya untuk sengketa perdata tetapi juga dalam perkara pidana. Pola musyawarah ini dalah hukum pidana biasa disebut dengan mediasi penal konsep tersebut diharapkan
18    Ali Abubakar. (2014). Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat. MADANIA Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014. Hlm. 58.
maampu mewujudkan kondisi yang dapat memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Beberapa kelebihan dari mediasi penal antara lain prosesnya tergolong lebih cepat dengan prosedur yang ringkas/sederhana serta biaya yang dikeluarkan relatif lebih ringan apabila disandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana.
Eksistensi akan hukum dalam masyarakat/adat diakui berdasarkan amandemen UUD 1945. Bunyi pasal 18B ayat (2) yang menegaskan kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya mendapat pengakuan dan dihormati sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana pasal 2 ayat (1) mengakui berlakunya hukum yang hidup didalam masyarakat. Gili trawanganan merupakan salah satu daerah yang masih menerapkan hukum masyarakat selain hukum positif Indonesia. Adapun penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di gili trawangan melalui hukum masyarakat adalah sebagai berikut : 19
a) Pelaporan dan pengaduan, pada tahap ini korban atau masyarakat akan menceritakan kepada aparat dusun atau desa perihal kejadian.Berdasarkan hal tersebut pelaku tindak pidana akan dicari dan panggil oleh pemerintah dusun/desa. pemanggilan oleh pemerintah dusun dilakukan untuk penelusuran fakta. Setelah pemanggilan dilanjutkan dengan pertemuan yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua takmir, dan pemuda dusun gili trawangan beserta pelaku, kemudian dalam pertemuan tersebut selanjutnya diberikan ruang bagi pelaku dalam menjelaskan perbuatannya.
b)  Penawaran mediasi, pada tahap ini korban dan pelaku akan dipertemukan dan ditawarkan alternatif penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi penal. Dalam hal mediasi tidak tercapai maupun tercapai korban diberikan kebebasan untuk menetukan apakah korban ingin tetap melanjutkan ke ranah hukum atau tidak. Proses mediasi ini berlangsung layaknya mediasi secara umum melalui beberapa jenjang antara lain : 20
1) Menciptakan forum dalam lingkup pemerintahan dusun yang anggotanya berasal dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua takmir, dan pemuda dusun gili trawangan.
2) Pengumpulan dan pembagian informasi baik dari korban, pelaku dan saksi
3)  Tawar-menawarkan penyelesaian masalah, dalam tahap ini dilakukan secara komunal dengan mendengar penawaran setiap pihak.
4) Pengambilan keputusan mediasi.
c)  Penentuan sanksi sosial, sanksi ini diluar dari sanksi yang disepakati dalam mediasi antar pihak. sanksi sosial yang diberikan berupa sanksi black list , artinya pelaku diasingkan atau dikeluarkan dari wilayah gili dengan waktu tertentu tergantung kesepakatan forum.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka penyelesaian sengketa dalam masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup serta selalu berkembang dalam masyarakat, nilai-nilai tersebut didasarkan oleh politik, ekonomi dan keyakinan dalam masyarakat. Dalam hal perlidungan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di daerah
19 Hasil wawancara kadus gili trawangan tanggal 21 juni 2023
20 Riska Fitriani. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau. Riau Law Journal vol. 1 no.2, November 2017. Hlm. 235.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 702~703
gili trawangan paling tidak masyarakat mengenal 2 macam institusi yaitu institusi yang diberasal dari sistem politik dan hukum Negara, yang bekerja menggunakan jalur penal/hukum pidana yang didasarkan pada undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan istitusi yang bersifat tradisional, institusi ini bekerja melalui jalur non penal/ mengunakan hukum masyarakat gili trawangan dengan sistem mediasi dengan pola musyawarah mufakat.

## DAfTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan , Refika Aditama, Bandung
Barda Nawawi Arief. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Cetakan ke 4. Jakarta:Kencana.
H. John Kenedi, 2017, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia , Pustaka Pelajar, Bengkulu, hlm. 73
Artikel Jurnal :
Agnieszka Lisowska-kierpa, Crime In Tourism Destination: Research Review , Lódz Vol. 27, Iss.1, (2017): 31-39.
Akku ş , G. and Arslan, A. (2021). Intention to visit a destination from the perspective of Broken Windows theor y. European Journal of Tourism Research 28, 2802.
Ali Abubakar. (2014). Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat. MADANIA Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.
Altindag dalam Rufaro Garidzirai. (2021), An Autoregressive Distributive Lag Analysis Of Crime & Tourism In The Western Cape Province, South Africa, GeoJournal of Tourism and Geosites , Year XIV, vol. 35, no. 2, p.304-308.
Any Suryani Hamzah dan Mohammad Irfan. (2021). Children Sex Tourism Prevention And Management Pattern Through Indigenous Local Wisdom Of Sasak Lombok, Indonesia , Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 24, Special Issue 1.
Erniwati. (2015). Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi. Jurnal : MIZANI Vol. 25, Nomor 2 Agustus 2015.
Mathisen TF, Solvberg N, Sundgot-Borgen C and, Sundgot-Borgen J (2021) Sexual Harassment in Fitness Instructors: Prevalence, Perpetrators, and Mental Health Correlates , Front. Psychiatry 12: 735015. Doi: 10.3389/fpsyt.2021.735015.
Prianter Jaya Hairi,2015, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya, Negara Hukum: Vol. 6, No. 1.
Riska Fitriani. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau. Riau Law Journal vol. 1 nomor 2. November 2017.
Siti Nurahlin (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Jatiswara. vol. 37 No. 3 November 2022. hlm. 319.

## Undang-Undang

## Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## World Wide Web:
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1875/jumlah-kunjungan-wisman-ke- indonesia-melalui-pintu-masuk-utama-pada-juni-2022-mencapai-345-44-ribu- kunjungan-dan-jumlah-penumpang-angkutan-udara-internasional-pada-juni- 2022-naik-23-28-persen.html , diakses pada tanggal 15 November 2022
https://ntb.idntimes.com/news/ntb/linggauni/melihat-implementasi-uu-tpks-di-pulau- surga-gili-trawangan, diakses pada tanggal 14 November 2022 http://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kriminologi-1.pdf