Vol. 06 No. 3, Desember 2015, Hal 196-202 ISSN: 2086-8227

## POLA HUTAN RAKYAT PADA PROGRAM TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION (TFCA-SUMATERA) DI BENGKULU
Patterns of Community Forests in Tropical Forest Conservation Action Program-Sumatera (TFCA-Sumatera) in Bengkulu

## Mike Dwi Hisma, Hardjanto dan Yulius Hero
Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga, Bogor-16680 E-mail: mikedwihisma@rocketmail.com

## ABSTRACT
The  United  States  Government  and  the  Indonesian  Government  have  agreed  on  a  treaty  to  reduce  deforestation called the TFCA Sumatra Program (Tropical Forest Conservation Action-Sumatera). Development of community forests is  expected  to  reduce  the  rate  of  deforestation.  However,  the  pattern  of  effective  community  forest  management  to  be applied  in  reducing  the  rate of  deforestation  in  Sumatera  was unknown,  especially  in  the  TFCA  program  in  Bengkulu. The  study  was  conducted  in  Air  Sulau  Village  and  Kayu  Ajaran  Village,  South  Bengkulu  Regency.  The  respondents selection was conducted by purposive sampling. This study aimed to analyze the pattern of community forest management in  the  TFCA  Sumatera  in  Bengkulu.  The  data  was  collected  using  observations,  interviews,  and  literature  study.  The analysis  was  performed  using  descriptive-qualitative  and  quantitative  methods.  The  results  showed  that  the  pattern  of development  community  forests  in  the  TFCA  program  in  Bengkulu  was  agroforestry  with  predominantly  agricultural crops such as rubber. Meanwhile, woody plants such as albizia have just been developed on community forest enterprises in Bengkulu, combined with seasonal crops such as cassava and maize, or with herbs like turmeric and ginger. Based on the fund sources, the community forest pattern in TFCA Sumatera in Bengkulu belongs to the community forest pattern with full subsidy.
Keywords: Community forests, TFCA-Sumatera, agroforestry, development patterns

## PENDAHULUAN
Sumatra  Bagian  Selatan  dengan  hutan  tropisnya mengalami kehilangan luasan hutan sejak tahun 1970-an akibat berbagai kegiatan pertanian (Gaveau et al . 2007), perluasan  pemukiman  (Uriarte et  al. 2010),  serta berbagai  tekanan  baik  lokal  maupun  regional  (Geist et al. 2002).  Hal  ini  menunjukkan  perlunya  upaya perlindungan atau penyelamatan keanekaragaman hayati di  Sumatera.  Pemerintah  Amerika  Serikat  dan Pemerintah  Indonesia  telah  menyepakati  suatu  per- janjian  untuk  melestarikan  hutan  tropis  di  Sumatera. Perjanjian  tersebut  disebut  Program  TFCA  Sumatera ( Tropical Forest Conservation Action -Sumatra). (TFCA 2014)
Kegiatan  konservasi,  perlindungan,  restorasi  dan pemanfaatan  sumberdaya  hutan  tropis  secara  lestari  di Pulau  Sumatera  merupakan  kegiatan  yang  dirancang dalam  program  TFCA  Sumatera.  Taman  Nasional Kerinci  Seblat  (TNKS)  dan  Taman  Nasional  Bukit Barisan  Selatan  (TNBBS)  melewati  Provinsi  Bengkulu merupakan  bagian  dari  kawasan  prioritas  program TFCA  Sumatera  TNBBS  yang  mengalami  kehilangan hutan  (deforestasi)  sejak  pembentukannya.  Hal  ini dikarenakan penggundulan hutan dan penebangan hutan belum  dihentikan  di  areal  batas  lindung  Sumatera (Gaveau et al . 2009).
Kawasan  hutan  pada  koridor  TNBBS-TNKS  di Provinsi  Bengkulu  terletak  memanjang  di  jajaran  bukit barisan  Sumatera.  Konsorsium  Ulayat  yang  terdiri  dari
Yayasan  Ulayat  dan  Yayasan  Konservasi  Sumatera pada  program  TFCA  Sumatera,  mengembangkan pemberdayaan  masyarakat  pada  desa  site  yang  tersebar di  tujuh  kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu.  Lima  desa menggunakan  skema  pengelolaan  Hutan  Kemasya- rakatan  (HKm),  satu  desa  mengembangkan  ekowisata berbasis  masyarakat,  dan  satu  desa  dengan  skema pengelolaan hutan rakyat.
Sementara  itu,  luasan  hutan  rakyat  di  Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan pesat mulai dari tahun  2008  hingga  2012  (Kemenhut  2013).  Hal  ini menunjukkan  perkembangan  hutan  rakyat  semakin menjadi  perhatian  masyarakat.  Disamping  itu,  semakin meningkatnya  pasar  dan  harga  kayu  diharapkan pengembangan  hutan  rakyat  dapat  meningkatkan penghasilan  petani  hutan  rakyat  yang  juga  akan meningkatkan perekonomian wilayah. Akan tetapi, data statistik  kehutanan  Kemenhut  (2013)  menunjukkan pengembangan hutan rakyat hanya sebesar 5 persen dari luas  kawasan  hutan  yang  ada  di  Bengkulu.    Hal  ini menunjukkan  perlunya  pengembangan  hutan  rakyat  di Bengkulu untuk ditingkatkan.
Maryudi et  al .  (2012)  menyatakan  bahwa  peng- gunaan  hutan  secara  langsung  dapat  dilakukan  sebagai upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat terutama  dalam  pengentasan  kemiskinan.  Salah  satu pemanfaatan  langsung  hutan  oleh  masyarakat  adalah dengan  dibangunnnya  hutan  rakyat  yang  dapat  mem- berikan kontribusi dari sisi ekonomis, ekologis  maupun sosial.  Pola  pengembangan  HR  yang  memberikan
manfaat maksimal adalah pola agroforestri (Arifin et al . 2012).
Pola hutan rakyat menurut pola tanamnya terdiri tiga pola, yaitu: hutan rakyat murni, hutan rakyat campuran, dan  hutan  rakyat  dengan  sistem  agroforestri  (Hardjanto 2003).  Ada  tiga  pola  pengembangan  hutan  rakyat hingga  saat  ini  yaitu  pola  subsidi  (inpres,  padat  karya), pola swadaya dan pola kemitraan.
Pengembangan  hutan  rakyat  pada  program  TFCA Sumatera  yang  dilakukan  di  Provinsi  Bengkulu merupakan  satu-satunya  pemberdayaan  masyarakat yang  dilakukan  pada  lahan  milik.  Pengelolaaan  hutan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dapat  memberikan kontribusi  terhadap  ketahanan  pangan,  kesehatan, pelestarian  dan  meningkatkan  pengetahuan  yang berkaitan  dengan  hutan  (Tiwari et  al. 2010)  serta memberikan  keberlanjutan  matapencaharian  (Taylor 2010). Selain itu, pengembangan  hutan rakyat terutama dengan  pola  agroforestri  dapat  berkontribusi  terhadap upaya konservasi hutan berbasis masyarakat (Martini et al .    2012).  Oleh  karena  perlu  dilakukan  penelitian mengenai pola hutan rakyat yang efektif dikembangkan pada program TFCA-Sumatera di Bengkulu.
Selain  itu,  kegiatan  konversi  hutan  alam  yang bersamaan  dengan  eksploitasi  hutan  alam  secara berlebihan  telah  menyebabkan  tingginya  tingkat deforestasi  hutan  di  Indonesia.  Upaya  pemanfaatan lahan terutama lahan negara yang mengalami kerusakan akibat  deforestasi  telah  dilakukan  dengan  program pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan baik  sebagai  HTR,  Hkm,  KBR,  dan  program  lainnya (Minang et  al .  2007).  Kegiatan  perlindungan  kawasan hutan  lindung  Sumatera  dapat  lebih  efektif  bila  adanya sanksi  untuk  setiap  kegiatan  konversi  dan  deforestasi yang  terjadi  di  kawasan  lindung  (Gaveau et  al .  2012). Akan  tetapi,  hal  ini  sulit  terlaksana  dikarenakan lemahnya  peran  stakeholder  dan  koordinasi  antar  pihak belum berjalan (Rosdiana 2004).
Laju  deforestasi  hutan  di  Indonesia  selama  periode 2010-2012  tidak  kurang  dari    450.000  ha/tahun (Kemenhut 2013). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pada tahun 1985 hingga 2007 telah terjadi penurunan  luasan  hutan  sebesar  85%  atau  10,2  juta  ha terjadi  di  Sumatera  (Yves et  al .  2010).  Hal  lain  yang mengindikasi terjadinya kegiatan konversi hutan adalah akses  legal  masyarakat  lokal  terhadap  pemanfaatan lahan  dan  sumberdaya  hutan    terbatas  (Yamani  2011). Pengembangan  hutan  rakyat  diharapkan  dapat  mengu- rangi  laju  deforestasi.  Akan  tetapi,  pola  pengelolaan hutan  rakyat  yang  efektif  untuk  diterapkan  dalam mengurangi  laju  deforestasi  di  Sumatera  belum diketahui terutama pada program TFCA di Bengkulu.
Penelitian dan kajian terkait pola tanam hutan rakyat telah  banyak  dilakukan,  Purwanto  dan  Achmad  (2014) melakukan  kajian  mengenai  sistem  agroforestri  dan kontribusi  ekonomi  pada  berbagai  pola  tanam  hutan rakyat. Selain itu, telah dilakukan kajian mengenai pola agroforestri  di  hutan  rakyat  penghasil  kayu  per- tukanggan  (sengon)  oleh  Diniyanti et  al. (2010).  Hasil menunjukkan  bahwa  pemilihan  jenis  tanaman  hutan rakyat  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  pengem- bangan  hutan  rakyat.  Akan  tetapi,  belum  adanya penelitian  atau  kajian  yang  membahas  tentang  pola
pengembangan  hutan  rakyat  pada  suatu  proyek  atau program  konservasi  hutan.    Sementara  itu,  kegiatan konservasi pada program TFCA di Bengkulu didominan dengan  skema  hutan  kemasyarakatan  (HKm).  Ber- dasarkan  hasil  kajian  Rosdiana  (2004),  pengembangan HKm  melalui  keproyekan  masih  belum  efektif.  Oleh karena  itu,  TFCA  di  Bengkulu  melalui  konsorsium ulayat  mulai  mengembangkan  hutan  rakyat  untuk mendukung kegiatan konservasi hutan.
Maksud  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis efektivitas  pengembangan  hutan  rakyat  pada  program TFCA  di  Bengkulu.  Konsep  yang  dikaji  yaitu  pola pengelolaan  hutan  rakyat  yang  dilakukan  para  petani hutan  rakyat  dalam  suatu  kelompok  tani  di  desa  yang terlibat  program Tropical  Forest  Conservation  Action Sumatra (TFCA-Sumatra) di Provinsi Bengkulu. Hal ini ditentukan  karena  program  TFCA  yang  disebut  juga aksi nyata konservasi hutan tropis Sumatera. Selain itu, tujuan  program  TFCA  di  Provinsi  Bengkulu  untuk penguatan  dan  pengembangan  hutan  koridor  yang menghubungkan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Sedangkan  Sumatera  mengalami  deforestasi  di  dalam kawasan  hutan  periode  2003-2006  terbesar  dibanding pulau–pulau besar lainnya sebesar 268 000 Ha per tahun (Kemenhut 2008). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah  untuk  menganalisis  pola  pengembangan  hutan rakyat pada program TFCA-Sumatera di Bengkulu.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  daerah  yang  terlibat pada  program Tropical  Forest  Conservation  Action Sumatera  (TFCA-Sumatera)  di  Provinsi  Bengkulu. Pemilihan  lokasi  dari  tujuh  wilayah  kerja  TFCA- Sumatera  di  Bengkulu  dipilih  Desa  Air  Sulau Kabupaten  Bengkulu  Selatan.  Pemilihan  lokasi  desa penelitian dilakukan secara sengaja ( purposive sampling )  dikarenakan  desa  tersebut  merupakan  desa yang  telah  menerapkan  hutan  rakyat  pada  pemanfaatan lahan dan sumberdaya hutan. Hal ini dikarenakan enam desa  lainnya  menerapkan  pengelolaan  Hutan  Kema- syarakatan  (HKm)  dan  jasa  ekowisata.  Pelaksanaan penelitian  dilakukan  selama  tiga  bulan  yaitu  bulan Desember – Februari 2014.

## Penentuan Responden
Penentuan  responden  dalam  penelitian  dilakukan dengan  cara purposive  sampling, yaitu  dengan menanyakan  kepemilikan  hutan  rakyat  yang  memenuhi syarat-syarat  suatu  lahan  sebagai  hutan  rakyat  kepada Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH). Sedangkan jumlah responden ditentukan dengan menggunakan pendekatan Taro  Yamane  yang  dikembangkan  oleh  Riduwan (2009):
n = N /( N . d 2 +1)
Keterangan: n = Jumlah responden (orang) N = Jumlah petani yang tergabung dalam KTH (orang) d = Kelonggaran ketidaktelitian (15%)
Petani  yang  tergabung  dalam  KTH  (kelompok  tani hutan) Bumi Sulau  Lestari di Desa  Air  Sulau  sebanyak 115  orang.  Berdasarkan  Taro  Yamane  diperoleh responden  33  orang,  tetapi  hanya  terdapat  30  orang yang aktif dalam KTH Bumi Sulau Lestari. Oleh karena itu,  dipilih  responden  sebanyak  35  orang  dengan  30 orang  merupakan  petani  yang  aktif  dalam  kegiatan kelompok  dan  5  orang  petani  yang  tergabung  dalam kelompok tapi tidak aktif dalam kegiatan kelompok.

## Pengumpulan Data dan Jenis Data
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara, observasi dan studi pustaka.  Data dan informasi melalui wawancara dikumpulkan menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan berpedoman pada daftar topik  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Data  dan informasi tersebut kemudian diolah dan dianalisis.
Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  meliputi data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yaitu  data yang  dikumpulkan  secara  langsung  dan  memberikan data  kepada  pengumpul  data,  sedangkan  data  sekunder yaitu  data  yang  berasal  dari  sumber  sekunder  yaitu berbagai dokumen  yang relevan (Sugiyono 2011). Data primer  dikumpulkan  melalui  wawancara  dengan responden  yang  terpilih  dengan  metode purposive sampling serta melalui observasi.  Data sekunder terdiri atas  berbagai  dokumen  yang  terkait  dengan  pengem- bangan  hutan  rakyat  pada  program  TFCA  di  Bengkulu Selatan.    Data  sekunder  diperoleh  dari  hasil  studi pustaka  dan  studi  dokumen-dokumen  terkait  dari responden  atau  nara  sumber.    Studi  pustaka/dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

## Metode Analisis Data
Analisis  pola  pengembangan  hutan  rakyat  pada program  TFCA  di  Bengkulu  Selatan  dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis penjelasan untuk  data-data  kualitatif  terutama  pada  pola  hutan rakyat yang ditentukan berdasarkan kerjasama (swadaya,  subsidi,dan  kemitraan).  Sedangkan  analisis deskriptif  kuantitatif  adalah  analisis  penjelasan  untuk data-data  yang  bersifat  kuantitatif  dengan  cara  tabulasi data  terutama  dalam  menganalisis  pola  hutan  rakyat berdasarkan  jenis  tanaman  (monokultur,  agroforestri, atau campuran).
Pola hutan rakyat yang dikembangkan pada program TFCA  dilihat  dari  kombinasi  pola  berdasarkan  jenis tanaman  pembentukannya  dan  berdasarkan  sumber kerjasama  pengelolaannya.  Pola-pola  yang  dikembang- kan  di  masyarakat  dari  komponen  tanaman  pem- bentuknya,  yaitu  secara  monokultur,  agroforestri,  dan campuran.  Pola  monokultur  yaitu  hutan  rakyat  yang disusun  oleh  satu  jenis  tanaman  kehutanan.  Pola agroforestri  yaitu  bentuk  pemanfaatan  lahan  yang mengkombinasikan antara tanaman kehutanan, pertanian,  dan/atau  peternakan  pada  lahan  milik  yang dikelola  secara  terpadu  (Sardjono et  al. 2003). Sedangkan  pola  campuran  merupakan  pemanfaatan lahan  pada  lahan  milik  dengan  berbagai  jenis  tanaman kehutanan.  Sedangkan  pola  hutan  rakyat  berdasarkan bentuk  kerjasamanya  yaitu,  pola  swadaya,  subsidi,  dan kemitraan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menemukan
kombinasi  pengembangan  hutan  rakyat  berdasarkan komponen  tanaman  pembentukannya  dan  bentuk kerjasama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Pengembangan Hutan Rakyat
Awal  terbentuknya  hutan  rakyat  di  Desa  Air  Sulau dimulai setelah massa 1993-1998. Masyarakat Desa Air Sulau    yang  merupakan  masyarakat  transmigran menerima  program  dari  dinas  kehutanan  yaitu  program padat  karya.  Pembukaan  lahan  tidur  menjadi  lahan produktif  di  lahan  usaha  dengan  menebang  habis tanaman  yang  ada  di  lahan  usaha  dan  diganti  dengan tanaman  karet  dan  pelawi.  Akan  tetapi,  program  ini gagal dan terjadi tumpang tindih lahan masyarakat yang belum selesai hingga sekarang.
Masyarakat  transmigrasi  di  Desa  Air  Sulau  sudah bercocok  tanam  sejak  awal  kedatangannya  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Kegiatan bercocok  tanam  dilakukan  dengan  menanam  palawija dan  sayur-sayuran  pada  lahan  hutan  rakyat  yang  telah diusahakan  sebelumnya.  Hasil  dari  kegiatan  ini digunakan  untuk  konsumsi  dan  sebagian  lagi  dijual  ke desa  tetangga.  Selain  itu,  masyarakat  mulai  membuat sawah.
Kondisi ini cukup lama berlangsung  sampai dengan adanya program Tree Corps Smallholder Sector Project (TCSSP)  yang  berupa  bantuan  bibit  karet  500  batang pada setiap hektarnya dan biaya pengelolaan lahan pada tahun  1997.  Setelah  itu,  masyarakat  sudah  mengenal kelompok-kelompok  sosial  seperti  kelompok  tani  dan pembinaan koperasi.
Periode berikutnya pada masa 1999-2004 kelanjutan program  TCSSP  yaitu  penambahan  bantuan  benih  padi darat varietas cirata  dan  pasaman  untuk  tumpangsari pada  tanaman  karet.  Pada  masa  ini  juga  terjadi  alih fungsi lahan oleh masyarakat dari sawah menjadi kebun karet dan sawit.
Sejak  tahun  2005-2010,  mulai  banyak  peningkatan pendukung  di  bidang  pertanian  dengan  membangun jalan sentra produksi, pendirian koperasi syariah “sulau makmur”,  dan  adanya  Gapoktan.  Bantuan-bantuan  dari pemerintah  mulai  banyak  diserap  oleh  masyarakat terutama dibidang pertanian.
Desa  Air  Sulau  merupakan  wilayah  penyangga Hutan  Lindung  Raja  Mandara.  Kawasan  hutan  ini termasuk dalam salah satu kawasan hutan lindung yang penting sebagai koridor ekosistem bukit barisan selatan. Akan  tetapi,  jumlah  luas  hutan  ini  berangsur-angsur mulai berkurang akibat maraknya penebangan hutan dan ekspansi  perkebunan  sawit.  Ulayat  didukung  oleh Konsorsium of Sumatera mencoba membangun kesadaran  itu  dengan  membentuk  kelompok  hutan rakyat  untuk  mempertahankan  fungsi  utama  dari  hutan agar tidak hilang. Selain itu, kelompok hutan rakyat ini melibatkan  langsung  peran  masyarakat  desa  dalam menjaga  hutan  yang  ada  baik  hutan  rakyat  yang dibentuk  maupun  hutan  yang  berbatasan  langsung dengan  desa.  Yamani  (2011)  berpendapat  bahwa masyarakat  harus  diberi  hak  otonom  untuk  mengurus hutan  yang  berbatasan  langsung  dengan  wilayah  desa yang  bersangkutan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa
pemerintah harus mendelegasikan sebagian kewenangan pengurusan hutan menjadi kewenangan pemerintah desa yang berada pada penyangga kawasan hutan.

## Pola Pengembangan Hutan Rakyat
Hutan  rakyat  yang  berkembang  di  lokasi  penelitian memiliki  ciri-ciri  lokasi  dengan  kawasan  yang terpencar,  pola  usaha  yang  berkembang  tidak  selalu murni berupa kayu-kayuan. Selain itu, dengan topografi tempat  tumbuh  yang  rendah  memiliki  pola  tanam  dan jenis  tanaman  yang  dikembangkan  beragam  (Purwanto dan  Achmad  2014).  Pola  hutan  rakyat yang berkembang,  selain  terdiri  dari  tanaman  kayu-kayuan juga  terdiri  dengan  berbagai  tanaman  perkebunan, tanaman  pangan,  dan  pakan  ternak.  Menurut  Hardjanto (2000),  pengusahaan  hutan  rakyat  memiliki  ciri-ciri sebagai  berikut:  (1)  dilakukan  oleh  petani,  tengkulak dan industri, dimana petani masih memiliki posisi tawar yang  lebih  rendah,  (2)  petani  belum  dapat  melakukan usaha  hutan  rakyat  menurut  prinsip  usaha  dan  prinsip kelestarian  yang baik, (3) bentuk  hutan rakyat sebagian besar  berupa  budidaya  campuran,  yang  diusahakan secara sederhana, (4) pendapatan dari hutan rakyat bagi petani masih diposisikan sebagai pendapatan sampingan dan  bersifat  insidentil  dengan  kisaran  tidak  lebih  dari 10% dari pendapatan total.
Menurut  Darusman  dan  Wijayanto  (2007)    sistem pengelolaan  hutan rakyat berdasarkan jenis tanamannya dibagi  menjadi  tiga  pola  pengelolaan,  yaitu:  (1)  pola hutan  rakyat  sejenis,  (2)  pola  hutan  rakyat  campuran, dan  (3) pola  hutan  rakyat agroforestri yang  merupakan hutan  rakyat  campuran  antara  tanaman  kehutanan, tanaman  perkebunan,  hijauan  pakan  ternak,  yang dipadukan dengan tanaman pangan semusim seperti ubi kayu  dan  jagung,  atau  dengan  tanaman  obat-obatan seperti kunyit dan jahe.
Pola  hutan  rakyat  yang  dikembangkan  di  lokasi penelitian  terdiri  dari  pola  hutan  rakyat  campuran  dan pola  hutan  rakyat  agroforestri.  Hutan  rakyat  campuran terdiri dari berbagai jenis tanaman kehutanan dalam satu hamparan.  Sedangkan,  agroforestri  merupakan  salah satu  sistem  pengelolaan  lahan  yang  dikembangkan untuk  mengatasi  berbagai  masalah  akibat  adanya  alih guna  lahan  dan  sekaligus  untuk  mengatasi  masalah pangan  serta  mensejahterakan  masyarakat  (Sardjono et al. 2003).  Purnomo  dan  Lestari  (2013)  menyatakan
bahwa  sistem  agroforestri  yang  dikembangkan  pada hutan  rakyat  di  Bengkulu  layak  dikembangkan  secara finansial.  Hal  ini  dikarenakan  pola  penanaman agroforestri yang dikembangkan di Bengkulu tidak peka terhadap  perubahan  harga  dan  volume  produksi  dan kebutuhan  lahan  yang  digunakan  juga  minim  berkisar 0.34- 1.01 ha perpetani.

## Pola Hutan Rakyat Berdasarkan Struktur Tanaman Pembentuknya
Hutan  rakyat  di  Desa  Air  Sulau  yang  termasuk dalam  program  TFCA-Sumatera  ini  dapat  didefinisikan sama  dengan  kebun.  Pengelolaan  hutan  rakyat  di  Desa Air  Sulau  dilakukan  dalam  bentuk  campuran  dan agroforestry .  Jenis  tanaman  kayu  yang  diusahakan diantaranya  karet,  sengon,  mahoni  dan  jabon  ( Error! Reference  source  not  found. ).  Metode  penanaman yang dilakukan cukup bervariasi. Sebagian besar petani mengusahakan  hutan  rakyat  dalam  bentuk  campuran dengan  menanam  sengon  dan  jabon  sebagai  tanaman sela  dan  tanaman  pagar  pada  kebun  karet  dan  sawit. Sedangkan  hutan  rakyat  bentuk agroforestry dengan pola  tanam  tumpangsari,  dimana  suatu  areal  lahan ditanami    dengan  tanaman  perkebunan,  buah,  sayuran dan tanaman keras. Jenis tanaman yang diusahakan pada pola agroforestry diantaranya  kacang  tanah,  kacang panjang, cabe, singkong, dan tanaman palawija lainnya.
Sistem  agroforestri  yang  sering  diterapkan  pada hutan  rakyat  di  Bengkulu  merupakan  istilah  bentuk pemanfaatan  lahan  terpadu  dari  kehutanan,  pertanian, dan  atau  peternakan  yang  ada  di  berbagai  tempat  di belahan  bumi,  tidak  terkecuali  yang  dapat  ditemui  di Bengkulu  (Sardjono et  al .  2003).  Klasifikasi  sistem agroforestri dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai aspek  sesuai  dengan  perspektif  dan  kepentingannya. Klasifikasi  sistem  agroforestri  berdasarkan  komponen penyusun ada tiga, yaitu (Sardjono et al . 2003):
1. Arisilvikultur, yaitu kombinasi antara komponen atau kegiatan  kehutanan  (pepohonan,  perdu,  palem, bambu, dll.) dengan komponen pertanian (non kayu).
2.  Silvopastura,  yaitu  kombinasi  antara  komponen  atau kegiatan kehutanan dengan peternakan.
3.  Agrosilvopastura,  yaitu  kombinasi  antara  komponen atau  kegiatan  pertanian  dengan  kehutanan  dan peternakan/hewan.
(b)
Gambar 1  Pola hutan rakyat pada program TFCA-Sumatera: (a) HR campuran  (b) HR agroforestri
Pengklasifikasian  agroforestri  berdasarkan  kom- ponen  penyusunnya  dilakukan  untuk  mempermudah menemukan  pola  agroforestri  yang  sesuai  pada  suatu daerah  dengan  kondisi  suatu  daerah  yang  berbeda-beda dengan  daerah  lain.  Semua  sistem  agroforestri berdasarkan  sistem  penyusunnya  layak  dilaksanakan baik  itu  agrisilvikultur,  silvopastura,  maupun  agro- silvopastura. Hutan rakyat dengan sistem agroforestri di lokasi  penelitian  didominasi  oleh  hutan  rakyat agroforestri dengan tipe agrosilvopastura.
Selain bentuk hutan rakyat agroforestri, hutan rakyat campuran  merupakan  bentuk  pengembangan  hutan rakyat  di  lokasi  penelitian.  Jenis  tanaman  keras  yang diusahakan merupakan kayu lokal dan terdapat tanaman sengon yang baru dikembangakan.
Umur pengelolaan lahan hutan di Desa Air Sulau ini hampir  20  tahun  sedangkan  umur  pengelolaan  Sengon baru  berumur  tiga  tahun  dengan  keliling  pohon  masih relatif  kecil  berkisar  antara  20  –  40  cm.  Sehingga  dari segi finansial petani belum memperoleh pendapatan dari penjualan  tanaman  Sengon  ini.  Umur  produktif  daur dari  hutan  sengon  sekitar  5  –  7  tahun  sudah  masak tebang  dan  bisa  dipakai  untuk  bahan  baku  kayu pertukangan  maupun  bangunan,  sedangkan  pada  umur kurang  lebih  3  tahun  sangat  baik  digunakan  sebagai bahan baku pulp dan kertas.
Para petani sebagian besar memiliki lahan pertanian atau  peternakan  yang  dikelola  secara  terpisah  di  luar kawasan  hutan  rakyat  atau  bekerja  di  luar  sektor kehutanan dan pertanian (misalnya : pedagang, pegawai negeri,  buruh  pabrik  dan  lain-lain)  untuk  menambah sumber pendapatan selain dari sektor kehutanan. Hal ini disebabkan  tanaman  kehutanan  memiliki  daur  produksi yang  cukup  lama  yaitu  berkisar  antara  5  –  7  tahun  dan ini merupakan tabungan jangka panjang yang diharapkan diperoleh oleh masyarakat.
Jenis  tanaman  keras  yang  dikembangkan  oleh masyarakat di Desa Air Sulau didominasi oleh tanaman karet. Hal ini dikarenakan pada tahun 1997 ada bantuan bibit  karet  dari  dinas  perkebunan.  Selain  bibit,  petani mendapat  bantuan  pupuk,  alat  pertanian  dan  pinjaman dana.  Dikarenakan  adanya  pengembalian  dana  dengan sistem  kredit,  masyarakat  lebih  termotivasi  untuk mengembangkan  kebun  karet  agar  memperoleh  pen- dapatan  lebih.  Selain  itu,  didukung  oleh  adanya intensitas pelatihan/informasi dan tersedianya pasar. Hal ini  menurut  Hardjanto  (2003)  bahwa  adanya  bantuan bibit dari pemerintah, adanya perhatian dari pemerintah dan  didukung  permintaan  pasar  merupakan  faktor eksternal  yang  merupakan  peluang  dalam  usaha pengembangan hutan rakyat.
Tanaman  keras  selain  karet  ( Hevea  brasiliensis ), yang  dikembangkan  pada  lahan  hutan  rakyat  petani didominasi  oleh  jabon  ( Anthocephalus  cadamba ),  jati ( Tectona  grandis ),  pulai  ( Alstonia  scholaris ),  akasia ( Acacia mangium ), kayu gadis ( Cinnamomum parthenoxylon ),  dan  kayu  hutan  campuran  lainnya (seperti  kayu  afrika,  bayur  dan  terembesi)  (Gambar  3). Selain itu, terdapat juga mahoni ( Swietenia macrophylla ),  medang  ( Litsea  amara  Blurne ),  kayu bawang  ( Protium  javanicum ),  sengon  ( Paraserianthes falcataria ).  Berbagai  tanaman  keras  ini  dikembangkan pada  lahan  hutan  rakyat  campuran  yang  disebut  kebun.
Hasil  dari  hutan  rakyat  ini  sebagian  besar  digunakan untuk  dikonsumsi  atau  digunakan  untuk  keperluan rumah tangga seperti perbaikan bangunan rumah.
Gambar 3  Sebaran Jenis Tanaman yang dibudidayakan pada HR selain Karet
Hasil  yang  dikelola  di  luar  hutan  rakyat    umumnya untuk  dikonsumsi  sendiri  (subsisten)  sedangkan  hasil dari  tanaman  tahunan  umumnya  dijual  ke  pasar (komersial)  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Dari segi ekonomi, tanaman tahunan seperti  karet  yang sudah  berumur  lebih  dari  3  tahun  sudah  dapat  dipanen dan  dijual  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga. Selain  itu,  masyarakat  di  Desa  Air  Sulau  juga memanfaatkan  pekarangan  di  sekitar  rumah  dengan menanam  tanaman  semusim  seperti  palawija,  bumbu, dan tanaman buah-buahan serta tanaman berkayu/pohon meskipun dalam jumlah sedikit.

## Pola Hutan Rakyat Berdasarkan Bentuk Kerjasama
Pola hutan rakyat yang dikembangkan pada program TFCA-Sumatera di Bengkulu Selatan dilihat dari bentuk kerjasama  dengan  sumber  modal  yang  diperoleh  terdiri dari  biaya  mandiri  (swadaya),  bantuan  penuh  berupa bibit,  pupuk,  pendampingan  dari  program  TFCA- Sumatera  (subsidi  penuh),  serta  bantuan  bibit,  pupuk,
sengon 4% karet 75% jati 3% mahoni 4% medang 0% kayu bawang 5% pulai 1% Akasia
0% jabon 5%
kayu hutan campuran 2% kayu gadis 0% plampaian
0%
yang lain- lain 1% sengon 5% jati 4%
mahoni 6%
medang 5%
kayu bawang 16%
pulai 6% Akasia 3% jabon 27% kayu hutan campuran 19% kayu gadis 2% plampaian 2% yang lain- lain 5%

## Gambar 2  Sebaran Jenis Tanaman Keras yang dibudidayakan
peralatan  pertanian,  dan  dana  yang  harus  dikembalikan dari  Dinas  Pertanian  dan  Perkebunan  (subsidi pinjaman).  Pola  hutan  rakyat  yang  dilihat  dari  bentuk kerjasama  dikombinasikan  dengan  pola  hutan  rakyat menurut tanaman pembentukannya pada Tabel 1.
Tabel 1  Pola Hutan Rakyat yang dikembangkan Pola Hutan Rakyat Campuran Agroforest Jumlah N % N % N % Swadaya 12 75.0 4 25.0 16 100.0 Subsidi penuh 7 77. 8 2 22.2 9 100.0 Subsidi pinjaman 6 60.0 4 40.0 10 100.0 Jumlah 25 71.4 10 28.6 35 100.0
Tabel 1 menunjukkan bahwa pola hutan rakyat yang dikembangkan  didominasi  oleh  pola  hutan  rakyat dengan  sumber  dana  dari  subsidi  penuh  dan pembentukan tanaman dengan pola campuran. Sedangkan  pola  tanam agroforestry banyak  diusahakan pada  petani  dengan  sumber  modal  subsidi  pinjaman. Hutan  rakyat  agroforestri  yang  diusahakan  dengan sumber  modal  subsidi  pinjaman  ini  dilakukan  oleh petani  yang  sebagian  besar  mengusahakan  tanaman karet.  Hal  ini  dilakukan  untuk  dapat  mengembalikan modal  yang  telah  dipinjam  para  petani  dengan memanfaatkan  sela  tanaman.  Sedangkan  pada  pola campuran  dengan  tanaman  karet,  para  petani  lebih banyak  menggunakan  sumber  modal  dengan  subsidi penuh.  Oleh  karena  itu  para  petani  biasanya  akan menggunakan jenis tanaman yang lebih beragam.
Kondisi yang hampir sama dengan hutan rakyat hasil binaan  instansi  pemerintah  di  Desa  Kayu  Ajaran  yang disebut  juga  dengan  kebun.  Bentuk  pengelolaan  hutan rakyat  di  Desa  Kayu  Ajaran  dilakukan  dalam  bentuk hutan rakyat campuran dan agroforestry . Jenis tanaman kayu  yang  diusahakan  adalah  sengon,  karet,  kayu bawang, mahoni dan jati. Sama halnya dengan petani di Desa  Air  Sulau,  petani  di  Desa  Kayu  Ajaran  juga mengusahakan  hutan  rakyat  dalam  bentuk  campuran dengan  menanam  sengon,  mahoni  dan  jati  sebagai tanaman  sela  pada  kebun  karet  dan  sawit  yang diusahakan.  Sedangkan  hutan  rakyat agroforestry dengan pola tanam tumpangsari dan jenis tanaman yang diusahakan diantaranya jagung, singkong, kacang tanah, kedelai,  jahe  merah  dan  buah-buahan  seperti  duren, pinang, pisang, kopi dan jengkol.

## KESIMPULAN
Pola  pengembangan  hutan  rakyat  pada  program TFCA  di  Bengkulu  adalah  hutan  rakyat  campuran  dan agroforestry dengan didominasi jenis tanaman perkebunan  seperti  karet.  Tanaman  berkayu  seperti sengon  baru  dikembangkan  pada  usaha  hutan  rakyat  di Bengkulu  yang  dipadukan  dengan  tanaman  pangan semusim  seperti  ubi  kayu  dan  jagung,  atau  dengan tanaman obat-obatan seperti kunyit dan jahe.
Berdasarkan  sumber  dananya,  pola  hutan  rakyat  pada program  TFCA-Sumatera  di  Bengkulu  termasuk  ke dalam pola hutan rakyat dengan subsidi penuh.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  dan  penghargaan  penulis sampaikan  kepada  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian. Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Komisi Pembimbing  Program  Studi  Ilmu  Pengelolaan  Hutan Fakultas  Kehutanan  IPB  (Prof.  Hardjanto  dan  Dr. Yulius Hero).

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin  HS,  Munandar  A,  Schultin  KG,  Kaswanto  RL. 2012.  The  role  and  impacts  of  small-scale, homestead  agro-forestry  systems  (“pekarangan”)  on household prosperity: an analysis of agro-ecological zones  of  Java,  Indonesia. International  Journal  of AgriScience . 2(10): 896 – 914.
Darusman  D,  Wijayanto  N.  2007.  Aspek  Ekonomi Hutan Rakyat (skim pendanaan) [Makalah]. Studium General  dalam  Pekan  Hutan  Rakyat  II  di  Balai Penelitian Kehutanan Ciamis, 30 Oktober 2007.
Diniyati  D,  Fauziyah  E,  Sulistyati  WT,  Suyarno,
Mulyati E. 2010. Pola Agroforestri Di Hutan Rakyat Penghasil Kayu Pertukanggan (sengon). Pengelolaan hutan  Tanaman  Penghasil  Kayu  Pertukangan.  Balai Penelitian  Kehutanan  Ciamis  [Laporan  Hasil Penelitian].  Ciamis  (ID):  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan. Gaveau  DLA,  Hagnyo  W,  Firman  S.  2007.  Three decades of deforestation in southwest Sumatra: Have protected  areas  halted  forest  loss  and  logging,  and promoted  re-growth?. Biological  Conservation . 134(4): 495–504. Doi: 10.1016/j.biocon.2006. 08.035.
Gaveau  DLA,  Epting  J,  Lyne  O,  Linkie  M,  Kumara  I, Kanninen M, Leader-Williams N. 2009.  Evaluating whether protected areas reduce tropical deforestation in Sumatra. Journal of Biogeography . 36 (11): 2165 ̶ 2175. Doi:10.1111/j.1365-2699.2009.02147.x. Gaveau  DLA,  Curran  LM,  Paoli  GD,  Carlson  KM,
Wells  P,  Besse-Rimba  A,  Ratnasari  D,  Leader- Williams  N.  2012.  Examining  protected  area effectiveness  in  Sumatra:  importance  of  regulations governing  unprotected  lands. Conservation  Letters . 5(2):  142–148.  Doi:  10.1111/j.1755-263X.2011. 00220.x.
Geist  HJ,  Lambin  EF.  2002.  Proximate  Causes  and Underlying  Driving  Forces  of  Tropical  Defores- tation. BioScience .  52  (2):  143-150.  Doi:  10,1641  /
0006-3568 (2002) 052 [0143: PCAUDF] 2.0.CO; 2 Hardjanto.  2000.    Beberapa  Ciri  Pengusahaan  Hutan Rakyat di Jawa. Suharjito,  Editor. Hutan Rakyat di Jawa  Peranannya  dalam  Perekonomian  Desa . Bogor. P3KM
Hardjanto.  2003.  Keragaan  dan  Pengembangan  Usaha Kayu  Rakyat  di  Pulau  Jawa  [Disertasi].  Bogor: Institut Pertanian Bogor
[Kemenhut]  Kementerian  Kehutanan.  2008.  Statistik Kehutanan  Indonesia  2008.  Jakarta  (ID):  Kemen- terian Kehutanan.
[Kemenhut]  Kementerian  Kehutanan.  2013.  Statistik Kehutanan  Indonesia  2012.  Jakarta  (ID):  Kemen- terian Kehutanan.
Maryudi  A,  Devkota  RR,  Schusser  C,  Yufanyi  C,
Rotchanaphatharawit  R,  Salla  M,  Aurenhammer  H. 2012.  Back  to  Basic-Considerations  in  evaluating the  outcomes  of  community  forestry. Forest  Policy and  Economics [Internet].  (tanggal  diperbaharui, 2012  Jan  [diunduh  2014  March  29];  14(1):  1–5.
Tersedia
pada:
http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.017.
Martini E, Roshetko JM, Noordwjik MV, Rahmanulloh A,  Mulyoutami  E,  Joshi  L,  Budidarsono  S.  2012. Sugar  palm  (Arenga  pinnata  (Wurmb)  Merr.)  for livelihood  and  biodiversity  conservation. Agro- forestry  Systems .  86(3):  401–417.  Doi:  10.1007/ s10457-011-9441-0.
Minang    PA,  McCall  MK,  Bressers  HTA.  2007. Community  capacity  for  implementing  clean development mechanism projects within community forests in Cameroon. Environ Manage . 39: 615 ̶ 630. Doi: 10.1007/s00267-005-0275-2.
Purnomo  BT,  Lestari  S.  2013.  Analisis  finansial agroforestri  kayu  bawang  (dysoxilum  Mollissimum Blume)  dan  kebutuhan  lahan  minimum  di  provnsi Bengkulu. Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi Kehutanan . 10(4) : 211-223.
Purwanto RH, Achmad B. 2014. Peluang adopsi sistem agroforestri  dan  kontribusi  ekonomi  pada  berbagai pola  tanam  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Ciamis.
Jurnal Bumi Lestari . 14 (1): 15–26
Riduwan.  2009. Pengantar  Statistika  Sosial .  Bandung (ID): Alfabeta.
Rosdiana  E.  2004.  Efektivitas  proyek  OECF  (JBIC) dalam pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm). Jurnal Kehutanan Masyarakat . 2(2): 36–53. Sardjono MA, Djogo T, Arifin HS, Wijayanto N. 2003.
Klasifikasi dan Pola Kombinasi Komponen
Agroforestri . Bogor (ID): ICRAF. Sugiyono.    2011. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .  Bandung (ID): Alfabeta.
Taylor  PL.  2010.  Conservation,  community,  and culture? New organizational chalenges of community  forest  concessions  in  the  Maya Biosphere  Reserve  of  Guatemala. Journal  of  Rulal Studies . 26: 173–184.
[TFCA]  Tropical  Forest  Conservation  Action  For Sumatera.  2014.  Rencana  Strategis  2010-2015. Jakarta (ID): TFCA. [diunduh 2014 Okt 1]. Tersedia pada: http://tfcasumatera.org/wp-content/uploads/
2014/01/Renstra-TFCA-Sumatera-2010-2015- Ina.pdf.
Tiwari  BK,  Tynsong  H,  Lyncer  MB.  2010.  Forest management  practices  of  the  tribal  people  of meghalaya,  north-east  india. Journal  of  Tropical Forest Science . 22(3):329-342.
Uriarte  M,  Schneider  L,  Rudel  TK.  2010.  Synthesis: Land  Transitions  in  the  Tropics. Biotropica .  42(1):
59–62. Doi : 10.1111/j.1744-7429.2009.00583.x.
Yamani  M.  2011.  Strategi  perlindungan  hutan  berbasis hukum  lokal  di  enam  komunitas  adat  daerah bengkulu. Jurnal Hukum . 2:175-192.
Yves L, Yumiko U, Michael S, Arif B, Budi S, Oki H. 2010.  Eco-floristic  sectors  and  deforestation  threats in  Sumatra:  identifying  new  conservation  area network  priorities  for  ecosystem-based  land  use planning. Biodiversity & Conservation . 19 (4):1153- 1174. DOI: 10.1007/s10531-010-9784-2.