Page 10

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPARANSI BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR
Wahyudin Halik¹; Juanda Nawawi²; Andi M. Rusli³
¹²³ Universitas Hasanuddin Makassar wahyudin.halik@gmail.com ¹; juandanawawi1808@gmail.com ²; andirusli2707@gmail.com ³

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis  implementasi  kebijakan transparansi  bidang  pendidikan  di  Kota  Makassar.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  kualitatif  dengan  teknik  analisis  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  studi  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan.  Dalam  penelitian  lapangan  data  diperoleh dengan  melakukan  observasi  dan  wawancara  dari  sejumlah  informan  yang  dipilih  secara proporsional sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar belum dilaksanakan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari: (1) Kurangnya dukungan dari lingkungan implementasi, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor  yang  terlibat  kurang  menunjang  dan  rendahnya  kepatuhan  serta  daya  tanggap  dari  petugas terhadap fungsi dan wewenangnya sebagai implementor. (2) Dari segi pelaksanaan program belum dilaksanakan sesuai designnya. (3) Dari hasil kebijakan yakni kurangnya keberterimaan kelompok sasaran  terhadap  pengimplementasian  kebijakan  ini.  Untuk  itu  hendaknya  Dinas  Pendidikan mengusulkan kepada Walikota agar segera dibuatkan SK PPID Pembantu pada Dinas Pendidikan dan  Standar  Biaya  Umum  (SBU)  mengenai  anggaran  terkait  pelaksanaan  PPID,  serta  Dinas Pendidikan  Kota  Makassar  aktif  melakukan  sosialisasi  terkait  kebijakan  transparansi  ini  baik kepada intern organisasinya maupun kepada masyarakat sebagai stake holders bidang pendidikan di Kota Makassar.
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Transparansi, Bidang Pendidikan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  and  analyze  the  implementation  of  transparency  policies  in  the education  sector  in  Makassar  City.  The  research  method  used  is  a  qualitative  method  with descriptive  analysis  techniques.  Data  collection  techniques  used  are  library  research  and  field research. In field research, data were obtained by conducting observations and interviews from a number of informants selected by proportional sampling. The results show that the implementation of  the  transparency  policy  in  the  education  sector  in  Makassar  City  has  not  been  implemented effectively,  this  can  be  seen  from:  (1)  Lack  of  support  from  the  implementation  environment, namely  the  power,  interests  and  strategies  of  the  actors  involved  are  less  supportive  and  low compliance  and  responsiveness  from  the  public.  officers  on  their  functions  and  authorities  as implementers. (2) In terms of program implementation, it has not been implemented according to its  design.  (3)  From  the  results  of  the  policy,  namely  the  lack  of  acceptance  of  the  target  group towards the implementation of this policy. For this reason, the Education Office should propose to the  Mayor  that  an  Assistant  PPID  SK  be  made  at  the  Education  Office  and  General  Cost Standards  (SBU)  regarding  the  budget  related  to  PPID  implementation,  and  the  Makassar  City Education  Office  actively  disseminates  related  to  this  transparency  policy  both  to  internal organizations and to the public as stake holders in the field of education in Makassar City. Keywords: Implementation, Transparency Policy, Education Sector

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  gagasan  desentralisasi terjadi sebagai akibat dari tuntutan rakyat kepada pemerintah untuk mempercepat
Page 11
pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Hal  ini  juga  menciptakan  kondisi  yang memungkinkan  dalam  kerangka  pemerataan  dan  pembangunan  daerah,  yang memungkinkan  masyarakat  lokal  untuk  memaksimalkan  potensi  mereka  sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan mereka.
Rasyid  dalam  (Muis  et  al.,  2016)  menyatakan  bahwa  fungsi  utama pemerintahan  modern  adalah  melayani  masyarakat. “ Dengan  kata  lain, pemerintahan  diadakan  dengan  tujuan  melayani  masyarakat  dan  menciptakan kondisi  yang  memungkinkan  setiap  daerah  untuk  mengembangkan  kemampuan dan kreativitasnya guna tercapainya ” tujuan bersama. Akibatnya, keinginan untuk meningkatkan  pelayanan  publik  yang  memadai  dan  berkualitas  tinggi  menjadi tuntutan otonomi yang menarik perhatian pemerintah daerah otonom.
Pergeseran  paradigma  pemerintahan  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi adalah  demokratisasi.  Hal  ini  karena,  sebagai  bagian  dari  desentralisasi, desentralisasi  politik  berusaha  mendekatkan  pemerintah  dengan  masyarakat, memungkinkan  mereka  untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan pemerintah  daerah.  Desentralisasi  dan  demokratisasi  juga good  governance berjalan berdampingan, dimana yang satu menjadi prasyarat yang lainnya menurut Rasyid  (Mote,  2020). “ Karena  inti  dari  otonomi  daerah  adalah  mengizinkan pemerintah  daerah  untuk  mengurus  urusannya  sendiri,  hal  ini  terjadi. ” Rumah tangga  daerah  dikelola  oleh  berbagai  kegiatan  pengaturan  dan  pembentukan kebijakan  daerah,  yang  kesemuanya  harus  dilakukan  di  bawah  struktur pemerintahan yang baik.
Konsep good  governance berkaitan  dengan  pengakuan  bahwa  kekuasaan tidak lagi terutama dipegang atau dikendalikan oleh pemerintah, melainkan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan “ bersama oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan  sektor  swasta.  Seiring  dengan  perkembangan  kapasitas good  governance , terjadi  perubahan  dalam  pembagian  kewenangan,  yakni  kewenangan  yang terkumpul di  pusat  telah didesentralisasikan ke daerah, masyarakat,  asosiasi,  dan lembaga  kemasyarakatan  yang  beragam. ” Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  selain pemerintah,  pihak  masyarakat  dan  juga  pihak  swasta  berkesempatan  turut  serta dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di daerah ” (KPK, 2016). “ Pemerintah  daerah  memiliki  kebebasan  untuk  berkreasi  dan  berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, sepanjang tidak melanggar undang-undang, sebagaimana  tercantum  dalam  UUD  1945  pasal  18  ayat  (6)  bahwa  pemerintah daerah  memiliki  hak  untuk  membuat  peraturan  daerah  dan  peraturan  lainnya untuk melakukan tugas otonomi dan tugas pembantuan ” .
Kota  Makassar  sebagai  salah  satu  daerah  yang  melaksanakan  otonomi daerah,  saat  ini  sedang  melaksanakan  pembangunan  di  segala  bidang  dengan harapan  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  penduduk  daerah  ini  sebagai
Page 12
bagian  dari  amanah  UUD  1945. “ Dengan  adanya  harapan  tersebut,  Pemerintahan Kota  Makassar  tentu  harus  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah  yang  bersih dan  efektif  dengan  semangat  otonomi  daerah  yang  tidak  melanggar ” undang- undang. Oleh karena  semangat inilah, maka dibuatlah Peraturan Walikota “ Nomor 15  Tahun  2016  tentang  pedoman  pengelolaan  informasi  publik  dan  dokumentasi di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Makassar ” sebagai  jaminan  Pemerintah  Kota Makassar  terhadap  warganya  dalam  mendapatkan  informasi  penyelenggaraan pemerintahan  dan  sekaligus  sebagai  upaya  pengimplementasian  kebijakan good governance khususnya prinsip transparansi di Kota Makassar.
“ Prinsip  terciptanya Good  Governance (kepemerintahan  yang  baik)  salah satunya  adalah  pelayanan  publik  yang  transparan. ” Dalam  prinsip good governance ,  menurut  (Sedarmayanti,  2012)  transparansi  dilihat  dari  tiga  aspek yaitu: Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan; b. Adanya akses informasi sehingga  masyarakat  dapat  menjangkau  setiap  segi  kebijakan  pemerintahan;  dan c. Berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif ” . ” Transparansi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dapat  dimaknai  dalam dua hal  yakni  sebagai  salah  satu wujud  pertanggungjawaban pemerintah  kepada rakyat  serta  upaya  peningkatan  manajemen  pengelolaan  dan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  dan  mengurangi  kesempatan  paktek  kolusi,  korupsi  dan nepotisme ” (Tahir, 2013).
Semenjak  pemberlakuan  perwali  tersebut  tahun  2016,  masih  terdapat beberapa  kondisi  yang  mencerminkan  kurang  transparannya  lembaga  /  badan pelayanan  publik.  Berdasarkan  data  yang  didapat  penulis  saat  melakukan  pra penelitian  di  Kantor  Komisi  Informasi  Provinsi  (KIP)  Sulawesi  Selatan  bahwa semenjak  tahun  2019  sampai  dengan  bulan  Juni  2021  terdapat  143  kasus  aduan sengketa informasi layanan publik yang masuk ke KIP.
Dari  sejumlah  aduan  kasus  sengketa  informasi  publik  tersebut,  layanan publik bidang pendidikan termasuk dalam layanan publik yang banyak diadukan ke  KIP  Sulawesi  Selatan  yakni  sebanyak  18  kasus  dengan  wilayah  aduan terbanyak pada Kota Makassar . ” Adapun aduan layanan publik bidang pendidikan berupa  sengketa  permintaan  informasi  yang  berkenaan  dengan “ Rencana  Kerja Anggaran  (RKA),  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA),  laporan  keuangan ” , laporan  pertanggung  jawaban  kinerja,  dan  dokumen  lelang  proyek  serta  laporan penggunaan Dana BOS.
Gambaran  layanan  publik  bidang  pendidikan  Kota  Makassar  ini  juga diberitakan  oleh  media-media  elektronik,  antara  lain  seperti  yang  dilansir  oleh media  detikcom  (Munsir,  2020)  yaitu  adanya  sejumlah  massa  yang  menuntut transparansi  PPDB  di  Kantor  Dinas  Pendidikan  Kota  Makassar  pada  Senin (6/7/2020),  kemudian  tuntutan  Lembaga  Intelektual  Muda  Indonesia  (LIMI)
Page 13
mengenai  transparansi  pengelolaan  Dana  Bos  terkait  anggaran  afirmasi  yang disinyalir  terdapat  intervensi  K3S  dan  oknum  Dinas  Pendidikan  Kota  Makassar, serta  pemberitaan  oleh  liputan6.com  mengenai  sejumlah  kepala  sekolah  yang diperiksa  oleh  pihak  berwajib  karena  kasus  korupsi  proyek  pembangunan  ruang kelas sekolah dasar se-Makassar yang berasal  dari Dana Alokasi  Khusus dimana pelaksanaannya dianggap kurang transparan (Hakim, 2020).
Potret  layanan  publik  bidang  pendidikan  yang  disinyalir  kurang  transparan tersebut,  menimbulkan  pertanyaan  publik  tentang  pelaksanaan  penerapan  prinsip pemerintahan  yang  baik  khususnya  prinsip  transparansi  bidang  pendidikan  di Kota Makassar, inilah yang menjadi rumusan masalah penelitian.
Keberadaaan  transparansi  bidang  pendidikan  bukan  hanya  memberikan manfaat  langsung  bagi  masyarakat  dari  informasi  yang  diperoleh  namun  juga adanya  peningkatan  akuntabilitas  institusi  pendidikan  (Rofik,  2015).  Selanjutnya menurut  Lukow  (Lukow,  2013) “ transparansi  pada  akhirnya  akan  menciptakan hubungan  pertanggung  jawaban  (horizontal  accountability)  antara  pemerintah daerah  dengan  masyarakat. Oleh  karenanya  pelaksanaan  transparansi  bidang pendidikan  dalam  penyelenggaraan  daerah  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan good governance di daerah.
Untuk  melihat  penerapan  suatu  kebijakan, “ menurut  rumusan  Sabatier  dan Mazmanian dalam (Putra, 2003), ” melakukan studi implementasi mencakup upaya untuk  memahami  apa  yang  terjadi  setelah  suatu  program  dilaksanakan,  yaitu peristiwa  dan  tindakan  ditujukan  untuk  menyelenggarakannya  serta  upaya memberikan pengaruh tertentu pada ” masyarakat. “ Ruang lingkup studi implementasi diartikan sebagai semua kegiatan dan peristiwa yang terjadi setelah suatu kebijakan ditetapkan ”
Terkait  kondisi  ini  terdapat  penelitian  terdahulu  yang  mengungkapkan perihal perlunya telaah terhadap implementasi kebijakan transparansi seperti yang diungkap oleh Diah Fatma Sjoraida (2015) dengan judul “Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat” penelitian ini dilakukan agar mengetahui
faktor-faktor lemahnya implementasi kebijakan ” tersebut. ” Tulisan ini menemukan faktor yang menyebabkan implementasi  kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  tidak  berjalan  efektif,  di antaranya  adalah  sosialisasi  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  tidak efektif ” (Sjoraida,  2015).  Peneitian  lain  dalam  bidang  pendidikan  Latifa  Suhada Nisa  (2017)  dengan  judul  “Penerapan  Transparansi  dalam  Mewujudkan Good Governance pada  Dinas  Pendidikan  di  Kalimantan  Selatan”  bertujuan ” untuk mengidentifikasi  dan  menganalisis  kendala  pelaksanaan  transparansi  pada  dinas pendidikan  di ” Kalimantan  Selatan. ” Temuan  tulisan  ini  menunjukkan  terdapat beberapa  kendala  pelaksanaan  prinsip  transparansi,  yaitu  tidak  adanya  regulasi
Page 14
terkait  pelaksanaan  prinsip  transparansi,  tidak  adanya  bidang  khusus  yang menangani  pemberian  informasi  dan  minimnya  sumber  daya  manusia  serta penganggaran atau pembiayaan ”” (Nisa, 2017).
Di  dalam  studi  implementasi  kebijakan,  hal  yang  penting  untuk  ditelaah adalah  pelaksanaan  dari  konsep  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya seperti  halnya  kebijakan  transparansi  bidang  pendidikan  di  Kota  Makassar  yang diharapkan  mampu  memberikan  kemudahan  akses  informasi  penyelenggaraan pemerintahan  bidang  pendidikan  terhadap stake  holders maupun  sebagai  bentuk pertanggungjawaban kinerja pelayan publik terhadap masyarakat.
Proses  implementasi  bermula  ketika  tujuan-tujuan  dan  sasaran  ditetapkan pada  awal  suatu  kebijakan ”” (Winarno,  2007).  Senada  dengan  hal  tersebut, menurut  Mulyadi  dalam  (Suparman,  2020)  implementasi  berpatokan  pada  upaya untuk  menggapai  tujuan-tujuan  yang  telah  diputuskan  dalam  suatu  ketetapan. Tindakan  ini  berusaha  untuk  menterjemahkan  keputusan-keputusan  tersebut menjadi pola-pola kegiatan serta berusaha menggapai perubahan-perubahan besar maupun  kecil  selayaknya  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Implementasi “ pada hakikatnya  juga  merupakan  upaya  pemahaman  apa  yang  seharusnya  terjadi setelah program ” dilaksanakan.
Penelitian  ini ” mengadopsi  teori  model  implementasi  yang  diutarakan  oleh Merille  S.  Grindle  karena  model  ini  memiliki  pemahaman  yang  komprehensif tentang  konteks  kebijakan,  khususnya  dalam  hal  pelaksana,  penerima implementasi,  dan  arena  konflik  yang  mungkin  timbul  antara  aktor  pelaksana, serta persyaratan untuk sumber ” daya implementasi.
Selanjutnya  untuk  melihat  berhasil  atau  gagalnya  suatu  implementasi kebijakan,  menurut  Merille  S.  Grindle  (Subarsono,  2008)  dipengaruhi  oleh  dua variabel  pokok  yakni  isi  kebijakan  dan  lingkungan  kebijakan.  Keberhasilan implementasi  ditentukan  oleh  seberapa  besar  derajat implementability kebijakan tersebut.  Dalam  penelitian  ini, ” isi  kebijakan  mencakup  kepentingan  yang terpengaruhi  oleh  kebijakan,  derajat  perubahan  yang  diinginkan,  pelaksana program  dan  sumber  daya  yang  dilibatkan ” . ” Sementara  itu,  konteks implementasinya  yaitu  kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat dalam  kebijakan  tersebut  dan  kepatuhan  serta  daya  tanggap  dari  pelaksana kebijakan ” .
Selain “ itu  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  publik  menurut Grindle dapat pula diukur dari proses pencapaian hasil akhir ” (out comes). “ Dalam hal ini dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksana kebijakan sesuai  dengan  designnya  dengan  merujuk  pada  aksi  kebijakan  dan  dari tercapaianya tujuan kebijakan  yang terdiri  atas dampak terhadap masyarakat  dan keberterimaan  kelompok ” sasaran.  Dengan  demikian  penelitian  ini  penting  untuk
Page 15
melihat implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan yang dilakukan di Kota Makassar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian “ ini  menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif  yang  bertujuan untuk  menggambarkan  dan  mendeskripsikan  peristiwa  maupun  fenomena  yang terjadi  berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan  transparansi  informasi  bidang pendidikan  di  Kota  Makassar  mulai  dari  unsur-unsur  kebijakan,  proses pelaksanaan kebijakandan hasil yang ” dicapai.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  dan  penelitian lapangan ( field research ). “ Pada studi kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  data  yang  diperoleh  dari  literatur-literatur  yang  berhubungan dengan  penelitian  ini  khususnya ” Undang-undang,  peraturan  daerah,  buku-buku pemerintahan  daerah,  konsep good  governance ,  administrasi  publik,  dan  ilmu pemerintahan  serta  dokumen-dokumen  yang  ada  relevansinya  dengan  penelitian ini. “ Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  lapangan  dilakukan  secara langsung terjun ke lapangan yang dimaksudkan dengan melakukan observasi dan wawancara ”
Dalam  menetapkan  informan, “ penulis  menggunakan  teknik purposive sampling yaitu mengambil informan. Secara subyektif dianggap berkompeten dan representatif  dalam  penelitian ” ini.  Informan  penelitian  ini  terdiri  dari  Walikota Makassar, Sekertaris Daerah Kota Makassar, PPID Makassar, Kepala Disdik Kota Makassar,  PPID  –  SKPD  Dinas  Pendidikan  Kota  Makassar,  Dewan  Pendidikan, Kasubag  Umum  dan  Kepegawaian  Dinas  Pendidikan,  Kepala  UPT  TK,  SD  dan SMP  di  Makassar  dan  Komite  Sekolah ” serta  LSM. “ Analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif  deskriptif  dengan  tahapan  reduksi data, display data dan penarikan ” kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam “ rangka  perwujudan good  governance atau  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  dan  bertanggung  jawab  terutama  implementasi  prinsip  transparansi, partisipasi  dan  akuntabilitas  dalam  setiap  proses  pengambilan  keputusan kebijakan ” publik, ” maka  Pemerintah  Kota  Makassar  mengeluarkan ” Peraturan Walikota  tentang ” pedoman  pengelolaan  informasi  publik  dan  dokumentasi  di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang ” diperbaharui dengan ” Perwali Nomor 51  tahun  2016.  Sebagai  kebijakan  transparansi  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Makassar, perwali tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam hal pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar.
Keterbukaan  informasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  merupakan salah  satu  bentuk  pertanggung  jawaban  pemerintah  daerah  terhadap  rakyatnya.
Page 16
Dinas  Pendidikan  sebagai  satuan  perangkat  kerja  daerah  yang  mengurusi  bidang pendidikan tentunya harus mengimplementasikan kebijakan transparansi ini sesuai dengan  design  kebijakannya  agar  tercapai  tujuan  dari  kebijakan  transparansi tersebut.
Keberhasilan ” pelaksanaan  suatu  kebijakan  sangat  dipengaruhi  oleh ” derajat implementasinya.  Berdasarkan  pandangan  Merille  S.  Grindle,  implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar dapat dilihat sebagai berikut:
A. Berdasarkan 2 (Dua) Variabel Pokok Kebijakan
a. Isi Kebijakan (Content of Implementation )
Isi “ kebijakan  menurut  Grindle  (Subarsono,  2008)  mencakup  beberapa indikator,  namun  dalam  penelitian  ini  hanya  difokuskan  pada  kepentingan  yang terpengaruhi  dari  adanya  kebijakan,  derajat  perubahan,  pelaksana  program  dan sumber dayayang dilibatkan ”

## Kepentingan Yang Terpengaruhi
Kepentingan yang dipengaruhi adalah setiap kebijakan yang ditetapkan akan memperhitungkan  akibat  dari  aktivitas  politik  yang  dipengaruhi  dalam  proses pengambilan  kebijakan  tersebut.  Dalam  hal  ini  sejauh  mana  kepentingan- kepentingan kelompok termuat dalam suatu kebijakan. Adanya kepentingan yang terpengaruhi tentu akan berdampak terhadap pelaksanaan suatu kebijakan.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  transparansi  di  bidang  pendidikan  ini terdapat  berbagai  kepentingan  yang  terpengaruhi  seperti  kepentingan  sekolah- sekolah  yang  terpengaruhi  dengan  adanya  transparansi  pihak  Dinas  Pendidikan Kota  Makassar.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  kepala  sekolah, bahwa  kepentingan  sekolah  yang  terpengaruhi  digambarkan  dengan  adanya kepentingan  guru-guru  di  sekolah  terhadap  keterbukaan  informasi  kenaikan pangkat,  masalah  administrasi  penggajian,  mutasi,  masalah  bantuan  serta informasi  terkait  urusan  bidang-bidang  yang  ada  didinas  yang  berkaitan  dengan urusan sekolah.
Kepentingan ” lain  yang  terpengaruhi  oleh  kebijakan  transparansi  ini  adalah kepentingan  dari  Komite  Sekolah  sebagai  wakil  dari  orang  tua ” siswa.  Hal  ini diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  informan  Komite  Sekolah Bapak  AR,  beliau  menyampaikan  bahwa  kepentingan  komite  sekolah  sebagai wakil orang tua siswa yaitu dari segi transparansi informasi pembiayaan sekolah, bagaimana  pengelolaan  dana  yang  masuk  ke  sekolah  serta  kepentingan  dalam menyampaikan ide maupun pendapat terkait siswa dan sekolah.
Selanjutnya  kepentingan  lain  yang  terpengaruhi  adalah  kepentingan masyarakat,  kepentingan  ini  terungkap  dari  hasil  wawancara  dengan  lembaga swadaya  masyarakat  pemerhati  transparansi  dan  anti  korupsi  (LSM  KAPAK)
Page 17
yang  diwakili  oleh  IG  sekertarisnya.  Menurut  beliau  bahwa  kepentingan  LSM sebagai  salah  satu  kepentingan  yang  terpengaruhi  dengan  adanya  kebijakan transparansi  informasi  penyelenggaraan  pemerintahan  khususnya  bidang pendidikan  yaitu  adanya  hak  publik  yang  mesti  publik  dapatkan  yakni keterbukaan informasi pendidikan, salah satunya mengenai informasi pengelolaan dana BOS yang berasal dari uang negara.
Target  groups  dalam  kebijakan  transparansi  ini  adalah  seluruh  pelayan publik yang ada, informasi ini didapat dari hasil wawancara terhadap Bapak MA selaku Sekertaris Daerah Kota Makassar. ” Pada tingkat Dinas Pendidikan, menurut Ibu  AMM  selaku  Sekertaris  Dinas  Pendidikan  bahwa  yang  menjadi  kelompok sasaran  dalam  kebijakan  ini  adalah  seluruh  pegawai  Dinas  Pendidikan  beserta UPT  SPF ” di  bawahnya.  Dengan  demikian  kepentingan  kelompok  sasaran  dalam hal  ini  adalah  seluruh  pegawai  atau  pelayanan  publik  pada  bidang  pendidikan sangat terpengaruhi dengan adanya kebijakan keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintah.
Dari  pemaparan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  adanya  kebijakan transparansi  ini  mempengaruhi  kepentingan  petugas  layanan  publik.  Dimana pelayan  publik  termasuk  di  bidang  pendidikan  diharapkan  bersifat  transparan dalam  melakukan  tugas  dan  kinerjanya  sebagai  layanan  publik  sehingga  hak mendapatkan informasi dari kelompok kepentingan dapat terpenuhi.

## Derajat Perubahan Yang Diinginkan
Pengimplementasian ” kebijakan  harus  mempunyai  target  dan  skala  yang jelas, hal ini ditunjukkan oleh seberapa besar derajat perubahan yang ingin dicapai dengan  adanya  pelaksanaan ” kebijakan.  Dalam ” kebijakan  transparansi  ini  berupa program  keterbukaan  informasi  yang  dijalankan  harus  dapat  memberikan peningkatan  pelayanan  khususnya  memberikan  kemudahan  akses,  adanya informasi  yang  akurat  dan tidak  menyesatkan bagi  setiap pemangku kepentingan dalam  pelayanan  informasi  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kota  Makassar khususnya ” di bidang pendidikan.
Jangkauan  perubahan  yang  diinginkan  dalam  kebijakan  transparansi  ini menurut  Bapak Sekertaris  Daerah Kota Makassarsangat  besar bukan saja  adanya standar  Standar  Operasinal  Prosedur  (SOP)  dalam  pengelolaan  informasi  untuk memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses  informasi  tetapi  juga  bagaimana pelayan publik itu bisa melayani dengan cara-cara humanis yang ujung-ujungnya akan meningkatkan perekonomian.
Secara  khusus,  derajat  perubahan  dalam  implementasi  kebijakan transparansi  bidang  pendidikan  menurut  Sekertaris  Dinas  Pendidikan  Kota Makassar adalah harus menampilkan transparansi sehingga masyarakat dipastikan bisa mendapatkan semua informasi baik dari sisi  akuntabilitas keuangan maupun
Page 18
informasi  yang  lainnya  secara  akuntabel.  Terkait  kesuksesan  pelaksanaan kebijakan tersebut beliau menimpali bahwa kebijakan ini sangat penting sehingga harus  dijalankan,  apalagi  diera  digital  seperti  ini  semuanya  bisa  didapatkan informasi lewat media.
Berdasarkan  pembahasan  mengenai  indikator  derajat  perubahan  sebagai bagian  dari  isi  kebijakan  suatu  implementasi  khususnya  kebijakan  transparansi bidang  pendidikan  ini  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  derajat  perubahan yang  diharapkan  terjadi  adalah  semakin  transparannya  pelayanan  publik khususnya  bidang  pendidikan  diera  digitalisasi  sekarang  ini  sebagai  bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah bidang pendidikan.

## Pelaksana Program
Pengimplementasian  sebuah  kebijakan  atau  program  hendaknya  ditunjang oleh keberadaan implementor yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk mencapai  keberhasilan suatu  kebijakan. Dalam hal  ini apakah didalam  kebijakan tersebut  telah  menetapkan  petugas  ataupun  pelaksana  dari  kebijakan  itu  secara rinci.  Ketetapan  yang  dibuat  dalam  tahapan  rancangan  kebijakan  akan menyebutkan  siapa  yang  akan  ditugaskan  untuk  mengimplementasikan  macam- macam  program,  sehingga  ketetapan  tersebut  akan  mempengaruhi  bagaimana kebijakan  tersebut  dapat  berhasil.  Termasuk  di  dalamnya  kompetensi  dari implementor  akan  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan  tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan tuntutan dalam setiap tahapan pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Ketidak  cakapan,  kurang  memadai  dan  tidak kompetennya  petugas  atau  pelaksana  program  seringkali  merupakan  alasan kegagalan dalam sebuah implementasi kebijakan.
Dalam  kebijakan  transparansi  pengelolaan  informasi  publik  di  SKPD termasuk  di  Dinas  Pendidikan  Kota  Makassar  ini  diimplementasikan  oleh  PPID- SKPD  yakni “ Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  di  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah . Informasi  yang  didapat  dari  hasil  wawancara  bahwa  Dinas Pendidikan  sebagai  SKPD  yang  membidangi  masalah  pendidikan  mempunyai pejabat  yang  mengurusi  perihal  pengelolaan  informasi  publik  dan  dokumentasi dibantu oleh staf yang ahli dalam bidang IT dan Fotograper.  Hal  ini  sesuai  yang disebutkan di dalam Perwali Nomor 51 Tahun 2016 Bab II tentang Tugas Pokok dan  Fungsi,  Struktur  Organisasi  pada  point  2.3 “ Pejabat  Pengelola  Informasidan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah ” (PPID-SKPD).
Walaupun terdapat pejabat yang menangani kegiatan pengelolaan informasi di  Dinas  Pendidikan  Kota  Makassar,  namun  sejak  diimplementasikan  kebijakan tersebut  belum  pernah  diusulkan  untuk  dibuatkan  SK  Walikota  terkait  PPID- SKPD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar yang semestinya menurut amanat  perwali  tersebut  bahwa  pihak  SKPD  terlebih  dahulu  mengusulkan  nama
Page 19
untuk  dijadikan  sebagai  Pejabat  PPID-SKPD  yang  kemudian  dibuatkan  SK Walikota.  Keadaaan  ini  diketahui  berdasarkan  penelusuran  dan  hasil  wawancara kami  terhadap  beberapa  informan.  Dengan  demikian,  kondisi  ini  menyebabkan kelemahan terhadap proses implementasi yang dijalankan karena berdampak pada ketidakefektifan pelaksanaan tugas dari Pejabat PPID SKPD Dinas Pendidikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas, “ dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi kebijakan tersebut dari segi pelaksana program kurang efektif oleh karena belum adanya  Surat  Keputusan  Walikota  perihal  pengangkatan  Pejabat  PPID-SKPD ” Dinas  Pendidikan.  Adapun  pelaksanaannya  hanya  berdasarkan  penunjukan  yang berdampak  kepada  sikap  maupun  kurangnya  tanggung  jawab  pelaksanaan  tugas dari implementor. Oleh karena itu diperlukan pengusulan pejabat dimaksud untuk dibuatkan SK Walikota sebagai PPID-SKPD atau PPID Pembantu.

## Sumber Daya Yang Dilibatkan
Sangat  penting  untuk  memiliki  dukungan  sumber  daya  ketika  menjalankan suatu  kebijakan.  Jika  sumber  daya  yang  diperlukan  tidak  tersedia,  eksekusi kebijakan akan gagal. “ Selain sumber daya manusia atau pelaksana program yang telah  diuraikan  sebelumnya,  dalam  pengimplementasi  kebijakan  transparansi  ini ditunjang  juga  dengan  fasilitas  pendukung  lainnya  yaitu  sarana  dan  prasarana beserta ” anggaran.
Fasilitas “ pendukung  berupa  sarana  dan  prasarana  dalam  implementasi. Kebijakan  transparansi  ini  adalah  tersedianya  media  teknologi  informasi  yang digunakan  untuk  penyebaran  informasi  atau  pemberian  kemudahan  dalam pengaksesan ” dan  pelayanan  informasi.  Hal  ini “ sebagaimana  tertuang  di  dalam Perwali  Nomor  51  Tahun  2016  pada  mekanisme  pelayanan  informasi menyebutkan  bahwa  untuk  pelayanan  informasi  yang  bersifat  publik  disiarkan melalui berbagai bentuk dan media baik online maupun ” cetak.
Pemerintah  Kota  Makassar  secara  umum  telah  mempersiapkan  jaringan media  komunikasi  ataupun  saluran  komunikasi  terkait  pengimplementasian kebijakan  transparansi  ini.  Berdasarkan  penelusuran  kami  pada  tingkat  sekolah- sekolah  yang  berada  di  bawah  kewenangan  Dinas  Pendidikan  pun  sudah mempunyai  web  maupun  akses  publikasi  media  sosial  yang  digunakan  sebagai media saluran informasi.
Berdasarkan uraian di atas mengenai fasilitas penunjang media komunikasi, dapat  disimpulkan  bahwa  pada  bidang  pendidikan  telah  menyiapkan  jaringan komunikasi  baik  jaringan  web  maupun  saluran  media  sosial  yang  siap  dipakai untuk mempublikasikan data maupun informasi kegiatan dari masing-masing unit organisasi,  dengan  kata  lain  sarana  dan  prasarana  untuk  mengimplementasikan kebijakan transparansi sudah tersedia bahkan sampai pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Page 20
Sumber “ daya  berikutnya  adalah  sumber  daya  anggaran  atau  pembiayaan, yang  sama  pentingnya  dengan  sumber  daya ” manusia. “ Ketika  sumber  daya manusia ” yang  kompeten  dan  terampil  tersedia,  kurangnya  anggaran  atau pendanaan  merupakan  hambatan  yang  signifikan  untuk  mencapai  tujuan kebijakan.  Penelusuran  terkait  ketentuan  penganggaran  dalam  perwali  tersebut menyebutkan  bahwa  segala  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  pengelolaan  pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ” (APBD) Kota Makassar.
Untuk  memperdalam  melihat  dukungan  sumber  daya  finansial  atau anggaran,  maka  telah  dilakukan  wawancara  dengan  pihak  dinas  pendidikan sebagai  PPID  SKPD.  Menurut  Sekertaris  Dinas  Pendidikan  menyatakan  bahwa ada  anggarannya,  masuk  dianggaran  humas  dan  monitoring  evaluasi.  Walaupun terdapat  penyebutan  anggaran  dalam  kegiatan  implementasi  kebijakan transparansi ini, namun kesempatan untuk menggunakannya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh karena belum adanya petunjuk teknis secara rinci mengenai standar  honor  maupun  biaya  kegiatan  terkait  pengelolaan  informasi  dan dokumentasi.  Dengan  demikian  perlu  dikeluarkan  surat  keputusan  Walikota terkait  Standar  Biaya  Umum  (SBU)  dalam  implementasi  transparansi  informasi publik  sehingga  dijadikan  standar  penganggaran  oleh  masing-masing  SKPD termasuk di bidang pendidikan.
b. Lingkungan Implementasi ( Context of Implementation)
Dalam  kegiatan  implementasi  kebijakan  tidak  hanya  berkaitan  dengan “ masalah perilaku badan administratif saja yang bertugas melaksanakan program dan  memastikan  kepatuhan  kelompok  sasaran  tetapi  juga  terkait  pula  dengan kondisi  lingkungan  juga  memberikan  pengaruh  baik  itu  efek  yang  diharapkan maupun tidak ” diharapkan.

## Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan
Berdasarkan  penelaahan  ketentuan  dalam  Perwali  Nomor  51  Tahun  2016 bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  transparansi  pengelolaan  informasi  publik ini, aktor yang sangat  berperan adalah para pelayan publik itu sendiri mulai  dari tingkat  pejabat  hingga  pelaksana.  Hal  ini  disebabkan  karena  merekalah  yang membuat  kebijakan,  yang  melaksanakan  (kelompok  sasaran)  sampai  dengan tahapan yang mengevaluasi kebijakan.
Terkait strategi penyebaran informasi kebijakan transparansi ini oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar di intern organisasinya belum secara intens dilakukan, hal  ini  diperkuat  pula  dari  hasil  wawancara  terhadap  beberapa  sekolah  yang berada  di  bawah  lingkungan  dinas  pendidikan  yang  disimpulkan  bahwa  mereka belum  pernah  diundang  dalam  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan
Page 21
pengelolaan informasi  sebagai  kebijakan transparansi.  Selain terdapat  kelemahan dari  segi  diseminasi  (penyebaran  informasi)  diintern  bidang  pendidikan,  pada aspek  sosialisasi  ke  masyarakat  sebagai  bagian stake  holders pendidikan  juga masih kurang sebagaimana yang diungkap oleh informan wakil dari LSM.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  mengenai  strategi  penyebaran  informasi terhadap  ketentuan  kebijakan  ini  di  dalam  lingkup  Dinas  Pendidikan  Kota Makassar  beserta  UPT  di  bawahnya,  disimpulkan  bahwa  kegiatan  sosialisasi maupun  deseminasi  yang  bertujuan  untuk  menyebarkan  informasi  terkait kebijakan  transparansi  ini  guna  mengubah  perilaku  baik  dari  aspek  sikap, pengetahuan  dan  keterampilan  pelayan  publik  bidang  pendidikan  sebagai kelompok sasaran belum dilakukan secara maksimal dan intensif sehingga kondisi ini  kurang  mendukung  terhadap  keberhasilan  pengimplementasian  program transparansi sesuai Perwali Nomor 51 Tahun 2016 tersebut.

## Kepatuhan Dan Daya Tanggap Dari Kelompok Sasaran
Untuk  melihat  kepatuhan  dan  daya  tanggap  kelompok  sasaran  terhadap implementasi  kebijakan  ini,  kami  melakukan  observasi  dan  wawancara  kepada Pejabat  di  Dinas  Pendidikan  termasuk  PPID-SKPD  Dinas  Pendidikan.  Adapun hasilnya  adalah  bahwa  program  aksesibilitas  informasi  dalam  perwali  tersebut tidak  dijalankan  sesuai  program  yang  ada,  seharusnya  kehadiran  perwali  sebagai pedoman  untuk  menyeragamkan  pemahaman  transparansi  informasi  layanan publik  termasuk  di  bidang  pendidikan  agar  informasi  itu  mudah  untuk  diakses oleh  pemangku  kepentingan  serta  informasi  yang  diberikan  benar,  tepat  dan akurat.
Pemahaman  terhadap  program  dalam  perwali  tersebut  belum  sepenuhnya diketahui  secara  jelas  oleh  kelompok  sasaran  dalam  hal  ini  pelayan  publik  di bidang  pendidikan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  hal  ini dikarenakan  petugas  belum  pernah  membaca  aturan  terkait  kebijakan  tersebut sebagaimana yang terungkap dalam hasil wawancara.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kepatuhan  dan  daya  tanggap dari  kelompok  sasaran  dalam  hal  ini  petugas  PPID  Pembantu  Dinas  Pendidikan masih  kurang  dan  juga  karena  kegiatan  pengelolaan  informasi  dianggap  sebagai tugas  tambahan  di  luar  tupoksi  jabatannya  sebagai  Kepala  Bidang  Guru  dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan.

## B. Berdasarkan Proses Pencapaian Hasil (Out Comes)
Menurut Grindle dalam (Tachjan,2008) “ bahwa program merupakan rencana yang  bersifat komprehensif yang sudah  menggambarkan sumber  daya yang akan digunakan  dan  terpadu  dalam  satu ” kesatuan.  Oleh  karena  itu  implementasi  yang dilakukan  tidak  sesuai  perencanaan  ataupun  kosepnya  awalnya  maka  dampak maupun hasil kebijakan semakin jauh dari tujuan kebijakan tersebut.
Page 22
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                   ISSN: 2715-9671 (Online)

## Dilihat Dari Program Yang Dijalankan
Sebagaimana “ tertuang  dalam  Perwali  Nomor  51  Tahun  2016,  Bab  III tentang  Tatalaksana  (Mekanisme)  dan  Pengelolaan  Pelayanan  Informasi  Publik dan Dokumentasi bahwa dalam rangka pelayanan informasi yang lengkap, akurat dan tidak menyesatkan maka seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah  Kota  Makassar  termasuk  Dinas  Pendidikan  Kota  Makassar  sebagai SKPD yang mengurusi bidang pendidikan perlu melakukan pengelolaan informasi secara  baik,  konsisten  dan  bertanggung  jawab  melalui  kegiatan  yang  meliputi ” :(Pemerintah  Kota  Makassar,  2016):  a.  Pengumpulan  data/Informasi;  b. Pengklasifikasian  data/Informasi;  c.  Pendokumentasian  data/Informasi;  dan  d. Pelayanan Informasi ”
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  dengan  informan  pejabat  Dinas Pendidikan  beserta  UPT  di  bawahnya  bahwa  pelaksanaan  program  pemberian kemudahan akses sesuai program yang diamanatkan dalam perwali tersebut belum dilaksanakan  sesuai  designnya.  Hal  ini  memberikan  dampak  kurang  efektifnya pencapaian  tujuan  pengelolaan  informasi  dan  dokumentasi  di  lingkungan  bidang pendidikan.

## Dilihat Dari Hasil Implementasi Kebijakan
Pada  poin  ini  yang  dijelaskan  adalah  terkait  adanya  dampak  kebijakan terhadap masyarakat baik secara individu maupun kelompok serta perubahan dan keberterimaan  kelompok  sasaran  sebagai  hasil  dari  pelaksaaan  implementasi kebijakan.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  dampak  yang  diharapkan  masyarakat dengan  kebijakan  transparansi  bidang  pendidikan  ini  adalah  masyarakat sesungguhnya  menginginkan  keterbukaan  informasi  layanan  publik  khususnya bidang  pendidikan  agar  masyarakat  semakin  percaya  terhadap  kinerja  bidang pendidikan yang kemudian meningkatkan partisipasi mereka untuk bisa bersama- sama  dalam  pembangunan.  Namun,  dilihat “ dari  tujuan  yang  diharapkan  dari implementasi  kebijakan  ini,  satuan  perangkat  daerah  bidang  pendidikan  belum sepenuhnya melaksanakan program pengumpulan, penyediaan, pendokumentasian serta pemberian informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan serta menyampaikan bahan dan informasi secara baik dan efisien  agara  dapat  diakses  dengan  mudah,  cepat,  tepat, ” dan  akurat.  Hal  ini dibuktikan melalui hasil penelusuran kami terhadap portal
www.makassarkota.go.id  yang  digunakan  sebagai  media  informasi  publik  Kota Makassar  yang  memuat  informasi  publik  dari  seluruh  SKPD  di  lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Di dalam link dinas pendidikan tersebut baru terdapat 6  (enam)  informasi  yang  terupload,  sementara  implementasi  kebijakan transparansi  ini  telah  berjalan  beberapa  tahun.  Akibatnya  ketersediaan  informasi yang  diharapkan  dengan  adanya  kebijakan  ini  belum  mencerminkan  tercapainya
Page 23
tujuan kebijakan tersebut yang berdampak pula pada kurangnya pemenuhan hak- hak  publik  dalam  mendapatkan  informasi  publik  khususnya  pada  bidang pendidikan.
Berdasarkan  pada  uraian-uraian  penjelasan  sebelumnya  mulai  dari  variabel isi  kebijakan  (content  of  policy),  konteks  implementasi  (context  of implementation)  maupun  pelaksanaan  program  kebijakan  dapat  digambarkan bahwa  keberterimaan  kelompok  sasaran  dalam  hal  ini  pelayanan  publik  bidang pendidikan belum menerima dengan sepenuhnya implementasi kebijakan tersebut, hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  kondisi  yaitu  sikap  pengambil  kebijakan  di tingkat  Dinas  Pendidikan  terhadap  pelaksana  program  yang  belum  diusulkan untuk mendapat penetapan Surat Keputusan Walikota terkait pejabat PPID-SKPD Dinas  Pendidikan,  bidang  pendidikan  belum  secara  berkesinambungan melaksanakan  program  kebijakan  pemberian  kemudahan  akses  informasi  kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan terhadap informasi penyelenggaraan  pemerintahan  bidang  pendidikan  yang  sesuai  dengan  grand design  dari  kebijakan  transparansi  ini,  adanya  sikap  pelaksana  Pejabat  PPID- SKPD  Dinas  Pendidikan  yang  kurang  konsen  melaksanakan  urusan  pengelolaan informasi  berdasarkan ketentuan yang ada termasuk tanggung jawab beliau yang dianggap  berlebihan  karena  beliau  adalah  juga  sebagai  Kepala  Bidang  Guru  dan Tenaga  Kependidikan,  dan  persepsi  petugas  terhadap  informasi  yang  seharusnya adalah  merupakan  informasi  publik  namun  dianggap  sebagai  informasi  yang rahasia  misalnya  adanya  persepsi  mengenai  laporan  keuangan  yang  dianggap sebagai  informasi  rahasia.  Padahal,  dalam  pengklasifikasian  informasi  publik yang  wajib  diumumkan  secara  berkala,  laporan  keuangan  salah  satunya  yang termasuk  di  dalamnya,  serta  kurangnya  keberterimaan  kelompok  sasaran    dalam program  ini  yang  tercermin  dari  lemahnya  strategi  deseminasi  kepada  intern bidang  pendidikan  maupun  sosialisasi  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  dalam menyukseskan penyebaran informasi terkait kebijakan transparansi ini.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar  berdasarkan  Perwali  Nomor  51  Tahun  2016  tentang  pengelolaan informasi  publik  dan  dokumentasi  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Makassar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan  transparansi  tersebut  belum  dilaksanakan  secara  efektif  yang berdampak layanan informasi publik bidang pendidikan masih kurang transparan, hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  variabel  kebijakan  sebagai  berikut:  Pertama, berdasarkan  indikator  dalam  isi  kebijakan  yang  belum  dimanfaatkan  sesuai dengan  petunjuk  dalam  kebijakan  tersebut  yaitu  terkait  pelaksana  program  yang belum  di  SK-kan  oleh  Walikota  karena  belum  diajukan  nama  pejabatnya  dan anggaran  yang  belum  dimanfaatkan  disebabkan  belum  terdapat  petunjuk  teknis
Page 24
mengenai  standar biaya  umum pengelolaan informasi publik yang bisa dijadikan acuan oleh SKPD termasuk satuan kerja di bidang pendidikan. Kedua, kurangnya dukungan  dari  lingkungan  implementasi,  yaitu  pada  indikator  kekuasaan, kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat  kurang  menunjang  dan  rendahnya kepatuhan  serta  daya  tanggap  dari  petugas  terhadap  tugas  dan  fungsinya  sebagai implementor.  Ketiga,  dari  segi  pelaksanaan  program,  bidang  pendidikan  Kota Makassar  belum  melaksanakan  sesuai  design  programnya  yakni  pemberian kemudahan  akses  informasi  dengan  melaksanakan  mekanisme  pengelolaan informasi mulai dari pengumpulan data/informasi, pengklasifikasian, pendokumentasian dan pelayanan informasi. Keempat, dari hasil kebijakan yakni dampak  kebijakan  yang  belum  mendukung  terhadap  kemudahan  untuk mendapatkan  informasi  publik  bidang  pendidikan  sertakurangnya  keberterimaan kelompok sasaran terhadap pengimplementasian kebijakan ini.
Berdasarkan    uraian  kesimpulan  di  atas,  maka    rekomendasisaran  dalam penelitian  ini  adalah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Bidang  Pendidikan  Kota Makassar perlu mengusulkan nama Pejabat PPID-SKPD Dinas Pendidikan untuk ditetapkan  dalam  Surat  Keputusan  Walikota,  diperlukan  adanya  ketentuan  teknis mengenai  penetapan  Standar  Biaya  Umum  (SBU)  sebagai “ acuan  dalam pembiayaan kegiatan pengelolaan informasi publik dilingkungan Pemerintah Kota Makassar,dan  diperlukan  diseminasi  secara  intensif  di  intern  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Kota Makassar termasuk UPT di bawahnya terkait  penyebaran  informasi  kebijakan  transparansi ” sesuai  perwali  Nomor  51 Tahun  2016  dan  sosialisasi  kepada stake  holders bidang  pendidikan,  serta diperlukan  komitmen  birokrat  layanan  publik  bidang  pendidikan  dalam  hal menciptakan  kemudahan  akses  informasi  publik  bidang  pendidikan  sebagai akuntabilitas  kinerjanya  yang  berdampak  pada  meningkatnya  partisipasi stake holders bidang pendidikan dalam pembangunan di Kota Makassar.
Untuk ke depannya implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan di  Kota  Makassar  memerlukan  koordinasi  antar  PPID  Kota  Makassar  dengan PPID  SKPD  Bidang  Pendidikan  oleh  karena  sistem  informasi  yang  dibangun adalah  tersentralistik  dengan  maksud  informasi  yang  dikeluarkan  dapat  seragam, sehingga  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  dapat  terwujud.  Penelitian  tentang implementasi  kebijakan  transparansi  dari  aspek  koordinasi  antar  lembaga  yang terkait  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  menjadi  penting  sebagai  cermin kerjasama  dan  komunikasi  maupun  evaluasi  sehingga  efektivitas  dan  tujuan kebijakan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Hakim, E. (2020). Polisi Usut Aroma Korupsi Proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Se-Makassar . Liputan6.Com.
https://m.liputan6.com/regional/read/4380255/polisi-usut-aroma-korupsi- proyek-pembangunan-ruang-kelas-baru-sd-se-makassar
Page 25
KPK. (2016). Good Governance dan Pelayanan Publik. Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik , 1 , 58. https://aclc.kpk.go.id/wp- content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf
Lukow, S. (2013). Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan
Daerah di Kota Manado. Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi , 1 (5), 130–142. http://repo.unsrat.ac.id/358/1/EKSISTENSI__GOOD_GOVERNANCE_DA LAM_SISTEM_PEMERINTAHAN_DAERAH_DI_KOTA_MANADO.pdf Mote, S. (2020). Diskursus Teoritis Penerapan Good Governance dalam Formulasi Kebijakan Daerah. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) , 2 (1), 1–10.
Muis, M. A. H., Arif, H., & Rusli, A. . (2016). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 7 (2), 73– 82. https://media.neliti.com/media/publications/102131-ID-analisis- implementasi-good-governance-da.pdf
Munsir, I. (2020). Duga Ada Kecurangan di PPBD Makassar, Massa Geruduk Kantor Disdik Kota Makassar . Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d- 5082192/duga-ada-kecurangan-di-ppdb-makassar-massa-geruduk-kantor- disdik
Nisa, L. S. (2017). Pelaksanaan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pendidikan Di Kalimantan Selatan. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 12 (1), 1–7. Pemerintah Kota Makassar. (2016). Perwali No.51 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar . Putra, F. (2003). Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar Offset.
Rofik, A. (2015). Membangun Transparansi Informasi Pelayanan Pendidikan . Kompas.Com. https://www.kompasiana.com/ahmadrofik/membangun- transparansi-pelayanan-informasi-pendidikan_552c66826ea834ef0a8b4581 Sedarmayanti. (2012). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) (Revisi). CV. Mandar Maju.
Sjoraida, D. F. (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sosiohumaniora , 18 (3), 212–219. Subarsono, A. (2008). Analisis Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar.
Suparman, A. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA MENURUNKAN AKI DAN AKB DI PUSKESMAS SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI (Studi Empiris pada Puskesmas Sukaraja Kabupaten Sukabumi). Jurnal MODERAT , 6 (4), 868–891. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3609
Tachjan, H. (2008). The Public Policy Implementation. Bandung: AIPI . Tahir, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. Journal of Chemical Information and Modeling , 58 (12), 7250–7257. https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 1, 2022
Page 26
Winarno. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses . Media Pressindo.