## Artikel

## Perbaikan  Kualitas  Pada  Layanan  Dengan  Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesia

## Rifai *
Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima
* Korespondensi : stisiprifai@gmail.com
Abstrak
Salah  satu  tugas  dari  pemerintah  adalah  memberikan pelayanan  publik dengan  baik  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. e-Government merupakan  media  yang  sangat efektif dan  efisien  dalam  memutus  rantai  birokrasi  pelayanan  masyarakat  yang  panjang  di  pemerintahan. Namun, masalah dan tantangan yang ada menyebabkan terhambatnya perkembang e-Government di Indonesia. Sebagai negara berkembang, kebanyakan masalah yang dihadapi pada program pemerintah ini adalah kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Perlu digaris bawahi, setiap masalah dan tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan evaluasi pada tahap awal perbaikan setiap lini kualitas program. Studi ini akan mengkaji masalah evaluasi e-Government dalam bentuk diagram SWOT dan dimensi perbaikan secara kualitatif deskriptif. Literatur yang digunakan berupakn buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan. Sehingga, dengan studi ini dapat diharapkan dapat menjadi pertimbang pihak dalam hal ini pemerintah untuk menuntaskan masalah dan tantangan pada program e-Government di Indonesia.
Kata Kunci:   e-Government; Pemerintah; Situs; Pelayanan publik.

## Abstract
One of the duties of the government is to provide good public services in accordance with applicable laws  and  regulations.  e-Government  is  a very  effective  and  efficient  medium  in breaking  the  long bureaucratic chain of public services in the government. However, existing problems and challenges have hampered the development of e-Government in Indonesia. As a developing country, most of the problems faced in this government program are the quality of human resources and infrastructure. It is  important  to  note  that  each  of  these  problems  and  challenges  can  be  solved  by  conducting  an evaluation in the early stages of improving each line of program quality. This study will examine the problem of e-Government evaluation in the form of SWOT diagram and improvement dimensions in a qualitative descriptive manner. The literature used is books, journals, and other relevant sources. Thus,  this  study  can  be  expected  to  be  considered  by  the  government  to  resolve  problems  and challenges in the e-Government program in Indonesia .
Keywords: : e-Government; Government; Website; Public Service

## 1. Pendahuluan
Di  era  disrupsi  revolusi  industri  4.0  saat  ini,  masyarakat  memerlukan  pelayanan  publik dalam berbagai urusan yang efisien dan akurat. Dahulu, sebelum era digitalisasi, masyarakat harus mengantri panjang dan datang secara langsung ke gedung pemerintahan untuk mengurus berbagai  keperluan.  Namun  saat  ini,  teknologi  berbasis  internet  yang  merambah  ke  dunia pemerintahan  sangat  membantu  dalam  memotong  rantai  birokrasi  yang  panjang.  Teknologi yang  saat  ini  digunakan  berbasis  internet  berupa  situs  website  dan  atau  aplikasi  elektroknik dinamakan dengan electronic government ( e-Government ).
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
Teknologi e-Government merupakan  kebijakan  fundamental  dalam  bentuk  teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendefinisikan kembali layanan publik agar lebih mudah diakses, akuntabel, dan efektif (Sabani dkk 2018; Aritonang, 2017). Intensi akhir dari e-Government adalah  untuk  memungkinkan  pemerintah  memberikan  layanan  kepada warganya  dan  pembuat  keputusan  secara  efisien,  hemat  biaya  (Al-Besher  &  Kuma,  2022), transparansi,  dan  akuntabilitas  (Aritonang,  2017;  Silalahi  dkk.,  2015). Jika  tidak terintegrasi dengan  benar,  layanan e-Government dapat  menimbulkan  berbagai  ancaman  dan  cenderung gagal (Al-Besher & Kuma, 2022). Selain itu, kelemahan dari e-Government adalah perlunya teknologi dan sumber daya manusia dengan kemampuan yang tinggi dan rawan akan kejahatan cyber dimana banyak sekali pencurian dan peretasan. Sehingga, diperlukan mekanisme khusus mulai  dari  payung  hukum,  kualitas  layanan,  dan  tenaga  ahli  demi  mendukung  teknologi  ini berjalan dengan lancar.
Melayani  masyarakat  secara  memuaskan  merupakan  faktor  penting  bagi  lembaga Pemerintahan.  Lembaga  pemerintah  perlu  menawarkan  layanan  elektronik  yang  berkualitas. Situs  web  yang  ditingkatkan  berkontribusi  pada  keputusan  yang  lebih  baik  dan  lebih  cepat dalam  kebijakan e-Government (Alshibly  &  Chiong, 2015).  Welch  dkk.  (2005) menemukan bahwa kepuasan dalam berselancar di situs pemerintah berdampak positif pada kepercayaann rakyat kepada pemerintah. Dengan tujuan mengembangkan prinsip-prinsip yang berpusat pada warga  negara,  yang  digerakan  oleh  kualitas  dalam  desain  layanan e-Government dari  sisi permintaan, Tan dkk (2013) memperluas analisis layanan dan mengkonseptualisasikan kualitas layanan e-Government sebagai  sintesis  elemen  konten  layanan  dan  elemen  penyampaian layanan. Secara khusus, kualitas konten layanan mengacu pada fungsi layanan yang tersedia di situs pemerintah, dan kualitas penyampaian layanan mencerminkan teknologi yang mendukung fungsi layanan (Lindgren & Jansson, 2013).
Dalam penyelenggaraannya, e-Government didukung oleh pemerintah melalui peraturan Pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) yang di dalamnya mengatur tentang salah satu urusan dan Lampiran huruf P UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota,  penyelenggaran e-Government diletakkan sebagai  Sub-  Urusan  dari  Urusan  Komunikasi  dan  Informatika,  yaitu  sub-urusan  Aplikasi Informatika (Kurnia dkk., 2017), Inpres No.3 tahun 2003 dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi mengenai perkembangan e-Government (Wahyuningsih & Purnomo, 2020). Implementasi e-Government di  Indonesia  terbagi  ke  dalam  beberapa  pelayanan  seperti pengadaan  barang  dan  jasa,  perpajakan,  dan  perizinan  (Hardjaloka,  2014)  seperti  masih ditemukannya  layanan  pemerintah  yang  masih  mengandalkan  pelayanan  non-daring  seperti proses  pembayaran  karena  situs  tersebut  masih  mengandalkan  proses  tranksaksional dibandingkan daring (Utama, 2020). Padahal menurut Afrizal. (2020) tuntutan akan kecepatan birokrasi,  memandang e-Government sebagai  kebutuhan  yang  urgent  dalam  memberikan pelayanan kepada publik.
Kemampuan  layanan  divisualisasikan  dari  sejauh  mana e-Government menyediakan konten yang membantu kebutuhan warga (Hu dkk., 2014). Layanan publik daring berkualitas tinggi  harus  memungkinkan  warga  menikmati  manfaat  layanan  satu  atap  dengan mengintegrasikan,  mengatur  ulang,  dan  mengoptimalkan  proses e-Government dan mengintegrasikan  fungsi  berbagai  departemen  berdasarkan  alur  kerja.  Selain  itu,  untuk memastikan  akuntabilitas  dan  transparansi, proses  penyelesaian  layanan  harus  dapat  dilacak, dan warga negara harus diberi tahu tentang status layanan melalui e-mail resmi dan teks yang dikirim  dari  staf  situs  pemerintah  (Omar  dkk  2011).  Kemampuan  manajerial  merupakan kemampuan  pengelolaan  perusahaan  yang  dapat  membentuk  penilaian  dan  perkiraan  yang akurat  sehubungan  dengan  efisiensi  perusahaan  serta  mensitesis  informasi  yang  andal  untuk perkiraan  masa  depan  (Suwandi  &  Damores,  2016).  Kemampuan  manajerial  terutama  sekali
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
dikenakan  kepada  para  manajer  organisasi  tersebut  terkadang  daya  kemampuan  ini  yaitu kemampuan  manajerial  dikategorikan  sebagai  kemahiran  manajemen  (Siswanto  &  Andri Kurniawan, 2022),
Walaupun  dirasa  dapat  memfasilitasi  pekerjaan  pemerintah  dan  interaksi  dengan  orang lain  dan  organisasi  untuk  bekerja  sama  satu  sama  lain  (Adnan  dkk.,  2022) e-Government mendapatkan  implementasi  yang  maksimal  pada  pelayanan  publik  (Sofyani  dkk.,  2020). Tantangan dan peluang dari e-Government dicermati sebagai hal yang krusial bagi pemerintah. Peluang  yang  sangat  terasa  adalah  warga  dapat  mengakses  layanan  pemerintah  dimanapun mereka  berada  selagi  memiliki  akses  internet.  Tetapi,  kelemahannya  adalah  diperlukannya infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola teknologi ini (Sabani dkk., 2019), peretasan akun dan informasi, dan sebagiannya. Banyak elemen yang harus mendukung perbaikan  manajemen  tata  kelola  dari  konvensional  menjadi  modern  (menggunakan pendekatan  teknologi)  (Aritonang  2017).  Menurut  Farida  dkk.  (2020)  implementasi e- Government membutuhkan  transfigurasi  dari  berbagai  sisi  dari  rencana  maupun  filosofi. Praktik e-Government yang lambat hanya akan memastikan bahwa  negara tersebut jauh dari standar  dan  filosofi  dalam  pelayanan  publik  dan  bermuara  pada  terhambatnya  kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan dan evaluasi melalui metode SWOT dan perbaikan dimensi e-Government .
Meskipun e-Government bukan  fenomena  baru,  ini  merupakan  topik  yang  relatif terabaikan  dalam  studi  pelayanan  publik  di  Indonesia.  Dari  literatur e-government ,  kami mengeksplorasi  dan  menidentifikasi  untuk  bertujuan  untuk  memperbaiki  kualitas  pelayanan publik di Indonesia. Dalam kerangka ini, artikel ini mengkaji berbagai sumber untuk membuat kerangka  kelemahan,  kekuatan,  ancaman,  dan  kelebihan  dan  menjelaskan  dimensi  untuk perbaikan  kualitas  pelayanan e-Government di  Indonesia.  Kepuasan  kerja  berkenaan  dengan harapan  orang  dengan  suatu  balasan  yang  telah  disediakan,  kepuasan  kerja  dampaknya  pada prestasi, disiplin kerja, dan kualitas kerjanya (Neviyan, dkk; 2021)

## 2. Metode
Menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  studi  ini  dilakukan  dengan  melakukan pengum-pulan  data  yang  bersifat  studi  kepustakaan  atau  literature  review.  Studi  ini menggunakan    sumber  data    sekunder,    yaitu    kajian  terhadap  literatur,  artikel,  jurnal,  dan regulasi-regulasi  yang  berhu-bungan  dengan  literature  review  ini.  Data-data  yang  relevan mengenai e-Government di Indonesia, berasal dari sumber-sumber terpercaya seperti buku dan jurnal dikumpulkan dan diavaluasi. Tahapan-tahapan studi  dari awal sampai akhir dapat dilihat pada gambar 1.
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
Tabel 1 . Daftar jurnal e-Government di setiap Provinsi di Indonesia Provinsi Jumlah Literatur Jum lah 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Aceh 1 0 0 4 9 6 10 19 49 Sumatera Utara 0 0 0 1 0 1 2 7 11 Sumatera Barat 1 0 0 6 2 1 2 5 17 Jambi 1 0 0 2 2 4 2 3 14 Riau 4 2 4 5 7 1 4 7 34 Sumatera Selatan 1 1 3 3 3 3 5 5 24 Bengkulu 1 0 0 1 4 2 6 5 19 Kepulauan Riau 2 1 1 1 2 4 3 7 21 Kepulauan Bangka Belitung 1 1 1 2 1 1 2 3 12 Lampung 4 8 14 6 7 1 8 6 54 DKI Jakarta 1 3 1 2 2 3 2 9 23 Jawa Tengah 1 2 1 4 4 6 5 8 31 Banten 0 2 1 2 2 3 4 5 19 Jawa Barat 2 1 3 5 7 6 12 9 45 Daerah Istimewa Yogyakarta 1 3 1 4 5 8 3 2 27 Jawa Timur 5 2 1 4 3 8 9 11 43 Bali 0 2 2 7 2 4 7 5 29 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 2 1 1 5 6 15 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 4 2 2 0 2 10 Kalimantan Barat 0 1 1 0 1 0 1 6 10 Kalimantan tengah 0 0 0 0 1 4 1 6 12 Kalimantan Timur 0 0 0 0 2 4 1 2 9 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 1 3 3 4 11 Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 0 4 4 Sulawesi Utara 3 2 2 1 0 2 6 4 20 Sulawesi Tengah 0 1 0 1 0 0 0 4 6 Sulawesi Selatan 1 2 1 2 2 0 3 3 14 Sulawesi Tenggara 0 0 1 0 0 1 3 3 8 Gorontalo 0 0 2 1 1 1 0 3 8
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
Sulawesi Utara 1 2 0 0 0 1 6 1 11 Maluku Utara 1 1 0 0 0 0 0 4 6 Maluku 0 0 0 1 0 2 1 3 7 Papua Barat Daya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Papua Barat 0 0 0 0 1 0 1 6 8 Papua 2 0 0 0 3 1 0 7 13 Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Papua Selatan 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Jumlah 34 37 40 71 77 84 117 185 645
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a

## 4. Pembahasan

## Mendefinisikan Objek Studi
e-Government pada studi ini diartikan sebagai perangkat lunak elektronik yang berbentuk aplikasi  atau  situs  internet  yang  diimplementasikan  oleh  pemerintah  Indonesia,  baik  itu pemerintahan pusat atau daerah.

## Mengidentifikasi kata kunci dan kriteria literatur
Dalam pembuatan diagram SWOT, Kami melakukan survei terhadap literatur dari rentang tahun 2015-2022 dengan kata kunci “ e-Government dan 38 Provinsi di Indonesia satu persatu” contohnya “ e-Government Aceh” “ e-Government Bali” pada google scholar. Berdasarkan hasil pengamatan ditulis ditunjukkan dalam tabel 1.

## Sintesis Hasil Penelitian Dan Pembuatan Diagram SWOT
Dari 645 jurnal berhubungan dengan e-Government di Indonesia yang kami kumpulkan yang dikelompokan ke dalam 4 kelompok atribut seperti strengths, weaknesses, opportunities, dan threats . Setiap atribut yang memliki kata yang berbeda tetapi makna yang sama, kami ambil menjadi  1  poin  atribut  untuk  mewakili  itu  semua.  Kemudian,  atribut  yang  terpilih dikelompokan menjadi diagram SWOT yang ditunjukan pada gambar 2. Berdasarkan gambar 2, umumnya dari ke empat atribut tersebut, faktor umum yang mempengaruhinya adalah faktor sumber daya manusia, infrastruktur, dan geografis.

## Dimensi Kualitas e-Government
Dalam  pengembangan e-Government diperlukan  dimensi-dimensi  dalam  mengukur tingkat kualitas dalam pelayanan publik. Penulis mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Aljukhadar  dkk.  (2022)  dimana  dimensi  yang  digunakan  meliputi  tujuh  dimensi  berpotensi relevan  untuk  lembaga  pemerintah  seperti  interaktif  dan  personalia,  kualitas  informasi, kemudahan  akses,  dan  privasi  dan  keamanan.  Dalam merangkai  pembabahasan  dalam  setiap butir dimensi, kami tidak membatasi tahun artikel demi memberikan banyak persepektif dalam penjabarannya.

## Interaktif dan Personalia
Personalia sering dikaitkan dengan interaktifi dalam literatur sistem informasi (Aljukhadar dkk.,  2022).  Menurut  Palmer.  (2002)  interaktif  merup-akan  istilah  masif  yang  mencakup dimensi  perso-nalia  seperti  kemampuan  untuk  menyesuaikan  tampilan,  nuansa,  dan  konten situs serta menye-diakan interaksi dengan pengguna. Dalam perspektif ini, dimensi interaktif dapat  diberi  label  interaktif  dan  personalia.  Menurut  Omar  dkk.  (2011)  interaktif  digunakan untuk  mengevaluasi  seberapa  baik  situs  pemerintah  melibatkan  dan  mempromosikan  urusan dan kepentingan pemer-intah kepada publik dengan menyediakan berba-gai media dan peluang komunikasi  antara  kedua  belah  pihak.  Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  interaktif merupakan dimensi yang relevan bagi situs pemerintah (Lim & Tang, 2007).
Interaktif  mencakup  seberapa  cepat  sebuah  situs  pemerintah  merespon  saran,  pendapat, dan  tuntutan  warga  (Lindgren  &  Jansson,  2013).  Selain  itu, e-Government memungkinkan terjadi-nya  interaksi  dua  arah  antara  pemerintah  dan  masyarakat  (Sufianti,  2007).  Situs
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
Pemerintah ha-rus siap menjawab pertanyaan pengguna dan memberikan kontak yang rinci dan jelas  (Alanezi  dkk.,  2012).  Komunikasi  daring  secara  interaktif  dan  personalia  dapat meningkatkan praktik politik bagi warga (Kruikemeier dkk., 2013). Menurut Lambillotte dkk. (2022) personalia yang dirasa-kan dan aktual mempengaruhi pengalaman pembaca. Personalia yang  sebenarnya  mempenga-ruhi  respons  pengunjung  menunjukkan  bahwa  konten  yang dipersonalisasi dapat mendorong personalisasi yang dirasakan dan karenanya mem-pengaruhi respons subjektif pelanggan secara positif.
Bagi  pemerintah  di  seluruh  dunia,  memberdayakan  warga  dan  mendorong  demokra-si merupakan  dua  alasan  utama  untuk  mengem-bangkan e-Government (Glassey  &  Glassey, 2005),  yang  dapat  menjadi  pelengkap  yang  efektif  bagi  demokrasi  tradisional.  Selain  itu, e- Government memiliki andil dalam mempengaruhi masyarakat mengenai kebijakan dan layanan publik  yang  diambil  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  seberapa  baik  penyedia  layanan melibatkan publik dan seberapa baik warga dapat berpartisipasi dalam urusan publik melalui situs pemerintah pasti akan menjadi faktor persepsi kualitas layanan e-Government (Qutaishat, 2013).
Dimensi  ini  akan  menjaga  warga  untuk  memahami  dan  mengikuti  prosedur  yang  telah dilakukan pada pelayanan yang dibutuhkannya. Selanjutnya, dimensi ini akan membuat warga tetap berhubungan dan menyarankan mereka untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Dimensi personalia  memberikan  pilihan  bahasa  daripada  bahasa  resmi  yang  digunakan  di  negara tersebut (Alanezi dkk., 2011).
Menurut teori manajemen publik, pemerintah harus mencoba mengeksploitasi teknologi maju  untuk  meningkatkan  daya  tanggap  warga  terhadap  kepentingan  dan  tuntutan  dengan menyediakan  layanan  publik  yang  berorientasi  pada  warga  dan  hasil  (Hood,  1995).  Warga selalu  mengharapkan  tanggapan  yang  lebih  cepat  dan  efektif  dari  pemerintah  ketika  mereka mengkomunikasikan  pemikiran  dan  kebutuhan  melalui  situs  pemerintah  daripada menggunakan  metode  komunikasi  lama.  Mendengarkan  suara  warga  merupakan  persyaratan yang melekat dari pemerintah yang bertanggung jawab (Wang, 2014). Konsekuensinya, sejauh mana situs pemerintah memudahkan warga untuk mengekspresikan kebutuhan dan keinginan sipil mereka dan mendapatkan tanggapan akan memiliki pengaruh besar pada penilaian warga terhadap kualitas layanan situs tersebut (Putra, 2020).
Kepuasan  warga  secara  parsial  memediasi  hubungan  antara  kualitas  informasi  atau kualitas layanan daring (tetapi bukan kualitas sistem) dan nilai yang dirasakan (Wang & Teo, 2020).  Fitur  situs  web  dibatasi  untuk transaksional  atau  informasi interaktif  publik.  Interaksi transaksi yang kompleks dan kompleks tidak tersedia sebagai fitur, seperti sistem pembayaran secara  daring.  Secara  umum,  indeks  pengungkapan  rincian  keuangan  relatif  lebih  rendah dibandingkan  indeks  situs.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keterbukaan  dan  akuntabilitas keuangan  publik  dalam  konteks  Indonesia  perlu  didorong  dan  ditegakkan.  Materi  yang diperbarui  umumnya  relatif  terlambat  dan  tidak  mutakhir,  salah  satumasalah  umum  dengan penggunaan situs oleh otoritas lokal (Utama, 2020).
Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas e-Government yang interaktif dan personalia dengan mengiklankan layanan aktual tersaji di situs mereka dan harus mendorong  warga  untuk  menggunakan  layanan  daring  (Alanezi  dkk.,  2012).  Menurut Oktariana & Perdhani. (2016) terdapat enam komponen penting dalam suatu situs agar dapat dikatakan interaktif yaitu user control , responsiveness , real time interactions , connectedness , personalization atau customization , dan playfulness .
Salonen  &  Karjaluoto.  (2016)  mengusulkan  konseptualisasi  personalia  situs  interpolasi untuk  diuji  sebagai  pelengkap  potensial  untuk  pendekatan  (ekstrapolasi)  saat  ini.  Astuti  dkk. (2019)  mengusulkan  tiga  kebutuhan  untuk  meningkatkan  interkasi  pengunjung  situs  yaitu kebutuhan  akan  informasi,  kebutuhan  aktualisasi  diri, dan  kebutuhan  eksistensi  diri.  Afrinda dkk. (2020) menggunakan konsep user to system untuk meningkatkan pengunjung situs melalui
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
fitur  situs.  Oktariana  &  Perdhani.  (2016)  menyarankan  agar  staf  yang  dapat  menjawab pertanyaan  publik,  informasi  diperbarui  setiap  hari,  dan  mulai  menambah  fitur  video  yang diharapkan dapat membuat kunjungan berulang. Hasna. (2020) menggunakan aktivitas Cyber PR  Website UMKM  Sadewa  Market  ditujukan  untuk  mening-katkan  interaktivitas  antara Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  penggiat  usaha  mikro  kecil  dan  menengah. Farhatiningsih.  (2018)  dan  Dunan.  (2020)  menyarankan  untuk  menggunakan  aplikasi  media sosial  untuk  meningkatkan  interaksi.  Koagouw  &  Lotulung.  (2022)  menemukan  rendahnya interaktivitas  antara  pengelola  dengan  pengguna  situs  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara. Menurut Mayangsari & Wardani. (2019) situs dirancang juga dengan fitur komunikasi daring untuk meningkatkan interaktivitas antara pengguna dan pengelola situs.

## Kualitas Informasi
Kualitas  informasi  merupakan  tingkat  informasi  yang  diberikan  dengan  standar  akurat, aktual, dan sesuai (Loiacono dkk., 2002). Kualitas informasi menggambarkan kemampuan situs web pemerintah untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, komprehensif, ringkas, dan relevan sesuai dengan kebutuhan warga (Papadomichelaki & Mentzas, 2012). Menurut Oni dkk.  (2016)  penyediaan  informasi  merupakan  fungsi  dasar  situs  pemerintah  sementara penyediaan transaksi daring seperti pendaftaran pengunduhan formulir, reservasi layanan, dan interaksi  daring  dengan  warga  berfungsi  sebagai  platform  utama  di  mana  badan  publik mengubah  susunan  hubungan  mereka  dengan  warga  negara,  bisnis,  dan  pemerintah  lainnya. Kualitas  informasi menrurut  Haryani.  (2016)  meliputi  penggunaan  warna,  grafis  dan  ukuran halaman situs yang tepat.
Menurut Widodo. (2016) dan Andhika. (2016) indikator kualitas informasi dapat dilihat pada  penyediaan  informasi  yang  cukup  jelas,  dapat  dipercaya, up  to  date ,  relevan,  mudah dibaca dan dipahami, rinci, menyajikan, dan sesuai. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kualitas informasi merupakan dimensi penting untuk website instansi pemerintah (Lim &  Tang,  2007).  Layanan  kepada  masyarakat  yang  didefinisikan  sebagai  tanggapan  terhadap perta-nyaan, komentar, dan umpan balik warga negara membutuhkan lebih dari satu interaksi (Loiacono dkk., 2002; Wolfinbarger & Gilly, 2003). Bantuan (tanggapan masalah) juga disorot sebagai karak-teristik situs web e-Government yang relevan (Welch dkk., 2005).
Ada konsensus umum di kalangan akademisi bahwa kualitas layanan adalah konsep yang sulit  dipahami,  mendefinisikan  konstruk  dan  mengungkap  antesedennya  mirip  dengan memukul  target  yang  bergerak  (Tan  dkk.,  2010).  Kejelasan  informasi  di  situs  internet merupakan  dimensi  penting  yang  mempengaruhi  apakah  seseorang  akan  terus  menggunakan situs  tersebut.  Ketersediaan,  kejelasan,  dan  kelengkapan  informasi  harus  dipertimbangkan (Koufaris, 2002) dan dipandang sebagai cara untuk meningkatkan niat warga mengungunji situs tersebut di masa mendatang (Lynch & Ariely, 2000).
Kualitas sistem mengacu pada pengaturan atribut fisik situs web pemerintah yang ramah pengguna, seperti kegunaan, desain situs web, kemampuan navigasi, dan modul operasi (Omar dkk., 2011).  Blut. (2016) mengklaim bahwa kualitas sistem adalah penentu pertama kualitas layanan e-Government dan signifikansi utama selama tahap awal penyampaian layanan daring, dan  bahwa  persepsi  warga  terhadap  kualitas  layanan e-Government selalu  dimulai  dengan penilaian visual terhadap kualitas layanan. sistem situs pemerintah. Berbagai penelitian telah memberikan bukti empiris untuk peran penting yang dimainkan kualitas sistem dalam kualitas layanan keseluruhan situs web pemerintah (Lindgren & Jansson, 2013).
Kualitas  informasi  yang  disampaikan  tidak  terlepas  dari  bahasa  yang  dimengerti  oleh masyarakat Indonesia. Terlebih lagi setiap provinsi yang memiliki beragam bahasa seharusnya disurvei  terlebih  dahulu  oleh  Pemerintah.  Menurut  Oni  dkk.  (2016)  pemerintah  dapat memberikan  berbagai  versi  situs  Pemerintah  sesuai  dengan  bahasa  daerah  masing-masing.
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
Sehingga, warga yang tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar masih dapat  menggunakan e-Government sesuai  keperluannya.  Karena  sebagian  besar  warga  tidak terbiasa  dengan  tugas-tugas  administratif,  memberi  mereka  informasi  yang  berguna  dan menjelaskan  prosedur  yang  diperlukan  untuk  melakukan  transaksi  adalah  hal  yang  paling penting (Grimsley & Meehan, 2007).
Studi yang dilakukan di Kota Surabaya, informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan pengelolaan pemerintahan daerah tersedia secara lengkap dan rapi, tidak hanya informasi yang bersifat wajib, tetapi juga bersifat sukarela. Merujuk pada hasil uji hipotesis, dipastikan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas pelaporan keuangan yang baik dan kinerja (akuntabilitas) Pemerintah Kota Surabaya. Bahkan pada tahun 2017 kota Surabaya mendapatkan penghargaan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai kota yang meraih peringkat A dalam hal  keterbukaan  informasi.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  baik akuntabilitas  pemerintah  daerah  maka  semakin  baik  pula  transparansi  (Sofyani  dkk.,  2020). Menurut studi yang dilakukan oleh Mooduto dkk. (2018) kualitas e-Government meningkatkan kepuasan  bagi  masyarakat  Sumatera  Barat  dan  relevan  bagi  Pemerintah  Indonesia.  Situs pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  sudah  memenuhi  kualitas  informasi  yang  baik  walaupun masih ada kekurangan seperti adanya tautan ( link ) ke halaman kosong, sebagian penanggalan informasi  yang  belum  tercantum,  dan  belum  adanya  jaminan  kualitas  jaringan  untuk memastikan  ketersediaan  informasi  (Damanik  &  Purwaningsih,  2017).  Aprianty.  (2016) menyarankan  untuk  meningkatkan    interaksi,  komunikasi  dan  relasi  baik  antar  instansi pemerintah, serta sosialisasi kepada masyarakat dalam hal kualitas informasi. Romayah dkk. (2015)  memprioritaskan  atribut  yang  kekinian  ( up  to date )  dan  tepat  waktu  saat  dibutuhkan. kualitas informasi Pemerintah Kota Bitung sudah cukup baik. Menurut Kambey & Sitokdana. (2020)  beberapa  kekurangan  yang  ditemukan  pada  umumnya  disebabkan  oleh  tautan  yang error atau  menuju  ke  halaman  kosong  sehingga  diberikan  rekomendasi  untuk  melakukan perbaikan  dan  peningkatan  kualitas  informasi.  Pemerintah  Kota  Bitung  harus  selalu meningkatkan keakuratan penyajian informasi; konsisten dalam menyajikan informasi dengan menampilkan informasi yang terdahulu; pastikan bahwa data selalu lengkap dan jelas; pastikan adanya  pemberitahuan  terdahulu  ketika maintenance ,  hadirkan  nilai  tambah  untuk  menarik minat publik dan menjadikan situs web https://bitungkota.go.id/ sebagai media utama layanan informasi masyarakat Kota Bitung.

## Kemudahan Akses
Situs  merupakan  sebuah  media  elektronik  penyampai  informasi  yang  diakses  melalui internet,  sehingga  memudahkan  masyarakat  untuk  mengaksesnya  (Fauzi  dkk.,  2017). Kemudahan akses dimaknai sebagai sejauh mana calon pengguna dalam mengharapkan akses yang  mudah  dijangkau  (Davis  dkk.,  1989)  beroperasi  secara  normal  dan  konsisten,  dengan masalah yang muncul diselesaikan secara tepat waktu (Papadomichelaki & Mentzas, 2009).
Studi sebelumnya telah menemukan bahwa banyak situs pemerintah gagal memperbarui informasi  secara  tepat  waktu,  bahkan  di  negara-negara  dengan  tingkat  pengembangan e- Government yang tinggi (Qutaishat, 2013). Ini mencerminkan penilaian warga terhadap kinerja situs  pemerintah dalam  memberikan  layanan  yang  mereka  butuhkan  dengan  benar  dan  tepat waktu  (Papadomichelaki  &  Mentzas,  2012).  Kemudahan  akses  dipengaruhi  oleh  desain  dan organisasi situs secara keseluruhan (Novak dkk., 2000). Pemerintah Indonesia melalui Undang- Undang  keterbukaan  informasi  publik  terus  berupaya  agar  semua  badan  publik  dapat memberikan kemudahan terhadap akses informasi (Baharuddin, 2020). Sebuah situs yang baik harus  dapat  diakses  dengan  mudah  dengan  waktu  menampilkan  halaman  yang  cepat  agar pengguna  dapat  dengan  segera  mendapatkan  hal  yang  dibutuhkan.  Jika  situs  yang  diakses
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
lambat,  maka  akan  menjadikan  pengguna  terlalu  lama  menunggu  dalam  mendapatkan informasi  (Maulana  dkk.,  2020)  dan  tidak  ingin  kembali  lagi  ke  situs  tersebut  karena pengalaman yang buruk. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan merupakan dimensi penting dalam menilai kualitas situs (Thomas & Streib, 2003).
Parasuraman  dkk.  (2005)  merenungkan  kemudahan  akses  sebagai  kontributor  penting untuk  kualitas  layanan  daring  karena  fungsi  teknis  situs  yang  benar  secara  langsung menentukan keberhasilan penyediaan layanan, dan setiap gangguan akan menurunkan efisiensi layanan  dan  sangat  menyebabkan  ketidaknyamanan  bagi  pengguna.  Dalam  domain e- Government ,  khususnya  untuk  layanan  transaksional  di  situs  web  pemerintah,  pentingnya keandalan  dalam  menjelaskan  persepsi  warga  tentang  kualitas  layanan  telah  divalidasi  oleh bukti empiris dalam literatur yang ada (Osman dkk., 2014).
Jangan  bingung  dengan  kualitas  sistem,  yang  mencakup  atribut  fisik  yang  berkaitan dengan  bagaimana  sistem e-Government beroperasi  dan  seberapa  mudah  warga  dapat menggunakannya. Salah satu tujuan penting dari e-Government adalah menyediakan layanan publik yang lebih inklusif bagi seluruh penduduk (Papadomichelaki & Mentzas, 2009). Oleh karena  itu,  seberapa  baik  situs  web  pemerintah  memastikan  tidak  ada  segmen  publik  yang dikecualikan dari keuntungan layanan elektronik publik harus dianggap sebagai elemen penting dalam pemahaman kita tentang kualitas layanan (Brebner & Parkinson, 2006). Kepemimpinan merupakan  pendorong  utama  dalam  kolaborasi  sehingga  mendukung  kepercayaan  dan komunikasi  diantara  pengusaha  dan  perwakilan  badan  public  untuk  menerima  umpan  balik kritis  para  pemangku  kepentingan  harus  terus  berkomunikasi  satu  sama  lain  (Mochamad Hanafi, 2022).
Kualitas e-Government jasa  memiliki  hubungan  yang  positif  dan  pengaruh  yang signifikan terhadap efektivitas yang dirasakan dari pengguna saat menggunakan layanan situs untuk mencari informasi yang cepat dan mudah diperoleh (Durachman dkk., 2020). Menurut Wiratmo dkk. (2017) kemudahan akses situs pemerintah di Indonesia sebagian besar sudah baik di mana ketika klik menu isinya tampil dalam hitungan detik.
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menggunakan teknologi atau jejaring daring berbasis situs  untuk  meningkatkan  kemudahan  akses  website  (Baharuddin,  2020).  Tampilan  website Kota  Surabaya  cukup  sederhana  namun  lengkap  dan  mudah  diakses  (Wiratmo  dkk.,  2017). Tampilan  yang  lebih  sederhana  mempermudah  mengakses  situs  karena  tidak  memerlukan perangkat  dengan  spesfikasi  khusus  (Wiratmo  dkk.,  2017).  Adibowo  &  Putri.  (2016) menyarankan akan adanya peningkatan kerjasama dengan mitra sister city , begitu juga dengan sister city melalui koordinasi, sharing data dan penyediaan informasi secara daring agar mudah diakses oleh publik. Maulana dkk. (2020)  menyarankan untuk menggunakan format gambar yang tepat seperti format JPEG 2000, JPEG XR, dan WebP, menyesuaikan dimensi/ukuran dari gambar yang akan ditampilkan di website, menggunakan alat/ software kompresi gambar untuk memampatkan  gambar  sebelum  diunggah,  pengaturan  gambar  dari  sisi programming seperti pengaturan di kode CSS dan Javascript agar gambar dapat dimuat lebih optimal.

## Privasi dan keamanan
Keamanan  dan  Privasi  merupakan  garansi  keamanan  data  dalam  operasional  sistem informasi untuk memastikan integritas data dan privasi (Pamungkas dkk., 2020). Hanya sedikit hal  yang  bisa  dilakukan  di  zaman  modern  tanpa  melibatkan  pengumpulan,  penukaran, pembuatan atau pengaksesan informasi (Nurrokhmah, 2016). Dimensi privasi dan keamanan mengacu pada keamanan dan perlindungan pribadi informasi yang disediakan oleh warga dan orang  lain  di  situs  pemerintah  (Alanezi  dkk.,  2012).  Pemerintah  indonesia  melindungi  data pribadi  melalui  Pasal  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  Undang-Undang  Nomor  36
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Iswandari, 2022).
Peraturan privasi dan keamanan merupakan tantangan utama untuk privasi rekayasa dan keamanan  dalam  sistem  perangkat  lunak  (Olukoya,  2022).  Menurut  Hooda  dkk.  (2022) kepercayaan  pada e-Government merupakan  inti  niat  pengguna  untuk  menggunakan  dan penggunaan  aktual  dari  sistem e-Government .  Keamanan  dapat  didefinisikan  sebagai  sejauh mana  situs  web  pemerintah  melindungi  dirinya  dari  serangan  oleh  individu  yang  tidak berwenang  (Tan  dkk.,  2013).  Seperti  yang  diharapkan,  sejauh  menyangkut  layanan  publik secara daring, keamanan merupakan kepentingan pertama bagi warga negara, terutama ketika berhadapan  dengan  layanan  publik  yang  melibatkan  privasi  pribadi  dan  transaksi  keuangan (Blut, 2016). Menurut Iswandari. (2022) hingga saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki standar yang baku untuk perlindungan data pribadi bagi setiap pengguna pelayanan pemerintah berbasis  elektronik  ini.  Padahal  tidak  sedikit  pelayanan  pemerintah  berbasis  elektronik  yang disediakan  bekerjasama  dengan  pihak  swasta.  Oleh  sebab  itu, e-Government mengalami kesulitan  perkembangan  karena  salah  satu  faktornya  yaitu  kurangnya mendapat  kepercayaan dari  masyarakat  penggunanya  terutama  terkait  dengan  hal  keamanan  data  pribadi  setiap pengguna e-Government sehingga  berimplikasi  pada  terhambatnya  reformasi  birokrasi  di Indonesia.
Sangat  penting  bagi  portal  dan  situs  pemerintah  untuk  memaksimalkan  keamanan  dan privasi  untuk  mencegah  peretasan  dan  penyalahgunaan.  Setiap  orang  yang  memperoleh informasi  pribadi  dari  warga  dapat  menimbulkan  banyak  masalah  dapat  menggunakan informasi  ini  untuk  merugikan  warga  (Alanezi  dkk.,  2012).  Menurut  Lin  dkk.  (2022) perlindungan  privasi  data  sebagian  besar  bergantung  pada  pengaturan  mandiri  situs  dan platform.
Ancaman terhadap keamanan sistem dapat diatasi apabila dalam pengoperasian keamanan sistem selalu dipantau (Yuswanto & Wibowo, 2020).
Pelanggaran  keamanan  di  situs  web  pemerintah,  baik  kebocoran  informasi,  kerugian finansial, atau serangan jahat, tidak hanya membuat masyarakat enggan menggunakan layanan publik daring tetapi juga meningkatkan ketidakpuasan warga terhadap kualitas layanan sistem e-Government (Tassabehji dkk., 2007). Konsisten dengan argumen ini, penelitian sebelumnya juga mengamati bahwa persepsi warga tentang keamanan situs pemerintah merupakan variabel anteseden penting untuk penerimaan e-Government , serta prediktor penting kualitas layanan e- Government (Hu dkk., 2014).
Menurut  Gustomy.  (2018)  pemerintah  Kota  Malang  melakukan  antisipasi  pencegahan pencurian  data  oleh  hacker  dengan  menggunakan  model  penyimpanan  data  secara  cloud system,  pemasangan  Firewall,  dan  membuat  standar  operasional  pekerjaan.  Agar  keamanan sistem  lebih  terjamin  maka  perlu  menggunakan password dan  pergantian password secara berkala agar sistem ini tidak mudah dirusak oleh orang lain (Fatmawati dkk., 2016). Keamanan data  diri/identitas  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  praktik cyber  notary dengan  cara  dengan pengisian formulir akses data bagi Notaris dan pemberian kode/barcode pada akta elektronik yang  dihasilkan  berjutuan  salam  menjamin  kepastian  hukum,  kemanfaatan  serta  keadilan khususnya  untuk  pihak  yang  melakukan  praktik cyber  notary memliki  payung  hukum  yang jelas (Wijayanti & Ariawan, 2021; Iswandari, 2022). Aboobucker & Bao. (2018) menyarankan untuk  meningkatkan  masalah  keamanan  dan  privasi  dengan  menawarkan  beberapa  bentuk jaminan  privasi,  seperti  segel  privasi dan  kebijakan  privasi  kepada  pengguna.  Mulyono  dkk. (2018) menyarankan untuk mengoptimalkan manajemen resiko dan ketaatan, manajemen akses dan identitas, lntegritas layanan, integritas klien, dan proteksi informasi.
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a

## 5. Kesimpulan
Studi  ini  menitik  beratkan  pada  perkembangan  dan  kualitas  pelayanan  publik  di Indonesia.Keterlibatan  e-Government  sebagai  media  pemanjang  tangan  pemerintah  dalam melayani  masyarakat  perlu  dilakukan  evaluasi  dan  perbaikan  secara  tertulis  pada  studi  ini. Pembuatan  diagram  strengthness,  weakness,  opportunity,  dan  threatness  (SWOT).  Secara umum, faktor utama yang digunakan untuk membuat atribut di diagram SWOT meliputi faktor sumber daya manusia, infrastruktur, dan geografis. Namun, studi ini memiliki kelemahan yaitu mengenai  kualitas  pelayanan  berdasarkan  waktu.  Kualitas  e-Government  seharusnya  bersifat up to date begitu juga dengan laporan evaluasi hariannya. Sehingga, penulis tidak menyarankan untuk menggunakan data saat ini untuk kedepannya karena sudah dirasa tidak relevan lagi.
Namun, dari sini kita bisa melihat peluang mengenai pembuatan studi tahunan mengenai tema yang sama dengan studi ini. Sehingga, dapat dikatakan bahwa studi yang relevan untuk digunakan  sebagai  referensi  harus  terbarukan  dan  relevan  bagi  masyarakat.  Meskipun  e- Government  bukan  fenomena  baru,  ini  merupakan  topik  yang  relatif  terabaikan  dalam  studi pelayanan  publik  di  Indonesia.  Dari  literatur  e-government,  kami  mengeksplorasi  dan menidentifikasi  untuk  bertujuan  untuk  memperbaiki  kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia. Dalam kerangka ini, artikel ini mengkaji berbagai sumber untuk membuat kerangka kelemahan, kekuatan,  ancaman,  dan  kelebihan  dan  menjelaskan  dimensi  untuk  perbaikan  kualitas pelayanan e-Government di Indonesia

## Referensi
1. Adibowo,  R.,  &  Putri,  S.  O.  (2016).  Penerapan  E-Government  Dalam  Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi , 6 (2).
2. Adnan, M., Ghazali, M., & Othman, N. Z. S. (2022). e-Participation within the Context of e-Government  Initiatives:  A  comprehensive  systematic  review. Telematics  and Informatics Reports , 100015.
3. Afrinda, R. A. A., Irawan, B., & Boer, K. M. (2020). Interaktivitas Website Belimbing. Id Sebagai  Media  Komunikasi  Dalam  Meningkatkan  Sistem  Pelayanan  Masyarakat  Di Kelurahan  Belimbing  Kecamatan  Bontang  Barat  Kota  Bontang. eJournal  Ilmu  Komun , 8(1), 88-102.
4. Afrizal, D. (2020). E-Government Service Review In Dumai City Indonesia. Jurnal Niara , 13(1), 260-267.
5. Alanezi, M. A., Mahmood, A. K., & Basri, S. (2011). Conceptual model for measuring e- government service quality. IEEE Conference on Open Systems (pp. 411-416). IEEE.
6. Alanezi,  M.  A.,  Mahmood,  A.  K., & Basri,  S.  (2012).  E‐government  service  quality:  A qualitative evaluation in the case of Saudi Arabia. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries , 54(1), 1-20.
7. Al-Besher, A., & Kumar, K. (2022). Use of artificial intelligence to enhance e-government services. Measurement: Sensors , 24, 100484.
8. Aljukhadar, M., Belisle, J. F., Dantas, D. C., Sénécal, S., & Titah, R. (2022). Measuring the  service  quality  of  governmental  sites:  Development  and  validation  of  the  e- Government  service  quality  (EGSQUAL)  scale. Electronic  Commerce  Research  and Applications , 55, 101182.
9. Alshibly, H., & Chiong, R. (2015). Customer empowerment: Does it influence electronic government  success?  A  citizen-centric  perspective. Electronic  Commerce  Research and Applications , 14(6), 393-404.
10. Andhika, Y. K. P. (2016). Penilaian Situs E-Government Dengan Metode Webqual Dan Importance Performance Analysis. Jurnal Teknik Industri , 17(2), 92-100.
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
11. Aprianty,  D.  R.  (2016).  Penerapan  kebijakan  e-government  dalam  peningkatan  mutu pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan  Sambutan  Kota  Samarinda. Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 4(4), 1589-1602.
12. Aritonang, D. M. (2017). The impact of e-government system on public service quality in Indonesia. European Scientific Journal, ESJ , 13(35), 99-111.
13. Astuti,  B.  W.,  &  Aritonang,  B.  M.  (2019).  Interaktivitas  Radio  Suara  Surabaya: Penggunaan, Fungsi, Dan Model Interaktivitas. Jurnal Riset Komunikasi , 2(1), 38-50.
14. Baharuddin,  T.  (2020).  Keterbukaan  Informasi  Publik:  Studi  Pada  Keberhasilan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Luwu  Utara  2019. Journal  of  Governance  and  Local Politics (JGLP) , 2(2), 151-163.
15. Blut,  M.  (2016).  E-service  quality:  development  of  a  hierarchical  model. Journal  of Retailing , 92(4), 500-517.
16. Brebner, M. & Parkinson, M. (2006). The accessibility of New Zealand public library Web sites  to  people  who  are  blind  or  vision  impaired.  In  LIANZA  Conference,  Wellington, New Zealand.
17. Damanik,  M.  P.,  &  Purwaningsih,  E.  H.  (2017).  E-government  dan  Aplikasinya  di Lingkungan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Kualitas  Informasi  Website  Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). Jurnal Studi Komunikasi dan Media , 21(2), 151-164.
18. Davis,  F.  D.,  Bagozzi,  R.  P.,  &  Warshaw,  P.  R.  (1989).  User  acceptance  of  computer technology:  A  comparison  of  two  theoretical  models. Management  science ,  35(8),  982- 1003.
19. Dunan,  A.  (2020).  Komunikasi  Pemerintah  di  Era  Digital:  Hubungan  Masyarakat  dan Demokrasi Government Communications in Digital Era: Public Relation and Democracy. Jurnal Pekommas , 5(1), 73-82.
20. Durachman, Y., Harahap, D., Rodoni, A., Bakti, A. M. F., & Mansoer, M. (2020, October). Analysis of Factors That Affect The Quality of E-Government Services: A Case Study in Ombudsman of the Republic of Indonesia. In 2020 8th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM) (pp. 1-7). IEEE.
21. Farhatiningsih, L. (2018). Optimalisasi Penggunaan Instagram dalam Praktik Kehumasan Pemerintah. Diakom , 1(1), 278575.
22. Farida, I., Setiawan, R., Maryatmi, A. S., & Juwita, M. N. (2020). The Implementation of E-Government in the Industrial Revolution Era 4 . 0 in Indonesia. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) , 3, 340–346.
23. Fatmawati,  R.,  Irviani,  E.  S.,  Rachman,  I.  P.,  Anggie,  A.,  &  Kristina,  M.  (2016).  Tata Kelola  Teknologi  Informasi  Sebagai  Implementasi  E-Government  Pada  Kabupaten Pemekaran Untuk Meningkatkan Potensi Daerah (Studi: Kabupaten Pringsewu Lampung). Proseding Senapati , 1(1).
24. Fauzi, L. M., Ajizah, S. N., Kurnia, D., & Yulianti, S. (2017). Efektivitas E-government Melalui Banserv Pada Kota Bandung. Jurnal Caraka Prabu , 1(2), 34-51.
25. Glassey,  O.,  &  Glassey,  O.  F.  (2005).  A  proximity  indicator  for  e-government:  The smallest number of clicks. Journal of e-Government , 1(4), 5-20.
26. Grimsley, M., & Meehan, A. (2007). e-Government information systems: Evaluation-led design for public value and client trust. European Journal of Information Systems , 16(2), 134-148.
27. Gustomy,  R.  (2018).  Menguji  Sistem  E-Government  Kota  Malang  Menuju  Smart  City. Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 10(1), 61-83.
28. Hardjaloka,  L.  (2014).  Studi  penerapan  e-government  di  indonesia  dan  negara  lainnya sebagai  solusi  pemberantasan  korupsi  di  sektor  publik. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional , 3(3), 435-452.
29. Haryani,  P.  (2016).  Evaluasi  Kualitas  Layanan  E-Government  Pemerintah  Kota Yogyakarta Dengan Metode E-GovQual Modifikasi. Simposium Nasional RAPI XV, 379- 386.
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
30. Hasna,  S.  (2020).  Cyber  Public  Relations  Sadewa  Market  dan  Interaktivitas  Penggiat UMKM  di  Jawa  Tengah. Tuturlogi:  Journal  of  Southeast  Asian  Communication ,  1(3), 205-219.
31. Hood,  C.  (1995).  The  “new  public  management”  in  the  1980s:  Variations  on  a  theme. Accounting, organizations and society, 20(2-3), 93-109.
32. Hooda, A., Gupta, P., Jeyaraj, A., Giannakis, M., & Dwivedi, Y. K. (2022). The effects of trust on behavioral intention and use behavior within e-government contexts. International Journal of Information Management , 67, 102553.
33. Hu, G., Pan, W., Lin, H., Kang, K., & Best, M. L. (2014). Study on the framework of e- government  services  capability:  An  empirical  investigation. Social  Science  Computer Review , 32(1), 56-73.
34. Iswandari,  B.  A.  (2022).  Jaminan  Keamanan  Data  Pribadi  Warga  Negara  Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government). Dharmasisya , 2(1), 6.
35. Kambey, D. J. F., & Sitokdana, M. (2020, February). Evaluasi Kualitas Informasi Situs Web  Pemerintah  Kota  Bitung. In  Seminar  Nasional  Teknologi  Komputer  &  Sains (SAINTEKS) (Vol. 1, No. 1, pp. 7-12).
36. Khairunnisa, M., & Yadi, I. Z. (2022). Analisis Penerapan E-Government Pada Program Bantuan Non-Tunai Di Aplikasi E-Warong Dengan Metode Swot Di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Oki. ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi , 4(2), 11-24.
37. Koagouw,  F.  V.  A.,  &  Lotulung,  L.  J.  H.  (2022).  Penerapan  Cyber  Public  Relations Melalui  Pengelolaan  Website  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara. Acta  Diurna Komunikasi , 4(1).
38. Koufaris, M. (2002). Applying the technology acceptance model and flow theory to online consumer behavior. Information systems research, 13(2), 205-223.
39. Kruikemeier,  S.,  van  Noort,  G.,  Vliegenthart,  R.,  &  de  Vreese,  C.  H.  (2013).  Getting closer:  The  effects  of  personalized  and  interactive  online  political  communication. European Journal of Communication , 28(1), 53–66.
40. Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2017). E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 46(2), 170-181.
41. Kurniawan, T. (2006). Hambatan dan Tantangan dalam mewujudkan Good Governance melalui  penerapan  e-Government  di  Indonesia. Prosiding  Konferensi  Nasional  Sistem Informasi , 194-197.
42. Lambillotte. L., Magrofuoco. N., Poncin. I., & Vanderdonckt. J. (2022). Enhancing playful customer  experience  with  personalization. Journal  of Retailing  and Consumer  Services , 68, 103017.
43. Lim,  J.  H.,  &  Tang,  S.  Y.  (2008).  Urban  e-government  initiatives  and  environmental decision performance in Korea. Journal of Public Administration Research and Theory , 18(1), 109-138.
44. Lin, X., Liu, H., Li, Z., Xiong, G., & Gou, G. (2022). Privacy protection of China’s top websites:  A  Multi-layer  privacy  measurement  via  network  behaviours  and  privacy policies. Computers & Security , 114, 102606.
45. Lindgren, I., & Jansson, G. (2013). Electronic services in the public sector: A conceptual framework. Government Information Quarterly , 30(2), 163-172.
46. Loiacono, E. T., Watson, R. T., & Goodhue, D. L. (2002). WebQual: A measure of website quality. Marketing theory and applications , 13(3), 432-438.
47. Lynch Jr, J. G., & Ariely, D. (2000). Wine online: Search costs affect competition on price, quality, and distribution. Marketing science , 19(1), 83-103.
48. Masyhur,  F.  (2016).  Implementasi  Strategi  E-Government  Kota  Parepare  menggunakan Model Cassidy dan Dimensi Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI). J. Penelit. Komun. dan Opini Publik , 20(2), 111-122.
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
49. Maulana,  M.  R.,  Susanto,  E.  B.,  &  Binabar,  S.  W.  (2020).  Analisa  Performa  Website Pemerintah Kabupaten Batang. IC-Tech , 15(1).
50. Mayangsari, S. A., & Wardani, K. K. (2019). Desain Website Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Malang. Jurnal Sains dan Seni ITS , 8(1), 91-95.
51. Mooduto,  H.  A.,  Napitupulu,  D., &  Hidayat,  R.  (2018,  July).  Is  E-Government  Service Quality  (e-GovQual)  Model  Still  Relevant?  A  Study  in  the  context  of  Indonesian Government. International Conference on Computer Science and Information Technology (CSIT) (pp. 155-160) . IEEE.
52. Mochamad Hanafi, (2022). Pengembangan Pariwisata Melalui Collaborative  Governance Di Kabupaten Magelang. Vol. 19 No. 1 Februari 2022, Hal. 1-17 Jurnal Efisiensi :Kajian Ilmu Administrasi
53. Mulyono, T., Devani, F. T., Puspitaningrum, E. A., Putri, V. Q., & Sabtiana, R. (2018). E- Government Berbasis Cloud Computing Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Tike , 1(1), 7-14.
54. Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., Batubara, S. S., Syah, D. H., & Alpi, M. F. (2020). Identifikasi Strategi Keberhasilan Layanan E-Government Di Kota Medan. Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan , 11(2), 106-112.
55. Neviyan, Roro A N Wardhani, & Siti L Maulida. (2021) Eksplorasi Terhadap Lingkungan, Budaya Kerja, Dan Kinerja Tenaga Kependidikan. Vol. 18 No. 2, Agustus 2021, Hal. 142- 153 Jurnal Efisiensi :Kajian Ilmu Administrasi
56. Ng,  Suwandi    and  Daromes,    Fransiskus    E.    (2016)    "Peran    Kemampuan    Manajerial sebagai  Mekanisme    Peningkatan    Kualitas    Laba    dan    Nilai    Perusahaan,"    Jurnal Akuntansi  dan Keuangan Indonesia: Vol. 13: Iss. 2, Article 4.doi: 10.21002/jaki.2016.10
57. Novak, T. P., Hoffman, D. L., & Yung, Y. F. (2000). Measuring the customer experience in online environments: A structural modeling approach. Marketing science , 19(1), 22-42.
58. Nugraheny,  D.,  &  Retnowati,  N.  D.  (2021).  Sistem  Informasi  Strategis  Terhadap  E- Government  Guna  Peningkatan  Masyarakat  Informasi. In  Seri  Prosiding  Seminar Nasional Dinamika Informatika (Vol. 5, No. 1).
59. Nugroho,  R.  A.,  &  Purbokusumo,  Y.  (2020).  E-Government  Readiness:  Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia). JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi) , 22(1), 1-17.
60. Nurrokhmah, L. E. (2016). Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai Dalam Penyelenggaraan E-Government Di Indonesia. Gema Kampus IISIP YAPIS Biak , 11(1), 76-86.
61. Oktariana, P., & Perdhani, N. (2016). Interaktivitas Website di Biro Humas dan Protokol Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. CoverAge:  Journal  of  Strategic Communication , 7(1), 69-81.
62. Olukoya, O. (2022). Assessing frameworks for eliciting privacy & security requirements from laws and regulations. Computers & Security , 117, 102697.
63. Omar, K., Scheepers, H., & Stockdale, R. (2011). eGovernment service quality assessed through the public value lens. In International Conference on Electronic Government (pp. 431-440). Springer, Berlin, Heidelberg.
64. Oni,  A.,  Okunoye,  A.,  &  Mbarika,  V.  (2016).  Evaluation  of  E  Government Implementation: The Case of State Government Websites in Nigeria. Electronic Journal of e-Government , 14(1), pp48-59.
65. Osman, I. H., Anouze, A. L., Irani, Z., Al-Ayoubi, B., Lee, H., Balcı, A., Medeni, T. D, & Weerakkody,  V.  (2014).  COBRA  framework  to  evaluate  e-government  services:  A citizen-centric perspective. Government information quarterly , 31(2), 243-256.
66. Palmer, J.  W.  (2002).  Web  site  usability,  design,  and performance  metrics. Information systems research , 13(2), 151-167.
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
67. Pamungkas,  A.  R.,  Nugroho,  L.  E.,  &  Sulistyo,  S.  (2020).  Evaluasi  Faktor  Kegagalan Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan E-Government: Studi Literatur. JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer) , 3(3), 143-152.
68. Papadomichelaki,  X.,  &  Mentzas,  G.  (2009).  A  multiple-item  scale  for  assessing  e- government  service  quality. In  International  conference  on  electronic  government  (pp. 163-175) . Springer, Berlin, Heidelberg.
69. Papadomichelaki,  X.,  &  Mentzas,  G.  (2012).  e-GovQual:  A  multiple-item  scale  for assessing e-government service quality. Government information quarterly , 29(1), 98-109. 70. Parasuraman,  A.,  Zeithaml,  V.  A.,  &  Malhotra,  A.  (2005).  ES-QUAL:  A  multiple-item scale for assessing electronic service quality. Journal of service research , 7(3), 213-233.
71. Putra,  I.  G.  N.  (2020).  Media  Sosial  Dan  Interaktivitas  Dalam  Dunia  Public  Relations. Jurnal Bisnis Terapan, 4(1), 1-12.
72. Qutaishat,  F.  T.  (2013).  Users'  perceptions  towards  website  quality  and  its  effect  on intention to use e-government services in Jordan. International Business Research , 6(1), 97.
73. Romayah,  S.,  Suroso,  A.  I.,  &  Ramadhan,  A.  (2015).  Evaluasi  Implementasi  E- government di Instansi XYZ. Jurnal Aplikasi Manajemen , 12(4), 612-620.
74. Rudy, R., & Prasetia, A. M. (2018). Swot Analysis and Tows Matrix E-Government on Tana Tidung City of Kalimantan Utara. Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education) , 3(1), 46-51.
75. Sabani, A., Deng, H., & Thai, V. (2018). A conceptual framework for the adoption of e- government  in  Indonesia.  In Proceedings  of  the  Proceedings  of  the  29th  Australasian Conference on Information Systems (ACIS) .
76. Sabani, A., Deng, H., & Thai, V. (2019). Evaluating the development of E-government in Indonesia. In Proceedings of the 2nd International Conference on Software Engineering and Information Management (pp. 254-258).
77. Silalahi,  M.,  Napitupulu,  D.,  &  Patria,  G.  (2015).  Kajian  Konsep  dan  Kondisi  E- Government di Indonesia. Jupiter , 1(1).
78. Siswanto &  Andri  Kurniawan  (2022),  Pengaruh  Kemampuan  Manajerial  Pengurus  Dan Kualitas  Layanan  Keuangan  Terhadap  Partisipasi  Anggota  Koperasi  Jurnal  Efisiensi  : Kajian Ilmu Administrasi Edisi Agustus 2022, Volume 19, Nomor 2, ISSN 1412-1131, e- ISSN 2528-5750,  Halaman 125-13
79. Sitokdana, M. N., & Winarno, W. W. (2015). Rencana Strategis E-Government di Provinsi Papua. Seminar Nasional Teknomedia Online , 3(1), 3-4.
80. Sofyani,  H.,  Riyadh,  H.  A.,  &  Fahlevi,  H.  (2020).  Improving  service  quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. Cogent Business & Management , 7(1), 1735690.
81. Sosiawan,  E.  A.  (2015,  June).  Tantangan  dan  Hambatan  dalam  implementasi  E- Government di Indonesia. In Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) (Vol. 1, No. 5).
82. Sufianti,  E.  (2007).  Aplikasi  e-Government  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan Publik  pada  Beberapa  Pemerintah  Daerah  Kota/Kabupaten  di  Indonesia.  J urnal  Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 4(4), 03.
83. Tan,  C.  W.,  Benbasat,  I.,  &  Cenfetelli,  R.  (2010).  Understanding  the  antecedents  and consequences of e-Government service quality: transactional frequency as a moderator of citizens’ quality perceptions. European Conference on Information Systems (ECIS) , 1-12. 84. Tan, C. W., Benbasat, I., & Cenfetelli, R. T. (2013). IT-mediated customer service content and delivery in electronic governments: An empirical investigation of the antecedents of service quality. MIS quarterly , 77-109.
85. Tassabehji, R., Elliman, T., & Mellor, J. (2007). Generating citizen trust in e-government security:  Challenging  perceptions. International  Journal  of  Cases  on  Electronic Commerce (IJCEC) , 3(3), 1-17.
Perbaikan Kualitas Pada Layanan Dengan Diagram Swot Dan Dimensi E-Government di Indonesi a
86. Thomas, J. C., & Streib, G. (2003). The new face of government: citizen‐initiated contacts in the era of E‐Government. Journal of public administration research and theory , 13(1), 83-102.
87. Utama, A. G. S. (2020). The implementation of e-government in Indonesia. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 9(7), 190-196.
88. Wahyuningsih, D., & Purnomo, E. P. (2020). Studi Komparasi: Penerapan E-Government di Korea Selatan dan Indonesia. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 5(2), 37.
89. Wang,  C.,  &  Teo,  T.  S.  (2020).  Online  service  quality  and  perceived  value  in  mobile government success: An empirical study of mobile police in China. International Journal of Information Management , 52, 102076.
90. Wang, F. (2014). Explaining the low utilization of government websites: Using a grounded theory approach. Government Information Quarterly , 31(4), 610-621.
91. Welch, E. W., Hinnant, C. C., & Moon, M. J. (2005). Linking citizen satisfaction with e- government  and  trust  in  government. Journal  of  public  administration  research  and theory , 15(3), 371-391.
92. Widodo, N. (2016). Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan  Smart  City  (Studi  di  Pemerintah  Daerah  Kota  Malang). Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik , 2(4), 227-235.
93. Wijaya,  J.  H.,  Yunanto,  S.  E.,  Setyowati,  Y.,  &  Supardal,  S.  (2022).  E-partisipasi Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  E-government  di  Indonesia  Tahun  2003-2020. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa , 3(1), 37-53.
94. Wijayanti, A. A., & Ariawan, I. G. K. (2021). Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak  Dalam  Praktik  Cyber  Notary. Acta  Comitas:  Jurnal  Hukum  Kenotariatan ,  6(03), 679-695.
95. Wolfinbarger,  M.,  &  Gilly,  M.  C.  (2003).  eTailQ:  dimensionalizing,  measuring  and predicting etail quality. Journal of retailing , 79(3), 183-198.
96. Yamin, M., Darmawan, A. B., Zayzda, N. A., & Ash-Shafikh, M. (2019). Analisis Open Government  dan  e-Government  di  Indonesia  Berdasarkan  Kerangka  Kerja  SDGs:  Studi Kasus  Desa  Melung,  Kabupaten  Banyumas. Jurnal  Hubungan  Internasional ,  7(2),  133- 143.
97. Yuswanto,  A.,  &  Wibowo,  B.  (2020).  Pembangunan  Pusat  Pengendalian  Operasional Keamanan  Informasi  (Pusdalops  Kami)  guna  Meningkatkan  Pelayanan  E-Gov  dari Ancaman Kejahatan Siber. Jurnal Format , 9(2), 118 -124