## Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia
Robi Cahyadi Kurniawan, Dedy Hermawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
robi.cahyadi@fisip.unila.ac.id, dedy.hermawan@fisip.unila.ac.id

## Abstract
Money politics in elections and local elections is a phenomenon that is prevalent in procedural democracies in Indonesia, especially since the direct elections in 2004. Voters are very familiar with the term money politics and also do not hesitate to accept gifts in the form of money and goods. This paper tries to offer an effort to prevent the practice of money politics seen from the sociological  and  psychological  aspects  of  voters,  by  providing  an  understanding  of  cognitive and  affective  aspects  to  instill  in  the  minds  of  voters  that  money  politics  is  a  crime  and  a fundamental violation of ethics and morals. Voters in electoral  practice can be influenced by their  choices  if  they  are  given  goods  assistance  or  giving  money.  Relations  or  relationships between  candidates  and  voters  occur  in  terms  of  voting,  providing  services  and  personal activities, providing goods, providing projects, electoral fraud, identity appearance and raising funds for candidates for regional head candidates. The voter's social capital and local wisdom are expected to reduce the practice of money politics.
Keywords: Social Capital, Local Wisdom, Money Politics

## Abstrak
Politik uang dalam pemilihan umum dan pemilihan lokal merupakan fenomena yang marak terjadi dalam demokrasi prosedural di Indonesia, terutama sejak pemilihan langsung tahun 2004.  Pemilih  sudah  sangat  faham  dengan  istilah money  politics dan  juga  tidak  sungkan untuk  menerima  pemberian  dalam  bentuk  uang  dan  barang.  Tulisan  ini  mencoba menawarkan  upaya  untuk  mencegah  praktik  politik  uang  dilhat  dari  sisi  sosiologis  dan psikologis  pemilih,  dengan  memberikan  pemahaman  dari  sisi  kognitif  dan  afektif  untuk menanamkan  dalam  benak  pemilih  bahwa  politik  uang  adalah  sebuah  kejahatan  dan pelanggaran  etika  serta  moral  yang  mendasar.    Pemilih  dalam  praktik  pemilu  dapat dipengaruhi  pilihannya  jika  diberi  bantuan  barang  atau  pemberian  uang. Relasi  atau hubungan  antara  kandidat  dan  pemilih  terjadi  dalam  hal  pembelian  suara,  penyediaan layanan  dan  aktivitas  pribadi,  penyediaan  barang,  pemberian  proyek,  kecurangan  pemilu, penampilan  identitas  dan  penggalangan  dana  para  kandidat  calon  kepala  daerah.  Modal sosial  pemilih  serta  kearifan  lokal  di  seluruh  daerah  di  tanah  air  diharapkan  dapat mereduksi praktik politik uang.
Kata kunci: Modal Sosial, Kearifan Lokal, Politik Uang

## Pendahuluan
Pemilu sebagai representasi demokrasi  merupakan  peristiwa  penting yang  menghubungkan  kandidat  dengan pemilih. Persaingan dalam memenangkan hati masyarakat dalam pemilihan dilakukan  dengan  berbagai  cara. Cara yang  demokratis  dilakukan  dengan menjual  visi,  misi,  program  dan  kegiatan calon kepala daerah kepada pemilih. Cara lain  adalah  menggunakan  rekam  jejak para  kandidat  calon  yang  baik  dan  bisa dilihat  serta  dirasakan  masyarakat pemilih  sebagai  pilihan  bijak  dalam memilih  dalam  pilkada. Namun,  ada banyak kandidat yang menggunakan cara kotor  dengan  kampanye  hitam  dan pembelian  suara  dengan  cara  memberi uang atau barang kepada calon pemilih.
Hampir  semua  ilmuwan  politik sepakat  bahwa  politik  uang  adalah fenomena  berbahaya  dan  buruk  bagi demokrasi,  karena  bisa  mengaburkan prinsip  kejujuran  dan  keadilan  dalam pemilihan. Maraknya  politik  uang  dalam berbagai  pemilihan  di  Indonesia  telah memberikan  penilaian  yang  buruk terhadap  proses  demokrasi  di  negeri ini. Indonesia  setelah  orde  baru  pernah dianggap  sebagai  negara  demokrasi, bahkan negara demokrasi baru (Kelly dan Hill,  2007:7). Belakangan  Indonesia  lebih dikategorikan sebagai negara yang masih berada pada zona transisi demokrasi. Mietzner  dalam  Marco  dan Ufen,  (2009:124)  mengatakan  bahwa Indonesia mengarah pada rezim demokrasi dengan kualitas rendah. Henk  Schulte  Nordholt dalam Harris  (2005:29)  menyatakan  bahwa desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat  ke  daerah  agar  pemerintah  daerah lebih  demokratis  justru  menegaskan budaya patrimonial. Pendapat lain menyimpulkan  bahwa  desentralisasi  dan demokratisasi  di  tingkat  lokal  ikut memperkaya praktik premanisme (Hadiz,
2010:120)  menyimpulkan  bahwa  politik uang  dalam  berbagai  bentuknya  telah menjadi  permainan  politik  utama  di  kota dan desa di Indonesia saat ini.
Studi  tentang  perilaku  pemilih  di Indonesia  telah  dilakukan,  baik  selama orde  baru  (antara  lain:  Mulkan,  1989, Ghaffar,  1992;  Kristiadi,  1996)  dan  era orde  baru  (seperti  Taqwa,  2004;  Liddle and  Saiful  Mujani  2007  &  2010). Namun penelitian  tersebut  nampaknya  tidak terfokus pada pembahasan tentang politik uang.
Studi tentang perilaku  pemungutan suara secara umum mempelajari bagaimana  pemilih  membuat  pilihan dalam pemilihan umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih. Model  teorinya  didasarkan  pada tiga  faktor  utama  yang  mempengaruhi pemilih;  model  psikologi  sosial,  model pilihan  rasional,  model  sosiologis. Model sosiologis  adalah  perilaku  pemilih  yang menempatkan  faktor  sosiologis  seperti kesamaan  asal  negara,  agama,  dan  jenis kelamin  dalam  menentukan  pilihan politik. Model  psikologi-sosial;  pemilih cenderung  berpijak  pada  kedekatan dengan  partai  politik  tertentu. Sementara model  pilihan  rasional  memprioritaskan keuntungan  yang  didapat  oleh  pemilih dan kelompoknya (Evans, 2004: 13).
Ketiga  model  perilaku  memilih  di atas pada dasarnya dikategorikan berdasarkan faktor-faktor yang menentukan  perilaku  determinan (voting determinants) seseorang  atau  kelompok orang  (lihat  Niemi  2008:  13-15;  Evans, 2004;  6-89;  Heywood,  2007:  265-  269; Liddle  dan  Mujani,  2007). Namun,  selain kategorisasi ke dalam model ini, perilaku memilih  juga  dapat  melalui  konsep:  (1) kepatuhan  pemilih  (Schaffer,  2005:  3-4; Schaffer,  2007:  17-29); (2)  loyalitas pemilih  a  (Hirschman,  1970;  Anderson dan  Srinivasan,  2003;  Evans,  2004; Bratton,  2008:  15;  Bartels,  2008;  14;
Scaffer,  2007:  185); (3)  keputusan  untuk memilih  atau  memilih  pilihan  tertentu (lihat  Redlawsk,  2006:  3-8;  Evans,  2004: 4;  Vicente  2007:  18;  Woshinsky,  2008: 102-132; Zulkerman, 2005; 229).
Indikasi  politik  uang  sebagai ancaman  serius  bagi  kelangsungan demokrasi yang berkualitas dan
pemerintahan yang bersih perlu dipelajari secara  mendalam. Misalnya,  dari  118 negara  demokrasi  di  dunia,  Indonesia masih dianggap sebagai kelompok negara yang memiliki transparansi rendah dalam pengelolaan  dana  kampanye  dalam pemilihan (Ward, 2003:30).
Praktik  politik  uang  didasarkan pada dua  sub variabel, yaitu pemahaman politik  uang  dan  pengalaman  pemilih terkait  politik  uang  (lihat  Brusco,  et  al, 2004:  69;  Schaffer,  2004:  84;  Vicente 2007:  14;  juga  Lingkaran  Survey Indonesia,  2010:  14). Sepertinya  sesuai dengan pendapat Woshinsky (2008 :132) bahwa  keputusan  untuk  memilih  dalam sebuah  kontestasi  politik  pada  akhirnya ditentukan oleh pengalaman dan pemahaman pemilih itu sendiri.
Sejauh  ini  pengaruh  politik  uang terhadap  perilaku  pemilihan  tetap menjadi teka-teki, karena alasan semacam itu,  pemilihan  bersifat  sukarela  dan rahasia  sehingga  pemberi  uang  atau materi sebenarnya tidak dapat mengendalikan  pilihan  pemilih  secara politis  (Stokes,  2005:315). Pendapat  lain menyatakan,  pengaruh  uang  terhadap proses  politik  berbeda  di  setiap komunitas, tergantung pada karakteristik sosial  dan  budaya  masyarakat  yang bersangkutan (Schaffer, 2007:25).
Studi  tentang  perilaku  politik  uang di  Indonesia  belum  terlalu  banyak.   Studi politik  uang  diantaranya;  studi  Rifai (2003:7)  yang  meneliti  tuduhan  politik uang  dalam  pemilihan  gubernur  di beberapa  daerah  melalui  media  massa, namun tidak cukup rinci untuk
melakukan  penggalian.   Studi  Lesmana yang  meneliti  pemilihan  gubernur langsung  di  Sumatera  Barat  dan Kepulauan  Riau  menyimpulkan  bahwa praktik  politik  uang  diyakini  ada  namun sangat sulit untuk dibuktikan (Hidayat,2007:224). Studi serupa
disampaikan  Mietzner  dalam  kasus pemilihan  di  Sulawesi  Utara,  yang  juga menyimpulkan hasil yang sama mengenai pengaruh  politik  uang  yang  kuat  dalam pemilihan,  dan  tidak  secara  jelas menjelaskan  hubungan  antara  uang politik  dengan  perilaku  memilih  (Marco dan  Uffen,  2009:124).    Studi  Nurdin (2014:15)  juga  menjelaskan  dengan  baik tentang  perilaku  politik  uang  dalam pemilihan  Gubernur  Banten  tahun  2011 di  Pandeglang. Penelitian  yang  dilakukan oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPUD) Kabupaten Bandung Barat (2014) tentang politik  uang  dalam  pemilihan  legislatif tahun 2014. Studi lain juga dilakukan oleh KIP  Aceh  Bireuen  (2015:21)  mengenai politik uang pada Pemilu 2014.
Studi  Barenscoot  &  Purba  (2014, www.insideindonesia.org) menggambarkan politik uang terjadi pada pemilihan  Gubernur  Lampung  tahun 2014,  hasil  penelitian  telah  terjadi kolaborasi antara perusahaan- perusahaan  yang  tergabung  dalam Sugar Group  Company  (SGC )  dengan  calon gubernur  Lampung  yaitu  M.  Ridho Ficardo,  dengan  menggunakan  pengaruh dan  kekuatan  uang,  terutama  pembagian gula  pasir  di  wilayah  Lampung  dalam pemilihan  Gubernur  Lampung  tahun 2014.    Pemilihan  Gubernur  Lampung 2018  yang  lalu  juga  tidak  lepas  dari praktik politik uang.
Maraknya praktik politik uang tidak hanya  diselesaikan  dengan  cara-cara hukum dengan pendekatan yuridis formil seperti yang tertuang dalam perundangan tentang  pemilihan  umum  dan  pemilihan kepala  daerah  di  Indonesia.  Hal  ini
menjadi  sebuah  permasalahan  dalam upaya  mencegah  dan  mereduksi  praktik politik  uang  di  Indonesia.  Banyak  kasus politik uang yang tidak dapat diselesaikan dalam ranah hukum baik pidana maupun perdata. Tulisan ini mencoba menawarkan  konsep  pencegahan  dengan pendekatan  sosial  politik,  yaitu  melalui modal  sosial  serta  kearifan  lokal  yang lebih bernuansa sosiologis serta psikologis terhadap para pemilih khususnya. Pembahasan
Ragam Konsep Politik Uang.
Istilah politik uang sering digunakan untuk menggambarkan
fenomena politik yang berkenaan dengan penggunaan  uang  atau  barang  dalam pelaksanaan  pemilihan  umum. Pemilih diharapkan  lebih  memilih  kandidat tertentu  dengan  pemberian  uang  atau barang,  dibandingkan  dengan  melihat indikator lain seperti kredibilitas, kepribadian,  dan  pengalaman  kandidat calon  dalam  politik.   Pemilu  di  Amerika Serikat  sering  terlihat  dalam  konteks kampanye
sejumlah
donor menyumbangkan sejumlah besar uang ke partai politik tertentu atau calon presiden atau  calon  gubernur  untuk  melindungi kepentingan bisnis para donor. Di Filipina,  politik  uang  dapat  didefinisikan sebagai penggunaan uang atau kompensasi  dalam  kegiatan  pembelian suara secara langsung untuk mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang
menyumbangkan  dana  (Liacco  dan Teresita, 2000:94).
Salah satu definisi politik uang yang sering  dikutip  banyak  kalangan  seperti yang disampaikan Etzioni-Halaevy adalah 'pertukaran  dukungan  politik  dengan keuntungan material pribadi atau penggunaan  uang  dan  manfaat  langsung untuk  mempengaruhi  pemilih  (Shari  dan
Baer,  2005:4).  Kedua  pengertian  di  atas adalah  membeli  suara  yang  menekankan pada  tujuan,  yaitu  untuk  mendapatkan konten  yang  dipersonalisasi  atau  secara langsung kepada pemilih sebagai pertukaran dengan dukungan politik. Definisi  yang  hampir  sama  yang diberikan  oleh  Fox,  yang  menafsirkan pembelian suara atau politik uang sebagai "pertukaran hak politik untuk keuntungan  material material  (Fox,  1994 :151).  Terjadi  dalam  pemilihan  dan  juga terjadi  dalam  persaingan  politik  non- elektoral. Fox tidak terlalu peduli dengan tujuan  pembelian  suara,  namun  lebih memperhatikan  aspek  pertukaran  antara kandidat dengan pendukung politiknya. Dalam konteks Indonesia, Supriyanto  (2005:3)  menyajikan  dua pemahaman politik tentang uang. Pengertian  pertama  mengacu  pada praktik  politik  uang,  yang  dia  sebut 'pertukaran dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik'. Pemahaman terhadap  praktik  politik  uang  yang  jauh lebih  istimewa,  yaitu  'memilih  secara langsung kepada pemilih, berbentuk biaya transportasi kampanye, pembagian uang/barang,  distribusi  makanan  atau semen untuk membangun tempat ibadah, serangan  fajar  dan  lainnya.  Definisi pertama  mengacu  pada  acara  atau kompetisi  politik  non-elektoral,  yang tidak secara langsung melibatkan pemilih. Definisi  kedua  jelas  menunjuk pada  pemilihan  umum  dengan  pelaku politik  yang  melibatkan  banyak  uang, para kandidat dan pemilih, namun dengan bentuk transaksi yang lebih beragam.
Dalam  konteks  pemilihan,  pelaku politik  uang  dapat  dilibatkan  setidaknya memiliki lima kepentingan yang berbeda, yaitu; pemilih,  kandidat,  partai  politik, administrasi  pemilihan,  dan  penyandang dana (pengusaha, donor). Barang dipertukarkan  baik  secara  tunai  maupun bahan  lainnya  untuk  ditukar  dengan
posisi,  keputusan,  atau  keputusan  politik (Supriyanto, 2005:3).
Dalam  konteks  pemilihan,  ada empat  lingkaran  politik  uang. Pertama, transaksi  antara  elit  ekonomi  (pemilik uang) dengan calon kepala daerah. Kedua, transaksi  antara  calon  kepala  daerah dengan  partai  politik  yang  memiliki  hak untuk mencalonkan. Praktik ini dirangkum  oleh  Buehler  dan  Tan (2007:169)  sebagai  "partai-partai  yang menggerogoti  uang  dari  calon-calon”. Ketiga, transaksi antara kandidat dan tim kampanye  dengan  petugas  pemilu  yang memiliki  wewenang  untuk  menghitung suara.
Tujuannya adalah untuk
menambahkan  suara  melalui  cara  yang tidak sah. Keempat, transaksi antara calon atau  pemilih  dengan  tim  kampanye membentuk  pembelian  yang  masuk akal. Para  kandidat  calon  membagikan uang  langsung  kepada  calon  pemilih dengan  harapan  mendapatkan  suara instan (Supriyanto, 2005:4). Setidaknya ada tiga alasan mengapa politik  uang  harus  dianggap  sebagai praktik  ilegal  dalam  kontes  politik  di
Negara  Bagian (Ward,  2003  :2).  Alasan pertama, pembelian suara paling mendasar  dinilai  mengurangi  penerapan prinsip keadilan dalam pemilihan. Rasionalitas  pemilih  dalam menilai  kualitas  calon  (individu  atau partai  politik)  bisa  terganggu. Peserta menawarkan  iming-iming  uang  atau materi lainnya. Ketidakadilan terjadi karena  pemilih  memiliki  kemampuan ekonomi  yang  berbeda  satu  sama lain. Argumen  ini  didasarkan  pada  studi
Buchanan  dan  Tullock,  (1999:274)  yang menggambarkan hubungan antara
kelayakan  ekonomi  dan  keterampilan politik dari perspektif pemilih. Alasan kedua; politik uang dianggap mencemari  proses  pemilihan  sehingga mempengaruhi keseluruhan kualitas demokrasi. Daya  tawar  uang  dapat
membuat  pemilih  mengabaikan  evaluasi indikator objektif (Ward, 2003:5).
Alasan ketiga lebih praktis, penggunaan  uang  yang  tidak  legal  bisa mendorong  korupsi  dan  penyalahgunaan kekuasaan. Pengalaman di sejumlah negara  Afrika  Barat menunjukkan  bahwa uang  yang  digunakan  untuk  membeli suara  berasal  dari  penyelundupan  dan kegiatan  yang  tidak  sah  (Vicente  dan Leonard,  2009:295).    Di  negara-negara Asia Timur dan Tenggara, seperti Jepang, Taiwan,  Korea  Selatan,  Filipina  dan Thailand,  politik  uang  sering  dikaitkan dengan  korupsi  dan  penyalahgunaan kekuasaan  (Austin  dan  Maja,  2004:57), bahkan di Amerika Latin praktik jual-beli suara yang dilakukan oleh kartel obat bius mencoba  menempatkan  orang  di  jabatan publik melalui pemilihan umum (Hoddes,
2004:76).
Schaffer  (2008:  198)  mengatakan setidaknya  ada  empat  jenis  motivasi diantara  para  pemilih  mengapa  mereka menerima tawaran politik uang. Pertama, kebutuhan  ekonomi  jangka  pendek  para pemilih  melihat  keuntungan  pribadi sesaat.  Kedua,  rasa  khawatir  tentang kemungkinan  pembalasan  dari  kandidat jika  pemilih  menolak  tawaran  politik uang. Ketiga,  terkait  rasa  kewajiban pribadi  mereka  kepada  broker  (tim sukses) yang telah memberikan uang atau barang, biasanya terdiri dari orang dekat, teman, atau anggota keluarga. Keempat, keyakinan  bahwa  politik  uang merupakan  tanda  kebajikan  atau  bukti kesadaran calon pemilih. Motif ketiga dan keempat adalah satu penjelasan mengapa politik uang seringkali sulit dihilangkan.

## Politik Uang di Indonesia.
Berdasarkan  beberapa  penelitian berbasis  metode  survei  ditemukan beberapa  praktik  politik  uang  di Indonesia.  Beberapa  diantaranya  adalah penelitian  dilakukan  oleh  Founding
Fathers House (2012) pada tanggal 9 Mei s/d  9  Juni  2012  di  5  kotamadya  di  Prov DKI  Jakarta.  Populasi  dari  survei  ini adalah  penduduk  Indonesia  yang  telah berusia  17  tahun  dan/atau  belum  17 tahun  tetapi  sudah  menikah,  dan  bukan TNI/Polri aktif. Sampel diperoleh melalui teknik  pencuplikan multistage random sampling . Jumlah sampel 2000 responden, MoE  ±  2.19  persen,  dan  pada  tingkat kepercayaan  95  persen.  Pengumpulan data  dilakukan  dengan  menggunakan metode  wawancara  tatap  muka  dengan bantuan  pedoman  kuisioner.  Penentuan responden dalam setiap KK menggunakan metode Kish Grid.
Didapatkan  hasil  sebagai  berikut
dengan pertanyaan;
Apakah
Bapak/Ibu/Saudara  akan  menerima  atau menolak pemberian sesuatu  seperti uang atau  barang  dari  kandidat  kepala daerah/timses/relawan?  Sebanyak  52,4 % menerima, 31,5 % menolak dan 12,5 % tidak  menjawab.  Pertanyaan  lanjutan;
dalam bentuk apa yang biasa Bapak/Ibu/saudara  terima?  sebanyak
88,2  %  dalam  bentuk  uang  dan  11,8  % dalam bentuk barang.
Survei yang dilakukan pada
pemilihan  kepala  daerah  serentak  pada gelombang  pertama  9  Desember  2015 yang  dirilis  oleh Founding  Fathers  House (2016).  Survei  dilakukan  12-29  Oktober 2015  di  25  kecamatan  di  Kabupaten Lamongan, jumlah sampel 400 responden, MoE  ±  4.9  persen,  dan  pada  tingkat kepercayaan  sebesar  95  persen  dengan teknik multistage  random  sampling . Didapatkan hasil 60,5 % menerima politik uang,  21%  menolak,  dan  sisanya18,5  % tidak  menjawab.  Sebanyak  87  % menerima  dalam  bentuk  uang,  dan  13  % menerima dalam bentuk barang.
Pemilihan  kepala  daerah  serentak pada gelombang kedua, 15 Februari 2017, survei  kembali  dilakukan  oleh Founding Fathers  House (2017:1-30).  Survei
dilakukan  pada  tanggal  15  November sampai  dengan  23  Desember  2016  di  17 kecamatan  di  Kabupaten  Brebes,  jumlah sampel 400 responden, MoE ± 4.9 persen, dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan metode multistage random sampling . Hasilnya sejumlah 71% responden  mengaku  akan  menerima politik  uang,  29%  responden  menolak politik  uang,  sebesar  80%  responden menginginkan  dalam  bentuk  uang, sisanya  20%  responden  memilih  dalam bentuk barang.
Sumber: Founding Fathers House (2017) Gambar 1: Politik Uang di Indonesia
Survei  persepsi  publik  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2013 lalu  menghasilkan  data  sebesar  71,72 persen  masyarakat  menganggap  politik uang  sebagai  kelumrahan.  Survei  yang dilakukan  terhadap  1.200  responden  ini menunjukkan,  masyarakat  cenderung memilih  calon  pemimpin  terutama berdasarkan faktor perilaku dan karakter sebesar  22,38  %.  Faktor  kompentensi berada  di  urutan  kedua  sebesar  16,48  % dan  kedekatan  masyarakat  pada  posisi ketiga 13,93 %. Penulis beserta kolega R. Sigit  Krisbintoro  juga  pernah  melakukan penelitian tentang politik uang pada 2012 di  beberapa  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Lampung.  Salah  satu  hasilnya, sebesar  25  %  pemilih  akan  mengubah pilihannya  dalam  pemilu  jika  diberikan imbalan uang atau barang.
Pola pikir permisif dalam masyarakat  Indonesia  juga  disebabkan oleh  ingatan  jangka  pendek  masyarakat kita,  budaya  membaca  dan  menulis  yang lemah,  sehingga  kejadian  dan  peristiwa yang  merupakan  rekam  jejak  politikus dan  pejabat  bermasalah  tidak  diingat dengan  baik  dan  cenderung  dilupakan, tatkala ingat sudah menjadi masa lalu dan dilupakan.  Rekam  jejak  pemimpin  yang bersih  dari  korupsi  dilupakan,  kejelasan antara  kepemilikan  harta  dan  profil jabatan  yang  merupakan  faktor  yang menentukan  seseorang  layak  menjadi pemimpin atau tidak juga tidak dipermasalahkan. Fenomena ini menunjukkan  kemalasan  di  masyarakat kita  untuk  menelusuri  rekam  jejak  dan profil harta calon peserta pemilu.
Dalam  konteks  pilkada,  menurut Bawaslu,  terdapat  beberapa  faktor  yang menyebabkan  masyarakat  cenderung permisif  dengan  praktik  politik  uang dalam pilkada. Masyarakat sudah menikmati  politik  uang  dan  menganggap hal  tersebut  wajar  sebagai  imbalan  dari pasangan  calon  (paslon)  kepada  pemilih yang  memilih  paslon  bersangkutan sebagai  faktor  pertama.  Kedua,  kontrol penyelenggara,  dalam  hal  ini  KPU setempat, cenderung membebaskan model kampanye paslon, tanpa memastikan bagaimana proses pendidikan  politik  sungguh  berjalan  di masyarakat.  Ketiga,  peran  pengawas pemilu  kurang  optimal  akibat  SDM,  daya jangkau  yang  relatif  terbatas,  tidak  ada masyarakat yang mampu untuk memberikan  laporan  dan  tidak  berani menjadi  pelapor.  Keempat,  adanya fasilitas  dana  APBD  dari  penyelenggara kepada  paslon  dalam  bentuk  bahan kampanye  dan  alat  peraganya  sebagai fungsi pembatasan belanja dana kampanye.  Faktor  terakhir,  sulitnya menjerat  pelaku  politik  uang  akibat peraturan  yang  mengharuskan  sanksi
kumulatif dalam setiap aspek kejadiannya (Kurniawan, RC. 2018).

## Modal Sosial dan Kearifan Lokal.
Fukuyama
(1995:20) mendifinisikan,  modal  sosial  sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal  yang  dimiliki  bersama  diantara para  anggota  suatu  kelompok  yang memungkinkan  terjalinnya  kerjasama  di antara  mereka.  Adapun  Cox  (1995:25) mendefinisikan,  modal  sosial  sebagai suatu  rangkaian  proses  hubungan  antar manusia  yang  ditopang  oleh  jaringan, norma-norma,  dan  kepercayaan  sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya  koordinasi  dan  kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.
Ismail  (1999:40)  mendefinisikan, modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang  tercipta  dan  norma-norma  yang membentuk  kualitas  dan  kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (social glue) yang menjaga kesatuan anggota  kelompok  secara  bersama-sama. Pada jalur yang sama Solow mendefinisikan,  modal  sosial  sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang  diwujudkan  dalam  perilaku  yang dapat  mendorong  kemampuan  dan kapabilitas  untuk  bekerjasama  dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi  besar  terhadap  keberlanjutan produktivitas.
Cohen  dan  Prusak  L.  (2001:35) berpendapat, modal sosial adalah sebagai setiap  hubungan  yang  terjadi  dan  diikat oleh  suatu  kepercayaan  ( trust ),  kesaling- pengertian  ( mutual understanding ),  dan nilai-nilai  bersama  ( shared  value )  yang mengikat  anggota  kelompok  untuk membuat  kemungkinan  aksi  bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Senada  dengan  Cohen  dan  Prusak  L., Hasbullah  (2006:47)  menjelaskan,  modal
sosial  sebagai  segala  sesuatu  hal  yang berkaitan  dengan  kerja  sama  dalam masyarakat  atau  bangsa  untuk  mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh  nilai-nilai  dan  norma  yang  menjadi unsur-unsur utamanya sepetri trust (rasa saling  mempercayai),  keimbal-balikan, aturan-aturan  kolektif  dalam  suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya.
Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme  kultural  seperti agama,  tradisi,  atau  kebiasaan  sejarah (Fukuyama,  2000:3).    Modal  sosial dibutuhkan  untuk  menciptakan  jenis komunitas  moral  yang  tidak  bisa diperoleh  seperti  dalam  kasus  bentuk- bentuk human  capital .  Akuisisi  modal sosial  memerlukan  pembiasaan  terhadap norma-norma  moral  sebuah  komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebajikan-kebajikan. Dimensi  modal  sosial  tumbuh  di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi  nilai  dan  norma  serta  pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya (Woolcock,  2000:225).    Adler  dan  Kwon
(2000:47)  menyatakan,  dimensi  modal sosial  adalah  merupakan  gambaran  dari keterikatan  internal  yang  mewarnai struktur  kolektif  dan  memberikan kohesifitas  dan  keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat.
Fukuyama  (2000:5)  dengan  tegas menyatakan,  belum  tentu  norma-norma dan  nilai-nilai  bersama  yang  dipedomani sebagai  acuan  bersikap,  bertindak,  dan bertingkah-laku  itu  otomatis  menjadi modal  sosial.  Akan  tetapi  hanyalah norma-norma  dan  nilai-nilai  bersama yang  dibangkitkan  oleh  kepercayaan (trust) .  Dimana trust ini  merupakan harapan-harapan  terhadap  keteraturan, kejujuran,  dan  perilaku  kooperatif  yang muncul  dari  dalam  sebuah  komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-
norma  yang  dianut  bersama  oleh  para anggotanya.  Norma-norma  tersebut  bisa berisi pernyataan-pernyataan yang
berkisar pada nilai-nilai luhur (kebajikan) dan keadilan.
Modal  sosial  perlu  dijembatani untuk  dapat  ditransfer  ke  dalam  kognitif masyarakat.  Beragamnya  budaya  dan norma masyarakat yang ada di Indonesia, memerlukan  pola  tranfer  modal  sosial yang lebih kecil dan mengikuti kebiasaan kebiasaan  yang  ada  di  masyarakat  dalam konteks  lokal.  Jembatan  ini  dapat dilakukan  melalui  perantara  kearifan lokal (local  wisdom) ,  yang  dipatuhi  oleh masyarakat  lokal  berdasarkan  norma agama, norma budaya lokal, dan nilai-nilai lokal  yang  dijunjung  oleh  masyarakat tertentu. Misalnya budaya Huyula (gotong royong).  Huyula  dapat  pula  disebut sebagai  karakter  lokal  Gorontalo  yang terwariskan  secara  turun  temurun (Yunus,  2014  :7).    Budaya  Huyula  dapat dipakai  untuk  mereduksi  politik  uang khususnya  dalam  budaya  masyarakat Provinsi Gorontalo.
Kearifan  lokal  lain  yang  dapat digunakan  adalah  pepatah  dan  rujukan masyarakat  Minangkabau  di  Sumatra Barat “adat  basandi  syarak,  syarak basandi  kitabullah” . Adat  basandi  syarak, syarak  basandi  kitabullah merupakan suatu  filsafat  Minangkabau  yang  dalam bahasa Indonesia berarti "adat berdasarkan  agama,  agama  berdasarkan kitab  Allah".  Agama  dalam  hal  ini  bisa diartikan  sebagai  agama  Islam  karena agama sebagian besar orang Minangkabau adalah Islam. Sementara itu, kitab  Allah  yang  dimaksudkan  adalah Alquran.    Jika  dikaji  lebih  dalam  lagi, filsafat  ini  mengandung  makna  yang sangat  dalam.  Secara  umum,  filsafat  ini menjelaskan bahwa Minangkabau merupakan  sebuah  budaya  atau  suku yang  berlandaskan  kepada  Allah  SWT. Selain itu, adat dan agama pun tidak bisa
dipisahkan. Keduanya senantiasa berjalan beriringan.  Filsafat  ini  dilanjutkan, maknanya  akan  lebih  dalam  lagi. Kelanjutannya  adalah syarak  mangato, ‘adat mamakai’ yang berarti apapun yang tercatat  dan  merupakan  kewajiban  dari agama akan dipakai oleh adat Minangkabau (Aditya, 2018).
Kearifan  lokal  berupa  filsafat masyarakat  Minangkabau  di  Provinsi Sumatra  Barat,  sangat  kental  dengan nuansa  ajaran  Islam,  sehingga  politik uang  yang  identik  dengan  suap  dalam ajaran Islam adalah haram. Dosanya sama antara  yang  memberi  suap  dan  yang menerima suap, sehingga perilaku politik uang  dapat  dicegah  dengan  pendekatan keagamaan  melalui  pemahaman  tentang ajaran-ajaran  Islam  dan  juga  filsafat masyarakat Minangkabau.
Kearifan lokal masyarakat Lampung misalnya  dapat  pula  digunakan  untuk mereduksi  politik  uang.  Masyarakat
Lampung menjunjung tinggi Piil Pesenggiri . Piil  Pesenggiri adalah  tatanan moral, pedoman bersikap dan berperilaku masyarakat  adat  Lampung,  dalam  segala aktivitas  hidupnya.  Falsafah  hidup  orang Lampung  sejak  terbentuk  dan  tertatanya masyarakat  adat  adalah Piil  Pesenggiri . Piil  (fiil=arab) artinya  perilaku,  dan pesenggiri maksudnya  bermoral  tinggi, berjiwa  besar,  tahu  diri,  tahu  hak  dan kewajiban. Piil  pesenggiri merupakan potensi  sosial  budaya  daerah,  memiliki makna  sebagai  sumber  motivasi  agar setiap  orang  dinamis  dalam  usaha memperjuangkan nilai-nilai positif,  hidup terhormat  dan  dihargai  di  tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Konsekuensi  memperjuangkan  dan mempertahankan  kehormatan  dalam kehidupan  bermasyarakat,  masyarakat Lampung  berkewajiban  mengendalikan perilaku dan menjaga nama baiknya, agar terhindar  dari  sikap  dan perbuatan  tidak terpuji. Piil  Pesenggiri sebagai  tatanan
moral memberikan pedoman bagi perilaku  pribadi  dan  masyarakat  adat Lampung, Piil  Pesenggiri merupakan suatu  keutuhan  dari  unsur-unsur  yang mencakup Juluk-adek , Nemui-nyimah,
Nengah-nyappur,  dan  Sakai-Sambaiyan yang  berpedoman  pada Titie  Gemattei adat dari leluhur mereka.
Apabila  ke-4  unsur  ini  dapat dipenuhi,  maka  masyarakat  Lampung dapat  dikatakan  telah  memiliki  piil pesenggiri.
Piil-pesenggiri pada hakekatnya  merupakan  nilai  dasar, intinya terletak pada keharusan mempunyai  hati  nurani  positif,  bermoral tinggi  atau  berjiwa  besar,  sehingga senantiasa  dapat  hidup  secara  logis,  etis dan estetis (Syani, 2018).
Masyarakat  Lampung  khususnya yang beretnis Lampung sangat
menjunjung  tinggi  budaya Piil  Pesenggiri , dengan  tidak  mau  melakukan  perbuatan yang  tercela,  baik  secara  agama  Islam maupun  budaya  Lampung  yang  nantinya mempermalukan  diri  sendiri,  keluarga dan  kerabatnya.  Perbuatan  melanggar hukum, norma dan agama, seperti politik uang  dalam  perspektif  budaya Piil Pesenggiri merupakan  sebuah  kejahatan dan tidak dibenarkan.

## Penutup
Politik  uang  yang  terjadi  dalam pemilu  dan  pilkada  disebabkan  oleh pemahaman  para  pemilih  yang  belum jelas.  Politik  uang  juga  terjadi  karena pembelian suara dipahami secara berbeda  oleh  aktor  politik.   Kebiasaan kandidat  calon  memberi  hadiah  atau cinderamata  dianggap  sebagai  bentuk sopan santun-budaya Indonesia. Kemudian  turunnya  tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemilihan  umum, partai  politik  dan  kandidat  calon mendorong para pemilih (voters) menjadi apatis  terhadap  proses  politik.  Sehingga pemilih  mengharapkan  sesuatu  yang
bermanfaat  (uang  atau  barang)  untuk dukungan politik yang mereka diberikan.
Politik  uang  di  Indonesia  sudah menjadi penyakit kronis yang perlu dicari formula  yang  tepat.  Formula  hukum sudah  dibuat  dan  masih  memerlukan beberapa  penyesuaian  karena  praktik politik uang semakin terstruktur, sistematis  dan  masif.  Pendekatan  yang perlu  dicoba  untuk  digunakan  dalam mereduksi  politik  uang  adalah  melalui cara–cara modal sosial dengan
mengangkat  kearifan  lokal  di  berbagai daerah di Indonesia.
Kearifan-kearifan lokal yang berasal dari  budaya  luhur  bangsa  kita,  sebagian berpedoman  pada  ajaran  agama-agama
Samawi, dapat menjadi benteng pertahanan yang kokoh dibalik gempuran praktik politik uang yang kian marak pada pemilu  dan  pilkada.  Momen  pemilihan legislatif  dan  pemilihan  presiden  2019 menjadi  ajang  pembuktian  bangsa Indonesia  apakah  sudah  terbebas  dari penyakit kanker kronis politik uang.

## Referensi
Abdul  Syani.  Piil  Pesenggiri:  Falsafah Hidup  Masyarakat  Lampung http://www.nyokabar.com/b erita-768-piil-pesenggiri-- falsafah-hidup-masyarakat- lampung.html  di  akses  21 September 2018.
Adler,  P.,  Kwon  S.  (2000).  Social  Capital:
the  good,  the  bad  and  the ugly.  In  E.  Lesser  (Ed). Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications. Butterworth- Heinemmann. Austin,  Reginald  dan  Tjernstrom,  Maja (eds).  (2004). Handbook  of funding of Political Parties and Election Campaign . Stockholm: Internasional IDEA.
Bartels,  Larry  M.  (2000).  “Partisanship and  Voting  Behaviour  1952-
1996,  “American  Journal  of Political Science, Vol. 44, No.1 (Jan 2000), hal. 35-50.
Bird,  Kelly  dan  Hill.  (2007).  “Making
Trade  Policy  in  a  New Democracy  after  a  Deep Crisis:  Indonesia,  “Economics RSPAS Working Papers 2007- 01, Australian National University. Bob  Aditya,  Adat  Basandi  Syarak,  Syarak Basandi Kitabullah https://www.selasar.com/jur nal/36436/Adat-Basandi- Syarak-Syarak-Basandi- Kitabullah diunduh 21 September 2018. Bratton,  Michael.  (2008).  “Vote  Buying and  Violence  in  Nigerian
Election  Campaign”.  Working Paper No 99. Afro Barometer, June 2008.
Brusco,  Valeria;  nazareno,  Marcelo  and Stokes, Susan C. (2004). “Vote Buying  in  Argentina”,  Latin American  Research  Review, Volume  39  Nomor  2  June 2004, hal: 66-88.
Bryan,  Shari  dan  Baer,  Denise.  (2005). Money  in  Politics:  A  Study  of Party  Financing  Practices  in 22  Countries.  Washington: National  Democratic  Institute for International Affairs (NDI).
Buchanan,  James  M  dan  Tullock,  Gordon.
(1999).  The  Calculus  of Consent:  Logical  Foundation of  Constitutional  Democracy. Indianapolis: Liberty Fund.
Budiarjo,  Miriam.  (2006).  Dasar-Dasar Ilmu  Politik.  PT  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Buehler,  Michael  dan  Tan,  Paige.  (2007). “Party –Candidate Relationship  in  Indonesian Local Politics: A Case Study of The  2005  Regional  Elections in  Gowa  South  Sulawesi Province”. Journal INDONESIA Nomor 84, October 2007, hal: 41-69. Bunte,  Marco  dan  Ufen,  Andreas.  (2009). Democratization  in  Post-
Suharto  Indonesia.  London: Routledge.
Cohen,  S.,  Prusak  L.  (2001).  In  Good
Company:  How  Social  Capital
Makes  Organization  Work. London:  Harvard  Business Pres.
Cox,  Eva.  (1995).  A  Truly  Civil  Society. Sydney:ABC Boook. Evans,  Jocelyn  A.  (2004).  Voter  and Voting: An Introduction. London: Sage Publications. Forest,  Liacco  dan  Teresita  Dy.  (2000). Controlling Illegal Influence of Money  Politics.  Washington
DC: IFES.
Founding Fathers House. (2017). Persepsi Publik  terhadap  Politik  Uang dan Peran Bawaslu.
Fox,  Jonathan.  (1994).  “The  Difficult Transition from Clientelism to Citizenship;  Lessons  from Mexico,” World Politics, Volume 46 Nomor 2 hal 151- 184, Juli 1994. Fukuyama,  Francis.  (1995).  Trust:  The Social  Virtues  and  The Creation  of  Prosperity,  New York: The Free Press. Fukuyama, Francis. (2000). Social  Capital and Civil Society. International  Monetary  Fund Working Paper, WP/00/74, 1- 8.  In  Elinor  Ostrom  and  T.K.
Ahn.  2003.  Foundation  of Social  Capital.  Massachusetts: Edward  Elgar  Publishing Limited.
Hadiz, Vedi R. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian  Indonesia: A  Southeast  Asia  Perspective. Stanford:  Stanford  University Press.
Harriss,  John,  dkk.    (2005).  Politicising Democracy;  The  New  Local Politics  of  Democratization. New York: Palgrave MacMillan. Hasbullah,  J.  (2006).  Sosial  Kapital: Menuju  Keunggulan  Budaya Manusia  Indonesia.  Jakarta:
MR-United Press.
Heywood, Andrew. (2007). Politics. Third Edition.  New  York:  Palgrave Foundation. Hidayat,  Syarief.  (2007).  “Shadow  State”? Business  and  Politics  in  the province of Banten, in
Nordholt, Henk Schulte & van Klinken,  Gerry.  Renegotiating Boundaries,  Local  Politics  in Post  Soeharto  Indonesia. KITLV  Press  Leiden,  pp.  203- 224.
Hirschman,  Albert  O.  (1970).  Exit,  Voice, and  Loyalty.  Cambridge,  MA: Harvard University Press.
Hodess,  Robin,  dkk  (eds).  (2004).  Global Corruption  Report  2004: Special Focus Political Corruption, Londeon: Transparency International. Indikator Politik Indonesia. (2013).  Sikap dan Perilaku Pemilih Terhadap Politik Uang, Survey Nasional Maret 2013. Ismail  S.  (1999).  Social  Capital  a Multifaceted Perspective. Washington DC: World Bank.
KPU  Kabupaten  Bandung  Barat.  (2014). Praktik  Politik  Uang  Pada Pemilu  Legislatif  2014,  Studi Kasus  di  Kabupaten  Bandung
Barat. Lau,  Richard  R  dan  Redlawsk,  David  P. (2006).  How  Voters  Decide; Information Processing During  Election  Campaign. Cambridge: Cambridge University Press. Liddle,  William  dan  Mujani,  Syaiful. (2007).  “Leadership,  Party and Religion: Explaining Voting Behaviour in Indonesia. “Comparative Political  Studies,  Volume  40 Nomor 7, hal 832-857. Liddle,  William  dan  Mujani,  Syaiful. (2010). “Indonesia: Personalities,  Parties  and Voters” Journal of Democracy, Volume 21 No 2, hal, 35-49. LPPM  Universitas  AlMuslim  Kabupaten Bireuen  Aceh.  (2015).  Money
Politic  dalam  Pemilu  2014  di Kabupaten  Bireuen  Aceh.  KIP kabupaten  Bireuen  Aceh  dan LPPM Universitas AlMuslim. Niemi,  Richard  G.,  dkk  (eds).  (2011). Controversies in Voting Behaviour, Fifth Edition. Washington DC: CQ Press. Nurdin,  Ali.  (2014).  Politik  Uang  dan Perilaku Memilih dalam Pemilihan  Gubernur  Banten 2011 di Kabupaten Pandeglang.  Disertasi  Pasca Sarjana Universitas Padjadajaran. Onyx,  J.  (1996).  “The  Measure  of  Social Capital”,  paper  presented  to Australian  and  New  Zealand Third Sector Research Conference on Social Cohesion, Justice and
Citizenship:  The  Role  of Voluntary  Sector,  Victoria University, Wellington. Rifai,  Amzulian.  (2003).  Politik  Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah  di  Indonesia.  Jakarta: Ghalia Indonesia. Robi  Cahyadi  Kurniawan,  Bahaya  Nalar Permisif Pemilih dalam Pemilu, https://news.detik.com/kolo m/d-3464381/bahaya-nalar-
permisif-pemilih-dalam- pemilu,  diakses  pada  20 September 2018.
Schaffer,  F.C  and  Schedler,  A.  (2007).
“What is Vote Buying”, in F.C. Schaffer  (ed),  Election  for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying, Lynne  Rienner  Publishers, Boulder, pp. 17-30.
Schaffer,  Frederic  Charles  (ed).  (2007).
Elections for Sale; The Causes and  Consequences  of  Vote Buying.  Manila:  Ateneo  De Manila University Press.
Stokes,  Susan  C.  (2005).  “Pervence Accountability:  A  Formal Model  of  Machine  Politics with Evidence from Argentina”  American  Political Science  Review,  Volume  99 No  3  tahun  2005,  hal  315  -
325.
Vicente,  Pedro  C  dan  Wantchekon, Leonard.  (2009).  “Clientelism and  Vote  Buying:  Lessons from  Field  Experiments  in African Elections”. The Oxford Review  of  Economic  Policy, Volume  25  Nomor  2  Tahun 2009, hal:292-305.
Ward,  Gene,  dkk.  (2003).  Money  in Politics Handbook: A Guide to Increasing  Transparency  in emerging Democracies.
Technical  Publication  Series. Washington: USAID.
Woolcock, M & D. Narayan. (2000). Social Capital: Implication for Development Theory, Research,  and  Policy.  World Bank  Research  Observer, 15(2),  August,  225-49.  In Elinor  Ostrom  and  T.K.  Ahn.
2003.  Foundation  of  Social
Capital. Massachusetts: Edward  Elgar  Publishing Limited.
Woshinsky,  Oliver.  H.  (2008).  Explaining Politics: Cultures, Institutions, and  Political  Behaviour,  New York: Routledge.
Yunus,  Rasid.  (2014).  Nilai-Nilai  Kearifan
Lokal  (Local  Genius)  Sebagai Penguat  Karakter  Bangsa: Studi Empiris Tentang Huyula. Yogyakarta: Deepublish. Zuckerman,  Alan  S  (ed).  (2005).  The Social  Logic  of  Politics: Personal Networks as Contexts for Political Behaviour. Philadelphia: Temple University Press.