Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2620-2625
Sharia Compliance of Murabahah Contract at KJKS BMT Padang City
Afriyanti 1) , Mayang Bundo 2) 1,2 STEI Ar Risalah Sumatera Barat *Email korespondensi: afriyanti.yw@gmail.com

## Abstract
Sharia compliance is an analysis to see the level of sharia compliance of a sharia financial institution. This study aims to determine to what extent sharia compliance is fulfilled in the implementation of the Murabahah contract at the Kelurahan BMT in Padang City based on the fatwa of DSN MUI on Murabahah. By conducting purposive sampling, BMT Batung Taba, BMT Pasar Ambacang and BMT Kubu Dalam Parak Karakah have been chosen as research object. This research is a field research with a qualitative approach. The results showed that sharia compliance on the implementation of the murabahah contract at BMT Padang City has not been fulfilled. Errors in  implementing  the  murabahah  contract  procedure  occur  due  to  several  causes  including  the  lack  of understanding and education of SSB about sharia compliance practices. In addition, it is also caused by the lack of knowledge and professionalism of BMT managers in the area.

## Keywords: sharia compliance, BMT, field research
Saran sitasi : Afriyanti., & Bundo, M. (2022). Sharia Compliance of Murabahah Contract at KJKS BMT Padang City. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 2620-2625. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6765
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6765

## 1. PENDAHULUAN
Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan salah satu  model  lembaga  keuangan  syari’ah  paling sederhana  yang  saat  ini  banyak  muncul  di Indonesia.Di  Kota  Padang  telah  berdiri  104  BMT yang  tersebar  di  tiap  kelurahan.  BMT  atau  disebut Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Baitul  Maal  wat Tamwil  (KJKS  BMT)  ini,  sudah  mencapai  aset sebesar Rp.  39.351.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar  Tiga  Ratus  Lima  Puluh  Satu    Juta  Rupiah) terhitung  data  akhir  Maret    2019  (Laporan  Neraca Sekretariat  KJKS  BMT  Kota  Padang  akhir  maret 2019).  Dalam  pembiayaan,  akad  yang  biasa  dipakai adalah  murabahah  dan  mudharabah  namun  pada umumnya lebih banyak menerapkan akad murabahah dalam pembiayaan.
Aspek  yang  paling  penting  dalam  membedakan antara  sistem  konvensional  dan  syariah  adalah pemenuhan  kepatuhan  terhadap  nilai-nalai  syari’ah (shari’ah compliance). Aspek ini menjadikan lembaga keuangan  syari’ah  memiliki  kelebihan  dibandingkan dengan  lembaga  keuangan  konvensional.  Kepatuhan syariah menjamin penerapan nilai-nilai keadilan bagi
pelaku-pelaku  ekonomi  dan  tentu  saja  terpenuhinya nilai-nilai syari’ah yang  lebih utuh
Menurut  Nadirman  99%  pengelola  BMT melakukan  pembiayaan  murabahah  dengan  berbagai tingkat  margin,  yang  berkisar  antara  1,5%  s/d  2,5% per  bulan  atau  setara  dengan  15%    s/d    25%  per  10 bulan.  Satu  (1)  periode  pinjaman  lamanya  10  bulan. Lebih lanjut asisten program KJKS-BMT mengatakan bahwa  di  dalam  internal  pengelola  kelurahan  KJKS- BMT  Kota  Padang  ada  dugaan  bahwa  praktek pengelolaan  dana  belum  sepenuhnya  bernuansa syari’ah,  terjadi  banyak  deviasi  antara  teori  dan praktek dalam operasional penerapan akad khususnya pada  akad  murabahah.(wawancara  dengan  fasilitator KJKS BMT Kota Padang : 23 Januari  2020)
Margin  yang  diterapkan  KJKS-BMT  tersebut mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa KJKS BMT  Kota  Padang  dalam  prakteknya  tidak  berbeda dengan bank konvensional. Masyarakat beranggapan bahwa  KJKS  BMT  dalam  mengambil  keuntungan lebih besar dari pada bunga bank konvensional. Bank konvensional  mengambil  bungga    1%  hingga  2% setiap  bulan  sedangkan  pada    KJKS-BMT  Kota Padang mengambil keuntungan lebih dari
2%.Misalnya dibandingkan dengan KUR Mikro BRI tahun  2020,  saat  ini  dengan  tingkat suku bunga    7% efektif  per  tahun  atau  setara  0,41%  flat  per bulan(Virdita,  KUR  BRI:  Januari-  31  Juli2020, http://www.bri.co.id/articles/61.  diakses    tanggal  31 Juli  2020).Selain  itu  masih  ada  penambahan  biaya administrasi dan denda keterlambatan yang penerapannya  berbeda-beda  disetiap  KJKS  BMT Kelurahan.Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih  lanjut  mengenai  penerapan    murabahah  pada KJKS BMT.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan (field  research)  dengan  metode  penelitian  kualitatif. Penelitian  kualitatif  yaitu  jenis  penelitian  yang menghasilkan  penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai dengan  menggunakan  prosedur  statistik  atau  dengan cara  kualifikasi  lainnya  (Moleong,  2009).  Objek penelitian  adalah  BMT  Batung  Taba,  BMT  Korong Gadang, BMT Kubu Dalam Parak Karakah, dan BMT Pasar  Ambacang  yang  dipilih  berdasarkan  teknik purposive  sampling.  Adapun  subyek  penelitian  ini adalah pengelola KJKS BMT Kota Padang, terutama pimpinan atau manajer KJKS BMT sebagai pemberi informasi utama dalam penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  wawancara  dan  observasi lapangan.  Untuk  verifikasi  data  penulis  melakukan triangulasi.  Sesuai  dengan  metode  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini, analisis data analisis data  dilakukan  dengan  cara  analisis  deskriptif kualitatif. Tahapan analisis dilakukan dengan cara: 1) reduksi data (data reduction), 2) penyajian data (data display),  dan  3)  penarikan  kesimpulan  (data counclusion).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Aplikasi  Penerapan  Murabahah  Di  KJKS  BMT Kelurahan.
Sharia  compliance  pada  penerapan  akad murabahah  berdasarkan  fatwa  DSN–MUI  yang diimplementasikan BMT Korong Gadang, BMT Kubu Dalam  Parak  Karakah,  dan  BMT  Pasar  Ambacang, dilihat  pada  aspek  prosedur  tidak  sesuai  dengan prosedur murabahah.

## Skema Aplikasi  Murabahah di KJKS BMT
Kelurahan Korong Gadang, KJKS BMT Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah dan

## KJKS BMT Kelurahan Pasar Ambacang
Sumber : Data diolah  dari hasil wawancara di KJKS BMT  Korong  Gadang,  KJKS  BMT  Kubu  Dalam Parak Karakah dan KJKS BMT Pasar Ambacang.
Skema  pembiayaan  murabahah  di  atas  masih belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dimana BMT belum memiliki barang sebelum akad jual beli dengan nasabah  dilakukan.  Dari  hasil  penelitian,  ditemukan bahwa  pihak  BMT  tidak  menyediakan  barang  yang dibutuhkan  oleh  nasabah  atau  calon  anggota,  namun mereka  hanya    memberikan  dana  kepada  nasabah. Dalam  fatwa  DSN-MUI  N0.  04/DSN-MUI/IV/2000 pasal  4  dijelaskan  bahwa  LKS  harus  membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Namun dalam temuan  di  lapangan,  pembelian  barang  tersebut diserahkan  ke  nasabah.  Pihak  BMT  memberikan kuasa  (wakalah)  kepada  nasabah  untuk  membeli barang,  namun  pembelian  tersebut  bukan  atas  nama BMT. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No.04/2000  pada  poin  8  menyatakan  bahwa  LKS boleh  mewakilkan  (wakalah)  kepada  nasabah  untuk membeli  barang  dari  pihak  ketiga,  akan  tetapi  akad jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang secara prinsip menjadi milik LKS atau BMT.
Selain kekelirun pada penerapan akad murabahah, Pengelola cenderung menggunakan akad murabahah  untuk  berbagai  kegiatan  pembiayaan. Manajer BMT Pasar Ambacang dan BMT Kelurahan Kubu  Dalam  Parak  Karakah  memberi  alasan  bahwa akad  murabahah  lebih  tidak  merepotkan  dalam transaksi  dan  mudah  menentukan  keuntungannya serta mudah pula dimengerti oleh nasabah. Sedangkan akad kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah belum  bisa  diterapkan,  karena  sulitnya  melakukan review terhadap keuntungan anggota setiap periodenya dan besarnya kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh anggota.
Hal  berbeda  dilakukan  oleh  manajer  BMT Batuang  Taba.  Setelah  dilakukan  wawancara mendalam pengelola BMT Batuang Taba mengatakan bahwa  BMT  Batuang  Taba  sedikit  menerapkan pembiayaan murabahah kepada anggotanya dan lebih banyak memberikan pembiayaan mudharabah- musyarakah.  Hal  ini  karena  pembiayaannya  lebih banyak  untuk  modal  usaha  sehingga  akad  yang digunakan  adalah  akad  kerjasama.  Pada  prakteknya, pihak  BMT  sepenuhnya  menyediakan  dana  modal untuk  usaha,  tanpa  perlu  membelikan  barang  modal seperti prosedur pada pembiayaan murabahah.
Meskipun sangat sedikit menerapkannya, pengelola  BMT  Batuang  Taba  tidak  menutup kemungkinan untuk pembiayaan murabahah. Nasabah yang  melakukan  pembiayaan  murabahah,  biasanya tidak hanya untuk menambah modal usaha tetapi juga untuk  hal-hal  yang  bersifat  konsumtif,  seperti membeli  barang-barang  elektronik  dan  kebutuhan rumah  tangga  lainnya.  Mekanisme  pembiayaan murabahah  diterapkan  adalah  pengelola  BMT membeli  barang  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan spesifikasi  yang  diinginkan  nasabah,  setelah  pihak BMT  memiliki  barang  yang  akan  diperjual-belikan baru dilakukan akad murabahah dengan nasabah. Jadi dalam  hal  ini  pihak  BMT  menerapkan  akad murabahah  murni,  bukan  murabahah  wakalah. Adapun  tingkat  margin  dan  biaya  administrasi  yang diterapkan masing-masing KJKS BMT.
Tabel 1 Rekapitulasi Margin dan Biaya
Administrasi Pembiayaan Akad Murabahah Nama Lembaga Margin Per Bulan Biaya Administrasi Min  Mak BMT Kubu Dalam Parak Karakah 1,5 %  2,5 % 1% BMT Korong Gadang 1,5 %  2,5 % 1 % BMT Pasar Ambacang  1,5 %  2,5 % 1% BMT  Batuang Taba 1,3 %  2,0 % 1%
Sumber : Data diolah  dari hasil wawancara di KJKS BMT  Kubu  Dalam  Parak  Karakah,  KJKS  BMT Korong  Gadang  dan  KJKS  BMT  Pasar  Ambacang serta KJKS BMT Batuang Taba.
Dari rekapitulasi di atas diketahui bahwa jumlah margin  yang  ditetapkan  oleh  masing-masing  BMT berkisar antara 1,5% perbulan hingga maksimal 2,5% perbulan.  Margin  yang  ditetapkan  ini  sebenarnya cukup  bersaing  dengan  Bank,  pada  umumnya  suku bunga  kredit  yang  ditetapkan  oleh  bank  saat  ini
berkisar  pada  angka  7%  dan  9  %  per  tahun.Bank tersebut di antaranya: Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Danamon Indonesia, Bank Bukopin, Bank Mega, dan Bank Mutiara. Sementara itu, Bank Nagari meletakan bunga kredit 11,59%.
Meskipun  demikian,  secara  syariat  Islam memang  tidak  ada  batasan  mengenai  jumlah  margin yang  boleh  diambil.Dalam  fatwa  DSN  No.  04  tahun 2000  tidak  diatur  berapa  margin  yang  boleh ditetapkan, hanya saja dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa keuntungan atau margin dibolehkan berdasarkan  kesepakatan  antara  LKS  dan  nasabah. Meskipun begitu, menurut penulis, sebaiknya margin yang  ditetapkan  BMT  tidak  melebihi  15%  agar manfaat BMT untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses  modal  dengan  pembayaran  yang  ringan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Selanjutnya mengenai pembebanan biaya administrasi.  Keempat    BMT  ini  telah  melanggar peraturan tentang biaya administrasi. Biaya administrasi  adalah  ongkos  yang  dikeluarkan  oleh LKS  yang  terjadi  akibat  pelaksanaan  akad,  misalnya berupa  fotokopi,  print  out,  materai,  biaya  perjalanan survey dan lain sebagainya. Bentuk pelanggaran yang dilakukan  oleh  empat  BMT  yang  penulis  teliti  ini adalah biaya administrasi dipungut berdasarkan pada besaran  pinjaman  yang  diterima.  Biaya  administrasi ditetapkan  1%  dari  total  pinjaman  yang  kemudian langsung  dipotong  dari  jumlah  pinjaman  yang diperoleh oleh nasabah. Padahal di dalam SOM-SOP BMT  Kota  Padang  jelas  disebutkan  bahwa pembebanan biaya administrasi tidak boleh dilakukan berdasarkan  ketentuan  persentase  dari  jumlah pembiayaan  karena  hal  tersebut    digolongkan    ke dalam riba.
Dalam ketentuan umum fatwa DSN-MUI No. 04 tahun  2000  dikatakan  bahwa  transaksi  murabahah harus bebas riba. Meskipun dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa biaya-biaya akibat pembelian barang atau  transaksi  dapat  dikenakan  sesuai  dengan kesepakatan,  namun  tidak  dijelaskan  secara  rinci mengenai  besarannya.  Meskipun  begitu,  kalau  kita melihat  landasan  hukum  syari’ah  dalam  jual  beli murabahah,  pungutan  biaya  administrasi  dengan metode  persentase  seperti  di  atas  tidak  bisa dibenarkan.
Selanjutnya dalam fatwa DSN-MUI No.04/2000 ketentuan  umum  poin  ketiga  tentang  jaminan  dalam murabahah  dinyatakan  bahwa  jaminan  dalam murabahah  dibolehkan,  agar  nasabah  serius  dengan
pinjamannya  dan  LKS  dapat  memegang  atau menyimpan  jaminan  tersebut.  Ketiga  BMT    yang menjadi objek penelitian menerapkan jaminan berupa surat-surat  berharga,  seperti  BPKB  (Buku  Pemilik Kendaraan  Bermotor)  motor  dan  mobil,  surat  tanah, rumah, dan lain-lainnya.
Dalam  fatwa  DSN  No.  13/DSN-MUI/IX/2000 tentang  uang  muka  disebutkan  bahwa  LKS  dapat mengambil  uang  muka.  Namun  dalam  hal  ini  KJKS BMT  Kelurahan  tidak  menerapkannya.  BMT langsung  memberi  dana  tunai  untuk  membelikan barang  usaha  nasabah  atau  memberikan  langsung dalam  bentuk  barang.  Alasannya,  BMT  tidak  ingin memberatkan  nasabah  dan  memperumit  prosedur yang diberikan kepada nasabah. Meskipun fatwa DSN MUI  membolehkan    untuk  meminta  uang  muka apabila kedua belah pihak telah sepakat.
Selanjutnya, fatwa DSN-MUI No. 16 tahun 2000 tentang  diskon  dari  supplier,  BMT  kelurahan  juga tidak menerapkannya. Hal ini karena dari awal BMT Korong  Gadang,  BMT  Kubu  Dalam  Parak  Karakah, BMT  Pasar  Ambacang  dari  awal  sudah  salah  dalam menerapkan prosedur murabahah dengan memberikan uang tunai kepada nasabah. Diskon dari supplier juga tidak  pernah  mereka  sepakati.  Sehingga  jika  dalam pembelian  barang  nasabah  mendapat  diskon  dari supplier,  tidak  akan  memberikan  pengaruh  apa-apa terhadap  akad  murabahah  yang  sedang  berjalan. Sementara  pada  BMT  Batuang  Taba  diskon  dari supplier  akan  secara  langsung  mengurangi  pokok pinjaman diberikan kenasabah.
Selanjutnya  tentang  permasalahan  sanksi  atau denda keterlambatan pembayaran.Denda yang dipungut  oleh  BMT  dalam  penelitian  ini  adalah sebesar Rp. 1.000 perhari. Sanksi atau denda dipungut bagi  nasabah  yang  mampu  tetapi  dengan  sengaja menunda-nunda pembayaran. Sementara bagi nasabah tidak  mampu  untuk  membayar,  biasanya  akan diselesaikan dengan musyawarah. Menurut pengelola BMT  Korong  Gadang,  BMT  Kubu  Dalam  Parak Karakah  dan  BMT  Pasar  Ambacang,  biaya  denda tersebut dimasukan ke dalam dana sosial atau hibah. Karena  BMT  tidak  terlepas  dari  tanggung  renteng bersama  anggota,  apabila  terjadi  permasalahan pembayaran  bagi  salah  satu  anggota  karena  tidak mampu, maka  untuk menutupinya  diambil  dari  dana sosial kelompok anggota tersebut.
BMT  Batung  Taba  menerapkan  kebijakan  yang berbeda dengan 3 KJKS BMT di atas. BMT Batuang Taba  tidak  melakukan  pungutan  denda  atau  tidak
menerapkan  ganti  rugi  (ta’widh)  dan  sanksi.  Denda (ta’zir)    jika anggota atau pengguna  jasa melakukan wan prestasi, akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Hal ini dengan pertimbangan karena BMT menggunakan  prinsip-prinsip  syari’ah,  dimana  jika terjadi  perselisihan  dalam  syari’at  dianjurkan  untuk diselesaikan  dengan  musyawarah.  Jadi  jika  terjadi wan prestasi yang dilakukan anggota, maka pengelola BMT  akan  mengingatkan  bahwa  pertanggung jawabannya  kelak  kepada  Allah  SWT.  Karena perjanjian yang telah dibuat tidak hanya dengan pihak BMT saja, tapi sudah berikrar dengan menyebut nama Allah.
Persoalan  sanksi  atau  denda  terdapat  dalam Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atau denda atas nasabah yang menunda-nuda pembayaran. Terdapat  pada  ketentuan  pertama  poin  1  s/d  6  yang intinya  menyatakan  bahwa  LKS  boleh  memberikan sanksi  berupa  denda  sejumlah  uang  yang  besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.  Kemudian  dana  yang  berasal  dari denda tersebut diperuntukan sebagai dana sosial yang bertujuan  agar  nasabah  lebih  disiplin  dalam melaksanakan  kewajibanya.  Jadi  berdasarkan  fatwa DSN MUI, denda ini boleh saja dipungut dari nasabah sebagai  sanksi  atas  kelalaiannya  dalam  menunda- nunda pembayaran.
Selanjutnya  tentang  potongan  pelunasan  dalam akad  murabahah  sebelum  jatuh  tempo.  BMT  yang menjadi objek penelitian tidak menerapkan potongan harga  dalam  pelunasan  pembiayaan  murabahah sebelum  jatuh  tempo.  Alasannya  karena  dalam perjanjian  yang  telah  dilakukan  di  awal  akad murabahah,  anggota  tetap  harus  membayar  margin atau  keuntungan  kepada  BMT.  Dalam  fatwa  DSN. No.23/DSN-MUI/III/2000  tentang  pelunasan  dalam murabahah  pada  ketentuan  pertama  poin  1  dan  2 mengatakan bahwa LKS boleh memberikan potongan kepada nasabah yang mana pelunasan pembayarannya tepat  waktu  atau  lebih  cepat  dari  waktu  yang disepakati  dengan  syarat  tidak  diperjanjikan  dalam akad dan besar potongan yang diberikan berdasarkan kebijakan  LKS.  Jadi,  potongan  pelunasan  ini dibolehkan menurut syariat sepanjang tidak diperjanjikan  dalam  akad. Potongan  ini  sama  halnya dengan  bonus,  boleh  diberikan  ataupun  tidak diberikan.
Selanjutnya,  fatwa  DSN  No.  46  tahun  2005 tentang potongan tagihan murabahah.Menurut manajer  BMT  Korong  Gadang,  BMT  Kubu  Dalam
Parak  Karakah,  BMT  Pasar  Ambacang  dan  BMT Batuang Taba, mereka belum pernah menerapkannya. Meskipun  fatwa  DSN-MUI  No.  46  membolehkan LKS  memberikan  potongan  dari  total  kewajiban pembayaran bagi nasabah yang tidak mampu dengan tidak mengurangi jatuh tempo pembayaran.
Meskipun sudah menerapkan 5C sebaik mungkin sebelum melakukan pembiayaan, pinjaman bermasalah  tidak  dapat  dielakkan.  Secara  umum pengelola BMT menyatakan bahwa tingkat kemacetan pembayaran  saat  ini  di  bawah  5%,  yang  merupakan pembiayaan bermasalah yang tidak bisa dihindari oleh BMT.  Adapun masalah  cidera  janji atau  wanprestasi yang  dilakukan  anggota  nasabah kepada  BMT dapat diselesaikan  dengan  cara  melakukan  pendekatan kepada  nasabah  dengan  tidak  membatasi  waktu sampai  dia  mampu  melunasinya.  Apabila  tidak mampu melunasinya, maka pihak BMT membebaskannya dari sisa hutang dengan mengeluarkan  dana  cadangan  resiko  serta  simpanan anggota yang mengikatnya seperti Simpok dan Simwa untuk menutupi sisa hutang bagi anggota pembiayaan yang  menunggak  tersebut.  Kemudian  dilakukan musyawarah  untuk  mengeluarkannya  dari  anggota kelompok  pembiayaan.  Setelah  itu,  pihak  BMT mengeluarkan  dana  cadangan  resiko  serta  simpanan anggota yang mengikatnya seperti Simpok dan Simwa bagi  anggota  pembiayaan  yang  menunggak.  Lebih lanjut  manajer  BMT  Korong  Gadang,  BMT  Kubu Dalam  Parak  Karakah,  BMT  Pasar  Ambacang  dan BMT  Batuang  Taba  mengatakan  bahwa  mereka selama ini belum pernah melakukan rescheduling dan konversi akad tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi hutangnya.Bila merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional  MUI  No.47,48  dan  49/DSN-MUI/III/2005, tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak  mampu  membayar  di  antaranya  adalah rescheduling  dan  konversi  akad  tagihan  murabahah. Fatwa di atas juga menyebutkan bahwa bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan  diantara  pihak,  maka    penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbritrase Syari’ah  setelah tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah.

## 3.2. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  di  atas, maka dapat di analisis bahwa sharia compliance pada penerapan  akad  murabahah  di  KJKS  BMT  yang penulis  teliti  seperti  KJKS  BMT  Korong  Gadang, KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah, KJKS BMT
Korong  Gadang,  KJKS  BMT  Pasar  Ambacang  serta KJKS  BMT  Batung  Taba,  sharia  compliance  nya belum  terpenuhi  dengan  baik  sesuai  dengan  fatwa DSN-MUI.  Hal  ini  pelanggaran  umumnya  terjadi pada  prosedur  akad,  dalam  pelaksanaan  prosedur murabahah KJKS BMT Korong Gadang, KJKS BMT Kubu  Dalam  Parak  Karakah  dan  KJKS  BMT  Pasar Ambacang, mengabungkan sekaligus akad wakalah ke dalam murabahah. Seharusnya pelaksanaanya dipisahkan  antara  akad  wakalah  dan  murabahah, dimana dilaksanakan dulu wakalahnya, setelah barang secara  prinsip  menjadi  milik  KJKS  BMT,  barulah dilakukan akad murabahah.
Indikator lain kurangnya sharia compliance pada akad murabahah ini terdapat pada pembebanan biaya administrasi, dimana tidak boleh dilakukan berdasarkan  ketentuan  persentase  dari  jumlah pembiayaan, karena hal tersbut dapat digolongkan ke dalam  riba,  berdasarkan  surat  al-baqarah  ayat  275, riba  adalah  hal  yang  diharamkan  dan  jual  beli merupakan hal yang dibolehkan. Sedangkan di dalam fatwa  No.04/DSN-MUI/IV/2000,  pada  ketentuan umum murabahah menyebutkan transaksi murabahah harus  bebas  riba.  Menurut  penulis  administrasi dibolehkan  asalkan  tidak  ditentukan  berdasarkan persesntase  dari  besarnya  pembiayaan,  melainkan berdasarkan  nominal  tertentu  yang  telah  disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.
Selanjutnya  tentang  pelaksanaan  uang  muka, diskon,  sanksi  atau  denda,  potongan  tagihan, pelunasan  piutang,  rescheduling,  dan  konversi,  yang juga  diatur  dalam  fatwa  DSN  MUI.  Karena  dalam fatwa  DSN  MUI  tersebut  dikatakan  bahwa  hal-hal tersebut  dibolehkan,  maka  tidak  ada  kewajiban  atau keharusan bagi KJKS BMT untuk melaksanakannya. Sehingga  uang  muka,  diskon,  sanksi  atau  denda, potongan  pelunasan,  potongan  tagihan,  pelunasan piutang,  rescheduling,  dan  konversi  akad  boleh  saja dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan oleh KJKS BMT.  Namun,  apabila  kegiatan  tersebut  dilakukan oleh  KJKS  BMT,  maka  dia  harus  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Fatwa  DSN  MUI.  dari  hasil penelitian  penulis,KJKS  BMT  yang  memberikan denda,  potongan  pelunasan,  serta  rescheduling maka sejauh ini tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di fatwa DSN-MUI.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Sharia Compliance pada penerapan akad murabahah  di  KJKS  BMT  Kota  Padang  ditinjau dari  fatwa  DSN-MUI  belum  terpenuhi  dengan baik. Penerapan akad murabahah belum sepenuhnya  sesuai  dengan  fatwa-fatwa  DSN- MUI.  Di  antara  prosedur  yang  dilanggar  oleh  3 dari 4 KJKS BMT yang penulis teliti adalah pada praktek  penggabungan  akad  murabahah  dan wakalah,  dimana  KJKS  BMT  ini  hanya menyerahkan  uang  kepada  nasabah  untuk dibelikan  barang  yang  dibutuhkan  dari  supplier. Selain  itu,  pelanggaran  juga  dilakukan  dalam menerapkan  biaya administrasi. Pengelola KJKS BMT  menghitung  beban  biaya  administrasi berdasarkan  persentase  dari  jumlah  pembiayaan. Seharusnya administrasi tersebut tidak ditentukan berdasarkan persentase dari besarnya pembiayaan, melainkan
nominal tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
b. Faktor  utama  yang  mempengaruhi  sharia compliance di  KJKS  BMT  Kota  Padang    adalah Adapun faktor utama yang mempengaruhi sharia compliance  pada  penerapan  akad  murabahah  di KJKS  BMT  yang  penulis  teliti  adalah  tidak berfungsinya peran DPS secara optimal di KJKS BMT  Kota  Padang.  Meskipun  dalam  truktural organisasi  yang  ada  di  masing-masing  KJKS BMT  telah  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS),  namun  setelah  dilakukan  pengamatan, penulis  melihat  bahwa  tugas  pokok  dan  fungsi DPS tersebut belum benar-benar dilakukan secara optimal, disebabkan DPS tersebut baru ada dalam 2  tahun  ini,  serta  minimnya  edukasi  DPS, sehingga  mengakibatkan  terjadinya  berbagai persoalan,  di  antaranya  kesalahan  penerapan prosedur akad murabahah yang telah dijelaskan di atas.
c. Kesalahan  penerapan  prosedur  akad  murabahah ini  dapat  terjadi  selain  akibat  ketidakpahaman pengelola, juga disebabkan oleh ketidakpahaman pengawasan  syari’ah  atau  DPS.  Jika  DPS  dari praktisi  ekonomi  syari’ah,  tentu  kesalahan  yang ada  ini  dapat  diperbaiki,  karna  DPS  mempunyai fungsi  melakukan  pengawasan  dan  sebagai mediator terutama dalam setiap upaya pengembangan  produk  dan  jasa  terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah. Sementara latar belakang pendidikan DPS lebih banyak tidak dari
lulusan  ekonomi  syariah.  Sebagai  lembaga keuangan syari’ah untuk menjadikan KJKS BMT memiliki DPS yang benar-benar berperan dan siap menjalankan tugas sebagai DPS, sebaiknya KJKS BMT Kota Padang merekrut lulusan sarjana yang latar  belakang  pendidikannya  ekonomi  syariah, karena  kecil  kemungkinan  tidak  akan  terjadi kesalahan  dalam  melakukan  penerapan  prinsip– prinsip  syari’ah  dalam  suatu  lembaga  keuangan syari’ah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  penulis  sampaikan  kepada  semua pihak yang terlibat dalam penelitian hingga terbitnya artikel  ini.  Semoga  tulisan  ini  bisa  menambah khazanah  ilmu  pengetahuan  terkhususnya  dibidang ekonomi syariah.

## 6. REFERENSI
Sutedi,  A.  (2009). Perbakan  Syariah,  Tinjauan  dan Beberapa Segi Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia Djazuli,  A.  (2006). Kaidah-kaidah  Fikih,  Cet  ke  1 . Jakarta: Kencana.
Antonio,  Syafi’I,  Muhammad.  2001. Bank  Syari’ah dan    Teori  ke  Praktek,  Cet  ke  1 .  Jakarta:  Gema Insani.
Arifin, Zainal. (2009). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah . Tangerang: Aztera Publisher Moleong,  Lexy  J.  (2002). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Himpunan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional,  (2003).
Edisi  Kedua,  diterbitkan  atas  kerjasama  DSN- MUI dengan Bank Indonesia.
Keputusan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia  No.1  Tahun  2000  tentang  Pedoman Dasar  Dewan  Syari’ah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia ,( PD DSN-MUI).
Keputusan  Dewan  Syari’ah  Nasional  Ulama Indonesiao No.03 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan
Pengawas  Syari’ah  Pada  Lembaga  Keuangan Syari’ah.
Laporan Neraca Sekretariat KJKS BMT Kota Padang akhir maret 2019
Agustianto, Pentingnya Sharia Compliance, 2013, http ://agustianto8194/situsIAEI.co.id/artikel.
Virdita,  KUR  BRI:  Januari-  31  Juli  2020, http://www.bri.co.id/articles/61. diakses  tanggal 31  Juli 2020
Sumber  Data  Suku  Bunga  Dasar  Kredit  (SBDK) https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/ suku-bunga-dasar/aspx