## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah Karo Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual

## Oren Basta Anugerah, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail : orenbasta19@gmail.com

## Abstract
Indonesia has a rich knowledge of traditional medicine and medicinal plants amounted to approximately 9605 (Nine thousand six hundred and five) species of medicinal plants. The problems are legal protection of traditional medicines according to Intellectual Property Rights, and the role of the government in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo District. The authors used an applied normative approach. Data collection in the writing of this research was carried out by means of literature study and document study. The data obtained were managed using qualitative analysis. Based on the results of the study showed that: (1) The Legal protection of traditional medicines according to intellectual property rights includes obtaining an invention and then seeking legal protection, as well as the process of commercializing the invention until it is profitable.(2) The role of the government in  the  use  of  traditional  medicinal  knowledge  in  the  perspective  of  intellectual  property  law  in  Karo Regency,  namely:  the government has  a  role as  an  institution  that supports  the exclusive  ownership  of traditional knowledge  by making  intellectual property the part  that  determines  who  and how  people  or institutions can use it.

## Keywords: Legal Protection; Traditional Medicine; Traditional Knowledge

## Abstrak
Indonesia kaya akan pengetahuan obat tradisional dan tanaman obat yang berjumlah kurang lebih 9.606 (Sembilan ribu enam ratus enam) spesies tanaman obat. Permasalahan adalah perlindungan hukum terhadap obat-obatan  tradisional menurut Hak  Kekayaan  Intelektual,  dan peran  pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat  tradisional dalam perspektif  hukum  kekayaan  intelektual  di  Kabupaten  Karo.  Penulis menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris.  Pengumpulan  data  dalam  penulisan  penelitian  ini  dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh dikelola menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian  dapat  diketahui  bahwa:  Perlindungan  hukum  terhadap  obat-obatan  tradisional  menurut  Hak Kekayaan Intelektual baik itu memperoleh invensi untuk kemudian dicarikan pelindungan hukumnya, serta proses  komersialisasi  invensi  sampai  dengan  memperoleh  keuntungan.  Peran  pemerintah  terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo yaitu:  pemerintah  memiliki  peran  sebagai  lembaga  yang  menjadi  pendukung  kepemilikan  eksklusif pengetahuan tradisional dengan mejadikan kekayaan intelektual sebagai bagian yang menentukan siapa dan bagaimana orang atau lembaga dapat memanfaatkannya.
Kata kunci: perlindungan hukum; obat-obatan tradisional; hak kekayaan intelektual

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  mempunyai  aset  berupa  keaneka-ragaman  yang  dihasilkan  oleh  alam    sekitar,  yang diperoleh dari daerah perairan ataupun di daratan. Hasil yang diambil dari alam ini  sangat berguna untuk hajat  hidup  orang  banyak  serta  lingkungan  sekitar.  Keaneka-ragaman  yang  dihasilkan  dari  alam  ini sangat  berguna  untuk  keberlangsungan  hajat  hidup,  contohnya  dijadikan  ramuan  kebutuhan  pokok. Keanekaragaman yang dihasilkan oleh alam ini tentu  mempunyai kapasitas di dalam perdagangan untuk memperbaiki  kondisi  ekonomi  ditengah  masyarakatan  dan  sekitarnya.  Keaneka-ragaman  yang bersumber  dari  alam  menjadi  bagian    dari  suatu  ilmu  pengetahuan  dan  IPTEK  yang  berguna  bagi perkembangan tradisi dan ciri suatu bangsa.
Sumber  daya  hayati  terbagi  daari  tiga  golongan,  yaitu  sumber  daya  hayati  dalam  antara  lain, tingkat  varietas  jenis,  tingkat  ekologi,  dan  tingkat  genetik  (Ayu,  Alexander,  &  Puspitasari,  2015). Gambaran  suatu komoditi sumber  daya  hayati  yang bisa dipergunakan dan memiliki  nilai jual  tinggi yaitu antara lain sebagai berikut : hasil hutan, berbagai varietas pohon untuk dibuat menjadi kayu-kayuan serta  non-kayu,  hasil  dari  varietas  hewan  liar,  umbi-umbian,  demi  pengembangan  kualitas  flora  dan fauna untuk ketahanan pangan, dan varietas flora dan fauna yang memproduksi obat-obatan.
Masyarakat  tradisional  mempunyai berbagai  ilmu pengetahuan  obat tradisional  serta  tumbuhan obat. Pemahaman obat serta pengobatan yang saling berkaitan contohnya, masyarakat tradisional asli Indonesia yang memiliki pengetahuan obat tradisional dan terapi pengobatan yang lebih beraneka ragam jika  dibedakan  dari  suku-suku  Thailand. Masyarakat  tradisional  Mentawai  di  Siberut  memiliki pengetahuan 234 varietas tumbuhan yang dapat dipergunakan untuk racikan obat untuk menyembuhkan 128 penyakit. Suku Apokayan di kalimantan memiliki pemahaman sekitar 214 varietas tumbuhan obat dan suku Dani di  Papua memiliki 194 varietas  tumbuhan obat (Suhandi  &  Anggraeni, 2013). Begitu juga dengan tumbuhan obat digunakan menjadi bahan mentah, terdapat 9.605 (sembilan ribu enam ratus lima) varietas tumbuhan obat di negeri ini. Walaupun terjadi krisis ekonomi dan membuat biaya obat naik sampai dua hingga tiga kali lipat, sampai sekarang ini biaya obat masih tetap mahal dan melahirkan benda “ lux ” untuk kebanyakan masyarakat Indonesia.
Setiap  orang  memperoleh  hak  asasi  manusia  dalam  hal  kesehatan  dan  merupakan  perwujudan bagian  dari  kemakmuran  yang  mendalami  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  mana  termasuk  di  dalam Ideologi Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Memperoleh obat dengan harga yang tidak mahal juga menggambarkan hak asasi manusia . Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan suatu
usaha di dalam sektor kesehatan yang terjangkau serta meluas di masyarakat sekitar yang tertuang di dalam  Pasal  14  Undang-Undang RI  nomor  36  tahun 2009  tentang  kesehatan.  Usaha  kesehatan  yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah tersedianya obat.
Masyarakat  asli  sebagian  besar  masih  bergantung  dengan  pengetahuan  obat  tradisional  yang merupakan warisan turun temurun dan mereka terapkan dalam keberlangsungan di dalam pola hidup masyarakat  asli.  Masyarakat  tradisional  mengelola  usaha-usaha  di  dalam  memperoleh  status kepemilikan,  pengetahuan  itu  diharapkan  dalam  penggunaan dan  pengalihannya  memiliki  kemiripan dengan unsur-unsur  adat  yang  diterapkan di lingkungan  sekitar  yang  harus dipatuhi. Undang-undang kesehatan  memberikan  kontribusi  penting  dalam  obat  dan  pengobatan  tradisional  tetapi  untuk melindungi  pengetahuan  obat  tradisional  tidak  diatur  dalam  perundang-undagan.  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1994  tentang  legalisasi  kongres  PBB  (Perserikatan  Bangsa-bangsa)  (UU  Ratifikasi Konvensi  PBB  Tentang  Keanekaragaman  Hayati)  sedemikian  rupa  secara  gamblang  tidak    diatur mengenai hal tersebut. Sampai sekarang peraturan hukum positif belum diatur di dalam perlindungan pengetahuan obat tradisional yang dikelola.
Penyembuhan  dengan obat  tradisional  yang  digunakan  pada populasi di  Kabupaten  Karo  yang dikatakan oleh Setiana  Beru  (BR)  Bangun menyentuh  angka 80 %  (Delapan puluh)  (Bangun, 2020). Obat  tradisional  dipakai  untuk  penopang  obat  medis  yang  tangkas  dalam  metode  pemulihannya. Pengetahuan obat tradisional ini ditemukan secara turun temurun dari nenek moyang yang dieruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Pembuatan obat tradisional diperoleh dari bahan yang diperoleh dari daerah Kabupaten  Karo, serta  selalu  produktif dan  diperolehnya  sangat  mudah  serta  juga  bahan baku  itu  terjamin  dikarenakan  diolah  dengan  cara  alami  serta  tanpa  ramuan  kimia  buatan.  Obat tradisional  Karo  yang  diperoleh  dari  ramuan-ramuan  yang  diperoleh  dari  alam  yang  telah  terfaktual sangat bermanfaat berlandaskan peristiwa yang didapatkan dari generasi ke generasi, untuk mewujudkan pengobatan yang lebih bermutu dan dikenal maka perlu dikembangkan ke seluruh masyarakat Indonesia maupun di luar Indonesia.
Pemanfaatan atau penggunaan terhadap obat tradisional juga disahkan oleh WHO ( World Health Organization )  dalam  pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan,  atau  pengobatan  penyakit  di  masyarakat. Dukungan  WHO  terhadap  penggunaan  obat  tradisional  menguntungkan  Indonesia  dalam mengembangkan obat tradisionalnya. Dalam sebuah potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam  hal  obat  tradisional  perlu  diadakan  suatu  riset  yang  memadai  untuk  mendukung  penemuan-

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
penemuan baru dibidang pengetahuan tradisional yang dapat menguntungkan semua pihak khususnya masyarakat dan negara.
Sehubungan dengan hal itu, WHO menyarankan pemakaian obat tradisional herbal yang tergolong di  dalam  perawatan  dalam  mengantisipasi  serta  penyembuhan  penyakit,  keshatan  masyarakat  yang tergolong di dalam penyakit degeneratif, penyakit kanker dan kronis. WHO juga mengupayakan usaha- usaha untuk mengembangkan khasiat serta keamanan dari obat tradisional (Ruma, 2006).
Lebih lanjut, dalam sistem kesehatan nasional agar mempunyai manfaat yang nyata serta terbukti dengan ilmiah, dapat digunakan secara universal, aman, dan bermutu tinggi, baik untuk penyembuhan pribadi untuk masyarakat ataupun dipakai dalam pelayanan kesehatan formal maka dilakukan ekspansi serta  pengembangan  obat  tradisional  di  Indonesia  yang  diberlakukan  supaya  menghasilkan  obat tradisional.  Selaku  komoditas  yang  sedang  ramai  menjadikan  obat  tradisional  memberikan  multi manfaat  bagi  masyarakat,  yaitu  memberikan  peluang  kesempatan  kerja,  meningkatkan  kualitas kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta meminimalisasi kemiskinan dan beraneka ragam kegunaan lainnya perlu ditingkatkan (Wasito, 2008).
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah : Pertama, apakah Obat Tradisional Karo memperoleh perlindungan hukum berdasarkan prespektif Hak Kekayaan Intelektual. Kedua, bagaimanakah peranan pemerintah mengenai penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo.
Penelitian sebelumnya  yang serupa dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia” oleh Dwi Martini (Budi, 2005) Membahas tentang pengetahuan obat-obatan tradisional, bentuk perlindungan sistem Hak Kekayaan  Intelektual (HKI) atas pengetahuan obat-obatan tradisional serta bentuk pencegahan dalam tindakan  pemanfaatan  yang  tidak  wajar  ( misappropriation )  mengenai  pengetahuan  obat-obatan tradisional.  Perbedaan dengan  penelitian  ini,  penulis  melaksanakan  kegiatan  penelitian  dengan  lebih spesifik  mengenai  seperti  apa  bentuk  perlindungan  hukum  pengetahuan  tradisional  mengenai  obat- obatan  tradisional  dan  ingin  memahami  bagaimana  fungsi  pemerintah  terhadap  penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo. Rahma Fitri dalam penelitiannya (Damian, 2017) “Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu”, membahas tentang bagaimana pengetahuan obat tradisional yang  dapat dieksplorasi dalam  prespektif  hukum kekayaan intelektual di  Bengkulu  sedangkan dalam penulisan ini membahas tentang Pemanfaatan atau penggunaan atas obat tradisional juga disankan oleh

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
WHO  ( World  Health  Organization )  dalam  pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan,  atau  pengobatan penyakit di masyarakat.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Ayu Weda Sari (N. K. Ayu & Wiryawan, 2019) “Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Atas  Obat  Tradisional  Berdasarkan  Prespektif  Hak  Kekayaan Intelektual”,  membahas  tentang  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  melindungi  obat-obatan tradisional, sedangkan penulis membahas tentang  peran pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual. Serta dalam memiliki perbedaan dalam metode penulisan, dalam karya tulis Ni Komang Ayu Weda Sari hanya menggunakan metode penelitian normatif,  yaitu  hanya  mengkonsepkan dalam  perundang-undangan,  sedangkan penulis  menggunakan normative terapan, yaitu mengkaji pelakasanaan dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
Pada penilitian ini penulis menggunakan penelitian Normatif terapan, yaitu penelitian hukum yang membahas  komunikasi  dengan  konkret  dari  masing-masing  perkara  hukum  tertentu  yang  timbul  di masyarakat  untuk  memperoleh  sesuatu  yang  sudah  diselesaikan  dan  mengenai  pelakasanaan  serta penerapan  ketentuan  hukum  positif  (perundang-undangan)  (Muhammad,  2004).  Penelitian  ini  akan melindungi pengetahuan tradisional, dengan menyerahkan sejumlah hasil kesepakatan internasional dan melihat  sistem  komunal  dalam  penerapan.  Spesifikasi  tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe penelitian  hukum  deskriptif.  Penelitian  hukum  deskriptif  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran (deskripsi) lengkap tentang situasi hukum yang diterapkan di lokasi tertentu serta pada waktu tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau kejadian hukum tertentu yang timbul di dalam masyarakat dan bersifat pemaparan (Muhammad, 2004). Sedangkan, jenis dan teknik pengumpulan data memakai data primer serta data sekunder. Data primer dilakukan dengan  wawancara dengan subjek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu produsen dan penjual obat-obatan tradisional Karo.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  terhadap  Obat-Obatan  Tradisional  Berdasarkan  Prespektif  Hak Kekayaan Intelektual
Gagasan dalam pengelolaan HKI memiliki dua metode yang saling berhubungan dengan satu prosedur, yaitu prosedur komersialisasi invensi sampai dengan menerima keuntungan, serta prosedur

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
meningkatkan  sebuah  konsep  hingga  menerima  invensi  untuk  kemudian  diberikan  pelindungan hukumnya. Bentuk  karya  intelektual  merupakan  pengetahuan  tradisional  yang  berkembang  dan tumbuh di masyarakat komunal serta  pelestariannya dilakukan dari generasi ke generasi (Sukandar & Windia, 2017). Usaha pemerintah dalam mendapatkan perlindungan, terkhusus jalur regulasi yang sebenarnya lebih dilatarbelakangi oleh negara-negara maju serta tekanan globalisasi. Hal ini tampak lugas dan jelas dari pertimbangan penyusunan undang-undang dalam aspek HKI yang diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Penyelarasan  undang-undang  di  bagian  HKI  berkenaan  beragam  kongres  internasional membuat  suatu  kewajiban dikarenakan  globalisasi  yang  memang  tidak  dihindarkan.  Sebagaimana diketahui Indonesia pada tahun 1994 melalui undang-undang nomor 7 Tahun 1994 tentang legalisasi Agreement  Establishing  The  World  Trade  Organization yang  mencantumkan  persetujuan  TRIPs sudah  mengesahkan  perjanjian  pembentukan  WTO  ( Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization ).  Selaku  negara  anggota  WTO  sudah  mengesahkan  perjanjian  pembentukkan  WTO ( Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization ),  Indonesia  mempunyai  tanggung  jawab dalam  menyelaraskan  beraneka  ragam  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang  saling berhubungan dengan pengaturan HKI. Pertanyaan  yang muncuk adalah, apakah Indonesia sebagai negara  berkembang  sudah  siap  mewujudkan  prinsip-prinsip  HKI  sebagaimana  tercantum  dalam TRIPs?. Ketidakseimbangan posisi  awal  antara negara berkembang  atas negara maju memberikan kekhawatiran  negara  berkembang  yang  cuma  menjadi  penonton  atas  bisnis  yang  dilaksanakan negara-negara maju serta tidak bisa beradaptasi di pasar global.
Menurut  pendapat  Joseph  E.Stiglitz  yang  termuat  di  dalam  bukunya Making  Globalization Work , mengatakan bahwa dibawah bendera TRIPs yang ditentukan oleh negara-negara maju, semua negara  anggota  diwajibkan  menerapkan  sistem  kekayaan  intelektual  yang  memerlukan  standar tertentu yang dinilai tinggi khususnya bagi negara-negara berkembang (Stiglitz, 2007). Kondisi dan kemampuan negara-negara di dunia tidaklah sama atau seimbang, penerapan standar pengakuan HKI yang tinggi dengan dalih memberikan pengakuan dan pelindungan terhadap para pihak yang memiliki karya  dan  kemampuan  intelektual  tanpa  memperhitungkan  keterbatasan  serta  kondisi  yang  akan dihadapi negara-negara berkembang  yang  hanya  akan menguntungkan negara-negara maju.  Lebih lanjut Joseph E.Stiglitz (Stiglitz, 2007), memberikan kritikan terhadap TRIPs terkait aturan-aturan TRIPs  yang  mana  tidak  selaras  untuk  negara  berkembang  adalah:  pertama,  TRIPs  telah meminimalisasi portal negara berkembang mengenai pengetahuan dan mereka diharuskan membayar
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
royalti dalam jumlah banyak. Kedua, fasilitas proteksi yang diberikan untuk negara maju seperti yang mereka  inginkan,  tetapi  di  dalam  pengetahuan  tradisional  di  negara  berkembang  tidak  diberikan proteksi, sebagai  contoh kepada negara berkembang dijanjikan akan mendapatkan  akses pertanian yang lebih luas, tetapi di lain sisi negara maju mengurangi subsidinya. Ketentuan standarisasi yang tinggi dalam persyaratan mendapatan HKI tentu sukar terpenuhi untuk pemerintah atau masyarakat negara berkembang yang sedang mengupayakan HKI pengetahuan tradisionalnya.
a. Pemahaman tentang Pengetahuan Tradisional (Tradistional Knowledge)
Pemahaman  tentang  pengetahuan  tradisional  dapat  diketahui  di  dalam  Article  8(j) , Innovations, Traditional Knowledge and Practices Introduction yang menegaskan bahwa (Budi, 2005):
“Pengetahuan tradisional menunjuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan bersifat kolektif dan mengambil bentuk lagu, cerita, folklore, nilai-nilai budaya, ritual, keyakinan, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian yang meliputi pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang.  Pengetahuan  tradisional  utamanya  merupakan  praktik  alamiah,  secara  khusus antara lain dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.”
Penjelasan  sebelumnya  memberikan  pemahaman  tentang  pengetahuan  tradisional  yang digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu antara lain pengetahuan tradisional terkait ekspresi budaya tradisional dan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati meliputi Sumber Daya Genetik (SDG) yang melambangkan karakteristik hewan dan tumbuhan yang mampu diteruskan secara turun-temurun, serta mampu dimanfaatkan dan berpotensi untuk manusia, yang mempunyai mutu yang dapat membagikan nilai ekologi, genetik, ekonomi, sosial, rekreasi, budaya, estetika keanekaragaman hayati, ilmu pengetahuan pendidikan  tersebut dan bagiannya. Kemudian bagian yang  terdapat  di  dalam  SDG  adalah  tumbuhan,  hewan  dan  mikrobiologi  yang  berguna  untuk keberlangsungan  keberlangsungan  hidup  manusia  di  berbagi  aspek,  seperti  ekonomi,  ekologi, sosial dan budaya.
Pemahaman dari sebelumnya memberikan deskripsi jikalau kombinasi antara sumber daya genetika  dengan pengetahuan  tradisional  yang  dapat  membuat  produk  atau proses  tertentu  dan bermakna nilai komersial tinggi (Sasongko, 2012). Kemudian, mencoloknya kegiatan pemalsuan pengetahuan tradisional berlandaskan SDG oleh pihak eksternal ( masyarakat yang tidak termasuk di  dalam  pengelola  pengetahuan)  memberikan  dampak  kerugian  yang  besar  terhadap  pemilik

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
pengetahuan. Terkhusus  di  dalam  pembagian  keuntungan  yang  adil dan  merata  serta  lahir  dari pemakaiannya  (Kementerian  Lingkungan  Hidup  Deputi  Bidang  Komunikasi  Lingkungan  dan Pemberdayaan Masyarakat, 2011).
b. Perlindungan  Pengetahuan  Obat  Tradisional  dalam  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) Republik Indonesia.
Saat  ini  bangsa  Indonesia  masih  memperjuangkan  kodifikasi  perlindungan  dalam  bentuk pengaturan  perundang-undangan  yaitu “sui  generis” mengenai folklore dan  pengetahuan tradisional . Upaya  tersebut  sudah  menyelesaikan bagian  pengolahan  draft  Rancangan  Undang- Undang  (RUU)  dan  draft  Naskah  Akademik,  yaitu  RUU  tentang  Pemanfaatan  serta  Ekspresi Budaya Tradisional dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional.
Meskipun  RUU  ini    wajib  melewati proses  yang sangat panjang  untuk  digunakan  secara efektif untuk mendapat perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia, melainkan RUU ini cukup dapat dibuatkan materi kajian berhubngan dengan pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia.
RUU  ini  cakupannya  bersifat  umum  yaitu  mencakup  ekspresi  budaya  tradisional  dan pengetahuan tradisional serta ruang lingkup subjek yang dilindungi. Keduanya wajib mempunyai keunikan dan hadir dari budaya yang hidup di suatu masyarakat, ciri khas yang berpadu dengan kultur  masyarakat  yang  melestarikan  dan  melahirkannya.  Hal  tersebut  merupakan  suatu pengetahuan tradisional yang merupakan persayaratan objektif atau ekspresi budaya mendapatkan perlindungan.
Berhubungan  dengan  pengetahuan  obat  tradisional  tampak  bahwa  ruang  lingkup  yang terselubung  dalam  RUU  yang  sempurna,  dikarenakan  yang  mendapatkan  perlindungan  tidak hanya  material  ramuan  obat  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengetahuan  tersebut  tetapi  juga pengetahuannya,  termasuk  pengetahuan  tentang  tatacara  bagaimana  cara  penyembuhan  dalam penggunaan obat-obatan. Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan “sui generis” dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS).
Aspek-aspek yang jangkauannya termasuk dari perlindungan ini amat memberikan dampak positif bagi masyarakat pemegang pengetahuan dengan cakupan perlindungan hukum yang sangat luas,  seperti  diberikan  hak  intelektual  atas  objek  yang  dimintakan  perlindungan,    dikarenakan perlindungan  tersebut  menciptakan  pokok-pokok  yang  kokoh  untuk  pemegang  pengetahuan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
tradisional. Dengan adannya jaminan hukum maka hak atas kepemilikan tersebut membuat syarat, guna  membentuk  pengetahuan  tradisional  dengan  sumber  daya  di  masa  depan  agar  dapat ditingkatkan.
2. Peran  Pemerintah Terhadap Penggunaan  Pengetahuan  Obat  Tradisional  Dalam  Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Kabupaten Karo.
Sistem Hak Kekayaan Intelektual membuat metode bagi sebagian banyak negara relatif lama, tetapi baru bagi sebagian negara-negara berkembang terfokus dalam hal tersebut (Umar, 2011). World Intellectual Property Organization (WIPO) ssuatu organisasi internasional berada di bawah naungan PBB  yang  menyelesaikan  permasalahan  Hak  Kekayaan  Intelektual,  menjelaskan  bahwa  hak kekayaan intelektual selaku susunan yang bersumber pada daya pikir manusia antara lain: karya seni, sastra, simbol, invensi, nama, citra, dan desain yang dipergunakan di dalam perdagangan.
Obat tradisional adalah obat yang diolah secara tradisional, turun temurun, berdasarkan resep nenek  moyang,  adat  istiadat,  kepercayaan  atau  kebiasaan  setempat  baik  bersifat magic maupun pengetahuan tradisional. Berdasarkan pengertian di atas nampak bahwa lahirnya POT (Pengetahuan Obat-obatan  Tradisional)  melibatkan  proses  “mencipta”  atau  mengkreasikan  bahan-bahan  yang disediakan oleh alam menjadi media penyembuhan. Sehingga, jika dikaitkan dengan pengertian HKI yang  menyatakan  bahwa  setiap  bentuk  Hak  Kekayaan  Intelektual  merupakan  hasil  kreativitas manusia  dalam  berbagai  wujud  dan  berguna  dalam  kehidupannya  maka  sudah  jelas  bahwa pengetahuan obat-obatan tradisional merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.
Pengetahuan obat tradisional Karo memberikan andil yang cukup besar terhadap kesehatan baik untuk pencegahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit maupun dalam hal menjaga kebugaran, dan meningkatkan stamina tubuh yang terkenal dengan ramuan Karo. Contohnya yaitu minyak urut, parem,  sembur,  jamu  minum  dan  lain-lain.    Hal  ini  diperkuat  dengan  rumusan  WIPO  yang menyatakan bahwa “ traditional knowledge systems in the field of medicine and healing, biodiversity conversation,  the  environment  and  foods  agriculture  are  well  known ”.  Pernyataan  di  atas menunjukkan  bahwa  pengetahuan  obat  tradisional  merupakan  bagian  penting  dari  pengetahuan tradisional di samping ekspresi budaya tradisional seperti lagu-lagu dan karya seni. Bahkan diantara sekian banyak bentuk pengetahuan tradisional pengetahuan obat-obatan tradisional adalah yang perlu

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
saling serius mendapat perhatian mengingat besarnya nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya sehingga rentan terhadap tindakan misappropriation.
Sebagai  contoh,  akhir-akhir  ini  marak  terjadi biopiracy atau  pembajakan  keanekaragaman hayati dari pengetahuan obat-obatan tradisional Indonesia seperti dipatenkannya tanaman brotowali yang sudah dikenal lama sebagai obat tradisional Indonesia oleh pengusaha asal Jepang.  Mengenai pelanggaran semacam ini perangkat HKI yang tersedia tidak mempunyai ketentuan yang cukup kuat untuk  menindak  para  pelaku.  Mengingat  adanya  sistem  pendaftaran  ” first  to  file ”  yang  dianut sebagian besar negara anggota WTO termasuk Indonesia.
Sebagaimana di  dalam pengetahuan  tradisional  mewujudkan  suatu hak  kekayaan intelektual yang  saat  ini  masih  berkembang,  perlindungan  yang  berguna  terhadap  kekayaan  intelektual  dari masyarakat  tradisional  atau  masyarakat  asli.  Pengetahuan  tradisional  mempunyai  kemampuan menjadikan  kekayaan intelektual yang sudah  terealisasi membentuk sebuah benda yang mempunyai ciri khas serta keunikan tertentu. Obat-obat tradisional merupakan salah satunya dimana obat yang berasal  dari  tumbuhan  ini  mempunyai  ciri  khas  tersendiri  serta  berguna    untuk  menyembuhkan banyak penyakit.
Sebuah  karya  dari  kekayaan  intelektual  dalam  pengetahuan  tradisional  mempunyai  metode yang  berlainan  di  dalam  masyarakat  individual  kapital  yang  hanya  melihat  sebuah  pengetahuan tradisional  sebagai  kekayaan  ( property )  sedangkan  masyarakat  adat  memandang  keadaan  ini menjadikan salah satu gambaran ekspresi budaya dan tidak melihat secara ekonomis. Dalam hal ini masih tegolong di dalam pengetahuan obat-obat tradisional, pemerintah harus cermat dalam melihat potensi  obat-obat  tradisional  menjadi  salah  satu  kekayaan  daerah  yang  patut  menjanjikan  untuk daerah  tersebut,  yang  mana  dalam  hal  ini  yaitu  di  kawasan  Kabupaten  Karo,  dimana  masyarakat setempat mempunyai potensi kekayaan intelektual dan keanekaragaman suku bangsa yan banyak di daerah ini.
Peran Pemerintah Kabupaten Karo terhadap penggunaan Pengetahuan Obat Tradisional dengan melakukan  kegiatan untuk melindungi  Pengetahuan Tradisional dengan  melakukan sosialisasi dan pemahaman  atas  pelindungan  Pengetahuan  Tradisional  serta  pemetaan  dan  inventarisasi  potensi produk  Pengetahuan  Tradisional  yang  telah  dilakukan  namun  itupun  belum  maksimal.  Program sosialisasi ini ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baru dan benar mengenai HKI sehingga terjadi perubahan dan kesadaran di masyarakat. Sosialisasi ini berfungsi sebagai jembatan terhadap  keberhasilan  sistem  HKI,  tanpa  adanya  sosialisasi  tidak  akan  ada  tindakan  yang  akan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
diambil  masyarakat  sebab  mereka  tidak  akan  paham.  Agar  Pengetahuan  Tradisional  yang  ada  di Sumatera Utara untuk diberikan perlindungan dengan cara didaftarkan. Peranan pemerintah masih tidak tampak dengan jelas akan mengeksplorasi daya kekayaan intelektual yaitu antara lain belum adanya  ketegasan  kemanfaatan  hukum    serta  aturan  daerah  yang  menjamin  keadilan.  Dari kemampuan sumber daya alam yang dapat membentuk kekayaan intelektual ini sudah meningkat dari zaman nenek moyang yang kemudian  terus menurun dari generasi ke generasi. Kabupaten Karo pada saat  ini  belum  memiliki  database  yang  nantinya  akan  mudah  ditampung  oleh  masyarakat.  Dalam penelitian ini pemerintah mempunyai peran selaku lembaga yang dapat menjadi pemangku eksklusif pengetahuan  tradisional  dengan  membentuk  kekayaan  intelektual  seperti  hal  penting  dalam memutuskan bagaimana dan siapa individu atau lembaga dapat meggunakannya.
Dalam hal ini pemerintah mempunyai andil mengenai obat-obat tradisional untuk mengeksplor pengetahuan  tradisional  yakni,  pemerintah  selaku  lembaga  yang  bisa  dijangkau  oleh  masyarakat secara  luas  dengan  membagikan  pengarahan  tentang  kekayaan  intelektual  terkhusus  di  dalam pengetahuan  tradisional  Kabupaten  Karo  tentang  obat-obat  tradisional.  Penduduk  adat  setempat sudah  berkembang  dan  berkelanjutan  memakai  pengetahuan  tradisional  Kabupaten  Karo  tentang obat-obat  tradisional,  akan  tetapi  saat  budaya  barat  masuk  sudah  mulai  tergerus  oleh  zaman, mengakibatkan  sedikit  demi  sedikit  orang-orang  akan  melupakan  budaya  terdahulu  tentang  obat tradisional. Fungsi pemerintah ialah memberikan pemahaman tentang kebiasaan dalam pengobatan dengan menggunakan obat tradisional supaya masyarakat tetap mengetahui adanya obat tradisional.
Selanjutnya,  pemerintah  mempunyai  data  inventarisasi  tentang  obat  tradisional  Kabupaten Karo.  Dalam  hal  ini  bertujuan  jika  ada  pihak  luar  yang  mengakui  atau  membuat  pelanggaran, pemerintah siap siaga dengan berupa data yang dimiliki.Terakhir, pemerintah membuat kedudukan pemegang hak moral, selaku pemegang hak pengetahuan tradisional harus dilindungi serta adanya hak ini dapat mencegah dan memiliki kepemilikan penuh, atau pada saat terjadi pelanggaran dapat menghalangi klaim para pengambil manfaat.
Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan dalam menggunakan pengetahuan obat tradisional sungguh amatlah diperlukan, dikarenakan pemerintah akan melaksanakan perlindungan dengan cara hukum ataupun non hukum. Perlindungan yang dilaksanakan melalui hukum, seharusnya dikerjakan pemerintah dengan membentuk peraturan tentang pengetahuan obat tradisional, pada waktu sekarang ini di Kabupaten Karo tidak ada pengaturan tentang pengetahuan obat-obat tradisional.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Pemerintah untuk pertama harus mengerjakan database potensi dari hasil kekayaan intelektual yang terdapat di dalam tiap-tiap kabupaten dan pada akhirnya terkumpulnya semua potensi kekayaan intelektual, tidak hanya pengetahuan makanan khas hingga obat-obat tradisional saja tetapi potensi ekspresi budaya yang dapat terjangkau, melainkan dapat terjangkau dari semua bagian perlindungan mengenai aset suatu daerah.

## D. SIMPULAN
Mengenai perlindungan hukum tentang obat-obatan tradisional dalam prespektif Hak Kekayaan Intelektual  yang  diatur  di  dalam  Perlindungan  hukum  atas  obat  tradisional  dalam  perspektif  HKI dimasukan  kedalam  rezim  paten  yakni  pada  Pasal  26  UU  No  13  Tahun  2016  Paten.  Namun perlindungannya masih lemah karena pada paten perlindungan diberikan terhadap invensi yang bersifat baru, mengandung langkah invensi dan diterapkan dalam industri. Sedangkan obat tradisional adalah warisan  turun  temurun  sehingga  bukan  invensi  yang  baru.  Peran  pemerintah  tentang  pelaksanaan pengetahuan obat tradisional dengan menggunakan perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo yaitu: dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman atas pelindungan Pengetahuan Tradisional serta  pemetaan  dan  inventarisasi  potensi produk  Pengetahuan  Tradisional.  Pemerintah  juga berperan untuk mengeksplor pengetahuan tradisional yakni, pemerintah selaku lembaga yang bisa dijangkau oleh masyarakat  secara  luas  dengan  membagikan  pengarahan  tentang  kekayaan  intelektual  terkhusus  di dalam pengetahuan tradisional Kabupaten Karo tentang obat-obat tradisional

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ayu,  M.  R.,  Alexander,  H.,  &  Puspitasari,  W.  (2015). Hukum  sumber  daya  genetik,  pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia . Bandung: PT. Alumni.
Budi, M. S. (2005). Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum. In Rajawali Pers . Jakarta.
Damian, E. (2017). Hukum hak cipta. In PT. Alumni (Vol. 30). Bandung.
Djumhana, M. (2014). Hak milik intelektual; sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bukti.
Muhammad, A. (2001). Kajian hukum ekonomi hki . Bandung: Citra Aditya Bukti.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. In PT. Citra Aditya Bukti (Vol. 3). Bandung. Saidin, H. O. (2016). Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual: kepemilikan hak dan peranannya

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
dalam menunjang akreditasi perguruan tinggi. In PT. Raja Grafindo Persada . Jakarta.
Stiglitz, J. E. (2007). Making globalization work menyiasati globalisasi menuju dunia yang lebih adil (making globalization Work) . Bandung: Mizan Pustaka.
Suhandi,  A.  S.,  &  Anggraeni,  D.  (2013).  Conservation  concession  reconciliatory  effort  between  the demand  of  increasing  local  revenue  and  ecosystem  protection  in  the  process  of  power devolution: a case study from siberut island, sumatra, final report. in pelaksanaan pengawasan obat  tradisional  yang  mengandung  bahan  kimia  obat  sebagai  upaya  perlindungan  bagi masyarakat . Makasar.

## Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:
Ayu,  N.  K.,  &  Wiryawan,  I.  W.  (2019).  Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Atas  Obat  Tradisional Berdasarkan  Perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual  *. Program  Kekhususan  Hukum  Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana , 1–15.
Hanifa, M.  (2012).  Perlindungan Hukum Terhadap Akses  Dan Pembagian  Keuntungan  Atas  Sumber Daya Genetik.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  Deputi  Bidang  Komunikasi  Lingkungan  Dan  Pemberdayaan Masyarakat. (2011). Manfaat Bagi Indonesia Sebagai Pihak Pada Convention On Biological Diversity Dan Nagoya Protocol Dalam Melindungi Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional. Bina Hukum Lingkungan , 2 (1), 9.
Ruma,  L.  O.  (2006).  Pemanfaatan  Obat  Tradisional  dan  Keamanannya. Majalah  Ilmu  Kefarmasian , III (1), 1–7.
Sasongko, W. (2012). Indikasi Geografis, Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis. Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , 19 (1), 101–102.
Sukandar,  T.  C.,  &  Windia,  I.  wayan.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Traditional  Knowledge  Dalam Sistem Hak Kekayanan Intelektual Di Indonesia. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana , 5 , 3.
Umar,  A.  Z.  (2011).  Perjanjian  TRIPs  dan  beberapa  isu  strategis  (TRIPs  Agreement  and  Several Strategic Issues). Indonesia Law Review , 1 (2), 1.
Wasito, H.  (2008).  Meningkatkan  Peran Perguruan Tinggi Melalui  Pengembangan Obat Tradisional.
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , XXIV (2), 117–127.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Peraturan Perundang-Undangan:
Pasal 2 (1) RUU Perlindungan dan pemanfaatan pt dan ebt. Rancangan undang-undang perlindungan & pemanfaatan kekayaan intelektual pengetahuan tradisional & ekspresi budaya tradisional . Perjanjian TRIPS.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang paten.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis
Wawancara:
Bangun, S. B. (2020). Hasil wawancara dengan Setiana BR Bangun, sebagai pelaku usaha obat-obatan tradisional Karo, pada tanggal 27 Juli 2020 . Sumatera Utara.