## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 1, 2022, pp. 130-152
Penentuan  Dana  Keistimewaan  Yogyakarta  antara Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
Nur Kholik
Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
*Corresponding Author: nur.kholik@staff.uad.ac.id
Histori Artikel Abstrak Masuk: 07 Okt 2022 Review: 07 Des 2022 Diterima: 15 Des 2022 Terbit: 15 Des 2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan dana keistimewaan dan untuk mengetahui pengelolaan dana keistimewaan yang telah turun dari Pemerintah Pusat ke  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menurut  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2012.  Data  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini  dianalisis  dengan  menggunakan metode  kualitatif,  dengan  pendekatan  masalah  secara yuridis normatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran  yang  jelas  dan  cermat  tentang  hubungan antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan dana keistimewaan dan untuk mengetahui pengelolaan dana keistimewaan yang telah turun dari Pemerintah Pusat ke  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menurut  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah DIY adalah hubungan disentralisasi  asimetris,  artinya  pemerintah  pusat memberikan kebebasan kepada DIY untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan atau hal-hal yang lain  dalam  manajemen  pemerintahannya  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Dalam hal penentuan Dana Keistimewaan berdasarkan UU. No.13 Tahun 2012 ditentukan bahwa pemerintah  menyediakan  pendanaan  dalam  rangka penyelenggaraan  urusan  Keistimewaan  DIY,  dana keistimewaan  tersebut  dibahas  dan  ditetapkan  oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  DIY  yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer  ke  daerah.  Pengelolaan  Dana  Keistimewaan DIY  tersebut  dialokasikan  pemerintah  pusat  untuk

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 1, 2011 , pp. 130-152
mendanai  kewenangan  keistimewaan  DIY  sesuai  UUK Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dana keistimewaan  yang  telah  terlaksana  lima  tahun masih terdapat  permasalahan  seperti  pada  pencairan anggarannya,  program  dan  kegiatan  yang  belum menyentuh masyarakat dan lain-lainnya.
Kata Kunci: Keistimewaan; Otonomi; Yogyakarta Article’s History Abstract Received: 07 Okt 2022 Reviewed: 09 Des 2022 Accepted: 15 Des 2022 Published: 15 Des 2022 This  research  aims  at  figuring  out  the  relationship between the central government and local government of special region of Yogyakarta in determining special grant as well as the management of the special grant that has been allocated by the central government for the special region of Yogyakarta according to law number 13 year 2012.  The  data  of  this  research  were  analyzed  using qualitative  method.  The  approach  of  this  research  was normative  legal  approach  intended  to  obtain  clear picture  about  the  relationship  between  the  central government  and  local  government  of  special  region  of Yogyakarta  in  determining  special  grant  as  well  as  the management of the special grant allocated by the central government  for  the  special  region  of  Yogyakarta according to law number 13 year 2012. The relationship between the central government and local government of special  region  of  Yogyakarta  is  Asymmetric decentralization meaning the central government allows special region of Yogyakarta to have special authority in determining  the  autonomy,  governance  structure  or other  policies  related  to  the  government  management adjusted to the needs of special region of Yogyakarta. In determining  the  special  grant  in  accordance  with  law number  13  year  2012,  special  region  of  Yogyakarta provides funding in the context of organizing any matters related to the special authority of Yogyakarta. The special grant is discussed and determined by central government based on the submissions by special region of Yogyakarta.
The  special  grant  is  allocated  for  special  region  of Yogyakarta in which the allocation and the distribution are through the transfer mechanism to the region. This grant is used for funding the special authority of special region of Yogyakarta according to law number 13 year 2012  about  the  special  status  of  Yogyakarta.  However, this  special  grant,  which  has  been  implemented  for  5 years,  sill  encounters  some  problems  such  us  the  grant disbursement,  the  program  that  does  not  facilitate  the public interest, and some other problems.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 1, 2022, pp. 130-152
Keywords: Special grant; Otonomi; Yogyakarta.
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  kesatuan,  sebagaimana  telah  tertera  pada  Pasal  1 ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  1945,  “Ne gara  Indonesia  adalah  negara Kesatuan  yang  berbentuk  republik.”  Hal  ini  merupakan  suatu  ketegasan terhadap  bentuk  negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan.  Bahkan  ada penegasan lagi pada Pasal 37 ayat (5) Undang- Undang Dasar 1945, “Khusus tentang  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  dapat  dilakukan perubahan.”
Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa Provinsi, dan suatu Provinsi terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota. Setiap Kabupaten dan Kota memiliki  struktur  pemerintahannya  masing-masing  dan  sudah  ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal ini terdapat pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia.  Dalam  menjalankan  sistem  pemerintahannya, Pemerintah daerah menganut asas otonomi yang terdapat pada Pasal 18 ayat (2)  Undang- Undang  Dasar  1945,  “Pemerintah  daerah  provinsi,  daerah kabupaten, dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut  asa  otonomi  dan  tugas pembantuan.”  Dalam  Pasal  18  ayat  (5) Undang- Undang  Dasar  1945,  “Pemerintahan  Daerah  menjalankan  otonomi seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang ditentukan  sebagai  urusan  Pemerintahan  Pusat.”  Dalam  Pasal  tersebut menimbulkan  adanya  suatu  hubungan  antara  pemerintah  daerah  dan pemerintah pusat.
Indonesia  memiliki  beberapa  daerah  Keistimewaan,  yaitu  Provinsi  Papua Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Daerah Istimewa adalah daerah yang  mendapatkan  kewenangan  istimewa  yang  berbeda  dari  pemerintah. Daerah istimewa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Setelah  melalui  proses  yang  cukup  panjang,  pemerintah  mengesahkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 16 Bab dan 51 Pasal. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  mendefinisikan Keistimewaan  adalah  keistimewaan  kedudukan  hukum  yang  dimiliki  oleh

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 1, 2011 , pp. 130-152
Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  untuk mengatur  dan  mengurus  kewenangan  istimewa.  Kemudian  yang  dimaksud dalam Kewenangan istimewa terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta yaitu  wewenang  tambahan  tertentu  yang  dimiliki  Daerah  Istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi  kabupaten/kota,  atau  antara  pemerintah  daerah  provinsi  dengan kabupaten/kota  diatur  dengan  Undang-Undang  dengan  memperhatikan keragaman  dan  kekhususan  didaerah.  Sebagaimana  pada  Pasal  3  ayat  (1) Peraturan  Daerah  Istimewa  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor:  1  Tahun 2013  tentang  Kewenangan  dalam  Urusan  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  adapun  pengaturan  kewenangan  dalam  urusan  Keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan  dan ketentraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan  tatanan  sosial  yang  menjamin  bhieneka  tunggal  ika  dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik dan  melembagakan  peran  dan  tanggung  jawab  Kasultanan  dan  Kadipaten dalam  menjaga  dan  mengembangkan  budaya  Yogyakarta  yang  merupakan warisan budaya bangsa.
Selanjutnya  pada  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  mengatur  bahwa  kewenangan Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta berada di provinsi. Kemudian Pasal 7 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan kewenangan Daerah Istimewa  Yogyakarta  sebagai  daerah  otonom  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Undang-Undang  tentang  pemerintahan  daerah  dan  urusan keistimewaan, yang mencangkup:
1. tata  cara  pengisian jabatan,  kedudukan,  tugas,  dan  wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. kebudayaan;
4. pertanahan; dan
5. tata ruang.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 1, 2022, pp. 130-152
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka desentralisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat asimetris atau tidak  sama  dengan  provinsi-provinsi  lainnya  yang  ada  di  Indonesia.  Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa Yogyakarta telah mengundangkan sejumlah Perdais, yaitu:
1. Perdais  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Kewenangan  Dalam  Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diubah dengan Perdais Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perdais Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY;
2. Perdais  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pengisian  Jabatan, Pelantikan,  Kedudukan,  Tugas,  dan  Wewenang  Gubernur  Dan  Wakil Gubernur;
3. Perdais  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Kelembagaan  Pemerintah Daerah DIY;
4. Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten; dan
5. Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.
Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dasar yang kuat untuk pengaturan kelembagaan daerah yang bersifat istimewa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan  upaya  penataan  dan  penetapan  kelembagaan  dan  tata  kelola pemerintahan. Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diatur mengenai pendanaan Keistimewaan yang pengalokasiannya dan penyalurannya  melalui  transfer  ke  daerah.  Mekanisme  pembahasan pendanaan  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta    dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  bersama  dengan kementrian/  lembaga  pemerintah  non-kementrian  yang  menangani  urusan pemerintahan  bidang  perencanaan  pembangunan  nasional,  keuangan, pemerintahan daerah, dan kementrian / lembaga pemerintah non-kementrian yang  berkaitan  dengan  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Adapun tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta  tertera  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 173/PMK.07/2017  Tentang  Tata  Cara  Pengalokasian  dan  Penyaluran  Dana

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 1, 2011 , pp. 130-152
Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Pemerintah  menyediakan pendanaan  dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan  Keistimewaan  Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan  kebutuhan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  kemampuan  keuangan Negara.
Pokok masalah yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, diantaranya adalah: (1) Bagaimana penentuan dana keistimewaan yogyakarta antara pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah  istimewa  yogyakarta  menurut  undang- undang nomor 13 tahun 2012 (2) Bagaimana pengelolaan dana keistimewaan yang  telah  turun  dari  Pemerintah  Pusat  ke  Daerah  Istimewa  Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012?

## Metode
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara studi pustaka untuk meneliti sumber hukum sekunder yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

## Hasil dan Pembahasan
Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menentukan Dana Keistimewaan
Dalam  bingkai  negara  kesatuan,  desentralisasi  adalah  merupakan  suatu bentuk relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di dalam suatu bentuk negara kesatuan, seluruh bagian-bagian negara/daerah-daerah dikelola  oleh  pemerintah  pusat.  Dalam  implementasinya,  pemerintah  pusat sendiri memiliki keterbatasan  dalam menangani urusan-urusan pemerintahan  daerah  karena  faktor  luas  dan  karakter  wilayah  di  masing- masing daerah, termasuk dalam menjamin suatu pelayanan publik yang ada di daerah,  maka  dari  itu  ada  beberapa  urusan-urusan  diserahkan  oleh pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah, urusan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (Ferrazi, 2000:63).
Jadi, desentralisasi pada dasarnya adalah pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalam pola relasi tersebut mengatur hubungan yang berkaitan dengan  kewenangan,  kelembagaan,  keuangan  dan  kontrol.  Ilmuwan desentralisasi  Indonesia  senior  membagi  desentralisasi  menjadi  tiga  hal: kewenangan, keuangan dan kontrol (Kaho, 2012).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 1, 2022, pp. 130-152
Adapun  implementasi  desentralisasi  mempunyai  2  (dua)  macam  pola  yaitu desentralisasi  simetris  dan  desentralisasi  asimetris.  Adapun  pola/bentuk disentralisasi simetris ditandai oleh “the level of conformity and commonality in the relations of each separate political unit of the system to both the system as a  whole  and  to  the  other  component  units”. Adanya  korelasi  atau  hubungan simetris antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah didasari jumlah dan  bobot  kewenangan  yang  sama  (Charles  Tarlton,  1965,  dalam  Jaweng, 2011).
Sementara itu di dalam suatu pola/bentuk disentralisasi asimetris, satu atau lebih unit pemerintahan lokal “possessed of varying deg rees of autonomy and power”. Berbedanya  akan  suatu  derajat  otonomi  dan  juga  kekuasaan  yang mana ini ditandai dengan tak seragamnya pengaturan bentuk muatan-muatan kewenangan itu membentuk derajat hubungan yang berbeda-beda pula antara negara  bagian/daerah  asimetris  terhadap  unit-unit  politik/pemerintahan lainnya baik secara horizontal (negara bagian/daerah simetris) atau vertikal (nasional) Charles Tarlton (1965, dalam Jaweng, 2011).
Konsep desentralisasi asimetris, yaitu memberikan kebebasan kepada daerah untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan atau hal-hal yang lain dalam  manajemen  pemerintahannya  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan daerah  yang  bersangkutan.  Itu  artinya  bahwa  bentuknya  tidak  seragam (asimetris)  antara  daerah  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Dalam  hal  ini Pemerintah  Pusat  hanya  sebagai  fasilitator  dan  regulator  kebijakan, khususnya  menuangkan  keinginan  daerah  tersebut  dalam  Undang-Undang yang  kemudian  dijadikan  landasan  bagi  daerah  dalam  menyelenggarakan pemerintahannya masing-masing (Sukirno dan Dwi Kuncahyo, 2015:126).
Letak kekhususan dan keistimewaan suatu daerah, subyek utamanya adalah kewenangan.  Dasar  pemberian  dan  isi  kewenangan  khusus  atau  istimewa kepada  daerah  mempresentasikan  alasan-alasan  unik.  Subyek  kewenangan inilah  yang  nantinya  menentukan  bangunan  relasi  daerah  khusus  atau istimewa dengan pusat atau daerah lain maupun arah kebijakan internal dan tata kelola pemerintahannya (Jaweng, 2010: 5).
Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah DIY mengacu pada sistem desentralisasi asimetris. Penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY  berdasarkan  UU  No.  13  Tahun  2012  pada  prinsipnya  merupakan penerapan desentralisasi asimetris yang telah diamanatkan Pasal 18 ayat (5)

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 1, 2011 , pp. 130-152
UUD NRI Tahun 1945 sebagai strategi akselerasi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Pembentukan  UUK  DIY  dengan  UU  No.  13  Tahun  2012  bertujuan  untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan  masyarakat,  menjamin  bhinneka  tunggal  ika,  dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan atas hak asal-usul,  kerakyatan,  demokrasi,  bhinneka  tunggal  ika,  efektivitas pemerintahan,  kepentingan  nasional,  dan  pendayagunaan  kearifan  lokal (Penjelasan  Umum).  UU  No.  13  Tahun  2012  menentukan  bahwa  yang dimaksud  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  ialah  daerah  provinsi  yang mempunyai  keistimewaan  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Pasal  1  angka  1). Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UUK jo. Pasal 1 angka 3 Perdais No. 1 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  Pengisian  Jabatan,  Pelantikan,  Kedudukan,  Tugas  dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur merumuskan bahwa Keistimewaan DIY  adalah  keistimewaan  kedudukan  hukum  yang  dimiliki  oleh  DIY berdasarkan  sejarah  dan  hak  asal-usul  menurut  UUD  NRI  1945  untuk mengatur  dan  mengurus  kewenangan  istimewa.  Kewenangan  Istimewa adalah  wewenang  tambahan  tertentu  yang  dimiliki  DIY  selain  wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 UUK jo. Pasal 1 angka 4 Perdais No. 1 Tahun 2015). UUK DIY menentukan  kewenangan  keistimewaan  DIY  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal 7 ayat (2) yang meliputi 5 (lima) kewenangan, yaitu:
1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan;
5. Tata ruang.
Sebagai  daerah  istimewa,  DIY  tidak  bisa  dilepaskan  dari  sejarah  dan  asal- usulnya.  Bahwa  pada  masa  penjajahan  Kolonial  Belanda  dan  penjajahan Jepang  DIY  merupakan  kerajaan  yang  diakui  keberadaannya  dan  sebagai daerah  yang  memiliki  pemerintahan  sendiri  dan  sah  bukan  sebagai  daerah jajahan.  Hingga  pada  akhirnya  Soekarno  Hatta  memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kemudian Kesultanan Yogyakarta dan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 1, 2022, pp. 130-152
Kadipaten Pakualaman menyatakan diri bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ( Aziz dan Siti Zuhro, 2018:151).
Berdasarkan kisah historis itulah, DIY memiliki kedudukan yang penting dan “diperhitungkan” dalam sejarah Repu blik Indonesia. Bahkan DIY sampai saat ini sangat dikenal sebagai salah satu wilayah  Indonesia yang memiliki daya tarik  di  manca  negara  karena  unsur  kebudayaan  yang  disuguhkan  secara kental oleh DIY. Oleh karena itu, kebijakan dana istimewa menjadi salah satu upaya  pusat  untuk  menghargai  dan  terus  menjaga  “kebudayaan”  tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam peraturan formal yakni Undang-Undang Keistimewaan (Aziz dan Siti Zuhro, 2018:152).
Berbeda halnya hubungan pusat dengan daerah otonomi khusus seperti Aceh dan  Papua,  relasi  pusat  dengan  DIY  dapat  dikatakan  harmonis.  Bahkan diantara daerah yang memiliki kekhususan/istimewa, DIY merupakan “anak kesayangan” bagi pusat. Dari sisi kapabilitas, DIY dianggap mampu secara SDM dalam  mengelola  anggaran  dana  istimewa.  Meskipun  pada  mulanya  dana istimewa belum dapat terserap, namun DIY dianggap lebih cepat beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut (Aziz dan Siti Zuhro, 2018:152).
Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2012 dan Perdais No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan DIY bahwa dana keistimewaan digunakan untuk membiayai  program  dan  kegiatan  pada  5  (lima)  kewenangan  urusan keistimewaan, yaitu Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang.
Pada Bab XIII Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 terkait dana istimewa ditentukan bahwa:
1. Pemerintah  menyediakan  pendanaan  dalam  rangka  penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  sesuai  dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
2. Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibahas  dan  ditetapkan  oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.
3. Dana  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2) berupa  dana  Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 1, 2011 , pp. 130-152

## 5. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada
Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.
Pada  penjelasan  Pasal  42  ayat  (2)  UU  No.13  Tahun  2012  dijelaskan  bahwa “Mekanisme  pembahasan  pendanaan  Keistimewaan  DIY  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah DIY  bersama  dengan  kementerian/lembaga  pemerintah non-kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional, keuangan, pemerintahan daerah, dan kementerian/lembaga  pemerintah  non-kementerian  yang  berkaitan  dengan Keistimewaan DIY.”
Selanjutnya  pada  pasal  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 173/Pmk. 07 /2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga ditentukan mengenai hubungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  DIY  dalam  menentukan  dana keistimewaan, yaitu sebagai berikut:
(1) Gubernur  DIY  mengajukan  usulan  rencana  kebutuhan  Dana Keistimewaan  kepada  Menteri  Keuangan  c.q.  Direktur  Jenderal Perimbangan  Keuangan  dengan  tembusan  kepada  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,  Kementerian  Dalam  Negeri,  dan  kementerian  /  lembaga pemerintah non kementerian terkait.
(2) Usulan  rencana  kebutuhan  Dana  Keistimewaan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan  berpedoman  pada  Perdais,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3) Kerangka  Acuan  Kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) mencakup  usulan  program  dan  kegiatan  dalam  kewenangan keistimewaan dengan sasaran yang terukur.
(4) Pengajuan  usulan  rencana  kebutuhan  Dana  Keistimewaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  paling  lambat  minggu  pertama bulan Februari.
Pasal 3
(1) Kementerian  Keuangan  bersama  dengan  Kementerian  Perencanaan Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,
Kementerian  Dalam  Negeri,  kementerian/lembaga  pemerintah  non kementerian  terkait,  dan  Pemerintah  Daerah  DIY  melakukan  penilaian kelayakan  program  dan  kegiatan  atas  usulan  rencana  kebutuhan  Dana Keistimewaan.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 1, 2022, pp. 130-152
(2) Penilaian  kelayakan  sebagaimana  dimaksud  berdasarkan:  program  dan pada ayat (1) kegiatan dilakukan
a. kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional;
b. kesesuaian antara usulan dengan Perdais;
c. kewajaran nilai program dan kegiatan;
d. asas efisiensi dan efektivitas; dan
e. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan.
(3) Hasil penilaian kelayakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian.
(4) Berdasarkan berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian  Keuangan  melakukan  penelaahan  usulan  rencana kebutuhan  Dana  Keistimewaan  berdasarkan  kebutuhan  DIY  dan kemampuan  keuangan  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(5) Penelaahan  usulan  rencana  kebutuhan  Dana  Keistimewaan  oleh Kementerian  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (  4) dikoordinasikan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan bersama  dengan  Direktorat  Jenderal  Anggaran  dan  Badan  Kebijakan Fiskal.
(6) Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Februari.
Pasal 4
(1) Berdasarkan  hasil  penilaian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3, Direktur  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  menyampaikan  Indikasi Kebutuhan  Dana  Keistimewaan  kepada  Menteri  Keuangan  melalui Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.
(2) Dalam hal Gubernur DIY belum mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (4),  pagu  Indikasi  Kebutuhan  Dana  Keistimewaan ditetapkan paling tinggi sebesar pagu tahun anggaran sebelumnya.
(3) Menteri Keuangan menetapkan pagu indikatif dan pagu anggaran Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Dalam hal Gubernur DIY mengajukan perubahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebelum alokasi anggaran Dana Keistimewaan ditetapkan dalam  APBN,  mekanisme  penilaian  perubahan  rencana  kebutuhan  Dana Keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 1, 2011 , pp. 130-152
Pasal 6
(1) Pagu indikatif dan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat  (3)  disampaikan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  pada  saat pembahasan  Tingkat  I  Nota  Keuangan  dan  Rancangan  Undang-Undang mengenai APBN.
(2) Berdasarkan  pagu  dalam  Undang-Undang  mengenai  APBN  dan  hasil pembahasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (  1),  ditetapkan  alokasi Dana Keistimewaan.
(3) Alokasi  Dana  Keistimewaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
Pasal 7
(1) Dalam rangka optimalisasi Keistimewaan, Gubernur DIY usulan perubahan program Keistimewaan. penggunaan Dana dapat mengajukan dan kegiatan Dana
(2) Mekanisme  pengajuan  dan  penilaian  usulan  perubahan  program  dan kegiatan  Dana  Keistimewaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1) .  sampai  dengan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
(3) Usulan  perubahan  program  dan  kegiatan  Dana  Keistimewaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  sepanjang  tidak mengubah pagu Dana Keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang mengenai APBN.
(4) Menteri  Keuangan  c.q.  Direktur  Jenderal  Perimbangan  Keuangan menyampaikan  hasil  penilaian  atas  usulan  perubahan  program  dan kegiatan kepada Gubernur DIY.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan pemerintah pusat  dengan  pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  adalah  hubungan desentralisasi  asimetris,  artinya  pemerintah  pusat  memberikan  kebebasan kepada DIY untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan atau hal- hal yang lain dalam manajemen pemerintahannya yang disesuaikan dengan kebutuhan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Dalam  hal  penentuan  Dana Keistimewaan  berdasarkan  UU.  No.13  Tahun  2012  ditentukan  bahwa pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY, dana keistimewaan tersebut dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah  berdasarkan  pengajuan  Pemerintah  Daerah  DIY.  Dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY  yang  pengalokasian  dan  penyalurannya  melalui  mekanisme  transfer  ke

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 1, 2022, pp. 130-152
daerah.  Serta  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengalokasian  dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.
Pengelolaan dana keistimewaan yang telah turun dari Pemerintah Pusat ke Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  173  Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan Dana  Keistimewaan  adalah  dana  yang  berasal  dari  Bagian  Anggaran Bendahara  Umum  Negara  yang  dialokasikan  untuk  mendanai  Kewenangan Istimewa  dan  merupakan  Belanja  Transfer  pada  bagian  Transfer  Lainnya. Sebagai  sebuah  daerah  istimewa,  maka  sudah  sepantasnyalah  Provinsi  DIY mendapatkan anggaran atau dana keistimewaan sebagaimana dana otonomi khusus  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada  daerah  yang  berstatus otonomi khusus. Mengenai pendanaan (dana istimewa) diatur dalam Pasal 32 dan  33  RUUK.  Dalam  Draft  RUUK  Pasal  32  disebutkan  bahwa  “semua peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  keuangan  daerah  berlaku bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”.  Dengan  demikian  maka  semua ketentuan  tentang  keuangan  yang  berlaku  di  daerah  lain  juga  berlaku  di Provinsi  DIY,  termasuk  ketentuan  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah (Sesung, 2013:17).
Ketentuan  tersebut  berbeda  dengan  ketentuan  mengenai  keuangan  daerah otonomi khusus UU No. 11 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2001 mengatur secara  khusus  tentang  keuangan  dan  perekonomian  kedua  daerah  otonomi tersebut.  Provinsi  DIY  akan  mendapatkan  dana  keistimewaan  APBN  dalam rangka  pelaksanaan  keisitimewaan  Provinsi  DIY  yang  akan  ditetapkan  oleh Pemerintah  bersama-sama  dengan  DPR  berdasarkan  usulan  pemerintah Provinsi DIY (Sesung, 2013:117).
Dana  keistimewaan  dialokasikan  pemerintah  pusat  untuk  mendanai kewenangan  keistimewaan  DIY  sesuai  UUK  Nomor  13  tahun  2012  tentang Keistimewaan  DIY.  Alokasi  dana  sesuai  kewenangan  dalam 5  (lima)  urusan pokok keistimewaan, sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 7, yakni antara lain : (i) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas,  dan  wewenang  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  (ii)  Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (iii) Kebudayaan, (iv) Pertanahan, (v) Tata Ruang.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 1, 2011 , pp. 130-152
Adapun  tujuan  pengaturan  kewenangan  dalam  urusan  Keistimewaan sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  UUK  Nomor  13  tahun  2012  pasal  5,  yaitu memiliki tujuan-tujuan : (i) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (ii) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (iii) mewujudkan tata  pemerintahan  dan  tatanan  sosial  yang  menjamin  bhinneka  tunggal  ika dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  (iv)  menciptakan pemerintahan yang baik; dan (v) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan  dan  Kadipaten  dalam  menjaga  dan  mengembangkan  budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
Pemberian  dana  daerah  istimewa  (DDI)  tanpa  pembatasan  waktu  dengan besaran yang tergantung pada kemampuan keuangan negara. Namun sejauh ini  penggunaannya  masih  belum  maksimal  karena  digunakan  hanya  untuk kebudayaan dan kesenian saja. Bahkan DDI ini pada tahun 2014 hanya mampu diserap sebesar 53,86% dari 523 milliar (Kemdagri, 2015) sehingga sisanya dikembalikan ke kas negara. Meski demikian DDI ini pada tahun 2015 justru ditambah menjadi Rp. 547,4 miliar  (Penggunaan Dana Keistimewaan Untuk Siapa, 2015) ( Aziz dan Siti Zuhro, 2018:1).
Pemerintah  Daerah  DIY  (Pemda  DIY)  telah  mendapatkan  alokasi  dana Keistimewaan  dari  Pemerintah  dalam  rangka  implementasi  kewenangan Keistimewaan  DIY  sejak  tahun  2013.  Alokasi  dana  Keistimewaan  tersebut diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  Nomor  173/PMK.  07 /2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Secara  ideal,  dana  istimewa  digunakan  untuk urusan-urusan  istimewa  sebagaimana  dirumuskan  dalam  UUK  yang  pada hakikatnya  untuk  kemakmuran  rakyat  DIY.  Tentunya  untuk  mewujudkan tujuan  tersebut  bergantung  kepada  kapasittas  “pengelolaannya”.  Dalam  hal ini, pengelolaan dana isti mewa berada pada lingkup “kekuasaan” pemerintah Provinsi DIY. Sementara itu, terdapat dinas-dinas terkait serta lembaga yang secara  khusus  dibentuk  untuk  menangani  urusan  keisitimewaan  yang kemudian mendapatkan pembagian alokasi dana istimewa.
Berdasarkan  Pasal  42  ayat  (3)  UU  No.13  Tahun  2012  disebutkan  bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Pengelolaan dana keistimewaan  DIY  diatur  dalam  Pergub  No  33  Tahun  2016  tentang Pengelolaan  Dana  Keistimewaan.  Pada  pasal  4  ditentukan  bahwa  Gubernur selaku  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  dana  keistimewaan  melimpahkan kewenangan kepada:

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 1, 2022, pp. 130-152
1. Sekretaris  Daerah  selaku  koordinator  pengelola  keuangan  Dana Keistimewaan;
2. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dana Keistimewaan.
Sekretaris  Daerah,  Kepala  Dinas  Kebudayaan, dan  Kepala  Dinas  Pertanahan dan Tata Ruang dapat memberikan tugas kepada Biro, Unit Kerja pada SKPD, SKPD  DIY  dan  SKPD  Kabupaten/Kota  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran (Selanjutnya  disingkat  KPA),  sesuai  dengan  bidang  urusan  keistimewaan. Selanjutnya pada pasal 5 disebutkan bahwa   Bupati/Walikota mengusulkan KPA,  Pejabat  Pembuat  Komitmen-Pengguna  Anggaran  (PPK-PA),  PPK-KPA, Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK),  dan  Bendahara  Pengeluaran Pembantu pada SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pengelolaan Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Pengguna Anggaran (PA) Dana Keistimewaan. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pertanahan  dan  Tata  Ruang  dapat  mengusulkan  kepada  Gubernur  untuk mengangkat  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  Dana  Keistimewaan,  dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Biro, Unit Kerja pada SKPD, SKPD DIY dan  SKPD  Kabupaten/Kota.  KPA  Dana  Keistimewaan  dan  Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan oleh Gubernur. KPA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala SKPD DIY sebagai PA. PPK-PA dan PPK-KPA,  ditetapkan  oleh  PA  Dana  Keistimewaan.  PA  dalam  melaksanakan program  dan  kegiatan  menunjuk  dan  menetapkan  PPTK.  KPA  dalam melaksanakan  program  dan  kegiatan  menunjuk  dan  menetapkan  PPTK. Pengelolaan Dana Keistimewaan pada KPA di Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
Dalam  pelaksanaan  anggaran  Dana  Keistimewaan,  Pemda  DIY  memiliki mekanisme penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) Fisik  dan  Dokumen  Rencana  Penggunaan  Dana  Keistimewaan.  Penyusunan ROPK  Fisik  tersebut  disusun  oleh  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat Daerah;Pengguna  Anggaran/  Keuasa  Pengguna  Anggaran;  PA/KPA)  secara online. Keseluruhan isian ROPK SKPD dapat diakses masyarakat melalui akun publik  yang  terbuka  dengan  alamat  url  pada  sistem  Integrasi  ROPK,
Monitoring, dan Evaluasi APBD, E-Sakip ( http://monevapbd.jogjaprov.go.id/bpsys/www/ropk/fisik/index ).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 1, 2011 , pp. 130-152
ROPK  selanjutnya  menjadi  alat  pandu  dan  pengendalian  bagi  pelaksanaan kegiatan yang dapat dipantau lebih lanjut laporan realisasinya melalui Sistem Integrasi ROPK, Monitoring, dan Evaluasi APBD, E-Sakip (http://monevapbd.jogjaprov.go.id) secara real time online. Laporan realisasi
Dana  Keistimewaan  disusun  oleh  Kepala  SKPD  setiap  bulan,  triwulan  dan merupakan dan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan serta setiap tahapan serta  Laporan  Akhir  (Pergub  DIY  37,  Pasal  20  ayat  1).  Laporan  tersebut dikoordinasikan dan direkap Bappeda DIY dan DPPKA (Pasal 20 Ayat 2).
Berdasarkan laporan dari SKPD (PA/KPA) tersebut, Bappeda DIY selanjutnya menyusun  Laporan  Kinerja  Dana  Keistimewaan  berdasarkan  rangkuman laporan monitoring berkala setiap tahap. Adapun DPPKA menyusun Laporan Realisasi Keuangan masing-masing tahap (I, II dan III). Kedua laporan tersebut menjadi prasyarat pencairan anggaran Dana Keistimewaan tahap atau tahun berikutnya.  Selain  menyusun  laporan  kepada  Pemerintah  melalui Kementerian/  Lembaga  tersebut,  Bappada  DIY  memiliki  tugas  untuk melakukan  monitoring  penggunaan  Dana  Keistimewaan  secara  berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali. Laporan hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah DIY dan Kepala SKPD  DIY  selaku  Pengguna  Anggaran  Pengelolaan  Dana  Keistimewaan (Pergub DIY 37/ 2014, Pasal 19 ayat 3).
Penerimaan  Dana  Keistimewaan  dianggarkan  dalam  kelompok  pendapatan lainlain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dan otonomi khusus dan penyesuaian, obyek pendapatan dana otonomi khusus dan rincian obyek pendapatan  Dana  Keistimewaan  DIY.  Penggunaan  Dana  Keistimewaan dianggarkan  ke  dalam  belanja  masing-masing  SKPD  sebagai  PA/PB  Dana Keistimewaan Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa  Bendahara  Umum  Daerah  melaksanakan  tugas-tugas  kebendaharaan yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  uang  daerah  dan  surat  berharga  yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
Mekanisme  pengelolaan  uang  daerah  yang  bersumber  dari  Dana Keistimewaan  meliputi  pelaksanakan  penerimaan  dan/atau  pengeluaran daerah  dalam  rangka  mendukung  kegiatan  operasional  PA  dan  KPA dilaksanakan  sesuai  Peraturan  Gubernur  tentang  sistem  dan  prosedur pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada PA dan KPA dalam mengelola Dana Keistimewaan dapat dibantu oleh Unsur Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dana Keistimewaan.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 1, 2022, pp. 130-152
Pemerintah  Daerah  DIY  menegaskan  bahwa  dana  istimewa  tidak  boleh digunakan dengan sembarangan tanpa mekanisme birokrasi yang telah diatur dan atau tanpa konsep kerangka keistimewaan. APBN dan APBD merupakan dua sumber keuangan yang berbeda, sehingga ada batas-batas yang tegas dan jelas  dalam  penggunaannya,  terlebih  mengenai  program-program pemerintah.
Pemerintah DIY berpedoman pada pelaksanaan desentralisasi asimetris yang membuat tata kelola Danais dan APBD seharusnya memang dibedakan, karena merupakan  pengecualian.  Pada  hakekatnya  sebenarnya  terdapat kesalahpahaman atau bahkan distorsi informasi konsep dasar mengenai dana istimewa  ini,  antara  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  DIY,  dan  DPRD  DIY, sehingga  terdapat  kesan  bahwa  Danais  ini  merupakan  komoditas  yang ‘diperebutkan’  di  daerah.  Jika  memang  benar Danais  adalah  dana  yang diajukan  oleh  Pemerintah  DIY  kepada  Pemerintah  Pusat,  yang  selanjutnya ditransfer langsung dari APBN, maka sebenarnya Danais merupakan anggaran dekonsentrasi  yang  otoritasnya  adalah  milik  dari  Pemerintah  Pusat,  bukan milik  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Padahal,  keistimewaan  seharusnya merupakan  sebuah  praktik  desentralisasi  yang  menyeluruh.  Artinya, kekuasaan,  wewenang,  hingga  tata  kelola  anggaran  seharusnya  diserahkan sepenuhnya kepada daerah, bukan dibawah bayang – bayang dari pemerintah pusat.  Dalam  hal  ini,  kedudukan  dewan  menjadi  sama  pentingnya  dalam pelaksanaan keistimewaan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  adapun  pengelolaan Dana Keistimewaan DIY tersebut dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  Anggaran  (PA/KPA)  yang  tertuang  dalam  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  (DPA)  pembangunan  daerah  dalam  kerangka  Keistimewaan  DIY yang  berisi  rincian  program  dan  kegiatan.  Serta  pengelolaan  Dana Keistimewaan mencakup proses perencanaan strategis, persiapan anggaran, eksekusi anggaran, pengawasan, pelaporan dan audit, serta review kebijakan, sesuai  dengan  pendapat  Olander.  Namun  demikian,  faktor  sumber  daya manusia dan regulasi masih menjadi penghambat dalam proses pengelolaan Dana Keistimewaan.
Secara  umum  tujuan  pengaturan  kewenangan  keistimewaan  DIY  memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin bhineka tunggal ika dalam kerangka NKRI, menciptakan  pemerintahan  yang  baik  serta  melembagakan  peran  dan tanggung  jawab  Kasultanan  dan  Kadipaten  dalam  menjaga  dan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 1, 2011 , pp. 130-152
mengembangkan  budaya  Yogyakarta  yang  merupakan  warisan  budaya bangsa.
Dardias  (2014)  juga  mencermati  bahwa  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta  kurang  optimalnya  kelembagaan  dalam  teknis  pencairan  dan lemahnya  pengelolaan  Dana  Keistimewaan.  Sementara  penyerapan  Danais DIY  masih  mengalami  berbagai  persoalan.  Misalnya  yang  terjadi  pada Pemerintah  Kota  Yogyakarta  pada  tahun  2014  penyerapan  Danais  hanya mencapai  25%  (KR,  11  Maret  2015).  Selanjut  penyerapan  anggaran  Danais untuk  lima  urusan  keistimewaan,  yaitu  Urusan  Tatacara  Pengisian  Jabatan Gubernur Dan Wagub sebesar 57,39%; Urusan Kelembagaan sebesar 80,20%; Urusan  Pertanahan  sebesar  31,92%;  Urusan  Kebudayaan  sebesar  71,43%; Urusan  Tata  Ruang  sebesar  65,42%.  Total  penyerapan  Danais  tahun  2014 sebesar 64,88% atau sekitar 271 miliar dari alokasi Danais 523 miliar (laporan Monev Danais tahun 2015). Masyarakat DIY pada umumnya beropini bahwa Danais itu untuk pengembangan budaya atau kesenian. Implementasi Danais untuk  urusan  kebudayaan  masih  banyak  memunculkan  perdebatan. Sebagaimana  dijelaskan  Purwadmadi  (KR,  18  Desember  2012)  bahwa kebudayaan yang muncul sebagai salah satu sektor yang dapat dibiayai dari dana  keistimewaan,  belum  dirumuskan  dan  disepakati  pemaknaannya. Kebudayaan dalam konteks ini dimunculkan (oleh Kuasa Penyusun Anggaran) sebagai  istilah,  yang  pada  saat  dipilih  untuk  sekedar  mewadahi  batas pemahaman kebudayaan dalam arti sempit, seni dan kesenian. Sementara itu, kebudayaan  oleh  pengguna  anggaran  dimaknai  secara  utuh  dan  lengkap. Konsep kebudayaan yang selama ini dipaham dan didanai oleh Danais lebih bersifat seremonial bukan state of mind atau karakteristik orang Yogyakarta asli (Sakir dan Diah Mutiarin, 2017).
Menurut (Anggriawan, 2015) terdapat permasalahan yang terjadi selama lima tahun  pelaksanaan  pemanfaatan  dana  keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  seperti  yang  diungkapkan  pada  hasil  diskusi  berjudul  Evaluasi dan  Monitoring  Pelaksanaan  Keistimewaan  DIY  di  Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta,  pemda  DIY  mengalami  kesulitan  terkait  untuk mendapatkan  dana  keistimewaan  sehingga  pada  tahun  2013  pencairan anggaran  dana  turun  pada  bulan  November.  Sehingga  pelaksanaannya menghambat  instansi  terkait  pengembangan  program  tentang  lima kewenangan urusan dana keistimewaan. Menurut (Kuntadi, 2017) Komisi C DPRD DIY mendesak Pemda DIY untuk melakukan pendataan terhadap warga miskin, karena kemiskinan di DIY berjumlah sekitar 17% sebagian berada di wilayah pesisir mulai dari Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul. Semestinya

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 1, 2022, pp. 130-152
dalam lima tahun kemiskinan sudah bisa di tekan dengan danais yang besar (Tanjung dkk, 2018).
Selama  proses  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  kewenangan  urusan keistimewaan  terjadi  halnya  penyerapan  anggaran  dana  keistimewaan. Penyerapan anggaran dana keistimewaan dapat dimaksimalkan agar program dan kegiatan yang berlangsung menghasilkan yang sesuai dengan DPA. Serta hasil  dari  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  memberikan  hasil  yang maksimal  pada  anggaran  dana  keistimewaan  per  tahapnya  maupun  di  satu periode. Dengan adanya penyerapan tersebut memberikan proses kerja pada anggaran  tersebut  karena  per  tahap  besarannya  berbeda  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  124/PMK.07/2015  tentang  Tata  Cara Pengalokasian  Dan  Penyaluran  Dana  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Asisten Keistimewaan dapat menyimpulkan bahwa penyerapan dana keistimewaan dapat dikategorikan penilaian bagus karena dapat terukur dari  penyerapan  realisasi  fisik  dan  keuangan.  Realisasi  fisik  dan  keuangan penting untuk diperhatikan, mengingat dana keistimewaan diberikan kepada Pemerintah  Daerah  dalam  tiga  tahap.  Sehingga  data  penyerapan  per tahapannya dapat diketahui oleh semua pihak. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  memberikan  pernyataan  bahwa  penyerapan  anggaran dana  keistimewaan  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  perencanaan  yang terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran. Karena dokumen pelaksanaan anggaran  tersebut  menjadi  pedoman  SKPD  dalam  melaksanakan  lima kewenangan  urusan  keistimewaan,  sehingga  pelaksanaannya  dapat  sesuai pencapaian  targetnya.  Penyerapan  yang  terjadi  pada  anggaran  dana keistimewaan dapat memberikan bukti bahwasanya pelaksanaan yang terjadi pada  lima  kewenangan  urusan  keistimewaan  dapat  terselenggara  untuk memberikan kemajuan bagi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta membuktikan  bahwasanya  SKPD  yang  diberikan  tugas  dalam  pengelolaan anggaran dana keistimewaan dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik (Tanjung dkk, 2018).
Lembaga  swadaya  masyarakat  IDEA  juga  memberikan  pernyataan  sama halnya  dengan  tentang  dana  keistimewaan.  Dana  keistimewaan  yang  telah terlaksana lima tahun masih terdapat permasalahan seperti pada pencairan anggarannya, program dan kegiatan yang belum menyentuh masyarakat dan lain-lainnya.  Menurutnya  penyerapan  (menghabiskan  anggaran)  dalam pelaksanaannya, penyerapan anggaran dihabiskan tanpa memikirkan kualitas yang di dapat sehingga penyerapan anggaran dana keistimewaan masih belum optimal.  Biro  Tata  Pemerintahan  dalam  penyelenggaraan  program  dan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 1, 2011 , pp. 130-152
kegiatan  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2014  dan  tahun  2017,  terdapat penyerapan  anggaran.  Anggaran  yang  telah  tersedia  dapat  dimanfaatkan dengan baik yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, penyerapan tersebut  dapat  memberikan  kesuksesan  untuk  program  dan  kegiatan. Penyerapan terhadap anggaran dana keistimewaan dapat di pantau dengan baik,  karena  penyerapan  per  tahapnya  dapat  menjadi  laporan  atas pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan tersebut dapat menjadi penilaian terhadap penyerapan pada tahap tersebut dan apabila penyerapan tersebut sudah  sesuai  dengan  dokumen  pelaksanaan  anggaran  dapat  mengajukan anggaran  dana  keistimewaan  di  tahapan  selanjutnya.  Hasil  penyerapan  di kewenangan  tata  cara  pengisian  jabatan,  kedudukan,  tugas,  dan  wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur di tahun 2014 dapat memberikan hasil realisasi fisik yang memuaskan karena dapat menyelesaikan penyusunan draf perdais sehingga Perdais tentang tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur sedangkan pada realisasi keuangannya dapat direalisasikan secara optimal. Selanjutnya di tahun 2017 dapat menghasilkan realisasi fisik sangat memuaskan karena tugas dan fungsi pada kewenangan Biro Tata Pemerintahan dapat terlaksana dengan baik dan realisasi  keuangannya  memuaskan  karena  memberikan  penyerapan  yang optimal (Tanjung dkk, 2018).
Sejauh  ini  memang  dampak  dari  adanya  keistimewaan  DIY  ini  belum  bisa dirasakan  oleh  masyarakat  secara  umum.  Ke  depannya  harus  dilakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dana keistimewaan, hal ini untuk mengetahui secara  pasti  apa  manfaat  dari  adanya  keistimewaan  DIY  tersebut.  Konsep “Tahta untuk Rakyat” sebagaimana yang disampaikan oleh Sultan Hamengku Buwono  X,  harus  dapat  direalisasikan  melalui  5  urusan  kewenangan keistimewaan.  Konsep  tersebut  perlu  diterjemahkan  dalam  program  dan kegiatan  pada  masing-masing  urusan  kewenangan  keistimewaan,  untuk mewujudkan  tujuan  dari  pengaturan  kewenangan  keistimewaan.  Sehingga masyarakat  sebagai  penerima  manfaat  dari  kebijakan  dana  keistimewaan dapat  mera sakannya.  Oleh  kerena  itu,  konsep  “Tahta  untuk  rakyat”,  harus dapat dimaknai sebagai komitmen bahwa “Keistimewaan untuk rakyat” (Sakir dan Diah Mutiarin, 2017).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah Daerah  DIY  adalah  hubungan  disentralisasi  asimetris,  artinya  pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada DIY untuk menentukan letak otonomi,

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 1, 2022, pp. 130-152
format  pemerintahan  atau  hal-hal  yang  lain  dalam  manajemen pemerintahannya  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Dalam hal penentuan Dana Keistimewaan berdasarkan UU. No.13 Tahun  2012  ditentukan  bahwa  pemerintah  menyediakan  pendanaan  dalam rangka  penyelenggaraan  urusan  Keistimewaan  DIY,  dana  keistimewaan tersebut  dibahas  dan  ditetapkan  oleh  Pemerintah  berdasarkan  pengajuan Pemerintah  Daerah  DIY.  Dana  Keistimewaan  yang  diperuntukkan  bagi  dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY tersebut  dialokasikan  pemerintah  pusat  untuk  mendanai  kewenangan keistimewaan DIY sesuai UUK Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.  Dana  keistimewaan  yang  telah  terlaksana  lima  tahun  masih  terdapat permasalahan  seperti  pada  pencairan  anggarannya,  program  dan  kegiatan yang belum menyentuh masyarakat dan lain-lainnya.

## Referensi
Abdul  Aziz  Hakim.  (2006).  Distorsi  Sistem  Pemberhentian  (Impeachment) Kepala  Daerah:  Di  Era  Demokrasi  Langsung.  Cetakan  Pertama. Yogyakarta:Toga Press.
Abdullah,  Rozali.  (2007).  Pelaksanaan  Otonomi  Luas  Dengan  Pemilihan Kepala. Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT Raja Grasindo.
Asshiddiqie, J., (2006), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
Bratakusuma  Deddy  Supriady  Dan  Solihin  Dadang,  (2002).  Otonomi Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah,  Jakarta:  P.T.  Gramedia  Pustaka Utama.
Dawud,  Joni, Penguatan  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Mendorong Peningkatan Efektivitas Otonomi Daerah Di Indonesia , Http://Www.Lan.Go.Id/Index . Php?Module=Detailartikel&Id=3, Diunduh, 3 Agustus-2019, Jam 07.20 Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Sejarah_Daerah_Istimewa_Yogyakarta )
Ferazzi,  G.  (2000).  "Using  The  "F"  Word:  Federalism  In  Indonesia's Decentralization Discourse." Oxford Journals 30(2): 63-85.
Gie, Liang, The, (1993), Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jilid III, Yogyakarta: Liberty.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 1, 2011 , pp. 130-152
H.A.W. Widjaja, (2007). Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia,, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Jaweng,  Endi,  Robert,  (2011). Kritik  Terhadap  Desentralisasi  Asimetris  Di Indonesia, Analisis CSIS , Vol. 40. No.2, Jakarta.
Jaweng,  Robert  Endi,  (2010),  Selasa,  21  Desember, Anomali  Desentralisasi Asimetris , Suara Pembaruan
Kaho,  J.  R.  (2012).  Analisis  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah  Di Indonesia., Polgov JPP Fisipol UGM. Yogyakarta.
Koirudin. (2005). Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian daerah. Malang : Averros Press.
Moh. Kusnardi, (1987). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Sinar Bakti
-------------------------(2009),  Hukum  Pemerintahan  Daerah,  Bandung:  Nusa Media.
Nurul  Qamar,  2013.  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Negara  Hukum  Demokrasi,
Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Nyimas Latifah Letty Aziz Dan R. Siti Zuhro. (2018). Politik Pengelolaan Dana Otonomi Daerah Khusus Dan Istimewa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Peraturan  Daerah  Istimewa  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor:  1  Tahun 2013  tentang  Kewenangan  dalam  Urusan  Keistimewaan  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  33  Tahun  2016 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 173/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian  dan  Penyaluran  Dana  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Said, Mas’ud.M L. (2005). A rah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia. UMM Press,
Malang.
Sesung,  Rusdianto.  (2013).  Hukum  Otonomi  Daerah.  Bandung:  PT.  Refika Aditama
Sukirno, S.H., M.H., Dwi Kuncahyo, S.H., M.H. (2015). Penerapan Desentralisasi Asimetris  Dalam  Penyelenggaraan  Urusan  Keistimewaan  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Sebagai  Basis  Otonomi  Bagi  Terwujudnya Kesejahteraan  Rakyat.  Fakultas  Hukum  Universitas  Proklamasi  45 Yogyakarta. Cakrawala Hukum. Volume XI, No 1.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 1, 2022, pp. 130-152
Tanjung,  Laksmi  Nurita,  Dyah  Mutiarin  dan  Eko  Priyo.  Purnomo.  (2018) Monitoring  dan  Evaluasi  Pemanfaatan  Dana  Keistimewaan  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2013-2017. Jurnal  Agregasi. Volume  6  / Nomor 1 Hal. 1 - 125
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Winarno, Budi, (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Jakarta: PT Buku Kita.