## IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO LOGISTIK POLDA MALUKU UTARA
1 Yusuf Praseteya * , 2 Nam Rumkel, 3 Abdul Aziz Hakim 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Khairun yusufpraseteya@gmail.com, 1 namrumkel@yahoo.com, 2 az.hakim@gmail.com 3
Naskah diterima: 02 November 2019; revisi: 19 November 2019; disetujui: 29 November 2019

## Abstract
Regulation of the Chief National Police of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2014 concerning Services Unit for Procurement of Goods/Services at the North Maluku Regional Police Logistics Bureau for the implementation of the procurement process for goods and services has been running in accordance with existing rules. But there are some  things  that  have  not  been  carried  out  based  on  the  Regulation.  With  regard  to consistency  in  the  implementation  of  the  rules,  inconsistencies  occur  in  the  rules  that have  been  set,  because  there  are  indeed  some  things  that  cannot  be  fulfilled  by  the organizational unit so that there are still mismatches between the realization and imple- mentation of the rules themselves. Factors which become obstacles in the implementa- tion of the Regulation of the Chief National Police of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2014 include (1) Human Resources Factors; (2) Facilities and Infrastructure Factors; and (3) Rule/Legality Factors.
Keywords: implementation, procurement of goods/services, regulation.
* Alamat korespondensi:
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Khairun Kampus Gambesi Kotak Pos 23372 Ternate Telp.: (0921) 326440 E-mail: yusufpraseteya@gmail.com

## I.  LATAR BELAKANG
Lembaga  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagaimana  yang  diamanat- kan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI Tahun  1945),  hasil  amendemen  pada  Pasal  30  ayat  (4)  menyatakan  bahwa  Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat  serta  menegakan hukum (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015:72). Amanat tersebut memiliki konsekwensi hukum yang bisa berdampak bagi lembaga tersebut apabila tidak melaksanakan, karena dia  sebagai  alat  negara  yang  harus  konsisten  dan  tegas  dalam  melaksanakan  aturan hukum yang berlaku dengan mempertimbangan berbagai faktor dan kemungkinan yang akan terjadi.
Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, selain lembaga pene- gakan  hukum  yang  lain  seperti  Jaksa  dan  Hakim,  sangat  dituntut  untuk  memberikan yang  terbaik  kepada  masyarakat,  sehingga  apa  yang  menjadi  harapan  terutama  dalam mencari keadilan dalam penegakan hukum benar-benar merasa terlindungi dan terayomi kepentingannya serta mendapat pelayanan secara baik dari Kepolisian sebagai salah satu alat negara dalam penegakan hukum (Imam Suroso, 2016:3).
Agar  komitmen  tersebut  dapat  dilaksanakan  dan  terukur  secara  jelas,  maka berbagai kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka pembinaan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam berbagai aspek dengan salah satu tujuan yaitu pene- gakan  hukum  yang  adil  dan  professional  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan baik itu secara kelembagaan maupun konsep. Hal itu bisa dapat dimaknai dalam organi- sasi  (strukutur),  peraturan  perundang-undangan  (subtansi)  maupun  kultur  (budaya) menjadi  sosok  sipil  yang  dipersenjatai.  Perubahan  tersebut  sejalan  dengan  gambaran filosuf modern, yaitu Hegal memandang “sejarah manusia sebagai suatu perkembangan sprituil  dari  suatu  bentuk  kesatuan  melalui  fase  perpecahan,  dan  kemudian  menuju kearah reintegrasi pada tataran yang lebih tinggi” (Sadjijono, 2008:35).
Konsep Negara hukum sebagaimana yang diamnatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, yanmg menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Ketentuan tersebut bermakna bahwa negara ini adalah negara hukum yang demokratis, yang dalam praktek harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  serta  wajib  menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik (Evi Hertanti, 2009:1).
Pemaknaan  terhadap  amanat  tersebut  secara  eksplisit  menyatakan  menyatakan bahwa  semua  aktivitas  yang  dilakukan  baik  yang  memiliki  keterkaitan  langsung  mau- pun  tidak  dalam  penyelenggaraan  negara  harus  didasarkan  pada  ketentuan-ketentuan hukum  yang  berlaku  karena,  pada  posisi  puncak  dari  semua  sistem  yang  harus  dapat diwujudkan,  baik  itu,  sistem  ekonomi  dan  sistem  politik  harus  tunduk  pada  system hukum, bukan malah sebaliknya (Forum Keadilan No. 50, 2012:11).
Hukum  menetapkan  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  boleh  dilakukan serta  yang  dilarang.  Sasaran  hukum  yang  hendak  dituju  bukan  saja  orang-orang  yang
nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi  dan  kepada  alat  perlengkapan  negara  untuk  bertindak  menurut  hukum.  Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan bagian dari aspek penegakan hukum (Fo- rum Keadilan No. 50, 2012:7).
Penyelenggaraan  kehidupan  bernegara,  pemerintah  dituntut  untuk  memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk me- wujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai  bentuk  berupa  barang,  jasa  maupun  pembangunan  infrastruktur.  Di  samping itu,  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  membutuhkan  juga  barang  dan jasa, oleh sebab itu perlu adanya pengadaan barang dan jasa.  Dilihat dari aspek historis pengaturan  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  Pemerintah,  dikeluarkannya regulasi terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dimaksudkan agar pelak- sanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  lebih  efektif  dan  mengurangi  penyim- pangan yang merugikan pada keuangan negara (Amiruddin, 2010:1).
Di era otonomi dewasa ini kebutuhan akan pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah. Setiap daerah berusaha untuk membangun daerahnya, pemerintah dalam hal  ini  sebagai  institusi  yang  mempunyai  fungsi  mengatur,  pembangunan,  pelayanan publik, dan pemberdayaan dituntut untuk dapat menjadi sarana dalam membangun dae- rahnya.  Salah  satu  kebutuhan  dalam  pembangunan  adalah  kebutuhan  akan  pengadaan barang dan jasa, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini masih men- jadi ladang subur bagi praktek korupsi.
Hal tersebut dikarenakan pada proses pengadaan barang dan jasa, banyak sekali uang yang beredar, sering terjadi kontak tertutup antara penyedia barang/jasa dan pani- tia  lelang,  dan  prosedur  lelang  yang  harus  diikuti  sangat  kompleks.  Untuk  mengatasi masalah  tersebut,  perlu  dilakukan  proses  yang  terbuka  dalam  pengadaan  barang  dan jasa.  Proses  yang  transparan  ini  akan  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  pe- nyedia barang dan jasa dan dalam pelaksanaannya akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat.
Pengadaan  barang/jasa  secara  umum  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  proses untuk mendapatkan barang atau jasa mulai dari kegiatan perencanaan, penentuan stan- dar,  pengembangan  spesifikasi,  pemilihan  penyedia,  negosiasi  harga,  manajemen  kon- trak, pengendalian, penyimpanan dan distribusi barang serta fungsi-fungsi lainnya yang terkait dalam proses tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam suatu orga- nisasi. Proses ini diharapkan dapat dilakukan dengan biaya yang terbaik untuk memper- oleh nilai terbaik dari dana yang terbatas dengan cara mengendalikan komponen penga- daan yaitu kualitas, kuantitas, waktu, tempat dan harga.
Pengadaan  barang/jasa  dalam  kegiatan  pembangunan  di  pemerintah  memiliki porsi  yang  cukup  besar,  baik  dilihat  dari  besaran  porsi  anggarannya.  Mengingat  pen- tingnya pengaturan yang baik dalam kegiatan pengadaan maka diperlukan suatu sistem yang  dapat  mengubah  proses  pengadaan  barang/jasa  dari  kegiatan  transaksional  yang hanya melihat pengadaan sebagai proses administratif dari upaya mendapatkan barang/ jasa  dengan  beberapa  pilihan  kegunaan  dapat  diubah  menjadi  suatu  kegiatan  strategis
sebagai satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
Secara kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia memiliki Unit Layanan Pe- ngadaan Barang dan Jasa, hal ini ditandai dengan keluarnya Peraturan Kepolisian Re- publik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Barang/Jasa. Peraturan ini sebagai dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ditubuh kepolisan Re- publik  Indonesia.  Tentunya  dalam  impelementasi  peraturan  khususnya  di  Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara khususnya pada Satuan Kerja Biro Logistik, apabila dapat dimaknai secara konsep sangat bagus, namun dalam implementasi dilapa- ngan  terlihat  masih  kurang  efektif  terutama  dalam  soal  pelayanan  maupun  penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
Atas dasar tersebut maka penulis memandang penting untuk dilakukan pengka- jian  lebih  mendalam  dengan  berbagai  aspek  terutama  dari  aspek  Hukum  Tata  Negara yang sesuai dengan disiplin keilmuan yang digeluti. Berdasarkan alasan tersebut kajian ini  dirumuskan  dengan  judul  “Implementasi  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Re- publik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Biro Logistik Polda Maluku Utara”. Berdasarkan pemaparan terse- but, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah konsep Implementasi  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2014  tentang  Unit  Layanan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pada  Satker  Biro  Logistik Polda Maluku Utara? dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam meng- implementasikan peraturan tersebut?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum normatif empiris (tera- pan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi secara faktual dengan berbagai pendeka- tan  yang  dipergunakan.  Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  seluruh  fungsionaris  pada Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara khususnya pada Biro Logistik Polda Maluku Utara.  Sampel  dalam  penelitian  ditetapkan  dengan  teknik purposive  sampling .  Data yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi pustaka, wawancara, pengamatan langsung.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2014 Pada pelaksanaannya proses pengadaan barang dan jasa pada Biro Logistik Pol- da Maluku Utara sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi ada beberapa hal yang belum terlaksana sesuai dengan mekanisme berdasarkan Peraturan Kepala Kepoli- sian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengada- an  Barang/Jasa,  diantaranya  tidak  terpenuhinya  jumlah  anggota  perangkat  organisasi Layanan Pengadaan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indo- nesia  Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Unit  Layanan  Pengadaan  Barang/Jasa  dan  juga
contoh lainnya seperti pada saat proses input data yang seharusnya dilakukan oleh Kua- sa Pengguna Anggaran (KPA) tetapi pada saat pelaksanaannya dilakukan oleh anggota yang berperan sebagai PPK atau Pokja.
Pada  pelaksanaannya  masih  terjadi  inkonsistensi  terhadap  aturan  yang  sudah ditetapkan,  karena  memang  ada  beberapa  hal  yang  belum  bisa  dipenuhi  oleh  satuan organisasi.  Seperti  karena  terbatasnya  jumlah  dan  kompetensi  personel  Polda  Maluku Utara  sehingga  pada  Unit  Layanan  Pengadaan  masih  terdapat  ketidaksesuaian  antara realisasi dam pelaksanaan aturan. Beberapa contoh diantaranya tidak sedikit terjadinya tumpang tindih tupoksi dan peran ganda seperti anggota Pokja yang merangkap sebagai PPK sehingga berakibat tidak konsistennya penerapan aturan yang ada.
Implementasi  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Logistik Polda Maluku  Utara  dilaksanakan  melalui  dua  cara  yaitu e-tendering dan e-purchasing . E- tendering merupakan  tata  cara  pemilihan  penyedia  barang/jasa  yang  dilakukan  secara terbuka  dan  dapat  diikuti  oleh  semua  penyedia  barang/jasa  yang  terdaftar  pada  sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah  ditentukan.  Sementara e-purchasing merupakan  tata  cara  pembelian  barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
1. Melalui e-tendering
Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/ jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Para pihak yang terlibat dalam e-tendering adalah  pejabat  pembuat  komitmen/unit  layanan  pengadaan/peja bat pengadaan dan penyedia barang/jasa. Aplikasi e-tendering wajib meme- nuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan da- lam  pertukaran  dokumen  serta  tersedianya  sistem  keamanan  dan  penyim- panan  dokumen  elektronik  yang  menjamin  dokumen  elektronik  tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. E-tendering dilaksa- nakan dengan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan  pengadaan  secara  elektronik.  Unit  layanan  pengadaan/pejabat  pe- ngadaan dapat menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang dise- lenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik terdekat.
2. E-Purchasing E-purchasing bertujuan  menciptakan  proses  pemilihan  barang  /jasa  secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua unit  layanan  pengadaan/pejabat  pengadaan  dapat  memilih  barang/jasa  pada pilihan terbaik dan mewujudkan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa  dari  sisi  penyedia  barang/jasa  dan  pengguna.  Sistem  katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP dan sekurang-kurangnya memuat in- formasi spesifikasi dan harga barang/jasa. Pemuatan informasi dalam sistem katalog elektronik oleh LKPP di lakukan dengan membuat frame work con- tract dengan  penyedia  barang/jasa.  Barang/jasa  yang  diinformasikan  pada sistem katalog elektronik ditentukan oleh LKPP. Pelaksanaan e-procurement
telah  dimulai  dengan  Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2004  mengenai Percepatan  Pemberantasan  Korupsi,  dimana  memberi  instruksi  khusus kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk meng- kaji dan menguji coba pelaksanaan sistem e-procurement yang dapat diguna- kan Bersama instansi pemerintah. Pada Tahun 2010 melalui Peraturan Pre- siden Nomor 54 Tahun 2010, LKPP mengembangkan sistem e-procurement .
Petunjuk teknis pelaksanaan e-tendering diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala  LKPP  Nomor  18  Tahun  2012.  Dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan bahwa  e-tendering  dilaksanakan  melalui e-lelang dan e-seleksi . E-lelang adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan kontruksi /jasa lainnya secara  elektronik  untuk  semua  pekerjaan  yang  dapat  diikuti  oleh  semua penyedia  barang/pekerjaan  konstruksi/jasa  lainnya  yang  memenuhi  syarat.
E-seleksi adalah  metode  pemilihan  jasa  konsultasi  secara  elektronik  untuk semua  pekerjaan  yang  dapat  diikuti  oleh  semua  penyedia  jasa  konsultansi yang memenuhi syarat.
B.  Faktor-Faktor Penghambat Implementasi
1.  Faktor Sumber Daya Manusia.
Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor internal yang memegang peranan penting atas keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga perlu dia- rahkan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah organisasi harus mampu untuk menyatukan persepsi atau cara pandang anggota dan pimpinan organisasi dalam rangka mencapai tujuan or- ganisasi  antara  lain  melalui  sertifikasi  yang  menjadi  legalitas  anggota  dalam  melaksa- nakan tender, serta pembentukan mental bekerja yang baik, memberikan motivasi kerja, bimbingan, pengarahan dan koordinasi yang baik dalam bekerja oleh seorang pemimpin kepada para anggotanya.
Manusia  selalu  berperan  aktif  dan  signifikan  dalam  setiap  kegiatan  organisasi, baik sebagai perencana, pelaku dan perintis terwujudnya tujuan organisasi. Baik itu or- ganisasi ekonomi, politik dan kemasyarakatan, tujuan organisasi tersebut tidak mungkin terwujud  tanpa  peranan  manusia.  Bagaimana  canggihnya  peralatan  sekalipun,  faktor manusia  tetap  akan  menentukan,  itulah  sebabnya  SDM  dianggap  aset  yang  sangat penting dalam suatu organisasi. Di tengah era globalisasi dengan perubahan-perubahan yang  cepat  dan  kompleksitas  yang  makin  meningkat,  maka  peranan  SDM  dalam melakukan layanan harus lebih ditingkatkan untuk kemajuan organisasi.
Terkait dengan kondisi ini menurut KBP Tubagus I. Shiddiq, bahwa secara Rill Unit Layanan Pengadaan Kepolisian Daerah Maluku Utara khususnya pada satker Biro Logistik  dari  sisi Sumber  Daya  Manusia  masih  sangat  minim,  hal  ini  secara  kuantitas dapat  dilihat  dari  tingkat  Pendidikan  yang  mayoritas  lulusan  sekolah  menengah  atas serta  untuk  pemegang  sertifikasi  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  masih  sangat terbatas.  Dalam  hal  ini  aspek  tersebut  sangat  mempengaruhi  kinerja  Unit  Layanan Pengadaan dalam merealisasikan amanat sebagaimana yang diatur dalam peraturan per-
undang-undangan (Hasil Wawancara AKBP Esther Lefmanut, Kepala UKBPJ Kepolisi- an Daerah Maluku Utara, tanggal 23 Agustus 2019).
2.  Faktor Sarana dan Prasarana.
Dalam  manajemen  dalam  suatu  organisasi  terdapat  adanya  fasilitas  pendukung baik  sarana  prasarana  maupun  sarana  teknologi  untuk  mendukung  kerja  para  anggota guna  mencapai  tujuan  organisasi  tersebut.  Sarana  adalah  sesuatu  berupa  benda  yang bergerak seperti mesin, komputer, printer dan sebagainya, sedangkan prasarana adalah benda yang tidak bergerak, seperti gedung, kantor dan sebagainya. Di samping itu, tek- nologi adalah suatu cara atau pengetahuan yang diterapkan melalui alat untuk menger- jakan suatu pekerjaan agar terpenuhinya kebutuhan manusia. Dalam era glpbalisasi ini baik sarana maupun prasarana tentulah sangat berkaitan dan berperan vital dalam suatu organisasi.
Untuk  menciptakan  keberhasilan  dalam  bekerja,  kantor  harus  menjamin  dan menyediakan  fasilitas-fasilitas  yang  menunjang  keberhasilan  dalam  bekerja.  Hal  ini disebabkan karena tenaga kerja saja tidak cukup untuk melakukan sebuah kegiatan or- ganisasi,  tetapi  harus  didukung  dengan  adanya  fasilitas  agar  pencapaian  kerja  sesuai dengan yang diinginkan. Maka dari itu, kantor atau suatu organisasi harus memperhati- kan tentang pentingnya sarana dan prasarana dengan kelengkapannya agar pencapaian kinerja menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Adapun fungsi dari fasilitas sarana kantor  adalah  untuk  menghemat  secara  fisik  tenaga  dan  pikiran  manusia  dalam  mela- kukan pekerjaannya serta menghemat/efisiensi waktu.
Sedangkan fungsi dari prasarana kantor adalah untuk memotivasi para pegawai agar mau bekerja dengan giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal dan men- jadi  pedoman  atau  acuan  anggota  dalam  bekerja  seperti  dengan  adanya  SOP.  Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas pada suatu organisasi tersebut. Produktivi- tas kerja karyawan sangat di dukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana.
Karena itu, sarana dan prasarana kantor dikatakan penting dalam proses penca- paian kerja karena sarana dan prasarana kantor sebagai hal atau aspek pendukung tercip- tanya kegiatan kantor yang produktif dan optimal.
Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, anggota akan le- bih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan ter- capai. Selain dalam hal pencapaian kerja, sarana dan prasarana yang ada akan membuat nyaman  dalam  bekerja.  Untuk  itu,  sarana  dan  prasarana  kantor  merupakan  hal  yang sangat  mendukung  dan  harus  diperhatikan  karena  mempunyai  pengaruh  yang  sangat besar  dalam  mencapai  tujuan  organisasi  itu  sendiri.  Dalam  mengupayakan  sarana  dan prasarana kantor, dibutuhkan manajemen sarana dan prasarana yaitu proses pengelolaan sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien.
Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang sangat penting, ka- rena  keberadaannya  akan  sangat  mendukung  terhadap  suksesnya  kegiatan  operasional dalam  suatu  organisasi.  Secara  umum  tujuan  pengelolaan  sarana  dan  prasarana  kantor adalah memberikan layanan secara professional di bidang sarana dan prasarana kantor.
Secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut:
1)  Untuk  menyesuaikan  apa  saja  fasilitas  yang  dibutuhkan  oleh  kantor,  mak- sudnya adalah agar apa yang disediakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi.
2)  Untuk  mengupayakan  pemakaian  sarana  dan  prasarana  kantor  secara  tepat dan efisien.
3)  Untuk  mengupayakan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  kantor,  sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dan siap guna dalam setiap kali diperlukan oleh seluruh anggota.
3.  Faktor Aturan/Legalitas.
Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku  umum  dan  dibuat  oleh  Pemerintah.  Faktor  hukum  yang  dimaksud  adalah  ber- mula dari undang-undangnya itu sendiri yang kurang sempurna. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan a). tidak diikutinya azas-azas berlakunya UU b). belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Ketidak- jelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergu- nakan  dalam  perumusan  pasal-pasal  tertentu.  Hal  itu  disebabkan,  karena  penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali/multi tafsir. Konsekuensi ini mengakibatkan  peraturan  yang  memuat  pasal  dengan  kata-kata  yang  dapat  ditafsirkan secara  luas  (multi  interpretasi)  dan  menyebabkan  kesimpang  siuran  dalam  penafsiran atau  penerapannya  sehingga  pada  akhirnya  menimbulkan  konflik.  Artinya,  faktor  hu- kum  yaitu  peraturan  yang  memiliki  ketidakjelasan  kata-kata  dalam  perumusan  pasal- pasalnya  terbukti  telah  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  sengketa  di  Polri khususnya  pada  Biro  Logistik  Polda  Maluku  Utara.  Masalah  itu  tumbuh  karena meskipun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-Undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan.
Menurut  AKBP  G.  Haulussy,  bahwa  memang  secara  riil  pengaturan  sistem Layanan  Pengadaan  Barang/Jasa  kurang  lengkap  untuk  menjawab  kondisi  yang  yang dihadapi  sehingga  pengaturan  tentang  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Unit  Layanan  Pengadaan  Barang/Jasa  kedepan  harus disempurnakan  demi  perbaikan  norma-norma  dalam  peraturan  ini  (Hasil  Wawancara AKBP G. Haulussy, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kepolisian Daerah Maluku Utara, tanggal 12 Agustus 2019).
Lebih  lanjut  bahwa  pengaturan  ini  juga,  norma  yang  diatur  terlalu  dominan dalam soal struktur organisasi serta tugas dan kewajiban di dalam tubuh Unit Layanan Pengadaan.  Sehingga  dalam  soal-soal  pelayanan  semisal  hak-hak  dan  kewajiban  para pelaku usaha tidak dimasukan jadi terkesan hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam peraturan  ini  (Hasil  Wawancara  Tubagus  Shiddiq,  Kepala  Biro  Logistik  Kepolisian Daerah Maluku Utara, tanggal 12 Agustus 2019).

## IV.  PENUTUP
Implementasi  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Logistik Polda Maluku  Utara  terhadap  pelaksanaannya  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  sudah  ber- jalan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Tetapi  ada  beberapa  hal  yang  belum  terlaksana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Terhadap konsistensi dalam pelak- sanaan aturan masih terjadi inkonsistensi terhadap aturan yang sudah ditetapkan, karena memang  ada  beberapa  hal  yang  belum  bisa  dipenuhi  oleh  satuan  organisasi  sehingga masih terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dan pelaksanaan aturan itu sendiri.
Faktor-Faktor  Penghambat  Dalam  Implementasi  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2014  tentang  Unit  Layanan  Pengadaan Barang/Jasa  Pada  Satker  Biro  Logistik  Polda  Maluku  Utara  diantaranya  adalah  (1) Faktor  Sumber  Daya  Manusia.  Bahwa  secara  rill  di  internal  Unit  Layanan  Pelayanan Kepolisian Daerah Maluku Utara dari sisi Sumber Daya Manusia masih minim, hal ini dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  yang  masih  rendah.  Disamping  itu  juga  secara kuantitas Sumber Daya Manusia masih sangat minim, hal ini dapat dilihat dari tingkat pemegang  sertifikasi  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  masih  sangat  terbatas. Dalam hal ini bahwa aspek tersebut yang  sangat  mempengaruhi kinerja Unit Layanan Pengadaan  dalam  merealisasikan  amanat  sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan;  (2)  Faktor  Sarana  dan  Prasarana.  Sarana  dan  prasarana  sangat berpengaruh  terhadap  kinerja  dan  pencapaian  kerja  karyawan,  karena  sarana  dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan kantor. De- ngan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, karyawan akan lebih mu- dah  dan  efektif  dalam  menyelesaikan  tugasnya  dan  tujuan  dari  suatu  organisasi  pun akan tercapai. Sesuai hasil penelitian ditemukan  bahwa salah faktor terhambatnya im- plementasi adalah soal sarana dan prasarana diantaranya terdiri dari kantor/Gedung dan koneksi  internet  yang  belum  merata  di  Wilayah  Hukum  Polda  Maluku  Utara/Polres jajaran; (3) Faktor Aturan/Legalitas. Lebih lanjut bahwa pengaturan norma yang diatur terlalu  dalam  masalah  yang  diangkat  ini  adalah  sangat  dominan  dalam  soal  struktur organisasi serta tugas dan kewajiban dialam tubuh Unit Layanan Pengadaan. Sehingga dalam  soal-soal  pelayanan  semisal  hak-hak  dan  kewajiban  para  pelaku  usaha  tidak dimasukan jadi terkesan hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam peraturan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, Korupsi    Dalam    Pengadaan    Barang    dan    Jasa ,  Yogyakarta:  Genta Publishing, 2010.
Evi  Hertanti, Tindak  Pidana  Korupsi , Edisi  Kedua,  Jakarta: Sinar  Grafika, 2009.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 2, Desember 2019 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Imam  Suroso, Hukum  Acara  Pidana  Karakteristik  Penghentian  Penyidikan  dan Implikasi Hukumnya , Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.
Majalah    Forum, Perusahaan    Amerika    Bencana    Bagi    Rakyat    Riau ,    Forum Keadilan    No. 50, 22 April 2012.
Sadjijono, Hukum  Kepolisian,  Polri  dan  Good  Governance ,  Surabaya:  Laksbang Mediatama, 2008.