LPPM UNIHAZ

## ABDIHAZ: Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat
https://journals.unihaz.ac.id/index.php/abdihaz

## Penguatan  Kapasitas  Tata  Kelola  Keuangan  dan  Komunikasi  pada Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Gendro Pasuruan
Strengthening  Financial  Governance  and  Communication  Capacity  in  The Implementation of Village-Owned Business Agency Programs in Gendro Village Pasuruan
Rachmat Kriyantono 1 *, Yun Fitrahyati Laturrakhmi 1 , Sinta Swastikawara 1 , Dessanti Putri Sekti Ari 2
1 Jurusan  Ilmu  Komunikasi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Brawijaya,  Jl.  Veteran  Malang, Indonesia
2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 163, Malang, Indonesia
Info Artikel ABSTRAK Diterima 06 Oktober 2020 Ditelaah 17 Oktober 2020
Disetujui 13 Nopember 2020
Tersedia  daring  31  Desember 2020 *Penulis  untuk  korespondensi rachmat_kr@ub.ac.id Artikel  ini  mendeskripsikan  program  pengabdian  masyarakat  untuk  memberikan penguatan kapasitas organisasi sehingga program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat berjalan efektif. BUMDES, sebagai program pemerintah untuk membangun desa, menuntut  kemampuan  manajemen  dari  pelaksana  program,  baik  pengurus  BUMDES maupun  pemerintah  desa.  Kemampuan  manajemen  ini  berkaitan  transparansi  dalam pengelolaan  anggaran  dan  manajemen  komunikasi  yang  akhirnya  menjadi  salah  satu parameter  yang  turut  menentukan  tinggi  rendahnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap pengelolaan BUMDES. Tim Pengabdian Masyarakat bertujuan memberikan penguatan kapasitas  tata  kelola  keuangan  dan  komunikasi  pada  pengelolaan  BUMDES  di  Desa Gendro  Kabupaten  Pasuruan.  Kegiatan  dilakukan  dengan  metode  workshop  dan pendampingan  kepada  pengelola  BUMDES.  Kegiatan  ini  diikuti  semua  pengelola BUMDES  dan  aparat  pemerintah  desa.  Kegiatan  ini  dilakukan  sejak  Juni  hingga September  2020.  Kegiatan  ini  menemukan  bahwa  kapasitas  tata  kelola  keuangan  dan komunikasi  terkendala  oleh  kurangnya  dukungan  dari  pemerintah  desa,  kendala komunikasi antara pengelola BUMDES dan kepala desa, pengelola belum fokus secara optimal,  dan  masih  rendahnya  kerjasama  antar  pengelola.  Dari pre-test dan post-test dengan uji Wilcoxon, ditemukan bahwa kegiatan ini mampu memberikan pemahaman dan  kemampuan  aplikasi  tentang  pengelolaan  laporan  keuangan  yang  transparan  dan manajemen komunikasi yang efektif dengan pemerintah desa.  Diharapkan, kapasitas ini menjadikan BUMDES menjadi mandiri dan mampu berinovasi mengembangkan potensi desa menjadi sumber usaha Desa Gendro.
Kata Kunci:
BUMDES,
Desa Gendro,
Manajemen Komunikasi,
Transparansi Keuangan

## ABSTRACT
Keywords:
BUMDES, Financial transparency, Communication Management, Gendro Village This article describes community service programs to provide organizational capacity strengthening  to  increase  the  Village-Owned  Enterprises  (BUMDES)  program's effectiveness. BUMDES demands program implementers' management capabilities as a government  program  to  develop  villages,  both  BUMDES  administrators  and  village governments.  This  management  capability  is  related  to  transparency  in  budget management  and  communication  management,  which  ultimately  becomes  one  of  the parameters that determine the level of public trust in the management of BUMDES. The Community Service Team aims to strengthen the capacity of financial governance and communication in the management of BUMDES in Gendro Village, Pasuruan Regency. Activities were carried out through workshops and assistance to BUMDES managers. This activity was attended by all BUMDES managers and village government officials. This activity was carried out from June to September 2020. This activity found that the capacity  of  financial  and  communication  governance  was  constrained  by  a  lack  of support  from  the  village  government,  communication  problems  between  BUMDES managers and village heads, managers had not focused optimally, and low cooperation
between  managers.  This  activity  was  able  to  provide  understanding  and  application capabilities  regarding  the  management  of  transparent  financial  reports  and  effective communication management with the village government. It is hoped that this capacity will make BUMDES independent and able to innovate in developing village potentials to become a source of business for Gendro Village.
ISSN  2685-0354  (Media  Online).  Diterbitkan  oleh  Universitas  Prof.  Dr.  Hazairin,  SH.  Ini  merupakan  jurnal  bebas  akses  di bawah lisensi Creative Commons Atribution 4.0 International ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN
Upaya pemerintah untuk membangun desa telah dilakukan sejak tahun 2015 yaitu berupa penganggaran dana desa.  Dana  tersebut  ditujukan  untuk  membangun  pedesaan  sehingga  dapat  memberikan  keuntungan  ekonomi  bagi masyarakat  serta  kemajuan  desa  tersebut  (Kurnia,  2019).  Untuk  tahun  2019,  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyarankan penggunaan dana desa lebih memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan  tidak  mengarahkan  pada  pembangunan  infrastruktur  (Tempo,  2019). Meskipun penyerapan dana desa terus meningkat setiap tahun, namun kasus penyelewengan dana desa di tingkat desa masih dijumpai walaupun hanya sebesar 0,01% (Kurnia, 2019).
Beberapa  studi  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  korupsi  di  tingkat  desa  dapat  terjadi  karena  kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Rahman, 2011). Situasi ini terkait dengan masih tingginya indeks persepsi korupsi Indonesia, yakni ranking 85 dari 185 negara (Mashabi, 2020). Ditambah lagi, rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  aparatur  pemerintah  desa  (Bunga  et  al.,  2018).  Pada  level pemerintahan desa, kecenderungan perilaku koruptif dapat terjadi setidaknya karena dua  faktor, sebagaimana hasil penelitian  Herdiana  (2019).  Pertama,  faktor  regulasi  yang  menempatkan  kepala  desa  sebagai  pemimpin  sentral  di tingkat desa dan tidak diimbangi oleh lembaga tingkat desa yang menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap kepala desa.  Kedua,  faktor  tidak  adanya  mekanisme  yang  jelas  bagaimana  masyarakat  melakukan  pemantauan  terhadap kinerja kepada desa.
Sejalan  dengan  beberapa  temuan  tersebut,  beberapa  literatur  menegaskan  bahwa  ketersediaan  informasi berhubungan secara signifikan dengan perilaku korupsi. Dalam hal ini, adanya arus informasi antara pemerintah dan masyarakat menurunkan potensi terjadinya korupsi (Charoensukmongkol & Moqbel, 2014; Kriyantono et al., 2017). Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi public (KIP) berdampak pada terbangunnya tata pemerintahan  yang baik (good governance) sebagaimana ditemukan  Retnowati (2012)  maupun  Febriananingsih  (2012).  Jatiningrum  et  al.  (2020)  juga  menyebut  bahwa  cara  untuk  menghadapi skandal adalah dengan memperbaiki laporan keuangan melalui perbaikan tata kelola organisasinya. Ditambah lagi, transparansi laporan keuangan masih menjadi tuntutan masyarakat, bukan hanya di Indonesia (Batubara, 2017), tapi, juga terjadi di Amerika Serikat (Hawes et al., 2015). Transparansi juga menjadi faktor membangun relasi (Estrada & Bastida, 2020), dalam hal ini relasi antara pengelola dan masyarakat desa.
Lebih  lanjut,  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, disebutkan bahwa fungsi penyediaan informasi publik menjadi syarat penting pelaksanaan demokrasi. Dalam konteks lembaga pemerintah, misalnya, tata kelola komunikasi sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik dan tata kelola komunikasi ini menjadi tugas bagian Humas (Kriyantono, 2015, 2019a, 2019b, 2020a). Dalam level desa, mengacu pada  Kriyantono  (2016),  ketiadaan  humas  pemerintah  menuntut  fungsi  ini  dapat  dijalankan  oleh  seluruh  aparatur pemerintahan desa, karena setiap individu adalah Humas bagi lembaga. Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa kualitas SDM yang ada di dalam pemerintahan desa turut menentukan bagaimana fungsi keterbukaan ini akan dilaksanakan.  Keterbukaan  keuangan  dan  komunikasi  menjadi  sangat  penting  karena  Program  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDES) sebagai program publik, mengacu pada Pina et al. (2010) dan Lawal et al. (2020), berkewajiban memberikan  transparansi  keuangan.  BUMDES  juga  menuntut  pengelolaan  secara  profesional  sehingga  dapat mengangkat status desa dari desa tertinggal menjadi desa maju (Anwar, 2020).
Dari observasi pendahuluan di Desa Gendro pada Juni 2020, sebagai upaya analisis situasi, Tim Pengabdian Masyarakat menemukan bahwa kapasitas manajemen ini dalam pengelolaan BUMDES menjadi permasalahan yang kerap terjadi. Di BUMDES Podo Makmur, Desa Gendro, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Tim menemukan bahwa sejak didirikan di tahun 2018 lalu, pengelolaan BUMDES belum dilakukan secara optimal, yakni cenderung  stagnan.  Observasi  dan  wawancara  awal  dengan  beberapa  pengurus,  tim  menemukan  bahwa  meskipun pelaporan  pengelolaan  anggaran  telah  dilakukan,  namun  penyediaan  informasi  secara  berkala  kepada  masyarakat secara langsung belum dilakukan. Komunikasi antar pengelola juga sangat jarang dilakukan. Komunikasi yang kurang
efektif  ini  mengakibatkan  beban  kerja  tidak  terdistribusi  secara  merata  antar  pengelola  dan  transparansi  keuangan belum terjadi.
Permasalahan lainnya yang juga muncul adalah tidak adanya komunikasi yang rutin dan bersifat koordinatif antara  pengurus  BUMDES  dengan  pendamping  BUMDES  dan  pemerintah  desa.  Hasil  observasi  dan  wawancara dengan  pengurus,  tim  menemukan  bahwa  komunikasi  antara  pengurus  BUMDES  dengan  pemerintah  desa  kurang efektif, yakni ditandai adanya rasa saling tidak percaya. Hal ini sangat berdampak pada tidak produktifnya pengelolaan BUMDES  di  desa  ini.  Masalah  lain  yang  juga  muncul  adalah  pengelola  BUMDES  dan  pendamping  BUMDES memiliki  perbedaan  pemahaman  tentang  aturan  dasar  BUMDES  dan  bagaimana  penerapannya.  Perbedaan  ini  pun menjadi gap koordinasi dan kerjasama.
Hasil  observasi  sebagai  analisis  situasi  ini  menegaskan  pentingnya  penguatan  kapasitas  bukan  hanya  bagi pengelola BUMDES tetapi juga bagi pendamping desa berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang dasar hukum dan implementasinya pada program BUMDES di tingkat desa. Pada dasarnya, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Kadir dan Moonti (2018) yang menemukan bahwa penguatan kapasitas pemerintah desa maupun pendamping desa menjadi hal yang diperlukan untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi di desa. Penguatan ini penting dilakukan karena Tim menilai bahwa BUMDES di Desa Gendro ini memiliki potensi pengembangan. Selain potensi ekonomi desa, para pengelola juga berpotensi karena didominasi oleh generasi  muda dengan  kualitas SDM  yang  lebih baik dibanding pemerintah desa.
Berangkat dari analisis situasi tersebut di atas, program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di bawah kerangka kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi organisasi, dan ilmu administrasi terkait tata kelola keuangan. Program ini kelanjutan program sebelumnya yang berupa sosialisasi keterbukaan informasi public (Kriyantono  et  al.,  2019).  Secara  khusus,  program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  ditujukan  untuk  (1) meningkatkan  pengetahuan  dan  kapasitas  komunikasi  efektif  dalam  organisasi  BUMDES,  (2)  meningkatkan pengetahuan  bersama  di  antara  pengelola  BUMDES  tentang  dasar  hukum  dan  tata  kelola  pelaporan  keuangan BUMDES.  Tercapainya  kedua  tujuan  tersebut  diharapkan  dapat  mewujudkan  pengelolaan  BUMDES  secara profesional.

## METODE
Untuk  mencapai kedua tujuan dalam  kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, terdapat empat tahap dan berlangsung  pada  Juli–September  2020.  Tahap  pertama,  kegiatan  dilakukan  dalam  bentuk  penggalian  data  awal melalui wawancara secara informal dengan beberapa pengurus, yakni wawancara mendalam dengan suasana santai, sehingga  diharapkan  menghasilkan  jawaban  yang  mendalam  (Kriyantono,  2020b). Tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah untuk  memperoleh  gambaran  tentang  permasalahan  spesifik  dari  masing-masing  pihak  berkaitan  dengan  kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDES Podo Makmur. Tokoh kunci yang dilibatkan dalam wawancara secara  terpisah  ini  adalah  Kepala  Desa  Gendro,  Sekretaris  Desa  Gendro,  Ketua  serta  Bandahara  BUMDES  Podo Makmur. Di tahapan ini, tim memperoleh hasil yang berbeda antara keempat tokoh kunci tersebut dalam memandang permasalahan  utama  BUMDES  Podo  Makmur.  Hal  ini  kemudian  mendorong  Tim  Pengabdian  kepada  Masyarakat untuk melaksanakan tahapan kedua, yaitu analisis situasi partisipatif.
Tahap  kedua  ditujukan  untuk  memperoleh  gambaran  spesifik  tentang  permasalahan  yang  dihadapi  bersama terkait  pengelolaan  BUMDES  Podo  Makmur.  Analisis  situasi  partisipatif  melibatkan  sembilan  pengurus  dan pengawas BUMDES Podo Makmur Desa Gendro, Kabupaten Pasuruan, Jatim. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Balai  Desa  Gendro  dengan  menggunakan  protokol  kesehatan.  Tahap  kedua  ini  dilakukan  melalui  metode  diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mendorong pengurus dan pengawas BUMDES Podo Makmur untuk bersama-sama menemukan berbagai permasalahan utama yang mereka hadapi sekaligus berbagai potensi yang mereka miliki. Tim pengabdian  kepada  masyarakat  hanya  berposisi  sebagai  fasilitator  sehingga  memungkinkan  seluruh  peserta  dapat berdiskusi  dari  sudut  pandang  mereka  masing-masing  tanpa  ada  tekanan  ataupun  rasa  tidak  nyaman  untuk mengutarakan pendapat karena keberadaan tim pengabdian kepada masyarakat. Melalui metode ini, tim memperoleh rumusan  yang  dipandang  sebagai  permasalahan  utama  sekaligus  potensi  yang  dipahami  secara  bersama  sebagai keunggulan yang mereka miliki dalam menjalankan Program BUMDES.
Hasil yang diperoleh pada tahap pertama dan kedua kemudian ditindaklanjuti dengan tahapan berikutnya (tahap ketiga)  yang  melibatkan  metode  workshop  (pelatihan  dan  pembekalan)  terkait  dengan  fungsi  komunikasi  dalam organisasi. Sebelum pelatihan dilaksanakan, dilakukan pengukuran untuk mengetahui loyalitas dan komitmen masing- masing  peserta  kegiatan  terkait  keterlibatannya  dalam  pengelolaan  BUMDES  Podo  Makmur.  Seperti  halnya  pada
tahap pertama dan kedua, tahap ketiga ini melibatkan seluruh pengurus dan pengawas BUMDES Podo Makmur. Di samping  itu,  dilibatkan  pula  pendamping  desa  dan  perwakilan  perangkat  desa  mengingat  pelatihan  yang  diberikan berkaitan  dengan  fungsi  komunikasi  dalam  organisasi  sehingga  setelah  mengikuti  pelatihan  ini  peserta  diharapkan mempunyai  pengetahuan  tambahan  tentang  komunikasi  organisasi  yang  dilakukan  secara  efektif.  Peningkatan pengetahuan tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam organisasi menjadi bekal bagi pengelolaan organisasi secara  lebih  professional  sehingga  pada  akhirnya  dapat  memenuhi  fungsi  keterbukaan  informasi  publik  sebagai dampak dari implementasi UU KIP.
Pada tahap keempat, dilaksanakan pembekalan dan pelatihan tentang dasar hukum pelaksanaan BUMDES serta pengelolaan keuangan BUMDES. Meskipun pelatihan ini secara khusus ditujukan untuk pengurus BUMDES Podo Makmur,  satu  para  pengawas,  dua  perangkat  desa  serta  satu  pendamping  desa  tetap  dilibatkan  sehingga  muncul pemahaman  bersama  tentang  dasar  hukum  dan  pengelolaan  BUMDES  Podo  Makmur.  Tim  menjelaskan  berbagai aturan  tentang  BUMDES  serta  tata  cara  pengelolaannya.  Hal  ini  mengingat  perbedaan  cara  pandang  antara pendamping desa dan pengurus BUMDES tentang penggunaan dana BUMDES yang berkaitan dengan honorarium pelaksana menjadi salah satu kendala pengelolaan BUMDES Podo Makmur. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat terbangun pemahaman bersama tentang teknis pengelolaan BUMDES sesuai dengan dasar hukum dan aturan dasar pengelolaan  keuangan,  sebagai  dasar  bagi  pengelolaan  organisasi  secara  professional.  Secara  teknis,  kegiatan  ini dilaksanakan  di  Pendopo  Balai  Desa  Gendro  dengan  mengikuti  protokol  kesehatan,  sebagaimana  kedua  kegiatan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pemetaan terhadap Permasalahan Mitra
Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pemetaan terhadap permasalahan  yang menyebabkan BUMDES Podo Makmur tidak berjalan secara produktif dilakukan melalui tahap pertama berupa wawancara mendalam secara terpisah pada pengurus dan perangkat desai yang berkaitan langsung dengan pengelolaan BUMDES Podo Makmur Desa  Gendro,  Kabupaten  Pasuruan,  jawa  Timur.  Berdasarkan  proses  tersebut,  diperoleh hasil  yang  cukup  berbeda antara pihak pengurus BUMDES dan pihak perangkat desa (Tabel 1).
Tabel 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan proses wawancara dan FGD
No  Poin Permasalahan Berdasarkan sudut pandang Perangkat Desa Poin Permasalahan berdasarkan sudut pandang Pengurus BUMDES 1 Belum ada laporan langsung tentang progress
pelaksanaan BUMDES.
Rendahnya  dukungan  dan  apresiasi  Perangkat  Desa. BUMDES sudah berjalan namun masih minimal. 2 Koordinasi antar pengurus minimal.
Koordinasi  antar  pengurus  rendah,  pelaksanaan job description tidak seimbang. 3 Tingginya  tuntutan  pengurus  BUMDES namun kinerja belum ada. Sulitnya perangkat desa dalam memenuhi harapan pengurus BUMDES. 4 Sudah  dilakukan  upaya  komunikasi  pada pengurus BUMDES. Anggapan  tidak  adanya  dukungan  dan  kepedulian  dari kades dan perangkat desa.
Berdasarkan  temuan  tersebut  terlihat  bahwa  pada  dasarnya  kedua  belah  pihak  menunjukkan  kesamaan pandangan bahwa BUMDES Podo Makmur tidak dapat beroperasi secara produktif. Akan tetapi, kedua belah pihak menunjukkan  perbedaan  sudut  pandang  tentang  akar  penyebab  terjadinya  permasalahan  tersebut.  Di  satu  sisi, pengurus  BUMDES  menganggap  tidak  adanya  dukungan  dari  perangkat  desa  menjadi  salah  satu  penyebab  pihak mereka enggan bekerja dengan optimal. Di sisi lainnya, perangkat desa menilai bahwa pengurus BUMDES terlalu banyak menuntut tanpa menunjukkan kinerja yang konkret.
Menindaklanjuti temuan tersebut, proses penggalian data untuk memetakan permasalahan kembali dilakukan dengan berfokus pada penggunaan analisis situasi secara partisipatif. Secara teknis, proses ini dilaksanakan pada tahap kedua dengan tim pengabdian kepada masyarakat bertindak sebagai fasilitator. Proses ini ditujukan untuk mendorong pengurus  dan  pengawas  BUMDES  Podo  Makmur  untuk  bersama-sama  menemukan  berbagai  permasalahan  utama yang mereka hadapi sekaligus berbagai potensi yang mereka miliki. Tabel 2 menunjukkan hasil diskusi dan analisis bersama tentang permasalahan utama yang dihadapi serta potensi yang dimiliki pengelola BUMDES Podo Makmur.
Tabel 2. Hasil analisis situasi secara partisipatif: Potensi dan masalah bersama dalam Pengelolaan BUMDES Podo Makmur
Hasil identifikasi permasalahan bersama Hasil identifikasi terhadap potensi
Organisasi belum berjalan sesuai tujuan awal Kurangnya dukungan dari desa Kinerja  tidak  dapat  optimal  karena  terbentur  oleh pekerjaan utama
Tidak  ada  honor  yang  diterima  dalam  pengelolaan BUMDES Podo Makmur Kebingungan  pada  jenis  usaha  yang  dipandang menguntungkan
SDM pengelola BUMDES  yang  masih  muda, inovatif dan dapat bekerja sama dengan baik
Potensi  usaha  yang  besar  baik  dari  sektor  pariwisata maupun sektor perdagangan dan peternakan
Kegiatan analisis situasi secara partisipatif melalui FGD ini memungkinkan komunikasi dua arah timbal balik. Partisipan  dapat  menyampaikan  aspirasi  dengan  sangat  terbuka  dan  Tim  pengabdian  kepada  Masyarakat  lebih bertindak sebagai pendengar (Gambar 1).
Berdasarkan tahapan kedua diketahui bahwa meskipun pengurus dan pengawas BUMDES Podo Makmur telah dapat  menemukan  permasalahan  bersama  dan  menyadari  potensi-potensi  yang  mereka  miliki,  pada  kenyataannya tidak semua orang  memahami tupoksinya di dalam pengelolalan BUMDES Podo Makmur.  Secara spesifik, dalam proses diskusi bersama tim pengabdian kepada masyarakat, sebagian besar pengawas BUMDES Podo Makmur baru mengetahui bahwa mereka adalah pengawas dan selama ini belum pernah ikut berkontribusi dalam proses pengelolaan BUMDES dalam kapasitas mereka sebagai pengawas. Kondisi ini terjadi karena tidak ada komunikasi yang intensif antara  perangkat  desa  serta  pengurus  BUMDES  pada  orang-orang  yang  bertanggung  jawab  sebagai  pengawas BUMDES sejak hari pemilihan pengurus BUMDES di tahun 2018. Temuan ini kemudian menjadi dasar dilakukannya tahapan selanjutnya yaitu pelatihan tentang fungsi komunikasi dalam organisasi.

## Pelatihan Fungsi Komunikasi dalam Organisasi
Tahapan  ini  dilakukan  dengan  melibatkan  pengurus  dan  pengawas  BUMDES,  pendamping  desa  serta perangkat desa (Gambar 2). Meskipun menggunakan metode ceramah, dalam proses ini partisipan kegiatan dilibatkan secara  aktif  melalui  berbagai  dialog  selama  proses  pelatihan  dilakukan.  Sebelum  dan  sesudah  materi  diberikan, dilakukan  pengukuran  untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  metode  dapat  dicapai.  Sebelum  proses  pelatihan dilakukan,  dilakukan  pengukuran  terhadap  para  partisipan  khususnya  pengurus  dan  pengawas  BUMDES  Podo Makmur  untuk  mengetahui  bagaimana  komitmen  yang  dimiliki  terhadap  organisasi  BUMDES.  Hal  ini  dilakukan sebagai  tindak  lanjut  dari  tahapan  sebelumnya  yang  menemukan  bahwa  rendahnya  kinerja  pengurus  dan  anggota karena terbentur pekerjaan utama. Secara teknis, pengukuran dilakukan dengan mengadaptasi tiga komponen untuk mengukur  komitmen  pada  organisasi  sebagaimana  dirumuskan  Meyer  et  al.  (1993)  yang  terdiri  atas affective commitment,  normative  commitment ,  dan continuance  commitment .  Di  samping  itu,  digunakan  pula  instrument penilaian komitmen pada organisasi dengan mengadaptasi model Walden et al. (2017). Berdasarkan hasil pengukuran (Tabel 3) dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata skor komitmen pengurus dan pengawas pada organisasi BUMDES Podo  Makmur  adalah  sebesar  65.94%.  Hal  ini  berarti  bahwa  baik  pengurus  maupun  pengawas  tidak  memiliki komitmen yang cukup tinggi pada organisasi BUMDES Podo Makmur.
Berdasarkan studi terdahulu, dikemukakan bahwa kepuasan kerja diprediksi menjadi salah satu faktor kunci bagi komitmen pada organisasi (Suryani, 2018). Sementara itu, kepuasan kerja dan peningkatan produktivitas kerja
Gambar 1  Proses analisis situasi partisipatif
dipengaruhi  kuat  oleh  komunikasi  yang  terjalin  di  antara  anggota  organisasi  (Bedwell  et  al.,  2014;  Hargie,  2016), tetapi,  dalam  organisasi  BUMDES  Podo  Makmur,  ditemukan  bahwa  komunikasi  tidak  terjalin  secara  baik,  secara kuantitas  maupun  kualitas  antar  pengurus  BUMDES  serta  antara  pengurus  dan  pengawas  BUMDES.  Hal  ini  turut berdampak  pada  produktivitas  kerja  dalam  pengelolaan  usaha  BUMDES.  Hal  yang  juga  menjadi  kendala  adalah buruknya komunikasi yang terjalin antara perangkat desa dengan pengurus dan pengawas BUMDES Podo Makmur. Menurut  para  pengelola,  perangkat  desa  terkesan  acuh  namun  terus  menuntut  agar  pengelola  teknis  BUMDES, khususnya pengurus dapat menunjukkan kinerja yang produktif dan memberikan pelaporan pada pernagkat desa untuk disampaikan  pada  masyarakat.  Hal  ini  tidak  hanya  diungkapkan  oleh  pengurus  BUMDES,  tetapi  juga  oleh pendamping  desa.  Padahal  komunikasi  antara  atasan  dan  bawahan  dipandang  turut  berdampak  pada  peningkatan motivasi  kerja  (Shoraj  &  Llaci,  2015).  Dalam  titik  ini  terlihat  bahwa  permasalahan  komunikasi  dalam  organisasi BUMDES  tidak  hanya  terjadi  secara  internal,  tetapi  juga  secara  eksternal  yaitu  dengan  perangkat  desa.  Ironisnya, permasalahan ini seringkali tidak disadari mengingat anggota organisasi lebih banyak terfokus pada jenis usaha yang paling produktif untuk dijalankan dalam skema BUMDES.
Tabel 3. Hasil Pengukuran Komitmen Pengurus dan Pengawas pada Organisasi BUMDES Podo Makmur
Responden/ Item 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 3 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 3 1 2 2 6 4 4 5 4 3 2 2 4 7 3 3 4 3 4 2 2 2 8 3 4 4 4 4 2 2 4 Skor 31 29 31 29 28 19 18 26
Rata - rata 26,375 65,94%
Tabel 4. Hasil perhitungan pre-test dan post-test materi pentingnya komunikasi dalam organisasi
Descriptive Statistics N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Pretest 10 4,30 2,541 1 8 Posttest 10 6,60 1,265 5 8
Untuk menguraikan permasalahan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan pelatihan dengan materi tentang fungsi komunikasi dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran anggota organisasi bahwa untuk dapat menjalankan organisasi secara professional. Untuk itu, dibutuhkan komunikasi yang baik antar bagian dalam organisasi BUMDES. Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa rata-rata post-test lebih besar daripada pre-
Gambar 2  Pelatihan tentang fungsi komunikasi dalam organisasi
test. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil pre-test dan post-test dilakukan uji Wilcoxon, yang hasilnya dipaparkan di Tabel 5. Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test, maka nilai Z yang didapat sebesar -2,209 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,027, yang berarti bahwa kurang dari batas kritis penelitian 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara sebelum dan sesudah pelatihan diberikan. Kegiatan pelatihan berjalan sangat komunikatif, penuh kekeluargaan, dengan aliran komunikasi dua arah timbal balik (Gambar 2).
Tabel 5. Wilcoxon Signed Ranks Test Ranks N Mean Rank Sum of Ranks Posttest - Pretest Negative Ranks  2a 2,00 4,00 Positive Ranks  7b 5,86 41,00 Ties 1c Total 10 Z P value Asym. Sig (2-tailed) -2,209
0,027
a. Posttest < Pretest
b. Posttest > Pretest
c. Posttest = Pretest

## Pelatihan  dan  Pembekalan  tentang  Dasar  Hukum  Pelaksanaan  BUMDES  dan  Pengelolaan  Keuangan BUMDES
Pelatihan ini merupakan tahapan terakhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Secara mendasar, tujuan dari dilaksanakannya pelatihan ini adalah  meningkatkan pengetahuan seluruh pihak  yang terlibat dalam pengelolaan BUMDES Podo Makmur berkaitan dengan dasar hukum dan teknis pelaporan keuangan. Hal ini tidak terlepas dari temuan permasalahan awal bahwa terdapat perbedaan pendapat serta kebingungan tentang alokasi dana untuk honorarium pengelola BUMDES. Berdasarkan paparan para pengurus BUMDES Podo Makmur, diketahui bahwa selama 2 tahun terakhir mereka hanya sekali mendapatkan honorium sebagai pengelola BUMDES, padahal di dalam Surat Keputusan Kepala Desa Gendro tentang pengurus BUMDES Podo Makmur tertulis bahwa honorarium pelaksana  dapat  diambil  dari  dana  BUMDES.  Akan  tetapi,  pendamping  desa  bersikukuh  bahwa  mengambil  dana BUMDES untuk biaya gaji pengelola tidak boleh dilakukan.
Perbedaan pendapat ini yang kemudian membawa pada keputusan bahwa pengurus BUMDES Podo Makmur tidak  memperoleh  gaji  dari  pengelolaan  BUMDES  yang  berupaya  mereka  jalankan.  Keputusan  ini  semakin menurunkan motivasi kerja dari pengurus BUMDES terlebih sebagian besar pengurus BUMDES memiliki pekerjaan tetap  yang  lebih  menjanjikan  secara  material.  Sebagaimana  ditegaskan  Korir  dan  Kipkebut  (2016)  bahwa  sistem pemberian reward finansial berpengaruh secara signifikan pada komitmen anggota pada organisasi. Berkaitan dengan kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat,  diberikan  pelatihan  dan  pendampingan  terkait  konsep  dasar  dan  fungsi aturan  dalam  pengelolaan  BUMDES  yang  juga  berdampak  pada  penyusunan  laporan  keuangan.  Berbeda  dengan pelatihan  sebelumnya,  materi  ini  disampaikan  di  bawah  kerangka  konsep  ilmu  administrasi  untuk  mendapatkan pengetahuan  yang  komprehensif  tentang  tata  kelola  organisasi  di  tingkat  desa  khususnya  dalam  pengelolaan BUMDES.
Tabel 6. Hasil Pengukuran Pre-test dan Post-test Pelatihan Dasar Hukum BUMDES dan Pelaporan Keuangan
Descriptive Statistics N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Pretest 10 5,60 1,350 3 7 Posttest 10 6,50 1,080 5 8
Evaluasi dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta tentang dasar hukum BUMDES. Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa rata-rata post-test lebih besar daripada pre-test. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara hasil pre-test dan post-test dilakukan uji Wilcoxon (Tabel 7). Kemudian, tim melakukan uji signifikansi  hasil.  Hasil  penghitungannya  adalah  signifikan.  Artinya,  dampak  pengabdian  masyarakat  ini  bersifat signifikan.
Tabel 7. Wilcoxon Signed Ranks Test Ranks N Mean Rank Sum of Ranks Posttest - Pretest Negative Ranks 1 a 3,00 3,00 Positive Ranks 7 b 4,71 33,00 Ties 2 c Total 10 Z -2,165 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,030
a. Posttest < Pretest b. Posttest > Pretest c. Posttest = Pretest
Berdasarkan  hasil  dari  perhitungan  Wilcoxon  Signed  Rank  Test,  maka  nilai  Z  yang  didapat  sebesar  -2,165 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,030. P value ini kurang dari batas kritis penelitian 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan bermakna antara sebelum dan sesudah pelatihan diberikan. Dengan demikian,  pelatihan  tentang  tata  kelola  keuangan  ini  telah  memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi  para  peserta dalam  meningkatkan  kapasitas  pengelolaan  BUMDES.  Hasil  ini  makin  mempertegas,  perlunya  workshop  atau pelatihan  dalam  berbagai  kegiatan  pengabdian  masyarakat.  Beberapa  pprogram  pengabdian  kepada  masyarakat, seperti Pratiwi et al. (2020) dan Zubair et al. (2019) sudah membuktikan pelatihan bisa meningkatkan kemampuan kognisi masyarakat.

## KESIMPULAN
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah berhasil meningkatkan pengetahuan pengurus dan pengawas, melalui  kapasitas  komunikasi dan transparansi tata  kelola  keuangan, di BUMDES Podo Makmur dan pendamping Desa  Gendro.  Di  samping  itu,  pelatihan  yang  diberikan  juga  telah  berhasil  meningkatkan  pengetahuan  bersama  di antara pengelola BUMDES tentang dasar hukum dan teknis pelaporan BUMDES. Tim pengabdian kepada masyarakat menyadari bahwa untuk mencapai profesionalitas dalam pengelolaan BUMDES tidak hanya bergantung pada aspek komunikasi  semata,  sehingga  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  merekomendasikan  bahwa  diperlukan pendampingan lebih jauh terhadap pihak pengelola BUMDES baik dengan mendalami budaya yang berlaku di dalam organisasi BUMDES maupun gaya kepemimpinan yang sesuai di dalam organisasi non-profit. Di masa depan, perlu dilakukan  penguatan  tata  kelola  komunikasi  dan  transparansi  dengan  menggunakan  website  sebagai  bagian perkembangan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  ksih  disampaikan  kepada  Universitas  Brawijaya  yang  telah  memberikan  dana  hibah  Doktor Mengabdi sehigga Program Pengabdian kepada Masyarakat beserta publikasi ini dapat dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  M.  S.  (2020,  Juli  20). Khofifah  minta  pengelolaan  BUMDes  di  Jatim  profesional .  Klik  Jatim. https://klikjatim.com/khofifah-minta-pengelolaan-bumdes-di-jatim-profesional/
Batubara, P. (2017, Oktober 16). Kasus suap WTP Kemendes, 2 auditor BPK diadili di pengadilan tipikor . Oke News. https://nasional.okezone.com/read/2017/10/16/337/1796128/kasus-suap-wtp-kemendes-2-auditor-bpk-diadili- di-pengadilan-tipikor
Bedwell,  W.  L.,  Salas,  E.,  Funke,  G.  J.,  &  Knott,  B.  A.  (2014).  Team  workload:  A  multilevel  perspective. Organizational Psychology Review , 4(2), 99–123. https://doi.org/10.1177/2041386613502665
Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. Halu Oleo Law Review , 2(2), 448–459.
Charoensukmongkol, P., & Moqbel, M. (2014). Does Investment in ICT curb or create more corruption? A cross- country analysis. Public Organization Review , 14(1), 51–63. https://doi.org/10.1007/s11115-012-0205-8
Estrada, L., & Bastida, F. (2020). Effective transparency and institutional trust in Honduran Municipal Governments. Administration & Society , 52(6), 890–926. https://doi.org/10.1177/0095399719874346
Febriananingsih,  N.  (2012).  Keterbukaan  informasi  publik  dalam  pemerintahan  terbuka  menuju  tata  pemerintahan yang baik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1(1), 135–156. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110
Hargie, O. (2016). The importance of communication for organisational effectiveness. In F. Lobo (Ed.), Psicologia do Trabalho e das Organizações (hal. 15–32). Axioma.
Hawes, J. O., Rawlins, B., & Plowman, K.  D. (2015). Transparency and city government communications. Public Relations Journal , 9(3), 1–16.
Herdiana,  D.  (2019).  Kecenderungan  perilaku  koruptif  kepala  desa  dalam  pembangunan  desa. Matra  Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan , 3(1), 1–11. https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11
Jatiningrum, C., Fauzi, Irviani, R., Mujiyati, & Hasan, S. (2020). An investigation on the effect of audit committee on financial reporting quality in pre and post IFRS adoption: Evidence from Malaysian companies. Humanities and Social Sciences Reviews , 8(2), 25–35. https://doi.org/10.18510/hssr.2020.824
Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 6(3), 430–442. https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583
Korir, I., & Kipkebut, D. (2016). The effect of reward management on employees commitment in the universities in Nakuru County-Kenya.
Journal of Human Resource Management , 4(4), 37–48. https://doi.org/10.11648/j.jhrm.20160404.12
Kriyantono, R. (2015). Konstruksi humas dalam tata kelola komunikasi lembaga pendidikan tinggi di era keterbukaan informasi publik. Jurnal Pekommas , 18(2), 117–126.
Kriyantono,  R.  (2016). Public  Relations  writing.  Teknik  produksi  media  public  relations  dan  publisitas  korporat . Prenada.
Kriyantono, R. (2019a). Apologia strategies and ethical aspects of government public relations in a crisis situation. Jurnal Representamen , 5(02), 32–41. https://doi.org/10.30996/REPRESENTAMEN.V5I02.2937
Kriyantono,  R.  (2019b).  Public  relations  activities  of  state  universities  based  on  excellence  theory. Avant  Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi , 7(2), 170. https://doi.org/10.36080/ag.v7i2.901
Kriyantono,  R.  (2020a).  Efektivitas  website  perguruan  tinggi  negeri  sebagai  penyedia  informasi  bagi  mahasiswa. Jurnal Studi Komunikasi , 4(1), 117–142. https://doi.org/10.25139/jsk.v4i1.1799
Kriyantono, R. (2020b). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif . Prenada.
Kriyantono, R., Destrity, N. A., Amrullah, A. A., & Rakhmawati, F. Y. (2017). Management of public relations for supporting the anti-corruption national program in Indonesia. International Journal of Applied Business and Economic Research , 15(20), 293–303.
Kriyantono, R., Laturrakhmi, Y. F., Swastikawara, S., Illahi, A. K., & Ari, D. P. S. (2019). pemberdayaan perangkat desa dalam penyampaian informasi publik untuk  mencegah korupsi dalam pelaksanaan program bumdes di DESA  Gendro  –  Kabupaten  Pasuruan. Abdimas:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Merdeka Malang , 4(2), 23–30. https://doi.org/10.26905/abdimas.v4i2.3229
Kurnia, T. (2019, April 5). Wawancara Khusus Mendes PDTT: Warga miskin di desa bakal lebih sedikit dibanding kota .  Liputan  6.  https://www.liputan6.com/bisnis/read/3931763/wawancara-khusus-mendes-pdtt-warga- miskin-di-desa-bakal-lebih-sedikit-dibanding-kota
Lawal, A. I., Oseni, E., Babajide, A. A., Lawal-Adedoyin, B., & Bonetipin, F. (2020). The impact of international financial reporting standard (IFRS) adoption on key financial ratios in Nigeria. Humanities and Social Sciences Reviews , 8(4), 289–300. https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8430
Mashabi,  S.  (2020,  Januari  23). Indeks  persepsi  korupsi  Indonesia  pada  2019  naik  jadi  40 .  Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019-naik- jadi-40?page=all
Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology , 78(4), 538–551. https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.4.538
Pina,  V.,  Torres,  L.,  &  Royo,  S.  (2010).  Is  e-government  promoting  convergence  towards  more  accountable  local
governments? International Public Management Journal , 13(4), 350–380.
https://doi.org/10.1080/10967494.2010.524834
Pratiwi, D., Santoso, G. B., Mardianto, I., Sediyono, A., & Rochman, A. (2020). Pengelolaan Pengelolaan Konten Web  Menggunakan  Wordpress,  Canva  dan  Photoshop  untuk  Guru-Guru  Wilayah  Jakarta. Abdihaz:  Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat , 2(1), 11-15. https://doi.org/10.32663/abdihaz.v2i1.1093
Rahman, F. (2011). Korupsi di tingkat desa. Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2(1), 13–24.
Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). Perspektif , 17(1), 54–61. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94
Shoraj,  D.,  &  Llaci,  S.  (2015).  Motivation  and  its  impact  on  organizational  effectiveness  in  Albanian  businesses.
SAGE Open , 5(2), 1–8. https://doi.org/10.1177/2158244015582229
Suryani,  I.  (2018).  Factors  affecting  organizational  commitment. Jurnal  Manajemen  dan  Inovasi ,  9(1),  26–34. https://doi.org/10.24815/JMI.V9I1.11418
Tempo. (2019, Maret 6). Mendes Eko Putro: Prioritas dana desa 2019 untuk pemberdayaan ekonomi desa . Tempo. https://bisnis.tempo.co/read/1182512/mendes-eko-putro-prioritas-dana-desa-2019-untuk-pemberdayaan- ekonomi-desa/full&view=ok
Walden,  J.,  Jung,  E.  H.,  &  Westerman,  C.  Y.  K.  (2017).  Employee  communication,  job  engagement,  and organizational commitment: A study of  members of the  Millennial Generation. Journal of Public Relations Research , 29(2–3), 73–89. https://doi.org/10.1080/1062726X.2017.1329737
Zubair, F., Bakti, I., & Yustikasari, Y. (2019). Pemberdayaan Perangkat Desa Terampil Bermedia dalam Membangun Kesadaran  dan  Kepedulian  Masyarakat  terhadap  Lingkungan  di  Desa  Cikeruh  Kecamatan  Jatinangor Kabupaten  Sumedang. Abdihaz:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  pada  Masyarakat ,  1(2),  66-73. https://doi.org/10.32663/abdihaz.v1i2.955