## MENGUPAS PRAKTIK PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KANTOR KECAMATAN
Nora Erfianingtyas a,1 , Supri Wahyudi Utomo b,2 , Nur Wahyuning Sulistyowati c,3*
a,b,c Universitas PGRI Madiun, Jalan Setia Budi No.85 Madiun, Jawa Timur, 63118, Indonesia 1 noraerfia@gmail.com; 2 supri@unipma.ac.id; 3 nurwahyu@unipma.ac.id*
*Corresponding author
I NFO A RTIKEL

## IMANENSI
Volume 7 Nomor 1
Halaman 33-40
Malang, Maret 2022 ISSN: 2339-1847 e-ISSN: 2683-9968
Kronologi Artikel: Tanggal Masuk: 27 Agustus 2021 Tanggal Revisi: 7 Februari 2022 Tanggal Diterima: 18 Februari 2022
Kata Kunci: Administrasi Keuangan; Kecamatan; Keuangan Daerah; Laporan Keuangan; Pengelolaan Administrasi.
Keywords: Administration management Districts; Financial Administration; Financial Statements; Regional Finance.
Abstrak: Mengupas  Praktik  Pengelolaan  Administrasi Keuangan  Kantor  Kecamatan. Tujuan  penelitian  ini mengetahui  lebih  jauh  praktik  pengelolaan  administrasi keuangan  Kantor  Camat  Barat  Kecamatan  Barat  Kabupaten Magetan.  Jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  dan  data didapatkan  dari  interview,  pengamatan,  dan  dokumentasi. Penelitian  menghasilkan  temuan  bahwa  kantor  Camat  Barat dalam  pengelolaan  administrasi  keuangan  sudah  sesuai Permendagri  No.64  Tahun  2013  dan  informasi  finansial  yang disusun meliputi LRA; LO; Neraca; LPE; dan CaLK. Hambatan yang  dihadapi  kantor  camat  adalah  keterlambatan  dalam penyusunan  dan  pelaporan  informasi  finansial,  selain  itu penyusun informasi finansial pada kantor Camat Barat bukan berasal dari jurusan akuntansi.
Abstract: Examining the Practice of Financial Administration  Management  at  the  District  Office. The purpose of  this study  was  to  find  out  more  about  the  financial administration management practices of the West District Head Office, West  District,  Magetan  Regency.  This  type of  qualitative research  is  descriptive  and  data  obtained  from  interviews, observations,  and  documentation.  The  study  resulted  in  the findings  that  the  West  Camat  office  in  managing  financial administration is in accordance with Permendagri No.64 of 2013 and the financial information compiled includes LRA; LO; balance sheet;  LPE;  and  CaLK.  The  obstacles  faced  by  the  sub-district office  are  delays  in  the  preparation  and  reporting  of  financial information, besides that the compilers of financial information at the  West  sub-district  office  are  not  from  the  accounting department.
Disitasi  sebagai : Disitasi  sebagai :  Erfianingtyas,  N,  Utomo,  S.W.,  Sulistyowati,  N.W.  (2022). Mengupas Praktik Pengelolaan Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan. IMANENSI: Jurnal Ekonomi Manajemen, dan Akuntansi Islam, 7 (1), 33-40. https://doi.org/10.34202/imanensi.7.1.2022.33-40.

## 1. PENDAHULUAN
Instansi  pemerintah  mempunyai  kewajiban  menyusun  laporan  keuangan. Permendagri Nomor 64 tahun 2013 sebagai acuan dalam penyelenggaraan finansial daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemerintah pusat memberi wewenang kecamatan  untuk  mengelola  keuangannya.  Setiap  organisasi  swasta  maupun pemerintah perlu adanya pengelolaan administrasi keuangan yang baik. Pengelolaan administrasi  keuangan  yang  baik  memegang  peran  penting  sebagai  bukti  atas
34 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 7, No. 1, Maret 2022, hlm. 33-40
terlaksananya  suatu  kegiatan  ekonomi.  Sehingga,  pengelolaan  daerah  perlu diperhatikan  dengan  seksama  agar  tidak  terjadi  kekeliruan.  Instansi  pemerintah memerlukan sumber daya yang memadai untuk mengelola administrasi keuangan. Agar semua dapat tercapai, perlu adanya perencanaan sehingga tujuan pengelolaan administrasi  keuangan  dapat  tercapai  secara  optimal.  Defitri  (2018)  menyatakan tata  kelola  pemerintah  yang  baik  merupakan  bentuk  kesuksesan  negara  karena tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Adanya  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  teratur  mendorong  ke  arah perbaikan  ekonomi,  serta  dapat  menyalurkan  pendapatan  tepat  pada  sasaran. Entitas pemerintah yang mendapatkan dana APBN dan APBD diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai standar akuntansi yang berlaku (Shanti, 2018). Wujud tanggungjawab terhadap sumber daya ekonomi yang telah dikelola berupa informasi keuangan merupakan laporan keuangan. Sebagaimana tujuan informasi finansial guna mengetahui posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, arus kas, dan lain-lain berkaitan dengan keuangan yang berguna bagi para pengguna laporan (Erlina dkk., 2015).
PP No. 71 Tahun 2010 mewajibkan catatan taksiran basis akrual berpedoman pada  Permendagri  No.  64  Tahun  2013.  Mengelola  keuangan  harus  patuh  dan memperhatikan pedoman yang ditetapkan. Akuntabel merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  yang  telah  dipercayakan (Yusup  dkk.,  2019).  Pengelolaan  keuangan  mengharuskan  untuk  taat  terhadap peraturan  perundang-undangan.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  masih  terjadi banyak  kekurangan  sehingga  menghambat  pengelolaan  maupun  penyusunan laporan  keuangan.  Akar  dari  permasalahan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah bisa  terjadi  dari  beberapa  faktor  antara  lain  SDM,  sarana  prasarana,  serta kurangnya  pengawasan  pihak  pimpinan  dalam  mengawasi  jalannya  pengelolaan maupun penyusunan keuangan daerah. Penelitian yang dihasilkan oleh Ferosa dan Hapsari  (2020)  menyatakan  bahwa  kendala  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan BUMDes Desa Kopeng Kabupaten Semarang yaitu berasal dari keterbatasan sumber daya  manusia  dalam  mengelola  BUMDes,  karena  banyak  yang  diangkat  menjadi aparat desa  sehingga  mengakibatkan  tujuan  BUMDes  belum  optimal.  Wijaya dan Roni  (2019)  mengungkapkan  bahwa  hambatan  yang  dihadapi  yaitu  aparat Pemerintah Desa Cilebut Timur dalam mengelola keuangan belajar sendiri, karena minimnya  pelatihan  maupun  pembekalan  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah. Sedangkan, Enumbi dkk. (2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Kampung Hinekombe  Distrik  Sentani  dalam  pengelolaan  keuangan    telah  sesuai  dengan pedoman,  namun  kendala  yang  dihadapi  yaitu  swadaya  masyarakat  dan pengawasan masih minim.
Pedoman  informasi  finansial  basis  akrual  disusun  Komite  Standar  Akuntansi Pemerintahan.  Ditetapkannya  PP  No.  71  tahun  2010  dan  permendagri  nomor  64 tahun  2013,  maka akuntansi pemerintahan  basis  akrual  telah  memiliki  landasan hukum. Dalam SAP telah mempunyai dasar hukum untuk meningkatkan kualitas laporan  keuangannya  (Lasabuda  dkk.,  2020).  Dengan  berlakunya  peraturan pemerintah tersebut, diharapkan membawa dampak terhadap pelaporan keuangan agar  lebih  komprehensif.  Pemakaian  basis  akrual  dengan  penuh  pada  sistem akuntansi  finansial  daerah  diperlukan  transformasi  sumber  daya  manusia  serta teknologi,  sehingga  dalam  implementasi  basis  akrual  dilaksanakan  berjenjang. Dalam  mempersiapkan  implementasi  basis  akrual  secara  penuh  pemerintah memerlukan  strategi.  Di  awal  pemakaian  akuntansi  pemerintahan  memerlukan SDM yang mampu menguasai akuntansi pemerintahan. Pembaharuan yang terus- menerus  dibutuhkan  dalam implementasi basis akrual.  Implementasi  manajemen finansial  basis  akrual  pada  BKPSDM  di  Pemerintah  Kabupaten  Badung  terjadi
Erfianingtyas, Utomo dan Sulistyowati, Mengupas Praktik... 35
kendala  meliputi  belum  meratanya  pelatihan,  sumber  daya  manusia  berkeahlian akuntansi dan kapabilitas dunia maya yang belum memadai (Kamasan dkk., 2019). Kecamatan Barat pada tahun 2015 menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya  laporan  administrasi  keuangan,  publik  bisa  melihat  setiap  penggunaan anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Dalam  administrasi  keuangan dibutuhkan  adanya  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  (Purwanto  dan Aristiana,  2013).  Pengawasan  dilakukan  untuk  mengawasi  kegiatan  yang berhubungan dengan administrasi keuangan. Baik buruknya pelayanan tergantung pimpinan dalam mengelolanya, maka dari itu pimpinan harus berperan aktif dalam aktivitas pengelolaan maupun pengawasan (Walangitan dkk., 2020).
Suatu  entitas  diberikan  tanggungjawab  untuk  menyusun  laporan  keuangan secara periodik. Laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan oleh pemerintah daerah  guna  untuk  menilai  sejauh  mana  tugas  yang  dijalankan  dapat  berjalan dengan  baik  (Sundari  dan  Rr.  Suprantiningrum,  2015).  Penyusunan  informasi finansial  Kantor  Camat  Barat berpedoman pada Permendagri  No. 64  Tahun  2013 terjelaskan ada tujuh informasi finansial yang harus disajikan yaitu LRA, Neraca, Informasi  Operasional,  Informasi  Transformasi  Ekuitas,  Informasi  Arus  Kas, Informasi Transformasi Saldo Taksiran Lebih dan CaLK. Sedangkan, Kantor Camat Barat hanya menyusun lima informasi finansial saja yaitu LRA, Neraca, Informasi Operasional,  Informasi  Transformasi  Ekuitas  dan  CaLK.  Penelitian  ini  memiliki tujuan menganalisis pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Camat Barat berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 berhubungan dengan tujuh catatan anggaran yang wajib dilaporkan.

## 2. METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Camat  Barat,  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menjelaskan dan memaparkan pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Barat Kabupaten Magetan melalui data- data  yang  terkumpul  dalam  bentuk  kata  dan  dirangkai  menjadi  kalimat. Sebagaimana  ungkapan  Sugiyono  (2014)  bahwa  penelitian  kualitatif  digunakan meneliti  objek  yang  alami,  penelaah  sebagai  kunci,  dan  wawancara  sebagai  cara mengumpulkan  data.  Sumber  data  yang  didapatkan  kantor  Camat  Barat  berupa informasi  dan  dokumen.  Informasi  didapatkan  melalui  wawancara.  Sedangkan, dokumen  yang  diperoleh  berupa  hasil  informasi  finansial  semester  I  tahun  2020. Wawancara sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan informasi dari informan dengan cara bertatap muka langsung (Widati dkk., 2018:5). Wawancara dilakukan kepada petugas bagian keuangan di Kantor Kecamatan Barat, untuk mendapatkan informasi dan data laporan keuangan kecamatan Barat. Dokumentasi berupa foto dan  atau  dokumen  pendukung  lainnya  seperti  LRA;  Lo;  Neraca;  LPE;  dan  CaLK. Pengumpulan  data  pada  penelaah  juga  menggunakan  studi  pustaka  dari  artikel, jurnal, dan buku yang diperlukan saat penelitian.
Cara  pengkajian  data  peneliti  menggunakan  penyusutan  data,  triangulasi, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Penyusutan  data,  dimana  terdapat proses  memilah  data  dengan  meniadakan  data  yang  tidak  berkaitan  dengan penelitian  dan  mengambil  data  yang  sesuai  dengan  penelitian,  sehingga  jika ditemukan  data  yang  dianggap  tidak  digunakan  maka  dilakukan  reduksi  data. Kemudian,  tahap  memeriksa  data  dan  informasi  yang  didapatkan  dengan  teknik triangulasi. Setelah data diperoleh diperiksa tahap berikutnya yaitu penyajian data berupa  data  yang  sesuai  dengan  penelitian.  Teknik  terakhir  penelitian  ini  yaitu penarikan kesimpulan dengan mengambil inti pokok hasil penelitian.
36 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 7, No. 1, Maret 2022, hlm. 33-40

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap  pemerintah  daerah  wajib  menyajikan  laporan  pertanggungjawaban kegiatan  pemerintahannya  dalam  bentuk  laporan  keuangan  berdasarkan Permendagri  No.64  Tahun  2013.  Catatan  anggaran  sangat  penting  digunakan sebagai tolak ukur seberapa jauh instansi tersebut dapat merealisasikan anggaran untuk  kegiatan  operasionalnya.    Pemerintah  daerah  memerlukan  pengelolaan administrasi  keuangan  yang  baik.  Dengan  adanya  pengelolaan  administrasi keuangan yang baik memegang peranan penting untuk membuktikan sejauh mana keberhasilan  instansi  dalam  melaksanakan  suatu  kegiatan  ekonomi.  Sehingga, diharapkan  semua  instansi  pemerintahan  agar  dapat  mengelola  administrasi keuangannya  dengan  baik.  Kecamatan  Barat  diberi kewajiban  menyusun  laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan pedoman.
Pengelolaan  administrasi  keuangan  kantor  Camat  Barat  dibantu  oleh  SIMDA (Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah).  Untuk  mempertanggungjawabkan  atas penggunaan dana anggaran tersebut Kantor Camat Barat diperintahkan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013. Secara umum dalam  pengelolaan  administrasi  keuangan  di  Kantor  Camat  Barat  terdapat hambatan  yaitu  kurangnya  sumber  daya  manusia  sehingga  mengakibatkan percepatan  pelaksanaan  kegiatan  dan  penyampaian  pertanggungjawaban  kurang optimal.
Berdasarkan  observasi  yang  diperoleh  peneliti  mendapatkan  ketidaksesuaian laporan keuangan  yang disusun  Kantor  Camat  Barat  dengan Permendagri No.  64 Tahun 2013. Selain melakukan observasi dan mendapat dokumen berupa laporan pertanggungjawaban,  peneliti  juga  melakukan  wawancara  kepada  Bapak  Camat Barat,  Sekretaris,  dan  Sub.  Bagian  Keuangan  Kantor  Camat  Barat.  Pengelolaan administrasi  keuangan  kantor  Camat  Barat  berbasis  akrual  dilakukan  secara sistematis sehingga menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan  keuangan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Camat  Barat bahwa:
“Pengelolaan  administrasi  keuangan  di  kantor  camat  Barat berpedoman  pada  Permendagri  No.  64  Tahun  2013.  Proses pengelolaannya dimulai ketika terpilihnya Bupati Magetan, kemudian Bupati yang terpilih menerbitkan visi misinya apa saja. Untuk proses pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Barat meliputi Pembuatan  Rencana  Strategi  Taksiran,  Rencana  Kerja  Tahunan, Rencana  Kerja  Taksiran,  Dokumen  Pelaksanaan  Taksiran,  Uang Pengganti,  Ganti  Uang,  dan  Laporan  Keuangan.  Itu  prosedur pengelolaan  administrasi  keuangan  di  kantor  camat  Barat  sebelum membuat laporan keuangan prosesnya begitu.”
Sejak tahun 2015, semua SKPD diwajibkan berbasis akrual yang berpedoman pada Permendagri No.64 Tahun 2013. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Camat bahwa:
“Kantor Camat Barat mulai tahun 2015 sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual. Karena kita juga dituntut dari Magetan untuk SKPD segera mungkin harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.”
Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Barat telah dibantu oleh aplikasi SIMDA. Kantor Camat Barat menyusun 5 laporan keuangan yaitu Informasi Konkretisasi Anggaran, Neraca, Informasi Operasional, Informasi Perubahan Ekuitas dan Catatan Informasi Finansial. Dalam menyusun informasi finansial kantor Camat Barat  berpedoman  pada  Permendagri  No.  64  Tahun  2010.  Dan  kendala  yang
Erfianingtyas, Utomo dan Sulistyowati, Mengupas Praktik... 37
dihadapi ketika mengelola keuangan di kantor Camat Barat adalah sering berubah- ubahnya  perundang-undangan  menjadikan tim penyusun anggaran kantor  camat Barat kebingungan.

## Gambar 4.1 Flowchart Pengelolaan Administrasi Keuangan 3.1 Praktik Pengelolaan Administrasi Keuangan Kantor Camat Barat
Pengelolaan  administrasi  keuangan  kantor  Camat  Barat  p  dimulai  dengan pembentukan  Rencana  Strategis  untuk  tenggang  1  (satu)  sampai  5  (lima)  tahun. Kantor  Camat  Barat  dalam  menyusun  laporan  keuangan  berpedoman  pada Permendagri No.64 Tahun 2013. Di dalam permendagri disebutkan bahwa ada tujuh laporan keuangan yang harus disajikan. Pengelolaan keuangan kantor Camat Barat dimulai dari pembuatan Rancangan Strategis, Rancangan Kerja, Rancangan Kerja Taksiran, Dokumen Pelaksanaan Taksiran, Uang Persediaan, mengumpulkan Surat Pertanggungjawaban  kemudian  menginputnya  ke  Sistem  Informasi  Manajemen (SIMDA) setelah itu membuat Surat Pertanggungjawaban administratif, selanjutnya membuat Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah itu, SPM disetorkan ke BPKAD. Kemudian, BPKAD membuatkan SPPD untuk pencairan dana Kantor Camat Barat dan  terakhir  yaitu  membuat  laporan  akhir  atau  catatan  anggaran  sesuai  dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013.
Adanya PP No.71 Tahun 2010, instansi pemerintah wajib menyusun catatan anggaran menggunakan basis akrual diatur Permendagri No.64 Tahun 2013. Dalam Permendagri dijelaskan ada 7 laporan keuangan yang harus disajikan yang meliputi LRA; Neraca; Informasi Operasional; Informasi arus kas; Informasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih; LPE; dan CaLK. Sedangkan, jenis informasi finansial kantor Camat Barat meliputi LRA; Neraca; Catatan Operasional; LPE; CaLK. Kantor camat Barat dalam  menyusun  laporan  keuangan  sudah  menggunakan  basis  akrual.  Namun, kantor  Camat  Barat  dalam  menyajikan  laporan  keuangannya  belum  sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013, di mana isi Permendagri menjelaskan bahwa ada 7 laporan yang harus disajikan. Namun, kantor camat Barat hanya melaporkan 5 catatan  anggaran  saja  meliputi  Informasi  Konkretisasi  Anggaran,  Informasi Operasional,  Neraca,  Informasi  Transformasi  Ekuitas,  dan  Catatan  Informasi Finansial.
Putri dkk  (2020)  menyatakan bahwa  SKPD hanya diwajibkan  membuat lima laporan keuangan saja yaitu Informasi Realisasi Anggaran, Informasi Operasional, Neraca,  Informasi  Transformasi  Ekuitas,  dan  Catatan  atas  Informasi  Finansial. Berbeda  dengan  Shanti  (2018)  mengungkapkan  bahwa  entitas  akuntansi  hanya
RENSTRA RKA Informasi
Finansial a. LRA b. LO c. LPE
d. Neraca
e. CaLK Ganti Uang (GU) DPA Uang
Pengganti
38 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 7, No. 1, Maret 2022, hlm. 33-40
menyusun LRA, Neraca, Informasi Operasional, Informasi Transformasi Ekuitas dan CaLK,  serta  untuk  objek  pelaporan  ditambahkan  menyusun  informasi  arus  kas beserta  informasi  transformasi  sisa  taksiran  lebih.  Untuk  SKPD  dikecualikan menyusun  informasi  arus  kas  dan  informasi  perubahan  saldo  anggaran  lebih. Karena  membuat  dua  laporan  tersebut  hanya  dibuat  di  BPKA.  Sehingga,  dapat disimpulkan  bahwa  Kecamatan  Barat  merupakan  objek  akuntansi  yang  tidak diwajibkan menyusun informasi arus kas dan informasi perubahan saldo anggaran lebih.  Dua  informasi  tersebut  disusun  oleh  entitas  pelaporan  yang  memiliki kewajiban  menyusun  informasi  finansial  konsolidasian  seperti  BPKAD  selaku penyusun  laporan  keuangan  konsolidasian.  Kecamatan  Barat  dalam  menyusun informasi finansial juga dibantu oleh SIMDA. Dengan adanya sistem ini menjadikan hasil informasi finansial daerah lebih efektif dan efisien SIMDA sangat memudahkan para  tim  penyusun  informasi  finansial  yang  belum  memiliki  latar  belakang akuntansi,  seperti  halnya  di  kecamatan  Barat  dimana  para  penyusun  informasi finansial  bukan  berasal  dari  akuntansi,  sehingga  dengan  adanya  SIMDA  ini diharapkan dapat memudahkan tim penyusun anggaran di kantor camat Barat.
Selain itu, lemahnya pengawasan yang ada di kantor camat Barat menyebabkan terjadinya  keterlambatan  dalam  penyampaian  laporan  keuangan.  Sehingga mengakibatkan  tidak  optimalnya  fungsi  pengawasan  yang  ada  di  kantor  camat Barat. Pengawasan sangat penting diterapkan karena dengan adanya pengawasan yang baik menjadikan tujuan dari yang telah direncanakan dapat tercapai dengan maksimal.  Maka  dari  itu  pengawasan  mempunyai  peran  penting  dalam  hal pengelolaan  keuangan.  Dengan  ditingkatkannya  pengawasan  pada  kantor  camat Barat menjadikan pelaporan pertanggungjawaban dapat disampaikan tepat waktu. Untuk  itu  fungsi  pengawasan  sangat  penting  untuk  diterapkan  di  kantor  camat Barat.

## 4. SIMPULAN
Pengelolaan  administrasi  keuangan  pada  kantor  Camat  berbasis  akrual  sejak diberlakukannya  PP  No.  71  Tahun  2010,  Permendagri  No.  64  Tahun  2013  telah sesuai.  Proses  pengelolaan  administrasi  keuangan  kantor  Camat  Barat  meliputi Pembuatan  Rancangan  Strategi  Taksiran,  Rancangan  Kerja  Tahunan,  Rancangan Kerja  Taksiran,  Dokumen  Pelaksanaan  Taksiran,  Uang  Pengganti,  Ganti  Uang.  5 (lima) jenis informasi finansial yang dihasilkan meliputi: 1) Informasi Konkretisasi Anggaran; 2) Informasi Operasional; 3) Neraca; 4) Informasi Transformasi Ekuitas; 5)  Catatan  Informasi  Finansial.  Kecamatan  Barat  menyusun  laporan  keuangan dibantu oleh SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) sehingga memudahkan tim penyusun laporan keuangan dan meminimalisir terjadinya kesalahan.
Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Barat yaitu lemahnya sumber daya manusia, dimana tim penyusun laporan keuangan  pada  kantor  Camat  Barat  bukan  berasal  dari  akuntansi  sehingga mengakibatkan  keterlambatan  dalam  menyampaikan  laporan  keuangan.  Sumber daya  yang  kurang  berkualitas  dapat  menghambat  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  yang  baik.  Lemahnya  pengawasan  yang  dilakukan  sehingga  membuat laporan pertanggungjawaban terlambat untuk dilaporkan. Sebaiknya Bapak Camat Barat  lebih  meningkatkan  pengawasan  kepada  para  ASN  yang  ada  pada  kantor Camat Barat khususnya para penyusun laporan keuangan agar tidak tertinggal lagi dalam  menyampaikan  laporan  keuangan.  Keterbatasan  penelitian  ini  yaitu menganalisis  laporan  keuangan  pada  kantor  Camat  diharapkan  untuk  peneliti selanjutnya dapat meneliti entitas pelaporan BPKAD.
Erfianingtyas, Utomo dan Sulistyowati, Mengupas Praktik... 39

## REFERENSI
Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Benefita , 3 (1), 64. https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376. Enumbi,  Fredi.,Allolayuk., dan  Sanggenafa. (2020)  Analisis  Pengelolaan  Keuangan Kampung  Hinekombe  (Studi  Empiris  Pada  Distrik  Sentani  Kabupaten Jayapura). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah , 15,76-86. Erlina.,Rambe.  O.  S  &  Rasdianto  (2015). Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis Akrual . Jakarta: Salemba Empat. Ferosa, M. I., & Hapsari, A. N. S. (2020). Analisis Kendala Pengelolaan BUMDes Desa Kopeng  Kabupaten  Semarang. Proceeding  Seminar  Nasional  UNIBA  Surakarta , 236–254.
Kamasan,  W.,  Raka,  A.  A.  G.,  &  Sumada,  I.  M.  (2019).  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik , 4 (1), 39–46.
Lasabuda, A. A., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis  Akrual  Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pada  Badan  Pengelola Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  Riset  Akuntansi 15(2),15 (2), 167–174.
Nagara, D. S., & Mulyani, S. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diukur Menggunakan Parameter NiCE. Sikap , 3 , 135–146.
Purwanto, K.,  & Aristiana, D. (2013). Proses Administrasi Keuangan. Jurnal Lentera Bisnis , 2 (1), 89–100.
Putri, A. V., Lutfillah, N. Q., & Magdalena, M. (2020). Analisis Praktik Penyusunan Laporan  Keuangan  Daerah. Jurnal  Riset  Dan  Aplikasi:  Akuntansi  Dan Manajemen , 4 (2), 157–166. https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.003.
Shanti,  Y.  K.  (2018).  Analisis  Penerapan  Basis  Akrual  Atas  Standar  Akuntansi Pemerintah No 71 Dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur). Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia , 1 (1), 43.
https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2018.p43-60.
Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sundari,  &  Rr.  Suprantiningrum.  (2015).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009-2013). Media Ekonomi Dan Manajemen , 30 (1), 30– 40.
Walangitan, N. C., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2020). Tata Kelola Dan Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi , 15 (2), 219–225.
Widati, S., Basru, A., & Azis, A. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe. JPEP , 3 (April), 1– 14.
Wijaya, E., & Roni, M.,F., (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor- Faktor Yang Memengaruhinya. JIKH , 13 (2), 165–184.
Yusup, M., Abdullah, J., & Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. JRAK , 10 .
Halaman ini sengaja dikosongkan