## KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA TENTANG UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Asep Iwan Iriawan Fakultas Hukum, Universitas Trisakti email: asep.ii@trisakti.ac.id disampaikan 01/04/2024 – di- review 29/05/2024 – diterima 12/06/2024 DOI: 10.25123/vej.v10i1.7856

## Abstract
Article  24A  (5)  of  the  1945  Constitution  regulates  the  composition,  position,  membership,  and procedural law of the Supreme Court and subordinate judicial bodies. Initially limited to bankruptcy, postponement  of  debt  payment  obligations  (PKPU),  and  commercial  matters  by  Law  Number  37  of 2004, the jurisdiction of the Commercial Court has expanded through other laws. This expansion raises two key issues: (1) The need for legal remedies for objections to decisions of the Competition Supervisory Commission (KPPU), and (2) The competence of the Commercial Court to address these objections. This research  uses  a  normative  juridical  method,  suggesting  that  legal  remedies  for  objections  to  KPPU decisions  should  be  regulated  in  a  separate  law,  addressing  decisions  from  institutions  beyond  the judiciary ’ s jurisdiction. The procedural aspects for contesting KPPU decisions, outlined in Article 45 of the  Omnibus  Law  Number  6  of  2023,  should  first  be  determined  within  the  competence  of  the Commercial Court as regulated by law. The current institutional arrangements and authority of the Commercial Court, as outlined in the Bankruptcy and PKPU Laws and laws on Intellectual Property Rights, should be revised through a dedicated Law on Commercial Courts. This law should define the court's structure, powers, procedural rules, and set time limits and sanctions for case resolution at both the Commercial Court and the Supreme Court.
Keywords: commercial court; judicial authority; objection law remedies

## Abstrak
Artikel  24A  (5)  Undang-Undang  Dasar  1945  mengatur  susunan,  kedudukan,  keanggotaan,  dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya. Awalnya dibatasi hanya untuk kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan perkara komersial oleh Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  yurisdiksi  Pengadilan  Niaga  telah  berkembang  melalui  undang- undang  lain.  Perluasan  ini  menimbulkan  dua  masalah  utama:  (1)  Perlunya  upaya  hukum  atas keberatan  terhadap  keputusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU),  dan  (2)  Kompetensi Pengadilan  Niaga  untuk  menangani  keberatan  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif dan mengkaji bahwa upaya hukum atas keberatan terhadap keputusan KPPU harus diatur dalam  undang-undang  terpisah,  yang  menangani  keputusan  dari  lembaga  di  luar  yurisdiksi peradilan. Aspek prosedural untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan KPPU, yang diatur dalam  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023,  harus  ditentukan  terlebih  dahulu  dalam kompetensi Pengadilan Niaga sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pengaturan kelembagaan dan kewenangan Pengadilan Niaga saat ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual, harus direvisi melalui Undang- Undang tentang Pengadilan Niaga yang khusus. Undang-undang ini harus mendefinisikan struktur pengadilan,  kewenangan,  aturan  prosedural,  serta  menetapkan  batas  waktu  dan  sanksi  untuk penyelesaian kasus di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.
Kata Kunci:
kekuasaan kehakiman; pengadilan niaga; upaya hukum keberatan

## Pendahuluan
Upaya  hukum  adalah  upaya  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melawan putusan hakim dengan tujuan untuk  mencegah  dan  atau memperbaiki  kekeliruan  dalam  putusan  hakim.  Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. 1 Upaya hukum biasa yaitu perlawanan, banding dan kasasi  sedangkan  upaya  hukum  luar  biasa  yaitu  peninjauan  kembali  dan perlawanan  pihak  ketiga.  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) mengatur tentang upaya hukum terhadap  putusan  perkara-perkara  perdata  di  lingkungan  peradilan  umum, menyebutkan dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 24 ayat (1). Sedangkan upaya hukum perlawanan ( verzet ) diatur dalam Pasal 125 ayat (3), 129 Herziene Indonesisch  Rechtreglement (HIR) /Pasal  149  ayat  (3)  dan  Pasal  153 Recht Reglement  Voor  de  Buitengewesten (Rbg)  dan  perlawanan  pihak  ketiga ( derdenverzet ) diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) jo Pasal 207 dan 208 HIR.
Upaya hukum pada sistem kekuasaan kehakiman dalam penanganan perkara keperdataan  di  Pengadilan  Negeri  dikenal  istilah  banding,  kasasi  dan  peninjauan kembali  sedangkan  di  Pengadilan  Niaga  tidak  dikenal  banding  tapi  kasasi  dan peninjauan kembali. Upaya hukum dalam sistem kekuasaan kehakiman ditentukan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (5) yang menyatakan “Susunan,  kedudukan,  keanggotaan,  dan  hukum  acara  Mahkamah  Agung  serta badan  peradilan  di  bawahnya  diatur  dengan  undang-u ndang”. Pengertian  diatur “dengan  undang - undang”  dan  “dalam  undang - undang”  oleh  Harun  Alrasid, dinyatakan bahwa istilah diatur dalam undang-undang ( geregeld in de wet) ”tidak identik dengan” diatur dengan undang-undang (geregeld bij de wet)” sebagaimana lazim  berlaku.  Dikatakan,  ”diatur  dalam  undang -undang (geregeld  in  de  wet)” menjawab soal mengenai the where, yaitu bahwasanya kaidah (norma) lebih lanjut daripadanya  harus  termaktub  dalam  undang-undang,  tidak  dalam  peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan menurut Maria Farida Indrati, dikatakan ”dengan undang - undang” maka artinya dibuatkan undang -undang tersendiri atau
1 Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata , (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 208.
harus dengan suatu undang-undang yang tersendiri. Istilah-istilah ”de wet geregeld”, ”bij  de  wet  geregeld” ,  yang  termasuk  pada Grondwet  voor  het  Koninkrijk  der Nederlanden, 1815, laatste wijzingen: Staatsblad 2002 No. 144 , pada Hoofdstuk 6 , di bawah judul Rechtspraak , dipahami dalam makna ” regulated by act of parliament ”, manakala hal sesuatu tersebut tidak ternyata diatur dengan undang-undang ( niet geregeld bij de wet) maka dinyatakan inkonstitusional. Pendapat ini dikutip dalam dissenting opinion oleh Laica Marzuki, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 19 Desember 2006 yang dalam pertimbangan putusan Mahkamah  Konstitusi  lainnya  halaman  283  ”Diatur  dengan  undang -undang  juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk perundang- undangan lainnya”. 2
Upaya hukum yang merupakan bagian dari materi hukum acara sebagaimana ditentukan  dalam  konstitusi  Undang- Undang  Dasar  1945  yaitu  “dengan  undang - undang” tetapi kemudian muncul terminologi upaya hukum “keberatan” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) Pasal 45 yang menyebutkan:
“( 1)  Pengadilan  Negeri  harus  memeriksa  keberatan  pelaku  usaha sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44  ayat  (2),  dalam  waktu  14  (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
(2)  Pengadilan  Negeri  harus  memberikan  putusan  dalam  waktu  30  (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2),  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(4)  Mahkamah  Agung  harus  memberikan  putusan  dalam  waktu  30  (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima. ”
Terminologi upaya hukum keberatan ini oleh beberapa Peraturan Mahkamah Agung diatur di antaranya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Pasal  1  angka  2  “Keberatan  adalah permohonan  pemeriksaan  kepada  Pengadilan  Niaga  yang  diajukan  oleh  terlapor yang  tidak  menerima  putusan  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha”.  Tidak  hanya dalam  Perma  tersebut  ternyata  juga  terdapat  pada  Undang-Undang  Republik
2 Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 19 Desember 2006.
Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) Pasal 45 yang menyebutkan:
“( 1)  Pengadilan  Niaga  harus  memeriksa  keberatan  Pelaku  Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
(2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(3)  Ketentuan  mengenai  tata  cara  pemeriksaan  di  Pengadilan  Niaga  dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .”
Upaya  hukum  keberatan  terhadap  putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, kompetensinya dialihkan menjadi  kompetensi  Pengadilan  Niaga  (PN).  Persoalannya  apakah  upaya  hukum keberatan terhadap putusan KPPU yang diatur “dalam undang - undang” tidak diatur dengan peraturan setingkat undang-undang dapat dibenarkan secara yuridis, dan bagaimana  perluasan  kompetensi  Pengadilan  Niaga  sebagai  pengadilan  khusus terhadap  upaya  hukum  keberatan  putusan  KPPU.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif  analitis  dengan menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dengan  studi  kepustakaan,  data dianalisis  secara  kualitatif  serta  kesimpulan  dengan  logika  deduktif,  dan mensistematisasikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia yang  memiliki  keterkaitan  dengan  penulisan  ini.  Metode  yang  dilakukan  dengan menghimpun  data  yang  berasal  dari  penelaahan  bahan  kepustakaan.  kepastian hukum terhadap upaya KPPU. Permasalahan akan dibahas dengan penelitian secara ilmiah dan metodologis, sistematis dan konsisten. 3

## Pembahasan
Upaya  Hukum  Keberatan  Terhadap  Putusan  KPPU  Yang  Diatur  “Dalam Undang- Undang”
UU  Anti  Monopoli  mengatur  mengenai  penyelesaian  hukum  yang  sangat berbeda  dengan  penyelesaian  hukum  yang  konvensional  baik  dalam  lingkungan
3 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta:Raja Grafindo, 2003) hlm. 13.
kekuasaan  kehakiman  maupun  diluar  kekuasaan  kehakiman.  Eksistensi  KPPU sebagai  lembaga  pemeriksa,  pemutus,  dan  pemberi  sanksi  terhadap  para  pelaku usaha  yang  melanggar  UU  Anti  Monopoli.  Penyelesaian  hukum  diluar  kekuasaan kehakiman tersebut yang dilakukan oleh KPPU tidak disertai dengan aturan tentang proses  penegakkan  undang-undang  secara  pasti,  rinci  dan  jelas,  sehingga  dalam praktiknya banyak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
Pemeriksaan  upaya  hukum  keberatan  terhadap  putusan  KPPU,  baik  di Pengadilan  Niaga  maupun  di  Mahkamah  Agung,  menunjukkan  bahwa  pembuat undang-undang  menghendaki  agar  putusan  dapat  diberikan  secara  adil,  efisien, cepat, dengan biaya ringan, dan proses transparan yang merupakan hal ideal yang diharapkan oleh dunia bisnis, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam berusaha. Upaya hukum keberatan yang tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas,  bahkan  prosedur  keberatan  ke  Pengadilan  Niaga  telah  menyimpang  dari Undang-Undang  Dasar  1945,  UU  Kekuasaan  Kehakiman,  dan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
Pengaturan tentang “keberatan” sebagai upaya hukum terlalu umum, dimana dalam praktik sangat membingungkan. 4 Apabila keberatan hanya dipahami dari segi penafsiran gramatikal, keberatan itu sendiri hanyalah menunjukkan sebagai sikap tidak  setuju  atas  keadaan  tertentu.  Padahal  keberatan  dalam  kerangka  UU  Anti Monopoli  merupakan  upaya  hukum.  Atas  dasar  itu,  kata  “keberatan”  tidak  bisa ditafsirkan  berdasarkan  penafsiran  gramatikal  sekadar  sikap  tidak  setuju,  tetapi harus  dipahami  sebagai  upaya  hukum.  Keberatan  sebagai  upaya  hukum  harus tunduk  pada  prosedur-prosedur,  cara  dan  isi  tertentu  sebagaimana  diisyaratkan hukum acara yang berlaku.
Kategori manakah upaya hukum keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU sebagaimana dimaksud dalam UU Anti Monopoli maupun UU Ciptaker sesuai dengan  pembagian  peradilan  tersebut?  UU  Anti  Monopoli  maupun  UU  Ciptaker tidak  menentukan  sifat  dan  isi  upaya  hukum  “keberatan”.  Namun  upaya  hukum keberatan yang dimaksud dalam UU Anti Monopoli maupun UU Ciptaker termasuk
4 Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
dalam kategori peradilan kontentius, yaitu peradilan yang mengandung sengketa, bahkan  lebih  aneh  lagi  menjadi  kompetensi  pengadilan  khusus  dari  Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Niaga.
Para penegak hukum yang terbiasa beracara dengan prosedur dan tata cara yang pasti, jelas dan rinci, karena ketiadaan aturan upaya hukum keberatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga akhirnya menerima semua keberatan  yang  diajukan  pelaku  usaha  dan  memperlakukan  proses  keberatan sebagaimana layaknya yang masuk ke Pengadilan Niaga. Ketentuan upaya hukum keberatan  terhadap  putusan  KPPU  yang  diatur  dalam  undang-undang  tapi  tidak diatur dengan undang-undang tersendiri secara konstitusional apakah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat 5 yang jelas menyatakan bahwa upaya hukum merupakan rezim hukum acara yang harus diatur dengan undang-undang.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  012-016-019/PUU-IV/2006  19 Desember 2006 dalam Dissenting Opinion (pendapat berbeda) menyatakan, tatkala sesuatu  "diatur  dengan  undang-undang  ( bij  de  wet  geregeld ), maka  sifatnya imperatif, merupakan perintah konstitusi bahwasanya hal sesuatu tersebut hanya dapat secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri. Menurut ahli Maria Farida  Indrati,  SH.,  MH  di  persidangan,  kalau  dilihat  dari  segi  bahasa  hukum, dikatakan  oleh pakar  Bahasa  Indonesia bahwa  kalau dikatakan  "Dengan  undang- undang"  maka  artinya  dibuatkan  undang-undang  tersendiri  atau  harus  dengan suatu  undang-undang  yang  tersendiri.  Istilah-istilah "de  wet  regeld  ",  "bij  de  wet geregeld ", yang termasuk pada Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1815, laatste  wijzingen:  Staatsblad  2002  nr  144 ,  pada Hoofdstuk 6 ,  di  bawah  judul Rechtspraak, dipahami dalam makna "regulated by act of parliament", manakala hal sesuatu tersebut tidak ternyata diatur dengan Undang-Undang (niet geregeld bij de wet) maka dinyatakan inkonstitusional. 5
Undang-Undang  Dasar  1945  mensyaratkan  bahwa  pembentukan  semua badan  peradilan,  incasu  pengadilan  khusus,  harus  diatur  dengan  undang-undang (bij  de  wet  geregeld). Pasal  24A  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  1945  berbunyi, "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan
5 Mahkamah Konstitusi pada putusannya Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 19 Desember 2006.
peradilan  dibawahnya  diatur  dengan  undang-undang". Hal  dimaksud  bermakna bahwasanya hal susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara badan-badan peradilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  incasu  pengadilan  khusus,  harus diatur  pula  dengan  Undang-Undang.  Pasal  2  ayat  (3)  UU  Kekuasaan  Kehakiman berbunyi, "Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan  negara  yang  diatur  dengan  Undang-Undang."  Pasal  8  ayat  (1)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Umum  berbunyi,  “Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan Undang- Undang”.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  halaman  283  Nomor  012-016- 019/PUU-IV/2006 19 Desember 2006 menyatakan: Bukan dengan Undang-Undang yang tersendiri, meskipun dari segi teknik perundang-undangan kurang sempurna, namun tidak serta merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 asalkan norma  yang  diatur  didalamnya  secara  substansial  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan implikasinya tidak mengakibatkan timbulnya hal- hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari segi teknik perundang-undangan,  frasa  "diatur  dengan  undang-undang"  berarti  harus  diatur dengan undang- undang tersendiri dan “bukan dalam bentuk perundang -undangan lainnya”.
Pengaturan  terminologi  upaya  hukum  keberatan  terhadap  putusan  KPPU yang  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  seharusnya  diatur  dengan  undang-undang tersendiri. Misalnya diatur dengan undang-undang tentang Pengadilan Niaga yang mengatur tentang upaya hukum dari putusan-putusan termasuk putusan Lembaga- lembaga  di  luar  kekuasaan  kehakiman  karena  faktanya  KPPU  bukan  merupakan lembaga  peradilan,  apalagi  pengajuan  keberatan  tersebut  diajukan  terhadap Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus dari peradilan umum yang kewenangannya  telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

## Kompetensi  Pengadilan  Niaga  Sebagai  Pengadilan  Khusus  Terhadap  Upaya Hukum Keberatan Putusan KPPU
Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan terobosan fenomenal di antara berbagai  upaya  pendekatan  untuk  menyelesaikan  masalah  penegakan  hukum melalui lembaga peradilan, disamping sebagai pionir bagi dilakukannya reformasi peradilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  bidang  hukum  dan  perekonomian terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus  merupakan  simbol  bergulirnya  proses  restrukturisasi  institusi  peradilan dalam  mengimbangi  perkembangan  sosial  dan  ekonomi,  yang  saat  itu  sedang terkena krisis moneter sehingga perlu adanya penyelesaian sengketa bisnis secara cepat.  Pembentukan  suatu  pengadilan  khusus  sebagaimana  diamanatkan pembentukannya    oleh    Undang-Undang    Dasar    1945    dan  UU  Kekuasaan Kehakiman dilakukan melalui undang-undang tersendiri. 6 Susunan kekuasaan dan hukum acara sebagaimana ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A ayat (5) menyebutkan: “S usunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung  serta  badan  peradilan  dibawahnya  diatur  dengan  Undang-Undang ”. UU Kekuasaan  Kehakiman  dalam  Pasal  2  ayat  (3)  menentukan  bahwa  pembentukan pengadilan  ditetapkan  dengan  undang- undang:  “Semua  peradilan  di  seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang- undang”.
Kedudukan  Pengadilan  Niaga  adalah  sebagai  pengadilan  khusus  dalam lingkungan peradilan umum tercantum dalam Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman. Hal senada juga ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 mengenai  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang Peradilan  Umum  yang  menyebutkan:  " Di  lingkungan  Peradilan  Umum  dapat dibentuk  pengadilan  khusus  yang  diatur  dengan  undang-undang ".  Norma  aturan tersebut memberikan ruang untuk terbentuknya pengadilan khusus yang berada di bawah  lingkungan  peradilan  umum  dengan  ketentuan  bahwa  pembentukan pengadilan khusus tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang.
Pengaturan  eksistensi  Pengadilan  Niaga  saat  ini  keberadaanya  tercantum dalam UU Kepailitan bukan dengan undang-undang tersendiri tentang Pengadilan
6 Sebagai  contoh  maka  pembentukan  pengadilan  HAM  tidak  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1999 mengenai Hak Asasi Manusia, melainkan melalui Undang-Undang khusus, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM, contoh lainnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Niaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang Peradilan Umum. Menjadi persoalan hukum tatkala pengaturan eksistensi Pengadilan Niaga yang tercantum dalam UU Kepailitan tapi tidak  dengan  undang-undang  tersendiri,  apakah  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa pembentukan pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.
Menurut Jimly Asshiddiqie, 7 dalam Undang-Undang Dasar 1945:
“ Ada  undang-undang  (i)  yang  diperintahkan  untuk  diatur  dengan  undang- undang  yang  tersendiri,  (ii)  ada  yang  diperintahkan  untuk  diatur  dalam undang-undang, meskipun tidak tersendiri, (iii) ada yang ditetapkan dengan undang-undang, (iv) ada yang disahkan dengan undang-undang, (v) ada pula hal-hal yang diberikan oleh Undang-Undang, (vi) ada yang diatur berdasarkan undang-undang,  atau.  (vii)  ada  pula  yang  dijamin,  diatur,  dan  dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kedelapan kategori tersebut, tidak  semuanya  berisi  perintah  untuk  membentuk  undang-undang.  Yang secara  khusus  diperintahkan  untuk  dibentuk  dengan  undang-undang tersendiri  adalah  pada  kelompok  pertama,  yaitu  yang  menyatakan  "diatur dengan  undang-undang".  Pada  kelompok  kedua,  perumusannya  berbunyi, "diatur  dalam  undang-undang".  Artinya,  materi  yang  dimaksudkan  disini dapat diatur dalam berbagai undang-undang yang bukan bersifat tersendiri .” Pasal 10 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur materi muatan yang harus diatur  dengan  undang-undang  maupun  yang  diperintahkan  oleh  suatu  undang- undang untuk diatur dengan undang-undang. Pembentukan Pengadilan Niaga yang diatur dalam UU Kepailitan adalah tidak tepat sebagaimana dinyatakan oleh Hadi Shubhan: 8
“ Semestinya pembentukan Pengadilan Niaga yang merupakan diferensiasi/spesialisasi dari peradilan umum harus dibentuk dengan undang- undang tersendiri, tidak hanya diselipkan dalam undang-undang Kepailitan. Dalam Pasal 24 A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang. Demikian pula dalam  undang-undang  Peradilan  Umum  tersebut  diatas  dalam  Pasal  8 ditegaskan  bahwa  dilingkungan  Peradilan  Umum  dapat  diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Kalimat dalam ketentuan konstitusi dan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut secara expresis verbis  dikatakan  “diatur  dengan  undang - undang”,  maka  seharusnya
7 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 263-268.
8 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan ,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 102-103.
pengaturan  mengenai  Pengadilan  Niaga  juga  harus  diatur  dengan  undang- undang  dan  bukan  hanya  diatur  dalam  undang- undang.  Pengertian  “diatur dengan undang- undang” berbeda dengan pengertian “diatur dalam undang - undang”.  Kalau  “diatur  dengan  undang - undang”  maka  berarti  harus  diatur dengan  undang-undang  tersendiri  yang  khusus  mengatur  mengenai  hal  itu, sedangkan kalau “diatur dalam undang - undang” maka bisa diselipkan dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian, maka  pengaturan  Pengadilan  Niaga  yang  d iatur  “dalam”  undang -undang Kepailitan tidak benar, seharusnya Pengadilan Niaga diatur “dengan” undang - undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai Pengadilan Niaga. Filosofi  diselipkannya  pengaturan  Pengadilan  Niaga  dalam  undang-undang Kepailitan barangkali lebih pada aspek pragmatisnya, sebab, jika hanya diatur secara sumir yang kemudian akan diatur dengan undang-undang tersendiri, biasanya  pelaksanaannya  molor  dan  tidak  dibuat  secara  cepat.  Hal  ini  bisa pula  dikaitkan  dengan  terdesaknya  waktu  untuk  memberlakukan  undang- undang Kepailitan pada Tahun 1998 berkaitan dengan jadwal dari letter of intent antara Indonesia dengan IMF. Namun demikian alasan ini sama sekali tidak  relevan  pada  saat  lahirnya  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004, dimana  tidak  ada  pertimbangan  pragmatis  seperti  pada  Tahun  1998 tersebut .” 9
Sebagai  contoh  dengan  undang-undang  yaitu  pembentukan  pengadilan  khusus harus  dengan  undang-undang  nampak  pula  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  012-016-019/PUU-IV/2006  tanggal  19  Desember 2006  yang  menyatakan bahwa  pembentukan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  harus  dengan  undang- undang.
Kompetensi  Pengadilan  Niaga  pada  dasarnya  (semula  berdasarkan ketentuan Pasal 280 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998), sekarang berdasarkan Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan adalah memeriksa dan  memutus  perkara  Permohonan  Pernyataan  Pailit  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan perkara lain di bidang perniagaan. Adapun perkara lain  yang  saat  ini  diperiksa  Pengadilan  Niaga  adalah  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2000  tentang  perkara  Desain  Industri,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016  Paten,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  dan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 300 UU Kepailitan ditentukan bahwa:
“(1)  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang -Undang  ini,  selain
9 Id.
memeriksa  dan  memutus  permohonan  pernyataan  pailit  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang,  berwenang  pula  memeriksa  dan  memutus perkara  lain  di  bidang  perniagaan  yang  penetapannya  dilakukan  dengan Undang-Undang. 10
(2) Pembentukan-Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  secara  bertahap  dengan  Keputusan  Presiden,  dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.”
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Maka terminologi perniagaan semakin dikenal  di  kalangan  pebisnis  terlebih  lagi  jika  menghadapi  sengketa  di  antara mereka.  UU  Kepailitan  sendiri  tidak  menjabarkan  apa  yang  dimaksud  dengan perniagaan.  Dalam  Pasal  300  undang-undang  Kepailitan  hanya  disebutkan, Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini,  selain  memeriksa dan  memutus  permohonan  pernyataan  pailit  dan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang,  berwenang  pula  memeriksa  dan  memutus  perkara  lain  di bidang  perniagaan  yang  penetapannya  dilakukan  dengan  undang-undang.  Dalam konteks  inilah,  langkah  awal  yang  kiranya  dapat  dilakukan  adalah  menelusuri makna, apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam berbagai sudut pandang.
Pertimbangan  dikeluarkannya  UU  Kepailitan  oleh  legislatif  secara  implisit selain  menggunakan  terminologi  "perniagaan" juga  menggunakan  terminologi "Dunia usaha" dan "Perusahaan" . Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh sengketa dunia usaha dan atau perusahaan harus diselesaikan melalui Pengadilan Niaga ataukah penyelesaian sengketa dunia usaha melalui Pengadilan Niaga harus memenuhi  kriteria  tertentu,  sehingga  tidak  tumpang  tindih  dengan  wewenang badan  peradilan  lainnya?  Pasal  tersebut  jika  ditelusuri  lebih  lanjut,  akan  timbul pertanyaan  apakah  yang  dimaksud  dengan  pasal  itu  "perkara  lain  di  bidang perniagaan",  yang  dimaksud  dengan  "perkara  lain  di  bidang  perniagaan" itu dianggap  sebagai  " Commercial  Matters " 11 atau  " Commercial  Action " 12 atau " Commercial Case " 13 .
10 Ketentuan Pasal 301 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan, bahwa: " (2)Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingk at pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.”
11 Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 246.
12 Id. hlm. 13, 28, 29 dan 204.
13 Id. hlm. 27.
Bagaimana  halnya  dalam  peraturan  perundang-undangan,  apakah  ada ketentuan  yang  mengatur  tentang  ruang  lingkup  perniagaan?  Untuk  menjawab pertanyaan  ini,  tampaknya  perlu  ditelusuri  ketentuan  yang  mengatur  kaum pedagang atau dunia usaha pada umumnya. Jika ditelusuri ketentuan hukum yang khusus  mengatur  kalangan  pedagang,  dapat  ditemukan  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD yang berlaku di Indonesia saat ini adalah merupakan ketentuan hukum yang berasal dari Belanda Wetboek van Koophandel (WvK). WvK sendiri pada dasarnya berasal dari Code de Commerce (CdC) di Perancis.
Disebut  pada  dasarnya,  karena  dalam  beberapa  hal  ada  perbedaan  antara WvK dengan CdC . Perbedaan yang mencolok adalah dalam CdC dikenal adanya peradilan khusus untuk penyelesaian kasus perniagaan (Speciale Handelsreehtbanken).
Munculnya  badan  peradilan  khusus  ini,  tidak  bisa  dilepaskan  dari perkembangan  hukum  perdata.  Pada  waktu  itu  para  pedagang  dianggap  sebagai golongan  tersendiri  dengan  perbuatan  perniagaannya (handelsdaden) serta perikatan  dagangnya (handels  verbinlenisen) khusus  dan  bahkan  mereka mengadakan  badan  peradilan  sendiri  untuk  menyelesaikan  sengketa  dagang. 14 Sejak  diberlakukannya  undang-undang  Kepailitan  jika  dicermati,  tampak  bahwa sengketa  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  berbagai  macam  kasus,  tapi kewenangan  ini  tidak  rinci,  jelas  dan  tegas  disebutkan  dalam  Undang-undang Kepailitan apalagi kewenangan untuk menerima upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU yang diatur dalam UU Ciptaker.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  tim  peneliti  dari Universitas Andalas Padang tentang eksistensi Pengadilan Niaga, lingkup kegiatan niaga  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  delapan  subspesies  hukum  yakni: 1.Perbankan; 2. Hukum Kekayaan Intelektual; 3. Perjanjian Dagang; 4. Perlindungan Konsumen;  5.  Asuransi;  6.  Perseroan;  7.  Pengangkutan;  dan  8.  Pasar  Modal. Kedelapan sub spesies ini dapat dikembangkan menjadi 15 sub spesies hukum yang meliputi:1.  Kredit  Modal  Kerja;  2.  Sewa  Menyewa;  3.  Purchasing  Order;  4. Promissory Note; 5. Kontrak Kerja; 6. Utang Piutang; 7. Kartu Kredit; 8. L/C; 9. Kredit
14 Nama resmi untuk padanan kata Wetboek van Koophandel (WvK termuat dalam Tambahan Berita Negara RI. No. 759 tanggal  15  Desember  1953  adalah "Buku  Undang-Undang  Perniagaan  ". Lihat  R  Soekardono.  Hukum  Dagang Indonesia.  Jilid  I  (bagian  pertama) (Jakarta:  Soeroengan,  1963)  Cet.  3  hlm.  6  dalam  catatan  kaki  nomor  1.  Istilah perniagaan juga digunakan oleh RA.Koesnoen dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan (Wetboek van Koophandel), (Bandung: Sumur, 1961).
Pembiayaan;  10.  Jaminan  Pribadi;  11.  Anjak  Piutang;  12.  Pinjaman  Sindikasi;  13. Surat Sanggup; 14. Asuransi; dan 15. Obligasi. 15
Secara  empirik  sejak  diberlakukannya  undang-undang  Kepailitan  telah terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus-kasus lainnya seperti hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, desain industri dan tata letak sirkuit terpadu dan yang terbaru menerima upaya hukum keberatan KPPU.
Pembahasan  keberadaan  kompetensi  hukum  acara  bagi  penyelesaian sengketa  di  Pengadilan  Niaga,  perlu  dibahas  arah  kompetensi  Pengadilan  Niaga secara  rinci,  jelas  dan  tegas.  Tidak  sebagaimana  dikemukakan  dalam  Pasal  299 undang-undang Kepailitan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum  acara  yang  berlaku  adalah  hukum  acara  perdata.  Sesungguhnya  adalah sangat  sulit  dan  hampir  tidak  diinginkan  untuk  memberikan  definisi/rumusan pengertian manapun dari apa yang dimaksud suatu kasus komersial ( Commercial Case ) dengan tepat untuk Pengadilan Niaga ( Commercial Court ). 16 Para hakim dalam praktek pengadilan sering mengalami sedikit kesulitan mengenal kasus manapun secara tepat atau tidak tepat untuk diadili dalam forum itu.
Menggambarkan  sifat  pertikaian-pertikaian  ( disputes )  yang  mungkin  akan menimbulkan  kegiatan-kegiatan  komersial  ( commercial  action )  yang  tepat  untuk diadili oleh Pengadilan Niaga dari pada membuat definisi/rumusan manapun yang meliputi seluruh definisi tentang satu kegiatan komersial ( commercial action ). Patut kiranya disimak pengertian perniagaan yang dikemukakan oleh Tirtaamidjaja yang mengatakan, 17 Perniagaan  ialah  pemberian  perantaraan  antara  produsen  dan konsumen; membelikan dan menjualkan dan membuat perjanjian-perjanjian yang memudahkan  dan  memajukan  pembelian  dan  penjualan  itu.  Pemberian perantaraan  itu  meliputi  berbagai  pekerjaan.  Dalam  kepustakaan  lain  dapat  juga ditemui  rumusan  niaga  yang  dikemukakan  sebagai  berikut 18 ,  perniagaan  ialah kegiatan jual beli barang, pembelian yang diikuti tindakan penjualan kembali atau
15 Hermayuis. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Pengadilan Niaga. Makalah yang disampaikan dalam Workshop tentang  "Judicial Organization Of Commercial  Court" yang  diselenggarakan  oleh  CINLES, Jakarta  28-29 November 2002.
16 Van Apeldoorn: Pengantar Ilmu Hukum , cetakan kedua, penerbit Noordhoff-Kolff N.V. - Djakarta, 1957, hlm. 13, yang mengutip apa yang ditulis Van Kant: "Noch suchen die juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht".
17 M.H Tirtaamidjaja. Pokok-Pokok hukum Perniagaan. Djambatan, Jakarta, 1962. Cet. 3. hlm. 6.
18 Kamus Istilah Perdagangan. (Jakarta:LP3ES, 1995). Cet. 1 hlm. 75.
menyewakan sejumlah besar atau kecil barang-barang seperti barang modal, bahan mentah,  dan  barang-barang  setengah  jadi/barang  jadi  atau  barang  konsumen lainnya. Dari pengertian perniagaan ini, tampak bahwa ruang lingkup perniagaan cukup luas, mencakup seluruh aspek dunia usaha.
Pembentuk undang-undang telah memprediksi bahwa dinamika dunia usaha akan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang demikian cepat. Sehingga penjabaran  dan  atau  pun  interpretasi  tentang  perusahaan  diserahkan  kepada kalangan akademisi maupun putusan hakim. Secara empirik sejak diberlakukannya undang-undang  kepailitan  telah  terjadi  perluasan  kewenangan  Pengadilan  Niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus-kasus sengketa bisnis, kekayaan intelektual maupun upaya hukum keberatan di Pengadilan Niaga.
Pembentukan  Pengadilan  Niaga  adalah  dipisahkannya  yurisdiksi  untuk memeriksa  permohonan  pailit  dari  Pengadilan  Negeri  kepada  Pengadilan  Niaga. undang-undang  mengatur  bahwa  dengan  dibentuknya  Pengadilan  Niaga,  maka permohonan  pailit  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  hanya  dapat diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Meskipun prinsip ini terlihat sederhana, namun pada  prakteknya  pemisahan  yurisdiksi  tidak  berjalan  semulus  yang  diharapkan. Tidak  sedikit  permasalahan  hukum  yang  harus  dijawab  sehubungan  dengan pemisahan  yurisdiksi  Pengadilan  Niaga.  Seperti  sejauh  mana  kewenangan Pengadilan Niaga dalam menangani perkara kepailitan terhadap perkara lain yang terkait  dalam  perkara  kepailitan,  serta  bagaimana  pula  kewenangan  Pengadilan Niaga terhadap perkara yang memiliki subjek dan pokok perkara yang sama sedang disidangkan  di  Pengadilan  Negeri.  Keduanya  merupakan  persoalan  yang mengemuka  dalam  konteks  Pengadilan  Niaga  apalagi  UU  Ciptaker  memberi kewenangan untuk menangani upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU.
Secara  teoritis  kewenangan  mutlak/absolut  menyangkut  pembagian kekuasaan  antar  badan-badan  peradilan,  dilihat  dari  macam-macam  pengadilan yang  menyangkut  pemberian  kekuasaan  untuk  mengadili,  atau  dalam  bahasa Belanda  dikenal  sebagai attributie  van  rechtsmacht 19 . Dalam  sistem  Peradilan Indonesia  saat  ini,  kewenangan  mutlak  terbagi  di  masing-masing  lingkungan
19 Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung:CV Mandar Maju, 1997), hlm. 11.
peradilan  dan  pengaturannya  tersebar  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai  masing-masing  lingkungan  tersebut 20 . Distribusi  kewenangan  mutlak  membagi  kewenangan  badan-badan  peradilan dalam menerima perkara dari pencari keadilan.
Sejauh  mana  kewenangan  Pengadilan  Niaga  dalam  memeriksa  suatu sengketa, apakah hanya terbatas pada pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran  utang  atau  kewenangan  lainnya  seperti  menangani  upaya  hukum keberatan  sebagaimana  ditentukan  oleh UU  Ciptaker?  Apabila  melihat  kepada  isi undang-undang  Kepailitan,  maka  dapat  diketahui  bahwa  proses  kepailitan  tidak hanya berkisar pernyataan pailit, dan PKPU belaka. Banyak hal lainnya yang harus diselesaikan  oleh  pihak  pengadilan  dalam  rangka  kepailitan,  misalnya  putusan pembatalan transaksi yang dicurigai dapat merugikan harta pailit (actio pauliana), pembuktian, sengketa mengenai verifikasi utang, dan lain sebagainya.
Undang-undang  Kepailitan  menunjukkan  rencana  jangka  panjang  para legislator untuk secara gradual memperluas kewenangan absolut Pengadilan Niaga dari kewenangan terbatasnya sebagai pengadilan untuk perkara kepailitan menjadi Pengadilan Niaga (commercial court) dalam arti seluas-luasnya. Sebagai pengadilan khusus  yang  memiliki  yurisdiksi  atas  masalah-masalah  penyelesaian  sengketa bisnis. Sehingga di masa yang akan datang Pengadilan Niaga tidak hanya memiliki kewenangan  mutlak  untuk  hanya  menerima  permohonan  pernyataan  pailit  dan PKPU,  namun  juga  terbuka  bagi  hal-hal  lainnya  yang  berhubungan  dengan penyelesaian sengketa bisnis.
Penegakkan  hukum  ada  tiga  unsur  yang  selalu  harus  diperhatikan  yaitu kepastian hukum ( Rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmässigkeit) dan keadilan ( Gerechtigkeit ). 21 Harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut artinya ketiga unsur  tersebut  harus  mendapat  perhatian,  diusahakan  kompromi  secara proporsional seimbang ketiga unsur tersebut. 22 Negara Indonesia oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945 dinyatakan sebagai suatu negara hukum. Ini
20 UU ini adalah UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan lainnya seperti UU No. 2 Tahun 1986  mengenai  Peradilan  Umum  alas  kewenangan  mutlak  Pengadilan  Umum,  UU  No.  5  Tahun  1986  Mengenai Peradilan  Tata  Usaha Negara bagi kewenangan mutlak  Pengadilan  Tata  Usaha Negara,  dan  UU No.  1 Tahun  1974 mengenai.Perkawinan bagi kewenangan Pengadilan Agama.
21 Sudikno Martokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 1.
22 Id., hlm. 2.
berarti  bahwa  pada  hakikatnya  semua  orang  yang  berada  di  wilayah  negara Republik  Indonesia  harus  tunduk  pada  hukum.  Hukum  sebagai  sarana pembaharuan hukum, maka dalam negara hukum dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya  perlu  ada  kepastian  hukum  tentang  kewenangan  mutlak  atau kompetensi  absolut  dari  Pengadilan  Niaga  yang  tidak  hanya  mengadili  dan memeriksa perkara kepailitan tetapi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat  harus  menyangkut  dunia  bisnis.  Hal  ini  sejalan  dengan  model-model Pengadilan Niaga seperti Pengadilan Niaga Thailand, Singapore, Korea Selatan yang telah mengatur kewenangan dari Pengadilan Niaga dan diatur secara tersendiri baik menyangkut hukum acara di Pengadilan Niaga maupun kedudukan dari Pengadilan Niaga  sebagai  Pengadilan  Khusus  yang  mengadili  perkara-perkara  yang menyangkut kegiatan bisnis seperti perbankan, hak milik intelektual, industri dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Berbagai pendapat dilontarkan seputar kewenangan macam apa yang layak diserahkan  kepada  Pengadilan  Niaga. 23 Kartini  Mulyadi  misalnya,  menyebutkan bahwa yang layak menjadi yurisdiksi bagi Pengadilan Niaga selain kepailitan dan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  adalah  masalah  perniagaan  dalam  arti luas, beliau memberikan contoh dengan sengketa yang berkaitan dengan perseroan terbatas, dan atau organnya. Hal-hal lain yang diatur dalam buku kesatu dan buku kedua  KUHD  adalah  firma,  CV,  komisioner, expediteur, pengangkutan,  surat berharga (wesel, cek, surat sanggup, L/C) asuransi, perkapalan, perbankan, pasar modal, penanaman Modal, hak kekayaan intelektual, dan lainnya. 24
Mardjono Reksodiputro lebih menekankan fungsi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan  yang  eksklusif  untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang  benar-benar dirasakan mendesak dan signifikan saja. Menurutnya yurisdiksi Pengadilan Niaga dibatasi dengan beberapa kriteria, yaitu 1) harus ada nilai minimum transaksi, 2) masalah hukum yang menjadi sengketa haruslah menyangkut transaksi niaga yang rumit, atau 3) masalah hukum yang menjadi sengketa, menyangkut salah satu pihak yang merupakan bank atau lembaga keuangan lainnya (termasuk lembaga asuransi,
23 Aria Suyudi, dkk, Kepailitan di Negeri Pailit , Pustaka Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 47-55.
24 Henri P Panggabean, MS, "Perspektif Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia (dampak perkembangan hukum di Indonesia)", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12 Tahun 2001, hlm. 60.
atau 4) masalah hukum yang menjadi sengketa menyangkut peraturan perundang- undangan  tentang  penerimaan  modal  atau  pasar  modal,  atau  5)  menyangkut peraturan  perundang-undangan  tentang  HAKI  termasuk  sengketa  mengenai pengalihan teknologi. 25
Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, perlu diperhatikan bahwa sejak semula  Pengadilan  Niaga  telah  didesain  sebagai  suatu  pengadilan  yang  memiliki segmen  khusus  untuk  menjadi  instrumen  peradilan  yang  efektif,  dinamis,  serta mampu merespons tuntutan masyarakat ekonomi, khususnya dalam hal kepastian hukum dan jangka waktu penyelesaian perkara. Oleh karena itu Pengadilan Niaga dibuat  dengan  segala  ide  kemudahan,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  kecepatan, namun dengan biaya yang relatif dibandingkan biaya perkara di pengadilan umum. Ketentuan  yang  memungkinkan  perluasan  kewenangan  Pengadilan  Niaga  dalam bidang  perniagaan  tidak  terlepas  dari  proses  perkembangan  semakin  meluasnya pengaruh  arus  globalisasi  yang  mempengaruhi  kehidupan  perekonomian  khusus dalam  bidang  perniagaan  dimana  sistem  informasi  dan  transportasi  yang  serba cepat  sehingga  diperlukan  sistem  hukum  yang  dapat  mengantisipasi  dan menyelesaikan  akibat  pengaruh  tersebut  secara  cepat  dan  tepat  sebab perkembangan  dan  kecenderungan  dunia  perdagangan  atau  perniagaan  harus dipahami dan diikuti secara seksama, cepat dan tepat.
Kewenangan  lain  yang  "dapat"  diberikan  kepada  Pengadilan  Niaga  karena memerlukan  pengaturan  penyelesaian  yang  cepat,  terbuka  dan  efektif  di  bidang perekonomian  yang  menyangkut  hukum  bisnis  seperti  persaingan  usaha,  pasar modal, factoring (anjak piutang), leasin g (sewa beli), franchising (waralaba), bahkan perbankan  yang  perputaran  modal  dan  asetnya  berpacu  dengan  waktu  dan hitungan  dengan  kenaikan  bunga  dan  keuntungan  sehingga  penyelesaian membutuhkan waktu yang cepat, terbuka dan efektif. Kesemuanya itu sudah harus diatur  dengan  undang-undang  yang  menetapkan  menjadi  kewenangan  pada Pengadilan Niaga secara absolut dan itu rinci, jelas dan tegas harus dimuat dengan undang-undang.
Hukum  formil  mempunyai  kedudukan  penting  dan  strategis  dalam  upaya
25 Id., hlm. 47.
menegakkan hukum materiil di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil hukum acara  berfungsi  untuk  menegakkan,  mempertahankan  dan  menjamin  ditaatinya hukum  materiil  di  dalam  praktek  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  hukum  materiil eksistensinya  terkait  erat  dengan  hukum  formil,  bahkan  keduanya  merupakan pasangan  satu  sama  lain  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Hukum  materiil  tidak mungkin  dapat  berdiri  sendiri  lepas  dari  hukum  formil  begitu  pula  sebaliknya. 26 Menurut Sjahran Basah, hukum acara merupakan salah satu unsur dari peradilan demikian  pula  dengan  hukum  materiilnya.  Peradilan  tanpa  hukum  materiil  akan lumpuh, sebab tidak tahu apa yang akan dijelmakan. Sebaliknya, peradilan tanpa hukum formil akan liar, sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan wewenangnya. 27
Sesuai  dengan  perkembangan  hukum  dewasa  ini,  kehadiran  peraturan hukum  acara  yang  visioner  dan responsive ,  yang  dapat  mengantisipasi  dinamika perkembangan hukum masyarakat, merupakan condition sine qua non . Terlebih lagi, pengajuan  tuntutan  hak,  khususnya  gugatan  dalam  bidang  hukum  perdata  dari masyarakat ke pengadilan, semakin hari semakin menunjukkan peningkatan yang cukup  signifikan.  Tingginya  tuntutan  hak  dari  masyarakat  yang  diajukan  ke pengadilan, tentu memerlukan penanganan dan penyelesaian yang profesional. Hal tersebut perlu didukung dengan perangkat instrumen hukum yang memadai, dalam hal ini tersedianya hukum acara, sebagai pedoman dan aturan main ( rule of game ) bagi  hakim  dalam  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  perkara  perdata. 28 Keadaan ini menunjukkan bahwa law reform (pembaharuan hukum) dalam bidang acara dalam penyelesaian sengketa bisnis dewasa ini sangatlah urgen dan relevan untuk  dilakukan,  dan  tidak  bisa  ditunda-tunda  lagi.  Pembaharuan  hukum merupakan upaya untuk mengganti tatanan hukum secara positif ( ius constitutum ) yang tidak sesuai dengan perubahan sosial dan aspirasi masyarakat dengan tatanan hukum  yang  dicita-citakan  ( ius  constituendum )  yang  sejalan  dengan  kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. 29
Ruang  lingkup  pembaharuan  hukum  untuk  penyelesaian  sengketa  bisnis
26 Sudikno Mertokusumo, supra note 21, hlm. 5.
27 Sjachran Basah, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA ), (Jakarta:Rajawali Pers, 1989), hlm. 1.
28 Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya , (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2006), hlm. 329.
29 Id., hlm. 299.
yang harus diperhatikan setidak-tidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu  pembaharuan  muatan  filosofis,  yuridis  ( normative )  dan  sosiologis. Pembaharuan  muatan  filosofis  dimaksudkan  untuk  dimaksudkan  agar  lahirnya suatu  peraturan  perundang-undangan  baru  tidak  mendapat  tantangan  dari masyarakat,  oleh  karena  itu  sedapat  mungkin  aspirasi  dari  masyarakat  dapat terwadahi  dengan  baik. 30 Pembaharuan  hukum  sangat  penting  ditinjau  dari  segi muatan yuridis normatifnya, agar nantinya dapat dirumuskan norma-norma atau kaidah  hukum  yang  responsive  dan  visioner.  Apalagi  Indonesia  sebagai  bekas daerah  jajahan  secara objektif  tidak dapat  menghindari  adanya  pengaruh hukum dari pemerintah Hindia Belanda yang berwatak Eropa Kontinental. Dalam rangka penataan  kembali  materi  hukum  yang  tersebar  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan,  dalam  rancangan  undang-undang  perlu  diatur  tentang materi-materi  yang  merupakan  penegasan  kembali  dari  materi  yang  sudah  ada seperti kewenangan pengadilan untuk mengadili, pemeriksaan sidang Pengadilan Niaga, putusan dan upaya hukum terhadap putusan. Diatur pula materi baru, antara lain  pembatasan  upaya  hukum  luar  biasa  yang  disebut  dengan  peninjauan kembali. 31
Perbedaan  antara  aturan  norma  dan  putusan  hakim  dalam  penyelesaian sengketa  di  Pengadilan  Niaga  dalam  hal  ada  upaya  hukum  keberatan  yang  tidak ditentukan  kompetensinya  dalam  undang-undang  Kepailitan  dapat  menimbulkan ketidakpastian  hukum  padahal  hukum  acara  adalah  aturan  main  yang  sifatnya tekstual  bukan  kontekstual  sebagaimana  dikatakan  oleh  para  ahli  hukum  bahwa hukum  harus  dipandang  semata-mata  sebagai  bentuk  formal  yang  tertulis,  dan harus  dipisahkan  dari  bentuk  material  atau  bentuk  hukum  lainnya.  Hukum merupakan  perintah  penguasa.  Hukum  merupakan  perintah  yang  dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir dan perintah itu diberikan oleh makhluk berpikir pula. Isi hukum adalah perintah, kewajiban, kedaulatan, dan sanksi. Di luar ciri itu suatu aturan bukanlah hukum melainkan moral belaka. 32
John  Austin  sebagai  pakar  hukum  positivisme  menyatakan  hukum  adalah
30 Id., hlm. 300-301.
31 Id., hlm. 304-305.
32 Lili Rasjidi, Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional , Termuat dalam buku Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum , (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2008), hlm. 142.
seperangkat  pemerintah,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  dari  pihak  yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen,  di  mana  otoritasnya  (pihak  yang  berkuasa)  merupakan  otoritas tertinggi. 33 Demikian juga eksponen positivisme lain, Hans Kelsen mengemukakan bahwa  “ Law  is  a  coercive  order  of  human  behavior,  it  is  the  primary  norm  which stipulates the sanction. ” (Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi). 34
Upaya  positivisasi  aturan  hukum  demi  mencapai  kepastian  hukum, mengakibatkan hukum positif itu harus berbentuk tertulis. Di Indonesia, pengaruh ajaran  legisme  sangat  berperan  dalam  positivisasi  norma  hukum,  sebagaimana diutarakan  dalam  Pasal  15  Algemene  Bepalingen  van  Wetgeving  voor  Indonesië (AB)  yang  menyatakan  terkecuali  penyimpangan-penyimpangan  yang  ditentukan bagi  orang-orang  Indonesia  dan  mereka  yang  dipersamakan  dengan  orang-orang Indonesia,  maka  kebiasaan  bukanlah  hukum  kecuali  jika  undang-undang menentukannya. Ketentuan  diatas  menunjukkan  bahwa  di  Indonesia,  bentuk hukum  positif  dalam  hukum  acara  yang  tertulis  menduduki  posisi  yang  utama dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dan karenanya kepastian hukum menjadi unsur/ide utama dari hukum. Saat ini dalam membentuk hukum, atau  Perundang-undangan  menurut  Lili  Rasjidi,  harus  dilakukan  dengan  cara kombinasi antara top down (perintah dari atas/pemerintah) dan bottom up (aspirasi dari bawah/masyarakat atau melalui putusan hakim dalam penyelesaian sengketa), dengan bentuknya dibuat secara tertulis dan isinya mencerminkan living law guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 35
Upaya pembentukan hukum acara perlu diingat sifat dari hukum acara yang merupakan hukum formal yaitu hukum mengenai aturan main dalam penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan,  dan  mengikat  bagi  semua  pihak  serta  tidak  dapat disimpangi,  karena  hukum  acara  mempunyai  sifat  publik.  Oleh  karena  itu,  demi kepastian  hukum,  maka  hukum  acara  harus  berbentuk  kodifikasi  yang  bersifat unifikasi, sehingga dapat berlaku umum  dan mengikat bagi semua pihak. Hukum
33 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 56.
34 Id.
35 Lili Rasjidi, supra note 32.
sebagai  sarana  pembangunan  masyarakat  dimana  pembinaan  hukum  diarahkan pada hukum tertulis yang terkodifikasi dan bersifat seragam yang tersusun secara sistematik atau dalam satu kompilasi hukum yang komprehensif isinya.
Unsur  kepastian  hukum  harus  dijaga  demi  keteraturan/ketertiban  suatu negara.  Oleh  karena  itu,  hukum  positif  yang  mengatur  kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri. 36 Substansi hukum memiliki aspek  kepastian  hukum,  manakala  hukum  dibangun  dengan  landasan  kerangka hukum  yang  rasional. 37 Substansi  hukum  kepailitan  yang  sekarang  diberlakukan, yakni  undang-undang  Kepailitan,  menurut  pendapat  peneliti  tidak  memiliki kepastian hukum yang  mengatur tentang upaya hukum  keberatan putusan KPPU dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Niaga maupun kewenangan Pengadilan Niaga untuk menangani perkara upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU.
Asas peradilan yang baik juga dimaksudkan dalam kategori Independence of Judiciary yang  menjadi  cita-cita  universal  sebagaimana  ditegaskan  dalam "Basic Principles  on  the  Independency  of  Judiciary' (1985)  yang  merupakan  salah  satu Keputusan  Kongres  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  ke-7  tentang "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders", Milan, yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Resolusi 40/146  tanggal  13  Desember  1985 . 38 Dokumen  tersebut  menegaskan,  bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka adalah proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak proporsional, hasutan-hasutan, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman atau campur tangan secara langsung atau tidak langsung dari setiap sudut kemasyarakatan atau dengan alasan apapun. 39
Secara  spesifik, Independency  of  Judiciary dalam  arti  luas  meliputi  hal-hal sebagai berikut: 40
36 Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2009. hlm. 32-33.
37 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum , (Surakarta: Universitas Muhammadiyah University, 2004), hlm. 62.
38 Id., hlm. 3.
39 Laporan Tim Kerja Terpadu Mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR-RI Nomor X/MPR/1998 Berkaitan dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif (sesuai Keppres No. 21 Tahun 1999) tanggal 4 Juni 1999, hlm. 1.
40 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum , ed. Aman Sembiring Meliala , dan Agusta Takariawan dalam “ Konsep Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas , Merdeka, dan Mandiri ” (Bandung, Mandar Maju, 2001), hlm. 12.
1) Pengadilan memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas terhadap seluruh isu- isu  yang  menyangkut  peradilan  dan  harus  memiliki  wewenang  untuk menetapkan  apakah  isu-isu  yang  dihadapkan  adalah  dalam  lingkup wewenangnya  sebagaimana  diperintahkan  dalam  undang-undang; Pengadilan harus menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan secara jujur dan hak-hak para pihak (yang berperkara) dihormati dan dilindungi;
2) Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  para  Hakim  dalam  melaksanakan tugasnya  terutama  menghadapi  setiap  tuduhan-tuduhan  dalam  rangka melaksanakan tugasnya;
3) Persoalan rekruitmen, seleksi, mutasi, pelatihan, dan promosi Hakim;
4) Penegakan disiplin para Hakim dan penggajian.
Kajian  konseptual  tentang "Independence  Judiciary' berpasangan  dengan "Judicial Accountability' telah  didukung  secara  teoritik  dalam  tiga  model  tentang "Judicial Responsibility', yaitu (1) Model Ketergantungan (Dependency); (2) Model Pemisahan (Separateness); (3) Model Responsive (Consumer Oriented). 41 Suatu badan peradilan dikatakan  sebagai  peradilan  sesungguhnya,  apabila  badan  peradilan  tersebut berfungsi  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman.  Di  Indonesia,  kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  badan-badan  peradilan  yang berada di bawahnya meliputi badan peradilan dalam empat lingkungan peradilan dan mahkamah konstitusi.
Undang-undang memberikan ruang untuk terbentuknya pengadilan khusus yang  berada  di  bawah  lingkungan  peradilan  umum  dengan  syarat  bahwa pembentukan  pengadilan  khusus  tersebut  ditetapkan  dengan  undang-undang. Pembentukan  suatu  pengadilan  khusus  harus  dilakukan  melalui  undang-undang tersendiri sebagaimana diamanatkan pembentukannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu pembentukan Pengadilan Niaga saat  ini  dimuat  dalam  undang-undang  Kepailitan  tidak  mengatur  kewenangan upaya hukum keberatan.
Pengkhususan  pembentukan  pengadilan  khusus,  kini  diwujudkan  dalam bentuk  Pengadilan  Niaga.  Bahwa  ruang  bagi  pembentukan  Pengadilan  Niaga
41 Id., hlm. 7.
sebenarnya telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2004  tentang  Peradilan  Umum  sebagaimana  juga  telah diubah  yang  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  secara  tegas dinyatakan:  “Di  lingkungan  peradilan  umum  dapat  dibentuk  pengadilan  khusus yang diatur dengan undang- undang”.

## Penutup
Kewenangan  Pengadilan  Niaga  berdasarkan  undang-undang  Kepailitan adalah  memeriksa  dan  memutus  perkara  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  serta  perkara  lain  di  bidang  perniagaan.  UU  Kepailitan  tidak menjabarkan  yang  dimaksud  dengan  perkara  perniagaan,  dalam  pelaksanaanya menimbulkan multi interpretasi. Perkara yang saat ini diperiksa Pengadilan Niaga selain  kepailitan  adalah  perkara  yaitu  Desain  Industri,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu, Paten, Merek dan Indikasi Geografis dan Hak Cipta termasuk upaya hukum keberatan  terhadap  KPPU  yang  diatur  dalam  Pasal  45  UU  Ciptaker.  Kompetensi Pengadilan Niaga di samping menyelesaikan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang seharusnya memperinci secara rinci, jelas dan tegas kompetensi tentang  perkara  lain  yang  merupakan  kompetensi  absolut  dari  Pengadilan  Niaga seperti:  perbankan,  hak  kekayaan  intelektual,  perjanjian  dagang,  perlindungan konsumen,  asuransi,  perseroan,  pengangkutan,  pasar  modal  dan  bidang  hukum lainnya termasuk upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Semua itu harus tercantum secara tegas, jelas dan rinci sebagai kompetensi absolut dari kewenangan Pengadilan Niaga dan ini harus diatur dengan undang-undang tentang Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga seharusnya berada di Ibukota Provinsi seluruh Indonesia untuk  memudahkan  para  pelaku  bisnis,  industri  dan  perbankan  menyelesaikan sengketa  bisnis  dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  mencapai kepastian hukum.
Pengaturan  hukum  acara  yang  menyangkut  upaya  hukum  keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Niaga yang diatur dalam Pasal 45 UU Ciptaker seharusnya ditentukan terlebih dahulu dalam kompetensi Pengadilan Niaga yang diatur dengan undang-undang. Pengaturan eksistensi atau kedudukan Pengadilan
Niaga  yang  saat  ini  keberadaanya  diatur  dalam  undang-undang  Kepailitan  serta undang-undang  yang  menyangkut  hak  kekayaan  intelektual  sudah  seharusnya diubah  dengan  membentuk  undang-undang  tersendiri  yaitu  Undang-Undang tentang  Pengadilan  Niaga.  Undang-undang  tentang  Pengadilan  Niaga  yang  kelak dibuat harus memuat diantaranya susunan, kekuasaan, hukum acara tersendiri dan supaya  ditentukan  limit  waktu  penyelesaian  perkara  baik  di  Pengadilan  Niaga maupun  di  Mahkamah  Agung  karena  faktanya  penegakan  hukum  penyelesaian perkara  di  Pengadilan  Niaga  selama  ini  menimbulkan  banyak  masalah  tentang kewenangan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang maupun perkara  hak  kekayaan  intelektual  yang  menimbulkan  multi  interpretasi  baik penyelesaian  pokok  perkara  yang  menyangkut  hukum  materil  apalagi  dengan ditambah kewenangan  upaya  hukum  keberatan  menjadi  kewenangan  Pengadilan Niaga.  Dalam  prakteknya,  penyelesaian  perkara  di  Pengadilan  Niaga  maupun  di Mahkamah Agung karena ketidakjelasan kewenangan Pengadilan Niaga menjadikan tidak  hanya  menjadi  persoalan  hukum  baru  bahkan  menimbulkan  kerumitan beracara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan ,  Jakarta:  Kencana  Grup Media Prenada , 2009.
Aria  Suyudi,  dkk, Kepailitan  di  Negeri Pailit ,  Pustaka  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
Bambang  Sutiyoso, Hukum  Acara  Perdata  dan  Perkembangannya ,  Penerbit  UUI Press, Yogyakarta, 2006.
Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan , Kencana Grup Media Prenada, Jakarta, 2008.
Ida  Nurlind, Prinsip-prinsip  Pembaruan  Agraria, Penerbit  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2009. Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , Jakarta, Constitution Press, 2006.
Khuzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum , Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004. Lili Rasjidi, Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional . Termuat dalam buku Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum , Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2008.
MH  Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok  hukum  Perniagaan. Djambatan,  Jakarta,  1962. Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Djambatan , 2005.
R  Soekardono, Hukum  Dagang  Indonesia.  Jilid  I  (bagian  pertama). Jakarta: Soeroengan , 1963.
Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, CV Mandar Maju, Bandung, 1997. Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum , ed. Aman Sembiring Meliala, dan Agusta Takariawan dalam “ Konsep Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas, Merdeka, dan Mandiri ”, Bandung, Mandar Maju, 2001.
Sjachran Basah, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA ), Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
Sudargo  Gautama,  “Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Internasional”, Alumni, Bandung, 1985.
Sudikno Martokusumo , Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2022 Van  Apeldoorn: Pengantar  Ilmu  Hukum ,  cetakan  kedua,  penerbit  Noordhoff-Kolff NV-Djakarta, 1957.
Jurnal: Henri  P  Panggabean  ,  MS, “Perspektif  Kewenangan  Pengadilan  Niaga  di  Indonesia (dampak perkembangan hukum di Indonesia), Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12, 2001.
Hermayuis, Kedudukan,  Tugas  dan  Fungsi  Organisasi  pengadilan  Niaga. Makalah disampaikan  pada  Workshop  “Peradilan  Organisasi Peradilan  Niaga”  yang diselenggarakan oleh CINLES, Jakarta 28-29 November 2002.
Laporan  Tim  Kerja  Terpadu  Penilaian  Pelaksanaan  TAP  MPR-RI  Nomor X/MPR/1998  Tentang  Pemisahan  Ketat  Fungsi  Peradilan  dari  Eksekutif (sesuai Keppres Nomor 21 Tahun 1999) tanggal 4 Juni 1999.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
Keputusan: Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 19 Desember 2006.
Kamus:
Kamus Istilah Perdagangan. LP3ES, Jakarta, 1995.