Indonesian Journal of Community Services Volume 3, No. 1, May 2021 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.3.1.31-38

## Literasi bagi Anggota PKK sebagai Upaya Meningkatkan Ketaatan terhadap Kebijakan Pemerintah di Tengah
Pandemi COVID-19
1 Setyasih Harini * , 2 Andri Astuti Itasari
1 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia
*Corresponding Author:
E-mail: setyasih.rini@gmail.com Received: Revised: Accepted: Published: 1 January 2021 15 April 2021 15 May 2021 31 May 2021

## Abstrak
Proses pembangunan membutuhkan keterlibatan perempuan. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran penting dalam perubahan sosial. Peningkatan peran perempuan salah  satunya  dipengaruhi  oleh  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah.  Ketika  kebijakan yang  dikeluarkan  pemerintah  belum  dipahami  oleh  perempuan  menjadikannya  sebagai kelompok  yang  terkungkung  dalam  ketidaknyamanan.  Permasalahan  tersebut  dapat ditanggulangi  dengan  mengadakan  pendekatan  dengan  perempuan  dalam  kelompoknya melalui literasi dalam bentuk sosialisasi, diskusi dan pelatihan. Perempuan yang tergabung dalam  PKK  terutama  yang  berusia  lebih  dari  50  tahun  dari  Desa  Wirogunan  Kecamatan Kartasura  Kabupaten  Sukoharjo  belum  mampu  memahami  kebijakan  pemerintah  terkait pencegahan terhadap penularan Virus Corona. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  anggota  PKK  terhadap  penyebaran  virus  yang berskala internasional, kebijakan pemerintah dan melatih menggunakan gawai secara bijak agar bisa memilah informasi secara benar. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan tersebut  berjalan lancar dan sesuai rencana. Anggota PKK mengalami perubahan positif yakni semakin paham sekaligus menaati kebijakan pemerintah yang berwujud peraturan serta lebih bijaksana dalam menggunakan gawai.
Kata kunci: Perempuan; kebijakan; pemerintah; literasi.

## Abstract
The  development  process  requires  the  involvement  of  women.  Women  as  part  of  the community have an important role in social change. One of the increasing roles of women is influenced by government’s policies. When the government’s policies are not yet understood by  women,  making  them  a  group  that  is  confined  in  discomfort.  These  problems  can  be overcome  by  approaching  women  in  their  groups  through  literacy  in  the  form  of socialization, discussion and training. Women who are members of the PKK especially those aged over 50 years from Wirogunan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency have not  been  able  to  understand  government  policies  related  to  prevention  of  Corona  Virus transmission. This community service activity aims to increase PKK members' understanding of  the  spread  of  the  virus  on  an  international  scale,  government  policy  and  train  to  use smartphone wisely so that they can sort out information correctly. Method that used in this activity are socialization and training. This activity went well and according to the plan. PKK members  experienced  positive  changes,  which  increasingly  understood  and  obeyed government policies in the form of regulations and wiser in using smartphone.
Keywords: Women; policies; government; literacy
Indonesian Journal of Community Services Volume 3, No. 1, May 2021 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.3.1.31-38

## PENDAHULUAN
Perempuan  dan  pembangunan  bisa  diibaratkan  seperti  dua  sisi  mata  uang.  Perempuan  dapat menjadi bagian dan sekaligus sebagai obyek atau sasaran dari proses pembangunan. Di sisi lain, perempuan juga menjadi subyek dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hal tersebut terlihat melalui  program  pembangunan  berkelanjutan  yang  salah  satu  targetnya  adalah  pemberdayaan perempuan.  Dalam  tulisannya  Claudia  Garcia,  Moreno  dan  Avni  Amin  (2016)  menjelaskan bahwa melalui pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  persamaan  gender  dan  pemberdayaan perempuan.  Perempuan  seringkali  belum  berperan  banyak  dalam  proses  pembangunan  seperti yang dijelaskan oleh Bhalotra (2018) bahwa perempuan  hanya sebagai sarana untuk memperluas hasil  pembangunan  agar  lebih  berorientasi  pada  anak  dan  perempuan,  untuk  meningkatkan perekonomian  masyarakat  serta  mengurangi  korupsi.  Dari  situ  menunjukkan  bahwa  peran perempuan dalam pembangunan perlu ditingkatkan, bukan lagi sebagai obyek namun subyek.
Terkait dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan, World Bank (2001) menyebutkan bahwa  kesetaraan  gender  sangat  diperlukan.  Kemampuan  negara  untuk  berkembang  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya  diperlukan  pemerintah  yang  efektif.  Pemerintah dikatakan  efektif  dalam  proses  pembangunan  jika  peraturan  yang  dikeluarkan  menjadikan perempuan  bukan  semata-mata  sebagai  obyek  sasaran  namun  yang  menguntungkan  bagi kemajuan dirinya (Probosiwi, 2015). Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Valeria Esquivel (2016) bahwa perempuan hendaknya diberdayakan dalam proses pembangunan bukan semata- mata untuk memenuhi hak asasinya namun bisa menjadi tenaga penggerak perubahan sosial agar terjadi  relasi  “kekuasaan”  yang  seimbang  dengan  laki-laki.  Kedua  penulis  tersebut  hendak menyampaikan  bahwa  keberhasilan  pembangunan  secara  langsung  maupun  tidak  dipengaruhi oleh seberapa besar peran perempuan sebagai anggota masyarakat.
Di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa budaya tradisional cenderung patriarki (Agarwal, 1994, Sullivan 1994, Jewkes dkk, 2015). Dalam kondisi seperti ini, perempuan kurang mendapat akses terhadap bidang pendidikan, fasilitas kesehatan dan pekerjaan yang membangun kreativitas. Inilah yang dalam konsep Sen (1990) diistilahkan sebagai “missing woman” untuk menggambarkan kurangnya akses perempuan dalam mendapatkan fasilitas penunjang kehidupan layak. Untuk itu perempuan hendaknya memperoleh hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang  cukup  sehingga  mampu  mengambil  keputusan  sendiri  terhadap  dirinya,  meningkatkan kemampuannya  agar  bisa  memperoleh  pendapatan  sendiri  atau  membangun  perekonomian sendiri tanpa mengubah budaya dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat (Samarakoon dan Rasyad Parinduri, 2015).
Perempuan  pada  masa  sekarang  sudah  tidak  diragukan  lagi  akan  kesempatannya  dalam upaya  pemberdayaan.  Pemberdayaan  secara  konseptual  merupakan  proses  multidimensi  sosial dalam membantu masyarakat memperoleh kontrol terhadap dirinya sendiri. Sebagai suatu proses maka  pemberdayaan  membutuhkan  waktu  yang  tidak  sebentar  agar  kemampuannya  dalam menentukan pilihan-pilihan terhadap hidup untuk memperoleh manfaat dapat terwujud. Dalam hal ini perempuan yang diberdayakan diharapkan dapat mempertahankan proses yang dijalaninya guna mendapat manfaat dari kehidupan rumah tangga, komunitas dan masyarakat luas (Alfarez dan  Lopez,  2013).  Perempuan  yang  telah  mendapat  pemberdayaan  menunjukkan  peningkatan keadilan  gender.  Hak  dan  kewajibannya  sebagai  individu  dan  anggota  masyarakat  dapat dilaksanakan tanpa harus tergantung pada laki-laki.
Perempuan yang mengalami pemberdayaan sekaligus menunjukkan kebebasannya untuk berkembang sesuai kemampuannya dalam membuat pilihan tanpa dibatasi oleh tradisi kuat yang ada  dalam  lingkungannya.  Pemberdayaan  perempuan  saat  ini  menjadi  hal  urgen  dalam  proses pembangunan  berkelanjutan.  Pembangunan  berkelanjutan  menjadi  sebuah  program  baru  dari
Indonesian Journal of Community Services Volume 3, No. 1, May 2021 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.3.1.31-38
PBB dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan sebelum beberapa dekade lalu sering diidentikkan sebagai pertumbuhan ekonomi dan kapasitas produksi dari suatu negara sehingga menimbulkan ketimpangan yang dalam antara negara kaya dan miskin (Gunduz, 2004; Drexhage dan Murphy, 2010). Melalui pembangunan berkelanjutan diharapkan proses yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang dan generasi mendatang bukan hanya dari faktor ekonomi.
Pembangunan berkelanjutan dilihat dari tujuannya sangatlah mulia untuk mengurangi gap antara  negara  maju  dengan  berkembang.  Untuk  itulah  ada  17  sasaran  dari  pembangunan berkelanjutan  yang  salah  satunya  adalah  pemberdayaan  perempuan  guna  mengurangi ketidakadilan  gender.  Pendidikan  setidak-tidaknya  dapat  membantu  perempuan  untuk  lebih memahami  kemampuan  yang  dimilikinya,  memperbaiki  kemampuannya  dalam  mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam komunitas.  Gagasan tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada  perubahan  relasi  gender  dan  kepercayaan  pada  budaya.  Pendidikan  mampu  meningkatkan daya tawar perempuan dalam rumah tangga mengingat kemampuannya dalam pengetahuan, skill dan  sumber  daya  guna  menentukan  pilihan  dalam  kehidupan  untuk  mencapai  kesejahteraan (Lunberg & Pollak 1993; Duflo, 2012).
Proses  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  kebijakan pemerintah  atau  yang  dikenal  dengan  kebijakan  nasional  atau  publik.  Di  tengah  penyebaran Covid-19 ini kebijakan nasional yang dikeluarkan pemerintah pusat belum diterima dan dipahami secara benar oleh beberapa kalangan masyarakat. Perempuan sebagai anggota masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan informasi yang benar dari kebijakan pemerintah terutama anggota PKK dari Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Pada awal penyebaran virus Corona  atau  yang  dikenal  dengan  Covid-19,  beberapa  anggota  kelompok  PKK  terutama  yang sudah berusia lebih dari 50 tahun belum memahami mengapa bisa menyebar dari satu negara ke negara lain dan dengan apa penyebaran tersebut bisa terjadi. Kelompok ini juga belum menerima sepenuhnya  kebijakan  pemerintah  terkait  larangan  untuk  meninggalkan  rumah  kalau  tidak terpaksa, penggunaan masker jika keluar rumah dan jaga jarak. Kebimbangan yang dialami oleh para perempuan tersebut disebabkan karena belum pahamnya tentang bahaya yang ditimbulkan dari penyebaran virus yang mematikan tersebut. Beberapa anggota PKK tersebut belum paham bahwa kebijakan pemerintah di satu sisi bersifat memaksa dan mengekang namu pada sisi lainnya dimaksudkan untuk menjaga agar masyarakat terbebas dari penyakit yang ditimbulkan dari virus tersebut.
Di  sinilah  pentingnya  memberikan  literasi  kepada  para  perempuan  khususnya  anggota PKK tentang kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Transfer teknologi dan pengetahuan diberikan kepada anggota PKK mengingat sebagian besar adalah perempuan yang bekerja dalam rumah tangga meskipun latar belakang pendidikannya cukup beragam mulai dari SMP hingga akademi. Dengan kebiasaan dan ruang lingkup kerja yang hanya mengurus urusan domestik menjadikan sebagian anggota PKK tersebut belum dapat menerima sesuatu yang baru yang menjadikannya kurang nyaman dalam melakukan aktivitas. Kebiasaan yang dilakukan oleh anggota  PKK  Desa  Wirogunan  yang  berusia  diatas  50  tahun  sebagai  sasaran  dari  kegiatan  ini kesehariaannya  pada  pagi  hari  adalah  berbelanja  untuk  menyiapkan  makanan  bagi  seluruh anggota  keluarganya,  membersihkan  rumah  dan  merawat  cucu  karena  orang  tuanya  bekerja. Jumlah  perempuan  pada  kategori  usia  tersebut  25  orang.  Keikutsertaannya  dalam  mengikuti kegiatan PKK juga tidak rutin yakni sejumlah 13 orang karena cucunya tidak ada yang merawat, sebanyak 7 orang hadir dengan alasan ada acara arisan. Untuk ketujuh orang tersebut mengikuti kegiatan  PKK  karena  berharap  mendapatkan  uang  dari  arisan.  Sisanya  adalah  anggota  PKK sekaligus pengurus yang harus hadir dan mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Kelompok inilah yang terkadang mencarikan nara sumber dari luar desaguna mendapatkan wawasan baru atau sharing pengalaman dari tokoh masyarakat dan akademisi atau bahkan marketing dari suatu produk.
Indonesian Journal of Community Services Volume 3, No. 1, May 2021 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.3.1.31-38

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini  diawali  dengan  memberikan  sosialisasi  kepada masyarakat khususnya perempuan-perempuan yang tergabung sebagai anggota PKK tingkat desa. Sebagai  tahap  awal  kegiatan  maka  kegiatan  sosialisasi  menjadi  langkah  selanjutnya  setelah persiapan.  Tahap  awal  melaksanakan  kegiatan  ini,  persiapan  dilakukan  dengan  menyiapkan tempat pelakasanaan seperti ruangan dan perlengkapan pendukung. Tahap ini dilakukan setelah berhasil  melakukan  komunikasi  dengan  kepala  desa  terkait  gambaran  kegiatan  yang  akan dilakukan. Langkah selanjutnya adalah pemasyarakatan terhadap warga sekitar yang dalam hal ini direalisasikan dalam bentuk sosialisasi.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  sosialisasi  merupakan  suatu  kegiatan  untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebagai dampaknya, masyarakat sebagai penerima informasi  menjadi  mengetahui,  mengerti  dan  merasakan  adanya  perubahan  atau  penambahan pengetahuan.  Sosialisasi  tersebut  dilaksanakan  dengan  mengundang  para  ibu  yang  menjadi anggota PKK dari Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Adapun tujuan dari  kegiatan  ini  untuk  memberikan  gambaran  kepada  masyarakat  setempat  tentang  peran perempuan  dalam  mengisi  pembangunan  berkelanjutan  terutama  ketaatannya  dalam melaksanakan  kebijakan  nasional  sebagai  peraturan  pemerintah  dalam  menghadapi  Covid-19. Keterlibatan  perempuan  anggota  PKK  dalam  kegiatan  ini  menjadi  ukuran  untuk  melihat  lebih jauh peran serta masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah.
Langkah  berikutnya  adalah  realisasi  program.  Kegiatan  ini  dimaksudkan  agar  sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Realisasi program yang dilakukan dalam bentuk pendidikan  dan  pendampingan  literasi  secara  non  formal.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan mendatangkan  akademisi  dari  lembaga  pendidikan  tinggi  yakni  Universitas  Slamet  Riyadi Surakarta. Pada waktu itu pendidikan literasi non formal secara teknis dilakukan oleh mahasiswa sedangkan  pendampingan  secara  online  khususnya  melalui  WhatsApp  Group  dilakukan  oleh dosen  dari  perguruan  tinggi  yang  sama.  Mahasiswa  dalam  waktu  dua  minggu  memberikan wawasan  tentang  Virus  Corona  atau  Covid-19  serta  kebijakan  nasional  di  tengah  Covid-19. Setelah waktu dua minggu tersebut para anggota PKK tetap dapat melakukan komunikasi dengan para akademisi khususnya dengan tenaga pengajar (dosen) secara online.
Langkah  terakhir  adalah  menyusun  evaluasi  terhadap  kegiatan  yang  telah  dilakukan. Evaluasi  menurut  Wirawan  (2012)  merupakan  kegiatan  menghimpun,  mengkaji  dan menyampaikan informasi yang berguna mengenai sasaran dan evaluasi dari suatu kegiatan yang telah  dilakukan.  Hasil  yang  diperoleh  dari  kegiatan  evaluasi  dapat  dipertimbangkan, diperhitungkan  dan  dibandingkan  guna  mendapatkan  poin  penting  dari  kegiatan  yang  telah diselesaikan. Dalam kegiatan ini, tahap evaluasi dilakukan setelah selesai pelaksanaan pelatihan terkait kebijakan pemerintah (kebijakan nasional) dalam menghadapi pandemi Corona. Evaluasi dilakukan  melalui  diskusi  antara  mahasiswa,  dosen,  dan  tokoh  masyarakat  (kepala kelurahan/lurah)  dan  ketua  Tim  Penggerak  PKK  dari  Desa  Wirogunan,  Kecamatan  Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  (Fisip)  Universitas  Slamet  Riyadi  Surakarta  (Unisri)  dipusatkan  di  Desa  Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Desa Wirogunan berasal dari kata Wiro dan Guna. Kata Wiro atau Wira berarti ksatria atau perwira sedangkan Guna berarti berguna atau bermanfaat sehingga kalau digabung menjadi ksatria yang bermanfaat. Artinya bahwa penduduk dari Desa Wirogunan diharapkan menjadi masyarakat yang memiliki jiwa ksatria agar bisa bermanfaat bagi sesama.
Indonesian Journal of Community Services Volume 3, No. 1, May 2021 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.3.1.31-38
Dilihat  dari  asal  usulnya,  Desa  Wirogunan  merupakan  petilasan  dari  tempat  tinggal Pangeran Wiroguna, seorang kepercayaan dari Sunan Pakubuwana 11. Desa Wirogunan terdiri dari 11 Rukun Tetangga (RT) dan enam Rukun Warga (RW) serta 2 kebayanan. Kondisi sejarah seperti itulah yang menjadikan desa ini memiliki tempat keramat yang sering dikunjungi bayak orang pada hari tertentu yakni makam dari Pangeran Wiroguna beserta sendang Wirogunan. Saat ini kehidupan masyarakatnya cukup beragam yang didominasi dengan usaha mandiri, buruh, dan pegawai.  Sementara  perempuannya  yang  telah  menikah  lebih  banyak  yang  tinggal  di  rumah sebagai ibu rumah tangga atau membuka usaha rumahan dan online.
Peningkatan  literasi  bagi  perempuan  yang  tergabung  dalam  PKK  mengenai  kebijakan pemerintah sangat penting terlebih saat menghadapi pandemi Virus Corona seperti sekarang ini. Kegiatan memberikan literasi tersebut dilakukan secara manual melalui pertemuan langsung yang dilaksanakan pada awal dan pertengahan bulan Februari yakni tanggal delapan dan 15. Kegiatan ini  awalnya  diinspirasi  oleh  ketua  Tim  Penggerak  PKK  yang  melakukan  diskusi  dengan akademisi dari Unisri.
Gambar 1. Kegiatan litrasi di Wirogunan
Gambar 2 . Evaluasi kegiatan
Diskusi tersebut membahas mengenai apa dan bagaimana ada virus yang mematikan yang bermula dari Wuhan China bisa menyebar ke berbagai negara, apa ada kaitan antara negara yang satu dengan negara lain dan bagaimana kalau sampai pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang  menjadikan  anggota  masyarakat  tidak  nyaman.  Hasil  dari  diskusi  adalah  rencana  untuk diselenggarakannya  pelatihan  yakni  literasi  bidang  politik  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat  terhadap  kebijakan  pemerintah.  Tujuan  dari  kegiatan  tersebut  selain  masyarakat menjadi paham, mengerti tentang kebijakan pemerintah sekaligus juga terjadinya perubahan sikap baik dalam menjaga kebersihan, kesehatan dan ketaatan pada peraturan pemerintah.
Hasil diskusi tersebut sekaligus merupakan bentuk perijinan yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK desa Wirogunan kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Unisri. Dari sinilah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai. Sesuai dengan metode yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa pada tahap awal melaksanakan kegiatan ini, persiapan dilakukan dengan menyiapkan tempat pelakasanaan seperti ruangan dan perlengkapan pendukung yakni  speaker,  LCD,  taplak  meja,  meja  kursi.  Kegiatan  ini  dilakukan  dan  dikoordinir  oleh mahasiswa sebanyak dua orang beserta perwakilan dari pengurus PKK setempat. Mahasiswa juga berkoordinir terkait ketersediaan snack dan absen bagi peserta.
Langkah  berikutnya  adalah  pemasyarakatan  atau  yang  dikenal  dengan  sosialisasi  yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 pukul 16.00-17.30. Pada tahap ini materi yang  diberikan  diawali  dengan  perkenalan  dengan  Tim  Pengabdian  Unisri  Surakarta.  Tim sekaligus menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya  Pengabdian  kepada  Masyarakat  yang  dilakukan  oleh  akademisi  (dosen  dibantu
Indonesian Journal of Community Services Volume 3, No. 1, May 2021 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.3.1.31-38
mahasiswa) sehingga tidak dipungut biaya dan meyakinkan kepada peserta bahwa informasi yang diberikan  tidak  bernuansa  hoax  (mengandung  berita  bohong).  Pada  tahap  ini  Tim  Pengabdian sekaligus menginformasikan bahwa jika masih ada peserta merasa ragu terhadap informasi yang disampaikan bisa mengkonfirmasinya dengan media massa.
Langkah  selanjutnya  adalah  penyampaian  materi  sekaligus  pelatihan  yang  dilaksanakan pada  tanggal  15  Pebruari  2020.  Kegiatan ini  dilaksanakan  pada  hari  Sabtu  pukul  16.00-17.30. Hari Sabtu menjadi pilihan yang tepat mengingat pada hari tersebut para peserta sudah berkurang aktivitasnya. Pada kegiatan ini tokoh masyarakat yang hadir adalah Ketua Tim Penggerak PKK tingkat desa dan tiga orang perwakilan dari kecamatan, Kepala Desa, dua dosen pemberi materi beserta dua mahasiswa sehingga keseluruhan yang hadir mencapai 30 orang. Secara umum acara berjalan  lancar  serta  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  direncanakan.  Acara  pelatihan  ini  juga diwarnai dengan keaktifan peserta sehingga tanya jawab bisa berjalan dan kegiatan menjadi lebih hidup.
Kegiatan ini diawali dengan pembukaan yang ditandai dengan penyampaian kata sambutan dari  Kepala  Desa,  Ketua  Penggerak  PKK  dan  perwakilan  dari  kecamatan.  Peserta  sebelumnya telah  melakukan  regristerasi  dengan  memberikan  tanda  tangan  sebelum  mengikuti  kegiatan. Pemateri  pertama-tama  menyampaikan  tentang  apa  dan  bagaimana  proses  penyebaran  Virus Corona atau Covid-19. Selanjutnya pemateri menguraikan bahwa seseorang yang terkena virus tersebut dan melakukan perjalanan dapat menularkannya kepada orang lain. Cepatnya penularan penyakit  tersebut  salah  satu  faktor  pendukungnya  adalah  aktivitas  yang  dilakukan  masyarakat bukan hanya pada level lokal tapi juga nasional bahkan internasional. Ketika seseorang pernah melakukan  perjalanan jauh  baik luar  kota, luar  pulau atau luar  negeri  dan  kembali  ke  wilayah asalnya bisa mempermudah penularan virus tersebut.
Untuk  mengantisipasi  percepatan  terjadinya  penularan  akibat  virus  yang  mematikan tersebut,  pemerintah  pusat  telah  mengeluarkan  peraturan.  Peraturan  tersebut  antara  lain  untuk menghindari bepergian kalau tidak terpaksa dan jika keluar rumah wajib mengenakan masker. Pemerintah  juga  mengharuskan  untuk  sering-sering  mencuci  tangan  guna  menjaga  kebersihan bahkan  kalau  sehabis  bepergian  dianjurkan  untuk  segera  mandi.  Komunikasi  yang  dilakukan secara langsung antara satu orang dengan yang lain hendaknya menjaga jarak sekitar satu meter. Kesemua  aturan  pemerintah  tersebut  diuraikan  secara  jelas  dan  mendetail  oleh  pemateri  guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan dari virus tersebut.
Materi lain yang disampaikan oleh Tim Pengabdian adalah mengenai pemilahan informasi mengenai  virus  Corona  dari  media  sosial  agar  bisa  diketahui  mana  yang  benar  dan  yang mengandung  kebohongan  (hoax)  dalam  bentuk  pelatihan.  Tim  pengabdian  dalam  memberikan materi tidak hanya bersifat satu arah. Komunikasi yang berlangsung terlihat cukup aktif dan dua arah  sehingga  kesempatan  bagi  peserta  untuk  mengajukan  pertanyaan  diberi  waktu  longgar. Pertanyaan  yang  disampaikan  peserta  antara  lain  bagaimana  melakukan  kegiatan  tanpa  harus sering meninggalkan rumah, sebagai perempuan yang hanya berkecimpung dalam urusan rumah tangga  bagaimana  memberitahu  suaminya  tentang  aturan  dari  pemerintah  yang  terlihat mengekang, dan bagaimana perempuan dapat mengakses informasi tentang Covid-19 mengingat selama  ini  masih  sangat  tergantung  pada  laki-laki.  Dengan  kata  lain,  masyarakat  masih menganggap bahwa sumber informasi berasal dari laki-laki sehingga kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk lebih mandiri.
Sebagai evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya adalah: (1) kurangnya  pengetahuan  yang  dipengaruhi  oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  skill  yang kebanyakan dialami oleh perempuan pedesaan menjadikannya kurang mandiri dalam menentukan pilihan; (2) masih banyaknya perempuan yang tergantung pada laki-laki yakni suaminya dalam menentukan keputusan; (3) perempuan seringkali menjadi obyek yang mudah dipengaruhi oleh kelompok lain seperti teman atau komunitas. Hal ini bisa terlihat ketika perempuan yang sudah terbiasa menggunakan gawai begitu mendapat informasi akan segera dishare kepada orang lain.
Indonesian Journal of Community Services Volume 3, No. 1, May 2021 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.3.1.31-38
Untuk  memperkuat  pemahaman  para  ibu  anggota  PKK    pada  kegiatan  tersebut,  peserta  diberi kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan pemateri terkait informasi mengenai virus melalui grup  WhatsApp.  Tim  pengabdian  juga  mengajak  peserta  agar  tetap  tinggal  dan  melakukan aktivitas  dari  rumah  guna  jika  memungkinkan,  selalu  memakai  masker  kalau  ke  luar  rumah, mencuci  tangan  atau  memakai  hand  sanitizer  setiap  hendak  melakukan  aktivitas  yang menggunakan tangan, dan menghindari keramaian. Semua informasi tersebut diharapkan dapat membantu peserta pentingnya upaya guna memperlambat penyebaran virus.

## KESIMPULAN
Kegiatan yang telah dilaksanakan melalui pemberian literasi politik kepada anggota PKK Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo tersebut berjalan lancar dan berdampak positif.  Selama  proses  kegiatan  anggota  PKK  tidak  hanya  memberikan  perhatian  kepada  para pembicara  namun  juga  mengajukan  pertanyaan  dan  terlibat  dalam  kegiatan  diskusi  maupun pelatihan meskipun pada pertemuan awal terlihat adanya keraguan walaupun dalam jumlahnya tidak banyak. Setelah selesai kegiatan, sebagian anggota PKK masih aktif melakukan diskusi dan bertanya jawab dengan akademisi khususnya dosen yang memberikan materi secara online yakni WhatsApp.  Berdasarkan  hasil  diskusi  dan  tanya  jawab  secara  online  tersebut  didapatkan informasi adanya pemahaman dan perubahan sikap dari sebagian anggota PKK yang telah berusia lebih  dari  50  tahun  dalam  menyikapi  kebijakan  pemerintah.  Kelompok  ini  tidak  lagi  merasa dikekang dan dihalang-halangi kegiatannya sehari-hari namun justru merasa bersyukur dengan aturan pemerintah tersebut dapat menghindarkannya dan keluarganya dari penyakit.

## DAFTAR PUSTAKA
Agarwal, B. (1994). A Field of One’s Own: Gender and Land Rights in South Asia . Cambridge University Press.
Alvarez, M. L. (2013, October). From Unheard Screams to Powerful Voices: A Case Study of Women’s  Political  Empowerment  in  the  Philippines.  In 12th  National  Convention  on Statistics (pp. 1-73).
Bhalotra, S., Venkataramani, A., & Walther, S. (2018). Fertility and labor market responses to reductions in mortality. Available at SSRN 3213304.
Duflflo, E. (2012). Women’s Empowerment and Economic Development. Journal of Economic Literature, 50 (4), (1051–1079).
Esquivel, V. (2016). Power and the Sustainable Development Goals: a feminist analysis. Gender & Development, 24 (1), 9-23.
García-Moreno,  C.,  &  Amin,  A.  (2016).  The  sustainable  development  goals,  violence  and women’s and children’s health. Bulletin of the World Health Organization, 94 (5), 396.
Jewkes, R., Morrell, R., Hearn, J., Lundqvist, E., Blackbeard, D., Lindegger, G., ... & Gottzén, L. (2015).  Hegemonic  masculinity:  combining  theory  and  practice  in  gender  interventions. Culture, health & sexuality, 17 (sup2), 112-127.
Lundberg,  S.,  &  Pollak,  R.  A.  (1993).  Separate  spheres  bargaining  and  the  marriage  market.
Journal of Political Economy, 101 (6), (988–1010).
Murphy,  K.  (2012).  The  social  pillar  of  sustainable  development:  a  literature  review  and framework for policy analysis. Sustain. Sci. Pract. Policy 8 (1), (15-29).
Indonesian Journal of Community Services Volume 3, No. 1, May 2021 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.3.1.31-38
Probosiwi,  R.  (2015).  Perempuan  dan  Perannya  dalam  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial, Natapraja, Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol. 3 No. 1, (41-56).
Samarakoon, S., & Parinduri, R. A. (2015). Does education empower women? Evidence from Indonesia. World Development, 66 , 428-442.
Sen, A. (1990). More than 100 Million Women are Missing. The New York Review of Books, 37 (20).
Sullivan,  N.  (1994). Masters  and  Managers:  A  Study  of  Gender  Relations  in  Urban  Java .  St. Leonards, Allen & Unwin.
Wirawan.  (2012). Evaluasi:  Teori,  Model,  Standar,  Aplikasi,  dan  Profesi .  PT.  Raja  Grafindo Persada.