Pengaruh  Penyelesaian  Pembiayaan  Macet  berdasarkan  Ketentuan Fatwa Dan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Nurul Iman 1 1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Indonesia
damayanti.1981@fisip.unila.ac.id
ARTICLE INFO Article history:
Received March 03, 2024 Revised March 19, 2024 Accepted April 29, 2024

## Abstract
Legal arrangements for settling bad debts at Islamic banks in accordance with the Sharia Banking Act can be through litigation and non-litigation channels. The  settlement  of  litigation  path  is  by  submitting  a  lawsuit  to  the  Religious Court,  while  the  settlement  through  non-litigation  channels  is  carried  out through  Basyarnas.  The  process  of  resolving  bad  debts  based  on  sharia principles  refers  to  banking  legal  provisions  that  are  adjusted  to  the provisions  of  the  DSN  Fatwa  and  Compilation  of  Sharia  Economic  Law.  The absolute competence  of the Religious Courts  in resolving  financing is stalled on Islamic banks, which are still ambiquity. Because the absolute authority of the Religious Courts in resolving sharia banking disputes is then reduced after the issuance of the Sharia Banking Act which provides an opportunity for the General  Court  to  resolve  sharia  banking  disputes  in  accordance  with  the provisions of Article 52 paragraph (2) of the Sharia Banking Act. Keywords : Islamic Law, Religious Courts, Islamic Banks Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Konsep  keadilan  sangat  penting  agar  suatu  negara  hukum  menjadi  landasan  bagi semua pihak, baik warga negara maupun pemimpin negara, sebagai suatu kepastian dalam menyelesaikan  berbagai  permasalahan  hukum  yang  dihadapi.  Indonesia  dituntut  untuk memiliki  konsep  keadilan  yang  dapat  menjawab  dan  menyelesaikan  berbagai  persoalan hukum untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak sebagai negara hukum (John Rawls, 2011).
Oleh karena itu, untuk menegaskan kepastiannya sebagai upaya mencapai keadilan, maka  negara  hukum  harus  mampu  merumuskan  konsep  hukumnya  dalam  suatu penegasan konstitusional dan Indonesia telah memiliki penegasan tersebut sebagaimana tertuang  dalam  UUD  1945,  Pasal  1  ayat  (3)  yang  berbunyi  “ Negara  Indonesia  adalah Negara Hukum ” dimana pernyataan tersebut tidak hanya berbentuk kodifikasi saja tetapi juga diungkapkan secara lisan, yang juga merupakan komitmen antara Negara dan warga negaranya  bahwa  hukum  akan  menjadi  super  prioritas  dalam  setiap  tindakan  negara (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945).
Penegasan ini mensyaratkan bahwa dalam suatu negara hukum permasalahan yang berkaitan  dengan  hukum  harus  diselesaikan  melalui  jalur  hukum.  Hukum  yang  unggul tidak  pernah  tunduk  pada  kepentingan  apapun  selain  kepentingan  hukum  itu  sendiri, yaitu  tercapainya  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  yang  merupakan  tujuan utama  hukum  (Fence  M.  Wantu,  2011).  Namun  hukum  tidak  pernah  berjalan  secara otomatis,  hukum  dalam  suatu  negara  selalu  terhubung  dan  berkaitan  dengan  Peradilan

## Bulletin of Community Engagement
merupakan  pilar  utama  dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan  dalam  proses pembangunan  peradaban  bangsa,  penegakan  hukum  dan  keadilan  serta  penghormatan terhadap  keluhuran  nilai  kemanusiaan  merupakan  prasyarat  tegaknya  harkat  dan martabat  suatu  Negara.  Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  bentuk  peradilan  di Indonesia  yang  juga  merupakan  salah  satu  tempat  bernaungnya  aparat  penegak  hukum dan  peradilan  juga  dapat  dikatakan  istimewa  karena  Pengadilan  Agama  hanya  akan menerima  dan  mengadili  perkara  perdata  tertentu  dan  juga  kelompok  umat  Islam tertentu.
Hukum  yang  berlaku  di  Peradilan  Agama  adalah  hukum  acara  perdata  yang  juga merupakan hukum perdata formal yang pada dasarnya berfungsi untuk memelihara atau menegakkan  hukum  perdata  materil  melalui  Pengadilan  apabila  terjadi  pelanggaran hukum  perdata  materiil  atau  terjadi  perselisihan  antara  pihak-pihak  yang  mengadakan suatu  perkara.  akad  yang  berdasarkan  syariah,  baik  akad  maupun  lembaga  yang  sah. Hukum  acara  perdata  juga  mengatur  tentang  tata  cara  memperoleh  hak  dan  kepastian hukum apabila ada atau tidak adanya perselisihan melalui pengajuan “permohonan” atau “gugatan” ke pengadilan (Nyoman A, 2016).
Kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan  Peradilan  Agama  berpuncak  pada  Mahkamah Agung  sebagai  Pengadilan  Negeri  yang  tertinggi,  hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  3  ayat  2 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1989  menjadi  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang Peradilan Agama, terletak pada Pasal  49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989. 2006  yaitu  tentang  kewenangan  absolut  baru  Peradilan  Agama  yaitu  mengenai penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah.  Dahulu  bidang  perekonomian  baik  syariah maupun  konvensional  merupakan  kewenangan  Peradilan  Umum,  sehingga  dengan berlakunya  perubahan  tersebut  maka  sebagian  kewenangan  mutlak  Peradilan  Umum menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama.
Perkara ekonomi syariah adalah semua perselisihan ekonomi syariah yang mencakup bidang hukum perdata dengan subjek hukum Islam dan non Islam, namun tidak mencakup klausul-klausul  yang  menjanjikan  penyelesaian  perselisihan  di  luar  Pengadilan  Agama (sesuai isi akad) dan juga tidak tidak mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keputusan arbitrase syariah (Lubis, 1996).
Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat dengan bertambahnya berbagai produk  pembiayaan  menimbulkan  implikasi  hukum  terhadap  maraknya  sengketa ekonomi syariah. Perselisihan dapat timbul karena salah satu pihak melakukan perbuatan melawan  hukum  atau  wanprestasi  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain dan/atau dapat disebabkan oleh salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah dibuat sebagaimana tercantum dalam kontrak (Deni Kamaludin Yusup, 2014). Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam suatu kontrak harus melaksanakan isi perjanjian atau kontrak tersebut dengan sebaik-baiknya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan  isi  perjanjian  dengan  baik  maka  dapat  dikatakan  pihak  tersebut  telah melakukan  wanprestasi  (perbuatan  melawan  hukum)  (Suryaningsih,  Septiandani,  & Yulistyowati, 2022).
Putusan  merupakan  suatu  produk  peradilan  yang  timbul  karena  adanya  dua  pihak atau lebih dalam suatu perkara, yaitu penggugat dan tergugat, yang disebabkan oleh suatu perselisihan. Suatu putusan selalu memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk berbuat sesuatu atau melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Putusan hakim adalah suatu pernyataan baik lisan maupun tulisan yang diungkapkan oleh hakim dalam persidangan, selain putusan hakim masih ada putusan hakim (Roihan A. Rasyid, 2013).

## METODE
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif ( normative legal research ).  Metode  ini  dipilih  karena  obyek  kajian  penelitian  adalah  mengenai  kasus penyelesaian  sengketa  pembiayaan  macet  di  PT.Bank  Mega  Syariah  melalui  pengadilan
Agama mengenai putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PTA Mdn. Permasalahan pertama dan kedua  dalam  penelitian  ini  dapat  dianalisis  berdasarkan  pendekatan  undang-undang ( statute  approach )  dan  konseptual  ( conseptual  approach ),  yakni  mengkaji  dan menganalisis mengenai keberlakuan hukum (validitas hukum) dari kewenangan peradilan Agama  dalam  penyelesaian  pembiayaan  macet  terkait  dengan  transaksi  yang  dilakukan antara  bank  syariah  dengan  nasabah  (Muhamad  Maulana  Darsono,  2023).  Sedangkan untuk  permasalahan  ketiga,  dapat  digunakan  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  yakni dengan  menganalisis  putusan  Pengadilan  Agama  Medan  register  perkara  Nomor 114/Pdt.G/2015/PTA Mdn.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Bank  syariah  dalam  memberikan  pembiayaan  selalu  berharap  agar  pembiayaan berjalan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam akad dan membayar lunas  pada  saat  jatuh  tempo.  Namun  bisa  saja  dalam  masa  pembiayaan,  nasabah mengalami  kesulitan  pembayaran  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  bank  syariah (Roihan A. Rasyid, 2013).
Akad  berasal  dari  kata  Arab  “ al- ’aqd ”  yang  berarti  perikatan  (’ aqdu ),  perjanjian (’ ahdu ) atau kesepakatan antara dua orang atau lebih. Dalam muamalah (transaksi bisnis) istilah  yang  paling  umum  digunakan  adalah al-'aqdu .  Setiap  transaksi  pasti  melibatkan suatu  perjanjian  yang  timbul  dari  kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh para  pihak  yang  bersangkutan.  Menurut  Abdoerrauf,  suatu  perikatan  ( al-'aqdu )  terjadi melalui tiga tahap, yaitu kesepakatan, kesepakatan, dan perikatan (Abdoerrauf, 1990). Menurut  Fathurrahman  Djamil,  istilah al-'aqdu dapat  disamakan  dengan  istilah verbintenis dalam KUH Perdata (Fathurrahman Djamill, 2001). Sedangkan istilah al-'ahdu dapat  disamakan  dengan  istilah  persetujuan  atau overeenkoms t,  yaitu  pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu  yang tidak ada hubungannya dengan  orang  lain  (Subekti,  1975).  Istilah  ini  terdapat  dalam  Al-Quran  surat  Ali-Imron (3:76)  yang  artinya:  “Sesungguhnya  barangsiapa  yang  menepati  janjinya  dan  bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
Berdasarkan  kompilasi  hukum,  yang  dimaksud  dengan  kontrak  adalah kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Madani, 2009) Secara etimologis, akad berarti ikatan antara dua hal, baik ikatan yang nyata maupun ikatan yang bermakna, baik  dari  satu  segi  maupun  dari  dua  segi (Rachmat  Syafe’i,  2001) .  Sedangkan  menurut Sayyid Sabiq, akad berarti suatu ikatan atau perjanjian (Sayyid Sabiq, 1983). Dalam  perspektif  hukum  perdata,  setiap  perjanjian  akan  menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam melaksanakan perjanjian, kewajiban pemenuhan  kinerja  harus  dipenuhi  oleh  masing-masing  pihak.  Apabila  debitur  tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka debitur dapat dikatakan telah melakukan  wanprestasi.  Cidera  janji  dalam  hukum  perdata  terbagi  menjadi  empat keadaan, yaitu (Setiawan, 2001): 1) debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya, 2) debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan, 3) debitur terlambat memenuhi prestasi dan 4) Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Upaya Bank Syariah dalam menangani pembiayaan macet dapat dilakukan dengan dua  cara,  yaitu  dengan  menabung  pembiayaan  dan  menyelesaikan  pembiayaan  macet. Penanganan  pembiayaan  macet  dengan  melakukan  penghematan  pembiayaan  dapat dilakukan  dengan  kebijakan  restrukturisasi  pembiayaan.  Penanganan  pembiayaan bermasalah  melalui  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi).
1. Restrukturisasi pembiayaan
Pengelolaan bank yang optimal dalam kegiatan pembiayaan dapat meminimalisir potensi  kerugian  yang  akan  terjadi.  Pengelolaan  tersebut  antara  lain  dilakukan  melalui restrukturisasi  pembiayaan  kepada  nasabah  yang  mengalami  penurunan  kemampuan membayar namun dinilai masih mempunyai prospek usaha dan mempunyai kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi (Siti Yulia Makkininnawa, 2024). Restrukturisasi  pembiayaan  merupakan  upaya  yang  dilakukan  Bank  untuk membantu  nasabah  mampu  atau  mampu  menyelesaikan  kewajibannya.  antara  lain melalui (Siti Yulia Makkininnawa, 2024):
a) Penjadwalan  ulang  yaitu  perubahan  jadwal  atau  jangka  waktu  pembayaran kewajiban nasabah;
b) Persyaratan  rekondisi  yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh  persyaratan pembiayaan  tanpa  menambah  sisa  pokok  kewajiban  nasabah  yang  harus dibayarkan kepada Bank.
c) Restrukturisasi,  yaitu  perubahan  kebutuhan  pembiayaan  yang  antara  lain meliputi: a) Tambahan dana untuk fasilitas Pembiayaan Bank; b) Konversi kontrak pembiayaan;  c)  Konversi  Pembiayaan  menjadi  surat  berharga  syariah  jangka menengah;  dan/atau;  d)  Konversi  pembiayaan  menjadi  penyertaan  modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai penjadwalan ulang atau rekondisi.
2. Penyelesaian pembiayaan macet
Upaya bank syariah dalam melakukan penyelamatan pembiayaan, jika gagal maka langkah  lain  yang  dapat  dilakukan  oleh  bank  syariah  adalah  dengan  mengatasi pembiayaan macet. Langkah mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (Yumnah Al Hafidzah, 2024):
a) Penyelesaian Melalui Eksekusi Agunan
Penyelesaian  melalui  pelaksanaan  penjaminan  oleh  bank  syariah  dilakukan apabila berdasarkan penilaian kembali pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan/atau  nasabah  tidak  kooperatif  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  atau  upaya penyelamatan  dengan  upaya  restrukturisasi  tidak  membuahkan  hasil.  menghasilkan peluncuran  kembali  pembiayaan.  Maka  upaya  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah dengan mengeksekusi agunan akan dilakukan oleh bank syariah (Muhamad Maulana Darsono, 2023).
b) Penyelesaiannya Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi  kewajibannya  atau  terjadi  persahabatan  antara  kedua  belah  pihak  dan kesepakatan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan  Arbitrase  yang  berwenang  (Daud,  2023):  a)  Menyelesaikan  secara  adil  dan cepat  perjuangan  muamalah  yang  timbul  di  bidang  perdagangan,  keuangan, perindustrian,  jasa  dan  lain-lain  yang  menurut  undang-undang  dan  peraturan perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  dan para  pihak  sepakat  secara  tertulis  untuk  menyerahkan  penyelesaian  kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas; b) Memberikan suatu perjanjian yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya penyelesaian terhadap persoalan- persoalan yang relevan dengan suatu perjanjian.

## B. Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi)
Penyelesaian  melalui  pengadilan  (litigasi)  dapat  dilakukan  oleh  bank  syariah apabila  penerima  pembiayaan  tidak  mempunyai  itikad  baik,  yaitu  tidak  ada  kemauan untuk memenuhi kewajibannya padahal nasabah sebenarnya masih mempunyai harta lain yang  tidak  dikuasainya.  bank  yang  sengaja  disembunyikan  oleh  penerima  pembiayaan, atau penerima pembiayaan. memiliki sumber lain untuk mengatasi pembiayaan buruknya (Sri Hariati, 2024).
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama,  setiap  terjadi  penyelesaian  di  bidang  muamalah  diselesaikan  melalui  Peradilan Agama.  Maksud  adanya  Pengadilan  Agama  adalah  mempunyai  tugas  dan  wewenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  pada  tingkat  pertama  antara  orang- orang  yang  beragama  Islam,  dalam  bidang:  perkawinan,  warisan,  wasiat,  hibah,  wakaf, zakat, infaq, sadaqoh dan ekonomi syariah (Fuad Luthfi, 2023).
Pasal  55  UU  Perbankan  Syariah  mengatur  bahwa:  Penyelesaian  penyelamatan Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam hal para  pihak  telah  menyetujui  penyelesaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), penyelesaian tersebut dilakukan sesuai dengan isi Perjanjian. Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah .
1. Proses Penyelesaian Pembiayaan Macet Berdasarkan Prinsip Syariah
Penyelesaian  pembiayaan  macet  pada  bank  syariah  berdasarkan  prinsip  syariah pada  awalnya  dapat  dilakukan  melalui  musyawarah.  Perwujudan  kehati-hatian  dalam penyelesaian pembiayaan macet diwujudkan dalam kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah  melalui  upaya  penanganan  pembiayaan  macet  yaitu  melalui  kebijakan restrukturisasi pembiayaan (Samudra et al., 2023).
Ketika upaya restrukturisasi gagal, bank dapat menyelesaikan pembiayaan macet melalui  beberapa  cara,  salah  satunya  melalui  Pengadilan  Agama.  Sengketa  pembiayaan syariah mangkrak di PT. Mega Syariah pada Pengadilan Agama Medan dalam Putusan No. 142/Pdt.G/2015/PA.Mdn,  terhitung  sejak  diterimanya  fasilitas  Pembiayaan  Akad Murabahah dengan nilai Rp. 365.000.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) oleh Penggugat dari PT. Bank Mega Syariah (Tergugat) untuk jangka waktu 46 (empat puluh enam)  bulan  dengan  angsuran  bulanan  sebesar  Rp9.368.326,-  (Sembilan  juta  tiga  ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan telah melakukan prestasi atas pokok pembiayaan pinjaman dari tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp. 176.700.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Hal  ini  merupakan  bukti  diterimanya  Penggugat  terhadap  suatu  perjanjian  yang  telah disepakati  sebelumnya,  termasuk  sesuatu  yang  patut  diduga  merupakan  suatu  bentuk perjanjian diam-diam (pactum tacitum) dengan segala akibat hukum yang menyertainya.
Sengketa  tersebut  bermula  dari  tunggakan  pembayaran  kewajiban  Penggugat kepada PT. Bank Mega Syariah pada bulan Juni sampai dengan Juli 2013, karena kondisi jual  beli  sepeda  motor  Penggugat  mengalami  penurunan  omzet  (tenang).  Tidak terbayarnya angsuran bulanan Penggugat pada tanggal 6 Juni sampai dengan 7 Juli 2013 bukan  karena  kesengajaan  Penggugat,  melainkan  karena  pasar  penjualan  sepeda  motor sedang sepi.
Tergugat  kemudian  memberikan  solusi  agar  Penggugat  dapat  melakukan pembayaran  pada  bulan  berikutnya,  sedangkan  tunggakan  Penggugat  masih  dalam kategori  dapat  dimaafkan.  Berdasarkan  penjelasan  Tergugat,  Penggugat  kemudian melakukan  pembayaran  angsuran  tersebut  pada bulan  Agustus  2013,  namun  Penggugat tetap  menerima  teguran  I,  II  dan  III  yang  substansinya  agar  Penggugat  melunasi tunggakan margin sebesar Rp. 28.4999.665.
Setelah menerima surat teguran yang ditujukan oleh Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya  Penggugat  menyampaikannya  kepada  Tergugat.  Kemudian  Tergugat menyarankan  agar  Penggugat  tetap  melakukan  pembayaran  angsuran  pada  bulan September 2013. Usulan yang disampaikan Tergugat kemudian disetujui oleh Penggugat dengan  tetap  melakukan  pembayaran  pada  bulan  September  2013  yang  diterima  oleh Tergugat  dan  melakukan  pembayaran  tunggakan  sebesar  29.000.000,  pada  tanggal  27 Desember  2013.  Dengan  diterimanya  pembayaran  tunggakan  angsuran  bulanan  dari Penggugat  kepada  Tergugat,  maka  Penggugat  telah  melaksanakan  kewajibannya  berupa membayar  angsuran  bulanan  atas  pembiayaan  yang  diterimanya  dari  Tergugat,  dan kewajiban bulan berikutnya tetap dilaksanakan oleh Penggugat.
Menurut  penulis,  keputusan  majelis  hakim  menyatakan  bahwa  akad  murabahah dan akad wakalah mengandung fasid karena tidak menyebutkan objek modal murabahah sesuai  dengan  ketentuan  hukum  pembiayaan  murabahah  yang  diatur  dalam  SEBI No.10 /14/DPbs/ tanggal 17 Maret 2008, yang menetapkan :
Keputusan Hakim yang tidak mengabulkan dalil Penggugat mengenai permintaan Penggugat  kepada  majelis  yang  menyatakan  proses  lelang  yang  dilaksanakan  pada  hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 cacat hukum sangatlah mendasar, mengingat Penggugat tidak  melaksanakan  kewajiban  (kinerja)  dalam  mematuhi  isi  perjanjian  yang  telah disepakati. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) yang menentukan:
Para pihak dalam kontrak yang mengingkari janjinya dapat dikenakan sanksi: a) Membayar kompensasi; b) Pembatalan kontrak; c) Pengalihan risiko; d) Bagus; dan/atau; e) Membayar biaya pengadilan Selanjutnya dalam Pasal 37 KHES disebutkan bahwa salah satu pihak dalam suatu kontrak mengingkari janjinya, apabila dengan perintah atau akta yang  serupa  dengan  itu  dinyatakan  ia  mengingkari  janjinya  atau  demi  perjanjian  itu sendiri  disebutkan.  bahwa  pihak  dalam  kontrak  harus  dianggap  telah  mengingkari janjinya dengan berakhirnya waktu yang ditentukan. bertekad (Islami, 2023).
Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tidak hanya mencapai keadilan hukum, namun juga memenuhi konsep keadilan dan legalitas, dimana putusan  hakim  mempertimbangkan  berbagai  aspek  hukum  dalam  pelaksanaan pembiayaan  murabahah,  salah  satunya  diantaranya  ketentuan  pembiayaan  murabahah yang  diatur  dalam  SEBI  No.10/14/DPbs/tanggal  17  Maret  2008  yang  mengatur:  bahwa dalam  transaksi  murabahah  barang  yang  menjadi  obyek  jual  beli  harus  jelas  mengenai kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasi.
Majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengkaji dan mempertimbangkan keabsahan akad ba'il murabahah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam akad pembiayaan  yang  dibuat  di  hadapan  notaris  Nomor  062/PW/M25/30021/M25/2012, ditandatangani oleh penggugat dan tergugat. Perjanjian ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHES, sehingga penerapan margin keuntungan tidak dapat dibenarkan karena  perjanjian  tersebut  mengandung  unsur  fasid,  karena  tidak  menjelaskan  secara jelas objek barang yang diperjualbelikan.
Akibat hukumnya, perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat tergolong kontrak fasad yang dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 27 huruf a KHES. Walaupun akad memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian, namun di dalamnya terdapat unsur-unsur atau hal-hal lain yang merugikan akad karena pertimbangan kemaslahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) KHES.
2. Kewenangan Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Macet Pada Bank Syariah
Kewenangan  absolut  (kompetensi)  Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu  lembaga kekuasaan  kehakiman  sedang  mengalami  perubahan  strategis  dalam  upaya  merespon perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya mengenai ekonomi syariah(Muhamad Maulana Darsono, 2023). Pasal 49 UU Peradilan Agama menyebutkan bahwa  Peradilan  Agama  mempunyai  tugas  dan  wewenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  tingkat  pertama  antar  pemeluk  agama  Islam  (Muhammad Fachrurrazy, H. Mukhtaram Ayyubi, 2023).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:  Pengaturan  hukum  penyelesaian  pembiayaan  macet  pada  bank  syariah  sesuai dengan  UU  Perbankan  Syariah  dapat  dilakukan  melalui  jalur  litigasi  dan  non  litigasi. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sedangkan  penyelesaian    melalui  non  litigasi  dilakukan  melalui  Basyarnas.  Proses
penyelesaian  pembiayaan  macet  berdasarkan  prinsip  syariah,  mengacu  pada  ketentuan hukum perbankan yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.  Pada  tahap  awal  penanganan  pembiayaan  bermasalah  diawali  dengan kebijakan  perbankan  melalui  restrukturisasi  pembiayaan.  Apabila  restrukturisasi pembiayaan gagal maka dapat dilakukan penyelesaian pembiayaan yang dapat dilakukan dengan  beberapa  cara  yaitu:  lelang  objek  agunan,  penyelesaian  (non  litigasi)  di  luar pengadilan melalui Basyarnas dan penyelesaian melalui litigasi di Pengadilan Agama
REFERENSI Abdoerrauf.  (1990). Al- Qur’an  dan  Ilmu  Hukum:  A  Comparative  Study .  Jakarta:  Bulan Bintang.
Daud,  A.  H.  (2023).  Penyelesaian  Sengketa  Murabahah  pada  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya. Jurnal Hukum Indonesia , 2 (4). https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jhi.v2i4.690
Deni  Kamaludin  Yusup.  (2014).  Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:
56/Pk/Ag/2011 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dictum , 8 (1), 22.
Retrieved  from  https://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Dictum-Edisi-8- Agustus-2014.pdf Fathurrahman  Djamill.  (2001). Hukum  Perjanjian  Syariah  dalam  Kompilasi  Hukum Perikatan . Bandung: Cipta Adiya Bhakti.
Fence M. Wantu, I. D. R. (2011). Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fuad Luthfi, K. H. (2023). Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bmt Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir. SULTAN ADAM : Jurnal Hukum Dan Sosial , 1 (1). Retrieved from http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/211 Islami,  I.  (2023).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelelangan  Agunan  Yang  Dijaminkan  Oleh Nasabah Di Bank Syariah. Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 2 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i2.399
John Rawls. (2011). Teori Keadilan (Uzair Fauzan, ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Lubis, H. P. S. K. (1996). Hukum Perjanjian Dalam Salam . Jakarta: Sinar Grafika.
Madani.  (2009). Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah .  Jakarta:  Prenada  Kencana  Media Group.
Muhamad Maulana Darsono, M. A. A. (2023). Review of Islamic Economic Law on Islamic Banking  Service  Contracts. Al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies , 6 (4). https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.763
Muhammad  Fachrurrazy,  H.  Mukhtaram  Ayyubi,  D.  S.  (2023).  Penerapan  Denda Keterlambatan  Angsuran  Pada  Produk  Pembiayaan  Syariah  (Studi  Kasus  Pada  PT. BPRS  Dana  Moneter  Cab.  Kota  Palopo,  Sulawesi-Selatan). Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah : AICONOMIA , 2 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3103 Nyoman  A,  M.  (2016). Hukum  Acara  Dan  Praktek  Pengadilan  Perdata .  Bali:  Buku  Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Rachmat Syafe’i. (2001). Fiqh Muammalah . Bandung: Pustaka Setia. Roihan A. Rasyid. (2013). Hukum Acara Pengadilan Agama . Jakarta: PT. Grafindo Persada. Samudra, L. A., Haq, S. W. S., Firdaus, A. U. E., Pratama, F. A. B., Ardhanisa, W., Dewi, K. M., & Izza,  A.  S.  N.  (2023).  Analisis  Pelaksanaan  Akad  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah.
Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law , 7 (2), 177 – 204. https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.352 Sayyid Sabiq. (1983). Fiqh Al-Sunnah . Beirut: Dar Al-Fikr. Setiawan. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Pradana Paramita. Siti  Yulia  Makkininnawa,  H.  P.  (2024).  Penyelesaian  Eksekusi  Benda  Jaminan  Pada
Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah. El-Iqtishady , 6 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46668 Sri Hariati. (2024). Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. Kompilasi Hukum , 9 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.167 Subekti. (1975). Aneka Perjanjian . Jakarta: Alumni. Retrieved from https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail
&id=2871 Suryaningsih,  W.,  Septiandani,  D.,  &  Yulistyowati,  E.  (2022).  Analisis  Penyelesaian Sengketa  Wanprestasi  Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Banyumas  No. 1794/Pdt.G/2018/Pa.Bms. Semarang Law Review (SLR) , 1 (2), 32. https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2757
Yumnah Al Hafidzah. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pinjaman  Online  pada  Aplikasi  Indodana  dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Hukum  Ekonomi  Syariah. Indonesian  Journal  of  Islamic  Jurisprudence,  Economic,  and  Legal  Theory , 2 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.602
Copyright Holder:
© Nurul Iman (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under:

## CC BY SA