## PANGAN HALAL DAN CARA MEMILIH PRODUK KEMASAN YANG AMAN DAN HALAL

## Hermiza Mardesci, S.TP., MP
Dosen Teknologi Pangan Faperta UNISI mimzaaci@yahoo.co.id

## Abstrak
Jaminan  pangan  halal  dan  keamanan  pangan  sangat  dibutuhkan  oleh konsumen.  Oleh  sebab  itu,  pengetahuan  mengenai  pangan  halal  dan  keamanan pangan  perlu  ditingkatkan.  Pangan  yang  baik  dapat  diartikan  sebagai  pangan  yang memiliki  cita  rasa  baik,  sanitasi  higine  baik  dan  kandungan  gizinya  yang  baik. Konsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Ketentuan halal dan haramnya suatu bahan pangan berasal dari Allah SWT. Ketentuan ini tercantum di dalam Al-Quran dan Hadis.

## PENDAHULUAN
Pangan halal merupakan isu yang cukup menarik untuk dikaji dan diperbincangkan.  Hal  ini  dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi  pangan  terutama  agroindustri pangan  olahan  yang  mengakibatkan penggunaan ingredient dalam pengolahan  pangan  menjadi  sangat bervariasi.  Perkembangan  penggunaan ingredient  ini  didorong  oleh  kebutuhan akan ingredient dengan sifat-sifat tertentu  yang  diinginkan  dengan  harga yang  murah.  Masalah  yang  kemudian timbul  adalah  banyaknya ingredient
pangan  baik  bahan  baku  utama  maupun bahan  aditifnya  yang  sulit  ditentukan kehalalan asal bahan pembuatnya. Padahal,  kejelasan suatu informasi suatu produk  pangan  sangat  penting  agar konsumen  mengetahui  produk  yang dikonsumsi tersebut  adalah produk  yang halal atau tidak jelas ketentuan hukumnya (Apriyantono, 2005).
Disamping  itu,  dalam  Al  Quran yang  merupakan  pedoman  utama  umat islam,  Allah  telah  memberikan  rambu-
rambu  yang  jelas  tentang  perintah makanan.  Sebagaimana  firman  Allah dalam  surat  Al  Baqarah  168,  “ Hai manusia,  makanlah  segala  sesuatu  yang ada di bumi ini yang halal dan baik dan jangan  kamu  mengikuti  jejak  setan karena  sesungguhnya  setan  itu  musuh yang  nyata  bagimu ”.  Serta  di  dalam Surat  Al-Maidah  ayat  88  Allah  SWT menyatakan  bahwa  ” Dan  makanlah makanan  yang  halal  lagi  baik  dari  apa yang  Allah  telah  rezekikan  kepadamu, dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang kamu  beriman  kepada- Nya”.  Hal  ini mengungkapkan bahwa seseorang hendaknya mengkonsumsi makanan yang halal serta baik kandungan gizinya.

## PANGAN HALAL
Pangan  di  dalam  UU  RI  No.  7 Tahun 1996 Tentang Pangan didefinisikan  sebagai  segala  sesuatu yang  berasal  dari  sumber  daya  hayati dan  air,  baik  yang  diolah  maupun  yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan  atau  minuman  bagi  konsumsi manusia,  termasuk  bahan  tambahan
pangan,  bahan  baku  pangan,  dan  bahan lain  yang  digunakan  dalam  proses persiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
Dalam  khasanah  ilmu  ( tsaqafah ) Islam,  hukum  asal  segala  sesuatu (benda)  yang  diciptakan  Allah  adalah halal  dan  mubah.  Tidak  ada  satu  pun yang  haram,  kecuali  ada  keterangan yang  sah  dan  tegas  tentang  keharaman bahan  tersebut.  Hal  ini  berbeda  dengan kaidah  perbuatan  yang  menuntut  setiap apapun  yang  dilakukan  manusia  dalam hal  ini  seorang  muslim  harus  terikat dengan  hukum  syara’  (wajib,  sunah, mubah/boleh, makruh, haram). Sebagaimana kaidah fiqh yang
menyatakan “Hukum  asal  bagi  setiap benda/barang  adalah  mubah,  selama tidak ada dalil yang mengharamkannya” dan “Hukum  asal  bagi  perbuatan manusia/muslim  adalah  terikat  dengan hukum  syara’/Islam” (An-nabani,2001). Kedua  kaidah  tersebut  menyatakan bahwa  hukum  asal  dari  benda  adalah halal  jika  tidak  ada  dalil  yang  dengan tegas mengharamkannya dan hukum asal dari  perbuatan  adalah  terikat  dengan aturan Islam.
Halal  berarti  boleh,  sedangkan haram  berarti  tidak  boleh  (Qardhawi, 2000).  Selain  masalah  halal  dalam perilaku  yang  menjadi  standar  minimal perilaku  seorang  muslim,  Allah  SWT juga  mengatur  halal  dalam  masalah makanan  maupun  minuman.  Di  dalam Qur’an  Surat  Al-Maidah  ayat  3,  Allah
SWT berfirman bahwa ” Telah diharamkan  atas  kamu  bangkai,  darah, daging  babi,  binatang  yang  disembelih bukan  karena  Allah,  yang  (mati)  karena dicekik,  yang  (mati)  karena  dipukul, yang (mati) karena jatuh dari atas, yang (mati)  karena  ditanduk,  yang  (mati) karena  dimakan  oleh  binatang  buas,
kecuali  yang  dapat  kamu  sembelih  dan yang disembelih untuk berhala ”.
Pangan yang halal adalah pangan yang  diizinkan  untuk  dikonsumsi  atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai  segala  sesuatu  yang  bebas  dari bahaya duniawi dan ukhrawi (Girindra 2005).  Dalam  hal  ini,  pangan  yang  baik dapat  diartikan  sebagai  pangan  yang memiliki  cita  rasa  baik,  sanitasi  higine baik  dan  kandungan  gizinya  yang  baik. Konsumsi  makanan  halal  merupakan kewajiban bagi setiap Muslim.
Ketentuan  halal  dan  haramnya  suatu bahan  pangan  berasal  dari  Allah  SWT. Ketentuan  ini  tercantum  di  dalam  Al- Quran dan Hadis.
Menurut  Apriyantono  (2001), kriteria  makanan  atau  minuman  halal diantaranya :
1. Tidak boleh mengandung sesuatu yang dianggap haram menurut hukum Islam.
2. Pada tahap persiapan, proses, transportasi, dan penyimpanan menggunakan  peralatan  yang  bebas dari  sesuatu  yang  dianggap  haram menurut hukum Islam. 3. Pada tahap persiapan, proses, transportasi,  dan  penyimpanan  tidak terjadi kontak langsung dengan makanan yang haram menurut hukum Islam.

## SISTEM JAMINAN HALAL
Sistem  Jaminan  Halal  (SJH) adalah  suatu  perangkat  kerja  yang tersusun  dari  komitmen  manajemen, sumber  daya,  dan  prosedur  yang  saling berhubungan  untuk  menjamin  kehalalan produk sesuai dengan persyaratan sehingga  status  kehalalannya  konsisten dan berkelanjutan (LPPOM MUI 2010a). Sistem Jaminan Halal dapat mengadopsi prinsip-prinsip  sistem  manajemen  yang
telah  dikembangkan  sebelumnya  seperti Total  Quality  Management (TQM),  ISO
9000,  dan Hazard  Analysis  Critical Control Point (HACCP) (Apriyantono et al. 2007).
Pengembangan  sistem  jaminan halal  didasarkan  pada  konsep  total quality  management  yang  terdiri  atas empat  unsur  utama  yaitu  komitmen, kebutuhan konsumen, peningkatan tanpa penambahan  biaya,  dan  menghasilkan barang setiap waktu tanpa rework , tanpa reject , tetap inspection . Karena itu dalam prakteknya,  penerapan  sistem  jaminan halal dapat dirumuskan untuk menghasilkan  suatu  sistem  yang  ideal, yaitu zero  limit,  zero  defect, dan zero risk  (three  zero  consept) .  Artinya material  haram  tidak  boleh  ada  pada level apapun (zero limit) , tidak memproduksi produk haram (zero
defect) ,  dan  tidak  ada  resiko  merugikan yang diambil bila mengimplementasikan sistem ini (zero risk).
Total Quality Management didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mengharuskan  setiap  orang  di  dalam setiap posisi dalam organisasi mempraktekan  dan  berpartisipasi  dalam manajemen halal dan aktivitas peningkatan produktivitas.  Manajemen  halal  bermula dan  berakhir  dengan  pendidikan  yang kontinyu (Apriyantono 2001).
Sistem  jaminan  halal  merupakan kerangka  kerja  yang  dipantau  terus menerus dan dikaji secara periodik untuk memberikan  arahan  yang  efektif  bagi pelaksanaan  kegiatan  proses  produksi halal.  Sistem  Jaminan  Halal  harus diuraikan  scara  tertulis  dalam  bentuk Manual  Halal  yang  secara  garis  besar terdiri dari :
1. Pernyataan  kebijakan  perusahaan tentang halal (halal policy)
2. Panduan halal (halal guidelines)
3. Sistem  Manajemen  Halal (halal management system)
4. Uraian titik kritis keharaman produk
(haram critical control point) 5. Sistem Audit Halal Internal (internal halal audit system)

## SERTIFIKASI HALAL
Sertifikasi halal merupakan pemeriksaan  yang  rinci  terhadap  suatu produk  yang  selanjutnya  diputuskan dalam  bentuk  fatwa  MUI.  Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk berupa sertifikat halal, sehingga dapat menentramkan batin yang mengonsumsinya. Selain itu bagi produsen, sertifikasi halal dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan. Sertifikat  halal  adalah  bukti  sah  tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk  yang  dikeluarkan  olah  MUI  atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI (Girindra 2008). Lembaga yang berwenang melakukan  sertifikasi  halal  di  Indonesia yaitu  LPPOM  MUI.  Sertifikasi  dan pencantuman tanda halal bersifat sukarela  (tidak  ada  keharusan).  Namun, hal  ini  perlu  dilakukan  mengingat kehalalan suatu
produk untuk dikonsumsi  oleh  umat  Islam  hukumnya wajib.  Sementara  itu,  kehalalan  suatu produk  dapat  menjamin  bahwa  produk tesebut  diolah  dengan  baik  dan  aman dikonsumsi  bagi  siapa  pun.  Bagi produsen  sendiri,  produk  bersertifikat halal  dapat  membuka  peluang  ekspor yang  luas  karena  produknya  memiliki keunggulan  kompetitif  dibandingkan dengan industri pangan lainnya.
Sebelum  produsen  mengajukan Sertifikat  Halal  bagi  produknya,  maka terlebih dahulu disyaratkan yang
bersangkutan
menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Produsen  menyiapkan  suatu  Sistem Jaminan  Halal (Halal  Assurance System) .
2. Sistem  Jaminan  Halal  tersebut  harus didokumentasikan  secara  jelas  dan rinci  serta  merupakan  bagian  dari kebijakan manajemen perusahaan.
3. Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan  Halal  ini  diuraikan  dalam bentuk panduan halal (Halal Manual) .  Tujuan  membuat  panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang
dijalankan produsen. Selain itu, panduan  halal  ini  dapat  berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara
kehalalan produk tersebut.
4. Produsen  menyiapkan  prosedur  baku pelaksanaan (Standard Operating
Prosedure) untuk  mengawasi  setiap proses  yang  kritis  agar  kehalalan produknya dapat terjamin.
5. Baik  panduan  halal  maupun  prosedur baku  pelaksanaan  yang  disiapkan harus  disosialisasikan  dan  diuji  coba di  lingkungan  produsen,  sehingga seluruh  jajaran  dari  mulai  direksi sampai karyawan memahami tata cara memproduksi produk halal dan baik.
6. Produsen  melakukan  pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi keseuaian Sistem Jaminan  Halal  yang  dilakukan  untuk menjamin kehalalan produk.
7. Perusahaan harus mengangkat minimum  seorang Auditor  Halal Internal yang  beragama  Islam  dan berasal  dari  bagian  yang  terkait dengan produksi halal.

## TAHAPAN  PROSES  SERTIFIKASI HALAL
Secara  umum  proses  sertifikasi halal  dibagi  dalam  beberapa  tahapan, yaitu: (1) persiapan pengajuan sertifikasi halal,  (2)  pendaftaran  sertifikasi  halal, (3) audit Sistem Jaminan Halal, (3) audit di  lokasi  pabrik,  (4)  evaluasi  rapat auditor,  dan  (5)  penentuan  kehalalan oleh Sidang Fatwa MUI.
a. Pendaftaran  sertifikasi  halal  dapat dilakukan  di  tiga  tempat,  yaitu  (1)
BPOM,  (2)  LPPOM  MUI  Pusat,  dan (3) LPPOM MUI Provinsi. Pendaftaran melalui BPOM dilakukan untuk  produk  yang  membutuhkan pencantuman label halal pada kemasannya dan dijual secara langsung  untuk  konsumsi  masyarakat (industri pengolahan yang menghasilkan produk retail). Pendaftaran  melalui  LPPOM  MUI Pusat dilakukan untuk industri pengolahan dan restoran yang memiliki  jangkauan  pemasaran  atau outlet  lebih  dari  satu  provinsi. Sementara  itu,  pendaftaran  melalui LPPOM  MUI  Daerah  dilakukan untuk industri pengolahan yang termasuk dalam kelompok Air
Minum  Dalam  Kemasan  (AMDK), bleaching  earth, dan  karbon  aktif. Serta,  restoran  atau  katering  atau Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  yang memiliki  jangkauan  pemasaran  atau outlet  hanya  pada  provinsi  tersebut (pemasaran bersifat lokal) di daerahnya.
b. Setiap  produsen  yang  mengajukan permohonan  Sertifikat  Halal  bagi produknya,  harus  mengisi  borang yang telah disediakan. Borang tersebut  berisi  informasi  tentang  data perusahaan,  jenis  dan  nama  produk serta bahan-bahan yang digunakan.
c. Borang  yang  sudah  diisi  beserta dokumen  pendukungnya  dikembalikan ke  sekretariat  LPPOM  MUI  untuk diperiksa  kelengkapannya,  dan  bila belum  memadai  perusahaan  harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
d. LPPOM  MUI  akan  memberitahukan perusahaan  mengenai  jadwal  audit. Tim  Auditor  LPPOM  MUI  akan melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi  produsen.  Pada  saat  audit, perusahaan  harus  dalam  keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. e. Hasil  pemeriksaan  atau  audit  dan hasil  laboratorium  (bila  diperlukan) dievaluasi  dalam  Rapat  Auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi  persyaratan  diberitahukan kepada  perusahaan  melalui  audit memorandum.  Jika  telah  memenuhi persyaratan,  auditor  akan  membuat laporan  hasil  audit  guna  diajukan pada  Sidang  Komisi  Fatwa  MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
f. Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi  Fatwa  MUI  pada  waktu  yang telah ditentukan.
g. Sidang  Komisi  Fatwa  MUI  dapat menolak  laporan  hasil  audit  jika dianggap  belum  memenuhi  semua persyaratan  yang  telah  ditentukan,
dan hasilnya akan disampaikan kepada  produsen  pemohon  sertifikasi halal.
h. Sertifikat  Halal  dikeluarkan  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  setelah ditetapkan  status  kehalalannya  dan status  implementasi  SJH oleh Komisi Fatwa MUI.
i. Sertifikat Halal dan Status Implementasi SJH berlaku selama dua tahun sejak tanggal penetapan fatwa. j. Tiga  bulan  sebelum  masa  berlaku Sertifikat  Halal  berakhir,  produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat  halal  sesuai  dengan  aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI. Apabila produsen telah mendapatkan sertifikat halal, maka perlu diperhatikan  juga  untuk  masa  berlaku, sistem pengawasan, dan prosedur perpanjangan  sertifikat  halal  tersebut.
Hal-hal yang perlu diketahui untuk masa berlaku sertifikat halal, diantaranya :
1. Sertifikat Halal hanya berlaku selama dua tahun dan Surat Keterangan Halal diberikan  untuk  setiap  pengapalan untuk daging yang diekspor.
2. Tiga  bulan  sebelum  berakhir  masa berlakunya  sertifikat,  LPPOM  MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
3. Dua  bulan  sebelum  berakhir  masa berlakunya  sertifikat,  produsen  harus mendaftar  kembali  untuk  Sertifikat Halal yang baru.
4. Produsen  yang  tidak  memperbaharui Sertifikat Halal, maka tidak diizinkan lagi  menggunakan  Sertifikat  Halal tersebut  dan  dihapus  dari  daftar  yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI, Jurnal Halal. 5. Jika Sertifikat Halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI. 6. Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh MUI  adalah  milik  MUI.  Oleh  sebab itu,  jika  karena  sesuatu  hal  diminta kembali  oleh  MUI,  maka  pemegang sertifikat wajib menyerahkannya.
7. Keputusan MUI  yang didasarkan atas fatwa  MUI  tidak  dapat  diganggu gugat.
HUKUM TENTANG

## PANGAN HALAL
Dalam  PP  No.  69  tahun  1999 pasal  1,  pangan  halal  adalah  pangan yang  tidak  mengandung  unsur  atau bahan  yang  haram  atau  dilarang  untuk dikonsumsi umat Islam, baik menyangkut  bahan  baku  pangan,  bahan bantu  dan  bahan  penolong  lainnya termasuk  bahan  pangan  yang  diolah melalui  proses  rekayasa  genetika  dan irradiasi  pangan  dan  pengelolaannya dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan hukum  agama  Islam.  Makanan  yang halal  adalah  semua  jenis  makanan  yang tidak  mengandung  unsur  atau  bahan yang terlarang/haram dan atau diolah/diproses  menurut  agama  Islam (Keputusan bersama Menkes dan Menag No.  427/me.kes/VIII/1985  dan  No.  68 tahun 1985 pasal 1).
P erk em ban gan pe rat u ran perundang-undangan terkait pangan halal diIndonesia adalah sebagai berikut :
1. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.
280/Menkes/Per/XI/1976 tentang
Ketentuan  Peredaran  dan  Penandaan pada  Makanan  yang  mengandung Bahan berasal dari Babi.
Pasal 2 :
1) Pada wadah atau bungkus
makanan yang diproduksi di dalam negeri  maupun  yang  berasal  dari impor  yang  mengandung  bahan yang  berasal  dari  babi  harus dicantumkan tanda peringatan.
2) Tanda  peringatan  tersebut  yang dimaksud  pada  ayat  (1)  harus berupa  gambar  babi  dan  tulisan yang  berbunyi  :  MENGANDUNG BABI”  dan  harus  ditulis  dengan huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurangkurangnya Universe  Medium  Corps 12,  di
dalam  garis  kotak  persegi  yang juga berwarna merah. 2. Permenkes RI No. 76/Menkes/Per/III/78  tentang  label dan  Periklanan  Makanan,  pasal  2 menyatakan  bahwa  :  Kalimat,  kata- kata,  tanda  lambang,  logo,  gambar dan  sebagainya  yang  terdapat  pada label  atau  iklan  harus  sesuai  dengan asal,  sifat,  komposisi,  mutu  dan kegunaan makanan.
3. Surat  Keputusan  Bersama  antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan  No.  427/Menkes/SKB/ VIII/1985  dan  No.  68/1985  tentang
Pencantuman  Tulisan  “Halal”  pada
Label Makanan.
Pasal  1  :  Tulisan  “halal”  adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan  yang  memberikan jaminan  tentang  halalnya  makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam Pasal 2 : Produsen yang mencantumkan  tulisan  “halal”  pada label atau penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap  halalnya  makanan  tersebut bagi pemeluk agama Islam.
Pasal 4 :
1) Pengawasan  preventif  terhadap ketentuan pasal 2
Keputusan  Bersama  ini  dilakukan oleh  Tim  Penilaian  Pendaftaran Makanan  Departemen  Kesehatan
RI, cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Dalam  tim  penilaian  pendaftaran makanan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diikutsertakan  unsur  Departemen Agama RI.
3) Pengawasan  di  lapangan  terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 2
Keputusan  Bersama  ini  dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan
RI. 4. UU  No.  23  tahun  1992  tentang
Kesehatan,  pasal  214  ayat (2)
penjelasan  butir  (d)  :  Ketentuan lainnya  misalnya  pencantuman  kata atau  tanda  halal  yang  menjamin bahwa  makanan  dan  minuman  yang dimaksud  diproduksi  dan  diproses sesuai dengan persyaratan makanan.
5. UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, pasal (34) ayat (1) : Setiap orang yang menyatakan  dalam  label  atau  iklan bahwa  pangan  yang  diperdagangkan adalah  sesuai  dengan  persyaratan agama  atau  kepercayaan  tertentu bertanggung  jawab  atas  kebenaran peryataan  berdasarkan  persyaratan agama  atau  kepercayaan  tersebut. Penjelasan  pasal  34  ayat  (1)  :  Dalam ketentuan  ini  benar  tidaknya  suatu pernyataan  halal  dalam  label  atau iklan  pangan  tidak  hanya  dapat  dari segi  bahan  baku  pangan,  bahan tambahan  pangan,  atau  bahan  bantu lainnya yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya 6. Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman  Tulisan  Halal  pada Label  Makanan  dan  perubahannya berupa  Keputusan  Menteri  Kesehatan
RI  No.  924/Menkes/SK/VII/1996,
beserta peraturan pelaksanaannya berupa  Keputusan  Dirjen  POM  No. HK. 00.06.3.00568 tentang Tata Cara Pencantuman  Tulisan  Halal  pada Label  Makanan,  yang  antara  lain menjelaskan:
a. Persetujuan  pencantuman  tulisan
“halal”  pada  label  makanan diberikan oleh Dirjen POM
b. Produk  makanan  harus  terdaftar pada Departemen Kesehatan RI c. Persetujuan  Pencantuman  label “halal” diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian  oleh  Tim  yang  terdiri dari Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI d. Hasil  Penilaian  Tim  Penilai disampaikan kepada Komisi Fatwa  MUI  untuk  dikeluarkan fatwanya, dan akhirnya diberikan Sertifikat Halal
e. Persetujuan Pencantuman “halal” diberikan  oleh  Dirjen  POM berdasarkan  sertifikat  Halal  yang berdasarkan MUI
f. Persetujuan  berlaku  selama  2 tahun sesuai dengan sertifikatnya
7. UU  No.  8  tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen, yaitu :
Pasal 7 butir (b) : Pelaku usaha
berkewajiban memberikan  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa.
Pasal 8 ayat 1 butir (h) :
Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi dan/atau  memperdagangkan  barang dan/atau  jasa  yang  tidak  mengikuti ketentuan  berproduksi  secara  halal. Sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
8. PP  No.  69  tahun  1999  tentang  Label dan Iklan Pangan
a. Pasal 10
i. Setiap orang yang memproduksi atau  memasukkan  pangan  yang dikemas  ke  dalam  wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan
tersebut  “halal”  bagi  umat manusia,  bertanggung  jawab
atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan  keterangan  atau tulisan halal pada label ii. Pernyataan tentang “halal” sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label
b. Pasal 11 i. Untuk  mendukung  kebenaran pernyataan “Halal” sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  10  ayat  (1),  setiap  orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas  ke  dalam  wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan  terlebih  dahulu pangan  tersebut  pada  lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
ii. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman  dan  Tata  Cara  yang ditetapkan oleh Menteri Agama, dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang
memiliki  kompetensi  di  bidang tersebut. c. Pasal 59 Pengawasan  terhadap  pelaksanaan ketentuan  tentang  label  dan  iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan d. Pasal 60
i. Dalam  melaksanakan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam
pasal  59,  Menteri  Kesehatan menunjuk pejabat untuk diserahi tugas pemeriksaan. ii. Pejabat  pemeriksa  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan  ditunjuk  oleh  Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki.
iii. Pejabat  pemeriksa  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan. 9. Penjelasan  PP  No.  69  tahun  1999 pasal 11 ayat 1 menyatakan
Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Menurut Sampurno (2001), sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pancantuman label dapat dikenakan : 1. Pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun  dan  atau  denda  paling  banyak Rp.  360.000.000,-  untuk  pelanggaran terhadap  UU  No.  7  tahun  1996  pasal 34 ayat (1).
2. Tindak  pidana  penjara  sampai  5 (lima)  tahun  atau  denda  sampai  dua milyar  rupiah  untuk  pelanggaran terhadap  UU  No.  8  tahun  1999  pasal 8 ayat (1) butir h.
3. Tindakan administratif terhadap
pelanggaran  PP  No.  69  tahun  1999 yang meliputi :
o Peringatan secara tertulis
o Larangan  untuk  mengedarkan untuk  sementara  waktu  dan  atau perintah  untuk  menarik  produk pangan dari peredaran.
KIAT MEMBELI PRODUK

## PANGAN DALAM KEMASAN
Menurut Kusnandar (2012), beberapa  kiat  yang  dapat  membantu konsumen  dalam  memutuskan  untuk membeli  dan  mengkonsumsi  produk pangan dalam kemasan, antara lain :

## 1. Teliti Informasi pada Kemasan
Kemasan  pangan  memberikan informasi penting bagi konsumen. Informasi  yang  harus  ada  pada  kemasan pangan  adalah  nama  produk,  merk dagang,  nama  dan  alamat  produsen, daftar  bahan/ingredien/bahan  tambahan pangan  yang  digunakan,  berat  atau  isi bersih,  dan  waktu  kadaluarsa.  Ada  juga informasi  tambahan  yang diberikan oleh produsen  pada  kemasan  pangan,  seperti komposisi nilai gizi ( nutrition fact ), kode produksi, cara penyimpanan atau penyajian, klaim kesehatan atau keunggulan  produk,  keterangan  (logo) halal dan peringatan khusus.
Nama  produk  menjelaskan  jenis produk  dalam  kemasan,  misalnya snack kentang,  mi  instan,  saus  tomat,  kecap asin,  dsb.  Merk  dagang  menjelaskan merk dari produk tersebut,  seperti kecap merk XYZ, saus  tomat merk KLM, dsb. Nama dan alamat produsen menjelaskan siapa yang memproduksi pangan
tersebut  dan  dimana  alamat  pabriknya. Daftar bahan menjelaskan bahan apa saja yang  digunakan  untuk  memproduksi pangan tersebut, termasuk juga dicantumkan  bahan  tanmbahan  pangan yang digunakan (misalnya jenis pengawet,  pewarna,  pengental,  dsb). Berat  atau  isi  bersih  menjelaskan  berat atau volume produk per kemasan. Waktu kadaluarsa  menjelaskan  batas  kelayakan produk  pangan  untuk  dapat  dikonsumsi sesuai  dengan  jaminan  mutu  dan keamanan pangan dari produsen.

## 2. Periksa Nomor Registrasi pada Kemasan
Bagaimana  kita  tahu  apakah produk  pangan  dalam  kemasan  telah terdaftar  secara  resmi?  Setiap  produk pangan  kemasan  harus  terdaftar  dan telah melalui proses pemeriksaan kelayakannya terlebih oleh Badan POM. Setiap  produk  pangan  akan  memperoleh nomor registrasi yang harus
dicantumkan  pada  kemasan  pangan, yaitu  nomor  MD  untuk  produk  pangan yang  diproduksi  di  dalam  negeri  atau nomor  ML  (untuk  produk  pangan  yang diimpor).  Ada  juga  produk  pangan  yang mencantumkan  nomor  P-IRT  pada kemasannya,  yaitu  umumnya  untuk produk  pangan  yang  diproduksi  oleh industri kecil atau industri rumah tangga. Nomor P-IRT biasanya diberikan setelah produsen mengikuti pelatihan/ penyuluhan  yang  diselenggarakan  oleh Dinas Kesehatan.
Nah,  Anda  harus  memeriksa dahulu  apakah  pada  kemasan  pangan tersebut terdapat nomor MD, ML atau P- IRT  tersebut.  Bila  ada,  maka  produk pangan  tersebut  telah  melalui  proses pemeriksaan  kelayakan  dan  terdaftar secara  resmi  di  Badan  POM  (untuk  MD dan ML) atau di Dinas Kesehatan (untuk P-IRT).

## 3. Periksa masa kadaluarsa
Seperti  dijelaskan  di  atas,  masa kadaluasa  menjelaskan  batas  kelayakan produk  pangan  untuk  dikonsumsi.  Di luar  masa  kasa  kaluarsa  produk  pangan sudah  tidak  memenuhi  mutu  dan keamanan  seperti  yang  dijanjikan  oleh produsen  pada  kemasan  pangan.  Jangan mengkonsumsi  produk  pangan  yang sudah  melebihi  batas  kadaluarsa  atau produk  yang  menunjukkan  tanda-tanda kerusakan,  seperti  kemasan  yang  rusak atau  tidak  normal  (seperti  kembung),
perubahan  warna,  rasa,  aroma,  tekstur, berlendir, dsb.
4. Periksa Keterangan (Logo) Halal
Berdasarkan peraturan yang berlaku  di  Indonesia,  pencantuman keterangan  halal  pada  kemasan  bersifat sukarela  ( voluntary ).  Namun  demikian, bila  logo  halal  dicantumkan  pada kemasan,  maka  semua  regulasi  yang berlaku  mengenai  tatacara  pencantuman logo  halal  pada  kemasan  harus  dipenuhi oleh  produsen,  termasuk  konsekuensi hukum  yang  harus  ditanggung  oleh produsen  apabila  logo  halal  yang dicantumkan palsu.
Izin pencantuman logo halal pada kemasan  pangan  menjadi  kewenangan dari  Badan  POM,  karena  logo  halal merupakan  bagian  dari  kemasan  pangan (harus  menyatu  dengan  kemasan/tidak boleh  ditempelkan  dalam  bentuk  stiker). Badan  POM  akan  mengeluarkan  izin pencantuman  logo  halal  apabila  produk pangan sudah dinyatakan halal oleh MUI berdasarkan sertifikat halal.
Pencantuman  logo  halal  tidak boleh  bersifat self-claim ,  tetapi  harus melalui proses pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang (seperti
LPPOM)  dan  jaminan  produksi  halal secara  konsisten  oleh  produsen  melalui implementasi  sistem  jaminan  halal. Setiap  produk  yang  telah  melalui  proses pemeriksaan  dan  mengimplementasikan sistem  jaminan  halal  akan  memperoleh sertifikat halal dari MUI. Sertifikat halal akan  menjadi  dasar  bagi  Badan  POM untuk  mengeluarkan  izin  pencantuman logo halal pada kemasan.
Bagaimana  konsumen  tahu  logo halal  yang  tercantum  pada  kemasan adalah  benar?  Sekali  lagi,  cek  apakah nomor  pendaftaran  (MD,  ML,  atau  P- IRT),  kemudian  apakah  ada  logo halalnya.  Berdasarkan  aturan  pelabelan
halal,  logo  halal  harus  mencantumkan nomor  sertifikat  dan  bentuk  logo  resmi yang  dikeluarkan  MUI.  Bila  keduanya ada,  Insya  Allah  logo  halal  yang tercantum dapat dipertanggungjawabkan.

## 5. Hati-hati dengan Klaim Kesehatan pada Kemasan
Setiap klaim kesehatan yang akan dicantumkan pada kemasan harus melewati  proses  evaluasi  yang  sangat ketat  dan  harus  didasarkan  pada  bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak  jarang  untuk  memutuskan  izin suatu klaim kesehatan Badan POM harus melibatkan  pakar  berbagai  bidang.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  pencantuman klaim kesehatan harus hati-hati dan tidak menipu konsumen.
Oleh  karena  itu,  konsumen  harus berhati-hati  mengenai  kebenaran  klaim kesehatan yang tercantum pada kemasan. Perlu  diingat  bahwa  pangan  atau makanan  adalah  bukan  obat,  sehingga klaim-klaim  yang  menunjukkan  pangan sebagai  obat  tidak  diizinkan.  Oleh karena  itu,  hati-hati  bila  ada  klaim  pada kemasan pangan yang menyatakan dapat “menyembuhkan” suatu penyakit tertentu.
Bagaimana  kita  tahu  suatu  klaim kesehatan  benar?  Lagi-lagi  cek  apakah pada  kemasan  produk  tersebut  ada nomor  registrasi  (MD  atau  ML),  karena pernyataan  klaim  kesehatan  juga  harus menyatu dengan kemasan pangan. Dengan  demikian,  klaim  kesehatan untuk produk yang belum terdaftar tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA
_________,  1996.  Undang-Undang  No 7: tentang pangan
An-nabani,  T.  2001.  Peraturan  Hidup Dalam  Islam.  Pustaka  Tariqul Izzah, Jakarta
Apriyantono,  A.  2005.  Masalah  Halal  : Kaitan  antara  Syar’i,  Teknologi dan  Sertifikasi.  Penerbit  PT Kiblat Buku Utama. Bandung
Girindra. 2002. Kebijakan LPPOM MUI dalam  Sertifikasi  Halal,  Produk Impor  Serta  Lembaga  Sertifikasi Internasional. Makalah pada Pelatihan  Auditor  Halal  Internal Perusahaan,  16  Oktober  2002, Jakarta. Kusnandar,  Feri.  2012.  Kiat  Memilih Produk  Pangan  Kemasan  yang Aman dan Halal. http:// ilmudanteknologipangan.com/. Diunduh  pada  Tanggal  15  April
2013.
Qardhawi,  Y.  2000.  Halal  dan  Haram dalam  Islam.  Robbani  Press,
Jakarta
Sampurno.  2001.  Label  Pangan  dan Label  Peran:  Dalam  Prespektif  Peran, Tugas  dan  Tanggung  Jawab  BPOM. Badan POM, Jakarta