Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 6 No.3,   Agustus  2022

## Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah
(Studi Kasus: BPPKAD Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020)
Agus Putri Mulyaningsih 1 , Suci Nasehati Sunaningsih 2
Program Studi Akuntansi 1 , Program Studi Akuntansi 2
Fakultas Ekonomi 1 , Fakultas Ekonomi 2
Universitas Tidar 1 , Universitas Tidar 2
agusputrimulyaningsih@gmail.com, sucinasehati@untidar.ac.id
Received: May 30, 2022 Revised: June 25, 2022 Accepted: July 21 , 2022 .  Issue Period: Vol.6 No.3 (2022), Pp. 612-622
Abstrak: Tujuan  dilakukannya  studi  adalah  untuk  mengukur  kinerja  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Magelang  selama  empat  tahun  anggaran  yaitu  tahun  2017  – 2020.  Teknik  analisis  data  yang  difungsikan  yaitu  rasio  kemandirian  keuangan daerah,  efektivitas  &  efisiensi,  aktivitas  belanja,  dan  pertumbuhan.  Deskriptif kualitatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  difungsikan  dalam  studi  ini.  Data  yang digunakan  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten  Magelang.  Metode  dokumentasi  difungsikan  untuk  memperoleh  data penelitian.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  rasio  kemandirian  sebesar  19,02% tergolong  instruktif,  rasio  efektivitas  memperoleh  nilai  102,33%  tergolong  sangat efektif,    rasio  efisiensi  memperoleh  nilai  78,29%  tergolong  efisien,  rasio  aktivitas yang  terbagi  menjadi  rasio  belanja  operasi  memperoleh  nilai  77,71%  dan  rasio belanja  modal  memperoleh  nilai  21,23%,  serta  rasio  pertumbuhan  yang  terbagi menjadi  rasio  pertumbuhan  PAD  memperoleh  nilai  -4,02%,  rasio  pertumbuhan pendapatan memperoleh nilai 1,89%, rasio pertumbuhan belanja operasi memperoleh nilai  -2,05%,  dan  rasio  pertumbuhan  belanja  modal  memperoleh  nilai  -22,57%. Dengan  perolehan  hasil  tersebut,  alangkah  baiknya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Magelang  mengoptimalkan  potensi  daerah  guna  meningkatkan  pendapatan  daerah dan  meningkatkan  belanja  modal  guna  mendukung  penyediaan  terhadap  sarana  dan prasarana fasilitas publik yang mendorong perekonomian daerah.
Kata  kunci: Rasio  Kemandirian,  Rasio  Efektivitas  &  Efisiensi,  Rasio  Aktivitas, Rasio Pertumbuhan
Abstract: This  study  aims  to  measure  the  financial  performance  of  the  Magelang Regency Government for four fiscal years 2017 – 2020. The data analysis techniques used  are  the  ratio  of  regional  financial  independence,  effectiveness  &  efficiency, activities, and growth. Qualitative descriptive is the type of this study. The data used is  in  the  form  of  the  Magelang  Regency  APBD  Realization  Report. Documentation method  is  used  to  obtain  research  data.  The  yield  of  this  study  show  that  the independence  ratio  of  19.02%  is  belong  to  instructive  relationship  pattern,  the effectiveness ratio is 102.33%  with very effective explanation, the efficiency ratio is 78.29%  with efficient  explanation, the activity ratio  which is divided into operating expenditure ratio of 77.71% and capital expenditure ratio of 21.23%, as well as the growth  ratio  divided  into  PAD  growth  ratio  of  -4.02%,  revenue  growth  ratio  of  1
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 6 No.3,   Agustus  2022
.89%, operating expenditure growth ratio of -2.05%, and capital expenditure growth ratio of -22.57%. With these results, it would be better if the Regional Government of Magelang  Regency  optimizes  regional  potential  to  increase  regional  income  and increase  capital  expenditures  to  support  the  provision  of  public  facilities  and infrastructure that encourage the regional economy.
Keywords: Independence  Ratio,  Effectiveness  &  Efficiency  Ratio,  Activity  Ratio, Growth Ratio

## I. PENDAHULUAN
Organisasi  yang  bertugas  di  ranah  pelayanan  publik  dan  penyelenggaraan  negara  dalam  upaya  untuk menjalankan konstitusi negara merupakan organisasi sektor publik. Lembaga  - lembaga negara / pemerintahan merupakan  bentuk  dari  organisasi  sektor  publik.  Akuntansi  dan  laporan  keuangan  dapat  didefinisikan  sebagai proses  pengumpulan,  pengolahan,  dan  pengkomunikasian  informasi  yang  bermanfaat  yang  berguna  untuk pengambilan  keputusan  dan  penilaian  kinerja  organisasi.  Tuntutan  terhadap  organisasi  sektor  publik  adalah membuat laporan keuangan yang bersifat eksternal, seperti Laporan Surplus/Defisit, LRA, Laporan Laba/Rugi, LAK,  Neraca,  dan  Laporan  Kinerja.Tuntutan  tersebut  memberikan  pemikiran  bahwa  peran  utama  akuntansi dalam sektor publik adalah menyiapkan laporan keuangan untuk mewujudkan terlaksananya akuntabilitas publik [1].  Menurut  Sayuti  et  al.    laporan  keuangan  yang  disusun  harus  jujur  sebagai  wujud  transparansi  adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya publik [2].
Otonomi daerah merupakan penyerahan hak, wewenang, dan kewajiban yang dilakukan dari pemerintah pusat  kepada  daerah  otonom,  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  agar  daerah otonom  dapat  mengatur  dan  mengurus  secara  mandiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  daerahnya  [3]. Kebijakan  otonomi  daerah  memberikan  tuntutan  kepada  pemerintah  daerah  agar  bisa  secara  tepat mengalokasikan  keuangan  daerah  yang  didapat  dari  pemanfaatan  terhadap  kemampuan  dan  kekuatan  daerah secara  mandiri  yang  kelak  digunakan  untuk  pembangunan  daerah  [4].  Penerapan  otonomi  daerah dilatarbelakangi  atas  ketidakmampuan  pemerintah  pusat  dalam  mengurus  seluruh  pembangunan  daerah sehingga  dilakukanlah  pelimpahan  kekuasaan  dan  wewenangnya  kepada  pemerintah  daerah  guna  mengelola secara mandiri kepentingan daerahnya [5].
Menurut  Rondonuwu  et  al,  Laporan  Keuangan  APBD  bisa  menunjukkan  kemampuan  pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah,  seperti  kemampuan  membiayai  pembangunan,  meningkatkan  pelayanan  sosial, dan penerimaan pendapatan daerahnya [6]. Pemerintah daerah wajib melaporkan laporan pertanggungjawabannya  atas  pengelolaan  keuangan  daerah  kepada  masyarakat  untuk  mendukung  tercapainya transparansi  kinerja  pemerintahan  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  agar  mengetahui  kesesuaian  dengan pendapatan yang diperoleh daerah dan ketepatan pengalokasian sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat [7].
Kinerja bisa dimaknai sebagai representasi tentang seberapa tinggi tingkat keberhasilan terhadap program ataupun  kebijakan  yang  dilaksanakan  sesuai  visi  misi  organisasi,  tujuan,  dan  sasaran  yang  umumnya  tertera dalam  perencanaan  strategis  organisasi.  [8].  Indikator  penilaian  kinerja  pemerintah  daerah  bisa  diukur  dengan mempergunakan  kinerja  keuangan.  Analisis  terhadap  kinerja  keuangan  sangat  diperlukan  guna  mengetahui kesesuaian  alur  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  berpedoman  pada  laporan  keuangan  pemerintah  daerah tersebut  [9].  Menurut  Halim,  salah  satu  indikator  yang  dapat  difungsikan  guna  melakukan  analisis  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan daerahnya bisa dilakukan menggunakan rasio  keuangan  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  seperti  rasio  efisiensi, kemandirian, efektifitas, dan pertumbuhan [10].
Penelitian tentang  pengukuran  kinerja keuangan  pemerintah daerah  dengan  menggunakan  analisis  rasio telah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Salwa Qur’ani dengan  objek  penelitian  Pemerintah  Kota  Magelang  tahun  2015  –  2019  yang  memperoleh  hasil  bahwa kemandirian  daerah  menunjukkan  nilai  yang  rendah  sehingga  masih  dianggap  tidak  mandiri,  sudah  efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan, rasio efisiensi menunjukkan hasil yang tidak efisien karena Pemerintah Kota Magelang belum bisa menekan  jumlah  belanja  daerahnya,  rasio  aktivitas  belanja  tergolong  tidak  efisien,  persentase  antara  belanja
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 6 No.3,   Agustus  2022
operasional  dan  belanja  modal  kurang  harmonis,  dan  pertumbuhan  daerah  Kota  Magelang  masih  rendah  [11]. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan studi dengan objek instansi yang berbeda yaitu BPPKAD Kabupaten Magelang. Tujuan dari dilakukannya studi adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan Kabupaten Magelang. Studi yang dilakukan bisa berguna  untuk  memberikan  penilaian  atas  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang  dalam mengalokasikan pendapatan yang diperolehnya.

## II. METODE DAN MATERI

## 2.1. Metode Penelitian
Peneliti menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder sebagai sumber penelitian. Data kuantitatif dimaksudkan  sebagai  data  yang  berisi  angka  –  angka  yang  diperoleh  melalui  perhitungan  dengan  pemberian variable  [12].    Metode  dokumentasi  difungsikan  dengan  cara  menghimpun  data  –  data  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  yang  berbentuk  Laporan  Realisasi  APBD  Kabupaten  Magelang  tahun  2017  –  2020  yang diperoleh  melalui  website http://sibata.magelangkab.go.id [13].  Teknik  analisis  data  deskriptif  kuantitatif digunakan  untuk  menguji  data  yang  terkumpul  guna  memperoleh  jawaban  studi.  Untuk  menganalisis  data penelitian, peneliti menggunakan lima jenis rasio sebagai tolak ukur dalam melakukan teknik analisis data, yaitu 1) rasio kemandirian, 2) efektifitas dan 3) efisiensi, 4) aktivitas, dan 5) pertumbuhan.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
2.2. Rasio Kemandirian
Rasio  yang  mempresentasikan  hasil  perhitungan  antara  perbandingan  PAD  dengan  Dana  Perimbangan dapat didefinisikan sebagai rasio kemandirian. Berikut adalah rumus  yang difungsikan guna  menghitung rasio kemandirian  [14]:
Rasio Kemandirian =
PAD X 100%  (1)
Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman
Tabel berikut mempresentasikan kriteria dari hasil pengukuran rasio kemandirian [14]:
Tabel 1. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Kemandirian (dalam %) Kriteria Pola Hubungan
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 6 No.3,   Agustus  2022
0 – 25 Rendah Sekali Instruktif Lebih dari 25 – 50 Rendah Konsultatif Lebih dari 50 – 75 Sedang Partisipatif Lebih dari 75 – 100 Tinggi Delegatif Sumber: Halim, 2007

## 2.3. Rasio Efektivitas
Rasio  yang  mempresentasikan  tentang  kemampuan  pemerintah  dalam  merealisasikan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD)  yang telah direncanakan dibanding dengan target PAD  yang telah ditetapkan  berdasarkan pada kemampuan  atau  kekuatan  riil  daerah  yang  dimilikinya  dapat  diartikan  sebagai  rasio  efektivitas  [14].  Berikut adalah rumus yang difungsikan guna menghitung rasio efektivitas [15]:
Rasio Efektivitas = Realisasi PAD X 100%  (2) Anggaran PAD
Tabel berikut mempresentasikan kriteria pengukuran rasio efektivitas [16] :
Tabel 2. Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kinerja Keuangan (dalam %) Kriteria Lebih dari 100 Sangat Efektif Lebih dari 90 – 100 Efektif Lebih dari 80 – 90 Cukup Efektif Lebih dari 60 – 80 Kurang Efektif Kurang dari atau sama dengan 60% Tidak Efektif
Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

## 2.4. Rasio Efisiensi
Rasio  yang  mempresentasikan  hasil  perhitungan  antara  perbandingan  terhadap  realisasi  belanja  dengan pendapatan  merupakan  definisi  dari  rasio  efisiensi.  Tingkat  produktivitas  suatu  daerah  berkaitan  erat  dengan hasil  perhitungan  rasio  efisiensi.  Berikut  ini  adalah  rumus  yang  difungsikan  guna  menghitung  rasio  efisiensi [17]:
Rasio Efisiensi =
Realisasi Belanja Daerah
X 100%  (3)
Realisasi Pendapatan Daerah
Tabel berikut mempresentasikan kriteria pengukuran rasio efisiensi [18]:
Tabel 3. Kriteria Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kinerja Keuangan (dalam %) Kriteria Lebih dari 100 Tidak Efisien Lebih dari 90 - 100 Kurang Efisien Lebih dari 80 - 90 Cukup Efisien 60 - 80 Efisien Kurang dari 60 Sangat Efisien
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 6 No.3,   Agustus  2022
Sumber: Mahmud, 2011

## 2.5. Rasio Aktivitas / Keserasian Belanja
Rasio  keserasian  mencangkup  dua  perhitungan  yang  meliputi  belanja  operasional  dan  modal.  Rasio terhadap  belanja  operasional  mempresentasikan  hasil  analisis  pengukuran  antara  total  belanja  rutin  daerah dengan total belanja. Sedangkan rasio belanja modal mempresentasikan perhitungan antara total belanja modal daerah  dengan  total  belanja.  Apabila  pemerintah  lebih  banyak  menganggarkan  dana  yang  dimilikinya  untuk belanja  rutin,  hal  ini  akan  berdampak  pada  sedikitnya  dana  yang  dialokasikan  pada  pos  belanja  modal  untuk memenuhi  pembangunan  fasilitas  dan  istruktur  yang  diperlukan  daerah.  Sejauh  ini,  belum  ada  aturan  yang secara  tepat  untuk  mempresentasikan  berapa  perbandingan  rasio  yang  tepat  antara  pengukuran  belanja  rutin terhadap  belanja  modal  yang  optimum.  Jika  suatu  daerah  mendapatkan  total  perhitungan  rasio  belanja  modal yang  kecil,  daerah  tersebut  sangat  penting  menaikkan  total  belanja  modal  daerahnya  agar  bisa  menjalankan pemenuhan atas tuntutan mewujudkan pembangunan yang ditargetkan oleh daerahnya.
Berikut ini adalah rumus yang difungsikan guna mengukur rasio belanja operasi [19]:
Rasio Belanja Operasi = Total Belanja Operasi
X 100%  (4)
Total Belanja Daerah
Berikut adalah rumus yang difungsikan guna mengukur rasio belanja modal [19]:
Rasio Belanja Modal = Total Belanja Modal X 100%  (5)

## Total Belanja Daerah

## 2.6. Rasio Pertumbuhan
Rasio yang mempresentasikan besarnya kecilnya tingkat kemampuan suatu daerah dalam rangka menjaga kestabilan dan  menaikkan keberhasilan daerah  yang telah diperoleh  berdasarkan periode  sebelumnya terhadap periode  berikutnya  merupakan  rasio  pertumbuhan.  Rasio  ini  diperlukan  guna  mengevaluasi  berbagai  potensi daerah  yang  perlu  diperhatikan.  Rasio  pertumbuhan  daerah  ini  didapatkan  dari  perbandingan  antara  realisasi penerimaan  PAD/pendapatan/belanja  operasional/  belanja  modal  tahun  ke-n  dengan  realisasi  penerimaan PAD/pendapatan/belanja  operasional/belanja  modal  tahun  ke-0  (suatu  lambang  untuk  tahun  sebelum  n). Ringkasnya, berikut adalah rumus yang difungsikan guna mengukur rasio pertumbuhan [19]:
Rasio Pertumbuhan = Pn – Po (6)
Po Keterangan: r = Rasio Pertumbuhan 𝑃𝑛
= Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Operasi/Belanja Modal pada tahun ke-n Po = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja   Operasi/Belanja Modal pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

## III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis 3.1. Rasio Kemandirian
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 6 No.3,   Agustus  2022
Hasil  perhitungan  terhadap rasio  kemandirian keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten Magelang  tahun 2017 – 2020 tersaji pada tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun Realisasi PAD Pendapatan Transfer Rasio Kemandirian Pola Hubungan 2017 Rp 403.561.238.310 Rp   1.863.973.265.873 21,65% Instruktif 2018 Rp 325.089.093.092 Rp   1.887.644.229.675 17,22% Instruktif 2019 Rp 417.178.099.961 Rp   2.063.644.057.920 20,22% Instruktif 2020 Rp 329.769.193.224 Rp   1.940.323.473.805 17,00% Instruktif Rata – Rata 19,02% Instruktif Sumber: Data diolah, 2022
Tabel di atas memperlihatkan secara jelas tentang hasil perhitungan terhadap rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang, diawali tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 21,65%, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 17,22%, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 20,22%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 17,00%. Selama empat periode tersebut, rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang tergolong pola hubungan intruktif.

## 3.2. Rasio Efektivitas
Hasil  perhitungan  terhadap  efektivitas  kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang  selama  2017  – 2020 tersaji pada tabel 5 di bawah ini:
Tabel 5. Analisis Rasio Efektivitas Tahun Realisasi PAD Anggaran PAD Rasio Efektivitas Keterangan 2017 Rp 403.561.238.310 Rp  399.425.826.000 101,04% Sangat Efektif 2018 Rp 325.089.093.092 Rp  363.038.862.200 89,55% Cukup Efektif 2019 Rp 417.178.099.961 Rp  441.347.020.000 94,52% Efektif 2020 Rp 329.769.193.224 Rp  265.502.524.500 124,21% Sangat Efektif Rata – Rata 102,33% Sangat Efektif Sumber: Data diolah, 2022
Hasil  perhitungan  di  atas  menginformasikan  bahwa  rasio  efektivitas  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Magelang  tahun  2017  sebesar  101,04%  dengan  kategori  sangat  efektif,  tahun  2018  mengalami  penurunan menjadi    89,55%  dengan  kategori  cukup  efektif,  tahun  2019  mengalami  kenaikan  menjadi  94,52%  dengan kategori efektif, sedangkan tahun 2020 kembali naik menjadi 124,21% dengan kategori sangat efektif.

## 3.3. Rasio Efisiensi
Perhitungan terhadap rasio efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 memperoleh hasil sebagaimana yang tersaji pada tabel 6 di bawah ini:
Tabel 6. Analisis Rasio Efisiensi Tahun Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan Rasio Efisiensi Keterangan 2017 Rp  1.957.966.285.066 Rp       2.271.336.015.858 86,20% Cukup Efisien 2018 Rp  1.957.114.127.802 Rp       2.302.190.543.616 85,01% Cukup Efisien 2019 Rp  1.884.681.713.041 Rp       2.575.439.825.755 73,18% Efisien
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 6 No.3,   Agustus  2022
2020 Rp  1.636.641.956.462 Rp       2.380.457.680.604 68,75% Efisien Rata – Rata 78,29% Efisien Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji pada tabel di atas, dapat dicermati secara jelas bahwa efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017  memperoleh nilai  sebesar 86,20% dengan kategori cukup efisien,  tahun  2018  sebesar    85,01%  tergolong  cukup  efisien,  tahun  2019  sebesar  73,18%  dengan  kategori efisien, dan tahun 2020 sebesar 68,75% dengan kategori efisien.
3.4. Rasio Aktivitas / Keserasian Belanja 3.4.1. Rasio Belanja Operasi
Perhitungan yang telah dilakukan terhadap rasio belanja operasi Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 tersaji pada table 7 di bawah ini:
Tabel 7. Rasio Belanja Operasi Tahun Realisasi Belanja Operasi Realisasi Belanja Rasio Belanja Operasi 2017 Rp       1.450.952.672.642 Rp      1.957.966.285.066 74,11% 2018 Rp       1.454.440.752.541 Rp      1.957.114.127.802 74,32% 2019 Rp       1.498.077.962.197 Rp      1.884.681.713.041 79,49% 2020 Rp       1.357.596.932.757 Rp      1.636.641.956.462 82,95% Rata – Rata 77,71% Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  telah  tersaji  secara  jelas  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  belanja operasi  Kabupaten  Magelang  selama  2017  –  2020  selalu  mengalami  peningkatan,  dengan  perolehan  nilai masing – masing tahunnya sebesar 74,11%, 74,32%, 79,49%, dan 82,95%.
3.4.2. Rasio Belanja Modal
Perhitungan yang telah dilakukan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten Magelang selama 2017 – 2020 dapat dilihat sebagaimana yang tersaji pada tabel 8 di bawah ini:
Tabel 8. Analisis Rasio Belanja Modal Tahun Realisasi Belanja Modal Realisasi Belanja Rasio Belanja Modal 2017 Rp          502.862.222.437 Rp      1.957.966.285.066 25,68% 2018 Rp          501.727.375.261 Rp      1.957.114.127.802 25,64% 2019 Rp          386.529.995.844 Rp      1.884.681.713.041 20,51% 2020 Rp          214.407.058.402 Rp      1.636.641.956.462 13,10% Rata – Rata 21,23% Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  rasio  belanja  modal  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Magelang  tahun  2017  –  2020  mengalami  penurunan,  dengan  perolehan  nilai  masing  –  masing tahunnya sebesar 25,68%, 25,64%, 20,51%, dan 13,10%.
3.5. Rasio Pertumbuhan 3.5.1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 6 No.3,   Agustus  2022
Hasil perhitungan terhadap rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 secara jelas tersaji pada tabel 9 berikut:
Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah Rasio Pertumbuhan PAD Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2017 Rp 403.561.238.310 Rp       2.271.336.015.858 - - 2018 Rp 325.089.093.092 Rp       2.302.190.543.616 -19,44% 1,36% 2019 Rp 417.178.099.961 Rp       2.575.439.825.755 28,33% 11,87% 2020 Rp 329.769.193.224 Rp       2.380.457.680.604 -20,95% -7,57% Rata - Rata -4,02% 1,89% Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terlihat jelas fluktualisasi terhadap  nilai persentase pertumbuhan PAD  dan  pertumbuhan  pendapatan  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Magelang  tahun  2017  –  2020.  Rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar -19,44%, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 28,33%,  dan  tahun  2020  mengalami  penurunan  menjadi  -20,95%.  Adapun  rasio  pertumbuhan  pendapatan Kabupaten Magelang  tahun 2018 sebesar 1,36%, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 11,87%, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -7,57%.

## 3.5.2. Rasio Pertumbuhan Belanja
Hasil  perhitungan  yang  telah  dilakukan  terhadap  pertumbuhan  belanja  pada  Pemerintah  Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 tersaji secara jelas seperti tabel 10 di bawah ini:
Tabel 10. Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun Belanja Operasi Belanja Modal Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Rasio Pertumbuhan Belanja Modal 2017 Rp       1.450.952.672.642 Rp        502.862.222.437 - - 2018 Rp       1.454.440.752.541 Rp        501.727.375.261 0,24% -0,23% 2019 Rp       1.498.077.962.197 Rp        386.529.995.844 3,00% -22,96% 2020 Rp       1.357.596.932.757 Rp        214.407.058.402 -9,38% -44,53% Rata – Rata -2,05% -22,57% Sumber: Data diolah, 2022
Tabel di atas memperlihatkan dengan jelas mengenai hasil perhitungan menggunakan rasio pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan belanja operasi pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Magelang selama 2017  –  2020.  Pertumbuhan  belanja  operasi  Kabupaten  Magelang  tahun  2018  memperoleh  persentase  sebesar 0,24%,  tahun  2019  rasio  pertumbuhan  belanja  operasi  mengalami  kenaikan  menjadi  3,00%,  sedangkan  tahun 2020  pertumbuhan  belanja  operasi  turun  menjadi  -9,38%.  Untuk  pertumbuhan  belanja  modal  Pemerintah Kabupaten  Magelang  tahun  2018  memperoleh  hasil  sebesar  -0,23%;  2019  pertumbuhan  belanja  modal mengalami penurunan menjadi -22,96%; sedangkan 2020 menurun menjadi  -44,53%.

## Pembahasan
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 6 No.3,   Agustus  2022
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  telah  dilakukan,  peneliti  menyimpulkan  hasil  dari  rata  –  rata  rasio keuangan  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang  selama  empat  tahun  sebagaimana  yang  tersaji  pada tabel 11 di bawah ini:
Tabel 11. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2020
Jenis Rasio Rata - Rata Rasio Rasio Kemandirian 19,02% Rasio Efektivitas 102,33% Rasio Efisiensi 78,29% Rasio Aktivitas / Keserasian Belanja Rasio Belanja Operasi 77,71% Rasio Belanja Modal 21,23% Rasio Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan PAD -4,02% Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah 1,89% Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi -2,05% Rasio Pertumbuhan Belanja Modal -22,57%
Sumber: Data diolah, 2022
Hasil  perhitungan  rata  –  rata  Rasio  kemandirian  Kabupaten  Magelang  tahun  2017  –  2020  memperoleh nilai  sebesar  19,02%  tergolong  masih  rendah  sekali.  Nilai  dari  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  bisa digunakan  sebagai  bentuk  representasi  tentang  sejauh  mana  tingkat  kemandirian  suatu  daerah  yang  berupaya untuk memenuhi kebutuhan daerahnya tanpa bergantung pada pendapatan dari pihak lain. Tingkat kemampuan kemandirian keuangan pemerintah daerah tercermin berdasarkan besar atau kecilnya hasil perbandingan antara PAD  dengan  pendapatan  yang  bersumber  dari  pihak  lain  (eksternal),  contohnya  bantuan  yang  diperoleh  dari pemerintah pusat dan pinjaman. Dengan demikian, perolehan nilai sebesar 19,02% tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang  selama  empat  tahun  tersebut  tergolong  sangat  bergantung    pada pendapatan transfer untuk membiayai kebutuhan daerahnya.
Rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 memperoleh nilai sebesar 102,33%.  Nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Magelang  sudah  efektif  dalam  upaya  untuk merealisasikan  PAD  di  atas  PAD  yang  telah  ditetapkan.  Semakin  tinggi  nilai  yang  diperoleh  dari  hasil perhitungan  rasio  efektivitas,  angka  tersebut  membuktikan  semakin  baik  juga  kemampuan  yang  dimiliki  oleh suatu daerah. Rasio ini akan lebih meyakinkan, apabila didampingi bersama rasio efisiensi.
Rasio  efisiensi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang  tahun  2017  –  2020  memperoleh  nilai  sebesar 78,29%  yang  memiliki  arti  bahwa  selama  empat  tahun  tersebut  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang dinyatakan sudah efisien mengalokasikan PAD. Pemerintah daerah (pemda) dapat dinyatakan efisien jika rasio efisiensinya  menunjukkan  nilai  kurang  dari  seratus  persen,  sehingga  kinerja  pemerintah  suatu  daerah  dapat dikatakan sangat baik apabila hasil perhitungan terhadap rasio ini menunjukan nilai yang semakin rendah.
Rasio keserasian belanja suatu daerah menginformasikan tentang bagaimana aktivitas pemerintah untuk menganggarkan lebih pengalokasian dana yang dimilikinya pada pos belanja rutin  dan belanja modal. Apabila pemerintah  daerah  mengalokasikan  dana  untuk  belanja  rutin  dengan  persentase  yang  semakin  tinggi,  akan berdampak pada  belanja  modal  yang dipakai dalam upaya  menyediakan sarana serta prasarana ekonomi untuk publik  akan  mendapatkan  persentase  yang  semakin  kecil  [19].  Rata  –  rata  rasio  belanja  operasi  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Magelang  tahun  2017  –  2020  memperoleh  nilai  sebesar  77,71  %,  sedangkan  rasio  belanja modalnya  memperoleh  nilai  sebesar  21,23%.  Angka  tersebut  mengindikasi  bahwa  dana  yang  dimiliki  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang lebih besar digunakan dalam upaya memenuhi belanja rutin sehingga menyebabkan kebutuhan akan belanja modal Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh persentase kecil.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 6 No.3,   Agustus  2022
Rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang secara lebih spesifik terbagi menjadi empat rasio, yaitu 1) rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, 2) pertumbuhan pendapatan daerah, 3) pertumbuhan belanja  operasi  daerah,  dan  4)  pertumbuhan  belanja  modal  daerah.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang tahun  2017  –  2020  mendapatkan  rata  –  rata  nilai  rasio  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar  -4,02%, pertumbuhan  pendapatan  daerah  memperoleh  nilai  sebesar  1,89%,  pertumbuhan  belanja  operasi  daerah memperoleh  nilai  sebesar -2,05%, dan pertumbuhan  belanja  modal daerah  memperoleh  nilai sebesar  -22,57%. Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan  tersebut,  maka  rasio  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah,  pertumbuhan belanja  modal daerah, dan pertumbuhan  belanja operasi untuk Pemerintah  Kabupaten Magelang tahun 2017  – 2020 menunjukkan arah pertumbuhan negatif yang disebabkan karena nominal Pendapatan Asli Daerah selama empat  tahun  tersebut  cenderung  fluktuatif,  sedangkan  belanja  modal  dan  belanja  rutin  daerah  setiap  tahunnya cenderung mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

## IV. KESIMPULAN
Studi  yang  telah  dilakukan  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Magelang selama empat tahun berturut  – turut yaitu tahun 2017 – 2020 yang diukur menggunakan analisis rasio memperoleh hasil rerata sebagai berikut:
o Perolehan  nilai  19,02%  mengindikasi  bahwa  dalam  upaya  untuk  membiayai  pemerintahan  dan pembangunan  daerah  Kabupaten  Magelang,  total  pendapatan  yang  diterima  dari  pemerintah pusat  atau  pemerintah  daerah  lain  memperoleh  hasil  yang  lebih  besar  atau  lebih  dominan dibandingkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  daerah  Kabupaten Magelang dinilai belum mandiri dalam membiayai segala kepentingan daerahnya.
o Rasio efektivitas dan efisiensi masing – masing memperoleh nilai sebesar 102,33% dan 78,29% mengindikasi  bahwa  kemampuan  daerah  Kabupaten  Magelang  tergolong  daerah  yang  sangat efektif dalam merealisasikan PAD di atas anggaran PAD yang telah ditetapkan dan sudah efisien karena memperoleh persentase di bawah 100% untuk rasio efisiensinya.
o Rasio  aktivitas  memperoleh  nilai  untuk  belanja  operasi  sebesar  77,71%  dan  belanja  modal sebesar 21,23%. Nilai tersebut mengindikasi bahwa dana Pemerintah Kabupaten Magelang lebih dialokasikan  ke  dalam  belanja  operasi  sehingga  kebutuhan  belanja  modal  memperoleh persentase  yang  lebih  kecil.  Oleh  sebab  ketidakseimbangan  nilai  antara  dua  persentase  rasio belanja tersebut, maka rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Magelang dinilai kurang serasi.
o Rasio  pertumbuhan  memperoleh  nilai  untuk  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebesar  -4,02%, pendapatan  daerah  sebesar  1,89%,  belanja  operasi  daerah  sebesar  -2,05%,  dan  belanja  modal daerah  sebesar  -22,57%.  Nilai  rasio  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  belanja operasi,  dan  belanja  modal  menunjukkan arah  perkembangan  yang  bersifat negatif.  Sedangkan rasio  pertumbuhan  pendapatan  memperoleh  nilai  yang  positif,  namun  angka  tersebut  masih rendah.
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang  sebaiknya  setiap  tahunnya terus berupaya untuk menaikkan total pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerahnya. Hal tersebut penting dilakukan  agar  pertumbuhan  Daerah  Kabupaten  Magelang  berjalan  ke  arah  yang  postif  dan  meningkat  setiap tahunnya.  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  ini  sangat  dibutuhkan  supaya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Magelang  tidak  menggantungkan  perolehan  pendapatan  dari  pemerintah  pusat  yang  berupa  dana  transfer  atau dana  perimbangan  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pemerintahannya.  Selain  itu,  karena  hasil  analisis perhitungan  antara  rasio  belanja  operasi  daerah  dan  belanja  modal  daerah  menunjukan  indikasi  kurang  serasi, maka  Pemerintah  Kabupaten  Magelang  perlu  untuk  menekan  nominal  belanja  rutin  supaya  nominal  belanja modal untuk pembangunan infrastruktur daerah bisa meningkat.
Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan mengambil objek penelitian yang tidak hanya berpacu pada satu instansi agar diperoleh hasil penelitian yang dapat diperbandingkan. Selain itu, penambahan teknik analisis data yang difungsikan juga diperlukan guna memperoleh hasil penelitian yang lebih beragam.

## REFERENSI
[1] Kawatu, F. S. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik . Yogyakarta: Deepublish.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 6 No.3,   Agustus  2022
[2] Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi,  Akuntabilitas dan Konsep Value For  Money  dalam  Pengelolaan  Akuntansi  Keuangan  Sektor  Publik  (Studi  Pada  Kantor  BAPPEDA Sulawesi Selatan. ATESTASI JIA, 1(1), 16-28.
[3] Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2014). Undang – Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, 2(2), 116-122.
[4]  Sari,  N.  D.,  &  Mustanda,  I.  K.  (2019).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen, 8(8), 4759-4787.
[5]  Rosemary.,  Chinyeaka  Justine.,  dan  Barisua  Barry.  (2016).  Local  Government  Financial  Autonomy:  A Comparative  Analysis  of  Nigeria  and  Brazil.  Arabian  Journal  of  Business  and  Management  Review (OMAN Chapter), 5(10), 38-54.
[6]  Rondonuwu,  Ritno  H.,  Jantje  J.  Tinangon.,  dan  Novi  Budiarso.  (2015).  Analisis  Efisiensi  dan  Efektifitas Pengelolaan  Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah  Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA, 3(4), 23-32.
[7]  Aziz,  Asmaul.  (2016).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). EKSIS, 11(1), 86-101.
[8] Safwan, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Jurnal Akuntansi, 3(1), 133-139.
[9]  Darwanis  dan  Ryanda  Saputra.  (2014).  Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 1(2), 183- 199.
[10] Halim, Abdul. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah – Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
[11] Qur’ani, S., & Panggiarti, E. K. (2021). The Analysis Of Territory Financial Ratio As Performance Value In The Government Of Magelang City. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 60-70.
[12] Chandrarin, G. (2018). Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif . Jakarta: Salemba Empat.
[13] BPPKAD Kabupaten Magelang. (2022). Sibata Online: Bankdata. Retrieved from http://sibata.magelangkab.go.id .
[14] Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
[15] Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi 2). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
[16]  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  690.900.327  Tahun  (1996)  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja Keuangan.
[17] Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE.
[18] Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia.
[19] Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.