Journal of Government and Civil Society Vol. 1, No. 2, September 2017, pp. 121-133 P-ISSN 2579-4396, E-ISSN 2579-440X

## Diskursus Demokrasi Pancasila dalam Lintas Perspektif Etnisitas
Eko Wahyono 1 & Fadhillah Sri Meutia 2
1 Mahasiswa Doktoral Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor, Indonesia Email: ekowahyono10@gmail.com
2 Mahasiswa Doktoral Sosiologi, Universitas Indonesia Email: dhilameutia@yahoo.com

## Abstrak
Diskursus mengenai demokrasi selalu bergulir dalam berbagai lintasan dan pergulatan waktu. Demokrasi bukan bersifat final tetapi selalu mencari bentuk dalam setiap konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila yang sering kali dianggap sebagai sebuah barang jadi pun menemui berbagai tantangan dan bahkan perlawanan dari berbagai kelompok. Hal ini tidak terlepas dari beragam dan heterogennya masyarakat Indonesia, kontestasi etnisitas, politik dan budaya yang selalu mewarnai trajektori demokrasi pancasila. Banyak negara multietnis yang sudah luluh lancah dan bubar karena perbedaan ideologi masing-masing kelompok. Namun fakta empirisnya, di tengah-tengah banyak runtuhnya negara multietnis pada pascaperang dunia kedua, seperti Indonesia misalnya, masih kokoh berdiri dengan segala gejolaknya. Menarik untuk melihat lagi konstruksi dan dekonstruksi yang membentuk demokrasi di Indonesia dalam lintas sejarah dan perspektif.
Kata kunci: Demokrasi, Pancasila, etnisitas

## Abstract
Discourses on democracy are always rolling in various trajectories and time battles. Democracy is not final, but will always seek form in every social and cultural context of Indonesian society. Pancasila democracy which is often regarded as a finished item encounters various challenges and even resistance from various groups. This cannot be separated from the variety and heterogeneity of Indonesian society, ethnicity, political, and cultural contestation that will always adorn the trajectory of Pancasila democracy. Many multiethnic countries have been decimated and dispersed because of the ideological differences of each group, the empirical facts in the midst of the multi-ethnic state collapse in the post-Second World War still stand firm with all its turmoil. It is interesting to see again the construction and deconstruction that shape democracy in Indonesia in cross-history and perspective.
Keyword: Democration, Pancasila, ethinicity

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara-bangsa sudah melewati pergulatan yang sangat panjang. Pergumulan dari berbagai macam negara, peradaban, agama, sekte dan juga ideologi tumpang tindih, beberapa samar, ada yang bertahan dan ada juga yang menghilang eksistensinya.Merentang sejarah, tercatat ada agama asli masyarakat Indonesia, Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katolik & Konghuchu. Ideologi Komunis, sosialis, Kapitalis juga pernah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Negara dan peradaban Eropa, Arab, Gujarat, India dan China silih berganti memberi pengaruhnya pada bumi nusantara.
Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 2, September 2017
Dari geneologi sejarah ini jelas tidak bisa dinafikan bahwa Indonesia memang “ditakdirkan” menjadi masyarakat majemuk dan multikultur. Hal ini menjadi dasar bahwa perlu ada hal khusus dalam memperlakukan segala hal yang ada di Indonesia. Jika salah dalam merumuskan kebijakan, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan mengikuti “ajal” negara negara multikultur lainya (Bosnia, Yugoslavia dll).Mengelola masyarakat majemuk tentu tidak sama dengan negara negara yang cenderung homogen (Jepang, Korea, China dll) baik pengelolaan sosial, ekonomi dan politik.
Tanpa menihilkan bidang lain, hal cukup penting dan menuntut perhatian lebih dari masyarakat multikultur adalah pada bidang politik, sosial dan ekonomi. Furnifall (2009) menyebutkan bahwa ciri khas masyarakat majemuk adalah tidak ada kehendak yang sama antar golongan atau suku, tentu hal ini meliputi tiga hal tersebut. Tanpa ada saluran yang tepat, sebuah konflik dan perpecahan akan sangat mudah tersulut. Penting adanya kontrak sosial yang bersifat general dan berlaku untuk semua golongan dan dilakukan dengan seadil-adilnya. Dasar kebijakan tentu tidak boleh didasarkan hanya dari agama, golongan, suku tertentu, meskipun tak dapat dihindarkan juga nilai-nilai tersebut termanifestasikan dalam nilai-nilai universal tersebut.
Indonesia memiliki pengalaman yang romantis sekaligus memilukan dalam perjalananya sebagai negara yang mencari bentuk demokrasi yang mampu mengayomi semua masyarakatnya dan menuntun menuju pintu kesejahteraan. Demokrasi dan musyawarah adalah “takdir” yang harus dijalani, kenapa? Karena sejauh tidak ada (belum) sistem yang tepat selain kedua hal tersebut dalam konteks masyarakat majemuk. Selanjutnya hal yang urgent untuk di rumuskan bersama adalah demokrasi yang seperti apa? Demokrasi dari siapa dan untuksiapa?
Pada saat ini kita masih terjebak pada elektoralisme, yang justru membuat kemandekan demokrasi. Wiradi (2015), menyatakan bahwa demokrasi Indonesia perlu dimaknai ulang bukan hanya sekedar menjadi alat untuk kontestasi kekuasaan tetapi juga harus menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat. Seperti halnya bahwa demokratisasi sebuah negara memiliki hubungan yang erat dengan tingkat perekonomianya. Jika perekonomian masyarakat masihtermarjinalkan dan belum mendapat tempat yang layak, maka harus ada redefinisi.
Demokrasi yang ada sekarang di Indonesia seharusnya mampu menuju kearah emansipasi kemanusiaan. Hadiz (dalam Wiradi 2015) menyebutkan bahwa demokrasi pada kondisi tertentu, tidak kalah bergunanya bagi kalangan predatoris, sebagaimana rezim otoritarian yang anti demokrasi. Harapan otentitas demokrasi Indonesia adalah jika kesejahteraan rakyat terwujud dan jika ayat 3 pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan, yakni bila “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Dengan demikian terwujudnya demokrasi atas kedaulatan rakyat atas dasar kebersamaan dalam asas kekeluargaan. Selanjutnya kedaulatan ekonmi juga mampu diraih dimana segala bui dan tanah air mampu dikelola sendiri oleh masyarakat.
Sejatinya dalam tataran filosofis dan konsep kenegaraan Indonesia sudah final. Landasan filosofis UUD 45 dan Pancasila sudah cukup sebagai ide yang jenius, merangkul semua golongan. Problematikanya adalah bagaimana menurunkan cita-cita yang sudah dirumuskan para sesepuh bangsa dan putra-putra terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini kedalam kebijakan dan praksis yang mampu menaungi semua tumpah darah. Itu adalah perjalanan yang tidak pernah usai, karena Indonesia akan selalu dalam tantangan zaman, godaan, dinamika, ujian yang tidak lepas dalam konteks ruang dan waktu. Masalah yang ada tentu tidak sama dengan masalah Indonesia pada satu abad yang lalu. Inilah proses yang harus di jalani oleh bangsa Indonesia dan mungkin memang tidak akan pernah berakhir.

## KERANGKA TEORI
Dalam buku politik multikultur, J.S Miller menyatakan bahwa institusi merdeka nyaris mustahil muncul di negara yang terdiri dari bangsa yang  berlainan. Di antara orang- orang yang tidak memiliki kesamaan, baik dalam bicara dan membaca susah untuk hidup bersama. Meskipun pasca PD I sejumlah kecil pemikir Barat menyebutkan bahwa demokrasi masih bisa tumbuh dalam negara multikultur.
Isu mengenai relasi antaretnik menjadi isu yang masih sangat penting, baik  pada level lokal, nasionl maupun global. Di satu sisi keberagaman etnis bisa menjadi identitas pembentuk bangsa, namun disisi lain etnisitas  dan relasi antar etnis sangat erat kaitanya dengan masalah pembangunan di negara belahan dunia manapun, khususnya dalam suatu negara yang memiliki etnisitas beragam. Huntington (1997: 28) menyebutkan bahwa, “ in this new world the most pervasive, importan, and dangerous conflicts will not be between social classes, rich and poor, or other economically defined groups, but between peoples belonging to different cultural entities. Tribal wars and ethic conflicts will be occurred within civilizations. Violoence between states and gropus from diffrerent civilizations, however, carries with it potential for escalation as other states and groups from these civilizations rally to the support of their kin countries .”
Seiring dibukanya keran demokrasi dan derasnya isu mengenai otonomi daerah kesadaran etnik dan kelompok pun juga meningkat. Eskalasi Kebangkitan identitas etnik yang pada orde sebelumnya dikerangkeng oleh jeruji besi sentralistik menemukan jalanya di era otonomi daerah dan desentrlisasi, kasus ini dikaji oleh Sofjan Syaf (2014) di Kendari Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kajian yang dilakukan Rahman (2015), menunjukkan Gejolak politik etnis yang mengarah etnosentris dan chauvinism menggeliat di Myanmar. Disini muncul pertentangan dari kaum minoritas Rohingya yang tidak diakui sebagai
warga negara serta kebijakan kebijakan negara yang cenderung pro kepada etnik dan agama dominan.  Halabo (2016) melakukan kajianya di ethiopia dimana rezim feudal berusaha membuat Nation-state dari semua etnik yang ada di ethiopia, akan tetapi terdapat gejolak dari bawah baik dari ESM ( Ethiopian State Movement ) yang berhaluan Marxis- Lenin, TPLF ( Tigary People Liberation Front ) serta EPRDF ( Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front ) yang menuntut diterapkanya sistem federal berdasarkan etnisitas dan disahkanya hak etnis sebagai penentuan etnis masing-masing.
Berangkat dari tiga hasil penelitian ini, akan dikaji bagaimana politik etnik ikut campur dalam ruang-ruang politik yang sarat akan kepentingan. Menarik untuk dikaji bahwa kajian mengenai politik etnik ini sangat relevan untuk dikaji dan dikembangkan, terutama di negara-negara yang memiliki multientik sebagai penopang utama integrasi nasional. Diantara ketiga negara ini (Indonesia, Ethiopia dan Myanmar) sebenarnya sudah merdeka dan berdaulat dalam waktu yang relatif sudah cukup dewasa, namun ketiganya juga dibayang bayangi kerentanan yang mendalam terkait eksistensinya sebagai bangsa- negara. Kasus etnisitas di Ethiopia pada aras tertentu memiliki beberapa kesamaan dengan kasus-kasus etnik yang ada di Indonesia, diantara nya adalah beberapa suku etnis ingin melepaskan diri dari negara kesatuan. Hal ini berbeda dengan kasus di Myanmar(Rohingya) karena etnis ini menjadi etnis yang termarjinalkan sekaligus teresklusi dari etnis-etnis utama di Myanmar. Sehingga secara politis tidak akan mempu melakukan perlawanan ataupun melakukan tindakaan separatisme karena tidak memiliki kekuatan baik secara sosial maupun politis.
Sebagai pisau analisis untuk membedah kasus etsinisitas di tiga negara ini, akan digunakan kerangka analisis sosiologi etnisitas (Malesevic). Kerangka teori sosiologi etnisitas dianggap sebagai kerangka teoritis yang tepat dibandingkan dengan pendekatan teoritis lainya. Dengan memakai pendekatan ini bisa dikaji relasi yang bergeliat, tumpang tindih yang berpraksis dalam sebuah arena kontestasi politik yang sarat akan kepentingan, seperti yang diungkapkan Malasevic (2004: 160), “ Ethnic relations are explained with reference to a set of very diverse factors, such as being a political resource of elites, genetic and memetic make up, class position, status privilege, economic utility and self- interest, functional necessity and group solidarity, actor’s self-definition of the situation, theft of group enjoyment, discursive practices and so on.”
Malasevic membangun sembilan  konsep utama yang dibangun atas dasar kerangka sosiologi, Sembilan konsep tersebut adalah Teori Sosiologi Klasik dan Etnisitas, Neo Marxis :Kapitalis, kelas dan kultur,  Fungsionalis : Etnisitas, Modernisasi dan sosial integrasi, Sosiobiologi: Grup Etnik, Teori Pilihan Rasional: Etnik Grup dalam peningkatan individu, Teori elit : etnisitas dan politik sumberdaya, Neo Weberian: Etnisitas dan status sosial dan yang terakhir teori dekonstruksi etnisitas. Akan tetapi tidak semua konsep ini digunakan secara integral, ada beberapa konsep kunci yang akan dipakai yang dianggap relevan dengan tiga kasus di tiga negara berbeda ini.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode penelitian komparatif ( comparative study ) dalam penulisan artikel ini. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah expost facto . Dengan menggunakan pendekatan expost facto, penulis berharap tujuan dari penelitian ini dapat menetapkan kondisi kontrol eksperimental untuk menciptakan situasi di mana efek single variable dapat dipelajari (Lord, 1973). Penggunaan metode penelitian komparatif dengan pendekatan expost facto sering kali menjelaskan atau mendeskripsikan hubungan kausal antara suatu peristiwa dengan keadaan realita. Analisis dan data dalam penulisan artikel ini bersumber dari buku-buku,  jurnal nasional dan  internasional, dokumen-dokumen lain, dan observasi yang dilakukan penulis baik langsung maupun tidak langsung. Data-data dari berbagai sumber tersebut merupakan hal-hal yang terkait dengan demokrasi dan etnisitas serta pergolakannya dalam bangsa Indonesia. Analisis Komparasi dalam artikel ini memakai berbagai pandangan pakar yang sudah ahli dan fokus dalam masalah demokrasi internasional dan Indonesia.
Analisis mengenai demokrasi dan etnisitas ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku dan makalah. Data sejarah dan data penelitian ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana etnisitas ikut mewarnai kontestasi demokrasi di Indonesia. data yang tersedia di intepertasi dan memakai penjelasan teoritik. Pendapat para ahli dari lintas generasi dan berbagai pandangan juga dipakai untuk mempertajam analisis demokrasi dalam kerangka etnisitas di negara multikultur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Etnisitas dalam Arena Negara Multietnik
Dalam Bukunya Imagined Communities (2008), Ben Anderson melemparkan pertanyaan kristis dan reflektif (meskipun selanjutnya tidak diuraikan jawabanya secara terperinci). Pertanyaan tersebut adalah mengapa nasionalisme tidak tumbuh pada masa Majapahit? Apakah mungkin nasionalisme tumbuh pada saat itu? Jika memang ada “Nasionalisme” pada zaman majapahit mengapa kekuatan Hindu-Buddha tidak memberikan perlawanan keras ketika islam mempersiapkan jalan menuju penguasaan nusantara di tepi kehancuran Majapahit? 1
Jauh setelah kerajaan majapahit berkuasa di nusantara, perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme belanda merupakan bukti nyata bahwa dalam berbagai kelompok etnik ynag jumlahnya beragam ternyata mampu bersatu ketika memiliki keprihatinn
1 Hal ini menjadi kajian reflektif bersama mengenai nasionalisme yang didengungkan di Indonesia dan di Ethipia sebagai negara yang mempunyai beragam etnik. Namun terkadang atas nama nasionalisme, pemerintah lewat slogan ataupun “keotoriteranya” memakai kalimat sakti ini untuk menancapkan dominasi etnis tertentu kepada etnis lainya.
yang sama. Jelas nasionalisme terbentuk dari berbagai latar belakang yang berbeda, di Indonesia hal ini diikat oleh rasa kesatuan “Bhineka Tunggal Ika”.
Meskipun gejolak etnisitas terkadang mengalami puncaknya di Indonesia, akan tetapi setidaknya belum ada kasus seperti di Rohingya Myanmar. Satu- satunaya “noda” separatisme di Indonesia adalah keluarnya Timor Timur dari bangsa Indonesia. Di Ethiopia gejolak etnisitas meruncing dan mencapai klimaksnya pada keluarnya Eritrea sebagai negara yang merdeka. Tentu ada variabel lain yang juga ikut mendeterminasi kasus ini. Sudah banyak kasus di dunia mengenai terpisah nya negara karena perbedaan etnisitas, seperti Yugoslavia dan Cekoslavia.Entitas multietnik di negara ini jelas di satu sisi bisa memicu terjadinya konflik. 2 Di sisi lain keberagaman etnisitas dapat dikembangkan menjadi unsur-unsur pembentuk identitas nasional.

## 4.2 Demokrasi Sebagai Transformasi
Hefner (2001) menyatakan bahwa konsep kunci dari Teori Modernisasi adalah bahwa demokrasi sulit untuk dijalankan tanpa adanya modernisasi yang menuntut adanya homogenisasi kebudayaan politis. Tanpa adanya hal ini, negara wajib memberikan supremasinya pada sebuah budaya atau nilai umum kepada warganya yang heterogen. Huntington (1968), menyatakan bahwa integrasi nasional harus mengutamakan “Kepentingan nasional bersama” dengan demikian otoritas politik tradisional, etnisitas, agama dan kesukuan harus diredam dengan otoritas politik nasional yang sekuler dan tunggal. Tanpa adanya redaman dari otoritas negara, ego yang tinggi dari masing-masing hal tersebut bisa mengacaukan tatanan masyarakat heterogen yang tentu memiliki ego tinggi dalam “keakuanya” serta menganggap yang bukan satu golongan adalah liyan.
Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia, memiliki fungsi juga sebagai otoritas politik nasional. Sebagai warisan jenius nusantara, pancasila diposisikan sebagai nilai bersama yang melampaui otoritas agama, etnik dan kesukuan. Sukarno (2015) menyatakan bahwa dalam pancasila terdapat tiga sifat: nasionalis, islamis dan marxis. 3 Meskipun pada Piagam Jakarta telah dihapus tujuh kata “Wajib menjalankan syariat islam bagi para pemeluknya”, sejatinya nilai-nilai islam secara tersirat sudah terejawantahkan dalam teks pancasila. Dengan penghapusan kata ini, ego agama dalam otoritas nasional mampu diredam, demi kesatuan dan keadilan nasional seluruh bangsa Indonesia.
2 Indira Yasmine dalam bukunya Sistem Sosial Indonesia menyebutkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik etnis muncul ke permukaan adalah : (1)  Perubahan konstelasi politik pada masa reformasi dan iklim kebebasan, (2) Tidak merata pembangunan di Indonesia, (3) identitas etnis yang didalamnya termasuk nili budaya dan adat istiadat masih menjadi faktor penting dalam kehidupn masyarakat, terutama di pedesaan.
3 Dalam bukunya Negara Paripurna (2015), Yudi Latif menguraikan bahwa Pancasila ketiga ideologi ini mampu bekerja sama menjadi satu ombak-topan yang tidak mampu ditahan terjanganya, dan ini yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua warga negara Indonesia.
Hal ini merupakan wujud transformasi demokrasi bangsa Indonesia, dan juga wujud perubahan dari kolonialisme dan sistem feodalisme kerajaan yang sudah berlangsung selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Sebelum kedatangan kolonial belanda, di masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem kasta yang menjadi penghalang dalam berdemokrasi. Di era kolonial sendiri, masyarakat pribumi di golongkan pada posisi paling bawah diantara bangsa Eropa dan bangsa Asia lainya.

## 4.3 Demokrasi dalam Konteks Keindonesiaan
Indonesia digadang gadang sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia. Pemilu Presiden maupun pilkada dianggap sebagai sebuah kesuksesan besar sehingga Indonesia layak disebut sebagai negara demokrasi. Melalui metode pemilihan langsung ini, kedaulatan seolah-olah benar-benar di tangan rakyat. Akan tetapi Revrisond Baswir (2015) menyatakan bahwa hal ini adalah penyebaran ajaran demokrasi liberal di Indonesia. Dalam demokrasi liberal, demokratis atau tidaknya pemilu dapat dilihat dari metode penyelenggaraanya. Struktur sosial dan ekonomi yang menjadi konteks penyelenggaraan pemilu cenderung terabaikan. Pasal 1 ayat 2 dan pasal 33 UUD 1945 mengejawantahkan bahwa wajib memperhatikan demokrasi sosial dan demokrasi politik. Demokrasi menurut Swasono (2010) adalah demokrasi apabila rakyat bisa berdaulat serta berdaulat secara ekonomi. Segala sumberdaya yang ada di alam Indonesia mampu semua nya dikelola mandiri. Furnifall sendiri menyatakan bahwa cukup susah untuk membangun demokrasi di tengah-tengah masyarakat multikultur dan majemuk. Dalam masyarakat majemuk komunitas cenderung diorganisasikan untuk produksi alih-alih kehidupan sosial, permintaan sosial terionlisasi dan setiap golongan masyarakat, permintaan sosial menjadi tidak teratur dan inefektif, sehingga dalam setiap golongan, antar anggotanya tidak bisa hidup sepenuhnya seperti warga homogen. Hal ini mewujud pada nasionalismedan demokrasi golongan itu sendiri, yang memperlawankan satu komunitas satu dengan komunitas lain dan memperparah ketidakstabilannya, dengan demikian meningkatkan kebutuhan untuk dipersatukan kekuatan yang dipaksa dari luar.
Amanat UUD 1945 sangat konkret dalam menyuarakan keadilan bersama, yakni, “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia” dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pada zaman Orde Baru, etnis jawa mendapatkan supremasi superioritasnya dalam berbagai aspek kenegaraan dan masyarakat. Secara kultur dan struktur seperti ada upaya “jawanisasi” Indonesia baik dalam sendi-sendi kehidupan. Namun seiring terbukanya keran demokrasi dan desentralisasi di Indonesia, kebangkitan politik etnis di Indonesia pun tampil di permukaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memperlakukan identitas dan etnisitas dalam alam demokrasi Indonesia?

## 4.4 Demokrasi dan Politik Etnik yang Tidak Terpisahkan
Sepanjang Orde baru, politik etnik posisinya dibawah belenggu kekuasaan militer. Syaf (2014) secara terperinci menyatakan bahwa pasca reformasi politik etnik mendapatkan “tahtanya”. Struktur masyarakat yang terdiri dari dari masyarakat multietnik dan terbukanya akses demokrasi liberatif memicu tindakan aktor lokal yang akan memakai kedekatan etnisitas dalam mengumpulkan pundi-pundi modal kuasa atas ekonomi ataupun politik. Pergulatan politik identitas membangkitkan semangat keidentitas etnik seorang aktor di era desentralisasi.
Demokrasi tidak berada pada ruang hampa, tarikan antar kepentingan selalu berkelindan dalam ruang dan waktu. Selanjutnya Tridakusuma (2015), menjelaskan bahwa ruang-ruang publik dalam masyarakat multikultur akan penuh sesak dengan berbagai ideologi dan etnisitas. Tridakusuma melakukan kajian pada masyarakat etnik jawa yang bertransmigrasi, sebagai individu tentu seseorang tidak akan terlepas dari konteks darimana ia berasal. Namun hal yang perlu disadari adalah ketika ruang publik diisi oleh berbagai macam golongan, seseorang tentu tidak bisa memaksakan nilai dan aturan yang menjadi basic value etnisnya untuk dijadikan juga sebagai aturan etnik lain. Perlu ada nilai yang sama dan universal dan tidak memihak pada etnis tertentu.

## 4.5 Nasib Demokrasi Indonesia (Furnifall dan Halabo)
Furnifall (2009) tidak begitu optimis dengan masa depan politis dan ekonomis masyarakat-masyarakat majemuk.  Ia bisa mengidentifikasikan masalah-masalah secara politis, untuk mengintegrasikan masyarakat, dan secara ekonomi untuk mengorganisir tuntunan baru. Secara kodrati masyarakat majemuk tidak mampu mengatasi masalah yang menyatukan potongan-potongan societal menjadi satu kesatuan yang utuh. Tesis Furnifall ini terbantahkan pada demokrasi di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya salah. Nyatanya sampai pada saat ini bangsa Indonesia masih berdiri dan tidak ada pecahan dan serpihan yang sampai “meluluhlantahkan” kesatuan Indonesia. Hal ini berbeda dengan Tesis yang dinyatakan oleh Halabo (2014) bahwa terdapat sekte-sekte dan bagian federal negara yang terpisah dari Ethiopia. Dibandingkan dengan kondisi di Ethiopia, etnis di Indonesia jauh lebih kompleks, jika di Ethiopia semua wilayah negara disatukan oleh daratan, Indonesia memiliki hal yang jauh lebih kompleks yakni masing- masing etnis tersebar di berbagai pulau dan dipisahkan oleh lautan. 4 Jika boleh jujur, masalah disintegrasi di Indonesia jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan Ethiopia. Yang pertama, dalam satu bangsa ethipia, mayoritas berkulit sama, masih dalam satu pulau yang sama dan budaya yang relatif sama serta hanya memiliki dua agama mayoritas (Islam&Kristen). Dapat kita bayangkan di Indonesia memiliki ratusan jumlah etnik,
4 Beberapa tesis menyatakan bahwa Indonesia tidak dipisahkan oleh laut. Tapi justru sebaliknya bahwa Negara Indonesia adalah negara kelautan/maritim yang di dalamnya tersebar pulau-pulau.
ratusan kepercayaan & keyakinan dan ratusan bahasa. Dengan ini semua demokrasi di Indonesia masih bisa berjalan dengan baik apabila dibandingkan dengan ethipia yang carut marut akibat masalah etnisitas.
Meskipun sering kali terjadi konflik sektarian, rasial dan berbau agama, namun itu adalah sebuah dinamika, dan kita tidak boleh menafikkan itu. Funifall sendiri menyatakan bahwa bangsa yang majemuk seperti Indonesia akan susah menjadi bagian yang menyatu. Lagi-lagi hal ini terbantahkan oleh perjalanan waktu bangsa Indonesia. Sampai kini, Indonesia masih menyatu dalam ikatan etnis nasional yang bernama Indonesia. Perbedaan ini menjadi dasar untuk menjadi negara demokratis. Tanpa adanya perbedaan, tentu demokrasi itu sendiri juga tidak bisa di jalankan.

## 4.6 Paradigmatik Ilmu Pengetahuan
Furnivall dalam bukunya yang berjudul Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk lebih cenderung memakai paradigma konstruktifis dimana secara ontologis terdapat realitas yang dikonstruksikan secara lokal dan spesifik, yakni pada era kolonial belanda di Hindia Belanda. Secara epistemologi buku ini cukup subjektif karena posisi Furnifall sebagai pegawai pemerintah Belanda, sehingga pengetahuan dalam buku ini tidak lepas dari posisi kacamata seorang birokrat yang memberikan informasi secara terperinci dan mendetail terkait daerah jajahanya. Secara metodologis Furnivall memakai pendekatan dialektis mengenai apa yang sudah dikaji.
Wiradi dalam bukunya Menilik Demokrasi, menggunakan pendekatan paradigma Kritis, dimana pada ontologinya dilakukan kajian yang realism historis yang dibentuk oleh nilai sosial dan politik. Secara epistemology buku ini bersifat transaksional/subjektif yang diperantarai nilai penulis. Sebagai salah satu pakar agrarian tentu Wiradi tidak akan diam dan menulis “apa adanya” mengenai ketidakadilan demokrasi di Indonesia. Kajian ini juga bersifat kritis-reflektif. Metodologi yang digunakan dialogis-dialektis.
Yadi latif dalam bukunya negara paripurna cenderung menggunakan paradigma konstruktifis, dimana pancasila dikonstruksikan sebagai pelengkap dan sistem demokrasi yang paling sesua dengan alam Indonesia. Secara epistemologi terdapat temuan-temuan yang sengaja untuk diciptakan dalam upaya membangun argumentasinya.
Swasono dengan bukunya Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, cenderung memakai pendekatan paradigma konstruktifis, dimana secara ontology penulis berusaha mengkonstruksikan suatu hal secara spesifik. Dalam hal ini swasono mengkontruksikan bahwa rakyat akan sejahtera bila kedaulatan rakyat dan ekonomi akan tercapai. Secara epistemologi temuan –teuan diciptakan dan dirangkai secara subjektif.  Secara metdologi menggunakan pendekatan dialektis.
Etnisitas merupakan sebuah fakta sosial yang keberadaanya nyata dalam kehidupan Indonesia. Realitas etnik di Indonesia dapat menjadi penghalang kemajuan sosial apabila
Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 2, September 2017
hanya mementingkan ego golonganya sendiri. Tindakan seseorang tidak akan pernah lepas dari nuansa etnisitas. Dalam proses demokrasi posisi etnik memang tidak bisa dilepaskan secara politis. Etnisitas ini yang kemudian di pakai dalam berpolitik, dengan menggunakan saluran ini aktor bisa memanfatkan identitas keetnikanya untuk meraup kemenangan di era demokrasi. Pada saat keran demokrasi dan desentralisasi terbuka lebar, politik etnik di Indonesia semakin menguat dan merupakan alat yang sangat strategis untuk dimanfaatkan di arena politik.

## Tabel 1. Pola Pemetaan Berbagai Perspektif
Sumber: Olahan Penulis dari Berbagai Sumber

## PENUTUP 5.1 Kesimpulan
Menihilkan kompleksitas dari keberagaman etnik sama saja dengan mengingkari kodrat alam. Tanpa keberagaman, sebuah rantai makanan pun tidak bisa di jalankan. Indonesia, Myanmar dan Ethiopia memang diberkahi keragaman etnik yang terangkai dalam sebuah negara. Berkaca dari kasus ketiganya terdapat pertarungan antar aktor dengan memakai perbedaan etnis dalam upaya memenangkan kuasa atas simbolik, ekonomi dan politik.
Indonesia pada dasarnya sudah teruji melewati goncangan dan ujuian konflik antar etnik. Pada dasarnya (reflektif tiga negara multietnik), bukan keberagaman dan perbedaanlah yang menjadikan konflik. Akan tetapi “ego” dan “syahwat” yang sudah dicampuri kepentingan politik serta perebutan sumber daya yang kemudian menjadikan sebuah konflik serta perpecahan. Hal ini juga belum ada tindakan yang tepat dalam memperlakukan perbedaan-perbedan antar etnik di tengah negara kesatuan.
Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaidasar pijakan demokrasi di Indonesia penting untuk diperhatikan. Paham ini di dasarkan pada asas kekeluargaan dan paham kebersamaan, jelas kepentingan masyarakat adalah kepentingan yang utama diatas kepentingan golongan etnis, kesukuan, agama dan ras. Untuk dapat mengakomodir semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat, perlu adanya sebuah konsensus sosial yang melampaui ego golongan. Pancasila adalah jawaban atas segala bentuk demokrasi yang sudah dijalani bangsa ini selama berpuluh-puluh tahun. Melalui saluran ini perwakilan atau utusan golongan dapat tersalurkan aspirasinya.
Dalam kedaulatan ekonomi, hal yang utama adalah kedaulatan ekonomi dimana ada “Daulat Rakyat”, dimanaa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, bumi air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran rakyat haruslah bersifat sentral substansial bukan marginal-residual.
Demokrasi pancasila merupakan landasan ontologis, aksiologi dan epistemology yang kuat di tengah hikuk pikuk pencarian panjang sistem yang tepat bagi bangsa Indonesia. Demokrasi pancasila bukanlah suatu hal yang statis tetapi bersifat statis sesuai perkembangan zaman.
Dilihat dari beragamnya etnis, agama dan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia. Demokrasi pancasila adalah “takdir” yang harus dijalani dan dijadikan sebagai pedoman dan falsafah hidup dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tidak hanya melampaui nilai-nilai primordial, akan tetapi demokrasi pancasila juga adalah hasil kristalisasi semua agama, etnis dan suku yang ada di Indonesia. Demokrasi ini juga tidak liberalis dan juga tidak komunis, tapi keduanya di kombinasikan secara apik dimana paham kebersamaan dalam asas kekeluargaan serta kepentingan masyarakat (negara, umum) adalah kepentinga yang utama, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan.
Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 2, September 2017

## 5.2 Saran
Penulis menyadari bawa artikel ini masih memiliki banyak kekurangan, dan perlu adanya penelitian selanjutnya. Penelitian yang lebih komprehensif yang lebih berskala luas dan langsung berdasar kepada keadaan masyarakat mengenai penerapan pancasila dalam peristiwa demokrasi di Indonesia dan kesesuiannya dengan ke autentikannya dengan nilai-nilai demokrasi yang asli dari Indonesia.
Kontestasi demokrasi di Indonesia akan selalu menarik untuk di kaji, bahkan sebelum kemerdekaan banyak peneliti internasional yang melakukan kajian nya di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya,  kajian-kajian terkait etnisitas masih sangat relevan untuk terus dikaji di Indonesia. Etnisitas memiliki keterkaitan yang amat kuat dengan demokrasi. Meskipun pada awalnya para pendiri republik Indonesia sudah meletakkan pilar-pilar demokrasi dalam pancasila namun dalam perjalannya terdapat banyak gejolak bahkan pertentangan didalamnya. Bagi peneliti selanjutnya bisa mengkaji demokrasi terkait etnisitas yang bersifat lokalitas. Di beberapa lokasi di Indonesia bahkan pilkada sangat di determinasi oleh kalangan etnik tertentu. Pada level nasional, sangat minim kajian demokrasi yang dikaitkan dengan etnisitas. Penelitian ini cukup penting sebagai salah satu kajian khas indonesia dan negara dengan masyarakat majemuk.
Bagi pemerintah sebagai stakeholder, demokrasi di Indonesia tidak berjalan dalam ruang hampa. Jaringan-jaringan politik nasional seringkali dibentuk oleh jaringan- jaringan lokal yang sudah terbentuk sebelumnya. Seperti penelitan Sujadmiko (2014), terkait minimnya orang sunda di kancah politik nasional yang sangat dipengaruhi oleh jaringan lokal, dukungan pemda dan dukungan masyarakat. Kasus etnis sunda memberi pelajaran berharga bahwa demokrasi nasional sangat dipengaruhi jaringan etnis dan budaya lokal.

## REFERENSI
Abdilah, Ubed. 2002. Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanpa Tanda Identitas . Magelang. IKAPI.
Anderson, Benedict. 2008. Komunitas Terbayang . Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Denzin, N.K & Y.S Lincoln (Eds). 2000. Handbook of Qualitative Research (Second Edition) .
Thousand Oaks. Sage Publ. Inc.
Furnifal, JS. 2009. Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk . Jakarta: Freedom Istitute. Halabo, TT. 2015. “Ethnic Federal System in Ethiopia: Origin, Ideology and Paradoxes”. International Journal of Political Science and development . Vol. 4 (1), pp. 1-5.
Hefner, R.W. 2013. Politik Multikulturalisme . Yogyakarta: Impulse-Kanisius. Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas dan Aktualitas . Jakarta: PT. Gramedia.
Lord, H. G. 1973. Expost Facto Studies as A Research Method . New York: Syracuse City School District.
Malasevic, S. 2004. The Sociology of Etnicity . London SAGE Publication LTD
Rahman Atikur. 2015. “Ethno-Political Conflict: The Rohingya Vulnerability in Myanmar”. International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS) , Volume- II, Issue-I, July 2015, Page No. 288-295.
Sjaf, S. 2014. Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal di Kendari . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sujatmiko IG. 2014. Keterwakilan Etnis di Politik Nasional: Kasus Etnis Sunda di Republik Indonesia . Jurnal Masyarakat Pusat Kajian Sosiologi UI. Swasono, Sri-Edi. 2010. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasik dan Neoklasik sampai the end Laisez-Faire . Jakarta. Perkumpulan. Prakarsa. Tridakusumah, A.C. etal. 2015. Social Identity, Ethnicity and Internal Mobility in Indonesia . Paper.
Wiradi, G. 2015. Menilik Demokrasi . Yogyakarta: Penerbit tanah Air Beta.
Wirutomo, Paulus. 2012. Sistem Sosial Indonesia . Depok. UI Press.