## SIASAT-SIASAT NATURALISME DALAM FILSAFAT HUKUM: SEBUAH KONTRIBUSI FILSAFAT ILMU
Tanius Sebastian email: sebastian_tanius@yahoo.com

## Abstract
Naturalism is one of the main topics that explore the philosophical discourse. This article intends to discuss the philosophical problems of naturalism in jurisprudence. The argumentations of naturalism have affected the configuration of  methodological debate in jurisprudence; between the descriptive approach  and  the  evaluative  approach.  By  reviewing  the  project  of  naturalism  in  metaphysics  and epistemology  and  then  scrutinizing  how  the  ideas  of  naturalism  work  in  jurisprudence,  this  article will  exhibit  a  contribution  of  the  philosophy  of  science  to  the  scientific  reflection  of  law.  The development of naturalism creates challenges and chances at once  for methodological tracing in the philosophy of law.
Keywords:
Naturalism, Methodological Debate, Jurisprudence, Philosophy of Science, Science

## Abstrak
Naturalisme  adalah  salah  satu  topik  utama  yang  menjelajahi  pembicaraan  filsafat.  Artikel  ini bermaksud  untuk  mendiskusikan  problem  filosofis  naturalisme  dalam  filsafat  hukum. Argumentasi-argumentasi  naturalisme  telah  mempengaruhi  konfigurasi  perdebatan  metodologis dalam  filsafat  hukum;  antara  pendekatan  deskriptif  dan  pendekatan  evaluatif.  Dengan  cara meninjau ulang proyek naturalisme dalam metafisika dan epistemologi dan kemudian memeriksa bagaimana  gagasan-gagasan  naturalisme  bekerja  dalam  filsafat  hukum,  artikel  ini  akan memperlihatkan  sebuah  kontribusi  filsafat  ilmu  untuk  refleksi  keilmuan  hukum.  Pengembangan naturalisme  menciptakan  tantangan  sekaligus  peluang  bagi  penelusuran  metodologi  filsafat hukum.
Kata kunci
Naturalisme, Perdebatan Metodologis, Filsafat Hukum, Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan

## Pendahuluan
Naturalisme  merupakan  salah  satu  topik  yang  menjelajahi  pembicaraan filsafat. Geire bahkan menyatakan bahwa naturalisme adalah program umum bagi semua  jenis  filsafat,  termasuk  etika,  filsafat  bahasa  dan  filsafat  pikiran, epistemologi, serta filsafat ilmu. 1 Maka bisa dibayangkan betapa luasnya cakupan wilayah  gagasan  dan  problematisasi  dari  naturalisme.  Di  lain  pihak,  filsafat  ilmu tampil  untuk  merefleksikan  pelbagai  pendasaran  ilmu  pengetahuan,  fitur-fitur
1 Ronald  N.  Geire,  “Naturalism”  dalam The  Routledge  Companion  to  Philosophy  of  Science ,  eds. Stathis Psillos and Martin Curd, 213 (Routledge, London and New York, 2008).
teknisnya,  serta  sejumlah  aspek  di  sekitarnya  seperti  pola  perilaku  (manusiawi) para  ilmuwan,  sampai  pencapaian  yang  dihasilkannya.  Tentu  dalam  hal  yang disebut terakhir ini implisit pula masalah dampak dan konsekuensi etis, baik yang ke dalam (berupa: corak ilmu pengetahuan, komunitas ilmiah, dan sikap individu ilmuwan)  maupun  yang  ke  luar  (berupa:  institusi  masyarakat  dan  lingkungan hidup).
Kendati demikian, sekian taraf pengertian tentang naturalisme dan filsafat ilmu itu tak mesti merepotkan kita seperti ungkapan yang mempertanyakan asal- usul ayam dan telur, mana yang terlebih dahulu: naturalisme atau filsafat ilmu? 2 Tanpa  ada  pretensi  sebelumnya  untuk  membela  pandangan  Geire  tadi,  tinjauan artikel ini didorong oleh ketertarikan atas keterkaitan antara doktrin naturalisme yang berkembang di dalam pendekatan filsafat ilmu dan ranah-ranah filosofis lain khususnya epistemologi dan metafisika. Dengan kekayaan khazanah tersebut pun artikel  ini  tak  dimaksudkan  untuk  menerangkan  problem  filosofis  naturalisme yang  ada  secara  utuh  menyeluruh  sehingga  diskusi  akan  dibatasi  pada  sebuah disiplin  keilmuan  tertentu,  yakni  filsafat  hukum  ( jurisprudence ). 3 Pengertian
2 Pendekatan  sejarah  filsafat    mungkin  bisa  membantu  menjelaskan  ihwal  ini.  Dari  perspektif historis filsafat Barat abad ke-20, doktrin naturalisme dapat kita temukan sumber inspirasinya dari  kritik  Willard  Van  Orman  Quine  (1908-2000)  terhadap  gagasan  filsafat  analitik.  Dengan begitu, doktrin tersebut berada di bawah suatu tema besar yang  meliputi perkembangan tradisi analitik  kemudian,  yakni  tema  filsafat  Kantian.  Kajian  filsafat  ilmu,  yang  sejauh  dimengerti sebagai refleksi atas ciri dan cara kerja ilmu, terlibat juga di bawah tema besar tersebut. Hal ini tampak dari konsep “naturalisme ilmiah” ( scientific naturalism ) yang didasarkan pada pemikiran Wilfird  Sellars  serta  Quine  sendiri.  Saya  mengikuti  penjajakan  sejarah  filsafat  ini  dari:  Robert Hanna,  “Kant in the Twentieth  Century”  dalam The Routledge Companion to Twentieth Century Philosophy , ed. Dermot Moran, 176-183 (Routledge, London and New York, 2008).
3 Menurut  pandangan  sistematik  yang  merefleksikan  ilmu  hukum  berdasarkan  struktur  disiplin keilmuan, filsafat hukum merupakan disiplin hukum yang berada di atas teori hukum dan ilmu hukum. Berdasarkan kerangka filsafat ilmu van Peursenian dan gagasan ilmu hukum dari Paul Scholten,  ilmu  hukum  (praktis)  dipandang  secara  prismatik  sebagai  domain  di  bawah  teori hukum.  Menurut  cara  pandang  tersebut,  filsafat  hukum  merupakan  disiplin  reflektif-kritis tertinggi atas hukum. Sebuah penelitian yang mempersembahkan pandangan seperti ini adalah: B.  Arief  Sidharta, Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum:  Sebuah  Penelitian  tentang  Fundasi Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum Indonesia (CV.  Mandar  Maju,  Bandung,  2009).  Pada  tulisan  ini,  saya  mengikuti  tradisi  filsafat hukum  Anglo-Amerika  yang  memakai  istilah  “ jurisprudence ”.  Arief  Sidharta  di  dalam  bukunya tersebut mengartikan jurisprudence sebagai teori (ilmu) hukum, sedangkan saya memandangnya sebagai  pemikiran  reflektif  tentang  apa  itu  hukum  ( as  it  is )  dan  bagaimana  hukum  itu seharusnya ( as ought to be ).
filsafat  hukum  di  sini  adalah penyelidikan  filosofis  yang  tak  terbatas  pada  kasus partikular atau yurisdiksi tertentu atas kodrat atau hakikat ( nature ) dari hukum. 4
Dalam  diskursus  filsafat  hukum,  problem  metodologi  ilmiah  melahirkan perdebatan sengit seputar konsep hukum di wilayah kajian yang bernama filsafat hukum  analitis  ( analytic  jurisprudence ).  Dalam  rangka  perdebatan  inilah  kita dapat melihat adanya peran sentral naturalisme, yaitu ketika gagasan Quine, yang menyerang  pembedaan  makna  kebenaran  analitis/sintesis,  mampu  mendobrak ‘corak  esensial  hukum’  yang  secara  metodologis  berlandaskan  pada  pembedaan tadi. 5 Sampai  di  sini  kita  bisa  melihat  bagaimana  doktrin  naturalisme menghadirkan  tantangan  sekaligus  peluang  yang  menarik  untuk  dibahas.  Bagi filsafat ilmu, tantangan sekaligus peluangnya adalah epistemologi ternaturalisasi, sedangkan  bagi  filsafat  hukum,  naturalisme  metodologis  menghasilkan  implikasi yang  tak  main-main  baik  secara  teoritis  maupun  praktis.  Oleh  sebab  itu,  idea artikel ini akan berkisar pada pembicaraan tentang doktrin naturalisme terutama yang berasal dari Quine serta perdebatan filsafat hukum sejauh yang berhubungan dengan doktrin Quine tersebut. Tokoh yang dibahas berkenaan dengan topik yang disebut  belakangan  ini  adalah  Brian  Leiter.  Pembacaannya  atas  doktrin naturalisme Quine secara tajam melembagakan naturalisme dalam filsafat hukum umumnya dan dalam kerangka metodologi filsafat hukum khususnya.
Sekali lagi ingin ditekankan bahwa diskusi yang ditujukan terhadap filsafat hukum  di  sini  bertolak  dari  perspektif  filsafat  ilmu.  Apabila  filsafat  ilmu  kita pahami  bersama  sebagai  sebuah  refleksi  atas  ciri  dan  cara  kerja  ilmu,  maka selayaknyalah  refleksi  tersebut  berkecimpung  lebih  ke  dalam,  yaitu  masuk  ke medan  disiplin  “ilmu”  itu  sendiri.  Naturalisme,  seperti  yang  telah  ditunjukkan, ibarat proyek yang menjajal setiap anggapan filosofis dengan menyusupi pelbagai bidang  filsafat  sistematis.  Perdebatan  dalam  filsafat  hukum  mengenai  soal
4 “ General jurisprudence, as this philosophical inquiry about the nature of law is called, is meant to be universal ”.  Andrei  Marmor,  The  Nature  of  Law,  http://plato.stanford.edu/entries/  lawphil- nature/ (terakhir diakses 19 Maret 2015).
5 Dennis  Patterson,  “Notes  on  the  Methodology  Debate  in  Contemporary  Jurisprudence:  Why Sociologist  Might Be Interested”,  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=848984 (terakhir diakses 3 Januari 2014).
metodologi  rupanya  didalangi  pula  oleh  siasat  proyek  naturalisme.  Pertanyaan pokoknya  adalah:  apa  saja  dan  bagaimana  siasat-siasat  naturalisme  yang dijalankan pada ranah perdebatan filsafat hukum? Apa implikasi dari bekerjanya siasat tersebut bagi refleksi atas ilmu, khususnya di bidang filsafat hukum? Maka ada  baiknya  untuk  memahami  doktrin  naturalisme  dalam  rangka  mencerahkan refleksi keilmuan filsafat hukum. Titik persinggungan semuanya itu tak lain adalah ranah filsafat ilmu. Dari situlah kita akan memulai penggarapan proyek.

## Proyek Naturalisme dalam Filsafat Ilmu
Naturalisme  dapat  digambarkan  sebagai  sebuah  proyek  yang  melibatkan pembicaraan  epistemologis,  metafisik,  serta  pelbagai  topik  seputar  filsafat  ilmu. Kita  akan  melihat  pokok-pokok  pemikiran  dari  proyek  naturalisme  tersebut khususnya  yang  berhubungan  dengan  epistemologi,  metafisika,  dan  sejumlah topik filsafat ilmu. Tinjauan ini kiranya berguna untuk menggambarkan peta besar yang  menjadi  petunjuk  latar  belakang  pergulatan  dalam  proyek  naturalisme, terutama  yang  akan  dialami  dalam  perdebatan  filsafat  hukum.  Oleh  karena  itu, bagian  ini  akan  didekasikan  untuk  mengurai  gagasan  yang  terkait  dengan  tiga ranah  filosofis  tersebut,  lalu  mengidentifikasi  masalah  di  sekitar  proyek naturalisme  serta  keutamaan  yang  dimilikinya.  Naturalisme  punya  andil  yang penting  bahkan  menjanjikan  bagi  perkembangan  ide  filsafat  ilmu  dan  ilmu pengetahuan  sendiri  yang  antara  lain  berupa  reliabilitas  ilmu,  justifikasi  teori, penentuan metode ilmiah, serta cara pandang terhadap realitas. Hal-hal tersebut dapat  ditemukan  khususnya  dalam  ulasan  yang  menyangkut  relasi  filsafat  ilmu dengan metafisika dan epistemologi.
Kita  mulai  dari  metafisika.  Visi  naturalisme  mengemuka  dari  kerangka hubungan  metafisika  dan  filsafat  ilmu.  Seiring  perjalanan  sejarah  pemikiran, hubungan tersebut berlangsung tidak akur. Metafisika dan filsafat ilmu berupaya untuk  saling  menyangkal  keberadaan  pasangannya,  metafisika  menetapkan dirinya sebagai telaah a priori atas segala esensi entitas baik yang aktual maupun yang  mungkin,  sedangkan  filsafat  ilmu  yang  banyak  diperkutatkan  dengan  pola
kerja  ilmiah  hanya  menyediakan  tempat  bagi  investigasi  logis  yang  empiris. Kondisi  hubungan  seperti  ini  digambarkan  Callender  sebagai  sebuah  benturan dan  dilatarbelakangi  oleh  kritik  Kant  yang  menganggap  metafisika  itu  semacam ‘perusakan’  pemahaman. 6 Para  penganut  aliran  positivisme  logis  yang  mewarisi anggapan  Kant  ini  memperpanjang  serangan  terhadap  metafisika,  sampai akhirnya  Quine  menyanggah  balik  pernyataan  Carnap  bahwa  metafisika  dalam bentuk  pertanyaan  ontologis  hanyalah  urusan  praktis  bagaimana  menjelaskan struktur  teoritis  ( framework )  yang  ini  dan  bukannya  yang  itu  yang  dipakai.
Sanggahan  Quine  tentang  adanya  pemisahan  makna  kebenaran  yang  analitik dengan yang sintetik mendobrak idea ‘analisis konseptual’. Jika gagasan Quine ini ada  benarnya,  maka  tidak  berlaku  lagi  pemisahan  tegas  kebenaran konseptual/linguistik  yang  analitik  dengan  kebenaran  faktual/kontingen  yang sintetik. 7
Meskipun  diwarnai  oleh  pelbagai  gagasan  yang  berkembang  lebih  lanjut, kondisi  relasi  metafisika  dan  filsafat  ilmu  pada  kasus  serangan  Quine  terhadap positivisme mulai memperlihatkan corak naturalisme. 8 Mengikuti Callender, dari tindakan  “menyelamatkan”  metafisika  (kendati  tetap  tidak  menyediakan pendasaran rasional untuk terlibat dengan metafisika) ternyata selanjutnya Quine malah menumbuhkan sikap curiga terhadapnya. Bagi Callender, hal tersebut dapat
6 Craig Callender, “Philosophy of Science and Metaphysics” dalam The Continuum Companion to the Philosophy  of  Science ,  eds.  Steven  French  and  Juha  Saatsi,  34  (Continuum,  London,  New  York, 2011).
7 Id. hlm. 35.
8 Seperti  yang  ditampilkan  oleh  Callender,  seiring  perkembangan  pemikiran  terdapat  ragam perspektif yang mencoba memahami proses keterjalinan metafisika dengan filsafat ilmu. Selain Quine  sendiri,  pandangan  lain  yang  menonjol  adalah  dari  Saul  Kripke  yang  juga  memiliki keberatan  atas  konsepsi  ‘pluralisme  kerangka’  ( framework  pluralism )  Carnap  yang  berujung menjadi  pragmatisme.  Callender  mengibaratkan  Quine  sebagai  seseorang  yang  menyiapkan ruang  bagi  metafisika  dan  Kripke-lah  yang  merapihkannya.  Hal  itu  Kripke  lakukan  dengan menggagas  bahwa  intuisi  punya  kapasitas  bagi  apa  yang  mungkin  sehingga  dari  situ  terdapat modalitas  yang  tidak  pasti  dapat  direduksi  menjadi  modalitas  yang  logis  atau  ilmiah,  alias ‘modalitas metafisis’. Maka Kripke pun didaulat menemukan adanya kebutuhan-kebutuhan akan yang a  posteriori .  Lantas  masih  terdapat  pula  pelbagai  perspektif  lain  yang  melontarkan konsepsi-konsepsi  mengenai  relasi  metafisika  dan  filsafat  ilmu,  antara  lain  seperti  ‘Filsafat Kedua’  dari  P.  Maddy  yang  merespon  gagasan  ketiadaan  ‘filsafat  pertama’  dari  Quine  dengan melihat adanya kesinambungan dari dimensi ontologis pada persepsi ke proses ilmiah. Id. 35-36.
disaksikan dari pertumbuhan naturalisme terutama yang terwujud dalam filsafat ilmu  ternaturalisasi  dan  epistemologi  ternaturalisasi. 9 Dari  sinilah  muncul gagasan  terkemuka  Quine  mengenai  tidak  adanya  “filsafat  pertama”  sebagai justifikasi filosofis atas apa yang ilmu pengetahuan hasilkan. Doktrin naturalisme ini berimplikasi serius tatkala diboyong ke dalam perdebatan filsafat hukum.
Kisah hubungan filsafat ilmu berlangsung pula dengan epistemologi. Dalam langkah-langkah  sistematiknya  ketika  memeriksa  hubungan  antara  filsafat  ilmu dan epistemologi, Bird mengemukakan adanya pasangan karakter masing-masing dari  hasil  hubungan  keduanya  itu. 10 Dari  perspektif  filsafat  ilmu,  terwujud  dua pasang  karakter  berupa  tendensi  yang  saling  berlawanan,  yakni  tendensi partikularis  dan  generalis,  sedangkan  dari  sisi  epistemologi  lahir  epistemologi internalis  dan  eksternalis.  Yang  menjadi  titik  tolak  karakterisasi  ini  adalah pertanyaan  tentang  bagaimana  hubungan  peran  ilmu  dengan  produksi pengetahuan.  Garis  besar  jawaban  dari  masing-masing  pasangan  karakter tersebut  adalah  seperti  berikut  ini.  Tendensi  partikularis  menampilkan  adanya tekanan  filsafat  ilmu  terhadap  hakikat  ilmu  dalam aktualitas  praktiknya.  Filsafat ilmu  dimengerti  sebagai  telaah  atas  pengelolaan  ilmu  yang  didasarkan  pada proses  penalaran  beserta  episode  sejarah  pembentukannya.  Seperti  yang diterangkan  oleh  Bird,  sejak  Whewell  sampai  Kuhn  dan  perdebatan  tentang perkembangan  ilmu  bersama  Popper  dan  Lakatos,  pandangan  partikularis menggalakkan  fakta  historis  sebagai  kunci  perkembangan  paradigma  ilmiah, metode  justifikasi,  dan  paham  epistemologi  dari  ilmu.  Sementara  itu,  tendensi generalis (yang kentara pada empirisisme logis dan telah dimulai oleh John Stuart Mill)  menganggap  adanya  hubungan  yang  kontinu  antara  pemahaman  atas pengetahuan  sehari-hari  dan  pembentukan  pengetahuan  ilmiah.  Yang  menjadi tolok ukur dan batasan dalam menghasilkan suatu kesimpulan ialah pengalaman
9 Id. hml. 36.
10 Bagian  yang  menyangkut  filsafat  ilmu  dan  epistemologi  mengikuti  uraian  Bird  dalam  teks: Alexander Bird, “Philosophy of Science and Epistemology” dalam The Continuum Companion to the Philosophy of Science , eds. Steven French and Juha Saatsi, (Continuum, London and New York,
2011).
sensorik  individual.  Dalam  tendensi  generalis,  ilmu  pengetahuan  mencerminkan fondasi  epistemologis  dari  pemikiran  sehari-hari  sehingga  ilmu  pengetahuan  itu lebih murni, meskipun secara esensial sama, dengan pemikiran sehari-hari. 11
Epistemologi  internalis  dan  eksternalis  dijelaskan  oleh  Bird  juga  sebagai pasangan karakter yang saling berlawanan. Menurut pihak internalis, penggunaan suatu  metode  dalam  rangka  memperoleh  pengetahuan  atau  keyakinan  yang terjustifikasi,  menuntut  subjek  pelakunya  untuk  punya  landas  rasional  atas keyakinannya  bahwa  langkah  metode  tersebut  punya  kemungkinan  untuk mencapai  kebenaran. 12 Pihak  eksternalis  menyangkal  pendapat  internalis  ini beserta  sikap  internalis  yang  lebih  mengedepankan  justifikasi  epistemik  hasil kondisi  intrinsik  subjek  daripada  faktor-faktor  di  luar  diri  subjek.  Dalam  rangka mencapai  kebenaran,  internalisme  bersifat a  priori dan  mendasarkan  diri  pada kemampuan refleksi internal subjek. Sebaliknya, eksternalisme menyadari adanya kondisi empiris yang mempengaruhi keyakinan subjek dalam membuat justifikasi dan  yang  bahkan  mungkin  tidak  disadari  oleh  si  subjek. 13 Retakan  antara internalisme  dan  eksternalisme  epistemologi  diperagakan  dengan  bagus  dalam dua  disposisi  kontemporer  yang  kontras  tentang  metode  ilmiah:  epistemologi Bayesian  yang  percaya  hanya  pada  adanya  satu  metode  ilmiah  bagi  semua  ilmu dan  “Kesimpulan  untuk  Eksplanasi  Terbaik”  ( Inference  to  the  Best  Explanation ) yang melihat adanya keragaman metode. 14
11 “ Because science and everyday thinking are essentially the same, except that science is purer, and understanding  of  their  common  epistemological  foundation  is  best  gained  by  looking  at  science. Thus, for the positivists, epistemology is philosophy of science .” Id. hlm. 17.
12 Id. hlm. 23. 13 Bird  mengetengahkan  bahwa  konsepsi  internalisme  dan  eksternalisme  ini  mengandung kesulitannya  masing-masing  sehingga  memberi  kesempatan  kepada  yang  satu  untuk berkontribusi  bagi  yang  lain.  Contohnya  saja  mengenai  reliabilisme  yang  berkembang  dari eksternalisme. Reliabilisme menyatakan bahwa reliabilitas suatu metode bisa saja tak diketahui atau  disadari  ketika  seseorang  telah  memiliki  justifikasi  atas  keyakinannya  akan  suatu pengetahuan.  Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Bird,  bentuk  eksternalisme  seperti  ini  mengalami kesulitan dalam hal kinerja ilmu. Pada derajat tertentu, pada ilmu dibutuhkan kesadaran reflektif akan  kekuatan  justifikasi  keyakinan  melalui  bukti  dan  argumen  sehingga  internalisme  yang melandasi langkah-langkah ilmiah dalam proses produksi keyakinan pun ada benarnya. Id. 24.
14 Id. hlm. 19-22.
Sangat  penting  untuk  menggarisbawahi  bahwa  kontras  epistemologi Bayesian  dengan  ‘Kesimpulan  untuk  Eksplanasi  Terbaik’  yang  menjadi  contoh perbedaan  epistemologi  internalis  dan  eksternalis  merupakan  representasi  dari tegangan tendensi generalis dan partikularis. Tetapi tegangan ini terjadi justru di dalam  tendensi  partikularis  menurut  perspektif  filsafat  ilmu  sendiri,  yakni tendensi  yang  tidak  melihat  adanya  kontinuitas  penalaran  ilmiah  dengan pemikiran  biasa  sehari-hari. 15 Tendensi  partikularis  ini  yang  terkandung  dalam epistemologi  eksternalis  lantas  termanifestasikan  menjadi  epistemologi ternaturalisasi. Seperti yang akan kita bahas nanti, epistemologi ternaturalisasi ini menawarkan  penyelesaian  bagi  kontroversi  hasil  hubungan  filsafat  ilmu  dan epistemologi  dengan  sejumlah  pertimbangan  yang  cukup  menjanjikan  mengenai kapasitas  pengetahuan  subjek,  kinerja  metode  ilmiah,  justifikasi  cara  pandang, standar penjelas, hasil penjelasan yang terbaik,  dan pembuktiannya berdasarkan investigasi  empiris,  historis,  serta  psikologis.  Dengan  lain  perkataan,  gagasan epistemologi  ternaturalisasi  punya  argumentasi  yang  kuat  dalam  menjelaskan kesuksesan  sebuah  teori  yang  makin  berkorelasi  dengan  kebenaran  dan  dalam melandasi reliabilitas ilmu secara epistemologis.
Setelah mengamati kehadiran naturalisme dari hasil hubungan filsafat ilmu dengan  metafisika  dan  epistemologi,  proyek  umum  naturalisme  kemudian berlanjut  dengan  menyasar  pelbagai  topik  di  sekitar  filsafat  ilmu  sendiri.  Geire memaparkan  bagaimana  naturalisme  menyasar  proses  keilmuan  termasuk metode  mensertifikasi  klaim  pengetahuan  tertentu. 16 Dengan  nada  pembelaan, Geire memandang bahwa pengkarakteran positif atas naturalisme, sebagai paham yang  teguh  memahami  segala  aspek  di  dunia  ini  secara  natural,  terbebani  oleh godaan untuk menyertakan argumentasi a priori . 17 Godaan tersebut muncul sebab kita dapat mempertanyakan, bagaimana bisa tiap orang tahu bahwa setiap aspek
15 Id. hlm. 19.
16 Ronald N. Geire, supra catatan no. 2, pada 215.
17 “ Naturalist insists that all aspects of the world can be accounted for naturalistically. ” Id. 213.
realitas mempunyai eksplanasi saintifik? 18 Geire pun menunjukkan masih adanya godaan  lain  bagi  paham  naturalisme  seperti  ini,  yaitu  untuk  membuktikannya secara  empiris  meski  dari  perkembangan  pengetahuan  ilmiah  mutakhir  muncul sejumlah  keraguan  apakah  kehidupan  ini  dapat  dijelaskan  secara  keseluruhan sebagai fenomena alam. 19 Dengan menimbang kesulitan-kesulitan yang menjebak ini,  Geire  menyarankan  supaya  naturalisme  dipahami  secara  metodologis sehingga  para  naturalis  bisa  menghindarkan  diri  dari  tuntutan  untuk  membuat justifikasi a priori . 20
Proyek  naturalisme  yang  menekankan  komponen  metodologi  ini  bisa ditemukan  sumbernya  pada  proses  pembentukan  dan  pendasaran  ilmu pengetahuan. Ada tiga bidang ilmu yang dalam sorotan Geire menampilkan secara bahu-membahu bekerjanya proses yang natural tersebut, yakni teori evolusi, ilmu kognitif,  dan  sosiologi  ilmu.  Teori  evolusi  dalam  kerangka  naturalisme menunjukkan  fakta  penting  bahwa  manusia  mengalami  evolusi  dengan  adanya seleksi  alam.  Dari  pendekatan  teori  evolusi  tampak  adanya  peran  naturalisme dalam  perkembangan  teori  ilmu,  yaitu  sebagai  model  proses  perubahan pengetahuan  ilmiah,  sedangkan  pendekatan  yang  lebih  longgar  melihatnya  ada peran  tersebut  terutama  dalam  hal  variasi  idea  atau  eksperimen,  seleksi,  dan transmisi  atau  penyaluran  idea  serta  hasilnya. 21 Naturalisme  yang  diaplikasikan menurut  teori  evolusi  menurut  pendekatan  yang  longgar  ini  menaruh  perhatian pula pada isu perkembangan sejarah ilmu.
Naturalisme  berdasarkan  teori  evolusi  tersebut  masih  membutuhkan penjelasan perihal mekanisme seperti apa yang menghasilkan variasi, seleksi, dan transmisi. Seperti yang ditunjukkan Geire, berjalannya mekanisme tersebut dapat ditelusuri  berdasarkan  pemikiran  ilmu  kognitif,  khususnya  yang  dewasa  ini
18 Id. hlm. 214.
19 Geire mencontohkan pengetahuan ilmiah mutakhir tersebut seperti biologi molekular dan juga studi  mengenai  kesadaran  manusia  yang  sangat  mampu  untuk  memberikan  penjelasan- penjelasan yang non-naturalis.
20 “ For  any  aspect  of  the  world,  seek  a  naturalistic  rather  than  a  super-naturalistic  (or  a  priori) explanation .” Ronald N. Geire , supra catatan no. 2, pada 214.
21 Id . hlm. 216.
dikembangkan  dalam  konsep  ‘sistem  kognitif  terdistribusi’.  Konsep  ini menyatakan bahwa proses kognisi terdistribusi ke dalam seluruh sistem sehingga tak  terbatas  pada  lokasi  tertentu  seperti  di  dalam  komputer  atau  otak  saja. 22 Dengan  begitu,  proses  ilmiah  yang  berasal  dari  kemampuan  kognitif  tak  mesti terlalu dipertentangkan dengan pelbagai penjelasan sosialnya. Sebab, setiap hasil aktivitas  kognitif  merupakan  keluaran  ( output )  dari  sistem  kognitif  yang terdistribusikan pula ke dalam bentuk-bentuk relasi sosial. Lebih lanjut, sosiologi ilmu  menekankan  ulang  adanya  aspek  sosial  dari  mekanisme  perubahan  ilmu, terutama dalam hal transmisi pengetahuan ilmiah. Ilmu kognisi memang mampu menjelaskan soal pengetahuan individu hasil kemampuan kognitifnya. Tetapi yang dinamakan  pengetahuan  dapat  disebut  ilmiah  sejauh  pengetahuan  tersebut bersifat publik. 23 Artinya, pengetahuan tersebut bisa, bahkan harus, diperiksa dan diuji  lewat  publikasi  ilmiah  berkala  atau  pengkajian  oleh  rekan  sejawat  ( peer review ).
Rekonstruksi  terhadap  proyek  naturalisme  yang  dilakukan  ini  kiranya memperlihatkan adanya keutamaan-keutamaan dari karakter dan aplikasi proyek tersebut.  Sekurang-kurangnya  dapat  dikatakan  bahwa  proyek  tersebut merupakan proyek raksasa yang berkenaan dengan: (a) gagasan tentang hakikat alam sebagai realitas serta tentang sifat kealaman; (b) cara pandang subyek dalam mengetahui  realitas  yang  berciri  (a)  dan;  (c)  langkah-langkah,  proses,  atau mekanisme menyelidiki sumber pengetahuan berupa (a) yang dipahami menurut (b).  Kalau  kita  amati  kontak  yang  terjadi  antar  (a),  (b),  dan  (c)  tersebut,  maka sesungguhnya terdapat pengandaian bahwa naturalisme mengandung komponen ontologi  (a),  epistemologi  (b),  dan  metodologi  (c).  Tipologi  ketiga  komponen  ini menjadi  petunjuk  soal  konteks  pergulatan  masalah  naturalisme  dalam  filsafat ilmu. Duduk perkara perdebatan filsafat hukum sangat dipengaruhi oleh konteks yang  demikian.  Ekspansi  proyek  naturalisme  ternyata  sampai  masuk  ke  ranah filsafat  hukum.  Berikutnya  kita  akan  mengamati  momen  persentuhan  filsafat
22 Id. hlm. 217.
23 Id. hlm. 218.
hukum  dengan  naturalisme,  dimana  disposisi  serta  implikasi  dari  naturalisme justru  mempertajam  momen  tersebut  menjadi  gesekan  yang  menyulut  debat metodologi  filsafat  hukum.  Dalam  perkara  ini,  Brian  Leiter  adalah salah  seorang arsitek  yang  setia  memberikan  kembali  serta  memancangkan  pilar-pilar naturalisme berupa tiga komponen tadi dalam ranah filsafat hukum.

## Naturalisasi Filsafat Hukum
Seperti  yang  telah  disinggung  di  bagian  awal  tulisan  ini,  doktrin naturalisme  yang  berpangkal  dari  pembongkaran  Quine  terhadap  garis  batas antara  proposisi  analitik  dan  proposisi  sintestik  berdampak  signifikan  bagi perdebatan  filsafat  hukum.  Leiter  merupakan  tokoh  yang  mencetuskan kontroversi  naturalisme  ini  di  dalam  perdebatan  tersebut.  Akibatnya,  dua  posisi pemikiran  besar  yang  berseteru soal  metodologi  filsafat  hukum  –  Hart  melawan Dworkin  –  seakan-akan  terlampaui  sudah. 24 Selain  itu,  Leiter  juga  menegakkan gagasan  Quine  tentang  epistemologi  ternaturalisasi  sehingga  pendasaran konseptual dari pelbagai kerangka teoritis sesungguhnya tidaklah lebih ‘filosofis’ daripada ilmu pengetahuan ‘praktis’ yang nomologikal. Leiter mengelaborasi tiga komponen doktrin naturalisme yang telah diperlihatkan sebelumnya menjadi lima varietas  naturalisme  yang  dapat  ditemukan  dalam  diskursus  filsafat  hukum.  Di sini hanya akan ditinjau dua macam  variasi naturalisme versi Leiter, yang tanpa kebetulan  bersumber  dari  kritik  Quine  terhadap  pembedaan  analitik/sintestik serta gagasan epistemologi ternaturalisasinya.
Namun  sebelum  itu  ada  baiknya  untuk  memahami  terlebih  dahulu  ihwal perdebatan metodologi filsafat hukum, dalam rupa sketsa yang sangat sederhana dengan  simplifikasi  di  sana-sini.  Perdebatan  ini  terkait  dengan  upaya  untuk mengkonseptualisasikan  hukum  dan  telah  dimulai  dari  prakarsa  positivisme hukum untuk mengidentifikasi apa yang dinamakan “norma hukum” ( legal norm ). H. L. A. Hart adalah pemikir yang membangun gagasan “filsafat hukum deskriptif” yang  membicarakan  konsep  norma  hukum  tersebut.  Lantas  muncul  Ronald
24 Dennis Patterson, supra catatan no. 6, pada 258.
Dworkin  yang  menentang  gagasan  positivisme  hukum  Hart  tersebut  dengan mengajukan  keberatan  bahwa  hukum  sebagai  suatu  konsep  pada  dasarnya merupakan  konsep  yang  interpretatif.  Di  situ  terdapat  nilai  dan  tujuan  yang menjustifikasi ketetapan yang mengatur sehingga filsafat hukum “butuh” bersifat normatif.  Duduk  perkara  perdebatan  metodologinya  berkisar  pada  pertanyaan apakah  filsafat  hukum  (deskriptif)  itu  mungkin  tanpa  harus  memiliki  elemen evaluatif (seperti yang diyakini oleh Hart dan para positivis hukum), atau elemen evaluatif itu perlu ada seperti dalam pandangan Dworkin dan John Finnis. 25
Mengikuti  catatan  Patterson,  putaran  debat  berikutnya  dikejutkan  oleh gagasan Leiter yang menyanggah dasar pemikiran debat metodologi tersebut yang masih  terikat  pada  ‘analisis  konseptual’.  Dengan  itulah  Leiter  memanggil  Quine dan  mendesak  pemikiran  filsafat  hukum  tradisional  dengan  menanggulangi analisis  konseptual  (yang  mengandaikan  pembedaan  analitik/sintetik)  lewat naturalisme. 26 Maka  bisa  dibilang  bahwa  perdebatan  filsafat  hukum  merupakan contoh  yang  lumayan  bagus  mengenai  soal  bagaimana  naturalisme  menebar kontroversi dalam aplikasinya. Kontroversi yang kalau lebih diperhatikan dengan bijak  sebenarnya  menciptakan  tantangan  sekaligus  peluang,  baik  bagi  filsafat hukum  maupun  ilmu-ilmu  sosial  atau  ilmu  manusia  lainnya.  Kita  akan  tengok kemungkinan seperti ini nanti.
Lima  varietas  naturalisme  dalam  filsafat  ilmu  yang  dikembangkan  oleh Leiter  sebenarnya  berakar  pada  dua  varietas  kategori  besar:  naturalisme
25 Id.  hlm.  255. Dari materi presentasi Patterson, kita bisa menyimak perkembangan lebih  lanjut perdebatan  dua  pendekatan  filsafat  analitik  dalam  filsafat  hukum  ini.  Melalui  perwakilan sejumlah  orang  tokoh  pemikirnya,  debat  tersebut  ternyata  menjalar  menjadi  upaya  dukung- mendukung  antar  konsep  pemikiran.  Patterson  menggolongkannya  ke  dalam  tiga  kelompok. Yang  pertama,  kelompok  deskriptif  (positivistis)  dengan  Hart  sebagai  tokoh  utamanya  yang didukung oleh ragam pendekatan ‘Positivis Halus’ dari Jules Coleman dan ‘Positivis Keras’ dari Joseph Raz. Yang kedua, kelompok tengah yang diwakilkan terutama oleh Julie Dickson dengan konsepnya  ‘Filsafat  Hukum  Evaluatif  yang  Tak  Langsung’  ( Indirectly  Evaluative  Jurisprudence ). Yang  ketiga,  kelompok  interpretativis  dengan  Ronald  Dworkin  dan  Stephen  Perry  sebagai pendukungnya.    Lihat:  Dennis  Patterson,  The  Methodology  Debate  in  Analytic  Jurisprudence: What  is  At  Stake  and  What  Comes  Next,  camlaw.rutgers.edu/testing/Methodology_ DebateUCL.ppt , (terakhir dakses 8 Januari 2014).
26 Dengan  ini  maka  perdebatan  metodologi  filsafat  hukum  ditarik  ke  dalam  fase  di  mana pembicaraan  tentang  metafisika  dan  epistemologi  ikut  mempengaruhi  arah  diskusi  dan perdebatan. Dennis Patterson, supra catatan no. 6.
metodologis  (atau  yang  Leiter  sebut  dengan  ‘naturalisme-M’)  dan  naturalisme substantif  (‘naturalisme-S’). 27 Mengikuti  rumusan  Leiter,  naturalisme-M berpandangan  bahwa  pendasaran  filosofis  berkesinambungan  dengan  ilmu pengetahuan  entah  dalam  hal  ketergantungan  filsafat  terhadap  hasil  aktual metode  ilmiah  di  pelbagai  domain  atau  dalam  hal  penggunaan  langkah-langkah ilmiah tertentu untuk memahami serta menjelaskan sesuatu. Adapun naturalisme- S berpandangan bahwa secara ontologis yang ada hanyalah yang bersifat natural atau  fisikal  saja,  atau  secara  semantis  menganggap  analisis  filosofis  yang  tepat atas  konsep-konsep  adalah  yang  dapat  diukur  dengan  langkah-langkah  empiris (berdasarkan psikologi atau fisiologi misalnya).
Dari  dua  jenis  naturalisme  inilah  kemudian  berkembang  lima  varietas naturalisme  dalam  filsafat  hukum. 28 Kita  hanya  akan  menyinggung  Naturalisme Penggantian  secara  khusus  karena  idea-ideanya  berhutang  banyak  pada pemikiran Quine yang, seperti telah dicoba dibeberkan, punya andil dalam proyek naturalisme. Kendati naturalisme dan filsafat hukum ditinjau menurut korelasi ini ‘belaka’,  pelbagai  konsekuensi  filosofis  yang  muncul  darinya  terhadap  tonggak pemikiran filsafat ilmu tidak bisa dianggap enteng. Hal itu akan kentara saat kita menyaksikan  implikasi  metodologis  bagi  ilmu  pengetahuan.  Pembedahan  ide Naturalisme Penggantian ini akan berpatokan pada tiga pertanyaan petunjuk: (1) gagasan dan konsep apa yang ditanggapi oleh Naturalisme Penggantian?; (2) apa posisi  argumentasi  Naturalisme  Penggantian?;  (3)  di  titik  mana  dampak argumentasi  tersebut  dalam  diskursus  filsafat  hukum?  Ada  dua  jenis  rute
27 Brian  Leiter,  Naturalism  in  Legal  Philosophy,  http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/ entries/lawphil-naturalism/ (terakhir diakses 3 Januari 2014).
28 Seperti yang ditampilkan oleh Leiter, terdapat varietas ‘Naturalisme Penggantian’ ( Replacement Naturalism )  yang  diolah  lebih  lanjut  oleh  gerakan  Realisme  Hukum  Amerika  contohnya.Lalu varietas ‘Naturalisme Normatif’ ( Normative Naturalism ) yang tampak pada konsep epistemologi Alvin  Goldman.Yang  menarik,  pemikiran  Hart  bersama  aliran  Realisme  Skandinavian  bisa dikatakan  termasuk  ke  dalam  varietas  ‘Naturalisme  Substantif  Awal’  di  samping  varietas naturalisme  substantif  yang  berkembang  kemudian  dengan  berpadu  bersama  realisme  moral dan teori hukum alam. Ekspos lebih mendalam tentang semuanya ini bisa dibaca: Id .
argumentasi  Naturalisme  Penggantian  yang  perlu  diteliti  dan  kedua-duanya bersumber dari pemikiran Quine. 29
Rute  yang  pertama  beranjak  dari  sanggahan  Quine  terhadap  pembedaan analitik/sintesik  seperti  beberapa  kali  telah  disebut  sebelum  ini.  Semangat naturalisme Quine menolak keberlakuan pembedaan yang kuat dipengaruhi oleh garis  pemikiran  positivisme  logis  tersebut  karena  bagi  Quine  semua  bentuk pernyataan, pada dasarnya, dapat dimengerti berdasarkan pengalaman. Jadi yang ada  hanyalah  fakta  sosial-historis  yang  terus  bergulir  dan  membentuk pernyataan-pernyataan  yang  kita  buat.  Pendeknya,  tiada  lagi  domain  kebenaran analitik.  Dengan  ini,  analisis  konseptual  yang  dominan  meliputi  filsafat  pun kehilangan tajinya sehingga lebih baik membangun teori a posteriori seperti yang disajikan  oleh  ilmu-ilmu  empiris  daripada  bicara  filsafat  yang  serba a  priori . Dalam  rute  argumentasi  Naturalisme  Penggantian  ini,  filsafat  cukup  menjadi abstraksi  dari  ilmu  empiris  yang  sudah  ‘lebih  dahulu’  berhasil  menjelaskan hubungan-hubungan kausal dari pelbagai masalah sosial. Dampak argumentasi ini dalam diskursus filsafat hukum bisa ditemukan pada pendekatan ilmu-ilmu sosial terhadap  proses  pembentukan  keputusan  yudisial.  Apa  yang  dinilai  dari  suatu keputusan  yudisial  adalah  kontribusi  kausal  relatif  di  antara  faktor  hukum  dan non-hukum.  Penjelasan  non-hukum  yang  didekati  dari  perspektif  ilmu  sosial  ini berguna  dengan  baik  untuk  mengungkapkan  pelbagai  faktor  yang  kerap tersembunyi  dan  sulit  dideteksi  seperti  faktor  psiko-sosial,  pendirian  ideologi, serta keterjalinan fenomena hukum dengan perilaku sosial-politik yang ada.
Rute  lainnya  merupakan  bagian  dari  program  pengguncangan fondasionalisme.  Gagasan  fondasionalis  Cartesian,  serta  yang  diolah  lebih  lanjut oleh  Carnap,  sangat  gigih  untuk  memberikan  landasan  bukti  bagi  sebuah  teori. Epistemologi menurut fondasionalisme adalah urusan hubungan justifikasi antara teori dan bukti, nalar dengan keyakinan, sejarah kausal dengan konten semantis atau  intensionalitasnya.  Selaras  dengan  rute  sebelumnya,  argumentasi
29 Uraian yang menyangkut hal ini sepenuhnya mengikuti apa yang disampaikan Leiter dalam: Id .
Naturalisme  Penggantian  pada  rute  ini  melihat  adanya  kegagalan  epistemologi fondasionalis  untuk  mempertahankan  relasi  teori-bukti  sehingga  lebih  baik epistemologi dinaturalisasi saja dan berpaling ke ilmu-ilmu empiris. Penyebabnya, seperti kata Quine, fondasionalisme secara semantis gagal memaknai keseluruhan kerangka  teoritis  yang  ada  alias  berteori  dengan  modal  adanya  kontak  teori dengan  bukti  saja.  Secara  epistemis  pun  fondasionalisme  dinilai  gagal  karena seolah  memaksakan  diri  atas  nama  konsistensi  untuk  mencocok-cocokan  satu teori  saja  dengan  bukti.  Padahal  selalu  ada  lebih  dari  satu  teori  yang  konsisten dengan suatu bukti. Ketika diterapkan pada diskursus filsafat hukum, Naturalisme Penggantian  dari  rute  ini  berdampak  paling  nyata  pada  gerakan  “anti- fondasionalis”  Realisme  Hukum  Amerika.  Mereka  dengan  tegas  menolak  teori ajudikasi  yang  memandang  adanya  determinasi  antara  penalaran  hukum  ( legal reasoning )  dan  keputusan  hukum  ( judicial  decision ).  Di  sini  penalaran  hukum analog dengan teori sedangkan keputusan hukum dengan bukti. Penalaran hukum pun tidak punya status istimewa dalam menjustifikasi keputusan hukum. Alhasil, filsafat  hukum  ternaturalisasi  menjadi  tak  adanya  bedanya  dengan  kajian psikologi, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain.
Tampak  bahwa  kedua  rute  Naturalisme  Penggantian  ini  berujung  pada kesamaan kondisi yang mengemukakan ketiadaan determinasi dan penghapusan dasar  normatif  sebuah  teori.  Siasat  yang  dijalankan  lewat  Naturalisme Penggantian  ini  adalah  menggantikan  teori  konseptual  dan  justifikasi  yang tradisional dengan teori empiris dan deskriptif. Debat metodologi filsafat hukum tentu  memasuki  level  yang  berbeda  tatkala  harus  berhadapan  pelbagai argumentasi  dan  pendirian  Naturalisme  Penggantian  ini.  Mungkin  yang  paling merepotkan  ketika  kita  ingin  menampik  keutamaan  Naturalisme  Penggantian tersebut adalah intensitas kemungkinannya dalam menggapai kebenaran. Hal ini tampak jelas apabila kita mempertimbangkan petunjuk (4) di samping tiga lainnya tadi,  yaitu  keberatan-keberatan  terhadap  keberlakuan  Naturalisme  Penggantian pada  wilayah  filsafat  hukum.  Contohnya  saja,  mengambil  dari  Leiter,  keberatan
yang  menyatakan  bahwa  konsep  Realisme  Hukum  yang  analog  dengan  kritik fondasionalisme  Quine  tetaplah  terikat  pada  determinasi  rasional  hukum. Keberhasilan  teoritis  Realisme  Hukum  yang  didasarkan  pada  Naturalisme Penggantian  pun  sangat  diragukan  karena  tiadanya  landasan  normatif. 30 Namun keberatan  ini  luput  mengindahkan  dimensi  di  samping  rasionalitas  itu  berupa proses evolusi penyaluran pengetahuan, mekanisme distribusi kapasitas kognitif, dan publikasi ilmu pengetahuan seperti yang ditunjukkan oleh teori evolusi, ilmu kognitif, dan sosiologi ilmu pengetahuan. Lalu klaim tentang keberhasilan teoritis menurut  naturalisme  tetap  berlaku  seturut  dinamika  perkembangan  ilmu,  di mana  teori  yang  sukses  dengan  standar  penjelasnya  tentu  akan  lebih  pantas dirujuk  serta  diadopsi  daripada  teori  yang  tidak  sukses. 31 Jawaban  doktrin naturalisme  terhadap  keberatan  ini  berada  pada  jalur  epistemologi ternaturalisasi.
Keberatan  di  atas  hanya  merupakan  salah  satu  contoh  dari  rute argumentasi  yang  anti-fondasionalis.  Dari  rute  argumentasi  yang  menghapus pembedaan  analitik/sintetik  muncul  pula  keberatan  berupa  skeptisisme  (dari kubu  analis  konseptual)  terhadap  penjelasan  ilmu  sosial  (empiris)  dalam mengkonsepsikan  hukum  karena  menganggap  penjelasan  itu  tidak  memiliki topangan  kepada intuisi. 32 Jawaban  untuk  keberatan  ini  datang  dari  naturalisme metodologis yang mengambil alih wilayah  intuisi untuk digantikan dengan ilmu- ilmu  bonafide  yang  mampu  menghasilkan  teori  yang  benar  dan  yang menjelaskan. 33 Leiter  sendiri  menawarkan  jalan  keluar  lain  untuk
30 Id.
31 Alexander Bird, supra catatan no. 11, pada 28.
32 Repotnya  lagi,  pendekatan  ilmu  sosial  ternyata  memang  lemah  secara  epistemis  saat  harus menjelaskan  kausalitas  konsep  hukum  dengan  aspek-aspek  sosial-politis.Sebab,  model penjelasan  yang  ada  masih  mengandaikan  serta  mengandalkan  konsep  hukum  yang  positivis. Brian  Leiter,  Naturalizing  Jurisprudence:  Three  Approaches,  http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=1288643 (terakhir diakses 3 Januari 2014).
33 Hal ini sangat menonjol dalam perkataan Robert Cummins yang dihidupi oleh semangat Quinean dan disitir Leiter berikut ini: “Kita bisa menyerah atas intuisi tentang hakikat ruang dan waktu dan  lantas  bertanya  makhluk  jenis  apakah  ruang  dan  waktu  itu  apabila  teori  fisika  yang  ada sekarang ada benarnya dan mampu menjelaskan. Kita bisa menyerah atas intuisi tentang konten
mempertahankan  naturalisasi  filsafat  hukum  lewat  filsafat  eksperimental.  Siasat naturalisasi  pun  digeser;  dari  yang  semula  mempertanyakan  hakikat  hukum secara  natural  di  ranah  konseptual,  menjadi  proses  menteoritisasi  praktik ajudikasi secara natural dengan memprakarsakan kembali ajaran realisme hukum.

## Tantangan sekaligus Peluang
Pengembangan  varietas  naturalisme-M  dan  naturalisme-S  dalam  filsafat hukum  rupanya  mengimpor  doktrin  naturalisme  yang  terjabarkan  menurut tipologi komponen ontologis, epistemologis, dan metodologis. Dengan mengambil contoh kasus perdebatan filsafat hukum, dan lebih spesifik lagi salah satu contoh varietas  naturalisme  dalam  filsafat  hukum  yakni  Naturalisme  Penggantian, didapati bahwa siasat naturalisme adalah untuk menggantikan posisi filsafat ilmu tradisional  dalam  wujud  analisis  konseptual  yang  bersandar  pada  intuisi  dan fondasionalisme  epistemologis  yang  menekankan  deduksi  atas  rasionalitas. Belajar  dari  tanggapan  Naturalisme  Penggantian  terhadap  keberatan-keberatan yang  ada  di  dalam  dua  rute  argumentasinya,  doktrin  naturalisme  menyajikan tantangan  sekaligus  peluang  yang  coraknya  kental  terasa  lewat  epistemologi ternaturalisasi dan naturalisme metodologis.

## Epistemologi Ternaturalisasi
Idea  tentang  epistemologi  ternaturalisasi  sebenarnya  paling  gamblang diutarakan di  dalam karyanya Quine. 34 Tetapi dengan melihat rancangan proyek naturalisme  yang  berimbas  pada  metafisika,  epistemologi,  filsafat  ilmu,  serta pemikiran  di  bidang  filsafat  hukum  dan  ilmu  sosial,  ide  epistemologi ternaturalisasi  kiranya  bisa  kita  tinjau  berdasarkan  karakterisasi  yang diungkapkan  oleh  Bird.  Dengan  karakter  eksternalisnya,  epistemologi ternaturalisasi  meyakini  bahwa  kapasitas  penalaran  seseorang  tidaklah  dimulai
representasional kita dan lantas bertanya representasi-representasi mental seperti apa apabila teori kognitif yang ada sekarang ada benarnya serta mampu menjelaskan.”Id . 4-5.
34 Karya  yang  dimaksud  adalah:  W.  V.  Quine,  “Epistemology  Naturalized”  dalam Ontological Relativity and Other Essays 69-90 (Columbia University Press, New York, 1969).
dari  refleksi  diri  yang  ditambah  dengan  pengalaman  sensoris  subjektif a  la pemikiran  Cartesian,  melainkan  tumbuh  dan  berevolusi  di  dalam  kondisi lingkungan  tertentu. 35 Gagasan  ini  membuka  kesempatan  bagi  pluralisme metodologi  karena  menganggap  proses  pembentukan  kapasitas  pengetahuan sebagai proses yang a posteriori .
Epistemologi  ternaturalisasi  juga  mendukung  kecukupan  reliabilitas metode yang diyakini dalam memahami objek yang tak dapat diobservasi, seperti yang  ditempuh  oleh  realisme  ilmiah.  Tendensi  partikularis  ‘berganda’  yang dicontohkan  melalui  ‘Kesimpulan  untuk  Eksplanasi  Terbaik’  menampilkan dimensi  pengorganisasian  sosial  ilmu,  di  mana  terdapat  optimisme  bahwa justifikasi atas pengetahuan itu mungkin, yakni dengan memakai hasil investigasi empiris,  tanpa  harus  menunggalkan  standar  penjelas  yang  paling  baik.  Kalau program-program  epistemologi  ternaturalisasi  ini  dirasa  masih  belum menjanjikan karena masih hipotetis belaka, Bird menyodorkan bukti sebagaimana yang  telah  disuplai  oleh  Kuhn  dengan  menunjukkan  bahwa  teori  atau  praktik ilmiah yang sukses terbentuk dari proses evaluasi yang dilakukan para  ilmuwan terhadap pelbagai standar penjelas. 36

## Naturalisme Metodologis
Betapa  memprovokasinya  program  epistemologi  ternaturalisasi  tampak lebih  jelas  manakala  naturalisme  diejawantahkan  secara  metodologis sebagaimana  yang  diformulasikan  oleh  Geire.  Mengambil  inspirasi  dari  konsep evolusi  Darwin,  Geire  berpendapat  bahwa  dengan  memusatkan  diri  pada komponen  metodologi,  naturalisme  akan  menjangkau  apa  yang  tampak  pada gejala-gejala alam. Normativitas bukannya tidak mungkin berdasarkan pandangan seperti  ini,  asal  tidak begitu  saja  menyamakannya  dengan  materialisme.  Namun, apa  yang  normatif tetap  dimengerti  sebagai  bagian  dari  proses  natural  sehingga bukanlah  ketetapan  normatif  sebagai  justifikasi  melainkan  genealogi  terhadap
35 Alexander Bird, supra catatan no. 11, pada 26.
36 Id. hlm. 28.
justifikasi  yang  menjadi  patokan  bagi  pengertian  normativitas.  Untuk meneguhkan  eksistensi  naturalisme  metodologis,  Leiter  menggambarkan pencapaian  kinerja  cabang-cabang  ilmu  pengetahuan  yang  sukses  dengan “prediksi  dan  kontrol”  dalam  tren  waktu  lima  puluh  tahun  belakangan. 37 Begitu pun  halnya  dengan  Geire  yang  menghitung  tingkat  kesuksesan  dari  komitmen terhadap naturalisme metodologis, yaitu selama 300 tahun belakangan. 38
Dari  pendekatan  naturalisme  metodologis  Leiter,  tantangan  sekaligus peluang bagi filsafat hukum umumnya dan teori ajudikasi khususnya lugas 39 :
“…  daripada  hanya berpura-pura bahwa  hukum  menjustifikasi  satu dan hanya satu keputusan dalam suatu penyelesaian masalah hukum yang penting dan menyita perhatian (yakni di mahkamah pengadilan tertinggi),  alangkah  lebih  berfaedah  untuk  membangun  penjelasan yang  masuk  akal  sesuai  pembuktian  empiris,  yakni  pola-pola keputusan pengadilan menurut tipe situasi yang beragam.”
Konsekuensi teoritis dari kecenderungan metodologis seperti ini adalah semacam favoritisme terhadap pandangan metodologis tertentu. Artinya, ilmu pengetahuan yang  menganut  naturalisme  metodologis  ini  memahami  dunia  menurut  proses dan  gejala  alam  alias  merampatkan  hakikat  manusia,  kebudayaan,  serta kehidupan sosial secara empiris.
Sesungguhnya  terdapat  pendirian  metodologi  yang  heterogen,  bahkan saling  bersinggungan,  di  dalam  kerangka  jenis-jenis  ilmu  pengetahuan.  Keadaan multi-metodologi  agaknya  sulit  dihindari  manakala  metodologi  jenis-jenis  ilmu pengetahuan ini (masih tetap) diperdebatkan. Kristalisasi persoalan metodologis ini adalah kontroversi antara “Penjelasan” dan “Pemahaman” ( Erklären-Verstehen ) yang  mencuat  berkat  pembedaan  ilmu-ilmu  alam  dan  ilmu-ilmu  manusia
37 Brian Leiter, supra catatan no. 33, pada 1.
38 Ronald N. Geire, supra catatan no. 2.
39 “… it suggests that rather than pretending that the law  justifies one and only one decision in the kinds of legal disputes that attract the most attention (e.g.., decisions of the U..S.. Supreme Court), we  would  be  better  served—as  theorists  and  as  lawyers—in  contructing  explanations  that  make sense  of  the  empirical  evidence,,  namely,  the  patterns  of  decisions  by  courts  across  differing situation-types .” Brian Leiter, supra catatan no. 33, pada 12.
( Naturwissenschaften-Geisteswissenschaften ). 40 Tentu dibutuhkan tempat tersendiri untuk membahas masalah perdebatan metodologi ilmu-ilmu ini.

## Penutup
Paparan  di  atas  telah  berusaha  mengungkapkan  bagaimana  siasat-siasat naturalisme  bekerja  dan  berimplikasi  bagi  pokok-pokok  pemikiran  filsafat  ilmu. Proyek  naturalisme  bisa  ditemukan  dari  pergulatan  filsafat  ilmu  dengan metafisika  dan  berlanjut  dalam  perjumpaan  filsafat  dengan  epistemologi.  Dari yang disebut terakhir ini epistemologi ternaturalisasi dikedepankan berdasarkan keutamaan  ilmiahnya  untuk  mencapai,  atau  paling  tidak,  berkorelasi,  dengan kebenaran.  Berdasarkan  komponen  metodologinya,  siasat  naturalisme  pun hendak direkonsiliasikan  dengan  ilmu  pengetahuan.  Lebih  jauh lagi, naturalisme metodologis  yang  bervarietas  Naturalisme  Penggantian  bermaksud  menyudahi perdebatan di wilayah filsafat hukum.
Implikasi  dari  argumentasi-argumentasi  naturalisme  yang  mempengaruhi perdebatan  filsafat  hukum  terletak  pada  masalah  metodologi  keilmuan  hukum. Hal  ini  terlihat  dari  doktrin  epistemologi  ternaturalisasi  dan  naturalisme metodologis.  Dari  sudut  pandang  naturalisme,  disiplin  keilmuan  hukum  tidak cukup dan bahkan tidak perlu terbatas pada pendirian metodologis yang dogmatis dalam  mempelajari  gejala  hukum.  Akan  tetapi  secara  paradoksal,  dua  doktrin naturalisme  tersebut  membuat  metodologi  disiplin  keilmuan  hukum  tersebut bercorak  sangat  empiris  dan  realis.  Artinya,  kewibawaan  filsafat  hukum  sebagai penyelidikan filosofis atas hakikat atau kodrat hukum menjadi tergoyahkan.
Naturalisme  memang  datang  seperti  pencuri,  maka  berbahagialah  para ilmuwan hukum yang memperhatikan kontribusi filsafat ilmu ini.
40 Ign.  Bambang  Sugiharto, Paradigma  Ilmu-ilmu  Manusia:  Antara  Kant  dan  Ricoeur ,  10 Majalah Melintas . 1, 6 (1987).

## Daftar Pustaka
Buku:
Bird,  Alexander.  2011.  “Philosophy  of  Science  and  Epistemology”  dalam  The Continuum  Companion  to  the  Philosophy  of  Science.  Steven  French  and Juha   Saatsi (eds.). London and New York: Continuum.
Callender,  Craig.  2011.  “Philosophy  of  Science  and  Metaphysics”  dalam  The Continuum  Companion  to  the  Philosophy  of  Science.  Eds.  Steven  French and   Juha Saatsi (eds.). London and New York: Continuum.
Geire,  Ronald  N.  2008.  “Naturalism”  dalam  The  Routledge  Companion  to Philosophy  of  Science.  Stathis  Psillos  and  Martin  Curd  (eds.).  London  and New York: Routledge.
Hanna,  Robert.  2008.  “Kant  in  the  Twentieth  Century”  dalam  The  Routledge Companion to Twentieth Century Philosophy. Dermot Moran (ed.). London and New York: Routledge.
Ign.  Bambang Sugiharto. 1987. “Paradigma Ilmu-ilmu Manusia: Antara Kant dan Ricoeur”.  Majalah  Melintas.  No.  10,  April.  Bandung:  Fakultas  Filsafat Universitas Katolik Parahyangan.

## Situs internet:
Leiter,  Brian.  2008.  “Naturalizing  Jurisprudence:  Three  Approaches”.  The  Social
Science Research Network Electronic Paper Collection. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1288643. Diakses pada 3 Januari 2014. Leiter, Brian. 2012. "Naturalism in Legal Philosophy". The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2012 Edition). Edward N. Zalta (ed.). URL = http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/lawphil-  naturalism/ Diakses pada 3 Januari 2014.
Marmor,  Andrei.  2011.  “The  Nature  of  Law”. The  Stanford  Encyclopedia  of Philosophy (Winter  2011  Edition),  Edward  N.  Zalta (ed.),  URL  = http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/lawphil-nature/. Diakses pada 19 Maret 2015.
Patterson,  Dennis.  2005.  “Notes  on  the  Methodology  Debate  in  Contemporary
Jurisprudence:  Why  Sociologist  Might  Be  Interested”.  The  Social  Science Research NGeireetwork Electronic Paper Collection. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=848984. Diakses pada 3 Januari 2014. Patterson, Dennis. 2008. The Methodology Debate in Analytic Jurisprudence: What is At Stake and What Comes Next, camlaw.rutgers.edu/testing/Methodology_DebateUCL.ppt ,.  Diakses  pada  8
Januari 2014.